Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015

## KEDUDUKAN PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU DARI
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)
Oleh : Nimrot Siahaan, SH, M.H Dosen Tetap STIH Labuhanbatu Rantauprapat, Sumatera Utara

## ABSTRAK
Pejabat  penyidik  pegawai  negeri  sipil  tertentu    dari  lingkungan  tertentu  sesuai  dengan  undang- undang  yang  menjadi  dasar  kewenangannya,  mempunyai  kedudukan  sebagai  pejabat  penyidik khusus  dalam  lingkungan  yang  ditentukan  dalam  undang-undang  yang  menjadi  dasar kewenanganya.
1. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil dari lingkungan perikanan berkedudukan sebagai pejabat penyidik  terhadap  tindak  di  lingkungan  tindak  pidana  perikanan  sebagaimana  dimasudkan dalam UU No. 9 / 1985.
2. Pejabat  pegawai  negeri  sipil  dari  lingkungan  penerbangan  berkedudukan  sebagai  pejabat penyidik terhadap tindak pidana di bidang penerbangan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 15/1992.
3. Pejabat  pegawai  negeri  sipil  dari  lingkungan  kepabeanan  berkedudukan  sebagai  penyidik terhadap tindak pidana di bidanag kepabean sebagaimana dalam UU No. 10/1995.

## Kata kunci : Kedudukan Penyidik, Pegawai Negeri Sipil, KUHAP

## I. PENDAHULUAN
Aristoles mengatakan bahwa manusia  itu  adalah  “Zoon  politicion”, yang  berarti  bahwa  manusia  adalah makhluk  sosial.  Sebagai  makhluk  sosial, manusia  ingin  hidup  bersama  dengan manusia  lain  sehingga  demikian  ia  akan dapat  mempertahnkan  hidupnya  dengan baik.
Dalam  kehidupan  manusia  yang hidup  bersama  lain,  terdapat  kehidupan saling  mengisi  atau  melengkapi  sehingga berbagai  macam  kebutuhan  yang  tidak dapat  dihasilkan  sendiri  akan  dapat dihasilkan  sendiri  akan  dapat  terpenuhi. Namun  demikian  tidak  jarang  terjadi bahwa  dalam  berbagai  bentuk  kekerasan,
dan  kecurangan  yang  dapat  merugikan pihak lain.
Sejarah  membuktikan  bahwa  dari dulu  sampai  sekarang,  berbagai  bentuk kesejahteran  sepertiannya  tidak  pernah lepas  dan  kehidupan  manusia  seperti pencurian,  pemerkosaan,  pembunuhan, penipuan  dan  bentuk  kejahatan  lainya. Bahkan  bentuk  kejahatan  itu  dari  waktu mengalami  perkembangan  baik  dari  segi kualitas maupun kuantitas. Dari kejahatan yang  bersifat  tradisional  sampai  kepada kejahatan canggih terus mengalami perkembangan. Kejahatan canggih dimaksud misalnya kejahatan yang dilakukan  melalui  komputer,  kejahatan kerah  putih,  kejahatan  pemalsuan  buku, pita  rekaman  sampai  kepada  kejahatan  di
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
bidang  lingkungan.  Dapat  dikatakan perkembangan  masyarakat  selalu  diikuti perkembangan jenis dan kualitas kejahatan  itu.  Semakin  maju  pula  cara- cara melakukan kejahatan, semakin banyak  jenis  kejahatan  yang  terjadi  dan semakin tinggi kualitas yang terjadi.
Satu  hal  yang  pasti,  bahwa manusia  tidak  pernah  berhenti  berusaha membrantas  kejahatan  yang  melanda masyarakat. Setiap kejahatan harus diusust tuntas untuk meminta pertanggung jawaban  dari  setiap  pelaku  kejahatan. Tidak  ada  suatu  negarapun  di  dunia  yang membiarkan kejahatan merajalela melanda masyarakat, tetapi selalu berusaha  dengan  berbagai  cara  untuk membrantasnya, sehingga masyarakat luas dapat merasa aman.
Disamping  hukum  pidana  materil, juga  dikenal  hukum  pidana  formil,  yaitu aturan-aturan  tentang  bagaiman  cara mempertahanka  atau  menegakkan  hukum pidana  materil.  Jika  terjadi  pelanggaran atas pasal tertentu yang dirumuskan dalam perundang-undangan  materil,  maka  bagai cara  menyidik  kejahatan  tersebut,  siapa yang  berwenang  melakukan  penyidikan, bagaiman cara menentukan dan mengadili si  pelaku  tadi,  terdapat  aturanya  dalam perundang-undangan formil.
Di indonesia sumber utama hukum acara  pidana  adalah  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana  yang  juga  dikenal  dengan
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  atau  KUHAP.  Sebagai  sumber hukum  utama,  KUHAP  telah  nebatur tentang bagaiman cara penyidikan, penuntutan  dan  mengadili  suatu  perkara pidana, yang dituangkan dalam 286 pasal. KUHAP  ini  bersifat  unifikasi,  yaitu  satu hukum  acara  berlaku  di  wilayah  hukum Indonesia.

