## Pemetaan Sosial terhadap Sumberdaya dan Aksesibilitas Nelayan dalam Kebijakan Pembangunan Wisata Pesisir

## Evi Sukmayeti
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram, 83134 Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia; evi.sukmayeti@gmail.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Info Publikasi:
Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Sukmayeti, E. (2019). A Social Mapping of Fishermen Resource and Accessibility for Coastal Tourism Development Policy. Society, 7(2), 116-134.
DOI : 10.33019/society.v7i2.101
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Nelayan  belum  menikmati  dengan  baik  kesejahteraan  dari sumber  daya  laut  Indonesia.  Cara-cara  meningkatkan kesejahteraan  nelayan  di  luar  sektor  perikanan  sudah  dimiliki oleh  pemerintah.  Salah  satunya  mengaitkan  nelayan,  pesisir dan  wisata.  Meninting  di  Lombok  Barat  adalah  desa  pesisir yang  strategis  di  sektor  pariwisata.  Desa  ini  sudah  mulai melakukan  pengembangan  destinasi  wisata  sejak  tahun  2011, namun  sayangnya  tidak  ada  data  mengenai  nelayan  sebagai kelompok kepentingan yang riil. Penelitian ini mengembangkan pola penelitian-penelitian tentang masyarakat nelayan pada umumnya yang membahas secara terpisah antara sumberdaya  sosial  nelayan  dan  aspek  politik  masyarakat nelayan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan menggunakan metode pemetaan sosial. Data diperoleh melalui  wawancara  dan  observasi  terhadap  informan  yang dipilih  secara  purposif.  Data  terkait  dengan  sumber  daya nelayan  disajikan  dalam  bentuk  peta,  diikuti  dengan  analisis mengenai  aksesibilitas  mereka  terhadap  kebijakan.  Aspek spasial memperkuat sumberdaya sosial yang dimiliki nelayan, kepentingan  dan  aksesibilitas  mereka  terhadap  pembangunan wisata  pesisir.  Penelitian  menunjukkan  sumber  daya  sosial nelayan  di  Desa  Meninting  tersebar  tidak  merata  pada  lima dusun. Indikator yang ditunjukkan adalah; kepemilikan modal, penguasaan  pengetahuan  dan  keterampilan,  kepemilikan  alat produksi,  penggunaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, kemampuan  diversifikasi  hasil  produksi,  hubungan  sosial- politik  nelayan  dan  kemampuan  untuk  mengenali  prospek ekonomi wisata pesisir. Nelayan yang tinggal di wilayah yang langsung berhadapan dengan laut memiliki sumberdaya sosial yang  lebih  baik  dan  kepentingan  yang  lebih  tegas  terhadap pembangunan pesisir. Aksesibilitas kelompok nelayan terbatas

## Society, 7 (2), 125-145, 2019
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id

## Pemetaan Sosial terhadap Sumberdaya dan Aksesibilitas Nelayan dalam Kebijakan Pembangunan Wisata Pesisir
Dikirim: 21 Oktober, 2019; Diterima: 4 Desember, 2019; Dipublikasi: 25 Desember, 2019;
dalam  kebijakan  pembangunan  tersebut.  Hanya  nelayan- nelayan  di  dusun  pesisir  yang  mampu  menunjukkan  diri sebagai  defenders.  Sementara  nelayan-nelayan  yang  tinggal berjauhan dari pantai cenderung latents atau bahkan apathetic. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kajian sosio-spasial lainnya  mengenai  karakteristik  masyarakat  pesisir  dan perlunya  pemerintah  memanfaatkan  informasi  sosio-spasial masyarakat  nelayan  untuk  merumuskan  kebijakan-kebijakan yang  memuat  aspek  kewilayahan  dalam  pembangunan  wisata pesisir.
Kata Kunci: Meninting;  Nelayan;  Pembangunan  Wisata; Pemetaan Sosial; Pesisir; Sumberdaya

## 1. Pendahuluan
Pemerintah Indonesia memandang bahwa masyarakat nelayan belum mampu menikmati kekayaan bahari Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sependapat mengenai hal ini (Mongabay, 8 Februari 2017). Begitu pula yang terjadi pada masyarakat nelayan  di Nusa Tenggara Barat (NTB). Nelayan di NTB yang berjumlah lebih dari 74.000 orang nelayan hingga tahun 2012 (diolah dari Satu Data Indonesia, 2012)  dihadapkan  pada  kenyataan  sebanyak  hampir  14.000  rumah  tangga  miskin  bekerja  di sektor perikanan tangkap (Badan Pusat Statistik, 2012). Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia melalui  Kementerian  Kelautan,  dan  Perikanan  (KKP)  berupaya  meningkatkan  kesejahteraan nelayan.  Tahun  2017  KKP  berhasil  meningkatkan  rata-rata  pendapatan  nelayan  menjadi  Rp 3,16  juta  per  nelayan/bulan  (Berita  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  12  Januari  2018). Dari  angka  tersebut,  sebenarnya  bisa  dikatakan  rumah  tangga  nelayan  tidak  lagi  termasuk kategori miskin sebagaimana standar Badan Pusat Statistik untuk besaran pengeluaran harian nelayan kategori miskin adalah di bawah Rp. 600.000/bulan (Keluargaharapan.com, 2 Oktober 2016).
Pulau  Lombok,  tiga  tahun  terakhir  mencetak  prestasi  internasional  dibeberapa  kategori wisata  halal.  Sekalipun  dalam  konsep  wisata  halal  yang  digaungkan  belum  tegas  dan didukung oleh kenyataan di lapangan (Scott, 2017), yang jelas ini berhasil memantik semangat pemerintah desa dan masyarakat untuk ikut memanfaatkan momentum bernilai ekonomis.
Desa Meninting terletak di pintu masuk Kawasan Wisata Senggigi di Pulau Lombok. Desa ini  memiliki  potensi  wisata  bahari  yang  cukup  lengkap  berupa  muara  Kali  Meninting  dan pantai  di  sepanjang  barat  yang  langsung  berhadapan  dengan  Pulau  Bali.  Lokasinya  sangat strategis  untuk  pengembangan  destinasi  wisata  dikarenakan  memiliki  wilayah  yang  akan dilalui  wisatawan  yang  berkunjung  ke  Senggigi  namun  berbatasan  dengan  Kota  Mataram sehingga  lebih  mudah  dan  cepat  untuk  dijangkau.  Sejak  tahun  2011,  Desa  Meninting sebenarnya  sudah  dirintis  sebagai  lokasi  wisata  kuliner.  Tahun  2017,  Pemerintah  Desa menggelar  Festival  Bekele  Tongkol  yang  dijadikan  acara  tahunan.  kegiatan  ini  diharapkan membuat Desa Meninting menjadi ramai dikunjungi sebagai daerah wisata baru (Pos Bali, 17 Desember 2017). Desa Meninting memiliki potensi pesisir pantai yang luas dan ombak yang menantang, strategis untuk lokasi wisata surfing (Radar Lombok, 30 Oktober 2017). Untuk itu pemerintah desa serius mempersiapkan pembangunan kawasan wisata, antara lain Kawasan Wisata  Muara  Meninting  yang  menurut  pemetaan  akan  berdampak  pada  relokasi  30  rumah

## Pemetaan Sosial terhadap Sumberdaya dan Aksesibilitas Nelayan dalam Kebijakan Pembangunan Wisata Pesisir
warga  di  Dusun  Kongok  (Radar  Lombok,  24  Februari  2017).  Namun  demikian  ada kekhawatiran tentang posisi masyarakat tempatan yang sekadar menjadi penonton kebijakan pemerintah karena kalah oleh investor dan Tenaga Kerja Asing (TKA). Beberapa kepala desa meminta  pemerintah  daerah  untuk  mengawasi  kesempatan  TKA  untuk  bekerja  di  wilayah mereka (Batulayar News, 17 februari 2016).
Pemerintah Desa Meninting tidak memiliki catatan mengenai jumlah, lokasi permukiman, sumber  daya  yang  dimiliki  dan  sebagainya  mengenai  masyarakat  nelayan  di  wilayah pemerintahannya. Identitas kelompok nelayan yang mewakili informasi keberadaan nelayan juga  tidak  diarsipkan  dengan  baik.  Pemerintah  Desa  Meninting  menyebutkan  bahwa  hal tersebut dikarenakan kelompok nelayan hanya dapat mereka ketahui secara riil ketika adanya bantuan dana atau alat dari pemerintah ketika kelompok nelayan beramai-ramai membentuk diri  dan  meminta  surat  keterangan  untuk  keperluan  administrasi  proposal  bantuan.  Setelah program  bantuan  berakhir,  beberapa  kelompok  nelayan  bubar.  Sayangnya,  surat  keterangan yang  pernah  dikeluarkan  oleh  pemerintah  desa  pun  tidak  diarsipkan.  Tidak  terdatanya nelayan  dan  kelompok  nelayan  dengan  baik,  jika  dihadapkan  dengan  keberadaan  program pembangunan  destinasi  wisata  pesisir  di  Meninting  yang  sudah    dirintis  sejak  2011, menyebabkan  rendahnya  pelibatan  masyarakat  nelayan  sebagai  masyarakat  yang  dominan menghuni  daerah  pesisir  dalam  kegiatan  pembangunan  dan  tentu  memiliki  kepentingan terhadap  pembangunan  ruang  hidup  mereka.  Rencana  memanfaatkan  ruang  pesisir Meninting  oleh  pemerintah  desa  untuk  pembangunan  wisata  pesisir,  harus  menyertakan masyarakat yang menghuni areal tersebut. Potensi masyarakat harus dipetakan.
Dalam  studi  akademik,  metode  pemetaan  sosial  digunakan  oleh  banyak  bidang.  Dalam penelitian-penelitian  bertema  pembangunan,  pemetaan  sosial  menggabungkan  aspek  sosial dan  spasial  sekaligus dan  terkait.  Metode  sosio-spatial  membantu  penelitian-penelitian  yang terkait  dengan  tatakelola  ( governance )  areal  untuk  memahami  sisi  kesetaraan,  efisiensi  dan transparansi  (Alemie,  Bennett,  &  Zavenbergen,  2015).  Dalam  penelitian  spesifik  wilayah pesisir, metode ini digunakan untuk membantu perencanaan tatakelola bahari secara spasial yang  rawan  konflik  pemanfaatan  (Moore at  al. ,  2016). Pemetaan  sosial  terhadap  kawasan wisata  pesisir  di  Indonesia  masih  belum  menjadi  kepentingan  utama.  Penelitian  yang dilakukan  di  Kabupaten  Pesisir  Barat  merumuskan  zonasi  ekowisata  bahari  yang  potensial (Herison, Romdania, & Yosua, 2018). Sementara penelitian yang dilakukan di Kampung Pasie Nan Tigo Kota Padang menghasilkan zonasi ancaman kerawanan bencana terhadap kawasan wisata kampung nelayan (Haryani, 2014). Kedua penelitian tersebut memanfaatkan pemetaan untuk merumuskan pemanfaatan lingkungan fisik sebuah kawasan untuk kegiatan pariwisata. Sementara  penelitian  ini  sebaliknya  ditujukan  untuk  mempelajari  karakteristik  spasial masyarakat  pesisir  terutama  nelayan  dalam  hal  sumberdaya  dan  respon  mereka  terhadap pembangunan  wisata  pesisir.  Pemetaan  sosial  secara  spasial  terhadap  kelompok  nelayan  di Meninting,  dapat  digunakan  oleh  pemerintah  desa  dan  pengguna  hasil  penelitian  sebagai gambaran  mengenai  potensi  nelayan  menurut  ruang  hidup  mereka  dimana  pembangunan wisata akan dipusatkan.
Pemetaan  Sosial  memiliki  beberapa  aspek  antara  lain;  statistik,  antropologis  dan berorientasi  pada  jaringan  (Safiullin et  al., 2015).  Safiulin et  al., (2015)  memberikan  contoh aplikasi pemetaan sosial berupa peta geografis yang memuat simbol-simbol kategorisasi sosial yang  terhubung  satu  sama  lain.  Cara  tersebut  berbeda  dengan  yang  dicontohkan  oleh Saribanon, et  al., (2015)  yang  mendokumentasikan  kajian  pemetaan  sosial  terhadap  daerah Gilireng dimana luarannya berupa identifikasi aspek sosial responden secara terpisah antara aspek kewilayahan dan aspek sosial yang dimiliki oleh responden. Namun demikian, kedua

