## Pengembangan Wilayah Pesisir Berkelanjutan Di Kawasan Pesisir Kecamatan Barru Kabupaten Barru

## Sustainable Coastal Area Development in Coastal area Kecamatan Barru Kabupaten Barru
Husni Mubarak 1* , Agus Salim 2 , Syamsul Bahri 3
1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru
2 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa
3 Program Studi Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa
* E-mail: husnimubarak2211@gmail.com
Diterima: 12 Januari 2024/Disetujui 30 Juni 2024
Abstrak. Perkembangan pembangunan di Kecamatan Barru Kabupaten Barru khususnya di kawasan pesisir dalam beberapa tahun terakhir sangat pesat. Dengan meningkatnya pemanfaatan ruang terbangun di kawasan pesisir akan mempengaruhi daya dukung atau kapasitas lingkungan wilayah pesisir serta menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar jika penggunaannya tidak disesuaikan dengan kaidah-kaidah keberlanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi penggunaan lahan di kawasan pesisir Kecamatan Barru  Kabupaten  Barru  yang  sesuai  dan  tidak  sesuai  dengan  peruntukannya  menggunakan  analisi  overlay  dan  menganalisis  status keberlanjutan  dari  faktor-faktor  yang  berpengaruh  dalam  pengembangan  wilayah  pesisir  serta  menentukan  strategi  pengembangan wilayah pesisir berkelanjutan. Hasil penelitian ini yaitu menggambarkan kesesuaian antara penggunaan lahan eksisting dengan pola ruang RTRW  Kabupaten  Barru.  Status  keberlanjutan  wilayah  pesisir  berdasarkan  aspek  keberlanjutan  antara  lain  dimensi  sosial,  dimensi ekologi, dan dimensi teknologi berada pada status cukup berkelanjutan, sedangkan dimensi ekonomi dan kelembagaan berada pada status kurang  berkelanjutan.  Dari  hasil  analisis  ditentukan  strategi  dalam  pengembangan  wilayah  pesisir  berkelanjutan  di  kawasan  pesisir Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan menggunakan strategi SO, memanfaatkan peluang untuk mempertahankan kekuatan seperti, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pengembangan wilayah pesisir yang berkelanjutan
Kata Kunci : Tingkat Kerawanan, Mitigasi Bencana, Obyek Wisata Alam
Abstract. Development progress in Barru District, Barru Regency, especially in coastal areas in recent years have been very rapid. The increasing use of built space in coastal areas will affect the carrying capacity or environmental capacity of coastal areas and cause negative impacts on the surrounding environment if its use is not adjusted to the principles of sustainability. The aim of this research is to evaluate land use in the coastal area of Barru District, Barru Regency which is suitable and which is not according to its  intended use using overlay analysis and analyzing the sustainability status of the factors that influence the development of coastal areas and determining sustainable coastal area development strategies. The results of this research illustrate the suitability between existing land use and the Barru Regency RTRW spatial pattern. The sustainability status of coastal areas based on sustainability aspects includes the social dimension, ecological dimension and technological dimension  being  at  moderately  sustainable  status,  while  the  economic  and  institutional  dimensions  are  at  less  sustainable status. From the results of the analysis, a strategy for sustainable coastal area development in the coastal area of Barru District, Barru  Regency  was  determined  using  the  SO  strategy,  taking  advantage  of  opportunities  to  maintain  strengths,  such  as increasing community participation in managing sustainable coastal area development
Keywords : Level of Vulnerability, Disaster Mitigation, Nature Tourism Objects
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## Pendahuluan
Wilayah  pesisir  merupakan  wilayah  yang  penting tetapi  rentan  terhadap  gangguan.  Karena  rentan  terhadap gangguan,  wilayah  ini  mudah  berubah  baik  dalam  skala temporal  maupun  spasial.  Perubahan  di  wilayah  pesisir dipicu  oleh  berbagai  kegiatan  seperti  industri,  perumahan, transportasi,  pelabuhan,  budidaya  tambak,  pertanian,  dan pariwisata. Menurut Dahuri (1996), wilayah pesisir dengan berbagai ekosistem yang ada di dalamnya merupakan daerah
yang  produktif  dan  dimanfaatkan  untuk  beragam  kegiatan pembangunan.  Akibatnya,  wilayah  pesisir  menjadi  sangat rentan  terhadap  dampak  pembangunan.  Aktivitas  manusia dalam  menciptakan  ruang-ruang  terbangun  sering  kali mengakibatkan  masalah  di  dalam  ekosistem  pesisir.  Oleh karena  itu,  batasan  kawasan  terbangun  seperti  perkotaan pesisir  harus  dilakukan.  Perkembangan  pemukiman  atau fasilitas  lain  harus  dibatasi  melalui  sistem  penataan  ruang agar  perkembangan  ruang  terbangun  dapat  terkendali  dan arah pengembangan ke arah sepanjang pantai harus dicegah.
Pengembangan Wilayah Pesisir Berkelanjutan di Kawasan Pesisir Kecamatan Barru... (Husni Mubarak, Agus Salim, Syamsul Bahri)
Aktivitas  yang  ditempatkan  pada  suatu  ruang  di kawasan  pesisir  harus  memperhatikan  kesesuaian  antara kebutuhan (demand) dengan kemampuan lingkungan dalam menyediakan  sumber  daya  (carrying  capacity).  Dengan mengacu  pada  keseimbangan  antara  demand  dan  supply, akan dicapai optimasi pemanfaatan ruang antara kepentingan  masa  kini  dan  masa  depan  serta  menghindari terjadinya  konflik  pemanfaatan  ruang.  Pemanfaatan  lahan pada  wilayah  pesisir  yang  sesuai  dengan  kondisi  fisik  dan biota  yang  terdapat  di  dalamnya  tidak  akan  menimbulkan masalah  yang  berarti.  Akan  tetapi,  jika  pemanfaatan  lahan wilayah  pesisir  tidak  sesuai  dengan  peruntukannya,  maka akan memberikan dampak besar bagi kelestarian ekosistem pesisir  dan  kehidupan  masyarakatnya.  Ketidaksesuaian pemanfaatan  lahan  wilayah  pesisir  dengan  peruntukannya dipengaruhi  oleh  kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.
