## J urnal Legisia
Volume 16 Nomor 2 Tahun 2024 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PRODUK KECANTIKAN YANG MEMPUNYAI EFEK SAMPING TERHADAP KULIT
Raden Bella Bintang Maharani hk20.radenbellabintangmaharani@mhs.ubpkarawang.ac.id Universitas Buana Perjuangan Karawang
Yuniar Rahmatiar yuniar@ubpkarawang.ac.id Universitas Buana Perjuangan Karawang
Muhamad Abas muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id Universitas Buana Perjuangan Karawang

## Abstract
In the current era, beauty products are essential for building self-confidence for both women and men. Beauty  products  must  contain  safe  ingredients  to  ensure  healthy  skin.  However,  some  beauty products  contain  harmful  substances  such  as  hydroquinone,  mercury,  parabens,  formaldehyde, phthalates, and triclosan, which can cause side effects such as itchy skin, severe acne, sores, black spots (ochronosis), and other skin problems. The Indonesian FDA Regulation No. 23 of 2019 states that  cosmetic  raw  materials  must  be  safe,  of  high  quality,  and  beneficial.  This  study  discusses consumer protection laws concerning beauty products that negatively impact the skin. This research aims  to  identify  who  is  responsible  if  a  product  adversely  affects  the  skin  and  the  importance  of protecting content information on the packaging and labels of beauty products. The research method used is a juridical analysis of relevant regulations and cases. The results show that consumers can protect  themselves  through  legal  means  such  as  filing  a  compensation  claim  or  reporting  to  the authorities. Consumer protection against beauty products that have side effects on the skin is crucial to ensure the safety and health of users.
Keywords: Beauty products, side effects, consumer protection, harmful substances, cosmetic regulations.

## Abstrak
Pada  era  sekarang,  produk  kecantikan  menjadi  penting  dalam  membangun  rasa  percaya  diri  bagi semua orang, baik perempuan maupun laki-laki. Produk kecantikan harus memiliki kandungan yang aman bagi kulit agar kulit terlihat sehat. Namun, beberapa produk kecantikan mengandung bahan berbahaya  seperti  hydroquinone,  merkuri,  paraben,  formaldehyde,  phthalates,  dan  triclosan,  yang dapat menimbulkan efek samping seperti kulit gatal, jerawat parah, lecet, bercak hitam (ochronosis), dan masalah kulit lainnya. Peraturan Badan POM RI Nomor 23 Tahun 2019 menjelaskan bahwa bahan baku  kosmetik  harus  aman,  bermutu,  dan  bermanfaat.  Penelitian  ini  membahas  undang-undang perlindungan  konsumen  terkait  produk  kecantikan  yang  berdampak  buruk  pada  kulit.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  siapa  yang  bertanggung  jawab  jika  suatu  produk berdampak buruk pada kulit, serta pentingnya melindungi informasi konten pada kemasan dan label produk kecantikan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis terhadap regulasi dan kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen dapat melindungi diri melalui upaya hukum seperti gugatan ganti rugi atau melaporkan kepada pihak berwajib. Perlindungan konsumen
terhadap  produk  kecantikan  yang  mengandung  efek  samping  pada  kulit  sangat  penting  untuk memastikan keamanan dan kesehatan pengguna.
Kata Kunci: Produk kecantikan, efek samping, perlindungan konsumen, bahan berbahaya, regulasi kosmetik

## PENDAHULUAN
Indonesia  saat  ini  sedang  dihadapi  perkembangan  pesat  dalam  industri  produk kecantikan.  Berkat  promosi  yang  gencar  menggunakan  media  sosial  dan  kemudahan pengadaan melalui penjualan dan marketplace online, produk kecantikan ini digandrungi oleh banyak  orang  tanpa  membedakan  jenis  kelamin  dan  usia. 1 Oleh  karena  itu,  tidak  dapat dipungkiri  bahwa,  khususnya  bagi  kaum  wanita,  berbagai    kosmetik  memegang  peranan penting  yang mampu meningkatkan daya tarik, mempercantik penampilan, dan memperbaiki tekstur kulit. 2
Ada banyak produk kosmetik yang tersedia untuk masyarakat umum, termasuk yang mempunyai  izin  resmi  dan  yang  tidak.  Ini  diperlukan  guna  memenuhi  peraturan  BPOM. peraturan  peredaran  BPOM  Semua  kosmetik  dianggap  obat  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Izin edar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah  diperlukan  sebelum  suatu  barang  farmasi  dapat  diedarkan,  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1). Perusahaan dan perseorangan yang tidak mendapat izin edar dari BPOM akan dikenakan sanksi berat. , termasuk denda paling banyak Rp 1,5 miliar dan potensi hukuman penjara 15 tahun. 3
Siapa  pun  atau  badan  apa  pun  yang  membeli  atau  memanfaatkan  produk  atau  jasa produsen  dianggap  sebagai  konsumen  oleh  Sri  Handayani.  Keterlibatan  konsumen  juga penting bagi keberhasilan perekonomian. 4 Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan
1 Asep Erik Nugraha dkk., “Personal Branding Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Alam Pemanfaatan Periklanan Augmented Reality Industri Kosmetik untuk Meningkatkan Manajemen Hubungan Pelanggan,” JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) 6, no. 2 (2022): 1064–76.
