## FAKTOR DETERMINAN PENYEBAB NON PERFORMING FINANCING
PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2008-2015 1)
Fary Adisetya Putra
Mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Islam-Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Email: fary-a-p-11@feb.unair.ac.id
Dr. Imron Mawardi
Departemen Ekonomi Syariah- Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga Email: imron.mawardi@feb.unair.ac.id

## ABSTRACT
The  goal  of  this  research  is  to  determine  the  factors  that  caused  the  problematic funding  of  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  in  Indonesia  during  the  period  of  2008-2015.  The method  of  research  used  is  the  quantitative  approach.  The  sample  of  the  research  is  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  which  is  taken  every  three  months  for  each  variable  during  the period of 2008-2015. The analysis technique used is multiple regression analysis and the result is Y =    5,076  –  0,743PDB  +  0,018FDR  +  0,047BOPO  +  0,040Inflation  +  0,024AverageFunding,  with  R2 registration 0,749 or 74,9%.
The result of the partial test shows that economic growth has a significant effect. The result  of  the  simultaneous  test  shows  that  the  five  variables  have  significant  effects  in  the problematic funding of Bank Pembiayaan Rakyat Syariah in Indonesia.
Keywords:  Problematic  funding,  Economic  growth,  Average  Funding,  Multiple  regression,  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

## 1.  PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG
Masyarakat mayoritas percaya akan jasa  bank  dalam  hal  keuangan.  Bank memiliki  fungsi  sebagai  perantara  jasa keuangan,  memiliki  tugas  pokok  yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Fungsi tersebut diterapkan  pada  bank  Konvensional  dan bank Syariah. Namun ada perbedaan yang mendasar,  yaitu  di  bank  Syariah  tidak  ada bunga.  Pendirian  bank  Syariah  diawali dengan  berdirinya  tiga  Bank  Perkreditan Rakyat (BPRS) di Bandung pada tahun 1991 dan  PT  BPRS  Heraukat  di  Nangroe  Aceh Darussalam.  Pendirian  bank  Syariah  di
Indonesia  diprakarsai  oleh  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  melalui  lokakarya  “  Bunga Bank dan Perbankan “ di Cisarua, Bogor, 18 – 20 Agustus 1990. Bila pada periode tahun 1992  –  1998  hanya  ada  satu  unit  bank Syariah,  pada  tahun  2015  (berdasarkan data  Statistik  Perbankan  Syariah  yang dipublikasikan  oleh  Bank  Indonesia  dalam berbagai  edisi)  jumlah  bank  Syariah senantiasa  mengalami  pertumbuhan  yang signifikan, terdiri atas 12 Bank Umum Syariah dengan jumlah kantor sebesar 1.990 dan 22 Unit  Usaha  Syariah  jumlah  kantor  sebesar 311  yang  mengalami  penurunan.  Selain  itu pertumbuhan  signifikan  juga  ditunjukkan dengan  jumlah  Bank  Perkreditan  Rakyat
1) Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi dari Fary Adisetya Putra, NIM: 041114131, yang diuji pada 10 April 2017

## DETERMINAN  FAKTOR  PENYEBAB  TERJADINYA  PEMBIAYAAN  BERMASALAH  PADA  BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2008-2015
Syariah  (BPRS)  telah  mencapai  163  Bank Perkreditan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  serta dengan  jumlah  kantor  sebesar  446  pada periode yang sama. ( www.bi.go.id )
Pembiayaan  menjadi  salah  satu alternatif  yang  membantu  masyarakat dalam menjalankan suatu usaha. Beberapa produk pembiayaan antara lain murabahah, mudharabah, ijarah, musyarakah,  salam,  isthisna,  dan  qard. Pembiayaan  merupakan  salah  satu  bentuk penyaluran  dana  yang  diberikan  bank Syariah kepada masyarakat yang membutuhkan  untuk  menggunakan  dana yang  telah  dikumpulkan  oleh  bank  syariah dari masyarakat yang memiliki dana surplus.
( Mulyono, 2004:4)
Di  kutip  dari  Rani  (2013),  sebagian besar  dana  operasional  setiap  bank  umum diputarkan  dalam  pembiayaan  yang diberikan.  Kenyataan  ini  menggambarkan bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan  terbesar,  namun  sekaligus merupakan  sumber  risiko  operasi  bisnis perbankan  yang  terbesar  yang  berakibat pada  kredit/  pembiayaan  bermasalah bahkan  macet,  yang  akan  mengganggu operasional  dan  likuiditas  bank.  Risiko pembiayaan  bermasalah/macet  dapat diperkecil  dengan  melakukan  analisa pembiayaan,  yang  tujuan  utamanya adalah menilai
seberapa
besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka
pinjam dan membayar  margin keuntungan dan  bagi  hasil  sesuai  dengan  isi  perjanjian pembiayaan.
Terjadinya pembiayaan bank Syariah yang mengalami kemacetan, pada umumnya  bergantung  pada  kinerja  bank yang memberikan pembiayaan. Jika dikembalikan  kepada  ajaran  Islam,  maka terdapat beberapa ayat yang mengingatkan  umat  Islam  untuk  selalu mengevaluasi  apa  yang  telah  dikerjakan dan  selalu  bertanggung  jawab  atas perbuatannya.  Untuk  melakukan  evaluasi dan  tanggung  jawab  atas  perbuatannya, sebagaimana  diperintahkan  dalam  QS.  Al Hasyr  (59)  Ayat  18  dan  QS.  Al  Muddastsir (38) Ayat 38, sebagai berikut :
Yā ayyuhallażina āmanuttaqullah waltanzur nafsummā  qaddamat  ligad,  wattaqullaha innaallaha khabīrum bimā ta’malūn . Artinya :  “Hai  orang-orang  yang  beriman, bertakwalah  kepada  Allah  dan  hendaklah Setiap  diri  memperhatikan  apa  yang  telah diperbuatnya untuk  hari esok (akhirat); dan bertakwalah  kepada  Allah,  Sesungguhnya Allah  Maha  mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan”. (QS. Al Hasyr (59) : 18).
wa ā kharīna muqarranīna fil a ṣ fād . Artinya  : “Tiap-tiap  diri  bertanggung  jawab atas apa yang telah diperbuatnya“. (QS. Al Muddastsir (38) : 38).
Putra,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  4  April  2018:  334-349; DETERMINAN  FAKTOR  PENYEBAB  TERJADINYA  PEMBIAYAAN  BERMASALAH  PADA  BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2008-2015
Seperti  hal  yang  diatas,  telah disebutkan  bahwa  dalam  pembiayaan pasti ada resikonya yaitu kredit macet atau pembiayaan  bermasalah.  Pembiayaan bermasalah  adalah  pembiayaan  yang sudah  menurun  kolektibilitasnya  dari  lancar menjadi  kurang  lancar,  diragukan,  dan macet (Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 09/PJ.42/1999).  Dikutip  dari  Rani  (37:2013), dapat  dipahami  bahwa  pembiayaan bermasalah  adalah    pembiayaan  yang dalam pengembaliannya mengalami keterlambatan  baik  pokoknya  maupun bagi hasil atau imbalannya. Oleh karena itu perlu  dilakukan  penelitian  yang  mencari tahu  atau  sebab  mengapa  pembiayaan bermasalah tersebut bisa terjadi.
Pembiayaan  bermasalah  di  BPRS dan BUS/UUS sama-sama besar. Hanya saja, ekspansi  pembiayaan  di  BUS/UUS  cukup besar  sehingga  rasio  NPF  menjadi  kecil.  Di BUS/UUS,  ekspansi  pembiayaan  dari  Juli 2012  ke  Juli  2013  mencapai  sekitar  44 persen, sedangkan BPRS hanya 28,5 persen. Maka  dari  itu,  seperti  uraian  diatas  dalam penelitian ini berutujuan untuk menganalisis apa  saja  faktor  yang  menyebabkan pembiayaan  bermasalah  terjadi  di  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan pada penelitian ini adalah
1. Apakah  pertumbuhan  ekonomi, FDR,  BOPO,  inflasi,  dan  rentang kendali  pembiayaan  berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia ? 2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara parsial
terhadap  pembiayaan  bermasalah pada BPRS di Indonesia ?
3. Apakah  tingkat  financing  to  deposit ratio  (FDR)  berpengaruh  secara parsial terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia? 4. Apakah Biaya Operasional/Pendapatan Operasional  (BOPO)  berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia ? 5. Apakah  inflasi  berpengaruh  secara parsial terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia? 6. Apakah rentang kendali pembiayaan  berpengaruh  secara parsial terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia? C. Tujuan Penelitian Penelitian ini betujuan untuk menjawab  rumusan  masalah  yaitu  untuk mengetahui apakah pertumbuhan
Putra,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  4  April  2018:  334-349; DETERMINAN  FAKTOR  PENYEBAB  TERJADINYA  PEMBIAYAAN  BERMASALAH  PADA  BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2008-2015
ekonomi,  FDR,  BOPO,  inflasi,  dan  rentang kendali
pembiayaan
berpengaruh terhadap  pembiayaan  bermasalah  pada BPRS Indonesia.
2. LANDASAN PUSTAKA

## A. PERBANKAN SYARIAH
Perbankan
Indonesia memang memiliki  peranan  yang  sangat  penting. Karena  pentingnya  peranan    ini,    maka dalam  menjalankan  fungsinya  perbankan akan menjalankan asas dan prinsip dengan hati-hati.
Fungsi utama
perbankan
Indonesia sendiri adalah sebagai penghimpun
dan penyalur dana masyarakat. (UU No. 21 Tahun 2008)
Menurut  UU  No.10  Tahun  1998  Pasal 1  mengenai  pengertian  bank  umum  dan bank  perkreditan    rakyat.  Bank  Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha  secara  konvensional  dan  atau berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  dalam kegiatannya  memberikan  jasa  dalam  lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan  kegiatan  usaha  secara konvensional  atau  berdasarkan  Prinsip Syariah  yang  dalam  kegiatannya  tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  Usaha  BPR  menghimpun dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  berupa  deposito  berjangka, tabungan,  dan/atau  bentuk  lainnya  yang dipersamakan dengan itu.

## B.  BANK  PEMBIAYAAN  RAKYAT  SYARIAH (BPRS)
BPRS  berdiri  berdasarkan  UU  No.  7 Tahun  1992  tentang  Perbankan  dan Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  72  Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998  tentang  Perubahan  atas  UU  No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip  syariah  yang  dalam  kegiatannya tidak  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran .

## C. PEMBIAYAAN
Menurut Mulyono (2004:4)
menjelaskan  bahwa  pembiayaan  adalah kemampuan  untuk  melaksanakan  suatu pembelian  atau  dengan  mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran  dilakukan  atau  ditangguhkan pada  suatu  jangka  waktu  yang  disepakati. Pembiayaan  merupakan  aktifitas  bank syariah  dalam  menyalurkan  dana  kepada pihak  lain  selain  bank  berdasarkan  prinsip syariah.

## D. PEMBIAYAAN BERMASALAH
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  No.  31  (Revisi 2000),  disebutkan  bahwa  kredit  atau pembiayaan  bermasalah  adalah  kredit yang  pembayaran  angsuran  pokok  atau bunganya  telah  lewat  90  hari  setelah  jatuh
Putra,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  4  April  2018:  334-349; DETERMINAN  FAKTOR  PENYEBAB  TERJADINYA  PEMBIAYAAN  BERMASALAH  PADA  BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2008-2015
tempo,  atau  kredit  yang  pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.

## E.  PERTUMBUHAN  EKONOMI  TERHADAP PEMBIAYAAN PERMASALAH
Menurut  Putong  (2002),  pada  saat perekonomian  dalam  kondisi  stabil  maka konsumsi  masyarakat  juga  stabil  sehingga tabungan akan stabil (sesuai Teori Keynes). Sebaliknya perekonomian mengalami krisis, maka  tabungan  masyarakat  menjadi rendah  dan  konsumsi  akan  menjadi  tinggi karena  kurangnya  kepercayaan  pada lembaga  perbankan  dan  semakin  mahal dan langkanya barang – barang kebutuhan.  Pernyataan  diatas  dapat disumpulkan
bahwa pertumbuhan ekonomi  berpengaruh  negatif  terhadap pembiayaan bermasalah.
H. FINANCING  TO  DEPOIT  RATIO (FDR) TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH
Financing  Deposit  to  Ratio  (FDR) adalah  rasio  antara  seluruh  jumlah  kredit yang  diberikan  dengan  dana  yang diterima  bank.  FDR  tersebut  menyatakan seberapa  jauh  kemampuan  bank  dalam membayar  kembali  penarikan  dana  yang dilakukan deposan dengan mengandalkan  kredit  yang  diberikan sebagai  sumber  likuiditasnya.  Maka  dapat disimpulkan  bahwa  FDR  berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah.
I. BIAYA OPERASIONAL/PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO) TERHADAP
PEMBIAYAAN BERMASALAH
Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan
menanggung  beban  operasional  dengan pendapatan  operasional  perusahaan  (Toni
Wijaya, 2007). Menurut Dendawijaya (2009:98) rasio biaya operasional digunakan untuk  mengukur  tingkat  efisiensi  dan kemampuan  bank  dalam  melakukan kegiatan  operasinya.  Rasio  BOPO  ini berkaitan erat dengan kegiatan operasional  BPRS,  yaitu  penghimpunan dana  dan  penggunaan  dana.  Semakin kecil  rasio  ini  berarti  semakin  efisien  biaya operasional  yang  dikeluarkan  bank  yang bersangkutan. Dari pengertian diatas, BOPO perpengaruh  positif  terhadap  pembiayaan bermasalah.

## J. INFLASI TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH
Inflasi  merupakan  kenaikan  yang menyeluruh  dari  jumlah  uang  yang  harus dibayarkan (nilai unit penghitungan moneter)  terhadap  barang  –  barang  atau komoditas  dan  jasa.  Huda  dkk  (2008:175) menjelaskan  bahwa  inflasi  didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus menerus  dari  suatu  perekonomian.  Maka dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh  positif  terhadap  pembiayaan bermasalah.
K. RENTANG KENDALI PEMBIAYAAN

## TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH
Putra,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  4  April  2018:  334-349; DETERMINAN  FAKTOR  PENYEBAB  TERJADINYA  PEMBIAYAAN  BERMASALAH  PADA  BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2008-2015
Pembiayaan  adalah  kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau dengan  mengadakan  suatu  pinjaman dengan  suatu  janji  pembayaran  dilakukan atau  ditangguhkan  pada  suatu  jangka waktu  yang  disepakati  (Mulyono  2004:4). Pembiayaan  merupakan  aktifitas  bank syariah  dalam  menyalurkan  dana  kepada pihak  lain  selain  bank  berdasarkan  prinsip syariah. Ketika rentang kendali pembiayaan naik,  maka  pembiayaan  bermasalah  pun juga ikut naik karena total pembiayaan dan nasabah nya pun juga ikut meningkat yang mengakibatkan resiko pembiayaan bermasalah  naik.  Maka  dapat  disimpulkan rentang  kendali  pembiayaan  berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah.

## G. HIPOTESIS
1. Pertumbuhan  ekonomi,  FDR,  BOPO,
Inflasi dan rentang kendali pembiayaan secara parsial berpengaruh  signifikan  terhadap pembiayaan bermasalah Bank
Pembiayaan  Rakyat  Syariah  di Indonesia
2. Pertumbuhan ekonomi, FDR, BOPO, Inflasi dan rentang kendali pembiayaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia
H. MODEL ANALISIS

## GAMBAR 1 MODEL ANALISIS
Model  hubungan  pembiayaan  bermasalah dengan  variabel-variabel  tersebut  dapat disusun  dalam  fungsi  atau  persamaan sebagai berikut:
Y = a+b 1 X 1 +b 2 X 2+ b 3 X 3+ b 4 X 4 +b 5 X 5 +e Dimana :
Y = Pembiayaan Bermasalah a = Konstanta X 1 = Pertumbuhan Ekonomi X 2 = Financing to Deposit Ratio X 3 = BOPO X 4 = Inflasi X 5 = Rentang kendali
pembiayaan
e = error terms 3. METODE PENELITIAN

## A. RANCANGAN PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian berdasarkan
pendekatan  kuantitatif.  Penelitian  ini  akan membuktikan
pengaruh pertumbuhan ekonomi,  FDR,  BOPO,  Inflasi,  dan  rentang kendali pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah bank
Putra,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  4  April  2018:  334-349; DETERMINAN  FAKTOR  PENYEBAB  TERJADINYA  PEMBIAYAAN  BERMASALAH  PADA  BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2008-2015
pembiayaan  rakyat  syariah  di  Indonesia baik secara parsial maupun simultan.

## B. IDENTIFIKASI VARIABEL
Variable  bebas  dalam  penelitian  ini adalah pertumbuhan ekonomi, FDR, BOPO, inflasi,  dan  rentang  kendali  pembiayaan. Sedangkan  variabel  terikatnya  adalah pembiayaan bermasalah
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

## C. DEFINISI OPERASIONAL
Variabel-variabel yang digunakan tersebut  definisi  operasionalnya  adalah sebagai berikut :
1. Pertumbuhan Ekonomi (X 1 )
Pertumbuhan  ekonomi  adalah  proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara  secara  berkesinambungan menuju  keadaan  yang  lebih  baik selama periode tertentu. Pada penelititan  ini,  pertumbuhan  ekonomi diperoleh  dari  Bank  Indonesia.  Sumber
data diperoleh melalui website www.bi.go.id
2. Financing to Deposit Ratio (X 2 )
Rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan  dengan  dana  yang  diterima bank. FDR tersebut menyatakan seberapa  jauh  kemampuan  bank dalam  membayar  kembali  penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan  kredit  yang  diberikan sebagai  sumber  likuiditasnya  Sumber data  dari  Statistik  Perbankan  Syariah
Indonesia,  diperoleh  melalui  website www.ojk.go.id.
3. Biaya
Operaasional/Pendapatan Operasional (BOPO) (X 3 ) Rasio biaya operasional yang dikeluarkan
untuk menghasilkan pendapatan  operasional.  Rasio  BOPO ini  berkaitan  erat  dengan  kegiatan operasional  BPRS,  yaitu  penghimpunan dana  dan  penggunaan  dana.  biaya operasional  BPRS  yang  terlalu  tinggi atau  sama  dengan  pendapatan operasional  tidak  akan mendatangkan keuntungan  bagi  BPRS.  Sumber  data dari
Statistik Perbankan Syariah
Indonesia,  diperoleh  melalui  website www.ojk.go.id.
4. Inflasi (X 4 )
Secara  umum  inflasi  berarti  kenaikan tingkat  harga  secara  umum  dari barang  atau  komoditas  dan  jasa selama  suatu  periode  waktu  tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena  moneter  karena  terjadinya penurunan  nilai  unit  penghitungan moneter  terhadap  suatu  komoditas.
Pada  penelititan  ini,  inflasi  diperoleh dari  Bank  Indonesia.  Sumber  data diperoleh melalui website www.bi.go.id
5.  Rentang kendali pembiayaan (X 5 ) Pembiayaan adalah kemampuan untuk  melaksanakan  suatu  pembelian atau  dengan  mengadakan  suatu pinjaman dengan suatu janji
Putra,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  4  April  2018:  334-349; DETERMINAN  FAKTOR  PENYEBAB  TERJADINYA  PEMBIAYAAN  BERMASALAH  PADA  BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2008-2015
pembayaran dilakukan atau
ditangguhkan  pada  suatu  jangka waktu  yang  disepakati.  Data  dari
rentang kendali pembiayaan ini diperoleh melalui website
www.ojk.go.id
6.  Pembiayaan Bermasalah (Y)
Pembiayaan  bermasalah  merupakan risiko  yang  terkandung  dalam  setiap pembiayaan  atau  kredit  oleh  bank.
Risiko tersebut berupa keadaan dimana  pembiayaan  atau  kredit  tidak dapat  kembali  tepat  pada  waktunya.
Data  pembiayaan  bermasalah dalam penelitian  ini  diperoleh  melalui  website www.ojk.go.id

## D. JENIS DAN SUMBER DATA
Data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dan termasuk  data time  series .  Data  pada penelitian  ini  diperoleh  dari  statistik perbankan  syariah  yang  diterbitkan  di ojk.go.id yang diambil periode 2008 hingga 2015

## E.  POPULASI DAN SAMPEL
Populasi dalam penelitian ini adalah
Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah
sedangkan  sampel  dalam  penelitian  ini adalah sampel jenuh yang diambil 32 data secara  triwulan  dengan  periode  2008 hingga  2015.  Metode  pemilihan  sampel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah metode pemilihan sampel non acak
(non probability sampling) secara purposive sampling .

## F. TEKNIK ANALISIS
Teknik analisis regresi linier berganda untuk  melihat  hubungan  antara  satu variabel  terikar  dengan  lebih  dari  satu variabel  bebas.  Berdasarkan  variabel  yang digunakan  maka  hubungan  antar  variabel dinyatakan dalam fungsi sebagai berikut: Y = f(X 1 ,X 2, X 3, x 4 , x 5 ) (3.1)
Bentuk persamaan regresi dapat
dirumuskan sebagai berikut:
Y  =  β 0 +  β 1 X 1 +  β 2 X 2 +  β 3 X 3 +  β 4 X 4 +  β 5 X 5 +  e ....(3.2)
Keterangan:
Y =  Pembiayaan  bermasalah
Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  di Indonesia X 1 = Pertumbuhan ekonomi X 2 = Financing to Deposit Ratio X 3 = BOPO X 4 = Inflasi X 5 = Rentang kendali pembiayaan β 1 β 2 β 3 β 4 β 5 = Koefisien Regresi e = Variabel Error

## G. UJI PARSIAL (t-test)
Uji ini dilakukan untuk melihat tingkat signifikansi  dari  variabel  bebas  secara dalam  mempengaruhi  variasi  dari  variabel terikat secara parsial. Jika t hitung > t tabel berarti Ho ditolak dan Jika t hitung < t tabel berarti Ho diterima
H. UJI SIMULTAN (F-test)
Putra,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  4  April  2018:  334-349; DETERMINAN  FAKTOR  PENYEBAB  TERJADINYA  PEMBIAYAAN  BERMASALAH  PADA  BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2008-2015
Uji ini dilakukan untuk melihat tingkat signifikansi  dari  keseluruhan  variabel  bebas dalam  mempengaruhi  variasi  dari  variabel terikat secara simultan. Jika t hitung > t tabel berarti Ho ditolak dan Jika t hitung < t tabel berarti Ho diterima

## I. ANALISIS KOEFISIEN DETERMINASI
Koefisien determinasi (R 2 ) dimaksudkan  untuk  mengetahui  tingkat ketepatan  paling  baik  dalam  menganalisis regresi,  dimana  hal  yang  ditunjukkan  oleh besarnya  koefisien  determinasi  (R 2 )  antara nol (0), dan 1 (satu).
J. UJI ASUMSI KLASIK

## 1. UJI HETEROSKEDASTISITAS
Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji  apakah  dalam  sebuah  model regresi  terjadi  ketidaksamaan  varians  dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji gejala heterokedastisitas  juga  dapat  diketahui dengan menggunakan scatter analisis.  Jika titik  –  titik  menyebar  dan  tidak  membentuk pola  yang  khas  maka  uji  regresi  tidak terkena asumsi heteroskedastis
2. UJI MULTIKOLINEARITAS
Uji  multikolinieritas  dilakukan  untuk menguji  apakah  pada  model  regresi ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel independen.  Jika  nilai Variance  Inflating Factor (VIF)  lebih  dari  10  dan tolerance value kurang  dari  0,1  maka  terjadi multikolinearitas  dan  jika  nilai Variance Inflating  Factor (VIF)  kurang  dari  10  dan
tolerance  value lebih  dari  0,1  maka  tidak terjadi multikolinearitas.

## 3. UJI AUTOKORELASI
Gejala  yang  ditimbulkan  oleh autokorelasi  ini  adalah  terdapat  korelasi antara varian error atau pengganggu pada periode tertentu dengan periode sebelumnya.  Menurut  Santoso  (2012),  bila nilai  D-W  terletak  dibawah  -2  berarti  ada autokorelasi  positif.  Bila  nilai  D-W  terletak diantara  -2  sampai  +2  berarti  tidak  ada autokorelasi. Bila nilai D-W terletak diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

## 4. UJI NORMALITAS
Uji  normalitas  ini  digunakan  untuk menganalisis  apakah  distribusi  data  pada variabel  independen  dan  variabel  normal atau  tidak.  Metode  yang  digunakan  untuk mengetahuinya adalah probability plot 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. UJI ASUMSI KLASIK
1. UJI MULTIKOLINEARITAS
Hasil  uji  multikolinearitas  ditunjukkan oleh tabel 1
Tabel 1

## UJI MULTIKOLINEARITAS
Berdasarkan  nilai  VIF  pada  variabel FDR,  BOPO,  Inflasi,  PDB,  rentang  kendali pembiayaan  terlihat  bahwa  nilai  VIF  lebih kecil  dari  10,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari multikol.
Putra,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  4  April  2018:  334-349; DETERMINAN  FAKTOR  PENYEBAB  TERJADINYA  PEMBIAYAAN  BERMASALAH  PADA  BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2008-2015

## 2. UJI AUTOKOLERASI
Hasil uji autokolerasi ditunjukkan oleh tabel 2

## TABEL 3 UJI AUTOKORELASI
Model  regresi  dikatakan  bebas  dari masalah  autokorelasi  apabila  nilai  ouput durbin-watson  diantara  -2  hingga  +2. Berdasarkan ouput SPSS terlihat bahwa nilai DW  sebesar  0,800  dan  terletak  diantara  -2 dan +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model  regresi  yg  diteliti  terbebas  dari masalah autokorelasi.

## 3. UJI HETEROSKEDASTISITAS
Hasil  uji  heteroskedastisitas  akan ditunjukkan oleh gambar berikut
Berdasarkan gambar 1 titik-titik data tersebut  menyebar  diatas  dan  dibawah atau  sekitar  angka  0  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  data  tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.
4. UJI NORMALITAS
Hasil  uji  normalitas  akan  ditunjukkan oleh gambar 2 berikut
Gambar 2
P-P PLOT Uji Normalitas
Berdasarkan gambar 2 menunjukkan distribusi  normal  karena  lingkaran-lingkaran kecil menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.
B. Analisis Koefisien Determinasi Berganda
Nilai koefisien determinasi  berganda dapat diketahui dari tabel 5 berikut ini
TABEL 5
Hasil Koefisien Determinasi Berganda
Berdasarkan  tabel  4.18  terlihat  bahwa  R2 sebesar  0,749  atau  74,9%,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  FDR,  BOPO, Inflasi, Pertumbuhan ekonomi, dan Rentang kendali  pembiayaan  dapat  menjelaskan variabel  pembiayaan  bermasalah  sebesar 74,9%,  sedangkan  sisanya  sebesar  25,1% dijelaskan  oleh  variabel-variabel  lain  diluar
Putra,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  4  April  2018:  334-349; DETERMINAN  FAKTOR  PENYEBAB  TERJADINYA  PEMBIAYAAN  BERMASALAH  PADA  BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2008-2015
model  atau  diluar  variabel-variabel  yang diteliti.

## C. ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA
R2 sebesar 0,749 atau 74,9%, sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  FDR, BOPO,  Inflasi,  Pertumbuhan  ekonomi,  dan Rentang kendali pembiayaan dapat menjelaskan variabel pembiayaan bermasalah  sebesar  74,9%,  sedangkan sisanya  sebesar  25,1%  dijelaskan  oleh variabel-variabel  lain  diluar  model  atau diluar  variabel-variabel  yang  diteliti.  Nilai regresi linier berganda dapat diketahui dari tabel 6 berikut ini
TABEL 6

## REGRESI BERGANDA
Berdasarkan  hasil  dari  tabel  6  maka persamaan  regresi  linier  berganda  dapat diperoleh  sebagai  berikut Pembiayaan Bermasalah = 5,076 – 0,743PDB + 0,018FDR + 0,047BOPO  +  0,040Inflasi  +  0,024Rentang kendali pembiayaan

## D. UJI F
Hasil uji F ditunjukkan oleh tabel 7 berikut ini
TABEL 7 UJI F Berdasarkan tabel 7 dapat disimpulkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi, FDR, BOPO, inflasi, dan rata-rata pembiyaan secara  simultan  berpengaruh  signifikan terhadap  pembiayaan  bermasalah  pada Bank  Pembiayaan  Rakyat    Syariah  di Indonesia
E. UJI t
Berdasarkan  tabel  4.20,  maka  pengujian terhadap  hipotesis  pengaruh  masing- masing  variabel  independen  terhadap variabel dependen dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Variabel Pertumbuhan ekonomi memiliki p-value uji t lebih kecil dari α (0,000 <  0,05),  sehingga  H05  ditolak.  Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah PDB berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan bermasalah.
2. Variabel  FDR  memiliki  p-value  uji  t lebih  besar  dari  α  (0,386  >  0,05),  sehingga H02  diterima.  Kesimpulan  yang  dapat diperoleh  adalah  FDR  berpengaruh  tidak signifikan
terhadap Pembiayaan bermasalah. 3. Variabel  BOPO  memiliki  p-value  uji  t lebih  besar  dari  α  (0,142  >  0,05),  sehingga H03  diterima.  Kesimpulan  yang  dapat diperoleh  adalah  BOPO  berpengaruh  tidak
Putra,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  4  April  2018:  334-349; DETERMINAN  FAKTOR  PENYEBAB  TERJADINYA  PEMBIAYAAN  BERMASALAH  PADA  BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2008-2015
signifikan terhadap Pembiayaan
bermasalah.
4. Variabel  Inflasi  memiliki  p-value  uji  t lebih  besar  dari  α  (0,373  >  0,05),  sehingga H04  diterima.  Kesimpulan  yang  dapat diperoleh  adalah  inflasi  berpengaruh  tidak signifikan terhadap NPF.
5.
Variabel
rentang kendali pembiayaan  memiliki  p-value  uji  t  lebih besar  dari  α  (0,543  >  0,05),  sehingga  H06 diterima. Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah  rentang  kendali  pembiayaan berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF.

## F. PEMBAHASAN
1. Pengaruh
Pertumbuhan
Ekonomi,
Financing  to  Deposit  Ratio  (FDR),  Biaya
Operasional/Pendapatan
Operasional
(BOPO),  Inflasi,  dan  Rentang  kendali pembiayaan  Secara  Simultan  Terhadap Pembiayaan
Bermasalah
pada Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  di Indonesia
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  Pertumbuhan  Ekonomi,  FDR,  BOPO, Inflasi,  dan  Rentang  kendali  pembiayaan secara  simultan  berpengaruh  signifikan terhadap NPF. Hal ini terlihat dari p-value uji F  lebih  kecil  dari  α  (0,021  <  0,05),  sehingga H01  ditolak  dan  dapat  disimpulkan  bahwa variabel Pertumbuhan ekonomi, FDR, BOPO, Inflasi,  dan  Rentang  kendali  pembiayaan secara  simultan  berpengaruh  signifikan terhadap  Pembiayaan  bermasalah.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  setiap  BPRS  harus
tetap  memantau  faktor  internal  yang berupa  rasio  dan  faktor  eksternal  yang berupa  inflasi  dan  pertumbuhan  ekonomi untuk  mendapatkan  keuntungan  yang optimal.
2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi
Terhadap  Pembiayaan  Bermasalah  pada Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  di Indonesia
Pengaruh PDB terhadap NPF secara parsial  dapat  dilihat  dari  hasil  pengujian hipotesis dengan uji t. Hasil dari pengolahan data, terlihat bahwa p-value dari PDB lebih kecil  dari  α  (0,000  >  0,05),  sehingga  H05 ditolak.  Kesimpulan  yang  dapat  diambil adalah
Pertumbuhan ekonomi
berpengaruh signifikan terhadap NPF.
Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan  kapasitas  dalam  jangka  panjang dari  Negara  yang  bersangkutan  untuk menyediakan  berbagai  barang  ekonomi kepada  penduduknya  yang  ditentukan oleh  adanya  kemajuan  atau  penyesuaian teknologi,  institusional  (kelembagaan),  dan ideologis  terhadap  berbagai  tuntutan keadaan  yang  ada.  Tingkat  pertumbuhan ekonomi  dalam  hal  ini  adalah  tingkat pertumbuhan  PDB.  Hasil  penelitian  ini mendukung  penelitian  Ahmed  (2006)  yang menunjukkan  bahwa  GDP  berpengaruh signifikan terhadap NPL.
3. Pengaruh  Financing  to  Deposit  Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan
Putra,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  4  April  2018:  334-349; DETERMINAN  FAKTOR  PENYEBAB  TERJADINYA  PEMBIAYAAN  BERMASALAH  PADA  BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2008-2015

## Bermasalah  pada  Bank  Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia
Pengaruh  FDR  terhadap  NPF  secara parsial dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis  dengan  uji  t.  Hasil  dari pengolahan  data,  terlihat  bahwa  p- value dari FDR lebih besar dari α (0,386 > 0,05), sehingga H02 diterima. Kesimpulan yang  dapat  diambil  adalah  FDR berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap NPF.
FDR
merupakan rasio yang menggambarkan  tentang  besarnya pembiayaan  yang  diberikan  BPRS dibandingkan dengan total dana pihak ketiga  yang  berhasil  dihimpun  oleh BPRS,  sehingga  FDR  juga  merupakan rasio  yang  menunjukkan  kemampuan BPRS  sebagai  lembaga  intermediasi dalam  menyalurkan  dana  dengan dana yang berhasil dihimpun oleh BPRS. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa FDR memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap NPF. 4. Pengaruh Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank
Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS) di Indonesia
Pengaruh  BOPO  terhadap  NPF secara  parsial  dapat  dilihat  dari  hasil pengujian  hipotesis  dengan  uji  t.  Hasil dari  pengolahan  data,  terlihat  bahwa
p-value  dari  BOPO  lebih  besar  dari  α (0,142  >  0,05),  sehingga  H03  diterima. Kesimpulan yang dapat diambil adalah BOPO  berpengaruh  tidak  signifikan terhadap NPF.
BOPO  menunjukkan  tentang  tingkat efisiensi  operasional  BPRS.  Apabila  nilai rasio  BOPO  menunjukkan  nilai  yang semakin  tinggi,  maka  dapat  dikatakan bank  tidak  beroperasi  secara  efisien karena  bank  mengeluarkan  biaya operasional yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan.  Apabila  BOPO  semakin rendah,  maka  bank  telah  beroperasi secara  efisien  yang  artinya  biaya operasional  yang  dikeluarkan  bank dalam jumlah yang efisien.
Pada  penelitian  ini  menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh tidak signifikan  terhadap  NPF.  Hal  tersebut dapat disebabkan karena nilai rata-rata BOPO  pada  periode  penelitian  sebesar 79,95%  yang  artinya  masih  dibawah ketetapan  nilai  maksimal  OER  BPRS seperti  yang  tercantum  dalam  Surat
Edaran Bank Indonesia Nomor
9/29/DPbs  tanggal  7  Desember  2007, yakni  87%.  Dengan  nilai  rata-rata  yang masih  dibawah  ketentuan  dari  Bank Indonesia,  maka  dapat  disimpulkan secara  industri,  BPRS  sudah  mencapai efisiensi  operasi  yang  baik  dan  stabil sehingga
hal tersebut tidak
menyebabkan perubahan pada NPF.
Putra,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  4  April  2018:  334-349; DETERMINAN  FAKTOR  PENYEBAB  TERJADINYA  PEMBIAYAAN  BERMASALAH  PADA  BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2008-2015
Hasil penelitian ini mendukung penelitian Firmansyah (2014)
yang menyatakan  BOPO  berpengaruh  tidak signifikan  terhadap  NPF.  Pada  penelitian tersebut  menyatakan  bahwa  efisiensi penyaluran  pembiayaan  tidak  lantas mengurangi  rasio  NPF.  Ini  dikarenakan urusan  NPF  adalah  urusan  luar  bank  yang berhubungan  dengan  masyarakat  dalam membayar kewajibannya bukan tergantung pada efisiensi penyalurannya.
5. Pengaruh  Inflasi  Terhadap  Pembiayaan Bermasalah  pada  Bank  Pembiayaan
Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia
Pengaruh  Inflasi  terhadap  NPF secara  parsial  dapat  dilihat  dari  hasil pengujian  hipotesis  dengan  uji  t.  Hasil  dari pengolahan  data,  terlihat  bahwa  p-value dari  Inflasi  lebih  besar  dari  α  (0,373  >  0,05), sehingga  H04  diterima.  Kesimpulan  yang dapat  diambil  adalah  Inflasi  berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF.
Menurut  Kamus  Bank  Indonesia, inflasi adalah keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga  berdampak  pada  menurunnya daya  beli,  sering  pula  diikuti  menurunnya tingkat tabungan dan atau investasi karena meningkatnya  konsumsi  masyarakat  dan hanya  sedikit  untuk  tabungan  jangka panjang. Hasil pada penelitian ini menunjukkan  bahwa  Inflasi  berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF.
Hasil  pada  penelitian  ini  mendukung penelitian
Firmansyah (2014)
yang menyatakan  Inflasi  berpengaruh  tidak signifikan  terhadap  NPF.  Pada  penelitian tersebut  menyatakan  bahwa  BPRS  saat inflasi  naik  maka  kemampuan  daya  beli masyarakat  menurun,  namun  menurunkan pula  tingkat  kemacetan  dalam  melunasi utang  pembiayaan,  padahal  secara  teori jika  kekuatan  perekonomian  masyarakat melemah  maka  makin  tidak  mampu masyarakat dalam membayar kewajibannya.
6. Pengaruh  Rentang  kendali  pembiayaan Terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS) di Indonesia
Pengaruh Rentang
kendali pembiayaan  terhadap  NPF  secara  parsial dapat  dilihat  dari  hasil  pengujian  hipotesis dengan  uji  t.  Hasil  dari  pengolahan  data, terlihat bahwa p-value dari Rentang kendali pembiayaan  lebih  besar  dari  α  (0,543  > 0,05),  sehingga  H06  diterima.  Kesimpulan yang  dapat  diambil  adalah    berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF.
Rentang  kendali  pembiayaan  ini melihat  seberapa  besar  pengaruh  jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Rentang  kendali  pembiayaan  ini  diperoleh dari  jumlah  pembiayaan  dibagi  dengan jumlah  nasabah  yang  ada  di  BPRS  di Indonesia.  Rentang  kendali  pembiayaan tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap pembiayaan bermasalah dapat
Putra,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  4  April  2018:  334-349; DETERMINAN  FAKTOR  PENYEBAB  TERJADINYA  PEMBIAYAAN  BERMASALAH  PADA  BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2008-2015
disebabkan  pihak  BPRS  sudah  melakukan tindakan  untuk  menghindari  pembiayaan bermaslah  terjadi  ketika  factor  rentang kendali  pembiayaan  ini  meningkat,  yaitu dengan cara repayment capacity.
Repayment  capacity  adalah  penilaian kesanggupan  membayar  kembali  kredit apakah  nasabah  benar-benar  memiliki kemampuan  untuk  mengembalikan  kredit bank.  Hal  ini  ditilik  dari  segi  aliran  kas, keuntungan  yang  akan  diperoleh,  watak yang  dimiliki  oleh  nasabah.  Dengan repayment capacity, BPRS dapat mengurangi  kemungkinan  pembiayaan yang terjadi pada nasabahnya.