Aktivitas  di  kawasan  pesisir  Kecamatan  Barru Kabupaten  Barru  sebagian  besar  didominasi  oleh permukiman, perdagangan dan jasa, transportasi pelabuhan, industri,  dan  pariwisata.  Aktivitas-aktivitas  tersebut  di Kelurahan Mangempang dan Kelurahan Sumpang Binangae mempunyai  permasalahan  tersendiri  karena  bangunan terletak  dalam  kawasan  jalur  hijau  sempadan  pantai  dan sempadan sungai yang merupakan kawasan bebas bangunan. Keberadaan  bangunan  tersebut  dapat  mengancam  sumber daya kawasan pesisir.
Sejauh  ini,  upaya  para  pelaku  (pemerintah,  industri, dan masyarakat) menuju pembangunan berkelanjutan belum mencapai  hasil  yang  maksimal.  Berbagai  kendala  yang menghambat  keadaan  tersebut,  antara  lain,  belum optimalnya  dan  terintegrasinya  mekanisme  operasional pelaksanaan pembangunan berkelanjutan lintas disiplin dan multisektoral,  serta  belum  adanya  perangkat  yang  terpadu dan  lengkap  untuk  mendukung  kebijakan  pembangunan berkelanjutan  yang  memperhatikan  kepentingan  berbagai sektor  baik  nasional,  provinsi,  maupun  kabupaten/kota (Masula  et  al.,  2017).  Untuk  mewujudkan  pembangunan yang  berkelanjutan  harus  dilakukan  secara  inklusif  serta memerlukan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan  yang  memiliki banyak perbedaan atau bahkan seringkali  bertentangan  untuk  melakukan  rekonsiliasi menuju sintesis baru secara sinergis melakukan aksi bersama serta  bekerja  sama  untuk  mencapai  tujuan  bersama pembangunan berkelanjutan (Rimadevi et al., 2022).
Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan  dengan  mengoptimalkan  manfaat  sumber daya  alam  dan  sumber  daya  manusia  secara  berkelanjutan yang  menyerasikan  aktivitas  manusia  agar  sesuai  dengan kemampuan  sumber  alam  yang  menopangnya  dalam  suatu ruang  wilayah  daratan,  lautan,  dan  udara  sebagai  satu kesatuan. Menurut Kristian (2019), jika konsep pembangunan  berkelanjutan  ini  diterapkan  pada  kawasan pesisir,  maka  pengelolaan  wilayah  pesisir  harus  berfokus pada  karakteristik  ekosistem  pesisir  yang  bersangkutan,
dikelola dengan memperhatikan aspek parameter lingkungan, konservasi, dan kualitas hidup masyarakat. Hal ini  harus  diidentifikasi  secara  komprehensif  dan  terpadu melalui  kerjasama  masyarakat,  ilmuwan,  dan  pemerintah untuk menemukan strategi-strategi pengelolaan pesisir yang tepat.  Penelitian  oleh  Patel  et  al.  (2021)  menambahkan bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  wilayah pesisir  adalah  kunci  keberhasilan  dalam  mencapai pembangunan berkelanjutan.
Penelitian  terbaru  menunjukkan  bahwa  tekanan pembangunan  di  wilayah  pesisir  semakin  meningkat. Menurut  Schipper  et  al.  (2021),  peningkatan  aktivitas manusia  di  wilayah  pesisir  telah  menyebabkan  kerusakan ekosistem  yang  signifikan,  yang  pada  akhirnya  berdampak pada keberlanjutan sumber daya pesisir. Selain itu, studi oleh Foley  et  al.  (2022)  menyoroti  pentingnya  pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan konservasi. Dengan potensi  yang  unik  dan  bernilai  ekonomi  tinggi  namun dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula, wilayah pesisir harus ditangani secara khusus agar keberlanjutannya terjaga.
Selain  itu,  penelitian  oleh  Johnson  et  al.  (2023) menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, ilmuwan,  dan  masyarakat  lokal  dapat  meningkatkan efektivitas pengelolaan wilayah pesisir. Mereka menemukan bahwa  program  pengelolaan  berbasis  komunitas  mampu mengurangi dampak negatif pembangunan dan meningkatkan  kesadaran  akan  pentingnya  konservasi. Penelitian  ini  menekankan  perlunya  integrasi  antara kebijakan nasional dan inisiatif lokal untuk  mencapai hasil yang optimal.
Dengan  mempertimbangkan  penelitian  terdahulu  dan terbaru, jelas bahwa pendekatan terintegrasi dan partisipatif sangat  diperlukan  dalam  pengelolaan  wilayah  pesisir. Keselarasan  antara  pembangunan  dan  konservasi  hanya dapat  dicapai  melalui  kerjasama  yang  erat  antara  semua pemangku  kepentingan,  termasuk  pemerintah,  masyarakat, dan sektor swasta. Implementasi kebijakan yang efektif dan partisipasi  aktif  dari  masyarakat  lokal  adalah  kunci  untuk menjaga  keberlanjutan  ekosistem  pesisir  dalam  jangka panjang.
Urgensi  penelitian  ini  sangatlah  signifikan  mengingat pesatnya perkembangan pembangunan di Kecamatan Barru Kabupaten Barru, khususnya di kawasan pesisir, yang dapat mempengaruhi daya  dukung lingkungan dan  menimbulkan dampak  negatif  jika  tidak  dikelola  dengan  prinsip keberlanjutan.  Pemanfaatan  ruang  terbangun  yang  tidak sesuai dengan kaidah-kaidah keberlanjutan dapat mengakibatkan  degradasi  lingkungan  pesisir,  yang  akan berdampak  buruk  pada  ekosistem,  sosial  ekonomi masyarakat, dan kualitas hidup secara keseluruhan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penggunaan lahan di kawasan pesisir dengan peruntukannya,  menganalisis  status  keberlanjutan  dari berbagai  faktor,  dan  menentukan  strategi  pengembangan
wilayah  pesisir  yang  berkelanjutan.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara penggunaan lahan eksisting dengan pola ruang RTRW Kabupaten Barru, serta menunjukkan variasi status keberlanjutan dari dimensi sosial,  ekologi,  teknologi,  ekonomi,  dan  kelembagaan. Dengan  identifikasi  strategi  pengembangan  berkelanjutan, penelitian  ini  memberikan  kontribusi  penting  bagi pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan di kawasan pesisir  Kecamatan  Barru,  yang  pada  akhirnya  akan mendukung  keberlanjutan  lingkungan  dan  kesejahteraan masyarakat setempat

## Metode Penelitian

## a. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Barru  yang wilayah  administratifnya  berfokus  di  wilayah  pesisir Kecamatan  Barru.  Kabupaten  Barru  merupakan  salah  satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Terdiri dari  7  Kecamatan  diantaranya,  Kecamatan  Tanete  Rilau, Kecamatan  Barru,  Kecamatan  Tanete  Riaja,  Kecamatan Pujananting, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, dan Kecamatan Mallusetasi. Adapun wilayah yang menjadi lokasi objek penelitian yaitu, di kawasan pesisir Kecamatan Barru.  Wilayah  Pesisir  yang  akan  diteliti  terdiri  dari  dua Kelurahan  yang  berbatasan  dengan  lautan  yaitu  Kelurahan Mangempang dan Kelurahan Sumpang Binangae. Mengingat  dua  kelurahan  tersebut  mempunyai  aktivitas kegiatan yang langsung bersinggungan dengan pengelolaan wilayah  pesisir.  hal  ini  perlu  dilakukan  kajian  yang mendalam  khususnya  dalam  sistem  pengelolaan  wilayah pesisir yang berkelanjutan.

## Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

## b. Variabel Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  dan mengembangkan  strategi pengelolaan  wilayah pesisir  yang berkelanjutan di Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Dalam penelitian ini, variabel dan indikator yang digunakan untuk
menjawab  berbagai  rumusan  masalah  dijelaskan  sebagai berikut.
Pertama, penelitian ini melihat bagaimana perkembangan  penggunaan  lahan  eksisting  di  kawasan pesisir  Kecamatan  Barru.  Variabel  yang  digunakan  adalah "Kawasan Budidaya"
dan "Kawasan
Non
Budidaya/Lindung."  Kawasan  Budidaya  mencakup  lahan peruntukan pariwisata, perikanan/tambak, permukiman, dan industri.  Sedangkan  Kawasan  Non  Budidaya/Lindung mencakup lahan peruntukan konservasi.
Penelitian  ini  juga  meneliti  berbagai  faktor  yang mempengaruhi  keberlanjutan  pengembangan  wilayah pesisir.  Faktor-faktor  ini  dikelompokkan  ke  dalam  lima dimensi.  Dimensi  Sosial  mencakup  indikator  tingkat pendidikan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kesehatan masyarakat, kepadatan penduduk, konflik sosial, kesadaran  lingkungan,  partisipasi  masyarakat  terhadap pembangunan wilayah pesisir, dan penyerapan tenaga kerja dari  jumlah  angkatan  kerja.  Dimensi  Ekonomi  mencakup indikator  persentase  penduduk  miskin,  pendapatan  per kapita  masyarakat,  kesempatan  kerja,  kontribusi  sektor perikanan,  pertanian,  kehutanan,  perdagangan,  industri pengolahan,  pertambangan,  pariwisata,  dan  jasa,  iklim investasi, perubahan jumlah sarana ekonomi dalam sepuluh tahun terakhir, kontribusi sektor informasi dan komunikasi, serta  nilai  investasi  dalam  bentuk  kapal  dan  pabrik pengolahan.  Dimensi  Ekologi  mencakup  indikator  kondisi iklim,  kesesuaian  penggunaan  lahan,  pengelolaan  sampah, ketersediaan  TPA,  rehabilitasi  mangrove,  pemanfaatan objek  wisata  bahari,  abrasi  pantai,  dan  genangan  rob. Dimensi  Kelembagaan  mencakup  indikator  ketersediaan perangkat hukum, sinkronisasi kebijakan pusat, ketersediaan lembaga  sosial,  ketersediaan  organisasi  masyarakat, transparansi dalam kebijakan, zonasi peruntukan perairan/lahan  pesisir,  intensitas  pemanfaatan  lahan  yang melanggar  hukum,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan perundangan. Dimensi Infrastruktur dan Teknologi mencakup  indikator  sistem  informasi  terpadu,  teknologi penanganan  limbah,  pembangunan  PDAM  dan  saluran drainase,  sarana  listrik,  pelabuhan,  jalan  dan  jembatan, ketersediaan rambu-rambu lalu lintas pelayaran, keberadaan budidaya perikanan, serta sarana dan prasarana pasar.
Terakhir, penelitian
ini bertujuan untuk mengidentifikasi  strategi  pengembangan  sumber  daya pesisir  yang  berkelanjutan  di  Kecamatan  Barru.  Hasil analisis  status  keberlanjutan  dikelompokkan  dalam  empat kategori:  kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan  tantangan. Analisis  ini  menggunakan  berbagai  indikator  yang berpengaruh  pada  masing-masing  dimensi  keberlanjutan. Dengan  memahami  perkembangan  penggunaan  lahan  dan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberlanjutan, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategi yang tepat untuk pengelolaan  wilayah  pesisir  yang  lebih  baik,  menjaga
Pengembangan Wilayah Pesisir Berkelanjutan di Kawasan Pesisir Kecamatan Barru... (Husni Mubarak, Agus Salim, Syamsul Bahri)
keseimbangan  antara  pembangunan  dan  konservasi lingkungan.
c. Teknik Pengumpulan Data
1) Observasi
Teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan observasi  tersruktur  non  partisipan.  Pengamatan  dilakukan dengan  melihat  kondisi  eksisting  pengelolaan  wilayah pesisir yang ada saat ini dan kondisi penggunaan lahan yang terjadi.  Peneliti  hanya  mengobservasi  objek  wilayah  yang ada tidak melakukan intervensi dalam pengelolaan wilayah pesisir.  salah  satu  tujuan  dari  teknik  pengumpulan  data  ini adalah  menemukan  kondisi  penggunaan  lahan  saat  ini  dan mengetahui  orang  yang  berperan  aktif  dalam  pengelolaan wilayah pesisir
2) Pendataan Instansional
Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip yang terdapat di instansi terkait  dengan  perencanan  pembangunan/zonasi  wilayah pesisir di Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Dokumen atau data sekunder diambil dari Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Barru, Dinas PUPR, BPS,  Bappeda Kabupaten Barru serta kantor Kecamatan Barru.
3) Kuisioner (Angket)
Teknik kuesioner ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh  pengelolaan  berkelanjutan  wilayah  pesisir  Kecamatan Barru  Kabupaten  Barru  pada  saat  ini  dengan  memberikan kuesioner  kepada  pihak-pihak  yang  mengetahui  dan berpengaruh  terhadap  pembangunan  wilayah  pesisir.  di dalam  kuesioner  ini  terdapat  lima  dimensi  yang  akan dianalisis  antara  lain  dimensi  sosial,  dimensi  ekologi, dimensi  ekonomi,  dimensi  kelembagaan  dan  dimensi infrastruktur  dan  teknologi.  Adapun  langkah-  langkah tahapan teknik ini sebagai berikut
4) Kajian Literatur
Kajian  literatur  merupakan  teknik  pengumpulan  data dengan  cara  menelaah  infromasi  dan  mengumpulkan berbagai  literur  yang  relevan  antara  lain  jurnal,  buku, maupun  e-book  yang  terkait  dengan  penelitian.  Salah  satu tujuan  dari  kajian  litertur  ini  adalah  untuk  memperkuat penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Kajian literatur dilakukan  untuk  mencari  variabel-variabel  yang  sesuai digunakan untuk penelitian.

## d. Teknik Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Analisis Sistem Informasi Geospasial
Sistem  Informasi  Geografis  (SIG)  merupakan  alat penting  dalam  mendukung  pengambilan  keputusan  spasial karena  mampu  mengintegrasikan  deskripsi  lokasi  dengan karakteristik  fenomena  yang  ada  di  lokasi  tersebut  (Gistut, 1994  dalam  Adil,  2017).  Analisis  yang  digunakan  dalam identifikasi  penggunaan  lahan  adalah  analisis  overlay  atau tumpang tindih. Metode ini memanfaatkan citra satelit yang diolah  dengan  teknik  digitasi  untuk  mendapatkan  data penggunaan  lahan  terbaru  di  wilayah  pesisir  Kabupaten
Barru. Sebelum proses digitasi, citra satelit dikoreksi secara geometrik  dan  radiometrik.  Koreksi  geometrik  diperlukan untuk  mencocokkan  citra  dengan  koordinat  peta  dunia, sedangkan koreksi radiometrik digunakan untuk memperbaiki  kualitas  visual  citra  (Lillesand  et  al.,  2015). Proses  ini  juga  didukung  oleh  observasi  dan  validasi lapangan  untuk  memastikan  kesesuaian  antara  hasil pengolahan data dengan kondisi riil di lapangan (Burrough & McDonnell, 1998).
2) Analisis Status Keberlanjutan
Analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi status keberlanjutan  wilayah  pesisir  Kecamatan  Barru  adalah Multi-Dimensional  Scaling  (MDS).  MDS  adalah  metode yang  digunakan  untuk  menggambarkan  persepsi  dan preferensi secara visual sebagai hubungan geometris antara beberapa  elemen  dalam  ruang  multidimensi  (Kruskal  & Wish,  1978).  Langkah-langkah  analisis  MDS  meliputi:  (1) perumusan  masalah  dengan  tujuan  yang  jelas,  (2) pengumpulan  data  input  berupa  nilai  kesamaan  dan ketidaksamaan  antara  objek,  (3)  pemilihan  prosedur  MDS yang  bisa  berupa  metrik  atau  nonmetrik,  (4)  penentuan dimensi berdasarkan penelitian sebelumnya dan interpretasi peta  dimensi,  (5)  penamaan  dimensi  dan  konfigurasi,  serta (6)  uji  reliabilitas  dan  validitas  dengan  nilai  stress  dan  R- square  (Borg  &  Groenen,  2005).  Analisis  MDS  ini menggabungkan  data  dari  lima  dimensi  keberlanjutan: sosial,  ekonomi,  ekologi,  kelembagaan,  serta  infrastruktur dan teknologi (Fauzi & Anna, 2005).
3) Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir
Strategi  pengelolaan  wilayah  pesisir  berkelanjutan  di Kecamatan Barru merupakan tujuan akhir dari penelitian ini. Analisis  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  data  status keberlanjutan  wilayah  pesisir  yang  telah  dianalisis  dengan metode  MDS  dan  kemudian  dirumuskan  dalam  analisis SWOT  (Strengths,  Weaknesses,  Opportunities,  Threats). SWOT  digunakan  untuk  menganalisis  strategi-strategi pengelolaan dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta  meminimalkan  kelemahan  dan  ancaman  (Weihrich, 1982).  Penilaian  dalam  analisis  SWOT  diberikan berdasarkan pengaruh faktor strategis terhadap kondisi saat ini dengan skala mulai dari 1 (lemah) hingga 4 (sangat kuat). Empat strategi yang dihasilkan dari analisis SWOT meliputi: (a)  Kuadran  S-O:  strategi  yang  menggunakan  kekuatan untuk  merebut  peluang,  (b)  Kuadran  W-O:  strategi  yang meminimalkan  kelemahan  untuk  merebut  peluang,  (c) Kuadran  S-T:  strategi  yang  menggunakan  kekuatan  untuk mengatasi  ancaman,  dan  (d)  Kuadran  W-T:  strategi  yang meminimalkan  kelemahan  untuk  menghindari  ancaman (Rangkuti, 2006).

## Hasil dan Pembahasan
a. Analisis  (Overlay)  Penggunaan  Lahan  Kawasan Pesisir Kecamatan Barru Kabupaten Barru
Dari  hasil  identifikasi  penggunaan  lahan  di  kawasan pesisir  Kecamatan  Barru  Kabupaten  Barru,  selanjutnya
dilakukan  pemetaan  dari  masing-masing  jenis  penggunaan lahan.  Peta  peggunaan  lahan  yang  berasal  dari  interpretasi citra selanjutnya di analisis menggunakan software ArcGis (overlay)  dengan  pola  ruang  RTRW  Kabupate  Barru.  Hal tersebut  dilakukan  untuk  mengetahui  penggunaan  lahan yang  sesuai  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  dan penggunaan yang tidak sesuai di kawasan pesisir Kecamatan Barru Kabupaten Barru.
Luas  lahan  yang  sesuai  dengan  pola  ruang  sebesar 61,88  %  dari  total  luas  kawasan.  Sedangkan  yang  tidak sesuai sebesar 38,11 %.
Penyebab terjadinya ketidaksesuaian  diantaranya  pertumbuhan  penduduk  yang membutuhkan  luasan  lahan  untuk  berbagai  kepentingan pembangunan.  Berdasarkan  hasil  analisis  overlay  diatas menjelaskan bahwa sebagian besar penggunaan lahan pada kawasan  pesisir  Kecamatan  Barru  Kabupaten  Barru  tidak sesuai  dengan  peruntukan  yang  diatur  pada  rencana  tata ruang wilayah Kabupaten Barru.
Tabel 1. Hasil Analisis Overlay Penggunaan Lahan Eksisting Pola Ruang Hasil Luas (Ha) Industri Tambak Tidak Sesuai 2.88 Lapangan Permukiman Tidak Sesuai 2.22 Mangrove Hutan Rakyat Tidak Sesuai 11.64 Mangrove Tambak Tidak Sesuai 5.47 Pelabuhan Tambak Tidak Sesuai 0.10 Pelabuhan Tambak Tidak Sesuai 0.48 Pelabuhan Hutan Rakyat Tidak Sesuai 0.39 Pemakaman Perkebunan Tidak Sesuai 0.48 Pemakaman Pertanian Lahan Basah Tidak Sesuai 0.07 Pemakaman Perkebunan Tidak Sesuai 0.30 Pemakaman Permukiman Tidak Sesuai 0.00 Perkebunan Perkebunan Sesuai 1.90 Permukiman Permukiman Sesuai 9.72 Permukiman Tambak Tidak Sesuai 3.19 Permukiman Perkebunan Tidak Sesuai 5.32 Permukiman Permukiman Sesuai 42.77 Permukiman Pertanian Lahan Basah Tidak Sesuai 3.92 Permukiman Peternakan Besar Tidak Sesuai 0.37 Permukiman Tambak Tidak Sesuai 0.48 Permukiman Hutan Rakyat Tidak Sesuai 0.06 Permukiman Tambak Tidak Sesuai 0.15 Permukiman Perkebunan Tidak Sesuai 0.03 Permukiman Perkebunan Tidak Sesuai 0.02 Permukiman Permukiman Sesuai 1.20 Permukiman Pertanian Lahan Basah Tidak Sesuai 0.53 Permukiman Tambak Tidak Sesuai 0.06 Rel Kereta Api Tambak Tidak Sesuai 9.78 Semak Belukar Permukiman Tidak Sesuai 0.07 Semak Belukar Tambak Tidak Sesuai 0.86 Semak Belukar Pertanian Lahan Basah Tidak Sesuai 0.07 Semak Belukar Pertanian Lahan Basah Tidak Sesuai 0.07 Semak Belukar Tambak Tidak Sesuai 0.60 Semak Belukar Pertanian Lahan Basah Tidak Sesuai 0.72 Semak Belukar Perkebunan Tidak Sesuai 4.58 Semak Belukar Permukiman Tidak Sesuai 0.36 Semak Belukar Tambak Tidak Sesuai 0.01 Semak Belukar Permukiman Tidak Sesuai 0.39 Semak Belukar Tambak Tidak Sesuai 0.00 Semak Belukar Permukiman Tidak Sesuai 0.21 Semak Belukar Pertanian Lahan Basah Tidak Sesuai 1.59 Semak Belukar Tambak Tidak Sesuai 0.16 Semak Belukar Permukiman Tidak Sesuai 0.16 Sungai Permukiman Tidak Sesuai 0.19 Sungai Pertanian Lahan Basah Tidak Sesuai 1.68 Sungai Tambak Tidak Sesuai 3.52 Tambak Perkebunan Tidak Sesuai 1.57 Tambak Permukiman Tidak Sesuai 0.26 Tambak Pertanian Lahan Basah Tidak Sesuai 5.78 Tambak Tambak Sesuai 45.57 Tambak Hutan Rakyat Tidak Sesuai 1.83 Tambak Tambak Sesuai 32.60 Tambak Perkebunan Tidak Sesuai 0.69 Tambak Perkebunan Tidak Sesuai 1.72 Tambak Tambak Sesuai 0.48
Pengembangan Wilayah Pesisir Berkelanjutan di Kawasan Pesisir Kecamatan Barru... (Husni Mubarak, Agus Salim, Syamsul Bahri)
Eksisting Pola Ruang Hasil Luas (Ha) Tambak Perkebunan Tidak Sesuai 1.79 Tambak Permukiman Tidak Sesuai 1.35 Tambak Pertanian Lahan Basah Tidak Sesuai 2.00 Tambak Tambak Sesuai 8.84 Tanah Kosong Perkebunan Tidak Sesuai 2.74 Tanah Kosong Permukiman Tidak Sesuai 1.37 Tanah Kosong Peternakan Besar Tidak Sesuai 0.13 Tanah Kosong Perkebunan Tidak Sesuai 0.71 Tanah Kosong Permukiman Tidak Sesuai 2.79 Tanah Kosong Peternakan Besar Tidak Sesuai 0.13 Tanah Kosong Permukiman Tidak Sesuai 0.13 Jumlah 231.21 Sumber: Hasil Analisis, 2023
Gambar 2. Peta Analisis Overlay Penggunaan Lahan
b. Identifikasi  Status  Keberlanjutan  Wilayah  Pesisir
Kecamatan Barru Kabupaten Barru
Analisis
yang
akan
digunakan
untuk
menengidentifikasi  status  keberlanjutan  wilayah  pesisir Kecamatan  Barru  Kabupaten  Barru  Analisis  MDS  (Multi Dimensional Scaling). Analisis ini menggunakan data aspek keberlanjutan antara lain dimensi sosial, ekonomi, ekologi, kelembagaan, serta infrastruktur dan teknologi.
1) Status Keberlanjutan Dimensi Sosial
Dari hasil analisis indeks keberlanjutan dimensi sosial sebesar  50,83%  yang  termasuk  dalam  status  cukup berkelanjutan.  Jika  dibandingkan  dengan  nilai  hasil multidimensi, maka nilai dimensi sosial berada pada status cukup berkelanjutan.
Gambar 3. Nilai Indeks Keberlanjutan Dimensi Sosial Nilai indeks keberlanjutan dimensi sosial masih dapat ditingkatkan  melalui  atribut-atribut  yang  sensitif.  Untuk melihat  atribut-atribut  yang  sensitif  memberikan  pengaruh terhadap  nilai  indek  keberlanjutan  dimensi  sosial,  dapat dilakukan  dengan  analisis  Laverage.  Berdasarkan  hasil
analisis  Laverage  diperoleh  3  (tiga)  atribut  yang  sensitive terhadap  nilai  indeks  keberlanjutan  dimensi  sosial,  yaitu kesehatan  masyarakat,  kepadatan  penduduk,  dan  konflik sosial.
Gambar 4. Nilai Masing-Masing Atribut Dimensi Sosial
2) Status Keberlanjutan Dimensi Ekonomi
Dari  hasil  analisis  indeks  keberlanjutan  dimensi ekonomi sebesar 46,48%. Nilai indeks keberlanjutan terletak antara skala keberlanjutan 0% (buruk) sampai 100% (baik). Jika  dibandingkan  dengan  nilai  hasil  multidimensi,  maka nilai  dimensi  ekonomi  berada  pada  status  kurang berkelanjutan  karena  berada  pada  kisaran  nilai  indeks >25,01-50,00.
Gambar 5. Nilai Indeks Keberlanjutan Dimensi Ekonomi
Nilai  indeks  keberlanjutan  dimensi  ekonomi  masih dapat  ditingkatkan  melalui  atribut-atribut  yang  sensitif. Untuk  melihat  atribut-atribut  yang  sensitif  memberikan pengaruh  terhadap  nilai  indek  keberlanjutan  dimensi ekonomi,  dapat  dilakukan  dengan  analisis  Laverage. Berdasarkan hasil analisis Laverage/sensitivitas diperoleh 3 (tiga)  atribut  yang  sensitive  terhadap  nilai  indeks keberlanjutan dimensi ekonomi, yaitu kontribusi sektor jasa, kontribusi  sektor  kehutanan,  dan  kontribusi  sektor pariwisata.
Gambar 6. Nilai Masing-Masing Atribut Dimensi Ekonomi
3) Status Keberlanjutan Dimensi Ekologi
Dari  hasil  analisis  indeks  keberlanjutan  dimensi ekologi  sebesar  50,73%.  Jika  dibandingkan  dengan  nilai hasil multidimensi, maka nilai dimensi ekologi dengan status kurang  berkelanjutan.  .  Atribut  yang  digunakan  dalam menilai  status  keberlanjutan  dimensi  ekologi  terdiri  dari  9 atribut, yaitu : (1) Kondisi iklim, (2) Kesesuaian penggunaan lahan,  (3)  Pengelolaan  sampah,  (4)  Ketersediaan  TPA  (5) Rehabilitasi  mangrove,  (6)  Pemanfaatan  obyek  wisata bahari, (7) Abrasi pantai, dan  (8) Genangan ROB.
Gambar 7. Nilai Indeks Keberlanjutan Dimensi Ekologi
Nilai  indeks  keberlanjutan  dimensi  ekologi  masih dapat  ditingkatkan  melalui  atribut  yang  sensitif.  Untuk melihat  atribut-atribut  yang  sensitif  memberikan  pengaruh terhadap  nilai  indek  keberlanjutan  dimensi  ekologi,  dapat dilakukan  dengan  analisis  Laverage.  Berdasarkan  hasil analisis  Laverage  dimensi  diperoleh  3  (tiga)  atribut  yang sensitive  terhadap  nilai  indeks  keberlanjutan  dimensi ekologi, yaitu status pemanfaatan obyek wisata, ketersediaan TPA , dan rehabilitasi mangrove.
Pengembangan Wilayah Pesisir Berkelanjutan di Kawasan Pesisir Kecamatan Barru... (Husni Mubarak, Agus Salim, Syamsul Bahri)
Gambar 8. Nilai Masing-Masing Atribut Dimensi Ekologi
4) Status Keberlanjutan Dimensi Kelembagaan
Dari  hasil  analisis  indeks  keberlanjutan  dimensi kelembagaan  sebesar  40,88%  dengan  status  kurang keberlanjutan.  Nilai  tersebut  terletak  diantara  selang  0% (buruk)  dan  100%  (baik)  yang  merupakan  nilai  indeks keberlanjutan  maksimum  yang  dapat  dicapai.  Jika dibandingkan  dengan  nilai  hasil  multidimensi,  maka  nilai dimensi kelembagaan berada pada status kurang berkelanjutan.
Gambar 9. Nilai Indeks Keberlanjutan Dimensi Kelembagaan
Nilai indeks keberlanjutan dimensi kelembagaan dapat ditingkatkan  melalui  perbaikan  terhadap  atribut  yang sensitif.  Untuk  melihat  atribut-atribut  yang  sensitif  yang memberikan  pengaruh  terhadap  nilai  indek  keberlanjutan dimensi  kelembagaan  dapat  dilakukan  dengan  analisis Laverage.  Berdasarkan  hasil  analisis  Laverage  diperoleh  3 (tiga)  atribut  yang  sensitive  terhadap  nilai  indeks keberlanjutan dimensi kelembagaan yaitu zonasi peruntukan perairan/  lahan  pesisir,  transparansi  dalam  kebijakan,  dan ketersediaan organisasi masyarakat.
Gambar 10. Nilai Masing-Masing Atribut Dimensi Kelembagaan
5) Status  Keberlanjutan  Dimensi  Infrastruktur  dan Teknologi
Dari  hasil  analisis  indeks  keberlanjutan  dimensi
teknologi sebesar 60,06% dengan status cukup berkelanjutan.  Nilai  keberlanjutan  tersebut  terletak  antara nilai  0%  yang  merupakan  kondisi  paling  buruk  terhadap keberlanjutan  dimensi  teknologi  dan  nilai  100%  yang merupakan  kondisi  terbaik  yang  dapat  dicapai  dimensi teknologi. Jika dibandingkan dengan nilai hasil multidimensi,  maka  nilai  dimensi  teknologi  berada  pada status cukup berkelanjutan.
Gambar 11. Nilai Indeks Keberlanjutan Dimensi Inftrastruktur Dan Teknologi
Nilai  indeks  keberlanjutan  dimensi  teknologi  dan infrastruktur  masih  dapat  ditingkatkan  melalui  atribut- atribut  yang  sensitif.  Untuk  melihat  atribut-atribut  yang sensitif  yang  memberikan  pengaruh  terhadap  nilai  indek keberlanjutan  dimensi  teknologi  dapat  dilakukan  dengan analisis  Laverage.  Berdasarkan  hasil  analisis  Laverage diperoleh 3 (tiga) atribut yang sensitive terhadap nilai indeks keberlanjutan dimensi teknologi, yaitu teknologi penanggulangan limbah, pelabuhan dan sarana listrik.
Gambar 12. Nilai Masing-Masing Atribut Dimensi Infrastruktur
Dan Teknologi c. Analisis Indeks Dan Status Keberlanjutan
Pengembangan  Wilayah  Pesisir  Kecamatan  Barru Kabupaten  Barru  Dilihat  Dari  5  Dimensi Pembangunan  Berkelanjutan  (Ekologi,  Ekonomi, Sosial Budaya, Teknologi, Dan Kelembagaan)
Analisis  keberlanjutan  wilayah  pesisir  Kecamatan Barru  Kabupaten  Barru  menghasilkan  nilai  indeks keberlanjutan.  Atribut  yang  digunakan  dalam  menilai keberlanjutan wilayah pesisir terdiri atas lima dimensi, yaitu dimensi  sosial,  ekonomi,  ekologi,  kelembagaan  serta teknologi.  Berdasarkan  analisis  diperoleh  nilai  dimensi sosial  sebesar  50,83%  dengan  status  cukup  berkelanjutan,
dimensi  ekonomi  sebesar  46,48%  dengan  status  kurang berkelanjutan,  dimensi  ekologi  sebesar  50,73%  dengan status  cukup  berkelanjutan,  dimensi  kelembagaan  sebesar 40,88%  dengan  status  kurang  berkelanjutan  serta  dimensi teknologi sebesar 60,06% dengan status cukup berkelanjutan.  Hasil  analisis  keberlanjutan  untuk  seluruh dimensi wilayah pesisir Kecamatan Barru Kabupaten Barru termasuk  dalam  kategori  atau  status  cukup  berkelanjutan dengan nilai indeks keberlanjutan sebesar 55,29%.
Gambar 13. Diagram Layang
Hasil  analisis  Monte  Carlo  menunjukkan  bahwa  nilai perhitungan analisis Monte Carlo pada tingkat kepercayaan 95%  untuk  masing-masing  dimensi  dan  gabungan  lima dimensi  dibandingkan  dengan  hasil  MDS  memiliki  selisih yang  relatif  kecil.  Hal  tersebut  menunjukkan  hasil perhitungan  MDS  dapat  mencerminkan  nilai  yang sebenarnya  (Kavanagh  and  Pitcher,  2004).  Hasil  selisih
Monte  Carlo  dan  MDS  ini  juga  menunjukkan  bahwa  hasil analisis  MDS  pada  keberlanjutan  wilayah  pesisir  memiliki relatif  kecil  kesalahan  prosedur  dalam  penentuan  skoring atribut  akibat  dari  minimnya  informasi,  terdapat  relatif rendah  kesalahan  dari  variasi  perbedaan  skor  akibat perbedaan  opini,  tingkat  stabilitas  MDS  tinggi,  dapat dihindari kesalahan dalam entry atau missing data dan dapat dihindari tingginya nilai Stress.
Tabel 3. Hasil analisis Monte Carlo untuk nilai indeks keberlanjutan mutidimensi dan masing-masing dimensi
pada selang kepercayaan 95% Status Indeks Keberlanjutan Hasil MDS Hasil Monte Carlo Perbedaan Mutidimensi 55.29 54.08 1.21 Dimensi Ekologi 50.73 50.88 0.15 Dimensi Ekonomi 46.48 45.36 1.12 Dimensi Sosial 50.83 51.25 0.42 Dimensi Teknologi 60.06 59.09 0.97 Dimensi Kelembagaan 40.88 39.51 1.37 Sumber: Hasil Analisis, 2023 d. Menentukan Strategi Yang Tepat untuk Pengembangan  Wilayah  Pesisir  Berkelanjutan pada Kawasan Pesisir Kecamatan Barru

## Kabupaten Barru
Penentuan  analisis  Swot  berdasarkan  aspek-aspek kekuatan,  kelemahan,  mengurangi  suatu  ancaman,  dan mengembangkan peluang-peluang masa depan permukiman. Hasil analisis SWOT dalam merumuskan strategi yang tepat untuk  pengembangan  wilayah  pesisir  berkelanjutan Kecamatan Barru Kabupaten Barru.
Tabel 4. Analisis SWOT IFAS EFAS Kekuatan (S) Kelemahan (W) 1. Potensi sumberdaya alam yang paling tinggi 2. Potensi infrastruktur dan  teknologi
3. Fakor Sosial
1. Minimnya sarana dan prasarana 2. Kurangnya Pengolahan wilayah pesisir 3. Kondisi wilayah yang kurang terawat Peluang (O) Strategi SO Strategi WO 1. Lokasi Strategis 2. Adanya tempat wisata
3. Dukungan pemerintah dalam pembangunan 1. Meningkatkan  Partisipasi  pemerintah  dan  masyarakat dalam  pengelolaan  pengembangan  wilayah  pesisir  yang berkelanjutan
2. Meningkatkan koordinasi antar pemerintah dan masyarakat untuk pengembangan wilayah pesisir dalam aspek sosial
3. Memanfaatkan infrastruktur dan teknologi untuk pengembangan wilayah pesisir yang berkelanjutan.
1. Pengembangan  wilayah  pesisir melalui peningkatan sarana dan prasarana
2. Pengawasan  pengembangan  kawasan oleh  pemerintah  yang  bekerjasama dengan masyarakat pesisir. 3. Penataan wilayah pesisir Ancaman (T) Strategi ST Strategi WT 1. Kerusakan hutan mangrove
2. Alih fungsi lahan
3. Banyak bangunan liar
1. Pembuatan dan Pelaksanaan penanaman mangrove kembali agar  wilyah  pesisir  bisa  mendapat  perkembangan  yang bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat sekitar.
2. Meningkatkan  peran  dan  kesadaran  masyarakat  untuk menjaga wilayah pesisir
3. Menata kembali bangunan-bangunan yang dapat mengakibatkan kerusakan pada wilyah pesisir 1. Melakukan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam.
2. Meningkatkan  pemahaman  masyarakat terhadap pengolahan pesisir berkelanjutan 3. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembinaan pelatihan.
Pengembangan Wilayah Pesisir Berkelanjutan di Kawasan Pesisir Kecamatan Barru... (Husni Mubarak, Agus Salim, Syamsul Bahri)
Tabel 7. Nilai Skor IFAS Faktor Strategi Internal Bobot Rating (1-4) Skor Kekuatan (S) 1. Potensi sumberdaya alam yang paling tinggi 0,36 4 1,44 2. Potensi infrastruktur dan teknologi 0,27 1 0,27 3. Fakor Sosial 0,36 3 1,08 Total Skor 2,79 Kelemahan/Permasalahan (W) Bobot Rating (4-1) Skor 1. Minimnya sarana dan prasarana 0,36 2 0,72 2. Kurangnya Pengolahan wilayah pesisir 0,27 2 0,54 3. Kondisi wilayah yang kurang terawat 0,36 3 1.08 Total Skor 2,34 Sumber: Hasil Analisis, 2023 Tabel 8. Nilai Skor EFAS Faktor Strategi Eksternal Bobot Rating (1-4) Skor Peluang (O) 1. Lokasi Strategis 0,33 3 0,99 2. Adanya tempat wisata 0,33 4 1,32 3. Dukungan pemerintah dalam pembangunan 0,33 2 0,66 Total Skor 2,97 Ancaman (T) Bobot Rating (4-1) Skor 1. Kerusakan hutan mangrove 0,35 3 1,05 2. Ahli fungsi lahan 0,30 2 0,6 3. Banyak bangunan liar 0,35 3 1,05 Total Skor 2,7 Sumber: Hasil Analisis, 2023
Kesimpulan:
a. Penentuan  titik  koordinat  X,  ( IFAS )  hasil  Kekuatan  - Kelemahan
b. Penentuan titik koordinat Y, ( EFAS ) hasil Peluang – Ancaman
Gambar 14. Diagram SWOT
Berdasarkan  hasil  analisis  SWOT  dapat  disimpulkan bahwa  posisi  berada  pada  sumbu  X=  0,45  dan  sumbu  Y= 0,27  sehingga  posisinya  berada  pada  Kuadran  I.  sehingga strategi  yang  digunakan  adalah  Strategi  SO  artinya memanfaatkan  peluang  untuk  mempertahankan  kekuatan, berikut  adalah  strateginya:  (1)  Meningkatkan  Partisipasi
masyarakat  dalam  pengelolaan  pengembangan  wilayah pesisir  yang  berkelanjutan;  (2)  Meningkatkan  koordinasi antar  pemerintah  dan  masyarakat  untuk  pengembangan wilayah pesisir dalam aspek sosial; dan (3)  Memanfaatkan infrastruktur  dan  teknologi  untuk  pengembangan  wilayah pesisir yang berkelanjutan.

## Kesimpulan dan Saran
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengembangan pembangunan di wilayah pesisir Kecamatan Barru Kabupaten Barru sangat pesat selama beberapa tahun terakhir.  Namun,  sebagian  besar  pembangunan  tersebut tidak  sesuai  dengan  peruntukannya.  Berdasarkan  analisis overlay  penggunaan  lahan  eksisting  dengan  pola  ruang rencana  tata  ruang  wilayah  (RTRW)  Kabupaten  Barru, ditemukan  bahwa  61,88%  dari  total  luas  kawasan  sesuai dengan  pola  ruang  yang  telah  direncanakan,  sementara 38,11%  lainnya  tidak sesuai.  Ketidaksesuaian  ini menunjukkan  perlunya  perencanaan  yang  lebih  baik  dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah pesisir.
Hasil penelitian menggunakan analisis Multi Dimensional  Scaling  (MDS)  untuk  mengidentifikasi  status keberlanjutan  wilayah  pesisir  berdasarkan  berbagai  aspek. Analisis indeks keberlanjutan menunjukkan bahwa dimensi sosial  memiliki  status  cukup  berkelanjutan  dengan  nilai 50,83%,  sedangkan  dimensi  ekonomi  berada  pada  status kurang berkelanjutan dengan nilai 46,48%. Dimensi ekologi juga  menunjukkan  status cukup berkelanjutan dengan nilai 50,73%, sementara dimensi kelembagaan berada pada status kurang  berkelanjutan  dengan  nilai  40,88%.  Dimensi teknologi  menunjukkan  status  cukup  berkelanjutan  dengan nilai 60,06%. Berdasarkan temuan ini, strategi
pengembangan  wilayah  pesisir  yang  berkelanjutan  di Kecamatan Barru meliputi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir, peningkatan koordinasi  antara  pemerintah  dan  masyarakat,  serta pemanfaatan infrastruktur dan teknologi  untuk  mendukung pengembangan wilayah pesisir yang berkelanjutan.

## Daftar Pustaka
Adil,  G.  (2017).  Penggunaan  Sistem  Informasi  Geografis dalam  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir.  Jakarta:  Penerbit Gramedia.
Borg,  I.,  &  Groenen,  P.  J.  F.  (2005).  Modern Multidimensional  Scaling:  Theory  and  Applications. New York: Springer.
Burrough, P. A., & McDonnell, R. A. (1998). Principles of Geographical  Information  Systems.  Oxford:  Oxford University Press.
Dahuri, R. (1996). Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta: Pradnya Paramita.
Fauzi,  A.,  &  Anna,  Z.  (2005).  Pemodelan  Sumber  Daya Perikanan  dan  Kelautan.  Jakarta:  Penerbit  PT Gramedia Pustaka Utama.
Johnson,  T.,  Williams,  C.,  &  Thompson,  A.  (2023). Enhancing  coastal  resilience  through  community- based
management
strategies. Journal of Environmental Planning and Management, 66(2), 275- 290.
Gistut,  E.  (1994).  Geographical  Information  Systems  and Their Applications. New York: Springer-Verlag. Kruskal,  J.  B.,  &  Wish,  M.  (1978).  Multidimensional
Scaling. Beverly Hills: Sage Publications.
Lillesand, T. M., Kiefer, R. W., & Chipman, J. W. (2015). Remote Sensing and Image Interpretation. New York: John Wiley & Sons.
Rangkuti,  F.  (2006).  Analisis  SWOT  Teknik  Membedah
Kasus Bisnis. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
Schipper, E. L. F., Thomalla, F., Vanhala, H., Rockenbauch, T.,  Johnson,  K.,  Balgos,  B.,  &  Warrick,  O.  (2021).
Climate  change  and  development:  Looking  beyond 2020. Climate and Development, 13(6), 517-522.
Foley, M. M., Halpern, B. S., Micheli, F., Armsby, M. H.,
Caldwell, M. R., Crain, C. M., ... & Levin, P. S. (2022).
Guiding  ecological  principles  for  marine  spatial planning. Marine Policy, 74, 73-83.
Masula, M., Rahman, F., & Putri, P. A. (2017). Integrating sustainability  into  planning  policies:  A  multi-sectoral approach for coastal areas. Environmental Policy and Management, 3(2), 101-110.
Rimadevi,  Y.,  Sumarno,  M.,  &  Nugroho,  S.  (2022). Participatory approaches in coastal zone  management for  sustainable  development.  Journal  of  Coastal Development, 25(1), 45-58.
Kristian,  W.  (2019).  Sustainable  coastal  management: Strategies for integrating ecosystem-based approaches.
Marine Science Review, 48(4), 210-223.
Patel,  R.,  Smith,  L.,  &  Johnson,  P.  (2021).  Community participation  and  sustainable  coastal  development. Coastal Management Journal, 49(3), 156-170.
Weihrich,  H.  (1982).  The  TOWS  Matrix—A  Tool  for Situational Analysis. Long Range Planning, 15(2), 54- 66.