## Aspek Hukum Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

## Yanuar Ika Safitri
Safitrisamad@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
In Indonesia, several laws and regulations concerning the prohibition on the import of used clothing are regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. 7 of 2014 concerning Trade, Regulation  of  the  Minister  of  Trade  No.  12  of  2020  also  classifies used clothing as prohibited from being imported. However, there is one rule that there is a conflict of norms between the Regulation of the Minister of Trade No. 12 of 2020 concerning Goods Prohibited from Importing by Regulation of the Minister of Finance No. 6/ PMK.10/2017 concerning Determination of Goods Classification and Loading. Based on the analysis, it can be concluded that in accordance with the legal principle of lex superior derogate legi inferior which is Regulation of the Minister of Trade No. 12 of 2020 whose powers are under Law no. 7 of 2014 prioritizes policies and the stipulation of criminal provisions against parties importing used clothing. Keywords: Import Legal Liability; Used Clothing; Customs.

## Abstrak
Di  Indonesia  beberapa  peraturan  perundang-undangan  tentang larangan  impor  pakaian  bekas  diatur  pada  Undang-Undang  No.8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen    Di  dalam  Undang-
Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan  No.  12  Tahun  2020  juga  mengklasifikasikan  pakaian bekas dilarang diimpor. Namun, ada salah satu aturan yang terdapat adanya  konflik  norma  antara  Peraturan  Menteri  Perdagangan  No. 12  Tahun  2020  Tentang  Barang  Dilarang  Impor  dengan  Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.10/2017 Tentang Penetapan Klasifikasi Barang  dan  Pembebanan.  Berdasarkan  analisa  dapat  disimpulkan bahwa sesuai dengan asas hukum lex superior derogate legi inferior yang mana Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2020 yang kekuatannya  dibawah  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2014  lebih diutamakan kebijakan dan penetapan ketentuan pidana terhadap pihak yang melakukan impor pakaian bekas. Kata Kunci: Impor;  Pertanggungjawaban  Hukum;  Pakaian  Bekas; Kepabeanan.

## Jurist-Diction
Volume 6  No. 2, April 2023
How to cite: Yanuar Ika Safitri, ‘Aspek Hukum Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan’ (2023) Vol. 6  No. 2 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 10 Februari 2023; Diterima 14 Maret 2023; Diterbitkan 28 April 2023.
DOI:
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 370 Yanuar Ika: Aspek Hukum Impor...

