## Jurnal Civic Education:
Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce
2599-1833 (print) 2621-3467 (online )

## Eksistensi tenaga kerja indonesia dalam dimensi hukum hak asasi manusia
Joupy G .Z. Mambu a, 1*
a Program Studi Ilmu Hukum FIS Unima, Manado, Indonesia
1 youpymambu@unima.ac.id *korespondensi penulis
Informasi artikel ABSTRAK Sejarah artikel: Diterima Revisi Dipublikasikan : 20-10-2019 : 10-11-2019 : 2-12-2019 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  dan mengkaji bahan hukum  primer  yaitu  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang Hak  Asasi  Manusia,  dan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003
Tentang  Ketenagakerjaan.  Adapun  masalah  yang  dibahas  dalam penelitian  ini  yaitu  hubungan  kerja  antara  Perusahaan  dengan  Pekerja dalam hal ini Tenaga Kerja Indonesia yang sesuai dan menjunjung nilai- nilai Hak Asasi Manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan  antara  perusahaan/majikan  dengan  pekerja/buruh  yang menjunjung  tinggi  nilai-nilai  hak  asasi  manusia.  Hasil  penelitian  ini menunjukan bahwa intervensi pemerintah memang sudah banyak, antara lain  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  dibuat,  yang  mengatur  serta memberikan  perlindungan  bagi  masyarakat,  namun  masih  banyak peraturan yang belum terlaksana sebagaimana mestinya.
Kata kunci:
Eksistensi Tenaga kerja Hak asasi manusia

## ABSTRACT
Keywords: Existence Labor Human rights This research is a  normative legal research and examines primary legal materials,  namely Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, and Law Number 13 of 2003 concerning Labor. The problem discussed in this study is the employment relationship between the Company and Workers, in this case Indonesian Workers who are in line with and uphold the values of Human Rights. The purpose of this study was to determine the relationship between companies /  employers and workers /  laborers who uphold human rights values. The results of this study indicate that there  are  already  many  government  interventions,  including  Laws  and Regulations that are made, which regulate and provide protection for the community,  but  there  are  still  many  regulations  that  have  not  been implemented properly.
Copyright © 2019 Joupy G.Z. Mambu. All Right Reserved

## Pendahuluan
Manusia  atau  human  dapat  diartikan secara  berbeda-beda  menurut  biologis, rohani, dan istilah kebudayaan, atau secara campuran. Secara biologis, manusia diklasifikasikam  sebagai  Homo  sapiens (Bahasa Latin untuk manusia).
Penggolongan  manusia  yang  paling  utama adalah  berdasarkan  jenis  kelaminnya. Secara alamiah yakni biasa disebut laki-laki atau perempuan.
Menurut  kodratnya,  manusia  pada hakekatnya  tediri  atas  jiwa  dan  tubuh.jiwa
terdiri atas akal, rasa dan kehendak, sedang tubuh  terdiri  atas  unsur-unsur  benda  mati. Pada  hakekatnya,  manusia  berkedudukan sebagai  makhluk  yang  berdiri  sendiri  dan makhluk Tuhan (Notonagoro, 1975a).
Tenaga  kerja  sangat  dibutuhkan untuk  mengerjakan  berbagai  macam  hal demi meningkatkan taraf hidupnya masing- masing, baik yang memerlukan tenaga kerja itu sendiri maupun orang yang mengerjakan pekerjaan,  karena  keduanya  mempunyai hubungan  timbal  balik  yaitu  sama-sama saling  membutuhkan.  Manusia  merupakan
makhluk Tuhan yamg paling mulia diantara ciptaan-ciptaanNya yang lain karena memiliki  akal  budi,  karena  itu  manusia memiliki  haknya  masing-masing,  yang harus  dihormati,  dijaga,  dan  dilindungi, yang  biasanya  sering  disebut  sebagai  Hak Asasi Manusia
Indonesia  sebagai  Negara  yang sudah berkembang, yang memiliki penduduk yang berbeda-beda suku, agama, budaya,  status  sosial,  dan  lain-lain, memiliki  kebutuhan  ekonomi,  pekerjaan, dan  penghasilan  yang  berbeda-beda  pula. Kurangnya lapangan pekerjaan dan tingginya angka pengangguran yang ada di Indonesia mengakibatkan banyak penduduk yang  tidak  mempunyai  pekerjaan  atau pengangguran,  mengambil  risiko  untuk bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), demi memenuhi kebutuhan  hidup  mereka  sendiri  maupun keluarga  mereka.  Kesempatan  yang  sama bagi  tenaga  kerja  untuk  memperoleh pekerjaan  dan  hasil  yang  layak,  yang pelaksanaannya  dilakukan  dengan  tetap memperhatikan  harkat  dan  martabat  yang merupakan  esensi  atau  hakikat  hak  asasi manusia hendaknya mendapat perlindungan hukum  untuk  keadilan  serta  pemerataan kesempatan  kerja  dan  penyediaan  tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan.
Sebagai
Negara yang sudah berkembang  dan  juga  Negara  yang penduduknya  terpadat  keempat  di  dunia, sehingga Indonesia menjadi Negara surplus tenaga  kerja.  Ada  dua  jenis  migrasi  yang paling  mempengaruhi  Indonesia,  yaitu: Pertama  adalah  meningkatnya  migrasi  ke Negara-Negara maju, terutama yang tergabung  dalam  Organisasi  Kerjasama Ekonomi  dan  Pembangunan  di  sini  aliran dominan  permanen  dan  sebagian  besar terdiri  dari  tenaga  kerja  terampil.  Kedua adalah  gerakan,  yang  lebih  dikenal sementara  sebagian  besar  pekerja  tidak terampil,  misalnya  ke  Timur  Tengah  dan tempat lain di Asia.
Penempatan TKI di dalam dan luar negeri, merupakan program nasional dalam upaya  meningkatkan  kesejahteraan  tenaga
kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia.
Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI) memiliki  hak  asasinya  masing-masing karena  Tenaga  Keja  Indonesia  adalah manusia  juga  sehingga  harus  diperlakukan sebagai  manusia  dengan  menghormati  hak asasinya.  Hak  asasi  manusia  dimiliki  oleh setiap  orang  berdasarkan  fakta  bahwa seseorang dilahirkan sebagai Manusia. Jadi, setiap  manusia  yang  lahir  padanya  secara alami  melekat  hak  asasi,  dengan  demikian setiap manusia mutlak melekat padanya hak asasi.  Karena  setiap  manusia  yang  lahir padanya  melekat  hak  asasi,  maka  manusia dimuka  bumi  ini  mempunyai  hak  asasi begitu pula dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  juga memerlukan perlindungan hukum terhadap diri mereka masing-masing baik perlindungan  fisik  maupun,  psikis,  yaitu dengan perlindungan hak asasi serta harkat dan mertabat mereka masing-masing.
Menurut  Anton  Baker,  Hak  asasi manusia  adalah  hak  yang  dimiliki  oleh manusia  secara  kodrat  tanpa  pengecualian dan keistimewaan bagi golongan, kelompok maupun tingkat sosial manusia tertentu.hak-hak  tersebut  mencakup  antara lain  hak  atas  kehidupan,  keamanan, kebebasan  berpendapat,  dan  merdeka  dari segala  bentuk  penindasan  yang  wajib dijunjung  tinggi,  tidak  saja  oleh  individu dari suatu Negara yang mengakui keberadaan  dan  menghargai  HAM  itu sendiri,  namun  harus  juga  dijamin  oleh
Negara tanpa ada pengecualiannya. Karena itu Tenaga Kerja Indonesia harus dilindungi oleh hukum karena sering terjadi pelanggaran  pada  TKI.  Istilah  Hak  Asasi Manusia  itu  sendiri  berarti  hak  tersebut ditemukan dalam hakikat kemanusiaan dan demi  kemanusiaan  (St  Harum  Pudjiarto, 1999).
Kebanyakan para tenaga kerja tidak terampil hukum, dan sebagian besar tebaga kerja  adalah  wanita.  Wanita-wanita  ini sebagian besar dipekerjakan sebagai pekerja  rumah  tangga.  Menurut  penelitian, lebih dari satu juta pekerja Indonesia wanita bekerja  di  Timur  Tengah  Dan  Asia,
sebaliknya  para  tenaga  kerja  laki-laki mendominasi  arus  ke  Korea  Selatan, Taiwan, dan Jepang.
Begitu  banyaknya  jumlah  tenaga kerja  Indonesia  di  dalam  dan  luar  negeri, dan dari jumlah tersebut ada beberapa yang menimbulkan  masalah  yang  termasuk dalam  lingkup  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia.  Isu  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) sudah menjkadi agenda yang makin penting artinya  dewasa  ini,  terutama  paska berakhinya Perang Dunia II.  Potret Hak
Asasi Manusia (HAM) adalah suatu sejarah tentang penegakan kemerdekaan,
kebebasan, keadilan, persamaan, perdamaian, persaudaraan,
dan perlindungan.  Penindasan  (pelanggaran) terhadap  HAM  menempati  fragmentasi historis, dengan fenomena yang berulangkali,  bahwa  rekaman  sejarah terhadap  nasib-nasib  hak-hak  asasi  juga senantiasa  menyuarakan  bagian-bagian pembelaannya yang heroik atas musnahnya kemerdekaan  itu  sendiri  bahkan  Problema HAM telah berkembang sedemikian krusial, sehingga menjadi dilema global.
Deskripsi itu menunjukan mengenai sebagian realitas historis tentang perjanjian HAM. memang tidak sedikit di antara hak- hak  dasar  manusia  yang  dilanggar  oleh sesama  manusia  dan  Negara.  Negara dikategorikan sebagai pihak yang dipersalahkan  ketika  dalam  posisinya sebagai  organisasi  warga  bangsa,  ternyata tidak selalu berhasil menjalankan kewajiban-kewajibannya  (Lonto,  Lolong,
& Pangalila, 2016).
Kurangnya  lapangan  pekerjaan  yang ada  di  Indonesia  merupakan  salah  satu faktor  pendorong  Jumlah  Tenaga  Kerja Indonesia  ke  berbagai  Negara,  yang  dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dengan tujuan untuk memperbaiki taraf hidup mereka.
Bagi  pemerintah  Indonesia,  arus TKI  ke  luar  negeri  adalah  salah  satu  cara untuk  mengatasi  masalah  pengangguran serta menjadi kontribusi sebagai pemasukan devisa  Negara.  Akan  tetapi  sejauh  dapat diamati,  dalam  proses  perekrutan  dan
penempatan TKI selalu menjadi pihak yang dirugikan.  Belum  lagi  masalah  yang berkaitan  dengan  biaya  yang  harus ditanggung oleh calon TKI sebelum ke luar negeri.  Disamping  itu,  kepastian  hukum untuk  menjamin  keselamatan  TKI  belum menjadi prioritas para TKI.
Dewasa ini tingginya migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri menimbulkan permasalahan,  kebanyakan  permasalahan itu  muncul  karena  pelanggaran  hak  asasi tenaga kerja Indonesia di tempat ia bekerja. Baik secara fisik maupun psikis seseorang.
Pelanggaran  HAM  yang  dialami tenaga kerja Indonesia ini bervariasi, mulai dari  pelanggaran  HAM  ringan,  berat, hingga  sangat  berat.  pelanggaran  HAM terhadap  TKI,  terutama  TKW  diantaranya hukuman  cambuk  yang  diberlakukan pemerintah  Malaysia  kepada  para  pekerja migran.  Penganiayaan  juga  sering  dialami oleh TKI sehingga ia mengalami depresi. Tragedi  yang  sama  tak  kalah memprihatinkan  juga  dialami  oleh  kurang lebih  400  TKI/TKW  yang  diperlakukan tidak manusiawi oleh para majikan di Arab Saudi.  Kini  mereka  tertahan  di  barak penampungan yang mirip penjara di Riyadh Arab  Saudi.  Di  antara  korban-korban  TKI di  Arab  Saudi  itu  adalah  Shinta  Marlina Reza (20) TKI asal Cianjur  yang nasibnya terkatung-katung  selama  kurang  lebih  satu setengah tahun terakhir setelah disiksa oleh majikannya  di  Arab  Saudi  hingga  cacat tangan  kanan  dan  buta  kedua  matanya. Selain  Shinta  ada  pula  TKW  yang melarikan  diri  dari  tempat  penampungan dan mengungkapkan adanya kasus penyekapan  TKI  tersebut.  Demikian  pula yang kini dialami oleh 54 orang TKI  yang menghadapi  ancaman  hukuman  mati  di Malaysia. Belum lagi kasus-kasus TKI yang terjadi  pada  saat  ia  pulang  ke  daerah  asal. Dalam  perjalanannya  sering  menghadapi berbagai  macan  pelanggaran  HAM  yaitu penipuan,  pemerasan,  pembiusan,  dan bahkan sampai pencelakaan dirinya..
