## Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Sampah dan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda

## A.Diba Dina Fachrini
Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara
Fisip Universitas Mulawarman
Abstract: The  aim  of  this  article  is  to  describe  about  the  degree  of participation  of  society  in  handling  rubbish  prolem  and  environment cleanness  in  Samarinda.  The  rubbish  problem  always  becomes  the  actual issue  in  its  relations  to  the  development  activity,  in  particular  for  urban areas.  The  study  finds  out  that  participation  of  society  in  handling  the rubbish was good and right level.
Keywords: Society participation, rubbish, environment cleanness
Abstrak: Artikel  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  partisipasi  masyarakat dalam  penanggulangan  sampah  dan  kebersihan  lingkungan  di  Kecamatan Samarinda  Ulu.  Permasalahan  sampah  selalu  aktual  dalam  hubungannya dengan  aktivitas  pembangunan,  khususnya  di  wilayah  perkotaan  tempat dimana  masyarakat  kota  bermukim  dan  sebuah  kecamatan  pun  harus terlihat  bersih  dari  sampah  dengan  penanggulangan  sampahnya mengikutsertakan  peranan  masyarakat  didalamnya.  Hasil  temuan  dalam penelitian  ini  meliputi,  Partisipasi  masyarakat  dalam  penanggulangan sampah  dan  kebersihan  lingkungan  di  Kecamatan  Samarinda  Ulu. Pengelolaan sampah dengan baik dan benar.
Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Sampah, Kebersihan Lingkungan

## Pendahuluan
Perkembangan  penduduk  merupakan  salah  satu  perubahan  dan sekaligus  merupakan  masalah  yang  menonjol  dalan  studi  kependudukan. Gerak  penduduk  yang  memadati  kota-kota  pada  negara-negara  sedang berkembang  semakin  meningkat  dari  waktu  ke  waktu.  Akibat  dari  gejala tersebut  dimana  kota  menjadi  pusat  dari  banyak  kegiatan  formal,  baik pemerintahan, perdagangan industri maupun jasa. Oleh sebab itu pemerintah dituntut  untuk  dapat  menyediakan  dan  memberikan  pelayanan  yang  optimal demi  memenuhi  kebutuhan  warganya,  salah  satunya  pelayanan  dibidang kebersihan lingkungan. Tingginya tuntutan intensitas pelayanan mengharuskan  pemerintah  selalu  berhadapan  dengan  persoalan  kebersihan, terutama  masalah sampah, lajunya  produksi  sampah  pada umumnya        lebih cepat  dari  upaya  penangananya,  hal  ini  perlu  mendapatkan  perhatian  yang lebih  serius  dari  pemerintah.  Selain  itu,  pelaksanaan  pembangunan  di  setiap daerah  tidak  hanya  mengacu  pada  peningkatan  kesejahteraan  dan pemerataan  pembangunan  saja,  tetapi  juga  mengacu  pada  lingkungan  hidup
yang  baik,  sehat  dan  berwawasan  lingkungan.  Dalam  upaya  meningkatkan pada  lingkungan  hidup  yang  baik  tersebut,  salah  satu  masalah  yang  sering dihadapi  oleh  pemerintah  daerah  adalah  masalah  sampah  dan  kebersihan lingkungan.
Tingginya  tuntutan  intensitas  pelayanan  mengharuskan  pemerintah selalu  berhadapan  dengan  persoalan  kebersihan,  terutama  masalah  sampah, lajunya  produksi  sampah  pada  umumnya  lebih  cepat  dari  upaya penangananya,  hal  ini  perlu  mendapatkan  perhatian  yang  lebih  serius  dari pemerintah.
Selain  itu  pelaksanaan  pembangunan  di  setiap  daerah  tidak  hanya mengacu  pada  peningkatan  kesejahteraan  dan  pemerataan  pembangunan saja,  tetapi  juga  mengacu  pada  lingkungan  hidup  yang  baik,  sehat  dan berwawasan  lingkungan.  Dala,  upaya  meningkatkan  pada  lingkungan  hidup yang baik tersebut, salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah adalah masalah sampah dan kebersihan lingkungan.
Masalah  sampah  berkaitan  erat  dengan  kebersihan  lingkungan, sedangkan  kebersihan  lingkungan  itu  sendiri  adalah  merupakan  wujud  nyata dari  program  pembangunan  lingkungan  hidup,  dengan  memperhatikan kelestariaan fungsi dan  keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan,  kepentingan  ekonomi  dan  budaya  masyarakat  lokal.  Hal  ini dimaksudkan  agar  lingkungan  tersebut  lestari  (tidak  tercemar) oleh  berbagai kejadian yang ditimbulkan oleh ulah manusia dengan segenap aktivitasnya. Dampak  yang  ditimbulkan  dari  bahaya  atau  gangguan  sampah  yaitu terjadinya  pencemaran  udara  seperti  bau  busuk,  menyumbat  parit  sehingga timbul banjir, pencemaran air tanah, sarang lalat, tikus, kecoa, dan jasad renik yang  dapat  menjadi  perantara  atau  sumber  penyakit  serta  mengganggu keindahan lingkungan. Dalam hal dampak bahaya dari gangguan sampah yang bisa  berakibat  terhadap  terserangnya  penyakit  dapat  mengancam kesejahteraan  hidup  manusia,  kondisi  kehidupan  yang  biasanya  tentram  dan nyaman  terganggu  kesejahteraan  manusianya  dikarenakan  terjadinya serangan penyakit yang ditimbulkan oleh gangguan sampah.
Direktorat Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Departemen
Pekerjaan  Umum)  telah  mengembangkan  suatu  sistem  manajemen persampahan  Indonesia.  Sistem  tersebut  menyajikan  suatu  metode menyeluruh pengelolaan persampahan yang terdiri atas subsistem organisasi, subsistem  teknik  operasional,  subsistem  pembiayaan,  subsistem  pengaturan dan  komponen  peran  serta  masyarakat.  Masalah  sampah  sebagai  salah  satu bagian  dari  permasalahan  yang  terkait  dengan  bidang  lingkungan  hidup  bagi daerah-daerah  perkotaan  terutama  bagi  daerah-daerah  yang  dikembangkan sebagai pusat kegiatan industri ataupun sebagai wilayah pemukiman, menjadi salah satu agenda permasalahan pemerintah setempat dan hal tersebut harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Masalah  serupa  juga  terjadi  di  Kecamatan  Samarinda  Ulu  Kota Samarinda  yang  saat  ini  sedang  giat-giatnya  pembangunan,  yang  merupakan salah  satu  Kecamatan  yang  berada  di  Kota  Samarinda  dengan  pusat pertumbuhan sangat pesat. Hal ini dikarenakan adanya berbagai faktor antara lain perdagangan, pemukiman, dan perkantoran. Jadi sebagai Kecamatan yang memiliki  hasil  perdagangan  dan  pembangunan  tidak  terlepas  dari  masalah sampah lingkungan khususnya mengenai masalah kebersihan lingkungan. Menyikapi  hal  tersebut  Pemerintah  Daerah  Samarinda  mengeluarkan peraturan  Daerah  No.  02  Tahun  2011  tentang  pengelolaan  sampah  Kota Samarinda  yang  merupakan  perubahan  ketiga  Peraturan  Daerah  Kota Samarinda  No.  05  Tahun  1987  tentang  penertiban  sampah  dan  kebersihan lingkungan,  maka  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  kota  Samarinda mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2011 ini di kecamatan yang  ada  di  seluruh  Samarinda.  Diharapkan  dengan  sosisalisasi  Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2011 ini dapat mewujudkan Kota Samarinda sebagai Kota metropolitan berbasis industri, perdagangan dan jasa yang maju, berwawasan lingkungan  yang  hijau, bersih,  dan  sehat  dari  sampah  yang  dilakukan dengan penanganan  sampah  secara  komprehensif  dan  terpadu  yang  merupakan tanggung  jawab  bersama  antara  Pemerintah  daerah,  masyarakat  dan  usaha secara proposional, efektif, dan efesien.

## Kerangka Dasar Teori Partisipasi
Banyak  ahli  memberikan  pengertian  mengenai  partisipasi.  Bila  dilihat dari  asal  katanya,  kata  partisipasi  berasal  dari  kata  bahasa  Inggris “participation”  yang  berarti  pengambilan  bagian,  pengikutsertaan  (John M.Echols & Hasan Shadily, 2000: 419).
Partisipasi dikemukakan oleh Fasli  Djalal dan Dedi Supriadi (2001:   201- 202)  dimana  partisipasi  dapat  juga  berarti  bahwa  pembuat  keputusan menyarankan  kelompok  atau  masyarakat  ikut  terlibat  dalam  bentuk penyampaian  saran  dan  pendapat,  barang,  keterampilan,  bahan  dan  jasa. Partisipasi  dapat  juga  berarti  bahwa  kelompok  mengenal  masalah  mereka sendiri,  mengkaji  pilihan  mereka,  membuat  keputusan,  dan  memecahkan masalahnya.
