BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No 4,  2022, pp. 1054-1061
DOI: 10.31949/jb.v3i4.3580

## PENDAFTARAN TANAH DAN FUNGSI PPAT DALAM PROSES PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH  DI WILAYAH KELURAHAN MAUK TIMUR
Annie Myranika 1 , Harun Pandia 2 ,  Siti Humulhaer 3 1 Universitas Islam Syekh Yusuf, Indonesia
2 Universitas Islam Syekh Yusuf, Indonesia
3 Universitas Islam Syekh Yusuf, Indonesia
1 amyranika@unis.ac.id

## Abstract
Humans  live  and  live  on  the  ground  and  use  the  land  as  a  source  of  life.  Given  the  importance  of  land because it can produce a source of life that is very useful for many people, it is necessary to regulate it by the  government.  In  Government  Regulation  Number  24  of  1997  concerning  Land  Registration  (PP  No. 24/1997) which states that land registration aims to provide legal certainty and legal protection to holders of rights to a registered plot of land so that they can easily prove themselves as holders of  legal rights. From this explanation, we made observations in the East Mauk Village and immediately went to community leaders to  find  out  the  situation  in  the  village,  and  based  on  data  obtained  in  the  field  that  ownership  of  land certificates was still an obstacle in the community, after that we immediately discussed and coordinated with village apparatus. When  we finished observing, we immediately  arranged what we were going to do, and then  we  did  the  activity.  Then  we  coordinated  to  disseminate  information  on  the  importance  of  land registration  and  the  function  of  the  PPAT  (Land  Certificate  Maker  Official)  in  the  process  of  making  land certificates, at the East Mauk sub-district office.
Keywords: Certificates, PPAT, Government,

## Abstrak
Manusia  hidup  dan  bertempat  tinggal  di  atas  tanah  dan  memanfaatkan  tanah  untuk  sumber  kehidupan. Mengingat begitu pentingnya tanah karena dapat menghasilkan sumber kehidupan yang sangat bermanfaat bagi orang banyak maka perlu diatur oleh pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997) yang menyatakan bahwa Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  atas  suatu  bidang  tanah yang  terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak  atas  tanah  yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan tersebut kami melakukan  pengamatan di Kelurahan Mauk Timur dan langsung  terjun  kelapangan  guna  bertemu  dengan  tokoh  masyarakat  untuk  mengetahui  keadaan  di  Desa tersebut.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dilapangan  bahwa  kepemilikan  sertifikat  Tanah  masih  saja menjadi  suatu  kendala  dalam  masyarakat,  lalu  kami  berdiskusi  dan  berkoordinasi  dengan  perangkat  desa. Setelah kami selesai mengamati, lalu segera menyusun kegiatan  dan langkah-langkah apa saja yang akan kami  lakukan.  Setelahnya    barulah    melaksanakan    kegiatan.  Kemudian  kami  melakukan  koordinasi  untuk melakukan  sosialisasi  penyuluhan  tentang      Pentingnya  Pendaftaran  Tanah  dan  fungsi  PPAT  (Pejabat Pembuat Akte Tanah) dalam proses pembuatan Sertifikat Tanah, di kantor kelurahan Mauk Timur.
Kata Kunci: Sertifikat, PPAT, Pemerintah
Submitted: yyyy-mm-dd Revised: yyyy-mm-dd Accepted: yyyy-mm-dd

