## Evaluasi Pembinaan Sumber Daya Aparatur Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

## Herwansyah
Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara
Fisip Universitas Mulawarman
Abstract: The  purpose  of  this  article  is  to  explain  the  evaluation  of apparatus  development  held  by  sea  and  fishery  department  of  east Kalimantan province. The resukt states that the development of apparatus did  not  run  optimal,  but  it  can  produce  the  competence  apparatus.  In  the other side the increasing of apparatus competency precisely creates the gap between the work load with the apparatus competency it self.
Keywords: Evaluation, Development, Apparatus
Abstrak: Artikel  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  evaluasi  pembinaan sumber daya apartur yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan  Timur.  Hasil  studi  menegaskan  bahwa  pembinaan  sumberdaya aparatur  belum  sepenuhnya  menunjukkan  hasil  optimal  tetapi  tindakan yang  dilakukan  telah  menghasilkan  aparatur  yang  kompeten.    Dengan bertambahnya  kompetensi  aparatur  yang  sesuai  bidang  kerjanya  justru kesenjangan yang terjadi selama ini yaitu ketidakseimbangan antara beban kerja dengan kompetensi aparatur dapat teratasi  atau berkurang.
Kata Kunci : Evaluasi, Pembinaan, Aparatur

## Pendahuluan
Pembinaan,  perbaikan  dan  penyempurnaan  kualitas  sumber  daya aparatur  menjadi  sangat  penting  dan  perlu  dilakukan  secara  terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme  pegawai.  Apalagi  seiring  dengan  perkembangan  global  dan beban kerja yang terus meningkat, maka sudah selayaknya jika lembaga dapat mempersiapkan  sumber  daya  aparatur  sesuai  kualifikasi  yang  dibutuhkan. Dengan  demikian  semua  formasi  dapat  diisi  oleh  orang  yang  tepat (kompeten),  sehingga  mampu  menunjukkan  kinerja  yang  lebih  baik.  Seperti halnya  di  lembaga  atau  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Propinsi  Kalimantan Timur,  seiring  dengan  meningkatnya  beban  kerja  dan  tuntutan  masyarakat nelayan  yang  terus  berkembang,  justru  harus  didukung  dengan  sumber  daya aparatur  yang  profesional.  Sedangkan  kondisi  aparatur  di  lembaga  tersebut belum semuanya memiliki kemampuan profesional, dan dengan keadaan yang demikian  dikhawatirkan  dapat  membawa  konsekuensi  terhadap  kinerja pegawai.
Berdasarkan  fenomena  yang  dikemukakan  diatas,  mendorong  penulis untuk  mengkaji  lebih  mendalam,  mengingat  tindakan  pembinaan  sudah dilakukan,  namun  esensi  dari  pembinaan  belum  sepenuhnya  mampu menunjang  kinerja  pegawai,  karena  itu  melalui  penelitian  ini  dapat  diketahui dengan  jelas  mengenai problem  statement (pernyataan  masalah) yang terjadi
Herwansyah, Evaluasi Pembinaan Sumber Daya Aparatur Di Dinas Kelautan Dan Perikanan...........
di  objek  penelitian,  terutama  mengenai  bentuk  pembinaan  aparatur  yang dilakukan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provisi  Kalimantan  Timur    dalam meningkatkan kompetensi aparatur. Melalui kajian ilmiah ini diharapkan dapat mengungkap  faktor-faktor  yang  menghambat  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, dalam melakukan pembinaan pegawai.

## Implementasi Kebijakan
Implementasi  merupakan  salah  satu  tahap  dari  keseluruhan  proses kebijaksanaan  publik,  mulai  dari  perencanaan  sampai  dengan  evaluasi,  dan implementasi  dimaksudkan  untuk  mencapai  tujuan  kebijaksanaan  yang membawa konsekuensi langsung  pada masyarakat yang terkena kebijaksanaan.  Meter  dan  Horn  (1978;263)  mendefinisikan  ; Policy implementation  encompasses  those  by  public  and  private  individuals  (and groups) that are directed decisions . Definisi tersebut memberi memberi makna bahwa  implementasi  kebijakan  adalah  tindakan-tindakan  yang  dilaksanakan oleh individu-individu (dan kelompok-kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan  kebijakan.  Konsep  implementasi Danies  A.Mazmanian dan Paul A.Sabatier (Wahab,1997;65)  menyatakan  bahwa  ;  memahami  apa  yang nyatanya  terjadi  sesudah  program  dinyatakan  berlaku  atau  dirumuskan merupakan  pokus  perhatian  implementasi  kebijakan,  yaitu  kejadian-kejadian atau  kegiatan-kegiatan  yang  timbul  setelah  disahkannya  pedoman  kebijakan negara  yang  mencakup  baik  usaha-usaha  untuk  mengadministrasikannya maupun  untuk  menimbulkan  akibat/dampak  nyata  pada  masyarakat  atau kejadian-kejadian.

## Konsep Evaluasi  Kebijakan Publik
Evaluasi  kebijakan  merupakan  penilaian  sebagai  suatu  aktivitas  yang dirancang  untuk  menilai  hasil-hasil  program  pemerintah  yang  mempunyai perbedaan-perbedaan  yang  bersifat  penting  dalam  spesifikasi  obyeknya, teknik  pengukurannya  dan  metode  analisisnya.  Evaluasi  dapat  diartikan sebagai  usaha-usaha  untuk  menyelidiki  apakah  program  yang  dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan ataukah tidak (Moekijat, 1995:180).
Menurut Samudro (1998 : 127) evaluasi kebijakan dilakukan untuk menge- tahui:  1)  proses  pembuatan  kebijakan;  2)  proses  implementasi;    3) konsekuensi kebijakan ; 4) efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi pada tahap pertama, dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan, kedua evaluasi  tersebut  evaluasi  sumatif  dan  formatif,  evaluasi  untuk  tahap  kedua disebut  evaluasi implementasi,   evaluasi  ketiga  dan  keempat  disebut  evaluasi dampak kebijakan.
Dari  berbagai  persoalan  tersebut  di  atas,  evaluasi  kebijakan  kiranya bermaksud untuk mengetahui 4  (empat) aspek, yaitu: (1) proses pembuatan kebijakan,  (2)  proses  implementasi  kebijakan,  (3)  konsekuensi  kebijakan,  dan
(4)  efektivitas  dampak  kebijakan.  Keempat  aspek  pengamatan  ini  yang mendorong  seorang  evaluator  untuk  secara  khusus  mengevaluasi  isi kebijakan,  baik  pada  dimensi  hukum  dan  terutama  kelogisannya  dalam mencapai  tujuan,  maupun  konteks  kebijakan,  kondisi  lingkungan  yang mempengaruhi seluruh proses kebijakan.

## Pembinaan Sumber Daya Aparatur
Pada  dasarnya  pembinaan  pegawai  merupakan  suatu  tindakan  yang diarahkan  untuk  kemajuan,  peningkatan  atau  perbaikan  atas  sesuatu.  Di lingkungan pemerintahan, pembinaan pegawai (aparatur) dilakukan atas segi kemanusiaan  dan  keahlian.  Pembinaan  kemanusiaan  itu  sendiri  dilakukan dengan  memenuhi  kebutuhan  hidup  pegawai  dan  keluarganya  baik  jasmani maupun rohani, sedangkan pembinaan keahlian dilakukan dengan memenuhi kebutuhan pegawai untuk bekerjasama mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Kedua  kebutuhan apabila  dipenuhi  akan  memberikan  prestasi  yang besar bagi organisasi (Moenir, 1997: 219).
Dalam  kaitannya  dengan  penelitian  yang  dilakukan  maka  bentuk pembinaan sumber daya aparatur yang yang ditetapkan meliputi : pendidikan dan pelatihan, disiplin kerja pegawai, pendidikan penjenjangan /diklat-pim, dan pemberian fasilitas kerja pegawai serta pengembangan  pegawai.
Pengembangan pegawai merupakan bagian dari usaha pembinaan dalam rangka meningkatkan kecakapan, keterampilan dan keahlian yang mendorong pegawai  lebih  termotivasi  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Menurut  Moenir (1997:182)  “pengembangan  pegawai  merupakan  usaha  yang  ditujukan  untuk memajukan pegawai, baik dari segi karier, pengetahuan, maupun kemampuan. Pengembangan  pegawai  sangat  penting  dilakukan  oleh  organisasi  karena dengan pengembangan inilah organisasi dapat maju dan bahkan berkembang. Pegawai  dapat  meningkatkan  kecakapan  dan  keahliannya  secara  teratur  dan pasti, sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
Menurut  Flippo  (dalam  Martoyo  (2000:62)  istilah  pengembangan pegawai  dapat    diartikan  sebagai  usaha  untuk  peningkatan  pengetahuan maupun  keterampilan  para  karyawan.  Sedangkan  menurut  Mangkunegara (2001:43)    bahwa  pengembangan  lebih  difokuskan  pada  peningkatan kemampuan  dalam  pengambilan  keputusan  dan  memperluas  hubungan manusia (human relation) bagi manajemen tingkat atas dan menengah.
Dari  beberapa  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa pengembangan  merupakan  suatu  usaha  untuk  meningkatkan  kecakapan, keterampilan, dan keahlian serta kematangan berpikir, perubahan moral, sikap dan  perilaku  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  pemerintahan,  dan  pelayanan umum.
Herwansyah, Evaluasi Pembinaan Sumber Daya Aparatur Di Dinas Kelautan Dan Perikanan...........

## Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Pendidikan  dan  pelatihan  bagi  pegawai  adalah  merupakan  salah  satu instrumen  dari  pembinaan.  Pada  dasarnya  pelatihan  merupakan  suatu pembinaan dalam proses perkembangan manusia, di mana manusia itu belajar untuk  berpikir  sendiri  dan  mendorong  berkembangnya  kemampuan  dasar yang  ada  padanya.  Oleh  karena  itu  akan  lebih  efektif  apabila  setiap  pegawai diberikan  pelatihan.  Karena  pelatihan  merupakan  hal  yang  bersifat  universal, baik itu organisasi pemerintah maupun di lembaga swasta. Menurut Sarwoto,
(1996:139),  bahwa  salah  satu  jalan  yang  harus  ditempuh  oleh  manajemen tenaga  kerja  yang  sekaligus  merupakan  salah  satu  fungsinya  adalah  dengan memberikan  pendidikan  dan  pelatihan  kepada  tenaga  kerja.  Menurut Hadipoerwono,  (1992:76)  bahwa  pelatihan  adalah  pembinaan  kecakapan, kemahiran,  ketangkasan (skill  building) dalam  pelaksanaan  tugas.  Pelatihan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 1999, tentang pokok-pokok kepegawaian,    pendidikan  adalah  segala  usaha  untuk  membina  kepribadian dan  mengembangkan  kemampuan  manusia,  jasmaniah  dan  rohaniah,  yang berlangsung seumur hidup, baik di dalam maupun di luar sekolah. Sedangkan pelatihan  adalah  bagian  pendidikan  yang  menyangkut  proses  belajar  untuk memperoleh  dan  meningkatkan  keterampilan  di  luar  sistem  pendidikan  yang berlaku  dalam  waktu  yang  relatif  singkat  dan  dengan  metode  yang  lebih mengutamakan  praktek  dari  pada  teori.  Pelatihan  adalah  proses  belajar- mengajar,  dengan  menggunakan  teknik  dan  metode  tertentu.  Secara konsepsional  dapat  dikatakan  bahwa  pelatihan  dimaksudkan  untuk meningkatkan  keterampilan  atau  kemampuan  kerja  seseorang  atau sekelompok  orang.  Pelatihan  merupakan  bagian  dari  pendidikan,  karena dalam  pelatihan  juga  menyangkut  proses  belajar-mengajar,  terutama  yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan serta mengembangkan ketrampilan  dalam  waktu  yang  relatif  singkat.  Dalam  hal  ini  terdapat  sedikit perbedaan antara pendidikan dan pelatihan, sebagaimana yang dikemukakan Hadipoerwono  (1992:76)  bahwa  :  pendidikan  dimaksudkan  sebagai  suatu pembinaan dalam proses perkembangan manusia, dimana manusia itu berpikir sendiri dan mendorong berkembangnya kemampuan dasar yang ada padanya. Sedangkan  pelatihan  adalah  pembinaan  kecakapan,  kemahiran,  ketangkasan (skill building) dalam pelaksanaan tugas.

## Disiplin Kerja Pegawai
Disiplin  kerja  adalah  suatu  keadaan  tertib  di  mana  orang-orang  yang tergabung  di  dalam  organisasi  tunduk  atau  taat  pada  peraturan-peraturan yang  ada  dan  dijalankan  penuh  kesadaran.    Menurut  Siswanto  (2001:278) disiplin kerja adalah sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis serta  sanggup  menjalankannya  dan  tidak  mengelak  untuk  menerima  sanksi- sanksi  apabila  ia  melanggar  tugas  dan wewenang yang  diberikan  kepadanya.
Oleh karena disiplin dapat dilihat dari dua sudut, yaitu disiplin terhadap waktu dan  disiplin  terhadap  perbuatan  atau  tingkah  laku.  Disiplin  terhadap  waktu lebih  menekankan    pada  waktu,  seperti  jam  kerja,  jam  istirahat,  batas  waktu permulaan,  dan  penyelesaian  pekerjaan,  serta  berbagai  jenis  waktu  dalam perjanjian  maupun  pertemuan.  Disiplin  waktu  lebih  menekankan  pada pemanfaatan  jam  kerja  produktif  oleh  pegawai  yang  bersangkutan. Sedangkan disiplin terhadap perbuatan  mengharuskan orang untuk mengikuti dengan  ketat  langkah  tertentu  dalam  perbuatan  sehingga  dapat  mencapai atau  menghasilkan  sesuatu  sesuai  dengan  standar.  Pentingnya  mengikuti langkah  ini  dengan  ketat  karena  perbuatan  tersebut  menentukan  berhasil tidaknya  sesuatu  itu.  Disiplin  terhadap  perbuatan  cenderung  mengarah  pada penilaian tingkah laku atau etika moral.

## Bimbingan Kerja
Dalam  pelaksanaan  pekerjaan  sehari-hari,  tidaklah  berlebihan  jika pegawai mengalami berbagai masalah, baik masalah-masalah emosional atau perilaku  yang  dapat  mengganggu  pekerjaan  dan  produktivitas.  Untuk  itu, sudah  menjadi  kewajiban  organisasi  untuk  membantu  memecahkannya melalui  bimbingan  kerja  yang  harus  dilembagakan.  Menurut  Sukardi  (1995:2) bimbingan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses  pemberi  bantuan  kepada individu  yang  dilakukan  secara  berkesinambungan,  supaya  individu  tersebut dapat  memahami  dirinya  sendiri,  sehingga  dia  sanggup  mengarahkan  dirinya dan  dapat  bertindak  secara  wajar,  sesuai  dengan  tuntutan  dan  keadaan lingkungan.  Dengan  demikian,  dia  akan  dapat  menikmati  kebahagiaan hidupnya  dan  memberikan  sumbangan  yang  berarti.  Bimbingan  membantu individu  mencapai  perkembangan  diri  secara  optimal  sebagai  makhluk  sosial. Dengan  demikian,  bimbingan  kerja  sebagai  salah  satu  bentuk  upaya pembinaan  pegawai,  diharapkan  mampu  membantu  sumber  daya  aparatur dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi dalam lingkungan kerja atau organisasi yang merupakan tempat bernaungnya.
Sesuai  tujuan  penelitian  maka  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah Analisis data model interaktif (interactive model of analsis) yang  dikembangkan  oleh  Miles  &  Huberman  (2004:16).  Untuk  keperluan tersebut peneliti menyederhanakan data yang diperoleh kedalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterprestasi yang pada hakekatnya merupakan upaya  penelitian  untuk  mencari  jawaban  atas  permasalahan  yang  telah dirumuskan.  Data  yang  diperoleh  di  lapangan  selanjutnya  dianalisis  dengan melakukan pemaparan serta interprestasi secara mendalam.

## Hasil Penelitian
Fokus  penelitian  yang  ditetapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  Evaluasi pembinaan  sumber  daya  aparatur,  dengan  sub  fokus  penelitian  meliputi pengembangan  pegawai,  disiplin  kerja  dan  bimbingan  kerja.  Dari  hasil
Herwansyah, Evaluasi Pembinaan Sumber Daya Aparatur Di Dinas Kelautan Dan Perikanan...........
penelitian  menunjukkan  bahwa  setelah  dievaluasi  mengenai  pembinaan sumber  daya  aparatur  yang  dilakukan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi Kalimantan  Timur  meskipun  telah  membawa  perubahan  dan  sekaligus memberikan  kontribusi  yang  berarti  terhadap  kepentingan  institusi  tetapi akumulatif belum mencapai hasil yang optimal. Untuk mengetahui lebih jelas, secara substantif dapat dideskripsikan sebagai berikut :

## Pengembangan Pegawai
Sesuai  sub  fokus  penelitian  yang  ditetapkan,  bahwa  pengembangan pegawai diukur melalui 3 (tiga) sub fokus penelitian, antara lain: 1) pendidikan dan  latihan;  2)  pengembangan  karir;  dan  3)  perpindahanatau  mutasi.  Dalam hal  pengembangan  pegawai  yang  diukur  melalui  pendidikan  dan  pelatihan dapat dilakukan melalui 2 (tiga) jenis pelatihan, yaitu pendidikan dan pelatihan bidang  administrasi,  pendidikan  dan  pelatihan  bidang  teknis,  dan  pendidikan dan pelatihan manajerial.
Sesuai    hasil  temuan  di  objek  penelitian  mengenai  pendidikan  dan pelatihan  bidang  administrasi  umum  menunjukkan  hasil  cukup  baik,  yaitu bertambahnya  kemampuan,  kecakapan  dan  keterampilan  aparatur  dibidang administratif,  dan  selanjutnya  dapat  dijadikan  sebagai  modal  kerja  untuk menunjang kelancaran tugas. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini terdapat 9  orang  yang  mendapat  legalitas  pelatihan,  diantaranya  bidang  manajemen pelayanan  umum,  bendaharawan,  pengadaan  barang  dan  jasa,  dan  sistem informasi manajemen kepegawaian, serta analisis jabatan.
Kemudian  pengembangan  pegawai  yang  dilakukan  melalui  pendidikan dan  pelatihan  bidang  teknis,  ternyata  dalam  kurun  waktu  2  tahun  terakhir dapat  menambah  sebanyak  12  aparatur  yang  memiliki  legalitas  pelatihan bidang  teknis,  diantaranya  pelatihan  Bimtek  Tata  cara  pemberian  dan pemanfaatan  insentif  pemungutan  pajak  dan  retribusi    daerah,  Aplikasi Microsoft  Windows  &  Office,  Pelatihan  Program  SIMDA,  Bimbingan  Teknis Operasional,  dan Bimtek tentang kapasitas Pemda & Pembangunan Aparatur dan  Lakip.  Kemudian  pada  tahun  2012  juga  menugaskan  6  orang  pegawai untuk  mengikuti  Bimtek  Tata  cara  pemberian  dan  pemanfaatan  insentif pemungutan pajak dan retribusi  daerah, Aplikasi Microsoft Windows & Office, Bimbingan  Teknis  Operasional,  dan  Bimtek  tentang  kapasitas  Pemda  & Pembangunan  Aparatur  dan  Lakip    telah  menghasilkan.    Demikian  halnya pengembangan  pegawai  yang  dilakukan  melalui  pendidikan  dan  pelatihan manajerial, ternyata dalam  kurun waktu 2 tahun terakhir ini, terdapat 8 orang yang  mendapatkan  kesempatan  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan,  baik pada diklatpim IV, III dan II.  Dari jumlah tersebut diantaranya terdapat 4 orang mengikuti  diklatpim  IV,  kemudian  ada  3  orang    yang  mengikuti  diklatpim  III, dan  2  orang    mengikuti  diklatpim  II.  Keikutsertaan  pegawai  dalam  mengikuti pendidikan dan pelatihan, semuanya berhasil atau dinyatakan lulus.
Sedangkan pengembangan pegawai yang dilakukan melalui pengembangan  karir  ternyata  dalam  kurun  waktu  2  tahun  terakhir  ini  telah terjadi promosi pegawai diantaranya dari staf ke eselon IV sebanyak 2 orang, kemudian dari eselon IV ke eselon III sebanyak 2 orang, dan dari eselon III ke eselon II untuk sementara atau dalam 2 tahun terakhir belum ada, Sedangkan promosi  pegawai  yang  dilakukan    dari  staf  ke  jabatan  fungsional  sebanyak  2 orang. Ini berarti pembinaan aparatur yang dilakukan melalui pengembangan karir  menunjukkan  bahwa  pihak  lembaga  telah  memberikan  penghargaan kepada  pegawai  untuk  dikembangkan  karirnya.  Melalui  pengembangan  karir tersebut diharapkan para pegawai lebih terpacu atau termotivasi dapat dapat mencapai hasil kerja yang lebih baik.
Indikasi  lain  yang  dapat  diketahui  dari  pengembangan  pegawai  adalah melalui  perpindahan/mutasi  sebagai  wujud  untuk  mengembangkan pengalaman  kerja.  Dalam  kurun  waktu  2  tahun  terakhir  terdapat  10  pegawai yang  dimutasi  secara  internal,  baik  yang  sifatnya  untuk  pengembangan  karir maupun  untuk  menambah  kompetensi.  Melalui  pemindahan  pegawai memang penting, selain untuk mengembangkan bakat juga untuk menambha pengalaman  kerja,  sehingga  pegawai  memiliki  wawasan  dan  imajinasi yanglebih luas.

## Disiplin Kerja
Pembinaan  sumber  daya  aparatur  yang  dilakukan  melalui  disiplin  kerja dapat  dilihat  dalam  2  (dua)  sisi,  yaitu  disiplin  waktu  dan  disiplin  atas perbuatan.  Dari  hasil  evaluasi  mengenai  disiplin  kerja  pegawai  di  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur belum efektif. Hal tersebut terindikasi  oleh  pelanggaran  yang  dilakukan  pegawai  baik  yang  terlambat masuk  kerja,  meninggalkan  ruangan  tanpa  pemberitahuan  pada  atasan, pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja dan disamping itu masih terdapat pegawai yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan pada atasan. Fenomena tersebut hampir ditemui diberbagai unit kerja, sebagai akibat kurang ketatnya dalam  menerapkan  disiplin  pegawai,  dan  lemahnya  sanksi  yang  diberikan, serta besarnya toleransi yang dilakukan atasan.
Kurang  efektifnya  disiplin  kerja  pegawai  di  lembaga  tersebut  tercermin oleh beberapa kasus pelanggaran. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terdapat 32  kasus  pelanggaran  disiplin.  Diantaranya  terlambat  masuk  kerja  sebanyak 48,08  %,  kemudian    yang  tidak  masuk  kerja  tanpa  pemberitahuan  sebanyak 9,47 %, dan yang  meninggalkan tempat pada saat jam kerja tanpa alasan yang jelas  sebanyak  25  %  serta  pegawai  yang  pulang  sebelum  waktunya  sebanyak 18,75  %.  Jika  ditinjau  dari  jumlah  pelanggaran  kemudian  dikaitkan  dengan banyaknya  pegawai  dan  jumlah  hari  kerja  maka  kasus  pelanggaran  yang dilakukan  pegawai  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Kalimantan  Timur tergolong  relatif  kecil.  Sedangkan  mengenai  disiplin  atas  perbuatan  sesuai hasil  evaluasi  menunjukkan  bahwa  selama  penelitian  berlangsung,  tidak  ada
Herwansyah, Evaluasi Pembinaan Sumber Daya Aparatur Di Dinas Kelautan Dan Perikanan...........
satupun    pegawai  melakukan  perbuatan  atau  melanggar  larangan  pegawai negeri sipil.

## Bimbingan Kerja
Bentuk  pembinaan  sumber  daya  aparatur  lainnya  yang  dilakukan  Dinas Keluatan  dan  Perikanan  Provinsi  Kalimantan  Timur  adalah  bimbingan  kerja. Dalam hal bimbingan kerja dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu  melalui kesempatan mengemukakan ide dan gagasan, dan memberikan penghargaan. Berdasarkan hasil evaluasi di objek penelitian menunjukkan bahwa bimbingan yang  dilakukan  melalui  pemberian  kesempatan  untuk  mengemukakan pendapat  ataupun  gagasan  ternyata  ternyata  sebagian  besar  pegawai  dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk kepentingan instansi.
Sedangkan  sebagian  kecil  pegawai  lebih  bersifat  vakum  atau  statis, karena  tidak  memang  tidak  memiliki  kemampuan,  kecakapan  dan keterampilan  untuk  menyampaikan  gagasan/ide.  Bimbingan  kerja  yang dilakukan  atasan,  meskipun  burang  optimal  tetapi  secara  faktual  melahirkan pegawai yang kritis, kreatif dan inovatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian  besar  pegawai  nampaknya  lebih  berorientasi  pada  pemikiran  yang kritis, analistis, dan inovatif. Dengan demikian bimbingan kerja yang dilakukan lembaga  tersebut  mampu  membuahkan  hasil  cukup  baik.  Demikian  pula pembingan  kerja  yang  dilakukan  melalui  penghargaan,  ternyata  dapat memacau  pegawai  meningkatkan  kecakapan,  keterampilan  dan  keahlian, dalam  rangka  untuk  memberikan  kontribusi  yang  berarti  agar  mendapat penghargaan, baik secara finansial maupun non finansial. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini terdapat 25 pegawai yang mendapat penghargaan berupa pemberian Tanda Kehormatan Satya Lencana karya Satya kepada 2 orang dan pemberian penghargaan atas prestasi kerja yang luar biasa (teladan) sebanyak 3 orang, sedangkan pemberian penghargaan dengan menilai kinerja  pegawai untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat sebanyak 8 orang. Disamping itu bentuk penghargaan lain adalah memberikan kesempatan mengikuti berbagai pelatihan  sebanyak  12  orang.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa pengawai  yang  memenuhi  kualifikasi  untuk  menerima  penghargaan, jumlahnya relatif cukup banyak.

## Nilai  Manfaat Dari Pembinaan Sumber Daya Aparatur
Dari  hasil  evaluasi  bahwa  pembinaan  sumber  daya  aparatur  yang dilakukan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Kalimantan  Timur    ternyata mempunyai  nilai  manfaat  yang  berarti  untuk  meningkatkan  kemampuan, kecakapan, keterampilan dan keahlian. Disisi lain dapat memperbaiki sikap dan perilaku  pegawai  untuk  bertindak  secara  profesional.  Dengan  demikian pembinaan  pegawai  yang  dilakukan  lembaga  tersebut  mempunyai  nilai manfaat  bagi  pegawai.  Dengan  kecakapan  dan  keterampilan  yang  dimiliki ternyata nilai manfaat yang dirasakan bukan hanya untuk kepentingan instansi
tetapi  bagi  yang  bersangkutan  sangat  berarti  untuk  menunjang  kelancaran tugas. Terutama untuk pengendalian lingkungan budidaya dan kesehatan ikan dan  menumbuh  kembangkan  iklim    kemitraan    dan    kewirausahaan    yang berbasis pada pengembangan ekonomi masyarakat pesisir, pembudidaya ikan dan  nelayan,  dan  melaksanakan  revitalisasi  perikanan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  nelayan  dan  pembudidaya,  serta  mengembangkan  teknologi perikanan dan keanekaragaman produk sebagai upaya penciptaan daya saing dan nilai tambah perikanan.
Demikian  hal  pembinaan  yang  dilakukan  melalui  penegakkan  disiplin, mampu  membawa  perubahan  terhadap  ketaatan  atau  kepatuhan    pegawai dalam  memanfaatkan  jam  kerja  efektif  yang  telah  ditentukan.  Manfaat  lain yang  dirasakan  pegawai  adalah  mengenai  bimbingan  kerja,  justru  para pegawai dapat bekerja lebih terarah dalam melaksanakan tugasnya, dan kecil kemungkinannya  untuk  berbuat  kesalahan  dalam  melaksanakan  aktivitasnya. Berkat  bimbingan  dan  arahan  yang  diberikan  ternyata  dapat  menumbuhkan semangat  kerja  pegawai,    dan  lebih  terarah  dalam  melaksanakan  tugasnya. Dengan  demikian  cukup  berlasan  jika  pembinaan  aparatur  dilakukan  secara simultan,  mengingat  manfaat  yang  dirasakan  pegawai  bukan  hanya meningkatkan  kemampuan  profesional  tetapi  sekaligus  dapat  dijadikan sebagai petunjuk dalam melaksanakan tugasnya, agar terhindar dari kesalahan selama melaksanakan tugasnya.

## Perubahan Sikap dan Perilaku Aparatur
Sub fokus penelitian lainnya yang ditetapkan dalam evaluasi pembinaan sumber  daya  aparatur  adalah  perubahan  sikap  dan  perilaku  pegawai  dalam melaksanakan tugas rutin. Dari hasil observasi diobjek penelitian ternyata ada perubahan sikap dan perilaku pegawai, dan perubahan tersebut bukan hanya pada  hasil  kerja  tetapi    juga  terhadap  tindakan  sehari-hari  selama  dalam  jam kerja  justru  menunjukkan  indikasi  baik.  Ini  berarti  pembinaan  aparatur  yang dilakukan  Dinas  Keluatan  dan  Perikanan  Provinsi  Kaltim,  baik  dalam  bentuk pendidkan  dan  pelatihan,  penegakkan  disiplin  kerja,  dan  bimbingan  kerja dapat  memberikan  konstribusi  yang  berarti,    bukan  hanya  terhadap perubahan sikap dan perilaku aparatur dalam memanfaatkan jam kerja, tetapi juga  tindakan-tindakan  dalam  mengerjakan  pekerjaan    lebih  terfokus  pada tugas rutin, dan juga jalinan kerja sama dalam melaksanakan tugas rutin lebih baik. Hal tersebut tercermin dari perubahan sikap dan perlaku aparatur dalam melaksanakan  tugas  rutin.  Keberhasilan  pembinaan  sumber  daya  aparatur yang dilakukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, ternyata tidak terlepas dari kemampuan kepala dinas dalam menerapkan sikap dan  perlakunya  terutama  sikap  keteladanan  yang  dimiliki  atasan  dapat dijadikan sebagai panutan, sehingga tumbuhnya kesdaran para pegawai untuk merubah  sikap  dan  perilakunya  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya untuk  mewujudkan  visi  dan  misi  yang  telah  ditetapkan.  Keberhasilan  Kepala
Herwansyah, Evaluasi Pembinaan Sumber Daya Aparatur Di Dinas Kelautan Dan Perikanan...........
Dinas  dalam  melakukan  pembinaan  nampaknya  sangat  ditentukan kemampuan  manajerial  semata  tetapi  ada  pendekatan  lain  yang  lebih  urgen dalam  mempengaruhi  sikap  dan  perilaku    bawahan,  yaitu  soal  keteladanan. Dengan keteladanan yang dimiliki ternyata mampu menumbuhkan kesadaran pegawai untuk bertindak sesuai apa yang diyakini itu baik. Karena keteladanan yang  dilakukan  pimpinan  diyakini  itu  baik  maka  para  bawahan  juga  akan bertindak sama dengan yang dilakukan pimpinan.

## Faktor - faktor yang Mendukung
Ada  beberapa  hal  yang  menjadi  pendukung  dalam  evaluasi  pembinaan sumberdaya  aparatur  di  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Kalimantan Timur,  antaranya:  1)  kuatnya  komitment  kepala  dinas  dan  pimpinan  instansi vertikal  dalam  melakukan  pembinaan  aparatur,  baik  yang  sifatnya  untuk meningkatkan  kompetensi  maupun  untuk  memperbaiki  sikap  dan  perilaku aparatur;  2)  Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Timur  Nomor  03  Tahun  2001 tentang  Susunan    dan  Tata  Kerja  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi Kalimantan  Timur,  dapat  dijadikan  sebagai  petunjuk  untuk  melaksanakan tugas dan fungsi lembaga; 3) Undang-undang  nomor 43 tahun 1999, tentang pokok-pokok  kepegawaian.  Dengan  adanya  Kebijakan  tersebut  dapat dijadikan    sebagai  dasar  acuan  untuk  melakukan  pembinaan  pegawai  negeri sipil; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2001, tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil, yang  dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  dalam  rangka  meningkatkan  kecakapan, keterampilan  dan  keahlian  pegawai;  5)  Peraturan  Pemerintah  No  42  Tahun 2004    tentang  Pembinaan  Korps  dan  Kode  Etik  Pegawai  Negeri  Sipil,  dapat dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan bagi pegawai yang dipimpinnya; dan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri  Sipil,  yang  dapat  dijadikan  acuan  untuk  meningkatkan  disiplin  kerja dalam rangka meningkatkan kinerjanya.

## Faktor-faktor yang Menghambat
Selain  faktor  yang  mendukung,  ada  hal  yang  menghambat  evaluasi pembinaan  sumberdaya  aparatur  di  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: a) terbatasnya alokasi anggaran pembinaan aparatur, khususnya  untuk  membiayai  kegiatan  aparatur  melalui  berbagai  pendidikan dan  pelatihan;  b)  beragamnya  responsibilitas  sumberdaya  aparatur  dalam menyikapi  pembinaan  yang  dilakukan  pimpinan  institusi,  sehingga  upaya peningkatan  kecakapan,  keterampilan  dan  keahlian  aparatur  kurang  optimal;
c)  belum  tersedianya  lembaga  pelatihan  yang  berkualitas  di  Provinsi Kalimantan Timur sehingga pembinaan pegawai lebih banyak dilakukan ke luar daerah,  sehingga  perlu  dana  yang  besar,  dan  disamping  minat  aparatur berkurang; dan masih kuatnya ketergantungan dengan lembaga pelatihan dari luar daerah sehingga

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  sebagaimana  yang  dikemukakan pada  bab  sebelumnya,  penulis  akan  menarik  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Pembinaan  sumberdaya  aparatur  yang  dilakukan  Dinas  Kelautan  dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan melalui pengembangan  pegawai  dalam  bentuk  pendidikan  dan  pelatihan,  disiplin kerja  dan  bimbingan  kerja,  berdasarkan  hasil  evaluasi  menunjukkan perubahan  positif.  Hal  tersebut  tercermin  oleh  perubahan/bertambahnya aparatur  yang  memiliki  legalitas  pelatihan,  kecakapan,  keterampilan  dan keahlian  serta  perubahan  kepribadian,  sikap  dan  perilaku    aparatur  yang lebih baik.
2. Pembinaan  sumber  daya  aparatur  yang  dilakukan  Dinas  Keluatan  dan Perikanan  Provinsi  Kalimantan  Timur    belum  sepenuhnya  menunjukkan hasil  optimal  tetapi  secara  aplikatif  telah  menghasilkan  aparatur  yang kompeten.    Dengan  bertambahnya  kompetensi  aparatur  yang  sesuai bidang  kerjanya  justru  kesenjangan  yang  terjadi  selama  ini  yaitu ketidakseimbangan antara beban kerja dengan kompetensi aparatur dapat teratasi  atau berkurang.
3. Dengan  meningkatnya  kompetensi  aparatur,  dapat  dijadikan  sebagai invertasi  lembaga  dalam  mempertahankan  eksistensi  lembaga  secara berkesinambungan.  Sedangkan    ditinjau  dari  segi  nilai  manfaat  bagi aparatur  maka  dengan  kompetensi  yang  dimiliki  dapat  dijadikan  sebagai modal kerja  untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsinya. Mengingat pembinaan yang dilakukan telah menghasilkan sumber tenaga yang cakap dan  terampil,  dan  besar  kontribusinya  untuk  mewujudkan  visi  dan  misi yang telah ditetapkan.
4. Kurang optimalnya hasil pembinaan disebabkan oleh berbagai faktor yang menghambat,  diantaranya  terbatasnya  alokasi  sumber  dana  pembinaan aparatur  terutama  untuk  meningkatkan  keterampilan  dan  keahlian pegawai,  beragamnya    responsibilitas  sumber  daya  aparatur  untuk meningkatkan  keterampilan  dan  keahlian,  kurangnya  kesadaran  kolektif aparatur  untuk  memahami  pentingnya  pembinaan  aparatur  dalam lingkungan  kerja,  kurangnya  displin  kerja  pegawai  dalam  memanfaatkan jam  kerja  efektif,  dan  belum  tersedianya  lembaga  pelatihan  yang  dapat mengakomodir  kebutuhan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provisi Kalimantan Timur.

## Saran-saran
Dari  hasil  kesimpulan  sebagaimana  yang  dikemukakan  di  atas,  penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut :
1. Bagi  aparatur  yang  telah  menyelesaikan  pendidikan  dan  pelatihan hendaknya  ditempatkan  pada  posisi  yang  tepat  dan  benar,  agar  hasil pelatihan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai keterampilan dan keahlian  yang  dimiliki.  Selain  itu    dapat  menumbuhkan  kesadaran  dan semangat kerja pegawai yang lebih baik.
2. Memanfaatkan  dan  mendayagunakan  sumber  daya  aparatur  secara optimal dengan cara menegakkan disiplin kerja pegawai dan memberikan penghargaan  terhadap  pegawai  yang  memiliki  prestasi  kerja,  baik  berupa fisik  maupun  non  fisik  serta  memberikan  kesempatan  kepada  pegawai yang belum pernah mengikuti pelatihan dalam bentuk apapun.
3. Meningkatkan/menambah  alokasi  anggaran  untuk  menunjang  biaya pembinaan  aparatur,  sehingga  peluang  aparatur  yang  mengikuti pendidikan dan pelatihan lebih banyak dan lebih selektif lagi sesuai prestasi kerja.
4. Memberikan  penghargaan  bagi  pegawai  yang  berprestasi  dengan  cara memberikan  kesempatan  belajar  setingkat  lebih  tinggi,  memberikan kesempatan  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  dan  mempro-mosikan pada posisi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
5. Meningkatkan  kecakapan  dan  keterampilan  pegawai  dengan  cara melakukan  kerja  sama  dengan  pihak  lembaga  pelatihan,  baik  terhadap lembaga pelatihan pemerintah provinsi,  juga  dengan  lembaga pendidikan tinggi di Kalimantan Timur.

## Daftar Pustaka
Abdul  Wahab,  Solichin,  2002, Analisis  Kebijaksanaan  Publik  :  Dari  Formulasi  ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara , Jakarta.
Meter,  Donalds  Van  dan  Carl  E.  Van  Horn,  1975, “The  Policy  Implementation Process : A Conceptual Framework”, Administration and Society, Vol. 6, No. 4, February.
Milles,  Matthew,  B.  dan  Michael  B.  Huberman,  1992 ,  Analisa  Data  Kualitatif: Buku  Sumber  tentang  Metode-metode  Baru, Penerjemah:  Tjetjep Rohendi Rohidi, Universitas Indonesia, Jakarta.
Moekijat, 1989 , Manajemen Kepegawaian, Alumni, Bandung.
Moenir, A.S., 1998 , Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta, Jakarta. Sastrohadiwiryo,  B.  Siswanto,  2002 ,  Manajemen  Tenaga  Kerja  Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional ,  Bumi Aksara, Jakarta. Sukardi,  Dewa  Ketut,  1995, Proses  Bimbingan  dan  Penyuluhan ,  Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta.
Thoha,  Miftah,  2010, Manajemen  Kepegawaian  Sipil  di  Indonesia ,  Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakart a.