Volume 05 Nomor 02 Tahun 2024
(Online) 2723-813X l (Print) 2723-8121
https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/Index

## Keterkaitan Hasil Temuan Bukti Audit Investigatif Dengan Unsur Tindak Pidana
M. Syahrudin

## STIE Gema Widya Bangsa, Bandung

## PENDAHULUAN
Industri  ritel  merupakan  salah  satu  industri  yang  paling  sering  mengalami fraud dan mengakibatkan  kerugian  finansial  yang  besar. Fraud ini  juga  dapat  merusak  reputasi perusahaan dan kepercayaan pelanggan serta pemegang saham. Kasus fraud yang terungkap di berbagai  perusahaan  besar  menunjukkan  betapa  rentannya  organisasi  terhadap  tindakan- tindakan yang tidak etis, baik yang dilakukan oleh karyawan internal maupun pihak eksternal. Istilah umum fraud mencakup segala macam cara yang dapat digunakan oleh seseorang atau sekelompok  orang  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  pihak  lain  dengan  membuat

## A R T I C L E  I N F O

## ABSTRACT
Industri  ritel  adalah  salah  satu  industri  yang  paling  sering mengalami  kecurangan  dan  mengakibatkan  kerugian finansial  yang  besar.  Kecurangan  ini  juga  dapat  merusak reputasi  perusahaan  dan  kepercayaan  pelanggan  serta stakeholder  lainnya.  Kasus  kecurangan  yang  terungkap  di berbagai perusahaan besar menunjukkan betapa rentannya organisasi terhadap tindakan-tindakan yang tidak etis, baik yang  dilakukan  oleh  karyawan  internal  maupun  pihak eksternal. Ketika ada dugaan kuat adanya kecurangan atau penyimpangan  yang  merugikan  suatu  organisasi,  audit investigatif  akan  dilakukan.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  keterkaitan  hasil temuan  audit  investigatif  yang  melanggar  hukum  dengan unsur-unsur tindak pidana dalam kasus-kasus yang pernah terjadi di sebuah perusahaan retail di Bandung sebagai studi kasus untuk dianalisis secara teoritis. Kualitatif merupakan metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini dengan  data  menggunakan  data  sekunder  berupa  literatur serta  berdasarkan  pengamatan  selama  tahun  2016  sampai dengan  tahun  2023  di  industri  retail  tersebut.  Hasil pembahasan  dengan  mengkaji  kasus-kasus  yang  pernah terjadi  di  sebuah  perusahaan  retail  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  dari  beberapa  hasil  temuan  audit investigatif  mendapatkan  bukti-bukti  audit  yang  dapat dijadikan sebagai bukti hukum pidana. Unsur tindak pidana penggelapan  (Pasal  372  KUHP)  merupakan  unsur  tindak pidana yang kerap terjadi di perusahaan tersebut.
Keywords: Audit Investigatif, Bukti
Temuan, Tindak Pidana,
Kecurangan This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons
Attribution 4.0 International License . Corresponding Author:
Muhammad Syahrudin STIE Gema Widya Bangsa Email: syahrudin@yahoo.com
representasi  yang  tidak  benar  (Carpenter  &  Reimers,  2013).    Jika  keinginan  atau  hasil perbuatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak jujur  dan  melanggar  hukum  seperti  korupsi  atau  penyalahgunaan  aset  organisasi,  maka tindakan fraud dianggap sebagai tindakan criminal (Pawitri et al., 2024).
Berdasarkan data ACFE (2024) industri ritel menempati urutan ke 6 dengan jumlah kasus sebanyak 78 kasus serta rata-rata nilai kerugian senilai $48.000. Adapun skema kekurangan yang umumnya terjadi di industri ritel adalah korupsi sebesar 40% diikuti oleh non tunai 32% dan skema billing sebesar 17% seperti yang tertera pada gambar di bawah ini:
Sumber : ACFE, (2024)
Gambar 1. Fraud di Organisasi Bisnis
Kerugian terbesar dari korupsi adalah bahwa korupsi menyebabkan bisnis menjadi tidak efisien dengan menghindari penggunaan teknologi, modal maupun talenta yang paling produktif bagi masyarakat  (Tuanakotta,  2016).  Selain  korupsi,  mempercantik  laporan  keuangan  ( window dressing ) yang sengaja dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menarik para pemegang saham  merupakan  bentuk  kecurangan  laporan  keuangan  atau  biasa  disebut Fraudulent Financial Reporting yang termasuk dalam skema fraud (Syahrudin, 2022).
Salah  satu  perusahaan  terbesar  di  Amerika  Serikat,  Phar  Mor  Inc.,  dinyatakan  bangkrut pada  bulan  Agustus  1992.  Phar  Mor  merupakan  perusahaan  retail  yang  menjual  berbagai produk. Kasus Phar Mor menjadi sebuah legenda di kalangan auditor keuangan, manajemen top  perusahan  melakukan  fraud  untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi.  Laporan  keuangan dimanipulasi  dengan  membuat  dua  set  laporan,  laporan  keuangan  yang  sebenarnya diperuntukan  manajemen  sedangkan  1  set  laporan  keuangan  yang  telah  dimanipulasi  dibuat untuk pihak auditor eksternal.
Untuk  mengurangi  kerugian-kerugian  yang  disebabkan  oleh  fraud  tersebut,  manajemen, karyawan maupun auditor sebaiknya mengenal dan mengetahui gejala-gejala fraud yang biasa disebut red flags . Gejala-gejala Fraud merupakan tanda-tanda yang spesifik serta dapat diamati bahwa  fraud  mungkin  terjadi  dan  dapat  menjadi  dasar  upaya  upaya  menutup-nutupi  (Hall, 1996).  Para  pelaku  fraud  dapat  menunjukkan  tanda-tanda  seperti  sikap  dan  perilaku  yang cerdik, memiliki hubungan yang dekat dengan pembeli atau pemasok di perusahaan, bergaya hidup mewah maupun adanya tekanan keuangan yang disebabkan oleh kebutuhan keuangan yang  tidak  diperkirakan.  Kebanyakan fraudster atau  pelaku  fraud  mempunyai  profil  seperti
kebanyakan  orang  jujur  lainnya.  Mereka  biasanya  merupakan  orang-orang  kepercayaan  di perusahaannya. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh ACFE (2024).
Ketika  terdapat  dugaan  kuat  dengan  ditandai  adanya  tanda-tanda  kecurangan  atau penyimpangan yang merugikan suatu organisasi, maka audit investigatif akan dilakukan. Audit investigatif adalah proses pengumpulan bukti yang dapat diterima oleh undang-undang yang berlaku  atau  barang  bukti  sesuai  dengan  hukum  acara  atau  pembuktian  yang  berlaku Tuanakotta  (2019)  Audit  investigatif  dapat  bersifat  proaktif  atau  reaktif.  Yang  pertama menunjukkan  bahwa  audit  forensik  digunakan  untuk  mendeteksi  kemungkinan  risiko  fraud atau kecurangan. Yang kedua menunjukkan bahwa audit akan dilakukan ketika ada indikasi awal (bukti) fraud atau kecurangan (Nur, 2022).
Audit  investigatif  memungkinkan  pihak-pihak  yang  kompeten  dan  independen menemukan dan menganalisis bukti yang ada secara sistematis untuk mengungkapkan tindak pidana  kecurangan  yang  sebenarnya.  Bukti  audit  yang  terkumpul  akan  lebih  diperdalam menjadi bukti yang kuat untuk tahap penyelidikan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak penyidik dari kepolisian sehingga penyidik dapat mengubahnya menjadi bukti menurut hukum pidana  (KUHAP)  dalam  proses  hukum.  Langkah  tersebut  diambil  apabila  perusahaan menindaklanjuti temuan bukti audit dengan menempuh jalur hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku fraud di perusahaan.
Beberapa  penelitian  mengenai  peran  audit  investigatif  diantaranya  dilakukan  oleh Esnawati  &  Primasari  (2022)  dengan  hasil  penelitiannya  akuntansi  forensik  dan  audit investigasi berkontribusi besar pada pengendalian kecurangan. Tugas dan tanggung jawabnya sama yaitu untuk mendeteksi atau mengungkapkan kecurangan, tetapi tingkat kewenangannya berbeda.  Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Tambunan  et  al.,  (2024)  diperoleh kesimpulan  bahwa  Audit  investigatif  dianggap  sebagai  cara  untuk  menangani  fraud  dalam tindakan  represif.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Maryani  &  Sastradipraja  (2020) menghasilkan sebuah kesimpulan yaitu  berdasarkan KUHAP,  audit investigatif yang efektif akan menghasilkan bukti audit yang relevan, kompeten, dan sah, yang pada gilirannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah secara hukum. Namun, bukti audit bukan satu-satunya bukti yang digunakan dalam menetapkan keputusan tindak pidana korupsi. Bukti audit tidak semuanya dapat digunakan sebagai bukti hukum.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan hasil temuan bukti audit investigatif dengan unsur tindak pidana dengan menggunakan contoh kasus-kasus yang terjadi di  sebuah  perusahaan  ritel  di  Kota  Bandung  sebagai  bahan  studi  kasus  untuk  kemudian dianalisis  secara  teoritis.  Adapun  perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan melakukan  pengamatan  lapangan  yang  dilakukan  terhadap  objek  penelitian  tersebut  selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 dengan dukungan studi literatur beserta data-data yang mengupas audit investigatif dari berbagai sumber referensi.
Rumusan  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  (1)  Adanya  kasus fraud yang terungkap  di  berbagai  perusahaan  besar  menunjukkan  betapa  rentannya  organisasi  terhadap tindakan-tindakan yang tidak etis, baik yang dilakukan oleh karyawan internal maupun pihak eksternal.  (2)  Industri  ritel  menempati  urutan  ke  6  dengan  jumlah  kasus  sebanyak  78  kasus serta rata-rata nilai kerugian senilai $48.000. Adapun skema kekurangan yang umumnya terjadi di  industri  ritel  adalah  korupsi  sebesar  40%  diikuti  oleh  non  tunai 32%  dan  skema billing sebesar 17%. (3) Para pelaku fraud dapat menunjukkan tanda-tanda seperti sikap dan perilaku yang  cerdik,  memiliki  hubungan  yang  dekat  dengan  pembeli  atau  pemasok  di  perusahaan, bergaya  hidup  mewah  maupun  adanya  tekanan  keuangan  yang  disebabkan  oleh  kebutuhan keuangan  yang  tidak  diperkirakan.  (4)  Bukti  audit  yang  terkumpul  akan  lebih  diperdalam menjadi bukti yang kuat untuk tahap penyelidikan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak
penyidik dari kepolisian sehingga penyidik dapat mengubahnya menjadi bukti menurut hukum pidana (KUHAP) dalam proses hukum.

## Fraud
Fraud didefinisikan  oleh  Bologna et  al., (1995)  Fraud is  criminal  deception  intended to financially  benefit  the  deceiver.  Apabila  keinginan  atau  hasil  perbuatan  untuk  memperoleh keuntungan tersebut dilakukan dengan tidak jujur serta melanggar hukum seperti korupsi atau penggelapan, maka tindakan fraud dapat dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal.

## Audit Investigatif
Audit  investigatif  adalah  prosedur  pemeriksaan  atau  audit  yang  bertujuan  untuk mengidentifikasi  dan  mengungkap fraud atau  tindak  kejahatan  dengan  menggunakan pendekatan,  prosedur,  atau  teknik  yang  biasanya  digunakan  dalam  penyelidikan  atau penyidikan (Esnawati & Primasari, 2022).
Audit  investigatif  dapat  didefinisikan  sebagai  kegiatan  pengumpulan  fakta-fakta  dari bukti-bukti yang dapat diterima dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan tujuan untuk  mengungkapkan  terjadinya  kecurangan  ( fraud )  atau  tindak  pidana  korupsi  dan dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (Utama, 2013).

## Bukti Audit
Evidence is any information used by the auditor to determined whether the information being audited is stated in accordance with the established criteria (Arens et al., 2017) . Setiap informasi  yang  digunakan  auditor  untuk  menentukan  apakah  informasi  yang  diaudit ditampilkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan disebut sebagai bukti.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.  Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2023). Analisis data  menggunakan  pendekatan  studi  kasus  yang  merujuk  pada  sekumpulan  metode  untuk menafsirkan data (Cresswell, 2015).
Penelitian  dilakukan  di  sebuah  perusahaan  ritel  (PT  X)  yang  berkantor  pusat  di  Kota Bandung, memiliki ratusan outlet yang tersebar di seluruh Indonesia dengan masa penelitian dari  tahun  2017  sampai  dengan  tahun  2023.  Metode  pengambilan  data  melalui  observasi partisipan yaitu pengamatan di mana orang yang melakukan pengamatan terlibat dan terlibat dalam  kehidupan  orang  yang  diamati  (Sugiyono,  2023).  Berikut  diagram  alur  Analisa  data menggunakan pendeketan studi kasus:
Sumber: Cresswell, (2015)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  periode  penelitian  yang  dilaksanakan  pengamatan  selama  7  tahun  ditemukan beberapa  kasus  oleh  proses  audit  investigasi  yang  terjadi  di  perusahaan  ritel  PT  X  Kota Bandung diantaranya adalah:
Tabel  1. Kasus Kasus yang Diungkap oleh Audit Investigasi No  Tahun Skema Fraud Jenis Fraud Pelanggaran Tindak Lanjut 1 2017 Korupsi (penggelapan  dalam jabatan) Purchasing Schemes dan Economic Extortion Pasal 374 kuhp Jalur Hukum 2 2017 Penggelapan asset (penggelapan  dalam jabatan) Larceny Pasal 374 kuhp Jalur Hukum 3 2018 Korupsi (penggelapan  dalam jabatan) Sales Schemes Pasal 374 kuhp Pecat 4 2018 Korupsi (penggelapan  dalam jabatan) Expense Reimbursement Schemes Pasal 374 kuhp Pecat dan Mengganti Kerugian 5 2019 Penyalahgunaan asset (penggelapan dalam jabatan) Ghost Employee Peraturan Perusahaan Pecat 6 2020 Korupsi dan Penyalahgunaan asset (penggelapan  dalam jabatan) Expense Reimbursement Schemes dan Sales Schemes Pasal 374 kuhp Pecat 7 2021 Korupsi dan Penyalahgunaan asset (penggelapan  dalam jabatan) Sales  Schemes dan Cash Larceny Pasal 374 kuhp Jalur Hukum 8 2022 Penyalahgunaan asset (penggelapan dalam jabatan) SalesSchemes, Expense Reimbursement Schemes Pasal 374 kuhp Jalur Hukum 9 2022 Penyalahgunaan asset (penggelapan dalam jabatan) Sales Schemes Pasal 374 kuhp Pecat 10  2023 Penyalahgunaan asset (penggelapan dalam jabatan) Expense Reimbursement Schemes, Sales Schemes dan Fictitious Expenses Pasal 374 kuhp Pecat dan Mengganti Kerugian 11  2023 Penyalahgunaan asset Cash  Larceny dan Sales Schemes Pasal 374 kuhp Pecat
No  Tahun Skema Fraud Jenis Fraud Pelanggaran Tindak Lanjut (penggelapan dalam jabatan)
Sumber: data diolah peneliti, 2024

## Pembahasan

## Keterkaitan Temuan Bukti Audit Investigatif Dengan Tindak Pidana
Kasus-kasus  fraud  di  atas  sebagian  besar  terjadi  melalui  skema  penyalahgunaan  asset kemudian  diikuti  oleh  korupsi.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh ACFE,  (2024)  bahwa  penyalahgunaan  asset  menempati  posisi  pertama  dalam  skema  fraud diikuti oleh korupsi, seperti gambar di bawah ini:
Gambar 3. Kategori Fraud beserta Kerugiannya
Adapun sales schemes atau skema penjualan merupakan skema fraud yang sering terjadi di  perusahaan  ini  yang  notabene  merupakan  perusahaan  ritel,  penjualan  merupakan  ujung tombak  perusahaan  untuk  menghasilkan  pendapatannya. Sales  schemes yang  terjadi diantaranya  manipulasi  diskon  member,  diskon  penjualan  ataupun  diskon-diskon khusus.Kemudian skema reiumburse biaya dan pencurian uang yang dilakukan oleh karyawan juga menjadi skema fraud yang sering dilakukan di perusahaan ini.
Bukti-bukti  yang  diperoleh  dari  audit  investigatif  menunjukkan  ke  arah  tindakan  yang disengaja dilakukan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi, hal ini diperkuat dengan perubahan gaya hidup pelaku maupun redflag lainnya dari pelaku. Keterkaitan bukti audit dengan bukti hukum tindak pidana lebih mengarah kepada Pasal 374 KUHP yang berbunyi “ Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”.
Pengenaan  Pasal  374  KUHP  bila  dibandingkan  dengan  Pasal  372  KUHP  berdasarkan KUHP lama atau Pasal 486 UU 1/2023 yang akan berlaku di tahun 2026 adalah dikarenakan fraud dilakukan oleh karyawan yang diberi tugas dan amanah perusahaan bukan dilakukan oleh pihak luar perusahaan.  Namun,  bukti audit bukan satu-satunya bukti yang digunakan dalam menetapkan  keputusan  tindak  pidana  korupsi.  Bukti  audit  tidak  semuanya  dapat  digunakan sebagai bukti hukum (Maryani & Sastradipraja, 2020).
Adapun di beberapa kasus yang tidak lanjut ke aparat penegak hukum dikarenakan adanya restorative  justice atau  mediasi  penal  yaitu  dimana  pelaku  dan  perusahaan  yang  dirugikan mencapai  kesepakatan  di  luar  pengadilan  contohnya  pelaku  mengembalikan  kerugian perusahaan.  Dalam  kasus  tindak  pidana  ekonomi  atau  korupsi,  pengembalian  kerugian  bisa
menjadi pertimbangan penting dalam penyelesaian perkara. Jika sebelum melakukan laporan ke  pihak  aparat  penegak  hukum  terjadi  penyelesaian  perdata  yang  memuaskan  kedua  belah pihak dan pihak korban sepakat untuk tidak melaporkan maka perkara pidana bisa saja tidak dilanjutkan  namun  apabila  perkara  pidana  sudah  dilaporkan  ke  aparat  penegak  hukum kemudian terjadi pengembalian kerugian maka hukum pidana akan tetap berjalan.
Selain itu kasus yang tidak berlanjut atau tidak diproses oleh penyidik yang disebabkan oleh kasus tersebut, dimana terdapat indikasi korupsi kemudian bukti audit yang disampaikan oleh auditor tidak atau belum memenuhi syarat-syarat korupsi atau sulit untuk diubah menjadi bukti  hukum  menurut  Pasal  184  UU  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP). Namun, audit investigatif diarahkan untuk memperoleh bukti yang dapat digunakan oleh penyidik sebagai alat bukti menurut KUHAP (Utama, 2013).

## Faktor Penyebab Terjadinya Fraud
Berkaca  terhadap  temuan-temuan  bukti  audit  investigatif  pada  beberapa  kasus  di perusahaan ritel di atas dapat penulis jabarkan, yaitu:
1. Lemahnya pengendalian internal perusahaan
Terulangnya  kasus-kasus  fraud  yang  terjadi  di  perusahaan  ritel  PT  X  disebabkan gagalnya  atau  lemahnya  pengendalian  internal  perusahaan  seperti  kasus  tahun  2017 pada purchasing  schemes, otorisasi  terhadap  pemilihan  vendor  tidak  dilaksanakan secara  benar.  Selain  itu  sering  berubah  kebijakan  terhadap  diskon  promo  tanpa pengawasan  atasan  menjadi  celah  yang  dimanfaatkan  oleh  pelaku  untuk  melakukan sales schemes. Unsur red flags yang terlihat dari kasus di atas sehingga menyebabkan terjadinya korupsi  sejalan  dengan  teori  dari  Singleton  &  Singleton  (2010) yang menyatakan  bahwa relationships  between  key  employees  and  authorized  vendors, secrecy surrounding these third-party relationships , A Lack of review on management approvals serta anomalies in approving vendors.
Pengendalian internal yang baik dan efektif akan membantu perusahaan dalam menjaga asetnya  serta  mendorong  adanya  efisiensi  terhadap  kegiatan  operasional  perusahaan (Suryani et al., 2022).
2. Gaya hidup berlebihan Faktor  gaya  hidup  berlebihan  menjadi  faktor  kedua  terbesar  yang  dilakukan  oleh fraudster dalam  melakukan  kecurangannya.  Terungkapnya  kasus-kasus  yang  terjadi pada tabel 1 di atas, sebagian besar diperlihatkan oleh red flag yang diperlihatkan oleh pelaku sehingga terdeteksi  oleh auditor. Perubahan perilaku ditunjukkan oleh pelaku seperti rutin memposting gaya hidup mewahnya di media sosial yang memancing sikap skeptisme auditornya sehingga fraud tersebut terungkap.
3. Tekanan keuangan yang dialami pelaku Pinjaman online yang dilakukan oleh pelaku menjadi penyebab terjadinya fraud yang dilakukannya. Tekanan atas pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman atau denda tinggi yang dialami oleh pelaku memotivasi untuk melakukan fraud dengan melakukan pencurian uang tunai maupun melakukan skema penjualan dengan cara memanipulasi laporan penjualan.
4. Rasionalisasi
Pembenaran atau rasionalisasi menjadi motivasi pelaku dalam melakukan fraud-fraud di atas. Para pelaku selalu memiliki alasan pembenaran untuk setidaknya mengurangi rasa bersalah mereka (Cressey, 1953). Alasan tidak mendapat gaji yang setimpal, bonus yang  tidak  dibayarkan  ataupun  mereka  melakukan  fraud  tersebut  dikarenakan  yang lainnya pun melakukan hal yang sama.

## Langkah-Langkah Untuk Menutup Peluang Terjadinya Fraud
Terjadinya  kasus-kasus  di  atas  membuat  perusahaan  mengevaluasi  kebijakan-kebijakan maupun  sistem  pengendalian  internal  perusahaannya,  langkah-langkah  yang  diambil  untuk menutup peluang terulangnya fraud diantaranya adalah:
1. Menciptakan budaya kerja yang berintegritas tinggi, jujur dan beretika tinggi. Karyawan yang berintegritas tinggi akan selalu bertindak sesuai norma dan berpegang terhadap etika moral. Untuk menciptakan budaya jujur, berintegritas maupun beretika tinggi,  perusahaan  menerapkan  pola  pengrekrutan  karyawan  secara  tepat  dan  ketat, Pimpinan  menjadi  role  model  perilaku  “Nada  di  Atas”  yang  artinya  pimpinan  akan menjadi  panutan  atau  contoh  bersikap  terhadap  anak  buahnya  serta  menciptakan lingkungan kerja yang positif,
2. Mempekerjakan audito internal maupun eksternal Langkah ini bertujuan untuk menciptakn pengendalian internal yang baik.
3. Membuat sistem pelaporan (Whistleblowing System) WBS  terbukti  efektif  untuk  menekan  adanya  gejala-gejala  fraud  yang  terjadi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  43%  kasus  fraud  dapat  terdeteksi  melalui  WBS  yang dilaporkan oleh para pelapornya serta sebanyak 53% para pelapornya merupakan para pegawainya.  Jika whistleblowing  system tidak  berjalan  secara  online  maka  atasan langsung merupakan pihak yang menerima laporan dari para pelapor (ACFE, 2024)