2 Sri  wahyuni,  Yuniar  Rahmatiar,  Muhammad  Abas,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen Kosmetik  Pemutih  Wajah  “Cream  HN”  Dalam  Transasksi  Jual  Beli  Online  Berdasarkan  Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Volume 7(2), Wajah Hukum 2023: 603-613
3 https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/01/18/cara-mengurus-bpom-kosmetik/,diakses pada tanggal 27 Mei 2024 pukul 13.51 wib
4 Muhammad  Rasyid,  Yunial  Laily,  dan  Sri  Handayani,  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas di Indonesia,” Simbur Cahaya 24, no. 2 Mei 2017 (2017): 4857–80.
Submit Approve Publish 02 Maret 2024 23 Mei  2024 30 Juli 2024
hubungan  antara  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  barang  atau  jasa  yang  digunakan  oleh konsumen  dalam  kehidupan  sehari-hari. 5 Konsumen  adalah  seseorang  yang  secara  aktif mencari  dan  memanfaatkan  produk  dan  jasa  ekonomi,  serta  seseorang  yang  keputusannya terkait langsung dengan upaya tersebut, kata James F. Engel. 6
Setiap  orang  atau  suatu  organisasi,  baik  yang  berbadan  hukum  atau  tidak,  yang berkedudukan  atau  menjalankan  usaha  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, dianggap sebagai pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun  2001  yang  mengatur  mengenai  pembinaan  dan  pengawasan  konsumen.  langkah- langkah perlindungan. Dunia usaha di Indonesia beroperasi di berbagai sektor ekonomi, baik secara mandiri maupun melalui kemitraan yang lebih besar.
Yang dimaksud dengan “perlindungan konsumen” adalah setiap dan seluruh upaya yang dilakukan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dalam  rangka  melindungi  konsumen sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen.  Selama  mereka  kurang  mempunyai  kemampuan  untuk berpartisipasi  sebagai  produsen,  pelaku  usaha,  atau  pelaku  usaha,  maka  konsumen  adalah setiap orang yang memerlukan perlindungan. 7
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari  wawancara  terhadap  seorang  konsumen yang  bernama  Revan  usia  24  tahun,  seorang  mahasiswa  menceritakan  peristiwa  pada  saat remaja tepatnya pada saat duduk dibangku SMP, berawal dari munculnya jerawat pada area wajah yang disebabkan oleh faktor pubertas dan hormon. Faktor inilah yang menjadi tidak percaya  diri  dengan  penampilannya  dan  mulai  memakai  produk  kecantikan  yang direkomendasikan oleh temannya dengan tujuan untuk meredakan jerawat, lalu narasumber mencari  produk  tersebut  pada  laman  sosial  media  dan  terpengaruh  oleh  iklan  produk kecantikan tersebut.
Sebelumnya  Revan  tidak  tahu  bahwa  produk  yang  sedang  digunakan  mengandung bahan  berbahaya  karena  pada  saat  itu  banyak  orang  yang  memberikan  penilaian  produk (testimoni) bahwa  produk  kosmetik  bermerek temulawak ini  ampuh  untuk  menghilangkan jerawat, mencerahkan kulit, menghilangkan bekas jerawat dan belum ada yang membuktikan bahwa  produk  tersebut  mengandung  bahan  yang  berbahaya.  Setelah  3  bulan  pemakaian, menimbulkan  efek  samping  yang  membuat  kulit  rusak  seperti  timbul  beruntusan,  merah iritasi, kulit kering, terkelupas, kulit terasa perih sampai semakin lama muncul kehitaman.
Langkah pertama yang dilakukan Revan yaitu pergi ke dokter kulit untuk pemeriksaan dari  efek  samping  produk  tersebut,  hasilnya  menunjukan  bahwa  produk  kosmetik  yang digunakan  mengandung  bahan  berbahaya.  Dokter  menyarankan  untuk  stop  pemakaian produk.  Selanjutnya  untuk  memulihkan  kembali  kulit  wajah  menggunakan  bahan  herbal alami seperti lidah buaya, tomat, bengkuang, putih telur  dan lemon. Bahan herbal digunakan secara  rutin  setiap  hari  dan  kurang  lebih  1  tahun  sudah  mulai  berangsur  membaik.  Alasan
5 Shidharta, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Grasindo, 2000. Hlm 9
6 Blackwell, Roger D, Miniard, Paul W, Engel James, “Consumer behavior” , Philadephia : The Dryen Press, 1995
7 S. Hi Zulham, Hukum perlindungan konsumen (Prenada Media, 2017).
narasumber tertarik memakai produk tersebut karena pada zaman itu penjualan temulawak laku keras dan banyak penilaian produk (testimoni) yang wajahnya menjadi bagus.
Namun  ternyata  menimbulkan  efek  samping  yang  dapat  merusak  kulit.  Sekarang narasumber  hanya  menggunakan  sabun  pencuci  muka  yang  sudah  terindikasi  BPOM. Harapan narasumber terkait regulasi hukum yang diinginkan yaitu produk harus ditarik dari perederan pasar. Sejak kejadian tersebut narasumber stop untuk pemakaian kosmetik yang ilegal bahkan sampai menimbulkan efek samping pada kulit. 8 Pihak penjual yang tidak perduli dengan kerugian yang sudah dialami konsumen. Penjual  hanya fokus dengan tujuan utama yaitu  produk  laku  terjual  dengan  laris  dan  bisa  untuk  menarik  konsumen  sebanyak- banyaknya.
Cara  BPOM  untuk  memberantas  produk  kecantikan  yang  beredar  dan  memperketat perzinan  produk  kecantikan  yang  beredar  di  Indonesia  yaitu  dengan  cara  mengajak masyarakat agar membekali diri dengan pengetahuan kandungan yang terdapat dalam produk tersebut  agar  meminimalisir  adanya  efek  samping  pada  kulit.  Selain  itu  BPOM  juga mengadakan  edukasi  kepada  masyarakat  melalui  sosialisasi  seminar.  BPOM  memberi himbauan  kepada  konsumen  dalam  penggunaan  produk  kecantikan  yaitu  dengan  cek kemasan  (kemasan  kondisi  baik),  cek  label  (izin  edar  dari  BPOM),  cek  kadaluwarsa  pada produk,  cek  kandungan  atau  komposisi,  cek  nomor  produksi,  kegunaan  dan  cara penggunaan. 9
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  rumusan  masalah  dari  penelitian  ini  yakni: Bagaimana  prosedur  pengajuan  izin  kepada  BPOM  terhadap  bahan  baku  kosmetik  dan Bagaimana  perlindugan  hukum  terhadap  konsumen  akibat  produk  kecantikan  yang mempunyai efek samping terhadap kulit.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat  deskriptif  eksplanatif 10 .  Penelitian  ini  tidak  hanya  fokus  pada  norma  hukum  yang berlaku, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari- hari.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  mencakup  analisis  terhadap  peraturan  hukum  serta pengamatan terhadap implementasi dan pengalaman nyata dari konsumen yang mengalami efek samping dari produk kecantikan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan situasi mengenai  regulasi  perlindungan  konsumen  terkait  produk  kecantikan  serta  menjelaskan bagaimana regulasi tersebut diterapkan dan dirasakan oleh konsumen.
Data  primer  diperoleh  dari  wawancara  dan  studi  lapangan.  Wawancara  mendalam dilakukan dengan konsumen yang mengalami efek samping serta dokter spesialis dermatologi dan  venereologi  untuk  mendapatkan  perspektif  medis  dan  pengalaman  nyata  konsumen. Selain itu, observasi langsung di lapangan dilakukan untuk memahami konteks dan kondisi
8 Wawancara dengan Revan (kosumen), pada tanggal 28 Maret 2024, pukul 20.34 wib
9 https://www.bpom.go.id/, diakses pada tanggal 4 juni 2024 pukul 12.30 wib
10 Ani Purwati, Metode penelitian hukum teori & praktek (Jakad Media Publishing, 2020).
nyata yang dihadapi oleh konsumen. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah yang relevan, dan berbagai sumber lain. Studi kepustakaan mencakup kajian terhadap buku, artikel ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang relevan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan keamanan produk kecantikan juga dikaji, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan regulasi lainnya. Selain itu, dokumen terkait  seperti  laporan  kasus,  panduan  industri,  dan  dokumen  resmi  dari  badan  pengawas produk kecantikan turut dikumpulkan.
Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, data yang diperoleh dikoding untuk  mengidentifikasi  tema-tema  utama  dan  subtema.  Kedua,  triangulasi  data  digunakan untuk  memastikan  validitas  dan  keandalan  data  dengan  membandingkan  informasi  dari berbagai sumber. Terakhir, data yang telah dikoding dan divalidasi diinterpretasikan untuk memberikan  penjelasan  mendalam  mengenai  hubungan  antara  regulasi  perlindungan konsumen  dan  pengalaman  nyata  konsumen  yang  mengalami  efek  samping  dari  produk kecantikan.  Dengan  pendekatan  ini,  penelitian  diharapkan  dapat  memberikan  wawasan mengenai  efektivitas  regulasi  perlindungan  konsumen  terhadap  produk  kecantikan  dan dampaknya pada konsumen yang mengalami efek samping, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih baik di masa depan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Prosedur Pengajuan Izin Kepada BPOM Terhadap Bahan Baku Kosmetik
Sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku,  produk  kecantikan  didefinisikan  sebagai  segala bahan atau campuran yang dioleskan pada tubuh manusia, termasuk gigi, gusi, dan selaput lendir mulut lainnya, untuk tujuan seperti pembersihan, pewangi, dll. , mengontrol keringat, melindungi  area  sensitif,  dan  menjaga  kondisi  aslinya.  Untuk  menjamin  keselamatan konsumen,  produk  kecantikan  harus  tidak  mengandung  bahan  apa  pun  yang  diketahui berbahaya bagi kesehatan. 11
Kosmetik merupakan produk yang dirancang untuk diaplikasikan pada kulit, rambut, kuku,  bibir,  area  genital  eksternal,  serta  gigi  dan  rongga  mulut.  Fungsinya  adalah  untuk membersihkan,  meningkatkan  daya  tarik,  mengubah  penampilan,  melindungi,  dan menyegarkan  aroma  tubuh. Penting  untuk  diingat  bahwa  kosmetik  tidak  ditujukan  untuk mengobati penyakit. 12
Penggunaan produk kecantikan yang di dalamnya terkandung bahan berbahaya dapat menyebabkan  kerusakan  kulit  dan  ketergantungan  pada  konsumen.  Masalah  kulit  seperti jerawat, komedo, dan kulit bertekstur dapat muncul jika produk tersebut jarang atau tidak lagi dipakai. Kata Yunani "kosmetikos" dan "kosmos" yang berarti "penataan" dan "dekorasi" dan "kosmosis", yang berarti "keterampilan mengatur dan mempercantik diri" adalah asal mula definisi kosmetik modern. Sebelum industri kosmetik berkembang menjadi bidang tersendiri, para  spesialis  di  bidang  tersebut  juga  dilatih  di  bidang  kedokteran  dan  kesehatan.  Hal  ini karena kosmetik selalu menjadi subbidang kedokteran. Dahulu, orang-orang mencampurkan
11 Desi Permatasari, Serba-serbi Perkembangan Kosmetik Lokal Indonesia, Buku Kompas, 2023
12 Sangga aritya ukkasah dkk, "pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha kosmetik yang tidak memiliki izin edar" , vol 1 nomor  II, jurnal lex suprema 2019, hlm 2
bahan-bahan  alami  yang  mereka  temukan  di  sekitar  mereka  untuk  membuat  kosmetik. Namun saat ini, masyarakat menggunakan bahan-bahan alami dan buatan dalam kosmetik mereka,  yang  dapat  menimbulkan  efek  samping  dan  mempengaruhi  efektivitas  produk. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan daya tarik, yang mana mampu menyelubungi cela saat ini. 13
CPKB  (Cara  Baik  Membuat  Kosmetik)  adalah  seperangkat  prinsip  dan  kriteria  yang secara  hukum  wajib  dipatuhi  oleh  semua  produsen  produk  kosmetik.  Keseragaman  mutu barang kosmetik yang dibuat dan diuji sesuai dengan standar mutu tertentu harus dijamin sesuai dengan pedoman CPKB. Menteri Kesehatan Republik Indonesia menetapkan Peraturan No. 965/MENKES/SK/XI/1992 dan Kepala Badan POM RI mengawasi perkembangan produk kosmetik di Indonesia.
Kosmetik di rak-rak toko harus setara dalam hal kualitas, keamanan, dan efektivitas. Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  telah  mengeluarkan  Peraturan  Nomor 1175/Menkes/Per/Viii/2010  yang  pada  Pasal  3  menyatakan  bahwa  hanya  perusahaan  dalam industri  kosmetika  yang  boleh  memproduksi  kosmetika.  Selanjutnya  Pasal  4  menegaskan bahwa,  (1)  Setiap  perusahaan  yang  akan  membuat  kosmetika  wajib  memperoleh  izin produksi. (2) Sesuai dengan ayat (1), Direktur Jenderal memberikan izin produksi. 14
Tentu saja, bahan apa pun yang dianggap cocok untuk digunakan dalam kosmetik harus memiliki kualitas tertinggi dan hanya mengandung zat yang aman dan bermanfaat. Bahan ini tunduk pada peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan POM RI No. 23 Tahun 2019. Bahan- bahan tersebut diklasifikasikan sebagai berikut: bahan yang digunakan dalam sediaan yang memenuhi  kriteria  peruntukan  (termasuk  bahan  aktif),  bahan  pewarna,  bahan  yang  telah disetujui  untuk  digunakan  sebagai  bahan  pengawet,  bahan  yang  bisa  dipakai  untuk  tabir surya, serta bahan yang tidak termasuk kosmetik. 15
Izin edar tersebut merupakan persyaratan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 bagi seluruh produk kosmetik yang beredar di Indonesia. Surat perjanjian izin yang sah, fotokopi sertifikat merek, surat pernyataan bermaterai, surat keterangan cara pembuatan kosmetika yang baik (CPKB) yang masih berlaku, fotokopi identitas pimpinan perusahaan, dan Nomor Induk Berusaha (NIB). segala kebutuhan industri kosmetik Indonesia. 16
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  dr.  Fiska  Rosita  Sp.D.V.E  menjelaskan  bahwa bahan baku produk kecantikan yang diperbolehkan yang umum digunakan seperti ekstrak tumbuhan (ekstrak aloevera, ekstrak teh hijau), minyak alami (minyak kelapa, minyak argan, dan  minyak  jojoba),  asam  hialurionat  (menjaga  kelembapan),  vitamin  dan  antioksidan, peptida,  asam  alpha  hydroxy  (AHA)  dan  beta  hydroxy  (BHA).  Dalam  memilih  produk kecantikan  harus  memerhatikan  jenis  kulit,  bahan-bahan,  kandungan  aktif,  kemasan, sertifikasi, konsultasi. Beberapa bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan baku seperti:
13 Sangga aritya ukkasah dkk, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha kosmetik yang tidak memiliki izin edar, vol 1 nomor  II, jurnal lex suprema 2019, hlm 2
14 https://siplawfirm.id/izin-produksi-kosmetik/?lang=id, diakses pada tanggal 21 Juni 2024 pukul 22.47 wib
15 https://bbpom-yogya.pom.go.id, diakses pada tanggal 10 mei 2024 pukul 20.00 wib
16 https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/01/18/cara-mengurus-bpom-kosmetik/ diakses pada tanggal 12 juni 2024 pukul 14.53 wib
hydroquinone, merkuri, paraben, formaldehyde, phthalates, dan triclosan. Efek samping yang akan ditimbulkan akibat penggunaan produk kecantikan yang mengandung bahan berbahaya seperti: iritasi kulit, sensitivitas kulit, kemerahan peradangan, hiperpigmentasi serta penuaan dini.  Dalam  memilih  produk  kosmetik  ada  hal  yang  perlu  diperhatikan  sesuai  dengan kebutuhan  kulit  seperti:  jeniskulit,  bahan-bahan,  spf,  kandungan  aktif,  kemasan  dan konsultasi pada dokter terlebih dahulu.
Di Indonesia, suatu produk harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPOM sebelum mendapatkan izin edar dan dijual. Beberapa syarat diantara lain: memiliki izin edar  dari  BPOM,  mengikuti  standar  keamanan,  label  yang  jelas,  tidak  mengandung  bahan berbahaya, mengikuti aturan penandaan halal. 17

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Menurut  Pasal  1  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  setiap  orang  perseorangan  yang  mengkonsumsi  barang  dan  jasa  yang  dapat diperoleh dalam masyarakat, baik untuk dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, atau hewan hidup, tanpa melakukan perdagangan, dianggap sebagai seorang konsumen. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen mencakup berbagai aspek, termasuk keamanan, kesehatan, dan kenyamanan  konsumen  dalam  mengkonsumsi  produk.  Salah  satu  aspek  penting  dari perlindungan  konsumen  adalah  informasi  yang  diberikan  pada  kemasan  dan  label  produk kecantikan.  Informasi  yang  jelas,  akurat,  dan  lengkap  mengenai  kandungan  bahan,  cara penggunaan,  tanggal  kedaluwarsa,  serta  peringatan  akan  potensi  efek  samping  sangatlah penting. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk yang mereka gunakan aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Melindungi  informasi  konten  pada  kemasan  dan  label  produk  kecantikan  adalah  hal yang paling penting bagi konsumen. Karena hal ini melibatkan pembuatan kosmetik tanpa keterlibatan  konsumen,  maka  konsumen  sering  kali  berada  pada  posisi  yang  dirugikan. Konsumen tidak memiliki kontrol atas proses pembuatan produk kecantikan dan hanya bisa mengandalkan  informasi  yang  disediakan  oleh  produsen.  Jika  informasi  tersebut  tidak lengkap atau menyesatkan, konsumen dapat menghadapi risiko kesehatan yang serius. Oleh karena  itu,  regulasi  yang  ketat  mengenai  pelabelan  dan  informasi  produk  menjadi  sangat penting.  Pemerintah  harus  memastikan  bahwa  semua  produk  kecantikan  yang  beredar  di pasaran  mematuhi  standar  keselamatan  dan  pelabelan  yang  ditetapkan.  Hal  ini  berbeda dengan  peran  pelaku  korporasi  yang  memiliki  tanggung  jawab  besar  untuk  memastikan bahwa  produk  yang  mereka  produksi  aman  dan  tidak  menimbulkan  efek  samping  yang merugikan  konsumen.  Regulasi  yang  efektif  dan  penegakan  hukum  yang  kuat  diperlukan untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik tidak bertanggung jawab dan memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dengan baik.
A.Z. Nasution mengemukakan bahwa individu yang menggunakan barang dan jasa yang disediakan  oleh  masyarakat  untuk  kepentingan  pribadi  atau  orang  lain,  dan  bukan  untuk
17 Wawancara dengan dr. Fiska Rosita Sp.D.V.E (dokter spesialis dermato venerologist), pada tanggal 12 juni 2024 pukul 15.58 wib
tujuan  penjualan  kembali,  disebut  dengan  konsumen. 18 Dengan  kata  lain,  konsumen  ialah orang  yang  menggunakan,  memanfaatkan,  atau  memakai  barang  dan  jasa  untuk  keperluan tertentu. 19 Konsumen  memiliki  peran  penting  dalam  siklus  ekonomi,  dan  perlindungan terhadap mereka adalah esensial untuk menjaga kepercayaan dan keseimbangan dalam pasar. Untuk memastikan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen, sejumlah peraturan perundang-undangan  telah  ditetapkan.  Peraturan  ini  mengatur  hak  dan  tanggung  jawab produsen dan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya, menciptakan kerangka kerja yang adil dan transparan dalam interaksi antara kedua belah pihak. 20
Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjamin berbagai hak konsumen, termasuk  hak  atas  informasi  yang  benar,  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam mengonsumsi barang dan jasa, serta hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan. Pasal 4 UUPK merinci hak-hak ini, yang mencakup hak konsumen untuk memperoleh barang dan jasa  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  yang  dijanjikan,  serta  menerima  informasi  yang akurat  mengenai  kondisi  dan  jaminan  produk.  Konsumen  juga  berhak  atas  advokasi, perlindungan, serta penyelesaian sengketa dengan cara yang layak, serta berhak mendapatkan kompensasi atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian. 21 Selain  hak-hak  tersebut,  UUPK  juga  mengatur  kewajiban  konsumen  dalam  Pasal  5. Konsumen  diwajibkan  untuk  membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur pemakaian  atau  pemanfaatan  barang  dan  jasa  demi  keamanan  dan  keselamatan  mereka sendiri. Hal ini penting untuk mencegah risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan panduan. Konsumen juga diharapkan bertindak dengan itikad baik dalam setiap transaksi  pembelian  barang  dan  jasa,  termasuk  membayar  sesuai  dengan  nilai  tukar yang telah disepakati. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab konsumen, di mana mereka tidak hanya dilindungi tetapi juga diharapkan untuk berperilaku adil  dalam  proses  transaksi.  Selain  itu,  konsumen  diwajibkan  untuk  mengikuti  upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dengan cara yang layak, yang menunjukkan pentingnya partisipasi aktif konsumen dalam menjaga keadilan dalam hubungan konsumen- produsen. 22
Di  sisi  lain,  Pasal  6  UUPK  mengatur  hak-hak  pelaku  usaha.  Pelaku  usaha  berhak menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa  yang  diperdagangkan.  Mereka  juga  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan hukum  dari  tindakan  konsumen  yang  tidak  beritikad  baik,  serta  hak  untuk  membela  diri dalam  sengketa  hukum  dengan  konsumen.  Jika  terbukti  bahwa  kerugian  konsumen  tidak disebabkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan, pelaku usaha berhak mendapatkan pemulihan  nama  baik  mereka.  Hak-hak  lain  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan
18 Putri oktavianti simatupang, jurnal pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap distribusi smartphone ilegal , 2015, hlm 4
19 Abdul Halim Barkatullah,, Hak-hak konsumen, Nusamedia, Bandung: 2010, Hal:30.
20 https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218,diakses pada tanggal 21 juli 2024 pukul 23.50 wib
21 Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
22 Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
perundang-undangan  juga  termasuk  dalam  perlindungan  ini,  memberikan  pelaku  usaha jaminan bahwa mereka tidak akan dirugikan oleh konsumen yang bertindak tidak adil. 23
Pasal 7 UUPK menegaskan kewajiban pelaku usaha, yang harus bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan usahanya. Mereka diwajibkan memberikan informasi yang akurat, jelas,  dan  jujur  tentang  kondisi  serta  jaminan  barang  atau  jasa  yang  ditawarkan,  termasuk panduan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Pelaku usaha juga harus memperlakukan konsumen  dengan  benar,  jujur,  dan  tanpa  diskriminasi. Selain itu,  mereka  harus  menjamin kualitas barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan sesuai dengan standar mutu yang  berlaku.  Pelaku  usaha  juga  wajib  memberikan  kesempatan  kepada  konsumen  untuk menguji atau mencoba barang dan jasa tertentu, serta menyediakan jaminan atau garansi atas barang yang dibeli atau diperdagangkan. Apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan  kesepakatan,  pelaku  usaha  wajib  memberikan  kompensasi,  ganti  rugi,  atau penggantian yang setara. 24
Penegakan hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK bertujuan untuk mendorong tanggung  jawab  dan  etika  dalam  praktik  bisnis,  serta  menciptakan  lingkungan  yang  adil antara produsen dan konsumen. Regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif diperlukan agar hak-hak ini dapat terlaksana dengan baik. Penting bagi konsumen untuk menyadari hak dan kewajiban mereka, serta untuk pelaku usaha agar menjalankan bisnis dengan integritas, guna  memastikan  perlindungan  maksimal  bagi  konsumen. 25 Dengan  adanya  keseimbangan antara hak dan kewajiban, diharapkan tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen  dan  pelaku  usaha,  yang  pada  akhirnya  akan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
Menurut Pasal 1 UU Perlindungan Konsumen, “pelaku usaha bertanggung jawab atas ganti  rugi  akibat  kerusakan,  pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen”  dalam  hal  ini. Sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2,  “kompensasi  berupa  pengembalian  uang  atau penggantian  barang  atau  jasa  atau  nilai  yang  setara  atau  pelayanan  kesehatan  dan/atau pemberian kompensasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku”. 26
Menurut  Pasal  45  ayat  (1),  terdapat  dua  cara  untuk  menyelesaikan  konflik  yang melibatkan konsumen dan pelaku korporasi: melalui organisasi yang ditunjuk untuk tujuan tersebut atau melalui pengadilan yang merupakan bagian dari peradilan umum.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen diatur dalam pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf memperdagangkan barang yang  tidak  memenuhi  standar  yang  dipersyaratkan  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  ini  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau  denda  paling banyak Rp. 2.000.000.000 miliar. 27
23 Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
24 Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
25 Firman Tumantra Endipradja, Hukum Perlindungan Konsumen, Setara Press, 2016
26 Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
27 pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, proses  penjualan  produk,  termasuk  produk  kecantikan,  telah  diatur  untuk  memastikan keamanan  dan  kenyamanan  konsumen.  Produk  kecantikan  yang  beredar  di  pasar  harus melalui izin edar BPOM. Izin ini memastikan yang mana produk sudah diuji dan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Namun, maraknya penjualan produk kecantikan secara online tanpa izin edar dari BPOM telah menyebabkan banyak konsumen menjadi korban efek samping yang merugikan. Konsumen yang dirugikan memiliki hak untuk melakukan upaya hukum guna mendapatkan kepastian hukum dan kompensasi. Hal ini termasuk mengajukan keluhan kepada BPOM, melaporkan kasus kepada pihak berwenang, atau bahkan mengajukan gugatan di pengadilan jika diperlukan.
Untuk  mencegah  peningkatan  kasus  efek  samping  pada  kulit  akibat  penggunaan produk  kecantikan  yang  tidak  aman,  berbagai  upaya  harus  dilakukan.  Sosialisasi  tentang pentingnya memilih produk yang terdaftar di BPOM merupakan langkah awal yang penting. Edukasi kepada masyarakat mengenai cara memeriksa izin edar produk dan memahami label serta kandungan produk kecantikan dapat membantu konsumen membuat keputusan yang lebih aman. Selain itu, informasi yang jelas dan mudah diakses tentang risiko dan efek samping potensial  dari  produk  kecantikan  harus  disebarkan  secara  luas.  Kampanye  melalui  media sosial,  seminar,  dan  workshop  tentang  keamanan  produk  kecantikan  bisa  menjadi  sarana efektif untuk mencapai tujuan ini.
Selain  sosialisasi  dan  edukasi,  perlu  adanya  pengawasan  yang  lebih  ketat  dari  pihak berwenang terhadap penjualan produk kecantikan online. Penindakan tegas terhadap penjual yang  menawarkan  produk  tanpa  izin  BPOM  dapat  memberikan  efek  jera  dan  melindungi konsumen  dari  produk  berbahaya.  Masyarakat  juga  harus  diberdayakan  untuk  menjadi konsumen yang cerdas dan kritis. Mereka harus dilatih untuk selalu memeriksa keaslian dan keamanan  produk  sebelum  membelinya.  Informasi  mengenai  bagaimana  mengidentifikasi produk yang telah terdaftar di BPOM, serta pentingnya membeli dari sumber yang terpercaya, harus  disampaikan  secara  jelas.  Dengan  kombinasi  upaya  preventif  dan  responsif  ini, diharapkan kasus efek samping pada kulit akibat produk kecantikan yang tidak aman dapat diminimalisir, sehingga perlindungan konsumen dapat diwujudkan secara nyata.

## SIMPULAN
Dari  hasil  yang  didapatkan,  terdapat  beberapa  kesimpulan  penting  yang  dapat diambil.  Pertama,  pengajuan  izin  BPOM  untuk  bahan  baku  kosmetik  harus  sesuai  dengan Peraturan Badan POM RI Nomor 23 Tahun 2019. Bahan-bahan seperti hidrokuinon, merkuri, paraben, formaldehida, ftalat, dan triclosan dilarang digunakan sebagai senyawa dasar. Agar produk kosmetik dapat dipasarkan di Indonesia, produsen harus memenuhi persyaratan izin edar BPOM, yang mencakup standar keamanan, label yang jelas dan terbaca, bebas dari zat berbahaya, serta mengikuti pedoman penandaan halal.
Kedua, perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999.  Konsumen  yang  dirugikan  memiliki  hak  untuk mengajukan  gugatan  ganti  rugi  atau  melaporkan  kejadian  tersebut  kepada  pihak  yang
berwajib atau kepolisian. Aturan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan dan kompensasi atas kerugian yang mereka alami akibat penggunaan  produk  kosmetik  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  keamanan  yang  telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adianingsih Oktavia Rahayu, Kosmetologi , UB Press,2022
Barkatullah Abdul Halim, Hak-hak konsumen ,  Nusamedia, Bandung: 2010, Hal:30.
Blackwell, Roger D, Miniard, Paul W, Engel James. Consumer behavio r, Philadephia. The Dryen Press, 1955.
Endipradja Firman Tumantra, Hukum Perlindungan Konsumen , Setara Press, 2016.
Kristiyanti Celina Siwi Tri, Hukum Perlindungan Konsumen , Sinar Grafika Premium, 2022
Permatasari Desi, Serba-serbi Perkembangan Kosmetik Lokal Indonesia ,  Buku Kompas, 2023
Purwati, Ani. Metode penelitian hukum teori & praktek . Jakad Media Publishing, 2020.
Shidharta, Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta: Grasindo, 2000. Hlm 9
Tranggono  Rretno  Iswari,  Fatma  Latifah. Buku  Pegangan  Ilmu  Pengetahuan  Kosmetik ,  PT. GramediaPustaka Utama , 2013
Zulham, S. Hi. Hukum perlindungan konsumen . Prenada Media, 2017.
Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
https://bbpom-yogya.pom.go.id, diakses pada tanggal 10 mei 2024 pukul 20.00 wib https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218,diakses  pada  tanggal  21  juli  2024 pukul 23.50 wib
https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/01/18/cara-mengurus-bpom- kosmetik/,diakses pada tanggal 27 Mei 2024 pukul 13.51 wib
https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/01/18/cara-mengurus-bpom-kosmetik/ diakses pada tanggal 12 juni 2024 pukul 14.53 wib
https://siplawfirm.id/izin-produksi-kosmetik/?lang=id, diakses pada tanggal 21 juni 2024
Nugraha, Asep Erik, Rianita Puspa Sari, Muhamad Taufiq Rachmat, Jaja Muhammad Zakaria, dan  Aviska  Nuravianti. “Personal  Branding  Ikatan  Wanita  Pengusaha  Indonesia  Alam Pemanfaatan  Periklanan  Augmented  Reality  Industri  Kosmetik  untuk  Meningkatkan  Manajemen Hubungan Pelanggan.” JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) 6, no. 2 (2022): 1064 – 76.
Putri oktavianti simatupang, jurnal pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap distribusi smartphone ilegal , 2015, hlm 4
Rasyid, Muhammad, Yunial Laily, dan Sri Handayani. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas di Indonesia.” Simbur Cahaya 24, no. 2 Mei 2017 (2017): 4857 – 80.
Sangga Aritya ukkasyah dkk, "pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha kosmetik yang tidak memiliki izin edar", vol I nomor II, jurnal lex suprema 2019, hlm 2
Sri  wahyuni,  Yuniar  Rahmatiar,  Muhammad  Abas, “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen Kosmetik  Pemutih  Wajah  “Cream  HN” Dalam  Transasksi  Jual  Beli  Online  Berdasarkan Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen”, Volume 7(2), Wajah Hukum 2023: 603 -613.
Wawancara dengan dr. Fiska Rosita Sp.D.V.E (dokter spesialis dermato venerologist)
Wawancara dengan Revan (kosumen), pada tanggal 28 Maret 2024, pukul 20.34 wib