## Optimalisasi Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Badan Pendidikan dan
Pelatihan Provinsi Kalimantan Timur

## Anita Natalia Krisnawati
Alumni Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman
Abstract: Education and training program is an effort to increase the quality of human resources  which  is  going  with  necessity  of  work.  Practically,  teacher  (Widyaiswara) becomes the key factor to support the success of teaching and learning process. The purpose of this research is to describe an organizing of apparatus training at Board of Education and Training, East Kalimantan Province. The result shows that optimizing of human  development  is  needed  to  enhance  employee  performance  in  the  future through courses, technical training, TOT.
Keywords: Apparatus Training, Optimizing
Abstrak: Penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan  merupakan  salah  satu  upaya untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  sesuai  dengan  kebutuhan pekerjaan.  Dalam  pelaksanaannya,  tenaga  pengajar/Widyaiswara  merupakan  faktor yang  cukup  esensial  dalam  mendukung  kelancaran  proses  belajar  mengajar.  Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  penyelenggaraan diklat aparatur pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Penyelenggaraan  Pendidikan  dan  Pelatihan  di lingkungan  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Provinsi  Kalimantan  Timur  masih  perlu dioptimalkan  sebagai  upaya  pengembangan  kemampuan  organisasional  maupun sebagai  salah  satu  upaya  pengembangan  sumber  daya  manusia  yang  ada  didalam organisasi.  Optimalisasi  penyelenggaraan  diklat  aparatur  perlu  dilakukan  untuk meningkatkan  kinerja  penyelenggara  diklat  pada  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan Provinsi  Kalimantan  Timur  di  masa  yang  akan  datang  yaitu  melalui  keikutsertaan penyelenggara  diklat  terutama  para  Widyaiswara  pada  kursus-kursus,  pelatihan teknis fungsional, TOT.
Kata Kunci: Diklat Aparatur, Optimalisasi

## Pendahuluan
Dewasa  ini  kebutuhan  masyarakat  untuk  memperoleh  pelayanan  yang semakin  berkualitas  dari  aparat  pemerintah  sudah  menjadi  tuntutan  yang  harus dipenuhi.  Perkembangan  ini  tidak  lepas  dari  pengaruh  kemajuan  dan  perubahan yang  terjadi  di  dalam  masyarakat.  Sehingga  berdampak  pada  perubahan  yang terjadi  di  dalam  masyarakat,  terutama  dalam  menilai  mutu  setiap  pekerjaan  yang dilakukan  oleh  aparat  pemerintah.  Dengan  demikian,  pemerintah  sebagai  sebuah organisasi  yang  kehadirannya  di  tengah  masyarakat  untuk  memenuhi  sebagian kebutuhan  masyarakat,  mau  tidak  mau  harus  senantiasa  menyesuaikan  dirinya dengan berbagai keinginan  dan tuntutan dari  masyarakat.
Sekedar menyebut contoh, berlangsungnya fenomena tersebut di atas, hasil penelitian  yang  dilakukan  Lembaga  Administrasi  Negara  (1997)  dapat  dijadikan contoh, yang mana salah satu temuannya menyatakan bahwa ”munculnya persepsi negatif dari masyarakat tentang kinerja aparat birokrasi, disebabkan oleh sikap atau perilaku  yang  kurang  baik  dari  oknum  aparat  pelaksana.  Pelayanan  pada  sektor publik terlalu lamban dan panjang bentangan prosedur dalam tata kerja”.
Pembangunan  Sumber  Daya  Aparatur  diarahkan  agar  benar-benar  mampu dan  memiliki  etos  kerja  yang  produktif,  kreatif,  disiplin  serta  menguasai pengetahuan  dan  teknologi  guna  pencapaian  kinerja  yang  optimal  dalam mewujudkan  good  governance.  Untuk  mewujudkan  good  governance  dimaksud, sebagai  instansi  Pemerintah  Daerah  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Provinsi Kalimantan  Timur  ikut  serta  dalam  pengembangan  Sumber  Daya  Aparatur  melalui Pendidikan  dan  Pelatihan  Aparatur  agar  mampu  meningkatkan  kualitas  dalam mengemban  tugas  di  pemerintahan  untuk  keberhasilan  pembangunan  Kalimantan Timur secara berkelanjutan menuju Kaltim Bangkit Tahun 2013, demi terwujudnya “ Membangun  Kaltim  untuk    Semua”.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  Badan Pendidikan  dan  Pelatihan  Provinsi  Kalimantan  Timur  mempunyai  visi  “  Menjadi lembaga  Pendidikan  dan  Pelatihan  yang  dapat  menghasilkan  Pegawai  Negeri  Sipil yang  professional  menuju  Kaltim  Bangkit  Tahun  2013”.  Untuk  mendukung  visi tersebut,  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Provinsi  Kalimantan  Timur  mempunyai misi sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan  pengkajian  dan  pengembangan  diklat  aparatur  yang relevan dengan upaya mewujudkan professionalisme aparatur.
2. Menyelenggarakan diklat aparatur dan masyarakat berstandar nasional.
3. Meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  tenaga  pengajar  dan  tenaga penyelenggara diklat.
4. Memberikan pelayanan prima dalam penyelenggaraan diklat.
5. Melengkapi fasilitas penunjang pembelajaran yang berbasis teknologi.
6. Mengembangkan  kerjasama  kediklatan  secara  institusional  dengan  pihak dalam dan luar negeri.
7. Mengembangkan pola pikir aparatur dan masyarakat untuk menjadi aparatur yang  mampu  menerapkan  pengetahuan  berdasarkan  pengalaman  yang diberikan melalui Pendidikan dan Pelatihan aparatur.
Berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Timur  Nomor  46  Tahun  2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi  Kalimantan  Timur  mempunyai  tugas  pokok  membantu  Gubernur Kalimantan  Timur  dalam  penyelenggaraan  bidang  Pendidikan  dan  Pelatihan  bagi aparatur dan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, tugas pokok  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Provinsi  Kalimantan  Timur  mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan masyarakat.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan masyarakat yang professional sesuai perkembangan teknologi.
3. Mengembangkan  pendidikan  dan  pelatihan  yang  telah  disesuaikan  dengan kebutuhan aparatur dan masyarakat.
4. Melakukan  koordinasi  dan  konsultasi  program  dan  pelaksanaan  pendidikan dan pelatihan pada tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Merumuskan  bahan  kebijakan  dalam  pendidikan  dan  pelatihan  dan melakukan  analisa  kebutuhan  pendidikan  dan  pelatihan  provinsi  serta menyusun program pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
6. Merumuskan  kebijakan  teknis  pada  bidang  pendidikan  dan  pelatihan aparatur sesuai rencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
7. Membina tenaga pengajar, peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan.
8. Melaksanakan evaluasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karier.
Adapun kondisi riil yang dialami oleh internal Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah :
1. Belum  optimalnya  mutu  pengelolaan  pendidikan  dan  pelatihan  yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Timur,  salah  satunya  disebabkan  oleh  kurangnya  tenaga  Widyaiswara (WI).
2. Pelaksanaan  koordinasi  internal  di  lingkungan  Badan  Pendidikan  dan Pelatihan  Provinsi  Kalimantan  Timur  belum  berjalan  secara  baik,  hal  ini terlihat  dari  masih  banyaknya  tumpang  tindih  dan  benturan-benturan kepentingan antara beberapa unit di dalam internal organisasi. Kondisi ini jelas  mencerminkan  tidak  jelasnya  ruang  lingkup  kerja  antara  masing- masing  unit  kerja  di  dalam  lembaga  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan Provinsi Kalimantan Timur tersebut.
Berdasarkan  deskripsi  di  atas  maka  tulisan  ini  merupakan  sebuah  upaya  untuk mengetahui  penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan  aparatur  pada  Badan Pendidikan  dan  Pelatihan  Provinsi  Kalimantan  Timur  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhinya.

## Manajemen Sumber Daya Manusia
Makna  yang  terkandung  dalam  konsep  sumber  daya  manusia    tak  terlepas dengan  pembahasan  mengenai  manajemen  personalia,  karena  pada  dasarnya menajemen  sumberdaya  manusia  adalah  suatu  perencanaan,  pengorganisasian, pengarahan  dan  pengawasan  dari  pengadaan,  pengembangan,  pemberian kompensasi  dan  pemeliharaan  tenaga  kerja  dengan  maksud    untuk  membantu mencapai tujuan-tujuan organisasi
Siagian (1997:183-184) memberikan tujuh kriteria manfaat yang dapat dipetik dari adanya pengembangan sumber daya manusia, antara lain meliputi :Peningkatan produktivitas kerja organsiasi; Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan;  Terjadinya  proses  pengambilan  keputusan  yang  lebih  cepat  dan  tepat; Meningkatkan  semangat  kerja  seluruh  tenaga  kerja  dalam  organisasi;  Mendorong sikap  keterbukaan  manajemen;  Memperlancar  jalannya  komunikasi  yang  efektif; Penyelesaian konflik secara fungsional.

## Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Akhir-akhir ini tampak suatu fenomena yang cukup signifikan, yakni semakin besarnya  perhatian  banyak  kalangan  terhadap  pentingnya  pengembangan  sumber
daya manusia. Menurut Siagian (1995 : 81) mengatakan “perhatian yang makin besar tersebut,  ditunjukkan  oleh  para  politisi,  tokoh  industri,  pembentuk  opini  (media massa),  termasuk  para  birokrat  di  lingkungan  pemerintahan  maupun  para  ilmuan yang menekuni  berbagai bidang ilmu, terutama ilmu-ilmu sosial”.
Dalam  konteks  inilah  pentingnya  faktor  diklat  aparatur  yang  harus dilaksanakan  dengan  semakin  baik,  diperluas  daya  jangkauannya  serta  responsif dalam  menyerap  perkembangan  mutakhir  dalam  kiat  administrasi  pemerintahan. Selain  itu  sistem  kelembagaan,  prosedur  kerja  dan  prosedur  kepegawaian  perlu dibenahi  agar  memperoleh  lingkungan  kerja  yang  lebih  menggairahkan  dan menjanjikan tantangan yang semakin menarik.
Mengikutsertakan  pegawai  ke  dalam  program  diklat  pada  dasarnya merupakan  upaya  pengembangan  pegawai  yang  tidak  lain  adalah  suatu  kegiatan yang  dilakukan  dalam  rangka  meningkatkan  dan  menambah  pengetahuan, kecakapan  dan  pembentukan  pola  perilaku  sesuai  dengan  bidang  tugas  dan kedudukannya  selaku  aparatur  negara.  Dengan  demikian  Diklat  merupakan  bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan pegawai secara keseluruhan.
Penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan  merupakan  salah  satu  upaya untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  sesuai  dengan  kebutuhan pekerjaan. Dan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia pada setiap unit kerja juga akan berhubungan dengan hakikat pendidikan dan pelatihan.
Pendidikan  dan  pelatihan  bagi  pegawai  baru  adalah  mengenal  dan menguasai  pekerjaannya  sedangkan  bagi  pegawai  lama  meningkatkan  hasil pekerjaan  baik  sekarang  maupun  di  masa  datang,  meningkatkan  kinerja  pegawai apabila  mendapatkan  promosi.  Pendidikan  dan  pelatihan  tidak  hanya  berlaku  bagi pegawai baru akan tetapi juga bagi pegawai lama yang juga sudah berpengalaman perlu  belajar  menyesuaikan  dengan  organisasi,  orang-orangnya,  kebijaksanaan- kebijaksanaannya dan prosedur-prosedurnya.

## Jenis-jenis Diklat Aparatur
Jenis-jenis  pendidikan  dan  pelatihan  yang  diselenggarakan  dalam  rangka pembinaan pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah :
1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Pendidikan  dan  Pelatihan  merupakan  persyaratan  dalam  pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, yang terdiri dari :
 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I;
 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan II;
 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III.
Pendidikan  dan  Pelatihan  Prajabatan  dilaksanakan  untuk  memberikan pengetahuan  dalam  rangka  pembentukan  wawasan  kebangsaan,  kepribadian  dan etika  Pegawai  Negeri  Sipil,  disamping  pengetahuan  dasar  tentang  sistem penyelenggaraan  pemerintahan  negara,  bidang  tugas,  dan  budaya  organisasinya agar  mampu  melaksanakan  tugas  dan  perannya  sebagai  pelayanan  masyarakat.
Sesuai  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Provinsi Kalimantan  Timur  dan  Kabid.  Penjenjangan,  realisasi  penyelenggaraan  Diklat Prajabatan Golongan I, II & III yang dilaksanakan selama tahun 2012 adalah sebanyak 62  angkatan  dengan  total  jumlah  peserta  sebanyak  2.189  orang,  Diklat Kepemimpinan  Tingkat  III  &  IV  yang  dilaksanakan  selama  tahun  2012  adalah sebanyak 12 angkatan dengan total jumlah peserta sebanyak 480 orang, dan Diklat Teknis  dan  Fungsional  yang  dilaksanakan  selama  tahun  2012  adalah  sebanyak  14 angkatan dengan total jumlah peserta sebanyak 560 orang.
2. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi    penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan aparatur  pada  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Provinsi  Kalimantan  Timur, meliputi :
a. Tujuan Diklat
b. Kurikulum Diklat
c. Metode belajar mengajar
d. Fasilitas
e. Tenaga Pengajar/Widyaiswara
Sesuai  fokus  penelitian,  pembahasan  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi penyelenggaraan  diklat  aparatur  pada  penelitian  ini  lebih  menitikberatkan  pada pembahasan  tentang  jumlah  Widyaiswara  pada  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan yang  dari  segi  kuantitas  masih  kurang.  Widyaiswara  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS)  yang  diangkat  sebagai  pejabat  fungsional  oleh  pejabat  yang  berwenang dengan  tugas,  tanggung  jawab,  wewenang  untuk  mendidik,  mengajar  dan/atau melatih  PNS  pada  lembaga  pendidikan  dan  pelatihan  (Diklat)  pemerintah. Widyaiswara berkedudukan sebagai pelaksana fungsional di bidang kediklatan pada Lembaga  Diklat  Pemerintah.  Dalam  melaksanakan  tugas  pokoknya,  Widyaiswara harus  mendapatkan  penugasan  secara  tertulis  dari  Pimpinan  Lembaga  Diklat Pemerintah yang bersangkutan. Widyaiswara yang melaksanakan tugas pokok pada Lembaga  Diklat  Pemerintah  di  luar  instansinya,  harus  mendapat  surat  penugasan dari Pimpinan Lembaga Diklat Pemerintah masing-masing.
Dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara disebutkan bahwa Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Widyaiswara PNS yang diperlukan oleh suatu lembaga Diklat Pemerintah untuk  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  dalam  jangka  waktu  tertentu. Formasi  Jabatan  Fungsional  Widyaiswara  untuk  masing-masing  satuan  organisasi Pemerintah Pusat, setiap tahun ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang  pendayagunaan  aparatur  negara  berdasarkan  usul  dari  Pejabat  Pembina Kepegawaian  Pusat  yang  bersangkutan  setelah  mendapat  pertimbangan  dari Kepala  BKN.  Dan  Formasi  Jabatan  Fungsional  Widyaiswara  untuk  masing-masing satuan  organisasi  Pemerintah  Daerah,  setiap  tahun  ditetapkan  oleh  Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari Menteri  yang  bertanggungjawab  di  bidang  pendayagunaan  aparatur  negara  dan pertimbangan dari Kepala BKN.
Adapun prosedur penetapan Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Lembaga Diklat Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
a. Setiap lembaga Diklat menyusun formasi jabatan Widyaiswara.
b. Pejabat  Pembina  Kepegawaian  Provinsi  mengajukan  permohonan  persetujuan formasi  Jabatan  Fungsional  Widyaiswara  bagi  PNS  Daerah  Provinsi  kepada Menteri  yang  bertanggungjawab  di  bidang  pendayagunaan  aparatur  negara dengan tembusan Kepala BKN yang dikoordinasikan dengan Gubernur.
c. Sebelum  mengajukan  permohonan  persetujuan  formasi  Jabatan  Fungsional Widyaiswara,  masing-masing  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota  melakukan  konsultasi  dengan  Kepala  LAN  selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara.
d. Berdasarkan  tembusan  permohonan  pesetujuan  formasi  Jabatan  Fungsional Widyaiswara  bagi  PNS  Daerah,  Kepala  BKN  membuat  surat  pertimbangan penetapan  formasi  Jabatan  Fungsional  Widyaiswara  bagi  PNS  Daerah  kepada Menteri  yang  bertanggungjawab  di  bidang  pendayagunaan  aparatur  negara, sebagai bahan untuk penetapan Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara.
e. Berdasarkan  persetujuan  Menteri  yang  bertanggungjawab  di  bidang pendayagunaan  aparatur  negara,  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  Daerah menetapkan formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara bagi PNS Daerah.
f. Asli  Keputusan  Penetapan  Formasi  Jabatan  Fungsional  Widyaiswara  bagi  PNS Daerah  disampaikan  kepada  unit  pengawasan  fungsional  daerah  yang bersangkutan dengan tembusan :
1). Kepala LAN
2). Kepala BKD
3). Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan Langkah-langkah penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah :
1. Menyusun AKD, dengan tahapan sebagai berikut :
a. Melakukan  kajian  terhadap  tugas  pokok  dan  fungsi  (Tupoksi) organisasi.
b. Melakukan  wawancara  dengan  pejabat  di  unit  kerja,  pegawai  di instansi.
c. Melakukan wawancara dengan stakeholder.
d. Hasil  analisis  terhadap  kesenjangan  antara  existing  kompetensi dengan  prasyarat  jabatan  dipecahkan  melalui  diklat,  pendidikan formal, peningkatan sarana dan prasarana.
e. Jika kesenjangan kompetensi dapat diselesaikan dengan diklat, maka disusun  program  diklat.  Program  diklat  berisi  1)  Jenis  Diklat;  2) Kurikulum dan 3) Jumlah Jam Pelatihan (JP)
f. Menyusun  kalender  diklat  yang  berisi  agenda  diklat  yang  akan dilaksanakan per tahun.
2. Menghitung jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Widyaiswara Total di lembaga diklat dalam satu tahun dengan formula sebagai berikut :
a. Analisis Kebutuhan Maksimal Rumus : WI maks = JP Tot
JP Min
b. Analisis Kebutuhan Minimal Rumus : WI min =             JP Tot
JP Min x Rata-rata MD Keterangan : 1.  WI =   Jumlah Widyaiswara 2.  JP Total =  Jumlah Jam Pelajaran Total dalam setahun 3.  JP Min =  Jumlah  Jam  Pelajaran  Minimal  per  tahun  yang harus  dipenuhi  oleh  seorang  Widyaiswara  agar naik jabatan dari kegiatan tatap muka yaitu 170 JP/tahun 4.  MD =  Mata Diklat 5.  Rata-rata MD =  Rata-rata  Mata  Diklat  yang  diampu  oleh seorang  Widyaiswara  di  lembaga  diklat  yang bersangkutan 6.  Rumpun MD =  Jumlah pengelompokkan MD yang diampu oleh Widyaiswara 3. Memetakan data Widyaiswara
a. Jumlah :
1). Masa kerja sebagai PNS
2). Pangkat
3). Golongan
b. Jenjang jabatan (Widyaiswara Pertama, Muda, Madya dan Utama)
c. Kompetensi (Mata Diklat yang diampu) pada masing-masing jenjang jabatan Widyaiswara.
4. Membuat  dan  analisis  neraca  kebutuhan dan  ketersediaan  Widyaiswara dalam satuan waktu tertentu.
5. Dari  hasil  analisis  tersebut,  diperoleh  formasi  Widyaiswara  yang dibutuhkan oleh Lembaga Diklat.
Dengan  jumlah  Widyaiswara  yang  hanya  berjumlah  11  orang,  terdapat  kendala- kendala  dalam  penyelenggaraan  diklat  aparatur  terutama  Diklat  Prajabatan  dan Diklat  Kepemimpinan,  antara  lain  :  Terdapat  Widyaiswara  yang  mengajar  lebih dari  jumlah  mata  diklat  yang  diampunya  karena  dari  11  orang  Widyaiswara  yang ada, yang dapat mengajar di Diklat Kepemimpinan hanya 7 orang, sisanya belum dapat  mengajar  karena  belum  memiliki  sertifikat  TOT  (sesuai  hasil  wawancara dengan  Widyaiswara  dan  Kabid.  Penjenjangan);  Untuk  dapat  memenuhi  jadwal pembelajaran  yang  padat,  terdapat  Widyaiswara  yang  mengajar  di  berbagai tempat  termasuk  di  luar  lembaga  diklatnya  (sesuai  hasil  wawancara  dengan Widyaiswara  dan  Kabid.  Penjenjangan);  Sering  terjadi  benturan  antara  jadwal yang  satu  dengan  yang  lainnya  (sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan  Kabid. Penjenjangan);  Berkurangnya  kualitas  dan  kuantitas  pembelajaran  karena
pemadatan  waktu  yang  diberikan  oleh  Widyaiswara  untuk  dapat  memenuhi jadwal berikutnya (sesuai hasil wawancara dengan salah satu peserta Diklat PIM); Mata  diklat  yang  disampaikan  tidak  sesuai  lagi  dengan  urutan  yang  telah  diatur dalam  Peraturan  Kepala  LAN  sehingga  peserta  kurang  dapat  memahami  alur materi yang disampaikan (sesuai dengan hasil wawancara dengan Widyaiswara); Banyak  Widyaiswara  yang  tidak  difungsikan  atau  tidak  didayagunakan,  karena apabila terjadi benturan jadwal dan jadwal Widyaiswara yang bersangkutan telah sangat  padat,  maka  lembaga  penyelenggara  diklat  akan  menggunakan  tenaga pengajar  di  luar  Widyaiswara  yang  ada  (sesuai  hasil  wawancara  dengan  Kepala Badan Diklat dan Kabid. Penjenjangan).
Dengan kondisi riil jumlah Widyaiswara yang ada pada Badan Pendidikan dan Pelatihan  Provinsi  Kalimantan  Timur,  dapat  kita  hitung  jumlah  formasi  ideal Widyaiswara berdasarkan rumus di atas sebagai berikut :
1. Jumlah Jam Pelajaran Total = 39.876 JP
2. Jumlah Jam Pelajaran Minimal = 342 JP
3. Rata-rata Mata Diklat yang diampu per Widyaiswara = 8,36 Mata Diklat
a. Minimal 2 Mata Diklat
b. Maksimal 8 Mata Diklat
4. Jumlah Widyaiswara yang ada 11 orang
5. Total MD = 92 MD
Dengan  data  tersebut,  dapat  dihitung  kebutuhan  Widyaiswara  sebagai berikut :
a. Analisis Kebutuhan Maksimal
Rumus : Wi maks =   JP JP min Rumus : Wi maks = 39.876 = 116,59 342 b. Analisis Kebutuhan Minimal Rumus : Wi  =                JP JP min x Rata-rata MD
Rumus : Wi min =   39.876  = 13,95 = 14 342 x 8,36 Kesimpulan :
6. Jumlah  Widyaiswara  yang  dibutuhkan  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan Provinsi Kalimantan Timur berada dalam rentang 14-116 orang  Widyaiswara, sedangkan yang ada 11 orang.
7. Akibat dari kekurangan jumlah Widyaiswara tersebut adalah :
a. Terdapat Widyaiswara yang mengajar lebih dari jumlah mata diklat yang diampunya.
b. Untuk  dapat  memenuhi  jadwal  pembelajaran  yang  padat,  terdapat Widyaiswara  yang  mengajar  di  berbagai  tempat  (termasuk  di  luar lembaga diklatnya).
c. Sering terjadi benturan antara jadwal yang satu dengan yang lainnya.
d. Berkurangnya  kualitas  dan  kuantitas  pembelajaran  karena  pemadatan waktu  yang  diberikan  oleh  Widyaiswara  untuk  dapat  memenuhi  jadwal berikutnya.
e. Mata diklat yang disampaikan tidak sesuai lagi dengan urutan yang telah diatur  dalam  Peraturan  Kepala  LAN  sehingga  peserta  kurang  dapat memahami alur materi yang disampaikan.
f. Banyak  Widyaiswara  yang  tidak  difungsikan  atau  tidak  didayagunakan, karena  apabila  terjadi  benturan  jadwal  dan  jadwal  Widyaiswara  yang bersangkutan  telah  sangat  padat,  maka  lembaga  penyelenggara  diklat akan menggunakan tenaga pengajar di luar Widyaiswara yang ada.
Optimalisasi  penyelenggaraan  diklat  aparatur  perlu  dilakukan  untuk memperbaiki/meningkatkan  kinerja  penyelenggara  diklat  pada  Badan  Pendidikan dan  Pelatihan  Provinsi  Kalimantan  Timur  di  masa  yang  akan  datang  yaitu  melalui keikutsertaan penyelenggara diklat terutama para Widyaiswara pada kursus-kursus, pelatihan teknis fungsional, TOT dan lain sebagainya dalam bidang tugasnya dalam rangka mencetak alumni diklat aparatur yang professional dan berkompeten.

## Kesimpulan
Dari  keseluruhan  uraian  pada  bab-bab  sebelumnya,  penulis  mengambil kesimpulan  sebagai  berikut  :  Penyelenggaraan  Pendidikan  dan  Pelatihan  di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi  Kalimantan Timur masih perlu dioptimalkan  sebagai  upaya  pengembangan  kemampuan  organisasional  maupun sebagai  salah  satu  upaya  pengembangan  sumber  daya  manusia  yang  ada  didalam organisasi. Namun demikian, catatan khusus perlu diberikan agar penyelenggaraan diklat  hendaknya  benar-benar  diniati  sebagai  upaya  pengembangan  sumber  daya aparatur  bukan  malah  terjebak  pada  kepentingan  sempit  “penyalahgunaan anggaran”.  Dilihat  dari  kurikulum,  metode  belajar  mengajar,  sarana  dan  prasarana maupun  tenaga  pengajar  perlu  lebih  ditingkatkan  lagi  kualitas  dan  kuantitasnya, terutama  jumlah  tenaga  pengajar/Widyaiswara  sehingga  permasalahan  yang dihadapi  selama  ini  yakni  masalah  berbenturannya  jadwal  pembelajaran penyelenggaraan  diklat  pada  setiap  tahunnya  akan  dapat  diatasi.  Selain  itu  kesan yang  selama  ini  ada  bahwa  mereka  yang  mengajar  adalah  tenaga  didik  yang  tidak mendapat  kedudukan  dalam  jabatan  atau  telah  selesai  menduduki  jabatan,  bukan atas  dasar  keahlian  yang  profesional,  sehingga  apa  yang  disampaikan  kebanyakan hanya  kekecewaan  masa  lalu  dan  kurang  memahami  dalam  membentuk  peserta diklat yang profesional.Tenaga Pengajar yang dipergunakan dalam Diklat Prajabatan dan  Diklat  Kepemimpinan  adalah  Widyaiswara.  Secara  kuantitas  Widyaiswara  yang ada  pada  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Provinsi  Kalimantan  Timur  tidak memenuhi  dalam  jumlah.  Hal  ini  membawa  konsekuensi  banyak  dipergunakannya tenaga  pengajar  dari  Universitas/Lembaga  Diklat  lainnya.  Sedangkan  Kurangnya kualitas tenaga pengajar/Widayaiswara karena pada umumnya orang  yang menjadi Widyaiswara itu hanya orang-orang yang melepaskan diri dari jabatan struktural dari instansi  lain  karena  menghindari  orang  (terjadi  perselisihan)  dan  juga  untuk memperpanjang  usia  kerja  mereka,  karena  dengan  menjadi  Widyaiswara,  rata-rata usia pensiun mereka bertambah 4 s/d 5 tahun.

## Rekomendasi
Adapun  rekomendasi  yang  dapat  diberikan  adalah  sebagai  berikut  :  Perlu dirancang  pola  penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan  yang  lebih  optimal  dan berkualitas,  yang  ditunjang  oleh  kurikulum  yang  berkualitas,  tepat  dan  sesuai dengan  kondisi  dan  kepentingan  organisasi  atau  hal-hal  aktual  yang  dihadapi masyarakat  dan  pemerintah,  metode  belajar  mengajar  yang  mudah  dipahami peserta diklat, sarana dan prasarana yang memadai serta tenaga pengajar/Widyaiswara yang selain sudah berpengalaman juga memiliki keahlian dan profesional dalam menghasilkan peserta diklat yang berkualitas dalam pelaksanaan tugas  sebagai  abdi  negara  dan  abdi  masyarakat.  Penilaian/perkiraan  kebutuhan ( needs  assesment )  adalah  mutlak  untuk  dilaksanakan  sebelum  pendidikan  dan pelatihan  dilaksanakan.  Karena  dengan  dilakukannya need  assesment sebelum pelaksanaan  diklat  akan  diketahui  tujuan  penyelenggaraan  diklat  yang  spesifik, bagaimana  kurikulum  yang  dipergunakan,  bagaimana  metoda  yang  akan dipergunakan,  tenaga  pengajar  bagaimana  yang  akan  mengajar.  Sehingga penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan  akan  terselenggara  dengan  efektif. Perlu  adanya  rekruitmen  untuk  formasi  Widyaiswara  dalam  rangka  membentuk kader-kader  Widyaiswara  baru  yang  lebih  handal  dan  profesional  karena  hal  ini sangat  penting  dalam  mencetak  alumni  diklat  yang  berkualitas  serta  membawa nama  baik  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Provinsi  Kalimantan  Timur  sebagai lembaga  Diklat  terakreditasi.  Dalam  perekrutan/penerimaan  Widyaiswara hendaknya  dilakukan  dengan  baik,  jangan  hanya  asal  saja.  Karena  tenga pengajar/widyaiswara  ini  sangat  mempengaruhi  suatu  penyelenggaraan  program diklat.  Dalam  mempergunakan  tenaga  pengajar  dari  lembaga  pendidikan  atau universitas,  selain  memiliki  kualitas  yang  tinggi  (menguasai  pelajaran  yang  akan diajarkan)  juga  hendaknya  dipilih  tenaga  pengajar  yang  mengerti  dan  memahami orientasi  program  diklat  Aparatur.  Karena  mengajar  dalam  diklat  aparatur  sangat berbeda dengan mengajar di universitas/lembaga pendidikan. Memberi kesempatan seluas-luasnya  kepada  Widyaiswara  yang  ada  untuk  menambah  ilmu  pengetahuan dan wawasan, baik melalui pendidikan formal maupun diklat-diklat ke-widyaiswara- an  sehingga  dapat  memperkaya  ilmu  pengetahuan  yang  dimiliki  sesuai  dengan bidang  tugasnya  masing-masing  dan  selalu  dapat  mengikuti  perkembangan  zaman dan kemajuan teknologi. Hasil evaluasi hendaknya ditindaklanjuti guna mengetahui kelemahan/kekurangan  dalam  pelaksanaan  diklat,  sehingga  hasil  evaluasi  dapat dijadikan  tolok  ukur  untuk  pelaksanaan  program  pendidikan  dan  pelatihan  lebih lanjut. Begitupun dengan evaluasi dampak hendaknya dilaksanakan, karena dengan evaluasi  ini  akan  diketahui  bagaimana  program  diklat  yang  dilaksanakan  berhasil atau  tidak.  Misalnya  dengan  malakukan  penelitian  bagaimana  dampak  pendidikan dan  pelatihan  terhadap  peningkatan  kerja  pegawai  dan  perubahan  sikap  pegawai dalam  bekerja.  Bagaimana  dampak  pendidikan  dan  pelatihan  terhadap pengembangan  karier  pegawai.  Sehingga  penyelenggaraan  program  pendidikan dan pelatihan diklat yang selama ini telah dilaksanakan tidak akan sia-sia.

## Daftar Pustaka
Gomes,  Faustino  Cardoso.  2003.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Andi  Offset, Yogyakarta
Handoko  H.  2000.  Manajemen  Personalia  Dan  Sumber  Daya  Manusia,  Yogyakarta, BFFE Yogyakarta.
Hasibuan,  Malayu  S.P..  2003.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Bumi  Aksara, Jakarta.
Manulang, Laurence. A. 1993. Dasar-Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia,  Jakarta. Matutina, Domi. C. 1992. Manajemen Personalia, PT. Rineka Cipta, Jakarta Moekijat.  2003, Kamus Manajemen, CV Mandar Maju, Jakarta.
Moleong,  Lexy  J..  2000.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  PT.  Remaja  Rosdakarya,
Bandung.
Nasution, S. 1996. Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung. Ndraha, Taliziduhu. 1998. Budaya Organisasi, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Ndraha,  Taliziduhu.  1999.  Pengantar  Teori  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia, PT Rineka Cipta, Jakarta.
Notoatmodjo,  S..1998.  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia,  PT.  Rineka  Cipta, Jakarta.
Osborne,  David.  Gaebler,  Ted.  1996.  Reinventing  Government  (Mewirausahakan Birokrasi), PPm, Jakarta.
Salusu, J.. 1998. Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Non Profit, Gramedia, Jakarta.
Siagian, Sondang .P., 1995. Teori Motivasi dan Aplikasinya, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Siagian, Sondang P. 2000. Manajemen Abad 21, Bumi Aksara, Jakarta.
Siagian,  Sondang  .P.  2008.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  cetakan  15,  Bumi
Aksara, Jakarta.
Simamora,  Henry.  2004.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  edisi  3,  Polanharjo, Klaten.
Widjaja, Cece. 1995. Upaya Meningkatkan Kinerja Melalui Pendidikan Dan Pelatihan, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung