POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik Vol.14, No. 2, 2023 doi: 10.14710/politika.14.2.2023.165-188

## Relasi Bauran Aspek Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
Samuel Fery Purba 1 dan Hariyadi Hariyadi 2 1
1,2 PR Ekonomi Perilaku dan Sirkuler, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia
Recieved: 3 Juni 2023 Revised: 21 Oktober 2023 Accepted: 12 November 2023

## Abstrak:
Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi dikenal dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berkualitas akan menciptakan stabilitas politik yang kokoh dan dapat berpotensi menjadi instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tulisan ini mengkaji pengaruh indeks demokrasi yang terdiri dari aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dasar teori yang digunakan adalah demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan bersifat gabungan, yakni secara kuantitatif, yang berbasis analisis regresi data panel dan secara kualitatif berbasis studi pustaka yang diperoleh secara daring. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan aspek lembaga demokrasi berpengaruh secara langsung dan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sementara itu, aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini memperkuat teori dan hasil penelitian terdahulu terkait demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat harus terus menjaga kualitas demokrasi supaya stabilitas politik dapat terkendali dan pertumbuhan ekonomi dapat berkontribusi bagi masyarakat dan negara.

## Kata Kunci:
demokrasi; hak-hak politik; kebebasan sipil; lembaga demokrasi; pertumbuhan ekonomi.

## Korespodensi:
PR Ekonomi Perilaku dan Sirkuler, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jl. Jend Gatot Soebroto No. 10, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12710. samu003@brin.go.id

## Pendahuluan
S etiap negara memiliki karakteristik tersendiri dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya. Kondisi tersebut sangat ditentukan dari aspek sejarah terbentuknya negara, falsafah dan pandangan hidup, kultur dan tradisi, serta tujuan berdirinya suatu negara. Sistem pemerintahan demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia. Dengan banyaknya penganut sistem pemerintahan seperti ini, merujuk kembali pernyataan Churcill pada tahun 1947 bahwa  sistem pemerintahan demokrasi dinilai sebagai sistem terbaik dari seluruh sistem pemerintahan terburuk, secara praksis masih relevan secara kekinian (International Churchill Society, 2016). Data menunjukkan bahwa sampai tahun 2002, lebih dari 50% negara-negara di dunia telah mempraktikan sistem pemerintahan demokrasi. Jika dihitung dengan sistem yang  dalam pengertian secara terbatas, yakni sistem pemerintahan autokrasi elektoral, jumlahnya mencapai lebih dari 80% (Lührmann et al., 2018; Our World in Data, 2023). Pada umumnya sistem pemerintah demokrasi dihubungkan dengan ideologi liberalisme dan sistem ekonomi kapitalis. Hal ini tentu saja dilandasi kelahiran paham demokrasi yang lahir di masyarakat kapitalis. Demokrasi secara konstruktif diartikan dalam penataan sistem pemerintahan, sistem sosial dan politik, terciptanya keadaan yang setara, kebebasan bersama, dan keterlibatan pengambilan keputusan secara luas (Sofyan, 2013).
Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan secara demokrasi. Sistem pemerintahan tersebut telah diatur dan ditetapkan pada Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Bunyi pasal ini secara tegas mengisyaratkan definisi dari demokrasi yaitu “kedaulatan di tangan rakyat”, dan pasal tersebut sejalan dengan pendapat Abraham Lincoln bahwa demokrasi berakar “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Sistem demokrasi di Indonesia yaitu demokrasi Pancasila, sebuah ideologi negara yang memiliki karakteristik spesifik dalam konteks sejarah politik dan latar belakang sosial budaya Indonesia. Dengan demikian, di seluruh dunia sistem ini hanya dianut oleh Indonesia. Demokrasi tersebut merupakan paham demokrasi yang dianut oleh Indonesia serta sumbernya berdasarkan kepada falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia, perwujudannya sesuai ketentuan pembukaan UUD 1945 dengan mengutamakan keputusan secara musyawarah untuk mufakat (Sudrajat, 2016).
Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan rakyat yang didasarkan pada pandangan hidup dan falsafah Pancasila serta sikap gotong royong masyarakat Indonesia di masa penjajahan terdahulu. Demokrasi Pancasila memberikan kedaulatan pemerintahan ada di tangan rakyat untuk menentukan berbagai arah kebijakan dan kelembagaan dalam aspek politik. Hal ini tentu saja, untuk sebagian, dilandasi oleh pemikiran bahwa peningkatan demokrasi rakyat diarahkan untuk mengatasi beberapa permasalahan dan
krisis di Indonesia yang sebagian besar dikendalikan oligarki predatorik (Madung & Mai, 2022).
Situasi praktik demokrasi di suatu negara menjadi faktor yang esensial dan memiliki pengaruh dalam kemajuan pembangunan nasional karena demokrasi akan memperlihatkan situasi politik dan keamanan di daerah dan keseluruhan situasi negara secara umum. Hal ini mengisyaratkan bahwa praktik sistem pemerintahan demokrasi menjadi indikator non-ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana secara umum dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari berbagai kegiatan investasi yang dapat membenahi kualitas modal, peningkatan kuantitas sumber daya produktif, dan produktivitas sumber daya melalui penemuan yang baru, inovasi dan kemajuan teknologi (Todaro & Smith, 2012). Pembenahan kualitas berbagai sumber daya menjadi bagian yang terpenting dalam pertumbuhan ekonomi.
Demokrasi berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya  yang dapat menjadi multiplier bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Fidrmuc (2021) mengatakan bahwa kondisi demokrasi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan proksi kondisi perkembangan demokrasi di Indonesia. Praktik-praktik penerapan demokrasi, khususnya Demokrasi Pancasila digambarkan dan diukur dengan menggunakan IDI. IDI bertujuan untuk mengukur kestabilan pembangunan politik di tingkat provinsi dan nasional, melalui tiga aspek utama, yaitu kebebasan sipil ( civil liberties ), hak-hak politik ( political rights ) serta lembaga demokrasi (i nstitution of democracy ) (Badan Pusat Statistik, 2022).
Aspek kebebasan sipil menjadi indikator dalam menilai tingkat kebebasan sipil di setiap daerah Indonesia. Aspek tersebut mengukur kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat, berkeyakinan dan bebas dari diskriminasi (Badan Pusat Statistik, 2022). Aspek hak-hak politik berkaitan dengan hak politik warga negara Indonesia dalam memilih dan dipilih serta partisipasi berpolitik (Badan Pusat Statistik, 2022). Sedangkan, aspek lembaga demokrasi menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga- lembaga di pemerintahan, seperti partai politik, dewan perwakilan rakyat, pemilu, birokrasi pemerintah, dan peradilan (Badan Pusat Statistik, 2022). Selain itu, tentu saja untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di Indonesia menggunakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Gambar 1 menunjukkan kondisi PDRB per kapita dan IDI di Indonesia.

