Pelaksanaan Pelayanan Publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Study Tentang Penggunaan Bahan Bakar Minyak Pada Bagian Umum di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat )
Harly Lionard. M 1 , Aji Ratna Kusuma 2 , Muhammad Noor 3
Abstract The purpose  of  this  study  is  to  analyse  and describe  the implementation of public services at the Regional Secretariat about the use of  fuel  oil  to  the  service  in  the  General  section. This  research is  a quantitative descriptive research and using statistical analysis techniques. Keywords: Implementation Services, Fuel Oil, Region.
Abstrak Tujuan  Penelitian  ini  adalah  menganalisis dan menggambarkan pelaksanaan pelayanan publik di Sekretariat Daerah tentang prnggunaan Bahan  Bakar  Minyak  terhadap  pelayanan  di  Bagian  Umum. Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis data statistik.
Kata  Kunci  : Pelaksanaan  Pelayanan,  Penggunaan  BBM,  Luas wilayah.
Di  era  keterbukaan  informasi  dan  kebebasan  berpendapat  saat  ini, membuat  banyak  pihak  berlomba–lomba  melakukan  segala  cara  agar menjadi yang terbaik dan terdepan dalam eksistensinya memenuhi tanggung jawab    di  hadapan  Publik/Masyarakat  khususnya  para  Konsistuennya. Otonomi  daerah  sendiri  terjadi  karena  proses  politik  yang  sangat  panjang sebagai  respon  atas  ketidakpuasan  terhadap  sistem  sentralistik  di  bawah pemerintahan orde baru.
Seiring dengan hal tersebut membuat pemerintah daerah khususnya Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat  menjadikan  hal  tersebut  sebagai tantangan  tersendiri  bagi  Pemerintah  Kutai  Barat  untuk  mewujudkan pembangunan  sesuai  dengan  keinginan  mereka,  walaupun  setiap  daerah mempunyai  ciri  khas  tersendiri baik dalam  hal  sumber  daya  alam  dan sumber daya manusianya. Permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang  timbul  saat  ini  adalah  banyaknya  kepentingan  lokal  dalam mengimplementasikan  otonomi  daerah  dengan  kondisi  administrasi  dan struktur politik yang ada.
Perwujudan proses pembangunan yang baik tentu perlu adanya suatu bentuk tujuan, dalam visi dan misi pembangunan kabupaten/kota sehingga tercapailah  pelayanan publik dan administrasi pemerintah yang baik untuk
1 Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda 2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda
3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda
menjalankan peranannya dengan sungguh-sunguh dalam mendukung proses pembangunan  masyarakat  itu  sendiri. Oleh  karena  itu  bersamaan  dengan dilakukannya  pembangunan  di  berbagai  bidang,  penyempurnaan administrasi  pemerintah  menjadi bagian  integral  dari  seluruh  usaha pembangunan  dalam  proses  RPIJM  dan  Renstra  SKPD  di  era  otonomi daerah  saat  ini.  Ada  beberapa  langkah  yang  dipandang  perlu untuk membantu  proses  otonomi  daerah  sendiri,  jika  kita  memandang  otonomi daerah  sebagai  pengalihan  kewenangan  kepada  para  pejabat  daerah  dan meningkatkan pemerintahan demokratis.
