## MAGISTRA Law Review
Volume 05, No 01, Januari 2024 e-ISSN : 2715-2502 DOI : 10.56444/malrev http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev

## PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DITINJAU DALAM SUDUT PANDANG HUKUM PERDATA
Berliana Adinda Ayu Puspita a,1 , Marwiyah b,2 a Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia b Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Indonesia
1 dindaberliana243@gmail.com; 2 marwiyah@untag-banyuwangi.ac.id *email korespodensi: dindaberliana243@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Orang memiliki hubungan dengan orang lain setiap hari. Kebutuhannya lebih mudah dipenuhi melalui  perikatan  daripada  secara  mandiri.  Sebagai  zoon  politicon,  interaksi  antar  anggota kelompok adalah cara hidup manusia. Memenuhi kebutuhan hidup melalui interaksi sudah tidak mungkin  terhindarkan,  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sandang,  pangan,  dan  papan,  serta untuk  menangani  regenerasi  sebagai  tuntutan  alaminya. 1 Pemenuhan  kebutuhan  hidup masyarakat saat ini tidak hanya didapat dari wilayahnya sendiri karena pertumbuhan kebutuhan yang terus meningkat, yang memungkinkan masyarakat internasional semakin bebas memilih dan menentukan siapa dan apa yang dapat dianggapnya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini karena aliran perdagangan yang sangat cepat saat ini. Pada bidang ekonomi, banyak hubungan bisnis  terjadi  antara  berbagai  pihak  yang  berkepentingan.  Perjanjian  akan  menggambarkan kesepakatan dalam hubungan bisnis. Hal ini bertujuan untuk mencegah masalah yang muncul saat  perjanjian  dilaksanakan.  Tujuan  dari  perjanjian  ini  adalah  untuk  memberikan  kepastian
1 Moch. Isnaeni, Perjanjian Jual Beli , cet. 1 (PT. Refika Aditama, 2016).
I N F O R M A S I A R T I K E L

## AB S TR A K

## Sejarah Artikel
Diserahkan 2024-02-24
Diterima 2024-08-22 Dipublikasikan 2024-08-23 The existence of unwritten agreements is also based on the principle of freedom of contract, which gives parties the freedom to determine the type  of  agreement  they  will  make.  Traditional  societies  often  use unwritten  agreements  in  business  transactions.  In  most  cases, agreements between two parties are made in writing, with the rights and obligations of the parties clearly written down. If the agreement is not made in writing, or better known as an "oral agreement", it will be difficult for the parties to  prove it if a breach of contract occurs. An agreement that has valid legal force based on an agreement between the parties involved and is made orally without being documented in writing is called an unwritten agreement. Unwritten agreements are weaker than written agreements, especially in cases of disputes. The purpose  of  this  writing  is  to  analyze  the  existence  of  unwritten agreements in civil law. The methodology used is a normative research method used with an approach to written legal rules. The results of the discussion show that if an oral agreement meets the legal requirements according to the formulation of Article 1320 of the Civil Code, then the agreement is valid and has legal force to declare someone in default.
However, if the verbal agreement is denied or not acknowledged by the party suspected of being in default, the agreement does not have legal force to declare someone in default. This is because the agreement can be true and fulfill the legal requirements of the agreement.
This is an open-access article under the CC – BY 4.0 license.
Kata Kunci: Hukum Perdata; Perjanjian tidak tertulis; Transaksi Bisnis;
10.56444/malrev.v..
D
hukum  kepada  para  pihak  dengan  memberikan  kepastian  mengenai  hak  dan  kewajiban  yang timbul bagi masing-masing pihak. 2 Dengan kata lain, perjanjian verbal akan sah hanya jika hak dan kewajiban para pihak telah dipenuhi. Namun, dalam masyarakat kontemporer, perjanjian tertulis biasanya dilakukan, dan bisnis dengan hubungan hukum yang lebih kompleks biasanya menggunakan akta otentik ataupun akta di bawah tangan, serta menggunakan judul perjanjian. 3 Dalam  masyarakat  sederhana,  perjanjian  secara  lisan  sering  terjadi,  seringkali  tidak  disadari namun sudah terjadi, seperti saat berbelanja di toko atau di pasar untuk kebutuhan sehari-hari Orang  yang  membutuhkan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  pergaulan  dalam  kelompok  hidupnya. Aristoteles menunjukkan bahwa "manusia adalah zoon politicon, yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok, dan bermasyarakat," menunjukkan bahwa  manusia  tidak  mampu  terpisah  dari  lingkungan  pergaulan  kelompoknya.  Ini menunjukkan bahwa manusia tidak mampu hidup sendiri.
Dalam  hukum  perdata,  proses  pembentukan  kegiatan  bisnis  biasanya  didasarkan  pada perjanjian,  baik  perjanjian  tertulis  maupun  perjanjian  tidak  tertulis,  yang  dikenal  sebagai perjanjian  lisan.  Karena  perjanjian  tidak  tertulis  berfungsi  sebagai  dasar  pembentukan  dan pelaksanaan kegiatan bisnis, banyak kegiatan bisnis yang menggunakan bentuk perjanjian tidak tertulis. Penyerahan dan penerimaan barang menjadikan perjanjian lisan selesai. Dengan kata lain, hanya ketika hak dan kewajiban dari masing-masing pihak telah dipenuhi, perjanjian lisan akan  dianggap  sah.  Namun,  dalam  masyarakat  yang  lebih  maju  atau  kontemporer,  perjanjian tertulis  biasanya  dibuat  dan  menggunakan  akta  otentik  dan  dibawah  tangan,  serta  kata perjanjian.  Oleh  karena  itu,  sangat  mudah  untuk  membuktikan  bahwa  jika  salah  satu  pihak melakukan  wanprestasi  atau  mengingkari  perjanjian  karena  perjanjian  tertulis  tersebut menggunakan  kata  perjanjian.  Dalam  kasus  jual  beli,  perjanjian  sangat  terkait  dengan masyarakat. 4
Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan baik dari pihak penyewa maupun pemilik, kontrak harus dibuat dengan detail dan terperinci. Menurut pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, perjanjian adalah peristiwa hukum di mana seseorang atau badan hukum berjanji kepada seseorang atau badan  hukum  lainnya  untuk  melakukan  suatu  hal  atau  untuk  tidak  melakukannya.  Semua persetujuan atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang  membuatnya.  Perjanjian  atau  persetujuan  tidak  hanya  mengikat  untuk  hal-hal  yang dinyatakan secara eksplisit di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang diharuskan oleh keadilan,  kebiasaan,  atau  undang-undang  menurut  sifat  persetujuannya  (Pasal  1339 KUHPerdata).  Karena  kekuatan  ikatan  perjanjian,  setiap  ide  pihak  dalam  perjanjian  selalu memiliki dampak 5 .
Perjanjian yang tidak tertulis lebih cenderung terlihat lemah, terutama dalam kasus sengketa. Dengan demikian, penelitian berjudul "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis" menarik untuk dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari seberapa sah perjanjian tidak tertulis dari sudut pandang hukum, khususnya hukum perdata, serta untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan dari perjanjian tidak tertulis jika  dilihat  dari  asas-asas  hukum  perjanjian.  Dikatakan  bahwa  setiap  orang  membutuhkan interaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 6
2 I Ketut Artadi and I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak , I (Udayana University Press, 2010).
3 Artadi and Putra.
4 Farah Rasyiyqah Ahmad Rizal, ‘Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata’, Lex Privatum , 9.2 (2021). 5 Soeroso, Contoh-contoh Perjanjian yang Banyak Dipergunakan Dalam Praktik (Visimedia, 2009).
6 Sri Istiawati, ‘Kedudukan Perjanjian Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Dalam Sengketa Konsumen’, Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) , 4.1 (2021), pp. 208 – 16.
10.56444/malrev.v..

## D
Contoh  interaksi  ini  termasuk  melakukan  bisnis,  seperti  jual  beli,  menyewa,  dan  sebagainya. Dalam kebanyakan kasus, perjanjian antara dua belah pihak dibuat secara tertulis dengan hak dan kewajiban yang jelas dan jelas ditulis. Jika perjanjian tidak dibuat secara tertulis, atau lebih dikenal  sebagai  "perjanjian  lisan",  para  pihak  akan  sulit  untuk  membuktikannya  jika  terjadi wanprestasi. Dalam masyarakat sederhana, perjanjian secara lisan sering terjadi, seringkali tidak disadari  namun  sudah  terjadi,  seperti  saat  berbelanja  di  toko  atau  di  pasar  untuk  kebutuhan sehari-hari 7 . Perjanjian verbal akan dianggap sah hanya jika hak dan kewajiban para pihak telah dipenuhi. Namun, dalam masyarakat kontemporer, perjanjian tertulis biasanya dilakukan, dan bisnis  dengan  hubungan  hukum  yang  lebih  kompleks  biasanya  menggunakan  akta  otentik ataupun  akta  di  bawah  tangan,  serta  menggunakan  judul  perjanjian 8 .  Hubungan  hukum  yang dituangkan  ke  dalam  bentuk  perjanjian  menjadi  semakin  kritis  seiring  perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, terhadap perjanjian secara tertulis dan Akibat hukum yang akan timbul di kemudian hari harus diketahui baik secara lisan maupun tertulis.
Secara  teori,  perjanjian  lisan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  kuat  untuk  membuktikan sesuatu.  Sebaliknya,  perjanjian  tertulis  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sempurna  untuk membuktikan sesuatu. Namun, ada banyak perjanjian tertulis yang tidak memenuhi persyaratan sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata di masyarakat. Bedasarkan pada  uraian  latar  belakang  diatas  maka  permasalahan  pokok  dalam  penelitian  ini  adalah kelemahan  dan  keuntungan  dari  pembuatan  dan  pelaksanaan  perjanjian  tidak  tertulis  dan bagaimanakah  pengaturan  perjanjian  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata). Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisa kelemahan dan  keuntungan  dari  pembuatan  dan  pelaksanaan  perjanjian  tidak  tertulis  dan  pengaturan Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 9

## 2. METODE PENELITIAN
Pendekataan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu cara  analisis  yang  menghasilkan  data  deskriftif  analitis,  yaitu  data  yang  dinyatakan  oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku secara nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh, mengingat peneliti dapat menentukan data mana yang memiliki kualitas data atau badan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau badan hukum mana yang tidak relevan  atau  tidak  ada  hubungannya  dengan  materi  penelitian  dalam  hal  ini  pernyataan responden  tentang  perjanjian  sewa  menyewa  rumah  rumah 10 .  Kemudian  selanjutnya  data sekunder dalam penelitian ini adalah data penunjang dari data primer yang berasal dari buku- buku  atau  literliterature  berkaitan  dengan  objek  penelitian  khususnya  berkaitan  dengan perjanjian baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam hal sewa menyewa rumah. Analisis data yang  dilakukan  pada  saat  kegiatan  penelitian  telah  selesai  baik  data  yang  dilakukan  secara langsung  telah  ditelaah  maupun  data  hasil  dari  analisis  kepustakaan.  Metode  analisis  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  analiktik  yaitu  peneliti memaparkan  apa  yang  telah  didapatkan  dan  selanjutnya  mengkombinasikan  antara  temuan lapangan dengan hasil yang didapat pada refrensi buku atau literatur kepustakaan dan peraturan perundangundangan yang ada di daearah tersebut yang peneliti rasa tepat untuk dijadikan bahan penelitian.
7 Artadi and Putra.
8 Artadi and Putra.
9 I Wayan Agus Vijayantera, ‘Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis’, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6.1 (2020), pp. 115 – 25. 10 Karman Karman, ‘KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM SEWA MENYEWA RUMAH’, Cross-Border , 2.2 (2019), pp. 243 – 57.
10.56444/malrev.v..
D
Jenis  data  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder adapun data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari masyarakat. Dalam hal penelitian ini data primer yang digunakan adalah penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat karena data primer tersebut dihasilkan melalui wawancara  secara  langsung  dengan  informan  yang  dituju  informan  yang  dimaksud  dalam penelitian  ini  yaitu  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  transaksi  perjanjian  tidak  tertulis 11 . Metode penelitian yang saya gunakan yaitu normatif dengan suatu pendekatan aturan undang- undang tertulis. Bahan Primer meliputi aturan hukum tertulis yang bahan dasar hukum sekunder meliputi dari jurnal atau artikel dan Bahan Tersier Terkait dengan Perkembangan kasus yang dibahas dan digabung dengan perspektif dari sudut pandang peneliti. Metode yuridis normative yaitu  metode  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan  cara  menelaah  teori- teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. 12

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam hukum perdata, perjanjian merupakan dasar utama bagi hubungan hukum antara pihak- pihak  yang  terlibat.  Berdasarkan  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata), suatu perjanjian sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengharuskan perjanjian harus dibuat secara tertulis. Oleh karena itu, dalam praktik, perjanjian tidak tertulis atau lisan juga diakui sebagai bentuk perjanjian yang sah, asalkan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.
Meskipun perjanjian tidak tertulis sah secara hukum, namun terdapat tantangan tertentu dalam pembuktiannya. Dalam sengketa, pembuktian merupakan hal krusial. Perjanjian tertulis memiliki keunggulan  karena  dapat  dijadikan  alat  bukti  tertulis  (akta)  yang  memudahkan  proses pembuktian  di  pengadilan.  Sebaliknya,  perjanjian  tidak  tertulis  memerlukan  alat  bukti  lain seperti saksi atau pengakuan pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini seringkali menimbulkan kesulitan dalam membuktikan adanya kesepakatan serta isi dari perjanjian tersebut.
Dalam  konteks  praktik  hukum  perdata,  perjanjian  tidak  tertulis  sering  kali  digunakan  dalam situasi di mana para pihak sudah saling mengenal atau memiliki kepercayaan tinggi satu sama lain.  Meskipun  demikian,  sangat  dianjurkan  agar  perjanjian,  terutama  yang  melibatkan  nilai ekonomi  yang  signifikan  atau  kepentingan  jangka  panjang,  dibuat  secara  tertulis.  Dengan demikian, jika terjadi sengketa, para pihak dapat lebih mudah membuktikan hak dan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian tersebut. 13

## 3.1 Kelemahan  Dan  Keuntungan  Dari  Pembuatan  Dan  Pelaksanaan  Perjanjian  Tidak Tertulis
Cabang  hukum  yang  berkaitan  dengan  perjanjian  tidak  tertulis,  juga  disebut  sebagai perjanjian tidak tertulis atau perjanjian yang tidak ditulis, adalah hukum perdata. Perjanjian
11 Prihatin Effendi, ‘Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Satandar Perbankan Ditinjau Dari Kitab Undang -Undang Hukum Perdata Dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’, 2015.
12 Apriyodi Ali Ali and Dr Achmad Fitrian Fitrian, ‘Jurnal: KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SEBUAH PERJANJIAN BAKU DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA’, Sentri: Jurnal Riset Ilmiah , 1.2 (2022), pp. 270 – 78. 13 Zuhriati Khalid, ‘Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online Dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan’, Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat , 18.3 (2019), pp. 114 – 23.
10.56444/malrev.v..
D
tidak tertulis adalah perjanjian yang dibuat secara implisit melalui tindakan yang tidak diakui oleh pihak yang berpartisipasi.  Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang," perikatan pada dasarnya didasarkan pada perjanjian.
Perikatan  yang  berasal  dari  persetujuan  atau  perjanjian  dimulai  dengan  perjanjian  yang dibuat oleh para pihak, yang menciptakan hubungan perikatan dengan konsekuensi hukum yang  muncul  dari  pelaksanaan  perjanjian.  Menurut  Subekti,  perikatan  adalah  "suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut" 14
Hukum perdata mengatur hubungan antara individu dengan tujuan melindungi kepentingan mereka.  Dalam  kegiatan  dan  kebiasaan  bisnis,  perjanjian  tidak  tertulis  juga  disebut "perjanjian lisan" lebih sering digunakan daripada  perjanjian tertulis karena memberikan rasa aman dan membuktikan kesepakatan. Dalam bisnis, lebih baik menggunakan perjanjian tidak tertulis karena lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk dibuat.
Jika  dibandingkan  dengan  peranjian  tidak  tertulis,  perjanjian  tidak  tertulis  lebih  sering digunakan,  baik  secara  sadar  maupun  tidak  sadar,  terutama  di  kalangan  masyarakat konvensional saat melakukan kegiatan bisnis. Perbandingan antara perjanjian tertulis dan tidak tertulis dalam proses mencapai kesepakatan, perjanjian tidak tertulis menghabiskan lebih banyak waktu jika dibandingkan dengan perjanjian tertulis, karena perjanjian tertulis lebih mengutamakan ketekunan dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian.
Ada dua jenis perjanjian tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis dibuat dalam bentuk tulisan oleh  para  pihak,  sedangkan  perjanjian  lisan  dibuat  dalam  bentuk  lisan  oleh  para  pihak 15 . Karena perjanjian lisan lebih mudah untuk dibuktikan dan mudah untuk disangkal oleh pihak yang berjanji, perjanjian tidak tertulis atau lisan biasanya dianggap sebagai perjanjian yang lemah. Ini berbeda dengan perjanjian tertulis, di mana klausulnya tertulis dengan jelas dan disertai  dengan  tanda  tangan  para  pihak,  meskipun  perjanjian  tertulis  juga  bisa  diingkari oleh pihak seperempat.  Keberadaan perjanjian tidak tertulis juga tidak terlepas pada asas- asas  hukum  perdata,  melihat  pada  beberapa  asas-asas  hukum  perdata,  perjanjian  tidak tertulis dapat berdasar maupun dianalisis pada asas hukum perdata seperti berikut:

## 1. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas  kebebasan  berkontrak  merupakan  salah  satu  dasar  keberadaan  perjanjian  tidak tertulis. Salah satu pilar hukum perjanjian yakni asas kebebasan berkontrak yang secara universal  dikenal  oleh  sistem  hukum  negara  manapun,  sebagai  prinsip  andalan  yang mampu  menjamin  keleluasaan  dan  ketinggian  intensitas  kegiatan  pasar.  Kebebasan berkontrak  yang  berintikan  keleluasaan  dalam  menentukan  bentuk,  jenis,  dan  isi perjanjian  serasa  tak  akan  lekang  oleh  tantangan  zaman  dan  enggan  lapuk  akibat derasnya  kemajuan.    Prinsip  ini  memang  merupakan  salah  satu  bias  sinar  Hak  Asasi Manusia yang selalu menjunjung tinggi harkat kehendak individu sebagai makhluk sosial.
14 Subekti, ‘Hukum perjanjian’.
15 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) , Cet. ke-5 (Sinar Grafika, 2008).
10.56444/malrev.v..
D
Kebebasan  berkontrak  adalah  asas  yang  esensial,  baik  bagi  individu  dalam mengembangkan  diri  ataupun  di  dalam  kehidupan  pribadi  maupun  kehidupan  sosial kemasyarakatan,  sehingga  beberapa  pakar  menegaskan  kebebasan  berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati.
Kebebasan berkontrak dalam hubungannya dengan membentuk perjanjian, orang tidak dapat  dipaksa  untuk  memberikan  sepakatnya.  Sepakat  yang  diberikan  dengan  paksa adalah  kontradiktip  interminis.  Adanya  paksaan  menunjukkan  tidak  adanya  sepakat yang mugkin dilakukan oleh pihak lain. Kesepakatan memberikan pilihan kepada para pihak,  untuk  setuju  atau  tidak  setuju mengikatkan  diri  pada  perjanjian  dengan  akibat hukumnya. 16 Berkenaan  dengan  ruang  lingkup  asas  kebebasan  berkontrak,  menurut hukum  perjanjian  Indonesia  meliputi  ruang  lingkup;  Kebebasan  untuk  membuat  atau tidak  membuat  perjanjian;  Kebebasan  untuk  memilih  pihak  dengan  siapa  ia  ingin membuat perjanjian; Kebebasan untuk menentukan atau memilih kuasa dari perjanjian yang akan dibuatnya; Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian; Kebebasan untuk menentukan  bentuk  suatu  perjanjian;  Kebebasan  untuk  menerima  atau  menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional ( aanvullend, optional ).
Asas  kebebasan  berkontrak  dalam  hal  ini  memberikan  kebebasan  kepada  para  pihak dalam  membentuk  perjanjian  baik  itu  perjanjian  tertulis  maupun  perjanjian  tidak tertulis.  Hal  ini  menunjukkan  tidak  adanya  keharusan  atau  mewajibkan  para  pihak menyatakan  kesepakatannya  dalam  suatu  perjanjian  tertulis.  Kebebasan  berkontrak merupakan  asas  yang  memberikan  kebebasan  bagi  para  pihak  agar  tidak  terjadi intervensi dari salah satu pihak dalam membuat perjanjian. Kebebasan yang diberikan bukan  berarti  tanpa  adanya  suatu  batasan,  karena  apabila  tidak  dibatasi  maka  akan melanggar hak, kepentingan, maupun Hak Asasi Manusia dari pihak yang diajak untuk membuat perjanjian. Merujuk pada ketentuan Pasal 1337 dan Pasal 1339 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata,  batasan  pada  suatu  kebebasan  berkontrak  adalah  tidak bertentangan  dengan  UndangUndang,  kesusilaan,  ketertiban  umum,  kepatutan,  serta kebiasaan.

## 2. Asas facta sunt servanda
Asas ini berkenaan dengan daya mengikatnya sebuah perjanjian yang telah dibentuk dan disepakati oleh para pihak. Pengaturan prinsip facta sunt servanda dalam perundang- undangan terletak pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang menyata kan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi  mereka  yang  membuatnya”.  Pada  ketentuan  Pasal  1338  ayat  (1)  Kitab  Undang - Undang Hukum Perdata tersebut, keberadaan asas facta sunt servanda dibuktikan pada keberlakuan  suatu  perjanjian  yang  dibuat  para  pihak  yakni  berlaku  sebagai  Undang- Undang. Keberlakuan perjanjian sebagai undang-undang ini berakibat bahwa perjanjian merupakan  dasar  hukum  bagi  para  pihak.  Mengikatnya  suatu  perjanjian  juga  berlaku pada perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tidak tertulis juga mengikat sebagai undang- undang  bagi  para  pihak  yang  membuat,  selama  perjanjian  tidak  tertulis  tersebut merupakan  perjanjian  yang  sah  sebagaimana  dalam  Pasal  1320  Kitab  UndangUndang Hukum  Perdata.  Mengikatnya  suatu  perjanjian  sebagaimana  dalam  asas facta  sunt servanda dititik beratkan pada pelaksanaan perjanjian, dimana pelaksanaan perjanjian
16 T. Rastuti and P. Yustisia, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi (MediaPressindo, 2016) <https://books.google.co.id/books?id=JA4gEAAAQBAJ>.
10.56444/malrev.v..
D
tersebut agar tidak menyimpang pada ketetapan perjanjian yang telah disepakati baik itu tertulis atau tidak tertulis.

## 3. Asas itikad baik
Asas  itikad  baik  merupakan  salah  satu  asas  yang  sangat  berperan  penting  terutama dalam pelaksanaan perjanjian tidak tertulis. Berbicara mengenai asas itikad baik, asas ini tercantum  dalam  Pasal  1338  ayat  (3)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang menyatakan  bahwa  “suatu  perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik”. Berdasarkan  pada  ketentuan  tersebut,  dihubungkan  pula  dengan  pandangan  Wirjono Prodjodikoro  yang  membagi  itikad  baik  menjadi  dua  macam  yakni  Itikad  baik  pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum; Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu.
Melihat  kembali  pada  ketentuan  Pasal  1338  ayat  (3)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata,  serta  dengan  dikaitkan  pula  pada  pembagian  itikad  baik  sebagaimana disebutkan Wirjono Prodjodikoro, itikad baik dalam UndangUndang hanya ditekankan pada  pelaksanaan  suatu  perjanjian  saja.  Jika  melihat  tahapan  perjanjian  dimulai  dari proses pembuatan suatu perjanjian hingga pengakhiran suatu perjanjian, membutuhkan adanya  itikad  baik  sehingga  perjanjian  dapat  dilaksanakan  dengan  baik,  serta  dapat menciptakan hubungan baik meskipun perjanjian tersebut telah berakhir. Oleh karena itu, asas itikad baik seharusnya tidak hanya ditekankan pada pelaksanaan perjanjian saja, melainkan  pula  ditekankan  dalam  mendukung  asas  konsensualisme  terkait pembentukan suatu kesepakatan, serta dalam pengakhiran suatu perjanjian. Mengingat kembali pada keberadaan perjanjian tidak tertulis jika dihubungkan dengan asas itikad baik ini, pada dasarnya perjanjian tidak tertulis segala tindakan yang disepakati hanya secara lisan. Kesepakatan secara lisan ini tentu mudah untuk diingkari oleh salah satu pihak sehingga memicu permasalahan yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya hak  dan  kewajiban  sebagaimana  mestinya.  Oleh  karena  itu,  asas  itikad  baik  sangat dibutuhkan  dalam  pelaksanaan  perjanjian  terutama  pada  perjanjian  tidak  tertulis sehingga  pelaksanaan  perjanjian  sebagaimana  yang  telah  disepakati  walaupun kesepakatan tersebut hanya secara lisan, namun dapat terlaksana dengan baik.
4. Asas konsensualisme Asas konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih  orang  telah  mengikat  sehingga  telah  melahirkan  kewajiban  bagi  salah  satu  atau lebih  pihak  dalam  perjanjian  tersebut,  segera  setelah  orangorang  tersebut  mencapai kesepakatan atau consensus. Penekanan asas konsensualisme terletak pada kesepakatan sebagaimana  dalam  pasal  1321  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Kesepakatan dalam asas konsensualisme menentukan sah perjanjian dalam syarat subyektif. Mengacu pada  Kitab  UndangUndang  Hukum  Perdata  pada  Pasal  1321,  kesepakatan  tidak diperkenankan adanya unsur sebagai berikut:
a. Kekhilafan
b. Paksaan
c. Penipuan.
d. Asas  konsensualisme  ini  jika  dihubungkan  dengan  perjanjian  tidak  tertulis,  pada dasarnya perjanjian tidak tertulis segala ketetapan yang disepakati tersebut hanya secara lisan atau ucapan saja, sehingga bisa saja terjadi kekhilafan, paksaan, maupun penipuan. Oleh karena itu, keberadaan asas konsensualisme ini untuk mencegah agar
10.56444/malrev.v..
D
para  pihak  dalam  membentuk  suatu  kesepakatan  tidak  diperkenankan  adanya kekhilafan, paksaan, maupun penipuan.
Terjadinya  kelemahan  dalam  perjanjian  tidak  tertulis,  satu-satunya  cara  untuk memperbaikinya  adalah  dengan  meminta  minimal  dua  saksi  untuk  memverifikasi  bahwa kedua  belah  pihak  setuju  untuk  membuat  perjanjian  tidak  tertulis.  Untuk  menghindari sengketa di kemudian hari, segala transaksi yang terjadi dalam perjanjian tidak tertulis harus disertai  dengan  kwitansi  atau  nota  pembayaran  maupun  tanda  terima.  Hukum  perdata mengatur pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tidak tertulis :
1. Aksi-aksinya
Aksi-aksinya yang tidak diterima oleh partisipan menentukan perjanjian tidak tertulis. Misalnya, jika dua partisipan menyertakan barang yang sama, maka mereka tidak dapat melakukan perjanjian tidak tertulis.
2. Perjanjian implikit Perjanjian yang tidak tertulis didefinisikan sebagai perjanjian yang diterangkan secara implisit  meskipun  tidak  didefinisikan  secara  eksplisit.  Sebagai  contoh,  jika  dua  pihak melakukan pembelian barang yang sama dengan harga yang sama, ini dapat dianggap sebagai kesepakatan tidak tertulis tentang harga yang diperjualbelikan.
3. Perjanjian tidak tertulis harus terkait dengan tindakan Perjanjian tidak tertulis harus terkait dengan tindakan yang telah dilakukan. Misalnya, jika kedua belah pihak telah membeli barang yang sama, maka perjanjian tidak tertulis harus menentukan harga yang tepat yang dijual.
4. Partisipan harus menerangkan perjanjian tidak tertulis: Partisipan harus menerangkan perjanjian tidak tertulis. Misalnya, jika dua partisipan telah membeli barang yang sama dengan  harga  yang  sama,  maka  keduanya  harus  menjelaskan  bahwa  mereka  telah menyetujui perjanjian tidak tertulis tentang harga yang diperjualbelikan.

## 5. Perjanjian tidak tertulis tidak boleh digunakan
Perjanjian  tidak  tertulis  tidak  boleh  digunakan.  Misalnya,  perjanjian  tidak  tertulis mengenai  harga  penjualan  dapat  diterapkan  jika  kedua  belah  pihak  telah  membeli barang yang sama dengan harga yang sama.
Pada kegiatan bisnis, rasa kepercayaan sangat penting untuk membangun hubungan yang baik. Selain itu, rasa kepercayaan yang tinggi harus disertai dengan itikad yang baik, yang sangat  berpengaruh  terhadap  kepercayaan.  Oleh  karena  itu,  ketika  seseorang  menjalin hubungan tanpa itikad yang baik, dapat mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan. Adapun keunggulan dan kelemahan perjanjian tidak tertulis antara lain:
a. Keuntungan dari perjanjian tidak tertulis:
Salah  satu  keuntungan  utama  dari  perjanjian  tidak  tertulis  adalah  fleksibilitasnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat lebih mudah mencapai kesepakatan tanpa terhambat oleh proses formalitas yang memakan waktu. Ini sangat berguna dalam situasi  di  mana  keputusan  harus  dibuat  dengan  cepat  atau  di  mana  hubungan  antar
10.56444/malrev.v..
D
pihak  didasarkan  pada  kepercayaan  dan  pemahaman  bersama.  Misalnya,  dalam hubungan  bisnis  yang  sudah  lama  terjalin  atau  dalam  transaksi  sehari-hari  seperti penjualan kecil, perjanjian tidak tertulis seringkali cukup memadai.
Selain  itu,  perjanjian  tidak  tertulis  cenderung  lebih  sederhana  dan  tidak  melibatkan biaya yang berhubungan dengan pembuatan dokumen resmi, seperti biaya hukum atau administratif. Hal ini bisa menghemat waktu dan uang, terutama dalam transaksi yang tidak terlalu kompleks atau bernilai rendah. Dalam beberapa budaya, perjanjian lisan dianggap lebih mengikat secara moral dan menunjukkan komitmen pribadi yang lebih besar, yang dapat memperkuat hubungan antar pihak.
Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai kesepakatan, pembentukan dan pelaksanaan  perjanjian  didasarkan  pada  kepercayaan  masing-masing  pihak,  klausul perjanjian  dapat  ditambah  atau  dihapus  secara  cepat  dan  rasa  kepercayaan menumbuhkan hubungan yang baik bahkan setelah berakhirnya perjanjian.
b. Kelemahan perjanjian tidak tertulis Namun, kelemahan utama dari perjanjian tidak tertulis adalah kurangnya bukti konkret yang dapat digunakan jika terjadi perselisihan. Tanpa dokumentasi tertulis, sulit bagi pihak yang bersengketa untuk membuktikan apa yang telah disepakati, terutama jika terdapat perbedaan dalam ingatan atau interpretasi dari perjanjian tersebut. Hal ini bisa menjadi masalah serius jika hubungan antara pihak-pihak yang terlibat memburuk atau jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
Ketidakjelasan  dalam  perjanjian  tidak  tertulis  juga  dapat  menimbulkan  ambiguitas, yang berpotensi menyebabkan konflik di  kemudian hari. Tanpa  ketentuan yang  jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, ada risiko bahwa salah satu pihak mungkin  merasa  dirugikan  atau  salah  paham  mengenai  apa  yang  sebenarnya  telah disepakati.  Ini  bisa  menyebabkan  perselisihan  yang  tidak  perlu  dan  bahkan  dapat mengarah pada tindakan hukum yang memakan waktu dan biaya.
Lebih  jauh  lagi,  dalam  konteks  hukum,  perjanjian  tidak  tertulis  sering  kali  memiliki kekuatan  yang  lebih  lemah  dibandingkan  dengan  perjanjian  tertulis.  Meskipun beberapa jenis perjanjian lisan dapat ditegakkan di pengadilan, namun membuktikan keberadaan dan rincian perjanjian tersebut bisa  menjadi tantangan besar. Di banyak yurisdiksi,  perjanjian  yang  melibatkan  jumlah  uang  tertentu  atau  transaksi  tertentu harus didokumentasikan secara tertulis agar dapat diakui secara hukum.
1. Klausul  perjanjian  mudah  diingkari  atau  tidak  diakui  karena  tidak  dinyatakan secara tertulis.
2. Tidak  aman  untuk  digunakan  sebagai  pembuktian  dalam  proses  litigasi  karena hanya bergantung pada pengakuan dari pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian.
Hukum acara perdata memungkinkan penggunaan berbagai alat bukti untuk membuktikan perjanjian  tidak  tertulis  di  pengadilan.  Pasal  1866  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUH  Perdata)  dan  Pasal  164  Het  Herziene  Indonesisch  Reglement  mengatur  alat  bukti tersebut. Alat bukti tersebut termasuk :
1. Bukti tulisan.
2. Bukti dengan saksi.
3. Persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah.
10.56444/malrev.v..

## D
Meskipun tidak didukung oleh bukti, para pihak memiliki hubungan perdata dalam bentuk perjanjian. Dalam kasus seperti itu, penyelesaian tidak litigasi juga sangat sulit karena setiap argumen harus dibuktikan. Perjanjian lisan sering mengalami masalah ini. Salah satu pihak melakukan  wanprestasi  karena  mengatakan  bahwa  tidak  ada  perjanjian.  Agar  tindakan hukum dapat diselesaikan berdasarkan tuntutan yang jelas, kasus seperti itu memerlukan bukti 17

## 3.2 Pengaturan Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Perdata Konstitusi (KUHPerdata) adalah undang-undang yang merupakan sumber hukum formil dan materil bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. KUH Perdata, khususnya Buku III, Bab II tentang "Perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian" dan  Bab  V  sampai  dengan  Bab  XVIII,  mengatur  asas-asas  dan  standar  hukum  perjanjian secara keseluruhan, serta standar hukum perjanjian yang memiliki karakteristik khusus yang disebut sebagai "perjanjian".
Asas  kebebasan  berkontrak,  yang  diakui  secara  universal  oleh  sistem  hukum  negara manapun,  merupakan  pilar  hukum  perjanjian  yang  mampu  menjamin  keleluasaan  dan intensitas aktivitas pasar. Kebebasan berkontrak yang mencakup kebebasan untuk memilih bentuk,  jenis,  dan  isi  perjanjian  tampaknya  tidak  akan  terpengaruh  oleh  tantangan  masa depan  dan  tidak  akan  lapuk  karena  kemajuan  yang  cepat.  Kehendak  individu  sebagai makhluk sosial selalu dilindungi oleh prinsip ini, yang merupakan salah satu bias sinar Hak Asasi Manusia.
Hukum perdata mengatur pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tidak  tertulis  harus  memiliki  beberapa  komponen,  seperti  tindakannya,  hubungannya dengan tindakannya, penjelasannya, dan pelaksanaannya. merupakan salah satu alasan di balik eksistensi perjanjian tidak tertulis.
Dalam hal perikatan, Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa: "Perikatan lahir karena suatu  perjanjian  atau  karena  undang-undang"  ,  dan  Pasal  1333  KUHPerdata  menyatakan bahwa: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih". Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa ada empat (empat) syarat sah perjanjian, yaitu:
1. Adanya yang mengikatkan untuk mencapai kesepakatan
2. Kemampuan para pihak untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu alasan (causa) yang sah.
Karena berkaitan dengan subjek perjanjian, persyaratan pertama dan kedua disebut  syarat subjektif.  Sedangkan  persyaratan  ketiga  dan  keempat  disebut    syarat  objektif.  Perbedaan
17 Fajar Sahat Ridoli Sitompul Ariani I. Gusti Ayu Agung, ‘KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN YANG DIBUAT SECARA LISAN’, Jurnal Harian Regional , 2021 <https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/id-10352> [accessed 23 August 2024].
10.56444/malrev.v..
D
kedua  persyaratan  tersebut  juga  berkaitan  dengan  masalah  batal  demi  hukumnya  dan kemungkinan pembatalan suatu perjanjian.
Apabila syarat objektif perjanjian tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dianggap batal oleh hukum,  atau  perjanjian  tersebut  dianggap  tidak  pernah  ada.  Jika  syarat  subjektif  tidak terpenuhi,  perjanjian  tersebut  dapat  dibatalkan,  dan  jika  perjanjian  tersebut  belum dibatalkan oleh pengadilan, perjanjian tersebut tetap berlaku.
Perjanjian  yang  dibuat  para  pihak  pelaku      tidak  didasarkan  pada  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Mereka membuat perjanjian dengan pedoman ketentuan yang telah berlaku  secara  spontanitas  atau  ketergantungan  keadaan,  atau  sebuah  kondisi  yang memungkinkan  untuk  diikuti  atau  dilaksanakan.  Disisi  lain,  ada  peraturan  tertulis  yang mengatur  mengenai  syarat  membuat  sebuah  perjanjian.  Sebagai  salah  satu  perbuatan hukum, maka  perjanjian juga mempunyai syarat sah  yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut  sah  menurut  hukum  yang  berlaku.  Syarat  sahnya  suatu  perjanjian  telah  diatur dalam  Pasal  1320  KUHPerdata,  dimana  disebutkan  bahwa  suatu  perjanjian  dianggap  sah apabila memenuhi empat syarat yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Subekti dalam bukunya menerangkan empat syarat perjanjian ini menjadi dua kelompok yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif.
Syarat subyektif yaitu suatu syarat yang menyangkut pada subyek perjanjian itu, atau dengan kata lain syaratsyarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, dimana dalam hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang  membuat  perjanjian  itu.  Perjanjian  yang  tidak  memenuhi  syarat  subyektif  dapat dibatalkan, artinya perjanjian itu ada tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Sementara itu, syarat obyektif yaitu syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian. Ini  meliputi  suatu  hal  tertentu  dan  suatu  sebab  yang  halal.    Apabila  syarat  obyektif  tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dengan kata lain batal sejak semula dan dianggap tidak pernah ada perjanjian.
Kesepakatan adalah persetujuan yang dibuat oleh pihak yang mengikatkan diri; ini berarti bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus mempunyai keinginan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan keinginan ini harus diungkapkan secara langsung atau  tidak  langsung.  Jika  perjanjian  dibuat  atau  didasarkan  pada  paksaan,  penipuan,  atau kekhilafan, itu tidak sah. Dalam hal perjanjian yang dibuat antara pemilik rumah dan orang yang  akan  menyewa,  atau  orang  yang  bukan  pemilik  rumah,  tidak  ada  paksaan.  Menurut hukum,  kemampuan  untuk  membuat  perjanjian  termasuk  kemampuan  untuk  melakukan tindakan hukum pada  umumnya, dan setiap orang memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang oleh undang-undang dianggap tidak mampu.
Lima asas penting yang sekaligus merupakan esensi hukum perjanjian, antara lain:
1. Asas kebebasan mengadakan perjanjian
Salah  satu  asas  hukum  global  yang  berlaku.  Asas  ini  memberi  setiap  warga  negara kebebasan untuk mengadakan perjanjian tentang apa pun, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, etika, atau ketertiban umum.
2. Asas konsensualisme
10.56444/malrev.v..
D
Perumusan Pasal 1320 (1) KUHPerdata menunjukkan asas konsesualisme. Dalam pasal ini  ditentukan  bahwa  kesepakatan  kedua  belah  pihak  merupakan  salah  satu  syarat sahnya perjanjian. Perjanjian itu sah jika sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal utama dan tidak ada lagi formalitas yang diperlukan.
3. Asas pacta sunt servanda
Asas    ini  menyatakan  bahwa  hakim  atau  pihak  ketiga  harus  menghormati  substansi perjanjian yang dibuat oleh pihak, seperti halnya undang-undang.
4. Asas itikad baik
Artinya  bahwa  Para  pihak,  yaitu  pihak  kreditur  dan  debitur,  harus  melaksanakan  isi kontrak berdasarkan keyakinan, keyakinan teguh, atau kemauan baik.
5. Asas kepribadian Prinsip  yang  menetapkan  bahwa  seseorang  yang  akan  melakukan  atau  membuat perjanjian hanya demi kepentingan pribadi.
Perjanjian yang dibuat adalah sah dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Perjanjian ini hanya membahas bisnis sewa menyewa rumah, bukan hal lain yang dilarang oleh undang- undang.  Ini  pasti  tidak  melanggar  ketentuan  undang-undang  yang  menentukan  dasar perjanjian  tersebut.  Berdasarkan  penjelasan  berdasarkan  hukum  yang  disebutkan  dalam Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian lisan yang dibuat oleh siswa atau mahasiswa dianggap sah menurut undang-undang. Namun, dalam syarat sah perjanjian, bentuk perjanjian tidak disebutkan. Namun, asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa perjanjian bebas dapat dibuat dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis.
Perjanjian  hanya  dapat  menjadi  pokok  barang  yang  dapat  diperdagangkan  (Pasal  1332 KUHPerdata),  atau  harus  sangat  jelas  atau  paling  tidak  ditentukan  jenisnya  (Pasal  1333 KUHPerdata). Perjanjian antara pemilik rumah dan penyewa jelas menentukan bagaimana pemilik, yaitu penyewa, akan membayar penyewa setiap bulan, setahun, atau dalam jangka waktu  tertentu  sesuai  dengan  kesepakatan.  Membuat  perjanjian  adalah  hak  setiap  orang (Pasal  1335  KUHPerdata).  Namun,  ada  pengecualian,  yaitu  perjanjian  itu  tidak  boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral, atau kesusilaan.
KUHPerdata adalah undang-undang yang merupakan sumber hukum formil sekaligus juga sumber hukum materil bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Perjanjian diatur secara  khusus  dalam  KUHPerdata,  Buku  III,  Bab  II  tentang  “Perikatan -perikatan  yang Dil ahirkan dari Kontrak atau Perjanjian” dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur asas-asas hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya, serta norma-norma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian bernama Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata mengenai perikatan, menjelaskan bahwa:
“ Perikatan  lahir  karena  suatu  perjanjian  atau  karena  undang-undang. ”  Selanjutnya,  Pasal 1333 KUHPerdata menyebutkan bahwa:
“Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih.”
10.56444/malrev.v..
D
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1313  KUHPerdata  tidak  disebutkan  secara  tegas  mengenai “perjanjian secara tertulis”. KUHPerdata hanya mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap orang lain.  Meskipun demikian, secara garis  besar  perjanjian  dapat  dibagi  berdasarkan  bentuknya  yaitu  secara  lisan  dan  secara tertulis. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat para pihak dengan kesepakatan cukup secara lisan saja, sedangkan perjanjian tertulis dibuat dalam bentuk tertulis (kontrak) baik berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Kekuatan hukum kedua jenis perjanjian ini sesungguhnya tidak terletak pada bentuknya yaitu apakah tertulis ataupun secara lisan.

