## JURNAL

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 3 NOMOR 9 2023 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
TINJAUAN TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SAMPIT NO.14PDT.P/2020/PN.SPT MENGENAI PENGESAHAN PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN SECARA ADAT HINDU KAHARINGAN

## Khansa Mufida
Universitas Padjadjaran, Indonesia Email: khansamufida1303@gmail.com
Kata kunci: Keabsahan
Perkawinan,
Pencatatan Perkawinan, Akibat Hukum
Keywords: Land Management, Cost, Spreading Topsoil

## ABSTRAK
Latar Belakang: Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) pada Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwasannya  perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan  yang  dilaksankaan  sesuai  dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut serta dicatatkan. Meskipun begitu, masih banyak perkawinan  yang  belum  dicatatkan  hingga  bertahun-tahun  lamanya.  Salah  satunya  adalah kasus  yang  terjadi  pada  Penetapan  Pengadilan  Negeri  Sampit    No.14Pdt.P/2020/PN.Spt. Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Suami  yang  telah  dilaksankan  secara  Kepercayaan  Kaharingan  puluhan  tahun  lalu  untuk memeperoleh Akta Perkawinan untuk dapat melanjutkan proses klaim asuransi BPJS.
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan Perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Suami ditinjau dari UU Perkawinan dan UU Adminduk dan akibat hukum dari Penetapan  Pengadilan  Negeri  Sampit    No.14Pdt.P/2020/PN.Spt  dengan  berdasarkan  UU Perkawinan.
Metode : Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif  dan spesifikasi penelitian  dilakukan  dalam  bentuk  deskriptif  analitis  dengan  menggunakan  data  sekunder melalui  studi  kepustakaan.  Adapun  metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  metode normatif kualitatif.
Hasil :  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  kebasahan  perkawinan  antara Pemohon dengan Alm. Suami adalah sah secara hukum dan telah sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkawinan dan UU Adminduk berdasarkan pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-4 dan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan serta fakta-fakta hukum yang ada dan bukti-bukti yang diserahkan.
Kesimpulan :  Adapun  akibat  hukum  dari  dikabulkannya  permohonan  dalam  Penetapan Pengadilan  Negeri  Sampit  No.14Pdt.P/2020/PN.Spt  adalah  kepastian  hukum  terhadap perkawinan  tersebut  serta  dapat  dilakukannya  pencatatan  perkawinan  untuk  mendapatkan Akta Perkawinan berdasarkan pada Pasal Pasal 39- Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun  2019  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi.

## ABSTRACT
Background : Article 2 paragraph (1) and paragraph (2) of the Marriage Law stipulates that a valid marriage is a marriage that is carried out in accordance with the teachings of religion and beliefs adopted and recorded. Even so, there are still many marriages that have not been registered for many years. One of them is the case that occurred in the Sampit District Court Decree  No.14Pdt.P/2020/PN.Spt.  The  Applicant  filed  an  application  for  legalization  of marriage  between  the  Applicant  and  Alm.  Husbands  who  have  been  implemented  by Kaharingan Trust decades ago to obtain a Marriage Certificate to be able to continue the BPJS insurance claim process.
Purpose: This study aims to determine the validity of the marriage between the Applicant and Alm. The husband is reviewed from the Marriage Law and the Administration Law and the legal consequences of the Sampit District Court Decree No.14Pdt.P/2020/PN.Spt based on the Marriage Law.
Methods: This  research  uses  a  normative  juridical  approach  method  and  research specifications  are  carried  out  in  the  form  of  analytical  descriptive  using  secondary  data through literature studies. The data analysis method used is a qualitative normative method.
Results: Based on the results of the study showed that, the wetness of marriage between the Applicant and Alm. The husband is legally valid and has complied with the provisions in the Marriage Law and the Administration Law based on Article 28B paragraph (1) of the 1945 Constitution 4th Amendment and Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law as well as existing legal facts and evidence submitted.
Conclusion: The legal consequences of granting the application in the Sampit District Court Determination No.14Pdt.P/2020/PN.Spt are legal certainty for the marriage and marriage registration can be carried out to obtain a Marriage Certificate based on Article 39-Article 40 of Government Regulation Number 40 of 2019 concerning the Implementation of Law Number 23 of 2006 concerning Administration.

## PENDAHULUAN
Hukum  Perkawinan  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang merupakan unifikasi hukum perkawinan yang berlaku secara nasional (Nasution, 2019). Sehingga, pelaksanaan perkawinan di Indonesia akan tunduk terhadap peraturan yang ada dalam UU Perkawinan tersebut (Lestari, 2018). Perkawinan pada Pasal 1 UU Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Hanifah, 2019). Selanjutnya, pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Sanger, 2015). Pada ayat (2) ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pencatatan  dilakukan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  bagi  perkawinan  itu sendiri yang nantinya akan dicantumkan dalam Akta Perkawinan sebagai alat bukti yang sah (Wulandari, 2022). Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk) mengatur bahwa perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak perkawinan dilaksanakan (Hidayati, 2022).
Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan gambaran betapa pentingnya pencatatan perkawinan untuk keberlangsungan hidup baik bagi pria dan wanita sebagai suami istri mau pun keluarga yang akan terbentuk dari perkawinan itu sendiri. Namun, pada kenyataannya, masih  banyak  masyarakat  di  Indonesia  yang  belum  mencatatkan  perkawinan  mereka dengan berbagai alasan. Baik karena ketidaktahuan atau merasa tidak ada urgensi untuk melakukan pencatatan atas perkawinan mereka
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penulisan  ini  akan  membahas  mengenai keabsahan  perkawinan  dan  akibat  hukum  dari  Penetapan  Pengadilan  Negeri  Sampit No.14Pdt.P/2020/PN.Spt  ditinjau  menurut  Undang-Undang  Perkawinan  dan  UU
Administrasi Kependudukan terhadap pencatatan perkawinan perkawinan pasangan yang menikah secara Adat  Dayak Hindu Kaharingan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  pendekatan  yuridis  normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu peraturan perundang-undangan,  teori-teori  hukum,  dan  pendapat  para  sarjana  hukum  terkemuka (Efendi & Ibrahim, 2018). Penelitian menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu  menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dengan  teori-teori hukum  dikaitkan  dengan  praktik  pelaksanaannya  yang  menyangkut  permasalahan  yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keabsahan  perkawinan  pasangan  yang  menikah  secara  Adat  Dayak  Hindu Kaharingan  dalam  Penetapan  Pengadilan  Negeri  Sampit  No.14Pdt.P/2020/PN.Spt ditinjau menurut Undang-Undang Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan
Pertimbangan  hakim  merupakan  salah  satu  aspek  yang  sangat  penting  dalam menentukan terwujudnya nilai Putusan yang memuat nilai keadilan ( exaequo et bono ) serta kepastian hokum (Afrizal, 2021). Putusan yang dibuat oleh hakim juga wajib memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. oleh karenanya, pertimbangan hakim harus didasarkan pada teori serta hasil penelitian yang optimal dan berimbangan dengan tatanan teori serta praktik..
Hakim  dalam  pertimbangan  pada  Penetapan  Pengesahan  Perkawinan No.14/Pdt.P/2020/PN.Spt    menyatakan  bahwa  perkawinan  Pemohon  dengan  Cilik Abdullah  adalah  sah  menurut  hukum.  Pemohon  dan  Alm.  Suaminya  telah  melakukan perkawinan secara Adat Hindu Kaharingan yang merupakan kepercayaan yang dianut oleh keduanya. Maka hal tersebut telah selaras dengan ketentuan dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak melaksanakan perkawinan dan melanjutkan keturunan serta Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dimana perkawinan dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut.
Penulis setuju dengan keputusan yang dibuat oleh hakim dalam pertimbangan pada Penetapan  Pengadilan  Negeri  Sampit  No.14/Pdt.P/2020/PN.  SPT,  yang  menyatakan bahwasannya perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Cilik Abdullah adalah sah menurut hukum.
Kehidupan manusia terdiri dari proses peristiwa-peristiwa yang melahirkan akibat hukum serta kepentingan-kepentingan yang harus terpenuhi dan berbeda setiap orangnya. Oleh  karena  itu,  sangat  diperlukan  perlindungan  hukum  terkait  dengan  pemenuhan kepentingan-kepentingan  tersebut.  Salah  satu  proses  kehidupan  manusia  adalah perkawinan.
Perkawinan  adalah  suatu  perjanjian  yang  suci  antara  seorang  laki-laki  dengan seorang  perempuan  untuk  menciptakan  keluarga  yang  bahagia.  Perkawinan  merupakan hubungan yang sah diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan juga mengikat keluarga besar dari kedua belah pihak baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Maka terdapat unsur yang sangat penting dalam perkawinan yaitu keabsahan dari perkawinan itu sendiri. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi:
“Perkawinana  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”
Ketentuan  pada    Pasal  2  ayat  (1)    tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan sepanjang tidak berlawanan atau tidak ditentukan lain dalam UU Perkawinan. Adapun pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1965  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  dan  Penodaaan  Agama
(selanjutnya disebut UU PNPS) Negara Indonesia hanya mengakomodir 6 (enam) agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu. Ketentuan pada Pasal 1 UU PNPS tersebut dinilai tidak selaras dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  yang berbunyi :
“Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”
Penggunaan klausa “setiap orang” diartikan siapapun tanpa ada batasan baik agama atau kepercayaan tertentu. Selain itu, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa hak  untuk  membentuk  keluarga  serta  melanjutkan  keturunan  dengan  melakukan perkawinan yang sah merupakan hak setiap orang.
Ketentuan Pasal 1 UU PNPS mengakibatkan Masyarakat Penghayat Kepercayaan kesulitan  dalam  mengurus  pencatatan  perkawinan.  Sedangkan  melihat  keberagaman budaya dan kepercayaan yang ada di Indonesia terdapat banyak sekali kepercayaan yang tidak  termasuk  dalam  enam  agama  yang  disebutkan  dalam  ketentuan  pada  Pasal  1  UU PNPS. Salah satunya adalah Kepercayaan Kaharingan.
Maka sesuai dengan Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4  (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi :
“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”
Serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamnya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”
Masyarakat  Penghayat  Kepercayaan  Kaharingan  memiliki  kedudukan  yang  sama dengan pemeluk agama lain yang diakui oleh negara dan memiliki hak konstitusional yang wajib dilindungi tanpa melihat agama dan kepercayaan yang dianut.
Adapun  setelah  disahkannya  UU  Adminduk,  masyarakat  Penghayat  Kepercayaan mendapatkan  kepastian  hukum  terkait  dengan  pencatatan  peristiwa  penting  yang  diatur pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) UU Adminduk yang berbunyi:
ayat (1): “Instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
b. Memberikan  pelayanan  yang  sama  dan  professional  kepada  setiap  Penduduk  atas pelapora Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c. Menerbitkan Dokumen Kependudukan;
d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”. ayat (4): “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan peristiwa penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama  berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan  atau  bagi  Penghayat Kepercayaan yang berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan”.
Ketentuan  pada  Pasal  8  ayat  (1)  dan  ayat  (4)  UU  Adminduk  di  atas  menjelaskan bahwa masyarakat penghayat kepercayaan dapat melakukan pencatatan peristiwa penting termasuk pencatatan perkawinan.
Perkawinan dalam Kepercayaan Kaharingan tidak hanya sekedar ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, melainkan juga mengikat keluarga besar dari kedua  belah  pihak  serta  sebagai  bentuk  amalan  ajaran  Kaharingan.  Perkawinan  dalam kepercayan Kaharingan haruslah dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah disebutkan dan diatur dalam Kitab Suci Panaturan. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut terdiri dari
berbagai tahapan proses yang harus dilaksanakan dalam melangsungkan perkawinan. Salah satunya  pemberian  mas  kawin  yang  diberikan  oleh  pihak  laki-laki  kepada  pihak perempuan.  Berdasarkan pada Surat Keterangan Nomor: 296/DAD-Kotim/SKT/XI/2019 pada  saat  Pemohon  dan  Alm.  Suaminya  yang  bernama  Cilik  Abdullah  melaksanakan perkawinan  juga  disertai  dengan  dilakukannya  perjanjian  bersama  dan  kontrak  bersama dalam bentuk pemberian mas kawin.
Adapun, perkawinan pemohon dengan Alm. Cilik Abdullah telah mendapatkan surat keterangan  dengan  Nomor:  296/DAD-KOTIM/SKT/XI/2019  dari  Dewan  Adat  Dayak Kotawaringin  Timur.  Sehingga  Surat  Keterangan  ini  menjadi  salah  satu  dokumen  yang digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan perkawinan yang telah dilakukan oleh Pemohon  dan  Alm.  Cilik  Abdullah  dalam  permohonan  pengesahan  perkawinan  ke Pengadilan Negri.
Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan juga didasarkan pada bukti Surat  Keterangan  Perekaman  KTP-el  atas  nama  Pemohon  yang  mencantumkan  status kawin  dengan  kawin  belum  tercatat.  Surat  Keterangan  Perekaman  KTP-el  tersebut menguatkan  bahwa  Pemohan  dengan  Alm.  Suaminya  telah  melaksankan  perkawinan secara adat Kaharingan pada 13 Maret 1985. Adapun sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 34 ayat (1) UU Adminduk perkawinan yang sah menurut peraturan perundang- undangan  wajib  untuk  dilaporkan  kepada  Instansi  Pelaksana  di  tempat  terjadinya perkawinan tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Namun,  karena  perkawinan  antara  Pemohon  dengan  Alm.  Cilik  Abdullah  telah dilaksanakan  pada  13  Maret  1985  dan  belum  dicatatkan  hingga  Alm.  Cilik  Abdullah meninggal  pada  tahun  2019  serta  sampai  pada  saat  pemohon  mengajukan  permohonan perkawinan  diantara  keduanya  tidak  dapat  dibuktikan  karena  tidak  adanya  akta perkawinan, maka berlaku ketentuan pada Pasal 36 UU Adminuk yang berbunyi :
“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan pengadilan”
Pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan negeri untuk mendapatkan  Pengesahan  Perkawinan  sebagai  persyaratan  untuk  mendapatkan  Akta Perkawinan  dapat  dibuktikan  secara  hukum  kebenarannya  untuk  kepentingan  klaim asuransi BPJS milik Alm. Cilik Abdullah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua anak Pemohon yang belum berkeluarga dan masih menjadi tanggung Jawab Pemohon sebagai orangtua.
Selanjutnya,  berdasarkan  pada  ketentuan  dalam  Pasal  8  ayat  (4)  UU  Adminduk menentukan kewajiban bagi instansi pelaksana dalam melaksanakan urusan administrasi seperti  mencatat  peristiwa  penting  serta  menerbitkan  dokumen  kependudukan  bagi penduduk  yang  merupakan  penganut  agama  yang  belum  diakui  dalam  peraturan perundang-undangan  dan  bagi  para  penduduk  Penghayat  Kepercayaan.    Berdasarkan ketentuan  tersebut  hakim  memerintahkan  pemohon  untuk  melaporkan  penetapan pengesahan  perkawinan  nomor  14Pdt.P/2020/PN.Spt    kepada  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kota  waringin  Timur  untuk  dicatatkan  dalam  register  yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Akibat hukum dari Penetapan hakim Pengadilan Negeri Sampit
No.14Pdt.P/2020/PN.Spt    tentang  keabsahan  perkawinan  pasangan  yang  menikah secara  Adat  Dayak  Hindu  Kaharingan  ditinjau  menurut  Undang-Undang Perkawinan dan UU Adminduk
Berdasarkan  Pasal  28B  ayat  (1)  serta  Pasal  28J  ayat  (1)  UUD  1945  Perkawinan merupakan salah satu bentuk realisasi dari hak konstitusional yang wajib dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Nugroho, 2015). Maka dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwasannya
hak-hak konstitusional harus dihormati, sehingga pemenuhan hak tidak dapat dilaksanakan tanpa ada batasan. Hal tersebut ditujukan untuk mencegah adanya pelanggaran atas hak konstitusional  orang  lain,  sehingga  diperlukan  pengaturan  pelaksanaan  pemenuhan  hak konstitusional.
Pengaturan  tersebut  juga  dapat  diartikan  sebagai  batasan-batasan  dari  pemenuhan hak-hak  konstitusional  yang  bertujuan  untuk  menjamin  perlindungan  terhadap  hak-hak milik orang lain. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :
“Dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”
Adapun dalam peristiwa perkawinan batasan yang dimaksud adalah dilakukannya pencatatan perkawinan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agama dan  kepercayaannya  dan  harus  dicatatkan.  Pencatatan  perkawinan  yang  terdapat  dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan memiliki tujuan atau maksud untuk:
1. Tertib administrasi perkawinan
2. Memberikan  kepastian  dan  perlindungan  terhadap  status  hukum  suami,  istri  maupun anak
3. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain Ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan terkait dengan  pencatatan perkawinan tidak  ditujukan  untuk  membatasi  hak  asasi  yang  dimiliki  oleh  warga  negara  melainkan semata-mata  demi  melindungi  warga  negara  dalam  membina  keluarga  dan  melanjutkan keturunan,  serta  memberikan  jaminan  dalam  bentuk  kepastian  hukum  terhadap  hak-hak yang  timbul  dari  perkawinan  tersebut  terhadap  hak  seluruh  anggota  keluarga  baik  hak suami, hak istri, dan hak anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu sendiri seperti  hak untuk mewaris dan hak-hak lainnya.
Oleh karena itu, dengan dikabulkannya Penetapan Pengesahan Perkawinan antara Jeraine (Pemohon) dengan Alm. Cilik Abdullah yang tercantum dalam Surat Penetapan Pengadilan Negeri Sampit  No.14Pdt.P/2020/PN.Spt menjadi salah satu bentuk pemenuhan hak  konstitusional  Pemohon  demi  melaksanakan  kewajiban  untuk  mencatatkan perkawinan sebagai upaya tertib hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UUP yang berbunyi:
“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” Pasal 34 Ayat (1) UU Adminduk yang berbunyi:
“Perkawinan  yang  sah  menurut  Peraturan  Perundang-undangan  wajib  dilaporkan oleh  Penduduk  kepada  Instansi  Pelaksana  di  tempat  terjadinya  perkawinan  yang  paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”
Dan Pasal 36 UU Adminduk yang berbunyi:
“dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”
Dengan adanya Penetapan Pengadilan tersebut, Pemohon memiliki kepastian hukum terhadap  perkawinannya  dengan  Alm.  CIlik  Abdullah  yang  telah  dilaksanakan  pada  13 Maret Tahun 1985 bahwasannya perkawinan tersebut adalah sah secara hukum.
Selain itu Pemohon juga dapat melanjutkan proses pencatatan perkawinan di KCS untuk  mendapatkan  Akta  Perkawinan  sebagai  bukti  otentik  atas  perkawinannya  dengan Alm.  CIlik  Abdullah.  Maka  dengan  begitu,  setelah  Akta  Perkawinan  Pemohon  telah diterbitkan proses klaim asuransi BPJS milik Alm. Cilik Abdullah yang terhambat dapat dilanjutkan.  Sehingga  Pemohon  dapat  menggunakan  dana  BPJS  untuk  melanjutkan
kehidupan  bersama  dengan  kedua  Anak  Pemohon  yang  masih  menjadi  tanggung  jawab Pemohon sebagai Ibu.
Adapun  terkait  dengan  persayaratan  serta  tata  cara  pencatatan  perkawinan  bagi masyarakat penghayat kepercayaan diatur pada Bab X yang tercantum pada Pasal 39- Pasal 40  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  2019  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 39 berbunyi :
ayat  (1)  :  “Perkawinan  penghayat  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. ayat  (2)  :  “Pemuka  penghayat  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”
ayat  (3)  :  “Organisasi  dan  pemuka  penghayat  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Turhan Yang Maha Esa.”
ayat  (4)  :  “Pemuka  penghayat  kepercayaan  terhadap  Tuhan  yang  Maha  Esa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengisi  dan  menandatangani  surat  perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.”
Selanjutnya Pasal 40 berbunyi: ayat  (1)  :  “Pencatatan  perkawinan  penghayat  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang Maha Esa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenlKota paling lambat 60 (enam puluh)  hari  setelah  dilakukan  perkawinan  dihadapan  pemuka  penghayat  kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”
ayat  (2)  :  Pencatatan  perkawinan  penghayat  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. Pejabat  Pencatatan  Sipil  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil KabupatenlKota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenlKota memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
b. Pasangan  suami  istri  mengisi  formulir  pencatatan  perkawinan  dan  menyerahkannya kepada  pejabat  Pencatatan  Sipil  dengan  menunjukkan  KTP-el  untuk  dilakukan pembacaan menggunakan perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan dokumen:
1. Surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan aslinya;
2. Pasfoto suami dan istri;
3. Akta kelahiran; dan
4. Dokumen perjalanan luar negeri suami dan/atau istri bagi orang asing
c. Pejabat  Pencatatan  Sipil  melakukan  verifikasi  dan  validasi  terhadap  data  yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang dilampirkan;
d. berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan
e. kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan masing-masing kepada suami dan istri.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  perkawinan  bagi  masyarakat  Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan tetua atau pemuka yang telah ditunjuk oleh organisai penghayat  kepercayaan  dan  bertugas  untuk  menerbitkan  dan  menandatangani  Surat Perkawinan.  Adapun  Surat  Perkawinan  selanjutnya  diserahkan  kepada  Unit  Pelaksana Teknis  Dinas  Instansi  Pelaksana  (disebut  dengan  UPTD  Instansi  Pelaksana)  tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan berkaitan dengan pencatatan sipil serta memiliki kewenangan  untuk  menerbitkan  akta  perkawinan.  UPTD  Instansi  Pelaksana  yang dimaksud adalah KCS.