## Pendahuluan
Perkembangan  di  masyarakat  tanah  merupakan  harta  kekayaan  yang  memiliki  nilai  jual yang  tinggi  karena  fungsinya  sebagai  sarana  sumber  kehidupan  masyarakat,    sehingga  setiap jengkal  tanah  dipertahankan  hingga  akhir  hayat.  Saat  ini  pembangunan  di  segala  bidang  terus dilakukan  oleh  Bangsa  Indonesia.    Fungsi  tanah  mendalami  perkembangan  sehingga  kebutuhan masyarakat akan hak atas tanah juga terus mengalami perkembangan. Jumlah tanah yang tetap dan kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat karena pertumbuhan penduduk di Indonesia yang sangat tinggi membuat tidak seimbangnya antara persediaan tanah dengan kebutuhan tanah itu sehingga dapat memicu timbulnya berbagai macam permasalahan. 1
Salah satu upaya untuk mengurangi konflik tersebut, adalah para pemilik tanah semestinya melakukan  pendaftaran  tanah  terhadap  tanah  yang  dimilikinya  atau  dikuasainya,  demi  untuk
1 Supriyadi, Aspek Hukum Tanah Aspek Daerah , Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 1.
[Vol. 3 No 4,  2022, pp. 1054-1061] 1055
menjamin  adanya  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  hak  atas  tanah.  Mengetahui perkembangan  pengaturan  tanah  Negara  juga  sangat  diperlukan  dalam  hal  melakukan  klarifikasi tentang  pengertian  tanah  Negara  dan  wewenang  penguasaannya.  Memahami  pengaturan  hak menguasai Negara atas tanah pada saat sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang pokok Agraria, serta aturan-aturan pelaksanaanya akan sangat berguna bagi pengaturan dan penetapan kebijakan tentang tanah Negara selanjutnya. 2
Dalam  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  disebut  juga  UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) berbunyi: “Bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.”  Artinya  bahwa  tanah merupakan  sumber hidupan bagi  makhluk hidup,  baik manusia,  hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Manusia  hidup  dan  bertempat  tinggal  di  atas  tanah  dan  memanfaatkan  tanah  untuk  sumber kehidupan.  Mengingat  begitu  pentingnya  tanah  karena  dapat  menghasilkan  sumber  kehidupan yang sangat bermanfaat bagi orang banyak maka perlu diatur oleh pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997) yang menyatakan bahwa Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada  pemegang  hak  atas  suatu  bidang  tanah  yang  terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 3
Era sekarang masyarakat menuntut adanya suatu instrumen hukum yang dapat menjamin eksistensi  hak  milik  pribadinya  dalam  kaitannya  dengan  hubungan  hukum  yang  tercipta  pada masyarakat  tertentu.  Kehidupan  masyarakat  yang  berkembang  memerlukan  kepastian  hukum dalam sektor pelayanan jasa publik. Salah satu pekerjaan yang menawarkan pelayanan jasa dalam bidang hukum khususnya hukum perdata, 4 salah satunya adalah keberadaan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan produk hukumnya sebuah Akta Otentik yang berkaitan dengan tanah. Berlatar belakang hal diatas kami tertarik untuk melakukan PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) di Kelurahan Mauk Timur, Kecamatan Mauk, kabupaten Tangerang.

## Metode Pelaksanaan
Berdasarkan  data  bahwa  kepemilikan  sertifikat  Tanah  masih  saja  menjadi  suatu  kendala dalam  masyarakat  .  Lalu  kami  terjun  ke  lapangan,  dengan  mendatangai  Tokoh  masyarakat  di wilayah Kelurahan Mauk Timur Kabupaten Tangerang, seperti Kepala Lurah Kecamatan Mauk, dan Tokoh  Agama,  Tokoh  Masyarakat  dan  Masyarakat  di  sekitar  Kelurahan  Mauk.  Awal  mula  kami mendatangi Bapak Lurah  untuk meminta data-data jumlah masyarakat dan kepala keluarga, serta Luas  kepemilikan  tanah  masyarakat  di  sekitar  wilayah  Kelurahan  Mauk  Timur  Kabupaten Tangerang.  Sasaran  pada  kegiatan  ini  adalah  para  tokoh  masyarakat,  Ketua  Rukun  Warga  dan Rukun  Tetangga  serta  masyarakat  di  wilayah    Kelurahan  Mauk  Timur.  Dalam  pelaksanaan penyuluhan,  kami  membuat  program  yang  akan  dilaksanakan  dalam  bentuk  penyuluhan  tentang Pentingnya  Pendaftaran  Tanah  dan  fungsi  PPAT  (Pejabat  Pembuat  Akte  Tanah)  dalam  proses pembuatan Sertifikat Tanah. Di Wilayah Kelurahan Mauk Timur diantaranya
1. Memberikan penjelasan  pentingnya Pendaftaran Tanah.
2. Memberikan  penjelasan  Peran  Notaris,  PPAT  dan  BPN  dalam  proses  Pendaftaran  dan Pembuatan Sertifikat.
3. Memberikan penjelasan keperlunya/pentingnya  mengurus Pendaftaran Tanah.
2 Supriyadi, Ibid ., hlm. 7.
3 Soelarman Brotosoelarno, Aspek Teknis dan Yuridis Pendaftaran Tanah  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Seminar Nasional  Kebijakan Baru Pendaftaran Tanah dan Pajak-pajak yang Terkait, Yogyakarta, 1994.
4 R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1- 4.
Myranika, Pandia,  Humulhaer, Pendaftaran tanah dan fungsi ppat dalam proses pembuatan 1056
4. Memberikan penjelasan tentang Timbulnya sengketa Tanah dan pencegahannya.
5. Memberikan  penjelasan  apa  saja  yang  harus  dipersiapkan  dalam  Rangka  Pendaftaran tanah dan pembuatan Sertifikat.
6. Mensosialisasikan  peraturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  Pendaftaran  Tanah, Sertifikat Tanah dan PPAT.
Dengan  adanya  program  penyuluhan  ini,  diharapkan  masyarakat  dapat  memahami pentingnya  pendaftaran  tanah  dilakukan  dan  mengetahui  serta  memahami  peranan  dan  fungsi PPAT  (sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah)  dalam  pengurusan  Sertifikat  Tanah,    khususnya  di wilayah Kelurahan Mauk Timur Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten.