## Sumber: BPS (2022, 2023)
Gambar 1. Kondisi PDRB per kapita dan IDI di Indonesia
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami kenaikan. Namun demikian, tahun 2020 perekonomian mengalami penurunan yang cukup drastis karena dampak Pandemi COVID-19. Dampak pandemi cukup menekan kinerja perekonomian nasional akibat pembatasan mobilitas masyarakat, penutupan kegiatan usaha, PHK karyawan di berbagai sektor, penurunan daya beli masyarakat hingga pelemahan nilai tukar rupiah. Pada tahun berikutnya pasca-pandemi terjadi pemulihan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari capaian PDRB yang meningkat sebesar 2,52% dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, kondisi IDI mempunyai tren yang sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2017-2021 (Gambar 1). Indeks IDI tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup tajam menjelang Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, karena melibatkan isu sensitif, yaitu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar- golongan). Sedangkan tahun 2020, indeks IDI mengalami penurunan yang disebabkan kondisi Pandemi COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia. Berbagai kondisi tersebut mengindikasikan bahwa IDI berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Kondisi statistik pertumbuhan ekonomi dan IDI (Gambar 1) sejalan dengan penelitian dari Diebolt et al. (2013), Fidrmuc (2021), Ishtiaq et al. (2016), serta Persson & Tabellini (2009) yang menerangkan bahwa demokrasi yang berkualitas akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Acemoglu et al. (2019) berpendapat bahwa demokrasi memberikan pengaruh yang positif bagi PDB per kapita di beberapa negara. Selain Itu, demokrasi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Widuri, 2021). Secara politis, pandangan instrumental ini sejalan dengan penegasan bahwa salah satu ukuran praktik sistem pemerintahan demokrasi yang terkonsolidasikan ditentukan oleh seberapa jauh sistem ini mampu memberikan kebaikan bagi warga setiap
warga negara (Linz & Stepan, 1996). Konsekuensinya, pandangan ini menyiratkan bahwa stabilitas politik di negara tersebut harus tetap terkendali, supaya demokrasi berjalan dengan aman dan tertib, serta dapat berpengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi (Ghardallou & Sridi, 2020). Dengan demikian, dalam pandangan Linz & Stepan (1996), konsolidasi demokrasi akan semakin kuat jika sistem ini mampu memberikan rasa aman, tertib, dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Tentu saja perlu ditegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di sini tidak hanya pertumbuhan positif indikator ekonomi , tetapi yang lebih penting adalah aspek inklusivitasnya, konsepsi yang selanjutnya dikenal sebagai pertumbuhan berkelanjutan (Munasinghe, 1993).
Pandangan aspek kebebasan sipil (Diebolt et al., 2013; Fidrmuc, 2021; Ishtiaq et al., 2016), aspek hak-hak politik (Diebolt et al., 2013; Fidrmuc, 2021; Ishtiaq et al., 2016; Persson & Tabellini, 2009), dan aspek lembaga demokrasi (Diebolt et al., 2013; Fidrmuc, 2021; Ishtiaq et al., 2016; Persson & Tabellini, 2009) memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah dan negara. Teori dan temuan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan mempunyai celah atau perbedaan temuan penelitian ( gap research ) yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu lainnya, yakni diperoleh temuan yang menyatakan bahwa aspek-aspek dalam berdemokrasi, seperti aspek kebebasan sipil dan hak politik tidak berpengaruh terhadap perekonomian di suatu negara (Adib et al., 2019; Aminuddin & Purnomo, 2019; Damanik & Lubis, 2022; Khodaverdian, 2022; Nguea et al., 2023; Yudanto & Nugroho, 2021). Dengan demikian, kebaruan kajian ini dapat dirumuskan, yakni kajian yang secara eksploratif menguji pengaruh demokrasi, berupa aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kebaruan kajian tersebut digambarkan dalam kerangka pemikiran penelitian yang disajikan pada Gambar 2.
H AKS H AHP H ALD Pertumbuhan Ekonomi di Indones ia Indeks /As pek Demokras i Indones ia (IDI) Lembaga Demokrasi Hak-hak Politik Kebebasan Sipil
Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penelitian

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan kuantitatif dan kualitatif ( mixed methods ). Metode kualitatif menggunakan pendekatan studi literatur. Studi literatur adalah suatu ikhtisar yang bersifat menyeluruh terkait penelitian yang sudah dihasilkan berdasarkan topik khusus, guna memberitahukan kepada para pembaca yang diketahui dan belum diketahui terkait topik penelitian, yang ditulis secara rasional, sehingga menghasilkan suatu ide baru dalam penelitian selanjutnya (Denney & Tewksbury, 2013). Jenis penulisan dalam penelitian ini berfokus terhadap tujuan hasil penulisan yang sesuai dengan variabel penelitian. Pencarian jurnal ilmiah dan buku yang dipublikasikan di internet dengan memanfaatkan seach engine Scopus , Research Gate , dan Google Scholar dengan kata kunci: demokrasi, pertumbuhan ekonomi, kebebasan sipil, hak politik, lembaga demokrasi.
Sedangkan, metode kuantitatif menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi data panel. Statistik deskriptif bertujuan memvisualisasikan secara umum setiap aspek penelitian yang dikaji dengan menghitung nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan standar deviasi, tanpa membuat kesimpulan sebagai generalisasi ( Yuliarmi & Marhaeni, 2019) . Analisis regresi data panel digunakan sebagai metode kuantitatif dalam penelitian ini, dengan rincian data time series tahun 2015-2021 dan data cross-sectional terdiri dari provinsi- provinsi di Indonesia. Data dalam penelitian berjenis data sekunder dan bersumber dari BPS.
Metode tersebut bertujuan untuk mengkaji pengaruh variabel bebas pada variabel terikat pada objek dan periode waktu penelitian (Gujarati et al., 2017). Variabel  terikat yaitu pertumbuhan ekonomi dalam Produk Domestik Regional Bruto per kapita, kemudian variabel bebas yang dimaksud yaitu aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi di Indonesia. Data sekunder tersebut dianalisis dengan perangkat lunak E-Views 9.0 , sehingga menghasilkan model ekonometrika. Model regresi data panel dalam penelitian ini, yaitu:
IDI it = β 0 + β 1 *Kebebasan Sipil it + β 2 *Hak Politik it + β 3 *Lembaga Demokrasi it + ε it
Dimana, IDI adalah Indeks demokrasi Indonesia, β 0 adalah konstanta, β 1 - β 3 adalah koefisien regresi, Kebebasan Sipil adalah aspek IDI dalam kebebasan sipil, Hak Politik adalah aspek IDI dalam hak-hak politik, Lembaga Demokrasi adalah aspek IDI dalam lembaga demokrasi, ε adalah residual atau error, i adalah 34 provinsi di Indonesia, dan t
adalah periode penelitian. Kerangka pemikiran di atas menunjukkan hipotesis penelitian (Gambar 2), sebagai berikut: H AKS , H AHP , dan H ALD, yaitu aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Model analisis tersebut terdiri dari tiga model, yaitu common effect model (CEM), fixed effect model (FEM), dan random effect model (REM) (Gujarati et al., 2017). Selanjutnya ketiga model tersebut dipilih yang terbaik melalui pengujian Chow, Hausman serta Lagrange Multiplier (LM) (Gujarati et al., 2017). Model terpilih dilakukan pemeriksaan asumsi klasik, supaya model tersebut bebas dari penyimpangan statistik. Selain itu, model yang terpilih dilakukan uji kelayakan yang terdiri dari uji F, uji t, dan koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi untuk mengukur tingkat penjelasan variabel bebas mampu mendeskripsikan variabel terikat. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan, uji t untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat dalam model penelitian ini.

## Kondisi Demokrasi Indonesia Berdasarkan IDI
Dalam perspektif sistem pemerintahan demokratis, pemegang kedaulatan tertinggi di suatu negara adalah rakyat. Pemerintah pada suatu negara yang demokratis dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang demokratis dengan beberapa asas, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur serta adil. Menurut Abraham Lincoln dalam Ghardallou & Sridi (2020), sistem pemerintahan demokratis diartikan sebagai sistem pemerintahan berasal “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Mohamad Hatta dalam Syam et al. (2009) menambahkan bahwa demokrasi di Indonesia memiliki lima (5) unsur dalam pemerintahannya, yaitu gotong royong, mufakat, hak protes bersama, rapat, dan hak untuk menyelamatkan diri dari tekanan kondisi kekuasaan penguasa apabila masyarakat tidak senang berada di bawah kekuasaan penguasa. Berdasarkan definisi demokrasi dari kedua ahli dalam pemerintahan, secara umum dapat diartikan bahwa demokrasi merupakan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan politik yang adil dan mufakat.
Sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya bahwa Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem pemerintahan “demokrasi” dengan sumber kekuasaan negara berasal dari kedaulatan rakyat. Indonesia merupakan negara yang didasarkan pada hukum ( rechtsstaat ) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka ( machtsstaat ) (Syam et al., 2009). Dengan demikian, dapat dikonklusikan bahwa demokrasi di Indonesia bermodelkan sistem pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai dasar yang lahir dari Pancasila. Kondisi perkembangan IDI di 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2015-2021 dapat dilihat pada Gambar 3.

