Vol. 01 No. 03 2021, Hal 140-154 ( Menimbang Demokrasi Deliberatif dalam Proses Pembentukan Hukum yang Demokratis di Indonesia )
MENIMBANG DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM PROSES PEMBENTUKAN HUKUM YANG DEMOKRATIS DI

## INDONESIA
Fadjar Sukma 1 ,Saparuli 2

## Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Kramat Raya No.25, Senen, Jakarta Pusat Fadjars21@gmail.com 1 , saparuli7@gmail.com 2

## Abstract
Citizens  as  subjects  as  well  as  objects  of  law  have  an  important  role  in  the process  of  forming  laws  that  apply  as  a  model  that  becomes  patterns  of interaction in the life of the state and society as well as an order of behavior that must be fulfilled. This is also in line with the latent spirit of the Indonesian nation, namely  "consensus"  in  making  a  decision  or  policy.  But  now  democracy  in Indonesia  is  only  defined  as  the  election of  the  president  and vice  president  and representative  institutions  to  sit  in  parliament.  After  that,  public  participation  in various aspects of life seemed to be abolished, especially in terms of the formation of a regulation or law which actually directly affects people's lives, even though our constitution mandates that the highest power is in the hands of the people. A study  on  liberalized  democracy  popularized  by  Jurgen  Hambermas  emphasizes the  active  participation  of  the  community  as  a  pillar  in  direct  supervision  and inspection as well as on the formation of laws outside the parliament in order to direct the quality of Indonesian law towards a better direction.
Keywords :Law, Deliberative democracy, participation, society

## Abstrak
Warga  negara  sebagai  subjek  sekaligus  sebagai  objek  dari  hukum  mempunyai peranan penting dalam proses pembentukan hukum yang berlaku sebagai sebuah model  yang  menjadi  pola-pola  interaksi  dalam  kehidupan  bernegara  dan bermasyarakat  sekaligus  menjadi  sesuatu  tatanan  perilaku yang  harus  dipenuhi. Hal  ini  juga  senada  dengan  semangat  laten  bangsa  Indonesia  yaitu “musyawarah-mufakat”  dalam  pengambilan  sebuah  keputusan  atau  kebijakan. Namun  kini  demokrasi  di  Indonesia  hanya  dimaknai  sebatas  pemilihan  presiden dan  wakil  serta  lebaga  representatif  untuk  duduk  di  parlemen.  setelah  itu partisipasi  masyarakat  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  seolah  ditiadakan terutama  dalam  hal  pembentukan  sebuah  peraturan  atau  hukum  yang  sejatinya berpengaruh  langsung  terhadap  kehidupan  masyarakat,  padahal  konstitusi  kita mengamanatkan  bahwa  kekuasaan  tertinggi  ada  ditangan  rakyat.  Sebuah  kajian tentang  demokrasi  diliberalitatif  yang  dipopulerkan  Jurgen  Hambermas menekankan  partisipasi  aktif  dari  masyarakat  sebagai  pilar  dalam  pengawasan dan  pemeriksaan  langsung  juga  terhadap  pembentukan  hukum  diluar  parlemen guna mengarahkan kualitas hukum Indonesia kearah yang lebih baik.
Kata Kunci : Hukum, Demokrasi deliberatif, partispasi, masyarakat
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 140-154 ( Menimbang Demokrasi Deliberatif dalam Proses Pembentukan Hukum yang Demokratis di Indonesia )

## A. Pendahuluan
Gagasan demokrasi sebagai sistem nilai dan sistem politik mempunyai umur setua dengan gagasan tentang negara untuk pertama kali. Dimulai lebih dari 2500 tahun  yang  lalu,  tepatnya  pada  tahun  508  SM,  Kleistenes,  seorang  negarawan Yunani Kuno, mengadakan beberapa pembaruan dalam sistem pemerintahan kota Athena  yang  kemudian  oleh  sejarawan  Herodotus  (490-420  SM),  diberi  nama dengan ―demokrasi‖. 1 Pada  zaman  ini  hampir  setiap  penduduk  dapat    turut  serta dalam  kehidupan  politik,  ekonomi,  hukum  atau  budaya.  Struktur  sosial  politik polis,  dengan  penduduk  dan  wilayah  terbatas,  menyediakan  ruang  partisipasi langsung  bagi  warga  negara  dalam  keputusan  yang  menyangkut  kepentingan bersama. 2 Oleh  karena  itu  Polis  dianggap  identik  dengan  masyarakat,  dan masyarakat  dianggap  identik  dengan  negara  (organisasi)  yang  masih  berbentuk Polis    Pada  waktu  itu,  demokrasi  yang  dipraktekkan  bersifat  langsung  (direct democracy);  artinya  hak  rakyat  untuk  membuat  keputusan-keputusan  politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.
Ketentuan  demokrasi  hanya  berlaku  untuk  warga  negara  resmi  yang merupakan sebagian kecil dari seluruh penduduk. Sebagian besar yang terdiri dari budak  belian,  pegadang  asing,  perempuan  dan  anak-anak  tidak  dapat  menikmati hak  demokrasi. 3 Demokrasi  perwakilan  yang  terjadi  di  Indonesia  baru  berupa demokrasi  perwakilan  prosedural.  Hubungan  keterwakilan  antara  rakyat (konstituen)  dengan  wakil  rakyat  hanya  bersifat  semu.  Tidak  ada  bargaining position  (posisi  tawar)  yang  proporsional  antara  konstituen  dengan  wakil  rakyat. Konstituen  di  Indonesia  belum  menyadari  perannya  selaku  rakyat  yang memberikan  sebagian  kedaulatannya  kepada  negara  melalui  wakil  rakyat. Konstituen  belum  menyadari  bahwa  langkah  mereka  tidak  terhenti  sampai memilih  wakil  rakyat.  Konstituen  pun  belum  menyadari  bahwa  dalam
1 Fahrul  Muzaqqi,  ―Menimbang  Gagasan  Negara  Hukum  (Deliberatif)  Di  Indonesia,‖ Wacana.Inddd , n.d., 175–98.
2 Pratiwi,  ―Publik  Mencari  Ruang  Publik :  Demokrasi  Deliberatif  Dan  Manifestasi  Penyaluran Kepentingan Masyarakat,‖ Jurnal Wacana Kinerja Volume 14, no. 01 (2011): 47.
3 Mahfud MD, Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia (Rineka C, 2000).
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 140-154 ( Menimbang Demokrasi Deliberatif dalam Proses Pembentukan Hukum yang Demokratis di Indonesia )
pelaksanaan  fungsi  DPR  khusunya  pembentukan  undang-undang,  mereka  bisa menyuarakan kepentingan mereka dan mengingatkan DPR bahwa mereka dipilih oleh rakyat untuk melayani kepentingan rakyat. 4
Sangat  jelas  bahwa  keterlibatan  masyarakat  secara  total  menjadi  instrumen utama  dalam  menjalankan  sebuah  sistem  demokrasi,  namun  realitas  yang  terjadi kini  sebaliknya  dimana  sebuah  kebijakan  lebih  mengarah  kepada  kepentingan korporat  atau  bahkan  segelintir  elit  yang  berkepentingan.  Begitupun  dalam pembentukan  hukum  dimana  kehendak  atau  aspirasi  masyarakat  tidak  lagi diindahkan atau bahkan jauh dari kepentingan masyarakat luas. hal ini dapat kita temui  sebagai  contoh  dimana  penolakan  besar  terhadap  UU  Cipta  Kerja  terjadi dimana-dimana  pada  2020  kemarin,  artinya  sebelum    UU  tersebut  disahkan  dan masyarakat  dianggap  tahu,  masyarakat  luas  menolak  dengan  berbagai  macam alasan.  Akan  tetapi  UU  tersebut  tetap  juga  disahkan  dan  pada  akhirnya masyarakat  tahu  dan  dipaksa  untuk  patuh  terhadap  sebuah  peraturan  yang  tidak dikehendaki. Kendati dalam Pasal 96 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan 5 ,  masyarakat  berhak  memberikan masukan  secara  lisan  dan/atau  tertulis  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan. Dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI juga diatur mengenai partisipasi masyarakat tepatnya dalam Bab XIV tentang Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat.  Dalam  ketentuan  tata  tertib  ini  juga  disebutkan  bahwa  masyarakat dapat  menyampaikan  masukan  kepada  DPR  (anggota  maupun  badan/alat kelengkapan) langsung maupun tertulis dalam hal: (i) penyusunan dan penetapan prolegnas;  (ii)  penyiapan  dan  pembahasan  rancangan  undang-  undang; (iii)pembahasan  RUU  APBN;  (iv)  pengawasan  pelaksanaan  undang-undang;  dan (v)  pengawasan  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah.  Di  lain  pihak,  anggota  DPR dapat  menyerap  aspirasi  konstituennya  melalui  kunjungan  kerja  ataupun pembentukan  rumah  aspirasi  di  daerah  pemilihannya  (tempat  konstituen  mereka
4 Wimmy  Haliim,  ―Demokrasi  Deliberatif  Indonesia :  Konsep  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Membentuk  Demokrasi  Dan  Hukum  Yang  Responsif,‖ Jurnal  Masyarakat  Indonesia 42,  no.  1 (2016): 19–30.
5 ―Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan‖.
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 140-154 ( Menimbang Demokrasi Deliberatif dalam Proses Pembentukan Hukum yang Demokratis di Indonesia )
berada).  Dan  apabila  mengacu  pada  UU  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  dan  Peraturan  Tata  Tertib  DPR,  mekanisme  pelibatan  masyarakat hanya  ditafsirkan  melalui  kunjungan  kerja,  rapat  dengar  pendapat,  lokakarya, rumah  aspirasi  saat  masa  reses,  dan  sejenisnya.  Mekanisme  partisipasi  yang ditawarkan  ini  bentuknya  belum  secara  substansif  mewakili  kepentingan masyarakat.  Menurut  Sherry  Arnstein,  dalam  bukunya  A  Ladder  of  Participation (1969) beberapa model partisipasi yang harus diwaspadai antara lain 6 :
a. Partisipasi  yang  sifatnya  manipulatif,  yang  hanya  menempatkan elemen  masyarakat  dalam  kerjasama  yang  sifatnya  pembinaan atau kehumasan belaka.
b. Partisipasi  yang  menempatkan  warga  sebagai  pihak  yang  harus diterapi  karena  kurangnya  kapasitas  diri  dan  aksesnya  terhadap informasi.  Misalnya  warga  yang  melaporkan  dampak  kebijakan tertentu,  alih-alih  diselesaikan  laporannya  malah  dirujuk  ke institusi lain yang tugasnya mengelola pengaduan.
c. Partisipasi  yang  menempatkan  warga  sebagai  target  informasi.
Meski  inisiatif  penginformasian  harus  diapresiasi,  tetapi mekanismenya  masih  satu  arah  dan  tidak  bersifat  dialogis. Informasi yang diberikan sifatnya masih pada permukaan belaka belum mengupayakan pemecahan masalah yang dialami warga.
d. Partisipasi  sebagai  salah  satu  model  konsultasi  publik.  Dalam proses  pengambilan  keputusan,  masyarakat  sudah  dilibatkan meski  tidak  ada  jaminan  masukan  dari  masyarakat  akan dipertimbangkan dalam kebijakan yang diambil.
