## Jurnal Civic Education:
Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce
2599-1833 (print) 2621-3467 (online )

## Kajian hukum tentang perdagangan berjangka di Indonesia
Henry Noch Lumenta a, 1*
a Universitas Negeri Manado, Program Studi Ilmu Hukum, Manado, Indonesia
1 nochlumenta@gmail.com
Informasi artikel ABSTRAK Sejarah artikel: Diterima Revisi Dipublikasikan : 20 Oktober 2019 : 20 November 2019
: 6 Desember 2019
Krisis  ekonomi  tahun  1998  yang  melanda  kawasan  asia  membawa pelajaran  yang  sangat  penting  bagi  manajer  perusahaan  multinasional, maupun akademisi di perguruan tinggi. Pengambil kebijakan keuangan di negara-negara Asia tidak menyangka bahwa jatuhnya satu mata uang akan berdampak pada mata uang Negara lain. Di dalam situasi yang sulit itu  perdagangan  berjangka  lahir  menjadi  penyelamat  dalam  nilai  tukar mata  uang  secara  implicit  dalam  dunia  investasi.Tapi  dalam perkembangannya transaksi di bursa berjangka banyak terdapat masalah maupun  sengketa  hukum  yang  sangat  kompleks  dalam  hal  perumusan regulasi  baru  menyangkut  perdagangan  berjangka  sebagai  akibat  dari masalah  yang  ada  dalam  transaksi  dalam  bursa  berjangka.  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis normatif,  dimana  peneliti  menggunakan  sumber  bacaan  serta  sumber- sumber hukum yang ada untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian  ini.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  ternyata  perdagangan berjangka  terdapat  masalah  hukum  yang  krusial  menyangkut kewenangan pasar modal dan pasar berjangka karena pasar modal sendiri dapat ikut dalam transaksi yang sebenarnya merupakan kewenangan dari pasar  berjangka,  serta  pada  prakteknya  banyak  perusahaan  pialang berjangka  yang  masih  saja  melakukan  pelanggaran  hukum  kepada nasabah  tapi  tindakan  tegas  sangat  sulit  diambil  disebabkan  sulitnya pembuktian  yang disebabkan karena mekanisme pasar yang begitu rumit dan flexibel.
Kata kunci:
Bursa berjangka Perdagangan berjangka Hukum investasi

## ABSTRACT
Keywords: Futures exchange Investments law Futures trading Legal studies on futures trading in Indonesia. The 1998 economic crisis that hit the Asian region brought very important lessons for managers of multinational companies, as well as academics in universities. Financial policy  makers  in  Asian  countries  have  no  idea  that  the  fall  of  one currency will have an impact on the currencies of other countries. In this difficult situation, futures trading is born to be a savior in the exchange of  currencies  implicitly  in  the  world  of  investment.  But  in  the development  of  transactions  on  the  futures  market  there  are  many complex legal problems and disputes regarding the formulation of new regulations concerning futures trading as a result of problems existing in futures exchanges. The research method used in this study is a normative juridical  method,  in  which  the  researcher  uses  the  available  reading sources  and  legal  sources  to  address  the  problems  in  this  study.  The conclusion from this study turns out that futures trading has crucial legal issues regarding the authority of the capital market and the futures market because the capital  market itself can participate  in transactions that are actually the authority of the futures market, and in practice many futures brokerage  firms  are  still  violating  the  law  for  customers  but  decisive action  is  very  difficult  to take  due to  the  difficulty  of  proof  caused  by market mechanisms that are so complex and so flexible.
