## Pemetaan dan Analisis Sentimen E-Government pada Pemerintah Daerah di Indonesia
Joko Widodo * , , dan Kusnan Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 60118, Provinsi Jawa Timur, Indonesia
* Penulis Korespondensi: jokowid@untag-sby.ac.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Widodo, J., & Kusnan, K. (2023). Mapping and Analyzing E- Government Sentiments in Local Governments in Indonesia. Society, 11(2), 434-457.
DOI: 10.33019/society.v11i2.558
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dikirim: 17 Mei, 2023;
Diterima: 30 Desember, 2023 ; Dipublikasi: 31 Desember, 2023;
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memetakan  dan  mengevaluasi secara  komprehensif  kualitas  layanan  E-Government  di pemerintah  daerah  di  seluruh  Indonesia,  dengan  fokus  pada persepsi  publik.  Dengan  menggunakan  metode  deskriptif  dan pendekatan  kualitatif,  pengumpulan  data  dilakukan  melalui observasi non-partisipan. Peneliti mengamati implementasi E- Government  di  pemerintah  daerah  tingkat  provinsi  yang berpartisipasi  dalam  evaluasi  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik  (SPBE)  2021  melalui  Google  Play.  Analisis  data menggunakan  model  interaktif  untuk  memberikan  wawasan yang  bernuansa.  Temuan  menunjukkan  bahwa  implementasi E-Government  di  pemerintah  provinsi  di  Indonesia  sebagian besar terkonsentrasi pada kategori E-Service, yang terdiri dari 50%  atau  89  aplikasi.  Kategori  yang  paling  maju  adalah  E- Informasi,  mencakup  38%  atau  67  aplikasi.  Namun,  kategori E-Partisipasi masih kurang terwakili, dengan hanya 15% atau 19  aplikasi  yang  diimplementasikan  oleh  pemerintah  provinsi di  Indonesia.  Penelitian  ini  memberikan  kontribusi  terhadap pemahaman  yang  lebih  mendalam  mengenai  lanskap  layanan E-Government  di  Indonesia  saat  ini.  Penelitian  ini menggarisbawahi  pentingnya  pengembangan  lebih  lanjut, terutama  dalam  mempromosikan  partisipasi  dan  keterlibatan warga negara.
Kata Kunci: E-Government;  Indonesia;  Kualitas  Layanan; Pemerintah Daerah; Persepsi Publik

## Society, 11 (2), 456-481, 2023
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.558

## 1. Pendahuluan
Mengintegrasikan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  dalam  tata  kelola pemerintahan melalui inisiatif E-Government merupakan langkah maju yang signifikan dalam bagaimana  proses  administrasi  dilakukan  dan  bagaimana  warga  negara  berinteraksi  dengan pemerintah  mereka  ( Cheshmehzangi,  2022a ; Cho  &  Rethemeyer,  2023 ; Liu  &  Yuan,  2015 ). Transisi  ini  menandakan  pergeseran  dari  metode  birokrasi  tradisional,  yang  mengantarkan pada era di mana efisiensi dan transparansi ditingkatkan melalui platform digital. Pemerintah di  seluruh  dunia  semakin  menyadari  potensi  transformatif  dari  strategi  E-Government, memahami  kemampuannya  untuk  meningkatkan  pemberian  layanan,  memastikan akuntabilitas, dan meningkatkan efektivitas secara keseluruhan di berbagai sektor.
Pergeseran  global  menuju  E-Government  ini  tercermin  dalam  berbagai  pendekatan  tata kelola  pemerintahan,  termasuk  membuat  portal  online  untuk  menyederhanakan  pertanyaan layanan  publik  dan  menerapkan  platform  digital  untuk  memfasilitasi  keterlibatan  warga negara dalam proses pengambilan keputusan ( Doran et al., 2023 ; Kuzior et al., 2023 ; Malodia et al.,  2021 ).  Dengan  mengintegrasikan  inisiatif  E-Government  berbasis  TIK,  pemerintah membentuk kembali hubungan mereka dengan warga negara, mendorong model keterlibatan yang lebih dinamis dan interaktif.
Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas layanan pemerintah, tetapi juga mendorong transparansi dan daya tanggap yang lebih besar dalam administrasi publik. Warga negara  kini  memiliki  kesempatan  yang  belum  pernah  ada  sebelumnya  untuk  berinteraksi dengan  lembaga  pemerintah  secara real-time ,  memberikan  umpan  balik  dan  secara  aktif berpartisipasi  dalam  proses  tata  kelola  pemerintahan.  Transisi  menuju  pendekatan pemerintahan  yang  lebih  kolaboratif  ini  memberdayakan  warga  negara  dan  memungkinkan pemerintah  untuk  membuat  keputusan  yang  lebih  tepat  yang  lebih  baik  dalam  memenuhi kebutuhan dan preferensi masyarakat yang mereka layani.
Peran  e-government  dalam  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  merupakan  aspek penting yang terus berkembang di era digital saat ini. Melalui integrasi teknologi informasi dan komunikasi  (TIK)  dalam  tata  kelola  pemerintahan,  E-Government  telah  membawa  manfaat yang  signifikan  bagi  masyarakat  luas  ( Cheshmehzangi,  2022b ; Chukwudi  et  al.,  2023 ; Goloshchapova et al., 2023 ).
Pertama,  E-Government  meningkatkan  aksesibilitas  terhadap  layanan  publik  dengan mengurangi  hambatan  fisik  dan  kendala  waktu  yang  diperlukan  untuk  mengakses  informasi dan  layanan  pemerintah.  Dengan  platform  E-Government,  masyarakat  dapat  dengan  mudah mengakses  informasi  tentang  program  pemerintah,  persyaratan  administratif,  dan  layanan publik  lainnya  tanpa  harus  mengunjungi  kantor  pemerintah.  Hal  ini  membantu  mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh individu untuk mendapatkan layanan yang diperlukan dan  meningkatkan  aksesibilitas  layanan  publik  bagi  mereka  yang  berada  di  daerah  terpencil atau dengan mobilitas yang terbatas.
Kedua, E-Government juga memungkinkan peningkatan partisipasi dan keterlibatan warga negara  dalam  proses  pengambilan  keputusan  pemerintah.  Melalui  platform  E-Government yang  interaktif,  warga  negara  dapat  memberikan  masukan,  memberikan  umpan  balik,  dan bahkan  berpartisipasi  dalam  konsultasi  publik  mengenai  kebijakan  dan  program  pemerintah. Hal ini membantu  meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan  memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Selain itu, E-Government membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik dengan  mengurangi  birokrasi,  mempercepat  proses  administrasi,  dan  meningkatkan transparansi  dalam  pengelolaan  sumber  daya  publik.  Dengan  sistem  yang  terintegrasi  dan
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.558
terotomatisasi,  pemerintah  dapat  lebih  cepat  merespon  kebutuhan  masyarakat,  mengurangi kemungkinan korupsi, dan meningkatkan pengelolaan keuangan publik secara lebih efisien.
Selain  itu,  e-government  juga  berperan  dalam  meningkatkan  akses  publik  terhadap informasi  dan  pendidikan.  Melalui  portal  dan  platform  e-government,  masyarakat  dapat dengan  mudah  mengakses  informasi  tentang  berbagai  topik,  mulai  dari  informasi  kesehatan dan  pendidikan  hingga  peluang  kerja  dan  program  bantuan  sosial.  Hal  ini  membantu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan isu-isu penting dan memberikan akses yang lebih adil terhadap sumber daya dan peluang ( Pedersen, 2018 ; Yang & Rho, 2007 ). Tantangan  dan  peluang  dalam  implementasi  E-Government  mencakup  berbagai  faktor yang memengaruhi efektivitas dan keberhasilannya, termasuk keterbatasan teknologi, kendala organisasi,  dinamika  sosial-politik,  dan  keterlibatan  warga  negara  ( Dwivedi  et  al.,  2011 ; Umbach & Tkalec, 2022 ). Dengan mengkaji faktor-faktor tersebut, para pemangku kepentingan dapat  menyusun  strategi  yang  tepat  untuk  mengatasi  hambatan  dan  memanfaatkan keuntungan  untuk  memajukan  agenda  E-Government.  Salah  satu  tantangan  utama  adalah kesenjangan  digital,  yang  mengacu  pada  kesenjangan  akses  dan  penggunaan  TIK  di  antara segmen  masyarakat  yang  berbeda,  yang  menghambat  akses  inklusif  ke  layanan  pemerintah online.  Untuk  menjembatani  kesenjangan  ini,  diperlukan  intervensi  yang  ditargetkan  seperti pengembangan  infrastruktur,  pelatihan  keterampilan  digital,  dan  program  penjangkauan. Keterbatasan  teknologi,  termasuk  infrastruktur  TIK  yang  sudah  ketinggalan  zaman  dan masalah  keamanan  siber,  mengganggu  kelancaran  layanan  dan  keamanan  data,  sehingga membutuhkan  investasi  dalam  peningkatan  teknologi  dan  langkah-langkah  keamanan  siber yang  kuat.  Kelambanan  organisasi  dan  resistensi  terhadap  perubahan  di  dalam  lembaga pemerintah  menghambat  adopsi  e-government  karena  kompleksitas  birokrasi  dan  kurangnya kapasitas  inovasi.  Mengatasi  hambatan  ini  membutuhkan  kepemimpinan  yang  kuat, keterlibatan pemangku kepentingan, dan upaya pengembangan kapasitas.
Namun,  e-government  menawarkan  peluang  untuk  meningkatkan  efisiensi,  transparansi, dan  keterlibatan  warga  negara  melalui  proses  administrasi  yang  efisien,  pengambilan keputusan berdasarkan data, dan inisiatif data terbuka ( Kassen, 2014 ). Memanfaatkan platform e-government mendorong komunikasi dan keterlibatan secara real-time , memberdayakan warga negara  untuk  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  proses  tata  kelola  pemerintahan  dan meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Perkembangan terbaru dalam  E-Government  menggarisbawahi  lanskap  dinamis  yang  dibentuk  oleh  kemajuan teknologi  dan  paradigma  tata  kelola  pemerintahan  yang  terus  berkembang,  memberikan wawasan  yang  berharga  tentang  tren,  tantangan,  dan  peluang  yang  muncul  yang  akan mempengaruhi tata kelola digital di tahun-tahun mendatang.
E-Government  telah  berkembang  secara  signifikan  karena  inovasi  teknologi  ( Adeel  et  al., 2023 ; Ramzy  &  Ibrahim,  2022 ),  termasuk  perangkat  seluler,  komputasi  awan,  AI,  dan blockchain.  Aplikasi  seluler,  chatbot,  dan  analitik  AI  telah  mengubah  penyampaian  layanan dan  interaksi  warga  negara,  menyediakan  akses  yang  dipersonalisasi  ke  layanan  pemerintah. Tren terkini menekankan tata kelola pemerintahan yang berpusat pada warga, keterlibatan, dan kreasi  bersama  melalui  platform  online  dan  mekanisme  partisipatif.  Proyeksi  masa  depan mencakup integrasi IoT untuk efisiensi, blockchain untuk transaksi yang aman, dan kolaborasi publik-swasta yang lebih erat untuk solusi inovatif.
Selain  itu,  masa  depan  E-Government  akan  dibentuk  oleh  kerangka  kerja  peraturan  dan prioritas  kebijakan  yang  terus  berkembang  yang  bertujuan  untuk  mengatasi  tantangan  yang muncul  seperti  privasi  data,  keamanan  siber,  dan  inklusi  digital.  Pemerintah  harus menyeimbangkan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan penyediaan layanan dan
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.558
melindungi  hak-hak  warga  negara  atas  privasi  dan  keamanan  data  sambil  memastikan  akses yang adil terhadap layanan digital untuk semua segmen masyarakat.
Komitmen  kuat  Indonesia  untuk  mengimplementasikan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  (TIK)  dalam  tata  kelola  pemerintahan  melalui  inisiatif  e-government menggarisbawahi  pendekatan  proaktif  terhadap  modernisasi  proses  administratif  dan meningkatkan  keterlibatan  warga  negara.  Penetapan  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 3 Tahun 2003  tentang  Kebijakan dan Strategi  Nasional Pengembangan E-Government menandakan  sebuah  kerangka  kerja  strategis  yang  bertujuan  untuk  memanfaatkan  teknologi digital guna meningkatkan layanan pemerintah dan mendorong transparansi.
Perjalanan  Indonesia  dalam  merangkul  E-Government  dimulai  pada  tahun  1995  dengan inisiatif perintis seperti Bina Graha Net, yang mencerminkan pengakuan awal akan potensi TIK dalam meningkatkan operasi pemerintah. Inisiatif awal ini menjadi dasar bagi perkembangan selanjutnya,  termasuk  membangun  situs  web  pemerintah  dan  platform  online  yang memfasilitasi akses warga negara ke informasi dan layanan di seluruh Indonesia.
Terlepas  dari  tantangan  awal,  upaya  Indonesia  dalam  E-Government  telah  menghasilkan kemajuan  yang  signifikan,  sebagaimana  dibuktikan  dengan  peningkatan  skor  E-Government Development Index (EGDI) ( Sukarno & Nurmandi, 2023 ). Skor EGDI, yang awalnya berada di bawah  rata-rata  ASEAN,  Asia,  dan  global,  telah  menunjukkan  tren  kenaikan  yang  stabil, melampaui tolok ukur regional dan global. Kenaikan skor EGDI dari 0,66120 pada tahun 2020 menjadi 0,71600 pada tahun 2022 mencerminkan langkah Indonesia dalam memanfaatkan TIK untuk  meningkatkan  efektivitas  tata  kelola  pemerintahan  dan  penyediaan  layanan  ( United Nations, 2023 ).
Selain  itu,  peningkatan  peringkat  global  Indonesia  dalam  survei  Perserikatan  Bangsa- Bangsa, naik dari peringkat 88 di tahun 2020 menjadi 77 dari 193 negara di tahun 2020 ( United Nations,  2023 ),  menggarisbawahi  komitmen  Indonesia  untuk  memajukan  inisiatif  E- Government  di  panggung  internasional.  Kemajuan  ini  menyoroti  peran  Indonesia  yang  terus berkembang  sebagai  pemimpin  regional  dalam  memanfaatkan  teknologi  digital  untuk mendorong  pembangunan  sosial-ekonomi  dan  mendorong  tata  kelola  pemerintahan  yang inklusif.
Kemajuan  dalam  lanskap  E-Government  di  Indonesia  menunjukkan  dedikasi  pemerintah dalam merangkul transformasi digital dan mencerminkan tren tata kelola pemerintahan global yang lebih luas. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, pemerintah di seluruh dunia semakin  menyadari  pentingnya  E-Government  dalam  meningkatkan  transparansi,  efisiensi, dan keterlibatan masyarakat.
Keberhasilan  yang  dicapai  dalam  meningkatkan  manajemen  dan  layanan  E-Government telah  mendorong  pemerintah  Indonesia  untuk  memulai  perjalanan  peningkatan  dan  inovasi yang  berkelanjutan,  memastikan  bahwa  tata  kelola  digital  tetap  menjadi  prioritas  baik  di tingkat pusat maupun daerah. Pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 sangat penting untuk menilai dan membandingkan kinerja E-Government Indonesia.
Evaluasi Sistem  Pemerintahan Berbasis  Elektronik tahun 2021, yang menghasilkan indeks 2,24,  mencerminkan  penilaian  komprehensif  yang  mencakup  spektrum  yang  luas  dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan 517 entitas yang dievaluasi, termasuk 92  kementerian/lembaga  dan  425  provinsi,  kabupaten,  dan  kota,  evaluasi  ini  memberikan gambaran  menyeluruh  tentang  lanskap  E-Government  di  Indonesia  ( Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia,  2022 ). Pendekatan  inklusif  ini  memastikan  bahwa  evaluasi  tersebut  dapat  menangkap  keragaman
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.558
inisiatif  E-Government  di  berbagai  tingkat  administratif,  sehingga  dapat  memfasilitasi intervensi dan perbaikan yang ditargetkan.
Selain itu, target indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang ditetapkan sebesar 2,6 pada tahun 2025  ( Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik  Indonesia,  2022 )  menggarisbawahi  komitmen  pemerintah  untuk  melakukan perbaikan berkelanjutan dan keunggulan dalam implementasi E-Government. Untuk mencapai target  yang  ambisius  ini,  diperlukan  upaya  bersama  untuk  meningkatkan  aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan online yang ditawarkan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan ini, sangat penting untuk memprioritaskan penyediaan layanan online dan mendorong pemanfaatannya  di  antara  warga  negara.  Hal  ini  tidak  hanya  mencakup  pengembangan platform  digital  yang  mudah  digunakan,  tetapi  juga  langkah-langkah  proaktif  untuk mempromosikan literasi dan kesadaran digital di antara masyarakat.
Selain  itu,  mengejar  target  indeks  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  lebih  dari sekadar tolok ukur numerik; indeks ini mewujudkan visi yang lebih luas dalam memanfaatkan teknologi  digital  untuk  mendorong  pembangunan  sosial-ekonomi  dan  mempromosikan pemerintahan yang inklusif. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik harus disertai dengan  inisiatif  strategis  untuk  mengatasi  tantangan  mendasar  seperti  kesenjangan  digital, keamanan siber, dan privasi data.
Meskipun  Indonesia  telah  membuat  langkah  maju  dalam  meningkatkan  implementasi  E- Government,  terutama  di  tingkat  nasional,  kemajuan  di  tingkat  pemerintah  daerah  masih belum  merata.  Terlepas  dari  upaya  untuk  meningkatkan  tata  kelola  digital,  hanya  beberapa pemerintah daerah yang telah beralih ke tahap interaktif, di mana warga negara dapat secara aktif  terlibat  dengan  layanan  pemerintah  dan  berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan secara online.
Tren  yang  berlaku  di  sebagian  besar  pemerintah  daerah  adalah  menyediakan  informasi yang  ketinggalan  zaman  dan  terbatas  melalui  platform  E-Government.  Hal  ini mengindikasikan bahwa banyak daerah yang masih dalam tahap pengembangan e-government yang  masih  dalam  tahap  awal  atau  tahap  pengembangan.  Pemerintah  biasanya  menawarkan informasi  dasar  dan  statis  di  portal  online  mereka  dalam  tahap  berkembang,  seperti  rincian kontak  dan  deskripsi  layanan  dasar.  Meskipun  hal  ini  menandai  langkah  signifikan  menuju digitalisasi,  namun  hal  ini  masih  belum  memenuhi  harapan  warga  negara  akan  layanan pemerintah yang interaktif dan responsif.
Beranjak ke tahap peningkatan, pemerintah menyediakan konten yang lebih dinamis dan pembaruan  berkala  pada  platform  online  mereka.  Hal  ini  mencakup  informasi  tentang  acara publik, pembaruan berita, dan pengumuman untuk memberi informasi kepada warga negara tentang kegiatan dan inisiatif pemerintah. Namun, keterlibatan dan interaktivitas warga negara masih  terbatas  meskipun  ada  peningkatan  ini,  yang  mencerminkan  perkembangan  bertahap menuju layanan E-Government yang lebih komprehensif.
Sebaliknya,  tahap  interaktif  merupakan  puncak  dari  pengembangan  E-Government, ditandai  dengan  fitur-fitur  yang  kuat  yang  memfasilitasi  interaksi  aktif  antara  warga  negara dan  pemerintah.  Hal  ini  mencakup  fungsi-fungsi  seperti  permintaan  layanan  online, mekanisme  umpan  balik,  forum  interaktif,  dan  pertemuan  balai  kota  virtual,  yang memberdayakan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses tata kelola pemerintahan dan berkontribusi secara aktif dalam pengambilan keputusan.
Transisi  dari  tahap  yang  sedang  berkembang  dan  disempurnakan  ke  tahap  interaktif membutuhkan  kemajuan  teknologi  dan  perubahan  dalam  budaya  organisasi  dan  praktik  tata kelola.  Pemerintah  harus  berinvestasi  pada  platform  yang  mudah  digunakan,  inisiatif  literasi
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.558
digital,  dan  strategi  pelibatan  warga  untuk  memfasilitasi  transisi  ini  secara  efektif.  Selain  itu, memupuk  budaya  transparansi,  akuntabilitas,  dan  daya  tanggap  sangat  penting  untuk membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi warga dalam inisiatif e-government.
Oleh karena itu, untuk sepenuhnya menyadari manfaat potensial dari e-government bagi masyarakat, penting untuk melihatnya sebagai lebih dari sekadar alat teknis, melainkan sebagai platform  yang  secara  aktif  memfasilitasi  interaksi  dan  keterlibatan  antara  warga  negara  dan pemerintah. Hal ini berarti partisipasi warga negara harus diprioritaskan dan diintegrasikan ke dalam desain dan implementasi layanan e-government ( Axelsson et al., 2010 ; Sun et al., 2015 ). Dengan memasukkan mekanisme umpan balik, kolaborasi, dan kreasi bersama, e-government dapat  menjadi  alat  yang  ampuh  untuk  mendorong  transparansi,  akuntabilitas,  dan  daya tanggap dalam tata kelola pemerintahan.
Selain itu, kualitas konten yang tersedia di platform E-Government sangat penting dalam mendorong  keterlibatan  dan  penggunaan  warga  negara.  Warga  negara  lebih  cenderung menggunakan  layanan  E-Government  jika  mereka  menganggap  konten  tersebut  relevan, akurat,  dan  terkini  ( Nadzir  et  al.,  2020 ; Wirtz  &  Kurtz,  2018 ).  Oleh  karena  itu,  penilaian  dan peningkatan  berkelanjutan  dari  konten  yang  ditawarkan  melalui  platform  E-Government sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna yang terus berkembang.
Selain  itu,  mengevaluasi  kualitas  E-Government  berdasarkan  persepsi  dan  harapan pengguna sangat penting untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya. Penilaian yang berpusat pada  pengguna  memberikan  wawasan  yang  berharga  mengenai  kegunaan,  aksesibilitas,  dan pengalaman pengguna secara keseluruhan dari layanan E-Government ( Kotamraju & Van Der Geest,  2012 ; Verdegem  &  Verleye,  2009 ).  Dengan  memahami  bagaimana  warga  negara memandang  dan  berinteraksi  dengan  platform  E-Government,  para  pembuat  kebijakan  dan administrator  dapat  mengidentifikasi  area  yang  perlu  diperbaiki  dan  menyesuaikan  strategi mereka untuk memenuhi kebutuhan publik dengan lebih baik.
Mengingat  lanskap  inisiatif  E-Government  yang  terus  berkembang  di  Indonesia  dan meningkatnya  penekanan  pada  keterlibatan  warga  negara,  sangat  penting  untuk  menyelidiki kualitas  layanan  yang  disediakan  oleh  pemerintah  daerah  melalui  sudut  pandang  persepsi publik.  Dengan  melakukan  evaluasi  yang  komprehensif,  penelitian  ini  berusaha  untuk mengidentifikasi kondisi layanan E-Government saat ini dan memahami bagaimana layanan ini dirasakan dan dialami oleh masyarakat.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melampaui  penilaian  tradisional  terhadap  efektivitas  e- government dengan berfokus pada perspektif warga negara ketika berinteraksi dengan layanan ini.  Dengan  menangkap  persepsi  publik,  penelitian  ini  bermaksud  untuk  mengungkap wawasan  tentang  kekuatan  dan  kelemahan  inisiatif  e-government  yang  ada  di  tingkat  lokal. Pendekatan ini mengakui kebutuhan dan harapan masyarakat yang beragam, menyoroti area- area  di  mana  perbaikan  dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan  pemberian  layanan  dan kepuasan secara keseluruhan.
Selain  itu,  dengan  menekankan  pada  persepsi  publik,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menjembatani kesenjangan antara tujuan kebijakan dan pengalaman warga negara. Meskipun Indonesia telah membuat langkah maju dalam memajukan E-Government di tingkat nasional, memahami  bagaimana  persepsi  publik  terhadap  inisiatif  ini  di  tingkat  lokal  sangat  penting untuk  pengambilan  keputusan  dan  perumusan  kebijakan  yang  tepat.  Penelitian  ini  akan memberikan bukti empiris untuk menginformasikan keputusan kebijakan berbasis bukti untuk meningkatkan keterlibatan dan kepuasan warga negara terhadap layanan pemerintah.
Kebaruan  dari  penelitian  ini  terletak  pada  pendekatannya  yang  komprehensif  dalam mengevaluasi  layanan  E-Government  dengan  mengintegrasikan  persepsi  publik.  Dengan
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.558
berfokus pada kualitas layanan dari sudut pandang warga negara, penelitian ini menawarkan pemahaman  yang  bernuansa  tentang  efektivitas  dan  dampak  inisiatif  E-Government  di Indonesia.  Pendekatan  ini  menambah  kedalaman  dan  kekayaan  proses  evaluasi,  memberikan wawasan  berharga  yang  dapat  menginformasikan  intervensi  kebijakan  dan  mendorong perbaikan dalam penyediaan layanan di tingkat pemerintah daerah.

## 2. Kajian Pustaka

## 2.1. Definisi E-Government
E-Government  memanfaatkan  teknologi  digital  untuk  merevolusi  kegiatan  pemerintahan, meningkatkan  efektivitas,  efisiensi,  dan  pemberian  layanan  ( Bannister  &  Connolly,  2013 ; Bekkers & Homburg, 2009 ; Gauld, 2009 ). Hal ini menyoroti potensi transformatif e-government, yang  bertujuan  untuk  memodernisasi  proses  birokrasi  tradisional  dan  meningkatkan  layanan yang  berpusat  pada  warga.  Selain  itu,  pentingnya  e-government  dalam  memfasilitasi pertukaran  informasi  penting  antara  entitas  pemerintah  dan  warga  negara,  memanfaatkan infrastruktur  teknologi  informasi  untuk  komunikasi  dan  interaksi  yang  lancar, menggarisbawahi  peran  pentingnya  dalam  mendorong  tata  kelola  pemerintahan  yang transparan, mudah diakses, dan responsif ( Hofmann et al., 2012 ).
Selain  itu,  ada  tiga  karakteristik  utama  yang  merangkum  esensi  dari  inisiatif  E- Government:  mekanisme  interaksi  baru,  pemanfaatan  teknologi  informasi,  dan  peningkatan kualitas  layanan  ( Indrajit,  2006 ).  E-Government  memperkenalkan  mode  interaksi  baru  yang modern antara badan-badan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk warga negara,  bisnis,  dan  badan-badan  pemerintah  lainnya.  Pergeseran  dinamis  dalam  paradigma interaksi  ini  memungkinkan  keterlibatan  yang  lebih  langsung,  efisien,  dan  berpusat  pada pengguna.  Inti  dari  inisiatif  E-Government  adalah  pemanfaatan  teknologi  informasi  secara ekstensif, khususnya Internet, untuk mendigitalkan dan merampingkan proses pemerintahan. Dengan  memanfaatkan  teknologi  mutakhir,  E-Government  berupaya  meningkatkan aksesibilitas,  transparansi,  dan  efisiensi  dalam  pemberian  layanan.  Selain  itu,  inisiatif  E- Government  didorong  oleh  komitmen  yang  kuat  untuk  meningkatkan  kualitas  layanan  yang diberikan  kepada  masyarakat.  Melalui  transformasi  digital  dan  optimalisasi  proses,  e- government bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih responsif, personal, dan  selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Selain  itu,  popularitas  yang  bertahan  lama  dari  inisiatif  E-Government  dapat  dikaitkan dengan manfaatnya yang besar bagi pemerintah dan warga negara  ( Ronchi, 2019 ; Rose et al., 2015 ).  Manfaat  ini  termasuk  memberikan  layanan  publik  berkualitas  tinggi,  memfasilitasi partisipasi  aktif  warga  negara  dalam  proses  tata  kelola  pemerintahan,  dan  memperluas jangkauan  pemerintah.  Pengakuan  ini  menggarisbawahi  peran  penting  E-Government  dalam mendorong struktur tata kelola pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan akuntabel.
Terakhir,  inisiatif  E-Government  memiliki  tiga  tujuan  utama:  meningkatkan  efisiensi pemerintah,  meningkatkan  pemberian  layanan,  dan  meningkatkan  proses  demokrasi  ( Lee- Geiller  &  Lee,  2019 ; Malodia  et  al.,  2021 ).  E-Government  berupaya  merampingkan  proses pemerintahan,  mengoptimalkan  pemanfaatan  sumber  daya,  dan  mendorong  efisiensi operasional yang lebih besar di berbagai domain administratif. Inti dari inisiatif E-Government adalah  komitmen  untuk  memberikan  layanan  yang  lebih  mudah  diakses,  responsif,  dan disesuaikan  dengan  kebutuhan  warga  negara  dengan  memanfaatkan  teknologi  digital  dan upaya  e-government  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  efektivitas  layanan  publik  secara keseluruhan.  Selain  itu,  E-Government  sangat  penting  dalam  memperkaya  proses  demokrasi dengan  mendorong  transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi  warga  negara  dalam
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.558
pemerintahan. Melalui platform dan perangkat digital, E-Government memberdayakan warga negara  untuk  terlibat  secara  bermakna  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan  meminta pertanggungjawaban lembaga pemerintah.

## 2.2. Memodernisasi Proses Administrasi Melalui Inisiatif E-Government
Menerapkan  inisiatif  E-Government  secara  signifikan  memodernisasi  proses  administratif dengan  mengalihkan  tugas-tugas  seperti  aplikasi,  pendaftaran,  dan  pembayaran  ke  platform digital ( Milakovich, 2021 ; Sun et al., 2015 ; Vimala et al., 2023 ). Pergeseran ini mengurangi beban pemrosesan  manual  dan  meminimalkan  kesalahan  administratif,  sehingga  meningkatkan efisiensi.  Sebagai  contoh,  warga  negara  dapat  dengan  mudah  mengajukan  permohonan  izin atau  lisensi  secara  online,  sehingga  menghemat  waktu  dan  sumber  daya  warga  dan  lembaga pemerintah.
Selain  itu,  portal  E-Government  berfungsi  sebagai  pusat  terpusat  untuk  mengakses berbagai  informasi  dan  layanan,  sehingga  tidak  perlu  lagi  mengunjungi  kantor-kantor pemerintah  secara  fisik.  Aksesibilitas  yang  lebih  baik  ini  menghasilkan  penghematan  waktu yang  substansial  dan  peningkatan  kenyamanan  bagi  warga  negara,  sehingga  meningkatkan efisiensi layanan secara keseluruhan. Melalui portal-portal ini, warga negara dapat mengakses informasi  pemerintah,  mengajukan  pertanyaan,  dan  melacak  status  aplikasi  mereka  secara online,  sehingga  mengurangi  ketergantungan  pada  interaksi  tatap  muka  dan  penundaan administratif.
Selain  itu,  platform  E-Government  memfasilitasi  komunikasi  tanpa  batas  antara  warga negara dan lembaga pemerintah, memungkinkan waktu respons yang lebih cepat dan interaksi yang  lebih  transparan.  Platform-platform  ini  mendorong  kerangka  kerja  tata  kelola  yang responsif dan akuntabel dengan  menawarkan saluran untuk umpan balik  dari warga negara, pelaporan  masalah,  dan  konsultasi  online.  Selain  itu,  akses  yang  transparan  terhadap  data pemerintah dan metrik kinerja menumbuhkan kepercayaan dan akuntabilitas di antara warga negara, yang selanjutnya meningkatkan efisiensi layanan.
Sistem  E-Government  sering  kali  mengintegrasikan  analisis  data  canggih  dan  alat pelaporan  yang  memberdayakan  lembaga  pemerintah  untuk  menganalisis  tren, mengidentifikasi  hambatan,  dan  membuat  keputusan  berdasarkan  data.  Pendekatan  berbasis data  ini  memungkinkan  lembaga  untuk  mengoptimalkan  alokasi  sumber  daya, memprioritaskan  pemberian  layanan,  dan  meningkatkan  efisiensi  operasional.  Misalnya, dengan  menganalisis  umpan  balik  dari  warga  dan  data  penggunaan  layanan,  lembaga pemerintah  dapat  mengidentifikasi  area  yang  perlu  diperbaiki  dan  mengalokasikan  sumber daya  yang  sesuai,  sehingga  menghasilkan  pemberian  layanan  yang  lebih  tepat  sasaran  dan efisien.

## 2.3. Pemetaan E-Government
Sejak karya penting Layne dan Lee pada tahun 2001, evolusi E-Government telah melihat integrasi  dimensi  sipil  ke  dalam  tahapan  integrasi  informasi  dan  penyediaan  layanan  online. Integrasi  ini  telah  mengarah  pada  klasifikasi  E-Government  ke  dalam  tiga  dimensi  utama:  E- Informasi, E-Layanan, dan E-Partisipasi ( Lee-Geiller & Lee, 2019 ; Lee et al., 2011 ; Nam, 2014 ). E-Informasi,  sebagai  komponen  integral  dari  E-Government,  adalah  platform  untuk menyebarkan  informasi  penting  kepada  warga  negara.  Namun,  efektivitasnya  sering  kali terhalang  oleh  berbagai  keterbatasan.  Pertama,  akses  terhadap  informasi  mungkin  terbatas karena  beberapa  faktor  seperti  tingkat  literasi  digital,  masalah  konektivitas  internet,  atau infrastruktur  yang  tidak  memadai  di  daerah  tertentu.  Keterbatasan  akses  ini  menghambat
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.558
jangkauan  layanan  pemerintah  ke  semua  segmen  masyarakat,  sehingga  berpotensi memperburuk kesenjangan yang ada.
Kedua,  penyebaran  informasi  melalui  saluran  E-Government  dapat  berjalan  lambat  dan tidak  efisien,  terutama  dalam  kasus-kasus  di  mana  teknologi  yang  sudah  ketinggalan  zaman atau  proses  birokrasi  yang  menghambat  pembaruan  dan  komunikasi  yang  tepat  waktu. Keterlambatan  dalam  memberikan  informasi  penting  dapat  menghambat  keterlibatan  warga negara  dan  berkontribusi  pada  frustrasi  di  antara  pengguna  yang  mencari  tanggapan  atau pembaruan yang cepat.
Selain itu, ketidakakuratan informasi yang disajikan melalui platform E-Government dapat mengikis kepercayaan terhadap layanan pemerintah dan merusak kredibilitas informasi yang diberikan.  Entah  karena  data  yang  sudah  ketinggalan  zaman,  kesalahan  dalam  pembuatan konten,  atau  kurangnya  mekanisme  verifikasi,  ketidakakuratan  dapat  mengurangi  kegunaan layanan E-Informasi. Hal ini dapat menghalangi warga untuk mengandalkan layanan tersebut untuk mendapatkan informasi penting.
Selain itu, kurangnya interaksi langsung dalam sistem E-Informasi menimbulkan tantangan yang  signifikan  dalam  menangani  pertanyaan,  kekhawatiran,  atau  umpan  balik  warga  secara real-time . Tidak seperti interaksi tatap muka tradisional dengan pejabat pemerintah, platform E- Informasi sering kali tidak memiliki fitur atau mekanisme interaktif untuk tanggapan langsung, sehingga membuat pengguna merasa terputus dan tidak puas dengan tingkat keterlibatan yang ditawarkan.
Secara  kolektif,  keterbatasan  ini  berkontribusi  pada  ketidaknyamanan  dan  ketidakpuasan pengguna  terhadap  layanan  E-Informasi  dalam  konteks  yang  lebih  luas  dari  inisiatif  E- Government.  Mengatasi  tantangan-tantangan  ini  membutuhkan  intervensi  strategis  untuk meningkatkan aksesibilitas, memperbaiki proses diseminasi, memastikan keakuratan data, dan mengimplementasikan fitur-fitur interaktif yang memfasilitasi keterlibatan yang berarti antara warga negara dan lembaga-lembaga pemerintah.
Layanan  Elektronik,  dalam  ranah  E-Government,  merupakan  serangkaian  kegiatan  dan upaya  komprehensif  yang  memanfaatkan  teknologi  informasi  untuk  memberikan  berbagai layanan kepada warga negara ( Pardo et al., 2012 ). Dimensi E-Government ini terdiri dari tiga komponen  mendasar:  penyedia  layanan,  penerima  layanan,  dan  saluran  layanan  yang memanfaatkan  infrastruktur  teknologi  informasi  untuk  memfasilitasi  pemberian  layanan ( Rowley, 2011 ).
Konsep  E-Services  menggarisbawahi  peran  pentingnya  dalam  memfasilitasi  transaksi online  antara  penyedia  dan  penerima  layanan  ( Jeong,  2007 ).  Dengan  memanfaatkan  platform digital  dan  teknologi  komunikasi,  E-Services  menyederhanakan  dan  mengoptimalkan penyampaian layanan, meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas bagi pengguna.
Mengintegrasikan  E-Services  ke  dalam  inisiatif  E-Government  menandai  perubahan  yang signifikan  dari  model  pemberian  layanan  tradisional,  menawarkan  kenyamanan  dan fleksibilitas  yang  belum  pernah  ada  sebelumnya  kepada  warga  negara  dalam  mengakses layanan-layanan penting. Melalui antarmuka yang mudah digunakan dan platform online yang aman,  warga  negara  dapat  memanfaatkan  berbagai  layanan  pemerintah,  mulai  dari mengajukan izin dan lisensi hingga mengakses sumber daya pendidikan dan utilitas publik.
Selain itu, E-Services memungkinkan interaksi tanpa batas antara lembaga pemerintah dan warga  negara,  mendorong  pendekatan  yang  lebih  responsif  dan  berpusat  pada  warga  dalam pemberian  layanan.  Dengan  mendigitalkan  dan  mengotomatiskan  berbagai  proses administrasi,  E-Services  mengurangi  birokrasi  birokrasi,  meminimalkan  dokumen,  dan
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.558
mempercepat  alur  kerja  transaksional,  yang  pada  akhirnya  meningkatkan  pengalaman pengguna secara keseluruhan.
Secara  keseluruhan,  E-Services  mewakili  aspek  transformatif  dari  E-Government, memanfaatkan teknologi untuk memodernisasi mekanisme pemberian layanan, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan efisiensi keseluruhan struktur pemerintahan.
E-Partisipasi  merupakan  dimensi  penting  dalam  E-Government,  yang  menandakan pergeseran paradigma menuju pemberdayaan warga negara secara aktif untuk terlibat dalam pembuatan  kebijakan  ( Abdulkareem  et  al.,  2022 ; Adnan  et  al.,  2022 ; Krishnan  et  al.,  2013 ). Dimensi  ini  menandai  pergeseran  dari  model  tata  kelola  pemerintahan  tradisional,  di  mana warga negara dipandang hanya sebagai penerima kebijakan pemerintah, menjadi pendekatan yang  lebih  inklusif  di  mana  warga  negara  menjadi  kontributor  ide  dan  umpan  balik  yang proaktif.
Inti  dari  E-Partisipasi  terletak  pada  tujuannya  untuk  memperluas  cakupan  inisiatif  tata kelola pemerintahan  dengan mendorong keterlibatan warga negara secara aktif dalam proses pengambilan  keputusan.  Dengan  memanfaatkan  berbagai  teknik  komunikasi  yang  difasilitasi oleh  teknologi,  inisiatif  E-Partisipasi  bertujuan  untuk  mendorong  keterlibatan  dan  partisipasi warga negara di berbagai segmen masyarakat. Selain itu, E-Partisipasi menyediakan informasi yang  relevan  dan  mudah  dipahami  bagi  warga,  sehingga  mendorong  keterlibatan  yang  lebih dalam dalam proses tata kelola pemerintahan.

## 2.4. Analisis Sentimen
Analisis  sentimen,  atau  penggalian  opini,  sangat  penting  untuk  membedakan  nada emosional  yang  disampaikan  dalam  konten  tekstual  dan  kemudian  mengklasifikasikannya sebagai positif atau negatif ( Greco, 2022 ; Mohammad, 2016 ; Nimesh et al., 2019 ). Seperti yang dijelaskan oleh MonkeyLearn, metode analisis ini melibatkan pembedahan dan pengkategorian emosi-mulai dari positif, negatif, hingga netral-yang tertanam di dalam teks melalui algoritme analisis teks yang canggih ( Basmmi et al., 2020 ).
Evolusi  analisis  sentimen  telah  mengarah  pada  adopsi  analisis  sentimen  berjenjang,  yang memprioritaskan  ketepatan  dalam  mengukur  popularitas  sentimen  untuk  memastikan kelancaran  program  yang  ada.  Memperluas  kategori  polaritas  menjadi  sangat  penting  untuk mencakup variasi bernuansa positif dan negatif, seperti sentimen positif, positif, netral, negatif, dan negatif.
Selain  itu,  analisis  sentimen  mencakup  proses  yang  rumit  dalam  membedakan  sentimen dan mengkategorikan polaritas teks dalam dokumen atau kalimat. Kerangka kerja analisis ini memungkinkan  klasifikasi  sentimen  sebagai  positif,  negatif,  atau  netral,  yang  memberikan wawasan yang tak ternilai ke dalam konteks emosional yang ada di dalam data tekstual.
Dalam E-Government, analisis sentimen sangat penting dalam mengukur opini publik dan menilai efektivitas inisiatif dan layanan pemerintah ( Malodia et al., 2021 ; Verma, 2022 ). Instansi pemerintah  dapat  menganalisis  sentimen  yang  diungkapkan  dalam  umpan  balik  warga, interaksi media sosial, dan forum online yang terkait dengan layanan, kebijakan, dan inisiatif E- Government dengan menggunakan teknik analisis sentimen.
Salah  satu  aplikasi  utama  analisis  sentimen  dalam  E-Government  adalah  mengevaluasi kepuasan  dan  persepsi  warga  negara  terhadap  layanan  dan  platform  digital.  Instansi pemerintah  dapat  menganalisis  sentimen  di  berbagai  saluran  digital  untuk  memahami bagaimana warga negara memandang kegunaan, aksesibilitas, dan efektivitas portal, aplikasi, dan layanan online E-Government secara keseluruhan. Sentimen positif dapat mengindikasikan
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.558
kepuasan  terhadap  kualitas  layanan  dan  aksesibilitas,  sementara  sentimen  negatif  dapat menandakan area untuk perbaikan atau masalah yang perlu ditangani.
Selain itu, analisis sentimen dapat digunakan untuk memantau sentimen publik terhadap kebijakan, program, atau inisiatif pemerintah tertentu yang diperkenalkan melalui platform E- Government.  Dengan  menganalisis  sentimen  yang  diungkapkan  dalam  diskusi  online, percakapan media sosial, dan umpan balik publik, lembaga pemerintah dapat menilai persepsi publik  terhadap  inisiatif  ini  dan  mengidentifikasi  masalah  atau  kekhawatiran  yang  mungkin timbul.  Informasi  ini  dapat  menginformasikan  proses  pembuatan  kebijakan  dan  membantu lembaga  pemerintah  menyesuaikan  strategi  komunikasi  mereka  untuk  mengatasi  sentimen publik secara efektif.
Selain  itu,  analisis  sentimen  dapat  berkontribusi  dalam  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas  dalam  E-Government.  Instansi  pemerintah  dapat  mengidentifikasi  area-area  di mana  transparansi  dan  akuntabilitas  mungkin  kurang  dengan  menganalisis  sentimen  yang diekspresikan  dalam  umpan  balik  warga  negara  dan  diskusi  publik  tentang  kegiatan pemerintah dan proses pengambilan keputusan. Sentimen positif mengenai upaya transparansi dapat  memperkuat  kepercayaan  publik  terhadap  lembaga  pemerintah,  sementara  sentimen negatif  dapat  mengindikasikan  bidang-bidang  di  mana  langkah-langkah  transparansi  perlu diperkuat.
Selain itu, analisis sentimen dapat membantu dalam manajemen krisis dan upaya respons selama  keadaan  darurat  atau  krisis  publik.  Instansi  pemerintah  dapat  mengukur  sentimen publik, mengidentifikasi masalah atau kekhawatiran yang muncul, dan menyesuaikan strategi respons  mereka  dengan  memantau  sentimen  yang  diungkapkan  dalam  percakapan  media sosial  dan  forum  online  selama  peristiwa  tersebut.  Sentimen  positif  dapat  mengindikasikan kepercayaan  publik  terhadap  upaya  respons  pemerintah,  sementara  sentimen  negatif  dapat menyoroti area-area yang membutuhkan dukungan atau komunikasi tambahan.

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metodologi kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan tepat mengenai suatu subjek  ( Djamba  &  Neuman,  2002 ),  dalam  hal  ini  adalah  implementasi  E-Government  pada pemerintah  daerah  tingkat  provinsi  yang  mengikuti  evaluasi  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik  2021.  Pendekatan  ini  bermanfaat  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  kaya tentang fenomena yang sedang diteliti.
Metodologi kualitatif digunakan untuk mempelajari dan memahami isu-isu sosial seputar implementasi  E-Government  ( Creswell  &  Poth,  2016 ).  Hal  ini  melibatkan  eksplorasi  prosedur dan  pertanyaan  yang  muncul,  mengumpulkan  data  yang  dikumpulkan  secara  umum,  dan melakukan analisis data secara induktif untuk mengembangkan tema-tema khusus dan umum. Dengan mengadopsi pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menangkap nuansa dan kompleksitas penerapan E-Government dalam pemerintahan tingkat provinsi.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi  non- partisipan ( Cooper et al., 2004 ). Hal ini berarti peneliti tetap terpisah dari individu yang diamati dan  hanya  bertindak  sebagai  pengamat  yang  tidak  memihak.  Observasi  difokuskan  pada implementasi E-Government di pemerintah daerah tingkat provinsi yang berpartisipasi dalam evaluasi  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  2021.  Dengan  mengamati  proses implementasi  secara  langsung,  peneliti  dapat  memperoleh  wawasan  langsung  tentang tantangan, proses, dan interaksi yang terlibat.
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.558
Selain itu, penelitian ini menggunakan Google Play untuk menganalisis klasifikasi aplikasi dan  platform  E-Government  serta  tanggapan  masyarakat.  Google  Play  menyediakan  sumber data  yang  kaya,  termasuk  peringkat  pengguna,  ulasan,  dan  statistik  unduhan,  yang  dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana inisiatif E-Government dipersepsikan dan digunakan oleh publik.
Daftar  provinsi  yang  berpartisipasi  dalam  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  2021, bersama  dengan  Indeks  dan  peringkat  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  masing- masing,  disajikan  pada Tabel  1 .  Tabel  ini  berfungsi  sebagai  titik  acuan  untuk  memahami tingkat implementasi E-Government di berbagai provinsi.

## Tabel 1. Provinsi yang Berpartisipasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada
tahun 2021 No. Provinsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Predikat 1 Aceh 3,19 Baik 2 Sumatera Utara 2,77 Baik 3 Riau 2,55 Cukup 4 Kepulauan Riau 1,96 Cukup 5 Sumatera Barat 2,69 Baik 6 Jambi 2,21 Cukup 7 Sumatera Selatan 2,62 Baik 8 Kepulauan Bangka Belitung 2,60 Baik 9 Bengkulu 2,79 Baik 10 Lampung 2,76 Baik 11 DKI Jakarta 3,47 Baik 12 Jawa Barat 3,28 Baik 13 Banten 3,15 Baik 14 D.I. Yogyakarta 3,49 Baik 15 Jawa Tengah 2,74 Baik 16 Jawa Timur 2,82 Baik 17 Kalimantan Barat 3,26 Baik 18 Kalimantan Tengah 1,00 Kurang 19 Kalimantan Selatan 2,60 Baik 20 Kalimantan Timur 2,22 Cukup 21 Kalimantan Utara 2,38 Cukup 22 Sulawesi Utara 2,26 Cukup 23 Gorontalo 2,51 Cukup 24 Sulawesi Tengah 1,38 Kurang 25 Sulawesi Selatan 2,05 Cukup 26 Sulawesi Tenggara 1,05 Kurang 27 Sulawesi Barat 2,03 Cukup 28 Bali 3,68 Sangat Baik 29 Nusa Tenggara Barat 2,94 Baik 30 Nusa Tenggara Timur 2,28 Cukup
https://doi.org/10.33019/society.v11i2.558
No. Provinsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Predikat 31 Maluku 1,93 Cukup 32 Maluku Utara 1,00 Kurang 33 Papua Barat 2,04 Cukup 34 Papua 1,80 Cukup
Sumber: ( Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2021 )
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles et  al .  Model  ini  terdiri  dari  beberapa  tahap:  reduksi  data,  penyajian,  penarikan kesimpulan,  dan  verifikasi  ( Miles  et  al.,  2013 ).  Melalui  proses  analisis  yang  ketat  ini,  peneliti bertujuan  untuk  menyaring  data  yang  terkumpul  menjadi  wawasan  yang  bermakna, menyajikannya  dengan  jelas  dan  terorganisir,  menarik  kesimpulan  sementara,  dan memverifikasi validitasnya.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  kesimpulan  yang  diambil  pada  tahap  ini  masih  bersifat sementara  dan  dapat  berubah  berdasarkan  temuan-temuan  baru  dan  kuat  yang  mungkin muncul  selama  proses  pengumpulan  data.  Pendekatan  berulang  terhadap  analisis  data  ini memastikan  bahwa  temuan  penelitian  ini  menyeluruh,  kuat,  dan  mencerminkan  realitas kompleks implementasi E-Government dalam pemerintahan tingkat provinsi.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Bagian dari penelitian ini membahas analisis dan interpretasi data yang dikumpulkan dari aplikasi E-Government yang digunakan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia. Sumber utama  dari  data  ini  adalah  Google  Play,  di  mana  berbagai  aplikasi  tentang  fungsi  E- Government tersedia untuk diunduh dan digunakan.
Peneliti  telah  mengkategorikan  aplikasi-aplikasi  tersebut  ke  dalam  tiga  jenis  utama:  E- Informasi, E-Layanan, dan E-Partisipasi, berdasarkan fungsi dan fitur masing-masing. Aplikasi E-Informasi  terutama  berfokus  pada  penyebaran  informasi,  seperti  kebijakan  pemerintah, pembaruan  berita,  dan  pengumuman  publik.  Di  sisi  lain,  aplikasi  e-layanan  dirancang  untuk memberikan  layanan  online  kepada  warga  negara,  seperti  portal  pembayaran  online, pengajuan  aplikasi,  dan  permintaan  layanan.  Terakhir,  aplikasi  e-partisipasi  memfasilitasi keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam proses tata kelola pemerintahan, seperti forum online, mekanisme umpan balik, dan konsultasi publik.
Lebih  lanjut,  peneliti  telah  melakukan  analisis  sentimen  terhadap  respon  pengguna terhadap  aplikasi  E-Government  tersebut.  Analisis  ini  mengkategorikan  umpan  balik  dan ulasan pengguna sebagai sentimen positif atau negatif. Sentimen positif dapat mengindikasikan kepuasan  pengguna  terhadap  kegunaan,  fungsionalitas,  dan  efektivitas  aplikasi,  sementara sentimen  negatif  dapat  menyoroti  area  untuk  perbaikan  atau  ketidakpuasan  terhadap  aspek- aspek tertentu.
Data yang dianalisis dalam diskusi ini berasal dari aplikasi yang digunakan oleh seluruh 34 provinsi  di  Indonesia,  memberikan  gambaran  yang  komprehensif  mengenai  kondisi implementasi E-Government saat ini di tingkat provinsi.
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.558

## 4.1. Pemetaan E-Government Provinsi di Indonesia
Tabel 2. Pemetaan E-Government Pemerintah Provinsi di Indonesia
No Provinsi E-Informasi E-Service E-Partisipasi Total 1 Aceh 1 1 0 2 2 Sumatera Utara 2 2 0 4 3 Riau 1 3 0 4 4 Kepulauan Riau 4 1 0 5 5 Sumatera Barat 0 13 0 13 6 Jambi 2 0 0 2 7 Sumatera Selatan 0 4 0 4 8 Kepulauan Bangka Belitung 1 0 0 1 9 Bengkulu 0 1 0 1 10 Lampung 1 2 0 3 11 DKI Jakarta 11 13 3 27 12 Jawa Barat 7 5 0 12 13 Banten 1 3 4 8 14 D.I. Yogyakarta 2 4 1 7 15 Jawa Tengah 8 7 1 16 16 Jawa Timur 16 5 0 21 17 Kalimantan Barat 0 1 1 2 18 Kalimantan Tengah 0 2 0 2 19 Kalimantan Selatan 1 0 0 1 20 Kalimantan Timur 0 2 0 2 21 Kalimantan Utara 0 0 0 0 22 Sulawesi Utara 0 4 1 5 23 Gorontalo 1 1 0 2 24 Sulawesi Tengah 1 0 0 1 25 Sulawesi Selatan 2 0 1 3 26 Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 27 Sulawesi Barat 2 2 1 5 28 Bali 0 6 1 7 29 Nusa Tenggara Barat 3 5 5 13 30 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 31 Maluku 0 0 0 0 32 Maluku Utara 0 0 0 0 33 Papua Barat 0 2 0 2 34 Papua 0 0 0 0 Total 67 89 19 175
Tabel  2 memberikan  gambaran  umum  yang  komprehensif  mengenai  aplikasi  E- Government yang dimiliki oleh pemerintah provinsi di seluruh Indonesia, yang dapat diakses melalui  Google  Play  Store.  Dataset  ini  mengungkapkan  total  175  aplikasi  dalam  kategori  ini. Aplikasi-aplikasi ini kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berbeda: E-Informasi, E-
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.558
Layanan, dan E-Partisipasi, yang menampilkan beragam fungsi dan layanan yang ditawarkan oleh platform-platform ini.
Distribusi aplikasi di seluruh kategori menyoroti berbagai penekanan pemerintah provinsi dalam  menyediakan  layanan  digital  kepada  konstituen  mereka.  Di  antara  aplikasi  yang diamati,  67  aplikasi  didedikasikan  untuk  E-Informasi,  yang  berfokus  pada  penyebaran informasi  dan  pembaruan  terkait  pemerintah  kepada  masyarakat.  Selain  itu,  89  aplikasi diklasifikasikan  sebagai  E-Layanan,  yang  menyediakan  layanan  online  seperti  portal pembayaran, bantuan administratif, dan fungsi interaktif lainnya. Sementara itu, sebagian kecil dari  19  aplikasi  berada  di  bawah  kategori  E-Partisipasi,  yang  menunjukkan  upaya  untuk melibatkan  warga  negara  dalam  proses  tata  kelola  pemerintahan  melalui  mekanisme  umpan balik, forum publik, dan platform pengambilan keputusan kolaboratif.
Tren penting yang diamati dalam dataset ini adalah konsentrasi geografis dari inisiatif E- Government, terutama di Pulau Jawa. DKI Jakarta muncul sebagai pelopor dengan 27 aplikasi, diikuti oleh Jawa Timur dengan 21 aplikasi dan Jawa Tengah dengan 16 aplikasi. Konsentrasi ini menunjukkan tingkat kesiapan digital dan investasi yang lebih tinggi dalam infrastruktur E- Government  di  wilayah-wilayah  ini,  yang  berpotensi  didorong  oleh  kepadatan  penduduk, pembangunan ekonomi, dan prioritas administratif.
Sebaliknya,  provinsi-provinsi  yang  terletak  di  bagian  timur  Indonesia,  termasuk  Nusa Tenggara  Timur,  Maluku,  Maluku  Utara,  dan  Papua,  terlihat  memiliki  jumlah  aplikasi  E- Government  yang  terbatas  atau  bahkan  tidak  ada  sama  sekali  di  Google  Play  Store. Pengamatan  ini  menggarisbawahi  kesenjangan  regional  dalam  hal  infrastruktur  digital  dan akses  ke  layanan  pemerintah,  yang  mencerminkan  potensi  tantangan  dalam  memperluas inisiatif tata kelola digital ke daerah-daerah yang lebih terpencil atau kurang terlayani.

## 4.2. Pemetaan E-Government Provinsi Berdasarkan Kepulauan 4.2.1. Pulau Sumatera
Gambar 1. Pemetaan E-Government Provinsi di Pulau Sumatera
1 1 1 2 3 1 13 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 8 10 12 14 E-Informasi E-Service E-Partisipasi
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.558
Gambar  1 memberikan  gambaran  rinci  mengenai  lanskap  E-Government  tingkat provinsi  di  Pulau  Sumatera,  yang  menampilkan  39  aplikasi  dalam  kategori  ini.  Di  antara aplikasi-aplikasi tersebut, E-Service muncul sebagai kategori dominan, dengan 27 aplikasi yang didedikasikan untuk menyediakan berbagai layanan dan fungsi online kepada pengguna. Hal ini  mengindikasikan  adanya  penekanan  yang  kuat  pada  penyediaan  layanan  digital  oleh pemerintah  provinsi  di  Pulau  Sumatera,  yang  berpotensi  bertujuan  untuk  meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam penyediaan layanan publik.
Mengikuti  prevalensi  aplikasi  E-Layanan,  dataset  ini  menunjukkan  adanya  12  aplikasi yang  dikategorikan  dalam  E-Informasi.  Aplikasi-aplikasi  ini  kemungkinan  besar  berfungsi sebagai  platform  untuk  menyebarkan  informasi,  pembaruan,  dan  pengumuman  publik  yang berkaitan  dengan  pemerintah,  mendorong  transparansi  dan  kesadaran  masyarakat  akan kegiatan dan inisiatif pemerintah.
Khususnya, tidak adanya aplikasi yang dikembangkan dan diimplementasikan untuk E- Partisipasi  merupakan  pengamatan  yang  signifikan.  Aplikasi  e-partisipasi  biasanya memfasilitasi  keterlibatan  warga  negara  dan  keterlibatan  dalam  tata  kelola  pemerintahan melalui  platform  interaktif,  mekanisme  umpan  balik,  dan  alat  bantu  pengambilan  keputusan partisipatif. Kurangnya aplikasi semacam itu di Pulau Sumatera menunjukkan adanya peluang potensial bagi pemerintah provinsi untuk mengeksplorasi dan berinvestasi dalam inisiatif yang mendorong partisipasi dan kolaborasi warga negara dalam pembuatan kebijakan dan kegiatan tata kelola pemerintahan.

## 4.2.2. Pulau Jawa
Gambar 2. Pemetaan E-Government Provinsi di Pulau Jawa
Gambar  2 memberikan  wawasan  yang  komprehensif  tentang  lanskap  aplikasi  E- Government tingkat provinsi di Pulau Jawa, yang menunjukkan 91 aplikasi dalam kategori ini. Jumlah  yang  signifikan  ini  menggarisbawahi  kehadiran  digital  yang  kuat  dan  inisiatif  yang dilakukan  oleh  pemerintah  provinsi  di  Pulau  Jawa  untuk  meningkatkan  pemberian  layanan dan keterlibatan warga melalui platform digital.
11 1 13 5 3 4 7 5 3 0 4 1 1 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 DKI Jakarta Jawa Barat Banten Daerah Istimewa
Yogyakarta
Jawa Tengah Jawa Timur E-Informasi E-Service E-Partisipasi
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.558
Analisis dataset menyoroti dominasi aplikasi E-Informasi, yang terdiri dari 45 aplikasi. Aplikasi-aplikasi  ini  berfungsi  sebagai  saluran  penting  untuk  menyebarkan  informasi, pembaruan,  dan  pengumuman  publik  yang  berkaitan  dengan  pemerintah,  mendorong transparansi dan kesadaran warga negara akan kegiatan dan kebijakan pemerintah. Prevalensi aplikasi  E-Informasi  mencerminkan  upaya  bersama  oleh  pemerintah  provinsi  di  Pulau  Jawa untuk memastikan komunikasi yang transparan dan aksesibilitas informasi kepada konstituen mereka.
Menyusul di belakang aplikasi  E-Informasi adalah aplikasi E-Layanan, dengan total 37 aplikasi. Kategori ini mencakup berbagai layanan dan fungsi online yang memfasilitasi proses administrasi, transaksi, dan interaksi antara warga negara dan lembaga pemerintah. Kehadiran aplikasi e-layanan  yang signifikan menggarisbawahi komitmen  pemerintah provinsi  di Pulau Jawa  untuk  memanfaatkan  teknologi  digital  guna  meningkatkan  efisiensi  dan  aksesibilitas dalam penyediaan layanan publik.
Namun, terlepas dari jumlah aplikasi E-Government yang cukup banyak di Pulau Jawa, dataset ini menunjukkan pengembangan aplikasi E-Partisipasi yang relatif lebih rendah, yaitu hanya  9  aplikasi.  Aplikasi  E-Partisipasi  mendorong  keterlibatan  warga  negara  dalam  proses tata kelola pemerintahan melalui platform interaktif, mekanisme umpan balik, dan alat bantu pengambilan  keputusan  yang  partisipatif.  Terbatasnya  jumlah  aplikasi  E-Partisipasi menunjukkan  adanya  potensi  untuk  perbaikan  dan  investasi  oleh  pemerintah  provinsi  untuk meningkatkan  partisipasi  dan  kolaborasi  warga  dalam  pembuatan  kebijakan  dan  kegiatan pemerintahan di Pulau Jawa.

## 4.2.3. Pulau Kalimantan
Gambar 3. Pemetaan E-Government Provinsi di Pulau Kalimantan Gambar  3 menyajikan  gambaran  umum  lanskap  E-Government  tingkat  provinsi  di Pulau  Kalimantan,  yang  menampilkan  7  aplikasi  dalam  kategori  ini.  Meskipun  jumlahnya relatif  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan  pulau-pulau  lain,  kehadiran  aplikasi-aplikasi  ini
0 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 Kalimantan Barat Kalimantan
Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara E-Informasi E-Service E-Partisipasi
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.558
menggarisbawahi  upaya  pemerintah  provinsi  di  Pulau  Kalimantan  untuk  merangkul digitalisasi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui platform digital.
Analisis dataset menyoroti bahwa aplikasi layanan elektronik adalah yang paling banyak ditemukan,  terdiri  dari  5  dari  7  aplikasi.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  penekanan  yang  kuat dalam  menyediakan  layanan  dan  fungsi  online  kepada  warga  negara,  yang  berpotensi bertujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi  administrasi  dan  meningkatkan  aksesibilitas  ke layanan  pemerintah  di  Pulau  Kalimantan.  Prevalensi  aplikasi  E-Layanan  mencerminkan pendekatan  proaktif  oleh  pemerintah  provinsi  untuk  memanfaatkan  teknologi  digital  dalam penyampaian layanan.
Sebaliknya,  aplikasi  E-Informasi  dan  E-Partisipasi  kurang  berkembang  di  Pulau Kalimantan,  masing-masing  hanya  terdiri  dari  satu  aplikasi.  Aplikasi  E-Informasi  berfungsi sebagai  saluran  untuk  menyebarkan  informasi  terkait  pemerintah  kepada  masyarakat, mempromosikan  transparansi  dan  kesadaran  mengenai  kegiatan  dan  kebijakan  pemerintah. Kehadiran  hanya  1  aplikasi  E-Informasi  menunjukkan  adanya  peluang  potensial  bagi pemerintah  provinsi  untuk  memperluas  upaya  mereka  dalam  menyediakan  informasi  yang mudah diakses dan transparan kepada masyarakat.
Demikian pula, terbatasnya pengembangan aplikasi E-Partisipasi menunjukkan adanya kebutuhan untuk investasi lebih lanjut dan integrasi platform yang memfasilitasi keterlibatan dan  partisipasi  warga  negara  dalam  proses  tata  kelola  pemerintahan.  Aplikasi  E-Partisipasi mendorong  pengambilan  keputusan  yang  inklusif  dan  keterlibatan  warga  negara  dalam pembuatan kebijakan, meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

## 4.2.4. Pulau Sulawesi
Gambar 4. Pemetaan E-Government Provinsi di Pulau Sulawesi
Gambar  4 memberikan  wawasan  yang  komprehensif  tentang  lanskap  aplikasi  E- Government  tingkat  provinsi  di  Pulau  Sulawesi,  yang  mengungkapkan  16  aplikasi  dalam kategori ini. Analisis ini menyoroti inisiatif digital yang dilakukan oleh pemerintah provinsi di
0 1 4 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi
Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi
Barat
E-Informasi E-Service E-Partisipasi
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.558
Pulau  Sulawesi  untuk  meningkatkan  pemberian  layanan  dan  keterlibatan  warga  melalui platform digital.
Dataset  ini  menunjukkan  bahwa  aplikasi  E-Service  adalah  yang  paling  umum,  terdiri dari 7 dari 16 aplikasi. Hal ini menunjukkan adanya penekanan yang kuat dalam menyediakan layanan dan fungsi online kepada warga negara untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan aksesibilitas  ke  layanan  pemerintah  di  Pulau  Sulawesi.  Prevalensi  aplikasi  E-Service menggarisbawahi komitmen pemerintah provinsi untuk memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan yang efisien dan interaksi dengan warga.
Menyusul  di  belakang  aplikasi  E-Layanan  adalah  aplikasi  E-Informasi,  dengan  total  6 aplikasi.  Aplikasi-aplikasi  ini  merupakan  saluran  penting  untuk  menyebarkan  informasi, pembaruan,  dan  pengumuman  publik  yang  berkaitan  dengan  pemerintah,  mendorong transparansi  dan  kesadaran  masyarakat  akan  kegiatan  dan  kebijakan  pemerintah.  Kehadiran aplikasi  E-Informasi  mencerminkan  upaya  pemerintah  provinsi  di  Pulau  Sulawesi  untuk memastikan  komunikasi  yang  transparan  dan  aksesibilitas  informasi  kepada  konstituen mereka.
Namun,  terlepas  dari  keberadaan  aplikasi  E-Layanan  dan  E-Informasi  yang  signifikan, dataset ini menunjukkan pengembangan aplikasi E-Partisipasi yang relatif lebih rendah, yaitu hanya terdiri dari 3. Aplikasi E-Partisipasi mendorong keterlibatan warga negara dalam proses tata  kelola  pemerintahan  melalui  platform  interaktif  dan  alat  pengambilan  keputusan partisipatif.  Terbatasnya  jumlah  aplikasi  e-partisipasi  menunjukkan  adanya  peluang  bagi pemerintah provinsi untuk berinvestasi lebih lanjut dalam inisiatif yang mendorong partisipasi dan  kolaborasi  warga  dalam  pembuatan  kebijakan  dan  kegiatan  tata  kelola  pemerintahan  di Pulau Sulawesi.

## 4.2.5. Pulau Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua
Gambar 5. Pemetaan E-Government Provinsi di Pulau Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan
Papua 0 0 6 5 0 0 0 2 0 1 5 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 Bali Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua
E-Informasi E-Service E-Partisipasi
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.558
Gambar  5 memberikan  gambaran  umum  yang  komprehensif  mengenai  lanskap  E- Government tingkat provinsi di Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, yang menampilkan 22  aplikasi  dalam  kategori  ini.  Analisis  ini  menyoroti  inisiatif  digital  yang  dilakukan  oleh pemerintah  provinsi  di  pulau-pulau  tersebut  untuk  meningkatkan  pemberian  layanan  dan keterlibatan warga melalui platform digital.
Kumpulan data tersebut mengungkapkan bahwa aplikasi E-Service adalah yang paling banyak  digunakan,  terdiri  dari  13  dari  22  aplikasi.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  penekanan yang  kuat  dalam  menyediakan  layanan  dan  fungsi  online  kepada  warga  negara  untuk meningkatkan  efisiensi  administrasi  dan  aksesibilitas  ke  layanan  pemerintah  di  wilayah  ini. Prevalensi  aplikasi  E-Service  menggarisbawahi  komitmen  pemerintah  provinsi  untuk memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan yang efisien dan interaksi dengan warga.
Setelah  aplikasi  E-Layanan,  aplikasi  E-Partisipasi  juga  terwakili  dengan  baik,  dengan total  6  aplikasi.  Aplikasi-aplikasi  ini  mendorong  keterlibatan  warga  dalam  pemerintahan melalui platform interaktif dan alat pengambilan keputusan partisipatif. Kehadiran aplikasi E- Partisipasi yang signifikan mencerminkan upaya pemerintah provinsi di Bali, Nusa Tenggara, Maluku,  dan  Papua  untuk  mendorong  partisipasi  dan  kolaborasi  warga  dalam  pembuatan kebijakan dan kegiatan pemerintahan.
Sebaliknya,  aplikasi  E-Informasi  kurang  berkembang  di  wilayah-wilayah  ini,  hanya terdiri  dari  3  aplikasi.  Aplikasi  E-Informasi  berfungsi  sebagai  saluran  penting  untuk menyebarkan informasi, pembaruan, dan pengumuman terkait pemerintah kepada masyarakat, sehingga  mendorong  transparansi  dan  kesadaran  di  antara  warga  negara  mengenai  kegiatan dan  kebijakan  pemerintah.  Terbatasnya  jumlah  aplikasi  e-informasi  menunjukkan  adanya peluang  potensial  bagi  pemerintah  provinsi  untuk  meningkatkan  upaya  mereka  dalam menyediakan informasi yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.

## 4.3. Sentimen terhadap E-Government di Pemerintah Provinsi di Indonesia
Dalam  penelitian  ini,  analisis  sentimen  menggunakan  dua  kategori:  positif  dan  negatif. Analisis sentimen mengidentifikasi bagaimana sentimen diekspresikan melalui teks ( Basmmi et al., 2020 ; Greco, 2022 ; Nimesh et al., 2019 ; Verma, 2022 ). Tujuan dari analisis sentimen adalah untuk mengumpulkan opini dari pengguna dalam aplikasi E-Government yang dikembangkan oleh pemerintah provinsi di Indonesia.
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.558

## 4.3.1. Sentimen Positif

## Gambar 6. Sentimen Positif dalam Aplikasi E-Government
Gambar 6 menunjukkan sentimen positif terhadap penerapan aplikasi e-government di pemerintah  provinsi,  yang  dapat  dilihat  dari  kata-kata  yang  sering  muncul  seperti  aplikasi, mudah,  manfaat,  bagus,  dan  masyarakat.  Hal  ini  mengimplikasikan  bahwa  masyarakat  yang menggunakan e-government merasa terbantu dengan adanya aplikasi-aplikasi tersebut.

## 4.3.2. Sentimen Negatif

## Gambar 7. Sentimen Negatif dalam Aplikasi E-Government
Gambar  7 menunjukkan  bahwa  sentimen  negatif  terhadap  penerapan  aplikasi  E- Government  di  pemerintah  provinsi  dapat  dilihat  dari  kata-kata  yang  sering  muncul  seperti aplikasi,  daftar,  masuk,  bukamasuk, update ,  mohon,  dan  tolong.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa  pemerintah  perlu  memperbaiki  aplikasi  yang  dikembangkan  sesuai  dengan  keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.558

## 5. Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Secara keseluruhan, implementasi E- Government  di  pemerintah  provinsi  di  Indonesia  lebih  banyak  berfokus  pada  kategori  E- Service,  yaitu  sebesar  50%  atau  89  aplikasi.  Selanjutnya,  kategori  yang  paling  banyak dikembangkan adalah E-Informasi, yaitu sebesar 38% atau 67 aplikasi. Namun, kategori yang paling  sedikit  diimplementasikan  oleh  pemerintah  provinsi  di  Indonesia  adalah  E-Partisipasi, yaitu 15% atau 19 aplikasi. Masyarakat merasa terbantu dengan aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah provinsi di Indonesia. Hal ini terlihat dari komentar positif yang didominasi oleh  komentar  positif  yang  menyebutkan  aplikasi,  kemudahan,  manfaat,  bagus,  dan masyarakat. Meskipun aplikasi yang ada bermanfaat bagi masyarakat, aplikasi E-Government harus ditingkatkan untuk mendapatkan penerimaan yang lebih baik di kalangan masyarakat. Hal ini tercermin dari komentar negatif yang lebih banyak menyebutkan aplikasi, daftar, login, buka,  masuk, update ,  tolong,  dan  bantuan.  Hal  ini  menyiratkan  bahwa  pemerintah  perlu memperbaiki  aplikasi  yang  dikembangkan  sesuai  dengan  keluhan  yang  disampaikan  oleh masyarakat.
Terkait  dengan  kesimpulan  penelitian,  penulis  merekomendasikan  agar  pemerintah memberikan  perhatian  yang  signifikan  dalam  mengimplementasikan  aplikasi  E-Government. Hal ini dikarenakan aplikasi yang dikembangkan masih banyak yang berada di bawah kategori E-Informasi dan E-Service, sedangkan kategori E-Partipasi masih jarang. Padahal, aplikasi yang berbasis E-Partisipasi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Partisipasi merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.  Selain  itu,  aplikasi  yang  telah  dikembangkan  masih  perlu  ditingkatkan  karena  tingkat penerimaan  masyarakat  yang  masih  rendah,  terlihat  dari  umpan  balik  yang  negatif.  Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas-komunitas yang berfokus pada teknologi sangat diperlukan.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Para  penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia, atas dukungannya dalam pembiayaan penelitian ini melalui Hibah Perguruan Tinggi untuk Tahun 2022.

## 7. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Abdulkareem,  A.  K.,  Abdulkareem,  Z.  J.,  Ishola,  A.  A.,  &  Akindele,  I.  T.  (2022).  Does  e- government  impact  e-participation?  The  influence  of  trust  in  e-government. International Review of Public Administration , 27 (2), 91–110.
https://doi.org/10.1080/12294659.2022.2071540
Adeel, A., Ul din, S. M., Ahmed, K., Khan, S. A., Hanif, H. M., & Daghriri, Y. Q. (2023). Citizens’ Intentions  to  Adopt  Innovative  E-Government  Services:  A  Technology-Adoption Perspective. International  Journal  of  E-Entrepreneurship  and  Innovation , 13 (1),  1–20.
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.558
https://doi.org/10.4018/IJEEI.327787
Adnan,  M.,  Ghazali,  M.,  &  Othman,  N.  Z.  S.  (2022).  E-participation  within  the  context  of  e- government  initiatives:  A  comprehensive  systematic  review. Telematics  and  Informatics Reports , 8 , 100015. https://doi.org/10.1016/j.teler.2022.100015
Axelsson, K., Melin, U., & Lindgren, I. (2010). Exploring the importance of citizen participation and  involvement  in  e-government  projects:  Practice,  incentives,  and  organization.
Transforming Government: People, Process and Policy , 4 (4), 299–321.
https://doi.org/10.1108/17506161011081309
Bannister, F., & Connolly, R. (2013). Forward to the past: Lessons for the future of e-government from the story so far. ICT, Public Administration and Democracy in the Coming Decade , 17 (3–4), 3–18. https://doi.org/10.3233/978-1-61499-244-8-3
Basmmi,  A.  B.  M.  N.,  Halim,  S.  A.,  &  Saadon,  N.  A.  (2020).  Comparison  of  Web  Services  for Sentiment Analysis in Social Networking Sites. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering , 884 (1), 12063. https://doi.org/10.1088/1757-899X/884/1/012063 Bekkers,  V.,  &  Homburg,  V.  (2009).  The  myths  and  ceremonies  of  e-government:  Beyond  the hype  of  a  new  and  better  government? Innovation  and  the  Public  Sector , 14 ,  217–234. https://doi.org/10.3233/978-1-58603-973-8-217
Cheshmehzangi,  A.  (2022a).  ICT  for  a  Well-Functioning  Government  in  Cities:  Towards Integrated  Information Platforms for E-Government and E-Transformation. In ICT, Cities, and Reaching Positive Peace (pp. 47–67). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-3167- 3_3
Cheshmehzangi, A. (2022b). ICT for High Levels of Human Capital in Cities: A Shift Towards E-Government and Knowledge-Driven Economies. In ICT, Cities, and Reaching Positive Peace (pp. 139–157). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-3167-3_7
Cho, B., & Rethemeyer, R. K. (2023). Whom do we learn from? The impact of global networks and political regime types on e-government development. International Public Management Journal , 26 (4), 507–527. https://doi.org/10.1080/10967494.2022.2077868
Chukwudi,  C.  E.,  Bello,  W.,  &  Adesemowo,  M.  M.  (2023).  E-Government  and  Democracy:  A Boost  to  Sustainable  Development. JPPUMA:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Dan  Sosial  Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) , 11 (2), 110–118.
Cooper, J., Lewis, R., & Urquhart, C. (2004). Using participant or non-participant observation to explain information behaviour. Information Research , 9 (4), 4–9. Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches . Sage Publications.
Djamba, Y. K., & Neuman, W. L. (2002). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. In Teaching Sociology (Vol. 30, Issue 3). Sage. https://doi.org/10.2307/3211488 Doran, N. M., Puiu, S., Bădîrcea, R. M., Pirtea, M. G., Doran, M. D., Ciobanu, G., & Mihit, L. D.
(2023).  E-Government  Development—A  Key  Factor  in  Government  Administration Effectiveness  in  the  European  Union. Electronics  (Switzerland) , 12 (3),  641. https://doi.org/10.3390/electronics12030641
Dwivedi, Y. K., Weerakkody, V., & Janssen, M. (2011). Moving towards maturity: Challenges to successful  e-government  implementation  and  diffusion. Data  Base  for  Advances  in Information Systems , 42 (4), 11–22. https://doi.org/10.1145/2096140.2096142 Gauld,  R.  (2009).  ―E-government‖:  Is  it  the  next  big  public  sector  trend?  In International Handbook  of  Public  Management  Reform (pp.  105–120).  Edward  Elgar  Publishing. https://doi.org/10.4337/9781849802031.00013
Goloshchapova, T., Yamashev, V., Skornichenko, N., & Strielkowski, W. (2023). E-Government
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.558
as a Key to the Economic Prosperity and Sustainable Development in the Post-COVID Era. Economies , 11 (4), 112. https://doi.org/10.3390/economies11040112 Greco, F. (2022). Sentiment analysis and opinion mining. In Elgar Encyclopedia of Technology and Politics . Springer Nature. https://doi.org/10.4337/9781800374263.sentiment.analysis Hofmann, S., Räckers, M., & Becker, J. (2012). Identifying factors of e-Government acceptance - A literature review. International Conference on Information Systems, ICIS 2012 , 4 , 3022–3040. Indrajit,  R.  E.  (2006). Electronic  Government:  Strategi  Pembangunan  dan  Pengembangan  Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital . Andi Pbli.
Jeong, K.-H. (2007). e-government: The Road to Innovation . GuideMedia.
Kassen,  M.  (2014).  Globalization  of  e-government:  Open  government  as  a  global  agenda; benefits,  limitations  and  ways  forward. Information  Development , 30 (1),  51–58. https://doi.org/10.1177/0266666912473620
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia. (2021). Keputusan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia Nomor 1503  Tahun  2021  Tentang  Hasil  Evaluasi  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  Pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021 .
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia. (2022). Sembilan Instansi Pemerintah Raih Predikat Sangat Baik Evaluasi SPBE 2021 .
Kotamraju, N. P., & Van Der Geest, T. M. (2012). The tension between user-centred design and e-government  services. Behaviour  and  Information  Technology , 31 (3),  261–273. https://doi.org/10.1080/0144929X.2011.563797
Krishnan,  S.,  Teo,  T.  S.  H.,  &  Lim,  J.  (2013).  E-participation  and  E-government  maturity:  A global perspective. Grand Successes and Failures in IT. Public and Private Sectors: IFIP WG 8.6 International Working Conference on Transfer and Diffusion of IT, TDIT 2013, Bangalore, India, June 27-29, 2013. Proceedings , 420–435.
Kuzior, A., Pakhnenko, O., Tiutiunyk, I., & Lyeonov, S. (2023). E-Governance in Smart Cities:
Global Trends and Key Enablers. Smart Cities , 6 (4), 1663–1689.
https://doi.org/10.3390/smartcities6040078
Lee-Geiller, S., & Lee, T. (David). (2019). Using government websites to enhance democratic E- governance:  A  conceptual  model  for  evaluation. Government  Information  Quarterly , 36 (2), 208–225. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.003
Lee,  C.  P.,  Chang,  K.,  &  Berry,  F.  S.  (2011).  Testing  the  Development  and  Diffusion  of  E- Government  and  E-Democracy:  A  Global  Perspective. Public  Administration  Review , 71 (3),
444–454. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2011.02228.x
Liu, S. M., & Yuan, Q. (2015). The Evolution of Information and Communication Technology in Public  Administration. Public  Administration  and  Development , 35 (2),  140–151. https://doi.org/10.1002/pad.1717
Malodia, S., Dhir, A., Mishra, M., & Bhatti, Z. A. (2021). Future of e-Government: An integrated conceptual  framework. Technological  Forecasting  and  Social  Change , 173 ,  121102. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121102
Milakovich,  M.  E.  (2021).  Digital  governance:  Applying  advanced  technologies  to  improve public  service.  In Digital  Governance:  Applying  Advanced  Technologies  to  Improve  Public Service . Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003215875
Miles,  M.  B.,  Humerman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.  (2013). Qualitative  data  analysis:  A  methods sourcebook . Sage.
Mohammad,  S.  M.  (2016).  Sentiment  Analysis:  Detecting  Valence,  Emotions,  and  Other Affectual  States  from  Text.  In Emotion  Measurement (pp.  201–237).  Elsevier.
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.558
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100508-8.00009-6
Nadzir, M. M., Othman, N., & Binting, N. A. (2020). Factors influencing citizens’ engagement in e-government 2.0. Journal of Theoretical and Applied Information Technology , 98 (2), 245–255.
Nam,  T.  (2014).  Determining  the  type  of  e-government  use. Government  Information  Quarterly ,
31 (2), 211–220. https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.09.006
Nimesh,  R.,  Veera  Raghava,  P.,  Prince  Mary,  S.,  &  Bharathi,  B.  (2019).  A  Survey  on  Opinion Mining  and  Sentiment  Analysis. IOP  Conference  Series:  Materials  Science  and  Engineering ,
590 (1), 14–46. https://doi.org/10.1088/1757-899X/590/1/012003
Pardo,  T.  A.,  Nam,  T.,  &  Burke,  G.  B.  (2012).  E-Government  Interoperability:  Interaction  of Policy, Management, and Technology Dimensions. Social Science Computer Review , 30 (1), 7– 23. https://doi.org/10.1177/0894439310392184
Pedersen,  K.  (2018).  E-government  transformations:  challenges  and  strategies. Transforming Government:  People,  Process  and  Policy , 12 (1),  84–109. https://doi.org/10.1108/TG-06-2017- 0028
Ramzy,  M.,  &  Ibrahim,  B.  (2022).  The  evolution  of  e-government  research  over  two  decades: applying bibliometrics and science mapping analysis. Library Hi Tech . https://doi.org/10.1108/LHT-02-2022-0100 Ronchi, A. M. (2019). e-Government: Background, Today’s Implementation and Future Trends BT  - e- Democracy:  Toward  a  New  Model  of  (Inter)active  Society (A.  M.  Ronchi  (ed.);  pp.  93–196). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01596-1_5 Rose,  J.,  Persson,  J.  S.,  Heeager,  L.  T.,  &  Irani,  Z.  (2015).  Managing  e-Government:  Value positions and relationships. Information Systems Journal , 25 (5), 531–571.
https://doi.org/10.1111/isj.12052
Rowley,  J.  (2011).  e-Government  stakeholders—Who  are  they  and  what  do  they  want?
International Journal of Information Management , 31 (1), 53–62.
https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2010.05.005
Sukarno,  M.,  &  Nurmandi,  A.  (2023).  E-Government  Development  Index  Impact  on  World Governance  Indicator  Index  in  Southeast  Asian  Countries. Journal  of  Contemporary Governance and Public Policy , 4 (1), 97–114. https://doi.org/10.46507/jcgpp.v4i1.106 Sun, P. L., Ku, C. Y., & Shih, D. H. (2015). An implementation framework for E-Government 2.0.
Telematics and Informatics , 32 (3), 504–520. https://doi.org/10.1016/j.tele.2014.12.003 Umbach, G., & Tkalec, I. (2022). Evaluating -governance through e-government: Practices and challenges  of  assessing  the  digitalisation  of  public  governmental  services. Evaluation  and Program Planning , 93 , 102118. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2022.102118 United Nations. (2023). UN E-Government Knowledgebase .
Verdegem, P., & Verleye, G. (2009). User-centered E-Government in practice: A comprehensive model  for  measuring  user  satisfaction. Government  Information  Quarterly , 26 (3),  487–497. https://doi.org/10.1016/j.giq.2009.03.005
Verma, S. (2022). Sentiment analysis of public services for smart society: Literature review and future  research  directions. Government  Information  Quarterly , 39 (3),  101708. https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101708
Vimala,  D.,  Vasantha,  S.,  &  Shanmathi,  A.  (2023).  Conceptual  Model  and  Data  Algorithm  for Modernization  of  e-Governance  Towards  Sustainable  e-Government  Services.  In Recent Advances  in  Data  and  Algorithms  for  e-Government (pp.  1–21).  Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-22408-9_1
Wirtz,  B.  W.,  &  Kurtz,  O.  T.  (2018).  Local  e-government  services:  Quality  aspects  and  citizen usage preferences. Electronic Government , 14 (2), 160–176.
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.558
https://doi.org/10.1504/EG.2018.090928
Yang,  K.,  &  Rho,  S.  Y.  (2007).  E-government  for  better  performance:  Promises,  realities,  and challenges. International  Journal  of  Public  Administration , 30 (11),  1197–1217. https://doi.org/10.1080/01900690701225556
__________________________

## Tentang Penulis
1. Joko Widodo, memperoleh gelar Doktor dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2006. Penulis adalah Dosen pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus Surabaya, Indonesia.
E-Mail: jokowid@untag-sby.ac.id
2. Kusnan, memperoleh gelar Magister dari Universitas Airlangga, pada tahun 2020. Penulis adalah  Dosen  pada  Program  Studi  Administrasi  Negara,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus Surabaya, Indonesia.
E-Mail: kusnan@untag-sby.ac.id