## Sumber: BPS (2022)
Gambar 3. Perkembangan IDI di Setiap Provinsi di Indonesia (Tahun 2015-2021)
Pengukuran keadaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah suatu cara untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi di berbagai provinsi, pusat, dan nasional di Indonesia, sehingga dapat digunakan untuk merancang program pembangunan politik (Badan Pusat Statistik, 2022). Menurut Ibrahim (2017), IDI menjadi suatu alat pemeriksaan umum dalam praktek-praktek demokrasi di Indonesia. IDI memberikan gambaran atau kondisi kehidupan demokrasi di setiap provinsi Indonesia, sehingga mewujudkan good governance yang semakin baik dan tercapai reformasi demokrasi di setiap aspek kehidupan masyarakat. Aspek yang digunakan dalam perhitungan IDI, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022) bahwa nilai IDI di setiap provinsi memiliki nilai yang terus berfluktuasi dan tergantung pada dinamika demokrasi di setiap daerahnya (Gambar 3).
Perkembangan IDI dari tahun 2015-2021 cenderung berfluktuatif tergantung pada kondisi politik yang terjadi di daerah dan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022) bahwa DKI Jakarta memiliki indeks demokrasi tingkat provinsi yang tertinggi di Indonesia, nilai IDI rata-rata sebesar 83,65. Urutan kedua hingga kelima provinsi dengan nilai IDI tertinggi secara berturut-turut, yaitu DI Yogyakarta (82,38), Kalimantan Utara (80,05), Bali (79,18), dan Nusa Tenggara Timur (78,65). Nilai IDI pada kelima provinsi tersebut lebih besar dari nilai IDI Indonesia yang rata-ratanya sebesar 73,09. Walaupun demikian, tahun 2016 keadaan IDI di DKI Jakarta mengalami penurunan sebesar 70,85 atau -16,96% dari tahun sebelumnya dari 33 provinsi lainnya.
Menurut Thoman Pardosi dalam Sari (2017) bahwa demokrasi DKI Jakarta tahun 2016 adalah terburuk dengan nilai IDI yang terendah dibandingkan dengan situasi tujuh (7) tahun terakhir. Pardosi menambahkan bahwa pada tahun tersebut merupakan kondisi menjelang Pilkada DKI Jakarta pada awal tahun 2017, sehingga terdapat berbagai kejadian yang mengganggu atau mendistorsi nilai-nilai demokrasi (Sari, 2017). Data BPS (2022) menunjukkan pada aspek hak politik dan lembaga demokrasi pada tahun 2016, terjadi penurunan nilai yang cukup signifikan sebesar 67,54 dan 63,19. Penurunan nilai IDI di DKI Jakarta tersebut pada tahun 2016 diikuti oleh penurunan nilai IDI di Indonesia, yaitu 70,09. Hal ini menegaskan bahwa demokrasi DKI Jakarta memberikan dampak yang cukup besar terhadap demokrasi secara nasional di Indonesia.
Di sisi lain, selama periode tahun 2015-2021 diperoleh nilai IDI rata-rata terendah yaitu Papua Barat (61,35), Papua (62,61), Sumatera Barat (68,23), Sumatera Utara (68,45) serta Maluku Utara (69,72). Nilai IDI di bawah dari 60 selama periode penelitian diperoleh Papua Barat pada tahun 2015 (59,97), 2018 (58,29), dan 2019 (57,62), selanjutnya Papua tahun 2015 memiliki nilai IDI sebesar 57,55. Kondisi ini disebabkan hak-hak politik dan lembaga demokrasi di daerah Papua masih rendah. Menurut Haryanto dalam Satria (2021) bahwa sistem demokrasi di daerah Papua berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia karena nilai-nilai, demokrasi dijalankan secara keterwakilan oleh kepala adat atau kepala suku yang mewakilkan warganya pada saat pemilu. Secara umum, masih rendah atau turunnya kualitas demokrasi di Indonesia, disebabkan konsolidasi demokrasi pada beberapa elemen, yaitu organisasi, elite politik, masyarakat, dan rule of law (Kristal, 2021).
Menurut Sen (1999) sistem pemerintahan yang dijalankan secara demokratis dapat menghasilkan kebijakan publik yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi. Hal ini menguatkan analisis bahwa demokrasi di mana masyarakat dapat menyalurkan pendapat atau aspirasi kepada pemerintah terkait aspek-aspek prioritas dalam setiap proses agenda- setting dan perumusan kebijakan publik pada akhirnya akan dapat memfasilitasi  kondisi kehidupan yang lebih baik secara sosial dan ekonomi. Tentu saja, analisis ini tidak menafikan bahwa bahwa dalam tataran implementasinya, setiap kebijakan publik sering tidak bisa memenuhi semua tujuan yang ditetapkan karena secara praktis untuk sebagian akan
berlaku prinsip yang oleh Herbert Simon sebagai rasionalitas terbatas ( bounded rationality ) (Simon, 1972). Penilaian ini sejalan dengan paham incrementalism atau muddling through , Lindblom dalam Forester yang melihat bahwa kebijakan publik sering diarahkan untuk menjawab sebagian persoalan (Forester, 1984). Terlepas dari penilaian tersebut, reformasi politik di Indonesia pada tahun 1997-1998 telah menciptakan kebebasan politik sehingga terwujudnya demokrasi dalam praktik politik. Momentum stabilitas politik tersebut tentu saja dapat dikaitkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan demokrasi dalam jangka waktu panjang (Iskandar & Subekan, 2020).
PDRB per kapita merupakan proksi pertumbuhan ekonomi, sehingga peningkatan PDRB per kapita akan menunjukkan kuantitas dalam perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses penambahan keluaran per kapita yang dilaksanakan terus menerus dalam periode waktu panjang (Sukirno, 2006).
Acemoglu et al. (2019) menegaskan bahwa demokrasi memberikan dampak yang positif terhadap PDB per kapita di beberapa negara. Hal Ini dapat dipahami dalam konteks dimana reformasi ekonomi dapat meningkatkan kapasitas fiskal, penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan serta mendorong investasi yang lebih besar dan mengurangi keresahan sosial. Tahap pertama analisis penelitian ini adalah statistik deskriptif yang dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Variabel Rata-rata Tertinggi Terendah Standar Deviasi PDRB (Ribu Rupiah) 41.368,75 174.941,70 11.087,91 31.105,98 Kebebasan Sipil (Index) 82,77 100 52,99 9,96 Hak Politik (Index) 68,43 87,29 39,48 9,67 Lembaga Demokrasi (Index) 71,81 93,98 47,25 10,20
Sumber: Olah data
Tabel 1 menunjukkan PDRB per kapita rata-rata di Indonesia sebesar Rp 41.368,75 ribu, dengan nilai tertinggi Rp 174.941,70 ribu (DKI Jakarta tahun 2021), sedangkan nilai terendah Rp 11.087,91 ribu (Nusa Tenggara Timur tahun 2015). Aspek IDI dalam kebebasan sipil, rata-rata senilai 82,77, Kalimantan Utara tahun 2015 memiliki kebebasan sipil tertinggi yaitu 100, sedangkan Sumatera Barat tahun 2015 memiliki kebebasan sipil terendah 52,99. Pada aspek hak-hak politik, memiliki nilai rata-rata, tertinggi dan terendah yaitu 68,43, 87,29 (Yogjakarta tahun 2021), dan 39,48 (Papua Barat tahun 2015). Selain itu, aspek lembaga demokrasi memiliki nilai rata-rata sebesar 71,81, nilai tertinggi sebesar 93,98 pada Nusa Tenggara Barat tahun 2017, dan nilai terendah sebesar 47,25 pada Maluku Utara tahun 2015.
Pengukuran demokrasi di Indonesia didasarkan pada tiga aspek yang telah diuraikan. Berdasarkan uraian latar permasalahan, tujuan, dan kerangka pemikiran penelitian, maka pengaruh demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah dianalisis dan hasil pengolahannya telah diuraikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Estimasi Model REM Aspek-aspek Demokrasi Indonesia terhadap
Pertumbuhan Ekonomi. Variabel Koefisien Standar Error t-statitik Probabilitas Keputusan Hipotesis Koefisien (C) 28547,77 6954,03 4,11 0,00 Kebebasan Sipil 14,66 36,67 0,40 0,69 Tidak diterima Hak politik 42,58 35,85 1,19 0,24 Tidak diterima Lembaga Demokrasi 121,08 29,28 4,14 0,00 Diterima Pemeriksaan Model Terpilih Koefisien determinasi 7,19% Uji F 6,05 Probabilitas uji F 0,00 Pemilihan Model Regresi Data Panel Uji Chow 0,00 FEM Uji Hausman 0,23 REM Uji LM 0,00 REM

## Model Estimasi REM
IDI it = 2854,77 + 14,66*Kebebasan Sipil it + 42,58*Hak Politik it + 121,08*Lembaga Demokrasi it + ε it
Berdasarkan Tabel 2, model regresi data panel terpilih dan terbaik adalah model REM. Model tersebut mampu mengatasi penyimpangan asumsi klasik, sehingga model estimasi penelitian Ini bebas dari penyimpangan (Gujarati et al., 2017). Ketiga aspek utama dalam pengukuran demokrasi memiliki nilai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Hasil Uji F menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 5%, berarti terdapat satu variabel dalam IDI yang berkorelasi terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan secara simultan kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga demokrasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Hasil uji t secara parsial diperoleh satu aspek demokrasi Indonesia, yaitu lembaga demokrasi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan, aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien determinasi diperoleh hanya sebesar 7.19%, artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat diterangkan oleh aspek-aspek dalam IDI sebesar nilai koefisien determinasi. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh Indikator atau sektor lainnya di luar dari sektor demokrasi dan politik dalam IDI. Sektor tersebut seperti pertanian, ekspor- impor, pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan lainnya yang belum dianalisis dalam penelitian ini.

## Pengaruh Kebebasan Sipil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Kebebasan sipil termasuk dalam salah satu pengukuran IDI. Pengukuran kebebasan sipil di Indonesia menggunakan beberapa variabel, yaitu kebebasan dalam berpendapat, berserikat dan berkumpul, berkeyakinan serta bebas dari tindakan diskriminasi. Kebebasan sipil adalah kebebasan setiap Individu dan kelompok individu yang berkeyakinan, berserikat, berpendapat, bebas dari pengekangan yang diperoleh dari individu atau warna negara lainnya, kekuasaan negara serta kelompok masyarakat tertentu, dan kebebasan dari tindakan dikriminasi (Badan Pusat Statistik, 2022). Berdasarkan Tabel 2, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek kebebasan sipil tidak berpengaruh nyata atau signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kondisi tersebut menerangkan bahwa peningkatan aspek kebebasan sipil tidak berhubungan pada pertumbuhan ekonomi.
Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa adanya kebebasan sipil pada suatu negara akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian (Diebolt et al., 2013; Fidrmuc, 2021; Ishtiaq et al., 2016). Sen (1999) menambahkan bahwa kehidupan manusia pada hakikatnya yang diprioritaskan adalah kehidupan berdemokrasi. Masyarakat dapat mengembangkan diri dengan kemampuan dan usahanya, sehingga kebutuhan dan keinginannya dapat terpenuhi. Meskipun demikian, hasil penelitian ini diperkuat oleh Adib et al. (2019), Damanik & Lubis (2022) serta Yudanto & Nugroho (2021) bahwa demokrasi pada aspek kebebasan sipil tidak berpengaruh terhadap kondisi perekonomian. Khodaverdian (2022) melaporkan bahwa demokrasi belum memberikan pengaruh pada PDB per kapita di negara-negara Afrika, karena tidak didukung dengan transisi dan kelembagaan demokrasi. Keterbukaan keuangan dan demokrasi secara de facto tidak berpengaruh terhadap perekonomian di negara-negara Afrika (Nguea et al., 2023).
Hubungan antara kebebasan sipil dan pertumbuhan ekonomi yang tidak berpengaruh tersebut, mengindikasikan bahwa kebebasan sipil masih belum memberikan dampak terhadap perekonomian di Indonesia. Nilai rata-rata indeks pada kebebasan sipil di 34 provinsi di atas 80,00 atau lebih tinggi dari nilai rata-rata indeks pada aspek hak- hak politik dan lembaga demokrasi. Namun demikian, kondisi tersebut belum mampu
mempersembahkan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Situasi kebebasan sipil mengalami gejolak pada sebelum dan saat pemilihan umum daerah di DKI Jakarta (Pilkada) tahun 2016 dan 2017, pemilu Indonesia tahun 2019, dan Pandemi COVID-19 tahun 2020. Terdapat berbagai isu SARA yang diutarakan pada momentum sebelum dan saat pemilu, sehingga situasi kurang kondusif untuk memberikan pendapat umum dan sedikit meningkatnya tindakan diskriminatif di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Syamsuddin Haris dalam Avisena (2019) menyatakan bahwa penurunan dua aspek dalam IDI disebabkan semakin kuatnya politisasi dimensi SARA di tahun politik. Bukan hanya itu, Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pembatasan mobilitas masyarakat secara umum dapat menyebabkan masyarakat kurang memberikan pendapatnya dalam berbagai hal.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022), indikator aspek kebebasan sipil IDI yang nilainya berfluktuatif dan di bawah rata-rata keseluruhan aspek kebebasan sipil adalah kebebasan berpendapat pada masyarakat dan aparat pemerintah. Nilai rata-rata Indikator pada kebebasan berpendapat oleh masyarakat sebesar 49,08 dan kebebasan berpendapat oleh aparat pemerintah senilai 67,57. Hal ini berpengaruh terhadap indeks kebebasan sipil di Indonesia. Indikator kebebasan sipil yang cukup berfluktuatif adalah kebebasan, berserikat dan  berkumpul oleh aparat pemerintah, kondisi ini terjadi sama seperti indikator sebelumnya, yaitu Pilkada DKI Jakarta tahun 2016 dan 2017, serta Pemilu Indonesia tahun 2019.
Menurut Bealey & Johnson (1999) bahwa kebebasan sipil berkaitan dengan kebebasan berekspresi, kebebasan bergerak, kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beribadah yang saling terkait dengan demokrasi. Indonesia yang memiliki berbagai keragaman dan perbedaan di berbagai daerah sulit untuk mencapai sistem pemerintahan yang demokratis. Keragaman dan perbedaan di tengah-tengah masyarakat menghasilkan beragam pendapatan setiap individu dan kelompok masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi aspek kebebasan sipil, maka dibutuhkan komitmen yang kuat, perdamaian tanpa memandang perbedaan, perlakuan yang adil dan merata, serta integrasi tata nilai dalam kehidupan berdemokrasi.
Aspek kebebasan sipil di Indonesia dalam indikator kebebasan berpendapat serta kebebasan berkumpul dan berserikat harus dijaga pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat dan aparat pemerintah. Indikator tersebut diharapkan tidak menimbulkan konflik yang merusak iklim stabilitas politik dan perekonomian di berbagai provinsi Indonesia. Kasus terbesar kebebasan sipil dalam berpendapat dan berserikat di Indonesia terjadi pada tahun 1997/1998, ditandai dengan beberapa aktivis hilang dan meninggal, tertembaknya mahasiswa Universitas Trisakti saat demonstrasi, kasus munir yang meninggal mendadak di pesawat dan berbagai kasus HAM lainnya. Kasus-kasus tersebut memuncak dan menghasilkan aksi demonstrasi secara besar-besaran pada tahun 1998 dimana mahasiswa dan masyarakat menduduki gedung MPR dan DPR RI dengan konsekuensi
Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Dalam situasi ini, stabilitas politik Indonesia praktis terganggu dan tidak terkendali.
Stabilitas politik dan kondisi demokrasi yang semakin menurun mengakibatkan pèrekonomian Indonesia mengalami penurunan yang signifikan, krisis moneter membuat inflasi semakin tinggi, masyarakat tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok, perusahaan- perusahaan terlilit hutang, nilai rupiah jatuh atas mata uang dollar dan mata uang negara lainnya, aksi pencurian semakin meningkat serta perilaku diskiriminasi semakin meningkat pada suku, ras, dan kelompok Tiongkok di Indonesia. Kondisi kelam tersebut telah dilewati Indonesia dan menjadi sejarah yang harus dipelajari oleh masyarakat, aparat pemerintah dan stakeholders . Aspirasi masyarakat akibatnya, tidak dapat diabaikan dalam waktu lama, karena masyarakat akan melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan oleh pemerintah dan pada akhirnya akan menimbulkan ketidakstabilan politik. Menurut Iskandar & Subekan (2020) bahwa terdapat hubungan pertumbuhan ekonomi dan demokrasi dalam jangka panjang berkaitan dengan stabilitas politik suatu negara, sehingga kestabilan politik harus dijaga oleh berbagai stakeholder .
Isham et al. (1997) berpendapat bahwa negara dengan kebebasan sipil yang kuat akan memiliki tingkat pengembalian ekonomi yang tinggi daripada kebebasan sipil yang lemah dengan syarat bahwa negara tersebut mampu mengendalikan dan mengkonsolidasikan tingkat demokrasi. Pemerintah Indonesia diharapkan untuk menjaga amanat demokrasi, yaitu menjaga kebebasan sipil dalam berkeyakinan, berkumpul dan berserikat, berpendapat, bebas dari pengekangan yang diperoleh dari Individu atau warna negara lainnya. Aspek kebebasan sipil dimanfaatkan sebagai wadah bagi masyarakat untuk berekspresi, berpendapat, berkumpul dan bebas dari diskriminasi dalam berdemokrasi di Indonesia. Tinambunan (2023) mendefinisikan kebebasan berpendapat adalah dasar esensial berdemokrasi, konsepsi yang berbeda dengan istilah «berpendapat bebas», karena kebebasan merupakan hak dasar manusia dengan sifat baik dan bijak.
Masyarakat diharapkan tidak menyalahartikan kebebasan berpendapat dengan berpendapat bebas, karena akan menghasilkan output yang berbeda. Kebebasan berpendapat, yaitu berekspresi mengutarakan pendapat dengan bijak dan bertanggung jawab, sedangkan berpendapat bebas adalah memberikan informasi yang tidak dipercaya, tidak bijak, tidak bertanggung jawab, dan dapat memberikan ujaran kebencian kepada pihak yang bertentangan dengan pendapatnya. Oleh karena itu, masyarakat mampu mengatur ekspresinya dalam berpendapat, berserikat, dan berkeyakinan supaya tidak mengganggu ketentraman masyarakat lainnya dan tidak menimbulkan konflik ataupun kerusuhan yang dapat mengganggu stabilitas politik dan perekonomian di Indonesia.

## Pengaruh Hak-hak Politik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Aspek perhitungan IDI yang kedua yaitu hak-hak politik. Aspek ini terdiri dari berbagai indikator yaitu hak memilih dan dipilih serta tingkat partisipasi politik dalam keputusan
dan pengawasan. Tabel 2 menunjukkan bahwa aspek hak-hak politik tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Temuan penelitian menyatakan kenaikan aspek hak-hak politik tidak memberikan pengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan penelitian tersebut berbeda dengan penelitian terdahulu dari Diebolt et al. (2013), Fidrmuc (2021), Ishtiaq et al. (2016) dan Persson & Tabellini (2009) yang melaporkan bahwa demokrasi berdampak secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara.
Di sisi lain, temuan penelitian diperkuat oleh Adib et al. (2019), Damanik & Lubis (2022), dan Yudanto & Nugroho (2021) yang mengatakan bahwa demokrasi dalam aspek hak-hak politik tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Lundström (2005) melaporkan bahwa tingkat demokrasi yang tinggi akan berdampak negatif terhadap keterbukaan ekonomi di suatu negara. Aminuddin & Purnomo (2019) menambahkan di negara-negara Asia Tenggara yang memiliki kondisi demokrasi yang positif belum memberikan pengaruh pada pembangunan ekonomi. Aspek hak-hak politik dapat menjadi alat keseimbangan antara kestabilan politik dan pembangunan ekonomi.
Tidak adanya korelasi di antara hak-hak politik dan pertumbuhan ekonomi, mengindikasikan bahwa aspek IDI tersebut belum memberikan pengaruh yang nyata terhadap perekonomian di Indonesia. Selain itu, nilai rata-rata hak-hak politik di 34 provinsi berfluktuatif dan di bawah 75,00 atau lebih rendah dari nilai rata-rata indeks pada aspek kebebasan politik dan lembaga demokrasi. Kondisi ini menjelaskan bahwa aspek hak-hak politik belum memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Aspek hak-hak politik pada berbagai provinsi di Indonesia mengalami kondisi yang berfluktuatif, disebabkan pemilu daerah yang berbeda-beda setiap tahunnya.
Kasus Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, nilai aspek hak-hak politik lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menandakan masyarakat daerah DKI Jakarta begitu antusias dalam memberikan hak suara dalam berpolitik dalam Pilkada. Sebaliknya, Pilkada Jawa Barat dan Jawa Timur tahun 2018 memiliki nilai aspek hak-hak politik yang lebih rendah dari tahun sebelumnya, sebuah aspek yang mengindikasikan bahwa masyarakat kurang antusias dalam memberikan hak suaranya ke pasangan calon kepala daerah. Badan Pusat Statistik (2022) melaporkan ada dua indikator aspek hak-hak politik IDI yang nilainya di bawah dari 60,00 atau di bawah nilai rata-rata keseluruhan aspek hak-hak politik yaitu demonstrasi yang bersifat kekerasan dan persentase perempuan di parlemen daerah. Nilai rata-rata indikator pada demonstrasi yang bersifat kekerasan sebesar 34,54, sedangkan persentase perempuan di parlemen daerah senilai 57,11, kedua indikator ini cukup mempengaruhi indeks hak-hak politik di Indonesia.
Ghardallou dan Sridi (2020) berpendapat bahwa efek demokrasi pada pertumbuhan ekonomi tergantung pada stabilitas politik. Ketidakstabilan politik di suatu negara akan cenderung mengancam pertumbuhan ekonomi. Aspek hak-hak politik diharapkan menjadi jaminan bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses politik, sehingga pendapat dan
hak politik dapat tersalurkan dengan baik dan bijak. Sebaliknya, apabila masyarakat tidak dapat menyalurkan hak politiknya akan berakibat pada guncangan kestabilan politik di Indonesia.
Indonesia pernah mengalami ketidakstabilan politik yang tinggi dan mengganggu perekonomian negara yaitu pada krisis moneter tahun 1998. Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat secara besar terjadi melawan pemerintah Orde Baru otoritarian pada saat itu. Tragedi Trisakti menjadi aksi demonstrasi berdarah yang memakan korban beberapa mahasiswa Universitas Trisakti. Selain itu, kasus terjadi penculikansampai saat ini belum diketahui keberadaanya. Kerusuhan Mei 1998 menuntut pemerintah untuk lebih demokratis dan berpihak kepada masyarakat, serta menurunkan presiden Soeharto dari jabatannya yang telah berkuasa 32 tahun. Aksi demonstrasi secara besar-besaran memberikan efek terhadap kestabilan politik dan berakibat terganggunnya perekonomian Indonesia tahun 1998. Kondisi tersebut terlihat dari investasi luar negeri yang ditarik oleh investor, karena nilai tukar rupiah yang merosot jauh hingga menyentuh Rp16.800 per dolar AS.
Indikator persentase perempuan di parlemen daerah masih rendah dan belum memberikan kontribusi dalam pengarusutamaan gender di Indonesia meskipun pemerintah telah melansir kebijakan afirmatif dalam proses pencalonan. Masyarakat masih menganggap bahwa kaum pria lebih berkompeten dalam menyampaikan pendapat rakyat di parlemen. Pemikiran tersebut harus diubah bahwa kaum perempuan dapat memberikan keterwakilan pendapat masyarakat di parlemen daerah, terutama pada isu hak asasi anak dan perempuan serta kesetaraan gender yang merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-5 di Indonesia. Menurut Purba dan Wahyuningsi (2023) dan Yuslin (2021) bahwa keterlibatan perempuan di parlemen daerah dapat memberikan pengaruh secara signifikan terhadap perekonomian di daerah dan Indonesia. Peningkatan partisipasi kaum perempuan di parlemen, akan meningkatkan keputusan politik yang semakin substansial dan kualitas ide pemikiran dalam hal peraturan yang mendorong kaum perempuan dan anak-anak semakin meningkat (Supanji, 2021).
Aspek hak-hak politik di Indonesia perlu ditingkatkan untuk menjaga kestabilan politik. Mukand dan Rodrik (2020) berpendapat bahwa demokrasi dalam hak politik memberdayakan mayoritas masyarakat, sehingga akan mempengaruhi ekonomi bagi negara yang menerapkannya. Peningkatan suara warga negara, akuntabilitas publik dan tata kelola yang baik, pengendalian tingkat demokrasi dapat meningkatkan kinerja ekonomi oleh pemerintah (Isham et al., 1997). Demokrasi yang sudah berjalan lama di Indonesia harus mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan menjaga amanat Undang-Undang 1945 yaitu hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik di tengah masyarakat.
Pemerintah Indonesia diharapkan netral atau tidak memihak dalam proses penyediaan hak-hak politik warga negara, mampu menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas
saat hak pilih, dan menjaga keamanan dan ketertiban saat demonstrasi. Masyarakat mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan tertib saat melakukan orasi demonstrasi kepada pemerintah, tidak melakukan kekerasan dan perusakan fasilitas umum. Selain itu, kaum perempuan dapat hadir dan aktif di tengah masyarakat dalam memberikan pendapat dan ikut serta sebagai calon legislatif di parlemen daerah. Kondisi tersebut nantinya dapat meningkatkan aspek hak-hak politik, sehingga nantinya demokrasi akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia.

## Pengaruh Lembaga Demokrasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Aspek lembaga demokasi merupakan aspek ketiga dalam perhitungan IDI. Aspek ini terdiri dari beberapa indikator yaitu pemilu secara bebas dan adil, peran DPRD, peran birokrasi pemerintah daerah, peran partai politik serta peran peradilan secara independen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek lembaga demokrasi berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artinya peningkatan kualitas aspek lembaga demokrasi akan memberikan dampak secara langsung terhadap peningkatan perekonomian di Indonesia. Temuan ini sejalan dengan teori dan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa lembaga demokrasi berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara (Diebolt et al., 2013; Fidrmuc, 2021; Ishtiaq et al., 2016; Persson & Tabellini, 2009). Selain itu, demokrasi dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan sosial bagi masyarakat (Widuri, 2021).
Walaupun nilai rata-rata keseluruhan aspek lembaga demokrasi lebih rendah dari aspek kebebasan sipil, tetapi aspek tersebut memberikan pengaruh terhadap perekonomian di Indonesia secara umum. Todaro & Smith (2012) menerangkan bahwa lembaga-lembaga di suatu negara yang stabil, kuat, adaptif, dan terkonsolidasikan oleh masyarakat akan membantu proses percepatan pembangunan ekonomi. Asumsinya,  pemerintahan yang demokratis akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara dengan sistem politik autoritarian. Iskandar dan Subekan (2020) menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dikarenakan adanya institusi- institusi yang kuat dalam demokrasi. Demokrasi yang tepat dan sesuai di masyarakat dapat mendorong lebih baik kinerja lembaga atau institusi dalam berbagai bidang terutama bidang politik. Walaupun demikian, jumlah partai politik perlu dibatasi, karena semakin tinggi jumlah partai, maka anggaran negara akan semakin meningkat dan mengganggu pertumbuhan ekonomi (Wahyudi & Palupi, 2023). Penegakkan aturan hukum secara imprasial berperan dalam penguatan kelembagaan demokrasi, sehingga mampu menjaga stabilitas politik di suatu negara.
Lembaga demokrasi menjadi alat ukur dalam keberhasilan pertumbuhan ekonomi, karena lembaga tersebut  dapat menyalurkan aspirasi masyarakat ke pemerintah daerah dan pusat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022) terdapat beberapa indikator yang memberikan pengaruh terhadap aspek lembaga demokrasi yaitu pemilu secara bebas
dan adil, peran partai politik, dan peran peradilan yang independen. Menurut Amru dan Dartanto (2014), pemilu yang merupakan pesta demokrasi besar di Indonesia memberikan pengaruh dalam dimensi atau aspek ekonomi dalam jangka waktu pendek, mendorong peningkatan jumlah uang beredar, investasi, dan konsumsi.
Partai politik memberikan peran yang sangat penting bagi masyarakat, karena dapat menyalurkan kritik dan saran ke pemerintah. Partai politik juga memberikan peran dalam kaderisasi dari masyarakat  dan meningkatkan pengarusutamaan gender dalam kepengurusan partai politik. Setiap tahunnya indikator peran partai politik dalam aspek lembaga demokrasi meningkat dan membuktikan bahwa partai politik mampu meningkatkan demokrasi di Indonesia. Pada indikator peradilan yang Independen diperoleh nilai rata-rata keseluruhan lebih tinggi dari nilai rata-rata aspek lembaga demokrasi. Hal ini membuktikan bahwa keputusan hakim dan perhentian penyelidikan yang kontroversial telah dilaksanakan dengan jujur, adil, dan tidak memihak.
Di sisi lain, aspek lembaga demokrasi masih memiliki pekerjaan rumah yang harus dibenahi pada dua indikator, yaitu peran DPRD dan birokrasi pemerintah daerah. Data Badan Pusat Statistik (2022) melaporkan bahwa setiap tahunnya nilai rata-rata indikator peran DPRD pada penilaian peraturan daerah oleh DPRD dan rekomendasi terhadap eksekutif lebih rendah dari nilai rata-rata aspek lembaga demokrasi. DPRD di setiap provinsi di Indonesia diharapkan dapat membuat payung hukum di daerah dengan menerbitkan peraturan daerah serta merekomendasikan kepada eksekutif terkait peraturan yang telah disusun. Birokrasi pemerintah daerah harus segera diperbaiki, sehingga tidak mengganggu kualitas aspek lembaga demokrasi. Setiap pemerintah daerah mampu menyampaikan Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara terbuka kepada masyarakat daerah, karena hal ini menyangkut hak masyarakat Indonesia mendapatkan kesejahteraan sosial yang merata dan adil. Peran pemerintah daerah yang terbuka berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.
Iskandar & Subekan (2020) mengatakan bahwa institusi pemerintah di Indonesia masih terdapat persoalan dalam demokrasi, perlu dilakukan beberapa perbaikan di beberapa lembaga kepemerintahan. Kondisi tersebut dibuktikan dengan data yang menginformasikan bahwa tingkat korupsi terbanyak pada birokrasi pemerintah di daerah (Angelia, 2022). Setiap tahunnya tren korupsi di Indonesia mengalami kenaikan, pemerintah pusat mendominasi kasus korupsi terbanyak di Indonesia, selanjutnya pemerintah daerah Jawa Barat, Jawa Timur Sumatera Utara, Riau, dan DKI Jakarta (Angelia, 2022). Selain itu, sebaran korupsi terbanyak berdasarkan jabatan atau profesi secara keseluruhan dipegang oleh instansi pemerintah daerah dan pusat. Urutan jumlah kasus korupsi tertinggi berdasarkan jabatan yaitu anggota DPR RI dan DPRD, Eselon I/II/III, kepala daerah, pimpinan kementerian dan lembaga (Angelia, 2022).
Situasi tersebut harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dan pusat untuk mulai berbenah dan meningkatkan sistem audit internal yang ketat, supaya pelaporan
keuangan daerah dan pusat dapat lebih akuntabel transparan. Aspek lembaga demokrasi memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun Demikian, pemerintah tidak boleh memandang sebelah mata terkait kasus korupsi di lembaga pemerintah. Pengurangan kasus korupsi dan konflik eksternal yang berhubungan dengan sistem publik disertai peningkatan akuntabilitas demokrasi, akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (Rachdi & Saidi, 2015). Dengan demikian, sebagai penegasan, demokrasi di suatu negara dapat mendorong kinerja yang lebih baik bagi institusi pemerintahan (Wahyudi & Palupi, 2023). Oleh karena itu, peningkatan kinerja lembaga demokrasi diharapkan dapat menjaga stabilitas politik di Indonesia dan pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif bagi kesejahteraan masyarakat secara umum.

