## PENGANTAR REDAKSI
Syukur  Alhamdulillah  kita  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT,  karena  hanya  dengan rahmat-Nya  segala  yang  kita  lakukan  dengan  kerja  keras  dapat  terlaksana  dengan  baik. Jurnal  Etnoreflika  Volume  4  Nomor  1  bulan  Februari  tahun  2015  telah  terbit  dengan menyajikan  9  (sembilan)  tulisan  dari  berbagai  disiplin  ilmu  sosial  dan  budaya.  Jurnal Etnoreflika Volume 4 Nomor 1, Februari 2015, memuat tulisan sebagai berikut:
 Studi Aspirasi Warga Komunitas Miskin Penambang Batu dan Pemecah Batu Suplit di Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan
 Tradisi Lisan Sebagai Media Evaluasi Eksistensi Bahasa Daerah
 Karakteristik Kaum Homeless di Kota Kendari dan Konsepsi Mereka Terhadap Rumah Tinggal
 Kajian Sosial Ekonomi Wanita Pemecah Batu Suplit dalam Menunjang Kehidupan Keluarga (Studi Kasus Pekerja Sektor Informal Pemecah Batu di Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan)
 Gelar Mokole (Raja) di Kerajaan Konawe: Prosedur Pengangkatan
 Pola Pewarisan Tradisi Lisan Kabhanti Modero pada Masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara
 Model Pengembangan Mangaho (Seni Bela Diri) pada Suku Wuna di Desa Wale-Ale Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna
 Analisis Struktur dan Fungsi Sastra Lisan Wa Sauleama dalam Masyarakat Kaledupa
 Mobilitas Sosial di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Arongo (Studi Kasus Petani Transmigran Etnis Jawa dan Petani Lokal Etnis Tolaki)
.
Volume 4, Nomor 1, Februari 2015

## DAFTAR ISI
Darwin Tuwu Lilik Rita Lindayani
La Iba
H. Makmur Kambolong Basrin Melamba
Raemon
Samsul
La Ode Aris Rahmawati Azi Sukmawati Abdullah Nur Isiyana Wianti Hajat Ahmad Nur 702-709 710-714 715-730 731-744 745-758 759-769 770-781 782-790 791-803 Studi Aspirasi Warga Komunitas Miskin Penambang Batu dan Peme- cah Batu Suplit di Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan
Tradisi Lisan Sebagai Media Evaluasi Eksistensi Bahasa Daerah
Karakteristik Kaum Homeless di Kota
Kendari dan Konsepsi Mereka Ter- hadap Rumah Tinggal
Kajian Sosial Ekonomi Wanita Pemecah Batu Suplit dalam
Menunjang Kehidupan Keluarga (Studi Kasus Pekerja Sektor Informal
Pemecah Batu di Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan)
Gelar Mokole (Raja) di Kerajaan Konawe: Prosedur Pengangkatan
Pola Pewarisan Tradisi Lisan
Kabhanti Modero pada Masyarakat
Muna di Sulawesi Tenggara Model Pengembangan Mangaho
(Seni Bela Diri) pada Suku Wuna di Desa Wale-Ale Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna
Analisis Struktur dan Fungsi Sastra Lisan Wa Sauleama dalam Masyara-
kat Kaledupa
Mobilitas Sosial di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Arongo (Studi Kasus Petani Transmigran Etnis Jawa dan Petani Lokal Etnis Tolaki)
GELAR MOKOLE (RAJA) DI KERAJAAN KONAWE: PROSEDUR PENGANGKATAN 1
Basrin Melamba 2
Raemon 3

## ABSTRAK
Tulisan ini  mendeskripsikan  tentang  prosedur  pengangkatan  Raja  yang  bergelar Mokole di Kerajaan Konawe  di  masa  lampau.  Penelusuran informasi  dilakukan  melalui  studi  literatur  terhadap berbagai  sumber-sumber  tertulis.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  meluruskan  kembali  sejarah pengangkatan mokole di  Kerajaan  Konawe,  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  rujukan  bagi  upaya mengembalikan  identitas  kedaulatan  Kerajaan  Konawe  melalui  mekanisme  pemilihan  dan pengangkatan Mokole atau  raja  sesuai osara,  hohowino ,  dan  ketentuan  pengangkatan Mokole yang sudah baku dan mengikuti sara owoseno wonua .
Kata kunci: prosedur, pengangkatan, mokole , kerajaan konawe

## ABSTRACT
This study describes about the procedure of the King appointment that has title as Mokole of Konawe Kingdom in the past. The searching of information is done through the literature study from  the  several  of  written  sources.  The  objectives  of  this  study  is  to  realign  the  history  of  the appointment of mokole in Konawe Kingdom, so it can be used as reference for efforts to restore the identity sovereignty of Konawe Kingdom through the mechanism of selection and appointment of Mokole or king based on osara, hohowino, and the terms of Mokole appointment that is standard and accordance with sara owoseno wonua.
Keywords: procedure, appointment, mokole, Konawe kingdom

## A. PENDAHULUAN
Bukti  awal  sumber  arsip  dari  luar atau  sumber  asing  menyangkut  eksistensi Kerajaan  Konawe  diperoleh  dari  berita Portugis  yang  ditulis  oleh  Daniel  Francois tahun  1726,  tentang  kerajaan  Laiwui  (se- butan  untuk  Kerajaan  Konawe),  (valen- tijn’s,  1862:228)  Dalam  buku The  India Archipelago  and  Eastern  Asia ,  terbit  tahun 1851  di  Singapura  oleh  G.M.  Frederick yang  dieditori  oleh  J.R.  G.  Logand,  pada halaman  251  menyebut  daerah  ini  dengan sebutan Kunawi .  Dalam  tulisan  J.N.  Vos- maer (1832:82-342) dikatakan di Selatan ja- zirah  Sulawesi Tenggara  terdapat  pulau Pangasani/Pancana  (Moena),  dan  Boeton, serta  beberapa  kerajaan  yang  memiliki kemerdekaan sendiri-sendiri, antara lain -
yang  terpenting  ialah:  Toboengkoe,  Tome- kie,  Laiwoei,  Lasolo,  dan  Mengkonka  (Me- kongga)  di  daratan  Sulawesi  Tenggara. Laiwoei  yang  dimaksudkan  disini  adalah sebutan  untuk  kerajaan  Konawe  karena orang  luar  mengenal  daerah  ini  dengan sebutan  Laiwoi.  Dalam Ikhtisar    Keadaan Politik  Hindia  Belanda  Tahun  1839-1848 juga  disebutkan  setelah  perjanjian  Bongaya daerah  Laiwoei  (Konawe)  lepas  dari  pe- ngaruh Gowa (Kartodirdjo, 1973).
Menurut  sumber  lontara  Luwu,  nama Tompotikka  adalah  sebuah  daerah  di  Timur yang dialiri dua buah sungai, ciri ini identik dengan  daerah  Konawe.  Meskipun  daerah Tompo  Tikka hingga  sekarang  masih  diper- debatkan  mengenai  lokasinya.  Namun  di- lihat  dari  ciri-ciri  wilayah  yang  melekat dapat diduga berada di daerah Konawe.
1 Hasil Penelitian
2 Staf  Pendidik  pada  Program  Studi  Ilmu  Sejarah,  Fakultas  Budaya  Universitas  Halu  Oleo,  Kampus  Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: melambabasrin@yahoo.com
3 Staf Pendidik pada Jurusan Antropologi, Fakultas Budaya Universitas Halu Oleo, Kampus Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: raemonrio@yahoo.co.id
Dalam  peta  yang  dibuat  oleh  Portugis, daerah  Konawe  dikenal  dengan  sebutan water  Placts .  Jacques  Nicolaus  Vosmaer juga  memberitakan  bahwa  ia  sering  ber- layar  menggunakan perahu, melalui sungai Wanggu  datang  di  Lepo-Lepo,  menemui raja Konawe (Sapati Tebau). Bisa dipahami bahwa  kondisi  kerajaan  Konawe  melemah sehingga  masing-masing  daerah Barata berdiri  sendiri,  wajar  jika  awal  kedatangan pertama  yang  ditemui  adalah  Sapati  Tebau di Lepo-lepo di samping dekat dengan teluk Kendari  juga  mudah  dijangkau.  Selain  itu pusat  kerajaan  Konawe  berada  di  pedala- man Unaaha.
