This research aims to find out how the view of Islamic law (fiqh) and Indonesian positive law towards nikah siri (the secret marriage) and the implications thereof. According to Islamic law, nikah siri that fullfils conditions  and  pilars  is  valid,  since  the  absence  of  recording  and publication does not lead to the cancellation of the marriage contract. Meanwhile, according to the positive law, nikah siri is invalid and not enforceable  because  it  was  not  recorded  at  Religious  Affairs  Office (KUA).  In  addition, nikah  siri also  causes  negative  implications, especially for wife and children, both in the realm of law and social. Instead, there is huge benefit of recording and publication of marriage as  the  legal  protection  and  anticipation  of  the  injustice  in  the household.

## DUALISME HUKUM ISLAM DI INDONESIA TENTANG NIKAH SIRI

## Siti Faizah
IPPNU Anak Cabang Tahunan Jepara Email: Sitifaizah@yahoo.com
Tulisan ini bertujuan mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam (fiqh) dan hukum positif di Indonesia terhadap nikah siri dan implikasi yang ditimbulkannya. Menurut hukum Islam, nikah siri yang sesuai dan memenuhi syarat dan rukun nikah adalah sah, karena tidak adanya pencatatan  dan  publikasi  tidak  menyebabkan  batalnya  akad  nikah. Sedangkan menurut hukum positif, nikah siri adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena tidak tercatat di KUA. Di samping itu, nikah siri juga berimplikasi negatif terutama bagi istri dan anak, baik  dalam  ranah  hukum  maupun  sosial.  Sebaliknya,  sangat  terasa manfaat pencatatan dan publikasi nikah sebagai perlindungan hukum dan anitisipasi terjadinya ketidakadilan dalam rumah tangga.
Abstract secret marriage, valid, protection, fiqh, KHI
(Compilation of Islamic Law) Keywords Abstrak
Pendahuluan membandingkan  bagaimana  pandangan
Nikah  merupakan  suatu  ikatan  yang hukum Islam (fiqh) dan hukum positif (KHI) kokoh  ( mitsaqan  ghalidzan )  yang  diharapkan terhadap nikah siri dan implikasi yang ditim- menghasilkan  kemaslahatan  baik  untuk bulkannya. Itu sebabnya, tulisan ini memusat- pasangan,  anak  keturunan,  kerabat,  maupun kan kajian seputar perdebatan legalitas nikah masyarakat, dalam rangka menjalani perintah siri  antara  fiqh  yang  diikuti  sebagian Allah  serta  sunnah  rasul-Nya.  Itu  sebabnya, masyarakat dengan KHI sebagai hukum negara nikah  bukan  sekadar  pelegalan  penyaluran bagi umat Islam.
kebutuhan  biologis  atau  penghalalan persetubuhan saja. Nikah Siri dalam Pandangan Fiqh Nikah yang dilakukan tanpa dicatatkan Nikah  siri  merupakan  istilah  yang di KUA, yang jaman dulu telah cukup menjadi dibentuk dari dua kata; nikah dan siri. Nikah regulasi  keagamaan  dan  sosial  terhadap dalam  bahasa  Indonesia  adalah  kata  benda hubungan laki-laki dan perempuan, kini justru (nomina)  yang  merupakan  kata  serapan  dari mengundang  beragam  masalah.  Beragamnya bahasa  Arab,  yaitu nakaha,  yankihu,  nikahan . masalah  itu  di  antaranya  seperti  pemalsuan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , nikah identitas,  poligami  tak  terkontrol,  penelan- adalah perjanjian antara laki-laki dan perem- taran  istri  dan  anak,  tidak  diakuinya  anak, puan untuk bersuami istri. Sedangkan kata siri serta lemahnya bukti hukum terhadap kasus- adalah suatu kata dari bahasa Arab al-sirru yang kasus rumah tangga. Dengan kata lain, praktik artinya rahasia, tersimpan. nikah  siri  di  masyarakat,  dengan  pelbagai
