## MODEL KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA SAMARINDA
Cathas Teguh Prakoso 1
1 Dosen Administrasi Publik FISIP Unmul Alamat Korespondensi: cathas.prakoso@fisip.unmul.ac.id
Abstract: This article aims to describe and analyze the government's policy model to develop the tourism sector in Samarinda. The policy is based on the assumption that the tourism policy of Samarinda has not delivered its potential to increase the tourism sector. This research is descriptive with a qualitative method. Primary data are  collected  through  interviews  with  both  government  and  non-government informants.  Secondary  data  are  collected  by  screening  related  regulations  and documents  and  then  analyzed  by  interactive  method.  The  research  finds  that Samarinda  tends  to  develop  metropolitan-based  tourism  rather  than  traditional ones, while the policy itself is formulated using the rational model.
Keywords : tourism development, public policy model, Samarinda
Abstrak: Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  model kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Kota Samarinda.  Hal  ini  dilandasi  pemikiran  bahwa  hingga  saat  ini  arah  kebijakan kepariwisataan  di  Kota  Samarinda  belum  mampu  menciptakan  karakteristik kewisataan  di  Kota  Samarinda  padahal  banyak  destinasi  wisata  Kota  Samarinda memiliki  daya  tarik  tersendiri.  Penelitian  ini  berjenis  deskriptif  dengan menggunakan  metode  kualitatif.  Data  primer  penelitian  diperoleh  melalui wawancara  dengan  informan-informan  pemerintah  dan  non  pemerintah. Penelaahan data sekunder dilakukan pada regulasi dan dokumen yang mendukung dan  kemudian  data  dianalisis  dengan  metode  interaktif.  Hasil  temuan  penelitian bahwa  kebijakan  pemerintah  daerah  memiliki  kecenderungan  menitikberatkan untuk  mengembangkan  pariwisata  ala  perkotaan/metropolis  sehingga  kurang dalam  pengembangan  destinasi  wisata.  Model  pengambilan  kebijakan  dalam pengembangan pariwisata di Kota Samarinda termasuk menganut model rasional.
Kata Kunci : pengembangan pariwisata, model kebijakan publik, Samarinda

## Pendahuluan
Kebutuhan  kepariwisataan  di  Samarinda  terus  meningkat  seiring  dengan pertumbuhan  ekonomi  dan  kebutuhan  masyarakat  akan  tempat  wisata.  Kota Samarinda  memiliki  beberapa  obyek  wisata  yang  tidak  kalah  menariknya  dengan daerah  lain  dan  menjadi  andalan  karena  sering  dikunjung  wisatawan.  Obyek-obyek wisata tersebut dapat digolongkan dalam wisata alam seperti ait terjun Tanah Merah, Air  Terjun  Berambai,  Air  Terjun  Pinang  Seribu,  dan  Kebun  Raya  Unmul  Samarinda. Termasuk wisata budaya yaitu Desa Budaya Pampang, Citra Niaga dan Rumah Produksi Sarung  Samarinda,  sedangkan  wisata  religi  diantaranya  adalah  Masjid  Shiratal Mustaqim  sebagai  masjid  tertua,  Masjid  Islamic  Center,  Makam  Loa  Mohang  Daeng Mangkona dan sebagainya.
Keberadaan  obyek-obyek  wisata  tersebut  nampaknya  masih  tergantung  oleh peran  pemerintah  daerah  melalui  mobilisasi  pendanaan  dan  manajemen,  baik menyangkut  infrastruktur  dan  sumberdaya  manusianya,  meskipun  beberapa  obyek dimiliki  oleh  perseorangan  dengan  pembinaan  dari  pemerintah  kota.  Misalkan  lokasi wisata  religius  (makam  daeng  mangkona)  menjadi  domain  pemerintah  kota  dalam
pengelolaan  dan  pengoperasiannya,  sehingga  jika  perhatian  pemerintah  berkurang maka  otomatis    lokasi  tersebut  tidak  berkembang.  Kondisi  yang  demikian menyebabkan  beberapa  lokasi  wisata  kurang  terurus  dan  berjalan  apa  adanya,  yang ditandai  dengan  sepinya  pengunjung,  fasilitas  yang  ada  kurang  terawat,  sarana infrastruktur menuju lokasi kurang memadai. Hal yang sama terjadi seperti lokasi wisata Air Terjun Tanah merah yang semakin merana.
