## Evaluasi Peraturan Daerah No 02 Tahun 2011………………………………………………..…………………(La Uje)
Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Samarinda
La Uje 1 , Nur Fitriyah 2 , Enos Paselle 3

## Abstract
The purpose of this study is to describe and evaluate the Regional Regulation No.02 of 2011 on waste management in the city of Samarinda. The  type  of  this  research  is descriptive  qualitative  study,  with  the  main location of research in Sanitation Department Samarinda supported with research sites in four District of the District of Samarinda City, Smaarinda Ilir,  North Samarinda  and  Sungai  Kunjang.  Primary  data  derived  from interviews with selected informants, as well as from direct observation in the study area. While secondary data derived from data held by the agency.
Analysis  of  the  data  used  in  this  study  is  Interaktif  model  analysis developed by Miles, Huberman, dan Saldana.
Keywords : Evaluation  of Waste management in Samarinda.
Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mendeskripsikan  dan mengevaluasi Peraturan Daerah No.02 Tahun 2011 tentang pengelolaan Sampah di Kota Samarinda. Jenis penelitian termasuk deskriptif kualitatif, dengan  lokasi  penelitian pada Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota Samarinda  didukung  dengan  situs  penelitian  di  empat  Kecamatan  yaitu Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda Ilir, Samarinda Utara dan Sungai Kunjang. Data primer berasal dari wawancara dengan informan terpilih, juga  dari pengamatan  langsung di  lokasi  penelitian.  Sedangkan  data sekunder berasal dari data yang dimiliki oleh instansi. Analisis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Model  Interaktif  yang dikembangkan Miles, Huberman, dan Saldana.
Kata Kunci : Evaluasi, Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda
Masalah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan rendahnya kesadaran  masayarakat  terhadap  kebersihan  lingkungan,  maka  berdampak pada  keadaan  lingkungan  semakin  kotor  dan  kesehatan  masyarakat terganggu.  Fenomena  tersebut  memang  menjadi  persoalan  yang  terus berkembang selama ini, hingga kini belum juga dapat teratasi dengan baik. Seperti halnya yang terjadi di Kota Samarinda, kebersihan lingkungan masih jauh  dari  harapan,  karena  sampah  berserakan  dimana-mana  dan  keadaan kebersihan lingkungan semakin kurang sehat, apalagi bertambahnya sampah buangan maupun limbah yang dibuang yang tidak pada tempatnya, kian hari
1 Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
semakin  bertambah  dan  beragam  jenisnya,  sehingga  lingkungan  menjadi tidak sehat maka akan membahayakan kesehatan masyarakat. Sehubungan  hal  tersebut  maka  Pemerintah  Kota  Samarinda  telah mengeluarkan    Perda  Nomor  02  tahun  2011  tentang  pengelolaan  sampah. Diharapkan  dengan  dikeluarkan  kebijakan  tersebut  dapat  menjawab persoalan sampah di Kots Ssmsrinda Ironisnya kebijakan telah dikeluarkan tetapi  keadaan  kebersihan  lingkungan  di  wilayah  kota  Samarinda  belum ssuai yang diharapkan. Terindikasi oleh masih banyaknya sampah diberbagai tempat  belum terkelola dengan baik, sehingga sampah berserakan dimana- mana.dan  membuat  kondisi  lingkungan  menjadi  kurang  nyaman  dan dikuatirkan akan mengganggu kesehatan masyarakat.
Berbicara masalah sampah banyak faktor yang mempengaruhi, bukan hanya  Berdasarkan  permasalahan  tersebut  telah  mendorong  penulis  untuk mengevaluasi mengenai permasalahan yang berkenaan dengan pengelolaan sampah di Kota Samarinda. Sehingga dapat diketahui dengan jelas mengenai permasalahan yang terkait dengan pengelolaan sampah Melalui penelitian ini akan  dapat  diketahui  dengan  jelas  mengenai    pengelolaan  sampah  dan sekaligus  dapat  diketahui  pula  mengenai  kendala  yang  dihadapi  Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  terkait  dengan  pengelolaan  sampah  di  Kota Samarinda.

## Konsep Evaluasi Kebijakan
Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menilai hasil-yang dicapai pada kurun waktu tertentu . Evaluasi kebijakan merupakan penilaian sebagai  suatu  aktivitas  yang  dirancang  untuk  menilai  hasil-hasil  program pemerintah yang  mempunyai  perbedaan-perbedaan  yang  bersifat  penting dalam  spesifikasi  obyeknya,  teknik  pengukurannya  dan  metode  analisis. Evaluasi  dapat  diartikan  sebagai  usaha-usaha  untuk  menyelidiki  apakah program  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan  ataukah tidak” (Moekijat, 1995:180).
Menurut  Bryant  &  White  (1987:191),  evaluasi  sebagai  upaya  untuk mendokumentasi apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi”. Idealnya suatu proyek dirancang untuk menentukan hubungan sebab-akibat itu, dan dengan demikian pemikiran ke depan mengenai evaluasi merupakan upaya mengetahui  apakah  hubungan  itu  sungguh-sungguh  ada.  Kegiatan  evaluasi ini dalam beberapa hal mirip dengan pengawasan, pengendalian, penyediaan, supervisi,  kontrol  dan  pemonitoran.  Dimana  pelaku utamanya  adalah lembaga-lembaga  pemerintah  seperti  badan  eksekutif,  legislatif  dan yudikatif. Akan tetapi seringkali pelaku yang lain seperti lembaga penelitian yang independen, partai politik dan tokoh-tokoh masyarakat juga melakukan evaluasi.
Menurut  Islamy  (1997  :  114)  sebagai  suatu  teknik  penilaian  evaluasi mempunyai kecenderungan semakin banyak dipakai karena kemampuannya mengumpulkan dan menganalisa data secara akurat. Teknik ini akan mampu mewujudkan  hasil  dan  dampak  kebijakan  secara  akurat.  Dengan diketahui
hasil dan dampak kebijakan tersebut akan dapat dikenali tingkat efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut dan sebagai bahan atau masukan yang sangat berguna  dalam  memperbaiki  kebijakan  yang  telah  ada  atau  perumusan kebijakan-kebijakan yang baru. Lebih lanjut dikatakan bahwa ada perbedaan yang mendasar dalam  menilai evaluasi yaitu hasil kebijakan (policy output ) dengan dampak kebijakan (policy outcomos atau policy consequences). Hasil kebijakan  adalah  apa-apa  yang  telah  dihasilkan  dengan  adanya  proses perumusan  kebijakan  pemerintah,  sedangkan  dampak  kebijakan  adalah akibat-akibat  dan  konsekuensi  yang  ditimbulkan  dengan  dilaksanakannya kebijakan  tersebut.  Penilaian  (evaluasi)  kebijakan  banyak  dilakukan  untuk mengetahui dampak kebijakan negara.

## Kebijakan Pengolahan Sampah
Dalam  rangka  terciptanya  lingkungan  yang  bersih  perlu  melakukan penataan ulang, tidak hanya  melalui penataan dibidang kelembagaan tetapi juga  perluk  manajemen  yang  baik.  Karena  selama  ini  buruknya  lingkungan yang  terjadi  diberbagai daerah  perkotaan  adalah  menajemen  pengelolaan sampah yang kurang tepat, sehingga kondisi kebersihan lingkungan kurang terjamin. Dalam mewujudkan lingkuangan yang bersih dan sehat tidak cukup hanya mengandalkan dukungan sumber daya manusia dan sarana / fasilitas operasional  yang  memadai  tetapi  perlunya  kebijakan  yang  mengatur mengenai  hal  tersebut.  Melalui  kebijakan  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai acuan  untuk  mengatur  segala  sesuatunya  yang  berkenaan  dengan lingkungan.  Dalam  kaitannya  dengan  upaya  pemerintah  kabupaten  untuk terciptanya  lingkungan yang  bersih,  maka  telah  dikeluarkannya  Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2011, tentang  pengelolaan sampah  di Wilayah Kota Samarinda.
 Kewajiban Masyarakat :
a. Setiap orang wajib memelihara kebersihan dilingkungannya;
b. Kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  kebersihan bangunan dan pekarangannya dari sampah;
c. Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang ke TPS;
d. Setiap  orang  dalam  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan  sampah sejenis  sampah  rumah  tangga  wajib  mengurangai  dan  menangani sampah dengann secara yang berwawasan lingkungan;
e. Sampah  yang  dihasilkan  oleh  sampah  rumah  tangga  atau  pedagangan wajib  membuang  sampahnya  dan  mengeluarkan  /  membuang  sampah ke TPS pada pukul 18.00-06.00 Wita.
f. Tempat  penampungan  sampah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.
 Kewajiban Pemerintah Daerah
a. Dinas  berkewajiban  memberikan  pelayanan  dibidang  persampahan  di Daerah
b. Kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bahwa    penyedia- an/pengadaan  TPS,  pengangkutan  sampah  dari  TPS  Ke  TPA
pembersihan drainase sekunder/parit jalan dengan ukuran lebar sampai dengan satu meter termasuk penyediaan gerobak sampah pada tempat tertentu dimana TPS tidak memungkinkan dibangun
c. Penyediaan/ pengadaan TPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara teknis dengan Peraturan Walikota;
d. Camat  berkewajiban  memberikan  pembinaan  kepada  masyarakat mengenai pengelolaan sampah diwilayah kerjanya
e. Lurah  dan  Ketua  Rukun  Tetangga  (RT)  bertanggung jawab  atas pengoperasian  dan  pemeliharaan  gerobak  sampah  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
f. Lurah  berkewajiban  membuat  rencana  analisa  kebutuhan  mengenai pengelolaan sampah dan kebersihan lingkunga.
Sedangkan larangan yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat sesuai Pasal 4 disebutkan bahwa :
 Kepada setiap orang dilarang buang air besar dan air kecil disembarang tempat, ditaman dan dijalur hijau kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan/disediakan untuk itu
 Membuang  kotoran/sampah  dan  sejenisnya  disembarang  tempat kejalan umum dan   selokan;
 Mengotori dan atau merusak jalan, jalur hijau, taman serta segala jenis bangunan  yang  ada  disekitarnya  termasuk  bangunan  umum  dan  atau gedung-gedung Pemerintah.
 Dilarang menampi beras dan lain-lain sejenisnya didalam los pasar dan atau  di  tempat-tempat  umum  lainnya  yang  dapat    mengganggu kebersihan atau ketertiban  umum.
Azas dan Tujuan
Pengelolaan  sampah  diselenggarakan  berdasarkan  asas  tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan,  asas  keselamatan,  asas  keamanan  dan  asas  nilai  ekonomi. Pengolahan  sampah  bertujuan  untuk  meningkatkar  kesehatan  masyarakat dan  kualitas  lingkungan  serta  menjadikan  sampah  sebagai  sumber  daya. Pemrosesan  akhir  sampah  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  9  huruf  e dilakukan dengan mengembalian sampah dan/ atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

