## Faktor Pendorong Partisipasi Pengguna Internet dalam Petisi Digital
Dyah Hapsari Ekonugraheni 1, * , , Retna Mahriani 2, , dan Yusnaini 1, 1 Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Ogan Ilir, 30662, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia
2 Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Ogan Ilir, 30662, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia
* Penulis Korespondensi: dyahhapsari@fisip.unsri.ac.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Info Publikasi:
Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Ekonugraheni, D. H., Mahriani, R., & Yusnaini, Y. (2023). Factors Contributing to Internet Users’ Participation in Digital Petitions. Society, 11(2), 359-376.
DOI: 10.33019/society.v11i2.387
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dikirim: 8 Juni, 2022;
Diterima: 12 Desember, 2023 ; Dipublikasi: 19 Desember, 2023;
Kajian ini mencoba menjawab mengapa warga negara Republik Indonesia  tetap  mengikuti  petisi  digital  meski  pemerintah belum  mengesahkan  mekanisme  tersebut.  Untuk  menjawab pertanyaan  tersebut,  peneliti  menggunakan  data  mentah  dari World  Value  Survey  (WVS)  VII  yang  melibatkan  3.000 responden asal Indonesia yang berusia delapan belas tahun dan dipilih  secara  acak.  Teknik  regresi  logistik  menguji  pengaruh empat  belas  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen (partisipasi  pengguna  internet  dalam  petisi  digital/Y).  Model regresi logistik akhir memuat tujuh variabel independen yang mampu menjelaskan Y secara signifikan sebesar 4,52%, X2 (7) = 169,60, p < 0,01. Model terakhir menghasilkan karakteristik responden  yang  dapat  berpartisipasi  dalam  petisi  digital: generasi  muda,  tidak  beragama,  berideologi  liberalisme, berjenis kelamin laki-laki, berpendidikan lebih dari atau setara SMA,  tidak  percaya  pada  organisasi  pemerintah,  dan  belum menikah.  Kajian  ini  merekomendasikan  agar  pemerintah  dan pihak-pihak  yang  terkait  dengan  petisi  digital  meningkatkan religiusitas warga, meningkatkan kuantitas, akses, dan kualitas jenjang  pendidikan  pendidikan  ideologi,  serta  menjaga kepercayaan  warga  terhadap  organisasi  pemerintah.  Peneliti juga mendorong lembaga legislatif di pusat dan daerah untuk secara  formal  mengadopsi  mekanisme  petisi  digital  sebagai saluran  resmi  bagi  warga  untuk  menyampaikan  aspirasi politiknya.
Kata Kunci: Indonesia; Partisipasi Elektronik; Petisi Digital; Partisipasi Politik; World Values Survey

## Society, 11 (2), 377-395, 2023
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.387

## 1. Pendahuluan
Salah  satu  permasalahan  global  yang  menjadi  perhatian  banyak  negara  saat  ini  adalah penguatan  dan  perluasan  partisipasi  warga  negara  dalam  proses  politik.  Di  Indonesia, partisipasi  politik  warga  negara,  khususnya  partisipasi  pemilu,  mengalami  fluktuasi.  Seperti terlihat pada Gambar 1, dalam kurun waktu setengah abad (1970 – 2020), partisipasi elektoral warga  negara  dalam  pemilu  legislatif  berkisar  antara  94%  hingga  70%.  Berdasarkan  situasi tersebut,  tidak  mengherankan  jika  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  memasukkan  isu partisipasi  politik  sebagai  bagian  dari  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB),  khususnya Tujuan  16:  perdamaian,  keadilan,  dan  institusi  yang  kuat.  Dua  indikator  Tujuan  16  mewakili isu partisipasi politik: (a) memastikan proses pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif,  dan  representatif  di  semua  tingkat  pengambilan  keputusan  (indikator  16.7);  (b) memperluas  dan  memperkuat  partisipasi  negara-negara  berkembang  dalam  lembaga  tata kelola global (indikator 16.8) ( United Nations, 2015 ).
Sumber: ( International IDEA, n.d. )
Berdasarkan  hasil  World  Value  Survey  (WVS)  VII,  hanya  76  (4,52%)  orang  yang  pernah berpartisipasi  dalam  petisi  digital,  333  (19,80%)  menyatakan  boleh  (ikut  atau  tidak berpartisipasi)  dalam  petisi  digital,  dan  1.273  (75,68  orang)  %)  orang  mengatakan  tidak  akan berpartisipasi.  Responden  WVS  VII  di  Indonesia  yang  mengkonsumsi  berita  dan  informasi politik melalui internet  mencapai  677  (40,39%) orang,  kemungkinan mengkonsumsi sebanyak 388  (23,15%)  orang,  dan  tidak  akan  mengkonsumsi  sebanyak  611  (36,46%)  orang.  Data  ini menegaskan  bahwa  mereka  yang  terpapar  berita  dan  informasi  politik  online  belum  tentu berpartisipasi  dalam  petisi  digital.  Fenomena  ini  tentu  saja  bertentangan  dengan  hasil penelitian  sebelumnya  mengenai  hubungan  antara  pengetahuan  dan  partisipasi  politik,  yang menegaskan adanya hubungan positif yang kuat antara variabel-variabel tersebut ( de Vreese & Boomgaarden,  2006 ; Dimitrova  et  al.,  2014 ; Kaufhold  et  al.,  2010 ).  Idealnya,  semakin  banyak pengguna  internet  yang  terpapar  informasi  politik,  semakin  tinggi  peluang  mereka  untuk berpartisipasi dalam petisi digital. Namun hal tersebut tidak terjadi di Indonesia. Penelitian ini dirancang  untuk  menguraikan  fenomena  tersebut.  Diharapkan  dapat  berkontribusi  pada perdebatan ilmiah global mengenai petisi digital yang mulai mendapat perhatian para peneliti.
Sejauh  ini,  pengetahuan  empiris  mengenai  petisi  digital  cukup  beragam.  Mulai  dari pengaruh  platform  media  digital  terhadap  partisipasi  pengguna  internet  dalam  petisi  digital ( Harrison  et  al.,  2021 ),  faktor  yang  mempengaruhi  partisipasi  warga  dalam  petisi  elektronik ( Sheppard,  2015 ),  popularitas  petisi  elektronik  ( Clark  &  Lomax,  2020 ; Hagen  et  al.,  2016 ), karakteristik e-petition yang kuat dan baik ( Bochel & Bochel, 2017 ; S. Wright, 2012 ), kinerja e- petition  ( S.  Wright,  2015 , 2016 ),  hingga  dampak  petisi  elektronik  tentang  proses  pembuatan
72.57 75.11 70.99 84.09 93.30 88.93 90.91 91.30 91.23 90.57 94.02 50.00 75.00 100.00 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.387
kebijakan  ( Ranchordás,  2017 ).  Yang  lain  menganalisis  petisi  elektronik  dengan  pembelajaran mesin ( Clark et al., 2018 ; Hagen, 2018 ; Suh et al., 2010 ; Wang & Zhong, 2020 ). Namun, sebagian besar  penelitian  ini  berasal  dari  negara-negara  dimana  petisi  telah  secara  formal  diadopsi sebagai alat politik  bagi warga  negara untuk menyuarakan tuntutan politik  kepada lembaga- lembaga politik formal. Tidak hanya itu, di Inggris, lembaga parlemen menyediakan platform khusus  bagi  warga  negara  yang  ingin  mengajukan  petisi  online  ( S.  Wright,  2012 ).  Namun sejauh pengetahuan peneliti, belum ada peneliti yang mencoba menguraikan secara bersama- sama  pengaruh  variabel  jenis  kelamin,  umur,  status  perkawinan,  tingkat  pendidikan,  status pekerjaan,  kelas  sosial,  agama,  lokasi  tempat  tinggal,  kepercayaan  terhadap  masyarakat, kepercayaan  terhadap  institusi  pemerintah,  kepercayaan  terhadap  parlemen,  religiusitas, tingkat  kebahagiaan,  dan  kecenderungan  ideologis,  baik  sebagian  maupun  bersama-sama, terhadap partisipasi warga dalam menandatangani petisi digital.