## Pemetaan Sosial terhadap Sumberdaya dan Aksesibilitas Nelayan dalam Kebijakan Pembangunan Wisata Pesisir
riset  pemetaan  sosial  tersebut  sama-sama  menunjukkan  bahwa  aspek  peta  secara  geografis dan aspek sosial yang dikaji dalam pemetaan sosial adalah dua aspek yang harus ditampilkan dan terkait satu sama lainnya.
Jika dikaitkan dengan manfaat pemetaan sosial terhadap kebijakan publik, maka satu hal yang penting adalah ketika kebijakan publik tersebut melibatkan komunitas yang relatif kecil dan  memiliki  aspek  kewilayahan  tertentu.  Setiap  kebijakan  publik  memiliki  kelompok targetnya  sendiri.  Sebuah  kebijakan  yang  bernilai  spasial,  tentu  akan  mempengaruhi  aspek spasial wilayahnya dan dapat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan spasial pula. Dunn (2000)  menyebutkan  bahwa  kelompok  target  bukan  serta-merta  kelompok  yang  akan merasakan  manfaat,  bahkan  bisa  jadi  kelompok  target  menerima  kerugian  atau  menjadi kelompok  penderita. Dalam  melakukan riset  pemetaan  sosial  terhadap  fenomena  partisipasi dalam  kebijakan  publik,  analisis  kelompok  target  tidak  dapat  dihindari.  Analisis  kelompok target  (yang  akan  disajikan  dalam  sebuah  analisis  spasial)  dibutuhkan  dengan  tujuan:  (1) Memahami  perbedaan-perbedaan  sosial  dalam  populasi  (berdasarkan  gender,  strata  sosial, usia, identitas etnis) dan  hal-hal lainnya di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa  ikut  berpartisipasi  (dalam  kebijakan  publik);  (2)  Memahami  persepsi  dan  perilaku kelompok  target  terhadap  pemangku  kepentingan  dan  institusi  lainnya,  dan  untuk membangun strategi yang realistis untuk bisa berpartisipasi; (3) Untuk mengukur resiko dan dampak sebuah gagasan atau strategi program (Forster dan Osterhaus, 2011). Oleh karenanya, pemetaan  sumberdaya  sosial  nelayan  Meninting  secara  spasial  akan  mengantarkan pemahaman  tentang  perbedaan  sumberdaya  sosial  nelayan  dan  perbedaan  perilaku  dan persepsi nelayan terhadap pembangunan wisata pesisir menurut areal bermukim.
Hasil  penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  Menggambarkan  peta  sosial  sumberdaya  yang dimiliki  masyarakat  nelayan  Desa  Meninting  menurut  areal  bermukim  dan  (2)  Aksesibilitas nelayan  menurut  sebaran  spasial  sumberdaya  yang  mereka  miliki,  sebagai  pemangku kepentingan  dalam  kebijakan  pengembangan  destinasi  wisata  di  Desa  Meninting.  Penelitian ini  pada  dasarnya  melanjutkan  titik  tolak  penelitian-penelitian  sebelumnya  yang  umumnya hanya  menggambarkan  sumberdaya  yang  dimiliki  nelayan  dan  dampak  yang  dialami  oleh nelayan sebagai implikasi dari pembangunan wisata bahari atau pesisir.

## 2. Tinjauan Pustaka

## A. Sumberdaya Masyarakat Nelayan
Nelayan  menjadi  komunitas  yang  paling  sering  dijumpai  pada  wilayah  pesisir.  Bagi komunitas ini, kedekatan tempat tinggal mereka dengan laut, akan memangkas banyak biaya seperti  transportasi  dan  memang  interaksi  sehari-hari  dengan  laut  melahirkan  pemahaman yang paling nyata untuk mencari nafkah.
Masyarakat  nelayan  memiliki  sisi  kehidupan  yang  dapat  ditinjau  dari  beberapa  aspek. Dari  aspek  politik,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Royandi,  Satria  dan  Saharuddin menunjukkan bahwa nelayan merupakan salah satu aktor yang turut membangun kekuasaan melalui  mekanisme  akses  berbasis  hak,  dan  mekanisme  akses  berbasis  struktur  dan  relasi sosial.  Basis  kekuasaan  modal,  pasar,  teknologi,  pengetahuan,  identitas  sosial,  otoritas,  dan patron-klien  dijelaskan  sebagai  sumberdaya  nelayan  untuk  mengakses  sumberdaya  laut  di Palabuhanratu (Royandi, Satria, & Saharuddin, 2019).
Selain  kondisi  sosial-budaya,  penelitian  terhadap  komunitas  nelayan  menyebutkan beberapa  karakteristik  masyarakat  nelayan  seperti  keikutsertaan  dalam  organisasi  sosial, penggunaan  alat  teknologi,  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  diturunkan  kepada keturunan mereka, pendapatan, pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, kesehatan dan

## Pemetaan Sosial terhadap Sumberdaya dan Aksesibilitas Nelayan dalam Kebijakan Pembangunan Wisata Pesisir
pendidikan  anak  (Fitriyah  &  Widodo,  2016).  Sementara  penelitian  lain  melihat  bahwa sumberdaya  komunitas  nelayan  tercermin  dari  kepemilikan  modal  dan  alat  produksi  serta relasi  bisnis  antarnelayan  yang  tergambar  dalam  tiga  strata  yakni  nelayan  buruh  (lapisan bawah),  nelayan  pemilik  (lapisan  menengah)  dan  pemodal  (lapisan  atas)  (Saleha,  2013). Karakteristik-karakteristik  tersebut  dapat  menjadi  sumberdaya  komunitas  nelayan  dalam mempengaruhi kebijakan yang terkait dengan pekerjaan dan kehidupan mereka.
Selanjutnya  artikel  ini  akan  memaparkan  sumberdaya  sosial  yang  dimiliki  nelayan Meninting untuk mengakses kebijakan pembangunan berupa: (1) Penguasaan modal sebagai basis  ekonomi  pengaruh  dan  kepentingan,  (2)  Pengetahuan  dan  keterampilan  untuk menggambarkan  kapasitas  produksi,  (3)  Penggunaan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi (IPTEK) untuk menggambarkan kapasitas sosial individu nelayan, (4) Kemampuan mengenali prospek  ekonomi  untuk  menggambarkan  aspek  kepentingan  nelayan,  (5)  Diversifikasi  hasil produksi untuk menggambarkan kapasitas ekonomi sebagai produsen di sektor wisata bahari, (6) Pemilikan alat produksi untuk menggambarkan strata ekonomi nelayan dalam  kaitannya dengan  pengaruh  terhadap  kebijakan  dan  (7)  Relasi  ekonomi  politik  untuk  menggambarkan aktivitas pengaruh dan kepentingan nelayan dalam sistem kebijakan.
Dalam konteks pengembangan wisata bahari atau pesisir, terutama memanfaatkan sumber daya  alam  dan  lingkungan  pantai,  komunitas  nelayan  menunjukkan  ragam  interaksinya terhadap  pembangunan  itu  sendiri.  Pertama,  komunitas  nelayan  bisa  jadi  pelaku  utama pengembangan destinasi wisata seperti contoh di Kabupaten Agam (Zamzami, 2016). Kedua, komunitas nelayan menjadi pelaku yang pasif, terlibat dalam pengembangan destinasi wisata atas dorongan pihak lain seperti pemerintah atau investor seperti halnya di Pasie Nan Tigo, Kota  Padang  (Huda,  2016).  Ketiga , komunitas  nelayan  menjadi  pelaku  yang  sama  sekali terpisah  dari  kegiatan  pengembangan  wisata  pesisir  dimana  mereka  hidup.  Ini  seperti  yang diidentifikasi  pada  pengembangan  wisata  bahari  Tanjung  Benoa  yang  menyebabkan menurunnya  kuantitas  dan  kualitas  hasil  tangkapan  serta  intensitas  melaut  oleh  nelayan (Pratiwi, 2014).