## Hasil dan Pembahasan
Kelurahan  sebagai  organisasi  pemerintah  yang  paling  dekat  dan  berhubungan  langsung dengan  masyarakat  merupakan  ujung  tombak  keberhasilan  pemerintahan  kelurahan  dalam meningkatkan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  dimana  kelurahan  terlibat  langsung  dalam memberikan  pelayanan  mengenai  pembuatan  sertifikat  ,  melihat  kondisi  saat  ini  masih  banyak keluhan  masyarakat  dalam  hal  pelayanan  yang  mereka  peroleh  dari  pemerintah  salah  satunya mengenai pembuatan sertifikat tanah.
Dari  permasalahan tersebut kami melakukan pengamatan dan terjun langsung  di  Kelurahan Mauk  Timur  yaitu  salah  satu  Kelurahan  yang  berada  di  Kecamatan  Mauk,  Kabupaten  Tangerang Provinsi  Banten  dengan  jumlah  penduduk  dari  tahun    2019  :  4995  orang    2020  :  5340  orang  , 2021 :  5356  orang,  2022:  5388 orang  dengan Jumlah penerima PRONA  pada tahun  2018  :1072 sertifikat,  tahun  2021  :  162  sertifikat.  Prona  adalah  Proyek  Operasi  Nasional  Agraria,  yaitu legalisasi aset tanah atau proses administrasi pertanahan mulai dari adjudikasi, pandaftaran tanah, hingga  penerbitan  sertipikat  tanah.  Program  Prona  diselenggarakan  secara  nasional  oleh  Kantor Pertanahan/BPN. Program ini diselenggarakan dengan tujuan mempercepat pemenuhan hak dasar rakyat  agar  mendapat  kepastian  hukum  kepemilikan  tanah.  Sasaran  dari  Program  Prona  adalah masyarakat  golongan  ekonomi  menengah  ke  bawah  dengan  kriteria  antara  lain  pekerja  dengan penghasilan  tidak  tetap  seperti  petani,  nelayan,  pedagang  dan  buruh  musiman,  serta  lain-lain mereka yang berpenghasilan tetap seperti pegawai swasta bergaji UMR, veteran dan sebagainya. Peserta Program Prona dibebaskan dari komponen biaya pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah,  pengesahan  data  fisik  dan  penerbitan  sertipikat  yang  sudah  ditanggung  oleh  Pemerintah melalui DIPA APBN Kementerian Agaria dan Tata Ruang.
Namun  dalam  implementasi  dilapangan  masih  terdapat  masyarakat    yang  acuh  (  tidak mengurus) pendaftaran tanah atau pembuatan sertifikat tersebut. Hal ini disebabkan satu dan lain hal yang merupakan alasan yang klasik dari masyarakat yang bersangkutan. Salah satunya alasan tersebut adalah bahwa tanah baru di sertifikatkan, jika tanah tersebut akan di jual kepada orang lain.
Melalui  program  PKM  (pengabdian  Kepada  Masyarakat)  tim  kami  melakukan  pengamatan, dan  kami  langsung  terjun  ke  Kelurahan  untuk  bertemu  dengan  para  tokoh  masyarakat  guna mengetahui  keadaan  di  Desa.  Setelah  itu  kami  langsung  berdiskusi  dan  berkoordinasi  dengan perangkat desa. Ketika kami selesai mengamati barulah kami  menyusun kegiatan berkenaan hal- hal apasaja yang akan kami lakukan,  barulah tim kami melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya kami  melakukan  koordinasi  untuk  melakukan  sosialisasi  penyuluhan  tentang  Pentingnya Pendaftaran  Tanah  dan  fungsi  PPAT  (Pejabat  Pembuat  Akte  Tanah)  dalam  proses  pembuatan Sertifikat Tanah, yang bertempat di Aula Kantor Kelurahan Mauk Timur.