## 2. Kajian Pustaka

## 2.1. Petisi Digital
Secara  sederhana,  petisi  adalah  suatu  dokumen  tertulis  yang  ditandatangani  oleh  banyak orang  dan  berisi  permintaan  kepada  seseorang  atau  lembaga  tertentu  untuk  melakukan tindakan  tertentu  atau  mengubah  sesuatu  ( Anonymous,  2021a ).  Sebelum  berkembangnya internet, petisi dilakukan secara offline . Para pembuat petisi akan melakukan kampanye besar- besaran agar petisinya ditandatangani oleh banyak orang. Apabila sejumlah warga mendukung permohonan, maka berkas permohonan diserahkan kepada pihak terkait. Secara umum petisi selalu ditujukan kepada lembaga pemerintah, organisasi internasional, dan perusahaan swasta yang mempunyai kewenangan tertentu.
Di era internet seperti saat ini, petisi sudah berbentuk digital. Petisi digital berbeda dengan petisi konvensional (non-digital ) dalam beberapa hal: (a) partisipasi warga dalam petisi digital terjadi  dalam  situasi  online  ( clicktivism );  (b)  clicktivisme  merupakan  tindakan  yang  bersifat spontan  meskipun  pada  tingkat  tertentu  terdapat  celah  yang  harus  direnungkan  oleh  warga sebelum mengisi petisi digital; (c) clicktivisme tidak disertai dengan komitmen jangka panjang; (d)  clicktivisme  tidak  memerlukan  keterampilan  dan  pengetahuan  khusus.  Warga  yang  ingin berpartisipasi hanya perlu memiliki kemampuan berinteraksi di dunia digital; (e) clicktivisme lebih  mudah  ditiru  dan  diperbanyak  sehingga  dapat  menjangkau  populasi  yang  lebih  luas ( Halupka, 2014 ).
Britania  Raya  (UK)  menjadi  negara  maju  pertama  yang  mengajukan  petisi  secara  digital sebagai saluran bagi warganya untuk menyuarakan aspirasi publik. Di Britania Raya, jika petisi digital  yang  diprakarsai  masyarakat  berhasil:  (a)  didukung  oleh  10.000  tanda  tangan, pemerintah  (eksekutif)  akan  menanggapi  petisi  digital  tersebut;  (b)  didukung  100.000  tanda tangan,  maka  tuntutan  petisi  digital  akan  diperdebatkan  di  parlemen  Inggris.  Faktanya, parlemen  Inggris  telah  menyiapkan  aplikasi  khusus  bagi  warga  negara  yang  ingin  memulai petisi  digital  ( Anonymous,  2021b ).  Pelembagaan  petisi  digital,  seperti  yang  dilakukan  di Inggris,  setidaknya  memiliki  tiga  fungsi  dasar:  (a)  menyediakan  saluran  khusus  bagi  warga negara  yang  ingin  berkomunikasi  dengan  lembaga  perwakilan  (legislatif/parlemen)  dan lembaga  pemerintah  (eksekutif);  (b)  menginformasikan  perkembangan  kebijakan  dan pengawasan  eksekutif;  dan  (c)  mempengaruhi  perubahan  kebijakan  ( Hough,  2012 ).  Namun sejauh  mana  sistem  petisi  digital  dapat  menjalankan  ketiga  fungsi  tersebut  secara  bersamaan atau terpisah merupakan persoalan empiris yang perlu diungkap melalui penelitian empiris.
Beb( Ranchordás,  2017 )erapa  peneliti  melihat  fenomena  petisi  digital  dari  sudut  pandang berbeda. Dolata & Schrape, misalnya, menganggap praktik petisi digital sebagai salah satu jenis
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.387
perilaku kolektif di dunia maya ( Dolata & Schrape, 2016 ). Karena petisi digital bersifat spontan, tanpa  kontemplasi,  tanpa  komitmen  jangka  panjang,  maka  partisipasi  warga  dalam  petisi digital, mengutip George & Leidner, ibarat perilaku penonton/pengamat yang sibuk berteriak dengan berbagai ekspresi verbal dan visual namun tidak mampu mengubah situasi ( George & Leidner,  2019 ).  Namun  tidak  semua  peneliti  setuju  dengan  argumen  George  &  Leidner. Beberapa peneliti menemukan bahwa penggunaan teknologi telah meningkatkan kualitas dan kuantitas  keterlibatan  warga  negara  dalam  proses  politik  dan  cara  kerja  lembaga-lembaga politik  ( Dai  &  Norton,  2007 ; Ranchordás,  2017 ).  Selain  itu,  efektivitas  dan  kemampuan  petisi digital  dalam  mengubah  situasi  yang  diinginkan  sangat  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor, mulai dari kualitas semantik, linguistik, isi petisi ( Bochel & Bochel, 2017 ; Clark & Lomax, 2020 ), emosi  positif  ( Elnoshokaty  et  al.,  2016 ),  transparansi,  efisiensi  dan  transferabilitas  petisi  ( S. Wright, 2012 ), dan kepemimpinan dalam gerakan petisi ( Ranchordás, 2017 ).
Perdebatan para peneliti tidak hanya mengenai kinerja dan efektivitas petisi digital tetapi juga meluas ke isu prediktor partisipasi warga dalam menandatangani petisi digital. Sejauh ini, beberapa  faktor  yang  telah  diidentifikasi  oleh  para  peneliti  adalah  akses  dan  kepemilikan sumber daya tradisional (misalnya tingkat pendidikan, melek huruf, status sosial) dan sumber daya online (misalnya akses terhadap internet, keterampilan menggunakan internet) ( Anduiza et  al.,  2010 ),  gender  dan  partisipasi  dalam  organisasi  masyarakat  ( Sheppard,  2015 ),  jenis jaringan  sosial,  keterlibatan  pribadi  dalam  aktivisme  sosial  dan  isu-isu  yang  diangkat,  efikasi diri  pribadi,  efikasi  teknologi  personal,  efikasi  kelompok  personal  ( Nekmat  et  al.,  2015 ), kesadaran  politik,  kemanjuran  politik,  dan  rekrutmen  jaringan  ( Oni  et  al.,  2017 ),  faktor teknologi,  faktor  politik,  dan  faktor  organisasi  ( Susha  &  Grönlund,  2014 ),  altruisme,  kualitas argumen,  relevansi  pribadi  ( Ulo  et  al.,  2019 ),  dan  faktor-faktor  di  tingkat  makro,  seperti pembangunan ekonomi dan pengalaman demokrasi ( Stockemer, 2014 ).
Berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya,  penelitian  ini  mencoba  menguraikan  pengaruh beberapa  variabel  independen  yang  belum  teridentifikasi  oleh  penelitian  sebelumnya  sebagai prediktor keterlibatan warga dalam petisi digital, seperti modal sosial, kelas sosial, religiusitas, tingkat  kebahagiaan,  ideologi.  kecenderungan,  dan  variabel  sosio-demografis  (jenis  kelamin, usia,  status  perkawinan,  tingkat  pendidikan,  status  pekerjaan,  agama,  dan  lokasi  tempat tinggal). Hubungan teoritis variabel-variabel independen ini terhadap petisi digital dijelaskan pada paragraf berikutnya.

## 2.2. Modal Sosial dan Partisipasi Petisi Digital
Modal sosial merupakan sumber daya komunal atau sumber daya sosial yang memfasilitasi berbagai  tindakan  individu  dalam  suatu  struktur  sosial  tertentu  ( Inkeles,  2000 ).  Modal  sosial juga  dapat  diartikan  sebagai  jaringan  sosial,  norma  sosial  formal  dan  informal,  serta kepercayaan, baik pada tingkat individu, kelompok, maupun komunitas, yang memungkinkan atau  memfasilitasi  kerja  sama  antar  warga  negara  ( Fukuyama,  1997 ; Putnam,  2002 ). Kepercayaan, sebagai proksi modal sosial, dapat dibagi menjadi empat konsepsi: kepercayaan kognitif  vs  non-kognitif  dan  kepercayaan  diadik  vs  kepercayaan  tertanam  ( Levi,  2015 ). Kepercayaan  merupakan  produk  proses  kognitif  karena  didasari  oleh  harapan  rasional  atau keyakinan  rasional  bahwa  yang  dipercaya  akan  dapat  dipercaya.  Konsepsi  kepercayaan  non- kognitif menganggap kepercayaan memiliki dasar moral, emosi, dan pribadi dan tidak dapat dengan  mudah  diatur  oleh  hubungan  impersonal  yang  diwujudkan  dalam  birokrasi,  pasar, atau hukum formal. Dalam konsepsi diadik, kepercayaan bersifat relasional dan tertanam pada tingkat  individu.  Terakhir,  kepercayaan  tertanam  dalam  jaringan  sosial  atau  pengaturan
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.387
kelembagaan  yang  memungkinkan  adanya  ekspektasi  atau  ikatan  sosial  berdasarkan  peran sosial, kategorisasi, dan aturan yang mempengaruhi orang lain.
Beberapa  peneliti  telah  menunjukkan  bagaimana  modal  sosial  mempengaruhi  proses penerapan  partisipasi  elektronik  ( Naranjo-Zolotov  et  al.,  2019 ),  dukungan  pengguna  media sosial  terhadap  isu-isu  politik  yang  diperjuangkan  oleh  petisi  digital  ( Panagiotopoulos  et  al., 2011 ), dan melahirkan jenis kewarganegaraan berbeda dengan kewarganegaraan di dunia nyata
( de  Zúñiga  et  al.,  2017 ).  Dalam  konteks  penelitian  ini,  peneliti  berharap  bahwa  modal  sosial (yang diukur dengan kepercayaan) akan memiliki hubungan positif dengan partisipasi warga dalam petisi digital. Pasalnya, petisi digital sangat bergantung pada jejaring sosial (salah satu elemen  modal  sosial)  dan  kepercayaan  warga  terhadap  masyarakat  yang  terhubung  dengan internet. Artinya semakin tinggi modal sosial yang dimiliki masyarakat, maka semakin tinggi pula kemungkinan warga berpartisipasi menandatangani petisi digital. Logika tersebut menjadi dasar  peneliti  untuk  merumuskan  hipotesis  ke-1  (H1)  sebagai  berikut:  kepercayaan  terhadap masyarakat (X9) berpengaruh positif terhadap partisipasi warga dalam petisi digital.
Petisi  digital  merupakan  salah  satu  bentuk  ekspresi  warga  bahwa  para  politisi,  baik legislatif maupun eksekutif, tidak tanggap terhadap berbagai permasalahan sosial politik yang berkembang  di  masyarakat.  Elit  politik  sibuk  dengan  agenda  politiknya  sendiri  dan mengabaikan agenda politik yang bersinggungan dengan kepentingan publik. Kehadiran petisi digital diharapkan dapat menarik perhatian elite politik terhadap permasalahan yang diangkat oleh  penggerak  dan  penandatangan  petisi  digital.  Secara  implisit,  proses  ini  –  sampai  batas tertentu  –  mengandung  kepercayaan  para  pembuat  petisi  dan  penandatangan  terhadap lembaga  pemerintah  dan  lembaga  parlemen.  Masyarakat  yang  terlibat  dalam  petisi  digital yakin bahwa petisi mereka akan diproses dengan baik oleh pemerintah dan parlemen. Logika tersebut  menjadi  dasar  peneliti  untuk  merumuskan  hipotesis  kedua  dan  ketiga  dalam penelitian ini: (a) kepercayaan terhadap institusi pemerintah (X10) berhubungan positif dengan partisipasi  warga  dalam  menandatangani  petisi  digital  (H2);  (c)  kepercayaan  terhadap parlemen (X11) berhubungan positif dengan penandatanganan petisi digital (H3).

