## PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENERAPAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

## PADA PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG MENJADI POLEMIK DI MASYARAKAT
Herman Katimin * ) harrysabath43@gmail.com
Ida Farida *) idafarida.galuh@gmail.com
(Diterima 27-01-2019, disetujui 18-02-2020)

## ABSTRAK
Perbuatan  melawan  hukum  terhadap  Penghinaan  Presiden  dan  Wakil  Presiden, sebelumnya telah dirumuskan dalam KUHP yang merupakan warisan zaman kolonial Hindia Belanda maka melalui Putusan Mahkamah Konstitusi telah menghapus pasal- pasal tersebut karena bertentangan dengan hak setiap orang dalam menyampaikan pendapat sesuai hati nuraninya sebagaimana ditegaskan dalam Pancasila dan UUD 1945, akan tetapi pada kenyataannya tidak memperhatikan norma hukum dan nilai- nilai  agama,  kesusilaan,  kesopanan  atau  kepatutan,  ketertiban,  kepentingan  umum serta  keutuhan  bangsa  maka  dirumuskan  kembali  dalam  RKUHP  2019,  yang  pada akhirnya  menimbulkan  polemik  di  kalangan  masyarakat.  Perbuatan  pidana  yang dirumuskan  pada  Pasal  264,  Pasal  265  dan  Pasal  266  RKUHP  2019,  telah memenuhi sifat melawan hukum pidana baik formil maupun materil. Pada Pasal 264 RKUHP    merupakan  delik  biasa  sedangkan  Pasal  265  dan  Pasal  266  RKUHP termasuk  delik  aduan.  Keberadaan  tindak  pidana  terhadap  martabat  Presiden  dan Wakil  Presiden  dalam  RKUHP  2019,  tidak  membatasi  hak  asasi  manusia  untuk menyampaikan  kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan  mengeluarkan  pendapat sesuai  sesuai  dengan  hati  nuraninya,  yang  sifatnya  mengawasi,  mengkontrol  dan mengkritisi  kebijakan  presiden  dan  wakil  presiden  dalam  menyelenggarakan  fungsi pemerintahan,  akan  tetapi  tidak  menyerang  fisik/jiwa/nyawa,  menista  dengan  surat, memfitnah  atau  mencaci  maki  dengan  bahasa/kata-kata  tidak  beradab,  menghina dengan  tujuan  mengfitnah  atau  menyiarkan,  mempertunjukan  atau  menempelkan tulisan  atau  gambar  sehingga  terlihat  oleh  umum  atau  memperdengarkan  rekaman yang  yang  tidak  pantas  dalam  budaya  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  disarankan kepada  DPR  dan  Pemerintah  agar  merumuskan  kembali  secara  jelas  dan  tegas terkait batasan-batasan dari bentuk-bentuk penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang dapat dipidanakan.
Kata Kunci : Perbuatan melawan hukum, Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden
* Mahasiswa  Magister  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana Universitas  Padjajaran,  Konsentrasi  Hukum  Pidana, Tahun Akademik 2019/2020
* Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Galuh

## ABSTRACT
Unlawful  acts  against  the  Humiliation  of  the  President  and  Vice  President,  had previously been formulated in the Criminal Code which is a legacy of the Dutch East Indies  era,  then  through  the  Constitutional  Court  Decision  has  abolished  these articles  because  they  contradicted  everyone ’s  right  to  express  their  opinions according to their conscience as affirmed in the Pancasila and The 1945 Constitution, however,  in  reality  does  not  pay  attention  to  legal  norms  and  religious  values, decency,  politeness  or  propriety,  order,  public  interest  and  national  integrity,  then  it was reformulated in RKUHP 2019, which in turn caused polemic among the people. Criminal  acts  formulated  in  Article  264,  Article  265  and  Article  266  of  the  2012 RKUHP, have fulfilled the nature of both formal and material criminal offenses. Article 264  of  the  Criminal  Procedure  Code  is  an  ordinary  offense,  while  Article  265  and Article 266 of the Criminal Procedure Code are a complaint offense. The existence of a criminal act against the dignity of the President and Vice President in RKUHP 2019, does  not  limit  human  rights  to  express  freedom  of  association,  assembly  and  issue opinions  in  accordance  with  their  conscience,  which  is  to  supervise,  control  and criticize  the  policies  of  the  president  and  vice  president  in  carrying  out  government functions, but do not attack physically / mentally / lives, insult with letters, slander or revile  with  uncivilized  language  /  words,  insult  with  the  aim  of  slandering  or broadcasting, displaying or pasting writing or drawing so that it is seen by the public or  playing  recordings  that  are  not  civilized  inappropriate  in  Indonesian  culture. Therefore,  it is suggested to the Parliament  and the Government  to redefine clearly and  firmly  related  to the  limitations of  the  forms  of  humiliation  against  the  President and Vice President which can be criminalized.
Keywords: Acts against the law, Humiliation of the President and Vice President

## I. Pendahuluan
Setelah lima puluh tahun atau kurang lebih tiga abad menggunakan aturan pidana sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda atau warisan  Belanda  yang  mendasarkan  pada  nilai  invididu  dan  nilai  liberal.  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tersebut  merupakan Code  Penal Perancis yang lahir tahun 1971, kemudian ditiru oleh Belanda dalam bentuk WvS ( Wetboek van Strafrecht) tahun 1881. Resmi berlaku di Hindia Belanda 1918 dan setelah  memasuki  era  kemerdekaan,  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1946,  KUHP  berlaku  di  Indonesia  sampai  detik  ini.  Sebagai  produk kolonial,  bahkan  lahir  dari  Rahim Code  Penal  Perancis di  abad  17  silam,  maka tentu substansinya menyesuaikan dengan zamannya, kebutuhan lokal, termasuk nilai dan asas didalamnya yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
Indonesia kini akan segera memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  sendiri  guna  mewujudkan  pembaharuan  hukum  nasional  yang berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  serta  untuk menghormati  dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  yang  disesuaikan dengan  politik  hukum,  keadaan,  perkembangan  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara  bangsa  Indonesia  (Pokok-pokok  pikiran  pada konsiderasi  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Tahun  2019). Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membahas draf RKUHP dalam  empat  tahun  terakhir  maka  pada  tahun  2019  telah  menghasilkan    766 Pasal  yang  terdiri  dari  6  (enam)  Bab  pada  buku  kesatu  yang  menjelaskan tentang  ketentuan  umum  yang  terdiri  dari  ruang  lingkup  berlakunya  ketentuan peraturan  perundang-undangan  pidana,  tindak  pidana dan  pertanggungjawaban pidana,  pemidanaan,  pidana  dan  tindakan,  gugurnya  kewenangan  penuntutan dan  pelaksanaan  pidana,  pengertian  istilah  dan  ketentuan  penutup,  sedangkan pada  buku  kedua  terdapat  38  Bab  yang  menguraikan  berbagai  jenis  tindak pidana.
