## ANALISIS KOMPARASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DALAM  PENYALURAN KREDIT MIKRO MENURUT PREFERENSI USAHA MIKRO DI KOTA SEMARANG
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang E-mail : hendra.3451s@gmail.com
Kata Kunci : Kredit mikro, lembaga keuangan mikro, prosedur kredit, suku bunga,
agunan.

## Abstrak
Keberadaan  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM)  tidak  lepas  dari perkembangan  usaha  mikro.  Keterbatasan  akses  sumber  pembiayaan yang dihadapi oleh usaha mikro disebabkan bahwa mereka bergantung pada  sumber  pembiayaan  informal.  Usaha  mikro  hanya  memperoleh 22,14  persen  modal  kerja  dari  lembaga  keuangan  mikro  formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara kredit mikro  yang  disalurkan  oleh  LKM  seperti  KSP  /  USP,  BPR,  BMT  dan preferensi  kredit  mikro  usaha  mikro  di  Kota  Semarang.  Alat  analisis yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  MANOVA,  untuk menemukan  perbedaan  preferensi  antara  kredit  mikro  yang  disalurkan oleh  LKM  seperti  KSP  /  USP,  BPR,  BMT  yang  terdiri  dari  prosedur kredit,  suku  bunga,  dan  agunan.  Berdasarkan  hasil  pengolahan  data dengan  MANOVA,  variabel  prosedur  kredit  dan  agunan  secara signifikan  memiliki  preferensi  berbeda  antara  LKM  seperti  KSP  /  USP, BPR, dan BMT. Artinya usaha mikro lebih mempertimbangkan prosedur kredit  dan  agunan  daripada  suku  bunga.  KSP  /  USP  memiliki  kualitas khusus  dalam  prosedur  kredit  yang  mudah  dan  BMT  memiliki  kualitas khusus dengan tingkat bunga rendah (revenue sharing). Jika tidak, BPR tidak memiliki kualitas khusus, beroperasi seperti bank lain seperti biasa.
Keywords : microcredit, microfinance institution,
credit procedure,
interest rate, collateral.

## Abstract
The existing of Micro Finance Institutions (MFIs) can not be apart from the development of micro enterprises. An access limitedness of financing sources that faced  by  micro  enterprises  caused that  they  depend  on  the informal financing sources. The micro enterprises are only obtain 22.14 percent  of  working  capital  from  the  formal  microfinance  institutions. This research purposed to analyze the comparison between microcredit which  is  channeled  by  MFIs  such  as  KSP/USP,  BPR,  BMT  and  the microcredit  preferences  of  micro  enterprises  in  Kota  Semarang.  The analyze  tools  used  in  this  research  were  MANOVA  analyze,  for  finding the  different  preferences  between  microcredit  which  is  channeled  by MFIs such as KSP/USP, BPR, BMT which consists of credit procedure, the  interest  rate,  and  collateral . Based  on  the  result  of  data  processing with  MANOVA,  the  variables  of    credit  procedure  and  collateral  had significantly  a  different  preferences  between  MFIs  such  as    KSP/USP, BPR,  and  BMT.  It  means  that  micro  business  more  considered  credit procedure and collateral than the interest rate. KSP/USP had a  special quality  in  easy  credit  procedure  and  BMT  had  a  special  quality  in  low interest  rate  (sharing  revenue).  Otherwise,  BPR  did  not  have  special quality, it operate just like the other banks as usual.

## Achma Hendra Setiawan
Pendahuluan Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tidak terlepas dari perkembangan  usaha  mikro.  Dari  seluruh Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  di Indonesia  yang berjumlah 49,8 juta, sekitar 95,7 persen adalah usaha mikro yang terdiri dari  usaha  rumah  tangga,  pedagang  kaki lima,  dan  berbagai  jenis  usaha  bersifat informal  lainnya.  Dari  jumlah  tersebut, hanya sekitar 39 persen atau 19,4 juta yang telah memperoleh kredit perbankan, sedangkan  sisanya  belum  sama  sekali tersentuh lembaga perbankan.
Menurut  Ismawan  dan  Budiantoro (2005),  terlihat  bahwa  usaha  mikro  yang telah  menikmati  akses  permodalan  dari lembaga-lembaga keuangan baik perbankan maupun  LKM  hanya  sebesar  22,14  persen. Kondisi  ini  menggambarkan  bahwa  fungsi intermediasi  lembaga  perbankan  tidak berjalan  dengan  baik  serta  masih  lebarnya permasalahan  yang  dihadapi  oleh  usaha mikro. Namun, di sisi yang lain hal ini juga memberikan  potensi  yang  sangat  besar dalam  penyaluran  kredit  karena  masih terbuka  pasar  yang  luas  untuk  skim-skim kredit skala mikro.
Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM) ternyata menghadapi beberapa permasalahan baik internal maupun eksternal,  di  antaranya  masih  terbatasnya jangkauan  layanan  LKM  terhadap  Usaha Mikro,  masih  beranekaragamnya  bentuk
LKM yang menyebabkan tumpang tindihnya  produk  kebijakan  dan  pola pembinaannya. Adapun pertanyaan penelitian  yang  diangkat  dalam  hal  ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  perbedaan  antara  LKM yang  terdiri  dari  KSP/USP,  BPR dan  BMT  dalam  penyaluran  kredit mikro  menurut  preferensi  para pelaku  Usaha  Mikro  di  Kota Semarang?
2. Bagaimana  preferensi  para  pelaku Usaha  Mikro  dalam  memanfaatkan kredit  mikro  yang  bersumber  dari LKM  di  Kota  Semarang  yang meliputi  prosedur  kredit,  tingkat bunga kredit, dan agunan?

## Tinjauan Pustaka

## Pengertian Lembaga Keuangan Mikro
(LKM)
Lembaga  keuangan  yang  terlibat dalam  penyaluran  kredit  mikro  umumnya disebut  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM). Menurut Asian  Development  Bank (ADB), lembaga  keuangan  mikro  ( microfinance ) adalah  lembaga  yang  menyediakan  jasa penyimpanan  ( deposits ),  kredit  ( loans ), pembayaran berbagai transaksi jasa ( payment  services )  serta money  transfers yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha  kecil  ( insurance  to  poor  and low-income households and their microenterprises ).  Sedangkan  bentuk  LKM
Dalam  Penyaluran Kredit Mikro Menurut Preferensi Usaha Mikro Di Kota Semarang
dapat  berupa:  (1)  lembaga  formal  misalnya bank  desa  dan  koperasi,  (2)  lembaga semiformal misalnya organisasi non pemerintah, dan (3) sumber-sumber informal  misalnya  pelepas  uang  ( money lender ).
LKM  di  Indonesia  menurut  Bank Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu LKM  yang  berwujud  bank  serta  nonbank. LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa,  BPR dan  BKD (Badan Kredit Desa). Selanjutnya,  yang  bersifat  nonbank  adalah Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP),  Unit Simpan  Pinjam  (USP),  Lembaga  Dana Kredit  Pedesaan  (LDKP), Baitul  Maal  Wat
Tanwil (BMT), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan
Grameen Bank , pola pembiayaan  ASA,  Kelompok  Swadaya Masyarakat  (KSM),  dan Credit  Union.
Jenis  LKM  lebih  banyak  didominasi  oleh Unit  Simpan  Pinjam  (USP),  namun  dari aspek  besarnya  perputaran  pinjaman  lebih didominasi  oleh  perbankan  yaitu  BRI  Unit dan BPR. Hal ini terjadi karena skim kredit yang  ditawarkan  oleh  BRI  Unit  dan  BPR lebih  besar  daripada  USP  (Data  Gema PKM, 2004).
Menurut  Soetrisno  (2002),  lembaga perkreditan  mikro  di  Indonesia  pada dasarnya  ada  dua  kelompok  besar  yakni:
pertama , Bank terutama  BRI unit dan BPR yang  beroperasi  sampai  ke  pelosok  tanah air;  dan  kelompok  yang kedua adalah
koperasi, baik koperasi simpan pinjam yang khusus  melayani  jasa  keuangan  (KSP) maupun  unit  usaha  simpan  pinjam  (USP) dalam  berbagai  macam  koperasi.  Di samping  itu  terdapat  LKM  lain  yang diperkenalkan  oleh  berbagai  lembaga  baik pemerintah  seperti  Lembaga  Kredit  Desa (LKD),  Badan  Kredit  Kecamatan  (BKK) dan  lain-lain,  maupun  swasta/lembaga  non pemerintah  seperti  yayasan,  LSM,  dan LKM lainnya termasuk lembaga keagamaan.
Lembaga  keuangan  mikro  lainnya yang  akhir-akhir  ini  tumbuh  pesat  adalah Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  yang penyelenggaraannya  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  syariat  Islam.  Lembaga  keuangan syariah  terdiri  dari  bank  khusus  (bank muamalat)  dan  bank  lain  serta  BPR-S, sedangkan  yang  berbentuk  bukan  bank terdiri dari Baitul Maal  Wa Tamwil (BMT) di  bawah  pembinaan  Pusat  Inkubasi  Bisnis Usaha  Kecil  (PINBUK),  dan  BMT  yang dikembangkan oleh Baitul Maal Muhammadiyah dan Koperasi  Syirkah
Muawanah yang digairahkan oleh pesantren-pesantren.  Status  legalnya  ada yang berbentuk koperasi, tetapi tidak jarang masih dalam pembinaan yayasan atau sama sekali tidak terkait dengan institusi pengembang. Menurut Krishnamurti (2005),
walaupun banyak terdapat definisi keuangan  mikro,  namun  secara  umum
terdapat  tiga  elemen  penting.  Pertama, menyediakan berbagai jenis fasilitas pelayanan  keuangan.  Keuangan  mikro dalam  pengalaman  masyarakat  tradisional
Indonesia, seperti Lumbung Desa,
Lumbung  Pitih  Nagari,  dan  sebagainya menyediakan  pelayanan  keuangan  yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran,  deposito,  maupun  asuransi. Kedua,  melayani  rakyat  miskin.  Pada awalnya  keuangan  mikro  hidup  dan berkembang  memang  untuk  melayani masyarakat  yang  terpinggirkan  oleh  sistem keuangan  formal  yang  ada  sehingga memiliki  karaktersitik  konstituen  yang khas.  Ketiga,  menggunakan  prosedur  dan mekanisme  yang  kontekstual  dan  fleksibel. Hal  ini  merupakan  konsekuensi  dari kelompok masyarakat yang dilayani, sehingga  prosedur  dan  mekanisme  yang dikembangkan  untuk  keuangan  mikro  akan selalu kontekstual dan fleksibel.
Pengertian  Usaha  Mikro  dan  Kredit Mikro
Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  yang  dimaksud  dengan  Usaha Mikro  adalah  usaha  produktif  milik  orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha Mikro  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang ini.
Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
a. Memiliki  kekayaan  bersih  paling banyak  Rp  50.000.000,00  (lima puluh  juta  rupiah)  tidak  termasuk tanah  dan  bangunan  tempat  usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Menurut  definisi  yang  dipakai  dalam Microcredit  Summit (1997),  kredit  mikro adalah  program  pemberian  kredit  berjumlah kecil  ke  warga  paling  miskin  untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan  mereka  peduli  terhadap  diri
programmes extend  small  loans  to  very  poor  for  self- employment  projects  that  generate  income, allowing  them  to  care  for  themselves  and
Selanjutnya,  Bank  Indonesia mendefinisikan  kredit  mikro  merupakan kredit  yang  diberikan  kepada  para  pelaku usaha  produktif  baik  perorangan  maupun kelompok  yang  mempunyai  hasil  penjualan paling banyak seratus juta rupiah per tahun.
Ditinjau  berdasarkan  nilai  kreditnya maka besarnya kredit mikro  yang lazimnya disepakati  oleh  perbankan  untuk  pinjaman mencapai  Rp  50  juta  per  nasabah.  Dalam masyarakat  perbankan  internasional  kredit mikro  dapat  mencapai  maksimum  US  $ 1.000.  Dalam  suatu pilot  project di Thailand  yang  disponsori  oleh Bank  for Agriculture  and  Agricultural  Cooperative
Dalam  Penyaluran Kredit Mikro Menurut Preferensi

## Usaha Mikro Di Kota Semarang
(BAAC)  menetapkan  kredit  mikro  adalah kredit  dengan  jumlah  maksimum  100.000 Bath  per  nasabah  atau  setara  dengan  US  $ 2.500.  Dengan  demikian  kredit  mikro  pada dasarnya  menjangkau  para  pengusaha  kecil lapis  bawah  yang  memiliki  usaha  dengan perputaran yang cepat. Ciri-ciri pasar kredit mikro  adalah  kecepatan  pelayanan  dan kesesuaian  dengan  kebutuhan  pengusaha mikro.

## Kerangka Pemikiran Teoritis
Dalam  penelitian  ini  akan  dianalisis mengenai  perbandingan  (komparasi)  antara LKM  dalam  penyaluran  kredit  mikro menurut  preferensi  Usaha  Mikro  ditinjau dari  prosedur  kredit,  tingkat  bunga,  dan agunan. Penelitian yang mengambil lokasi di Kota  Semarang  ini  akan  menganalisis bagaimana  perbedaan  antara  LKM  yang terdiri dari KSP/USP, BPR dan BMT dalam penyaluran  kredit  mikro  menurut  preferensi para pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang .
Untuk  lebih  jelasnya,  kerangka  pemikiran teoritis dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis
Sebagai  variabel  independen  dalam penelitian  ini  adalah  LKM  yang  terdiri  dari KSP/USP,  BPR,  dan  BMT.  Selanjutnya, sebagai  variabel  dependen  adalah  preferensi Usaha Mikro dalam penyaluran kredit mikro yang  dikategorikan  menjadi  3  (tiga)  yakni prosedur  pengajuan  kredit,  tingkat  bunga kredit, dan agunan. Dalam penelitian ini juga akan dianalisis mengenai bagaimana preferensi  para  pelaku  Usaha  Mikro  dalam memanfaatkan kredit mikro yang bersumber dari  LKM  di  Kota  Semarang  yang  terdiri dari  prosedur  kredit,  tingkat  bunga,  dan agunan.

## Hipotesis
Berdasarkan  tujuan  penelitian  yang telah  ditetapkan  sebelumnya  maka  disusun hipotesis sebagai berikut:
1. Tidak terdapat perbedaan preferensi  Usaha  Mikro  terhadap ketiga  LKM  yang  menyalurkan kredit  mikro  (KSP/USP,  BPR, BMT)  bagi  Usaha  Mikro  di  Kota Semarang  ditinjau  dari  prosedur kredit, tingkat bunga, dan agunan.
2. Terdapat perbedaan preferensi
Usaha  Mikro  terhadap  ketiga LKM  yang  menyalurkan  kredit mikro  (KSP/USP,  BPR,  BMT) bagi  Usaha  Mikro  di  Kota Semarang  ditinjau  dari  prosedur kredit, tingkat bunga, dan agunan.

## Metode Penelitian

## Definisi Operasional Variabel
Definisi  operasional  variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pengertian  Lembaga  Keuangan Mikro adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan seperti tabungan,  pinjaman  (kredit),  dan asuransi yang ditujukan  bagi masyarakat  berpendapatan  rendah dan  masyarakat  miskin  yang  aktif secara  ekonomi  (KSP/USP,  BPR, BMT).
2. KSP adalah koperasi yang kegiatannya  hanya  usaha  simpan pinjam dan USP adalah unit usaha koperasi  yang  bergerak  di  bidang usaha  simpan  pinjam,  sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi  yang  bersangkutan  dan dikelola  secara  terpisah  atau otonom  (Permeneg  Koperasi  dan UKM No. 8/Per/M.KUKM/II/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan  Produktif  Koperasi dan  Usaha  Mikro  (P3KUM)  Pola Konvensional). 3. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara  konvensional  dan  atau berdasarkan  prinsip  syariah  yang dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam  lalu lintas
pembayaran  (UU  No.  10  Tahun 1998 tentang Perbankan)
4. BMT  adalah  singkatan  dari Baitul Maal  Wa  Tamwil ,  terdiri  dari  dua istilah, yaitu bait al-maal dan bait at-tamwil . Baitul  maal adalah lembaga  yang  lebih  mengarah pada  usaha-usaha  pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit  (sosial)  seperti  zakat, infak,  dan  shodaqoh,  sedangkan baitut-tamwil adalah lembaga yang mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana  komersial  (Heri  Sudarsono, 2007).
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif  milik  orang  perorangan dan  atau  badan  usaha  perorangan yang  memenuhi  kriteria  Usaha Mikro  sebagaimana  diatur  dalam UU  No.  20  Tahun  2008  tentang UMKM.
6. Prosedur Kredit adalah
persyaratan dan mekanisme pengajuan  dan  pencairan  kredit yang  harus  dipenuhi  oleh  Usaha Mikro  kepada  LKM  (dalam  skala ordinal).
7. Tingkat  Bunga  adalah  harga  dari penggunaan  uang  untuk  jangka waktu satu tahun yang diukur dari tingkat  bunga  kredit  yang  berlaku pada  LKM  dan  telah  disepakati
Dalam  Penyaluran Kredit Mikro Menurut Preferensi