Copyright © 2019 Henry Noch Lumenta. All Right Reserved

## Pendahuluan
Krisis ekonomi yang melanda kawasan  asia  membawa  pelajaran  yang sangat  penting  bagi  manajer  perusahaan multinasional, maupun akademisi di perguruan tinggi. Krisis itu sendiri dimulai dari  jatuhnya  mata  uang  Baht-Thailand yang disusul oleh jatuhnya mata uang Peso- Philipina,  Ringgit-Malaysia,  dan  Rupiah- Indonesia.  Pengambil  kebijakan  keuangan di  Negara-negara  Asia  tidak  menyangka bahwa  jatuhnya  satu  mata  uang  akan berdampak  pada  mata  uang  Negara  lain. Pada  saat  yang  bersamaan  ketidakhati- hatian  manajer  keuangan  perusahaan multinasional khususnya dalam pengelolaan dana asing telah mengakibatkan  semakin  terpuruknya  mata uang  Negara  yang  bersangkutan.  Kondisi tersebut diperberat oleh kebijakan pendanaan  yang  tidak  memperhatikan kesesuaian  antara  durasi  pinjaman  dan investasi  yang  dibiayai  dengan  pinjaman tersebut.  Selain  itu  tidak  dilakukannya hedging secara tepat untuk meminimumkan risiko  perubahan  nilai  tukar  atau foreign exchange risk. (Sartono, 2003) Di  dalam  situasi  yang  sulit  itu perdagangan  berjangka  lahir  menjadi penyelamat  dalam  nilai  tukar  mata  uang secara implicit dalam dunia investasi, serta semakin  berkembang  dan  menjadi  suatu investasi  yang  paling  prospektif  sampai sekarang  ini  sampai  lahirnya  Undang- undang  No  32  Tahun  1997  tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,
perdagangan berjangka adalah suatu
komoditi  yang  sangat  baru  dan  mungkin adalah sesuatu yang secara eksplisit belum diketahui secara luas oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berbicara mengenai Perdagangan  berjangka  berarti  pula  kita membahas  derivative  (turunan)  dari  suatu kontrak, baik kontrak dari foreign exchange (valuta asing), Indeks saham, serta komoditi yang diperdagangkan,
berarti kesimpulannya bahwa objek yang
diperdagangkan dalam perdagangan berjangka adalah perdagangan kontrak atau margin dari suatu perjanjian jual beli yang
menggunakan  jangka  waktu.  (Lie  Ricky Ferlianto, 2006)
Perdagangan berjangka sendiri merupakan  suatu  produk  investasi  yang masih  sangat  baru  didalam  kegiatan ekonomi di Indonesia, dan karena mekanismenya  sangat  rumit  investor  pun harus  tahu  tentang  aturan,  aspek  hukum serta  pengelolaan  resiko  dari  dana  yang akan  ditanamkan  oleh  investor.  Maupun untung ruginya berinvestasi dalam perdagangan berjangka.
Perdagangan di bursa berjangka atau futures trading, adalah dimana resiko yang coba  dihindari  oleh  para  pemilik  modal dialihkan  kepada  para  spekulan  dalam pengelolaannya.  Sehingga  bisa  dikatakan bahwa  secara  akademik  perdagangan bercangkan  setidaknya  menimbulkan  dua gugatan.  Pertama,  hal  ini  merupakan permainan zero  sum  game, jika  dilihat secara sempit, dimana disetiap keuntungan ada pihak yang dirugikan. Kedua, presumsi bahwa  penanam  modal  adalah  individu penggemar  resiko  yang  merupakan  hal lumrah  dalam  bidang  penanaman  modal diabaikannya.  Oleh  sebab  itu,  mencari pembenaran atas teori yang ada masih lebih sulit daripada memperhatikan hal-hal yang sunggu terjadi dalam membela keberadaan bursa  berjangka.  Manfaat  makro  yang didapat dari bursa berjangka cukup banyak apabila dibuat dalam suatu daftar.
(Mahmud, 2006).
Pasar  modal  sendiri  diatur  di  dalam Undang-undang  No.  8  Tahun  1995, sedangkan  Undang-undang  No.  32  Tahun 1997  mengatur  tentang  pasar  berjangka. Kedua  peraturan  ini  memiliki  beberapa perbedaan,  seperti  dalam  bursa  efek masyarakat umum ditawarkan untuk melakukan  jual  beli  surat  berharga  dalam bentuk  efek  yang  telah  terdaftar  di  bursa tersebut  sebelumnya.  Dengan  demikian Pasar Modal merupakan tempat yang tepat dalam proses jual beli rights, warrants dan convertible bonds. Selain itu dalam pasar 71 dijelaskan  bahwa  penjualan  pertama  serta pembuatan  suatu  efek  harus  di  luar  bursa efek.  Sehingga  bursa  efek  hanya  menjadi pasar sekunder, karena efek yang
diperjualbelikan di bursa harus didaftarkan terlebih  dahulu.  Pengaturan  tentang  pasar primer  dan  pasar  sekunder  dari  bursa  efek yang  boleh  ditawarkan  kepada  masyarakat diatur  dalam  undang-undang  pasar  modal. (Anwar, 2010)
Perdagangan berjangka sendiri merupakan  produk  investasi  yang  sangat baru  serta  Pembentukan  Hukum  serta regulasinya  pun  sangat  prematur  jika  kita lihat dari asal mula berdirinya, tidak dapat dipungkiri perdagangan berjangka mempunyai  peranan  yang  sangat  penting dalam pertumbuhan ekonomi, perdagangan serta  keuangan  di  Indonesia.  Regulasi  dan aturannya pun harus jelas dan dilaksanakan dengan  baik  tentunya  agar  prosedur perdagangan  di  bursa  berjangka  dapat berjalan dengan baik. Tapi dalam perkembangannya transaksi di bursa berjangka banyak terdapat masalah maupun sengketa  hukum  yang  sangat  kompleks dalam  hal  perumusan  regulasi  baru menyangkut perdagangan berjangka sebagai akibat dari masalah yang ada dalam transaksi dalam bursa berjangka, dari hal ini penulis  ingin  mengkaji  serta  membahas Prosedur dan mekanisme transaksi perdagangan  berjangka  serta  perlindungan hukumnya yang semuanya itu dirangkaikan dalam  penulisan  yang  bertajuk “Kajian
Hukum tentang Perdagangan Berjangka
Di Indonesia” .
Sengketa-sengketa maupun
permasalahan  hukum  dalam  perdagangan berjangka  begitu  rumit  dan  kompleks sehingga  perlu  untuk  penulis  merumuskan pokok  permasalahannya  berdasarkan  latar belakang  yang  telah  dipaparkan,  yaitu sebagai berikut: (a). Bagaimanakah pengaturan  tentang  investasi  perdagangan berjangka di Indonesia? (b). Bagaimanakah Prosedur  dan  mekanisme  transaksi  serta perlindungan  hukum  terhadap  investasi perdagangan berjangka di Indonesia?

## Metode
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah    penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum
normatif.  (Sunggono,  2010)  Penelitian hukum  normatif  adalah  penelitian  dimana norma serta aturan yang berlaku merupakan  suatu  konsep  hukum.  Hukum positif  yang  merupakan  hasil  dari  suatu lembaga  perundang-undangan  dianggap sebagai norma hukum dalam penelitian ini (undang-undang dasar, kodifikasi, undang- undang,  peraturan  pemerintah,  peraturan presiden, dan sebagainya…)”.
(Muhammad, 2004)
Penelitian  hukum  ini  bertujuan untuk mendapatkan suatu asas atau doktrin hukum  yang  berlaku.  Tipe  penelitian  ini seting  disebut  sebagai  “studi  dogmatik” (Sunggono,  2010)  Berdasarkan  metode penelitian  ini  maka  data  dalam  penulisan ini  berupa  data  primer  dan  sekunder, seperti  peraturan  perundang-undangan mengenai pasar berjangka serta buku-buku atau  literatur  yang  berkaitan  dengan  hal tersebut.

## Hasil dan Pembahasan
Pelaku Transaksi dalam Investasi Perdagangan Berjangka di Indonesia. Memperdagangkan komoditi dengan  kontrak  berjangka  digunakan  oleh mendapatkan  lindung  nilai  merupakan kegiatan  utama  dari  pelaku  bursa  yang terdiri  dari  produsen,  pedagang  ataupun perusahaan  pemakai.  Para  investor  dan spekulan berusahan mendapatkan keuntungan  dalam  bursa  berjangka.  (Lie Ricky Ferlianto, 2006)
Ada  beberapa  pelaku  bursa  yang terlibat  dalam  bursa  berjangka,  mereka dibagi  ke  dalam  beberapa  bagian  seperti  : Hedger  : merupakan  pengusaha  atau pedagang  yang  melakukan  bisnis  di  pasar tunai atau fisik atas komoditi yang kontrak berjangkanya  diperjualbelikan  di  bursa berjangka. Hal tersebut dilakukannya untuk melindunginya dari perubahan harga komoditi  yang  beresiko  membuatnya  rugi. Kalangan  eksportir  biasanya  merekalah yang merupakan buying hedger , atau  yang memperdagangkan kontrak berjangka tersebut,  selain  mereka  ada  produsen  dari komoditi  tersebut,  pemakai  bahan  baku
pabrikan, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan penyediaan pasokan. Pihak pabrikan seringkali menghadapi ketidakpastian harga bahan  baku  untuk  menjaga  keberlanjutan perusahaan, sehingga dengan adanya bursa berjangka  komoditi  ini  bisa  memberikan kepastian  dalam  perusahaan  menjalankan pabriknya.
Selling  Hedger ( Hedger Penjual): Hedger  penjual  atau hedge  short adalah penjual komoditi secara fisik di pasar pada masa  depan.  Kontrak  berjangkan  tersebut harus  dijual  dalam  posisi  short  agar  harga penjualan  komoditinya  bisa  terlindungi. Produsen terutama petani merupakan pihak yang biasanya menjadi selling hedger . Hal ini  bertujuan  agar  penurunan  harga komoditi  yang  bisa  saja  terjadi  tidak mempengaruhinya.  Selanjutnya hedger harus  melakukan  penutupan  kontrak  yang dibeli.  Apabila hedger mengambil  posisi short di pasar berjangka, maka kontraknya harus  ditutup  dengan  membeli  di  bursa berjangka.  Apakah  itu  posisi  long  atau short,  dalam  melakukan  offset  jenis  dan jumlah  kontrak  harus  sama.    (Lie  Ricky Ferlianto, 2006)
Sepkulator  adalah  pedagang  yang mencari  keuntungan  melalui  perubahan harga  suatu  komoditi  dengan  antisipasi yang  tepat.  Hal  ini  dilakukan  melalui transaksi  sesuai  dengan  analisa  ataupun perkiraan  yang  telah  dibuat  sebelumnya. (Lie Ricky Ferlianto, 2006)
Perdagangan berjangka sendiri dinaungi  oleh  beberapa  lembaga  yaitu lembaga  pengawas,  lembaga  pelaku,  dan lembaga  penyelenggara.  Kekuatiran  oleh para investor dalam berinvestasi pada bursa berjangka komoditi diharapkan bisa dihilangkan  dengan  dibentuknya  lembaga pengawas oleh pemerintah. Badan Pengawasi Perdagangan Berjangka Komoditi  (BAPPEBTI)  ditetapkan  oleh pemerintah  sebagai  badan  pengawas  bursa berjangka  sesuai  dalam  Undang-undang No.  32  Tahun  1997.  Menteri  Perdagangan merupakan  pihak  yang  membawahi  badan pengawas.  BAPPEPTI  sendiri  diberikan kewenangan yang cukup banyak.
Kewenangan tersebut diberikan agar terjaminnya  integritas  pasar,  integritas keuangan, dan nasabah/masyarakat
terlindungi  dalam  sistem  keuangan  yang dibangun.  Kewenangannya  salah  satu adalah  memerintahkan  pemeriksaan  serta penyidikan  dan  memeriksa  perizinan terhadap  pihak  yang  diduga  melakukan pelanggaran. (Lie Ricky Ferlianto, 2006)
BAPPEBTI  dalam  menjalankan tugas  pokoknya  memiliki  kewenangan antara  lain,  menerbitkan  izin  usaha  bagi para  pihak  yang  terlibat  dalam  bursa berjangka,  memastikan  semua  peraturan dan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan dijalankan sebagaimana mestinya, selain itu BAPPEBTI juga berwenang utnuk menetapkan  daftar  bursa  berjangka  luar negeri  yang  bisa  menjadi  saluran  dalam bursa  berjangka  dalam  negeri,  serta membentuk suatu alat dalam yang bertugas untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan  dengan  kegiatan  dalam  bursa berjangka.  (BAPPEBTI, 2014)
Bursa  berjangka  adalah  organisasi yang berfungsi utnuk menyediakan fasilitas berguna untuk menyelenggarakan kegiatan perdagangan berjangka yang diawasi sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan tentang future  exchange yang  berlaku. Bursa  berjangka  sendiri  merupakan  suatu badan  hukum  yang  berbentuk  perseroan terbatas  yang  terdiri  dari  sebelas  badan usaha  yang  terkait  satu  sama  lain.    (Lie Ricky Ferlianto, 2006)
Bursa  berjangka  memiliki  peran yagn  berbeda  dengan  perseroan  terbatas pada  umumnya.  Karena  bursa  berjangka adalah  pengelola  pasar  berjangka  yang berusaha memberikan kemudahan transaksi bagi para anggota. Setiap pemegang saham hanya  diberikan  satu  saham,  untuk menghindari kempemilikan mayoritas oleh suatu  orang  ataupun  kelompok.  Bursa sendiri  dapat  dihentikan,  jika  ditemukan bursa  telah  mengarah  pada  hal-hal  yang berpotensi  merugikan  masyarakat.  PT Bursa Berjangka Jakarta merupakan penyelenggaran kegiatan kontrak berjangka pertama di Indonesia. (Lie Ricky Ferlianto,
2006)
Fungsi  utama  (Bursa  Berjangka) Jakarta  BBJ  adalah  menyediakan  fasilitas bagi anggota untuk bertemu dan bertransaksi  Kontrak  Berjangka.  Harga ditentukan  melalui  metode  elektronis, melalui  interaksi  yang  efisien  berdasarkan permintaan  dan  penawaran  dalam  sistem perdagangan. Dua sistem perdagangan akan di implementasikan oleh BBJ yaitu, sistem satu harga per sesi dan sistem perdagangan kontinyu.  BBJ  melayani  dua  tujuan  yang sangat  penting  yaitu  penemuan  harga  dan pemindahan  resiko.  Informasi  tunda  harga dan pasar juga disebarkan melalui jaringan televisi  dan  radio  lokal,  media  lokal  dan internasional,  dan  juga  melalui  internet. (JFX, 2019)
Tugas  divisi  pengawasan  dapat  di klasifikasikan dalam tiga hal besar :
a. Audit dan Tata Tertib
b. Pengawasan Keuangan
c. Pengawasan Pasar
Prosedur  Serta  Mekanisme  Transaksi dan Perlindungan Hukum dalam
Investasi  Perdagangan  Berjangka  di Indonesia.
Perlindungan Investasi. •Perlindungan secara Hukum : –Formulir Permohonan Pembukaan Rekening (UU No. 32 Thn 1997 pasal 50) –PPA (UU No. 32 Thn 1997 pasal 50 dan SK Bappebti No. 9 Thn 2000) –Laporan Transaksi (SK Bappebti No. 19
Thn 2000) –Penyaluran Amanat ke Bursa Luar Negeri (UU No. 32 Thn 1997 pasal 32 dan 33)
• Perlindungan secara Finansial :
–Rekening Terpisah (UU No. 32 Thn 1997 pasal 45 dan SK Bappebti No. 17 Thn 2000) –Modal Bersih Disesuaikan (SK Bappebti No. 10 Thn 2000) –Dana Kompensasi (UU No. 32 Thn 1997 pasal 45 dan SK Bappebti No. 6 Thn 2000) –Dana Jaminan untuk kegiatan penyaluran amanat ke Bursa Luar Negeri (SK BAPPEBTI No.   41 Thn 2003)
Untuk prosedur pembukaan rekening calon nasabah harus mendapatkan penjelasan mengenai investasi di perdagangan  berjangka  setelah  itu  calon nasabah  atau  biasa  disebut  investor  harus mengisi formulir serta membaca ketentuan dari  kontrak  yang  telah  dibuat  oleh  calon nasabah  dengan  pialang  berjangka  dan apabila terdapat kesepakatan calon nasabah langsung  menandatangani  perjanjian  dan menyetorkan  dana  investasinya  ke  bank yang sudah ditetapkan oleh badan pengawas  berjangka  komoditi,serta  dana investasi  disetor  pada  saat  itu  juga  calon nasabah  langsung  memperoleh  nomor rekening/kode  nasabah.  Dan  sebelum melakukan transaksi calon  nasabah  berhak mengikuti  training  dari  pialang  berjangka sebelum  melakukan  transaksi  di  bursa berjangka.(lihat  lampiran  IV).  Untuk prosedur penyetoran dana dilakukan hanya di bank yang sudah mendapat rekomendasi, setelah  itu  nasabah  langsung  mendapat bukti  setoran  dana  dari  perusahaaan pialang.(Lihat  lampiran  V). Dan  untuk penarikan dana nasabah harus mengisi  slip penarikan dana dan langsung menyerahkan slip  penarikan  dana  kepada  pialang berjangka  untuk  melakukan  transaksi  serta menyelurkan  amanah  nasabah  ke  bursa berjangka dan setelah diperoleh keuntungan dari hasil transaksi, maka proses pencairan 2 hari perdagangan dan langsung disetor ke rekening nasabah. .(Lihat lampiran VI).
Sedangkan untuk penutupan rekening  nasabah  jika  tidak  ada  posisi  di pasar  maka  nasabah  harus  membuat  surat permohonan penntupan dana dan langsung mengisi  slip  pencairan  dana,  setelah  itu nasabah  menyerahkan  perjanjian  investasi disertai  slip  pencairannya  baru  akhirnya proses  penutupan  serta  pencairan  akan dilakukan 2 hari. .(Lihat lampiran VII) Pialang berjangka harus melakukan pengecekan tentang kondisi keuangan calon nasabah  sebelum  ia  melakukan  transaksi, sesuai dengan pasal 50 undang-undang No 32  Tahun  1997  tentang  perdagangan berjangka  komoditi  mengatur  tentang ketentuan mengenai aturan dari para calon
nasabah  yang  hendak  membuka  rekening untuk  berinvestasi  dalam  perdagangan berjangka.  Selain  itu  pialang  berjangka tidak diijinkan menggunakan dana nasabah tanpa seizing nasabah karena ketentuannya telah diatur di pasal 52 undang-undang No 32  Tahun  1997  tentang  perdagangan berjangka komoditi
Keunggulan  Investasi  Dalam  Bursa Berjangka:
1. Modal  relative  terjangkau  dan  tidak pasif.
2. Return on Investment (ROI) tinggi (rata- rata 3% per bulan)
3. Likuiditas  dana  tinggi,  Investor  dapat menarik  dana  sebagian  atau  semua maupun  profit  setiap  saat  TANPA penalty dengan prosedur yang mudah.
4. Peluang 2 arah, dapat mengambil profit pada  saat  harga  naik  atau  saat  harga turun.
5. Tidak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi,  politik  dan  keamanan  dalam negeri.
6. Dukungan  teknogi  informasi  yang canggih,  cepat  dan  akurat  lewat  media Internet.
Jaminan Keamanan Investasi.
a. Transaksi  perdagangan  diatur  oleh Undang-Undang
b. Diawasi oleh BAPPEBTI dan  Lembaga Kliring Berjangka.
c. Dana investasi nasabah disimpan dalam
Rekening Terpisah (Segregated
Account)  pada  Bank  BCA  dan  Bank
Niaga yang ditunjuk oleh pemerintah.
d. Kerahasiaan  dan  Identitas  para  Investor dilindungi.
e. Dana  dapat  dicairkan/ditarik  dalam waktu 2 hari kerja.
f. Perkembangan Investasi dilaporkan setiap hari.
g. Investor punya otoritas penuh atas setiap transaksi.  (Berjangka, 2016)
Terdapat  begitu  banyak  sengketa serta  masalah  hukum  yang  terjadi  dalam perdagangan  berjangka,  ini  mengingat perdagangan  berjangka  sendiri  merupakan suatu  hal  baru  yang  terdapat  dalam  dunia investasi di Indonesia. Untuk itu kita perlu menganalisa  kasus  di  dalam  kegiatan
perdagangan  berjangka,  dan  yang  akan dibahas  yaitu  mengenai,  Permasalahan Transaksi  antara  Pasar  Berjangka  (Bursa berjangka) dengan Pasar Efek (bursa efek), serta  antara  nasabah  dan  perusahaan pialang/pialang berjangka dalam hal amanat ke bursa.
Maka  dari  itu  perlu  adanya  regulasi mengenai  instrument  derivative  karena yang  jelas  LQ  45  telah  melanggar perdagangan  dari  bursa  berjangka,  ini menjadi  sangat  kompleks  dimana  belum adanya  regulasi  yang  jelas  mengenai instrument  derivative  itu  sendiri,  baik  di bursa  efek  serta  bursa  berjangka.  Hal  ini menimbulkan  bursa  efek  Surabaya  dan produk LQ 45 tidak dapat disalahkan sebab aturan  pun  belum  jelas  mengaturnya padahal  apabila  kita  tinjau  dari  teori ekonomi mengenai derivatif itu sudah jelas bursa  efek  Surabaya  (LQ  45)  telah  hadir dalam  2  bursa  yaitu  bursa  berjangka maupun bursa efek.
Dalam perdagangan berjangka sering  kali  perusahaan  menggunakan  dana nasabah  untuk  mencari  keuntungannya sendiri,  walaupun  mungkin  dana  tersebut akan di kembalikan bila terjadi keuntungan tetapi  dari  segi  hukum  itu  tidak  dapat dibenarkan.  Karena  sangat  jelas  bahwa seagreted  account atau  rekening  terpisah adalah murni menjadi hak dari nasabah dan digunakan  untuk  kepentingan  nasabah dalam  bertransaksi  di  bursa  berjangka, dengan  perusahaan  pialang  berjangka sebagai  perantara  maupun  sarana  investasi bagi investor atau nasabah.
Sesuai  dengan  pasal  57  undang- undang  No.  32  Tahun  1997  perdagangan berjangka  komoditi  sudah  jelas  bahwa setiap  pihak  yang  telibat  dilarang  untuk melakukan  manipulasi  termasuk  tindakan tidak  melaporkan  nasabah  ke  bursa. Seharusnya  direksi  dari  perusahaan  harus memperhatikan  tugas  dan  kewajibannya berdasarkan kehati-hatian duty of skill and care demi  mewujudkan  kepentingan  dari suatu perseroan terbatas, dalam menjalankan system manajemen perusahaan  yang  baik. (Wijaya,  Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, 2013)
Adapun sanksi yang diberikan dapat dilakukan  secara  pidana  maupun  perdata tetapi dalam hal ini Bappebti sebagai Badan pengawas  seringkali  menggunakan  dan mengupayakan penyelesaian hukum secara mediasi  terlebih  dahulu.  Dan  melakukan pemeriksaan  dan  penyidikan  terlebih dahulu sesuai amanah dari pasal 66 dan 67 Undang-undang tentang perdagangan berjangka komoditi. Baru kemudian setelah itu  apabila  terbukti  Bappebti  dapat melakukan pencabutan izin operasi terhadap  pialang  berjangka  dan  bersama dengan  kepolisian  melakukan  penahanan demi mempertanggungjawabkannya di pengadilan.  Untuk  sanksinya  terdapat sanksi  administratif  berupa  peringatan tertulis; denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;  pembatasan  kegiatan  usaha; pembekuan kegiatan usaha; pencabutan izin usaha; pencabutan izin; pembatalan persetujuan; dan/atau pembatalan sertifikat pendaftaran  dan  Ketentuan  pidana  yang diatur dalam pasal 71 s/d 76 yang mengatur mengenai hukuman kurungan dan maksimal denda berupa uang/asset kekayaan pialang berjangka.