Spirit  dari  RKUHP  sesungguhnya  adalah  melakukan penal  reform atau pembaharuan  hukum  pidana  yang  pada  hakekatnya  mengandung  makna  suatu upaya  untuk  melakukan  reorientasi  dan  reormasi  hukum  pidana  yang  sesuai dengan  nilai-nilai  sosio  politik  dan  sosio  filosofik  dan  sosio  kultural  masyarakat Indonesia  yang  melandasi  kebijakan  sosial,  kebijakan  kriminal  dan  kebijakan penegakan hukum. Jadi upaya yang dilakukan tim perumus RKUHP yang sudah di  inisiasi  sejak  tahun  1963  era  orde  lama  adalah  melakukan  pembaharuan KUHP yang sifatnya total dan bukan parsial.
Dengan  selesainya  pembahasan  tersebut,  DPR  dan  Pemerintah merencanakan  untuk  disahkan  dalam  Sidang  Paripurna  tanggal  24  September 2019 akan tetapi masih terdapat pasal-pasal kontroversial dan multirafsir menjadi perdebatan  dan  menuai  kritik  dari  banyak  elemen  masyarakat  termasuk  ribuan mahasiswa  dari  berbagai  civitas  akademika  diberbagai  daerah  di  Indonesia melakukan  aksi  damai  dengan  turun  ke  jalan,  mengajukan  beberapa  tuntutan yakni  mencabut  UU  Komisi  Pemberatansan  Korupsi,  RUU  Permasyarakatan, RUU Pertanahan dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Berikut  pasal-pasal  RKUHP  setidaknya  ada  8  Pasal  hingga  11  Pasal kontroversial  yang  memicu  demontrasi  sehingga  menuai  polemik  dikalangan
masyarakat  karena  dinilai  berpotensi  mengancam  kebebasan  sipil,  melanggar ranah privat warga negara dan tidak berpihak pada kelompok minoritas.  Adapun pasal-pasal  RKUHP  yang  menjadi  polemik  pro  dan  kontra  di  masyarakat  salah satunya  terkait  dengan  tindak  pidana  terhadap  martabat  Presiden  dan  Wakil Presiden yang terdiri dari bagian kesatu tentang penyerangan terhadap presiden dan  wakil  presiden  dan  bagian  kedua  tentang  penghinaan  presiden  dan  wakil presiden  sebagaimana  dijelaskan  pada  Pasal  264  sampai  dengan  Pasal  266 RKUHP.
Pasal  penyerangan  martabat  presiden  dan  wakil  presiden,  secara sosiologi  hukum  dilatarbelakangi  dengan  beberapa  kasus  yang  pernah  menjadi perhatian publik melalui sarana media sosial (facebook, youtube, whatsapp, line, twetter  dan  media  sosial  lainnya),  seperti  kasus  sebagai  berikut  :  (i)  tersangka berinisial  MFB  di  Medan  Timur  telah  mengedit  gambar  Presiden  Republik Indonesia;  (ii)  tersangka  berinisial  JA  di  Cilincing  Jakarta  Utara  telah  menhina dan  mencaci  maki  kepada  Presiden  dan  Kapolri;  (iii)  tersangka  berinisal  RY  di Padang  Sumatera  Barat  telah  mengunggah  dan  menyebarkan  sejumlah  konten gambar  hasil  editan  dan  tulisan  bernada  ujaran  kebencian  dan  penghinaan terhadap Presiden Republik Indonesia serta mengunggah editan wajah presiden ke-5  Megawati  Soekarnoputri  dan  Gubernur  DKI  Basuki  Tjahaja  Purnama (Ahok);  (iv)  tersangka  berinisial  RAZ  akun  pribadi  facebook  mengandung  unsur penghinaan  terhadap  presiden  Joko  Widodo;  (v)  tersangka  berinisial  YP  telah menyebarkan konten pornografi foto Presiden Jokowidodo yang duduk bersama artis Nikita Mirzani; (vi) tersangka berinisial SR di Cianjur telah membuat tulisan berisikan  konten  sara,  menghina  presiden,  parpol,  ormas  serta  konten  hate speech dan berita hoax serta kasus-kasus penghinaan lainnya (M.liputan6.com, 9  kasus  penghinaan  Presiden  Jokowi  berunjung  bui,  diakses  pada  pada  26 Nopember 2019).
Berkaitan  dengan  penghinaan  presiden  dan  pemerintah  pada  Pasal  134, 136  bis,  137  dan  Pasal  154  dan  Pasal  155  KUHP  secara  konstitusi  sudah dihapus  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  :  013-022/PUU- IV/2006  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  :  6/PUU-V/2007  sehingga masyarakat  dapat  menghina  presiden  atau  pemerintah  tanpa  dipidana,  namun demikian  terhadap  kasus-kasus  penghinaan  tersebut  di  atas,  penegak  hukum menerapkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan  Transaksi.  Ironisnya  perbuatan  penghinaan  presiden  dan  wakil  presiden, juga dirumuskan  dalam beberapa  pasal 218  sampai  dengan  Pasal  220  RKUHP dengan  penyebutan  tindak  pidana  penyerangan  dan  penghinaan  Presiden  dan Wakil  Presiden.  Hal  ini  sangat  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar 1945  dan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  telah  menghapus  pasal penghinaan  presiden  dan  wakil  presiden  serta  melanggar  hak  asasi  manusia dalam berekspresi dan berpendapat karena salah satu hak yang fundamental di akui  dalam  sebuah  negara  hukum  yang  demokratis  dan  menjunjung  tinggi  hak asasi manusia.
Berbeda  dengan  alasan  Pemerintah  yang  memasukkan  kembali  pasal penghinaan  presiden  atau  kepala  negara  dalam  Rancangan  KUHP  (RKUHP) yang  sebelumnya  sudah  dihapus  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  melalui  pengujian KUHP  lebih  pada  pertimbangan  mengedepankan  prinsip equality  before  the law dengan  warga  negara  lain  terutama  ketika  kepala  negara  sahabat  dihina pelakunya  dapat  dipidana.  Prinsip equality  before  the law atau  persamaan  di depan hukum diterapkan dalam posisi yang sama terhadap setiap warga negara. Terutama,  ketika  terjadi  penghinaan  terhadap  kepala  negara  sahabat  dan pejabat  dari  negara  asing  dapat  dipidana  sebagai  delik  laporan  dalam  KUHP (https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7971580ae48/alasan-pemerintah- adopsi-pasal-penghinaan-presiden-dalam-rkuhp/).
Menyikapi pro dan kontra di masyarakat sehingga Presiden Republik Joko Widodo  sempat  memberikan  pendapat  kiranya  pasal  tersebut  di  hapus  namun pihak  DPR  dan  sebagian  masyarakat  mengharapkan  agar  tetap  dirumuskan dalam  RKUHP  karena  menyangkut  martabat  Presiden  dan  Wakil  Presiden. Selanjutnya Presiden mengambil sikap tegas untuk menunda RKUHP dimaksud, langkah  selanjutnya  pemerintah dan  DPR  akan membahas  kembali  pasal-pasal yang  mengundang  kontrovesi  di  masyarakat  termasuk  pasal  mengenai penghinaan presiden dan wakil presiden.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  tersebut  di  atas,  maka identifikasi  masalah  adalah  sebagai  berikut:  1)  Bagaimana  rumusan  pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP dan RKUHP yang menjadi polemik  di  masyarakat?  2)  Bagaimana  penerapan  perbuatan  melawan  hukum pada  pasal  penghinaan  presiden  dan  wakil  presiden  dalam  RKUHP  yang menjadi polemik di masyarakat dihubungkan dengan hak asasi manusia?.
Pendekatan  tulisan  ini  yaitu  yuridis  normatif  atau  penelitian  hukum kepustkaaan  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti, mengkaji  dan  menganlisa  data  sekunder  (Soerjono  dan  Sri,  2009:  13-14)  yang berhubungan  dengan  perbuatan  melawan  hukum  pada  Pasal  Penghinaan Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana Yang Menjadi Polemik Di Masyarakat dihubungan hak asasi manusia.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu  menggambarkan  berbagai masalah  hukum,  dan  fakta  untuk  memberikan  data  seteliti  mungkin  tentang perbuatan  melawan  hukum  pada  Pasal  Penghinaan  Presiden  dan  Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Menjadi Polemik Di Masyarakat dihubungan hak asasi manusia (Soerjono, 1986: 9-10)
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer  bersumber  dari  data  yang  diperoleh  dilapangan melalui    wawancara  untuk  memperjelas  data  sekunder,  sedangkan  data sekunder  yaitu penelitian kepustakaan yang diperoleh dari :
a.  Bahan  hukum  primer,  yaitu  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti,  baik  dalam  bentuk  perundang- undangan  ataupun  peraturan  perundang-undangan  serta  Rancangan  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
b.  Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  sumber  referensi  yang  berkaitan  dengan perbuatan  melawan  hukum  pada  Pasal  Penghinaan  Presiden  dan  Wakil Presiden  dalam  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Yang Menjadi  Polemik  Di  Masyarakat  dihubungan  hak  asasi  manusia  antara  lain buku-buku, jurnal, karya tulis ilmiah dan internet.
c.  Bahan hukum tersier, yaitu menggunakan kamus bahasa Indonesia maupun kamus bahasa hukum guna memperjelas peristilahan.
Data  yang  diperoleh  akan  dianalisis  dengan  menggunakan  metode normatif kualitatif (Maria, 1989: 24-25) Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  (Ronny,  1994:  97)  dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai norma hukum positif, selanjutnya diadakan analisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara  sistematis  untuk  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  tanpa mempergunakan rumus-rumus secara matematis.

## II.  Pembahasan
2.1.  Rumusan  pasal  tindak  pidana  penghinaan  presiden  dan  wakil presiden  dalam  KUHP  dan  RKUHP  yang  menjadi  polemik  di masyarakat
Kejahatan-kejahatan  terhadap  martabat  Presiden  dan  Wakil Presiden  oleh  pembentuk  undang-undang  telah  diatur  dalam  Bab  II  dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bab tersebut semual terdiri atas sebelas pasal, tetapi kemudian karena dihapuskan dari Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  berdasarkan  ketentuan  Pasal  8  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, maka hanya terdapat 5 (lima) pasal masing-masing yaitu Pasal 131, Pasal 134, Pasal 136 bis, Pasal 137 dan Pasal 139 KUHP (Lamintang dan Theo, 2010: 273).
Tindak pidana menyerang pribadi Presiden atau Wakil Presiden oleh pembentuk  undang-undang  telah  diatur  dalam  Pasal  131  KUHP  yang rumusannya  dalam  bahasa  Belanda  setelah  disesuaikan  dengan perbuahan-perubahan  yang  ditentukan  dalam  Pasal  8  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1916 berbunyi sebagai berikut : Elke feitelijke aanranding van de persoon van den President en van den Vice-President, die niet valt ini  eene  zwaardere  strafbepaling,  wordt  gestraft  met  gervanvenisstraf  van ten  hoogste  acht  jaren (Engelbereht,  De  Wethocken:  1319). Artinya  : setiap  perbuatan  menyerang  pribadi  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang tidak  termasuk  dalam  suatu  ketentuan  pidan  ayang  lebih  berat  dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.
Ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  pasal  131  KUHP  hanya  terdiri dari  dua  unsur  obyektif,  yaitu Pertama.  aanranden, yang  artinya menyerang  dan Kedua.  Van  den  persoon  van  den  President  en  van  de Vice  President, yang  artinya  pribadi  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Dari rumusan  ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  131  KUHP  diatas, dapat diketahui bahwa unsur obyektif pertama aanranden itu harus bersifat feidelijk, yang  artinya  nyata.  Menurut  Prog  Noyon  dan  Prof.  Langemeijer, serangan  secara  nyta  terhadap  pribadi  seseorang  itu  harus  diartikan sebagai  serangan  terhadap  tubuh  sehingga  kata-kata Elke  feitelijke aanranding dalam  rumusah  Pasal  131  KUHP  itu  adalah  setiap  kejahatan yang  diatur  dalam  KUHP  yang  dapat  diberikan  suatu  kualifikasi  sebagai
kejahatan  tubuh  seperti  penganiayaan  atau  kekerasan  dengan  segala kombinasinya seperti yang mungkin dapat terjadi dalam praktik (Lamintang dan Theo, 2010: 274).
Dengan  demikian,  setiap  kejahatan  terhadap  tubuh  yang  ditujukan terhadap pribadi Presiden dan Wakil Presiden, selama kejahatan tersebut tidak  diatur  dalam  suatu  ketentuan  pidana  yang  mempunyai  ancaman pidana  yang  lebih  berat,  harus  dipandang  sebagai  tindak  pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 131 KUHP.
Selain  itu,  tindak  pidana  penghinaan  terhadap  Presiden  dan  Wakil Presiden  oleh  pembentuk  undang-undang  telah  diatur  dalam  Pasal  134 KUHP  yang  rumusannya  dalam  bahasa  Belanda  setelah  disesuaikan dengan  perubahan  yang  ditentukan  dalam  Pasal  8  angka  24  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang berbunyi sebagai berikut : Opzettelijke belediging  den  President  of  den Vice-President  aangedaan  wordt  gestraft met  gevangenisstraf  van  ten  hoogste  zet  jaren  of  geldboete  van  ten hoogste vier duizent vijf honderd gulden. Artinya kesengajaan menghinaan Presiden  atau  Wakil  Presiden  dipidana  dengan  pidana  penjara  selama- lamanya enam tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu  lima  ratus  rupiah.  Ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  134 KUHP ini, terdiri atas
-  Unsur subyektif : Opzettelijke, atau dengan sengaja
-  Unsur  obyektif  : belediging atau  menghina  Presiden  atau  Wakil Presiden
Kata belediging atau penghinaan dalam Bab XVI dari Buku II KUHP yang  menurut  rumusan  Pasal  131  KUHP  merupakan  suatu  kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain sebenarnya merupakan suatu nomen  generis atau  suatu  sebutan  umum  dari  beberapa  tindak pidana  penhinaan  yang  diatur  di  dalamnya  seperti samaad (menista dengan  lisan), smaadschrift (menista  dengan  tulisan), laster (fitnah), eenvoudige  belediging (penghinaan  biasa)  dan lasterlijke  aanklag (pengaduan atau laporan palsu) (Lamintang dan Theo, 2010: 275-276).
Dalam  hukum  di  Indonesia  terdapat  pasal  penghinaan  atau pencemaran  nama  baik  secara  umum  diatur  salah  satunya  yaitu  dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :
Barangsiapa  sengaja  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik dengan  menuduhkan  suatu  hal  dimaksudnya  terang  supaya  hal  itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana paling lama  sembilan  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  empat  ribu lima ratus rupiah.
Sedangkan  yang  menjadi  embrio  penghinaan  presiden  dan  wakil presiden  dalam  KUHP  yakni  Pasal  134,  Pasal  136  bis  dan  Pasal  137. Adapun penjelasan pasalnya sebagai berikut :
-  Pasal  134  KUHP  menegaskan  penghinaan  yang  dilakukan  dengan sengaja terhadap presiden dan wakil presiden diancam dengan pidana paling  lama  6  tahun  atau  denda  paling  banyak  empat  ribu  lima  ratus rupiah.
-  Pasal  136  bis  KUHP  menegaskan  dalam  pengertian  penghinaan tersebut  Pasal  134  termasuk  juga  perbuatan  pada  Pasal  315  KUHP, jika hal diluar adanya yang terkena, baik dengan tingkah laku di muka umum  maupun  tidak  di  muka  umum  dengan  perbuatan  lisan  atau tulisan,  asal  dimuka  umum  lebih  dari  empat  orang  atau  dimuka  orang ketiga yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya dan merasa tersinggung karenanya.
-  Pasal  137  ayat  (1)  menegaskan  Barang  siapa  menyiarkan, mempertunjukan  atau  menempelkan  di  muka  umum  tulisan  atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, dengan  maksud  supaya  isi  yang  menghina  diketahui  atau  lebih diketahui  oleh  umum,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1 tahun 4 bulan aau denda paling banyak Rp. 4.500,-
-  Pasal  137  ayat  (2)  menegaskan  bahwa  jika  yang  bersalah  melakukan kejahatan  pada  waktu  menjalankan  pencariannya,  dan  pada  saat  itu belum  lewat  2  tahun  sejak  adanya  pemidanaan  yang  menjadi  tetap karena kejahatan semacam itu juga maka dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.
Ketiga  pasal  tersebut  di  atas,  telah  dibatalkan  oleh  Mahkamah Konstitusi  dalam  putusan  MK  Nomor  :  013-022/PUU-IV/2006  sehingga tidak  lagi  berlaku  karena  menghalagi  kebebasan  berekspresi.  Dikutip  dari pertimbangan  hukum  putusan  Mahkamah  Konstitusi  bahwa  Pasal  134 KUHP  sebagai  inti  dari  delik  penghinaan  presiden  dari  Artikel  111
Nederlands  Wetbook  Van  Strafrecht  (WvS  Nederland  1881)  atau  KUHP Belanda  dan  secara  substansial  mengatur  mengenal opzettelijke beleediging  den  koning  of  der  koningin  of  der  koningin atau  penghinaan yang sengaja untuk raja dan ratu Belanda.
Salah  satu  bentuk  konkrit    dari  upaya  pembaharuan  hukum  pidana adalah  pencabutan  Pasal  134,  Pasal  136bis  dan  Pasal  137  KUHP bertentangan dengan undang-undang karena :
a. Bahwa  pasal-pasal  tentang  penghinaan  presiden  dan  wakil  presiden tersebut  bersifat  karet  tidak  secara  pasti  menyebutkan  perbuatan  apa yang  diklarifikasi  sebagai  penghinaan,  juga  telah  mengakibatkan diskriminasi  terhadap  para  tersangkanya  oleh  aparat  penegak  hukum. Perbuatan diskriminasi itu sendiri juga pelanggaran hak asasi manusia.
b. Bahwa  KUHP  yang  berasal Wetbook  Van  Strafrecht tersebut  dimana antara lain Pasal 134 dan juga Pasal; 135 telah hapus, pasal 136bis dan pasal  137  tersebut  kata  presiden  dan  wakil  presiden  dibuat  untuk menggantikan  penguasa  Belanda  yaitu  Ratu  dan  Gubernur  Jenderal. Oleh  sebab  itu,  pasal-pasal  tersebut  pada  hakekatnya  adalah  produk penjajah  dan  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  kondisi  sekarang bertentangan dengan UUD 1945.
c.  Bahwa  pasal  134  KUHP,  tidak  merupakan  delik  aduan  pada  masa penjajahan  Belanda  pun  sudah  pernah  diperbaiki,  dimana  meskipun perkara sudah diberkas tetapi tuntutan secara resmi belum dibayangkan jaksa  penuntut  umum  diwajibkan  menayakan  terlebih  dahulu  kepada penguasa Belanda yang pada saat itu dijadikan sasaran hinaan. Selama ini,  upaya  menghadirkan  presiden  dan  wakil  presiden  di  pengadilan untuk  ditanyakan  apakah  yang  bersangkutan  merasa  terhina  oleh perbuatan tersangka, tidak pernah berhasil.
Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Barda  Nawawi  Arief  bahwa pembaharuan  hukum  pidana  sebagai  bagian  dari  upaya  pembaharuan pembangunan  sistem  hukum  nasional,  merupakan  salah  satu  masalah besar yang sedang dihadapi oleh bangsa  Indonesia. Masalah besar yang dihadapi ialah masalah memperbaharui dan menggantikan produk-produk kolonial  dibidang  hukum  pidana.  Upaya  melakukan  pembaharuan  pidana warisan  zaman  penjajahan  itu  jelas  merupakan  tuntutan  dan  amanat
Proklamasi, sekaligus juga merupakan tuntutan nasionalisme dan tuntutan kemandirian  sebagai  bangsa  yang  merdeka  (Barda  Nawawi,  1998:  129). Pencabutan  pasal  penghinaan  terhadap  Presiden  dan  Wakil  Presiden adalah  sebagai  salah  satu  upaya  pembaharuan  hukum  pidana  untuk mendukung Indonesia sebagai negara yang demokratis.
Usaha  pembaharuan  hukum  pidana  pada  hakikatnya  merupakan kegiatan  yang  berlanjut,  terus  menerus  dan  komprehensif.  Pembaharuan hukum pidana  erat  kaitannya dengan  rekonstruksi  hukum  pidana,  dimana rekonstruksi  yaitu  mengandung  makna  membangun  kembali  jadi rekonstruksi  hukum  pidana  adalah  membangun  kembali  sistem  hukum pidana  nasional.  Penjelasan  umum  RKUHP  menyatakan  bahwa penyusunan  RKUHP  yang  akan  menggantikan  KUHP  peninggalan pemerintah kolonial Belanda  dengan segala perubahan yang begitu lama proses  penyusunannya  merupakah  salah  satu  usaha  dalam  rangka pembangunan  hukum  nasional.  Usaha  tersebut  dilakukan  secara  terarah dan  terpadu  agar  dapat  mendukung  pembangunan  nasional  diberbagai bidang,  sesuai  dengan  tuntutan  pembangunan  serta  tingkat  kesadaran hukum  dan  dinamika  yang  berkembang  di  maysarakat (Rancangan  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2019, Penjelasan Umum).
Terkait  dengan  tindak pidana  terhadap martabat  presiden dan  wakil presiden  dalam  RKUHP  telah  dirumuskan  pada  beberapa  pasal  antara lain :
-  Pasal  264  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  menyerah  diri presiden  dan  wakil  presiden  yang  tidak  termasuk  dalam  ketentuan pidana  yang  lebih  berat,  penjara  paling  lama  9  tahun.  Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa tindak pidana penyerangan diri  seseorang  pada  umumnya  dapat  dikatakan  bagian  dari  tindak pidana seperti penganiayaan atau melakukan kekerasan karena tindak pidana  dalam  ketentuan  pasal  ini  ditujukan  kepada  diri  presiden  dan wakil  presiden,  maka  jiwa  ancamanan  pidana  tidak  termasuk  dalam pidana yang lebih berat maka berlaku ketentuan dalam pasal ini.
