Menciptakan Calon Perwira Kapal Penangkap Ikan Bertaraf Internasional Melalui Sertifikasi Profesi Calon Pelaut  yang Handal dan Berdedikasi Tinggi serta Berbudaya Indonesia Untuk Alumni Taruna SMK Kemaritiman
Bangka Belitung
Helmi Ibrahim, S.Pd.

## ABSTRACT
This  article  aims  to  mobilize  and  unite  the  steps  of  stakeholders  to  create  prospective  fishing  vessels,  especially maritime vocational cadets where the existence of SMKN 4 Pangkalpinang, SMKN 2 Sungailiat, and SMKN 1 Tukak Sadai  under  the  auspices  of  the  Provincial  Bangka  Belitung  Islands  Education  Office  and  Maritime  Affairs  and Fishery. This research is a correlative descriptive  study so that the data is analyzed to determine the relationship between Vocational High Schools maritime cadets and the Government of the Bangka Belitung Islands which is very closely related to the success of vocational education to produce potential fishing vessel officers. The instrument for data collection uses documentation, questionnaires, and direct observations which are then analyzed using simple linear  correlation.  The  results  obtained  were  government  policies  in  providing  overall  support  in  developing Maritime Vocational High Schools in the Bangka Belitung Islands Province including laboratory facilities (SMKN 4 Pangkalpinang  :  80%,  SMKN  2  Sungailiat  :  45%,  SMKN  1  Tukak  Sadai  :  45%),  Infrastructure  practice  tools (SMKN  4  Pangkalpinang  :  75%,  SMKN  2  Sungailiat:  50%,  SMKN  1  Tukak  Sadai  :  30%),  Simulator  (SMKN  4 Pangkalpinang  :  50%,  SMKN  2  Sungailiat  :  100%,  SMKN  1  Tukak  Sadai  :  0%)  ,  Ships  (SMK  4  Pangkalpinang: 100%, SMKN 2 Sungailiat : 100%, SMKN 1 Tukak Sadai : 50%).
Keywords : Candidates Officer Fishing Vessel, the Provincial Government Islands Bangka Belitung, and Maritime Cadets .

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menggerakkan  dan  menyatukan  langkah  para  stakeholder  untuk  menciptakan  calon perwira  kapal  penangkap  ikan  khususnya  Taruna  SMK  Kemaritiman  yang  mana  keberadaan  SMKN  4 Pangkalpinang, SMKN 2 Sungailiat, dan SMKN 1 Tukak Sadai yang dibawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  dengan  Bidang  Kemaritiman  dan  Perikanan.  Penilitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  korelatif  sehingga  data  dianalisis  untuk  mengetahui  hubungan  antara  taruna  SMK  Kemaritiman  dengan Pemerintahan Kepulauan Bangka Belitung yang sangat berhubungan erat dengan keberhasilan pendidikan kejuruan menghasilkan calon perwira kapal penangkap ikan. Instrumen pengambilan data menggunakan dokumentasi, angket, dan  pengamatan  langsung  yang  kemudian  dianalisis  menggunakan  korelasi  linier  sederhana.  Hasil  penelitian diperoleh  adalah  kebijakan  pemerintah  dalam  memberikan  dukungan  secara  menyeluruh  dalam  mengembangkan SMK  Kemaritiman  yang  ada  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  meliputi  sarana  laboratorium  (SMKN  4 Pangkalpinang : 80%, SMKN 2 Sungailiat  : 45%, SMKN  1 Tukak Sadai: 45%), Prasarana alat praktek (SMKN 4 Pangkalpinang: 75%, SMKN 2 Sungailiat : 50%, SMKN 1 Tukak Sadai: 30%), Simulator (SMKN 4 Pangkalpinang : 50%, SMKN 2 Sungailiat : 100%, SMKN 1 Tukak Sadai : 0%), Kapal (SMKN 4 Pangkalpinang : 100%, SMKN 2 Sungailiat : 100%, SMKN 1 Tukak Sadai : 50%).
Kata Kunci : Calon Perwira Kapal Penangkap Ikan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Taruna Kemaritiman.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pulau  Bangka  terletak  di  Pesisir  Timur Pulau  Sumatera  dengan  luas  11.693,54km 2 , berbatasan  laut  Natuna  dan  Laut  Cina Selatan  di  sebelah  Utara,  selat  Gaspar,  selat Karimata  dan  pulau  Belitung  di  sebelah timur,  laut  Jawa  di  sebelah  selatan,  Selat Bangka dan Pantai Timur pulau Sumatera di sebelah barat. Posisi Pulau Bangka memanjang  dari  barat  laut    ke  tenggara sepanjang  hampir  180  km  berbentuk  mirip seperti  binatang  kuda  laut  ( Hippocampus bargibanti ) (Ahmad Elvian, … :1).
Potensi  yang  sangat  kaya  pada  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  adalah  luas daratan  yang  dikelilingi  oleh  perairan dengan  perbandingan  daratan  dan  lautan yang  sangat  dominan  dan  memiliki  potensi mata  pencaharian  dan  tempat  berwisata. Kalau  kita  lihat  potensi  ini  sangatlah prihatin,jika  kita  tidak  dapat  memanfaatkan secara  maksimal  potensi  yang  tersebar  di provinsi  yang  tercinta  ini  baik  sumberdaya manusianya  dan  sumberdaya  alamnya. Sebagai salah satu alur pelayaran, perkembangan perdagangan, dan tumbuhnya  industri yang bergerak dibidang kemaritiman  sangat pesat  dan  selalu membutuhkan  sumberdaya  manusia  yang handal,  kreatif,  inovatif,  dan  tentunya  harus memiliki  kompetensi/life  skill  yang  sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
Sumberdaya  manusia  ini  dapat
diperoleh  melalui  institusi  akademik,  salah satu  jawaban  sederhana  adalah  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah memiliki sekolah  kejuruan  yang  sesuai  dengan karakter kemaritiman dan perikanan yaitu :
1. SMKN 4 Pangkalpinang, yang terletak  di  Jl.  Pasir  Ketapang,  Kel. Tamberan  Kec.  Bukit  Intan,  Kota Pangkalpinang.
2. SMKN  2  Sungai  Liat  Bangka,  yang terletak di  Jl.  Sinar  Baru, Sungailiat, Kabupaten Bangka.
3. SMKN  1  Tukak  Sadai,  Jl.  Desa Tukak, Kabupaten Bangka Selatan.
Antusias  orangtua  untuk  mendaftarkan anaknya  sebagai  peserta  didik    terhadap sekolah  tersebut  sangat  cukup  besar,  untuk menjadi  seorang  pelaut  yang  mumpuni sesuai dengan aturan ketenagakerjaan dibawah  naungan Internasional  Maritime Organization (IMO) yang diteruskan dengan amendemen  STCW  ( Standarts  of  Training Certificates  Watch  Keeping) tahun  1978 diratifikasi    Pada  7  Juli  Tahun  1995  dan Amandemen  Manila  Tahun  2010diperkuat dengan  Keputusan  Menteri  Perhubungan Nomor  9  Tahun  2005  tentang    Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Serta Sertifikasi  Pelaut Kapal  Penangkap  Ikan  (Ilham  Dwi  Putra, 2010).
http://alhamdulillahyahse.wixsite.com/ilham dwiputra/single-post/2016/02/17/STCW- Manila-Amandemen-2010
Sisi  lain    penyerapan  tenaga  kerja  pada dunia  industri  pelayaran  perikanan    masih banyak  belum  terdata,  tertata  dan    terlebih lagi  minimnya  para  alumni  dari  beberapa sekolah  kejuruan  pelayaran  yang    memiliki sertifikat  pelaut  sesuai  Keputusan  Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2005 dibawah naungan  Dewan Penguji Kompetensi Pelaut (DPKP)  Direktorat  Jenderal  Perhubungan Laut-Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
A. Waktu dan tempat penelitian.
1. Waktu Penelitian
Rentang waktu penelitian dilaksanakan  mulai  bulan  3  Agustus sampai  dengan  3  September  2018, dengan  pengumpulan  data  secara kunjungan  ke  beberapa  sekolah kemaritiman dan dinas terkait,
diantaranya  ;  Dinas  Pendidikan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga  Kerja,  dan  Badan  Pusat
Statistik  (BPS),  Dinas  Perhubungan Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung.
