## IDENTIFIKASI KRITERIA LAYAK HUNI PERMUKIMAN DI KOTA MALANG
Fadjar Iman Nugroho 1* , Deni Agus Setyono 2 , Eddi Basuki Kurniawan 3
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya 123 Jalan Mayjen Haryono 167 Malang 65145 -Telp (0341)567886 e-mail * : fadjar.iman11@outlook.com

## ABSTRAK
Kota  Malang  dianugerahkan  sebagai  kota  layak  huni  berdasarkan  kajian  IAP  yang  bertema  Most  Livable  City Index di tahun 2017. Namun, perlu adanya kajian lebih lanjut dalam mengidentifikasi area mana saja yang masuk dalam  kategori  kelayakhunian  tinggi,  sedang,  dan  rendah  berdasarkan  indikator  fisik  yang  mengandung  nilai spasial. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penduduk yang akan memilih lokasi hunian di Kota Malang. Fokus dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  dan  menilai  zona  layak  huni  di  Kota  Malang.  Metode  yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis skoring dan analisis spasial menggunakan bantuan GIS. Data-data yang digunakan adalah data sekunder dari instansi terkait serta hasil observasi kondisi eksisting Kota Malang.
Kata Kunci : layak huni, skoring, GIS.

## ABSTRACT
Malang City was awarded as a livable city based on the IAP organization with the theme Most Livable City Index in 2017. However, further studies are needed to identify which areas are included in the high, medium, and low categories based on physical indicators containing spatial values. This aims to make it easier for residents who will choose a residential location in Malang City. The focus of this research is to identify and assess livability zones  in  Malang  City.  The  method  used  in  this  research  is  scoring  analysis  and  spatial  analysis  using  GIS assistance. The data used are secondary data from related agencies and the results of observations of the existing conditions of Malang City.
Keywords: livability, scoring, GIS.

## LATAR BELAKANG
Kawasan perkotaan selalu didominasi oleh penduduk yang sebagian besar adalah pernduduk urbanisasi.  Adanya  peristiwa  ini,  mengakibatkan kota-kota  kecil  akan  mengalami  perkembangan dan  transformasi  tutupan  lahan  seperti  adanya pembangunan  area  hijau  menjadi  terbangun, degradasi  kualitas  lingkungan,  dan  peningkatan kepadatan  penduduk  (Pontoh  &  Kustiawan, 2008:91-92).  Mobilitas  penduduk  yang  bebas tentunya  akan  menimbulkan  persoalan  kepada lingkungan  perkotaan,  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung.  Akibatnya,  berbagai persoalan  akan  muncul  seperti  minimnya ketersediaan lahan di kota; integrasi pembangunan infrastruktur perkotaan yang minim, dan sebagainya.  Persoalan-persoalan  yang  timbul tersebut  mengakibatkan  masyarakat  yang  tinggal membutuhkan  suatu  kota  yang  layak  untuk ditinggali bagi mereka. Kota yang layak ditinggali biasa disebut dengan istiliah kota layak huni atau biasa  kita  kenal  dengan  konsep Livable  City . Maksud  dari  konsep  ini  ialah  suatu  kota  yang dapat  mengakomodir  seluruh  aktivitas  penduduk yang tinggal didalamnya, mulai dari pelayanan/fasilitas  fisik  maupun  non  fisik  suatu
tempat,  skala  tempat  tinggal,  termasuk  kualitas lingkungan  hidup  dan  kesejahteraan  penduduk kota.
Kota  Malang  dianugerahkan  menjadi  kota layak huni dan nyaman untuk dihuni, berdasarkan hasil survei IAP yang bertajuk Most Livable City Index (MLCI)  di  tahun  2017.  Disamping  itu, perkembangan property di Kota Malang semakin agresif. Malang menjadi sasaran perumahan bagi masyarakat  untuk  tinggal  dan  menetap.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  Kota  Malang  memiliki pertumbuhan  ekonomi  yang  baik  sehingga memberikan  efek  masuknya  investasi  ke  Kota Malang. Selain itu, dengan adanya pembangunan jalan  Tol  Mapan  (Malang-Pandaan)  menambah daya  tarik  tersendiri  bagi  pengembang  untuk berinvestasi  maupun  masyarakat  tinggal  maupun bekerja  di  Kota  Malang.  Akibatnya,  aktivitas  di Kota  Malang  kian  meningkat.  Penambahan tingkat  aktivitas  yang  semakin  tinggi  setiap harinya  berbanding  terbalik  dengan  ketersediaan lahan  penunjangnya  sehingga  menyababkan kelangkaan  lahan.  Kelangkaan  akan  lahan mengakibatkan standar kualitas pemilihan tempat tinggal  yang  layak  terutama  pada  masyarakat perkotaan menjadi menurun.
Berdasarkan kajian Most Livable City Index (MLCI),  peneliti  merasa  perlu  untuk  melakukan
penelitian  lanjutan  terkait  terpilihnya  Kota Malang. Saat ini belum ada kajian yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, dan menentukan area mana saja di Kota Malang yang masuk dalam kategori  layak  huni.  Penelitian  ini  nantinya  akan mengidentifikasi area dan penilaian kriteria layak huni permukiman di Kota Malang. Disamping itu nantinya  juga  akan  memetakan  sebaran  sarana prasarana  aspek-aspek  penunjang  permukiman layak huni.

