## ANALISIS ANGGARAN RESPONSIF GENDER DI SEKTOR KESEHATAN PADA APBD PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2017-2019

## Icha Maria Yeselin, Chusnul Mar’iyah
Universitas Indonesia E-mail: ichamaria13@gmail.com, cmariyah2004@yahoo.com Diterima:
18 Juni 2021 Direvisi: 28 Juni 2021 Disetujui: 15 Juli 2021

## Abstrak
Kebijakan  publik  merupakan  arena  penting  bagi  perjuangan dalam  mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan  gender.  Komitmen pemerintah  terhadap  hal  tersebut  salah  satunya  dapat  dilihat melalui Anggaran Responsif Gender. Anggaran responsif gender merupakan  pendekatan  untuk  mengintegrasikan  suatu  program untuk  mencapai  kesetaraan  gender  dan  keadilan  gender  melalui intervensi anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis anggaran  responsif  gender  pada  sektor  Kesehatan  Provinsi  DKI Jakarta.  Sebagaimana  Instruksi  Presiden  (Inpres)  No.  9  Tahun 2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender  dalam  Pembangunan Nasional memiliki dampak terhadap perencanaan dan implementasi  kebijakan  publik  di  Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian analisis  kualitatif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan wawancara  mendalam  dan  studi  kepustakaan,  termasuk dokumen  APBD.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa komitmen  dan  pelaksanaan  anggaran  responsif  gender  masih lemah. Alokasi belanja Provinsi DKI Jakarta di sektor kesehatan sudah  menggunakan  anggaran  responsif  gender,  namun  masih kecil dan belum memenuhi standar Undang-Undang Kesehatan.
Kata Kunci: Anggaran Responsif Gender, Kebijakan Publik, Kesehatan Perempuan, Provinsi DKI Jakarta

## Abstract
Public  policy  is  an  important  arena  for  the  struggle  to  realize gender  equality  and  justice.  One  of  the  government’s commitments  to  this  matter  can  be  seen  through  Gender Responsive  Budgeting.  Gender  responsive  budgeting  is  an approach  to  integrate  a  kind  of  program  for  achieving  gender equity  and  gender  equality  by  budget  intervention.  This  study aims to analyze gender responsive budgeting in health sector at DKI Jakarta Province. As Presidential Instruction (Inpres) No. 9 of  2000  about  Gender  Mainstreaming  is  a  mechanism  to  in National  Development  has  impacts  on  the  planning  and implementation  of  public  policy  in  Indonesia. This  study  uses  a qualitative  method  with  a  qualitative  analysis  research approach.  Data  collection  is  carried  out  by  in-depth  interviews and  literature  studies,  including  the  Indonesian  Budget  and Regional Government Budget documents. The results of the study show  that  commitment  and  implementing  gender  responsive budgeting  is  still  low.  DKI  Jakarta  Province’s  expenditure
allocations  in  health  sector  already  use  gender  responsive budgeting,  but  the  allocation  still  very  small  than  the  other sectors and not qualify the Health’s Law standard.
Keywords: Gender-Responsive Budget, Public Policy, Women Health, DKI Jakarta Region

## Pendahuluan
Secara  sosial,  kedudukan  perempuan  tidak  lebih  rendah  dari  laki-laki  dan perempuan  bukanlah  warga  negara  kelas  dua.  Perempuan  berhak  untuk  mendapatkan kesempatan  yang  setara  dengan  laki-laki  dalam  hal  apapun.  Terutama  untuk  mengakses kebutuhan  publik  seperti  pendidikan,  kesehatan  dan  bekerja  di  luar  sektor  domestik (Sahban,  2016).  Hal  ini  yang  menjadikan  pentingnya  kebijakan  yang  pro  gender. Kesetaraan  gender  khususnya  di  Indonesia  dapat  dikatakan  sangat  penting  dibahas mengingat begitu banyaknya persoalan perempuan di Indonesia yang masih belum selesai (Eko  Setiawan,  2019).    Jika  melihat  dengan  kacamata  gender,  dikatakan  bahwa  setiap orang memiliki hak  yang sama untuk diperlakukan secara  adil. Penjaminan  hak tersebut dapat dilihat dari berbagai bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Salah satunya ialah  dengan  adanya  kebijakan  yang  pro  gender.  Pro  gender  berarti  kebijakan  tersebut memiliki  kesadaran  akan  kesetaraan  gender.  Kesetaraan  gender  sendiri  berarti  suatu keadaan dimana laki-laki dan perempuan mendapatkan pengakuan hak, penghargaan atas harkat  dan  martabat,  serta  partisipasi  yang  sama  dalam  semua  aspek  kehidupan,  baik  di sektor publik maupun di sektor domestik (Krisnalita, 2018).
Indonesia  memiliki  target  untuk  menurunkan acute  kidney  injury  ( AKI),  namun hingga saat ini belum terpenuhi. Dari perspektif gender, angka kematian ibu, perlu adanya tindak  lanjut  karena  menggambarkan  risiko  tinggi  yang  dihadapi  perempuan  Indonesia apabila ia hamil dan melahirkan. Risiko ini sudah dihadapi perempuan Indonesia selama lebih  dari  30  tahun  (Juwita,  2015).  AKI  yang  masih  diatas  300  per  100.000  kelahiran hidup berarti di Indonesia setiap dua jam diperkirakan satu perempuan meninggal karena melahirkan  atau  mengalami  komplikasi  dalam  menjalani  kehamilannya.  Suatu  indikator tentang  rendahnya  status  kesehatan  perempuan  Indonesia.  Melihat  hal  ini,  pemerintah sudah  semestinya  meninjau  kembali  kebijakan  tentang  kesehatan  maternal.  Pemenuhan hak reproduksi perempuan adalah mutlak (Emilia & Prabandari, 2019).
Berdasarkan  hal  tersebut,  penting  adanya  kebijakan  program  kesehatan  berbasis gender.  Salah  satu  bidang  dimana  perempuan  harus  menjadi  fokus  utama  adalah peningkatan  pelayanan  secara  efektif  dari  perempuan  ke  perempuan  dalam  bidang kesehatan  ibu  dan  anak    (Marwah,  2019).  Untuk  mencapai  itu  perlu  diperjuangkan  dan memengaruhi  para  pengambil  kebijakan  dalam  upaya  memenuhi  keadilan  terhadap berbagai masalah dibidang kesehatan. Pada dasarnya kebijakan kesehatan menurut Buse, May  dan  Walt  (2005)  melibatkan  persoalan  hidup  dan  mati  manusia  (Mikrajab  & Rachmawati,  2016).  Kebijakan  terkait  kesehatan  adalah  tujuan  dan  sasaran  sebagai instrumen, proses bahkan gaya dari suatu keputusan oleh pengambil keputusan, termasuk implementasi  serta  penilaian.  Menurut  Leppo,  kebijakan  kesehatan  adalah  bagian  dari institusi,  kekuatan  dari  aspek  politik  yang  memengaruhi  masyarakat  pada  tingkat  lokal, nasional dan dunia (Darmawati, 2016).
Terkait  kesehatan,  menurut  Acheson,  Doyal  dan  Pennel  dikatakan  masih  banyak bukti  yang  menunjukkan  bahwa  determinan  kesehatan  paling  kuat  dalam  kehidupan modern  kependudukan  ini  adalah  faktor  sosial,  budaya  dan  ekonomi  (Palutturi,  2013). Faktor-faktor  ini  berasal  dari  berbagai  sumber  yang  diakui  oleh  pemerintah  dan  badan- badan internasional. Adanya ketimpangan dalam sosial ekonomi dan gender secara tidak langsung  menurut  Moss  memengaruhi  kesehatan  perempuan.  Moss  juga  menyebutkan
bahwa  perbedaan  mendasar  dalam  kesehatan  di  antara  perempuan  dan  laki-laki pada  pengaturan  ekonomi,  politik,  sejarah  dan  sosial  yang  membentuk  bagaimana kehidupan perempuan. Sementara itu, ketidaksetaraan kesehatan ini terus berlanjut dalam sebuah  negara  misalnya  perbedaan  kelas  sosial  ekonomi,  gender  dan  kelompok  etnik  di antara  mereka.  Donkn,  Goldblatt  dan  Lynch  berpendapat  masih  terjadi  ketimpangan masalah  kemakmuran,  kesejahteraan  dan  sumber  daya  (Palutturi,  2013).  Ini  merupakan bukti bahwa adanya ketidakseimbangan kesehatan merupakan isu yang penting (Efendi & Kurniati, 2017).
Adanya  ketidakseimbangan  khususnya  dalam  perbedaan  gender,  menurut  Fikree berdasarkan  kajian  fenomena  gender  dan  kesehatan  di  Asia  Selatan  mendapatkan disparitas status kesehatan perempuan dan laki-laki yang disebabkan adanya keterbatasan aksesibilitas  perempuan  terhadap  pelayanan  kesehatan.  Belum  terpenuhinya  hak kesehatan  bagi  perempuan  tercermin  dengan  jelas  dari  peringkat Human  Development Index (HDI) dan Gender Related Developmen Index (GDI). Salah satu indikasinya adalah tingginya  AKI  serta  meningkatnya  angka  kematian  bayi.  Di  Indonesia  sendiri,  tingkat AKI  sangat  tinggi  dibandingkan  dengan  negara-negara  lain,  bahkan  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  negara-negara  berkembang  di  Asia  Tenggara  (Agus  Setiawan, 2017). Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan kependudukan dan kesehatan hingga saat ini. AKI, perkawinan usia dini, serta angka fertilitas total ( Total Fertility Rate atau TFR) merupakan sebagian indikator yang menunjukkan pentingnya peran kebijakan kesehatan  reproduksi.  Berbagai  studi  dan  literatur  menunjukkan  kompleksitas permasalahan  kependudukan  di  Indonesia.  Hasil  kajian  menyebutkan  bahwa  kesehatan ibu  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  sosial  penentu  kesehatan,  seperti  kemiskinan, pendidikan,  pekerjaan,  akses  keperawatan  kesehatan,  status  kesehatan,  dan ketidaksetaraan  gender  akibat  nilai-nilai  sosial  budaya  di  masyarakat  (Fadila  & Kurniawati,  2018).  Oleh  sebab  itu,  penting  untuk  menyadari  bahwa  adanya ketidaksetaraan gender terutama ketika merancang kebijakan terkait kesehatan (Mulasari, 2015).
Berdasarkan  literatur-literatur  yang  telah  disebutkan  di  atas,  penelitian  yang  akan dilakukan  oleh  penulis  mengambil  fokus  pada  anggaran  responsif  gender  pada  sektor kesehatan. Hal ini dikarenakan sektor kesehatan merupakan salah satu sektor penting bagi pemerintah  untuk  memberikan  akses  dan  melakukan  pemberdayaan  kepada  kelompok rentan (Ayuningtyas & Rayhani, 2018). Dengan adanya anggaran responsif gender maka perbaikan situasi perempuan dan anak perempuan dapat dimungkinkan. Dengan demikian diharapkan dapat juga mengarusutamakan kebutuhan dan  kepentingan perempuan dalam penganggaran,  yang  kemudian  berdampak  pada  program-program  kesehatan  yang  adil gender.  Penelitian  ini  merupakan  analisis  terhadap  anggaran  responsif  gender  (ARG) pada  sektor  kesehatan  di  Provinsi  DKI  Jakarta  untuk  melihat  komitmen  pemerintah daerah  dalam  mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan  gender  di  Indonesia.  Penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan  akademik  terhadap  studi  ilmu  politik  dari perspektif  gender  dengan  melihat  kondisi  kesehatan  perempuan  serta  kebijakan  publik dalam hal ini anggaran responsif gender yang mengaturnya di Indonesia.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  akan  digunakan  adalah  metode  kualitatif  dengan pendekatan  penelitian  analisis  kualitatif.  Pendekatan  analisis  kualitatif  dimaksudkan untuk  memperoleh  gambaran  secara  menyeluruh  dan  mendalam  tentang  hal-hal  yang ingin  diteliti.  Sedangkan  untuk  pengumpulan  data,  penelitian  ini  menggunakan  metode wawancara  dan  studi  dokumen.  Teknik  wawancara  dilakukan  untuk  mendapatkan  data primer,  yaitu  data  utama  dalam  penelitian.  Neuman  dalam  bukunya  menjelaskan  bahwa
data  primer  adalah  data  langsung  yang  diperoleh  dari  sumber  data  pertama  di  lokasi penelitian (Nabila, 2020).
Penelitian  ini  menganalisis  dokumen  anggaran  yang  sudah  jadi,  dalam  hal  ini adalah  menganalisis  anggaran  pada  program  perlindungan  di  Dinas  Kesehatan  Provinsi DKI  Jakarta  pada  APBD  Tahun  2017-2019  berdasarkan  kategori-kategori  anggaran responsif gender yaitu kategori alokasi anggaran yang spesifik gender, kategori tindakan afirmatif ( affirmative action ) dan kategori mainstreaming gender. Sehingga peneliti tidak melihat  atau  menganalisa  sejak  proses  perencanaan  anggaran  dan  mengapa  anggaran tersebut  dialokasikan.  Pengkategorian  akan  dilakukan  berdasarkan  nama  program  atau kegiatan, tujuan dan sasaran program dan kegiatan tersebut.

## Hasil dan Pembahasan
Penerapan perspektif gender dalam dekade terakhir pada penelitian dan program kesehatan dan pembangunan serta kerangka kerja hukum baru untuk melindungi hak-hak perempuan  mengalami  suatu  kemajuan  besar,  dimana  hal  ini  dimulai  dari  diadakannya The  Platform  for  Action  of  the  Fourth  World  Conference  on  Women  di  Beijing  (1995) yang menekankan pendekatan menyeluruh dan siklus hidup untuk kesehatan perempuan. Selain  menangani  masalah  yang  disebabkan  oleh  kebijakan  sosial  dan  ekonomi  yang berbahaya, Platform Beijing tersebut juga menargetkan diskriminasi dan  ketidaksetaraan gender  yang  mendasari  kesehatan  perempuan.  Begitu  pula  dengan  adanya  Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang menjadi kerangka hukum untuk promosi kesetaraan gender dalam kesehatan dan reproduksi, serta dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
Akan  tetapi  pada  kenyataannya  seringkali  ada  kesenjangan  antara  pernyataan politik  tersebut  dibandingkan  dengan  bagaimana  pemerintahannya  mengelola  anggaran (Elson,  2006:  15).  Hal  ini  dapat  dipahami  mengingat  bahwa  anggaran  merupakan ungkapan  kebijakan  yang  paling  solid  dan  konkret.  Berbagai  kebijakan  yang  telah dirumuskan  akan  diperhitungkan  bagaimana  alokasi  sumber  daya  untuk  mendukung perwujudannya  dalam  anggaran.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  anggaran  merupakan rumusan  kebijakan  di  tingkat  yang  paling  akhir.  Di  dalam  anggaran  dapat  dilihat komitmen-komitmen  kunci  dalam  pembangunan,  termasuk  dalam  hal  penyelesaian ketimpangan gender.
Anggaran  sebagai  sebuah  kebijakan  bukan  hanya  menjadi  urusan  administrasi dan  pengelolaan  yang  sering  dirangkai  dengan  ilmu  akuntansi.  Penyusunan  anggaran mengandung pilihan ideologi yang sarat dengan keputusan politik.  Pilihan posisi ideologi jelas  akan  menjadi  pandu  arah  kebijakan  anggaran,  yakni  keberpihakan  kepada  siapa fungsi anggaran berupa alokasi, distribusi dan stabilisasi diberikan. Berbagai pihak yang terlibat  dalam  penyusunan  anggaran  tentunya  akan  memperjuangkan  kepentingannya masing-masing.  Pihak-pihak  tersebut  diantaranya  adalah  pemerintah  melalui  instansinya yang  berwenang,  parlemen,  pengusaha,  partai  politik,  organisasi  kemasyarakatan  dan rakyat. Penting untuk diperhatikan bahwa kelompok masyarakat yang terpinggirkan pada umumnya  tidak  memiliki  kekuasaan  yang  setara  dengan  pihak  lainnya  dalam  hal mengakses  anggaran.  Kesulitan  tersebut  yang  pada  akhirnya  membuat  mereka  tidak cukup kuat dalam memperjuangkan kepentingannya.
Anggaran  merupakan  alat  kebijakan  yang  paling  penting  bagi  pemerintah karena  tanpa uang  atau  anggaran  maka  pemerintah  tidak  akan  berhasil mengimplementasikan  kebijakan  apapun  yang  dibuatnya.  Demikian  pula  kebijakan Pengarusutamaan  Gender  tidak  akan  bermakna  apapun  tanpa  diikuti  oleh  adanya pengalokasian  anggaran  berperspektif  gender  atau  Anggaran  Responsif  Gender  (ARG).
Anggaran Responsif Gender merupakan inovasi fiskal, yaitu suatu cara mentransformasikan komitmen gender ke dalam komitmen fiskal.
Konsep anggaran responsif gender tidak dimaksudkan untuk membuat anggaran yang terpisah bagi perempuan. Melainkan bermaksud untuk menganalisa berbagai bentuk metode pertambahan atau belanja publik dari perspektif gender. Konsep ini menunjukkan seberapa  besar  anggaran  yang  telah  disusun  membawa  pengaruh  terhadap  perempuan. Konsep ini tidak hanya mengandalkan satu cara untuk menjalankannya, melainkan dapat digunakan berbagai instrumen dalam melakukan analisa.
Penerapan  gagasan  anggaran  responsif  gender  secara  rinci  pada  dasarnya haruslah disesuaikan dengan kondisi politik, ekonomi dan moneter suatu negara. Namun ada  dua  prinsip  umum  yang  akan  selalu  menjadi  pegangan  dalam  menerapkan  gagasan anggaran responsif gender. Kedua prinsip tersebut ialah perlunya menyatukan dua cabang pengetahuan yang biasanya selalu dipisahkan, yaitu pengetahuan mengenai ketimpangan gender dan pengetahuan mengenai keuangan  publik. Prinsip lainnya  adalah pengetahuan mengenai program-program pada sektor publik.
Budlender (2003) menyebutkan bahwa anggaran pemerintah adalah perwujudan kebijakan  keuangan  yang  menggambarkan  potensi  pendapatan  dan  belanja  pemerintah dalam  satu  periode  tertentu,  biasanya  selama  satu  tahun.  Anggaran  berperan  sebagai pedoman pengelolaan  sumber daya bagi pemerintah, terutama perencanaan program dan pengelolaan  keuangan  untuk  satu  periode.  Memahami  anggaran  dan  proses pembuatannya  memungkinkan  untuk  turut  mengawasi  penyelenggaraan  pemerintahan dan pembangunan. Sebagai sebuah produk politik yang memberikan konsekuensi kepada publik, anggaran merupakan  instrumen bagi  publik untuk dapat mengontrol penggunaan uang.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang  menjadi  acuan  dalam  penyusunan  dan  pelaksanaan  angggaran  belanja  pemerintah pusat.  Peraturan  perundang-undangan  tersebut  mengamanatkan  tiga  pilar  dalam penganggaran belanja negara, yaitu meliputi (1) penganggaran terpadu; (2) penganggaran berbasis  kinerja;  dan  (3)  kerangka  pengeluaran  jangka  menengah.  Ini  menunjukkan bahwa  penyusunan  anggaran  dilakukan  secara  terintegrasi  antar  program  atau  antar kegiatan dan jenis belanja pada  kementerian  negara atau lembaga beserta seluruh satuan kerja  yang  bertanggungjawab  terhadap  aset  dan  kewjiban  yang  dimilikinya.  Dengan demikian  satuan  kerja  ditempatkan  sebagai  business  unit  yang  menjadi  titik  sentral  dari seluruh  proses  siklus  anggaran  ( budget  cycle ).  Penganggaran  berbasis  kinerja  menuntut keterkaitan  antara  pendanaan  (input)  dengan  keluaran  (output)  dan/atau  hasil  yang diharapkan,  termasuk  efisiensi  dalam  pencapaian  hasil  dan  keluaran  tersebut.  Dengan demikian  anggaran  negara  bukanlah  sekedar  instrumen  teknis  yang  mengumpulkan  dan melaporkan  rencana  pendapatan  dan  belanja  negara.  Akan  tetapi  merupakan  pernyataan politik  yang  penting  oleh  pemerintah.  Anggaran  selalu  menjadi  hal  yang  penting  karena berupaya mempertemukan antara kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia.
Aspek  yang  terpenting  adalah  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses penganggaran.  Kontrol  publik  adalah  hal  yang  sangat  penting  karena  akan  menjadi saluran bagi masyarakat, termasuk perempuan Indonesia untuk mempengaruhi bagaimana belanja  anggaran  ditentukan.  Partisipasi  warga  negara  dalam  perencanaan  dan penganggaran  menjadi  cara  untuk  memastikan  pembangunan  yang  berkeadilan  terhadap rakyatnya, sebab perencanaan dan penganggaran adalah proses yang menentukan ke arah mana anggaran publik telah memihak kepentingan rakyatnya.
Partisipasi  warga  yang  sungguh-sungguh  dalam  perencanaan  penganggaran memerlukan cara pandang, yakni tidak lagi memandang warga negara sebagai obyek dar
pembangunan.
Permasalahannya,  pada  tataran  praktis,  partisipasi  warga  negara  belumlah dijadikan arus utama dalam perencanan penganggaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala,  seperti  prosedur,  komitmen,  kemauan  politik  dari  pemerintah,  serta  kapasitas warga  negara  sendiri.  Melibatkan  perempuan  untuk  berpartisipasi  dalam  perencanaan penganggaran  jelas  lebih  menantang.  Budaya  patrairkhi  membuat  perempuan  tidak  bisa mengambil  peran  dalam  pembuatan  keputusan  penting  dalam  masyarakat  dan pemerintahan.

## Kebijakan Alokasi Anggaran Responsif Gender di Sektor Kesehatan di Indonesia
Alokasi  anggaran  pemerintah  adalah  elemen  penting  untuk  menelusuri implementasi  suatu  kebijakan  sosial.  Anggaran  menentukan  program  yang  harus bertambah,  berkurang,  perlu  dihilangkan,  perlu  dikembangkan,  bahkan  perlu  diperluas jangkauannya.  Tinjauan  terhadap  mata  anggaran  dan  membandingkan  dengan  mata anggaran lain  yang serumpun dalam  kebijakan sosial, dalam hal ini perlindungan sosial, dapat  membantu  proses  advokasi  atau  intervensi  kebijakan  agar  tepat  sasaran.  Hal  yang terpenting  dalam  analisis  anggaran  dalam  kebijakan  sosial  bukan  hanya  melihat  besaran biaya,  tetapi  juga  efisiensi  alokasi.  Perbedaan  gender  berpengaruh  besar  terhadap perbedaan  kebutuhan,  kepentingan  dan  prioritas  antara  laki-laki  dan  perempuan. Pendekatan  yang  sensitif  gender  mempertimbangkan  dan  mengakomodasi  perbedaan- perbedaan  tersebut  sehingga  keduanya  mendapat  manfaat  yang  setara.  Anggaran merupakan instrumen negara yang sangat penting, dan mencerminkan prioritas kebijakan negara,  baik  di  bidang  ekonomi  maupun  sosial.  Anggaran  dapat  menjadi  tolok  ukur komitmen  pemerintah  dalam  isu  tertentu.  Dengan  demikian,  negara  yang  berkomitmen terhadap  kesetaraan  gender  cenderung  menunjukkan  komitmen  tersebut  dalam  bentuk anggaran  yang  sensitif  gender.  Anggaran  negara  tidaklah  netral  gender.  Anggaran memiliki  dampak  yang  berbeda  terhadap  laki-laki  dan  perempuan,  dapat  mencerminkan pembagian  kekuasaan  dalam  masyarakat,  serta  kesenjangan  sosial  ekonomi.
Tabel 1 Tren Belanja APBN 2017-2019
Sumber: LKPP APBN 2017-2019, Kementerian Keuangan, diolah.
Alokasi  anggaran  untuk  Fungsi  Kesehatan  mencapai  Rp71,01  triliun.  Jumlah tersebut  secara  nominal  meningkat  Rp9,32  triliun  dibanding  besaran  realisasi  anggaran untuk  Fungsi  Kesehatan  dalam  APBN  2018  atau  naik  Rp13,79  triliun  dibanding  APBN 2017  untuk  fungsi  yang  sama.  Namun  bila  persentasenya  dibandingkan  dengan  Total Belanja  APBN,  Belanja  untuk  Fungsi  Perlindungan  Sosial  turun  dari,  dari  97,44  persen pada  tahun  2017,  menjadi  95,08  persen  pada  tahun  2018,  dan  naik  kembali  pada  tahun 2019 menjadi 113,14 persen.
Anggaran  responsif  gender  bukan  berarti  adanya  anggaran  tersendiri  untuk perempuan  atau  sekadar  meningkatkan  alokasi  anggaran  untuk  perempuan,  tetapi penganggaran  yang  didasarkan  analisis  mendalam  terhadap  kebijakan  yang  memajukan hak-hak  perempuan.  Anggaran  responsif  gender  menganalisis  kebutuhan  yang  berbeda antara  laki-laki  dan  perempuan,  dan  memastikan  sistem  penganggaran  mengakomodasi perbedaan tersebut, termasuk untuk mengatasi diskriminasi. ARG merupakan bagian dari pengarusutamaan  gender  (gender mainstreaming ),  yang  merupakan  upaya  untuk memastikan bahwa perspektif gender dan kesetaraan gender menjadi bagian dalam semua kebijakan.  Agar  tepat  sasaran  dan  merata,  program  kesehatan  yang  menyasar  kelompok rentan  ekonomi,  pendidikan  dan  kesehatan  membutuhkan  sistem  pendataan  yang komprehensi
Analisis  Anggaran  Responsif  Gender  pada  Dokumen  APBD  Provinsi  DKI JakartaProvinsi DKI Jakarta mengelola APBD rata-rata dalam rentang 2017-2019 sebesar Rp67,3 triliun. Untuk nilai pertumbuhan pendapatan dan belanja tidak begitu mengalami perubahan yang cukup signifikan. Ini menunjukan bahwa besaran pendapatan dan belanja dalam APBD Provinsi DKI Jakarta relatif stagnan. Berikut adalah grafik APBD Provinsi DKI Jakarta sebagai lokasi penelitian.
Grafik 1 Tren Pendapatan, Belanja, dan Pertumbuhan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017-2019
Sumber: APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019, diolah.
Pemerintah  daerah  kemudian  mengalokasikan  anggaran  berdasarkan  urusan, organisasi perangkat daerah (OPD), dan program atau kegiatan. Anggaran untuk program perlindungan sosial menyebar melalui program dan kegiatan yang dikelola oleh berbagai OPD.  Anggaran  kesehatan  di  Provinsi  DKI  Jakarta  belum  memenuhi  mandat  Undang- Undang Kesehatan pasal 171 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni besaran  minimal  10%  dari  total  Belanja  Daerah,  di  luar  gaji  pegawai.  Adapun  alokasi anggaran  untuk  urusan  kesehatan  rata-rata  hanya  8,2  persen  dalam  rentang  tahun  2017- 2019. Pada 2017, anggatan untuk kesehatan Provinsi DKI Jakarta  dipatok Rp4,86 triliun atau  7,8  persen  dari  total  belanja  daerah.  Pada  2018,  anggaran  tersebut  naik  menjadi Rp8,05  triliun  atau  10,7  persen  namun  kembali  turun  pada  tahun  2019  yang  hanya mencapai Rp4,84 triliun atau 6,2  persen dari total belanja daerah.
Besaran anggaran di atas digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain: pelayanan kesehatan ibu, remaja dan usia lanjut;  pelayanan  kesehatan  bayi  dan  anak;  pencegahan  dan  penanggulangan  masalah gizi;  kemitraan  asuransi  kesehatan  masyarakat;  pelayanan  kesehatan  penduduk  miskin; penyelenggaraan kesehatan remaja dan lansia; serta penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari  keluarga  kurang  mampu.  Dalam  situs  Jakarta  Smart  City  disebutkan  bahwa Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  membentuk  sebuah  program  yang  dianggap  dapat mengurai  permasalahan  kesehatan  yang  kompleks  di  Jakarta.  Program  tersebut  ialah “Ketuk  Pintu  Layani  Dengan  Hati”  (KLPDH).  Hal  ini  didasarkan  pada  data  Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang mana telah terjadi peningkatan jumlah warga yang berobat  di  Pusat  Kesehatan  Masyarakat  (Puskesmas)  di  seluruh  wilayah  ibu  kota  pasca
63.612 75.093 77.857 62.517
65.809 74.997
0,08 -0,33 0,29 -3 5,22 -5 0 5 10 15 20 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 2017 2018 2019 M il y ar R upi ah Provinsi DKI Jakarta
Belanja
Pendapatan
% Pertumbuhan Pendapatan %Pertumbuhan Belanja
diterapkan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN).  Dalam  program  KPLDH  ini  disebutkan bahwa  akan  disiapkan  petugas  kesehatan  yang  bekerja  secara  tim  yang  terdiri  dari seorang  dokter,  perawat  dan  bidan  yang  akan  bertanggung  jawab  pada  satu  wilayah tertentu  yang  sudah  ditetapkan.  Satu  tim  KPLDH  akan  bertanggung  jawab  pada  sekitar lima  ribu  jiwa  dari  wilayah  yang  telah  ditetapkan.  Tugas  utama  tim  KPLDH  adalah melakukan  tindakan  preventif  (pencegahan)  dan  promotif  (pemeliharaan  dan peningkatan), dengan tetap melakukan tindakan kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif bila diperlukan  sebagai  tindakan  awal.  Dengan  adanya  program  ini  diharapkan  dapat menjangkau  warga  DKI  Jakarta  yang  membutuhkan  petugas  Kesehatan  dengan  mudah. Dalam  wawancara  yang  dilakukan  dengan  dr.  Muhammad  Fahrisal  Arief  dari  Bidang Kesehatan  Masyarakat,  Seksi  Kesehatan  Keluarga,  Dinas  Kesehatan  Provinsi  DKI Jakarta,  bahwa  meskipun  secara  umum  di  Provinsi  DKI  Jakarta  Jaminan  Kesehatan Nasional  sudah  terealisasi  99%  namun  masih  terdapat  berbagai  kendala.  Salah  satu kendala  dalam  pelaksanaan  program  kesehatan  yang  menyasar  kelompok  rentan khususnya  perempuan  ialah  dalam  hal  pendataan,  seperti  sulitnya  pencatatan  berbasis individual  dan  kesulitan  dalam  perekaman  data  kontiunitas.  Selain  itu  masih  banyak fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta yang belum terkoordinasi. Oleh sebab itu, perlu menjadi perhatian oleh pemerintah agar program-program yang sudah direncanakan dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.
Kategorisasi Anggaran Belanja Pada Sektor Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta Debbie Budlender dan Guy Hewitt dalam Engendering Budgets: A Practitioners’ Guide to Understanding and Implementing Gender-Responsive Budgets (2003) menjelaskan ada dua  kerangka  dasar  yang  menjadi  acuan  analisis  anggaran  responsif  gender,  yaitu kategorisasi tiga langkah anggaran belanja dan pendekatan lima langkah. Metode tersebut dapat  digunakan  sebagai  dasar  untuk  analisis  anggaran.  Pada  kajian  ini  penulis menggunakan  kategori  tiga  langkah  untuk  menganalisis  anggaran  responsif  gender  pada program  perlindungan  sosial  di  tiga  wilayah.  Kategorisasi  tersebut  ialah    (1)  gender- specific (alokasi anggaran untuk spesifik gender). Ciri dari kategori gender spesifik ialah adanya  alokasi  khusus  yang  ditargetkan  berdasarkan  jenis  kelamin  dengan mempertimbangkan  aspek  afirmasi,  kondisi  yang  marginal  dan  kebutuhan  yang  khusus, contohnya  adalah  program  kesehatan  perempuan  dan  pendidikan  yang  spesifik  untuk perempuan.  (2) affirmative  action (alokasi  anggaran  untuk  meningkatkan  kesempatan setara dalam pekerjaan). Adapun ciri dari affirmative action ialah alokasi anggaran untuk menciptakan  peluang  yang  setara  dalam  mengakses  pekerjaan.  Contohnya  adalah pelatihan  untuk  manajer  perempuan  dan  pelatihan  gender  untuk  pejabat  publik.  Dalam sektor  ketenagakerjaan  ada  dua  hal  yang  dapat  diukur,  yaitu  gaji  atau  pendapatan  dan representasi  perempuan  dalam  posisi  pengambil  keputusan;  (3)  mainstream  gender (alokasi  anggaran  yang  umum).  Ciri  dari mainstream  budget ialah  alokasi  anggaran umum  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan  gender.  Misalnya, mempertanyakan  apakah  alokasi  belanja  di  dinas  pendidikan  telah  menciptakan  akses yang  setara  bagi  anak  perempuan  dan  laki-laki,  penyandang  disabilitas  dan  kelompok rentan.  Dalam  menggunakan  analisis  ini  diperlukan  ketelitian,  karena  pada  dasarnya anggaran  responsif  gender  tidak  sama  dengan  anggaran  khusus  perempuan,  mengingat anggaran  ini  memberikan  akses  yang  sama  dan  adil  bagi  perempuan,  laki-laki,  anak, lansia, penyandang disabilitas dengan mempertimbangkan perbedaan dan kebutuhan yang kh
Tabel 2

## Kategori Analisis Anggaran Belanja
Institusi Kegiatan atau Program Sektor Kesehatan Kategori Analisis Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  Pelayanan kesehatan ibu, remaja dan usia lanjut.  Pelayanan kesehatan bayi dan anak.  Pencegahan dan penanggulangan masalah gizi.  Penyelenggaraan kesehatan remaja dan lansia. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu.  KPLDH (Ketuk Pintu Layani Dengan Hati) gender spesific
Sumber: diolah dari hasil riset penulis
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  masih  diperlukan  banyak  program  untuk meningkatkan  kesehatan  di  Provinsi  DKI  Jakarta  sekalipun  sudah  terdapat  beberapa program atau kegiatan yang spesifik gender. Dengan demikian, implementasi ARG tidak berhenti  pada  jumlah  atau  kertas  kebijakan,  tetapi  dapat  mendekatkan  perempuan  pada akses atas penghidupan kesehatan yang layak.

## Kesimpulan
Sebagai salah satu negara yang meratifikasi CEDAW, Indonesia dituntut untuk mampu melindungi perempuan dari berbagai praktik diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.  Salah  satu  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  adalah  membuat  berbagai kebijakan  yang  menghapuskan  ketimpangan  gender.  Untuk  itu  ada  beberapa  solusi, seperti meningkatkan kuota perempuan di parlemen atau menggalakkan pengarusutamaan gender  dalam  pembangunan.  Solusi  lainnya  adalah  menerapkan  anggaran  responsif gender  yang  sudah  terbukti  keberhasilannya  di  beberapa  negara.  Oleh  karena, pengintegrasian anggaran responsif gender ke dalam APBN dan APBD sangat diperlukan mengingat anggaran memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Anggaran  responsif  gender  yang  meliputi  perencanaan,  alokasi  anggaran, restrukturisasi  pendapatan  dan  pengeluaran  sangat  diperlukan  guna  mencapai  kesetaraan dan  kesejahteraan  melalui  pemenuhan  hak-hak  dasar  bagi  perempuan  dan  laki-laki. Dengan  mengintegrasikan  anggaran  responsif  gender  ke  dalam  APBN  dan  APBD diharapkan  kesenjangan  dan  ketidakadilan  gender  yang  masih  terjadi  sampai  saat  ini dapat berkurang. Dari hasil analisis alokasi anggaran pada sektor kesehatan menunjukkan bahwa  Provinsi  DKI  Jakarta  belum  sepenuhnya  mengalokasikan  anggaran  responsif gender sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 171 Ayat  (2), yakni besaran minimal 10% dari total Belanja Daerah, di luar  gaji  pegawai.  Besaran  anggaran  yang  dialokasikan  belum  mencerminkan transformasi  komitmen  gender  ke  dalam  komitmen  anggaran.  Hal  ini  ditujukan  dengan
menurunnya  alokasi  anggaran  untuk  program-program  yang  sesungguhnya  sangat penting  untuk  merealisasikan  kesetaraan.  Pentingnya  keberadaan  data  juga  diperlukan untuk  menentukan  perencanaan  alokasi  anggaran  responsif  gender  tidak  hanya  di  sektor kesehatan namun juga di sektor-sektor lainnya yang dapat memastikan bahwa perempuan dan  laki-laki  akan  memperoleh  kesempatan  yang  sama  dalam  mengakses  program kesehatan maupun program di bidang lainnya.

## Bibliografi
Ayuningtyas,  Dumilah,  &  Rayhani,  Marisa.  (2018).  Analisis  situasi  kesehatan  mental pada  masyarakat  di  Indonesia  dan  strategi  penanggulangannya. Jurnal  Ilmu Kesehatan Masyarakat , 9 (1), 1–10. Darmawati,  Darmawati.  (2016). Implementasi  Kebijakan  Pelayanan  Obstetri  Neonatal Emergensi  Komprehensif  (PONEK)  di  RSKD  Ibu  dan  Anak  Siti  Fatimah  Kota Makassar Tahun 2016 . Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Efendi, Ferry, & Kurniati, Anna. (2017). Review Sistematis Peningkatan Retensi Tenaga Kesehatan di Daerah Tertinggal . Surabaya: Surabaya. Emilia,  Ova,  &  Prabandari,  Yayi  Suryo.  (2019). Promosi  kesehatan  dalam  lingkup kesehatan reproduksi . Yogyakarta: UGM PRESS. Fadila, Ila, & Kurniawati, Heny. (2018). Upaya Pencegahan Anemia pada Remaja Puteri sebagai  Pilar  Menuju  Peningkatan  Kesehatan  Ibu. Prosiding  Seminar  Nasional FMIPA-UT , 78–89. Jakarta.
Juwita, Septiana. (2015). Pengambilan keputusan rujukan ke rumah sakit pada ibu hamil berisiko tinggi dalam perspektif gender . Solo: UNS (Sebelas Maret University).
Krisnalita, Louisa Yesami. (2018). Perempuan, Ham dan Permasalahannya di  Indonesia.
Binamulia Hukum , 7 (1), 71–81. Marwah,  Sofa.  (2019).  PEMBENTUKAN  MODEL  PENYUSUNAN  PROGRAM KERJA MUSLIMAT NU BERBASIS ISU DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN GENDER DAERAH. Prosiding , 8 (1).
Mikrajab, Muhammad Agus, & Rachmawati, Tety. (2016). Policy Analysis of Integrated Antenatal  Care  implementation  at  Public  Health  Centers  in  Blitar  City. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan , 19 (1), 41–53.
Mulasari,  Frestiana  Dyah.  (2015).  Peran  gender  perempuan  terhadap  pertumbuhan ekonomi  di  Provinsi  Jawa  Tengah  tahun  2008-2012. Economics  Development Analysis Journal , 4 (3), 254–263. Nabila,  Nida  Aulia.  (2020). ANALISIS  PENGARUH  MODEL  PROBLEM  BASED LEARNING (PBL) TERHADAP PRESTASI BELAJAR PESERTA DIDIK (Penelitian Analisis Deskriptif Kualitatif dengan Teknik Studi Pustaka) . FKIP UNPAS.
Palutturi,  Sukri.  (2013).  Pentingnya  Politik  Bidang  Kesehatan. Jurnal  Administrasi  Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia , 2 (03), 8228.
Sahban,  Hernita.  (2016).  Peran  Kepemimpinan  Perempuan  dalam  Pengambilan Keputusan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Bongaya , 56–71.
Setiawan, Agus. (2017). Politik Hukum Perlindungan HAM di Indonesia (Studi Hak-Hak Perempuan  di  Bidang  Kesehatan). Jurnal  Mahkamah:  Kajian  Ilmu  Hukum  Dan Hukum Islam , 2 (1), 77–102.
Setiawan,  Eko.  (2019).  Studi  Pemikiran  Fatima  Mernissi  Tentang  Kesetaraan  Gender.
Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak , 14 (2), 221–244.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.