Sama halnya  dengan  usaha pembangunan itu sendiri,  maka  usaha pelayanan  publik  dan  penyempurnaan  administrasi  pemerintah  harus merupakan  usaha  yang  terus-menerus.  Dalam  kapasitasnya  tersebut maka  peran Bagian  Umum sebagai  Pelayan  dan Regulator harus  selalu melakukan  usaha  komunikasi  di  sektor  publik baik kepada  masyarakat ataupun  sesama  aparatur  pemerintah,  tentunya  hasil pelaksanaan penyusunan  pembangunan  harus  juga  mengagendakan  pertemuan  jika masyarakat ingin  melakukan  konsolidasi  dan  konsultasi  ke  pimpinan daerah, agar  turut  serta  ikut  berperan  serta  membantu  proses pembangunan  daerah  secara  fisik  dan  spritual.  Dukungan  pemerintah daerah dan Muspida sangatlah penting, karena tanpa kedua hal tersebut akan sulit dalam memprioritaskan tujuan pembangunan, terlebih dengan unsur–unsur  dan  fungsi  pada  masing–masing  SKPD. Kegiatan  yang membidangi Bagian Umum adalah mengurus surat menyurat yang masuk ataupun keluar dari kantor bupati, jadwal kegiatan pimpinan, mengurus segala  kebutuhan  pengadaan  (ATK, BBM, Fasilitas  Perkantoran, serta Rumah Dinas), keuangan, dan akomodasi serta transportasi. Pencapaian pelayanan  Publik yang  akan  di  laksanakan  oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat harus dapat terealisasi secara efektif dan effisien, berdasarkan  kebutuhan  arah  pembangunan  yang akan  menunjang pelaksanaan program SKPD.
Prosedur  Pelayanan  Administrasi  Logistik  Sebagai  Bentuk  Pelayanan Publik
Pelayanan  publik  merupakan pemberian layanan  (melayani)
keperluan  orang  atau  masyarakat  yang  mempunyai  kepentingan  pada organisasi  itu  sesuai  dengan aturan pokok  dan  tata  cara  yang  telah ditetapkan.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  dijelaskan pelayanan sebagai  usaha  melayani  kebutuhan  orang  lain  sedangkan melayani  adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Dalam melihat hal  tersebut  kemampuan  aparatur  harus  terus menerus ditingkatkan, guna menyeimbangkan dengan potensi akan sumber daya  alam  daerah  serta  topografi  lingkungan  tempat  masyarakat  tinggal, dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu sebagai  landasan  untuk  mewujudkan good  governance tersebut  dengan  3 (tiga)  pilar  utamanya  yaitu Pemerintah,  Swasta dan Masyarakat (Dr.Pandji
Santoso,  Administrasi  Publik).  Syarat  mutlak  bagi  terciptanya good governance ,  paling  tidak  meliputi  transparansi,  akuntabilitas  dan pemerintahan  yang  partisipatif,  sehingga  pelaku  birokrasi  akan  mampu melaksanakan  fungsinya  dalam  kerangka good  governance. Bila  diciptakan suatu  sistem  administrasi  publik  yang  kooperatif  dengan  pendekatan dari pelayanan  publik  bagi  yang  menerima  pelayanan  masyarakat  maka  pelaku pelayanan  publik  akan  dapat  memahami  serangkaian  aktivitas  pekerjaan birokrasi  dari  interaksi  yang  melibatkan  pegawai  atau  peralatan  yang disediakan  oleh  instansi/lembaga  penyelenggara  pelayanan  dalam menyelesaikan masalah pelayanan.
Menurut Laksono (1999:79). “ Pelayanan berasal dari kata layan yang berarti  menolong,  membantu,  melayani.  Jadi  pelayan  disini  dapat  diartikan sebagai  pelayan  yang  diberikan  untuk  membantu  masyarakat  yang memerlukan ”.  Bersamaan  dengan  hal  tersebut  dapat  diperoleh  pengertian yang  mendalam  tentang  pelayanan  secara  sesungguhnya  kepada  publik. Sedangkan pendapat Moenir (2001:16). “ pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan orang lain melalui aktovitas secara langsung. jadi dapat dikatakan pelayan adalah merupakan serangkaian kegiatan guna memenuhi kebutuhan orang ”. Dalam  melakukan  pelayanan  kepada  publik,  tentu  diperlukan prosedur  dalam pelaksanaannya agar proses pelayanan bisa berjalan tertib dan  sesuai  aturan. Prosedur  dapat  diartikan  sebagai  suatu  rangkaian  cara yang  disatukan dan  menjadi  pola  yang  tetap  dalam  pelaksanaan  setiap pekerjaan  dan  menjadi  acuan  bagi  setiap  pegawai  untuk  melaksanakan pekerjaannya,  baik  pada  organisasi  pemerintah  maupun  pada  organisasi swasta.  Prosedur  yang  disusun  dengan  tepat  tentu  akan  membantu membimbing  pegawai  dalam  melaksanakan  pekerjaannya,  sehingga  tidak salah  langkah,  pembagian  kerja  dan  frekuensi  kerja  diatur  dengan  sebaik- baiknya  serta  menghindari  adanya  pekerjaan  yang  tumpang  tindih  antar bidang  dalam  mencapai  tujuan  organisasi.  Soedjadi  mengemukakan pendapatnya  mengenai  prosedur  dalam  bukunya  (Organization  and Methods)  Penunjang  Berhasilnya  Proses  Manajemen  (1993:84) Prosedur adalah rangkaian dari tata kerja yang berurutan tahap demi tahap serta jelas menunjukkan  arah  atau  arus  ( flow )  yang harus  ditempuh  dari  mana pekerjaan  berasal  kemana  diteruskan  dan  kapan  atau  dimana  selesainya dalam  rangka  penyelesaian  suatu  bidang  pekerjaan  atau  tugas. Terry  alih bahasa  Winardi  dengan  bukunya  Asas-asas  Manajemen  (1986:221) mendefinisikan  prosedur  adalah  sebagai suatu  seri  tugas-tugas  yang berhubungan  satu  sama  lain  yang  merupakan  bagian  daripada  urutan kronologis dan cara yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Bidang Umum  dalam  suatu  pemerintahan  daerah  berperan  dalam memenuhi  misi  logistik atau  pemenuhan  logistik  pemerintahan  agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Misi Logistik adalah “ mendapatkan barang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan jumlah yang tepat, kondisi yang  tepat,  dengan  biaya  yang  terjangkau,  dengan  tetap  memberikan
kontribusi  prifit  bagi  penyedia  jasa  logistik”. Menurut  Mustafa  (2001:42) Administrasi  Logistik  adalah  kegiatan  pengelolaan  barang  dalam melaksanakan  fungsi-fungsi  pengelolaan  barang  atau  dengan  kata  lain melaksanakan  fungsi-fungsi  manajemen  barang  untuk  memperoleh keuntungan/manfaat maksimum dari penggunaan barang.
Dalam  setiap  penyelenggaraan  organisasi  perlu  adanya  persiapan yang matang , agar berbagai fungsi dan dalam menjalankan berhasil. Setiap organisasi membutuhkan berbagai sarana dan prasarana, semakin beraneka ragam  fungsi,  tugas  dan  kegiatan  yang  harus  diselenggarakan  semakin beragam  pula  sarana  dan  prasarana  yang  di  gunakan.  (Sondang P.Siagian,2001).

## Metode Penelitian
Dari  permasalahan  yang  dikemukakan,  jenis  penelitian  yang dipergunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Deskriptif  dengan  pendekatan kuantitatif. Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  berusaha  untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi  ia  juga  menyajikan  data,  menganalisis  dan  menginterpretasi  (Narbuko, 2005:44). Dalam penelitian kuantitatif, proses pelaksanaan secara linear, mulai dari latar belakang masalah, merumuskan masalah, kemudian merumuskan hipotesis,  penyusunan  instrument  penelitian,  menentukan  populasi  dan subjek  penelitian,  melaksanakan  pengumpulan  data  dan  analisis  data, terakhir  pelaporan  hasil  penelitan.  Untuk  melakukan  analisis  kuantitatif, peneliti  harus  mampu  memahami  bentuk  statistik  yang  digunakan  dalam penelitian  sebelum  memulai  analisis  data  statistik  merupakan  alat bantu yang  digunakan  peneliti  untuk  mendeskripsikan,  menjelaskan  dan memahami hubungan antara variable-variabel yang diteliti

## Visi dan Misi Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kutai Barat
Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana Bagian Umum Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  akan  diarahkan  dan apa yang akan dicapai. Berikut ini adalah visi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat : “  Pelayanan  Prima  dengan  ditunjang  sistem  yang  baik, aparatur  yang  berkualitas  serta  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  menuju Kepemerintahan yang baik. “
Visi  Bagian  Umum  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  harus dapat  mendukung  visi  dari  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat.  Untuk mewujudkan Kabupaten Kutai Barat sebagai Kabupaten yang masyarakatnya sejahtera,  sehat,  cerdas  dan  produktif  berbasiskan  ekonomi  kerakyatan, maka  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat  dengan  segenap  pendukung pemerintahannya  seperti  dinas,  badan  dan  kantor  memerlukan  sistem penataan  dan  pembinaan  umum  jabatan  dan  formasi  jabatan    yang  efektif dan  efisien.    Sistem  penataan  dan  pembinaan  tersebut  yang  harus  dimiliki dan disediakan oleh Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kutai Barat kepada
para stakeholders sesuai  mandat  yang  diterimanya  sebagai  perencana pembangunan.
Misi  adalah jalan  pilihan (the  chosen  track) suatu  organisasi  untuk menyediakan  produk/jasa  bagi  masyarakat,  dunia  usaha,  dan  pemerintah. Misi  merupakan  sesuatu  yang  harus  dilaksanakan  agar  tujuan  organisasi dapat  terlaksana  dan  berhasil  dengan  baik  sesuai  dengan  visi  yang  telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh aparat dan masyarakat yang  berkepentingan  dapat  mengenal  program-program  Bagian  Umum Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat,  dan  ikut  serta  berperan  agar diperoleh hasil sesuai misi yang sudah dirumuskan. Proses perumusan misi dilakukan dengan memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan dan  memberikan  peluang  untuk  perubahan  sesuai  dengan  tuntutan lingkungan.
Kebijakan adalah  merupakan  ketentuan  yang  telah  disepakati pihak terkait yang  ditetapkan  oleh  pihak  yang  berwenang  untuk  dijadikan  pedoman, pegangan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Pemerintah Daerah.

## Tugas Pokok Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat
Bagian  Umum  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  memiliki  tugas pokok, yaitu:
1) Melaksanakan  Sebagian  tugas  Asisten Administrasi  Umum  untuk membantu  Sekretaris  Daerah  dalam  penyiapan  bahan  perumusan kebijakan  dan  penyelenggaraan  di  bidang    umum,  rumah  tangga,  tata usaha pimpinan, protokol, serta telekomunikasi daerah dan persandian.
2) Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Umum mempunyai fungsi:
a) Penyelenggaraan  urusan  rumah  tangga  Bupati,  Wakil  Bupati,  dan Sekretaris Daerah.
b) Penyelenggaraan  keprotokolan  pertelekonikasi  dan  persandian Sekretariat Daerah.
Pelaksanaan  pelayanan  publik  yang  tercantum  dalam  peraturan Bupati  tentang  tugas  pokok,  fungsi  dan  uraian  tugas  jabatan  struktural  di lingkungan  Sekretariat Daerah  dan  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  nomor  56  Tahun  2008,  memberikan terperinci  tentang  hal–hal  yang  perlu  dilaksanakan  aparatur  Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah RI dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik, pada pasal 3 yaitu Ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi :
1) Pelayanan Barang Publik.
2) Pelayanan Jasa publik.
3) Pelayanan Administrasi.
