## TREN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN KLATEN

## RHINA UCHYANI F, SUSI WURI ANI
Staf Pengajar Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian UNS
Masuk 12 Januari 2012; Diterima 14 Februari 2012

## ABSTRACT
This study aims to determine the level of agricultural land conversion to non- agricultural sector in the regency of Klaten. The study used secondary data with the observation period 1998-2007. The data used is the extensive use of wetland and dry land at 26 districts. The rate progression of agricultural land conversion to non-agricultural sector is calculated using the method of growth analysis. The results showed that the average growth rate of wetland area is -0.53%. There are three districts with a positive growth rate: district of Kemalang, Ngawen and Wonosari. An increase in dry land area occurred in almost every districts, except the district of Kemalang. The results of regression analysis showed that the growth rate of dry land is positive. Any changes 1% in the growth rate of dry land wide would cause changes dry land area amounted to 0.47%.
Keywords: Agricultural Land conversion, Non-agricultural Sector, Growth Analysis

## PENDAHULUAN
Lahan merupakan sumberdaya alam strategis bagi pembangunan. Hampir semua sektor pembangunan fisik memerlukan lahan, seperti sektor pertanian, kehutanan, perumahan, industri, pertambangan dan transportasi. Di bidang pertanian, lahan merupakan sumber daya yang sangat penting, baik bagi petani maupun bagi pembangunan pertanian. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa di Indonesia kegiatan pertanian masih bertumpu pada lahan ( land based agriculture activities ).
Sektor pertanian yang merupakan sektor dominan memberi sumbangan berarti bagi perekonomian Jawa Tengah sebesar 20,43% dengan pertumbuhan riil sebesar
2,78%. Pada tahun 2007, provinsi ini mampu menghasilkan 8,44 juta ton padi sawah pada saat terjadi peyusutan lahan sawah sebesar 0,16 % sedangkan luas lahan bukan sawah mengalami peningkatan 0,07% (Anonim, 2008).
Dalam beberapa dekade ini, Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu penopang produksi beras nasional, disamping Jawa Barat dan Jawa Timur. Kabupaten Klaten merupakan salah satu penghasil beras utama di
provinsi Jawa Tengah yang terkenal dengan beras Delanggu.
Akhir-akhir ini, sejalan dengan meningkatnya taraf hidup dan terbukanya kesempatan untuk menciptakan peluang kerja yang ditandai oleh banyaknya investor ataupun masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pembangunan, semakin meningkat kebutuhan akan lahan. Peningkatan kebutuhan lahan didorong oleh peningkatan jumlah penduduk, sementara ketersediaan dan luas lahan bersifat tetap. Hal ini mengakibatkan terjadinya realokasi penggunaan lahan dari aktivitas yang kurang menguntungkan pada aktivitas yang lebih menguntungkan. Aktivitas yang selalu terancam terutama adalah aktivitas pertanian yang dinilai kurang menguntungkan dibanding aktivitas ekonomi lainnya.
Korbanan ekonomi dan sosial alih fungsi lahan pertanian sangat besar mengingat tingginya biaya investasi dan lamanya waktu yang dibutuhkan sejak awal waktu pembentukkan sawah sampai terbentuknya lahan sawah dengan tingkat produktivitas yang cukup tinggi. Beban alih fungsi lahan bagi pembangunan pertanian dirasa semakin berat karena menyangkut pemanfaatan lahan pertanian produktif serta terjadi di daerah dengan aksesibilitas fisik dan ekonomi yang baik.
Alih fungsi lahan pertanian telah menjadi isu global tidak hanya di negara berkembang yang masih bertumpu pada sektor pertanian, namun juga di negara maju untuk menghindari ketergantungan terhadap impor produk pertanian. Dalam prosesnya, alih fungsi lahan pertanian senantiasa berkaitan erat dengan perluasan kawasan perkotaan.
Perkembangan Kabupaten Klaten sebagai kota pendidikan, pariwisata dan industri  menuntut pemenuhan lahan yang tidak sedikit. Permintaan akan lahan dipenuhi dengan mengkonversi lahan yang ada. Tabel 1 memperlihatkan perubahan lahan sawah selama sepuluh tahun terakhir yang dialihfungsikan menjadi lahan non sawah.
Pertambahan penduduk memerlukan lahan yang semakin luas, tidak saja guna perluasan pemukiman namun juga sebagai ruang perluasan kegiatan-kegiatan perekonomian agar kebutuhan manusia dapat terpenuhi secara lebih baik. Permasalahan timbul ketika penduduk membangun tempat pemukiman serta prasarana pendukungnya pada region pertanian yang subur. Tabel 2 menunjukkan luas penggunaan lahan bukan sawah di Kabupaten Klaten antara tahun 1998 sampai 2007.
Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa selama periode penelitian, terdapat peningkatan luas bangunan/pekarangan sebanyak 253 ha, sementara tegal/kebun menyusut 288 ha. Data ini menunjukkan bahwa sebagian bangunan/pekarangan didirikan dengan mengalihfungsikan lahan sawah.
Lahan pertanian produktif merupakan aset penting dalam pembangunan pertanian. Hal ini didasarkan atas dua hal yaitu besarnya biaya investasi dalam bentuk sarana dan prasarana irigasi dan pencetakan sawah baru serta lamanya waktu yang dibutuhkan sejak awal pencetakan sawah sampai terbentuknya lahan sawah dengan produktivitas tinggi.
Pada kondisi adanya pilihan terbuka bagi para investor untuk menanamkan modalnya maka alih fungsi lahan pertanian pada daerah dengan infrastruktur yang baik dan sekaligus sebagai pusat pasar yang besar tidak dapat dihindarkan. Persoalan sumber daya lahan yang dinilai cukup serius belakangan ini adalah alih fungsi lahan produktif yang cukup besar. Alih fungsi lahan berlangsung secara terus menerus sejalan dengan peningkatan pembangunan yaitu untuk keperluan bidang industri, pariwisata, pemukiman dan sebagainya.
Tabel 1. Perubahan Lahan Sawah Selama Sepuluh Tahun Terakhir di Kabupaten Klaten Tahun 2003
(ha) Tahun Luas Lahan Sawah Luas Lahan Bukan Sawah Penyusutan Luas Lahan Sawah 1998 2000 2002 2004 2007 33.838 33.670 33.636 33.541 33.435 31.718 31.886 31.920 32.015 32.121 - 168 34 95 106
Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 1999-2008
Tabel 2. Luas Penggunaan Lahan Bukan Sawah di Kabupaten Klaten Tahun 1998-2007 (ha)
Tahun Bangunan/Pekarangan  Tegal/Kebun Ladang/Huma 1998 2000 2002 2004 2007 19.742 19.016 19.779 19.933 19.995 6.575 6.222 6.321 6.316 6.287 0 144 28 0 0
Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 1999-2008
Transformasi ekonomi yang ditandai pergeseran peran antar sektor menuntut alih fungsi lahan pertanian dalam jumlah yang tidak sedikit. Kasus alih fungsi lahan pertanian
di daerah dengan produktivitas rendah tidaklah terlalu mengancam produksi pangan. Namun ketika alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non pertanian terjadi di lahan
beririgasi dengan produktivitas tinggi maka hal ini merupakan ancaman bagi ketersediaan pangan khususnya bahan makanan pokok penduduk (beras).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Klaten.

## TINJAUAN PUSTAKA
Manuwoto (1992) mendefinisikan alih fungsi lahan sebagai perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Kustiwan (1997) mendefinisikan alih fungsi lahan sebagai proses dialihgunakannya lahan dari lahan pertanian atau pedesaan ke penggunaan non pertanian atau perkotaan.
Alih fungsi lahan dapat bersifat permanen dan dapat bersifat sementara. Jika lahan sawah beririgasi teknis berubah menjadi kawasan pemukiman atau industri, maka alih fungsi ini bersifat permanen. Namun jika lahan sawah dialihfungsikan menjadi lahan lain (misal lahan tanaman tebu) maka alih fungsi bersifat sementara karena pada tahun-tahun berikutnya dapat diubah menjadi lahan sawah kembali. Alih fungsi lahan yang bersifat permanen pada umumnya lebih besar dan berdampak lebih serius daripada alih fungsi yang bersifat sementara.
Indonesia secara historis merupakan negara pengimpor beras sejak sebelum merdeka. Upaya untuk swasembada dimulai sejak dasawarsa 1950-an dengan Plan Kasimo, dasawarsa 1960-an dengan Demonstrasi Pancausaha, Demas dan Bimas. Sempat tersendat karena perubahan politik, kemudian dilanjutkan dalam Pelita dengan puncak pada akhir Pelita III (1984) mencapai swasembada beras dengan program Insus.
Pada Pelita III pertumbuhan produksi padi 7,44% per tahun melebihi pertumbuhan permintaan. Kontribusi utama kenaikan produksi ini berasal dari kenaikan produksi per hektar (75%) dan sisanya dari perluasan areal tanam. Setelah swasembada beras tahun 1984, pertumbuhan produksi beras menurun karena diversifikasi dengan palawija dalam rangka PHT (pengendalian hama terpadu) yang membatasi tanam tiga kali padi setahun, menurunnya pembangunan irigasi serta paket
teknologi sapta usaha dalam supra insus yang tidak efektif.
Menurut Amang dan Sawit (2001), swasembada yang dicapai Indonesia pada tahun 1984 merupakan “swasembada dalam garis kecenderungan” ( self-sufficient on trend ) karena sejak tahun tersebut produksi beras Indonesia mengikuti garis kecenderungan konsumsi.
Konsep swasembada pangan dan ketahanan pangan merupakan dua konsep yang terpisah, meskipun dalam beberapa hal mungkin berkaitan. World Bank (Amang dan Sawit, 2001) menyatakan :
…food security is achieved only if all households have the ability to buy the
food. Thus, there is no necessary link between self-sufficient and food security.
Penelitian Suhartini (1998) tentang konversi lahan di Yogyakarta serta dampaknya terhadap produksi padi menunjukkan bahwa selama kurun waktu 1981-1995, luas panen padi di Yogyakarta mengalami penurunan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 0,55%/th, diimbangi peningkatan produktivitas padi sebesar 1,43%/th sehingga produksi padi sawah meningkat 0,77%/th.
Hasil penelitian Suherman (2004) menunjukkan bahwa selama kurun waktu 20 tahun (1983-2002), luas lahan sawah di Yogyakarta cenderung menurun. Penurunan paling besar terjadi di Kabupaten Sleman yaitu sebesar 3.25 1 ha.
Hasil studi tentang alih fungsi lahan sawah ke non sawah yang dilakukan oleh Ashari (2003) menunjukkan dalam jangka panjang konversi lahan sawah di Pulau Jawa dapat mengancam kecukupan pangan di Indonesia.
Penelitian yang dilakukan oleh Hardono et . al (2004) menunjukkan bahwa perspektif ketahanan pangan dalam era liberalisasi perdagangan dicirikan oleh kecenderungan semakin meningkatnya pasokan pangan dan pasar impor. Oleh karena itu diperlukan serangkaian kebijakan yang tetap mendukung prioritas pemenuhan kebutuhan pangan dan produksi dalam negeri.
Randall (1987) menerangkan bahwa lahan merupakan faktor utama dalam produksi, barang konsumsi yang sangat penting dan merupakan barang yang dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan pinjaman.
Harsono (1992) menyebutkan bahwa peningkatan kebutuhan lahan terjadi karena peningkatan keperluan untuk pembangunan pemukiman dan industri serta pembangunan jaringan prasarana dan berbagai fasilitas umum. Perubahan penggunaan lahan pada umumnya mengurangi jumlah lahan pertanian. Hal ini terjadi karena basis perekonomian rakyat Indonesia pada awalnya bersumber dari pengembangan sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan maupun perkebunan. Oleh sebab itu pengembangan sektor pertanian pada umumnya terdapat pada wilayah dengan tanah yang subur. Pada wilayah ini selanjutnya berkembang pusat- pusat pemukiman penduduk disertai prasarana dan fasilitas umum. Dengan adanya pusat pemukiman penduduk, ketersediaan prasarana dan berdasarkan pertimbangan faktor lokasi yaitu dekat dengan tenaga kerja, maka penggunaan lahan untuk non pertanian cenderung berkembang.
Menurut Barlowe (Barlowe cit .
Ashari, 2001) terdapat hubungan antara land use (penggunaan tanah) dengan sewa tanah.
Penggunaan lahan yang memberikan nilai sewa paling tinggi adalah lahan yang digunakan untuk industri ( industrial/commercial use ), diikuti dengan penggunaan untuk pemukiman ( resident ), pertanian ( agriculture ), hutan ( forestry ), padang rumput ( pasture ) dan rawa-rawa yang memberikan nilai sewa paling rendah. Menurut Widodo (2005), selama lahan dan tenaga kerja merupakan faktor dominan dalam produksi pertanian tradisional, tingkat produksi cenderung dibatasi oleh tersedianya faktor tersebut. Sering lahan sebagai faktor yang langka karena tekanan kepadatan penduduk dan terbatasnya kesempatan kepemilikan lahan. Kelangkaan lahan dan kelebihan tenaga kerja mengakibatkan sistem pertanian berkembang ke arah intensif tenaga kerja ( labor intensive ) yang mengutamakan pengusahaan tanaman dengan hasil persatuan luas lahan (produktivitas lahan) yang lebih tinggi. Kelangkaan lahan dicirikan dengan sewa lahan yang tinggi.
Menurut David Ricardo (David Ricardo cit .  Irawan dan Suparmoko, 1979), bila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi modal terus menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi berkurang atau semakin langka. Sebagai akibatnya berlaku
hukum tambahan hasil yang semakin berkurang.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode dasar deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara otomatis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselediki (Nazir, 1983).
Penelitian ini dilakukan di 26 kecamatan di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten produsen beras di Provinsi Jawa Tengah dengan perkembangan ekonomi yang cukup pesat.
Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data yang dipergunakan adalah kombinasi antara time series data dan cross section data (pooling data). Periode pengamatan tahun 1998–2007 yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten dan Dinas Pertanian Kabupaten Klaten
Metode Analisis . Tingkat perkembangan alih fungsi lahan pertanian (sawah dan tegal) ke arah penggunaan non pertanian dihitung dengan menggunakan metode analisis pertumbuhan a. Tingkat perkembangan alih fungsi lahan sawah :
y ts = y 0s e rt atau  ln y ts = ln Yo s + rt Keterangan : y ts =  luas lahan sawah pada tahun t y 0s =  nilai trend periode dasar lahan sawah
r = pertumbuhan luas lahan sawah per tahun
t =  waktu/tahun
b. Tingkat perkembangan alih fungsi lahan tegal :
y tt = y 0t e rt atau  ln y tt = ln Yo t + rt Keterangan : y tt =  luas lahan tegal pada tahun t y 0t =  nilai trend periode dasar lahan tegal
r =  pertumbuhan luas lahan tegal per tahun
Rhina Uchyani F, Susi Wuri Ani : Tren Alih Fungsi Lahan Pertanian ...
t =  waktu/tahun

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Luas dan Tingkat Pertumbuhan Lahan Sawah
Kabupaten Klaten dengan luas wilayah 65.556 ha terdiri atas 51% (33.435 ha) lahan sawah dan 49% (32.121 ha) lahan bukan sawah. Luas lahan sawah di Kabupaten Klaten pada tahun1998 adalah 33.827,9 ha. Pada tahun 2007, luas lahan sawah di daerah ini tinggal 33.435 ha atau menyusut 392,9 ha.
Tabel 3. Rata-Rata Luas Lahan Sawah Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Klaten tahun 1998-2007
(Ha) No Kecamatan Luas sawah Luas Rata-Rata (Ha) Tingkat Pertumbuhan/th (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Prambanan Gantiwarno Wedi Bayat Cawas Trucuk Kalikotes Kebonarum Jogonalan Manisrenggo Karangnongko Ngawen Ceper Pedan Karangdowo Juwiring Wonosari Delanggu Polanharjo Karanganom Tulung Jatinom Kemalang Klaten Selatan Klaten Tengah Klaten Utara 1.293,88 1,626,81 1.559,3 817,3 2.321,7 1.929,4 755,8 731,5 1.590,6 1.514,7 765,7 1.071,9 1.579,5 886,9 2.051,7 2.016,8 2.255,9 1.337,5 1.831,8 1.695,4 1.743,3 609,4 53,2 862,9 338,9 400,7 -0,887 -0,019 -0,032 -0,024 -0,026 -0,216 -0,053 -0,191 -0,025 -0,040 -0,026 0,046 -0,070 -0,090 -0,020 -0,070 0,000 -0,112 -0,022 -0,047 -0,040 -0,033 0,385 -0,429 -0,129 -1,271
Sumber : Analisis Data Sekunder
Table 4. Hasil Analisis Regresi Pengaruh Waktu Terhadap Luas Lahan Sawah di Kabupaten Klaten
Tahun 1998-2007
Parameter Koefisien t-hitung p
Konstanta t R 2 6,968047 -0,52626 - 43,5383 5,89436 0,999 0,000 0,000
Sumber : Analisis Data Sekunder
Tabel 3 menunjukkan hasil deskripsi rata-rata luas lahan sawah beserta tingkat pertumbuhan luas sawah yang dirinci per kecamatan. Penurunan luas lahan sawah terjadi hampir di semua kecamatan. Terdapat 3 kecamatan dengan tingkat pertumbuhan positif yaitu Kecamatan Kemalang, Ngawen dan Wonosari. Luas rata-rata lahan sawah terbesar terdapat di Kecamatan Cawas dan terkecil di Kecamatan Kemalang.
Perubahan luas lahan sawah di Kecamatan Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Trucuk, Prambanan dan Kemalang relative lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Kecamatan Klaten Selatan, Tengah dan Utara merupakan kawasan perkotaan yang menuntut kebutuhan lahan yang tinggi untuk industri, perumahan dan jasa. Pada tahun 2007, di Kecamatan Klaten Selatan terdapat 208 penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).
Akhir-akhir ini pembangunan pemukiman dan pusat perbelanjaan di Kabupaten Klaten mulai mengarah ke pinggiran kota. Hal ini mengingat aspek keterbatasan lahan di perkotaan serta prospek pasar yang masih terbuka di daerah pinggiran.
Perubahan penggunaan lahan pertanian di Kabupaten Klaten relatif besar. Tabel 4 menampilkan hasil analisis regresi variabel waktu terhadap luas lahan sawah di Kabupaten Klaten. Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa variabel waktu berpengaruh secara signifikan terhadap luas lahan sawah di Kabupaten Klaten. Koefisien regresi tingkat pertumbuhan lahan sawah sebesar - 0,53 menunjukkan adanya kegiatan alih fungsi lahan sawah menjadi lahan bukan sawah setiap
tahun sebesar 0,53%. Koefisien determinasi (R 2 ) sebesar 99,9% berarti variabel bebas waktu (t) dapat menerangkan 99,9% dari perubahan luas lahan sawah di Kabupaten Klaten. Sebanyak 0,1% perubahan luas lahan sawah di Kabupaten Klaten ditentukan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.

## Luas dan Tingkat Pertumbuhan Lahan Tegal
Selama periode penelitian, luas tegal di Kabupaten Klaten bertambah 392,2 ha. Rata-rata luas lahan tegal selama periode penelitian ditampilkan pada tabel 5. Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa peningkatan luas lahan tegal terjadi hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali Kecamatan Kemalang. Wilayah ini merupakan satu- satunya kecamatan di Kabupaten Klaten  yang mengalami penyusutan lahan tegal.  yang dialihfungsikan menjadi lahan sawah (tabel 3). Perubahan penggunaan lahan pertanian di Kabupaten Klaten ditampilkan pada Tabel 6.
Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa variabel waktu berpengaruh secara signifikan terhadap luas lahan tegal di Kabupaten Klaten. Koefisien regresi tingkat pertumbuhan lahan tegal  sebesar 0,47 menunjukkan adanya kegiatan alih fungsi lahan bukan tegal menjadi lahan tegal setiap tahun sebesar 0,47%. Koefisien determinasi (R 2 ) sebesar 99,9% berarti variabel bebas waktu (t) dapat menerangkan 99,9% dari perubahan luas lahan tegal di Kabupaten Klaten. Sebanyak 0,1% perubahan luas lahan tegal di Kabupaten Klaten ditentukan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.
Tabel 5. Rata-Rata Luas lahan Tegal Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Klaten tahun 1998-2007 (Ha)
No Kecamatan Luas tegal Luas Rata-Rata (Ha) Tingkat Pertumbuhan/th (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prambanan Gantiwarno Wedi Bayat Cawas Trucuk Kalikotes Kebonarum Jogonalan Manisrenggo 1.194,12 937,24 878,7 3.125,7 1.125,3 1.451,6 544,2 234,5 1.079,2 1.181,34 1,119 0,028 0,057 0,006 0,053 0,293 0,073 0,603 0,037 0,049
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Karangnongko Ngawen Ceper Pedan Karangdowo Juwiring Wonosari Delanggu Polanharjo Karanganom Tulung Jatinom Kemalang Klaten Selatan Klaten Tengah Klaten Utara 1.908,3 625,16 865,5 1.030,1 871,3 962,2 859,6 540,5 552,2 710,6 1.456,7 2.943,6 5.112,8 581,1 551,1 637,3 0,010 0,352 0,127 0,078 0,046 0,146 0,174 0,280 0,072 0,113 0,048 0,007 -0,004 0,637 0,097 0,827
Sumber : Analisis Data Sekunder
Table 6. Hasil Analisis Regresi Pengaruh Waktu Terhadap Luas Lahan Tegal di Kabupaten Klaten
Tahun 1998-2007 Parameter Koefisien t-hitung p Konstanta t R 2 6,885113 0,472245 - 57,4663 6,9116 0,999 0,000 0,000 Sumber : Analisis Data Sekunder

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Luas lahan sawah di Kabupaten Klaten cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan - 0,53% per tahun. Terdapat 3 kecamatan dengan tingkat pertumbuhan positif yaitu Kecamatan Kemalang, Ngawen dan Wonosari
1. Luas lahan tegal di Kabupaten Klaten cenderung bertambah dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan 0,47% per tahun.
Kecamatan Kemalang merupakan satu-satunya kecamatan di Kabupaten Klaten  yang mengalami penyusutan lahan tegal.

## Saran
Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan untuk penggunaan sektor non pertanian akan terus terjadi seiring perkembangan jumlah dan taraf hidup manusia. Lahan dibutuhkan untuk memnuhi kebutuhan berbagai sarana dan fasilitas pemenuh kebutuhan manusia. Pemerintah daerah dapat mencegah alih fungsi lahan dengan mengefektifkan perda pencegahan alih fungsi lahan yang ada atau menerbitkan perda baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Amang, B dan Sawit, M. 2001. Kebijakan Beras dan Pangan Nasional. IPB Press. Bogor. Anonim. 2009. Jawa Tengah Dalam Angka. BPS Jawa Tengah.
Ashari. 2003. Tinjauan Tentang Alih Fungsi Lahan Sawah ke Non Sawah dan Dampaknya di Pulau Jawa. Agro Ekonomi 21 (2) : 83 – 97. Barish, N. 1962. Economics Analysis . Mc Graw Hill Book Company, Inc. Casavant, K.L dan Infanger C. 1984.
Economics and Agricultural
Management . Reston Publishing Company. Virginia.
Harsono, Soni. 1992. Terjadinya Alih Fungsi Lahan dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pertanahan . Universitas Lampung. Irawan, B. 2005. Konversi Lahan Sawah :
Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya dan Faktor Determinan. Agro Ekonomi 23(1) : 1 – 18.
Kustiwan, I. 1997. Alih Fungsi Lahan Pertanian di Pantai Utara Jawa. Prisma XXVI (1) : 15 – 32. Makridakis, Wheelwright, McGee.1999. Metode dan Aplikasi Peramalan. Binarupa Aksara. Jakarta Manuwoto. 1992 . Sinkronisasi Kebijaksanaan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan: Suatu Upaya Pencegahan Alih Fungsi Lahan. Universitas Lampung. Randall, A. 1987. Resource Economics . The Ohio State University. John Wiley&Sons, Inc. New York. Suhartini. 1998. Faktor-faktor Penentu Alih fungsi lahan Pertanian dan Dampaknya terhadap Produksi Padi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis Pasca Sarjana UGM. Suherman, M. 2004. Analisa Alih Fungsi lahan Pertanain dan Pengaruhnya Terhadap Produksi Padi, Jagung dan Kedelai di Propinsi DIY. Tesis Pasca Sarjana UGM. Todaro, M dan Smith, S. 2006. Pembangunan Ekonomi. Penerbit Erlangga. Jakarta. Widodo, S. 2005. Pembangunan dan Politik Pertanian di Indonesia . Fakultas Pertanian UGM. Yunus, Hadi Sabari dan Harini, Rika. 2005. The Dominant Factor Affecting Agricultural Land Use (Rice Fields) Change In Yogyakarta Special Province. Indonesian Journal of Geography 37 (1) : 37 – 50.