## 2.3. Religiusitas dan Partisipasi Petisi Digital
Religiusitas  (X12)  dapat  diartikan  ketaatan  seseorang  terhadap  ajaran  agamanya.  Ajaran agama  tersebut  meliputi  keyakinan  terhadap  ajaran,  perintah,  larangan,  ritual,  dan  lain sebagainya  ( Koenig  et  al.,  2015 ).  Para  ilmuwan  telah  lama  menganggap  variabel  religiusitas sebagai  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  partisipasi  politik  ( Emmenegger  &  Manow, 2014 ). Di Amerika Serikat, misalnya, religiusitas memainkan peran sentral dalam menentukan pilihan  akhir  pemilih  perempuan  pada  Pemilihan  Presiden  Amerika  Serikat  tahun  1996 ( Greenberg, 2008 ). Di India, pemilih Muslim cenderung memilih kandidat Muslim hanya jika kandidat yang dipilih dianggap mempunyai potensi untuk menang ( Heath et al., 2015 ). Dalam konteks  petisi  digital,  kesamaan  identitas  agama  menjadi  pemicu  solidaritas  dan  alasan penandatanganan petisi digital. Di Indonesia, agama bukan sekedar doktrin dan ritual belaka ( Shadiqi et al., 2020 ).
Di sisi lain, agama merupakan kekuatan sosial politik yang berperan penting dalam setiap fase  perjalanan  politik  Indonesia.  Partisipasi  politik  berbagai  warga,  termasuk  petisi  digital, dapat dianggap sebagai bagian dari ijtihad politik yang sejalan dengan panggilan Tuhan. Oleh karena  itu,  peneliti  berharap  responden  yang  beragama  memiliki  hubungan  positif  yang signifikan dengan penandatanganan petisi digital (H4).
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.387

## 2.4. Kebahagiaan dan Partisipasi Petisi Digital
Kebahagiaan  merupakan  persepsi  subjektif  seseorang  terhadap  kualitas  hidupnya  sehari- hari.  Persepsi  ini  sangat  beragam  karena  lingkungan  sosial,  ekonomi,  politik,  pengetahuan, sudut  pandang,  pengalaman,  dan  kebutuhan  yang  berbeda  mempengaruhinya.  Misalnya, ketika  seseorang  berjalan  sendirian  di  gurun  pasir,  air  mineral  mungkin  lebih  berharga daripada cincin emas. Perdebatan ilmiah mengenai kualitas hidup yang baik dan bahagia telah melahirkan  berbagai  aliran  filsafat  dalam  teori  etika,  seperti  hedonisme,  egoisme, utilitarianisme, Kantianisme, dan sebagainya ( Graham, 2004 ). Dalam konteks partisipasi politik, kebahagiaan  dapat  menjadi  variabel  terikat  maupun  variabel  bebas.  Kebahagiaan  merupakan variabel dependen yang berkontribusi terhadap partisipasi politik warga terhadap kebahagiaan sebagai dimensi kualitas kesejahteraan psikologis ( Chan et al., 2020 ). Kebahagiaan merupakan variabel independen yang menjadi prediktor kuat terhadap partisipasi pemilu dan hasil pemilu ( Ward,  2020 ).  Dalam  penelitian  ini  tingkat  kebahagiaan  (X13)  diposisikan  sebagai  variabel independen.  Peneliti  menduga  responden  yang  bahagia  memiliki  peluang  lebih  besar  untuk berpartisipasi dalam penandatanganan petisi digital (H5).

## 2.5. Ideologi dan Partisipasi Petisi Digital
Ideologi  merupakan  kumpulan  gagasan,  pemikiran,  dan  konsep  yang  diyakini kebenarannya dan menjadi pedoman berpikir dan bertindak bagi para pendukungnya. Ideologi merupakan sumber nilai bagi setiap tindakan politik individu, kelompok, atau lembaga politik modern.  Dalam  konteks  partisipasi  online,  peran  ideologi  masih  kontroversial.  Misalnya, mereka  yang  menyukai  partisipasi  politik  online  diasosiasikan  dengan  ideologi  politik konservatif  ( Šerek  &  Machackova,  2014 ).  Temuan  ini  berbeda  dengan  kesimpulan  Best  & Krueger  yang  menunjukkan  bahwa  partisipasi  online  dikaitkan  dengan  ideologi  liberal moderat ( Best & Krueger, 2005 ). Dalam konteks WVS VII, orientasi ideologi menganut dikotomi Kiri (sosialisme) dan Kanan (liberalisme). Responden akan berada pada kelompok Kanan jika mereka  setuju  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  liberalisme,  seperti  persaingan, peningkatan  kepemilikan  sektor  swasta  dalam  dunia  usaha  dan  industri,  serta  kerja  keras. Sebaliknya,  responden  berhaluan  Kiri  jika  menyetujui  pemerataan  pendapatan,  peningkatan peran  pemerintah  dalam  kehidupan  perekonomian,  dan  tanggung  jawab  pemerintah  dalam memenuhi kebutuhan setiap orang.
Sejak Reformasi tahun 1998, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal yang bercirikan sistem  multi  partai,  pemilihan  pejabat  eksekutif  melalui  pemilihan  umum,  kebebasan  pers, netralitas militer dalam ranah politik, dan lain sebagainya. Nilai-nilai liberalisme juga memukul sektor perekonomian nasional. Keadaan ini menyebabkan masyarakat Indonesia semakin akrab dengan  nilai-nilai  liberalisme.  Karena  petisi  digital  merupakan  bagian  dari  kebiasaan  dalam sistem demokrasi liberal, maka peneliti berharap responden yang memiliki orientasi liberalisme (X14) akan berhubungan positif dengan partisipasi warga dalam petisi digital (H6).

## 2.6. Kelas Sosial dan Partisipasi Petisi Digital
Disiplin  sosiologi  telah  lama  mengidentifikasi  masyarakat  sebagai  entitas  yang  tidak homogen. Di sisi lain, masyarakat adalah kumpulan individu dan kelompok yang membentuk suatu  stratifikasi  sosial  tertentu.  Landasan  terbentuknya  lapisan  sosial  bisa  sangat  beragam, mulai dari segi ekonomi (misalnya miskin vs kaya), sosial (misalnya bekerja vs tidak bekerja), kesehatan  (misalnya  sakit  vs  sehat),  dan  sebagainya.  Kedudukan  kelas  sosial  seseorang  akan sangat  mempengaruhi  interaksi  dan  perilakunya.  Tidak  mengherankan,  para  ahli  teori  telah lama menganggap kelas sosial sebagai prediktor perilaku pemilih ( Lewis-Beck et al., 2008 ).
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.387
WVS  VII  mengeksplorasi  persepsi  subjektif  responden  terhadap  kedudukannya  dalam stratifikasi  sosial  dalam  masyarakat,  yang  terbagi  dalam  lima  kelompok:  kelas  atas,  kelas menengah  atas,  kelas  menengah  bawah,  kelas  pekerja,  dan  kelas  bawah.  Kelima  kategori  ini kemudian dibagi menjadi kelas menengah atas dan kelas menengah bawah. Secara sederhana, kelas menengah adalah antara si kaya dan si miskin. Mereka berpendidikan, dan sebagian besar bekerja  di  sektor  swasta  ( Bonham,  1952 ).  Beberapa  penelitian  menunjukkan  bagaimana identitas  kelas  menengah  sangat  mempengaruhi  perilaku  politik  pemilih.  Di  Indonesia, khususnya pada Pilpres 2014, Prabowo dinilai didukung oleh elite politik dan kelas menengah, sedangkan Jokowi didukung oleh kelas menengah ke bawah ( Pepinsky, 2017 ).
Dalam  konteks  petisi  digital,  peran  kelas  sosial  dalam  petisi  digital  adalah  mereka  yang berpartisipasi  dalam  petisi  konvensional  cenderung  berusia  lebih  tua,  kurang  berpendidikan, berafiliasi  dengan  pihak  tertentu,  dan  termasuk  dalam  kelompok  miskin  ( Lee  et  al.,  2014 ). Sebaliknya, mereka yang berkategori punya dan belum pernah mengikuti petisi konvensional, lebih cenderung mengikuti petisi digital. Temuan ini juga dikuatkan oleh Yates & Lockley, yang mengatakan  bahwa  bentuk  penggunaan  media  sosial  berhubungan  dengan  atribut  sosial ekonomi dan status kelas sosial ( Yates & Lockley, 2018 ). Narasi ini menjadi dasar bagi peneliti untuk  memperkirakan  kelas  sosial  (X6)  berhubungan  positif  dengan  partisipasi  warga  dalam petisi digital (H7).