Sekretariat Daerah  adalah tempat dimana pusat roda pemerintahan Kabupaten  Kutai  Barat  yang didalamnya  terdapat unsur  staf  dan Kepala Bagian  yang mempunyai  tugas  dan  kewajiban  membantu  Bupati  dalam
Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Sekertariat….……………………………………………………...(Harly Lionard)
menyusun  kebijakkan  dan  mengkoordinasikan  dinas  Daerah  dan  Lembaga Teknis Daerah.
Penggunaan Bahan Bakar Minyak di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat: Implementasi Pelayanan Publik. Profesionalitas Pelayanan Publik .
Dalam pelaksanaan  pelayanan  publik dengan  keberadaan  serta tugasnya,  PMK  di  Sekretariat  Daerah  memiliki  tantangan  sendiri  dalam melakukan  pelayanan  kepada  masyarakat. Dimana  dalam  meningkatkan Standar kualifikasi aparatur Pemadam kebakaran di Daerah , terdapat pada Peraturan  menteri  Dalam  Negeri  Nomor  16  Tahun  2009.  Sehingga pemerintah  sendiri  bisa  membuat  kebijakkan  daerah  dalam  menyusun kebutuhan  aparaturnya  yang  berdaya  guna  dan  berhasil  guna. Untuk melayani kebutuhan penanganan bahaya kebakaran di masyarakat, kesiapan sumber  daya  manusia  dalam  melakukan  kegiatan  teknis  harus  juga diimbangi  oleh  ketersediaan  peralatan  yang  digunakan,    bahaya  bencana kebakaran  dan  pertolongan  kecelakaan  kendaraan  (darat  dan  air)/bencana alam. Peralatan  merupakan  hal  yang  penting  guna  menunjang  fungsi  yang bersifat  pertolongan  darurat,  kemandirian  PMK  pada  kota-kota    besar dipandang penting untuk membantu masyarakat.
Bagian  umum  mempunyai  tugas  pelaksanaan administrasi perkantoran  yang  juga  meliputi  kegiatan  penerangan  dan  aktivitas administrasi  dalam  mengelola  suplai listrik,  harus  selalu siap dalam persiapan antisipasi pemadaman oleh PLN. Aktivitas di perkantoran, rumah dinas  dan lampu  jalan,  harus  selalu  dapat  digunakan  secara  baik  dalam pelayanannya  membutuhkan  kehandalan  staf  yang  dimiliki  untuk mengoperasikan  baik  penggunaan  peralatan  komunikasi,  administrasi    dan trasportasi.  Dalam  pelaksanaannya  pelayanan  yang  diberikan  staf  harus memahami  juga  kebutuhan  penggunaan  BBM  dalam  melakukan  mobilisasi kegiatan,  sehingga  staf  dituntut  dapat  menyesuaikan  keadaan wilayah/geografi didaerah yang akan mereka laksanakan sehingga kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dengan penggunaan BBM.
Profesional  mengandung  arti  bahwa  aparatur  pemerintah  memiliki kemampuan dan keahlian serta keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Sekretariat Daerah melalui masing-masing bagian telah  menyadari  bahwa,  keberadaan  tugas  dan  fungsi  memiliki  tanggung jawab  yang  besar  dalam  mengamankan  Kebijakkan  Pimpinan  secara profesional.  Dengan  melakukan  koordinasi  ke  SKPD  dan  Unsur-unsur masyarakat  sebelum  melakukan  rapat  ke  Pimpinan  Daerah,  sehingga Pimpinan  akan  mendapatkan  hal-hal  yang  dianggap  perlu  diambil  dalam memutuskan  Kebijakkan  Pembangunan.  Kompetensi  profesional  yang  bisa diharapkan  memberikan  dampak  kearah  aparatur  mampu  mengikuti perkembangan Teknologi dan perubahan peraturan pemerintah.

## Kejujuran dalam Melakukan Pelayanan Publik
. Aparatur  pemerintah  harus  memiliki  sikap  jujur  dalam  setiap melakukan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  di  berikan,  dalam  memberikan bentuk pelayanan publik aparatur pemerintah harus memberikan kepastian untuk  menarik  kepercayaan  masyarakat. Personil  PMK  yang  dimiliki  oleh Sekretariat Daerah, selama ini mampu memberikan perhatian khusus kepada masyarakat  dengan  membuat  Kontak  Center  bagi  pertolongan  antisipasi kebakaran. Hal ini dilakukan guna memberikan perhatian bagi pelaksanaan pelayanan pemerintah. Dengan adanya Kontak Center tersebut kepercayaan masyarakat  dapat  menjaminkan  kesigapan  anggota  PMK  untuk  cepat bergerak  menangani  bencana.  Aparatur  pemerintah  daerah  berupaya memberikan pandangan kepada mayarakat, bahwa segala kebijakan daerah harus  selalu  berdasarkan  keputusan  peraturan  yang  dibuat pemerintah pusat.  Hal  tersebut  menjadi  tanggung  jawab  di  Bagian  Hukum  dalam menggodok Perda Kabupaten Kutai Barat yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan  di masyarakat dalam  hal  keterpihakan  masyarakat  sebagai pengguna pelayanan dapat terpenuhi.
Salah  satu  keterpihakkan  pemerintah  daerah  kepada  masyarakat  adalah, penertiban penjualan BBM oleh Satpol PP. Bagian Ekomomi dengan Bekerja sama  pada  Dinas  Perdangan  dan  Perkoperasian,  dalam  menjamin ketersedian Barang Publik (BBM) ditingkat masyarakat

## Fasilitas Pelayanan Publik
Kualitas pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap ketersediaan sarana  dan  prasarana  pendukung  yang  di  miliki  oleh  Pemadam  Kebakaran Sekretariat  Daerah  Kutai  Barat. Kesiapan  personil  dalam  pengoptimalan peralatan  yang  selama  ini  hanya  terbatas  pada  pemakain  peralatan  ringan dan sedang, seperti mobil kebakaran, mesin pompa dan alkon. Ketersediaan alat  dan  kendaraan  yang  memadai  masih  terkendala  dengan anggaran  dan keterbatasan sumber daya manusia. Adapun masih kurangnya  pencapaian pelayanan kualitas pelayanan publik  dapat terlihat dari ketersediaan energi listrik  pada  suatu  gedung,  karena  dalam  pekerjaan  administrasi  saat  ini banyak peralatan elektronik baik sarana komunikasi, informasi, dan fasilitas gedung  yang  memakai  suplai listrik  sebagai  tenaga  penggerak.  Kebutuhan listrik  adalah  hal  yang  pokok  khususnya  di  daerah  yang  baru  berkembang, sehingga bentuk pelayanan sangat berpengaruh terhadap kualitas yang akan dicapai dengan  baik,  dimana  saat  ini Kabupaten  Kutai Barat  masih mengalami defisit listrik.
Keberadaan  Kasubbag  Telkomda  dan  Persandian  di  Bagian  Umum, sangatlah  penting    dalam  menginformasikan  berita  lewat  peralatan komunikasi SSB yang memakai signal satelite. Kemampuan dan ketersediaan peralatan tersebut telah dipersiapkan oleh pemerintah daerah untuk segera memberikan informasi Berita, Pertemuan, Peraturan-peraturan, dan hal-hal yang  dianggap  perlu  oleh  Kantor  Camat.  Peranan  Kasubbag  Pengumpulan Informasi, Penerangan dan Pemberitaan (PIP) di Bagian Humas, dalam tugas
dan  fungsi  memberikan  kualitas  pelayanan publik  dapat  memberikan langsung  dampak  kepada  masyarakat  dengan  memakai  media  Radio Sendawar  FM.  Segala  informasi  tentang  sosilisasi  dari  peraturan daerah dapat  dicapai  dengan  cepat  melalui  media  radio  tersebut.  Kemampuan Sekreatariat  Daerah  dalam  menyediakan sarana  informasi  bagi masyarakatnya melalui Radio Sendawar FM 104.1 (megaheart).
Inovasi Pelayanan Publik . Pelayanan harus diimbangi dengan kemampuan  dalam membuat SOP, yang  telah  memenuhi  standar  peraturan  pemerintah  dalam  menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat. Jumlah personil dalam pelayanan ke masyarakat  membuat  aparat  selalu  bersiaga  dalam  penanganan  bahaya kebakaran,  hal–hal  yang  perlu diperhatikan  adalah  kesiapan  peralatan  dan air  di  tangki  mobil.  Antisipasi  tersebut  selalu  menjadi  motivasi  dengan semboyan ”Pantang  Pulang  Sebelum  Api  Padam”.  Penanganan  bahaya kebakaran harus diorganisir tata cara dan tekniknya agar kerugian dari pihak masyarakat  dan  personil  PMK  dapat  ditekan  sekecil  mungkin.  Adapun kegiatan rutin oleh PMK:
a) Mencegah  bahaya  kebakaran  hutan  dan  ladang  penduduk  pada  saat musim kering.
b) Penyiraman median jalan dan tumbuhan akibat musim kering.
c) Perawatan berkala mesin Nozel dan pembersihan tangki mobil. Salah satu Pelayanan Publik untuk Aparatur di Sekretariat khususnya yang dipandang sangat penting, adalah transportasi. Bagian Umum menjadi jembatan  kegiatan  untuk  koordinasi  dan  mempersiapkan  acara. Fasilitas penggunaan Bahan Bakar Minyak yang dikelola oleh Bagian Umum menjadi tanggung  jawab  untuk  pelayanan  di  sektor  transportasi  kendaraan pemerintahan dan  merupakan hal yang sangat penting. Ketersediaan Bahan Bakar  Minyak  untuk  kendaraan  operasional  haruslah  senantiasa  disiapkan, karena jika ada kegiatan yang mendesak dan memerlukan waktu yang cepat menjadi tanggung jawab personel SKPD dalam melakukan koordinasi.
Pelayanan  harus  diimbangi  dengan  kemampuan dalam mempersiapkan  solusi  dan menyikapi setiap  permasalahan  di  daerahnya. Saat  ini  Kabupaten Kutai  Barat  tengah  memperjuangkan  masalah pengelolaan listrik di Mahkamah Konstitusi ( harian Kaltim Post, 1 Oktober 2015).  Dimana  saat  ini pemerintah daerah  mengajukan  uji Judicial  Review masalah  pengelolaan  listrik  untuk  daerah sehingga  pelayanan  publik  yang merupakan hak masyarakat dapat terpenuhi oleh pemerintah. Jika menunggu regulasi  dari  PLN,  pemerintah  daerah  akan  mengalami  kesulitan dalam penanganan kebutuhan pokok listrik tersebut. Pemerintah telah membangun pembangkit  listrik tenaga batu bara  di  daerah  Melak untuk mengcover kekurangan pasokan listrik dari PLN.
Pelayanan  publik  harus  melihat  dan  diimbangi  dengan  kemampuan dalam  menciptakan  jenis  pelayanan,  salah  satunya  dari  keberhasilan  yang dimiliki  oleh  Pimpinan  Daerah  ialah membuat  pelayanan  Puskesmas
Terapung  bagi  daerah  pesisir  Sungai  Mahakam.  Atas  hal  tersebut  Bupati Kutai  Barat  mendapatkan  penghargaan  “Karya  Bakti  Husada  Artula  Bidang Kesehatan  oleh  Mentri  Kesehatan Dr. Nafsiah  Mboi,  Jakarta  12  November 2012”. Dari keadaan wilayah perairan tersebut pemerintah daerah berusaha memenuhi salah satu kebutuhan dasar kesehatan masyarakat.

