## PROGRAM PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERMASALAHAN HUKUM WARIS DI INDONESIA

## Suyikati
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Email : suyik_law@yahoo.co.id

## Abstract
This  community  service  activity  aims  to  provide  understanding  to  the community  about  the  importance  of  inheritance  law  in  Indonesia,  especially  for women  from  PKK  RT.037  Tahunan,  village,  Umbulharjo  District,  Yogyakarta.  As time goes by, more and more inheritance law cases occur in society due to people’s lack  of  understanding  about  inheritance  law  in  Indonesia.  Thus  giving  rise  to inheritance disputes, even these disputes occur between heirs. With this community service,  it  is  hoped  that many  people  will  understand  and  comprehend  inheritance law in  Indonesia  so that inheritance law problems in  Indonesia  can be  minimized. This  community  service  activity  is  carried  out  through  lecture,  discussion  and evaluation  methods.  The  conclusion,  especially  PKK  RT  women.  037,  Tahunan Village,  Umbulharjo  District  increasingly  understands  and  comprehends inheritance law, both islamic inheritance law, customary inheritance law and Civil Code inheritance law and it is hoped that service activities like this can be held on an ongoing basis.
Keywords :inheritance dispute, inheritance law, heirs, islamic inheritance law, legal issues.

## Abstrak
Kegiatan  Pengabdian  Masyarakat  ini  bertujuan  untuk  memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  tentang  arti  penting  hukum  waris  di  Indonesia khususnya bagi ibu-ibu PKK RT. 037, Kelurahan Tahunan, Kecematan Umbulharjo, Yogyakarta.  Seiring  dengan  perkembangan  waktu  semakin  banyak  kasus-kasus hukum waris yang terjadi di masyarakat akibat tidak pahamnya masyarakat tentang hukum waris di Indonesia, sehingga menimbulkan sengketa waris bahkan sengketa tersebut  terjadi  antar  ahli  waris.  Dengan  pengabdian  masyarakat  ini  diharapkan masyarakat    mengerti  serta  memahami  hukum  waris  di  Indonesia  sehingga persoalan-persoalan  hukum  waris  di  Indonesia  dapat  diminimalisir.  Pelaksanaan kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  dilakukan  melalui  metode  ceramah,  diskusi, dan  evaluasi.  Kesimpulan,  masyarakat  khususnya  ibu-ibu  PKK  RT.037  Kelurahan Tahunan,  Kecamatan  Umbulharjo  semakin  mengerti  serta  memahami  tentang hukum waris baik hukum Waris Islam, hukum Waris Adat serta Hukum Waris KUH Perdata dan diharapkan kegiatan pengabdian diselenggarakan secara berkelanjutan.
Kata  Kunci  : ahli waris,  hukum waris, hukum waris Islam, permasalahan hukum, sengketa waris.

## 1. PENDAHULUAN
Hukum  waris  merupakan  hukum yang  memiliki  peranan  penting  dalam kehidupan manusia karena pada hakekatnya  setiap  manusia  pasti  akan mengalami hal tersebut tanpa terkecuali.  Pengaturan  tentang  hukum waris merupakan hal yang cukup rumit yang  apabila  tidak  diatur  secara  rinci maka  amatlah  mudah  menimbulkan sengketa di antara ahli waris.
Di  Indonesia,  terdapat  tiga  jenis hukum  waris  yang  digunakan  dalam pembagian warisan, yakni hukum waris Islam,  hukum  waris  adat,  dan  hukum perdata  atau  hukum  waris  KUH Perdata,  (Tim  Hukumonline,  2023) dimana  masing-masing  hukum  waris tersebut  memiliki  aturan  yang  masing- masing berbeda.
Hukum  waris  menduduki  tempat yang amat penting dalam hukum Islam, sedemikian  penting  kedudukan  hukum waris  dalam  hukum  Islam  sehingga hadist  Nabi  Riwayat  Ibnu  Majah  dan Addaraquthni mengajarkan
“Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada orang banyak karena faraid adalah  setengah ilmu dan mudah dilupakan  serta  merupakan  ilmu  yang pertama  kali  hilang  dari  umatku .”( Ahmad Azhar Basyir, 2001)
Pengaturan  tentang  hukum  waris Islam  diatur  di  dalam  Al-Qur’an  surat An-Nisaa’  (4)  dan  dapat  ditambahkan satu  ayat  dalam  Qur’an  surat  Al-Anfal (8).
Meskipun Al-Qur’an menyebutkan secara  terperinci  ketentuan  bagian  ahli waris,  Sunah  Rasul  menyebutkan  pula hal  yang  tidak  disebutkan  dalam  Al- Qur’an  di  antaranya  dari  Hadis Riwayat  Bukhari  menyebutkan  bahwa dalam  suatu  kasus  warisan  yang  ahli warisnya  terdiri  1  anak  perempuan,  1 cucu  perempuan  (dari  anak  laki-laki), dan  satu  saudara  perempuan,  Nabi memberikan  bagian  warisan  kepada anak  perempuan  ½,  kepada  cucu perempuan 1/6 dan untuk saudara perempuan  sisanya.  (Ahmad  Azhar Basyir, 2001)
Meskipun Al-Qur’an dan Sunah Rasul  telah  memberikan  ketentuan yang  terperinci  mengenai  pembagian harta  warisan,  dalam  beberapa  hal masih  diperlukan  adanya  Ijtihat  yaitu terhadap  hal-hal  yang  tidak  diatur  di dalam  Al-Qur’an  dan  Sunah  Rasul misalnya  tentang  waris  banci,  harta warisan yang tidak hapus kepada siapa sisanya  diberikan.  Demikian  juga Ijtihat  yang  dilakukan  Zaid  bin  Tsabit dalam  soal  pembagian  warisan  dalam
kasus  ahli  waris  terdiri  dari  ibu-bapak salah  seorang  dari  suami  istri  sudah mati.  Dalam  hal  ini,  Zaid  membagi sepertiga  untuk  ibu  setelah  suami  atau istri  mengambil  bagiannya  (Abdul Ghofur Anshori. 2002).
Sedangkan  hukum  waris  adat merupakan serangkaian  peraturan yang mengatur  penerusan  dan  pengoperan harta  peninggalan  atau  harta  warisan dari  suatu  generasi  ke  generasi  lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun  yang  berkaitan  dengan  hak- hak kebendaan (materi dan non materi). (Zainuddin Ali, 2010).
Di  dalam  hukum  waris  adat banyak  dipengaruhi oleh  struktur kemasyarakatan  atau  kekerabatan.  Di Indonesia,  hukum  waris  mengenal beberapa  macam  sistem  pewarisan  di antaranya:  Pertama,  Sistem  keturunan. Sistem  ini  dibedakan  menjadi  tiga macam  yaitu  sistem  patrilineal  yaitu berdasarkan  garis  keturunan  bapak, sistem  matrilineal  berdasarkan  garis keturunan ibu dan sistem bilateral yaitu berdasarkan  garis  keturunan  kedua orang  tua.  Kedua,  Sistem  Individual, berdasarkan sistem ini, setiap ahli waris mendapatkan  atau  memiliki  harta warisan menurut bagian masing- masing.  Pada  umumnya  sistem  ini diterapkan  pada  masyarakat  yang menganut sistem kemasyarakatan
bilateral  seperti  Jawa  dan  Batak. Ketiga,  Sistem  Kolektif,  ahli  waris menerima  harta  warisan  sebagai  satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan  ataupun  kepemilikannya dan  tiap  ahli  waris  hanya  mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil  dari  harta  tersebut,  contohnya adalah barang pusaka di suatu masyarakat tertentu.
Terakhir, sistem kewarisan mayorat,  dalam  sistem  mayorat  harta warisan dialihkan sebagai suatu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan  yang  dilimpahkan  kepada anak  tertentu,  misalnya  kepada  anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah  atau  ibu  sebagai  kepala  keluarga, seperti di masyarakat Bali dan Lampung,  harta  warisan  dilimpahkan kepada  anak  tertua  dan  di  Sumatra Selatan kepada anak perempuan tertua. (Info Umum, 2022)
Dalam  KUH  Perdata  Hukum waris  merupakan  bagian  dari  hukum harta  kekayaan,  khususnya  hukum Benda,  Hukum  waris  ( Erfrecht ,  KUH Perdata  Pasal  830  dan  seterusnya) adalah Hukum yang mengatur kedudukan  hukum  harta  kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama  berpindahnya  harta  kekayaan itu  kepada  orang  lain.  (Kansil  dan
Christine, 2004).
Garis kekeluargaan untuk menetapkan  warisan  dapat  dibedakan menjadi  garis  menengah  ( line )  adalah garis  kekeluargaan  langsung  satu  sama lain  misalnya  kakak-bapak-anak-cucu dihitung  menurun,  kalau  sebaliknya dihitung  menanjak  dan  garis  mendatar ( zijlinie )  adalah  garis  kekeluargaan  tak langsung  satu  sama  lain,  misalnya paman  bapak-paman-keponakan  dan seterusnya.
Ketiga pengaturan hukum waris tersebut  di  atas  apabila  tidak  dipahami secara menyeluruh maka akan menimbulkan kebingungan di masyarakat  dan  dapat  menimbulkan persoalan waris.
Dalam  masyarakat  khususnya  ibu- ibu  PKK  RT.  037  Kelurahan  Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta banyak yang belum memahami  tentang  pengaturan  hukum waris  di  Indonesia,  baik  hukum  waris Islam,  hukum  waris  Adat  maupun hukum waris KUH Perdata.
Dengan  melihat  latar  belakang yang dikemukakan di atas,  maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Masyarakat  belum  mengetahui  dan memahami  tentang  bagian  untuk anak  laki-laki  dan  anak  perempuan, baik  menurut  hukum  waris  Islam,
hukum  waris  Adat  serta  hukum waris KUH Perdata
2. Masyarakat  belum  mengetahui  dan memahami  tentang  penyelesaian hukumnya  ketika  terjadi  sengketa waris  diantara  para  ahli  waris, hukum    yang  akan  digunakan, apakah  hukum  waris  Islam,  hukum waris  Adat  ataukah  hukum  waris KUH Perdata.

## 2. METODE PENGABDIAN
Rendahnya  pemahaman  masyarakat tentang  hukum  waris  di  Indonesia khususnya  ibu-ibu  PKK  di  RT.  037, Kelurahan
Tahunan, Kecamatan
Umbulharjo,
Kota Yogyakarta mengakibatkan  masyarakat  menjadi tidak  paham  tentang  hukum  waris  di Indonesia sehingga perlu diselenggarakan  program  pengabdian masyarakat  tentang  Hukum  Waris. Adapun metode dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini  adalah :
a.Ceramah
Penyuluh memberikan ceramah menangani  hal-hal  yang  berkaitan dengan hukum waris di Indonesia, yang meliputi  hukum  waris  islam,  hukum waris  Adat  serta  Hukum  waris  KUH Perdata,  serta  kasus-kasus  sengketa
waris yang terjadi di Indonesia.
b. Bahan Serahan ( Hand Out ).
Di  samping  mendengarkan  ceramah, para  peserta  diberikan  bahan  berupa makalah.  Hal  ini  untuk  memudahkan penyampaian  materi  kepada  ibu-ibu PKK  RT.  037  dan  sebagai  bahan bacaan  para  peserta  yang  hadir  saat pengabdian.
c.Tanya jawab
Setelah disampaikan materi penyuluhan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab untuk mendapatkan  penjelasan  lebih  rinci dan  peserta  dapat  lebih  memahami materi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  pengabdian  dalam rangka  upaya  peningkatan  kesadaran hukum  masyarakat  khususnya  tentang hukum  waris  di  Indonesia  dalam pertemuan  ibu-ibu  PKK  RT.  037, Kelurahan
Tahunan, Kecamatan
Umbulharjo,
Kota
Yogyakarta dilaksanakan  pada  tanggal  20  Juni 2023. Program  direspon  dengan sangat baik  oleh  peserta.  Hal  ini  dapat  dilihat dari banyaknya peserta yang hadir serta banyaknya  pertanyaan  yang  diajukan oleh para peserta.
Dalam  pelaksanaan  pengabdian ini terdapat beberapa hal yang
ditanyakan oleh para peserta. Pertanyaan  antara  lain  tentang  berapa bagian  untuk  anak  laki-laki  dan  anak perempuan, baik menurut hukum waris Islam,  hukum  waris  Adat  serta  hukum waris KUH Perdata apakah sama antara anak laki laki dengan anak perempuan? Selain  itu  jika  terjadi  sengketa  waris sesama  ahli  waris    harus  diselesaikan menurut  hukum  apa?  Apakah  menurut hukum waris Islam, hukum waris Adat ataukah hukum waris KUH Perdata?
Terkait dengan beberapa pertanyaan tersebut pemateri menyampaikan,  terkait  bagian  bagi anak  laki  laki  dan  anak  perempuan dalam  hukum  waris  Islam  dalam Qur’an  surat  An-Nisaa’  ayat  11 menentukan bagian anak laki-laki sama dengan  bagian  dua  anak  perempuan; dua atau lebih anak perempuan (apabila tidak  ada  anak  laki-laki)  menerima 2/3 harta  warisan  dan  apabila  hanya seorang  (tidak  ada  anak  laki-laki) menerima ½ harta warisan; apabila ada anak,  ayah  dan  ibu  masing-masing menerima 1/6 harta  warisan;  apabila tidak  ada  anak  bagian  ibu  adalah 1/3 harta warisan (ayah mendapat sisanya); apabila ada saudara lebih dari seorang, bagian  ibu  adalah 1/6 harta  warisan. (Ahmad Azhar Basyir, 2001).
Hukum waris adat adalah hukum  lokal  yang  terdapat  di  suatu daerah  ataupun  suku  tertentu  yang berlaku,  diyakini  dan  dijalankan  oleh masyarakat-masyarakat
daerah
tersebut. Hukum waris Adat di
Indonesia  tidak  terlepas  dari  pengaruh susunan  masyarakat  kekerabatannya yang berbeda. (Fakultas Hukum UMSU, 2023)
Dalam hukum Adat khususnya pada masyarakat  Jawa  terkait  pembagian waris dikenal adanya pembagian
warisan dengan prinsip sepikul segendong,  dan  juga  dalam  hukum waris  Adat  terkait  anak  laki-laki  dan perempuan  sangat  dipengaruhi  oleh sistem  kekerabatan  masyarakat  adat yang ada di Indonesia.
Sedangkan dalam KUH Perdata di  dalam  ketentuan  Pasal  852  KUH Perdata  dinyatakan:  Anak-anak  atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan  dari  lain-lain  perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua,  kakek,  nenek  atau  semua keluarga  sedarah  mereka  selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan  antara  laki  atau  perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan
kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris  kepala  demi  kepala  jika dengan  si  meninggal  mereka  bertalian keluarga  dalam  derajat  ke  satu  dan
masing-masing mempunyai  hak karena diri  sendiri;  mereka  mewaris  pancang demi  pancang,  jika  sekalian  mereka atau sekadar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti. (Subekti dan Tjitrosudibio, 1996).
Jadi  ahli  warisnya  mewaris  kepala demi  kepala,  pancang  demi  pancang dan  bagiannya  adalah  satu  banding satu.
Gambar  1:    Suasana  Kegiatan  Pengabdian Masyarakat, peserta antusias untuk hadir.
Gambar 2: Pengabdi sedang memberikan penjelasan  tentang  Hukum  waris  di  Indonesia dan Permasalahan Hukumnya.
Selain  itu  peserta  juga  menanyakan tentang bagaimana penyelesaian hukumnya ketika terjadi sengketa waris
di  antara  para  ahli  waris,  hukum  mana yang  akan  digunakan,  apakah  hukum waris Islam, hukum waris Adat ataukah hukum waris KUH Perdata?
Untuk  meminimalisir  sengketa waris  di  antara  ahli  waris  maka diutamakan  melalui  jalan  musyawarah antara ahli waris terlebih dahulu, tetapi jika  tidak  dapat  dilakukan  melalui musyawarah  maka  harus  diselesaikan melalui Pengadilan.
Gambar 3:Foto Kegiatan Pengabdian Masyarakat tentang Hukum Waris di Indonesia dan
Permasalahan Hukumnya.

## 4. PENUTUP
Pelaksanaan kegiatan pengabdian hukum tentang Permasalahan Hukum Waris di Indonesia  berjalan  dengan  lancar.  Hal tersebut nampak dari banyaknya peserta  yang  hadir  dalam  kegiatan tersebut  dan  banyak    pertanyaan  yang diajukan.  Usai  kegiatan  pengabdian masyarakat  ini  peserta  yakni  ibu-ibu PKK  RT.  037,  Kelurahan  Tahunan, kecamatan Umbulharjo, Kota
Yogyakarta  mulai  memahami  tentang hukum  waris  di  Indonesia  sehingga diharapkan dapat meminimalisir sengketa waris yang ada di masyarakat. Diharapkan  kegiatan  pengabdian  ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan  agar  masyarakat  paham tentang  hukum  waris  khususnya  dan hukum di Indonesia. Dengan demikian, kegiatan ini dapat mencegah persoalan- persoalan hukum di Indonesia.

## 5.  DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Ghofur  Anshori,  2002, Hukum Kewarisan  Islam  di  Indonesia
Ekstistensi dan Adaptabilitas ,
Ekonisia, Yogyakarta.
Ahmad  Azhar  Basyir,  2001, Hukum Waris , UII Press, Yogyakarta.
Subekti,  R.  dan    Tjitrosudibio,  R.,
1996, Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata ,  Pradya  Paramita, Jakarta.
Zainuddin Ali, 2010, Pelaksanaan
Hukum  Waris  di  Indonesia ,  Sinar Grafika, Jakarta.
Info  Umum,  2022,  Pengertian  dan Ragam  Hukum  Warisan  di  Indonesia, https://www.cermati.com/artikel/ pengertian-dan-ragam-hukum-warisan- di-indonesia
Fakultas Hukum UMSU, 2023, Hukum Waris  Islam,  Perdata  dan  Adat, https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-
islam/
Tim  Hukumonline,  2023,  Pembagian Harta  Waris  Menurut  hukumPerdata, https://www. hukumonline. com/berita/a/pembagian-harta-waris- menurut-hukum-perdata- lt6236c9ba3d767/