## Gambar 1. Penyampaian materi
Berdasarkan  penyuluhan  yang  tim  kami  lakukan,  barulah  kami  bisa  mengetahui pemahaman masyarakat terhadap Pentingnya Pendaftaran Tanah dan Fungsi PPAT dalam Proses Pembuatan  Sertifikat  Tanah.  Hal  tersebut  tampak  antar  lain  dari  hasil    pertanyaan  /kuesioner berupa jawaban yang diberikan  dari masyarakat yang mengikuti kegiatan ini.

## Gambar 2. Penyampaian materi oleh narasumber
Pada konteks perbincangan mengenai akta otentik sebagai produk hukum tersebut, dalam sistem  hukum  di  Indonesia  dikenal  dua  jenis  pejabat  umum,  yaitu  Notaris  dan  PPAT.    Notaris sebagai  Pejabat  Umum  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris. PPAT sebagai Pejabat Umum memiliki kekuatan yuridisnya melalui Pasal 6 ayat (2) PP No. 24/1997  yang  menegaskan  bahwa  dalam  melaksanakan  pendaftaran  tanah,  Kepala  Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan sendiri, akan tetapi membutuhkan bantuan pihak-pihak  lain  yaitu  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dan  pejabat  lain  yang  ditugaskan  untuk
Myranika, Pandia,  Humulhaer, Pendaftaran tanah dan fungsi ppat dalam proses pembuatan 1058
melaksanakan  kegiatan-kegiatan  tertentu,    menurut  PP  No.  24/1997  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  bersangkutan.  Adapun  Pejabat  lain  yang  membantu  pelaksanaan  kegiatan- kegiatan  tertentu  dalam  pendafataran  tanah  adalah Pejabat  dari  kantor  lelang,  Pejabat  Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan Panitia  Ajudikasi.
Dengan  demikian,  PPAT  merupakan  suatu  jabatan  fungsional  dalam  tata  organisasi kenegaraan  yang  merupakan  perpanjangan  tangan  pemerintah  dalam  turut  membantu menciptakan kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas tanah, apabila dirunut secara yuridis hingga kepada landasan konstitusi.
Selanjutnya  dalam  kegiatan  PKM  ini  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pihak  kelurahan juga masyarakat bahwa kebanyakan sertifikat yg dimiliki warga tidak  sesuai dengan ukuran luas tanah  yang  mereka  yakini,  sebagian  ada  yang  merasa  ukurann  luas  nya  terlalu  sedikit  ada  juga yang terlalu luas. Rata-rata mereka para warga masyarakat ini mengurussertifikat melalui pihak ke 3  (tiga)  ataupun  ada  pula  yang  membuat  sertifikat  adalah  dari  oihak  pembeli.  Dengan  kejadian kondisi  yang  demikian,  setelah  melalui  penyuluhan  dari  tim  PKM  ini  harapan  kedepannya masyarakat  kecamatan  Mauk  Timur  ingin  dilakukan  pendampingan  dalam  pembuatan  sertifikat tanahnya.
Tabel 1. Jadwal kegiatan
No.  Nama Kegiatan Minggu ke-
1 2 3 4 5 6
7 8 9  10  11 12 1. Survei lapangan
2. Pengajuan
proposal
3. Monitoring dan evaluasi
4. Kegiatan pengabdian
5. Pembuatan
laporan pengabdian
6. Monitoring dan evaluasi
7. Penyerahan hasil engabdian
