Cidera Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Fidusia

## Sigit Nurhadi Nugraha
Universitas Nahdlaltul Ulama Indonesia

## Nurlaili Rahmawati
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

## Abstrak
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  18/PUU-XVII/2019  dan  Nomor: 2/PUU-XIX/2021 memberikan  penjelasan  dan  sekaligus  memberikan penafsiran  ulang  pengertian  “Cidera  Janji”  atau  Wanprestasi  berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut “UU Nomor 42 Tahun 1999”). Sebelum adanya kedua  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  pengertian  “Cidera  Janji” ditentukan secara sepihak oleh kreditur (Perusahaan Pembiayaan atau Bank). Posisi  kreditur  yang  lebih  kuat  dan  dominan  ini,  menyebabkan  kreditur cenderung bertindak sewenang-wenang dalam terhadap debitur yang berada pada posisi yang lebih lemah.
Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  18/PUU-XVII/2019  dan Nomor:  2/PUU-XIX/  2021,  pengertian  “Cidera  Janji”  atau  Wanprestasi harus  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  antara  kreditur  dan  debitur  atau atas  dasar  suatu  upaya  hukum  tertentu,  yaitu  melalui  putusan  pengadilan. Sehingga  dengan  kondisi  ini  kreditur  tidak  bisa  sewenang-wenang menentukan debitur telah “Cidera Janji” atau Wanprestasi secara sepihak.

## Keywords:
Cidera Janji, Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi.
Corresponding  Author:

## Sigit Nurhadi Nugraha
Universitas Nahdlaltul Ulama Indonesia E-mail: nurhadisigit@unusia.ac.id

## Nurlaili Rahmawati
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta E-mail: rnurlaili086@uinjkt.ac.id
© The Author(s) 2022 DOI: 10.47776/alwasath.v2i2.213
CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the  material  in  any  medium  or  format,  so  long  as  attribution  is  given  to  the creator. The license allows for commercial use.
JA

## 75

## Classification
Research Article
Submitted: 2 Juni 2021 Accepted: 13 Oktober 2021 Online: 13 Oktober 2021
JA: Jurnal Al-Wasath 2 No.2: 75- Journal homepage: https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index ISSN 2721-6160 (Online)

## PENDAHULUAN
Perjanjian Fidusia menyisakan banyak permasalahan di lapangan. Salah satunya mengenai bagaimana  mengukur  seseorang  wanprestasi  atau  tidak  menurut  Perjanjian  Fidusia  tersebut. Meskipun secara teori, para pihak (debitur dan kreditur) seharusnya dalam posisi yang seimbang dalam  membuat  kontrak.  Namun  dalam  prakteknya  debitur  (nasabah)  berada  dalam  posisi  yang lemah.  Sehingga  banyak  debitur  (nasabah)  yang  pasrah  terhadap  tindakan  Kreditur  (Perusahaan Pembiayaan).  Bahkan  ketika  kreditur  (perusahaan  pembiayaan)  bertindak  sewenang-wenang, debitur  (nasabah)  juga  tidak  bisa  melawan.  Dalam  praktek  Perusahaan  Pembiayaan  selaku kreditur  menarik  obyek  fidusia  sampai  menggunakan  cara-cara  kekerasan.  Salah  satu  contoh adalah  peristiwa  yang  sedang  viral  dimana  ada  seorang  nasabah  anggota  TNI  dikepung  dan dipaksa  menyerahkan  obyek  fidusia  oleh  sekelompok debt  collerctor. Berita  ini  muncul diberbagai media online 1 dan videonya ditonton melalui youtube 2 .
Kondisi  ini  terjadi  karena  pemahaman  bahwa  sertifikat  fidusia  yang  bersifat “parate executie” dimaknai  sebagai  “eksekusi  atas  kuasa  sendiri”.  Hal  ini  ini  menyebabkan  Perusahaan Pembiayaan  selaku  kreditur  bisa  bertindak  atas  kuasa  sendiri  seolah-olah  bertindak  sebagai Pengadilan yang berwenang melakukan eksekusi jaminan sebagaimana pada umumnya. Dengan alasan  ini  pula,  Perusahaan  Pembiayaan  selaku  kreditur  juga  bisa  menentukan  secara  sepihak bahwa debitur (nasabah) telah wanprestasi.
Jaminan  Fidusia  lahir  dari  adanya  transaksi  (perjanjian)  hutang-piutang  atau  Perjanjian Pembiayaan  antara  nasabah  (selaku  debitur)  dengan  bank  atau  lembaga  pembiayaan  (selaku kreditur).  Untuk  menjamin  pelaksanaan  pembayaraan  angsuran  nasabah  maka  kreditur  meminta adanya jamian kebendaan (yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Fidusia). Dari sini  diketahui  bahwa  hakekat  Perjanjian  Fidusia  merupakan  perjanjian  ikutan (accessoir) yang mengatur adanya jaminan kebendaan terhadap suatu transaksi tertentu. 3
Sebagai  sebuah  perjanjian  pejaminan,  tentunya  perjanjian  ini  berisi  kesepakatan- kesepakatan mengenai penjaminan yang menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) UU 42 Tahun 1999 wajib  dituangkan  dalam  suatu  akta  khusus  yang  disebut  “Akta  Jaminan  Fidusia”.  Selanjutnya, berdasarkan  ketentuan  pasal  6  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999,  ditentukan  bahwa  akta jaminan fidusia setidak-tidaknya berisi informasi mengenai:
a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
d. nilai penjaminan; dan
e  nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
Perjanjian  Pokok  dengan  Jaminan  Fidusia  mengatur  mengenai  “cidera  janji”  atau wanprestasi.  Yaitu  pada  Perjanjian  Pokok  telah  disepaktai  adanya  klausula  yang  menentukan tentang  berapa  jumlah  angsuran  per  bulan?  tanggal  berapa  pembayaran  angsuran  (jatuh  tempo), berapa kali termin angsuran, dan sebagainya. Demikian pula ditentukan bentuk cidera janji atau wanprestasi  yang  terdapat  pada  klausul  perjanjian  tersebut,  yaitu  berupa  keterlambatan pembayaran angsuran dan/atau bahkan “gagal bayar” (kredit macet) oleh nasabah selaku debitur.
Sehingga  parameternya  untuk  menyatakan  kapan  debitur  “terlambat  bayar”  dan  kapan “gagal  bayar”.  Hal  tersebut  cukup  dilakukan  dengan  melihat  data  pembayaran  angsuran  dan waktu  pembayaran  angsuran.  Apabila  pada  waktu  yang  ditentukan  (jatuh  tempo  angsuran) ternyata nasabah (debitur) tidak membayar angsuran mak dia sudah bisa dinyatakan cidera janji atau wanprestasi. Begitulah yang terjadi dalam praktek di lapangan.
Terhadap  cidera  janji  (wanprestasi)  tersebut  di  atas,  debitur  (nasabah)  dijatuhi  denda  atau bahkan pada intensitas yang lebih tinggi obyek fidusia dapat ditarik untuk dijual oleh perusahaan
1 https://www.cnbcindonesia.com/market/20210510105604-17-244554/viral-tni-dikepung-debt-collector-boleh- sita-mobil-di-jalan
2 https://www.youtube.com/watch?v=gigxPgpFaD0
3 Pasal 4 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
pembiayaan  selaku  kreditur.  Namun  terkadang,  oleh  karena  nasabah  (debitur)  tidak  mau menyerahkan barang (obyek fidusia) maka sering terjadi sengketa antara debitur dan kreditur.
Praktek seperti di atas telah berubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019  dan  diperkuat  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  2/PUU- XIX/2021. Dimana dalam kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Perusahaan Pembiayaan (kreditur)  tidak  bisa  menentukan  keadaan “cidera  janji” atau  wanprestasi  secara  sepihak, melainkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak (kreditur dan debitur) 4 . Dengan kondisi ini, lebih  jauh,  perusahaan  pembiayaan  (kreditur)  tidak  bisa  pula  secara  sepihak  menarik  obyek fidusia  sebagaimana  kondisi  terdahulu.  Bagaimana  menentukan  keadaan “cidera  janji” atau wanprestasi dalam Jaminan Fidusia berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