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa kasus-kasus yang terjadi di salah satu perusahaan ritel di Kota Bandung tersebut didominasi oleh penyalahgunaan asset seperti sales schemes , e xpense reimbursement schemes dan pencurian atau larceny. Bukti- bukti  yang  diperoleh  dari  audit  investigatif  menunjukkan  ke  arah  tindakan  yang  disengaja dilakukan  oleh  pelaku  untuk  kepentingan  pribadi,  hal  ini  diperkuat  dengan  perubahan  gaya hidup pelaku maupun redflag lainnya dari pelaku. Keterkaitan bukti audit dengan bukti hukum tindak  pidana  lebih  mengarah  kepada  Pasal  374  KUHP  dibandingkan  Pasal  372  KUHP dikarenakan  pelaku  merupakan  pegawai  perusahaan.  Faktor-faktor  penyebab  fraud  di perusahaan  tersebut  diantaranya  adalah  lemahnya  pengendalian  internal  perusahaan,  gaya hidup  berlebihan  atau  mewah,  tekanan  keuangan  yang  dialami  pelaku  dan  adanya  alasan pembenaran  yang  dilakukan  pelaku  seperti  gaji  tidak  sesuai  atau  hak  bonus  yang  tidak diberikan. Langkah evaluasi yang diambil oleh perusahaan diantaranya menciptakan budaya kerja yang berintegritas tinggi, jujur dan beretika tinggi, mempekerjakan auditor internal dan eksternal kemudian membuat sistem pelaporan atau whistleblowing system.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] ACFE. (2024). Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations .
[2] Arens, A. A., Elderr, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2017). Auditing And Assurance services An integrated Approach (Sixteenth Edition). Pearson Education Limited.
[3] Bologna,  G.  J.,  Linquisdt,  R.  J.,  &  Wells,  J.  T.  (1995). Fraud  Auditing  and  Forensic Accounting: New Tolls and Techniques . John Wiley & Sons, Inc.
[4] Carpenter, T., & Reimers, J. (2013). Professional Skepticism: The Effects of a Partner’s Influence and the Level of Fraud Indicators on Auditors’ Fraud Judgments and Actions. Behavioral Research in Accounting , 25 , 45–69. https://doi.org/10.2308/bria-50468
[5] Cressey,  D.  R.  (1953). Other  people’s  money:  A  study  in  the  social  psychology  of embezzlement. III: Free press.
[6] Cresswell, John. D. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset . Pustaka Pelajar.
[7] Esnawati, M., & Primasari, D. (2022). Akuntansi Forensik Dan Audit Investigasi Dalam Mengidentifikasi Fraud (Studi Literatur). Students Conference on Accounting & Business . https://imagama.feb.ugm.ac.id/kasus-garuda-indonesia-riwayatmu-kini/
[8] Hall, J. J. (1996). How to Spot Fraud. Journal of Accountancy , 182 (4).
[9] Maryani,  N.,  &  Sastradipraja,  U.  (2020).  Peranan  Audit  Investigatif  dalam  menjadikan Bukti  Audit  sebagai  Bukti  Hukum  untuk  Pembuktian  Tindak  Pidana  Korupsi. Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi , 17 (2).
[10] Nur, A. (2022). Peranan Audit Forensik Dalam Pencegahan Kasus Fraud Penerbitan Izin Usaha  Pertambanga  (IUP)  Pemerintahan  Daerah. Jurnal  Penelitian  Dan  Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya , 1 (2), 418–431. https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.525
[11] Pawitri,  W.,  Suryani,  I.,  Syahrudin,  M.,  &  Nuryana,  A.  (2024).  Kualitas  Audit  Dalam Pengaruh Penerapan Good Coorporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis (JRAK) , 10 (2). https://doi.org/10.38204/jrak.v10i2
[12] Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). Fraud Auditing and Forensic Accounting. In Fraud Auditing and Forensic Accounting . John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781118269183.ch7
[13] Sugiyono.  (2023). Metode  Penelitian  Kualitatif:  Untuk  penelitian  yang  bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif (3rd ed.). Alfabeta.
[14] Suryani, I., Syahrudin, M., & Yohanes, F. (2022). Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Biaya Perjalanan Dinas. Jurnal Ilmu Akuntansi , 15 (2), 16. https://doi.org/10.15408/akt.v14i1.28659
[15] Syahrudin,  M.  (2022).  The  Existence  of  an  Audit  Committee  as  a  Moderation  Among Factors Affecting Audit Quality. Jurnal AJIB (Audit Pajak Akuntansi Publik), 1 (2), 71– 84.
[16] Tambunan, A. S., Afrianti, A., & Muna, K. (2024). Pengaruh Audit Investigasi Terhadap Pencegahan Dan Pengungkapan Fraud. Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan (KEAT) , 1 (2), 82–90. https://doi.org/10.61132/keat.v1i2
[17] Tuanakotta, T. M. (2016). Audit Kontemporer . Salemba Empat.
[18] Tuanakotta,  T.  M.  (2019). Akuntans  Forensik  &  Audit  Investigatif (2nd  ed.).  Salemba Empat.
[19] Utama, M. F. W. (2013). Kendala Penyidik Mengubah Bukti Audit Menjadi Bukti Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi . https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/konten/show/996