## 4. KESIMPULAN
Ada kelebihan dan kelemahan dari perjanjian tidak tertulis. Yang pertama adalah bahwa mereka menghemat  lebih  banyak  waktu  dan  menciptakan  kepercayaan  di  antara  pihak  yang  terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian. Jika perjanjian tidak tertulis tidak dipenuhi, ada kemungkinan  akan  terjadi  sengketa,  yang  memerlukan  pembuktian  segala  hal  yang  telah disepakati. Secara teoritis, perjanjian tidak tertulis adalah perjanjian yang sah selama dibuat dan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip kebebasan para  pihak  yang  membentuk  dan  melaksanakan  perjanjian,  seperti  kebebasan  berkontrak, didukung oleh keberadaan perjanjian tidak tertulis.
Pengaturan  perjanjian  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  yaitu  KUH Perdata, khususnya Buku III, Bab II tentang "Perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau  Perjanjian"  dan  Bab  V  sampai  dengan  Bab  XVIII,  mengatur  asas  hukum  perjanjian  dan norma-norma hukum perjanjian yang memiliki karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah "perjanjian".

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Apriyodi Ali, and Dr Achmad Fitrian Fitrian, ‘Jurnal: KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ASAS KEBEBASAN  BERKONTRAK  DALAM  SEBUAH  PERJANJIAN  BAKU  DITINJAU  BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA’, Sentri: Jurnal Riset Ilmiah , 1.2 (2022), pp. 270 – 78
Ariani,  Fajar  Sahat  Ridoli  Sitompul,  I.  Gusti  Ayu  Agung,  ‘KEKUATAN  MENGIKAT  PERJANJIAN YANG DIBUAT SECARA LISAN’, Jurnal Harian Regional , 2021
<https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/id-10352> [accessed 23 August 2024]
Artadi, I Ketut, and I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak , I (Udayana University Press, 2010)
Effendi,  Prihatin,  ‘Kedudukan  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Satandar  Perbankan  Ditinjau  Dari Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen’, 2015
Istiawati,  Sri,  ‘Kedudukan  Perjanjian  Dalam  Kitab  Undang -Undang  Hukum  Perdata  Dalam Sengketa Konsumen’, Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) , 4.1 (2021), pp. 208 – 16
Karman,  Karman,  ‘KAJIAN  HUKUM  PERDATA  TERHADAP  PENGGUNAAN  PERJANJIAN  TIDAK TERTULIS DALAM SEWA MENYEWA RUMAH’, Cross-Border , 2.2 (2019), pp. 243 – 57
10.56444/malrev.v..
D
Khalid,  Zuhriati,  ‘Analisis  Juridis  Kedudukan  Perjanjian  Kemitraan  Antara  Pengemudi  Jasa Angkutan  Online  Dan  Perusahaan  Provider  Ditinjau  Dari  Aspek  Hukum  Keperdataan’, Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat , 18.3 (2019), pp. 114 – 23
Moch. Isnaeni, Perjanjian Jual Beli , cet. 1 (PT. Refika Aditama, 2016)
Rastuti,  T.,  and  P.  Yustisia, Aspek  Hukum  Perjanjian  Asuransi (MediaPressindo,  2016) <https://books.google.co.id/books?id=JA4gEAAAQBAJ>
Rizal, Farah Rasyiyqah Ahmad, ‘Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata’, Lex Privatum , 9.2 (2021)
Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) , Cet. ke-5 (Sinar Grafika, 2008)
Soeroso, Contoh-contoh Perjanjian yang Banyak Dipergunakan Dalam Praktik (Visimedia, 2009)
Subekti, ‘Hukum perjanjian’
Vijayantera,  I  Wayan  Agus,  ‘Kajian  Hukum  Perdata  Terhadap  Penggunaan  Perjanjian  Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis’, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6.1 (2020), pp. 115 – 25