INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 13729-13741 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
"Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan : Memahami Peran dan Validitasnya"
Yossiramah Sucia 1 ✉ , Meissy Putri Deswari 2
Universitas Adzkia
Email : yossiramahsucia@adzkia.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  memahami  peranan  dan  validitas  bukti  elektronik  dalam  sistem  peradilan  di indonesia.Alat  bukti  diperlukan  dalam  upaya  penegakan  hukum  terhadap  tindak    pidana  teknologi informasi di Indonesia melalui penyelidikan, penyidikan,  penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Bukti Elektronik adalah data elektronik yang dibuat, dan/atau disimpan, dan/atau ditransmisikan dalam bentuk  analog  atau  digital  melalui  perangkat  elektronik,  jaringan,sistem  komunikasi  atau  sistem elektronik untuk membuktikan fakta atau peristiwa. Alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk membuktikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata ditentukan lima alat bukti yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.  Menurut Pasal 184 ayat 1 KUHAP juga menyebutkan bahwa yang termasuk dalam alat bukti adalah  Keterangan Saksi;  Keterangan  Ahli;  Surat;  Petunjuk;  Keterangan  Terdakwa.  Menurut  hukum  acara, hakim terikat pada alat-alat bukti yang  sah.  Hal  ini  berarti  hakim  hanya  boleh  mengambil  keputusan berdasarkan alat  bukti  yang  ditentukan  dalam  undang-undang saja.  Dalam  perkembangan  teknologi dan  informasi  saat  ini,  benda  elektronik  telah  menjadi  kebutuhan  baik dari  sisi  transaksi,  komunikasi ataupun  dokumentasi  suatu  peristiwa,  sehingga  banyak  orang  seringkali  menggunakan sesuatu yang dihasilkan  oleh  benda-benda  elektronik  tersebut  sebagai  bukti  dalam  persidangan. Perkembangan  masyarakat  dan  teknologi  tersebut  direspon  dengan  lahirnya  Undang- Undang No. 11 Tahun 2008  tentang  informasi  dan  transaksi elektronik  yang  didalamnya  mengatur tentang  bukti  elektronik.  Dengan  adanya  undang-undang  tersebut,  kedudukan  alat  bukti  elektronik dalam  hukum  yang  ada  di  Indonesia  menjadi  sah,  juga  kekuatan  alat  bukti  elektronik  dipersamakan dengan  dokumen  yang  tertulis.Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  sehingga  dalam penulisan  ini  penulis  menggunakan  data  sekunder.  Data  sekunder  diperoleh  dari  bahan-bahan kepustakaan  dan  bahan  hukum  serta  bahan  non-hukum  lain.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan  studi  kepustakaan  atau  studi  dokumen  ( library  research)  dengan  cara  mengkaji  dan mempelajari buku-buku, dokumen,  laporan dan hasil penelitian lain yang berkaitan.
Kata kunci : Validitas Bukti Elektronik;Sistem Peradilan;Alat Bukti;Teknologi

## Abstract
This research aims to understand the role and validity of electronic evidence in the judicial system in Indonesia. Evidence is necessary for law enforcement efforts against information technology crimes in Indonesia  through  investigation,  prosecution,  and  court  examination.  Electronic  evidence  refers  to electronic data that is created, stored, and/or transmitted in analog or digital form through electronic devices, networks, communication systems, or electronic systems to prove facts or events. Evidence is anything that can be used to prove something. Based on the provisions of Article 164 of HIR/Article 284  of  RBg  and  Article  1866  of  the  Civil  Code,  five  types  of  evidence  are  determined:  documentary evidence, witness testimony, presumptions, confessions, and oaths. According to Article 184 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code, evidence includes Witness Testimony, Expert Testimony, Documents, Indications,  and  Defendant’s  Testimony.  According  to  procedural  law,  judges  are  bound  to  valid evidence.  This  means  judges  can only  make  decisions  based on  evidence determined by  law. In  the current  development  of  technology  and  information,  electronic  objects  have  become  essential  in transactions,  communication,  or  documentation  of  events,  so  many  people  often  use  electronic products as evidence in court. This societal and technological development is addressed by the birth of Law  No.  11  of  2008  concerning  electronic  information  and  transactions,  which  regulates  electronic evidence.  With  this  law,  the  status  of  electronic  evidence  in  the  existing  law  in  Indonesia  becomes legitimate, and the strength of electronic evidence is equated with written documents.
