M IFTAKHUL I FTITA & S ITI Z URINANI : Penyintas di Lumpur Tanpa Batas
83

## Penyintas di Lumpur Tanpa Batas: Potret Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat Terdampak Bencana Lumpur Lapindo
Miftakhul Iftita, Siti Zurinani
Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, Malang Email: mifthakuliftita@ymail.com , Email: zurienanis@ub.ac.id

## Abstract
THIS  --  paper  discusses  about  the  socio-economic  recovery  efforts  of  communities  affected  by  the  Lapindo  mud disaster in Kedungsolo, the relocation Village. The data of this paper is taken by using ethnography method, which resulted in the  conclusion  of  the post-disaster  socio-economic  recovery  efforts  by  the  Renokenongo  community since  the evacuation  of Pasar  Baru  Porong.  The  Renokenongo  community  formed  the  Paguyuban  Warga  Renokenongo  Menolak  Kontrak  (Pagar Rekontrak) as the beginning of the socio-economic recovery effort communally. While personally, every household also makes different recovery efforts depending on how they access existing recovery resources. This recovery effort also received support from several related parties, both government agencies and private institutions.
Keywords: Lapindo, Disaster, Affected Community, Social Economic Recovery

## 1. Pendahuluan
Pada tanggal 29 Mei 2018, bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo terjadi duabelas tahun lalu.  Penyebab  terjadinya  peristiwa  semburan  lumpur  kepermukaan  tanah  di  Desa Renokenongo,  Kecamatan  Porong  tersebut  telah  menjadi  perdebatan  mulai  dari  nama bencana,  jenis  bencana  dan  juga  penyebab  semburannya.  Meskipun  masih  menjadik perdebatan  yang  tak kunjung  selesai, Rusdi  dan  Mukarom  (2014: 5-13)  menyatakan  bahwa lumpur  Lapindo  telah  menghancurkan  kehidupan  ribuan  masyarakat  di  17  desa  pada  tiga kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.
Akibat  dari  bencana  tersebut,  masyarakat  terdampak  Lapindo  mengalami  kerugian yang  sangat  besar,  baik  moril  maupun  materiil.  Selain  menanggung  kerugian  kehilangan tanah,  rumah,  dan  mata  pencaharian,  masyarakat  terdampak  lumpur  Lapindo  juga mengalami kerugian sosial ekonomi yang lebih besar lagi. Mereka harus tercerabut dari akar sosiohistoris  karena  berpindah  dari  tempat  tinggal  dan  lingkungan  sosial  lama  mereka. Meskipun  terdapat  upaya  relokasi  bagi  masyarakat  terdampak  lumpur  Lapindo,  upaya tersebut  bukanlah  perkara  mudah.  Dalam  konteks  ini,  relokasi  bukan  hanya  sekedar perpindahan  rumah  secara  fisik-geografis,  tetapi  ini  adalah  proses  sosial  budaya  bahkan ekonomi.
Terkait dengan upaya penanganan bencana lumpur Lapindo, pemerintah membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14
M IFTAKHUL I FTITA & S ITI Z URINANI : Penyintas di Lumpur Tanpa Batas
84
Tahun 2007 dan dibubarkan melalui Perpres No 21 Tahun 2017 tanggal 2 Maret 2017. Dari hasil  audiensi  yang  dilakukan  Komnas  HAM  dengan  BPLS,  selaku  ujung  tombak penanganan  lumpur  Lapindo,  diperoleh  fakta  bahwa  penanganan  yang  dilakukan  hanya sebatas  penanggulangan  luapan.  Selain  itu,  pemerintah  masih  berkutat  dalam  upaya penyelesaian  ganti  rugi  aset  warga  ( Harian Kompas :  2015).  Fokus  masalah  yang  masih berkutat pada penanggulangan dan penyelesaian ganti rugi tersebut, mengakibatkan  upaya pemulihan sosial dan ekonomi pada masyarakat terdampak bencana lumpur Lapindo masih sangat terbatas.
Di  antara  sekian  banyak  wilayah  administrasi  yang  terdampak,  salah  satu  kelompok masyarakat  yang  menjadi  korban  sejak  tahun  pertama  lumpur  menyembur  adalah  warga Renokenongo.  Sejak  awal  bencana  masyarakat  Renokenongo  tinggal  di  pengungsian  Pasar Baru  Porong  hingga  Mei  2008  sembari  menunggu  pembayaran  uang  ganti  rugi.  Setelah mendapatkan  pembayaran  uang  muka  dari  PT.  LBI,  warga  Renokenongo  membeli  tanah seluas 10 hektare di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong. Mereka mendirikan perumahan Renojoyo guna mewujudkan cita-cita untuk tinggal bersama kembali. Jika ditinjau dari segi perpindahan  kolektif,  maka  Pagar  Rekontrak  (Paguyuban  Warga  Renokenongo  Menolak Kontrak) adalah kelompok yang terbaik karena kelompok korban lainnya pindah berpencar (Barubara  dan  Utomo,  2012:  237-241).  Uraian  di  atas  memunculkan  beragam  pertanyaan kritis,  salahsatunya  adalah    bagaimana  upaya  pemulihan  kehidupan  yang  dilakukan masyarakat terdampak  bencana  lumpur Lapindo warga Renokenongo  jika dilihat  dari  segi sosial-ekonominya?
Salah  satu  upaya  yang  bisa  dilakukan  untuk  menangani  bencana  adalah  dengan melakukan  manajemen  bencana  pasca  bencana  tersebut  terjadi.  Siklus  hidup  manajemen bencana  alam  dan  bencana  modern  adalah  empat  aktivitas  yang  harus  dilakukan  yaitu mitigasi,  kesiapsiagaan,  respon,  dan  pemulihan  (Kusumasari,  2014:  21).  Jika  merujuk  pada permasalahan  yang  diangkat  pada  tulisan  ini,  maka  dari  keempat  aktivitas  manajemen bencana,  tulisan  ini  akan  lebih  terfokus  pada  upaya  pemulihan  pasca  bencana.  Pemulihan dalam  manajemen  bencana  adalah  kegiatan  mengembalikan  sistem  infrastruktur  kepada standar  operasi  minimal  dan  panduan  upaya  jangka  panjang  yang  dirancang  untuk mengembalikan  kehidupan  ke  keadaan  dan  kondisi  normal  atau  keadaan  yang  lebih  baik setelah  bencana.  Pemulihan  dimulai  sesaat  setelah  bencana  terjadi  (Sullivan  dalam Kusumasari: 2014). Coppola (2007: 299) mendefinisikan upaya pemulihan sebagai fungsi dari manajemen bahaya yang dilakukan oleh negara, komunitas, keluarga, dan individu dengan cara memperbaiki, merekonstruksi atau mendapatkan kembali apa yang hilang ketika becana terjadi. Idealnya mengurangi resiko dari kejadian yang sama ketika bencana tersebut terjadi lagi dimasa yang akan datang.
Beberapa  penelitian  terkait  bencana  lumpur  Lapindo  telah  dilakukan.  Misalnya  Oleh Fauzan,  A.U  dan  Batubara  (2010)  yang  berjudul Displacement  and  Changing  Gender  and Intergenerational  Relations:  Experience  of  Hot  Mudflow  Affected  Families  in  East  Java,  Indonesia. Tulisan tersebut membahas  dampak bencana lumpur Lapindo secara mikro terhadap rumah tangga  warga  Desa  Kedungbendo,  Kecamatan  Tanggulangin.  Secara  spesifik  penelitian Fauzan  dan  Batubara  (2010)  tersebut  bertujuan  untuk  mengetahui  efek  perpindahan  paksa terhadap rumah tangga korban yang menghasilkan perubahan peran gender dan hubungan
M IFTAKHUL I FTITA & S ITI Z URINANI : Penyintas di Lumpur Tanpa Batas
85
antar generasi sebagai tanggapan pasca bencana.   Tulisan mengenai Lumpur Lapindo, juga ditulis  oleh  Rusdi  dan  Mukarom  (2014)  dengan  judul Perubahan  Sosial  di  Daerah  Pedesaan: Dampak  Lumpur  Lapindo  di  Kecamatan  Porong  Kabupaten  Sidoarjo .  Tulisan  kedua  ini menunjukkan  adanya  perubahan  pada  beberapa  sektor  sosial  dalam  kehidupan  keluarga korban  lumpur  Lapindo.  Berdasrkan  kajian  terhadap  literatur  mengenai  Lumpur  Lapindo, diketahui bahwa belum ada tulisan yang fokus membahas upaya pemulihan sosial ekonomi korban lumpur Lapindo dari awal bencana terjadi hingga mereka tinggal di tempat relokasi.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan etnografi dari Fetterman (2010:18-24) yang terdiri dari beberapa poin yaitu: (1) Holistic Perspective , misalnya penggambaran segala aspek  kehidupan  warga  Renokenongo.  (2)  Kontekstualisasi,  misalnya  membantu memberikan  karakterisasi  yang  lebih  akurat  terhadap  lingkungan  sosial.  Kontekstualisasi perlu  dilakukan  terhadap  kemunculan  bencana  lumpur  Lapindo.  Tujuan  utama kontekstualisasi  adalah  untuk  mengetahui  hal  yang  melatarbelakangi  perjuangan  upaya pemulihan yang dilakukan masyarakat terdampak. (3) Perspektif emik. Perspektif dari warga Renokenongo membantu memahami mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. (4) Perspektif etik, merupakan interpretasi peneliti terhadap Lumpur Lapindo dan dampak sosial-ekonominya  berdasarkan  perspektif  emik,  serta  (5) Nonjugdmental  Orientation. Sementara  itu, pemilihan  informan  dilakukan  dengan  menggunakan  beberapa  kategori yakni:  (1)  enkulturasi  penuh,  (2)  keterlibatan  langsung,  (3)  Suasana  budaya  yang  tidak dikenal,  (4)  Waktu  yang  cukup,  serta  (5)  Non-analitis  (Spradley,  2007:68-77).  Secara  teknis, pemilihan  infomarman  menggunakan  metode purposive  sampling dan snowball  sampling, dilakukan dengan cara mewawancarai pengurus paguyuban Pagar Rekontrak yang sekaligus menjadi  koordinator  sementara  kompleks  perumahan.  Kemudian  mewawancari  informan yang  sesuai  dengan  kriteria  yang  telah  ditentukan,  informan  tersebut  didapatkan berdasarkan  informasi snowball dari  pengurus  Pagar  Rekontrak.  Selanjutnya  digunakan analisis data model Miles dan Huberman (dalam Usman dan Akbar, 2009: 85-88) yang terdiri dari tiga tahapan yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data dan (3) penarikan kesimpulan.

## 2. Dari Renokengono sampai Renojoyo: Alur pemulihan

## 2.1   Kedungsolo: Desa Tujuan Pasca Bencana Lumpur Lapindo
Desa  Kedungsolo  merupakan  wilayah  administrasi  Kecamatan  Porong,  Kabupaten Sidoarjo. Desa Kedungsolo berjarak kurang lebih 4 Km dari tanggul penahan lumpur yang berada  tepat  di  samping  Jalan  Raya  Porong.  Desa  ini  memiliki  akses  terhadap  berbagai fasilitas  umum  seperti  sekolah,  pasar,  dan  rumah  sakit.  Profil  Desa  Kedungsolo  2016 menyebutkan bahwa desa ini terdiri dari hamparan dataran rendah dan merupakan daerah pertanian dan kawasan pemukiman, yang memiliki luas wilayah 106,50 Ha dengan jumlah penduduk  4302  jiwa.  Desa  Kedungsolo  memiliki  dua  dusun  yaitu  Dusun  Kedungsolo  dan Kedung  Kampil  yang  terbagi  lagi  dalam  4  RW  dan  19  RT  serta  satu  kawasan  Perumahan Renojoyo.
Sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  desa  ini  sudah  terbilang  lengkap.  Dalam  bidang kesehatan  sarana  yang  tersedia  meliputi  1  puskesmas,  1  bidan  desa,  dan  4  pelayanan
M IFTAKHUL I FTITA & S ITI Z URINANI : Penyintas di Lumpur Tanpa Batas
86
posyandu, yang melayani perawatan kesehatan anak di setiap RW dengan kader posyandu 4 orang/pos. Puskesmas Kedungsolo merupakan puskesmas pembantu yang sudah memiliki peralatan  yang  cukup  memadai  (misalnya  mobil  ambulance,  IGD  dan  ruang  rawat  inap). Untuk  mendukung  aktivitas  olahraga,  juga  terdapat  lapangan  sepak  bola,  lapangan  voli, bulu  tangkis  dan  tenis  meja.  Sarana  dalam  bidang  keagamaan  berupa  2  masjid  dan  10 langgar . Dalam bidang pendidikan terdapat 4 PAUD, 2 TK/RA, 2 SD/MI dan 9 TPQ. Di desa ini  terdapat  pula  sungai  sepanjang  2500  M  yang  dipergunakan  untuk  irigasi  sawah  dan saluran pembuangan air dalam desa (Profil Desa Kedungsolo; 2016). Akses jalan sudah baik, jalan utama yang terdiri dari jalan kabupaten dan jalan desa sepanjang 2,5 Km  yang sudah diaspal, sedangkan jalan lainya berupa gang-gang hampir seluruhnya sudah dipaving (Profil Desa Kedungsolo; 2016).
Tingkat mobilitas masyarakat tergolong rendah, tidak banyak orang yang merantau ke luar kota untuk bekerja ataupun keperluan lainnya. Hal tersebut semakin diperkuat dengan pertumbuhan  penduduk  yang  selalu  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Berikut  data pertumbuhan penduduk Desa Kedungsolo:
Tabel 2.3 Data tingkat pertumbuhan penduduk Desa Kedungsolo
Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 Jumlah pertumbuhan 3.233 3.673 3.730 4188 4302 Prosentase pertumbuhan 0,19 % 11,97 % 1,52 % 10,93 % 2,64%

## Sumber: Profil Desa Kedungsolo tahun 2016
Pertumbuhan  penduduk  yang  terus  meningkat  ini  juga  tidak  lepas  dari  banyaknya pendatang  baru,  khususnya  dari  masyarakat  terdampak  bencana  lumpur  Lapindo  dari wilayah  yang  lain.  Sejak  semburan  lumpur  menenggelamkan  sebagian  wilayah  kecamatan Porong dan dua kecamatan lainnya, beberapa tanah di Desa Kedungsolo banyak yang dibeli oleh  masyarakat  terdampak  bencana  lumpur  Lapindo  untuk  dijadikan  sebagai  area pemukiman. Salah satu wilayah tersebut terletak di Dusun Kedung Kampil yang dibeli oleh kelompok masyarakat terdampak dari Renokenongo untuk pendirian Perumahan Renojoyo.
2.2 Pengungsian, Bedeng , Hingga Rumah Kontrakan Menjadi Hunian Sementara
Sejak  ledakan  pipa  gas  Pertamina  22  November  2006,  warga  Renokenongo  mulai mengungsi di Pasar Baru Porong. Hal ini dikarenakan luberan lumpur sudah memasuki area pemukiman,  sebagian  warga  mulai  menyelamatkan  hartanya  dengan  menitipkan  kepada kerabat  yang  rumahnya  jauh  dari  pusat  semburan.  Selama  di  pengungsian  Pasar  Porong mereka  berbagi  fasilitas  MCK.  Pemakian  fasilitas  MCK  yang  digunakan  secara  bergiliran menjadi sebab munculnya penyakit gatal-gatal khususnya pada anak kecil, sedangkan para lansia banyak yang mengalami sesak napas akibat mengirup bau gas lumpur Lapindo.
Semburan  lumpur  juga  mengakibatkan  terganggunya  kegiatan  belajar  para  siswa sekolah.  Jarak  tempat  relokasi  sementara  dengan  sekolah  mereka  cukup  jauh.  Untuk
M IFTAKHUL I FTITA & S ITI Z URINANI : Penyintas di Lumpur Tanpa Batas
87
mengatasi hal tersebut siswa mendapat bantuan antar jemput serta bimbingan belajar untuk siswa  yang  melaksanakan  UN  pada  tahun  ajaran  2006/2007.  Pada  tahun  2007  Pagar Rekontrak tergerak untuk mendirikan sekolah TK Al-Muhadjirin. Dasar utama pendirian TK ini  adalah  banyaknya  anak  usia  5-6  tahun  yang  terlantar  di  pengungsian,  dan  masyarakat terdampak  tidak  ingin  anak-anaknya  larut  dalam  kesedihan.  TK  ini  tidak  menargetkan siswanya  bisa  membaca  atau  menghitung  karena  tujuan  utamanya  adalah  pendampingan psikologis terhadap anak terdampak bencana dan pemberian kegiatan positif untuk mengisi kekosongan waktu.
Selama di pengungsian, bantuan untuk pemulihan pasca bencana didapat dari donatur. Selain  itu,  anggota  Pagar  Rekontrak  mencari  bantuan  secara  bergiliran,  misalnya  meminta sumbangan  di  jalanan.  Hasil  sumbangan  tersebut  digunakan  untuk  memulihkan  kondisi ekonomi dan kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, upaya pemulihan sosial dilakukan oleh BPLS dengan pemberdayaan terhadap masyarakat melalui pelatihan keterampilan yang siap pakai.  Beberapa  jenis  pelatihan  yang  dilaksanakan  antara  lain  persepatuan,  kelistrikan, mesin,  pangan olahan, dan pertukangan.
Meskipun  pengungsian  sudah  seperti  kampung  bagi  warga  Renokenongo,  namun tinggal  di  pengungsian  tidaklah  aman  bagi  anak-anak,  dan  remaja  khususnya  perempuan. Oleh  karena  itu  warga  Renokenongo  yang  memiliki  tabungan  memutuskan  untuk mengontrak  rumah  menggunakan  uang  pribadi.  Tahun  2007  sedikit  demi  sedikit  anggota Pagar Rekontrak keluar dari paguyuban. Mereka menerima uang kontrak karena sudah lama menderita  di  pengungsian.  Sedangkan  warga  Renokenongo  yang  masih  bertahan  dalam Pagar Rekontrak berjumlah kurang lebih 500 KK. Pada  tahun 2008, mereka menerima uang kontrak  rumah  dan  skema  pembayaran  ganti  rugi  20%.  Berbekal  uang  ganti  rugi  tersebut kemudian  mereka  keluar  dari  pengungsian  dan  melakukan  rekolasi  bersama  di  Desa Kedungsolo.
Sebanyak  160  anggota  Pagar  Rekontrak  berpindah  ke  Desa  Kedungsolo  dengan membuat bedeng atau  rumah  semi  permanen  di  tanah  yang  sudah  mereka  beli.  Dalam memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  mereka  menggunakan  sisa  uang  kontrak  yang  diterima karena  banyak  dari  mereka  belum  memiliki  pekerjaan.  Kebutuhan  listrik  disiasati  dengan cara  menyalur  listrik.  Karena  Segala  aktivitas  belum  memiliki  fasilitas,  aktivitas  MCK dilakukan di sungai dekat Desa Kebonagung. Secara sosial, aktivitas relokasi yang dilakukan masyarakat  Renokenongo  di  Desa  Kedungsolo  mengharuskan  mereka  melakukan  adaptasi dengan masyarakat asli Kedungsolo.

## 2.3 Perumahan Renojoyo: Bentuk Menghadirkan Kembali Renokenongo
Relokasi  bersama  masyarakat  Renokenongo  di  Desa  Kedungsolo  dikoordinir  oleh Pagar Rekontrak. Awalnya dilakukan dengan membeli Tanah 10 hektar di Desa Kedungsolo dibagi  menjadi  600  kapling  tanah  untuk  tempat  tinggal  warga  Renokenongo.  Pada  saat pembayaran  menggunakan  dana  talangan  dari  salah  satu  warga.  Untuk  memiliki  tanah tersebut,  masyarakat  membeli  secara  mencicil  ke  pengurus  Pagar  Rekontrak.  Harga  tanah per  satu  kapling  tersebut  mulai  Rp.29.500.000.  Selanjutnya  dalam  proses  pembangunan rumah, pengurus Pagar Rekontrak menggandeng investor perumahan Real Estate Indonesia
M IFTAKHUL I FTITA & S ITI Z URINANI : Penyintas di Lumpur Tanpa Batas
88
(REI)  untuk  membangun  perumahan.  Pembangunan  rumah  melalui  jasa  REI  juga  dibayar dengan mengangsur melalui bank Jatim. Harga rumah yang dibangun oleh REI pada periode pertama  per  satu  unit  rumah  seharga  Rp.55.000.000.  Selain  menggunakan  REI  untuk pembangunan,  beberapa  masyarakat  juga  membangun  rumah  secara  mandiri.  Akhirnya perumahan  baru  warga  Renokenongo  yang  tergabung  dalam  Pagar  Rekontrak  di  Desa Kedungsolo selesai dibangun pada tahun 2009 diberi nama Renojoyo yang berasal dari kata Renokenongo dan Joyo (jaya).
Bencana  lumpur  Lapindo  yang  terjadi  menyisakan  permasalahan  terutama  bagi masyarakat yang terdampak. Dalam konteks seperti ini dukungan keluarga dan keyakinan terhadap  Tuhanlah  yang  mampu  menengkan  mereka  yang  mengalami  beban  psikologi. Walaupun  Renokenongo  sudah  tenggelam,  namun  tradisi  yang  dulu  terlaksana  di Renokenongo  tetap  saja  berjalan  di  Renojoyo  misalnya slametan dan kenduren .  Beberapa aktivitas  sosial  dan  keagamaan  juga  tetap  terlaksana  seperti  tahlilan  untuk  ibu-ibu  dan bapak-bapak,  terbangan  di langgar untuk  bapak-bapak  dan  pemuda,  yasinan,  manaqib, diba’an  untuk  para  remaja  dan  ibu-ibu  serta  qubro  NU.  Dalam  konteks  ini  dapat  dilihat bahwa  upaya  menghadirkan  kembali  Renokenongo  tidak  hanya  sekedar  berkumpul  dan bertetangga  bersama-sama  dengan  warga  Renokenongo  lainnya.  Upaya  menghadirkan Renokenongo  juga  dilakukan  dengan  pendirian  beberapa  ruang  publik  seperti  gardu/pos ronda yang terbuat dari bambu di setiap blok. Selain itu, didirikan fasilitas pendidikan TK dan TPQ, langgar disetiap blok, makam dan juga pos Karang Taruna. Para pemuda Renojoyo juga  mulai  membentuk  organisasi  Karang  Taruna  ditahun  2016.  Organisasi  ini  dibentuk sebagai  sarana  berkumpulnya  para  pemuda  Renojoyo  guna  mendukung  dan  mengurusi lingkungan sosialnya, misalnya mengadakan kerja bakti dan aktivitas lainnya.
Sementara  itu,  aspek  ekonomi  rumah  tangga  adalah  salah  satu  aspek  penting  dalam pemulihan warga Renokenongo pasca bencana. Pemulihan ekonomi yang dilakukan selama ini  diantaranya  (1) memperjuangankan uang ganti  rugi dan memanfaatkan  untuk  membeli tanah  dan  rumah;  (2)  memanfaatkan  bantuan  dari  berbagai  pihak  (misalnya  bantuan  dari pemerintah, partai, LSM, dan kerabat); (3) dan mencari pekerjaan kembali bagi mereka yang kehilangan  pekerjaan.  Jika  dilihat  lebih  jauh,  setiap  rumah  tangga  memiliki  perbedaan bentuk  dan  lama  waktu  pemulihan  khususnya  dalam  bidang  ekonomi.  Hal  ini  tergantung pada kemampuan akses yang juga didukung dengan status sosial (pendidikan, profesi dan pendapatan), penggunaan bantuan, dan adanya asuransi/bantuan.

## 3. Akses Sebagai Sumber Daya: Aspek Penting Pemulihan Pasca Bencana
Seperti yang diungkapkan Blaikie (2003) bahwa bencana terjadi karena adanya dampak bahaya pada orang-orang yang rentan, dimana kerentanan tersebut diakibatkan kondisi yang tidak  aman  dalam  hal  ekonomi  dan  sosial. Begitupun  dengan masyarakat  yang  terdampak bencana lumpur Lapindo. Ternyata kerentanan yang dialami rumah tangga bervariasi. Setiap rumah  tangga  memiliki  model  pemulihan  sosial  ekonomi  yang  berbeda.  Hal  ini  berkaitan dengan  peran,  bagaimana  mereka  mengatasi,  mengembangkan  strategi  pemulihan,  dan interaksi dengan aktor lain (lembaga donor).
M IFTAKHUL I FTITA & S ITI Z URINANI : Penyintas di Lumpur Tanpa Batas
89
Setiap  pemulihan  kehidupan  pasca  bencana  diperlukan  sumber  daya  pemulihan. Terdapat empat kategori sumber daya pemulihan menurut Morrow (1999: 2-8), yaitu sumber daya perorangan (Human resources), sumber daya ekonomi (Economy resources), sumber daya sosial (Social resources) dan sumber daya politik (Political resources) . Namun keempat sumber daya  tersebut  tidak  bisa  terlaksana  tanpa  adanya  akses.  Keempat  sumber  daya  yang dijelaskan  Morrow  (1999)  dalam  kehidupan  masyarakat  telah  tersedia,  namun  hanya  saja mereka bisa atau tidak mengakses sumber daya tersebut untuk memulihkan kehidupannya pasca  bencana.  Menurut  Blaikie  (2003)  kemampuan  akses  sumber  daya  selalu  didasarkan pada  hubungan  sosial  dan  ekonomi,  termasuk  hubungan  sosial  produksi,  jenis  kelamin, etnis, status dan usia, hal ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban tidak merata diantara semua  orang.  Bentuk  penggunaan  ‘akses’  sebagai  sumber  daya  dapat  dilihat  pada pemanfaatan berbagai sumber daya pemulihan yang tersedia pada masyarakat Renokenongo pada studi kasus bencana lumpur Lapindo berikut ini:

## 3.1 Human Resources
Individu  selain menjadi  objek  bencana mereka adalah  sumber  daya  yang  tidak kalah penting dalam upaya pemulihan pasca bencana. Oleh karena itu, human resources diharapkan bisa pulih terlebih dahulu sehingga bisa mendukung pemanfaatan peluang untuk mengakses sumber  daya  lainnya.  Hal  yang  perlu  dipulihkan  dari human  resources misalnya kesehatan, psikologis, pengetahuan dan keterampilan menghadapi bencana.
Ketika  pendapatan  ekonomi  keluarga  Pak  Mulyadi  mandek  karena  mata pencahariannya terendam lumpur, beliau mulai memutar otak. Akhirnya menemukan mata pencaharian sementara dengan memanfaatkan rumah-rumah yang terendam lumpur sebagai ladang mencari nafkah dengan mengambil bahan bangunan yang bisa dijual kembali. Dalam konteks  ini  Pak  Mulyadi  memiliki  kemampuan  untuk  memanfaatkan  peluang  yang  ada. Dalam  pemulihan  ekonomi  rumah  tangga,  sumber  daya  manusia  dalam  hal  ini  anggota rumah tangga memiliki pengaruh yang besar. Hal tersebut dilihat dari sumber daya manusia (human  resources) sebagai  anggota  rumah  tangga  mampu  atau  tidak  dalam  melanjutkan pekerjaannya dan menghasilkan pendapatan dari aset finansial.
Peran human  resources tidak  hanya  berlaku  dalam  pemulihan  ekonomi,  tetapi  juga dalam pemulihan sosial rumah tangga. Seorang janda seperti Bu Iswahyu Ningsih menurut banyak penelitian lebih susah dalam melakukan upaya pemulihan karena termasuk kategori rentan. Namun hal tersebut tidak terjadi pada Bu Iswahyu Ningsih baik dari sisi pemulihan sosial  maupun  ekonomi.  Beliau  adalah  perempuan  yang  aktif  selama  masa  perjuangan menuntut  hak  ganti  rugi  sehingga  ia  lebih  mudah  untuk  bersosialisasi  dengan  orang  lain. Sebagai  seorang  muslim  beliau  selalu  bersyukur  kepada  Tuhan  dengan  kondisi  hidupnya saat  ini,  walaupun  beliau  adalah  yang  paling  ‘tidak  punya’  diantara  seluruh  saudara kandungnya.  Keyakinannya  membuatnya  semakin  kuat  untuk  menghadapi  hidupnya sekarang.  Pemanfaatan  atau  akses human  resources ini  bergantung  pada  kemampuan individu yang menjadi korban bencana untuk memanfaatkan diri mereka sendiri yang juga berpotensi  sebagai  sumber  daya  pemulihan  kehidupan  pasca  bencana.  Individu  produktif,
M IFTAKHUL I FTITA & S ITI Z URINANI : Penyintas di Lumpur Tanpa Batas
90
usia  dewasa  yang  memiliki  psikologis  baik  akan  lebih  mudah  untuk  mengakses human resources yang ada dalam diri mereka.

## 3.2 Social Resources
Lingkungan  sosial  masyarakat  yang  didalamnya  terdapat    jaringan-jaringan  sosial merupakan  salah  satu  sumber  daya  yang  penting  ketika  terjadi  bencana.  Seperti  yang berlaku  pada warga  Renokenongo yang  tergabung dalam  Pagar Rekontrak. Adanya  ikatan sosial  yang  baik  antar  warga  sehingga  memunculkan  paguyuban  yang  menaungi anggotanya.  Pagar  Rekontrak  merupakan  sumber  daya  sosial (Social  Resources) yang memiiliki peran dalam proses pemulihan anggotanya. Bukti bahwa sumber daya sosial Pagar Rekontrak  berjalan  dengan  baik  adalah  adanya  keputusan  anggota  untuk  tinggal  bersama kembali di Perumahan Renojoyo.
Sumber  daya  sosial  yang  dimanfaatkan  oleh  warga  Renokenongo  bukan  hanya  dari paguyuban  yang  mereka  ikuti.  Bu  Iswahyu  Ningsih  dan  Pak  Bambang  mendapatkan bantuan  dari  saudaranya  berupa  tempat  untuk  menampung  sementara  perabotan  rumah tangga  mereka.  Selain  itu  Bu  Iswahyu  Ningsih  dan  sekeluarga,  dimana  yang  posisinya adalah  sebagai  seorang  janda  selalu  mendapat  dukungan  baik  moril  maupun  materiil  dari saudara-saudara  kandungnya  yang  tidak  menjadi  korban  lumpur  Lapindo.  Lindell  (2013) menjelaskan rumah tangga yang berusia lanjut, dikepalai wanita, berpendapatan rendah, dan etnis  minoritas  biasanya  memiliki  kerentanan  yang  lebih  tinggi  terhadap  bencana.  Namun dalam  contoh  keluarga  Bu  Iswahyuni  tidak  terjadi  kesulitan,  sebab  keluarga  ini  memiliki jaringan sosial yang baik dengan sesama anggota keluarganya.
Bagi  warga  Renokenongo  yang  tidak  bergabung  dengan  Pagar  Rekontrak,  bukan berarti  mereka  tidak  bisa  mengakses  sumber  daya  sosial  untuk  pemulihan.  Keluarga  Bu Daumi,  walaupun  memutuskan  untuk  pindah  secara  individu  di  Desa  Kedungsolo  masih bisa mengakses sumber daya sosial. Sumber tersebut didapatkan dari para saudaranya serta anggota keluarga intinya yang berjumlah 7 orang. Selain itu keluarga ini bisa dengan mudah mendapat sumber daya sosial pada tetangganya yang asli warga Desa Kedungsolo, pasalnya seluruh  anggota  keluarga  ini  bersifat  sederhana,  ramah  dan  tak  sungkan  untuk  memulai interaksi dengan warga asli Kedungsolo.

## 3.3 Economy Resources
Selain pemanfaatan sumber daya sosial (Social resources), pemulihan pasca bencana juga mutlak memanfaatkan sumber daya ekonomi. Sebab sumber daya ekonomi inilah yang akan berperan  besar  dalam  mengembalikan  kondisi  fisik  dan  perekonomian  rumah  tangga masyarakat  terdampak.  Dalam  kasus  bencana  lumpur  Lapindo,  uang  ganti  rugi  yang diberikan  oleh  PT.LBI  adalah  segalanya bagi  para  korban,  sebab  hanya  dengan uang  ganti rugi itulah mereka bisa memulihkan kehidupannya dengan membeli tanah dan rumah lagi, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki uang tabungan lebih.
Semua  korban  warga  Renokenongo  dapat  mengakses  dana  ganti  rugi  sesuai  jumlah asetnya yang tenggelam ataupun bantuan uang tunai dari pemerintah/presiden yang dibagi
M IFTAKHUL I FTITA & S ITI Z URINANI : Penyintas di Lumpur Tanpa Batas
91
secara  merata.  Uang ganti  rugi  tanah dan  bangunan  yang didapatkan  oleh  korban  lumpur Lapindo  jauh  lebih  besar daripada  harga  pasaran.  Walaupun  ganti rugi  jumlahnya ratusan juta tetapi dibayar oleh Lapindo secara mengangsur dan itupun selama lebih dari dua tahun mulai akhir 2012 mengalami kemacetan pencairan. Dilain posisi banyak diantara para korban yang  kehilangan  pekerjaan,  uang  cicilan  ganti  rugi  tersebut  juga  mereka  gunakan  untuk menyambung kehidupan. Jika uang ganti rugi dan dana bantuan dari pemerintah/presiden bisa  diakses  oleh  semua  korban  lumpur  Lapindo,  namun  kemampuan  memanfaatkan sumber  tersebut  tidak  akan  sama.    Begitu  juga  dengan  kemampuan  akses  mereka  akan berbeda  terhadap  sumber  ekonomi  yang  berupa  mata  pencaharian,  ataupun  bantuan ekonomi dari kerabat.
Seperti  keluarga  Bu  Anis  yang  memanfaatkan  uang  ganti  rugi  dengan  baik  karena keluarga ini tidak kehilangan seluruh pendapatan selama bencana terjadi. Aset yang dimiliki keluarga  ini  semakin  bertambah  dari  aset  sebelumnya  di  Renekenongo,  berkat  ganti  rugi Lapindo beliau bisa membuatkan rumah untuk anaknya. Lain lagi dengan Pak Mulyadi yang tidak  memiliki  pendidikan  tinggi  sehingga  tidak  semua  pekerjaan  bisa  dilakukan.  Beliau berusaha mengembalikan kondisi ekonominya dengan mencoba menekuni pekerjaan sebagai pedagang  warung  di  tempat  baru  dengan  memanfaatkan  uang  ganti  rugi  sebagai  modal dagang.

## 3.4 Political Resources
Berbicara soal sumber daya politik akan berkaitan dengan kekuasaan. Pagar Rekontrak merupakan organisasi resmi dan terstruktur, pemanfaatan sumber daya politik dapat dilihat didalamnya.  Sumber  daya  politik  dalam  konteks  pemulihan  warga  Renokenongo  tidak terlihat begitu dominan. Sebab pemanfaatan kekuasaan hanya dimanfaatkan oleh beberapa orang yang memiliki kuasa, dalam hal ini misalnya pengurus. Seperti yang sudah disebutkan pada awal subab ini mengenai hak istimewa yang diminta oleh pengurus Pagar Rekontrak tentang lokasi tanah kapling mereka.
Begitu pula saat di pengungsian, semua bantuan yang datang ke paguyuban tersebut selalu  diterima  oleh  para  pengurus  terlebih  dahulu  kemudian  didistribusikan  kepada anggota. Dari perbedaan-perbedaan kuasa ini tidak jarang menimbulkan percekcokan dalam kelompok.  Dalam  periode  pemulihan,  biasanya  terdapat  adanya  ketidakpuasan  korban dalam  pembangunan  kembali  dan  menciptakan  adanya  perbedaan  kepentingan  yang menimbulkan  konflik  horizontal  maupun  vertikal.  Sebenarnya  sumber  daya  politik  berupa kebebasan  menyatakan  pendapat  bisa  dilakukan  untuk  menghindari  hal  tersebut.  Namun kembali  lagi  bahwa  untuk  mengakses  sumber  daya  politik  akan  berkaitan  dengan  status sosial atau kuasa yang dimiliki dalam masyarakat.
Dari empat jenis sumber daya pemulihan yang ada, mereka memiliki peranan yang saling berkaitan tidak bisa dipisahkan. Human resources yang berkulitas tinggipun tidak akan bisa  melakukan  pemulihan  tanpa  ada  dukungan  yang  cukup  dari  sumber  daya  yang  lain. Economy  resources yang  melimpahpun  tidak  akan  berkembang  apabila  tidak  ada human resources yang  baik.  Adanya social  resources juga  mempermudah  akses  warga  terhadap economy  resources dan  melakukan  pemulihan  sosial  pada  khususnya.  Keberhasilan  yang
M IFTAKHUL I FTITA & S ITI Z URINANI : Penyintas di Lumpur Tanpa Batas
92
dibarengi  dengan  keuntungan  dalam  pemulihan  ekonomi  dan  sosial  juga  tak  jarang didukung  oleha  adanya political  resources. Keterkaitan  peran  keempat  sumber  daya pemulihan  yang  sudah  tersedia  dan  sekaligus  didukung  oleh  kemampuan  ‘akses’  yang mereka  miliki  membuat  para  korban  bencana  dapat  memulihkan  kehidupan  seperti sediakala atau bahkan menjadi lebih baik.

## 4. Simpulan
Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  upaya  pemulihan  dari  segi  sosial-ekonomi  yang selama  ini  dilakukan  masyarakat  Renokenongo  hingga  kehidupan  mereka  kembali  pulih. Pemulihan  sosial-ekonomi  yang  dilakukan  adalah  dengan  memanfaatkan  empat  jenis sumber  daya  pemulihan  yang  ada  yaitu  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  ekonomi, sumber  daya  sosial,  dan  sumber daya  politik.  Keberhasilan  pemulihan  tersebut  tidak  lepas dari kemampuan akses sumber daya yang mereka miliki.
Berikut  upaya  pemulihan  sosial  yang  dilakukan  warga  Renokenongo  adalah  (1) Membentuk  Pagar  Rekontrak  untuk  melakukan  serangkaian  pemulihan  bersama;  (2) Pemulihan  perumahan  mulai  dari  tinggal  di  pengungsian,  di bedeng ,  dan  beberapa diantaranya  ada  yang  mengontrak  rumah  hingga  akhirnya    melakukan  relokasi  di Perumahan  Renojoyo  ataupun  pindah  mandiri  di  Desa  Kedungsolo;  (3)  Pemulihan pendidikan,  mendirikan  TK  Al-Muhajdirin  dan  mendirikan  TPQ;  (4)  Pemulihan  sosial keagaamaan,  mendirikan  kembali  beragam  organisasi  keagaam  dan  organisasi  sosial, beberapa  warga  mewakafkan  tanahnya  untuk langgar dan  makam;  (5)  Bidang  psikologis, warga yang masih trauma hingga saat ini selalu mendapat dukungan dari keluarga.
Pemulihan  ekonomi  yang  dilakukan  warga  selama  ini  diantaranya  (1) memperjuangankan uang ganti rugi dan memanfaatkan untuk membeli tanah dan rumah; (2) memanfaatkan bantuan dari berbagai pihak (misalnya bantuan dari pemerintah, partai, LSM, dan kerabat); (3) dan mencari pekerjaan kembali. Setiap rumah tangga memiliki perbedaan bentuk  dan  lama  waktu  pemulihan  khususnya  dalam  bidang  ekonomi,  hal  ini  tergantung pada kemampuan akses yang juga di dukung dengan status sosial (pendidikan, profesi dan pendapatan), penggunaan bantuan, dan adanya asuransi/bantuan.

## Daftar Pustaka
Batubara, B., & Utomo, P. W. 2012. Kronik Lumpur Lapindo, Skandal Bencana Industri Pemboran Migas di Sidoarjo. Yogyakarta: Insist Perss.
Coppola,  D.P.  2007. Introduction  to  International  Disaster  Management .  Oxford:  Butterworth- Heinemann.
Damanik,  Caroline.  2015. Pulihkan  Hak-hak  Warga  Korban  Lumpur  Lapindo .  Harian  Kompas. Diakses tanggal 1 November 2016 dari http://regional.kompas.com/read/2015/05/13/19000031/Pulihkan.Hak- hak.Warga.Korban.Lumpur.Lapindo
M IFTAKHUL I FTITA & S ITI Z URINANI : Penyintas di Lumpur Tanpa Batas 93
Fauzan,  A.  U;  dan  Batubara,  Bosman.  2010. Displacement  and  Changing  Gender  and Intergenerational  Relation:  Experience  of  Hot  Mudflow  Affected  Families  in  East  Java, Indonesia. International Conference on Economic Stress, Human Capital, and Families in Asia: Research and Policy Challenges , (hal. 1-11). Singapore.
Fetterman, D. M. 2010. Ethnography Step-by-Step Third Edition. London: SAGE.
Kusumasari, Bevaloa. 2014. Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal . Yogyakarta: Gava Media.
Lindell, M. K. 2013. Recovery And Reconstruction After Disaster . Encyclopedia of Natural Hazards , 812-824.
Morrow, B.H. 1999. Identifying and Community Vulnerability . Disasters, 23(1): 1-18.
Rusdi  &  Mukarom.  2014. Perubahan  Sosial  di  Daerah  Pedesaan:  Dampak  Lumpur  Lapindo  di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo . Humaniora , 5-13
Spradley, James P. 2006. Metode Etnografi. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Usman, H., &  Akbar, P.S. 2009. Metodologi Penelitian Sosial. Edisi kedua . Jakarta: Bumi Aksara.
Wisner,  B.,  P.  Blaikie.  T.  Cannon.,  and  I.  D.  2003. At  Risk:  Natural  Hazards,  People’  s Vulnerability and Disasters (Second) . London: Routledge.
Profil Desa Kedungsolo 2016