## METODOLOGI PENELITIAN
Peter  Mahmud  Marzuki 5 berpendapat  semua  penelitian  hukum (legal  research) adalah selalu bersifat normatif, sehingga meskipun tanpa ditambah istilah “normatif” sebenarnya setiap penelitian  hukum  adalah  bersifat  normatif.  Namun  agar  jelas,  tetap  kami  cantumkan  bahwa metode  penelitian  dalam  penulisan  ini,  yaitu  penelitian yuridis  normatif .  Penulisan  ini menggunakan  pendekatan  undang-undang (statute  approach) ,  yaitu  UU  No.  42  Tahun  1999 Tentang  Jaminan  Fidusia.  Analisis  penelitian  dilakukan  secara  deskriptif,  yaitu  memberikan uraian-uraian dan gambaran secara detail dan mendalam tentang permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Jaminan Fidusia sebagai Instrumen Hukum Penjaminan di Indonesia
Hukum  Perdata,  khususnya  mengenai  Hukum  Jaminan  di  Indonesia,  mengenal  bentuk- bentuk jaminan hutang yang terdiri dari:
1) Jaminan Perorangan (persoonlijkrecht) ; dan 2) Jaminan Kebendaan (zakelijkrechrt) .
Merujuk  pada  ketentuan  pasal  1  ayat  (2)  UU  Nomor  42  Tahun  1999,  diketahui  bahwa jaminan  fidusia  merupakan  bentuk  jaminan  kebendaan.  Hal  tersebut  diketahui  dari  rumusan pengertian jaminan fidusia, yaitu obyeknya hanya berupa:
1. benda bergerak,  baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud; dan
2. benda  tidak  bergerak  khususnya  bangunan,  yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan
Beberapa instrumen penjaminan hutang yang diatur dalam hukum perdata, yaitu 6 : (1). Perjanjian Fidusia (2). Perjanjian Gadai (3). Perjanjian Hipotik (4). Perjanjian Hak Tanggungan (5). Perjanjian Jaminan Pribadi (6). Perjanjian Jaminan Perusahaan (7). Perjanjian Cessie Piutang Pada  perkembangannya,  terhadap  benda  bergerak  inilah  berlaku  Fidusia.  Hal  ini  seiring dengan diundangkannya UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan pasal 1 ayat  (1)  Undang-Undang  tersebut,  pengertian  Fidusia  adalah  Fidusia  adalah  pengalihan  hak
4 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  18/PUU-XVII/2019  angka  [3.18]  hal.  122  dan  Nomor:  2/PUU- XIX/2021 angka [3.14.3] hal. 83
5 Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum  (Edisi  Revisi),    Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Grup,  Cetakan ke-11, 2019, h. 55
6 Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, tahun 2003, hal. 19
kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  hak kepemilikannya  dialihkan  tersebut  tetap  dalam  penguasaan  pemilik  benda 7 .  salah  kata  kunci terpenting dari pengertian tersebut adalah adanya unsur “atas dasar kepercayaan” antara kreditur dan debitur. Yaitu bahwa penjaminan fidusia selalu didasarkan pada kepercayaan antara debitur dan kreditur mengenai pelunasan maupun keamanan obyek fidusia, meskipun penguasaan obyek bukan ditangan kreditur seperti halnya bentuk penjaminan gadai.
Penerapan pengaturan jaminan fidusia yang mengatur bentuk penjaminan atas benda-benda bergerak  sebagaimana  ketentuan-ketentuan  UU  Nomor  42  tahun  1999  adalah  bersifat  wajib. Artinya UU Nomor 42 tahun 1999 tidak bisa memberikan perlindungan hukum bagi para pihak apabila  syarat  dan  mekanisme  dalam  Undang-Undang  tersebut  tidak  dilaksanakan.  Misalnya, adanya ketentuan bahwa Perjanjian Jaminan Fidusia wajib dibuat dalam bentuk akta noratiil dan didaftarkan  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia 8 .  Apabila  ketentuan  tersebut  tidak  dilaksanakan (disimpang),  maka  UU  Nomor  42  tahun  1999  tidak  bisa  memberikan  perlidungan  hukum  bagi para pihak apabila dikemudian hari terjadi sesuatu yang merugikan.
Demikian  pula,  keberlakukan  UU  Nomor  42  tahun  1999  dibatasi  oleh  bentuk  penjaminan lain, sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU Nomor 42 tahun 1999 sebagai berikut:
a) Hak  Tanggungan  yang  berkaitan  dengan  tanah  dan  bangunan,  sepanjang  peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
b) Hipotek  atas  kapal  yang  terdaftar  dengan  isi  kotor  berukuran  20  (dua  puluh)  M3  atau lebih;
c) Hipotek atas pesawat terbang; dan
d) Gadai.

