## Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Dana Hibah Haidi Anshar Pradana
haidi.anshar.pradana-2015@fh.unair.ac.id

## Universitas Airlangga

## Abstrak
Hibah dalam Peraturan perundangan-undangan di Indonesia terbagi menjadi dua konsep yaitu hibah dalam hukum privat dan hibah dalam hukum publik. Hibah dalam hukum privat merupakan pemberian benda berharga secara cuma-cuma dari seseorang yang masih hidup kepada seseorang yang masih hidup pula, sedangkan hibah yang diatur dalam hukum publik adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya dan dilakukan melalui perjanjian. Tujuan dari hibah itu sendiri adalah sarana bagi Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pada pelaksanaannya, seringkali pemberian hibah tersebut disalahgunakan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Salah satu bentuk penyalahgunaan hibah adalah adanya orang yang memperdagangkan pengaruh yang tidak baik (broker). Berdasarkan laporan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bahwa praktik pemberian hibah ini sangat rawan dan berpotensi merugikan keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach, conseptual approach, dan case approach. Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah konsep mengenai hibah baik itu dalam hukum privat dan hukum publik. Penelitian ini juga membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam pemberian dana hibah. Dari hasil penelitian ini diketahui letak persamaan dan perbedaan dari konsep hibah baik itu dalam hukum privat maupun hukum publik. Selain itu, dalam penelitian ini diketahui pula bahwa pelaku yang terbukti menyalahgunakan dana hibah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tindak pidana korupsi.
Kata Kunci: Hibah; Hukum Privat; Hukum Publik; Korupsi; Trading In Influence.

## Pendahuluan
Saat ini masyarakat dihadapkan dengan situasi dimana mereka harus memenuhi kebutuhan yang tidak akan pernah ada kata cukup. Namun, untuk mencukupi kebutuhannya, masyarakat seringkali dihadapkan dengan situasi- situasi yang memungkinkan mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai
153

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 1, Januari 2020
How to cite: Haidi Anshar Pradana, ‘Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Dana Hibah’ (2020) Vol. 3 No. 1 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 6 Desember 2019; Diterima 12 Desember 2019; Diterbitkan 1 Januari 2020.
DOI: 10.20473/jd.v3i1.17629

## 154 Haidi Anshar: Tindak Pidana Korupsi
dengan norma dan aturan yang ada. Hal tersebut menyebabkan banyak masyarakat melakukan kejahatan. Salah satu kejahatan yang patut mendapatkan perhatian khusus bagi Pemerintah adalah tindak pidana korupsi karena Indonesia termasuk salah satu negara yang paling korup di dunia. 1
Korupsi di Indonesia semakin marak terjadi meskipun telah banyak dilakukan penegakan dan pemberantasan. Namun, hasilnya tetap masih belum bisa memberantas korupsi.  Pemberantasan Korupsi tidak dapat diatasi oleh para penegak hukum saja melainkan harus didukung oleh berbagai pihak yaitu mulai dari penegak hukum itu sendiri seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat KPK, Kepolisian dan Kejaksaan, Advokat dan yang paling penting dukungan masyarakat. 2 Penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum tidak cukup membuat efek jera bagi para pejabat negara atau orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk tidak melakukan korupsi.
Korupsi sendiri di Indonesia tergolong sebagai Extraordinary Crime sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. 3 Korupsi itu sendiri ialah Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 4
Oleh karena itu, semua perbuatan yang diatur dalam undang-undang tersebut dapat digolongkan dalam tindak pidana korupsi. Modus operandi dalam korupsi dapat bermacam-macam diantaranya melakukan gratifikasi, penyuapan dan hibah.
Kaitannya antara korupsi dengan hibah itu sendiri ialah bahwa dengan berkembangnya zaman saat ini, modus operandi yang digunakan untuk melakukan korupsi semakin bermacam-macam salah satunya ialah melalui hibah. 5 Korupsi dengan modus hibah ini seringkali terjadi karena adanya celah
1 Sri Suwitri, ‘Pemberantasan Korupsi di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi’, (2017) 4 Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik.[1].
2 ibid .[45].
3 IGM Nurdjana , Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi ) (Total Media Yogyakarta 2009).[156].
4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lemba- ran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), Ps. 1 ayat (1).
5 Abdul Aziz, ‘Modus-Modus Operandi Korupsi Lewat Dana Hibah’ (Tirto,2017) < https:// tirto.id/modus-modus-operandi-korupsi-lewat-dana-hibah-chWR > diakses pada tanggal 10 Septem- ber 2018.
untuk menyalahgunakan pemberian dana hibah tersebut melalui perbuatan seperti penyalahgunaan kewenangan, penyuapan, dan trading  in  influence . Beberapa kasus korupsi dana hibah diantaranya kasus Jasmas Pasuruan Tahun 2012 yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.445.966.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), 6 Kasus Jasmas Surabaya Tahun 2016 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 7
Oleh karena itu, jurnal ini akan lebih menitikberatkan pada pembahasan mengenai konsep hibah dalam hukum privat dan hukum publik, tindak pidana korupsi dalam pemberian dana hibah, dan pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi terkait pemberian dana hibah.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normative . Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute  Approach) , pendekatan konseptual (Conceptual
Approach) , dan pendekatan kasus ( Case Approach ).