## Penutup
Kehidupan demokrasi di Indonesia telah banyak melewati berbagai rintangan dalam pelaksanaan berdemokrasi dari awal negara ini merdeka. Tulisan ini menitikberatkan pada pengaruh aspek-aspek dalam perhitungan demokrasi yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Aspek dalam IDI yang dimaksud yaitu aspek kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga demokrasi. Pemaparan temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek lembaga demokrasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di sisi lain, aspek demokrasi lainnya yaitu kebebasan sipil dan hak-hak politik tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan temuan penelitian bahwa lembaga demokrasi menjadi satu-satunya aspek dalam pengukuran IDI yang memberikan pengaruh terhadap perekonomian. Demokrasi yang berjalan baik harus didukung dengan tingkat stabilitas politik yang tinggi, sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin meningkat. Peran partai politik dan peradilan yang independen serta pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan demokrasi dan ekonomi di daerah dan Indonesia. Namun, pembenahan perlu dilakukan di tingkat DPRD dan pemerintah daerah untuk tercapainnya good governance, sehingga kedepannya memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.
Aspek kebebasan sipil di Indonesia perlu ditingkatkan, karena hak-hak dasar manusia berada dalam aspek ini yaitu kebebasan berkeyakinan, berserikat, berpendapat, bebas dari diskrimasi. Perbaikan kondisi kebebasan berpendapat harus dijalankan oleh pemerintah supaya masyarakat dapat memberikan aspirasi terhadap perbaikan kehidupan. Masyarakat dapat membedakan definisi kebebasan berpendapat dengan berpendapat bebas untuk tidak menyampaikan berita yang tidak benar dan ujaran kebencian yang berbau SARA. Peningkatan aspek hak-hak politik perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas politik di Indonesia. Kita harus berkaca di masa demonstrasi besar tahun 1998, kejadian kekerasan dari pemerintah kepada masyarakat sudah memakan banyak korban. Bukan hanya Itu,
demonstrasi tersebut memberikan efek terhadap politik, perekonomian dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Sejarah demokrasi menjadi suatu pembelajaran bagi semua stakeholder untuk memberikan wadah dalam berpendapat dan keterbukaan dalam akuntabilitas publik dan tata kelola kepemerintahan.
Kehidupan berdemokrasi menjadi suatu hal yang diprioritaskan dalam sistem kepemerintahan di Indonesia, untuk terciptanya pemerintah yang demokratis, meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Tugas lembaga kepemerintahan di daerah dan pusat serta masyarakat saling mendukung terciptanya kualitas demokrasi yang bertanggung jawab, adil, tidak melakukan tindakan kekerasan, dan tidak berpihak pada satu golongan tertentu. Peningkatan demokrasi tersebut akan memberikan dampak terhadap stabilitas politik dan kedepannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dan Indonesia. Peraturan-peraturan di daerah dan pusat tidak mengekang aspirasi masyarakat dalam berpendapat dan melaksanakan hak politiknya.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada Pustakawan Rulina Rachmawati dalam memberikan beberapa artikel ilmiah terkait demokrasi untuk penulisan jurnal ini.

## Pendanaan
Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan, dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P., & Robinson, J. A. (2019). Democracy Does Cause Growth. Journal of Political Economy, 127(1), 47–100. https://doi.org/10.1086/700936 Adib, A., Idris, I., & Triani, M. (2019). Analisis Pengaruh Demokrasi , Indeks Gini dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan , 8 (1), 67. https://doi.org/10.24036/ecosains.11519657.00 Aminuddin, M. F., & Purnomo, J. (2019). Democracy and Development in Southeast Asia:
A Critical Comparison. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 15 (2), 147–163. https:// doi.org/10.26593/jihi.v15i2.3271.147-163
Amru, A. F., & Dartanto, T. (2014). Dampak Pemilihan Umum 2014 terhadap Indikator Makroekonomi .
Angelia, D. (2022). Menilik Statistik Korupsi di Indonesia. GoodStats . https://goodstats.id/ article/menilik-statistik-korupsi-di-indonesia-IWZN8
Avisena, M. I. R. (2019). Politisasi SARA Sebab Turunnya Kebebasan Sipil dan Hak Politik. MediaIndonesia.Com . https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/249923/politisasi- sara-sebab-turunnya-kebebasan-sipil-dan-hak-politik
Badan Pusat Statistik. (2022). Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Provinsi, 2009-2021 . Jakarta: Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/indicator/34/2159/1/-metode-baru- indeks-demokrasi-indonesia-menurut-provinsi.html
Badan Pusat Statistik. (2023). [Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita, 2010- 2022 . Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Bealey, F., & Johnson, A. G. (1999). The Blackwell Dictionary of Political Science (1st ed.). Blackwell Publishing Ltd.
Damanik, D., & Lubis, I. (2022). Analisis Pengaruh Demokrasi, Jumlah Penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera. Prosiding Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK) , 503–515. https:// usahid.ac.id/conference/index.php/snpk/article/download/80/67
Denney, A. S., & Tewksbury, R. (2013). How to Write a Literature Review. Journal of Criminal Justice Education , 24 (2), 218–234. https://doi.org/10.1080/10511253.2012.730617
Diebolt, C., Mishra, T., Ouattara, B., & Parhi, M. (2013). Democracy and Economic Growth in an Interdependent World. Review of International Economics , 21 (4), 733–749. https:// doi.org/10.1111/roie.12067
Fidrmuc, J. (2021). Democracy as a Driver of Post-Communist Economic Development. In The Palgrave Handbook of Comparative Economics (pp. 517–543). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50888-3_20
Forester, J. (1984). Bounded Rationality and the Politics of Muddling Through. Public Administration Review , 44 (1), 23–32. https://doi.org/10.2307/975658
Ghardallou, W., & Sridi, D. (2020). Democracy and Economic Growth: a Literature Review. Journal of the Knowledge Economy , 11 (3), 982–1002. https://doi.org/10.1007/s13132-019- 00594-4
Gujarati, D., Porter, D., & Gunasekar, S. (2017). Basic Econometrics (5th ed.). New York: McGraw Hill Education.
Ibrahim, I. (2017). Menakar kedalaman pengukuran demokrasi model Indeks Demokrasi Indonesia (IDI): Beberapa catatan substantif dari Kepulauan Bangka Belitung. Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik , 30 (2), 133. https://doi.org/10.20473/mkp. V30I22017.133-149
International Churchill Society. (2016). The Worst Form of Government . Washington, D.C.: International Churchill Society. https://winstonchurchill.org/resources/quotes/the- worst-form-of-government/
Isham, J., Kaufmann, D., & Pritchett, L. H. (1997). Civil Liberties, Democracy, and the Performance of Government Projects. The World Bank Economic Review , 11 (2), 219–242. https://doi.org/10.1093/wber/11.2.219
Ishtiaq, M., Majeed, M. T., & Sohail, M. (2016). Financial Sector, Democracy and Economic Growth: A Panel Data Analysis. The Pakistan Development Review , 55 (4I-II), 437–453. https://doi.org/10.30541/v55i4I-IIpp.437-453
Iskandar, A., & Subekan, A. (2020). Democracy and Growth Nexus in Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan , 20 (2), 208–221. https://doi.org/10.23917/jep.v20i2.7581
Khodaverdian, S. (2022). The African tragedy: the effect of democracy on economic growth.
Empirical Economics , 62 (3), 1147–1175. https://doi.org/10.1007/s00181-021-02049-9 Kristal, D. (2021). Perbandingan (De)Konsolidasi Demokrasi: Studi Penurunan Kualtias Demokrasi di Indonesia dan Filipina Pada Periode 2016-2020. Jurnal Penelitian Politik ,
18 (2), 125–139. https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v18i2.1007
Linz, J. J., & Stepan, A. C. (1996). Toward Consolidated Democracies. Journal of Democracy ,
7 (2), 14–33. https://doi.org/10.1353/jod.1996.0031
Lührmann, A., Tannenberg, M., & Lindberg, S. I. (2018). Regimes of the World (RoW): Opening New Avenues for the Comparative Study of Political Regimes. Politics and Governance , 6 (1), 60–77. https://doi.org/10.17645/pag.v6i1.1214
Lundström, S. (2005). The effect of democracy on different categories of economic freedom. European Journal of Political Economy , 21 (4), 967–980. https://doi.org/10.1016/j. ejpoleco.2004.11.005
Madung, O. G. N., & Mai, A. Y. (2022). Populism, Radical Democracy, and the Indonesian Process of Democratization. Politika: Jurnal Ilmu Politik , 13 (1), 131–148. https://doi. org/10.14710/politika.13.1.2022.131-148
Mukand, S. W., & Rodrik, D. (2020). The Political Economy of Liberal Democracy. The Economic Journal , 130 (627), 765–792. https://doi.org/10.1093/ej/ueaa004
Munasinghe, M. (1993). Environmental Economics and Sustainable Development. Paper presented at the 1992 UNCED, Earth Summit, Rio de Janeiro, Brazil. Washington, D.C.: IBRD/World Bank.
Nguea, S. M., Noula, A. G., & Noumba, I. (2023). Financial Globalization and Democracy: Implications for Economic Growth in African Countries. Journal of the Knowledge Economy . https://doi.org/10.1007/s13132-023-01311-y
Our World in Data. (2023). The world has recently become less democratic . Global Change Data Lab. https://ourworldindata.org/less-democratic
Persson, T., & Tabellini, G. (2009). Democratic Capital: The Nexus of Political and Economic Change. American Economic Journal: Macroeconomics , 1 (2), 88–126. https:// doi.org/10.1257/mac.1.2.88
Purba, S. F., & Wahyuningsi, M. (2023). The 5th Sustainable Development Goal: Women’s Participation in West Nusa Tenggara’s Economic Growth. Prosiding Seminar Nasional LPPM UMMAT II , 71–82. https://journal.ummat.ac.id/index.php/semnaslppm/article/ view/14204
Rachdi, H., & Saidi, H. (2015). Democracy and Economic Growth: Evidence in MENA Countries. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 191 , 616–621. https://doi.org/10.1016/j. sbspro.2015.04.644
Sari, N. (2017). BPS DKI: 2016 Jadi Tahun Demokrasi Terburuk selama 7 Tahun Terakhir ArtikeBPS DKI: 2016 Jadi Tahun Demokrasi Terburuk selama 7 Tahun Terakhir. Kompas.
Com . https://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/14/16215431/NaN?page=all
Satria. (2021). Tahukah Kamu? Demokrasi di Papua Itu Sedikit Berbeda. Universitas Gadjah Mada . https://www.ugm.ac.id/id/berita/21567-tahukah-kamu-demokrasi-di-papua-itu- sedikit-berbeda
Sen, A. K. (1999). Democracy as a Universal Value. Journal of Democracy , 10 (3), 3–17. https:// www.journalofdemocracy.org/articles/democracy-as-a-universal-value/
Simon, H. A. (1972). Theories of Bounded Rationality. In Decision and Organization (CB McGuire & R Radne, pp. 161–176). North-Holland Publishing Company.
Sofyan, A. (2013). Pemaknaan Demokrasi di Era Reformasi (Opini Masyarakat Jawa Tengah Terhadap Demokrasi Saat Ini). Politika: Jurnal Ilmu Politik , 4 (2), 5–12. https://doi.org/ https://doi.org/10.14710/politika.4.2.2013.5-12
Sudrajat, A. (2016). Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah. MOZAIK: Jurnal Ilmu- Ilmu Sosial Dan Humaniora , 8 (1). https://doi.org/10.21831/moz.v8i1.10763
Sukirno, S. (2006). Makroekonomi: Pengantar Teori (1st ed.). Jakarta : Raja Grafindo Persindo. Supanji, T. H. (2021). Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia Penting bagi Kemajuan Bangsa . Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan. https:// www.kemenkopmk.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesia-penting-bagi- kemajuan-bangsa
Syam, M. N., Soedarno, S., Hadiwiguna, & Putra, A. A. G. (2009). Menelusuri Kembali: Demokrasi Pancasila (1st ed.). Jakarta: Nusantara Institute.
Tinambunan, E. R. L. (2023). Analisis Platonian atas Fenomena Regresi Demokrasi di Indonesia. Politika: Jurnal Ilmu Politik , 14 (1), 87–106. https://doi.org/https://doi. org/10.14710/politika.14.1.2023.87-106
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). Economic Development (11th ed.). New York: Pearson.
Wahyudi, H., & Palupi, W. A. (2023). Corruption Mudhorot for Economic Growth in 7 ASEAN Countries. WSEAS TRANSACTIONS ON SYSTEMS , 22 , 101–115. https://doi. org/10.37394/23202.2023.22.11
Widuri, D. R. (2021). Hubungan Antara Demokrasi dan Kesejahteraan Warga di Eropa:
Analisis European Social Survey 2002-2018. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik , 7 (2), 306–318. https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/download/1123/1526
Yudanto, R., & Nugroho, S. (2021). Analisis Hubungan Indeks Kebebasan Sipil, Indeks Hak-Hak Politik, Indeks Lembaga Demokrasi, dan Indeks Gini dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015 – 2019. Jurnal Kalacakra , 2 (2), 91–96. https://jurnal. untidar.ac.id/index.php/kalacakra/article/download/4378/pdf
Yuslin, H. (2021). Pembuktian Strategi Pengarusutamaan Gender (PuG): Analisis Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia , 1 (3), 162–170. https://doi.org/10.11594/jesi.01.03.04

## Tentang Penulis
Samuel Fery Purba adalah peneliti ahli pertama pada PR Ekonomi Perilaku dan Sirkuler, BRIN.  Sebelum bergabung di BRIN, penulis berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penulis  memiliki  area  riset  seputar  tema  ekonomi keuangan negara dan ekonomi lingkungan.
Hariyadi Hariyadi adalah peneliti ahli madya pada PR Ekonomi Perilaku dan Sirkuler, BRIN. Sebelum bergabung di BRIN, penulis berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Penulis  memiliki  area  riset  terkait  kebijakan publik pengelolaan sumber daya alam dan perubahan iklim, dan kebijakan energi terbarukan.