## B. Aksesibilitas Pemangku Kepentingan terhadap Kebijakan Publik
Dalam menentukan aksesibilitas atau kemampuan aktor-aktor untuk mengakses manfaat kebijakan  publik,  diperlukan  analisis  pemangku  kepentingan.  Analisis  pemangku kepentingan  antara  lain  membantu  dalam  mengumpulkan  perspektif  yang  lebih  lengkap tentang sektor dan elemen yang dipengaruhi oleh kebijakan, memperkuat posisi pihak yang memiliki  oposan,  meningkatkan  kredibilitas  organisasi  dan  mengantarkan  pihak  yang terlibat  dalam  kebijakan  publik  sukses  menggapai  tujuan  mereka  (Community  Tools  Box, 2014).
Dalam  mengidentifikasi  aksesibilitas  pemangku  kepentingan  terhadap  kebijakan diperlukan  identifikasi  tentang:  (1)  Kepentingan  pribadi  aktor,  (2)  Tingkat  pengetahuan terhadap  isu  kebijakan,  (3)  Sumberdaya,  (4)  Kapasitas  mengerahkan  sumberdaya,  dan  (5) Posisi  dalam  isu  tersebut;  mendukung,  netral  atau  menolak  (disarikan  dari  Policy Stakeholders  Analysis  Tool  oleh  Policy  Circle,  2019).  Kategorisasi  terhadap  pemangku kepentingan  jika  dikaitkan  dengan  aksesibilitas  mereka  sangat  relevan  menggunakan kuadran yang dirumuskan oleh Center for Community Health and Development University of Kansas yakni promoters, defenders, latents dan apathetic sebagaimana dapat dicermati pada Gambar  1  (Center  for  Community  Health  and  Development University  of  Kansas,  2014). Promoters adalah  mereka  yang  memiliki  kepentingan  dan  pengaruh  yang  tinggi  terhadap kebijakan. Defenders adalah aktor yang memiliki kepentingan yang tinggi terhadap kebijakan

## Pemetaan Sosial terhadap Sumberdaya dan Aksesibilitas Nelayan dalam Kebijakan Pembangunan Wisata Pesisir
namun  hanya  sedikit  dapat  memengaruhi.  Sementara  itu, latents mewakili  mereka  yang memiliki pengaruh yang tinggi namun sayangnya hanya memiliki sedikit kepentingan, dan apathetic menggambarkan orang-orang yang memiliki kepentingan sekaligus pengaruh yang kecil  terhadap  kebijakan.  Sebagai  sebuah  kuadran,  keempat  kategori  ini  disebutkan  dapat mengalami dinamika sehingga satu kategori dapat berkembang menjadi kategori yang lain.

## Gambar 1

## Stakeholders Mapping
Sumber: (Community Tools Box, 2014)
Kebijakan pembangunan wisata selalu memuat aktivitas pengembangan destinasi wisata. Cooper,  Fletcher,  Gilbert,  Shepherd  dan  Wanhill  merumuskan  lima  komponen  utama pengembangan  destinasi  wisata  yakni:  (1)  Objek  dan  Daya  Tarik,  (2)  Aksesibilitas,  (3) Amenitas  atau  fasilitas  pendukung  dan  penunjang  wisata,  (4) Ancillary atau  fasilitas pendukung  lainnya,  serta  (5)  Kelembagaan.  (Sunaryo,  2013).  Kelima  komponen pengembangan  destinasi  wisata  tersebut  akan  menghasilkan  pembangunan  wisata  yang berhasil jika dikelola dengan baik.
Tatakelola pembangunan wisata yang baik, dari aspek pelibatan aktor di luar pemerintah, setidaknya harus memuat prinsip yang menggambarkan pengawasan dan kontrol, pelibatan secara  aktif,  kemitraan  serta  akomodasi  aspirasi  masyarakat  (Sunaryo,  2013).  Jika  dalam kacamata  produksi  wisata  menurut  Yoeti  terdapat  3  (tiga)  syarat  minimal  destinasi  yakni something to see, something to do, dan something to buy (Tatali, Lasabuda, Andaki, & Lagarense, 2018), maka masyarakat lokal memiliki potensi untuk menyediakan ketiganya.

## 3. Metodologi Penelitian
Desa  Meninting  merupakan  salah  satu  desa  pesisir  di  Kecamatan  Batulayar,  Kabupaten Lombok Barat. Sebagai salah satu daerah berpantai di Provinsi Nusa Tenggara Barat, desa ini sangat dekat dengan aktivitas dan lokasi pariwisata di Pantai Senggigi. Desa Meninting terdiri

## Pemetaan Sosial terhadap Sumberdaya dan Aksesibilitas Nelayan dalam Kebijakan Pembangunan Wisata Pesisir
dari lima dusun yakni Dusun Meninting Buwuh, Dusun Kongok, Dusun Peresak, Dusun Tegal dan  Dusun  Pelempat.  Dari  lima  dusun  tersebut,  hanya  dua  dusun  yakni  Dusun  Meninting Buwuh  dan  Dusun  Kongok  yang  langsung  berhadapan  dengan  garis  pantai  barat  Pulau Lombok. Selain itu, secara administratif desa ini sangat dekat dengan pusat keramaian ibukota provinsi.  Desa  Meninting  dilalui  oleh  Kali  Meninting  yang  bermuara  di  Selat  Lombok memisahkan  Pulau  Lombok  dengan  Pulau  Bali di  sebelah  baratnya.  Kali  Meninting  menjadi batas  alam  Desa  Meninting  dengan  wilayah  administratif  kota.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan dan penyajian data yang berbentuk peta sosial. Social  Mapping atau  pemetaan  sosial  bisa  dijadikan  sebagai  metode  dalam mengeksplorasi  struktur  sosial  masyarakat  terkait  partisipasinya  dalam  kebijakan  publik. Metode  ini  menghasilkan  output  riset  berupa  visualisasi lokasi  rumah  tangga dan  distribusi karaketristik sosial masyarakatnya (World Bank, 2007). World Bank menyebutkan bahwa data yang  bisa  digambarkan  oleh  visualisasi  tersebut  antara  lain  layout  komunitas,  infrastruktur, demografi, kelompok etnolinguistik, pola kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya. Sementara yang  bisa  diidentifikasi  dari  pemetaan  sosial  adalah  kriteria  kelompok  sosial  yang  bersifat lokal  dan  mengukur  distribusi  sumberdaya  di  antara  mereka.  World  Bank  memberikan catatan  bahwa social  mapping sesuai  diterapkan  untuk  kajian  terhadap  komunitas  yang  kecil namun akan menjadi sangat kompleks jika jumlah rumah tangga yang diteliti lebih besar.
Berbeda  dengan  pemetaan  fisik  yang  biasanya  diterapkan  selama  ini,  pemetaan  sosial lebih  pada  menyusun  laporan  bersama  komunitas  lokal  (Kalaisevan  &  Dongre,  2012). Pemetaan  sosial  dapat  digunakan  untuk  mengidentifikasi  kondisi  sosial  budaya  sebuah komunitas antara lain: (1) Nilai-nilai dominan yang dianut sehingga mampu  menggerakkan masyarakat;  (2)  Kekuatan-kekuatan  sosial  yang  berpotensi  mengubah  komunitas  mereka sendiri; (3)  Karakter  masyarakat  ketika  menghadapi intervensi  sosial; (4)  Pola  informasi dan komunikasi; dan (5) Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi sikap dan perilaku mereka (Wiratma, 2010). Selama ini penelitian-penelitian yang menggunakan pemetaan sosial sebagai metode  lebih  banyak  terkait  dengan  bidang  geografis  atau  sains  yang  membutuhkan identifikasi  spasial.  Sementara  studi  di  bidang  sosial  umumnya  berakhir  pada  eksplorasi sosiospasial tanpa menjadikannya sebagai upaya untuk memahami posisi masyarakat dalam proses kebijakan dan merumuskannya sebagai rekomendasi kebijakan publik.
Obyek yang diteliti adalah sumberdaya komunitas nelayan di pesisir Desa Meninting yang dianggap  akan  menjadi  basis  sumberdaya  untuk  mempengaruhi  dan  dipengaruhi  oleh program-program  pembangunan  desa  yang  berorientasi  pada  desa  wisata  baru  selain kawasan Senggigi di Lombok Barat. Data yang dihasilkan berupa (1) Data spasial sumberdaya sosial  nelayan  dan  (2)  Kategori  sosiospasial  nelayan  sebagai  pemangku  kepentingan  dalam kebijakan  pembangunan  wisata  di  Desa  Meninting.  Selain  itu  dokumen  pemerintah  serta publik  mengenai  aspek  sosial  komunitas  nelayan  di  pesisir  Meninting  digunakan  untuk mendukung kegiatan triangulasi.
Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  (1)  Observasi  lingkungan  spasial  tempat tinggal komunitas nelayan, aspek sosial ekonomi yang dapat diindera  melalui rekaman, foto atau  dapat  digambarkan  secara  naratif  dan  (2)  Wawancara  yang  akan  dilakukan  sebagai aktivitas  untuk  mengidentifikasi  kategori  sosial  komunitas  nelayan  terkait  posisi  mereka sebagai  pemangku  kepentingan  dalam  program  pembangunan  desa  tersebut.  Wawancara dilakukan terhadap informan yang dipilih secara purposif dengan kategori; (1) Keterwakilan geografis  tempat  tinggal,  (2)  Kepemilikan  sumberdaya  ekonomi,  (3)  Aspek  sosial  yang dibutuhkan  untuk  mempengaruhi  kebijakan  dan  dimiliki  untuk  dikatakan  berkepentingan terhadap  kebijakan  dan  (4)  Kapasitas  informan  dalam  proses  kebijakan.  Selanjutnya  data

## Pemetaan Sosial terhadap Sumberdaya dan Aksesibilitas Nelayan dalam Kebijakan Pembangunan Wisata Pesisir
disajikan  dalam  bentuk  peta  spasial  yang  menjelaskan  sebaran  dan  kondisi  sosial  sebaran tersebut dikaitkan dengan program pembangunan desa.
Dalam  mengidentifikasi  sumberdaya  nelayan,  peneliti  melakukan  wawancara  terhadap dua  puluh  tiga  orang  nelayan dan  empat  kelompok  nelayan.  Dua  puluh  tiga  orang  nelayan tersebut  bermukim  mewakili  masing-masing  dusun  di  mana  mereka  bertempat  tinggal. Sementara empat kelompok nelayan berasal dari Dusun Meninting Buwuh, Dusun Pelempat dan  Dusun  Peresak.  Tiap  kelompok  nelayan  beranggotakan  beragam,  sepuluh  hingga tigabelas  orang.  Ada  satu  kelompok  nelayan  yang  merupakan  pecahan  dari  kelompok  yang lain. Informan ditentukan dari informasi yang dikembangkan dari penuturan masing-masing Kepala  Dusun,  dimana  tiga  orang  kepala  dusun  juga  merupakan  nelayan  atau  pernah berprofesi sebagai nelayan. Selain itu ada informan ditemui secara insidental di pantai pada jam berlabuh dari melaut.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## A. Sumberdaya yang dimiliki Nelayan Meninting
Pemerintah Desa Meninting tidak memiliki data profil nelayan yang rinci. Namun jumlah nelayan dan kelompok nelayan di Desa Meninting sangat fluktuatif. Dusun Tegal adalah dusun yang  secara  ekstrim  menunjukkan  tidak  adanya  kelompok  nelayan,  sekalipun  di  dusun tersebut  terdapat  masyarakat  yang  berprofesi  sebagai  nelayan.  Akibatnya  anggota masyarakatnya terpaksa bergabung dengan kelompok nelayan di dusun lain. Dusun Meninting Buwuh adalah dusun yang memiliki jumlah kelompok nelayan terbanyak. Dusun ini terletak di wilayah yang langsung berbatasan dengan pantai. Aktivitas perekonomian masyarakat secara khas  berkaitan  dengan  bahari.  Pada  saat  penelitian  ini  dilakukan,  informan  pada  dusun  ini dapat  saling  menyebutkan  kelompok  lainnya  hingga  data  yang  tercatat  adalah  empat kelompok.  Ada  beberapa  penyebab  fluktuasi  jumlah  kelompok  nelayan:  (1)  Kemampuan memodali kegiatan melaut, (2) Harapan jangka panjang terhadap pekerjaan nelayan, (3) Alasan pragmatis  sekedar  untuk  mendapatkan  dana  atau  materi  bantuan  tertentu,  dan  ketika  dana atau  bantuan  sudah  diperoleh  kemudian  kelompok  tersebut  bertukar  formasi  anggota  atau bahkan berhenti berkegiatan, serta (4) Konflik antar anggota.
Berkaitan  dengan  harapan  jangka  panjang  terhadap  pekerjaan  nelayan,  karakteristik penggunaan  lahan  pada  dusun  ini  yang  sudah  minim  areal  persawahan  atau  perkebunan, menjadikan  keterikatan  penduduknya  terhadap  pekerjaan  nelayan  lebih  tinggi.  Pekerjaan nelayan  dan  tempat  tinggal  di  pesisir  Meninting  yang  diwariskan  oleh  orangtua  menjadikan kepentingan terhadap laut terlihat sangat jelas.
Sumberdaya sosial yang dimiliki oleh nelayan di Desa Meninting beragam menurut bentuk dan  nilainya  terkait  dengan  kebijakan  pembangunan  di  desa.  Peta  sosial  penguasaan  modal oleh nelayan Meninting pada Gambar 2 menunjukkan bagaimana nelayan yang bermukim di pesisir,  yakni  Dusun  Meninting  Buwuh  dan  Dusun  Kongok,  memiliki  kapasitas  permodalan yang  lebih  baik.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  pengalaman  mengakses  bantuan  modal  dari lembaga  keuangan  bukan  bank  seperti  koperasi.  Selain  itu,  terdapat  pengepul  ikan  yang memiliki  kapasitas  permodalan  individu  yang  cukup  dikenal  oleh  nelayan  seperti  di  Dusun Kongok. Sementara itu, tiga dusun lainnya belum memiliki akses permodalan yang memadai dan  hanya  bergantung  pada  sistem  dukungan  internal  kelompok,  atau  memilih  untuk  tidak melaut sementara waktu, bahkan berhenti menjadi nelayan.

## Pemetaan Sosial terhadap Sumberdaya dan Aksesibilitas Nelayan dalam Kebijakan Pembangunan Wisata Pesisir

## Gambar 2
Peta Sosial Penguasaan Modal oleh Nelayan Menurut Dusun

## Sumber: (Data Primer, 2019)
Selain itu, informan menggambarkan bahwa sebuah rumah tangga nelayan dapat menjadi nelayan  pemilik  (lapisan  menengah)  ketika  ia  terlibat  langsung  dalam  aktivitas  produksi penangkapan ikan sekaligus pemodal (lapisan atas) ketika ia menjadi pengepul. Tidak ada data yang  menunjukkan  bahwa  nelayan  buruh  (lapisan  bawah)  di  Meninting  dapat  mencapai lapisan menengah dan atas, melainkan sebaliknya menemui resiko berhenti sama sekali melaut ketika  ketiadaan  modal  dihadapi  bersamaan  dengan  musim  tangkapan  ikan  yang  menurun. Tiga orang informan yang menyebutkan alasan berhenti melaut adalah ketiadaan modal harian yang  sedikitnya  75  ribu  rupiah  untuk  pembelian  bahan  bakar  perahu,  sementara  hasil penjualan tangkapan tidak menutupi modal bahkan bisa saja tidak membawa hasil sama sekali. Itupun  ketika  mereka  tergabung  dalam  kelompok  nelayan  yang  bisa  menggunakan  perahu milik  kelompok.  Lain  halnya  dengan  buruh  nelayan  yang  tidak  tergabung  dalam  kelompok yang tentu saja bekerja tergantung dari pemilik perahu.
Nelayan yang bermukim di kedua dusun yang langsung berhadapan dengan laut dengan demikian  menunjukkan  kapasitas  permodalan  yang  baik.  Kepentingan  yang  tinggi  terhadap nilai  ekonomi  bahari  dimana  rumah-rumah  mereka  berhadapan  langsung  dengan  laut ditunjukkan  dengan  konsistensi  pekerjaan  sebagai  nelayan  dan  perilaku  mempertahankan aktivitas ekonomi melalui permodalan.
Pekerjaan  sebagai  nelayan  membutuhkan  proses  pembelajaran.  Nelayan  Meninting menceritakan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang mereka gunakan untuk melaut dan menghasilkan tangkapan yang memuaskan berasal dari (1) Warisan orangtua atau leluhur, atas dasar  garis  keturunan  atau  kesukuan  di  mana  latar  belakang  pembelajaran  sosial  dalam komunitas suku sangat kuat, misalnya Suku Bugis, yang spesifik mendiami Dusun Meninting Buwuh di pesisir Meninting (2) Otodidak, di mana kegiatan melaut oleh nelayan kategori ini diperoleh  dari  pembelajaran  dalam  kelompok  nelayan  seperti  nelayan  di  Dusun  Pelempat, Tegal  dan  Peresak,  (3)  Lembaga  formal  lainnya  seperti  melalui  pelatihan  dan  pendampingan yang  diberikan  oleh  pemerintah  sehingga  keterampilan  dan wawasan  nelayan  mengenai laut meningkat.  Dalam  sebaran  nelayan  menurut  penguasaan  pengetahuan  dan  keterampilan

## Pemetaan Sosial terhadap Sumberdaya dan Aksesibilitas Nelayan dalam Kebijakan Pembangunan Wisata Pesisir
sebagaimana  ditampilkan  pada  peta  Gambar  3,  tidak  bisa  dipungkiri  munculnya  informasi yang terkait dengan komparasi sosio-spasial menurut suku bangsa.

## Gambar 3
Peta Sosial Penguasaan Pengetahuan atau Keterampilan oleh Nelayan Menurut Dusun

## Sumber: (Data Primer, 2019)
Nelayan  di  Dusun  Meninting  Buwuh,  sebagai  nelayan  sukses  yang  dicontohkan  oleh masyarakat,  merupakan  keturunan  Bugis  yang  menguasai  pengetahuan  atau  keterampilan yang  sangat  baik.  Informan  menjelaskan  bahwa  berhadapan  dengan  laut  sejak  lahir, mewariskan kepada mereka pengetahuan tentang arah mata angin dan prediksi mengenai jenis dan  jumlah  ikan  yang  dapat  ditangkap.  Begitupula  pengetahuan  mengenai  arus  laut  yang sudah  disampaikan  secara  turun  temurun  dalam  keluarga  nelayan  dimana  mereka  lahir  dan tumbuh.  Dengan  begitu  mereka  mampu  secara  efektif  dan  efisien  mengerahkan  sumberdaya dalam menangkap ikan menurut musim tertentu.
Penggunaan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  (IPTEK)  oleh  nelayan  sebagai  penunjang kegiatan  mencari  ikan,  sangat  terkait  dengan  penguasaan  pengetahuan  dan  keterampilan. Penggunaan  alat  komunikasi  modern  seperti  telepon  genggam  dan  penggunaan  analisis berdasarkan  pengetahuan  seperti  pemahaman  terhadap  jenis  musim  dan  angin  yang menentukan jumlah ikan dan sebagainya, bervariasi antara nelayan satu dusun dengan dusun lainnya.  Beberapa  nelayan  yang  menjadi  informan  bahkan  tidak  mampu  baca  tulis  dan  sulit untuk ditemukan di pantai pada saat mereka berlabuh seperti biasanya. Salah satu cara yang biasa mereka lakukan adalah dengan saling mencari keberadaan perahu  sesama nelayan atau kelompok yang lain. Beberapa di antara mereka masih berjalan kaki dari rumah menuju pantai ketimbang kendaraan bermotor. Nelayan pemodal secara sosial menguasai dan menggunakan IPTEK dengan baik, sementara nelayan buruh dan pemilik, hanya menguasai sebagian IPTEK yang  dibutuhkan  untuk  mendukung  aktivitas  melaut  atau  meningkatkan  kesejahteraannya. Sebagian  nelayan  bahkan  tidak  menggunakan  IPTEK  sama  sekali  karena  ketiadaan kepemilikan.  Gambar  4  menunjukkan  bagaimana  perbedaan  penggunaan  IPTEK  dalam kegiatan produksi nelayan setiap dusun tersebut.

