Pendidikan Konseling Personel Polres Kendal Dalam Perspektif Psikologi Kognitif
Andy Wasono andypsikologi@yahoo.com
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Received: 19-10-2022 Revised: 11-11-2022 Aproved: 30-12-2022

## Abstrak
Pada institusi Polri, psikolog kepolisian bersifat khas dalam kaitannya dengan bimbingan konseling pada anggota yang bermasalah didalam kedinasan, sehingga terdapat beberapa kompetensi profesi  yang  dipersyaratkan terhadap profesi psikologi di lingkungan kepolisian.  Penelitian ini dilakukan di Polres Kendal dan merupakan penelitian kualitatif, data diperoleh dari anggota yang bermasalah dan para konselor Polres Kendal karena pentingnya Peran psikolog di Kepolisian dalam hal pemeriksaan psikologi, terkait anggota Polri yang bermasalah dan pembinaan di jajaran Polres Kendal. Hal ini berfungsi untuk membantu mengidentifikasi masalah yang menyebabkan tindakan indisipliner anggota Polres Kendal dan membantu dalam bentuk konseling sehingga mengurangi perilaku indisipliner anggota Polres Kendal. Pada saat yang bersamaan  metode pengambilan data melalui observasi dan wawancara secara mendalam dengan menggunakan pendekatan kognitif sosial. Adapun hasil penelitian ini ialah upaya konselor di Polres Kendal dalam pembinaan mental yaitu melalui pembinaan dengan kegiatan konseling dengan mengidentifikasi masalah yang menyebabkan perilaku pelanggaran disiplin, melakukan pembinaan melalui observasi psikologis, melalui ceramah keagamaan, wawancara, pembinaan melalui diskusi, melalui praktik dan, melakukan pembinaan melalui pendampingan. Konseling Cerito lan ngudari Pikir , artinya: Konseling, bercerita (mengungkapkan apa yang dirasakan), dan mengeluarkan (beban) yang ada dalam pikiran.
Kata Kunci : Konseling, Personel, Polres, Kendal, Kognitif.

## A. A. PENDAHULUAN
Tulisan ini menelisik psikologi kognitif kaitannya dengan pembinaan anggota kepolisian Polres Kendal. Terutama dalam hal pembenahan dalam siklus pembinaan SDM mulai dari rekrutmen personel, pendidikan, penggunaan,
perawatan dan pengakhiran dinas. Demi terwujudnya visi Polri yang secara substansial untuk mewujudkan sosok kepolisian yang profesional, bermoral dan modern. Yang mampu melaksanakan tugas  pokoknya sebagai penegak hukum, pemeliharaan kamtibmas, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat .
Pada praktiknya, ditemui beberapa personel yang mengalami permasalahan di wilayah hukum Polres Kendal. Sejatinya setiap anggota Polri untuk wajib tunduk pada Perkapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republilk Indonesia. Dari hasil data kabag SDM Polres Kendal Pada tahun 2022 periode bulan Oktober, terdapat beberapa personil perlu pembinaan yang cukup serius pada lingkup Polres Kendal.
Permasalahan personil di atas, salah satunya terkait dengan pelanggaran disiplin anggota yang dapat menyebabkan optimalisasi pelaksanaan tugas kepolisian yaitu sebagai institusi yang harus  memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan kajian empiris Chintya,  salah satu cara yang dilakukan dalam pembinaan anggota bermasalah yang dilakukan oleh Biro SDM Polri terdiri dari pembinaan psikologi. Pembinaan psikologi erat kaitanya dengan mental atau jiwa merupakan tumpuan perhatian pertama dalam menggali sejauh mana tingkat kesadaran dan moralitas anggota Polri dalam menjalankan wewenang yang diamanatkan oleh masyarakat melalui Undang-undang. Di samping itu juga pembinaan psikologi ini bertujuan untuk memperbaiki dan memperbaharui suatu tindakan atau tingkah laku anggota melalui bimbingan konseling. 1
Psikologi kognitif sosial sebagai “pisau analisis” di gunakan untuk mendukung manajemen dan membantu mengatasi masalah-masalah personel Kendal, masalah-masalah pribadi sebagai dampak dari tugas kepolisian dan penanggulangan  stres pada petugas kepolisian.
1 L. Chintya, Evaluasi Pembinaan SDM Polda Lampung (Studi Pada Anggota Polri yang Bermasalah). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung , 2017
Sejalan pula, dengan  kebijakan  yang mendasari penerapan program pembinaan psikologi, tertuang dalam penanganan personel bermasalah di lingkup Polres Kendal.  Mengacu pada Peraturan  AS SDM Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang pelayanan konseling bagi pegawai negeri khusunya Polri. Dengan adanya peraturan tersebut, konseling psikologi fungsinya sebagai pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi masalah psikologis serta untuk pengembangan     potensi  positif  Pegawai Negeri pada Polri, 2 sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal untuk kepentingan tugas kepolisian. 3
Dalam konseling yang dilakukan bagian psikologi, anggota Polri yang bertugas di Polres Kendal harus dan seyogyannya memberikan keterangan yang sebenar- benarnya, agar dalam pembinaan psikologi oleh bagian psikologi dapat sesuai dengan kondisi nyata personel yang bermasalah. Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis mengeksplorasi dari sudut pandang psikologi kognitif dalam pembinaan anggota kepolisian Polres Kendal.

## B. PEMBAHASAN
1) Kajian Teori
Kata kognitif secara bahasa berasal dari bahasa Latin ” Cognition ” yang diterjemahkan dari bahasa Yunani “ gnosis ”, dan berarti pengetahuan ( knowledge ). 4 Menurut Kazdin  kata kognitif berasal dari kata “ cognare ” dalam bahasa Latin yang berarti to know (untuk mengetahui atau untuk diketahui). 5
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif memiliki arti segala hal yang berhubungan dengan atau melibatkan kognisi, serta berdasarkan pada pengetahuan faktual yang empiris. 6
2 Peraturan Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Sumber Daya Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelayanan Konseling Bagi Pegawai Negari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 huruf h.
4 Rendi Aji Prihaningtyas, Anak Obesitas (Bandung: Elex Media Komputindo, 2018) 102.
5 Ujang khiyarusoleh, Konsep Perkembangan Kognitif Pada Anak Menurut Jean Piaget , Vol, 5 No. 1 Maret 2016
6 “KBBI Daring,” accessed December 1,2018,https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kogn itif.
Proses kognitif seseorang membutuhkan kemampuan kognitif tertentu. Kemampuan kognitif diartikan sebagai keahlian dan kecerdasan dalam hal persepsi,belajar,memori,pemahaman, kewaspadaan, pertimbangan, penilaian, dan  bahasa. Demikian, berdasarkan penjelasan tersebut ranah kognitif dapat terbagi menjadi enam aspek, yaitu: 1) Pengetahuan atau hafalan atau ingatan ( knowledge ), 2) pemahaman ( comprehension ), 3) penerapan ( application ), 4) analisis ( analysis ), 5) sintesis ( syntesis ), 6) dan penilaian atau penghargaan atau evaluasi ( evaluation ). 7 Seiring berkembangnya zaman, istilah kognitif kini menjadi populer di dalam wilayah kajian psikologi sebagai salah satu pendekatan, aliran, dan perspektif yang paling kuat, dan disebut sebagai psikologi kognitif. 8
Psikologi kognitif fokus membahas proses mental yang berlangsung dipikiran seseorang, yakni mengenai bagaimana seseorang berpikir, mengingat, memahami bahasa, memecahkan masalah, menjelaskan berbagai pengalaman, memperoleh sejumlah standar moral, dan membentuk keyakinan. 9 Sebagaimana yang telah kita ketahui psikologi kognitif merupakan satu diantara banyaknya cabang atau bagian-bagian dari ilmu psikologi.
Pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan untuk berpikir dan mengatur atau mengarahkan diri sehingga ia dapat pula mengontrol lingkungannya, hal yang paling mendsar ialah di sadari ataupun tidak di sadari bahwa manusia dibentuk oleh lingkungannya. Dengan demikian, interaksi dengan lingkungan berpengaruh dalam pembentukan prilaku. Dan perkembangan kepribadiannya tergantung pada interaksi tersebut.
Begitu pula dengan para personel Polres Kendal, melalui kognitif, individu dapat melakukan self-control sehingga ia dapat mengarahkan dan mengatur dirinya ke arah yang lebih baik lagi. Terutama dalam pengamatan
7 Ibid,. . 12
8 Carole Wade and Carol Tavris, Psikologi, Edisi 9, jilid 1 (Erlangga, n.d.)  22
9 Ibid,.. . 21
terhadap orang lain, lingkungan dan perilakunya dapat dikelola sesuai dengan kemampuannya dalam berinteraksi.
Dengan demikian untuk memahami klien para personel Polres Kendal, dalam rangka proses konseling, konselor perlu mencari data pendukung dari lingkungan dimana klien berada. Meliputi lingkungan keluarga, teman-teman atau lingkungan masyarakat lain dan lingkungan staff di kantor. Yang perlu diperhatikan juga adalah kebiasaan-kebiasaan klien, misalnya acara TV atau film yang sering dilihatnya, buku-buku yang sering dibaca, musik yang disukai, artis atau tokoh yang diidolakan, atau dengan siapa dia berteman.  Hal-hal tersebut memungkinkan klien untuk meniru dan membentuk perilakunya.
Pada saat bersamaan klien (personel Polres Kendal), pembentukan prilaku sebagaimana teori kognitif, pengetahuan di dasarkan pada kebiasaan-kebiasan yang dilakukan. Tidak hanya pada modeling prilaku, melainkan juga pada media masa berpengaruh dalam pembentukan prilaku klien (personel Polres Kendal). Pendekatan perilaku (Behavior), personal (individu), dan lingkungan (Enviromental). Pendekatan idelal yang di lakukan oleh konselor bagi klien ialah faktor keakraban, kehangatan, keterbukaan, penerimaan atau penghargaan dianggap perlu akan tetapi tidak cukup sebagai kondisi pengubah perilaku.
Menurut hemat penulis,  untuk itu dalam proses konseling di Polres Kendal, perlu diciptakan kondisi yang memungkinkan klien dapat mempelajari perilaku baru dalam bentuk imitasi atau peniruan, terutama yang ditunjukkan oleh konselor atau anggota kelompok lain dalam konseling kelompok. Misalnya konselor berperilaku yang baik, berbicara dengan lemah lembut, menghargai setiap pencapaian atau prestasi klien, mengapreasiasi setiap kinerja yang dilakukan oleh klien  dan lain-lainya. Konselor menjadi model penting bagi klien. Klien seringkali meniru sikap-sikap, nilai-nilai dan perilaku konselor. Jadi konselor harus menyadari perannya dalam proses identifikasi yang dilakukan klien.