This  research  is  normative  juridical  research,  so  the  author  uses  secondary  data  in  this  writing. Secondary data is obtained from literature materials, legal materials, and other non-legal materials. The data collection technique is conducted through library research or document study by examining and studying books, documents, reports, and other related research results.
Keywords : Validity Of Electronic;Evidence,Justice System,Evidence, Technology

## PENDAHULUAN
Pesatnya Perkembangan teknologi dan informasi yang telah mempengaruhi seluruh aspek  kehidupan  termasuk  aspek  hukum  yang  berlaku.  Kemajuan  teknologi  informasi tersebut antara lain ditandai dengan banyaknya penggunaan media elektronik mulai dari penggunaan  handphone  hingga  komputer  yang  semakin  canggih.  Penggunaan  media elektronik  yang  menyangkut  teknik  untuk  mengumpulkan,  menyiapkan,  menyimpan, memproses,  mengumumkan,  menganalisa  dan  atau  menyebarkan  informasi  merupakan hal yang sudah lazim dilakukan seseorang di zaman modern ini.
Kemajuan teknologi menyebabkan kemudahan semua orang dapat mengakses apa saja  yang  dibutuhkan  baik  mengenai  informasi,  transaksi,  dan  komunikasi.  Pemanfaatan teknologi informasi telah banyak mengubah perilaku manusia.
Perkembangan penggunaan alat komunikasi secara elektronik memiliki keuntungan antara  lain  efisiensi,  kecepatan  dan  kemudahan  dalam  melakukan  kegiatan,  namun muncul kekhawatiran ketika alat komunikasi secara elektronik akan disalahgunakan untuk kepentingan  pribadi  dan  merugikan  orang  lain.  Tingginya  penggunaan  sosial  media  ini meningkatkan  potensi  penyalahgunaan  internet  dan  media  sosial  yang  berujung  pada persoalan hukum. Dalam hal pengawasan terhadap penyalahgunaan penggunaan media elektronik  dan  informasi,  pendekatan  hukum  sangat  diperlukan  guna  memperoleh kepastian hukum.
Hal ini diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang sedang berjalan di pengadilan yang  berkaitan  dengan  bukti  elektronik,  antara  lain  pencemaran  nama  baik,  pencurian yang  terekam  CCTV,  penipuan  dalam  transaksi  bisnis,  pencurian  data  pribadi  maupun pemalsuan identitas. Peraturan mengenai alat bukti juga sudah diatur didalam Pasal 184 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara    Pidana,  disebutkan  bahwa  alat  bukti  yang  sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
Untuk menyelesaikan kasus dengan media elektronik penegak hukum masih sering menghadapi  kesulitan  dalam  pembuktian.  Permasalahan  dalam  pembuktian  ini  terjadi karena  pembuktian  menggunakan  bukti  elektronik  pada  persidangan  perkara  pidana umum masih menjadi hal yang diperdebatkan mengenai status hukumnya.
Sebagaimana  dapat  kita  ketahui  bahwa  mengenai  informasi  elektronik  merupakan hal baru dalam hukum pidana di Indonesia. Dalam hukum acara pidana di Indonesia yaitu dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Acara Pidana tidak mengenal informasi elektronik sebagai  alat  bukti  yang  sah.  Namun  apabila  dikaji  lebih  rinci  dalam  pasal  tersebut dikatakan salah satu bentuk alat bukti yang sah adalah Petunjuk. Hal ini merupakan titik terang  dalam  menyatakan  alat  bukti  elektronik  merupakan  bagian  dari  Petunjuk  dalam menangani  kasus  yang  sedang  diselesaikan  oleh  aparat  penegak  hukum.  Perihal pernyataan  ini  masih  mengundang  pro  dan  kontra  terhadap  status  hukum  alat  bukti elektronik ini.
Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengakui hasil  cetak dari informasi elektronik maupun dokumen elektronik sebagai alat bukti  yang sah. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan Pasal Ayat (1) yang menentukan bahwa  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil    cetaknya
merupakan  alat  bukti  hukum  yang  sah.  Dan  informasi  elektronik    dan/atau  Dokumen Elektronik tersebut dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dilihat  dari  pengertiannya  Sistem  Elektronik  adalah  serangkaian  perangkat  dan prosedur  elektronik    yang  berfungsi  mempersiapkan,  mengumpulkan,  mengolah, menganalisis,  menyimpan,  menampilkan,  mengumumkan,  mengirimkan,  dan/atau menyebarkan  Informasi  Elektronik  (Pasal  1  Angka  5  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik).
Dalam tulisan ini, penulis hanya membahas mengenai peran dan validitas alat bukti elektronik  sebagai  alat  bukti  yang  sah  dalam  sistem  peradilan.  Guna  mengantisipasi bertambahnya kasus tindak pidana dengan menggunakan informasi dan elektronik, pada tahun  2008  telah  diterbitkan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik.  Keberadaan  Undang-undang  ini  memberikan  pengakuan terhadap alat bukti elektronik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  sehingga  dalam  penulisan  ini penulis  menggunakan  data  sekunder.  Data  sekunder  diperoleh  dari  bahan-bahan kepustakaan dan bahan hukum serta bahan  non-hukum lain. Teknik pengumpulan  data dilakukan  dengan  studi  kepustakaan  atau  studi  dokumen  ( library  research)  dengan  cara mengkaji dan mempelajari buku-buku, dokumen,  laporan dan hasil penelitian lain yang berkaitan.
Penelitian  berjenis  riset  kepustakaan  (library  research)  atau  yang  disebut  dengan studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data  pustaka,    membaca  dan  mencatat  serta  mengolah  bahan  penelitian.  Riset  pustaka tentu saja tidak hanya  sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana yang sering dipahami banyak orang sekarang ini (Yayasan Obor Indonesia , 2008). Penelitian studi kepustakaan atau studi literatur memiliki beberapa ciri yaitu: Peneliti berhadapan secara langsung dengan data bukan  langsung dari lapangan, data pustaka umumnya adalah sumber sekunder dan bukan data asli dari tangan pertama, data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Menurut Amir pendapat tersebut benar, namun tidak sepenuhnya bisa diterima jika ditinjau dari tujuan penelitian (Mestika Zed , 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Peran Bukti Elektronik dalam Proses Hukum
Istilah  pembuktian  elektronik  mulai  dikenal  dalam  dunia  Hukum  sejak  munculnya Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik juncto Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Bukti  elektronik  secara  istilah  merupakan  sesuatu  yang  berupa  informasi  dalam mendapatkan  petunjuk  mengenai  hal-hal  yang  diduga  dapat  memberikan  petunjuk terhadap  suatu  peristiwa  hukum  dalam  bentuk  dokumen  elektronik.  Yang  dimaksudkan dokumen  elektronik  ini  adalah  setiap  Informasi  Elektronik  yang  dibuat,  diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem  Elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta, rancangan,  foto  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  Kode  Akses,  simbol  atau  perforasi yang  memiliki  makna  atau  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu memahaminya (Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).
Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  juga  mengakui  hasil  cetak  dari informasi  elektronik  maupun  dokumen  elektronik  sebagai  alat  bukti  yang  sah.  Hal  ini dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 5 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  merupakan  alat  bukti hukum  yang  sah.  Dan  informasi  elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  tersebut dinyatakan  sah  apabila  menggunakan  Sistem  Elektronik  sesuai  dengan  ketentuan  yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini.
Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa, Bukti Elektronik adalah data elektronik yang dibuat, dan/atau disimpan, dan/atau ditransmisikan  dalam  bentuk  analog  atau  digital  melalui  perangkat  elektronik, jaringan,sistem komunikasi atau sistem elektronik untuk membuktikan fakta atau peristiwa.
Berdasarkan undang-undang tersebut maka terdapat penambahan jenis alat bukti di persidangan  yakni  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik.  Dalam  ketentuan umum  UU  ITE  dapat  diketahui  bahwa  jenis  data  elektronik  seperti  tulisan,  foto,  suara, gambar  merupakan  informasi  elektronik,  jenis  bukti  elektronik  tersebut  telah  dijelaskan dalam Pasal 5 Undang Undang ITE dikatakan bahwa:
1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    merupakan  perluasan  dari  alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
Undang – undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 masih terlalu umum dalam menjelaskan jenis-jenis  alat  bukti  elektronik,  kemudian  dalam  perubahannya  pada  Undang-undang Nomor  19  Tahun  2016  dijelaskan  lebih  rinci  terkait  apa  saja  macam-macam  alat  bukti elektronik berupa Informasi Elektronik dan Dokumen elektronik, antara lain: Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik ( electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2) Transaksi  Elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3) Teknologi  Informasi  adalah  suatu  teknik  untuk  mengumpulkan,  menyiapkan, menyimpan,  memproses,  mengumumkan,  menganalisis,  dan/atau  menyebarkan informasi.
4) Dokumen  Elektronik  adalah  setiap  Informasi  Elektronik  yang  dibuat,  diteruskan, dikirimkan,  diterima,  atau  disimpan  dalam  bentuk  analog,  digital,  elektromagnetik, optikal,  atau  sejenisnya,  yang  dapat  dilihat,  ditampilkan,  dan/atau  didengar  melalui Komputer  atau  Sistem  Elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau  perforasi  yang  memiliki  makna  atau  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang mampu memahaminya.
Dalam sistem pembuktian di Indonesia, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa Hakim hanya boleh mengambil keputusan atau menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang saja, bukti dalam acara perdata  yang  disebutkan  oleh  undang-undang  diatur  dalam  Pasal  164  HIR/284  RBg mengatur secara limitatif mengenai alat bukti dalam perkara perdata alat bukti, antara lain:
1. Bukti surat
2. Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah
Diluar  ketentuan  itu,  terdapat  alat  bukti  yang  digunakan  untuk  memperoleh kepastian  mengenai  kebenaran  suatu  peristiwa  yang  menjadi  perselisihan,  yaitu pemeriksaan  setempat  (descente)  yang  diatur  dalam  Pasal  153  HIR/180RBg,  dan keterangan ahli/saksi ahli (expertise) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181RBg.
Secara yuridis, Peraturauan Hukum pembuktian di Indonesia, baik HIR maupun KUH Perdata  belum  mengakomodir  dokumen  elektronik  sebagai  alat  bukti,  sementara beberapa  Undang-undang  yang  baru  telah  mengatur  dan  mengakui  bukti  elektronik sebagai alat bukti yang sah, yaitu antara lain:
1. Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
3. Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  Tentang  Pers,  Undang  Undang  Nomor  31 Tahun  1999 juncto  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi,  dan  Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi danTransaksi Elektronik
Meskipun  demikian,  telah    ada    Undang-undang    Dokumen  Perusahaan  dan  UU ITE serta beberapa peraturan lainya, tidak dapat dikatakan bahwa Hukum Acara Indonesia baik perdata maupun pidana telah mengatur secara jelas mengenai alat bukti elektronik dalam pembuktian perdata, karena pengaturan alat bukti elektronik yang telah dilakukan merupakan  Hukum  materiil  yang  seharusnya  dilengkapi  juga  dengan  Hukum  formilnya atau Hukum acaranya.