## Jaminan Fidusia sebagai Perjanjian Accessoir
Berdasarkan  pasal  4  UU  Nomor  42  Tahun  1999,  secara  tegas  disebutkan  bahwa  Jaminan Fidusia  merupakan “Perjanjian  Ikutan” dari  suatu  Perjanjian  Pokok  yang  menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Berdasarkan ketentuan ini, setidak ada dua  hal  yang  menjadi  benang  merah  dalam  permasalahan  ini. Pertama, bahwa  Perjanjian mengenai  Jaminan  Fidusia  merupakan  perjanjian  ikutan (accessoir) .  Sebagai  perjanjian  ikutan (accessoir) , maka kedudukan Perjanjian Jaminan Fidusia harus selalu bergantung pada perjanjian pokoknya.  Artinya  perjanjian  ikutan (accessoir) ini  tidak  bisa  berdiri  sendiri,  keberlakuannya mengikuti  keberlakuan  perjanjian  pokok. Kedua, berkaitan  dengan  cidera  janji  (wanprestasi) sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 tahun 1999, maka harus dimaknai cidera janji  (wanprestasi)  tersebut  adalah  cidera  janji  (wanprestasi)  terhadap  perjanjian  pokok,  bukan perjanjian ikutan (accessoir) .
Dalam ketentuan hukum perjanjian, keabsahan perjanjian (termasuk perjanjia fidusia) selalu diukur melalui keterpenuhan unsur-unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata 9 , yang meliputi:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;
Jaminan Fidusia sebagai sebuah perjanjian harus dituangkan dalam suatu Akta Notariil yang disebut dengan Akta Jaminan Fidusia dan selanjutnya Akta Jaminan Fidusia ini wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 5 ayat (1) serta pasal 11
7 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia
8 Pasal 11 ayat (1) juncto Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia
9 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetbok) , Jakarta, Balai Pustaka, Cetakan ke-41, tahun 2016, hal. 339
ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999. Artinya ketentuan ini harus dilakukan. Apabila disimpangi dapat mengakibat batal demi hukum.
Akta Jaminan Fidusia, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 10
(1). Harus berupa akta notaris.
(2). harus dibuat dalam bahasa indonesia
(3). Harus berisikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
a) Identitas pihak pemberi fidusia, berupa:
• Nama lengkap
• agama
• tempat tingga/tempat kedudukan
• tempat lahir
• tanggal lahir
• jenis kelamin
• status perkawinan
• pekerjaan
b) Identitas pihak penerima fidusia, yakni tentang data seperti tersebut di atas.
c) Haruslah dicantumkan hari, tanggal dan jam pembuatan akta fidusia
d) Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia
e) Uraian  mengenai  benda  yang  menjadi  obyek  jaminan  fidusia,  yakni  tentang identifikasi benda tersebut, dan surat bukti kepemilikannya. Jika bendanya selalu berubah-ubah  seperti  benda  dalam  persediaan (inventory), haruslah  disebutkan tentang jenis, merek, dan kualitas dari benda tersebut.
f) Berapa nilai penjaminannya
g) Berapa nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
Menurut J. Satrio 11 , bahwa ciri-ciri perikatan yang bersifat accessoir adalah ada/kelahiran, perpindahan  dan  hapusnya  perjanjian  tersebut  bergantung  pada  perjanjian  pokok.  Dengan dilunasinya  perjanjian  pokok  (yang  dijamin  dengan  fidusia),  maka  hal  tersebut  secara  otomatis menyebabkan perjanjian accessoir juga berakhir.
Lebih  lanjut,  sifat accessoir pada  perjanjian  jaminan  fidusia  juga  membawa  konsekuensi lain, yaitu bahwa perjanjian jaminan fidusia yang merupakan perjanjian bersyarat (dengan syarat batal)  maka  perjanjian  ini  akan  batal  (hapus)  apabila  dipenuhi  syarat  kebatalan,  yaitu  berupa pelunasan perjanjian pokok. J. Satrio berpendapat bahwa pengertian batal ini adalah batal dengan sendirinya, tanpa perlu ada pembatalan melalui suatu keputusan pengadilan 12 .
Sebagaimana kami sampaikan di awal, bahwa adanya Akta Jaminan Fidusia berangkat dari adanya transaksi lain, misalnya hutang-piutang. Dimana terhadap pemenuhan (pelunasan) hutang tersebut,  diperlukan  suatu  jaminan  kebendaan  maka  digunakanlah  sistem  fidusia  untuk kepentingan tersebut. Untuk itu, dibuatlah 2 (dua) perjanjian yaitu perjanjian hutang-piutang dan perjanjian  fidusia.  Perjanjian  hutang-piutang  merupakan  perjanjian  utama,  sedangkan  perjanjian fidusia merupakan perjanjian ikutan (accessoir) .
Cidera Janji ( Wanprestasi ) Dalam Jaminan Fidusia
Sebagaimana  telah  disampaikan  di  atas,  berdasarkan  pasal  4  UU  Nomor  42  Tahun  1999 ditegaskan  bahwa  Jaminan  Fidusia  merupakan  perjanjian  ikutan (accessoir) terhadap  perjanjian pokoknya. Oleh karena itu, pengertian cidera janji (wanprestasi) sebagaimana dimaksud pasal 15
10 Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, tahun 2003, hal. 20
11 J.  Satrio,  Hukum  Jaminan  Hak  Jaminan  Kebendaan  Fidusia,  Bandung,  Penerbit  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Cetakan ke-2, tahun 2020, hal. 175-176
12 J.  Satrio,  Hukum  Jaminan  Hak  Jaminan  Kebendaan  Fidusia,  Bandung,  Penerbit  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Cetakan ke-2, tahun 2020, hal. 176
ayat  (3)  UU  Nomor  42  Tahun  1999,  tentu  dimaknai  sebagai  cidera  janji  terhadap  Perjanjian Pokok.
Menurut  KUH  Perdata,  untuk  menentukan  seseorang  telah  melakukan  wanprestasi didasarkan  pada  ketentuan  pasal  1238  KUH  Perdata 13 .  Secara  lengkap  ketentuan  tersebut  kami kutip sebagai berikut:
“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis  itu  telah  dinyatakan  lalai,  atau  demi  perikatannya  sendiri,  ialah  jika  ini menetapkan,  bahwa  si  berutang  harus  dianggap  lalai  dengan  lewatnya  waktu  yang ditentukan”
Pemahaman  “cidera  janji”  atau  wanprestasi  yang  mendasarkan  pada  ketentuan  pasal  1238 KUH Perdata tersebut di atas, banyak dianut dan digunakan oleh para ahli hukum. Salah satunya penjelasan tertulis tertulis Pemerintah serta saksi Dr. Akhmad Budi Cahyono, S. H., M. H. 14 dan Aria Suyudi, SH., L.LM. 15 dalam Sidang di Mahkamah Konstitusi. Menurut Subekti 16 , bentuk wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:
• tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
• melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
• melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
• melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
Bila  menggunakan  parameter  menurut  Subekti  tersebut  di  atas,  maka  menentukan  “cidera janji” atau wanprestasi hanya melihat klausul perjanjian saja. Dalam hal perjanjian pembiayaan, maka cukup melihat fakta nasabah (debitur) membayar sesuai jumlah angsuran dan pembayaran tersebut tepat waktu (tidak terlambat).
Pandangan J. Satrio 17 mengenai wanprestasi menurut pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999  ini,  bahwa  wanprestasi  didasarkan  pada  pasal  1238  KUH  Perdata,  yaitu  apabila  debitur dalam keadaan lalai dan oleh karenanya wanprestasi apabila sudah disomir (ditegur) tetapi tetap saja  tidak  memenuhi  kewajibannya  dengan  baik  atau  kelau  ia  demi  perikatannya  sendiri,  harus dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan.
Cara menentukan keadaan “cidera janji” atau wanprestasi sebagaimana parameter tersebut di atas, banyak digunakan secara umum. Pemerintah dan DPR RI tampaknya sepakat pula dengan pandangan  tersebut  di  atas.  Hal  ini  tampak  dari  padangan  Pemerintah  dan  DPR  RI  pada persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Pada  persidangan  di  Mahkamah  Konstitusi  tanggal  11  April  2019  dan  selanjutnya dilengkapi dengan keterangan tertulis tertanggal 9 Mei 2019 18 , Pihak Pemerintah meskipun secara tidak  tegas  menjelaskan  konsep  wanprestasi  namun  secara  tersirat  menyatakan  bahwa  jaminan fidusia (sertifkat jaminan fidusia) memberikan kemudahan dalam eksekusi obyek jaminan apabila debitur wanprestasi. Dari pendapat ini tampak bahwa Pemerintah tidak terlalu membuat parameter
13 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetbok) , Jakarta, Balai Pustaka, Cetakan ke-41, tahun 2016, hal. 323
14 Periksa  Salinan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  18/PUU-XVII/2019,  hal.  50.  Pada  keterangan  di Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  Bapak  Dr.  Akhmad  Budi  Cahyono,  S.  H.,  M.  H.,  sebagai  saksi  ahli  menjelaskan bahwa  paramater  “cidera  janji”  berdasarkan  pasal  15  ayat  (3)  UU  Nomor  42  Tahun  1999  adalah  apabila  setelah lampaunya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian debitur tidak juga melaksanakan prestasinya atau kreditur telah memberikan peringatan kepada debitur untuk melaksanakan prestasinya akan tetapi tidak dilakukan debitur.
15 Periksa  Salinan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  18/PUU-XVII/2019,  hal.  64.  Pada  keterangan  di Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  Bapak  Aria  Suyudi,  SH.,  L.LM.,  sebagai  saksi  ahli  menjelaskan  bahwa  paramater “cidera  janji”  berdasarkan  pasal  15  ayat  (3)  UU  Nomor  42  Tahun  1999  apabila  debitur  terlambat  melunasi pembayaran yang mestinya dilakukan.
16 Subekti, Hukum Perjanjian , Jakarta, Penerbit Intermasa, Cetakan ke-27, tahun 2014, hal. 45
17 J.  Satrio,  Hukum  Jaminan  Hak  Jaminan  Kebendaan  Fidusia,  Bandung,  Penerbit  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Cetakan ke-2, tahun 2020, hal. 262
18 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hal. 23
yang tegas dalam menentukan pihak wanprestasi menurut ketentuan pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999.
Pada  persidangan  di  Mahkamah  Konstitusi,  Dr.  Akhmad  Budi  Cahyono,  S.  H.,  M.  H., selaku  saksi  ahli  memberikan  keterangan  tertulis,  khususnya  pada  bagian  huruf  F  Penentuan Cidera  Janji  Debitur 19 ,  yang  pada  pokoknya  menjelaskan  bahwa  penentuan  cidera  janji  atau wanprestasi cukup didasarkan pada pasal 1238 KUH Perdata. Namun apabila kreditur dan debitur tidak  sependapat  adanya  wanpresasi  maka  seyogyanya  keputusan  diserahkan  kepada  kreditur dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Apabila keputusan tentang wanprestasi diserahkan kepada pengadilan, maka kemudahan dalam  melakukan  eksekusi  sebagaimana  ketentuan  Undang-Undang  menjadi  tidak berarti lagi;
2. Kemungkinan  kreditur  bertindak  sewenang-wenang  dalam  menentukan  debitur wanprestasi  adalah  kecil  kemungkinannya.  Karena  apabila  kreditur  mengambil keputusan  untuk  melakukan  eksekusi  maka  sebenarnya  kreditur  juga  merugi  karena tidak mendapatkan untung yang semestinya apabila angsuran debitur lancar.
3. Apabila ternyata kreditur bertindak sewenang-wenang, maka debitur dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan.
Sedangkan  menurut  Aria  Suyudi,  SH.,  L.LM 20 ,  yang  dalam  perkara  nomor  register: 18/PUU-XVII/2019  tersebut  juga  bertindak  selaku  saksi  ahli  yang  diajukan  oleh  Pemerintah, memberikan  paramater  “cidera  janji”  menurut  pasal  15  ayat  (3)  UU  Nomor  42  Tahun  1999, berdasarkan:
1. Penjelasan  pasal  21  UU  Nomor  42  tahun  1999,  yang  menyatakan “tidak  memenuhi prestasi,  baik  yang  berdasarkan  perjanjian  pokok,  perjanjian  Jaminan  Fidusia  dan maupun perjanjian jaminan lainnya” .
2. Ketentuan pasal 1238 KUH Perdata.
Dalam praktek selama ini, faktanya memang seperti apa yang dikemukakan oleh para ahli hukum  di  atas,  yaitu  perjanjian  hutang-piutang  atau  perjanjian  pembiayaan  biasanya  terdapat klausula yang menentukan jumlah angsuran per bulan dan jatuh tempo pembayaran. Selanjutnya hanya berdasarkan klausula tersebut, perusahaan pembiayaan selaku kreditur menentukan seorang nasabah (debitur) telah cidera janji atau wanprestasi. Penentuan cidera janji atau wanprestasi ini dilakukan  secara  sepihak  oleh  perusahaan  pembiayaan  selaku  kreditur.  Tanpa  ada  hak  dari nasabah  (debitur)  untuk  melakukan  klarifikasi  atau  negosiasi.  Hal  ini  tampak  pula  dari Permohonan Pemohon pada perkara nomor: 18/PUU-XVII/2019, dimana Pemohon menceritakan Pemohon  dinyatakan  telah  wanprestasi  secara  sepihak  oleh  lembaga  pembiayaan  (kreditur) mendapat  perlakuan  yang  kasar  dan  sewenang-wenang  dari debt  collector yang  disewa  oleh lembaga  pembiayaan  (kreditur).  Padahal  Pemohon  dalam  perkara  nomor:  18/PUU-XVII/2019 tersebut di atas, berpendapat bahwa dia tidak cidera janji.
Berbeda dengan pandangan tersebut di atas, menurut Abdulkadir Muhammad 21 berpendapat bahwa  tidak  dilaksanakannya  kewajiban  oleh  debitur  (wanprestasi)  disebabkan  oleh  2  (dua) kemungkinan alasan, yaitu:
(1) Karena  kesalahan  debitur,  baik  dengan  sengaja  tidak  memenuhi  kewajiban  maupun karena kelalaiannya;
(2) Karena keadaan memaksa (overmacht) , force majeure, jadi di luar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah.
Dari  pendapat  Abdulkadir  Muhammad  ini,  diketahui  bahwa  menentukan  pihak  “cidera janji”  bukan  hanya  semata  dari  klausul  perjanjian  semata.  Untuk  itu,  dalam  hal  ini  tentu  tidak tepat  menentukan  salah  satu  pihak  melakukan  “cidera  janji”  atau  wanprestasi  secara  sepihak.
19 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hal. 50
20 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hal. 63
21 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cektan ke-3, tahun 2000, hal. 203
Setidaknya tiap-tiap harus diberikan hak untuk melakukan klarifikasi atau pembelaan atas dugaan cidera janji atau wanperstasi.
Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb  selaku ahli yang di Mahkamah Konstitusi memberikan  keterangan  tertulis  tanggal  8  Mei  2019  dan  selanjutnya  memberikan  keterangan dalam persidangan tanggal 13 Mei 2019, khususnya pada bagian angka 4 huruf (a) sampai huruf (h) 22 . Berdasarkan keterangan ini diperoleh beberapa indikator wanperstasi, antara lain:
(1) Mengenai Pasal 15 ayat (3) UU No. 42/1999, khususnya mengenai frasa yang berbunyi:
“ atas  kekuasaannya  sendiri ”  adalah  tidak  keliru  apabila  dimaknai  bahwa  hak  untuk menjual tersebut memberikan hak mutlak kepada Kreditur untuk menjual objek fidusia tanpa  putusan  pengadilan.  Namun  pemaknaan  tersebut  sepanjang  objek  fidusia  telah dengan sukarela diserahkan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia (Kreditur). Apabila  Pemberi  Fidusia tidak  bersedia  memberikan  objek  fidusia  secara  sukarela kepada Penerima Fidusia (Kreditur), yaitu karena berbagai sebab/alasan, maka Penerima Fidusia (Kreditur) dilarang mengambil paksa objek fidusia dari tangan Pemberi Fidusia (Debitur) .  Bila  Penerima  Fidusia  (Kreditur)  secara  paksa  mengambil  obyek  fidusia, maka  menurut  hukum  Penerima  Fidusia  dianggap  telah  melakukan “ perbuatan  main hakim sendiri ” ( eigenrichting ) yang dilarang menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
(2) Untuk  itu,  Penerima  Fidusia  (Kreditur)  mengajukan  eksekusi  fidusia  kepada  Ketua Pengadilan , dimana  sebelum  Pengadilan memutuskan  dapat  atau  tidaknya  Sertifikat Fidusia dieksekusi, maka pengadilan wajib terlebih dahulu memeriksa dan memutuskan mengenai hal-hal sebagai berikut:
• Apakah perjanjian  utang telah  dibuat  sesuai  dengan  UU  Nomor  42  tahun  1999 sehingga dengan demikian perjanjian utang tersebut adalah perjanjian utang yang sah.
• Apakah perjanjian fidusia antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia (Kreditur) telah dibuat sesuai dengan ketentuan UU Nomor 42 tahun 1999.
• Apakah objek  fidusia telah  didaftarkan  sebagaimana  mestinya  pada  Kantor Pendaftaran Fidusia.
• Apakah Debitur memang telah cidera janji (wanprestasi) sesuai dengan perjanjian utang/kredit.
• Memutuskan  besarnya  utang  yang  tertunggak  (pokok  utang  dan  bunganya)  oleh Debitur kepada Kreditur.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  diketahui  bahwa  ada  perbedaan  pendapat  diantara  para  ahli hukum dalam menentukan keadaan cidera janji atau wanperstasi. Demikian pula sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat antara kreditur dan debitur mengenai apakah debitur secara otomatis langsung  dinyatakan  cidera  janji  atau  wanprestasi,  apabila  tidak  melaksanakan  kewajiban membayar angsuran?
Penulis  lebih  sepakat  dengan  pendapat    Prof.  Dr.  Sutan  Remy  Sjahdeini,  S.H.,  FCBArb. Perbedaan pendapat mengenai waktu pembayaran angsuran yang jatuh tempo bukan semata-mata parameter  menentukan  debitur  cidera  janji,  melainkan  ada  faktor  lain  yang  harus  diperjelas, misalnya:  perhitungan  berapa  sisa  hutang  debitur,  besar  bunga  dan  denda.  Bisa  saja  menurut perhitungan  debitur  seharusnya  hutang  pokok  dan  bunga  sudah  dilunasi  sesuai  jatuh  tempo  tiap bulan sehingga debitur tidak perlu membayar angsuran lagi. Namun dalam perhitungan kreditur ternyata belum sehingga kreditur tetap menagih debitur sesuai perhitungannya. Dalam hal seperti inilah terjadi sengketa antara debitur dan kreditur. Sehingga tidak adil apabila kreditur (semata- mata berdasarkan sertifikat jaminan fidusia), menyatakan debitur cidera janji dan mengeksekusi obyek jaminan fidusia.
22 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hal. 94-96
Faktanya ketidaksesuaian penilaian antara debitur dan kreditur dalam menentukan seseorang melakukan cidera janji atau tidak sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa tidak mudah menentukan  seseorang  telah  cidera  janji.  Untuk  itu,  dalam  prakteknya,  perusahaan  pembiayaan (kreditur)  memaksakan  pendapatnya  dana  bahkan  menggunakan  cara  kekerasan  dan  intimidasi terhadap nasabah (debitur).
Untuk  itu,  mengingat  pentingnya  menentukan  suatu  pihak  melalukan  “cidera  janji”  atau wanprestasi,  maka  menurut  Subekti 23 keadaan  “cidera  janji”  atau  wanprestasi  harus  ditetapkan terlebih  bahwa  si  berutang  melakukan  wanpestasi,  dan  kalau  hal  tersebut  disangkal  maka  harus dibuktikan  di  depan  hakim  (persidangan  di  pengadilan).  Hal  ini  karena  tidak  mudah  untuk mengatakan bahwa seseorang wanperstasi atau tidak.

## Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
Berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  nomor  18/PUU-XVII/2019,  diketahui  bahwa Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan  Pengujian  Undang-Undang  (PUU),  khususnya  pengujian terhadap  pasal  15  ayat  (2)  dan  pasal  15  ayat  (3)  UU  Nomor  42  Tahun  1999.  Pengujian  ini didasarkan  pada  adanya  frasa “kekuatan  eksekutorial” dan  frasa “sama  dengan  putusan pengadilan” pada kedua pasal tersebut di atas.
Hasilnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut yang sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi angka (2) dan angka (3), sebagai berikut:
(2)  Menyatakan  Pasal  15  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan  Fidusia  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  168, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3889)  sepanjang  frasa “kekuatan  eksekutorial”  dan  frasa  “sama  dengan  putusan  pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap”  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat sepanjang  tidak  dimaknai  “terhadap  jaminan  fidusia  yang  tidak  ada  kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek  yang  menjadi  jaminan  fidusia,  maka  segala  mekanisme  dan  prosedur  hukum dalam  pelaksanaan  eksekusi  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  harus  dilakukan  dan  berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
(3)  Menyatakan  Pasal  15  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan  Fidusia  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  168, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3889)  sepanjang  frasa “cidera  janji”  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai  bahwa  “adanya  cidera  janji  tidak  ditentukan  secara  sepihak  oleh  kreditur melainkan  atas  dasar  kesepakatan  antara  kreditur  dengan  debitur  atau  atas  dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”
Dalam penulisan ini, yang penting dan dianalisa adalah amar putusan angka (3), yaitu dalam amar  putusan  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  bahwa  frasa “cidera  janji” sebagaimana  ketentuan  pasal  15  ayat  (3)  UU  Nomor  42  Tahun  1999  tidak  berkekuatan  hukum mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai  bahwa  cidera  janji  tidak  ditentukan  secara  sepihak  oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadi cidera janji.
Berdasarkan  amar  putusan  angka  (3)  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU- XVII/2019 tersebut di atas, diperoleh kaidah hukum sebagai berikut:
23 Subketi, Ibid, hal. 45
1. Cidera janji menurut pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh kreditur.
2. Cara  menentukan  “cidera  janji”  menurut  pasal  15  ayat  (3)  UU  Nomor  42  tahun  1999, adalah dengan cara:
• Berdasarkan  kesepakan  antara  kreditur  dan  debitur.  Cidera  janji  terjadi  karena debitur  telah  mengakui  tidak  bisa  menyelesaikan  kewajibannya  terhadap  kreditur. Hal  ini  adalah  penyelesaian non-litigasi yang  mengedapankan  kesepakatan  para pihak.
• Berdasarkan  upaya  hukum  tertentu (legal  action) .  Cidera  janji  ditentukan berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap (inkracht  van gewijsde) .  Hal  ini  merupakan  penyelesaian litigasi yang  mengedepankan penyelesaian melalui lembaga peradilan.
Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya berkenaan dengan pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42  tahun  1999  pada  aman  angka  (3)  tersebut  di  atas,  didasarkan  pada  pertimbangan  hukum  – pertimbangan hukum sebagai berikut:
1. Pada  pertimbangan  hukum  angka  [3.14]  halaman  116  sampai  halaman  118  putusan Mahkamah Konstitusi, diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan isu  hukum  tentang  “title  eksekutorial”  pada  sertifikat  jamina  fidusia  serta mempersamakan  sertifikat  jaminan  fidusia  tersebut  dengan  putusan  pengadilan  yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimana berdasarkan norma Pasal 15 ayat (2) Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999,  dapat  dipahami  bahwa  sertifikat  jaminan  fidusia memberikan hak yang sangat kuat kepada penerima fidusia (kreditur), karena sertifikat jaminan  fidusia  langsung  dieksekusi  setiap  saat  ketika  pemberi  fidusia  (debitur), dianggap cidera janji.
Pada sisi lain, Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan fakta di atas, bahwa hal tersebut  menunjukkan,  adanya  hak  yang  bersifat  eksklusif  yang  diberikan  kepada kreditur  dan,  namun  di  sisi  lain  mengabaikan  hak  debitur  yang  seharusnya  juga mendapat  perlindungan  hukum  yang  sama.  Yaitu  hak  untuk  mengajukan/mendapat kesempatan  membela  diri  atas  adanya  dugaan  telah  cidera  janji  (wanprestasi)  dan kesempatan  mendapatkan  hasil  penjualan  objek  jaminan  fidusia  dengan  harga  yang wajar.
Dari sini, Mahkamah mulai mempertimbangkan bahwa salah satu permasalah mendasar adalah  mengenai  penilaian  terjadinya  “cidera  janji”  secara  sepihak  dan  eksklusif ditentukan  oleh  kreditur  (penerima  fidusia)  tanpa  memberikan  kesempatan  kepada deditur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri.
