## PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA PEMIDANAAN

## ( NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE ) BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST CORRUPTION (UNCAC) 2003
Oleh: Fathin Abdullah 1* , Prof. Triono Eddy 1 , Dr. Marlina 1 1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
* E-mail : fathinabdullah447@gmail.com

## ABSTRACT
Asset forfeiture is a solution to the problem asset forfeiture when a person cannot be criminally prosecuted on the grounds of death or cannot follow the criminal prosecution process as referred to in  Article  77  and  Article  83  of  the  Criminal  Code  of  Indonesia.  NCB  Asset  Forfeiture  wants  the seizure of assets resulting from corruption crimes without having to wait for a criminal verdict and is an alternative if a corruptor can’t criminally prosecuted. The regulation of asset seizure resulting from corruption by mechanism without criminalization in Indonesian law is stipulated in Article 32, Article 33,  Article  34,  and  Article  38C  of  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  20  of  2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes while  the  arrangement  of  asset  forfeiture  resulting  from  corruption  crimes  by  mechanism  without criminalization to UNCAC is stipulated in Article 54 chapter (1) letter c UNCAC. The application of NCB  Asset  Forfeiture  in  Indonesia  in  addition  to  being  implemented  based  on  the  Law  on  the Eradication of Corruption Crimes, the State Attorney must be able to prove there has been a real loss of state finances, financial losses of the country due to corruption crimes and there are guarantees from  corruptors  to  facilitate  the  application  of  asset  seizures  resulting  from  corruption  without criminalization.

## Keywords: Asset Forfeiture, Proceeds of Corruption, Without Criminalization, United Nations Convention Against Corruption.

## ABSTRAK
Perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  dengan  mekanisme  tanpa  pemidanaan  ( Non- Conviction Based Asset Forfeiture ) merupakan solusi untuk permasalahan perampasan aset korupsi ketika  seseorang  tidak  dapat  dituntut  pidana  dengan  alasan  meninggal  dunia  atau  tidak  dapat mengikuti proses pemeriksaan penuntutan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal  83  KUHP. NCB  Asset  Forfeiture menghendaki  perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi tanpa harus menunggu putusan pidana inkracht dan merupakan alternatif apabila seorang koruptor tidak dapat dituntut secara pidana.  Pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan dalam hukum Indonesia diatur dalam dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  sedangkan pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan pada UNCAC  diatur  dalam  Pasal  54  ayat  (1)  huruf  c  UNCAC.  Penerapan NCB  Asset  Forefiture di Indonesia selain dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jaksa  Pengacara  Negara  harus  mampu  membuktikan  telah  nyata  ada  kerugian  keuangan  negara, kerugian keuangan negara tersebut diakibatkan tindak pidana korupsi dan ada jaminan dari koruptor untuk memudahkan penerapan perampasan aset hasil korupsi tanpa pemidanaan.
Kata Kunci : Perampasan Aset, Hasil Tindak Pidana Korupsi,  Tanpa Pemidanaan , United Nations Convention Against Corruption

## I. PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Korupsi  dapat  terjadi  dimana  saja, tidak  hanya  terjadi  di  kalangan  birokrasi pemerintahan  atau  di  lingkungan  peradilan tetapi  juga  dapat  terjadi  di  perusahaan, yayasan, partai politik, rumah sakit bahkan di lembaga keagamaan. Akar dari korupsi adalah keserakahan,  kesempatan,  kebutuhan,  dan pengungkapan. 1
Di  sepanjang  semester  tahun  2020 saja  Indonesia  telah  mengalami  kerugian sebesar Rp. 39,2 triliun akibat praktik korupsi. 2
Korupsi di Indonesia saat ini menjadi semakin sistematis  dan  terorganisir  karena  melibatkan para  aparat  hukum. 3 Maraknya  pemberitaaan tentang jual beli-perkara, mafia hukum, mafia peradilan,  mafia  pajak,  dan  makelar  kasus, mengindikasikan bahwa korupsi telah menjangkiti  hukum  itu  sendiri. 4 Di  berbagai belahan  dunia  korupsi  selalu  mendapatkan perhatian  yang  lebih  dibandingkan  tindak pidana lainnya karena dampaknya menyentuh berbagai bidang kehidupan. 5
Menempatkan  pelaku  tindak  pidana korupsi  dalam  penjara  ( follow  the  suspect ) ternyata  tidak  efektif  untuk  menekan  tingkat
1 Ayu, Rethy dan Anis Chairiri. 2015. Money Laundering dan Keterlibatan Wanita: Tantangan Baru bagi Auditor Investigative . Journal of Accounting,
Volume 4, No.3, hlm. 4.
2 CNN Indonesia. 2020. ICW Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp. 39,2 triliun di Tahun 2020 . Diakses melalui:
ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp39,2 T di 2020 (cnnindonesia.com) pada Minggu, 20 Desember 2020 pukul 09.10 WIB.
3 Wessy Trisna. 2020. Perllindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 2.
kejahatan  korupsi  jika  tidak  disertai  dengan upaya  untuk  merampas  hasil  tindak  pidana korupsi  tersebut.  Dengan  membiarkan  pelaku tindak  pidana  korupsi  tetap  menguasai  hasil tindak  pidana  tersebut  memberikan  peluang bagi pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki  keterkaitan  dengan  pelaku  tindak pidana  untuk  menikmati  hasil  tindak  pidana dan  memanfaatkan  kembali  hasil  tindak pidana,  atau  bahkan  mengembangkan  tindak pidana  yang  telah  dilakukan.  Selain  itu, perampasan  aset  yang  berlaku  di  Indonesia sejauh  ini  hanya  dapat  dilaksanakan  apabila pelaku  kejahatan  telah  dinyatakan  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  tindak  pidana  berdasarkan  suatu putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum tetap ( inckracht ) atau dengan kata lain perampasan  aset  dilakukan  dengan  putusan pidana,  namun  perampasan  dengan  putusan pidana  mengalami  kesulitan  dalam  praktik  di lapangan.
Non-Conviction  Based  (NCB)  asset forfeiture atau  perampasan  aset  hasil  tindak pidana dengan mekanisme tanpa pemidanaan. Mekanisme  ini  memungkinkan  perampasan aset hasil tindak pidana secara in rem (terhadap
4 Suratno. 2017. Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Sebagai Whistleblower dan Justice Collaborators pada Penangkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan . Jurnal: Pembaharuan Hukum Volume IV Nomor 1, hlm. 130.
5 Dahlan. 2015. Distorsi Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian . Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 10, No. 1, hlm. 69.
aset)  bukan  terhadap  pelaku  korupsi. 6
Perampasan  Aset  Tanpa  Pemidanaan  ( NCB Asset  Forfeiture ),  yang  juga  disebut  sebagai “Perampasan  Perdata”,  Perampasan In  Rem , atau  Perampasan  Obyek  dalam  beberapa yurisdiksi merupakan tidakan terhadap aset itu sendiri  dan  tidak  terhadap  seorang  individu. Hal ini merupakan tindakan yang terpisah dari setiap proses peradilan pidana dan memerlukan bukti bahwa harta benda tersebut tercemar.  Secara  umum  perbuatan  melawan hukum  wajib  diterapkan  atas  dasar  standar bukti keseimbangan probabilitas. Oleh karena tindakannya  tidak  terhadap  seorang  terdakwa individu,  melainkan  terhadap  harta  benda, pemilik  harta  benda  merupakan  pihak  ketiga yang  berhak  untuk  mempertahankan  harta benda tersebut. 7
Munculnya konsep NCB asset forfeiture pun dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma  penegakan  hukum  yang  sejak awalnya  berorientasi  atau  mengutamakan pelaku ( follow the suspect ) menjadi berorientasi  pada  uang  atau  kerugian  ( follow the  money ).  Hal  ini  menjadi  penting  karena tindak  pidana  seperti  tindak  pidana  korupsi maupun  tindak  pidana  pencucian  uang menyebabkan kerugian keuangan bagi negara
6 Sudarto. 2017. Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume V Nomor 1 . Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 111.
7 Refki Saputra. 2017. Tantangan Penerapan Perampasan Aset tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. Riserpublik.com Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta , hlm. 122.
dan  oleh  karenanya  uang  hasil  tindak  pidana tersebut  harus  segera  dikembalikan  pada negara,  dan  di  sisi  lain,  sering  kali  terdapat kondisi  bahwa  pelakunya  tidak  dapat  diadili terlebih dulu. 8
Sesuai dengan keberadaan NCB asset forfeiture yang  tidak  bergantung  pada  proses peradilan  pidana, maka  pengajuan  gugatan in rem dapat  dilakukan  tanpa  menunggu  proses pidana  akan  tetapi  negara  dapat  langsung mengajukan  gugatan in  rem bila  ditemukan keadaan  keuangan  atau  aset  seseorang  yang mencurigakan  maupun  aset  tidak  bertuan. Putusan  hakim  atas  gugatan in  rem tidak bergantung pada putusan pidana, sebab sekali lagi  yang  perlu  dipastikan  dalam  gugatan in rem adalah  mengenai  sah  atau  tidaknya keberadaan  aset  pada  seseorang  dan  bukan bersalah  atau  tidaknya  seseorang  melakukan tindak pidana korupsi. 9
NCB  asset  forfeiture (perampasan aset tanpa pemidanaan) membuka kesempatan luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana ( proceed of crimes )  dan  aset-aset  lain  yang  patut  diduga akan  digunakan  atau  telah  digunakan  sebagai sarana  ( instrumentalities )  untuk  melakukan tindak  pidana.  Mekanisme  ini  dapat  pula
8 July Wiarti. 2017. Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum. UIR Law Review No.1, hlm. 104.
9 Imelda F.K. Bureni, 2016. Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Masalah-Masalah Hukum Hukum Jilid 45 No. 4 hlm. 296.
digunakan sebagai alternatif untuk mendapatkan kompensasi atau uang pengganti atas adanya kerugian negara. Oleh karena itu, meskipun  aset  yang  baru  ditemukan  di kemudian  hari  dan  tidak  dicantumkan  dalam daftar  aset  yang  dapat  disita  atau  dirampas berdasarkan  putusan  pidana  yang inkracht mekanisme  perampasan  aset  tindak  pidana tetap  dapat  disita  dan  dirampas  melalui mekanisme NCB  Asset  Forfeiture .  Indonesia sebagai  negara  pihak  dalam  UNCAC  wajib melaksanakan 36 kunci pedoman ( stolen asset recovery guidelines/StAR ) UNCAC 2003. Dari 36  kunci  pedoman  tersebut,  24  diantaranya terkait peraturan perundang-undangan. 10
Perampasan  aset  tanpa  pemidanaan merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan  aset  milik  negara  yang  telah diambil  oleh  pelaku  kejahatan  dimungkinkan untuk dirampas kembali. 11
NCB Asset  Forfeiture diatur  dalam konvensi United  Nations  Against  Corruption (UNCAC) 2003 yang  juga  telah  diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang  Pengesahan  Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Penjelasan NCB Asset  Forfeiture pada  UNCAC dijelaskan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC 2003 yang menjelaskan sebagai berikut:
“ ...confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which
10 Bivitri Susanti. 2019. Pemenuhan Implementasi UNCAC dalan Perspektif Perundang-Undangan Indonesia . STH Indonesia Jentera, hlm. 3.
11 Hadi Purwadi. 2016. Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi . Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol. IV No.2, hlm. 10.
the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases” .
Berdasarkan  pasal  tersebut,  UNCAC 2003  mengatur  kewajiban  negara  peserta sesuai dengan hukum nasional masing-masing, untuk mengambil tindakan agar memperbolehkan  perampasan  atas  kekayaan yang  diperoleh  melalui  atau  yang  terlibat dalam pelaksanaan suatu kejahatan tanpa suatu putusan  pidana  dalam  kasus  dimana  pelaku tidak  dapat  dituntut  pidana  karena  alasan kematian, melarikan  diri,  sakit,  ataupun  tidak hadir. Sebagai catatan, meski perampasan aset hasil  tindak  pidana  korupsi  telah  dilakukan, namun tidak serta merta menghapus perbuatan pidananya. 12
Ketidakpuasan masyarakat internasional  termasuk  Indonesia  terhadap penyelamatan  keuangan  negara  yang  tidak sebanding  dengan  kerugian  keuangan  negara maupun biaya operasional yang timbul dalam penyelamatan keuangan negara telah mendorong  lahirnya  UNCAC  2003.  Pasal  51 UNCAC 2003 menunjukkan semangat masyarakat  internasional  mengejar  aset-aset negara-negara pihak yang berada pada tangan koruptor  atau  pihak  lainnya  secara illegal dengan  menggunakan  perampasan  aset  tanpa pemidanaan  ( NCB  asset  forfeiture) .  Oleh
12 Yunus Husein. 2019. Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi . Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 6.
karena itu penting untuk dilakukan pengkajian terhadap  persoalan  perampasan  aset  tanpa pemidanaan  di  Indonesia  berdasarkan  hukum Indonesia  dan United  Nations  Convention Against Corruption 2003.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas,  yang menjadi  pokok  permasalahan  yang  ingin diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana aturan hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan menurut hukum Indonesia dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003?
2. Bagaimana  penerapan  perampasan  aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan  di  Indonesia  dan  beberapa Negara?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari latar belakang serta perumusan  masalah  tersebut  di  atas,  maka tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan menurut hukum Indonesia  dan United  Nations  Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan  perampasan  aset  hasil  tindak pidana  korupsi  tanpa  pemidanaan  di Indonesia dan berbagai Negara.

## Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  manfaat  baik  secara  teoritis maupun  praktis  dengan  manfaat  sebagai berikut:
1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi serta  menambah  pengetahuan,  wawasan, khususnya  dalam  persoalan  tindak  pidana korupsi  dalam  hal  perampasan  aset  hasil tindak pidana korupsi.
2. Secara  praktis,  diharapkan  hasil  penelitian ini  dapat  digunakan  sebagai  masukan  dan referensi  bagi  pembuat  kebijakan  dalam merumuskan pembentukan peraturan perundang-undangan  dan  aparat  penegak hukum  dalam  persoalan  perampasan  aset hasil  tindak  pidana  korupsi  dengan mekanisme Non-Conviction  Based  Asset Forfeiture.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu  penelitian  hukum  yang  didasarkan kepada sistem norma yang ada di masyarakat berupa asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan,  putusan  pengadilan, perjanjian,  konvensi,  serta  doktrin  para  ahli hukum.  Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  analitis,  dengan  menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan ( library research ).

## III. PEMBAHASAN

## 1. Perampasan  Aset  Hasil  Tindak  Pidana Korupsi tanpa Pemidanaan berdasarkan Hukum Indonesia dan UNCAC 2003
Sistem  penegakan  hukum  yang dilakukan  oleh  negara  korban  tindak  pidana korupsi  untuk  mencabut,  merampas  dan menghilangkan hak atas aset hasil dari tindak pidana  korupsi  dari  pelaku  tindak  pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme,  baik  secara  pidana  maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang  ada  di  dalam  maupun  di  luar  negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan,  dan  dikembalikan  kepada  negara korban  dari  hasil  tindak  pidana  korupsi, sehinggga  dapat  mengembalikan  kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana  korupsi  dan  mencegah  pelaku  tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan  hasil  tindak  pidana  lainnya  dan memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi. Sementara itu, konsep hukum pengembalian aset menurut hukum pidana Indonesia adalah: suatu pidana tambahan  yang  dapat  dijatuhkan  oleh  hakim, bersama-sama dengan pidana pokok. 13
Perampasan  aset  hasil  tindak  pidana korupsi tanpa pemidanaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan
13 Haswandi. 2016. Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia. Disertasi Doktor Universitas Andalas, hlm. 112.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pertama,  dalam  Pasal  32  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perampasan aset hasil tindak  pidana  korupsi  melalui  jalur  gugatan perdata memberikan wewenang kepada penyidik dengan syarat sebagai berikut: 14
1) Dalam  hal  penyidik  menemukan  dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak  pidana  korupsi  tidak  terdapat cukup  bukti,  sedangkan  secara  nyata telah  ada  kerugian  keuangan  negara, maka  penyidik  segera  menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada  Jaksa  Pengacara  Negara  untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
2) Putusan  bebas  dalam  perkara  tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk  menuntut  kerugian  terhadap keuangan negara. Pasal tersebut memberikan
wewenang kepada penyidik apabila menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih  unsur  tindak  pidana  korupsi  tidak terdapat  cukup  bukti,  sedangkan  secara  nyata telah  ada  kerugian  keuangan  negara,  maka penyidik  segera  menyerahkan  berkas  perkara hasil  penyidikan  tersebut  kepada  Jaksa Pengacara  Negara  untuk  dilakukan  gugatan perdata  atau  diserahkan  kepada  instansi  yang dirugikan untuk mengajukan gugatan gugatan
14 Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
perdata.  Bahkan  putusan  bebas  terhadap terdakwa  tidak  menghilangkan  hak  negara untuk menuntut aset hasil korupsi yang diduga kuat telah merugikan keuangan negara.
Kedua,  Pasal  33  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi penyidik juga dapat menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan  kepada  instansi  yang  dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya  apabila  tersangka  meninggal  dunia pada  saat  dilakukan  penyidikan  sedangkan secara  nyata  telah  ada  kerugian  keuangan negara. 15
Ketiga, berdasarkan Pasal 34
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila  terdakwa  meninggal  dunia  pada  saat dilakukan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan, sedangkan  secara  nyata  telah  ada  kerugian keuangan  negara,  maka  penuntut  umum diberikan wewenang untuk segera menyerahkan  salinan  berkas  berita  acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan  untuk  dilakukan  gugatan  perdata terhadap ahli warisnya. 16
15 Pasal 33 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Berkaitan  dengan  perhitungan  dan penentuan  nilai  kerugian  keuangan  negara dalam  proses  Tindak  Pidana  Korupsi  yang menjadi dasar kerangka berpikir dapat dilihat dari  tiga  pendekatan.  Pertama,  perhitungan kerugian  keuangan  negera  dalam  Tindak Pidana Korupsi oleh instansi yang berwenang dengan  pendekatan  pemeriksaan  investigatif. Sebagaimana  dengan  penjelasan  Pasal  32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud  dengan  secara  nyata  telah  ada kerugian  keuangan  negara  adalah  kerugian yang  sudah  dapat  dihitung  jumlahnya berdasarkan  hasil  temuan  institusi  yang berwenang  atau  akuntan  yang  ditunjuk. Sedangkan  berdasarkan  putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 24  Juli  2006  pada  diktum  menimbang menyatakan bahwa kerugian keuangan negara terjadi  atau  tidak  terjadi  haruslah  dilakukan oleh  para  ahli  dalam  keuangan  negara, perekonomian  negara  serta  ahli  analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.  Kedua,  penetapan  nilai  kerugian keuangan  negara  dalam  proses  pemeriksaan investigatif di instansi yang berwenang sesuai kewenangan  formal  diberikan  peraturan perundang-undangan,  prosedur  perhitungan secara  independen,  objektif  dan  professional, penyajian  substansi  permasalahan  yang  tepat. Ketiga,  penentuan  kerugian  keuangan  negara
16 Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
dalam  proses  persidangan  Tindak  Pidana Korupsi oleh hakim persidangan.
Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut  Jaksa  Pengacara  Negara  dapat mengajukan  gugatan  perdata  ke  Pengadilan Negeri yang ditujukan terhadap tersangka/mantan  tersangka  atau  terdakwa atau  terpidana  atau  ahli  waris  tersangka  atau terdakwa  atau  terpidana.  Adapun  tahapan- tahapan  dalam  perampasan  aset  hasil  tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:
1) Pembacaan gugatan.
2) Jawaban tergugat.
3) Tanggapan penggugat.
4) Tahap pembuktian-jawab-menjawab
5) Kesimpulan
6) Putusan
7) Banding terhadap putusan tersebut.
8) Apabila telah berkekuatan hukum tetap dapat  dieksekusi  dan  terhadap  hasil eksekusi  aset  hasil  korupsi  tersebut dimasukkan ke dalam kas Negara.
Dasar hukum pemberlakuan mekanisme  perampasan  aset  hasil  korupsi dengan  pendekatan  tanpa  pemidanaan  atau Non-Conviction  based  asset  forfeiture diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC yang mengharuskan  seluruh  Negara  Pihak  untuk mempertimbangkan  mengambil  tindakan- tindakan  yang  dianggap  perlu  sehingga perampasan  aset  hasil  korupsi  dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus dimana pelanggar  tidak  dapat  dituntut  dengan  alasan kematian,  pelarian  atau  tidak  ditemukan keberadaan  pelaku  tindak  pidana  tersebut.
Pendekatan  ini  dapat  diterapkan  di  negara dengan  sistem  hukum common  law atau civil law.
Pasal  54  ayat  (1)  huruf  (c)  UNCAC mewajibkan  semua  Negara  Pihak  untuk mempertimbangkan  perampasan  aset  hasil tindak  pidana  kejahatan  tanpa  melalui pemidanaan.  Dalam  hal  ini  UNCAC  tidak berfokus  pada  satu  tradisi  hukum  yang  telah berlaku  ataupun  memberi  usulan  bahwa perbedaan  mendasar  dapat  menghambat pelaksanaannya. Dengan ini UNCAC mengusulkan  perampasan  aset  non-pidana sebagai  alat  untuk  semua  yurisdiksi  Negara Pihak untuk mempertimbangkan dalam melakukan  pemberantasan  tindak  pidana korupsi,  sebagai  suatu  alat  yang  melampaui perbedaan-perbedaan antar sistem hukum.
2. Penerapan  Perampasan  Aset  Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa
Pemidanaan  di  Indonesia  dan Beberapa Negara
Penerapan  perampasan  aset  secara perdata  yang  berlaku  di  Indonesia  sejauh  ini diterapkan  berdasarkan  Pasal  32,  Pasal  33, Pasal  34,  dan  Pasal  38  C  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  perubahan Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penerapan pasal-pasal tersebut dapat dilihat  dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi terkait penyimpangan penggunaan dana APBD Provinsi Jawa Barat tahun Anggaran 2003 dan
2004.  Bahwa  perkara  tindak  pidana  korupsi atas nama Tergugat alm. YUSUF SETIAWAN yang  telah  disidangkan/diperiksa  pokok perkaranya  berdasarkan  Surat  Dakwaan Nomor: Dak-06/24/II/2009 tanggal 19
Februari  2009  dan  terdaftar  di  Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi  (Tipikor)  pada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dengan
nomor register perkara:
06/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST  merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  ( split )  dari perkara tindak pidana korupsi atas nama Drs. Dany  Setiawan,  dkk  yang  telah inkracht berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Jakarta
Pusat Nomor: 05/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST  tanggal  30
Juni  2009  yang  pada  salah  satu  amarnya berbunyi  sebagai  berikut:  “Menyatakan Terdakwa  I  Drs.  H.  Danny  Setiawan,  M.Si, Terdakwa
III Drs. H. IJUDDIN
BUDHAYANA, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  telah  melakukan  tindak pidana  korupsi  secara  bersama-sama  sebagai suatu perbuatan perbarangan.
Sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 06/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST  tanggal  27 Mei 2009 dengan berlandaskan pada Pasal 77 KUHP  dinyatakan  penuntutan  perkara  atas nama  alm.  Yusuf  Setiawan  gugur  dan  tidak dapat  dilanjutkan  demi  hukum  karena  alasan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tahap persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Semasa
hidup  alm.  YUSUF  SETIAWAN  menjabat sebagai Direktur PT. SETIAJAYA MOBILINDO  didakwa  telah  melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil ambulance , mobil, dump truck , stooms walls di tahun  2003  dan  pengadan  mobil ambulance , mobil  tangga, dump  truck , stoom  walls ,  dan backhoe loader pada tahun 2004.
Bahwa  dalam  perkara  Tipikor  atas nama alm. YUSUF SETIAWAN di atas telah terjadi kerugian keuangan negara secara nyata sebesar Rp. 44.595.065.247 sebagaimana hasil perhitungan  ahli  dari  Badan  Pemeriksaan Keuangan  yang  tertuang  dalam  Rincian Perhitungan
Kerugian Keuangan Negara/Daerah  atas  pengadaan  Kendaraan Mobil  Pemadam  Kebakaran,  Truk  Sampah, stoom  walls,  ambulence untuk  Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 dan 2004 tanggal 17 Juni 2009.
Sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang  Nomor:  20  Tahun  2001 bahwa  yang  dimaksud  dengan  “secara  nyata telah  ada  kerugian  keuangan  negara”  adalah kerugian  Negara  yang  sudah  dapat  dihitung jumlahnya  berdasarkan  hasil  temuan  instansi yang  berwenang  atau  akuntan  publik  yang ditunjuk.
Bahwa  dalam  perkara  Tipikor  atas nama  alm.  YUSUF  SETIAWAN  telah  disita sejumlah  uang  senilai  Rp.  16.187.271.000 yang berasal dari pengembalian alm. YUSUF SETIAWAN  dan  berasal  dari  pengembalian
saksi-saksi yang pernah diterima alm. YUSUF SETIAWAN.
Bahwa pengembalian keuangan negara  yang  menjadi  tanggung  jawab  ahli waris alm. YUSUF SETIAWAN adalah senilai Rp.  28.407.794.247  yang  merupakan  hasil perhitungan  Rp.  44.595.065.247  dikurangi dengan  jumlah  barang  bukti  yang  telah  disita senilai Rp. 16.187.271.000.
Berpedoman pada ketentuan Pasal 34 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  kejaksaan  selaku  Jaksa  Pengacara Negara  berwenang  untuk  melakukan  gugatan perdata atas kerugian negara yang disebabkan oleh  perbuatan  Tergugat  Alm.  YUSUF SETIAWAN  atau  setidak-tidaknya  kepada para ahli warisnya.
Swiss menggunakan mekanisme perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  dengan metode  tanpa  pemidanaan  ( NCB  Asset Forfeiture ).  Ketentuan  perampasan  aset  hasil tindak  pidana  korupsi  dengan  mekanisme tanpa pemidanaan di Swiss diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 the Criminal code of Switzerland . Pasal 70 ayat (1) the Criminal code  of  Switzerland tahun  2019  mengatur bahwa hakim akan memerintahkan perampasan  aset  yang  merupakan  hasil  dari tindak  pidana  atau  yang  ditujukan  untuk mengajak  atau  memberikan  hadiah  kepada pelaku tindak pidana dengan ketentuan bahwa harta  yang  dirampas  tersebut  tidak  harus dikembalikan  kepada  pihak  yang  dirugikan
dalam rangka memulihkan hak-haknya. Swiss menerapkan standar pembuktian kriminal pada semua  kasus-kasus  perampasan  aset.  Hal  ini berbeda  dengan  penerapan  pembuktian  di negara-negara common  law yang  lebih menggunakan  mekanisme  pembuktian civil balance probabilities atau pembuktian terbalik secara terbatas.
Di  Filipina  Penerapan  perampasan aset tanpa pemidanaan ( NCB Asset Forfeiture ) terhadap  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi secara  umum  pengadilan  di  Filipina  dapat diminta melalui prosedur perdata in rem untuk menentukan asal-usul dari suatu properti atau aset.  Apabila  berdasarkan  kaidah  perdata ditentukan bahwa aset tersebut diperoleh dari hasil  kejahatan,  maka  pengadilan  bisa menjatuhkan perintah perampasan aset. Filipina  juga  memberlakukan  undang-undang bagi  pembelaan  para  pihak  ketiga  yang memiliki  hak  atau  kepentingan  terhadap  aset tersebut.  Penerapan NCB  Asset  Forfeiture dalam  merampas  aset  hasil  tindak  pidana korupsi di Filipina harus memenuhi tiga syarat. Pertama, uang atau dana harus dibekukan oleh Pengadilan  Banding.  Ketentuan  ini  berbeda dengan gugatan perdata biasa yang membolehkan  pembekuan  dilakukan  pada pengadilan tingkat pertama. Kedua, nilai yang diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi  harus dilaporkan covered  transaction ,  sebesar minimal U$ 9.200. Ketentuan ini menimbulkan  beberapa  dampak.  Apabila institusi  keuangan  gagal  menyampaikan laporan  bahkan  dalam  kasus  tindak  pidana
korupsi yang sudah jelas dan pasti, persyaratan untuk mengajukan NCB Asset Forfeiture tidak bisa dipenuhi. Ketiga, apabila penerapan NCB Asset Forfeiture dalam kasus pencucian uang,
harus  dilaporkan  dengan  institusi  keuangan intermediary . Apabila Anti Money Laundering Commission (AMLC)  Filipina berhasil dalam kasus NCB  Asset  Forfeiture ,  maka  AMLC akan  memotivasi  para  pelaku  pencuci  uang untuk  memilih  bentuk  aset  lain  seperti  emas batangan,  perhiasan,  dan  hal  lain  yang  tidak membutuhkan financial  intermediary .  Sebab di  Filipina  hanya  uang  yang  bisa  menjadi subjek NCB Asset Forfeiture . Untuk membekukan  aset  selama  maksimal  20  (dua puluh)  hari,  AMLC  bisa  mengajukan  mosi sepihak,  namun  harus  dapat  menunjukkan indikasi bahwa aset tersebut “terkait” dengan kejahatan  asal  ( predicate  crime ).    Aturan mengenai prosedur pelaksanaan Non- Conviction Based Asset Forfeiture di  Filipina diatur  dalam Rules  of  Procedure  in  Cases  of Civil  Forfeiture tahun  2005.  Mengikuti diberlakukannya  aset,  AMLC  yang  bertindak melalui  Jaksa  Agung  akan  melayangkan tuntutan  tertulis  yang  memuat  nama  tergugat (responden),  aset  yang  terkait  dan  dasar dilakukannya  perampasan  aset.  Responden memiliki  tenggang  waktu  selama  15  (lima belas) hari untuk mengajukan perlawanan dan apabila  melewati  batas  waktu  tersebut  maka akan  dijatuhkan  keputusan  sepihak  dari Pengadilan.  Dari  awal  diajukannya  tuntutan, para  hakim  harus  menjatuhkan  keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Pihak ketiga
yang ingin melakukan klaim dapat mengajukannya  dan  akan  diproses  dalam proses peradilan berikutnya.

## IV. KESIMPULAN
Pengaturan  perampasan  aset  hasil tindak  pidana  korupsi  dengan  mekanisme tanpa  pemidanaan  dalam  hukum  Indonesia diatur  dalam  dalam  Pasal  32,  Pasal  33,  Pasal 34,  dan  Pasal  38C  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  31  tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sedangkan  pengaturan  perampasan aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  dengan mekanisme  tanpa  pemidanaan  pada  UNCAC diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC. Penerapan NCB Asset Forefiture di Indonesia selain  dilaksanakan  berdasarkan  Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jaksa pengacara negara harus mampu membuktikan  telah  nyata  ada  kerugian keuangan  negara,  kerugian  keuangan  negara tersebut diakibatkan tindak pidana korupsi dan ada jaminan dari koruptor untuk memudahkan penerapan perampasan aset hasil korupsi tanpa pemidanaan.  Beberapa  negara  yang  telah menerapkan Non-Conviction  Based  Asset Forfeiture seperti  Swiss,  Kolombia,  dan Filipina  telah  memiliki  Undang-Undang Khusus tentang perampasan aset tindak pidana korupsi dengan mekinisme tanpa pemidanaan dan  ketiga  negera  tersebut  menerapkan perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi
dengan mekanisme tanpa pemidanaan menurut undang-undang khusus tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku Bivitri Susanti. 2019. Pemenuhan Implementasi  UNCAC  dalan  Perspektif
Perundang-Undangan  Indonesia .  STH Indonesia Jentera.
Wessy  Trisna.  2020. Perllindungan  Hukum Terhadap  Korban  Tidak  Langsung Tindak  Pidana  Korupsi. Yogyakarta: Genta Publishing.
Yunus  Husein.  2019. Penjelasan  Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan  Dalam  Perkara  Tindak Pidana  Korupsi .  Jakarta:  Pusat  Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)  dan  Pusat  Penelitian  dan
Pengembangan  Hukum  dan  Peradilan (Puslitbangkumdil)  Mahkamah  Agung
Republik Indonesia.
2. Jurnal
Ayu,  Rethy  dan  Anis  Chairiri.  2015. Money Laundering  dan  Keterlibatan  Wanita:
Tantangan Baru bagi Auditor Investigative .  Journal  of  Accounting, Volume 4, No.3 Dahlan.  2015. Distorsi  Beban  Pembuktian dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Menurut Sistem  Pembuktian .  Jurnal  Hukum Samudera Keadilan, Volume 10, No. 1. Hadi Purwadi. 2016. Mekanisme Perampasan
Aset Dengan Menggunakan Non-
Conviction  Based  Asset  Forfeiture
Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian
Negara  Akibat  Tindak  Pidana  Korupsi . Jurnal  Pasca  Sarjana  Hukum  UNS  Vol. IV No.2.
Imelda F.K. Bureni. 2016. Kekosongan Hukum Perampasan  Aset  Tanpa  Pemidanaan Dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi.
Jurnal
Masalah-Masalah
Hukum Hukum Jilid 45 No. 4. July  Wiarti.  2017. Non-Conviction  Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk mengembalikan
Kerugian Negara
(Perspektif  Analisis  Ekonomi  terhadap Hukum. UIR Law Review No.1
Refki  Saputra.  2017. Tantangan  Penerapan Perampasan Aset tanpa Tuntutan
Pidana  (Non-Conviction  Based  Asset Forfeiture)  dalam  RUU  Perampasan Aset  di  Indonesia. Fakultas  Hukum Universitas Bung Hatta. Sudarto.  2017. Mekanisme  Perampasan  Aset Dengan  Menggunakan  Non-Conviction Based  Asset  Forfeiture  Sebagai  Upaya Pengembalian  Kerugian  Negara  Akibat Tindak  Pidana  Korupsi. Jurnal  Pasca Sarjana Hukum UNS Volume V Nomor 1. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Suratno. 2017. Perlindungan Hukum Saksi dan Korban  Sebagai  Whistleblower  dan Justice Collaborators pada Penangkapan  Kasus  Korupsi  Berbasis Nilai  Keadilan .  Jurnal:  Pembaharuan Hukum Volume IV Nomor 1
3. Disertasi
Haswandi.  2016. Pengembalian  Aset  Tindak Pidana  Korupsi  Pelaku  dan  Ahli Warisnya  Menurut  Sistem  Hukum Indonesia. Disertasi  Doktor  Universitas
Andalas 4. Undang-Undang dan Konvensi Internasional Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. United Nations Conventions Against Corruption 2003 (Konvensi PBB
tentang Anti Korupsi)
5. Internet
CNN Indonesia. 2020. ICW Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp. 39,2 triliun di Tahun 2020 . Diakses melalui: ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp39,2 T di 2020 (cnnindonesia.com) pada Minggu, 20 Desember 2020 pukul 09.10 WIB.