KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pamungkas Satya Putra, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. H.S. RonggowaluyoTelukjambe Karawang 41361 pamungkas.satya.putra@gmail.com
Naskah diterima: 23 Maret; direvisi: 16 April; disetujui: 30 April

## ABSTRAK
Republik Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun  1945  Pasal  1  ayat  (3).  Kebijakan  yang  mereduksi  regulasi, governance (tata pemerintahan) dan risk (risiko) merupakan hukum yang ideal dalam bentuk mengawal  dari  upaya  menghindari  kemerosotan  akan  kepercayaan  dan ketidakpatuhan terhadap hukum dan etika. Aspek-aspek tersebut yang seyogyanya merupakan  landasan  dari  pembentukan  kebijakan  yang  bersifat  langsung mengatur melalui pembentukan badan kehormatan yaitu “Mahkamah Kehormatan Dewan”  untuk  melindungi  kewibawaan  ( gezag  organisatie )  DPR  RI  sebagai lembaga  perwakilan  rakyat.  MKD  merupakan  salah  satu  dari  alat  perlengkapan DPR  RI.  Berdasarkan  hal  tersebut  tujuan  penelitian  ini  yaitu  pertama  untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pengaturan Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan  Undang-undang  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  dan  kedua  untuk  meneliti  dan  menganalisis  mengenai  implementasi  dan implikasi  pengaturan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  berdasarkan  Undang- undang  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Kata  kunci : Kewenangan,  Mahkamah  Kehormatan  Dewan,  Pelanggaran  Kode Etik.
∽ Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia ∽  Pamungkas  Satya Putra ∽
AUTHORITY OF THE COURT OF HONOR COUNCIL TOWARD MEMBERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Pamungkas Satya Putra, S.H., M.H
Fakulty of Law, University of Singaperbangsa Karawang Jl. H.S. RonggowaluyoTelukjambe Karawang 41361 pamungkas.satya.putra@gmail.com

## ABSTRACT
The  Republic  of  Indonesia  as  a  state  based  on  law  as  regulated  in  The Constitution  of  The  Republic  of  Indonesia  1945  Article  1 ( 3 ). Policies  such  as regulation,  governance  and  risk  is  an  ideal  form  of  law  in  guarding  democracy than an attempt to avoid the deterioration of belief and non-compliance with laws and ethics. These aspects should be a foundation of the establishment of a policy that is directly regulate through the creation of honorary bodies of "the Court of Honor  Council"  to  protect  authority ( gezag  organisatie ) of  The  House  of Representatives  as  a  representative  institution  of  the  people.  MKD  is  one  of  the committee The House of Representatives. Based on the purpose of this study in the first to examine and analyze “the Court of Honor Council” regulation based on The  Law  of  The  Peoples  Consultative  Assembly,  The  House  of  Representatives, The  Regional  House  of  Representatives  and  The  Regional  Representatives Council, secondly to research and analyze the implementation and implications of the  Court  of  Honor  Council  regulation  based  on  the  Law  of  The  Law  of  The Peoples  Consultative  Assembly,  The  House  of  Representatives,  The  Regional House of Representatives and The Regional Representatives Council .
Keywords : Authority,  the  Court  of  Honor  Council,  Violations  of  the  Code  of Ethics.
∽ Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia ∽  Pamungkas  Satya Putra ∽

## A. Pendahuluan
Negara Kesatuan Republik Indonesia telah merdeka selama tujuh puluh (70) tahun. Segala  konsekuensi logis dalam lalu lintas bernegara mengharuskan tidak hanya  hukum  tidak  tertulis  saja  yang  diberlakukan,  akan  tetapi  hukum  tertulis sebagai  pedoman  dalam  menjamin  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  bagi setiap  warga  Negara  Republik  Indonesia, 1 di  mana  Republik  Indonesia  sebagai negara berdasar atas hukum ( rechtsstaat ) bertolak belakang dengan konsep negara kekuasaan ( machtsstaat ) yang wajib melaksanakan cita kenegaraan “ rechtssidee ” sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  (yang  selanjutnya  disingkat  UUD  NRI  Tahun  1945)  Bab  I  Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 ayat (3). 2
Kedudukan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (yang selanjutnya  disingkat  DPR  RI)  secara  konstitusional  berdasarkan  UUD  NRI Tahun  1945  setelah  amandemen  termuat  di  dalam  Bab  VII  Dewan  Perwakilan Rakyat Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) (hasil perubahan kedua), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) (hasil perubahan pertama) dan ayat (5) (hasil perubahan  kedua),  Pasal  20A  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  (hasil perubahan  kedua),  Pasal  21  (hasil  perubahan  pertama),  Pasal  22 ayat  (1)  sampai
1 Pendekatan hukum dalam etika memberikan penekanan bahwa hukum memiliki tiga (3) nilai dasar yang  bersifat  utama  sebagaimana  disampaikan  oleh  Gustav  Radbruch  (seorang  praktisi  dan  filsuf berkebangsaan  Jerman)  dalam  buku Rechtsphilo-sophie pada  tahun  1932  yaitu  hukum  memiliki  tiga  nilai utama  pertama  nilai  keadilan,  kedua  nilai  kepastian  dan  ketiga  nilai  kemanfaatan.  Radbruch  menegaskan bahwa  tiga  (3)  nilai  dasar  yang  hendak  dicapai  tersebut  dapat  berakibat  pertama  saling  melengkapi  satu dengan  lainnya  dan  kedua  saling  bertentangan  satu  dengan  yang  lainnya  (menyebabkan  ketidakadilan, ketidakpastian,  ketidakmanfaatan)  atau  disebut  dengan spannungs-verhaltnis. Lihat Sudikno  Mertokusumo, Mengenal Hukum , (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010), hlm. 161-165.
2 Hal  tersebut  termuat  dalam  naskah  asli  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 beserta Penjelasan Bagian  III tentang Undang-Undang Dasar Menciptakan Pokok-Pokok Pikiran  yang Terkandung  Dalam “Pembukaan”  Dalam Pasal-Pasalnya,  menyatakan “(...) Pokok-pokok pikiran  ini dalam mewujudkan  cita-cita  hukum  ( rechtsidee )  yang  menguasai  hukum  dasar  negara,  baik  hukum  yang  tertulis (undang-undang  dasar),  maupun  hukum  yang  tidak  tertulis”.  Dalam  Bagian  Sistem  Pemerintahan  Negara angka  I  romawi,  menyatakan  “Sistem  pemerintahan  negara  yang  ditegaskan  dalam  undang-undang  dasar ialah: I. Indonesia, ialah negara yang berdasarkan atas Hukum ( rechtsstaat ) 1. Negara Indonesia berdasarkan atas  hukum  ( rechtsstaat ),  tidak  berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka  ( machtsstaat )”.  Telah  disadari  bahwa hukum  merupakan  produk  yang  tidak  dapat  lepas  dan  berdasarkan  kekuasaan  yang  terletak  pada  legislatif maupun  kebijakan  eksekutif  serta  kelembagaan  masyarakat  hukum  adat.  Lihat  Bahder  Johan  Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia , (Bandung: C.V. Maju Mandar, 2012). hlm. 18-40. Istilah rechtsstaat pertama  kali  dipergunakan  oleh  Rudolf  Von  Gneist  guru  besar  Universitas  Berlin  dalam  sebuah  bukunya yang berjudul “Das Englisehe Verwaltungserecht”, 1857. Dalam buku itu digunakan istilah rechtsstaat untuk menunjuk sistem hukum yang berlaku di Inggris. Berkenaan dengan ini Willem Van der Vlagt, guru besar di Leiden  dalam  disertasinya  yang  berjudul  “De  Rechtsstaat  Vlgens  de  Leer  Van  Rudolf  Von  Gneist” menyatakan  pendapatnya  bahwa;  kepada  Gneist  lah  seharusnya  diberi  penghormatan  yang  tadinya  dengan kurang  tepat  diberikan  kepada  Montesquieu,  sebagai  seorang  yang  mempopulerkan  tata  negara  Inggris sebagai  satu  kesatuan  yang  hidup.  Apabila  ditinjau  dari  segi  perkembangannya,  konsep rechtsstaat telah berkembang dari  konsep  klasik  ke arah  konsep  modern.  Konsep  klasik  yang  disebut “Klassiek  Liberale  en Democratische  Rechtsstaat”  disingkat  “Democratische  Rechtsstaat”.  Konsep  modern  di  Belanda  disebut “Sociale  Rechtsstaat”  atau  juga  disebut  dengan  istilah;  “Sociale  Democratische  Rechtsstaat”.  Lihat  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia ,  cet.  1,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2010).  hlm.  20. Pengertian rechtsstaat dalam  hubungannya  dengan  istilah  Penjelasan  UUD  1945  yang  menggunakan perkataan  “Negara  Indonesia  berdasar  atas  Hukum  ( rechtsstaat ),  tidak  berdasar  atas  kekuasan  belaka ( machtsstaat ),  dapat  dipahami  sebagai  konsepsi  yang  mengandaikan  negara  kekuasaan  itu  sendiri  memang ada. Bandingkan dengan penjelasan Richard S. Kay, “Thus the Rechtsstaat, as the controlling arrangement of law, presupposes the existence of the Machtsstaat, the political power apparatus to be controlled”. Lihat John Elster  and  Rune  Slagstad, Liberal  Constitutionalism  and  Its  Critics , Carl  Schmitt  and  Max  Weber,  in Constitutionalism  and  Democracy ,  1988,  hlm.  108  dan  110.  Lihat  juga  Richard  S.  Kay, American Constitutionalism,  footnote no.  12,  dalam  Larry  Alexander  (ed.), Constitutionalism : Philosophical Foundations , (New York: Cambridge University Press, 1998), hlm. 18 dan hlm. 51.
∽ Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia ∽  Pamungkas  Satya Putra ∽
dengan ayat (3) serta Pasal 22A dan Pasal 22B (hasil perubahan kedua). Setidak- tidaknya  terdapat  tujuh  (7)  pasal  dan  delapan  belas  (18)  ayat  serta  kata  “Dewan Perwakilan  Rakyat”  disebutkan  sebanyak  empat  puluh  sembilan  (49)  kali  dalam mengatur DPR RI, di mana apabila merujuk kepada ketentuan Naskah Asli UUD NRI  Tahun  1945  pengaturan  termuat  dalam  Bab  VII  Dewan  Perwakilan  Rakyat Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) atau setidak-tidaknya terdapat empat  (4)  pasal  dan  sembilan  (9)  ayat  serta  kata  “Dewan  Perwakilan  Rakyat” disebutkan sebanyak tiga puluh delapan (38) kali. 3
Hal  tersebut  merupakan  landasan  Konstitusionalisme  dari  DPR  RI  sebagai lembaga  negara  yang  berdasarkan  segi  hierarki  merupakan  lembaga  negara ( primary  state  organ )  yang  diatur  secara  langsung  oleh  UUD  NRI  Tahun  1945 dan berdasarkan segi fungsi merupakan lembaga utama berdasarkan kewenangan utama  di  dalam  bidang  legislasi,  anggaran  dan  pengawasan  sebagaimana dinyatakan  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945  Bab  VII  Dewan  Perwakilan  Rakyat Pasal 20A, bahwa: 4

## Pasal 20A
(1). Dewan  Perwakilan  Rakyat  memiliki  fungsi  legislasi,  fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. (2). Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak  yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat  mempunyai  hak  interpelasi,  hak  angket,  dan  hak menyatakan pendapat. (3). Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar  ini,  setiap  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat mempunyai  hak  mengajukan  pertanyaan,  menyampaikan  usul dan pendapat serta hak imunitas.
3 Bandingkan  dengan  pengaturan  UUD  Tahun  1945  Bab  VII  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Pasal  19 sampai dengan Pasal 22 sebelum perubahan menegaskan bahwa:
BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pasal 19
(1).Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.
(2).Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
Pasal 20
(1).Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2).Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
Pasal 21
(1).Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.
(2).Jika  rancangan  itu,  meskipun  disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  tidak  disahkan  oleh Presiden,  maka  rancangan  tadi  tidak  boleh  dimajukan  lagi  dalam  persidangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat masa itu.
Pasal 22 (1).Dalam  hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa,  Presiden  berhak  menetapkan  peraturan pemerintah
sebagai pengganti undang-undang.
(2).Peraturan  pemerintah  itu  harus  mendapat  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam persidangan
yang berikut.