H.A.R.Tilaar  (2009:    287)  mengungkapkan  partisipasi  adalah  sebagai wujud  dari  keinginan  untuk  mengembangkan  demokrasi  melalui  proses desentralisasi  dimana  diupayakan  antara  lain  perlunya  perencanaan  dari bawah    (bottom-up)    dengan  mengikutsertakan  masyarakat  dalam  proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.
Menurut  Sundariningrum  dalam  Sugiyah  (2001:  38)  mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu: Partisipasi langsung,  Partisipasi  yang  terjadi  apabila  individu  menampilkan  kegiatan tertentu  dalam  proses  partisipasi.  Partisipasi  ini  terjadi  apabila  setiap  orang
dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap  keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. Partisipasi tidak  langsung  Partisipasi  yang  terjadi  apabila  individu  mendelegasikan  hak partisipasinya.  Cohen  dan  Uphoff  yang  dikutip  oleh  Siti  Irene  Astuti  D  (2011: 61-63) membedakan patisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi  dalam  pengambilan  keputusan.  Kedua,  partisipasi  dalam pelaksanaan.  Ketiga,  partisipasi  dalam  pengambilan  pemanfaatan.  Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

## Masyarakat
Adanya  berbagai  wujud  kesatuan  kolektif  manusia  menyebabkan bahwa  kita  memerlukan  istilah-istilah  seperti  halnya  istilah  “masyarakat”. Masyarakat  istilah  yang  dalam  bahasa  inggrisnya  disebut  “ society ”  (berasal dari kata Latin “ socius ”, yang berarti “kawan”) ini paling lazim dipakai dalam tulisan-tulisan  ilmiah  maupun  dalam  bahasa  sehari-hari  unutk  menyebut kesatuan-kesatuan  hidup  manusia.  Masyarakat  sendiri  berasal  dari  akar  kata bahasa Arab “ syaraka ”, yang artinya “ikut serta, berperan serta”.
Max  iver  dan  page  (dalam  Soejono  Soekanto  961  :  5)  mengatakan bahwa  mayarakat  ialah  suatu  sistem  dari  kebijakan  dan  tata  cara,  dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan  tingkah  laku  serta  kebebasan-kebebasan  manunsia.  Sedangkan menurut  Ralp  Linton  (dalam  Soejono  Soekanto  1936  :  91)  masyarakat merupakan  setiap  kelompok  manusia  yang  telah  hidup  dan  bekerja  bersama cukup  lama  sehingga  mereka  dapat  mengatur  diri  mereka  dan  menganggap diri  mereka  sebagai  suatub  kesatuan  sosial  dengan  batas-batas  yang dirumuskan  dengan  jelas.  Mengenai  peranan  masyarakat  tentang  kebersihan lingkungan  secara  umumnya  memandang  kebijakan  pemerintah  antara masyarakat  dengan  suatu  kesatuan  yang  sistemnya  akan  berkesinambungan apabila  kebijakan  pemeritah  membuat  peraturan  daerah  dengan  ketentuan- ketentuannya  dijalankan  dan  dipatuhi  oleh  semua  masyarakatnya  yang dituangkan dalam bentuk Perda Tahun 1987 Jo No.02 Tahun 1992.

## Sampah
Dalam  upaya  umat  manusia  untuk  maju  dan  berkembang,  hidup  dan untuk  mempertahankan  kehidupan  di  muka  bumi,  sering  kita  rasakan  atau adanya  keberhasilan.  Tetapi  di  samping  itu  pula  adanya  kegagalan  atau kerusakan  dan  hal-hal  negative  lainnya.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat Soetoyono (1989 : 116) bahwa “ manusia memandang dirinya berada di dalam dan  terhubung  dengan  dunia,  dengan  segala  Sesuatu  yang  berada  di  muka bumi, di dalamnya segala makhluk hidup dan benda mati, alam sekitarnya dan alam bebas (atmosfir), di dalam suatu makrokosmis di mana manusia berada dan terkandung sebagai mikrokosmis”.
Dari  beberapa  pengertian  sampah  di  atas  cukup  memberikan gambaran pemahaman kepada kita apa itu sampah. Dan pemahaman tersebut juga sangat tergantung kepada siapa yang memandangnya dan dalam hal apa yang  menjadi  sasaran  tinjauannya.  Sebagai  kesimpulan  dari  pengertian tersebut  diatas,  peneliti  merumuskan  pengertian  sampah  yaitu  sampah merupakan  sisa-sisa  bahan  sebagai  hasil  perlakuan  manusia  atau  bukan (peristiwa  alami),  yang  bersifat  organik  atau  anorganik  yang  dianggap  tidak berguna lagi dan harus dibuang agar tidak memberikan pengaruh negatif pada dirinya dan lingkungannya.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif  kualitatif,  dimana  dalam  hal  ini  penulis  menggambarkan  keadaan, gejala,  atau  kelompok  tertentu  atau  untuk  menentukan  frekuensi  adanya hubungan  tertentu  antara  suatu  gejala  yang  lain.  Sehingga  memperoleh gambaran  yang  bersifat  deskriptif,  mendalam,  dan  alamiah  mengenai Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Penanggulangan  Sampah  dan  Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.
penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Samarinda Ulu. Dipilihnya lokasi penelitian ini karena memiliki beberapa keunikan. Kecamatan Samarinda merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kota Samarinda Kalimantan Timur  yang  menjadi  pusat  pertumbuhan  yang  berkembang  dan pembangunannya  cukup  pesat.  Adanya  keterbatasan  waktu  dan  biaya  maka peneliti  mengadakan  penelitian  dengan  lokasi  situs  penelitian  pada  Kantor Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan    (DKP)  Kota  Samarinda  yang  terdiri  dari, Institusi  pelaksana,  Daerah  pelayanan,  Teknis  operasional  pelayanan,  Alokasi dana.
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer, data  yang  diperoleh  secara  langsung  melalui  wawancara  dengan  subyek penelitian  seperti  instansi  terkait  dan  masyarakat  yang  berada  di  Kecamatan Samarinda  Ulu  Kota  Samarinda.  Karena  Penelitian  ini  adalah  Diskriptif Kualitatif  yang  mana  Data  Primer  diperoleh  melalui  wawancara  dengan informan  dan  key  informannya,  yaitu  staf  dinas  kebersihan  dan  pertamanan, camat  dan  masyarakat  yang  berada  di  kecamatan  Samarinda  Ulu  Kota Samarinda  dalam  Partisipasi  masyarakatnya  untuk  penanggulangan  sampah dan kebersihan lingkungan di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. Selain menggunakan data primer, dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder dengan menggunakan studi dokumen, yaitu peneliti menggumpulkan  dokumen-dokumen  dari  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan (DKP) yang berhubungan dengan masalah persampahan dalam penanggulangannya  dan  memanfaatkan  kepustakaan  untuk  memperoleh bahan-bahan  penelitian  dari  buku-buku  dan  tulisan  yang  berkaitan  dengan masalah yang diteliti.
950

## Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Sampah
Berpijak  dari  kondsi  yang  ada,  untuk  memecahkan  masalah  sampah harus  melihat pola penanganan yang ada saat ini. Dengan demikian pada titik mana dari mata rantai pembuangan sampah tersebut dilakukan perbaikan dan penyempurnaan  sehingga  sampah  yang  masuk  ke  TPA  pada  akhirnya  hanya berupa sampahyang benar-benar tidal dapat diolah kembali, misalnya sampah B3  (beracun,  berbau  dan  berbahaya)    yang    langsung  masuk  pembakaran sampah (insenerator) yang ada di TPA.
Masalah  sampah  yang  ada  di  Kecamatan  Samarinda  Ulu  dapat  di pecahkan  dengan  baik  apabila  peran  aktif  masyarakat  meningkat. Mengupayakan agar  sampah  di  kelola,  dipilah dan  diproses  tahap  awal  mulai dari  timbunan  sampah  itu  sendiri  (dalam  hal  ini  mayoritas  adalah  lingkungan rumah  tangga).  Upaya  ini  setidaknya  dapat  mengurangi  timbunan  sampah yang  harus  dikumpulkan  dan  diangkut  ke  TPS  sehingga  bebannya  menjadi berkurang.
Pada  fase  awal  di  tingkat  rumah  tangga  setidaknya  diupayakan  untuk mengolah  sampah  organik  menjadi  kompos  dan  sampah  anorganik  dipilah serta  dikumpul  menurut  jenisnya  sehingga  memungkinkan  untuk  di  daur ulang.  Program  pengelolaan  sampah  berbasis  komunal  ini  secara  pasti  akan memotong mata rantai distribusi sampah dari TPS ke TPA.
