JIPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi) Vol. 2 No. 2 Tahun 2017 ISSN (online): 2528-021X

## ETIKA PUSTAKAWAN PADA KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
(Analisis Hubungan Pustakawan dengan Pengguna Berdasarkan Kode Etik Pustakawan Indonesia)

## Nur’aini
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Email: cahayaaini45@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertempat di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman. Tujuan dari penelitian  ini adalah   untuk  mengetahui hubungan  pustakawan  dengan  pengguna  pada  Kantor  Perpustakaan  Daerah Kabupaten  Sleman.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif. Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi  dan  wawancara.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  kode  etik  pustakawan  p a d a   K a n t o r   P e r p u s t a k a a n   D a e r a h K a b u p a t e n   S l e m a n   t e l a h   d i l a k s a n a k a n   s e b a i k   m u n g k i n   w a l a u   m a s i h   a d a s e b a g i a n   k e w a j i b a n   y a n g   b e l u m   d i i m p l e m e n t a s i k a n   s e c a r a   m a k s i m a l . Penelitian  ini  berupaya  memberikan  sumbangan    terhadap  pengembangan    ilmu    pengetahuan, membantu  sosialisasi kode etik dan sekaligus menjadi masukan-masukan untuk IPI.
Kata Kunci: Etika Profesi, Kode Etik Pustakawan dengan Pengguna

## ABSTRACT
This research took place at the Regional  Library Office of Sleman Regency. The purpose of this study is to determine the relationship of librarians with users at the Regional Library Office of Sleman Regency. This  research  uses  qualitative  method  with  descriptive  approach.  Data  collection  methods  used  were observation  and  interview.  The results  of  this  study  indicate  that the  code  of  ethics  of  librarians  at  the Regional Library Office of Sleman Regency has been implemented as best as possible although there are still some obligations that have not been implemented maximally. This research seeks to contribute to the development  of  science,  to  help  the  socialization  of  the  code  of  conduct  and  at  the  same  time  become inputs for the IPI.
Keywords: Professional Ethics, Librarian Code of Ethics

## PENDAHULUAN
Perpustakaan  merupakan  lembaga  yang  di  dalamnya  terdapat  berbagai  macam informasi mengenai ilmu pengetahuan untuk menunjang aktifitas pembelajaran dengan tujuan mencerdaskan  bangsa.  Selain  tempat  pembelajaran,  perpustakaan  dapat  dijadikan  sebagai tempat  rekreasi  yang  menyenangkan  dan  menambah  wawasan  pengunjung  mengenai  ilmu pengetahuan.  Perpustakaan  yang  baik  dapat  dilihat  dan  diukur  dari  keberhasilan  dalam memenuhi  kebutuhan  pemakainya  dan  dapat  melayani  dengan  kemampuan  yang  dimiliki pustakawan kepada masyarakat pemakainya.
Suwarno  (2016:  92)  menyatakan  pustakawan  adalah  seseorang  yang  memiliki kompetensi  yang  diperoleh  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  kepustakawanan  serta
JIPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi) Vol. 2 No. 2 Tahun 2017 ISSN (online): 2528-021X
mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab  untuk  melaksanakan  pengelolaan  pelayanan perpustakaan.  Artinya,  Orang  yang  disebut  pustakawan  adalah  orang  yang  benar-benar mengerti  ilmu perpustakaan, setidaknya pernah  mendapat pelatihan tentang kepustakawanan yang kemudian diberi tugas dan tanggung jawab oleh lembaga yang merekrut (berwenang).
Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan  apa  yang  tidak  benar  dan  tidak  baik  bagi  profesional.  Kode  etik  pustakawan merupakan  tujuan  awal  bagi  para  pustakawan  dalam  melakukan  tugasnya  di  tempat pustakawan bekerja.
Berdasarkan  kenyataan  yang  ada,  kode  etik  pustakawan  masih  banyak  tidak dilaksanakan  dengan  baik  dan  dijadikan  pedoman  oleh  pustakawan  dalam  tugas  sehari-hari sehingga  sering  kali  muncul  permasalahan-permasalahan  yang  berhubungan  dengan  sikap dan perilaku pustakawan dalam memberikan pelayanan di perpustakaan.
Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah  hubungan  pustakawan  dengan  pengguna  pada  Kantor  Perpustakaan  Daerah Kabupaten Sleman berdasarkan  kode etik pustakawan?

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1.Etika
Etika  merupakan  ilmu  yang  membicarakan  masalah  perbuatan  atau  tingkah  laku manusia  yang  dapat  dikatakan  baik  dan  buruk.  Etika  mencakup  analisis  dan  penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk dan tanggung jawab.
Menurut Hermawan dan Zen (2006: 75) Etika berasal dari bahasa asing yaitu Ethic(s) atau Ethica dalam bahasa Latin, Ethique dalam bahasa Perancis, Etikhos dalam bahasa Greek. Artinya,  kebiasaan-kebiasaan  terutama  yang  berkaitan  dengan  tingkah  laku  manusia.  Salam mengemukakan  bahwa  Etika  adalah  sebuah  refleksi  kritis    dan  rasional  mengenai  nilai  dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap  dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok.
Etika  berkaitan  dengan  apa  yang  baik  dan  benar  bagi  masyarakat  sebagian  besar masyarakat  pada  umumnya  menerima  prinsip  etika  seperti  kejujuran,  intgritas,  memenuhi komitmen,  menaati  kesepakatan,  adil  dan  berpikiran  terbuka  serta  bersedia  mengakui kesalahan,  peduli  dab  berbalas  kasih,  menghormati  martabat  manusia,  bertanggung  jawab untuk meraih keunggulan dan mempertanggungjawabkan satu keputusan dan kosekuensi.
JIPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi) Vol. 2 No. 2 Tahun 2017 ISSN (online): 2528-021X
Menurut  Simorangkir  (2003:  3),  etika  pada  umumnya  diartikan  sebagai  suatu  usaha yang sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan  pengalaman moral individual dan  sosial  sehingga  dapat  menetapkan  aturan  untuk  mengendalikan  perilaku  manusia  serta nilai-nilai  yang  berbobot  untuk  dapat  dijadikan    sasaran  dalam  hidup.  Rindjin  menyatakan bahwa etika mempunyai banyak arti, tetapi yang utama adalah berarti kebiasaan, akhlak atau watak.
Dari pendapat  diatas dapat disimpulkan  bahwa etika adalah  ilmu  yang   mengajarkan tentang  baik  dan  buruk  dalam  mengendalikan  pola  perilaku  hidup  manusia  sesuai  dengan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam suatu masyarakat.

## 2. Pustakawan
Pustakawan adalah orang yang bergerak dibidang perpustakaan atau ahli perpustakaan yang  melaksanakan  kegiatan  mengumpulkan  informasi,  mengolah  dan  menyebarluaskan kepada masyarakat. Dalam Jurnal Kepustakawanan dan Masyarakat Membaca (2006) bahwa pustakawan adalah ahli perpustakaan, dengan pengertian tersebut berarti pustakawan sebagai tenaga  yang  berkompeten  dibidang  perpustakaan,  dokumentasi,  dan  informasi.  Dalam  buku Kiprah  pustakawan  (2007:  1)  pustakawan  adalah  orang  yang  menyelenggarakan  kegiatan perpustakaan  dengan  jalan  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  tugas lembaga  induknya  berdasarkan  ilmu  yang  dimilikinya.  Selain  itu,  Lasa  HS  (2009:  295) pustakawan  adalah  seseorang  yang  melaksanakan  kegiatan  perpustakaan  dengan  jalan memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  tugas  lembaga  induknya berdasarkan ilmu perpustakaan.
Dari  pendapat  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  seorang  pustakawan  yang  profesional dibidang  perpustakaan  telah  memberikan  pelayanan  sesuai  tugas  lembaga  induknya berdasarkan ilmu pengetahuan, dokumentasi dan informasi yang dimiliki melalui pendidikan.

## 3. Etika Profesi
Suatu  profesi  akan  senantiasa  eksis  jika  dalam  operasionalnya  menganut  suatu etika,  kemudian  etika  menjadi  awal  bagi  organisasi  profesi  (sebagai  wadah  perkumpulan para  profesional)  yang  bertujuan  membela,  melindungi  dan  memperjuangkan  kepentingan anggotanya, baik dari nasabah, insititusi,   badan   induknya   maupun    dari    profesi   lainnya, serta  keterlaksanaan tujuan profesionalnya.
JIPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi) Vol. 2 No. 2 Tahun 2017 ISSN (online): 2528-021X
Jayshree Suresh & B.S. Raghavan (2005) Etika profesi mengacu pada kewajiban etis yang  menyertai  pekerjaan  profesional.  Ini  meliputi  bagaimana  profesional  seharusnya bertindak dalam pekerjaan profesionalnya bukan sekedar bagaimana bertindak. Rubin (2004: 324) Etika bagi para profesional di bidang informasi merupakan salah satu bentuk penegasan terhadap  nilai-nilai  dari  pelayanan,  termasuk  di  dalamnya  adalah  keharusan  menghormati sesama  yang  bertujuan  meningkatkan kualitas  hidup bermasyarakat. Dengan demikian  bagi anggota profesi wajib  mematuhi  norma etika profesi dan bagi  yang  melanggar norma  yang berlaku,  organisasi  mempunyai  hak  memberikan  sanksi  sesuai  peraturan  yang  telah disepakati sebelumnya. Sanksi dapat berbentuk hukuman disiplin, administratif bahkan dapat menjadi suatu delik hukum, tergantung pada jenis dan beratnya pelanggaran yang dilakukan.
Dari  pendapat  di  atas,  dapat  diuraikan  bahwa  etika  profesi  beisi  norma-norma  atau peraturan  yang  harus  dipatuhi  dan  dihindari  oleh  anggota  profesi  pada  waktu  melakukan tugasnya sehingga berlaku hak dan kewajiban.

## 4. Kode Etik Pustakawan
Kode  etik  memiliki  sejarah  panjang  dalam  pembentukan,  pengembangan  dan sosialisasinya.  Kode  etik  pustakawan  pertama  kali  muncul  di  negara  Barat  dalam  sebuah paper di Pratt Insitute Library School tahun 1903.
Suwarno  (2016:  110)      Di  Inggris,  perhatian  terhadap  kode  etik  pustakawan  dimulai oleh Library  Association (LA).  Salah  satu  topik  LA  adalah  masalah  sensor  tahun  1963. Masalah  ini  berhubungan  erat  dengan  kode  etik  sebagai  landasan  awal  menuju  kebebeasan informasi.  LA kemudian  membentuk badan  yang mendiskusikan tiga  masalah,  yaitu sensor, kode  etik  dan  kebebasan  informasi.  Hasil  dari  badan  tersebut  adalah Code  of    Profesional Conduct yang dipublikasikan pada September 1983.
Kode  etik  pustakawan  di  Indonesia    lahir  pada  1993  setelah  melalui  berbagai perkembangan  selama  dua  puluh  tahun  melalui  kongres  yang  diadakan  di  berbagai  kota. Hermawan  S  &  Zen  (2006:  98)  Ikatan  Pustakawan  Indonesia  (IPI)  menyadari  perlu adanya  kode  etik  yang  dapat  dijadikan  pedoman  perilaku  bagi  para  anggotanya  dalam melaksanakan tugasnya di dalam masyarakat.
Kode  etik  pustakawan  Indonesia  dikeluarkan  oleh  Ikatan  Pustakawan  Indonesia (IPI),  sehingga  setiap  pustakawan  harus  tunduk  dan  taat  pada  kode  etik  pustakawan Indonesia, dengan demikian kode etik pustakawan menjadi milik seluruh anggota profesi pustakawan.
JIPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi) Vol. 2 No. 2 Tahun 2017 ISSN (online): 2528-021X
Kode Etik Pustakawan Indonesia terdiri dari beberapa bagian yaitu:
1. Mukadimah.
2. Bab I berisi tentang ketentuan umum.
3. Bab II berisi tentang tujuan.
4. Bab III berisi tentang sikap dasar pustakawan, hubungan dengan pengguna, hubungan antar  pustakawan,  hubungan  dengan  pustakawan,  hubungan  pustakawan  dengan organisasi  profesi,  hubungan  pustakawan  dalam  masyarakat,  pelanggaran, pengawasan, ketentuan lain, dan penutup.(Suwarno, 2016: 252).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif  adalah penelitian  yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian pada konteks khusus  yang alamiah dengan  memanfaatkan  metode alamiah. Pendekatan  penelitian yang  digunakan  adalah  pendekatan  deskriptif  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  informasi mengenai  keadaan  yang  ada.  Metode  pengumpulan  data  melalui  observasi  lapangan,  agar mengetahui  situasi  nyata  yang  ada  di  institusi.  Selain  itu,  wawancara  langsung  dengan  cara bertanya kepada  5 orang  pustakawan untuk  menelaah,  memahami  sikap atau perilaku setiap individu.

## HASIL PEMBAHASAN

## 1. Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi.
Perpustakaan  adalah  tempat  yang  memiliki  sumber  daya  informasi  dari  berbagai disiplin  ilmu.  Suwarno  (2016:  194)  menyatakan  bahwa  konsep  perpustakaan  sebagai tempatnya  informasi tidak terlepas dari campur tangan pustakawan sebagai pengelola. Salah satu  kewajiban  dari  pustakawan  adalah  menjunjung  tinggi  hak  pemustaka  atas  informasi. Hasil  wawancara  peneliti  dengan  informan  mengenai  pustakawan  menjunjung  tinggi  hak perorangan atas informasi adalah sebagai berikut:
“Menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi adalah pemustaka dilayani dengan sebaik-baiknya seperti seorang raja. Setiap pemustaka berhak mendapatkan informasi yang dibutuhkan.” (I.1)
“Menjunjung  tinggi  hak  perorangan  atas  informasi  dari  Kabupaten  Sleman  telah mencanangkan untuk keterbukaan informasi sesuai UU yang ada, tidak ada menutupi informasi  yang  dibutuhkan  oleh  pemustaka,  jadi  pada  prinsipnya  Sleman  terbuka untuk semua.” (I.2)
JIPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi) Vol. 2 No. 2 Tahun 2017 ISSN (online): 2528-021X
“Menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi dengan memberikan hak akses tak terbatas.  Setiap  masyarakat  sebenarnya  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  sebuah informasi  hanya  masalahnya  masyarakat  tidak  banyak  memahami  arti  penting  dari informasi.” (I.3)
“Menjunjung    tinggi  hak  perorangan  atas  informasi  dengan  cara  memberikan kebebasan  kepada  pemustaka  untuk  mendapatkan  informasi  yang  dibutuhkan,  baik secara online maupun membaca buku ditempat yang tersedia di perpustakaan.” (I.4)
“Menjunjung  tinggi  hak  perorangan  atas  informasi  dengan  memberikan  kebebasan kepada  pemustaka  untuk  mencari  informasi  yang  dibutuhkan.  Setiap  pemustaka berhak mendapatkan informasi” (I.5)
Dari  uraian  para  informan  di  atas,  terkait  menjunjung  tinggi  hak  perorangan  atas informasi  bahwa  pustakawan  memberikan  hak  akses  tak  terbatas  kepada  pemustaka  atas informasi  yang  dibutuhkan.  Di  era  keterbukaan  informasi,  kebutuhan  informasi  pemustaka semakin  lama  semakin  meningkat,  sehingga  pustakawan  dengan  lembaga  induknya  yaitu perpustakaan  diharapkan  mampu  menyediakan  kebutuhan  informasi  pemustaka  dan  mampu meningkatkan  layanan  untuk  pemustaka.  Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  dalam pencarian  informasi  sangat  mudah  dengan  adanya  internet.  Jadi,  dibutuhkan  kejelian  dari pustakawan  dalam  membagikan  informasi  yang  didapakan  dari  internet.  Pustakawan  harus dapat menyaring informasi yang dibagikan kepada pemustaka agar tidak disalahgunakan oleh pemustaka  khususnya  bagi  anak-anak  di  bawah  umur  dan  remaja.  Informasi  dapat  berubah dalam  hitungan  detik.  Dalam  era  globalisasi,  informasi  dapat  diakses  oleh  siapa  saja  dan kapan saja tanpa memandang ruang dan waktu.
Dengan  demikian,  uraian  dari  para  informan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa pustakawan menyediakan hak akses tak terbatas kepada pemustaka untuk mencari informasi yang  dibutuhkan  dan  membantu  pemustaka  yang  mengalami  kesulitan  mencari  informasi yang  diakses.  Informasi  ini  diperkuat  dengan  hasil  pengamatan  peneliti,  pustakawan membantu pemustaka yang kesulitan mendapatkan informasi yang dicari.

## 2. Pustakawan berkewajiban melindungi hak kerahasiaan privasi pemustaka.
Kewajiban  ini  harus  dilaksanakan  oleh  pustakawan  dalam  melaksanakan  tugasnya dalam  melindungi  hak  privasi  pemustaka.  Adapun  hasil  wawancara  para  informan  terkait pustakawan berkewajiban melindungi hak kerahasiaan privasi pemustaka sebagai berikut:
“Tidak  ada  masalah  memberikan  informasi  privasi  kepada  pemustaka  karena  setiap pemustaka mempunyai hak yang sama.” (I.1)
JIPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi) Vol. 2 No. 2 Tahun 2017 ISSN (online): 2528-021X
Dari  uraian  di  atas  terkait  pustakawan  berkewajiban  melindungi  hak  kerahasiaan privasi pemustaka, pemustaka memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan memiliki hak atas  informasi  yang  di  peroleh.  Dalam  layanan  informasi  perpustakaan,  semua  pemustaka dapat  memperoleh  informasi  yang  ada,  karena  di  perpustakaan  umum  melayani  semua lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial pemustaka.
“Tetap  mengutamakan  melindungi  hak  kerahasiaan  privasi  pemustaka  dan  mencari informasi  yang  dicari  oleh  pemustaka  tanpa  harus  menyebarluaskan  informasi  kepada orang lain.” (I.2)
“Menanyakan informasi yang dibutuhkan dan menjaga kerahasiaan informasi yang dicari oleh pemustaka.” (I.3)
“Memberitahukan bahwa buku telah dipinjam tanpa memberitahukan kerahasiaan privasi dari pemustaka.” (I.4)
“Menjaga  kerahasiaan  privasi  pemustaka  dan  memberitahukan  kepada  pemustaka  buku sedang dipinjam.” (I.5)
Dari  uraian  para  informan  di  atas  terkait  pustakawan  berkewajiban  melindungi  hak kerahasiaan  privasi  pemustaka,  melindungi  kerahasiaan  privasi  pemustaka  baik  berupa informasi  bahan pustaka  yang dicari  maupun dipinjam oleh pemustaka. Kerahasiaan artinya sifat  rahasia,  artinya  menyembunyikan  sesuatu  tanpa  memberitahukan  kepada  orang  lain. Hermawan  S  &  Zen  (2006:  114)  “Melindungi  hak  kerahasiaan  privasi  artinya menyembunyikan  atau  tidak  mengumumkan  sesuatu  yang  bersifat  rahasia.”  Dengan melaksanakan  kewajiban  ini,  maka  privasi  dari  pemustaka  dapat  terjamin.  Di  pihak  lain, pustakawan akan mendapatkan kepercayaan dari pemustaka.
Dengan  demikian  dari  uraian  para  informan  di  atas  terkait  melindungi  hak kerahasiaan privasi pemustaka dapat disimpulkan bahwa setiap pemustaka memiliki hak yang sama  untuk  mendapatkan  dan  memiliki  informasi  yang  diperoleh.  Untuk  pustakawan  yang telah mengetahui informasi yang telah diperoleh pemustaka, pustakawan harus dapat menjaga kerahasian  hak  privasi  dari  pemustaka  dengan  tidak  menyebarluaskan  kepada  orang  lain kecuali  mendapatkan  izin  dari  pemustaka  untuk  memberitahukan  informasi  yang  telah diperoleh.

## 3. Pustakawan menghormati hak milik intelektual.
Di  dalam  perpustakaan  terdapat  informasi  yang  bebas  untuk  diakses  dan  ada  pula informasi  yang  dibatasi  hak  aksesnya.  Untuk  menjaga  hak  milik  intelektual  atas  informasi. Hasil  wawancara  peneliti  dengan  para  informan  terkait  pustakawan  menghormati  hak  milik intelektual adalah sebagai berikut:
JIPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi) Vol. 2 No. 2 Tahun 2017 ISSN (online): 2528-021X
“Intelektual  informasi  seperti  tesis,  skripsi  dan  disertasi  hanya  memberikan  layanan kepada pemustaka sebagai rujukan, ada ketentuan dan batasan apabila ingin penggandaan yaitu hanya pada bagian bab 2 saja.” (I.1)
“Ada keterbatasan hak akses terkait hak milik intelektual dari informasi. Seperti skripsi, tugas  akhir  maupun  tesis  yang  ada  di  perpustakaan  hanya  dapat  baca  ditempat  saja, ketentuan penggandaan hanya pada bab I saja.” (I.2)
“Koleksi  karya  ilmiah  tidak  diizinkan  mengutip  100%,  untuk  menjaga  hak  milik intelektual  informasi  ada  ketentuan  penggandaan  informasi  yang  dibutuhkan  oleh pemustaka dengan cara memfotokopi hanya pada bab I saja.” (I.3)
“Koleksi  karya  ilmiah  tidak  dapat  digandakan,  ada  batasan-batasan  tertentu,  ketentuan penggandaan  hanya  pada  bab  I  dan  bab  akhir  saja  untuk  menjaga  hak  milik  intelektual dari informasi.” (I.4)
“Untuk  menjaga  hak  milik  intelektual  dari  koleksi,  karya  ilmiah  seperti  tugas  akhir, skripsi,  tesis  dan  disertasi  tidak  dapat  digandakan  hanya  boleh  baca  ditempat  untuk menghargai karya milik dari orang lain.” (I.5)
Dari  uraian  para  informan  di  atas  terkait  pustakawan  menghormati  hak  milik intelektual,  para  pustakawan  tetap  menjaga  hak  intelektual  guna  menghindari  plagiarime dalam karya tulis. Plagiarisme merupakan tindakan yang tidak benar, mengambil hasil karya orang lain dengan menjadikan hasil karya milik sendiri tanpa sepengetahuan izin dari pemilik karya.  Tindakan  plagiarisme  bukan  hanya  melanggar  hukum  melainkan  nilai  sosial  di masyarakat seperti penjiplak hasil karya milik dari orang yang bukan hasil pemikiran sendiri. Untuk menghindari dan menghargai hak intelektual dari suatu karya, ada batasan yang dibuat oleh Perpustakaan KPD  Kabupaten Sleman.
Dengan demikian, terkait pustakawan menghormati hak milik intelektual disimpulkan bahwa  pustakawan  dituntut  untuk  menjaga  hasil  karya  milik  orang  lain  dengan  memegang kaidah dari hak kekayaan intelektual.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  diuraikan  di  atas  peneliti  menarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Penerapan  kode  etik  pustakawan  pada  Kantor  Perpustakaan  Daerah  Kabupaten Sleman  telah  dilaksanakan  sebaik  mungkin,  walau  masih  ada  sebagian  kewajiban yang belum di implementasikan secara maksimal.
JIPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi) Vol. 2 No. 2 Tahun 2017 ISSN (online): 2528-021X
2. Usaha  yang  dilakukan  pustakawan  Kantor  Perpustakaan  Daerah  Kabupaten  Sleman dalam  rangka  melaksanakan  kode  etik  adalah  berupaya  bekerja  dengan  sebaik- baiknya  dan  memberikan  pelayanan  sebaik  mungkin  kepada  pengguna  dari  semua kalangan masyarakat dengan menyediakan akses internet yang tak terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA
Ginting Br, Maya Arbina Penerapan Kode  Etik Pustakawan Pada   Perpustakaan Politeknik Negeri   Medan . Medan : USU, 2014
Hermawan S, Rachman dan Zulfikar Zen, Etika Kepustakawanan: Suatu Pendekatan
Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia. Jakarta : Sagung Seto, 2006.
Ikatan Pustakawan Indonesia. Anggaran   Dasar dan Anggaran Rumah    Tangga Serta Kode Etik Ikatan    Pustakawan Indonesia 2015-2018 .    Jakarta: Pengurus Pusat IPI, 2015.
Kantor Perpustakaan Daerah   Kabupaten   Sleman. Profil   Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten   sleman . Sleman:  KPD, 2012.
Lasa HS, Kamus Kepustakawanan     Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009. Rubin E, Richard. Foundation of Library and Information Science . New York: Neal-
Schumen Publisher, 2004.
Salam, Burhanuddin. Etika Sosial : Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia. Jakarta, Rineka Cipta, 1997.
Simorangkir, O.P. Etika : Bisnis, Jabatan Dan Perbankan . Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
Suwarno, Wiji. Ilmu Perpustakaan & Kode Etik Pustakawan. Yogyakarta: ARRUZ Media,
2016.
___________. Implementasi  Kode  Etik  Pustakawan  Studi  Kasus  Di  Badan  Arsip  Dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah . Jakarta: UI, 2009.
Tim Penyusun Kode Etik Pustakawan, Kiprah Pustakawan . Jakarta: IPI, 2007.
Azis,  Afrizal.  “Pustakawan  sebagai  Tenaga  Profesional  di  Bidang  Perpustakaan,  Informasi dan  Dokumentasi,”  JKDMM: Jurnal  Kepustakawanan  dan  Masyarakat  Membaca . Volume 22. Nomor 1 Januari – Juni 2006.
Dutta, Nandini “Identifying values of special library professionals os India with reference to the JOCLAI Code of Ethics”, Library  Management ,  Vol.  36  Iss ½,  142-156,   dalam http://www.emeraldinsight.dx.doi.org/10.1108/LM-06-2014-0071,  diakses  tanggal  04 Desember 2016.
Keputusan   Presiden   Republik   Indonesia   nomor   87   Tahun   1999, “Rumpun   Jabatan Fungsional  Pengawai  Negri  Sipil  Presiden  Republik  Indonesia,  nomor  urut  21 rumpun arsiparis, pustakawan dan yang berkaitan”, dalam http://www.pnri.go.id/en/iFileDownload.aspx?ID=Attachment%5CMajalahOnline
JIPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi) Vol. 2 No. 2 Tahun 2017 ISSN (online): 2528-021X
%5CYulianti_P eriklanan.pdf,  di akses tanggal  21 Desember 2016.
Kwan,  Danise  dan  Libi  Shen.“ Senior  Librarians’  Perceptions  of  Successful  Leadership Skills ”. Advances in Library Administration and Organization. vol. 33, 16 Juni 2015, hlm.  89  –  134,  dalam  http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/S0732- 067120150000033003, diakses tanggal 15 Desember 2016.
Putri, Dessy Eka, “Implementasi kode etik pustakawan Indonesia (Studi Deskriptif Tentang Implementasi  Kode  Etik  Pustakawan  Indonesia  Pada  Pustakawan  Anggota  Ikatan
Pustakawan Indonesia Cabang
Surabaya)”, dalam
http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-lnb764d2eebbfull.pdf,  diakses  tanggal 10 November 2016.