-  Pasal  265  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  dimuka  umum menghina presiden dan wakil presiden dipidana dengan pidan penjara 5  tahun  atauu denda paling  banyak  kategori  IV.  Dalam  penjelasannya menegaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  penghinaan  adalah
perbuatan apapun yang menyerang nama baik atau martabat presiden dan  wakil  presiden  di  muka  umum.  Termasuk  penghinaan  adalah menista  dengan  surat,  memfitnah  dan  menghina  dengan  tujuan mengfitnah,  penghinaan  terhadap  orang  biasanya  merupakan  tindak pidana  aduan.  Akan  tetapi  penghinaan  terhada  presiden  dan  wakil presiden  dapat  dituntut  dengan  tidak  perlu  ada  pengaduan.  Pasal  ini tidak  dimaksud  untuk  meniadakan  atau  mengurangi  kebebeasan mengajukan kritik maupun pendapat yang berbeda dengan yang dianut presiden dan wakil presiden.  Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan  yang  sangat  tercela  dilihar  dari  berbagai  aspek  moral, agama,  nilai-nilai  kemasyarakatan  dan  nilai-nilai  HAM  karena menyerang/merendahkan martabat manusia/menyerang nilai universial. Oleh  karena  itu,  secara  teoritik  dipadang  sebagai reschtdelict, intrinsically  wrong,  mala  perse dan  oleh  karena  itu  pula  dilarang (dikriminalisir)  di  berbagai  negara.  Lebih  lanjut  ditegaskan  bahwa dirasakan janggal kalau penghinaan terhadap orang biasa, orang yang sudah mati, bendera/lagu kebangsaan, lambang negara, petugas/pejabat  umum  dan  kepala  negara  sabahat  saja  dijadikan tindak  pidana,  sedangkan  penghinaan  terhadap  presiden  dan  wakil presiden  tidak,  terlebih  status/posisi/kedudukan/fungsi/tugas  presiden berbeda  dengan  orang  biasa,  dilihat  dari  sudut  sosiologi,  hukum  dan ketatanegaraan.    Karena  status/posisi  presiden  dan  wakil  presiden berbeda dengan orang biasa pada umumnya maka tidak ada tempatya hal  ini  diharapkan/dipermasalahkan dengan prinsip equality  before  the law . Apabila dipermasalahkan demikian, semua perbedaan jenis tindak pidana yang didasarkan pada status/kualifikasi yang berbeda sehingga dipandang bertentangan dengan prinsip equality before the law.
-  Pasal  266  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  menyiarkan, mempertunjukan  atau  menempelkan  tulisan  atau  gambar  sehingga terlihat  oleh  umum  atau  memperdengarkan  rekaman  sehingga terdengar  oleh  umum  yang  berisi  penghinaan  terhadap  presiden  dan wakil  presiden  dengan  maksud  isi  penghinaan  diketahui  atau  lebih diketahui  umum,  dipidana  dengan pidana penjara paling  lama 5  tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
Dari  berbagai  rumusan  penghinaan  presiden  dan  wakil  presiden dalam  KUHP  sudah  tidak  berlaku  berdasarkan  atas  putusan  mahkamah konstitusi  akan  tetapi  dirumuskan  kembali  dalam  RKUHP  dengan pertimbangan equality before the law, suatu perbuatan yang sangat tercela dilihat  dari  berbagai  aspek  moral,  agama,  norma  kesopanan,  nilai-nilai kemasyarakatan  dan  nilai-nilai  HAM  karena  menyerang/merendahkan martabat  manusia/menyerang  nilai  universial.  Atas  pertimbangan tersebut maka  tindak  pidana  terhadap  martabat  presiden  dan  wakil  presiden terdapat  dua  perbuatan  yakni  perbuatan  menyerang  dan  penghinaan presiden  dan  wakil  presiden  akan  tetapi  merupakan  delik  aduan,  artinya presiden  dan  wakil  presiden  yang  berhak  melapor,  selama  tidak  ada laporan  atau  ditindaklanjuti  oleh  presiden  dan  wakil  presiden  maka  tidak terpenuhi tindak pidana penghinaan.
2.2. Penerapan  perbuatan  melawan  hukum  pada  pasal  penghinaan presiden  dan  wakil  presiden  dalam  RKUHP  yang  menjadi  polimik  di masyarakat dihubungkan dengan hak asasi manusia
Kemerdekaan  berekspresi  dan  berpendapat  merupakan  salah  satu hak  yang  fundamental  yang  diakui  dalam  sebuah  negara  hukum  yang demokratis  dan  menjunjung  tinggi  Hak  Asasi  Manusia.  Di  Indonesia sebagai  negara  hukum,  jaminan  mengenai  kebebasan  berekspresi  diatur dalam UUD 1945 Amandemen ke II yaitu dalam Pasal 28 E ayat (2) yang menyatakan  bahwa “ Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  meyakini kepercayaan,  menyatakan  pikiran  dan  sikap,  sesuai  dengan  hati nuraninya ” .  Selanjutnya  dalam  ayat  (3)  menyatakan “Setiap orang berhak atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan  mengeluarkan  pendapat”. Selain itu UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara lebih dalam  mengatur  mengenai  kebebasan  berekpresi  tersebut,  dalam  Pasal 22  ayat  (3)  UU  tersebut  menyebutkan  bahwa “ Setiap  orang  bebas mempunyai,  mengeluarkan  dan  menyebar  luaskan  pendapat  sesuai  hati nuraninya,  secara  lisan  atau  tulisan  melalui  media  cetak  maupun  media cetak  elektronikdengan  memperhatikan  nilai-nilai  agama,  kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa ” .
Kebebasan  berekspresi  juga  telah  mendapat  pengakuan  secara universal,  yang  tertuang  dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia (Universal  Declaration  of  Human  Rights)  dan  Kovenan  Internasional  Hak- hak  Sipil dan  Politik  (International  Covenant  on  Civil  and  Political Rights). Pasal  19  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  menyatakan,  “setiap orang  berhak  atas  kebebasan  berpendapat;  hak  ini  termasuk  kebebasan untuk  berpegang  teguh  pada  pendapat  tanpa  ada  intervensi,  dan  untuk mencari,  menerima  dan  menyampaikan  informasi  dan  ide  melalui  media, tanpa  memandang  batas- batas  negara”.  Sedangkan  Pasal  19  (ayat  2) Kovenan  Internasional  Hak-hak  Sipil  dan  Politik  merumuskannya  sebagai berikut: “setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak  ini  termasuk  kebebasan  mencari,  menerima  dan  memberikan informasi  dan  pemikiran  apapun,  terlepas  dari  pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tertulis atau bentuk cetakan, karya seni, atau media lain sesuai dengan pilihannya”.
