Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara
Akhmad Sarbini 1 , Aji Ratna Kusuma 2 , Achmad Djumlani 3

## Abstract
This  research  aims  to  describe  and  analyze  the  policy  implementation  of Law  number  24  Year  2013  on  population  administration  at  Population and Civil Registry Service of KutaiKartangera District thorough the process of  Electronic  Identity  Card  Issuance.  The  research  findings  showed  that
Population  and  Civil  Registry  Service  of  KutaiKartanegara  District  had implemented the policy stated in Law Number 24 year 2013 on Population Administration,  in  the  form  of  electronic  ID  Card  issuance.  However,  its implementation  was  not  optimal,  which  was  indicated  by  the  fact  that there  were  still  a  lot  of  people  who  did  not  possess  residency  document, namely electronic ID Card.
Keyword : Public Administration,Policy Implementation, Kutai
Kartanegara
Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis implementasi  kebijakan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Kutai  Kartanegara    dengan  proses  penerbitan  KTP-el.  Hasil penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara  telah  melaksanakan    Implementasi  kebijakan  Undang- Undang  No  24  tahun  2013  Tentang  Admnistrasi  Kependudukan,  berupa penerbitan  KTP-el  tapi  dalam  pelaksanaannya  belum  berjalan  secara optimal  hal  tersebut  ditandai  dengan  banyak  masyarakat  yang  belum memiliki dokomen kependudukan berupa e-KTP.
Kata Kunci :  Administrasi Kependudukan, Implementasi Kebijakan,

## Kutai Kartanegara
Reformasi  telah  melahirkan  perubahan  sistem  penyelenggaraan pemerintahan  dari  sentralisasi  ke  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan desentralistis  yang  terpusat  pada  pemberian  otonom  dan  penyerahan /pelimpahan  sebagian  autoritas  dan  kewenangan  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  dalam  mengatur  dan  menata  sendiri  pemerintahan  untuk kepentingan  masyarakat  khususnya  dalam  penyelenggaran  pelayanan  publik. Pelayanan  publik  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  di  berbagai  bidang terutama dalam hal menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar hak-hak rakyat akan  dokumen  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  yang  memerlukan  suatu
1 Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda.
2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda.
3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda.
strategi  dalam  penyelenggaraannya.  Oleh  sebab  itu  dibutuhkan  perubahan organisasi  pemerintah  yang  dihadapkan  dengan  modernisasi  pengembangan teknologi manajemen pelayanan yang bergerak dalam perubahan yang cepat, tepat  dan  akurat  pada  kondisi  sosial,  ekonomi  dan  politik  yang  termotivasi oleh kompleksnya tuntutan masyarakat.
Kondisi  tersebut  mendorong  organisasi  pemerintah  dengan  segenap potensi yang dimiliki untuk bergerak secara profesional, sehingga bukan saja harus  mampu  memanfaatkan  berbagai  peluang,  namun  lebih  dari  itu,  yaitu harus mampu merubah suatu kondisi menjadi perubahan terbukanya inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seiring dengan hal tersebut semakin besar pula tuntutan masyarakat yang bergerak secara dinamis akan kebutuhan  dokumen  kependudukan,  yang  dimulai  semenjak  seseorang  baru dilahirkan  tuntutan  yang  pertama  mucul  mengenai  dokumen  kependudukan adalah akta kelahiran, selanjutnya ketika seseorang tersebut memasuki usia 17 tahun  hak  yang  dituntutnya  kepada  negara  adalah  dokumen  berupa  KTP,  dan selanjutnya  sampai  pada  akte  kematian  ketika  orang  tersebut  dinyatakan meninggal dunia. Serta masih banyak dokumen lain yang dibutuhkan semasa seseorang tersebut menjalani kehidupan dan aktivitasnya.
Atas dasar tersebut  diatas maka pemerintah mengeluarkan  Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas  Undang-Undang  No. 23 tahun    2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  yang  telah  disahkan  oleh DPR  RI  pada  tanggal  26  November  2013.  Perubahan  Undang-Undang  ini merupakan  perubahan  yang  mendasar  di  bidang  administrasi kependudukan.  Tujuan  utama  dari  perubahan  Undang-Undang  tersebut bertujuan  untuk  meningkatkan  efektivitas  pelayanan  administrasi kependudukan  kepada  masyarakat,  menjamin  akurasi  data  kependudukan dan  ketunggalan  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  serta  ketunggalan dokumen kependudukan.

## Kebijakan Publik
Menurut  Syafiie  (2006),  dalam  Arifin  Tahir  (2014:20),  kebijakan ( policy ) hendaknya  dibedakan  dengan  kebijaksanaan  ( wisdom ) karena kebijaksanaan  merupakan  pengejawantahan  aturan  yang  sudah  ditetapkan sesuai  situasi  dan  kondisi  setempat  oleh  person  pejabat  yang  berwenang. Untuk  itu  Syafiie  dalam  Taher  (2014:20)  mendefinisikan  kebijakan  publik adalah  semacam  jawaban terhadap  suatu  masalah  karena  akan  merupakan upaya  memecahkan,  mengurangi,  dan  mencegah  suatu  keburukan  serta sebaliknya  menjadi  penganjur,  inovasi,  dan  pemuka  terjadinya  kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.
Kemudian menurut Keban (2004) dalam Tahir (2014:21) memberikan pengertian  dari  sisi  kebijakan  publik,  menurutnya  bahwa  kebijakan  publik dapat dilihat dari konsep filosifis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan  sebagai  suatu  kerangka  kerja.  Sebagai  suatu  konsep  filosofis,  kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk,  kebijakan  dipandang  sebagai  serangkaian  kesimpulan  atau
rekomendasi,  dan  sebagai  suatu  proses,  kebijakan  dipandang  sebagai  suatu cara  dimana  melalui  cara  tersebut  suatu  organisasi  dapat  mengetahui  apa yang  diharapkan  darinya,  yaitu  program  dan  mekanisme  dalam  mencapai produknya,  dan  sebagai  suatu  kerangka  kerja,  kebijakan  merupakan  suatu proses  tawar  menawar  dan  negosiasi  untuk  merumus  isu-isu  dan  metode implementasinya. Kemudian Thomas R. Dye (1992 ) dalam Sahya Anggara ( 2014:35) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan  atau  tidak  dikerjakan  oleh  pemerintah,  alasan  suatu  kebijakan harus  dilakukan  dan  manfaat  bagi  kehidupan  bersama  harus  menjadi pertimbangan  yang  holistik  agar  kebijakan  tersebut  mengandung  manfaat yang  besar  bagi  warganya  dan  tidak  menimbulkan  kerugian,  di  sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.
Dari  pengertian  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan yang  dikeluarkan  pemerintah  dapat  bersifat  memaksa  agar  dapat memberikan  manfaat  bagi  kelangsungan  hidup  bersama  dan  tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

## Implementasi Kebijakan Publik
Dunn (1981) dalam Arifin Taher (2014:53) mengatakan bahwa : policy implementation is essentially a practical activity, as distinguished from policy fomulation,  which  is  essentilly  theoretical. (implementasi  kebijakan  pada dasarnya adalah kegiatan praktis dibedakan dari perumusan kebijakan yang essentilly  teoritis ). Sehubungan dengan sifat paktis yang ada dalam proses implementasi  kebijakan,  maka  hal  yang  wajar  bahwa  implementasi  ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi.
Selanjutnya  menurut  Abdul  Wahab,  (1997)  dalam  Arifin  Taher (2014:55) mengatakan bahwa : Implementasi kebijakan adalah Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengindentifikasi  masalah  yang  diatasi,  menyebutkan  secara  tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.
Kemudian    menurut    George  C.  Edward  I I I ( 1 9 8 0 ) dalam  Mulyadi, (2015:68-69)  mengemukakan  4  (empat)  variabel  yang  mempengaruhi implementasi  kebijakan  yakni  komunikasi,  sumberdaya,  disposisi,  dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.
1. Komunikasi
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  mensyaratkan  agar  implementor mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan.  Apa  yang  menjadi  tujuan  dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga  akan  mengurangi  distorsi  implementasi.  Apabila  tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama
sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumberdaya
Walaupun  isi  kebijakan  sudah  dikomunikasikan  secara  jelas  dan konsisten,  tetapi  apabila  implementor  kekurangan  sumberdaya  untuk melaksanakan,  implementasi  tidak  akan  berjalan  efektif.  Sumberdaya tersebut  dapat  berwujud  sumberdaya  manusia,  yakni  kompetensi implementor,  dan  sumberdaya  finansial.  Sumberdaya  adalah  faktor penting  untuk  implementasi  kebijakan  agar  efektif.  Tanpa  sumber  daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
3. Disposisi
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti  komitmen,  kejujuran,  sifat  demokratis.  Apabila  implementor memiliki  disposisi  yang  baik,  maka  dia  dapat  menjalankan  kebijakan dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat  kebijakan,  maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi Struktur  organisasi  yang  bertugas  mengimplementasikan  kebijakan memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP).  SOP  menjadi  pedoman  bagi  setiap  implementor  dalam  bertindak. Struktur  organisasi  yang  terlalu  panjang  akan  cenderung  melemahkan pengawasan  dan  menimbulkan red-tape , yakni  prosedur  birokrasi  yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
Dari  pengertian  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  keempat variabel tersebut merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan dan saling  berhubungan  satu  sama  lain  sehingga  untuk  mencapai  keberhasilan implementasi kebijakan perlu dilakukan secara sinergi dan intensif.
Grindle (1980:7) dalam Mulyadi (2015:47) mengatakan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program  kegiatan  telah  tersusun  dan  dana  telah  siap  dan  telah  disalurkan untuk  mencapai  sasaran.  Kemudian  lebih  jauh  Grindle,  (1980:7)  dalam Mulyadi, (2015:47) mengatakan bahwa berdasarkan pendekatan kepatuhan dan  pendekatan  faktual  dapat  dinyatakan  bahwa  keberhasilan  kebijakan sangat  ditentukan  oleh  tahap  implementasi  dan  keberhasilan  proses implementasi  ditentukan  oleh  kemampuan  implementor,  yaitu  ;  1) kepatuhan implementor mengikuti apa yang perintahkan  oleh atasan, dan 2) kemampuan  implementor  melakukan  apa  yang  dianggap  tepat  sebagai keputusan  pribadi  dalam  menghadapi  pengaruh  eksternal  dan  faktor  non organisasional atau pendekatan faktual.
Dari  pengertian  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  agar  pelaksanaan implemetasi  kebijakan  publik  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  maka  perlu dilakukan persiapan yang matang dengan tersusunya  program kegiatan dan
tersedianya keuangan yang cukup serta tersalur dengan baik serta kesiapan para implementor dilapangan dalam menghadapi penolakan-penolakan dari masyarakat.
Implementasi  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang Administrasi  Kependudukan  di  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Proses Penerbitan e-KTP
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pada hakekatnya  berkewajiban  memberikan  perlindungan  dan  pengakuan  atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami  Penduduk.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan  yang  merupakan  penjabaran  amanat  Pasal  26 ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 bertujuan  untuk  mewujudkan  tertib  Administrasi  Kependudukan  dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran  atas  dokumen  kependudukan  yang  diterbitkan.  Administrasi Kependudukan  sebagai  suatu  sistem  diharapkan  dapat  memberikan pemenuhan  atas  hak-hak  administratif  penduduk  dalam  pelayanan  publik serta  memberikan  perlindungan  yang  berkenaan  dengan  penerbitan dokumen  kependudukan  tanpa  ada  perlakuan  yang  diskriminatif  melalui peran aktif pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerapan e-KTP yang saat  ini  dilaksanakan  merupakan  bagian  dari  upaya  untuk  mempercepat serta  mendukung  akurasi  terbangunnya database kependudukan  di kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional. Dari penjelasan Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013  tentang  administrasi  pendudukan,  dapatlah  dipahami  bahwa pemerintah  pusat  dan  daerah  berperan  aktif  dalam  memberikan  hak-hak administratif  penduduk  dan  memberikan  perlindungan  serta  penerbitan  e- KTP  tanpa  adanya  sikap  yang  diskriminatif.  Peran  aktif  pemerintah  daerah khususnya  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dengan  potensi  yang dimiliki  melakukan  implementasi  kebijakan  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2013  tentang  Administrasi  Kependudukan.  Dalam  implementasi tersebut  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kutai Kartanegara  melakukan  proses  penerbitan  e-KTP,  yang  dimulai  tahap pertama berada di posisi kecamatan sebagai penghimpun data perseorangan penduduk  atau  data  agregat  yang  selanjutnya  pada  tahapan  kedua    data tersebut  terkirim  secara  otomatis  melalaui  jaringan online internet  ke  data server di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  apabila  data  tersebut sudah memenuhi syarat, e-KTP akan dapat dicetak atau diterbitkan. Melihat mekanisme  tersebut  dirasa  bahwa  sudah  cukup  mudah  bagi  masyarakat untuk  mendapat  e-KTP.  Tetapi  dalam  proses  tersebut  dipengaruhi  oleh kerusakan alat perekaman dan komperter server, terkadang pengiriman dan penerimaan  blanko  e-KTP  yang  terlambat,  sinyal  wifi  yang  tidak  bisa
ditangkap  oleh  jaringan  yang  ada  di  kecamatan  serta  adanya  perubahan elemen data kependudukan.
Komunikasi.
Komunikasi  dapat  diartikan  sebagai  penyampaian  pesan  atau informasi kepada seseorang atau kelompok orang agar pesan atau infomasi tersebut  membekas  dalam  diri  seseorang  sehingga  dapat  merubah perilakunya.  Komunikasi  dalam  tahapan  ini,  dihubungkan  dengan implementasi kebijakan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang Administrasi Kependudukan. Jadi komunikasi dalam dalam bentuk sosialisasi implementasi  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  berupa  sosialisasi  dengan  mengundang  Instansi,  Lembaga atau  SKPD  yang  terkait  dengan  masalah  penduduk,  dan  sosialisasi  dengan menggunakan banner , pamflet, spanduk , baliho dan media elektronik berupa internet tentang pelayanan dokumen  kependudukan    diberikan  ke  instansi terkait  terutama  di  Kecamatan  dan  UPTD,  di  dalam  pamflet  dan banner tersebut berisi tentang tata cara dan SOP ( standard operational procedure ) dan syarat untuk mengurus dokumen kependudukan.
Sumber Daya

## a) Kompetensi Petugas
Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  ditinjau  dari  segi kuantitas,  sumber  daya  aparatur  pada  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk memadai, tetapi jika ditinjau secara kualitas jutru perlu peningkatan, mengingat luasnya leading  sector wilayah  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : 18 wilayah Kecamatan, 193 Desa, 44  Kelurahan.  Dengan  kondisi  seperti  itu,  sudah  selayaknya  jika didukung  dengan  sumber  daya  aparatur  yang  memadai.  Berdasarkan data  kepegawaian,  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  memiliki pegawai sebanyak 99 orang. Dari jumlah tersebut diantaranya 28 orang sebagai PNS yang yang menduduki jabatan eselon II, III dan eselon IV dan 77  orang  PNS  jabatan  sebagai  staf.  Pihak  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil selalu berupaya untuk memberikan kesempatan kepada pegawai  dalam  meningkatkan  dan  mengembangkan  sumber  daya aparatur  yang  ada  baik  melalui  pendidikan,  pelatihan  dan  bimbingan teknis  agar  sumber  daya  aparatur  dapat  memberikan  pelayanan  yang profesional yang menjadi tuntutan dan harapan masyarakat.
b) Peralatan Untuk menunjang kelancaran implementasi kebijakan administrasi kependudukan tidak terlepas dari sarana atau fasilitas yang memadai.  Artinya  fasilitas  yang  digunakan  untuk  implemetasi hendaknya  disesuaikan  dengan  kemajuan  dan  perkembangan teknologi.Dengan  tersedianya  sarana  yang  memadai  maka  pelayanan
terkait dengan dokumen kependudukan dapat diselesaikan secara efektif dan  efisien.  Dalam  kaitannya  dengan  pelayanan  sudah  selayaknya dilengkapi  dengan  sarana  operasional  yang  memenuhi  kualifikasi  yang dibutuhkan,  seperti  komputer,  alat  perekaman,  jaringan  internet, kendaraan operasional dan prasarana lain yang diperlukan. Jadi sarana prasana  yang  dibutuhkan  dalam  implentasi  kebijakan  administrasi kependudukan  berupa  proses  penerbitan  e-KTP  yang  sesuai  dengan Undang-Undang  No 24  Tahun  2013  adalah komperter,  alat perekaman, dan  jaringan  internet.  Dari  data  yang  diperoleh  dari  lapangan  bahwa peralatan untuk penghimpunan data pada tahap pertama yang berada di kecamatan  ada  beberapa  kecamatan  yang  rusak  berupa  alat  pekaman (Kecamatan Samboja) dan kecamatan yang kurang mendapat sinyal atau jaringan internet seperti di Kecamatan Tabang. Sedangkan di kecamatan lain  jaringan  terkadang  lemah  atau offline .  Telah  diperoleh  data jarangnya  ada  perawatan  terhadap  peralatan  yang  ada.  Kemudian ditahap kedua yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat menghambat proses penerbitan e-KTP adalah alat cetak yang dimiliki  hanya  4  buah,  terkadang  lambatnya  permintaan  dan  kiriman tinta,  blangko  e-KTP  dari  Jakarta  dan  penduduk  yang  memiliki  data ganda.
c) Anggaran
Dalam  menjalankan  fungsi  organisasi  pemerintah  maupun  swasta dibutuhkan  berbagai  macam  sumberdaya  dalam  mencapai  tujuannya selain  sumber  sumber  daya  aparatur    dan  sarana  dan  prasarana  yang cukup  memadai  suatu  hal  yang  sangat  penting  adalah  sumber  daya keuangan.  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kutai Kartanegara, dalam menjalankan tugas dan fungsi memiliki dua sumber anggaran  yaitu  anggaran  pendapatan    belanja  daerah  (APBD)  dan anggaran  pendapatan  Negara  (APBN),  jadi  dengan  kedua  anggaran tersebut  merupakan  kekuatan  dalam  mendukung  implementasi kebijakan administrasi kependudukan.

## Disposisi
Sikap  pelaksana  merupakan  faktor  penting  dalam  pendekatan mengenai  studi  implementasi  kebijakan,  jika  implementasi  kebijakan diharapkan  berlangsung  efektif,  para  pelaksana  tidak  hanya  harus mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan  dan  memiliki  kapabilitas  untuk melaksanakan  tetapi  mereka  juga  harus  mempunyai  keinginan  untuk melaksanakan  kebijakan  tersebut.  Sikap  pelaksana  merupakan  suatu  hal yang  sangat  penting  dalam  menjalankan  implementasi  kebijakan,  dari  data yang  digali  dari  sumber  data  bahwa  sikap  aparatur  pada  Dinas Kependudukan  dan  pencatatan Sipil  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  sebagian besar  menjalankan  kebijakan  administrasi  kependudukan,  walaupun  ada beberapa  oknum  pegawai  belum  sepenuhnya  menjalankan  ketentuan tersebut, mengingat bahwa semangatnya Undang-Undang No 23 tahun 2013
tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 79 A berbunyi “Pengurusan dan  penerbitan  Dokumen  Kependudukan  tidak  dipungut  biaya.”  Dokumen kependudukan  yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini  adalah  sebagai berikut: “pengurusan dan penerbitan” meliputi penerbitan baru, penggantian akibat  rusak  atau  hilang,  pembetulan  akibat  salah  tulis,  dan/atau  akibat perubahan elemen data.

## Struktur Birokrasi
Meskipun  sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia  melaksanakannya,  implementasi  kebijakan  masih  terhambat  oleh inefesiensi struktur birokrasi. George C. Edward I I I   ( 1 9 8 0 ) dalam Taher ( 2014 : 70-71) menyatakan bahwa fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi  yang  diperlukan  guna  keberhasilan  kompleksitas  implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerjasama dengan orang banyak. Dari data yang digali dari sumber data menyatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki  struktur dalam menjalankan kegiatan operasional pelayanan secara jelas adanya pemisahan kegiatan dari pekerjaan bidang yang satu dengan bidang yang lain, kemudian hubungan  antara  aktivitas  pelayanan  antara  satu  instansi  dengan  instansi yang  lain  seperti  kecamatan  pada  implemetasi  kebijakan  berupa  proses penerbitan  e-KTP  berada  pada  tahap  I  memiliki  wewenang  dan  tanggung jawab  fungsinya  masing-masing  serta    memiliki  SOP  yang  mengatur  tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana.
Faktor-faktor  yang  mendukung  dan    Penghambat  Implementasi Undang-Undang No 23 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Faktor –Faktor yang mendukung
1) Undang-Undang No 23 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan telah memberikan kewenangan untuk melakukan  percetakan dokumen kependudukan.
2) Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  didukung  oleh  2  mata anggaran yaitu anggaran dari APBD dan APBN.
3) Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  didukung  oleh  sarana  dan prasarana yang cukup lengkap.
4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan memiliki  komitmen  yang  kuat  untuk  melakukan  kerja  sama  dengan instansi terkait dengan masalah kependudukan.

## Faktor  Penghambat
1) Terbatasnya  sarana/fasilitas  jaringan  internet  untuk  menunjang pelayanan administrasi kependudukan.
2) Sering terlambatnya pengiriman blanko e-KTP.
3) Luas  wilayah  kewenangan  objek/subjek  pelayanan  administrasi kependudukan.
4) Belum adanya keseragaman pandangan terhadap visi dan misi organisasi sehingga ada sebagian pegawai bekerja menurut kehendaknya sendiri.
5) Lemahnya pengawasan dan sanksi oleh pemimpin terhadap pelaksanaan pelayanan yang melanggar ketentuan yang berlaku.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  sebagaimana  yang dikemukakan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Implementasi  Undang-Undang  No  23  tahun  2013  Tentang  Admnistrasi Kependudukan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Kutai  Kartanegara  belum  berjalan  secara  optimal.  Hal  ini  ditandai  dengan banyaknya  masyarakat  yang  belum  memiliki  dokomen  kependudukan berupa e-KTP. Hal tersebut disebabkan oleh
a) Peralatan  seperti  alat  perekam  dan  komputer  server  yang  berada  di kecamatan mengalami kerusakan.
b) Adanya  kecamatan  yang  tidak  menerima  sinyal  internet  seperti Kecamatan Tabang dan ada kecamatan yang penerimaan sinyal internet yang  lemah  bahkan ofline ,  ini  menyebabkan  pengiriman    data  dari kecamatan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terganggu.
c) Terlambatnya  permintaan    blanko  dan  tinta  ke  administrasi  penduduk pusat  Jakarta  menyebabkan  pada  waktu  permintaan  masyarakat  akan dokumen kependudukan berupa e-KTP tidak dapat dilayani.
d) Jarang    diadakan  pelatihan  operator  guna  menunjang  operasional pelayanan proses penerbitan e-KTP.
e) Ada  oknum  pegawai  yang  belum  sepenuhnya  menjalankan  kebijakan administrasi kependudukan.
Saran-Saran
Dari  beberapa  kesimpulan  di  atas,  penulis  memberikan  saran-saran yaitu sebagai berikut  :
1. Perlu penganggaran  baik anggaran dari APBN maupun dari APBD untuk perbaikan dan pemeliharaan  terhadap alat yang rusak baik yang berada di kecamatan maupun yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Perlu menganggarkan untuk menambah kapasitas jaringan internet agar kecamatan dapat menangkap sinyal dengan baik.
3. Untuk  meningkatkan  kompentensi  dan  kapasitas  aparatur    perlunya memberi  kesempatan  kepada  semua  pegawai  yang  berminat  untuk mengikuti pendidikan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan bidang.
4. Perlu  adanya  pengawasan  dan  sanksi  dari  pemimpin  bagi  oknum pegawai yang tidak menjalankan sesuai dengan norma hukum yang ada dalam  melayani  kepengurusan  dokumen  kependudukan  dengan  cara memberi peringatan secara lisan dan peringatan tertulis.

## Daftar Pustaka
Anggara, Sahya. 2014. Pengantar Kebijakan Publik . Bandung: Pustaka Setia. Edy, Sutrisno. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Kencana.
Moekijad.  1999. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  (Manajemen Kepegawaian). Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju. Mulyadi, Deddy. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik . Bandung: Alfabeta.
Taher,  Arifin.  2014. Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  Penyelenggara Pemerintah Daerah . Bandung: Alfabeta.