## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 3, Nomor 3, 2023

## Authors
Hasudungan Sinaga Affiliation Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta Email hassinaga@gmail.com
Date Submission 26 August 2023
Date Accepted 15 September 2023
Date Published 30 Septemeber 2023
DOI 10.52249

## ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

## KEMIGRASIAN TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN DOKUMEN PERJALANAN DI INDONESIA

## Abstract
Immigration  crimes  are  acts  of  deviation  and  violations  in  the immigration  sector  where  these  deviations  and  violations  in  the immigration sector can be prosecuted through immigration action or through the judicial process. One form of criminal violation in the immigration sector as mentioned above is the crime of misuse of a residence permit without being able to show travel documents in Indonesia. The results of the research are the factors that cause the immigration  crime  of  not  being  able  to  show  travel documents/residence  permits  in  Indonesia,  including  legal substance factors, legal structure factors, and legal culture factors.
Law enforcement efforts carried out by the TPI Bandar Lampung Class  I  Immigration  Office  against  perpetrators  of  immigration crimes  who  cannot  show  travel  documents/residence  permits  in Indonesia can be carried out through Immigration Administrative Actions (actions without the application of criminal sanctions) and Pro  Justiciary  Actions  (judicial  processes).  The  responsibility  for perpetrators of migration crimes who cannot show travel documents in  Indonesia  is  in  accordance  with  Decision  Number: 05/PID.R/2018/PN.Tjk, namely that the perpetrator must be held accountable for his actions because he cannot show travel documents with  a  fine  of  Rp.  1,000,000,-  (one  million  rupiah),  subidair imprisonment  for  7  (seven)  days.  The  advice  given  is  that  it  is necessary to increase the number of Immigration PPNS to monitor the presence of foreigners in Lampung Province and increase public legal awareness regarding indications of residence permit violations committed by foreign nationals in the Lampung Province area. Keywords: Accountability, Criminal Act, Immigration,

## Travel Document

## Abstrak
Tindak  pidana  keimigrasian  merupakan  tindakan penyimpangan dan pelanggaran di bidang keimigrasian di  mana  terhadap  penyimpangan  dan  pelanggaran  di bidang keimigrasian tersebut dapat dikenakan melalui tindakan  keimigrasian  atau  melalui  proses  peradilan. salah satu bentuk pelanggaran tindak pidana di bidang keimigrasian  sebagaimana  disebutkan  di  atas  adalah tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan di Indonesia. Hasil penelitian  yaitu  faktor-faktor  penyebab  terjadinya tindak  pidana  imigrasi  tidak  dapat  menunjukkan dokumen  perjalanan/izin  tinggal  di  Indonesia  antara lain  faktor  substansi  hukum,  faktor  struktur  hukum, dan  faktor  budaya  hukum.  Upaya  penegakan  hukum
yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung terhadap pelaku tindak pidana imigrasi tidak dapat  menunjukkan  dokumen  perjalanan/izin  tinggal di  Indonesia  dapat  dilakukan  melalui  Tindakan Administratif Keimigrasian (tindakan tanpa penerapan sanksi  pidana)  dan  Tindakan  Pro  Justisia  (proses peradilan).  Adapun  pertanggungjawaban  terhadap pelaku  tindak  pidana  kemigrasian  tidak  dapat menunjukkan dokumen perjalanan di Indonesia sesuai Putusan  Nomor:  05/PID.R/2018/PN.Tjk  yaitu  pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan dengan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), subidair pidana  kurungan  selama  7  (tujuh)  hari.  Saran  yang diberikan  yaitu  perlu  penambahan  jumlah  PPNS Keimigrasian untuk memantau keberadaan orang asing yang  ada  di  Provinsi  Lampung  dan  meningkatkan kesadaran  hukum  masyarakat  terhadap  indikasi pelanggaran  izin  tinggal  yang  dilakukan  oleh  warga negara asing di wilayah Provinsi Lampung.
Kata  Kunci  :  Dokumen  Perjalanan,  Keimingrasian, Pertanggungjawaban, Tindak Pidana

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat tidak dapat menolak orang asing untuk masuk ke Indonesia atau melarang warga negaranya (orang Indonesia) untuk bepergian ke luar  negeri.  Pasal  1  angka  9  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara  Indonesia  (Kusuma,  2011).  Kemudian  di  dalam  Pasal  1  angka  13  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan  perjalanan  antarnegara  yang  memuat  identitas  pemegangnya.  Adapun  Pasal  1 angka 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia (Tanonggi, 2012).
Selanjutnya pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa :
1. Setiap  orang  yang  masuk  atau  keluar  Wilayah  Indonesia  wajib  memiliki  Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
2. Setiap  Orang  Asing  yang  masuk  Wilayah  Indonesia  wajib  memiliki  Visa  yang  sah  dan masih  berlaku,  kecuali  ditentukan  lain  berdasarkan  Undang-Undang  ini  dan  perjanjian internasional.
Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang lalu lintas menuju Pulau Sumatera dari Pulau Jawa, khususnya dari ibukota Negara Republik Indonesia, tentunya merupakan salah satu pintu  masuk  bagi  Warga  Negara  Asing.  Sebagai  pintu  masuknya  orang  asing  tentu  saja Propinsi  Lampung  tak  luput  dari  persoalan-  persoalan  keimigrasian,  seperti  prosedur perpanjangan izin keimigrasian yang tidak semestinya, izinnya untuk wisata, tapi kemudian dipergunakan untuk bekerja dan lain-lain. Seperti yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar  Lampung  di  mana  telah  terjadi  tindak  pidana  keimigrasian  yang  dilakukan  oleh Warga Negara Pakistan yang didakwa melakukan tindak pidana tidak dapat menunjukkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki sehingga sebagaimana Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian “Setiap Orang Asing yang  tidak  melakukan  kewajibannya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  71  dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”.
Pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Pakistan ini diketahui karena adanya laporan masyarakat bahwa di Jl. Pangeran Antasari RT. 10 Lk. 1 Kelurahan Kedamaian Bandar lampung terdapat orang asing. Segera setelah mendapatkan pengaduan dari masyarakat petugas imigrasi melakukan pemeriksaan terhadapa orang asing tersebut. Petugas  Imigrasi  meminta  Warga  Negara  Pakistan  tersebut  untuk  memperlihatkan  dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya. Selanjutnya petugas Imigrasi membawa Warga Negara Pakistan tersebut ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang dituangkan  dalam  bentuk  artikel  dengan  judul “Analisis  Pertanggungjawaban  Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kemigrasian Tidak Dapat Menunjukkan Dokumen Perjalanan di Indonesia” .

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan Yuridis Normatif (Moleong, J. L,2014). Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang  menggunakan  konsepsi  logistis  positivis.  Konsepsi  ini  memandang  hukum  sebagai norma-norma  tertulis  yang  dibuat  dan  diundangkan  oleh  lembaga  dan  pejabat  yang berwenang  selain  itu  konsepsi  ini  juga  memandang  hukum  sebagai  sistem  normatif  yang mandiri,  bersifat  tertutup  dan  terlepas  dari  kehidupan  masyarakat  dan  menganggap  satu sama lain itu bukan sebagai norma hukum (Ronny Hanitijo Soemitro,1998).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Faktor-faktor  Penyebab  Terjadinya  Tindak  Pidana  Imigrasi  Tidak  Dapat Menunjukkan Dokumen Perjalanan/ Izin Tinggal di Indonesia
Penyalahgunaan  izin  tinggal  merupakan  suatu  peristiwa  hukum  yang  sudah  sering terjadi di dalam tindak pidana keimigrasian. Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah negara Indonesia sering sekali disalahgunakan oleh para pemegang izin  tersebut  sehingga  banyak  terjadi  kasus  penyalahgunaan  izin  tinggal.  Dalam  era globalisasi  dan  perdagangan  bebas  telah  membawa  dampak  pada  peningkatan  lalu  lintas orang  semakin  tinggi.  Fenomena  ini  sudah  menjadi  perhatian  negara-negara  di  dunia termasuk  Indonesia  sebab  setiap  negara-negara  di  dunia  mempunyai  kedaulatan  untuk mengatur lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya (Sanusi A, 2016).
Untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah keluar masuknya orang  di  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  maka  diperlukan  suatu  lembaga  yang mengaturnya yaitu Kantor Imigrasi ( Rahmi, T. Y,2021) . Kantor Imigrasi adalah suatu lembaga yang  mengatur  masalah  tentang  keluar  masuknya  orang  ke  wilayah  negara  Republik Indonesia. Permasalahan keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Di mana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang  Keimigrasian  disebutkan  bahwa  “Keimigrasian  adalah  hal  ihwal  lalu  lintas  orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
Sesuai amanat Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan tentang izin tinggal kepada orang asing di wilayah Indonesia sebagai berikut :
(1) Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
(2) Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.
(3) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Izin Tinggal Diplomatik
Izin  Tinggal  diplomatik  diberikan  kepada  Orang  Asing  yang  masuk  Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik.
b. Izin Tinggal Dinas
Izin  Tinggal  dinas  diberikan  kepada  Orang  Asing  yang  masuk  Wilayah  Indonesia dengan Visa dinas.
c. Izin Tinggal Kunjungan
Izin  Tinggal  kunjungan  diberikan  kepada  Orang  Asing  yang  masuk  Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan dan anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan.
d. Izin Tinggal Terbatas Izin Tinggal terbatas diberikan kepada:
1) Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas.
2) Anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas.
3) Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan.
4) Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi  yang  beroperasi  di  wilayah  perairan  dan  wilayah  yurisdiksi  Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5) Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
6) Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
e. Izin Tinggal Tetap Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada :
1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia.
2) Keluarga karena perkawinan campuran.
3) Suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap.
4) Orang  Asing  eks  warga  negara  Indonesia  dan  eks  subjek  anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.
Guna  menjelaskan  permasalahan  tentang  faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana imigrasi tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan/izin tinggal di  Indonesia, Penulis menggunakan teori Lawrence M. Friedman “ Three legal system ” yaitu :
a. Substansi hukum ( substance rule of the law ), yang melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
b. Struktur hukum ( structure of the law ), yang melingkupi pranata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
c. Budaya  hukum  ( legal  culture ),  merupakan  penekanan  dari  sisi  budaya  secara  umum, kebisaaan-kebisaaan,  opini-opini,  cara  bertindak  dan  berpikir,  yang  mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat ( Siagian, F. S,2023) .
Berdasarkan  teori  Lawrence  M.  Friedman  yang  digunakan  sebagai  dasar  untuk mengetahui  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  imigrasi  tidak  dapat menunjukkan dokumen perjalanan/ izin tinggal di Indonesia, selanjutnya dapat diuraikan bahwa :
1. Faktor Substansi Hukum
Substansi hukum adalah seluruh aturan yang tertulis maupun tidak tertulis khususnya mengenai  tindak  pidana  keimigrasian.  Pada  dasarnya  Pemerintah  telah  mengeluarkan peraturan  perundang-undangan  maupun  kebijakan  di  bidang  keimigrasian  dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia. Oleh karena itu untuk mencegah pengulangan terjadinya pelanggaran izin tinggal di Indonesia, Kantor Imigrasi Kelas  I  TPI  Bandar  Lampung  terus  secara  aktif  melakukan  pengawasan  terhadap keberadaan  orang  asing  terutama  yang  bekerja  di  perusahaan-perusahaan  di  wilayah Provinsi Lampung dan mensosialisasikan ke perusahaan-perusahaan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian sehingga hal ini dapat menutup celah dari sisi  peraturan  hukum  sehingga  dapat  mencegah  dan  menyelesaikan  persoalan pelanggaran di bidang keimigrasian oleh warga negara asing.
2. Faktor Struktur Hukum
Yaitu berkaitan dengan aparatur penegakan hukum di bidang keimigrasian yaitu pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung. Untuk mengatasi masalah tindak pidana imigrasi,  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Bandar  Lampung  telah  melakukan  upaya pengawasan yang dilakukan dengan 2 (dua) cara/tahapan, yaitu tahap administrasi den- gan memeriksa data orang asing yang melanggar izin tinggal dan tahap kedua adalah pengawasan di lapangan. Pengawasan di lapangan bersumber dari pemeriksaan admi- nistatif,  dan  dikeluarkan  berdasarkan  surat  perintah  dari  Kantor  Imigrasi,  keberadaan orang asing yang berkaitan dengan alamat izin tinggal serta kegiatan orang asing selama tinggal di wilayah Indonesia.
Faktor penghambat utama adalah keterbatasan jumlah aparatur Kantor Imigrasi Kelas I TPI  Bandar  Lampung,  sehingga  diperlukan  kerja  sama  yang  baik  dengan  melibatkan pihak-pihak yang berwenang maupun melibatkan partisipasi masyarakat.

## 3. Faktor Budaya Hukum
Budaya  hukum  di  sini  berkaitan  dengan  pola  pikir  maupun  pengetahuan  orang  asing tentang  hukum  keimigrasian.  Kondisi  geografis  Indonesia  yang  berbentuk  kepulauan memiliki  akses  bebas  dan  terbuka  bagi  siapa  saja  untuk  masuk  ke  dalam  wilayahnya. Adanya  batas  terluar  pulau-pulau  di  Indonesia  dari  garis  pantai  yang  memanjang menjadi faktor pemicu terjadinya kejahatan transnasional. Selain itu, jumlah penduduk yang  banyak  menjadi  target  perkembangan  pasar  internasional,  misalnya  terbatasnya SDM yang berkompeten di bidangnya hingga menyebabkan Indonesia sangat potensial untuk terjadinya kejahatan transnasional terutama salah satunya yang berkaitan dengan tindak pidana imigrasi.
Berkaitan  dengan  masalah  budaya  hukum  selain  kurangnya  pengetahuan  orang  asing tentang aturan hukum di bidang imigrasi, faktor lainnya yang paling dominan adalah sosial  ekonomi.  Pemicu  terjadinya  masalah  ini  dapat  disebabkan  adanya  konflik berkepanjangan di negara asal atau kurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan orang asing  kemudian  keluar  dari  negaranya  dan  memasuki  wilayah  negara  lain  tanpa dokumen  secara  sah,  yang  kemudian  terjadilah  pelanggaran  keimigrasian  akibat  tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan/ izin tinggal.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak  pidana  imigrasi  tidak  dapat  menunjukkan  dokumen  perjalanan/izin  tinggal  di Indonesia antara lain berasal dari : (1) Faktor Substansi Hukum, yaitu kurangnya pemahaman
warga negara asing tentang peraturan keimigrasian bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah  Indonesia  wajib  memiliki  dokumen  perjalanan/izin  tinggal,  kemudian  (2)  Faktor Struktur Hukum, yaitu berkaitan dengan keterbatasan jumlah aparatur Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung yang berwenang dalam penegakan hukum tindak pidana imigrasi, sehingga  perlu  dilakukan  kerja  sama  dengan  melibatkan  pihak  kepolisian  maupun melibatkan  partisipasi  masyarakat  untuk  memantau  keberadaan  warga  negara  asing  yang tidak memiliki dokumen perjalanan/izin tinggal di wilayah Provinsi Lampung, kemudian (3) Faktor  Budaya  Hukum,  yaitu  kurangnya  pengetahuan  orang  asing  tentang  hukum keimigrasian, kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan memiliki akses bebas dan  terbuka  bagi  siapa  saja  untuk  masuk  ke  dalam  wilayahnya,  terbatasnya  SDM  yang berkompeten di bidangnya hingga menyebabkan Indonesia sangat potensial dimasuki oleh orang  asing  dengan  tujuan  untuk  bekerja  sehingga  terjadi  penyalahgunaan  dokumen  izin tinggal di wilayah Indonesia.

## Upaya  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Terhadap  Orang  Asing  Yang Menyalahgunakan  Izin  Keimigrasian  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Bandar Lampung
Penegakan hukum merupakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum oleh orang-orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan  hukum  yang  berlaku  (Sunarso,  2022).  Dalam  pelaksanaan  tugas  keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian, harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik itu warga negara Indonesia (WNI) atau  warga  negara  asing  (WNA).  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  membuat  jera  kepada  para pelanggar  tindak  pidana  keimigrasian  di  Indonesia,  khususnya  di  wilayah  Propinsi Lampung.  Penegakan  hukum  keimigrasian  ini  sangat  penting,  karena  keimigrasian berhubungan erat dengan kedaulatan suatu negara. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, maka integritas dan kedaulatan negara Indonesia secara tidak langsung akan dihormati dan dihargai oleh negara-negara lain.
Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA), pada umumnya ditujukan pada permasalahan :
a. pemalsuan identitas WNA;
b. pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing;
c. penyalahgunaan izin tinggal;
d. masuk secara ilegal atau berada secara ilegal;
e. pemantauan/razia;
f. kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan.
Penanggulangan  terhadap  tindak  pidana  keimigrasian  tidak  dapat  menunjukkan dokumen perjalanan/izin tinggal di Indonesia adalah suatu upaya meniadakan faktor-faktor penyebab  atau  kondisi  yang  menimbulkan  terjadinya  kejahatan.  Penanggulangan  kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah ( poltical criminal ) dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas.
Menurut  teori  yang  dikemukakan  oleh  G.P.  Hoefnagels  sebagaimana  dikutip  oleh  Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”, bahwa upaya penanggulangan kejahatan atau penanggulangan hukum dapat ditempuh dengan cara :
a. Penerapan Hukum Pidana ( criminal law application );
b. Pencegahan Tanpa Pidana ( prevention without punishment );
c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa ( influencing views of society on crime and punishment ) ( Barda Nawawi Arief,2018) . Berdasarkan  teori  yang  dikemukakan  oleh  G.P.  Hoefnagels  tersebut,  maka  upaya penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Bandar  Lampung terhadap pelaku tindak pidana imigrasi tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan/izin tinggal di Indonesia, khususnya dilakukan melalui penerapan hukum pidana ( criminal law
application )  yaitu  melalui  tindakan  Pro  justisia  (proses  peradilan)  dan  pencegahan  tanpa pidana ( prevention without punishment ) melalui tindakan administratif keimigrasian. Penegakan hukum keimigrasian di samping dilakukan melalui tindakan keimigrasian (tindakan  administratif)  dapat  juga  dilakukan  tindakan  penyidikan  sesuai  dengan  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan wewenang kepada PPNS Imigrasi melaksanakan penegakan hukum di dalam lingkup Sistem Peradilan Pidana.
Upaya  penegakan  hukum  yang  dilakukan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  imigrasi  tidak dapat  menunjukkan  dokumen  perjalanan/  izin  tinggal  di  Indonesia  dapat  dilakukan tindakan administratif dan tindakan Pro justisia (proses peradilan) sebagai berikut :

## 1. Tindakan Administratif Keimigrasian
Tindakan  administrasi  keimigrasian  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  tanpa penerapan sanksi pidana, yang mengacu pada Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan ( Hadi, A., & Syahputra, Y,2020) Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan:
(1) Pejabat  Imigrasi  berwenang  melakukan  Tindakan  Administratif  Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
(2) Tindakan  Administratif  Keimigrasian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat berupa:
a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
c. Larangan  untuk  berada  di  satu  atau  beberapa  tempat  tertentu  di  Wilayah Indonesia;
d. Keharusan  untuk  bertempat  tinggal  di  suatu  tempat  tertentu  di  Wilayah Indonesia;
e. Pengenaan biaya beban; dan/atau
f. Deportasi dari wilayah Indonesia.
(3) Tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya ( Bahri, I,2013) .
Tindakan  adminstratif  keimigrasian  yang  sering  dilaksanakan  pada  kantor  Imigrasi Kelas I Bandar Lampung adalah deportasi. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Tata cara proses pendeportasian yang dilaksanakan pada kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung yaitu: melakukan berita acara pemeriksaan terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian yang didampingi penterjemah, dan juga didatangkan  perwakilan  dari  kedutaan  besar  orang  asing  yang  bersangkutan  sebagai konfirmasi kebenaran identitas orang asing tersebut berupa paspor, melakukan pengecekan keabsahan visa yang dikeluarkan di Kedutaan Republik Indonesia di luar negeri maupun visa yang dikeluarkan pada saat orang asing tersebut tiba di Indonesia, kemudian membuat surat keputusan deportasi.
Kemudian  Keputusan  deportasi  dikeluarkan  oleh  pejabat  Imigrasi  yang  berwenang yaitu Kepala Kantor Imigrasi, dan keputusan tersebut harus disampaikan kepada orang asing yang  dikenakan  tindakan  keimigrasian  selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  sejak  tanggal penetapan. Selama orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian tersebut menunggu proses pendeportasian, orang asing tersebut ditempatkan di ruang detensi Imigrasi.
Pasal  1  ayat  (34)  Undang-Undang  Keimigrasian  menentukan  bahwa  ruang  detensi imigrasi merupakan tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi dan pada Pasal 44 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah
Indonesia dapat ditempatkan di ruang detensi Imigrasi apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah, atau dalam rangka menunggu proses pengusiran atau pendeportasian keluar wilayah Indonesia.
Ruang detensi Imigrasi yang dikenakan terhadap orang asing tidaklah berstatus rumah tahanan  negara  (rutan),  tetapi  pengelolaannya  termasuk  perawatannya  terhadap penghuninya  dapat  disamakan  dengan  rutan.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  apabila  bukan termasuk  ke  dalam  Rumah  Tahanan  Negara  ataupun  bentuk  penahanan  lainnya  maka konsekuensi yang akan muncul adalah tidak adanya potongan tahanan yang akan diterima oleh orang asing tersebut atas pengkarantinaan dirinya dalam vonis.

## 2. Tindakan Pro Justisia
Pegawai Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung secara faktual dibagi dalam 2 (dua) jenis kepegawaian yaitu pegawai tata usaha dan pegawai teknis yang disebut pejabat  Imigrasi.  Pejabat  Imigrasi  inilah  yang  dapat  berfungsi  sebagai  penyidik  untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian, tetapi tidak semua pejabat Imigrasi dapat disebut penyidik, hanyalah pejabat Imigrasi yang sudah mendapatkan pendidikan Reskrim Polri, yang dapat disebut sebagai penyidik.
Tindakan  Pro  Justisia  yaitu  penanganan  suatu  tindak  pidana  keimigrasian  melalui proses  peradilan,  yang  termasuk  di  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana.  Tindakan  secara  pro justisia diberikan  kepada  orang  asing  yang  melakukan  tindak  pidana  atau  pelanggaran keimigrasian  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 Jo Peraturan Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2013  Keimigrasian,  dilakukan  dengan  penyidikan  terhadap tersangka dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Imigrasi yang dilakukan, melakukan  tindakan  pertama  di  tempat  kejadian,  melakukan  tindakan  pengkarantinaan terhadap  orang  asing,  melakukan  penggeledahan,  penyitaan  dan  pemeriksaan  terhadap tempat, benda-benda, dokumen-dokumen, surat-surat yang berkaitan dengan tindak pidana imigrasi, memanggil para saksi dan tersangka, dengan disertai pembuatan berita acaranya di setiap tindakan hukum yang dilakukan ( Hartono, B,2012) .
Warga  negara  asing  apabila  kedapatan  tertangkap  tangan  melakukan  tindak  pidana imigrasi ataupun tindak pidana imigrasi yang berkaitan dengan tindak pidana lainnya maka penyidik  dapat  secara  langsung  melakukan  tindakan  seperti  yang  diatur  dalam  KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu :
1) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2) pemeriksaan dan penyitaan surat;
3) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4) membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik ( Syahrin, M. A,2019) .
Tindakan  Pro  Justisia  ini  dilaksanakan  oleh  pejabat  Imigrasi  khususnya  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  Imigrasi  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk melakukan  penegakan  hukum  keimigrasian  terhadap  pelanggaran/tindak  pidana keimigrasian.  PPNS  Imigrasi  melakukan  kordinasi  dengan  penyidik  Polri  dalam  hal pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana imigrasi kepada  Penyidik  Polri  selaku Koordinator dan Pengawas PPNS Imigrasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 107 ayat (2) KUHAP dan dalam hal serah terima berkas perkara hasil penyidikan tindak pidana imigrasi dari  PPNS  Imigrasi  kepada  Penyidik  Polri  untuk  disampaikan  kepada  penuntut  umum sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  107  ayat  (3)  KUHAP  dan  apabila  melakukan penghentian penyidikan maka memberitahukan kepada Penyidik Polri dari penuntut umum seperti yang ditentukan dalam Pasal 109 ayat (3) KUHAP. Penghentian penyidikan dilakukan apabila  tidak  teradapat  cukup  bukti,  peristiwa  tersebut  bukanlah  tindak  pidana  dan penyidikan dihentikan demi hukum seperti yang ditetukan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.
Penindakan  yang  dilakukan  terhadap  warga  negara  asing  yang  melakukan  tindak pidana  keimigrasian  dilaksanakan  dengan  cara  memanggil,  memeriksa,  menggeledah, menangkap atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian. Di  mana  laporan  dari  masyarakat  terhadap  warga  negara  asing  yang  melakukan  tindak
pidana  sangat  membantu  dalam  penegakan  hukum  keimigrasian.  Sayangnya  peranserta masyarakat  masih  sangat  sedikit,  terhadap  adanya  pelanggaran  hukum  keimigrasian  oleh warga negara asing ( Armansyah, A. A,2019) .
Pemeriksaan  yang  dilakukan  merupakan  kegiatan  untuk  memperoleh  keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka maupun para saksi dan barang bukti maupun mengenai unsur-unsur  tindak  pidana  keimigrasian  yang  telah  terjadi,  sehingga  kedudukan  ataupun peranan  seseorang  maupun  barang  bukti  dalam  tindakan  keimigrasian  menjadi  jelas  dan terang. Dasar pertimbangan dilakukan pemeriksaan adalah laporan kejadian keimigrasian, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara, berita acara penangkapan, berita acara karantina imigrasi, berita acara penggeledahan, dan berita acara penyitaan, adanya petunjuk dari  Penuntut  Umum  mengenai  adanya  pemeriksaan  tambahan.  Penyelesaian  dan penyerahan berkas perkara adalah akhir dari proses penyidikan tindak pidana keimigrasian. Dilakukannya hal tersebut adalah hasil pemeriksaan tersangka dan para saksi atau saksi ahli beserta kelengkapannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana keimigrasian dan dilakukan demi hukum.
Kemudian penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara yang berkaitan dengan tanggungjawab atas tersangka beserta dengan barang bukti kepada penuntut umum melalui penyidik Polri dalam dua tahap yaitu PPNS Imigrasi menyerahkan tanggung  jawab  atas  tersangka  beserta  dengan  barang  bukti.  Penghentian  penyidikan dilakukan sebagai kegiatan penyelesaian perkara apabila tidak cukup bukti, peristiwa pidana tersebut  bukanlah  tindak  pidana  keimigrasian,  dan  dihentikan  demi  hukum.  Tindakan keimigrasian yang dikenakan secara pro justisia, yang dilakukan dengan berdasarkan pada Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu terhadap warga negara asing diketahui dari laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian, tertangkap tangan  ataupun  dengan  diketahui  sendiri  secara  langsung  oleh  PPNS  Imigrasi  pada  saat melakukan pemantauan (operasi) ke lapangan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dianalisis  bahwa  upaya  penegakan  hukum  yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung terhadap pelaku tindak pidana imigrasi  tidak  dapat  menunjukkan  dokumen  perjalanan/izin  tinggal  di  Indonesia  dapat dilakukan  melalui  tindakan  (1)  Tindakan  Administratif  Keimigrasian,  yang  merupakan tindakan yang dilakukan tanpa penerapan sanksi pidana dengan mengacu pada Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu sanksi administratif yang  ditetapkan  Pejabat  Imigrasi  terhadap  orang  asing  di  luar  proses  peradilan  yang umumnya  sanksi  yang  dilakukan  berupa  tindakan  pendeportasian  dan  (2)  Tindakan  Pro Justisia, yaitu yaitu penanganan suatu tindak pidana keimigrasian melalui proses peradilan atau Sistem Peradilan Pidana. Tindakan secara pro justisia diberikan kepada orang asing yang melakukan  tindak  pidana  atau  pelanggaran  keimigrasian  tidak  dapat  menunjukkan dokumen  perjalanan/  izin  tinggal  di  Indonesia    dilakukan  dengan  penyidikan  terhadap tersangka dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Imigrasi yang dilakukan, melakukan  tindakan  pertama  di  tempat  kejadian,  melakukan  tindakan  pengkarantinaan terhadap  orang  asing,  melakukan  penggeledahan,  penyitaan  dan  pemeriksaan  terhadap tempat, benda-benda, dokumen-dokumen, surat-surat yang berkaitan dengan tindak pidana imigrasi, memanggil para saksi dan tersangka, dengan disertai pembuatan berita acaranya di setiap tindakan hukum yang dilakukan.
Pertanggungjawaban  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Kemigrasian  Tidak  Dapat Menunjukkan Dokumen Perjalanan di Indonesia sesuai Putusan  Nomor:  05/PID.R/

## 2018/PN.Tjk
Pertanggungjawaban  pidana  adalah  suatu  mekanisme  untuk  menentukan  apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi  atau  tidak  di  mana  untuk  dapat  dipidananya  si  pelaku  disyaratkan  bahwa  tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang- undang.
Mengutip pendapat Van Hamel bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan  yang  normal  dan  suatu  kedewasaan  secara  psikis  yang  membuat  seseorang  itu mempunyai tiga macam kemampuan, yaitu :
1. Mampu untuk mengerti akan maksud yang sebenarnya dari apa yang ia lakukan;
2. Mampu untuk menyadari, bahwa tindakannya itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat, dan
3. Mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ingin ia lakukan. Kemudian  menurut  Satochid  Kartanegara  bahwa  untuk  adanya  kemampuan bertanggung jawab pada seseorang diperlukan tiga syarat, yaitu :
1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akibat perbuatannya;
2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan Kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu;
3. Orang itu harus sadar, insaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.
Merujuk pada ketentuan tentang tindak pidana di Keimigrasian, maka terdapat 23 pasal yang tersebar dari Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka pertanggungjawaban pelaku tindak pidana keimigrasian pada dasarnya dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu berdasarkan subyek pelaku dan berdasarkan pertanggung-jawaban pidananya sebagaimana berikut :
a. Dari  segi  subyek  hukum  pelaku  perseorangan,  atau  pelaku  kelompok  orang  maupun badan swasta, atau badan publik.
b. Berdasarkan segi pertanggungjawaban pidana pelaku, baik perseorangan dan kelompok orang maupun badan swasta atau badan pemerintah.
Penegakan  hukum  terhadap  penyalahgunaan  izin  keimigrasian  di  wilayah  hukum Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  dilakukan  dengan  cara  melaksanakan  pengawasan terhadap  warga  negara  asing  dan  melakukan  Tindakan  Hukum,  baik  melalui  tindakan administratif keimigrasian yang berupa pengkarantinaan, pendeportasian dan penangkalan dan melalui  Tindakan  Hukum  Pidana  disebut  juga  dengan  tindakan  Pro  Justisia  yaitu  melalui serangkaian  tindakan  penyidikan  dalam  proses  peradilan  pidana  berupa  pemanggilan, penangkapan, penahan, pemeriksaan, penggeledahaan dan penyitaan, pemberkasan perkara serta  pengajuan  berkas  perkara  ke  penuntut  umum  dan  setelah  selesai  menjalani  pidana, diikuti tindakan deportasi ke negara asal dan penangkalan tidak di izinkan masuk ke wilayah Indonesia dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
Kemudian berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang mengenai  pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  imigrasi  tidak  dapat  menunjukkan dokumen  perjalanan/izin  tinggal  di  Indonesia  sesuai  Putusan  Nomor  05/PID.R/2018/ PN.Tjk,  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  tindak  pidana  ringan  dengan  acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa Asim Syahzad bahwa :
1. Menyatakan  Terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  :  pelanggaran  keimigrasian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Menghukum  terdakwa  tersebut,  oleh  karenanya  dengan  denda  sebesar  Rp.  1.000.000,- (Satu juta rupiah), subidair pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  ongkos  perkara  masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dianalisis  bahwa  pertanggungjawaban  terhadap pelaku  tindak  pidana  kemigrasian  tidak  dapat  menunjukkan  dokumen  perjalanan  di Indonesia  sesuai  Putusan  Nomor:  05/PID.R/  2018/PN.Tjk  yaitu  terhadap  pelaku  Asim Syahzad  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  karena  terbukti  melanggar  Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, di mana selanjutnya Hakim
menjatuhkan sanksi atas tindak pidana tersebut dengan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), subidair pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari sehingga secara teoritis tampak bahwa  hakim lebih mempertimbangkan faktor subjektif  yang  berasal  berasal  dari  diri  hakim dalam  menentukan  besaran  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  guna mempertanggungjawabkan perbuatannya  tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan/ izin tinggal di Indonesia.

## KESIMPULAN
Faktor-faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  imigrasi  tidak  dapat  menunjukkan dokumen perjalanan/izin tinggal di Indonesia antara lain berasal dari : (1) Faktor Substansi Hukum, yaitu kurangnya pemahaman warga negara asing tentang peraturan keimigrasian bahwa  setiap  orang  asing  yang  berada  di  wilayah  Indonesia  wajib  memiliki  dokumen perjalanan/izin  tinggal,  kemudian  (2)  Faktor  Struktur  Hukum,  yaitu  berkaitan  dengan keterbatasan jumlah aparatur Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung yang berwenang dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  imigrasi,  sehingga  perlu  dilakukan  kerja  sama dengan  melibatkan  pihak  kepolisian  maupun  melibatkan  partisipasi  masyarakat  untuk memantau keberadaan warga negara asing yang tidak memiliki dokumen perjalanan/izin tinggal di wilayah Provinsi Lampung, kemudian (3) Faktor Budaya Hukum, yaitu kurangnya pengetahuan  orang  asing  tentang  hukum  keimigrasian,  kondisi  geografis  Indonesia  yang berbentuk kepulauan memiliki akses bebas dan terbuka bagi siapa saja untuk masuk ke dalam wilayahnya,  terbatasnya  SDM  yang  berkompeten  di  bidangnya  hingga  menyebabkan Indonesia sangat potensial dimasuki oleh orang asing dengan tujuan untuk bekerja sehingga terjadi penyalahgunaan dokumen izin tinggal di wilayah Indonesia.
Upaya  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Bandar Lampung  terhadap  pelaku  tindak  pidana  imigrasi  tidak  dapat  menunjukkan  dokumen perjalanan/izin  tinggal  di  Indonesia  dapat  dilakukan  melalui  tindakan  (1)  Tindakan Administratif  Keimigrasian,  yang  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  tanpa  penerapan sanksi pidana dengan mengacu pada Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Keimigrasian, dan (2) Tindakan  Pro  Justisia,  yaitu  yaitu  penanganan  suatu  tindak  pidana  keimigrasian  melalui proses peradilan atau Sistem Peradilan Pidana. Tindakan secara pro justisia diberikan kepada orang  asing  yang  melakukan  tindak  pidana  atau  pelanggaran  keimigrasian  tidak  dapat menunjukkan dokumen perjalanan/izin tinggal di Indonesia  dilakukan dengan penyidikan terhadap  tersangka  dan  barang  bukti  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  Imigrasi  yang dilakukan.
Pertanggungjawaban  terhadap  pelaku  tindak  pidana  kemigrasian  tidak  dapat menunjukkan  dokumen  perjalanan  di  Indonesia  sesuai  Putusan  Nomor:  05/ PID.R/2018/PN.Tjk  yaitu  terhadap pelaku Asim  Syahzad harus  mempertanggungjawabkan perbuatannya  karena  terbukti  melanggar  Pasal  116  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang Keimigrasian, di mana selanjutnya Hakim menjatuhkan sanksi atas tindak pidana tersebut dengan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), subidair pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari sehingga secara teoritis tampak bahwa hakim lebih mempertimbangkan faktor  subjektif  yang  berasal  berasal  dari  diri    hakim  dalam  menentukan  besaran  sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya  tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan/izin tinggal di Indonesia.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat dikemukakan sebagai alternatif penyelesaian permasalahan di masa yang akan datang adalah
sebagai  berikut  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Bandar  Lampung,  Untuk  memaksimalkan pemantauan  keberadaan  orang  asing  yang  ada  di  Provinsi  Lampung,  maka  perlunya penambahan jumlah PPNS Keimigrasian untuk memantau keberadaan orang asing yang ada di  wilayah  Lampung  dan  kemudian  lebih  mengutamakan  pelaksanaan  hukum  pidana terhadap  para  pelaku  tindak  pidana  tehadap  penyalahgunaan  izin  tinggal  agar  dapat menimbulkan  efek  jera  bagi  warga  negara  asing  yang  melakukan  pelanggaran  izin tinggal/dokumen  perjalanan.  Di  samping  itu  perlu  kiranya  kerja  sama  yang  lebih  intensif dengan  kepolisian  dalam  melakukan  penindakan  terhadap  setiap  bentuk  pelanggaran kemigrasian  yang  dilakukan  oleh  warga  negara  asing  di  wilayah  Provinsi  Lampung  serta kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat di Provinsi Lampung, perlu kiranya sosialisasi oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung mengenai tindak pidana keimigrasian khususnya penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing sehingga masyarakat lebih peduli terhadap adanya indikasi pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah Provinsi Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA
Armansyah, A. A. (2019). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK) Tangkap Ikan Secara Ilegal. Pleno Jure, 8(2), 17- 36.
Bahri,  I.  (2013).  Pengawasan  Keimigrasian  Terhadap  Orang  Asing  Dalam  Rangka Pendeportasian  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian  (Studi  Di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Polonia  Medan).  USU  Law Journal, 1(1), 14189.
Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Prenada Media.
Hadi, A., & Syahputra, Y. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal. Syiah Kuala Law Journal, 4(1), 76- 87.
Hartono,  B.  (2012).  Upaya  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Keimigrasian. Keadilan Progresif, 3(1).
Moleong,  J.  L.  (2014).  Metode  Penelitian  Kualitatif,  Edisi  Revisi.  PT  Remaja Rosdakarya, Bandung.
Kusuma,  N.  M.  W.,  &  Nomor,  P.  U.  U.  (6).  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian Mengenai  Tanggung  Jawab  Penjamin  Atas  Keberadaan  Dan  Kegiatan  Orang Asing Di Bali. Jurnal Magister Hukum Udayana, 7(3).
Rahmi, T. Y. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Wna Pemegang Kitas (Kartu Izin Tinggal  Terbatas)  Menurut  UU  No.  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian  Di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
Ronny Hanitijo Soemitro, (1998).Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta : PT Ghalia Indonesia).
Sanusi, A. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal  Keimigrasian  (Studi  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Bandar  Lampung).  Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2).
Siagian, F. S. (2023). Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia. JUSTICES: Journal of Law, 2(4), 185-201.
Sunarso,  H.  S.,  Sh,  M.  H.,  &  Kn,  M.  (2022).  Viktimologi  dalam  sistem  peradilan pidana. Sinar Grafika.
Syahrin,  M.  A.  (2019).  Polarisasi  Penegakan  Hukum  Keimigrasian  Kontemporer: Aksiologi Normatif-Empiris. Majalah Hukum Nasional, 49(1), 59-89.
Tanonggi, R. N. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Wisata  Oleh  Warga  Negara  Asing  di  Indonesia  Menurut  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Lex Privatum, 9(12).