Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Gender Mainstreaming Plan International dalam Bidang

## Ketenagakerjaan di Indonesia
INFO PENULIS
Esmeralda Putri Namora Batubara UPN Veteran Jakarta nmrralda@gmail.com +6282280875086 Shanti Darmastuti UPN Veteran Jakarta
shanti.darmastuti@upnvj.ac.id
+6281311392704

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 2, Agustus 2024
http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penualisan Referensi:
Batubara,  E.  P.  N.,  &  Darmastuti,  S.  (2024). Gender Mainstreaming Plan  International  dalam  Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 4 (2), 1003-1017.

## Abstrak
Perspektif feminisme dalam studi hubungan internasional telah  memberikan alternatif metodologi  untuk  menganalisis  konsep-konsep  hubungan  internasional.  Pembatasan ruang dan kesempatan bagi perempuan untuk menduduki peran penting dalam struktur sosial-ekonomi merupakan tanda tanya yang masih  mengakar bahkan hingga abad ini. Norma  gender  tradisional  yang  mengakar  dalam  sistem  sosial-ekonomi  berperan mengekang  posisi  perempuan  untuk  dapat  memilih  berkecimpung  di  sektor  publik, termasuk  pada  bidang  ketenagakerjaan.  Kesetaraan  gender  dalam  bidang ketenagakerjaan  merupakan  isu  yang  telah  menjadi  perhatian  global,  yang  melibatkan upaya aktor negara maupun non-negara untuk berkontribusi dalam dinamikanya. Upaya aktor  non  negara,  dalam  hal  ini  NGO  memiliki  signifikansi  yang  hadir  mengisi kekosongan  pemerintah  dalam  menanggapi  tantangan  dalam  dinamika  kesetaraan gender. Plan International sebagai entitas NGO merupakan organisasi pembangunan dan kemanusiaan yang bertujuan untuk pemenuhan hak anak dan kesetaraan terhadap anak perempuan. Komitmen Plan International termanifestasikan melalui Kampanye Girls Get Equal  sebagai  gerakan  global  inisiatif  untuk  mencapai  kesetaraan  gender.  Demikian penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  upaya  Plan  International  dalam  bidang ketenagakerjaan  menggunakan  perspektif  feminisme  liberal  dan  konsep gender mainstreaming dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Plan  International  sebagai  NGO  menjadi  kolaborator negara  dalam  yang  berkontribusi  dalam  upaya gender  mainstreaming bidang ketenagakerjaan di Indonesia melalui proyek Girls Take Over dalam kampanye Girls Get Equal.
Kata Kunci: Plan International, Kesetaraan Gender, Ketenagakerjaan

## A. Pendahuluan
Perspektif  gender  dan  feminisme  kian  menyemarakkan  studi  hubungan  internasional dalam upaya mengisi kekosongan analisis dengan perspektif feminisme dari praktik tradisional hubungan internasional. Perdebatan dalam diskursus yang memandang bahwa kajian hubungan internasional tradisional sebagai ilmu yang tidak memiliki relativitas dengan konsep gender dan feminisme, dan tidak berdampak satu sama lain, menjadikan feminisme sebagai jawaban yang menunjukkan  dimana  konsep  gender  dan  perempuan  seharusnya  menjadi  pertimbangan penting  dalam  menganalisis  hubungan  internasional.  Melalui  pendekatan  feminisme,  studi hubungan  internasional  dikonstruksikan  dengan  pola  yang  lebih  gender  netral,  sebagai pertimbangan  untuk  merefleksikan  kembali  konsep  dasar  disiplin  hubungan  internasional (Smith, 2018). Aliran feminisme secara mendasar memiliki komitmen normatif yang menuntut kekosongan gender dari teori dan praktik hubungan internasional, dan upaya mendasar dalam menentang  marginalisasi  dan  opresi  terhadap  perempuan.  Sehingga,  perspektif  feminisme dalam  studi  hubungan  internasional  menganalisis  realitas  fenomena  hubungan  internasional dalam  kacamata  kelompok  yang  termarginalkan,  keadilan  ekonomi  dan  politik,  sampai ketidaksetaraan,  yakni  aspek  krusial  yang  tersisihkan  oleh  teori-teori  konvensional  (Ackerly, Stern & True, 2006).
Feminisme  sebagai  ideologi  menentang  opresi  terhadap  kaum  marginal  dan  meyakini bahwa perempuan berada dalam suatu sistem yang mendukung ketidakadilan pemenuhan hak dan  kesempatan  yang  setara.  John  Stuart  Mill  dan  Harriet  Taylor  sebagai  feminis  berhaluan liberal  menganalisis  bahwa  inklusivitas,  kesetaraan,  dan  keadilan  gender  hanya  dapat  diraih jika  terkonstruksi  sistem  yang  dapat  membuka  kesempatan,  pendidikan  dan  hak  politik  yang setara bagi perempuan (Gerson, 2002). Perempuan dalam hal ini terjebak didalam pembatasan nilai  yang  didasarkan  pada  kapasitasnya  untuk  memegang  peranan  esensial  dalam  urusan kenegaraan  (Tickner,  1992).  Berangkat  dari  prinsip  rasionalitas,  feminisme  liberal  memiliki stance  yang  tegas  bahwa “All persons have an essential interest in leading a life in accordance with their own conception of value” . Sebagaimana fenomena ini dianalisis melalui sensitif gender dan feminisme, maka seharusnya laki-laki dan perempuan berada dalam ruang atau sistem yang memposisikan mereka dalam kesetaraan dan dilihat secara umum sebagai manusia, keduanya

## Abstract
The  feminist  perspective  in  the  study  of  international  relations  has  provided  an alternative  methodology  to  analyze  international  relations  concepts.  Restrictions  on space  and  opportunities  for  women  to  occupy  important  roles  in  the  socio-economic structure  are  a  question  mark  that  is  still  entrenched  even  in  this  century.  The traditional  gender  norms  that  are  rooted  in  the  socio-economic  system  play  a  role  in restricting women from choosing to be involved in the public sector, including positions in the  employment sector. Gender  equality in the field of employment is  an issue that has  become  a  global  concern,  involving  the  efforts  of  state  and  non-state  actors  to contribute to its dynamics. In efforts to achieve gender equality in the employment field, the  efforts  of  non-state  actors,  in  this  case  NGOs,  have  significance  in  filling  the government's absence in responding to the challenges posed by structural factors. Plan International  as  an  NGO  entity  is  a  development  and  humanitarian  organization  that aims to provide children's rights and equality for girls. Plan International's commitment is manifested through the Girls Get Equal Campaign as a global movement initiative to achieve  gender  equality.  Thus,  this  research  aims  to  understand  Plan  International's efforts in the field of employment using a liberal feminist perspective and the concept of gender  mainstreaming  using  descriptive  qualitative  research  methods.  The  research results show that Plan International as an NGO is a state collaborator in contributing to gender  mainstreaming  of  the  employment  sector  in  Indonesia  through  the  Girls  Take Over project in the Campaign of Girls Get Equal.
Key Words: Plan International, Gender Equality, Employment
memiliki  kesamaan  untuk  mempunyai  peluang  dan  kesempatan  yang  sama  (Wolf,  1997). Sehingga,  analisis  feminisme  liberal  menggerakkan  upaya  reformasi  sosial  yang  memastikan kesetaraan peluang dan kesempatan bagi perempuan yang didukung oleh kebijakan dan hukum yang berkeadilan gender (Shepherd, 2010).
Komitmen  internasional  dalam  mengupayakan  kesetaraan  gender  dapat  ditarik  dari tonggak  pengesahan Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) pada  1979,  bersamaan  dengan  kesadaraan  akan  urgensi  untuk  memasukkan  hak-hak perempuan menjadi bagian penting dari kajian hak asasi manusia. Indonesia sejak 1984 telah meratifikasi  CEDAW  yang  tertuang  dalam  Undang-undang  No.7  tahun  1984.  Oleh  karena  itu, Indonesia tergabung dalam tanggung jawab untuk memastikan pencapaian kesetaraan gender dan  penghapusan  diskriminasi  gender  dalam  segala  bentuk.  Hal  ini  juga  terlihat  melalui perencanaan  pembangunan  berkelanjutan  Indonesia  hingga  tahun  2025  melalui  Peraturan Presiden  No.59  tahun  2017  yang  mendasarkan  pembangunan  dengan  perspektif  gender (BAPPENAS,  2021).  Beragam  kebijakan  yang  diinisiasi  pemerintah  dalam  mengatasi kesenjangan gender menggambarkan peningkatan kesadaran akan urgensi kesetaraan gender. Hal  ini  diimplementasikan  dalam  upaya  pemerintah  menegaskan  kebijakan gender mainstreaming atau pengarusutamaan gender di Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Gender mainstreaming dapat dipahami sebagai strategi, upaya, atau inisiatif untuk mencapai tujuan kesetaraan gender. Inisiatif gender mainstreaming dalam suatu program akan mengintegrasikan aspek gender dalam setiap proses, yang mencakup tahapan: gender analysis, programme  design,  resource  allocation,  programme  implementation,  dan  monitoring  and evaluation (UN Women, 2022).
Landasan  hukum  negara  yang  menandai  kesadaran  akan  urgensi  kesetaraan  gender  dan feminisme,  belum  sejalan  dengan  pencapaian  keadilan  kerja  berbasis  gender  di  Indonesia. Dalam  bidang  ketenagakerjaan,  kesenjangan  gender  terlihat  melalui  Tingkat  Partisipasi Angkatan  Kerja  (TPAK)  di  Indonesia,  pada  tahun  2021,  kesenjangan  proporsi  antara  laki-laki dan  perempuan  dalam  partisipasi  angkatan  kerja  masih  mencapai  angka  yang  tinggi  yakni 28,93%  (BPS,  2023).  Ketimpangan  gender  dalam  bidang  ketenagakerjaan  tersebut  juga tercermin  dalam  data  Proporsi  Perempuan  yang  Menduduki  Posisi  Manajerial  Indonesia menurut BPS yang mengalami penurunan. Pada tahun 2020, proporsi perempuan dalam level manajerial mencapai angka 33.08% yang kemudian menurun pada tahun 2022 yang mencapai angka  32.2%.(BPS,  2022).  Permasalahan  ketimpangan  gender  dalam  bidang  ketenagakerjaan merupakan problematika kompleks yang memberikan batasan dan hambatan dalam mengakses kesetaraan  kesempatan  kerja  bagi  perempuan.  Hal  ini  menjadi  krusial  mengingat  bahwa kesetaraan  gender  menjadi  bagian  penting  dari  pemenuhan  HAM.  Selain  itu,  komitmen terhadap  kesetaraan  gender  memberikan  kontribusi  penting  dalam  pembangunan perekonomian.  McKinsey  Global  Institute  dalam  riset  nya  yang  berjudul The  Power of Parity menyebutkan bahwa negara-negara di Asia memiliki peluang lebih dalam peningkatan ekonomi pada  tahun  2025  hingga  mencapai  $4.5  miliar  dari  GDP  tahunannya  dengan  mengedepankan kesetaraan gender (McKinsey, 2018).
Upaya  pemerataan  kesempatan  dan  keadilan  gender,  membutuhkan  pertimbangan  akar rumput,  agar  sudut  pandang  advokasi  bersifat  inklusif.  Sehingga  peranan  aktor  non-negara seperti Non Governmental Organizations (NGO) menjadi penting untuk dapat menghadirkan ide- ide  kritis  dalam  menghadirkan  solusi  yang  sensitif  gender.  NGO  dapat  dipahami  sebagai gabungan masyarakat sipil dalam kesatuan grup dalam mengadvokasikan suatu isu  (Betsill & Corell,  2008).  Relasi  antara  NGO  dan  negara  dapat  diklasifikasikan  menjadi  beberapa  bentuk positioning ,  seperti  NGO in  states ,  NGO  kolaborator,  NGO  oposisi,  dan  NGO  substitusi. Kedudukan  atau  positioning  antara  negara  dan  NGO  berkaitan  dengan  pendekatan  yang digunakan  NGO  untuk  mewujudkan  objektifnya  dalam  suatu  negara  (Ahmed  &  Potter,  2006). Irmadillah  (2022)  menjelaskan  bahwa  dalam  upaya  mengatasi  permasalahan  dalam  aspek kemanusiaan,  termasuk  kesetaraan  gender,  NGOs  memiliki  posisi  yang  penting  dengan fokusnya terhadap aspek non-tradisional, berorientasi pada keadilan, dan mempunyai visi yang berorientasi  pada  masyarakat.  NGOs  memiliki  peranan  penting  karena  dapat  berpengaruh dalam  membentuk  norma,  mempengaruhi  kebijakan,  dan  praktik  otoritas  nasional  dan internasional (Lewis, 2009).
Salah  satu  NGO  yang  telah  bergerak  sejak  1937  dalam  bidang humanitarian dan development dengan  pusat  pada  anak  dan  kesetaraan  bagi  anak  perempuan  adalah  Plan International.  Plan  international  di  Indonesia  bergerak  sejak  tahun  1969  dikenal  dengan Yayasan  Plan  International  Indonesia  (Plan  Indonesia).  Salah  satu  komitmen  nyata  Plan International dalam memperjuangankan keadilan bagi perempuan dan anak perempuan adalah melalui  kampanye  global  yakni  Girls  Get  Equal.  Girls  Get  Equal  sebagai  gerakan  global menargetkan  peningkatan  kapasitas  kepemimpinan  dalam  rangka  pemenuhan  hak  anak perempuan  untuk  mendapat  kesetaraan  dan  keadilan.  Realitas  ketidaksetaraan  gender  yang menghambat  pembangunan  dan  pemberdayaan  gender  pada  akhirnya  menempatkan perempuan, terkhusus  anak perempuan dalam posisi yang rentan (Plan International, 2017). Dilatar  belakangi  oleh  kompleksitas  dinamika  pemenuhan  kesetaraan  gender  di  Indonesia, terutama dalam bidang ketenagakerjaan, penelitian ini akan menganalisis upaya dan kontribusi NGO  dalam  suatu  negara.  Penelitian  ini  menganalisi  upaya  NGO  yakni  Plan  International bersama  dengan  Plan  Indonesia  melalui  kampanye  Girls  Get  Equal  dalam  meningkatkan pembangunan  dan  pemberdayaan  terhadap  anak  perempuan  dalam  langkah  meningkatkan kesetaraan gender. Penelitian ini menjadi penting untuk dianalisis dalam menghadirkan sudut pandang  alternatif  dalam  memahami  kompleksitas  gender  dan  kontribusi  peranan non-state actor dalam disiplin ilmu hubungan internasional. Berdasarkan latar belakang penelitian yang dijelaskan  diatas,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  upaya gender mainstreaming Plan International dalam bidang ketenagakerjaan.

## B. Metodologi
Penelitian  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  penelitian  deskriptif  kualitatif,  dimana  untuk menganalisis  rumusan  masalah  penelitian,  dilakukan  metode  pengumpulan  data  melalui metode wawancara dan studi dokumen. Proses wawancara dilaksanakan untuk mengumpulkan data primer yang didapatkan dari tahapan wawancara kepada representasi dari Plan Indonesia, untuk digabungkan dengan data sekunder melalui agregasi data dan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian melalui dokumen, jurnal, artikel, maupun laporan. Kemudian, data yang terkumpul  melewati  tahapan  analisis  yang  dilakukan  untuk  memproses  data  dengan  tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Dinamika Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia
Level  partisipasi  perempuan  dalam  bidang  ketenagakerjaan  memiliki  perbedaan  yang bervariasi  di  berbagai  negara  di  dunia,  hal  ini  merefleksikan  perbedaan  norma  sosial, pembangunan ekonomi, pencapaian pendidikan, kestabilan politik, dan beragam faktor lainnya. Menurut The Global Gender Gap Report pada tahun 2021 Indonesia berada pada peringkat 99 dari negara-negara global dan peringkat 10 dari regional Asia Timur dan Pasifik  dengan skor sebesar  686  (WEF,  2021).  Dijelaskan  melalui  data  tersebut,  bahwa  terdapat  kemunduran signifikan  dalam  hal  ketimpangan  gender  akibat  pandemi  Covid-19,  yang  menggambarkan kemunduran Indonesia dalam upayanya untuk mengatasi ketimpangan gender.  Melalui bagian ini  akan  dielaborasi  dinamika  kesetaraan  gender  di  Indonesia  untuk  menampilkan  fenomena ketimpangan gender dalam bidang ketenagakerjaan, sebagai berikut:
a. Payung Hukum Kesetaraan Gender bidang Ketenagakerjaan
Dalam level internasional, kesetaraan gender menjadi salah satu aspek krusial dalam pemenuhan  hak  asasi  manusia  yang  telah  ditetapkan  secara  fundamental  dalam  piagam PBB..  UNGA  pada  tahun  1979  menyatakan  urgensi  dalam  mengakui,  menjaga  dan mempertakankan  hak  perempuan  beriringan  dengan  penetapan  CEDAW.  CEDAW  menjadi salah  satu  penanda  komitmen  kesetaraan  gender  internasional  yang  membuka  jalan  bagi negara  di  dunia  untuk  turut  meratifikasi  kemudian  mengimplementasikannya.  Indonesia turut  serta  menjadi  anggota  dengan  melakukan  ratifikasi  CEDAW  melalui  UU  No.  7  Tahun 1948.  Selain  CEDAW,  standar  hukum  internasional  yang  secara  spesifik  menargetkan pencapaian kesetaraan gender dalam lingkup ketenagakerjaan tercantum melalui konvensi ILO.  Indonesia  telah  mengadopsi  beberapa  rekomendasi  ILO  yang  berkaitan  dengan
kesetaraan gender dalam ketenagakerjaan, seperti (ILO, 2006):  ILO Convention No. 87,  ILO Convention No. 100, sampai ILO Conventon No.111.
Dalam  memberikan  pengaturan  akan  hak  perempuan  dalam  bidang  ketenagakerjaan demi  mencapai  kesetaraan,  regulasi  dalam  bidang  ketenagakerjaan  di  Indonesia  diatur melalui beberapa kebijakan, seperti:
1. UU No.13 Tahun 2003, yang ditunjukkan melalui Pasal 5 UU No.13 Tahun 2003,
2. No36  Tahun  2021  tentang  pengupahan,  yang  mendukung  tercapainya  kesetaraan pemberian upah,
3. Kepmenaker  No.224  Tahun  2003,  yang    menjadi  landasan  nasional  terkait  hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan,
4. Instruksi  Presiden  No.  9  Tahun  2000,  yakni  arahan  agenda  PUG  (Pengarusutamaan Gender) bagi lembaga negara,
5. UU  No.2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  yang  menjadi  Undang-Undang  No.  6  Tahun 2023 atau Omnibus Law,
6. UU No.12 Tahun 2022 atau UUTPKS dalam meminimalisir kondisi kerja yang tidak adil akibat kekerasan seksual dan pelecehan seksual di tempat kerja.
Kesetaraan  gender  menjadi  aspek  pertimbangan  penting  yang  tercantum  dalam standar  hukum  internasional  dan  ketentuan  perundang-undangan  nasional,  namun  hak pekerja  perempuan  masih  belum  terpenuhi. Peran  negara  sebagai  regulator  dapat disimpulkan  belum  berjalan  efektif  untuk  melakukan  implementasi  ketentuan  yang memayungi  hak  perempuan  untuk  mencapai  kesetaraan  dan  keadilan  dalam  bidang ketenagakerjaan. Beragam faktor mendasari inefisiensi kebijakan hukum baik internasional maupun  nasional  dalam  mengatasi  permasalahan  ketidakadilan  gender  dalam  bidang ketenagakerjaan (Maryam, 2012).
b. Pendidikan
Kesenjangan  tingkat  pendidikan  sebagai  salah  satu  faktor  produktivitas  akan mengarah pada ketimpangan gender dalam akses pekerjaan yang layak (Mehrotra & Sinha, 2017). Pada dasarnya, aspek pendidikan menjadi modal penting yang akan mempengaruhi beragam  aspek  lainnya  dalam  bidang  ketenagakerjaan  seperti  upah,  kepemimpinan  dan pengambilan keputusan, dan pasar kerja yang dapat dilamar. Indonesia mengatur ketentuan kesetaraan  akses  pendidikan  melalui  UUD  1945  Pasal  31  Ayat  1,  yang  menjamin  setiap warga negara  untuk mengakses pendidikan 9 tahun. Namun, data yang diterbitkan oleh BPS Indonesia  melalui  Susenas  memperlihatkan  ketimpangan  aksesibilitas  dalam  hal  rentang, periode,  atau  lama  mengakses  pendidikan.  Pada  tahun  2021,  laki-laki  telah  mengakses pendidikan dalam rentang atau lama waktu 9 tahun, sedangkan perempuan hanya mencapai 8 tahun (BPS, 2023).