2. Tempat Penelitian
Untuk  mendapatkan  data  yang valid, penulis mengunjungi beberapa sekolah kemaritiman dengan Jurusan Nautika  Kapal  Penangkap  Ikan (NKPI) diantaranya sebagai berikut : a. SMKN  4  Pangkalpinang  sebagai tempat penulis bertugas.
b. SMKN  2  Sungai  Liat,  Sinar Baru, Kabupaten Bangka.
c. SMKN  1  Tukak  Sadai,  Desa Tukak, Kabupaten Bangka
Selatan.
Dapat  dilihat  dari  tabel  waktu  dan  tempat  penelitian  penulis  dalammenyusun  dan menyelesaikan  makalah ilmiah tersebut, yaitu :
Tabel. 2.1 Waktu dan Tempat Penelitian No. Jenis Kegiatan Tahun 2018 Agustus September Oktober
1 Menyusun Instrumen Makalah
2 Pengumpulan data SMKN 4
Pangkalpinang
3 Pengumpulan data SMKN 2
Sungailiat
4 Pengumpulan data SMKN 1
Tukak Sadai
5 Analisa Data
6 Penyusunan dan Penyelesaian
7 Seminar
Sumber: HasilPengolahan Data OlehPenelitiTahun 2018.

## B. Subjek Penelitian
Subjek  penelitian  ini  adalah  warga sekolah  kemaritiman    yang  berada  di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## C. Objek Penelitian
Objek penelitian pada penulisan makalah ini  adalah  terciptanya  calon  perwira  baru  di atas  kapal  Perikanan  dan  Niaga  yang berdedikasi tinggi sesuai dengan International Maritime Organization (IMO).
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan lembar observasi  berupa  kuisioner  yang  diberikan kepada  taruna  di  sekolah  Kemaritiman  dan Perikanan  yang  ada  di  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung, yaitu :
1. Angket
Angket  yang  digunakan  adalah angket  terstruktur  yang  diiringi  dengan jawaban singkat sehingga mudah mendapatkan  informasi  yang  jelas  dan akurat.
2. Wawancara
Pengumpulan  data  yang  sangat sederhana  adalah  dengan  menanyakan langsung  kepada  para  taruna  tentang karakter sekolah, faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan
kemaritiman,  dan  penyerapan  para alumni  pada  dunia  kerja  dan  industri,
baik
perikanan maupun
pelayaran.Validnya data juga melakukan kunjungan  langsung  ke  Badan  Pusat
Statistik(BPS) Kota Pangkalpinang/Provinsi,  Dinas  Tenaga Kerja,  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan, serta Dinas Perhubungan
ProvinsiKepulauan Bangka Belitung.

## E. Teknik Analisis Data
Pada  penulisan  makalah  ini,  penulis menggunakan  instrumen  berupa  butiran pertanyaan  yang  diberikan  kepada  taruna sekolah  kemaritiman    dengan  melakukan tahapan sebagai berikut :
1. Perencanaan
Pada  tahapan  ini  penulis  melakukan kegiatan :
a. Penulis  merancang  kelas  pada sekolah  yang  akan  dijadikan sampel.
b. Penulis membuat instrumen- instrumen  pertanyaan  yang  akan digunakan untuk penelitian.
2. Pelaksanaan
Pada  tahapan  ini,  penulis  melakukan kegiatan :
a. Penulis  memberikan  instrumen penelitian kepada taruna NKPI.
b. Penulis melakukan analisis instrumen penelitian.
3. Evaluasi
Penulis  menganalisis  dan  mengolah data  yang  telah  dikumpulkan    dengan metode instrumen-instrumen pertanyaan.
4. Pembuatan laporan
Pada tahap akhir ini, penulis menyusun,  dan  melaporkan  hasil penelitian.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Menurut Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 65, proses sertifikasi kompetensi yang sekarang dilakukan  pada  akhir  tahun  pembelajaran ketiga  atau  keempat  perlu  dimodifikasi sehingga dapat dilakukan berdasarkan pencapaian kompetensi sesuai dengan tahapan pembelajaran.
Kompetensi  Keahlian  Nautika  Kapal Penangkap  Ikan  (NKPI)  dengan  kode  6.1.1 bagian dari kebijakan Direktorat  Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui bidang kemaritiman  (6),  jurusan  Pelayaran  Kapal Penangkap  Ikan  (6.1)  merupakan  panduan struktur  kurikulum  yang  ditujukan  kepada sekolah  Menengah  Kejuruan  Kemaritiman dan  Perikanan  yang  berada  di  bawah naungan Dinas Pendidikan Nasional,
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003,  BAB1 Pasal  1  Ayat  10,  Layanan  Pendidikan  yang Menyelenggarakan  Pendidikan  pada  Jalur Formal,  Non  Formal,  dan  Informal  Pada Setiap Jenjang dan Jenis Pendidikan).
Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung adalah salah satu dari pemerintahan provinsi lainnya yang memiliki tanggung jawab yang besar,  khususnya  dalam  melayani  dan membesarkan  institusi  kemaritiman    yang ada, diantaranya sebagai berikut :
1. SMKN 4 Pangkalpinang, yang terletak  di  Jl.  Pasir  Ketapang,  Kel. Tamberan  Kec.  Bukit  Intan,  Kota Pangkalpinang  (pada  tanggal  19 Agustus  tahun  2003  Berdasarkan
Surat
Keputusan
Walikota Pangkalpinang  Nomor  227  Tahun 2003 dengan Bidang Keahlian Pelayaran dan Perikanan).
2. SMKN  2  Sungai  Liat  Bangka,  yang terletak di  Jl.  Sinar  Baru, Sungailiat, Kabupaten Bangka.
3. SMKN  1  Tukak  Sadai,  Jl.  Desa Tukak, Kabupaten Bangka Selatan.
Keberadaan  SMK  Kemaritiman  dan Perikanan  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung (Pendidikan Menengah Terdiri dari Pendidikan Menengah Umum dan Pendidikan  Menengah  Kejuruan)  menjadi gairah  baru  kepada  masyarakat  pada umumya  untuk  mendaftarkan  anak  mereka masuk  dan  mengikuti  proses  pembelajaran disana,  karena  menjadi  suatu  kebanggaan tersendiri  dengan  panggilan  yang  berbeda dengan  sekolah  lainnya  yaitu  bukan  siswa melainkan  Taruna  (KBBI  Taruna  Adalah Pelajar Sekolah Calon Perwira).
Dalam  membentuk  kedisiplinan  dan mental kepemimpinan taruna, sekolah kemaritiman  mengadakan  kegiatan  tersebut pada  saat  sebelum  memasuki  proses pembelajaran  mereka  diberikan  pelatihan kedisiplinan  dengan  istilah  LDDK  (Latihan Dasar Disiplin dan Kepemimpinan), penggemblengan  secara  fisik  terus  berlanjut dengan    membiasakan  diri  melakukan latihan  fisik  ringan,  pembinaan  mental pengetahuan,  dan  keterampilan,  serta  sikap kerja  harus  selalu  ditingkatkan  berupa pembentukan mental dan kedisiplinan taruna,  serta  kepribadian  yang  seimbang antara usia yang masih remaja dan tanggung jawab  yang  besar  sebagai  calon  perwira diatas kapal perikanan.
Struktur  Kurikulum  Kemaritiman  telah diterapkan  sekolah  kemaritiman  di  Bangka Belitung,  yaitu    Kurikulum  Pendidikan Nasional  baik  kurikulum  tahun  2013  dan kurikulum  tahun  2013  revisi,  yang  mana dapat  dikolaborasikan  dengan  kurikulum yang  telah  diatur  pada  peraturan    Menteri Perhubungan  Nomor  KM  9  tahun  2005, tentang  Pendidikan  dan  Pelatihan,  Ujian Serta  Sertifikasi  Pelaut  Kapal  Penangkapan Ikan,    untuk  menyikapi  keputusan  Menteri Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor  298  Tahun  2013  tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja NasionalIndonesia
(SKKNI) kategori Perikanan  golongan  Penangkapan  Ikan  sub golongan  Penangkapan  Ikan  di Laut
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20  Tahun  2003,    BAB  X  Tenang Kurikulum BAB X Pasal 36 Ayat 1).
Latar  belakang  inilah,  mengapa  sangat pentingnya  sekolah  kemaritiman    yang belum memiliki manajemen yang telah baku dan  terstandarisasi,  minimal    penerapan Standar  Manajemen  Mutu  (SMM)    ISO 9001-2008,  ISO  9001  :  2008,  berisi standard/elemen yang memungkinkan organisasi/industri dalam melakukan perbaikan yang berkesinambungan ( continual  improvement )  pada  yang  mana semuanya harus di sesuaikan dengan budaya ( culture ),  hubungan  ( relationship )  dalam tubuh  organisasi  tersebut,  sehingga  sistem yang  ada  akan  selalu  ter-update  dengan kondisi  perusahaan  dan  tuntutan  pada  era tersebut.
Sisi  lain  yang  sangat  perlu  diperhatikan oleh  setiap  sekolah  kemaritiman  adalah sarana  dan  prasarana  yang  sesuai  dengan standar  KM  Nomor  9  Tahun  2005  tentang Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Kepelautanyang  harus  dilengkapi  sebagai acuan  minimal  taruna  dapat  melakukan praktik di sekolah.
Dalam  kunjungan  kerjanya  Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Erzaldi  Rosman  Djohan , beliau  mengatakan bahwa  SMK  Negeri  4  atau  SMK  Pelayaran ini adalah satu satunya sekolah pelayaran di Bangka  Belitung,  namun  dirinya  mengakui setelah  peninjauan  tersebut  terlihat  fasilitas-
fasilitasbaik  yang  kurang  memadai,  baik  itu ruang yang rusak, maupun fasilitas pembelajaran  yang rusak dan tidak lengkap. Hal  ini  membuat  Gubenur  tidak  optimis bahwa sekolah ini akan maju ke dalam LKS SMK (Gubernur Babel Sidak SMK Negeri 4 PangkalpinangSenin 18 December 2017,https://www.republika.co.id/berita/nasi onal/daerah/17/12/18/p15u4f283-gubernur- babel-sidak-smkn-4-pangkalpinang).
Kita  semua  menyadari,  pada  proses pembelajaran dibutuhkan keseimbangan antara jumlah peserta didik dengan perlengkapan  sarana  dan  prasarana    praktik siswa  di  sekolah  ini  merupakan  tanggung jawab  pemerintah  daerah,  dan  dengan harapan  dapat  direalisasikan  pada  waktu yang  sudah  direncanakan  pemerintah  sesuai dengan  permohonan  anggaran  yang  ada pada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Faktor utama lainnya pada pengelolaan  sekolah  kemaritiman  adalah mengembangkan potensi berbahasa asingtaruna  dan  agensi  yang  memiliki legalitas (Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor20  Tahun  2003,  Bab  VII, Bahasa  Pengantar  Pasal  33  Ayat  3,  Bahasa Asing  Dapat  Digunakan  Sebagai  Bahasa Pengantar  Pada  Satuan  Pendidikan  Tertentu Untuk  Mendukung  Kemampuan  Berbahasa Asing  Siswa),  serta  jaringan  pasar  kerja (Dunia  usaha  dan  industri)  nasional  dan internasional  belum  dikelola  dengan  secara maksimal baik di sekolah dalam
menciptakan sumberdaya manusia yang utuh dan  kurangnya    sinergi  komunikasi  antar dinas terkait diantaranya, Dinas Pendidikan,Dinas  Tenaga  Kerja,  Dinas
Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan,  serta  Badan  Pusat  Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kadin Pendidikan  Babel  mengatakan  minimnya data  lulusan  SMK  ini  melaporkan  atau menginformasikan  ke  sekolah  atau  Dinas Pendidikan yang masih kurang, http://m.radarbangka.co.id/berita/detail/sung ailiat/43424/babel-data-lulusan-smk).
Sisi  lain  yang  perlu  diperhatikan  adalah keberadaan  usaha  perikananyang  ada  di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, apakah    bisa  menyerap  para  alumni  SMK Kemaritiman  yang  setiap  tahunnya  selalu bertambah, ketidak jelasan data alumni pada Badan  Pusat  Statistik    (BPS)  dan  Dinas Tenaga  Kerja  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung  mengenai penyerapan tenaga kerja yang  siap  pakai,  siap  kerja,  dan  siap  untuk menjadi seorang perwira  diatas kapal.
Kepedulian  membangun  generasi  muda sebagai  penerus  bangsa  adalah  tanggung jawab  kita  semua,  semoga  makalah  ilmiah ini  dapat  memberikan  masukan  yang  positif kepada  Pemerintahan  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung  untuk  menyikapi  dan memudahkan  penyerapan  tenaga  kerja profesional    berdaya  saing  global  kepada putra-putri kita. Aamiin.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dalam  pembahasan, dapat  disimpulkan  bahwa  problematika menciptakan calon perwira kapal penangkap ikan begitu kompleks dan perlu diperhatikan seluruh  stakeholder  mengenai  fasilitas, peralatan praktik siswa, dan agensi perusahaan  perikanan  bidang  tangkap  serta orangtua taruna itu sendiri untuk memberikan dan/atau mendapatkan
informasi seluas-luasnya dari dinas terkait.
Merupakan  kewajiban  kita  bersama dalam  mengelola,  membina,  dan  mengatur regulasi  ketenagakerjaan,  serta  kebijakan pemerintahan daerah untuk membukaseluas- luasnya  pemahaman  kepada    para  alumni kemaritiman  untuk  semakin  sadar  bahwa mereka  sangat  diperhatikan  dan  dibutuhkan dalam  pengembangan  sumberdaya  manusia profesional di negeri ini.
Sinergi ini sangat perlu dipertimbangkan    dan  dapat  membuka nuansa  kebersamaan  sebagai pilot  project kedepan dalam koordinasi  yang satu,  tujuan yang  mulia,  menciptakan  generasi  muda calon  perwira  diatas  kapal  perikanan  yang berkompeten,  memiliki  dedikasi  tinggi,  dan memiliki dokumen keahlian dan keterampilan  yang  sesuai  dengan  aturan yang berlaku di Direktorat Jenderal Perhubungan  Laut, serta pengelolaan agensi yang  memiliki  legalitas  di  Dinas  Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Semoga  ini  semua  menjadi  amal  bakti kita  kepada  negara  ini,  khususnya  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mencetak generasi
“EMAS
MILENIAL”yang  diidamkan  oleh  kita semua  sebagai negara maju, berkompetensi tinggi,  memilki  dedikasi  ketimuran  yang selalu mengatakan “KITA BISA” menghadapi ini semua, Aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA
(1) ….(2008). Materi  Ajar  Mata  Kuliah Tata  Tulis  Karya  Ilmiah .  TPB-ITB, Bandung
(2) Basir.  (2012). Strategi  Pengembangan SMK Pelayaran Perikanan.
(http://bangka.tribunnews.com/2012/09/
20/strategi-pengembangan-smk-
pelayaran-dan-perikanan?page=1)
(3) BPS (230300419).(2017). Keadaan Angkatan  Kerja  Provonsi  Kepulauan BangkaBelitung .Badan  Pusat  Statistik Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung (https://babel.bps.go.id)
(4) Elvian,  Akhmad.  (2002). Pangkalpinang Kota  Kenangan .  Dinas  Kebudayaan, Pariswisata,  Pemuda  dan  Olahraga  Kota Pangkalpinang.
(5) Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor  20  Tahun2003  Tentang  Sistem Pendidikan  Nasional.  Lembar  Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Jakarta.
(6) Peraturan Menteri
Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 9 Tahun
2005 Tentang Pendidikan  dan Pelatihan
ujian  standar  sertifikasi  Pelaut  Kapal Penangkap Ikan. Jakarta.
(7) Lampiran  Keputusan  menteri  Tenaga
Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  298 Tahun   2013Tentang Penetapan Standar Kompetensi  Kerja  Nasional  Indonesia Golongan  Pokok  Golongan  Perikanan,
Golongan Penangkapan Ikan Sub
Golongan  Penangkapan  Ikan  di  Laut.
Jakarta.