Adapun, terkait dengan akibat hukum dari pengesahan perkawinan Pemohon dengan Alm. CIlik Abdullah yang tercantum dalam Penetapan Pengesahan Perkawinan Pengadilan Negeri Sampit No.14Pdt.P/2020/PN.Spt terhadap  kehidupan pemohon sebagai Penghayat Kepercayaan  Kaharingan  tidak  begitu  besar.  Mengingat  dalam  adat  dan  kebiasaan Kaharingan  sendiri,  pencatatan  perkawinan  bukan  merupakan  suatu  kewajiban  yang mempengaruhi keabsahan dari perkawinan yang telah dilakukan. Pencatatan perkawinan sudah  menjadi  kebiasaan  yang  ada  dalam  kehidupan  Masyarakat  Kaharingan  di Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah. Adapun, badan yang bertugas untuk melakukan pencatatan perkawinan bagi masyarakat adalah Dewan Adat Dayak Kotawaringin Timur. Pencatatan  tersebut  akan  dicantumkan  dalam  bentuk  Surat  Keterangan  yang  dapat dijadikan bukti baik di Pengadilan Adat mau pun Badan Pengadilan lainnya

## KESIMPULAN
Pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sampit
No.14/Pdt.P/2020/PN.spt  mengabulkan  permohonan  pengesahan  perkawinan  antara Jeraine sebagai pemohon dengan Alm. Cilik Abdulah yang dilakukan menurut kepercayaan kaharingan, sebagai perkawinan yang sah menurut hukum didasarkan pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-4 dan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaan para pihak . Perkawinan antara Jeraine sebagai Pemohon dengan Alm. CIlik Abdullah dapat dicatatkan sesuai ketentuan pada Pasal 36 Adminduk. Akibat  Hukum  dari  Penetapan  Pengadilan  Negeri  Sampit  No.14/Pdt.P/2020/PN.
SPT terhadap perkawinan antara Jeraine sebagai Pemohon dengan Alm. Cilik Abdullah beradasarkan  Pasal  34  ayat  (1)  UU  Adminduk  adalah  dapat  dilakukan  pencatatan perkawinan. Pencatatan dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 39- Pasal 40  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  2019  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal, M. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sekayu). Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , 4 (1), 13–30.
Eka, N. (2009). Jalan Adat Perkawinan pada Masyarakat Hindu KaharinganDayak Ngaju.
Denpasar: Tesis Universitas Hindu Indonesia
Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris . Hanifah,  M.  (2019).  Perkawinan  Beda  Agama  Ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Soumatera Law Review , 2 (2), 297–308.
Herwandi.  (2021).  Upacara  Perkawinan  Menurut  Hukum  Hindu  Kaharingan  di  Desa Tewang Manyangen, Jurnal Hukum Hindu , 4(1).
Hidayati,  A.  (2022).  Analisis  Yuridis  Pencatatan  Perkawinan  Beda  Agama  (Tinjauan Terhadap  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang  Administrasi Kependudukan). Jentera Hukum Borneo , 5 (02), 21–47.
Julianti, A. W. (2021). Sistem Tradisi Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah , Jurnal Kewarganegaraan, 5(2).
Lestari,  N.  (2018).  Problematika  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia. JURNAL  ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan , 4 (1), 43–52.
Nasution, H. (2019). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di
Indonesia  (Studi  Atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan) .  Universitas  Islam Negeri Sumatera Utara. Nugroho, W. (2015). Analisis Pelarangan Kepala Desa Menjadi Pengurus Partai Politik Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa  Ditinjau dari Hak Asasi Manusia .
Pranata  &  Sulanra.  (2021).  Kearifan  Lokal  Hindu  Kaharingan  (Pandangan  Ketuhanan, Ritual dan Etika, Dhar ma Duta: Jurnal Penerangan Agama Hindu , 19(1).
Rachmadi,  U.  (2017).  Makna  Pencatatan  Perkawinan  dalam  Peraturan  Perundang- Undangan Perkawinan di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesi, 14(3).
Sanger, J. P. (2015). Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lex Administratum , 3 (6). Titik, T. T. (2010). Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional , Jakarta: Kencana.
Wulandari, S. R. (2022). Legalitas Kartu Nikah Sebagai Bukti Perkawinan di Kota Bekasi.
ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 1 (7), 2024–2034.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.