## II. SUMBER HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA
Sumber  utama  Hukum  Acara Pidana  di  Indonesia  adalah  Undang- undang  Nomor  8  tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana,  yang  juga  dikenal dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP).  Undang-undang ini  disahkan  pada  tanggal  31  Desember 1981  dan  diundangkan  dalam  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  tahun  1981 Nomor 76. Serta berlaku sejak diundangkan.
Sebagaimana dijelaskan pada bagian  penjelasan  umum  dari  KUHAP, bahwa salah  satu  pemikiran  pembentukan KUHAP adalah dalam rangka perwujudan wawasan  nusantara  di  bidang  hukum, yaitu  bahwa  seluruh  kepulauan  Nusantara ini  sebagai  satu  kesatuan  hukum  dalam arti  bahwa  ada  satu  hukum  yang mengabdi  pada  kepentingan  nasional. Untuk  tujuan  itu  maka  dilakukan  usaha pembangunan  serta  pembaruan  hukum dengan  memperhatikan  kesadaran  hukum dalam bidang tertentu dengan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
memperhatikan  kesadaran  hukum  dalam masyarakat  yang  berkembang  kearah modernisasi  menurut  tingkatan  kemajuan pembangunan di segala bidang.
Dengan  dasar  itu  maka  di  bidang hukum  acara  pidana  dilakukan  usaha pembangunan undang-undang hukum acara  pidana  yang  terkodifikasi    dan bersifat unifikasi dengan tujuan agar dapat dicapai  serta  ditingkatkan  pembinaan sikap  para  pelaksana  penegak  hukum sesuai  dengan  fungsi  dan  wewenang masing masing
Merupakan  pengayoman  terhadap harkat  dan  martabat  manusia,  ketertiban dan  kepastian  hukum  demi  tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum dengan  Pancasila  dan  Undang-undang Dasar 1945.
Dari penjelasan KUHAP
sebagaimana diuraikan diatas dapat disimpulkan  bahwa  Undang-undang  No  8 Tahun  1981  merupakan  suatu  kodifikasi dibidang hukum acara pidana dan bersifat unifikasi.  Sebagai  suatu  kodifikasi  maka KUHAP  telah  mengatur  semua  prosedur beracara  mulai  dari  tingkat  penyidikan. Penuntutan  dan  pengadilan  di  Indonesia. Hal  ini  sesuai  dengan  penjelasan  umum KUHAP  pada  angka  4  yang  antara  lain menyebutkan “............, diadakanlah pembaharuan    atas  hukum  acara  pidana yang  sekaligus  dimaksudkan  sebagai suatu upaya untuk menghimpun ketentuan acara  pidana  yang  dewasa  ini  masih
terdapat  dalam  berbagai  undang-undang kedalam  suatu  upaya  undang-undang kedalam  suatu  undang-undang  hukum acara  pidana  nasioanl  sesuai  dengan tujuan kodefikasi itu”.
Oleh karena KUHAP juga bersifat unifikasi  berarti  KUHAP  berlaku  secara nasional dan hanya  ada  satu hukum  acara pidana  yang  berlaku  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Dengan  demikian  tidak  akan ditemui  lagi  keadaan  seperti  masih berlakunya HIR dan RBG, dimana hukum acara  pidana  yang berlaku bagi penduduk Jawa dan Madura berlaku HIR sedangkan bagi  penduduk  di  Jawa  dan  Madura berlaku  RBG.  Dengan  UU  No.  8/1981 maka hanya ada satu hukum acara pidana untuk seluruh rakyat Indonesia.

## III. HUBUNGAN KUHAP DENGAN HUKUM  ACARA  PIDANA  DALAM PERUNDANG-UNDANGAN  PIDANA DI LUAR KUH PIDANA
Aturan  peralihan Pasal 284 KUHP menyebutkan :
1. Terhadap  perkara  yang  ada  sebelum undang-undang ini diundangkan,
sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undnagkan-undnag ini.
2. Dalam  waktu  dua  tahun  setelah undnag-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang- undang  ini,  dengan  pengecualian untuk  sementara  mengenai  ketentuan khusus  acara  pidana  sebagiamana
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
tersebut pada  undang-undnag tertentu, sampai  ada  perubahan  dan  tau dinyatakan tidak berlaku lagi.
Sesuai  dengan  sifat  unifikasi KUHAP  seperi  telah  dijelaskan  diatas, maka KUHAP sejauh mungkin diberlakukan  terhadap  semua  perkara yang ada sebelum KUHAP ada. Ini berarti perkara-perkara  yang  ada  tetapi  belum selesai  diadili,  maka  sedapat  mungkin akan  diberlakukan  ketentuan-ketentuan KUHAP.  Disini  nampak  bahwa  KUHAP memberi  waktu  masa  peralihan  selama  2 tahun  dari  perundang-undangan  yang lama  sebelum  diberlakukannya  KUHAP secara efektif.
Namun  demikian,  apa  digariskan pada  pasal  284  KUHAP  diatas,  ternyata tidak  dapat  diterapkan  secara  tegas terhadap  semuajenis  tindak  pidana.  Oleh karena  pada  ayat  (2)  pasal  tersebut  pada undang-undang  tertentu,  masih  tetap berlaku  sampai  ada  perubahan  dan  atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Ini berartibahwa  disamping  KUHAP,  masih ada  ketentuan-ketentuan  hukum  acara pidana  khususnya  yaitu  yang  terdapat dalam perundang undangan pidana khusus.
Menurut penjelasan Pasal 284 ayat (2) bagian b KUHAP.
Yang dimaksud dengan “ketentuan khusu acara pidana sebagaimana  tersebut pada undang-undang tertentu “ialah
ketentuan khusus acara   pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain : 1. Undang-undang  tentang  pengususta, penuntutan  dan  peradilan  tindak pidana  ekonomi  (Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 );
2. Undang-undang tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi (undang-undang  nomor  3  tahun 1971),
Berdasarkan  penjelasan  tersebut berarti  keberadaan  ketentuan  khusus acara  pidana  dalam  Undang-Undang Nomor  7  Drt.  Tahun  1955  dan  Undang- Undang  Nomor  3  tahun  1971  akan  tetap berlaku selama belum ada perubahan atau dinyatakan  tidak  berlaku  lagi.  Dengan demikian berlakunya KUHAP
berdampingan dengan ketentuan- ketentuan  khusus  acara  pidana  dalam undang-undang tersebut.
IV. PENYIDIKAN
1. Pengertian
Dalam pasal 1 butir 2 KUHAP disebutkan, “penyidikan adalah serangkaian  tindakan  penyidik  dalam hal  dan  menurut  cara  yang  diatur dalam undang-undang ini untuk mencari  serta  mengumpulkan  bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
Selain dalam KUHAP pengertian  penyidikan  juga  ada  di dalam Undang-undang Kepolisian
Negara  Republik  Negara  Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 1 angka 13 disebutkan :
Penyidikan adalah serangkain tindakan  penyidik  dalam  hal  dan menurut  cara  yang  diatur  dal  undang- undang untuk mencari serta mengumpulkan  bukti  yang  dengan bukti  itu  membuat  terang  tentang tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna menemukan tersangkanya.
2. Pejabat Penyidik
Sebelum  diuraikan  lebih  jauh tentang  penyidikan,  ada  baiknya apabila  dijelaskan  terlebih  dahulu siapa  atau  pejabat  manakah  yang berwenang melakukan penyidikan atau suatu tindak pidana.
Untuk  mengetahui  siapa  yang berwenang  sebagai  pejabat  penyidik, maka  kita  harus  mencarinya  kepada sumber  utama  hukum  acara  pidana  di Indonesia.
Pasal 1 butir KUHAP
menyebutkan :
Penyidik  adalah  pejabat  polisi
Negara  Republik  Indonesia  atau pejabat  pegawai  negeri  sipil tertentu yang diberikan wewenang  oleh  undang-undang untuk melakukan penyidikan.
Kemudian  dalam  pasal  6
KUHAP diperinci lagi sebagai berikut:
(1) Penyidik adalah :
a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
b. Pejabat  pegawai  negeri  sipil tertentu  yang diberi wewenang Khusus oleh Undang-undang.
(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  akan  diatur  lebih  lanjut  dalam peraturan pemerintah.
Selain itu juga Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor  2  Tahun  2002  menyebutkan bahwa  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil adalah  pejabat  pegawai  negeri  sipil tertentu  yang  didasarkan  peraturan perundang-undangan  ditunjuk  selaku penyidik  dan  mempunyai  wewenang untuk  melakukan  penyidikan  tindak pidana  dalam  lingkup  undang-undang yang  menjadi    dasar  hukumnya masing-masing (pasal 1 angka 11).
Pasal  3  ayat  1  dan  2  undang- undang  ini  menyebutkan  bahwa  : pengamban  fungsi  kepolisian  adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
a. Kepolisian Khusus
b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau
c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pasal 3 ayat 1)
Pegamatan  fungsi  kepolisian sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  1 huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian  sesuai  dengan  peraturan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
perundang-undangan  yang  menjadi dasar hukumnya masing-masing (pasal 3 ayat 2).
Jadi menurut ketentuan pasal 6 ayat  (1)  huruf  a,  salah  satu  intansi yang  diberi  kewenangan    untuk melakukan  penyidikan  ialah  pejabat polisi  Negara.  Memang  dari  segi differensiasi fungsional pun., KUHAP telah  meletakkan  tangung  jawab penyidikan kepada instansi kepolisian. Namun demikian agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik,  pejabat  polisi  Negara  yang bersangkutan  harus  memenuhi  syarat kepangkatan  sebagaimana  ditegaskan dalam pasal 6 ayat (2) KUHAP.
Peraturan pemerintah yang dimaksud oleh KUHAP sebagai peraturan  pelaksana  adalah  Peraturan Pemerintah  Nomor  27  tahun  1983.
Memperhatikan
ketentuan
kepangkatan  yang  diatur  dalam  BAB II  Pasal  2  ayat  (2)  peraturan pemerintah dimaksud, syarat kepangkatan  dan  pangkatan  pejabat penyidik adalah :
- Sekurang-kurangnya  berpangkatan Pembantu Letnan Dua Polisi
- Atau  yang  berpangkat  Bintara  di bawah  Pembantu  Letnan  Dua apabila dalam suatu sektor Kepolisian tidak ada pejabat
penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua.
- Ditunjuk dan diangkat oleh Kepolisian Republik Indonesia.
Disamping  pejabat  penyidik dari  intansi  kepolisian,  dan  ketentuan Pasal  6  ayat  (1)  KUHAP  seperti dikemukakan diatas juga dapat diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh  undang-undang,  dapat  diangkat sebagai penyidik.
3. Kedudukan  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil
Bagiamana  kedudukan  dan wewenag  penyidik  pegawai  negeri sipil  dalam  melaksanakan  tugasnya, M.  Yahya  Harahap  memperincikan sebagai berikut :
a. Penyidik  pegawai  negeri  sipil kedudukannya berada dibawah :
- Koordinasi  penyidik  POLRI, dan
- Di bawah pengawasannya penyidik POLRI
b. Untuk  kepentingan  penyidikan, penyidik POLRI memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan  bantuan  penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat 1)
c. Penyidik  pegawai  negeri  sipil tertentua, harus melaporkan kepada  penyidik  POLRI  tentang adanya  satu  tindak  pidana  yang sedang  diselidikinya,  jika  dari penyidikan  ini  oleh  penyidikan
pegawai negeri sipil ada ditemukan  bukti  yang  kuat  untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum. (pasal 107 ayat 2).
d. Apabila  penyidik  pegawai  negeri sipil telah selesai dilakukan penyidikan, hasil penyidikan
tersebut  harus  diserahkan  kepada penuntut umum. Cara
penyerahannya  kepada  penuntut umum dilakukan penyidik pegawai negeri  sipil  melalui  penyidik POLRI (Pasal 107 ayat 3)
e. Apabila  penyidik  pegawai  negeri sipil  menghentikan  penyidikan yang  telah  dilaporkannya  kepada
penyidik POLRI maka
penghentian  penyidikan  itu  harus diberitahukan  kepada  penyidik POLRI dan penuntut umum (pasal
109 ayat 3).
4. Wewenang Penyidik
Secara umum, wewenang pejabat  penyidik  diatur  dalam  pasal  7 ayat (1) KUHAP.
Seperti dikemukakan  M.  Yahya  Harahap, bahwa  sebenarnya  ketentuan  yang berkaitan  dengan  penyidikan  tidak hanya terdapat dalam pasal 7 KUHAP, tetapi terdapat dalam berbagai ketentuan secara berserak, tidak sistematis  yang  terdapat  dalam  BAB
IV  bagian  pertama,  Bab  V,  Bab  VI dan Bab XIV KUHAP 1 .
Adapun  perincian  wewenang yang  dimiliki  penyidik  menurut  Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :
a. Menerima laporan  atau pengaduan dari  seseorang  tentang  adanya tindak pidana,
b. Melakukan  tindakan  pertama  pada saat ditempat kejadian,
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka  dan  memeriksa  tanda pengenal   diri tersangka,
d. Melakukan penangkapan, penahanan,  penggeledahan,  dan penyitaan,
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
f. Mengambil sisik jari dan memotret seseorang,
g. Mengambil  orang  untuk  didengar dan  diperiksa  sebagai  tersangka atau saksi,
h. Mendatangkan  orang  ahli  yang diperlukan dalam hubugannya dengan pemeriksaan perkara,
i. Mengadakan penghentian penyidikan,
j. Mengadakan  tindakan  lain  hukum yang bertanggung jawab.
Dari rincian wewenang pejabat sebagaimana disebutkan  di  atas, dapat
1 M. Yahya Harahap, Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika Jakarta, 2002. Hal. 110
disimpulkan  bahwa  pejabat  penyidik mempunyai tugas dan wewenang yang cukup luas dalam melakukan penyidikan atas tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrianus  Meliala,  Menyingkap  Kejahatan Kerah  Putih,  Pustaka  Sinar  Harahap,
Jakarta, 1995.

## Andi  Hamzah,  Pengantar  Hukum  Acara
Pidana  Indonesia,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1985
Djoko  Prakoso,  Alat  Bukti  dan  Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana,
Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988.

## H.  Soeprijadi,  Himpunan  Undang-Undang
Tindak  Pidana  Khusus  dan  Rahasia Bank, Kejaksanaan Agung RI, Jakarta,
1971.

## Harun M. Husein, Penyidikan dan Penuntutan
Dalam Proses Pidana, Rhineka Cipta,
Jakarta, 1991.
Hendrastanto  Yudowidagdo  dkk,  Kapita Selekta  Hukum  Acara  Pidana  di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1971.

## M. Yahya
Harahap,
Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP,
Penyidikan  dan  Penuntutan,  Sinar
Grafika Jakarta, 2002.

## M. Karjadi, R.Soesilo, Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan  Resmi  Dan  Komentar,
Polite Bogor, 1997.
Ny.  H.  Harprilleny  H.  Bareno,  Himpunan
Peraturab Perundang-Undangan Mengenai  Tugas  dan  Wewenang Kejaksanaan Republik Indonesia,
Penerbit IND-HILL-CO, 1992.
R.  Wiyono,  Tindak  Pidana  Korupsi  di
Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung,
1986.