## Usaha Mikro Di Kota Semarang
oleh  Usaha  Mikro  (dalam  skala ordinal).
8. Agunan  adalah  jaminan  tambahan atas kredit yang diserahkan
nasabah  debitur  Usaha  Mikro kepada LKM (dalam skala ordinal).
Jenis,  Sumber  Data  dan  Pemilihan

## Sampel
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yang mengambil  lokasi  di  Kota  Semarang.  Data yang  digunakan  adalah  data  primer  yang bersumber  dari  anggota  dan  /  atau  nasabah KSP/USP,  BPR,  dan  BMT  di  Kota Semarang.  KSP/USP  mewakili  sektor koperasi,  BPR  mewakili  sektor  perbankan dan  BMT  mewakili  Lembaga  Kuangan Syariah  (LKS).  Pemilihan  dan  penetapan sampel penelitian dilakukan dengan metode random  sampling ,  artinya  pengambilan sampel  dilakukan  secara  acak  di  mana setiap  pelaku  Usaha  Mikro  yang  menjadi anggota dan / atau nasabah KSP/USP, BPR, dan BMT dapat memiliki kesempatan  yang sama  untuk  dijadikan  sebagai  sampel penelitian. Adapun jumlah sampel penelitian  ditetapkan  sebanyak  45  sampel, terdiri  dari  15  anggota  KSP/USP,  15 nasabah BPR, dan 15 anggota BMT.

## Metode Analisis Data
Analisis Varians Multivariate
Analisis varians atau analysis of varians (ANOVA)  adalah  perbandingan  secara
simultan terhadap beberapa rata-rata populasi. Untuk dapat menggunakan ANOVA  harus  dipenuhi  beberapa  asumsi sebagai berikut (Mason dan Lind, 1996):
1. Populasi  yang  diteliti  memiliki distribusi normal ( multivariate normality ).
2. Populasi  memiliki  deviaisi  standar yang  sama  atau  varians  yang  sama ( homogeneity of variance ).
3. Sampel  yang  ditarik  dari  populasi bersifat  bebas  dan  sampel  ditarik secara acak ( random sampling ).
Pada  dasarnya  ANOVA  mengikuti distribusi F. Distribusi F digunakan  untuk menguji  apakah  dua  sampel  berasal  dari populasi  dengan  varians  yang  sama  dan distribusi  tersebut  digunakan  jika  dua  atau lebih rata-rata populasi dibandingkan secara simultan.  Uji  statistik  untuk  menghitung nilai  F  adalah  sebagai  berikut  (Mason  dan Lind, 1996):
di mana:
SST   =   jumlah kuadrat perlakuan ( sum of square treatment )
SSE   =   jumlah kuadrat kesalahan ( sum of square error )
MSTR =   rata-rata hitung kuadrat antarperlakuan  ( mean  square  between treatments )
MSE   =   kuadrat tengah karena pengaruh kesalahan ( mean square due to error )
k =   banyaknya perlakuan
N =   total sampel
Adapun  cara  untuk  menghitung  SST ( Sum  of  Square  Treatment )  dan  SSE  ( Sum of Square Error ) adalah sebagai berikut:
di mana:
=   kuadrat  dari  total  kolom (subskrip c menunjukkan kolom)
=   banyaknya  pengamatan  dari masing-masing perlakuan (kolom)
= jumlah
seluruh
pengamatan
N =   total sampel
ANOVA  merupakan  metode  untuk menguji  hubungan  antara  satu  variabel dependen  (skala  metrik)  dengan  satu atau  lebih  variabel  independen  (skala nonmetrik  atau  kategorikal  dengan kategori  lebih  dari  dua.  ANOVA digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh utama  ( main  effect )  dan  pengaruh interaksi ( interaction effect ) dari variabel independnen kategorikal (sering disebut faktor) terhadap variabel dependen  metrik.  Pengaruh  utama adalah  pengaruh  langsung  variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan  pengaruh  interaksi  adalah
pengaruh bersama ( joint effect ) dua atau lebih  variabel  independen  terhadap variabel  dependen  (Imam  Ghozali, 2009).
Menurut Imam Ghozali (2009), analisis varians multivariate atau
multivariate analysis of variance
(MANOVA)  sebenarnya  hampir  sama dengan ANOVA. Perbedaan antara ANOVA  dan  MANOVA  terletak  pada banyaknya  jumlah  variabel  dependennya. Pada  MANOVA  jumlah  variabel  dependen lebih  dari  satu  (metrik  atau  interval)  dan variabel independen jumlah dapat satu atau lebih  (nonmetrik  atau  nominal).  Oleh karena jumlah variabel independen berkategori lebih dari dua (LKM terdiri dari KSP/USP,  BPR,  dan  BMT)  dan  jumlah variabel dependen lebih dari satu (preferensi  Usaha  Mikro  dalam  penyaluran kredit  mikro  yang  ditinjau  dari  prosedur pengajuan  kredit,  tingkat  bunga  kredit,  dan agunan) maka dalam penelitian ini digunakan MANOVA.

