## PENERAPAN PERATURAN KAPOLRI  NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENANGANAN PENJINAKAN BOM

## IMPLEMENTATION REGULATION OF THE CHIEF OF INDONESIAN NATIONAL POLICE NUMBER 11 OF 2010 ABOUT HANDLING  BOMB DESTRUCTION
Roy Marthen Moonti, Yusrianto Kadir, Marten Bunga, Ibrahim Ahmad, Yoslan K. Koni
Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Jln Ahmad A. Wahab No. 247 Kelurahan Kayubulan roymoonti16@gmail.com , yusrikadir@gmail.com , Martenbunga0@gmail.com , ibrahimahmad.ug@gmail.com , yoslanscripthouse@gmail.com
Submisson : 25 April 2022 Accepted : 31 Mei 2022 Publish : 31 Mei 2022

## Abstract
The issuance of this research is to determine the effectiveness implementation regulation of  the  chief  of  Indonesian  national  police  11  of  2010  regarding  the  handling  of  bomb disposal and to find out what factors influenced bomb disposal procedures in Gorontalo Province.  The  type  of  research  used  in  this  research  is  empirical  normative  legal research.  The  type  of  research  used  is  empirical  normative  legal  research.  Normative law  research  uses  normative  legal  case  studies  in  the  form  of  legal  products,  for example  reviewing  draft  laws.  The  subject  of  the  research  is  the  law  which  is conceptualized  as  a  norm  or  rule  that  applies  in  society  and  becomes  a  reference  for everyone. Empirical legal research is research that uses empirical legal case studies in the  form  of  community  behavior.  The  results  of  the  research  obtained  are  that regulation of the chief of Indonesian national police  number 11 of 2010 concerning the handling of bomb disposal in Gorontalo Province has not been effective because it was found  that  there  are  still  several  aspects  that  are  not  following  the  provisions  in regulation of the chief of Indonesian national police, for example, related to personnel standardization, individual equipment is not adequate, Some of the new unit equipment are  complete  and  some  are  damaged,  then  spare  parts  are  not  ,available  as  well  as administrative  processes  that  are  often  ignored  and  the  factors  that  affect  the  bomb disposal  procedure  in  Gorontalo  province,  namely  inadequate  facilities  and infrastructure,  incomplete  personnel  /  human  resources,  insufficient  budget  and  no insurance for each Jibom personnel.
Keywords  :  Application;  Regulation  of  the  Chief  of  Indonesian  National  Police; Bomb Defuse
Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Perkap 11 tahun 2010 tentang  penanganan  penninakan  bom  dan  untuk  mengetahui  Faktor  faktor  apa  yang mempengaruhi prosedur penjinakan bom di Provinsi Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian  hukum  normatif  empiris.  Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  empiris.  Penelitian hukum normative (normative law research) menggunakan studi kasus hukum normative berupa produk hukum, misalnya mengkaji rancangan undang undang. Pokok kajiannya adalah  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang  berlaku  dalam masyarakat dan menjadi acua setiap orang. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang  menggunakan  studi  kasus  hukum  empiris  berupa  perilaku  masyarakat.  Hasil penelitian  yang  diperoleh  adalah  yaitu  Perkap  nomor  11  tahun  2010  tentang penanganan penjinakan bom di Provinsi Gorontalo ini belum efektif karena ditemukan masih  ada  beberapa  aspek  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  di  dalam Perkap misalnya terkait dengan standarisasi personil, peralatan perorangan itu belum memadai, peralatan unit baru sebagian yang sudah lengkap dan sebagian lagi banyak yang  sudah  rusak  kemudian  suku  cadangannya  tidak  ada  serta  proses  administrasi yang sering diabaikan dan faktor faktor yang mempengaruhi prosedur penjinakan bom di  provinsi  gorontalo  yaitu  sarana  dan  prasarana  yang  belum  memadai,  Personil  / SDM  yang  belum  lengkap,  anggaran  yang  belum  mencukupi  serta  belum  adanya asuransi bagi setiap personil jibom.

## Kata Kunci : Penerapan; Peraturan Kapolri; Penjinakan Bom

## A. Pendahuluan
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstaat) bukan kekuasaan  (machstaat). 1 Sebagaimana  diundangkan  dalam  Undang-Undang  Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  1  ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa:  “Negara Indonesia  adalah  Negara  Hukum”. 2 Konsekuensi  logis  dari  negara  hukum  adalah bahwa  setiap  tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh  masyrakat  maupun  aparat  penegak hukum  harus  sesuai  dengan  norma-norma  esensial  yang  terkandung  didalamnya. Norma- norma yang dimaksud adalah norma hukum yang berlaku di Indonesia.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga eksekutif dalam hal  keamanan  negara  di  seluruh  wilayah  negara  Indonesia.  POLRI  memiliki  peran untuk  mewujudkan  keamanan  dalam  negeri  Indonesia  yang  meliputi  terpeliharanya keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  tertib  dan  tegaknya  hukum,  terselenggaranya perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  masyarakat,  serta  terbinanya  ketentraman
1 Khunthi Dyah Wardani, Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 1
2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3).
Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom
masyarakat  dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia.  Demikian  pada  prinsipnya pengaturan ketentuan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 (UU Kepolisian).
POLRI  dalam  pengertian  di  atas,  dapat  dilihat  secara  organisasional  maupun personal.  Aspek  organisasional  melihat  pada  kelembagaan  dari  POLRI  itu  sendiri, sedangkan  aspek  personal  melihat  pada  anggota  POLRI  yang  menjalankan  peran, fungsi,  tugas,  dan  tanggung  jawab  dari  organisasi.  Pertanggungjawaban  dari  wujud visi, misi, tugas,  wewenang, kedudukan, dan fungsi  POLRI secara organisasional dan secara personal dapat dilihat dari sisi akuntabilitas dan responsibilitas. Sisi akuntabiltas bermakna  bahwa  realisasi  dari  otorisasi  yang  diperoleh  sedangkan  sisi  responsibilitas yang  bermakna  bahwa  kewajiban  hukum  yang  harus  dilakukan  dan  bentuk  otoritas yang  diberikan  untuk  melaksanakan  kebijakan.  Berdasarkan  kedua  makna pertanggungjawaban  tersebut,  sistem  pertanggungjawaban  hukum  bagi  aspek organisasional dan aspek personal berbeda dan memiliki bentuknya masing-masing. 3
Tindak pidana terorisme merupakan ancaman terhadap kehidupan manusia, sebab korban  yang  berjatuhan  pada  umumnya  berasal  dari  masyarakat  sipil  yang  tidak berdosa.  Dalam  sejarah  kehidupan  manusia  teror  adalah  fenomena  klasik.  Menakut- nakuti,  mengancam,  memberi  kejutan  kekerasan  atau  membunuh  dengan  maksud menyebarkan  rasa  takut  adalah  taktik  yang  melekat  demi  merebut  kekuasaan,  jauh sebelum disebut dengan teror atau terorisme. Tindak pidana terorisme adalah kejahatan atas  nurani  atau  crime  against  conscience  menjadi  jahat  bukan  karena  diatur  atau dilarang undang-undang tetapi memang tercela atau acts wrong in them selves.
