Kedudukan WTO Valuation Agreement Dan Perjanjian Internasional Yang Mengatur Nilai Pabean Ditinjau Dari Teori Keberlakuan Hukum
Internasional

## The Position of the WTO Valuation Agreement and International Agreements Regulating Customs Values From the Theory of Applicability of International Law
Ardiansyah
Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum BLAM, Jl. Kramat Raya No.25, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Email: ardiansyahdosenhukum@gmail.com

## Abstract
There is a problem in regulating the customs value in the Customs Law which contains only  one  article  regarding  the  definition  of  customs  value  and  rules  for  alternative valuation  methods.  Various  other  provisions  in  the  WTO  Valuation  Agreement  are  not contained in the Customs Law. In order to provide clarity about the legal position of the WTO  Valuation  Agreement  and  various  international  instruments  regulating  customs values, it must be studied with the theory of the validity of international law. In terms of the  theory  of  international  law  enforceability,  it  is  concluded  that  the  WTO  Valuation Agreement  has  been  ratified  by  the  Law  on  WTO  ratification  and  transformed  by  the Customs  Law.  Likewise,  for  the  WTO  Ministrerial  Decision,  even  though  it  is  separate from  the  WTO  Valuation  Agreement,  because  it  is  part  of  the  WTO  Agreement,  its enforceability status and legal force are the same as the WTO Valuation Agreement. As for the legal products of the World Customs Organization (WCO) in the form of Advisory Opinions,  Commentaries,  Explanatory  Notes,  and  Case  Studies,  they  do  not  require validation,  because  they  contain  material  of  a  technical  nature  or  a  technical implementer  of  the  master  agreement.  In  practice  it  can  be  considered  by  the  judge because the material contained therein is considered international best practice.
Keywords : customs value, WTO valuation agreement, customs law

## Abstrak
Terdapat  permasalahan  pengaturan  nilai  pabean  dalam  Undang-undang  Kepabeanan dimana  hanya  memuat  satu  pasal  tentang  definisi  nilai  pabean  dan  aturan  metode penilaian alternatif. Berbagai ketentuan lainnya dalam  WTO Valuation Agreement tidak tercantum  dalam  Undang-undang  Kepabeanan.  untuk  memberikan  kejelasan  tentang kedudukan  hukum  WTO  Valuation  Agreement  dan  berbagai  instrument  Internasional yang mengatur nilai pabean harus dikaji dengan teori keberlakuan hukum Internasional. Ditinjau dari teori keberlakuan hukum internasional disimpulkan bahwa  WTO Valuation agreement  telah  diratifikasi  dengan  Undang-undang  pengesahan  WTO  dan
ditransformasikan  dengan  Undang-Undanf  Kepabeanan.  Demikian  juga  atas  WTO Ministrerial  Decision  walaupun  terpisah  dari  WTO  Valuation  Agreement,  karena merupakan  bagian  dari  WTO  Agreement  maka  status  keberlakukan  dan  kekuatan hukumnya  sama  dengan  WTO  Valuation  agreement.  Adapun  terhadap  produk-produk hukum  World  Customs  Organization  (WCO)  berupa  Advisory  Opinion,  Commentaries, Explanatory  Notes,  dan  Case  Studies    tidak  mensyaratkan  pengesahan  dalam pemberlakuannya,  karena  memuat  materi  yang  bersifat  teknis  atau  suatu  pelaksana teknis  terhadap  perjanjian  induk.  Dalam  praktek  dapat  dijadikan  pertimbangan  hakim karena materi yang terkandung didalamnya dianggap sebagai international best practice.
Kata Kunci : Nilai Pabean, WTO valuation agreement, Undang-undang Kepabeanan,

## A. Pendahuluan
Sumber-sumber hukum yang
mengatur  Nilai  Pabean  bersumber  dari hukum  /  perjanjian  internasional  dalam hal  ini WTO  Valuation  Agreement dan Valuation  Compendium- nya,  maka  perlu dikaji kedudukan sumber-sumber hukum internasional yang mengatur nilai pabean dan keberlakuannya dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini penting guna memberikan  kejelasan  apa  saja  sumber- sumber hukum internasional yang berisikan  norma  pengaturan  atas  nilai pabean, dan bagaimana kedudukannya.
Indonesia
telah
meratifikasi 1 Perjanjian  Pembentukan
Organisasi   Perdagangan  Dunia  melalui undang-undang  Nomor  7  tahun  1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization maka resmi menjadi anggota  dari   WTO  dan  tunduk  serta patuh  atas  aturan-aturan  perdagangan dunia yang telah disepakati dan
1 Kaczorowska,  Alina.  London,2002. Public
International law, menjelaskan pengertian ratifikasi  dalam  hukum  public  Internasional terbagi  atas  dua  jenis  ratifikasi  yaitu    Ratifikasi eksternal dan internal. Ratifikasi eksternal adalah prosedur  agar  suatu  perjanjian  internasional berlaku  di level internasional,  sedangkan Ratifikasi  internal  (in  municipal  law)  adalah indakan suatu persetujuan formal yang dilakukan oleh  lembaga berwenang (legislatif) dalam suatu negara.
tercantum  dalam  GATT  1994. 2 Seluruh perjanjian WTO dianggap sebagai single undertaking ,  semua  negara  anggota WTO menandatangani perjanjian- perjanjian  WTO  sebagai  satu  kesatuan paket. 3
Yang menjadi permasalahan, pengaturan  nilai  pabean  dalam  Undang- undang  Kepabeanan  hanya  memuat definisi nilai pabean sesuai nilai transaksi  dan  aturan  metode  penilaian alternatif  (Metode  2  s.d  metode  6). Berbagai  ketentuan  lainnya  dalam WTO Valuation  Agreement tidak  tercantum dalam Undang-undang Kepabeanan.
Namun,  dengan  dicantumkannya Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing
the World Trade Organization pada  Diktum  Mengingat Undang-undang Kepabeanan
dan
Penjelasan Umum dalam Undang- Undang  menyatakan  alasan  hukum penambahan  pasal    15  ayat  3a  adalah: “Sesuai dengan Agreement on
2 Pasal  1  Undang-undang  Pengesahan  WTO, menyatakan: “Mengesahkan Agreement Establishing  The  World  Trade  Organization ( Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) beserta Lampiran 1, 2 dan 3 Persetujuan tersebut, yang salinan naskah aslinya dalam  bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa  Indonesia  dilampirkan,  sebagai  bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini ”
3 Ibid.

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 121-139
Implementation of Article VII of General Agreement  on  Trade  and  Tariff  (GATT) 1994 , Article 22, Undang-undang
Kepabeanan  telah  tegas  mengamanatkan bahwa  peraturan  perundang-undangan nasional harus memuat ketentuan penetapan  nilai  pabean  sesuai World Trade  Organization  (WTO)  Valuation Agreement. Tentunya  termasuk  juga peraturan pelaksanaannya  yaitu  Pasal 15 ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995 tentang Kepabeanan: “ Ketentuan mengenai
nilai pabean Untuk
penghitungan  bea  masuk  diatur  lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri”;
Bagaimakah tinjauan teori keberlakuan hukum Internasional terhadap WTO Valuation Agreement dan berbagai instrument Internasional menjadi  bahasan  yang  akan  dikaji sehingga  dapat  memberikan  kejelasan terkait apasaja sumber hukum internasional yang mengatur nilai pabean dan  bagaimana  kedudukan  hukumnya. Berdasarkan  hal-hal  tersebut,  penulis memilih  judul  kajian:  “ Kedudukan
WTO Valuation Agreement Dan Perjanjian Internasional Yang Mengatur  Nilai  Pabean  Ditinjau  Dari Teori Keberlakuan Hukum

## Internasional”
Berdasarkan  uraian  latar  belakang menghasilkan  rumusan  masalah  sebagai berikut:
Bagaimanakah  kedudukan  hukum nilai  pabean  yang  bersumber  dari perjanjian  internasional  dalam  sistem hukum  nasional  ditinjuau  dari  teori keberlakukan hukum internasional
Untuk menjelaskan bagaimana kedudukan sumber-sumber hukum Internasional  mengatur  nilai  pabean  dan untuk  memberikan  saran  perbaikan
implementasi hukum nilai pabean dalam sistem hukum nasional

## B. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian yuridis  normatif 4 yang  bersifat  kualitatif digunakan  pendekatan  dua  pendekatan. Pertama, pendekatan peraturan
perundang-undangan (statue  approach) atas  sumber  hukum tentang  nilai  pabean yang bersumber dari perjanjian internasional  yaitu WTO Valuation Agreement Dan Perjanjian Internasional  Yang  Mengatur  nilai pabean. Kedua, pendekatan perbandingan (comparative  approach) yaitu membandingkan kedudukan perjanjian  internasional  WTO  tersebut dalam  sistem  hukum  nasional  dengan menggunakan teori keberlakukan hukum internasional  sehingga  dapat  menjawab permasalahan kedudukan sumber- sumber  hukum  Internasional  mengatur nilai pabean.
Steven  Barkan,  sebagaimana  dikutip oleh  Ibrahim  menyatakan "...the  process of legal research often involves investigation into other relevant disciplines ," 5 Ibrahim kemudian menyatakan nilai ilmiah suatu pembahasan  dan  pemecahan  masalah sangat  tergantung  pada  7  (tujuh) pendekatan  ( approach) yang  digunakan, meskipun dapat saja digunakan kombinasi  2  atau  lebih pendekatan, yakni  pendekatan  perundang-undangan ( Statue  approach), pendekatan  analitis ( analytical approach), pendekatan perbandingan  ( comparative  approach),
pendekatan historis ( historical
4 Bernhard  Arief  Sidharta, Penelitan  Hukum Normatif:  Analisis  Penelitian  Filosofikal  dan Dogmatikal, dalam  Sulistyowati  dan  Sidharta,  ed., Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 142 5 Johny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif (Malang:Bayu Media, 2007), hlm. 300.

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 121-139
approach ), pendekatan filsafat (philosophical  approach ),  pendekatan kasus  ( case  approach). 6 Juga,  Soekanto dan  Sri  Mamudji  menyebutkan  5  (lima) pendekatan  dalam  penelitian  normatif, yakni  pendekatan  asas-asas  hukum, sistematik  hukum,  taraf  sinkronisasi vertical  dan  horizontal,  perbandingan hukum,  dan  sejarah  hukum. 7 Marzuki pun menyatakan ada 5 (lima) pendekatan penelitian  hukum,  yakni  pendekatan perundang-undangan (statue  approach), pendekatan  analitis  kasus (analytical approach), pendekatan  perbandingan (comparative  approach), pendekatan historis
(historical approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). 8
Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam melakukan penelitian. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau norma-norma dalam hukum positif. 9
Sedangkan  apa  yang  dimaksud  dengan hukum  tertulis  sampai  saat  ini  belum  ada definisi  yang  pasti,  hukum  tertulis  tidak sama  dengan  hukum  yang  ditulis. 10 Yurisprudensi  misalnya  adalah  hukum  tidak tertulis,  walawpun  bentuk  fisiknya  adalah ditulis, bahkan di- print. 11
Dalam  penelitian  yuridis  normatif, penulis melakukan penelitian hukum tentang asas-asas  hukum  yang  dilakukan  terhadap kaedah-kaedah  hukum  yang  diatur  dalam bahan  hukum  primer  dan  yang  berkembang melalui  pembahasan  dalam  bahan  hukum
6 Ibid.
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum  Normatif, (Jakarta:  Radjawali,  1985) , hlm. 14.
8 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.
9 Muhjad    Hadin, Penelitian  Hukum  Indonesia Kontemporer ,  (Yoyakarta:  Genta  Publishing. 2012) hlm. 51.
10 Rahmat Trijono, Dasar-dasar Ilmu
Pengetahuan  Perundangan-undangan. (Jakarta:
Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2013), hlm. 34
11 Ibid.,
sekunder  serta  yang  dapat  ditemukan  dalam bahan hukum tersier. Kajian hukum normatif akan  menghasilkan  penelitian  yang  bersifat preskriptif,  yaitu  berusaha  mencari  jalan keluar  untuk  mengatasi  masalah  yang  ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif, yaitu  bertujuan  untuk  memahami  latar belakang dari suatu konsep hukum. 12
Analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  hukum  normatif  adalah  analisis kualitatif. 13 Analisis  data  secara  kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan  kata-kata  atas  temuan-temuan,  dan bukan kuantitas. 14
Untuk  memperluas  penelitian  penulis juga  menggunakan  metode  perbandingan hukum.  Menurut R.  Soeroso perbandingan hukum pada hakikatnya adalah suatu metode penelitian  dan  bukan  hanya  suatu  ilmu hukum  dengan  mempergunakan  metode membanding-bandingkan  hukum  yang  satu dengan yang lain. Sebagai metode penelitian perbandingan  hukum  dapat  dipergunakan disemua  bidang  hukum  seperti  hukum privat, hukum publik, hukum tatanegara dan sebagainya,  bahkan  bisa  juga  digunakan dibidang ekonomi, eksakta dan teknik. 15
Berdasarkan  sudut  pandang  penelitian hukum  yang  diungkapkan  di  atas,  Penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh  melalui  bahan  kepustakaan.  Data sekunder, antara lain mencangkup dokumen- dokumen  resmi,  buku-buku,  hasil-hasil penelitian  yang  berwujud  laporan. 16 Data sekunder yang digunakan terdiri dari:
12 Zainuddin  Ali, Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta:  Penerbit  Sinar  Grafika,  2011)  Cet.3  , hlm. 23
13 Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani.
Penerapan  Teori  Hukum  pada  Penelitian  Tesis dan  Disertasi. (Jakarta:  Raja  Grafindo,  2013). hlm.19
14 Ibid.,
15 R.  Soeroso, Pengantar  Ilmu  Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 326.
16 Zainuddin Ali, Op. Cit. , hlm. 17
1)    Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan- bahan  hukum  yang  mengikat. 17 Adapun bahan  hukum  primer  yang  dimaksud  adalah berupa  kebijakan  terutama  yang  berkaitan dengan  ketentuan  Nilai  Pabean  dalam  WTO dan  peraturan  kepabeanan  dalam  hukum nasional Indonesia.
2)    Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu bahan-bahan  hukum  yang  memberikan penjelasan bahan hukum primer. 18
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah bahan kepustakaan yang menjelaskan bahan hukum primer,  antara  lain  majalah,  jurnal  ilmiah, artikel  dan  lain  sebagainya. 19 Bahan  hukum sekunder  tersebut  terdiri  dari:  Buku-buku tentang WTO; Buku-buku tentang perdagangan internasional; Buku-buku tentang nilai pabean; Jurnal Hukum internasional; dan lain-lain.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kajian Teori Keberlakukan Hukum  Internasional  dalam  Sistem Hukum Nasional Dalam memahami
berlakunya hukum  internasional  terdapat  dua  teori, yaitu teori voluntarisme, 20 yang mendasarkan berlakunya hukum internasional  pada  kemauan  negara,  dan teori  objektivis 21 yang  menganggap
17 ibid ., hlm. 17 18 ibid.,.hlm. 47
19 ibid.,.hlm. 54
20 Teori-teori  yang  mendasarkan  berlakunya hukum internasional itu pasa kehendak negara ini merupakan  pencerminan  dari  teori  kedaulatan dan aliran positivisme yang menguasai pemikiran ilmu hukum di Eropa pada abad ke 19 21 Teori  ini  menghendaki  adanya  suatu  norma hukum  yang  merupakan  dasar  terakhir  kekuatan mengikat  hukum  internasional.  Akhir  dari puncak  kaidah  hukum  terdapat  kaidah  dasar ( Grundnorm ) yang tidak dapat lagi dikembalikan pada  suatu  kaidah  yang  lebih  tinggi.  Kelsen dianggap sebagai bapak dari mazhab Wina, yang mempengaruhi teori Objektivis ini
berlakunya  hukum  internasional  lepas dari kemauan negara. 22
Perbedaan  pandangan  atas  dua  teori ini membawa akibat yang berbeda dalam memahami  hubungan  antara  hukum internasional dan hukum nasional. Pandangan teori voluntarisme memandang hukum nasional dan hukum internasional  sebagai  dua  perangkat hukum yang berbeda, saling berdampingan  dan  terpisah.  Berbeda dengan  pandangan  teori  objektivis  yang menganggap hukum nasional dan hukum internasional  sebagai  dua  perangkat hukum  dalam  satu  kesatuan  perangkat hukum.  Berdasarkan  dua  teori  tersebut maka  terdapat  pula  dua  aliran  /  paham yang  membahas  keberlakuan  hukum internasional  dalam  hukum  nasional yaitu aliran dualism dan monisme.
Aliran  dualisme  bersumber  pada teori bahwa daya ikat hukum internasional  bersumber  pada  kemauan negara,  hukum  internasional  dan  hukum nasional  merupakan  dua  sistem  atau perangkat hukum yang terpisah. 23
Ada  beberapa  alasan  yang  dikemukakan oleh  aliran  dualisme  untuk  menjelaskan hal ini:
1. Sumber hukum, paham ini beranggapan bahwa hukum nasional dan hukum internasional mempunyai  sumber  hukum  yang berbeda, hukum nasional bersumber pada kemauan negara, sedangkan  hukum  internasional bersumber pada kemauan bersama dari negara-negara
22 Mochtar  Kusumaatmadja, Pengantar  Hukum Internasional , (Jakarta: Alumni, 2003), hal 56
23 I A Shearer, Starke‟s, International Law , 11th ed.,  (USA:  Butterworths,  1984),  hal  64,  Aliran ini  pernah  sangat  berpengaruh  di  Jerman  dan Italia. Para pemuka aliran  ini adalah Triepel dan Anziloti.

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 121-139
sebagai masyarakat hukum internasional;
2. Subjek hukum internasional, subjek  hukum  nasional  adalah orang  baik  dalam  hukum  perdata atau  hukum  publik,  sedangkan pada  hukum  internasional  adalah negara;
3. Struktur  hukum,  lembaga  yang diperlukan  untuk  melaksanakan hukum  pada  realitasnya  ada mahkamah  dan  organ  eksekutif yang hanya terdapat dalam hukum  nasional.  Hal  yang  sama tidak  terdapat  dalam  hukum internasional.
4. Kenyataan, pada dasarnya keabsahan  dan  daya  laku  hukum nasional  tidak  dipengaruhi  oleh kenyataan seperti hukum nasional  bertentangan  dengan hukum  internasional.  Dengan demikian  hukum  nasional  tetap berlaku  secara  efektif  walaupun bertentangan dengan hukum internasional. 24
Maka  sebagai  akibat  dari  teori dualisme  ini  adalah  kaidah-kaidah  dari perangkat  hukum  yang  satu  tidak mungkin  bersumber  atau  berdasar  pada perangkat  hukum  yang  lain.  Dengan demikian dalam teori dualisme tidak ada hirarki  antara  hukum  nasional  dan hukum internasional karena dua perangkat  hukum  ini  tidak  saja  berbeda dan  tidak  bergantung  satu  dengan  yang lain  tetapi  juga  terlepas  antara  satu dengan yang lainnya.
Akibat  lain  adalah  tidak  mungkin adanya pertentangan antara kedua perangkat hukum tersebut, yang mungkin  adalah  renvoi. 25 Karena  itu dalam  menerapkan  hukum  internasional
24 Mochtar Kusumaatmadja, loc. cit , hal 57-56
25 Mochtar Kusumaatmadja, Op. cit
dalam  hukum  nasional  memerlukan transformasi menjadi hukum nasional.
Teori  monisme  didasarkan  pada pemikiran  bahwa  satu  kesatuan  dari seluruh  hukum  yang  mengatur  hidup manusia. 26 Dengan  demikian  hukum nasional dan hukum internasional merupakan  dua  bagian  dalam  satu kesatuan  yang  lebih  besar  yaitu  hukum yang  mengatur  kehidupan  manusia.  Hal ini  berakibat  dua  perangkat  hukum  ini mempunyai  hubungan  yang  hirarkis. Mengenai  hirarki  dalam  teori  monisme ini  melahirkan  dua  pendapat  yang berbeda dalam menentukan hukum mana yang lebih utama antara hukum nasional dan hukum internasional.
Ada pihak yang menganggap hukum nasional  lebih  utama  dari  hukum internasional.  Paham  ini  dalam  teori monisme disebut sebagai paham monisme dengan primat hukum nasional. Paham lain beranggapan hukum internasional  lebih  tinggi  dari  hukum nasional.  Paham  ini  disebut  dengan paham  monisme  dengan  primat  hukum internasional.  Hal  ini  dimungkinkan dalam teori monisme.
Monisme  dengan  primat  hukum nasional, hukum internasional merupakan  kepanjangan  tangan  atau lanjutan  dari  hukum  nasional  atau  dapat dikatakan  bahwa  hukum  internasional hanya  sebagai  hukum  nasional  untuk urusan  luar  negeri. 27 Paham  ini  melihat bahwa  kesatuan  hukum  nasional  dan hukum  internasional  pada  hakikatnya adalah  hukum  internasional  bersumber dari  hukum  nasional.  Alasan  yang kemukakan adalah sebagai berikut:
1. tidak  adanya  suatu  organisasi  di atas negara-negara yang
26 Ibid , hal 65.
27 Ibid , hal 61

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 121-139
mengatur kehidupan negara- negara;
2. dasar  hukum  internasional  dapat mengatur  hubungan  antar  negara terletak  pada  wewenang  negara untuk  mengadakan  perjanjian internasional  yang  berasal  dari kewenangan  yang  diberikan  oleh konstitusi
masing-masing
negara. 28
Monisme  dengan  primat  hukum internasional,  paham  ini  beranggapan bahwa  hukum  nasional  bersumber  dari hukum  internasional. 29 Menurut  paham ini  hukum  nasional  tunduk  pada  hukum internasional  yang  pada  hakikatnya berkekuatan  mengikat  berdasarkan  pada pendelegasian  wewenang  dari  hukum internasional.
Pada  kenyataannya  kedua  teori  ini dipakai oleh negara-negara dalam menentukan  keberlakuan  dari  hukum internasional di negara-negara. Indonesia sendiri  menganut  teori  dualisme  dalam menerapkan  hukum  internasional  dalam hukum nasionalnya.
Apakah  Indonesia  menganut  paham monisme  atau  dualisme,  nampaknya masih  menjadi  perdebatan  diantara  para ahli.  Dalam  penelitian  yang  dimuat  oleh Jurnal Konstutisi, Mahkamah konstitusi , bulan  Februari  2006,  dengan  judul “ Pengujian
Undang-Undang
yang
Mengesahkan  Perjanjian  Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945  di Hadapan Mahkamah Konstitusi ”, mengemukakan pendapat
bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut paham  dualisme,  hal  ini  terlihat  dalam Pasal  9  ayat  2  UU  No.  24  tahun  2000,
dinyatakan bahwa:
”Pengesahan
perjanjian  internasional  sebagaimana
28 Ibid
29 Ibid ,  hal  62,  Paham  ini  dikembangkan  oleh mazhab Wina (Kunz, Kelsen dan Verdross)
dimaksud  dalam  ayat(1) dilakukan dengan  undang-undang  atau  Peraturan Presiden .” Menurut  penelitian  tersebut pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam  hukum  nasional  Indonesia  tidak serta merta. Hal ini juga memperlihatkan bahwa  Indonesia  memandang  hukum nasional dan hukum internasional sebagai dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah satu dengan yang lainnya. 30 Perjanjian Internasional harus
ditransformasikan menjadi hukum nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
Perjanjian
internasional  sesuai  dengan  UU  No.  24 tahun  2000,  diratifikasi  melalui  undang- undang dan keputusan presiden. Undang-undang  ratifikasi  tersebut  tidak serta merta menjadi perjanjian internasional  menjadi  hukum  nasional Indonesia, undang-undang ratifikasi hanya  menjadikan  Indonesia  sebagai negara terikat terhadap perjanjian internasional  tersebut.  Untuk  perjanjian internasional  tersebut  berlaku  perlu dibuat undang-undang yang lebih spesifik
mengenai perjanjanjian internasional  yang  diratifikasi,  contoh Indonesia meratifikasi
International Covenant  on  Civil  and Political  Rights melalui  undang-undang, maka selanjutnya Indonesia harus membuat undang-undang yang menjamin hak-hak yang ada di covenant tersebut  dalam  undang-undang  yang lebih spesifik. 31
Namun demikian terdapat Perjanjian internasional  yang  tidak  mensyaratkan pengesahan  dalam  pemberlakuannya. Perjanjian  internasional  yang  tidak mensyaratkan pengesahan dalam
30 Lita Arijati ,  et  al,  Pengujian  Undang-Undang yang  Mengesahkan  Perjanjian  Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di Hadapan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Februari 2006.
31 Ibid.

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 121-139
pemberlakuannya, biasanya memuat materi  yang  bersifat  teknis  atau  suatu pelaksana  teknis  terhadap  perjanjian induk. Perjanjian internasional seperti ini dapat langsung berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen  perjanjian/nota  diplomatik, atau  melalui  cara  lain  yang  disepakati dalam perjanjian oleh para pihak. 32
Perjanjian  yang  termasuk  dalam kategori ini diantaranya adalah perjanjian  yang  materinya  mengatur secara teknis kerjasama bidang pendidikan,  sosial,  budaya,  pariwisata, penerangan kesehatan, pertanian, kehutanan  dan  kerjasama  antar  propinsi atau  kota.  Perjanjian  internasional  mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi  ketentuan  yang  ditetapkan dalam perjanjian tersebut. 33
Sebagai negara bekas jajahan
Belanda  yang  mewarisi  system  hukum civil  law ,  Indonesia  tidak  sepenuhnya menganut system monisme yang merupakan  system  yang  dianut  dalam civil  law .  Hal  tersebut  sebagaimana diungkapkan  Damos  Dumoli  Agusman dalam  artikel  berjudul    “ Indonesia  dan Hukum  Internasional:  Dinamika  Posisi
Indonesia terhadap Hukum Internasional (Jurnal Opini Juris kementerian  Luar  Negeri  edisi  Januari  – April  2014). 34 Bekas  koloni  Inggris  di dunia  berkembang  seperti  Asia  Selatan (India, Pakistan, Bangladesh dan
32 Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. “Perjanjian internasional yang tidak
mensyaratkan
pengesahan dalam
pemberlakuannya,  biasanya  memuat materi  yang bersifat  teknis  atau  suatu  pelaksana  teknis terhadap perjanjian induk.” . 33 Ibid.
34 Damos  Dumoli  Agusman, Indonesia  dan Hukum Internasional: Dinamika Posisi Indonesia terhadap Hukum Internasional (Jurnal Opini  Juris  kementerian  Luar  Negeri  edisi
Januari – April 2014)
lainnya) dan di Asia Tenggara (Malaysia, Singapora, Brunei
Darussalam)  akan  tanpa  terelakkan menerapkan prinsip common law Inggris pada  status  perjanjian  internasionalnya. Namun  Shaw  memberi  kesan  bahwa  hal tersebut  akan  berbeda  pada  Negara  civil law. 35
Bertumpu pada pengakuan Indonesia  terhadap  keberadaan  Hukum Internasional,  dapat  dikatakan  Indonesia menganut  paham monisme.  Berdasarkan praktek,  Indonesia  cenderung  pada monisme  dengan  pengutamaan  Hukum Internasional.  Masalah  berikutnya  yang perlu  diperhatikan  adalah  bagaimanakah penerapan  Hukum  Internasional  dalam ranah Hukum Nasional Indonesia mengingat.  Mengenai  hal  ini  ada beberapa  teori  yang  dikenal  dalam Hukum Internasional, yaitu teori transformasi,  delegasi,  dan  inkorporasi. 36
1. Menurut  teori  inkorporasi  Hukum Internasional dapat diterapkan dalam Hukum  Nasional  secara  otomatis tanpa adopsi khusus. Hukum Internasional dianggap sudah menyatu  ke  dalam  Hukum  Nasional. Teori  ini  berlaku  untuk  penerapan Hukum  Kebiasaan  Internasional  dan Hukum Internasional universal. 37
2. Dalam penerapan Hukum
Internasional,  yang  bersumber  dari Perjanjian  Internasional  ada  dua teori,  yaitu  teori  transformasi  dan teori  delegasi.  Berdasarkan  teori transformasi,  Hukum  Internasional yang  bersumber  dari  Perjanjian Internasional  dapat  diterapkan  di
35 Malcolm  N.  Shaw, International  Law (1997), 123
36 Burhan  Tsani, Perjanjian  Internasional,  Teori, Praktek dan Statusnya. http://damosdumoli.blogspot.co.id/2009/03/status -hukum-internasional-dan_12.html
37 Burhan Tsani , loc cit.,

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 121-139
dalam  Hukum  Nasional  apabila sudah dijelmakan (ditransformasi) ke dalam  Hukum  Nasional,  secara formal dan substantif. Teori transformasi  mendasarkan  diri  pada pendapat pandangan positivis, bahwa aturan-aturan  Hukum  Internasional tidak  dapat  secara  langsung  dan  “ex proprio  vigore”  diterapkan  dalam Hukum  Nasional.  Demikian  juga sebaliknya. Hukum Internasional dan Hukum  Nasional  merupakan  sistem hukum  yang  benar-benar  terpisah, dan secara struktur merupakan sistem hukum  yang  berbeda.  Untuk  dapat diterapkan ke dalam Hukum Nasional  perlu  proses  adopsi  khusus atau inkorporasi khusus.
3. Menurut teori delegasi, aturan-aturan konstitusional  Hukum  Internasional mendelegasikan kepada masing- masing  konstitusi  Negara,  hak  untuk menentukan:  1)  kapan  ketentuan Perjanjian Internasional berlaku dalam  Hukum  Nasional;  2)  cara bagaimana ketentuan Perjanjian
Internasional dijadikan Hukum Nasional. Prosedur dan metode  yang digunakan  Negara  merupakan  suatu kelanjutan  proses,  yang  dimulai dengan penutupan (persetujuan) suatu  Perjanjian  Internasional.  Tidak ada transformasi. Tidak ada penciptaan (pembuatan) aturan hukum  atau  Hukum  Nasional  yang benar-benar  baru.  Yang  dilakukan hanya merupakan kelanjutan (perpanjangan)  dari  satu  perbuatan penciptaan  yang  tunggal.  Syarat- syarat konstitusional hukum nasional hanya  merupakan  bagian  dari  satu kesatuan mekanisme penciptaan (pembuatan) hukum. 38
Burhan  Tsani  meyatakan  bahwa cukup  sulit  menetapkan  teori  apa  yang
38 Burhan Tsani , loc cit.,
digunakan  Indonesia.  Indonesia  tidak secara tegas-tegas menerima teori inkorporasi.  Tetapi  Indonesia  nampak cenderung secara diam-diam menggunakan  teori  inkorporasi.  Dalam menerapkan Hukum Kebiasaan Internasional  dan  Hukum  Internasional universal, Indonesia tidak pernah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan  sebagai  adopsi  khusus. Indonesia  nampak  tidak  sepenuhnya menggunakan  teori  transformasi.  Dalam penerapan Perjanjian-Perjanjian Internasional  yang  berlakunya  tidak memerlukan  ratifikasi,  Indonesia  belum pernah  membuat  perundang-undangan yang mengatur substansi perjanjian yang telah ditandatangani. 39
Ditengah-tengah ketidakjelasan tentang  status  perjanjian  internasional dalam  sistem  hukum  Indonesia,  MK menguji konstitutionalitas Piagam ASEAN  dalam  perkara  pengujian  UU. Amar putusan MK pasti akan menyentuh perdebatan  akademis  dewasa  ini  tentang apa makna UU yang meratifikasi Piagam ASEAN  (UU  No.  38/2008),  yang hasilnya  bahwa  Indonesia  menganut teori dualis-transformasi untuk perjanjian  internasional.  MK  memaknai UU ini sebagai UU yang mentransformasi
Piagam ASEAN kedalam UU Nasional,
namun sayangnya secara bersamaan MK menilai  bahwa  pewadahan  perjanjian dengan  UU  itu  tidak  tepat  dan menyarankan model ini direvisi.
Keputusan  MK  belum  menjelaskan  apa- apa  tentang  masalah  status  perjanjian dan  malah  menghadirkan  ketidakpastian baru  karena  semua  perjanjian  dapat  di judicial review. 40
39 Burhan Tsani , loc cit.,
40 Damos Dumoli  Agusman, Status  Perjanjian Internasional  menurut  Pandangan  Mahkamah Konstitusi  RI (Kajian Kritis terhadap Keputusan MK  tentang  Piagam  ASEAN).  http://perjanjian-

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 121-139
Ditengah-tengah  fragmentasi  dan ketiadaan  doktrin  yang  baku  ini  MK
Indonesia  diperhadapkan  oleh  masalah konstitutionalitas perjanjian internasional tentang Piagam ASEAN yang diputuskan  pada  tanggal  26  Februari 2013. 41
Sejumlah LSM yang mempersoalkan  Piagam  ASEAN  (yang membentuk pasar bebas) sebagai bertentangan  dengan  UUD  1945.  Pada tanggal 5 Mei 2011 mereka mengajukan gugatan  ke  MK,  meminta  “judicial review” terhadap UU yang meratifikasinya  yakni  UU  No.  38/2008.
Pasal  yang  dipersoalkan  adalah  tentang pasar  bebas  yang  dimuat  dalam  Pasal  5 ayat (2) ASEAN Charter yang menyatakan, "Member  States  shall  take all  necessary  measures,  including  the enactment  of  appropriate  domestic legislation,  to  effectively  implement  the provisions of this Charter and to comply with all obligations of membership" 42
Dalam  putusan  MK  adalah  pada pertimbangan Hakim Pertimbangan Hakim  dalam  Putusan  MK  no.  33/PUU- IX/2011  pada  poin  3.17:  2..  “ketentuan tersebut (ASEAN Charte r) tidak berlaku secara  serta  merta  dengan  disahkannya UU  38/2008  pada  tanggal  6  November 2008, harus dengan
“domestic legislation”
Kemudian Pertimbangan Hakim dalam Putusan MK no. 33/PUU-IX/2011 pada  poin  3.22  menyatakan:  “Karena pelaksanaan  ASEAN  Charter  masih digantungkan  kepada  masing-masing negara ASEAN untuk membuat aturannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal  5  ayat  (2)  ASEAN Charter, maka pemerintah  Indonesia  dalam  membuat aturan  pelaksanaan  tersebut  harus  sesuai
internasional.blogspot.com/2013/10/status- perjanjian-internasional-menurut.html
41 MK, Nomor 33/PUU-IX/2011
42 Damos Dumoli Agusman, loc cit
dengan kepentingan nasional berdasarkan UUD 1945”. Dari Pertimbangan Hakim Konstitusi  dalam  Putusan  MK  no. 33/PUU-IX/2011  tersebut  menjelaskan bahwa berlakunya Perjanjian Internasional bagi warga negara tergantung  isi  Perjanjian  Internasional tersebut, apakah dapat langsung diterapkan (memiliki substansi
normative  yang  mengikat)  atau  masih harus  ditransformasikan  lagi  dalam bentuk  “ nasional  legislation ”.  Untuk ASEAN  Cherter (UU  No.  38/2008)
masih memerlukan
“ domestic legistation ”  yang  harus  sesuai  dengan kepentingan  nasional  berdasarkan  UUD 1945. 43 Dengan  demikian  pada  dasarnya MK  menyatakan  bahwa  proses  ratifikasi apakah  cukup  memberi legal  effect bagi warga  negara,  hal  tersebut  tergantung pada isi perjanjian Internasional tersebut. Apabila  perjanjian  International  tidak mempersyaratkan  domestic  legislation maka  ratifikasi  sudah  memberikan legal effect dan  mengikat  secara  normative sebagai  Undang-undang  atau  peraturan yang mengatur.
Terkait  dengan  dengan  pemberian legal effect di Pengadilan  Indonesia  atas Perjanjian Internasional berdasarkan
“ domestic  legislation ”,  dapat  digunakan metode interpretasi berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang ada sebagaimana terjadi pada Pasal 9 KUHP yang  mengatur :”  Diterapkannya  pasal- pasal  2-5,  7,  dan  8  dibatasi  oleh pengecualian-pengecualian  yang  diakui dalam hukum internasional ”.
Berdasarkan  metode  tersebut  untuk memberikan legal  effect pada  substansi Perjanjian  Internasional,  negara  tidak harus membuat
Undang-undang Transformasi  yang  baru  tetapi  bisa melalui  proses  interprestasi  hukum
43 Putusan MK no. 33/PUU-IX/20

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 2 2021, Hal 121-139
melalui  peraturan  perundang-undangan yang ada. 44 Berdasarkan kerangka teoritis sebagaimana dijelaskan di atas,
Perjanjian Internasional harus ditransformasikan menjadi hukum nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Perjanjian
internasional  sesuai  dengan  UU  No.  24 tahun  2000,  diratifikasi  melalui  undang- undang dan keputusan presiden.
Undang-undang  ratifikasi  tersebut  tidak serta merta menjadi perjanjian internasional  menjadi  hukum  nasional Indonesia, undang-undang ratifikasi hanya  menjadikan  Indonesia  sebagai negara terikat terhadap perjanjian internasional  tersebut.  Untuk  perjanjian internasional  tersebut  berlaku  perlu dibuat undang-undang yang lebih spesifik
mengenai perjanjanjian internasional  yang  diratifikasi,  contoh Indonesia meratifikasi International Covenant  on  Civil  and
Political  Rights melalui  undang-undang, maka selanjutnya Indonesia harus membuat undang-undang yang menjamin hak-hak yang ada di covenant tersebut  dalam  undang-undang  yang lebih spesifik. 45
Namun demikian terdapat Perjanjian internasional  yang  tidak  mensyaratkan pengesahan  dalam  pemberlakuannya. Perjanjian  internasional  yang  tidak mensyaratkan
pengesahan dalam pemberlakuannya, biasanya memuat materi  yang  bersifat  teknis  atau  suatu pelaksana  teknis  terhadap  perjanjian induk. Perjanjian internasional seperti ini dapat langsung berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen  perjanjian/nota  diplomatik,
44 Wisnu Aryo Dewanto. Problematika keberlakuan  dan  Status  Hukum  Perjanjian Internasional . Jurnal yudisial, Agustus 2013.
45 Ibid.
atau  melalui  cara  lain  yang  disepakati dalam perjanjian oleh para pihak. 46
Perjanjian  yang  termasuk  dalam kategori ini diantaranya adalah perjanjian  yang  materinya  mengatur secara teknis kerjasama bidang pendidikan,  sosial,  budaya,  pariwisata, penerangan kesehatan, pertanian, kehutanan  dan  kerjasama  antar  propinsi atau  kota.  Perjanjian  internasional  mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi  ketentuan  yang  ditetapkan dalam perjanjian tersebut. 47
Kajian Kedudukan
Sumber-

## Sumber  Hukum  Internasional  Yang Mengatur Nilai Pabean
Salah  satu  pertimbangan  dibuatnya Undang-undang    Kepabeanan  ini  adalah untuk  lebih  menjamin  kepastian  hukum, keadilan,  transparansi  dan  akuntabilitas pelayanan  publik,  untuk  mendukung upaya  peningkatan  dan  pengembangan perekonomian  nasional  yang  berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung  kelancaran  arus  barang  dan meningkatkan  efektivitas  pengawasan atas  lalu  lintas  barang  yang  masuk  atau keluar  daerah  pabean  Indonesia  dan  lalu lintas  barang  tertentu  dalam  daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan
pencegahan dan penindakan penyelundupan. 48
46 Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) UU No. 24 tahun
2000 tentang Perjanjian
Internasional. “Perjanjian internasional yang tidak mensyaratkan pengesahan
dalam
pemberlakuannya, biasanya  memuat materi  yang bersifat  teknis  atau  suatu  pelaksana  teknis terhadap perjanjian induk.” .
47 Ibid.
48 Konsideran  menimbang  huruf  c. Undang  – Undang Tentang Kepabeanan , UU No.10 Tahun 1995  LN  No.75  Tahun  1995,TLN  No.3612 sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.17 Tahun  2006  LN  No.93  Tahun  2006,  TLN No.4661

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 121-139
Dilihat dari latar belakang pembentukan  Undang-Undang  Nomor 17  tahun  2006  tentang    Perubahan
Undang-Undang  Nomor  10  tahun  1995 tentang Kepabeanan (Selanjutnya
disebut  Undang-undang  Kepabeanan) pada  diktum  Mengingat  salah  satunya mencantumkan Undang-Undang  Nomor 7  Tahun  1994  tentang  Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization
(Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1994  Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3564), dengan demikian merupakan pelaksanaan  atas  komitmen  liberalisasi perdagangan
sebagai konsekuensi Indonesia  menjadi  salah  satu  anggota WTO. 49
Sebagai  anggota  WTO,  Indonesia memang  wajib  menyesuaikan  semua perundang-undangannya dengan ketentuan WTO. Ketentuan Nilai Pabean dalam    Undang-Undang  Kepabeanan diatur  dalam  satu  pasal  yaitu  pasal  15. Bila  dibandingkan  dengan  Undang- Undang Nomor 10 tahun 1995 perubahan dalam Undang-Undang Nomor
17 tahun 2006 yaitu disisipkannya Pasal 15 ayat 3a. Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum dalam Undang- Undang,  alasan  hukum  penambahan pasal  15 ayat 3a adalah: “Sesuai dengan
Agreement  on  Implementation  of  Article VII of General Agreement on Trade and
Tariff (GATT) 1994 , Article 22
menyebutkan bahwa perundang- undangan nasional harus memuat ketentuan  penetapan  nilai  pabean  sesuai World Trade Organization (WTO) Valuation  Agreement .  Dalam Article  4
49 Indonesia ,  Undang  –  Undang  Tentang Kepabeanan ,  UU  No.10  Tahun  1995  LN  No.75
Tahun  1995,TLN  No.3612  sebagaimana  telah diubah dengan UU No.17 Tahun 2006 LN No.93 Tahun 2006, TLN No.4661, Penjelasan Umum.
Konvensi  tersebut  diatur  bahwa  metode komputasi  dapat  digunakan  mendahului metode deduksi atas permintaan importir.  Indonesia  telah  menggunakan kesempatan untuk menunda pelaksanaan Article  4 Konvensi  tersebut  selama  5 (lima) tahun yang berakhir pada     tahun 2000,      sehingga  ketentuan  penetapan nilai  pabean  sesuai Article  4 Konvensi tersebut harus dimasukkan dalam perubahan  Undang-Undang  Kepabeanan ini.” 50
Undang-undang  Kepabeanan  telah tegas  mengamanatkan  bahwa  peraturan perundang-undangan nasional harus memuat ketentuan penetapan nilai pabean sesuai World Trade Organization (WTO)  Valuation  Agreement. Tentunya termasuk  juga  peraturan  pelaksanaannya sebagaimana  Pasal  15  ayat  (7)  Undang- Undang  Kepabeanan  yang  menyatakan: “Ketentuan mengenai nilai pabean Untuk penghitungan  bea  masuk  diatur  lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri”.  Peraturan  Menteri  Keuangan yang  dimaksud  tersebut  dan  yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  160/PMK.  04/2010
Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk (PMK
160/2010).
World  Trade  Organization (WTO) atau  Organisasi  Perdagangan  Dunia merupakan satu satunya badan internasional yang secara khusus mengatur  masalah  perdagangan  antar negara.  Sistem  perdagangan  multilateral WTO  diatur  melalui  suatu  persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan  internasional  sebagai  hasil perundingan  yang  telah  ditandatangani oleh  negara-negara  anggota.  Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara-anggota yang mengikat pemerintah  untuk  mematuhinya  dalam
50 Ibid.

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 121-139
pelaksanaan  kebijakan  perdagangannya.
51
Perdagangan bebas multilateral khususnya bidang perdagangan menuju   pasar  bebas  dimulai  secara resmi pada tahun 1994, sejak terbentuknya World Trade Organization (WTO)   yang  merupakan hasil Perundingan Putaran Uruguay yang diselenggarakan
dalam
kerangka General  Agreement on  Tariff and  Trade (GATT),  yang  dimulai  pada September  1986  di Punta  del Este, Uruguay dan  berakhir  pada  15  April 1994 di Marrakesh, Maroko . 52
Dengan  penandatangan  persetujuan akhir yang memuat hasil-hasil Perundingan  Perdagangan  Multilateral Putaran  uruguay  ( Final  Act  Embodying The  Results  of  The  Uruguay  Round  of Multilateral  Trade  Negotiations )  pada tanggal  15  April  1994  di  Marrakesh,
Maroko,  negara  peserta  perundingan menyepakati bahwa
Persetujuan
Pembentukan  Organisasi  Perdagangan Dunia  ( Agreement  Establishing  The World  Trade  Organization )  beserta seluruh  Lampirannya  diharapkan  akan dapat mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1995. Namun demikian, kepastian mengenai tanggal mulai berlaku  efektifnya  Persetujuan  tingkat Menteri  yang  bertanggung  jawab  di bidang  Perdagangan  dari  negara-negara penandatangan
Persetujuan Pembentukan  Organisasi  Perdagangan Dunia  yang  akan  diadakan  selambat- lambatnya sebelum akhir tahun 1994. 53 Elemen-elemen kunci
dari
Perjanjian  WTO  dapat  diringkas  ke dalam 3 hal
51 Huala Adolf , Hukum Perdagangan Internasional:  Prinsip-prinsip  dan  Konsepsi Dasar , (Jakarta: Rajawali Pers , 2004). hlm. 32
52 Ibid.
53 Huala Adolf, loc. cit.
pokok, yaitu: 54
a. Perjanjian WTO akan mempertinggi sosok GATT
dengan pembentukan suatu institusi  yang  permanen  untuk mengawasi pelaksanaan dan perkembangan dari semua perjanjian yang dilingkupinya; b. Perjanjian WTO akan meningkatkan penegakan kewenangan ( enforcement of powers )  dari  GATT  dengan kelengkapan  pengintegrasian  dan perbaikan  proses  penyelesaian sengketa;
c. Perjanjian WTO merupakan upaya,  melalui  upaya single undertaking approach untuk menghilangkan masalah free rider dengan mempertegas keharusan negara-negara anggota untuk tunduk kepada semua Code dan Perjanjian yang dinegosiasikan dalam Tokyo Round  dan  yang  disempurnakan dalam  Uruguay  Round,  kecuali untuk beberapa perjanjian plurilateral  tertentu  yang  dibuat dalam Tokyo Round, serta membatasi  secara  ketat  hak negara Anggota untuk menggunakan reservation terhadap perjanjian-perjanjian tersebut. 55
Dalam  Pertemuan  Tingkat  Menteri peserta Putaran Uruguay pada tanggal 15 April  1994  di  Marrakesh,  Maroko, Pemerintah  Indonesia  telah  ikut  serta menandatangani Agreement Establishing The World Trade Organization
(Persetujuan  Pembentukan  Organisasi Perdagangan  Dunia) beserta  seluruh
54 H.S  Kartadjoemena, GATT,  WTO,  dan  Hasil Uruguay  Round ,  (Jakarta:  Penerbit  UI  Press, 1997)
55 H.S Kartadjoemena, Ioc. cit.

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 121-139
persetujuan  yang  dijadikan  Lampiran  1, 2  dan  3  sebagai  bagian  Persetujuan tersebut. 56
Kemudian Indonesia meratifikasi 57 Perjanjian  Pembentukan Organisasi   Perdagangan  Dunia  melalui undang-undang  Nomor  7  tahun  1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization maka resmi menjadi anggota  dari   WTO  dan  tunduk  serta patuh  atas  aturan-aturan  perdagangan dunia yang telah disepakati dan tercantum  dalam  GATT  1994. 58 Seluruh perjanjian WTO dianggap sebagai single undertaking ,  semua  negara  anggota
WTO menandatangani perjanjian-
56 Undang-Undang    Nomor  7  Tahun  1994 tentang  Pengesahan Agreement  Establishing  the World  Trade  Organization (Undang-undang Pengesahan  WTO)  pada  Diktum  menimbang huruf  e.  disebutkan: “ bahwa  dalam  Pertemuan Tingkat  Menteri  peserta  Putaran  Uruguay  pada tanggal  15  April  1994  di  Marrakesh,  Maroko, Pemerintah Indonesia telah ikut serta menandatangani Agreement  Establishing  The
World Trade Organization (Persetujuan
Pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia) beserta  seluruh  persetujuan  yang  dijadikan Lampiran  1,  2  dan  3  sebagai  bagian  Persetujuan tersebut” 57 Kaczorowska,  Alina.  London,2002. Public International law, menjelaskan pengertian ratifikasi  dalam  hukum  public  Internasional terbagi  atas  dua  jenis  ratifikasi  yaitu    Ratifikasi eksternal dan internal. Ratifikasi eksternal adalah prosedur  agar  suatu  perjanjian  internasional berlaku  di level internasional,  sedangkan Ratifikasi  internal  (in  municipal  law)  adalah indakan suatu persetujuan formal yang dilakukan oleh  lembaga berwenang (legislatif) dalam suatu negara.
58 Pasal  1  Undang-undang  Pengesahan  WTO, menyatakan: “Mengesahkan Agreement Establishing  The  World  Trade  Organization ( Persetujuan
Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia) beserta Lampiran 1, 2 dan 3 Persetujuan tersebut, yang salinan naskah aslinya dalam  bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa  Indonesia  dilampirkan,  sebagai  bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini ”
perjanjian  WTO  sebagai  satu  kesatuan paket. 59
Dengan penandatanganan persetujuan  akhir  yang  memuat  hasil- hasil Perundingan Perdagangan Multilateral  Putaran  Uruguay  ( Final  Act Embodying  The  Results  of  The  Uruguay Round of Multilateral
Trade
Negotiations) pada  tanggal  15  April 1994  di  Marrakesh,  Maroko,  negara peserta perundingan menyepakati bahwa Persetujuan  Pembentukan  Organisasi
Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization) beserta seluruh
Lampirannya  diharapkan  akan  dapat mulai  diberlakukan  pada  tanggal  1 Januari 1995. 60
Persetujuan  yang  disahkan  dengan Undang-undang  ini  adalah  Persetujuan yang  naskahnya  ditandatangani  Menteri Perdagangan  atas  nama  Pemerintah Indonesia  dalam  sidang  di  Marrakesh, Moroko, tanggal 15 April 1994. Apabila terjadi  perbedaan  penafsiran  antara naskah  terjemahan  persetujuan  dalam bahasa  Indonesia  dengan  salinan  naskah asli  dalam  bahasa  Inggris,  maka  yang berlaku  adalah  salinan  naskah  aslinya dalam bahasa Inggris. 61
59 Ibid.
60 Pada  bagian  penjelasan  Undang-undang
Pengesahan
WTO , disebutkan: BERLAKUNYA  PERSETUJUAN: “Dengan penandatanganan persetujuan akhir yang memuat hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran  Uruguay (Final  Act  Embodying  The Results  of  The  Uruguay  Round  of  Multilateral Trade  Negotiations) pada tanggal  15  April  1994 di Marrakesh, Maroko, negara peserta perundingan  menyepakati  bahwa  Persetujuan Pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia (Agreement  Establishing  The  World  Trade Organization)  beserta  seluruh  Lampirannya diharapkan  akan  dapat  mulai  diberlakukan  pada tanggal 1 Januari 1995”
61 Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Pengesahan  WTO: Persetujuan  yang  disahkan dengan  Undang-undang  ini  adalah  Persetujuan

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 121-139
Berdasarkan Final  Act  Embodying The  Results  of  The  Uruguay  Round  of Multilateral  Trade  Negotiations pada poin  (2)  diketahui  bahwa  ada  dua  hal yang  disetujui  oleh  Indonesia  yaitu meratifikasi  perjanjian-perjanjian  WTO dan mengadopsi Ministerial Declaration and decisions. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sumber hukum kepabeanan selain berdasarkan Undang-undang Kepabeanan,  juga  harus  mengacu  pada Undang-undang Pengesahann WTO yang  didalamnya  telah  meratifikasi  dan mengesahkan  seluruh  isi  perjanjian WTO  yang  merupakan Naskah  Paket Persetujuan Putaran Uruguay terdiri dari
3 bagian, yaitu : 62
yang naskahnya ditandatangani Menteri Perdagangan  atas  nama  Pemerintah  Indonesia dalam  sidang  di  Marrakesh,  Moroko, tanggal  15 April  1994.Apabila  terjadi  perbedaan  penafsiran antara  naskah  terjemahan  persetujuan  dalam bahasa  Indonesia  dengan  salinan  naskah  asli dalam bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
62 Naskah  asli  dalam  bahasa  inggris  “ Final  Act Embodying  The  Results  of  The  Uruguay  Round of  Multilateral  Trade  Negotiations” yang merupakan lampiran 1 Undang-undang Persetujuan WTO, disebutkan sebagai berikut:
1. Having met in order to conclude the Uruguay
Round  of  Multilateral  Trade  Negotiations, representatives  of  the  governments  and  of  the European  Communities,  members  of  the  Trade Negotiations Committee, agree that the Agreement  Establishing  the  World  Trade Organization (referred to in this Final Act as the "WTO Agreement"), the Ministerial Declarations and  Decisions,  and  the  Understanding  on Commitments  in  Financial  Services,  as  annexed hereto,  embody  the  results  of  their  negotiations and form an integral part of this Final Act. 2.  By  signing  the  present  Final  Act,  the representatives agree (a)  to  submit,  as  appropriate,  the  WTO Agreement  for  the  consideration  of  their respective  competent  authorities  with  a  view  to seeking approval of the Agreement in accordance with their procedures; and (b)  to  adopt  the  Ministerial  Declarations  and Decisions
a. Final Act Embodying the Results of  the  Uruguay  Round  of Multilateral  Trade  Negotiations
(Persetujuan Akhir yang Memuat Hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral  Putaran  Uruguay), yang  merupakan  rangkuman ringkas  mengenai hasil-hasil yang dicapai dalam perundingan Putaran Uruguay; b.  Agreement  Establishing  the World Trade Organization
(Persetujuan Pembentukan Organisasi  Perdagangan  Dunia), yang  merupakan  persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia berikut beberapa  naskah  persetujuan yang  dijadikan  lampiran  pada
Persetujuan
Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia;
c. Ministerial Decisions and Declarations  (Keputusan  dan Deklarasi Menteri), yang memuat berbagai Deklarasi atau Keputusan Tingkat Menteri mengenai pelaksanaan persetujuan yang berhasil dicapai.
Salah  satu  agreement  yang  menjadi bagian  dari  Undang-undang  Pengesahan WTO adalah
Agreement on Implementation of Article VII of General Agreement  on  Trade  and  Tariff  (GATT) 1994 atau  biasa  disebut  GATT/  WTO Valuation  Agreement.  Dan  terdapat Ministerial Decision yang penting dalam mengklarifikasi masalah beban pembuktian,  yaitu  Ministerial  Decision 6.1  tentang  Keputusan  Mengenai  Kasus Dimana  Kepabeanan  Memiliki  Alasan untuk Meragukan Kebenaran atau akurasi Nilai yang diberitahukan ( Decision  Regarding  Cases  Where Customs  Administrations  Have  Reasons

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 121-139
to  Doubt  the  Truth  or  Accuracy  of  the Declared Value ). 63
Dalam  Pasal  18 WTO  Valuation Agreement diatur  pembentukan  suatu Komite  Penilaian  Pabean  (selanjutnya disebut  Komite),  yang  terdiri  dari perwakilan masing-masing anggota. Komite berkewajiban memilih Ketuanya dan bersidang sekali dalam setahun, atau sebagaimana  diatur  menurut  ketentuan- ketentuan persetujuan ini, dengan tujuan memberi kesempatan kepada para anggota  untuk  berkonsultasi  dalam masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan sistem  penilaian  pabean  yang  diajukan oleh  anggota,  yang  kemungkinannya dapat mempengaruhi pelaksanaan persetujuan  ini  atau  mempengaruhi sasaran-sasaran  persetujuan  ini.  Komite juga  menjalankan  tugas-tugas  lain  yang dibebankan kepadanya oleh para anggota. 64
63 De  Wulf,  Luc., and  Sokol,  Jose  B.  2005.
Customs  Modernization  Handbook, Washington,
D.C:  The  World  Bank.hlm.158  :  “ The  Uruguay Round  negotiations  led  to  the  adoption  of  the “Decision  regarding  cases  where  customs administrations  have  reasons  to  doubt  the  truth or accuracy of the declared value” (Decision 6.1 based  on  Article  17,  see  annex  8.A).  That decision  came  to  be  known  as  the  SBP  (shifting the  burden  of  proof)  and  was  appended  to  the ACV to clarify the intent of the original valuation provisions ”
64 Pasal  18  ayat  (1)  WTO  Valuation  Agrement:
“ There  is  hereby  established  a  Committee  on Customs Valuation (referred to in this Agreement as "the Committee") composed of representatives from each of the Members.  The Committee shall elect  its own Chairman and  shall normally meet once a year, or as is otherwise envisaged by the relevant  provisions  of  this  Agreement,  for  the purpose of affording Members the opportunity to consult on matters relating  to the administration of the  customs  valuation  system  by  any  Member as it might affect the operation of this Agreement or  the furtherance  of  its  objectives  and  carrying out  such  other  responsibilities  as  may  be assigned  to  it  by  the  Members.    The  WTO Secretariat  shall  act  as  the  secretariat  to  the Committee .”
Selanjutnya  pada  Pasal  18  ayat  (2) WTO  Valuation  Agreement menyatakan bahwa  akan  dibentuk  Suatu  Komite Teknis  Penilaian  Pabean  (selanjutnya disebut  Komite  Teknis)  di  bawah naungan Customs  Co-operation  Council (sekarang World Customs Organization ), yang  akan  menjalankan  kewajiban- kewajiban  sebagaimana  diatur  dalam Lampiran  II  Persetujuan  ini  dan  harus melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  di dalamnya. 65
Dalam  Annex  II  WTO  Valuation Agreement  tentang Komite  Teknik  Nilai Pabean telah  diberikan  wewenang  oleh WTO  untuk  mengatur  aspek-aspek teknis  dari WTO  Valuation  Agreement. Technical Committee on Customs Valuation telah  merumuskan  berbagai instrument  kebijakan  yang  ditujukan kepada  harmonisasi  dan  standarisasi pelaksanaan  dan  administrasi  dari WTO Valuation Agreement
diantara
contracting parties WTO. 66
Pedoman  yang  terdapat  dalam instrument dari WCO Technical Committee on Customs Valuation dimaksudkaan untuk membantu Anggota WTO untuk dipertimbangkan dan dimasukkan ke dalam peraturan nasional tentang nilai pabean sesuai dengan WTO Valuation Agreement. Didalam
Valuation  Compendium- nya  WCO  telah menerbitkan berbagai istrumen kebijakan  yang  dikenal  dengan  istilah
65 Pasal  18  ayat  (2) WTO  Valuation  Agreement: “There  shall  be  established  a  Technical Committee on Customs Valuation  (referred to  in this  Agreement  as  "the  Technical  Committee") under the auspices of the Customs Co-operation Council  (referred  to  in  this  Agreement  as  "the CCC"), which shall carry out the responsibilities described in Annex II to this Agreement and shall operate  in  accordance  with  the  rules  of procedure contained therein”
66 Lihat Annex  II  Paragraf  2  WTO  Valuation Agreement.

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 121-139
„ best practice. ‟  Instrumen  tersebut dimasukkan  untuk  menjelaskan  apa  saja yang  merupakan  „ best  practices ‟  untuk membantu interpretasi dan aplikasi yang seragam  dari  ketentuan  ketentuan  dalam WTO Valuation Agreement . 67
Apabila instrument ini tidak dijadikan pedoman terdapat kemungkinan  interpretasi  yang  keliru atas penerapan ketentuan-ketentuan dalam WTO Valuation Agreement antara Importir  dengan  Bea  dan  Cukai  bahkan diantara masing-masing institusi bea dan cukai yang berbeda. Konsep “penjualan” misalnya  tidak  dijelaskan  dalam WTO Valuation  Agreement dan tiap-tiap contracting  parties dapat  menyusun definisi  masing-masing  tentang  apa  itu “penjualan” yang sesuai dengan
kepentingan  nasionalnya.  Tetapi  definisi tersebut  bisa  jadi  malah  bertolak belakang dengan WTO Valuation Agreement untuk menyusun system nilai pabean  yang  seragam  kepada  bea  dan cukai dan masyarakat perdagangan tidak tercapai.
Instrumen  itu  sendiri  diklasifikasikan sebagai berikut : 68
67 Asean  Customs Valuation Guide, halaman 85. “ The  World  Customs  Organization  (WCO)  has been  granted  authority  by  the  World  Trade Organization  (WTO)  to  manage  the  technical aspects  of  the  Agreement  by  formulating  policy instruments  which  will  lead  to  international harmonization  and  standardization  of  the manner  in  which  the  Agreement  is  implemented and  administered  among  WTO  Contracting Parties . 68 Asean  Customs  Valuation  Guide,  halaman 30.”.. . Without the inclusion of those instruments, the  application  of  the  provisions  under  the Agreement  may  give  rise  to  misinterpretation between the importer and Customs administration,  and  even  among  Customs administrators.  For  example,  the  concept  of “sale”  is  not  defined  under  the  Agreement.  As such,  each  contracting  party  could  develop  its own definition that might reflect its own interests but  could  be  contradictory,  the  result  being  that the  intent  of  the  Agreement  to  provide  Customs
 Advisory Opinion
 Commentaries
 Explanatory Notes
 Case Studies Dengan demikian, dapat disimpulkan  bahwa WTO  Valuation agreement yang diratifikasi 69 dengan UU
No. 7 tahun 1994 telah ditransformasikan dalam UU Kepabeanan  yaitu  dalam  pasal  15.  Hal tersebut juga dijelaskan dalam konsideran menimbang pada UU Kepabeanan  dan  bagian  penjelasan umum  UU  Kepabeanan. 70 Begitu  pula sumber hukum berupa WTO Ministrerial Decision walaupun  terpisah  dari WTO Valuation Agreement , namun masih satu paket  dalam WTO  Agreement sehingga
administration  and  commercial  operators  with uniform  valuation  system  would  not  be achieved .” 69 Kaczorowska,  Alina.  London,2002. Public International law, menjelaskan pengertian ratifikasi  dalam  hukum  public  Internasional terbagi  atas  dua  jenis  ratifikasi  yaitu    Ratifikasi eksternal dan internal. Ratifikasi eksternal adalah prosedur  agar  suatu  perjanjian  internasional berlaku  di level internasional,  sedangkan Ratifikasi  internal  (in  municipal  law)  adalah indakan suatu persetujuan formal yang dilakukan oleh  lembaga berwenang (legislatif) dalam suatu negara 70 Penjelasan  Umum  dalam  Undang-Undang, alasan  hukum  penambahan  pasal    15  ayat  3a adalah: “Sesuai dengan Agreement on Implementation  of  Article  VII  of  General Agreement  on  Trade  and  Tariff  (GATT)  1994 , Article 22  menyebutkan  bahwa  perundang- undangan  nasional  harus  memuat  ketentuan penetapan  nilai  pabean  sesuai World  Trade Organization  (WTO)  Valuation  Agreement . Dalam Article  4 Konvensi tersebut diatur bahwa metode  komputasi  dapat  digunakan  mendahului metode  deduksi  atas  permintaan  importir. Indonesia  telah  menggunakan  kesempatan  untuk menunda  pelaksanaan Article  4 Konvensi tersebut  selama  5  (lima)  tahun  yang  berakhir pada          tahun  2000,      sehingga  ketentuan penetapan nilai pabean sesuai Article 4 Konvensi tersebut  harus  dimasukkan  dalam  perubahan Undang-Undang Kepabeanan ini.

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 121-139
kedudukannya sama dengan WTO Valuation Agreement.
Namun demikian, Terhadap produk-produk  hukum World  Customs Organization berupa Advisory  Opinion,
Commentaries,  Explanatory  Notes ,  dan
Case  Studies yang  telah  dikeluarkan WCO  Technical  Committee  on  Customs Valuation dalam Valuation Compendium- nya, perjanjian internasional
jenis ini tidak mensyaratkan pengesahan dalam
pemberlakuannya, karena memuat materi yang bersifat teknis atau suatu pelaksana teknis  terhadap  perjanjian  induk.  Dalam praktek pengadilan Indonesia atas Perjanjian  Internasional  yang  tidak diratifikasi,  dapat  digunakan  metode interpretasi
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada
sebagaimana terjadi pada Pasal 9 KUHP yang  mengatur :”  Diterapkannya  pasal- pasal  2-5,  7,  dan  8  dibatasi  oleh pengecualian-pengecualian  yang  diakui dalam hukum internasional ”.
Berdasarkan  metode  tersebut  untuk memberikan legal  effect pada  substansi Perjanjian  Internasional,  negara  tidak harus membuat Undang-undang Transformasi  yang  baru  tetapi  bisa melalui  proses  interprestasi  hukum melalui  peraturan  perundang-undangan yang ada. 71
Terakhir, perlu diingat bahwa instrument  dari Technical  Committee tidak  merupakan  bagian  dari WTO Valuation  Agreement, Jadi  memasukkan instrument  tersebut  ke  dalam  peraturan nasional tentang nilai pabean merupakan pilihan  kebijakan  nasional  masing- masing. 72 WTO  Valuation  Agreement
71 Wisnu Aryo Dewanto. Problematika keberlakuan  dan  Status  Hukum  Perjanjian Internasional . Jurnal yudisial, Agustus 2013.
72 Asean  Customs Valuation Guide, halaman 30.
“ The instruments of the Technical Committee do not  form  part  of  the  Agreement.  Their  inclusion
dan Valuation Compendium- nya, merupakan  pedoman  yang  telah  cukup jelas  dan  rinci  mengatur    teknis  dan tatacara  pembuktian  nilai  transaksi barang  impor  termasuk  berbagai  kasus dan  situasi  yang  mungkin  terjadi  dalam level implementasi telah dibuatkan solusi dan pertimbangan hukumnya secara detil dengan  mengacu  pada  Prinsip-prinsip article  VII  GATT diantaranya prosedur tentang  pembalikan  beban  pembuktian dalam Ministerial Decision yang tercantum  di  Persetujuan  Akhir  yang Memuat Hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran
Uruguay  sebagaimana  dijelaskan  pada uraian di bawah ini . 73
Saran  penulis  terkait  kedudukan peraturan  mengenai customs  valuation dalam WTO  Valuation  Agreement dan Advisory Opinion, Commentaries,
Explanatory  Notes ,  dan Case  Studies yang  telah  dikeluarkan WCO  Technical Committee  on  Customs  Valuation dalam Valuation Compendium- nya, telah cukup jelas  dan  rinci  mengatur    teknis  dan tatacara penetapan nilai pabean termasuk berbagai kasus dan situasi yang mungkin terjadi  dalam  level  implementasi  telah dibuatkan  solusi  dan  pertimbangan hukumnya  secara  detil  dengan  mengacu pada  Prinsip-prinsip article  VII  GATT. Dengan  demikian,  seyogyanya  dapat dijadikan guidance untuk  negarara- negara  anggota  guna  mengadopsi  dan menerapkannya  dalam  legislasi  nasional mereka dengan pertimbangan yang lebih luas guna terciptanya tatanan
in  the  national  valuation  legislation  is  therefore a matter of national policy. “ 73 Asean  Customs Valuation Guide, halaman 30.
“ The  guidelines  incorporated  in  the  Instruments of  the  WCO  Technical  Committee  on  Customs Valuation  (TCCV)  provide  assistance  to  WTO Members  on  what  should  be  considered  and incorporated  in  the  administrative  instructions for  national  valuationlegislation  under  the Agreement”

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 121-139
perdagangan dunia yang
tertib
sebagaiman Tujuan dari Hukum perdagangan Interasional
menurut
GATT dan WTO.

## D. Kesimpulan
Ditinjau  dari  teori  keberlakukan hukum  internasional  terhadap  sumber- sumber  Hukum  yang  mengatur  nilai pabean  dapat  disimpulkan  bahwa WTO Valuation  agreement yang  diratifikasi dengan  UU  No.  7  tahun  1994  telah ditransformasikan dalam UU
Kepabeanan  yaitu  dalam  pasal  15  dan dalam  konsideran  menimbang  pada  UU Kepabeanan  serta  bagian  penjelasan umum  UU  Kepabeanan.  Demikian  juga atas WTO Ministrerial Decision walaupun  terpisah  dari WTO  Valuation Agreement ,  karena  merupakan  bagian dari  WTO Agreement maka  status keberlakukan  dan  kekuatan  hukumnya sama dengan WTO Valuation agreement.
Adapun  terhadap  produk-produk hukum World  Customs  Organization berupa
Advisory Opinion,
Commentaries,  Explanatory  Notes ,  dan Case  Studies yang  telah  dikeluarkan WCO  Technical  Committee  on  Customs
Valuation dalam Valuation Compendium- nya,    hal  tersebut  tidak mensyaratkan pengesahan dalam pemberlakuannya, karena memuat materi yang bersifat teknis atau suatu pelaksana teknis  terhadap  perjanjian  induk.  Dalam praktek  pengadilan  Indonesia  dapat digunakan metode interpretasi berdasarkan peraturan perundang- undangan  yang  ada  untuk  memberikan legal  effect pada  substansi  Perjanjian
Internasional  dan  sering  kali  dijadikan pertimbangan  hakim  karena  materi  yang terkandung didalamnya dianggap sebagai  bagian  dari  hukum  kebiasaan internasional ( best practice ).

## E. Daftar Pustaka
ASEAN, ASEAN  Customs  Valuation  Guide (2012).
Adolf,  Huala. Hukum  Perdagangan Internasional:  Prinsip-prinsip  dan Konsepsi  dasar .  Jakarta:  Rajawali Pers, 2004. Agusman,  Damos  Dumoli. Indonesia  dan Hukum  Internasional:  Dinamika Posisi  Indonesia  terhadap  Hukum Internasional .  Jurnal  Opini  Juris kementerian  Luar  Negeri  edisi Januari – April 2014.
Arijati,  Lita,  et  al, Pengujian  Undang-
Undang yang
Mengesahkan Perjanjian  Internasional  terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di Hadapan Mahkamah Konstitusi .
Jurnal Konstitusi, Februari 2006. Bernhard  Arief  Sidharta, Penelitan Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal, dalam  Sulistyowati dan Sidharta, ed., Metode
Penelitian  Hukum:  Konstelasi dan  Refleksi ,  (Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia, 2009)
Burhan  Tsani, Perjanjian  Internasional, Teori, Praktek dan Statusnya . http://damosdumoli.blogspot.co.id/2 009/03/status-hukum-internasional- dan_12.html Black,  Henry  Campbell. Black’s  Law Dictionary ,  ST.  Paul,  Minn:  West
Publishing Co, 1990. De  Wulf,  Luc.,  and  Sokol,  Jose  B. Customs Modernization Handbook , Washington,  D.C:  The  World  Bank, 2005.
Dewanto, Wisnu Aryo. Problematika keberlakuan  dan  Status  Hukum Perjanjian Internasional . Jurnal yudisial, Agustus 2013
H.S Kartadjoemena, GATT, WTO, dan Hasil Uruguay  Round ,  (Jakarta:  Penerbit UI Press, 1997)
I  A  Shearer,  Starke‟s, International  Law , 11th ed., (USA: Butterworths, 1984)

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 121-139
Johny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang:Bayu Media, 2007) Kusumaatmadja, Mochtar. Pengantar Hukum Internasional . Jakarta:
Alumni, 2003, Kaczorowska,  Alina. Public  International law. London,2002 Malcolm N. Shaw, International Law (1997) Muhjad, Hadin. Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer .  Yogyakarta  :  Genta Publishing, 2012. Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian
Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011) Rahmat Trijono, Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Perundangan- undangan .  (Jakarta:  Penerbit  Papas
Sinar Sinanti, 2013) Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani.
Penerapan  Teori  Hukum  pada Penelitian  Tesis  dan  Disertasi . (Jakarta: Raja Grafindo, 2013) Sheri   osenow,   Brian  J.  O'Shea.  A
Handbook on WTO Customs Valuation  Agreement .    World  Trade Orgenization, 2010. Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,
Penelitian Hukum Normatif,
(Jakarta: Radjawali, 1985)
Tsani,  Burhan.  Perjanjian  Internasional, Teori, Praktek dan Statusnya. http://damosdumoli.blogspot.co.id/2 009/03/status-hukum-internasional-
dan_12.html .
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta:  Penerbit  Sinar Grafika, 2011)