## Analisis dan Pembahasan

## Profil Responden
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat dikatakan  bahwa  umur  responden  yang merupakan pengusaha mikro dalam penelitian  ini  memiliki  konsentrasi  pada penduduk  berumur  tua.  Dari  keseluruhan responden  yang  berjumlah  45  pengusaha mikro,  mereka  rata-rata  berumur  45  tahun
Dalam  Penyaluran Kredit Mikro Menurut Preferensi Usaha Mikro Di Kota Semarang
dengan  rentang  umur  paling  muda  berusia 22  tahun  dan  paling  tua  berusia  72  tahun. Pengusaha  mikro  yang  paling  banyak memang  telah  berusia  separuh  baya,  yakni antara  41  tahun  sampai  dengan  50  tahun (31,11  persen),  kemudian  disusul  dengan pengusaha  mikro  yang  relatif  masih  muda yang  berusia  antara  31  sampai  dengan  40 tahun (24,44 persen).
Dilihat dari jenis kelaminnya, ternyata sebagian  besar  pengusaha  mikro  dalam penelitian  ini  adalah  perempuan  sebanyak 28  orang  (62,22  persen),  sedangkan selebihnya  adalah  pengusaha  mikro  laki- laki sebanyak 17 orang (37,78 persen). Dari keseluruhan  responden,  40  persen  di antaranya  telah  menikah  dan  hanya  4,44 persen  yang  belum  menikah.  Selebihnya yang berstatus janda adalah 4,44 persen dan duda  hanya  2,23  persen.  Barangkali  usaha mikro  memang  pada  umumnya  dijadikan sebagai sarana untuk menambah pendapatan keluarga.
Kemudian apabila dilihat jenis bidang usaha yang dijalankan, kebanyakan responden  membuka  usaha  warung  makan (24,44  persen)  dan  toko  kelontong  (24,44 persen),  kemudian  penjahit  (8,89  persen) dan  toko  makanan  dan  minuman  (6,67 persen).  Bidang  usaha  lainnya  seperti: salon,  cuci  motor,  nasi  kucing,  pedagang sate, bengkel, bengkel las, counter HP, mie ayam  &  bakso,  soto  ayam  ijo, laundry , tambal  ban,  usaha  kacang  telur  masing-
masing  hanya  ada  1  (satu)  unit  (2,22 persen).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  usaha mikro  memiliki  bidang  usaha  yang  sangat bervariasi.
Berdasarkan lamanya waktu menjalankan  usaha,  pengusaha  mikro  yang menjadi  responden  dalam  penelitian  ini telah menjalankan usahanya paling sedikitnya  dalam  5  bulan  dan  paling lamanya  dalam  10  tahun.  Para  pengusaha mikro tersebut sebagian besar telah menjalankan  usahanya  santara  1,5  tahun sampai  dengan  3  tahun  (51,11  persen). Dengan  kata  lain,  mereka  rata-rata  telah menjalankan  usahanya  selama  3  tahun  atau lebih.  Hal  ini  bisa  dikatakan  bahwa pengusaha  mikro  yang  menjadi  responden dalam penelitian ini telah memiliki pengalaman berbisnis yang cukup memadai.
Para  pengusaha  mikro  yang  menjadi responden  dalam  penelitian  ini  rata-rata sudah menerima kredit mikro paling sedikit sebesar  Rp  300.000,00  dan  paling  banyak sebesar  Rp  15.000.000,00.  Kebanyakan mereka lebih suka mengajukan kredit mikro sebesar  Rp  1.000.000,00  (35,56  persen), akan  tetapi  mereka  rata-rata  menerima kredit mikro sekitar Rp 2.000.000,00 (26,67 persen).  Tingkat  bunga  yang  berlaku  untuk kredit  mikro  tersebut  rata-rata  sekitar  1,5 persen,  seperti  yang  diungkapkan  oleh 24,44  persen  responden.  Akan  tetapi banyak  di  antara  mereka  yang  bersedia
membayar  bunga  yang  agak  tinggi  yakni pada  tingkat  1,8  persen,  seperti  yang diungkapkan oleh 37,78 persen responden.
Sebetulnya,  pengusaha  mikro  yang mengajukan  kredit  mikro  tidak  seharusnya diwajibkan  menyerahkan  agunan,  apalagi
(sangat  berharga  sekali)  seperti  misalnya sertifikat tanah / rumah dan BPKB. Namun dalam  penelitian  ini  ternyata  ada  sebanyak 42,22  persen  responden  yang  memakai BPKB sebagai agunan dan ada sekitar 6,67 persen responden yang  menggunakan sertifikat  tanah  /  rumah  sebagai  agunan. Selanjutnya, masih ada sekitar 15,56 persen responden  yang  cukup  hanya  menyerahkan fotokopi  KTP  sebagai  agunan  dan  ada sebanyak  35,55  persen  responden  yang tidak  perlu  menyerahkan  agunan  sama sekali untuk memperoleh krdit mikro.

## Preferensi Responden Terhadap Penyaluran Kredit Mikro dari LKM
Baik  ditinjau  dari  prosedur  pengajuan kredit  maupun  ternyata  sebagian  besar pengusaha mikro menyatakan bahwa proses pengajuan  kredit  mikro  kepada  LKM adalah  mudah  atau  cepat  (53,3  persen). Begitu  pula  dengan  tingkat  bunga  yang diterapkan  untuk  kredit  mikro.  sebagian besar  pengusaha  mikro  menyatakan  bahwa tingkat  bunga  mikro  tergolong  rendah  atau ringan  (62,2  persen).  Sementara  itu  ada 33,4 persen pengusaha mikro yang
berpendapat bahwa tingkat bunganya adalah  sedang  atau  wajar,  artinya  sama seperti tingkat bunga nominal yang berlaku di  pasar.  Akan  tetapi,  terdapat  4,4  persen dari  pengusaha  mikro  yang  berpendapat sebaliknya, yakni tingkat bungannya tergolong tinggi dan memberatkan.
Dari hasil penelitian ini dapat dibandingkan  antara  preferensi  dari  usaha mikro dengan kredit mikro  yang disalurkan oleh  ketiga  LKM,  yakni  KSP/USP,  BPR, dan  BMT.  Apabila  dilihat  dari  prosedur pengajuan  kredit,  ternyata  dalam  proses  ini KSP/USP  lebih  unggul  dibandingkan  dua LKM  lainnya.  Sebagian  besar  anggota KSP/USP yang mengajukan kredit mikro di KSP/USP  menyatakan  bahwa  prosedur pengajuan  kredit  di  KSP/USP  lebih  mudah dan cepat (80 persen).
Dalam  hal  kemudahan  dan  kecepatan proses  pengajuan  kredit  dipegang  oleh KSP/USP, setelah itu disusul oleh BPR dan BMT.  Menurut  nasabah  BPR,  prosedur pengajuan  kredit  di  BPR  boleh  dikatakan mudah  dan  cepat  (46,67  persen),  namun sebagian  besar  nasabah  yang  lainnya berpendapat  biasa  saja  (53,33  persen). Sebagian  besar  anggota  BMT  justru berpendapat  bahwa  prosedur  pengajuan kredit  di  BMT  adalah  biasa  saja  (66,67 persen)  artinya  sama  dengan  prosedur  di lembaga  keuangan  formal  lainnya.  Hanya sekitar  33,33  persen)  anggota  /  nasabah
Dalam  Penyaluran Kredit Mikro Menurut Preferensi

## Usaha Mikro Di Kota Semarang
BMT  yang  menyatakan  bahwa  prosedur pengajuan kredit di BMT mudah dan cepat.
Apabila  ditinjau  dari  tingkat  bunga kredit,  sebagian  besar  pengusaha  mikro berpendapat  bahwa  tingkat  bunga  yang dikenakan  atas  kredit  mikro  adalah  rendah dan  ringan.  Hal  tersebut  dinyatakan  oleh anggota  /nasabah  BMT  (80  persen)  serta anggota  /  nasabah  KSP/USP  dan  BPR masing-masing  sama  besar  (53,33  persen). Tampak  di  sini  bahwa  dari  segi  tingkat bunga ternyata BMT lebih unggul dibandingkan  dengan  dua  LKM  lainnya. Hal ini bisa dimaklumi  karena dalam  BMT
( time  value  of  money ),  tetapi  menggunakan
revenue sharing ).
Selanjutnya, apabila dilihat dari agunan,  ternyata  menunjukkan  hasil  yang menarik.  Dalam  hal  agunan  atas  kredit mikro  yang  disalurkan  terbukti  bahwa KSP/USP  kembali  mengungguli  dua  LKM lainnya.  Seluruh  anggota  KSP/USP  yang mengajukan  kredit  mikro  tidak  diharuskan untuk  menyerahkan  agunan  sama  sekali (100 persen). Kalaupun ada yang
dimaksud hanyalah berupa fotokopi KTP.
Sebaliknya,  untuk  anggota  /  nasabah BMT  yang  memperoleh  kredit  mikro diharuskan sepenuhnya untuk menyerahkan agunan,  baik  berupa  sertifikat  ataupun BPKP (100 persen). Dari jenis agunan yang diserahkan  oleh  anggota  /  nasabah  BMT
tersebut  kebanyakan  agunan  berupa  BPKB (80  persen),  dan  agunan  lainnya  berupa sertifikat  tanah  /  rumah  (20  persen).  Di samping itu, dalam penelitian ini terungkap bahwa  dari  sejumlah  nasabah  BPR,  ada yang  diwajibkan  dan  apa  pula  tidak diwajibkan  menyerahkan  agunan  (46,67 persen).
Hal  ini  semakin  menegaskan  bahwa tingkat kepercayaan BMT dan BPR kepada usaha  mikro  tampaknya  masih  belum tinggi,  tidak  seperti  dalam  KSP/USP.  Hal ini  juga  bisa  dimaklumi  karena  para pengusaha  mikro  yang  mengajukan  kredit mikro  kepada  KSP/USP  pada  umumnya adalah  para  anggotanya  sendiri  ( captive market ).  Oleh  karena  di  antara  kreditur (KSP/USP) dengan debitur (anggota KSP/USP)  sudah  saling  mengenal  maka pemberian kredit mikro  bisa dilakukan  atas dasar  kepercayaan  saja  sehingga  tidak diperlukan agunan lagi.

## Analisis MANOVA
Uji Varians Secara Keseluruhan ( Overall Equivalence )
Uji  varians  secara  keseluruhan  ini untuk membuktikan apakah matriks varians atau  kovarians  dari  seluruh  variabel dependen  pada  ketiga  kelompok  LKM (KSP/USP,  BPR,  BMT)  adalah  sama  atau tidak.  Hipotesis  untuk  uji  varians  / kovarians  ( overall  equivalence )  adalah sebagai berikut:
H 0 =  Matriks  varians  /  kovarians  dari variabel  dependen    pada  ketiga kelompok LKM adalah sama. H 1 =  Matriks  varians  /  kovarians  dari variabel  dependen  pada  ketiga kelompok LKM adalah berbeda. Adapun  hasil  uji  varians  secara
dalam Tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1 Uji Varians Secara Keseluruhan dengan
Berdasarkan yang
disajikan  dalam  Tabel  1  dapat  diketahui bahwa  nilai  probabilitasnya  adalah  0,417.
Oleh karena nilai probabilitas yang
di  atas  0,05  maka  H 0 diterima,  artinya matriks  varians  /  kovarians  dari  seluruh variabel  dependen  pada  ketiga  kelompok LKM adalah sama, maka proses MANOVA bisa dilanjutkan.
Uji Varians Secara Parsial ( Partial Equivalence )
Uji  varians  secara  keseluruhan  ini untuk  membuktikan  apakah  matriks  varians atau  kovarians  dari  masing-masing  variabel dependen (prosedur pengajuan kredit, tingkat  bunga  kredit,  dan  agunan)  pada
ketiga kelompok LKM (KSP/USP, BPR, dan BMT)  adalah  sama  atau  tidak.  Hipotesis untuk  uji  varians  secara  parsial  ( partial equivalence ) adalah sebagai berikut:
H 0 =  Ketiga  varians  dari  variabel dependen yakni prosedur pengajuan  kredit,  tingkat  bunga kredit,  dan  agunan  adalah  sama (identik).
H 1 =  Ketiga  varians  dari  variabel
dependen yakni prosedur pengajuan  kredit,  tingkat  bunga kredit, dan agunan adalah berbeda (tidak identik).
Adapun hasil uji varians secara parsial dengan
disajikan  dalam
Tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2
Test
disajikan  dalam  Tabel  2  dapat  diketahui bahwa  nilai  probabilitas  yang  ditunjukkan oleh  ketiga  variabel  dependen  yakni prosedur  pengajuan  kredit,  tingkat  bunga kredit dan agunan semuanya di bawah 0,05. Oleh  karena  itu,  ketiga  ketiga  varians  dari variabel  dependen  tersebut  adalah  tidak sama (tidak identik).
Dalam  Penyaluran Kredit Mikro Menurut Preferensi Usaha Mikro Di Kota Semarang
Dengan  demikian  dapat  diartikan bahwa  ketiga  variabel  dependen  yang mewakili  preferensi  usaha  mikro  dalam pengajuan  kredit  mikro,  yakni  prosedur pengajuan  kredit,  tingkat  bunga  kredit,  dan agunan  secara  signifikan  dipersepsikan secara  berbeda  menurut  preferensi  para pengusaha  mikro  dalam  kaitannya  dengan kredit  mikro  yang  disalurkan  oleh  tiga LKM, yakni KSP/USP, BPR dan BMT.

## Uji Output MANOVA dengan F Test
Uji  ini  berbeda  dengan  dua  asumsi sebelumnya  yang  menggunakan  varians atau  kovarians,  dalam  uji  ini  sekarang dipakai  vektor  rata-rata  ( vectors  of  mean ).
Hipotesis untuk uji vektor sampel dari skor rata-rata adalah sebagai berikut:
H 0 =  Ketiga  sampel  rata-rata  vektor sampel  dari  skor  rata-rata  adalah sama (identik).
H 1 =  Ketiga  sampel  rata-rata  vektor sampel  dari  skor  rata-rata  adalah berbeda (tidak identik).
Adapun  hasil  uji  output  MANOVA dengan F-Test ( Multivariate Test ) disajikan dalam Tabel 3 sebagai berikut:
Tabel 3 Uji Output MANOVA dengan F Test
Alat  analisis  yang  digunakan  untuk pengambilan  keputusan  ini  ada  empat, yakni: , , dan . Dari  keempat  uji-F  dapat  diketahui  bahwa nilai  F-hitung  untuk adalah 4,356, a adalah  4,380,
adalah 4,398, dan
Largest  Root adalah  6,837.  Semua  nilai  F- hitung  tersebut  memiliki  nilai  probabilitas sebesar 0,001.
Karena  berdasarkan  uji-F  tersebut nilai  probabilitas  semuanya  (0,001)  jauh  di bawah  tingkat  signifikansi  0,05  maka keputusannya  adalah  menolak  H 0 dan menerima  H 1 ,  artinya  ketiga  sampel  rata- rata vektor sampel dari skor rata-rata adalah berbeda  (tidak  identik).  Dengan  demikian dapat disimpulkan bahwa kombinasi variabel dependen dalam kredit mikro yang terdiri  dari  prosedur  pengajuan  kredit, tingkat  bunga  kredit  dan  agunan  yang dipersyaratkan oleh ketiga LKM (KSP/USP,  BPR,  BMT)  menunjukkan preferensi  yang  berbeda  menurut  para pengusaha mikro.
Uji Dampak Persyaratan Kredit Mikro dari LKM Terhadap Preferensi Usaha Mikro
Berdasarkan  Tabel  4  terlihat  bahwa dengan menggunakan uji-F, variabel dependen  yang  terdiri  dari  prosedur pengajuan  kredit  dan  agunan  masing-
masing  memiliki  nilai  probabililtas  0,000 yang  jauh  di  bawah  tingkat  signifikansi 0,05. Ini berarti variabel prosedur pengajuan  kredit  dan  variabel  agunan memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap preferensi  para  pengusaha  mikro  untuk menentukan  atau  mengajukan  kredit  mikro kepada  tiga  LKM  yakni  KSP/USP,  BPR dan BMT.
Tabel 4 Uji Preferensi dengan Test of Between-

## Subjects Effects
Sebaliknya, variabel dependen tingkat bunga  kredit  memiliki  nilai  probabilitas 0,198 yang  berada di atas tingkat siginifikansi  0,05,  sehingga  dari  hasil  uji-F tersebut  dapat  diketahui  bahwa  tingkat bunga  kredit  secara  signifikan  tidak mempunyai  pengaruh  terhadap  preferensi para  pengusaha  mikro  dalam  menentukan atau  mengajukan  kredit  mikro  kepada  tiga LKM yanga ada, yakni KSP/USP, BPR dan BMT.  Ini  berarti  tingkat  bunga kredit  tidak
menjadi  pertimbangan  utama  dalam  proses pengajuan kredit mikro.
Dengan  kata  lain,  para  pengusaha mikro ternyata lebih mengutamakan pertimbangan bagaimana prosedur
pengajuan  kredit  dan  ada  atau  tidaknya agunan yang dipersyaratkan dalam pengajuan  kreditnya.  Hal  ini  juga  sejalan dengan analisis deskriptif sebelumnya  yang mengungkapkan  bahwa  sebagian  besar responden  yang  merupakan  pengusaha mikro (62,2 persen) ternyata lebih menyukai mengajukan kredit mikro kepada tiga  LKM  (KSP/USP,  BPR  dan  BMT) karena  tingkat  bunga  yang  dikenakan  oleh ketiga LKM tersebut dipandang rendah dan ringan.
Dari penjelasan di atas dapat diketahui  bahwa  ternyata  para  pengusaha mikro  tidak  mempertimbangkan  tingkat bunga  kredit  dalam  memutuskan  untuk mengajukan kredit pada tiga LKM (KSP/USP,  BPR  dan  BMT)  tersebut.  Hal ini  disebabkan  oleh  tingkat  bunga  kredit mikro  yang  dikenakan  oleh  tiga  LKM (KSP/USP, BPR dan BMT) terhadap kredit mikro ternyata hampir sama atau selisihnya tidak  terlalu  besar,  yakni  rata-rata  berkisar antara  1,20    1,53  persen  per  bulan.  Oleh karena  itu,  para  pengusaha  mikro  pada umumnya mengabaikan pertimbangan tingkat bunga kredit.
Implikasi  dari  hasil  uji  ini  dapat dinyatakan  bahwa  para  pengusaha  mikro
Dalam  Penyaluran Kredit Mikro Menurut Preferensi Usaha Mikro Di Kota Semarang
lebih  menyukai  LKM  yang  menyediakan dan  menyalurkan  kredit  mikro  dengan prosedur  pengajuan  kredit  yang  mudah (cepat,  tidak  berbelit)  dan  dengan  agunan yang  ringan  (tidak  diwajibkan),  seperti fotokopi  KTP  dan  proyek  (usaha  bisnis) yang  dibiayai.  Sebaliknya,  para  pengusaha mikro  tidak  menyukai  LKM  yang prosedur pengajuan  kreditnya  sulit  (berbelit)  dan mempersyaratkan agunan yang berat (diwajibkan  dan  sulit  dipenuhi)  seperti misalnya BPKB dan sertifikat.
Penutup

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Variabel dependen prosedur pengajuan  kredit  dan  agunan
secara signifikan memiliki dampak  terhadap  preferensi  usaha mikro  dalam  mengajukan  kredit mikro  yang  disalurkan  oleh  tiga LKM,  yakni  KSP/USP,  BPR  dan
BMT.
2. Dalam  proses  pengajuan  kredit mikro,  usaha  mikro  ternyata  lebih mengutamakan pertimbangan bagaimana  prosedur  pengajuan kredit  dan  ada  atau  tidaknya agunan  yang  dipersyaratkan  akan
tetapi  kurang  mempertimbangkan tingkat bunga kredit yang berlaku. 3. KSP/USP  memiliki  keunggulan dalam  prosedur  pengajuan  kredit mikro yang lebih mudah dan cepat dan persyaratan agunan yang tidak diwajibkan, namun dengan tingkat bunga  rata-rata  yang hampir  sama sengan BPR.
4. BPR  tampaknya  tidak  memiliki keunggulan yang bisa
diperbandingkan  dengan  LKM lainnya  seperti  KSP/USP  dan BMT  karena  BPR  dioperasikan seperti  lembaga  perbankan  formal pada umumnya.
5. BMT sesungguhnya memiliki keunggulan  dalam  tingkat  bunga kredit  (sistem  bagi  hasil)  yang tergolong  rendah  dan  ringan, namun dengan disertai persyaratan agunan  yang  harus  ada  dan diwajibkan.

## Daftar Pustaka
Ashari, 2006.  Potensi Lembaga Keuangan Mikro dalam Pembangunan Ekonomi
Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya , Analisis
Kebijakan  Pertanian ,  Vol.  4  No.  2, Juni 2006, hlm. 146-164.
Ghozali,  Imam.  2009. Aplikasi  Analisis Multivariate  dengan  Program  SPSS , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Ismawan, Bambang dan Budiantoro, Setyo.
2005. Mapping  Microfinance  in
Indonesia ,  dalam  Kompilasi  Data Gema  PKM-Oktober  2004, Jurnal Ekonomi Rakyat , Edisi Maret 2005. Krishnamurti, 2005. Pengembangan Lembaga  Keuangan  Mikro  bagi Pembangunan Indonesia , Media Informasi  Bank  Perkreditan  Rakyat , Edisi IV, Maret 2005.

## Mason, Robert D & Douglas A. Lind, 1996.
Statistical  Techniques  in  Business and  Economics ,  9 th Edition,  Richard D. Irwin Inc.
Nazir, Mohammad. 1999. Metode
Penelitian . Ghalia Indonesia. Jakarta. Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan Usaha  Kecil  dan  Menengah  Nomor 8/Per/M.KUKM/II/2007 Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan  Produktif  Koperasi  dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional .
Soetrisno, Noer. 2002. Lembaga Keuangan
Mikro : Energi Pemberdayaan Ekonomi  Rakyat? Deputi  Bidang Pengkajian Sumberdaya UKM, Kantor Kementerian Negara  Koperasi dan UKM Republik Indonesia,
Jakarta.
Sudarsono, Heri. 2007. Bank dan Lembaga
Keuangan  Syariah : Deskripsi  dan Ilustrasi , Ekonosia, Yogyakarta.
Wahyudin,  Didin.  2004. Key  Success Factors  in  Micro  Financing ,  paper pada  Diskusi  Panel Microfinance
Indonesian Market , Jakarta, 7
Desember 2004.
Wardoyo  dan  Prabowo,  Hendro.  2004. Kinerja  Lembaga  Keuangan  Mikro bagi  Upaya  Penguatan  Usaha  Mikro, Kecil  dan  Menengah  di  Wilayah Jabodetabek , Universitas Gunadarma, Depok. Wijono, Wiloejo Wirjo. 2005. Pemberdayaan  Lembaga  Keuangan Mikro  Sebagai  Salah  Satu  Pilar Sistem  Keuangan  Nasional:  Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan Kajian  Ekonomi  dan Keuangan , Edisi  Khusus,  November 2005.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008
Tentang Usaha  Mikro.  Kecil  dan Menengah . Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Jakarta
Dalam  Penyaluran Kredit Mikro Menurut Preferensi

## Usaha Mikro Di Kota Semarang