Kedatangan  orang  asing  biasanya mencari  pemimpin  suatu  wilayah,  maka mereka  mengadakan  hubungan  dan  per- janjian  dengan  bangsawan anakia Rano- meeto  yang  merupakan  keturunan Sapati Sorumba (Sirumba). Mereka inilah keturun- an  menjadi  raja  Laiwoi  hingga  tahun  1955 dan  tahun  1959  dihapuskannya  Swapraja Laiwoi.
Dalam perjalanan sejarahnya kerajaan Konawe  dan  Mekongga  memiliki  tradisi pemberian  gelar  kepada  raja.  Di  Konawe disebut  „Mokole‟  dan  di  Kolaka  disebut „Bokeo‟. Pada umumnya raja Konawe mau- pun  Mekongga  setelah  meninggal  diberi gelar  „Sangia‟. Sangia berasal  dari  kata „sang‟  yang  dalam  pengertian  kata  atau term „sangia‟ berarti „dewa‟. Biasanya gelar sangia diberikan  pada  seorang  raja  atau bangsawan  setelah  meninggal  seperti  di kerajaan  Mekongga Sangia  Aha bagi  La- rumpalangi,  di  Kerajaan  Konawe  misalnya Sangia  Inato bagi mokole La Rebi  atau Te- bawo,  Sangia  Mbinauti  bagi  Mokole  Ma- ago, Sangia  Ngginoburu bagi  Lakidende, Sangia  Oleo  Tepuli bagi  Raja  Sao-Sao  di Kerajaan Laiwoi.

## B. TERM MOKOLE DAN SANGIA SE- BAGAI  GELAR  BAGI  RAJA  DI KONAWE.
Istilah  dari  gelar Mokole ini  tidak
hanya  dipakai  oleh  raja  Konawe  pada  ma- syarakat Tolaki saja, tetapi juga masyarakat Mori,  Bungku,  dan  Moronene.  Term Mo- kole berasal  kata  „kole‟  yang  berarti  “pera- hu”  dengan  awalan  „mo -‟ .  Selain  itu,  gelar tersebut  berasal  dari  kata  „mokolelei‟  yang berarti  “mampu  mengunjungi  orang  ba- nyak”.    „Moko‟  berarti  “dapat”,  „lelei‟  dan „leleu‟ berarti  “mengunjungi  atau  menge- lilingi”.   Ada pula yang mengatakan bahwa gelar tersebut  berasal  dari kata „oleo‟  yang berarti  “matahari”  dengan  awalan  „moko-„ menjadi  „mokololeo‟  yang  kemudian  ber- ubah menjadi „mokole‟, maksudnya “orang yang  sifat-sifatnya  identik  dengan  mata- hari”. Demikian pula istilah „mokole‟ dapat disamakan dengan istilah „bokeo‟ yang ber- arti  „buaya‟,  maksudnya  seseorang  raja yang ditakuti karena kekuasaannya, laksana takutnya  orang  terhadap  buaya.  Ada  juga yang berpendapat bahwa istilah yang berarti buaya  ini,  maksudnya  adalah  raja  yang menguasai wilayah pinggir laut.
Konsep  „mokole‟  sebagai  gelar  raja Mekongga  dan  Konawe  (Kendari),  diarti- kan  seorang  yang  mampu  memimpin  wila- yah dengan segenap penduduknya,  atau se- seorang  yang  mampu  menghidupi  orang banyak, atau seseorang yang mampu bertin- dak  sebagai  nahkoda  suatu  perahu  dengan penumpangnya.  Gelar  semacamnya  ini  di- pakai  pada  etnik  bangsa  Mori  (kerajaan Mori), Bungku, dan orang Luwu khususnya di  Baibunta  lihat  juga  Kruijt, De  Moriers van  Tinompo ,  (1924),  hlm.  33-217,  lihat juga Erward Polinggomang, Kerajaan Mori di  Sulawesi  Tengah ,  Jakarta:  Komunitas Bambu,  2008).  Terdapat  juga  gelar sangia pada  raja  di  daerah  ini  yang  berarti  dewa seperti  gelar Sangia  Ngginoburu,  Sangia Ibende,sangia  Nibandera dan  sebagainya. Menurut  orang  tua-tua  bahwa  istilah Mo- kole berasal dari kata kole (perahu), dengan awalan mo ; ada juga yang berpendapat lain yakni    berasal  dari  kata Mokolelei (mampu mengunjungi  orang  banyak),  leterlik moko (dapat), lelei (mengunjunginya atau menge- lilinginya);  dan  ada  pula  yang  mengatakan
berasal  dari  kata oleo (matahari)  dengan awalan moko menjadi moko‟oleo , yang ke- mudian menjadi Mokole , maksudnya; orang yang sifat-sifatnya identik dengan matahari. (Tarimana, 1993: 185.)
Bokeo , yang artinya Buaya adalah si raja sebagaimana buaya adalah penguasa air (“ Mbu  iwoi ”  dalam  bahasa  Tolaki). Bokeo juga  demikian,  dimana  jalan  pikirannya adalah bahwa dimana ada air, tanahnya ba- ik. Sedangkan dimana tanahnya baik, terda- pat manusia di situ, sehingga disebut “peng- uasa  dari  manusia”.  (Lihat  surat  Kerajaan Luwu,  Nomor:  6765/III,  tertanggal  31 Oktober  1938,  hlm.  3.  perihal:  Pemerin- tahan  dan  pusat  organisasi  di  Kolaka  dari Hadat Mekongga, hlm. 3. Lihat juga, Zlab- bekoorn, Memorie  Van  Overgave  Ondera- fdeeling Kolaka ,  1935. Sedangkan menurut Prof.  Dr.  H.  Abdurrauf  Tarimana,  (1985) hlm.  35,    bahwa  Istilah  ” Bokeo ”  sebagai gelar  raja,  diartikan  dalam  dua  pengertian, ialah  seorang  raja  yang  berkuasa  baik  di darat  maupun  di  laut  dalam  wilayah  kera- jaannya,  laksana  buaya  yang  hidup  baik  di laut maupun di darat (1990) Istilah ” Bokeo ” (buaya),  yang  maksudnya:  seseorang  raja yang ditakuti karena kekuasaannya, laksana takutnya  orang    terhadap  buaya.  Ada  juga yang berpendapat bahwa istilah yang berarti buaya  ini,  maksudnya  adalah  raja  yang menguasai wilayah pinggir laut.
Sangia berasal dari bahasa Jawa ku- no  sanghiyang, Sangia artinya  dewa  atau nama  umum  untuk  Dewa  pra  maupun  se- sudah Islam masuk di kerajaan Konawe dan Mekongga. Sang dan Hyang (Lihat  La- niampe, 2014). Jika kita memiliki niat yang baik Mengembalikan jabatan Mokole harus- lah  sesuai  adat  istiadat  atau  tradisi  sesuai dengan sara ooseno wonua.

## C. LEGITIMASI MOKOLE
Gelar  „mokole‟  atau  raja  merupakan sesuatu  yang  memiliki  makna,  serta  nilai yang tinggi dan luhur bagi masyarakat adat Tolaki. Untuk itu dalam pengangkatan Mo-
kole haruslah senantiasa memperhatikan ta- ta  cara  dan  prosedur  sesuai  ketentuan sara owoseno Konawe.  Yang  berhak  mendapat- kan  dan  diangkat  sebagai  raja  Konawe menurut  adat  istiadat  dan  sumber  sejarah adalah  mereka  yang  berasal  dari  keturunan “ otolu benggi ponu ” artinya “tiga tempayan penuh” yaitu turunan Inea Sinumo di Abuki dengan  gelar Inea  Sinumo ,  turunan Saban- dara Wawo Latoma di Latoma dengan gelar „sabandara‟, dan Sapati Ranomeeto.
Waarna slechts twee tempayan penuh (“volle  waterkruiken”  (Mal.)  i.e.  vorsten vam 100% koninklijken bloede) overbleven, Maranai,  Buburanda  en  Sorumba . Waar- schijnlijk  op  aandrang  van  Bone  werd Maranai reeds tijdens het leven van Sangia Inato  aanggewezen  als  inea  sinumo  („kla- argelegde  pinang  not”,  Tolaki),  dat  il  zeg- gen als reserve –mokole Konawe. Welisaar ging  de  opvolging  door  Maranai‟s  zoon Tohamba  om  onbekende  redden  niet  door. (Volgens Plas, Militaire memorie” 13. Vol- gen  Plas  as  Mago  ook  een  de  namen  van Sangia Inato .). (Cristian D. Jong, 2010: 35). Di  dalam  sumber  ini  dijelaskan  mengenai pewaris tahta adalah golongan “ otolu beng- gi pono ” atau “tiga tempayan penuh” yaitu: turunan  Maranai  di  Abuki,  Sabandara  di Latoma, dan Sapati di  Ranomeeto.  Pewaris tahta kerajaan Konawe  adalah turunan Ma- ranai  yang  merupakan  putra  mahkota  raja Konawe  dengan  sebutan inea  sinumo  wuta mbinotiso di Abuki.
Bukti  yang  menguatkan  hal  tersebut diatas  pada  pertengahan  abad  kedua  puluh terdapat  perjanjian  antara  para  bangsawan anakia dari turunan inea sinumo Abuki, tu- runan Sabandara, dan turunan Sapati Rano- meeto mengenai siapa yang berhak menjadi raja  kelak.  Berikut  surat  kutipan  perjanjian bangsawan Konawe dan Laiwoi yaitu:

## PEMERINTAH KERADJAAN SENDIRI DI LAIWOEI
Membatja besluit    resident    Selebes Selatan  tt  10 Januari 1948  no. 18 dan 19
dalam besluit mana  bertoeroet  dilepaskan atas  permohonannja  sendiri,  Mali,  Sapati Ranomeeto,  dan  diangkat  Ronga  toeroenan Maranai,  selakoe  Sapati  di  districtk  Kona- we, Wiwirano, dan Lasolo.
Membatja  poela  soerat  pernjataan  tt. 27  Februari  1948  jang  ditandatangani  oleh Ronga terseboet dalam soerat dinjatakannja bahwa  dengan  keangkataanja  selakoe  Sa- pati  maka  hak  menoeroet  adat  dari  toer- oenan Maranai oentoek  diwakili  dalam ha- dat Laiwoei memang telah diteboeskan dan hak toeroenan Soeroemba atas pangkat Mo- kole Laiwoei (Keradjaan Konawe dahoeloe) moenoeroet adat  tidak dapat dibantahi.
Merasa  perloe  bahwa  hal  penggantian Mo- kole diatoer dengan sempoerna sehingga ti- dak akan timboel keritjoean dimasa datang.
Beranggapan bahwa menoeroet adat istiadat djika  di  kemoedian  hari  seandainja  ta‟ada toeroenan  Soeroemba  lagi  jang  tjakap  oen- toek  mendjadi  Mokole  maka  jang  berhak kemoedian ialah ta‟lain dari pada toeroenan Maranai  dan  sewaktoe  itoe  pangkat  Sapati haroes dikembalikan ke Ranomeeto.
M e m o e t o e s k a n:
1. Selama  ada  toeroenan  Soeroemba  jang tjoekoep  tjakap  maka  mereka  berhak daholoe atas pangkat Mokole.
2. Sesoedah  ta‟  ada  lagi  toeroenan  jang tjoekoep  tjakap  oentoek  mendjadi  Mo- kole  maka  datang  giliran  toeroenan Maranai.
3. Djikalau  seorang  toeroenan  Maranai dalam hal  terseboet dalam  fasal  2 men- djadi  Mokole  maka  pangkat  Sapati  ha- roes pindah kembali ke Ranomeeto.
(Sumber: Arsip Keluarga Sapati Ronga).
Surat  ini  belum  dibatalkan  keturunan bangsawan anakia di  Konawe,  sehingga jika  ada  ide  untuk  melantik mokole yang baru  artinya  tidak  sah.  Dalam  adat  istiadat orang  Tolaki,  jika  seseorang  melaksanakan adat  yang  tidak  sesuai  dengan  yang  sebe- narnya, maka yang bersangkutan akan men-
dapatkan  karma  atau  hukuman.  Biasanya akan terjadi hukuman bagi pelaku yang sala mbekuku .  Sangat  disayangkan  bahwa  jaba- tan to‟ono  motuo di  Tawanga  yang  khusus mengetahui  masalah pekukua atau kukuaha silsilah  raja  turut  melegitimasi  pelantikan dan  penobatan  mokole  yang  bukan  berda- sarkan genealogis.
Pada  dasarnya,  masyarakat  Tolaki  ti- dak  menentang  pengangkatan  seorang mo- kole .  Namun  demikian,  ada  prosedur  atau mekanisme  adat  yang  tidak  dijalankan.  Pe- merintah  yang  berniat  baik  ingin  memba- ngun  kebudayaan  dan  membangkitkan  ide- ntitas  kerajaan  Konawe  seharusnya  tidak boleh mengintervensi prosesnya, namun cu- kup  memfasilitasi  proses  adat  itu  sendiri. Dengan demikian, kepentingan orang, golo- ngan,  dan  kelompok  tidak  akan  mengor- bankan  kepentingan  masyarakat  adat  yang lebih besar, demi aso mbenao, aso mboeha, dan aso mbolakoako . Tentu saja konsep me- dulu  ronga  mepokoaso harus  lebih  dike- depankan  ketimbang  kepentingan  atau  ego pribadi.  Hal  tersebut  merupakan  upaya  un- tuk  memelihara  tatanan  adat  yang  telah diwariskan oleh mbuendo I Unaaha.
Tindakan  merebut  jabatan mokole merupakan  bentuk  pengebirian  hak-hak adat  orang  Tolaki.  Berkaitan  dengan  hal tersebut, dimasa lalu pernah terjadi  perten- tangan antara bangsawan ( anakia ) di Kona- we,  yakni  saat  raja  Lamangu  dilantik  men- jadi  raja  atas  persetujuan  pihak  pemerintah Hindia  Belanda.  Muncul  protes  dari  kala- ngan anakia di Konawe tentang mekanisme dan  proses  pengangkatannya  yang  tidak sah,  karena  dilakukan  secara  sepihak  oleh pemerintah  Hindia  Belanda.  Namun  demi- kian,  Lamangu  dan  Sao-Sao  secara  genea- logis  memang  memiliki  garis  keturunan Sapati  Ranomeeto,  sehingga  tidak  menjadi masa-lah.  Mereka  berhak  atas  jabatan Mokole karena berasal dari keturunan otolu benggi pono .
Pasca pemerintahan Mokole Lakiden- de  gelar Sangia  Ngginoburu Kerajaan  Ko-
nawe mengalami kondisi disintegrasi dalam pemerintahan  kerajaan  Konawe.  Kontinu- itas  Kerajaan  Konawe  dilanjutkan  oleh  pe- mimpin pejabat sementara raja atau Mokole Konawe.  Ada  beberapa  hal  yang  terjadi  di periode ini, antara lain: (1) para bangsawan atau anakia tarik  menarik  soal  legitimasi dan  kewenangan  memimpin  pemerintahan Kerajaan  Konawe;  (2)  berdiri  daerah  oto- nom  seperti  Kerajaan  Andoolo  di  wilayah Konawe  bagian  selatan;  (3)  masing-masing bangsawan  mempertahankan  wilayahnya masing-masing.  Kondisi  tersebut  menjadi situasi  yang  menguntungkan  bagi  pemerin- tahan  Hindia  Belanda  pada  saat  masuk  di daerah ini.

## D. MUSYAWARAH MUFAKAT
Calon  penganti  raja  atau mokole seharusnya  berasal  dari  keturunan Inea Sinumo  Wuta  Mbinotiso  Towutinorai ber- kedudukan  di  Abuki.  Meskipun  dalam  tra- disi  pengangkatan mokole turunan inea  si- numo atau putra mahkota dalam perjalanan tidak ada yang pernah menjadi raja.
Pengangkatan Mokole harus  pula mendapatkan persetujuan dari Dewan Kera- jaan Konawe  yang disebut Pitu Dula Batu- no  Konawe .  Melalui  mekanisme  pemilihan yang  dilihat  dari  aspek  akhlak,  perilaku sejak  kecil  hingga  dewasa. Mokole tidak identik  dengan  jabatan  Gubernur,  seperti pernyataan  selama  ini.  Dengan  demikian, tidak  boleh  mengesahkan  atau  mengambil pembenaran sejarah dengan dalil pembenar- an  logika  sejarah  terbalik.  Kebenaran  seja- rah  ditentukan  dan  dikuatkan  oleh  sumber sejarah  atau history  sources .  Selain  itu, seorang Mokole tidak  terlibat  dalam  partai politik  karena  Ia  merupakan  refresentasi dari rakyatnya atau pembina.
Oleh  karena  itu,  jika  saat  ini  ada tokoh  yang  memakai  gelar mokole, maka hal  tersebut  bersifat  politis  dan  syahwat nafsu  gila  hormat,  serta  gila  jabatan.  Tidak menjadi  persoalan,  jika seseorang  memper- oleh  gelar  adat.  Namun  demikian,  gelar
tersebut tidak menggunakan konsep mokole (raja), pada dasarnya karena jabatan mokole sudah  memiliki  kriteria  yang  khusus.  Kon- sep  tentang mokole inilah  yang  selenjutnya dipermasalahkan  oleh  masyarakat  Tolaki secara  luas  dan  keturunan  Abuki,  Latoma, dan Ranomeeto.
Sebagai  komparasi,  wilayah  lain  di Sulawesi  Tenggara  juga  pernah  melakukan prosesi  pengangkatan    Raja.  Pengangkatan Raja Mokole di Rumbia misalnya dilakukan berdasarkan  garis  genealogis  yaitu  turunan H.  Impimpie  (pernah  menjadi Mokole ). Sementara  itu, Mokole Toburi  kini  dijabat oleh  Nippon  Muh.  Ali  yang  memiliki  garis keturunan Mokole Toburi.  Di  Muna  yang menjadi  raja  atau omputo adalah  juga  ber- dasarkan  keturunan.  Sebut  saja  La  Ode Sirat  Imbo  memiliki  hubungan  genealogis dengan  Lakina  atau  Raja  Muna  sebelum- nya.  Begitu  pula  pengangkatan  raja  atau Bokeo Mekongga  yang  memiliki  hubungan atau  genealogis  dengan Bokeo sebelumnya yaitu Hj. Nur Zainab Lowa.
Pejabat  yang  melantik mokole sudah ditentukan,  yaitu  berasal  dari  daerah  Besu- lutu, Dunggua, dan Puuwatu, bukan pejabat to‟ono  motuo dari  Tawanga  seperti  versi selama  ini  dan  Abdul  Latif  Hatubi.  Teks penyumpahannya  pun  sudah  baku.  Semen- tara  itu,  pendapat  Muslimin  Su‟ud  sebagai Ketua  Umum  Dewan  Pakar  Lembaga  Adat Tolaki  (LAT)  Sulawesi  Tenggara,  bukan merupakan  sabda  yang  mengandung  kebe- naran. Karena pada dasarnya, sejarah bukan milik  penguasa,  sejarah  bukan  milik  tokoh masyarakat,  sejarah  adalah  milik  masyara- kat history is man society .
Penganugrahan  gelar  adat  tentu  saja dapat diberikan kepada setiap orang setelah melalui pertimbangan tertentu. Namun seja- tinya  tidak  menggunakan  nama  “mokole”, karena  kata  tersebut  merujuk  pada  sosok Raja  dalam  sejarah  kerajaan  konawe  yang seharusnya memiliki ikatan genealogis  de- ngan  mokole  terdahulu.  Selain  itu,  tentu saja  proses  penganugrahan,  pengangkatan
dan  penobatannya  dilakukan  sesuai  tata cara adat Tolaki yang telah ditentukan sejak dahulu.
Berkaca  dari  pemerintahan  kerajaan Konawe  di  masa  lalu,  maka,  maka  struktur pemerintahan yang paling sempurna, adalah di masa pemerintahan La Rebi atau Tebawo dengan  gelar Sangia  Inato. Pada  masa  itu, pemerintahan  menganut  trias  politika  yang memenuhi  sistem  pemerintahan  seperti lembaga eksekutif terdiri Mokole dan unsur Siwole  Mbatohu ;  unsur  legislatif  yaitu Opitu  dula  batuno  Konawe atau  tujuh anggota  dewan  adat  kerajaan  Konawe  (L. Fontjine,  1948).  Selain  itu  terdapat  jabatan yudikatif  yaitu  seorang Kotubitara yang dijabat  pertama  oleh  Lelesuwa  berkedudu- kan  di  Wonggeduku  selaku  aparat  penegak hukum di wilayah kerajaan.
Dalam  struktur  pemerintahan  pusat, Ia  membagi  wilayah  kerajaan  menjadi  4 bagian, yaitu: (1) RanomaEto atau “ Tambo ilosoano  oleo ”  yang  berarti  “sebuah  pintu di  mana  matahari  terbit  menyinari  seluruh kerajaan”.  Daerah  ini  dibawah  kepemim- pinan  seorang  bergelar Sapati yang  tinggal di  kampung  RanomaEto  (di  sekitar  sete- ngah  perjalanan  dari  Kendari  sampai  lapa- ngan  terbang  yang  sekarang  ini);  (2)  La- toma  atau  “ Tambo  itepuliano  oleo ”  yang berarti “sebuah pintu dimana matahari akan terbenam  meninggalkan  seluruh  kerajaan”. Daerah ini dibawah seorang pemimpin dise- but atau bergelar Sabandara yang tinggal di kampung  Latoma;  (3)  Tongauna  atau  “ Ba- rata  ihanano ”yang  berarti  “sayap  perahu sebelah kanan”. Daerah ini dibawah kekua- saan  seorang Punggawa yang  tinggal  di kampung Tongauna; (4) Asaki atau “ Barata ImoErino ”  yang  berarti  “sayap  perahu  di sebelah kiri” daerah ini berada dibawah ke- kuasaan  seorang  bergelar Inowa yang  ber- tempat  tinggal  di  kampung  Puriala.    Ada- pun  pejabat opitu  dula  batuno  Konawe ya- itu  dewan  kerajaan  yang  terdiri  dari  tujuh orang.  Dewan  ini  dipimpin  langsung  oleh Sangia Inato sendiri.  Putra  mahkota  secara
formal berada di luar dewan ini, akan tetapi di  dalam  prakteknya  seringkali  juga  ter- masuk di dalam dewan. Dewan kerajaan ini dise-but  ” osara ”  yang  secara  etimologis dalam bahasa Buton dan Muna berarti ”sya- rat”.  Meskipun  kata  ini  tidak  mempunyai arti  dan  penjelasan  lagi,  akan  tetapi  dalam bahasa Tolaki terdapat sebuah kata sandang ” o ”  dan  kata  ” sara ”  memperoleh  akhiran (dalam  bahasa  Melayu  berarti  ”nya”).  Jadi dapat  disebut  hanya  dengan  ” O  sara ”  atau ” sarano Konawe ”. Anggota-anggota dewan secara bersama-sama disebut dengan istilah ” Pitu  dula  batuno  Konawe ”,  yang mempu- nyai  arti  tujuh  anggota  dewan  Konawe. Kedudukan Pitu  Dula Batuno  Konawe me- nurut  struktur  atau  kedudukannya  bahwa pejabat-pejabat Sulemandara,  Kapita  Ana- molepo,  Kapita  Bondoala ,  dan  4  (empat) pejabat  daerah  bagian  ( Sapati,  Sabandara, Ponggawa, Inowa ) diangkat sebagai Dewan Kerajaan  oleh Sangia  Inato. Dewan  ini  di- pimpin  langsung  oleh mokole atau  raja sendiri.  Putra  mahkota  ( Inea  Sinumo )  di Abuki  secara  formal  berada  di  luar  dewan ini  (L.  Font-jine,  1948,  Basrin  Melamba, 2013).
Dalam  struktur  kerajaan  Konawe  ter- dapat  beberapa  jabatan  antara  lain  pejabat tingkat Wonua atau negeri/pusat terdiri Inea Sinumo Wuta Mbinotiso Towu Tinorai ialah putra  mahkota  (calon  penganti  raja  atau mokole )  berkedudukan  di  Abuki  bergelar Bokeo , Kotubitara (Mahkamah  agung  atau hakim kerajaan) berkedudukan di Wongge- duku  bergelar anakia  kotubitara , Tusawuta (aparat  pejabat  bidang  pertanian)  berkedu- dukan  di  Kasupute  Wawotobi, Tutuwi  Mo- taha Raha mongasono o‟una (pengawal pri- badi  raja)  berkedudukan  di  Anggaberi  ber- gelar anakia  ndutuwi  motaha , Kapita  Lau (menteri  angkatan  laut)  berkedudukan  di Sambara/Sampara  bergelar  Kapita  Bondo- ala, dan Tuoi berkedudukan di Toriki.
Pada  tingkat Pu‟u  tobu (distrik)  ter- dapat  jabatan Pu‟utobu gelar Anakia  Mbu- utobu ,  dibantu  oleh Pabitara,  Tolea ,  dan
Posudo pada  tingkat pu‟utobu (Kecama- tan/distrik).  Selanjutnya  pemerintahan O‟- napo (desa/kampung)  dijabat  oleh  seorang to‟ono  motuo kemudian  berubah  menjadi kapala kambo (kepala  Kampung),  dan  pe- merintahan tingkat A‟nggalo (wilayah kam- pung  yang  lebih  rendah  yaitu  berupa  lem- bah  terdapat  jabatan Tamalaki,  Mbuakoi, Mbusehe, Mbu owai, Mbusopu, dan O‟pan- de ( Pande gara, Pande laika, pande wulaa , dan sebagainya).
