## PERBEDAAN PEMBIAYAAN MODEL BAGI HASIL DAN NON BAGI HASIL TERHADAP PROFITABILITAS DAN RESIKO

## (Studi Kasus BMT Amanah Ummah )
Ilham Nur Agustha
Mahasiswa Program Studi S-1 Ekonomi Islam – Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Airlangga
Imron Mawardi
Departemen Ekonomi Syariah – Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Airlangga Email: ronmawardi@gmail.com

## ABSTRACT
This research is conducted to identify the relationship between profit sharing financing, non-profit-sharing, risk, and profitability of the BaitulMaalwatanwil. While the purpose of this study was conducted to determine the difference between the two financing available in BMT Amanah Ummah Karah Surabaya branch (profit sharing and non-sharing).
The method used in this study is qualitative approach, using the case study method. The collection of the data done by linking the questions asked, the data collected with the conclusions drawn from interviews with secretaries and marketing lending at headquarter of BMT Amanah Ummah Karah Surabaya branch.
The results showed that non-profit-sharing financing have a higher level of profitability than the profit sharing financing. Meanwhile, from the level of risk, profit sharing financing have a higher degree of risk compare to non-profit sharing financing.
Keywords: Baitul Maal Wa Tanwil,
Profit
Sharing Financing, Non-Profit Sharing Financing, Profitability, Risk, Amanah Ummah

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Sekarang ini, masyarakat telah banyak mengenal beberapa lembaga keuangan yang berbasis bank maupun nonbank. Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang mengumpulkan asset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan proyek pembangunan serta kegiatan ekonomi dengan memperoleh hasil dalam bentuk bunga sebesar prosentase tertentu dari besarnya dana
yang disalurkan.
Sedangkan pada saat ini, telah banyak yang memperkenalkan diri sebagai lembaga keuangan syariah, yang mengunggulkan sistem bagi hasilnya tanpa melibatkan sistem bunga.
Salah satu lembaga keuangan syariah yang sedang berkembang saat ini adalah
Baitul Maal Wa
Tanwil (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki kesempatan untuk menyediakan kebutuhan masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah dikarenakan proses pada BMT relatif lebih mudah dibandingkan bank (Ascarya dan Sanrego, 2007).
Senada dengan itu, Huda dan
Heykal (2010) menyatakan bahwa BMT didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Dapat disimpulkan bahwa BMT lebih mudah dijangkau oleh
masyarakat ekonomi menengah
ke
bawah dibandingkan bank. Ditambah lagi BMT mampu melayani masyarakat
yang tidak bankable.
Karena
itu,
apabila kinerja BMT berjalan dengan efektif diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat kelas bawah.
Di dalam kegiatannya BMT mengutamakan kegiatan yang bersifat produktif, sehingga tidak heran bahwa di dalam laporan keuangan BMT terjadi cash flow (aliran dana yang terjadi karena adanya transaksi antara BMT dengan nasabah). Dari cara pandang dan pengertian para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan koperasi jasa keuangan yang diartikan
sebagai koperasi yang menyelenggarakan dan memanage jasa
keuangan alternative. Alternative
disini dapat diartikan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan yang dapat menjadi pilihan masyarakat, selain bank dalam hal memanage keuangan.
Akad yang banyak digunakan oleh masyarakat dalam melakukan
pembiayaan di lembaga
keuangan syariah
sangatlah banyak, seperti mudharabah, murabahah, ijarah, dan lain sebagainya. Namun, akad yang akan sering dijumpai didalam baitul maal wa tamwil salah satunya adalah mudharabah. Akad mudharabah memiliki arti sebagai bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan
suatu perjanjian di awal. Akad Mudharabah dijelaskan di dalam surat An Nisaa ayat 29:
                                                                                                 
                                               
                      
Yaa ayyuhaalladziina aamanuu laa ta/kuluu amwaalakum
baynakum bilbaathili illaa an takuuna tijaaratan 'an taraadin minkum
walaa taqtuluu anfusakum innallaaha kaana bikum
rahiimaa
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”
Ayat diatas menekankan tentang akad mudharabah, yaitu ajaran untuk mencari harta melalui jalan yang benar dengan cara perniagaan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan salah satunya syarat suka sama suka. Dengan adanya akad di dalamnya tanpa ada pihak yang dirugikan karena melalui kesepakatan yang telah dibuat bersama
oleh kedua belah pihak. Hadits Nabi riwayat Thabrani: “Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah,
beliau
membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).
Lembaga keuangan non bank, seperti BMT dengan produk pembiayan yaitu pihak pengelola dapat mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah yang bersifat modal kerja atau investasi. Sebagai agen investasi ada dua cara yang sering digunakan oleh BMT untuk melakukan pembagian pendapatan hasilnya yaitu dengan model bagi hasil dan non bagi hasil.
Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Berbeda dengan model non bagi hasil yaitu tidak adanya kerjasama jadi pemilik pendapatan hanya milik BMT saja tidak dibagi oleh nasabah karena disini BMT hanya menjual jasa maupun produk saja.
Di dalam perkembanganya BMT juga tidak lepas dari resiko-resiko yang
dihadapi dalam operasionalnya
yang menyebabkan
tingkat besarnya
profitabilitas BMT. Oleh sebab itu BMT
harus mempunya strategi untuk
mengurangi bahkan untuk menghindari resiko-resiko yang akan di
hadapi tersebut. Pemilihan model pembiayaan yaitu, bagi hasil dan non bagi hasil. Pembiayaan BMT berkaitan dengan risiko dan profitabilitas. Oleh karena itu, ada hubungan antara pembiayaan bagi hasil, pembiayaan bagi non-profit dengan risiko BMT.

## B. RUMUSAN MASALAH
Perbedaan pembiayaan bagi hasil dan non bagi hasil terhadap profitabilitas (perhitungan ROA, ROE) dan risiko pada pembiayaan BMT Amanah Umah.

## C. TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini memiliki tujuan agar nasabah mengetahui perbedaan pembiayaan bagi hasil dan non bagi hasil terhadap profitabilitas serta resiko model pembiayaan tersebut. II. LANDASAN TEORI DAN

## PENGEMBANGAN PROPOSISI
A. Baitul Maal Wa Tanwil (BMT)
Baitul maal wa tanwil (BMT) merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala kecil. BMT terdiri dari dua istilah yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non- profit, seperti; zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.
Menurut Sudarsono (2008) menyatakan keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran, yaitu :
1. Menjauhkan masyarakat dari praktek
ekonomi non-syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting system ekonomi islami. Hal ini biasa dilakukan dengan pelatihan- pelatihan mengenai cara bertransaksi yang islami, misalnya supaya ada bukti dalam bertransaksi, dilarang curang
dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan masih banyak lagi.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga
keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan
dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih
bergantung pada rentenir disebabkan
rentenir mampu memenuhi keingian masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT
harus mampu melayani masyarakat lebih baik
lagi.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat
dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT
langsung berhadapan dengan masyarkat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah- langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan seperti, memperhatiakan kelayakan nasabah
dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.
Struktur organisasi BMT meliputi, musyawarah anggota pemegang simpanan pokok, dewan syariah, pembina manajemen,
manajer, pemasaran, kasir, dan pembukuan. Skema pengumpulan dana, penyaluran dana dan pendapatan BMT digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1.
Skema Operasional BMT Model
Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Sumber: Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. 2008. Modul disajikan dalam pelatihan Lembaga Keuangan Syariah. Islamic Finance Development Institute (IFDI). Diolah.
Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya
pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari ‟ ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kapada masyarakat, dan di dalam aturan syari ‟ ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).
Besarnya penentuan porsi bagi hasil
antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An- Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.
Nafik HR (2008: 116), menyatakan sistem bagi hasil dapat di terapkan dalam empat model yaitu: a. Revenue Sharing
Revenue sharing dianggap sebagai sistem bagi hasil yang paling efektif untuk mengantisipasi moral hazard sehingga
Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam fatwanya no.:15/DSN-MUI/IX/2000 menetapkan bahwa bagi hasil
boleh dilaksanakan berdasarkan profit dan pendapatan pengelolaan dana yang diperoleh. Dengan pertimbangan demi kemaslahatan, sebaiknya sistem yang digunakan adalah revenue sharing. Pada praktiknya, bagi hasil yang digunakan adalah revenue sharing, karena modelnya yang sederhana dan mudah baik bagi pemilik maupun pengelola dana.
b. Gross Profit Sharing System (GPSS)
Adalah sistem bagi hasil yang didasarkan atas pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya variabel (biaya variabel produksi atau harga pokok pembelian) yang dikeluarkan dalam proses produksi. Model GPSS
dipergunakan karena mulai terbentuk
hubungan saling percaya antara penerima dan pemberi dana.
c. Operating Profit Sharing System (OPSS)
Adalah sistem bagi hasil berdasarkan atas
pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya variabel
(biaya variabel produksi atau harga pokok produksi atau harga pokok pembelian) dan biaya-biaya tetap serta biaya lain-lain yang dikeluarkan dalam proses produksi. Model ini dipergunakan karena kedua belah pihak telah saling percaya.
d. Net Profit Sharing System (NPSS) Adalah sistem bagi hasil yang didasarkan atas pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya variabel (biaya variabel produksi atau harga pokok produksi atau harga pokok pembelian), biaya tetap dan biaya lain-lain yang dikeluarkan dalam proses produksi dan telah dikurangi pajak perusahaan yang harus dibayarkan. Model ini dipergunakan karena kedua belah pihak benar-benar saling percaya, transparan, dan profesional sehingga kemungkinan terjadi moral hazard, seperti pemaksaan, kezaliman, gharar, memakan hak orang lain dan mengandung mudharat.
Model Pembiayaan Non Bagi Hasil
Model non bagi hasil yaitu tidak adanya kerjasama jadi pemilik pendapatan hanya milik BMT saja tidak dibagi oleh nasabah karena disini BMT hanya menjual jasa maupun produk saja. Seperti halnya jika nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembelian sebuah kendaraan bermotor dan nasabah membayar cicilanya kepada BMT yang besarnya sudah disepakati sesuai akad. Karim (2009), menyatakan bahwa produk dan jasa yang menggunakan sistem non bagi hasil, yaitu:
1. Pembiayaan prinsip jual beli a. Akad
Murabahah
b. Akad Salam c. Akad Istisna
2. Pembiayaan prinsip sewa a. Akad
Ijarah
b. Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik

## B. PROFITABILITAS
Menurut Musselman dan Jackson (1992:
330), profit atau kemampulabaan
merupakan tujuan akhir dalam aktivitas produksi terutama pada tahap penetapan harga barang, dengan menaikkan harga
barang yang melampaui penurunan
dalam penjualan, maka akan memberikan laba. Pengertian yang sama disampaikan oleh Husnan (2001(dalam ufika 2008)
bahwa Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan
(profit) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu.
Michelle & Megawati (2005), “Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profit) yang akan menjadi dasar pembagian dividen perusahaan. Menurut Brigham (1993:79) “Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. (Hamza 2008: 28), mengatakan bahwa manajemen adalah factor utama yang mempengaruhi profitabilitas suatu
lembaga
keuangan, besar kecilnya bank dari lokasi bank bukan merupakan factor modal dan lokasi merupakan kombinasi ideal untuk keberhasilan bank. Tiga aspek manajemen yang penting diperhatikan:
a. Balance Sheet Management b. Operating management c. Financial Management
Sartono (2001:119) dalam mendefinisikan profitabilitas sebagai kemampuan perusahaan memperoleh
laba
dalam hubunganya dengan penjualan, rasio profitabilitas
ini akanemberikan gambaran tentang tingkat efektifitas pengelolaan BMT,
Semakin besar profitabiltas berarti
semakin baik. Profitabilitas dapat dilihat dari laporan keuangan
yang merupakan gambaran dari seluruh aktifitas keuangan BMT pada periode tertentu. Laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan yang telah dicapai BMT pada periode tertentu.
Profit Menurut Kajian Islam
Agama Islam sebagai agama yang universal, dimana ajarannya mencakup segala aspek kehidupan,
termasuk masalah muamalah. Allah mewajibkan kepada tiap-tiap hambanya untuk bekerja sebagai paya memenuhi kebutuhan hidup, seperti yang dijelaskan surat Al-Jumu ‟ ah (62: 10)
                                                                                                                          
Fa-idzaa qudhiyati shshalaatu fantasyiruu fii l-ardhi wabtaghuu min
fadhlillaahi wadzkuruullaaha katsiiran la'allakum tuflihuuna
“Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”
Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia dianjurkan setelah menunaikan sholat jumat boleh bertebaran dimuka bumi untuk mencari rejeki yang halal yang berada dijalan Allah. Islam membolehkan melakukan kegiatan duniawi untuk mendapatkan
keuntungan, namun hendaklah mengingat Allah SWT
saat melaksanakan usahanya untuk mendapatkan keuntungan.
Ibnu Taimiyah (661-728 H/1263-1328
M(dalam Sakinah 2013:17) di dalam kitab
Majmu’ Fatawa,
“Kompensasi (keuntungan) yang setara akan diukur dan ditaksir dengan hal-hal yang setara, dan inilah esensi keadilan (dalam perdagangan-pen)”. Melihat teori laba Ibnul „Arabi (Suara Hidyatullah, edisi 07/XX/November 2007 hal 30): “keuntungan adalah kelebihan yang
dapat dibenarkan oleh nila yang setara”. Jika laba yang diambil melebihi nilai yang setara, maka termasuk riba karena mengandung ketidak adilan
kepada
pembeli, oleh sebab itu mengambil keuntungan haruslah setara dengan nilai cost (biaya) yang dikeluarkan
untuk barang yang dijual
tersebut.

## C. RISIKO PEMBIAYAAN
Pengertian risiko mengutip dari Eddie
Cade, menyatakan, “bahwa definisi risiko bebeda - beda tergantung pada tujuannya. Definisi resiko yang tepat dilihat dari sudut pandang bank yaitu, exposure
terhadap
ketidakpastian”.
Sedangkan yang dikutip dari Philip Best menyatakan bahwa, “risiko adalah kerugian secara financial, baik secara langsung maupun tidak langsung”. Risiko bank adalah keterbukaan terhadap kemungkinan rugi (exposure to the change of loss).
Bank Indonesia melalui PBI 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, menjelaskan definisi risiko-risiko yang harus dihadapi Bank
dalam aktivitas bisnisnya. A risiko yang wajib dikelola oleh
1. Risiko Kredit
2.
Risiko Pasar 3. Risiko Operasional 4. Risiko Likuiditas 5. Risiko Hukum 6. Risiko Reputasi 7. Risiko Strategi 8. Risiko Kepatuhan

## D. RETURN On ASSET (ROA)
Return on Asset (ROA)
salah satu rasio profitab
mengukur
kemampuan dalam menghasilkan lab
menggunakan total aktiva
John, Subrayaman dan Halsey mengatakan :
“Pengembalian atas
to
merupakan ukuran efisiensi o relevan.
Nilai
ini men pengembalian perusahaan
aktiva (pendanaan) yangdiberi perusahaan. Ukuran in membedakan pen berdasarkan sumber dengan menghilangkan
sumber
pendanaan aktiva berpusat pada evaluasi dan
kinerja operasi.”
Sedangkan menurut Van H 225),
“peningkatan k perusahaa dapat terjad peningkatan
proft margi peningkatan total assets turn
keduanya. Dua perusaha profit margin dan total ass
. Adapun jenis eh bank, yaitu: ) merupakan abilitas untuk perusahaan aba dengan va yang ada. lsey (2003: 65), total aktiva i operasi yang mencerminkan n dari seluruh iberikan pada ini tidak pengembaian pendanaan dampak ktiva, analisis an peramalan Home (2005: kemampuan adi jika ada rgin atau urn over atau haan dengan asset turnover
yang berbeda dapat s ROA yang sama.
ROA = Semakin besar nilai R kinerja perusahaan ya pula, karena tingka investasi semakin Subramanyam, dan H mencerminkan
perusahaan dari selur pendanaan) yang perusahaan”.
E. RETURN ON EQUITY (R
Return on Equity (ROE) satu indicator pentin digunakan oleh investo tingkat profitabilita sebelum melakukan in Riyanto (1998: 44), diperhitungan untu
profitabilitas modal sen usaha setelah dikurang asing dan pajak pers income tax”.
ROE =
Selain menggunakan perh
ROE dapat pula ditentuk
Analisa Du pont. Men Martin, Party (1993: 10 pont merupaka pende digunakan mengeva pengembalian ekuitas t saja memiliki rasio ROA, menunjukan yang semakin baik kat pengembalian besar. Wild, Halsey, “Nilai ini pengembalian eluruh aktiva (atau ng diberikan pada (ROE) E) merupakan salah enting yang sering vestor untuk menilai itas perusahaan investasi. Bambang 44), “Laba yang tuk menghitung sendiri adalah laba ngi dengan modal perseorangan atau perhtungan di atas, tukan dengan sistem enurut Keown, Scott, 103), “Analisa Du dekatan lain yang evaluasi tingkat
tas yang dihitung
dengan membagi ROI dengan hasil pengurangan satu dan rasio hutang”. Return on Equity = Return on Investment / (1-Debt Ratio)

## III. METODE PENELITIAN
Sejalan dengan tujuan da rumusan masalah penelitian, metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Menurut Yin (2006:
18) “suatu penelitian empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas- batas antara fenomena dengan konteks tidak tampak dengan tegas dan multisumber digunakan”. Metode studi kasus dipilih karena ada hal yang ingin diungkapkan yaitu
perbedaan pembiayaan model bagi hasil dan non bagi hasil terhadap profitabilitas dan resiko (studi kasus BMT Amanah Ummah pusat di Surabaya). Penggunaan studi kasus ini didasarkan atas beberapa alasan, yaitu (Yin, 2006: 1):
1. “Penilitian ini memiliki tipe pertanyaan utama how (bagaimana).
2. Proposisi mengarahkan peneliti kepada sesuatu yang harus diselidiki dalam ruang lingkup studinya. 3. Besarnya peluang dalam mengontrol peristiwa yang diteliti tentang gejala- gejala sosial (dalam kehidupan sehari- hari).
4. Fenomena penelitian terjadi pada masa lampau dan berlanjut saat ini atau temporer.
5. Desain penelitian merupakan
keterkaitan yang logis
antara data empiris dengan pertanyaan penelitian,
terutama terhadap kesimpulannya”.
Menurut Yin (2006: 101) “terdapat tiga prinsip yang harus diperhatikan dalam mengumpulkan bukti studi kasus, yaitu penggunaan sumber bukti dari dua atau lebih sumber yang menyatu dengan serangkaian fakta; penggunaan data dasar dan kumpulan formal bukti yang berlainan dari laporan akhir studi kasus bersangkutan; penggunaan serangkaian bukti, dan keterkaitan eksplisit antara pertanyaan yang diajukan, data yang terkumpul
dan kesimpulan yang diambil”. Berdasarkan Yin (2006: 85)
bahwa “data untuk keperluan studi kasus berasal dari enam sumber, yaitu dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan, dan perangkat fisik”. Keenam sumber data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Dokumentasi Penelusuran data melalui dokumen dianggap
penting karena dapat mendukung dan menambah bukti dari sumber lain. Dokumen-dokumen tersebut meliputi laporan keuangan, data margin murabahah, dan metode penetapan margin murabahah dalam pembiayaan.
2. Rekaman Arsip
Rekaman arsip juga penting sebagai pendukung dan penguat data lainnya. Fungsi dari rekaman arsip dapat sangat penting atau hanya sepintas relevansinya.
Menurut Yin (2006: 107) bahwa
“rekaman arsip dihasilkan untuk tujuan spesifik dan peserta yang spesifik pula,
serta kondisi_kondisi ini harus dihargai sepenuhnya
agar kegunaan atas rekaman arsip mampu diintepretasikan secara tepat”. Rekaman arsip dapat berbentuk komputerisasi, seperti rekaman layanan, rekaman keorganisasian, daftar nama dan komoditi lain yang relevan, daftar pembiayaan, data survei, dan rekaman pribadi (buku harian, kalender, dan daftar nomor telepon). 3. Wawancara Sumber informasi studi kasus yang penting dan esensial adalah wawancara. Menurut Yin (2006: 111) “studi kasus umumnya berkaitan dengan urusan manusia, maka harus diintepretasikan melalui penglihatan pihak yang diwaancarai dan para responden yang memiliki informasi dapat menginformasikan hal penting dan baik ke dalam situasi yang berkaitan”. Untuk mengungkap data yang diperlukan, perlu dilakukan wawancara kepada informan, baik wawancara yang bersifat open- ended, wawancara terfokus, dan wawancara terstruktur tergantung pada situasi di lapangan terhadap tipe wawancara yang tepat untuk digunakan.
4. Observasi Langsung
Data dikumpulkan melalui keterlibatan langsung dalam mengamati fenomena di lapangan. Hal ini dapat didukung
dengan penjadwalan terhadap kunjungan lapangan sehingga
menciptakan
kesempatan untuk
melakukan observasi langsung. Karena
berperan sebagai pengamat, maka tidak terlibat secara langsung ke dalam aktivitas responden, namun berada di luar aktivitas responden.
5. Observasi Partisipasi
Data dikumpulkan melalui peran dalam situasi tertentu dan berpartisipaso secara langsung ke dalam aktivitas responden, sehingga data lebih akurat dan mendalam atas fenomena yang diteliti. 6. Perangkat-Perangkat Fisik
Sumber bukti terakhir yang meliputi peralatan teknologi, alat, pekerjaan seni, atau bukti fisik lainnya. Perangkat tersebut dikumpulkan sebagai bagian dari kunjungan lapangan dan telah digunakan secara luas dalam penelitian antropologi.

## IV. DESKRIPSI HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian Pada awal berdirinya, BMT Amanah Ummah merupakan salah satu kelompok swadaya masyarkat yang diasuh oleh
PINBUK (pusat inkubasi Bisnis
Usaha
Kecil). BMTAmanah Ummah resmi berdiri pada tanggal 6 mei 1995 di Surabaya, dan berkantor di Jalan Darmorejo III/12 Surabaya, kemudian pindah di jalan Darmorejo III/20 Surabaya, terkahir
sekarang berdomisili di jalan Karah agung 42B.
Berbekal pada ridho Allah, keyakinan, analisa dan pengalaman dari 14 orang lulusan program Short course “Perbankan Syariah” denga modal awal per masing- masing orang antara Rp 100.000 s/d Rp 500.000,- sehingga
terkumpul Rp
2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
Tepat pada tanggal 15 Juli 1995 KSM-BMT Amanah Ummah diresmikan dengan
keadaan yang sangat sederhana karena meubel dan peralatan kantor sifatnya masih “pinjam”. Tenaga kerja berjumlah empat orang dan menempati ruangan 3x3 m2 di daerah Darmorejo 3 No 4, Surabaya.

## B. PEMBAHASAN
1. Penggunaan Pembiayaan Non Bagi Hasil Pembiyaan non
bagi hasil merupakan salah satu pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat karena proses dan syaratnya yang mudah serta risiko yang umumnya kecil. Disini BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang yang dibutuhkan nasab ah. Secara bahasa,murabahah adalah bentuk mutual (bermakna saling) dari kata ribh yang berarti keuntungan, yakni pertambahan nilai modal. Menurut etimologi ilmu fiqih arti murabahah adalah menjual dengan modal asli
bersama tambahan
keuntungan
yang jelas.
B iasanya digunakan dalam pembiayaan yang bersifat konsumtif, selain itu dapat digunakan pula dalam bidang perdagangan. Di dalam pembiayaan bidang perdagangan, pihak
BMT
menggunakan cara dengan cara mengkulakkan barang, dan kemudian anggota/calon anggota/anggota partisipan tinggal mencicil barang yang telah disediakan oleh pihak BMT Amanah Ummah. Jadi dalam menggunakan akad murabahah, pihak BMTtidak meng-
uangkan modal usaha yang di butuhkan oleh anggota/calon anggota/anggota partisipan yang bersangkutan.

## 2. Penggunaan Pembiayaan Model Bagi Hasil
Pembiayaan ini biasanya digunakan untuk pengadaan barang yang biasanya bersifat PO (Purchase Order). Pengadaan barang ini, biasanya dilakukan jika anggota/calon anggota/anggota
partisipan telah bekerjasama dengan suatu perusaan besar dan telah menang tender. Setelah menang tender dan mengajukan penawaran kemudin keluar PO tersebut yang namanya permohonan pengadaan barang, sesuai dengan apa yang tawarkan sesuai spesifikasi. Setelah mengetahui jangka waktu dan harga yang disepakati, anggota/calon anggota/anggota partisipan
meminta
kerjasama dengan BMT dengan margin yang ditetapkan. Profitabilitas Pembiayaan Model Non
Bagi Hasil dan Pembiayaan Bagi Hasil di
Baitul Maal Wa Tanwil Amana Ummah Surabaya Menurut hasil wawancara
dengan bapak Sigit yang menjabat sebagai account manager, mengatakan bahwa perbandingan antara bagi hasil dan non bagi hasil adalah 70%:30%, secara jumlah perseorangan lebih banyak murabahah (pembiayaan non bagi hasil), namun secara jumlah nominal lebih besar bagi hasil yaitu pembiayaan dalam bidang proyek dan tender yang interval agak panjang. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan
bahwa masing-masing
pembiayaan memiliki kelebihan sendiri, namun yang lebih menguntungkan pihak BMT Amanah Ummah adalah pembiayaan non bagi hasil atau yang sering menggunakan akad murabahah, karena peminat dari pembiayaan ini lebih besar daripada
pembiayaan yang menggunakan akad bagi hasil. Risiko
Pembiayaan Model Non Bagi Hasil dan Pembiayan Model Bagi Hasil di Baitu Maal Wa Tanwil Amanah Ummah Surabaya Kalau dilihat dari sisi risiko pembiayaan,
kedua pembiayaan tersebut memiliki tingkat risiko sendiri, seperti yang dikatakan oleh bapak Sufyan yang menjabat sebagai bendahara di
BMT Amanah Ummah kantor Pusat. Karena penggunaan kedua pembiayaan
ini memiliki tingkat risiko yang berbeda.
Sedangkan dari hasil wawancara dengan bapak
Sigit, tingkat risiko pembiayaan bagi hasil lebih besar daripada pembiayaan non bagi hasil, karena semakin besar modal yang
dikeluarkan, semakin besar pula tingkat
risiko yang dihasilkan. Hal tersebut dikarenakan tender- tender
dengan instansi, dan melakukan pembayaran
dengan menggunakan termin, sehingga kerugian ditimbulkan dari pembayaran
yang mundur, bahkan kadang pembayaran tender tersebut lost.
Terkadang instansi
pemerintah
juga
sering melakukan pemutaran uang yang sebenarnya untuk pelunasan namun di pakai untuk kegiatan lainya.
Didorong juga karakter dari pimpinan instansi tersebut.Selain itu, pembiayaan non bagi hasil bisa dikatakan memiliki ri siko yang kecil, karena pembiayaan ini menggunakan akad jual beli yang dilakukan saat itu juga dan selesai saat itu juga jadi risikonya lebih kecil karena jangka waktunya pendek. Tingkat resiko pembiayaan dilihat dari besarnya dari rasio PAR (Portofolio at Risk).
Dengan adanya risiko tersebut harus dilakukan analisa pembiayaan untuk mengurangi adanya
risiko tersebut yaitu merupakan pedoman yang
harus
diperhatikan saat
akan melakukan pembiayaan. Secara umum, prinsip analisa pembiayaan didasarkan pada rumua
5C yaitu:
a. Character, sifat dari nasabah yang
mengajukan proses pembiayaan.
b. Capacity,
kemampuan dari nasabah tersebut untuk menjalakan usaha dan mengembalikan modal pembiayaan yang diberikan.
c. Capital, besarnya modal yang diajukan oleh nasabah
d. Collateral, jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada KJKS
e. Condition, keadaan usaha nasabah tersebut mengalami kenaikan atau prospeknya bagus apa tidak.

## V. SIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan hasil penelitian ini adalah tingkat profitabilitas
BMT
dari pembiayaan bagi hasil dan non bagi hasil
lebih besar profitnya dari
pembiayaan non bagi hasil atau murabahah. Hal ini disebabkan hampir 70% nasabah mengajukan menggunakan akad
murabahah.
Berbeda dengan pembiayaan bagi hasil yang salah satu syaratnya adalah usaha sudah berumur satu tahun berjalan,

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur ‟ an dan Terjemahannya. 1971.
Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penerjemah/Penafsir Al-Qur ‟ an. Hamza, Ufika. 2008. Analisis Profitabilitas Baitul Maal Wa Tanwil Periode 2003-2007 (Studi pada
BMY-MMU Pasuruan Cabang Wonorejo). Malang: Skripsi Program Sarjana UIN Karim, Adiwarman A. 2006. Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo. ------------. 2008. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Kasmir. 2007. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. cet VI. Jakarta: PT Raja grafindo Persada, hlm 115 -----------. 2007. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. cet VI. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 116 Majelis Ulama Indonesia. 2000. Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jakarta: Republik Indonesia Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. 2009. Bursa Efek dan Investasi Syariah. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. ---------------. 2008. Modul Disajikan Dalam Pelatihan Lembaga Keuangan Syariah. Inggris Islamic Finance Development Institute (IFDI) Yin, Robert K. 2006. Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.