## Simpulan
Dengan  melihat  dari  hasil  uraian telah  disajikan,  maka  penulis  memberikan beberapa kesimpulan yang diharapkan akan berguna  dan  bermanfaat  bagi  semua  pihak yang  memiliki  minat  dalam  masalah  yang telah  dibahas  dalam  bab-bab  yang  telah disajikan.  Adapun  kesimpulan  yang  telah diambil  dari  pembahasan  sebelumnya adalah sebagai berikut:
1. Bahwa  setelah  membahas  mengenai Pelaku transaksi dalam investasi perdagangan  berjangka  di  Indonesia dapat  disimpulkan  bahwa  perdagangan berjangka  ternyata  memiliki  aturan hukum  serta  mekanisme  yang  sangat rumit  dan  kompleks  pula,  sehingga pelaku investasi serta pihak yang terlibat dalam  perdagangan  berjangka  pun sangat banyak, sehingga terdapat banyak lembaga  yang  bertanggung  jawab  guna
menciptakan perdagangan yang kondusif, serta itu perdagangan berjangka sendiri bukan hanya melibatkan pihak dalam negeri tapi juga melibatkan  pihak  luar  negeri  sebagai mitra  perdagangan  dari  transaksi  jual beli kontrak yang terjadi dalam perdagangan berjangka sehingga regulasi maupun aturan hukumnya harus selalu  mengikuti  perkembangan  dari mekanisme transaksi yang terjadi dalam bursa berjangka.
2. Ternyata  Prosedur  dan  mekanisme dalam  berinvestasi  dan  perlindungan hukum  serta  cara  berinvestasi  dalam perdagangan  berjangka  sangatlah  rumit tetapi sudah cukup sistematis diatur oleh Undang-undang No. 32 tentang perdagangan  berjangka  komoditi  meski begitu  terdapat  masalah  hukum  yang krusial  menyangkut  kewenangan  pasar modal dan pasar berjangka karena pasar modal sendiri dapat ikut dalam transaksi yang sebenarnya merupakan kewenangan  dari  pasar  berjangka,  serta pada  prakteknya  di  lapangan  banyak perusahaan  pialang  berjangka  yang masih  saja  melakukan  pelanggaran hukum  kepada  nasabah  tapi  tindakan tegas  sangat  sulit  diambil  disebabkan sulitnya  pembuktian  karena  mekanisme pasar yang begitu rumit dan flexibel.

## Referensi
Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  dan Penelitian  Hukum,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2004 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006 Guideline  Jalatama  Artha  Berjangka,
Peluang  Dagang,  PT  Jalatama  Artha Berjangka, 2006.
Hasan  Zein  Mahmud,”Manfaat  Makro Bursa Berjangka”,http://www.bbj-
jfx.com/default.asp.library  &  link, diakses 14 oktober 2018. Jusuf  Anwar,  “Hukum  Ekonomi  Dalam Bidang Pasar Modal”, Ed. Sumantoro, UI Press, Jakarta, 2003.
Lie  Ricky  Ferlianto,  Evy  I.  Gondomulio,
Tina  Rosjana  Laloan.  Komoditi Investasi  Paling  Prospektif,  PT  Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006,
MAJALAH FUTURES,“Perdagangan Berjangka  Komoditi  (Investor  dan Perannya)”, BAPPEBTI,
Edisi September, 2006.
R. Agus Sartono, Manajemen Keuangan Internasional , BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2003
Rai Wijaya I.G., Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003 Undang-undang No. 32 Tahun 1997 Tentang  Perdagangan Berjangka Komoditi www.bappebti.co.id, “Kewenangan Bapebti”, diakses 20 Oktober 2018. www.bbj-jfx.com, “Fungsi Utama BBJ”, diakses 4 November 2018.