Pernyataan pendukung mokole politik bahwa  bukan  untuk  membangkitkan  feoda- lisme.  Tetapi  mereka  terjebak  pada  kata mokole termasuk  struktur  kepengurusan yang  dibentuk  mirip  dengan  struktur  kera- jaan  Konawe.  Legitimasi mokole bukan  di- lihat  siapa  yang  hadir  dan  bertanda  tangan tetapi  siapa  yang  mengangkat  berdasarkan ketentuan adat istiadat.

## E. TATA  CARA  PELANTIKAN MO- KOLE
1. Alat yang disiapkan
Daun oloho ,  batu mbetodeha ,  sisir ekoila , tombi-tombi , pau dari  Bone, Loiyo , outa , dan sebagainya.
Teks penyumpahan
Kata-kata/kalimat  ikrar  perjanjian kenegeraan  dari  kerajaan  Konawe  tersebut berbunyi:
I ee Nggomiu Mberi‟ ou‟
Ai  Pehawa‟iki  no  monggo  hopuloto  no mokotu  pomokole‟a  I  Konawe,  Ai  pe- hawa‟iki  no  pu‟u  noto  Mokole  Wuta  I‟ Konawe Ai pehawa‟iki no simbi ambahino O‟bone; Nggoi  nggomiuito  pulesaokee  ananiawo dumedengani‟i mbera to‟ono nggapa;
Nggoi nggomiuto wawosaoke to‟ono dadio, nggotumonda‟i mbera-mbera ulu la‟usa; Nggoi  Nggomiuto  pombe  rahi-tahi‟a  nggo pekondo‟ano mbera-mbera pemata;
Nggoi  nggomiuto  pesuko‟a,  pombepe  nd- dehi‟a;
Mbera-mbera pebiri ana niwawosako; Aso,  ruo,  tolu,  omba,  Maa  Akito  morehu- komiu hae Nggomiu Mberi‟ou.
Toude kei sala sara „ai sala hohowi; ai sala mbekuku, maa nggoo sara‟ tumonao komiu; nggo hohowino Wutaaha umeeti komiu; Mano  keno  ietokaa  ano  te‟eni  „ai  taa pondule uhu-uhua kono ai taa ponggadu, ai taa  tepelimbato,  ai  lulupato  ai  taa  tepe waheakoto,  maa  nggoo  sarato,  tumiso‟iko- miu  nggo  hohowito  tumaoraekoo  komiu nggo peruku‟a nggopeo waino;
Laaliki  to‟ono  dadio  nggosumo‟ukomiu  la- a‟iki ananiawo nggokumorahi komiu; Laa‟iki wuu beli, ore-ore mebubu I Latoma nggo dumede dengani komiu;
Laaliki  Kowuna  Nggona  „ia  I  Ranomeeto nggo suko‟amiu;
Laa‟iki Inea Sinumo I Abuki nggo Imeusako miu;
Laa‟iki  Ponggawa  la‟una  nggo  humololo- ri‟i komiu para-para Ato hana miu;
Laa  I  ikil  I  Nowa  I‟Aaasaki  nggomeeri komiu  ronga  nggo  humolori‟ikomiu  para ato hana miu;
Laa‟iki  Kapita  Ana  Molepo  nggo  sumuke komiu,
Laaiki  Kotu  Bitara  I  Wonggeduku  nggo sumari‟ikomiu;
Laaliki Kukuano Wuta Konawe, Pehanggo- hanggo‟ano  O‟sara  I  Pehanggo  nggo mewangu komiu Pekuku‟a;
Maa  Iee  Nggomiu  Mberi‟ou  Nggombera Ikeni  Tokaa  Posaruno  O‟sara,  „Oliwino O‟mbue, Ombue Ine Nggabo sinoropakono Sangia Keiwekoila, Iee Nggoiu‟.
Artinya:
“Wahai  Paduka  Yang  Mulia,  Tuan  Raja Yang kami agungkan‟,
Ketahuilah  Duli  Tuanku  yang  dimuliakan‟ Kerajaan  Konawe  telah  kehilangan  pimpi- nan selama 10 generasi pemerintahan;
Dan ketahuilah pula bahwa Negeri/kerajaan Konawe  adalah  Pusat  Kerajaan  di  kawasan wilayah dunia ini sejak zaman bahari;
Sebagai  saudara  tua  sekandung  dari  Kera- jaan Bone;
Untuk  itu,  dengan  penobatan  Duli  Tuanku, Engkaulah  yang  akan  mengatur  demi  me- nertibkan negeri  Kerajaan Konawe ini;  dan karenanya  engkaulah  pula  yang  didamba- kan  oleh  rakyat  banyak  untuk  disejahtera- kan kehidupan mereka;
Engkaulah  pula  wahai  Duli  Tuanku,  yang diharapkan  untuk  memerintah  dengan  baik di  negeri  Konawe  ini  demi  meningkatkan taraf  hidup  dan  martabat  kemanusiaan mereka;
Engkaulah  sumber  pengharapan  Rakyat, dari engkaulah pula sumber pemberi nasihat dan  keteladanan  dalam  sikap  dan  tingkah laku hidup bermasyarakat mereka;
Engkaulah  pula  sebagai  dambaan  sumber untuk tempat meminta serta engkaulah pula satu-satunya  yang  diharapkan  untuk  mem- beri contoh yang baik dalam segala hal dari mereka;
Maka  dengan  nama  Yang  Maha  Kuasa, satu,  dua,  tiga  saya  nobatkan  Duli  Tuanku menjadi Raja Kerajaan Konawe;
Seandainya  setelah  penobatan  ini  di  dalam Duli  Tuanku  menjalankan  kepercayaan  ini, Duli  Tuanku  menyalahgunakan  kepercaya- an  ini  dalam  arti  berbuat  sesuatu  yang  me- nyalahi adat Negeri Kerajaan Konawe, ma- ka  pasti  Duli  Tuanku  akan  dikutuk  oleh Yang Maha Kuasa dan akan kualat dari ke- sucian Makna Adat Agung Negeri Konawe.
Akan tetapi jika hal kekurangan Duli Tuan- ku itu semata-mata karena keterbatasan ke- mampuan,  tenaga,  fisik,  kecakapan,  kete- rampilan  memimpin,  dan  lain-lainnya  yang bersifat di luar jangkauan kemampuan Duli Tuanku sebagai manusia biasa, maka semua rakyat siap membantu Duli Tuanku;
Adat  Negeri  dan  aturan  tata  negara  Ke- rajaan Konawe tersedia untuk dijadikan pe- doman pemecahan masalah;
Dan  seluruh  perangkat  Adat  Kerajaan  Ko- nawe  dari  semua  tingkat  siap  untuk  mem- bantu Duli Tuanku;
Penguasa Barat Kerajaan Konawe yang be- rani  dan  bijaksana,  siap  untuk  menun-jang
kebutuhan Duli Tuanku;
Penguasa  Wilayah  Timur  Kerajaan  Rano- meeto, siap memberikan petunjuk-petunjuk;
Putera  Mahkota  di  Abuki,  siap  untuk  me- lanjutkan  -  tongkat  kepemimpinan  Bali Tuanku sebagai Raja Konawe;
Tangan  kanan  Raja  Konawe  di  Tongauna siap untuk  membantu menyelesaikan  beng- kalai-bengkalai pekerjaan Duli Tuanku;
Tangan  kiri,  Raja  Konawe  di  Aasaki/  Puri- ala siap untuk hal yang sama;
Panglima  perang  Kerajaan  Konawe  di  Ue- pay  siap  untuk  mengamankan  segala  baha- ya dari dalam maupun dari luar yang meng- ancam kerajaan-Konawe;
Hakim  Agung  Kerajaan  Konawe  di  Wo- nggeduku  siap  untuk  memberikan  dasar- dasar  hukum  kebijaksanaan  pemecahan masalah;
Dan terakhir, Penasihat Bidang Sejarah dan Hukum  Adat  Kerajaan  Konawe  di  Peha- nggo  siap  untuk  menjelaskan  aturan-aturan Hukum adat Kerajaan mengenai proses dan kebijaksanaan-kebijaksanaan  dasar  penye- lenggaran  alih  estafet  kepemimpinan  Kera- jaan Konawe.
