J U R N A L  I L M I A H  H U K U M

## DE’ JURE K A J I A N  I L M I A H  H U K U M F A K U L T A S  H U K U M U N I V E R S I T A S  S I N G A P E R B A N G S A  K A R A W A N G
JIH ∽ DE’ JURE Vol. 4 No. 2 Halaman  189-375 September 2019
ISSN: 2541-1594  FORMULASI PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBENTUK DI DAERAH Ari Setyono  PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP SERTA DINAMIKA

## PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA
Baginda Parsaulian
 PEMBAHARUAN  KONTRAK  ANTARA  LEMBAGA  JASA  KEUANGAN  DENGAN KONSUMENNYA  PASCA  BERLAKUNYA  PERATURAN  OTORITAS  JASA KEUANGAN NOMOR 01/POJK.07/2014 Ema Rahmawati dan Aam Suryamah
 GAGASAN RESTRUKTURISASI KEWENANGAN NOTARIS DALAM YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL INDONESIA
Hatta Isnaini Wahyu Utomo

##  KESESUAIAN FREE  FLOW  OF  SKILLED  LABOUR DALAM ASEAN  ECONOMIC COMMUNITY  BLUEPRINT DENGAN  PERATURAN  TENAGA  KERJA  ASING  DI
INDONESIA
Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany
 HAKEKAT ILMU HUKUM DITINJAU DARI FILSAFAT ILMU Ida R. Hasan
 URGENSI PIDANA TUTUPAN: HARAPAN DAN TANTANGAN
Nadia Salsabila Hartin dan Nathalina
 GANTI  KERUGIAN  IMMATERIIL  TERHADAP  PERBUATAN  MELAWAN HUKUM DALAM PRAKTIK: PERBANDINGAN INDONESIA DAN BELANDA
Rai Mantili
 KONSTRUKSI ARCHIPELAGIC  STATE  PRINCIPLE DALAM  PEMBANGUNAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL
Ria Tri Vinata
 PERLINDUNGAN  PELAKU  USAHA  MIKRO,  KECIL  DAN  MENENGAH MELALUI  POLA  KEMITRAAN,  KEAGENAN  DAN  DISTRIBUSI  DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN
U. Sudjana

## J U R N A L  I L M I A H  H U K U M DE’ JURE K A J I A N  I L M I A H  H U K U M
Susunan Redaksi ( Board of Editors )
Penanggung jawab
( Head of Advisor ) :  Dekan Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Mitra Bestari ( Peer Reviewer ) :  Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H Prof. Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Ph.D Dr. Abdul Atsar, S.H., S.Pd., M.H Dr. Bambang Daru, S.H., M.H Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H Dr. Hernadi, S.H., LL.M Dr. Ismail Rumadan, S.H., M.H Laurensius Arliman, S.E., S.H., M.H., M.Kn Pemimpin Redaksi ( Editor in Chief )
:  Pamungkas Satya Putra, S.H., M.H
Dewan Editor
( Editorial Board )
Manajer Editor ( Managing Editor ) :  M. Holyone Nurdin Singadimedja, S.H., M.H
Rahmi Zubaedah, S.H., M.H
Manajer Keuangan ( Manager in Finance ) :  Taufik Paribo Uswatun Hassanah Imam Nurzaman M. Saeful Ridwan Ryan Pahlevi Manajer Pemasaran ( Manager in Marketing ) :  Maharani Nurdin Mansyur Anden Editor Bahasa Indonesia ( Editor in Indonesia
Language )
:  Slamet, S.Pd., M.Pd Editor Bahasa Inggris ( Editor in English Language ) :  Dini, S.Pd., M.Pd
Editor Tata Letak & Sampul
( Layout & Cover ) :  Ahmad Mubarok, S.Ds., M.M Ilham Fitrahriansyah Muhammad Mahfud Penerbit ( Publisher ) :  Lembaga Kajian Hukum (LKH)
Fakultas Hukum
Universitas Singaperbangsa Karawang Alamat ( Address ) Redaksi: REDAKSI JURNAL ILMIAH HUKUM DE ’ JURE: KAJIAN ILMIAH HUKUM

## J I H ∽ DE’ JURE ∽ K I H
FAKULTAS HUKUM

## UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Karawang Telp. (0267) 640759; Faks. (0267) 640759 Website: www.fh.unsika.ac.id Email: dejure@unsika.ac.id
Jurnal ini dapat diunduh pada menu e-jurnal pada laman http://journal.unsika.ac.id/

## J U R N A L  I L M I A H  H U K U M DE’ JURE K A J I A N  I L M I A H  H U K U M F A K U L T A S  H U K U M U N I V E R S I T A S  S I N G A P E R B A N G S A  K A R A W A N G
Volume 4 Nomor 2
ISSN: 2541-1594 September 2019
J I H ∽ DE’ JURE merupakan Jurnal Ilmiah Hukum yang memuat naskah di bidang ilmu hukum serta analisis dan peran serta akademisi, praktisi dan masyarakat dalam merepresentasikan kebebasan berpendapat dan pembahasan soal isu-isu di bidang hukum.
J I H ∽ DE’ JURE merupakan media publikasi ilmiah yang terbit sebanyak dua nomor dalam satu tahun (Mei dan September).

## Setiap substansi Jurnal dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya
( Citation is permitted with acknowledgement of the source )
Segala pendapat yang dimuat dalam Jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi dari Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

## J I H ∽ DE ’ JURE ∽ K I H Redaksi
Sidang Pembaca yang dirahmati Tuhan yang Maha Esa Jurnal  Ilmiah  Hukum “ De ’Jure”  merupakan  Jurnal  Il mu  Hukum  yang dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal tersebut merupakan hasil penelitian serta kajian gagasan konseptual di  bidang  ilmu  hukum  terhadap  isu-isu  hukum,  konseptual  dalam  tataran teori  dan  praktik,  putusan  pengadilan,  analisis  kebijakan  pemerintah  dan pemerintahan  daerah  serta  analisis  hal-hal  lainnya  di  bidang  ilmu  hukum yang  tidak  dapat  terlepas  sebagai  ilmu  pengetahuan.  Jurnal  Ilmiah  Hukum “De’Jure” merupakan  hasil  penelitian  berupa  tulisan  baik  dari  kalangan civitas  akademika  Universitas  Singaperbangsa  Karawang  pada  umumnya maupun  hasil  sumbangsi  Tenaga  Pengajar  di  lingkungan  Fakultas  Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang serta peran aktif dari penulis-penulis lain di luar Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal tersebut ditujukan kepada  seluruh  mahasiswa/i,  masyarakat,  para  pakar,  akademisi,  praktisi, penyelenggara negara, LSM serta pemerhati ilmu hukum.
Jurnal  Ilmiah  Hukum  “De’Jure” telah  memiliki International  Standard Serial  Number -ISSN  (Nomor  Seri  Standar  Internasional)  sebagai  sebuah nomor  khusus  yang  sering  digunakan  untuk  mengidentifikasikan  setiap publikasi berkala dan diberikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0005.115/JL.3.2/SK.ISSN/2015. 03.  Volume  ini  diyakini  dapat  memberikan  sentuhan  dan  warna  baru  di dalam  perkembangan  ilmu  hukum  khususnya  Hukum  Indonesia.  Harapan Tim  Redaksi  yaitu  dapat  memberikan  sumbangsi  pemikiran/gagasan  pada pembaharuan  Hukum  Indonesia  dan  setidak-tidaknya  memberikan  secerca sinar  terang  dalam  hutan  belantara  nan  gelap  sebagai  ungkapan  terhadap pengaturan  dan  penerapan  Hukum  Indonesia  dengan  keyakinan  Indonesia akan menjadi lebih bermartabat berdasarkan Pancasila.
Terdapat sekitar sepuluh (10) naskah yang mengkaji dan menganalisis tentang  dinamika  ilmu  hukum  dan  penerapannya  yang  diawali  oleh  Ari Setyono yang berjudul “ Formulasi Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk di Daerah ” Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  pada  peraturan perundang-undangan.  Hasil  penelitian  ini  menegaskan  keberlakuan  hukum Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  22  Tahun  2018 tidak  sesuai  dengan  asas  hukum  karena  tidak  selaras  dengan  peraturan  di atas  yaitu  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .
Kedua,  terdapat  tulisan  dari  Baginda  Parsaulian  yang  berjudul “ Penegakan  Hukum  Lingkungan  Hidup  serta  Dinamika  Pembakaran  Hutan dan  Lahan  di  Indonesia ” di  mana  artikel  ini  dikhususkan  kebakaran  hutan merupakan  salah  satu  permasalahan  lingkungan  yang  sering  sekali  terjadi dan  dianggap  penting  sehingga  menjadi  perhatian  lokal  maupun  global.  Di Indonesia,  kebakaran  hutan  dan  lahan  (karhutla)  masih  terus  terjadi
terutama di Sumatera, Riau, dan Kalimantan. Karhutla hebat pernah terjadi di Riau  dan  Kalimantan  tahun  1997-1998  yang  berdampak  sangat  parah, termasuk  gangguan  kesehatan,  kecelakan  darat,  jatuhnya  pesawat  dan  efek asap  yang  sampai  ke  negara-negara  tetangga.  Ketiga,  tulisan  dari  Ema Rahmawati  dan  Aam  Suryamah  ikut  serta  dalam  memberikan  kontribusi melalui  tulisan  yang  berjudul berjudul  “ Pembaharuan  Kontrak  Antara Lembaga Jasa Keuangan  dengan  Konsumennya Pasca Berlakunya Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  01/POJK.07/2014 ”.  Tulisan  tersebut menekankan  bahwa  konsekuensi  yuridis  atas  pemberlakuan  POJK  LAPS antara  lain  adalah  diperlukan  suatu  perjanjian  (klausul)  pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa baik itu forum arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif lainnya dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan yang sesuai dengan POJK LAPS. Pembaharuan atas kontrak-kontrak tersebut yang ideal  untuk  mendukung  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dan  lembaga jasa keuangan serta mendukung pembaharuan hukum kontrak di Indonesia. Keempat,  Hatta  Isnaini  Wahyu  Utomo  yang  berjudul “ Gagasan Restrukturisasi  Kewenangan  Notaris  Dalam  Yurisdiksi  Ekstrateritorial Indonesia ”  di  mana  mempersoalkan meningkatnya  peluang  transaksi perdagangan  barang  dan  jasa  dalam  lingkup  global  di  era  Masyarakat Ekonomi  ASEAN  (MEA)  ini  harus  direspon  dengan  kemampuan  negara memberikan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  Indonesia  yang  terlibat dalam pasar bebas MEA. Notaris diharapkan mampu memberikan pelayanan akan  jasanya  tidak  hanya  di  tingkat  regional  tetapi  juga  nasional  bahkan global.  Hal  tersebut  melahirkan  gagasan  tentang  optimalisasi  peranan Notaris.
Kelima,  Holyness  Nurdin  Singadimedja  dan  Desy  Lustiany  yang berjudul  “ Kesesuaian Free  Flow  of  Skilled  Labour Dalam ASEAN Economic Community  Blueprint Dengan  Peraturan  Tenaga  Kerja  Asing  di  Indonesia ” yang menegaskan bahwa terdapat konsekuensi dari ketidaksesuaian antara peraturan  perundang-undangan  Indonesia  terhadap  kesepakatan  MEA tentang free flow of skilled labour adalah adanya kewajiban Indonesia untuk melakukan  harmonisasi  terhadap  peraturan  perundang-undangan  nasional. Hal  ini  dikarenakan  Indonesia  telah  mengikatkan  diri  dan  wajib  untuk melaksanakan  kesepakatan  MEA  sesuai  dengan pacta  sunt  servanda dan itikad  baik.  Keenam,  Ida  R.  Hasan dengan  tulisan  yang  berjudul  “ Hakekat Ilmu  Hukum  Ditinjau  Dari  Filsafat  Ilmu ” memberikan  pendapat  bahwa Disahkannya  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  1946  menambah  daftar hukuman pokok dalam Pasal 10 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pidana tutupan. Pasal ini menghadirkan opsi sanksi baru bagi Hakim  untuk  mengadili  orang  yang  melakukan  kejahatan  yang  diancam dengan  hukuman  penjara,  karena  terdorong  oleh  maksud  yang  patut dihormati. Sejarah mencatatkan pidana tutupan pernah dijatuhkan satu kali oleh  Mahkamah  Tentara  Agung  di  Yogyakarta  pada  1948.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  yang  dilakukan  untuk mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang ada. Penelitian ini  berusaha  menemukan  pemaknaan  maksud  yang  patut  dihormati sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang
Hukuman  Tutupan  dan  RKUHP  melalui  analisis  dari  putusan  pengadilan, dokumen-dokumen historis yang ada, serta ditunjang dengan wawancara ke pihak-pihak  terkait,  di  samping  membandingkan  keberadaan  ketentuan tersebut dengan ketentuan serupa di Jerman dan Jepang.
Kedelapan,  yaitu  Rai  Mantili  yang  memberikan  kontribusi  melalui tulisan yang  berjudul  “ Ganti  Kerugian  Immateriil  Terhadap  Perbuatan Melawan  Hukum  Dalam  Praktik:  Perbandingan  Indonesia  dan  Belanda ” menegaskan  bahwa  Pasal  1365  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang  yang karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti kerugian tersebut.  Rumusan  mengenai  perbuatan  melawan  hukum  tidak  dijelaskan dan  hanya  memberikan  dasar  pengajuan  ganti  kerugian  berdasarkan perbuatan  melawan  hukum.  Bentuk-bentuk  kerugian  pada  perkara perbuatan melawan hukum biasanya terdiri atas dua bentuk, yakni kerugian materiil  dan  kerugian  immateriil.  Ketiadaan  pengaturan  mengenai kompensasi  ganti  kerugian  immateriil  perbuatan  melawan  hukum menyebabkan  perbedaan  penafsiran  yang  berbeda-beda  pada  putusan hakim.  Hal  yang  akan  diuraikan  dalam  artikel  ini  adalah  mengenai pengaturan  ganti  kerugian  immateriil  pada  perkara  perbuatan  melawan hukum dalam praktik di Indonesia dan mengenai pengaturan ganti kerugian immateriil pada perbuatan melawan hukum di Belanda.
Tulisan  kesembilan  ada  tulisan  dari  Ria  Tri  Vinata  yang  berjudul “ Konstruksi Archipelagic  State  Principle Dalam  Pembangunan  Hukum  Laut Internasional ” di  mana  wilayah  kepulauan  yang  terdiri  dari  beberapa kepulauan pesisir dan dua negara kepulauan di wilayah Asia Tenggara dalam memperjuangkan  konsep Archipelagic  State  Principle yaitu  Indonesia  dan Filipina.  Dalam  penerapan Archipelagic  State  Principle perlu  untuk mempertimbangkan keadaan khusus dari negara tersebut yang tidak hanya berfokus  pada  faktor  geografis,  tetapi  juga  yang  karakteristik  alam  dan khususnya  latar  belakang  sejarah. Archipelagic  State  Principle yang diperjuangkan oleh negara kepulauan tersebut pada hakikatnya merupakan penerapan  prinsip  garis  pangkal  lurus  pada  negara  kepulauan,  meskipun prinsip  ini  berdasarkan  hukum  internasional  hanya  berlaku  pada  negara kepulauan  dan  negara  pantai.  Tulisan  kesepuluh  ada  tulisan  dari  Sudjana yang  memberikan  kontribusi  melalui  tulisan yang  berjudul  “ Perlindungan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Pola Kemitraan, Keagenan dan  Distribusi  Dalam  Perspektif  Hukum  Perjanjian ” menegaskan  bahwa Pelaku  UMKM  dalam  pola  kemitraan  keagenan  dan  distribusi  dalam perspektif  hukum  perjanjian  secara  normatif  telah  mendapat  pelindungan karena  setiap  perusahaan  perdagangan  nasional  yang  membuat  perjanjian dengan  prinsipal  barang  atau  jasa  produksi  luar  negeri  atau  dalam  negeri sebagai agen dan distributor wajib didaftarkan di Kementerian Perdagangan untuk  memperoleh  Surat  Tanda  Pendaftaran  berdasarkan  pada  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Pelaku  UMKM  dalam  pola  kemitraan keagenan  merupakan  potensi  tinggi  dalam  pertumbuan  perekonomian Indonesia apabila dilakukan perencanaan dan aksi yang komperhensif dalam segi kebijakan dan pengelolaannya.
Tim Redaksi menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurang- an  yang  merupakan  kelemahan  tersendiri  baik  dari  segi  desain  cetak, substansi  dan  hal-hal  lainnya.  Untuk  itu  Tim  Redaksi  memohonkan  maaf yang  sebesar-besarnya.  Demi  penyempurnaan  pada  edisi-edisi  selanjutnya, tim  berharap  dengan  segala  hormat,  menerima  saran  dan  pendapat  serta kritikan dari para pembaca yang budiman.
Akhir  kata  Tim  Redaksi  berharap  semoga  kehadiran  Jurnal  edisi  ini dapat  memperkaya  khasanah  pengetahuan  para  Pembaca  mengenai dinamika  pengaturan  dan  penerapan  hukum  di  Indonesia  dan  juga bermanfaat  dalam  upaya  membangun  budaya  sadar  hukum.  Semoga penjelasan pada setiap kalimat dan halaman dapat bermanfaat serta wujud pengembangan  diri  para  penulis  untuk  mengimplementasikan  Tri  Dharma Perguruan  Tinggi  dan  mewarnai  ide  dan  saran  membangun  Hukum Indonesia.  Dalam  kesempatan  ini  Tim  Redaksi  memberikan  ucapan  rasa terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  khususnya  kepada  Civitas  Akademika Universitas Singaperbangsa Karawang, Para Penulis, Para Mitra Bestari yang sudah  meluangkan  waktunya  dalam  kesibukannya  yang  padat.  Semoga Tuhan selalu merahmati Alam Semesta ini beserta isinya.
Selamat membaca!
Tim Redaksi Jurnal Ilmiah Hukum De’ Jure: Kajian Ilmiah Hukum

## DAFTAR ISI
Pengantar Redaksi JIH ∽ De ’ Jure ∽ KIH ..................................................................... iv-vii
FORMULASI PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBENTUK DI DAERAH Ari Setyono ...................................................................................................................................... 189-205 PENEGAKAN  HUKUM  LINGKUNGAN  HIDUP  SERTA  DINAMIKA

## PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA
Baginda Parsaulian ..................................................................................................................... 206-217
PEMBAHARUAN  KONTRAK  ANTARA  LEMBAGA  JASA  KEUANGAN DENGAN  KONSUMENNYA  PASCA  BERLAKUNYA  PERATURAN  OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 01/POJK.07/2014
Ema Rahmawati dan Aam Suryamah ................................................................................. 218-231 GAGASAN  RESTRUKTURISASI  KEWENANGAN  NOTARIS  DALAM

## YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL INDONESIA
Hatta Isnaini Wahyu Utomo .................................................................................................... 232-244

## KESESUAIAN FREE FLOW OF SKILLED LABOUR DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINT DENGAN PERATURAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA
Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ....................................................... 245-268 HAKEKAT ILMU HUKUM DITINJAU DARI FILSAFAT ILMU Ida R. Hasan .................................................................................................................................... 269-281 URGENSI PIDANA TUTUPAN: HARAPAN DAN TANTANGAN Nadia Salsabila Hartin dan Nathalina ................................................................................ 282-297 GANTI  KERUGIAN  IMMATERIIL  TERHADAP  PERBUATAN  MELAWAN HUKUM DALAM PRAKTIK: PERBANDINGAN INDONESIA DAN BELANDA Rai Mantili ....................................................................................................................................... 298-321 KONSTRUKSI ARCHIPELAGIC  STATE  PRINCIPLE DALAM  PEMBANGUNAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL
Ria Tri Vinata ................................................................................................................................. 322-345

## PERLINDUNGAN  PELAKU  USAHA  MIKRO,  KECIL  DAN  MENENGAH MELALUI  POLA  KEMITRAAN,  KEAGENAN  DAN  DISTRIBUSI  DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN
U. Sudjana ........................................................................................................................................ 346-364 Biodata Penulis .......................................................................................................................... 365-366 Pedoman Penulisan ................................................................................................................. 367-374 Formulir Berlangganan ........................................................................................................ 375

## J I H ∽ DE ’ JURE ∽ K I H F A K U L T A S  H U K U M
U N I V E R S I T A S  S I N G A P E R B A N G S A  K A R A W A N G menyampaikan terima kasih
Kepada Para Mitra Bestari/Penilai ( referee ) Volume 4 Nomor 2 September 2019
Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H Prof. Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H
Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Ph.D Dr. Abdul Atsar, S.H., S.Pd., M.H Dr. Bambang Daru, S.H., M.H
Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H Dr. Hernadi, S.H., LL.M Dr. Ismail Rumadan, S.H., M.H Laurensius Arliman, S.E., S.H., M.H., M.Kn