(3).Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
4 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , UUD NRI Tahun 1945. Hasil Amandemen.
∽ Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia ∽  Pamungkas  Satya Putra ∽
(4). Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  hak  Dewan  Perwakilan  Rakyat dan  hak  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  diatur  dalam undang-undang.
Dalam  menjalankan  fungsinya,  DPR  RI  memiliki  alat  perlengkapan  salah satunya yaitu Mahkamah Kehormatan Dewan (yang selanjutnya disingkat MKD) yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota dan pimpinan DPR RI sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dan  Dewan Perwakilan  Daerah  sebagaimana  dirubah  oleh  Undang-undang  Nomor  42  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  Pasal  119  sampai  dengan  Pasal 149.  Ketentuan tersebut  diatur lebih  lanjut  di  dalam  Peraturan  DPR  RI  Nomor  2 Tahun  2015  tentang  Tata  Beracara  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia  yang  menegaskan  tentang  MKD  dan  kode  etik sebagaimana diatur di dalam Bab I  Ketentuan Umum Pasal 1 butir 2 dan butir 5, yaitu: 5 3.Mahkamah Kehormatan Dewan, selanjutnya disingkat MKD adalah alat  kelengkapan  DPR  yang  bersifat  tetap  sebagaimana  dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  dan peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib. (...)
5.Kode  Etik  DPR,  selanjutnya  disebut  Kode  Etik  adalah  norma  yang wajib  dipatuhi  oleh  setiap  Anggota  selama  menjalankan  tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR.
Sebagaimana  dimaksudkan  dalam  peraturan  tersebut  menegaskan  bahwa MKD  merupakan  alat  kelengkapan  DPR  RI  yang  bersifat  tetap  dan  bertujuan untuk  menjaga  serta  menegakkan  kehormatan  dan  keluhuran  martabat  DPR  RI sebagai lembaga perwakilan. Philippe Nonet dan Philip Selznick, dalam bukunya yang  berjudul Law  and  Society  in  Transition : Toward  Responsive  Law menyatakan: 6
5 Indonesia, Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Indonesia, Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17  Tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , UU No. 42 Tahun 2014, LN Nomor 383 Tahun 2014, TLN Nomor  5650.  Lihat  juga  Indonesia, Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  tentang  Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia , Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2015, BN RI Nomor 548 Tahun 2015.
6 Philippe Nonet and Philip Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law , (New York:  Harper&Row,  1978),  hlm.  72-156.  Lihat  I.C.  van  der  Vlies, Het  wetsbegrip  en  beginselen  van behoorlijke  regelgeving ,  (‟s-Gravenhage:  Vuga,  1984),  hlm . 134 . Direktorat  Jendral  Peraturan  Perundang- undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Buku Pegangan Perancangan Peraturan Perundang- undangan ,  ahli  bahasa  oleh  Linus  Doludjawa,  (Jakarta:  Direktorat  Jendral  Peraturan  Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2005), hlm. 8.
∽ Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia ∽  Pamungkas  Satya Putra ∽
(...) no  one  model  can  fully  capture  the  dynamics  of  human  behaviour.  Of particular importance is the ‘responsive approach’ which demands that the legislature take  cognisance  of  the  particular  context  in  which  its  proposed laws are to operate. Laws which fail to appreciate the particular context in which  its  proposed  laws  are  to  operate.  Laws  which  fail  to  achieve  their goals and may even be counter productive (...). 7
Todung  Mulya  Lubis  menegaskan  bahwa  konsep  negara  hukum,  segala sesuatu  harus  berdasarkan  hukum  itu  sendiri,  di  mana  merupakan  rumah  yang ideal  untuk  hak  asasi  manusia.  Hanya  dalam  negara  hukum,  hak  asasi  manusia dapat  menjamin  seperti  independensi  peradilan,  proses  hukum  dan  pengujian undang-undang, hingga hak untuk bertahan hidup. Namun, konsep Negara Hukum Republik  Indonesia  kini  telah  digerogoti  oleh  perkembangan  kepentingan  dan kekuatan  politik,  ekonomi,  budaya  dan  berbagai  kasus  hukum.  Salah  satunya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPR RI Setya Novanto dan  Fadli  Zon  serta  kasus  “Papa  Minta  Saham”  yang  menjerat  untuk  kedua kalinya Ketua DPR RI Setya Novanto (di mana baru-baru ini menyatakan mundur dari  jabatan  tersebut).  Hal  tersebut  secara  bertahap  melemahkan  fondasi  negara hukum  tersebut.  Tetapi  sebagai  pernyataan  politik,  komitmen  untuk  menjunjung tinggi  negara  hukum  wajib  terus  dilakukan  oleh  hampir  setiap  pejabat Pemerintah. 8
Kasus Setya Novanto di dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia  menimbulkan  dinamika  tersendiri  selain  dari  kedudukannya  sebagai anggota DPR RI juga sebagai Ketua DPR RI pada saat itu. Hal-hal yang menjadi perdebatan  dikalangan  akademisi  maupun  praktisi  yang  timbul  perlu  kiranya untuk  dianalisis  dan  dikaji  yang  terbagi  atas  beberapa  bagian  yaitu pertama perihal  siapa  yang  berhak  menjadi  pelapor  dan  melakukan  pelaporan  kepada Mahkamah  Kehormatan  Dewan, kedua tentang  sistem  penonaktifan  terhadap seseorang anggota DPR RI yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, ketiga tentang  tata  cara  bersidang  pada  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  yang  dirasa masih jauh dari sisi kepastian hukum, keempat tentang ketentuan struktur MKD, kelima tentang  akibat  hukum  bagi  yang  tidak  terbukti  dan  terbukti  melakukan tindakan pelanggaran kode etik serta keenam tentang kedudukan keputusan MKD.
7 Terjemahan bebas:
(...) Tidak ada satu modelpun yang dapat menangkap dinamika perilaku manusia. Hal paling penting adalah  'pendekatan  responsif'  yang  menuntut  badan  legislatif  mengetahui  dinamika  tersebut  dari  konteks tertentu, di mana hukum yang diusulkan adalah hukum yang dapat menyelesaikan dinamika tersebut. Hukum yang gagal dalam memahami dinamika tertentu, di mana hukum diusulkan untuk dapat dilaksanakan. Hukum yang  gagal  dalam  mencapai  tujuan  tertentu  dan  bahkan  mungkin  menjadi  kontra  produktif  atau  tidak  dapat diimplementasikan.
8 Todung  Mulya  Lubis, In  Search  of  Human  Right:  Legal-Political  Dilemmas  of  Indonesia’s  New Order  1966-1990 . A  Dissertation  Submitted  to  Boalt  Hall  Law  School  In  Partial  Fulfillment  of  Thee Candidacy For the Degree of Juris Scientific Doctor , (California: University of California Berkeley, 1990). Terjemahan bebas dari: The rechtsstaat state based on law is an ideal home for human rights; only within the rechtsstaat can human rights guarantees such as the independence of the judiciary, due process of law, and judicial  revie,  survive.  However,  the  very  notion  of  rechtsstaat  has  been  subverted  by  various  political, economic, cultural and legal developments that gradually weakened the foundation of the rechtstaat. But as a political  statement,  a  commitment  to  rechtsstaat  has  continously  been  made  by  virtually  every  government official.
∽ Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia ∽  Pamungkas  Satya Putra ∽

## B. Perumusan Masalah
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  pengaturan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  berdasarkan Undang-undang  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
2. Bagaimana  implementasi  dan  implikasi  pengaturan  Mahkamah Kehormatan  Dewan  berdasarkan  Undang-undang  tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
C. Tujuan Penulisan Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan adalah:
1. Mengkaji  dan  menganalisis  mengenai  pengaturan  Mahkamah Kehormatan  Dewan  berdasarkan  Undang-undang  tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Meneliti  dan  menganalisis  mengenai  implementasi  dan  implikasi pengaturan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  berdasarkan  Undang- undang  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah.

## D. Metode Penelitian
Secara  umum  jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah penelitian  kualitatif.  Secara  khusus,  dalam  ranah  ilmu  hukum  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan  normatif  digunakan untuk  meneliti  atau menganalisis  dan menjelaskan  norma  hukum  yang  mengulas mengenai  Pengaturan  Kewenangan  MKD  dalam  menerima,  memeriksa  dan memutus  dugaan  pelanggaran  kode  etik.  Sifat  penelitiannya  termasuk  dalam penelitian deskriptif yaitu untuk melukiskan tentang sesuatu hal tertentu pada saat tertentu  yang  mempunyai  gambaran  data  awal  permasalahan  yang  akan  diteliti terutama berkaitan dengan judul mengenai “Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan  Terhadap  Dugaan  Pelanggaran  Kode  Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”,  sehingga diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang tersaji di dalam pokok permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya.

## E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis
Dalam  mengkaji  dan  menganalisis  tentang  lembaga  negara  ( staatsorgane ) maka  tanpa  disadari  akan  menyentuh  teori  klasik  tentang  tiga  fungsi  kekuasaan yang  dikenal  sebagai  teori  pemisahan  kekuasaan  “separation  of  power”  yaitu fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif atau disebut dengan teori “Trias Politica”. Teori tersebut didasarkan kepada pandangan John Locke (legislatif, eksekutif dan federatif) dan Montesquieu (legislatif, eksekutif dan yudikatif) yang menghendaki satu organ negara hanya dapat melaksanakan satu fungsi ( functie ) dan tidak dapat satu  dengan  yang  lain  melakukan  intervensi  urusan  organ  lainnya.  Hal  tersebut berarti  bahwa  setiap  organ  memiliki  kemandirian  dan  kehendak  untuk melaksanakan  fungsi  kekuasaan  tanpa  intervensi  dan  bebas  sesuai  dengan  tugas dan wewenang yang telah diatur. 9
9 Lihat  John  Locke ,  Second  Treatise  of  Government ,  (Indiana:  Hackett  Publishing  Company  Inc, 1980); John Locke, Two Treatise of Government , (London: J.M. Dent, 1993); John Locke, Political Writings ,
∽ Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia ∽  Pamungkas  Satya Putra ∽
Kemudian  apabila  dipahami  dalam  konteks  dewasa  bernegara  yang  telah lampau  jauh  bergerak  maju,  maka  tidaklah  dapat  dikatakan  cukup  hanya mempergunakan  teori  tersebut.  Hal  tersebut  didasarkan  kepada  setiap  cabang kekuasaan  akan  selalu  berhubungan  satu  dengan  lainnya  “seperti  3  benda  yang disimpan  di  dalam  satu  wadah/  mangkok”.  Ketiga  kekuasaan  tersebut  wajib mempergunakan  prinsip checks  and  balances, 10 di  mana  terdapat  hubungan antarcabang  dari  kekuasaan  yang  telah  didistribusikan  “distribution  of  power” melalui konstitusi berdasarkan atas kedaulatan rakyat kepada organ-organ negara ( staatsorgane )  yang  saling  mengendalikan  dan  menyeimbangkan  jalannya penyelenggaraan  pemerintahan.  Hal  tersebut  menimbulkan  kriteria  terhadap perbedaan  dalam  hierarki  lembaga  negara  yaitu  lembaga  negara  sebagai  organ utama  atau  primer  ( primary  constitutional  organs )  dan  organ  pendukung  atau penunjang  ( auxiliary  state  organs ).  Hal  tersebut  berdasarkan  pendapat  Jimly Assiddiqie  di  mana  kriteria  pembedaan  berdasarkan  pada  kriteria  bentuk  sumber normatif  yang  mengatur  mengenai  kewewenangan  serta  kualitas  fungsi  yang bersifat  utama  atau  penunjang  ( auxiliary )  yang  diatur  dalam  sistem  kekuasaan negara. 11 Amandemen  terhadap  konstitusi  saat  yang  lalu  salah  satu  usulannya yaitu tentang sistem dan mekanisme checks and balances di dalam sistem politik dan ketatanegaraan, di mana belum pernah terdapat dalam dua orde sebelumnya. 12 Sumber  hukum  normatif  yang  mengatur  terhadap  tugas  dan  wewenang jabatan-jabatan  serta  fungsi  yang  dimiliki  oleh  jabatan-jabatan  tersebut.  Hal tersebut  mempengaruhi  perannya  dalam  menjalankan  salah  satu  fungsi pemerintahan  baik  perlakuan  hukum  terhadap  jabatan  tersebut,  mengenai protokoler  kenegaraan  dan  tunjangan  yang  diberikan  sebagai  hak,  di  mana kewajiban sepenuhnya telah dilaksanakan.  Terdapat kriteria dalam
mengklasifikasikan  dalam  segi  fungsi  di  mana  terdapat  lembaga  yang  bersifat utama  atau  primer  dan  terdapat  lembaga  negara  yang  bersifat  sekunder  atau penunjang  ( auxiliary ).  Menurut  Jimly  Assiddiqie  organ  lapis  pertama  dapat disebut dengan lembaga tinggi negara, organ lapis kedua disebut dengan lembaga negara dan organ lapis ketiga disebut dengan lembaga daerah.
(London: Penguin Books, 1993). Lihat juga Baron Charles De Secondat Montesquieu, Oeuvres de Monsieur de Montesquieu V4 : De L'Espirit Des Lois, 1769. Lihat Montesquieu, The Spirit of Laws : Dasar-dasar Ilmu Hukum  dan  Ilmu  Politik ,  (Bandung:  Nusa  Media,  tanpa  tahun)  diterjemahkan  dari  karya  Montesquieu, The Spirit of Laws , (California: University of California Press, 1977). Montesquieu dalam buku L ‘Esprit de Lois (Semangat Hukum atau Jiwa dari Hukum). Penekanan konsep tersebut demi kelancaran dalam pemerintahan negara,  hendaknya  diadakan  pemisahan  kekuasaan  dengan  batas-batas  yang  tegas  dan  nyata.  Untuk  itu, kekuasaan  negara hendaknya terdiri dari tiga poros  kekuasaan  yang terpisah,  yaitu: a)  Kekuasaan  membuat undang-undang  (kekuasaan  legislatif),  b)  Kekuasaan  melaksanakan  undang-undang  (kekuasaan  eksekutif), dan  c)  Kekuasaan  mengawasi  dan  bertindak,  jika  terjadi  pelanggaran  terhadap  undang-undang  dan  hukum yang berlaku (kekuasaan yudikatif). Menurutnya, tiga poros kekuasaan tersebut masing-masing terpisah satu sama  lain,  baik  mengenai  orangnya  maupun  fungsinya.  Lihat  juga  Dahlan  Thaib, Implementasi  Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 29.
10 K.C.  Wheare  menegaskan  konsep checks  and  balances tidak  menghapuskan  hakikat  teori pemisahan  kekuasaan.  melainkan  sekedar  penyempurnaan  karena  memang  tidak  ada  teori  pemisahan  yang bisa berlaku secara sempurna. Sistem checks and balances yang diterapkan kepada lembaga-lembaga negara berdasarkan  distribusi  kekuasaan  oleh  konstitusi.  Salah  satu  dari  instrumen  dan  sub  sistem  kekuasaan dimaksud  adalah  lembaga  yudikatif  yang  harus  senantiasa  dijaga  kemandiriannya  dan  ditingkatkan akuntabilitasnya  di  hadapan  dan  dalam  kaitannya  dengan  organ  dari  sub-sistem  cabang  kekuasaan  lainnya untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
11 Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi ,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm. vi-vii.
12 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010). hlm. 67.
∽ Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia ∽  Pamungkas  Satya Putra ∽
Perkembangan  masyarakat  sebagai  dinamika  sosial-politik  melahirkan perspektif  global  dan  upaya  mempertahankan  nilai-nilai  lokal.  Transplantasi perundang-undangan  dalam  perkembangannya  menimbulkan  ekses  luar  biasa dalam  perkembangan  hukum  di  Indonesia,  kehendak  dalam  menciptakan  hukum dinamis dalam lingkup kenegaraan sangat berpengaruh dalam negara hukum yang demokrasi.  Semua  corak,  bentuk,  bangunan  dan  struktur  organisasi  yang  ada hanyalah mencerminkan respons negara dan para pengambil keputusan ( decision makers ). 13 Hal  tersebut  dimaksudkan  dalam  suatu  negara  dilakukan pengorganisasian berbagai kepentingan  yang terdapat dalam tiap-tiap masyarakat negara.  Kemudian  Teori  hierarki  norma  ( stufentheorie )  yang  dikemukakan  Hans Kelsen  dan  teori  hierarki  norma  hukum  ( die  theorie  vom  stufentordnung  der rechtsnormen )  yang  dikemukakan  Hans  Nawiansky  dapat  digunakan  untuk menjelaskan sistem norma hukum di Indonesia. 14 Adapun empat kali amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pada tahun 1999  hingga  tahun  2002.  Rumusan  pasal  yang  dikemukakan  di  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen.
Menurut R.M.A.B. Kusuma perubahan struktur maupun fungsi dari lembaga negara  di  Indonesia  menjadi  perhatian  khusus  para  akademisi  maupun  praktisi kenegaraan. Lembaga  pokok  ( main  organ ),  berubah  dari  enam  (MPR,  DPR, Kepresidenan,  DPA,  MA  dan  BPK),  menjadi  delapan  (MPR,  DPR,  DPD, Kepresidenan, MA, MK, Komisi Yudisial dan BPK). Kemudian Jimly Assiddiqie menyatakan  pengaruh  perkembangan  masyarakat  sangat  berpengaruh  terhadap struktur  organisasi  negara,  termasuk  bentuk-bentuk  dan  fungsi-fungsi  lembaga negara. 15 Eksperimentasi  kelembagaan  ( Institutional Experimentation )  dapat
13 Ibid., hlm. vi-1. Lihat juga Hans Kelsen, General Theory of Law and State , (New York: Russell & Russell,  1961).  hlm.  192.  Lihat  juga  Jimly  Assiddiqie, Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara Pasca Reformasi , loc. cit. , hlm. 31. Pendapat Hans Kelsen dalam bukunya General Theory of Law and State dan The  Pure  Theory  of  Law ,  antara  lain  memberi  konsepsi  terhadap  berlakunya  norma  hukum  yang  lebih rendah  harus  didasarkan  pada  norma  hukum  yang  lebih  tinggi.  Pada  tingkatan  yang  tertinggi  akan diketemukan  adanya  norma  dasar  ( grundnorm ).  Kelsen  menyatakan  dalam  memahami  pengertian  organ negara  ( the  concept  of  the  State-Organ )  “ Whoever  ful  lls  a  function  determined  by  the  legal  order  is  an organ ”.  Siapapun  yang  menjalankan  fungsi  yang  ditentukan  oleh  suatu  tata  hukum  ( legal  order )  adalah sebuah  organ  negara.  Adapun  hal  tersebut  merupakan  prasyarat  dalam  terbentuknya  suatu  organ  negara adalah sumber hukum normatif. Kelsen menyatakan bahwa “ These functions, be they of a norm-creating or of a  norm-applying  character,  are  all  ultimately  aimed  the  execution  of  a  legal  sanctions ”,  hal  tersebut menegaskan bahwa  lembaga negara dapat disebut organ  yang  memiliki fungsi  menciptakan norma  dan/atau menjalankan norma. Organ negara  memiliki fungsi  yang jelas dalam  menjalankan fungsinya tersebut dalam konteks lalu-lintas bernegara.  Inilah  yang  disebut sebagai jabatan publik atau  jabatan umum ( public of ces ) dan pejabat publik atau pejabat umum ( public of cials ). Hans Kelsen menyatakan “ An organ, in this sense, is an  individual  fulling  a  special  functions ”  dalam  terjemahan  bebas  kualitas  organ  negara  sangat  ditentukan oleh fungsinya. Kemudian Kelsen menyatakan “ He is an organ  because and in so far as he performs a law- creating  or  law-applying  function ”  dalam  terjemahan  bebas  dinyatakan  bahwa  dia  adalah  sebuah  organ karena  menjalankan  fungsi  menciptakan  norma  atau  melaksanakan  norma.  Lembaga  negara  dapat  dibentuk berdasarkan  kekuasaan  yang  dibagikan  oleh  konstitusi  dan  dapat  pula  terbentuk  dan  mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang, keputusan presiden di mana hierarki lembaga negara tersebut berdampak tidak sama satu sama lain karena sumber hukum normatif itu berjenjang yang menyebabkan lembaga negara memiliki hierarki sesuai dengan pengaturannya.
14 Mahkamah  Agung  R.I  dan  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia, Sistem  Hukum  Indonesia , (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2005). hlm. 17.
15 Jimly Asshiddiqie, o.p cit., hlm. v-viii. Lembaga-lembaga baru tersebut dapat disebut sebagai state auxiliary  organs atau auxiliary  institutions sebagai  lembaga  negara  yang  bersifat  penunjang.  Diantara lembaga-lembaga tersebut terkadang terdapat self regulatory agencies, independent supervisory bodies atau lembaga-lembaga  yang  menjalankan  fungsi  campuran  ( mix-function )  antara  fungsi-fungsi  regulatif, administratif  dan  fungsi  penghukuman  biasa  dipisahkan  tetapi  justru  dilakukan  secara  bersama-sama  oleh lembaga-lembaga  baru  tersebut.  Bahkan  terdapat  lembaga-lembaga  yang  dinyatakan  sebagai quasi  non-
∽ Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia ∽  Pamungkas  Satya Putra ∽
berupa dewan ( council ), komisi ( commission ), komite ( committee ), badan ( board ) serta otorita ( authorithy ). 16

## F. Hasil Pembahasan
MKD  merupakan  salah  satu  dari  alat  perlengkapan  DPR  RI.  Sebagaimana diatur  di  dalam  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  mengatur  tentang  kedudukan  MKD dalam Bab III DPR Bagian Kedelapan Alat Kelengkapan Pasal 83 dan  Paragraf 9 Pasal  119  sampai  dengan  Pasal  149  sebagaimana  telah  diubah  oleh  Undang- undang  Nomor  42  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor 17  Tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah, menegaskan bahwa: 17
Pasal 83 (1). Alat kelengkapan DPR terdiri atas:
a.Pimpinan;
b.Badan Musyawarah;
c.Komisi;
d.Badan Legislasi;
governmental  organization. Eksperimentasi  kelembagaaan  ( institutional  experimentation )  dilakukan  oleh Indonesia  seiring  runtuhnya  kekuasaan  orde  baru  dan  berhentinya  Presiden  Soeharto  pada  tanggal  21  Mei 1998. Dilakukannya perubahan konstitusi yang menyebabkan terdapat tiga puluh empat (34) lembaga negara di  mana dua puluh delapan (28) lembaga negara dinyatakan  kewenangannya  dalam  konstitusi secara  umum maupun rinci dan enam (6) lembaga negara yang tidak dinyatakan kewanangannya dalam konstitusi.
16 Ibid., hlm.  49-60. Kemudian  terdapat  tiga  puluh  empat  (34)  lembaga  negara  yang  diatur  setelah amandemen di dalam konstitusi yang dilakukan oleh Indonesia yang diantaranya dapat dikategorikan sebagai organ  utama  atau  primer  ( primary  constitutional  organs )  dan  yang  merupakan  organ  pendukung  atau penunjang ( auxiliary state organs ). Setelah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (Tahun 1999-2002) sekitar tiga puluh  empat  (34)  lembaga  negara  yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Dasar,  yaitu:  1.  MPR:  Bab  II;  2. Presiden  RI;  dan  3.  Wakil  Presiden  RI:  Bab  III;  4.  Dewan  Pertimbangan  Presiden:  Ps.  16;  5.  Kementerian Negara: Bab V; 6. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama sebagai triumvirat Ps.  8  ayat  (3);  7.  Menteri  Dalam  Negeri  sebagai triumvirat :  Ps.  8  ayat  (3);  8.  Menteri Pertahanan sebagai triumvirat : Ps. 8 ayat (3); 9. Duta: Ps. 13 ayat (1), (2) dan ayat (3); 10. Konsul: Ps. 13 ayat (1);  11.  Pemerintahan  Daerah  Provinsi:  Bab  VI  yang  mencakup:  12.  Gubernur/Kepala  Pemerintah  Daerah Provinsi;  13.  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  (DPRD  Provinsi);  14.  Pemerintahan  Daerah Kabupaten yang mencakup: 15. Bupati/Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten; 16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten); 17. Pemerintahan Daerah Kota yang mencakup: 18. Walikota/Kepala Pemerintah Daerah Kota; 19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD Kota); 20. Dewan Perwakilan Rakyat Republik  Indonesia: Bab VII; 21. Dewan Perwakilan Daerah: Bab VIIA; 22. Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum yang oleh Undang-undang dinamakan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU): Bab VIIB; 23.  Bank  Sentral  yang  oleh  Undang-undang  dinamakan  dengan  Bank  Indonesia:  Bab  VIII;  24.  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Bab VIIIA; 25. Mahkamah Agung (MA): Bab XIV; 26. Mahkamah Konstitusi (MK): Bab XIV; 27. Komisi Yudisial (KY): Bab XIV; 28. Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI): Bab XII;  29.  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia:  Bab  XII;  30.  Angkatan  Darat  (TNI  AD):  Ps.  10;  31. Angkatan  Laut  (TNI  AL):  Ps.  10;  32.  Angkatan  Udara  (TNI  AU):  Ps.  10;  33.  Satuan  pemerintahan  daerah yang bersifat khusus atau istimewa: Ps. 18B ayat (1); 34. Badan-badan lain yang berfungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman: Ps. 24 ayat (3).
17 Indonesia, Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Lihat  Indonesia, Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , UU No. 42 Tahun 2014, LN Nomor 383 Tahun 2014, TLN Nomor 5650. Bab III DPR Bagian Kedelapan Alat Kelengkapan Pasal 83 ayat (1) sampai dengan ayat  (4).  Lihat  juga  Indonesia, Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  tentang  Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia , Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2015, BN RI Nomor 548 Tahun 2015. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.
∽ Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia ∽  Pamungkas  Satya Putra ∽
e.Badan Anggaran;
f.Badan Kerja Sama Antar-Parlemen;
g.Mahkamah Kehormatan Dewan; h.Badan Urusan Rumah Tangga;
i.Panitia khusus; dan
j.Alat  kelengkapan  lain  yang  diperlukan  dan  dibentuk  oleh  rapat paripurna. (2). Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPR dibantu oleh unit  pendukung  yang  tugasnya  diatur  dalam  peraturan  DPR tentang tata tertib.
(3). Unit pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a.Tenaga administrasi; dan
b.Tenaga ahli.
(4). Ketentuan  mengenai  rekrutmen  tenaga  administrasi  dan  tenaga ahli  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  diatur  lebih  lanjut dalam peraturan DPR tentang tata tertib.
Alat  kelengkapan  DPR  RI  yang  bertugas  untuk  melakukan  pengawasan ketaatan  setiap  anggota  DPR  RI  mengenai  kode  etik  telah  dilembagakan  secara internal  dan  telah  ada  sebelumnya,  di  mana  lebih  dikenal  dengan  nama  “Badan Kehormatan”  DPR  RI  sebagai  bagian  dari  alat  kelengkapan  sebagaimana  diatur pertama  kali  di  dalam  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2003  tentang  Susunan dan  Kedudukan  Majelis  Permusyawa-ratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bab XVII Alat Kelengkapan,  Protokoler,  Keuangan  dan  Peraturan  Tata  Tertib  Bagian  Pertama Alat  Kelengkapan  Pasal  98  ayat  (2).  Badan  Kehormatan  pada  saat  itu  telah berfungsi  menerima,  memeriksa  dan  melaporkan  hasil  pemeriksaan  kepada Pimpinan  DPR  RI  dan  disampaikan  kepada  Presiden  untuk  diresmikan  dengan dasar  dugaan  pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  oleh  Pimpinan  DPR  RI, dugaan pelanggaran sumpah/janji, kode etik DPR RI dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPR RI sebagai hasil pengaduan dari Pimpinan DPR RI, masyarakat dan/atau pemilih. 18
Hal  pertama  yang  perlu  untuk  dikaji  yaitu  perihal  penggunaan  istilah “Mahkamah”  dalam  perspektif  bahasa  merupakan  terjemahan  dari  bahasa  Arab (ةمكحم- mahkama )  yang  berarti  badan  tempat  memutuskan  hukum  atas  suatu perkara  atau  pelanggaran  atau  disebut  juga  sebagai  pengadilan. 19 Istilah “Mahkamah” itu sendiri pertama kali dipergunakan di Indonesia sebagai hasil dari perumusan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Badan Peradilan  Tertinggi  di  Republik  Indonesia  disebut  sebagai  Mahkamah  Agung sebagai  Badan  Peradilan  yang  memutuskan  di  tingkat  terakhir.  Seharusnya penggunaan  istilah  yang  lebih  tepat  adalah  Dewan,  Badan,  Komisi,  Komite, Majelis, Otorita atau lainnya  yang  cenderung merupakan kesatuan dari lembaga utama  dan  bersifat  penunjang  serta  pelengkap  ( auxilliary  organ ).  Hal  tersebut
18 Indonesia, Undang-undang tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  Perwakilan Daerah dan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah , UU  No. 22 Tahun 2003, LN Nomor 92 Tahun 2003, TLN Nomor 4310. Lihat juga Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 85 ayat (2). Lihat  juga  Indonesia, Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  tentang  Tata  Beracara Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Republik  Indonesia ,  Peraturan  DPR  RI  No.  2  Tahun  2015,  BN  RI  Nomor 548 Tahun 2015. Bab II Fungsi, Tugas dan Wewenang Pasal 2.
19 Sudarsono, Kamus Hukum ( Edisi Baru ), cet. 5, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm. 256.
∽ Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia ∽  Pamungkas  Satya Putra ∽
dikarenakan  bahwa  penggunaan  istilah  “Mahkamah”  lebih  mengarah  kepada lembaga  peradilan,  sedangkan  fungsi  dari  MKD  bukan  lembaga  peradilan  akan tetapi  lembaga  yang  bersifat  tetap  untuk menerima, memeriksa  dan  memutuskan dugaan pelanggaran kode etik ( code of conduct ) dari anggota DPR RI. Pergeseran paradigma  penggunaan  istilah  “Badan”  menjadi  “Mahkamah”  menjadi  kurang relevan  dengan  fungsi  yang  diemban.  Seharusnya  penggunaan  istilah  lembaga yang  berfungsi  untuk  menerima,  memeriksa  dan  memutus  sengketa  dugaan pelanggaran etik dibedakan dengan lembaga peradilan sebenarnya.
Berbeda halnya di negara lain, di mana badan kehormatan itu menggunakan istilah  seperti  Komite  Etik  di  Amerika  Serikat  ( The  Commitee  on  Ethics atau disebut  juga Ethics  Commitee  of  the  United  State ).  Komite  tersebut  merupakan alat  perlengkapan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Amerika  Serikat  ( the  United  States House  of  Representatives )  yang  memiliki  fungsi  yaitu  melakukan  pengaturan etika  anggota  dan  Pimpinan  Dewan,  melakukan  penyelidikan  terkait  dugaan pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  oleh  dewan,  memutuskan  rekomendasi terhadap dugaan pelanggaran terbukti atau tidak terbukti bersalah melanggar kode etik,  memberikan  saran  dan  pertimbangan  terhadap  perilaku  dewan  untuk menghidari  pelanggaran  etika,  misalnya  mengenai  kasus  pertama  komite  di tanggal  30  Januari  1789  antara  Rep.  Matthew  Lyon  dari  Vermont v. Rep.  Roger Griswold dari Connecticut, Tom DeLay dan Jack Abramoff, Jim McDermott serta Charles Rangel. 20
Kemudian  MKD  sebagai  alat  perlengkapan  DPR  RI  yang  bersifat  tetap seharusnya  lebih  diproyeksikan  kemandirian  dan  transparansinya  dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran wibawa DPR RI  sehingga menjadi badan yang mandiri, bebas dan merdeka serta bebas dari intervensi atau kecenderungan alat  perlengkapan  politik  dari  sebagian  mayoritas  kepentingan  parlemen.  MKD yang  bertujuan  menjaga  serta  menegakkan  kehormatan  dan  keluhuran  martabat DPR  RI  sebagai  lembaga  perwakilan  rakyat  seharusnya  mewakili  keinginan rakyat  dan  bukan  sebagai  pengadil  kepentingan  politik.  Adapun  DPR  RI menetapkan susunan dan keanggotaan MKD yang terdiri atas semua fraksi dengan memperhatikan  perimbangan  dan  pemerataan  jumlah  anggota  setiap  fraksi  pada
20 Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia , o.p  cit., hlm.  297-305  dan  hlm. 314-315.  Salah  satu  ciri  penting  dari good  governance adalah  prinsip the  rule  of  law yang  harus digandengkan pula sekaligus  dengan prinsip the living ethics . Sebagai sarjana hukum saya biaya [sic!biasa] membanggakan peran hukum dalam mengatasi semua persoalan dalam kehidupan. Akan tetapi, perlu disadari bahwa hukum (buatan manusia) bukanlah segala-galanya. Di samping norma hukum, kita masih memerlukan norma  etika-moral  dan  bahkan  norma  agama  untuk  keperluan  mengatur,  mengendalikan  dan  mendorong dinamika  kehidupan  bersama  umat  manusia.  (...)  Pentingnya  etika  publik  dan  aturan  perilaku  di  kalangan pejabat  publik  ini  juga  terus  diperbincangkan  serius  dan  disepakati  dalam  berbagai  forum  dunia,  termasuk Plenary Meeting ke-82 PBB, 12 Desember 1996. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat pun soal ini sudah dianggap lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Di Kongres Amerika Serikat baik di lingkungan Senate maupun House  of  Representative (DPR)  dibentuk  satu Standing  Commitee yang  tersendiri.  Di Senate ,  juga terdapat Komisi  Etika ( Committe on Ethics ) yang terdiri atas lima  orang komisioner (Senator)  yang bekerja sangat profesional. Boleh  dikata, tidak ada satu surat pengaduan pun termasuk surat  kaleng sekalipun  yang berkenaan  dengan  laporan  tentang  perilaku  menyimpang  dan/atau  perbuatan  tercela  atau  yang  dianggap bertentangan  dengan  kode  etika para senator,  yang tidak diperiksa secara sungguh-sungguh oleh  komisi ini. Seperti di Senat, di DPR ( House of Representative ), juga ada The Commitee on Standards of Official Conduct yang  bertugas  menegakkan  aturan-aturan  etika  yang  berlaku  yang  tercantum  dalam  “Ethics  Manual  for Members, Officer and Employess of the United States House of Representatives”. Sebagaimana dikutip oleh Jimly  Assiddiqie,  lihat  United  Nations,  General  Assembly,  A/RES/51/59,  28  January  1997 .  Fifty  First Session Agenda item 101 resolution adopted by the General Assembly bon the report of the Third Commitee (A/51/610)  51/59.  Lihat  juga  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan, Strategi  Pemberantasan Korupsi Nasional, edisi Maret 1999, Jakarta, hlm. 162.
∽ Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia ∽  Pamungkas  Satya Putra ∽
permulaan  masa  keanggotaan  DPR  dan  permulaan  tahun  sidang.  Anggota  MKD berjumlah tujuh belas (17) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna. Pimpinan MKD  merupakan  satu  kesatuan  pimpinan  yang  bersifat  kolektif  dan  kolegial. Pimpinan MKD terdiri atas satu (1) orang ketua dan paling banyak tiga (3) orang wakil  ketua  yang  dipilih  dari  dan  oleh  anggota  MKD  dalam  satu  paket  yang bersifat tetap  berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.  Setiap  fraksi  dapat  mengajukan  1  (satu)  orang  bakal  calon  pimpinan Mahkamah  Kehormatan  Dewan.  Dalam  hal  pemilihan  Pimpinan  MKD berdasarkan  musyawarah  untuk  mufakat  tidak  tercapai,  keputusan  diambil berdasarkan  suara  terbanyak.  Pemilihan  Pimpinan  MKD  dilakukan  dalam  rapat MKD  yang  dipimpin  oleh  Pimpinan  DPR  RI  setelah  penetapan  susunan  dan keanggotaan MKD. Pimpinan MKD ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPR RI. 21

## 1. Materi Perkara
MKD  berwenang  menerima,  memeriksa  dan  memutus  laporan  dugaan pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  oleh  anggota  DPR  RI.  MKD  bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena:
a. Tidak  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 81; 22
b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap  sebagai  anggota  DPR  selama  3  (tiga)  bulan  berturut-turut  tanpa keterangan yang sah;
c. Tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  anggota  DPR  sebagaimana ketentuan  mengenai  syarat  calon  anggota  DPR  yang  diatur  dalam undang-undang  mengenai  pemilihan  umum  anggota  DPR,  DPD  dan DPRD; dan/atau 23
21 Indonesia, Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Pasal 119 sampai dengan Pasal 121.
22 Indonesia, Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Pasal 81 menyatakan bahwa:
Paragraf 2 Kewajiban Anggota Pasal 81
Anggota DPR berkewajiban: a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
b. Melaksanakan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  menaati  ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Mempertahankan  dan  memelihara  kerukunan  nasional  dan  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia;
d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
g. Menaati tata tertib dan kode etik;
h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Lihat  juga  Indonesia, Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  tentang  Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia , Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2015, BN RI Nomor 548 Tahun 2015. Bab III Materi Perkara Pasal 3.
23 Indonesia, Undang-undang tentang Pemilihan Umum  Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah ,  UU  No.  8
∽ Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia ∽  Pamungkas  Satya Putra ∽
d. Melanggar  ketentuan  larangan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- undang  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah.
e. MKD bertugas melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR tentang kode etik DPR.
f. Mahkamah  Kehormatan  Dewan  berwenang  memanggil  pihak  yang berkaitan dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain. 24
Terdapat  pelanggaran  yang  tidak  memerlukan  pengaduan,  di  mana pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR berupa: 25
Tahun  2012,  LN  Nomor  117  Tahun  2012,  TLN  Nomor  5316.  Bab  VII  Pencalonan  Anggota  DPR,  DPD, DPRD  Provinsi,  DPRD  Kab/Kota  Pasal  51  menyatakan  bahwa:  (1).  Bakal  calon  anggota  DPR,  DPRD Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  adalah  Warga  Negara  Indonesia  dan  harus  memenuhi  persyaratan:  a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia;  d.  cakap  berbicara,  membaca  dan  menulis  dalam bahasa  Indonesia;  e.  berpendidikan  paling  rendah  tamat  sekolah  menengah  atas,  madrasah  aliyah,  sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau pendidikan lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila sebagai  dasar  negara,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  cita-cita Proklamasi  17  Agustus  1945;  g.  tidak  pernah  dijatuhi  pidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; h. sehat jasmani dan rohani; i. terdaftar sebagai pemilih; j. bersedia bekerja penuh waktu; k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara  Nasional  Indonesia,  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  direksi,  komisaris,  dewan pengawas dan  karyawan pada badan  usaha  milik negara dan/atau badan usaha  milik daerah atau badan  lain yang  anggarannya  bersumber  dari  keuangan  negara  yang  dinyatakan  dengan  surat  pengunduran  diri  yang tidak  dapat  ditarik  kembali;  l.  bersedia  untuk  tidak  berpraktik  sebagai  akuntan  publik,  advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau tidak  melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa  yang berhubungan  dengan  keuangan  negara  serta  pekerjaan  lain  yang  dapat  menimbulkan  konflik  kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi,  komisaris,  dewan pengawas  dan  karyawan pada badan  usaha  milik  negara dan/atau badan  usaha  milik  daerah  serta  badan  lain  yang  anggarannya  bersumber  dari  keuangan  negara;  n.  menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. (2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. kartu tanda penduduk Warga  Negara  Indonesia;  b.  bukti  kelulusan  pendidikan terakhir  berupa  fotokopi  ijazah,  surat  tanda  tamat belajar  (STTB),  syahadah,  sertifikat  kelulusan  atau  surat  keterangan  lain  yang  dilegalisasi  oleh  satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; c. surat pernyataan di atas meterai bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana; d.  surat  keterangan  sehat  jasmani  dan  rohani;  e.  surat  tanda  bukti  telah  terdaftar  sebagai  pemilih;  f.  surat pernyataan  tentang  kesediaan  untuk  bekerja  penuh  waktu  yang  ditandatangani  di  atas  kertas  bermeterai cukup;  g.  surat  pernyataan  kesediaan  untuk  tidak  berpraktik  sebagai  akuntan  publik,  advokat/pengacara, notaris,  pejabat  pembuat  akta  tanah  (PPAT)  dan/atau  tidak  melakukan  pekerjaan  penyedia  barang  dan  jasa yang  berhubungan  dengan  keuangan  negara  serta  pekerjaan  lain  yang  dapat  menimbulkan  konflik kepentingan  dengan  tugas,  wewenang  dan  hak  sebagai  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD Kabupaten/Kota  yang  ditandatangani  di  atas  kertas  bermeterai  cukup;  h.  surat  pengunduran  diri  yang  tidak dapat  ditarik  kembali  sebagai  kepala  daerah,  wakil  kepala  daerah,  pegawai  negeri  sipil,  anggota  Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu; j.  surat  pernyataan  tentang  kesediaan  untuk  hanya    dicalonkan  oleh  1  (satu)  partai  politik  untuk  1  (satu) lembaga  perwakilan  yang  ditandatangani  di  atas  kertas  bermeterai  cukup;  dan    k.  surat  pernyataan  tentang kesediaan  hanya  dicalonkan  pada  1  (satu)  daerah  pemilihan  yang  ditandatangani  di  atas  kertas  bermeterai cukup.
24 Indonesia, Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Pasal 122-123.
25 Indonesia, Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182
∽ Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia ∽  Pamungkas  Satya Putra ∽
a. Ketidakhadiran dalam rapat DPR yang menjadi kewajibannya;
b. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
c. Terbukti  melakukan  tindak  pidana  dengan  ancaman  pidana  penjara paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  telah  memperoleh  putusan  yang berkekuatan hukum tetap.
2. Perkara Pengaduan
Penanganan  pelanggaran  yang  tidak  memerlukan  pengaduan  tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi dan usulan anggota MKD. Rapat MKD memutuskan tindak lanjut terhadap penanganan pelanggaran. MKD menyampaikan  pemberitahuan  kepada  pimpinan  DPR  RI  atas  keputusan  tindak lanjut penanganan pelanggaran. Adapun aduan yang diajukan kepada MKD paling sedikit memuat: 26
a. Identitas pengadu:
(1).  Untuk  perseorangan  dilengkapi  identitas  diri  yang  sah  paling sedikit  meliputi:  nama  lengkap,  tempat  tanggal  lahir/umur,  jenis kelamin, pekerjaan, kewarganegaraan dan alamat lengkap/domisili;
(2). Untuk kelompok atau organisasi, identitas pengadu dilengkapi akta notaris, struktur organisasi atau anggaran dasar/anggaran rumah tangga organisasi beserta domisili hukum yang dapat dihubungi);
b. Identitas  teradu  (dilengkapi  paling  sedikit  nama  lengkap,  nomor anggota, daerah pemilih dan fraksi/partai politik); dan
c. Uraian  peristiwa  yang  diduga  pelanggaran  (meliputi  uraian  singkat fakta  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  teradu  dengan  kejelasan  tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal).
Hal  kedua  yang  harus  dikaji  yaitu  setiap  orang  berhak  menjadi  pengadu apabila  memiliki  bukti  yang  dapat  dijadikan  dasar  dalam  pengaduan  tersebut. Kemudian  ketentuan  Pasal  125  ayat  (6)  menyatakan  “Aduan  pelanggaran sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dibacakan  kepada  pengadu  dan ditandatangani  atau  diberi  cap  jempol  pengadu”.  Secara  sekilas  tampak  tidak terdapat  keanehan  dalam  ketentuan  tersebut.  Lebih  jelas  lagi  pada  bagian “dibacakan  kepada  pengadu”,  lebih  tampak  seperti  kesalahan  peletakkan  subjek dalam norma tertulis tersebut, di mana terindikasikan dengan maksud “dibacakan kepada  MKD  dan/atau  dibacakan  kepada  teradu  dan  ditandatangani  atau  diberi cap  jempol  pengadu”.  Kesalahan  seperti  ini  yang  patutnya  diperbaiki  dalam Undang-undang  Nomor  42  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Juncto .  Peraturan  DPR  RI  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Beracara Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  Bab  IV
Tahun  2014,  TLN  Nomor  5568.  Pasal  124.  Lihat  juga  Indonesia, Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  tentang  Tata  Beracara  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Republik  Indonesia ,  Peraturan DPR  RI  No.  2  Tahun  2015,  BN  RI  Nomor  548  Tahun  2015.  Bab  III  Materi  Perkara  Pasal  4  dan  Bab  V Perkara Tanpa Pengaduan Pasal 12.
26 Indonesia, Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Pasal 125.
∽ Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia ∽  Pamungkas  Satya Putra ∽
Perkara  Pengaduan  Pasal  6  ayat  (6).  Kemudian  pengaduan  kepada  MKD  dapat disampaikan oleh: 27
a. Pimpinan  DPR  RI  atas  aduan  anggota  DPR  RI  terhadap  anggota  DPR RI;
b. Anggota  DPR  RI  terhadap  Pimpinan  DPR  RI  atau  Pimpinan  Alat Kelengkapan DPR RI lainnya; dan
c. Masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap anggota DPR, pimpinan DPR, atau pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya.
Pengaduan  disampaikan  secara  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia  dan ditandatangani  atau  diberi  cap  jempol  oleh  pengadu.  Pengaduan  pelanggaran terhadap anggota DPR tidak dapat diproses apabila teradu: 28
a. Meninggal dunia;
b. Telah mengundurkan diri; atau
c. Telah ditarik keanggotaannya oleh partai politik . MKD  dapat  mengumpulkan  alat  bukti,  baik  sebelum  maupun  pada  saat sidang MKD. Pengumpulan alat bukti dapat dilakukan dengan mencari fakta guna mencari kebenaran suatu aduan atau kebenaran alat bukti yang didapatkan dalam sidang  MKD.  Dalam  rangka  melaksanakan  tugas  pengumpulan  alat  bukti,  MKD dapat  meminta  bantuan  kepada  ahli  atau  pakar  yang  memahami  materi pelanggaran  yang  diadukan.  MKD  wajib  merahasiakan  materi  aduan  dan  proses verifikasi  sampai  dengan  perkara  diputus . MKD  memutuskan  untuk menindaklanjuti  atau  tidak  menindaklanjuti  pengaduan  berdasarkan  kelengkapan alat  bukti.  Selain  memutuskan  untuk  menindaklanjuti  pengaduan  berdasarkan kelengkapan  alat  bukti,  MKD  dapat  menindaklanjuti  atau  tidak  menindaklanjuti pelanggaran  yang  tidak  memerlukan  pengaduan.  Dalam  hal  MKD  memutuskan
27 Indonesia, Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun  2014,  TLN  Nomor  5568.  Pasal  126.  Lihat  juga  Indonesia, Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  tentang  Tata  Beracara  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Republik  Indonesia ,  Peraturan DPR  RI  No.  2  Tahun  2015,  BN  RI  Nomor  548  Tahun  2015.  Bab  IV  Perkara  Pengaduan  Pasal  5  sampai dengan  Pasal  11.  Pasal  8.  Pengaduan  diajukan  kepada  MKD  melalui  Sekretariat  pada  hari  kerja.  Setelah menerima  Pengaduan,  Sekretariat  melakukan  Verifikasi  kelengkapan  Pengaduan  meliputi:  a.  identitas Pengadu yang masih berlaku; b. identitas Teradu; c. permasalahan yang diadukan; dan d. bukti yang berkaitan dengan  fakta/peristiwa  yang  diadukan.  Untuk  melakukan  Penyelidikan  dan  Verifikasi  terhadap  unsur administratif dan materi Pengaduan, MKD dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli. Sekretariat melakukan Verifikasi  terhadap  kelengkapan  administrasi  Pengaduan.  Dalam  hal  Pengaduan  telah  dinyatakan  lengkap secara administratif dan memenuhi ketentuan tata beracara, Pengaduan diterima oleh Sekretariat dan kepada Pengadu  diberikan  surat  tanda  penerimaan  pengaduan  dan  selanjutnya  diajukan  dalam  Rapat  MKD.  Dalam hal Pengaduan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada Pengadu tentang kekuranglengkapan data Pengaduan  dan  Pengadu  diminta  melengkapi  Pengaduan  dalam  waktu  paling  lambat  empat  belas  (14)  hari kerja  sejak  diterimanya  surat  pemberitahuan  kekuranglengkapan  Pengaduan.  Jika  kelengkapan  Pengaduan tidak  dipenuhi,  Pengaduan  tidak  diregistrasi  dalam  buku  register.  Pengaduan  yang  dinyatakan  tidak diregistrasi  dalam  buku  register,  tidak  dapat  diajukan  kembali,  kecuali  ditemukan  bukti-bukti  baru. Pengaduan  diajukan  tanpa  dibebani  biaya.  Hasil  Verifikasi  disampaikan  kepada  MKD.  Setelah  menerima hasil  Verifikasi,  MKD  segera  mengadakan  rapat  untuk  memutuskan  tindak  lanjut  Perkara  Pengaduan. Pengadu berhak  melakukan penarikan perkara selama  Perkara Pengaduan masih dalam tahap Verifikasi dan belum  diputus  dalam  Rapat  MKD.  Dalam  hal  rapat  MKD  memutuskan  untuk  menindaklanjuti  Perkara Pengaduan  dengan  melakukan  Penyelidikan,  MKD  dapat  menerbitkan  surat  tugas  Tenaga  Ahli  untuk melakukan perbantuan Penyelidikan.
28 Indonesia, Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun  2014,  TLN  Nomor  5568.  Pasal  127.  Lihat  juga  Indonesia, Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  tentang  Tata  Beracara  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Republik  Indonesia ,  Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2015, BN RI Nomor 548 Tahun 2015. Bab IV Perkara Pengaduan Pasal 9.
∽ Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia ∽  Pamungkas  Satya Putra ∽
untuk  menindaklanjuti  pengaduan,  materi  aduan  disampaikan  kepada  teradu  dan pimpinan  fraksi  teradu  secara  resmi  paling  lama  empat  belas  (14)  hari  setelah Mahkamah  Kehormatan  Dewan  memutuskan  untuk  menindaklanjuti  pengaduan. Kemudian tahapan sidang MKD meliputi: 29
a. Mendengarkan  pokok  permasalahan  yang  diajukan  oleh  pengadu, kecuali  dalam  hal  pelanggaran  yang  tidak  memerlukan  pengaduan, sidang MKD dilakukan tanpa mendengarkan keterangan dari pengadu;
b. Mendengarkan keterangan teradu;
c. Memeriksa alat bukti; dan
d. Mendengarkan pembelaan teradu.
Hal ketiga, berdasarkan ketentuan di dalam undang-undang tersebut, sidang
MKD bersifat tertutup, di mana MKD wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh  dalam  sidang  MKD.  Hal  ketiga  yang  perlu  untuk  dikaji  yaitu  tentang penerapan  Pasal  15  Peraturan  DPR  RI  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata Beracara  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Republik  Indonesia  yang  menyatakan bahwa  “Sidang  MKD  bersifat  tertutup,  kecuali  dinyatakan  terbuka  oleh  Sidang MKD”  merupakan  penyimpangan  dari  ketentuan  Pasal  132  yang  menegaskan bahwa  tata  beracara  atau  mekanisme  sidang  dilakukan  secara  tertutup.  Hal tersebut telah bertentangan dengan lex superior atau dasar pembentukan MKD itu sendiri, maka ketentuan di dalam Peraturan DPR RI yang diamanahkan di dalam Pasal  149  bukan  merupakan  ketentuan  untuk  mengesampingkan  akan  tetapi ketentuan  untuk  mengatur  tata  cara  pembentukan  MKD,  pengenaan  sanksi, pembentukan  panel  serta  tata  cara  sidang  pelanggaran  kode  etik  DPR  RI  yang wajib  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  diatasnya.  Ditambah ketidakpastian  konsep  melalui  pengaturan  beracara  MKD  dengan  tidak  adanya kriteria  hal-hal  keadaan  luar  biasa  yang  seperti  apa  yang  dapat  mendasari  MKD dapat  menyatakan  sidang  terbuka.  Dapat  dinyatakan  bahwa  Peraturan  DPR  RI tersebut  secara  nyata  telah  salah  melakukan  penerapan  tata  beracara  MKD,  di mana  atas  dasar  penafsiran  tersebut  dapat  berakibat  pada  tidak  memberikan jaminan asas kepastian hukum terhadap hukum acara MKD. 30

## 3. Tahapan Sidang
Kemudian  tahapan  sidang  dimulai  dengan  diawali  Pimpinan  MKD menetapkan  hari  sidang  pertama  untuk mendengarkan  pokok  permasalahan  yang diadukan  oleh  pengadu  paling  lama  empat  belas  (14)  hari  terhitung  sejak pengaduan  diputuskan  untuk  ditindaklanjuti  dalam  sidang  MKD.  MKD  tidak
29 Indonesia, Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Pasal 128 sampai dengan Pasal 131. Lihat juga Indonesia, Peraturan Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  tentang  Tata  Beracara  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Republik Indonesia , Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2015, BN RI Nomor 548 Tahun 2015. Bab V Penyelidikan Pasal 13.
30 Indonesia, Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun  2014,  TLN  Nomor  5568.  Pasal  132.  Lihat  juga  Indonesia, Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  tentang  Tata  Beracara  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Republik  Indonesia ,  Peraturan DPR  RI  No.  2  Tahun  2015,  BN  RI  Nomor  548  Tahun  2015.  Bab  VII  Rapat  Sidang  Bagian  Kesatu  Rapat MKD  Pasal  14,  Bagian  Kedua  Pasal  15  dan  Pasal  16,  Bagian  Ketiga  Tata  Tertib  Sidang  MKD  Pasal  17, Bagian  Keempat  Acara  Sidang  Pasal  18,  Bagian  Kelima  Sidang  Perkara  Pengaduan  dan  Perkara  Tanpa Pengaduan  Pasal  19  sampai  dengan  Pasal  24,  Bagian  Keenam  Pemeriksaan  Alat  Bukti  Pasal  25  sampai dengan Pasal 35, Bagian Ketujuh Pemeriksaan terhadap Pimpinan dan/atau Anggota MKD Pasal 36 dan Pasal 37 serta Bagian Kedelapan Pembelaan Pasal 38.
∽ Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia ∽  Pamungkas  Satya Putra ∽
menanggung  segala  biaya  yang  muncul  berkaitan  dengan  pengaduan.  Pimpinan MKD  menetapkan  hari  sidang  kedua  untuk  mendengarkan  keterangan  teradu paling  lama  empat  belas  (14)  hari  terhitung  sejak  pengadu  didengarkan  dalam sidang pertama MKD. MKD menyampaikan surat panggilan sidang kepada teradu dengan  tembusan  kepada  pimpinan  fraksi  teradu  paling  lambat  tujuh  (7)  hari sebelum  sidang  Mahkamah  Kehormatan  Dewan.  Teradu  dapat  tidak  memenuhi panggilan sidang dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau  rawat  inap  yang  dibuktikan  dengan  surat  keterangan  dokter.  Teradu  dapat tidak memenuhi panggilan sidang dengan alasan melaksanakan tugas negara yang dibuktikan dengan surat keputusan pimpinan DPR dan surat keterangan pimpinan komisi  atau  pimpinan  fraksi.  Teradu  wajib  hadir  sendiri  dan  tidak  dapat menguasakan  kepada  pihak  lain  atau  tidak  dapat  didampingi  oleh  penasihat hukum  dalam  setiap  tahap  sidang  MKD.  Dalam  hal  teradu  tidak  menghadiri panggilan  sidang  dengan  alasan  sakit  dan  tugas  negara,  sidang  ditunda.  Jangka waktu  penundaan  paling  lama  tiga  puluh  (30)  hari  terhitung  sejak  panggilan pertama. Surat panggilan  disampaikan paling banyak  tiga (3) kali dengan jangka waktu  tiga  (3)  hari  sejak  panggilan  sebelumnya.  Jika  teradu  tidak  memenuhi panggilan  MKD  sebanyak  tiga  (3)  kali  tanpa  alasan  yang  sah,  MKD  melakukan sidang untuk mengambil putusan dengan tanpa dihadiri teradu. 31
4. Alat Bukti dan Putusan
Pengadu mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran pengaduannya.  Teradu  berhak  mengajukan  pembelaan  terhadap  pengaduan  yang diajukan oleh pengadu.  MKD dapat meminta alat bukti lain kepada pihak ketiga. Alat bukti yang dipakai dalam sidang MKD meliputi: 32
a. Keterangan saksi; 33
b. Keterangan ahli; 34
c. Surat;
d. Data  atau  informasi  yang  dapat  dilihat,  dibaca  dan/atau  didengar  yang dapat  dikeluarkan  dengan  atau  tanpa  bantuan  suatu  sarana,  baik  yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna, keterangan pengadu dan teradu; dan
31 Indonesia, Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Pasal 132 sampai dengan Pasal 136.
32 Indonesia, Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Pasal 137 dan Pasal 138.
33 Indonesia, Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun  2014,  TLN  Nomor  5568.  Pasal  139  dan  Pasal  140.  Keterangan  saksi,  dapat  disampaikan  oleh  saksi yang  diajukan:  a.  pengadu;  b.  teradu;  dan/atau  c.  MKD.  Saksi  dipanggil  oleh  MKD  untuk  memberikan keterangan di sidang MKD. Panggilan disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh saksi paling lambat tiga (3) hari sebelum sidang MKD. Pemeriksaan saksi meliputi: a. identitas saksi; dan b. pengetahuan saksi  tentang  materi  aduan  yang  sedang  diverifikasi.  Identitas  saksi  meliputi:  a.  nama  lengkap;  b.  tempat tanggal lahir/umur; c. jenis kelamin; d. pekerjaan; dan e. alamat/domisili yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk  atau  identitas  resmi  lainnya.  Pengetahuan  saksi  terbatas  pada  apa  yang  dilihat,  didengar  dan dialami sendiri. Saksi wajib disumpah sebelum didengarkan keterangannya.
34 Indonesia, Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Pasal 143 dan Pasal 144.
∽ Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia ∽  Pamungkas  Satya Putra ∽
e. Petunjuk lain.
Hal  keempat,  berbeda  dengan  alat  bukti yang  diatur  undang-undang  dalam Pasal  138  sampai  dengan  Pasal  142.  Dalam  Peraturan  DPR  RI  Nomor  2  Tahun 2015, Pasal 27 huruf e terdapat penambahan alat bukti yang dipakai dalam Sidang MKD  yaitu  “Keterangan  Pengadu  dan  Teradu”.  Ketentuan  tersebut  telah mengesampingkan  ketentuan  pokok  yang  menjadi  sumber  utama  dalam  tata beracara  MKD.  MKD  menilai  alat  bukti  yang  diajukan  dalam  pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dan alat bukti yang lain. MKD menentukan sah tidaknya alat bukti. Dalam hal teradu adalah pimpinan dan/atau anggota MKD dan pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap dalam  sidang  MKD,  MKD  memberitahukan  kepada  Pimpinan  DPR  RI  dan pimpinan  fraksi  bahwa  teradu  akan  diproses  lebih  lanjut.  Setelah  menerima pemberitahuan,  Pimpinan  DPR  RI  menonaktifkan  sementara  waktu  pimpinan dan/atau  anggota  MKD  yang  diadukan.  Dalam  hal  MKD  memutus  teradu  tidak terbukti  melakukan  pelanggaran  sebagaimana  yang  diadukan,  kedudukannya sebagai Pimpinan dan/atau anggota MKD diaktifkan kembali oleh Pimpinan DPR. Adapun putusan didasarkan atas: 35
a. Asas kepatutan, moral dan etika;
b. Fakta dalam hasil sidang MKD;
c. Fakta dalam pembuktian;
d. Fakta dalam pembelaan; dan
e. Tata Tertib dan Kode Etik.
Anggota,  pimpinan  fraksi  dan/atau  Pimpinan  DPR  RI  dilarang  melakukan upaya  intervensi  terhadap  putusan  MKD.  Upaya  intervensi  terhadap  putusan MKD  merupakan  pelanggaran  Kode  Etik  dan  akan  diproses  oleh  MKD.  Putusan dalam sidang MKD diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal pengambilan  putusan  tidak  terpenuhi,  putusan  diambil  berdasarkan  suara terbanyak. Setiap putusan MKD harus memuat: 36
a. Kepala  putusan  berbunyi  “DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG MAHA ESA DAN DEMI KEHORMATAN DPR”;
b. Identitas teradu;
c. Ringkasan aduan;
d. Pertimbangan  terhadap  fakta  yang  terungkap  dari  keterangan  pengadu dan teradu;
e. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
f. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
g. Pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar putusan;
h. Amar putusan;
i. Hari dan tanggal putusan; dan
j. Nama dan tanda tangan paling sedikit satu (1) orang pimpinan MKD.
35 Indonesia, Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Pasal 144 dan Pasal 145.
36 Indonesia, Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Pasal 145 dan Pasal 146. Lihat juga Indonesia, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia  tentang  Tata  Beracara  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Republik  Indonesia , Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2015, BN RI Nomor 548 Tahun 2015. Bab IX Keuangan Pasal 55 dan Bab X Putusan Pasal 56 sampai dengan Pasal 60.
∽ Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia ∽  Pamungkas  Satya Putra ∽
Hal  kelima  yaitu  perbedaan  irah-irah  atau  kepala  putusan,  di  mana  antara Pasal  146  dan  Peraturan  DPR  RI  Pasal  59  yang  menyatakan  “DEMI KEHORMATAN  DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA” merupakan  upaya  perbaikan  makna  yang  dimaksudkan  di  dalam  mekanisme MKD.  Putusan  MKD  bersifat  final  dan  mengikat,  kecuali  mengenai  putusan pemberhentian  tetap  anggota.  Putusan  MKD  mengenai  pemberhentian  tetap anggota harus mendapatkan persetujuan rapat paripurna. Dalam hal putusan MKD mengenai  pemberhentian  tetap  anggota,  putusan  berlaku  sejak  tanggal mendapatkan persetujuan rapat paripurna. Amar putusan berbunyi: 37
a. Menyatakan teradu tidak terbukti melanggar; atau
b. Menyatakan teradu terbukti melanggar.
5. Sanksi Pelanggaran Kode Etik
Dalam  hal  teradu  tidak  terbukti  melanggar,  putusan  disertai  rehabilitasi kepada  teradu.  MKD  menyampaikan  putusan  rehabilitasi  kepada  Pimpinan  DPR RI  dengan  tembusan  kepada  pimpinan  fraksi  dari  anggota  yang  bersangkutan paling  lama  lima  (5)  hari  sejak  tanggal  putusan  berlaku.  Putusan  rehabilitasi diumumkan  dalam  rapat  paripurna  DPR  RI  yang  pertama  sejak  diterimanya putusan MKD oleh Pimpinan DPR RI dan dibagikan kepada semua  anggota DPR RI.  Dalam  hal  teradu  terbukti  melanggar,  putusan  disertai  dengan  sanksi  kepada teradu berupa:
a. Sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis;
b. Sanksi  sedang  dengan  pemindahan  keanggotaan  pada  alat  kelengkapan DPR  RI  atau  pemberhentian  dari  jabatan  Pimpinan  DPR  RI  atau pimpinan alat kelengkapan DPR RI; atau
c. Sanksi  berat  dengan  pemberhentian  sementara  paling  singkat  tiga  (3) bulan atau pemberhentian tetap sebagai anggota DPR.
Dalam hal MKD menangani kasus pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian, MKD harus membentuk panel sidang pelanggaran  kode  etik  anggota  DPR.  Panel  terdiri  atas  tiga  (3)  orang  anggota MKD  dan  empat  (4)  orang  dari  unsur  masyarakat.  Putusan  panel  disampaikan kepada rapat paripurna untuk mendapat persetujuan terhadap pemberhentian tetap anggota DPR. 38
G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Kebijakan  yang  mereduksi  regulasi, governance (tata  pemerintahan) dan risk (risiko) merupakan hukum yang ideal dalam bentuk mengawal dari  upaya  menghindari  kemerosotan  akan  kepercayaan  dan ketidakpatuhan terhadap hukum ( the Rule of Law ) dan etika ( the Rule of
37 Indonesia, Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Pasal 147.
38 Indonesia, Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Pasal 148 dan Pasal 149. Lihat juga Indonesia, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia  tentang  Tata  Beracara  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Republik  Indonesia , Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2015, BN RI  Nomor 548 Tahun 2015. Bab VIII Panel Bagian  Kesatu Tata Cara Pembentukan Panel Pasal 39 sampai dengan Pasal 54 dan Bab XI Pelaksanaan Putusan Bagian Kesatu Rehabilitas Pasal 61, Bagian Kedua Sanksi Pasal 62 sampai dengan Pasal 70 dan Bagian Ketiga Pelaksanaan Putusan  dan  Evaluasi  Pasal  71  dan  Bab XII Pemberian Persetujuan Terhadap Pemanggilan dan Permintaan Keterangan Kepada Anggota Pasal 72 dan Pasal 73.
∽ Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia ∽  Pamungkas  Satya Putra ∽
Ethic ).  Aspek-aspek  tersebut  yang  seyogyanya  merupakan  landasan dari  pembentukan  kebijakan  yang  bersifat  langsung  mengatur  melalui pembentukan  badan  kehormatan  yaitu  “Mahkamah  Kehormatan Dewan”  untuk  melindungi  kewibawaan  ( gezag  organisatie )  DPR  RI sebagai  lembaga  perwakilan  rakyat.  MKD  merupakan  salah  satu  dari alat  perlengkapan  DPR  RI.  Sebagaimana  diatur  di  dalam  Undang- undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  mengatur  tentang  kedudukan MKD  dalam  Bab  III  DPR  Bagian  Kedelapan  Alat  Kelengkapan  Pasal 83  dan  Paragraf  9  Pasal  119  sampai  dengan  Pasal  149  sebagaimana telah  diubah  oleh  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
b. MKD  bertugas  untuk  memutuskan  dugaan  pelanggaran  Pimpinan  atau anggota DPR RI yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai Pimpinan atau  anggota  DPR  RI,  tidak  dapat  melaksanakan  tugas  secara berkelanjutan  atau  berhalangan  tetap  sebagai  anggota  DPR  selama  3 (tiga)  bulan  berturut-turut  tanpa  keterangan  yang  sah,  tidak  lagi memenuhi  syarat  sebagai  anggota  DPR  ( incompetence )  dan/atau melanggar  ketentuan  larangan  yang  kemudian  diatur  lebih  lanjut  di dalam  Peraturan  DPR  RI  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia.
2. Saran
a. Perlunya  perubahan  pengaturan  terhadap  seperti  istilah  “Mahkamah” menjadi  “Dewan,  Badan,  Komite,  Komisi,  Majelis,  Otorita”  atau apapun  yang  tidak  merujuk  kepada  maksud  dari  fungsi  lembaga kekuasaan  kehakiman  “Mahkamah=Pengadilan= Court ”  dan  ketentuan di  dalam  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Pasal  125 ayat (6) dan Pasal 146, Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata  Beracara  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Republik  Indonesia Pasal  15  ayat  (2),  penyesuaian  Pasal  27  dengan  ketentuan  Undang- undang  Pasal  157  serta  penambahan  paksaan  bagi  saksi  yang  dinilai memiliki  nilai  kesaksian  yang  menentukan  agar  dapat  dipaksakan melalui  penerapan  ketentuan  pidana  serta  irah-irah  dalam  Putusan MKD yang harus ditinjau kembali.
b. Seharusnya MKD dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa dugaan  pelanggaran  kode  etik  dengan  contoh  seperti  yang  dilakukan oleh  Pimpinan  DPR  RI  Setya  Novanto  maupun  Anggota  DPR  RI lainnya dalam tata beracara MKD, di mana didasarkan pengkategorian tertentu  bersifat  berat  dan  berdampak  pada  sanksi  pemberhentian dilakukan  dengan  membentuk  Panel  MKD  yang  bersifat ad-hoc (tiga (3)  dari  unsur  MKD  dan  empat  (4)  dari  unsur  masyarakat)  dengan penerapan  jangka  waktu  dan  pengaturan  yang  jelas.  Hal  tersebut sebagaimana  diatur  di  dalam  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2014
∽ Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia ∽  Pamungkas  Satya Putra ∽
tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur  tentang  kedudukan  MKD  dalam  Bab  III  DPR  Paragraf  7 Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Pasal  148  sebagaimana  telah  diubah oleh  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis  Permusya- waratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Juncto .  Peraturan  DPR  RI
Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Beracara  Mahkamah  Kehormatan Dewan  Republik  Indonesia  Bab  VIII  Panel  Pasal  39  sampai  dengan Pasal  54.  Maka  dapat  terjawab  sudah  bahwa  penggunaan  mekanisme non-penal  oleh  MKD  pada  kasus  Setya  Novanto  membuktikan  bahwa tujuan pemberikan sanksi yang akan diberikan hanyalah meliputi sanksi ringan atau sanksi sedang.
H. Daftar Pustaka
1. Buku dan Artikel
Abdussalam, H.R. Politik Hukum . Jakarta: PTIK Press. 2011. Adji,  Oemar  Seno. Prasaran  pada  Seminar  Ketatanegaraan  Undang-Undang Dasar 1945 . Jakarta: Seruling Masa. 1996,
__________________. Peradilan Bebas Negara Hukum. Jakarta: Erlangga. 1980. Alrasid,  Harun. Kuliah Hukum  Tata Negara dari Prof.Mr.Djokosutono . Jakarta : Ghalia Indonesia. 1982.
__________________. Naskah  UUD  1945  Sesudah  Empat  Kali  diubah  oleh MPR. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2004. Apeldoorn,  Van. Inleiding  tot  de  studie van  het  Nederlandsrecht .  Diterjemahkan dengan Judul “ Pengantar Ilmu Hukum ”. Jakarta: Pradnya Paramita. 1968. Arinanto, Satya. Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia . Jakarta: Pusat  Studi  Hukum  Tata  Negara.  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia. 2008.
__________________. Hukum  Konstitusi  dan  Mahkamah  Konstitusi  1 .  Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004.
__________________. Hukum  Konstitusi  dan  Mahkamah  Konstitusi  2 .  Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004.
__________________. Hukum  Konstitusi  dan  Mahkamah  Konstitusi  3 .  Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004.
__________________. Politik  Hukum  1 .  Jakarta:  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia. 2001.
__________________. Politik  Hukum  2 .  Jakarta:  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia. 2001.
__________________. Politik  Hukum  3 .  Jakarta:  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia. 2001.
__________________. Constitutional  Law  and  Democratization  in  Indonesia . Jakarta: Publishing House Faculty of Law University of Indonesian. 2001.
Arinanto,  Satya. Mahkamah  Konstitusi  RI  dan  Konstitusionalisme  Indonesia . Bogor, Artikel . 31 Juli 2010. Asshiddiqie,  Jimly. Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi . Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
∽ Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia ∽  Pamungkas  Satya Putra ∽
__________________. Hukum  Tata  Negara  &  Pilar-Pilar  Demokrasi .  Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
__________________. Perihal Undang-Undang . Jakarta: Rajawali Pers. 2011. __________________. Konstitusi  dan  Konstitusionalisme .  Jakarta:  Sinar  Grafika. 2010.
__________________. Komentar Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
__________________. Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca Reformasi . Jakarta: BIP. 2007.
__________________. Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara .  Jakarta:  Rajawali Pers. 2007.
__________________. Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara .  Jakarta:  Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2006.
Assiddiqie,  Jimly. Kemungkinan  Perubahan    Kelima  UUD  1945. Tanggapan terhadap  draf  Rancangan  Perubahan  Kelima  UUD  1945  usulan  DPD-RI. Disampaikan  dalam  Rapat  Koordinasi  di  Kantor  Menko  Polkam.  7  Juli 2011.
Asshiddiqie.  Jimly. Demokrasi  dan  Hak  Asasi  Manusia . Makalah .  Jakarta: Mahkamah Konstitusi. 2005.
Azhary,  Muhammad Tahir. Negara  Hukum : Suatu  Studi  tentang  Prinsip- Prinsipnya  Dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  pada  Periode Negara Madinah dan Masa Kini . Jakarta: Bulan Bintang. 1992. Basiang,  Martin. Law  Dictionary  First  Edition .  Jakarta:  Red&White  Publishing. 2009.
Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia. 1991. Dicey,  A.V. An  Introduction  to  Study  of  The  Law  of  The  Constitution .  London: Macmillan. 1968.
Erliyana,  Anna. Keputusan  Presiden,  Analisis  Keppres  RI  1987-1998 .  (Jakarta: Universitas Indonesia. Fakultas Hukum Pasca Sarjana UI. 2005).
Fatmawati, Parlemen  RI  Menurut  UUD  1945,  Konstitusi  RIS,  dan  UUDS  RI , (Depok: Djokosoetono Research Center FHUI, 2011).
. Struktur  dan  Fungsi  Legislasi  Parlemen  dengan  Sistem Multikameral: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Berbagai Negara , (Jakarta: UI Perss, 2010).
Friedman,  Lawrence  M. American  Law  An  Introduction,  Revised  and  Update Edition : What  is  a  Legal  System? New  York:  W.W.Norton  &  Company. 1984.
Hadjon,  Philipus  M. E.t  Al . Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia .  Cet.1. (Jakarta: Gadjah Mada University Press. 2011.
Hadjon,  Philipus  M. Perlindungan  Hukum  Bagi Rakyat Indonesia .  (Surabaya: Bina Ilmu. 1987.
Huntington,  Samuel  P. The  Clash  of  Civilization  and  the  Remaking  of  World Order London: Touchstone Books, 1998. Humalanggi,  Fristian. E.t  Al . Problematika  Praktik  Koalisi  Dalam  Sistem Presidensial Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Dikaitkan Dengan Penataan Hubungan Eksekutif Dan Legislatif, Makalah , 2012.
∽ Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia ∽  Pamungkas  Satya Putra ∽
Ibrahim, Anis. Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga. Malang: In-TRANS. 2007. Kansil  C.S.T.  dan  Christine  ST.  Kansil, Modul  Hukum  Administrasi  Negara , Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997.
Kelsen,  Hans. General  Theory  of  Law  and  State .  New  York:  Russell  &  Russell. 1961.
Kodmann,  L.  Prakke-C.A.J.M. Het  Staatsrecht  van  de  Londen  der  Europese Gemeenschappen . Deventer: Kluwer. 1981. Kusuma,  RM.A.B. Sistem  Pemerintahan  “Pendiri  Negara”  Versus  Sistem Presidensiel  “Orde  Reformasi” .  Jakarta:  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia. 2011.
Kusnardi,  Moh.,  Harmaily  Ibrahim. Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Indonesia . Jakarta  :  Pusat  Studi  Hukum  Tata  Negara  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia dan CV “Sinar Bakti”. 1988.
Latif,  Abdul.,  Baharuddin,  Hamza. Et.  Al. Buku  Ajar  Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi . Yogyakarta: Total Media. 2009. Lotulung,  Paulus  Effendie. Beberapa  sistem  Tentang  Kontrol  Segi  Hukum . Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer. 1993.
.Yurisprudensi  Dalam  Perspektif  Pengembangan  HAN  Di Indonesia. Pidato Pengukuhan  Guru  Besar Ilmu HAN pada  FH Universitas Pakuan. 24 September 1994.
Lubis,  Todung  Mulya. In  Search  of  Human  Right:  Legal-Political  Dilemmas  of Indonesia’s New Order 1966-1990 A  Dissertation  Submitted  to  Boalt  Hall Law  School  In  Partial  Fulfillment  of  Thee  Candidacy  For  the  Degree  of Juris Scientific Doctor . California: University of California Berkeley. 1990. Mahkamah Agung R.I dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sistem Hukum Indonesia . Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2005. Mahkamah  Konstitusi. Konstitusi : Memperkuat  Legislasi  DPD .  Edisi  April  2013 No. 74.
Mahkamah Konstitusi. Konstitusi : Tak Perlu Ke Pengadilan Pelaporan Kelahiran Melewati Satu Tahun . Edisi Mei 2013 No. 75. Mahmudin  (Md.),  Moh.Mahfud. Politik  Hukum  di  Indonesia .  Jakarta:  Rajawali Press. 2011.
__________________. Membangun  Politik  Hukum,  Menegakan  Konstitusi. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
__________________. Perdebatan  Hukum  Tata  Negara. Jakarta:  Rajawali  Pres. 2010.
__________________. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia. Jakarta: Gama Media. 1999.
Mahendra,  Yusril  Ihza. Dinamika  Tata  Negara  Indonesia : Kompilasi  Aktual Masalah . 1996.
Manan,  Bagir. Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah .  Yogyakarta:  Pusat  Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2005.
Martosoewígnjo,  Sri  Soemantri. Bunga  Rampai  Hukum  Tata  Negara  Indonesia . Bandung: Alumni.1986.
__________________. Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia . Bandung: Alumni. 1992.
∽ Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia ∽  Pamungkas  Satya Putra ∽
__________________. Berbagai  Produk  Hukum  tentang  HAM  yang  Tampak
Tumpang Tindih ,. Makalah . Surakarta Tanggal 29 November 1999. Meny,  Yves  and  Andrew  Knapp. Government  and  Politics  in  Western  Europe :
Britain  France,  Italy,  Germany. 3 rd Edition.  England:  Ofxord  University Press. 1998.
Mertokusumo,  Sudikno. Mengenal  Hukum .  Yogyakarta:  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta. Yogyakarta. 2010.
Mochtar.  M.  Akil. Demokrasi  dan  Hak  Asasi  Manusia . Makalah .  Pontianak: 2005.
Mohammad  Radhie,  Tengku. Pembaharuan  dan  Politik  Hukum  Dalam  Rangka Pembangunan  Nasional. Dalam  Majalah Prisma  No.6  Tahun  II.  Desember 1973.
Muqoddas  Moh.  Busyro,  Salman  Luthan  dan  Muh.  Miftahudin. Politik Pembangunan Hukum Nasional . Yogyakarta: UII Press. 1992. Nasution, Bahder Johan. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: CV. Mandar Maju. 2012.
Pudjosewojo,  Kusumadi. Pedoman  Pelajaran  Tata  Hukum  Indonesia .  Jakarta: Aksara. 1971.
Sabine,  George  H. A.  History  of  Political  Theory. Third  Edition.  New  York- Chicago-San Fransisco-Toronto-London; Holt, Rinehart and Wiston. 1961.
Sartori,  Giovanni. Comparative  Constitutional  Engineering : An  Inquiry  into Stuctures, Incentives, and Outcomes . London: Macmillan Press Ltd. 1987. Setiyono,  Budi. Birokrasi  Dalam  Perspektif  Politik  &  Administrasi .  Bandung: Nuansa Cendikia. Bandung. 2012.
Sidharta,  Arief  B.  “ Kajian  Kefilsafatan  tentang  Negara  Hukum ”,  Dalam Jentera (Jurnal  Hukum),  “Rule  of  Law”,  Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan (PSHK). Jakarta. Edisi 3 Tahun II. November 2004.
Soemantri,  Sri. Prosedur  dan  Sistem  Perubahan  Konstitusi .  Bandung:  Alumni. 1979.
Sudarsono. Kamus Hukum Edisi Baru . Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. 2007.
Suseno,  Franz  Magnis. Etika  Politik : Prinsip-Prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan Modern. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama. 1999. Suny,  Ismail. Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Referendum .  Karangan  Ilmuah yang akan dipublikasikan dalam Majalah Hukum dan Pembangunan.
Strong,  C.F. Modern  Political  Constitutions .  London:  Sidwick  &  Jackson Limited. 1963.
Syahrizal  Ahmad, Peradilan  Konstitusi    Suatu  Studi  tentang  Adjudikasi Konstitusional  Sebagai  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Normatif. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2006.
Tanya,  Bernard.  L. Politik  Hukum  Agenda  Kepentingan  Bersama .  Yogyakarta: Genta Publishing. 2011.
Wignyosoebroto,  Soetandyo. Konstitusi  dan  Konstitusionalisme ,  Makalah  untuk Lokakarya Konstitusionalisme untuk Kedaulatan Rakyat, yang Diselenggarakan  oleh  Konsorsium  Reformasi  Hukum  Nasional  (KRHN) Surabaya, Tanggal 15-16 Oktober 1998.
Yamin,  Muhammad. Naskah  Persiapan  Undang-Undang  Dasar  1945. Jilid Pertama, Jakarta: Prapantja. 1959.
∽ Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia ∽  Pamungkas  Satya Putra ∽
2. Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 . UUD Tahun 1945. Naskah Asli;
________________. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 , UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.
________________. Undang-undang  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . UU No. 8 Tahun 2012. LN Nomor 117 Tahun 2012. TLN Nomor 5316.
________________. Undang-undang  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU No. 17 Tahun 2014. LN Nomor 182 Tahun 2014. TLN Nomor 5568.
________________. Undang-undang  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah. UU No. 42 Tahun 2014. LN Nomor 383 Tahun 2014. TLN Nomor 5650.
________________. Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia tentang  Tata  Tertib .  Peraturan  DPR  RI  No.  1  Tahun  2014.  BN  RI  Nomor 1607 Tahun 2014.
________________. Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia tentang  Kode  Etik  Dewan  Republik  Indonesia .  Peraturan  DPR  RI  No.  1 Tahun 2015. BN RI Nomor 547 Tahun 2015.
________________. Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia .
Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2015. BN RI Nomor 548 Tahun 2015.
∽ Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia ∽  Pamungkas  Satya Putra ∽

## Lampiran I:
No. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Ketentuan 1. Pasal 125 ayat (6) Aduan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan kepada pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol pengadu Pasal 6 ayat (6) Aduan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan kepada pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol pengadu 2. Pasal 129 Mahkamah Kehormatan Dewan wajib merahasiakan materi aduan dan proses verifikasi sampai dengan perkara diputus . Pasal 10 MKD wajib merahasiakan materi aduan dan proses verifikasi sampai dengan perkara diputus. 3. Pasal 132 (1) Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan bersifat tertutup. (2) Mahkamah Kehormatan Dewan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan. Pasal 15 (2) Sidang MKD bersifat tertutup, kecuali dinyatakan terbuka oleh Sidang MKD. (3) Pimpinan dan anggota MKD wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang MKD. 4. Pasal 138 a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar (...); e. Petunjuk lain. Pasal 27 a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar (...); e. Keterangan
∽ Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia ∽  Pamungkas  Satya Putra ∽
Pengadu dan Teradu; dan/atau f. Petunjuk lain. 5. Pasal 146 ( 3) Setiap putusan Mahkamah Kehormatan Dewan harus memuat: a. kepala putusan berbunyi “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DAN DEMI KEHORMATAN DPR” (...). Pasal 59 Putusan MKD dalam Perkara Pengaduan harus memuat: a. kepala putusan yang berbunyi “DEMI
KEHORMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA” (...).
Tabel 1. Dinamika Pengaturan MKD Dalam Pelaksanaannya Lampiran II:
1. Kedua:
Gambar 1. Flow Cart Mekanisme Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh MKD
Mulai
Pengaduan atau Tanpa Pengaduan Pendaftaran (Sek. MKD) Non-Panel: -Identitas Pengadu -Identitas Teradu -Dasar Hukum Note: Perbaikan Aduan Mak. 14 hari sejak didaftarkan apabila tidak diperbaiki maka aduan tidak dapat diajukan kembali kecuali terdapat bukti baru.
-Melalui Panel 3 Anggota MKD dan 4 Anggota Masyarakat asus pelanggaran Kode Etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian. Pelaksanaan Sidang Pertama : Mendengarkan Pokok Permasalahan yang diadukan oleh Pengadu.
Pelaksanaan Sidang Kedua :
Mendengarkan Keterangan Teradu
Note : Untuk Perkara Tanpa Pengaduan
Pimpinan MKD menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan keterangan dan sekaligus pembelaan Teradu dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari dalam masa sidang terhitung sejak Perkara Tanpa Pengaduan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat MKD. Sidang Ketiga: Pengajuan Alat Bukti: Pengadu; Teradu: MKD. Sidang Keempat: Pengajuan Alat Bukti/Tentatif (...) Putusan: -Terbukti -Tidak Terbukti -Diterima  atau  Ditolak  Rapat MKD. -Pimpinan  MKD  Menetapkan Jadwal  Sidang  Pertama  Mak.
14 hari sejak Pengaduan diputuskan  untuk  ditindak- lanjuti dalam Rapat MKD. Pimpinan MKD Menetapkan Jadwal Sidang Kedua Mak.
14 hari sejak Sidang Pertama
Sidang Paripurna: Laporan Terbukti Pelanggaran Berat, persetujuan Pimpinan DPR dalam Sidang Paripurna. Tidak Terbukti: Rehabilitasi oleh Pimpinan DPR.
Terbukti : Pengenaan
Sanksi: Ringan, Sedang atau Berat Tidak Terbukti : Rehabilitasi. Laporan kepada Pimpinan DPR Sidang Paripurna Apabila Putusan
menyatakan Sanksi
Berat maka diteruskan untuk diputuskan dalam sidang
Paripurna.