Selain  ikrar  kenegaraan  dalam  upa- cara  pelantikan  raja  tersebut,  disertai  pula acara  penyumpahan  Raja  yang  dilaksana- kan oleh salah seorang penjabat khusus dari juru  sumpah  adat  dari  Walay,  Dunggua, Puuwatu,  atau  dari  Pu‟unggolaka,  yang kata-kata/kalimatnya berbunyi sebagai beri- kut:
Aso,  ruo,  tolu,  omba,  Kuuur,  Sangiano Wonua, Ombuno wuta‟aha
Akuto morehuko somba wulebiteko; Morehu sangiako, somba tumotoroko; „Au  penggo  koro  ine  lawu  sie  „au  metuka- tuka inewaho api;
„Au  pererehu  ini  kinowu  nggolimondi  „au peraha-raha ine ngisi o‟lipa;
„Au  pombetadari  o‟  „ai,  „au  pehona-hona inewatu ndumade;
„Au pesambangako ine samba nggulahi „au perae-rae ine wata oloho; Somba I‟nggomiu‟
Toude  ano  taa  lala  soosoro  miuki  nggomo mokole  ano  taa  nggo  suusunga  mikui nggomosangia,  Sangia  Mbu‟ulipu  ana Mbu‟u wonua;
Maa aito motipu hende mitipu‟ano o‟ai; A‟ito  moruru  hende  moruru‟ano  tawa „oloho;
A‟ito ruru mbenao behu-behu mowatu; A‟ito molude-lude dingo-dinggo o‟lutu; Ronga  nggoo  saimuwokomiu,  nggoo  lo‟io mikoiu:
Nggoo  sara  wuhe  komiu,  Nggoo  Wutaaha meotudarikomiu  ronga  nggo  sangiano Wonua Umeeti komiu.
Yang artinya:
Satu,  dua,  tiga,  empat  yaah,  Tuan  Seru Sekalian Alam, saat ini, Aku akan melantik engkau,  Duli  Sri  Baginda  Maha  Raja  men- jadi Raja Konawe ;
Menobatkan engkau menjadi Penguasa Ter- tinggi Kerajaan ini;
Akan  tetapi  ketahuilah  engkau  wahai  Duli Tuanku Saat ini engkau seolah-olah sedang berdiri di atas bara api dari besi terbakar;
Engkau  juga  laksana  sedang  berada  di  lo- bang  semut  merah  dan  sarang  lipan  yang siap menggigit;
Engkau  juga  laksana  sedang  ingin  menye- berangi  lautan  dalam  tak  bertepi  atau  se- dang  ingin  menembus  gunung  batu  yang tanggung;
Juga  laksana  engkau  sekarang  sedang  du- duk  diantara  dahan  kayu  keras  tapi  sedang berpegang  di  kayu  asam  yang  mudah  ser- kah;
Maka mohon ampun Tuan Baginda Raja‟ Kalau  benar  baginda  raja  adalah  turunan bangsawan  yang  pantas  menjadi  pewaris kekuasaan  Kerajaan  Konawe  ini,  maka pasti baginda akan berhasil selamat dan se- jahtera dalam jabatannya ini;
Bahwa  akan  tetapi,  bila  baginda  bukan  se- orang  pewaris  turunan  Kerajaan  yang  pan- tas menjabat jabatan ini, maka pasti pulalah baginda  akan  celaka  dan  tidak  selamat dalam menjabat jabatan raja ini ; sebab, bila demikian,  baginda  akan  terancam  laksana rapuhnya  arang  kayu  yang  hangus  terbakar dan  baginda  juga  dengan  sendirinya  akan kualat men derita sakit-sakitan;
Akan  tidak  berdaya,  tak  sanggup  melang- kah;  dan  nyawa  Baginda  setiap  saat  akan terancam  putus,  laksana  alat  penuai  padi memotong-batang  padi  atau  laksana  panas- nya  memakan  kencur  yang  pedas  memba- kar;
Karena  Baginda  pasti  akan  kualat  dari  se- bab  bukan  turunan  Baginda  untuk  menjadi raja di negeri ini;
Atau  dilaknat  oleh  Yang  Maha  Kuasa  Tu- han seru sekalian Alam.
2. Pejabat yang Menyumpah
Pengokohan kekuasaan lembaga adat  Kerajaan  Konawe  pada  semua  ting- katan  hiraksis  unit  pemerintahan,  diwu- judkan  dalam  bentuk  adanya  forum/Sidang Adat  yang  disebut  “ pombe  sara‟a ”  yaitu sejenis  upacara  sidang  adat  pengambilan keputusan  tertinggi  yang  harus  dipatuhi oleh  semua  pihak  yang  terkait  dengan  me- nggunakan  “ kalo  somea ”  sebagai  media pertemuan,  di  mana  yang  bertindak  selaku figur  utama  dalam  mempertemukan  segala silang  sengketa  atau  pendapat,  dipercaya- kan  kepada  Pimpinan  Unit  Wilayah  ma- sing-masing.  Sedangkan,  pemeran  juru  bi- cara  pertemuan/sidang  adat  dipercayakan kepada  para pabitara (juru  bicara  adat) pada  masing-masing  unit  kesatuan  wilayah yang  bersangkutan  menurut  tingkatan  per- temuan  dan  konteks  permasalahan  yang akan diputuskan. Apabila yang dipersidang- kan  melalui  lembaga  Dewan  Adat  itu  me- nyangkut  pelantikan mokole seperti  halnya Sangia  Inato dilantik  menjadi  Raja  Kona- we,  maka  Dewan  Adat  Kerajaan  Konawe memiliki  pula sistem ikrar perjanjian kene-
garaan ( Government Contract ) yang disebut Bitara  Mbomborehu  Mokole yang  diucap- kan  oleh  salah  seorang  Tetua  Adat Toono Motuo dari  tiga  tempat,  yaitu  Besulutu, Walai, Dunggua atau Punggolaka sekaligus membacakan  sumpah  adat  penobatan  ( pon- dotonaono mokole ).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  se- jatinya  kewibawaan  sejarah  dan  budaya Tolaki  tetap  harus  dipertahankan  dan  tidak harus  diintervensi  oleh  penguasa  atau  pe- merintah.  Pemerintah  juga  harus  memberi kesempatan kepada para sesepuh adat untuk mengangkat  raja  sesuai  mekanisme  adat yang  telah  ditentukan  di  Kerajaan  Konawe sejak  jaman  dahulu.  Hal  ini  dilakukan  agar generasi  yang  akan  datang  tidak  menyang- sikan eksistensi kerajaan Konawe.
Pemegang  kekuasaan  negeri  seka- ligus  dipandang  sebagai  pemegang O‟sara, ( Pu‟uno  o‟sara ).  Oleh  karena  itu,  diharus- kan  mampu  menempatkan  diri  sebagai  pu- sat  pengendalian  kekuatan  masyarakat,  se- kaligus mampu menjadikan dirinya sebagai imam yang mengkuduskan kekuatan Ilahiya yang terkandung dalam sistem makna-mak- na benda Kalo Sara . Pandangan tersebut ju- ga mewariskan suatu nilai superrioritas (sta- tus  sosial  terhormat)  bagi  setiap  diri  peme- gang  kekuasaan  di  lingkungan  masyarakat suku  Tolaki  hingga  sekarang,  yang  hanya membolehkan untuk menunjuk/mengangkat seorang  pemimpin  pada  suatu  puncak  pim- pinan/unit  kekuasaan  kecuali  harus  berda- sarkan  bakat  keturunannya  ( anonggope  ree rehu  anoki  itoo  no ),  sebab  jika  tidak  de- mikian,  maka  dapat  menimbulkan  kekaca- uan terhadap masyarakat.
Mokole adalah  jabatan  budaya.  Da- lam Kesultanan Buton yang berwenang me- ngusulkan,  memilih,  mengangkat,  dan memberhentikan  sultan  adalah  sebuah  lem- baga  dewan  perwakilan  yang  dikenal  de- ngan  nama siolimbona yang  berjumlah tujuh orang. Sultan yang dipilih berasal dari keturunan walaka dengan tiga golongan ya- itu  golongan tapi-tapi,  kumbewaha, dan
tainandalu . Mereka ini merupakan keturun- an  bangsawan  kerajaan.  Di  kesultanan  Bu- ton tidak dikenal istilah putra mahkota. Se- dangkan di Konawe, yang berhak menunjuk mokole adalah  unsur  Dewan  Adat  yang disebut  “ Opitu  dula  batuno  Konawe ”  arti- nya  tujuh  anggota  dewan  adat.  Adapun yang  berhak  menduduki mokole adalah berasal  dari  tiga  golongan  bangsawa  atau keturunan  yaitu; inea  sinumo  wuta  mbi- notiso putra mahkota di Abuki dengan peja- bat  pertamanya  bernama  Maranai; saban- dara  wowalatoma berkedudukan  di  Abuki yang  dijabat  oleh  Buburanda;  serta  golo- ngan  turunan  Sapati  di  Ranomeeto  yang dijabat pertama oleh Sorumba.

## F. SIFAT MOKOLE KONAWE
Fungsi  pokok Mokole sebagai  raja dalam sistem pemerintahan Kerajaan Kona- we  ( Ine  Po‟anakia‟a )  adalah  memberikan arahan sebagai berikut:
1. Mberi‟ou (sebagai  pusat/sentral  segala kehormatan dan penghormatan), dengan demikian  ia  dalam  menjalankan  fungsi- nya  harus  dan  wajib  menjaga  diri  dan keluarganya agar senantiasa tetap dihor- mati dan dimuliakan.
2. Porehukano  lipu (sebagai  tiang  tengah rumah  artinya  sebagai  tiang  utama  pe- nyanggah  suatu  bangunan,  suatu  nege- ri, masyarakat, kerajaan), dengan demi- kian seorang raja harus bertanggung ja- wab lahir dan batin atas segala sesuatu bahaya  yang  akan  menimpah  kese- lamatan  penduduk  atau  bawahan  yang dipimpinnya.
3. Petumbuno wonua (sebagai tiang teng- ah  negeri  artinya  sebagai  cermin,  tela- dan, dan sebagai pusat utama kekuatan negara/kerajaan.  Oleh  karena  itu, mo- kole harus seseorang yang tegar, teguh, kokoh,  dan  bertanggung  jawab  di  da- lam kepemimpinannya.
4. Pu‟uno  o‟sara (sebagai  sumber  pang- kal  adat)  artinya  yang  paling  mengeta-
hui  aturan-aturan  pokok  segala  hukum dan  undang-undang  Kerajaan.  Ini  di- maksudkan,  bahwa  seorang  raja  harus mampu  menjadikan  dirinya  sebagai contoh  ( pasitaka )  dan  cermin  ketela- danan  dalam  menegakkan  hukum  dan keadilan  baik  terhadap  dirinya,  keluar- ganya lebih-lebih untuk seluruh masya- rakat yang dipimpinnya.
5. Pomberahirahi‟a (sebagai satu-satunya tempat  terakhir  untuk  memohon  ban- tuan  pertolongan  bila  mendapat  kesu- karan  atau  kesulitan  dalam  hidup  in- dividu dan bermasyarakat). Hal ini me- ngandung makna bahwa seorang moko- le harus  mampu  berperan  sebagai  pe- mimpin  yang  mampu  mengayomi, memberikan bantuan, memberikan per- tolongan  kepada  bawahan  masyarakat- nya bila sewaktu-waktu mengalami ke- sulitan  hidup,  lemah  ekonomi,  ditim- pah bencana alam dan sebagainya.
6. Pesuko‟a (sebagai  tempat  bertanya  te- rakhir), artinya tempat terakhir bagi se- tiap  bawahan/masyarakat  yang  dipim- pin  untuk  meminta  nasihat,  petunjuk, dan  putusan,  bila  menghadapi  sesuatu problem  dalam  kehidupan  individual maupun  dalam  kehidupan  bermasya- rakat dan bernegara). Dengan demikian seorang mokole harus  memiliki  ilmu pengetahuan  dan  wawasan  yang  luas serta  terampil  dalam  menjalankan  fu- ngsi kepemimpinannya.
7. Pombepe  ndeehi‟a (sebagai  tempat  se- tiap bawahan atau masyarakat  yang di- pimpin  memohon  petunjuk  tentang  ba- gaimana  cara  memecahkan/mengatasi sesuatu persoalan yang dihadapi secara individu  maupun  secara  kelompok  da- lam  kerajaan).  Hal  ini  mengandung makna  bahwa  seorang mokole harus mampu  berperan  sebagai  seorang  yang paling  arif  dan  bijaksana  serta  tegas dalam kepemimpinannya.
8. Peo  kindoro‟ano  to‟ono  nggomateto
(sebagai  satu-satunya  tempat  terakhir meminta perlindungan keselamatan diri bagi  seseorang  pelanggar  hukum  yang berat)  bagi  setiap  orang  yang  merasa terancam,  setelah  ia  melakukan  kesa- lahan, kejahatan atau pelanggaran delik susila  yang  diancam  hukuman  mati ( hinoto atau tinabua ).  Hal  ini  mengan- dung arti bahwa, mokole harus mampu menggunakan hak preogratifnya, secara tegas  bila  sewaktu-waktu  ada  sese- orang pelanggar hukum berat yang me- nurut  hukum  adat  harus  dibunuh,  tapi justru si  pelanggarnya itu lari  meminta dilindungi keselamatan jiwanya kepada mokole .
Peran Mokole dalam  sistem  kepe- mimpinan adat orang Tolaki antara lain:
1. Sebagai  pemimpin  pelaksanaan/penye- lenggaraan  pemerintahan,  pembangunan dan  kemasyarakatan  dalam  kerajaan ( pule-pule‟I wonua, wawesao kee to‟ono dadio );
2. Sebagai pemimpin diharapkan dapat me- ningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat  di  segala  bidang (tumiso‟- ikee  o‟sala,  tumao  rao  kee  keiro  nggo perkua  ine  to‟ondoro  ano  to‟ono  dadio mbera ananiawo );
3. Sebagai  pemimpin  diharapkan  dapat membina dan memelihara persatuan dan kesatuan  hidup  masyarakat  dan  keraja- an/Negara  ( Mokondau  ikehero  tekono ine  pepokoo,  aso‟a,  ine  samaturu‟a,  ine pedulu‟a‟ ronga ine pepeo hai‟a );
4. Sebagai  pemimpin  diharapkan  dapat memberikan contoh  dan  ketedanan  yang baik dalam bersikap dan bertingkah laku dalam  hidup  individu,  bermasyarakat dan  bernegara  ( umulu  kee  toono  ine poawo ronga pewaheako meambo );
5. Sebagai padulaino  wonua atau  pemim- pin  diharapkan  dapat  memberikan  ara- han-arahan kepada bawahan dan masya- rakat  pada  umumnya  dalam  segala  hal yang  berikaitan  dengan  kegiatan-kegi-
atan  perencanaan  ( nggo-nggo  inindi‟o ), pelaksanaan (hanu  laa-laa  inindi‟o )  dan pengawasan  (nggo-nggo  nidagai)  pem- bangunan  masyarakat  ( hanu  nggo  ni me‟ambo‟ako )  dan  kerjaan  di  semua sektor kehidupan ( ine to‟ono ndoroaha );
6. Dapat  memberikan  putusan  dan  pene- gasan  ( Sumaru‟i  keheroronga  numaa „ikehero )  terhadap  sesuatu  hal  atau  per- soalan  yang  memerlukan  putusan  dan pertimbangnan  sebagai  pimpinan  ( Po‟- naa ).
Kepemimpinan  Tolaki  dapat  dile- takkan  pada  3  (tiga)  azas  (prinsip),  yaitu p etoono ‟ a (kemanusiaan), penaano  toono dadio (kehendak  rakyat);  dan  p edulua/pe- poko  asoa (persatuan  dan  kesatuan),  se- dangkan  azas  kepemimpinan  tradisional Tolaki meliput petoono‟a (perikemanusiaan yang adil), penaano meambo (pertimbangan yang  rasional),  p asitaka (keteladanan),  dan tani  ulu (memiliki  kemampuan  mengen- dalikan  diri).  Prinsip ano  poehenoki  to‟ono dadio‟ (harus ada, dukungan mayoritas rak- yat  atau  azas  demokrasi  musyawarah  mu- fakat,  bukan  voting.  Prinsip  kepemimpinan ano  nggopewawonoki ,  artinya  harus  sesuai dengan hukum  adat.  Prinsip  kepemimpinan ano motauki kumokonoikee poeheno to‟ono dadio ,  artinya  seorang  pimpinan  harus pintar  mengetahui  keinginan  atau  kepenti- ngan  masyarakat  banyak  yang  juga  dapat disebut  azas nggonggo  nimeambo  Ako (ke- baikan  bersama).  Azas  kepemimpinan ano lala, nggo poiahaanoki i to‟ono , artinya ha- rus  mempunyai  keturunan  untuk  memerin- tah  secara  turun  temurun.  Azas  ini  juga disebut mano  mbaako  tanoonggo  tona  no- petena  tano  lala  ule  mbetenaki, yang  arti- nya  walaupun  bukan  keturunannya  untuk memerintah atau menyuruh orang lain.
Berikut  ini  adalah  sifat-sifat  yang harus dimiliki seorang mokole di Konawe.
1. Sifa  ano  poko  totondoiki  to‟ono  dadio , artinya  sifat  yang  dapat  mengayomi  dan memenuhi  aspirasi  kebutuhan  bawahan
atau rakyatnya.
2. Sifano  monduloki ,  artinya  sifat  seorang harus lurus mondulo (jujur) dan/atau da- pat dipercayai sehingga amanah yang di- pegangnya  tidak  dapat  diselewengkan- nya.
3. Sifano  motauki ,  artinya  sifat  seorang pemimpin  harus  memiliki  keterampilan khusus  dalam  mengambil  kebijaksanaan bagi kepentingan rakyatnya.
4. Sifano  mosekaki ,  artinya  memiliki  sifat pemberani  dalam  menghadapi  segala  ri- siko  dan  dapat  bertanggung  jawab  se- penuhnya.
5. Sifano powawe anakiaki , artinya seorang pemimpin  harus  memiliki  sifat  kepe- mimpinan yang baik. Di samping itu, ha- rus  memperhatikan  cara  berbicara  ( pon- duutulurano ), cara duduk ( pererehuano ), cara  makan  ( keno  ponggaano );  cara bertingkah  laku  ( pewaheakono )  dan  ti- dak boleh berwatak budak (pewawe ata).
6. Sifano  pombo  iahariki ,  artinya  suatu sifat perkataan sesuai dengan perbuatan- nya, tegas tapi bijaksana dan/atau segala yang diucapkan harus dapat dibuktikan.
7. Sifano  pomboko  peotaeanggeeki  toto- kono ,  artinya  seorang  pemimpin  harus memiliki  sifat  pemurah  atau  senang memberi  perjamuan  terhadap  tamunya yang berkunjung kerumahnya.
8. Sifano  motendeki, artinya  memiliki  sifat kuat  pendiriannya  dan  tidak  mudah  di- pengaruhi  walaupun  dalam  situasi  ter- ancam kedudukannya.

## G. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka telah  tergambarkan  mengenai  posisi  se- orang  Raja  atau Mokole dalam  Kerajaan Konawe beserta prosedur pengangkatannya. Oleh  karena  itu,  seluruh  masyarakat  adat Tolaki  harus  terus  memperjuangkan  proses adat  tersebut  dengan  selalu  mempertim- bangkan  asas  musyawarah  mufakat.  Perlu
pula  dikembalikan  kedaulatan  kerajaan Konawe  melalui  mekanisme  pemilihan  dan pengangkatan Mokole atau raja yang sesuai osara,  hohowino ,  dan  ketentuan  pengang- katan Mokole yang  sebenarnya.  Bukan pengesahan  atau  dorongan  dari  Ketua  De- wan  Pakar  Lembaga  Adat  dan  Ketua  Um- um.  Pengangkatan Mokole sudah  baku  dan mengikuti sara owoseno wonua .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrauf  Tarimana.  1985.  ” Kalo  Sebagai Fokus Kebudayaan Tolaki; Suatu Lu- kisan  Tentang  Asas  Klasifikasi  Sim- bolik  dan  Struktural  Dalam  Kebuda- yaan Orang Tolaki di Kendari dan di Kolaka  Propinsi  Sulawesi  Tenggara ” Disertasi Jakarta: Universitas  Indone- sia.
Abdurrauf  Tarimana.  1989. Konsep  “Mo- hopulei  Wonua”  (Budaya  Kepemim- pinan)  Pada  Masyarakat  Tolaki  di Propinsi  Sulawesi  Tenggara  (Suatu Tinjauan  Antropologi  dan  Sosiologi Politik ).  Kendari:  Balai  Penelitian
Univ. Haluoleo.
Abdurrauf  Tarimana . 1993 .  Seri  Etnografi Kebudayaan  Tolaki. Jakarta:  Balai Pustaka.
Encylopaedie  Nederlandsch  Indie,  Sub “Laiwoei ”  Leiden: 1917.

## Encylopaedie  Nederlandsch  Indie,  Sub
“Laiwoei ”  Leiden: 1935.
Indisch verslaq , 1930, 1931, dan 1935.Stibbe,  D.  G  dan  C.  Spat, Encyclopaedia  van  Nederlandsch- Indi ,  sub  Laiwu  dan  Kendari , Leiden:  „s-Gravenhage,  Martinus Nijhoff, tt.
Jong,  Critian  D.  Jong. Nieuwe  meesters, Nieuwe  goden  Geschiedenis  van  de Tolaki en Tomoronene, twee volkeren in  Zuidoost-Celebes  (Indonesië),  van prehistorische  tijden  tot  ca.  1950.
NUR-omschrijving: Europese overze- ese expansie.  2010.
L.  Fontjin,  “ Adatstaatsinstellingen  van Indonesische  Rechtgemeenschappen ”
Residentie  :  Zuid  Celebes  Afdeeling Boeton en Laiwoei, 1948.
Melamba,  Basrin.  2013. Tolaki:  Sejarah,
Indentitas,  dan  Kebudayaan .  Yogya- karta: Lukita.
Plas,  V.  O, Militaire  Memorie  van  de Onderafdeeling  Laiwui  (Patrouiille- gebied  van  het  detacement  Kendari) Buton , Celebes en Onderhoorigheden,
27  April  1929.  Koleksi  Arnas. Microflim,  Reel  32,  M.v.O  seri  Ie6 Celebes Jakarta.
Sartono  Kartodirdjo,  (eds.).  1973. Ikhtisar Ke-adaan  Politik  Hindia  Belanda Tahun 1839-1848 . Jakarta: ANRI.
Squire,  Lyn.  1986.  Kebijaksanaan  Kesem- patan  Kerja  di  Negeri-Negeri  Sedang Berkembang:  Sebuah  Survei  Ma- salah-masalah  dan  Bukti-bukti.  Uni- versitas Indonesia. Jakarta.
Taatgen,  F.H.F.  (controleur); Memorie  van Overgave  van  de onderafdeling Kendari ,  13  pagina's  +  bijlage(n).
1936. Registrasi  1165. N.A.
Treffers,  F.  1913. Drie  verhalen  akomsting van  de  Tolaki, dalam TIJD  LV ..  hal. 230-233.
Treffers,  F .  Landchap  Laiwoei  in  Zudost Celebes  en  zijne  bevolking .  Dalam TNAG , XXXV 1914, hlm. 188-221.
Treffers, F . Het landschap Laiwui , Tijdschriff  v.h KNAG Tweede  serie, deel xxxi, E.J. Brill Leiden, 1918.
Treffers,  F .  Engkele  kanttekeningen  op ”reise  von  der  Mingkoka  bai  nach Kendari,”  hoofdstuk  vi  van  ”  reisen in Celebes,” door Dr. P en F Sarasin, Dl.I  Wiesbaden,  1905, Tijdschrift voor  indische  Taal-,  Land-en  Vol-
kenkunde , Deel LV, Batavia, Albrecht & co, 1913.
Vonk,  H.  W., Nota  Betrefeende  het Zelfbestuuren  Lanschap  Boeton  Ce- lebes  en  Onderhoorigheden ,  1937, dalam  Koleksi  ARNAS,  Jakarta,  reel
31 Seri Ie 6.
Vonk,  H.  W., Memorie    van  Het  Lanschap
Lawoei .  Kendari   April. 1928
Vosmaer, J.N, Het  eiland Celebes volgens de  togten  en  ontdekkingen  van  Jac- ques  Nicholas  Vosmaer. Koloniaal Tijdschrift, Batavia 3 Desember 1832, hlm.  82-342.
Vosmaer,  J.N. Korte  beschrijving  van  Z.O schriereiland  van  Celebes  in  het bijzonder  van  vosmaerbaai  of    van Kendari;  met  berigten  omtrentden stam  der  Badjos ;  dalam VBGKW XVII, 1839, hlm. 63-184.
Vuuren,  L.  van,  “ Het  Gouvernement  Cele- bes  proeve  eener  monographie ”, deel
1 Hoofd Enc. Bureau, 1920.