## Pemetaan Sosial terhadap Sumberdaya dan Aksesibilitas Nelayan dalam Kebijakan Pembangunan Wisata Pesisir
Keberadaan  nelayan  yang  relatif  konsisten  melaut  di  Dusun  Meninting  Buwuh,  selain terkait  dengan  sumberdaya  relasi  ekonomi  politik  nelayan  di  dusun  ini,  mendukung  bagi masuknya  IPTEK  yang  terkait  dengan  aktivitas  penangkapan  ikan. Knowledge  sharing yang mereka peroleh berasal dari latarbelakang ruang hidup yang langsung berbatasan dengan laut yang mengkondisikan mereka untuk mendapatkan ilmu baru terkait menangkap ikan maupun asistensi yang diperoleh dari lembaga luar berupa pelatihan.

## Gambar 4
Peta Sosial Penggunaan IPTEK oleh Nelayan Menurut Dusun
Sumber: (Data Primer, 2019)
Tidak semua nelayan di kelima dusun yang mengenali atau dapat menangkap kesempatan ekonomi dari pengembangan sektor pariwisata di desa mereka. Hanya nelayan di kedua dusun yang  langsung  berbatasan  dengan  garis  pantai,  yakni  Dusun  Kongok  dan  Dusun  Meninting Buwuh,  yang  memiliki  visi  mengenai  kesempatan  ekonomi  dari  pariwisata  terhadap  profesi mereka seperti pada Gambar 5.

## Gambar 5
Peta Sosial Kemapuan Nelayan Mengenali Kesempatan/Prospek Menurut Dusun
Sumber: (Data Primer, 2019)

## Pemetaan Sosial terhadap Sumberdaya dan Aksesibilitas Nelayan dalam Kebijakan Pembangunan Wisata Pesisir
Nelayan  di  dusun  pesisir  lebih  mengenali  adanya  kesempatan  ekonomi  wisata  karena kedua  dusun  ini  yang  langsung  bersentuhan  dengan  rencana  pengembangan  obyek  wisata, terutama  kuliner  ataupun  wisata  olahraga  dan  alam,  baik  yang  dibiayai  oleh  desa,  maupun negara  dan  pemerintah  kabupaten.  Bahkan  masyarakat  di  Dusun  Kongok  sejak  tahun  2017 sudah  disosialisasikan  mengenai  rencana  pengembangan  pemukiman  mereka  menjadi  obyek wisata muara yang menurut tokoh setempat akan meniru obyek wisata perahu ala Venesia di Italia. Namun sayangnya, nelayan dan kelompok pengolahan yang umumnya beranggotakan perempuan dalam rumah tangga nelayan belum memutuskan bentuk respon mereka terhadap kesempatan  tersebut.  Beberapa  alasan  yang  dikemukakan  adalah  ketiadaan  keahlian pengolahan  produk,  ketiadaan  modal  untuk  memproduksi  ragam  produk  hasil  tangkap  dan keengganan  untuk  berspekulasi  atau  faktor  kepuasaan  dengan  kondisi  ekonomi  mereka  saat ini.  Dalam  mengenali  kesempatan  ekonomi,  sekalipun  nelayan  pemilik  mempunyai sumberdaya  untuk  terlibat  dalam  kegiatan  ekonomi  wisata,  kelompok  nelayan ini  tidak serta merta  mengenali  adanya  kesempatan  atau  mengambil  kesempatan  untuk  meningkatkan kesejahteraan. Keengganan untuk mencoba melakukan aktivitas usaha yang baru di luar yang biasa mereka lakukan, menjadi alasan utama.
Dari sisi diversifikasi produksi nelayan, ditemukan bahwa hanya satu dusun yang memiliki pengolah hasil tangkapan, baik dalam kelompok perempuan maupun perorangan atau rumah tangga  nelayan,  yang  melakukan  proses  produksi  ke  dalam  produk  yang  variatif  seperti digambarkan  pada  peta  Gambar  6.  Dusun  Meninting  Buwuh  memiliki  kelompok  yang memproduksi  hasil  tangkapan  dengan  perebusan  (pemindangan)  dan  pengasapan (pemanggangan). Sementara di dusun lainnya teridentifikasi proses produksinya hanya berupa pemindangan  (seperti  di  Dusun  Kongok  dimana  mayoritas  nelayannya  mengkhususkan  jenis ikan yang ditangkap berupa Tongkol) atau bahkan dijual segar tanpa proses penambahan nilai ekonomis pada hasil tangkapan mereka.
Lokasi Dusun Meninting Buwuh yang terletak persis di pantai yang menjadi obyek wisata Pantai Montong, mendukung diversifikasi produk hasil tangkapan. Di dusun ini, sangat mudah menemukan lapak ikan asap atau bakar yang dijual oleh ibu-ibu nelayan pada pagi dan sore hari. Dusun ini terbuka dikarenakan adanya akses jalan yang baik dan ditunjang dengan jalan rabatan di sepanjang pesisir pantai. Sementara di Dusun Kongok yang juga berbatasan dengan pantai, tidak dijumpai penjual ikan asap atau bakar selain sentra produksi pemindangan ikan. Dusun  Kongok  tidak  memiliki  akses  jalan  umum  yang  memadai  dan  pesisir  yang  belum dikelola  sehingga  menyuguhkan  pemandangan  yang  menarik  karena  di  ujung  jalan  masuk dusun  pengunjung  hanya  akan  menemukan  areal  buntu  berupa  pondok  nelayan  dan  lokasi tambatan  perahu.  Lagipula  di  Dusun  Kongok,  nelayan  mengkhususkan  diri  pada  hasil tangkapan berupa ikan tongkol.
Nelayan  buruh  dengan  kapasitas  produksi  yang  rendah,  sebagian  besar  menjual  hasil tangkapan  mereka  dalam  kondisi  segar  kepada  pengepul.  Sementara  nelayan  pemilik  dan nelayan pemodal, memiliki kemampuan diversifikasi lebih lanjut dalam bentuk ikan pindang maupun  bakar,  sekalipun  ada  nelayan  pengepul  yang  juga  menjual  hasil  tangkapan  dalam kondisi segar.

## Pemetaan Sosial terhadap Sumberdaya dan Aksesibilitas Nelayan dalam Kebijakan Pembangunan Wisata Pesisir

## Gambar 6
Peta Sosial Diversifikasi Hasil Produksi Nelayan Menurut Dusun

## Sumber: (Data Primer, 2019)
Kepemilikan  alat  produksi  oleh  nelayan  di  Desa  Meninting  terdistribusi  beragam.  Dari hasil identifikasi berupa observasi dan wawancara di lapangan, nelayan yang bertempat tinggal di Dusun Meninting Buwuh memiliki alat produksi baik berupa perahu maupun alat tangkap yang  beragam  yang  terdiri  dari  perahu  dengan  berbagai  ukuran  dan  jenis  ikan  yang  dapat ditangkap  oleh  alat  tersebut.  Sementara  itu,  nelayan  di  Dusun  Peresak  dan  Pelempat  lebih banyak  berstatus  buruh  nelayan  atau  tidak memiliki  perahu  dan  alat  tangkap  sehingga lebih sering  diidentifikasi  sebagai  nelayan  buruh  yang  musiman  bahkan  berhenti  melaut dikarenakan ketiadaan alat. Hal tersebut seperti dipetakan pada Gambar 7.

## Gambar 7
Peta Sosial Pemilikan Alat Produksi Menurut Dusun
Sumber: (Data Primer, 2019)

## Pemetaan Sosial terhadap Sumberdaya dan Aksesibilitas Nelayan dalam Kebijakan Pembangunan Wisata Pesisir
Dalam konteks sistem kebijakan, karakteristik pola relasi ekonomi-politik sebuah kelompok sangatlah penting.  Interaksi  permodalan,  penggunaan  alat  produksi,  perdagangan  hasil tangkap  dan  produksi,  serta  komunikasi  dan  akses  terhadap  kebijakan  pemerintah setempat hingga pemerintah pusat di Desa Meninting cukup distributif. Dusun yang teridentifikasi tidak memiliki kelompok nelayan yakni di Dusun Tegal, di mana nelayan yang bermukim di dusun ini bahkan terpaksa bergabung dalam kelompok nelayan di dusun lain agar tidak sulit untuk memperoleh  akses  permodalan  yang  besar  seperti  lembaga  keuangan  atau  program pemerintah.  Sementara  keberadaan  tokoh  nelayan  maupun  tokoh  politik  di  dusun  lainnya terutama  di  Dusun  Meninting  Buwuh  dan  Dusun  Pelempat,  memberikan  kesempatan  bagi nelayan  dan  kelompoknya  untuk  dapat  mengakses  sumber  daya  yang  disediakan  oleh pemerintah dan lembaga keuangan seperti bantuan perahu, alat tangkap atau modal keuangan, termasuk  kesempatan  untuk  berkontribusi  dalam  program kerja  pemerintah  Desa  Meninting. Hal tersebut dipetakan seperti pada Gambar 8.

## Gambar 8
Peta Sosial Relasi Ekonomi Politik Nelayan Menurut Dusun
Sumber: (Data Primer, 2019)
Dari  segi  bentuk  organisasi  sosial  dan  politik  yang  diikuti  oleh  nelayan  di  dusun-dusun tersebut  juga  beragam.  Namun  hampir  seluruh  nelayan  informan  mengakui  dan menggambarkan pola keikutsertaan nelayan di wilayah mereka dalam organisasi sosial-politik sangatlah  jarang.  Beberapa  informan  hanya  menyebut  perkumpulan  pengajian  di  musala  di lingkungan  mereka  selain  kelompok  nelayan  yang  mereka  bentuk  sendiri,  sekalipun  hanya akan  beraktivitas  pada  saat  ada  program  bantuan  dari  pemerintah  saja.  Hanya  satu  orang informan  yang  menjelaskan  aktivitas  komunikasi  dan  lobi  politik  yang  dilakukan  terhadap pemerintah maupun tokoh legislator dalam rangka memberdayakan dirinya, kelompoknya dan relasinya  dengan  nelayan  di  dusun  lain.  Organisasi  sosial  yang  mereka  bentuk  berupa kelompok  nelayan  tidak  memiliki  kapasitas  kelembagaan  yang  memadai  utuk  berhadapan dengan sistem kebijakan. Ikatan kepentingan yang lemah dan jangka pendek dalam organisasi kelompok  nelayan  menyebabkan  organisasi  ini  rentan  berhenti  paska  mendapatkan  bantuan.

## Pemetaan Sosial terhadap Sumberdaya dan Aksesibilitas Nelayan dalam Kebijakan Pembangunan Wisata Pesisir
Ini  sekaligus  menjadi  persoalan  bagi  pemerintah  desa  dalam  melibatkan  kelompok  nelayan dalam proses kebijakan pembangunan.

## B. Nelayan Meninting melihat Potensi Wisata Pesisir
Pesisir  Meninting  berlokasi  persis  di  sisi  barat  pintu  masuk  kawasan  wisata  Pantai Senggigi. Bagi pengunjung luar, pantai ini seakan ditutupi oleh barisan padat rumah nelayan yang bisa diakses oleh sebuah jalan tanpa plang nama kawasan obyek pantai. Oleh karenanya, potensi wisata kawasan pantai Meninting semula hanya dinikmati oleh warga lokal.
Lokasi  pantai  Meninting  yang  paling  ramai  dikunjungi  terletak  di  Dusun  Meninting Buwuh. Lokasi ini dikenal degan sebutan Pantai Montong. Setiap hari Minggu selepas sholat subuh, lokasi ini akan padat oleh remaja dan keluarga yang menikmati pemandangan pantai barat yang belum terkena sinar matahari sehingga menyuguhkan pemandangan laut dan langit yang  indah, ditambah dengan  deburan  ombak  yang  tidak begitu  besar dan  dijadikan  tempat bagi  keluarga  untuk  berekreasi.  Kegiatan  rekreasi  yang  dilakukan  pengunjung  di  pantai  ini belum  begitu  beragam.  Umumnya  hanya  menikmati  pemandangan  pantai  dengan  duduk- duduk  di  pinggir  pantai  dan  sesekali  berenang.  Pada  hari  minggu,  akan  lebih  banyak  diisi dengan  kegiatan  berjalan  atau  berlari  pagi  karena  badan  jalan  sepanjang  pinggirnya  telah dirabat ulang oleh pemerintah Desa Meninting.
Sekalipun  pantai  ini  belum  menyediakan  sistem  sanitasi  yang  layak  diantaranya  tidak tersedianya  toilet  umum  dan  pasir  yang  dipenuhi  sampah,  pantai  ini  tidak  pernah  sepi  oleh pengunjung  terutama  pada  akhir  pekan.  Terkecuali  jika  gelombang  pasang  sedang  melanda pantai barat Pulau Lombok.
Pantai  Montong  mulai  merasakan  dampak  ekonomi  dari  kegiatan  wisata  Pantai  Tanjung Bias di Desa Senteluk yang telah dikelola dengan lebih baik dan dijadikan obyek wisata, yang mulai  dikenal  luas  di  sekitar  Senggigi.  Saat  ini  telah  berdiri  beberapa  warung  makanan  laut yang dikelola lebih baik oleh warga lokal di Pantai Montong. Warung-warung ini menyediakan fasilitas  yang  lebih  lengkap  seperti  toilet  dan  musala berikut  tempat  berfoto  yang  menarik. Namun demikian, pengunjung masih harus membiasakan diri dengan banyaknya sampah dan pola hidup masyarakat lokal yang belum sadar akan nilai ekonomi wisata. Sesekali pengunjung terpaksa  menyaksikan  warga  yang  membuang  sampah  ke  laut.  Nihilnya  fasilitas  kebersihan terkait  sampah  dan  kotornya  garis  pantai  Montong  menunjukkan  bahwa  memang  pantai  ini belum dipersiapkan untuk menjadi obyek wisata yang dikelola secara profesional.
Sementara itu pemerintah desa sudah mulai melakukan sosialisasi mengenai obyek pantai melalui  media  massa  dan  media  lainnya  seperti  baliho  di  depan  kantor  desa  untuk  acara tahunan  yang  bernilai  rekreatif.  Sementara  di  lokasi  pantai,  hanya  ada  akivitas  pemungutan retribusi bagi kendaraan bermotor saja yang dikelola oleh pemuda Dusun Meninting Buwuh.
Pemerintah desa belum mengundang investor luar untuk ikut mengelola objek wisata yang mereka  miliki dikarenakan  masih  ada  sejumlah  masalah  terkait  spasial  yang  harus  diperjelas sebelum sumberdaya desa dikerahkan untuk pengembangan objek wisata di kawasan tersebut. Beberapa persoalan tersebut seperti: (1) Kejelasan kepemilikan sejumlah luas bidang tanah di pinggir  pantai  yang  melibatkan  warga  luar,  (2)  Belum  disepakatinya  konsep  pengelolaan muara Meninting sebagai obyek wisata, dan (3) Belum jelasnya pola kontribusi warung kuliner yang telah berdiri di pinggir pantai yang dikelola oleh beberapa keluarga nelayan.
Nelayan  Meninting  hidup  di  tengah  geliat  aktivitas  wisata  pesisir.  Bahkan  desa  tetangga mereka pada tahun 2019 diresmikan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu destinasi wisata pesisir  dengan  konsep  kampung  nelayan yakni  Pantai  Tanjung  Bias. Namun  demikian,  tidak ada  informan  yang  memiliki  perspektif  tentang  kesempatan  dari  berkembangnya  destinasi

## Pemetaan Sosial terhadap Sumberdaya dan Aksesibilitas Nelayan dalam Kebijakan Pembangunan Wisata Pesisir
wisata  Pantai  Tanjung  Bias.  Bahkan  seorang  informan  yang  merupakan  nelayan  besar  dan sekaligus perangkat desa, memandang bahwa perkembangan wisata Tanjung Bias tidak banyak menguntungkan  nelayan  di  sekitarnya.  Padahal  Pantai  Tanjung  Bias  hanya  bisa  diakses  oleh kendaran  bermotor  roda  empat  melalui  Dusun  Meninting  Buwuh.  Artinya  Desa  Meninting menjadi  pintu  masuk  destinasi  wisata  yang  semakin  strategis  saat  ini.  Namun  peluang kesejahteraan  yang  bisa  ditangkap  nelayan Meninting  belum  sepenuhnya direspon.  Beberapa penyebabnya  adalah:  (1)  Rendahnya  kapasitas  sumberdaya  nelayan  dalam  memproduksi produk  wisata  (2)  Rendahnya  kapasitas  sumberdaya  nelayan  dalam  mempengaruhi  atau menentukan  arah  pengembangan  destinasi  wisata  Meninting,  dan  (3)  Belum  konkretnya konsep pengembangan wisata Meninting yang melibatkan kelompok nelayan tempatan.
Jika  dicermati,  nelayan  Meninting  saat  ini  berada  diluar  proses  kebijakan  pembangunan destinasi wisata. Hal ini dikarenakan sumberdaya dan aktivitas produksi mereka secara nyata masih kurang bagi keterlibatan mereka dalam kegiatan pariwisata yang mulai berkembang di sana.  Namun  demikian,  aktivitas  pariwisata  pesisir  belum  menampakkan  kerugian  bagi perekonomian  mereka.  Untuk  dapat  dilibatkan  atau  melibatkan  diri  dalam  pembangunan wisata  pesisir  Meninting,  kapasitas  sumberdaya  nelayan  membutuhkan  alat  ungkit  melalui sejumlah  rekayasa  sosial.  Kelompok  nelayan  menjadi  pihak  yang  potensial  sebagai  pihak penerima  investasi  atau  lebih  baik  lagi  menjadi  pelaku  dalam  produksi  pariwisata  di Meninting.
Sementara  kesiapan  nelayan  Meninting  terlibat  dalam  pengembangan  destinasi  wisata pesisir  menurut  aspek something  to  see , something  to  do dan something  to  buy (sesuatu  untuk dilihat,  dilakukan  dan  dibeli)  masih  pada  kesiapan  paling  dasar.  Nelayan-nelayan  yang bermukim  di  dusun-dusun  yang  menghadap  laut  hanya  sedikit  yang  dapat  menyebutkan berkah  kesejahteraan  yang  bisa  mereka  ambil  dari  pembangunan  wisata  pesisir  sekalipun mereka dapat menyaksikan arus kunjungan wisatawan setiap hari dari rumah-rumah mereka. Nelayan  Meninting,  dengan  potret  kehidupan  dan  pekerjaan  mereka,  sekadar  mampu menyuguhkan  pengalaman  wisatawan  tentang  aktivitas  melaut  sehari-hari,  mencoba pengalaman  menangkap  ikan  secara  sederhana  dari  pantai  atau  sekedar  membeli  ikan  segar ataupun olahan sederhana seperti ikan pindang atau ikan bakar.
Informan  yang  memiliki  sumberdaya  yang  paling  besar  menjelaskan  bahwa  konsep pembangunan  kawasan  wisata  yang  sudah  disepakati  oleh  Pemerintah  Pusat  bersama Pemerintah  Kota  Mataram  dan  Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Barat  di  wilayah  muara  Kali Meninting  serta  rencana  pengembangan  destinasi  wisata  selancar,  tidak  mencerminkan penempatan  nelayan  sebagai  salah  satu  aktor  utama.  Pembangunan  tersebut  lebih  banyak membutuhkan investor non nelayan dengan modal yang tidak dimiliki oleh nelayan Meninting saat  ini.  Sementara  aspek kelembagaan  yang  dibutuhkan  untuk  membangun  destinasi  wisata pesisir  yang  melibatkan  nelayan  belum  dipenuhi  oleh  pemerintah  desa  dikarenakan  dasar untuk  membentuk  lembaga  yang  berasal  dari  data  nelayan  dan  kelompok  nelayan  belum tersedia.

## C. Aksesibilitas Nelayan Meninting terhadap Kebijakan Pembangunan Wisata Pesisir
Nelayan  Meninting  dalam  konteks  kebijakan  pengembangan  destinasi  wisata  pesisir merupakan kelompok kepentingan yang strategis bagi pemerintah desa. Dari aspek geografis spasial,  lokasi  wisata  pesisir  bersentuhan  langsung  dengan  ruang  hidup  nelayan  dimana mereka  melakukan  aktivitas  sehari-hari  berinteraksi  dengan  masyarakat  dan  laut. Dari  aspek sosial-ekonomi,  kelompok  nelayan  memiliki  potensi  sebagai  produsen  produk  ataupun  jasa wisata.  Aksesibilitas  nelayan  terhadap  kebijakan  pengembangan  wisata  di  Meninting  akan

## Pemetaan Sosial terhadap Sumberdaya dan Aksesibilitas Nelayan dalam Kebijakan Pembangunan Wisata Pesisir
menentukan bagaimana konsep destinasi wisata yang dikembangkan oleh pemerintah desa dan seberapa sukses aktor kunci kebijakan mencapai tujuannya.
Jika  dicermati,  nelayan  Meninting  saat  ini  masih  belum  mencapai  tingkatan  sebagai promoters .  Hal  ini  dikarenakan  sumberdaya  yang  dimiliki  dan  pengaruh  kelompok  nelayan terhadap sistem kebijakan desa, masih belum memadai. Nelayan pemilik dan nelayan pemodal lebih tepat digambarkan sebagai kelompok defenders , terutama yang bertempat tinggal di areal pantai. Hal ini mengingat kelompok nelayan belum menjadi kelompok yang solid dikarenakan sering  berubahnya  formasi  keanggotaan  dan  sebagian  besar  kelompok  membubarkan  diri ketika  sudah  mendapatkan  modal  dari  pemerintah.  Sebagian  nelayan  pemilik  dan  pemodal juga merupakan pemangku kepentingan yang bersifat latents . Beberapa informan menunjukkan bagaimana interaksi kepentingan  mereka  terhadap  pemerintah desa  dalam  konteks  kebijakan pengembangan  destinasi  wisata  yang  belum  intens  dalam  mendesak  atau  minimal menyampaikan  gagasan  mereka,  sekalipun  informan-informan  tersebut  merupakan  tokoh masyarakat  yang  termasuk  dalam  struktur  pemerintahan  desa  seperti  kepala  dusun  dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disamping menjadi nelayan.
Lain  halnya  dengan  nelayan  buruh,  secara  khusus  kategori  ini  sangat  identik  dengan kategori pemangku kepentingan yang apathetic . Fleksibilitas pekerjaan mereka melaut, sehingga kelompok  ini  digambarkan  sebagai  mereka  yang  seringkali  musiman  atau  bahkan  dengan sangat  mudah  berhenti  menjadi  nelayan  atau  berpindah  pekerjaan,  menjadikan  kepentingan mereka  tidak  kuat  terhadap  kemungkinan  mereka  mendapatkan  manfaat  dari  kebijakan pembangunan wisata sekalipun kebijakan tersebut berada di wilayah hidup mereka di pesisir dan terkait dengan pekerjaan serta interaksi mereka dengan laut. Nelayan dengan karakteristik ini  umumnya  bermukim  di  dusun  yang  tidak  langsung  berhadapan  dengan  laut  dan  masih memiliki sumberdaya alam lainnya berupa sawah dan perkebunan.
Demikian  pula  dengan  kurangnya  sumberdaya  pengetahuan,  kemampuan  pengunaan teknologi, kepemilikan modal dan sebagainya menyulitkan mereka untuk memiliki pengaruh sosial dan politik secara langsung terhadap kebijakan pemerintah desa.
Aksesibilitas  nelayan  selaku  pemangku  kepentingan  terhadap  kebijakan  pengembangan destinasi  wisata  juga  dapat  digambarkan  dengan  beberapa  aspek.  Dari  aspek  kepentingan pribadi  setiap  nelayan,  tidak  diperoleh  gambaran  yang  konkret  mengenai  gagasan  nelayan yang  mewakili  keinginan  mereka  terhadap pengembangan  destinasi  wisata  pesisir,  sekalipun yang  bermukim  di  dusun  pinggir  laut.  Sementara  dari  aspek  pengetahuan  tentang  isu kebijakan, sebagian besar nelayan tidak mengetahui adanya agenda kebijakan pengembangan destinasi  wisata  pesisir,  kecuali  nelayan  yang  kebetulan  tokoh  masyarakat  atau  aparatur pemerintah  desa  yang  memiliki  akses  politik  langsung  kepada  pemerintah.  Dari  sisi sumberdaya, nelayan Meninting masih sangat terbatas secara sosial ekonomi. Nelayan pemilik dan  pemodal  hanya  lima  orang  yang  bisa  disebutkan  oleh  informan.  Itupun  ada  nelayan pemodal yang dalam perkembangan terakhir mengakui bahwa dirinya terpaksa menjual kapal bantuan  dari  KKP  dikarenakan  tidak  sesuai  spesifikasinya  dengan  kondisi  arus  laut  tempat menangkap  ikan,  sementara  selebihnya  adalah  nelayan  buruh.  Dari  aspek  kemampuan mengerahkan  sumberdaya,  hanya  nelayan  pemilik  dan  atau  pemodal  yang  kebetulan  adalah tokoh atau menjadi aparat pemerintah desa saja yang dapat menyebutkan bagaimana aktivitas mereka  menyampaikan  atau  mendesakkan  gagasan  dan  kepentingan  nelayan.  Kelompok  ini menggambarkan  bagaimana  mereka  menjadi  agen  bagi  nelayan  buruh  dalam  mengakses kebijakan.  Dalam  hal  posisi  terhadap  isu  kebijakan  pengembangan  wisata  pesisir,  nelayan pemilik dan pemodal menunjukkan reaksi mendukung atau netral. Hal ini dikarenakan belum begitu konkretnya konsep destinasi wisata yang diagendakan oleh pemerintah desa. Sementara

## Pemetaan Sosial terhadap Sumberdaya dan Aksesibilitas Nelayan dalam Kebijakan Pembangunan Wisata Pesisir
nelayan  buruh  cenderung  menunjukkan  posisi  netral  dikarenakan  belum  mendapatkan informasi  dengan  baik  mengenai  agenda  kebijakan  tersebut.  Tidak  ditemukan  penolakan terhadap  agenda  kebijakan  tersebut,  baik  dari  nelayan  pemodal,  pemilik,  maupun  nelayan buruh.

## 5. Kesimpulan
Komunitas nelayan yang tinggal di Desa Meninting tersebar di lima dusun yakni Dusun Meninting  Buwuh,  Dusun  Kongok,  Dusun  Peresak,  Dusun  Tegal  dan  Dusun  Pelempat. Namun  demikian,  sebaran  kepemilikan  sumberdaya  sosial  ekonomi  nelayan  di  masing- masing  dusun  untuk  mengakses  sumberdaya  kebijakan  pembangunan  wisata  di  Desa Meninting,  tidak  merata.  Persoalan  penguasaan  modal,  pengetahuan  dan  keterampilan, pemilikan alat produksi, penggunaan IPTEK, pengenalan terhadap kesempatan ekonomi dari pariwisata, relasi sosial politik nelayan serta diversifikasi produksi hasil tangkapan berbeda di masing-masing dusun. Nelayan-nelayan yang bertempat tinggal di dusun pesisir memiliki sumberdaya  sosial  yang  lebih  baik  dibandingkan  nelayan-nelayan  yang  berjauhan  dari pantai.  Dengan  demikian,  latar  keruangan  ini  membedakan  persepsi  dan  gagasan  mereka terhadap  pembangunan  wisata  pesisir  dibandingkan  dengan  nelayan-nelayan  pada  dusun lain.  Aksesibilitas  kelompok  nelayan  terbatas  dalam  kebijakan  pembangunan  tersebut. Nelayan-nelayan  yang  berhadapan  langsung  dengan  laut  memiliki  kepentingan  yang  lebih kuat  terhadap  aktivitas  ekonomi  bahari.  Namun  sumberdaya  sosial  yang  dimiliki  belum cukup  untuk  menentukan  konsep  pembangunan  wisata  pesisir  yang  menguntungkan mereka.  Nelayan  Meninting  masih  dominan  menunjukkan  sebagai defenders,  latents atau bahkan apathetic .  Nelayan  Meninting  belum  mencapai  posisi promoters dalam  program pembangunan  wisata  di  desanya  dikarenakan  belum  menunjukkan  adanya  keberhasilan dalam  menentukan  atau  mewarnai  program  pengembangan  yang  dirumuskan  pemerintah desa selama ini.
Penelitian  ini  merekomendasikan  sejumlah  saran  operasional.  Bagi  masyarakat akademik, khususnya peneliti, kajian mengenai karakteristik masyarakat di wilayah tertentu perlu  disandingkan  dengan  kajian  spasial  dikarenakan  adanya  respon  sosial  yang berlatarbelakang  lingkungan  spasial  tertentu.  Dengan  demikian  pemetaan  sosial  dapat memberikan  pemahaman  tentang  keterkaitan  aspek  kewilayahan  dengan  corak  sosial tertentu.  Sementara  bagi  Pemerintah  Desa  Meninting  perlu  membangun  kapasitas kelembagaan  kelompok  nelayan  sehingga  ada  ikatan  kepentingan  jangka  panjang  dalam pembangunan  desa  dan  Pemerintah  Desa  Meninting  dapat  melakukan  rekayasa  kebijakan yang tepat dan efektif melalui (1) Identifikasi dan kategorisasi kapasitas kelompok nelayan, (2)  Program  pembinaan  antar  kelompok  dimana  kelompok  nelayan  dengan  kapasitas  yang baik di areal pesisir melakukan aktivitas asah dan asuh terhadap kelompok nelayan dengan kapasitas kurang di dusun yang berjauhan dengan pantai, (3) Rekayasa kelembagaan dengan menjadikan kelompok nelayan sekaligus sebagai Kelompok Sadar Wisata, terutama nelayan- nelayan  yang  berdiam  di  pinggir  pantai  yang  secara  rutin  berinteraksi  dengan  aktivitas kunjungan wisata pantai (4) Menjajaki kemitraan kelompok nelayan antar desa wisata pesisir untuk  memperkuat  kapasitas  sumberdaya  nelayan  sebagai  kelompok  kepentingan  dalam kebijakan  pembangunan  wisata  di  Desa  Meninting  dan  (5)  Meningkatkan  sumberdaya ekonomi-sosial nelayan. Selain dari sisi kapasitas sumberdaya nelayan tersebut, Pemerintah Desa  Meninting  di  masa  yang  akan  datang  perlu  merumuskan  program  wisata  pesisir Meninting yang konkret dan bersumber dari kelebihan atau kekuatan aspek sosial-ekonomi kehidupan nelayan di wilayah desa ini.

## Pemetaan Sosial terhadap Sumberdaya dan Aksesibilitas Nelayan dalam Kebijakan Pembangunan Wisata Pesisir

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan pendanaan penelitian oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Hibah Penelitian Dosen Pemula yang dikelola oleh  Direktorat  Riset  dan  Pengabdian  Masyarakat  pada  tahun  pelaksanaan  2019 (112/SP2H/PPM/DRPM/I/2019,  0838/L8/KM/2019),  serta  dukungan  informasi  dari Pemerintah Desa Meninting dan Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta para informan.

## Daftar Pustaka
Alemie,  B.  K.,  Bennett,  R.  M.,  &  Zevenbergen,  J.  (2015).  A  socio-spatial  methodology  for evaluating  urban  land  governance:  the  case  of  informal  settlements. Journal  of  Spatial Science , 60 (2), 289-309. Badan  Pusat  Statistik.  (2012). Jumlah  Lapangan  Kerja  Kepala  Rumah  Tangga  30  Persen  Termiskin Indonesia per Juli 2012 . Batulayar News. (2016, 02 17). Penempatan Tenaga Kerja Asing di Daerah Wisata . Retrieved 08 17,
2019, from http://batulayarnews.blogspot.com/2016/02/penempatan-tenaga-kerja-asing- di-daerah.html#more.
Community  Tools  Box,  Center  for  Community  Health  and  Development at  the  University  of Kansas. Section 8. Identifying and Analyzing Stakeholders and Their Interests . Retrieved 09 02,
2019 from https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/participation/encouraging- involvement/identify-stakeholders/checklist . Dunn, W. N. (2000). Public Policy Analysis: An Introduction. Third Edition. New Jersey: Prentice Hall.
Fitriyah, K., & Widodo, D. (2016). Karakteristik Sosial Budaya Dan Ekonomi Nelayan Kecil Di Wilayah Pesisir Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial , 10 (1). Forster,  R.,  &  Osterhaus,  J.  (2011). Target  Group  Analysis:  What  for,  When,  What  and  How? . Retrieved 08 22, 2018 from http://www.mekonginfo.org/assets/midocs/0001933-society- target-group-analysis-what-for-when-what-and-how.pdf .
Haryani, H. (2014). Potensi Pengembangan Atraksi Wisata Kampung Nelayan Pasie Nan Tigo Kota  Padang  Ditengah Ancaman  Bencana  Abrasi Dan Banjir. MIMBAR: Jurnal  Sosial  dan Pembangunan , 30 (2), 189-198. Haryani; H., & Huda, N. (2016, October). Potensi Pengembangan Wisata Kampung Nelayan Dengan Partisipasi  Masyarakat  Sebagai  Destinasi  Wisata  Baru .  National  Conference  of  Applied Sciences,  Engineering,  Business  and  Information  Technology.  Politeknik  Negeri Padang (pp. 167-176). ASCNI-Tech.
Herison,  A.,  Romdania,  Y.,  &  Yosua,  W. B. (2018).  Analisis  Zonasi  Ekowisata  Bahari  Berbasis Sistem  Informasi  Geografis. Jurnal  SPATIAL  Wahana  Komunikasi  dan  Informasi  Geografi , 18 (2), 95-104.
Kalaiselvan, G., & Dongre, A. R. Sharing an Experience of Social Mapping Exercise at Perirural Area of Puducherry: 2012: Nat. J. Res. Com. Med , 1 (2), 76-79. Keluargaharapan.com.  (2016,  10  02). 14  Kriteria  Miskin  Menurut  Standar  BPS .  Retrieved  08  18,
2019, from http://keluargaharapan.com/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/ . Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia.  (2018,  01  12). DJPT  KKP  Siapkan Program  Prioritas  bagi  Nelayan  Indonesia .  Retrieved  08  18,  2019,  from

## Pemetaan Sosial terhadap Sumberdaya dan Aksesibilitas Nelayan dalam Kebijakan Pembangunan Wisata Pesisir
http://news.kkp.go.id/index.php/djpt-kkp-siapkan-program-prioritas-bagi-nelayan- indonesia/ . Mongabay.co.id  (2017,  08  02). Sejahterakan  Pesisir,  Negara  Gandeng  Nelayan  untuk  Kembangkan Wisata Bahari . Retrieved 10 16, 2019, from
https://www.mongabay.co.id/2017/02/08/sejahterakan-pesisir-negara-gandeng- nelayan-untuk-kembangkan-wisata-bahari/ .
Moore, S. A., Brown, G., Kobryn, H., & Strickland-Munro, J. (2017). Identifying conflict potential in a coastal and marine environment using participatory mapping. Journal of environmental management , 197 , 706-718. Policy  Circle.  (2019). Policy  Stakeholders  Analysis  Tool .  Retrieved  09  02,  2019,  from http://www.policyproject.com/policycircle/content.cfm?a0=3a . Pos Bali. (2017, 12 17). Desa Meninting Gelar Festival ‘Bekele’ Tongkol . Retrieved 08 17, 2018, from https://www.posbali.id/desa-meninting-gelar-festival-bekele-tongkol/ . Pratiwi,  A.  F.  (2014). Pengaruh  Pengembangan  Wisata  Bahari  Terhadap  Aktivitas  Perikanan  Dan Strategi  Nafkah  Nelayan  Tanjung  Benoa .  Skripsi.  Departemen  Sains  Komunikasi  dan Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor. (Unpublished).
Radar Lombok. (2017, 02 24). Relokasi Meninting, Warga akan Didata . Retrieved 04 14, 2018, from https://radarlombok.co.id/relokasi-meninting-warga-didata.html.
Radar  Lombok.  (2017,  10  30). Potensi  Objek  Wisata  Pantai  Kongok  Menting,  Batulayar  Digemari Wisatawan  untuk  Surfing,  Minim  Perhatian  dari  Pemda .  Retrieved  08  17,  2018,  from https://radarlombok.co.id/potensi-objek-wisata-pantai-kongok-menting-batulayar.html . Royandi,  E.,  Satria,  A.,  &  Saharuddin,  S.  (2019).  Kelompok  Kepentingan  Dan  Relasi  Kuasa Dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Laut  Palabuhanratu. Jurnal  Kebijakan  Sosial  Ekonomi Kelautan dan Perikanan , 8 (2), 163-173. Satu Data Indonesia. (2012). Jumlah Nelayan Nasional. Retrieved 08 18, 2018.
Safiullin,  M.  R.,  Ermolaeva,  P.  O.,  Yermolaev,  O.  P.,  &  Selivanov,  R.  N.  (2015).  Current perspectives on social mapping of urban territories. Asian social science , 11 (6), 207. Saleha, Q. (2013). Kajian Struktur Sosial dalam Masyarakat Nelayan di Pesisir Kota Balikpapan.
Buletin PSP , 21 (1), 67-75.
Saribanon, N., et al . (2015). Gilireng dalam Perspektif Pemetaan Sosial . Jakarta: Energy Equitic Epic (Sengkang) Pty. Ltd dan Institut Pengembangan Masyarakat.
Scott, N. (2017). Developing Halal Tourism in Lombok. Proceeding The 1 st International Conference On Managing Sustainable Tourism “Indigenous, Authentic And Halal Tourism”, Senggigi Lombok Indonesia:
Lembaga Penerbit BP2EB Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Sunaryo,  B.  (2013). Kebijakan  Pembangunan  Destinasi  Pariwisata,  Konsep  dan  Aplikasinya  di Indonesia . Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Tatali,  A.  A.,  Lasabuda,  R.,  Andaki,  J.  A.,  &  Lagarense,  B.  E.  (2018).  Strategi  Pengembangan Pariwisata  Pesisir  Di  Desa  Bentung  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe  Provinsi  Sulawesi Utara. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan , 8 (1), 53-62.
Wiratma,  M.  (2010).  Social  Mapping  untuk  Mengantisipasi  Potensi  Konflik  Di  Pertambangan Batubara Kabupaten Kutai Barat, Kaltim. Humaniora , 1 (2), 760-777. World Bank. (2007, 07 25). Tool Name: Social Mapping . Retrieved 08 18, 2018.
Zamzami,  L.  (2016).  Partisipasi  Masyarakat  Nelayan  Dalam  Pengembangan  Budaya  Wisata Bahari di Kabupaten Agam. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya , 17 (2), 131-144.

## Pemetaan Sosial terhadap Sumberdaya dan Aksesibilitas Nelayan dalam Kebijakan Pembangunan Wisata Pesisir

## __________________________________

## Tentang Penulis
Evi Sukmayeti menyelesaikan Magister Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  Universitas  Gadjah  Mada,  Indonesia,  pada  tahun  2008.  Penulis  adalah  dosen  pada Program  Studi  Ilmu  Administrasi  Negara  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Administrasi  Mataram, Indonesia,  dan  saat  ini  menjabat  sebagai  Ketua  Pusat  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat (P3M).  Penulis  memiliki  beberapa  artikel  di  Journal  of  Governance  and  Public  Policy, Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta  dan Book  Chapter “Marrying  Young  in  Indonesia: Voice,  Law  and  Practices”  yang  diterbitkan  oleh  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia bekerjasama dengan Van Vollen Hoven Institute of Leiden University.