Pembatasan  pelaksanaan  hak  tersebut,  sebelumnya  diatur  dalam berbagai  hukum  pidana  nasional,  yakni  dalam  Pasal  310  dan  Pasal  311 KUHP, dan Pasal 316 KUHP dan 207 KUHP, termasuk pasal penghinaan presiden dan wakil presiden pada Pasal 134, Pasal 136Bis dan 137 KUHP. Selain itu juga, terdapat peraturan perundang-undangan diluar KUHP yang mengatur  mengenai  tindak  pidana  penghinaan  atau  pencemaran  nama baik  didalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan  khusus  lainnya seperti didalam UU No. 1 tahun 1965 tentang penodaan agama, UU No 32 tahun  2002  tentang  Penyiaran,  UU  No.  11  tahun  2008  tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE),  UU  No.  44  tahun  2008  tentang pornografi,  dan  UU  No.  24  tahun  2009  tentang  Bendera,  Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.
Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik,  dan  berkedaulatan  rakyat,  serta  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia  sebagaimana  telah  ditentukan  dalam  UUD  1945,  tidak  relevan lagi  jika  dalam  KUHPidana-nya  masih  memuat  pasal-pasal  seperti  Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 yang menegaskan prinsip persamaan di depan  hukum,  mengurangi  kebebasan  mengekspresikan  pikiran  dan pendapat,  kebebasan  akan  informasi,  dan  prinsip  kepastian  hukum  akan
tetapi  setiap  hak  yang  dilindungi  oleh  undang-undang  terdapat  hak  orang lain  maupun  kewajiban  yang  harus  dipatuhi  oleh  setiap  warga  negara. Tidak semua hak harus dipenuhi harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban.  Disatu  sisi  juga,  Indonesia  selalu  menjunjug  tinggi  norma hukum  dan  norma  sosial  lainnya  sehingga  perumusan  pasal  264,  pada 265  dan  pasal  266  RKUHP  sudah  tepat  karena  bertujuan  untuk  menjaga martabat  presiden  dan  wakil  presiden  serta  deliknya  adalah  delik  aduan, hanya presiden dan wakil presiden yang melaporkan.
Ketiga pasal tersebut di atas, merupakan perbuatan melawan hukum karena  bertentangan  hukum  maupun  hak  orang  lain.  Dalam  bahasa Belanda  Melawan  Hukum  merupakan  padanan  kata wederrechtelijkheid yang  menunjukan  sifat  tidak  sah  suatu  tindakan  atau  suatu  maksud. Penggunaan  kata wederrechtelijkheid oleh  pembentuk  undang-undang untuk  menunjukan  sifat  tidak  sah  suatu  tindakan  itu  dijumpai  dalam rumusan-rumusan delik dalam KUHP. Sedangkan penggunaan wederrechtelijkheid untuk  menunjukan  sifat  tidak  sah  satu  maksud  dapat dijumpai  antara  dalam  dalam  rumusan-rumusan  delik  dalam  KUHP Lamintang, 1984: 332).
Pada  ahli  hukum  pidana  memberikan  pengertian  melawan  hukum dalam  makna  yang  beragam.  Menurut  Bemmelen  dalam  Mahrus  Ali, mengartikan  melawan  hukum  dengan  dua  pengertian  yaitu  sebagai bertentangan  dengan  ketelitian  yang  pantas  dalm  pergaulan  masyarakat mengenai  dengan  ketelitian  yang  pada  dalam  pergaulan  masyarakat mengenai  orang  lain  atau  barang  dan  bertentangan  dengan  kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang (Mahrus Ali, 2011: 141-142).
Dalam  ajaran  sifat  melawan  hukum  formil  terkandung  dua pemahaman. Pertama, dalam  ajaran  sifat  melawan  hukum  formil  suatu perbuatan  dikatakan  bersifat  melawan  hukum,  ketika  perbuatan  tersebut sudah  dirumuskan  dalam  undang-undang  sebagai  perbuatan  yang diancam  pidana.  Menurut  ajaran  ini,  perbuatan  yang  dianggap  bersifat melawan  hukum  hanya  perbuatan  yang  secara  formil  telah  dirumuskan dalam  undang-undang  sebagai  perbuatan  pidana. Kedua, hal  yang  dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan hanyalah undang-undang.
Sekalipun  suatu  perbuatan    secara  materiil  (nilai-nilai  yang  hidap  dalam masyarakat (Togat, 2008: 196).
Ajaran  sifat  melawan  hukum  materiil  berpandangan  bahwa  sifat melawan  hukumnya  perbuatan  itu  tidak  hanya  didasarkan  pada  undang- undang  saja  atau  hukum  tertulis  saja,  tetapi  harus  juga  didasarkan  pada asas-asas  hukum  yang  tidak  tertulis.  Menurut  ajaran  ini,  sifat  melawan hukumnya  perbuatan  yang  nyata-nyata  diatur  dalam  undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis. Oleh karena itu melawan hukum berarti  bertentangan  dengan  undang-undangan  maupun  hukum  tidak tertulis  atau  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  yaitu  tata  susilaan, nilai  kesopanan  kepatutan,  nilai  moral  dan  nilai  agama.  Suatu  perbuatan dikatakan  sifat  melawan  hukum,  apabila  perbuatan  tersebut  bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Sudarto, 1975: 63). Dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan telah memenuhi unsur melawan hukum materiil,  apabila  perbuatan  itu  merupakan  pelanggaran  terhadap  norma kesopanan  yang  lazim  atau  kepatutan  yang hidup  di masyarakat  (Muladi, 2003: 43).
Selain  itu  juga,  pengertian  melawan  hukum  menurut  Bemmelen dalam mengartikan bahwa  melawan hukum dengan  dua pengertian,  yaitu menurut  Sofyan  Sastrawidjaja  (1990:  152-153).menyatakan  bahwa perbuatan  melawan  hukum (wederrechtelijkheid )  terdiri  dari  :  (i)  sifat melawan  hukum  formel (formele  wederrechtelijkheid) adalah  perbuatan yang  memenuhi  rumusan  undang-undang,  kecuali  jika  diadakan pengecualian  yang  telah  ditentukan.  (ii)  Sifat  melwan  hukum  materiel (materiele  wederrechtelijkheid) adalah  perbuatan  yang  tidak  hanya memenuhi rumusan undang-undang akan tetapi hukum yang tidak tertulis yaitu kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku  di masyarakat.
Dengan  demikian,  perbuatan  melawan  hukum  pada  perumusan Pasal  264  RKUHP  bukan  merupakan  delik  aduan  karena  perbuatan penganiayaan  atau  melakukan  kekerasan  ditujukan  kepada  diri  presiden dan wakil presiden telah memenuhi unsur sifat melawan hukum formil dan sifat  melawan  hukum  materil.  Selanjutnya  pada  Pasal  265  RKUHP merupakan  perbuatan  penghinaan  pribadi  presiden  dan  wakil  presiden
berupa  menista  dengan  surat,  memfitnah  dan  menghina  dengan  tujuan mengfitnah,  penghinaan  terhadap  orang  biasanya  sehingga  sifatnya merupakan  tindak  pidana  aduan.  Sedangkan  pada  Pasal  266  yang menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang menyiarkan,  mempertunjukan  atau menempelkan  tulisan  atau  gambar  sehingga  terlihat  oleh  umum  atau memperdengarkan  rekaman  sehingga  terdengar  oleh  umum  sehingga sifatnya merupakan tindak pidana aduan.
Keberadaan  Pasal  264,  Pasal  265  dan  Pasal  266  yang  dirumuskan dalam  RKUHP  2019  tidak  melarang  atau  membatasi  hak  setiap  orang untuk menyampaikan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat  sesuai  sesuai  dengan  hati  nuraninya  yang  berkaitan  dengan mengkritisi kebijakan presiden dan wakil presiden dalam menyelenggarakan  pemerintahan  dan  bukan  menyerang  fisik,  menista dengan surat, memfitnah atau mencaci maki dengan kata-kata yang tidak pantas  sebagai  budaya  sopan  santun  serta  menghina  dengan  tujuan mengfitnah  atau  menyiarkan,  mempertunjukan  atau  menempelkan  tulisan atau  gambar  sehingga  terlihat  oleh  umum  atau  memperdengarkan rekaman  sehingga  terdengar  oleh  umum.  Hal  ini  perlu  dibatasi  guna melindungi martabat presiden dan wakil presiden sebagai lambang negara dan sifatnya ditujukan kepada individu/pribadi presiden dan wakil presiden.

## III.  Kesimpulan dan Saran

## 3.1.  Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut :
Tindak Pidana Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya diatur dalam  Pasal  134,  Pasal  136  bis,  Pasal  137  KUHP  merupakan  delik  biasa dan  ditujukan  bagi  penguasa  Belanda  yakni  Ratu  dan  Gubernur  Jenderal sehingga  ketiga  pasal  tersebut  tidak  berlaku  melalui  Putusan  Mahkamah Konsitusi  Nomor  :  013-022/PUU-IV/2006  karena  tidak  sesuai dengan nilai- nilai  Pancasila  dan  UUD  1945.  Namun  demikian,  Penghinaan  terhadap Presiden  dan  Wakil  Presiden  dirumuskan  kembali  dengan  diperluas  dan dipertegas  dalam  Rancangan  KUHP  tahun  2019  menjadi  tindak  pidana terhadap  martabat  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  akan  tetapi  bersifat  delik
aduan  terhadap  penghinaan  sedangkan  menyerang  fisik  merupakan  delik biasa.
a.  Keberadaan  Pasal  264,  Pasal  265  dan  Pasal  266  yang  dirumuskan kembali  dalam  RKUHP  memiliki  sifat  melawan  hukum  baik  formil maupun  materil  serta  mengimbangi  antara  hak  asasi  manusia  dan norma  kesopanan  atau  kepatutan  dalam  menyampaikan  pendapat  dan berekspresi sesuai dengan hati nuraninya dengan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melindungi hak orang lain sebagaimana ditegaskan dalam  UUD  1945  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  dengan memperhatikan norma kesopanan di masyarakat.
3.2.  Saran
a.  Agar  DPR  dan  Pemerintah  merumuskan  kembali  secara  jelas  dan tegas terkait batasan-batasan dari bentuk-bentuk penghinaan terhadap Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  dapat  dipidanakan  sehingga  ada keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  bagi  setiap  warga  negara Indonesia.
b.  Sebagai orang Indonesia timur dalam kebebasan berserikat, berkumpul dan  mengeluarkan  pendapat  baik  lisan  maupun  tertulis,  hendaknya dapat  mewujudkan  sistem  demokrasi  yang  dilindungi  secara konstitusional  akan  senantiasa  mengedepankan  atau  memperhatikan nilai-nilai  agama,  kesusilaan,  kesopanan  atau  kepatutan,  ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.

## Daftar Pusataka
A.  Buku
Barda  Nawawi  Aried.  1998. Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Cipta Aditya.
Lamintang. 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.
__________  dan  Theo  Lamintang.  2010. Delik-Delik  Khusus  Kejahatan  Terhadap Kepentingan Hukum Negara. Edisi Kedua. Jakarta:  Sinar Grafika.
Mahrus Ali. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.
Maria S.W. Sumardjono. 1989. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
Muladi  (Ketua  Tim).  2003. Pengkajian  tentang  Asas-Asas  Pidana  Indonesia  dalam perkembangan  masyarakat  masa  kini  dan  mendatang. Jakarta:  Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI.
Togat. 2008. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Persfektif Pembaharuan , Malang: UMM Perss.
Ronny Hanitijo, Soemitro. 1994. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sudarto. 1975. Hukum Pidana Jilid 1 A-B. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Sofyan Sastrawidjaja. 1990. Hukum Pidana 1. Bandung: Penerbit CV Armico.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  2009. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
_______Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI

## B.  Perundang-Undangan
UUD 1945
Hak  Asasi  Manusia  (Universal  Declaration  of  Human  Rights)  dan  Kovenan Internasional  Hak-hak  Sipil  dan  Politik  (International  Covenant  on  Civil  and Political Rights).
UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  :  013-022/PUU-IV/2006  dan  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 6/PUU-V/2007
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2019

## C.  Lain-Lain
M.liputan6.com,  9  kasus  penghinaan  Presiden  Jokowi  berunjung  bui,  diakses  pada pada 26 Nopember 2019
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7971580ae48/alasan-pemerintah- adopsi-pasal-penghinaan-presiden-dalam-rkuhp/