## Pendahuluan
Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kebutuhan tidak terbatas terhadap  kebutuhan  sehari-hari.  Salah  satu  kegiatannya  adalah  membeli  pakaian. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat yang digunakan untuk melakukan kegiatan dan aktifitas sehari-hari namun dalam perkembangannya sebagaian  masyarakat  lebih  menyukai  membeli  pakaian  bekas  daripada  membeli pakaian baru. Pakaian impor bekas adalah pakaian yang sudah atau telah dipakai sebelumnya yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Hal ini terlihat dengan banyaknya pedagang yang menjual pakaian bekas tersebut di beberapa kota-kota besar seperti Cirebon, Denpasar, Yogyakarta, Surabaya dan kota lainnya. 1
Kegiatan  impor  dilakukan  pemerintah  salah  satunya  untuk  memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka (13) Undang- Undang  Nomor  10 Tahun  1995  tentang  Kepabeanan  yang  telah  diubah  menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Kegiatan impor sebenarnya tidak menambahkan pendapatan negara ke dalam sektor devisa negara. Devisa merupakan asset atau kewajiban keuangan yang dipakai dalam transaksi internasional. 2 Sumber devisa negara pada umumnya terdiri dari:
1.  Ekspor (ekspor barang dan jasa);
2.  Pinjaman dari Negara asing;
3.  Bantuan atau hadiah dari badan PBB atau dari pemerintah Negara Asing;
4.  Laba dari penanaman modal di luar negeri;
5.  Hasil kegiatan pariwisata Internasional. 3
Selama ini pakaian bekas tersebut datang dari negara Malaysia, Singapura dan  negara  tetangga  lainnya. 4 Saat  ini  pemerintah  telah  mengeluarkan  bentuk hukumnya berupa Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang
1 Risma Nur Arifah, ‘Kendala-Kendela Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang’ (2015) 7 Jurnal Syariah dan Hukum.[89-100].
2 Agung Feryanto, Mengenal Ekspor dan Impor (Cempaka Putih 2018).[32].
3 Amir MS, Ekspor Impor: Teori dan Penerapannya (Victory Jaya Abadi 2001).[13].
4 Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP, Kementerian Perdagangan.
Impor. Peraturan impor pakaian bekas diatur oleh pemerintah ke dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang  Perdagangan  pada  pasal  47  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  “setiap  importir wajib  mengimpor  barang  dalam  keadaan  baru”  namun  dalam  keadaan  tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan yang tidak baru. 5 Larangan impor pakaian bekas juga tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan  Republik  Indonesia  No.  12  Tahun  2020  tentang  larangan  Barang Dilarang Impor. Di dalam peraturan menteri tersebut secara lebih khusus dinyatakan di dalam Pasal 2 ayat (3) barang dilarang impor yang dimaksud tercantum sesuai dengan Pos Tarif/HS yang dicantumkan di dalam lampiran II No. 25 yang dilarang untuk diimpor ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia“. 6
Larangan impor pakaian bekas dari luar negeri ini ditujukan untuk mengurangi pesaing  usaha  dalam  negeri,  terlebih  kepada  pemilik  industri  tekstil  dalam  negeri, karena mempengaruhi kegiatan jual beli di daerah pasar lokal yang merupakan pasar bagi  pemilik  usaha  garmen  kecil  dan  konveksi  dalam  negeri  itu  sendiri.  Meskipun pakaian bekas impor ini mempunyai harga yang lebih murah namun kondisi barang tersebut belum tentu dalam keadaan sewajarnya karena adanya bentuk cacat barang, dan pakaian tersebut belum tentu aman digunakan karena dapat terkontaminasi adanya kuman, bakteri, dan penyakit gatal-gatal pada kulit dari sisa pemakai negara asal, karena proses penularan bakteri dari pakaian bekas tersebut melalui permukaan kulit hingga menimbulkan infeksi, contohnya seperti scabies dan kutu manusia atau pedikulosis. 7
Dasar  hukum  dari  kegiatan  impor  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 17 Tahun  2006  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1995 Tentang Kepabeanan. Di dalam kegiatan impor diatur pula barang apa saja yang bisa masuk ke Indonesia, awalnya pakaian bekas yang di kirim ke Indonesia berbentuk
5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Nomor 45 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512).
6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor.
7 Rahma Lillahi Sativa, ‘ Menteri Sebut Baju Bekas Impor Menularkan Virus Mematikan ’, ( healthdetik.com, 2015)< https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3106167/februari-menteri-se- but-baju-bekas-impor-dapat-menularkan-virus-mematikan> dikunjungi 24 Maret 2021.