Aksi  teror  merupakan  kejahatan  luar  biasa  (extraordinary  crime),  sehingga siapapun  pelakunya  dan  apapun  motifnya,  tindakan  tersebut  tidak  bisa  ditolerir.  Aksi teror pada ruang publik sebagai kejahatan yang bukan semata-mata pada tindakannya, namun  juga  pada  dampak  kelanjutan  yang  diakibatkannya.  Selain  menimbulkan ketakutan,  peristiwa  teror,  bom  dan  jenis  kekerasan  lainnya  mengakibatkan mencuatnya  aneka  motif  sentimen  masyarakat  antara  pro  dan  kontra  sehingga
3 Maria Ulfa, Koerniatmanto Soetoprawiro, Yudha Panji Prasetya Garna, Adrian Dimas Prasetyo, Sistem  Pertanggungjawaban  Hukum  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Secara  Organisasional Maupun  Personal,  Lembaga  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Universitas  Katolik Prahayangan, hal.1
Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom
berpotensi  memicu  konflik  sosial  lebih  lanjut.  Oleh  karena  itu  terorisme  merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan dan peradaban.Terorisme menjadi ancaman bagi manusia dan musuh dari semua agama. 4
Terorisme akan terus muncul sebagai aksi atas fenomena yang muncul di dalam percaturan  global.  Sebagaimana  yang  dikatakan  Robert  K  Merton,  yang  menyatakan bahwa  terorisme  merupakan  kelompok  tertindas  yang  akan  terus  melakukan perlawanan yang berkepanjangan sepanjang kelomok itu tidak mencapai tujuan. Hal ini terjadi karena terorisme sebagai bagian dari gerakan sosial (social movement) dimana ciri-ciri  dari  gerakan  sosial  ini  adalah  gerakan  oleh  kelompok  tertentu  yang terorganisasi  secara  rapi,  memiliki  kesamaan  idiologi  dan  tujuan,  menggunakan  cara- cara  kepemimpinan  dan  komando  yang  bisa  melegitimasi  otoritas  kekerasan  yang dilakukanya.  Terorisme  merupakan  kejahatan  terhadap  hati  nurani  (crime  against conscience),  menjadi  jahat  bukan  karena  dilarang  oleh  undang-undang  tetapi  karena pada dasarnya terorisme merupakan tindakan tercela. 5
Terorisme  merupakan  jelmaan  kejahatan  sistematik.  Ibaratnya,  kejahatan  ini mencerminkan  sebuah  lingkaran  kekerasan  seperti  kata  Dom  Helder  Camara sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Thomas  Santoso 6 bahwa  yang  melahirkan  kekerasan baru  dan  selanjutnya  akan  menjelma  menjadi  kekuatan  iblis  yang  gelap,  yang mendiami  sanubari  manusia  tak  bersuara  dalam  hati.  Mereka  menjadi  pembunuh berdarah dingin karena nuraninya telah mati akibat cinta kasih yang hilang. Riset telah menunjukan  bahwa  unsur  terpenting  terorisme,  yang  membuatnya  menjadi  suatu strategi  yang  demikian  kuat  dalam  situasi  tertentu,  adalah  efektifitasnya  dalam menimbulkan kondisi ketakutan yang sangat menonjol meskipun terhadap mereka yang secara tidak langsung atau secara kebetulan menjadi objek serangan teroris. 7
Di  Indonesia  khususnya  Provinsi  Gorontalo  dalam  hal  penanganan  penjinakan bom  itu  telah  menjadi  tugas  dari  Satuan  Brimob  Polda  Gorontalo  dalam  hal  ini ditangani langsung oleh Satuan Gegana Brimob Polda Gorontalo. Dalam hal prosedur
4 Muhamad  Rizki  Saputro,  Peran  Gegana  Korps  Brimob  Polri  Dalam  Penanggulangan  Tindak Pidana  Terorisme  (Studi  Pada  Gegana  Korps  Brimob  Polda  Lampung),  Skripsi  Fakultas  Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, hal 1-2.
5 Enrille C.A. Dehoop, Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, hlm. 2
6 Thomas Santoso, 2002, Teori Teori Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 17
7 Erlangga  Masdiana,  Teror:  Antara  Perjuangan  dan  Citra,  dala  m  Bu  ku  Te  roris  me,  Pe  rang Global dan Masa Depan demokrasi, (Depok: Matapena, 2004), hlm. 89-90.
Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom
penjinakan  bom  Satuan  Brimob  Polda  Gorontalo  berpedomanan  pada  ketentuan  yang tertuang dalam Perkap Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom.
Di  Provinsi  Gorontalo  sendiri  yang  sudah  berusia  19  tahun  yang  berdiri  sejak tahun  2000  belum  ditemui  ancaman  bom  yang  sifatnya  serius  karena  ancaman  bom yang  ada  hanya  berupa    teror  saja  diantaranya  teror  bom  yang  ada  karsa  utama,  teror bom andalas, terror bom TVRI, terror bom Pos KTL Telaga, terror bom BRI Isimu dan terror  bom  kantor  pajak,  akan  tetapi  hal  ini  jangan  dijadikan  sebuah  suatu  tolak  ukur karena kapan saja dan dimana saja ancaman ini akan datang secara tiba tiba. Dalam hal penjinakan  bom  sudah  seharusnya  berpatokan  kepada  Perkap  nomor  11  tahun  2010 akan  tetapi  dari  sisi  sumber  daya  manusia  dan  sarana  dan  prasarana  Satuan  Gegana Brimob  Polda  Gorontalo  masih  belum  sesuai  dengan  apa  yang  diamanatkan  dalam Perkap  10  tahun  2011  sehingga  hal  ini  yang  kemudian  menjadi  sesuatu  yang berpengaruh dalam hal penjinakan bom.
Adapun  yang  menjadi  permasalahan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Bagaimana penerapan  Peraturan  Kapolri    nomor  11  tahun  2010  tentang  penanganan  penjinakan bom  dan  Faktor  faktor  apa  yang  mempengaruhi  prosedur  penjinakan  bom  di  Provinsi Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian  hukum  normative (normative  law  research) menggunakan  studi  kasus hukum  normative  berupa  produk  hukum,  misalnya  mengkaji  rancangan  undang undang. Pokok kajiannya adalah hukum  yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang  berlaku  dalam  masyarakat  dan  menjadi  acua  setiap  orang.  Penelitian  hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku masyarakat.  Pokok kajiannya  adalah hukum  yang dikonsepkan sebagai  perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. 8

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
I. Penerapan  Peraturan  Kapolri  Nomor  11  Tahun  2010  Tentang Penanganan Penjinakan Bom
Kepolisian  negara  republik  indonesia  merupaka  alat  negara  yang  berperan penting dalam memelihara kemanan  dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan
8 Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  dan  Penelitian  Hukum,  Cet  1  (Bandung  :  PT.  Citra  Aditya Bakti, 2004, hal. 40
Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom
memberikan  perlindungan,  pengayo  man  serta  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam rangka  terpeliharanya  keamanan  dalam  negeri.  Oleh  karena  itu  untuk  mencegah ataupun untuk menindaki berbagai macam kejahatan yang terjadi khususnya kejahatan terorisme Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan regulasi terkait dengan penanganan  penjinakan  bom  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Kapolri  nomor  11  tahun 2010 tentang penanganan penjinakan bom. Dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan  penanganan  bom  kepolisian  repubik  indonesia  tentunya  menyerahkan  tanggung jawab  tersebut  kepada  Korps  Brimob  Polri  sebagai  satuan    yang  mempunyai kemampuan  dan  keahlian  yang  cukup  mempuni  dalam  hal  penanganan  penjinakan bom.  Tugas  yang  diembankan  kepada  Korps  Brimob  Polri  ini  tentunya  melihat kualifikasi  yang  dimiliki  karena  di  Korps  Brimob  ada  satuan  Gegana  yang  memang mempunyai tupoksi dalam hal penanganan penjinakan bom.
Satuan ini yang memahami betul terkait dengan bahan peledak yang terbuat dari suatu  bahan  ataupun  zat  yang  dapat  berbentuk  padat,  cairan  atau  campurannya  yang apabila  terkena  suatu  aksi  berupa  panas,  benturan  atau  gesekan  yang  akan  berubah secara kimiawi menjadi zat zat lain yang sebagian besar atau keseluruhannya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.
Satuan Gegana Korps  Brimob sendiri dalam melakukan penanganan penjinakan bom  itu  juga  memiliki  satu  unit  yang  disebut  dengan  unit  Jibom  yang  memiliki spesifikasi  khusus  dalam  hal  menjinakan  bom  /  bahan  peledak.  Kemampuan  yang dimiliki  terkait  dengan  sterilisasi  bom,  deteksi  bom,  ancaman  bom,  temuan  bom, ledakan  bom,  pengeloahan  tempat  kejadian  perkara  bom  bahkan  sampai  dengan pengamaman  objek  vital,  hal  ini  tentunya  lebih  menegaskan  bahwa  satuan  gegana dalam hal  ini diwakili oleh unti jibom merupakan satuan  yang cukup diandalkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal penanganan penjinakan bom.
Dalam  penelitian    ini  penulis  mengambil  lokasi  yang  berada  di  Provinsi Gorontalo  karena  di  Provinsi  Gorontalo  sendiri  tingkta  kejahatannya  bisa  dibilang sudah mulai memberikan tanda tanda yang bisa dibilang cukup membahayakan, khusus dalam  ancaman  teror  bom  Provinsi  Gorontalo  sendiri  sudah  beberapa  kali  mengalami hal  tersebut  dan  sudah  penulis  sebutkan  di  latar  belakang  sehingga  dibutuhkan penanganan yang lebih serius lagi terhadap kejahatan ini.
Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom
Dalam menjalankan Peratuan Kapolri No. 11 Tahun 2010 seluruh unit penjinak bom  yang  berada  di  wilayah  hukum  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  harus mengikuti prinsip prinsip sebagai berikut :
a. Legalitas,  yaitu  penjinakan  bom  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang undangan;
b. Profesionalitas,  yaitu  penjinakan  bom  dilakukan  dengan  mengutamakan keahlian dan kemampuan personil;
c. Proporsional,  yaitu  penjinakan  bom  dilakukan  sesuai  dengan  kadar  ancaman yang dihadapi;
d. Nesesitas,  yaitu  penjinakan  bom  yang  dilakukan  berdasarkan  pertimbangan yang  cermat  dan  layak  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  yang  dihadapi dilapangan;
e. Akuntabilitas  yaitu  penjinakan  bom  yang  dilakukan  sesuai  dengan  prosedur dan dapat dipertanggung jawabkan;
Unit  Jibom  sendiri  merupakan  unit  yang  berkedudukan  di  bawah  Detasemen Satuan  Brimob  Polri  baik  yang  berada  ditingkat  pusat  maupun  di  daerah,  Unit  Jibom sendiri memiliki tugas sebagai berikut :
a. Melaksanakan sterilisasi  TKP ancaman, temuan, dan ledakan bom serta objek VVIP;
b. Melaksanakan penjinakan / penanganan bom;
c. Menyatakan TKP Bom steril dan aman;
d. Mengamankan barang bukti bom;
e. Melaksanakan Disposal;
Tugas  yang  diemban  oleh  Unit  Jibom  tentunya  tidaklah  mudah  karena  dari penjelasan diatas rata rata itu berhubungan erat dengan keselamatan nyawa dari setiap anggota  sehingganya  dalam  menjalankan  tugasnya  setiap  anggota  tentunya  harus dibekali dengan pelatihan khusus serta sarana dan prasarana yang cukup memadai. Di Provinsi Gorontalo sendiri dalam menjalankan tugasnya Unit Jibom ini sudah memiliki spesifikasi seperti yang tertuang dalam tugas serta juga sudah dibekali dengan pelatihan khusus  sehingga  dalam  melaksanakan  tugasnya  sudah  sangat  profesional  dan  terbukti
Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom
mampu untuk mengamankan beberapa ancaman bom yang ada. 9
Untuk Unit Jibom sendiri itu berjumlah 10 orang anggota yang terdiri atas :
a. Kepala Unit  : 1 Orang
b. Perwira Unit
: 1 Orang
c. Operator 1 : 1 Orang d. Operator 2 : 1 Orang
e. Pembantu Operator 1 : 1 Orang f. Pembantu Operator 2 : 1 Orang
g. Juru Kamera/fotografer : 1 Orang h. Pengamanan Area : 3 Orang
Untuk Unit  Jibom Satuan Brimob Polda Gorontalo  sendiri dalam melaksanakan kegiatan sehari hari sudah dilengkapi personil yang berjumlah 10 orang anggota, hal ini tentunya  sudah  sesuai  dengan  apa  yang  diamanatkan  dalam  Perkap  11  tahun  2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom. 10
Adapun uraian tugas Unit Jibom itu antara lain :
Kanit bertugas :
a. Memimpin penugasan unit jibom;
b. Melakukan analisis di lapangan untuk melakukan cara bertindak sesuai dengan prosedur yang berlaku;
c. Menentukan kategori ancaman;
d. Menentukan  rute  terdekat  menuju  TKP  dan  tempat  kedudukan  pos  Kendali Taktis  (Posdaltis)  yang  paling  mengutungkan  di  TKP  serta  betindak  selaku Kopasdaltis;
e. Melakukan  koordiansi  dengan  manajer  TKP  untuk  meminta  dukungan  teknis seperti  pemadam  kebakaran,  mobil  derek,  listrik,  perusahaan  air  minum, telekomunikasi dan dukungan lain sesuai kebutuhan;
f. Melarang setiap orang memasuki TKP sebelum dinyatakan telah aman/steril;
g. Menyatakan  objek  pemeriksaan  telah  aman/steril  dan  menyerahkan  kembali TKP  dan  barang  bukti  yang  ditemukan  di  TKP  kepada  manajer  TKP,  Satuan
9 Hasil Wawancara Dengan  Wakasubden 1 Den Gegana Iptu Ari Prasetyo, SIK.
10 Hasil Wawancara Dengan Pasi Binlat Ops Iptu R.A Djafar
Kewilayahan  (Satwil)  atau  Komadan  Komplek  (Danplek)  disertai  dengan berita acara;
h. Membuat  laporan  hasil  pelaksaan  tugas,  yang  ditujukan  kepada  para  kepala satua   masing masing.
Dalam  menjalankan  tugasnya  tentunya  seorang  Kanit  (Kepala  Unit)  adalah seorang yang sudah berpangkat perwira ataupun seorang anggota yang sudah dianggap senior  adalam  hal  berdinas  maupun  kepangkatan,  sehingga  dari  pengalaman berdinasnya tentunya ini akan menjadikan seorang kanit akan mampu untuk mengayomi anggotanya  karena  apa  yang  ditugaskan  kepada  unitnya  adalah  suatu  tugas  yang terbilang tidak gampang.
Perwira Unit bertugas :
a. Membantu kanit dalam menyiapkan peralatan dan perlengkapanl;
b. Mengorganisir kesiapan unit dalam penanganan bom;
c. Menggantikan  sementara  peran  Kanit  selam  Kanit  sedang  melaksanakan koordinasi di luar Posdaltis;
Seorang  perwira  unit  adalah  seorang  yang  bertindak  di  bawah  kanit  atau  bisa  di sebutkan juga wakil kanit sehingganya segala sesuatu yang dilaksanakan tentunya harus selalu  berkoordinasi  dengan  Kanit  agar  pada  saat  mengambil  sebuah  keputusan  bisa berjalan dengan baik.
Operator 1 bertugas :
a. Memberikan  ketentuan  cara  bertindak  kepada  Kanit  terhadap  ancaman bom/handak berdasarkan perhitungan kemampuan personil dan peralatan serta resiko yang dihadapi;
b. Mengendalikan  urut  urutan  tindakan  yang  dilaksanakan  oleh  operator  2, pembantu  operator  1,  pembantu  operator  1  dan  pembantu  operator  2  dan fotografer jika diperlukan;
c. Melaksanakan  setiap  tindakan  yang  berkaitan  dengan  objek  bom,  terurama pemasangan  tali  pengait,  pengambilan  foto  X-ray,  penempatan  alar  percerai
Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom
berai  bom  (disruptor)  penjinakan  manual,  dan  pemeriksaan  setelah  bom tercerai berai;
Dalam menjalankan tugasnya Operator 1 tentunya anggota yang sudah mengikuti Dikjur keahlian dalam menjalankan tugasnya karena tugas sebagai Operator 1 ini adalah yang paling berbahaya karena akan kontak langsung dengan bom dengan menggunakan baju anti bom (Body Armour)
Operator 2 bertugas :
a. Mengendalikan robot Jibom untuk melakukan tindakan sistem remote terhadap objek  bom,  terutama  untuk  mengamati  objek,  memindahkan,  dan menembakkan disruptor;
b. Melakukan  pengisian,  penembakan,  dan  pengosongan  disruptor,  apabila digunakan sistem semi remote atas perintah operator 1;
c. Mengkoordinir dan mengawasi penyiapan peralatan oleh pembantu operator 1 dan pembantu operator 2 agar siap digunakan saat diperlukan; dan
d. Menggantikan  tugas  operator  1,  bila  operator  1  tidak  dapat  menyelesaikan tugasnya.
Tugas  dari  Operator  2  juga  tentunya  adalah  tugas  yang  berat  dan  setiap  anggota yang  menjalankan  tugas  tersebut  harus  sudah  memiliki  kualifikasi  khusus  dibidang tersebut  atau  sudah  ikut  Dikjur.  Karena  bisa  jadi  juga  pada  saat  melaksanakan  tugas penjinakan bom Operator 2 akan menggantikan posisi dari operator 1 apabila Operator 1 gagal  dalam  menjalankan  tugasnya,  ini  tentu  harus  ada  komunikasi  yang  baik  dari seluruh personil  jibom  agar supaya tugas  yang dilaksanakan tidak akan berakibat  fatal untuk anggota unit jibom.
Pembantu operator 1 bertugas :
a. Menyiapkan  peralatan  yang  akan  digunakan  dalam  penjinakan  terutama BodyArmour, tali pengait, perangkat X-ray, perangkat disruptor, dan peralatan pengumpul barang bukti;
b. Melakukan  penyiapan,  pemeliharaan,  dan  penyimpanan  peralatan  pelindung dan pendukung serta memeriksa tabel peralatan;
c. Membantu  operator  1  dan  mengumpulkan  barang  bukti,  membungkus,  dan memberi label.
Pada  pelaksanaan  tugas  personil  yang  berada  di  Pembantu  Operator  1  tentunya bertugas  membantu  Operator  1  dalam  melaksanakan  tugasnya  untuk  menjinakan  bom, akan  tetapi  peran  ini  juga  tidak  bisa  dianggap  sepele  karena  tugasnya  adalah menyiapkan  segala  sesuatu  yang  akan  digunakan  oleh  Operator  1  sehingga  harus mempunyai keahlian khusus dan ketelitian untuk dapat menjalankan tugasnya.
Pembantu Operator 2 bertugas :
a. Membantu  operator  2  menyiapkan  perangkat  disruptor  pada  robot  maupun semi remote termasuk memeriksa kabel inisiator, kotak catridge, dan botol air;
b. Menyiapkan perangkat X-ray inspector termasuk kaset film, processor dan film X-ray cadangan;
c. Menyiapkan  robot,  melaksanakan  pemeliharaan,  penyimpanan  dan  pengisian ulang baterai setiap selesai digunakan; dan
d. Menyiapkan,  memelihara  dan  menyimpan  peralatan  deteksi  dan  peralatan penjinakan.
Tugas  dari  Pembantu  Operator  2  dari  penjelasan  diatas  adalah  membantu  tugas dari  Operator  2  karena  dari  uraian  tugas  yang  dijabarkan  di  atas  tugasnya  cukup  berat juga karena harus menyiapkan banyak hal untuk mendukung tugas dari Operator 1.
Juru kamera/fotografer bertugas :
a. Mengambil  foto  dan/atau  rekaman  video  terhadap  TKP,  objek  bom/Handak, dan  jalannya  tindakan  penjinakan  di  TKP  dengan  memperhatikan  faktor keamanan;
b. Mengambil  foto  dan/atau  rekaman  video  secara  umum  di  sekitar  TKP  untuk penyelidikan/penyidikan lebih lanjut.
Tugas  dari  juru  kamera  atau  fotografer  tentunya  untuk  mengambil  dokumentasi sebaik  mungkin  karena  hasilnya  akan  digunakan  untuk  kepentingan  penjinakan  bom serta sebagai  untuk  pengembangan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan sehingga hasil dari dokumentasi tersebut harus benar benar berkualitas baik. Kemudian tugas dari
Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom
pengamanan  area  adalah  bertugas  dalam  menjaga  lokasi  Tempat  Kejadian  Perkara (TKP)  agar  supaya  masyarakat  tidak  semudah  itu  masuk  langsung  untuk  melihat pelaksanaan  penjinakan  bom,  selain  itu  petugas  pengamanan  area  dapat  mensterilkan TKP untuk proses penyelidikan dan penyidikan apabila masih ada yang dibutuhkan.
Dari semua tugas yang sudah dijelaskan diatas untuk wilayah Provinsi Gorontalo sendiri dalam melaksanakan tugasnya Unit Jibom Satuan Gegana Korps Brimob Polda Gorontalo  sudah  sesuai  dengan  apa  yang  diamanatkan  dalam  Perkap  karena  dari  segi kualifikasi tugas penjinakan bom itu sudah sesuai dengan mekanisme yang telah ada. Ini tentunya harus terus dijaga dan perlu untuk ditingkatkan agar dalam pelaksanaan tugas yang cukup berat ini profesionalitas Unit Jibom akan lebih bisa dikembangkan. 11
Untuk kategori ancaman dalam proses penjinakan bom itu terdiri dari kategori A, kategori  B  dan  kategori  C.  Kategori  A  sendiri  merupakan  ancaman  teror  bom  yang menimbulkan bahaya langsung bagi keselamatan jiwa, sarana dan prasarana serta dapat menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi masyarakat luas, kategori A tentunya diprioritaskan  melalui  penjinakan  bom  manual,  dengan  tetap  memperhatikan  resiko tinggi yang nantinya akan ditimbulkan bagi personil jibom dan sasarannya.
Untuk  kategori  B  sendiri  merupakan  ancaman  teror  bom  yang  tidak  langsung menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa, melainkan ditujukan kepada material atau objek  vitas,  tindakan  penjinakan  bom  untuk  kategori  B  ini  dilakukan  setelah  terlebih dahulu  memberikan  waktu  wendap  pertam,  guna  memperkecil  resiko  bagi  personil Jibom khususnya terhadap kemungkinan terjadinya bom waktu.
Sedangkan untuk kategori C sendiri merupakan ancaman teror yang kemungkinan bahaya  yang  ditimbulkan  sangatlah  kecil,  baik  itu  karena  kondisi  bahan  peledaknya sangat  kecil  maupun  tidak  lengkapnya  komponen    atau  karena  lokasinya  sangat  jauh dari  objek  vital  dan  lingkungan  pemukiman  masyarakat.  Khusus  untuk  Provinsi Gorontalo  sendiri  sudah  pernah  mengalami  teror  bom  kategori  B  karena  lokasi  teror sendiri itu akan sangat berdampak pada keselamatan jiwa masyarakat serta akan banyak merusak sarana dan prasarana yang berada disekitar lokasi kejadian ancaman bom.
11 Hasil Wawancara Dengan  Wakasubden 1 Den Gegana Iptu Ari Prasetyo, SIK
Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom
Pelaksanaan penanganan penjinakan bom itu meliputi 3 aspek yaitu : 12
a. Ancaman bom;
b. Temuan bom;
c. Ledakan bom;
Kemudian untuk prosedur penanganan bom sendiri itu dilakukan dalam beberapa aspek yaitu setelah tiba di TKP, kanit Jibom menempatkan rantis pada kedudukan yang menguntungkan/strategis  untuk  dapat  mengendalikan  kegiatan  dan  keamanan  personil sekaligus  sebagai  Posdaltis,  kemudian  seluruh  anggota  segera  menggunakan  pakaian pelindung  diri  khususnya  body  vest  dan  helm  terkecuali  Operator  1  yang  khusus bersiaga dengan menggunakan Body Armour, prosedur selanjutnya meminta keterangan saksi  yang  menerima  ancaman  mengenai  siapa,  bentuk  dan  intensitas  ancamannya, Kanit  Jibom  yang  didampingi  Operator  1  melakukan  koordinasi  dengan  manajer  TKP untuk  dapat  menetukan  batas  area  yang  akan  diperiksa/disterilkan  dari  kemungkinan adanya  ancaman  bom,  Kanit  Jibom  juga  menentukan  pemeriksaan/sterilisasi  ancaman bom yang meliputi pola pemeriksaan, pembagian tugas, peralatan yang akan digunakan dan  batas  waktu  pelaksanaan  tugas,  selain  itu  Kanit  Jibom  juga  membagi  persnil menjadi 3 atau 4 pasang dan tiap pasangan dilengkapi dengan alat pendeteksi bom dan Kanit Jibom juga menegaskan kembali tentang pelaksnaan pemeriksaan/sterilisasi serta memberikan konsignes yang harus dipatuhi.
Unit jibom pada saat melakukan pemeriksaan lokasi itu atas perintah dari manajer TKP/Kasatwil  setempat  yang  dilakukan  secara  berurutan  dengan  menggunakan  pola pemeriksaan  menyesuaikan  dengan  situasi  dan  kondisi  area,  kemudian  apabila  terjadi ancaman  yang  ditujukan  kepada  suatu  gedung/bangunan  Unit  Jibom  menggunakan rancangan/cetak biru bangunan  yang akan diperiksa /disterilkan sebagai rujukan dalam merencanakan  tindakan,  pemeriksaan  tentunya  diutamakan  dilakukan  secara  visual dengan  menggunakan  indera  penglihatan,  sehingga  apabila  terdapat  hal  hal  yang mencurigakan baru menggunakan peralatan deteksi sesuai dengan yang dibtuhkan oleh tim,  dalam  melakukan  pemeriksaan  juga  Unit  Jibom  harus  memeriksa  semua  tempat atau barang yang berongga yang diperkirakan dapat digunakan untuk menyimpan bom.
12 Pasal 19 Perkap 11 tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom
Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom
Unit  Jibom  juga  harus  memeriksa  semua  kabel  dan  tombol  tombol  elektronika untuk  memastikan  bahwa  kabel  tersebut  bukan  merupakan  bagian  dan  bahan  peledak, selama  Unit  Jibom  melakukan  tugasnya  di  TKP  manajer  TKP  harus  melarang  semua orang termasuk pejabat dan petugas oleh TKP lainnya  untuk mendekati atau memasuki TKP sampain kemudian dinyatakan aman ataupun steril oleh Kanit Jibom, pemeriksaan yang dilakukan secara silang oleh pasangan yang berbeda, yaitu semua area/objek yang telah diperiksa oleh pasangan yang satu, diperiksa kembali oleh pasangan lainnya, bila ditemukan benda/barang yang dicurigai sebagai bom, segera laporkan kepada Kanit dan secara  berjenjang  melaporkan  kepada  manajer  TKP,  serta  pencarian  untuk  sementara dihentikan.
Apabila  barang/benda  yang  ditemukan  tersebut  ternyata  bom  maka  penanganan selanjutnya  adalah  harus  sesuai  dengan  prosedur  penanganan  TKP  temuan  bom  akan tetapi  bila  barang  atau  benda  yang  dicurigai  tersebut  bukan  bom  pencarian  dapat dilanjutkan  kembali  sampai  area  tersebut  dinyatakan  aman,  setelah  unti  jibom  selesai melakukan  pemeriksaan  dan  tidak  ditemukan  bom  maka  Kanit  Jibom  segera melaporkan  bahwa  area  sudah  steril  dan  dapat  menyerahkan  kembali  objek  tersebut kepada manajer TKP dan disertai dengan berita acara.
Di Provinsi Gorontalo sendiri dalam melaksanakan prosedur penanganan ancaman bom  Unit  Jibom  sudah  melaksanakan  hal  tersebut  sesuai  dengan  apa  yang  diamatkan dalam Perkap karena dalam prosedur penanganan ancaman bom sendiri tidak boleh ada sedikit kesalahan saja karena itu yang kemudian akanb berakibat fatal bagi personil dan masyarakat setempat.
Adapun  prosedur  penanganan  temuan  bom  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  21 Perkap nomor 11 tahun 2010 yaitu : 13
a. Setelah  tiba  di  TKP  Kanit  Jibom  menempatkan  rantis  pada  kedudukan  yang menguntungkan/strategis  untuk  pengendalian  kegiatan,  keamanan  personel, dan sebagai Posdaltis dengan ketentuan;
1. Bom di bawah 1 kg dalam radius 150 meter;
2. Paket bom seberat 1-5 kg dalam radius 200 meter;
13 Pasal 21 Perkap nomor 11 tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom
Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom
3. Granat/mortar dalam radius 250 meter; dan
4. Bom mobil dalam radius 300-500 meter.
b. Kanit  Jibom  didampingi  operator  1  melakukan  koordinasi  dengan  manajer TKP guna memperoleh informasi yang lengkap dari saksi-saksi tentang temuan bom yang meliputi :
1. Bentuk,  ukuran,  warna  dan  ciri-ciri  khusus  barang  yang  diduga  sebagai bom;
2. Letak posisi barang dengan menggambarkan denah lokasi; dan
3. Siapa,  apa,  dimana,  dengan  apa,  mengapa,  bagaimana,  dan  bilamana menemukan barang.
c. Kanit  Jibom  dan  operator  1  mengumpulkan  data/informasi,  anggota  unit lainnya  dipimpin  perwira  unit  menyiapkan  peralatan  di  Posdaltis  sebagai berikut:
1. Operator  2  menyiapkan  robot  Jibom  dan  menurunkan  dari  kendaraan dibantu oleh pembantu operator 2;
2. Pembantu  operator  1  menyiapkan  body  armour  dan  tali  pengait  {hook  and line)] dan
3. Pembantu operator 2 menyiapkan X-ray inspector dan disrupter.
d. Sebelum  pengisian  cartridge  (peluru  disrupter),  operator  2  harus memberikanperingatan  dengan  kalimat:  “mohon  perhatian...  mohon perhatian...,  akandiadakan  pengisian  peluru  disrupter,  siapapun  tidak diperbolehkan  melewati  batas  ini,  harap  semua  radio  telekomunikasi/HT,  HP dalam  radius  15  (lima  belas)  meter  agar  dimatikan",  diulang  2  (dua)  sampai dengan 3 (tiga) kali;
e. Juru kamera/fotographer melaksanakan kegiatan dokumentasi:
f. Mengkoordinasikan pengamanan area dengan petugas kewilayahan sertamengamankan petugas Jibom dalam melaksanakan tugasnya;
g. Setelah memperoleh cukup data/informasi tentang situasi yang dihadapi, Kanit Jibom  bersama  operator  1  dan  operator  2,  menentukan  pilihan  cara  bertindak dengan mempertimbangkan bahaya yang dihadapi dan peralatan yang tersedia;
h. Menggunakan X-ray inspector untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang isi paket dan menuliskan keterangan dibalik hasil foto X-ray sebagai berikut:
Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom
1. Tanggal dan waktu pengambilan foto;
2. Nama, pangkat, dan NRP operator;
3. Jenis/bentuk benda yang di X-Ray;
4. Jumlah pulsa yang digunakan;
5. Jarak pengambilan foto X-Ray] dan
6. Nomor sprin penugasan.
i. Dalam  menggunakan  X-ray  perhatikan  bahaya  radiasi  yang  ditimbulkan dengan radius:
1. Kedepan 30 (tiga puluh) meter;
2. Ke belakang 3 (tiga) meter;
3. Ke samping 3 (tiga) meter.
j. Menganalisis  hasil  foto  X-ray  dan  mendiskusikan  dengan  operator  2,  bila terdapat  keraguan  dalam  interpretasi  hasil  foto  X-ray,  dikonsultasikan  dengan Kanit untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut;
k. Apabila  telah  yakin  tentang  adanya  rangkaian  bom,  gunakan  disrupter  untuk mencerai beraikan kemasan bom di TKP;
l. Apabila  tidak  bisa  di  disrupter,  misalnya  objek  berupa  pipa  baja,  granat, mortir),  dilakukan  penjinakan  secara  semi  remote  atau  manual  untuk mematikari  mekanisme  kerja  bom,  selanjutnya  rangkaian  Handak  tersebut diurai secara manual untuk mematikan mekanisme kerjanya;
m. Dalam  pelaksanaan  c//srupter  perhatikan  jarak  aman  yaitu  ke  depan  140 (seratus empat puluh) meter dan ke belakang 40 (empat puluh) meter;
n. Penembakan dilakukan oleh operator 1 dengan memberikan peringatan sebagai berikut:  “Mohon  perhatian...  mohon  perhatian...,  akan  dilaksanakan penembakan disrupter, siapapun yang berada disekitar tempat kejadian perkara harap  menjauh  dan  mencari  perlindungan  yang  aman,  penembakan  akan dilakukan  dengan  hitungan  mundur,  dimulai  dari  hitungan  5  (lima)  sampai dengan  0  (nol)  meledak",  diulang  2  (dua)  sampai  dengan  3  (tiga)  kali; “5..4..3..2..1..0“;
o. Hasil  uraian  bom  dapat  dijadikan  barang  bukti  seperti  detonator,  sistem penyalaan,  isian  pokok,  pembungkus,  pita  perekat,  dan  barang  lain  yang
Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom
berhubungan,  yang  diduga  terdapat  sidik  jari  pelaku  untuk  segera  diamankan dan dikumpulkan sesuai aturan;
p. Melakukan  pencarian/pemeriksaan  ulang  pada  tempat-tempat  lain  yang dimungkinkan adanya bom berikutnya {secondary device), dan jika ditemukan adanya bom berikutnya, dilakukan prosedur penjinakan bom;
q. Apabila  menangani  bom  yang  terdapat  di  tubuh  manusia  penanganannya dilakukan dengan cara penjinakan manual;
r. Dalam hal bom diindikasikan mengandung bahan berbahaya lain yaitu Kimia, Biologi,  dan  Radioaktif  (KBR),  dilakukan  tindakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan;
s. Apabila menemukan bom militer segera dilaksanakan tindakan disposal di area yang aman;
t. Kanit  Jibom  menyerahkan  barang  bukti  kepada  manajer  TKP;  dan  jika  tidak ditemukan  lagi  dan  diyakini  sudah  aman/steril,  Kanit  Jibom  melaporkan kepada  manajer  TKP  bahwa  lokasi  aman/steril  dan  menyerahkan  kembali lokasi tersebut dengan disertai berita acara.
Untuk prosedur penanganan temuan bom sesuai dengan ketentuan pasal 21 Perkap nomor 11 tahun 2010 Unit Jibom Satuan Gegana Korps Brimob Polda Gorontalo dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sudah  menerapakan  setiap  aspek  yang  ada  dalam Perkap  karena  prosedur  ini  yang  kemudian  akan  memaksimalkan  setiap  pelaksaan tugas,  karena  jika  ada  1  prosedur  saja  yang  terlewati  tentunya  ini  akan  berakibat  fatal dalam penyelesaian tugas di lapangan. 14
Kemudian  untuk  prosedur  ledakan  bom  juga  ada  beberapa  hal  yang  perlu dilaksanakan oleh Unit Jibom dalam melaksanakan tugasnya yaitu :
a. Setelah  tiba  di  TKP,  Kanit  Jibom  menempatkan  rantis  pada  kedudukan  yang menguntungkan/strategis  untuk  pengendalian  kegiatan,  keamanan  personel, dan sebagai Posdaltis;
14 Hasil Wawancara Dengan  Wakasubden 1 Den Gegana Iptu Ari Prasetyo, SIK
b. Kanit  Jibom  melakukan  koordinasi  dengan  manajer  TKP,  untuk  menentukan batas  areal  yang  akan  diperiksa/diadakan  dari  kemungkinan  adanya bom/Handak lain yang belum meledak;
c. Kanit Jibom merencanakan pemeriksaan/pencarian meliputi pola pemeriksaan/ pencarian,  pembagian  tugas,  peralatan  yang  akan  digunakan  dan  batas  waktu pelaksanaan tugas;
d. Kanit  Jibom  membagi  personel  menjadi  tiga  atau  empat  pasangan,  dan  setiap pasangan dilengkapi dengan peralatan deteksi;
e. Kanit  jibom  menjelaskan  pemeriksaan/pencarian  kepada  masing-masing pasangan serta memberikan konsignes yang harus dipatuhi;
f. Pemeriksaan/pencarian diutamakan dilakukan secara visual dengan menggunakan  indera  penglihatan,  bila  terdapat  hal-hal  yang  mencurigakan digunakan peralatan deteksi sesuai kebutuhan;
g. Semua  tempat  atau  barang  yang  berongga  harus  diperiksa  isinya  yang diperkirakan  dapat  digunakan  untuk  menempatkan  bom,  termasuk  reruntuhan bangunan akibat ledakan bom;
h. Selama  Unit  Jibom  melakukan  tugasnya  di  TKP,  manajer  TKP  melarang semua  orang,  termasuk  para  pejabat  dan  petugas  olah  TKP  untuk  mendekati atau memasuki TKP, sampai dinyatakan aman atau steril oleh Kanit Jibom;
i. Apabila  benda/barang  yang  dicurigai  tersebut  ternyata  bom,  penanganan selanjutnya  sesuai  dengan  prosedur  penanganan  TKP  temuan  bom,  tetapi  bila benda/barang  yang  dicurigai  bukan  bom,  pencarian  dilanjutkan  sampai  objek/ areal dinyatakan aman/steril oleh Kanit Jibom;
j. Apabila  ditemukan  benda/barang  yang  dicurigai  sebagai  bom,  segera  melapor kepada Kanit Jibom dan pencarian sementara dihentikan serta seluruh anggota unit ditarik ke Posdaltis untuk mempersiapkan langkah berikutnya;
k. Atas  perintah  manajer  TKP,  Unit  Jibom  melakukan  pemeriksaan,  penyisiran/ pencarian terhadap kemungkinan adanya bom/Handak lainnya secara berurutan dengan  menggunakan  pola  pemeriksaan/pencarian  sesuai  dengan  situasi  dan kondisi areal yang diperiksa; dan
l. Setelah  Unit  Jibom  selesai  melakukan  pemeriksaan/penyisiran  dan  sterilisasi serta  tidak  ditemukan  bom/Handak,  Kanit  Jibom  segera  melaporkan  bahwa
Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom
objek/areal  sudah  steril  dan  aman  serta  menyerahkan  objek  tersebut  kepada manajer TKP dengan disertai berita acara.
Untuk prosedur ledakan  sendiri diperlukan peran lebih dari seorang Kanit  Jibom dalam mengkomunikasikan tugas tugasnya kepada manajer maupun kepada masyarakat sekitar, karena kebiasaan yang terjadi di Provinsi Gorontalo setiap ada informasi terkait teror bom masyarakat banyak yang  datang kemudian berkumpul di TKP untuk melihat proses penanganannya. Hal ini kemudian akan sangat berbahaya apabila terjadi ledakan secara  tiba  tiba,  tentunya  peran  Kanit  lebih  dioptimalkan  dalam  mengatasi  hal  seperti ini. 15
Provinsi Gorontalo sendiri sampai hari ini hanya terjadi teror bom saja dan belum ada  ancaman  yang  serius  terkait  dengan  peledakan  bom  seperti  halnya  yang  terjadi  di berbagai  daerah  di  Indonesia,  akan  tetapi  aparat  keamanan  dalam  hal  ini  lebih  khusus Unit  Jibom sudah menerapkan prosedur  yang tepat  dalam hal  penanganannya. Bahkan prosedur  untuk  Disposal  (pemusnahan)  Bom/  Handak  sudah  menjadi  sebuah  latihan yang  rutinitas  untuk  mengantisipasi  apabila  terjadi  ancaman  bom  yang  benar  benar membahayakan  masyarakat.  Olehnya  ada  beberapa  Prosedur  Disposal  Bom/Handak yaitu :
a. Menjaga jarak aman;
b. Lokasi  harus  jauh  dari  pemukiman  penduduk  guna  mencegah  bahaya  dan efek/dampak kerusakan yang akan ditimbulkan;
c. Pelaksanaan harus pada siang hari;
d. Cuaca cerah dengan kecepatan angin tidak boleh lebih dari 25 (dua puluh lima) Km/jam;
e. Lokasi  berjarak/radius  60  (enam  puluh)  meter  dari  rumput  kering,  daun- daunan, atau bahan lain yang mudah terbakar; dan
f. Ada  tempat  berlindung  bagi  petugas  disposal  baik  dari  atas,  depan,  dan samping. Dalam prosedur yang ada Disposal tentunya tidak bisa dilaksanakan disembarang  tempat  karena  akan  sangat  berbahaya  bagi  masyarakat,
15 Hasil Wawancara Dengan Pasi Binlat Ops Iptu R.A Djafar
Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom
sehingganya dalam pelaksanaan Disposal harus disiapkan tempat khusus  yang itu sangat sulit untuk dijangkau masyarakat.
Prosedur Disposal Bom/Handak dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 16 a. Pesiapan
b. Pelaksanaan;
c. Konsolidasi;
Untuk tahap persiapan setelah menerima laporan masyarakat perwira siaga, kanit jibom segera mempersiapkan kelengkapan personil, peralatan yang harus dibawa, rantis yang akan digunakan, kelengkapan administrasi berupa surat perintah tugas dan blangko berita acara.  Selanjutnya kanit jibom  melaksanakan APP untuk  menyampaikan rincian pelaksanaan tugas  yang akan dilaksanakan dan mengecek peralatan serta kelengkapan, kemudian  kanit  jibom  menentukan  rute  alternatif  menuju  lokasi  disposal  dan berkoordinasi  dengan  petugas  lalu  lintas  wilayah  untuk  meminta  prioritas  jalur  agar cepat  lokasi  disposal  dan  elaporkan  kepada  Perwira  Siaga  tentang  Unit  Jibom  siap berangkat menuju lokasi disposal.
Untuk  tahapan  pelaksanaan  sendiri  setelah  tiba  di  lokasi  disposal,  Kanit  Jibom menempatkan  rantis  pada  kedudukan  yang  menguntungkan  untuk  pengendalian kegiatan,  keamanan  personel,  dan  sebagai  Posdaltis.  Kanit  Jibom  dalam  hal  ini  harus melakukan  koordinasi  dengan  satuan  kewilayahan  atau  instansi  terkait  dengan  adanya kegiatan  disposal  bom/handak.  Dalam  hal  pengendalian  wilayah  perwira  unit  bersama operator  1  dan  operator  2  menentukan  titik  peledakan  serta  membuat  lubang  disposal bom/handak  dan  melaporkan  tindakannya  kepada  kanit,  pembantu  operator  1  juga mempunyai  tugas  untuk  mendata  dan  menyiapkan  handak  yang  akan  dipergunakan untuk  kegiatan  disposal,  sedangkan  pembantu  operator  2  mendata  dan  menyiapkan bom/handak  yang akan  di  disposal,  kemudian juru kamera mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan Unit Jibom dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan  dan  pengamanan  area  menyiapkan  dan  memasang    bendera  merah selanjutnya  menempatkan  diri  di  lokasi  tempat  dimungkinkannya  akses  keluar  masuk orang.
16 Pasal 25 Perkap No. 11 tahun 2010 Penanganan Penjinakan Bom
Operator  1  dan  operator  2  dalam  hal  menentukan  jumlah  besarnya  bom/handak yang  akan  di  disposal  dan  membawa    ke  lubang  disposal,  selanjutnya  operator  1 melakukan bom/handak yang akan di disposal sedangkan operaor 2 menyiapakan kabel peledakan  dan  kemanannya.  Setelah  seluruh  rangkaian  peledakan  siap,  Perwira  Unit melaporkan kesiapan pelaksanaan disposal bom/Handak kepada Kanit dan memberikan peringatan;“Mohon  perhatian.  ..  mohon  perhatian....akan  adanya  peledakan,  bagi petugasdan  masyarakat  yang  berada  disekitar  lokasi  agar  berlindung  di  tempat  yang aman.  Ledakan  dimulai  dengan  hitungan  mundur  dari  5  sampai  dengan  0  meledak” diulang 2 sampai dengan 3 kali; “5...4...3...2... 1 ....0....”
Untuk pelaksanaan peledakan dilakukan oleh Operator 1 dengan memberlalakukan  waktu  endap  kedua  selama  10  menit  dan  selanjutnya  Operator  1 menuju  lubang  disposal  guna  memastikan  seluruh  bom/handak  musnah  dan  aman. Setelah  dinyatakan  aman.  Perwira  Unit  beserta  Juru  Kamera  menuju  ke  lokasi  untuk memastikan  semua  proses  berjalan  baik  dan  mendokumentasikan  hasilnya,  setelah seluruh  bom/Handak  yang  di  disposal  habis  dan  aman  selanjutnya  lubang  tempat disposal  ditutup  kembali  dan  Kanit  Jibom  pun  melaksanakan  pengecekan  di  lokasi disposal meliputi keamanan dan keselamatan personel serta peralatan yang digunakan.
Sedangkan  untuk  tahapan  konsolidasi  sendiri  dilaksanakan  dengan  Perwira  Unit memimpin  anggotanya  untuk  membersihkan  dan  merapikan  peralatan  yang  digunakan dan  memeriksa  kelengkapannya,  kemudian  kanit  Jibom  memeriksa  personel  dan peralatan kelengkapannya dan Kanit Jibom memberikan analisis dan evaluasi atas hasil pelaksanaan  kegiatan  serta  memberikan  koreksi  dan  arahan  untuk  tugas  selanjutnya. Setibanya  di  Kesatuan,  Kanit  Jibom  melaporkan  kepada  Perwira  Siaga  dengan menyerahkan  salinan  berita  acara  disposal,  setelah  itu  Kanit  Jibom  membuat  laporan hasil pelaksanaan tugas disposal yang dilampiri dengan foto dukumentasi kegiatan dan apabila terjadi sesuatu terhadap personel dan peralatan yang digunakan segera membuat laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban.
Dalam  pelaksanaan  penjinakan  bom  dilarang  menggunakan  penjinakan  secara manual atau semi remote, bila tindakan penjinakan secara remote dapat dilakukan atau setidaknya  dicoba  dilakukan.  Membuka,  mengangkat,  atau  memindahkan  objek  yang
Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom
diduga  sebagai  bom,  sebelum  diketahui  pasti  komposisi  dan  mekanisme  kerjanya melalui hasil fotoX-ray, memotong kabel pada objek Handak, kecuali telah 100% yakin kemana kedua ujung kabel tersebut terhubung, pemotongan kabel hanya dilakukan pada kabel  yang  menyalakan  detonator  dan  tidak  diperkenankan  memotong  lebih  dari  satu kabel secara bersamaan. Melakukan tindakan langsung (hands on action) terhadap objek bom,  kecuali  telah  yakin  benar  tentang  komposisi  dan  mekanisme  bom  serta  cara penjinakannya  dan  menerima  intervensi/perintah  dari  pihak  luar  Unit  Jibom  pada  saat melaksanakan penanganan bom.
Selanjutnya standardisasi personel Unit Penjinak Bom adalah sebagai berikut : 17
a. Personel  ditugaskan  pada  Unit  Penjinak  Bom  harus  memenuhi  standardisasi sebagai berikut:
1. Anggota Brimob Polri;
2. Memiliki sertifikasi keahlian penjinak bom
3. Aktif berdinas di satuan Unit Penjinak Bom.
b. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi:
1. Pelatihan keahlian Jibom yang dikeluarkan oleh Korbrimob Polri;
2. Sertifikasi keahlian Jibom yang dikeluarkan oleh Lemdiklat Polri;
3. Sertifikasi  keahlian  Jibom  yang  dikeluarkan  oleh  Lembaga  Pendidikan  di Luar Negeri.
c. Personel  yang  telah  memenuhi  standar  sebagai  anggota  Unit  Penjinak  Bom wajib mendapatkan asuransi jiwa selama bertugas aktif di Unit Penjinak Bom.
Untuk  standarisasi  personil  di  Unit  Jibom  Detasemen  Gegana  Sat  Brimob  Polda Gorontalo  ini  belum  sesuai  dengan  apa  yang  diamanatkan  dalam  ketentuan  Perkap karena ada beberapa personil yang belum memiliki sertifikasi keahlian yang dikeluarkan oleh Korbrimob, Lemdiklat Polri dan Lembaga Pendidikan di Luar Negeri, para anggota tersebut  hanya  mendapatkan  pelatihan  mengenai  penjinakan  bom  di  satuannya  sendiri sehingga  dikhawatirkan  akan  menjadi  kendala  nanti  dalam  hal  pelaksanaan    tugas. Sudah seharusnya setiap anggota Unit Jibom mendapatkan pelatihan dan sertifikasi dari lembaga  yang  mengeluarkan  karena  ini  terkait  dengan  asuransi  jiwa  karena  apabila
17 Pasal 34 Perkap No. 11 tahun 2010 Penanganan Penjinakan Bom
Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom
anggota  sudah  memiliki  kualifikasi  sesuai  standar  yang  diamanatkan  dalam  Perkap maka anggota tersebut wajib untuk mendapatkan asuransi selama bertugas aktif di Unit Jibom.  Hal  inilah  yang  sangat  harapakan  oleh  setiap  anggota  jibom  karena  tugas  dan tanggung  jawab  mereka  akan  sangat  beresiko  dengan  keselamatan  jiwa  dari  setiap anggota 18
Untuk standarisasi peralatan yang di miliki Unit Jibom terdiri dari
a. Peralatan perorangan
b. Peralatan unit
Peralatan perorangan merupakan peralatan yang digunakan oleh operator penjinak bom di dalam melaksanakan tugas khusus penjinakan bom dengan menggunakan sistem manual (hand-entry) sedangkan  peralatan  unit  merupakan  peralatan  yang  digunakan oleh unit jibom dalam melaksanakan tugas penjinakan bomdan tugas tugas lainnya yang berhubungan dengan bom/handak yang itu terdiri dari alat khusus yaitu :
a. Deteksi
b. Proteksi
c. Penjinakan
d. Pendukung
e. Disposal.
Standarisasi  peralatan  tentunya  sangatlah  dibutuhkan  oleh  setiap  anggota  untuk mendukung    tugas  yang  ada  dilapangan,  untuk  Unit  Jibom  Detasemen  Gegana  Sat Brimob  Polda  Gorontalo  dalam  menunjang  tugas  di  lapangan  dari  segi  peralatan perorangan itu belum memadai, serta peralatan unit baru sebagian  yang sudah lengkap dan sebagian lagi banyak yang sudah rusak kemudian suku cadangannya tidak ada. Ini seharusnya harus menjadi  perhatian bersama karena tugas dari Unit  Jibom ini tidaklah mudah sehingga harus dilengkapi dengan peralatan perorangan dan peralatan unit yang lengkap untuk menunjang keberhasilan tugas. 19
18 Hasil Wawancara Dengan Briptu Edgar Wenas Banit Jibom Subden 1( Operator 1)
19 Hasil Wawancara Dengan Pasi Binlat Ops Iptu R.A Djafar
Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom
Selain  standar  peralatan  dalam  menjalankan  tugas  Unit  Jibom  juga  harus melengkapi  prosedur  adminitrasi  dalam  menjalankan  tugasnya,  karena  sesuai  dengan amanat Perkap bahwa setiap Permintaan bantuan Unit Jibom harus dicatat dalam buku mutasi  oleh  Perwira  Siaga  Satuan,  dan  penugasannya  harus  dilandasi  dengan  surat perintah  dari  Kasat  I  Gegana  (untuk  tingkat  Korbrimob)  atau  Kasat  Brimob  daerah  di tingkat  Kewilayahan/Polda,  kemudian  menyerahkan  objek  dan  barang  bukti  yang ditemukan di  TKP  dari  Kanit Jibom kepada manajer TKP harus disertai dengan berita acara  dan  kanit  Jibom  berkewajiban  membuat  laporan  tertulis  hasil  penanganan bom/Handak yang telah dilakukannya, dalam waktu paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam, setelah sampai kembali di kesatuan. Laporan tersebut terdiri dari :
a. Uraian singkat kejadian
b. Uraian tindakan yang dilakukan
c. Hasil yang dicapai
d. Keterangan tambahan yang bernilai taktis dan tenis.
Untuk  Unit  Jibom  Detasemen  Gegana  Sat  Brimob  Polda  Gorontalo  dalam melaksanakan  tugas  masih  sering  mengabaikan  apa  yang  tertuang  di  dalam  Perkap terkait  dengan  proses  administrasi,  hal  ini  tentu  beralasan  karena  ketika  ada  informasi mengenai  teror  bom  maka  seluruh  anggota  Jibom  sudah  memfokuskan  diri  dalam  hal mempersiapkan  segala  sesuatu  terkait  dengan  penanganan  penjinakan  bom  sehingga untuk administrasi menyusul pada saat anggota sudah siap di tempat kejadian perkara. 20
II. Faktor  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Prosedur  Penjinakan  Bom  Di Provinsi Gorontalo
a. Sarana dan Prasarana
Sarana  dan  prasarana  merupakan  salah  satu  faktor  pendukung  utama  dalam  hal menunjang keberhasilan  tugas  sehingga dalam sebuah kesatuan  ataupun unit sangatlah diperlukan,  kelengkapan  peralatan  penjinakan  bom  tentunya  sangatlah  diperlukan  oleh Unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Gorontalo dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat terkait dengan teror bom, walaupun di Provinsi Gorontalo sendiri  teror  bom  skalanya  masih  kecil  akan  tetapi  tetap  dibutuhkan  kesiap  siagakan
20 Hasil Wawancara Dengan  Wakasubden 1 Den Gegana Iptu Ari Prasetyo, SIK
Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom
personik  Jibom  dalam  hal  penanangan  teror  bom  yang  kapan  saja  bisa  terjadi  dan mengancam jiwa manusia.
Untuk  sarana  dan  prasarana  Unit  Jibom  Detasemen  Gegana  Sat  Brimob  Polda Gorontalo dalam melaksanakan tugas penjinakan bom masih memiliki kekurangan yaitu masih minimnya peralatan khusus (alsus) penjinakan bom yang sangat dibutuhkan oleh Unit  Jibom  dalam  pelaksanaan  tugas.  Kelengkapan  sarana  dan  prasarana  harusnya menjadi  perhatian  utama  karena  menyangkut  keberhasilan  tugas  serta  dapat meminimalisir resiko yang akan dihadapi oleh para personil. 21

## b. Personil / SDM
Dalam  menghadapi  tugas  yang  menantang  peran  sumber  daya  organisasi merupakan faktor pendukung yang sangat substansial agar dapat tercapainya tugas yang maksimal. Pada prinsipnya sumber daya manusia adalah satu satunya sumber daya yang menentukan kemana arah organisasi dalam pencapaian tujuannya. Sat Brimob tentunya memiliki tujuan yang sangat bagus serta didukung dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang  canggih  namun  tanpa  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang  baik,  maka kemungkinan besarakan sulit untuk mencapai sebuah keberhasilan. Karena sumber daya manusia dapat  dipahami sebagai  kekuatan  yang  bersumber pada potensi  manusia  yang ada dalam sebuah satuan dan merupakan modal  dasar sebuah satuan untuk melakukan tugas dan fungsinya.
Khusus  Unit  Jibom  Detasemen  Gegana  Sat  Brimob  Polda  Gorontalo  untuk mencapai  keberhasilan  tugas  tentunya  harus  didukung  oleh  personil  atau  sumber  daya manusia yang lengkap akan tetapi ini yang masih menjadi sebuah kendala karena masih kurangnya  personil  dalam  Unit  Jibom  serta  masih  kurangnya  anggota  yang  memiliki kwalifikasi  jibom  atau  belum  dikbangspes  jibom.  Padahal  didalam  pasal  34  ayat  1  (b) terkait  dengan  standarisasi  personil  dan  peralatan  ini  sudah  disebutkan,  kemudian diperkuat  lagi  pada  ayat  2  (a),(b)  dan  (c).  ini  sudah  seharusnya  menjadi  perhatian
21 Hasil Wawancara Dengan  Wakasubden 1 Den Gegana Iptu Ari Prasetyo, SIK
Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom
pimmpinan    ke  depan  karena  keberhasilan  sebuah  tugas  sangat  didukung  oleh  sumber daya manusia yang mempuni juga. 22

## c. Anggaran
Penjinakann  bom  yang  disingkat  dengan  Jibom  merupakan  suatu  kemampaun yang dimiliki oleh Satuan Brimob. Disebut unit karena setiap pergerakan terdiri dari 10 personil  dan  dipimpin  oleh  Kepala  Unit,  dari  personil  ini  mempunyai  tugas  dan tanggung  jawab  yang  berbeda.  Setiap  personil  unit  jibom  mempunyai  standar kemampuan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Korps  Brimob,  untuk  mencapai  standar kemampuan  tersebut  setiap  personil  unit  jibom  telah  menjalani  pendidikan  kejuruan Jibom di Pusdik Brimob Watu Kosek ataupun telah melaksanakan pelatihan pelatihan di kesatuan untuk mencapai standar kemampuan sesuai dengan pedoman yang ada.
Olehnya  untuk  mencapai  apa  yang  sudah  diuraikan  diatas  tentunya  harus didukung dengan anggaran yang sesuai agar supaya tercipta personil Brimob yang siap untuk  melaksanakan  tugas  kapan  dan  dimana  saja.  Faktor  anggaran  merupakan  suatu hak  yang  sangat  krusial  dalam  proses  menjalankan  tugas  dilapangan  karena  disinilah tolak ukur yang akan dihadapi. Khusus untuk Unit Jibom Sat Brimob Polda Gorontalo itu  masih  memerlukan  anggaran  yang  berkaitan  dengan  biaya  pemeliharaan  dan perawatan sehingga masih banyak peralatan yang rusak dan belum bisa tercover dengan anggaran  yang  ada  saat  ini,  kemudian  belum  terealisasinya  juga  anggaran  untuk pelaksanaan  disposal  /  pemusnahan  bahan  peledak  atau  bom  pada  Sat  Brimob  Polda Gorontalo padahal ini sudah dituangkan dalam Pasal 37 Perkap 10 tahun 2011. 23

## d. Asuransi
Tugas  sebagai  tim  penjinak  bom  tentunya  merupakan  tugas  yang  sangat menantang  dan  beresiko  karena  kapan  saja  bisa  mengancam  jiwa  para  personil  Unit Jibom,  tidak  jarang  kita  melihat  bahwa  ada  personil  yang  dalam  latihan  maupun  pada saat  menjalankan  tugas  mengalami  insiden  ledakan  bom  yang  mengakibatkan  personil tersebut  mengalami  luka  berat  sehingga  cacat  permanen  bahkan  tidak  jarang  ada  yang
22 Hasil Wawancara Dengan Pasi Binlat Ops Iptu R.A Djafar
23 Hasil Wawancara Dengan  Wakasubden 1 Den Gegana Iptu Ari Prasetyo, SIK
Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom
sampai  kehilangan  nyawanya.  Oleh  karena  itu  diperlukan  sebuah  wadah  dalam  hal  ini asuransi  jiwa  yang  tentunya  akan  bisa  menanggung  apabila  terjadi  resiko  kecelakaan pada saat menjalankan tugas penanganan penjinakan bom.
Asuransi  jiwa  ini  yang  sangat  diharapakan  oleh  seluruh  personil  Unit  Jibom karena  akan  sangat  memberikan  rasa  aman  bagi  mereka  saat  menjalankan  tugas,  akan tetapi hal ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan karena asuransi hanya sebagatas tertulis  saja  di  pasal  34  ayat  3  Perkap  11  tahun  2020  tetapi  implementasinya  sampai dengan  saat  ini  belum  ada.  Sehingganya  sering  ditemukan  di  lapangan  baik  pada  saat latihan  dan  pelaksanaan  tugas  personil  merasa  ragu  dalam  melaksanakan  penanganan penjinakan bom karena khawatir dengan keselamatan hidupnya. 24

## C. Penutup
Perkap  nomor  11  tahun  2010  tentang  penanganan  penjinakan  bom  di  Provinsi Gorontalo ini belum efektif karena ditemukan masih ada beberapa aspek yang itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Perkap misalnya terkait dengan standarisasi personil,  peralatan  perorangan  itu  belum  memadai,  peralatan  unit  baru  sebagian  yang sudah lengkap dan sebagian lagi banyak yang sudah rusak kemudian suku cadangannya tidak  ada  serta  proses  administrasi  yang  sering  diabaikan.  Faktor  faktor  yang mempengaruhi  prosedur  penjinakan  bom  di  provinsi  gorontalo  yaitu  sarana  dan prasarana  yang  belum  memadai,  Personil  /  SDM  yang  belum  lengkap,  anggaran  yang belum mencukupi serta belum adanya asuransi bagi setiap personil jibom.

## D. Daftar Pustaka
Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  dan  Penelitian  Hukum,  Cet  1  (Bandung  :  PT.  Citra Aditya Bakti, 2004
Khunthi  Dyah  Wardani,  Impeachment  dalam  Ketatanegaraan  Indonesia,  (Yogyakarta: UII Press, 2007)
Maria  Ulfa,  Koerniatmanto  Soetoprawiro,  Yudha  Panji  Prasetya  Garna,  Adrian  Dimas Prasetyo,  Sistem  Pertanggungjawaban  Hukum  Kepolisian  Negara  Republik
24 Hasil Wawancara Dengan Briptu Edgar Wenas Banit Jibom Subden 1 (Operator 1)
Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom
Indonesia  Secara  Organisasional  Maupun  Personal,  Lembaga  Penelitian  Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Prahayangan.
Muhamad  Rizki  Saputro,  Peran  Gegana  Korps  Brimob  Polri  Dalam  Penanggulangan Tindak  Pidana  Terorisme  (Studi  Pada  Gegana  Korps  Brimob  Polda  Lampung), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.
Thomas Santoso, 2002, Teori Teori Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Peraturan Kapolri Nomor 11 tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom