## Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Kedudukan  Hukum  Tanah  Adat  dalam  Pengembangan Administrasi Pertanahan di Indonesia: Studi Komparatif
Muhammad Ilham Arisaputra 1* , Sri Wildan Ainun Mardiah 2
1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2 Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
* E-mail: ilhamarisaputra@gmail.com

## Abstrak:
Bukti  kepemilikan  tanah  secara  adat  secara  umum  tidak  tertulis,  hanya  pengakuan  dari masyarakat  sekitar  dengan  batas-batas  tanda  alam.  Jika  suatu  kepemilikan  tanah  tidak  dapat didukung dengan bukti-bukti yang kuat, tanah tersebut mungkin saja didaftarkan oleh orang lain  yang  telah  menguasai  secara  fisik  selama 20  tahun  atau  lebih  secara  berturut-turut  dan memenuhi  syarat  dalam  Pasal  24  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pembuktian hak lama yang berasal dari hukum tanah adat yang secara  rasional  akan  sulit  pembuktiannya  karena  tidak  ada  dokumen  tertulis.  Hukum pertanahan  adat  tidak  mengenal  bukti  kepemilikan  secara  tertulis,  hanya  penguasaan  fisik secara  turun  temurun  sehingga  hal  inilah  yang  sangat  rawan  konflik  atau  sengketa.  Dalam rangka  pengembangan  administrasi  pertanahan  di  Indonesia,  nilai-nilai  hukum  tanah  adat yang terkandung dalam asas-asasnya diharapkan dapat tercermin dalam kegiatan administrasi pertnahan  sehingga  dapat  meredam  konflik  pertanahan  yang  begitu  banyak  terjadi  dalam masyarakat.  Peran  hukum  tanah  adat  memiliki  porsi  yang  cukup  besar  dalam  hukum pertanahan nasional. Peran pemerintah atau penguasa sangat menentukan untuk menciptakan suasana  yang  kondusif  dalam  bidang  pertanahan.  Tanah  tidak  diperkenankan  semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompok, kegunaannya harus disesuaikan dengan keadaanya dan  sifat  dari  haknya  sehingga  bermanfaat,  baik  untuk  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  yang mempunyai maupun baik dan bermanfaat untuk masyarakat dan negara.
Kata Kunci: Administrasi; Pertanahan; Sertifikat Tanah; Tanah Adat

## 1. Pendahuluan
Tanah  bagi  kehidupan  manusia  tidak  saja  mempunyai  nilai  ekonomis  dan kesejahteraan manusia semata, akan tetapi menyangkut pula masalah–masalah sosial, politik, budaya dan juga mengandung aspek pertahanan dan keamanan. 1 Berpangkal tolak  dari  asumsi  tersebut, maka  dalam suasana  pembangunan yang  semakin marak ini  kebutuhan  akan  tanah  semakin  meningkat  dan  dalam  pemecahan-pemecahan masalahnya  seharusnya  memperhatikan  dan  melakukan  pendekatan  yang  terpadu serta senantiasa dilandasi oleh suatu kebijaksanaan yang bersumber pada UUD 1945,
1 Victor Emanuel. (2017). Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat dalam Kaitan dengan Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. Jurnal Penerangan Hukum , Vol.
5 No. 2.
Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Dalam perkembangan Hukum Agraria dewasa ini, masalah kepastian hak dan subyek hak atas tanah mendapat perhatian yang cukup serius. Hal ini antara lain dapat dilihat dalam  Pasal  19  UUPA  dinyatakan  bahwa  untuk  menjamin  kepastian  hak  dan kepastian  hukum  menyangkut  tanah,  maka  Pemerintah  mengadakan  pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah tersebut meliputi pengukuran, pemetaan, pendaftaran hak– hak  atas  tanah,  peralihan  hak–hak  tersebut  kepada  pihak  lain,  seta  pemberian  surat tanda bukti hak yang merupakan alat bukti kuat.
Pemberian  bukti  hak  yang  berupa  sertifikat  yang  sebelumnya  didahului  dengan pendaftaran tanah, terutama ditujukan kepada subyek hak dengan maksud agar para subyek  hak  tersebut  memperoleh  kepastian  tentang  haknya  itu.  Ini  adalah  suatu jaminan yang diberikan oleh undang-undang, sehingga seharusnya setiap subyek hak atas tanah wajib melakukan pendaftaran tanahnya agar dapat mengetahui dengan jelas tentang  keadaan,  letak,  luas  dan  batas–batas  tanah  yang  bersangkutan.  Jika  ternyata subyek hak tersebut tidak melakukan pendaftaran atas tanahnya, maka hal ini dapat menimbulkan kesulitan kelak di kemudian hari apabila timbul perselisihan khususnya perselisihan  yang  terjadi  dengan  pemilik  tanah  yang  bersebelahan,  dengan  kata  lain terjadinya sengketa perbatasan tanah karena masing–masing pihak tidak mengetahui jelas batas–batas tanah miliknya sebagai akibat tidak adanya bukti pemilikan hak atas tanah (sertifikat).
Sengketa kepemilikan hak atas tanah dewasa ini menjadi kasus yang mendominasi di lembaga  peradilan  di  Indonesia.  Sengketa  tanah  tidak  dapat  dihindari  di  zaman sekarang. Hal ini disebabkan karena berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman  sekarang  sementara  jumlah  bidang  tanah  terbatas.  Hal  tersebut  menuntut perbaikan  dalam  bidang  penataan  dan  penggunaan  tanah  untuk  kesejahteraan masyarakat  dan  terutama  kepastian  hukumnya.  Untuk  itu  berbagai  usaha  yang dilakukan  pemerintah,  yaitu  mengupayakan  penyelesaian  sengketa  tanah  dengan cepat  untuk  menghindari  penumpukan  sengketa  tanah,  yang  dapat  merugikan masyarakat  misalnya  tanah  tidak  dapat  digunakan  karena  tanah  tersebut  dalam sengketa.
Selama konflik berlangsung tanah yang menjadi obyek konflik biasanya berada dalam keadaan  status quo sehingga  tanah  yang  bersangkutan  tidak  dapat  dimanfaatkan. Akibatnya  terjadi  penurunan  kualitas  sumber  daya  tanah  yang  dapat  merugikan kepentingan banyak pihak dan tidak tercapainya asas manfaat tanah.
Timbulnya sengketa tanah diakibatkan oleh adanya bukti kepemilikan hak atas tanah yang  dimiliki  oleh  lebih  dari  1  (satu)  orang  atau  1  (satu)  pihak.  Dengan  kata  lain, sengketa tanah timbul karena adanya benturan kepentingan antara satu pihak dengan pihak lain. Timbulnya sengketa tanah oleh karena adanya pengaduan oleh satu pihak yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik tuntutan terhadap status  tanah,  prioritas,  maupun  kepemilikannya  dengan  harapan  dapat  memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan.

## 2. Doktrin Penguasaan dan Pemilikan
Saad  Sudirman  mengemukakan  bahwa  definisi  milik  bersama  ( commom property) dalam penguasaan sumber daya alam tersebut dalam kepustakaan yang luas menurut Ciriacy-Wantrup dan Bishop, definisi dapat diringkas dengan ungkapan “milik semua
orang  berarti  bukan  milik  siapa  pun”  ( everybody’s  property  is  nobody’s  property ).  Ini berarti bahwa suatu sumber daya alam disebut “milik bersama”, jika secara fisik dan hukum dapat digunakan oleh lebih dari seorang pemakai sehingga sumber daya alam itu  dapat  dikatakan  boleh  digunakan  oleh  siapa  pun  juga  berdasarkan  prinsip persaingan  bebas.  Termasuk  dalam  kategori  “milik  bersama”  adalah  pembagian hak milik atas sumber daya alam sehingga beberapa pemilik mempunyai hak yang sama untuk menggunakan sumber daya tersebut. Kepemilikan dalam arti ini hanya sebatas untuk menggunakan, tidak termasuk hak untuk mengalihkannya. Ahli waris pemilik bersama  akan  memiliki  secara  bersama-sama  hanya  karena  keanggotaannya  pada kelompok (suku, desa, dan sebagainya). 2
Dalam  sistem  hukum  barat,  khususnya  dalam  sistem commom  law secara  tegas dinyatakan bahwa possession is the root of title . Secara tradisional dalam hukum barat, hak kepemilikan dibedakan dalam tiga jenis, yaitu milik pribadi (private proprty ), milik bersama  ( commom  property ),  dan  milik  negara (state  property ).  Perbedaan  bentuk  dari macam-macam  hak  itu  antara  satu  dengan  yang  lain  berdasarkan  kealamiahan  dari orang  yang  diberikan haknya.  Masing-masing macam hak yang  diberikan, ketiganya lebih banyak dipengaruhi oleh politik dan ekonomi.
Masing-masing macam hak yang diberikan, yaitu milik pribadi (private proprty ), milik bersama (commom  property ),  dan  milik  negara (state  property )  ketiganya  lebih  banyak dipengaruhi  oleh politik  dan  ekomoni.  Landasan  filosofis, politik  dan  ekonomi pada abad  ke-17  dan  18,  bahwa  hak  individu  untuk  memiliki  dan  mengalihkan  adalah adanya  hak  alamiah/kodrati  dari  individu  tersebut.  Konsep  ini  berdasarkan  ajaran John Locke (1632-1702) yang dikenal dengan nama Labour Theory tentang Property yang berdasarkan hukum alam (natural law ). Dikemukakan bahwa keberadaan milik pribadi sudah ada jauh sebelum ada negara dan bebas dari hukum yang diatur negara, karena property  right adalah  hak  alamiah/kodrati,  dimana  dalam  hukum  alam  ini  diatur tentang  prinsip-prinsip  keadilan  hukum  alam  ( natural  justice ).  Oleh  karena  itu, pemerintah  dilarang  ikut  mengatur  hak  tersebut  tanpa  izin  dari  yang  punya  hak. Sebagaimana dikutip oleh Panesar, John Locke menyatakan: 3
Property rights existed before the state and  independently  of laws prescribed by the state. Property  rights  were  natural  rights  of  the  individuals  and  those  giverned  by  principles justice;  govermmental  interference  of  reorganization  of  this  rights  was  not  permissible without the concession of the individua.
Berdasarkan pernyataan John Locke tersebut, maka hak-hak milik sudah ada sebelum ada negara dan aturan-aturan hukum yang dibuat oleh negara. Hak milik adalah hak alamiah  dari  setiap  individu  berdasarkan  prinsip  keadilan.  Hubungan  pemerintah dalam  pengaturan  kembali  hak-hak  tersebut  dapat  dilakukan  sepanjang  ada  konsesi terhadap  hak  individu  tersebut.  Pada  pandangan  John  Locke,  hak  alamiah/kodrati manusia  itu  diturunkan  oleh  Tuhan  dan  berdasarkan  pada  prinsip-prinsip  moral, bersifat  universal  yang  di  dalamnya  mengandung  hak  untuk  hidup  dan  tuntutan kebahagiaan.  Oleh  karena  itu,  manusia  tidak  menguasainya  secara  mutlak.  Dengan demikian, tindakan pemerintah untuk melindungi hak milik hanyalah sepanjang hak- hak untuk hidup dan kemerdekaan.
2 Farida  Patittingi, Hak  Atas  Tanah  Pulau-Pulau  Kecil ,  Desertasi,  Fakultas  Hukum  Universitas Hasanuddin, 2008, hal. 23
3 Ibid , hal. 23-24
Penguasaan  dan  pemilikan  mencerminkan  adanya  hubungan  yang  melekat  pada sesuatu  (benda)  oleh  seseorang  atau  badan  hukum,  namun  sesungguhnya pengertiannya berbeda satu sama lain. Dalam konsep hukum, hubungan antara orang dengan  benda  merupakan  hubungan  yang  disebut  “hak”.  Makna  dari  sebutan  itu adalah  hak  kepemilikan  atas  suatu  benda  tersebut  hak  milik  atas  benda  itu  atau dikenal sebagai property right , yang oleh Chembers diartikan bahwa “ property rights are right to things” . 4
Kemudian  Sajipto  Raharjo 5 berpendapat  bahwa  penguasaan  lebih  bersifat  faktual, yaitu  mementingkan  kenyataan  pada suatu  saat,  penguasaan  juga  bersifat  sementara sampai  nanti  ada  kepastian  hubungan  antara  orang-orang  yang  menguasai  suatu barang,  dengan  barang  yang  menjadi  sasaran  penguasaannya.  Jadi,  walaupun penguasaan  harus  diatur  namun  ia  harus  ditunjukan  dengan  kenyataannya,  bukan dengan hukumnya. Pada saat itu ia tidak memerlukan legitimasi lain, kecuali bahwa barang  itu  ada  di  tangannya.  Oleh karena penguasaan  bersifat  faktual,  maka  ukuran untuk memberikan perlindungan hukum pun bersifat faktual pula, nyata-nyata barang itu  berada  di  bawah  kekuasaannya.  Berbeda  dengan  penguasaan,  pemilikan mempunyai  sosok  yang  lebih  jelas  dan  pasti.  Pemilikan  menunjukkan  hubungan antara seseorang dengan objek yang menjadi sasaran pemilikan, terdiri atas kompleks hak-hak yang semuanya digolongkan ke dalam ius in rem, karena ia berlaku terhadap semua orang, dan ius personam yang berlaku terhadap orang tertentu saja.
Secara etimologi, penguasaan berasal dari kata “kuasa” yang berarti kemampuan atau kesanggupan  untuk  berbuat  sesuatu,  kekuatan  atau  wewenang  atas  sesuatu  atau untuk  menentukan  (memerintah,  mewakili,  mengurus  dan  sebagainya)  sesuatu  itu, sedangkan  “penguasaan”  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses,  cara,  perbuatan menguasai  atau  kesanggupan  untuk  menggunakan  sesuatu. 6 Berbeda  dengan penguasaan,  pemilikan  mempunyai  sosok  yang  lebih  jelas  dan  pasti.  Pemilikan menunjukkan  hubungan  antara  seseorang  dengan  obyek  yang  menjadi  sasaran pemilikan, terdiri atas kompleks hak-hak yang semuanya digolongkan ke dalam ius in rem karena ia berlaku terhadap semua orang, dan ius personam yang berlaku terhadap orang tertentu saja. 7
Berdasarkan  konsep  penguasaan  dan  pemilikan  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa penguasaan merupakan awal timbulnya pemilikan ( property ) dimana arti dari milik itu sendiri melekat  adanya  hak sehingga  dapat  dibedakan  adanya  istilah private property untuk  menunjukkan  milik  pribadi  dan public  property untuk  menunjukkan  milik negara atau milik umum.  Oleh karena itu, penguasaan masih membutuhkan campur tangan hukum untuk menentukan apakah penguasaan itu diakui dan dilindungi, atau justru sebaliknya tidak memperoleh pengakuan hukum.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  merupakan  kebijakan  yang  telah memberikan  arti  penting  bagi  penguasaan  tanah  sehingga  dengan  hanya  bukti penguasaan fisik selama 20 tahun berturut-turut atau lebih yang didukung oleh itikad baik pemegangnya, sudah dapat dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah.
4 Ibid , hal. 9
5 Ibid , hal. 64 6 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Edisi  Keempat,  PT.  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hal. 467-468
7 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Cetakan Ketiga, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
Menurut  Urip  Santoso 8 bahwa  pengertian  “penguasaan”  dapat  dipakai  dalam  arti fisik,  juga  dalam  arti  yuridis.  Juga  beraspek privat  dan  beraspek  publik.  Penguasaan dalam  arti  yuridis  adalah  penguasaan  yang  dilandasi  hak,  yang  dilindungi  oleh hukum  dan  pada  umumnya  memberi  kewenangan  kepada  pemegang  hak  untuk menguasai  secara  fisik  tanah  yang  dihaki,  misalnya  pemilik  tanah  mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang merupakan haknya, tidak diserahkan kepada pihak  lain.  Ada  penguasaan  yuridis,  yang  biarpun  memberi  kewenangan  untuk menguasai  tanah  yang  dihaki  secara  fisik,  pada  kenyataannya  penguasaan  fisiknya dilakukan  oleh  pihak  lain,  misalnya  seseorang  yang  memiliki  tanah  tidak mempergunakan tanahnya sendiri akan tetapi disewakan kepad pihak lain, dalam hal ini  secara  yuridis  tanah  tersebut  dimiliki  oleh  pemilik  tanah  akan  tetapi  secara  fisik dilakukan  oleh  penyewa  tanah.  Ada  juga  penguasaan  secara  yuridis  yang  tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik.
Selanjutnya  menurut  Boedi  Harsono 9 mengemukakan  bahwa  hak  penguasaan  atas tanah  berisi  serangkaian  wewenang,  kewajiban,  dan  atau  larangan  bagi  pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau  dilarang  untuk  diperbuat  yang  merupakan  isi  hak  penguasaan  itulah  yang menjadi kriterium atau tolok ukur pembeda di antara hak-hak  penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.
Philipus M. Hadjon 10 mengemukakan bahwa sebagai negara moderen, kita mengenal berbagai  macam  kekuasaan  negara  dalam  berbagai  macam  organ  negara  yang sebelumnya  tak  dikenal  dalam  masyarakat  adat.  Meskipun  demikian,  kekuasaan- kekuasaan  negara  dalam  berfungsinya  hendaknya  selalu  dikembalikan  kepada  ide dasarnya,  yaitu  gotong  royong.  Dengan  dasar  tersebut,  tidak  diharapkan  adanya pertarungan  atau  kompetisi  yang  tidak  sehat  antara  kekuasaan  yang  satu  dengan kekuasaan  yang  lain.  Semua  kekuasaan  yang  ada  pada  negara  diarahkan  untuk kebahagiaan  bersama  sesuai  dengan  ide  dasar  tentang  tujuan  negara  yang  telah digariskan di dalam pembukaan UUD NRI 1945.
Dengan  melihat  konsep  penguasaan  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  maka  dapat dikatakan  bahwa  kekuasaan  negara  atas  sumber  daya  alam  bersumber  dari  takyat yang  dikenal  dengan  istilah  Hak  Bangsa.  Dalam  hal  hak  penguasaan  negara  atas sumber  daya  alam,  maka  objek  kekuasaan  negara  yang  relevan  adalah  kekayaan ( things )  menurut  Montesquieu  dan  benda-benda  (ojek  kekayaan)  menurut  Roscoe Pound karena keduanya merupakan sumber perekonomian negara dan pokok-pokok kemakmuran  rakyat.  Dalam  suatu  negara,  penguasaan  terhadap  bidang  ekonomi tergantung dan ditentukan oleh hukum negara.

## 3. Bukti Pemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah
Dalam  Pasal  1  angka  20  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah  dijelaskan  bahwa  “Sertifikat  adalah  surat  tanda  bukti  hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak  pengelolaan,  tanah  wakaf,  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  dan  hak
8 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah, Prenada Media, Jakarta, 2006, hal. 73 9 Ibid , hal. 74
10 Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat;  Sebuah  Studi  Tentang  Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi , Penerbit Peradaban, Surabaya, 2007, hal. 90
tanggungan  yang  masing-masing  sudah  dibukukan  dalam  buku  tanah  yang bersangkutan”.  Ketentuan  ini  memberikan  penjelasan  bahwa  yang  merupakan  alat bukti  penguasaan  dan  kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  diakui  di  Indonesia  secara hukum  adalah  sertifikat.  Untuk  mendapatkan  sertifikat,  maka  prosedur  yang  harus dilalui  adalah  kegiatan  pendaftaran  tanah. Dalam pasal  19  ayat  (1)  UUPA  dijelaskan bahwa  “Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  pemerintah  diadakan  pendaftaran tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan  yang diatur  dengan  peraturan  pemerintah”.  Dengan  melihat  ketentuan  ini,  maka  akibat hukum dari pendaftaran tanah itu adalah berupa diberikannya surat tanda bukti hak yang dikenal dengan nama sertifikat yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak.
Sertifikat memiliki banyak fungsi bagi pemiliknya. Dari sekian fungsi yang ada, dapat dikatakan bahwa fungsi utama dan terutama dari sertifikat adalah sebagai alat bukti yang  kuat,  demikian  dinyatakan  dalam  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  c  UUPA,  karena  itu siapapun  dapat  dengan  mudah  membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak  atas tanah  bila  telah  jelas  namanya  tercantum  dalam  sertifikat  itu.  Selanjutnya  dapat membuktikan mengenai keadaan-keadaan dari tanahnya itu misalnya luasnya, batas- batasnya, ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang tanah dimaksud.
Apabila  dikemudian  hari  terjadi  tuntutan  hukum  di  pengadilan  tentang  hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah, maka semua keterangan yang dimuat dalam sertifikat  hak  atas  tanah  itu  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  kuat  dan karenanya  hakim  harus  menerima  sebagai  keteranganketerangan  yang  benar, sepanjang  tidak  ada  bukti  lain  yang  mengingkarinya  atau  membuktikan  sebaliknya. Tetapi  jika  ternyata  ada  kesalahan  didalamnya,  maka  diadakanlah  perubahan  / pembetulan seperlunya.
Menurut Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, sertifikat adalah alat pembuktian yang kuat. Pengertian dari sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat adalah bahwa data fisik dan data yuridis yang sesuai dengan data yang tertera dalam Buku Tanah dan Surat Ukur yang bersangkutan harus dianggap sebagai data yang benar kecuali dibuktikan sebaliknya  oleh  Pengadilan.  Selama  tidak  bisa  dibuktikan  sebaliknya,  data  fisik  dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam  melakukan  perbuatan  hukum  sehari-hari,  maupun  dalam  berperkara dipengadilan,  sehingga  data  yang  tercantum  benar-benar  harus  sesuai  dengan  surat ukur yang bersangkutan karena data yang diambil berasal dari surat ukur dan buku tanah tersebut.
Hal ini lebih diperkuat lagi melalui Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa:
(1) Sertifikat  merupakan  surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian  yang  kuat  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  termuat  di dalamnya,  sepanjang  data  fisik  dan  data  yuridis  tersebut  sesuai  dengan  data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan;
(2) Dalam  hal  atas  suatu  bidang  tanah  sudah  diterbitkan  sertifikat  secara  sah  atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak  atas  tanah  itu  tidak  dapat  lagi menuntut pelaksanaan hak  tersebut  apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan  secara  tertulis  kepada  pemegang  sertifikat  dan  Kepala  Kantor
Pertanahan  yang  bersangkutan  ataupun  tidak  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.
Ketentuan  Pasal  32  tersebut  adalah  dalam  rangka  memberikan  jaminan  kepastian hukum  di  bidang  pertanahan  menjadi  tampak  dan  dirasakan  arti  praktisnya sungguhpun  sistem  publikasi  yang  digunakan  adalah  sistem  negatif. 11 Khususnya pada ayat (2) Pasal 32 tersebut bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertifikat  atas nama seseorang  atau  badan hukum  lain, jika  selama  5  (lima) tahun sejak  dikeluarkannya  sertifikat  itu  dia  tidak  menuntut/mengajukan  gugatan  pada pengadilan  mengenai  penguasaan  hak  atas  atau  penerbitan  sertifikat  tersebut.  Jadi sertifikat hak atas tanah adalah salinan buku tanah dan surat ukur tersebut kemudian dijilid  menjadi  satu  dengan  sampul  yang  telah  ditetapkan  bentuknya,  sehingga terciptalah sertifikat hak atas tanah.
Sebelum  lahirnya  UUPA,  girik  diakui  sebagai  tanda  bukti  hak  atas  tanah.  Tetapi setelah  UUPA  dan  peraturan  tentang  pendaftaran  tanah  lahir,  maka  hanya  sertifikat hak  atas  tanah  yang  diakui  sebagai  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah. 12 Sekalipun demikian,  selain  sertifikat  hak  atas  tanah  nampaknya  tanda  hak  lain-pun  masih  ada yang  berlaku,  yakni  Girik.  Umumnya  masyarakat  masih  berkeyakinan  bahwa  girik adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah, tidak mempermasalahkan apakah girik itu produk sebelum Tahun 1960 ataupun sesudahnya dan bagaimana status hukumnya. 13
Girik  yang  sebenarnya  adalah  surat  pajak  hasil  bumi/ verponding ,  sebelum diberlakukannya UUPA memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah berlakunya UUPA, girik bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupa  surat  keterangan  objek  atas  tanah,  dan  terakhir  dengan  adanya  peraturan perundang-undangan  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yang  dikenal  sebagai  girik adalah DKOP/KP.PBB 4.1.
Pembuktian  hak  baru  berdasarkan  Pasal  23  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 yaitu :
Keperluan pendaftaran hak :
a. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan :
1) Penetapan pemberian hak  dari  Pejabat yang  berwenang  memberikan hak yang  bersangkutan  menurut  ketentuan  yang  berlaku  apabila  pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;
2) Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guns bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;
b. Hak  pengelolaan  dibuktikan  dengan  penetapan  pemberian  hak  pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;
c. Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;
d. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;
e. Pemberian  hak  tanggungan  dibuktikan  dengan  akta  pemberian  hak tanggungan.
11 Boedi Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia, Sejarah  Pembentukan  UndangUndang Pokok  Agraria,  Isi dan Pelaksanaannya , Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2005, hal. 482
12 Edy  Suparyono, Kutipan  Buku  Letter  C  Sebagai  Alat  Bukti  Untuk  Memperoleh  Hak  Atas  Tanah  Di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Tesis Hukum, Fak. Hukum Universitas Diponegoro, 2008, hal. 30
13 Sri Wijayanti, Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Tanah, (Studi Kasus  Putusan  Ma  Tentang  Sengketa  Tanah  Meruya  Selatan) ,  Tesis,  Fak.  Hukum  Universitas  Diponegoro, 2010, hal. 39
Selanjutnya pembuktian hak lama berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :
(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak  lama  dibuktikan  dengan  alat-alat  bukti  mengenai  adanya  hak tersebut  berupa  bukti-bukti  tertulis,  keterangan  saksi  dan  atau  pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran  tanah  secara  sistematik  atau  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  pembuktian  hak  dapat  dilakukan berdasarkan  kenyataan  penguasaan  fisik  bidang  tanah  yang  bersangkutan selama. 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulupendahulunya, dengan syarat :
a) Penguasaan  tersebut  dilakukan  dengan  itikad  baik  dan  secara  terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta, diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
b) Penguasaan  tersebut  baik  sebelum  maupun  selama  pengumuman sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  26  tidak  dipermasalahkan  oleh masyarakat  hukum  adat  atau  desa/kelurahan  yang  bersangkutan ataupun pihak lainnya.
Ketentuan  Konversi  di  Indonesia  mengambil  sikap  yang  Human  atau  Peri Kemanusiaan atas masalah hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA, yaitu  hak-  hak  yang  pernah  tunduk  kepada  BW  (KUH  Perdata)  maupun  Hukum Adat. 14 Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  yang  mengatur  tentang Pendaftaran  Tanah  pada  hakekatnya  adalah  untuk  memberikan  jaminan  kepastian hukum yang bermuara pada pemberian perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah di Indonesia.
Adapun  untuk  tahap  akhir  dari  proses  pendaftaran  tanah  berdasarkan  Peraturan Pemerintah ini adalah:
a) untuk  proses  pendaftaran  pertama,  hak-hak  atas  tanah  adalah  dengan penerbitan sertifikat tanah;
b) untuk  proses  peralihan,  perpindahan  hak  atau  pembebanan  dan pencoretannya,  akan  tercatat  dalam  daftar-daftar  buku  tanah  dan  terakhir harus tercatat pula dalam sertifikat tanahnya.
Sengketa  pertanahan  dapat  pula  timbul  dari  dasar  penerbitan  suatu  sertifikat  tanah. Sertifikat adalah salinan dari buku tanah yang merupakan hasil akhir dari suatu proses penyelidikan riwayat penguasaan bidang tanah dengan meneliti Surat-Surat buktinya, yang  setelah  melalui  syarat  tertentu  akan  merupakan  alas  hak  pada  pendaftaran pertama dan peralihan-peralihan hak berikutnya.
14 A.P. Parlindungan (selanjutnya disebut AP. Parlindungan I), Konversi Hak-Hak Atas Tanah, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 17

## 4. Bukti  Kepemilikan  Menurut  Hukum  Tanah  Adat  Dalam  Administrasi Pertanahan
Alas  hak  atas  tanah  berupa  surat-surat  yang  dibuat  oleh  para  Camat  atau  Notaris dengan  berbagai  macam  ragam  bentuk  ditujukan  untuk  menciptakan  bukti  tertulis dari  tanah-tanah  yang  dikuasai  oleh  warga  masyarakat.  Penerbitan  bukti-bukti pengusaan  tanah  tersebut  ada  yang  dibuat  di  atas  tanah  yang  belum  dikonversi maupun  tanah-tanah  yang  dikuasai  oleh  Negara  dan  kemudian  tanah  tersebut diduduki oleh masyarakat, baik dengan sengaja ataupun diatur oleh Kepala Desa dan disahkan  oleh  Camat,  seolah-olah  tanah  tersebut  telah  merupakan  hak  seseorang ataupun termasuk kategori hak-hak adat.
Dalam  perkembangannya,  alas  hak  atas  tanah  ini  dikenal  dengan  Surat  Keterangan Tanah. Surat keterangan camat tentang tanah ini diperlukan sebagai alas hak terhadap pengalihan tanah-tanah yang belum bersertifikat yang masih merupakan tanah Negara yang  dapat  dialihkan  atau  digantirugikan  oleh  atau  di  hadapan  camat  yang  secara umum  disebut  dengan  Surat  Pernyataan  Pelepasan  Hak  Dengan  Ganti  Rugi.  Surat keterangan camat tentang tanah tersebut merupakan alas hak yang digunakan apabila akan diajukan upaya untuk meningkatkan status tanah tersebut menjadi sertifikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan setempat.
Setiap  orang  yang  mendalilkan  bahwa  ia  mempunyai  sesuatu  hak  atau  guna meneguhkan  haknya  sendiri  maupun  membantah  suatu  hak  orang  lain,  menunjuk pada  suatu  peristiwa,  diwajibkan  untuk  membuktikan  adanya  hak  atau  peristiwa tersebut.  Di  antara  demikian  banyaknya  perhubungan  hukum  dalam  masyarakat, banyak  kejadian  yang  menimbulkan  sengketa,  seperti  misalnya  jual  beli  tanah  yang merupakan  salah  satu  bentuk  pemindahan  hak  atas  tanah.  Dalam  penyelesaian sengketanya di Pengadilan, masing- masing pihak akan mengajukan dalil yang saling bertentangan  dimana hakim  akan memeriksa  dan menetapkan  dalil-dalil  yang  benar dan dalil-dalil yang tidak benar berdasarkan aturan-aturan tentang pembuktian.
Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  merupakan  unifikasi  dalam  bidang  hukum agraria.  Dengan  demikian,  hanya  ada  satu  sistem  hukum  agraria  yang  berlaku  di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan berlaku bagi setiap orang. Meskipun demikian,  UUPA  pada  dasarnya  tetap  mengakui  hak-hak  atas  tanah  yang  telah dipunyai  sebelum  UUPA  berlaku,  namun  harus  disesuaikan  dengan  hak-hak  yang diatur  dalam  UUPA  melalui  pranata  hukum  konversi  sepanjang  tidak  bertentangan dengan ketentuan  UUPA,  khususnya  ketentuan yang menunjukkan sifat  nasionalitas dari  UUPA,  yakni  bahwa  hanya  warga  negara  atau  badan  hukum  Indonesia  yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa.
Dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Keputusan  Presiden  Nomor  32  Tahun  1979  tentang  Pokok- Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat dinyatakan bahwa Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak  Pakai  asal  konversi  hak  Barat,  jangka  waktunya  akan  berakhir  selambat- lambatnya  pada  tanggal  24  September  1980  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam UUPA,  dan  pada saat  berakhirnya  hak yang  bersangkutan  akan menjadi  tanah  yang dikuasai  langsung  oleh  Negara.  Untuk  hak-hak  tanah  yang  tunduk  kepada  hukum adat telah diadakan ketentuan khusus, yaitu dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  Nomor  26  DDA/1970,  dimana  konversi  dari  hak-hak  adat  tidak  ada  batas
waktu konversi karena pertimbangan khusus mengenai biaya, prosedur, dan ketidak- pedulian dari rakyat untuk mensertifikatkan tanahnya. 15
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  88  ayat  (1)  poin  a  Peraturan  Menteri  Agraria/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa untuk bekas tanah milik adat yang alat bukti  tertulisnya  lengkap  dan  yang  alat  bukti  tertulisnya  tidak  lengkap  tetapi  ada keterangan  saksi  maupun  pernyataan  yang  bersangkutan  yang  dipercaya kebenarannya  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan,  ditegaskan  konversinya  menjadi  hak milik. Hal ini sesuai dengan ketentuan tentang pembuktian hak lama dalam Pasal 24 ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  dimana  untuk  alat-alat  bukti tersebut  dapat  diterapkan  penegasan  hak.  Alat-alat  bukti  seperti  yang  dimaksud  ini dikumpulkan  dan  diperlihatkan  sebelum  diumumkan  di  Kantor  Pertanahan  dan  di Kecamatan untuk memancing reaksi pihak-pihak yang lebih berhak. 16
Sertifikat  merupakan  surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis, sesuai dengan data yang ada dalam surat  ukur  dan  buku  tanah  hak  yang  bersangkutan.  Artinya  bahwa  hukum  hanya memberikan jaminan atas bukti hak kepemilikan tersebut kepada seseorang, dan bukti ini tidak satu-satunya sebagai bukti, hanya sebagai alat bukti yang kuat saja. 17 Moch. Isnaini  mengemukakan  bahwa  “Sertifikat  hak  atas  tanah  bukan  merupakan  satu- satunya alat bukti yang bersifat mutlak, justru sebaliknya baru merupakan alat bukti awal  yang  setiap  saat  dapat  digugurkan  pihak  lain  yang  terbukti  memang  lebih berwenang”. 18
Di  dalam  konsep  hukum,  istilah  “menguasai”  atau  “dikuasai  dengan  dimiliki” ataupun  “kepunyaan  dalam  konteks  yuridis”  mempunyai  arti/makna  berbeda  dan menimbulkan  akibat  hukum  yang  berbeda  pula.  Arti  “dikuasai”  tidak  sama  dengan pengertian  “dimiliki”.  Jika  menyebutkan  tanah  tersebut  dikuasai  atau  menguasai dalam  arti  “ possession ”,  maka  makna  yuridisnya  adalah  tanah  tersebut  dikuasai seseorang  secara  fisik  yang  dalam  arti  faktual  digarap,  dihuni,  namun  belum  tentu bahwa  secara  yuridis  dia  adalah  pemilik  atau  yang  mempunyai  tanah  tersebut. Demikian  juga  bila  menyebutkan  bahwa  tanah  tersebut  di  miliki  atau  kepunyaan dalam arti “ Ownership ” dalam pengertian yuridis, maka dapat diartikan bahwa tanah tersebut secara yuridis merupakan tanah milik atau kepunyaan, namun bukan berarti pula  dia  secara  fisik  menguasai  tanah  tersebut  karena  mungkin  adanya  hubungan kerjasama atau kontraktual tertentu. 19
Pasal  88  ayat  (1)  sub  b,  Peraturan  Menteri  Agraria/KBPN  Nomor  3  Tahun  1997 disebutkan  bahwa  hak  atas  tanah  yang  alat  bukti  kepemilikannya  tidak  ada  tetapi telah  dibuktikan  kenyataan  penguasaan  fisiknya  selama  20  (dua  puluh)  tahun
15 A.P. Parlindungan (selanjutnya disebut AP. Parlindungan II), Konversi Hak-hak Atas Tanah, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 21.
16 A.P.  Parlindungan  (selanjutnya  disebut  AP.  Parlindungan  III), Bunga  Rampai  Hukum  Agraria  Serta Landreform, Mandar Madju, Bandung, 1994, hal. 101.
17 Muhammad  Yamin  Lubis  dan  Abdul  Rahim  Lubis, Hukum  Pendaftaran  Tanah, CV.  Mandar  Maju, Bandung, 2010, hal. 112.
18 Moch. Isnaini, Benda Terdaftar Dalam Konstelasi Hukum Indonesia , Jurnal Hukum, Volume 7 Nomor 13 April 2000, hal. 56.
19 Boedi Djatmiko, Tanah Negara Dan Wewenang Pemberiannya, sumber: www.tripod.com, lihat dalam Maria  Farida  Naibaho, Pengakuan  Penguasaan  dan  Pendudukan  Tanah  Tanpa  Alas  Hak  Kepemilikan  yang Berakibat  Sengketa;  Studi  Kasus  Putusan  MA  No.  2511K/PDT/1995  Tanggal  09  September  1997 ,  Jurnal Universitas Sumatera Utara Volume VIII Tahun 2015, Universitas Sumatera Utara, hal. 5-6.
sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya diakui sebagai hak milik. Chris Lunnay dan Herman Soesangobeng mengemukakan bahwa:
Bidang-bidang tanah yang di masa Hindia Belanda tidak terdaftar secara rectcadaster dan umumnya  digolongkan  sebagai  tanah  adat  kini  merupakan  sasaran  pendaftaran  yang utama. Selain itu, kemudahan terhadap mayoritas anggota masyarakat yang tidak memiliki alat  bukti  tertulis  pun  dibantu  dengan  cara  pembuktian  melalui  penguasaan fisik  secara nyata maksudnya bidang tanah yang secara terus-menerus telah dikuasai selama 20 (dua puluh)  tahun  baik  oleh  pihak  yang  sedang  menguasai  ataupun  pendahulunya,  dapat didaftar dan diterbitkan sertifikatnya. 20
Selanjutnya Soelarman Brotosoelarno menyimpulkan bahwa ketentuan ini merupakan salah  satu  aspek  teknis  dan  yuridis  yang  baru  di  dalam  dunia  pendaftaran  tanah  di Indonesia yang sekaligus memberikan jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan, baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal ini, pembukaan dapat dilakukan tidak berdasarkan kepemilikan,  akan  tetapi  berdasarkan  bukti  penguasaan  fisik  yang  telah  dilakukan oleh pemohon dan pendahuluannya. 21
Ketentuan  ini  mencerminkan  perhatian  dan  perlindungan  hukum  terhadap penguasaan  dan  pemilikan  tanah  oleh  anggota  masyarakat  hukum  adat  yang  hanya didasarkan  pada  penguasaan  secara  fisik  namun  tidak  mengurus  surat kepemilikannya.  Menurut  ketentuan  Pasal  4  UUPA  yang  selanjutnya  dirinci  dalam Pasal  16  ayat  (1)  UUPA,  kepada  perorangan  atau  badan  hukum  dapat  diberikan sebagai macam hak atas tanah.
Selanjutnya, untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan hak  atas  tanah  dikeluarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  6  Tahun  1972 tentang  Pelimpahan  Wewenang  Pemberian  Hak  Atas  Tanah  kepada  Kepala  Daerah dan  Kepala  Kecamatan  dalam  kedudukan  dan  fungsinya  sebagai  wakil  pemerintah. Peraturan  tersebut  kemudian  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1999  tentang  Pelimpahan  Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah negara,  termasuk  perpanjangan  jangka  waktu  dan  pembaharuan  hak.  Rangkaian proses  pemberian  hak  atas  tanah  cukup  banyak  dan  tidaklah  semata-mata  hanya dengan melihat segi-segi prosedurnya saja tetapi pemberian hak atas harus pula dikaji dari segi hukumnya.
Adapun  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  proses  pemberian  hak,  yakni tentang  subjek  permohonan  berupa  data-data  pribadi  si  pemohon,  tentang  lokasi tanahnya,  luasnya,  dan  batas-batas  yang  tegas  atas  tanah  tersebut,  serta  surat-surat bukti perolehan haknya secara sistematis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permohonan  hak  atas  tanah  adalah  suatu  proses  yang  dimulai  dari  masuknya permohonan  kepada  instansi  yang  berwenang  sampai  lahirnya  hak  atas  tanah  yang dimohonkan  itu.  Suatu  permohonan  hak  atas  tanah  dapat  dinilai  layak  menurut
20 Cris  Lunnay  dan  Herman  Soesangobeng, Status  Reformasi  Pertanahan  dalam  Undang-Undang  Pokok Agraria  dan  Proyek  Administrasi  Pertanahan  dengan  Perspektif Sebesar-besarnya  Kemakmuran  Rakyat, Seminar Nasional Pertanahan, Bandung, hal. 3.
21 Soelarman Brotosoelarno, Aspek Teknis dan Yuridis Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Seminar Nasional Kebijakan Baru Pendaftaran Tanah dan Pajak-pajak yang terkait, Yogyakarta, 1994, hal. 4.
hukum  untuk  diproses  jika  subjek  pemohonan  dapat  membuktikan  secara  hukum bahwa  dialah  pihak  satu-satunya  yang  berhak  atas  tanah  yang  dimohonkannya  itu. Penilaian  terhadap pembuktian yang  dilakukan petugas pelaksana  atas permohonan tersebut  bertitik  tolak  kepada  riwayat  perolehan  hak  atas  tanah  yang  bersangkutan adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam  penilaian  terhadap  pembuktian  riwayat  asal-usul  tanah  ini,  dapat  ditemukan dalam  aspek  perdata  dalam  permohonan  hak  atas  tanah  tersebut.  Jika  aspek hukum keperdataannya  telah  memenuhi  syarat  penilaian,  maka  kemudian  dilanjutkan  pada segi perencanaan pemerintah, peruntukan, penggunaan tanah, dan status tanah yang merupakan aspek hukum administrasi pertanahan.
Dalam  rangka  proses  pendaftaran  tanah,  kegiatan  yang  dilakukan  adalah  meliputi pengumpulan  dan  penetapan  kebenaran  data  fisik  dan  data  yuridis  mengenai  objek pendaftaran  tanah  yang  dilakukan.  Untuk  itu,  alat  bukti  tertulis  diperlukan  sebagai dasar  yang  dapat  menentukan  hak  atas  tanah.  Dalam  kegiatan  pengumpulan  data yuridis,  diadakan  pembedaan  antara  pembuktian  hak  baru  dan  hak  lama.  Hak-hak yang baru adalah hak-hak atas tanah yang baru diberikan atau diciptakan sejak mulai berlakunya UUPA. Sedangkan yang dimaksud dengan hak-hak lama adalah hak-hak atas  tanah  yang  berasal  dari  konversi  hak-hak  yang  ada  pada  waktu  mulai  berlaku UUPA  dan  hak-hak  yang  belum  didaftar  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
Pada  zaman  sebelum  berlakunya  UUPA,  terjadi  dualisme  hukum  pertanahan  di Indonesia, yakni berlaku hukum adat dan hukum kolonial Belanda secara bersamaan. Bukti  kepemilikan  tanah  secara  adat  secara  umum  tidak  tertulis,  hanya  pengakuan dari masyarakat sekitar dengan batas-batas tanda alam. Sedangkan bukti kepemilikan menurut hukum kolonial Belanda adalah dalam bentuk tertulis seperti rincik dan girik yang pada dasarnya adalah bukti pembayaran pajak tanah. Girik bukanlah merupakan tanda  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah,  namun  semata-mata  hanyalah  merupakan bukti pembayaran pajak atas tanah. Realitas sosial memperlihatkan masih banyaknya rincik  dan  atau  girik  yang  dijadikan  sebagai  bukti  kepemilikan  tanah,  bahkan digunakan dalam pembuktian di pengadilan jika terjadi sengketa kepemilikan tanah di Pengadilan.
Dengan  demikian,  apabila  di  atas  bidang  tanah  yang  sama  terdapat  klaim  dari pemegang girik dan klaim dari pemegang surat tanda bukti hak atas tanah (sertifikat), maka  pemegang  sertifikat  atas  tanah  menurut  hukum  akan  memiliki  klaim  hak kebendaan  yang  lebih  kuat.  Sejak  diterbitkannya  UUPA,  keberadaan  bukti kepemilikan hak atas tanah menurut Hukum Kolonial Belanda dan Hukum Adat tidak lagi  mendapatkan keutamaan sebagai  suatu  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah  di Indonesia  sehingga  kedudukan  mereka  hanya  sebatas  bukti  penguasaan  dan  bukti pembayaran pajak saja.
Meskipun sampai saat ini sudah banyak kejadian yang merugikan bagi para pemilik yang tanahnya masih berlandaskan pada hukum barat dan hukum adat, masih banyak saja  pemilik  hak  atas  tanah  tersebut  tidak  menyertifikasi  atau  mengkonversi  atau mendaftarkan hak atas tanahnya menjadi hak-hak atas tanah menurut UUPA. Karena kelalaian  tersebut,  maka  banyaklah  terjadi  sengketa  khususnya  terjadi  di  daerah- daerah  yang  dalam  proses  pembangunan  yang  mana  para  pihak  biasanya  terdiri antara  Perusahaan  melawan  masyarakat  setempat,  dan  bahkan  antara  Pemerintah dengan masyarakat.
Akan  tetapi  meskipun  ada  niat  dari  pemilik  hak-hak  atas  tanah  terdahulu  untuk menyertifikasi  tanahnya,  perlu  diketahui  bahwa  tidak  semua  bukti  penguasaan  dan pemilikan tanah menurut Hukum Barat dan Hukum Adat dapat serta merta menjadi sertifikat. Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, dokumen-dokumen yang dapat menjadi sertifikat hak atas tanah adalah:
1. Grosse  akta  hak eigendom yang  diterbitkan  berdasarkan  Overschrivings Ordonantie (S.1834-27) yang telah dibubuhi catatan bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik.
2. Grosse  akta  hak eigendom yang  diterbitkan  berdasarkan  Overschrivings Ordonantie  (S.1834-27)  sejak  berlakunya  UUPA  sampai  tanggal  pendaftaran tanah  dilaksanakan  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  di daerah yang bersangkutan.
3. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan.
4. Sertifikat  hak  milik  yang  diterbitkan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria Nomor 9 Tahun 1959.
5. Surat  keputusan  pemberian  hak  milik  dari  pejabat  yang  berwenang,  baik sebelum maupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya.
6. Petuk  Pajak  Bumi/ Landrente , girik , pipil , kekitir dan Verponding Indonesia sebelum  berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  tentang Pendaftaran Tanah.
7. Akta  pemindahan  hak  yang  dibuat  di  bawah  tangan  yang  dibubuhi  tanda kesaksian  oleh  Kepala  Adat/Kepala  Desa/Kelurahan  yang  dibuat  sebelum berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  tentang  Pendaftaran Tanah dengan disertai alas hak yang dialihkan;
8. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan.
9. Akta  ikrar  wakaf/surat  ikrar  wakaf  yang  dibuat  sebelum  atau  sejak  mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang disertai dengan alas hak yang diwakafkan.
10. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan.
11. Surat  penunjukan  atau  pembelian kaveling tanah  yang  merupakan  pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah.
12. Surat  keterangan  riwayat  tanah  yang  pernah  dibuat  oleh  Kantor  Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan.
13. Lain-lain  bentuk  alat  pembuktian  tertulis  dengan  nama  apapun  juga sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  II,  VI  dan  VII  Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.
Selain bukti kepemilikan menurut Hukum Barat dan Hukum Adat yang ada sebelum berlakunya  UUPA,  dokumen  lainnya  yang  menjadi  atau  dapat  dijadikan  alas  hak adalah  akta-akta  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT).  Jika  suatu kepemilikan tanah tidak dapat didukung dengan bukti-bukti yang kuat, tanah tersebut mungkin saja didaftarkan oleh orang lain yang telah menguasai secara fisik selama 20 tahun  atau  lebih  secara  berturut-turut  dan  memenuhi  syarat  dalam Pasal  24  ayat  (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yakni:
a) Penguasaan  tersebut  dilakukan  dengan  itikad  baik  dan  secara  terbuka  oleh yang  bersangkutan  sebagai  yang  berhak  atas  tanah,  serta  diperkuat  oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
b) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
Terdapat pemahaman yang keliru mengenai penguasaan fisik ini. Memang di dalam Pasal 1963 BW dimungkinkan menjadi pemilik bagi seseorang yang dengan itikad baik menguasai benda tidak bergerak. Kemudian dalam Pasal 1967 BW juga mengatur hal yang demikian dan tidak lagi mempersyaratkan adanya itikad baik. Namun, ketentuan ini  tidak  berlaku  lagi  setelah  berlakunya  UUPA.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  memang  mengatur  juga  hal  yang  demikian, namun penguasaan fisik selama 20 tahun atau lebih adalah prioritas kedua.
Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sesungguhnya hendak mengatur bahwa jika seseorang ingin menyertifikatkan hak atas tanahnya yang berasal dari hak lama, maka dia harus melengkapi alat bukti tertulis. Kalau tidak ada alat bukti tertulis, maka  dibuktikan  dengan  saksi-saksi  atau  pernyataannya  sendiri  yang  kadar kebenarannya dianggap cukup. Kalau tidak ada lagi alat bukti terulis dan/atau saksi- saksi, barulah melangkah ke bukti yang kedua, yaitu kenyataan penguasaan fisik atas bidang  tanah  yang  bersangkutan  selama  20  (dua  puluh)  tahun  atau  lebih  secara berturut-turut  oleh  pemohon  atau  orang  tuanya/keluarganya/leluhurnya.  Tetapi inipun  juga  ada  syaratnya  yaitu  (1)  dilakukan  dengan  itikad  baik;  dan  (2)  tidak dipermasalahkan  oleh  masyarakat  atau  pihak  lainnya.  Jadi  bagi  pihak  yang  hanya menguasai  tanah  orang  lain sekalipun  jangka  waktunya  lebih  dari  20  tahun, hampir tidak  ada jalan  untuk menyertifikatkan hak  orang  lain  karena syarat  itikad  baik  saja sudah  sulit.  Bagaimana  bisa  dinilai  beritikad  baik kalau  tanah  orang  lain  lalu  diakui sebagai tanahnya sendiri. Demikian pula dengan syarat kedua, bagaimana bisa pihak pemilik  tanah  tidak  mempermasalahkan  kalau  dia  tahu  bahwa  tanahnya  akan disertifikatkan oleh orang lain.
Berdasarkan pemaparan di atas, maka jelas bahwa hak-hak lama dapat dikategorikan menjadi 2 jenis hukum tanah, yakni hukum tanah barat dan hukum tanah adat. Hak- hak yang berasal dari hukum tanah barat dapat dikonversi menjadi hak-hak atas tanah menurut  UUPA  dengan  menggunakan  13  jenis  dokumen  yang  merupakan  bukti penguasaan dan pemilikan hak atas tanah. Hal ini berarti bahwa pembuktian hak lama yang berasal dari hukum tanah barat dapat dibuktikan secara rasional karena terdapat dokumen tertulisnya. Berbeda halnya dengan pembuktian hak lama yang berasal dari hukum  tanah  adat  yang  secara  rasional  akan  sulit  pembuktiannya  karena  tidak  ada dokumen  tertulis.  Hukum pertanahan  adat  tidak mengenal  bukti  kepemilikan secara tertulis, hanya penguasaan fisik secara turun temurun sehingga hal inilah yang sangat rawan konflik atau sengketa.
Dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan penguasaan fisik selama 20 tahun secara berturut-turut dan dengan itikad baik sebagaimana telah dijelaskan  sebelumnya.  Berkaitan  dengan  syarat  itikad  baik,  dapat  dikatakan  bahwa setiap  orang  yang  menguasai  suatu  bidang  tanah  dan  ingin  menyertifikatkannya, maka ia harus membuktikan bahwa tanah yang dikuasainya itu bukanlah tanah milik orang lain. Harus pula jelas secara faktual bahwa subjek hukum yang menguasai tanah tersebut  menggantungkan  hidupnya  di  atas  tanah  itu  dalam  artian  hidup  dan
kehidupannya  berada  di  atas  tanah  itu  sehingga  dengan  demikian  maka  tidak  akan terjadi penelantaran tanah.
Kondisi sebagaimana dikemukakan di atas menampakkan hubungan emosional antara manusia dan  tanahnya yang  di  dalam hukum  adat  dikenal  dengan  istilah  hubungan magis religius. Tanah bagi kehidupan manusia tidak saja mempunyai nilai ekonomis dan  kesejahteraan  semata,  akan  tetapi  menyangkut  pula  masalah-masalah  sosial, politik,  budaya  dan  juga  mengandung  aspek  pertahanan  dan  keamanan.  Dalam pemikiran  tradisional  rakyat  Indonesia,  ada  suatu  pandangan  tentang  adanya hubungan  yang  erat  sekali  antara  warga  masyarakat  dengan  tanah  dimana  ia bertempat tinggal sebagai suatu hubungan hukum dan pertalian yang menampakkan dirinya  secara  nyata.  Pandangan  tersebut  sudah  berabad-abad  tumbuh  dan berkambang  di  kalangan  masyarakat  hampir  seluruh  nusantara,  sekalipun  dalam bentuk  dan  corak  yang  senantiasa  mengalami  perkembangan  dan  perubahan  sesuai dengan dinamikanya. Sifat dari tanah itu sendiri adalah sebagai harta kekayaan yang dipandang  bersifat kekal  karena  tidak  akan  musnah,  di  samping  berbagai kenyataan yang dialami dimana tanah berfungsi sebagai tempat tinggal bagi warga masyarakat, sebagai  tempat  dimana  mereka  mencari  tempat  kehidupan,  sebagai  tempat  dimana nantinya  akan  dikuburkan  kalau  meninggal  dunia,  dan  lagi  dalam  pandangan  yang bersifat magis  religius sebagi  tempat  tinggal  roh  leluhur  dan  yang  mereka  anggap sebagai pelindung persekutuan. Oleh karena itu, sangat sulit bagi masyarakat hukum adat  untuk  melepaskan  hak  atas  tanah  yang  mereka  miliki,  meskipun  hal  itu  demi kepentingan pembangunan.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  dapat  dimaknai  bahwa  dalam  administrasi pertanahan,  kedudukan  hak  lama  atas  tanah  tetap  mendapatkan  tempat  tersendiri dalam sistem  hukum  pertanahan  di Indonesia. Hal  ini  dapat  terlihat  dengan  adanya lembaga  konversi  yang  diatur  dalam  UUPA  maupun  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.  Khusus  untuk  hak  atas  tanah menurut hukum tanah adat, konversi dapat dilakukan tanpa batas waktu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 DDA/1970.
Dalam  pengembangan  administrasi  pertanahan,  hak-hak  lama  atas  tanah  menurut hukum adat memberikan warna tersendiri dalam khasanah administrasi pertanahan di Indonesia.  Hak-hak  atas  tanah  menurut  hukum  tanah  adat  yang  terdiri  atas  hak persekutuan  dan  hak  perorangan  menegaskan  adanya  fungsi  sosial  dalam  hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Hukum pertanahan adat merupakan dasar dan sumber utama bagi hukum pertanahan nasional. Ada beberapa asas hukum tanah adat yang  diadopsi  oleh  hukum  tanah  nasional  sebagaimana  terkandung  dalam  UUPA, yakni  Asas  Religiusitas  (Pasal  1); Asas  Kebangsaan/Kenasionalan  (Pasal  1, 2,  dan  9); Asas  Demokrasi  (Pasal  9);  Asas  Kemasyarakatan,  Pemerataan,  dan  Keadilan  Sosial (Pasal  6,  7,  10,  11,  dan  13);  Asas  Penggunaan  dan  Pemeliharaan  Tanah  Secara Berencana  (Pasal  14  dan  15);  serta  Asas  Pemisahan  Horizontal.  Asas  Kebangsaan dalam  hukum  tanah  adat  memperlihatkan  bahwa  hukum  tanah  di  Indonesia  adalah hukum  tanah  yang  pro  kepentingan  negara,  pro  sosialisme  Indonesia,  tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi, dan ditambah dengan unsur agama.
Berdasarkan  pemahaman  tersebut,  maka  dalam  rangka  pengembangan  administrasi pertanahan  di Indonesia, nilai-nilai  hukum  tanah  adat yang  terkandung  dalam  asas- asasnya diharapkan dapat tercermin dalam kegiatan administrasi pertnahan sehingga dapat  meredam  konflik  pertanahan  yang  begitu  banyak  terjadi  dalam  masyarakat.
Peran hukum tanah adat memiliki porsi yang cukup besar dalam hukum pertanahan nasional.  Peran  pemerintah  atau  penguasa  sangat  menentukan  untuk  menciptakan suasana  yang  kondusif  dalam  bidang  pertanahan.  Hanya  saja  patut  diberi  perhatian bahwa  karena  bertitik  tolak  dari  peran  Pemerintah  tersebut,  maka  sering  kali kebijakan-kebijakan bidang pertanahan atau agraria memilki tendensi politik dari pada dari  hukumnya.  Oleh  karena  itu,  prinsip  mendahulukan  kepentingan  sosial  dapat diartikan  bahwa  segala  kebijaksanaan  bidang  pertanahan  tidak  boleh  dibiarkan merugikan  kepentingan  masyarakat.  Tanah  tidak  diperkenankan  semata-mata  untuk kepentingan  pribadi  atau  kelompok,  kegunaannya  harus  disesuaikan  dengan keadaanya dan sifat dari haknya sehingga bermanfaat, baik untuk kesejahteraan dan kebahagiaan  yang  mempunyai  maupun  baik  dan  bermanfaat  untuk  masyarakat  dan negara.
Dasar  hukum  tentang  fungsi  tanah mengacu pada  Pasal  6  UUPA,  yaitu  “Semua  hak atas  tanah  mempunyai  fungsi  sosial”.  Ini  berarti  bahwa  hak  atas  tanah  apapun yang ada  pada  seseorang,  tidaklah  dapat  dibenarkan  bahwa  tanahnya  itu  akan dipergunakan  atau  tidak  dipergunakan  semata-mata  untuk  kepentingan  pribadinya, apalagi  kalau  hal  itu  menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat.  Penggunaan  tanah harus  disesuaikan  dengan  keadaan  dan  sifat  daripada  haknya  sehingga  bermanfaat bagi  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  yang  memilikinya  maupun  bermanfaat  bagi masyarakat dan Negara. Ketentuan ini bukan berarti bahwa kepentingan perseorangan akan  terdesak  oleh  kepentingan  umum  karena  UUPA  tetap  memperhatikan kepentingan-kepentingan perseorangan/individu.
UUPA  merupakan  unifikasi  dari  hukum  tanah  yang  ada  sebelumnya,  yakni  hukum tanah  barat  dan  hukum  tanah  adat.  Meskipun  prinsip-prinsip  dasar  dalam  hukum tanah barat dan hukum tanah adat tetap diakomodir oleh UUPA, namun hal tersebut belum  mampu  meredam  banyaknya  konflik  atau  sengketa  terkait  dengan  tanah  di dalam  masyarakat.  Hal  ini  terjadi  oleh  karena  tanah  saat  ini  dipandang sebagai  aset yang sangat berharga yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomis. Namun di samping itu, pandangan bahwa tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan dan penghidupan manusia masih dianut oleh sebagian kecil masyarakat, bahkan golongan masyarakat yang seperti inilah yang terkadang menjadi korban dari golongan orang-orang yang memandang bahwa tanah adalah aset yang sangat menguntungkan.

## 5. Perbandingan Dengan Pendaftaran Tanah Di Belanda
Penjajahan yang dilakukan oleh Belanda selama kurang lebih 350 tahun di Indonesia mengakibatkan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia saat ini masih dipengaruhi warna  hukum  Belanda.  Hal  ini  tidak  terkecuali  dalam  hukum  pertanahan  yang berlaku di Indonesia, nuansa hukum tanah Belanda yang bercorak liberal masih kental dalam  hukum  tanah  yang  berlaku  di  Indonesia.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  adanya kebebasan  yang  seluas-luasnya  kepada  individu  terhadap  tanah  dengan  satus  Hak Milik  guna  memenuhi  kebutuhannya  masing-masing,  meskipun  kebebasan  tersebut tetap dibatasi oleh negara untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan umum.
Sebagaimana dipahami bahwa sifat hukum barat adalah individualistik, maka hukum yang diberlakukan di Indonesia juga bersifat individualistis, yaitu sistem hukum yang berasal  dari  masyarakat  Eropa,  khususnya  dari  Perancis  yang  kapitalistik  yang tercermin  dalam  Code  Civil  Perancis.  Oleh  karena  Belanda  pernah  dijajah  oleh Perancis, maka  akibatnya  Code Civil  Perancis  ini  pun  diberlakukan  di  Belanda  pada
Tahun  1811  hingga  1  Oktober  1838.  Code  Civil  itu menegaskan  bahwa hak  milik  itu memberikan  kemampuan  yang  seluas-luasnya  untuk  menikmati  benda  yang merupakan hak miliknya. Di samping itu memberikan pula penguasaan yang mutlak atas benda yang dimilikinya. 22
Pemberlakuan  hukum  tanah  Belanda  di  Indonesia  sesungguhnya  sesuatu  hal  yang keliru  oleh  karena  secara  goelogi  antara  Indonesia  dengan  Belanda  sungguh  sangat berbeda. Menurut Wilbert, Leon, dan Fokke 23 bahwa Belanda adalah negeri yang agak kecil, datar dan sangat teratur dengan hanya sedikit perbedaan dalam hal geologi dan kepadatan  penduduk,  sedangkan  Indonesia  adalah  negeri  yang  sangat  luas  dengan banyak hutan, sungai, tanah yang tidak/belum dimanfaatkan, dengan lahan subur dan kritis, serta daerah pedesaan dan perkotaan. Keberagaman lanskap dan sumber daya alam sangat besar, demikian juga halnya dengan pemanfaatan tanah. Hal ini membuat peraturan  tentang  tanah  dan  pemanfaatan  tanah  di  Indonesia,  dibandingkan  dengan situasi di Belanda, terutama di daerah pedesaan, menjadi agak sulit. Di samping itu, tradisi  hukum  Indonesia  dan  Belanda  juga  berbeda.  Perundang-undangan  Belanda tentang pendaftaran tanah dimulai ketika KUH Perdata Belanda yang pertama dibuat. Pada saat yang sama pemerintah di bawah Raja William I mulai membangun sistem pendaftaran tanah yang awalnya hanya untuk keperluan penentuan pajak. Itu semua terjadi  pada  awal  abad  ke-19.  Sejak  saat  itu,  sistem  untuk  memperoleh  kepemilikan tanah  dan  untuk  melakukan  pendaftaran  tanah,  meskipun  dewasa  ini  secara  teknis sudah sangat maju, pada dasarnya tetap sama hingga sekarang ini.
Di  Belanda,  kebutuhan  untuk  mengatur  hak  kepemilikan  dan  pemanfaatan  tanah sudah  ada  sejak  lama.  Pada  abad-abad  awal,  hal  ini  dipercayakan  kepada  lembaga- lembaga pengadilan kuno. Setelah kodifikasi pada awal abad ke-19, fungsi ini diambil alih  oleh  pemerintah  yang  dalam  hal  ini  bekerja  sama  dengan  notaris.  Arsip-arsip publik  (pendaftaran  akta)  dihubungkan  dengan pendaftaran  yang  dilakukan kadaster (indeks persil, pemilik dan peta). Dengan demikian sistem pembuatan akta dan sistem pemberian hak dalam beberapa cara dikombinasikan menjadi satu sistem hibrida. 24
Dalam  sistem  pendaftaran  tanah  di  Belanda,  notaris  memiliki  peran  yang  sangat penting.  Dia  memiliki  monopoli  untuk  menyelenggarakan  transaksi  tanah  atau bangunan, misalnya mengalihkan atau menetapkan hak atas suatu harta tak bergerak berupa  tanah  milik. Kadaster mengurus  semua  pengungkapan  kepada  publik  dari hampir  semua  transaksi  yang  terkait  dengan  tanah.  Hal  ini  menawarkan  kepada publik semua  informasi  mengenai  tanah.  Sangat  mudah  untuk mencari  tahu  tentang informasi  dalam  arsip  publik  dan  di  kantor  pendaftaran  tanah.  Sistem  ini  mampu menangani  sejumlah  besar  transaksi  tanah  dengan  cepat.  Dalam  satu  hari  setelah penandatanganan  akta  pengalihan,  pembeli  menjadi  pemilik  dan  penjual  mendapat uangnya.  Perselisihan  tentang  transaksi  tanah  relatif  hanya  sedikit.  Sistem  ini  aman dan  dapat  dipercaya  berkat  kualitas  pekerjaan  baik  dari  notaris  maupun Kadaster . Berkat teknik modern, pendaftaran akta tanah relatif murah, akurat, dan sangat cepat dibandingkan  dengan negara-negara  lain.  Sistem  pendaftaran  tanah  ini  menawarkan
22 Farida  Patittingi, Dimensi  Hukum  Pulau-Pulau  Kecil  di  Indonesia ,  Rangkang  Education,  Yogyakarta, 2012, hal. 96.
23 Lihat  Pendapat  Wilbert  D.  Kolkman,  Leon  C.A.  Verstappen,  dan  Fokke  Jan  Vonck  dalam  tulisan mereka yang berjudul “Hukum Belanda” dalam Arie S. Hutagalung, et.al ., Hukum Pertanahan Di Belanda dan  Indonesia ,  Kerjasama  Universitas  Indonesia  Universitas  Leiden  dan  Universitas  Groningen,  Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hal. 3
24 Ibid , hal. 3-4
hampir  100%  kepastian  hukum  mengenai  hak  atas  tanah.  Ada  pengungkapan  yang penuh untuk semua hak atas tanah dan informasi tentang pendaftaran tanah tersedia untuk  berbagai  pelayanan  publik  seperti  statistik  nasional,  perencanaan  kebijakan, perpajakan  dan  sebagainya.  Dalam  beberapa  hal  dan  cara,  negara  menjadi  sangat diuntungkan oleh adanya sistem pendaftaran tanah yang berfungsi dengan baik ini. 25
Penjelasan  di  atas  memperlihatkan  adanya  jaminan  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  atas  tanah  yang  dikuasi  dan  dimiliki  oleh  seseorang sepanjang tanah  tersebut  didaftarkan  di  kantor  perdaftaran  tanah  sehingga  memiliki  bukti kepemilikan  tanah.  Adanya  bukti  kepemilikan  tanah  yang  dipegang  oleh  pemilik tanah  memberikan  jaminan  keamanan  akan  adanya  bantahan-bantahan  dari  pihak- pihak lain. Dalam teori administrasi pertanahan, hal ini dikenal dengan istilah sistem publikasi  positif 26 ,  padahal  sebagaimana  diketahui  bahwa  sistem  pendaftaran  tanah yang dianut di Belanda adalah sistem publikasi negatif 27 . Jadi dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan Belanda di bidang pertanahan memberikan apresiasi dan jaminan legalitas kepada subjek hukum atas pemilikan suatu benda (tanah) 28 .
Dalam  sistem  pendaftaran  tanah  di  Belanda  dikenal  istilah  Pendaftaran  Akta  dan Pendaftaran  Hak.  Pendaftaran  hak  berarti  bahwa  bukan  akta,  yang  menjelaskan misalnya  pengalihan  hak  yang  didaftar  melainkan  akibat  hukum  dari  transaksi  itu yaitu  bahwa  hak  itu  sendiri  secara  hukum  diberikan  kepada  pembeli.  Jadi  hak  itu sendiri  bersama-sama  dengan  nama  pengklaim  yang  berhak  dan  objek  dari  hak  itu dengan  pembatasannya  dan  biayanya  didaftar.  Dengan  pendaftaran  ini  hak  itu  pun diciptakan. Kebanyakan penasihat hukum yang khusus (pengacara atau notaris) harus dilibatkan  dalam  rangka mendaftar  transaksi.  Pendaftaran menciptakan kepercayaan publik. Pendaftaran hak sering kali diadakan oleh pengadilan. Keuntungan dari sistem ini  adalah  menyediakan  tingkat  keamanan  yang  tinggi  dan  status  quo  secara keseluruhan dari hak atas tanah. Namun demikian, kelemahannya pun sangat besar, yakni  sistem  ini  sangat  rumit  dan  detail  dan  ia  memerlukan  tenaga-tenaga  personel yang  terampil.  Hal  ini  membutuhkan  pengeluaran  modal  awal  yang  tinggi  untuk mulai menjalankan sistem ini. 29
25 Ibid , hal. 5 26 Sistem Publikasi Positif adalah suatu sistem di mana kepada yang memperoleh hak atas tanah ini akan diberikan jaminan lebih kuat. Jadi dengan demikian, maka mereka atau orang-orang yang tercatat pada  daftar  umum/buku  tanah  itu  adalah  si  pemilik  tanah  yang pasti. Pihak  ketiga harus percaya  dan tidak perlu khawatir bahwa pada suatu ketika mereka atau orang-orang yang tercatat dalam daftar umum akan kehilangan haknya atau dirugikan. Lihat dalam Ali Achmad Chomzah, Hukum Agararia (Pertanahan Indonesia) , Jilid 2, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 15-16 27 Sistem Publikasi Negatif adalah suatu tistem bahwa kepada si pemilik tanah ini diberikan jaminan lebih  kuat  apabila  dibandingkan  perlindungan  yang  diberikan  kepada  pihak  ketiga.  Jadi  dengan demikian, maka si pemilik tanah dapat menggugat haknya atas sebidang tanah dari mereka yang terdaftar pada kadaster . Lihat dalam Ibid , hal. 15. 28 Menurut Wilbert D. Kolkman, Leon C.A. Verstappen, dan Fokke Jan Vonck bahwa sistem Belanda disebut  sistem  negatif yang moderat  karena  di  satu  sisi  ia  tidak menjamin  kepemilikan kepada  pemilik yang terdaftar atas barang tak bergerak, di sisi lain ia mengamankan hingga tingkat yang tinggi bahwa pengalihan  tidak  akan  batal.  Sistem  negatif  moderat  juga  ditentukan  oleh  sistem  kausal  pengalihan. Karena  sistem  kausal,  pengalihan  setelah  itu  bisa  batal  karena  ketidakabsahan  hak  untuk  pengalihan. Dengan demikian, pendaftaran tidak berpengaruh dalam sistem negatif. Tetapi ada sistem lain, seperti di Jerman,  di  mana  pengadilan  masih  mendaftar  transaksi  tanah.  Karena  penyelidikan  yang  sangat mendalam  tentang  perolehan  pemanfaatan  tanah,  mereka  memiliki  sistem  positif:  sekali  Anda  telah terdaftar,  hanya  pengadilan  yang  dapat  mengubah  pendaftaran  tersebut  dan  Anda  tetaplah  pemilik hingga pengadilan membuktikan sebaliknya. Lihat dalam Arie S. Hutagalung, et.al ., Op.Cit ., hal. 51.
29 Ibid , hal. 49-50.
Sedangkan mengenai Pendaftaran Akta, sistem ini berarti bahwa akta itu sendiri (yaitu suatu  dokumen  yang  menjelaskan  transaksi  yang  khusus)  didaftar.  Akta  ini merupakan bukti bahwa transaksi tertentu telah terjadi, tetapi pada prinsipnya akta itu sendiri  bukanlah  bukti  tentang  hak-hak  hukum  dari  para  pihak  yang  terlibat  dan sebagai akibatnya, sesungguhnya ia bukanlah bukti akan legalitas atau keabsahannya. Jadi  sebelum  pelbagai  kesepakatan  apa  pun  dapat  dengan  aman  dihasilkan,  pemilik yang nyata harus melacak kembali kepemilikannya hingga ke akar yang baik dari hak. Pendaftaran  akta  membutuhkan  beberapa  peraturan  perundang-undangan  dalam rangka  menyatukan  cara  bagaimana  akta  dibuat  dan  informasi  dari  akta-akta  itu diproses  dalam  sistem  pangkalan  dan  pengolahan  data  yang  terkomputerisasi. Memiliki  setumpukan salinan  resmi  dari  akta  tidaklah  cukup.  Orang  perlu  memiliki sebuah  gambaran  tentang  transaksi  yang  relevan  yang  tekait  dengan  persil  atau sebidang tanah, serta semua informasi tentang bidang tanah tersebut, para pemilik dan pembatasan-pembatasan umum yang mungkin berlaku. 30
Berbeda  dengan  di  Indonesia,  pendaftaran  tanah  di  Indonesia  tidak  membedakan pendaftaran hak dan pendaftaran akta. Idealnya setiap tanah yang dimiliki oleh subjek hukum haruslah didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk mendapatkan legitimasi dari negara. Pendaftaran tanah ini baik pendaftaran tanah untuk pertama kalinya maupun yang berasal dari peralihan hak (beralih ataupun dialihkan). Dalam kaitannya dengan pendaftaram tamah di Belanda, sebenarnya prosesnya hampir sama. Misalnya dalam pendaftaran  tanah  pertama  kali,  pemohon  haruslah  memperoleh  surat  keterangan tanah  dari  kepala  desa  atau  kepala  kelurahan  untuk  mendapatkan  riwayat  lengkap tanah  tersebut.  Hal  ini  dilakukan  pula  dalam  pendaftaran  akta  di  Belanda  dimana pemilik harus melacak kembali kepemilikannya atas tanah.
Sistem Belanda mungkin merupakan sistem pendaftaran akta yang paling maju. Ada dua  arsip,  yakni  arsip  publik  tentang  akta  dan  pendaftaran  hak.  Dengan  demikian, orang  dapat  berargumentasi  bahwa  ini  merupakan  sistem  campuran  dari  dua pendaftaran  arsip  publik  yang  sangat  terintegrasi  untuk  akta  dan  pendaftaran  hak. Keduanya  disimpan  oleh Kadaster ,  sebuah  badan  hukum  yang  terpisah  dengan kekuasaan  yang  otonom  dan  tanpa  kewenangan-kewenangan  politik. Kadaster ini hanya  menyediakan  layanan  yang  dibayar  oleh  para  pengguna,  yaitu  orang-orang yang  ingin  mendaftar  akta  dan  memerlukan  informasi  dari Kadaster tersebut.  Jadi, secara finansial Kadaster itu mandiri. 31
Dari  penjelasan  di  atas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  administrasi  pertanahan  di Indonesia  dan  Belanda  pada  hakikatnya  berbeda,  khususnya  pada  sistem  publikasi yang  dianutnya.  Pendaftaran  tanah  di  Indonesia  menganut  sistem  publikasi  negatif bertendensi  positif 32 ,  sedangkan  di  Belanda  menganut  sistem  negatif.  Walaupun  di Belanda  menganut  sistem  publikasi  negatif,  namun  jaminan  kepastian  hukum kepemilikan tanah di Belanda sangat dilindungi oleh negara. Berbeda halnya dengan di  Indonesia,  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah  merupakan  alat  bukti  yang  kuat dimana negara hanya menjamin secara yuridis bahwa isi dari sertifikat harus dianggap oleh semua pihak adalah benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.
30 Ibid , hal 50.
31 Ibid , hal. 50-51 32 Sistem Negatif bertendensi Positif artinya bahwa keterangan-keterangan yang ada, apabila ternyata tidak benar, maka dapat diubah dan dibetulkan. Lihat dalam Ali Achmad Chomzah, Op.Cit ., hal. 16.

## 6. Penutup
Kesesuaian  antara  bukti  kepemilikan  dengan  alas  haknya  dalam  penguasaan  dan pemilikan  tanah  dapat  dilihat  dari  dokumen-dokumen  yang  diajukan  dalam pengurusan  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah  (sertifikat).  Dokumen-dokumen  yang dimaksud dapat berupa Surat Keterangan Tanah ataupun bukti kepemilikan hak-hak lama atas tanah (hak atas tanah menurut hukum tanah barat dan hukum tanah adat). Khusus untuk hak lama menurut hukum tanah adat, jika tidak bisa dibuktikan secara tertulis,  maka  dapat  dibuktikan  dengan  penguasaan  fisik  selama 20  tahun  atau  lebih dengan  itikad  baik  dan  secara  terbuka  oleh  yang  bersangkutan sebagai  yang  berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
Dalam rangka pengembangan administrasi pertanahan di Indonesia, nilai-nilai hukum tanah  adat  yang  terkandung  dalam  asas-asasnya  diharapkan  dapat  tercermin  dalam kegiatan  administrasi  pertnahan  sehingga  dapat  meredam  konflik  pertanahan  yang begitu banyak terjadi dalam masyarakat. Peran hukum tanah adat memiliki porsi yang cukup  besar  dalam  hukum  pertanahan  nasional.  Peran  pemerintah  atau  penguasa sangat  menentukan  untuk  menciptakan  suasana  yang  kondusif  dalam  bidang pertanahan. Hanya saja patut diberi perhatian bahwa karena bertitik tolak dari peran Pemerintah  tersebut,  maka  sering  kali  kebijakan-kebijakan  bidang  pertanahan  atau agraria  memilki  tendensi  politik  dari  pada  dari  hukumnya.  Oleh  karena  itu,  prinsip mendahulukan kepentingan sosial dapat diartikan bahwa segala kebijaksanaan bidang pertanahan  tidak  boleh  dibiarkan  merugikan  kepentingan  masyarakat.  Tanah  tidak diperkenankan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompok, kegunaannya harus disesuaikan dengan keadaanya dan sifat dari haknya sehingga bermanfaat, baik untuk kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun baik dan bermanfaat untuk masyarakat dan negara.
Administrasi  Pertanahan  di  Indonesia  memang  masih  dipengaruhi  oleh  sistem pendaftaran  tanah  Belanda,  namun  pada  hakikatnya  tetaplah  berbeda.  Hanya  saja pendaftaran  tanah  di  Belanda  memberikan  jaminan  kepastian  dan  perlindungan hukum  dari  negara  atas  tanah  yang  dimiliki,  sedangkan  di  Indonesia  negara  hanya memberikan  jaminan  bahwa  isi  sertifikat  haruslah  dianggap  benar  sepanjang  tidak dibuktikan  sebaliknya.  Jaminan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  atas  tanah  di Belanda  berdampak  pada  tidak  banyaknya  sengketa  pertanahan  di  pengadilan sehingga Indonesia perlu untuk belajar bagaimana peraturan perundang-undangan di bidang  pertanahan  dapat  memberikan  jaminan  kepastian  dan  perlindungan  hukum atas tanah sehingga sengketa pertanahan yang mendominasi pengadilan di Indonesia dapat ditekan.

## Referensi
A.P.  Parlindungan  (1994). Bunga  Rampai  Hukum  Agraria  Serta  Landreform, Mandar Madju.
A.P.  Parlindungan  (2012) Dimensi  Hukum  Pulau-Pulau  Kecil  di  Indonesia ,  Yogyakarta: Rangkang Education.
A.P. Parlindungan (2009). Konversi Hak-hak Atas Tanah, Bandung: Mandar Maju.
Ali  Achmad  Chomzah,  (2004). Hukum  Agararia  (Pertanahan  Indonesia) ,  Jilid  2,  Jakarta: Prestasi Pustaka.
Arie S. Hutagalung, dkk. (2012). Hukum Pertanahan Di Belanda dan Indonesia , Kerjasama Universitas Indonesia Universitas Leiden dan Universitas Groningen, Denpasar : Pustaka Larasan.
Boedi Djatmiko, Tanah Negara Dan Wewenang Pemberiannya, sumber: www.tripod.com, lihat dalam Maria Farida Naibaho, Pengakuan Penguasaan dan Pendudukan Tanah Tanpa  Alas  Hak Kepemilikan  yang  Berakibat Sengketa; Studi  Kasus  Putusan  MA No. 2511K/PDT/1995  Tanggal  09  September  1997 ,  Jurnal  Universitas  Sumatera  Utara Volume VIII Tahun 2015, Universitas Sumatera Utara.
Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  UndangUndang  Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya , Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2005.
Cris  Lunnay  dan  Herman  Soesangobeng, Status  Reformasi  Pertanahan  dalam  Undang- Undang Pokok Agraria dan Proyek Administrasi Pertanahan dengan Perspektif Sebesar- besarnya Kemakmuran Rakyat, Seminar Nasional Pertanahan, Bandung.
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Edisi  Keempat,  PT.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.
Edy  Suparyono, Kutipan  Buku  Letter  C  Sebagai  Alat  Bukti  Untuk  Memperoleh  Hak  Atas Tanah  Di  Kecamatan  Duren  Sawit,  Jakarta  Timur, Tesis  Hukum,  Fak.  Hukum Universitas Diponegoro, 2008.
Farida  Patittingi, Hak  Atas  Tanah  Pulau-Pulau  Kecil ,  Desertasi,  Fakultas  Hukum Universitas Hasanuddin, 2008.
Moch.  Isnaini, Benda  Terdaftar  Dalam  Konstelasi  Hukum  Indonesia ,  Jurnal  Hukum, Volume 7 Nomor 13 April 2000.
Muhammad  Yamin  Lubis  dan  Abdul  Rahim  Lubis, Hukum  Pendaftaran  Tanah, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010.
Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat;  Sebuah  Studi  Tentang  Prinsip- Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi , Penerbit Peradaban, Surabaya, 2007.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Cetakan Ketiga, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
Soelarman  Brotosoelarno, Aspek  Teknis  dan  Yuridis  Pendaftaran  Tanah  Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997, Seminar  Nasional  Kebijakan  Baru Pendaftaran Tanah dan Pajak-pajak yang terkait, Yogyakarta, 1994.
Sri Wijayanti, Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Tanah,  (Studi  Kasus  Putusan  Ma  Tentang  Sengketa  Tanah  Meruya  Selatan) ,  Tesis Hukum, Fak. Hukum Universitas Diponegoro, 2010.
Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah, Prenada Media, Jakarta, 2006.
Victor  Emanuel.  2017.  Perlindungan  Hukum  Atas  Tanah  Adat  dalam  Kaitan  dengan Pemberian  Izin  Usaha  Perkebunan  Kelapa  Sawit  di  Kecamatan  Serawai Kabupaten Sintang. Jurnal Penerangan Hukum , Vol. 5 No. 2.