Jurnal Sosial Sains
Vol. 1 No.1, Januari 2021
p-ISSN:  e-ISSN:

## PERAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGATASI MASALAH PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN

## Damasus Ndarujati
Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia E-mail: ndaru_ibanez@hotmail.com Diterima 27 Desember 2020 Diterima dalam bentuk revisi 2 Januari 2021

## Abstract
The purpose of this study is to identify and analyze the role of the Ministry of Manpower in managing  Indonesian  Migrant  Workers'  problems  in  Taiwan.  The  method  used  is  a qualitative research method. The research result  The Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia in overcoming the problem of Indonesian Migrant Workers in Taiwan together with  the  IETO  Taipei  organization.  This  is  because  Indonesia  adheres  to  the  One  China Policy so that it does not have diplomatic relations with Taiwan. To establish a cooperative relationship and protect the Indonesian Migrant Workers in Taiwan, the Trade Office of the Republic  of  Indonesia  in  Taipei  (IETO)  was  established,  which  is  a  non-governmental economic  institution  that  aims  to  smoothen  and  improve  economic  cooperation  between Indonesia and Taiwan. The roles of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia in addressing  the  problems  of  Indonesian  Migrant  Workers  in  Taiwan  include  formulating policies  and  conducting  supervision  related  to  the  implementation  of  Indonesian  Migrant Workers placement, guarantee the fulfillment of the rights of prospective Indonesian Migrant Workers,  whether  the  person  concerned  departs  through  the  Indonesia  Migrant  Workers placement  executor  or  departs  independently,  establish  and  develop  an  information  system for the placement of Indonesia Migrant Workers candidates abroad, make diplomatic efforts to  ensure  the  fulfillment  of  Indonesian  Migrant  Workers  rights  and  protection  optimally in the destination country, provide protection to Indonesian Migrant Workers during the period before  departure,  a period of  placement, and  post-placement period  and provide protection to Indonesia Migrant Workers and their families.

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran Kementerian Ketenagakerjaan  dalam  mengatasi  pekerja  migran  Indonesia  di  Taiwan.  Metode  yang digunakan  adalah  penelitian  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Kementerian Ketenagakerjaan  Indonesia  bekerja  sama  dengan  organisasi  IETO  Taipei  dalam  mengatasi masalah  pekerja  migran  Indonesia  di  Taiwan.  Hal  ini  dikarenakan  Indonesia  menganut One China  Policy ,  sehingga  tidak  memiliki  hubungan  diplomatik  dengan  Taiwan.  Untuk mendirikan hubungan kooperatif dan melindungi pegawai migran Indonesia di Taiwan, maka Kantor  Perdagangan  Republik  Indonesia  ( IETO )  di  Taipei  didirikan,  yang  merupakan lembaga  ekonomi  non-pemerintah  yang  bertujuan  untuk  memperlancar  dan  meningkatkan kerjasama  eknomi  Indonesia  dan  Taiwan.  Tugas  Kementerian  Ketenagakerjaan  Republik

## Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan
Indonesia  dalam  menangani  masalah  pekerja  migran  Indonesia  di  Taiwan  terdiri  dari perumusan  kebijakan  dan  melakukan  pengawasan  yang  dengan  pelaksanaan  penempatan pegawai  migran  Indonesia,  menjamin  pemenuhan  hak  calon  pegawai  migran  Indonesia, apakah  pihak  yang  bersangkutan  berangkat  melalui  pelaksana  penempatan  atau  berangkat secara mandiri, membangun dan mengembangkan sistem informasi untuk penempatan calon pegawai  migrant  Indonesia  di  luar  negeri,  membuat  upaya  diplomatik  untuk  memastikan pemenuhan  hak  pegawai  migran  Indonesia  dan  melindungi  secara  optimal  di  negara  tujuan dan  menyediakan  perlindungan  pegawai  migran  Indonesia  selama  periode  sebelum keberangkatan, periode penempatan dan pasca periode penempatan dan melindungi pegawai migran Indonesia beserta keluarganya.
Kata Kunci: Pegawai Migran Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan,

## Pendahuluan
Keterbatasan  lapangan  pekerjaan  di dalam negeri membuat masyarakat Indonesia  mencari  pekerjaan  ke  luar negeri.  Dari  tahun  ke  tahun,  jumlahnya terus  meningkat  dengan  berbagai  alasan seperti  sempitnya  lapangan  pekerjaan, disparitas pertumbuhan ekonomi global/regional  dan  kemajuan  teknologi transportasi  dan  informasi. Besarnya animo  tenaga  kerja  di  luar  negeri  disuatu segi mempunyai sisi positif yaitu: mengatasi sebagaian masalah pengangguran dalam negeri dan memberikan  kontribusi  yang  cukup  besar bagi  pembangunan ekonomi negara, namun  disisi  lain  memiliki  sisi  negatif berupa  resiko  kemungkinan  terjadinya perlakuan  yang  tidak  manusai  terhadap tenaga  kerja  Indonesia  tersebut.  Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2  dan  UU  Nomor  13  tahun  2003  tentang ketenagakerjaan,  Pemerintah  Indonesia memberikan kebebasan untuk setiap warga negara  dalam  memilih  dan  mendapatkan pekerjaan  baik  di  dalam  maupun  diluar negeri. Untuk penempatan dan perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di Luar  Negeri  telah  diatur  sejak  tahun  2004 yang tertuang dalam UU No.18 tahun 2017 tentang    Perlindungan    Pekerja    Migran
Indonesia dengan BNP2TKI sebagai badan pengamat  dan  pelaksana.  Sebagaimana termatub  dalam  Konvensi  ILO  Nomor  88 pasal  6  huruf  B  butir  IV  menyebutkan bahwa pemerintah diwajibkan mempermudah langkah setiap perpindahan tenaga  kerja  dari  suatu  negara  kenegara lain  yang  disetujui  pemerintah  negara penerima  Tenaga  Kerja  Indonesia.  Karena keterbatasan lowongan pekerjaan di Indonesia mengakibatkan banyak masyarakat mengadu nasib memilih bekerja  di  Luar  Negeri.  Apalagi  hal  itu didukung  iming-iming  gaji  besar  tidak seperti  gaji  yang  didapat  apabila  mereka bekerja  di  Indonesia.  Namun  hal  tersebut tidak  semuanya  menjadi  kenyataan.  Tidak sedikit  TKI  yang  mengadu  nasib  ke  luar negeri  mendapatkan  perlakuan  yang  tidak baik  di  tempat  mereka  bekerja  (Tamba, 2019).
Persoalan  pekerja  migran  Indonesia di  luar  negeri  tidak  pernah  selesai. Berbagai kasus penganiayaan, pemerkosaan  oleh  majikan  masih  sering ditemukan,  sebagai  warga  negara  mereka membutuhkan  jaminan  dan  perlindungan dari  pihak  yang  berwenang  (Widiyahseno et  al.,  2018).  Menurut  Badan  Nasional Penempatan  dan  Perlindungan  Pekerja
Migran  Indonesia  (BMP2PMI)  banyak dari  PMI  atau  Pekerja  Migran  Indonesia (PMI)  di  luar  negri  tidak  memiliki dokumen  resmi,  tetapi  mereka  masih nekad  untuk  tetap  bekerja  di  luar  negeri. Sehingga  banyak  didengar  dan  media melaporkan  banyak  PMI  ditangkap  dan kemudian  dipulangkan  ke  negara  masing- masing (Yasmine, 2019).
Di negara-negara tujuan PMI, banyak PMI yang
mengalami permasalahan dimana
mereka diperlakukan  tidak  semestinya  oleh  sang majikan.  Sebagai  contoh  pada  tahun  2010 Sumiyati  TKI  asal  Nusa  Tenggara  Barat yang bekerja di Arab saudi dianiaya secara sadis oleh majikan perempuannya kemudian dibakar hidup-hidup dan jasadnya  yang  hangus  dibiarkan  begitu saja di lantai atas rumah. Pada tahun 2017, Wasni  seorang  TKI  asal  Cirebon  yang bekerja di  Arab Saudi  tidak diberikan  gaji selama  empat  tahun  bekerja.  Pada  tahun 2018,  Adelino  Lisao  TKI  asal  Nusa Tenggara  Timur  yang  meninggal  di Penang  Malayasia  karena  kekurangan  gizi dan  luka-luka  yang  disebabkan  oleh kekerasan yang dilakukan oleh majikan.
Tidak  hanya  di  negara  Arab  Saudi dan  Malayasia,  permasalahan  PMI  juga terjadi  di  Taiwan.  Di  Taiwan  banyak  gaji yang  tidak  dibayar  dan  PHK  sepihak. Taiwan  juga  menjadi  tujuan  perdagangan perempuan  Indonesia  khususnya  dari kalimantan  untuk  tujuan  kawin  kontrak (Hidayat, 2017). Selain itu juga banyaknya permasalahan  PMI  Ilegal  yang  tidak memiliki  dokumen  lengkap  sehingga diamankan oleh pihak Imigrasi Taiwan
Permasalahan  ketenagakerjaan  di Indonesia  bukanlah  masalah  yang  baru  di Indonesia  (Valensy  &  Afrizal,  2017) . Selain faktor sulitnya memperoleh pekerjaan,  faktor  lain  yang  mendukung
masyarakat Indonesia untuk bekerja di luar negeri  antara  lain  adalah  standar  upah yang  lebih  tinggi  dari  pada  standar  upah yang  ada  di  Indonesia  karena  perbedaan kurs mata uang (Hidayat, 2017)
Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  atau yang  sekarang  disebut  sebagai  Pekerja Migran  Indonesia  (PMI)  adalah  sebuah tata penggerak roda perekonomian sekaligus merupakan sumber daya manusia yang jumlahnya cukup berlimpah. Kebijakan dan program pemerintah mengenai  penempatan  PMI  di  luar  negeri ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi angka  pengangguran  di  tanah  air,  hal  ini juga diperkuat dengan minimnya lapangan kerja  di  Indonesia  membuat  para  calon PMI menjadi sangat tergiur dengan potensi kerja  di  luar  dengan  gaji  yang  lebih  besar (Hidayat,  2017).  Migrasi  PMI  ke  luar negeri ini semakin
meningkat setiap tahunnya. Jumlah peningkatan  migrasi  PMI  ke  luar  negeri dapat dilihat pada gambar berikut:

## Gambar 1
Jumlah Pekerja Migran Indonesia Tahun 2016-2019 (Sumber: Bank Indonesia dan BNP2TKI,2019)
3750 3700 3650 3600
3550
Column1 3500 3450 3400 2016 2017 2018 2019
Pada  beberapa  kasus,  para  calon PMI  mendapatkan  informasi  mengenai pekerjaan  PMI  dari  PMI  yang  telah berhasil dalam merubah status ekonominya menjadi lebih baik.Hal tersebut  yang  menjadi  dasar  banyaknya calon  PMI  yang  tertarik  untuk  bekerja  di luar negeri. Calon pekerja migran biasanya diiming-imingi  upah  perbulannya  yang dibayar  menggunakan  dolar,  sehingga banyak  pekerja  yang  menganggap  bahwa penghasilan mereka akan lebih banyak jika bekerja  di  negara  lain  dan  melupakan resiko yang dapat terjadi.
Salah  satu  negara  tujuan  PMI adalah Taiwan dikarenakan Taiwan memberikan  gaji  yang  cenderung  tinggi dibandingkan  dengan  negara  lain,  seperti pekerjaan  PRT  yang  diberi  gaji  minimal Rp.  6.000.000/bulan  di  Taiwan  sementara di  Malayasia  pekerjaan  PRT  hanya  diberi gaji minimal Rp. 3.500.000/bulan. Adapun perkembangan  jumlah  PMI  di  Taiwan tahun  2012-2019  dapat  dilihat  pada gambar berikut:
Gambar 2. Jumlah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Tahun 2012-2019 (Sumber: Bank Indonesia dan
BNP2TKI, 2019).
Berdasarkan  data  di  atas  dapat diketahui  bahwa  jumlah  PMI  di  Taiwan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.  Namun,  keberadaan  PMI  di luar  negeri  tidak  luput  dari  masalah. Berbicara  tentang  pekerja  migran  artinya bukan hanya tentang negara pengirim PMI dan  kebijakannya,  namun  juga  tentang negara  tujuan  yang  punya  kebijakan tersendiri.  Permasalahan  yang  menimpa PMI  ini  antara  lain  disebabkan  oleh perlindungan  hukum  yang  kurang  dari negara  tujuan.  Pekerja  formal  biasanya mendapatkan  perlindungan  hukum  yang lebih  baik  dibandingkan  dengan  pekerja migran,  sebab  umumnya  negara-negara penerima  sudah  mengatur  segala  hak  dan perlindungan  pekerja  formal  tersebut  di dalam  perundang-undangan  nasionalnya dengan      baik (Koesrianti, 2015). Sementara  seperti  yang  sudah  dijelaskan sebelumnya, bahwa PMI rata-rata merupakan pekerja informal yang unskilled dengan  pendidikan  rendah,  yang nantinya ditempatkan pada sektor pekerjaan  3D  tadi  (Koesrianti,  2015). Inilah  yang  memicu  PMI  diperlakukan kurang  manusiawi  di  negara  tujuan  yang merupakan contoh permasalahan mengenai PMI, termasuk salah satunya di Taiwan.
Permasalahan  mengenai  pekerja migran  di  Taiwan  ini  menurut  kepala BNP2TKI,  Nusron  Wahid,  diantaranya adalah  permasalahan  industrial yang berupa  gaji  tidak  dibayar  dan  juga  praktik overcharging atau mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja yang seharusnya dan juga  permasalahan  non  industrial  seperti adanya intoleransi, radikalisme agama, dan juga  narkoba.  Selain  itu,  ada  pun permasalahan  eksploitasi  pekerja  dan  juga monopoli  biaya  administrasi  PMI  yang salah  satu  penyebabnya  adalah
309 264 189 191 182 177 208 108
karena  masih  adanya  sistem  broker  atau agensi  swasta  dalam  penyaluran  tenaga kerja  ke  luar  negeri.  Sistem  broker  ini karena  bekerja  di  luar  pemerintah,  bisa melakukan  hal-hal  yang  merugikan  calon pekerja migran seperti biaya yang berlebihan,  adanya  monopoli  pasar  kerja, serta  rentan  dengan  adanya  penipuan  dan intimidasi . Artinya bahwa dalam penanganan  PMI,  sistem  pemerintah  ke pemerintah  ( Government  to  Government ) masih  belum  dijalankan  secara  maksimal, dan akibatnya permasalahan PMI di taiwan masih kerap terjadi.
Data  dari  Kantor  Dagang  dan Ekonomi  Indonesia  selanjutnya  disingkat dengan  KDEI  memang  menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2017 sampai 2018 KDEI       Taiwan telah berhasil menyelesaikan  1.529  kasus  (94%)  yang menyangkut  PMI  di  Taiwan.  Sedangkan sisanya 6% masih dalam proses penyelesaian  (Ratya,  2018).  Namun  data ini  tidak  menghilangkan  fakta  bahwa permasalahan  PMI  di  Taiwan  masih  tetap ada,  terlebih  yang  menyangkut  hak  serta perlindungan  para  pekerja  migran  yang hingga  kini  dianggap  belum  terlalu diperhatikan  oleh  pemerintah.  Berdasar pada  kasus  tersebut,  pemerintah  melalui KDEI  memiliki  tanggungjawab  untuk melindungi  PMI  yang  berada  di  luar negeri.  Pemerintah  melalui  peraturan perundang-undangan Nomor13 Tahun
2003  tentang  Ketenagakerjaan  memiliki tanggungjawab
untuk melakukan perlindungan, bimbingan dan juga pengawasan  terhadap  PMI.  Dalam  kasus ini, Kementerian Ketenagakerjaan bekerjasama dengan seluruh elemen pendukung  harus  memperhatikan  kondisi secara umum PMI dalam bidang keamanan, kesehatan, pemenuhan hak-hak
dan juga penelitian atas kontrak kerja.
Dalam konteks perlindungan, peraturan ini membagi 3 jenis perlindungan yang akan diberikan, yaitu:
1. Perlindungan PMI  mulai dari prapenempatan,  masa  penempatan hingga purnapenempatan;
2. Perlindungan PMI  mulai dari penghentian  dan  pelarangan  PMI;
dan
3. Program pembinaan dan

## perlindungan PMI
Perlindungan  mengenai  hak  asasi manusia  setiap  warga  negara  yang  tinggal atau  bekerja  di  luar  negeri  memang menjadi  tanggung  jawab  Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Namun, Kementerian Ketenagakerjaan
juga memiliki kewajiban besar dalam mengatasi isu-isu PMI selain perlindungan terhadap hak-haknya,
diantaranya meningkatkan  kapasitas  para  pekerja  dan juga memastikan bahwa PMI bisa mendapatkan  pekerjaan  yang  layak  dan sesuai di negara lain (ILO, 2020).Kemenaker  juga  memiliki  tanggung jawab  untuk memberikan pelayanan tenaga kerja  yang meliputi pendataan PMI pada negara tujuan, perlindungan terhadap PMI,  pemantauan  pada  keberadaan  PMI, penilaian terhadap mitra usaha atau disebut agen  dalam  mengurus  dokumen  PMI, advokasi PMI, dan legalisasi kontrak kerja, serta  pembinaan  untuk  PMI  yang  telah ditempatkan.
Uniknya,  Kemenaker  tidak  bisa langsung  berurusan  dengan  permasalahan pekerja  migran  di  Taiwan,  sebab  Taiwan tidak  diakui  sebagai  sebuah  negara. Karena  itulah,  Kemenaker  berupaya
bekerjasama dengan KDEI untuk mengatasi  berbagai  isu  mengenai  PMI. Artinya  bahwa  memang  sistem G  to  G disini  tidak  dapat  diberlakukan.  Karena kondisi  ini,  muncul  pertanyaan  apakah peran  Kemenaker  dalam  mengatasi  segala isu  yang  berkaitan  dengan  pekerja  migran tetap  terlaksana  dengan  baik  atau  tidak. Berdasarkan  penjabaran  di  atas  penulis tertarik untuk membahas peran pemerintah dalam  mengatasi  permasalahan  PMI  di Taiwan  yang  dituangkan  dalam  penelitian dengan judul“Peran Kementerian
Ketenagakerjaan
Republik Indonesia
dalam  Mengatasi  Masalah  Pekerja  Migran Indonesia di Taiwan”.

## Metode
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  berbentuk  metode penelitian  studi  kasus.  Metode  penelitian kualitatif  melalui  studi  kasus  dilakukan saat  dimana  peneliti  melakukan  eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian,  proses,  aktivitas,  terhadap  satu atau  lebih  orang.  suatu  kasus  tersebut terikat  oleh  waktu  dan  aktivitas  dan peneliti  melakukan  pengumpulan  data secara  mendetail  dengan  menggunakan berbagai  prosedur  pengumpulan  data  dan dalam waktu yang berkesinambungan.

## Hasil dan Pembahasan
Taiwan  adalah  salah  satu  negara tujuan  yang  menarik  perhatian  para  PMI. Hal  ini  dibuktikan  dengan  jumlah  PMI yang  cukup  besar,  hingga  mencapai peringkat  kedua  sebagai  destinasi  pilihan PMI  untuk  bekerja.  Besarnya  jumlah  PMI yang bekerja di Taiwan juga tidak terlepas dari  berbagai  permasalahan.  Berbagai permasalahan  yang  muncul  juga  tidak terlepas  dari  faktor  yang  memicunya. Dalam  permasalahan  kurangnya
perlindungan untuk PMI di Taiwan adalah adanya  permasalahan  struktural  yang menjadi  penyebab  perlindungan  terhadap PMI dinilai kurang.
PMI  merupakan  sumber  tenaga kerja  asing  terbesar  untuk  Taiwan, berdasarkan hal ini remitansi yang tercatat Bank  Indonesia  mencapai  angka  668,9 miliar  dolar  AS  atau  sekitar  Rp  9  triliun. Namun hal tersebut juga tidak terlepas dari banyaknya  permasalahan  yang  dialami oleh  PMI  di  Taiwan.  Banyaknya  jumlah PMI  yang  bekerja  di  Taiwan,  dapat menimbulkan  berbagai  permasalahan  jika pemangku-pemangku terkait kurang berperan
dalam memperhatikan kesejahteraan  PMI  sektor  informal,  yang merupakan  tenaga  kerja  asing  sektor informal  terbanyak  di  Taiwan.  Dari  tahun ke  tahun,  jumlah  PMI  ke  Taiwan  selalu meningkat,  sehingga  perlu  juga  ada peningkatan  pelayanan  keamanan  dan kesejahteraan  bagi  PMI  di  Taiwan  dalam sektor  informal,  di  mana  sektor  informal kerap kali terjadi berbagai permasalahan.
Permasalahan  PMI  di  Taiwan  juga diakui  oleh  pihak  dari  Badan  Nasional Perlindungan  dan  Penempatan  Tenaga Kerja  Indonesia,  menjelaskan bahwa masih banyak PMI yang bermasalah, yang didominasi  oleh  PMI  di  sektor  informal diantaranya  PMI  yang  melarikan  diri  dari pengguna,  misalnya  melarikan  diri  karena tidak  sesuai  kontrak  kerja,  karena  tergiur bujuk  rayu  oknum  calo  dengan  iming- iming  gaji  tinggi,  karena  tidak  senang dengan  majikan,  dan  lain-lain  (BNP2TKI, 2014).
Berdasarkan data website International  Human  Rights diketahui bahwa  Taiwan  masih  banyak  melakukan pelanggaran  hak  asasi  manusia  tenaga kerja  asing  yang  berada  di  Taiwan. Masalah pelanggaran hak asasi manusia di
Taiwan  seperti  eksploitasi  tenaga  kerja buruh  migran.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari kebijakan  dan  sistem  pemerintah  Taiwan dalam bidang tenaga kerja yang mendukung hal-hal  yang berkaitan dengan eksploitasi  para  pekerja  asing,  sehingga tidak dicover oleh hukum standar ketenagakerjaan Taiwan.
Pekerja  asing  disektor  formal memang  dilindungi  dan  diatur  dalam undang-undang  ketenagakerjaan  Taiwan, namun  tenaga  kerja  asing disektor informal tidak dilindungi. Hal ini menyebabkan  tidak  ada  aturan  hukum apapun  yang mengatur tenaga kerja sektor informal  baik  dalam  hal  cuti,  upah minimun  serta  kondisi  kerja  yang  mana semua  hal  tersebut  diputuskan  secara sepihak  oleh  majikan.  Untuk  itu,  tidak mengherankan  jika  permasalahan  PMI yang  merupakan  tenaga  kerja  asing  terus saja terjadi.
Dalam  melakukan  perlindungan terhadap  pekerja  migran  Indonesia  di Taiwan,  Indonesia  meratifikasi  instrumen International Labour Standards on Freedom  of  association yang  dikeluarkan oleh  ILO  yang  telah  diratifikasi  oleh banyak negara, yang terdiri dari: hak untuk mendirikan dan bergabung dengan organisasi,  menikmati  perlindungan  yang memadai  terhadap  tindakan  diskriminasi anti-serikat  pekerja dan  memperoleh perlindungan  dan  memperoleh  upah  yang layak. Instrumen-instrumen tersebut dijadikan standardisasi dalam upaya mengatasi  permasalahan  pekerja  migran Indonesia di Taiwan.
Hak  pekerja  untuk  mendirikan  dan bergabung dengan organisasi telah dimiliki oleh  pekerja  migran  Indonesia  di  Taiwan yaitu  dengan  didirikannya  organisasi “Komunitas  Pekerja  Migran  Indonesia (PMI)”  di  Taiwan.  Di  Taiwan  sendiri  ada
sekitar 100 organisasi PMI. Latar belakang lahirnya organisasi ini berdasarkan keagamaan,  komunitas,  hobi  dan  lain sebagainya. Organisasi ini rutin mengadakan  pertemuan  rutin  3  bulan sekali  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan kerukunan, persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia di Taiwan, menciptakan  wadah  masyarakat  Indonesia di  Taiwan  yang  dibina  oleh  KDEI  Taipei dan  memunculkan  sinergi  KDEI  Taipei dan masyarakat Indonesia di Taiwan untuk mengatasi permasalahan yang timbul.
Komitmen  yang  disepakati  oleh Komunitas  Pekerja  Migran  Indonesia (PMI)  antara  lain:  1)  Menaati  dan menghormati  hukum,  peraturan  serta kebebasan  yang  berlaku  di  Taiwan;  2) Menjaga  keamanan  dan  ketertiban  dengan tidak  melakukan  perbuatan  anarkis  dalam rangka menciptakan situasi yang aman dan kondusif  di  masing-masing  tempat  kerja.
3) Bertanggungjawab terhadap anggotamya dengan melakukan pembinaan terhadap  anggota  organisasi/komunitas masing-masing. 4) Membentengi keyakinan  diri  dengan  selalu  waspada terhadap  provokasi  dan  hasutan  untuk menyerang kelompok lain. 5) Menghindari perkelahian  dengan  sesama  masyarakat Indonesia.
6) Menghindari
penyalahgunaan narkoba, miras dan pergaulan  bebas.  7)  Menyeleksi  akses  dan komunikasi  melalui  media  sosial  seperti: menyebarkan  ujaran  kebencian, hoax (berita  bohong)  yang  dapat  menimbulkan fitnah  dan  dan  memicu  perkelahian.  8) Melakukan  pelaporan  yang  terindikasi perkelahian/peganiayaan,  penyalahgunaan narkoba dan minuman keras serta tindakan kriminal  yang  lain.  9)  Membentuk  suatu organisasi masyarakat Indonesia di masing-masing wilayah Taiwan.
Adanya  komunitas  pekerja  migran Indonesia  di  Taiwan  menunjukan  bahwa hak PMI untuk mendirikan dan bergabung dengan  organisasi  telah  terpenuhi.  PMI bebas  bergabung  dalam  komunitas  dan organisasi  apapun  dengan  batas-batas tertentu  dan  tidak  melakukan  tindakan yang melawan hukum.
Implikasi One China Policy membuat  Indonesia  dan  Taiwan  tidak dapat  berhubungan  diplomatik,  politik, militer  serta  keamanan.  Sebagai  gantinya di  Taiwan  hanya  ada  Kantor  Dagang  dan Ekonomi  Indonesia  (KDEI)  yang  bekerja di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia begitu pula perwakilan dagang  Taiwan  di  Indonesia  yaitu Taiwan Economic  and  Trade  Office (TETO)  di
Jakarta. KDEI di Taipei hanya bertanggung jawab pada persoalan perdagangan,  investasi,  ketenagakerjaan, keimigrasian, pariwisata dan budaya demikian  juga  halnya  dengan  TETO (Maulana et al., 2016)
Terbatasnya fungsi KDEI ini seringkali menimbulkan persoalan
tersendiri  apalagi  ketika  timbul  persoalan dengan PMI di Taiwan. Kuranya perhatian terhadap PMI merupakan sebuah permasalahan struktural akibat tidak adanya fungsi-fungsi diplomasi yang utuh. KDEI dalam menjalankan tugasnya membuka  fungsi  konsuler  yang  berupa pelayanan  untuk  melindungi  kepentingan ekonomi  dan  PMI  di  Taiwan,  melalui tugas  KDEI  inilah  Kemenaker  berperan dalam  melakukan  perlindungan  terhadap PMI yang berada di Taiwan. Perlindungan terhadap  PMI  ini  merupakan  salah  satu penerapan  atas  asa  nasional  aktif  oleh Pemerintah  Indonesia  (Maulana  et  al., 2016)
Terbitnya  Undang-Undang  Nomor
18    Tahun    2017    tentang    Perlindungan
Pekerja  Migran  Indonesia  memberikan harapan  yang  lebih  baik  terhadap  masa depan  PMI.  Regulasi  sebelumnya  yaitu Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di  Luar  Negeri  masih  memiliki  banyak celah  dan  kelemahan.  Sehingga  masih banyak  masalah  dan  kasus  PMI  di  Luar Negeri  yang  belum  dapat  diselesaikan dengan  baik.  Misalnya  seperti  kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan  terhadap  pekerja  (terutama tenaga  kerja  wanita)  yang  dilakukan  oleh manjikan, penculikan, pembunuhan, penipuan, serta gaji yang tidak dibayar.
Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan  bahwa  Negara  wajib menjunjung  tinggi  dan  menghormati  dan wajib  menegakkan  kepada  setiap  WNI untuk bekerja. Ini berati baha setiap warga Negara  Republik  Indonesia  berhak  untuk memperoleh  pekerjaan  yang  layak  dan negara wajib untuk memenuhinya. Namun pada  kenyataannya  negara  belum  mampu menyediakan  lapangan  pekerjaan  yang memadai di dalam negeri sehingga banyak warga  yang  mencari  peruntungan  untuk bekerja  di  Luar  Negeri.  Untuk  itu  bagi warga  negara  yang  telah  memenuhi  syarat usia  memiliki  hak  asasi  untuk  bekerja dimanapun  dan  kapanpun  sesuai  dengan minat  dan  keahliannya  dan  negara  wajib untuk  untuk  menghargai  dan  memberikan perlindungannya. Dengan tanpa
diskriminasi  negara  wajib  memberikan perlindungan, menjamin hak serta keamanan  bagi  setiap  warga  negara  yang bekerja di  Luar Negeri. Negara juga harus bertanggungjawab  terhadap  setiap  warga negara  untuk  memperoleh  pekerjaan  dan penghasilan  yang  pantas,  baik  di  dalam maupun  di  luar  negeri  sesuai  dengan kemampuan  yang  dimilikinya.  Bahkan negara  juga  wajib  memberikan
keterampilan  bagi  warga  negara  yang kurang memiliki keterampilan.
Negara dalam hal ini yang mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan
pemerintah dibidang
ketenagakerjaan adalah Kementerian Ketenagakerjaan.  Cikal  bakal  dibentuknya Kementerian Ketenagakerjaan diawali saat panitia  persiapan  kemerdekaan  Indonesia menetapkan  jumlah  kementerian  pada tanggal  19  Agustus  1945.  Pada  awalnya tidak  ada  kementerian  khusus  yang menangani  masalah  ketenagakerjaan  dan semua  tugas  dan  fungsi  yang  berkaitan dengan masalah-masalah perburuhan masih berada di bawah kementerian sosial. Barulah  pada  tanggal  3  Juli  1947 ditetapkan adanya kementerian Perburuhan dan  melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor 3  Tahun  1947  tanggal  25  Juli  1947 ditetapkan  tugas  pokok  Kementerian perburuhan kemudian berdasarkan Peraturan  Menteri  Perburuhan  (PMP) Nomor 1 Tahun 1948 tanggal 29 Juli 1947 ditetapkan  tugas  pokok  Kementerian Perburuhan  yang  mencaku  tugas  urusan- urusan sosial menjadi Kementerian Perburuhan dan  Sosial. Pada masa pemerintah  Republik  Indonesia  Serikat (RIS)  Kementerian  Perburuhan  tidak  lagi mencakup  urusan  sosial  dan  struktur organisasinya  didasarkan  pada  Peraturan Menteri  Perburuhan  Nomor  1  tahun  1950 kemudian disempurnakan dengan Peraturan Kementerian Perburuhan Nomor 1  tahun  1951.  Berdasarkan  peraturan tersebut mulai tampak kelengkapan struktur organisasi Kementerian
Perburuhan yang mencakup struktur organisasi Kementerian Perhubungan yang mencakup  struktur  organisasi  sampai tingkat  daerah  dengan  uraian  tugas  yang jelas.
Pada tahun 1966-1969, Kementerian  Perburuhan  bertransformasi menjadi Departemen Tenaga Kerja
(Depbaker) yang selanjutnya pada pembentukan  Kabinet  Pembangunan  II, Depnaker diperluas lagi menjadi Departemen  Tenaga  Kerja  Transmigrasi dan  Koperasi.  Selanjutnya  pada  Kabinet Pembangunan  III  koperasi  dipisahkan  dari Depnakertrans sehingga hanya Depnakertrans  saja.  Pada  masa  Kabinet Pembangunan  IV  dibentuk  Departemen Transmigrasi  sehigga  unsur  Transmigrasi dipisah  dari  Depnaker.  Struktur  organisasi dan Tata Kerja Depnaker ditetapkan dalam Kepmennaker  No.  Kep  199/Men/1984 sedangkan  struktur  Organisasi  dan  Tata Kerja  Departemen  Transmigrasi  Nomor: Kep-55A/Men/1983. Selanjutnya pada masa reformasi Depnaker dan Departemen Transmigrasi  digabungkan  kembali  pada tanggal  22  Februari  2001  hal  ini  mengacu pada  Kepres  RI  Nomor  47  Tahun  2002 tentang Kedudukn, Tugas, Fungsi, Kewenangan,  Susuanan  Organisasi  dan Tata Kerja dan kemudian namanya diubah menjadi  Kemenakertrans  (Kementerian Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi)  Republik Indonesia.  Penamaan  Kemenakertrans  ini digunakan  selama  beberapa  kabinet  yaitu: Gotong  Royong,  Indonesia  Bersatu  dan Indonesia  Bersatu  II.  Kemudian  pada tahun 2014 pada Kabiner Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi  berubah  nama  menjadi Kementerian  Ketenagakerjaan  Republik Indonesia atau Kemnaker (https://kemnaker.go.id). Kementerian Ketenagakerjaan memiliki visi: “Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif, Kompetitif dan Sejahtera”.
Adapun misi dari Kementerian
Ketenagakerjaan adalah:
1. Peningkatan  kompetensi  ketrampilan dan  produktivitas  tenaga  kerja  dan masyarakat transmigrasi
2. Peningkatan pembinaan hubungan
industrial  serta  perlindungan  sosial tenaga kerja 3. Peningkatan
pengawasan ketenagakerjaan 4. Percepatan dan pemerataan
pembangunan wilayah dan
5. Penerapan  organisasi  yang  efisien, tatalaksana  yang  efektif  dan  terpadu dengan  prinsip  kepemerintahan  yang baik ( good governance ), yang didukung oleh  penelitian,  pengembangan  dan pengelolaan informasi yang efektif.
Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
menyebutkan bahwa
Kementerian Ketenagakerjaan
mempunyai tugas “menyelenggarakan  urusan  pemerintahan dibidang ketenagakerjaan
untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara” .
Selanjutnya  dalam  pasal  3  disebutkan Kementerian  Ketenagakerjaan  memiliki fungsi:
1. perumusan,  penetapan  dan  pelaksanaan kebijakan  dibidang  peningkatan  daya saing  dan  produktivitas,  peningkatan penempatan  tenaga  kerja  dan  perluasan kesempatan  kerja,  peningkatan  peran hubungan  industrial  dan  jaminan  sosial tenaga  kerja,  pembinaan  pengawasan ketenagakerjaan  serta  keselamatan  dan kesehatan kerja;
2. koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan  dan  pemberian  dukungan administrasi  kepada  seluruh  unsur organisasi  di  lingkungan  Kementerian Ketenagakerjaan;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara  yang  menjadi  tanggung  jawab Kementerian Ketenagakerjaan;
4. pengawasan  atas  pelaksanaan  tugas  di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan; 5. pelaksanaan  bimbingan  teknis  dan supervisi  atas  pelaksanaan  urusan Kementerian Ketenagakerjaan di daerah;
6. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
7. pelaksanaan  perencanaan,  penelitian dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan.
Berdasarkan  Pasal  3  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  18 Tahun  2015,  bahwa  salah  satu  fungsi Kementerian Ketenagakerjaan adalah pembinaan  pengawasan  ketenagakerjaan serta  keselamatan  dan  kesehatan  kerja termasuk di dalamnya melakukan perlindungan terhadap PMI.
Perlindungan  PMI  adalah  upaya untuk  melindungi  calon  pekerja  migran dan  atau  pekerja  serta  keluarganya  untuk mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak- haknya  dalam  keseluruhan  rangkaian kegiatan  sebelum  bekerja,  selama  bekerja dan  pasca  bekerja  dalam  berbagai  aspek hukum, harkat dan martabat, hak-hak nilai kemanusiaan,  serta  ekonomi  dan  sosial (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017).
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun
2017  memberikan  kategori  pelindungan baik  sebelum,  selama  dan  setelah  bekerja. Pelindungan  sebelum  bekerja  meliputi keseluruhan  aktivitas  untuk  memberikan pelindungan mulai dari pendaftaran sampai  dengan  pemberangkatan  (Pasal  1
(6)).  Sedangkan  pelindungan  selama
bekerja  meliputi  keseluruhan  aktivitas untuk  memberikan  pelindungan  kepada pekerja migran  Indonesia dan keluarganya selama bekerja di luar negeri (Pasal 1 (7)). Pelindungan setelah bekerja adalah keseluruhan  aktivitas  untuk  memberikan pelindungan  sejak  pekerja  migran  dan keluarganya tiba di  debarkasi  di  Indonesia sampai kembali ke daerah asalnya masing- masing, termasuk pelatihan kewirausahaan sebagai  pelayanan  lanjutan  agar  menjadi pekerja produktif (Pasal 1 (8)).
Pemerintah bertugas mengatur, membina,  melaksanakan,  dan  mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan  PMI  di  luar  negeri.  Dalam melaksanakan  tugas  tersebut,  Pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya  dan/atau  tugas  pembantuan kepada  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah  bertanggung  jawab  untuk meningkatkan  upaya  perlindungan  PMI  di luar  negeri.  Dalam  melaksanakan  tugas dan tanggung jawab Pemerintah berkewajiban:
1. menjamin  terpenuhinya  hak-hak  calon PMI/PMI,  baik  yang  bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan PMI, maupun yang berangkat secara mandiri;
2. mengawasi  pelaksanaan  penempatan calon PMI;
3. membentuk dan mengembangkan sistem  informasi  penempatan  calon PMI di luar negeri;
4. melakukan  upaya  diplomatik  untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan  PMI  secara  optimal  di negara tujuan; dan
5. memberikan  perlindungan  kepada  PMI selama  masa  sebelum  pemberangkatan, masa  penempatan,  dan  masa  purna penempatan. Perlindungan ini dibagi ke
dalam tiga tingkat dalam proses migrasi yaitu, sebelum pekerja migran meninggalkan negara asal, pemberangkatan  pekerja  migran  dan ketika  bekerja  di  negara  tujuan,  serta setelah kembali ke negara asal (Atedjadi, 2015).
Menurut  Pasal  11  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2017  tugas  dan tanggungjawab Pemerintah Pusat (Kementerian Ketenagakerjaan) dalam perlindungan pekerja migran antara lain:
1. mendistribusikan informasi dan permintaan  Pekerja  Migran  Indonesia kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui Pemerintah Daerah provinsi;
2. menjamin  pelindungan  Calon  Pekerja Migran  Indonesiaa  dan/atau  Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
3. mengatur,  membina,  melaksanakan  dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
4. menjamin pemenuhan hak Calon Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
5. membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu dalam penyelenggaraan penempatan dan
6. pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
7. melakukan  koordinasi  kerja  sama  antar instansi  terkait  dalam  menanggapi pengaduan  dan  penanganan kasus
Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;
8. Mengurus  kepulangan  Pekerja  Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah;
Dengan adanya Kementerian
Ketenagakerjaan  PMI  merasa  dilindungi hak-haknya tidak hanya perlindungan bagi
dirinya  namun  juga  perlindungan  bagi keluarganya,  tidak  hanya  perlindungan ketika  bekerja  namun  juga  perlindungan sebelum, selama dan setelah bekerja.
Kementerian Ketenagakerjaan dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya melindungi  dan  menjamin  hak-hak  PMI telah melakukan banyak hal antara lain:
Pertama, melakukan  MoU  dengan berbagai  negara  tujuan  PMI  salah  satunya dengan Republik Korea. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Korea terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia  (PMI)  yang  bekerja  di  Korea. Salah  satu  upayanya  adalah  memperbarui ( renewa l) MoU penempatan PMI ke Korea melalui  skema Employment      Permit System (EPS). Antara Indonesia dan Korea sepakat  untuk  dapat  melaksanakan Joint Working  Group (JWG)  guna  membahas sekaligus mengevaluasi implementasi penempatan  PMI  melalui  skema  EPS. Melalui skema sistem izin kerja EPS, PMI yang  bekerja  di  Korea  akan  memperoleh perlakuan dan hak yang sama sebagaimana tenaga kerja Korea, sesuai dengan Undang-Undang  (UU)  Ketenagakerjaan yang  berlaku  di  Korea.  Penempatan melalui skema EPS meliputi 5 sektor, yaitu Manufaktur,  Konstruksi,  Jasa,  Perikanan, dan  Pertanian.  Hanya  saja,  hingga  saat  ini Indonesia  baru  menempatkan  di  sektor Manufaktur dan Perikanan.
Kedua, penyelamatan hak-hak Calon PMI/PMI sepanjang periode semester  pertama  2020  yaitu  sebanyak  Rp 13,73  miliar.  Jumlah  tersebut  merupakan hak  PMI  yang  didapatkan  dari  hasil penanganan 60 kasus. Penanganan dilakukan  melalui  mediasi,  advokasi, fasilitasi  klaim  asuransi,  serta  Jaminan Sosial  BPJS  Ketenagakerjaan.  Adapun rincian  hak-hak  PMI  tersebut  ialah  klaim
asuransi  dan jaminan sosial  PMI untuk  14 kasus  kecelakaan  kerja,  17  kasus  PMI meninggal  dunia,  tiga  kasus  PMI  Sakit, dua  kasus  ABK  yang  hilang  di  laut,  dua kasus  ABK  meninggal  dunia,  satu  PMI Bermasalah  karena  terkena  Pemutusan Hak  Kerja  (PHK),  pengembalian  uang kepada  11  PMI  yang  gagal  berangkat, pembayaran  sisa  gaji  untuk  tujuh  kasus PMI  yang  gajinya  tidak  dibayarkan, pembayaran  uang  kerahiman  untuk  satu kasus  PMI  yang  mengalami  ilegal  rekrut, penanganan  untuk  satu  kasus  PMI  yang bekerja  tidak  sesuai  Perjanjian  Kerja  (PK) dan  penanganan  untuk  satu  kasus  PMI yang  hilang  komunikasi  (Fakhruddin,
2020).
Ketiga,  melakukan  pendampingan dan  memberikan  dukungan  semangat kepada  PMI  yang  sakit  atau  bermasalah sebagimana  contoh  yang  dilakukan  oleh KDEI Taipei di Taiwan yang diwakili oleh Wakil  Kepala  KDEI  dan  Kepala  Bidang Tenaga  Kerja  yang  melakukan  kunjungan kepada  PMI  yang  sakit  kanker  payudara stadium 3. Pada saat melakukan kunjungan PMI  tffaerlihat  sangat  baik  dan  sangat senang.  PMI  tersebut  mengatakan  bahwa majikan dan agency turut membantu dalam mengurus biaya rumah sakit serta asuransi. Pihak KDEI pun terus memantai perkembangan kondisi PMI yang bersangkutan.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas
dapat  disimpulkan  bahwa  Kementerian Ketenagakerjaan telah melaksanakan perannya  dalam  melakukan  perlindungan PMI  dan  mengatasi  permasalahan  PMI  di Taiwan sesuai dengan instrumen International Labour Standards on Freedom  of  association yang  dikeluarkan oleh ILO.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disimpulkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam  mengatasi  masalah  Pekerja  Migran Indonesia  Di  Taiwan  bersama  dengan organisasi KDEI Taipei. Hal ini dikarenakan  Indonesia  menganut One
China  Policy sehingga  tidak  memiliki hubungan  diplomtik  dengan Taiwan.
Untuk  melakukan  hubungan  kerjasama dan  melindungi  PMI  yang  Taiwan  berada di  Taiwan  maka  didirikan  Kantor  Dagang Republik  Indonesia di  Taipe (KDEI)  yaitu sebuah  lembaga  ekonomi  bersifat  non- pemerintah yang bertujuan
agar memperlancar dan meningkatkan
hubungan  kerjasama  ekonomi  antara Indonesia  dan  Taiwan.  Adapun  peran Kementerian  Ketenagakerjaan  Republik Indonesia dalam mengatasa masalah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan antara lain:
1. merumuskan  kebijakan  dan  melakukan pengawasan  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan penempatan PMI;
2. menjamin  terpenuhinya  hak-hak  calon
PMI/PMI,  baik  yang  bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan PMI, maupun yang berangkat secara mandiri;
3. membentuk dan mengembangkan sistem  informasi  penempatan  calon
PMI di luar negeri;
4. melakukan  upaya  diplomatik  untuk menjamin pemenuhan hak dan
perlindungan  PMI  secara  optimal  di negara tujuan; dan
5. memberikan  perlindungan  kepada  PMI selama  masa  sebelum  pemberangkatan, masa  penempatan,  dan  masa  purna penempatan.
6. Memberikan  perlindungan  kepada  PMI dan keluarganya.

## Daftar Pustaka
Hidayat, H. (2017). Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan Malaysia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM , 8 (2),
105–115.
Koesrianti, N. (2015). Perlindungan Hukum Pekerja Migran Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di Luar Negeri oleh Negara Ditinjau dari Konsep Tanggung Jawab Negara.
Justisia , 4 (2), 5–18.
Maulana, M. F., Roisah, K., & Susetyorini,
P. (2016). Implikasi One China
Policy Terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Taiwan dalam Perspektif Hukum Internasional.
Diponegoro Law Journal , 5 (3), 1–18.
Tamba, R. T. (2019). Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI Sektor Informal di Arab Saudi 2011-2018. Jurnal Suara Hukum , 1 (2), 199–221.
Valensy, C., & Afrizal, A. (2017). Peran International Labour Organization (ILO) dalam melindungi buruh migran Indonesia di Arab Saudi tahun 2012-2016 . Riau University.
Widiyahseno, B., Rudianto, R., & Widaningrum, I. (2018). Paradigma Baru Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Perspektif Undang-undang No 18 Tahun 2017. Sosio Informa , 4 (3).
Yasmine, A. (2019). Penegakan Hukum Terhadap  Perusahaan  Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal. Jurist-Diction , 2 (5), 1593–1610.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International License