Maka  dari  apa  yang  telah  dijabarkan  diatas  sangatlah  jelas  bahwa keterwakilan  masyarakat  dalam  penentuan  kebijakan  atau  bahkan  pembentukan suatu  peraturan  perundang-undang  masih  bersifat  semu  dan  tidak  betul-betul terjadi dan komunikasi yang dilakukan pula masih bersifat satu arah tidak terjadi diskursus antar Lembaga perwakilan dengan yang diwakilinya.
6 M.  Nur  Sholikin,  ―Awasi  Perda,  Berdayakan  Daerah  Seri  Panduan  Pemantauan  Legislasi Daerah,‖ in Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (Jakarta, 2009), 31–32.
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 140-154 ( Menimbang Demokrasi Deliberatif dalam Proses Pembentukan Hukum yang Demokratis di Indonesia )
Hal  ini  tentu  menjadi  persoalan  besar  didalam  kehidupan  demokrasi  kita padahal  demokrasi  kita  masih  terbilang  muda  pasca  lepas  dari  rezim  autokrasi 7 yang membelenggu selama hampir 32 tahun. Di masa Orde Baru, dominasi negara atas masyarakat sangat kuat. Pengawasan negara atas masyarakat berjalan secara ekstensif.  Campur  tangan  pemerintah  ada  di  seluruh  wilayah  kehidupan  sehari- hari. Kepala Desa diangkat sebagai klien negara yang mengontrol dan memantau hampir  seluruh  kegiatan  masyarakat. 8 Kini  20  tahun  lebih  setelah  berakhirnya rezim  tersebut  cita-cita  reformasi  belum  juga  terwujud,  angin  segar  terhadap partisiapasi  publik  dalam  demokrasi  belum  juga  berhembus.  Demokrasi  hanya dipahami  dan  diimplementasikan  secara  sempit,  demokrasi  hanya  dimaknai sebagai  hajatan  5  tahunan  yang  menjadi  medan  pertempuran  dari  para  elit  yang ingin meraih kekuasaan.
Demokrasi deliberatif yang ditawarkan Jurgen Habermas menjadi sumbangan pemikiran  yang  bisa  dipertimbangkan  untuk  menyelesaikan  persoalan  demokrasi saat  ini.  Hal  ini  berdasarkan  bahwa  demokrasi  deliberatif  menyaratkan  adanya komunikasi  antara  masyarakat  dan  negara  (baca:  pemimpin)  yang  diistilahkan dengan  ruang  publik  (public  sphere). 9 Menurut  Habermas,  ruang  publik  adalah ruang  yang  memungkinkan  seluruh  anggota  masyarakat  dapat  berinteraksi, bertukar pikiran, dan berdebat tentang masalah publik, tanpa perlu risau intervensi penguasa  ekonomi  dan  politik.  Melalui  ruang  publik  pula,  demokrasi  bisa menemukan  rakyat  sebagai  warga  negara  dan  konstituen  yang  sadar  hak  dan kewajiban.  Keadilan  sosial,  yang  terwujud  melalui  konsensus  bersama,  idealnya diputuskan  berdasar  argumen  terbaik.  Habermas  tidak  meniadakan  kuasa  modal dan  negara.  Namun,  ia  menekankan  kekuasaan  komunikatif  sebagai  pengimbang kuasa  administratif  (negara)  dan  kekuasaan  ekonomis  (kapital).  Publik  dimaknai sebagai  warga  negara  yang  sadar  akan  hak  dan  kewajibannya.  Partisipasi  aktif
7 Autokrasi  adalah  sistem  pemerintahan  yang  kekuasaan  politiknya  dijalankan  atau  dikendalikan oleh satu orang
8 Thomas  Mccarthy, THE  THEORY  OF    LIFEWORLD  AND  SYSTEM :  A  CRITIQUE  OF FUNCTIONALIST REASON Jiirgen Habermas , vol. 2, n.d.
9 Mohammad  Asy’ari  Muthhar,  ―Membaca  Demokrasi  Deliberatif  Jurgen  Habermas  Dalam Dinamika  Politik  Indonesia,‖ Ushuluna:  Jurnal  Ilmu  Ushuluddin 2,  no.  2  (2020):  49–72, https://doi.org/10.15408/ushuluna.v2i2.15180.
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 140-154 ( Menimbang Demokrasi Deliberatif dalam Proses Pembentukan Hukum yang Demokratis di Indonesia )
publik  mutlak  diperlukan. 10 Sebuah  kajian  mengenai  kekuatan  konstituen  yang dapat membentuk hukum dapat kita lihat dalam sistem  demokrasi deliberatif dan direct  popular  checks  atau  pemeriksaan  langsung  oleh  masyarakat.  Artinya, masyarakat  ditempatkan  sebagai  sebuah  pilar  yang  dapat  mengawasi  jalannya pemerintahan.
Pada  hakikatnya,  sistem  ini  merupakan  sarana-sarana  ultra-demokrasi  yang merupakan  perluasan  proses  legislatif  di  luar  majelis  yang  dibentuk  oleh masyarakat.  Hal  ini  menjadi  penting  dalam  rangka  peningkatan  kualitas demokrasi  Indonesia. 11 Salah  satu  ide  mengenai  keterlibatan  masyarakat  luas dalam  menjalankan  pemerintahan  adalah  demokrasi  deliberatif  seperti  yang dikemukakan Jurgen Habermas. Tulisan ini mencoba menggali bagaimana konsep demokrasi  deliberatif  dapat  mewujudkan  hukum  yang  sesuai  dengan  kehendak dan  realitas  yang  terjadi  di  masyarakat.  Berdasarkan  pertimbangan  kemampuan penulis, metode kualitatif dengan penyajian deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Sebagai alatnya, penulis menggunakan studi literatur terhadap teori demokrasi deliberatif yang di gagas oleh jurgen habermas.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Demokrasi Delibaratif dalam proses pembentukan hukum
Wacana  tentang  demokrasi  delibarif  di  Indonesia  sendiri  bukanlah  sesuatu yang baru, wacana ini berkembang di Indonesia setelah reformasi, hal ini mungkin disebabkan  faktor  bahwa  kebebasan  dan  keterbukaan  dalam  berdemokrasi  tidak dapat ditemukan pada masa orde baru. Demokrasi deliberatif sendiri menekankan pentingnya  prosedur  komunikasi  untuk  meraih  legitimasi  didalam  sebuah  proses yang  dinamis  antara  sebuah  sistem  dan  ruang  publik  yang  dimobilisasi  secara kultural  sebuah  sistem  yang  sesuai  dengan  proseduralitas  negara  hukum
10 Pratiwi,  ―Publik  Mencari  Ruang  Publik :  Demokrasi  Deliberatif  Dan  Manifestasi  Penyaluran Kepentingan  Masyarakat.  Pratiwi,  ―Publik  Mencari  Ruang  Publik :  Demokrasi  Deliberatif  Dan Manifestasi  Penyaluran  Kepentingan  Masyarakat,‖ Jurnal  Wacana  Kinerja Volume  14,  no.  01 (2011): 45.‖
11 Haliim,  ―Demokrasi  Deliberatif Indonesia :  Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif.‖
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 140-154 ( Menimbang Demokrasi Deliberatif dalam Proses Pembentukan Hukum yang Demokratis di Indonesia )
demokratis  yang  ada 12 .  Demokrasi  deliberatif  di  sini  didefinisikan  sebagai pandangan  yang  menempatkan  deliberasi  publik  atas  warga  negara  yang  bebas dan  setara  sebagai  inti legitimasi  pembuatan  keputusan  politik  dan  pemerintahan sendiri.
Deliberasi sendiri sebagai sebuah terminologi berasal dari bahasa latin, yaitu deliberatio  yang  artinya  menimbang-nimbang,  konsultasi  atau  musyawarah. Artinya, terminologi itu menekankan proses pencapaian legitimasi atas keputusan- keputusan  politik  yang  dihasilkan  oleh  negara  hendaknya  melalui  pengujian konsultasi  publik,  pertimbangan-pertimbangan  multiperspektif  dari  publik  atau sederhananya  musyawarah,  minimal  melibatkan  pihak-pihak  yang  nantinya  akan menanggung  atau  terkena  imbas  dari  keputusan  politik  tersebut. 13 Demokrasi deliberatif  tidak  memusatkan  pada  aturan-aturan  tertentu  yang  harus  dilakukan oleh  masyarakat  melainkan  pada  prosedural  aturan-aturan  itu  dibuat.  Teori  ini sendiri  lebih  menekankan  kepada  sebuah  proses  demokratisasi  dengan  sebuah pertanyaan besar  dalam kondisi apa aturan-aturan ini dihasilkan sedemikian rupa sehingga para warga negara mematuhinya. Dengan kata lain teori ini memberi arti soal kontrol demokrasi.
Demokrasi  deliberatif  sendiri  yang  menurut  jurgen  Habermas  merupakan jembatan penghubung antara warga negara dengan pemerintah dapat berlangsung dengan  terciptanya  ruang  publik  yang  mampu  menghasilkan  sebuah  diskursus komunikasi  dalam  pengambilan  sebuah  keputusan,  sehingga  keputusan  yang dibuat  itu  sendiri  menjadi  autentik  yang  lahir  dan  sesuai  dengan  kehendak  serta situasi  dan  kondisi  yang  ada  tengah-tengah  masyarakat  itu  sendiri.  Apabila  kita merujuk pada situasi hari ini dimana sebuah peraturan atau hukum itu sendiri jauh dari  apa  yang  sebetulnya  menjadi  kebutuhan  masyarakat  banyak  hal  tersebut ditandai  dengan  berbagai  macam  bentuk  penolakan  yang  dilakukan  oleh  warga negara  terhadap  sebuah  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  seperti  RUU KUHP,  RUU  KPK  sampai  yang  termasyur  yaitu  UU  Cipta  Kerja.  Hal  ini  tentu
12 F.  Budi  Hardiman, DEMOKRASI  DELIBERATIF  Menimbang  “Negara  Hukum  Dan  Ruang Publik” Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas (Yogyakarta: Penerbit Kanisius). 2009, hal 126
13 Fahrul  Muzaqqi,  ―Diskursus  Demokrasi  Deliberatif  Di  Indonesia,‖ Jurnal  Review  Politik 03 (2013): 123–39, http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jurnalpolitik/article/view/32.
