## ABSTRACT
This research aims to analyze teachers‘ perceptions of 1) their understanding and implementation of the Process Standards and 2) their understanding and implementation of the Educational Assessment Standards. The research used the descriptive qualitative method. Data collection and validity were conducted through focus group discussions. Data analysis applied Milles and Huberman‘s interactive analysis model. The results showed that 1) all teachers have known and read the new regulations on Process Standards. However, only a small number understand the contents and even the majority have not yet implemented the evaluation of the learning process. 2) All teachers have known and read the new regulations on the Educational Assessment Standards, but most teachers have not been able to implement the Educational Assessment Standards and learning outcomes assessment (formative and summative) properly. Based on the results, it is recommended that a structured and intensive mentoring program be carried out for teachers to obtain a standardized comprehension of the Process Standards and Educational Assessment Standards. Thus, it is expected that the implementation of the learning process and assessment of learning outcomes can be carried out correctly and on target.
Keywords : process standards; educational assessment standards; national education standards; teacher perception

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi guru tentang 1) pemahaman dan penerapan Standar Proses; dan 2) pemahaman dan penerapan Standar Penilaian Pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok terpumpun. Analisis data menerapkan model analisis interaktif Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) semua guru telah mengetahui dan membaca peraturan baru tentang Standar Proses, namun demikian hanya sebagian kecil yang memahami isinya, bahkan mayoritas belum melaksanakan evaluasi proses pembelajaran; 2) semua guru telah mengetahui dan membaca peraturan baru tentang Standar Penilaian, namun sebagian besar guru belum mampu mengimplementasikan Standar Penilaian Pendidikan dan penilaian capaian pembelajaran (formatif dan sumatif) dengan baik. Mengacu hasil tersebut disarankan untuk dilakukan program pendampingan yang terstruktur dan intensif bagi guru agar diperoleh standardisasi pemahaman Standar Proses dan Standar Penilaian Pendidikan. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian capaian pembelajaran dapat dilakukan dengan benar dan tepat sasaran.
Kata kunci :  Standar Proses; Standar Penilaian Pendidikan; Standar Nasional Pendidikan; persepsi guru

## PERSEPSI DAN PEMAKNAAN GURU TENTANG STANDAR PROSES DAN
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
1 Salman Alfarisy Totalia, 2 Imam Sujadi, 3 Aniek Hindrayani, 4 Susantiningrum, 5 Sigit Wahyudi Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Email korespondensi: salmanalfarisytotalia@staff.uns.ac.id

## J U R N A L PENELITIAN KEBIJAK AN PENDIDIKAN
Naskah diterima: 31 Agustus 2023 Volume 16 Nomor 2/2023 doi      : 10.24832/jpkp.v16i2.726 direvisi akhir: 28 Desember 2023
disetujui:
10 Januari 2024

## PENDAHULUAN
Pendidikan di seluruh dunia mulai abad ke- 20 dan ke-21 dihadapkan pada terjadinya reformasi secara menyeluruh dalam sistem pendidikan dan kurikulum sekolah (Gouëdard dkk., 2020). Reformasi ini ditandai dengan adanya perubahan dan perkembangan yang tidak dapat diprediksi utamanya dalam bidang akademik, kejuruan, dan profesional. Kemampuan yang dimiliki peserta didik mulai bergeser, jika sebelumnya menekankan pada hafalan dan penguasaan konten mata pelajaran, berganti dengan keterampilan yang tidak hanya menekankan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tetapi juga kemampuan pemecahan masalah dan berpikir kritis yang baik (Zagranski dkk., 2008; Rao & Meo, 2016). Oleh karena itu, pendidikan maupun pembelajaran yang  berjalan saat ini harus disesuaikan, utamanya dalam hal kebijakan yang biasanya dituangkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan serta rujukan bagi satuan pendidikan dalam menjalankan pembelajaran (Sturgis, 2014).
Pendidikan berbasis standar (standard-based education) atau dikenal juga dengan istilah competency-based education , mulai dikenal dalam dunia pendidikan pada tahun 1990-an dengan tujuan memberikan patokan dalam peningkatan kualitas pendidikan secara nasional (Colby, 2017). Namun SNP juga dapat meningkatkan kesenjangan capaian pembelajaran antarkelompok siswa. Standar tersebut berhasil menggapai kelompok tertentu, namun gagal menggapai kelompok lain. Sebuah studi di Amerika Serikat menemukan bahwa beberapa jenis standar justru berkontribusi terhadap peningkatan kesenjangan capaian pembelajaran antarsiswa, dalam konteks ini yaitu antarsiswa dan siswa kulit putih (Harris & Herrington, 2006). Studi ini melihat bahwa standar yang berlaku tidak gagal, melainkan belum menggapai lebih jauh kelompok- kelompok tertentu. Dalam konteks Indonesia, standar perlu mengakomodasi keragaman yang ada, baik keragaman geografis, sosial ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Hal ini menggambarkan bahwa penerapan standar perlu memperhatikan konteks keragaman suatu negara. Untuk itu, aspek pemerataan (equity) dan kesetaraan (equality) menjadi dua aspek pendidikan yang amat penting dalam implementasi Standar Nasional Pendidikan
(Badan Standar Nasional Pendidikan/BSNP, 2021).
