## KAJIAN FILOSOFIS TENTANG GAGASAN KEWARGANEGARAAN

## Theodorus Pangalila

## Dosen pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS UNIMA

## Abstrak
Dari  Socrates  sampai  Ulrich  Beck,  konsep  kewarganegaraan  telah  banyak diperdebatkan,  berteori  dan  diteliti.  Orang-orang  berbicara  tentang  berbagai  jenis kewarganegaraan, seperti kewarganegaraan sosial, kewarganegaraan politik, kewarganegaraan  aktif,  kewarganegaraan  Eropa  dan  kewarganegaraan  global,  nama  yang sama  tapi  dengan  interpretasi  yang  berbeda.  Gagasan  kewarganegaraan  telah  mengalami perubahan  secara  terus  menerus  seiring  dengan  perjalanan  waktu;  dari  konsep kewarganegaraan polis di Athena sampai pada konsep masyarakat multikultural dewasa ini.
Kata Kunci: Filosofis, Gagasan, Kewarganaraan

## Pendahuluan
Dari Socrates sampai Ulrich Beck, konsep kewarganegaraan  telah  banyak  diperdebatkan, berteori  dan  diteliti.  Orang-orang  berbicara tentang berbagai jenis kewarganegaraan, seperti kewarganegaraan sosial, kewarganegaraan
politik, kewarganegaraan aktif, kewarganegaraan  Eropa  dan  kewarganegaraan global, nama yang sama tapi dengan interpretasi yang berbeda! Akademisi
Kontemporer
berbicara  tentang  gagasan-gagasan  seperti 'maksimal'  dan  'minimal'  kewarganegaraan (McLaughlin  dalam  McDonough  dan  Feinberg, 2003), gender dan kewarganegaraan (Arnot dan
Dillabough,  2000),  atau  kewarganegaraan kosmopolitan (Heater, 2002)
(www.pearsonpublishing.co.uk).
Dalam  tulisan  ini  penulis  akan  mencoba memaparkan  tentang  gagasan  kewarganegaraan dari  zaman  Yunani  Kuno  dan  Romawi  sampai ke zaman kontemporer secara filosofis.

## A. Gagasan Kewarganegaraan Awal
Istilah  kewarganegaraan  (terjemahan  dari “citizenship” )  telah  dikenal  sejak  zaman Aristoteles (384-322 BC). Dalam bukunya yang berjudul  “Politics”,  Aristoteles  menjelaskan tentang citizenship sebagai  gagasan  awal terdapat  dalam  Buku  III The  Theory  of Citizenship  and  Constitution (Wahab  dan Sapriya,  2011).  Menurut  J.G.A.  Pocock  (1995) ketika  kita  berbicara  tentang  kewarganegaraan awal atau klasik, maka kita akan selalu merujuk pada  peradaban  kuno  di  Mediteranian,  secara khusus Athena pada ke-5 SM dan ke-4 SM dan Roma dari abad ke-3 SM sampai abad 1 M.
Menurut  Freeman  Butts  (1980)  gagasan tentang  kewarganegaraan  telah  ditempa  dalam dua  periode  formatif  yang  utama.  Rumusan pertama  muncul  sepanjang  naik  dan  runtuhnya negara-kota  ( city-state )    Yunani  dari  sekitar abad  ke-7  SM  sampai  abad  ke-4  SM  dan terbawa  dengan  perubahan  Republik  Romawi
dan  Kekaisaran.  Rumusan  yang  kedua berlangsung dalam kaitannya dengan tumbuhnya negara-bangsa ( nation-state ) modern di era revolusi Eropa Barat dan Amerika yang  berlangsung  dari  abade  ke-17  M  sampai abad  ke-19 M.
Berikut ini adalah gagasan  awal kewarganegaraan  yang  berasal  dari  Yunani  dan Romawi:

## 1. Gagasan  Kewarganegaraan  di  Yunani Kuno
Bentuk  pertama  dari  kewarganegaraan didasarkan  pada  cara  hidup  orang  di  zaman Yunani  Kuno,  dalam  skala  yang  kecil masyarakat  organik  dari  ( city-state ) polis . Menurut Bertens (1999) suatu polis adalah suatu negara  kecil  atau  suatu  negara-kota,  tetapi serentak juga kata polis menunjuk kepada rakyat yang  hidup  dalam  negara-kota  itu.  Pada  zaman ini  kewarganegaraan  tidak  dipandang  sebagai masalah  publik,  kewarganegaraan  dipisahkan dari kehidupan pribadi dari individu. Kewajiban kewarganegaraan  amat  berhubung  erat  dengan kehidupan sehari-hari seseorang di polis . Menurut  Freeman  Butts (1980): Pertama, Kewarganegaraan  di  Yunani  didasarkan  pada keanggotaan  dalam  komunitas  politik,  di  mana hak  dan  kewajiban  warga  negara  diatur  oleh hukum yang dibuat oleh manusia. Dalam hal ini kewarganegaraan dilihat sebagai sebuah achieved status yang berbeda dengan peran dan kewajiban yang diberikan oleh klan, kekerabatan,  atau  jenis  kelamin  sebagai ascribed  status . Kedua, mereka  yang  disebut warga  bebas  ( free  citizens )  adalah  anggota  dari sebuah  komunitas  politik  yang  demokratis maupun  republik  di  mana  kelas  warga  negara berpartisipasi secara aktif dalam urusan negara. Untuk  menjadi  benar-benar  manusia,  orang harus  menjadi  warga  negara  aktif  untuk masyarakat,  seperti  yang  dikatakan  oleh Aristoteles: “To  take  no  part  in  the  running  of
the community's affairs is to be either a beast or a  god!” Inilah  bentuk  kewarganegaraan  yang didasarkan  pada  kewajiban  warga  negara terhadap masyarakat, bukan hak yang diberikan kepada  warga  masyarakat.  Bagi  mereka  hal  ini bukanlah sebuah masalah, karena mereka semua memiliki  ikatan  yang  kuat  dengan polis ;  nasib mereka  dan  nasib  komunitas  mereka  sangat terjalin  erat.  Oleh  karena  itu,  warga polis melihat  kewajiban  kepada  masyarakat  sebagai kesempatan  untuk  menjadi  saleh  dan  menjadi sumber  pernghormatan  dan  penghargaan.  Di Athena, warga bisa menjadi penguasa dan yang dikuasai,  jabatan  politik  dan  yuridis  penting diputar  dan  semua  warga  negara  memiliki  hak untuk  berbicara  dan  suara  dalam  pemilihan. Menurut  Aristoteles,  kewarganegaraan  adalah status milik laki-laki ( patriarki ) yang berpartisipasi  dalam  bidang  politik  dengan tujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat  (J.G.A  Pocock,  1995).  Konsepsi Aristoteles  menyiratkan  bahwa  warga  sipil menampilkan kebajikan dengan aktif mengambil  bagian  dalam  peran  pemerintahan serta pasif mematuhi hukum yang ditetapkan.
Menurut  Aristoteles,  kewarganegaraan tidak  ditentukan  oleh  penduduk  atau  hanya sekedar  kemampuannya  di  depan  pengadilan. Warga  Negara  adalah  seseorang  yang  secara permanen  menjalankan  pemerintahan  yang berkeadilan dan memegang jabatan (Wahab dan Sapriya,
2011). Gagasan tentang
kewarganegaraan  yang  dikemukakan  oleh Aristoteles ini erat kaitannya dengan konsepnya tentang  negara  dan  etika.  Manusia  adalah zoon politikon, makhluk  sosial,  makhluk  hidup  yang membentuk  masyarakat.  Demi  keberadaannya dan  demi  penyempurnaan  dirinya  diperlukan persekutuan dengan orang lain. Untuk keperluan itu  dibutuhkan  negara.  Negara  bertujuan  untuk memungkinkan  hidup  dengan  baik,  seperti halnya  dengan  segala  lembaga  yang  lain (Hadiwijono, 2008).
Oleh  kerena  itu  pada  zaman  Yunani  Kuno, khususnya  pada  zaman  negara  kota  ( polis ), warga negara didefinisikan dengan kriteria yang cukup terbatas, yakni hanya orang yang terlibat dalam  proses  pelaksanaan  pengadilan  ( the administration  of  justice )  dan  yang  memegang jabatan  ( the  holding  of  office )  (Wahab  dan Sapriya,  2011).  Menurut  Freeman  Butts  (1980) dua  poin  utama  tentang  gagasan  awal kewarganegaraan  di  Yunani  adalah:  1) kewarganegaraan  didasarkan  pada  keanggotaan dalam komunitas politik yang diatur oleh hukum buatan  manusia  dan  bukan  pada  keanggotaan dalam  sebuah  klan  keluarga,  atau  suku  yang berdasarkan  pada  kekerabatan,  agama,  latar belakang  etnis,  atau  status  warisan,  dan  2) pandangan yang dominan tentang kewarganegaraan  pada  abad  ke-5  di  Athena adalah  bahwa  kewarganegaraan  berarti  bahwa hukum dibuat, diberikan, dan dinilai oleh warga bebas;  baik  penguasa  dan  maupun  yang dikuasai,  tidak  hanya  subyek  dari  seorang  raja atau imam yang membuat atau  memperlihatkan hukum.
2. Gagasan Kewarganengaraan di

## Kekaisaran Romawi
Di  Kekaisaran  Romawi, polis ( city-state ) kewarganegaraan berubah bentuk: kewarganegaraan  itu  diperluas  dari  masyarakat skala  kecil  ke  seluruh  kekaisaran.  Roma menyadari  bahwa  pemberian  kewarganegaraan kepada  orang-orang  dari  seluruh  kekaisaran melegitimasi  kekuasaan  Romawi  atas  wilayah ditaklukkan.  Kewarganegaraan  di  era  Romawi tidak  lagi  sekedar  status  badan  politik,  tapi direduksi  menjadi  perlindungan  hukum  dan ekspresi  aturan  dan  hukum.  Kewarganegaraan telah menjadi status hukum yang disertai dengan hak-hak  khusus  bagi  anggota Civic  Romanus (J.G.A.
Pocock, 1980:36). Status
kewarganegaraan  telah  menjadi  hal  yang menunjukkan  status  hukum  seseorang,  yang
tidak  cukup  sama  dengan  status  politik  pada zaman  Yunani  Kuno.  Selama  berabad-abad, homo  legalis dengan  ini  menunjuk  orang  yang dapat  menggugat  dan  digugat  di  pengadilan tertentu.  Orang  yang  termasuk  dalam  anggota Civis  Romanus  menikmati  hak-hak  khusus  di seluruh daerah kekuasaan Romawi.
Nisbet  mendefinisikan  empat  prinsip politik  sentral  dari  hukum  Romawi  …  :  1) tatanan  politik  memiliki  kedaulatan  atas  semua kelompok  dan  kepentingan  lain  dalam masyarakat;  kedaulatan  melibatkan  monopoli kekuasan  oleh  negara  dan  derajat  yang  tinggi dari  sentralisasi  kekuasaan.  2)  tidak ada  bentuk lain  asosiasi  sah  dalam  masyarakat  kecuali mengakui  hak  untuk  hidup  berdasarkan penguasa  politik.  3)  relasi  interpersonal  warga negara  dianggap  sah  hanya  apabila  didasarkan pada  persetujuan  turun  temurun;  …..  adat istiadat tradisional  tidak memiliki status hukum kecuali  jika  mereka  dapat  dikonversi  ke  dalam hubungan  perjanjian  …..  4)  hanya  unit  politik yang  diakui  dalam  masyarakat  yang  warganya dianggap sah dan kepada mereka diberikan hak- hak  dan  tanggung  jawab  kewarganegaraan. (Butts, 1980:34).

## B. Gagasan  Kewarganegaraan  di  Zaman Modern
Kebangkitan kembali gagasan
kewarganegaraan  muncul  dalam  kaitannya dengan  asal-usul  negara-bangsa  Eropa  modern pada abad ke-16 dan ke-17, dan gagasan tentang kewarganegaraan demokratis mendapatkan formulasi  modern  dalam  kaitannya  dengan revolusi  demokrasi  yang  melanda  sebagian besar  Eropa  Barat  dan  Inggris  Amerika  pada abad  ke-18  …  revolusi  demokratik  merupakan gerakan  revolusioner  tunggal  yang  terjadi  di beberapa bagian berbeda dari masyarakat Barat, terutama di dekade 1760-1800. (Freeman Butts, 1980:35).
Di Eropa modern awal, status warga negara jauh lebih  lemah  dan  lebih  bervariasi.  Pada  awal periode  ini,  tidak  ada  negara  nasional  terpusat, dan  sebagian  besar  penduduk  adalah  petani budak yang hidup di bawah kekuasaan penguasa lokal.  Pada  masa  ini  golongan borjuis memegang  peranan  sentral.  Tidak  ada  konsep hak-hak  universal  warga  negara.  Hak  berupa hak  istimewa  yang  disahkan  oleh  tradisi  dan didistribusikan  tidak  adil  menurut  tempat, pangkat,  dan  keanggotaan  dalam  badan-badan perusahaan-serikat pekerja, parlemen, universitas,  dan  sejenisnya.  Kewarganegaraan dengan demikian hanya salah satu bentuk status yuridis  yang  memungkinan  warganya  hidup berdampingan  bersama  dengan  kelompok perusahaan  yang  memberikan  hak  bagi anggotanya untuk hak-hak istimewa. (http://en.wikipedia.org/wiki/Citizenship).
Dari  pertengahan  abad  ke-17  sampai pertengahan  abad  ke-18  kehidupan  masyarakat Amerika  dan  Eropa    menjadi  lebih  aristokratis, lebih  tertutup,  lebih  dikuasai  oleh  kaum  elit. Masyarakat  Amerika  dan  Eropa  terbagi  dalam kelas-kelas  sosial.  Misalnya  di  Swedia masyarakat  terbagi  menjadi  4  kelompok,  yaitu: bangsawan,  pendeta,  kaum  borjuis  dan  petani. Di  dalam  pemilihan-pemilihan,  kaum  borjuis hanya memilih sesama kaum borjuis dan petani hanya  memilih  sesama  petani,  sehingga  setiap “perintah”  atau  kelas  terpisah  satu  sama  lain (Freeman Butts, 1980:37). Di Prancis kesenjangan  antara petani  dengan  kaum  borjuis atau  kaum  kapitalis  sangat  jelas  terlihat.  Para petani hanya menikmati sebagian kecil saja dari hasil  mereka.  Menurut  Karl  Marx  pada zamannya manusia terasing dari dirinya dan dari hasil pekerjaannya. Marx kemudiaan menemukan  bahwa  biang  keladi  alienasi terdapat dalam institusi hak milik pribadi, yakni hak  milik  atas  alat-alat  produksi.  Marx menjelaskan  bahwa  alienasi  tidak  disebakan oleh  individu-individu,  melainkan  oleh  proses objektif yang mengatasi individu-individu, yaitu
mekanisme  hak-hak  milik  di  dalam  masyarakat yang  menyebabkan  munculnya  dua  kelas  yang berkontradiksi:  kelas  pemilik  alat  produksi  dan kelas pekerja (Hardiman, 2004:238).
Dalam perkembangan selanjutnya, melalui berbagai  macam  revolusi  (diantaranya  revolusi Prancis), kewarganegaraan dalam dunia modern akhirnya menjadi status hukum yang melimpahkan  hak-hak  dan  kewajiban  kepada semua  anggota  negara.  Kewarganegaraan modern  dikaitkan  dengan  persamaan  di  depan hukum,  kebebasan  dari  kekuasaan  sewenang- wenang,  dan  rasa  dasar  martabat  manusia  yang terikat  dengan  gagasan  hak  asasi  manusia.  Ini adalah  istilah  yang  kuat  yang  membangkitkan tidak hanya hak-hak warga negara yang mereka bisa klaim, tetapi juga tugas-tugas yang mereka tetapkan, termasuk mati untuk sebuah negara.
Di zaman modern,
kebijakan kewarganegaraan  dibagi  antara jus  sanguinis dan jus  soli ("right  of  soil")  bangsa.  Kebijakan tentang jus  sanguinis didasarkan  pada kewarganegaraan  berdasarkan  keturunan  atau etnis,  dan  terkait  dengan  konsep  negara-bangsa ( nation-state )  di  Eropa.  Kebijakan jus  soli kewarganegaraan mengacu pada siapa pun yang lahir  di  wilayah  negara,  kebijakan  ini dipraktekkan  oleh  banyak  negara  di  benua Amerika (www.pearsonpublishing.co.uk).

## C. Gagasan  Kewarganegaraan  pada  Masa Kontemporer
Secara  historis,  kajian  tentang  pemikiran kewarganegaraan  kontemporer  dapat  ditelusuri dari  karya  sejumlah  pakar  antara  lain  Marshall (1950).  Menurut  Gunsteren  (1988),  pemikiran Marshall tentang kewarganegaraan meliputi tiga aspek, yakni bahwa warga negara: (1) memiliki hak  bicara  dalam  pengambilan  keputusan politik;  (2)  memiliki  akses  terhadap  pengadilan umum  yang  dijalankan  oleh  warga  Negara secara  bersama  untuk  memutuskan  perkara menurut  aturan  yang  berlaku  sama  bagi  setiap
warga  Negara;  dan  (3)  memiliki  jaminan  atas kondisi  sosial  ekonomi  minimum  (Wahab  dan Sapriya, 2011:183-184.
Sejalan  dengan  pemikiran  Marshall,  John J. Cogan and Ray Derricott (1998) mengatakan bahwa  masyarakat  kontempor  dapat  dilihat dalam 5 elemen penting, yaitu:
1. A sense of identity
2. Rights and entitlements
3. Responsibilities, obligation and duties
4. Active in public affairs
5. Acceptance of basic societal values
Ke  lima  elemen  ini  sangat  dipengaruhi oleh pemikiran Eropa dan Amerika Utara, tetapi unsur-unsur ini juga bisa berlaku secara umum. Masyarakat  kontemporer  bukanlah  masyarakat madani  atau “civil  society” dimana  otonomi milik  individu.  Kecenderungan  masyarakat  saat ini  ada  pada  organisasi  dan  akumulasi  kapital yang  kompleks  yang  pada  gilirannya  dapat menentukan  perjalanan  sejarah  bangsa-bangsa. Budaya korporasi dengan gaya disiplin manajer, pekerja terlatih dan profesional serta pembentukan  jaringan  hubungan  komunikasi semakin  menggejala.  Demikian  pula  budaya kompetisi  dalam  segala  aspek  kehidupan mewarnai jalannya kehidupan baik pada tataran global,  nasional  bahkan  lokal  (Wahab  dan Sapriya, 2011:183-184).

## Penutup
Demikianlah kita telah melihat perkembangan  gagasan  kewarganegaraan  mulai dari  zaman  Yunani  Kuno  dan  Romawi  sampai ke zaman kontemporer. Gagasan kewarganegaraan  telah  mengalami  perubahan secara  terus  menerus  seiring  dengan  perjalanan waktu;  dari  konsep  kewarganegaraan polis di Athena  sampai  pada  konsep  masyarakat multikultural dewasa ini.
Daftar Pustaka Beiner,  Ronald.  (1955).
Theorizing  for
Citizenship  in  a  Multicultural  Society. London: Cassel. Bertens,  K.  (1999). Sejarah  Filsafat  Yunani Kuno. Yogyakarta: Kanisius. Butts,  Freeman  R.  (1988). The  Morality  of Democratic Citizenship: Goals for Civic Education  in  the  Republic’s  Third Century. California:    Center  for  Civic Education Calabasas. …………………  (1980). The  Revival  of  Civic Learning:  A  Rationale  for  Citizenship Education in American Schools. California:  Phi  Delta  Kappa  Education
Foundation.
Cogan,  J.  John  and  Ray  Derricott.  (1998). Citizenship  for  21 st Century:  an International  Perpektif  on  Education. London: Cogan Page. Hadiwijono,  Harun.  (1980). Sari  Sejarah Filsafat Barat I. Yogyakarta: Kanisius.
Hardiman  F.  Budi.  (2004). Filsafat  Modern: dari  Machiavelli  sampai  Nietzsche. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Wahab,  Abdul  Aziz  dan  Sapriya.  (2011). Teori dan Landsan Pendikan Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta.
http://en.wikipedia.org/wiki/Citizenship. www.pearsonpublishing.co.uk.