## IMPLEMENTASI PERMA NO 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PA JEPARA

## adajflja@gmail.com
Keywords: Perma, Mediation, Divorce
Kata Kunci: Perma, Mediasi, Perceraian

## Abstract
This study aims for the first, analyzing Perma No. 1 year 2016 on the procedure of conducting   mediation   whether   in   accordance with   the   implementation   of mediation in the Jepara Religious Court. Second, the effectiveness of mediation in divorce  cases  in the    Jepara    Religious    Court.    This    research    uses    normative approach, using qualitative research type and using field research method,  namely applied  research  or field research. To obtain  the data is used documentation method. The results of this study stated that, first, most of the ones contained in Perma No. 1 of 2016 have been  applied  in  the  Jepara  Religious  Court,  but  there are some articles  that  are  not  in  accordance  with  the  latest  Perma,  for example  the  parties  that  must  be  in  good  faith  at  the  time  of mediation.  Second,  the  effectiveness  of  mediation  in  the  Jepara Religious Court, especially in divorce cases is very low, even many cases are entered but mediation can not be carried out. This is the need for socialization to the community the importance of carrying out  mediation,  whereas  mediation  is  the  most  important  process because to suppress the divorce rate in Jepara Regency.

## Abstrak
Kajian  ini  bertujuan  untuk  yang  pertama,  menganalisis  Perma Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Pelaksanaan  Mediasi apakah sesuai dengan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jepara.  Kedua,  efektifitas  mediasi  dalam  perkara  perceraian  di Pengadilan  Agama  Jepara.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  normatif,  menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan  metode  penelitian      lapangan      yaitu      penelitian terapan      atau      penelitian      kancah      (field  research).  Untuk memperoleh data digunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian ini  menyatakan  bahwa,  pertama,sebagian  besar  yang  terdapat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 sudah diterapkan di Pengadilan Agama Jepara, tetapi ada beberapa pasal yang tidak sesuai dengan Perma  yang  terbaru,  misalnya  para  pihak  yang  harus  beriktikad baik  pada  saat  pelaksaan  mediasi.  Kedua,  keefektifan  mediasi  di Pengadilan  Agama  Jepara  khususnya  dalam  perkara  perceraian sangat rendah, bahkan banyak perkara yang masuk tetapi mediasi tidak  dapat  dilaksanakan.  Hal  ini  perlunya  sosialisasi  kepada masyarakat pentingnya melaksanakan  mediasi,  padahal  mediasi merupakan    proses    terpenting    karena  untuk  menekan  angka perceraian di Kabupaten Jepara.

## ranifitriani603@gmail.com
Imron Choeri*, Rani  Fitriani**
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara*, MAN 2 Karanganyar** imronchoeri@unisnu.ac.id*, ranifitriani603@gmail.com**

## Pendahuluan
Perkawinan  bukan  hanya  mempersatukan dua  pasangan  manusia,  yakni  laki-laki  dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian  yang  suci  atas  nama  Allah  swt, bahwa  kedua  mempelai  berniat  membangun rumah  tangga  yang  sakinah,  tenteram,  dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.
Untuk  menegakkan  cita-cita  kehidupan keluarga  tersebut,  perkawinan  tidak  cukup hanya  bersandar  pada  ajaran-ajaran  Allah dalam Al-Quran dan As- Sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut  hukum  Allah dan hukum  negara  telah  memenuhi  rukun  dan syarat-syaratnya (Saebani, 2011: 30-31). Perkawinan juga dilakukan jika pihak mempelai sudah siap secara lahir maupun batin dalam membangun rumah tangga.
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan  bernegara  sering  kali  terjadi  perbedaan pandangan,  perbedaan  pendapat,  perbedaan tindakan dan lain sebagainya yang menyebabkan  hubungan  menjadi  renggang berpotensi dan  menjadi  penyebab   timbulnya kekerasan,  bahkan  dalam  lingkup  yang lebih luas  menjadi  bentuk  peperangan  (Konoras, 2017: 31).
Sama  halnya  dalam  berumah  tangga, percekcokan  dan  perbedaan  pendapat  antara suami  dengan  istri  dianggap  hal  yang  wajar ketika  berumah  tangga  dan  menjadikan hubungan  suami  istri  lebih  erat  lagi  jika  satu sama lainnya saling memahami.
Perkembangan    zaman    semakin    maju, perubahan    kultur    sosial    yang  terjadi  di  tengah masyarakat  membuat  tingkat  perceraian  semakin tinggi.  Permasalahan    ekonomi    adalah  alasan utama  yang    menjadi    kecenderungan  pasangan suami  istri  yang  melakukan  cerai  untuk meyelesaikan pernasalahan  yang terjadi  di  dalam rumah  tangga.  Jika  pada  masa  lalu  proses perceraian  dalam  perkawinan  merupakan  suatu momok yang tabu dan aib untuk dilakukan,  maka saat    ini    perceraian    sudah    menjadi    suatu fenomena    yang  umum  di  masyarakat,  Ini dibuktikan dengan meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya.
Dalam    salah    satu    artikel    Merdeka.com menjelaskan bahwa “ Dirjen Bimas Islam Kamaruddin  Amin  mengatakan  angka  perceraian di  Indonesia  khususnya  yang  beragama  Islam, pada tahun 2019 mencapai 480.618 kasus.
Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahun  sejak  tahun  2015.  Ini  berdasarkan  data Badan  Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung.  Itu artinya  jumlah  perceraian  di  Indonesia  rata-rata mencapai  seperempat  dari  dua  juta  jumlah peristiwa  nikah  dalam  setahun,  kata Amin”, diakses pada tanggal 28 Januari  2021.  Sedangkan angka    perceraian    di    Jepara   pada   tahun    2018 melonjak  sangat  drastis.  Berikut  data  angka perceraian  di  Jepara  pada  tahun 2018-2019:
Data  tersebut    menunjukkan    angka perceraian    di    Jepara    melonjak  drastis    pada tahun  2018,  yang  mana  gugatan  yang  masuk di  Pengadilan Agama Jepara rata-rata dari pihak istri dan umurnya berkisar 30  tahun keatas  yang permasalahannya sebagian besar karena masalah
perekonomian.  Islam  juga  menegaskan  jika perceraian halal dilakukan tetapi paling dibenci oleh Allah swt.
Perceraian boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan karena setiap jalan  perdamaian  antara  suami  istri  yang bertikai  tidak  menghasilkan    kebaikan. Perceraian    setidaknya    merupakan    alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak.
Setelah  perkawinan  seharusnya  tidak  ada perceraian,  hanya  kematian  yang  merupakan satu-  satunya  sebab  dan  alasan  terjadinya perceraian  suami  istri.  Dengan  demikian, perceraian harus merupakan   kehendak   Tuhan (Saebani dan Falah, Hal. 147).
Hal   ini   menegaskan   jika   permasalahan ekonomi  bukan  merupakan  hal  mendesak untuk dijadikan alasan adanya perceraian.  Dan hal  ini  Allah  swt  memberikan   solusi   yang sangat   bijak agar   menunjuk  seorang  hakam atau   mediator sebagai   juru   penengah dalam penyelesaian perkara terutama perkara perceraian.
Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  juga  mengatur  upaya  perdamaian (Pasal  39 ayat (1).  Hal  yang sama juga diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan (Pasal 31) (Konoras, Hal. 45).
Dalam  pasal  tersebut  menjelaskan  jika dalam  melakukan  proses  perceraian  harus melalui jalur mediasi terlebih dahulu agar para pihak bisa mempertimbangkan dan memikirkan kembali jika melakukan
perceraian.
Dalam dunia hukum   sistem peradilan terdiri dari sususan yang teratur dan saling berhubungan mulai  dari  pemeriksaan  sampai  pemutusan perkara  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  baik pengadilan agama, pengadilan umum, pengadilan negeri,    dan    pengadilan    tata    usaha    negara. Dalam    pasal    16  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  2004  menjelaskan  jika  pengadilan  tidak boleh  menolak  perkara  yang  masuk  termasuk perkara gugat cerai maupun gugat talak.
Dari  hal  tersebut  untuk  menekan  angka perceraian khususnya di Jepara dengan memaksimalkan  salah  satu  sistem  peradilan  di pengadilan  agama  yaitu  mediasi.  Hal  ini  juga mengatasi    masalah    penumpukan    perkara  di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan  fungsi  lembaga  pengadilan dalam  penyelesaian  sengketa  di  samping  proses pengadilan   yang bersifat memutus (ajudikatif) . Di  dalam  Pasal  4  ayat  1  Perma  Nomor  1 Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan  berbunyi “ Semua  sengketa  perdata yang  diajukan  ke  Pengadilan  termasuk  perkara perlawanan  ( verzet )  atas  putusan  verstek  dan perlawanan  pihak  berperkara  ( partij  verzet ) maupun  pihak  ketiga  ( derden    verzet )    terhadap pelaksanaan    putusan    yang    telah    berkekuatan hukum  tetap,  wajib  terlebih  dahulu  diupayakan penyelesaian    melalui  Mediasi, kecuali ditentukan    lain    berdasarkan    Peraturan Mahkamah Agung ini ” .
Dalam    Pasal    216    KUH    Perdata menjelaskan  penyelesaian  sengketa secara damai sangat  dianjurkan,  bahkan  ketika  gugatan  sudah
didaftarkan di Pengadilan,  Hakim  pun  masih terus    berupaya    mendamaikan    para    pihak. Dalam  perkara  perceraian  misalnya,  KUH Perdata juga menentukan pentingnya perdamaian.
Mediasi  adalah  suatu  jalur  penyelesaian sengketa    non    litigasi    yang  artinya  di  luar persidangan yang dilakukan antara kedua belah pihak  yang  berperkara  dengan  melalui  proses perundingan atau musyawarah menuju mufakat  (kesepakatan),  yang  mana  dalam proses  mediasi  ini  akan  ada  penengah  yang disebut  dengan  mediator.  Dalam  proses mediasi dilakukan paling lama 30 hari setelah ditetapkannya  perintah  untuk  melakukan mediasi, hal ini dijelaskan dalam  pasal  3 ayat (6)  Perma  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Mediasi.
Dalam  studi  hukum  Islam  ( fiqh ),  istilah mediasi  kurang  populer.  Mediasi  yang diartikan  dengan  penyelesaian  melalui  jalur damai  atau  non  litigasi  dengan    melibatkan pihak    ketiga    sejajar    dengan    cara penyelesaian    kasus syiqaq yang  melibatkan pihak ketiga yang disebut dengan istilah hakam (Saifullah, 2009: 11).
Dalam    konsep    Islam,    dikenal    adanya proses    penyelesaian    sengketa  melalui perdamaian yang disebut dengan al- ṣulḥ . Islam menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh  jalur  damai,  baik  di  depan pengadilan  maupun di luar pengadilan. al- ṣulḥ memberikan  kesempatan  para  pihak  untuk memikirkan  jalan  terbaik  dalam  penyelesaian sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku  secara
ketat pada pengajuan alat bukti (Kahar, 2015: 11).
Islam  dapat  dipersamakan  dengan Tahkim yang  secara  etimologis  berarti  menjadikan seseorang  atau  pihak  ketiga  yang  disebut hakam sebagai  penengah  suatu  sengketa.  Al-Qur ’ an menganjurkan  kepada  manusia  agar  dapat menyelesaikan  sengketa  dengan  musyawarah. Lebih    dikenal    dengan    perdamaian    atau istilahnya  disebut dengan islah .
Secara bahasa islah berarti memutuskan suatu persengketaan. Sedangkan menurut syara ’ berarti suatu  akad  yang  ditujukan  untuk  menyelesaikan suatu  persengketaan  antara  dua  belah  pihak  atau lebih.  Hal  tersebut  menegaskan  jika  mediasi dijelaskan dari berbagai aspek dan pandangan dari beberapa ahli.
Terdapat  pada  firman  Allah  swt  dalam  surah al-Hujurat ayat 10:
"Sesungguhnya  orang-orang  mukmin  itu bersaudara,  karena  itu  damaikanlah  antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah  kepada  Allah  agar  kamu  mendapat rahmat". (Q.S. al-Hujurat /49:10)
Ayat  di  atas  merupakan  penegasan  untuk mengislahkan  kaum  mukmin  yang  sedang bersengketa.  Dianjurkan  kepada  umat  untuk berdamai sesama umat muslim, dan menjaga tali silaturrahmi karena perdamaian akan lebih indah dan menjauhkan diri dari sifat iri maupun dengki.
Dalam   proses    mediasi    adanya    mediator sebagai    pihak    ketiga    yang  bersifat    netral sebagai  penengah  diantara  kedua  belah  pihak yang    sedang  berperkara,  dalam  proses  mediasi mediator tidak mempunyai hak untuk memutuskan  suatu  perkara  tersebut,  tetapi
mediator menjadi perantara untuk menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk para pihak  sehingga  tercapainya  perdamaian. Dalam  menjalankan  proses  mediasi,  mediator berpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Perma Nomor 1 Tahun 2016 menjadi dasar hukum  pelaksanaan  mediasi  yang  merupakan hasil revisi dari PERMA No 1 Tahun 2008 dan PERMA  No  2    Tahun    2003,    perubahan dilakukan    karena    dalam    PERMA sebelumnya masih terdapat kelemahan- kelemahan  yang  terdapat  pada  pasal-pasal tertentu  yang  menjadikan  tidak  tercapainya sasaran yang diinginkan.
Dalam  PERMA  terbaru  terdapat  pasal- pasal  yang  membuat  mediator  lebih  cepat melakukan mediasi yaitu pasal yang sebelumnya  batas  waktu  mediasi  40  hari menjadi  30  hari  terhitung  sejak  penetapan perintah  dilakukannya  mediasi.  Sehingga  hal tersebut  membuat  mediator  lebih  cepat melakukan proses mediasi tersebut.
Keterlibatan  pihak  ketiga  yang  disebut mediator  menjadi  salah  satu  kunci  penentu dalam  keberhasilan  mediasi.  Mediator  harus orang  yang  adil  dan  netral  (tidak  memihak) karena  ia  berperan  sebagai  penengah.  Dalam prakteknya  seorang  mediator  harus  disepakati oleh kedua belah pihak.
Dalam memilih  mediator para pihak  diberi kebebasan  untuk  menentukan  siapa  yang dikehendakinya. Namun jika mediasi dilakukan melalui peradilan, maka peradilan   memberikan kesempatan      kepada      para      pihak      untuk
memilih  mediator  di  luar  pengadilan  atau mediator yang disediakan oleh peradilan (Saifullah, 31-33).
Dalam pelaksanaan mediasi sendiri mediator mendapatkan kesulitan dalam menengahi perkara.
Faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya  mediasi  misalnya  ego  dari  dua pihak  yang  sangat  tinggi  dan  menginginkan  jika dalam  suatu  perkara  itu  harus  ada  yang  menang dan kalah. Para pihak yang menganggap mediasi tidak  penting  dilakukan  berdampak  pada meningkatnya angka perceraian di Jepara.
Dalam  melakukan  proses  mediasi  tentu  ada kelebihan    dan  kelemahannya,  kelebihan  dan kelemahan  mediasi  bisa  datang  dari  orang  yang berperkara tersebut atau dari mediator itu sendiri. Upaya  mediasi  yang  disediakan    Pengadilan Agama  Jepara  sepi  prestasi,  artinya  para  pihak memilih jalan lain agar bisa mendapatkan putusan akhir.
Para  pihak  yang  menggugat  cerai  ke pengadilan memilih jalan lain untuk mendapatkan putusan  tersebut,  semisal  ada  seorang  istri  yang menggugat cerai  suaminya  ke  pengadilan  agama, tentunya  sebelum  putusan  adanya upaya mediasi terlebih  dahulu  agar  memikirkan  kembali  jika ingin  bercerai,  tetapi  pada  kenyataannya  para pihak tidak mau melakukan upaya mediasi dengan cara sebelum hari persidangan para pihak sepakat jika  salah  satu  dari  mereka  tidak  menghadiri persidangan agar tidak terjadi upaya mediasi,  dan mencari  alasan  untuk  tidak  menghadiri  mediasi dan  pada  akhirnya  hakim  memutuskan  dengan putusan verstek . Terjadinya putusan verstek karena
tergugat    tidak    menghadiri    persidangan meskipun  sudah  dipanggil  secara patut.
Mediasi  dijalankan  bukan  semata-mata formalitas  atau  legalitas  formal  saja,  tetapi kesungguhan  para  pihak  terkait  maupun mediator  dalam  proses  mediasi,  mediasi dilaksanakan  untuk  mencapai  perdamaian bukan  untuk  kepentingan  hakim,  pengadilan maupun hakim mediator
Kebijakan Mahkamah Agung memberlakukan    mediasi    untuk  penyelesaian sengketa  perdata  ke  dalam  proses  per-adilan tingkat  pertama  juga  dipengaruhi  oleh perkembangan  di  negara-negara  lain  yang memiliki  sistem court-connected  mediation atau  disebut  juga court-annexed  mediation seperti  Amerika  Serikat,  Singapura,  Jepang, dan  Australia.  Kebijakan  pemberlakukan mediasi  ke  dalam  proses  peradilan  tingkat pertama  dimungkinkan  karena  hukum  acara perdata  yang  berlaku  di  Indonesia,  yaitu  HIR dan Rbg, menyediakan dasar hukum untuk itu (Rahmadi, 2017: 68).
Penyelesaian  sengketa  melalui  perdamaian jauh lebih efektif dan efisien. Itu sebabnya pada masa belakangan ini, berkembang berbagai cara penyelesaian  sengketa  ( settlement  method ) diluar  pengadilan,  yang  dikenal  dengan Alternative  Dispute  Resolution (ADR),  dalam berbagai bentuk seperti (Harahap, 2017: 289): 1 Mediasi ( mediation ) 2.  Konsiliasi ( conciliation ) 3. Expert determination 4. Mini trial
Diperbaharuinya  Perma  Nomor  1  Tahun 2016  diharapkan  menjadi  dasar  pengadilan tidak  hanya  untuk  memutus  tetapi  juga  dapat
mendamaikan  kedua  belah  pihak  yang  sedang berperkara,  dan  Perma  tersebut  menjadi  pijakan para  hakim  mediator  agar  setiap  mediasi  yang dilakukan  harus  semaksimal  mungkin  dan berhasil  mencapai  perdamaian,  terutama  pada perkara perceraian.
Namun  pada  kenyataanya  pada  tahun  2019 angka  perceraian  semakin  naik  dari  tahun sebelumnya, dan dengan adanya Perma Nomor 1 Tahun  2016  belum  mampu  mengurangi  angka perceraian yang ada di Kebupaten Jepara. Belum terjadi perubahan    signifikan    terhadap    jumlah perkara        yang  masuk      ke      dalam      proses persidangan,  sehingga  pencapaian  belum  sesuai dengan harapan.
Berdasarkan      latar  belakang  masalah tersebut,    besar rasa ketertarikan  untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai permasalahan  urgensi    mediasi    perkara perceraian  dalam  implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Jepara.

## Metode Penelitian
Kajian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan mengumpulkan data-data dari Pengadilan Agama Kabupaten Jepara terkait  peran  mediasi di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Jepara. Dalam metode  ini  penyusun  menggunakan  penelitian lapangan  yaitu  penelitian  terapan  atau  penelitian kancah (field research) .
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten  Jepara  terkait  tingkat  keberhasilan mediasi dalam menyelesaiakan persengkataan.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis-normatif  untuk  menganalisa  apakah hukum tersebut sudah diimplementasikan dengan
baik  guna  memperoleh  pengetahuan  hukum secara  empiris  dengan  cara  observasi  ke objeknya  yaitu  Pengadilan Agama  Kabupaten Jepara  dengan  cara  mengetahui  seberapa efektifnya peran mediasi untuk menyelesaikan suatu sengketa.
Pokok  kajiannya  adalah  penelitian  hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  data sekunder  yaitu  Perma      No  1  Tahun  2016 Tentang  Mediasi  bagaimana  pemberlakuan Perma  tersebut    dalam    upaya    mediasi    di Pengadilan    Agama    Kabupaten  Jepara terhadap   persengketaan   atau   perkara   yang masuk   di pengadilan  yang  khususnya  adalah perkara  perceraian.
Dengan  tujuan  untuk  mengkaji  seberapa efektif  peran  mediasi  di  Pengadilan  Agama Jepara  dan  kesadaran  para  pihak  yang bersengketa untuk  mau  berunding  atau musyawarah menuju kesepakatan bersama atau mufakat.
Metode pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan  sumber  data  primer  ( primary data ) yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama  Kabupaten  Jepara,  sumber  data sekunder  yang  diperoleh  peneliti  dari  buku, kepustakaan,  dan  dokumen  yang  merupakan hasil  penelitian  terdahulu,  dan  sumber  data penunjang  penunjang  berupa  kamus  hukum, ensiklopedia,  dan  buku-buku  lain  yang berhubungan dengan hukum dan mediasi.
Dalam  menganalisis  dan  mengolah  data- data  yang  terkumpul  menggunakan  teknis analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan  dengan  mengorganisasikan  data
tentang  upaya  mediasi  yang  diperoleh  dari Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, menjabarkannya  ke  dalam  unit-unit  mulai  dari data  standart  operasional  Pengadilan  Agama Jepara,  laporan  pertanggungjawaban,  dan  data mediasi  yang  berhasil  dilakukan,        melakukan sintesa     (rangkuman     dari     berbagi pengertian atau pendapat) yaitu dengan membuat rangkuman  dari  hasil  data  yang  telah  diperoleh dari Pengadilan Agama Kebupaten Jepara.

## Pengertian Mediasi
Dalam  Perma  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Prosedur  Mediasi  di Pengadilan revisi dari Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 2 Tahun 2003, disebutkan pengertian mediasi adalah “ cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak dengan      dibantu      oleh      mediator ” .  Mediator tidak      diberikan  wewenang    memutus    seperti hakim,  tetapi  hanya  untuk  mendamaikan kedua belah pihak tanpa ada yang merasa dirugikan atas kesepakatan tersebut.
Seorang  ahli  dan  tokoh  hukum  Indonesia mengatakan    mediasi  adalah  suatu  proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau   lebih melalui  perundingan  atau  cara  mufakat  dengan bantuan  pihak  netral  yang  tidak  memiliki kewenangan  memutus (Rahmadi, Hal. 20).
Dari  definisi  tersebut  menegaskan  jika  pihak ketiga  atau  disebut  dengan  mediator  mempunyai kewenangan  terbatas  atau  sama  sekali  tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dari yang disengketakan tersebut Mediasi  merupakan  proses non-litigasi yang artinya  diluar  pengadilan.  Sengketa  diluar
pengadilan  memiliki  karakteristik  tersendiri oleh karena terdapat beberapa cara penyelesainnya yakni Pertama , melalui Arbitrase  ( Arbitration ),  yang Kedua ,  melalui alternatif penyelesaian sengketa (Konoras, Hal. 37) contohnya mediasi.
Saat  persidangan  ketua  sidang  berperan aktif  dan  berusaha  untuk  mendamaikan  jika kedua  belah  pihak  yang  sedang  berperkara datang dalam persidangan. Hal tersebut sudah dicantumkan dalam pasal 130 HIR. Setelah itu para  pihak  menempuh  jalur  mediasi  dengan ditengahi oleh hakim mediator.
Dalam      melakukan      mediasi      terdapat beberapa      pendekatan,    salah  satunya  yaitu pendekatan secara musyawarah atau berunding.  Pada  saat melakukan  musyawarah dalam suatu perkara terutama perkara perceraian  perlu    adanya    pendekatan    yang dilakukan  oleh  mediator  untuk memudahkan jalannya    proses    mediasi,    karena    dalam proses    mediasi  seorang    mediator    harus berperan   aktif    jika    para  pihak    tidak    mau dan  mampu    melakukan    prosesnya    secara konstruktif,  tetapi  sebaliknya  jika para pihak mampu  melakukan  proses  mediasi  secara konstruktif, mediator akan bersikap pasif.
Pada zaman Rasulullah Saw terjadi konflik peletakan hajar  aswad. Konflik  ini  dipicu karena  kekuasaan  atau  penghormatan  untuk meletakkan hajar  aswad merupakan  simbol kekuatan  di  Mekah,  khususnya  di  sekitar ka’bah.
Pada  saat  itu  perang  hampir  terjadi  antara Bani  Abduddar  dan  Bani  Adi,  lalu  pemimpin
Quraisy berusaha untuk menjaga situasi agar tidak terjadi  pertumpahan  darah,  tetapi  pemimpin Quraisy  tidak  berani  mengambil  keputusan karena ditakutkan jika dituduh tidak berlaku adil.
Ketika  pemimpin  Quraisy  bernegosiasi  lalu datanglah  Muhammad  yang  ditunjuk  sebagai mediator.  Muhammad  menawarkan  solusi  agar peletakan hajar  aswad dilakukan  oleh  semua yang berkonflik secara bersamaan, akhirnya para pihak  bersepakat  dan  pembangunan  Ka’bah dilanjutkan kembali tanpa perselisihan. Cara yang dilakukan Muhammad mencerminkan jika sebagai  mediator  harus  bersikap  adil  dan memberikan  porsi  atau  kesempatan  yang  sama kepada para pihak.
Pentingnya  mediator  dalam  penyelesaikan konflik  terutama  konflik  perceraian,  didasarkan pada surat an- Nisa’ ayat 35/4, yang berbunyi:
"Dan    jika    kamu    khawatirkan    ada persengketaan  antara  keduanya, maka kirimlah seorang  hakam  dari  keluarga  laki-laki  dan seorang  hakam  dari  keluarga  perempuan.  Jika kedua  orang  hakam  itu  bermaksud  mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami  istri  itu.  Sesungguhnya  Allah  Maha M engetahui  lagi  Maha  Mengenal”. (Q.S.  an-

## Nisa’ /35:4)
Dalam  ayat  diatas  terdapat  kata fab’asū adalah fi’il amr (kata kerja perintah), terdapat juga kata hakam ,  yang  diartikan  juru  damai.  yang dalam  ayat  tersebut  artinya  perlunya  ada  juru damai dari kedua belah pihak agar tidak ada yang memihak dan tidak berlaku adil dan menganjurkan  kepada  umat  muslim  untuk menyelesaikan segala persoalan dengan
musyawarah  atau  berunding  demi  mencapai kemufakatan.
Berikut   adalah   landasan   hukum   dalam penerapan   mediasi   di Indonesia, diantaranya:
1. Pancasila  dan  UUD  1945,  tersirat  dalam filosofinya    bahwa    asas  penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.
2. Pasal   130   HIR   dan   Pasal   154   Rbg telah      mengatur      lembaga  perdamaian.
Hakim  wajib  terlebih  dahulu  mendamaikan para  pihak  yang  berperkara  sebelum perkaranya diperiksa.
3. Undang-undang    Nomor    1    Tahun    1974 tentang  perkawinan   Pasal 39 ayat 1.
4. SEMA   Nomor   1   Tahun   2002   tentang pemberdayaan   lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 Rbg.
5. Mediasi  atau  APS  diluar  Pengadilan  diatur dalam  Pasal  6  Undang-  undang  Nomor  30 Tahun 1999 tentang Arbiterase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
6. PERMA   Nomor   1   Tahun   2016   tentang prosedur   mediasi   di Pengadilan.
Juga  dijelaskan  dalam  Undang-undang Nomor 1   Tahun   1974   tentang   perkawinan Pasal      39  ayat  1  yang  berbunyi “ Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil mendamaikan  kedua  belah  pihak ” .    Dalam pasal  tersebut  merupakan  peringatan  untuk para  pihak  yang  sedang  dalam  permasalahan agar para pihak memikirkan secara matang dan diselesaikan  secara  kekeluargaan  terlebih dahulu sebelum ke pengadilan.
Definisi  dari  prinsip  adalah  kebenaran  yang menjadi  pokok  dasar  berpikir,  bertindak.    Dalam prinsip-prinsip  mediasi  merupakan  landasan filosofis  yang  harus  diketahui  oleh  hakim mediator  dan  menjadi  landasan bagi  para  hakim mediator  dalam  pelaksanaan  mediasi  agar  tidak keluar  dari  arah  filosofi  yang  melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.
David      Spenser      dan      Michael      Brogan merujuk   pada   pandangan Ruth Carton tentang lima  prinsip  dasar  mediasi.  Lima    prinsip  ini dikenal  dengan  lima      dasar     filsafat      mediasi. Kelima  prinsip  tersebut  antara  lain:  prinsip kerahasiaan (confidentiality), prinsip  sukarela (volunteer), prinsip pemberdayaan (empowerment), prinsip  netralis (neutrality), dan prinsip  solusi  yang  unik (a  uniqui  solution).
Berikut penjelasannya:
Prinsip kerahasiaan atau confidentiality dalam  prinsip pelaksanaan mediasi dimaksudkan bahwa  segala  sesuatu  yang  terjadi  dalam  proses mediasi yang terselenggara tidak boleh disiarkan kepada  publik  atau  pers  oleh  masing-  masing pihak, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 dalam  Perma  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Hakim  Mediator  yang  memimpin  jalannya proses  mediasi  juga  harus  menjaga  kerahasiaan dari  proses  mediasi  tersebut,  dijelaskan  dalam Keputusan        Ketua        Mahkamah        Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Pedoman  Perilaku  Mediator. Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus  yang ia prakarsai  penyelesaiannya melalui mediasi  karena sifat  hakim  mediator  yang  netral
yang  artinya  tidak  memihak  dari  pihak  yang sedang  berperkara.
Prinsip  kerahasiaan  juga  diharapkan  agar para  pihak  yang  sedang  bermediasi  mau mengungkapkan  masalahnya secara  langsung dan  pihak  yang  sedang  berperkara  diharap untuk  saling  menghormati  kerahasiaan  dan kepentingan  masing-masing  pihak.  Hal  ini sangat  penting  untuk  menemukan  kebutuhan dan kepentingan mereka secara nyata.
Prinsip sukarela atau volunteer yang dimaksudkan  adalah  para  pihak  yang  sedang berperkara  datang  dalam  proses  mediasi  atas keinginan sendiri dan secara sukarela tanpa ada paksaan, tekanan dari pihak lain.
Prinsip pemberdayaan atau empowement didasarkan pada asumsi bahwa para pihak yang datang  pada  proses    mediasi    sebenarnya mempunyai   kemauan    untuk  menegosiasikan masalah  mereka  sendiri  untuk  mencapai kemufakatan yang mereka inginkan.
Prinsip netralitas atau neutrality yang dimaksudkan  disini  adalah  dalam  berjalannya proses  mediasi,  peran  hakim  mediator hanyalah sebagai fasilitator, penengah.
Prinsip solusi yang  unik  atau a  unique solution adalah  Bahwasanya  solusi  yang dihasillkan  dari  proses  mediasi  tidak  harus sesuai  dengan  standar  legal,  tetapi  hasil mediasi bisa dihasilkan  dari  proses  kreativitas bisa  dari  hakim  mediator  atau  dari para pihak yang berperkara.
Di  Indonesia  terdapat  dua model mediasi. Pertama yaitu mediasi yang dilakukan di dalam peradilan, kedua yaitu mediasi yang
dilaksanakan  di  luar  peradilan.  Mediasi  yang dilaksanakan  di  peradilan  prosedurnya  diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2  Tahun  2003  Tentang  Prosedur  Mediasi  di Peradilah Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang  kemudian  diperbaharui  dengan  Perma Nomor  1  Tahun  2008  dan  diperbaharui  kembali menjadi  Perma Nomor 1 Tahun 2016.
Adapum   prosedur   mediasi   menurut   Perma Nomor  1  Tahun  2016 Tentang Prosedur Mediasi di  Pengadilan    terbagi  dalam  beberapa  tahapan. Pertama,  Tahap  Pra  Mediasi  yaitu  tahapan sebelum pelaksanaan mediasi yang juga memiliki beberapa tahapan lagi.
Pertama ,  Hakim  pemeriksa  perkara  wajib memerintahkan  para  pihak  untuk  melakukan mediasi  terlebih  dahulu,  dijelaskan  dalam  Pasal 17 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang bunyinya “ Pada hari sidang      yang      telah ditentukan    dan dihadiri oleh      para      pihak,  hakim  pemeriksa  perkara mewajibkan    para  pihak    untuk    menempuh mediasi ” .
Kedua ,  Hakim ketua persidangan wajib menunda  proses  sidang  perkara untuk memberi kesempatan  para  pihak  yang  berperkara  untuk menempuh  proses  mediasi.  Disamping      itu hakim      pemeriksa  perkara    wajib    menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak sebagaimana diperintahkan   pasal   17   ayat   6   Perma   Nomor 1 Tahun 2016.
Ketiga ,  Para      pihak      menandatangani formulir        penjelasan        Mediasi.  Penjelasan tentang  prosedur  mediasi  dilakukan oleh  hakim pemeriksa perkara dan penandatanganan formulir
penjelasan mediasi  wajib dimuat dalam berita acara sidang.
Keempat , Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) sampai  dengan  ayat  (2)  dijelaskan  para  pihak berhak  memilih  seorang  atau  lebih  mediator yang  tercatat    dalam    daftar  mediator  di Pengadilan.
Kelima ,  Jika  para  pihak  gagal  untuk menentukan  mediator,  maka  ketua  majelis menunjuk  hakim  mediator  dan  diutamakan yang  sudah  bersertifikat, Hal tersebut dijelaskan pada pasal 20 ayat 3 Perma Nomor 1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan.
Keenam ,  Ketua    majelis    menerbitkan penetapan    yang    memuat    perintah  kepada para pihak untuk menempuh mediasi dan nama mediator  yang  dipilih  para  pihak  atau  yang ditugaskan oleh ketua majelis.
Ketujuh ,  jika sudah menerima penetapan penugasan, Hakim mediator menentukan    hari,    dan  tanggal    pertemuan mediasi. Hal ini terdapat  pada pasal 21 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016.
Kedelapan ,  Juru    sita    atau    juru    sita pengganti    yang    wajib    melaksanakan pemanggilan para pihak yang akan melakukan proses mediasi, hal ini dijelaskan pada pasal 21 ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016.
Tahap  berlangsungnya  proses  mediasi dijelaskan  dalam  pasal  24  Perma  Nomor  1 Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan.  Pada  tahap pertama proses mediasi  yaitu  para  pihak  menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator, untuk
mempermudah  dan  membantu  para  pihak  dan mediator untuk memahami posisi dan kepentingan masing-masing  para  pihak,  serta  pokok  masalah sengketa  atau  perkara,  sehingga  para  pihak  dan mediator  dapat  menghemat      waktu      dalam mencari      berbagai      kemungkinan  pemecahan masalah.
Pada tahap kedua, mediator menyelenggarakan    atau    membuat  jadwal pertemuan  mediasi.  Berlangsung  paling  lama dalam  waktu  30  hari  kerja  sejak  ditetapkannya perintah   untuk   melakukan   mediasi.
Perma Nomor 1 Tahun 2016 mengatur, bahwa bilamana  perlu  mediator  mengadakan Kaukus dengan salah satu pihak. Kaukus adalah pertemuan antara  mediator  dengan  salah  satu  pihak  saja. Kaukus biasanya diadakan apabila ada pihak yang tidak  berdaya  ( disempowered )  yang  mempunyai posisi  tawar  lemah  atau  menyangkut private confidental ,  terutama  dalam  hukum  keluarga, sehingga  tidak  bisa  dikemukakan  di  depan  orang banyak.  Bila  mediator    mengadakan    pertemuan terpisah  dengan  satu  pihak, maka ia juga harus melakukan hal yang sama dengan pihak lain agar tidak  menimbulkan  kecurigaan  pihak  lain  yang akan  merusak  kepercayaan  para  pihak  terhadap mediator.
Dalam mediasi  juga  akan mengesampingkan barang bukti karena dalam mediasi membutuhkan kesepakatan  dari  para  pihak  sehingga  hasil  dari mediasi berakhir dengan baik dan damai.
Pada    proses    mediasi    yang    terakhir,    bisa saja    para    pihak    yang  berperkara  untuk mendatangkan  para  ahli,  tokoh  masyarakat  atau tokoh  adat  jika  dalam  pelibatan  tersebut
memperjelas masalah-masalah yang diperundingkan  dan  dapat  membantu  para pihak  menyelesaikan  masalah-masalah  yang diperundingkan,  tetapi  dalam    penghadiran tersebut  tetap   atas  dasar  kesepakatan  para pihak yang berperkara.
Pada tahap pasca mediasi  kali  ini  ada dua kemungkinan  yang  dihasilkan  yaitu  mediasi berhasil  mencapai  perdamaian,  dan  mediasi gagal mencapai perdamaian.
Jika  dalam  proses  mediasi  menghasilkan kesepakatan perdamaian maka hakim mediator melampirkan  kesepakatan  perdamaian    dan melaporkan    Hakim    Pemeriksa    Perkara    jika proses mediasi berhasil, hal tersebut dijelaskan  dalam  pasal  27 ayat 6 Perma Nomor 1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan. dalam pasal selanjutnya menjelaskan “ para  pihak  melalui  hakim mediator  dapat  mengajukan  kesepakatan perdamaian  kepada  hakim  pemeriksa  perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian ”.
Setelah  itu  hakim  pemeriksa  perkara mempelajari  dan  meneliti  kesepakatan  yang telah  di  tanda  tangani  oleh    para    pihak    yang telah  melakukan  mediasi  dan  mediator dalam waktu  paling  lama  2  hari,  hal  itu  dijelaskan dalam  pasal  28  ayat  1  Perma  Nomor  1  Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Majelis  hakim  memeriksa  guna  agar  isi  dari kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, dijelaskan  dalam  pasal  27  ayat  2  poin  (a,b,c) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Jika mediasi  tidak  mencapai  kesepakatan,
maka merujuk pada  pasal  32 ayat 1 Perma Nomor 1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan,  juga    dalam      Perma      terbaru  yang membedakan   antara mediasi  yang  gagal  dengan mediasi  yang  tidak  dapat dilaksanakan.
Pertama,  mediasi  dinyatakan  tidak  berhasil jika setelah batas waktu maksimal dalam Perma, yaitu tiga puluh hari atau waktu perpanjangan tiga puluh hari lagi telah dipenuhi, Para Pihak    telah menempuh      Mediasi      tetapi      tidak menghasilkan kesepakatan.
Kedua,   mediasi   dinyatakan   tidak   berhasil karena salah satu atau Para Pihak telah beriktikad tidak  baik. Kriteria mediasi dengan iktikad tidak baik  telah  dirumuskan  dalam  Pasal  7  ayat  (2) Perma  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akibat hukum bagi pihak yang  tidak beriktikad baik  dijelaskan  pada pasal 22   ayat 1 sampai 5 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  dan setelah  itu  hakim  mediator  wajib  menyatakan secara  tertulis  bahwa  proses  mediasi  gagal  dan melaporkannya kepada hakim, untuk  selanjutnya dilakukan  pemeriksaan  perkara  sesuai ketentuan hukum  acara  yang  berlaku  (penyelesaian  secara litigasi).
Penyelenggaraan  proses  mediasi  tidak  diatur secara  rinci  dalam  peraturan    perundang- undangan    sehingga    para    pihak    memilki keluwesan atau keleluasaan dan tidak terperangkap dalam  bentuk-bentuk formalisme ,  seperti  halnya dalam proses litigasi. Hal seperti ini membuat para pihak  lebih  tenang  dan  tidak  tegang  ketika mengungkapkan hal-hal yang di inginkan masing- masing pihak yang sedang berperkara.
Mediasi    yang    pelaksanaanya  dilakukan secara  tertutup,  hal  ini menjadikan para pihak menjadi tidak khawatir jika masalah- masalahnya terdengar oleh pihak lain terutama perkara  perdata  seperti  perceraian  dan  lain sebagainya, karena hal  itu sudah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016.
Dalam proses mediasi, pihak materiil atau prinsipal  dapat  secara langsung berperan serta dalam  melakukan  tawar  menawar  untuk mencari  penyelesaian  masalah  tanpa  harus diwakili  oleh  kuasa  hukum  masing-masing (Rahmadi,  Hal.  22).  Dalam  mediasi  tentunya harus  ada  peran  aktif  dari  para  pihak  yang berperkara  untuk  menemukan  solusi,  karena hasil dari mediasi bukan menang atau `
Mediasi  hanya  dapat  diselenggarakan secara  efektif  jika  para    pihak    memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan  secara  konsensus.  Hal  seperti ini    tidak    berlaku  bagi  salah  satu  pihak  yang tidak  ingin  menempuh  jalur  mediasi.  Tetapi dalam  pasal  7  Perma  Nomor  1  Tahun  2016 menjelaskan  adanya  iktikad  baik  menempuh mediasi, dan ada akibat hukum bagi yang tidak beriktikad baik.
Pihak    yang    tidak    beritikad    baik memanfaatkan    waktu    proses  mediasi  untuk mengulur waktu  penyelesaian sengketa, misal tidak  mematuhi  jadwal  sesi-sesi  mediasi  atau berunding sekadar untuk memperoleh informasi  tentang  kelemahan  lawan.  Hal seperti ini hanya membuang-buang waktu saja. Analisis  Pelaksanaan  PERMA  Nomor  1 Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di

## Pengadilan  Dalam  Perkara  Perceraian  di Pengadilan Agama Jepara
Proses mediasi dinilai  lebih  cepat  dan  murah karena  memberikan  ruang  untuk  para  pihak yang  sedang  berperkara  untuk  berdamai  dan menemukan  solusi  untuk  keduanya  tanpa  ada yang  merasa  yang  tidak  adil,  karena  dalam mediasi  merupakan  kesepakatan  antara  kedua belah  pihak  atau  biasa  disebut  dengan win-win solution.
Adapun  yang  menjalankan  atau  menengahi dalam  proses  mediasi  yaitu  hakim  mediator. Hakim  Mediator  merupakan  seorang  yang berwenang  untuk  memediasi  para  pihak  yang sedang  bersengketa,  tetapi  hakim  mediator  tidak berwenang untuk memutus suatu perkara tersebut ataupun  memaksa  para  pihak  untuk  berdamai. Dalam  studi  hukum  Islam (fiqh) ,  istilah  mediasi kurang  populer.  Mediasi  yang  diartikan  dengan penyelesaian melalui jalur damai atau non-litigasi dengan  melibatkan  pihak  ketiga  sejajar  dengan cara    penyelesaian  kasus syiqaq yang melibatkan   pihak  ketiga   yang  disebut  dengan istilah hakam (Saifullah, Hal. 11).
Penerapan   proses   mediasi   di   Pengadilan Agama      Jepara      selalu  disesuaikan  dengan peraturan  terbaru  yang  ditetapkan.  Sejak  saat diterbitkannya  Perma  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  dan walaupun belum ada sosialisasi harus dilaksanakan (Chamidah, 2021). Pada tahun 2016 pun  Perma  tersebut  mulai  berlaku  di  Pengadilan Agama Jepara.
Secara  umum  tidak  ada  perubahan  yang signifikan pada proses mediasi antara perma yang
terbaru dengan Perma No 1 Tahun 2008. Tetapi ada beberapa pasal yang berbeda dan dianggap cukup membawa pengaruh keberhasilan proses mediasi.
Adapun  analisis  penerapan  penerapan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Jepara sebagai berikut:
1. Tahapan Pra Mediasi Pada  hari  dan  tanggal  pertama persidangan  yang  telah  ditentukan  dan dihadiri  oleh  kedua  belah  pihak  yang berperkara,  majelis  hakim  Pengadilan
Agama
Jepara berusaha untuk mendamaikan  kedua  belah  pihak    agar berpikir    dua    kali    agar    tidak    terjadi perceraian.
Hal    itu  dilakukan  berlandaskan  pada Pasal  130  HIR.  Setelah  itu  para  pihak yang sedang berperkara diwajibkan untuk melakukan  mediasi.  Jika  ada  pihak  yang tidak  datang  dengan  sengaja  maupun tidak  sengaja,  maka  sidang  ditunda  dan akan dipanggil kembali pihak yang tidak datang  tersebut  untuk    melaksanakan mediasi.
Hal   itu  dilakukan   agar  para  pihak bisa merundingkan masalah yang terjadi.
Majelis  hakim  Pengadilan  Agama Jepara menentukan mediator yang tertera didalam    daftar    mediator.    Setelah ditetapkan    mediator    yang  memediasi para pihak yang sedang berperkara, ketua majelis  hakim  pemeriksa      perkara menerbitkan    penetapan    yang    memuat untuk  melakukan  mediasi  dan  hakim
pemeriksa memberitahukan penetapan kepada    mediator    melalui    panitera pengganti    dan    selanjutnya    sidang  dijeda untuk  memberikan  para  pihak  yang  sedang berperkara untuk melakukan mediasi.
Dalam  proses  mediasi  di  Pengadilan Agama  Jepara  yang  dijelaskan diatas  yang sudah  sesuai  dengan  apa  yang  ada  didalam Perma  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  pada  Pasal 17  ayat 1 yang berbunyi “ Pada  hari  sidang yang    telah    ditentukan  dan    dihadiri  oleh para  pihak,    hakim    pemeriksa    perkara mewajibkan   para   pihak untuk  menempuh media si.”
2. Pelaksanaan Mediasi
Pada  pelaksanaan  mediasi  dijelaskan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  jika  proses mediasi  berlangsung  paling  lama  30  (tiga puluh)  hari  terhitung  sejak  penetapan perintah untuk  melakukan mediasi  dan bisa diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan  dari  kedua  belah  pihak  yang sedang  berperkara.  Dalam  5  (lima)  hari sejak  ditetapkannya  hakim  mediator, para pihak  menyerahkan  atau  mengirim resume perkara  kepada  hakim  mediator  agar dipelajari  terlebih  dahulu  oleh  mediator sebelum memulai mediasi.
Hal  inilah  yang  dilakukan  oleh  hakim mediator  dalam  memediasi para pihak yang sedang berperkara, sebagai berikut:
1. Memperkenalkan  diri  dan  memberikan kesempatan    kedua    belah  pihak  untuk
memperkenalkan diri mereka
2. Menjelaskan    pengertian    mediasi, kedudukan        dan      wewenang mediator.
3. Menyusun  jadwal  mediasi  sesuai dengan  kesepakatan  kedua  belah pihak
4. Memberikan  kesempakatan  kepada para  pihak  untuk  menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian
5. Mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak
Pada hari pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jepara mungkin saja  pihak yang    berperkara    tidak    menghadiri    proses mediasi    karena  alasan  tertentu.  Maka pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan  Agama Jepara tidak bisa dilaksanakan dan penyelesaian secara litigasi dilanjutkan dengan pembuktian.
Jika  pada  saat  pembuktian  kedua  belah pihak  mendatangi  persidangan,  diwajibkan untuk  melakukan  mediasi  terlebih  dahulu sebelum sidang pembuktian dilaksanakan.
Dalam  proses  mediasi  para  pihak  yang berperkara  harus  aktif  untuk  mencari  solusi yang terbaik agar  berdamai,  tetapi  jika  para pihak  tidak  aktif  dalam  forum,  maka hakim mediator  dituntut  untuk  aktif  dan  terampil dalam melakukan mediasi.
Pengaturan  waktu  mediasi  dalam  pasal  24 ayat  2  Perma  Nomor  1 Tahun 2016 yaitu 30 (tiga   puluh)   hari   terhitung   sejak   penetapan perintah melakukan  mediasi, sedangkan dalam Perma  No    1    tahun    2008  yang    mengatur
jadwal   mediasi   selama   40   hari.   Dan  berbeda juga pada pasal 24 ayat 3 Perma Nomor 1  Tahun 2016   yaitu atas   dasar kesepakatan   para   pihak, jangka  waktu mediasi  dapat  diperpanjang paling lama   30   (tiga   puluh)   hari   terhitung   sejak berakhir      jangka  waktu      penetapan      perintah melakukan   mediasi, sedangkan   dalam Perma  No 1  tahun  2008  hanya  14  hari.
Pada  Prakteknya  Mediasi  di  Pengadilan Agama  Jepara  hanya  dilakukan  satu  kali pertemuan  saja  dan  hasil  mediasi  dilaporkan kepada hakim pemeriksa perkara, untuk diperiksa dan dilanjutkan penyelesaiannya melalui litigasi. Hal  tersebut  dilakukan  agar  perkara  perceraian tidak menumpuk di Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Jepara

## Proses Pasca Mediasi
Proses  mediasi  setelah  dijalankan  akan  ada hasil    dari    mediasi  tersebut,  antara  mediasi mencapai  kesepakatan  dan  mediasi  gagal  atau tidak berhasil. Jika mediasi mencapai kesepakatan,  para  pihak  dibantu  dengan  hakim mediator wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara  tertulis  dalam  kesepakatan  perdamaian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan hakim mediator, dan selanjutnya akan dilaporkan secara tertulis kepada majelis hakim.
Jika  proses  mediasi  gagal  dan  tidak menemukan  kesepakatan,  maka  hakim  mediator memberitahukan kepada hakim pemeriksa perkara  secara tertulis,  hal  itu  dijelaskan  dalam pasal  32 ayat  1 Perma Nomor 1 Tahun
2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.  setelah  menerima  pemberitahuan tersebut,    maka    hakim    pemeriksa    perkara
segera  menerbitkan  penetapan  jika  mediasi gagal  dan  dilanjutkan  dengan  penyelesaian secara litigasi.
Hal  diatas  sama  seperti  Pasal  27  ayat  (1) Perma  Nomor  1  Tahun  2016,        apabila mediasi     mencapai  kesepakatan,  para  pihak dengan bantuan mediator   wajib   merumuskan kesepakatan      secara      tertulis  dalam kesepakatan perdamaian   yang ditanda tangani oleh  para  pihak dan mediator. Pasal    29    ayat (2)  Perma  Nomor  1  Tahun  2016  menjelaskan jika  tercapai  kesepakatan  tapi  hanya  sebagian, kesepakatan perdamaian sebagian    dibuat    dan ditandatangani        oleh        penggugat  dengan sebagian      pihak      tergugat      yang      mencapai kesepakatan   dan mediator.
Dari    penerapan    tahapan    proses pelaksanaan    mediasi    di    Pengadilan  Agama Jepara  yang  sudah  dijelaskan  diatas,  secara garis besar pelaksanaan dan  tata  cara  mediasi sudah  sesuai  prosedur  yang  terdapat  dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi  di  Pengadilan.  hanya  saja  dalam  hal iktikad  baik  para  dalam  mediasi  tidak diterapkan  secara  utuh,  para  pihak  yang dipanggil  secara  patut  dan  tidak  menghadiri persidangan  maupun  proses  mediasi  dengan alasan  tertentu,  maka  persidangan  dilanjutkan dengan pembuktian oleh pihak dan akan terjadi putusan verstek karena salah satu pihak   tidak menghadiri      selama      persidangan berlangsung.      Dan      dalam  penerapan  waktu mediasi  30  (tiga  puluh)  hari  yang  tidak diterapkan  secara  utuh  dengan  alasan  untuk mengurangi menumpukan perkara di
Pengadilan  Agama  Jepara  terutama  perkara perceraian  yang  mana  setiap  tahun  angka perceraian di Jepara sedang meningkat.
Allah swt sangat melarang hamba-Nya untuk melakukan  perceraian,  karena  hal  itu  sangat dibenci  oleh-Nya.  Dalam  Hadits  Riwayat  Abu Dawud yang   artinya “ Sesuatu   yang   halal, tetapi   dibenci   oleh   Allah   adalah perceraian ” . Maknanya yaitu perceraian hanya boleh dilakukan jika ala alasan sy ar’i dan jika tidak ada alasan  yang sy ar’i maka  janganlah  bercerai, karena Allah swt sangat membenci hal itu.
Jika  memang  dalam  suatu  pernikahan  sudah terjadi  perceraian,  maka  damaikanlah  antara keduanya yang sedang  berselisih  dengan membicarakan madhorot sebuah  perceraian,  dan dampak dari sebuah perceraian jika terjadi.
Terkait    dengan    prosedur    mediasi    di Pengadilan    Agama    yaitu    adanya  upaya perdamaian  para  pihak  dengan  segala  bentuk ungkapan  atau  perkataan  yang      mengisyaratkan perdamaian   dalam   proses   mediasi   juga   sesuai dengan rukun shulh yaitu ijab dan qabul dalam hukum    Islam.    Jika    akad  perdamaian (shulh) telah   disepakati,   maka   ia  menjadi   akad   yang wajib dijalankan    oleh  dua   pihak   bertikai.
Sama  halnya  dalam  pasal  27  ayat  1 Perma Nomor 1 Tahun  2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mana para pihak dan dibantu oleh hakim mediator wajib merumuskan kesepakatan    perdamaian    yang    ditandatangani oleh  kedua  belah  pihak  dan  hakim    mediator dan  dapat  mengajukan  kesepakatan  perdamaian kepada  hakim  agar  dikuatkan  dengan  akta perdamaian.
Analisis      Efektivitas      Upaya      Mediasi dalam   Perkara   Perceraian   di Pengadilan Agama Jepara
Secara  eksplisit  peraturan  dan  peundang- undangan di Indonesia mempersulit  dalam  hal perceraian,  yaitu  dengan  mewajibkan  untuk pihak yang  ingin  bercerai  untuk  menempuh prosedur  yang  ada  di  Pengadilan Agama bagi yang beragama islam, hal itu dijelaskan dalam pasal  39  ayat  1 Undang-undang  No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Dan di Pengadilan pun  para  pihak  yang sedang    mengajukan  gugatannya  di    hari persidangan mejelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak sesuai dalam pasal 130 HIR. Dan setelah itu majelis hakim juga  memerintahkan  kedua  belah pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu sebelum hakim  memberikan  putusan.  Mediasi  sendiri dijelaskan  prosedur,  tata  cara  dan  sebagainya dalam  Perma  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Mediasi  merupakan  kewajiban  sebelum hakim  memutuskan  perkara  tersebut.  Upaya mediasi  bukan  hanya  sebagai  formalitas belaka, tetapi  harus dilaksanakan dengan baik guna menyelesaikan masalah dan menemukan titik damai  antara  kedua  belah  pihak  yang berperkara.    Ditetapkannya    Perma  Nomor  1 Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan  yang  mana Perma  tersebut  hasil revisi  dari  Perma  Nomor  2  Tahun  2003  dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang mana perma sebelumnya  dianggap  kurang  efektif  tingkat keberhasilannya di Pengadilan dan diharapkan
pada  Perma  terbaru  menjadi    awal    keefektifan usaha    perdamaian    di    lingkup    peradilan,    dan peradilan  diharapkan  bukan  hanya  menjadi lembaga  memutus  suatu  perkara,  tetapi  menjadi lembaga yang mendamaikan perkara.
Mengenai tingkat keefektifan Perma Nomor 1 Tahun  2016  ini  bisa  dikatakan  dalam  realitanya belum  begitu  efektif.  Seperti  tanggapan  dari Chamidah  S.Ag.  selaku  hakim  mediator  di Pengadilan Agama Jepara, mengatakan jika sejak ditetapkannya  Perma  Nomor  1  Tahun  2016  di Pengadilan Agama Jepara belum ada peningkatan mediasi secara signifikan.
Proses    mediasi    yang    belum    efektif    ini dikarenakan  beberapa  faktor  yang menghambat, seperti masyarakat yang berberkara merasa bahwa proses  mediasi    hanya    formalitas    saja    yang menimbulkan    tingkat    keberhasilan  mediasi  di Pengadilan Agama Jepara sangat rendah terutama dalam perkara perceraian.
Dari  penuturan  ibu  Chamidah  S.Ag.  selaku hakim  mediator  mengatakan    jika    para    pihak yang   datang   untuk   menggugat   cerai,   enggan untuk  membuka  hatinya  untuk  berdamai.  Upaya yang  dilakukan  oleh  hakim  dalam  mengatasi hambatan-hambatan  para  pihak  belum  mampu menciptakan  mediasi  yang  efektif,  padahal Pengadilan  Agama  Jepara  menganut  prinsip mempersulit perkara perceraian, tetapi realitanya faktor dari para pihak yang berperkara   lah   yang sudah   tidak   mau   adanya   perdamaian.   pihak yang  menggugat  datang  ke  Pengadilan  Agama dengan  hati  yang  hancur,  dan  cepat- cepat ingin bercerai, makanya tidak mau menerima perdamaian  pada  saat  mediasi,  walaupun  pihak
tergugat  tidak  ingin  ada  sebuah  perceraian, maka  dari  itu  tingkat  keberhasilan  mediasi sangat rendah.
Pernyataan  dari  Chamidah  S.Ag.  selaku Hakim  Mediator  di  Pengadilan  Agama Jepara  didasarkan  pada  data  mediasi  di Pengadilan  Agama  Jepara  tersebut.  Laporan data mediasi per tahun dari tahun 2017-2020 tingkat keberhasilan  mediasi  sangat  rendah sekali,  bahkan  pada  tahun  2018  dari 2.129 perkara  yang  masuk  di  Pengadilan  Agama Jepara  dalam  tahapan  proses  mediasi  tidak ada yang berhasil sama sekali. Data
Berdasarkan    teori    efektifitas    hukum yang        dikemukakan        oleh  Lawrence    M. Friedman  (2014:  78)  efektif    tidaknya    suatu hukum    ditentukan    oleh    3  (tiga)  unsur  atau faktor. Pertama , berkaitan dengan bentuk atau format yang mencakup unsur-unsur kelembagaan, penegakan, pelayanan, pengelolaan  hukum  pada  umumnya,  seperti badan  pembentuk  undang-undang,    peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan administrasi negara yang mengelola pembentukan atau   pemberian pelayanan    hukum    dan    lain    sebagainya. Kedua, subtansi  hukum (legal  Subtance) , dalam  hal  ini  merupakan  Perma  No.1  tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi Di
Pengadilan. Ketiga, budaya  hukum (Legal Cultur), yang    berkenaan      dengan       sikap- sikap        dan        nilai-nilai        terhadap  hukum, karenanya    akan        memberi  pengaruh    baik positif  maupun   negatif kepada  tingkah  laku yang  berkaitan dengan hukum.
Berikut  Penjelasan  dari  ketiga  unsur  di  atas, yang  mana  ketiga  unsur  tersebut  menjadi  tolok ukur  keefektifan  mediasi  di  Pengadilan  Agama Jepara, berikut uraiannya:
1. Struktur Hukum (legal structure)
Seperti  dijelaskan  diatas,  bahwa  struktur huku (legal structure) berkaitan dengan bentuk atau  format  yang  mencakup  unsur-unsur kelembagaan, penegakan, pelayanan, pengelolaan  hukum  pada  umumnya,  seperti badan      pembentuk      undang-undang, peradilan,      kepolisian,  kejaksaan, dan administrasi  negara      yang  mengelola pembentukan  atau  pemberian      pelayanan hukum      dan      lain      sebagainya.  Dalam tahapan  mediasi  yakni  pihak-pihak  yang membentuk maupun menerapkan hukum yang ada.
Asas pengadilan yang mempersulit perceraian sangat sejalan dengan tuntutan dan ajaran  Islam,  karena  dalam  hal  perceraian hanya  boleh  dilakukan  jika  ada  alasan  syar ’ i. Sedangkan  di  Pengadilan  Agama  Jepara mengajukan gugatan karena masalah perekonomian,  padahal  pasang  surut  dalam rumah tangga adalah permasalahan yang wajar dan  bisa  dibicarakan  dan  deselesaikan  secara kekeluargaan.
Dalam  Islam  juga  selalu  mengajarkan menyelesaikan setiap perkara atau persengketaan  melalui  musyawarah      dengan tujuan      menuju      kemufakatan      atau kesepakatan bersama.
Dalam  memusyawarahkan  suatu  perkara atau    persengketaan    akan  hadir  untuk
menengahi  yang  disebut  dengan hakam (penengah)  dan  jika  di  Pengadilan  disebut dengan hakim mediator.
Mediator memiliki peran dan fungsi yang sangat  besar  dalam  mendamaikan  para pihak  yang  sedang  berperkara,  hal  ini dijelaskan  dalam  Pasal  8  Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016      jika      hakim mediator      dituntut      untuk  terampil  dalam melakukan proses mediasi.
Di dalam  Perma  Nomor  1  Tahun  2016 pada    Pasal    13    ayat    1  menjelaskan  jika hakim    mediator    wajib    mempunyai sertifikat    mediator  setelah  melaksanakan diklat  dinyatakan  lulus,  yang  mana  diklat diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.
Ibu  Chamidah  S.Ag.  menegaskan  jika perbedaan  yang  terdapat    dalam  Perma Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur Mediasi  di  Pengadilan  dengan  Perma  No 1  Tahun  2008  adalah  pada  bagian  hakim mediator, yang mana pada perma sebelumnya  tidak  ada  kewajiban  untuk memliki  sertifikat  mediator  bagi  hakim mediator,  sedangkan      Perma      terbaru mewajibkan   para   hakim   mediator   untuk memiliki sertifikat mediator.
Dan  pada  prakteknya  di  Pengadilan Agama Jepara sudah memenuhi persyaratan dan  pasal  tersebut,   dimana  mediator  di Pengadilan    Agama  Jepara  ada  2    (dua) Hakim    mediator    yang    bertugas,    yang pertama  dari  pengadilan  itu  sendiri  yaitu ibu  Chamidah  S,Ag.,  yang  kedua  dari  luar
pengadilan  Muh.  Yusuf,  SE.,  S.H.,  M.H., tentunya  kedua  mediator  tersebut  sudah memiliki sertifikat mediator.
Sedangkan  dalam pelayanan hukum  dalam hal  ini  kaitannya  dengan  fasilitas          ruang mediasi.    Pada    umumnya    ruang    untuk memediasi  dianjurkan  luas  dan  memenuhi standar sedangkan ruang mediasi di Pengadilan  Agama  Jepara  bertempat  di samping  ruang  sidang  utama  yang  luas  dan ruangan tidak memenuhi standar. Maka hal itu pada saat mediasi kurang efektif.
Berbeda hal jika ada sidang keliling. Sidang keliling merupakan program  dari  Pengadilan Agama  Jepara  untuk  warga  agar  warga  tidak jauh-jauh  lagi  datang  ke  Pengadilan.  adapun wilayah  yang  mendapatkan  sidang  keliling  di kecamatan  Keling  dan  kecamatan  Mayong. Dalam  pelaksanaan  sidang  keliling  dilakukan di KUA dan Balai Desa setempat, dan  hakim ikut  serta  dalam  pelaksanaan  sidang  keliling. Ketika    pada  sidang  keliling  membutuhkan seorang  hakim  mediator  untuk  memediasi suatu  perkara,  maka  hakim  lah  yang mengganti  peran  hakim  mediator  tersebut, karena  hakim  mediator  yang  berada  di Pengadilan  Agama  Jepara  tidak  bisa  keluar dari  Pengadilan,  dengan  alasan  masih  banyak perkara  yang  harus  di  mediasi  di  Pengadilan Agama Jepara.
2. Substansi Hukum (legal substance)
Substansi  Hukum (legal  substance) kali  ini mencakup aturan yang formal, dan aturan yang berada di dalam masyarakat. Substansi Hukum (legal  substance) pada  kali  ini  merujuk  pada
Perma  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mana landasan yuridisnya adalah  peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai kekuatan  hukum  yang  mengikat.  Perma merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
Kekuasaan      dan      kewenangan Mahkamah      Agung      yang      berkaitan dengan  membuat  peraturan  diatur  dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung.
Menyebutkan  bahwa; “ Mahkamah  Agung dapat  mengatur  lebih  lanjut  hal-hal  yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan    peradilan    apabila terdapat  hal-hal  yang belum cukup diatur dalam Undang-undang in i” .
Perma  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  yang merupakan  hasil  revisi  dari  Perma  Perma No  1  Tahun  2008  dan Perma No 2 Tahun 2003  yang  mana  Perma  tersebut  direvisi karena  Perma  sebelumnya  belum  optimal untuk  memenuhi  kebutuhan  pelaksanaan mediasi  yang  lebih  berdaya  guna.  Dengan ditetapkannya Perma Nomor 1 Tahun 2016 di  Pengadilan  Agama  Jepara  dirapkan masyarakat  tau  akan  hal  itu  dan  akan melaksanakan tahap mediasi sesuai dengan Perma  tersebut,  karena  Perma  Nomor  1 Tahun  2016  mempunyai  kekuatan  hukum yang  mengikat  dan  daya  paksa  bagi  para pihak  yang  berperkara  di  Pengadilan terutama  dalam  perkara  perceraian  yang
mana  Pengadilan  Agama  Jepara  menganut prinsip mempersulit perceraian.
Dalam  Perma  Nomor  1  Tahun  2016  yang tidak  ada  dalam  perma sebelumnya  adalah ditekankannya  pada  iktikad  baik  dari  para pihak,  dengan  adanya  iktikad  baik  inilah diharapkan  proses  mediasi  akan  berjalan dengan  efektif  dan  efesien.  Akibat  hukum apabila salah satu pihak yang berperkara tidak beriktikad baik terdapat pada Pasal 22 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menjelaskan gugatan dinyatakan tidak diterima oleh hakim pemeriksa  perkara,  dan  dalam  dan  Pasal  23 ayat  (1)  jika  tergugat  tidak  beriktikad  baik maka  dikenai  kewajiban  pembayaran  biaya mediasi.
3. Budaya Hukum (legal culture)
Budaya  Hukum (legal  culture) mencakup sikap  dan  nilai  terhadap  hukum  itu  sendiri, sikap  tersebut  berkaitan  dengan  sikap  budaya pada  umumnya,  hal  itulah  yang  memberi pengaruh  baik  positif  maupun  negatif  kepada tingkah  laku  yang  berkaitan  dengan  hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap hukum itu.
Dalam  hal  kesadaran  masyarakat  terhadap hukum  terutama  para  pihak  yang  berperkara belum  memahami  betul  tentang  pentingnya perdamaian  atau  proses  mediasi,  sehingga tingkat  keberhasilan  mediasi  di  Pengadilan Agama    Jepara    sangat    rendah.    Adapun pandangan    masyarakat    tentang  proses mediasi,    mulai    dari    para    pihak    yang kooperatif,    namun    sikap  tersebut  mereka
lakukan  agar  proses  mediasi  cepat  selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan.
Mediasi  bukanlah  proses  formalitas  saja, apalagi  di  Pengadilan  Agama  merupakan para    pencari    keadilan    bagi    umat    islam, nilai-nilai islam menjadi pedoman kehidupan  umat  islam.  Namun culture budaya  lah  yang  masih  menganggap  jika mediasi hanya formalitas dan menyebabkan pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan  Agama Jepara kurang efektif. Padahal diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun  2016 berharap mediasi menjadi cara penyelesaian sengketa  secara  damai  dan  tepat,  karena seadil-adilnya  putusan  yang  diberikan  oleh Majelis Hakim akan lebih adil lagi bila para pihak berdamai dan menentukan jalan keluar yang terbaik.
Tetapi  pada  prakteknya  di  Pengadilan Agama Jepara masih enggan untuk melakukan  proses  mediasi  terutama  pada perkara  perceraian.  Berdasarkan  penelitian, para  pihak  yang  enggan  melakukan  proses mediasi  dikarenakan  hatinya  yang  sudah sangat hancur dan ingin cepat-cepat berpisah dan  tidak  mau  membuka  hatinya  untuk berdamai.  Padahal  dalam  Islam  perceraian adalah  perbuatan  yang  sangat  dibenci  oleh Allah swt.
Demikian paparan 3 (tiga) unsur efektifitas hukum yang dijadikan tolok ukur penelitian  ini.  Efektif  tidaknya  penegakan hukum  ini,  terkait  erat  dengan  efektif tidaknya  3  (tiga)  unsur  atau  faktor  tersebut
dijalankan. Apabilaketiga unsur  tersebut  tidak berjalan    efektif    maka    penegakan    hukum akan    sulit  terealisasikan.  Ketidak  efektifan mediasi tersebut terlihat jelas dari laporan data mediasi,  jumlah  perkara  yang  masuk  di Pengadilan Agama Jepara.
Data  Mediasi  di  Pengadilan  Agama  Jepara pada  tahun  2019  yang  tidak  beriktikad  baik sebanyak  2231  dari  2546  perkara  yang  di terima  (perkara yang  masuk  mencakup  semua sengketa    sepanjang    2019).    Padahal    dalam Perma  No.1  tahun  2016  pasal  22  ayat  1  dan pasal  23  ayat  1  sudah  mengatur  tentang keharusan  para  pihak  menempuh  mediasi dengan  iktikad  baik  dan  akibat  hukum  tidak beriktikad  baik  bagi  para  pihak,  namun nampaknya peraturan tersebut tidak berdampak banyak  terhadap  keberhasilan  mediasi  di Pengadilan Agama Jepara.
Menurut  keterangan  Ibu  Chamidah  S.Ag. selaku  hakim  mediator  di  Pengadilan  Agama Jepara mengatakan jika perkara perceraian  jika melakukan    mediasi    kemungkinan    untuk berdamai    sangat  kecil,  beda  hal  dengan perkara  yang  menyangkut  tentang  harta gono-gini (harta bersama), izin poligami, harta waris yang umumnya berhasil berdamai dalam proses mediasi.

## Simpulan
Berdasarkan pada pembahasan diatas, sebagaimana telah dijelaskan di pembahasan bab sebelumnya,  maka  penulis  dapat  memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Perubahan  ketentuan  prosedur  mediasi  dalam Perma  Nomor  1  Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi  di  Pengadilan  secara  umum  sudah diterapkan.
Hanya saja terkait dengan, pertama , batas waktu mediasi 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak  penetapan  perintah  dilakukannya mediasi tidak  diberlakukan  sesuai  dengan Perma  yang  ada.  Bisa  dikatakan mediasi dilakukan sifatnya kondisional sesuai dengan kesepakatan  para  pihak  mediasi,  hal  ini dikarenakan  peradilan  menganut  sistem cepat,  sederhana  yang  bertujuan  untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan Agama Jepara.
Kedua , iktikad baik dari para pihak, dalam Perma  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menekankan jika  para  pihak  harus  beriktikad  baik  saat melaksanakan  mediasi  dan  ada  akibat hukum  bagi  yang  tidak  beriktikad  baik, tetapi pada prakteknya mediasi di Pengadilan Agama  Jepara  belum  menerapkan  hal  itu, pihak  yang  tidak  datang  dalam  proses mediasi  walaupun  sudah  dipanggil  2  (dua) kali  secara  patuh,  dan  tidak  menghadiri persidangan,  maka  mediasi  tidak  akan dilaksanakan.  Dan  persidangan  secara litigasi dilanjutkan      dengan      pembuktian.
Jika      dalil-dalil      pembuktian      dapat diterima,    maka    akan    adanya    putusan verstek .
Putusan verstek yaitu  putusan  yang dijatuhkan  ketika  pihak  lawan  atau  kuasa hukumnya  tidak  menghadiri    persidangan. Ketiga,   penerapan   Mediasi   di   Pengadilan Agama  Jepara  sudah  sesuai  dengan  hukum
islam. Dimana para pihak menempatkan  pihak ketiga    sebagai hakam (penengah)    atau disebut dengan hakim mediator.
2. Mediasi  di  Pengadilan  Agama  Jepara  belum begitu efektif. Hal ini dapat dilihat dari laporan mediasi pada tahun 2017-2020, jumlah perkara yang  masuk  selama  3  Tahun  mencapai  9.000 kasus,  tetapi  hanya  13  perkara  atau  sengketa saja yang berhasil di mediasi. Pada tahun 2018 dari 2.348 perkara atau sengketa yang masuk di Pengadilan  Agama  Jepara  tidak  ada  satupun yang  berhasil  di  mediasi  termasuk  perkara perceraian.
Walaupun  ada  peningkatan  dari  2018  ke 2019,  proses  mediasi  enggan  para  pihak  yang sedang  berperkara.  Jika  dikaitkan  dengan  tiga unsur  sistem  hukum  yang    dijelaskan sebelumnya,    unsur    budaya    hukum merupakan    faktor  yang  paling  dominan menghambat  efektivitas  keberhasilan  mediasi. Sehingga  bisa  disimpulkan  keefektifannya masih jauh dari harapan.

## Daftar Pustaka
Abdul  Kahar,  Syarifuddin.  2015. “ sEfektivitas mediasi dalam perkara perceraian dipengadilan  agama  baubau ” , Tesis , Makassar:    Universitas    Islam  Negeri Alauddin.
Al-anshori, Wildan      Ubaidillah. 2014.
“ Efektifitas   Upaya   Mediasi   Terhadap Penyelesaian     Perkara     Perceraian   di Pengadilan      Agama  Jombang ” , Kajian, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Ali,  Zainuddin.  2014. Sosiologi  Hukum. Jakarta:
Sinar Grafika.
Antasari,  Rina.  2013.  Pelaksanaan    Mediasi dalam    Sistem    Peradilan    Agama (Kajian  Implementasi  Mediasi  dalam Penyelesaian  Perkara  di  Pengadilan Agama Kelas  I A Palemba ng)” Jurnal Intizar , Volume 19, Nomor 1, 2013.
Arif,  Muslim.    2017. “ Efektivitas    Mediasi Pasca   PERMA   No   1   Tahun   2011 Tentang Prosedur Mediasi Di
Pengadilan  (studi  kasus  di  pengadilan agama  kelas      I-A      Semarang) ” , Kajian, Semarang:      Universitas Islam   Negeri Walisongo).
Aulia,  Nuansa.  2013. Kompilasi  Hukum Islam (Hukum Perkawinan,
Kewarisan,  dan  Pewakafan)  cet  5 ,
Bandung: CV Nuansa Aulia Departemen  Agama  RI. Al-Qur ’ an  dan Terjemahnya. Garut: J-ART.
Fauzi  Rahmat,  Faisal.  2018. “ Efektifitas Mediasi Dalam
Menyelesaikan Sengketa  Perceraian    (Study    Di Pengadilan  Agama  Bukittinggi  Dan Pengadilan Agama Payakumbuh
Tahun 2015-2017 )” , Jurnal
Soumatera  Law  Review, Volume  1,
Nomor 2.
Hadi,  Muh  Nur.  2014. “ Problema  Hakim Dalam
Menangani Mediasi Perceraian  Di    Pengadilan    Agama
Kota    Palopo    (Suatu    Tinjauan Hukum    Islam) ” , Kajian ,  Makassar:
Universitas Islam Negeri ALAUDDIN MAKASSAR). Harahap, M. Yahya. 2017. Hukum Acara Perdata Tentang gugatan, persidangan, penyitaan,  pembuktian    dan    putusan pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
Johan Setiawan, Albi Anggito. 2018. Metodologi Penelitian  Kualitatif. Sukabumi:  CV Jejak.
Konoras,   Abdurrahman.   2017. Aspek   Hukum Penyelesaian    Sengketa    Secara Mediasi Di Pengadilan, Depok: Rajawali Pers.
Megawati, Tirtawinata Christofora. 2013. Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis, Jurnal ,  HUMANIORAVol.  4  No.  2, Oktober 2013.
Mertokusumo, Sudikno. 2013. Hukum        Acara Perdata       Indonesia . Yogjakarta: Cahaya Atma Pustaka .
Mochamad  Samsukadi,  et.al.  2016. “e fektifitas Mediasi  di  Pengadilan  Agama  Jombang Tahun  2013-2014 ” ,  pada  Jurnal  Hukum Keluarga  Islam,  (Jombang:  Universitas Pesantren    Tinggi    Darul ‘ Ulum),
Volume.   1/   No.   1,   April 2016.
Nurdin,  Mulyadi.  2019.  Sistem  Mediasi  Dalam Peradilan  Adat  Ace h” Jurnal,  Volume 6, Nomor 2, Juli.
PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan
Rahmadi,  Takdir.  2017. Mediasi  Penyelesaian Sengketa  Melalui  Pendekatan Mufakat (Edisi Kedua), Depok: Rajawali Pers. Rizqah  Zikrillah,  Aulia.  2015.  Penyelesaian Sengketa  Perceraian  Melalui  Mediasi Oleh Pengadilan  Di  Pengadilan  Agama Pekanbaru ” ,  JOM    Fakultas    Hukum,
Volume.  II,  Nomor. 2.
Saebani,  Beni  A  &  H.  Syamsul  Falah.  2011.
Hukum Perdata Islam Indonesia,
Bandung: Pustaka Setia.
Saifullah,  Muhammad.  2009. Mediasi  Dalam Tinjauan  Hukum  Islam  Dan  Hukum
Positif Di Indonesia. Semarang:
Walisongo Press.
Shoim,  El  Amin  Ahmed.  2013. “ Konsep
Mediasi  Dalam  Hukum  Islam ” Jurnal,
Volume 2, Edisi 2, Juli 2013 Sirrullah,    Nurul    Alimi, “ Peran    Hakim Mediator dalam Menunjang Efektivitas  Mediasi  di  Pengadilan
Agama ” Jurnal  Keislaman  Terateks ,
Volume        5, Nomor 2, Oktober 2020. Wahyudi,  Tri  Abdullah.  2014. Hukum  Acara
Peradilan  Agama. Bandung:  CV Mandar Maju
Warda,  Ria,  2015 “ Penerapan  mediasi  dalam perkara  perceraian  di  pengadilan agama palopo ” ,  Kajian, Palopo:  Institut  Agama Islam Negeri Palopo.
Wirhanuddin, “ Dekajian   Tentang   Mediasi   Di Pengadilan    Tinggi    Agama  Makassar   : Perspektif   Hukum   Islam ” , Jurnal ,   AL- FIKR,  Volume  20 Nomor 2, Tahun 2016. Yogi,  Wahyudi.  2020. “ Faktor-faktor  Kegagalan Mediasi  di  Pengadilan  Agama  dalam Mendamaikan  Perkara  Perceraian  (studi kasus pengadilan     agama kotabumi  tahun 2016-2017) ” ,  Kajian, Lampung:  Institut Agama Islam Negeri Metro).