## Konsep Hibah ditinjau dari Aspek Hukum Privat
Pengertian hibah dapat ditemukan di beberapa sumber antara lain dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 8 Selanjutnya menurut R. Subekti bahwa hibah adalah pemberian yang dituangkan dalam perjanjian, dimana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-
6 Antara News, ‘Kejari Bangil Tetapkan Makelar Jasmas DPRD Jatim Tersangka’ (Jatim Antarnews,2015) < https://jatim.antaranews.com/berita/150930/kejari-bangil-tetapkan-makelar-jas- mas-dprd-jatim-tersangka> diakses pada tanggal 20 Desember 2018.
7 Deny Prastyo, ‘Begini Aliran Dana Jasmas 2016 yang Diterima Anggota DPRD Sura- baya’ (Detik,2019) < http://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4473435/begini-aliran-dana-jas- mas-2016-yang-diterima-anggota-dprd-surabaya > diakses pada tanggal 7 Mei 2019.
8 Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam (Permata Press 2014).[54].

## 156 Haidi Anshar: Tindak Pidana Korupsi
cuma dengan secara mutlak memberikan suatu benda pada pihak yang menerima pemberian itu. 9
Dalam hukum privat hibah diatur dalam pasal 1666 – Pasal 1693 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
"Pasal 1666 KUHPerdata : Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain- lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup". 10
Berdasarkan pasal 1666 KUHPerdata, definisi hibah adalah pemberian dari seseorang semasa hidupnya kepada orang lain yang masih hidup secara cuma-cuma. Tujuan penghibahan agar penerima hibah dapat menikmati manfaat dari suatu penghibahan. 11
Selain itu, diketahui obyek dari hibah yaitu segala macam harta benda milik si pemberi hibah baik berwujud, maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk juga segala macam piutang si pemberi hibah.
Penghibahan harus dilakukan secara tertulis dengan akta notaris sebagaimana diatur dalam pasal 1682 KUHPerdata. Penghibahan diluar cara ini adalah batal. 12
Selanjutnya terdapat beberapa hal lain yang dapat menyebabkan suatu hibah menjadi batal yaitu:
1.  Hibah yang dilakukan pada benda-benda yang baru akan ada di  kemudian hari sebagaimana diatur dalam pasal 1667 ayat (2) KUHPerdata; 13
2.  Hibah dengan mana Pemberi hibah memperjanjikan ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah dianggap batal. Yang batal hanya terkait dengan benda tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1668 KUHPerdata;
3.  Hibah yang memberikan syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah sebagaimana diatur dalam pasal 1670 KUHPerdata; 14
4.  Suatu hibah menjadi batal apabila tidak dilakukan dengan akta notaris sebagaimana diatur dalam pasal 1682 KUHPerdata. 15
9 R. Subekti, Aneka Perjanjian (Citra Aditya bakti 1995).[95].
10 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata R. Subekti, Ps.1666.
11 ibid , Ps. 1679.
12 Johari Santoso dan Achmad Ali, Hukum Perjanjian Indonesia (UII PressYogyakarta 1983).[142].
13 R.M. Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian (Tarsito Bandung, 1982).[26].
14 R. Subekti, Op.Cit .[96].
15 Johari Santoso dan Achmad Ali, Op.Cit. [142].
Dampak dari batalnya suatu penghibahan adalah pemberi hibah dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan. Namun, terdapat beberapa syarat mengenai penarikan kembali hibah. Pasal 1688 KUHPerdata: Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal berikut:
1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan
2. Jika si Penerima hibah telah bersalah melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si Penghibah, setelahnya orang ini jatuh dalam kemiskinan.
KUHPerdata memberikan kemungkinan bahwa hibah dapat ditarik kembali dengan syarat atau pengecualian yang telah disebutkan sebelumya. Penarikan kembali hibah tersebut harus diajukan ke Pengadilan. 16
Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas diketahui unsur-unsur dalam hibah yang diatur dalam KUHPerdata yaitu :
1. Hibah merupakan Perjanjian sepihak dimana dilakukan secara cuma-cuma;
2. Hibah harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup;
3. Hibah dilakukan oleh penghibah untuk memberikan keuntungan atau manfaat kepada penerima hibah;
4. Objek hibah adalah segala harta benda milik penghibah baik berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak dan segala macam piutang penghibah;
5. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris;
6. Hibah dapat ditarik kembali dan Penarikan kembali hibah harus  diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan. 17

## Konsep Hibah ditinjau dari Aspek Hukum Publik
Pembahasan mengenai konsep hibah dalam hukum privat telah dibahas sebelumnya. Selain itu, konsep hibah dapat ditemukan juga dalam hukum publik. Pengaturan konsep hibah dalam hukum publik diatur dalam Peraturan Perundang- undangan seperti Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri yang mengatur Tentang Hibah.
16 R. Subekti, Op.Cit .[105]. 17 Tyas Pangesti, ‘Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/ PDT.G/1996/PN.Pt)’ (2009) Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.[18].

## 158 Haidi Anshar: Tindak Pidana Korupsi
Peraturan Pemerintah Tentang Hibah Daerah memberikan definisi mengenai hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu berupa uang, barang, dan jasa dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang  secara  spesifik  telah  ditetapkan  peruntukkannya  dan  dilakukan  melalui perjanjian. 18 Tujuan dari hibah memberikan manfaat bagi penerimanya.
Hibah dalam hukum Publik meliputi hibah kepada Pemerintah Daerah dan Hibah dari Pemerintah Daerah. 19 Hibah kepada Pemerintah dapat bersumber dari Pemerintah, badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri dan/atau kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri. Hibah juga dapat diberikan dari Pemerintah meliputi Penerimaan dalam negeri, hibah luar negeri, pinjaman luar negeri. Penghibahan harus dituangkan dalam NPHD. Hibah dapat dibedakan juga berdasarkan bentuknya yaitu berupa uang, barang dan/atau jasa. 20
Pemberian hibah dapat dilakukan dengan beberapa syarat atau kriteria diantaranya yaitu :
a. Peruntukan nya secara spesifik telah ditetapkan;
b.  Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
c. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dan
d.  Memenuhi persyaratan penerima hibah. 21
Kriteria atau syarat tersebut diperlukan agar hibah yang diberikan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan bermanfaat bagi penerima hibah sehingga dikemudian hari tidak ada masalah hukum terkait pemberian hibah tersebut.
Hibah kepada daerah tidak dapat diberikan ke semua orang. Namun,  hanya kepada beberapa pihak saja. Syarat atau ketentuan terkait pemberian hibah ke
18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5). Ps.1 ayat (10).
19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah, Op. Cit. , Ps. 2 20 ibid , Ps. 3. 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pe- rubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Op. Cit ., Ps. 4 ayat (3).
masing-masing pihak yaitu:
1. Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementrian/ lembaga pemerintah non kementrian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan;
2. Hibah kepada pemerintah daerah diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah;
3. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah daerah dari Pemerintah Pusat;
5. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. 22
Proses Pemberian hibah sebagai berikut :
1. Calon penerima hibah menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah dengan disertai proposal pengajuan hibah; 23
2. Kepala daerah menerima usulan serta proposal tersebut, kemudian menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan evaluasi atas usulan tersebut; 24
3. SKPD akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi. Setelah itu, SKPD akan memberikan rekomendasi kepada kepala daerah atas usulan hibah tersebut berdasarkan hasil evaluasi dari proposal yang diajukan; 25
4. Apabila disetujui, maka hibah tersebut dituangkan ke dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh kepala daerah dan penerima hibah. 26
Hibah dalam hukum publik dapat ditarik kembali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Penarikan kembali hanya dapat dilakukan terhadap hibah yang bersumber dari APBN atau APBD.
Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:
22 ibid , Ps. 6.
23 Abdul Aziz, ‘Modus-Modus Operandi Korupsi Lewat dana Hibah’, (Tirto, 2017) < https:// tirto.id/modus-modus-operandi-korupsi-lewat-dana-hibah-chWR> diakses pada tanggal 10 Septem- ber 2018.
24 Badan Pemeriksa Keuangan, ‘Tinjauan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah’ (2015) Jurnal BPK.[7].
25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pe- rubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Op. Cit. , Ps. 8.
26 ibid , Ps. 14.

## 160 Haidi Anshar: Tindak Pidana Korupsi
a. Penarikan kembali dana hibah oleh Pemerintah yang bersumber dari APBN b. Penarikan kembali dana hibah oleh Pemerintah yang bersumber dari
APBD. 27
Hukum publik memberikan ruang kepada pemerintah untuk menarik kembali hibah tersebut apabila hibah tersebut tidak digunakan sesuai peruntukkannya. Pemerintah dapat langsung menarik atau memutus dana hibah tersebut dan meminta ganti rugi. Pengenaan ganti kerugian tersebut ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 28 Badan Pemeriksa Keuangan dapat menindaklanjuti sesuai peraturan perundang- undangan yang ada apabila ditemukan adanya unsur pidana.

## Penyalahgunaan Pemberian Hibah dalam Tindak Pidana Korupsi
Salah satu kejahatan atau tindak pidana yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pencegahan maupun penegakkan adalah korupsi. 29 Korupsi digolongkan sebagai Extraordinary  Crime. 30 Menurut O.S. Hiariej, terdapat tujuh sifat atau karakteristik kejahatan korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime yaitu :
1.  Korupsi dianggap merusak demokrasi;
2.  Korupsi dianggap merusak aturan hukum;
3.  Korupsi menghambat pembangunan berkelanjutan;
4.  Korupsi dapat merusak pasar;
5.  Korupsi dapat merusak kualitas hidup khususnya korupsi disektor pendidikan dan kesehatan;
6.  Korupsi dapat membahayakan keamanan manusia;
7.  Korupsi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). 31

## Definisi  korupsi  ialah  tindak  pidana  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang
27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Nega- ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2), Ps. 59 ayat (1).
28 ibid , Ps. 62 ayat (1).
29 Nurdjana, IGM, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (problematik Sistem Hukum  Pidana  dan  Implikasinya  paa  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi (Total Media 2009).[156].
30 Eddy O.S. Hiariej, ‘Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi’ (2012) Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.[3-4].
31 ibid.
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 32 Semua perbuatan yang diatur dalam undang-undang tersebut dapat digolongkan ke dalam tindak pidana korupsi. Korupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara atau modus. Bentuk modus operandi korupsi dalam penyimpangan dana hibah secara umum adalah sebagai berikut :
a. Penyuapan
Definisi penyuapan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah memberikan atau menerima sesuatu berupa uang, hadiah, janji dengan tujuan menggerakkan pejabat negara atau penyelenggara negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkaitan dengan jabatan atau wewenang yang ada padanya. Penyuapan ini diatur dalam pasal 5, 11, 12 huruf a, b Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi. Kaitannya dengan hibah bahwa penyuapan ini terjadi ketika orang atau badan hukum yang mengajukan proposal hibah memberikan uang atau barang kepada pejabat negara atau penyelenggara negara dengan tujuan agar proposal hibah dapat direkomendasikan sebagai calon penerima hibah tanpa melalui evaluasi yang baik dan benar. 33 Penyuapan dalam korupsi hibah ini dapat dilihat dari kasus Jasmas Pemkot Surabaya Tahun 2016 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milliar rupiah).
b. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang
Penyalahgunaan jabatan atau wewenang dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. 34 Penyalahgunaan jabatan atau wewenang ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan
32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lemba- ran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), Ps. 1 ayat (1).
33 Prastowo Budi, M. Hari Wahyudi, A’an Effendi, ‘Hibah Pemerintahan dan Pertanggung - jawabannnya’ (2017) 1 Justitia Jurnal Hukum.[137].
34 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Un- dang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Op.Cit ., Ps. 3.

## 162 Haidi Anshar: Tindak Pidana Korupsi
penyalahgunaan jabatan atau wewenang dalam korupsi hibah dapat dilihat dari kasus Jasmas Lamongan dengan Putusan No. 138/Pid.sus/TPK/PN.Sby dengan Terdakwa Harist Udin yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
c. Trading in influence
Trading in influence merupakan perbuatan memperdagangkan pengaruh yang tidak baik untuk bisa mempengaruhi orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya. Trading in influence ini belum diatur dalam hukum nasional Indonesia namun dapat kita temukan pengaturannya dalam Pasal 18 UNCAC. Perbuatan trading  in  influence ini dapat dilihat dalam kasus Jasmas Pasuruan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 651/K.Pid.sus/Pn.Sby yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.445.966.000,00 (satu milliar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah). Meskipun trading in influence belum diatur dalam hukum nasional namun dalam kasus ini terdakwa dapat dijerat dengan Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mana perbuatan tersebut.
Dalam perjalanan pengelolaannya, hibah ini telah mengalami berbagai permasalahan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan terdapat banyak temuan terkait pengelolaan dana hibah. 35 Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dimana ditemukan bahwa terdapat 144 instansi/organisasi/lembaga masyarakat di Banten yang mendapatkan dana hibah dengan tidak disertai proposal pengajuan dan proposal pencairan. Modus korupsi dengan penyalahgunaan dana hibah ini tidak hanya terjadi di Provinsi Banten saja tetapi hampir terjadi di berbagai daerah
seperti Kasus Jasmas Pasuruan, 36 Kasus Jasmas Pemkot Surabaya, 37 Kasus Jasmas Lamongan dan masih banyak kasus penyelewengan dana hibah yang pelakunya saat ini sudah divonis bersalah dan sudah berkekuatan hukum tetap.
Muzni Fauzi selaku mantan auditor BPK mengungkapkan bagaimana cara oknum tersebut dapat melakukan korupsi dengan modus tersebut dimana cara-cara tersebut diuraikan sebagai berikut:
1.  Diawali dengan membuat proposal bantuan sosial atau hibah yang fiktif;
2.  Proposal tersebut dijadikan sebagai dasar dari pencairan dana hibah tersebut;
3.  Setelah dana hibah tersebut dicairkan, maka dana tersebut tidak dipergunakan sesuai proposal;
4.  Setelah itu membuat laporan pertanggungjawaban yang telah direkayasa sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terhindar dari dugaan praktik korupsi. 38
Selanjutnya, beberapa unsur dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut: a. Perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi; b. Perbuatan melawan hukum;
c. Merugikan keuangan negara atau perekeonomian negara;
d. Penyalahgunaan kewenangan. 39
Berdasarkan unsur-unsur diatas diketahui bahwa penyalahgunaan pemberian dana hibah tergolong sebagai salah satu tindak pidana korupsi.

## Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi
Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai konsep hibah dalam hukum privat dan hukum publik. Selanjutnya, pada pembahasan ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. Chairul Huda menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah
36 Antara News, ‘Kejari Bangil Tetapkan Makelar Jasmas DPRD Jatim Tersangka’ (jatim Antarnews,2015) <https://jatim.antaranews.com/berita/150930/kejari-bangil-tetapkan-makelar-jas- mas-dprd-jatim-tersangka> diakses pada tanggal 20 Desember 2018.
37 Deny Prastyo, ‘Begini Aliran Dana Jasmas 2016 yang Diterima Anggota DPRD Sura- baya’ (Detik,2019) <http://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4473435/begini-aliran-dana-jas- mas-2016-yang-diterima-anggota-dprd-surabaya> diakses pada tanggal 07 Mei 2019.
38 Muzni Fauzi, Membongkar Trik Penyimpangan Penggunaan Keuangan Negara (Grame- diana 2013).[8].
39 R. Wiyono, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Alumni 1983).[6].

## Haidi Anshar: Tindak Pidana Korupsi
pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukan. 40 Undang- undang tindak pidana korupsi menentukan bahwa subyek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu setiap orang. Makna setiap orang disini ialah orang perseorangan atau korporasi. 41 Namun, tidak semua pelaku tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban dan terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan suatu pertanggungjawaban. Dalam suatu tindak pidana, salah satu unsur penting didalamnya yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana mengenal asas Geen Straf Zonder Schuld (Tiada Pidana Tanpa Kesalahan). Unsur kesalahan ini merupakan penghubung antara perbuatan, akibat dan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. 42
Unsur-unsur kesalahan berupa :
a. Melakukan tindak pidana
b. Diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab
c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
d. Tidak ada alasan pemaaf. 43
Unsur pertama ialah melakukan tindak pidana. Makna melakukan tindak pidana disini ialah dimana seseorang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum artinya perbuatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang terdapat di masyarakat. 44 Unsur kedua yaitu diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab. Kemampuan seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab dipengaruhi beberapa faktor diantaranya umur. Menurut R.Soesilo bahwa yang dimaksudkan belum dewasa ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. 45
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memberikan pengaturan terkait batasan seseorang dapat bertanggungjawab. Pasal 45 KUHP menentukan bahwa
40 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung- jawaban Pidana  Tanpa Kesalahan (Kencana Prenada Media Group 2011).[70].
41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indo- nesia Tahun 2001 Nomor 134), Ps. 1 ayat (3).
42 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (PT. Eresco 1989).[60].
43 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2016).[63].
44 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi (Rineka Cipta 2008).[189].
45 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal .[61].
dalam hal menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan tindakan yang diambil yaitu dikembalikan kepada orang tuanya tanpa pidana apapun, diserahkan kepada Pemerintah tanpa pidana apapun, dan dipidana. 46
Selain faktor umur, seseorang dinyatakan sebagai orang yang mampu bertanggung jawab apabila mampu menentukan niat, kehendak, rencana atas perbuatan yang akan dilakukan, mengetahui atau menginsafi bahwa perbuatannya tersebut dipandang tidak patut oleh masyarakat, dan mengetahui atau menginsafi arti, makna, hakikat, dari perbuatan bahwa perbuatannya baik atau buruk. 47
Selain itu, dalam KUHP juga mengkategorikan bahwa orang tidak mampu bertanggungjawab apabila pertumbuhan akal sehatnya tidak sempurna atau kurang sempurna dan/atau sakit jiwa. 48
Unsur selanjutnya ialah adanya kesengajaan atau kealpaan dimana kesengajaan atau kealpaan merupakan bentuk dari suatu kesalahan. Unsur kesengajaan dalam pasal-pasal yang ada dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya tidak secara tegas menyatakan kalimat dengan sengaja. Namun, unsur tersebut dapat ditemukan dalam pasal berbunyi: dengan maksud, dengan mengetahui, berkehendak, dengan rencana, dengan tujuan, dengan paksa, dengan kekerasan, menghasut, memalsu surat atau membuat surat palsu. 49
Bentuk atau corak kesengajaan:
1. Kesengajaan sebagai maksud
Makna dari kesengajaan dengan maksud ialah bahwa pelaku tindak pidana memang berkehendak atau bertujuan atau bermaksud dan berkeinginan untuk melakukan tindak pidana. 50

## 2. Kesengajaan sebagai kepastian
Makna dari kesengajaan sebagai kepastian yaitu dimana pelaku mengetahui
46 Didik Endro Purwoleksono, Op. Cit .[64]. 47 ibid , Op.Cit .[68].
48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ps. 44.
49 Didik Endro Purwoleksono, Op.Cit .[69].
50 ibid , Op.Cit .[70].

## 166 Haidi Anshar: Tindak Pidana Korupsi
betul atas akibat dari perbuatan yang dia lakukan baik itu ia kehendaki maupun tidak dihendaki. 51

## 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan
Makna dari kesengajaan sebagai kemungkinan atau Dolus  Eventualis atau In Kauf nehmen atau teori apa boleh buat yaitu bahwa pelaku tindak pidana mengetahui dan berkehendak untuk melakukan tindak pidana serta dia tidak peduli siapa yang menjadi korbannya. 52
Setelah membahas terkait unsur kesengajaan selanjutnya akan membahas unsur kealpaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan.
Unsur kealpaan terdiri dari 2 yaitu:
1. Kurang hati-hati
Makna kurang hati-hati disini ialah pelaku tindak pidana tidak mengadakan penelitian, kemahiran atau usaha pencegahan yang nyata dalam keadaan- keadaan tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan. 53
2. Kurang penduga-dugaan
Kurang penduga-dugaan terdapat 2 kemungkinan yaitu kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari memiliki makna bahwa pelaku menyadari atas akibat dari tindakan yang dia lakukan. kealpaan yang tidak disadari memiliki makna pelaku tindak pidana tidak menyadari akibat akan terjadi, namun ternyata dalam perkembangannya justru akibat telah terjadi.
Unsur selanjutnya yaitu alasan yang dapat menghapuskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana yang terdiri dari alasan pemaaf atau alasan pembenar serta alasan penghapusan penuntutan. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan terdakwa dimana perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap merupakan tindak pidana. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menjadi patut dan benar.
51 Moeljatno, Op.Cit. [189]. 52 Didik Endro Purwoleksono, Op.Cit .[71].
53 ibid .[74].
Selain itu, terdapat alasan lain dimana seseorang dapat tidak dipidana atas perbuatannya yaitu diantaranya daya paksa ( overmacht ) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 KUHP. Menurut PAF Lamintang, daya paksa ini dapat terjadi apabila terdapat pemaksaan secara fisik, pemaksaan secara psikis dan terdapat beberapa keadaan yang memungkinkan daya paksa itu terjadi. 54 Pembelaan terpaksa diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP. Menurut PAF Lamintang, pembelaan terpaksa harus memenuhi syarat tertentu yaitu terpaksa melakukan pembelaan, kepentingan yang harus diserang meliputi badan orang, diri orang, kehormatan, kesusilaan, harta benda orang dan serangan harus melawan hukum. 55 Selain itu, juga terdapat alasan lain yaitu melaksanakan perintah undang-undang dan melaksanakan perintah jabatan.
Oleh karena itu, berdasarkan penjabaran atas konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, maka jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam pemberian hibah, pelaku suatu tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut dan unsur pertanggungjawaban pidana yaitu melakukan tindak pidana, cakap dan mampu bertanggungjawab, terdapat unsur kesalahan dimana dalam tindak pidana korupsi seringkali bentuk dari unsur kesalahan ini ialah kesengajaan, dan unsur terakhir adalah tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.

## Kesimpulan
Bahwa hibah dalam hukum privat yaitu pemberian benda yang memiliki nilai manfaat dari orang-orang yang masih hidup kepada orang-orang yang masih hidup pula sebagai penerima hibah dengan tujuan memberikan kenikmatan bagi penerima hibah. Hibah harus dilakukan melalui akta notaris dan hibah juga dapat ditarik kembali dengan beberapa syarat dan harus diajukan terlebih dahulu kepada pengadilan. Selanjutnya, hibah dalam hukum publik adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah
54 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2016).[77].
55 PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Cetakan ke-2 (Sinar Grafika
2016).

## 168 Haidi Anshar: Tindak Pidana Korupsi
daerah  atau  sebaliknya  yang  secara  spesifik  telah  ditetapkan  peruntukkannya dan dilakukan melalui perjanjian. Dimana penghibahan dilakukan dengan cara pengajuan proposal, setelah itu dituangkan dalam NPHD dan diakhir penerima hibah wajib memberikan laporan pertanggungjawaban. Hibah dalam hukum publik juga dapat dilakukan penarikan kembali.
Bahwa pelaku tindak pidana korupsi dalam pemberian dana hibah dapat dimintai pertanggungjawaban dengan syarat harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana diantaranya melakukan suatu tindak pidana, cakap dan mampu bertanggungjawab, adanya unsur kesalahan, tidak ada alasan penghapus pidana, sehingga pelaku tindak pidana korupsi dalam pemberian dana hibah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

## Daftar Bacaan

## Buku
Atmasasmita, Romli, Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer (Fikahati Aneska 2009).
Fauzi, Muzni, Membongkar Trik Penyimpangan Penggunaan Keuangan Negara (Gramediana 2013).
Huda, Chairul, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana  Tanpa Kesalahan (Kencana Prenada Media Group 2011).
Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Cetakan ke-2 (Sinar Grafika 2016).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi (Rineka Cipta 2008).
Nurdjana, IGM, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (problematik Sistem  Hukum  Pidana  dan  Implikasinya  paa  Penegakan  Hukum  Tindak Pidana Korupsi (Total Media 2009).
Ongkokhom, Tradisi dan Korupsi (Yayasan Obor Indonesia 1988).
Press, Tim Permata , Kompilasi Hukum Islam (Permata Press 2014).
Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (PT. Eresco 1989).
Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020
Purwoleksono, Didik Endro, Hukum Pidana (Airlanga Univesity Press 2014).
Santoso, Johari, dan Achmad Ali, Hukum  Perjanjian  Indonesia (UII Press Yogyakarta 1983).
Soesilo,R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Politeia Bogor 1991).
Subekti, R, Aneka Perjanjian (Citra Aditya Bakti 1995).
Surachmin, dan Suhandi cahaya, Strategi Dan Teknik Korupsi : Mengetahui Untuk Mencegah (Sinar Grafika 2013).
Suryodiningrat, R.M., Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian (Tarsito 1982).
Wiyono, R, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Alumni 1983).

## Jurnal, Majalah, dan Sumber Lain
Badan Pemeriksa Keuangan, ‘Tinjauan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah’ (2015) Jurnal BPK.
Budi,  Prastowo,  M.  Hari  Wahyudi,  A’an  Effendi,  ‘Hibah  Pemerintahan  dan Pertanggungjawabannnya’ (2017) 1 Justitia Jurnal Hukum.
Hiariej, Eddy O.S.  ‘Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi’ (2012) Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Suwitri, Sri, ‘Pemberantasan Korupsi di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi’, (2017) 4 Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik.
Sianturi, Holmes, ‘Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara’ (2017) 1 Jurnal Wawasan Yuridika.
Tyas Pangesti, ‘Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/PDT.G/1996/PN.Pt)’ (2009) Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

## Laman
Aziz, Abdul, ‘Modus-Modus Operandi Korupsi Lewat dana Hibah’ (Tirto,2017) <https://tirto.id/modus-modus-operandi-korupsi-lewat-dana-hibah-chWR>

## Haidi Anshar: Tindak Pidana Korupsi
diakses pada tanggal  10 September 2018.
News, Antara, ‘Kejari Bangil Tetapkan Makelar Jasmas DPRD Jatim Tersangka’ (jatim Antarnews,2015) <https://jatim.antaranews.com/berita/150930/kejari- bangil-tetapkan-makelar-jasmas-dprd-jatim-tersangka> diakses pada tanggal 20 Desember 2018.
Prastyo, Deny, ‘Begini Aliran Dana Jasmas 2016 yang Diterima Anggota DPRD Sura- baya’ (Detik,2019) <http://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4473435/ begini-aliran-dana-jasmas-2016-yang-diterima-anggota-dprd-surabaya> diakses pada tanggal 07 Mei 2019.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
Bergerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata R. Subekti.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465).