Secara  historis,  pemakaian  istilah alasannya, seiring perkembangan jaman terasa nikah siri ini tidak dikenal dalam kitab-kitab lebih  banyak  mengundang  masalah  daripada fiqh,  klasik  maupun  kontemporer.  Tidak penyelesaian  masalah.  Sehingga,  cita-cita  per- diketahui juga kapan istilah itu muncul. Nikah nikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah, siri  merupakan  istilah  yang  hanya  ada  di mawaddah, wa rahmah menjadi dipertanyakan. Indonesia, meskipun di sisi lain, sistem hukum Pernikahan juga mengharuskan adanya di Indonesia tidak mengenal istilah nikah siri, hubungan  keperdataan,  yakni  adanya apalagi  mengaturnya  secara  khusus  dalam pencatatan  yang  dibuktikan  dengan  akta sebuah undang-undang. nikah.  Akta  nikah  merupakan  bukti  otentik
Dalam  praktiknya,  nikah  siri  di bagi suami atau istri untuk melakukan upaya Indonesia dilakukan berdasar tata cara agama hukum apabila ada salah satu pihak melalaikan Islam, sesuai dengan syarat dan rukun nikah kewajibannya.  Sehingga,  pernikahan  yang dalam Islam, tetapi tidak dicatat oleh petugas tanpa disertai adanya akta nikah (yang hanya resmi pemerintah, baik oleh Pegawai Pencatat diperoleh melalui pencatatan nikah di KUA) Nikah  (PPN)  atau  Kantor  Urusan  Agama tidak memiliki perlindungan hukum.
(KUA)  serta  tidak  dipublikasikan.  Jadi  yang Namun di sisi lain, fakta menunjukkan membedakan nikah siri dengan nikah umum bahwa pernikahan siri masih marak terjadi di lainnya secara Islam terletak pada dua hal, yaitu mana-mana  dan  dilakukan  oleh  banyak tidak  tercatatnya  nikah  siri  secara  resmi  dan kalangan.  Mereka  yang  melakukan  praktik tidak terpublikasikan. nikah  siri  biasanya  mendasarkan  argumen-
Nikah  siri  seperti  ini  dianggap  sah tasinya pada fiqh klasik yang tidak menjadikan menurut fiqh. Hal ini karena, menurut hukum pencatatan  nikah  sebagai  rukun  dan  syarat Islam  ini,  semua  rukun  dan  syarat  dalam sahnya nikah. Pendukung nikah siri ini sering pelaksanaan  nikah  siri  telah  terpenuhi. ditemukan pada kalangan muslim konservatif Sehingga,  tidak  adanya  pencatatan  nikah dan  kaum  “berkepentingan”  terhadap secara  resmi  dan  tidak  terpublikasikan bolehnya  nikah  tanpa  pencatatan  di  KUA merupakan dua hal yang tidak membatalkan (siri). dan tidak mengakibatkan tidak sahnya nikah. Berdasar  pada  kesenjangan  antara
Terpenuhinya  semua  rukun  nikah idealitas  pernikahan  dan  fakta  terkait  nikah dalam  nikah  siri  dapat  terlihat  dari  adanya siri, tulisan ini mencoba mendiskusikan serta calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang
saksi,  dan ijab-qabul .  Ketentuan  ini  sebagai- akan berbeda-beda pula. Perbedaan pengertian mana dikatakan imam Syafi'i yang kemudian dan pelaksanaan nikah siri ini memungkinkan diratifikasi  para  ulama  di  Indonesia  dalam tidak terpenuhinya rukun nikah. Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pasal  14.
