## PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SEBAGAI PERWUJUDAN AKSES KEADILAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA
DI KABUPATEN BELU
Johanes Marianum Raga
Universitas Nusa Cendana Kupang
Email : marianum_raga@yahoo.com Diterima: 16 Mei 2021 Direvisi: 10 Juni 2021 Disetujui: 15 Juni 2021

## Abstrak
Aparatur  Sipil  Negara  sebagai  abdi  negara  dan  abdi  masyarakat memegang  peranan  yang  penting  dalam  pembangunan  nasional sebagai  motor  penggerak  roda  pemerintahan  yang  dibebani  tugas pokok  dan  fungsi.  Semakin  dinamisnya  tugas  pokok  dan  fungsi sebagai  Aparatur  Sipil  Negara,  semakin  besar  pula  kemungkinan ASN menghadapi permasalahan hukum. Hal demikian juga terjadi pada ASN di Kabupaten Belu tidak sedikit ASN di Kabupaten Belu dalam melaksanakan tugasnya tersangkut kasus atau permasalahan hukum  oleh  karena  itu  perlu  adanya  bantuan  hukum sebagai perwujudan akses keadilan kepada ASN di Kabupaten Belu.tujuan dari  penelitian  ini  ingin  mempelajari  tentang  pemberian  bantuan hukum  untuk  ASN.  Pentingnya  bantuan  hukum  tersebut  bukan berarti mendapat bantuan sehingga bebas dari hukuman akan tetapi memastikan  bahwa  hak-hak  hukum  ASN  yang  terlibat  masalah telah  terpenuhi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisis pemberian bantuan hukum sebagai perwujudan akses keadilan  kepada  Aparatur  Sipil  Negara  di  Kabupaten  Belu, mengetahui  dan  menganalisis  komitmen  Pemerintah  Kabupaten Belu  dalam  menyajikan  kebijakan  terkait  bantuan  hukum  sebagai akses  keadilan  kepada  Aparatur  Sipil  Negara  di  Kabupaten  Belu. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris.
Kata  Kunci: ASN  Kabupaten  Belu,  Bantuan  Hukum,  Akses Keadilan.

## Abstract
The  State  Civil  Apparatus  as  state  servants  and  public  servants plays an important role in national development as a driving force for the wheels of government which are burdened with main tasks and functions. The more dynamic the main tasks and functions  as a State Civil Apparatus, the greater the possibility for ASN to face legal problems. This also happens to ASN in Belu Regency, not a few ASN in Belu Regency in carrying out their duties are involved in  cases  or  legal  problems,  therefore  there  is  a  need  for  legal assistance as a manifestation of access to justice for ASN in Belu Regency.  for  civil servants.  The  importance  of  legal  aid  does  not mean getting help so that it is free from punishment but ensuring that the legal rights of the ASN involved in the problem have been fulfilled.  This  study  aims  to  identify  and  analyze  the  provision  of legal aid as a manifestation of access to justice for the State Civil Apparatus   in    Belu    Regency,   to    identify   and   analyze   the commitment  of  the  Belu  Regency  Government  in  presenting
policies related to legal aid as access to justice for the State Civil Apparatus in Belu Regency. This study uses the Juridical Empirical method.
Keywords: Belu District ASN, Legal Aid, Access to Justice.

## Pendahuluan
Bantuan hukum merupakan salah satu hal wajib yang harus dilakukan oleh setiap negara  di  dunia  ini  kepada  rakyatnya  terutama  pada  negara  Indonesia  sebagai  negara hukum (Achmad,  2016). Bantuan  hukum  merupakan  hak  bagi  setiap  warga  negara  atas jaminan perlindungan hukum sebagai sarana pengakuan Hak Asasi Manusia (Sukananda, 2018). Namun  pada  kesempatan  kali  ini  penulis  akan  membahas  bantuan  hukum  ASN. Beberapa  regulasi  mengenai  bantuan  hukum  telah  dikeluarkan  oleh  negara  melalui Undang-Undang  dan  peraturan  pelaksananya  maupun  dari  Mahkamah  Agung  ataupun Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah (Fauzi & Ningtyas, 2018).
Penyelenggaraan  pemberian  bantuan  hukum  kepada  warga  negara  merupakan bentuk  upaya  untuk  memenuhi  sekaligus  sebagai  implementasi  dari  negara  hukum  yang mengakui dan melindungi serta menjamin terhadap keadilan ( Saefudin, 2014 ).
Undang-undang  bantuan  hukum  adalah  peran  lembaga  bantuan  hukum  kampus sebagai  bagian  dari  civitas  akademik  untuk  dapat  melakukan  pengabdian  masyarakat dibidang  hukum  berdasarkan  keilmuan  dan  ke  ahlian  yang  dimiliki (Afandi,  2013). Undang-undang kekuasaan kehakiman menggariskan sebuah ketentuan bahwa pengadilan harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk  dapat  tercapainya  peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan (Dadan Herdiana, Susanto, Muhamad Iqbal, Iin Indriani, 2021).
Persamaan  dihadapan  hukum  harus  diartikan  secara  statis,  artinya  apabila  ada persamaan  dihadapan  hukum  bagi  semua  orang  maka  harus  diimbangi  pula  dengan persamaan  perlakukan  bagi  semua  orang (Mursitama,  Departemen,  Internasional, Humaniora, &  Bina,  2012). Tidak  dapat  dipungkiri,  stigma  negatif  masyarakat  terhadap proses  mencari  keadilan  di  negeri  tercinta,  Indonesia  sangat  kuat  dan  besar  sehingga muncul sebuah ketidakpercayaan terhadap dunia peradilan kita (Kusumawati, 2016).
Negara  mencoba  mengatasi  dengan  mengeluarkan  Undang-undang  tentang bantuan hukum, yang berupa penyediaan dana yang dapat diakses oleh advokat  yang telah memberikan  bantuan  hukum  bagi  rakyat  miskin (Raharjo,  Angkasa,  &  Bintoro,  2016) . Negara mencoba mengatasi dengan mengelurkan undang undang tentang bantuan hukum, yang  berupa  penyediaan  dana  yangdapat  diakses  oleh  advokat  yang  telah  memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin (Wijayanta, 2012).
Kehadiran  Undang-undang  bantuan  hukum  ini  paling  tidak  menjawab  ekspetasi yang  tinggi  dari  masyarakat  akan  penyelesaian  persoalan  bantuan  hukum  di  indonesia (Sihombing, 2013) . Pemberian hak-hak kepada tersangka dan terdakwa tersebut sekaligus juga diikuti dengan pengaturan kewajiban tertentu kepada aparat penegak hukum, agar hak- hak tersangka dan terdakwa itu dapat terwujud dalam praktik pengadilan di Indonesia (Arif, 2016).
Pemberian bantuan hukum dapat juga dilakukan oleh calon Advokat (CA), disebut juga  sebagai  kandidat.  Kewenangan  dari  kandidat  dalam  beracara  tidak  dapat  mandiri, kandidat  terbatas  dalam  melakukan  pembelaan  di  muka  pengadilan  dengan memerlukan pendampingan dari Advokat pendamping (Sukananda, 2018) . Bantuan hukum seringkali merupakan elemen penting untuk perlindungan hak yang efektif (Gruodytė & Kirchner, 2016). Dinyatakan di sini bahwa keterlibatan semua keahlian yang relevan, dengan fokus pada praktisi hukum dan pembuat kebijakan, dalam
proses  yang  terlibat  dan  kolaboratif,  dapat  secara  efektif  menempatkan  implementasi Pedoman SSF selangkah lebih maju (Nakamura, Chuenpagdee, & El Halimi, 2021). Pentingnya  bantuan  hukum  tersebut  bukan  berarti  mendapat  bantuan  sehingga bebas  dari  hukuman  akan  tetapi  memastikan  bahwa  hak-hak  hukum  ASN  yang  terlibat masalah telah terpenuhi  dan  memastikan  mekanisme hukum sesuai dengan aturan-aturan yang  berlaku,  adanya  perlindungan  hukum  bagi  ASN  dalam  menjalankan  tugas pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bahwa sebagai bagian dari warga  negara  yang  memiliki  hak  perlindungan  hukum  dalam  menjalankan  tugasnya sebagai  pelayanan  publik  dan  memberikan  kenyamanan  bagi  ASN  dalam  melaksanakan pekerjaan, meningkatkan profesionalisme dan integritas ASN.
Ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) terjebak dalam masalah hukum saat melaksanakan  tugas  negara  dalam  hal  ini  Pemerintah  Daerah  Provinsi/Kabupaten/Kota seharusnya  hadir  untuk  membela  dengan  mempertimbangkan  asas  praduga  tak  bersalah. Siapapun  harus  diperlakukan  sama  didepan  hukum,  dalam  ruang  lingkup  permasalahan hukum  yang  dialami  oleh  seseorang.  Undang-undang  nomor  5  tahun  2014  tentang  ASN semakin menguatkan adanya kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum, dimana bantuan  hukum  diberikan  kepada  ASN  yang  melanggar  hukum.  Berdasarkan  Pasal  21 Huruf d dan Pasal 22 Huruf c, Undang-undang nomor 5 tahun 2014, ASN yang bersalah berhak  mendapatkan  bantuan,  serta  Pasal  92  Ayat  (1)  Huruf  d  dan  Pasal  106  Ayat  (1) Huruf e “ASN berhak mendapatakan bantuan hukum.
Secara logika normatif pengaturan pada pasal 106 ayat 3  memberikan pembatasan bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan kejahatan luar biasa ( extra ordinary  crime )  dalam  menjalankan  tugas  yang  secara  tidak  langsung  melegalkan diskriminasi pemberian bantuan hukum  kepada Aparatur Sipil Negara yang  mana hal ini bertentangan  dengan  prinsip  utama  dari  keadilan  yakni  kepastian  hukum  yang  adil  dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Hal ini dikuatkan dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48  Tahun 2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dan  Penjelasan  Umum  KUHAP  butir  ke  3  huruf  c,  yang berbunyi:  “Setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut  atau  dihadapkan di pengadilan  dianggap  tidak  bersalah  sebelum  adanya  keputusan  dan  telah  memperoleh kekuatan  tetap.  Artinya  bahwa  ASN  yang  disangkakan  melakukan  kejahatan  luar  biasa seperti Korupsi, Narkotika dan Terorisme masih berhak memperoleh bantuan hukum dari Negara (Undang-Undang, 2009).
Berdasarkan Data dari Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabuapten Belu, hingga awal  tahun  2016  Kabupaten  Belu  memiliki  12  kecamatan  yang  terdiri  dari  81 desa/kelurahan.  Dari  81  desa/  kelurahan  di  Kabupaten  Belu,  69  merupakan  desa  dan  12 merupakan kelurahan yang berstatus definitif. Sementara itu jumlah ASN berdasarkan data Kepegawaian  Per  31  Desember  2019  berjumlah  4.109  orang  terdiri  dari  Tenaga  Teknis berjumlah 2.461 orang dan Tenaga Guru berjumlah 2.080 orang.
Data yang diperoleh sepanjang Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 terdapat 10 orang ASN yang terlibat persoalan hukum dalam menjalankan tugas/jabatannya baik itu sebagai  Kepala  Dinas,  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK),  Bendahara  Pengeluaran, Guru/pengajar dan juga sebagai staf teknis. Dari informasi yang diperoleh saat penetapan sebagai  tersangka  orang-orang  ini  tidak  memperoleh  pendampingan  dan  perlindungan hukum  dari pemerintah  daerah Kabupaten Belu saat dihadapkan dengan Aparat Penegak Hukum baik itu dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka, saksi maupun dalam proses persidangan di Pengadilan yang mana perlindungan hukum merupakan hak Aparatur Sipil Negara tersebut.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris  yaitu pendekatan masalah  melalui  penelitian  hukum  dengan  melihat  norma  hukum  yang  berlaku  akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat. Penelitian ini  juga  menekankan  pada  praktek  di  lapangan  dikaitkan  dengan  aspek  hukum  atau perundangan-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan
1. Persoalan Hukum Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam kurun waktu empat (4) Tahun dari  Tahun  2017  samapai  dengan  Tahun  2020  terdapat  sejumlah  kasus  hukum  yang menimpah Aparatur Sipil Negara yang dapat digambarkan melalui table berikut;
Tabel 1 Data Jumlah Kasus Hukum Aparatur Sipil Negara Kabupaten Belu 4 (empat) Tahun Terakhir . No Jenis Kasus Jumlah Kasus/Tahun 2017 2018 2019 2020 1 Korupsi 3 1 2 2 2 Pembunuhan - - 1 - 3 Perceraian 1 - 5 - 4 Kekerasan 1 1 2 - 5 Tata Usaha Negara 1 1 2 -
Data BKPSDM Kabupaten Belu dan Bagian Hukum Setda Belu Data pada tabel di atas dapat digambarkan bahwa keterlibatan ASN dalam kasus hukum  dalam  kurun  waktu  4 tahun  terakhir  dari  tahun  2017  sampai  dengan  tahun  2020, kasus  korupsi  berjumlah  8  kasus,  pembunuhan  1  kasus,  perceraian  6  kasus,  kekerasan  4 kasus dan tata usaha negara 4 kasus.
Berdasarkan sampel penelitian ditemukan fakta bahwa perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu masih jauh dari harapan, hal ini dapat dibuktikan dengan  belum  diperolehnya  perlindungan  hukum  dari  Pemerintah  Kabupaten  Belu terhadap  Aparatur  Sipil  Negara  yang  mengapdikan  dirinya  pada  Instansi-instansi Pemerintahan  di  Kabupaten  Belu  saat  harus  berhadapan  dengan  perso’alan-perso’alan hukum,  pada  hal  bantuan  hukum  sebagai  implementasi  dari  asas equality  before  the  law yang  merupakan  Hak  Asasi  Manusia,  menjadikannya  sebagai  hak  universal  yang  telah diakui, dijamin, dan diberikan oleh negara kepada setiap orang.
Hak ini juga telah diatur dalam berbagai instrumen internasional  maupun nasional yang  juga  menjadi  pedoman  dalam  pemberian  dan  pelaksanaan  bantuan  hukum  di Indonesia  termasuk  di  Kabupaten  Belu.  Bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  tidak  hanya diberikan  kepada Masyarakat miskin tetapi  juga diberikan  kepada  Aparatur Sipil Negara dalam hal ini adalah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu.
Hal ini  dimaksudkan bahwa semua  warga negara berkedudukan sama dihadapan hukum  dan  negara  wajib  memberikan  jaminan  perlindungan  hukum  baik  itu  kepada masyarakat  miskin  maupun  Aparatur  Sipil  Negara  yang  mana  sebagai  penggerak  roda Pemerintahan  sudah  seharusnya  Aparatur  Sipil  Negara  memperoleh  kenyamanan  serta
kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai Abdi Negara dan Abdi masyarakat baik  itu  berupa  konsultasi,  pendampingan  maupun  bantuan  hukum  sehingga  tercapai keadilan  bagi  setiap  warga  negara  dengan  demikian  hak  dari  masyarakat  termasuk  hak Aparatur Sipil Negara untuk memperoleh keadilan terpenuhi.
Selain itu harus disadari bahwa beberapa kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh  Aparatur  Sipil  Negara  pada  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Belu  baik  itu pelanggaran maupun kejahatan merupakan kelalaian Aparatur itu sendiri. Namun, negara dalam  hal  ini  Pemerintah  Kabupaten  Belu  seharusnya  hadir  untuk  memberikan  jaminan perlindungan hukum baik itu dalam bentuk konsultasi, pendampingan serta bantuan hukum demi  terpenuhinya  rasa  keadilan  serta  terpenuhinya  hak  hukum  Aparatur  itu  sendiri bukannya  membiarkan  Aparatur  untuk  berjuang  sendiri  dan  akhirnya  pasrah  terhadap sangsi hukum sebagai konsekuensi dari pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.

## Kendala  Untuk  Memperoleh  Bantuan  Hukum  Sebagai  Perwujudan  Akses Keadilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu
Hasil penelitian terdapat beberapa kendala yang dihadipi oleh Aparatur Sipil Negara untuk  memperoleh  Bantuan  Hukum  sebagai  Akses  Keadilan  dalam  pemenuhan  haknya sebagai Aparatur antara lain sebagai berikut;
a. Belum terbangun sistem perlindungan hukum bagi ASN di Kabupaten Belu;
Adanya sistem perlindungan hukum bagi ASN sebagai mana tertuang dalam UU ASN,  bahwa  terdapat  kepedulian  pemerintah  terhadap  ASN,  karena  ada  ketentuan perlindungan hukum dalam bentuk bantuan hukum. Titik tolak pemikiran ini menunjukan bahwa ASN dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh undang-undang.
Upaya preventif yang  seharusnya  dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Belu yakni dengan menyajikan regulasi baik itu berupa Keputusan Bupati, Peraturan Bupati maupun  Peraturan  Daerah  yang  di  dalamnya  memuat  pemenuhan  hak-hak  aparatur termasuk hak hukum dari aparatur. Selain itu upaya represif yang dapat dilakukan berupa sangsi  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  maupun  peraturan-peraturan  terkait  Aparatur Sipil Negara yang berlaku.
Konsekuensi dari belum terbangunnya sistem perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu yang baik yakni Aparatur tidak memperoleh hak-haknya sebagai  Abdi  Negara  dan  Abdi  masyarakat  saat  berhadapan  dengan  persoalan-persoalan hukum dalam  menjalankan tugas dan fungsinya dengan demikian prinsip utama keadilan yakni  kepastian  hukum  yang  adil  dan  perlakuan  sama  dihadapan  hukum  sulit  untuk terpenuhi.
b. ASN belum mengetahui LKBH Korpri Kabupaten Belu;
Kasus  yang  terjadi  selama  ini  di  Kabupaten  Belu.  Hal  ini  dikarenakan  belum jelasnya lembaga manakah yang harus bertanggung jawab dalam melaksanakan ketentuan ini.  Meskipun  selama  ini  telah  mengenal  lembaga  Korpri,  Badan  Pertimbangan Kepegawaian  (BAPEK),  maupun  Pusat  Konsultasi  dan  Bantuan  Hukum  Badan Kepegawaian  Negara  belum  secara  maksimal  dan  mandiri  dalam  memberikan  bantuan hukum bagi pegawai ASN.
Apabila memperhatikan Pasal 126 Undang-undang ASN yang berbunyi “Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia” (KORPRI) saat ini,  maka lembaga inilah  yang sebenarnya  memiliki wewenang  dan tanggung jawab dalam memberikan bantuan hukum kepada ASN. Hal ini dikarenakan
salah satu fungsi Korps Pegawai ASN salah satunya berfungsi memberikan perlindungan hukum  dan  advokasi  kepada  anggota  korps  profesi  ASN  Republik  Indonesia  yang mengalami  masalah  hukum  dalam  melaksanakan  tugas.  Dalam  upaya  mendukung pelaksanaan atas bantuan hukum  maka lembaga ini perlu dibentuk secara definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku didasarkan pada ketentuan undang- undang.  Apabila  tindakan  administrasi  telah  sah  menurut  undang-undang  ( legal )  maka dianggap dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum apabila terjadi pengaduan maupun gugatan.
Lembaga bantuan hukum ASN yang telah dibentuk untuk merealisasikan amanat Undang-undang  ASN  wajib  memerankan  fungsi  sebagai  pelindung  pegawai  ASN  dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Persoalan minimnya informasi terhadap Lembaga Konsultasi dan  Bantuan Hukum Korpri  serta  tugas  dan  fungsi  dari  lembaga  ini  oleh  Aparatur Sipil  Negara  di  Kabupaten Belu  mengakibatkan  akses  terhadap  keadilan  bagi  ASN  tidak  terpenuhi.  Kekhawatiran terhadap  tingginya  biaya  perkara  di  pengadilan  semakin  menambah problem bagi  ASN yang  tersandung  kasus  hukum.  Hasilnya  ASN  pasrah  terhadap  sangsi  hukum  yang dijatuhkan  terhadapnya  tanpa  ada  pembelaan  dari  siapapun,  dengan  demikian  jaminan perlindungan hukum dari Pemerintah Kabupaten Belu sebagai akses memperoleh keadilan tidak terpenuhi maka dengan demikian hak Aparatur Sipil Negarapun tidak terpenuhi.
Hal  ini  sebenarnya  dapat  diatasi  dengan  cara  sosialisasi  LKBH  Korpri  kepada seluruh ASN di Kabupaten Belu sehingga Aparatur dapat mengetahui tugas dan fungsi dari LKBH Korpri Kabupaten Belu itu sendiri.
c. Belum  Optimalnya  Eksistensi  Korps  Profesi  Pegawai  ASN  dalam  Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu. Sesuai  dengan  visi  Korpri  angka  3  “Mewujudkan  kesejahteraan,  penghargaan, pengayoman dan perlindungan hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota” dan  fungsi  Korpri  angka  5  ”Sebagai  pengayom,  pelindung  dan  pemberi  bantuan  hukum bagi anggota, maka Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri yang telah dibentuk  di  Kabupaten  Belu,  dimana  tugas  dan  fungsi  LKBH  adalah  memberikan perlindungan  dan  bantuan  hukum  terhadap  anggota  Korpri  Kabupaten  Belu  yang menghadapi  persoalan  hukum  baik  itu  pidana,  perdata  maupun  tata  usaha  negara  sesuai dengan  hak-haknya  sebagai  warga  negara  tidak  berjalan  sesuai  dengan  harapan  besar Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu.
Selain  memberikan  konsultasi  dan  bantuan  hukum,  juga  dapat  memberikan edukasi  atau  pendidikan  hukum  kepada  anggotanya.  Karena  masih  banyak,  atau  bahkan mayoritas,  anggota  Korpri  di  Kabupaten  Belu  yang  awam  tentang  pemahaman  hukum, sehingga  ketika  berhadapan  dengan  aparat  hukum  mereka  sering  tidak  berdaya  karena ketidaktahuan  dan  ketidakpahaman  harus  berbuat  apa  dan  berkonsultasi  kemana. Disamping  itu  juga  harapan  dengan  adanya  edukasi  atau  pendidikan  hukum  tersebut, anggota  KORPRI  Kabupaten  Belu  dapat  lebih  memahami  bagaimana  agar  dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menimbulkan permasalahan hukum.
Adapun  dengan  diberlakukan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang di undangkan pada tanggal 15 Oktober 2019 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu  Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan  Daerah  Kabupaten  Belu  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Pembentukan  dan Susunan  Perangkat  Daerah  maka  status  Sekretariat  Korpri  Kabupaten  Belu  yang
dahulunya  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  7 Tahun  2016  sebagai  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD)  yang  dimana  memiliki  Rencana  Kerja  Anggaran  (RKA)  dan  Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tersendiri dihilangkan.
Sementara itu terkait tugas dan fungsi pokok dari Korpri dimasukan kedalam salah satu seksi di Bidang Pengembangan pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia. Hal ini tentunya memiliki dampak pada optimalisasi eksistensi dari Korpri.
d. Eksistensi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri Kabupaten Belu.
Bantuan  hukum  merupakan  instrumen  penting  dalam  Sistem  Peradilan  karena merupakan  bagian  dari  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  bagi  setiap  individu, termasuk hak atas bantuan hukum.
Menjamin lembaga termasuk lembaga konsultasi dan bantuan hukum  Korpri tetap eksis dalam Organisasi Pemerintahan Kabupaten Belu bukan sebuah perkara mudah hal ini dapat  dibuktikan  dengan  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  eksistensi  Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri Kabupaten Belu, antara lain sebagai berikut:
a) Perubahan Regulasi pada Organisasi Perangkat Daerah;
Berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2019  yang  kemudian ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Belu  yang  mana  dalam  peraturan tersebut menghilangkan atau menggabungkan beberapa Organisasi Perangkat  Daerah yang salah  satunya  adalah  Sekretariat  Korpri  Kabupaten  Belu  berdampak  pada  eksistensi  dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri. Hal ini terjadi  dikarenakan Sekretariat Korpri Kabupaten Belu juga merupakan Sekretariat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri.
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kabupaten Belu kini tinggal nama, alih- alih hadir sebagai pelindung Aparatur Sipil Negara dengan dalam menjalankan tugas dan fungsinya  sebagai  abdi  negara  dan  abdi  masyarakat  dengan  deretan  pejabat  dan  orang- orang  yang  dianggap  berkompeten  di  bidang  hukum  yang  telah  di  ambil  sumpah  dan dilantik  secara resmi  oleh  Wakil  Bupati  Belu  untuk  mengemban  tugas  yang  mana  tugas tersebut  secara  jelas  tertuang  dalam  surat  keputusan  Sekretaris  Daerah  sebagai  Ketua Korpri Kabupaten Belu. Keadaan ini juga luput dari perhatian Pimpinan Daerah Kabupaten Belu.
b) Budaya Hukum Aparatur di Kabupaten Belu;
Budaya  hukum  dapat  meliputi  nilai-nilai  mengenai  hukum,  nilai-nilai  berupa konsep  mengenai  apa  yang  dianggap  baik  dan  buruk,  sikap-sikap  yang  terkait  dengan tingkah  laku  yang  berhubungan  dengan  hukum  dan  aparat  penegak  hukum,  dan  juga perilaku dari masyarakat itu sendiri yang terjadi secara berulang-ulang, yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada adat atau kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir.
Seorang  ASN  di  Kabupaten  Belu  sudah  mulai  tumbuh  kesadaran  hukum  dan ketaatan hukum. Namun, masih banyak yang belum mengetahui dan  memahami mengenai hak  atas  bantuan  hukum.  Tentu  hal  ini  dapat  menimbulkan  budaya  hukum  yang tidak mendukung pelaksanaan pemberian bantuan hukum itu sendiri.
Nilai-nilai  ini  mengacu pada ketidak-percayaan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan  hukum,  ini  kemudian  dalam  prakteknya  dapat  menimbulkan  sikap  penolakan menggunakan  hak  bantuan  hukum.  Ada  juga  pandangan  serta  sikap  ASN  di  Kabupaten Belu yang memandang bantuan hukum atau jasa pengacara sebagai barang mahal sehingga dengan ketidaktahuan seperti ini,  mereka memilih untuk tidak menggunakan jasa bantuan hukum.  Hal  ini  tentu  merupakan  penghambat  dalam  pelaksanaan  pemberian  bantuan hukum di Kabupaten Belu.

## c) Ketidak Tersediaan Anggaran
Faktor  lain  yang  juga  sangat  mempengaruhi  eksistensi  dari  Lembaga  Konsultasi dan  Bantuan  Hukum  Korpri  Kabupaten  Belu  yakni  tidak  tersedia  anggaran.  Penyusunan anggaran  daerah  yang  baik  akan  melewati  suatu  proses  kajian  empiris  yang  memiliki makna strategis dari sudut pandang ekonomi dan accountable . Kepentingan yang bersifat politis  dapat  dimasukkan  dalam  penyusunan  anggaran,  namun  tidak  harus  mendominasi fungsi strategis anggaran tersebut. Adapun fungsi strategis tersebut bahwa anggaran adalah sumber  pembiayaan  pembangunan  yang  berkesinambungan  dan  memiliki  target pencapaian tujuan yang jelas dan terukur.
Tidak tersedia anggaran khusus untuk Lembaga Konsultasi dan  Bantuan Hukum Korpri  Kabupaten  Belu  terlihat  dari  Rencana  Kerja  Anggaran  (RKA)  dan  Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Sumber Daya  Manusia Kabupaten Belu  Tahun  2019/2020  dan  2021/2022.  Ketidaktersediaan  anggaran  ini  berdampak  pada tidak  terselenggaranya  rencana  kegiatan  dari  Lembaga  Konsultasi  dan  bantuan  Hukum Korpri Kabupaten Belu.
2. Komitmen  Pemerintah  Kabupaten  Belu  Dalam  Menyajikan  Kebijakan Terkait Bantuan Hukum Sebagai Akses Keadilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu.
Kabupaten  Belu  lahir  dengan  dibuatnya  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  64  Tahun  1958  Tentang  Pembentukan  Daerah-Daerah  Tingkat  I  Bali,  Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur pada tanggal 11 Agustus Tahun 1958 dengan ibu  Kota  Atambua,  memiliki  Aparatur  Sipil  Negara  berjumlah  4.109  orang  terdiri  dari Tenaga Teknis berjumlah 2.461 orang, Tenaga Guru berjumlah 2.080 orang dan ditambah Pegawai  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPK)  berjumlah  32  orang  yang  terdiri  dari  Tenaga Pendidik  dan  Penyuluh  Pertanian  Pemerintah  Kabupaten  Belu  menyadari  pentingnya perlindungan hukum bagi Aparaturnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga diperlukan  kebijakan-kebijakan  yang  menjamin  perlindungan  hukum  terhadap  Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu.
Tujuan  kebijakan-kebijakan  yang  dilakukakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Belu yakni  memberikan  jaminan  perlindungan  hukum  kepada  Aparatur  Sipil  Negara  baik  itu dalam  bentuk  konsultasi,  pendampingan  dan  bantuan  hukum  dalam  rangka  terwujudnya rasa keadilan dan terpenuhinya hak dari Aparatur Sipil Negara pada lingkungan Pemerintah Kabupaten  Belu.  Kebijakan  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Belu  di antaranya sebagai berikut:
a. Pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri  Kabupaten Belu. Indonesia sebagai negara yang menganut paham negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam segala  bentuk  bantuan  hukum  kepada  Aparatur  Sipil  Negara  secara  umum  dan  dalam Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belu secara khusus.
Pemerintah  Kabupaten  Belu  menyadari  pentingnya  perlindungan  hukum  dalam berupa  bantuan  hukum  bagi  aparaturnya  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  mendirikan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri Kabupaten Belu dengan Surat Keputusan Dewan  Pengurus  Korpri  Kabupaten  Belu  Nomor:  DP.Korpri.027/103.a/KEP/XI/2016 Tentang Pembentukan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Korpri Kabupaten Belu tanggal 18 November 2016 maka secara
legalitas Kabupaten Belu telah memiliki sebuah lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang  secara  khusus  mengurus  persolan-persoalan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu.
Dasar  pertimbangan  pembentukan  lembaga  konsultasi  dan  bantuan  hukum  ini antara  lain;  1)  bahwa  Aparatur Sipil  Negara  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  kedinasan dan  kehidupan  sehari-hari  tidak  dapat  menghindar  dari  tuntutan  hukum,  baik  hukum Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara; 2) bahwa Korprs Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)  sebagai  organisasi  mempunyai  fungsi  untuk  memberikan  perlindungan  dan bantuan hukum bagi anggotanya; 3) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas perlu  menetapkan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI tentang Pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI  Kabupaten Belu.
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kabupaten Belu memiliki  Tugas, antara lain:
1) Melaksanakan  pelayanan  dan  konsultasi  bantuan  hukum  bagi  anggota  KORPRI Konsultasi Hukum adalah pelayanan jasa hukum berupa  nasihat, penjelasan, informasi  atau  petunjuk  kepada  anggota  masyarakat  yang  mempunyai  permasalahan hukum, untuk memecahkan masalah yang diihadapinya sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan dan konsultasi bantuan hukum bagi anggota Korpri di Kabupaten Belu dapat dilakukan pada setiap jam kerja.
Pendampingan  dan  pemberian  bantuan  hukum  kepada  ASN  di  Kabupaten  Belu merupakan  jaminan  dari  pemerintah  daerah  kepada  aparatur  yang  mengalami permasalahan hukum baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan yang dilakukan dengan cara mejalankan  kuasa, mendampingi,  mewakili  dan  melakukan tindakan  hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
2) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum  bagi anggota KORPRI; Sosialisasi dan penyuluhan hukum merupakan kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada  masyarakat.  Kegiatan  ini  juga  dilakukan  oleh  Lembaga  Konsultasi  dan  Bantuan Hukum  Korpri  Kabupaten  Belu  kepada  seluruh  anggota  Korpri  Kabupaten  Belu.  Tujuan diselenggarakannya sosialisasi dan penyuluhan hukum.
Seseorang tidak hanya dituntut untuk patuh terhadap hukum akan tetapi juga harus menghormati  hak-hak  orang  lain  yang  masing-masing  mempunyai  harkat  dan  martabat yang  sama  serta  mendapat  kepastian  hukum  dan  perlakuan  yang  sama  di  depan  hukum. Oleh karenanya guna meningkatkan kesadaran hukum aparatur terhadap norma hukum dan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  peran  Lembaga  Konsultasi  dan  Bantuan Hukum Korpri Kabupaten Belu untuk melakukan sosialisasi dan penyuluh hukum sangat diperlukan
b. Pembentukan  Pengurus  Lembaga  Konsultasi  dan  Bantuan  Hukum  Korpri Kabupaten Belu.
Pengurus  Lembaga  Konsultasi  dan  Bantuan  Hukum  Korpri  Kabupaten  Belu  di bentuk  dengan  Surat  Keputusan  Dewan  Pengurus  Korpri  Kabupaten  Belu  Nomor:DP. Korpri. 027/103.b/ KEP/ XI/ 2016 Tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Konsultasi Dan  Bantuan  Hukum  Kabupaten  Belu  tanggal  18  November  2016  dengan  pertimbangan bahwa dalam rangka  memberikan perlindungan, pengayoman dan pendampingan  hukum bagi  Aparatur  Sipil  Negara/  anggota  KORPRI  dan  keluarganya  yang  terkena  masalah hukum  diperlukan  suatu  Lembaga  Konsultasi  dan  Bantuan  Hukum  KORPRI  Kabupaten Belu yang memiliki tugas antara lain sebagai berikut:
1. Melaksanakan pelayanan dan konsultasi bantuan hukum bagi anggota KORPRI dan
keluarganya;
2. Memberikan pendampingan dan bantuan hukum bagi anggota KORPRI dan keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum;
3. Melakukan  sosialisasi  dalam  rangka  meningkatkan  kesadaran  hukum  bagi  anggota KORPRI;
4. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan LKBH KORPRI
Kementerian/LPKN/Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Menyelenggarakan  Pendidikan  Hukum  dan  Pendidikan  Khusus  Profesi  advokat  bagi anggota KORPRI;
6. Sebagai tempat bagi anggota KORPRI yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat.
c. Optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah  mendefenisikan  sistem  pengendalian intern adalah  proses  yang  integral  pada tindakan.
Optimalisasi  penerapan  sistem  pengendalian intern juga  dilaksanakan  pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu untuk  menjamin  hak-hak aparatur serta memberikan perlindungan hukum kepada aparatur bentuk pengendalian intern yang terus dilakukan yakni dengan cara:
1. Penguatan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Penguatan  Aparatur  Pengawasan Intern Pemerintah  (APIP)  pada  Inspektorat Kabupaten  Belu  dengan  Anggaran,  Pendidikan,  Serta  Pelatihan  kepada  Auditor.  Hal  ini dilakukan  mengingat  Inspektorat  Daerah  memiliki  peran  dan  unit  kerja  yang  sangat strategis  baik  ditinjau  dari  aspek  fungsi  dan  tanggung-jawab  dalam  manajemen  maupun dari  segi  pencapaian  visi  dan  misi  serta  program-program  pemerintah.  Keseriusan Pemerintah  Daerah  dalam  rangka  pengutan  APIP  ditunjukan  dengan  adanya  Peraturan Bupati Belu Nomor 72 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Belu. Tujuan dari penguatan.
Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme akan semakin menjauhkan aparatur dari pelanggaran hukum.
2. Pembentukan Satuan Tugas Sapuh Bersih Punguatan Liar (Saberpungli).
Perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Berdasarkan pertimbangan ini Pemerintah Kabupaten Belu menetapkan Keputusan Bupati Belu  Nomor  : 52/HK/2017 tentang  pembentukan  satuan  tugas  sapu  bersih  pungutan  liar  di  Kabupaten  Belu  yang bertugas  melaksanakan  pemberantasan  pungutan  liar  secara  efektif  dan  efisien  dengan mengoptimalkan  pemanfaatan  personil,  satuan  kerja  dan  sarana  prasarana  sesuai kewenangan dan lingkup tugas. Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas  dibantu oleh sekretariat dengan susunan tercantum pada lampiran Keputusan Bupati Belu sebagaimana tersebut di atas.
Kebijakan-kebijakan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Belu untuk memberikan jaminan serta perlindungan hukum kepada Aparaturnya dalam rangka pemenuhan  rasa  keadilan  dan  perwujutan  hak  Aparatur  Sipil  Negeri  belum  sepenuhnya memberikan  dampak  positif  kepada  Aparatur  sehingga  keseriusan  Pemerintah  Daerah dalam memberikan jaminan dan perlindungan hukumpun masih jauh dari harapan.

## Kesimpulan.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa; Aparatur Sipil Negara di Kabupaten
Belu  yang  terlibat  kasus  hukum  tidak  mendapat  bantuan  hukum  sebagai  akses  keadilan disebabkan karena minimnya informasi terkait Bantuan Hukum serta Lembaga Konsultasi dan  Bantuan  Hukum  Korps  Pegawai  Republik  Indonesia  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah Kabupaten Belu, serta tidak tersedianya anggaran yang secara khusus diperuntukan guna menunjang  tugas  dan  fungsi  Lembaga  Konsultasi  dan  Bantuan  Hukum  ini.  Komitmen Pemerintah Kabupaten Belu dalam  menyajikan  kebijakan terkait bantuan hukum sebagai akses keadilan kepada Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu belum efektif dijalankan sehingga  hak  memperoleh  perlindungan  dan  bantuan  hukum  saat  Aparatur  Sipil  Negara terlibat masalah hukum terabaikan.

## Blibiograpy
Achmad, Deni. (2016). Peranan Mahasiswa Fakultas Hukum Sebagai Pelaksana Bantuan Hukum (Legal Aid) Kepada Masyarakat. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum , 9 (1),
17–32. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.585 Afandi,  Fachrizal.  (2013).  Implementasi  Pengabdian  Masyarakat  Berbasis  Access  To Justice  Pada  Lembaga  Bantuan  Hukum  Kampus  Negeri  Pasca  Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum. Jurnal Rechts Vinding: Media  Pembinaan Hukum Nasional , 2 (1), 31. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.80 Arif, Andry Rahman. (2016). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang  Tidak  Mampu  Dalam  Perkara  Pidana  Di  Kota  Bandar  Lampung. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum , 9 (1), 103–113. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.591
Dadan  Herdiana,  Susanto,  Muhamad  Iqbal,  Iin  Indriani,  Wawan  Supriyatna.  (2021).
Pelatihan  Penggunaan  Aplikasi  E-Court  Untuk  Paralegal  Di  Lembaga  Bantuan Hukum" Unggul". Abdi Laksana … , 2 , 110–115. Retrieved from http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL/article/view/8781 Fauzi, Suyogi Imam, & Ningtyas, Inge Puspita. (2018). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. Jurnal Konstitusi , 15 (1), 50. https://doi.org/10.31078/jk1513
Gruodytė,  Edita,  &  Kirchner,  Stefan.  (2016).  Legal  aid  for  intervenors  in  proceedings before  the  European  Court  of  Human  Rights. International  Comparative Jurisprudence , 2 (1), 36–44. https://doi.org/10.1016/j.icj.2016.04.001
Kusumawati,  Mustika.  (2016).  Peranan  Dan  Kedudukan  Lembaga  Bantuan  Hukum Sebagai  Access  To  Justice  Bagi  Orang  Miskin. Arena  Hukum , 9 (2),  190–206. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3
Mursitama, Tirta N., Departemen, Dosen, Internasional, Hubungan, Humaniora, Fakultas,
& Bina, Universitas. (2012). Jur l R ec hts ind ing BP Re c Jur na l . 1 (April), 75–92.
Nakamura, Julia, Chuenpagdee,  Ratana, &  El Halimi, Mostafa. (2021). Unpacking legal and policy frameworks: A step ahead for implementing the Small-Scale Fisheries Guidelines. Marine Policy , 129 , 104568. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104568 Raharjo, Agus, Angkasa, A., & Bintoro, Rahadi Wasi. (2016). Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat). Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 27 (3), 432. https://doi.org/10.22146/jmh.15881
Saefudin,  Yusuf.  (2014). Miskin  Di  Jawa  Tengah  Berdasarkan  Undang-Undang . Sihombing,  Eka  N.  A.  M.  (2013).  Mendorong  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Tentang Bantuan  Hukum  Di  Provinsi  Sumatera  Utara. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media Pembinaan Hukum Nasional , 2 (1), 81.
https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.83
Sukananda, Satria. (2018). Diversi Jurnal Hukum. Diversi Jurnal Hukum , 4 (2), 150–179. Undang-Undang.  (2009). Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman .
Wijayanta, Tata. (2012). Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu Dalam  Perkara Perdata
Di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Mimbar Hukum , 24 (1), 110–120. https://doi.org/10.22146/jmh.16149
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Licensed