## METODE

## Lokasi Penelitian
Lokasi  dalam  penelitian  ini,  khususnya pada  kawasan  permukiman  di  Kota  Malang. Pemilihan  lokasi  berdasarkan  57  kelurahan  yang tersebar di 5 kecamatan, di area seluas 11.006 Ha.
Gambar 1. Peta Lokasi Pnelitian

## Variabel Penelitian
Variabel  dalam  penelitian  ini  didapatkan dari  proses  pengambilan  data  sekunder  berupa shapefile  dan  observasi  lapangan.  Unit  sampel yang  digunakan  adalah  wilayah  kelurahan  dan kecamatan.  Adapun  variabel  yang  dibutuhkan adalah  sebagai  berikut.  Berikut  merupakan variabel  penelitian  yang  digunakan  dapat  dilihat pada Tabel 1 .
Tabel 1. Variabel Penelitian
No Tujuan Variabel Sub Variabel Sumber 1 Menentukan kualitas Aspek Zona Layak Huni  di  Kota Malang Aspek kesehatan Ketersediaan fasilitas kesehatan puskesmas dan klinik
(X1.1)  Onnom,
2018  Ridhoni,
2019 Aspek perdagangan dan jasa Ketersediaan fasilitas perdagangan pasar tradisional (X2.1) dan
minimarket (X2.2)  Onnom,
2018  Ridhoni, 2019 Aspek  ruang terbuka hijau Ketersediaan fasilitas ruang terbuka berupa  taman (X3.1)  Onnom, 2018  OECD,
2017  MLCI,
2017  Ridhoni, 2019 Aspek transportasi Ketersediaan transportasi umum (X4.1)  Onnom,
2018  OECD, 2017  MLCI, 2017 Aspek pendidikan Ketersediaan fasilitas pendidikan seperti: TK (X5.1) SD (X5.2) SMP (X5.3)
SMA (X5.4)  MLCI, 2017  Onnom, 2018
Aspek prasarana Ketersediaan jaringan  air bersih (X6.1)  MLCI, 2017  Aspek keamanan Ketersediaan jaringan drainase  dan titik rawan banjir (X6.2)
MLCI, 2017
Frekuensi tingkat kejahatan yang  terjadi (X7.1)  Onnom, 2018  MLCI, 2017 2 Mengidentifikasi Zona Layak Huni Berdasarkan
Indikator- Indikator Spasial dari Aspek Livability  Aspek kesehatan (X1)  Aspek perdagangan (X2)
 Aspek ruang terbuka hijau (X3)  Aspek transportasi (X4)  Aspek pendidikan
(X5)
 Aspek prasarana (X6)  Aspek keamanan (X7)  Ketersediaan puskesmas (X1.1)  Ketersediaan pasar (X2.1)  Ketersediaan minimarket
(X2.2)  Ketersediaan RTH  berupa taman
(X3.1)
 Ketersediaan
Jalur transportasi umum (X4.1)  Ketersediaan TK  (X5.1), SD  (X5.2), SMP  (X5.3), SMA (X5.4)
 Hasil Analisis Karakteristik Permukiman
No Tujuan Variabel Sub Variabel Sumber  Ketersediaan Jaringan  Air Minum (X6.1)  Ketersediaan
Jaringan Drainase (X6.2)  Frekuensi kejahatan
(X7.1)

## Metode Pengumpulan Data
Data yang
digunakan untuk mengidentifikasi permukiman layak huni di Kota Malang didapatkan dengan cara melakukan survei primer  dan  sekunder.  Berikut Tabel  2 yang menjelaskan kebutuhan data penelitian.
Tabel 2. Kebutuhan data
Data yang dibutuhkan Instansi File Format Pasar Tradisional Minimarket Dinas Perdangangan Kota Malang Dokumen/Shapefile
Guna Lahan Badan Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Kota Malang Dinas PUPRKP Kota Malang Shapefile Fasilitas
Pendidikan
Dinas  Pendidikan
Kota Malang Refrensi Kemendikbud
(Website) Dokumen/Shapefile
RTH
Dinas  Lingkungan Hidup Kota Malang Dokumen/Shapefile Terminal, Rute Angkutan Kota Dinas Perhubungan  Kota Malang Dokumen/Shapefile Transportasi Online Aplikasi Transportasi Online Aplikasi Kantor Polisi, Frekuensi Kejahatan Malang Police Watch atau Polresta Kota
Malang Dokumen
Fasilitas kesehatan Dinas Kesehatan
Kota Malang Dokumen/Shapefile Jaringan Air minum PDAM Kota
Malang Dokumen/Shapefile
Jaringan Drainase Dinas PUPRKP
Kota Malang
BAPPEDA Kota Malang Dokumen/Shapefile Titik/Lokasi Banjir Media Masa/Website Artikel

## Metode Analisis Data
Analisis  merupakan  kompilasi  data  yang diperoleh  baik  primer  maupun  sekunder  dan dilakukan dengan suatu kegiatan penilaian secara
literarur  maupun  metode  tertentu  sehingga menghasilkan  sesuatu  gambaran  dan  kesimpulan mengenai kondisi permasalahan yang ada. Berikut merupakan  kerangka  metode  analisis  dari penelitian ini.
Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

## Analisis Skoring
Skoring  dilakukan  untuk  memberikan nilai  pada  tiap-tiap  indikator livability .  Semakin besar  pengaruh  kondisi  objek  terhadap  variabel, maka  nilainya  akan  semakin  tinggi,  begitu  pula sebaliknya. Dengan menggunakan skoring, tentunya  akan  mempermudah  peneliti  untuk melakukan  olah  data.  Penentuan  parameter didasarkan  pada  perhitungan  statitistik  distribusi frekuensi dan ketersediaan masing-masing aspek. Perhitungan  banyak  kelas  dilakukan  dengan mengadopsi  rumus  yang  diberikan  oleh  Sturges (Hartanato & Yuliani, 2019:28) seperti berikut.
𝑘 = 1 + 3,3 log 𝑛 (1) Dimana: n : banyak data k : banyak kelas
Untuk  mendapatkan  jumlah  kelas  maka pelru diketahui jumlah data yang digunakan dalam penelitian  ini.  Jumlah  data  ditentukan  dari pengelompokan  kawasan  permukiman  disetiap kecamatan  yang  berjumlah  5  bagian.    Maka  dari hasil  perhitungan  menggunakan  rumus  Sturges tersebut, jumlah  pengelompokan  terbagi  menjadi 3 kelas.

## Analisis Spasial (overlay)
Analisis spasial digunakan untuk
mengidentifikasi  sebaran  dari  setiap  aspek  layak huni yang diteiliti berdasarkan jumlah ketersediaan  sarana  dan  prasarana  di  wilayah penelitian.  Analisis  ini  menggunakan  bantuan software pemetaan dan sistem informasi gegrafis (SIG).  Dalam  software  tersebut,  layanan  pada setiap aspek layak huni dapat tergambarkan dalam bentuk spasial, sehingga dapat diketahui area-area mana saja yang masuk dalam layanan dari aspek tersebut.  Peneltiti  menggunakan  teknik  analisis berupa teknik analisa overlay .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Kota Malang
Secara geografis Kota Malang terletak pada titik  112,06  -  112,07°  Bujur  Timur  dan  7,06°- 8,02°  Lintang  Selatan  yang  membentuk  wilayah seluas 11.006 ha. Kota Malang berada di tengah- tengah  wilayah  administrasi  Kabupaten  Malang dengan  wilayah  batas  administrasi  sebagai berikut:
 Utara  :  Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang  Selatan :  Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
 Barat   :  Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan Kecamatan Dau
Kabupaten Malang
 Timur  :  Kecamatan  Pakis  dan  Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
Secara  administratif  terbagi  menjadi  5 (lima)  kecamatan  dengan  jumlah  kelurahan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kelurahan. Dari 57 kelurahan  tersebut,  terbagi  lagi  menjadi  550 Rukun  Warga  (RW)  dan  4.226  Rukun  Tetangga (RT). Penggunaan lahan terbesar adalah permukiman  seluas  3.966,66  Ha  atau  36%  dari luas wilayah Kota Malang (luas total permukiman seluas 4558,44 Ha).
Jumlah  penduduk  yang  terdapat  di  Kota Malang  Tahun  2019  mengalami  pertumbuhan penduduk  1,23  persen/tahun.  Pada  tahun  2019, tercatat  sebanyak  870.682  jiwa  tinggal  di  Kota Malang.  Penduduk  Kota  Malang  tidak  banyak bermukim  di  pusat  kota,  melainkan  berada  di Kecamatan  Lowokwaru  dengan  jumlah  yaitu 197.859  jiwa,  sedangkan  Kecamatan  Klojen memiliki  jumlah  penduduk  paling  sedikit  yaitu 102.018 jiwa.

