Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kolaka

## INFO PENULIS
Ardi Rahmansyah Universitas Sembilanbelas November Kolaka ardirahmansyahrahmansyah@gmail.com
Arafat Universitas Sembilanbelas November Kolaka afatpascaunm@gmail.com
Sudirman Baso Universitas Sembilanbelas November Kolaka

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 2, Agustus 2024 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi:
Rahmansyah,  A.,  Arafat,  &    Baso,  S.  (2024).  Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kolaka. Jurnal Sosial dan Humaniora, 4 (2), 729-742.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  tentang  Implementasi Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan  Sampah  di  Kabupaten  Kolaka. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif.  Metode  kualitatif  adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dengan  informan.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  data  kualitatif  yaitu mendeskripsikan  dan  menafsirkan  data  yang  diperoleh  di  lapangan  dari  informan.  Teknik analisis  data  ini  didasarkan  pada  kemampuan  nalar  dalam  menghubungkan  fakta,  data  dan informasi,  sehingga  data  yang  diperoleh  akan  dianalisis  sehingga  diharapkan  akan  muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  Permasalahan  sampah  yang  ada  di  Kelurahan  Laloeha  sudah  diketahui  oleh  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka. Hanya saja prosedur pengelolaan sampah yang dilakukan belum  cukup  tepat  karena  pengangkutan  sampah  hanya  di  lakukan  satu  kali  dalam  seminggu sehingga selalu ada sampah yang berserakan. Sudah dilakukan pembagian tugas permasalahan pengelolaan  sampah  tetapi  bukan  terkhusus  untuk  TPS  yang  ada  melainkan  sesuai  zona  dan Kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Kolaka.  Kerjasama  yang  dilakukan  oleh  pihak  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kolaka,  yang  mana  Kecamatan  dibawah  tanggungjawab  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kolaka.  Masyarakat  masih  sangat  kurang  aktif  berpartisipasi dalam  kegiatan  pengurangan,  pengumpulan,  pemilahan,  pengangkutan,  dan  pengolahan sampah. Mengingat walaupun kegiatan ini tidak secara langsung mengurangi timbulan sampah, namun dapat menentukan keberhasilan proses pengurangan sampah pada hierarki pengelolaan selanjutnya.  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kolaka  sudah  memberika  Surat Perintah Tugas (SPT) kepada pegawai yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka. Tetapi  sampai  sekarang  belum  ada  pegawai  yang  di  tunjuk  secara  khusus  menangani permasalahan sampah yang ada di Kolaka. Minimnya sumber daya manusia baik secara jumlah dan  juga  latar  belakang  pendidikan  serta  pelatihan  yang  masih  minim.  Selanjutnya  dari  segi anggaran  yang  terbatas  juga  menyebabkan  pengadaan  dan  perawatan  sarana  dan  prasarana terhambat. Hal ini secara tidak langsung tentu mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah.
Kata Kunci : Implementasi, Perda, Pengelolaan Sampah

## Abstract
This  study  aims  to  determine  and  describe  the  Implementation  of  Regional  Regulation Number 2 of 2018 concerning Waste Management in Kolaka Regency. The research method used  is  descriptive  qualitative.  Qualitative  methods  are  research  procedures  that  produce descriptive  data  in  the  form  of  written  and  spoken  words  from  people  and  observable behavior.  The  data  collection  technique  is  interviews  with  informants.  The  data  analysis technique used is qualitative data, namely describing and interpreting data obtained in the field  from  informants.  This  data  analysis  technique  is  based  on  the  ability  to  reason  in connecting facts, data and information, so that the data obtained will be analyzed so that it is hoped that a picture will emerge that can reveal research problems. The results of this study indicate that the waste problem in Laloeha Village is already known by the Kolaka Regency Environmental  Service.  It's  just  that  the  waste  management  procedure  carried  out  is  not quite  right  because  waste  transportation  is  only  done  once  a  week  so  there  is  always scattered waste. The division of tasks for waste management problems has been carried out but not specifically for the existing TPS but according to the zones and sub-districts in Kolaka Regency. Cooperation carried out by the  Kolaka Regency Environmental Service, where the Sub-district  is  under  the  responsibility  of  the  Kolaka  Regency  Environmental  Service.  The community  is  still  very  less  active  in  participating  in  waste  reduction,  collection,  sorting, transportation,  and  processing  activities.  Given  that  although  this  activity  does  not  directly reduce waste generation, it can determine the success of the waste reduction process in the next  management  hierarchy.  The  Head  of  the  Kolaka  Regency  Environmental  Service  has given a Task Order Letter (SPT) to employees at the Kolaka Regency Environmental Service. But until now there have been no employees specifically appointed to handle waste problems in  Kolaka.  The  lack  of  human  resources  both  in  terms  of  quantity  and  also  educational background  and  training  is  still  minimal.  Furthermore,  in  terms  of  limited  budget,  it  also causes  the  procurement  and  maintenance  of  facilities  and  infrastructure  to  be  hampered. This indirectly certainly affects the performance of waste management.
Keywords : Implementation, Regional Regulation, Waste Management

## A. Pendahuluan
Sampah merupakan suatu masalah dalam lingkungan masyarakat yang sangat sulit untuk diatasi.  Sampah  juga  menjadi  suatu  momok  yang  menakutkan  dalam  lingkungan  masyarakat. Masih  banyak  sampah  yang  berserakan,  tidak  hanya  di  jalan,  bahkan  di  sepanjang  sungaipun terjadi  pencemaran  akibat  sampah.  Dengan  demikian  sampah  adalah  masalah  krusial  yang membutuhkan  penanganan  yang  sangat  intensif  dari  berbagai  pihak.  Sampai  saat  ini  sampah belum  dapat  ditangani  dengan  baik,  terutama  di  kota-kota  besar.  Sampah  yang  tidak  terurus dengan  baik  akan  menyebabkan  menurunnya  kesehatan  dan  nilai  estetika  lingkungan  karena pencemaran  air,  udara  dan  berkembangnya  hama  penyakit sehingga pemukiman penduduk di sekitar tumpukan sampah tersebut tidak layak lagi bagi penduduk.
Dalam  UU  No  18  Tahun  2008  dijelaskan  bahwasanya  sampah  adalah  sisa  kegiatan  sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Berdasarkan penjelasan tersebut, sampah mempunyai status yang jelas  yaitu  sesuatu  yang  tidak  diinginkan  lagi  sehingga  sampah  dikategorikan  dalam:  Suatu benda,  bentuk  padat,  Ada  dan  tidaknya  dengan  aktivitas  manusia,  Benda  padat  yang  harus dibuang atau disingkirkan, Dibuang bisa diterima atau tidak diterima oleh orang lain.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008  yang  mengisyaratkan  tentang  pentingnya perubahan paradigma pengelolaan sampah, dimana penanganan sampah di perkotaan dengan paradigma  baru  melalui  penerapan  program reduce,  reuse, dan recycle dengan  tujuan  untuk mengurangi  timbulan  sampah  sehingga  dilakukan  pengolahan  sampah  mulai  dari  sumber sampah  hingga  di  tempat  pembuangan  akhir.  Peraturan  tersebut  kemudian  ditindaklanjuti dengan  terbitnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  81  tahun  2012  tentang  pengelolaan  sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
Permasalahan sampah di Indonesia merupakan masalah yang sudah menjadi mimpi buruk bangsa ini selama bertahun-tahun. Infrastruktur pengelolaan sampah di Indonesia dinilai masih belum memadai. Sementara itu, program untuk menanggulangi masalah pengelolaan sampah ini justru dinilai masih setengah setengah. Menurut kajian Kementrian LHK, timbulan sampah yang dihasilkan penduduk Indonesia adalah sebesar 64 juta ton / tahun atau setara dengan 92,69 kg
/orang/tahun. Kondisi dilapangan bahkan sungguh sangat mencengangkan, sampah bertebaran dimana-mana,  air  tanah  terkontaminasi  lindi,  air  permukaan  yang  dipenuhi  sampah,  kondisi tong  sampah  umum  yang  tidak  memadai,  distribusi  pengangkutan  yang  tidak  layak  dan  TPA yang tidak berwawasan lingkungan.
Lemahnya  kesadaran  akan  lingkungan  mengakibatkan  mereka  membuang  sampah sembarangan dan akirnya mereka sendirilah yang nantinya jadi korban karena lingkungan yang kotor.  Padahal  lingkungan  yang  kotor  itu  dapat  menyebabkan  pencemaran  udara  yang  tidak sehat, karena sampah yang dibiarkan lama akan memunculkan bau busuk. Hal tersebut terbukti di  beberapa  tempat  di  Kabupaten  Kolaka  masih  ditemui  pembuangan  sampah  secara  ilegal. Permasalahan  lainnya  adalah  penganan  sampah  yang  kurang  profesional  dan  cenderung  asal- asalan.  Tenaga  kebersihan  di  lapangan  dirasa  kurang  memberikan  kinerja  yang  optimal. Terdapat  dibeberapa  Tempat  Pemungutan  Sampah  yang  masih  dijumpai  sampah  berserakan dan tidak tertata rapi. Sehingga terkesan lingkungan dikawasan tersebut tercemar dan tercium bau busuk. Penangan yang masih tradisional menjadi salah satu fakor munculnya permasalahan ini di lapangan. Yakni, belum adanya pengetahuan tentang pengolahan sampah modern dengan prinsip 3R
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kolaka  memandang  pengelolaan  sampah  ini  semakin menjadi  masalah  kompleks.  Kabupaten  Kolaka  sebagai  kabupaten  yang  memiliki  potensi kawasan  wisata  dan  wilayah  berkemajuan  masih  di  warnai  pemandangan  sampah  yang berserakan  di  wilayah  pasar,  jalan  raya,  pemukiman  penduduk  dan  lapangan  terbuka. Penyelesaiaan  sampah  tidak  hanya  urusan  penyediaan  infrastruktur  semata,  dan  persoalaan penyediaan  anggaran  yang  kemudiaan  urusan  sampah  selesai.  Tetapi  lebih  komperhensif  lagi dalam memandang persoalan sampah. Harus mengetahui sebab-sebab sampah itu di produksi dan metodologi yang kreatif dalam menangani sampah.
Jika  mengambil  contoh  urgensi  penanganan  sampah  ialah  salah  satu  penyebab kompleksnya  masalah  sampah  karena  kurangnya  kepedulian  masyarakatnya  akan  kebersihan lingkungan  dan  fasilitas  persampahan  dan  program-progam  kreatif  yang  masih  minim  di gerakkan pada masyarakat. Sehingga hal tesebut menjadi perhatian bagi Pemkab Kolaka untuk merubah  dan  mendidik perilaku  masyarakatnya.  Kompleksifitas penanganan  sampah  tersebut di  respon  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Kolaka  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Daerah Kabupaten  Kolaka  Nomor  2  Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan  Sampah.  Perda  ini  dikeluarkan seiring  permasalahan  sampah  yang  semakin  kompleks  dan  penyesuaian  pengelolaan  sampah dari beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
Pengelolaan  sampah  telah  menjadi  salah  satu  masalah  yang  di  hadapi  masyarakat perkotaan, ditinjau dari kegiatan manusia yang tidak terlepas dari aktivitas yang menghasilkan limbah maupun sampah baik yang organik maupun non organik. Kegiatan pengelolaan sampah adalah  memindahkan  sampah  dari  sumber  atau  timbulan  ke  tempat  pembuangan  sampah. Penanganan  ini  memerlukan  sistem  yang  baik  dan  terkendali,  karena  dapat  menyebabkan turunnya  keindahan  lingkungan  dan  mengancaman  kesehatan  masyarakat  umum  oleh  karena itu diperlukan adanya kinerja dan kemampuan untuk menangani masalah persampahan secara ekfektif dan efisien.
Pengelolaan  sampah  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Kolaka  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Sampah  pada  pasal  1  bahwa  Pengelolaan sampah  adalah  kegiatan  yang  sistematis,  menyeluruh,  dan  berkesinambungan  yang  meliputi pengurangan  dan  penanganan sampah.  Pasal  2  bahwa  Pengelolaan sampah  berdasarkan  pada asas tanggungjawab; keberlanjutan; keadilan; manfaat; Ke bersamaan; nilai ekonomi; keamanan dan  keselamatan,  dan  kesadaran.  Pasal  3  Tujuan  pengelolaan  sampah  yakni  mewujudkan lingkungan  yang  sehat  dan  bersih  dari  sampah;  menjaga  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup dan  menjaga  kesehatan  masyarakat;  meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dan  pelaku  usaha untuk  secara  aktif  mengurangi  dan/atau  rnenangani  sampah  yang  berwawasan  lingkungan; menjadikan  sampah  sebagai  sumber  daya  yang  memiliki  nilai  ekonomis  dan  mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.
Permasalahan  dalam  pengelolaan  sampah  tidak  hanya  terjadi  di  kota-kota  besar,  namun juga  terjadi  di  kota-kota  kecil  yang  mempunyai  kepadatan  cukup  tinggi  dan  adanya  aktifitas perekononiam yang tinggi pula. Salah satunya Kabupaten Kolaka yang saat ini juga mengalami dalam permasalahan pengelolaan sampah. Kabupaten Kolaka merupakan salah satu kota yang ada di provinsi Sulawesi Tenggara dengan jumlah penduduk sebanyak 241.366 jiwa pada tahun 2023  serta  luas  wilayahnya  terbesar  kedua  di  Indonesia  yaitu  seluas  3.283,64  KM 2 .  Terdapat beberapa  kecamatan  di  Kabupaten  Kolaka,  yaitu  Kecamatan  Kolaka,  Kecamatan  Wundulako, Kecamatan  Baula,  Kecamatan  Pomalaa,  Kecamatan  Tanggetada,  Kecamatan  Watubangga,
Kecamatan  Polinggona,  Kecamatan  Toari,  Kecamatan  Latambaga,  Kecamatan  Samaturu, Kecamatan Wolo, dan Kecamatan Iwoimendaa. Salah satu kecamatan yang mengalami kesulitan dalam  pengelolaan  sampah  adalah  Kecamatan  Kolaka,  yang  mana  merupakan  salah  satu kecamatan yang memiliki penduduk terbanyak di Kabupaten Kolaka yaitu sebanyak 40.196 jiwa dengan kepadatan 286 jiwa/km² . Jumlah penduduk Kecamatan Kolaka adalah berjumlah 40.196 jiwa dengan kepadatan 286 jiwa/km². Potensi jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat adalah ± 68,75 M³ per hari. Menurut  Data  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kolaka,  setiap  tahunnya  terjadi  kenaikan jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hal ini membuat Pemerintah Kabupaten Kolaka harus semakin maksimal dalam  pelaksanaan pengelolaan sampah terutama di Kecamatan Kolaka khususnya di Kelurahan Laloeha.
Penelitian  tentang  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Sampah  sudah  menjadi  hal  yang lumrah dilakukan para peneliti di berbagai perguruan tinggi, antara lain:
Yuliarto  Mokodompis,  dkk.  2019  dengan  judul  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan Sampah  Di  Kota  Manado.  Penelitian  ini  menggunakan  indikator-indikator  yang  dikemukakan Edward III (1980:11) yaitu Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi; dan Struktur Organisasi. Hasil penelitian  menjelaskan  bahwa  Sosialisasi  mengenai  pengelolaan  kebersihan  yang  dilakukan oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Manado  belum  tersampaikan  dengan  baik,  yang menyebabkan  masih  rendahnya  pasrtisipasi  masnyarakat  dalam  mensukseskan  implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado. Seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, untuk mensukseskan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di  Kota Manado  dibutuhkan  peran  serta  masyakarat  sehingga  mengurangi beban  dan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado selaku implementasi kebijakan. Faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di kota manado adalah terkait dengan kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah di sungai. Kedua terkait dengan sarana dan prasarana misalnya bank sampah dan TPS 3R (Reuse, Reduce, Recyle) dan terakhir penegakan hukum kurang maksimal. Pemerintah  kota  manado  harus  mempunyai  program  atau  tujuan  khusus  dalam  kebijakan pengelolaan  sampah  di  kota  manado.  Hal  ini  di  jabarkan  dan  meningkatkan  visi  dan  misi pemerintah kota manado dan demi terwujudnya harapan kota cerdas.
Bella Dwi Hastut, dkk. 2021 dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten  Bengkulu  Selatan.  Penelitian  ini  menggunakan  indikator-indikator  yang dikemukakan  Edward  III  (1980:11)  yaitu  Komunikasi;  Sumber  Daya;  Disposisi;  dan  Struktur Organisasi.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  Implementasi  Kebijakan  Perda  No.  01  Tahun 2017  Tentang  Pengelolaan  Sampah  di  Kabupaten  Bengkulu  Selatan  sudah  berjalan  sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan isi kebijakan, serta masih ada ketidaksesuaian yang didapat dari hasil pelaksanaan kebijakan. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah adalah: pertama, Komunikasi: kurangnya anggaran biaya untuk melakukan sosialisasi. Kedua, Sumber Daya: terbatasnya SDM yang ahli di bidang persampahan, kurangnya  fasilitas  baik,  TPS,  TPS  3R  serta  kurangnya  armada  pengangkut  sampah  dan terbatasnya anggaran biaya. Ketiga, Disposisi: masih ada aparat yang melaksanakan tupoksi di luar  peraturan  yang  ada.  Keempat,  Struktur  Birokrasi:  masih  petugas/pelaksana  yang menjalankan tupoksi tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
Abdul  Wachid  dan  David  Laksamana  Caesar.  2020  dengan  judul  Implementasi  Kebijakan Pengelolaan  Sampah  Di  Kabupaten  Kudus.  Indonesia  diperkirakan  menghasilkan  sampah sebanyak 64 juta ton setiap tahun. Angka ini sangat tinggi, karena baru 7 persen saja dari jumlah sampah  tersebut  yang  telah  dikelola.  Kabupaten  Kudus  telah  mempuyai  kebijakan  tentang pengelolaan  sampah,  namun  kebijakan  tersebut  belum  diketahui  oleh  sebagian  besar masyarakat  di  Kabupaten  Kudus.  Hasil  penelitian  diketahui  pemerintah  setempat  belum melakukan  kegiatan  sosialisasi  kebijakan  pengelolaan  sampah  kepada  masyarakat  secara massif, sehingga banyak masyarakat dari berbagai kalangan yang belum mengetahui peraturan ini. pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus juga terkendala dengan keterbatasan anggaran  dan  peralatan  pengolah  sampah.  Selain  itu,  kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  juga hanya  sebagai  formalitas  saja,  karena  tidak  ada  tindak  lanjut  dari  kegaitan  monitoring  dan evaluasi tersebut setiap tahun.
Arif  Komarudin,  dkk.  2023  dengan  judul  Implementasi  Kebijakan  Dalam  Pengelolaan Sampah  Rumah  Tangga  Dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga  Di  Kecamatan  Indihiang Kota  Tasikmalaya.  Pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan  sampah  sejenisnya  di  Kecamatan Indihiang  Kota  Tasikmalaya  merupakan  tantangan  yang  signifikan  dalam  upaya  menjaga kebersihan  lingkungan  dan  kesehatan  masyarakat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa
implementasi  kebijakan  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  di  Kecamatan  Indihiang menghadapi  berbagai  tantangan, termasuk  kurangnya  infrastruktur  pengelolaan  sampah  yang memadai, minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah, dan kendala dalam koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat.
Berdasarkan  beberapa  penelitian  terdahulu  diatas,  maka  peneliti  merumuskan  kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kolaka karena peneliti menganggap bahwa masih kurangnya kesadaran  masyarakat  terhadap  pembuangan  sampah.  Masyarakat  dengan  bebas  membuang sampah  ke  berbagai  tempat  yang  sejatinya  bukan  TPS  resmi,  hal  ini  disebabkan  oleh  masih banyaknya  lahan  kosong  yang  belum  didirikan  bangunan  diatasnya.  Kabid  Kebersihan  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kolaka  mengimbau  masyarakat  agar  tidak  membuang  sampah sembarangan. Sebab sampah masih menjadi masalah, bahkan akibat sampah yang menumpuk di berbagai  tempat  umum  seperti  di  depan  sekolah  SMA  Negeri  1  Kolaka,  bisa  menimbukan masalah baru, baik itu kesehatan maupun masalah sosial dan lingkungan. Penelitian ini sangat berbeda  beberapa  penelitian  terdahulu  diatas  yaitu  penggunaan  teori  yang  dilakukan  sangat berbeda dan juga pada subtansi pembahasannya.

## B. Metodologi
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif.  Menurut  Moleong  (2012), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang  menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis dan kata-kata yang diucapkan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan  data  adalah  wawancara  dengan  informan  yaitu  Perwakilan  Pemerintah  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kolaka,  Perwakilan  Pemerintah  Kecamatan  Kolaka,  Perwakilan Pemerintah Kelurahan, dan Perwakilan Masyarakat. Data yang digunakan yakni  menggunakan data  sekunder  yang  ada.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  data  kualitatif  yaitu mendeskripsikan  dan  menafsirkan  data  yang  diperoleh  di  lapangan  dari  informan.  Teknik analisis  data  ini  didasarkan  pada  kemampuan  nalar  dalam  menghubungkan  fakta,  data  dan informasi,  sehingga  data  yang  diperoleh  akan  dianalisis  sehingga  diharapkan  akan  muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian.

## C. Hasil dan Pembahasan
Implementasi kebijakan adalah tahap dalam siklus kebijakan di mana keputusan kebijakan yang  telah  diambil  diterjemahkan  menjadi  tindakan  konkret  dalam  rangka  mencapai  tujuan kebijakan  tersebut.  Implementasi  kebijakan  melibatkan  pelaksanaan  program-program, kegiatan-kegiatan, dan langkah-langkah operasional yang dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan.  Menurut  teori  implementasi  kebijakan,  implementasi  terjadi  melalui  serangkaian proses  yang  kompleks,  termasuk  perumusan  rencana,  alokasi  sumber  daya,  koordinasi antarinstansi,  komunikasi  yang  efektif,  pelibatan  pihak  terkait,  pengawasan,  dan  evaluasi. Faktor-faktor seperti struktur organisasi, kemampuan administratif, ketersediaan sumber daya, dukungan  politik,  dan  dinamika  sosial  juga  mempengaruhi  implementasi  kebijakan.  Beberapa prinsip penting dalam implementasi kebijakan dalam Arafat (2023;47) yaitu Kesesuaian (Fit); Kolaborasi  dan  Kemitraan;  Partisipasi  Publik;  Koordinasi  dan  Sinergi;  dan  Kapasitas Institusional.
Salah satu wujud nyata pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Dumai, adalah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai langkah dalam menangani kasus permasalahan sampah. Secara garis besar, isi dalam  kebijakan  ini  memuat  dua  hal  yaitu  pengurangan  sampah  dan  penanganan  sampah. Adanya kebijakan ini tidak serta merta dapat langsung mengatasi masalah sampah yang terjadi salah satunya di Kecamatan Kolaka khususnya di Kelurahan Laloeha sebagai tempat penelitian, dimana tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, metode pengelolaan sampah kuno yang  masih  menggunakan  sistem  open  dumping,  terbatasnya  sarana  dan  prasarana  sehingga tidak  bisa  mengangkut  jumlah  sampah  yang  ada,  minimnya  sosialisasi  atas  kebijakan  ini,  dan lain-lain.

## 1. Hasil
a. Kesesuaian (Fit)
Tujuan yang digunakan dalam suatu kebijakan harus memiliki sasaran kebijakan di mana pada  dasarnya  berisi  apa  yang  akan  dicapai  oleh  suatu  program  atau  kebijakan,  baik  yang berwujud  maupun  tidak,  untuk  jangka  pendek,  menengah  atau  pun  panjang.  Kejelasan  dari
tujuan kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga diakhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari program yang dijalankan.
Hasil  wawancara  terkait  tujuan  Perda  Kabupaten  Kolaka  Nomor  2  Tahun  2018  dengan Bapak MYS sebagai Pegawas Lingkungan Hidup, menyatakan:
“Tujuan utama dari Perda tersebut adalah adanya mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih  dari  sampah  dan  menjaga  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  dan  menjaga kesehatan  masyarakat  serta  meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dan  pelaku  usaha. Perda  ini  juga  mengatur  pengurangan  jumlah  volume  sampah  sesuai  amanat  kebijakan standar  nasional  ataupun  daerah  dari  jumlah  volume  sampah  yang  dihasilkan.” (Wawancara )
Dari  hasil  wawancara  dapat  dilihat  jika  Perda  dimaksudkan  agar  jumlah  sampah  yang dihasilkan  dari  setiap  unit  berkurang  setiap  harinya.  Berikut  ini  hasil  wawancara  mengenai pengolahan sampah dengan Bapak AM selaku Kepala Bidang Pengolahan Sampah mengatakan bahwa:
“Pengelolaan  sampah  ini  didasarkan  pada  Perda  Nomor  2  Tahun  2018  Tentang Pengelolaan  Sampah,  adapun  latar  belakang  dari  adanya  Perda  ini  adalah  karena Kabupaten Kolaka bukan daerah produsen sehingga ketergantungan akan pangan besar. Tujuan dari Perda ini adalah untuk membudayakan masyarakat hidup sehat dan bersih. Hal  yang  sama  pula  disampaikan  oleh  pegawai  di  Seksi  Penanganan  Sampah,  yang menyatakan:
“Sasaran  dan  Tujuan  Khusus  dalam  penanganan  dan  pengelolaan  sampah  di  setiap kelurahan adalah di antaranya masyarakat mengurangi penggunaan semua yang terbuat dari  bahan  plastik  dan  lainnya  yang  sulit  terurai,  masyarakat  konsisten  melaksanakan pemilahan sampah antara sampah organik, anorganik dan B3, setiap Rumah Tangga yang ada  di  wilayah  Kolaka  dapat  mengolah  sampah  organiknya  sendiri  di  rumah  sehingga sampah yang di buat ke TPS akan berkurang, dan berjalannya Bank Sampah yang ada di setiap kelurahan secara efektif dan efesien.” (wawancara)
Berdasarkan beberapa wawancara diatas juga sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Daerah  Kabupaten  Kolaka  Nomor  2  Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan  Sampah  pada  pasal  3 menjelaskan tujuan pengelolaan sampah yakni:
a. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
b. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau rnenangani sampah yang berwawasan lingkungan;
d. Menjadikan  sampah  sebagai  sumber  daya  yang  memiliki  nilai  ekonomis  dan  e. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  observasi  dapat  disimpulkan  bahwa  informasi  terkait permasalahan sampah yang ada di Kelurahan Laloeha sudah diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup  Kabupaten  Kolaka.  Hanya  saja  prosedur  pengelolaan  sampah  yang  dilakukan  belum cukup tepat karena pengangkutan sampah hanya di lakukan satu kali dalam seminggu sehingga selalu  ada  sampah  yang  berserakan.  Kebijakan  dalam  pengelolaan  sampah  sudah  dibuat  oleh Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kolaka  yaitu  berupa  himbauan  yang  terdapat  dalam putusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka yang berbunyi seluruh masyarakat dihimbau untuk membuang sampah ke TPS sesuai jam yang sudah ditentukan yakni mulai  jam 19.00  Wib  hingga  05.00  Wib.  Tetapi  belum  ada  penegakan  hukum  terhadap  pembuangan sampah liar.

## b. Kolaborasi dan Kemitraan
Kolaborasi  dan  kemitraan  yang  dimaksudkan  disini  adanya  pembagian  tugas  dan kerjasama  dalam  pengelolaan  sampah  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kolaka. Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  SS  selaku  Pengawas  Lingkungan  Hidup,  beliau mengatakan bahwa:
“Pembagaian  tugas  yang  dimaksud  ini  bukan  untuk  di  TPS  saja  sebenarnya.  Bidang pengelolaan sampah membagi tugas berdasarkan zona masing-masing. Kami menugaskan pegawai itu perkecamatan untuk mengawasi wilayah yang rentan banyak sampah. Untuk Kecamatan Kolaka sendiri kami menugaskan 30 orang Tenaga Harian Lepas yang bertugas di  penyapuan.  Permasalahan  kerjasama  dengan  pihak  kecamatan  ataupun  kelurahan sudah  kami  lakukan  tetapi  kami  bertugas  di  zona  kami  masing-masing.  Kerjasama tersebut  dengan  kecamatan  dan  kelurahan  yang  bertanggungjawab  atas  kebersihan Kecamatan  Kolaka  itu  langsung  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kolaka”. (Wawancara)
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  DLH  mengatakan  sudah  dilakukan  pembagian  tugas permasalahan  pengelolaan  sampah  tetapi  bukan  terkhusus  untuk  TPS  yang  ada  melainkan sesuai zona dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Kolaka. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kolaka,  yang  mana  Kecamatan  dibawah  tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  juga  ditambahkan  oleh  Bapak  AM  selaku  Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, beliau mengatakan:
“Memang  benar  Kecamatan  Kolaka  merupakan  tanggungjawab  dari  Dinas  Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kolaka tetapi kami dari dinas tidak bisa lepas tangan, jika  ada  permasalahan  salah  satunya  penumpukan  sampah  dengan  jumlah  yang  besar maka  kami  dari  dinas  akan  meminta  bantuan  pihak  kecamatan  tersebut  sehingga kerjasama  bisa  berjalan  dengan  baik.  Masalah  penugasan  itu  sendiri  sudah  dilakukan dengan  cara  menugaskan  beberapa  orang  THL  dan  Pegawai  yang  ada  di  Dinas  untuk membantu melakukan pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Kolaka”. (Wawancara) Kepala  Bidang  Pengelolaan  Sampah  menambahkan  walaupun  Kecamatan  Kolaka merupakan  tanggungjawab  dari  DLH  secara  langsung  dalam  pengelolaannya.  Sedangkan menurut Kepala Seksi Penanganan Sampah, mengatakan:
“Sekarang ini sudah ada kerjasama yang dilakukan pihak dinas dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan, memang beberapa bulan lalu belum dilakukan karena ada permasalahan internal  di  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kolaka  sehingga  banyak  sampah  yang tidak terkoodinir dengan baik. Hal ini terjadi bukan hanya di Kecamatan Kolaka saja tetapi di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka. Dengan adanya kerjasama yang dilakukan bisa kita lihat  bersama  bagaimana  penanganan  sampah  yang  dilakukan  oleh  dinas  saat  ini”. (Wawancara)
Berdasarkan hasil penelitian dan observasi menjelaskan bahwa untuk wilayah perkotaan yang  menjadi  tanggung  jawab  dalam  pengelolaan  sampah  adalah  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Kolaka  sementara  untuk  di  luar  perkotaan  maka  tanggungjawab  pengelolaan sampah adalah kecamatan hal ini sebagai mana di jelaskan dalam Pasal 6 ayat (g) Perda Nomor 2  Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan  Sampah  menyebutkan  bahwa  Pengelolaan  sampah  kota menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas lingkungan hidup, dan pengelolaan sampah di luar kota menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah kecamatan.

## c. Partisipasi Publik
Menjalankan  Perda  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Sampah  memang merupakan  tugas  dan  kewajiban  bagi  Dinas  Lingkungan  Hidup  Sebagaimana  yang  termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dimana Dinas Lingkungan  Hidup  sebagai  unsur  pelaksana  otonomi  daerah  sekaligus  sebagai  satuan  kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Namun demikian peran aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan dari peraturan daerah tersebut sebagaimana yang termuat dalam Pasal 23 ayat (1) tentang bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu:
a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
b. aktif  dalam  kegiatan  pengurangan,  pengumpulan,  pemilahan,  pengangkutan  dan pengolahan sampah;
c. meningkatkan  kemampuan,  kemandirian,  keberdayaan  dan  kemitraan  dalarn pengelolaan sampah;
d. pemberian  pendidikan  dan  pelatihan,  kampanye,  dan  pendampingan  oleh  kelompok masyarakat  kepada  anggota  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  untuk  mengubah perilaku anggota masyarakat;
e. menyampaikan  informasi,  laporan,  dan  saran  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan sampah.
Namun  berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  salah  satu  masyarakat  Ibu  WA ketika ditanya dimana biasanya anda membuang sampah setiap harinya mengatakan bahwa:
“Biasanya disini setiap hari ada tempat sampah sendiri dari warga disini, tempat sampah dari  Dinas  Lingkungan  Hidup  tapi  terkadang  kalau  sudah  bertumpuk  terlalu  banyak kadang  masyarakat  disini  sampahnya  dibuang  dipekarangan  kosong  karena  pengangkut sampah itu tidak setiap hari datang”. (Wawancara)
Lebih lanjut Bapak Ka, yang mengatakan bahwa:
“Dulu  itu  ada  tempat  sampah  di  dekat  rumah  lubang  digali  tapi  sekarang  itu  lubang ditempati  rumah  jadi  sekarang  kita  itu  buang  di  pekarangan  lain  yang  kosong,  karena kalau disimpan itu sampah itu menumpu jadi busuk”. (Wawancara)
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  di  atas,  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa beberapa masyarakat belum memahami dan menyadari tentang pengelolaan sampah yang baik dan  benar  dengan  melihat  fakta  yang  terjadi  di  lapangan  yang  tentunya  sangat  bertentangan dengan Pasal 16 Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu:
“Setiap  orang  dalam  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan  sampah  sejenis  sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang ramah lingkungan”.
Pasal  diatas  menjelaskan  bahwa  masyarakat  juga  mempunyai  kewajiban  untuk  turun tangan dalam proses pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, yang dimaksud dengan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan adalah semua sampah diolah menjadi barang yang bermanfaat,  sehingga  aman  bagi  kesehatan  dan  keselamatan  lingkungan.  Sampah  yang  tidak ditangani  dengan  baik  dan  dibuang  ditempat  yang  tidak  seharusnya  dapat  menimbulkan masalah  kesehatan  dan  juga  keselamatan  lingkungan.  Umumnya  sampah  kota  di  Indonesia terdiri  dari  organik  dan  sampah  anorganik.  Sampah  organik  mencakup  sisa  makanan, tumbuhan,  hingga  dedaunan,  jenis  ini  merupakan sampah  yang dapat  membusuk  dan  terurai, berbeda  dengan  sampah  organik,  sampah  anorganik  justru  sulit  untuk  terurai.  sampah  ini mencakup plastik, kertas, karet, gelas dan bahan lain yang tidak dapat mebusuk secara alami. akan tetapi, sampah jenis ini dapat didaur ulang dan digunakan kembali dengan menggunakan perlakuan  yang  khusus  yaitu  dengan  memilahnya  sejak  awal  dan  dipisahkan  dari  sampah lainnya.
Pemisahan  sampah  tersebut  merupakan  tahap  dari  pengelolaan  sampah  3R  berbasis masyarakat  yaitu,  (reduce),  (rause),  dan  (recyle).  R1  atau  reduce  adalah  upaya  yang  lebih menitik beratkan pada pengurangan pola hidup konsutif serta senantiasa menggunakan “tidak sekali  pakai”  yang  ramah  lingkungan  dan  mencegah  timbulan  sampah,  R2  atau  rause  adalah upaya memanfaatkan bahan sampah melalui penggunaan kembali agar tidak langsung menjadi sampah,  R3  atau  reduce  adalah  upaya  pemilahan  dan  pemanfaatan  kembali  sampah  menjadi produk baru yang memiliki nilai guna dan ekonomi. Upaya pengelolaan sampah dengan pola 3R adalah untuk mengurangi beban TPA (tempat pemrosesan akhir) sampah.
Untuk  mengetahui  lebih  lanjut  tentang  partisipasi  masyarakat  dalam  terlakasananya pengelolaan  sampah  yang  berbasis  lingkungan  dengan  mempertanyakan  apakah  sampah organik  dan  anorganik  dipisahkan  ketika  akan  dibuang.  Penulis  mewawancarai  beberapa masyarakat. Salah satunya Ibu Ar, mengatakan bahwa:
“Kalau masalah pisahkan sampah, yang namanya sampah pasti saya campur semua karena yang namanya juga sampah sama saja, jadi saya tidak pisahkan” (Wawancara) Lebih lanjut penulis menanyakan pertanyaan serupa kepada Ibu Ro, mengatakan bahwa: “Tidak  saya  pisahmi  itu,  saya  campur  saja  semua  sampah  kering  sama  sampah  basah, terus  saya  buang  di  tong  sampah  yang  ada  di  depan  rumah,  tetapi  jika  sudah  full  saya buang  di  depan  rumah  yang  pekarangan  kosong  karna  disitu  banyak  masyarakat  disini yang  buang  disitu  bahkan  ada  juga  yang  dari  lorong  sebelah  datang  buang  disitu” (Wawancara)
Dari  hasil  wawancara  tersebut  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  masyarakat  masih sangat  kurang  aktif  berpartisipasi  dalam  kegiatan  pengurangan,  pengumpulan,  pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Mengingat walaupun kegiatan ini tidak secara langsung mengurangi  timbulan  sampah,  namun  dapat  menentukan  keberhasilan  proses  pengurangan sampah  pada  hierarki  pengelolaan  selanjutnya.  Dari  kesimpulan  tersebut  timbul  pertanyaan baru, apakah masyarakat telah paham akan hal tersebut? dan apakah pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai 3R (Reduce, Reuse, dan Recyle)
d. Koordinasi dan Sinergi
Koordinasi  dan  Sinergi  dibutuhkan  untuk membuat  semua  anggota  kelompok  agar  mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan  dan  usaha-usaha  organisasi.  Berdasarkan  wawancara  dengan  petugas  lapangan, beliau mengatakan bahwa:
“Kalau masalah surat perintah tugas sudah jelas ada dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  Kolaka,  kalau  tidak  ada  SPT  maka  kami  tidak  akan  bisa  bekerja.  Sebenarnya memang SPT itu hanya pelengkap administratif, tetapi dengan adanya SPT tersebut maka apa  yang  akan  kami  kerjakan  akan  lebih  terarah  apa  saja  yang  harus  kami  laporkan kepada  Kepala  Dinas.  Permasalahan  pembagian  tugas  khusus  menurut  saya  sudah  bisa dikatakan  ada  karena  kami  sudah  menugaskan  beberapa  orang  pegawai  dan  THL  dari Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kolaka  kami  berikan  tugas  membersihkan  wilayah masing-masing”. (Wawancara).
Kepala DLH Kabupaten Kolaka mengatakan Surat Perintah Tugas yang diberikan langsung kepada  pegawai  merupakan  surat  resmi  yang  di  tanda  tangani  langsung  oleh  Kepala  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kolaka.  Selanjutnya,  ia  juga  mengatakan  sudah  ada  penugasan khusus  terhadap  pegawai  yang  bertanggungjawab  atas  kebersihan  Kecamatan  Kolaka. Ditambahkan oleh bapak AM selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, beliau mengatakan:
“Sebenarnya untuk apa SPT tersbut, saya rasa itu tidak terlalu penting yang terpenting itu kita tau apa yang menjadi tanggungjawab kita, apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi kita.  Sudah,  sudah  ada  beberapa  orang  pegawai  yang  mengemban  tugas  di  Kecamatan Kolaka begitu pula di Kelurahan Laloeha, tugas mereka yang mengawasi armada angkutan yang  mengangkut  sampah dari  lingkungan  ke  TPA,  dan  ada  juga  mandor angkutan  yang memantau  kinerja  armada  angkutan  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kolaka”. (Wawancara).
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah mengatakan SPT tidak terlalu penting yang terpenting seseorang tersebut mengetahui tugas pokok dan fungsi seorang pegawai. Ia juga menambahkan sudah ada beberapa orang pegawai dan THL yang ditugaskan untuk mengelolah sampah yang ada  di  Kecamatan  Kolaka.  Sedangkan  menurut  salah  satu  pegawai  yang  selaku  Kepala  Seksi Pengurangan Sampah, mengatakan:
“Jelas  itu  sudah  ada  karena  dengan  itu  kami  bisa  mengambil  kebijakan  atas  tugas  yang diberikan oleh dinas kepada kami, kalau permasalahan tugas khusus tidak ada saya rasa yang ada kami saling bersinergi bagaimana permasalahan di Kabupaten Kolaka ini bisa di minimalisir secepat mungkin dan salah satunya di Kecamatan Kolaka”. (Wawancara). Berbeda yang dikatakan oleh informan diatas, menurutnya tidak ada penugasan khsusus terhadap  pegawai  untuk  melakukan  pengelolaan  sampah  di  Kecamatan  Kolaka  namun  baik pegawai dan THL saling bekerja sama untuk mengelolah tersebut. Sementara itu menurut Bapak AY, mengatakan:
“Kalau  pembagian  tugas  sudah  dilakukan  yang  belum  itu  evaluasi  kinerja  dari  masing- masing  pegawai  yang  ditugaskan.  Kalau  masalah  SPT  itu  saya  rasa  orang  dinas  lebih mengetahuinya”. (Wawancara).
Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  peneliti  menemukan  informasi  bahwa  sudah adanya  Surat  Perintah  Tugas  (SPT)  dari  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kolaka. Tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak yang tidak sesuai dengan SPT tersebut. Belum ada pegawai atau THL yang ditugas khusus untuk mengelola sampah di Kecamatan Kolaka, yang ada hanya tenga penyapu jalan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  dilakukan  peneliti  dapat  disimpulkan bahwa  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kolaka  sudah  memberika  Surat  Perintah Tugas  (SPT)  kepada  pegawai  yang  ada  di  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kolaka.  Tetapi sampai  sekarang  belum  ada  pegawai  yang  di  tunjuk  secara  khusus  menangani  permasalahan sampah yang ada di Kecamatan Kolaka.

## e. Kapasitas Institusional
Sumber  daya  manusia  sebagai  pelaksana  kebijakan,  dimana  sumber  daya  manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Yang  dimaksud  sumber  daya  manusia  tersebut  memiliki  jumlah  yang  cukup  dan  memenuhi kualifikasi  adalah  para  pelaksana  yang  berjumlah  cukup  dan  memiliki  kemampuan  dan keterlampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan.
Berdasarkan  wawancara  terkait  sumber  daya  manusia  didapatkan  hasil  wawancara dengan bapak Su, sebagai berikut:
“Untuk  jumlah  saya  pikir  masih  kurang,  apalagi  latar  belakang  pendidikan  khususnya pengawas  itu  mayoritas  masih  SLTP  dan  SLTA.  Artinya  untuk  kompetensi  perlu ditingkatkan.” (Wawancara).
Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban bapak Sa, sebagai berikut:
“Ya memang seharusnya disini perlu adanya pegawai yang berlatar belakang pendidikan teknik  lingkungan.  Dengan  begitu  kami  harap  pegawai  akan  dapat  menjalankan pekerjaannya lebih terukur.” (Wawancara).
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  tampak  bahwa  jumlah  SDM  di  DLH  Kabupaten Kolaka masih minim, ditambah lagi latar belakang pendidikan pengawas lapangan masih belum optimal. Untuk ASN di DLH Kabupaten Kolaka sendiri juga diharapkan di masa mendatang dapat didukung dengan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan teknik lingkungan, sehingga diharapkan  ilmu,  kapabilitas  serta  komptensi  yang  dimilikinya  dapat  meningkatkan  kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Kolaka khususnya di Kecamatan Kolaka.
Berdasarkan  data  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kolaka  bahwa  sumber  daya aparatur yang telah mengikuti Diklat Amda sebanyak 11 orang, pelatihan Diklat Audit Lapangan sebanyak 1 orang, sementara yang mengikuti kegiatan Diklat PPLHD sebanyak 2 orang, untuk Diklat  Sampling  Air  sebanyak  2  orang  sedangkan  pegawai  yang  mengikuti  pelatihan  Bimtek Pengelolahan sampah perkotaan dan tempat pengolahan akhir sebanyak 1 orang.
Dari  gambaran  kondisi  SDM  pada  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kolaka  saat  ini menunjukkan masih minimnya tenaga teknis dalam mengelola lingkungan hidup dimana masih banyaknya  persoalan  lingkungan  hidup  dan  industri  yang  memerlukan  penanganan  dan kemampuan aparatur dalam mengatasi permasalahan
Jika ditinjau dari kuantitas sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 57 orang yang terdiri dari 42 ASN dan 15 tenaga kerja sukarela. Dari jumlah tersebut terdapat 8 orang berpendidikan Strata 2 (S2), 33 orang berpendidikan Strata 1 (S1), 2 orang berpendidikan Diploma  (D3),  2  orang  berpendidikan  Diploma  (DIV),  4  orang  berpendidikan  SMA,  3  orang berpendidikan SD.
Berdasarkan  pangkat/Golongan  PNS  terdiri  dari  Pembina  TkI  (IV/b)  sebanyak  1  orang, Pembina  (IV/a)  sebanyak  6  orang,  Penata  Tk.I  (III/d)  sebanyak  10  orang,  Penata  (III/c) sebanyak 6 orang, Penata muda Tk.I (III/b) sebanyak 7 orang, Penata muda (III/a) sebanyak 5 orang, Pengatur (II/d) sebanyak 4 orang, Pengatur (II/c) sebanyak 1 orang, Pengatur muda Tk.I (II/b) sebanyak 1 orang dan Juru (I/d) sebanyak 2 orang. Maka gambaran tersebut belum dapat meningkatkan pengelolaan Lingkungan yang hidup secara optimal.
Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat  dilepaskan  dari  sebuah  organisasi,  baik  institusi  maupun  perusahaan.  SDM  juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia  yang  dipekerjakan  di  sebuah  organisasi  sebagai  penggerak,  pemikir  dan  perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu.
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Dewi  dan  Andrianus  (2021)  yang  menyebutkan  bahwa sumber  daya  utama  dalam  implementasi  kebijakan  adalah  staf  atau  pegawai  (street-level bureaucrats).  Kegagalan  yang  sering  terjadi  dalam  implementasi  kebijakan,  salah-satunya disebabkan oleh staf/ pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam  bidangnya.  Penambahan  jumlah  staf  dan  implementor  saja  tidak  cukup  menyelesaikan persoalan  implementasi  kebijakan,  tetapi  diperlukan  sebuah  kecukupan  staf  dengan  keahlian dan  kemampuan  yang  diperlukan  (kompeten  dan  kapabel)  dalam  mengimplementasikan kebijakan.
Selain sumber daya manusia maka sumber daya anggaran juga sebagai salah satu penentu keberhasilan kegiatan yang telah di rumuskan oleh para pemangku kepentingan. Sumber daya anggaran,  karena  terbatasnya  sumber  daya  anggaran  akan  mempengaruhi  keberhasilan pelaksanaan  kebijakan.  Disamping  program  tidak  bisa  dilaksanakan  dengan  optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.
Hasil wawancara terkait sumber daya anggaran diperoleh hasil sebagai berikut: “DLH itu anggaran ada, cuman untuk perbaikan armada saja masih sulit. Mobil-mobil yang dipakai  butuh  perawatan,  tapi  katanya  anggaran  nggak  ada  akibatnya  ya  banyak  yang rusak.” (Wawancara).
Dari  hasil  wawancara  tersebut,  maka  dapat  diketahui  bahwa  minimnya  anggaran menyebabkan masih terdapat 2 armada dump truck mengalami rusak berat. Hal ini tentu dapat berakibat  pada  kinerja  pengelolaan  sampah  itu  sendiri  sehingga  volume  sampah  tidak sebanding dengan volume angkutan yang bisa diangkut setiap harinya.
Hasil wawancara terkait sumber daya anggaran juga diperoleh hasil sebagai berikut: “Bak di TPS depan komplek apel sangat kecil, orang-orang pun terlalu banyak yang buang disana.  Sama  di  pasar.  Tidak  sebanding  dengan  sampah  yang  ada,  makanya  banyak masyarakat buang disembarang tempat.” (Wawancara).
Dari  hasil  wawancara  tersebut,  maka  dapat  diketahui  bahwa  minimnya  anggaran menyebabkan  banyak  permasalahan  seperti  angkutan  armada  banyak  yang  rusak,  pengadaan bak container TPS yang belum bisa direalisasikan, serta upaya-upaya visioner kedepannya akan terus terhambat mengingat anggaran yang tersedia sangat terbatas.
Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa setiap tahunnya anggaran DLH Kabupaten Kolaka  mengalami  kenaikan  namun  anggaran  yang  disediakan  belum  bisa  mengakomodir seluruh  program  pengelolaan  sampah,  seperti  biaya  perawatan  sarana  dan  prasarana penambahan armada truck pengangkut sampah, TPS dan bank sampah.
Sarana dan prasaran juga menjadi penting agar implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Sampah  dapat  berjalan  dengan  baik  jika  di  tunjang  dengan
saran dan prasarana karena semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  terkait  sarana  dan  prasarana  diperoleh  hasil  sebagai berikut:
“Untuk  menjalankan  perda  itu  dengan  baik,  tentu  harus  didukung  sarana  prasarana  ya. Memang untuk pengadaan perawatan kendaraan armada itu sampai sekarang belum bisa direalisasikan.  Cuman  di  2023  dump  truck  kita  tambah  1.  Jadi  dari  total  11  unit,  dump truck yang beroperasi 6 yang rusak ada 2. Untuk amroll sendiri masih bagus semua total 3 unit”. (Wawancara).
Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut. “Iya  memang  kalau  mau  mencontoh  kota/kabupaten  lain  yang  sudah  memiliki  mesin pemilah sampah, bagus untuk kedepannya. Cuman harga alat itu satu unitnya sekitar 700 juta-an, sulit untuk direalisasikan apalagi untuk seluruh kelurahan disini ”. (Wawancara). Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana DLH Kabupaten Kolaka masihlah minim. Hal ini tentu harus disegerakan solusinya mengingat untuk Bak  kontainer  TPS  minim  dapat  dipastikan  membuat  masyarakat  membuang  sampah sembarangan,  hal  ini  dikhawatirkan  membuat  keberadaan  TPS-TPS  liar  di  Kecamatan  Kolaka meningkat.
Hal ini sesuai dengan pendapat Prayitno (2010:188) yang menyebutkan bahwa dukungan sarana dan prasarana terhadap kebijakan sangatlah penting terutama diwujudkan dalam peran kesejahteraan  yang  menyangkut  jaringan  transportasi,  komunikasi,  dan  fasilitas  yang memungkinkan  suatu  pelaksana  kebijakan  dapat  menjalankan  tugas-tugasnya  sesuai  dengan perintah  yang  ditetapkan  untuk  memberikan  pelayanan  yang  menjadi  bagian  yang  tidak terpisahkan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  sarana  dan  prasarana  sangat berpengaruh terhadap suatu implementasi kebijakan.
Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa hambatan dalam indikator sumber terdiri dari minimnya sumber daya manusia baik secara jumlah dan juga latar belakang  pendidikan  serta  pelatihan  yang  masih  minim.  Selanjutnya  dari  segi  anggaran  yang terbatas juga menyebabkan pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana terhambat. Hal ini secara tidak langsung tentu mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah.

## 2. Pembahasan
Partisipasi  masyarakat  sangat  dibutuhkan dalam  melaksanakan  sebuah  kebijakan.  Hal  ini disebabkan  karena  masyarakat  merupakan  komponen  yang  penting  dalam  sebuah  kebijakan untuk  menentukan  berhasil  atau  tidaknya  suatu  kegiatan.  Yang  dimaksud  partisipasi masyarakat  disini  adalah  keikutsertaan  atau  kepedulian  masyarakat  dalam  melaksanakan pengelolaan  sampah  di Kelurahan Laloeha  Kecamatan Kolaka.  Dinas  Lingkungan  Hidup  sudah menyediakan  TPS  (Tempat  Pembuangan  Sementara)  tetap  saja  masih  ada  masyarakat  yang membuang  sampah  di  pinggir  jalan.  Hal  ini  membuktikan  masyarakat  tidak  memahami  dan mereka belum menjiwai secara kebersihan ini sampah dimana harus di buang dan masyarakat masih kurang peduli terhadap lingkungan.
Partisipasi dari masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih sangat kurang, partisipasi yang dilakukan hanya sebatas membayar iuran terhadap retribusi sampah setiap bulannya bagi yang  sampahnya  diangkut  oleh  petugas  kebersihan  dan  sebagian  lagi  masyarakat  membuang sampahnya  dirumah  dan  membakarnya  sendiri.  Belum  ada  masyarakat  yang  memanfaatkan sampahnya  menjadi  barang  yang  berguna,  adapun  itu  hanya  sebagian  masyarakat  yang memanfaatkan  untuk  keperluannya  sendiri.  Rendahnya  kesadaran  masyarakat  permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program  ini  terkait dengan pengelolaan  persampahan  akan kewajiban  masyarakat  terhadap  lingkungaan  yakni  kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam prakteknya selalu membuang sampah pada bukan pada tempat yang disediakan oleh pihak DLH Kabupaten Kolaka.
Menurut  Husseel  dalam  Neolaka  (2008:21)  menyatakan  kesadaran  ialah  suatu  pikiran sadar  (pengetahuan)  yang  mangatur  akal,  hidup  sadar,  bagian  dari  sikap  dan  perilaku.  Pada kenyataannya  perilaku  hidup  sadar  oleh  masayakat  belum  sepenuhnya  dimiliki.  Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa informan masih banyak masyarakat yang kurang kedispilinan dan memahami  terkait  pemberitahuan  dan  membuang  sampah  bukan  diluar  tempat  pembuangan dan pada jam-jam buangan sampah rumah tangga maupun sampah bukan rumah tangga yang telah  ditentukan  oleh  Dinas  Lingkugan  Hidup  selalu  dilakukan  pemberitahuan  baik  melalui
media lokal yang ada di Kecamatan Kolaka, akan tetapi hal ini tidak afektif dan masih banyak masyarakat belum memahami akan informasi-informasi tersebut.
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah ini pada dasarnya sudah memuat terkait sanksi administrasi yang sampai sekarang sulit dijalankan. Kenyataan di lapangan masih terdapat pelaku usaha seperti hotel, toko dan lain-lain yang tidak membayar  retribusi  sampah.  Masyarakat  juga  banyak  yang  buang  ke  TPS  liar,  tapi  tidak  ada tindakan sampai sejauh ini seperti pemberian denda dan lain-lain yang ada diatur dalam perda tersebut.
Sumber  Daya  Manusia  ialah  faktor  yang  paling  esensial  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  sebagai  pelaku  dan  penggerak  proses  mekanisme  dalam  sistem pemerintahan. Agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subyek harus baik pula. Atau dengan kata lain, mekanisme pemerintahan baik daerah maupun pusat hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang diinginkan apabila manusia sebagai subyek sudah baik pula.
Sumber  daya  manusia  tidak  terlepas  dari  keseluruhan  upaya  peningkatan  pengelolaan sampah  baik  teknis  manajerial  dan  operasional  dalam  pengelolaan  sampah.  Untuk menghasilkan  pengelolaan  sampah  sesuai  dengan  yang  diharapkan  dibutuhkan  petugas  yang tidak  sedikit.  Kondisi  SDM  pada  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kolaka  saat  ini menunjukkan masih minimnya tenaga teknis dalam mengelola lingkungan hidup dimana masih banyaknya  persoalan  lingkungan  hidup  dan  industri  yang  memerlukan  penanganan  dan kemampuan aparatur dalam mengatasi permasalahan.
Jika ditinjau dari kuantitas sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 37 orang yang terdiri dari 22 ASN dan 15 tenaga kerja sukarela. Dari jumlah tersebut terdapat 8 orang berpendidikan Strata 2 (S2), 13 orang berpendidikan Strata 1 (S1), 7 orang berpendidikan Diploma (D3), 5 orang berpendidikan Diploma (DIV), 4 orang berpendidikan SMA. Berdasarkan pangkat/Golongan  PNS  terdiri  dari  Pembina  TkI  (IV/b)  sebanyak  1  orang,  Pembina  (IV/a) sebanyak 3 orang, Penata Tk.I (III/d) sebanyak 3 orang, Penata (III/c) sebanyak 3 orang, Penata muda  Tk.I  (III/b)  sebanyak  3  orang,  Penata  muda  (III/a)  sebanyak  3  orang,  Pengatur  (II/d) sebanyak  2  orang,  Pengatur  (II/c)  sebanyak  1  orang,  Pengatur  muda  Tk.I  (II/b)  sebanyak  1 orang  dan  Juru  (I/d)  sebanyak  1  orang.  Maka  gambaran  tersebut  belum  dapat  meningkatkan pengelolaan Lingkungan yang hidup secara optimal.
Menurut Edward III dalam Widodo (2012:98) menyatakan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi  keberhasilan  dan  kegagalan  pelaksanaan  kebijakan.  Hanya  saja  sumber  daya manusia  untuk  implementasi  program  sebagai  faktor  penghambat.  Kurangnya  sumber  daya manusia  dari  hasil  penelitian  dan  dan  observasi,  yakni  kurangnya  tenaga  lapangan  yang berdampak  yang  melakukan  pelayanan  sampah  kepada  masyarakat.  Walaupun  sejauh  ini pelaksanaan  penanganan  sampah  di  Kecamatan  Kolaka  Kabupaten  Kolaka  para  pelaksana program  selalu  berupaya  untuk  memaksimalkan  kerja  mereka.  Kekurangan  dari  petugas lapangan  ini  menjadi  tanggung  jawab  penting  bagi  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Kolaka untuk mengupayakan tenaga tambahan terkait dalam pelaksanaan perda Nomor 2 tahun 2018.
Kendala  pemerintah  dalam  pengelolaan  sampah  yaitu  keterbatasan  anggaran.  Minimnya anggaran disebabkan oleh anggaran pengelolaan sampah pemerintah kota yang tidak mencapai target, oleh sebab itu dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah belum berjalan secara efektif  dan  efisien.  Pelaksanaan  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Kolaka  yang  dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Kolaka di biayai oleh pemerintah Kabupaten Kolaka yag berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kolaka dan partisipasi masyarakat melalui penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
Dalam  melaksanakan  pengelolaan  sampah  sarana  dan  prasarana  mempengaruhi keberhasilan dan gagalnya kegiatan yang ingin dilaksanakan, maka untuk mencapai hasil tujuan yang  efektif  dan  efisiensi  di  butuhkan  alat  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  dalam kegiatan pengelolaan sampah. Sarana dan prasarana merupakan faktor yang harus diperhatikan karena  sarana  dan  prasanara  hal yang terpenting dalam pengelolaan  sampah terutama  dalam pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  Implementasi  Peraturan  Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun  2018 Tentang  Pengelolaan Sampah dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:
1. Permasalahan  sampah  yang  ada  di  Kelurahan  Laloeha  sudah  diketahui  oleh  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kolaka.  Hanya  saja  prosedur  pengelolaan  sampah  yang dilakukan belum cukup tepat karena pengangkutan sampah hanya di lakukan satu kali dalam seminggu sehingga selalu ada sampah yang berserakan.
2. Sudah  dilakukan  pembagian  tugas  permasalahan  pengelolaan  sampah  tetapi  bukan terkhusus untuk TPS yang ada melainkan sesuai zona dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Kolaka.  Kerjasama  yang  dilakukan  oleh  pihak  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kolaka, yang mana Kecamatan dibawah tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka.
3. Masyarakat  masih  sangat  kurang  aktif  berpartisipasi  dalam  kegiatan  pengurangan, pengumpulan,  pemilahan,  pengangkutan,  dan  pengolahan  sampah.  Mengingat  walaupun kegiatan ini tidak secara langsung mengurangi timbulan sampah, namun dapat menentukan keberhasilan proses pengurangan sampah pada hierarki pengelolaan selanjutnya.
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka sudah memberika Surat Perintah Tugas (SPT) kepada pegawai yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka. Tetapi sampai sekarang belum ada pegawai yang di tunjuk secara khusus menangani permasalahan sampah yang ada di Kolaka.
5. Minimnya sumber daya manusia baik secara jumlah dan juga latar belakang pendidikan serta pelatihan yang masih minim. Selanjutnya dari segi anggaran yang terbatas juga menyebabkan pengadaan  dan  perawatan  sarana  dan  prasarana  terhambat.  Hal  ini  secara  tidak  langsung tentu mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah.

## Saran
Berdasarkan Kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:
1. Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kolaka  dapat  merujuk  pada  daerah-daerah  lain  yang mendapatkan  predikat  kota  dengan  pengelolaan  sampah  terbaik  di  Indonesia  yang  sudah menggunakan metode 3R dengan mengubah timbunan sampah menjadi bio gas.
2. Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kolaka  dapat  tetap  memberikan  sosialisasi  informasi dan  wawasan  atas  pengelolaan  sampah  kepada  masyarakat  melalui  media  sosial  dan  juga melalui  website-website  resmi  pemerintah  Kabupaten  Kolaka.  Hal  ini  diharapkan  dapat efektif meningkatkan kesadaran masayarakat karena sosialisasi secara tatap muka.
3. Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Kolaka  dapat melakukan  sinergi  salah  satunya dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten lain yang terbukti mampu meraih peringkat terbaik se- Indonesia dengan menerapkan metode 3R dan mampu memanfaatkan sampah agar bernilai ekonomis
4. Para masyarakat dan pelaku usaha khususnya di Kecamatan Kolaka harus berpartisipasi dan mendukung penuh upaya DLH Kabupaten Kolaka dengan cara membayar retribusi pelayanan persampahan  tepat  waktu,  karena  dengan  adanya  timbal  balik  dengan  tercapainya  PAD Kabupaten  Kolaka  diharapkan  pemerintah  mampu  terus  meningkatkan  pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah lebih maksimal.

## E. Referensi
Agustino, L. (2018). Dasar-Dasar Kebijakan Publik , Bandung: Alfabeta Arafat. (2023). Kebijakan Publik Teori dan Praktik . PT. Literasi Nusantara Abadi Grub. Malang Bungin, B. (2001) . Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif . Yogyakarta: Gajah Mada Press Chandra, B. (2016). Pengantar Kesehatan Lingkungan . EGC. Jakarta.
Costa,  C.  D.  (2018).  Sistem  Pengelolaan  Sampah  Yang  Berwawasan  Lingkungan  Dalam  Upaya Menciptakan  Kota  Yang  Berkelanjutan  ( Studi  Tentang  Sistem  Pengelolaan  Sampah  Di  Kota Semarang). Tesis: Unissula Semarang . Diartika, E. I. (2020). Inspirasi Mengelola Sampah . Bandung: Quepedia. Hartono, M. (2018). Pengelolaan Sampah berbasis Rumah Tangga . Malang: Literasi Nusantara. Kadji,  Y.  (2015). Formulasi  dan  Implementasi  Kebijakan  Publik:  Kepemimpinan  dan  Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas . Gorontalo: UNG Press.
Mukono H. J. (2016). Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan . Surabaya: Airlangga University Press Mulyadi, D. (2015). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses dan Kebijakan pelayanan publik . Bandung: Alfabeta Mulyasari,  D.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Sampah  Di  Kecamatan  Rancaekek Kabupaten Bandung. Jurnal Adminsitrasi Negara, 13 (1), 1-15. Nugroho,  R.  (2014). Kebijakan:  Publik  untuk  Negara-Negara  Berkembang .  Jakarta:  Elex  Media Komputindo.
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Putra,  P.  A.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Sampah  Di  Kecamatan  Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Tesis: UT . Sari,  P.  D.  (2020). Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2015  Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga . STPMD. Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: ALFABETA. Sulila, I. (2015). Implementasi Dimensia Layanana Publika Dalama Konteksa Otonomia Daerah.a Edisia 2.a . Yogyakarta: CVa Budia Utama.
Syafiie, I. K. (2014). Pengantar Ilmu Pemerintahan . Bandung: Aditama. Syaukani, dkk. (2014). Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Winarno, B. (2016). Teori dan Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta: Media Pressindo.