Menurut  Mahmud  Syaltut,  nikah  siri Sementara  terpenuhinya  syarat  nikah  jika adalah  suatu  jenis  pernikahan  di  mana masing-masing  rukun  tersebut  telah akadnya (antara laki-laki dan perempuan) tidak memenuhi syarat-syarat tertentu.
dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan,
Bagi  calon  suami  telah  memenuhi tidak dicatat secara resmi, dan sepasang suami- syaratnya jika ia laki-laki, beragama Islam, jelas istri hidup secara sembunyi-sembunyi sehingga orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak ada orang lain selain mereka berdua yang tidak terdapat halangan perkawinan. Sedang- mengetahuinya. Para ahli fiqh sepakat bahwa kan bagi calon istri telah memenuhi syarat jika nikah siri yang demikian ini tidak sah (batal) ia  perempuan,  beragama  meskipun  Yahudi karena  tidak  terpenuhinya  salah  satu  syarat atau  Nasrani,  jelas  orangnya,  dapat  diminta sahnya  nikah,  yakni  kesaksian  (Haedi,  2003: persetujuannya,  dan  tidak  terdapat  halangan 15-16). perkawinan.
Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa Bagi  wali  nikah  dianggap  telah perkawinan harus dengan dua saksi laki-laki, memenuhi  syarat  jika  laki-laki,  dewasa, muslim dan adil. Menurut Hanafi, saksi tidak memiliki  hak  perwalian,  dan  tidak  terdapat harus dua orang laki-laki, tapi apabila seorang halangan perwalian. Adapun bagi saksi nikah laki-laki dan dua orang perempuan adalah sah. syaratnya  adalah  dua  orang  laki-laki,  hadir Sedangkan  Maliki  mengatakan  saksi dalam ijab-qabul , dapat mengerti maksud akad, hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib Islam, dan dewasa.
untuk  percampuran  suami  terhadap  istrinya Sementara ijab-qabul yang  sah  adalah ( dukhul ) (Mughniyah, 2001: 314). Di samping yang  memenuhi  syarat-syarat  sebagai  berikut itu, Maliki mewajibkan adanya pengumuman (Rafiq, 2003: 71-72):
pernikahan.  Dengan  demikian,  jika  terjadi 1. Adanya pernyataan mengawinkan / ijab akad  nikah  secara  rahasia  (siri)  dan  di- (dari phak permpuan atau wali); isyaratkan  tidak  diumumkan,  maka  per-
2. Adanya  pernyataan  menerima  / qabul nikahan tersebut menjadi batal. Dalam hal ini, (dari calon suami); menurut Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, perihal
3. Memakai  kata-kata  nikah  atau tazwij tidak  diumumkannya  nikah  tidak  merusak atau  memakai  terjemahan  dari  nikah pernikahan  tersebut  asalkan  akad  nikah atau tazwij ; disaksikan  dua  orang  saksi  (Abdurrahman,
4. Antara ijab dan qabul bersambungan; 2004: 345) .
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya; Menurut  Maliki,  nikah  siri  dengan 6. Orang  yang  berkait  dengan ijab-qabul pengertian  pernikahan  dengan  adanya  saksi tidak  sedang  dalam  ihram  haji  atau tapi disembunyikan dari masyarakat setempat, umrah; dihukumi fasakh (rusak),  dan  bagi  pelakunya 7. Ijab-qabul dihadiri  (minimal)  empat dikenakan hukuman sama seperti orang zina. orang,  yaitu  dua  calon  mempelai  atau Sedang menurut Hanafi, pernikahan tersebut wakilnya, dan dua orang saksi.
tetap  sah  hukumnya  dan  tidak  dikenai hukuman (Fathuri, 2004: 33).
Jika dilihat dari terpenuhinya rukun dan
Namun  apabila  kehadiran  para  saksi syarat pernikahan di atas, maka nikah siri yang telah berjanji untuk merahasiakan dan tidak dilakukan  telah  sah  menurut  fiqh.  Hal  ini mempublikasikannya,  para  ahli  fiqh  sepakat karena,  dalam  fiqh  tidak  menjadikan akan  kemakruhannya  dan  berbeda  pendapat pencatatan nikah secara resmi sebagai bagian akan  keabsahannya.  Akan  tetapi,  ada  pula dari rukun pernikahan yang harus terpenuhi. sekelompok ulama memahami bahwa adanya Namun  demikian,  nikah  siri  sendiri  yang para saksi itu telah keluar dari pengertian siri, “tersembunyi”  mengandung  pengertian  yang karena  kesaksian  itu  sendiri  berarti  terang- berbeda-beda,  sehingga  praktiknya  pun  juga
terangan. Jadi, tidak ada pengaruh dalam hal
sahnya  akad  nikah  disebabkan  adanya  pesan
sah bagi hukum negara. KUA selama ini tidak kepada  para  saksi  untuk  merahasiakannya. menerima  pengurusan  persoalan  nikah  siri, Ada juga sebagian ulama lain yang berasumsi sehingga ketika terjadi hal-hal yang merupakan bahwa jika pernikahan itu tidak dihadiri oleh resiko  nikah  siri  ditanggung  oleh  yang para  saksi  ataupun  para  saksi  hadir  namun bersangkutan. disertai pesan untuk merahasiakannya, maka
Karena  nikah  siri  tidak  diakui  oleh akad  pernikahan  itu  dianggap  batal  dan h u k u m ,   a p a b i l a   s u a m i   m e l a l a i k a n makruh.  Pendapat  ini  tampak  dari  pendapat kewajibannya, misalnya, maka istri tidak mem- Syaltut  (Haedi,    2003:  15-16)  atas  fenomena punyai  hak  untuk  menuntut.  Per-masalahan nikah siri di Timur Tengah, khususnya Mesir.
itu  kemungkinan  akan  semakin  bertambah lagi di antaranya dalam bentuk-bentuk sebagai
Nikah Siri dalam Pandangan KHI berikut. Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai a. Istri dan anak kehilangan hak atas nafkah pranata hukum positif negara bagi umat Islam
Nikah  siri  menggugurkan  kewajiban
di Indonesia, tidak mengenal istilah nikah siri.
suami  berupa  nafkah  sebagaimana  diatur KHI hanya mengenal nikah yang dicatat dan
dalam pasal 80 ayat (4), yaitu “Sesuai dengan nikah yang tidak dicatat.
penghasilannya, suami menanggung:
Sebagaimana dinyatakan pasal 2 ayat (2)
a). Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974
istri.
tentang  Perkawinan  bahwa  “Tiap-tiap  per-
b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan, kawinan  dicatat  menurut  peraturan  per-
dan  biaya  pengobatan  bagi  istri  dan undang-undangan  yang  berlaku”,  KHI  me-
anak. ngatur  keharusan  pencatatan  nikah  dalam c). Biaya pendidikan bagi anak.
pasal 5 sebagai berikut:
1. Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan b. Istri tidak berhak mendapatkan harta gono- bagi  masyarakat  Islam,  setiap gini apabila terjadi perceraian.
perkawinan harus dicatat.
Pada  dasarnya,  KHI  telah  mengatur
2. Pencatatan  perkawinan  tersebut  pada
tentang harta kekayaan dalam rumah tangga, ayat  (1)  dilakukan  oleh  Pegawai yaitu  terdiri  dari  harta  bersama  dan  harta Pencatat  Nikah  sebagaimana  diatur bawaan.  Ketika  terjadi  perceraian,  istri
dalam  Undang-Undang  Nomor  22 berhak mendapat bagian dari harta bersama
Tahun  1946  jo  Undang-Undang
(gono-gini) secara hukum.
Nomor 32 Tahun 1954. Pasal 97 KHI menyatakan, “Janda atau duda  cerai  hidup  masing-masing  berhak Adapun  teknis  pelaksanaannya  diatur
seperdua dari harta bersama sepanjang tidak kemudian pada pasal berikutnya, yaitu pasal 6
ditentuk an  lain  dalam  perjanjian KHI sebagai berikut:
perkawinan.” Akan tetapi, akibat nikah siri,
1. Untuk  memenuhi  ketentuan bagian  tersebut  sulit  diselesaikan  secara dalam  pasal  5,  setiap  perkawinan hukum  mengingat  keberadaan  nikah  siri harus  dilangsungkan  di  hadapan yang  tidak  diakui  secara  hukum.  Kesulitan dan di bawah pengawasan Pegawai semacam  ini  sebagaimana  terlihat  dari Pencatat Nikah. pernyataan  pasal  88  KHI,  “Apabila  terjadi 2. Perkawinan yang dilakukan di luar
perselisihan antara suami istri tentang harta pengawasan  Pegawai  Pencatat bersama, maka penyelesaian perselisihan itu Nikah tidak mempunyai kekuatan diajukan kepada Pengadilan Agama.” hukum. c.  Status  anak  tidak  diakui  oleh  hukum (dianggap sebagai anak yang tidak sah) dan Dengan  demikian,  nikah  siri  dianggap
hanya bernasab pada ibunya serta gugur hak
ilegal  karena  tidak  dicatat  oleh  pegawai
warisnya terhadap ayah.
pencatat nikah atau di KUA. Hukum nikah siri
Pasal 99 KHI menyatakan, “Anak yang
bisa jadi sah menurut fiqh, tetapi tetap tidak
sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau
Istri siri secara hukum dianggap bukan akibat perkawinan yang sah.” Status anak sah
istri  yang  sah.  Sehingga,  misalnya  dalam itu  sendiri  harus  dibuktikan  dengan  akta
kasus  poligami,  apabila  suami  meninggal, kelahiran yang dapat dibuat berdasarkan akta
warisan akan jatuh pada istri yang sah dan pernikahan  orang  tuanya.  Sementara  dalam
keluarga  mereka,  sementara  istri  siri  tidak nikah  siri,  akta  kelahiran  anak  sulit  didapat
dapat menggugatnya. karena tidak adanya akta nikah orang tuanya.
Meskipun pasal 96 KHI menyatakan, Ketentuan ini dapat terlihat dari pasal
“Apabila  terjadi  cerai  mati,  maka  separuh 103 KHI yang menyatakan:
harta  bersama  menjadi  hak  pasangan  yang (1)  Asal  usul  seorang  anak  hanya  dapat
hidup lebih lama”, namun hak istri siri tidak dibuktikan dengan akta kelahiran atau bisa  terpenuhi  dengan  ketentuan  ini alat bukti lainnya.
mengingat keberadaannya yang tidak diakui (2)  Bila  akta  kelahiran  atau  alat  bukti
secara hukum. lainnya  tersebut  dalam  ayat  (1)  tidak ada,  maka  Pengadilan  Agama  dapat Memikirkan Ulang Nikah Siri mengeluarkan penetapan tentang asal
Nikah  siri  biasanya  termotivasi  karena usul seorang anak setelah mengadakan
beberapa  keadaan,  di  antaranya  karena pemeriksaan  yang  teliti  berdasarkan ketidaksiapan  biaya,  melegalkan  hubungan bukti-bukti yang sah. pranikah  (pacaran),  berpoligami  tanpa (3)  Atas  dasar  ketetetapan  Pengadilan diketahui  istri  yang  sah,  adanya  larangan Agama tersebut ayat (2), maka instansi poligami dari profesi/pekerjaan, menjaga diri Pencatat  Kelahiran  yang  ada  dalam dari  perbuatan  zina,  maupun  menganggap daerah  hukum  Pengadilan  Agama nikah  siri  sebagai  pilihan.  Adapun  penyebab tersebut mengeluarkan akta kelahiran pelaksanaannya  di  antaranya  karena bagi anak yang bersangkutan. ketidaktahuan atas implikasi negatif nikah siri, pemahaman  keagamaan  yang  mengesahkan Sementara  perkawinan  sah  apabila nikah siri, tidak adanya peraturan perundang- perkawinan  tersebut  tercatat  pada  Pegawai undangan  yang  melarang  praktik  nikah  siri, Pencatat  Nikah  (PPN)  atau  di  KUA. dan tidak adanya sanksi bagi pelakunya. Sehingga,  anak  yang  lahir  dari  perkawinan
Di  sisi  lain,  nikah  siri  jelas-jelas  mem- yang  tidak  tercatat  (dengan  demikian
bawa  implikasi  negatif  bagi  pelakunya,  ter- perkawinan  ini  dianggap  tidak  sah)  maka utama  istri  dan  anak,  baik  secara  sosial anak  tersebut  dianggap  sebagai  anak  yang maupun  hukum.  Secara  sosial,  implikasi terlahir  di  luar  perkawinan.  Padahal, negatif  dari  nikah  siri  adalah  sulitnya  istri sebagaimana  pasal  100  KHI  dinyatakan, bersosialisasi  dengan  masyarakat  karena, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya diakui  atau  tidak,  masyarakat  memandang mempunyai hubungan nasab dengan ibunya perempuan yang melakukan nikah siri sebagai dan keluarga ibunya.” istri  simpanan  tanpa  ikatan  yang  sah Apabila  anak  yang  dilahirkan  dari ( samenleven ), atau dituduh hamil di luar nikah. nikah siri hanya bernasab pada ibunya dan Masyarakat  cenderung  menjauhi  dan  meng- keluarga ibunya, maka demikian juga dalam
gunjingnya.  Dampak  sosial  yang  sama  juga hal  keperdataan.  Akibatnya,  hak  anak ditanggung  anak-anak  yang  terlahir  dari terhadap warisan dari ayahnya juga menjadi pernikahan  siri,  karena  mereka  dianggap gugur.  Lebih  tegas  tentang  hal  ini  seperti sebagai  anak  yang  tidak  sah  (anak  di  luar dinyatakan pasal 186 KHI, “Anak yang lahir nikah),  kurang  mendapat  kasih  sayang  yang di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai utuh  dari  orang  tuanya,  serta  diacuhkan hubungan  saling  mewarisi  dengan  ibunya lingkungan.  Akibatnya,  anak  jadi  terlantar dan keluarga dari pihak ibunya.”
serta tidak tumbuh dan berkembang dengan baik.
d. Istri tidak berhak atas warisan jika suaminya Secara hukum, nikah siri juga membawa meninggal.
implikasi negatif terutama bagi istri dan anak-
25 | Dualisme Siti Faizah; Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri
Musthafa, Kudus: Menara Kudus. Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 6.
Haedi,  Dedi  Nur,  2003, Nikah  di  Bawah Umam, Chaerul, 2000, Ushul Fiqh I , Bandung:
Tangan;  Prakktik  Nikah Siri Mahasiswa CV Pustaka Setia, cet. 2. Jogja , Yogyakarta: Rake Sarasin. Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Ibn  Abdurrahman,  Muhammad,  2004, Fiqh Departemen Agama, 2001, al-Qur'an dan Empat Mazhab , Bandung: Hasyimi Press,
Terjemahnya , Jakarta: PT Bumi Restu. cet. 2.
Majalah RAHMA, 2007,  Edisi  Kamis  22
Pebruari.
Majalah Syir'ah , 2004, Jakarta, edisi Mei. Majalah Shaut Al-Azhar , 2000, Edisi 19 Januari 1421 H/ 5 Desember. Mughniyah,  Muhammad  Jawad,  2001, Fiqh Lima  Mazhab;  Ja'fari,  Hanafi,  Maliki, Syafi'i, Hanbali , Jakarta: Lentera, cet. 7. Rafiq, Ahmad, 2003, Hukum Islam di Indonesia ,