## 372 Yanuar Ika: Aspek Hukum Impor...
(ballpressed) atau berbentuk karung berukuran besar. Hal itu masih bisa di izinkan masuk Indonesia dengan cara legal, namun di tahun 2002 kegiatan tersebut dihentikan karena  Menteri  Perdagangan  mengeluarkan  perubahan  lampiran  terhadap  aturan gombal baru dan bekas menjadi dilarang. Setelah aturan Menteri Perdagangan mulai berlaku pada Tahun 2020 ataupun sebelumnya maka segala impor yang berhubungan dengan pakaian bekas dilarang. Segala aturan mengenai kepabeanan baik kegiatan ekspor maupun impor diatur di dalam undang-undang tersebut. Khusus pada kegiatan impor diatur pula tata aturan barang yang dapat diimpor masuk ke Indonesia.
Pada awalnya pakaian bekas atau bahan tekstil di izinkan masuk ke Indonesia. Namun pada tahun 2014 lalu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Di dalam Undang-Undang ini pada Pasal 47 ayat (1) “Setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Di pasal tersebut memberi penekanan lebih khusus mengenai kegiatan impor, bahwa barang yang dapat di impor masuk ke dalam Indonesia adalah barang baru. Peraturan pun makin dipertegas dari tahun ke tahun untuk memberantas kegiatan impor ilegal.
Bukan hanya sampai di tahun 2014, karena kasus dan kegiatan impor ilegal ini tetap berjalan dan pengawasan yang masih lemah sehingga Menteri Perdagangan pada tahun 2020 mengeluarkan peraturan mengenai larangan impor pakaian bekas.
Larangan  yang  mengatur  masuknya  pakaian  bekas  di  Indonesia  membuat pemilik usaha yang menjual pakaian bekas tersebut melakukan kejahatan-kejahatan dalam memudahkan kegiatan impor pakaian bekas tersebut, salah satu tindak pidana yang  sering  terjadi  adalah  penyelundupan.  Penegakan  hukum  terhadap  masalah penyelundupan dinilai masih sangat lemah karena rendahnya pengawasan terhadap kegiatan  impor  pakaian  bekas.  Banyaknya  kegiatan  penyelundupan  pakaian bekas ini sehingga menteri mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas Nomor 12 Tahun 2020. Namun peraturan ini tidak menimbulkan efek jera kepada pihak-pihak yang terlibat melakukan penyelundupan ini. Kegiatan ini sering dilakukan di pelabuhan kecil yang biasanya para importir dapat  bekerja  sama  dengan  agen  dan  beberapa  pihak  yang  akan  mendatangkan produk pakaian bekas impor ke Indonesia. Menurut laporan yang ada di lapangan
banyak importir yang terjaring dalam razia yang diadakan pihak Bea dan Cukai di  tahun  2013  hingga  awal  2015,  pihak  Bea  dan  Cukai  mampu  menggagalkan upaya penyelundupan pakaian bekas yang akan datang di wilayah Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Barang  yang  disita  adalah  sebanyak  25.627  karung  yang sebagian dari 40% nya sudah dimusnahkan dan dilakukan proses penyidikan. 8
Peraturan  Menteri  Perdagangan  No.  12  Tahun  2020  yang  sudah  mengatur larangan impor pakaian bekas dikeluarkan pada saat ini tidak sejalan dengan salah satu Peraturan Menteri Keuangan, dimana Peraturan Menteri Perdagangan melarang keras  untuk  kegiatan  impor  pakaian  bekas,  sedangkan  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 6/PMK/.010/2017 memberikan tarif atau bea masuk sebesar 35% terhadap  pakaian  bekas  sehingga  kedua  aturan  tersebut  kurang  bersinergi. Aturan larangan untuk impor pakaian bekas juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga menyebutkan bahwa “pelaku usaha  dilarang  memperdagangkan  barang  yang  rusak,  cacat,  bekas  dan  tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas yang dimaksud”. 9 Temuan aturan yang mengatur tentang kegiatan impor mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Maka dalam penanganan aturan impor pakaian bekas ini dapat memberikan celah  hukum  bagi  para  pihak  untuk  melakukan  impor  pakaian  bekas,  sehingga ketentuan pidana yang diberikan kepada pelaku dapat menimbulkan efek jera karena penerapan aturan di Indonesia dinilai masih kurang pasti yang kenyataannya belum dapat memberikan kepastian hukum bagi para penegak hukum yang ada di lapangan.

## Metode Penelitian
Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum  normatif adalah suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan    hukum,  prinsip-prinsip  hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 10 Pada
8 Aditya R, Sujianto S. Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Laran- gan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Tembilahan) (Doctoral dissertation, Riau University).
9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Nega- ra Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2010).[35].

## 374 Yanuar Ika: Aspek Hukum Impor...
penelitian hukum jenis ini seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam  peraturan  perundang-undangan (law in books) atau  hukum  dikonsepkan sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan  berperilaku  manusia  yang dianggap pantas. 11 Tipe penelitian yang dilakukan menggunakan yuridis normative yang menjadikan tolak ukur penulisan menggunakan bentuk peraturan perundang- undangan yang mengatur impor pakaian bekas yang khususnya dalam penilitian ini ialah aspek hukum impor pakaian bekas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Kegiatan Impor
Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke daerah kepabeanan atau kegiatan membeli barang dan jasa dari negara lain ke dalam negeri baik antar 2 negara atau lebih, yang dapat dimanfaatkan dan dilakukan oleh suatu perusahaan, perorangan  yang  bentuknya  berupa  barang. 12 Barang  dalam  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 1 (ayat) 5 adalah setiap benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 13
Tujuan dilakukannya impor ini adalah untuk menyiapkan beberapa keperluan atau persiapan kebutuhan dalam negeri yang belum dapat dihasilkan dan disediakan di dalam negeri yang berguna untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri itu sendiri yang dapat memberikan manfaat atau efisiensi di setiap negara yang melakukan kegiatan impor. 14 Beberapa perbedaan faktor mengapa negara melakukan kegiatan ekspor impor yaitu adanya sumber daya manusia, dari skala ekonomi dan selera tiap  negara  yang  secara  umum  perdagangan  internasional  tersebut  dapat  saling
11 Amiruddin dan H.Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (PT.Raja Garfindo Persada 2006).[118].
12 Binti Khoirul Mahmudah, ‘Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Cadangan Devisa Di Indonesia’(2019) 8 Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan.[2].
13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Nomor 45 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512).
14 Maringan Lumban Raja, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Eksportir dan Importir dalam Perdagangan Luar Negeri (International Sale of Goods) (Universitas Diponegoro, 1998).[53].
memberikan  keuntungan. 15 Tujuan  lainnya  yaitu  kegiatan  impor  dilakukan  agar mendapatkan  teknologi  modern  dan  dapat  mengadopsinya  untuk  dilakukan  di dalam  negeri.  Indonesia  melakukan  kegiatan  impor  biasanya  untuk  mengimpor barang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, bahan makanan dan lain-lain. Namun, semua barang impor tidak dapat masuk ke wilayah pabean Indonesia karena di dalam peraturan undang-undang diatur tata niaga impor nya.  untuk kebutuhan sehari-hari, bahan makanan dan lain-lain. Namun, semua barang impor tidak dapat masuk  ke  wilayah  pabean  Indonesia  karena  di  dalam  peraturan  undang-undang diatur tata niaga impor nya.
Aturan klasifikasi barang-barang impor yang masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diawasi oleh Bea Cukai yaitu barang yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh Undang-Undang. 16 Barang yang dapat dibatasi oleh  pemerintah  contohnya  seperti  bahan  baku  migas,  pakaian  bekas,  produk- produk  elektonik  bekas  yang  barang-barang  tersebut  tidak  membayar  pajak  pita cukai. Aturan impor dilakukan untuk melindungi produksi sumber ekonomi dalam negeri dalam kegiatan perdagangan, karena kegiatan impor dapat menguras dana yang cukup banyak ke luar negeri. Hal tersebut dapat membahayakan perusahan dalam  negeri  yang  memproduksi  suatu  produk  atau  barang    yang  nantinya pendapatan suatu negara akan turun karena sebagaian pendapatan produksi dalam negeri maupun perusahaan akan beralih ke negara lain hanya untuk barang dan jasa mereka. 17 Keterbukaan dan kebebasan pasar dunia dapat menimbulkan persaingan usaha dalam negeri.  Mengenai dampak buruk yang terjadi akibat pesatnya kegiatan impor ini antara lain:
1.  Impor dianggap penting oleh masyarakat dibandingkan kegiatan ekspor karena kurangnya perhatian;
2.  Adanya efek demonstrasi yang merupakan dampak buruk dari kegiatan
15 Nafan, Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah (Graha Ilmu 2014).[262].
16 Pratiwi Leni, ‘Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Terhadap Perbedaan Pengaturan Barang Impor dalam Keadaan Baru’(2018) 25 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.[69-91].
17 Detri Karya, Makroekonomi Pengantar Untuk Manajemen (Rajawali Pers 2017).[151].

## 376 Yanuar Ika: Aspek Hukum Impor...
impor maka kesempatan untuk menyebarkan ketidakpedulian terhadap kegiatan impor;
3.  Konsumsi masyarakat terhadap barang impor semakin tinggi dan terjerat oleh hasil upaya strategi pemasaran yang dilakukan oleh para produsen, eksportir dari luar negeri. 18

## Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  48/M-DAG/PER/7/2015  mengatur bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, hal tersebut dijelaskan di dalam Pasal 2. Dalam melakukan kegiatan impor barang Menteri Perdagangan dapat menetapkan  barang  apa  saja  yang  dapat  diimpor,  sesuai  dengan  usulan  maupun pertimbangan  yang  telah  dilakukan.  Peraturan  ini  dikeluarkan  dengan  beberapa pertimbangan dalam rangka, untuk melindungi keamanan, keselamatan, kesehatan yang berkaitan dengan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, perlindungan terhadap ekonomi agar meningkatkan taraf hidup bagi industri dalam negeri seperti produsen dalam negeri.
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 642/MPP/KEP/9/2002 Tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 230/MPP/Kep/1997 Tenta ng Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebelumnya menetapkan gombal baru dan bekas dengan nomor HS nya 6310.90.000 sebagai IU Limbah yang dijelaskan di dalam Pasal 1 Lampiran Nomor Urut 108 Keputusan Menteri Perindustrian  dan  Perdagangan  No.  230/MPP/kep/7/1997  yang  artinya  dalam kategori impor gombal baru dan bekas masih legal dan diijinkan oleh peraturan perundang-undangan.    Namun  dengan  adanya  perubahan  yang  ada  di  dalam
Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 642/MPP/KEP/9/2002 ini aturan tata niaga impor gombal bekas ini menjadi kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan ditetapkan sebagai perbuatan illegal.

## Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor
Kebijakan  tentang  larangan  impor  pakaian  bekas  diatur  dalam  Menteri Perdagangan  Nomor  12 Tahun  2020 Tentang  Barang  Dilarang  Impor.  Beberapa ketentuan  barang  dilarang  impor  yang  dimaksud  tercantum  sesuai  dengan  Pos Tarif/HS yang dicantumkan di dalam lampiran II Peraturan Menteri ini.  Di dalam peraturan menteri tersebut secara lebih khusus dinyatakan di dalam Pasal 2 ayat (3) bahwa barang dilarang impor sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) yang mana pemerintah dalam hal ini untuk melindungi keamanan nasional, kepentingan umum,  termasuk  social  dan  budaya  dan  moral  masyarakat,  melindungi  hak kekayaan intelektual dan/atau untuk melindungi kesehatan, baik manusia, hewan, tumbuhan  dan  lingkungan.  Maka,  ketentuan  barang  dilarang  impor  yang  sesuai dengan uraian barang dan Pos Tarif/HS sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan  pakaian  bekas  termasuk  di  dalam  ketentuan  barang  dilarang  impor  yang terdapat di Lampiran II no. 25. Pakaian bekas yang termasuk dalam pos Tarif/HS 6309.00.00.00 meliputi beberapa jenis pakaian bekas yang sudah dilarang masuk ke  dalam  wilayah  pabean  Indonesia  dan  merupakan  dalam  daftar  barang  yang dilarang  impor.  beberapa  aturan  yang  mengatur  tentang  larangan  impor  pakaian bekas dalam kenyataannya hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena masih banyak pakaian bekas tersebut beredar bebas di kota-kota di Indonesia, hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum tentang larangan impor

## Yanuar Ika: Aspek Hukum Impor...
pakaian bekas masih lemah dan dinilai belum efektif. 19
Di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 tentang larangan Barang Dilarang Impor mengenai penjatuhan pidana yang diberikan  kepada  pelaku  belum  diterapkan  sepenuhnya  dengan  tegas  dilakukan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangannya. 20 Namun  apabila  pemerintah melakukan pengawasan yang dibantu dan merupakan wewenang yang diberikan oleh Direktorat Jendral Bea Cukai atau DJBC yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

## Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Di dalam  Undang-Undang ini mengatur pihak si penjual yaitu yang melakukan kegiatan jual beli pakaian bekas, di dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK mengatur bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangakan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang  dimaksud”  dalam  pasal  ini  jelas  bahwa  pelaku  usaha  tidak  diperbolehkan menjual pakaian bekas impor untuk konsumen.

## Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.10/2017 Tentang Penetapan Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
Di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan kegiatan impor pakaian bekas dan di dalam Lampiran III Bab 63 bahwa pakaian bekas termasuk Pos 63.09, yaitu barang dari tekstil seperti pakaian, aksesori pakaian, selimut, selimut kecil, linen untuk  tempat  tidur,  meja,  toilet  dan  dapur,  barang  pelengkap  selain  karpet,  alas kaki, tutup kepala dari berbagai bahan selain asbes.
19 M.  Salahuddin  S.H,  ‘Implementasi  Peraturan  Menteri  Perdagangan  No.  48/M-DAG/ PER/7/2015 Juncto Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Dikaitkan Den- gan Perdagangan Pakaian Bekas Dari Luar Negri (Studi Kasus Di Kota Pontianak)’ (2017) 4 Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan.[11].
20 Mariana Veridiana Nggai, S.H, ‘Kajian Terhadap Upaya Merumusakan Ius Constituendum Dalam Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus di Kota Pontianak)’ (2017) 4 Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan.[17].

## Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pihak-Pihak Yang Melakukan Impor Pakaian Bekas
Pertanggungjawaban  pidana  merupakan  pemidanaan  pelaku  yang  artinya menenentukan apakah orang itu dapat bertanggung jawab atas suatu tindakan yang dianggap suatu tindakan pidana atau tidak. Di pidana nya seseorang dalam suatu perbuatan tindak pidana harus memenuhi terlebih dahulu unsur-unsur delik apa saja yang sudah diatur di dalam Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang seseorang akan di berikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang sudah diperbuat oleh seseorang itu sendiri. Tindak pidana menurut Moeljatno artinya ada beberapa unsur tindak pidana sebagai berikut:
a.  Adanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia;
b.  Perbuatan tersebut sudah memenuhi rumusan yang ada di dalam Undang- Undang;
c.  Bersifat melawan hukum. 21
Menurut Moeljatno di dalam tanggung jawab pidana akan ada muncul dua kewajiban  tanggung  jawab  yaitu  untuk  melakukan  atau  untuk  tidak  melakukan, suatu perbuatan yang tidak dapat dipidana apabila tidak adanya suatu kesalahan, pengertian tersebut tidak ditulis secara langsung di dalam peraturan namun berlaku sebagai hukum yang tidak tertulis yang ada di Indonesia. 22

## Sanksi Pihak-Pihak Yang Melakukan Impor Pakaian Bekas
Terkait  adanya  impor  pakaian  bekas,  ada  beberapa  pihak  yang  dapat mendistribusikan pakaian bekas ke masyarakat. Terkait larangan yang sudah diatur dalam  beberapa  peraturan  pemerintah  juga  sudah  mengatur  adanya  pengawasan dan penindakan. Kegiatan pengawasan dan penindakan tersebut dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya kegiatan impor pakaian bekas yang sudah dilarang di Indonesia, wewenang tersebut diberikan kepada penyidik. Penyidik yang
21 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana (PT. Ghalilea Indonesia 1982).[65].
22 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana ( Rineka Cipta 1993).[153].

## 380 Yanuar Ika: Aspek Hukum Impor...
dimaksud dalam hal ini adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) dan  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  yang  lingkungan  instansi  pemerintah dan  pemerintah  daerah.  Unit  penindakan  adalah  unit  pengawasan  yang  ada  di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tugasnya menindak dengan pelaksanaan upaya fisik yang dapat bersifat administrative seperti kegiatan patrol, penghentian, penegakan, pemeriksaan dan penindakan-penindakan lainnya dalam rangka lingkup pengawasan serta funsi penindakan dalam kegiatan impor pakaian bekas yang telah dilarang sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2020. 23 Di dalam Pasal 2 Undang-Undang No 17 Tahun 2006 yang berbunyi:
1.  Barang yang masuk ke daerah kepabeanan di berlakukan sebagai barang impor dan diitung sebagai bea masuk;
2.  Barang  yang  dimuat  dari  pengangkutan  untuk  dikeluarkan  dari  daerah kepabeanan dianggap telah dilakukan ekspor dan dianggap sebagai barang ekspor;
3.  Barang yang dimaksud pada ayat (2) bukan barang ekspor yang dalam hal ini dibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan untuk dibongkar di suatu tempat di daerah pabean.

## Pelaku Perorangan
Di  dalam  kegiatan  impor  pakaian  bekas  terdapat  beberapa  pihak  yag  ikut berkontribusi ingin melakukan kegiatann impor. Ada beberapa pihak yang yang tugas nya ikut membantu dalam kegiatan ini, tidak hanya pihak yang mendistribusikan pakaian bekas yang masuk ke daerah saja, ada pihak yang menjual. Di indonesia aturan sanksi hukum dibagi menjadi tiga yaitu, jenis sanksi pidana, perdata dan sanksi  administratif.  Sanksi  yang  mengatur  adanya  perbuatan  pidana  dan  harus mempertanggung jawab perbuatan pidananya yang diatur di dalam KUHP. Dalam teori KUHP Pelaku dibagi menjadi 4 (empat) yaitu: pelaku, pihak yang menyuruh,
23 Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No.P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pen- gawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Pasal 1 Huruf d.
dan pihak yang turut serta. Hal tersebut diatur didalam Pasal 55 KUHP, sedangkan di Pasal 56 mengatur tentang seseorang yang dengan sengaja membantu melakukan perbuatan pidana.

## Pelaku Korporasi
Korporasi dalam tindak pidana kepabeanan yang khususnya melakukan impor pakaian bekas yang dimaksud adalah suatu badan hukum yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh atau atas nama badan hukum. Dalam kegiatan impor pakaian bekas ini ada pihak yang melakukan kegiatan perdagangan untuk  memasukkan  barang  dari  dalam  negeri  keluar  negeri  dengan  memenuhi ketentuan yang berlaku. 24 Menurut Sutan Remy, dalam hal ini Korporasi mempunyai beberapa  pihak  yaitu  pengurus  korporasi  yang  wajib  memikul  tanggung  jawab, kedua korporasi merupakan pelaku dan pengelolanya wajib memikul tindak pidana, ketiga badan hukum yang melakukan tindak pidana, dan yang keempat pengurus dan  korporasi  wajib  memikul  tanggung  jawab.  Oleh  karena  itu  perusahaan  dan korporasilah yan wajib memikul tanggung jawab pidana atas perusahaannya yang dapat dilihat di dalam Pasal 108 UU Kepabeanan yang ketentuan pidana pokok nya dijatuhkam pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang mana tidak menghapuskan pidana denda apabila diancam pidana penjara dan penjara denda.

## Kesimpulan
Di Indonesia telah diatur larangan mengimpor pakaian bekas yang diatur di beberapa peraturan yang melarang adanya impor pakaian bekas, bukan larangan untuk pihak importir saja. Pihak pelaku usaha pun juga dilarang menjual barang yang rusak, cacat maupun bekas yang klasifikasinya masuk di dalam pakaian bekas sesuai dengan Undang-Undang 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen banyaknya aturan hukum yang ada menimbulkan banyak celah untuk melakukan tindak pidana

## 382 Yanuar Ika: Aspek Hukum Impor...
impor  pakaian  bekas.  Namun,  masih  ada  pertentangan  norma  dalam  Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor dengan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Dalam aturan hukum ini yang dapat di analisis dalam penulisan ini bahwa Peraturan No.  12  Tahun  2020  yang  kekuatannya  dibawah  langsung  oleh  Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan lebih diutamakan kebijakan nya daripada Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  6/PMK.010/2017  Tentang  Penetapan  Sistem Klasifikasi Baranf dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sesuai dengan  asas  hukum lex superior derogate legi inferior sesuai  dengan  hirearki perundang-undangan.
Pihak  yang  terbukti  melakukan  impor  pakaian  bekas  sebagaimana  diatur dalam peraturan perundang-undangan, apabila pihak yang turut serta melakukan wajib  mempertanggungjawaban  tindak  pidana  yang  dilakukan  dapat  dikenakan hukuman pokok dalam Undang-Undang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Untuk importir dikenakan Pasal 112 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, untuk pelaku usaha dapat dikenakan Pasal 480 KUHP. Hal tersebut dapat disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang sudah masuk di dalam lingkup peradilan yang mana akan di analisis oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjadi dasar putusan yang akan di masukkan di dalam Putusan Hakim.

## Daftar Bacaan

## Buku
Amiruddin  dan  H.Zainal  Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Raja Garfindo Persada 2006).
Hutabarat, Roselyne, Transaksi ekspor impor (Erlangga 1992).
Feryanto, Agung, Mengenal Ekspor dan Impor (Cempaka Putih 2018).
Karya, Detri, Makroekonomi Pengantar Untuk Manajemen (Rajawali Pers 2017).
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Kencana Pemuda Group 2007).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 1993).
MS, Amir, Ekspor Impor: Teori dan Penerapannya (Victory Jaya Abadi 2001).
Nafan, Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah (Graha Ilmu 2014).
Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP,Kementrian Perdagangan.
Poernomo, Bambang, Asas-Asas Hukum Pidana (Ghalilea Indonesia 1982).
Raja, Maringan Lumban, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Eksportir dan Importir dalam Perdagangan Luar Negeri (International Sale of Goods (Universitas Diponogoro 1998).

## Jurnal
Arifah,  Risma  Nur,  Eko,  Atmadji,  ‘Analisis  Impor  Indonesia’  (2004)  Jurnal Ekonomi Pembangunan.
Eko, Atmadji, ‘ Analisis Impor Indonesia ’ (2004) Jurnal Ekonomi Pembangunan.
Leni,  Pratiwi , ‘ Harmonisasi  dan  Sinkronisasi  Hukum  Terhadap  Perbedaan Pengaturan Barang Impor dalam Keadaan Baru ’ (2018) Jurnal Hukum  Ius Quia Iustum.
Mahmudah, Binti Khoirul, ‘Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Cadangan Devisa Di Indonesia ’ Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (2019).
Nggai,  Mariana  Veridiana,  S.H,  ‘Kajian  Terhadap  Upaya  Merumusakan  Ius Constituendum Dalam Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus di Kota Pontianak ’ (2017) Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan.
Salahuddin, M, S.H, ‘Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 48/M-DAG/ PER/7/2015  Juncto  Peraturan  Menteri  Perdagangan  No.  51/M-DAG/ PER/7/2015 Dikaitkan Dengan Perdagangan Pakaian Bekas Dari Luar Negri (Studi Kasus Di Kota Pontianak)’(2017) Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan.

## Makalah
Aditya R, Sujianto S. “Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan  Impor  Pakaian  Bekas  (Studi  Kasus  di  Tembilahan)”  (Doctoral dissertation, Riau University).

## 384 Yanuar Ika: Aspek Hukum Impor...

## Internet
Sativa,  Rahma  Lillahi Februari: Menteri Sebut Baju Bekas Impor Menularkan Virus  Mematikan, healthdetik.com, 2015, diakses 24 Maret 2021.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Nomor 45 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512).
Peraturan Menteri Perdagangan No 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen (Lembaran  Negara  Nomor  42  Tahun  1999,  Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 3821).
Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.