## Skoring Aspek Livability
a) Aspek Kesehatan
Faktor  kesehatan  menjadi  penentu  dari adanya  fasilitas  kesehatan  publik  seperti  yang dijelaskan  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh Onnom (2018) dan Ridhoni (2019). Kota Malang memiliki sebanyak 16 unit puskesmas dan 50 unit klinik  yang  tersebar  di  penjuru  kota.  Setiap fasilitas kesehatan yang tersedia telah dilengkapi dengan  berbagai  pelayanan  yang  memadai  dan jumlah dokter yang cukup.
Gambar 2. Peta Skoring Analisis Aspek Kesehatan
Berdasarkan  jumlah  lokasi,  skor  tertinggi dimiliki  oleh  Kecamatan  Klojen,  Kecamatan Lowokwaru,  dan  Kecamatan  Blimbing  dengan jumlah  ketersediaan  13-18  unit  dalam  satu kecamatan. Kecamatan di Kota Malang tidak ada yang  memperoleh  skor  1,  artinya  secara  layanan kesehatan tidak ada persoalan terkait kekurangan pilihan  ketersediaan  layanan  kesehatan  dasar untuk  penduduk  di  Kota  Malang.  Alhasil, penduduk yang tinggal tidak perlu ada kecemasan dalam  mencari  layanan  kesehatan  jika  terjadi sesuatu  hal  terkait  kesehatan  karena  jumlahnya yang  sudah  cukup  memadai  diatas  7  unit  per kecamatan.
b) Aspek Perdagangan
Faktor yang mempengaruhi aspek perdagangan dan minimarket. Pasar dan minimarket  merupakan  aktivitas  yang  paling
sering dikunjungi oleh masyarakat karena menjual kebutuhan sehari-hari. Ketersediaan pasar tradisional di Kota Malang sebanyak 27 unit yang tersebar  disetiap  kecamatan.  Ketersediaan  pasar paling banyak berada di Kecamatan Klojen 11 unit dan sedikitnya berada di Kecamatan Lowokwaru dengan  jumlah  1  unit,  yakni  Pasar  Terpadu Dinoyo.  Minimarket  yang  sering  ada  di  Kota Malang  dan  dapat  memenuhi  segala  kebutuhan sehari-hari,  seperti  indomaret,  alfamart,  dan alfamidi.  Pemilihan  minimarket  tersebut  karena hanya  ketiga  minimarket  tersebut  yang  paling sering dikunjungi dan tidak hanya menjual sehari- hari, malinkan dapat melakukan transaksi apapun, seperti  7-eleven  di  Thailand  (Onnom,  2018). Minimarket  tersebut  berada  hampir  di  seluruh kelurahan  di Kota  Malang.  Kurang lebih sebesar 53 persen minimarket di Kota Malang didominasi oleh  indomaret,  dengan  jumlah  134  unit  dan ketersediaannya  paling  banyak  di  Kecamatan Lowokwaru dengan total 55 titik.
Kota  Malang  dalam  segi  pelayanan  tidak mengalami  permasalahan  keterjangkauan  oleh adanya pasar tradisional maupun minimarket. Hal itu  dapat  dilihat  dari  perolehan  skor terendahnya yang bernilai 1. Jumlah kelurahan terbanyak yang dapat mengakses pasar tradisional di Kota Malang didapatkan hanya 12 kelurahan atau sebanyak 21 persen.  Namun,  sebanyak  49%  kelurahan  tidak memiliki  banyak  pilihan  untuk  mengakses  pasar tradisional dengan ditunjukkan perolehan skor 1. Skor  1  terbanyak  berada  pada  11  kelurahan  di Kecamatan  Lowokwaru.  Skor  1  bukan  berarti bahwa  kelurahan  itu  buruk,  namun  kelurahan tersebut  tidak  memiliki  pilihan  banyak  dalam memilih  pasar  tradisional.  Pilihan  pasar  yang terbatas mengakibatkan masyarakat harus memiliki  usaha  lebih  untuk  menjangkau  fasilitas pasar lainnya.
Minimarket  yang  tersedia  tersebar  di  49 kelurahan  dengan  skor  tertinggi  (skor  3)  berada pada  1  kelurahan,  yakni  Kelurahan  Mojolangu. Terlihat pada kondisi eksisting, banyak minimarket  yang  mudah  ditemukan  seperti Alfamart,  Indomaret,  dan  Alfamidi  di  Jalan Soekarno  Hatta  dan  Jalan  Candi  Panggung. Berbeda  dengan  kelurahan  lainnya,  sekitar  61 persen ketersediaan minimarket berada direntang 1-6  unit,  terbanyak  berada  di  Kecamatan  Klojen sebesar  9  kelurahan,  sehingga  tidak  memberikan banyak pilihan bagi masyarakat wilayahnya untuk memilih minimarket yang tersedia.
c) Aspek Ruang Terbuka Hijau
RTH  yang  tersedia  dalam  kota  dan kemudahan  akses  terhadap  fasilitas  tersebut
membuat persepsi yang baik terhadap masyarakat (Meviana, 2018). Adanya persepsi yang baik akan menunjukkan kebutuhan akan adanya ketersediaan RTH untuk menunjang permukiman yang  layak.  Dari  57  kelurahan  di  Kota  Malang, sebanyak  29  kelurahan  yang  sudah  memiliki taman dan hutan kota, dengan total keseluruahan terdapat 60 titik RTH. Jumlah taman dengan titik terbanyak  tersedia  di  Kelurahan  Madyopuro dengan jumlah 6 titik dan sebanyak 16 kelurahan yang hanya tersedia 1 titik RTH saja.
Gambar 3. Peta Skoring Analisis Aspek RTH
Pemberian  skor  RTH  ditentukan  oleh banyaknya kelurahan yang dapat mengakses hutan dan  taman  kota  yang  tersedia  di  Kota  Malang. Kelurahan  yang  memiliki  akses  terbanyak  (Skor 3) berada pada 3 kelurahan atau hanya 5 persen, yaitu  Kelurahan  Kauman,  Klojen,  dan  Oro-oro Dowo.  Hasil  skoring  rata-rata  setiap  kelurahan memperoleh  nilai  skor  2,  artinya  kelurahan tersebut  memiliki  akses  terhadap  taman  dengan rentang 10-18 unit.
d) Aspek Transportasi Umum
Faktor  transportasi  umum  yang  sering digunakan di Kota Malang adalah angkutan kota dan  transportasi online .  Transportasi  umum menjadi  faktor  yang  mempengaruhi  tingkat kelayakhunian  suautu  kota  karena  transportasi publik memberikan kemudahan kepada penduduk untuk  berpindah  dari  satu  tempat  ke  tempat lainnya. Angkutan kota (Angkot) di Kota Malang memiliki  26  trayek  yang  menghubungkan  antar wilayah.  Angkot  tersebut  hampir  beroperasi  24
jam dalam sehari, dengan warna kendaraan yang diseragamkan  dan  memiliki  kode  lambung  pada kendaraannya. Angkutan Kota biasa ditemui atau berkumpul  di  terminal  Kota  Malang.  Terdapat  3 unit terminal utama di Kota Malang, diantaranya, Terminal  Landungsari,  Terminal  Hamid  Rusdi, dan Terminal Arjosari. Selain angkutan kota, Kota Malang juga memiliki layanan umum transportasi online.  Transportasi  online  atau  yang  sering  kita dengar dengan isitilah ojek online merupakan ojek yang  pemesanannya  dilakukan  secara online menggunakan aplikasi khusus.
Rute transportasi angkutan di Kota Malang telah melewati seluruh kelurahan di Kota Malang. Aspek  yang  mempengaruhi  tingginya  nilai  skor dipengaruhi  oleh  jumlah  rute  yang  melewati kelurahan  tersebut.  Setelah  dipersentasekan, sebanyak 25%dengan klasifikasi 10-14 rute telah menjangkau  14  kelurahan  di  Kota  Malang. Sedangkan untuk ketersediaan transportasi online, hasil  analisis  online  yang  didapat  menunjukkan mayoritas  keberadaan  driver  terbanyak  masih berada  di  pusat  kota  dan  pusat-pusat  aktivitas ekonomi di Kota Malang. Kelurahan Tlogowaru, Kelurahan Wonokoyo, Kelurahan Mulyorejo, dan Kelurahan  Arjowinangun  tergolong  sulit  apabila mendapatkan  driver  kalaupun  ada  jumlahnya hanya  1-2,  estimasi  waktu  tunggu  berkisar  6-10 menit,  dan  posisi  driver  biasanya  hanya  ada  di jalan utama.

## e) Aspek Pendidikan
Kota  Malang  memiliki  sarana  pendidikan yang cukup banyak dan memiliki lingkungan yang kondusif untuk belajar, sehingga tidak heran jika Kota Malang mendapatkan julukan kota pendidikan.  Aspek pendidikan dipengerahui oleh ketersediaan  fasilitas  TK  hingga  SMA,  dimana telah diwajibkan belajar hingga 12 tahun. Menurut ketersediaannya, sarana pendidikan SMP di Kota Malang  masih  cenderung  terjadi  pemusatan pelayanan  di  sebagian  wilayah  kota  (Setyono, 2017). Berdasarkan data pendidikan Kota Malang, jumlah fasilitas pendidikan di Kota Malang untuk TK/Sederajat  berjumlah  550  unit,  291  unit SD/Sederajat,  144  unit  SMP/sederajat,  dan  105 unit SMA/SMK/Sederajat.
Ketersediaan  TK/sederajat,  skor  tertinggi tedapat pada Kelurahan Purwodadi dan Kelurahan Sawojajar atau sekitar 4% dari 57 kelurahan yang memperolah  skor  3.  Sisanya  sebanyak  36 kelurahan yang  memiliki TK/Sederajat direntang 1-8  unit  (skor  1).  Nilai  skor  ditentukan  dari banyaknya sarana SD Negeri yang tersedia ditiap kelurahan  dan  SD  non-Negeri.  Sebanyak  4 kelurahan  dengan  nilai  skor  tertinggi,  yakni
Kelurahan Bandungrejosari, Bunulrejo, Megosono,  dan  Pandanwangi.  Pada  tingkat
SMP/sedeerajat, skor dengan nilai tertinggi (skor 6)  hanya  dimiliki  oleh  Kelurahan  Ciptomulyo karena kelurahan tersebut memiliki akses banyak terhadap SMP
disekitarnya. Tingkat SMA/sederajat, jumlah nilai skor tertinggi (skor 6) diperoleh  Kelurahan  Klojen.  Hal  ini  disebabkan banyaknya eksisting SMA/sederajat di kelurahan tersebut  dan  banyaknya  akses  terhadap  fasilitas SMA/sederajat disekitarnya.

## f) Aspek Prasarana
Faktor  prasarana  antara  lain  adanya jaringan  teleokomunikasi,  listrik,  air,  dan drainase. Mengacu pada MLCI (2017) dan kondisi Kota  Malang,  telekomunikasi  dan  listrik  telah terfasilitasi  layanan  tersebut.  Dalam  penyediaan air  minum,  Kota  Malang  berkerjasama  dengan Kota  Batu  dan Kabupaten Malang,  Kota  Malang untuk  mengalirkan  air  minum  hampir  ke  seluruh penduduk  kota.  Tidak  semua  wilayah  kota  di Malang mendapatkan akses air minum dari pihak Perumda  Air  Minum  Tugu  Tirta  Kota  Malang, karena  masih  terdapat  area-area  permukiman menggunakan  HIPPAM  yang  disediakan  oleh Badan  Usaha  Swasta,  seperti  di  sebagian Kelurahan  Madyopuro,  sebagian  Kelurahan Lesanpuro,  sebagian  Kelurahan  Kedungkandang dan Kelurahan Cemorokandang.
Untuk ketersediaan jaringan drainase, Kota Malang  dilalui  oleh  3  sungai  utama  sebagai saluran drainase yang terdiri dari Sungai Brantas sebagai  sungai  induk,  dan  keempat  anak  sungai lainnya  yaitu  Sungai  Metro,  Sungai  Amprong, Sungai  Bango  dan  Sungai  Sukun.  Secara keseluruhan, Kota Malang telah memiliki saluran drainase,  baik  itu  drainase  terbuka  maupun tertutup.  Saluran  drainase  tertutup  umumnya merupakan  peninggalan  Belanda  yang  terdapat pada kawasan perumahan mewah (Kawasan Ijen) dan pusat kota. Sedangkan, untuk drainase terbuka yang sebagian besar merupakan upaya pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah kota  bersama  dengan  masyarakat setempat,  telah tersedia merata di sisi kanan kiri jalan.
Sebanyak  57  kelurahan  atau  100  persen kelurahan  di  Kota  Malang  mendapatkan  skor  3 yang artinya telah terlayani fasilitas air bersih. Hal yang  sama  juga  untuk  ketersediaan  jaringan drainase,  dimana  jaringan  drainase  di  Kota Malang  telah  merata  dan  tersebar  disetiap kelurahan.  Namun,  terdapat  7  kelurahan  yang relatif  lebih  sering  mengalami  banjir,  yaitu Kelurahan  Bandulan,  Kelurahan  Merjosari, Kelurahan  Mojolangu,  Kelurahan  Blimbing,
Kelurahan  Gadingkasri,  Kelurahan  Purwantoro, Kelurahan  Karang  Besuki,  dan  Kelurahan Sawojajar.
g) Aspek Keamanan Kota yang aman dan nyaman tentunya akan memberikan  rasa  aman  bagi  penduduk  yang tinggal di dalamnya (Mustholih, 2019). Pengukuran keamanan, salah satunya diukur dari frekuensi kejahatan yang terjadi. Jumlah kriminalitas tertinggi dalam 5 tahun berturut-turut di Kota Malang adalah jenis kriminalitas narkoba sebesar  953  kasus.  Kecamatan  Lowokwaru menduduki  peringkat  pertama  dari  banyaknya kasus  kejahatan  di  Kota  Malang.  Namun,  jenis kejahatan  di  Kecamatan  Lowokwaru  tertinggi berada  pada  jenis  kejahatan  curanmor  dengan jumlah 60 kasus. Selain frekuensi kejahatan, Kota Malang telah dilengkapi oleh fasilitas kantor polisi yang tersebar di tiap kecamatan.
Gambar 4. Peta Skoring Analisis Aspek Keamanan
Dari  hasil  data  yang  didapat,  wilayah  di Kota Malang tidak ada yang masuk dalam kategori rendah  atau  frekuensi  0-50  kejadian  (skor  3). Kriminalitas  tertinggi  berada  di  Kecamatan Lowokwaru, kemudian disusul Kecamatan Kedungkandang  dan  Sukun  dengan  jumlah kejadian  yang  terjadi  lebih  dari  100  kejadian dalam  satu  tahun  terakhir.  Ketiga  kecamatan tersebut  atau  sekitar  60  persen  dari  kecamatan yang  ada  memperoleh  nilai  skor  1  dan  sisa kecamatan lainnya memperoleh skor 2.

## Analisis Spasial dan Hasil Layak Huni
Data-data  skoring  setiap  sub  aspek  akan ditampal/ overlay sehingga membentuk area layak huni. Data tersebut dimasukkan kedalam attribute GIS sesuai dengan sub-aspeknya.
Gambar 5. Peta Area Layak Huni Kota Malang
Pada Gambar 5 , terlihat area paling layak huni di Kota Malang. Area dengan tingkat layak huni tinggi, sedang, dan rendah yang ada di Kota Malang dijelaskan sebagai berikut.
1. Kecamatan Blimbing Kelurahan  yang  masuk  dalam  kategori layak  huni  tinggi  berada  pada  Kelurahan Jodipan, Bunulrejo, Polehan, Pandanwangi, Purwantoro,  dan  Ksatrian.  Kategori  layak huni  sedang  terdapat  pada  Kelurahan Arjosari, Blimbing, Balearjosari, Polowijen, dan Purwodadi. Kelurahan  Kesatrain  memiliki  nilai  skor yang  tertinggi  dibanding  wilayah  lain,  hal itu disebabkan kelurahan tersebut memiliki nilai  lebih  tinggi  di  aspek  pendidikan seperti dekat dengan 16 unit SD Negeri dan 51  SD  Swasta,  3  SMP  Negeri  87  SMP Swasta, dan 4 unit SMA Negeri. Selain itu, letak  dari  kelurahan  tersebut  yang  secara geografis dekat dengan pusat kota, sehingga terpengaruh dari ketersediaan dan pelayanan yang tersedia di pusat kota.
2. Kecamatan Kedungkandang
Kelompok  kelurahan  dengan  layak  huni sedang  berada  pada  Kelurahan  Buring, Bumiayu,  Cemorokandang,  Kota  Lama, Sawojajar,  Kedungkandang,  Madyopuro,
Mergosono,  dan  Lesanpuro.  Kelompok kelurahan  dengan  layak  huni  rendah terdapat  pada  Kelurahan  Arjowinangun, Wonokoyo, dan Tlogowaru.
Lokasi kecamatan ini yang relatif lebih jauh dari pusat kota menyebabkan kecamatan ini memiliki  nilai  layak  huni  yang  rendah dibanding  kecamatan  lainnya.  Jumlah ketersediaan  fasilitas  kesehatan,  RTH,  dan minimnya transportasi umum menyebabkan perolehan  nilai  skor  di  kecamatan  ini rendah.
3. Kecamatan Klojen
Layak  huni  tinggi  pada  kecamatan  ini diantaranya,  Kelurahan  Kauman,  Oro-oro
Dowo, Rampal Celaket, Klojen, Sukoharjo, Gadingkasri, Bareng, Sama’an, Kiduldalem, dan Kasin. Kelurahan Penanggungan  masuk  dalam  kategori sedang. Semua  aspek  dalam  kecamatan  ini  hampir memiliki  nilai  skor  yang  tinggi  dibanding kecamatan  lainnya.  Jika  ditinjau  dari ketersediaan  fasilitas  tiap  aspek,  memang didominasi  masih  banyak  berada  di Kecamatan Klojen atau pusat kota.
4. Kecamatan Lowokwaru
Kelurahan yang masuk kategori layak huni tinggi  hanya  berada  pada  Kelurahan Lowokwaru.  Kategori  layak  huni  sedang berada pada Kelurahan
Jatimulyo, Mojolangu,  Merjosari,  Tlogomas,  Dinoyo,
Sumbersari, Ketawanggede, Tulusrejo, Tasikmadu,  Tunggulwulung  dan  Tunjung Sekar.
Kecamatan  ini  hanya  memiliki  kelurahan yang  masuk  dalam  kategori  tinggi,  hal  ini bisa diakibatkan karena pengaruh
aglomerasi  dari  lokasi  geografisnya  yang dekat dengan pusat kota. 5. Kecamatan Sukun
Kecamatan  ini  memiliki  kesamaan  hasil dengan Kecamatan Kedungkandang,
kelurahan  yang  berada  di  kecamatan  ini hanya  kategori  layak  huni  sedang  dan rendah.  Kelurahan  dengan  tingkat  layak huni  sedang  yaitu  Kelurahan  Karang Besuki,  Ciptomulyo,  Kebonsari,  Bandung Rejosari,
Sukun, Pisang Candi,
Tanjungrejo,  dan  Gadang.  Kelurahan Bandulan,  Mulyorejo,  dan Bakalan  Krajan masuk dalam kategori layak huni rendah. Kelurahan  Ciptomulyo  menjadi  kelurahan paling  layak  huni  di  kecamatan  ini  karena skornya yang tinggi diaspek pendidikan dan juga  faktor  aglomerasi  dari  pusat  kota dibanding kelurahan lainnya.

## KESIMPULAN
Dari hasil penjelasan diatas, dapat disimpulkan  bahwa  area  permukiman  di  Kota Malang membentuk 3 (tiga) kelompok area layak huni, dimana 17 kelurahan masuk dalam kategori layak  huni  tinggi,  34  kelurahan  kategori  layak huni sedang, dan 6 kelurahan kategori layak huni rendah.  Area  yang  memiliki  kategori  layak  huni tinggi  dominan  berada  di  pusat  kota,  karena ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang cukup banyak pilihan daripada area lain.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada seluruh  pihak  yang  telah  membantu  dalam penyelesaian penelitian ini, semoga penelitian ini dapat memberikan pandangan lain bagi masyarakat  maupun  kemajuan  perkembangan Kota Malang.

## PUSTAKA
Hartanato,  D.  &  Yuliani,  S.  2019. Statistik  Riset Pendidikan . Pekabnaru:Cahaya Firdaus.
IAP.  2017.  Indonesia  Most  Livable  City  Index. Jakarta.
Meviana,  I.  2018.  Perception  Of  Community Revitalization Green Public Space in Malang. Jurnal Seminar Nasional III.
Mustolih,  I.  2019.  Program  Polisi  Mitra  Rukun Warga  dalam  Mewujudkan  Keamanan  dan Ketertiban  Masyarakat  di  Polres  Kota Malang. Dialektika , Vol 14, I, 52-58.
Onnom, Worawej., et. al. 2018. Development of a Liveable  City  Index  (LCI)  Using  Multi Criteria  Geospatial  Modelling  for  Medium Class  Cities in  Developing  Countries. MDPI Sustainability . 10, 520: 1-19. Pontoh & Kustiawan. 2013. Pengantar Perencanaan Perkotaan. Bandung:ITB. 91-92. Ridhoni,  Miftahul.,  et.al.  2019. Penentuan  Area- Area Paling Layak Huni di Kota Banjarmasin Berdasarkan Indikator- Indikator Spasial . IGTJ: ub.igtj.2019.008.01.01.
Setyono, D. 2019. Dentifikasi Tingkat Pelayanan
Fasilitas Publik Berdasar Aspek Penyediaan (Supply  Aspect)  Studi  Kasus:  Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Kota Malang . Prosiding  Seminar  Nasional  UNAND.  Hal 619-628.