Dari data tersebut, Indonesia mestinya  melakukan  suatu  evaluasi  yang menyeluruh  dan  melakukan  pengusutan
tuntas terhadap pelanggaran hak-hak warga Negara  kita  di  negeri  orang  itu.  Dengan persoalan-persoalan  HAM  yang  telah diuraikan diatas, pelanggaran HAM
terbanyak dialami oleh para kaum perempuan.
Ada  beberapa  hal  penyebab  yang menjadi asumsi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia:
1.  Adanya  persepsi  tentang  sesuatu  dalam benak  pelaku,  bahkan  seringkali  yang mendasari  tindak  kekerasan  ini  bukan sesuatu yang dihadapi secara nyata. Hak ini dibuktikan dengan realitas di lapangan yang menunjukan bahwa pelaku telah melakukan tindakan  kekerasan  tersebut  tanpa  suatu alasan  yang  mendasar.  Alasan  yang disampaikan  pelaku  hamper  selalu  hanya didasarkan  bahwa  dirinya  atau  permainan bayang-bayang  pikirannya  saja,  bahkan tidak  jarang  ia  justru  mengingkari  telah berbuat  jahat  dan  tidak  terhormat.  Lebih lagi  jika  pelaku  menganggap  tindakannya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar HAM.
2.  Hukum  yang  mengatur  pelanggaran HAM  pada  TKI  masih  biasa.  Seringkali hukum tidak berpihak pada kenyataan yang ada  pada  korban  pelanggaran  HAM  itu sendiri.  Ketidakberpihakan  tersebut  tidak hanya  berkaitan  dengan  substansi  hukum yang memperhatikan kepentingan si korban (Kontras, 2015).
Kurangnya pendidikan dan minimnya keterampilan pada diri rata-rata tenaga kerja Indonesia  menimbulkan  masalah-masalah pelanggaran  HAM  tersebut.  Lemahnya perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja Indonesia juga merupakan salah satu faktor terjadinya pelanggaran HAM .
Secara  internal  Indonesia  harus segera memperbaiki sistem ketenagakerjaannya.  Kalau  memang  TKI menjadi  aset  besar  penghasilan  devisa Negara,  tentunya  ada  aspek-aspek  yang harus  diperhatikan  bagi  para  TKI  sebelum diberangkatkan  ke  luar  negeri.  Aspek mental, skill(keterampilan), bahkan sampai pada pengetahuan soal hak-haknya sebagai pekerja/buruh (Puspitasari, 2017).

## Metode
“Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif”  (Soekanto  &  Mamudji, 2001;  Sunggono,  1997).  Penelitian  hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah yang  berlaku.  Norma  hukum  yang  berlaku itu  berupa  norma  hukum  positif  tertulis bentukan  lembaga  perundang-undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang- undang, peraturan pemerintah, sebagainya” (Muhammad, 2004).
“Peneitian  tipe  ini  lazim  disebut sebagai  studi  dogmatik  atau  yang  dikenal dengan  doctrinal  research”  (Sunggono, 1997)  “Penelitian  tipe  doktrinal  (doctrinal research)  adalah  mirip  dengan tipe penelitian  hukum  normatif”  (Sunggono, 1997).  Dogmatik  hukum  bersifat  teoritis- rasional, sehingga pengungkapannya terikat pada  metode  yang  didasarkan  pada persyaratan logika dedukif. Disamping itu, maka  dogmatik  hukum  memperhitungkan kecermatan,  ketetapan  dan  kejelasan” (Soekanto & Mamudji, 2001).
Menurut  Abdulkadir  Muhammad, “Penelitian hukum umumnya menggunakan analisis  kualitatif,  dengan  alasan:  (1)  Data yng  terkumpul  berupa  kalimat-kalimat pernyataan;  (2)  data  yang  terkumpul umumnya  berupa  informasi;  (3)  hubungan antara  variabel  tidak  dapat  diukur  dengan angka….” (Muhammad, 2004)
Penelitian  ini  juga  memusatkan perhatiannya  pada  hukum  sebagai  sistem peraturan-peraturan  yang  abstrak,  hukum sebagai  suatu  lembaga  yang  benar-benar otonom, terlepas dari kaitannya dengan hal- hal  diluar  peraturan  perundang-undangan. Menurut Bambang Sunggono, “Pemusatan perhatian yang demikian ini akan membawa kepada penggunaan metode normatif dalam menggarap  hukum.  Sesuai  dengan  cara pembahasan  yang  bersifat  analitis,  maka metode  ini  disebut  sebagai  normatif analitis.”
Menurut  Abdulkadir  Muhammad. “Apabila  penelitian  itu  menggunakan pendekatan  normatif  analitis  substansi hukum (approach of legal content analysis),
ada  3  (tiga)  gradasi  pendekatan  normatif analisis  yang  dapat  digunakan,  yaitu:  (a) Penjelajahan hukum (legal exploration); (b) Tinjauan  hukum  (legal  review),  dan  (c) Analisis hukum atau analisis yuridis (legal analysis)  adalah  tingkatan  tertinggi  serta lebih  komperhensif  dalam  kajian  substansi hukum”(Muhammad, 2004).
Dengan  demikian,  analisis  data dilakukan  secara  kualitatif,  konperhensif, dan  lengkap.  Analisis  kualitatif  artinya menguraikan  data  secara  bermutu  dalam bentuk  kalimat  yang  teratur,  runtun,  logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Konperhensif artinya analisis data dilakukan  secara  mendalam  dari  berbagai aspek  sesuai  dengan  lingkup  penelitian. Lengkap  artinya  tidak  ada  bagian  yang terlewatkan  atau  terlupakan,  semuanya masuk  dalam  analisis  (Soekanto  & Mamudji, 2001).

## Hasil dan Pembahasan
Hukum  mengatur  hubungan  antara orang  yang  satu  dengan  yang  lain,  antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat  yang  satu  dengan  yang  lain. Jadi,  antara  orang  yang  satu  dengan  yang lain,  dan  seterusnya  ada  hubungan  yang diatur  oleh  hukum.    Sifat  kehidupan masyarakat  yang  demikian  adalah  sesuai dengan ciri negara hukum.
Perkembangan  dalam  praktik  negara hukum  di  negara-negara  Barat  ini  telah mengubah  pengertian  asas  legalitas  yang semula  diartikan  sebagai  pemerintahan berdasarkan  atas  UU  ( wetmatigheid  van bertuur )  menjadi  pemerintahan  berdasar atas  hukum  ( rechtmatigheid  van  het bestuur ) (Azhary, 1995).
Negara hukum menurut UUD Negara RI Tahun 1945 adalah negara hukum dalam arti  luas  atau  negara  hukum  dalam  arti materiil,  artinya:  “Negara  bukan  saja melindungi  segenap  bangsa  Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.”  Dengan  landasan  dan  semangat negara hukum dalam arti meteriil itu setiap tindakan negara
haruslah
mempertimbangkan dua kepentingan ataupun landasan, yaitu landasan hukumnya (rechtmatigheid) dan kegunaannya (doelmatigheid).
Menurut  Utrech,  pengertian  negara hukum  berdasarkan  dua  asas  pokok:  (1) asas  legalitas,  (2)  asas  perlindungan kebebasan  dan  hak  pokok  manusia  semua orang  yang  ada  di  wilayah  negara,  dalam hal  kebebasan  dan  hak  itu  sesuai  dengan kesejahteraan  umum.  Asas  legalitas  ialah asas bahwa semua tindakan alat-alat negara (termasuk  setiap  orang)  harus  didasarkan atas dan dibatasi oleh peraturan, yaitu “rule of  law” (Utrecht  &  Mohammad,  1962). Dalam  literatur  hukum  khususnya  hukum perdata,  perbuatan-perbuatan  hukum  suatu subyek hukum dalam hubungannya dengan subyek  hukum  yang  lain  dikategorikan dalam hubungan hukum atau rechtsbetrekking . Hubungan  hukum  ( rechtsbetrekking ) ialah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum.  Dalam  hubungan  hukum  tersebut hak  dan  kewajiban  pihak  yang  satu berhadapan  dengan  hak  dan  kewajiban pihak yang lain. Soeroso, mengatakan:
Semua hubungan di dalam masyarakat  diatur  oleh  hukum.  Misalnya, hubungan  hukum  yang  diatur  oleh  hukum ialah  Pasal  1457  KUH  Perdata,  tentang perikatan  (verbintenis)  yang  timbul  karena adanya  suatu  perjanjian  ( overeenkomst ).
Tiap-tiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu: (1) Bevoegdheid atau wewenang, yang disebut hak, dan (2) Plicht atau kewajiban (Soeroso, 1993). Setiap hubungan hukum ( rechtsbetrekking )  mempunyai  dua  segi, yaitu:  (1) Bevoegdheid atau  kewenangan yang  disebut  hak,  dan  (2)  Plicht  atau kewajiban.
Hubungan  hukum  ( rechtsbetrekking ) mempunyai  tiga  unsur,  yaitu:  (1)  Adanya orang-orang yang hak/kewajibannya saling berhadapan;  (2)  Adanya  obyek  yang berlaku  berdasarkan  hak  dan  kewajiban tersebut;  (3)  Adanya  hubungan  antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau
adanya hubungan atas obyek yang bersangkutan (Soeroso, 1993). Di dalam UU tentang Ketenagakerjaan  dikatakan:  “Hubungan kerja  adalah  hubungan  antara  pengusaha dengan
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian  kerja,  yang  mempunyai  unsur pekerjaan, upah, dan perintah.” “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.”
Apabila  pengertian  hubungan  kerja dalam UU tentang Ketenagakerjaan dihubungkan  dengan  yang  dikemukakan Soeroso  tersebut  di  atas,  maka  jelas hubungan  kerja  antara  perusahaan/majikan dengan pekerja/buruh adalah suatu hubungan hukum ( rechtsbetrekking ). Hubungan hukum ( rechtsbetrekking ) antara perusahaan/majikan  dengan  pekerja/buruh adalah  suatu  perikatan  (verbintenis)  yang timbul  karena  adanya  suatu  perjanjian ( overeenkomst ), karenanya hubungan hukum ( rechtsbetrekking ) antara
perusahaan/majikan  dengan  pekerja/buruh mempunyai  dua  segi,  yaitu bevoegdheid atau  kewenangan  yang  disebut  hak  dan plicht atau kewajiban.
Hak perusahaan/majikan  berhadapan  dengan kewajiban  pihak  pekerja/buruh  sebaliknya hak  pekerja/buruh  berhadapan  dengan kewajiban perusahaan/majikan.
Hubungan kerja antara perusahaan/majikan  dengan  pekerja/buruh memiliki  unsur-unsur  hubungan  hukum
(rechtsbetrekking)  sebagai  berikut:  (1) Perusahaan/majikan dan pekerja/buruh memiliki  hak  dan  kewajibannya;  hak  dan kewajiban masing-masing itu saling berhadapan;  (2)  Adanya  obyek  yaitu pekerjaan;  dan  (3)  Adanya  hubungan perusahaan/  majikan  dan  pekerja/buruh sebagai  pemilik  hak  dan  kewajiban  atas obyek tersebut (pekerjaan).
Hubungan  hukum  (rechtsbetrekking) antara perusahaan/majikan dengan pekerja/buruh  tercermin  pada  adanya  hak dan  kewajiban  dari  kedua  belah  pihak. Perusahaan/majikan  mempunyai:  (1)  hak mendapatkan  hasil  pekerjaan  dan  hasil perintah  (berupa  barang  atau  jasa)  dari pekerja/buruh, dan (2) kewajiban
meberikan  upah  kepada  pekerja/buruh; sedangkan  pekerja/buruh  mempunyai:  (1) kewajiban  melaksanaan  pekerjaan  dan perintah  dari  perusahaan/majikan,  dan  (2) berhak mendapatkan upah dari
perusahaan/majikan.
Dari  pengertian  tersebut  jelaslah bahwa  hubungan  kerja  sebagai  bentuk hubungan hukum lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara
perusahaan/majikan  dengan  pekerja/buruh. Dengan  demikian,  jelaslah  bahwa  yang dapat disebutkan sebagai dasar pelaksanaan hubungan  kerja  antara  perusahaan/majikan dengan  pekerja/buruh  adalah  perjanjian kerja  antara  perusahaan/majikan  dengan pekerja/buruh.
Hubungan kerja antara perusahaan/majikan  dengan  pekerja/buruh adalah  merupakan  hubungan  hukum  yang bersegi dua (tweezijdige rechtsbetrekkingen)  di  mana  kedua  belah pihak dalam hal ini perusahaan/majikan dan pekerja/buruh (masing-masing) berwenang/berhak  meminta  sesuatu  dari pihak  lain;  sebaliknya,  kedua  belah  pihak dalam  hal  ini  perusahaan/majikan  dan pekerja/buruh (masing-masing) juga
berkewajiban  untuk  memberikan  sesuatu kepada pihak yang lain.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas  jelaslah  bahwa  hubungan  kerja  antara perusahaan/majikan  dengan  pekerja/buruh bukan  saja  memenuhi  prinsip-prinsip negara  hukum  karena  perbuatan  itu mempunyai landasan hukumnya (rechtmatigheid) tetapi jalas hubungan kerja antara perusahaan/majikan dengan
pekerja/buruh  tersebut  juga  memenuhi landasan  kegunaannya  (doelmatigheid) yaitu  bahwa  pada  hakikatnya  bahwa hubungan  kerja  antara  pengusaha  dengan pekerja/buruh
dimaksudkan
untuk meningkatkan  kesejahteraan,  kemakmuran baik perusahaan maupun pekerja/buruhnya.
Adanya  hubungan  hukum  antara perusahaan/majikan  dengan  pekerja/buruh itu karena adanya perjanjian kerja.  Karena adanya  perjanjian  kerja  maka  timbul peristiwa  hukum  (hubungan  kerja),  yaitu suatu  perbuatan  hukum  yang  akibatnya
diatur  oleh  hukum  (Soeroso,  1993). Apabila salah satu pihak, atau kedua belah pihak  tidak  mengindahkan  kewajibannya, maka  oleh  hakim  dapat  dijatuhkan  suatu sanksi  hukum  (Utrecht  &  Mohammad, 1962).
Dapat dikatakan bahwa karena hubungan  kerja  antara  perusahaan/majikan dengan  pekerja/buruh  adalah  hubungan hukum,  maka  hubungan  kerja  antara perusahaan/majikan  dengan  pekerja/buruh tersebut harus berdasarkan hukum. Menurut Djumialdji,  “hubungan  kerja  di  sini  harus suatu  hubungan  kerja  yang  Zakelijk,  yaitu bahwa hubungan
antara
perusahaan/majikan  dengan  pekerja/buruh adalah hubungan  yang formil.  Lain halnya pada  hubungan  pembantu  rumah  tangga dengan  majikannya  yang  lebih  bersifat hubungan kekeluargaan” (Djumialdji, 2008)
Ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan hubungan hukum dalam hal ini hubungan  kerja  antara  perusahaan/majikan dengan  pekerja/buruh  ini  dapat  dikatakan sebagai  sumber  hukum  atau  dasar  hukum hubungan kerja.
Menyimak pengertian hubungan kerja dalam  UU  tentang  Kenagakerjaan  yang mengatakan:  “Hubungan  kerja  terjadi karena  adanya  perjanjian  kerja  antara perusahaan/majikan  dan  pekerja/buruh”, maka  dapat  dikatakan  sumber  hukum  atau dasar  hukum  pelaksanaan  hubungan  kerja yang  paling  utama  adalah  perjanjian  kerja yang dibuat perusahaan/majikan dan pekerj/buruh.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan butir  8  (delapan)  dari  sumber  hukum ketenagakerjaan  yang  dikemukakan  Abdul Khakim tersebut di atas.
Untuk  perjanjian  kerja,  berbagai istilah dijumpai dalam berbagai kepustakaan  terdahulu.  Perjanjian  kerja dalam bahasa Belanda disebut Arbeidsoverenkoms. Wirjono Prodjodikoro,  sesuai  dengan  Pasal  1601  a KUH Perdata menyebutnya dengan
Persetujuan Perburuhan.
Berbicara  tentang  perjanjian  kerja telah  cukup  jelas  diatur  di  dalam  UU
Tentang Ketenagakerjaan UU No. 13 Tahun 2003  terutama  Pasal  50  sampai  dengan Pasal 66,  tetapi apabila ditelusuri lebih jauh lagi tentang sumber hukum perjanjian kerja, maka  akan  jelas  bahwa  sesungguhnya sumber hukum dari perjanjian kerja berawal pada  KUH  Perdata  khususnya  Buku  III Perikatan,  misalnya  Pasal  1313  KUH Perdata  menyatakan:  “Suatu  persetujuan adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih” (Soebekti, 2000) Kemudian  Pasal  1320  KUH  Perdata menyatakan: Supaya sahnya suatu perjanjian perlu dipenuhi empat syarat: (1) kesepakatan mereka yang mengikat dirinya; (2)  kecakapan  untuk  membuat  perjanjian (3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal.  Sedangkan  khusus  untuk  Perjanjian Kerja di dalam Pasal 1601 a KUH Perdata dinyatakan:
Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian  di  mana  pihak  kesatu,  yaitu buruh,  mengikatkan  diri  untuk  di  bawah perintah  yang  lain,  yaitu  majikan,  untuk suatu  waktu  tertentu  melakukan  pekerjaan dengan menerima upah. Di dalam UU
Tentang Ketenagakerjaan dinyatakan: Perjanjian kerja dibuat atas dasar:
a. kesepakatan kedua belah pihak;
b.  kemampuan  atau  kecakapan  melakukan perbuatan hukum;
c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan d.  pekerjaan  yang  diperjanjikan  tidak bertentangan  dengan  ketertiban  umum, kesusilaan,  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku (Presiden Republik Indonesia, 2006).
Untuk  sekedar  mengulangi  apa  yang telah  dikemukakan  di  atas  bahwa  yang dapat disebutkan sebagai dasar hukum atau sumber hukum yang utama dari pelaksanaan hubungan kerja antara perusahaan/majikan  dengan  pekerja/buruh adalah  perjanjian  kerja  yang  dibuat perusahaan/majikan  dan  pekerja/buruh. Pasal  1338  KUH  Perdata  menyatakan: “Semua  persetujuan  yang  dibuat  sesuai dengan  undang-undang  berlaku  sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”  (Soebekti,  2000).    Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  semua perjanjian kerja antara perusahaan/majikan dengan  pekerja/buruh  yang  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan adalah berlaku sebagai UU bagi perusahaan/majikan dan pekerja/buruh. Secara  runtun  dapat  dikemukakan,
perjanjian kerja antara perusahaan/majikan dengan pekerja/buruh adalah suatu perbuatan hukum di mana pihak pekerja/buruh  mengikatkan  diri  terhadap perusahaan/majikan  atau  sebaliknya  pihak perusahaan  mengikatkan  diri  terhadap pekerja/buruh  sesuai  perjanjian  kerja. Supaya sahnya suatu perjanjian kerja antara perusahaan  dengan  pekerja/buruh  tersebut perlu  dipenuhi  empat  syarat,  yaitu:  (1) kesepakatan  kedua  belah  pihak;  (2) kemampuan  atau  kecakapan  melakukan perbuatan  hukum;  (3)  adanya  pekerjaan yang diperjanjikan; dan (4) pekerjaan yang diperjanjikan  antara  perusahaan/majikan dengan  pekerja/buruh  adalah  suatu  yang halal.
Dengan
demikian, apabila mengadakan  suatu  perjanjian  maka  apa yang  dikehendaki  pihak  yang  satu  harus dikehendaki  pihak  yang  lain.  Apabila mengacu  pada  ketentuan  Pasal  1  UU Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:  “Hubungan  kerja  adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang  mempunyai  unsur  pekerjaan,  upah, dan perintah” (Presiden Republik Indonesia,  2006),  maka  pihak  pekerja menerima  atau  setuju  terhadap  pekerjaan, upah dan setuju untuk diperintah oleh pihak pengusaha;  sedangkan  sebaliknya  pihak pengusaha menerima pekerja tersebut untuk dipekerjakan.  Pihak  pekerja/buruh  harus dalam  keadaan  secara  bebas  artinya  tidak misalnya  dalam  keadaan  tertekan  atau ketakutan karena diancam untuk menerima atau  menyetujui  pekerjaan,  upah,  dan diperintah oleh pihak pengusaha; demikian sebaliknya.
Di  dalam  Pasal  52  ayat  (2)  UU Tentang
Ketenagakerjaan dinyatakan:
“Perjanjian  kerja  yang  dibuat  oleh  pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.” Ketentuan huruf  a  dan  b  yaitu  “kesepakatan  kedua belah  pihak”  dan  “kemampuan  atau kecakapan melakukan perbuatan hukum”.
Jadi, apabila pada waktu pembuatan perjanjian  kerja  itu,  ada  kekurangan terhadap  syarat  yang  subyektif,  maka perjanjian itu bukannya batal demi hukum, tetapi  dapat  dimintakan  pembatalan  oleh salah  satu  pihak;  salah  satu  pihak  yang dimaksudkan di sini ialah pihak yang pada waktu  memberikan  persetujuan  terhadap perjanjian  kerja  itu  dalam  keadaan  tidak bebas.
Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum ini merupakan syarat  kedua  dari  sahnya  suatu  perjanjian kerja  yang  dirumuskan  di  dalam  Pasal  52 ayat  (1)  UU  Tentang  Ketenagakerjaan. Seperti  dikemukakan  di  atas  menurut Subekti syarat kedua sahnya suatu perjanjian  dinamakan  syarat  subyektif,
karena  mengenai  orang-orangnya  atau subyeknya  yang  mengadakan  perjanjian (Subekti, 1987). Di dalam UU Tentang Ketenagakerjaan dikatakan: “Yang dimaksud dengan kemampuan atau kecakapan adalah para pihak yang mampu atau cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian.  Beberapa  golongan  orang dinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan sendiri  perbuatan-perbuatan  hukum,  ialah: orang  yang  dibawah  umur,  orang  yang berada  di  bawah  pengawasan  ( curatele ). Orang  yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat secara bebas  dengan  harta  kekayaannya  (Subekti, 1987).    Selain  itu  seseorang  dikatakan cakap  membuat  perjanjian  jika  orang tersebut tidak terganggu jawanya.
Kemampuan  artinya  kesanggupan; kecakapan;  kekuatan.  Kecakapan  artinya kemampuan;  kesanggupan;  kepandaian atau  kemahiran  mengerjakan  sesuatu (Poerwadarminta,  2002).      Orang  yang membuat  perjanjian  harus  cakap  menurut hukum.  Pada  asasnya  setiap  orang  yang
sudah  dewasa  atau  akilbaliq  dan  sehat pikirannya  adalah  cakap  menurut  hukum. Dari  sudut  rasa  keadilan,  perlulah  bahwa orang  yang  membuat  suatu  perjanjian  dan nantinya  akan  terikat  oleh  perjanjian  itu mempunyai cukup kemampuan atau kecakapan  sehingga  dapat  menginsyafi benar-benar  akan  tanggung  jawab  yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Sedangkan  dari  sudut  ketertiban  hukum, karena  seorang  yang  membuat  suatu perjanjian  itu  berarti  mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang  yang  sungguh-sungguh  berhak secara bebas berbuat dengan harta kekayaannya.  Orang  yang  tidak  sehat pikirannya  tidak  mampu  menginsyafi tanggung  jawab  yang  akan  dipikulnya dengan  mengadakan  suatu  perjanjian (Subekti, 1987).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka dapatlah
dikatakan bahwa
perusahaan/majikan maupun pekerja/buruh dalam mengadakan perjanjian kerja disyaratkan  harus  memiliki  kemampuan atau  kecakapan  hukum  sehingga  dapat menginsyafi  benar-benar  akan  tanggung jawab yang dipikulnya dengan mengadakan perjanjian  kerja  itu.  Sedangkan  dari  sudut ketertiban hukum, karena perusahaan/majikan  yang  membuat  suatu perjanjian kerja itu berarti mempertaruhkan kekayaannya;  sedangkan  pekerja/buruh yang  membuat  suatu  perjanjian  kerja  itu berarti  mempertaruhkan  tenaga,  daya, potensinya,  maka  perusahaan/majikan  dan pekerja/buruh  tersebut  haruslah  orang- orang yang sungguh-sungguh berhak secara bebas  berbuat  terhadap  apa  saja  yang dimilikinya tersebut.
Syarat  kemampuan  atau  kecakapan melakukan  perbuatan  hukum  ini  sama halnya dengan syarat pada unsur kesepakatan; apabila pada waktu pembuatan  perjanjian,  ada  kekurangan mengenai unsur subyektif, maka perjanjian itu  bukannya  batal  demi  hukum,  tetapi dapat  dimintakan  pembatalan  oleh  salah satu  pihak;  dan  salah  satu  pihak  yang dimaksudkan di sini ialah pihak yang pada
waktu  memberikan  persetujuan  terhadap perjanjian  itu  belum  atau  tidak  memiliki kemampuan  atau  kecakapan  melakukan perbuatan hukum.
Hak asasi manusia adalah seperangat hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan keberadaan  manusia  sebagai  makhluk Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugerah-Nya yang  wajib  dihormati, dijunjung  tinggi,  dan  dilindungi  oleh Negara, hukum, dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat  dan  marabat  manusia  (Lonto  et  al., 2016).    Menurut  Notonagoro,  Hakikat manusia  adalah  monopluralis,  menurut kodratnya  manusia  pada  hakikatnya  terdiri atas  jiwa  dan  tubuh,  jiwa  dan  tubuh merupakan  dua  hal  yang  tidak  dapat dipisahkan,  aliran  ini  disebut  mono- dualisme; menurut kodratnya manusia pada hakikatnya bersifat sebagai mahluk individu  dan  mahluk  sosial,  keduanya merupakan satu kesatuan yang bulat, aliran ini  dinamakan mono-dualisme; menurut kodratnya  manusia  berkedudukan  sebagai mahluk  berdiri  sendiri  dan  mahluk  Tuhan, aliran  ini  disebut mono-dualisme. Jika seluruhnya dijadikan satu … maka aliran ini dinamakan  mono  pluralis.  Karena  itu manusia  adalah  mahluk  mono  dualis  atau mono pluralis (Notonagoro, 1975b).
Menurut  kodratnya,  manusia  pada hakekatnya terdiri atas jiwa dan tubuh, dan bersifat  sebagai  makhluk  individu  dan makhluk sosial. Pada hakekatnya tidak ada orang yang seratus persen bersifat individualistik artinya hanya
memperhatikan kepentingan dirinya sendiri saja, dan sama sekali tidak memperhatikan kepentingan orang lain (Sunoto, 2003). Manusia  Indonesia  adalah  manusia yang  berunsurkan  jiwa  dan  raga,  manusia yang  mempunyai  sifat  individu  dan  sosial dan  merupakan  makhluk  Tuhan  yang memiliki  akal  budi,  yang  masing-masing memilki harkat dan martabat.
Harkat  adalah  taraf,  mutu,  nilai,  dan kemuliaan  dari  diri  manusia,  sedangkan Martabat  adalah  tingkat  harkat  manusia atau  harga  diri  manusia.    Harkat  dan
martabat  dari  diri  pekerja/buruh  haruslah dihormati,  dan  dijunjung  tinggi  oleh perusahaan/majikan  sebagai  penghormatan terhadap  hak  asasi  manusia,  karena pekerja/buruh adalah manusia.
Dalam  kaitannya  dengan  hubungan kerja  antara  Perusahaan/Majikan  dengan pekerja/buruh  hendaknya  sesuai  dan/atau menjunjung tinggi nilai-nilai manusia yang monopluralis tersebut.
Dalam  kaitannya  dengan  hubungan kerja  antara  Perusahaan/Majikan  dengan pekerja/buruh  hendaknya  sesuai  dan/atau menjunjung  tinggi  nilai-nilai  baik  harkat maupun martabat manusia.
Di dalam pelaksanaan hubungan kerja yang sesuai dan menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia, maka dibutuhkan perlindungan untuk melindungi para pekerja/buruh,  dalam  hal  ini  tenaga  kerja Indonesia  (TKI)  dengan  tujuan  untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai tekanan dari  pihak  yang  kuat  terhadap  pihak  yang lemah. Untuk itu perusahaan/majikan wajib melaksanakan  ketentuan    perlindungan tenaga  kerja  tersebut  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia (HAM) merupakan istilah yang sangat luas maknanya.  Undang-undang  tentang  Hak
Asasi Manusia tidak memberikan penafsiran  yang  lengkap  terhadap  istilah perlindungan  tersebut.  Pada  dasarnya terdapat  pengakuan  yang  tegas  dalam Undang-Undang tentang HAM atas penggunaan  upaya  hukum  nasional  dan forum internasional atas semua pelanggaran HAM. Salah satu media dari upaya hukum tersebut adalah pengadilan HAM.
Setiap  Tenaga  Kerja  Indonesia  di dalam maupun luar negeri mempunyai hak untuk    memperoleh  perlindungan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan. Disamping pemerintah, pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) swasta  juga  bertanggung  jawab  untuk memberikan  perlindungan  kepada  TKI sesuai    dengan  peraturan  perundang- undangan dan perjanjian penempatan.
Politik  hukum  sebagai  arah  sistem hukum  nasional  harus  memberikan  arahan bagaimana  arahan  kebijakan  tersebut dilaksanakan  oleh  para  penyelenggara pemerintahan dari pusat dan sampai satuan pemerintah  yang  lebih  rendah.  Kebutuhan akan  peran  pemerintah  lokal  tersebut diperkuat oleh suatu pemahaman mengenai paradigma  Negara  kesejahteraan,  yang menghendaki campur tangan Negara disegala bidang kehidupan Masyarakat.
Setiap  tenaga  kerja  mempunyai  hak kesempatan  yang    sama  untuk  memilih, mendapatkan,  atau  pindah  pekerjaan  dan memperoleh  penghasilan  yang  layak  di dalam atau luar negeri.   Penempatan  dan perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia berasaskan  keterpaduan,  persamaan  hak, demokrasi, keadilan gender, anti diskriminasi serta anti perdagangan manusia. Tenaga Kerja Indonesia di dalam dan luar  negeri  berhak  mendapatkan  jaminan kesempatan dan kesamaan hak-hak normatif.  Serta,  kesejahteraan  atas  dirinya dan keluarga dalam perlindungan kepastian hukum dan hak asasi manusia nasional dan internasional.
Tenaga Kerja Indonesia didalam dan diluar negeri pada dasarnya sudah melekat hak-hak  yang  sudah  diatur  oleh  Undang- Undang dan sudah dilindungi oleh pemerintah,  adanya  sistem  perlindungan terhadap  TKI    merupakan  hal  yang diharapkan  oleh  banyak  pihak,  terutama TKI itu sendiri yang selama ini menghadapi berbagai masalah.
Secara  keseluruhan,  hubungan  kerja yang  menjunjung  nilai-nilai  hak  asasi manusia  adalah  hubungan  kerja  yang memperhatikan  dan  menghormati  hak-hak akan  masing-masing  pihak  yaitu  antara perusahaan/majikan  dan  pekerja/buruh, agar  tidak  terjadi  hal-hal  yang  tidak diinginkan  oleh  masing-masing  pihak. Karena  itu  hak  dan  kewajiban  dari perusahaan/majikan dan pekerja/buruh harus berjalan bersama-sama dan seimbang antara  hak  dan  kewajiban  sehingga  tidak akan  terjadi  pelanggaran  harkat  dan
martabat masing-masing pihak yang terkait dalam hubungan kerja ini.

## Simpulan
Hubungan kerja antara Perusahaan/majikan dengan perusahaan/Buruh merupakan suatu hubungan hukum (rechtsbetrekking), dimana  hukum  mengatur  hubungan  antara orang  yang  satu  dengan  yang  lain,  antara orang dengan masyarakat,
antara masyarakat  satu  dengan  yang  lain,  dan seterusnya  ada  hubungan  yang  diatur  oleh hukum. 2. Sahnya hubungan kerja antara Perusahaan/Majikan dengan Pekerja/Buruh terjadi apabila dipenuhinya 4 syarat sahnya perjanjian yaitu: (1) Kesepakatan  kedua  belah  pihak;  (2) Kemampuan  atau  kecakapan  melakukan perbuatan  hukum;  (3)  Adanya  pekerjaan yang  diperjanjikan;  (4)  Pekerjaan  yang diperjanjikan  Perusahaan/Majikan  dengan Pekerja/Buruh adalah suatu yang halal.

## Referensi
Azhary, H. (1995). Negara hukum Indonesia  suatu  analisis  yuridis normatif tentang unsur-unsurnya . Jakarta: UI Press.
Djumialdji, F. X. (2008). Perjanjian kerja . Jakarta: Bumi Aksara.
Kontras.  (2015). Menemukan  Hak  Atas
Tanah  Pada  Standar  Hak-Hak  Asasi
Manusia Di Indonesia . Jakarta: Komisi  untuk  Orang  Hilang  dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Lonto, A. L., Lolong, W. R. J., & Pangalila, T. (2016). Hukum Hak Asasi Manusia .
Yogyakarta: Penerbit Ombak. Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=u F5JnQAACAAJ
Muhammad,  A.  (2004).  Hukum  dan penelitian  hukum. Citra  Aditya Bakti,
Bandung . Notonagoro.  (1975a). Pancasila  secara ilmiah  populer . Pancasila  Secara Ilmiah Populer . Jakarta: Pantjuran. Notonagoro.  (1975b). Pancasila  Secara Ilmiah Populer . Jakarta: Pantjuran. Poerwadarminta,  W.  J.  S.  (2002).  Kamus besar bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka .
Presiden  Republik  Indonesia.  (2006).
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.
Puspitasari,  W.  I.  (2017).  Faktor-faktor yang  Mempengaruhi  Migrasi  Tenaga Kerja  Ke  Luar  Negeri  Berdasarkan Provinsi  di  Indonesia. Jurnal  Ilmu Ekonomi Terapan , 2 (1). Soebekti, R. (2000). Kitab undang undang hukum  perdata:  burgerlijk  wetboek . Jakarta: Rineka Cipta.
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2001).
Penelitian  hukum  normatif:  Suatu tinjauan singkat . RajaGrafindo
Persada.
Soeroso, R. (1993). Pengantar Ilmu Hukum,
Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika .
St Harum Pudjiarto, R. S. (1999). Hak asasi manusia .  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta.
Subekti,  R.  (1987). Hukum  perjanjian . Jakarta: Intermasa.
Sunggono, B. (1997). Metodologi penelitian  hukum:  suatu  pengantar .
PT RajaGrafindo Persada. Sunoto. (2003). Mengenal Filsafat
Pancasila .  Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
Utrecht,  E.,  &  Mohammad,  S.  D.  (1962). Pengantar  dalam  Hukum  Indonesia, Cet. Ichtiar, Jakarta , 23 .