## Kesimpulan
a) Sekretariat  Daerah  harus  mampu  menjawab  tantangan  pembangunan dengan  memaksimalkan  kinerja  aparatur  pada  setiap  Bagian-Bagian dalam  pelaksanaan  kegiatan  di Sekretariat Daerah.  Untuk  itu  aparatur harus bisa mengikuti perubahan peraturan dan perkembangan teknologi dalam mencari solusi kebijakan kepala daerah, agar pembangunan tidak terbentur oleh peraturan pemerintah pusat.
b) Kegiatan koordinasi  atau  memberikan  informasi  Perda  ke masyarakat harus  bisa  dipahami  oleh  semua  elemen,  agar  sinergi  arah  kebijakan pembangunan dapat dipahami dan dalam proses pengambilan kebijakan dengan tokoh–tokoh  masyarakat  dapat  menjadikan pimpinan daerah dapat merumuskan kebijakan secara komperehensif.
c) Kegiatan mengcover kebutuhan listrik pada 12 kantor SKPD yang telah dibangun merupakan  kebijakan  yang  positif sehingga  pemakaian  BBM untuk genset harus  direncanakan oleh Bagian Umum dengan baik untuk menunjang suplai listrik selama setahun kedepan.
d) Kegiatan  pelayanan  penanggulangan  bahaya  kebakaran  di  Kutai  Barat menjadi  tugas  yang  berat,  untuk  itu  kebutuhan  operasional  kendaraan dinas perlu di tingkatkan dan sarana perkantoran bagi setiap pos–pos di kecamatan terjauh.

## Saran
a) Kegiatan  untuk  memfasilitasi  stabilitas  distribusi  Bahan  Bakar  Minyak Kabupaten  Kutai  Barat  merupakan  salah  satu  kewajiban  pemerintah daerah  oleh  sebab  itu  penting  untuk  dilaksanakan  secara berkesinambungan karena merupakan alat untuk mengetahui kendala di lapangan secara riil mengenai adanya permasalahan sosial di masyarakat Kabupaten  Kutai  Barat  yang  selanjutnya  dapat  digunakan  sebagai referensi dalam penyusunan program perencanaan pembangunan serta rekomendasi kepada pemerintah pusat.
b) Kebijakan  disparitas  harga  bagi  BBM  subsidi  berdasarkan  harga  pasar perlu dikaji ulang karena menyebabkan faktor profitable dan availability menjadi sensitif sehingga memicu kelangkaan BBM subsidi.
c) Pemerintah  pusat harus  memahami  karakteristik  suatu  daerah  dalam menciptakan  peraturan,  agar  proses  pembangunan  di  daerah  tidak terbentur dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
d) Membuka akses jalan dan komunikasi dengan memberikan kesempatan bagi pihak swasta untuk bisa mengembangkan jalan–jalan tambang dan mendirikan tower untuk akses telekomunikasi.

## Daftar Pustaka
Asep,  Kartiwa.  1995. Penyempurnaan  Manajemen  Pemerintahan  Daerah untuk  Peningkatan  Pelayanan  Sektor  Publik ,  Orasi  Ilmiah  Unla Bandung.
Hughes  ,  Richard  L,  et.al.  1996. Leadership  ”enhancing  the  lessons  of experience”. Second  Edition. United  State  Of  America  :  Times  Mirror Higher Education Group.
Koesoemadinata. 1980. Geologi Minyak dan Gas Bumi , Edisi kedua jilid satu. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
Moenir, H.A.S. 1998. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia . Jakarta: Bumi Aksara.
Mustafa,  Bachsan. 2001. Pengantar  Hukum  Administrasi  Logistik .  Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti.
Winarsih,  Atik,  dan  Ratminto.  2006. Manajemen  Pelayanan  Publik: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen Charter dan SPM . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Said, Mas’ud.   2008. Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia ,  cetakan  kedua. Malang: UMM Press.