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 140-154 ( Menimbang Demokrasi Deliberatif dalam Proses Pembentukan Hukum yang Demokratis di Indonesia )
menjadi  sebuah  pertanyaan  tentang  eksistensi  demokrasi  perwakilan  kita  dan untuk siapa hukum atau peraturan perundang-undangan dibuat. Pada akhirnya kita dibenturkan  dengan  mekanisme  yang  dapat  ditempuh  dalam  pengujian  materii udang-undang  (judicial  review)  ke  Mahkamah  Konstitusi.  Yang  mesti  menjadi catatan  adalah  bahwa  sejak  tahun  2003  hingga  kini  jumlah  perkara  pengujian undang-undang  yang  masuk  ke  Mahkamah  Konstitusi  berjumlah  1475. 14 hal  ini menandakan  bahwa  undang-undang  yang  telah  disahkan  mendapat  respon  yang menegasikan  bahwa  undang-undang  yang  ada  belum  mampu  merepresentasikan dan  belum  mengakomodasi  kehendak  masyarakat.  Indikator  tersebut  dapat dibuktikan  pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2003 Tentang  Mahkamah  Konstitusi    Pasal  51  (1) Pemohon  adalah  pihak  yang menganggap  hak  dan/atau  kewenangan  konstitusionalnya  dirugikan  oleh berlakunya  undang-undang 15 .  Jurgen  Habermas  sendiri  mengatakan  bahwa undang-undang yang baik justru harus diuji didalam diskursus ruang publik untuk menentukan  apakah  peraturan  perundang-undangan  tersebut  sesuai  dengan kehendak  dan  mampu  mengakomodasi  masyarakat  yang  bersentuhan  langsung dengan  peraturan  perundang-undangan  tersebut.  Dengan  sistem  demokrasi  yang dianut  Indonesia  yaitu  demokrasi  perwakilan  konsep  keterwakilan  itu  musti diwujudkan  dalam  dialog  atau  diskursus  antara  rakyat  dengan  lembaga  yang mewakilinya,  namun  apabila  sebuah  peraturan  dibawa  kepada  sebuah  lembaga yang  berwenang  untuk  menguji  kerugian  konstitusional  yang  timbul  karena peraturan  atau  undang-undang  tersebut  artinya  manandakan  bahwa  ada ketimpangan dan tidak responsif lagi terhadap aspirasi dalam konsep keterwakilan tersebut  sehingga menimbulkan defisit demokrasi yang dijelaskan lebih jauh oleh Sugeng Bahagijo (Associate Director Perkumpulan Prakarsa). Ia mengidentifikasi gejala  defisit  demokrasi  yang  melemahkan  manfaat  demokrasi  di  Indonesia meliputi: pertama, defisit representasi, di mana demokrasi yang ada lebih banyak
14 Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  ―REKAPITULASI  PERKARA  PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG,‖ accessed September 2, 2021,
https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4.
15 ―Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi‖.
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 140-154 ( Menimbang Demokrasi Deliberatif dalam Proses Pembentukan Hukum yang Demokratis di Indonesia )
menyuarakan  ’kelompok-kelompok  kuat’  apakah  itu  pengusaha  atau  politisi, sedangkan  kelompok-kelompok  sosial  terutama  mereka  yang  marjinal  dan  kaum perempuan belum memiliki keterwakilan secara memuaskan; kedua, memandang demokrasi sama dengan sistem demokrasi perwakilan, yakni hanya berpatok pada satu prosedur institusionl demokrasi seperti trias politika, pemilu, dan sebagainya dengan  mengabaikan  prinsip  demokrasi  langsung  ataupun  demokrasi  deliberatif; ketiga,  defisit  akibat  pendekatan  demokrasi  ’neoliberal  constitualism’  yang bercirikan, i) demokrasi tak lain adalah melindungi kebebasan pasar dengan dalih lebih  efisien  dan  mampu  mengatur  alokasi  sumber  daya  ketimbang negara/keputusan publik. ii) pembatasan pengambilan keputusan ekonomi negara dan  peran  negara  dalam lapangan  sosial dan  ekonomi  oleh  pasar.  iii) jika terjadi banyak ketimpangan, maka yang dicari adalah hambatan kepada pasar ketimbang distribusi  atas  barang  sosial  atau  barang-barang  publik  semacam  pendidikan, kesehatan  dan  pendapatan.  Dari  tiga  defisit  itu  dia  mengusulkan  ’pendalaman demokrasi’ meliputi: (1) pengembangan kelembagaan demokrasi langsung dengan model  referendum,  demokrasi  deliberatif  atau  demokrasi  assosiatif    (demokrasi assosiatif  berakar  dari  korporatisme  Eropa,  yakni  adanya  asosiasi-asosiasi masyarakat  yang  secara  vertikal  mewakili  kelompok  kepentingan  semacam kelompok  lingkungan,  perempuan,  kaum  marjinal,  produsen  kecil,  dan  sebagai- nya);  (2)  penguatan  rule  of  law  dalam  demokrasi  berkaitan  dengan  hukum  dan HAM;  (3)  melengkapi  dengan  sistem  kuota  sosial-ekonomi  bagi  kaum  perem- puan;  (4)  melengkapi  dengan  kelembagaan  sosial  ekonomi  untuk  mengawal jaminan-jaminan  sosial-ekonomi  semacam  UMR,  dan  sebagainya.    Dan  apabila memperlukan  lembaga  lain  dalam  hal  ini  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  penentu dari sumbatan komunikasi tersebut.
Struktur-struktur komunikasi yang terkandang dalam konstitusi negara hukum demokratis dimengerti oleh Habermas sebagai sebuah proyek yang belum selesai namun dapat diwujudkan. Akan tetapi keadaan-keadaan empiris masyarakat yang begitu kompleks dewasa ini dapat didekatkan pada tujuan proyek itu haruslah ada model  yang  sesuai  untuk  demokrasi,  sebuah  model  yang  secara  sosiologis  dapat menjelaskan dinamika komunikasi politis didalam negara hukum demokratis yang
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 140-154 ( Menimbang Demokrasi Deliberatif dalam Proses Pembentukan Hukum yang Demokratis di Indonesia )
ada.  model  yang  sesuai  dengan  konsep  proseduralistis  tentang  negara  hukum  itu adalah model demokrasi deliberatif. 16
Keterlibatan masyarakat  dalam  berpartisipasi  merupakan  inti  dari  demokrasi deliberatif.  Demokrasi  deliberatif  berbeda  dengan  demokrasi  perwakilan,  yang hari  ini  berlaku  di  Indonesia  yang  malah  menjadi  demokrasi  prosedural  semata. Gagasan  keterlibatan  masyarakat  yang  emansipatif  merujuk  pada  proses komunikasi  serta  pencapaian  konsensus  di  dalam  forum-forum  yang diselenggarakan di ruang publik di mana para partisipan didesak untuk melakukan proses  komunikasi  secara  terbuka,  setara  dan  menggunakan  pendekatan musyawarah  dalam  mencapai  sebuah  kesepakatan  yang  menghargai  opini mayoritas maupun minoritas
Komunikasi  yang  setara.  Misal,  saat  terdapat  satu  pihak  yang  masih  belum setuju,  katakanlah  masyarakat,  maka  forum  proses  publik  tidak  mampu dilanjutkan dan kesepakatan standar pelayanan publik tidak mampu disahkan oleh pejabat  yang  berwenang.  Di  sini,  terdapat  keseimbangan  relasi  kekuasaan,  yang pada  akhirnya  akan  mendesak  orientasi  dari  para  partisipan  forum  untuk mengedepankan  kepentingan  bersama,  atau  hal-hal  yang  lebih  luas  dari  self interest maupun group interest nya masing-masing. 17 Pemikiran Jurgen Habermas tentang tindakan komunikatif serta nalar berorientasi konsensus menjadi landasan teoritis,  di  mana  Habermas  menilai  bahwa  proses  komunikasi  harus  setara  demi tercapainya  kesepakatan  yang  mampu  diterima  seluruh  pihak,  atau  dengan  kata lain,  Habermas  melihat  integrasi  sosial  hanya  mampu  dicapai  melalui  proses tindakan  komunikatif  yang  berujung  pada  pencapaian  konsensus.  Dalam  hal  ini, Habermas  mencatat  bahwa  tindakan  komunikatif  harus  dimaknai  sebagai “…reach  understanding  [verstandigung]  is  considered  to  be  a  process  of reaching agreement [einigung] among speaking and acting subjects… it has to be
16 Hardiman, DEMOKRASI  DELIBERATIF  Menimbang  “Negara  Hukum  Dan  Ruang Publik” Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas . Hal 126
17 Dodi  Faedlulloh,  Retnayu  Prasetyanti,  and  -  Indrawati,  ―Menggagas  Ruang  Publik Berbasis  Demokrasi  Deliberatif:  Studi  Dinamika  Pengelolaan  Ruang  Publik  Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Di Jakarta Utara,‖ Spirit  Publik: Jurnal Administrasi  Publik 12, no. 2 (2017): 43, https://doi.org/10.20961/sp.v12i2.16240.
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 140-154 ( Menimbang Demokrasi Deliberatif dalam Proses Pembentukan Hukum yang Demokratis di Indonesia )
accepted or presupposed as valid by participants… a communicatively achieved agreement  has  a  rational  basis;  it  cannot  be  imposed  by  either  party,  whether instrumentally  through  intervention  in  the  situation  directly  or  strategically through  influencing  the  decision  of  opponents…” 18 . Artinya  Bahwa  untuk mencapai  sebuah  pehamaman  serta  kesepakatan  bersama  antar  subjek  atau partisipan  di  dalam  forum  dapar  berjalan,  maka  harus  dipastikan  bahwa komunikasi  tersebut  terlepas  dari  segala  macam  bentuk  paksaan  dari  satu  pihak karena apabila hal tersebut terjadi maka tidak akan menghasilkan sebuah konsesus dan hanya akan menjadi pemenuhan naluri dan tujuan-tujuan pribadi. Secara lebih lanjut  Habermas  menempuh  jalan  konsensus  dengan  sasaran  terciptanya demokrasi  radikal  yaitu  hubungan  sosial  yang  terjadi  dalam  lingkup  komunikasi bebas  penguasaan.  Dengan  kata  lain  Habermas  menggunakan  pendekatan komunikatif  yang  diharapkan  mambangun  masyarakat  serta  sistem  sosial  yang komunikatif. 19 masyarakat  komunikatif  bukanlah  masyarakat  yang  melakukan kritik  lewat  revolusi  dengan  kekerasan,  melainkan  lewat  argumentasi.  Habermas justru  menawarkan  alternatif  lain  yaitu  paradigma  komunikatif  yang  bebas penguasaan,  agar  perubahan  masyarakat  tidak  lagi  melahirkan  tirani  baru,  tidak melahirkan penindasan baru. Dalam konsepsi masyarakat komunikatif, Habermas menekankan  pada  terciptanya  ruang  dialogal  yang  bebas  dari  dominasi  atau penguasaan  satu  pihak  dengan  tujuan  agar  terciptanya  konsensus  di  tengah masyarakat. 20 . Demokrasi deliberatif dalam kerangka pemikiran jurgen habermas menekankan pada bagiamana hukum yang terbentuk mendapatkan legitimasi yang berasal  pada  sebuah  konsensus  sebagai  buah  hasil  dari  proses  diskursus  yang bersifat  intersubjektif.  Apabila  kita  aplikasikan  dalam  prosedur-prosedur kekuasaan  legislatif  terutama  dalam  ranah  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  dengan  menekankan  prosedur  komunikasi,  maka  kedaulatan  rakyat
18 Jurgen  Habermas,  ―The  Theory  of  Communicative  Action:  Reason  and  The Rationalization Of Society,‖ Volume I (Boston: Beacon Press, 1984), 67.
19 F  Budi  Hardiman, Kritik  Ideologi;  Menyingkap  Pertautan  Pengetahuan  Dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas (Yogyakarta: Kanisius, 2009).
20 F  Budi  Hardiman, Menuju  Masyarakat  Komunikatif:  Ilmu,  Masyarakat,  Politik  Dan Posmodernisme Menurut Jürgen Habermas (Yogyakarta: Kanisius, 1993).
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 140-154 ( Menimbang Demokrasi Deliberatif dalam Proses Pembentukan Hukum yang Demokratis di Indonesia )
tidaklah  dipahami  sebagai  sesuatu  yang  eksklusif  yang  hanya  ter-alienasi  di wilayah lembaga legislatif saja.  Kedaulatan rakyat dengan menekankan prosedur komunikasi adalah upaya untuk menjaring segala macam bentuk keanekaragaman dan  berbagai  aspirasi  yang  lahir  dari  dinamika  kehidupan  yang  terjadi  di  tengah masyarakat. Disinilah letak kekuasaan legislatif tersebut sebagai sebuah prosedur komunikasi.  Kemajemukan  gerakan-  gerakan  aspiratif  dalam  berbagai  bentuk ruang  publik  (termasuk  DPR)  menyumbangkan  sudut-sudut  pandang  yang berbeda-beda,  dan  suara-suara  aspiratif  mereka  membentuk  jaringan-jaringan komunikasi  yang  bersifat  masif  yang  mesti  diperhitungkan  oleh  para  penguasa administratif.  Dengan  kata  lain,  proseduralisasi  ide  kedaulatan  rakyat  tak  lain daripada multiplikasi dan pluralisasi pusat-pusat deliberasi politis dan penyebaran hak-hak  komunikasi  dan  hak-hak  partisipasi.  Demokrasi  Deliberatif  hendak menembus  eksklusivitas  proses  deliberasi  dalam  parlemen  dan  memperluasnya hingga  ke  batas  akhir  ruang  publik. 21 Demokrasi  deliberatif memberikan  sorotan tajam  mengenai  bagaimana  prosedur  hukum  itu  dibentuk.  Undang-undang,  yang diresmikan  dalam  demokrasi  deliberatif,  merupakan  suatu  dialog  antara mekanisme  legislatif  dan  diskursus-diskursus,  baik  formal  maupun  informal, dalam dinamika masyarakat sipil. Demokrasi deliberatif memberikan ruang di luar kekuasaan  administratif  negara.  Ruang  itu  merupakan  jaringan-jaringan komunikasi  publik  dalam  ma-  syarakat  sipil.  Terdapat  korelasi  yang  jelas  antara gagasan demokrasi dan ide demokrasi deliberatif, yaitu menempatkan masyarakat pada posisi yang emansipatoris untuk melakukan kegiatan legislasi melalui ruang- ruang publik. Pembuatan hukum menurut Habermas tidak dapat dilakukan dalam keadaan splendid isolation suasana rahasia yang tertutup dari tatapan kritis publik. Dalam  Pasal  21  ayat  (3)  dan  (4)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011, dijelaskan bahwa Prolegnas ditentukan dalam ruang lingkup DPR dan pemerintah.
Dalam ruang lingkup DPR, dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dan pandangan  anggota  DPR,  fraksi,  komisi,  gabungan  fraksi,  dan  masyarakat.
21 Fajar Ahmad Setiawan, Ani Purwanti, and Lita Tyesta A.L.W, ―Peran Anggota DPRD Perempuan  Dalam  Pembentukan  Kebijakan  Di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi Jawa Tengah Berbasis Demokrasi Deliberatif,‖ Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016): 1–20.
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 140-154 ( Menimbang Demokrasi Deliberatif dalam Proses Pembentukan Hukum yang Demokratis di Indonesia )
Pertimbangan  atas  usulan  masyarakat  ini  seharusnya  dilaksanakan  melalui mekanisme  tersendiri  terlepas  dalam  pengaturan  ruang  lingkup  DPR.  Hal  ini dilakukan  untuk  mencegah  adanya splendid  isolation dalam  penyusunan Prolegnas.  Seharusnya  terdapat  ketentuan  bahwa,  dalam  penyusunan  Prolegnas, badan-badan  yang  ditunjuk  oleh  DPR  harus  melaksanakan  debat  publik  ihwal kebutuhan  hukum  masyarakat  karena  kebutuhan  hukum  masyarakat  merupakan dasar penyusunan Prolegnas.  Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 huruf h  UU  No. 12  Tahun  2011. 22 Sebuah  kajian  mengenai  kekuatan  konstituen  yang  dapat membentuk  hukum  dapat  kita  lihat  dalam  sistem  direct  popular  checks  atau pemeriksaan  langsung  oleh  masyarakat.  Direct  popular  checks  juga  merupakan bentuk  kesepakatan  penulis  dengan  gagasan  demokrasi  deliberatif  Habermas dalam  membentuk  hukum  yang  responsif.  Artinya,  masyarakat  ditempatkan sebagai  sebuah  pilar  yang  dapat  mengawasi  jalannya  pemerintahan. 23 Pada hakikatnya, sistem ini merupakan sarana-sarana ultra demokrasi yang merupakan perluasan proses legislatif di luar majelis yang dibentuk oleh masyarakat.

## C. Penutup
Gagasan  tentang  demokrasi  deliberatif  yang  dikemukakan  oleh  jurgen habermas  ini  merupakan  sebuah  tawaran  untuk  menjadi  rujukan  pembentukan hukum di Indonesia guna untuk menciptakan hukum yang responsif yang berakar dari  keterlibatan  atau  partisipasi  dari  masyarakat  luas.  Melalui  prosedural komunikatif  itu  terbentuk  lewat  pengakuan  faktual  atas  klaim-klaim  kesahihan yang  terbuka  terhadap  kritik  dan  dicapai  secara  diskursif.  Dengan  kata  lain, legitimitasi suatu keputusan publik diperoleh lewat pengujian publik dalam proses deliberasi  yang  menyambungkan  aspirasi  rakyat  dalam  ruang  publik  dan  proses legislasi hukum oleh lembaga legislatif dalam sistem politik. Dengan menciptakan ruang  komunikasi  yang  baik  untuk  masyarakat  akan  memberikan  posisi  tawar yang  lebih  bagi  masyarakat  terhadap  legilatif  untuk  terciptanya  hukum  yang
22 Haliim,  ―Demokrasi  Deliberatif  Indonesia :  Konsep  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif.‖
23 Strong C F, The Modern Political Constitutions (London: The English Language Book Society, 1973).
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 140-154 ( Menimbang Demokrasi Deliberatif dalam Proses Pembentukan Hukum yang Demokratis di Indonesia )
benar-benar sesuai dengan kehendak dan dinamika realitas yang terjadi di tengah- tengah  masyarakat,  hal  tersebut  tentunya  selaras  dengan  spirit  bangsa  Indonesia yang  tertuang  dalam  sila  ke4 “Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.
Disamping  itu  keterlibatan  secara  aktif  masyarakat  dalam  menentukan  dan merumuskan  sebuah  aturan  yang  akan  berlaku  baginya  juga  merupakan  vitamin bagi kehidupan demokrasi kita dimana kedualatan rakyat termanifestasikan secara riil tidak serta merta didistribusikan kepada lembaga-lembaga negara. Bagaimana masyarakat  ikut  menentukan  sebuah  peraturan  atau  ketentuan  yang  akan dijalankan  bahkan  ikut  aktif  dalam  segala  arah  kebijakan  negara  merupakan bentuk kedaulatan rakyat yang nyata.

## D. Daftar Pustaka
F, Strong C. The Modern Political Constitutions . London: The English Language Book Society, 1973.
Faedlulloh,  Dodi,  Retnayu  Prasetyanti,  and  -  Indrawati.  ―Menggagas  Ruang Publik  Berbasis  Demokrasi  Deliberatif:  Studi  Dinamika  Pengelolaan  Ruang Publik  Terpadu  Ramah  Anak  (RPTRA)  Di  Jakarta  Utara.‖ Spirit  Publik: Jurnal Administrasi Publik 12, no. 2 (2017): 43.
https://doi.org/10.20961/sp.v12i2.16240.
Habermas,  Jurgen.  ―The  Theory  of  Communicative  Action:  Reason  and  The Rationalization Of Society,‖ Volume I., 67. Boston: Beacon Press, 1984.
Haliim,  Wimmy.  ―Demokrasi  Deliberatif  Indonesia :  Konsep  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Membentuk  Demokrasi  Dan  Hukum  Yang  Responsif.‖ Jurnal Masyarakat Indonesia 42, no. 1 (2016): 19–30. Hardiman,  F.  Budi. DEMOKRASI  DELIBERATIF  Menimbang  “Negara  Hukum Dan Ruang Publik” Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas . Yogyakarta: Penerbit Kanisius, n.d.
Hardiman,  F  Budi. Kritik  Ideologi;  Menyingkap  Pertautan  Pengetahuan  Dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas . Yogyakarta: Kanisius, 2009.
———. Menuju  Masyarakat  Komunikatif:  Ilmu,  Masyarakat,  Politik  Dan Posmodernisme Menurut Jürgen Habermas . Yogyakarta: Kanisius, 1993. Indonesia,  Mahkamah  Konstitusi  Republik.  ―REKAPITULASI  PERKARA PENGUJIAN  UNDANG-UNDANG.‖  Accessed  September  2,  2021. https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4.
Mccarthy, Thomas. THE THEORY OF Volume 2 LIFEWORLD AND SYSTEM : A CRITIQUE OF FUNCTIONALIST REASON Jiirgen Habermas . Vol. 2, n.d.
MD, Mahfud. Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia . Rineka C, 2000.
Muthhar,  Mohammad  Asy’ari.  ―Membaca  Demokrasi  Deliberatif  Jurgen
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 140-154 ( Menimbang Demokrasi Deliberatif dalam Proses Pembentukan Hukum yang Demokratis di Indonesia )
Habermas  Dalam  Dinamika  Politik  Indonesia.‖ Ushuluna:  Jurnal  Ilmu Ushuluddin 2, no. 2 (2020): 49–72. https://doi.org/10.15408/ushuluna.v2i2.15180. Muzaqqi, Fahrul. ―Diskursus Demokrasi Deliberatif Di Indonesia.‖ Jurnal Review Politik 03 (2013): 123–39. http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jurnalpolitik/article/view/32.
———.  ―Menimbang  Gagasan  Negara  Hukum  (Deliberatif)  Di  Indonesia.‖ Wacana.Inddd , n.d., 175–98. Pratiwi. ―Publik Mencari Ruang Publik :  Demokrasi Deliberatif Dan Manifestasi Penyaluran  Kepentingan  Masyarakat.‖ Jurnal  Wacana  Kinerja Volume  14, no. 01 (2011): 47.
Setiawan,  Fajar  Ahmad,  Ani  Purwanti,  and  Lita  Tyesta  A.L.W.  ―Peran  Anggota
DPRD  Perempuan  Dalam  Pembentukan  Kebijakan  Di  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Berbasis  Demokrasi  Deliberatif.‖ Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016): 1–20.
Sholikin,  M.  Nur.  ―Awasi  Perda,  Berdayakan  Daerah  Seri  Panduan  Pemantauan Legislasi Daerah.‖ In Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia , 31–32. Jakarta, 2009.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan (n.d.).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (n.d.).