Didalam pembangunan terdapat dua pihak yang harus ada di dalamnya, yakni  pemerintah  di  satu  sisi  dan  masyarakat  di  sisi  lain, yang  masing-masing membawa  peran  berbeda.  Perbedaan  ini  adalah  pemerintah  sebagai administrator  public,  Gerl  (dalam  Islamy,  1997  :  11)  memeberikan  gambaran tentang  adanya  tiga  macam  perbedaan  administrator  yaitu  sebagai  birokrat, sebagai  pemain  politik  dan  sebagai  profesionalis,  yang  kesemuanya merupakan  aktor-aktor  yang  terlibat  di  dalam  proses  kebijakan  yaitu  : perumusan,  implementasi  dan  evaluasi  sedangkan  masyarakat  biasanya sebagai  pihak  dikenai  kebijakan,  atau  keberadaannya  sebagai  obyek  yang sekaligus  sebagai  subyek  dan  penerima  manfaat  dari  suatu  kebijakan  dalam kegiatan pembangunan.
Keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan sampah sangatlah penting. Dikarenakan  permasalahan  sampah  selalu  berada  dalam  lingkungan  sekitar mereka.  Sehubungan  dengan  peran  yang  dimainkan  oleh  pemerintah  itu, maka di dalam kegiatan pembangunan di bidang lingkungan khususnya pada pembangunan  di  bidang  kebersihan  terutaman  kebersihan  di  bidang persampahan,  dimana  Pemerintah  Daerah  Samarinda  dalam  hal  ini  Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan,  melaksanakan  penanganan  kebersihan  dengan system  manajemen  persampahan,  dimana  system  ini  mempunyai  4  (empat) aspek  utama  yang  saling  terkait  yaitu  :  asmpek  institusi  pelaksana,  daerah pelayanan,  tingkat  pelayanan,  teknis  operasional  pelayanan.  Adapun pembahasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
Institusi Pelaksana
Untuk penanganan masalah sampah di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda,  dilakukan  secara  terpadu  antara  pemerintah,  swasta,  dan masyrakat.  Dalam  penanganan  pengangkutan  sampah  secara  khusus  di lakukan oleh DKP dari tempat pembuangan sampah sementara (TPS) sampai ke  tempat  pembuangan  akhir  (TPA)  adapun  sampah  yang  diangkut  berasal dari  pemukiman,  pasar,  jalan-jalan  protokol,  restoran  dan  tempat-tempat umum lainnya.
Dalam  penanganan  kebrsihan  lingkungan  selain  bekrjasama  dengan bagian  Ketertiban  Umum,  DKP  juga  bekerja  sama  dengan  Dinas  PU  untuk melaksanakan  kebersihan  di  berbagai  tempat.  Hal  yang  menjadi  kendala tentang koordinasi ini adalah ketidak  mampuannya  Pemerintah  Daerah  Samarinda  dalam  menangani masalah sampah lebih instensif.
Pemerintah Daerah Samarinda Khususnya Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan  Kota  Samarinda  hanya  mengkoordinir  masalah  sampah  pada daerah atau wilayah tertentu saja hal ini terbukti dengan pelayanan langsung yang diberikan kepada wilayah pasar yang menjadi prioritas utama pelayanan. Kantor  Dinas  Kebersihan  dalam  hal  ini  langsung  turun  lapangan  untuk penertiban  sampah  sedangkan  wilayah  lainnya  seperti  pemukiman  dilakukan pelayanan  tidak  langsung  bahkan  ada  daerah  yang  tanpa  pelayanan disebabkan  adanya  kendala  petugas  untuk  mengangkut  sampah  disebabkan daerah yang padat penduduk yang susah di lewati oleh petugas kebersihan. Jadi  julukan  untuk  Kota  Samarinda  yaitu  sebagai  Kota  yang  Teduh,
Rapi,  Aman  dan  Nyaman,  dengan  melihat  penaggulangan  kebersihan  di Kecamatan Samarinda Ulu agaknya perlu ditinjau ulang sebab untuk kerapian saja  Pemerintah  Daerah  Samarinda  masih  belum  maksimal  dalam  mengurusi permasalahan  penertiban  sampah  dan  kebersihan  lingkungan  walaupun Petugas  Kebersihan  telah  berupaya  semaksimal  mungkin  untuk  melakukan penertiban sampah dan kebersihan lingkungan.
Namun  seyogyanya  Institusi  ini  masih  harus  dibenahi  baik  secara structural,  fungsi  dan  personalnya.  Dari  kelemahan  yang  ada  itu  dapat dikatakan  belum  dapat  memberikan  pelyanan  yang  sepenuhnya  kepada masyarakat secara memuaskan.
Teknis Operasional
Untuk masalah operasional dalam penanganan penertiban sampah dan kebersihan  lingkungan  masih  terdapat  beberapa  kekurangan  seperti  adanya tingkat  produksi  sampah  yang  setiap  bulannya  terus  meningkat,  sedangkan tidak semua sampah bisa terangkut. Adanya keterbatasan jumlah sarana dan prasarana persampahan yang ada hal ini harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dalam hal ini DKP.
Daerah Pelayanan
Kecamatan  Samarinda  Ulu  seluas  22,12  km2  dimana  sebagian  wilayah tersebut merupakan daerah rawa/semak belukar yang meliputi daerah hunian
/pemukiman,  perkantoran,  terdiri  dari  8  kelurahan  dengan  jumlah  penduduk 138.780 jiwa.
Pada  saat  ini  pelayanan  angkutan sampah  yang  dilakukan oleh  DKP  di Kecamatan  Samarinda  Ulu  bekerjasama  dengan  Camat,  RT  atau  Lurah setempat dilakukan dengan tiga cara yaitu: Di daerah pemukiman yang berada di  Kecamatan  Samarinda  Ulu  dilakukan  pelayanan  tidak  langsung  yaitu pengumpulan  sampah  dan  pengangkutan  sampah  dari  rumah  tangga  ke tempat  pembuangan  sampah  yang  di  koordinir  oleh  RT/RW/Lurah.  Di  daerah non pemukiman, dilaksanakan pelayanan langsung  yaitu  pengumpulan,  pengangkutan  dan  pembuangan  sampah.Sisa sampah  yang  belum  terangkut  pada  malam  hari,  dilaksanakan  pada  pagi sampai dengan siang hari.
Jadi  dalam  hal  ini  tingkat  layanan  yang  diberikan  oleh  DKP  dalam menangani  permasalahan  sampah  masih  dirasakan  sangat  kurang  walaupun pihak DKP sendiri telah berusaha dengan sebaik mungkin.
Alokasi Dana
Dana  yang  telah  direalisasikan  untuk  proyek  kebersihan  lingkungan. Sumber  pendanaan  bagi  DKP  Kota  Samarinda  bersumber  dari  APBD  Kota Samarinda  yang  berupa  anggaran  rutin  dan  anggaran  pembangunan. Anggaran  yang  sudah  terealisai  di  pergunakan untuk pembiayaan  kebersihan lingkungan  dan  penanggulangan  sampah  seperti  halnya  yaitu  pembiayaan pembersihan  parit,  selokan,  pembayaran  gaji  atau  upah  para  petugas kebersihan,  biaya  penambahan  alat-alat  berat  untuk  pengangkutan  sampah, penambahan tempat-tempat sampah, dan container.
Peran  Serta  Masyarakat  Dalam  Penanggulangan  Sampah  dan  Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda
Pentingnya peran serta masyarakat dalam hal penanggulangan sampah dan  kebersihan  lingkungan  bukan  semata-mata  kekurangmampuan  institusi penegelolaan  kebersihan  dan  upaya  menanggulangi  masalah  persampahan, melainkan secara konsepsual, masyarakat merupakan variable dominan dalam system persampahan.
Untuk    mewujudkan  agar  masyarakat  dapat  berperan  serta  dalam suatu  kegiatan  pembangunan,  misalnya  di  bidang  kebersihan  tidak  terlepas dari  dua  hal  yang  saliang  bertentangan,  yakni  hal  yang  bersifat  positif (kepatuhan)  dan  negative  (ketidak  patuhan)  yang  senantiasa  mempengaruhi jiwa  bertindak  terhaadap  suatu  aturan/hukum/norma.  Faktor  utama  dalam pencapaian  tujuan  penanganan  kebersihan  adalah  faktor  manusia  baik petugas kebersihan maupun masyarakat, maka untuk dapat membantu usaha institusi pengelola kebersihan dalam mengelola sampah, antara lain dilakukan upaya  untuk  membiasakan  masyarakat  akan  sikap  dan  tingkah  laku  yang didasari  oleh  kesadaran  masyarakat  akan  lingkungna  yang  bersih,  tidak    lagi didasarkan  keharusan  atau  kewajiban,  tetapi  lebih  di  sadari  pada  nilai kebutuhan.
Berdasarkan  kepatuhan  dan  ketidak  patuhan  yang  telah  dikemukakan diatas,  maka  dalam  penanggulangan  sampah  dan  kebersihan  lingkungan  di Kecamatan  Samarinda  ULu  Kota  Samarinda  umumnya  masih  ada  di  antara warga  masyarakat  yang  belum  mematuhi  peraturan  yang  ada,  masih  ada masyarakat  yang  membuang  sampah  secara  sembarangan.  Peran  serta masyarakat  di  Kecamatan  Samrinda  ULu  Kota  Samarinda  terhadap  masalah persampahan ternyata masih kurang. Kesadaran akan llingkungan yang bersih dari permasalahan sampah kurang mereka perhatikan.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  deskripsi  data  penelitian  ada beberapa  hal  yang  menjadi  penyebab  rendahnya  oeran  serta  masyarakat  di kecamtan samrnda ulu adalah adanya faktor kebiasaan  membuang sampah di sembarang  tempat,  keenganan  untuk  membuang  sampah  ke  TPS  yang  telah tersedia.  Walaupun  tempat  sampah  yang  telah  disediakan  namun  perhatian masyarakt unutk membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu tidak terlihat  kesan  untuk  melakukan  hal  tesebut,  tidak  disipilinnya  membuang sampah  (waktu  yang  telah  di  tentukan),  akibatnya  tempat  sampah  terlihat selalu  penuh  padahal  petugas  sendiri  telah  mengangkut  sampah  pada  pagi hari.
Selain itu malasnya untuk membuang sampah pada tempat yang telah di sediakankarena letaknya dianggap jauh, padahal menurut penulis letak TPS yang  disediakan  oleh  petugas  kebersihan  tidak  pernah  jauh  dari  lingkungan tempat tinggal. Bagi masyarakat yang bermukim di hunian yang padat seperti di daerah cendana dan antasari begitu pula dengan masyarakat yang tinggal di gang-gang  kecil  biasanya  di  sediakan  TPS  bata.  Namun  TPS  Bata  yang  di sediakan memang jumlahnya terbatas terkadang dalam satu jalan yang terdiri beberapa gang hanya tersedia satu TPS saja. Padahal jumlah masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan tersebut banyak.
Seperti  yang  dijelaskan  pada  deskripsi  penelitian,  yang  memotivasi petugas  kebersihan  agar  lebih  giat  dalam  melaksanakan  pekerjaannya  salah satunya adalah pemberian insentif. Namun pemberian insetif atau  gaji amsih dirasakan  kurang  dan  tentunya  hal  ini  kurang  menunjang  keefektifan  para petugas kebersihan. Selain itu Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda  telah  bekerja  sama  dengan  dokter  DKK  Kota  Samarinda  yang bertempat  di  lingkungan  DKP  untuk  memberikan  pengobatan  secara  Cuma- Cuma  kepda  karyawan/karyawati  sertab  para  petugas  kebersihan.  Jadi  untuk pelayanan  kesehatan  kepada  para  petugas  kebersihan  telah  mengalami peningkatan  walaupun  dalam  hal  ini  masih  saja  terdapat  kekurangannya. Namun  adanya  pemeberian  pelayanan  kesehatan  ini  menurut  penulis  sangat mendukung  sekali  mengingat  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  para  petugas kebersihan  tersebut  membutuhkan  teanaga,  serta  fisik  yang  kuat  dan kesehatan yang lebih baik.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus masalah dalam  penelitian  ini,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut  : Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Penanggulangan  Sampah  Dan  Kebersihan Lingkungan  di  Kecamatan  Samarinda  Ulu  Kota  Samarinda  terdiri  :  Partisipasi masyarakat  dalam  keikutsertaan  menggelola  sampah  dan  kebersihan lingkungan  di  Kecamatan  Samarinda  Ulu  adalah  warga  yang  tinggal  atau menetap  di  lingkungan  Kecamatan  Samarinda  Ulu  di  8  kelurahan  yaitu masyarakat  yang  berada  di  kelurahan  Teluk  Lerong,  Kelurahan  Jawa, Kelurahan  Dadi  Mulya,  Kelurahan  Gunung  Kelua,  Kelurahan  Air  Hitam, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Bukit Pinang.
Dari  luas  Kecamatan  Samarinda  Ulu  22,12  Km 2 daerah  yang  hanya mendapatkan  pelayanan  ±  475,80  Km 2 sedangkan  sasaran  target  dari  DKP adalah  ±  610  Km2  berarti  DKP  sebagai  institusi  pelaksana  dalam  kebijakan pemerintah  daerah  belum  sepenuhnya  dapat  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.  Dari  pelayanan  penertiban  sampah  dan  kebersihan  lingkungan yang  telah  dilakukan  oleh  DKP  maka  dapat  diadakan  tingkatan-tingkatan pelayanan  yang  dibagi  mulai  dari  tingkat  pelayanan  yang  intensif,  pelayanan menengah,  pelayanan  rendah,  daerah  yang  tidak  mendapatkan  pelayanan sampah,  daerah  yang  mendapatkan  pelayanan  langsung.  Daerah  yang  tidak dapat mendapatkan pelayanan ini dikarenakan alas an daerah daya kepadatan penduduk yang rumahnya susah untuk dilalui oleh petugas kebersihan.
Secara  teknis  penanganan/pengelolaan  operasional  persampahan meliputi kegiatan pewadahan  sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah,  pembuangan  akhir  dan  pengelolaan  sampah  proses  ini  satu  sama lainnya  saling  mempengaruhi.  Produksi  atau  volume  sampahkutan  sampah, pembuangan  akhir  dan  pengelolaan  sampah  proses  ini  satu  sama  lainnya saling mempengaruhi.
Produksi  atau  volume  sampah  yang  merupakan  timbunan  sampah setiap bulannya terus mengalami peningkatan, sarana dan prasarana sampah yang  banyak  mengalami  kerusakan  terutama  tempat  pembuangan  sampah (TPS)  seperti  jenis  TPS  Bintong  yang  perlu  diganti,  penyebabnya  selain kurangnya  dana  yang ada  juga  karena  akibat  dari  musibah  banjir, kebakaran, pemasangan pipa PDAM, terkena pelebaran jalan.

## Saran
Untuk  lebih  meningkatkan  penanganan  kebersihan  kearah  yang  lebih optimal,  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  oleh  pemerintah  maupun masyarakat  maka  di  bawah  ini  dikemukakan  saran-saran  Agar  penertiban sampah dapat berjalan dengan lancar maka penulis menyarankan Pemerintah Daerah  Samarinda  dalam  hal  ini  Kantor  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan (DKP) untuk itu diperlukan kerjasama dengan berbagai instansi salah satunya dengan pihak swasta, jika perlu permasalahan sampah tersebut pihak swasta
saja yang menanganinya dengan tidak terlepas dari peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Samarinda.
Dalam hal pemberian pelayanan angkutan sampah kepada masyarakat kota  Samarinda  penulis  menyarankan  agar  seluruh  daerah  Samarinda mendapatkan layanan angkutan sampah dengan cara membagi jumlah tenaga operasional untuk setiap daerah jadi dalam hal ini jumlah petugas kebersihan harus ditambah.
Secara  teknis  operasional  penanganan  permasalahan  penertiban sampah  saling  berkaitan,  penulis  menyarankan  untuk  mengurangi  besarnya produksi  sampah  maka,  dari  DKP  agar  menyediakan  dan  memperbanyak sarana    pengumpul  sampah  baik  berupa  TPS,  container,  bintong  dan  juga sarana  alat  angkut  sampah.  Dalam  hal  penertiban  sampah  dan  kebersihan lingkungan dana yang ada dirasakan masih kurang oleh karena itu diharapkan agar DKP lebih berupaya untuk mendapatkan alokasi dana.

## Daftar Pustaka
Danusaputro, Munandjat. Hukum Lingkungan, Buku V Sektoral jilid 5 , Bandung: Binacipta.
Dun,  N,  William.  1999. Analisis  kebijaksanaan  publik ,  Yogyakarta:  Hanindita Graha Widya.
Fuad,  Amsyari. Prinsip-prinsip  masalah  pencemaran  lingkungan ,Jakarta:  Ghalia Indonesia Jakarta.
Mustopdidjaya.  1994. Studi    Kebijaksanaan  Perkembangan  dan  Penerapannya dalam  Rangka  Administrasi  dan  Manajemen  Pembangunan ,  Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
Nawawi,  Hadari.  1987. Metode  Penelitian  Bidang  Sosial ,  Yogyakarta:  UGM, Universitas Pers.
Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Penertiban sampah dan Kebersihan Lingkungan . Poerwadarminta,  W,J,S.  1984. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  Balai Pustaka.
Poerwanto,  Hari.  2000. Kebudayaan  dan  Lingkungan  Dalam  perspektif Antropologi ,Yogyakarta: Cetakan Pertama, pustaka Pelajar. Quade,  S.Edgar.  1975. Analisis  Untuk  Keputusan  Publik ,  Amerika:  American, Publishing Co.
Salim,  Emill. Pembangunan  Berwawasan  Lingkungan ,  Jakarta:  Cetakan  Kedua LP3ES, Salindeho, John, 1993.
Soemarwoto,  Otto. Ekologi  Lingkungan  Hidup  dan  Pembangunan ,  Jakarta: Cetakan Keempat Djambatan.
Soenarko,  H,  SD.  2000. Kebijaksanaan  Pemerintah ,  Surabaya:  Cetakan  Kedua, Airlangga University Press Surabaya.
Soetiyono. 1989. Manusia Dalam Pengelolaan , Jakarta: Ghanesha. Suryaningrat,  Bayu.  1989. Kebijaksanaan  Dan  Koordinasi  Pembangunan  Di Indonesia , Jakarta: Bumi Aksara.