Sementara itu kebijakan pengelolaan pariwisata dengan model kemitraan juga belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan, seperti kondisi Wisata Kebun Raya Unmul  Samarinda  yang  dikelola  bersama  dengan  Universitas  Mulawarman,  kurang menunjukkan  geliat  sebagai  destinasi  wisata  alam  dan  hutan  yang  bonafit.  Koleksi binatang  semakin  berkurang,  fasilitas  umum  minim  dan  kebersihan  yang  kurang diperhatikan  dan  pelayanan  yang  kurang  memadai.  Akhirnya  masyarakat  terpaksa harus  menerimanya.  Kondisi  tersebut  semakin  lama  jika  tidak  dilakukan  pembenahan tentunya akan berdampak pada kurang berkembangnya pariwisata di Kota Samarinda. Demikian  pula  dengan  destinasi/lokasi  wisata  lainnya.  Hasil  observasi  dan  kajian dokumen  yang  penulis  lakukan,  menunjukkan  kurangnya  perhatian  pemerintah,  baik pemerintah sebagai pelaku utama pariwisata maupun sebagai fasilitor dan katalisator bagi  pengembangan  destinasi  wisata  tersebut.  Peluang  peningkatan  ekonomi masyarakat dari sektor pariwisata akan terbatas dan dari pihak pemerintah daerah juga kurang mendapatkan pendapatan daerah dari retribusi dan pajak daerah.
Fenomena kepariwisataan Kota Samarinda tersebut  memunculkan pertanyaan mengenai kemana arah kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata di  Kota  Samarinda?  Apa  saja  faktor  yang  berpengaruh  pada  pengambilan  kebijakan pemerintah daerah pengembangan pariwisata di Kota Samarinda? Model pengambilan keputusan  seperti  apa  yang  digunakan  oleh  pemerintah  Kota  Samarinda  dalam pengembangan pariwisata di Kota Samarinda? Artikel hasil penelitian ini akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tersebut.

## Kerangka Dasar Teori

## Kepariwisataan dan Kebijakan Pemerintah
Pariwisata tidak hanya dapat dilihat dari kegiatan pemanfaatan waktu luang atau  ekspose  kesenian  budaya  tradisional  atau  keindahan  alam,  pariwisata  juga suatu kegiatan ekonomi yang berskala daerah, nasional, regional dan internasional bahkan  global,  yang  melibatkan  modal,  tenaga  kerja,  budaya.  Oleh  karenanya, pemerintah  (pusat  dan  daerah)  berkepentingan  dalam  industri  pariwisata  sebagai regulator  dan  fasilitator  untuk  para  pelaku  industri  pariwisata,  dan  sekaligus menjadi  pemain  yang  berkepentingan  memperoleh  nilai  keuntungan  dalam pembangunan industri pariwisata. Dalam pemikiran ini posisi pemerintah didudukan sebagai  sentral  dalam  pengembangan  pariwisata.  Dengan  perannya  sebagai regulator  dengan  kebijakan-kebijakannya  maka  kebijakan  pemerintah  daerah  akan sangat menentukan dalam berkembangnya pariwisata disuatu daerah itu sendiri.
Untuk  memperoleh  definisi  yang  tepat  mengenai  pariwisata  tidaklah  mudah. Menurut  French  (1996),  usaha  yang  dilakukan  pada  tahun  1951  oleh  Hunziker  dalam mendefinisikan pariwisata sebagai : “jumlah fenomena dan hubungan yang muncul dari perjalanan tinggal warga yang bukan penduduk, dimana mereka tidak berminat untuk
menjadi penduduk tetap dan tidak terikat dengan usaha mencari penghasilan di daerah tujuan.
Selanjutnya  menurut  French  (1996),  definsi  di  atas  dapat  diturunkan  kedalam beberapa konsep:
1. Pariwisata  melibatkan  seperangkat  hubungan  yang  kompleks  antara  orang, tempat, produk;
2. Hubungan-hubungan  tersebut  terjadi  melalui  transportasi  orang  dari  berbagai daerah asal ke daerah tujuan untuk tinggal dalam beberapa waktu;
3. Masa kunjungan umumnya singkat dan tidak permanen;
4. Pariwisata pada dasarnya adalah kegiatan bersenang-senang.
Dalam konteks Indonesia, definisi dari kata pariwisata termuat dalam Undang- undang    RI  No.  10  tahun  2009  tentang  Kepariwisataan,  yang  mana  pariwisata dinyatakan:  “Pariwisata  adalah  berbagai  macam  kegiatan  wisata  dan  didukung berbagai  fasilitas  serta  layanan  yang  disediakan  oleh  masyarakat,  pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Kegiatan wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang  dengan  mengunjungi  tempat  tertentu  untuk tujuan  rekreasi,  pengembangan  pribadi  atau  mempelajari  keunikan  daya  tarik  wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.”
Dari  beberapa  definisi  tersebut,  pariwisata  merupakan  kegiatan-kegiatan  yang mencakup  wisata  untuk  tujuan  rekreasi,  pengembangan  pribadi  atau  mempelajari keunikan  daya  tarik  lokasi  wisata  untuk  jangka  waktu  tertentu  yang  disediakan  pihak yaitu masyarakat, pengusaha dan pemerintah.
Kemajuan  pariwisata  suatu  daerah  tidak  terlepas  dari  kebijakan-kebijakan yang  diambil  dan  diimplementasikan  oleh  pemerintah,  khususnya  pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan kepariwisataan di daerah. Untuk  itu  pemahaman  tentang  kebijakan  publik  sebagai  dasar  teori  kebijakan disampaikan berikut ini.
Sebenarnya  pengertian  kebijakan  banyak  dimuat  dalam  literature  ilmu politik. Misalnya apakah kebijakan dilihat sebagai rangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau sebagai tindakan-tindakan yang dampaknya dapat diramalkan (Winarno,2002:15).  Senada  dengan  hal  tersebut,  Anderson  dalam  Islamy  (2007:19) menyatakan bahwa kebijakan publik: “ public policies are those policies developed by governmental  bodies  and  official”. (Kebijakan  public  adalah  kebijakan  yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah ). Cakupan dalam pengertian kebijakan tersebut adalah :
a. Bahwa kebijakan Negara itu harus mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
b. Bahwa kebijakan Negara itu berisi tindakan atau pola pejabat pemerintah.
c. Bahwa kebijakan itu adalah apa yang benar benar dilakukan oleh pemerintah
d. Bahwa  kebijakan  negara  itu  bersifat  positif  dalam  arti  merupakan  beberapa bentuk  tindakan  pemerintah  mengenai  satu  masalah  tertentu  atau  bersifat negative.
e. Bahwa kebijakan pemerintah setidak tidaknya dalam arti yang positif atau selalu didasarkanpada peraturan perundangan dan bersifat memaksa.
Demikian  pula  dengan  pemikiran  Dye  dalam  Alisahbana  (2004:2)  yang mengemukakan  bahwa  kebijakan  publik  adalah  :  “ whatever  government  choose  to door  not  to  do” (segala  sesuatu  atau  apapun  yang  dipilih  oleh  pemerintah  untuk dilakukan  atau  tidak  dilakukan).  Apabila  pemerintah  memilih  untuk    melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan dan kebijakan public tersebut  harus  meliputi  semua  tindakan  pemerinta,bukan  hanya  keinginan  atau pejabat pemerintah saja.
Pengertian  kebijakan  publik  di  atas  kurang  sependapat  dengan  pemikiran Friederich  dalam  Soenarko  (2000:42)  yang  justru  memberikan  pengertian  bahwa kebijakan  publik  tidak  hanya  menjadi  domain  pemerintah,  dengan  menyatakan bahwa: “ Public policy is a proposed course of action of a person, group,or government within  a  given  environment  providing  obstacles  and  opportunities  which  the  policy was  proposed  to  utilize  and  overcome  in  an  effort  to  reach  a  goal  an  realize  an objective  or  a  purpose” (kebijakan  publik  merupakan  satu  arah  tindakan  yang diusulkan  pada  seseorang,  golongan,  atau  pemerintah  dalam  suatu  lingkungan dengan  halangan-halangan  dan  kesempatan-kesempatan  yang  diharapkan  dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut dalam rangka mencapai suatu cita cita atau  mewujudkan  suatu  kehendak  serta  suatu  tujuan  tertentu).  Jadi  pendapat Frederich  dapat  dikatakan  bahwa  yang  berperan  dalam  kebijakan  bukan  saja pemerintah  tetapi  juga  swasta  yang  akan  mempengaruhi  perkembangan  atau perumusan kebijakan suatu negara.

## Tahapan Pembuatan Kebijakan
Selanjutnya  Winarno  (2002:28-30)  menyatakan  bahwa  proses  pembuatan kebijakan  merupakan  proses  yang  kompleks  karena  melibatkan  banyak  proses maupun variable yang harus dikaji. Beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji  kebijakan  publik  membagi  proses  penyusunan  kebijakan  publik  kedalam beberapa tahap, antara lain :
1. Tahap  penyusunan  agenda:  para  pejabat  yang  dipilih  dan  diangkat menempatkan  masalah  pada  agenda  publik.  Sebelumnya  masalh-masalah  ini berkompetisi terlebih dahulu untuk masuk ke dalam agenda kebijakan.
2. Tahap  formulasi  kebijakan  :  masalah  yang  telah  masuk  ke  agenda  kebijakan didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahannya masalah terbaik. Pada tahap ini masing-masing actor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
3. Tahap  adopsi  kebijakan  :  dari  sekian  banyak  adopsi  yang  ditawarkan  oleh  para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan tersebut diadopsi  dengan  dukungan  dari  mayoritas  legislatif,  konsensus  antara  direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. Tahap Implementasi kebijakan : suatu program kebijakan hanya menjadi catatan elit,  jika  program  tersebut  tidak  di  implementasikan.  Kebijakan  yang  telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang mebilisasikan sumber daya finansial dan manusia.
5. Tahap  evaluasi  kebijakan  :  Pada  tahap  ini  kebijakan  yang  telah  dijalankan  akan dinilai  atau  dievaluasi  untuk  dilihat  sejauh  mana  kebijakan  yang  dibuat  telah mampu memecahkan masalah.
Tahapan-tahapan  pembuatan  kebijakan  tersebut  merupakan  dimensi-dimensi yang bisa menjelaskan bagaimana analisis kebijakan, muatan-muatan strategi politik dan  administrasi  yang  akan  mempengaruhi  sebuah  penilaian  terhadap  model kebijakan pemerintah.

## Model-model Kebijakan Publik
Menurut  Dye  dalam  Winarno,  (1995)  model  kebijakan  adalah  representasi sederhana  mengenai  aspek-aspek  yang  dipilih  dari  suatu  kondisi  masalah  yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Model kebijakan merupakan penyederhanaan sistem  masalah  dengan  membantu  mengurangi  kompleksitas    dan  menjadikannya dapat dikelola oleh para analis kebijakan.
Telaah  terhadap  berbagai  kebijakan  pemerintah,  Dye  (1995)  merumuskan model-model kebijakan publik dalam sembilan model formulasi kebijakan, yaitu :
1. Model Kelembagaan (Institusional) : Model ini bermakna bahwa tugas membuat kebijakan  publik  adalah  tugas  pemerintah  yang  mendasar  kepada  fungsi kelembagaan yang  bersifat  universal  dan  fungsi  pemaksaan  dari  pemerintah di setiap sektor dan tingkat dalam  kehidupan bersama.
2. Model  Proses  :  Kebijakan  publik  merupakan  proses  politik  yang  menyertakan rangkaian  kegiatan  antara  lain  :  identifikasi  permasalahan,  menata  agenda formulasi  kebijakan,  perumusan  proposal  kebijakan,  legitimasi  kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.
3. Model  Kelompok  :  Model  ini  mengandalkan  kebijakan  sebagai  keseimbangan, intinya  adalah  interaksi  di  dalam  kelompok  akan  menghasilkan  keseimbangan, dan keseimbangan adalah yang terbaik. Disini  peran sistem politik adalahuntuk memanajemeni  konflik  yang  muncul  dari  adanya  perbedaan  yang  muncul  dari adanya  perbedaan  tuntutan.  Model  ini  sesungguhnya  abstraksi  dari  proses formulasi  kebijakan.  Disini  beberapa  kelompok  kepentingan  berusaha mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif.
4. Model  Elit  :  model  ini  melandaskan  diri  pada  asumsi  bahwa  dalam  setiap masyarakat  terdapat  dua  kelompok,  yaitu  pemegang  kekuasaan  atau  elit  yang tidak  memiliki  kekuasaan  atau  masa  dan  mengembangkan  diri  pada  kenyataan bahwa sedemokratis apapun selalu ada bias didalam formulasi kebijakan, karena pada akhirnya kebijakan yang dilahirkan merupakan prefernsi dari elit.
5. Model  Rasional  :  model  ini  mengedepankan  gagasan  bahwa  kebijakan  publik sebagai  maximum  social  gain  yang  berarti  pemerintah  sebagai  pembuat kebijakan  harus  memilih  kebijakan  yang  bermanfaat  lebih  bagi  masyarakat. Kelemahan  konsep  ini,  bahwa  masing-masing  kelompok  kepentingan  memiliki maximum social gain yang berbeda-beda.
6. Model  inkremental  (Pragmatis)  :  Model  ini  melihat  bahwa  kebijakan  publik merupakan  variasi  atau  kelanjutan  dari  kebijakan  di  masa  lalu  karena  para pembuat kebijakan tidak memiliki cukup waktu, intelektual maupun biaya untuk melakukan evaluasi kebijakan.
7. Model  Teori  Permainan  (konspiratif)  :  Model  ini  adalah  model  yang  sangat abstrak  dan  dedukatif  dalam  formulasi  kebijakan.  Gagasan  pokok  model  ini adalah pertama formulasi kebijakan berada dalam situasi kompetisi yang intensif dan kedua para aktor berada dalam pilihan situasi yang sangat bebas.
8. Model  Pilihan  Publik  :  model  ini  melihat  kebijakan  sebagai  sebuah  formulasi keputusan kolektif  dan  individu  yang  berkepentingan atas  keputusan tersebut. Model ini merupakan model kebijakan yang paling demokratis, namun memiliki kelemahan  pokok  di  dalam  realitas  interaksi  yang  terbatas  pada  publik  yang mempunyai  akses  dan  disisi  lain  mempunyai  kecenderungan  dari  pemerintah untuk memuaskan pilihannya daripada untuk untuk masyarakat luas.
9. Model  Sistem  :  Model  ini  mengatakan  bahwa  kebijakan  merupakan  hasil  atau output  dari  sistem  politik.  Salah  satu  dari  kelemahan  model  ini  adalah terpusatnya  perhatian  pada  tindakan  yang  dilakukan  pemerintah  dan  pada akhirnya  kita  kehilangan  perhatian  pada  apa  yang  tidak  pernah  dilakukan pemerintah.
Dari  uraian  mengenai  tinjauan  teoritis  tersebut,  dalam  penelitian  ini  yang dimaksud dengan kebijakan pariwisata adalah upaya/langkah-langkah yang lakukan oleh pemerintah daerah Kota Samarinda untuk mengembangkan bidang pariwisata, melalui  peraturan-peraturan  ataupun  kegiatan-kegiatan  di  bidang  pariwisata. Sedangkan  studi  tentang  model  kebijakan  pengembangan  pariwisata  adalah gambaran sederhana mengenai aspek-aspek yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan  yang  dipilih  dan  dilakukan  upaya  mengembangkan  terhadapnya.  Model kebijakan  pariwisata  akan  dinilai  berdasarkan  pendekatan  teori  pengambilan keputusan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif  bertujuan  untuk  menjelaskan  tentang  model  kebijakan pemerintah  daerah  dalam  pengembangan  kepariwisataan  di  Kota  Samarinda. Konstruksi  model  kebijakan  akan  diidentifikasikan  melalui:  (a)  kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kota Samarinda akan dibangun  melalui  proses;  (b)  Identifikasi  terhadap  potensi  wisata  internal  dan ekstenal  kepariwisataan  di  Samarinda  dan  (c)  Pembinaan  yang  dilakukan  terhadap Obyek Wisata di Kota Samarinda. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi literatur. Lokasi penelitian utama di kantor Dinas Pariwisata dan Kominfo Kota Samarinda. Observasi juga dilakukan di lokasi wisata terpilih, seperti destinasi wisata seperti makam Daeng Mangkona di Samarinda Seberang, Islamic Center, Air Terjun  Barambai,  dan  Air  Terjun  Pinang  Seribu.  Dokumen-dokumen  berupa Peraturan  Pemerintah  Daerah  atau  dokumentasi  juga  mendukung  hasil  penelitian ini. Data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan metode analisis interaktif (Milles, Huberman dan Saldana, 2014).

## Hasil Penelitian

## Arah Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Samarinda
Dalam  upaya  pencapaian  tujuan  bidang pariwisata,  kebijakan-kebijakan  dari pemerintah  diarahkan  untuk  mencapai  hasil  yang  diinginkan  karena  kebijakan menggambarkan  serangkaian  aktivitas  dan  tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh pemerintah.
Identifikasi terhadap arah kebijakan pemerintah terungkap bahwa dalam hal kebijakan  pengembangan  kepariwisataan, pemerintah Kota  Samarinda  menempuh dua  jalur  dalam  pengembangan  pariwisata,  yaitu  dengan  mengandalkan  beberapa lokasi destinasi wisata dan mengembangkan wisata ala perkotaan/metropolis. Akan tetapi  diakui  bahwa  pemerintah  saat  ini  kurang  dalam  mengembangkan  destinasi wisata,  justru  lebih  memihak  untuk  mengembangkan  wisata  ala  metropolis. Pengembangan  pariwisata  ini  lebih  ditekankan  pada  menciptakan  even-even  yang diselenggarakan  di  pusat-pusat  kota  dalam  menarik  wisata  lokal  dan  nasional datang  ke  Samarinda.  seperti  festival  mahakam  yang  diadakan  di  setiap  bulan November.
Dalam  hal  ini  peran  pemerintah  adalah  mengundang,  memfasiltasi  mitra usaha  dan  perusahaan  besar.  Terbukti  bahwa  terselenggaranya  even-even  wisata dilakukan dengan mengajak dan memfasiltasi  dan pihak swasta, seperti pengelola Mall, Hotel, Restoran,  Karaoke,  Panti Pijat, Bioskop, Bilyar, Taman Hiburan dengan perusahaan-perusahaan  besar  lainnya  sebagai  sponsor  dalam  penyelenggaraaan even-even tersebut. Pengembangan pariwisata dengan mengajak serta masyarakat (swasta) tersebut telah memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam urusan kepariwisataan.  Dengan  strategi  ini  telah  memudahkan  pemerintah  mengadakan even-even  wisata.  Dengan  memanfaatkan  sponsor  sebagai  kekuatan  utama menyelenggarakan even-even tersebut untuk menghemat anggaran, sehingga tidak berpatokan pada anggaran pemerintah.

## Faktor Internal dan Eksternal Potensi Kewisataan di Kota Samarinda
Temuan  penelitian  terhadap  faktor  internal  yang  mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah Kota Samarinda untuk lebih menekankan pada pengembangan  wisata  perkotaan  adalah  (a).  keterbatasan  anggaran  pemerintah dalam  pengembangan  destinasi  wisata;  (b)  Terbatasnya  Destinasi  Lokasi  Wisata Kota Samarinda dan (c). Potensi Ekonomi Samarinda yang Cukup Tinggi. Sedangkan beberapa  temuan  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  faktor  eksternal  yang mempengaruhi  kebijakan  pariwisata  kota  samarinda  adalah  adanya  potensi  wisata di daerah lain dan image Kota Samarinda sebagai ibukota provinsi.

## Pembinaan Pemerintah terhadap Lokasi Wisata
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pembinaan  pemerintah  dalam mengembangkan lokasi wisata memang dirasakan kurang. Beberapa yang dirasakan oleh  pengelola  wisata,  adalah  minimnya  bantuan  peralatan,  minimnya  sarana prasarana  pada  lokasi  wisata,  gaji/honor  pengelola,  penyediaan  fasilitas  di  obyek wisata, termasuk pengembangan SDM pengelola wisata.
Menurut  hasil  penelitian,  kondisi  tersebut  karena  pemerintah  daerah  tidak memiliki  anggaran  yang  memadai  karena  tidak  memasukkan  secara  penuh keperluan-keperluan  untuk  pengembangan  destinasi  wisata  sebagai  tersebut. Pemerintah  menyadari  bahwa  sebagian  wisata  dikelola    oleh  warga  setempat. Namun  kurangnya  perhatian  pemerintah Kota  Samarinda  terhadap  destinasi/lokasi wisata tersebut telah membuat kepercayaan pengelola wisata menurun. Kondisi ini beberapa  warga  dan  pengelola  menanyakan  kembali  makna  dari  label  dinas pariwisata di lokasi tersebut.

## Pembahasan
Sektor  pariwisata  sebagai  suatu  industri  jasa  merupakan  salah  satu  bidang yang  diharapkan  dapat  memberikan  andil  yang  cukup  besar  dalam  pembangunan. Kegiatan  pariwisata  ini  bila  dikelola  dengan  baik  dan  didukung  dengan  kebijakan pemerintah  daerah  akan  menjadi  penyumbang  pendapatan  yang  potensial  dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
Dari  hasil  penelitian  dapat  dijelaskan  bahwa  kebijakan  pemerintah  dalam kewisataan di Kota Samarinda, untuk saat ini lebih menekankan pada pariwisata ala perkotaan atau ala metropolis. Wisata perkotaan/metropolis tersebut memiliki ciri:
1. Lebih    memfokuskan  pada  pemanfaatan  fasilitas  perkotaan  (gedung-gedung kota,  mall,  hall,  gelanggang  olah  raga  dsb)  baik  yang  bernilai  sejarah  maupun bernilai keuntungan;
2. Lebih ditujukan untuk mengumpulkan atau menghimpun banyak orang dengan tujuan menarik minat terhadap event tertentu;
3. Dengan  banyaknya  orang  yang  berkumpul  maka  pengenalan  terhadap  produk- produk  semakin  efektif;  jumlah  pendapatan  pemerintah  melalui  retribusi semakin meningkat. Demikian pula fasilitas perkotaan terkait dengan pariwisata seperti hotel/penginapan, warung makan, tempat hiburan, tempat belanja, akan dituju oleh wisatawan;
4. Pemerintah  daerah  lebih  mudah  dalam  penggalangan  dana  dari  para sponsor/penyandang  dana  karena  pada  umumnya  mereka  memiliki  tujuan tertentu yang lebih menguntungan dengan sasaran komunitas manusia;
5. Pemerintah  daerah  menggunakan  event  tersebut  sebagai  sarana  promosi daerah, dengan demikian keberadaan partnership (sponsor) akan menguntungkan bagi mereka.
Pertimbangan  pemerintah  Kota  Samarinda  untuk  memfokuskan  kepada pengembangan  pariwisata  ala  perkotaan/metropolis,  karena  adanya  pengaruh faktor  internal  dan  ekternal  mendorong  dalam  kebijakan  pemerintah  daerah tersebut.  Dengan  didasari  atas  pemahaman  atas  faktor-faktor  tersebut,  baik  itu mencakup  keunggulan-keunggulan  dan  kelemahan-kelemahan  yang  dimiliki,  arah kebijakan  pariwisata  oleh  pemerintah  Kota  Samarinda  kemudian  telah  dijadikan dasar dari kegiatan dan pengembangan pariwisata model perkotaan.
Sementara  itu  gambaran  atau  image  Kota  Samarinda  sebagai  ibukota provinsi  Kalimantan  Timur  telah  mendorong  munculnya  antusiasme  wisatawan untuk melengkapi kunjungannya ke pusat ibu kota provinsi kaltim ini. Demikian pula dengan  adanya  potensi  wisata  kabupaten  lain  (Kutai  Kartanegara,  Bontang  dan
Balikpapan)  yang  jarak  tempuhnya  tidak  terlalu  jauh,  menjadi  faktor  ekternal  bagi pemilihan fokus pengembangan pariwisata perkotaan di Samarinda.
Beberapa  poin  tersebut  menjadi  pertimbangan  bagi  pemerintah  yang tentunya  akan  bertolak  belakang  jika  kebijakan  pengembangan  pariwisata difokuskan untuk membangun destinasi wisata baru dan mengembangkan destinasi yang  lama  karena  akan  membebani  anggaran  pemerintah  yang  sangat  besar  dan outpunyapun belum bisa diukur.
Strategi dalam pengembangan pariwisata ala perkotaan yang memanfaatkan aksesbilitas perkotaan yang telah ada tentunya tidak  akan membebani pendanaan pemerintah  untuk  mengeluarkan  pembiayaan  yang  tinggi  dalam  menyediakan sarana dan prasarana detinasi yang perlu diciptakan terlebih dahulu.
Data hasil penelitian telah menguatkan bahwa kebijakan pemerintah daerah Kota  yang  difokuskan  pada  pengembangan  pariwisata  perkotaan  dengan mengadakan  event-event  baik  yang  bersifat  lokal,  regional  dan  nasional  saat  ini secara langsung mendongkrak potensi kepariwisataan yang ada di Kota Samarinda dan  telah  dapat  dibuktikan  dengan  meningkatnya  PAD  dari  sektor  pariwisata. Misalnya kunjungan wisatawan akan meningkatkan tingkat hunian hotel/penginapan,  jasa  travel,  rumah  makan,  pusat  perbelanjaan  yang  semakin ramai,  yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  pajak  dan  retribusi  daerah  untuk peningkatan  PAD.  Hal  itulah  yang  menjadi  alasan  utama  pemerintah  daerah  Kota Samarinda  dalam  kebijakan  pengembangan  kepariwisataannya.  Efek  kebijakan pariwisata  yang  memfokuskan  pada  wisata  perkotaan  mempunyai  dampak  yang kurang  baik,  diantaranya  minimnya  pembinaan  pada  pengelolaan  destinasi  wisata yang  lama.  Hal  ini  nampak  pada  hasil  penelitian  bahwa  perhatian  pemerintah dirasakan berkurang karenanya.
Dalam  kaitannya  dengan  tujuan  penelitian  ini,  dengan  mengacu  pada pendekatan  pada  teori  pengambilan  keputusan  sebagai  dasar  penilaian  terhadap model  kebijakan  pemerintah  tersebut,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  model pengambilan keputusan yang diambil oleh pemerintah Kota termasuk dalam Model Rational. Pada model ini, kebijakan pemerintah diambil berdasarkan pertimbangan- pertimbangan  yang  rasional.  Kebijakan  rasional  menginginkan  agar output dari kebijakan  memberi  faedah/manfaat  yang  sebesar-besarnya  dan  dilakukan  secara efisien serta meminimalkan efek yang negatif.
Dari  uraian  di  atas,  penulis  melakukan  kontruksi  empiris  untuk  mendapatkan gambaran  umum  kebijakan  pemerintah  dalam  pengembangan  pariwisata  di  Kota Samarinda dalam bentuk gambar sebagai berikut:

## Gambar 1
Kerangka Rasionalitas Pengambilan Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Samarinda

## Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  konstruksi  model  empiris  kebijakan pengembangan  pariwisata  oleh  pemerintah  Kota  Samarinda,  maka  diperoleh kesimpulan sebagai berikut.
1. Arah  kebijakan  pemerintah  Kota  Samarinda  dalam  pengembangan  pariwisata kini cenderung diarahkan pada fokus pengembangan wisata perkotaan/metropolis,  dengan  menggunakan  fasilitas-fasilitas  perkotaan, pemerintah  mendorong  dan  memfasilitasi  berbagai  event  baik  lokal  maupun regional.
2. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  fokus  pengembangan  pariwisata  di  Kota Samarinda terdiri dari faktor internal yaitu terbatasnya potensi destinasi wisata karena  potensi  kewilayahan,  terbatasnya  kemampuan  keuangan  daerah  dalam pembangunan  destinasi  wisata  dan  potensi  ekonomi  masyarakat  perkotaan yang  cukup  baik.  Faktor  eksternalnya  yang  mendukung  adalah  keberadaan potensi  wisata  daerah  lain  yang  mempengaruhi  potensi  berkunjungnya wisatawan ke Kota Samarinda dan keberadaan Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi memberikan image yang mendukung pengembangan wisata perkotaan di Samarinda.
3. Model  pengambilan  kebijakan  pengembangan  pariwitasa  perkotaan  oleh pemerintah  Kota  Samarinda,  dalam  pendekatan  teori  pengambilan  kebijakan, termasuk dalam model rational.
Meskipun  kebijakan  pengembangan  kepariwisataan  Kota  Samarinda mengutamakan model wisata perkotaaan, ada baiknya jika:
1. Kebijakan    tersebut  perlu  dirumuskan  dengan  jelas  dalam  program pengembangan pariwisata Kota Samarinda ke depan;
2. Perlu  dianalisis    terhadap  dampak  dan  perubahan  yang  terjadi,  terutama  yang berkenaan  dengan  “nasib”  wisata  konvensional  yang  pamornya  semakin menurun karena kebijakan pemerintah tersebut.

## Daftar Pustaka
Anonim. 2009.  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan.
______.  2006.  Penyusunan  Kemitraan  Lintas  Sektoral  dan  Daerah  dalam Pemberdayaan  Masyarakat  melalui  Pengembangan  Destinasi  Pariwisata. Direktorat  Pemberdayaan  Masyarakat  Dirjen  Destinasi  Pariwisata  Dep. Kebudayaan Pariwisata: Jakarta.
Alisjahbana. 2004. Kebijakan Publik Sektor Informal . ITS Press: Surabaya. Dye, Thomas R. 1995. Understanding Public Policy . Prentice Hall: New Jersey. French,  N.  Christine,  et  al.  1996. Principles  of  Tourism .  Longman:  Southmelborne,
Australia
Islamy. 2007. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara . PT. Bumi Aksara: Jakarta. Pearson, Christopher. 1995. The Modern State . Routledge: New York. Soenarko.  2000. Public  Policy:  Pengertian  Pokok  Untuk  Memahami  dan  Analisa Kebijaksanaan  Pemerintah .  Cetakan  Kedua.  Airlangga  University  Press: Jakarta.
Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijakan . Bumi Angkasa: Jakarta. Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik . Media Presindo: Yogyakarta.