2. Pada  pertimbangan  hukum  angka  [3.15]  halaman  119  putusan  Mahkamah  Konstitusi, diketahui  pula  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  telah  mempertimbangkan  fakta  adanya tindakan  sewenang-wenang  oleh  kreditur  selaku  penerima  hak  fidusia  (yang  bahkan menggunakan  cara-cara  tidak  manusiawi).  Hal  ini  merupakan  konsekuensi  logis  dari adanya kewenangan sepihak kreditur untuk menentukan debitur telah cidera janji.
3. Pada  pertimbangan  hukum  angka  [3.16]  halaman  119  sampai  halaman  120  putusan Mahkamah Konstitusi, diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan secara rinci mengenai cidera janji.
Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU Nomor  42  Tahun  1999  belum  jelas  mengatur  mengenai  apa  saja  unsur  debitur  yang “cidera janji” serta persoalan kapan “cidera janji” dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan seseorang telah “cidera janji”?
Ketiadaankjelasan  hal  tersebut  diatas  membawa  konsekuensi  yuridis,  yaitu  berupa ketidakpastian hukum dalam menentukan kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) telah  melakukan  “cidera  janji”.  Dimana  tersebut  juga  yang  berakibat  timbulnya
kewenangan  yang  bersifat  absolut  kepada  penerima  fidusia  (kreditur)  untuk  menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur. Dari pertimbanga di atas, diketahui bahwa dalam substansi norma Pasal 15 ayat (3) UU Nomor  42  Tahun  1999,  juga  terkandung  permasalahan  konstitusionalitas  turunan  yang tidak  dapat  dipisahkan  dengan  permasalahan  yang  sama  dengan  ketentuan  yang substansinya  diatur  dalam  norma  Pasal  15  ayat  (2)  UU  42/1999.  Yaitu  ketidakpastian hukum  yang  berkaitan  dengan  tata  cara  pelaksanaan  eksekusi  dan  kepastian  tentang waktu  kapan  pemberi  fidusia  (debitur)  dinyatakan  “cidera  janji”  (wanprestasi),  apakah sejak  adanya  tahapan  angsuran  yang  terlambat  ataukah  sejak  jatuh  tempo  pinjaman debitur yang sudah harus dilunasinya. Hal ini berakibat pada timbulnya penafsiran bahwa hak untuk menentukan adanya “cidera janji” dimaksud ada di tangan kreditur (penerima fidusia). Ketidakpastian hukum yang demikian berakibat pada hilangnya hak-hak debitur untuk  melakukan  pembelaan  diri  dan  kesempatan  untuk  mendapatkan  penjualan  objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.
4. Pada  akhirnya,  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas,  khususnya pada  pertimbangan  hukum  angka  [3.17]  halaman  121  sampai  halaman  122  putusan Mahkamah  Konstitusi,  diketahui  bahwa  Mahkamah  tetap  berpendapat  bahwa kewenangan  eksklusif  yang  dimiliki  oleh  kreditur  selaku  penerima  hak  fidusia  tetap dapat  melekat  sepanjang  tidak  terdapat  permasalahan  dengan  kepastian  waktu  perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah “cidera janji” (wanprestasi). Dengan kata lain, pemberi  fidusia  (debitur)  mengakui  bahwa  dirinya  telah  “cidera  janji”  sehingga  tidak ada  alasan  untuk  tidak  menyerahkan  benda  yang  menjadi  objek  perjanjian  fidusia kepada  penerima  fidusia  (kreditur)  guna  dilakukan  penjualan  sendiri  oleh  penerima fidusia (kreditur).
Namun,  apabila  yang  terjadi  sebaliknya,  di  mana  pemberi  hak  fidusia  (debitur)  tidak mengakui bahwa dirinya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan benda yang menjadi objek secara sukarela, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh  melakukan  eksekusi  sendiri  (parate  eksekusi)  melainkan  harus  mengajukan permohonan  pelaksanaan  eksekusi  kepada  pengadilan  negeri.  Dengan  demikian  hak konstitusionalitas  pemberi  hak  fidusia  (debitur)  dan  penerima  hak  fidusia  (kreditur) terlindungi secara seimbang.
5. Sebagai  penegasan  Mahkamah  Konstisutusi  dalam  pertimbangan  hukum  angka  [3.18] halaman  122,  menyatakan  bahwa    terhadap  norma  Pasal  15  ayat  (3)  UU  Nomor  42 Tahun  1999  khususnya  frasa  “cidera  janji”  hanya  dapat  dikatakan  konstitusional sepanjang  dimaknai  bahwa “adanya  cidera  janji  tidak  ditentukan  secara  sepihak  oleh kreditur  melainkan  atas  dasar  kesepakatan  antara  kreditur  dengan  debitur  atau  atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji” . Secara teori, seharusnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atask bersifat final dan mengikat (final and binding) . Sehingga menurut hukum, putusan tersebut langsung mengikat dan berlaku  sejak  dibacakan  dalam  sidang  terbuka  yaitu  tanggal  6  Januari  2020.  Dengan  demikian dapat disimpulkan bahwa pasca putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, maka penentuan  “cidera  janji”  (wanprestasi)  tidak  boleh  ditentukan  secara  sepihak  oleh  kreditur, melainkan harus dilakukan atas persetujuan bersama antara debitur dan kreditur. Apabila debitur keberatan,  maka  pernyataan  “cidera  janji”  (wanprestasi)  harus  didasarkan  pada  suatu  upaya hukum yakni melalui gugatan ke pengadilan.
Namun  demikian,  faktanya  ternyata  ada  Permohonan  baru  kepada  Mahkamah  Konstitusi dengan  substansi  yang  sama  yang  membahas  tentang  “cidera  janji”  (wanprestasi)  berdasarkan pasa 15 ayat (3) UU 42 Tahun 1999. Permohonan baru tersebut diregister dengan nomor perkara: 2/PUU-XIX/2021  dan  dibacakan  putusannya  tanggal  31  Agustus  2021.  Oleh  karena  putusan tersebut  berkaitan  dengan  substansi  penulisan  ini,  makan  akan  kami  bahas  pula  dalam pembahasan Sub Bab selanjutnya dalam penulisan ini.

## Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021
Pada  pokoknya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  nomor  02/PUU-XIX/2019  tanggal  31 Agustus 2021, menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi tetap konsisten pada pendiriannya yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020.
Mahkamah  Konstitusi  melihat  bahwa  substansi  pokok  permasalahan  antara  perkara  yang diajukan  pada  nomor  register  02/PUU-XIX/2019  dengan  nomor  register  18/PUU-XVII/2019 adalah  sama 24 .  Sehingga  dalam  pertimbangan  hukum-pertimbangan  hukum  pada  perkara  nomor 02/PUU-XIX/2019  harus  selalu  merujuk  dan  mempertimbangkan  pula  hal-hal  yang  telah diputuskan dalam Putusan Mahakamh Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  2/PUU-XIX/2021  dapat  diketahui  bahwa Mahkamah  Konstitusi  tetap  konsisten  pula  dalam  menafsirkan  pengertian  wanprestasi  dalam Perjanjian  Fidusia.  Hal  tersebut  tercermin  dalam  pertimbangan  hukum  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021 halaman 81 yang menyatakan:
“Bahwa  dengan  demikian  telah  jelas  dan  terang  benderang  sepanjang  pemberi  hak fidusia  (debitur) telah  mengakui  adanya  “cidera  janji”  (wanprestasi) dan  secara sukarela  menyerahkan  benda  yang  menjadi  objek  dalam  perjanjian  fidusia,  maka menjadi  kewenangan  sepenuhnya  bagi  penerima  fidusia  (kreditur)  untuk  dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di  mana pemberi  hak  fidusia  (debitur)  tidak  mengakui  adanya  “cidera  janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek  dalam  perjanjian  fidusia,  maka  penerima  hak  fidusia  (kreditur)  tidak  boleh melakukan  eksekusi  sendiri  melainkan harus  mengajukan  permohonan  pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri . Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak  fidusia  (debitur)  dan  penerima  hak  fidusia  (kreditur)  terlindungi  secara seimbang.”
Berdasarkan  pertimbangan  hukum  pada  Putusan  Nomor:  2/PUU-XIX/2021,  diketahui bahwa penentuan cidera janji (wanprestasi), didasarkan pada 2 (dua) cara, yaitu:
(1) adanya kesepakatan atau debitur mengakui telah cidera janji (wanprestasi); dan
(2) apabila  tidak  ada  kesepakatan  antara  debitur  dan  kreditur  tentang  adanya  cidera  janji (wanpretasi), maka yang menentukan adalah pengadilan negeri.
Pertimbangan  hukum  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  di  atas  selaras  dengan  Putusan Mahakamh  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019.  Yaitu  pada  pokoknya  bahwa  penentuan “cidera janji” (wanprestasi) tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus dilakukan atas persetujuan bersama antara debitur dan kreditur. Apabila debitur keberatan, maka pernyataan “cidera janji” (wanprestasi) harus didasarkan pada suatu upaya hukum yakni melalui gugatan ke pengadilan negeri.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  uraian  pada  bagian  pembahasan  tersebut  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa pengertian  “cidera  janji”  atau  wanprestasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  15  ayat  (3)  UU Nomor  42  Tahun  1999  adalah  inkonstitusional  apabila  dipahami  bahwa  penentuan  cidera  janji atau  wanprestasi  dilakukan  secara  sepihak  oleh  kreditur.  Hal  ini  sesuai  dengan  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021.
Dengan  demikian,  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019  dan Nomor 2/PUU-XIX/2021, maka pengertian “cidera janji” atau wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam  pasal  15  ayat  (3)  UU  Nomor  42  Tahun  1999  harus  dimaknai  dengan  adanya  pengakuan secara sukarela atau kesepakatan antara debitur dan kreditur mengenai adanya “cidera janji” atau
24 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 hal. 77
wanprestasi.  Apabila  tidak  ada  pengakuan  dari  kesepakatan  debitur  dan  kreditur  mengenai keadaan “cidera janji” atau wanprestasi tersebut, maka harus diputuskan oleh pengadilan negeri apakah debitur benar-benar telah wanprestasi.

## REFERENSI

## Perundang-Undangan
Uudang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, tanggal 6 Januari 2020 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, tanggal 31 Agustus 2021
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Perdata  Indonesia ,  Bandung:  Penerbit  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Cektan ke-3, 2000.
https://www.cnbcindonesia.com/market/20210510105604-17-244554/viral-tni-dikepung-debt- collector-boleh-sita-mobil-di-jalan; diakses pada tanggal 26 mei 2021 pukul 10:15 WIB
https://www.youtube.com/watch?v=gigxPgpFaD0; diakses pada tanggal 26 mei 2021 pukul 10:15 WIB
J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, tahun 2020.
Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, 2003.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum  (Edisi  Revisi), Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, Cekatan ke-11, 2019.
R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Burgerlijke  Wetbok), Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan ke-41, 2016.
Subekti, Hukum Perjanjian , Jakarta: Penerbit Intermasa, Cetakan-27, 2014

## Competing interests.

## No conflic interest
Founding. None
Acknowledgements.
Thank you to all those who have supported and helped this research.

## About the Authors
The first author is a lecture at Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia and the second author is a lecture at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta