## J  RNA MH  M
• Timothy L.  H.  McCormack
Sixty  Years  from Nuremberg:  What Progress for International Criminal Law?
• Michael Cottier War Crimes in International Law: An Introduction
• Natsri Anshari Tanggung-jawab  Komando menurut  Hukum  International dan  Hukum  Nasional  Indonesia
• Harkristuti Harkrisnowo Kejahatan  Berat dan  Hukum  Humaniter
• Rina Rusman Kejahatan  Perang  dan  Beberapa  Rumusannya dalam Hukum  Pidana  Nasional
• Heru Cahyono Kejahatan  Perang yang  Diatur dalam  Hukum  International dan  Hukum  Nasional
• Konvensi  Den  Haag 1907
• Pasal-pasal tentang  Kejahatan  Perang ( War Crimes )

## Ditert>itkan oleh:
PUSAT STUDI  HUKUM MUMANITER DAN HAM OerllJ FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI

## Diterbitkan atas kerja sama dengan:
Komite lnternasional  Palang  Merah (International Committee of the Red Cross) ICRC

## JURNAL  HUKUM  HUMANITER

## Diterbitkan oleh  Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terls)
Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta
Pen a n g g u ng -jawab : Rektor  Universitas  Trisakti Prof  Dr.  Thoby Mutis
Dewan Redaksi Kehormata n : Prof  KGPH.  Haryomataram,  S.H. Prof  Timothy L. H. McCormack Prof  Dr. F. Sugeng  /stanto,  S.H. Prof  Or. Andi  Hamzah,  S.H.
Michael Cottier,  LL. M.
Brigjen.  TN/  (Pum)  PL T. Sihombing,  S.H.,  LL.M. Kol.  Chk.  Natsri Anshari,  S.H.,  LL.M.
Rudi  M.  Rizki,  S.H.,  LL.M.

## Pemimpin Reda ksi
Arlina  Permanasari,  S.H.,  M.H.
A n g g ota  Reda ksi : Andrey  Sujatmoko,  S.H.,  M.H. Aji  Wibowo,  S.H.,  M.H. Kushartoyo Budisantosa,  S.H.,  M.H. Amalia  Zuhra,  S.H.,  LL.M. Jun Justinar,  S.H.,  M.H.
Sekretariat: Ade A/fay Alfinur,  S. Sos. Supriyadi,  S. E. Andi  Setiawan,  A. Md.

## Alamat Reda ksi :
Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terls) FH-USAKTI JI. Kyai  Tapa  No.  1 Gedung H  Lt.  5 Kampus A Grogol Jakarta  11440 Tlp./Faks.:  (021)  563-7747 E-mail:  terAs_fhusakti@yahoo.com
Jurnal Hukum Humaniter terbit setiap enam bulan pada bulan Juli dan  Desember

## EDITORIAL
Para  pem baca yang kami hormati ,
Puji  syukur  kami  panjatkan  ke  hadirat Allah  Subhanahu  Wata'ala karena berkat  rahmatNya  jualah  maka  J U RNAL  H U KUM  H UMANITER  ini  dapat hadir  di  tangan  para  pembaca  semua.  Jurnal  ini  merupakan  jurnal  yang pertama  kali  terbit di tanah  air,  secara  khusus  mengulas  berbagai  masalah hukum humaniter,  dan akan terbit setiap enam bulan sekali.
Penerbitan  j u rnal  ini  d imaksudkan  sebagai  wahana  bagi  semua  lapisan masyarakat,  baik  dari  kalangan  militer,  aparat  penegak  h ukum,  birokrat, LSM,  akademisi,  mahasiswa ,  maupun  kalangan  lainnya  yang  ingin mengetahui  secara  lebih  mendalam  mengenai  seluk-beluk  hukum humaniter.  Di  samping  itu,  konflik-konflik  yang  terjadi  di  berbagai  wilayah Republik  Indonesia  dalam  dekade  terakhir juga  menjadi  pertimbangan  lain bagi diterbitkannya jurnal ini.
Pada  ed isi  perdana  ini,  topik utama  J U RNAL  H U KUM  H UMAN ITER  adalah tentang  "kejahatan  perang" (war  crimes). Kejahatan  perang  merupakan salah satu tindak pidana yang belum sepenuhnya diakomodasikan ke dalam aturan  h ukum  nasional  I ndonesia.  Oleh  karena  itu,  sejara h   dan  praktik­ prakti k  negara  serta  beberapa  substansi  dasar  dari  peraturan-peraturan mengenai  tindak pidana  kejahatan  perang  akan  dikemukakan dalam  artikel­ artikel  utama  dan  pend ukung .  Tidak  hanya  itu,  pemaparan  h ukum  nasional serta  upaya-u paya  yang telah dilakukan khususnya  dalam  Rancangan  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  Nasional  juga  akan  ditampilkan  guna melengkapi edisi kali ini.
Di  samping  materi  pokok tersebut,  d isertakan  pula " Kolom"  yang  pada edisi ka li  ini  berisikan  tentang  Konvensi  Den  Haag  IV  ( 1 907)  yang  mengatur mengenai  hukum  dan  kebiasaan  berperang  di  darat.  Pemilihan  materi  ini sengaja  dila kukan  mengingat  urgensi  Konvensi  ini  yang  sudah  menjadi hukum  kebiasaan  internasional  dan  berlaku  bagi  semua  negara  serta merupakan  aturan  penting  dalam  hal  pengaturan  alat  dan  cara  berperang yang masih relevan dan berlaku pada saat ini.

## Atas  diterbitka nnya  jurnal  ini,  kami  mengucapkan  terima  kasih  kepada
International  Committee  of the  Red  Cross (ICRC)  yang  memiliki  komitmen tinggi dalam  upaya  mengembangkan hukum humaniter di  I ndonesia dengan mendukung penerbitan jurnal ini.
Akhir  kata ,  ka mi  berharap  semoga  penerbitan  jurrnal  ini  dapat  memenuhi kebutuhan  dan  keingintahuan  yang  mendalam  terhadap  h ukum  humaniter. U ntuk itu,  kami dengan segala kerendahan hati  akan menerima segala  kritik maupun saran-saran yang konstruktif bagi penyempurnaan j u rnal ini di  masa datang.

## Redaksi

## DAFTAR ISi
him.

## Artikel

## 1 .   Timothy L.  H .  McCormack
Sixty  Years  from  Nuremberg:  What Progress for Internatio- nal  Criminal Law? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2. Michael Cottier War Crimes in  International  Law:  An Introduction . . .  . . .  . . .  .. 2 1 3. Natsri Anshari Tanggung-jawab  Komando menurut H ukum lnternasional
dan Hukum Nasional Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 4. Harkristuti  Harkrisnowo Kejahatan Berat dan  Hukum Hu ma niter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 90 5. Rina Rusman
Kejahatan  Perang dan Beberapa Rumusannya dalam Hu- kum Pidana  Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 6. Heru Cahyono
Kejahatan Perang  yang Diatur dalam H ukum l nternasional dan Hukum Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 21

## Kolom
1 .   Kejahatan  Perang (War  Crimes) dalam Berbagai l nstrumen H ukum l nternasional . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . .  . . . . . . 1 5 7 2. Konvensi Den  Haag  1 907 tentang Alat dan Cara Berperang 1 70 3. Terjemahan Konvensi  Den  Haag IV 1 907 tentang  H ukum dan Kebiasaan  Perang di Darat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 84
4. Teks Konvensi Den  Haag  IV  1 907 dan Lampira nnya (dalam bahasa lnggris) . . . . . .  . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 1 98

## KEJAHAT AN  PE RANG YANG  DIA TUR DALAM H UKUM INTERNASIONAL DAN  HUKUM NASIONAL
Heru Cahyono 1
Abst r ak
Kejahatan  perang (war  crimes) yang  diatur  dalam  berbagai  instrumen hukum  internasional  telah  menunjukan  perhatian  yang  besar  masyarakat internasional  terhadap  masalah  tersebut.  Hal  itu  terutama  terlihat  setelah Perang  Dunia  I I   yang  diwujudkan  dalam Nuremberg  Trial dan Tokyo  Trial. Perkembangan  selanjutnya  juga  menunjukan  bahwa  secara  substansial kejahatan  perang  dewasa  ini  juga  telah  diatur  dalam  Konvensi  Jenewa 1 949, Protokol  Tambahan 1 977, statuta International  Criminal  Court (ICC) maupun  dalam  statuta International  Criminal  Tribunal  for  the  Former Yugoslavia (ICTY)  dan International  Criminal  Tribunal  for  Rwanda (ICTR). Dalam  konteks  Indonesia  masalah  kejahatan  perang  telah  diatur  pula dalam beberapa ketentuan  hukum  nasional.

## A. Pendahuluan
Undang-undang  Nomor 59 Tahun  1 958 tentang  ikut sertanya  Negara Republik  Indonesia  dalam  Seluruh  Konvensi  Jenewa  tanggal  1 2   Agustus 1 949,  menegaskan  bahwa  Indonesia  sebagai  negara  peserta  mempunyai kewajiban  membuat  undang-undang  yang  diperlukan  untuk  memberikan sanksi  pidana  yang  efektif  terhadap  orang-orang  yang  melakukan,  atau memerintahkan  melakukan  salah  satu  pelangaran  berat  terhadap  hukum humaniter.  Negara  juga  berkewajiban  untuk  mencari  orang-orang  yang diduga telah melakukan atau memerintahkan  untuk melakukan  pelanggaran berat,  mengadili para  tersangka tanpa  memandang  kewarganegaraannya  di pengadilan  nasional  atau  menyerahkan  tersangka  untuk  diadili  oleh pengadilan negara lain.
Hukum  internasional  memberikan  hak  kepada  para pihak  peserta hukum humaniter untuk menuntut pelaku-pelaku  kejahatan  perang  di  bawah yurisdiksi  internasional,  hal  ini  bertitik  tolak  dari  keyakinan  bahwa penjatuhan  pidana terhadap  pelaku  kejahatan  perang  akan  lebih  efektif  bila dilakukan di tingkat nasional.  Di  sisi  lain hal  lni  telah  menegaskan tanggung
jawab  utama  untuk  merumuskan  tindak  pidana  dan  sistem  pemidanaan mengenai  kejahatan  perang  berada  pada  negara  atau  pada  mekanisme peradilan di tingkat nasional.
Dalam  praktiknya,  negara  pihak telah  beberapa  kali menuntut  pelaku kejahatan  terhadap  hukum  humaniter  tanpa  menggunakan  ketentuan  yang telah diatur dan  diwajibkan  dalam  Konvensi  Jenewa,  karena  belum  diadopsi dalam  undang-undang  pidana  nasional  baik  mengenai  substansi  maupun sanksi  pidananya.  Namun  demikian  di  tingkat  internasional,  para  pelaku kejahatan  perang telah diproses dan diadili  melalui  pengadilan internasional Ad  hoc. Sistem  dan  mekanisme  maupun  putusan-putusan  pengadilan internasional Ad hoc tersebut  telah  mendorong  dan  menjadi  landasan  bagi pembentukan  suatu  pengadilan  internasional  yang  permanen,  yaitu Mahkamah  Pidana  l nternasional (International  Criminal  Court/ICC) . Dalam Pasal  8  Statuta  ICC  dirumuskan  kejahatan  perang  secara  komprehensif, dengan memasukkan semua jenis  pelanggaran yang terjadi dalam sengketa bersenjata  internasional  maupun  sengketa  bersenjata  non-internasional, termasuk  pelanggaran  berat (grave  breaches) dan  pelanggaran  terhadap
Common Article 3 Konvensi Jenewa  1 949.

## B.  Pengertian  Kejahatan  Perang  dan  Pengaturannya  dalam  lnstrumen
Hukum l nternasional
1 .  Kejahatan  Perang
Berbeda  dari  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  yang  relatif  baru, kejahatan  perang  merupakan  kejahatan  internasional  yang  telah  dikenal cukup  lama.  lstilah  kejahatan  perang  sendiri  mulai  populer  dalam masyarakat  internasional  setidak-tidaknya  semenjak  di laksanakannya Pengadilan Kejahatan Perang Nuremberg  dan Tokyo.
Kejahatan  perang  merujuk  pada  tindakan-tindakan  tertentu  yang merupakan  pelanggaran  terhadap  hukum  dan  kebiasaan  perang.  Statuta
1 Kolonel  Heru  Cahyono,  S . H . ,   M . H . ,   saat  ini  menjabat  sebagai  Kepala  Bagian  Hukum lnternasional Biro H ukum Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan.
Roma  juga  menegaskan  bahwa  kejahatan-kejahatan  perang  merupakan kejahatan yang menjadi yurisdiksi I CC.

## 2. Pengertian Kejahatan  Perang (War Crimes)
Belum  adanya  pengertian  yang  jelas  mengenai  kejahatan  perang dalam  suatu  sengketa  bersenjata,  telah  menimbulkan  kesulitan  dalam menentukan  rumusan  tentang  kejahatan  perang  .  Bila  digunakan  sebagai istilah  umum,  kejahatan  perang  adalah  segala  pelanggaran  hukum  perang atau  hukum  humaniter  yang  menimbulkan  tanggung jawab  kriminal  secara individual,  namun  secara  teknis,  kejahatan  perang  seringkali  dipahami secara  terbatas  pada  pelanggaran  terhadap  aturan-aturan  hukum  yang berlaku mengenai pelaksanaan peperangan.
Kejahatan  perang  adalah  tindakan  yang  dilarang  dilakukan  karena mengganggu  ketertiban  masyarakat  dan  merugikan  kepentingan  orang. Oleh  karenanya,  larangan  dan  ancaman  hukumannya  dicantumkan  dalam perundang-undangan  hukum  pidana  dari  suatu  negara.  Kejahatan  perang khususnya  terjadi  pada  waktu  konflik  bersenjata  dan  biasanya  dilakukan oleh orang-orang yang sedang melaksanakan tugas berperang.
Kejahatan  perang  diatur  dalam  berbagai  i nstrumen  hukum internasional dan hukum humaniter,  antara  lain :
1 .  Peraturan  Den  Haag  tentang  Hukum  dan  Kebiasaan  Perang  di  Darat
(Hague  Regulations  respecting  the  Laws  and  Customs of War on  Land)
tahun  1 907;
2.  Konvensi Jenewa  I  sampai dengan IV tahun  1 949;
a.  Konvensi  Jenewa  I  untuk  Perbaikan  Keadaan  yang  Luka  dan  Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan  Pertempuran  Darat;
b.  Konvensi  Jenewa  II  untuk  Perbaikan  Keadaan  Anggota  Angkatan Bersenjata di  Laut yang  Luka,  Sakit dan  Karban  Karam;
c.  Konvensi Jenewa  I l l  mengenai Perlakuan Tawanan Perang;
d.  Konvensi  Jenewa  IV  mengenai  Perlindungan  Orang  Sipil  di  waktu
Perang;
3.  Protokol  Tambahan  I  mengenai  Perlindungan  Korban-korban  Sengketa Bersenjata  l nternasional tahun 1 977;
4.  Protokol  Tambahan  II  mengenai  Perlindungan  Korban-korban  Sengketa Bersenjata  Non-l nternasional  tahun 1 977;
5.  Protokol  Jenewa  tentang  Larangan  Penggunaan  Gas  Cekik,  Beracun dan  Gas lainnya, Cara Peperangan Bakteriologis  tahun 1 925;
6.  Konvensi  Den Haag  mengenai  Perlindungan  Benda  Budaya  pada waktu Sengketa  Bersenjata tahun  1 954;
7.  Konvensi  mengenai  Keselamatan  Person ii  PBB  dan  Personil  yang Menyertainya  tahun 1 994;
8.  Deklarasi mengenai Peluru yang  Mengembang tahun 1 899;
9.  Statuta ICTY;
1 0. Statuta  ICTR;
1 1 .  Statuta ICC.
Pendapat bahwa  hanya pelanggaran-pelanggaran  tertentu  yang  bisa digolongkan  sebagai  kejahatan  perang  nampaknya  diikuti  secara  konsisten sejak masa  Mahkamah Nuremberg,  masa ICTY,  ICTR,  hingga masa  Statuta Roma  1 998.

## a. Konstitusi Nuremberg
Piagam  Pengadilan  Militer  l nternasional  di  Nuremberg  menentukan kejahatan  perang  sebagai  salah  satu  yurisdiksi  pengadilan  di  samping kejahatan  terhadap  perdamaian  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan. Piagam  ini  menyatakan  bahwa  kejahatan  perang  merupakan  pelanggaran tradisional terhadap hukum dan kebiasaan perang.
Menurut  Konstitusi  Nuremberg,  kejahatan  perang  yang  identik dengan violations  of the  laws  or  customs  of  war mencakup,  namun  tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan seperti:
" . . .   pembunuhan,  perlakuan  yang  menyakitkan  atau  deportasi terhadap buruh  atau  untuk tujuan  lain dari  penduduk sipil  atau  dalam wilayah  yang  dikuasai , pembunuhan atau perlakuan yang menyakitkan terhadap  tawanan  perang  atau  orang-orang  di  laut, pembunuhan  sandera,  merampas  barang  milik  publik  atau  pribadi,
tanpa  alas  dan  menghancurkan  kota,  desa,  atau  pemusnahan  yang tidak sah untuk kepentingan militer. "
Definisi  ini  dibuat  sebelum  masa  konvensi  Jenewa  1 949,  oleh karenanya definisi  ini  tidak sesistematis definisi  dalam  Statuta  ICTY,  Statuta ICTR,  dan  Statuta  Roma  1 998,  serta  kurang  memiliki  karakteristik  yang jelas karena  bersifat non-limitatif di  dalam  mencantumkan  tindakan-tindakan yang dapat digolongkan sebagai hukum perang.

## b. Statuta ICTY
Statuta  ICTY  memasukkan  pelanggaran  serius  atas  Pasal  Umum  3 Konvensi  Jenewa dan  juga  aturan  yang  lain  untuk  melindungi  korban konflik bersenjata  dan  aturan  dasar  untuk  metode  peperangan.  Pengadilan menetapkan  pelanggaran  serius  sebagai  sesuatu  yang  mempunyai konsekuensi  besar  terhadap  korbannya,  serta  melanggar  peraturan perlindungan,  termasuk  kekerasan  terhadap  nyawa  atau  kesehatan, eksekusi  tanpa  pengadilan,  penyanderaan,  hukuman  kolektif,  dan perampasan.
Statuta  i ni  tidak  secara  khusus  menggunakan  istilah  kejahatan perang  sebagai  suatu  kategori  kejahatan  internasional,  namun,  secara substansial  mengatur  tindakan-tindakan  yang  dapat  dikategorikan  sebagai kejahatan  perang. Dalam  Pasal  2  disebutkan  bahwa  ICTY  memiliki kewenangan untuk menghukum mereka yang melakukan atau memerintahkan  pelanggaran  berat  terhadap  Konvensi  Jenewa,  yang mencakup tindakan-tindakan  yang  ditujukan  kepada  orang atau  benda  yang dilindungi  oleh  Konvensi  Jenewa,  antara  lain,  pembunuhan secara  sengaja, penyiksaan  atau  perlakuan  secara  tidak  manusiawi,  termasuk  eksperimen biologis,  penghancuran  dan  perampasan  barang-barang  dalam  skala  yang luas  tanpa  mempertimbangan  kepentingan  militer,  serta  dilakukan  secara tidak sah dan secara sembarangan.
Sementara  itu,  Pasal  3  Statuta  ICTY  mengatur tentang  pelanggaran hukum  dan  kebiasan  perang,  yang  antara  lain  tentang  penggunaan senjata beracun  atau senjata  lain yang  dapat  menyebabkan  penderitaan  yang  tidak
perlu,  penghancuran  kota-kota  atau  desa-desa  yang  yang  dilakukan  tanpa didukung kepentingan militer.

## c. Statuta ICTR
Statuta  ICTR  tidak  secara  khusus  menggunakan  istilah  kejahatan perang  sebagai  salah  satu  bentuk  kejahatan  yang  menjadi  yurisdiksinya, namun,  hanya  memuat  satu  kategori  tindakan  yang  bisa  digolongkan sebagai  kejahatan  perang,  yakni  pelanggaran  berat  terhadap  Konvensi Jenewa  1 949  dan  Protokol  Tambahan  1 977.  Meski  kategori  ini juga ada  di dalam  Statuta  I CTY,  namun  rincian  tindakannya  berbeda  dengan  Statuta ICTR.
Dalam  Pasal  4  ditegaskan,  bahwa  ICTR memiliki  kewenangan  untuk menghukum  pelaku  atau  orang  yang  menyuruh  dilakukannya  satu  kategori tindakan  yang  bisa  digolongkan  sebagai  kejahatan  perang,  yakni pelanggaran  berat  terhadap  Konvensi  Jenewa  1 949 dan  Protokol Tambahan  1 977,  sebagaimana  d itegaskan  dalam  Pasal  85. 5   Protokol Tambahan  I  Konvensi  Jenewa,  perbuatan-perbuatan  yang  merupakan pelanggaran  berat terhadap  Konvensi  Jenewa  dan  Protokol  Tambahannya disebut  sebagai  kejahatan  perang.  Masing-masing  Pasal  50,  5 1 ,  1 30  dan 1 47  yang  bersamaan  dari  Konvensi  Jenewa  I,  I I ,   Ill  dan  IV  menyebutkan beberapa  perbuatan  yang  disebut  sebagai  kejahatan  perang,  antara  lain kekerasan  terhadap nyawa,  kesehatan, tubuh dan jiwa manusia,  khususnya pembunuhan  dan  perlakuan  tidak  manusiawi  seperti  penyiksaan,  mutilasi atau  segala  bentuk  hukuman  badan,  terorisme,  penghukuman  secara kolektif dan  penyanderaan,  maupun  ancaman  untuk  melakukan tindakan­ tindakan tersebut.
Perbuatan  tersebut  dianggap  sebagai  kejahatan  perang  apabila dilakukan  terhadap  orang-orang  atau  objek-objek  yang  dilindungi  dalam Konvensi  Jenewa  1 949  dan  Protokol  Tambahan  1 977  dan  perbuatan tersebut  tidak  dibenarkan  oleh  kepentingan  militer,  dilakukan  secara melawan hukum serta disengaja.
Berkaitan  dengan  perlindungan  terhadap  orang-orang  dan  objek­ objek  tertentu ,  Pasal  85.4  Protokol  Tambahan  I  memuat  secara  eksplisit beberapa perbuatan yang  apabila dilakukan dengan sengaja dan  melanggar ketentuan  Konvensi  Jenewa  dan  Protokol  dapat  dikategorikan  sebagai kejahatan perang, yaitu perbuatan berikut:
a)  Tindakan  pihak  penguasa  pendudukan  mengirim  sebagian  penduduk sipilnya  ke  wilayah  yang  didudukinya,  atau  mendeportasi  maupun mengirim  sebagian  penduduk  di  wilayah  yang  didudukinya,  dengan melanggar  Pasal  49  Konvensi  Jenewa  IV  tentang  Perlindungan Penduduk Sipil;
b)  Tindakan  tanpa  dasar  untuk  menunda  mengembalikan  (repatriasi)  para tawanan  perang  maupun orang-orang  sipil ke  tempat asalnya ;
c)  Praktik-praktik apartheid (diskriminasi  warna  kulit)  dan  praktik-praktik tak berprikemanusiaan  dan  merendahkan  yang  melibatkan  tindakan  kasar terhadap martabat seseorang ,  yang didasarkan  pada diskriminasi ras;
d)  Menjadikan momentum sejarah yang jelas diakui, karya  seni  atau tempat
ibadah  yang  merupakan  budaya  atau  warisan  spiritual  rakyat,  yang perlindungan  khususnya  telah  diatur  secara  khusus,  sebagai  objek serangan ,   padahal  tidak ada  bukti  bahwa  lawan  telah  melanggar aturan terebut  dan  letak  benda-benda  tersebut  tidak  berada  dekat  sasaran mi liter;
e)  Menghilangkan  hak  atas  pengadilan yang  adil dari  orang  yang  dilindungi oleh Konvensi Jenewa.

## d. Pengaturan Kejahatan Perang dalam Statuta Roma
Pengadilan  internasional  permanen  untuk  kejahatan  perang  didirikan berdasarkan  perjanjian  internasional  yang  disebut  dengan  Statuta  Roma 1 998  tentang  pendirian  Mahkamah  Pidana  l nternasional (International Criminal  Court/ICC). Di  samping  dapat  menyelenggarakan  pengadilan terhadap  pelaku  kejahatan  perang ,  ICC  juga  dapat  menyelenggarakan pengadilan  terhadap  pelaku  kejahatan  kemanusiaan  dan  kejahatan genosida.
Statuta  Roma  membuat  daftar  kejahatan  perang  untuk  konflik internasional  yang  sudah  dicantumkan  secara  lebih  sistematis  dan  tidak hanya  berisi  pelanggaran  berat  atas  Konvensi  Jenewa,  tetapi  juga  26 pelanggaran serius  atas  hukum dan  kebiasaan  perang, yang kebanyakan dianggap sebagai  kejahatan.  Banyak  negara  yang  telah  meratifikasi  Statuta Roma  dan  Protokol  Tambahan  1 977  Konvensi  Jenewa ,  namun  ada  juga negara  yang  mengadopsi  ketentuan-ketentuan  yang  termuat  dalam perjanj ian-perjanjian  internasional  tersebut  ke  dalam  perundang-undangan nasionalnya.
Dalam  Pasal  8  Statuta  Roma,  tindakan-tindakan  yang  merupakan kejahatan perang dikelompokkan menjadi empat kategori ,  yakni : a.  Pelanggaran  berat (grave  breaches) terhadap  Konvensi  Jenewa  1 949, yang  mencakup  tindakan-tindakan  yang  ditujukan  terhadap  orang  atau benda  yang  dilindungi,  diatur  dalam  Pasal  8  ayat (2) (a)  Statuta  Roma, terdiri dari delapan jenis kejahatan perang yang spesifik;
b.  Pelanggaran-pelanggaran serius  lainnya terhadap  hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam  konflik bersenjata internasional, diatur dalam  Pasal 8 ayat (2) (b)  Statuta  Roma,  terdiri  dari  dua  puluh  enam  jenis  kejahatan perang  yang spesifik;
c.  Pelanggaran terhadap Pasal  3 Konvensi Jenewa  1 949,  dalam hal terjadi konflik bersenjata  yang  tidak  bersifat  intenasional,  diatur  dalam  Pasal  8 ayat  (2)  (c)  Statuta  Roma  terdiri  dari  empat  jenis  kejahatan  perang spesifik;
e.  Pelanggaran-pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang  berlaku  dalam  sengketa  bersenjata  yang  tidak  bersifat internasional,  diatur dalam  Pasal  8  ayat  (2)  (e)  Statuta  Roma, terdiri  dari dua belas jenis kejahatan perang yang spesifik.

## a. Pelanggaran Berat terhadap Konvensi Jenewa  1 949
Dalam  Konvensi  Jenewa  1 949  dikenal  istilah  pelanggaran  berat (grave  breaches) yang  secara  substansial  sama  dengan  kejahatan  perang, dan tindak pidana ini terjadi dalam sengketa  bersenjata  internasional. Grave
breaches yang  dapat  disebut  sebagai  pelanggaran  khusus,  telah  membuat tidak  saja  semua  negara  mempunyai  hak  untuk  menuntut  dan  menghukum pelaku  kejahatan  ini,  tetapi  sekaligus  diwajibkan  untuk  menuntut  dan menghukum mereka yang telah melakukan kejahatan serius.
Grave breaches, yang diatur dalam  Pasal 50 Konvensi Jenewa  (KJ)  I , Pasal  51  KJ  I I ;   Pasal  1 30  KJ  I l l   dan  Pasal  1 47  KJ  IV,  dipakai  untuk membedakan antara  kejahatan perang  yang  terjadi  dalam  konflik bersenjata internasional,  dengan  kejahatan  yang  dilakukan  dalam  konflik  internal  atau domestik (Pasal 4 jo.  Pasal  147  Konvensi Jenewa  IV),  dan terdiri dari :
1 )   Pembunuhan dengan sengaja (wilful killing);
2)  Penyiksaan  atau  perlakuan  tidak  manusiawi,  termasuk  eksperimen biologis;
3)  Dengan  sengaja  menyebabkan  penderitan  serius,  atau  Iuka  yang  serius terhadap tubuh atau kesehatan;
4)  Penghancuran  yang  l uas  dan  pengambilalihan  harta  benda,  yang  tidak dibenarkan  dari  segi  kepentingan  militer  dan  dilakukan  secara  sengaja dan melawan hukum;
5)  Memaksa seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk berdinas pada suatu penguasa angkatan perang musuh;
6) Dengan  sengaja  mengesampingkan  hak  seorang  tawanan  perang  atau orang  lain  yang  dilindungi  akan  haknya  atas  peradilan  yang  jujur  dan teratur;
7)  Deportasi  atau  pemindahan  secara  melawan  hukum  atau  pengurungan secara .· melawan hukum;

## 8)  Penyanderaan.
Dalam  Statuta  Roma,  tindakan-tindakan  yang  digolongkan  sebagai pelanggaran  berat  terhadap  Konvensi  Jenewa  1 949  mencakup  tindakan yang  ditujukan  terhadap  orang  atau  benda  yang  dilindungi,  dan  ternyata sama dengan uraian kategori  kejahatan  seperti dalam Statuta  ICTY, yakni:
(i)  Pembunuhan secara sengaja;
(ii) Penyiksaan  atau  perlakuan  secara  tidak  manusiawi,  termasuk eksperimen biologis;
(iii) Secara  sengaja  menyebabkan  penderitaan yang  berat atau  Iuka-Iuka serius bagi tubuh atau kesehatan;
(iv) Penghancuran  dan  perampasan  barang-barang  dalam  skala  yang luas  tanpa  pertimbangan  keperluan  militer,  serta  dilakukan  secara tidak sah  dan  secara sembarangan;
(v) Memaksa  tawanan  perang  atau  penduduk  sipil  untuk  melakukan tugas di  dalam  angkatan bersenjata  pihak musuh;
(vi) Secara  sengaja  menyangkal  hak  untuk  diadili  secara  jujur  dalam pengadilan  biasa  yang  dimiliki  oleh  tawanan  perang  atau  penduduk sipil ;
(viii)  Deportasi ,  pemindahan  atau  penahanan  penduduk  sipil  secara  tidak sah;
(viii)  Menyandera  penduduk sipil.
Pada  kenyataannya,  beberapa  praktik  hukum  pidana  internasional, yang  memasukkan  korban  sipil  dalam  konflik  internal  sebagai  orang-orang yang dilindungi, merupakan  usaha perluasan penafsiran atas konflik internal .
Konflik  internal  Yugoslavia  serta  genosida  di  Rwanda  dapat  disebut sebagai  titik  utama  kriminalisasi  atas  kejahatan  perang  dalam  konflik internal.  Ketentuan  yang  dikeluarkan  oleh  mahkamah  di  Rwanda,  misalnya, dengan  jelas  menegaskan  mengenai  otoritas  jurisdiksinya  terhadap pelanggaran  atas  Pasal  3  Konvensi  Jenewa,  serta  protokol  tambahannya (Protokol  Tambahan  I I ).  Hal  ini  merupakan  titik  awal  di  mana  pelanggaran atas  kejahatan-kejahatan  perang  yang  dilakukan  selama  konflik  internal, dikriminalisasikan dalam sebuah instrumen hukum internasional.
Hal  yang  sama juga terjadi  pada  mahkamah di  bekas  Yugoslavia,  di mana dalam persidangan kasus Tadic,  pengadilan secara jelas menegaskan bahwa kasus tersebut merupakan sebuah  pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai  kejahatan  perang.  Kriminalisasi  kejahatan  perang  dalam  sebuah konflik internal  dikukuhkan  dalam  Statuta  Roma  (Pasal 8  (2) (c)).  Untuk  itu Statuta  Roma  dapat disebut  sebagai  upaya  penyempurnaan  dari  Konvensi Jenewa.

## b.  Pelanggaran-pelangaran  Serius  terhadap  Hukum  dan  Kebiasaan yang  Berlaku  dalam  Konflik Bersenjata
Di  luar pelanggaran  berat  terhadap  Konvensi  Jenewa,  Statuta  Roma juga  mengenal  kategori  pelanggaran  serius terhadap hukum  dan kebiasaan dalam  konflik bersenjata.  Meski dimuat di  bawah  kategori  kejahatan  perang, Statuta  Roma  memberi  arti  yang  luas  terhadap  istilah  perang,  sehingga mencakup  pula  setiap konflik  bersenjata.  Tindakan-tindakan yang  termasuk dalam kategori  ini  adalah  :
(i) Dengan sengaja melakukan  penyerangan terhadap penduduk sipil  atau terhadap  orang  sipil  yang  tidak  secara  langsung  terlibat  dalam pertempuran;
(ii)  Dengan  sengaja  melakukan  penyerangan  terhadap  sasaran  sipil  yang bukan merupakan sasaran militer;
(iii)  Dengan  sengaja  melakukan  penyerangan  terhadap  personil,  instalasi­ instalasi,  bangunan,  unit-unit  atau  kendaraan  bantuan  kemanusiaan dan  misi  penjaga  perdamaian sesuai  Piagam  PBB,  sepanjang  mereka berhak  atas  perli ndungan  yang  diberikan  sebagai  orang  sipil  atau sasaran  sipil menurut hukum internasional tentang  konflik bersenjata ;
(iv)  Dengan  sengaja  melancarkan  serangan  yang  diketahuinya  bahwa serangan  itu  akan  menimbulkan  kematian  atau  cidera  terhadap penduduk sipil, atau  kerusakan  terhadap  sasaran  sipil,  atau pengakibatkan  kerusakan  yang  meluas,  sangat  berat  dan  berjangka waktu  lama  terhadap  lingkungan  alam  yang  secara  tegas  melampaui batas  dalam  kaitannya  dengan  upaya  mengantisipasi  keuntungan­ keuntungan militer yang nyata dan langsung;
(v)  Penyerangan  atau  peledakan  kota,  desa-desa,  tempat  tinggal,  dan gedung yang tidak dilindungi dan bukan sasaran militer;
(vi)  Pembunuhan  atau  melukai  kombatan  yang  sudah  menyerah,  yaitu mereka  yang  sudah  meletakkan  senjatanya  atau  sudah  tidak  lagi memiliki sarana untuk melawan;
(vii)  Penggunaan  bendera  genjatan  senjata,  tanda-tanda  atau  seragam militer musuh atau  PBB, juga tanda pembeda (distinctive  emblem) yang
diatur  dalam  Konvensi  Jenewa  dengan  tidak  semestinya,  yang mengakibatkan kematian atau Iuka berat;
(viii)  Pemindahan secara  langsung maupun tidak langsung  oleh  Kekuasaan Pendudukan (Occupying Power) terhadap sebagian penduduk  sipilnya ke  dalam  wilayah  yang  diduduki,  atau  deportasi  maupun  pemindahan seluruh atau sebagian  penduduk yang tinggal  di daerah yang  diduduki di  dalam atau  keluar daerah mereka;
(ix)  Secara  sengaja  melakukan  penyerangan  terhadap  tempat-tempat ibadah,  pendidikan,  kebudayaan,  ilmu  pengetahuan,  atau  amal, bangunan  bersejarah,  rumah sakit,  dan tempat-tempat  di  mana  orang­ orang yang sakit dan  terluka dikumpulkan sepanjang tempat-tempat itu bukan untuk keperluan militer;
(x)  Mewajibkan  orang  yang  dalam  kekuasaan  pihak  lawan  untuk melakukan  pengudungan (mutilation) fisik, atau untuk  percobaan medis atau  keilmuan  apapun  yang  tidak  dibenarkan  oleh  medis,  kesehatan gigi,  atau  perawat  rumah  sakit terhadap  seseorang,  yang  dilakukan  di luar kehendak orang tersebut dan menyebabkan kematian atau bahaya serius terhadap keselamatan orang itu ;
(xi)  Membunuh, atau melukai orang sipil dari negara atau tentara musuh;
(xii)  Menyatakan bahwa tidak ada tempat tinggal yang akan diberikan;
(xiii)  Penghancuran dan penyitaan barang milik musuh kecuali pengerusakan  atau  penyitaan  tersebut  terpaksa  dilakukan  demi kepentingan atau keperluan konflik;
(xiv)  Menyatakan  penghapusan,  penangguhan  atau  tidak dapat  diterimanya hak-hak  dan  tindakan  warga  negara  dari  pihak  musuh  dalam  suatu pengadilan;
(xv)  Melakukan  pemaksaan  terhadap  penduduk  pihak  lawan  untuk  i kut dalam operasi  perang  melawan  negaranya  sendiri ,  bahkan jika mereka berdinas dalam tentara  musuh sebelum permulaan perang;
(xvi)  Perampasan kota atau tempat bahkan dengan penyerangan;
(xvii)  Penggunaan racun atau senjata beracun;
(xviii)  Penggunaan  asphyxiating ,  gas  beracun  atau  gas-gas  lainnya  dan semua cairan, bahan-bahan, atau peralatan-peralatan yang beracun;
(xix)  Penggunaan  peluru  yang  dengan  mudah  meluas  dan  hancur  dalam tubuh  manusia,  seperti  peluru  dengan  selubung  keras  yang  tidak seluruhnya menutupi ujung peluru atau ujung peluru tersebut ditoreh;
(xx) Menggunakan  senjata,  proyektil  atau  bahan,  dan  metode-metode perang  yang  pada  dasarnya  dapat  menyebabkan  Iuka  yang berlebihan  atau  tidak  perlu  atau  secara  inheren  dan  membabi-buta, dianggap sebagai  pelanggaran  hukum  internasional  mengenai  konflik bersenjata,  yang  mana  senjata,  proyektil  peluru,  dan  bahan-bahan dan  metode  tersebut  secara  komprehensif dilarang  dan  dicantumkan dalam  lampiran  Statuta  ini  melalui  amandemen  berkaitan  dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal  1 2 1  dan Pasal  1 23;
(xxi)  Penghinaan  terhadap  martabat  seseorang ,  khususnya  perlakuan yang memalukan dan merendahkan; atau
(xxii)  Pemerkosaan,  perbudakan seksual ,  pelacuran  dan kehamilan secara paksa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal  7,  ayat ke-2 (f),  sterilisasi secara  paksa,  atau  bentuk-bentuk  kekerasan  seksual  lainnya  yang juga diatur dalam Konvensi Jenewa;
(xxiii)  Penggunaan  penduduk  sipil  atau  orang  yang  dilindungi  untuk membuat suatu wilayah militer atau pasukan militer kebal dari operasi mi liter;
(xxiv)  Dengan  sengaja  melakukan  penyerangan  terhadap  bangunan, bahan-bahan,  unit-unit,  alat  transportasi ,  dan  personil  medis  yang menggunakan  tanda  pembeda (distinctive  emblem) dalam  Konvensi
Jenewa sesuai dengan hukum  internasional ;
(xxv)  Dengan  sengaja  menggunakan  kelaparan  penduduk  sipil  sebagai metode  berperang  dengan  cara  menghentikan  persediaan  bahan­ bahan  yang  dibutuhkan  mereka  untuk  bertahan  hidup (survival),
termasuk  menghalangi  bantuan  bahan-bahan  sebagaimana  diatur dalam  Konvensi Jenewa;
(xxvi) Mempekerjakan  atau  melibatkan  anak-anak  di  bawah  umur  lima belas  tahun  ke  dalam  angkatan  bersenjata  atau  menggunakan mereka  untuk ikut serta secara aktif dalam pertempuran.

## c.  Pelanggaran  terhadap  Common  Article 3 dalam  Hal  Terjadi  Konflik Bersenjata yang Tidak Bersifat lnternasional
Keempat  konvensi  Jenewa  1 949  memuat  substansi  yang  sama  di dalam  Pasal  3  masing-masing  konvensi (Article 3 Common  to  Geneva Conventionss) itu  dianggap  memiliki  posisi  yang  unik  karena  dua  hal. Pertama,  karena  posisinya  itu  dianggap  sebagai mini-convention atau convention  within  the  conventions. Kedua,  ia juga  merupakan  satu-satunya pasal  di  dalam  Konvensi  Jenewa  yang  ditujukan  bagi  sengketa  bersenjata non-internasional.
Pasal  3  yang  berlaku  untuk  konflik  internasional  dan  non­ internasional  ini,  memerintahkan  para  pihak  yang  bersengketa  untuk memperlakukan semua orang yang tidak aktif atau tidak lagi ikut serta  dalam tindakan  permusuhan  secara  manusiawi  tanpa  pembedaan yang  merugikan dalam  segala  keadaan.  Dalam  kondisi  di  mana  ada  lebih  banyak  konflik bersenjata  non-internasional  dari  pada  konflik  bersenjata  yang  bersifat internasional ,  Pasal 3 inilah yang  kemudian  memainkan peranan penting.
Dengan  dasar  peran  penting  itulah  subtansi  Pasal  3  Konvensi Jenewa juga  dimasukkan  sebagai  salah  satu  kategori  kejahatan  perang  di dalam  Statuta  Roma  Pasal 8.2. (c)  yang  menyatakan  bahwa  dalam  hal terjadi  sengketa  bersenjata  non-internasional,  pelanggaran  serius  terhadap Pasal  3  dari  keempat  Konvensi  Jenewa  1 949  juga  termasuk  sebagai kejahatan  perang,  apabila  ditujukan  terhadap  mereka  yang  tidak  lagi mengambil  peran  aktif  di  dalam  permusuhan,  termasuk  anggota  angkatan bersenjata  yang  telah  meletakkan  senjata  dan  mereka  menjadi hors  de combat karena  sakit,  Iuka-Iuka,  penahanan  atau  sebab  lain.  Pasal 8.2. (c) kemudian menyebutkan bahwa tindakan pelanggaran itu  meliputi  hal berikut:
(a)  Kekerasan  terhadap  jiwa  dan  raga,  terutama  segala  bentuk pembunuhan,  mutilasi ,  perlakuan kejam dan  penyiksaan;
(b)  Kebiadaban atas kehormatan  pribadi,  khususnya  berupa tindakan yang merendahkan dan menghina martabat;
(c)  Penyanderaan;
(d)  Penjatuhan  hukuman  dan  pelaksanaan  hukuman  mati  tanpa  melalui putusan  pengadilan  biasa  yang  memberi kan  jaminan  hukum  yang dianggap penting  bagi masyarakat yang beradab.
Pasal  8.2.  (d)  selanjutnya  menegaskan  bahwa  ketentuan  di  atas berlaku  bagi  sengketa  bersenjata  non-internasional ,   namun  tidak  berlaku dalam  situasi gangguan keamanan internal dan ketegangan di dalam negeri, seperti  kerusuhan,  tindak  kekerasan  yang  bersifat  sporadis  dan  terbatas, serta tindakan lain yang  serupa dengan itu .

## d.  Pelanggaran-pelanggaran  Serius  terhadap  Hukum  dan  Kebiasaan yang  Berlaku  dalam  Konflik Bersenjata Non-i nternasional
Selain  mengadopsi  substansi  Pasal  3  Konvensi  Jenewa  dan menerapkannya  dalam  kondisi  sengketa  bersenjata  non-internasional, Statuta  Roma juga  mengatur  bahwa  tindakan-tindakan  melanggar  hukum dan  kebiasaan  yang  berlaku  dalam  sengketa  bersenjata  non-internasional juga  bisa  merupakan  kejahatan  perang .  Selain  itu dinyatakan  pula  bahwa ketentuan  tersebut  berlaku  di  dalam  sengketa  bersenjata  yang  terjadi  di wilayah  suatu  negara,  di  mana  terdapat  sengketa  bersenjata  yang berkepanjangan  antara  aparat  pemerintahan  dengan  kelompok  bersenjata yang  terorganisir  atau  di  atara  sesama  kelompok  bersenjata  yang terorganisir.  Tindakan-tindakan tersebut mencakup :
(i) Dengan  sengaja  melancarkan  serangan  terhadap  penduduk  sipil  atau orang sipil yang tidak terlibat langsung dalam peperangan;
(ii)  Dengan  sengaja  menyerang  bangunan ,  material,  unit-unit  dan transportasi  dan  personil  medis  yang  menggunakan  tanda  pembeda
(distinctive  emblems) dalam  Konvensi  Jenewa  sesuai  dengan  Hukum lnternasional;
(iii)  Dengan  sengaja  menyerang  personil,  intalasi-intalasi  bangunan,  unit­
unit  atau  kendaraan  bantuan  kemanusiaan  dan  misi  penjaga
perdamaian  sesuai  piagam  PBB,  sepanjang  mereka  berhak  atas perlindungan  yang  diberikan  sebagai  orang  sipil  atau  sasaran  sipil menurut Hukum l nternasional tentang konflik bersenjata;
(iv)  Dengan  sengaja  melakukan  penyerangan  terhadap  tempat-tempat ibadah,  pendidikan,  kebudayaan,  ilmu  pengetahuan,  atau  amal, bangunan bersejarah,  rumah  sakit,  dan tempat-tempat di  mana  orang­ orang yang sakit dan terluka dikumpulkan, sepanjang tempat-tempat itu bukan untuk keperluan militer;
(v)  Merampas kota atau tempat,  bahkan dengan penyerangan;
(vi)  melakukan  pemerkosaan,  perbudakan  seksual,  pelacuran  dan kehamilan  secara  paksa,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat (2)  (f) ,  strerilisasi secara  paksa,  atau  bentuk  kekerasan  seksual  lainnya yang  dianggap  sebagai  pelanggaran  berat terhadap  Pasal  3  Konvensi Jenewa;
(vii)  Mempekerjakan  atau  melibatkan  anak-anak  di  bawah  umur  lima  belas tahun ke  dalam angkatan  bersenjata  atau  menggunakan mereka  untuk turut serta secara  aktif dalam pertempuran;
(viii)  Memerintahkan  pemindahan  lokasi  penduduk sipil  untuk alasan-alasan yang  berkaitan  dengan  konflik,  kecuali  untuk  alasan  keamanan  atau alasan-alasan militer mengharuskannya;
(ix)  Membunuh atau melukai tentara lawan dengan curang;
(x)  Menyatakan  bahwa tidak akan ada tempat tinggal yang diberikan;
(xi)  Mewajibkan  orang  yang  dalam  kekuasaan  pihak  lawan  untuk melakukan  pengundungan (multilation) fisik,  atau  untuk  percobaan medis  atau  keilmuan  apapun  yang  tidak  dibenarkan  oleh  perawatan medis,  gigi,  atau  rumah  sakit  terhadap  seseorang,  yang  dilakukan  di luar kehendak orang tersebut dan menyebabkan kematian atau bahaya serius terhadap kesehatan orang itu;
(xii)  Menghancurkan  atau  merampas  harta  benda  pihak  lawan  kecuali tindakan-tindakan  tersebut  terpaksa  dilakukan  demi  kepentingan  atau kebutuhan konfl ik;
Ketentuan  di atas  tampaknya  sengaja  dibuat  untuk  meyakinkan  agar negara-negara  yang  ingin  menjadi  pihak  Statuta  Roma  tidak  perlu  merasa kuatir bahwa ICC akan  mencampuri  urusan  dalam  negeri .  Penegasan  yang senada  dengan  itu juga dicantumkan  dalam  Pasal  8.3.  Statuta  Roma  yang mengatakan  bahwa  aturan  mengenai  kejahatan  perang  dalam  sengketa bersenjata  non-internasional  tidak  mempengaruhi  kewajiban  pemerintah negara  untuk  menjaga  dan  menegakkan  hukum  serta  ketertiban  atau kewajiban  pemerintah  negara  untuk  mempertahankan  kesatuan  dan keutuhan wilayahnya dengan sarana-sarana yang sah.

## 3. U nsur-unsur Kejahatan  Perang
Yang  menjadi  perhatian  dalam  tulisan  ini  adalah  unsur-unsur kejahatan  perang  dalam  bentuk grave  breaches terhadap  Konvensi Jenewa yang  terjadi  dalam  sengketa  bersenjata  internasional (international  armed conflict), dan  kejahatan  perang  dalam  sengketa  bersenjata  yang  tidak bersifat  internasional (armed  conflict  not  of  an  international  character) .
Kedua  hal  tersebut  telah  diadopsi  dalam  Pasal  8  ayat (2) (a)  d a n   Pasal  8 ayat (2) (c)  Statuta  Roma.
Di  samping grave  breaches, terdapat  juga  kejahatan-kejahatan lainnya  yang  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  ringan (simple  breaches) yang  terdapat  dalam  berbagai  instrumen  hukum  internasional.  Namun kejahatan  perang  yang  diuraikan  dalam  tulisan  ini  adalah  dalam  bentuk grave breaches terhadap Konvensi Jenewa  1 949.
Pasal  50  KJ I; Pasal  51  KJ I I ; Pasal  1 30  KJ  I l l  dan  Pasal  1 47  KJ  IV menentukan  kejahatan-kejahatan  yang  termasuk  dalam  kategori grave breaches. Terhadap  setiap  bentuk grave  breaches harus  dilakukan identifikasi  untuk  memperjelas  dan  menjamin  ketepatan  perum usan  norma, pemidanaan  dan  tindakan  dari  ketentuan-ketentuan  tersebut  ke  dalam hukum pidana nasional setiap negara.
Unsur-unsur  tindak  pidana  yang  berlaku  umum  dalam  setiap grave breaches Konvensi Jenewa  1 949 meliputi :
a.  Orang  atau  orang-orang  atau  harta  benda  tersebut  dilindungi berdasarkan satu atau lebih Konvensi Jenewa;
b.  Pelaku  menyadari  tentang  keadaan-keadaan sebenarnya  yang menentukan status perlindungan tersebut;
c.  Tindakan  tersebut  terjadi  dalam  konteks  atau  berkaitan  dengan  suatu sengketa bersenjata internasional;
d.  Pelaku  menyadari  tentang  keadaan-keadaan  sebenarnya  yang menentukan adanya suatu sengketa internasional.
a.  Pasal  8  ayat  (2) (a) (i)  Statuta  Roma:  Pem bunuhan  dengan  sengaja
(wilful killing)
lstilah wilful killing semula terdapat dalam  Pasal  50  KJ  I  ;  Pasal 5 1   KJ
I I ;   Pasal  1 30  KJ 111 dan  Pasal  1 4  7  KJ  IV.  lstilah  pembunuhan (killing) digunakan  secara  bergantian  dengan  istilah  menyebabkan  kematian (caused death) . Oleh  karenanya,  kedua  istilah  itu  mengand ung  unsur-unsur tindak pidana yang serupa.
Unsur-unsur  kejahatan  perang  dalam  perumusan  "pembunuhan dengan sengaja" meliputi  :
a.  Pelaku membunuh seseorang atau beberapa orang;
b.  Orang-orang-orang  yang  dibunuh  tersebut  dilindungi  berdasarkan  satu atau lebih  Konvensi Jenewa  1 949;
c.  Pelaku  menyadari  tentang keadaan-keadaan  sebenarnya yang menentukan status perlindungan tersebut;
d.  Tindakan  tersebut  terjadi  dalam  konteks  atau  berkaitan  dengan  suatu sengketa bersenjata internasional;
e.  Pelaku  menyadari  tentang keadaan-keadaan  sebenarnya  yang menentukan adanya suatu sengketa  bersenjata.
b.  Pasal  8  ayat  (2)  (a)  (ii)  Statuta  Roma:  Penyiksaan  atau  perlakuan tidak  manusiawi,  termasuk  eksperimen  bi o l o gis (Torture  or inhuman  treatment,  including biological experiments)
Pada  rumusan ini terdapat tiga  unsur tindak pidana,  yaitu  penyiksaan (torture), perlakuan  tidak  manusiawi (inhuman  treatment) dan  eksperimen biologis (biological experiments).
Unsur tindak pidana "penyiksaan" meliputi  :
a.  Pelaku  menyebabkan sakit atau  penderitaan fisik atau  mental yang berat terhadap seseorang atau  beberapa orang;
b.  Pelaku  menyebabkan  sakit  atau  penderitaan  untuk  tujuan  mendapatkan informasi  atau  suatu  pengakuan,  peng hukuman,  i ntimidasi  atau pemaksaan  atau  suatu  alasan  berdasarkan  diskriminasi  dalam  bentuk apapun;
c. Orang atau  orang-orang tersebut dilindungi oleh satu atau lebih Konvensi Jenewa  1 949;
d.  Pelaku  menyadari  tentang keadaan-keadaan sebenarnya  yang menentukan status perlindungan tersebut;
e.  Tindakan  tersebut  terjadi  dalam  konteks  atau  berkaitan  dengan  suatu sengketa bersenjata internasional;
f.  Pelaku  menyadari tentang keadaan-keadaan  sebenarnya  yang menentukan  adanya suatu sengketa  bersenjata.
Unsur tindak pidana "perlakuan tidak manusiawi" meliputi  :
a.  Pelaku menyebabkan sakit atau  penderitaan fisik atau  mental yang  berat terhadap seseorang atau beberapa orang ;
b.  Orang  atau  orang-orang  tersebut  dilindungi  oleh  satu  atau  lebih Konvensi Jenewa  1 949;
c. Pelaku  menyadari tentang  keadaan-keadaan  sebenarnya  yang menentukan status perlindungan tersebut;
d.  Tindakan  tersebut  terjadi  dalam  konteks  atau  berkaitan  dengan  suatu sengketa bersenjata internasional;
e.  Pelaku  menyadari  tentang  keadaan-keadaan  sebenarnya  yang menentukan adanya suatu sengketa  bersenjata.
Unsur tindak pidana "eksperimen biologis" meliputi:
a.  Pelaku menjadikan seseorang  atau  beberapa orang sebagai eksperimen biologis tertentu;
b.  Eksperimen  tersebut  sangat  membahayakan  kesehatan  atau  mental atau integritas dari orang atau orang-orang tersebut;
c.  Maksud  dari  eksperimen  tersebut  bukan  untuk  mengobati  dan  tidak dibenarkan  secara  medis  atau  dilaksanakan  untuk  kepentingan  orang atau orang-orang tersebut;
d.  Orang  atau  orang-orang  tersebut  dilindungi  oleh  satu  atau  lebih Konvensi Jenewa  1 949;
e.  Pelaku  menyadari  tentang  keadaan-keadaan  sebenarnya  yang menentukan status perlindungan tersebut;
f.  Tindakan  tersebut  terjad i  dalam  konteks  atau  berkaitan  dengan  suatu sengketa bersenjata internasional;
g.  Pelaku  menyadari  tentang  keadaan-keadaan  sebenarnya  yang menentukan adanya suatu sengketa  bersenjata.
c.  Pasal  8  ayat (2)  (a) (iii) Statuta  Roma:  Dengan sengaja menyebabkan penderitaan  berat,  atau  Iuka  berat  terhadap  tubuh  atau  kesehatan
(wilfully causing great suffering,  or serious injury to body or health)
lstilah  "dengan  sengaja  menyebabkan  penderitan  berat,  atau  Iuka berat  terhadap  tubuh  atau  kesehatan"  terdapat  dalam  Pasal  50  KJ  I ;   Pasal 51  KJ I I ;  Pasal  1 30 KJ  I l l  dan Pasal  1 47 KJ IV,  unsur-unsurnya meliputi :
1 .   Pelaku  menyebabkan  sakit  atau  penderitaan  fisik  atau  mental  yang berat,  atau  Iuka  berat  terhadap  tubuh  atau  kesehatan  seseorang  atau beberapa orang;
2.  Orang atau orang-orang tersebut dilindungi oleh satu  atau  lebih Konvensi Jenewa  1 949;
3.  Pelaku  menyadari  tentang  keadaan-keadaan  sebenarnya  yang menentukan status perlindungan tersebut;
4.  Tindakan  tersebut  terjadi  dalam  konteks  atau  berkaitan  dengan  suatu sengketa bersenjata internasional;
5.  Pelaku  menyadari  tentang  keadaan-keadaan  sebenarnya  yang menentukan adanya suatu sengketa  bersenjata.
d.  Pasal  8  ayat  (2)  (a)  (iv)  Statuta  Roma:  Penghancuran  yang  luas  dan pengambilalihan  harta  benda,  yang  tidak  dibenarkan  dari  segi kepentingan  militer  dan  dilakukan  secara  sengaja  dan  melawan hukum (Extensive  destruction  and  appropriation  of  property,  not justified  by  military  necessity  and  carried  out  unlawfully  and wantonly)
Kejahatan  ini  merupakan  pelanggaran  berat (grave  breaches) menurut  Pasal  50  KJ  I ;   Pasal  5 1   KJ  I I ;   dan  Pasal  1 47  KJ  IV,  yang  unsur­ unsurnya meliputi :
1 .   Pelaku menghancurkan atau  mengambil-alih harta  benda tertentu;
2. Penghancuran  atau  pengambilalihan  tersebut  tidak  dibenarkan  menurut kepentingan  militer;
3.  Penghancuran  atau  pengambilalihan  tersebut  secara  meluas  dan dilakukan dengan sengaja;
4.  Harta  benda tersebut dilindungi menurut satu atau lebih Konvensi Jenewa
1 949;
5.  Pelaku menyadari tentang keadaan-keadaan sebenarnya yang menentukan status perlindungan tersebut;
6. Tindakan  tersebut  terjadi  dalam  konteks  atau  berkaitan  dengan  suatu sengketa  bersenjata internasional;
7.  Pelaku menyadari tentang keadaan-keadaan sebenarnya yang menentukan adanya suatu sengketa  bersenjata.
e.  Pasal  8  ayat  (2)  (a)  (v)  Statuta  Roma:  Memaksa  seorang  tawanan perang  atau  orang  lain  yang  dilindungi  untuk  berdinas  pada  suatu penguasa  angkatan  perang  m usah ( Compelling  a prisoner of war  or
other protected person to serve in the force of a hostile Power)
Kejahatan  ini  terdapat dalam  Pasal  1 30  KJ  I l l ;   dan  Pasal  1 47  KJ  IV, dengan  unsur-unsur yang  meliputi :
a.  Pelaku  memaksa  seseorang  atau  beberapa  orang ,  dengan  tindakan atau  ancaman,  untuk  terli bat  dalam  operasi  militer  melawan  negaranya atau  angkatan  perangnya  sendiri  atau  berdinas  pada  angkatan  perang suatu pihak yang berm usuhan;
b.  Orang  atau  orang-orang  tersebut  dilindungi  oleh  satu  atau  lebih Konvensi Jenewa  1 949;
c.  Pelaku  menyadari  tentang  keadaan-keadaan  sebenarnya  yang menentukan status perlindungan tersebut;
d.  Tindakan  tersebut  terjadi  dalam  konteks  atau  berkaitan  dengan  suatu sengketa  bersenjata  internasional;
e.  Pelaku  menyadari  tentang  keadaan-keadaan  sebenarnya  yang menentukan adanya suatu sengketa  bersenjata;
f. Pasal  8  ayat  (2)  (a)  (vi)  Statuta  Roma:  Dengan  sengaja mengesampingkan  hak  seorang  tawanan  perang  atau orang lain yang dilindungi akan  haknya atas  peradilan yang jujur dan  teratur ( Wilfully depriving  a prisoner of  war  or  other protected person  of the rights  of and regular trial)
Menurut  Pasal  1 30  KJ  I l l   dan  Pasal  1 47  KJ  IV,  kejahatan  ini merupakan  suatu  pelanggaran  berat (grave  breaches}, dengan  unsur­ unsurnya yang meliputi :
1 .   Tindakan  tersebut  terjadi  dalam  konteks  atau  berkaitan  dengan  suatu sengketa bersenjata internasional;
2.  Pelaku  menyadari  tentang  keadaan-keadaan  sebenarnya  yang menentukan  adanya suatu sengketa  bersenjata.
g.  Pasal  8  ayat  (2)  (a)  (v)  Statuta  Roma:  Memaksa  seorang  tawanan perang  atau  orang  lain  yang  dilindungi  untuk  berdinas  pada  suatu pada  suatu  Penguasa  angkatan  perang  m usuh ( Compelling  a prisoner of war  or other protected person  to  serve  in  the  force  of a hostile Power)
Kejahatan  ini terdapat dalam  Pasal  1 30  KJ  I l l   ;  dan  Pasal  1 47  KJ  IV.
Unsur-unsurnya meliputi :
1 .   Pelaku  memaksa  seseoranag  atau  beberapa  orang,  dengan  tindakan atau  ancaman,  untuk  terlibat  dalam  operasi  militer  melawan  negaranya atau  angkatan  perangnya  send iri  atau  berdinas  pada  angkatan  perang suatu pihak yang berm usuhan;
2.  Orang  atau  orang-orang  tersebut  dilindungi  oleh  satu  atau  lebih Konvensi Jenewa  1 949;
3.  Pelaku  menyadari  tentang  keadaan-keadaan  sebenarnya  yang menentukan status perlindungan tersebut;
4.  Tindakan  tersebut  terjadi  dalam  konteks  atau  berkaitan  dengan  suatu sengketa bersenjata internasional.
5.  Pelaku  menyadari  tentang  keadaan-keadaan  sebenarnya  yang menentukan adanya suatu sengketa  bersenjata  .
h. Pasal 8 ayat (2)(a)(vi) Statuta Roma: Dengan sengaja
mengesampingkan  hak  seorang  tawanan  perang  atau  orang  lain yang  di lindungi  akan  haknya  atas  peradi lan  yang  jujur  dan  teratur ( Wilfully depriving  a prisoner of war or ather protected person of the rights  of fair and regular trial)
Kejahatan  ini  merupakan  suatu  pelanggaran  barat (grave  breaches) menurut  Pasal  1 30  KJ  I l l  dan Pasal  1 47  KJ  IV.  Unsur-unsur dalam kejahatan perang "menolak suatu  peradilan yang jujur "  meliputi  :
1 .   Pelaku  mengesampingkan  peradilan  yang  jujur  dan  teratur  terhadap seseorang  atau  beberapa  orang  dengan  menolak  jaminan  hukum sebagaimana ditentukan dakam Konvensi Jenewa  I l l  dan IV;
2.  Orang  atau  orang-orang  tersebut  dilindungi  oleh  satu  atau  lebih Konvensi Jenewa  1 949;
3.  Pelaku  menyadari  tentang  keadaan-keadaan  sebenarnya  yang menentukan status perlindungan tersebut ;
4.  Tindakan  tersebut  terjadi  dalam  konteks  atau  berkaitan  dengan  suatu sengketa bersenjata  internasional;
5.  Pelaku  menyadari  tentang  keadaan-keadaan  sebenarnya  yang menentukan adanya suatu sengketa  bersenjata.
i.  Pasal  8  ayat  (2)  (a)  (vii)  Statuta  Roma:  Deportasi  atau  pem i ndahan secara  melawan  hukum  atau  pengurungan  secara  melawan  hukum

## (Unlawful deportation or transfer or unlawful confinement)
Terdapat  dua  kategori  kejahatan  perang  dalam  rumusan  pasal  ini, yaitu  "deportasi  atau  pemindahan  secara  melawan  hukum"  dan "pengurungan  secara  melawan  hukum"  yang  keduanya  diatur  dalam  Pasal 1 47  KJ  IV.  Unsur-unsur  dalam  kejahatan  perang  "deportasi  atau pemindahan secara  melawan  hukum" meliputi :
1 .   Pelaku  mengusir  atau  memindahkan  seseorang  atau  beberapa  ke negara lain atau  ke tempat lain;
2.  Orang  atau  orang-orang  tersebut  dilindungi  oleh  satu  atau  lebih Konvensi Jenewa  1 949;
3.  Pelaku  menyadari  tentang  keadaan-keadaan  sebenarnya  yang menentukan status perlindungan tersebut;
4.  Tindakan  tersebut  terjadi  dalam  konteks  atau  berkaitan  dengan  suatu sengketa bersenjata internasional;
5.  Pelaku menyadari  tentang  keadaan-keadaan  sebenarnya  yang
menentukan adanya suatu sengketa  bersenjata.
Unsur-unsur dalam  kejahatan  perang  "pengurungan secara  melawan hukum" meliputi:
1 . Pelaku  mengurung  atau  terus  mengurung  seseorang  atau  beberapa orang di suatu tempat tertentu;
2.  Orang atau orang-orang tersebut dilindungi oleh satu atau lebih Konvensi Jenewa  1 949;
3.  Pelaku  menyadari tentang keadaan-keadaan  sebenarnya yang menentukan status perlindungan tersebut;
4.  Tindakan  tersebut  terjadi  dalam  konteks  atau  berkaitan  dengan  suatu sengketa bersenjata internasional;
5.  Pelaku menyadari tentang keadan-keadaan sebenarnya yang menentukan adanya suatu sengketa  bersenjata.
j.  Pasal  8  ayat  (2)  (a)  (viii)  Statuta  Roma:  Penyanderaan (taking  of hostages)
Kejahatan  ini  merupakan  suatu  pelanggaran  berat (grave  breaches) menurut  Pasal  1 47  Konvensi  Jenewa  IV.  Unsur-unsur  dalam  kejahatan perang penyanderaan meliputi :
1 .   Pelaku  menangkap,  menahan  atau  menyandera  seseorang  atau beberapa orang;
2.  Pelaku  mengancam  untuk  membunuh,  melukai  atau  terus  menahan orang atau orang-orang tersebut;
3.  Pelaku bermaksud memaksa  suatu  negara,  suatu  organisasi internasional,  seseorang  atau  suatu  badan  hukum  atau  sekelompok orang  untuk  bertindak  atau  tidak  melakukan  tindakan  sebagai  suatu persyaratan  yang  tegas  bagi  keselamatan  atau  pelepasan  seseorang atau orang-orang tersebut;
4.  Orang atau orang-orang tersebut dilindungi oleh satu atau lebih Konvensi Jenewa  1 949;
5.  Pelaku menyadari  tentang  keadaan-keadaan  sebenarnya  yang menentukan status perlindungan tersebut;
6.  Tindakan  tersebut  terjadi  dalam  konteks  atau  berkaitan  dengan  suatu sengketa bersenjata internasional;
7.  Pelaku menyadari tentang keadan-keadaan sebenarnya yang menentukan adanya suatu sengketa  bersenjata.
k.  Pasal  8  ayat  (2)  (c)  (i)  Statuta  Roma:  Kekerasan  terhadap j iwa  dan raga, terutama setiap  bentuk pem bunuhan,  pengudungan, perlakuan kejam dan pengan iayaan.
Terdapat  empat  bentuk  kejahatan  perang  dalam  Pasal  ini,  yaitu segala  bentuk  pembunuhan;  pengudungan  (mutilasi);  perlakuan  kejam  dan penganiayaan.  U nsur-unsur tindak pidana  pembunuhan  dalam  Pasal  8  ayat (2)  (c)  (i) Statuta Roma, yaitu:
1 .   Pelaku membunuh seseorang atau beberapa orang;
2.  Orang  atau  orang-orang  tersebut  baik hors  de  combat, ataupun  orang­ orang  sipil,  petugas  kesehatan,  atau  petuas  rohaniawan  yang  tidak ikut dalam permusuhan;
3.  Pelaku  menyadari  tentang  keadaan-keadaan  sebenarnya  yang menentukan status tersebut;
4.  Tindakan  tersebut  terjadi  dalam  konteks  atau  berkaitan  dengan  suatu sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional ;
5.  Pelaku menyadari tentang keadaan-keadaan sebenarnya  yang menentukan  adanya suatu sengketa  bersenjata;
Unsur-unsur  tindak  pidana  pengudungan  (mutilasi)  dalam  Pasal  8 ayat  (2)  (c)  (i) Statuta  Roma, meliputi:
1 .   Pelaku  melakukan  mutilasi  terhadap  seseorang  atau  beberapa  orang, terutama  dengan  mengambil  atau  memotong-motong  secara  permanen tubuh seseorang atau beberapa orang, atau dengan  membuat cacat atau memindahkan suatu organ atau anggota tubuh secara tetap;
2.  Tindakan  tersebut  tidak  dibenarkan  baik  menurut  tindakan  medis,  gigi atau  rumah  sakit  terhadap  orang  atau  orang-orang  yang  bersangkutan maupun  dilaksanakan  bukan  untuk  kepentingan  orang  atau  orang-orang tersebut;
3.  Orang  atau  orang-orang  tersebut  baik hors  de  combat, ataupun  orang­ orang  sipil,  petugas  kesehatan,  atau  petugas  rohaniawan  yang  tidak  ikut dalam permusuhan;
4.  Pelaku menyadari tentang keadaan-keadaan sebenarnya  yang menentukan status tersebut;
5.  Tindakan  tersebut  terjadi  dalam  konteks  atau  berkaitan  dengan  suatu sengketa  bersenjata yang tidak bersifat internasional;
6.  Pelaku menyadari tentang keadaan-keadan sebenarnya yang menentukan  adanya suatu sengketa  bersenjata.
Unsur-unsur  tindak  pidana  perlakuan  kejam  dalam  Pasal  8  ayat  (2)
(c)  (i) Statuta  Roma  meliputi:
1 .   Pelaku  menyebabkan sakit atau  penderitaan fisik dan mental  yang  berat terhadap seseorang atau  beberapa orang;
2.  Orang  atau  orang-orang  tersebut  baik hors  de  combat, ataupun  orang­ orang sipil,  petugas  kesehatan,  atau  petugas  rohaniawan  yang  tidak ikut dalam  permusuhan;
3.  Pelaku  menyadari  tentang  keadaan-keadaan  sebenarnya yang menentukan status tersebut;
4.  Tindakan  tersebut  terjadi  dalam  konteks  atau  berkaitan  dengan  suatu sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional;
5.  Pelaku menyadari  tentang keadaan-keadaan  sebenarnya  yang menentukan adanya suatu sengketa bersenjata.
Unsur-unsur tindak  pidana  penganiayaan  dalam  Pasal  8  ayat  (2)  (c)
(i)  Statuta  Roma meliputi:
1 .   Pelaku menyebabkan sakit atau  penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap seseorang atau  beberapa orang;
2.  Pelaku  menyebabkan sakit atau penderitaan  untuk tujuan  mendapatkan informasi  atau  suatu  pengakuan,  penghukuman,  i ntimidasi  atau memaksakan  atau  untuk  suatu  alasan  berdasarkan  diskriminasi  dalam bentuk apapun;
3.  Orang  atau  orang-orang  tersebut  baik hors  de combat, ataupun  orang­ orang  sipil,  petugas  kesehatan,  atau  petugas  rohaniawan  yang  tidak ikut dalam permusuhan;
4.  Pelaku  menyadari tentang keadaan-keadaan  sebenarnya  yang menentukan status tersebut;
5.  Tindakan  tersebut  terjadi  dalam  konteks  atau  berkaitan  dengan  suatu sengketa  bersenjata yang tidak bersifat internasional;
7.  Pelaku  menyadari  tentang  keadaan-keadaan  sebenarnya  yang menentukan adanya suatu sengketa  bersenjata.
I.  Pasal  8  ayat  (2)  (c)  (ii)  Statuta  Roma:  Perkosaan  atas  kehormatan pribadi ,   terutama  perlakuan  yang  mengh inakan  dan  merendahkan martabat.
1 .   Pelaku menghinakan , merendahkan atau melanggar  martabat seseorang atau  beberapa orang;
2.  Penghinaan,  perendahan  atau  pelanggaran  tersebut  sedemikian  berat sehingga  secara  umum  diakui  sebagai  suatu  perkosaan  terhadap martabat pribadi ;
3.  Orang  atau  orang-orang  tersebut  baik hors  de  combat, ataupun  orang­ orang sipil,  petugas  kesehatan, atau petugas rohaniawan  yang  tidak  ikut dalam  permusuhan;
4. Pelaku  menyadari  tentang keadaan-keadaan  sebenarnya yang menentukan status tersebut;
5.  Tindakan  tersebut  terjadi  dalam  konteks  atau  berkaitan  dengan  suatu sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional;
6.  Pelaku menyadari tentang keadaan-keadan sebenarnya yang
menentukan adanya suatu sengketa bersenjata.

## m.  Pasal 8 ayat (2)  (c)  (iii) Statuta Roma: Penyanderaan
Pelaku  menangkap,  menahan  atau  menyandera  seseorang  atau beberapa orang;
1 .   Pelaku  mengancam  untuk  membunuh,  melukai  atau  terus  menahan seseorang atau orang-orang tersebut;
2.  Pelaku  bermaksud  untuk  memaksa  suatu  negara,  suatu  organisasi internasional ,  seseorang  atau  suatu  badan  hukum  atau  sekelompok orang-orang  untuk  bertindak  atau  tidak  melakukan  tindakan  sebagai suatu  persyaratan  yang  tegas  atau  implisit  bagi  keselamatan  atau pelepasan orang  atau orang-orang tersebut.
4.  Orang  atau  orang-orang  tersebut  baik hors  de  combat, ataupun  orang­ orang  sipil,  petugas  kesehatan,  atau  petugas  rohaniawan  yang  tidak ikut dalam permusuhan;
5.  Pelaku  menyadari  tentang keadaan-keadaan  sebenarnya  yang menentukan status tersebut;
6.  Tindakan  tersebut  terjadi  dalam  konteks  atau  berkaitan  dengan  suatu sengketa bersenjata yang  tidak bersifat internasional;
7.  Pelaku menyadari tentang keadaan-keadan sebenarnya yang menentukan adanya suatu sengketa  bersenjata.
n.  Pasal  8  ayat  (2)  (c)  (iv)  Statuta  Roma:  Penjatuhan  hukuman  atau melaksanakan  eksekusi  tanpa  putusan  terlebih  dahulu  yang dijatu hkan  oleh  suatu  pengadilan  yang  dibentuk  secara  normal, yang  mem berikan  sem ua  jaminan  perad ilan  yang  diakui  sebagai keharusan oleh  bangsa-bangsa beradab.
Unsur-unsur  tindak  pidana  kejahatan  perang  "penjatuhan  hukuman atau eksekusi tanpa  proses hukum yang benar''  ini meliputi :
1 .   Pelaku  menjatuhkan  hukuman atau  eksekusi  seseorang  atau  beberapa orang;
2.  Orang  atau  orang-orang  tersebut  baik hors  de  combat, ataupun  orang­ orang  sipil,  petugas  kesehatan, atau petugas rohaniawan  yang  tidak  ikut dalam  permusuhan;
3.  Pelaku  menyadari tentang keadaan-keadaan  sebenarnya  yang menentukan status tersebut;
4.  Tidak  ada  suatu  putusan  pengadilan  terlebih  dahulu,  atau  pengadi lan yang  mengeluarkan  putusan  tidak  dibentuk  secara  normal,  dalam  arti , pengadilan  itu  tidak memberikan jaminan peradi lan yang  bebas dan tidak memihak,  atau  pengadilan yang  menjatuhkan  putusan tidak  memberikan semua  jaminan  peradilan  lainnya  yang  diakui  secara  umum  sebagai keharusan menurut hukum internasional ;
5.  Pelaku  menyadari  tidak  adanya  suatu  putusan  sebelumnya  atau pengabaian jaminan-jaminan  yang  relevan  dan  fakta-fakta  yang  sangat penting atau keharusan dalam pengadilan yang jujur.
6.  Tindakan  tersebut  terjadi  dalam  konteks  atau  berkaitan  dengan  suatu sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional;
7.  Pelaku menyadari tentang keadaan-keadan sebenarnya yang menentukan adanya suatu sengketa bersenjata.

## 4. Pengaturan dalam  Hukum Pidana  Nasional

## a.  Hukum Pidana Umum
Indonesia  tidak  memasukkan  kejahatan  perang  dalam  Undang­ undang  Nomor 26  Tahun 2000 tentang  Pengadilan  HAM  sebagai  yurisdiksi dari  pengadilan  HAM.  Bila  dilihat  dari  bentuk  tekstual  legalnya,  undang­ undang  ini  dapat  dikatakan  sebagai  bentuk  "ratifikasi"  dari  Statuta  Roma, meskipun  hanya  mengadopsi  dua  dari  empat  kejahatan  internasional  yang diatur  dalam  Statuta  Roma.  Kedua  kejahatan  tersebut  adalah  Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan Genosida.
Undang-undang  tersebut secara eksplisit menghormati  kaidah  hukum internasional  dalam  pengklasifikasian  tindak  pidananya  atas  kemerdekaan atau  kebebasan  fisik  seseorang ,  namun  tidak  dicantumkannya  kejahatan perang  sebagai  salah  satu  yurisdiksinya  ternyata  telah  menjadi  masalah tersendiri .  Dalam  konflik  bersenjata  non-internasional  dapat  saja  terjadi pelanggaran  terhadap  pihak-pihak  yang  dilindungi,  yang  menurut  Pasal  3 Konvensi  Jenewa  1 949  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  berat  apabila ditujukan  terhadap  mereka  yang tidak  lagi  mengambil  peran  aktif  di  dalam permusuhan,  termasuk anggota  angkatan  bersenjata yang telah meletakkan senjata  dan  mereka  menjadi horst  de  combat karena  sakit,  Iuka-Iuka, penahanan atau sebab  lain.  Meskipun  pelaku pelanggaran telah  memenuhi unsur  dari  Pasal  3  Konvensi  Jenewa  1 949,  mereka  tidak  dapat  dituntut menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

## b.  Hukum Pidana Militer
Penerapan  hukum  perang  dalam  Hukum  Pidana  Mi liter  tercermin dalam Pasal 32 Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana Militer (KUH PM), yang menyatakan bahwa:
"Tidak dipidana,  barang siapa  dalam  waktu  perang,  melakukan suatu tindakan,  dalam  batas  kewenangannya  dan  diperbolehkan  oleh peraturan-peraturan dalam  hukum  perang ,  atau yang  pemidanaannya akan  bertentangan  dengan  suatu  perjanjian  internasional  yang berlaku  antara  Indonesia  dengan  negara  lawan  I ndonesia  berperang atau  dengan suatu  peraturan  yang  ditetapkan  sebagai  kelanjutan  dari perjanjian tersebut".
Dalam  ketentuan  ini  batas  kewenangan  seseorang  diselaraskan dengan  hal-hal  yang  diperbolehkan  dalam  Konvensi  Jenewa 1 949. Peniadaan pidana  ditujukan kepada orang-orang tertentu yang diperbolehkan  melakukan  suatu  tindakan  kepada  pihak  lain  dalam  waktu perang.  Pengertian  umum  Pasal  58  KU H PM  menegaskan  bahwa  dalam waktu  perang  adalah  sejak  satuan  militer  di perintahkan  oleh  penguasa militer  untuk  turut  serta  dalam  ekspedisi  militer,  atau  untuk  memberantas sesuatu  kekuatan  yang  bersifat  bermusuhan  atau  untuk  memelihara kenetralan  negara,  atau  untuk  melaksanakan  suatu  permintaan  bantuan militer  dari  penguasa  yang  berhak  dalam  hal  terjadi  suatu  gerakan pengacauan,  sampai  dengan berakhirnya tugas tersebut.
Kejahatan  perang  yang  di  atur  dalam  instrumen  hukum  humaniter internasional,  khususnya  Pasal 3, belum  diakomodasikankan  secara memadai dalam  KUHPM.  Kejahatan  yang  diatur dalam  KUHPM kebanyakan adalah  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  militer  atau  seseorang  di  waktu perang  dan  belum  mengatur  secara  spesifik  tentang  kejahatan  perang. Meskipun  demikian  ada  beberapa  pasal  yang  relevan  dengan  hukum humaniter yaitu :

## a.  Kejahatan terhadap Keamanan Negara
1 ) Pasal  67  KUHPM  tentang  kegiatan  mata-mata,  ketentuan  ini  berkaitan dengan  Pasal 29 dan  Pasal 30 the Hague Regulations  1 907;
2) Pasal  68  KU H PM  tentang  tawanan  perang  yang  melarikan  diri  yang relevan dengan ketentuan Konvensi Jenewa  I l l  tahun 1 949;
3)  Pasal 69 KU H PM  tentang  pelanggaran  perjanjian/persyaratan  oleh l nterniran.  Pasal  ini berkaitan  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  5 Konvensi  Den  Haag  V  yang  menentukan  bahwa  suatu  negara  netral tidak  boleh  memihak  dan  tidak  boleh  membiarkan  negaranya  dipakai oleh  salah  satu  pihak  yang  berperang  untuk  kepentingan  operasi  militer mereka,  dan  ketentuan  dalam  Pasal  1 1   Konvensi  Den  Haag  V  yang memberi  kekuasaan kepada  negara netral untuk menginternir militer dari pihak beligerent.

## b.  Kejahatan dalam Melaksanakan Kewajiban dalam  Peperangan
1 )  Pasal  73  KUHP tentang  menyerahkan  tempat atau  pos  kepada  musuh.
Tindakan  menyerah  yang  dilarang  dan  diancam  pidana  dalam  pasal  ini, yaitu  apabila  tindakan  menyerah  tersebut  mengabaikan  kewajibannya.
Namun  tindakan  menyerah  adalah  suatu  perbuatan  yang  diperbolehkan menurut hukum  internasional;
2)  Pasal  74  KUHPM  tentang  Menyerah  tanpa  ada  perintah  yang  tegas, ketentuan  ini  berkaitan dengan  hukum perang yang  menetapkan tentang pejabat yang  memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyerahan;
3)  Pasal  78  KUH PM  tentang  tidak  mentaati  perintah  atasan  yang berwenang  di waktu  perang.  Pasal  ini  tidak  membedakan  perintah  yang sah  dengan  perintah  yang  melawan  hukum.  Ketentuan  dalam  pasal  ini berkaitan  dengan  prinsip  Nuremberg,  yang  menegaskan  bahwa: "Seseorang  yang  melakukan  tindakan  kejahatan  menurut  hukum internasional  sesuai  dengan  perintah  pemerintah  atau  atasannya  tidak melepaskan  dirinya  dari  tanggung jawab  menurut  hukum  internasional", namun  dalam  Pasal  48  KU H P   disebutkan  bahwa  tindakan  bawahan menolak perintah untuk  melakukan  kejahatan dilindungi;
4)  Pasal  80  KUHPM  tentang  kesengajaan  melakukan  perbuatan  yang bertentangan  dengan  suatu  ketentuan  yang  telah  diadakan dalam perjanjian  atara  I ndonesia  dengan  negara  lawan  berperang .  Perjanjian tersebut mencakup konvensi  internasional yang mengikat kedua negara, dan hanya  berlaku  bila  pihak-pihak  yang  terlibat  menjadi  peserta
konvensi .   Ketentuan  seperti  ini  sudah  ditinggalkan  dengan  adanya ketentuan yang diatur dalam  Pasal 2 Konvensi Jenewa  I  tahun  1 949;
5)  Pasal  81  KUHPM tentang militer yang  dengan sengaja  mengambil suatu barang  yang  d itentukan tidak termasuk rampasan  perang,  tanpa  maksud untuk dengan  melawan  hukum  memiliki  barang  itu.  Ketentuan  mengenai barang  rampasan  perang  terdapat  dalam the  Hague  Regulations 1 907 dan  Konvensi Jenewa  1 949 yang  meliputi:
a)  barang  pribadi  musuh  bukan  rampasan  perang  dan  tidak  boleh dirampas;
b)  barang pribadi musuh bukan rampasan perang tetapi dapat dirampas;
c)  barang bergerak milik pribadi di daerah musuh yang ditaklukkan yang tidak bisa digunakan sebagai sarana perang tidak boleh disita;
d)  barang  bergerak milik pribadi di daerah musuh yang ditaklukkan yang dapat  digunakan  sebagai  sarana  perang  dapat  diambil,  tetapi  bila perang selesai harus dikembalikan;
e)  barang  pribadi  musuh yang  ada  di  daerah  sendiri  (daerah  penakluk) tidak boleh disita/d iambil;
f)  barang-barang  publik,  baik  bergerak  maupun  tidak  bergerak  tidak boleh dirampas;
g)  barang-barang  tidak  bergerak  milik  negara  m usuh  tidak  boleh dirampas,  kecuali dengan aneksasi.
6) Pasal  82  KUHPM  tentang  militer  yang  dengan  sengaja  bertentangan dengan  hukum  merusak suatu  perjanjian yang  diadakan dengan  musuh. Perjanjian  ini  dibuat  oleh  pimpinan  tertinggi  dari  negara  yang  membuat perjanjian,  dapat  berupa  gencatan  senjata  penghentian  peperangan sementara,  kapitulasi,  pembebasan  atau  pertukaran  tawanan  perang. Hubungan  pasal  ini  dengan the  Hague  Regulations adalah  jika pemerintah  berperan  dalam  pelanggaran  terhadap  suatu  perjanjian penghentian  perm usuhan,  tindakan  tersebut  merupakan  kejahatan internasional.

## c.  Kejahatan terhadap Keharusan Dinas
Diatur  dalam  Pasal  1 38  KU H PM  tentang  larangan  melakukan kekerasan  kepada  orang  mati,  sakit  atau  Iuka  dalam  peperangan  yang termasuk  pada  angkatan  perang  dari  salah  satu  pihak  yang  berperang, semua  orang  yang  bekerja,  berada  dalam  hubungan  dinas,  atau  dengan persetujuan  penguasa  militer  menyertai/mengikuti  angkatan  perang .  Pasal ini  berkaitan  dengan  perlindungan  terhadap  korban  perang  yang  diatur dalam  Konvensi  Jenewa  I , 11, I l l   dan  IV  tahun  1 949,  namun  ketentuan  ini masih  mengacu  pada  kekerasan  dalam  sengketa  bersenjata  internasional, dan  belum  mencakup  kekerasan  dalam  sengketa  bersenjata  non internasional.

## C.  Penutup
Upaya  memformulasikan  kejahatan-kejahatan  internasional  dewasa ini  terbukti  bermanfaat  pada  saat  masyarakat  internasional  menanggapi tragedi  di  bekas  Yugoslavia  dan  Rwanda  dengan  membentuk  Mahkamah Pidana  l nternasional Ad  hoc. Hal  yang  sama  terjadi  pula  ketika  pada akhirnya  negara-negara  menyatakan  persetujuan  untuk  membentuk  suatu mahkamah pidana internasional permanen berdasarkan Statuta Roma  1 998.
Sebagai  suatu  ketentuan  pidana  kategori-kategori  kejahatan  yang dimuat dalam  Statuta  Roma  1 998 telah dirumuskan  secara  tepat,  jelas,  dan tidak  bersifat  multi  interpretatif,  meskipun  institusionalisasi  kategori-kategori kejahatan  internasional  tersebut  tidak  selalu  dibarengi  oleh  pemahaman yang  akurat  di  masyarakat,  namun  rumusan  kejahatan  perang yang  diatur dalam  Statuta  Roma,  yang  merupakan  hasil  negosiasi  cukup  panjang  dan produk  kompromi  dari  para  ahli  hukum  militer,  hukum  HAM  dan  hukum pidana  dari  negara-negara  anggota  PBB  atau  masyarakat  internasional, telah  merangkum  semua  kejahatan-kejahatan  perang  yang  terdapat  dalam berbagai instrumen hukum internasional .
Ketentuan tentang  pertahanan  negara  menegaskan  beberapa  pri nsip sebagai  dasar disusunnya  pertahanan  negara  di  antaranya  adalah  prinsip HAM,  lingkungan  hid up,  ketentuan  hukum  nasional ,  hukum  internasional
dan  kebiasaan  internasional,  serta  prinsip  hidup  berdampingan  secara damai.  Selanjutnya  dalam  ketentuan  yang  mengatur  Tentara  Nasional Indonesia  (TN I)  terdapat  arahan  mengenai  lingkup  permasalahan  yang harus  dipertim bangkan  dalam  perumusan  dan  pembentukan  hukum  militer termasuk hukum pidana militer,  karena  KU H PM  yang  berlaku saat ini belum memasukkan  kejahatan-kejahatan  berat  yang  diatur  dalam  hukum humaniter  internasional,  hukum  kebiasaan  internasional  dan  hukum  hak asasi  manusia  serta  kejahatan  dalam  hukum  lingkungan  hidup  sebagai bahan  pertimbangan  dalam perumusan  norma,  pidana,  dan  tindakan. Namun  adopsi  kejahatan  perang  ke  dalam  hukum  pidana  nasional memerlukan  kecermatan  untuk  menentukan  prioritas,  relevansi  dan konsistensi  dengan  kepentingan  nasional,  sejauh  hal  itu tidak  bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku.
DAFTAR  PUSTAKA
Black,  Henry  Campbel l , Black's  Law Dictionary, St.  Paul,  Minnessota:  West Publishing  Co. ,  1 990.
E.Y.  Kanter  dan  S.R.  Sianturi , Hukum  Pidana  Militer di Indonesia, Jakarta: Alumni AHM-PTHM,  1 981 .
F.  Sugeng  lstanto, Penerapan  Hukum  Humaniter  lnternasional pada  Orang Sipil  dan  Perlindungan  dalam  Pertikaian  Bersenjata, Makalah dalam Seminar  Nasional  tentang  Peranan  Palang  Merah  l nternasional dalam  Pertikaian  Bersenjata  Non-lnternasional,  Ujung  Pandang,  1 2- 1 3  Maret 1 997.
F.  Sugeng  lstanto, Bunga  Rampai  Hukum  Humaniter, Jakarta:  Bumi Nusantara Jaya,  1 988.
Gasser,  H ans-Peter, International  Humanitarian  Law.  An  Introduction",
Separete  print  from  Hans  Haug,  Humanity  for All ,   International  Red Cross  and  Red  Crescent  Movement,  Henry  Dunant Institute,  Haupt,
1 993.
Green,  N .A.  Maryam, International Law,  Law of Peace, London:  Mac Donald dan Evans Ltd . ,  1 973.
GPH. Haryomataram, Hukum Humaniter, Jakarta: CV Rajawali,  1 984. GPH.  Haryomataram, Sekelumit  tentang  Hukum  Humaniter, Jakarta: Sebelas Maret University Press,  1 994.
Kalshoven,  First  dan  Liesbeth  Zegveld , Constraint  on  the  Waging  of  War, Geneva :  ICRC, 2001 . Nazaruddin Sjamsuddin, Pemberontakan  Kaum  Republik  Kasus  Darul Islam Aceh, Jakarta:  Pustaka Utama Grafiti ,  1 990. Schermers,  Henry  G, International Institutional Law, Sijthoff dan  Noordhoff,
Alphen aan den Rijn,  1 980.
Singh,  Simi,  "The  Future  of  International  Criminal  Law:  The  I nternational
Criminal  Court  (ICC)", Touro  International  Law  Reviewi vol.  1 0, Spring, 2000.
Starke, J . G . , Pengantar Hukum  lnternasional, Jakarta: Sinar Grafika ,  2000.
Steiner,  Henry  J.  dan  Philip  Alston, International  Human  Rights  in  Contex:
Law,  Politics,  Morals, Oxford:  Claredon Press,  1 996.
Additional Protokol to the  1949 Geneva Conventions,  1977. ICC Rules of Procedure  and Evidence,  1998. Rome Statute,  1998. Statute of the ICTY,  1 993. Statute of the /CTR,  1 994. UN  General  Assembly,  Resolution  52 16  (Lil),  52nd  session,  Official Records,  Supplement 49,  UN Doc A/5249 (199 7). Kitab Undang-undang  Hukum Pidana Militer (KUHPM) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang  Pengadilan HAM .