## 2.7. Variable Sosio-Demografis dan Partisipasi Petisi Digital
Faktor sosio-demografis telah lama dianggap oleh para ilmuwan sebagai prediktor perilaku pemilih  ( Carreras  et  al.,  2014 ).  Dalam  konteks  partisipasi  elektronik,  laki-laki  lebih  bersedia berpartisipasi dibandingkan perempuan ( Stockemer, 2014 ). Penelitian lain menunjukkan bahwa partisipasi elektronik dipengaruhi oleh tingkat pendidikan ( Gibson & McAllister, 2013 ), status sosial ekonomi ( Best & Krueger, 2005 ), dan lokasi tempat tinggal ( Isaksson, 2014 ). Temuan para peneliti  ini  bertentangan  dengan  hasil  penelitian  Šerek  &  Machackova,  yang  menegaskan bahwa faktor sosio-demografis tidak berkontribusi signifikan terhadap partisipasi online ( Šerek &  Machackova,  2014 ).  Perdebatan  ini  menjadi  dasar  peneliti  untuk  merumuskan  hipotesis terkait  pengaruh  faktor  sosio-demografi  terhadap  partisipasi  responden  dalam  petisi  digital sebagai berikut: (a) laki-laki berhubungan positif dengan partisipasi dalam petisi digital (H8); (b)  responden  muda  berhubungan  positif  dengan  partisipasi  dalam  petisi  digital  (H9);  (c) responden  yang  menikah  berhubungan  positif  dengan  partisipasi  petisi  digital  (H10);  (d) responden  dengan  pendidikan  >SMA/sederajat  mempunyai  hubungan  positif  dengan partisipasi  petisi  digital  (H11);  (e)  responden  yang  bekerja  berhubungan  positif  dengan partisipasi  petisi  digital  (H12);  (f)  responden  yang  beragama  Islam  memiliki  asosiasi  positif terhadap  partisipasi  petisi  digital  (H13);  dan  (g)  responden  yang  tinggal  di  perkotaan mempunyai hubungan positif dengan partisipasi petisi digital (H14).

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan  statistik  antara  variabel  independen  dan  dependen.  Sumber  data  sekunder  berasal dari hasil WVS VII, yaitu survei longitudinal yang diselenggarakan oleh World Values Survey Association (WVSA) sejak tahun 1981. Indonesia baru saja dimasukkan sebagai salah satu lokasi penelitian  WVS  di  WVS  VII,  dengan  jumlah  penduduk  Indonesia  yang  berusia  3.000  orang. lebih dari 18 dipilih secara acak. Proses pengumpulan data lapangan WVS VII dilakukan pada tahun  2017  –  2021  di  60  negara  ( Haerpfer  et  al.,  n.d. ).  Variabel  terikat  dalam  penelitian  ini adalah  partisipasi  warga  dalam  petisi  online/digital  (Y),  yang  didefinisikan  sebagai
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.387
keterlibatan  warga  dalam  menandatangani  petisi  online.  Variabel  Y  diambil  dari  kuesioner WVS  VII,  khususnya  item  pertanyaan  Q209:  “Apakah  Anda  pernah,  mungkin,  atau  tidak pernah/tidak mungkin berpartisipasi dalam penandatanganan petisi online/digital?”. Jawaban responden akan diubah menjadi variabel biner: ya (berkode 1) dan tidak pernah (berkode 0).
Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri  dari 14 variabel: jenis kelamin (X 1 ),  umur (X 2 ), status perkawinan (X 3 ), tingkat pendidikan (X 4 ), status pekerjaan (X 5 ), kelas sosial (X6), agama (X 7 ),  tempat  tinggal  (X 8 ),  kepercayaan  terhadap  masyarakat  (X 9 ),  kepercayaan  terhadap lembaga  pemerintah  (X 10 ),  kepercayaan  terhadap  parlemen  (X 11 ),  religiusitas  (X 12 ),  tingkat kebahagiaan  (X 13 ),  dan  orientasi  ideologi  (X 14 ).  Definisi  konseptual  dan  operasional  variabel independen  ditunjukkan  pada Tabel  1 .  Data  dianalisis  dengan  regresi  logistik  menggunakan STATA 15 dengan tiga tahap sebagai berikut: analisis univariat, analisis bivariat, dan analisis multivariat.  Setelah  dilakukan  analisis  bivariat  menggunakan  tabulasi  silang,  hanya  variabel independen dengan p < 0,25 yang akan dimasukkan dalam analisis multivariat ( Hosmer et al., 2013 ). Pada analisis multivariat peneliti menggunakan metode Enter.

## Tabel 1. Variabel Penelitian
Variabel Penelitian Indikator Partisipasi warga dalam petisi digital (Y) 1 = Ya; 0 = Tidak Jenis Kelamin (X 1 ) 1 = Laki-laki; 0 = Perempuan Usia (X 2 ) 1 = Muda; 0 = Tua Status perkawinan (X 3 ) 1 = Menikah; 0 = Belum Menikah Tingkat Pendidikan (X 4 ) 1 = >SMA; 0 = < SMA Status pekerjaan (X 5 ) 1 = Bekerja; 0 = Tidak Bekerja Kelas sosial (X 6 ) 1  =  Kelas  Menengah;  0  =  Bukan  Kelas Menengah Agama (X 7 ) 1 = Islam; 0 = Bukan Islam Tipe tempat tinggal (X 8 ) 1 = Perkotaan; 0 = Pedesaan Kepercayaan pada masyarakat (X 9 )
1 = Percaya; 0 = Tidak Percaya Kepercayaan terhadap institusi pemerintah (X 10 )  1 = Percaya; 0 = Tidak Percaya Kepercayaan pada parlemen (X 11 )
1 = Percaya; 0 = Tidak Percaya Religiusitas (X 12 ) 1 = Religius; 0 = Tidak Religius Tingkat kebahagiaan (X 13 ) 1 = Bahagia; 0 = Tidak Bahagia Orientasi ideologi (X 14 )
1 = Liberalisme; 0 = Sosialisme

## 4. Hasil Penelitian
Bagian  ini  menunjukkan  temuan  penelitian.  Penulis  memulai  dengan  uraian  singkat tentang  Indonesia  sebagai  latar  belakang,  kontekstual setting ,  atau  lokasi  penelitian  WVS  VII. Selanjutnya penulis menunjukkan gambaran umum responden WVS VII di Indonesia dan hasil analisis univariat, bivariat, dan multivariat.

## 4.1. Latar Belakang
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia  karena  memiliki  17.508  pulau dengan luas total 1.904.569 km2. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 60°04'30'' Lintang
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.387
Utara  dan  110°00'36''  Lintang  Selatan  serta  antara  940°58'21''  hingga  1410°01'10''  Bujur  Timur dan  dilewati  oleh  garis  khatulistiwa.  atau  garis  khatulistiwa  terletak  pada  garis  lintang  00. Kepulauan  Indonesia  terletak  di  antara  benua  Asia  dan  benua  Australia  serta  diapit  oleh Samudera  Pasifik  dan  Samudera  Hindia.  Pada  tahun  2019,  jumlah  penduduk  Indonesia sebanyak  268,1  juta  jiwa  yang  tersebar  di  34  provinsi  atau  511  kabupaten/kota,  7.217 kecamatan,  dan  83.344  desa/kelurahan.  Laju  pertumbuhan  penduduknya  mencapai  1,15 persen. Dari jumlah penduduk tersebut, jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 mencapai 25,1  juta  jiwa  atau  9,4  persen.  Indonesia  memiliki  skor  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) sebesar  71,9  persen.  Tingkat  partisipasi  angkatan  kerja  sebesar  67,5  persen,  dan  tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3 persen ( Badan Pusat Statistik, 2021 ).

## 4.2. Responden Penelitian
Total responden WVS VII di Indonesia sebanyak 3.200 orang. Dari jumlah tersebut, jumlah responden  laki-laki  (45,19%)  lebih  sedikit  dibandingkan  responden  perempuan  (54,81%). Responden banyak yang sudah menikah (76,66%), dan yang belum menikah hanya mencapai 23,34%.  Responden  yang  berpendidikan  <SMA/sederajat  mencapai  89,90%,  dan  yang berpendidikan >SMA/sederajat hanya 10,10%. Responden yang bekerja sebanyak 75,21% dan hanya  24,79%  yang  tidak  bekerja.  Sebagian  besar  responden  berasal  dari  kelas  sosial “menengah  ke  bawah”  (86,49%).  Sedangkan  kelompok  sosial  “menengah  ke  atas”  hanya berjumlah 13,51% responden.
Sebagian  besar  responden  beragama  Islam  (83,19%).  Yang  non  muslim  hanya  16,81%. Sebagian  besar  responden  berdomisili  di  perdesaan  (74,06%),  dan  hanya  25,94%  yang berdomisili di perkotaan. Banyak responden (94,81%) yang menilai masyarakat kurang dapat dipercaya. Sebaliknya, yang menilai organisasi pemerintah dapat dipercaya sebanyak 79,34%. Sedangkan  pendapat  responden  mengenai  kepercayaan  relatif  berimbang  (dapat  dipercaya: 49,98% dan kurang dapat diandalkan: 50,02%). Sebagian besar responden menganggap dirinya religius (92,56%) dan bahagia (93,90%). Namun proporsi responden yang cenderung menganut ideologi liberalisme (56,19%) dan sosialisme (43,81%) relatif merata karena selisih proporsinya tidak terlalu besar.

## 4.3. Analisis Univariat
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah partisipasi warga dalam petisi online (Y). Dari 3.183 responden, hanya 914 (28,72%) yang menyatakan pernah atau mungkin menandatangani petisi  digital.  Sisanya  sebanyak  2.269  (71,28%)  belum  atau  tidak  akan  menandatangani  petisi digital. Empat belas variabel independen teridentifikasi sebagai kontributor terhadap variabel dependen (Y). Rangkuman analisis univariat variabel independen disajikan pada Tabel 2 .

## Tabel 2. Analisis Univariat
No. Variabel Bebas (X) Jumlah (%) Sampel ( n )
1 Jenis Kelamin (X 1 ) Laki-laki 1,446 (45.19%) 3.200 Perempuan 1,754 (54.81%) 2 Usia ( X 2 ) Tua 1,449 (45.28%) 3.200 Muda 1,751 (54.72%)
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v11i2.387
No. Variabel Bebas (X) Jumlah (%) Sampel ( n )
3 Status perkawinan (X 3 ) Belum Menikah 747 (23,34%) 3,200 Menikah 2.453 (76,66%) 4 Tingkat Pendidikan (X 4 ) <SMA/sederajat 2.876 (89,90%) 3,199 >SMA/sederajat 323 (10,10%) 5 Status pekerjaan (X 5 ) Belum Bekerja 787 (24.79%) 3,175 Bekerja 2.388 (75,21%) 6 Kelas Sosial ( X 6 ) Bukan Kelas Menengah 2.708 (86,49%) 3,131 Kelas Menengah 423 (13,51%) 7 Religion ( X 7 ) Islam 2.662 (83,19%) 3,200 Bukan Islam 538 (16,81%) 8. Tipe tempat tinggal (X 8 ) Pedesaan 2.367 (74,06%) 3.196 Perkotaan 829 (25,94%) 9. Kepercayaan pada masyarakat (X 9 ) Tidak Percaya 3.033 (94,81%) 3,199 Percaya 166 (5,19%) 10. Kepercayaan pada pemerintah (X 10 ) Tidak Percaya 658 (20,66%) 3,185 Percaya 2.527 (79,34%) 11. Kepercayaan pada parlemen (X 11 ) Tidak Percaya 1.584 (50,02%) 3,167 Percaya 1.583 (49,98%) 12. Religiusitas (X 12 ) Tidak Religius 235 (7,44%) 3,159 Religius 2.924 (92.56%) 13. Tingkat kebahagiaan (X 13 ) Tidak Bahagia 195 (6,10%) 3,199 Bahagia 3.004 (93,90%) 14. Orientasi ideologi (X 14 ) Liberalisme 1.798 (56,19%) 3,200 Sosialisme 1.402 (43,81%)

## 4.4. Analisis Bivariat
Tabulasi  silang  digunakan  untuk  menganalisis  hubungan  statistik  antara  X  dan  Y.  Hasil analisis  dua  variabel  akan  menentukan  apakah  suatu  variabel  independen  akan  dimasukkan dalam analisis multivariat atau tidak pada tahap selanjutnya. Hanya variabel independen yang memiliki p < 0,25 yang akan dimasukkan dalam analisis multivariat. Seperti terlihat pada Tabel 4 ,  dari  empat  belas  variabel  independen,  hanya  sebelas  variabel  independen  yang  dapat dimasukkan  dalam  analisis  multivariat.  Tiga  variabel  tidak  mempunyai  hubungan  signifikan
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.387
terhadap Y: X 13 , X 9 , dan X 7 . Dari sebelas variabel tersebut, ada tiga variabel yang dimasukkan karena  mempunyai p <  0,25.  Sedangkan  sisanya  merupakan  variabel  independen  yang memiliki hubungan signifikan secara statistik dengan Y. Tabel 3 telah diurutkan berdasarkan skor X 2 . Variabel independen yang mempunyai X 2 terbesar akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam regresi logistik. Nomor urut variabel independen pada Tabel 3 menunjukkan urutan pemasukan variabel independen dalam regresi logistik berbasis.

## Tabel 3. Ringkasan Analisis Bivariat
No. Variabel Bebas (X) Variabel Terikat (Y) X 2 DF p V
1. Usia (X 2 ) Partisipasi warga dalam petisi digital (Y) 80,82  1 (3,84)  0,01  0,15 2. Religiusitas (X 12 ) Partisipasi warga dalam petisi digital (Y) 33,83  1 (3,84)  0,01  -0,10 3. Orientasi ideologi (X 14 ) Partisipasi warga dalam petisi digital (Y) 26,70  1 (3,84)  0,01  0,09 4. Jenis Kelamin (X 1 ) Partisipasi warga dalam petisi digital (Y) 24,20  1 (3,84)  0,01  0,08 5. Tingkat Pendidikan (X 4 ) Partisipasi warga dalam petisi digital (Y) 16,75  1 (3,84)  0,01  0,07 6. Kepercayaan pada institusi pemerintah (X 10 ) Partisipasi warga dalam petisi digital (Y) 14,23  1 (3,84)  0,01  -0,06 7. Status Perkawinan (X 3 ) Partisipasi warga dalam petisi digital (Y) 11,32  1 (3,84)  0,01  -0,05 8. Kepercayaan pada parlemen (X 11 ) Partisipasi warga dalam petisi digital (Y) 6,00 1 (3,84)  0,01  -0,04 9. Kelas sosial (X 6 ) Partisipasi warga dalam petisi digital (Y) 3,04 1 (3,84)  0,08  0,03 10.  Tipe tempat tinggal (X 8 ) Partisipasi warga dalam petisi digital (Y) 2,64 1 (3,84)  0,10  0,02 11.  Status pekerjaan (X 5 )  Partisipasi warga dalam petisi digital (Y) 2,57 1 (3,84)  0,10  0,02 12.  Tingkat kebahagiaan (X 13 ) Partisipasi warga dalam petisi digital (Y) 0,53 1 (3,84)  0,46  0,01 13.  Kepercayaan pada masyarakat (X 9 ) Partisipasi warga dalam petisi digital (Y) 0,40 1 (3,84)  0,52  0,01 14.  Agama (X 7 ) Partisipasi warga dalam petisi digital (Y) 0,26 1 (3,84)  0,60  0,00

## 4.5. Analisis Multivariat
Analisis  multivariat  dilakukan  dalam  sebelas  tahap.  Dari  sebelas  variabel  bebas  yang dianggap sebagai faktor Y, hanya tujuh variabel bebas yang mempengaruhi Y secara signifikan. Regresi logistik akhir memuat tujuh variabel bebas dan menjelaskan Y secara signifikan sebesar 4,52%, X 2 (7) = 169,60, p < 0,01. Empat dari tujuh variabel independen mempunyai hubungan positif (X 2 , X 14 , X 1 , dan X 4 ) dan dapat menjelaskan Y sebesar 195%, 145%, 156%, dan 143% secara signifikan, p < 0,01. Tiga variabel independen lainnya (X 12 , X 10 , dan X 3 ) mempunyai hubungan
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.387
negatif  signifikan, p <  0,10,  dan  dapat  menjelaskan  Y  masing-masing  sebesar  63%,  76%,  dan 80%.  Seperti  yang  ditunjukkan  pada Tabel  4 ,  semua  variabel  independen  signifikan  pada tingkat p <0,01.  Hanya  status  perkawinan  (X 3 )  yang  signifikan  pada p <0,05.  Model  terakhir menghasilkan  karakteristik  responden  yang  dapat  berpartisipasi  dalam  petisi  digital:  muda, tidak beragama, berideologi liberal, berjenis kelamin laki-laki, berpendidikan >SMA/sederajat, tidak percaya pada organisasi pemerintah, dan belum menikah. Model akhir yang dihasilkan penelitian ini sesuai dengan data lapangan. Hal ini ditunjukkan dengan X 2 hitung (186,75) lebih kecil dibandingkan X 2 (190,52) pada taraf signifikansi 0,05, derajat kebebasan sebesar 60, dan p > 0,05.

## Tabel 4. Model Logistik Akhir
Variabel Bebas (X) Variabel Terikat (Y) Usia (X 2 ) 0,670*** (0,0859) Religiusitas (X 12 ) -0,462*** (0,145) Orientasi ideologi (X 14 ) 0,377*** (0,0838) Jenis Kelamin (X 1 ) 0,450*** (0,0825) Tingkat Pendidikan (X 4 ) 0,362*** (0,127) Kepercayaan pada institusi pemerintah (X 10 ) -0,266*** (0,0977) Status perkawinan (X 3 ) -0,214** (0,0948) Konstan -0,983*** (0,200) Pengamatan 3.128 Kesalahan standar dalam tanda kurung *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1

## 5. Pembahasan
Dalam analisis bivariat, ada tiga variabel independen yang tidak dapat dimasukkan dalam analisis  multivariat:  tingkat  kebahagiaan  (X 13 ),  kepercayaan  terhadap  masyarakat  (X 9 ),  dan agama  (X 7 ).  Otomatis  temuan  ini  menolak  H1,  H9,  dan  H13.  Temuan  ini  juga  bertentangan dengan  penelitian:  (a)  Naranjo-Zolotov  et  al.  menyimpulkan  bahwa  modal  sosial mempengaruhi  proses  adopsi  partisipasi  elektronik  ( Naranjo-Zolotov  et  al.,  2019 );  (b)  Ward menyimpulkan  bahwa  kebahagiaan  merupakan  prediktor  kuat  terhadap  partisipasi  pemilih dan  hasil  pemilu  ( Ward,  2020 );  dan  (c)  Shadiqi  et  al.  menemukan  bahwa  kesamaan  identitas agama memicu solidaritas dan alasan penandatanganan petisi digital ( Shadiqi et al., 2020 ). Dalam  analisis  multivariat,  beberapa  variabel  independen  harus  dikeluarkan  dari  model regresi  logistik  akhir  karena  memiliki  hubungan  yang  tidak  signifikan  terhadap  Y.  Variabel
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.387
tersebut  adalah  X 11 (kepercayaan  terhadap  parlemen),  X 6 (kelas  sosial),  dan  X 8 (tipe  tempat tinggal).  Hasil  tersebut  menjadi  dasar  peneliti  untuk  menolak  H3,  H7,  dan  H14.  Temuan  ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan adanya keterkaitan antara kelas sosial ( Lee et al., 2014 ; Lewis-Beck et al., 2008 ; Pepinsky, 2017 ; Yates & Lockley, 2018 ), modal sosial  ( de  Zúñiga  et  al.,  2017 ; Naranjo-Zolotov  et  al.,  2019 ; Panagiotopoulos  et  al.,  2011 ),  dan lokasi tempat tinggal dengan partisipasi politik ( Isaksson, 2014 ).
Mengapa  kepercayaan  terhadap  parlemen  (X 11 )  tidak  berhubungan  signifikan  dengan  Y? Idealnya, ketika masyarakat tidak mempercayai parlemen karena berbagai alasan, mereka akan mencari  saluran  lain  untuk  menyalurkan  ekspresi  politiknya,  seperti  petisi  digital.  Namun argumen tersebut tidak didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap parlemen tidak berhubungan secara statistik dengan Y. Dengan kata lain, partisipasi dalam petisi digital tidak bergantung pada kepercayaan terhadap parlemen.
Kelas sosial (X 6 ) juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Dalam penelitian ini kelas sosial  merupakan  persepsi  subjektif  responden  terhadap  kedudukan  sosialnya,  apakah termasuk dalam kelompok kelas menengah (kode 1) atau tidak pada kelas menengah (kode 0). Temuan ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan adanya hubungan signifikan  antara  kelas  sosial  dan  partisipasi  politik  ( Lee  et  al.,  2014 ; Lewis-Beck  et  al.,  2008 ; Pepinsky,  2017 ; Yates  &  Lockley,  2018 ).  Peneliti  menduga  hal  ini  disebabkan  oleh  (a)  bias responden pada data WVS VII yang hanya melibatkan 13,51% responden kelas menengah dan 86,49%  responden  kelas  menengah  bawah;  (b)  pemerintah  Indonesia  belum  secara  resmi mengadopsi petisi digital sebagai saluran politik, sehingga belum terlalu populer di kalangan kelas menengah; dan (c) adanya permasalahan serius di kalangan kelas menengah di Indonesia pada era Orde Reformasi. Namun hilangnya pengaruh kelas sosial terhadap partisipasi warga dalam  petisi  digital  nampaknya  memperkuat  argumen  Mujani  &  Liddle  mengenai  semakin berkurangnya pengaruh kelas sosial dalam mempengaruhi perilaku politik warga di Indonesia saat ini ( Mujani & Liddle, 2010 ). Tipe  tempat  tinggal  (X 8 )  juga  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Y.  Pada  analisis konvensional, X 8 berpengaruh terhadap partisipasi politik karena wilayah perkotaan memiliki akses  informasi  politik  yang  relatif  lebih  baik.  Di  era  internet,  penjelasan  seperti  ini  menjadi tidak  relevan  karena  media  konvensional  semakin  ditinggalkan  oleh  masyarakat  yang  lebih banyak mengonsumsi berita politik melalui ponsel pintar. Artinya, sangat logis jika tipe tempat tinggal tidak mempengaruhi Y.
Selanjutnya, hanya tujuh variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap Y: X 2 (usia), X 14 (orientasi ideologi), X 1 (gender), X 4 (tingkat pendidikan), X 12 (religiusitas), X 10 (kepercayaan  terhadap  organisasi  pemerintah),  dan  X 3 (status  perkawinan).  Variabel-variabel tersebut  menghasilkan  karakteristik  responden  yang  memiliki  probabilitas  tinggi  untuk berpartisipasi dalam petisi digital: berusia muda, berideologi liberal, berjenis kelamin laki-laki, berpendidikan >SMA, beragama, percaya pada lembaga pemerintah, dan menikah.
Temuan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  generasi  muda  memiliki  peluang  lebih  besar untuk terlibat dalam petisi digital. Temuan ini bertentangan dengan argumen Best & Krueger yang  menunjukkan  sebaliknya  ( Best  &  Krueger,  2005 ).  Menurut  Best  &  Krueger,  tingkat keterlibatan/partisipasi  politik  generasi  muda  jauh  lebih  rendah  dibandingkan  generasi  tua, padahal  mereka  memiliki  kompetensi  individu  yang  lebih  baik  dibandingkan  generasi  tua dalam menggunakan berbagai perangkat teknologi informasi dan komunikasi ( Best & Krueger, 2005 ). Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh perbedaan faktor motivasi antara generasi muda  dan  generasi  tua.  Hasil  penelitian  tersebut  juga  membantah  temuan  Prihartini  yang menunjukkan  bahwa  generasi  muda  kurang  melek  politik  ( Prihatini,  2018 ).  Namun,  temuan
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.387
kami  sejalan  dengan  Lee  et  al.  di  Taiwan  ( Lee  et  al.,  2014 )  dan  Stockemer  di  tingkat  global (menggunakan data WVS VII) ( Stockemer, 2014 ).
Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  responden  laki-laki  memiliki  probabilitas 156% untuk berpartisipasi dalam petisi digital, p <0,01. Hasil ini bertentangan dengan temuan Stockemer  yang  menunjukkan  bahwa  responden  laki-laki,  jika  dibandingkan  dengan responden  perempuan,  lebih  memilih  untuk  berpartisipasi  dalam  demonstrasi  dan  boikot dibandingkan  berpartisipasi  dalam  petisi  digital  ( Stockemer,  2014 ).  Temuan  ini  memperkuat argumen  klasik  Verba  yang  mengatakan  bahwa  perempuan  kurang  tertarik  mendapatkan informasi tentang politik ( Verba et al., 1997 ).
Selain  itu,  tingkat  pendidikan  juga  sangat  meyakinkan  mempengaruhi  partisipasi  warga dalam  petisi  digital.  Temuan  ini  memperkuat  argumen  Flanagan  yang  mengatakan  bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin lama pengalaman seseorang dalam sosialisasi  politik,  dan  semakin  tinggi  pula  kualitas  pemahaman  seseorang  terhadap  konsep kontrak sosial yang mengikat masyarakat secara imajiner ( Flanagan, 2003 ). Pentingnya variabel pendidikan juga sejalan dengan temuan Gibson & McAllister di Australia mengenai partisipasi politik warga negara di internet ( Gibson & McAllister, 2013 ).
Signifikansi ideologi dan religiusitas dalam mempengaruhi partisipasi warga dalam petisi digital menguatkan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh ideologi ( Best & Krueger, 2005 ; Šerek  &  Machackova,  2014 )  dan  religiusitas  ( Emmenegger  &  Manow,  2014 ; Greenberg, 2008 ; Heath et al., 2015 ; Shadiqi et al., 2020 ) dalam mempengaruhi partisipasi politik. Terakhir, signifikansi  kepercayaan  terhadap  organisasi  pemerintah  dan  status  perkawinan  terhadap partisipasi  politik  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya  ( de  Zúñiga  et  al.,  2017 ; Naranjo- Zolotov et al., 2019 ; Panagiotopoulos et al., 2011 ; Putra, 2017 ).

## 6. Kesimpulan
Dari empat belas variabel independen yang diidentifikasi sebagai faktor partisipasi warga dalam  menandatangani  petisi  digital,  hanya  tujuh  variabel  independen  yang  memiliki hubungan signifikan terhadap Y. Empat variabel memiliki hubungan positif, dan tiga variabel independen memiliki hubungan negatif signifikan. Semua variabel independen signifikan pada p <0,01. Hanya status perkawinan yang signifikan pada p <0,05. Model akhir ini menghasilkan karakteristik  responden  yang  dapat  berpartisipasi  dalam  petisi  digital:  berusia  muda,  tidak beragama,  berideologi  liberalisme,  berjenis  kelamin  laki-laki,  berpendidikan  >SMA/sederajat, tidak percaya pada organisasi pemerintah, dan belum menikah.
Di  antara  tujuh  variabel  independen  yang  secara  signifikan  mempengaruhi  partisipasi warga  dalam  petisi  digital,  ada  empat  variabel  yang  dapat  dipertimbangkan:  religiusitas, ideologi,  tingkat  pendidikan,  dan  kepercayaan  terhadap  institusi  pemerintah.  Sedangkan  tiga variabel  lainnya  merupakan  atribut  sosio-demografi  responden.  Artinya,  pemerintah  dan pihak-pihak  yang  peduli  terhadap  petisi  digital  perlu  meningkatkan  religiusitas  warga, meningkatkan kuantitas, akses, dan kualitas jenjang pendidikan dan pendidikan ideologi, serta menjaga kepercayaan warga terhadap organisasi pemerintah.
Tingkat  penetrasi  internet  di  tanah  air  yang  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun mendorong  penelitian  ini  untuk  merekomendasikan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Kabupaten/Kota  untuk  mengadopsi  secara  formal  mekanisme  petisi  digital  sebagai saluran  resmi  bagi  masyarakat  untuk  menyampaikan  aspirasi  politiknya.  Langkah  ini  akan
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.387
mendorong optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara.

## 7. Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Universitas  Sriwijaya  yang  mendanai sepenuhnya penelitian ini berdasarkan kontrak nomor 0010/UN9/SK.LP2M.PT/2l2l.

## 8. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Anduiza,  E.,  Gallego,  A.,  &  Cantijoch,  M.  (2010).  Online  political  participation  in  Spain:  The impact of traditional and internet resources. Journal of Information Technology and Politics ,
7 (4), 356–368. https://doi.org/10.1080/19331681003791891 Anonymous, A. (2021a). Petition . Oxford Learners Dictionaries. Anonymous, A. (2021b). Petitions . Www.Parliament.Uk. Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Indonesia 2021 . BPS Statistic Indonesia.
Best,  S.  J.,  &  Krueger,  B.  S.  (2005).  Analyzing  the  representativeness  of  internet  political participation. Political Behavior , 27 (2), 183–216. https://doi.org/10.1007/s11109-005-3242- y
Bochel, C., & Bochel, H. (2017). „Reaching in‟? The potential for e-petitions in local government in  the  United  Kingdom. Information  Communication  and  Society , 20 (5),  683–699. https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1203455
Bonham, J. (1952). Two Studies in the Middle Class Vote: I--The Middle Class Elector. The British Journal of Sociology , 3 (3), 222. https://doi.org/10.2307/586809
Carreras,  M.,  Castañeda-Angarita,  N.,  &  America,  L.  (2014).  Who  Votes  in  Latin  America?  A
Test  of  Three  Theoretical  Perspectives. Comparative  Political  Studies , 47 (478),  1079–1104. https://doi.org/10.1177/0010414013488558
Chan,  R.  C.  H.,  Mak,  W.  W.  S.,  Chan,  W.-Y.,  &  Lin,  W.-Y.  (2020).  Effects  of  Social  Movement Participation  on  Political  Efficacy  and  Well-Being:  A  Longitudinal  Study  of  Civically Engaged Youth. Journal of Happiness Studies . https://doi.org/10.1007/s10902-020-00303-y Clark, S. D., & Lomax, N. (2020). Linguistic and semantic factors in government e-petitions: A comparison between the United Kingdom and the United States of America. Government Information Quarterly , 37 (4), 101523. https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101523 Clark, S. D., Morris, M. A., & Lomax, N. (2018). Estimating the outcome of UKs referendum on EU  membership  using  e-petition  data  and  machine  learning  algorithms. Journal  of Information Technology and Politics , 15 (4), 344–357.
https://doi.org/10.1080/19331681.2018.1491926
Dai, X., & Norton, P. (2007). Parliamentary democracy online: Lessons from Europe. Journal of Legislative Studies , 13 (3), 477–482. https://doi.org/10.1080/13572330701500946 de Vreese, C. H., & Boomgaarden, H. (2006). News, political knowledge and participation: The differential  effects  of  news  media  exposure  on  political  knowledge  and  participation. Acta Politica , 41 (4), 317–341. https://doi.org/10.1057/palgrave.ap.5500164 de  Zúñiga,  H.  G.,  Barnidge,  M.,  &  Scherman,  A.  (2017).  Social  Media  Social  Capital,  Offline
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.387
Social  Capital,  and  Citizenship:  Exploring  Asymmetrical  Social  Capital  Effects. Political Communication , 34 (1), 44–68. https://doi.org/10.1080/10584609.2016.1227000 Dimitrova, D. V., Shehata, A., Strömbäck, J., & Nord, L. W. (2014). The Effects of Digital Media on Political Knowledge and Participation  in  Election  Campaigns:  Evidence From Panel Data. Communication Research , 41 (1), 95–118. https://doi.org/10.1177/0093650211426004 Dolata,  U.,  &  Schrape,  J.  F.  (2016).  Masses,  Crowds,  Communities,  Movements:  Collective
Action in the Internet Age. Social Movement Studies , 15 (1), 1–18.
https://doi.org/10.1080/14742837.2015.1055722
Elnoshokaty,  A.  S.,  Deng,  S.,  &  Kwak,  D.-H.  (2016).  Success  Factors  of  Online  Petitions: Evidence  from  Change.org. 2016  49th  Hawaii  International  Conference  on  System  Sciences (HICSS) , 1979–1985. https://doi.org/10.1109/HICSS.2016.249
Emmenegger, P., & Manow, P. (2014). Religion and the Gender Vote Gap: Women‟s Changed Political  Preferences  from  the  1970s  to  2010. Politics  and  Society , 42 (2),  166–193. https://doi.org/10.1177/0032329213519419
Flanagan, C. (2003). Developmental Roots of Political Engagement. Political Science and Politics ,
36 (02), 257–261. https://doi.org/10.1017/S104909650300218X Fukuyama, F. (1997). Social Capital . Brasenose College.
George,  J.  J.,  &  Leidner,  D.  E.  (2019).  From  clicktivism  to  hacktivism:  Understanding  digital activism.
Information and Organization , 29 (3), 100249. https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2019.04.001
Gibson,  R.  K.,  &  McAllister,  I.  (2013).  Online  Social  Ties  and  Political  Engagement. Journal  of Information Technology & Politics , 10 (1), 21–34.
https://doi.org/10.1080/19331681.2012.712461
Graham, G. (2004). Eight theories of ethics . Routledge. Greenberg, A. (2008). Race, Religiosity, and the Women‟s Vote Race. Women & Politics , 22 (3), 59– 82. https://doi.org/10.1300/J014v22n03
Haerpfer,  C.,  Inglehart,  R.,  Moreno,  A.,  Welzel,  C.,  Kizilova,  K.,  Diez-Medrano,  J.,  Lagos,  M., Norris, P., Ponarin, E., & Puranen, B. (n.d.). World Values Survey Wave 7 (2017-2020) Cross- National Dataset . https://doi.org/10.14281/18241.13
Hagen, L. (2018). Content analysis of e-petitions with topic modeling: How to train and evaluate LDA models? Information Processing and Management , 54 (6), 1292–1307.
https://doi.org/10.1016/j.ipm.2018.05.006
Hagen, L., Harrison, T. M., Uzuner, Ö., May, W., Fake, T., & Katragadda, S. (2016). E-petition popularity: Do linguistic and semantic factors matter? Government Information Quarterly ,
33 (4), 783–795. https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.07.006
Halupka,  M.  (2014).  Clicktivism:  A  systematic  heuristic. Policy  and  Internet , 6 (2),  115–132. https://doi.org/10.1002/1944-2866.POI355
Harrison, T. M., Dumas, C., DePaula, N., Fake, T., May, W., Atrey, A., Lee, J., Rishi, L., & Ravi, S.  S.  (2021).  Exploring  E-petitioning  and  media:  The  case  of  #BringBackOurGirls. Government Information Quarterly , 101569. https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101569
Heath, O., Verniers, G., & Kumar, S. (2015). Do Muslim voters prefer Muslim candidates? Co- religiosity  and  voting  behaviour  in  India. Electoral  Studies , 38 ,  10–18. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2015.01.005
Hosmer, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). Applied Logistic Regression . John Wiley & Sons, Inc.
Hough,  R.  (2012).  Do  Legislative  Petitions  Systems  Enhance  the  Relationship  between Parliament  and  Citizen? Journal  of  Legislative  Studies , 18 (3–4),  479–495.
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.387

## https://doi.org/10.1080/13572334.2012.706057
Inkeles, A. (2000). Measuring social capital and its consequences. Policy Sciences , 33 (3/4), 245–
268.
International  IDEA.  (n.d.). Regional  Entity  View .  Retrieved  February  18,  2021,  from https://www.idea.int/data-tools/regional-entity-view/ASEAN/40
Isaksson, A. S. (2014). Political participation in Africa: The role of individual resources. Electoral Studies , 34 , 244–260. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2013.09.008
Kaufhold,  K.,  Valenzuela,  S.,  &  De  Zúñiga,  H.  G.  (2010).  Citizen  journalism  and  democracy: How user-generated news use relates to political knowledge and participation. Journalism and Mass Communication Quarterly , 87 (3–4), 515–529.
https://doi.org/10.1177/107769901008700305
Koenig, H. G., Al Zaben, F., Khalifa, D. A., & Al Shohaib, S. (2015). Measures of Religiosity. In Measures  of  Personality  and  Social  Psychological  Constructs (pp.  530–561).  Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-386915-9.00019-X
Lee, C., Chen, D., & Huang, T. (2014). The Interplay Between Digital and Political Divides. Social Science Computer Review , 32 (1), 37–55. https://doi.org/10.1177/0894439313497470 Levi, M. (2015). Trust, Sociology of. In J. D. B. T.-I. E. of the S. & B. S. (Second E. Wright (Ed.),
International  Encyclopedia  of  the  Social  &  Behavioral  Sciences:  Second  Edition (pp.  664–667). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.32162-6
Lewis-Beck,  M.  S.,  Jacoby,  W.  G.,  Norpoth,  H.,  &  Weisberg,  H.  F.  (2008). The  American  Voter Revisited . Michigan University Press.
Mujani, S., & Liddle, R. W. (2010). Personalities, Parties, and Voters. Journal of Democracy , 21 (2),
35–49. https://doi.org/10.1353/jod.0.0160
Naranjo-Zolotov, M., Oliveira, T., Cruz-Jesus, F., Martins, J., Gonçalves, R., Branco, F., & Xavier, N. (2019). Examining social capital and individual motivators to explain the adoption of online  citizen  participation. Future  Generation  Computer  Systems , 92 ,  302–311. https://doi.org/10.1016/j.future.2018.09.044
Nekmat,  E.,  Gower,  K.  K.,  Gonzenbach,  W.  J.,  &  Flanagin,  A.  J.  (2015).  Source  effects  in  the micro-mobilization  of  collective  action  via  social  media. Information  Communication  and Society , 18 (9), 1076–1091. https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1018301 Oni,  A.  A.,  Oni,  S.,  Mbarika,  V.,  &  Ayo,  C.  K.  (2017).  Empirical  study  of  user  acceptance  of online  political  participation:  Integrating  Civic  Voluntarism  Model  and  Theory  of Reasoned Action. Government Information Quarterly , 34 (2), 317–328. https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.02.003
Panagiotopoulos, P., Sams, S., Elliman, T., & Fitzgerald, G. (2011). Do social networking groups support online petitions? Transforming Government: People, Process and Policy , 5 (1), 20–31. https://doi.org/10.1108/17506161111114626
Pepinsky,  T.  (2017).  Southeast  Asia:  Voting  against  disorder. Journal  of  Democracy , 28 (2),  120–
131. https://doi.org/10.1353/jod.2017.0029
Prihatini, E. S. (2018). Indonesian young voters: Political knowledge and electing women into parliament.
Women’s Studies International Forum , 70 (June 2018), 46–52.
https://doi.org/10.1016/j.wsif.2018.07.015
Putnam, R. D. (2002). Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society . Oxford University Press.
Putra, H. (2017). Determinants of Vote Buying in Local Head Election in Indonesia. Jurnal Bina Praja , 9 (2), 205–218. https://doi.org/10.21787/jbp.09.2017.205-218
Ranchordás, S. (2017). Digital agoras: Democratic legitimacy, online participation and the case
of Uber-petitions. Theory and Practice of Legislation , 5 (1), 31–54. https://doi.org/10.1080/20508840.2017.1279431
Šerek, J., & Machackova, H. (2014). Online only: Which Czech young adults prefer online civic participation? Cyberpsychology:  Journal  of  Psychosocial  Research  on  Cyberspace , 8 (3). https://doi.org/10.5817/CP2014-3-6
Shadiqi,  M.  A.,  Muluk,  H.,  &  Milla,  M.  N.  (2020).  Support  for  Palestinian  among  Indonesian Muslim: Religious identity and solidarity as reasons for e-petition signing. Psychological Research on Urban Society , 3 (1). https://doi.org/10.7454/proust.v3i1.83
Sheppard,  J.  (2015).  Online  petitions  in  Australia:  Information,  opportunity  and  gender.
Australian Journal of Political Science , 50 (3), 480–495.
https://doi.org/10.1080/10361146.2015.1049512
Stockemer, D. (2014). What drives unconventional political participation? A two level study. The Social Science Journal , 51 (2), 201–211. https://doi.org/10.1016/j.soscij.2013.10.012 Suh,  J.  H.,  Park,  C.  H.,  &  Jeon,  S.  H.  (2010).  Applying  text  and  data  mining  techniques  to forecasting the trend of petitions filed to e-People. Expert Systems with Applications , 37 (10),
7255–7268. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2010.04.002
Susha, I., & Grönlund, Å. (2014). Context clues for the stall of the Citizens‟ Initiative: Lessons for opening up e-participation development practice. Government Information Quarterly , 31 (3), 454–465. https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.02.005
Ulo, K. L. M., Hidayanto, A. N., Sandhyaduhita, P. I., Fitriani, W. R., Meyliana, M., & Abidin, Z.
(2019).  Factors  influencing  internet  users‟  intention  to  sign  e-petitions. Transforming Government: People, Process and Policy , 13 (3/4), 257–275. https://doi.org/10.1108/TG-01- 2019-0006
United  Nations.  (2015). Transforming  our  world:  the  2030  Agenda  for  Sustaianable  Development . United Nations.
Verba, S., Burns, N., & Schlozman, K. L. (1997). Knowing and Caring about Politics: Gender and
Political Engagement. The Journal of Politics , 59 (4), 1051–1072.
https://doi.org/10.2307/2998592
Wang, Z., & Zhong, Y. (2020). What were residents‟ petitions in Beijing- based on text mining. Journal of Urban Management , 9 (2), 228–237. https://doi.org/10.1016/j.jum.2019.11.006 Ward,  G.  (2020).  Happiness  and  Voting:  Evidence  from  Four  Decades  of  Elections  in  Europe.
American Journal of Political Science , 64 (3), 504–518. https://doi.org/10.1111/ajps.12492 Wright,  S.  (2012).  Assessing  (e-)Democratic  Innovations:  “Democratic  Goods”  and  Downing Street  E-Petitions. Journal  of  Information  Technology  and  Politics , 9 (4),  453–470. https://doi.org/10.1080/19331681.2012.712820
Wright, S. (2015). Populism and Downing Street E-petitions: Connective Action, Hybridity, and the  Changing  Nature  of  Organizing. Political  Communication , 32 (3),  414–433. https://doi.org/10.1080/10584609.2014.958256
Wright,  S.  (2016).  „Success‟  and  online  political  participation:  The  case  of  Downing  Street  E- petitions.
Information Communication and Society , 19 (6), 843–857.
https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1080285
Yates, S., & Lockley, E. (2018). Social Media and Social Class. American Behavioral Scientist , 62 (9),
1291–1316. https://doi.org/10.1177/0002764218773821
https://doi.org/10.33019/society.v11i2.387

## __________________________

## Tentang Penulis
1. Dyah  Hapsari  Ekonugraheni ,  memperoleh  gelar  Magister  dari  Universitas  Sriwijaya, Indonesia, pada tahun 2008. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia. Ia mengajar beberapa mata kuliah:  sosiologi  politik,  sosiologi  komunikasi,  pemberdayaan  masyarakat,  dan  sosiologi konflik,  dan  penelitiannya  berfokus  pada  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  partisipasi politik, dan studi gender.
E-Mail: dyahhapsari@fisip.unsri.ac.id
2. Retna  Mahriani ,  memperoleh  gelar  Doktor  dari  Universitas  Padjadjaran,  Indonesia,  pada tahun  2015.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Ilmu  Komunikasi,  Fakultas  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Sriwijaya,  Indonesia.  Ia  mengajar  mata  kuliah  seperti teori  komunikasi,  komunikasi  budaya,  komunikasi  politik,  dan  media  baru.  Bidang penelitian utamanya adalah komunikasi politik, digital, dan kesehatan.
E-Mail: retnamahriani@fisip.unsri.ac.id
3. Yusnaini ,  memperoleh  gelar  Magister  dari  Universitas  Sriwijaya,  Indonesia,  pada  tahun 2001.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Sosiologi,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik,  Universitas  Sriwijaya,  Indonesia.  Ia  mengajar  kelas  tentang  perubahan  sosial, manajemen  konflik,  dan  gerakan  sosial  serta  berfokus  pada  kegiatan  penelitian  tentang perubahan sosial dan gerakan sosial.
E-Mail: yusnaini@fisip.unsri.ac.id