## BAB 5 SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pertumbuhan ekonomi,  Financing to Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional/Pendapatan Operasional  (BOPO),  Inflasi,  dan Rentang kendali pembiayaan secara simultan bepengaruh signifikan  terhadap  Pembiayaan
Bermasalah pada BPRS di Indonesia.
2. Financing  to  Deposit  Ratio  (FDR),
Biaya Operasional/Pendapatan Operasional  (BOPO),  Inflasi,  dan Rentang kendali pembiayaan
secara  parsial  bepengaruh  tidak signifikan  terhadap  Pembiayaan
Bermasalah pada BPRS di Indonesia.
3. Pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap Pembiayaan
Bermasalah pada BPRS di Indonesia.
Saran  yang  dapat  diberikan  dari penelitian ini adalah:
1. Bagi  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah. Dengan dilakukannya penelitian  ini,  diharapkan  BPRS  terus memantau  pertumbuhan  ekonomi di  Indonesia,  sebab  pertumbuhan ekonomi  merupakan  satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikan  terhadap  pembiayaan bermasalah. 2. Bagi Otoritas  Jasa Keuangan.
Otoritas  jasa  keuangan  sebagai regulator  lembaga  keuangan  harus terus  memantau  setiap  kinerja  BPRS diseluruh  Indonesia  dan  secara cepat memberikan evaluasi kepada BPRS  yang  dirasa  tidak  berjalan lancar  agar  kepentingan  nasabah terlindungi  dan  keberlangsungan usaha BPRS tetap terjamin.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan meneliti dengan menggunakan variabel lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BPRS
Putra,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  4  April  2018:  334-349; DETERMINAN  FAKTOR  PENYEBAB  TERJADINYA  PEMBIAYAAN  BERMASALAH  PADA  BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2008-2015

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran dan Terjemahannya (revisi terbaru Departemen  Agama  RI  dengan Transliterasi  Arab-Latin  (rumy)).  2000. Semarang: CV. Asy Syifa’.
Alma, Buchari dan Priansa, Donni Juni. 2009. Menejemen  Bisnis  Syariah.  Bandung:
Alfabeta.
Anshori,  Muslich  &  Iswati,  Sri.  2009. Metodologi  Penelitian  Kuantitatif. Surabaya : Airlangga University Press.
Antonio,  Muhammad  Syafii.  2010.  Bank Syariah  dari  Teori  ke  Praktik. Jakarta:Tazkia Cendekia.
Ariyani,  Desi.  2009.  Analisis  Pengaruh  CAR,
FDR,  BOPO  dan  NPF  terhadap Profitabilitas pada PT
Bank Muamalat  Indonesia  Tbk  (Januari: 2005  –  April:  2008).  Skripsi  tidak diterbitkan.  Jakarta  Fakultas  Syariah dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri Syarif Hidayatullah.
Ascarya. 2013. Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
Ashari  dan  Saptana.  2005.  “Prospek Pembiayaan  Syariah  untuk  Sektor Pertanian”.  Paper.  Pusat  Analisis
Sosial Ekonomi dan Kebijakan
Pertanian. Bogor.
Dendawijaya,  Lukman.  2005.  Manajemen Perbankan  Ed.  2.  Bogor  :  Galia Indonesia.
Firmansyah,  Irman.  2013.  Faktor  Penyebab
Terjadinya  Pembiayaan  Bermasalah pada  BPRS  di  Indonesia.  Jurnal.
Tasikmalaya Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Huda,  Nurul  dan  Mustafa  Edwin  Nasution. 2009. Current Issue Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana. Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002, Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan  (PSAK)  no.  31,  tentang
Akuntansi  Perbankan  (revisi  2000), Penerbit Salemba Empat, Jakarta
Jusmaliani.  2008.  Bisnis  Berbasis  Syariah. Jakarta: Bumi Aksara.
Mulyono,  Pudjo  Teguh.  2004.  Manajemen Perkreditan.  Yogyakarta:  Salemba Empat.
Putong,  Iskandar.  2002.  Pengantar  Ekonomi Mikro  dan  Makro.  Edisi  Kedua.
Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
Rani,  Lina.  2013.  Analisis  Faktor–Faktor  yang
Mempengaruhi
Non Performing Financing  (NPF)  pada  Perbankan Syariah  di  Indonesia.  Tesis  tidak diterbitkan.  Surabaya  Program  Studi Ekonomi Islam Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945
Wijaya,  Tony.  2007.  Hubungan  Adversity
Intelligence dengan Intensi
Berwirausaha  (Studi  Empiris  pada siswa  SMKN  7  Yogyakarta).  Jurnal Manajemen  dan  Kewirausahaan .9.2,:117-127.
www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/indone
sia/Default.aspx (diakses pada tanggal 12 Oktober 2016) www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/indone sia/Default.aspx (diakses pada tanggal 12 Oktober 2016)