Dalam  pelaksanaan  penyuluhan  hukum  mengenai  Pentingnya  Pendaftaran    Tanah  Dan Fungsi  PPAT  Dalam  Proses  Pembuatan  Sertifikat  Tanah  Di  Wilayah  Kelurahan  Mauk  Timur Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dijelaskan dalam bentuk tabel kegiatan, dan selanjutnya mengajukan proposal untuk memperoleh dana terhadap pelaksanaan pengabdian kepada  masyarakat  dari  Universitas  Islam  Syekh  –  Yusuf  Tangerang  melalui  LPPM  ((Lembaga Penelitian  Pengabdian  Masyarakat).  Setelah  disetujui  dan  mendapatkan  arahan-arahan  untuk melakukan  kegiatan  penyuluhan,  maka  pada  hari  Jum’at  tanggal  14  Oktober  2022  dilakukan penyuluhan  hukum  di  Wilayah  Kelurahan  Mauk  Timur  Kecamatan  Mauk  Kabupaten  Tangerang Proivinsi Banten.
Dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan Universitas Islam Syekh Yusuf peserta yang hadir berjumlah 25 orang  dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat yang terdiri dari  masyarakat Kelurahan Mauk Utara, Binamas, Babinsa, dan Staf Kelurahan Mauk Timur.
Tabel 2. Kuisioner
NO PERTANYAAN JAWABAN 1 Apakah Bapak/Ibu sudah tahu bahwa hak milik tanah harus bersertifikat ? Ya Tidak
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat [Vol. 3 No 4,  2022, pp. 1054-1061] 1059 2 Apakah Bapak/Ibu ingin agar hak miliknya (tanah) bersertifikat ? Ya Tidak 3 Apakah Menurut Bapak/Ibu pengurusan sertifikat cukup rumit ? Ya Tidak 4 Apakah Ketika Bapak/ Ibu mau mengurus sertifikat tanahnya mengurus sendiri? Ya Tidak 5 Apakah pengurusan sertifikat tanah Bapak /Ibu melalui pihak ketiga ? Ya Tidak 6 Apakah bapak ibu suadah tahu Notaris PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah ? Ya Tidak 7 Apakah Bapak/Ibu sudah tahu prosedur pembuatan sertifikat ? Ya Tidak 8 Apakah prosedur pembuatan sertifikat tanah Menurut Bapak/ Ibu waktunya cukup lama ? Ya Tidak 9 Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam memenuhi prosedur tersebut ? Ya Tidak 10 Apakah beban dalam pembuatan sertifikat tanah Menurut Bapak / ibu cukup terjangkau ? Ya Tidak 11 Apakah dalam pembuatan sertifikat tanah Menurut Bapak / Ibu biayanya cukup mahal ? Ya Tidak 12 Apakah nilai NJOP (Nilai jual objek pajak ) tanah diwilayah Bapak/Ibu cukup tinggi ? Ya 13 Apakah NJOP (Nilai jual objek pajak) mengalami kenaikan setiap tiga tahunnya ? Ya Tidak 14 Apakah pihak Kelurahan / Desa telah memfasilitasi pembuatan sertifikat tanah ? Ya Tidak 15 Apakah pihak Kecamatan telah memfasilitasi pembuatan sertifikat tanah ? Ya Tidak 16 Apakah pihak Pemerintah Kabupaten telah memfasilitasi pembuatan sertifikat tanah? Ya Tidak 17 Apakah dalam memperoleh kelengkapan data dalam pembuatanm sertifikat tanah mengalami kendala ? Ya Tidak 18 Apakah dalam proses pembuatan sertifikat Bapak/Ibu sebagai ahli waris memperoleh kesulitan ? Ya Tidak 19 Apakah Bapak / Ibu sudah memiliki SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Perhitungan Tahunan Pajak  Bumi dan Bangunan) sampai dengan tahun terakhir sudah dibayar atau belum? Ya Tidak 20 Apakah PPH (Pajak Penghasilan Final ) sudah dibayar atau belum  oleh Bapak/Ibu? Ya Tidak 21 Apakah dengan adanya penyuluhan hukum mengenai sosialisasi yang kami lakukan Bapak / Ibu merasa tertarik ? Ya Tidak 22 Apakah penyuluhan ini perlu berkelanjutan ? Ya Tidak
Berikut  adalah  kuesioner  yang  diberikan  kepada  masyarakat,  untuk  mengetahui  tentang aturan apa saja terkait tanah yang dimiliki harus didaftarkan dan mengethui fungsi sertifikat tanah dan fungsi PPAT.
Gambar 3. Pemberian cinderamata
Myranika, Pandia,  Humulhaer, Pendaftaran tanah dan fungsi ppat dalam proses pembuatan 1060

## Gambar 4. Narasumber beserta para peserta
Kegiatan  berjalan  dengan  lancar,  masyarakat  antusias  dalam  mengikuti  kegiatan  sosialisasi Pendaftaran  Tanah  Dan  Fungsi  Ppat  Dalam  Proses  Pembuatan  Sertifikat  Tanah    Di  Wilayah Kelurahan Mauk Timur.

## Kesimpulan
Bahwa masyarakat Mauk Timur pada dasarnya sudah memahami pentingnya pendaftaran tanah,  namun  demikian  terdapat  kendala  di  lapangan  yang  kurang  dipahami  oleh  masyarakat Mauk Timur. Hal ini berkenaan mengenai luas daripada tanah yang tertera dalam sertifikat, karena ada  yag  merasa  dirugikan  dimana  luas  tanah  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  Mauk  Timur  tidak sesuai dengan sertifikat yang diterima. Setelah dilakukan penyuluhan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat,  masyarakat  menjadi  paham  mengenai  permasalahan  tersebut.  Dengan  demikian penyuluhan  dari  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Universitas  Islam  Syekh  Yusuf  berhasil mengedukasi  masyarakat  Mauk  Timur.  Selain  itu  kedepan  akan  diakan  Kerjasama  dengan Universitas Islam Syekh Yusuf untuk pendampingan pembuatan sertifikat

## Daftar Pustaka

## Literatur
Urip  Santoso, Pendaftaran  dan  Peralihan  Hak  atas  Tanah ,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2011, cet kedua.
------------, Hukum Agraria Kajian Komprehensif , Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri,  Cetakan Keenam, 2017.
M.P.  Siahaan, Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  Teori  dan  Praktek ,  RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, jilid 1 Hukum Tanah Nasional , Djambatan, Edisi Revisi, 1999.
Rusmadi Murad, Menyingkap Tabir Masalah Pertanian , Bandung: Cv Mandar Maju, 2017.
Nurhasan Ismail, Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan KepemilikanTanah Masyarakat , Vol.1 No.1. 2012.
Soelarman  Brotosoelarno, Aspek  Teknis  dan  Yuridis  Pendaftaran  Tanah    Berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997.  Seminar  Nasional    Kebijakan  Baru  Pendaftaran  Tanah dan Pajak-pajak yang Terkait , Yogyakarta: 1994.
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat [Vol. 3 No 4,  2022, pp. 1054-1061] 1061
R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Supriyadi, Aspek Hukum Tanah Aspek Daerah , Jakarta Prestasi Pustaka, 2010.

## B. Perundang-Undangan
Indonesia,  Undang Undang Dasar RI Tahun 1945
------------, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. ------------, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris.
------------,   Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah.

## C. Sumber Hukum Lain
http;e-journal.uajy.ac.id, Ade Kurniadi Noor, JurnalTugas Dan Fungsi PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual  Beli  Tanah  Hak  Milik  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Tertib  Administrasi  di  Kab  Sintang Provinsi Kalimantan Barat, 2016.
https;//media.neliti.com,  Baharudin,  Tanggung  Jawab  Pejabat  Pemuat  Akta  Tanah  Dalam  Proses Jual Beli Tanah, 2016.
http;//jurnal.umpar,  Kewenangan    Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dalam  Pendaftaran  Tanah  dan Akibat hukum apa yang timbul berdasarkan.., vol .4 No1 Juni, 2020.
Pedoman Pengabdian Masyarakat, LPPM Univertsitas Islam Syekh Yususf