## c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kesetaraan  proporsi  TPAK  dipengaruhi  oleh  beragam  faktor,  termasuk  pemenuhan hak  perempuan  pekerja.  Semakin  tinggi  TPAK  perempuan  akan  menandakan  peningkatan kesetaraan  gender  yang  terbentuk  (KPPPA,  2024).  Partisipasi  angkatan  kerja  perempuan selama  10  tahun  kebelakang  berada  pada  kisaran  angka  50  persen  secara  stagnan  (BPS, 2019). Pada tahun 2021, proporsi partisipasi angkatan kerja perempuan berapa pada angka 53,34% dibanding proporsi laki-laki yang mencapai angka 82,27%. Data tersebut mencakup 140,15  juta  angkatan  kerja  di  Indonesia,  sehingga  gap  proporsi  antara  laki-laki  dan perempuan  dalam  partisipasi  angkatan  kerja  masih  mencapai  angka  yang  tinggi  yakni 28,93%. Hingga tahun 2023, TPAK perempuan hanya menyentuh angka 54,52% dan laki-laki kembali memimpin dalam angka 84,26% (BPS, 2023).

## d. Kepemimpinan Struktural
Superioritas laki-laki terhadap perempuan dalam dunia kerja, salah satunya dianalisis dalam  hal  kepemimpinan  perempuan,  yakni  posisi  perempuan  untuk  pengambilan keputusan (KPPPA, 2019). Pada tahun 2020 capaian Proporsi Perempuan yang Menduduki Posisi Manajerial Indonesia berada pada angka 33.08%, hingga tahun 2022, angka tersebut menurun  pada  angka  32.2%  (BPS,  2022).  Dalam  bidang  politik,  diatur  ketetapan  kuota sebesar  30% bagi perempuan untuk duduk di kepengurusan partai politik dan lembaga DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten melalui UU Nomor 12 tahun 2003. Namun, partisipasi perempuan  dalam  kepemimpinan  tidak  hanya  sebatas  perihal  kuota,  lebih  dari  itu,
diperlukan  kesadaran  untuk  mendobrak  hambatan  partisipasi  perempuan  di  ruang  publik dengan  mendorong  keikutsertaan  perempuan  untuk  terlibat  aktif  yakni  dalam  pembuatan keputusan  dan  kebijakan  (Bintari,  2022).  Kemudian  dalam  aspek  birokrat,  kesenjangan distribusi  level  jabatan  tinggi  di  posisi  eselon  1-5  lintas  34  kementerian,  hanya  terdapat sekitar 24% PNS perempuan yang menjadi pejabat eselon seiring perjalanan karirnya, jauh dibandingkan dengan laki-laki (Amalia, 2019).

## e. Proporsi Upah
Perempuan  rata-rata  menghadapi  keterbatasan  akses  terhadap  sektor  produktif  jika dibandingkan  dengan  laki-laki,  kondisi  ini  berujung  pada  kerentanan bargaining  power dalam  pendapatan  atau  upah.  Selain  itu,  jika  dibandingkan  dengan  laki-laki,  perempuan umumnya  diasosiasikan  oleh  masyarakat  dengan  pekerjaan  tak  berbayar  dalam  sektor domestik atau unpaid work, yang cenderung meningkatkan potensi diskriminasi (Kemenkeu, 2021). Pada tahun 2020 ditemukan bahwa pendapatan atau upah perempuan masih timpang yakni 23% lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Pada kondisi dengan kapasitas yang  sama,  perempuan  umumnya  akan  mendapatkan  upah  20-30%  lebih  rendah dibandingkan dengan laki-laki (BAPPENAS, 2021).

## f. Inklusifitas Sektor Pekerjaan
Data  dari  BPS  akan  Persentase  Tenaga  Kerja  Formal  berdasarkan  Jenis  Kelamin, menampilkan  bahwa  pada  tahun  2021  terjadi  kemunduran  persentase  tenaga  kerja perempuan dalam sektor formal yang semula berada pada angka 36,20%, menurun menjadi 35,57%  pada  tahun  2022  (BPS,  2022).    Bahkan  jika  dikaji  berdasarkan  sektor  industri, subordinasi  dalam  relasi  gender  masih  mengikat  partisipasi  perempuan  dalam  bidang ketenagakerjaan,  yakni  bidang-bidang  yang  masih  minim  digeluti  oleh  perempuan. Subordinasi  menghambat  partisipasi  perempuan  dalam  jenis/bidang  pekerjaan  tertentu, seperti  di  bidang Science,  Technology,  Engineering,  Mathematic atau  STEM  (BAPPENAS, 2021).
g. Stigma sosial
Ketimpangan gender terlihat dari masih berlangsungnya praktik subordinasi terhadap perempuan dalam pemenuhan hak mendasarnya, seperti hak cuti melahirkan dan haid yang masih sering dilanggar oleh perusahaan. Perempuan mengalami menstruasi dan mengambil cuti  dinilai  mengambat  produktivitas  yang  menurunkan  posisi  tawar  perempuan  pekerja (Pramesti,  Widiastuti,  Yuliawati,  2021).  Disparitas  gender  yang  tercipta  dalam  dunia  kerja menciptakan  ketimpangan  relasi  kuasa,  hal  ini  juga  berimplikasi  pada  kerentanan perempuan dalam menghadapi diskriminasi, termasuk kekerasan seksual. Catatan Tahunan 2023  KPPPA,  pada  tahun  2022,  ditemukan  bahwa  kekerasan  yang  berlangsung  di  tempat kerja  menduduki  posisi  ketiga  dalam  daftar  kekerasan  yang  terjadi  di  ranah  publik  yakni mencakup 155 kasus (Komnas Perempuan, 2023).

## 2. Urgensi Pelaksanaan Gender Mainstreaming di Indonesia
Gender  Mainstreaming atau  Pengarusutamaan  gender  merupakan  strategi  yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan kesetaraan gender (UN ECOSOC, 1997). Proses melibatkan dan  mengikutsertakan  kepentingan  yang  berbasis  gender  dalam  aktivitas,  kebiajakan  atau program,  merupakan  pengertian  akan gender  mainstreaming .  Secara  konstitusi,  amanat pengarusutamaan  gender  memang  telah  diinstruksikan  melalui  Inpres  No.9  Tahun  2000. Namun,  secara  institusional,  implementasi  ini  belum  berjalan  dengan  maksimal  untuk diterapkan  dalam  setiap  kegiatan  pemerintahan.  Dalam  laporan  yang  diinisiasi  BAPPENAS dalam  menilai  pelaksanaan  Inpres  No.  9  Tahun  2000,  yang  menganalisis  18  Kementerian,  7 Provinsi,  dan  7  Kabupaten/Kota  terpilih,  ditemukan  bahwa  implementasi  pengarusutamaan gender  sebagai  suatu  strategi,  masih  belum  terlaksana  dengan  baik  (Kertati,  2022). Permasalahan  terhambat  kerena  pemahaman  yang  masih  terbatas.  Oleh  karenanya,  masih dibutuhkan  upaya  peningkatkan  pemahaman  gender  aparatur  negara  sebagai  pembuat kebijakan  untuk  dapat  menerjemahkannya  dalam  implementasi gender  mainstreaming yang dilakukan secara kelembagaan.
Gender  mainstreaming atau  pengarusutamaan  gender  menjadi  strategi  yang  digunakan untuk  meminimalisir  kesenjangan  gender  dalam  pembangunan.  Sehingga,  pembangunan manusia  berbasis  gender  menjadi  suatu  urgensi  untuk  membentuk  kehidupan  masyarakat
tanpa diskriminasi, ketidakadilan, dan kekerasan untuk diimplementasikan. Disamping itu, hak yang  setara  antara  laki-laki  dan  perempuan  mejadi  suatu  prinsip  dasar  untuk  dipenuhi  oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Bahwa pemenuhan hak perempuan menjadi apek penting pemenuhan hak asasi manusia, sehingga, upaya gender mainstreaming sebagai strategi untuk mencapai kesetaraan gender menjadi suatu urgensi untuk dilaksanakan pemerintah. Hal ini  juga  berkaitan  dengan  peluang  pertumbuhan  ekonomi  bagi  negara  yang  mengedepankan kesetaraan  gender.  Menurut  penelitian  dari The  Organization  for  Economic  Cooperation  and Development (OECD),  penyelesaian  permasalahan  kesenjangan  gender,  melalui  reformasi birokrasi,  hukum,  dan  institusional  bagi  perempuan  dapat  berkontribusi  dalam  peningkatan GDP negara sebanyak 0,6% per tahun (OECD, 2023).
Gender  mainstreaming sebagai  strategi  memberikan  dorongan  untuk  mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dari kelompok marjinal kedalam arus utama pengambilan  keputusan,  partisipasi,  dan  kepemimpinan  dengan  mengintegrasikan  perspektif gender  dalam  kebijakan,  program,  fungsi,  hingga  struktur  suatu  institusi  (UN  Women,  2020). Beragam kebijakan atau regulasi yang dilaksanakan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan gender menggambarkan upaya yang meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran akan urgensi kesetaraan gender. Namun, pada kenyataannya, ketimpangan akses yang dimiliki laki- laki  dan  perempuan  untuk  berpartisipasi  dalam  ruang  publik  masih  jauh  timpang.  Oleh karenanya, upaya aktor non-pemerintah, termasuk NGO, seperti Plan International memegang peranan  penting  untuk  mendukung  pemerintah  mewujudkan  agenda  pembangunan  terhadap aspek kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan.

## 3. Non-governmental Organizations (NGO)  Plan International
Plan International merupakan organisasi non-pemerintah yang berbasis humanitarian and development tingkat  internasional  yang  memiliki  pusat  di  United  Kingdom.  Sejarah  dari  Plan International bermula pada tahun 1937 sebagai suatu inisiatif individual seorang jurnalis asal Inggris yang bernama John Langdon Davies bersama dengan seorang pengungsi yang bernama Eric Muggeridge. Kedua inisiator tersebut bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan  pendidikan  bagi  anak-anak  yang  terdampak dari  Perang  Spanyol,  karenanya  diberi  nama sebagai  Foster  Parents  PLAN  for  Children  in  Spain.  Perang  yang  berakhir  pada  tahun  1939, dilanjutkan  dengan  kerusakan  pada  Perang  Dunia  II.  Kemudian,  inisiatif  tersebut  dibentuk menjadi suatu struktur kelembagaan yang dinamai Foster Parents Plan for War Children, yang bergerak  sebagai  organisasi  sejak  tahun  1940-an.  Selama  Perang  Dunia  ke  II,  organisasi  ini berkontribusi  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  anak-anak  yang  terdampak  perang (Plan  International,  2017).    Kemudian,  perjuangan  juga  berlanjut  saat  kondisi  pasca  perang, yakni  untuk  menemukan  donors  dalam  mendukung  pemulihan  anak-anak  korban  perang. Gerakan yang dilakukan Davies dan Eric dilakukan secara bertahap menyasar ke negara-negara sekitar  Eropa,  bahkan  hingga  Amerika.  Hingga  saat  perang  berakhir,  Foster  Parents  Plan  for War Children berkembang, memberikan pengaruh tidak hanya dalam wilayah Eropa.
Perubahan ini juga beriringan dengan penggantian nama organisasi menjadi Foster Parents Plan  Inc,  sekitar  tahun  1950-an.  Perlahan  dan  bertahan  Foster  Parents  Plan  Inc  kemudian memperluas  jangkauannya  menuju  negara-negara  regional  Amerika,  bahkan  Asia  (Plan  USA, n.d.).  Pada  tahun  1970-an,  Foster  Parents  Plan  Inc  mengganti  namanya  menjadi  Plan International  sebagai  rujukan  penjangkauan  secara  global.  Pada  tahun  1980-an,  Plan International  memasuki  wilayah  negara-negara  di  Asia  seperti  Jepang.  Komitmen  dan  upaya yang dilakukan organisasi ini kemudian diakui oleh The Economic and Social Council of United Nations  (ECOSOC)  sekitar  tahun  1990-an.  Hingga  kini,  Plan  International  telah  melakukan perluasan  hingga  ke-80  lebih  negara  di  dunia,  meneruskan  misi  dalam  pemenuhan  hak  anak, dan  kesetaraan  terhadap  anak  perempuan  (Plan  International,  2017).  Plan  International merupakan organisasi independen non-pemerintah yang bergerak dalam aspek pembangunan dan kemanusiaan untuk memperjuangkan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan. Nilai yang menjadi komitmen yang dilakukan Plan International yakni, (1) open and accountable, (2) strive  for  lasting  impacts,  (3)  inclusive  and  empowering,  (4)  work  well  together, dan  (5) leadership, people, and culture (Plan International, 2023).
Plan  International  bekerja  dalam  tingkat  global,  regional,  nasional,  hingga  lokal,  demi memperjuangkan  pemenuhan  hak  anak  dan  kesetaraan  terhadap  anak  perempuan.  Bekerja
bersama lebih dari 75 negara di dunia, Plan International mengupayakan ambisi nya yakni “All Girls  Standing  Strong  Creating  Global  Change” melalui  mekanisme “locally  led  and  globally connected” (Plan International, 2015). Adapun komitmen Plan International dalam level global untuk menempatkan agenda pemenuhan hak anak dan kesetaraan terhadap anak perempuan dilakukan dengan melibatkan organisasi internasional antar pemerintah, seperti United Nations (UN)  (Plan  International,  2014).  Bersamaan  dengan  hal  tersebut,  Plan  International  memiliki strategi dalam rangka menuju tahun 2030, sebagai upaya untuk mencapai tujuan global tahun 2030  yakni  SDGs.  Hal  tersebut  dilakukan  melalui  kerangka transformative programming and influencing, dengan  dimensi  perubahan  yang  saling  berkaitan  yakni:  mempengaruhi  norma- norma  sosial  terkhusus  dalam  aspek  gender  yang  berkaitan  dengan  perilaku  dan  sikap masyarakat,  memperkuat  individu  dan  masyarakat,  serta  jaring  aman  atau  safety  nets,  dan berkontribusi  untuk  perbaikan  kebijakan,  legislasi,  dan  layanan  pemerintah  yang mempengaruhi hak anak dan kesetaraan anak perempuan (Plan International, 2021).

## a. NGO Plan International di Indonesia
Sejarah Plan International di Indonesia berawal dari tahun 1969, dengan nama Foster Parents  Plan  Inc,  bertepatan  di  Daerah  Istimewa  (DI)  Yogyakarta.  Foster  Parents  Plan  Inc berupaya  untuk  memperluas  jangkauannya  ke  seluruh  dunia  untuk  memberikan  bantuan pada  anak-anak.  Organisasi  ini  hadir  di  Indonesia  melalui  campur  tangan  Gubernur Yogyakarta  yakni  Sri  Sultan  Hamengkubuwono  IX  untuk  bekerjasama  dalam  hal perlindungan  anak-anak  terlantar.  Oleh  karenanya,  organisasi  ini  awalnya  beroperasi  di Indonesia  dengan  pusat Yogyakarta  untuk memberikan  harapan  hidup  dan  perkembangan bagi  anak-anak.  Hingga  pada  tahun  1970an,  cakupan  ruang  kerja  Plan  International  di Indonesia  juga  turut  bertambah  ke  wilayah  lainnya,  seperti  Bali  pada  tahun  1972,  Nusa Tenggara Timur pada tahun 1986, sampai Jawa Barat pada tahun 1997. Sebagai perwakilan Plan  International  di  Indonesia,  Plan  Indonesia  atau  dikenal  juga  dengan  Yayasan  Plan International Indonesia memiliki kantor perwakilan yang berlokasi di Jakarta Selatan, yang berdiri sejak  tahun  2005  (Plan  Indonesia,  n.d.).  Membawa  objektif  dari  Plan  International, Plan  Indonesia  mengimplementasikan  serangkaian  kegiatan  untuk  mengupayakan pemberdayaan anak dan kaum muda, khususnya perempuan.
Berdasarkan wawanacara dengan representasi dari Plan Indonesia ditemukan bahwa strategi  Plan  Indonesia  untuk  mendorong  kegiatan  dilakukan  berbasis transformative programming  and  influencing sebagai  afiliasi  dari  Plan  International  merupakan  langkah- langkah  yang  mengacu  pada  strategi  global  dan  potensi  Indonesia  dalam  pemenuhan  hak anak,  yang  mengedepankan  kesetaraan  anak  perempuan  di  Indonesia.  Nilai  kesetaraan gender  dan  inklusi  sosial  atau Gender Equality Social Inclusion (GESI)  menjadi  bagian  yang tidak  dapat  dilepaskan  dari  Plan  Indonesia  secara  organisasional.  Sehingga,  untuk mengupayakan  visi  organisasi  dan  meraih  tujuan  global,  Plan  Indonesia  menjadikan  aspek kesetaraan  gender  dan  hambatan  yang  dihadapi  perempuan  sebagai  inti  dari  objektif kegiatan  yang  dilakukan,  yang  kemudian  juga  diterapkan  secara  internal  (Gender  Equality Social  Inclusion  Specialist,  2024).  Melalui  strategi transformative  programming  and influencing ,  Plan  Indonesia  juga  berkontibusi  dalam  pencapaian  agenda  pembangunan berkelanjutan  di  Indonesia  (Plan  Indonesia,  2023).  Hal  ini  membentuk  framework  yang menggambarkan  relasi  yang  terbangun  antara  suatu  NGO  dan  negara  (Ahmed  &  Potter, 2006).  Relasi  yang  terbangun  antara  negara  dan  Plan  Indonesia  memposisikan  Plan Indonesia  sebagai  NGO  kolaborator,  yakni  NGO  yang  bekerjasama  dengan  negara  untuk mencapai objektif dari negara tersebut.

## b. Feminisme Liberal dalam Upaya Plan Indonesia
Upaya  Plan  International  untuk  menggerakkan  dunia  melalui  pendekatan  yang transformatif gender dalam setiap kegiatannya mencerminkan konstruksi utama feminisme liberal  yakni  untuk  meningkatkan  partisipasi  perempuan  di  ranah  publik  dalam  upaya mengatasi  diskriminasi,  subordinasi,  marginalisasi,  dan  bentuk-bentuk  ketidaksetaraan gender  lainnya.  Plan  Indonesia  meyakni  bahwa  praktik  diskriminasi,  subordinasi, marginalisasi, dan ketidaksetaraan gender lainnya, berakar pada kesulitan atau keterbatasan ruang  gerak  perempuan  mengakses  sektor  publik  (Campaign  Lead  Plan  Indonesia,  2024). Maka hal tersebut beriringan dengan perspektif feminsime liberal yang menilai bahwa akar permasalahan  terletak  pada  ketimpangan  dan  penindasan  hak  perempuan  untuk  dapat
berdaya dan berkesempatan jika dibandingkan dengan laki-laki, yang seharusnya. Laki-laki dan  perempuan  sebagai  individu  yang  rasional  memiliki  kemampuan  untuk  mengasah kapasitas  intelektual  dan  moralitas  sendiri  (Wollstonecraft,  1975).  Oleh  karenanya,  Plan International  menilai  bahwa  untuk  mencapai  kesetaraan  gender  maka  diperlukan  upaya untuk  mentransformasikan  relasi  kuasa  antara  laki-laki  dan  perempuan,  yang  akan diaplikasikan  melalui  gender transformative  programming  and  influencing, sebagai  upaya memberdayakan perempuan. Kesetaraan gender kampanye Plan Indonesia yang berkeadilan gender dalam mengadopsi ide feminisme liberal.
Dalam  upaya  memastikan  pemenuhan  hak-hak  anak  dan  kesetaraan  bagi  anak perempuan  serta  kaum  muda  perempuan,  Plan  Indonesia  melalui  kerangka transformative programming Plan  International,  mengimplementasikan  7  program  tematik  yang berkolaborasi dengan berbagai level, dengan melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Program tematik ini menjadi strategi nasional Plan Indoneia yang mengadopsi strategi  global  untuk  lebih  kontekstual  merepresetasikan  kebutuhan  nasional  dan  lokal, sehingga  menciptakan  dampak  yang  nyata.  7  program  tematik  Plan  Indonesia  mencakup (Plan  Indonesia,  2023):  pencegahan  stunting,  sekolah  tangguh,  kesehatan  remaja,  kaum muda  tangguh  krisis  iklim,  penghapusan  kekerasan  pada  anak  dan  kaum  muda, ketenagakerjaan  dan  kewirausahaan  kaum  muda,  kesiapsiagaan  serta  tanggap  bencana responsif gender. Plan Indonesia menempatkan prioritas pada upaya mendorong kapasitas dan  agensi  perempuan  melalui  program-program  nya.  Adapun,  hal  ini  berjalan  beriringan dengan  ide  yang  dibawa  oleh  feminisme  liberal,  bahwa  perempuan  harus  diberikan  hak politik, ekonomi, dan pendidikan yang sama dengan apa yang telah dinikmati laki-laki secara mendasar (Mill & Taylor, 1970).
Selain  berbentuk  program  yang  tematik,  Plan  Indonesia  juga  mengadopsi  strategi global  kedalam  strategi  nasional  yang  kontekstual  dengan  permasalahan  yang  terjadi  di Indonesia  melalui  pendekatan transformative  influencing .  Plan  Indonesia  meyakini  bahwa akar  permasalahan  terletak  pada  kesenjangan  akses  perempuan  dalam  ruang  publik  yang didorong oleh konsep norma gender yang berlangsung di masyarakat sosial (Campaign Lead Plan  Indonesia,  2024).  Girls  Get  Equal  sebagai  sebuah  kampanye  dapat  dipahami  sebagai gerakan global yang lahir dari inisiatif Plan International  sebagai upaya untuk memastikan kesetaraan  bagi  anak  dan  kaum  muda,  terkhusus  perempuan.  Di  Indonesia,  melalui represetasi Plan International, kampanye Girls Get Equal diupayakan Plan Indonesia untuk dapat  memberikan  kebermanfaatan  secara  langsung  dan  memastikan  kesetaraan  bagi setidaknya 3 juta anak dan kaum muda perempuan hingga tahun 2027 (Campaign Lead Plan Indonesia, 2024). Kampanye Girls Get Equal dimanifestasikan melalui berbagai proyek yang mencakup  (Plan  Indonesia,  n.d):  (1)  Girls  Take  Over;  proyek  ini  merupakan  inisiatif  Plan International  yang  ditujukan  untuk  menyerukan  perubahan  paradigma  dalam  upaya mengatasi  stereotip  gender  yang  secara  praktik  telah  menghambat  kemajuan  kaum  muda, khususnya  perempuan.  (2)  Girls  Leadership  Program:  proyek  yang  diwujudkan  melalui mekanisme  peningkatan  kapasitas  serta  kepemimpinan  anak  dan  kaum  muda  perempuan. (3)  Girls  Leadership  Academy:  proyek flagship yang  memiliki  objektif  untuk  peningkatan kapasitas anak dan kaum muda perempuan dalam aspek kepemimpinan. (4) Jelajah Timur. proyek dengan mekanisme penggalangan dana untuk pembangunan dan kesetaraan gender yang menargetkan pengadaan air bersih yang layak di Nusa Tenggara Timur.
4. Gender  Mainstreaming Plan  Indonesia  dalam  Bidang  Ketenagakerjaan  melalui proyek Girls Take Over
Gender  mainstreaming sebagai  strategi  memberikan  dorongan  untuk  mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dari kelompok marjinal kedalam arus utama pengambilan  keputusan,  partisipasi,  dan  kepemimpinan  dengan  mengintegrasikan  perspektif gender  dalam  kebijakan,  program,  fungsi,  hingga  struktur  suatu  institusi.  Mekanisme gender mainstreaming mencapai kesetaraan gender dapat dianalisis berdasarkan beberapa aspek, yang mencakup gender  analysis,  program  design,  resource  allocation,  program  implementation,  and monitoring & evaluation. Kelima aspek tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu upaya  mengintegrasikan  perspektif  gender  dalam  berbagai  kebijakan,  program,  dan  fungsi dalam  suatu  institusi  (UN  Women,  2022).  Sebagaimana  temuan  dalam  bagian  sebelumnya,
bahwa  dalam  bidang  ketenagakerjaan  praktik  subordinasi,  marginalisasi,  diskriminasi,  dan bentuk  ketidaksetaraan  lainnya  terjadi  di  Indonesia.  Plan  International  sebagai  entitas  NGO melaksanakan  mekanisme  pengarusutamaan  gender  atau gender  mainstreaming melalui pendekatan gender transformative influencing yang termanifestasi melalui kampanye Girls Get Equal.
Terkait dengan bidang ketenagakerjaan Girls Take Over menjadi salah satu langkah inisiatif dari Plan International dalam Kampanye Girls Get Equal. Dimana dalam hal ini, Girls Take Over merupakan  gerakan  afirmatif  kepemimpinan  perempuan  dan  representasi  perempuan  dalam ruang  publik  dengan  mekanisme role  play .  Sejak  tahun  2016,  Girls  Take  Over  secara  global diselenggarakan  di  beberapa  negara  di  dunia,  termasuk  di  Indonesia.  Pelaksanaan  Girls  Take Over  dilaksanakan  berkolaborasi  dengan  pemerintah,  perusahaan,  media,  bahkan  organisasi untuk mentransformasikan gender dan konsep kepemimpinan yang patriarkis (Mariza, 2020). Melalui  langkah  dalam  proyek  Girls  Take  Over,  Plan  Indonesia  bekerjasama  dengan  beragam institusi  untuk  menjadikan  aspek  gender  dan  kesetaraan  gender  sebagai mainstream dalam beragam inisiatif yang berkeadilan gender. Berikut adalah analisis aspek gender mainstreaming dalam kegiatan Plan Indonesia melalui Girls Take Over, sebagai berikut:
a. Gender Analysis
Gender  Analysis merupakan  tahapan  dasar  untuk  mengidentifikasi  suatu  isu berimplikasi  pada  aspek  gender  dalam  suatu  konteks  atau  sektor,  dan  menemukan  opsi untuk menangani permasalahan tersebut. Melalui tahapan gender analysis akan ditemukan permasalahan  yang  berbasis  data  untuk  mendasari  tercapainya  transformasi  gender. Kampanye  sebagai  bentuk  dari transformative  influencing Plan  International,  dibentuk mekanisme riset oleh nasional terhadap global dalam menemukan kondisi secara nyata yang akan  dikonstruksikan  untuk  menjadi  data,  sehingga  kegiatan  yang  terbentuk  melalui  riset dapat  memberikan  kebermanfaatan  yang  nyata.  Setiap  tahun,  Plan  International  bersama dengan  representasinya  secara  regional,  nasional,  maupun  lokal  akan  membentuk mekanisme  penelitian  yang  mengungkapkan  diskriminasi  terhadap  anak  dan  kaum  muda perempuan di berbagai negara. Mekanisme tersebut dikenal dengan State of the World’s Girls Report yang mendasari berjalannya kampanye Plan International, termasuk Girls Get Equal. Setiap tahun, laporan ini dilaksanakan untuk memastikan kampanye yang dilakukan berbasis pada  kondisi  nyata  sehingga  konteks  yang  diimplementasikan  dapat  memajukan  agenda pemenuhan hak anak dan kesetaraan terhadap kaum muda perempuan.
Tahapan gender  analysis yang  dilakukan  Plan  Indonesia  dalam  pelaksanaan programnya didasarkan pada penelitian berbasis gender specific data collection melalui State Of  The  Girls  Report  dan  mekanisme  penelitian  lainnya.  Pelaksanaan  Girls  Take  Over  pada tahun 2021 yang menjalin kerjasama dengan Kementerian BUMN didasarkan pada analisis berbasis  gender,  bahwa  COVID-19  berdampak  dalam  peningkatan  gap  atau  kesenjangan gender pada perempuan dalam bidang ketenagakerjaan baik sektor formal maupun informal. Plan  Indonesia  melihat  bahwa  pandemi  yang  mengubah  banyak  hal,  juga  berimplikasi terhadap pendapatan, hubungan kerja, hingga mekanisme kerja terhadap perempuan (Plan Indonesia,  2022).  Kemudian,  pada  tahun  2022,  Girls  Take  Over  yang  bekerjasama  dengan KPPPA didasarkan pada analisis peningkatan kasus kekerasan seksual di Indonesia, sehingga dibutuhkan  peningkatan  kapasitas  anak  dan  kaum  muda  perempuan  untuk  dapat berkontribusi  mencegah  terjadinya  kekerasan  seksual  di  lingkungannya  (Plan  Indonesia, 2023).  Hingga  pada  tahun  2023,  Plan  Indonesia  menjalin  kerjasama  dengan  MRT  Jakarta, yang  didasarkan  pada  analisis  urgensi  kesetaraan  dan  kepemimpinan  perempuan  dalam sektor Science, Technology, Engineering, and Math atau STEM (Plan Indonesia, 2023). Dapat dianalisis melalui beragam tema yang di design, Plan Indonesia menempatkan objektif untuk mencapai  agensi  anak  dan  kaum  muda  perempuan  yang  menjadi  manifestasi  penggunaan gender specific language dalam upaya gender mainstreamingnya.
b. Program Design
Selanjutnya adalah aspek pembentukan program atau program design , yakni tahapan membentuk pola program mencakup prioritas isu dan kapasitas program. Plan International menginisiasikan  kampanye  Girls  Get  Equal  untuk  mencapai equal  freedom,  equal representation,  dan  equal  power. Adapun  mekanisme  yang  dapat  dilakukan  oleh  entitas representasi Plan International, termasuk Plan Indonesia, dapat disesuaikan dengan konteks
sosial,  ekonomi,  dan  politik  negara.  Plan  Indonesia  dalam  kampanye  Girls  Get  Equal membentuk mekanisme program yang mencakup proyek Girls Take Over. Pelaksanaan Girls Take Over menjadi salah satu rangkaian kegiatan dari perayaan Hari Anak Internasional atau International  Day  of  The  Girls (IDG)  setiap  tahun.  Proyek  Girls  Take  over  dilaksanakan dengan mekanisme Take Over kepemimpinan strategis instansi yang dituju. Kegiatan diawali dengan  tahapan  seleksi  untuk  menemukan  representasi  anak  dan  kaum  muda  perempuan yang akan menjadi partisipan secara langsung. Proses seleksi dilakukan dengan mekanisme tes  tertulis  untuk  menjaring  peserta  dalam  jumlah  yang  semakin  kecil.  Kemudian,  akan dilaksanakan Girls Leadership Class sebagai tahapan pembekalan kapasitas bagi calon finalis, dilanjutkan  dengan  seleksi  finalis  melalui  mekanisme  kompetisi,  hingga  terpilih  partisipan yang  akan  merepresentasikan  anak  dan  kaum  muda  perempuan  dalam  pelaksanaan  Girls Take Over (Campaign Lead Plan Indonesia, 2024).
c. Resource Allocation
Aspek resource allocation merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa program dapat  dialokasikan  untuk  kesetaraan  gender.  Dalam  hal  ini,  Plan  Indonesia  mengakses sumber  daya  organisasi  melalui  sumber  dana  sponsor  dan  dana  bantuan.  Sumber  dana sponspor  menjadi  sumber  pendanaan  yang  krusial  bagi  Plan  International  sebagai  upaya untuk menjadi jembatan penghubung antara sponsor dengan anak penerima dana sponsor. Pemenuhan  hak  anak  dan  kesetaraan  terhadap  anak  perempuan  menjadi  visi  dari  Plan International, sehingga segala upaya pendanaan dari sponsor akan diimplementasikan untuk mencapai  visi  tersebut.  Sebagai  sikap  integritas  dan  transparansi,  Plan  Indonesia  akan menyertakan  laporan  secara  rutin  yang  akan  dilaporkan  pada  sponsor  untuk  memperkuat kepercayaan. Begitu pula dengan dana bantuan, yakni Berbagai bentuk bantuan di berbagai macam, bisa berupa suatu kerjasama ataupun bantuan materil. Dana bantuan ini berasal dari suatu  negara,  institusi  atau  perusahaan  yang  berkomitmen  mewujudkan  pemenuhan  hak anak  dan  kesetaraan  terhadap  anak  perempuan  bersama  dengan  Plan  Indonesia  (Bari, 2022).
d. Program Implementation
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  perwakilan  Plan  Indonesia,  yakni person in charge dalam  pelaksanaan  Kampanye  Girls  Get  Equal,  ditemukan  bahwa  kampanye diimplementasikan melalui serangkaian program yang memiliki objektif dalam ranah equal freedom,  equal  representation,  dan  equal  power. Implementasi  kampanye  tersebut dilaksanakan  melalui  pelaksanaan  Girls  Take  Over  pada  tahun  2021,  Plan  Indonesia melaksanakan  program  Girls  Take  Over    bekerja  sama  dengan  sektor  pemerintahan  yakni Kementerian  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN).  Langkah  strategis  ini  diinisiasi  oleh  Plan Indonesia  dalam  berkolaborasi  dengan  Kementerian  BUMN  untuk  berdiri  bersama  dalam pemenuhan  hak  anak  dan  anak  perempuan  (Campaign  Lead  Plan  Indonesia,  2024). Mewujudkan kesetaraan gender menjadi inisiatif dasar dari kolaborasi antara Plan Indonesia dan  BUMN  untuk  berkomitmen  dalam  program  yang  sensitif  gender.  Melalui  inisiatif  ini, representasi dari anak dan kaum muda perempuan berkesempatan untuk memberikan opini atau  masukan  melalui  teknis role  play kepada  jajaran  pemimpin  perusahaan  BUMN  dan Menteri  BUMN  sendiri.  Kegiatan  ini  mentransformasikan  isu  gender  melalui  dampak  yang didapatkan  yakni  kerjasama  Kementerian  BUMN,  Forum  Human  Capital  Indonesia,  dan Srikandi  BUMN  untuk  memberi  dampak  pada  kesetaraan  dalam  bidang  ketenagakerjaan hingga  tahun  2026  dengan  Plan  Indonesia  (Plan  Indonesia,  2022).  Isu  yang  dibawa  oleh peserta terpilih merupakan aspek krusial dalam dinamika kesetaraan gender yang berkaitan dengan  cuti  hamil  dan  melahirkan,  hingga  stigma  sosial  lainnya  yang  membutuhkan transformasi norma dimana perempuan tidak lagi dipandang sebelah mata.
Begitu  pula  pada  tahun  2022,  dimana  Plan  Indonesia  kembali  menggelar  Kampanye Sehari  Jadi  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (SJMPPPA). Mengambil momentum pengesahan UU TPKS, Kampanye SJMPPPA ini mengambil tema Anak Indonesia Terlindungi Dari Segala Bentuk Kekerasan Seksual. Kegiatan ini didasarkan pada tingginya  angka  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  Indonesia  melalui  CATAHU  KPPPA, sehingga  upaya  untuk  mengkampanyekan  pembebasan  dari  kekerasan  seksual  menjadi gerakan  yang  signifikan.  Pelaksanaan  Girls  Take  Over  dalam  tema  Sehari  Jadi  Menteri Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  ini  dilaksanakan  dengan  memberikan
peningkatan  kapasitas  terhadap  anak  dan  kaum  muda  perempuan  terkait  data  dan  fakta dalam  melawan  kekerasan  seksual  (Plan  Indonesia,  2023).  Hingga  tahun  2023,  Plan Indonesia menjalankan kerjasama dengan PT MRT Indonesia yang mengkampanyekan ruang aman dan partisipasi bermakna kaum muda  perempuan dalam bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Sebelumnya, peserta take over terpilih akan diberikan pembekalan peningkatan kapasottas berkaitan dengan gender equality dan social inclusion. Lalu,  melalui  kesempatan  ini,  representasi  kaum  muda  perempuan  berkesempatan  untuk memberikan pandangannya melalui praktik role play Direktur Utama dan Direktur PT MRT Jakarta.  Dalam  pertemuan  dengan  Direktur  Utama  dan  Direktur  Konstruksi  MRT  Jakarta, peserta  terpilih  menyampaikan  gagasannya  berkaitan  dengan  peningkatan  komitmen kesetaran  gender  di  lingkungan  MRT  (Plan  Indonesia,  2023).  Mekanisme  Girls  Take  Over diimplementasikan dengan memperkuat kapasitas anak dan kaum muda perempuan terpilih, untuk dapat melakukan tindakan take over posisi kepemimpinan dalam level pemerintahan, perusahaan,  media,  dan  peran-peran  lainnya  yang  menyentuh  aspek  gender.  Melalui implementasi role play, Girls Take Over memberikan kesempatan dan ruang bagi anak dan kaum  muda  perempuan  menggagas  ide  yang  dibawa  untuk  dapat  menjadi  pertimbangan dalam kegiatan kerja mitra kolaborasi kegiatan.

## e. Monitoring & Evaluation
Monitoring  adalah  proses  rutin  pengumpulan  data  dan  pengukuran  kemajuan  atas pencapaian  sasaran  program  kerja.  Memantau  perubahan,  yang  fokus  pada  proses  dan keluaran. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang organisasi upayakan. Ditemukan melalui proses wawancara bawa Plan Indonesia melaksanakan mekanisme monitoring dan evaluasi  dalam  setiap  kegiatan  pada  kampanye  Girls  Get  Equal  yang  akan  dimuat  secara publik  melalui  laporan  tahunan  per  tahun  fiskal.  Laporan  tahunan  akan  berisikan  capaian proyek, jangkauan kampanye, kontribusi terhadap SDGs, dan dampak kerja Plan Indonesia. Laporan yang dilaksanakan oleh Plan Indonesia juga akan dilaporkan secara regional yang akan  berkontribusi  pada  data  pencapaian  Plan  International  secara  global.  Kegiatan monitoring  dan  evaluasi  menjadi  salah  satu  dari  tahapan  gender  mainstreaming  untuk memastikan  aspek  gender  yang  dijadikan  pertimbangan  mendasar  dalam  suatu  kegiatan memiliki  dampak  yang  nyata.  Kampanye  Girls  Get  Equal  telah  berhasil  mengukuhkan  200 komitmen  dari  para  pemegang  kekuasaan  untuk  mendukung  kepemimpinan  anak perempuan  dan  aktivisme  kaum  muda  (Gender  Equality  Social  Inclusion  Specialist  Plan Indonesia, 2024).
Laporan  pelaksanaan  proyek  Girls  Take  Over  pada  tahun  2021  yang  berkolaborasi dengan  Kementerian  BUMN  dan  Perusahaan  BUMN,  memuat  dampak  yang  didapatkan melalui kegiatan ini, dalam testimoni Menteri BUMN yakni Erick Thohir bahwa kegiatan yang dilaksanakan  meningkatkan  pemahaman  beliau  mengenai  kepemimpinan  perempuan  yang memotivasinya  untuk  berkontribusi  dalam  mendorong  kesetaraan  kepemimpinan perempuan  di  BUMN.  Begitu  pula  dengan  Direktur  Utama  Bank  Mandiri  terkait  kontribusi bermakna  perempuan  dalam  bidang  ketenagakerjaan.  Melalui  kegiatan  ini  pula,  evaluasi yang  dilakukan  juga  berkaitan  dengan  tindak  lanjut  kesepakatan  setelah  kegiatan  yang berlangsung,  dimana  terjalin  kerjasama  yang  lebih  dalam  antara  Plan  Indonesia  dengan Kementerian  BUMN  dan  beberapa  perusahaan  BUMN.  Tindak  lanjut  dari  kerjasma  ini berimplikasi pada terbentuknya rencana kerja konkrit dalam MoU antara Plan Indonesai dan Kementerian BUMN hingga 5 tahun, termasuk penyediaan beasiswa pendidikan, peningkatan kapasitas  gender  bagi  perusahaan  BUMN  melalui  Girls  Leadership  Academy,  dan  beragam kerjasama lanjutan lainnya (Campaign Lead Plan Indonesia, 2024).
Jika  dianalisis  dengan  konsep gender  mainstreaming dalam  perspektif  feminisme liberal  yang  bahwa  kesetaraan  dan  keadilan  gender  akan  bisa  dicapai  dengan mengadvokasikan  transformasi  regulasi  berbasis  gender,  maka  hal  ini  dapat  dilihat  dari kebijakan  Perjanjian  Kinerja  Kementerian  BUMN  untuk  mencapai  target  keterwakilan perempuan  di  jajaran  pimpinan  BUMN  hingga  mencapai  angka  25%  hingga  tahun  2023. Kerjasama  yang  terlaksana  antara  Kementerian  BUMN  dengan  Plan  Indonesia  menjadi langkah  transformasi  dalam  komitmen  mendorong  implementasi  kebiajakan  peningakatan kepeminpinan perempuan di BUMN. Dimuat dalam Laporan Kementerian BUMN tahun 2022, rasio  kepemimpinan  perempuan  dalam  direksi  BUMN  adalah  10%,  bersamaan  dengan
komitmen advokasi Plan Indonesia dalam kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan yang turut serta berpengaruh terhadap realisasi peningkatan rasio keterwakilan perempuan hingga  mencapai  15%  (Kementerian  BUMN,  2022).  Begitupula  dengan  pelaksanaan  Girls Take Over pada tahun 2022, dimana representasi anak dan kaum muda perempuan memiliki kesempatan untuk beropini menganai urgensi perlindungan, pencegahan, serta penanganan kekerasan  seksiual  dalam  rangka  pengesahan  UU  Tindak  Pindana  Kekerasan  Seksual  yang disahkan  pada  Mei  2022  (Plan  Indonesia,  2022).  Hingga  tahun  2023,  upaya  transformasi gender yang terlaksana melalui kerjasama Girls Take Over dengan MRT Jakarta. Pada tahun 2023,  25  dari  30%  karyawan  perempuan  di  MRT  Jakarta  menduduki  bagian engineering. Namun,  hanya  2  dari  5  direksi  MRT  Jakarta  yang  direpresentasikan  oleh  perempuan.  Oleh karenanya, melalui kerjasama ini, upaya untuk mendorong lebih banyak kepemimpjnan dan partisipasi perempuan dalam bidang STEM diadvokasikan (Plan Indonesia, 2023).
Upaya  gender  mainstreaming  Plan  Indonesia  dalam  bidang  ketenagakerjaan  melalui proyek Girls Take Over dalam Kampanye Girls Get Equal di Indonesia. Sebagaimana menjadi mekanisme yang diinstruksikan oleh Plan International, Plan Indonesia
mengimplementasikan  seluruh  kegiatannya  dalam  upaya  untuk  mencapai transformative gender. Dalam  bidang  ketenagakerjaan,  Kampanye  Girls  Get  Equal  diupayakan  untuk mentransormasikan  nilai-nilai  dalam  norma  gender  yang  menempatkan  perempuan  dalam posisi  setara  dan  berdaya,  Upaya  tersebut  dilaksanakan  dengan  mengkampanyekan equal freedom,  equal  representation,  dan  equal  power dalam  proyek-proyek  kampanye  Girls  Get Equal,  terutama  Girls  Take  Over.  Kontribusi  Plan  Indonesia  dalam gender  mainstreaming bidang  ketenagakerjaan  di  Indonesia  mencakup  komitmen  mengatasi  akar  permaalahan yang  berdampak  pada  regulasi,  pendidikan,  TPAK,  kepemimpinan  perempuan,  kesetaraan upah,  inklusifitas  sektor  pekerjaan,  hingga  stigma  yang  menjadi  beban  bagi  perempuan. Pendekatan transformative influencing yang dilaksanakan dengan berkolaborasi dalam level pemerintahan,  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  menjawab  permasalahan kepincangan  upaya  pemerintah  dalam  agenda  pengarusutamaan  gender  atau gender mainstreaming.

## D. Kesimpulan
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  meskipun  aspek  kesetaraan  gender  telah  salah  satu pertimbangan penting dalam agenda pembangunan di Indonesia, kesenjangan berbasis gender yang menampilkan kondisi subordinasi, diskriminasi, marginalisasi terhadap perempuan masih terjadi.  Payung  hukum  yang  mendasari  dinamika  kesetaraan  gender  dalam  bidang ketenagakerjaan  pada  kenyataanya  masih  belum  efisien  dalam  memberikan  keadilan  dan kesetaraan  berbasis  gender.  Kondisi  ini  dimanifestasikan  melalui  kesenjangan  capaian pendidikan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Ketimpangan  akses  akan  pendidikan,  kesetaraan TPAK, proporsi upah, kepemimpinan, dan inklusifitas sektor pekerjaan. Bahkan, hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang ketenagakerjaan tergambar melalui stigma dan perlindungan kerja yang masih minim.
Gender  mainstreaming menjadi  dasar  yang  diamanatkan  melalui  kebijakan  pemerintah sebagai  dasar  pembangunan  yang  berprespektif  gender.  Sehingga,  keseluruhan  aktivitas  yang dilakukan  lembaga  negara  harus  mengintegrasikan  aspek  gender  sebagai  salah  satu pertimbangan  yang  krusial.  Namun,  pada  kenyataannya,  pelaksanaan gender  mainstreaming oleh lembaga pemerintah masih belum merata. Oleh karenanya, upaya aktor non-pemerintah, termasuk  NGO,  seperti  Plan  International  memegang  peranan  penting  untuk  mendukung pemerintah  mewujudkan  agenda  pembangunan  terhadap  aspek  kesetaraan  gender  dalam bidang  ketenagakerjaan.  Dalam  upayanya,  ditemukan  bahwa  Plan  International  menerapkan nilai-nilai  feminisme  liberal  yang  termanifestasi  melalui  kegiatan  nya  dengan  pendekatan transformative programming dan influencing.
Dapat disimpulkan bahwa Plan International melalui representasinya yakni Plan Indonesia berkedudukan sebagai NGO kolaborator yang turut mendukung pencapaian atau objektif dari pencapaian  pembangunan  di  Indonesia. Gender  mainstreaming oleh  Plan  Indonesia  dalam bidang  ketenagakerjaan  melalui  Proyek  Girls  Take  Over  dalam  kampanye  Girls  Get  Equal dilaksanakan  melalui  tahapan gender  analysis,  program  design,  resource  allocation,  program
implementation,  and  monitoring &  evaluation. Tahapan  yang  terlaksana  berlandaskan  prinsip gender  transformative dalam  upaya  mengadvokasikan  transformasi  dalam  institusi  yang menjadi kolaborator dari Plan Indonesia melalui proyek Girls Take Over seperti Kementerian BUMN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga MRT Jakarta.

## E. Referensi
Ackerly,  B.,  Stern,  M.,  &  True,  J.  (2006). Feminist  Methodologies  for  International  Relations . Cambridge: Cambridge University Press.
Ahmed, S., & Potter. D. M. (2006). NGOs in International Politics. Kumarian Press, Inc.
Amalia, S. (2019). Hanya 23% Perempuan Duduki Jabatan Eselon . https://magdalene.co/story/Hanya-23-Persen-Perempuan-Duduki-Jabatan-Eselon
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  (2021).  Narasi  Rencana  Aksi  Nasional  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals Tahun 2021-2024 . Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030. Badan  Pusat  Statistik  Indonesia.  (2022).  Persentase  Tenaga  Kerja  Formal  berdasarkan  Jenis Kelamin.
Badan  Pusat  Statistik  Indonesia.  (2022).  Proporsi  Perempuan  yang  Menduduki  Posisi Manajerial Indonesia.
Badan Pusat Statistik Indonesia.  (2023). Rata-rata Lama Sekolah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin.
Badan  Pusat  Statistik  Indonesia.  (2023).  Tingkat  Partisipasi  Angkatan  Kerja  (TPAK)  di Indonesia.
Bari,  M.  G.  (2022).  Peran  Plan  Indonesia  untuk  Mencapai  Kesetaraan  Gender  di  Dunia  Kerja. Repository Universitas Kristen Indonesia.
Betsill, M., & Corell, E. (2008). NGO Diplomacy. The Influence of Non Governmental Organizations in International Environmental Negotiations . Massachusetts Institute of Technology. Campaign  Lead  Plan  Indonesia.  (2024).  Wawancara  oleh  Esmeralda  Putri  Namora.  Upaya Gender  Mainstreaming  Plan  International  dalam  Bidang  Ketenagakerjaan  di  Indonesia Melalui Kampanye Girls Get Equal (28 May 2024)
Gender Equality Social Inclusion Specialist Plan Indonesia. (2024). Wawancara oleh Esmeralda Putri  Namora.  Upaya  Gender  Mainstreaming  Plan  International  dalam  Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia Melalui Kampanye Girls Get Equal (1 Juni 2024).
Gerson, G. (2002). Liberal Feminism: Individuality and Oppositions in Wollstonecraft and Mill. Political Studies , 50 (2), 794-810.
ILO. (2006). Konvensi-Konvensi Ilo tentang kesetaraan gender di dunia kerja.
Irmadillah. N. (2022). Kontribusi Human Initiative pada Program Initiative for  Empowerment dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs). UIN Jakarta.
Kementerian BUMN. (2022). Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2022.
Kementerian Keuangan. (2022). Kajian Pengarusutamaan Gender. Kementerian Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak.  (2019).  Laporan  Beijing  Platform  for  Action  (BPFA) +25 Indonesia untuk tahun 2014-2019.
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak.  (2024).  Data  BPS  TPAK Nasional berdasarkan Jenis Kelamin 2021-2023.
Kertati,  I.  (2022).  Implementasi  Penyelenggaraan  Tujuh  Prasyarat  Pengarusutamaan  Gender (PUG) di Daerah. Jurnal Media Administrasi. 7 (1). 1-7.
Komnas  Perempuan.  (2023).  Catatan  Tahunan  Komnas  Perempuan  Tahun  2023,  Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara.
Lewis,  D.  (2019). Non-Governmental  Organizations  and  Development .  1st  Edition.  London: Routledge.
Mariza, N. (2020). Anak Perempuan Menggapai Mimpi menjadi Pemimpin: Studi Kasus Program ‘Girls Tke Over’ di Indonesia. Jurnal Perempuan, 25 (2), 89-100.
Maryam,  R.,  (2012).  Menerjemahkan  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Legislasi Indonesia, 9 (1), 2012.
McKinsey&Company. (2018). The Power of Parity: Advancing Women's Equality in Asia Pacific.
Mehrotra,  S.,  &  Sinha,  S.  (2017).  Explaining  falling  female  employment  during  a  high  growth period. Economic and Political Weekly, 52 (39), 54–62. 2017. Mill, J. S., & Taylor, H. (1970). Essays on Sex Equality . Chicago: University of Chicago Press. OECD.  (2023).  Promoting  Gender  Equality  to  Strengthen  Economic  Growth  and Resilience.https://www.oecd.org/en/publications/2023/11/promoting-gender-equality- to-strengthen-economic-growth-and-resilience_5bd62a5b.html
Plan Indonesia. (2021). Laporan Tahun Fiskal 2021. Periode Juni 2020 – Juli 2021. Plan Indonesia. (2022). Laporan Tahun Fiskal 2022, Periode Juli 2021 – Juni 2022. Plan  Indonesia.  (2023). Ambil  Alih  Posisi  Dirut  MRT  Jakarta  Selama  Sehari,  Perempuan  Muda Serukan  Pentingnya  Ruang  Aman  dan  Nyaman  di  Transportasi  Publik. https://plan- international.or.id/id/siaran-pers/134446/
Plan Indonesia. (2023). Laporan Tahun Fiskal 2023. Periode Juni 2022 - Juli 2023. Plan Indonesia. (n.d.). Profil Organisasi. https://plan-international.or.id/id/profil-organisasi/ Plan International USA. (n.d.). Our History. https://www.planusa.org/about-us/history/ Plan  International.  (2014).  Submission  To  The  Report  of  UN  Secretary-General  on  Progress Towards Ending Child, Early and Forced Marriage World Wide.
Plan International. (2015). ONE PLAN Rights and Opportunity for Every Child One Goal Plan's Strategy to 2015.
Plan International. (2017). Our History. www.plan-international.org/organisation/history Plan  International.  (2021).  Living  Up  To  Our  Commitment:  Gender  Transformative Programming and Influencing During Covid-19.
Plan International. (2023). Global Policy.
Pramesti,  D.  A., Widiastuti,  W.,  &  Yuliawati,  F.  (2021).  Peran  Negara  dalam  Perlindungan  Hak Pekerja  Perempuan  pada  Pemenuhan  Cuti  Haid  di  Kota  Cimahi. Jurnal  Ilmu  Politik  dan Pemenrintahan, 1 (7).
Shepherd,  L.  J.  (2010).  Gender  Matters  in  Global  Politics:  A  Feminist  Introduction  to International Relations. Gender & Development , 8(23). Smith,  S.  (2018).  Introducing  Feminism  in  International  Relations  Theory.  https://www.e- ir.info/pdf/72236.
Tickener,  J.  (1992). Gender in International Relations: Feminist Approaches to Achieving Global Security . New York: Columbia University Press. UN WOMEN. (2020). Gender Mainstreaming: A Global Strategy for Achieving Gender Equality & The Empowerment of Women and Girls.
UN WOMEN. (2022). Handbook on Gender Mainstreaming for Gender Equality Results..
United Nations. (1997). Coordination Segment of The Policies and Activities of The Specialized Agencies and Other Bodies of The United Nations System.
Wolf.  N.  (1997). Gegar  Gender:  Kekuasaan  Perempuan  Menjelang  Abad  21 .  Pustaka  Semesta Press.
Wollstonecraft, M. (1975). A Vindication of the Rights of Women . New York: W.W. Norton. World Economic Forum. (2021). Global Gender Gap Report 2021.