Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020, Vol 1 (2): 118-129 ISSN: 2722-2853. Homepage: govsci.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2020 under a CC BY-SA 4.0 license DOI: https://doi.org/10.54144/govsci.v1i2.12

## Kerjasama internasional Indonesia: memperkuat keamanan nasional di bidang keamanan siber
Indonesia’s international cooperation: strengthening national security in the field of cyber security
Afifah Fidina Rosy Sebelas Maret University Email Correspondence: afrosyfidina@gmail.com

## Abstract
This  research  analyses  the  development  of  cyber  security  capacity  and international cooperation in cyber security carried out by Indonesia with other countries.  Research  results  show  that  the  development  of  Indonesian  cyber security  has  been  strengthened  by  the  establishment  of  National  Cyber  and Crypto Agency. It is also found that Indonesian cyber diplomacies have yielded cooperation  with  other  countries  to  strengthen  cyber  security  as  part  of national security. They have been carried out bilaterally or multilaterally, and can  be  categorized  as  cooperative  security  based  on  common  goals,  i.e.    to prevent the rise of threats to national security .
Keywords: cyber security, cyber crime, security, internet, cooperative security, cooperation.

## Pendahuluan
Dunia  internasional  kini  telah  mencapai  era  baru  dimana  isu  non- tradisional  semakin  mendapatkan  perhatian  dari  aktor-aktor  hubungan internasional.  Semakin  berkembangnya  isu-isu  global  tersebut  merupakan konsekuensi dari adanya globalisasi dimana tidak adanya batasan pasti dalam penyebaran informasi di dunia. Keadaan tersebut membawa pada perubahan pola  interaksi  dari  aktor-aktor  hubungan  internasional  yang  tidak  hanya terjadi antara negara dengan negara, namun juga negara dengan aktor non- negara.  Perubahan  yang  ada  diikuti  oleh  penemuan  dan  pengembangan teknologi  yang  semakin  maju,  salah  satunya  berupa  penemuan  internet sebagai media penyebaran informasi dan komunikasi.
Sejak  pertama  kali  muncul,  sedikit  banyak  internet  telah  membawa perubahan pada berbagai aspek kehidupan manusia. Perubahan tersebut tak hanya  memiliki  dampak  positif  seperti  dipermudahnya  interaksi  dan penyebaran  informasi  antar  aktor  hubungan  internasional  yang  semula
terhambat  jarak  dan  wilayah,  tetapi  juga  memiliki  dampak  negatif  bagi penyebaran  informasi  itu  sendiri  di  dalam  internet.  Lebih  lanjut,  dampak negatif  dari  internet  adalah  munculnya  kejahatan  siber (cyber  crime). Kejahatan siber melibatkan jaringan internet yang terhubung dengan hampir seluruh  komputer  di  seluruh  dunia.  Selain  itu,  kejahatan  ini  dapat menyebabkan ketidakamanan data dan dokumen yang dikoneksikan melalui server  internet.  Sehingga,  dalam  konteks  lebih  luas  kejahatan  ini  dapat mengganggu keamanan suatu negara.
Kejahatan  siber  dapat  mengganggu  dan  menjadi  ancaman  bagi keamanan  nasional  suatu  negara  dikarenakan  saat  ini  banyak  negara  yang sudah  mengkoneksikan  data-data  dan  kontrolnya terhadap  beberapa sektor melalui  internet  atau  daring  ( online) .  Karena  luasnya  jenis  kejahatan  siber yang  dapat  terjadi  di  internet,  hingga  kini  belum  ada  klasifikasi  dan pengertian  pasti  dari  kejahatan  siber  itu.    Namun,  kejahatan  siber  saat  ini telah  mendapatkan  perhatian  internasional  sebagai  salah  satu  kejahatan transnasional. Dapat dilihat dari diidentifikasikannya kejahatan siber sebagai salah  satu  dari New  Emerging Crimes pada Konferensi Anggota  PBB tentang Kejahatan  Transnasional  Terorganisir  ( Conference  of  States  Parties  UNTOC) pada  tahun  2010.  Senada  dengan  penetapan  oleh  PBB  tersebut,  Julian Droogan menyatakan bahwa kejahatan siber telah berkembang menjadi salah satu  ancaman  utama  dari  kesejahteraan  masyarakat  di  seluruh  dunia 1 . Dengan  demikian,  hal  ini  membuktikan  bahwa  keamanan  yang  ditujukan untuk  mencegah  dan  menangani  kejahatan  siber  perlu  dikembangkan  dan menjadi fokus baru keamanan nasional negara.
Indonesia  adalah  negara  yang  penggunaan  internetnya  termasuk sangat tinggi. Hal tersebut terbukti dari hasil studi yang bekerjasama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa dari total 264 juta penduduk Indonesia, terdapat 171,17 juta  jiwa  atau  64,8  persen  masyarakat  yang  telah  terhubung  ke  internet. 2 Dengan  penggunaan  internet  yang  begitu  tinggi  dari  masyarakat,  ancaman terjadinya  kejahatan  siber  tentu  juga  akan  sangat  tinggi.  Oleh  karena  itu, diperlukan  upaya  peningkatan  keamanan  siber  oleh  Pemerintah  Indonesia sebagai bagian dari penjagaan keamanan nasional.
Indonesia merupakan anggota yang aktif dalam berbagai forum PBB, termasuk  dalam  Konferensi  Anggota  PBB  tentang  Kejahatan  Transnasional Terorganisir  yang  telah  menetapkan  lima  kejahatan  baru  yang  harus mendapat perhatian, termasuk kejahatan siber yang dapat terjadi lintas batas negara.  Dari  sisi  Indonesia  sendiri,  tergolong  rentan  terhadap  kejahatan- kejahatan  tersebut  dikarenakan  letaknya  yang  strategis  dan  masyarakatnya
1 Droogan, J. (2010). Asian Transnational Security Challenges: Emerging Trends, Regional Visions. The Council for Asian Transnational Threat Research.
2 Yudha Pratomo. (16 Mei 2019). APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa. diakses pada 20 Mei 2020 melalui https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di- indonesia-tembus-171-juta-jiwa
yang banyak dan beragam. Sehingga, Pemerintah Indonesia melakukan upaya pencegahan  dengan  menaruh  perhatian  khusus  terhadap  kejahatan  lintas negara  baru  dan  berkembang  yang  telah  ditetapkan,  serta  mengintensifkan kerjasama  internasional  untuk  melindungi  kepentingan  dan  kedaulatan nasional  Indonesia. 3 Dalam  hal  ini,  Indonesia  mengupayakan  peningkatan keamanan  siber  dengan  cara  bekerjasama  dengan  negara  lain,  baik  melalui kerjasama bilateral maupun regional.
Berdasarkan uraian latar belakang pertanyaan yang diajukan, penulis merumuskan  pernyataan  masalah  yang  dihadapi  dalam  penelitian  ini  yaitu Bagaimanakah  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  dalam  bidang keamanan siber dengan negara lain untuk memperkuat keamanan nasional.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  melakukan  tinjauan  pustaka  dari beberapa  sumber  literatur  dan  penelitian  terdahulu  yang  mendukung  dan berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Jurnal  pertama  yang  berhubungan  dengan penelitian  ini  adalah  Jurnal  yang  ditulis  oleh  Bambang  Supriyadi  yang berjudul,  “Persepsi  Bersama  Indonesia -Australia  dalam  Hibah  Dana  dan Peralatan  Investigasi  Cyber  Crime  dari  Australia  Kepada  Indonesia”  yang diterbitkan pada tahun 2017 dan dimuat di Journal of International Relations Universitas  Diponegoro,  Volume  3,  Nomor  1,  Tahun  2017,  hal.  140-149  . Jurnal  ini  membahas  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kebijakan yang  diambil  oleh  Australia  dalam  menyediakan  pembiayaan  dan  peralatan investigasi  kejahatan  kepada  Indonesia  yang  dianalisis  dengan  konsep collective identity teori konstruktivisme yang didasari atas persepsi terhadap ancaman  dalam  menjelaskan  behavior  negara.  Dalam  jurnal  ini  penulis memiliki kesimpulan bahwa kerjasama kolektif dilakukan oleh Indonesia dan Australia  dalam  peningkatan  keamanan  siber  dan  penanganan  kejahatan siber  karena  adanya  persamaan  persepsi  sebagai  negara  yang  sama-sama menghadapi  ancaman  siber  terlepas  dari  hubungan  diplomatik  antara Indonesia  dan  Australia  mengalami  pasang  surut.  Jurnal  ini  penting  bagi penelitian  saya  karena  dalam  jurnal  ini  dipaparkan  oleh  penulis  bahwa kesamaan kepentingan dan persepsi terhadap ancaman dapat memicu adanya kerjasama  bahkan  dalam  bidang  keamanan  dengan  negara  rival  sekalipun. Sehingga,  hal  ini  sejalan  dengan  konsep  yang  akan  saya  gunakan  dalam penelitian saya.
Jurnal kedua yang berhubungan dengan penelitian saya adalah Jurnal yang ditulis oleh Hidayat Chusnul Chotimah berjudul, “Tata Kelola Keamanan Siber dan Diplomasi Siber Indonesia di Bawah Kelembagaan Badan Siber dan Sandi  Negara”  yang  diterbitkan  pada  tahun  2019  dan  dimuat  dalam  Jurnal Politica  Vol.  10  No.  2  November  2019.  Jurnal  ini  membahas  tentang pembentukan  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  sebagai  pihak  yang  berfokus pada  aspek  keamanan  siber  maupun  diplomasi  siber  negara  dengan mempertimbangkan  tingginya  penggunaan  internet  dan  posisi  strategis
3 Kemenlu.  (7  April  2019).  Kejahatan  Lintas  Negara.  diakses  pada  20  Mei  2020  melalui https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara
Indonesia  dalam  persepsi  negara-negara  major  power  di  bidang  siber  yang dianalisis  dengan  konsep  keamanan  siber  dan  diplomasi  siber.  Di  dalam jurnalnya, penulis juga memaparkan peran BSSN dalam menjalin kerjasama di bidang  siber  seperti  kerjasama  yang  dilakukan  dengan  Australia,  Kerajaan Inggris Raya,  Kerajaan Belanda,  Amerika Serikat, dan menjalin kerjasama di tingkat  regional  melalui ASEAN’s  Cooperation on  Cyber  Security  and  Against Cyber crime dan juga ASEAN Cyber Capacity Program (ACCP) . Sehingga, jurnal ini  penting  bagi  penelitian  saya  karena  adanya  pemaparan  mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dalam bidang keamanan siber yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan siber Indonesia sehingga dapat memperkuat data bagi penelitian saya.
Jurnal ketiga yang berhubungan dengan penelitian saya adalah jurnal yang  ditulis  oleh  Bima  Yudha  Wibawa  Manopo  dan  Diah  Apriani  Atika  Sari yang berjudul, “ASEAN Regional Forum: Realizing Regional Cyber Security in ASEAN  Region”  yang  diterbitkan  pada  tahun 2015  dan  dimuat  dalam jurnal Belli  ac  Pacis.  Vol.  1.  No.1  Juni  2015.  Jurnal  ini  membahas  mengenai  peran ASEAN Regional Forum dalam mewujudkan regional cyber security dan juga penanganan kejahatan siber di ASEAN yang dianalisis menggunakan konsep keamanan  kawasan.  Dalam  jurnal  ini  penulis  mendapatkan  kesimpulan bahwa penanganan kejahatan siber di dalam ASEAN Regional Forum adalah melalui Confidence  Building  Measures , Preventive  Diplomacy ,  dan Conflict Resolutions .  Langkah-langkah  kerjasama  dalam  meningkatkan  keamanan siber  regional  tersebut  dilakukan  dengan  memperhatikan  prinsip-prinsip yang dimiliki ASEAN. Jurnal ini juga membahas mengenai adanya mekanisme kerjasama  bilateral  terkait  keamanan  siber  di  dalam  ASEAN  regional  forum yang  dapat  dilakukan  dengan  negara  maju  di  luar  anggota  ASEAN  untuk meningkatkan  keamanan  siber  masing-masing  negara  dan  turut mengembangkan  .  Hal  tersebut  tentu  penting  bagi  penelitian  saya,  karena dapat menjadi penguat bahwa adanya kerjasama yang dilakukan oleh negara di  ASEAN  dengan  negara  lainnya  dalam  hal  peningkatan  keamanan  siber sebagai bagian dari  keamanan nasional.

## Metode Penelitian
Ilmuwan  hubungan  internasional  dalam  berbagai  literatur menyepakati  bahwa  keamanan  adalah  sebuah  “ Contested  Concept”. Hal  ini keamanan  merupakan  sebuah  kondisi  yang  terbebas  dari  ancaman  militer atau  dengan  kata  lain  berarti  adanya  kemampuan  suatu  negara  untuk melindungi  negara-bangsanya  dari  serangan  militer  yang  berasal  dari lingkungan eksternal. 4 Keamanan nasional adalah kebutuhan dasar bagi suatu bangsa untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional.
Faktor  utama  yang  menjadi  dasar  konsep  keamanan  nasional  suatu bangsa adalah kebutuhan untuk memenuhi kepentingan nasional. Keamanan
4 Helga Haftendorn (1991). The Security Puzzle: Theory, Building and Discipline in International Security. Dalam intenational studies quarterly. vol .35 no. 1 hlm 3-17
nasional memiliki tujuan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara  selain  dari  tujuannya  untuk  menjaga  dan  melindungi  negara.Konsep keamanan  menekankan  peran  pemerintah  dalam  melindungi  integritas teritorial  negara  dari  ancaman  yang  datang  dari  luar  maupun  dari  dalam negeri. 5 Dalam  hubungan  internasional  kontemporer,  keamanan  nasional yang  diupayakan  untuk  melindungi  kepentingan  nasional  tidak  lagi  hanya mencakup  isu  tradisional.  Hal  tersebut  seperti  yang  diutarakan  oleh  pakar keamanan  internasional,  Barry  Buzan  bahwa,  “Keamana n  tidak  hanya meliputi  aspek  militer  dan  aktor  negara  semata  melainkan  akan  meliputi aspek-aspek  non  militer  dan  melibatkan  pula  aktivitas-aktivitas  aktor  non- negara. 6 Lebih lanjut,  Buzan menulis artikel terkait dimensi dalam keamanan nasional  yang  meliputi  lima  aspek,  yakni;  (1)  Keamanan  politik  yang menyangkut  jaminan  untuk  mempertahankan  hak  politik  dan  kebebasan untuk  mempertahankan  rezim  politik,  (2)  Keamanan  militer  yang menyangkut kebebasan dari ancaman intervensi militer pihak eksternal, (3) Keamanan ekonomi yang menyangkut jaminan akses terhadap segala sumber daya  dan  aktivitas  pasar  global  untuk  mencapai  kesejahteraan  sosial,  (4) Keamanan  masyarakat  yang  menyangkut  kebebasan  dari  segala  bentuk konflik  horizontal  baik  karena  alasan  identitas  maupun  sumber  daya  dan ekonomi, (5) Keamanan lingkungan yang menyangkut jaminan terbebas dari kerusakan  lingkungan  hidup  yang  dapat  mengakibatkan  berbagai  bencana kemanusiaan. 7 Dengan  demikian  berdasarkan  pendekatan  tersebut,  sektor militer  dalam  konsep  keamanan  nasional  bukanlah  aspek  satu-satunya. Sementara  itu,  keamanan  nasional  juga  akan  mencakup  secara  luas  dan menyeluruh  sektor  politik,  ekonomi,  masyarakat,  dan  lingkungan  baik  dari level individu dalam negara, nasional, regional, maupun internasional.
Berdasarkan  konsep  yang  dipaparkan  di  atas,  menunjukkan  bahwa telah  terjadi  perluasan  makna  dari  isu  keamanan  tradisional  menuju  isu keamanan  non-tradisional.  Sehingga,  kajian  keamanan  nasional    perlu dikembangkan hingga sampai pada ranah analisis interaksi antar aktor terkait sektor keamanan. Hal tersebut dikarenakan adanya grey area yang diartikan sebagai  adanya  ancaman  terhadap  keamanan  dan  stabilitas  baik  nasional maupun  internasional  yang  muncul  akibat  terjadinya  proses  interaksi  aktor negara  dan  non-negara.  Sehingga,  semakin  beragam  fenomena  global  yang muncul  dan  hal  tersebut  termasuk  ancaman  keamanan  nasional  dengan memanfaatkan  kemajuan  teknologi  informasi.  Dengan  demikian,  mulai meluas  pula  perubahan behavior aktor  internasional  dalam  menyikapi fenomena  global  yang  semula  selalu  dengan  pendekatan  militer  kemudian
5 (Darmono, 2010: 9)
6 Buzan, Barry (1997). Rethinking Security after The Cold War dalam Cooperation and Conflict The Nordic Journal of International Studies Vol. 32 no. 1 hlm 5-28
7 (Buzan, 1991) .’New Patterns of Global Security in Twentieth Century’. International Affairs Vol. 67 No. 31. Halaman 439-451
berganti  menjadi  pendekatan  non-militer  dalam  menjaga  keamanan nasional. 8
Kaspersky  resource  center  mendefinisikan  keamanan  siber  sebagai sebuah  praktek  yang  dilakukan  untuk    melindungi  komputer,  server, perangkat mobile, sistem elektronik, jaringan internet, dan data dari serangan yang dapat merusak. Hal tersebut juga diketahui sebagai keamanan teknologi informasi atau keamanan informasi elektronik. Istilah tersebut berlaku untuk konteks  yang  beragam  dan  bisa  dibedakan  menjadi  beberapa  kategori. 9 Keamanan siber sendiri terdiri dari berbagai macam aspek, seperti kumpulan alat,  kebijakan,  perlindungan  keamanan,  pedoman  pelaksanaan,  pendekatan manajemen resiko, tindakan, serta pelatihan yang kemudian digunakan untuk melindungi ruang siber yang pada dasarnya dibangun atas kepastian hukum, tindakan  prosedural,  struktur  organisasi, capacity  building, dan  kerjasama internasional 10 .  Lebih  lanjut,  keamanan  siber  merupakan  bagian  dari mekanisme  keamanan  yang  dilaksanakan  untuk  melindungi  dan meminimalisir gangguan terhadap kerahasiaan, integritas, serta ketersediaan sebuah informasi, yang dalam hal ini secara khusus melalui dunia maya.
Upaya  peningkatan  keamanan  siber  yang  dilakukan  oleh  negara merupakan  salah  satu  upaya  yang  berkaitan  dengan  tujuan  menjaga keamanan  nasional.  Hal  tersebut  dikarenakan  kebijakan  dan  strategi pertahanan  dan  keamanan  negara  bersifat  dinamis  dan  dapat  berubah mengikuti perkembangan fenomena dan isu global yang berpotensi menjadi ancaman nasional. Secara spesifik, keamanan siber kini telah mulai menjadi perhatian dan strategi keamanan negara-negara di dunia. Perubahan strategi keamanan  negara  yang  merambah  dunia  maya  disebabkan  semakin berkembang  dan  meluasnya  kejahatan  siber  dengan  memanfaatkan perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  saat  ini.  Hal  ini  juga dikarenakan  dalam  beberapa  sektor,  negara  telah  menggunakan  jaringan internet  sebagai  basis  dari  kontrolnya  sehingga  akan  menjadi  kelemahan apabila tidak terdapat kebijakan terkait keamanan siber yang melindungi.
Kejahatan siber memiliki banyak ragam baik yang berada pada level individu,  kelompok  kecil,  maupun  kelompok  kejahatan  terorganisasi  yang menyerang dan melakukan kejahatannya secara sistematis. Berikut beberapa contoh  kejahatan  siber  ( cyber  crime) yang  menjadi  perhatian  dalam keamanan  siber;(1) Unauthorized  Access  to  Computer  System  and  Service Kejahatan ini dilakukan dengan masuk secara ilegal ke dalam sistem jaringan komputer.  Modus  operasi  ini  biasanya  dilakukan  dengan  maksud  untuk pencurian  informasi  penting  dan  rahasia,  (2) Illegal  Contents yakni
8 Perwita, Prof. A. A. B. (2008). Dinamika Keamanan dalam Hubungan Internasional dan Implikasinya Terhadap Indonesia. Hlm 13
9 Kaspersky Resource Center. (2020). What is Cyber Security?. Diakses pada 20 Mei 2020 melalui https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cyber-security
10 Ardiyanti, Handrini. (2014). Cyber Security dan Tantangan Pengembangannya di Indonesia.dapat diakses melalui https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/336
memasukan  data  atau  informasi  ke  internet  tentang  suatu  hal  yang  tidak benar  dan  dianggap  melanggar  hukum  atau  mengganggu  ketertiban  publik yang ditujukan kepada individu, kelompok maupun negara, (3) Data Forgery yakni  memalsukan  data  pada  dokumen  penting  yang  tersimpan  di  internet. Kejahatan  ini  ditujukan  pada  dokumen  yang  dimiliki  lembaga  yang layanannya  berbasis  web  data,  (4) Cyber  Sabotage and  Extortion yakni kejahatan dengan tujuan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap  suatu  data,  program  komputer  hingga  sistem  jaringan  komputer yang  terhubung  dengan  internet,  (5) Cyber  Espionage yakni  mata-mata terhadap  pihak  lain  melalui  fasilitas  jaringan  internet  sebagai  media kejahatan. Pada umumnya hal ini dilakukan untuk mendapat dokumen atau data  penting  pihak  tertentu  yang  tersimpan  dalam  suatu  sistem  yang terhubung  dengan  komputer,  (6) Offense  against  Intellectual  Property yakni kejahatan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet,  (7) Carding yakni  aksi  mencuri  nomor  kartu-kartu  penting  milik orang  lain  dan  dipergunakan  untuk  transaksi  perdagangan  di  internet,  (8) Cracking Kejahatan di internet yang memiliki ruang lingkup lebih luas, mulai dari  aksi  balas  dendam  terhadap  instansi  tertentu  hingga  pembajakan  hak atas kekayaan intelektual dan penghilangan data melalui jaringan internet.
Konsep  keamanan  bersama  telah  mengalami  perkembangan  selama beberapa  dekade  terakhir  ini.  Sejalan  dengan  perkembangannya  tersebut, keamanan bersama atau cooperative security dapat diartikan sebagai prinsip strategis  yang  dimaksudkan  untuk  mencapai  sebuah  tujuan  melalui kesadaran  institusional  daripada  melalui  ancaman  baik  secara  material maupun secara fisik. 11 Dalam pengertian lain, cooperative security disebutkan memiliki  tujuan  utama  untuk  mencegah  perang  dan  guna  mencapainya diperlukan  penggeseran  perencanaan  keamanan    negara.  Perencanaan keamanan  dirubah  dari  yang  semula  disiapkan  untuk  menghentikan  atau menghadapi  ancaman,  menjadi  upaya  untuk  mencegah  ancaman  tersebut untuk  muncul.  Dengan  demikian,  konsep cooperative  security ini  bisa dikatakan berbeda dengan konsep collective security. 12
Perbedaan konsep dengan collective security tersebut dapat kembali diartikan  sebagai  perubahan  kebijakan  keamanan  yang  semula  didasarkan pada  paksaan  dan  konfrontasi  menuju  strategi  yang  dimaksudkan  guna mencari  solusi  atas  masalah  keamanan  melalui  sebuah  kerjasama  bahkan dengan  pihak  yang  memiliki  potensi  menjadi  musuh  sekalipun.  Sehingga, strategi  keamanan  yang  benar-benar  kooperatif  seharusnya  tidak  memiliki unsur  paksaan  sedikitpun.  Strategi  dan  kerjasama  keamanan  tersebut  tidak
11 J.E. Nolan et. al., “The Concept of Cooperative Security”, in: J.E. Nolan (ed.), Global Engagement, Cooperation and Security in the 21st Century; Brookings, Washington, D.C., 1994, pp. 4-5.
12 Ashton  Carter/William  Perry/John  D.  Steinbrunner,  A  New  Concept  of  Cooperative Security; Brookings Institution, Washington D.C. 1992; p. 7
ditujukan pada penyelesaian konflik tetapi lebih cenderung pada pencegahan ancaman dan potensi konflik untuk muncul. 13
Konsep dari cooperative  security ini menjadi  konsep  keamanan  yang patut  diperhitungkan  karena  banyak  hal.  Alasan  utamanya  adalah  di  era perkembangan global seperti sekarang ini, banyak permasalahan yang berada di luar jangkauan dan kapasitas dari sebuah negara untuk diselesaikan secara tunggal.  Tantangan  kontemporer  yang  sudah  jelas  terlihat  dan  perlu mendapat perhatian adalah isu-isu transnasional seperti ancaman terorisme, permasalahan  lingkungan,  migrasi,  kejahatan  terencana,  dan  perdagangan obat. Tetapi, bahkan isu keamanan tradisional pun kini telah berubah menjadi kompleks  yang  menyebabkan  terlihat  mustahil  bagi  suatu  negara  untuk melindungi kepentingan nasionalnya tanpa adanya kerjasama dengan negara lain. Karena itulah, banyak negara yang menjalankan kerjasama berdasarkan konsep  dari cooperative  security ini,  dengan  catatan  seluruh  pihak  yang bekerjasama  sama-sama  memiliki  kepentingan  untuk  menjaga  keamanan bersama. 14

## Pembahasan
Keamanan  siber  yang  dikembangkan  di  Indonesia  pada  awalnya  di inisiasi  pada  tahun  2007.  Pengembangan  kapasitas  keamanan  siber diwujudkan  dalam  kebijakan  yang  memberikan  adanya  kepastian  hukum. Kebijakan  tersebut  adalah  dikeluarkannya  Peraturan  Menteri  Komunikasi dan  Informatika  No.26/PER/M.Kominfo/5/2007/21  tentang  Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet. Peraturan tersebut  kemudian  mengalami  beberapa  kali  proses  revisi  yang  akhirnya menghasilkan ditetapkannya  Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.29/PER/M.KOMINFO/12  /2010.  Dalam  peraturan  tersebut,  turut  diatur terkait  pembentukan Indonesia  Security  Incident  Response  Team  on  Internet Infrastructure (ID-SIRTII),  yakni  tim  yang  bertugas  untuk  membantu pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. 15 Selain Peraturan Menteri yang telah dikeluarkan, menurut Hasyim Gautama, UU  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  No.  11  Tahun  2008  dan  Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik No. 82
13 Heintz  Vetschera.  2007.  Cooperative  Security:  The  Concept  And  Its  Application  In South Eastern Europe. Vienna: National Defence Academy and Bureau For Security Policy At  The  Autrian  Ministry  Of  Defence  in  Co-operation  with  PfP  Consortium  Of  Defence Academics And Security Studies Institutes. Hlm 33-39
14 Michael  Moodie.(2000).  Cooperative  Security:  Implications  for  National  Security  and International  Relations  dalam  Cooperative  Monitoring  Center  Occasional  Paper/14. Albuquerque; Sandia National Laboratories. Hlm 5
15 Ardiyanti,  Handrini.  (2014).  Cyber  Security  dan  Tantangan  Pengembangannya  di Indonesia.dapat  diakses  melalui  https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/336 hlm.99
Tahun  2012  juga  merupakan  pondasi  awal  untuk  dibangunnya  keamanan siber di Indonesia. 16 Berdasarkan  analisis  data  sistem monitoring  traffic yang  kemudian dilakukan  oleh  ID-SIRTII,  tercatat  bahwa  insiden  serangan  di  dalam  dunia maya mencapai satu juta insiden akibat kelemahan sistem dan aplikasi yang tidak  diketahui.  Dalam  hal  ini,  institusi  pemerintah  juga  tidak  luput  dari serangan  siber  di  mana  dalam  kurun  waktu  1998-2009  sebanyak  2.138 serangan  telah  dialamatkan  terhadap  website  domain  milik  pemerintah Indonesia.  Dalam  tingkat  global,  telah  banyak  terjadi  pula  Perang  Siber  dan bahkan pada tahun 2017 telah ada serangan siber WanaCrypt0r 2.0 atau virus Wanna Cry yang menyebar dan menginfeksi dengan cepat ke seluruh negara di  dunia. 17 Hal  itu  tentu  membuat  Indonesia  mau  tidak  mau  harus  semakin aware  terhadap  isu  keamanan  siber  karena  hal  tersebut  terkait  dengan keamanan nasional.
Peristiwa-peristiwa  yang  terjadi  kemudian  membuat  Indonesia membentuk  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  sebagai  institusi  pelaksana diplomasi siber yang menangani permasalahan keamanan siber di Indonesia. Sebagai  institusi  siber  nasional,  BSSN  berperan  dalam  menjalin  koordinasi dan kerjasama antara institusi dan pemangku kepentingan di bidang siber di Indonesia.  Institusi  tersebut  meliputi  Kepolisian  Republik  Indonesia  dalam cyber crime , TNI/Kementerian Pertahanan dalam cyber defense , Kementerian Luar  Negeri  dalam cyber  diplomacy dan  juga  institusi  lain  dalam  kaitannya dengan siber. 18 Dalam bidang diplomasi siber, BSSN bersinergi dengan KemenLu. Hal tersebut  dikarenakan  internet  bersifat  transnasional  dan  terdapat kemungkinan  adanya  benturan  dengan  kepentingan  antar  negara.  Lebih lanjut,  internet  telah  menciptakan  dimensi  baru  pada  keamanan  informasi yang  akhirnya  berimplikasi  pada  hubungan  internasional,  di  mana  apapun yang beredar di internet berpotensi untuk menyebar secara bebas dan negara harus  beradaptasi  dan  menyesuaikan  arus  internet  dengan  pembuatan kebijakan  negara. 19 Oleh  karena  itu,  untuk  menciptakan  peningkatan keamanan  siber  Indonesia  yang  efektif,  Pemerintah  harus  melakukan diplomasi  siber  berikut  ini;  (1)  kemitraan  atau  kerjasama  internasional dengan negara lain karena adanya ancaman siber yang memiliki kompleksitas dan  lintas  negara,  (2)  kerjasama  yang melibatkan  berbagai unsur  di  tingkat nasional  baik  dari  kalangan  masyarakat  maupun  swasta,  (3)  penegasan orientasi  politik  luar  negeri  dan  diplomasi  Indonesia  melalui  strategi  di
16 Hasyim Gautama.(2011). Penerapan Cyber Security.
17 Hidayat  Chusnul  Chotimah. (2019).  Tata  Kelola  Keamanan  Siber  dan  Diplomasi  Siber Indonesia  di  Bawah  Kelembagaan  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara.  Jurnal  Politica  Vol.10 No. 2. Dapat diakses melalui https://doi.org/10.22212/ jp.v10i1.1447
18 Badan Siber dan Sandi Negara, Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2018-2019, 6-8.
19 Nicholas  Westcott.  (July  2008).  Digital  Diplomacy:  The  Impact  of  the  Internet  on International Relations. Research Report 16, hlm 14.
bidang siber melalui BSSN sebagai pelaksana fungsi diplomasi siber maupun keamanan siber dalam upaya mencapai ketahanan siber,  keamanan layanan publik, penegakan hukum siber, budaya keamanan siber, dan keamanan siber pada ekonomi digital. 20
Dalam  memperkuat keamanan nasional melalui keamanan siber yang efektif,  Indonesia  bekerjasama  baik  dalam  ranah  bilateral  maupun multilateral.  Dalam  ranah  bilateral,  Indonesia  melakukan  kerjasama  dengan Kementerian  Luar  Negeri  Belanda  dan  Kerajaan  Inggris  Raya  pada  tahun 2018 yang mencakup information sharing dalam bidang hukum, perundang- undangan,  kebijakan  nasional,  dan  strategi  kebijakan  manajemen  di  ranah siber,  penguatan  kapasitas  dan  perbantuan  kelembagaan  serta pengembangan  teknologi  di  bidang  keamanan  siber  melalui  jejaring  dan program  pelatihan  dan  pendidikan,  dan  elaborasi  upaya  bersama  dalam membangun ketahanan terhadap serangan siber dan perlindungan terhadap aset vital di ranah siber dan juga hal-hal teknis yang mendukung kerjasama. Di  tahun  yang  sama,  Indonesia  juga  telah  bekerjasama  dalam  konsep  siber dan digital lebih luas dengan  Australia yang mencaku perihal ekonomi digital, serta  dengan  Amerika  Serikat.  Kerjasama-kerjasama  tersebut  bertujuan untuk  memajukan  kerjasama  dan  pembangunan  kapasistas  di  ruang  siber dalam  bidang-bidang  seperti  diskusi  tentang  pengembangan  strategi  ruang siber  nasional,  kemampuan  manajemen  insiden  nasional,  kapasitas  dan kerjasama penanggulangan kejahatan siber.
Dalam ranah multilateral, Indonesia bersama dengan ASEAN melalui ASEAN  Regional  Forum  (ARF)  dan  ASEAN Political-Security  Community (APSC)  memiliki  kesepakatan  untuk  peningkatan  kerjasama  dalam  hal ancaman  non  tradisional,  yang  secara  khusus  berfokus  pada  persoalan kejahatan  transnasional  dan  lintas  batas.  Kemudian,  pada  tahun  2006  ARF membentuk ARF  on  cybersecurity  initiatives terkait  pembahasan  kejahatan siber di ASEAN yang dituangkan dalam ASEAN’s Cooperation on Cybersecurity and  against  Cybercrime .  Keikutsertaan  Indonesia  pada  ARF  ini  dapat memberikan  keuntungan  berupa  kontak  poin (point  of  contact) dengan negara-negara di luar anggota yang bekerjasama melalui kerangka kerja ARF. Yang  akhirnya  dapat  mempermudah  proses  diplomasi  siber  Indonesia, termasuk dalam penanganan insiden siber.
Kerjasama  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  di  bidang  keamanan  siber baik  dalam  ranah  bilateral  maupun  multilateral  ini  dapat  dikategorikan sebagai  bentuk cooperative  security. Hal  tersebut dikarenakan  antara  pihak- pihak  yang  melakukan  kerjasama  tidak  ada  yang  berada  di  bawah  paksaan dan  membentuk  kerjasama  berdasarkan  tujuan  yang  sama  dalam mewujudkan  keamanan  negaranya.  Selain  itu,  adanya  persepsi  yang  sama antara pihak-pihak  dalam kerjasama yang terjadi tidak ada kondisi zero-sum
20 Indra  Rosandry,  “Merajut  Diplomasi  Siber  Indonesia”,  Kamis,  22  November  2018, diakses pada 21 Mei 2020 melalui https://mediaindonesia.com/read/detail/199360-merajut- diplomasi-siber-indonesia
seperti dalam game theory yang apabila satu pihak mendapatkan keuntungan, maka  pihak  lain  tidak  mendapatkan  keuntungan (zero). Hal  tersebut dikarenakan seluruh pihak yang tergabung dalam cooperative security dalam bidang  keamanan  siber  ini  sama-sama  mendapat    keuntungan  baik  berupa informasi,  bantuan  peralatan,  maupun  keuntungan  lainnya  dalam  upaya penanganan  ancaman  terhadap  keamanan  nasional  yang  sama-sama dihadapi, yakni kejahatan siber.

## Kesimpulan
Sejak  adanya  penemuan  dan  penggunaan  internet  secara  global  di seluruh  dunia,  mulai  muncul  ancaman  non-tradisional  baru  bagi  keamanan nasional negara, yakni berupa kejahatan siber. Karena adanya ancaman yang kemudian pada tahun 2010 ditetapkan oleh PBB sebagai salah satu jenis new emerging  crimes dalam Konferensi  Anggota  PBB  tentang  Kejahatan Transnasional  Terorganisir  ( Conference  of  States  Parties  UNTOC) tersebut, negara-negara  di  dunia  mulai  memberikan  perhatian  dan  melakukan pengembangan dalam hal keamanan siber.
Indonesia sebagai negara yang penggunaan internetnya sangat tinggi dan  dalam  beberapa  sektor  layanan  pemerintahan  telah  dikontrol  melalui daring, maka turut mengembangkan keamanan sibernya. Keamanan siber di Indonesia  mulai  dikembangkan  pada  tahun  2007,  dan  kemudian  diperkuat dengan pembentukan BSSN yang menjadi ujung tombak dalam ranah siber di Indonesia.  Selain  melakukan  upayanya  secara  terkoordinir  dengan  lembaga pemerintahan lain di dalam negeri, Indonesia juga melakukan diplomasi siber ke  luar.  Diplomasi  itu  melibatkan  kerjasama  dengan  negara  lain  terkait peningkatan  keamanan  siber  sebagai  bagian  dari  keamanan  nasional. Indonesia  melakukan  kerjasama  baik  dalam  ranah  bilateral  maupun multilateral,  yang  dapat  dikategorikan  dalam  konsep cooperative  security berdasarkan  tujuan  yang  sama  yakni  untuk  mencegah  munculnya  ancaman terhadap keamanan nasional.

## Daftar Pustaka
Ardiyanti,  H.  2014. Cyber  Security  dan  Tantangan  Pengembangannya  di Indonesi .  Jurnal  DPR  RI.  From  https://jurnal.  dpr.go.id/index .php/politica /article /view/336
Badan Siber dan Sandi Negara. 2018. Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2018 - 2019. 6 - 8. Bima  Yudha  Manopo,  D.  A.  2015. ASEAN  Regional  Forum:  Realizing  Regional Cyber Security in ASEAN Region . Belli ac Pacis. Vol. 1. No.1 , 44 - 51. Buzan,  B.  1991. New  Patterns  of  Global  Security  in  Twentieth  Century . International Affairs Vol. 67 No. 31, 439 - 451. Buzan, B. 1997. Rethinking Security after The Cold War . The Nordic Journal of International Studies Vol. 32 no. 1, 5 - 28. Carter, A., Perry, W., & Steinbrunner, J. D. 1992. A New Concept of Cooperative Security. Washington D.C: Brookings Institution.
Chotimah,  H.  C.  2019. Tata  Kelola  Keamanan  Siber  dan  Diplomasi  Siber Indonesia  di  Bawah  Kelembagaan  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara . Jurnal Politica Vol.10 No. 2. Darmono, L. B. 2010. Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia. Jurnal Ketahanan Nasional XV No. 1. Droogan,  J.  2010. Asian  Transnational  Security  Challenges:  Emerging  Trends, Regional Visions. The Council for Asian Transnational Threat Research . Gautama,  H.  2011. Penerapan  Cyber  Security .  From  http://kemhubri .dephub.go.id/pusdatin/files/materi/Penerapan_Cybersecurity.pdf
Haftendorn,  H.  1991. The  Security  Puzzle:  Theory,  Building  and  Discipline  in International Security . Intenational studies quarterly. vol.35 no.1, 3 - 17. Kaspersky Resource Center. 2020. What is Cyber Security? Retrieved May 21, 2020  from  Kaspersky.com:  https://www.kaspersky.com/resource - center/definitions/what - is - cyber - security Kementrian  Luar  Negeri.  2019,  April  7. Kejahatan  Lintas  Negara .  Retrieved May  20,  2020  from  Kemenlu.go.id:  https://  kemlu.go.id/  portal/id /read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan - lintas - negara Midhio, I Wayan, Yono Reksoprodjo, and Hamzah Zaelani . 2018. Pembangunan Kapasitas  Cyber  Security  Di  Negara  Asean:Analisis  Komparatif Terhadap Brunei Dan Indonesia . Jurnal Prodi Perang Asimetris Volume 4, Nomor 1.
Moodie, M. 2000. Cooperative Security: Implications for National Security and International Relations. Albuquerque: Sandia National Laboratories. Nolan,  J.  1994.  The  Concept  of  Cooperative  Security;  Global  Engagement, Cooperation  and  Security  in  the  21st  Century . Washington  D.C:
Brookings.
Perwita,  P.  A.  2008. Dinamika  Keamanan  dalam  Hubungan  Internasional  dan Implikasinya Terhadap Indonesia . 13.
Pratomo,  Y.  2019  (Mei  16). APJII:  Jumlah  Pengguna  Internet  di  Indonesia Tembus  171  Juta  Jiwa. Retrieved  May  20,  2020  from  Kompas  News: https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii - jumlah - pengguna - internet - di - indonesia - tembus - 171 - juta - jiwa Rosandry,  I.  2018  (November  22). Indra  Rosandry,Merajut  Diplomasi  Siber Indonesia . From Media Indonesia: https:// mediaindonesia.com/ read /detail/199360 - merajut - diplomasi - siber - indonesia SOFIA  TRISNI,  R.  I.  2017. Peningkatan  Keamanan  Siber  Asean  Melalui  Kerja Sama  Keamanan  Siber  Dengan  Australia. ASEAN  Studies  Center Universitas Andalas.
Supriyadi,  B.  2017. Persepsi  Bersama  Indonesia - Australia  Dalam  Hibah  Dana dan Peralatan Investigasi Cyber Crime dari Australia Kepada Indonesia. Journal of International Relations, Volume 3, Nomor 1, 140 - 149. Vetschera,  H.  2007. Cooperative  Security:  The  Concept  And  Its  Application  In South Eastern Europe . Westcott,  N.  2008. Digital  Diplomacy:  The  Impact  of  the  Internet  on International Relations . Research Report 16, 14.