Meskipun  merupakan  hal  yang  baru  akan  tetapi  di  ranah  hukum  pidana, penggunaan informasi elektronik sudah diterapkan khususnya di dalam ketentuan  Pasal 26  A  yang  menyebutkan  “Alat  bukti  yang  sah  dalam  bentuk  petunjuk    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk suatu tindak pidana juga dapat  diperoleh dari : alat bukti lain yang berupa  informasi  yang  diucapkan,  dikirim,    diterima,  atau  disimpan  secara  elektronik dengan alat optik atau yang serupa  dengan itu; dan dokumen, yakni setiap rekaman data
atau  informasi  yang  dapat    dilihat,  dibaca,  dan  atau  didengar  yang  dapat  dikeluarkan dengan atau tanpa  bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain  kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
Alat  bukti  diperlukan  dalam  upaya  penegakan  hukum  terhadap  tindak    pidana teknologi  informasi  di  Indonesia  melalui  penyelidikan,  penyidikan,    penuntutan  dan pemeriksaan  di  pengadilan.  Bagi  penegak  hukum  diperlukan    peningkatan  kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi  informasi elektronik, mengingat alat bukti berkaitan dengan tindak pidana  teknologi informasi merupakan alat bukti elektronik.
Pengumpulan  dan  Pengolahan  merupakan  bagian  utama  dalam  penyelidikan terhadap  alat  bukti  elektronik.  Proses  ini  harus  dilakukan  dengan  hati-hati  untuk memastikan integritas data dan mematuhi standar hukum yang berlaku.
Berikut  adalah  metode  dan  standar  yang  diterapkan  dalam  pengumpulan  dan pengolahan bukti elektronik:
(1) .  Persiapan,  dalam  tahapan  persiapan  ini  merupakan  tahapan  dalam  memulai  proses penyelidikan.
(2) .  Pengumpulan  Bukti  dalam  tahapan  ini  data  yang  dikumpulkan  mesti  dijaga  dengan cara tidak mengubah atau merusak bukti yang ada.
(3) .  Standar  Forensik  digital  yang  Diterapkan,  maksud  dari  standar  forensik  digital  disini adalah  memfokuskan  pada  pengumpulan,  analisa  dan  pelaporan  bukti  yang  bersifat digital dalam konteks penyelidikan suatu perkara hukum dan keamanan.
Tujuan  dari  tahapan  ini  guna  mengidentifikasi,  memulihkan,  dan  mengevaluasi  data elektronik yang relevan dengan kasus hukum yang relevan dengan proses penyelidikan. Dalam  menangani  bukti  digital  atau  sering  dikenal  dengan  Digital  Forensic  Indonesia menggunakan  Standar  ISO/IEC  27037  yang  merupakan  standar  Nasional  Indonesia (SNI  )  sebagai  panduan  identifikasi,  koleksi  dan  preservasi  bukti  digital  Standar internasional  ini  memberikan  panduan  tentang  pengumpulan,  pemeliharaan,  dan analisis bukti digital. Alur kerja digital forensic dapat mengimplementasikan salah satu dari  beberapa  kerangka  kerja  standar  yang  digunakan  dalam  proses  forensik, Diantaranya National Institute of Standards and Technology (NIST), NIST menyediakan panduan  dan  standar  forensik  untuk  memastikan  metode  dan  alat  yang  digunakan sesuai  dengan  praktik  terbaik  dan  ACPO  Guidelines  (Association  of  Chief  Police Officers): Pedoman dari Inggris ini menyediakan prinsip dasar untuk pengumpulan dan penanganan bukti elektronik.
(4) Penyimpanan dan Pelaporan merupakan penyimpanan bukti dan salinan dalam kondisi aman  untuk  mencegah  kerusakan  atau  akses  tidak  sah.  Dalam  hal  laporan  menegnai hasil temuan forensik tentang proses, tahapan mesti jelas, objektif dan dapat dipahami.
2. Validitas Bukti Elektronik
Pembuktian di era teknologi dan informasi sekarang ini menghadapi tantangan yang Besar dan membutuhkan penanganan yang serius dalam pemberantasan kejahatan dunia, hal  ini  muncul  karena  sebagian  pihak-pihak  jenis  alat  bukti  selama  ini  dipakai  untuk menjerat  pelaku  tindak  pidana  tidak  lagi  mampu  dipergunakan  dalam  menjerat  pelaku kejahatan dunia maya.
Tantangan  Penegak  hukum  dalam  menghukum  pelaku  kejahatan  computer  ( cyber crime)  adalah  karena  belum  legkapnnya  ketentuan  pidana  yang  mengatur  tentang kejahatan  komputer,  internet  dan  teknologi  informasi  dan  belum  diterimanya  dokumen elektronik  (misalnya  file  komputer)  sebagai  alat  bukti  oleh  konsep  yang  dianut  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Peraturan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  memang  belum mengatur mengenai alat bukti elektronik, karena dalam KUHAP  sendiri belum mengatur alat  bukti  elektronik  apabila  terjadi  permasalahan    dibidang  ITE,  maka  akan  muncul kesulitan  dalam  penanganan  alat  bukti  Pembuktian  di  era  teknologi  dan  informasi sekarang ini.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan Transaksi Elektronik dibutuhkan implementasiya sebagai acuan dalam pemeriksaan alat bukti elektronik, baik oleh  masyarakat  maupun  pemerintahan.  Materi  dalam  Undang-  Undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik yaitu pengakuan terhadap perluasan alat bukti yang sah  yang sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
Dengan  diberlakukannya  UU  ITE  maka  terdapat  suatu  pengaturan  yang  baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE  ditentukan  bahwa  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dan/atau  hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau  dokumen  elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan
alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  dinyatakan  sah  apabila  menggunakan  suatu  sistem elektronik  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  ada  di  dalam  UU  ITE.  Dengan demikian  penggunaan  dokumen  elektronik  sebagai  suatu  alat  bukti  yang  dianggap  sah apabila  menggunakan  suatu  sistem  elektronik  sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  6  UU  ITE  Nomor  11  Tahun  2008,  yang  menentukan  bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan,  dijamin  keutuhannya,  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan,  sehingga menerangkan  suatu  keadaan.  Di  samping  itu,  dokumen  elektronik  yang  kedudukannya dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum UU ITE.
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE tersebut terdapat pengecualian, maka apabila para pihak hendak membuat suatu perjanjian yang bersifat formil dianggap belum sah  apabila  belum  dituangkan  dalam  bentuk  tertulis  secara  manual,  baik  dalam  bentuk akte di bawah tangan maupun akte otentik. Adapun contoh perjanjian yang bersifat formil diantaranya  adalah  Perjanjian  Perdamaian  ( vide Pasal  1851  BW),  Perjanjian  Hibah ( vide Pasal  1682  BW),  serta  Perjanjian  jual-beli  dengan  obyek  tanah,  Akta  jual-beli sebidang  tanah  ( vide Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah).
Berkaitan dengan alat bukti elektronik ini, telah diberlakukan juga  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  mengatur mengenai  alat-alat  bukti  elektronik,  seperti  Informasi,  Dokumen,  dan  Tanda  Tangan Elektronik.  Dengan  demikian  jenis-jenis  alat-alat  bukti  yang  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP,  telah  mengalami  penambahan  dan perluasan  pengertian,  hal  ini  akibat  adanya  kemajuan  di  bidang  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.
Tindak  pidana  teknologi  informasi  tidak  lagi  dilakukan  secara  perseorangan, melainkan  kelompok  orang  secara  terorganisasi  dengan  jaringan  yang  luas  dan  baik  di tingkat  nasional  maupun  internasional.  Dalam  rangka  mencegah  dan  memberantas penyalahgunaan  teknologi  informasi  yang  dilakukan  secara  perorangan  maupun berkelompok  yang  luas  melampaui  batas  negara,  maka  diperlukan  upaya  penegakan
hukum  melalui  peningkatan  kerja  sama,  antarnegara  baik  bilateral,    regional,  maupun internasional.
Hal  yang  mendasar  dalam  penyajian  bukti  elektronik  di  persidangan  adalah mengenai  validitas  dari  bukti  elektronik  tersebut,  bukti  elektronik  harus  dinilai otentifikasinya oleh Hakim dengan melakukan pemeriksaan untuk memenuhi syarat formil dan  materil  bukti  elektronik  tersebut.  Persyaratan  alat  bukti  elektronik  menjadi  sah dipersidangan  telah  dijelaskan  secara  umum  dalam  Pasal  6  UU  ITE,  akan  tetapi  secara teknis atau formilnya belum ada aturan untuk mengaturnya, sementara ini untuk menjaga keutuhan otifikasi bukti elektronik berdasar pada PP No. 82 Tahun 2012 dan ISO 27037- 2012.
Berikut merupakan rangkaian kegiatan dalam empat prinsip yang mendasari seluruh rangkaian kegiatan dalam menangani bukti elektronik untuk menjamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan, yaitu

## 1. Prinsip Menjaga Integritas Data
Terpeliharanya integritas data dengan menjaga setiap tindakan yang dilakukan pada bukti  elektronik  tidak  mengubah  atau  merusak  data  yang  tersimpan  di  dalamnya. integritas  dan  keaslian  data  dapat  ditunjukkan  dengan  beberapa  metode  dari  teknis forensik.  Salah  satunya  dengan  mencocokkan  message  digest  atau  hashing  terdiri  dari rangkaian  karakter  yang  dihasilkan  oleh  fungsi  hash. Hashing dari  bukti  asli  dicocokkan dengan salinan bukti hasil akuisisi,  selain itu  dikelolanya chain of custody  (CoC)  dengan baik merupakan salah satu faktor yang dapat menunjukkan integritas data.

## 2. Prinsip Personel Yang Kompeten
Personil digital  forensik yang  terpecaya,  menangani  bukti  elektronik  asli  harus berkompeten,  terlatih,  dan  mampu  memberikan  penjelasan  atas  setiap  keputusan  yang dibuat dalam proses identifikasi, pengamanan, dan pengumpulan bukti elektronik.

## 3. Prinsip Audit Trail
Audit  trail  atau  istilah  teknis  yang  dikenal  sebagai Chain  of  custody (CoC)  harus dipelihara dengan cara mencatat setiap tindakan yang dilakukan terhadap bukti elektronik. Setiap tindakan baik dari proses pengumpulan hingga proses akhir, yaitu pelaporan harus didokumentasikan,  dipelihara,  dan  dapat  dievaluasi  oleh  pihak  lain.  Prinsip  audit  trail mengharuskan ada catatan teknis dan praktis terhadap langkahlangkah yang diterapkan terhadap  bukti  elektronik  sejak  awal  termasuk  dalam  hal  pemeriksaan  dan  analisis berlangsung,  sehingga  ketika  bukti  elektronik  tersebut  diperiksa  oleh  pihak  ketiga  maka
seharusnya pihak ketiga tersebut akan mendapatkan hasil yang sama dengan hasil yang telah dilakukan oleh investigator/analis forensik sebelumnya
Selain  untuk  membuat  rumusan  atas  pertimbangan  hukum  yang  tepat,  Hakim memiliki kewajiban untuk melakukan otentifikasi bukti elektronik didasarkan pada asas ius curia  novit,  Asas  ini  merupakan  asas  yang  melekatkan  kewajiban  kepada  hakim  untuk berperan  aktif  untuk  menemukan  hukum,  mengembangkan  hukum,  atau  membentuk hukum  baru,  apabila  tidak  ditemukan  hukum  tertulis  atau  suatu  peraturan  perundang- undangan yang belum jelas aturannya(Lilik, 2008). Penerapan asas ini terdapat pada pasal 10  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  UU Nomor 48 Tahun 2009.
Pada  ketentuan  tersebut  melekat  kewajiban  pada  pengadilan  untuk  memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan walaupun hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Terkait bukti elektronik, hingga saat ini belum ada kewajiban secara eksplisit bagi  hakim  untuk  memastikan  otentifikasi  bukti  elektronik  dengan  mekanisme  tertentu. Bahkan,  belum  ada  ketentuan  yang  memberikan  pedoman  kepada  hakim,  apakah dilakukan langsung melalui perangkat penyimpan bukti elektonik atau hasil data imaging. Mengingat  sifat  bukti  elektronik  yang  mudah  berubah  sehingga  berpotensi menyebabkan  perubahan  metadata  atau  nilai hash data  berubah  jika  pemeriksaan dilakukan langsung melalui perangkat penyimpan. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap otentifikasi bukti elektronik menjadi penting bagi hakim. Hal ini disebabkan karena dalam konteks  ini  melekat  kewajiban  bagi  hakim  untuk  menerapkan  mekanisme  yang  tepat dalam memeriksa otentifikasi bukti elektronik berdasarkan asas ius curia novit.

## SIMPULAN
Peraturan  di  Indonesia  belum  mengatur  secara  penuh  mengenai  bukti  elektronik yang  dijadikan  sebagai  petunjuk  dalam  sistem  peradilan.  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  juga  belum  mengatur  mengenai  alat  bukti  elektronik,  hal  ini  merupakan tantangan  dalam  penanganan  alat  bukti  Pembuktian  di  era  teknologi  dan  informasi. Diberlakukannya UU Nomor 8 tahun 2011 tentang Informasi Transaksi Elektronik terdapat suatu  pengaturan  yang  baru  mengenai  alat-alat  bukti  dokumen  elektronik.  Berdasarkan ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  UU  ITE  ditentukan  bahwa  informasi  elektronik  dan/atau dokumen  elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  merupakan  alat  bukti  hukum  yang  sah. Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti
yang  sah  sesuai  dengan  Hukum  acara  yang  telah  berlaku  di  Indonesia,  sehingga  dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan. Diterangkan juga dalam Pasal 6 UU ITE Nomor  11  Tahun  2008,  yang  menentukan  bahwa dokumen  elektronik  dianggap  sah sepanjang  informasi  yang  tercantum  di  dalamnya  dapat  diakses,  ditampilkan,  dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Di  samping  itu,  dokumen  elektronik  yang  kedudukannya  dapat  disetarakan  dengan dokumen  yang  dibuat  di  atas  kertas,  sebagaimana  ditentukan  dalam  Penjelasan  Umum UU ITE. Persyaratan alat bukti elektronik menjadi sah dipersidangan telah dijelaskan secara umum dalam Pasal 6 UU ITE, akan tetapi secara teknis atau formilnya belum ada aturan untuk  mengaturnya,  sementara  ini  untuk  menjaga  keutuhan  otifikasi  bukti  elektronik berdasar pada PP No. 82 Tahun 2012 dan ISO 27037-2012.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi  Shinta.2009. Cyberlaw  (Perlindungan  Privasi  Atas  Informasi  Pribadi  Dalam  E- Commerce Menurut Hukum Internasional). Widya Padjajaran. Bandung.
Huda  Chairul.  2006. Dari  “Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  “Tiada Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa  Kesalahan  (Tinjauan  Kritis  Terhadap  Teori Pemisahan Tindak  Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana). Kencana,  Jakarta.
Lilik Mulyadi, 2008. Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoritis dan Praktik. Alumni. ISBN: 978-9-79414045-1
Mestika Zed. 2008. Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.
Modul  Diklat  Tahap  3.  2019. Bukti  Elektronik  di  Persidangan, Pusat  Pendidikan  dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI
Jurnal  sains  dan  informatika, Analisis  penggunaan  metode  ACPO  (Association  of  Chief Police  Officer)  pada  forensik  Whatsapp.  Vol.  6  No.  2.  September  2022 https://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti/article/view/520/493
ISO  27037,  SNI  Agar  Bukti  Elektronik  agar  terjaga  keaslian  dan  keutuhannya  , https://manplawyers.co/2020/01/iso-27037-sni-agar-bukti-elektronik-agar-terjaga- keaslian-dan-keutuhannya/#, tanggal 5 Agustus 2024