## Sumber-sumber Sampah
Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang bersal  dari  kegiatan  orang/pribadi atau  badan  yang  terdiri  dari  bahan organik dan organik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk kotoran manusia dan sampah berbahaya.
Menurut jenisnya, bahwa sampah dapat kelompokkan  sebagai berikut : (1) Sampah  adalah  sisa  kegiatan  sehari-hari  manusia;  (2) Sampah  rumah tangga  adalah  sampah yang  berasal  dari  program  sehari-hari  dalam  rumah

## Evaluasi Peraturan Daerah No 02 Tahun 2011………………………………………………..…………………(La Uje)
tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik; (3) Sampah sejenis sampah rumah  tangga  adalah  sampah  yang  tidak  berasal  dari  rumah  tangga  dan berasal  dari  kawasan  pemukiman,  kawasan  komersial,  kawasan  industri, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum, dan /atau fasilitas lainnya; (4) Sampah  spesipik  adalah  sampah  yang  sifatnya  konsentrasi,  dan  atau volumenya  memerlukan  pengelolaan  khusus; (5) Penghasil  sampah  adalah setiap  orang  dan/  atau  akibat  proses  alam  yang  menghasilkan  timbunan sampah;

## Prosedur Pengelolaan Sampah
Sampah  erat  kaitannya  dengan  kesehatan  masyarakat,  karena  dari sampah-sampah  tersebut  akan  hidup  berbagai  mikro  organisme  penyebab penyakit dan juga binatang serangga sebagai pemindah/ penyebar penyakit. Oleh sebab itu sampah harus dikelola dengan baik sampai sekecil mungkin tidak menganggu atau mengancam kesehatan masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud pengelolaan  sampah disini  adalah  meliputi  kegiatan  pengumpulan, pengangkutan  sampai  dengan  pemus-nahan  atau  pengolahan  sampah sedemikian  rupa  sehingga  sampah  tidak  menjadi  gangguan  terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Pengelolaan sampah yang baik bukan  saja  untuk  kepentingan  kesehatan  saja,  tetapi  juga  untuk  keindahan lingkungan. Cara-cara pengelolaan sampah dapat dilakukan  sebagai berikut :
Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah.
Pengumpulan  sampah  adalah  menjadi  tanggung  jawav  dari  masing- masing rumah tangga atau institusi yang menghasilkan sampah. Oleh sebab itu  mereka  haus  membangun  atau  mengadakan  tempat  khusus  untuk mengumpulkan  sampah.  Kemudian  dari  masing-masing  tempat pengumpulan  sampah  tersebut  harus  diangkut  ketempat  penampungan sementara  (TPS)    sampah  dan  selanjutnya  ketempat  penampungan  akhir (TPA).  Mekanisme,  sistem    atau  cara  pengangkutan  nya  untuk  didaerah perkotaan  adalah  tanggung  jawab  pemerintah  daerah  setempat  yang didukung  oleh  partisipasi  masyarakat  produksi  sampah,  khususnya  dalam hal  pendanaan.  Sedangkan  untuk  daerah  pedesaan  pada  umumnya  sampah dapat dikelola oleh masing-masing keluarga tanpa memerlukan TPS maupun TPA,  Sampah  rumah  tangga  daerah  pedesaan  umumnya  didaur  ulang menjadi pupuk.

## Pemusnahan dan Pengolahan Sampah
Pemusnahan  atau pengolahan  sampah  padat  ini  dapat  dilakukan melalui  berbagai  cara.  Beberapa  cara  pemusnahan  sampah  yang  dapat dilakukan secara sederhana antara lain :
 Penumpukan
Dengan  metode  ini,  sebenarnya  sampah  tidak  dimusnahkan  secara langsung,  namun  dibiarkan  membusuk  menjadi  bahan  organik.  Metode
penumpukan  bersifat  murah,  sederhana,  tetapi  menimbulkan  resiko karena  berjangkitnya  penyakit  menular,  menyebabkan  pencemaran, terutama bau, kotoran dan sumber penyakit.
 Pengkomposan
Cara pengkomposan merupakan cara sederhana yaitu pengolahan sampah organic seperti sampah daun-daunan, sisa makanan dan sampah lain yang dapat  membusuk  untuk  diolah  menjadi  pupuk  atau  kompos  sehingga dengan  demikian  dapat  menghasilkan  pupuk  yang  mempunyai  nilai ekonomis baik yang dipakai sendiri maupun dijual.
 Pembakaran atau dibakar
Memusnahkan sampah dengan  jalan membakarnya baik didalam tungku pembakaran  maupun  ditempat-tempat  terbuka.  Metode  ini  dapat dilakukan  hanya  untuk  sampah  yang  dapat  dibakar  habis.  Harus diusahakan  jauh  dari  pemukiman  untuk  menghindari  asap,  bau  dan kebakaran.
 Sanitary Landfill ( ditanam )
Merupakan  cara  pemusnahan  sampah  dengan  membuat  lubang  ditanah kemudian  sampah  dimasukkan  dan  ditimbun  dengan  tanah.  Metode  ini hamper  sama  daengan  pemupukan,  tetapi  cekungan  yang  telah  penuh terisi  sampah  ditutupi  tanah,  namun  cara  ini  memerlukan  areal  khusus yang sangat luas.
 Daur Ulang
a. Botol  bekas  wadah  kecap,  saos,  sirup,  botol/  kaleng  minuman,,  aqua botol,
b. Kertas, terutama kertas bekas dikantor, Koran, majalah, buku-buku dan kardus-kardus bekas
c. Aluminium bekas wadah minuman ringan, bekas kemasan kue, dll;
d. Besi bekas rangka meja, besi rangka beton, besi pagar, atap seng dll;
e. Plastik bekas wadah shampoo, sabun, odol, air mineral, jerigen, ember
f. Kulit-kulit telur, kulit buah-buahan, bulu-bulu hewan ternak, dll;
g. Sampah basah seperti sampah daun-daunan, sisa makanan dan sampah yang mudah membusuk dapat diolah menjadi kompos.
Analisis Data
Sesuai  tujuan  penelitian  yang  ditetapkan  maka  analisis  data  yang digunakan adalah Analisis data model interaktif seperti yang dikembangkan oleh  Miles,  Huberman  dan  Saldana,  (2014  :  33),  melalui  tahapan-tahapan yaitu .  Kondensasi  Data  ( Data  Kondensation ), Penyajian  Data  ( Data  Disply ), Pengambilan kesimpulan atau verifikasi ( Drawing and Verifying Conclusition ). Untuk  maksud    tersebut  peneliti  menyederhanakan  data  yang  diperoleh kedalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterprestasi. Data yang diperoleh di lapangan  selanjutnya dianalisis dengan melakukan pemaparan serta interprestasi secara mendalam.

## Hasil Penelitian
Pada  bab  sebelumnya  telah  dijelaskan  bahwa    pokok  bahasan  dalam penelitian  ini  adalah  Evaluasi Peraturan  Daerah  Nomor  02  Tahun  2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda.. Kebijakan tersebut sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat  sesuai visi dan misi  yang  ditetapkan.  Meski  demikian  secara  aplikatif  masih  terjadi kesenjangan  sehingga  harapan  masyarakat  untuk  menciptakan  lingkungan yang bersih dan sehat belum dapat terealisasi sesuai yang diharapkan. Oleh karenanya  perlunya  dievaluasi  sehingga  dapat  diketahui  mengenai permasalahan  sampah  yang  terjadi,  dan  untuk  lebih  jelasnya  dapat dideskripsikan  sebagai berikut :

## Sistem Pengelolaan Sampah
Untuk  memahami  sistem  pengelolaan  sampah  di  Kota  Samarinda, berdasarkan  arahan  perda  tersebut  perlu dilakukan secara sistematis, menye-luruh,  dan  berkesinambungan  yang  meliputi  pengurangan  dan penanganan  sampah. Pada  Pasal  9  dinyatakan  bahwa  Pemerintah  Daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara : a. pemilahan;  b. pengum- pulan;  c. pengang-kutan;  d. pengolahan; dan  e. pemrosesan akhir sampah. Sehubungan    pengelolaan  sampah,  maka  yang  dilakukan  Dinas Kebersiahan dan Pertamanan Kota Samarinda adalah melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemprosesan. Dimana pihak- pihak  terkait  secara  bertahap  telah  melakukan  pengelolaan  pada  kawasan tertentu,  seperti  Rukun  Warga/Rukun  Tetangga  dalam  kegiatan  pemilahan dan  pengumpulan  oleh  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Samarinda masih dilakukan secara manual sehingga pengelolaan sampah kurang efektif, sebab  tidak  sebabnding  dengan  volume    sampah  yang  terus  bertambah. kemudian diperburuk lagi oleh kebiasaan warga masyarakat yang membuang sampah  tidak  pada  tempatnya,  justru  memperburuk  lingkungan  dan menambah  persoalan  baru.  Kondisi  demikian  nampaknya  sulit  untuk tercciptanya lingungan yang bersih dan sehat. Mencermati persoalan sampah di  Kota  Samarinda  yang  terus  meningkat,  maka  tidak  tidak  selayaknya menggunakan cara yang manual, dan perlu sarana mekanistis atau teknologi yang tinggi, sehingga pengelolaan sampah secara aplikatif lebih efektif.
Tersedianya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan TPA Dalam  ragka  efektivitas  pengelolaan  sampah  perlu  ditunjang  dengan sarana /TPS yang memadai Sebab dengan tersedianya tempat pembuangan sampah  yang  memadai  niscaya  pembuangan  sampah  akan  tepat  pada tempatnya. Karena kurangnya TPS atau letak TPS yang kurang strategis dan diperburuk  kebiasaan  warga  membuang  sampah  disembarag  tempat  justru menimbulkan masalah baru.
Hasil  observasi  penulis  di  lokasi  penelitian  (di  keempat  kecamatan) diperoleh gambaran bahwa bentuk dari TPS dapat terbuat dari bak tembok permanen,  semi  permanen,  kontainer  dan  kayu.  Ukuran  TPS  bervariasi
disesuaikan dengam lokasi. Pada lokasi dekat pasar, pada umumnya berupa kontainer  agar  secara  cepat  dapat  diangkut  dengan  mobil  pengangkut sampah.  Sedangkan  pada  lokasi  lain  TPS  berupa  bak  permanen,  semi permanen  dan  kayu.TPS  ini  biasanya  berada  di  pinggir  jalan  raya  atau  di depan gang-gang. Penentuan lokasi TPS-TPS tersebut agar mobil pengangkut sampah  dengan  mudah  dapat  mengambilnya  tanpa  melewati  jalan  yang sempit  dan  menghambat  jalan  warga.  Pada  umumnya  terlihat,  bak  sampah tersebut  ditempatkan  di  lokasi  tidak  berdekatan  dengan  rumah  warga, sehingga tidak mengganggu warga setempat.
Fakta menunjukkan bahwa  dibeberapa TPS, terlihat seringkali penuh dan  tidak  mampu  menampung  sampah  warga,  sampah  akhirnya  tumpah berserakan  disamping  TPS  tersebut.  Disamping  itu  beberapa  TPS  yang terletak persis di pingging jalan utama, sampahnya sampai kejalan, sehingga mengganggu  warga  yang  berjalan.  TPS  pada  umumnya  juga  tidak  disertai dengan  tutup,  sehingga  sampah  terlihat  jelas.  Tumpukan  sampah  sebagai pemandangan  sehari-hari  bagi  warga  yang  melewatinya.  Dengan  tidak adanya  tutup  tersebut,  maka  bau  yang  menyengat  sering  tercium  jika melewati TPS tersebut. Kondisi TPS yang demikian tentunya akan memberi dampak  negatif  kepada  masyarakat  karena  sampah  yang  bau  mengandung bibit penyakit yang dapat mendatangan penyakit..
Sesuai  data  yang  dapat  dihimpun  dari  Dinas    Kebersihan  dan Pertamanan  Kota  Samarinda  menunjukkan  di  Kecamatan  Samarinda  Kota terdapat 29 TPS, di Samarinda Ilir dengan jumlah 16 TPS, Samarinda Utara dengan 57 TPS, Sungai kunjang dengan 39 TPS, Palaran dengan jumlah 8 TPS, Samarinda Seberang dengan jumlah 35 TPS, Loa Janan Ilir dengan jumlah 23 TPS,  Sambutan  dengan  jumlah  11  TPS,  Samarinda  Utara  dengan  jumlah  28 TPS  dan  Kecamatan  Sungai  Piinang  dengan  jumlah  23  TPS .  Dengan  total perkiraan  daya  tampung  sampah  di sepuluh kecamatan  tersebut  sekitar 1416,1 m 3 per hari. Sedangkan sampah yang terkumpul dalam kurun waktu 4 bulan  terakhir  di  tahun  2014  yaitu  bulan Juni sampai  bulan September , volume  sampah  yang  dihasilkan  rata-rata  perhari sebesar  3.253  m3  yang tersebar  di  seluruh  Kecamatan  di  Kota  Samarinda.Kemudian  pada  hasil observasi,  didapati  volume  TPS  kurang  lagi  mendukung  dengan  volume sampah  warga  sehingga  nampah  menggunung  dan  tercecer  keluar  TPS. Namun pada TPS lain tumpukan sampah kurang dan cenderung kosong. Dari hasil  wawancara  tersebut  tergambar,  bahwa  TPA  yang  digunakan  untuk menampung  sampah  dari seluruh  kecamatan  di  Kota  Samarinda dalam jangka waktu  5 tahun  kedepan sudah tidak  memadai, sehingga pemerintah perlu  segera  mencari  pengganti  lokasi TPA  dengan  teknologi  pengolahan sampah yang ramah lingkungan dan tidak merugikan warga sekitar.

## Petugas Pengangkut Sampah
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda merupakan instansi pemerintah  daerah  yang  mempunyai  tugas  mengangkut  sampah  dari TPS/TPST  ke  TPA.  Oleh  karenanya,  dalam  proses  pengangkutan  tersebut

## Evaluasi Peraturan Daerah No 02 Tahun 2011………………………………………………..…………………(La Uje)
membutuhkan  tenaga  kerja  atau  petugas  yang  sering  disebut  dengan “pasukan  kuning”  karena  biasanya  mereka  menggunakan  seragam  dinas kebersihan kota berwarna kuning.
Fakta  menunjukkan    bahwa  ethos  kerja  petugas  pengangkut  sampah sudah  cukup  baik.  Hal  ini  dikuatkan  dengan  pengamatan  penulis  pada beberapa TPS yang ada, baik di Kecamatan Samarinda Utara, dan Kecamatan Samarinda Ilir, pada saat mereka mengangkut sampah dari TPS ke TPA, pada umumnya  mereka  sudah  terbiasa  dengan  pekerjaaanya,  mereka  tidak canggung lagi menangani berbagai bentuk sampah di TPS-TPS yang mereka harus tangani.

## Armada Pengangkut Sampah
Dalam  rangka  menunjang  pelaksanaan  pengelolaan  sampah  di  Kota Samarinda,  maka  yang  tidak kalah  pentingnya  adalah  perlu  disediakan armada  pengangkut  sampah  yang  memadai,  baik  secara  kuantitas  maupun kualitas.. seperti Dump Truck, Truck Arm-Roll, Pick-Up, Excavator serta Motor Gerobak  Sampah dan Kendaraan  untuk  antar  jemput  pekerja.  Fakta menunjukkan  bahwa  armada  yang  disediakan  pihak  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan Kota Samarinda, kurang memenuhi kualifikasi yang diharapkan, meski demikian dari armada yang disediakan termasuk cukup memadai. Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  jumah  armada  yang  mengangkut    sampah  yaitu Dump  truck  sebanyak 33  tetapi  dari  jumlah  tersebut  ada  10  unit    sudah kurang layak dipakai,. Dari 10 unit , 3 sedang dalam perbaikan karena rusak. Sementara  itu  Armada  Arm  roll  hanya 19 dipunyai  dinas,  itupun 5 dalam kondisi  bermasalah.  Sedangkan  armada  mobil  pick  up  jumlahnya  terbatas, hanya 2 yang dapat beroperasi, 2 dalam perbaikan. Sedangkan 6 buah truk berem 3 unit juga sering rusaka.
Jika dicermati jumlah armada tersebut ditinjau secara kuantitas, belum cukup memadai bila dikaitkan dengan waktu mengangkutan yaitu pagi hari. Oleh  karenanya,  hasil  pengamatan  penulis  pada  pagi  hari,  pada  umumnya sampai  dengan  jam  10  pagi,  masih  ada  truck  sampah  yang  mengangkut sampah  pada  beberapa  TPS.  Hal  ini  tentunya  dapat  mengganggu  aktifitas warga,  terutama  TPS  yang  berdekatan  dengan  kantor  atau  sekolah. Secara akumulatif  mengenai  kondisi armada operasional  untuk pengengkutan sampah di Kota Samarinda ditinjau dari kuantitas mapun kualitas termasuk kurang memadai.

## Kerjasama dalam Pengelolaan Sampah
Dalam  rangka  efektivitas  pengelolaan  sampah  di  Kota  Samarinda, tentunya  tidak  terlepas  dari  kerjasama,  baik  secara  internal  maupuan eksternal    Secara  internal  dapat  dilakukan  pada  unsur  pelaksana  di lingkungan  Dimas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Samaarinda.  Seangkan secara  eksternak  dapat  dilukukan  dengan  satuan  kerja  perangkat  daerah ataupun  dengan  pihak  lain.  Misalnya  dengan  Camat,  Lurah,  Ketua  RW/RT
sebagaimana yang diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2011 tersebut. Seperti pada Pasal 25 ayat 1, 4, 5 dan 6 dijelaskan bahwa:
 Dinas  berkewajiban  memberikan  pelayanan  dibidang  persampahan  di Daerah.
 Camat  berkewajiban  memberikan  pembinaan  kepada  masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayah kerjanya,
 Lurah  dan  Ketua  Rukun  Tetangga  (RT)  bertanggung  jawab  atas pengoperasian  dan  pemeliharaan  gerobak  sampah  sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 Lurah  berkewajiban  membuat  rencana  analisa  kebutuhan  mengenai pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan Fakta  menunjukkan  bahwa  kerjasama  yang  dijalin  Dinas  Kebersihaan dan Pertamanan Kota Samarinda termasuk cukup efektif. Hal tercermin dari berbagai pertemuan-pertemuan, baik dengan Camat, Lurah dan para Rukun Tetangga. Disamping itu juga melalui media komunikasi kelompok-kelompok kemasyarakatan,  dan  arahan  kepada  Lurah (wawancara  pada  tanggal 6 Februari  2015). Tokoh  Masyarakat  kecamatan
Samarinda  Ilir  telah koordinasi  dengan  lurah  dan  melakukan  himbauan  ke  masyarakat  untuk mematuhi waktu pembuangan sampah (wawancara pada tanggal 7 Februari 2015). Tokoh  masyarakat Sungai  Kunjang  melakukan  sosialisasi  ke  warga untuk membuang sampah ke TPS yang disediakan dan berkoodirnasi dengan Lurah (wawancara  pada  tanggal 5 Februari  2015).  Sedangkan  Camat Samarinda  Utara  telah  mengarahkan  Lurah  untuk  mengaktifkan  gerobak sampah dan  membantu  warga  dalam  pengadaan  beberapa  TPS  di  wilayah Kecamatan Samarinda Utara.

## Pengawasan/Pemantauan
Pengawasan  merupakan  suatu  proses  yang  menentukan  tentang  apa yang  harus  dikerjakan,  agar  setiap  aktivitas  dapat  dilaksanakan  sesuai rencana  kerja.  Pentingnya  pengawasan  dalam  suatu  kegiatan  agar tercapainya  efektivitas  dan  efeisiensi  terhadap  pemanfaatan  sumber  daya organisasi. Berkenaan  dengan  pengelolaan sampah,  pengawasan  betujuan agar hasil yang dicapai dapat lebih optimal sesuai dengan yang direncanakan. Dalam  hal  pengawasan  terkait  dengan pengelolaan  sampah,  menekankan kepada  penegakkan  kewajiban-kewajiban  pihak-pihak  yang  disebut  dalam perda  tersebut.  Fakta  menunjukkan  bahwa  kegiatan  pengawasan  yang dilakukan  pehak  lembaga  bahwa  “pengawasan sampah  di  wilayah  tidak secara  struktural  dibentuk,  sehingga  kami  sebagai  camat  hanya  melakukan pembinaan  dan  himbauan  saja  kepada  warga.  Oleh  karena  itu  masalah sampah tergantung dari keaktifan dan kesadaran warga sendiri.
Secara  aplikatif  pengawasan  dan  pemantauan  pengelolaan  sampah  di Kota Samarinda kurang efektif. Hal ini karena memang tidak ada pihak yang secara  khusus  bertuga  mengawasi.  Pimpinan  administrasi  wilayah  seperti Camat dan Lurah tidak mempunyai kewenangan dalam pengawasan masalah sampah  di  wilayahnya.  Dari  hasil  observasi  menunjukkan  bahwa
pengawasan  sampah  oleh  pejabat  hampir  tidak  ada,  atau  dapat  dikatakan sangat  sedikit.  Mereka  hanya  menghimbau  saja,  agar  warga  menjaga kebersihan  lingkungan,  membuang  sampah,  tetapi  tidak  pernah  memantau kondisi  bak  sampah,  tercecerah  sampahnya,  atau  ada  warga  yang  bandel membuang  sampah  di  sungai.  Jadi  berjalan  apa  adanya,  tergantung kesadaran warga. seperi jalanan ini, kami yang menjaga kebersihan dengan bergotong royong tiap hari libur”
Pemberian Sanksi
Berdasarkan  Perda  Nomor  02  tahun  2011  disebutkan  bahwa  bagi warga    masyarakat  yang  membuang  sampah  tidak  pada  tempatnya  akan dikenakan  saknsi/  denda  sebesar  Rp.  50.000.000,- (lima  juta  rupiah)  atau dengan kurungan tahanan selama 3 bulan.  Hal tersebut dimaksudkan agar membuat warga masyarakat jera sekaligus sebagai soft terapi. Sebab dengan sanksi    yang  diberikan  cukup  fantastis.  Fakta  menunjukkan  bahwa  hingga kini sanksi  tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif. Seseuai hasil observasi  di  objek  penelitian,  banyak  warga  masyarakat  yang  membuang sampah tidak pada tempatnya, dan waktu yang ditentukan, baik   membuang sampah dari mobil, membuang sampah di sungai, membuang sampah tidak pada  tempatnya,  namun  sampai  saat  ini  tidak  ditemui  adanya  masyarakat yang dikenakan sanksi. Tentunya ini sebuah fakta bahwa larangan yang telah diatur perda nomor 02 tahun 2011 belum ditegakkan secara efektif.
Jika  ditelaah  secara  cermat,  dalam  perda  tidak  sebutkan  dengan  jelas siapa  yang  menjadi  penentu  masyarakat melanggar,  bagaimana  proses penentuan pelanggaran. Hal ini berarti perda masih mempunyai kelemahan- kelemahan yang berdampak kepada tidak mampu ditegakkannya peraturan tersebut.  Dengan  demikian  pemberian  sanksi  yang  diatur  dalam  perda pengelolaan sampah memang belum dilaksanakan secara efektif

## Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
Kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang telah dikeluarkan oleh pemkot  Samarinda  sangat  dipengaruhi  oleh  partisipasi  masyarakat  untuk secara  aktif  mendukung  berbagai aturan  yang  telah  ditetapkan  tersebut, karena persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, justru  diperlukan  partisipasi  masyarakat.    Fakta  menunjukkan  bahwa partisipasi masyarakat masih rendah terindikasi oleh kepatuhan danketaan membuang  samapah  tidak  sesuai  waktu  yang  ditentukan,  bahkan  masih adanya masyarakat yang membuang sampah disembarang tempat.

## Faktor  yang  Mendukung  dan  Menghambat  Evaluasi Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda
Faktor  yang  mendukung    pengelolaan  Sampah: Undang-undang  33 Tahun  2004,  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat dengan Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang
Pengelolaan  Sampah.  Komitmen  Kepala  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan Kota Samarinda dan Pimpinan vertikal pemerintah Kota Samarinda.
Sedangkan  faktor-faktor  yang  menghambat  pengelolaan  sampah  di  Kota Samarinda adalah kurangnya kesadaran masyarakat Kota Samarinda dalam membuang  sampah  sesuai  tempat  yag  disediakan  kurangnya  sosialisasi kepada  warga  masyarakat  atas  Peraturan  Daerah  Nomor  02  tahun  2011 tentang  penglolaan  sampah  dalam  Wilayah Kota Samarinda terbatasnya prasarana dan prasarana untuk pembuangan sampah (bak sampak dan kotak samapah), Lemahnya sanksi hukum bagi warga masyarakat yang membuang sampah disebarang tempat, Belum maksimalnya pengawasan oleh pelaksana Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  dikemukakaan diatas  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut. Dari  hasil  evaluasi  mengenai kebijakan  Peraturan  Daerah  Nomor  02  tahun  2011  tentag  Pengelolaan Sampah  di  Kota  Samarinda secara  umum  telah  berjalan  dengan  baik  sesui dengan  amanat  Perda  No  02  Tahun  2011,  baik  yang  berkenaan  dengan pengadaan TPS,penyediaan armada angkutan sampah,sistem pengawasan di lapangan ,penerapan sanksi bagi pelanggar maupun pengaturan kewenangan yang  diberikan  kepada  Camat  dan  Lurah  tentang  pengawasan  yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Bahwa masih adanya kekurangan- kekurangan  sudah  pasti,hal  ini  disebabkan  dengan  adanya beberapa  hal sebagai  berikut antara  lain; Adanya  TPS  yang  kurang  sesuai  lokasinya sehingga  sedikit  warga  yang  membuang  sampah  pada  TPS  tersebut,  justru ada  TPS  yang  ukurannya  kurang  memadai  dalam  menampung  sampah masyarakat; Armada pengangkut sampah kurang memadai, bahkan beberapa sudah layak diganti karena sering sekali rusak; Tidak diaturnya kewenangan untuk pengawasan/pemantauan bagi Camat dan Lurah, sehingga Camat dan lurah kurang perduli terhadap persoalan sampah di wilayahnya; Penetapan sanksi  bagi  pelanggar  kurang  efektif  dalam  menekan  angka  pelanggaran karena  pemkot belum  diberlakukan  sanksi  secara  maksimal. Partisipasi masyarakat sudah  mulai  membaik  khususnya  yang  berkenaan  dengan  jam buang  sampah  dan  juga  tempat  pembuangannya.Namun  demikian  masih perlu  peningkatan  dengan  cara  sosialisasi  terus  menerus. Faktor mempengaruhi  dalam  pengelolaan  sampah  di  Kota  Samarinda  antara  lain : Undang-undang Nomor  33 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah dan dana  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,  Kuatnya komitmen  Kepala  DKP  dan  Pimpinan  pemerintahan  Kota Samarinda.
Saran-saran Dari  hasil  kesimpulan yang  dikemukakan  diatas  maka penulis menyampaikan  saran  sebagai  berikut  : Pemerintah  hendaknya  dapat

## Evaluasi Peraturan Daerah No 02 Tahun 2011………………………………………………..…………………(La Uje)
menyediakan  TPS/TPST  dan  TPA yang  memadai  sesuai  dengan  kebutuhan serta dapat memenuhi persyaratan teknis sistem pengelolaan sampah yang aman  dan  ramah  lingkungan  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Pemerintah  daerah  bersama  DPRD  hendaknya  dapat mengalokasikan  anggaran  yang  cukup  untuk  menunjang  terlaksananya system  pengelolaan  sampah  yang  baik. Memperkuat  dan  memperluas kewenangan Camat dan Lurah terutama dalam pengawasan dan pemantauan pengelolaan  sampah  di  wilayah  kerjanya. Pasal  yang  mengatur  tentang pemeberian  sanksi  hendaknya  dirubah  sehingga  pemberian  sanksi  lebih maksimal  sebagai  upaya  membuat  efek  jerah. Membuat  rumusan  tentang system pengelolaan sampah yang berbasis IT. Pemerintah perlu melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat dalam mengembangkan sarana dan fasilitas  pengelolaan  sampah. Memanfaatkan  semaksimal  mungkin  SDM dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
Daftar Pustaka Anonim,  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004,  tentang Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah  Daerah , Indonesia, Jakarta .
Anonim, Peraturan Daerah Kota Samarinda, Nomor 02 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda.
Abdul  Wahab,  1999, Analisis  Kebijaksanan  Publik ,  Teori  dan  Aplikasinya. Cetakan II. Danar Wijaya. Brawijaya University Ptress. Malang.
Bryant  dan  White,  1987, Manajemen  Pembangunan  Untuk  Negara Berkembang terjemahan Rusyanto L. Simatupang. LP3ES, Jakarta.
Dunn, William N, 1994. Pengantar Analisis Kebijaksanaan Publik . Edisi ke Dua. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Islamy,  M.  Irfan.  1997. Prinsip-prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara.
Bumi Aksara, Jakarta.
Miles,  Mathew  B.A,  Michael  Huberman,  Saldana.  2014. Analisis  Data Kualitatif . Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. UI Press. Jakarta.
Moleong, Lexy, 2000. Metedologi Penelitian Kualitatif . Bandung : PT. Remaja Ridaskarya.
Nugroho, Riant.  2004, Kebijakan Publik. Gramedia , Cetakan Ke- 3. J akarta.
Sabatier,  Paul  A  &  Mazmanian,  Daniel  A.  1987. Implementation  and  Public Policy .  Scott  Foresman  and  Company,  University  of  California  At Davis.
Siagian,  P.  Sondang.  1986. Analisis  Serta  Perumusan  Kebijaksanaan  dan Strategi Organisasi . Gunung Agung. Jakarta.
Thoha, Miftah. 2003. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
Winarno,  Budi.  2005. Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik .  Media  Presindo. Yogyakarta.