## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174
Volume 3, Nomor 1, 2023

## Authors
Hasudungan Sinaga

## Affiliation
Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, Indonesia
Email hassinaga@gmail.com

## Date Submission
23 December 2022
Date Accepted 15 January 2023
Date Published 30 January 2023

## DOI
10.52249

## ANALISIS  ASPEK  YURIDIS  DAN  ASPEK NON  YURIDIS  TERHADAP  TINDAK PIDANA  MENJADI  PERANTARA  DALAM JUAL BELI NARKOTIKA

## Abstract
Many  cases  of  narcotics  have  gone  through  controversies  or controversial court decisions. That is, the application of norms in the contents of the court decision is still debatable. One example is the  Bandung  District  Court  Decision  on  behalf  of  the  defendant Nana  als  Ujang  Fata  Bin  Ajuk  Marjuki  (Alm)  No. 1159/Pid.Sus/2021/PN  Bdg  regarding  the  case  of  the  crime  of Narcotics. This type of legal research is normative legal research. The nature of the research in this study is analytical descriptive in nature. The type of data used in this research is library research. The  circulation  of  narcotics  in  Indonesia  when  viewed  from  a juridical aspect is legal, the Narcotics Law only prohibits the use of narcotics  without  permission  by  the  law  in  question.  Narcotics crime  is  used  as  a  promising  and  rapidly  developing  business arena, where this activity has an impact on mental damage, both physically  and  psychologically,  to  drug  users,  especially  the younger generation. Law enforcement against narcotics crimes has been carried out by many law enforcement officers and has received many judge's decisions. In the non-juridical aspect, in making his decision, in addition to considering matters  of a juridical nature, judges also make non-juridical considerations, especially in terms of  economic,  social  and  political  aspects.  directly  or  indirectly, either  implicitly  or  explicitly,  the  "integrative  philosophy  of punishment" in the judge's decision is not solely based on, starting from  and  only  considering  the  juridical  aspect  (formal  legalistic) solely because if this starting point does not reflect the values the value  of  justice  that  should  be  embodied  by  the  criminal  justice system. Some of the legal issues analyzed from the decision are the Complete  Format  of  the  Decision  but  the  exploration  of  non- juridical  aspects  is  not  explored  in  depth  in  the  decision  and  the aggravating and mitigating reasons for the crime are not explored in depth and the Articles of Indictment are appropriate but do not formulate  articles  55  of  the  Criminal  Code  regarding  inclusion. The  need  for  the  formulation  of an  article  regarding inclusion in the  indictment  of  charges  and  decisions  is  due  to  broaden  the criminal  responsibility  of  other  actors  and  to  facilitate  proof  for other  cases  related  to  case  number:  No.  1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Because from the  position of the  case it is  still possible  that there are other actors on the DPO (People Wanted List). Keywords: Criminal, Disctrict Court,Narcotics

## Abstrak
Banyak beberapa kasus narkotika yang sudah melalui vonis atau  putusan  pengadilan  yang  bersifat  kontroversi. Maksudnya,  penerapan  norma  dalam  isi  putusan
pengadilan tersebut masih dapat diperdebatkan. Salah satu contohnya ialah Putusan Pengadilan Negeri Bandung  Atas Nama  terdakwa    Nana  als  Ujang  Fata  Bin  Ajuk  Marjuki (Alm)  No  1159/Pid.Sus/2021/PN  Bdg  mengenai  perkara tindak  pidana  Narkotika.  Jenis  penelitian  hukum  ini merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Sifat  penelitian dalam    penelitian    ini    adalah  bersifat  deskriptif      analitis. Jenis   data yang   digunakan   dalam   penelitian   ini adalah penelitian    kepustakaan  ( library  research ).  Peredaran narkotika  di  Indonesia  apabila  ditinjau  dari  aspek  yuridis adalah  sah  keberadaannya,  Undang-Undang  Narkotika hanya melarang penggunaan terhadap narkotika tanpa izin oleh  undang-undang  yang  dimaksud.  Kejahatan  narkotika dijadikan  ajang  bisnis  yang  menjanjikan  dan  berkembang pesat,  yang  mana  kegiatan  ini  berimbas  pada  rusaknya mental,  baik  fisik  maupun  psikis  pemakai  narkotika khususnya  generasi  muda.  Penegakan  hukum  terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak  hukum  dan  telah  banyak  mendapat  putusan Hakim.  Dalam  aspek  non  yuridis,  Di  dalam  menjatuhkan putusannya,  selain  mempertimbangkan  hal-hal  yang sifatnya  yuridis,  hakim  juga  membuat  pertimbangan  yang bersifat  non  yuridis  terutama  dalam  askep  ekonomi,  sosial dan  politik.  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung,baik implisit  maupun  eksplisit  maka  “filsafat  pemidanaan  yang bersifat  integratif”  pada  putusan  hakim  tidak  semata-mata bertumpu,  bertitik  tolak  dan  hanya  mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik  tolak  demikian  kurang  mencerminkan  nilai-nilai keadilan  yang  seharusnya  diwujudkan  oleh  peradilan pidana  Beberapa  isu  hukum  yang  dianalisis  dari  putusan tersebut adalah Format Putusan Lengkap namun penggalian aspek  non  yuridis  tidak  digali  secara  mendalam  pada putusan  dan  alasan  pemberat  dan  peringan  pidana  tidak digali  secara  mendalam  dan  Pasal  Dakwaan  sudah  tepat namun  tidak  merumuskan  pasal  55  KUHP  tentang penyertaan. Perlunya perumusan pasal mengenai penyertaan  dalam  dakwaan  tuntutan  dan  putusan dikarenakan  untuk  memperluas  pertanggung  jawaban pidana  pelaku  lain  dan  untuk  mempermudah  pembuktian bagi perkara lain yang berkaitan dengan perkara nomor: No 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Karena dari kasus posisi masih dimungkinkan  ada  pelaku  lain  dalam  status  DPO  (Daftar Pencarian Orang).
Kata Kunci: Narkotika, Pengadilan Negeri, Pidana.

## PENDAHULUAN
Narkotika berasal dari kata narcotic yang artinya sesuatu yang dapat  menghilangkan rasa  nyeri  dan  menimbulkan  efek stupor (bengong),  bahan  pembius  atau  obat  bius
(Mintawati & Budiman, 2021). Pasal 1 angka 1 UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakann bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,  baik  sintetis  maupun  semisintetis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,  dan dapat  menimbulkan  ketergantungan,  yang  dibedakan  ke  dalam  golongan-golongan (Mustafa,  2007).  Banyak  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  timbulnya  penyalahgunaan narkotika.  Faktor  yang  pertama  tentunya  faktor  lingkungan,  Faktor  dari  luar  lingkungan keluarga  adanya  sindikat  narkoba  Internasional  yang  berupaya  menembus  setiap  negara demi  mencari  keuntungan  sebanyak  mungkin  (Sudanto,  2017).  Dengan  jaringan  rapi  dan dan  terorganisir  ,  jaringan  narkoba  tersebut  berupaya  mencari  konsumen  baru  dalam mengembangkan  bisnis  narkobanya  tersebut  (Simangunsong,  2009).  Lingkungan  yang sudah  mulai  tercemar  oleh  kebiasaan  penyalahgunaan  narkotika  dan  obat  obatan  keras, mudah  menyerap korban baru di sekitarnya. Lingkungan ini  ada karena upaya pedagang obat keras dan narkotika sebagai agen/kaki tangan bandar. Ada juga yang tercipta karena adanya  pendatang  baruke  dalam  suatu  lingkungan  masyarakat  yang  membawa  narkoba yang  disebabkan  dintara  rekan  yang  terdorong  oleh  rasa  ingin  tahu,  dan  ingin  mencoba.. Lingkungan liar artinya lingkungan seperti ini tercipta karena diinginkan oleh sekelompok anak  muda  yang  ingin  mencari  kebebasan  sendiri.  Mereka  biasanya  melakukan  kegiatan yang  melanggar  norma  hukum  (Gultom,  2019).  Seperti  melakukan  perkelahian,  minum minuman  keras,  pemerkosaan,dan  pemakaian  narkotika.  Faktor  ekonomi  juga  menjadi faktor penyebab lainnya yaitu Setiap pecandu narkoba setiap saat membutuhkan narkotika sebagai  bagian  dari  kebutuhan  hidupnya  yang  dosisnya  cenderung  meningkat, dibandingkan  dengan bebrapa  barang  dagangan  lainnya, narkotika  adalah  komoditi  yang menguntungkan,  meskipun  ancaman  dan  resikonya  cukup  besar  (Rismanda  &  Ginting, 2018).
Banyak beberapa kasus narkotika yang sudah melalui vonis atau putusan pengadilan yang  bersifat  kontroversi.  Maksudnya,  penerapan  norma  dalam  isi  putusan  pengadilan tersebut masih dapat diperdebatkan. Salah satu contohnya ialah Putusan Pengadilan Negeri Bandung    Atas  Nama  terdakwa    Nana  als  Ujang  Fata  Bin  Ajuk  Marjuki  (Alm)  No 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg mengenai perkara tindak pidana Narkotika. Adapun kronologi kasusnya ialah Terdakwa Nana Als Ujang Fata Bin Ajuk MARJUKI (Alm) pada hari Kamis tanggal 09 Sptember 2021 sekitar jam 20.00 wib atau pada suatu waktu masih dalam bulan September  2021  atau  setidak-tidaknya  masih  dalam  tahun  2021  bertempat  disekitar Jl.Cijantung  Kabupaten  Purwakarta  akan  tetapi  karena  terdakwa  ditahan,  dan  sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada PN Bandung dari pada PN.Purwakarta maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 UURI No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Wilayah PN Bandung Kelas 1A berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut  secara  tanpa  hak  atau  melawan  hukum,  menawarkan  untuk  dijual,  menjual, membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5  gram  perbuatan  mana  dilakukan  terdakwa  sebagai  berikut  (Asep  Sumirat  Danaatmaja, S.H., M.H; Jan Manoppo, S.H; Riyanto Aloysius, S.H., 2022) :
Berawal  pada  hari  kamis  tanggal  09  Sptember  2021  sekitar  jam  19.30  terdakwa mendapat  pesan  melalui  facebook  dari  temannya  yang  bernama  Ridwan  als  Iwang  (dpo)
berisi  perintah  untuk  mengambil  tempelan  narkotika  jenis  sabu  di  Cijantung  Purwakarta dan  sabu  tersebut  tersimpan  disebuah  pot  tanaman  didepan  sebuah  rumah  yang  berada didalam  sebuah  gang  pinggir  warung  kopi.  Setelah  menguasai  sabu  tersebut  terdakwa pulang  kerumahnya  dan  memfoto  4(empat)  sabu  yang  dikemas  dalam  1  (satu)  bungkus plastic  putih  (Asep  Sumirat  Danaatmaja,  S.H., M.H; Jan Manoppo,  S.H;  Riyanto Aloysius, S.H.,  2022).  Menunggu  perintah  selanjutnya.  Tidak  lama  kemudian  terdakwa  mendapat pesan dari Ridwan als Iwang (dpo)melalui whatsapp agar seluruh sabu tersebut langsung dirubah menjadi 6 (enam) paket sabu dibungkus plastic klip bening dibalut tissue, dan 27 (dua  puluh  tujuh)  paket  kecil  jenis  sabu  dibungkus  plastic  klip  bening  dan  dimasukan kembali  kedalam  kantung  plastik  putih  bersama  3  (tiga)  paket  besar  sabu.  Dan  terdakwa menunggu perintah selanjutnya dari Ridwan als Iwang (dpo) yang nantinya sabu tersebut akan  diambil  orang  suruhannya.  Dan  pada  tanggal  20  September  2021  terdakwa  berhasil ditangkap dirumahnya oleh petugas kepolisian yang mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika.dan dari tangannya ditemukan 6 (enam) paket sabu dibungkus plastic klip bening dibalut tissue, dan 27 (dua puluh tujuh) paket kecil jenis sabu dibungkus plastic klip bening dan dimasukan kembali kedalam kantung plastic putih bersama 3 (tiga) paket besar sabu seberat 313,22 (tiga ratus tiga belas koma dua puluh dua gram)  dibawah  lemari  pakaian  dikamar  tidur  terdakwa.  Terdakwa  mendapatkan  upah sebesar  Rp.1.000.000  (satu  juta  rupiah)  sekali  pengambilan  sabu.  Terdakwa  melakukan penyalah gunaan jenis Sabu tersebut tanpa izin yang berwenang untuk itu. Dan untuk Sabu seberat  seberat  313,22  (tiga  ratus  tiga  belas  koma  dua  puluh  dua  gram)  telah  dilakukan pemusnahan  seberat  308,22  gram  berdasarkan  Berita  Acara  Pemusnahan  Barang  Bukti  di Polda  Jabar  tanggal  3  November  2021  yang  dihadiri  oleh  Jpu,  Penyidik  ,  terdakwa  dan pengacara  terdakwa  .Sedangkan  penyisihan  untuk  barang  bukti  sabu  seberat  4,93  gram telah diperiksa ke Balaipom dengan No. 21.093.11.16.05.0230. K tanggal 29 September 2021 dan  sisa hasil uji  menjadi 4,60 gram ditanda tangani  oleh Ami  Damilah .Apt. yang dalam kesimpulannya  menyatakan  Metamphetamine  Positif  termasuk  Narkotika  Golongan  1 menurut  UU  RI  No.35  tahun  2009  tentang  Narkotika.  Surat  Dakwaan  dalam  sistem peradilan  pidana  dapat  diartikan  sebagai  “surat  atau  akta  yang  memuat  rumusan  tindak pidana  yang  didakwakan  kepada  terdakwa,  yang  disimpulkan  dan  ditarik  dari  hasil pemeriksaan  penyidikan,  dan  merupakan  dasar  serta  landasan  bagi  hakim  dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan”.  Bentuk dakwaan yang digunakan dalam kasus 1159/Pid.Sus/2021/PN  Bdg  adalah  dakwaan  berbentuk  subsidairitas.  Pasal  yang didakwakan adalah pasal Primair Pasal 114 ayat 2 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Selanjutnya Subsidair Pasal 112 ayat 2 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
Jaksa  dalam  tuntutannya  menuntut  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa Nana Als Ujang Fata Bin Ajuk Marjuki (Alm), dengan pidana penjara selama 12(dua belas) tahun penjara.Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6(enam)bulan penjara. Hakim dalam putusanya Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan  pidana  penjara  selama  11(sebelas)  tahun  dan  pidana  denda  sebesar  Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan (Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H; Jan Manoppo, S.H; Riyanto Aloysius, S.H., 2022).

## METODE PENELITIAN
Untuk  membahas  permasalahan      yang      telah      dirumuskan  dan            dibatasi sebagaimana   tersebut diatas, maka dalam metode  penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini,     akan     dipergunakan  metode dan  Teknik penelitian sebagaimana dibawah      ini. Jenis penelitian     yang     dilakukan     adalah penelitian hukum normatif (Suteki  dan  Galang  Taufani,  2018).  Sifat  penelitian    dalam    penelitian   ini    adalah  bersifat deskriptif   analitis. Jenis   data yang   digunakan   dalam   penelitian   ini adalah  penelitian kepustakaan  ( library  research ).Sumber    data    yang    digunakan  dalam          penelitian          ini adalah     data sekunder  yang    berupa  bahan  hukum primer: Kitab Undang  - Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahan hukum sekunder:   yaitu   bahan-bahan   hukum yang  diperoleh  buku - buku bacaan  dan laporan-laporan    hasil    penelitian    hukum  yang  ada  hubungannya  dengan  masalah  yang diteliti          dan          bahan          hukum  tersier  yaitu  bahan  hukum  yang  pelengkap  sifatnya memberikan  petunjuk  atau            penjelasantambahan  terhadap  bahan  hukum  primerdan bahan hukum  sekunder.  Bahan hukum  tersier ini   terdapat   dalam penelitian   misalnya kamus hukum, kamus  bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Aspek  Yuridis Pada Tindak Pidana Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Dalam Putusan No 1159/Pid.Sus/2021/Pn Bdg
Kasus  penyalahgunaan  narkotika  semakin  memprihatinkan  dan  pemeerintah  telah memberikan  perhatian  khusus  terhadap  pelaku  penyalahguna  narkotika  dimana hukumannya  lebih  berat  karena  untuk  mewujudkan  dari  komitmen  pemerintah  untuk menyelamatkan  bangsa  Indonesia  dari  buruknya  penyalahgunaan  narkotika  (Sihotang  & Butar-butar,  2021).  Permasalahan  narkotika  juga  merupakan  permasalahan  yang  sangat kompleks dan sulit untuk dihilangkan. Selain itu, masalah narkotika juga termasuk dalam kejahatan luar biasa. Dalam perkembangannya, kasus-kasus narkotika dari tahun ke tahun selalu meningkat (Suisno, 2017). Indonesia yang terletak pada posisi diantara tiga benua dan mengingat  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  semakin  pesat  dan  juga pengaruh  globalisasi.  Penyalahgunaan  narkotika  tidak  hanya  didominasi  kaum  pria  saja tetapi  juga  wanita  dan  terlebih  anak-anak  (Muhammad  Ridwan  Lubis,  2019). Penyalahgunaan  dalam  penggunaan  narkotika  ialah  pemakaian  obat-obatan  atau  zat-zat berbahaya  dengan  tujuan  bukan  untuk  pengobatan  dan  penelitian  sertadigunakan  tannpa mengikuti prosedur aturan atau dosis yang benar (Ardika et al., 2020). Dalam komdisi yang cukup  wajar/sesuai  dosis  yang  dianjurkan  dalam  kedokteran  saja,  maka  penggunaan narkotika secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.  Penyalahgunaan  narkotika  juga  akan  berpengaruh  pada  tubuh  dan  mental emosional  para  pemakainnya.  Jika  narkotika  itu  semakin  hari  semakin  sering  dikonsumsi apalagi dalam jumlah dosis yang berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiawaan, dan fungsi sosial di masyarakat. Pengaruh narkotika pada wanita dapat berakibat lebih fatal karena menghambat perkembangan kepribadiannya. Nakotika dapat merusak potensi diri, sebab  narkotika  dianggap  sebagai  cara  yang  wajar  bagi  seseorang  sehingga  dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari (Iskandar, 2021).
Perihal tentang kejahatan narkotika yang sejak lama menjadi musuh bangsa kini kian mengkhawatirkan bangsa- bangsa beradab hingga saat ini. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan extraordinary crime. Adapun pemaknaannya adalah sebagai  suatu  kejahatan  yang  berdampak  besar  dan  multi  dimensional  terhadap  sosial, budaya,  ekonomi  dan  politik  serta  begitu  dahsyatnya  dampak  negatif  yang  ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu extraordinary punishment kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambahi seantero bumi ini sebagai transnational crime .  Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek  yuridis  adalah  sah  keberadaannya,  Undang-Undang  Narkotika  hanya  melarang penggunaan terhadap narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Kejahatan narkotika  dijadikan  ajang  bisnis  yang  menjanjikan  dan  berkembang  pesat,  yang  mana kegiatan ini  berimbas pada rusaknya mental,  baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya  generasi  muda.  Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika,  telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan  hukum  diharapkan  mampu  menjadi  faktor  penangkal  terhadap  meningkatnya perdagangan  gelap  serta  peredaran  narkotika,  tapi  dalam  kenyataannya  justru  semakin intensif dilakukan oleh penegak hukum dari tindak pidana narkotika itu sendiri.
Dalam  penegakan  hukum  pidana  harus  mencerminkan  tiga  hal  yaitu;  keadilan, kepastian  hukum  dan  kemanfaatan,  agar  mampu  menciptakan  penegakan  hukum  yang dicita-citakan  (Muliadi,  2015).  Demi  mencapai  ketiga  hal  tersebut  maka  penegak  hukum seharusnya  dirumuskan  dalam  berbagai  kaidah-kaidah,  yang  kemudian  diformulasikan kedalam  undang-undang  agar  tidak  menyimpang  jauh  dari  usaha-usaha  pencapaian keadilan yang hakiki demi kepasitan hukum dan kemanfaatan (Setyanegara, 2014). Menurut Oemar Seno Adji:”Suatu pengadilan yang bebas dan  tidak dipengaruhi merupakan syarat yang indispensable bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi judiciary. Ia tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, ia  “ subordinated ”,  terikat  pada  hukum.”Ide  dasar  yang  berkembang  secara  universal perlunya  suatu  peradilan  yang  bebas  dan  tidak  memihak,  " freedom  and  impartial  judiciary " yang  menghendaki  terwujudnya  peradilan  yang  bebas  dari  segala  sikap  dan  Tindakan maupun bentuk multiintervensi merupakan nilai gagasan yang bersifat “universal” (Anam, 2019). "Freedom and impartial judiciary" merupakan karakteristik dan persyaratan utama bagi negara  hukum.  Ada  tiga  ciri  khusus  negara  hukum  Indonesia  yang  digariskan  oleh  ilmu hukum melalui prinsip-prinsip Rule of Law , yaitu (Indra Bhawana, 2016):
1. Pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  yang  mengandung  pengertian perlakuan  yang  sama  di  bidang  politik,  hukum,  sosial,  ekonomi,  budaya,  dan pendidikan;
2. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya; dan
3. Peradilan  yang  bebas,  tidak  bersifat  memihak,  bebas  dari  segala  pengaruh  kekuasaan lain.

## Aspek  Non  Yuridis  Pada  Tindak  Pidana  Menjadi  Perantara  Dalam  Jual  Beli Narkotika Dalam Putusan No 1159/Pid.Sus/2021/Pn Bdg
Pertimbangan  yang  bersifat  non  yuridis,  Di  dalam  menjatuhkan  putusannya,  selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. secara langsung ataupun tidak langsung,baik implisit maupun eksplisit maka “filsafat pemidanaan yang bersifat integratif” pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu,  bertitik  tolak  dan  hanya  mempertimbangkan  aspek  yuridis  (formal  legalistik) semata-mata  karena  apabila  bertitik  tolak  demikian  kurang  mencerminkan  nilai-nilai keadilan  yang  seharusnya  diwujudkan  oleh  peradilan  pidana  (Ariyanti,  2019).  Pada hakekatnya,  dengan  mempertimbangkan  aspek-aspek  yang  bersifat  non  yuridis  seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban  dan  masyarakat,  aspek  policy/filsafat  pemidanaan,  aspek  disparitas  pemidanaan, dan  lain  sebagainya  maka  hendaknya  vonis  diharapkan  memenuhi  dimensi  keadilan. Konkretnya, putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis  sehingga  keadilan  yang  ingin  dicapai,  diwujudkan  dan  dipertanggungjawabkan adalah  keadilan  dengan  orientasi  pada moral  justice , sosial  justice dan legal  justice (Ahadi, 2022).  Sebagaimana pula pertimbangan yang bersifat yuridis,  pertimbangan yang bersifat non yuridis juga didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, yang antara lain mencakup hal-hal yaitu  (Purnomo, 2017):
a. Akibat perbuatan terdakwa
b. Kondisi diri terdakwa
c. Peran atau kedudukan terdakwa
Pada  putusan  ini,  format  nya  lengkap  dan  aspek  yuridis  sudah  digali  secara komperhensif  namun  penggalian  aspek  non  yuridis  tidak  terlalu  digali  secara  mendalam. Aspek Ekonomi Politik Sosial, Budaya dapat dikaji  lagi dalam putusan pengadilan tersebut. Tindak  Pidana  Narkotika  juga  dapat  dikaji  dari  sisi  Ekonomi,  Filosofis  dan  Budaya masyarakat (Legal Culture) . Hal- hal yang berkaitan dengan aspek non yuridis dapat digali dalam  menentukan  berat  dan  ringannya  pidana  (hukuman).  Mengingat  tindak  pidana Narkotika merupakan salah satu extra ordinary crime banyak aspek yang akan terdampak serta banyak faktor penyebab yang dapat digali .  Adapun Pada putusan hanya menggali aspek sosiologis yaitu dalam keadaan memberatkan yaitu: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;  Perbuatan  terdakwa  bertentangan  dengan  program  pemerintah  tentang pemberantasan Narkoba (Esther et al., 2021).
Selanjutnya Hal-hal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. Selain itu juga,  hakim dapat menggali putusan dari  ilmu bantu hukum pidana lain seperti  kriminologi  untuk menentukan motif dan penyebab terjadinya kejahatan dalam hal ini Tindak pidana menjadi perantara jual beli narkotika (Yusviq Andito et al., 2022).

## Analisis  Hukum  mengenai  Tidak  Dirumuskan  Pasal  55  KUHP  mengenai Penyertaan Tindak Pidana
Surat  Dakwaan  dalam  sistem  peradilan  pidana  dapat  diartikan  sebagai  “surat  atau akta  yang  memuat  rumusan  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepada  terdakwa,  yang
disimpulkan  dan  ditarik  dari  hasil  pemeriksaan  penyidikan,  dan  merupakan  dasar  serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan” (Ngape, 2018).  Surat Dakwaan harus memuat syarat formal dan syarat materiil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal  143  Kitab  Undng-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  (Tendean,  2018).  Secara umum, Surat Dakwaan yang terdapat dalam Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg telah  memenuhi  syarat  formal  dan  syarat  materiil  yang  dimaksudkan  dalam  KUHAP tersebut.  Dalam  Putusannya  hakim  memutus  perkara  berdasarkan  Pasal  114  ayat  2  UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun unsur Pasal 114 ayat 2 UU No.35 tahun 2009 Tentang  Narkotika  adalah  :  secara  tanpa  hak  atau  melawan  hukum,  menawarkan  untuk dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau menyerahkan  narkotika  Golongan  I  sebagaimana  dimaksud  ayat1  dalam  bentuk  bukan tanaman  beratnya  5  gram.  Penggunaan  pasal  114  ayat  2  UU  No.35  tahun  2009  Tentang Narkotika dalam dakwaan , tuntutan maupun putusan sudah  tepat karena dari  kronologi perkara terdakwa melakukan jual beli atau menjadi perantara Narkotika hal ini terlihat dari : “Berawal pada hari kamis tanggal 09 Sptember 2021 sekitar jam 19.30 terdakwa mendapat pesan melalui  facebook  dari  temannya  yang  bernama  Ridwan  als  Iwang  (dpo)  berisi  perintah  untuk mengambil  tempelan  narkotika  jenis  sabu  di  Cijantung  Purwakarta  dan  sabu  tersebut  tersimpan disebuah  pot  tanaman  didepan  sebuah  rumah  yang  berada  didalam  sebuah  gang  pinggir  warung kopi.Setelah menguasai sabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya dan memfoto 4(empat) sabu yang dikemas  dalam  1  (satu)  bungkus  plastic  putih.  Menunggu  perintah  selanjutnya.  Tidak  lama kemudian terdakwa mendapat pesan dari Ridwan als Iwang (dpo)melalui whatsapp agar seluruh sabu tersebut langsung dirubah menjadi 6 (enam) paket sabu dibungkus plastic klip bening dibalut tissue, dan 27 (dua puluh tujuh) paket kecil jenis sabu dibungkus plastic klip bening dan dimasukan kembali kedalam kantung plastic putih bersama 3 (tiga) paket besar sabu. Dan terdakwa menunggu perintah selanjutnya  dari  Ridwan  als  Iwang  (dpo)  yang  nantinya  sabu  tersebut  akan  diambil  orang suruhannya.” dan “Bahwa  narkotika  jenis  sabu  tersebut  rencanaya  setelah  terdakwa  ambil  akan terdakwa recah menjadi paket kecil dan kemudian terdakwa serahkan kepada seseorang yang diduga sebagai  suruhan  dari  Sdr.RIDWAN  ALS  IWANG  (DPO)  dengan  maksud  untuk  dijual  dan Diedarkan  “ (Asep  Sumirat  Danaatmaja,  S.H.,  M.H;  Jan  Manoppo,  S.H;  Riyanto  Aloysius, S.H., 2022) .
Dengan membaca kasus posisi yang ada pada surat dakwaan dan putusan maka tepat penerapan pasal 114 ayat 2 Undang-undang Narkotika telah tepat karena peran terdakwa adalah menjadi perantara jual beli narkotika yang memenuhi unsur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-undang Narkotika.  Perumusan pasal tindak pidana telah tepat namun perlu juga dirumuskan pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana  mengenai Penyertaan Tindak Pidana    atau Deelneeming. Penyertaan  atau  deelneming  adalah  pengertian  yang  meliputi semua  bentuk  turut  serta/terlibatnya  orang  atau  orang-  orang  baik  secara  psikis  maupun fisik  dengan  melakukan  masing-masing  perbuatan  sehingga  melahirkan  suatu  tindak pidana  (Imani,  2016).  Sedangkan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  “penyertaan” berasal  dari  kata  serta  yang  memiliki  arti  ikut,  mengikut,  turut,  dengan,  bersama-sama dengan,  beserta,  mengiringi,  menyertai,  menemani,  untuk  membantu,  iku-ikut,  ikut campur,  membarengi.  Yang  kemudian  penyertaan  memiliki  arti  turut  sertanya  seseorang atau lebih dalam suatu tindak pidana. Wujud atau bentuk dari penyertaan deelneming yaitu turut  melakukan medeplegen dan  pembantuan  ( medeplichtigheid )  yang  dikandungan  dalam
Pasal  55  dan  Pasal  56  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Tujuan dirumuskannya tindak pidana yang dalam undang-undang baik sebagai kejahatan ataupun pelanggaran  ditujukan  pada  orang  (subyek  hukum  pidana)  dan  hanya  sebagian  terdapat tindak  pidana  yang  ditujukan  pada  suatu  badan  hukum  yang  terdapat  diluar  KUHP (Baehaqi, 2022). Pasal 55 KUHP:
(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
1e.  Orang  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  atau  turut    serta  melakukan perbuatan itu;
2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan member kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.
(2)Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya (Sambulele, 2013).
Berdasarkan  rumusan  pasal  tersebut  di  atas  maka  bentuk-bentuk  penyertaan  dalam arti luas menurut KUHP adalah sebagai berikut :
Pembuat/dader (Pasal 55 KUHP) terdiri dari (Fahrurrozi & M Gare, 2019):
1. Orang yang melakukan /pelaku/pleger ( Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP)
2. Orang yang menyuruh melakukan/doenpleger (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP)
3. Orang yang turut serta melakukan/medepleger (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP)
4. Penganjur/Pembujuk/Pemancing/Penggerak/uitlokker  (Pasal  55)ayat  (1)  ke  2 KUHP)
Apabila  dilihat  dari  kasus  posisi  putusan  ,  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  atas bujukan terdakwa  lain Riswan  alias  Iwang (dpo)  dengan  iming-iming mendapatkan  uang Rp. 1000.000,00. Hal ini dapat dilihat dari “ Berawal pada hari kamis tanggal 09 Sptember 2021 sekitar jam 19.30 terdakwa mendapat pesan melalui facebook dari temannya yang bernama Ridwan als  Iwang  (dpo)  berisi  perintah  untuk  mengambil  tempelan  narkotika  jenis  sabu  di  Cijantung Purwakarta dan sabu tersebut tersimpan disebuah pot tanaman didepan sebuah rumah yang berada didalam  sebuah  gang  pinggir  warung  kopi.” dan “Terdakwa  mendapatkan  upah  sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sekali pengambilan sabu” . Dari kasus posisi dapat dilihat bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana sendiri melaikan bersama-sama dengan orang lain walaupun berkas di split karena terdakwa lain masih dalam pencarian (dpo). Terdakwa yang melakukan  tindak  pidana  karena  ada  iming-iming  sejumlah  uang  termasuk  kategori uitlokker yang  mana  Ridwan  als  iwang  (dpo)  sebagai  penganjur  ( uitlokker) dan  terdakwa nana sebagai orang yang dianjurkan yang diatur dalam  Pasal 55 ayat 2 KUHP. Pertanggung jawaban  pidana  pasal  55  KUHP  berdiri  sendiri dan  tidak tergantung  pada  pelaku    utama (Astuti, 2021).
Perlunya  perumusan  pasal  mengenai  penyertaan  dalam  dakwaan  tuntutan  dan putusan  dikarenakan  untuk  memperluas  pertanggung  jawaban  pidana  pelaku  lain  dan untuk mempermudah pembuktian bagi perkara lain yang berkaitan dengan perkara nomor: No 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Karena dari kasus posisi masih dimungkinkan ada pelaku lain dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang) Kesalahan perumusan pasal  dalam surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan. Hal ini dikarenakan,
surat  dakwaan  adalah  sebagai  dasar  atau  landasan  pemeriksaan  perkara  di  dalam pengadilan.

## KESIMPULAN
Peredaran  narkotika  di  Indonesia  apabila  ditinjau  dari  aspek  yuridis  adalah  sah keberadaannya,  Undang-Undang  Narkotika  hanya  melarang  penggunaan  terhadap narkotika  tanpa  izin  oleh  undang-undang  yang  dimaksud.  Kejahatan  narkotika  dijadikan ajang  bisnis  yang  menjanjikan  dan  berkembang  pesat,  yang  mana  kegiatan  ini  berimbas pada  rusaknya  mental,  baik  fisik  maupun  psikis  pemakai  narkotika  khususnya  generasi muda.  Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika,  telah  banyak  dilakukan  oleh aparat  penegak  hukum  dan  telah  banyak  mendapat  putusan  Hakim.Dalam  aspek  non yuridis,  Di  dalam  menjatuhkan  putusannya,  selain  mempertimbangkan  hal-hal  yang sifatnya  yuridis,  hakim  juga  membuat  pertimbangan  yang  bersifat  non  yuridis  terutama dalam  askep  ekonomi,  sosial  dan  politik.  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung,baik implisit maupun eksplisit maka “filsafat pemidanaan yang bersifat integratif” pada putusan hakim  tidak  semata-mata  bertumpu,  bertitik  tolak  dan  hanya  mempertimbangkan  aspek yuridis  (formal  legalistik)  semata-mata  karena  apabila  bertitik  tolak  demikian  kurang mencerminkan  nilai-nilai  keadilan  yang  seharusnya  diwujudkan  oleh  peradilan  pidana. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Atas Nama TERDAKWA  Nana als Ujang Fata Bin Ajuk  Marjuki  (Alm)  Alm  NOMOR  1159/Pid.Sus/2021/PN  Bdg  mengenai  tindak  pidana narkotika  secara  online.Pasal  dakwaan  dirumuskan  secara  Subsidairitas  yaitu  :Pasal  114 ayat 2 subsidair Pasal 112 ayat 2 Undang –undang Narkotika nomr 35 tahun 2009. Beberapa isu  hukum  yang  dianalisis  dari  putusan  tersebut  adalah  Format  Putusan  Lengkap  namun penggalian  aspek  non  yuridis  tidak  digali  secara  mendalam  pada  putusan  dan  alasan pemberat  dan  peringan  pidana  tidak  digali  secara  mendalam  dan  Pasal  Dakwaan  sudah tepat namun tidak merumuskan pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Perlunya perumusan pasal  mengenai  penyertaan  dalam  dakwaan  tuntutan  dan  putusan  dikarenakan  untuk memperluas  pertanggung  jawaban  pidana  pelaku  lain  dan  untuk  mempermudah pembuktian  bagi  perkara  lain  yang  berkaitan  dengan  perkara  nomor:  No 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Karena dari kasus posisi masih dimungkinkan ada pelaku lain dalam  status  DPO  (Daftar  Pencarian  Orang)  Kesalahan  perumusan  pasal  dalam  surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan. Hal ini dikarenakan, surat  dakwaan  adalah  sebagai  dasar  atau  landasan  pemeriksaan  perkara  di  dalam pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi  terhadap  Eksistensi  Produk  Hukum.  Jurnal  USM  Law  Review, 5 (1). https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965
Anam,  A.  D.  (2019).  Landasan  Aksiologi  Kebebasan  Hakim  dalam  Memutus  Perkara Tinjauan Keadilan Substantif. An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah … . Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan  Tindak  Pidana  Narkotika. Jurnal  Konstruksi  Hukum , 1 (2). https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2569.286-290
Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
Jurnal Yuridis , 6 (2). https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789 Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H; Jan Manoppo, S.H; Riyanto Aloysius, S.H., M. . (2022). P U T U S A N Nomor 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg .
Astuti, P. W. (2021). Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik dan Perluasan Pertanggungjawaban  Pidana  (Pasal  55  dan  56  KUHP). Jurnal  JURISTIC , 1 (03). https://doi.org/10.35973/jrs.v2i02.2626
Baehaqi,  E.  S.  (2022).  Keturutsertaan  dalam  Tindak  Pidana. An-Nahdliyyah  Jurnal  Studi Keislaman , 1 (1).
Esther,  J.,  Manulang,  H.,  Debora,  &  Arismani.  (2021).  Aspek  Hukum  Pidana  Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja. Pengabdian Kepeda Masyarakat , 02 (02).
Fahrurrozi, F., & M Gare, S. B. (2019). Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana
Menurut KUHP. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum , 10 (1). https://doi.org/10.31764/jmk.v10i1.1103
Gultom,  T.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  dalam Perantara  Jual  Beli  Narkotika  Golongan  I  Jenis  Shabu  (Studi  Putusan  …. …  Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains .
Imani,  D.  (2016).  Akibat  Hukum  Jika  Surat  Dakwaan  Dinyatakan  Obscuur  Libel  Oleh Hakim. Lex Crimen , V (5).
Indra  Bhawana,  I.  G.  W.  (2016).  Indenpendsi  dan  Impratialitas Hakim  Perspektif  Teoritik- Praktik Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 5 (1). https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i01.p17
Iskandar,  F.  (2021).  Pelaksanaan  Pertanggungjawaban  Pidana  Pengedar  terhadap  Korban Penyalahgunaan  Narkotika. Jurnal  Penegakan  Hukum  Dan  Keadilan , 2 (2). https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9989
Mintawati,  H.,  &  Budiman,  D.  (2021).  Bahaya  Narkoba  dan  Strategi  Penanggulangannya.
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra , 1 (2). https://doi.org/10.52005/abdiputra.v1i2.95
Muhammad  Ridwan  Lubis,  G.  T.  P.  S.  (2019).  Analisis  Faktor-faktor  Penyebab  Anak Melakukan  Tindak  Pidana  Narkotika. Jurnal  Penelitian  Pendidikan  Sosial  Humaniora , 4 (2). https://doi.org/10.32696/jp2sh.v4i2.348
Muliadi,  S.  (2015).  Aspek  Kriminologis  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum , 6 (1). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.346
Mustafa,  M.  (2007).  Kajian  Sosiologi  terhadap  Kriminalitas,  Perilaku  menyimpang,  dan Pelanggar Hukum. Jurnal Konstruksi Hukum , 5 (2).
Ngape, H. B. A. (2018). Akibat Hukum Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan Diluar
Surat Dakwaan Penuntut Umum. Justitia Jurnal Hukum , 2 (1). https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1229
Purnomo, A. (2017). Rekonstruksi Tuntutan Pidana yang Responsif dalam Sistem Peradilan
Pidana. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan , 5 (3). https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.517
Rismanda, C., & Ginting, R. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta. Jurnal Recidive , 7 (1).
Sambulele, A. S. (2013). Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana (Pasal 55 Dan 56 KUHP). Lex Crimen , II (7).
Setyanegara,  E.  (2014).  Kebebasan  Hakim  Memutus  Perkara  Dalam  Konteks  Pancasila (ditinjau  dari  keadilan  "substantif. Jurnal  Hukum  &  Pembangunan , 44 (4). https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.31
Sihotang, L., & Butar-butar, G. (2021). Analisis Pinalti Hukum Mati Kepada Perantara Jual beli  Narkotika  dan  Pembelian  kategori  Tanaman  Narkotika  (Studi  Kasus  No. 1991/PID.SUS/2019/PN  MDN).  Nommensen  Journal  Of Opinion , 2 (01).
https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.205 Simangunsong,  F.  (2009).  Faktor-Faktor  Penyalahgunaan  Narkotika. Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika .
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) . Rajawali Pers.
Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. ADIL: Jurnal Hukum ,
9 (1).
Suisno,  S.  (2017).  Tinjauan  Yuridis  Perantara  Tindak  Pidana  Narkotika  Menurut  Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009. Jurnal Independent , 5 (2). https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.75
Suteki  dan  Galang  Taufani.  (2018).  Metodologi  Penelitian  Hukum.  In Metodologi  Penelitian Hukum .
Tendean, V. Y. (2018). Batalnya Surat Dakwaan Menurut Hukum Acara Pidana. Lex Crimen,
7 (5).
Yusviq  Andito,  J.,  Sahari,  A.,  &  Erwinsyahbana,  T.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Korban Penyalahgunaan  Narkotika  Melalui  Double  Track  System. Legalitas:  Jurnal  Hukum , 14 (1). https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.276