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (17) mendefinisikan SNP sebagai “kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia,” dan Pasal 35 ayat (1) mengatur adanya delapan SNP, yaitu “standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.” Dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan, pemerintah melakukan beberapa kali perubahan SNP. Perubahan terbaru tentang SNP tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penerbitan SNP didasarkan pada penyempurnaan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Peraturan pemerintah tersebut dioperasionalkan melalui peraturan menteri yang mengatur tentang masing-masing standar SNP, yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (SI), Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan. Kecuali Standar Tenaga Kependidikan, tujuh standar lainnya saat ini telah direvisi dengan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan.
Tren pemenuhan SNP oleh satuan pendidikan di semua jenjang mayoritas berada di bawah 80% (Rahardjo, 2012). Delapan SNP sebelumnya yang mengatur segala aspek penyelenggaraan pendidikan dirasa terlalu kaku dan mengikat, serta tidak berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil belajar. Dalam praktiknya, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sangat beragam. Beberapa faktor penyebab adanya kesenjangan kualitas pendidikan, di antaranya kualitas tenaga kependidikan dan peserta didik, infrastruktur, sarana dan prasarana, serta kualitas penilaian pendidikan peserta didik. Standar diperlukan sebagai panduan para pelaku sistem pendidikan dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan, karena sistem pendidikan bersifat dinamis, dan berada dalam lingkungan yang sangat beragam. Sistem pendidikan Indonesia harus tetap menghormati hak-hak dasar manusia, serta mempertimbangkan dan sekaligus menjaga keberagaman dan kekhasan watak, karakter, potensi, dan bakat individu yang terlibat dalam sistem pendidikan ini.
Implementasi SNP pada satuan pendidikan diharapkan mampu memberikan pelayanan pendidikan dengan standar yang sama kepada masyarakat. Namun demikian, pada kenyataannya  pemenuhan SNP oleh satuan pendidikan masih menunjukkan capaian yang rendah di beberapa standar. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan (kini berganti menjadi Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan/PSKP) tentang evaluasi implementasi dan restrukturisasi SNP menunjukkan bahwa masih terdapat kendala implementasi SNP oleh kepala sekolah dan guru (Yuliana & Raharjo, 2019). Sebagian kepala sekolah dan guru belum memahami SNP dengan baik karena standar yang ada memuat aturan yang rumit untuk dipahami. Kendala lain yaitu dalam hal keterlaksanaan SNP. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa belum semua standar dapat dilaksanakan dan sulit dipenuhi. Dalam hal segi ketercapaian, belum semua standar bisa dicapai oleh sekolah, baik swasta maupun negeri. Tingkat pemahaman guru terhadap SNP merupakan salah satu faktor tercapainya implementasi SNP secara maksimal. Pemahaman individu terkait sesuatu sangat dipengaruhi oleh persepsi dan pemaknaan akan hal baru yang diperoleh. Persepsi merupakan rangkaian proses yang dialami individu dalam memproses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi baru terhadap stimulus yang nantinya akan diperoleh melalui objek peristiwa, atau hubungan antargejala yang selanjutnya diproses oleh otak (Sumanto, 2014).
Guru sebagai aktor utama pada proses pembelajaran dituntut untuk memahami SNP khususnya Standar Proses dan Standar Penilaian Pendidikan. Guru dalam Standar Proses memiliki kewajiban untuk mampu mengaitkan kurikulum yang berjalan dengan tuntutan yang ada dalam Standar Proses di dalam kelas secara efektif guna meningkatkan pemikiran dan pembelajaran peserta didik serta mendukung ketercapaian tujuan pendidikan (Boyd, 2012; Sharma, 2015).
Standar Proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.
Proses pembelajaran harus mampu mengedepankan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan amanat pada Standar Proses sehingga pembelajaran mampu mengembangkan kemampuan, potensi, prakarsa, serta kemandirian peserta didik secara optimal. Pembelajaran yang dianjurkan dalam standar proses harus meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas merumuskan tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran, merumuskan cara atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan belajar, dan merumuskan cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Bentuk dokumen perencanaan pembelajaran diharuskan memiliki kejelasan yang baik, fleksibel, dan sederhana namun tidak memiliki keterikatan tertentu pada satu bentuk atau format tertentu.
Suasana belajar yang interaktif, paritisipasif, inspiratif, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpatisipasi aktif, menyenangkan, serta memberikan ruang yang cukup bagi keativitas, kemandirian sesuai dengan minat dan bakat, perkembangan fisik, psikologis serta memberikan cukup prakarsa bagi peserta didik merupakan pelaksanaan pembelajaran yang diimpikan dalam setiap kelas. Selain itu, penilaian yang dilakukan dalam kegiatan penilaian proses pembelajaran merupakan assesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan dengan merefleksikan hasil belajar peserta didik. Standar proses dilaksanakan oleh guru atau pendidik, sesama pendidik, kepala satuan pendidikan, serta peserta didik sebagai upaya dalam peningatan mutu dan kualitas pembelajaran menuju yang lebih baik.
Implementasi standar penilaian dan penilaian capaian pembelajaran merupakan isi dari Standar Penilaian Pendidikan. Pendidikan menggunakan Standar Penilaian Pendidikan sebagai pedoman dalam melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik yang berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian yang bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengkaji pencapaian tujuan
pembelajaran merupakan fungsi dari penilaian formatif. Penilaian untuk melihat pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan satuan pendidikan yang dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan yang berjalan saat ini merupakan tujuan dari penilaian sumatif pada jenjang satuan pendidikan dasar dan jenjang satuan pendidikan menengah. Sementara pada jenjang satuan pendidikan anak usia dini, penilaian sumatif digunakan untuk melihat dan mengetahui capaian perkembangan dari masing-masing peserta didik.
Hasil belajar peserta didik yang sudah selesai dinilai baik sebelum proses pembelajaran, selama proses pembelajaran, maupun setelah proses pembelajaran selesai dilaksanakan akan dituangkan dan diolah secara kuantitaif dan kualitatif dalam bentuk laporan kemajuan belajar dan biasa disebut sebagai laporan hasil belajar peserta didik. Laporan hasil belajar akan disusun oleh guru berdasarkan dokumentasi hasil penilaian berupa portofolio, pameran hasil karya, dan unjuk kerja. Rapor yang diberikan kepada peserta didik saat ini di dalamnya memuat komponen sebagai berikut: identitas satuan pendidikan; identitas peserta didik; kelas; tahun pelajaran dan semester; mata pelajaran; hasil penilaian; catatan guru; kehadiran; dan kegiatan ekstrakurikuler.
Kerangka berpikir penelitian ini dilandasi dengan diberlakukannya peraturan terbaru tentang Standar Proses dan Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia yang berlaku untuk seluruh kurikulum satuan pendidikan. Standar Proses diatur melalui Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022, sedangkan Standar Penilaian Pendidikan diatur melalui Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022. Dengan demikian, perlu diteliti pemahaman guru terhadap perubahan ketentuan tersebut, karena akan sangat berdampak pada persiapan, pengelolaan, dan evaluasi pembelajaran pada kelas yang dikelolanya.
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan persepsi guru tentang: 1) pemahaman Standar Proses, perencanaan pembelajaran, implementasi pembelajaran, dan evaluasi proses pembelajaran; 2) pemahaman Standar Penilaian Pendidikan, implementasi Standar Penilaian Pendidikan, dan penilaian capaian
pembelajaran. Diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah (DKT). Teknik FGD memudahkan peneliti dalam mengambil sikap, keyakinan, ekspresi, dan istilah yang biasa digunakan oleh peserta mengenai topik yang dibicarakan, sehingga sangat berguna untuk mengerti alasan-alasan yang tidak terungkap di balik respons peserta (Paramita & Kristiana, 2013). Pelaksanaan FGD dipandu oleh fasilitator atau moderator yang membahas suatu bagian topik penelitian yang akan digali secara mendalam (Rahmat, 2009). Hennink (dalam Liu dkk., 2019) menyampaikan bahwa tujuan utama FGD adalah untuk mengidentifikasi persepsi dan pemahaman peserta atas topik penelitian.
Penelitian ini melaksanakan tiga kali FGD yang masing-masing mewakili FGD untuk wilayah Indonesia bagian barat (Jakarta), tengah (Mataram), dan timur (Kupang) yang dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan November 2022. Langkah-langkah yang dilaksanakan terdiri dari persiapan FGD, penyusunan panduan FGD, dan analisis data FGD.

## Persiapan Focus Group Discussion
Salah satu karakteristik dalam pelaksanaan FGD adalah jumlah peserta yang terbatas. Idealnya jumlah peserta FGD adalah empat sampai dengan delapan orang (Kitzinger, 1994) atau enam sampai dengan sepuluh orang (Howard dkk., 1999). Jumlah yang terbatas tersebut ditujukan untuk memberikan kesempatan yang cukup kepada seluruh peserta agar dapat memberikan informasi yang diperlukan dengan nyaman.
Peserta yang direkrut pada setiap FGD adalah guru yang mengajar di sekolah tingkat dasar dan menengah. Selengkapnya pembagian peserta pada setiap FGD sebagaimana Tabel 1.

## Tabel 1 Daftar Peserta FGD
Keterangan FGD ke- 1 2 3 Jumlah Peserta 10 10 10 Asal Sekolah Guru SD 3 3 4 Guru SMP 3 4 3 Guru SMA 4 3 3 Jenis Kelamin Laki-laki 4 5 6 Perempuan 6 5 4 Sumber: Data diolah, 2022

## Penyusunan Panduan dan Pelaksanaan Focus Group Discussion
Panduan FGD diperlukan untuk membantu moderator dalam mengarahkan jalannya diskusi sesuai dengan topik penelitian. Panduan FGD disesuaikan dengan tujuan penelitian. Untuk itu, panduan harus berisi pertanyaan- pertanyaan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan tersebut. Selain itu, panduan FGD juga diperlukan untuk memastikan diskusi berjalan dengan natural dan spontan sehingga data yang dikumpulkan benar-benar data riil yang dimiliki oleh peserta.
Pelaksanaan diskusi mengikuti desain Hourglass yang dibagi dalam tiga tahapan yaitu pendahuluan, pembahasan topik utama, dan penutupan (Hennink, 2014). Tahap pendahuluan berisi ucapan terima kasih, menyampaikan tujuan diskusi, permintaan untuk merekam proses diskusi, serta mempersilakan peserta untuk memperkenalkan diri masing-masing. Tahapan pembahasan topik utama berisi pertanyaan- pertanyaan spesifik yang mengarah pada tujuan penelitian, yaitu pemahaman guru tentang Standar Proses, perencanaan pembelajaran, implementasi pembelajaran, dan evaluasi proses pembelajaran; serta pemahaman guru tentang Standar Penilaian Pendidikan, implementasi Standar Penilaian Pendidikan, dan penilaian capaian pembelajaran. Tahapan penutup berisi pertanyaan tentang harapan yang diinginkan oleh peserta terkait Standar Proses dan Standar Penilaian Pendidikan, serta pembacaan hasil diskusi dan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta.

## Analisis Data Hasil Focus Group Discussion
Analisis yang diterapkan pada penelitian ini adalah pendekatan interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Hubermen (1992). Aktivitas yang dilakukan pada pendekatan ini adalah aktivitas interaktif yang dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data penelitian jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya data yang baru sesuai dengan tujuan penelitian. Aktivitas yang dilakukan pada analisis interaktif terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/ verifikasi. Alur aktivitas tersebut digambarkan sebagaimana Gambar 1.
Gambar 1 Analisis Data Interaktif Sumber: Miles dan Huberman, 1992

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Focus Group Discussion 1 (wilayah Indonesia Timur) dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2022, FGD 2 (wilayah Indonesia Tengah) dilaksanakan pada tanggal 2 November 2022, dan FGD 3 (wilayah Indonesia Barat) dilaksanakan pada tanggal 11 November 2022. Pelaksanaan FGD dilakukan secara luring sehingga data yang dikumpulkan dapat dikonfirmasi secara langsung dengan peserta selaku narasumber. Data yang diperoleh pada seluruh FGD dikelompokkan dalam dua poin penting yaitu pemahaman responden tentang Standar Proses dan Standar Penilaian Pendidikan.
Poin pertama terkait pemahaman tentang Standar Proses diketahui bahwa hampir semua responden FGD 1, 2, dan 3 telah mengetahui dan membaca peraturan terbaru tentang Standar Proses, namun demikian mereka masih belum dapat memahami isinya dengan baik. Bahkan ada sebagian kecil yang menyatakan kesulitan dalam memahami isi peraturan secara mandiri. Hal tersebut didukung dengan hasil
wawancara langsung yang dilakukan ketika FGD dengan informan NA, RR, dan MK yang mewakili kelompok pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru di Kupang, NTT, yaitu:
“Kami sudah pernah disosialisasikan terkait adanya Permendikbudristek
No. 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses oleh Kepala Sekolah dan kami diminta untuk membacanya, namun setelah kami baca lebih lanjut kami mengalami kebingungan terkait praktiknya nanti di kelas, karena jujur saja kami saat ini masih dalam masa transisi dari Kurikulum 13 menjadi
Kurikulum Merdeka, sehingga kami masih berusaha memahami maksud dari Standar Proses yang baru ini.“ (Wawancara, 22 Oktober 2022).
Pemahaman yang dimiliki responden juga masih beragam karena sosialisasi dilaksanakan melalui sharing soft file tanpa diikuti pembahasan bersama. Namun demikian, beberapa kelompok guru melakukan diskusi untuk membahas isi peraturan yang dilaksanakan atas inisiatif sendiri. Misalnya, hasil FGD 2 dan 3 menyebutkan bahwa kelompok guru yang terkait dengan kurikulum sekolah melakukan pembahasan khusus terkait Standar Proses.
Hasil ketiga FGD menemukan bahwa sebagian besar guru belum memahami perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan peraturan terbaru. Hampir semua responden menyatakan bahwa belum ada muatan pembelajaran bermakna dan ideal. Sebagian besar responden menyatakan bahwa beberapa perencanaan pembelajaran masih mengacu pada peraturan yang lama. Hal tersebut didukung dengan hasil FGD yang dilakukan dengan kelompok guru dari Perwakilan Indonesia bagian Timur yang diwakili wilayah Kupang, NTT dan Perwakilan Indonesia Bagian Tengah yang diwakili wilayah Mataram, Lombok yaitu:
“Kami berusaha memahami Permendikbudristek baru Nomor 16 Tahun 2022 terkait Standar Proses yang biasa kami lakukan dalam kegiatan pertemuan MGMP pada masing-masing bidang. Hal tersebut kami lakukan supaya kami lebih mudah menelaah apa yang dimaksudkan dalam Permendikbudritek tersebut.
Hasil dari telaah tersebut biasanya kami gunakan sebagai acuan
dalam mengimplementasikan Standar Proses sesuai anjuran dari Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 tersebut. Berdasarkan hasil beberapa pertemuan dengan forum MGMP, kami mendapatkan desain kasar tentang bagaimana menyusun modul ajar sesuai dengan tuntutan Standar Proses yang sekarang, namun dengan menggunakan format dari RPP yang kami gunakan pada Kurikulum 2013 sebelumnya.“ (Wawancara, 22  Oktober, 02
November, dan 11 November 2022).
Sebagian besar responden pada setiap FGD belum mengimplementasikan pembelajaran sesuai peraturan Standar Proses terbaru. Hal ini dikarenakan menurut mereka pada peraturan yang terbaru belum ada bentuk pembimbingan dan pembentukan karakter peserta didik yang harus dilakukan oleh guru.
Semua responden FGD menyatakan bahwa evaluasi proses pembelajaran masih belum dilaksanakan dikarenakan masih banyak yang merasa bingung terkait pelaksanaannya. Di samping itu, keterbatasan jam kerja yang dimiliki, dan banyaknya tagihan-tagihan administrasi menyebabkan guru belum mampu menerapkan evaluasi proses pembelajaran. Aktivitas kerja di luar jam kerja juga masih menjadi kendala.
Poin kedua terkait Standar Penilaian Pendidikan menunjukkan bahwa hampir semua peserta FGD telah menerima dan membaca peraturan terbaru tentang Standar Penilaian Pendidikan. Namun demikian pemahaman terhadap isi peraturan tersebut masih sangat minim. Walaupun pada saat dikonfirmasi hampir separuh responden menyatakan paham atas isi peraturan Standar Penilaian Pendidikan, namun pada saat diminta menjelaskan konsepnya masih terdistraksi dengan penerapan kurikulum yang berbeda pada satu sekolah.
Pemahaman yang masih kurang atas Standar Penilaian Pendidikan juga ditunjukkan dari hasil konfirmasi tentang implementasi Standar Penilaian Pendidikan. Hampir semua responden di setiap FGD menyatakan bahwa penilaian sumatif dimaknai dengan ujian tengah semester. Di samping itu, terkait dengan indikator penilaian dan penyusunan rubrik penilaian juga dirasakan masih membingungkan bagi responden. Pada FGD 3 diketahui bahwa implementasi penilaian di sekolah inklusi juga mengalami hambatan
terkait bagaimana menilai peserta didik berkebutuhan khusus.
Di setiap FGD, sebagian besar responden memahami konsep penilaian capaian pembelajaran sebagai ujian akhir semester. Sebagian kecil responden telah memahami konsep penilaian formatif, namun demikian sebagaimana dengan penilaian sumatif, mereka juga mengalami kesulitan untuk merumuskan indikator dan rubrik penilaiannya. Sebagian besar responden masih memiliki pemahaman yang kurang tepat dan bingung terkait penilaian pembelajaran dan penilaian capaian pembelajaran. Kedua konsep tersebut dianggap sama sehingga terungkap banyak responden yang belum melakukan penilaian pembelajaran dengan benar.
Mengacu pada hasil ketiga FGD, hampir semua responden telah menyatakan mengetahui perubahan Standar Nasional Pendidikan, khususnya Standar Proses dan Standar Penilaian Pendidikan. Namun demikian, hampir semua responden mengakui belum sepenuhnya memahami, bahkan tidak dipungkiri ada yang baru membaca dan mencari informasi setelah mendapatkan undangan FGD. Lebih lanjut diketahui bahwa pemahaman responden terkait Standar Proses sudah cukup baik. Sebagian besar telah mengetahui bahwa ada tiga tahapan yang diatur pada regulasi terbaru yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Namun demikian, masih banyak yang belum memahami terkait penilaian pembelajaran yang identik dengan penilaian diagnostik dan penilaian formatif. Hal ini diakui karena perubahan SNP khususnya perubahan tentang Standar Proses membuat satuan pendidikan belum siap secara utuh dalam menyusun langkah-langkah dukungan secara kebijakan, program dan kegiatan untuk mendukung implementasinya, yang secara langsung berdampak pada kesiapan guru yang minim dalam penerapannya pada pembelajaran di kelas yang dikelolanya, salah satu faktor yang memengaruhi hal ini adalah minimnya sosialisasi yang diterima, dan cenderung pasif mencari informasi.
Sosialisasi yang dilakukan oleh dinas, sebagaian besar dilakukan secara pasif dan belum terstruktur, yaitu melalui sharing informasi berupa soft file peraturan terkait melalui WhatsApp Group dan saluran lain yang
sejenis. Terdapat satu kegiatan sosialisasi yang terstruktur melalui In House Training (IHT) yang diadakan berdasarkan inisiatif satuan pendidikan menggunakan dana BOS dan mengundang dinas pendidikan dan pengawas sebagai narasumber. Namun, sosialisasi tersebut didominasi informasi implementasi Kurikulum Merdeka yang mengakibatkan sosialisasi Standar Proses dan Standar Penilaian Pendidikan tidak optimal disampaikan.  Standar Proses yang baru belum sepenuhnya tersosialisasikan baik kepada dinas, pengawas, dan satuan pendidikan. Sehingga yang terjadi, masih belum ada penyesuaian implementasi Standar Proses yang terbaru, daerah masih mengacu kepada Standar Proses yang lama.
Implementasi Standar Proses dan Standar Penilaian Pendidikan juga terkendala dengan adanya penggunaan kurikulum yang belum seragam. Pada satu satuan pendidikan terdapat dua jenis kurikulum yang diberlakukan sehingga menimbulkan perbedaan dalam penerapan Standar Proses. Bahkan beberapa responden masih memahami bahwa Standar Proses dan Standar Penilaian Pendidikan terbaru ini hanya berlaku untuk Kurikulum Merdeka saja, sehingga untuk yang masih menggunakan Kurikulum 2013 masih mengacu pada Standar Proses dan Standar Penilaian Pendidikan yang lama.
Implementasi Standar Proses dan Standar Penilaian Pendidikan baru mengalami ketimpangan di beberapa Fase. Ketimpangan pelaksanaan proses pembelajaran tersebut terlihat pada Fase E dan Fase F. Pada Fase E proses dijalani dengan nyaman oleh guru dan peserta didik. Namun proses pembelajaran pada Fase F dijalani dengan mengejar target untuk menyelesaikan materi, sehingga kepala sekolah melihat guru dan siswa lebih tertekan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selain itu, ditetapkannya tes skolastik sebagai salah satu kriteria penerimaan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menurunkan semangat mengajar guru sehingga proses pembelajarannya terganggu.
Berdasarkan data-data di atas, diketahui bahwa implementasi Standar Proses secara umum masih terdapat permasalahan-permasalahan, yaitu: 1) Standar Proses yang ada belum memuat konten terkait pembelajaran bermakna dan ideal serta melakukan pembimbingan dan pembentukan karakter peserta didik; 2) sebagian
besar kepala sekolah belum memahami konsep penilaian pembelajaran sehingga masih banyak proses pembelajaran yang belum dievaluasi; dan 3) sebagian besar guru bekerja hanya pada waktu jam kerja saja, sehingga akan banyak kendala apabila diminta melakukan aktivitas atau belajar di luar jam kerja tersebut.
Selanjutnya hasil identifikasi penyebab timbulnya permasalahan tersebut di antaranya karena: 1) kepala sekolah belum melakukan telaah secara detail terkait Standar Proses secara komprehensif; 2) belum adanya sinkronisasi antarmata pelajaran, sehingga proses pembelajaran masih belum maksimal; dan 3) realitas di lapangan belum banyak guru yang mampu menerapkan pembelajaran secara inovatif.
Beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan antara lain: 1) pendampingan dari tim ahli ataupun pengawas yang kompeten; 2) kepala sekolah melakukan supervisi mendalam kepada guru untuk memperbaiki proses pembelajaran; 3) tambahan evaluasi terkait perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran; 4) perubahan mindset guru. Tes skolastik diambil dari mata pelajaran lain seperti Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), numerasi tidak hanya matematika namun didukung mapel yang lain; dan 5) perlu dilakukan sinkronisasi untuk memberikan pemahaman kepada guru bahwa dalam implementasi Standar Proses dibutuhkan kolaborasi dalam pembelajaran.
Hasil analisis terkait implementasi Standar Proses dilakukan melalui perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Fakta menarik dari implementasi Standar Proses yang dilakukan oleh guru pada saat wawancara mendalam adalah guru belum memahami terkait penyusunan perencanaan pembelajaran sesuai dengan Standar Proses yang baru, di mana seharusnya menekankan pada pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik dan pembelajaran yang bersifat diferensiasi. Persepsi guru terkait pembelajaran berdiferensiasi juga masih perlu diperdalam, karena masih banyak guru yang belum memahami hal tersebut. Kendalanya, yaitu pada pelaksaaan pembelajaran utamanya pelaksanaan asesmen diagnostik, di mana guru belum memahami seperti apa asesmen diagnostik tersebut, dan apa saja indikator-indikatornya.
Sebagaimana hasil FGD yang dilakukan pada kelompok pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru di wilayah Kupang (NTT), Mataram (NTB), dan DKI Jakarta diketahui bahwa guru belum sepenuhnya memahami Permendikbudristek No. 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Respons guru dalam menerima perubahan Standar Penilaian Pendidikan yang terbaru cukup beragam. Kendala utama yang berkaitan dengan Standar Penilaian Pendidikan adalah pemahaman dinas pendidikan dan pengawas yang belum sepenuhnya utuh dikarenakan minimnya sosialisasi yang diterima serta mekanisme sosialisasi daring yang dianggap tidak optimal. Hal lain yang menjadi kendala adalah kurangnya sosialisasi, sehingga hanya didasarkan pada pemahaman individual yang tidak utuh.
Sosialisasi terkait Standar Penilaian Pendidikan telah dilakukan oleh dinas terkait, namun belum terstruktur. Sama halnya dengan Standar Proses, sosialisasi Standar Penilaian Pendidikan yang terbaru hanya diselipkan dalam acara IHT tentang Kurikulum Merdeka yang menjadi fokus dari dinas sebagai prioritas. Standar Penilaian Pendidikan yang baru belum sepenuhnya tersosialisasikan baik kepada dinas, pengawas dan satuan pendidikan, sehingga yang terjadi di daerah masih belum menyesuaikan dengan Standar Penilaian Pendidikan yang terbaru dan masih mengacu kepada standar yang lama.
Merujuk pada kendala tersebut, maka dapat diberikan alternatif solusi pada implementasi Standar Penilaian Pembelajaran di daerah melalui bimbingan teknis yang terstruktur sehingga pemahaman dinas dan pengawas memadai sebagai dasar untuk menentukan pola dukungan, pendampingan, dan monitoring evaluasi dalam implementasi Standar Proses terbaru.
Dalam implementasi SNP terbaru, dinas pendidikan maupun pengawas memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam menentukan ketentuan kelulusan peserta didiknya sesuai dengan kurikulum yang dipakai oleh satuan pendidikan. Namun demikian, hal ini ternyata menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda antarsatuan pendidikan.
Beberapa responden menyatakan bahwa mereka mendapatkan supervisi dari kepala sekolah secara langsung pada saat sedang
mengajar. Hal ini kemudian memantik diskusi lebih jauh sebagai refleksi khususnya untuk perbaikan penilaian.
Pemahaman guru terkait penilaian formatif dan sumatif masih sangat beragam. Bahkan masih banyak yang mendefinisikan penilaian formatif sebagai ujian tengah semester dan penilaian sumatif sebagai ujian akhir semester. Bahkan sebagian satuan pendidikan mewajibkan guru untuk melakukan asesmen formatif dan sumatif.
Terkait dengan asesmen diagnostik, terdapat beberapa responden yang menyatakan bahwa beberapa satuan pendidikan telah membentuk pendampingan dengan melakukan penilaian diagnostik secara bersama-sama di awal tahun pelajaran. Hasil  asesmen diagnostik selanjutnya dijadikan sebagai dasar bagi guru untuk merancang pembelajaran dengan baik sehingga diharapkan mampu mencapai Capaian Pembelajaran dengan maksimal.
Sebagian kecil responden menyatakan masih mengalami kendala dalam implementasi Standar Penilaian Pendidikan. Kendala dalam penilaian terutama terjadi pada pemilihan dan/ atau pengembangan instrumen penilaian serta sumber daya manusia yang melakukan penilaian.
Mengacu data-data di atas, maka implementasi Standar Penilaian Pendidikan  yang dilaksanakan oleh kepala sekolah masih memiliki beberapa permasalahan, yaitu 1) terdapat polemik tentang penilaian formatif yang di dalamnya terdapat penilaian diagnostik untuk perbaikan pembelajaran, dan penilaian sumatif untuk mengetahui hasil pembelajaran; 2) pengolahan nilai masih bercampur antara hasil penilaian formatif dan sumatif; 3) evaluasi pembelajaran rancu untuk level SMA dengan target jumlah lulusan yang terserap di PTN, di sisi lain pelaksanaan pembelajaran harus disesuaikan dengan minat belajar; dan 4) implementasi penilaian diagnostik masih diperdebatkan pelaksanaannya: setiap tatap muka atau secara keseluruhan pada awal pembelajaran.
Penyebab timbulnya permasalahan tersebut ditengarai disebabkan oleh 1) pemahaman yang masih kurang tepat terkait penilaian sumatif dan formatif; 2) minimnya pendampingan yang intensif dari dinas pendidikan dan pengawas terkait implementasi Standar Penilaian Pendidikan  di sekolah; dan 3) menurunnya
semangat mengajar guru SMA karena seleksi tes PTN hanya berupa tes skolastik, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan Matematika.
Alternatif solusi yang berhasil didiskusikan pada saat FGD adalah: 1) diperlukan advokasi terkait Standar Penilaian Pendidikan untuk kepala sekolah dan guru; 2) diperlukan pendampingan yang intensif sehingga proses penilaian hasil belajar dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditentukan; dan 3) kepala sekolah memberikan izin dan dukungan kepada guru dalam mengikuti Kelompok Kerja Guru/ Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP) agar mampu meluruskan pemahaman asesmen diagnostik yang komprehensif pada seluruh bidang-bidang mata pelajaran.

## SIMPULAN DAN USULAN KEBIJAKAN
Hasil analisis data FGD menyimpulkan bahwa sebagian besar guru mengalami kesulitan untuk menerapkan Standar Proses utamanya pada saat pembelajaran. Hal utama yang diungkapkan guru mengenai kesulitan yang dialami adalah ketika harus membuat berbagai macam bahan ajar, media atau model untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik guna mendukung Kurikulum Merdeka yang mengedepankan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Hal tersebut dirasa memberatkan guru, karena dengan menggunakan satu model pembelajaran saja guru sudah harus membuat rancangan pembelajaran sedemikian rupa.  Ditambah pada penerapan pembelajaran berbasis diferensiasi di mana satu tujuan pembelajaran dapat diterapkan dengan berbagai macam model atau media dengan menyesuaikan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Oleh karena itu, guru berharap bahwa perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang ada di Standar Proses saat ini bisa disesuaikan kondisi wilayah masing- masing satuan pendidikan, sehingga ada tolok ukur atau indikator yang dapat dijadikan guru sebagai acuan dalam melaksanakan Standar Proses tersebut. Dapat disimpulkan bahwa implementasi Standar Proses yang dilakukan guru saat ini masih belum optimal, sehingga perlu adanya pendampingan intensif bagi guru terkait pengimplementasian Standar Proses,
utamanya pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen diagnostik.
Alternatif solusi untuk implementasi Standar Proses di satuan pendidikan adalah melalui bimbingan teknis yang terstruktur sehingga pemahaman guru lebih meningkat dan memadai sebagai dasar untuk merencanakan, mengelola, dan menilai pelaksanaan pembelajaran. Di samping itu, bagi kepala sekolah diharapkan mampu menentukan pola dukungan, pendampingan, dan monitoring evaluasi dalam implementasi Standar Proses terbaru.
Terkait standar penilaian, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru belum bisa membedakan penilaian formatif dan penilaian sumatif. Guru beranggapan bahwa penilaian sumatif dan formatif adalah penilaian yang dilakukan pada saat ulangan harian, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Fakta menarik lainnya adalah guru merasa kesulitan apabila diminta untuk melaksanakan penilaian formatif dan sumatif karena beban administrasi nanti akan semakin bertambah.
Mengacu kesimpulan tersebut, maka diperlukan kebijakan untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi guru dalam pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif. Pemerintah juga perlu membuat indikator yang dapat membantu guru sebagai rujukan dalam pelaksanaan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Indikator juga perlu disediakan untuk pelaksanaan analisis diagnostik yang digunakan dalam menentukan kebutuhan belajar peserta didik, karena selama ini analisis diagnostik yang dilakukan oleh guru hanya melihat nilai rapor sebelumnya atau dengan mengamati kebiasaan sehari-hari peserta didik yang dirasa kurang optimal untuk melakukan asesmen diagnostik. Sebagian besar guru berpendapat bahwa asesmen diagnostik penting untuk dilakukan supaya pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik, sehingga perlu adanya acuan dan indikator yang dapat digunakan oleh guru dalam melaksanakan asesmen diagnostik.

## PUSTAKA ACUAN
Badan Standar Nasional Pendidikan. (2021). Standar Nasional Pendidikan multilevel masa depan . Jakarta: BSNP.
Boyd, M. (2012). Morning meeting in a third grade classroom: literacy and learning. Journal of Classroom Interaction , 47 (2),
4—12.
Colby, R. L. (2017). Competency-based education: A new architecture for K-12 schooling.
London, Inggris: Cambridge.
Gouëdard, P., Pont, B., & Huang, S. H. (2020). Curriculum reform: A literature review to support effective implementation. OECD Working Paper Series , 239.
Harris, D. N., & Herrington, C. D. (2006). Accountability, standards, and the growing achievement gap: Lessons from the past half-century. American Journal of Education, 112 (2), 209–238. DOI: https://doi.org/10.1086/498995
Hennink, M. M. (2014). Focus group discussions: Understanding qualitative research . New York: Oxford University Press.
Howard, E., Hubelbank, J. & Moore, P. (1999). Employer evaluation of graduates: use of the focus group. Nurse Educator, 14 (5), 38-41.
Kemendikbudristek. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No. 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses.
Kemendikbudristek. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No. 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
Kitzinger, J. (1994). The methodology of focus group interviews: The importance of interaction between research participants. Sociology of Health and Illness, 16 , 103-121.
Liu, Y., Li, Y., Hao, X., & Zhang, Y. (2019). Narcissism and learning from entrepreneurial failure. Journal of Business Venturing , 34(3), 496-512. DOI: https://doi. org/10.1016/j.jbusvent.2019.01.003
Milles, M.B. & Huberman, A.M. (1992). Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru . Penerjemah,
Tjetjep Rohendi; pendamping,
Mulyanto. Jakarta, Indonesia: Universitas Indonesia Press.
Paramita, A. & Kristiana, L. (2013). Teknik Focus Group Discussion dalam penelitian kualitatif. Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 16 (2), 117- 127.
Raharjo, S. B. (2012). Evaluasi trend kualitas pendidikan di Indonesia. Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, 16 (2), 511—532. http://dx.doi. org/10.21831/pep.v16i2.1129
Rahmat, P. S. (2009). Penelitian kualitatif. EQUILIBRIUM , 5(9), 1-8. http://yusuf. staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal- Penelitian-Kualitatif.pdf
Rao, K., & Meo, G. (2016). Using universal design for learning to design standards-based lessons. SAGE Open , 6 (4), 1–12. DOI: https://doi. org/10.1177/2158244016680688
Republik Indonesia. (2002). Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Sharma, P. (2015). Standards-based assessments in the classroom: A feasible approach to improving the quality of students’ learning. Contemporary Education Dialogue , 12 (1), 6–30. DOI: https://doi. org/10.1177/0973184914556864
Sturgis, C. (2014). Progress and proficiency: Redesigning grading for competency education . International Association for K-12 Online Learning. Retrieved from  https://files.eric.ed.gov/fulltext/ ED561319.pdf.
Sumanto. (2014). Psikologi umum . Yogyakarta, Indonesia: Buku Seru.
Yuliana, L., & Raharjo, S. B. (2019). Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan di sekolah menengah atas. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 4 (2), 197-212. DOI: 10.24832/jpnk.v4i2.1457
Zagranski, R., Whigham, W. T., & Dardenne, P. L.
(2008). Understanding standards-based education: A practical guide for teachers and administrators . Thousand Oaks, California: Corwin Press.