## 2) Metode Penelitian
a) Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif diyakini dapat  membuka potensi interpretasi-interpretasi subyektif yaitu dengan mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis dan menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang yang terkait untuk memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. 10
Adapun tipe penelitian ini adalah deskriptif.  Tujuannya adalah untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas tersebut ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu. 11
Dalam hal ini mengeksplorasi kegiatan konseling di Polres Kendal.

## b) Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan  merupakan telaah sistematis data untuk mengetahui tingkat kesulitan dokumen, buku atau teks. 12 Dalam penelitian ini terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan dalam analisis data , yaitu pertama- tama dengan mengumpulkan data, memilah data atau kritik data, menganalisis data atau interpretasi, dan menyimpulkan atau konklusi. 13

## c) Jenis Data
Sumber data yang digunakan ialah , data primer dan sekunder.
a. Sumber Primer
Yakni sumber pertama baik dari individu atau perseorangan. 14 Adapun sumber primer di dapati secara langsung oleh informan yang berkaitan
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D , Bandung: Alfabeta, 2012,  06.
11 Conny R. Semiawan, Metode Penelitan Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya , Jakarta: Grafindo, 2012, 56.
12 Sanapiah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan. (Surabaya :Usaha Nasional, 2006,hlm.133
13 Suwardi Endaswara, Metode, Teori, Tekhnik Penelitian Kebudayaan,
(Yogyakarta:Pustaka Widyataman,2006),11
14 Ibid
dengan penelitian, terutama melalui observasi langsung personel Polres Kendal yang bermasalah, diskusi secara terbuka dengan klien (para personel Polres Kendal) dan konselor Polres Kendal.
b. Sumber Sekunder
Yakni sebagai bahan penunjang dan data pendukung biasanya berupa catatan-catatan, buku, artikel  dan juga data-data bagian SDM Polres Kendal terkait laporan pelaksaan konseling.

## C. HASIL PENELITIAN
1) Program Bimbingan Konseling di Polres Kendal
Program bimbingan konseling untuk anggota Polres Kendal, Kabag SDM membentuk program “Konco Ngupi” singkatan dari : “ Konseling, Cerito lan ngudari Pikir”, artinya : Konseling, bercerita (mengungkapkan apa yang dirasakan), dan mengeluarkan (beban) yang ada dalam pikiran. Tipologi konseling tersebut merupakan ciri khas dari konseling personel Polres Kendal. Menurut hemat penulis, aspek lokalitas dan budaya tercerminkan dari program tersebut.

## 2) Model atau tujuan Pembinaan Konseling di Polres Kendal
Meringankan beban pikiran pada anggota, melalui konsep healing. Hal tersebut dilakukan agar beban pikiran berkurang dan terbebas dari tekanan (stress) dan anggota dapat melakukan tugas dengan baik .
3) Bentuk-bentuk Pembinaan di Polres Kendal.
a). Perorangan
Terdapat dua karakteristik penting dalam mengidentifikasikan hubungan antar pribadi, pertama , hubungan antar pribadi berlangsung melalui beberapa tahap mulai dari tahap interaksi sampai ke pemutusan ( dissolution ). Kedua , hubungan antar pribadi berbeda-beda dalam hal keluasan dan kedalamannya. De Vito menjelaskan terdapat lima tahapan yang menjelaskan pengembangan sebuah hubungan,yaitu: 15
15 DeVito, J. A. The Communication Handbook: A Dictionary (New York: Harper& Row, 1986).
Pertama kontak, pada tahap ini personal membuat kontak berdasar persepsi indra, antara lain indra penglihatan, pendengaran, dan membaui seseorang. Pada tahap ini penampilan fisik begitu penting, karena dimensi fisik paling terbuka untuk diamati secara mudah. Namun demikian, kualitas-kualitas lain seperti bersahabat, kehangatan, keterbukaan dan dinamisme juga terungkap pada tahap ini. Para konselor Polres Kendal mengamati hal yang berhubungan dengan kondisi fisik klien.
Kedua keterlibatan, tahap keterlibatan merupakan tahap pengenalan lebih jauh, ketika personal mengikatkan diri untuk mengenal orang lain dan terlibat dalam urusan-urusan orang tersebut. Para konselor Polres Kendal melakukan pendekatan pada klien sehingga mengenal lebih dalam perilaku dan pola pikir klien.
Ketiga keakraban, personal mengikat diri lebih jauh pada orang tersebut. Personal  mungkin  membuka  hubungan  primer, para personal dapat saling memberikan klaim atas hubungan yang terjadi dalam bentuk sahabat baik. Komitmen ini dapat mempunyai berbagai bentuk seperti, mengungkapkan rahasia terbesar. Para konselor Polres Kendal melakukan pendekatan secara pesonal dan dapat berbicara dari hati ke hati kepada klien, dan nampak seperti hubungan persahabatan.
Keempat perusakan, sebagai tahap penurunan hubungan pertama ketika ikatan di antara kedua pihak melemah. Pada tahap ini personel mulai merasa bahwa hubungan ini tidaklah sepenting yang dipikirkan sebelumnya. Mereka berdua semakin jauh. Namun terkadang diselimuti kebimbangan untuk tetap menjaga hubungan hanya sekedar karena membutuhkannya saja, atau justru mencari bentuk hubungan yang sama, tetapi dengan orang lain yang berbeda. Tahap ini penuh dengan konflik yang muncul ke permukaan. Hal ini perlu dihindari oleh konselor Polres Kendal, karena akan mengakibatkan hubungan yang tidak baik dengan klien.
Kelima pemutusan, tidak lain adalah tahap personal memutuskan ikatan kedua belah pihak. Dalam arti kata bahwasanya klien personel Polres Kendal bisa saja kemungkinan memutuskan hubungan secara emosional dengan para konselor. Dengan tekanan yang bertubi-tubi datang dan tanpa terkontrol dengan secara baik dan akan menimbulkan persepsi yang negatif. Dan pada akhirnya terjebak dalam pusaran hubungan yang tidak baik antara konselor dengan klien yang bermasalah.
b). Kelompok
Pembinaan secara kelompok dilakukan oleh konselor secara Tim pada anggota Polres Kendal baik di ruangan konseling atau pada tempat yang di tentukan misalnya di luar kantor Polres kendal, untuk memberikan suasana yang berbeda pada klien. Selanjutnya Konselor melakukan evaluasi secara rutin bagi anggota yang bermasalah. Salah satunya melalui metode pemberitahuan atau melalui diskusi kelompok konselor. Konselor Polres Kendal terdiri dari beberapa tim yang profesional di bidangnya untuk menangani setiap anggota yang bermasalah tersebut.
4). Jenis jenis pelanggaran anggota di Polres Kendal.

## a). Pidana
Pemberian bentuk pemidaan merupakan tahap penetapan dan pemberian sanksi pidana serta dalam hukum pidana diksi pidana memiliki pemahaman sebagai hukum sedangkan pemidaan memiliki pemahan sebagai bentuk penghukuman. 16 Salah satu bentuk permasalahan yang lazim terjadi pada Personel Polri ialah kasus perceraian. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Vionita et al. (2020) dan Nyoman Widyani (2015). Membahas mengenai konseling didalam sebuah mediasi perceraian rumah tangga anggota kepolisian dengan menggunakan pendekatan konseling keluarga, hal itu tentunya menjadi tanggung jawab seorang
16 Marpaung, L. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana . Jakarta: (2005).  Sinar Grafika.
konselor dalam ikut serta memberikan bantuan kepada kliennya guna menemukan titik terang diantara kedua belah pihak. 17
Pada kasus yang berbeda, (Daniasari and Setiamanah 2020) sama-sama membahas mengenai tentang kekerasan baik itu di dalam rumah tangga atau terhadap anak, kewajiban kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelaksanaan dari kewajiban negara melalui pemerintah dengan dukungan seluruh masyarakat yang perlu dilakukan sepenuhnya karena bentuk-bentuk kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. 18
Beberapa pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Polres Kendal seperti melakukan tindak pidana, penipuan, pengelapan, perjudian dan KDRT. Pelanggaran tersebut akibat dari persoalan rumah tangga, ekonomi ataupun salah dalam memilih kawan. Sehingga anggota tersebut tidak memiliki motivasi untuk masuk dinas dan melalaikan tugas serta tanggung jawab.
Pemidanaan atau hukuman melalui sidang disiplin ataupun melanjutkan proses penyidikan sampai pada pengadilan diharapkan masih mampu sebagai salah satu alat dalam penanggulangan penyimpangan anggota Polres kendal. Tujuan pemidanaan yaitu untuk pencegahan. Pemidanaan diharapkan menjadi pencegahan bagi pelaku untuk tidak mengulangi kejahatan kembali, serta masyarakat diharapkan tidak mencontoh kejahatan tersebut. Namun demikian Konselor Polres Kendal tetap mencoba koordinasi dengan para pihak yang terkait untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan, dan memberi pemahaman khususnya kepada klien agar tidak mengulangi perbuaannya.
17 Nyoman Widyani. 2015. “Analisis Peran Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Jembrana.” PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu
18 Daniasari, Arfianti, and Meilani Dewi Setiamanah. 2020 . “Pemanfaatan Pelayanan Sosial Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Oleh Anak Korban Tindak Kekerasan Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.” Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos) 2(1):18–38. doi: 10.31595/rehsos.v2i1.254.
Beberapa hal yang menunjukkan tujuan pemidaan dapat memberikan harapan bahwa hal itu menjadi bentuk dalam melindungi masyarakat serta bentuk rehabilitas sekaligus resosaliasi terhadap aspek psikologis pelaku. Ada tiga tujuan pemidnaan  secara umum diantaranya pertama salah satu sarana perubahan diri dan evaluasi diri, kedua efek jera atas perbuatan pidana yang di lakukannya, dan ketiga upaya menghentikan kejahatatan-kejahatan yang dilakukan, dan mengantisapi timbulnya kejahatan-kejahatan baru dengan versi metode kejahatan baru.
b). Disiplin
Disersi tidak hanya terjadi sekali atau dua kali dalam dunia kepolisan. Para pelaku desersi nampaknya tidak merasa takut dengan hukuman yang akan di dapatkannya jika mogok dari tugasnya. Salah satu permalasahan yang terjadi pada personel Polres Kendal ialah Disersi. Para pelaku desersi, dalam lingkup kepolisian akan di jatuhi hukuman yang berat. Umumnya, pelaku kasus disersi akan di hukum dengan cara di berhentikan secara tidak hormat. Hukuman bagi pelaku desersi tidak main-main, yakni pemberhentian dari institusi menjadi tempat dinasnya.
Hal ini tertuang dalam pasal ayat 1 huruf a PP Republik RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini berlaku pada petugas kepolisian yang melalaikan tugasnya. 19 Salah satu hal yang menyebabkan para anggota kepolisian melanggar kedispilinan ialah berusaha memenuhi kebutuhan akan ekonominya yang dinilai kurang dari tingkat kesejahteraan yang dianggap cukup dari apa yang didapatkan dari profesi mereka sebagai anggota Polri. Kekurangan dalam sumber daya untuk dapat menghasilkan pendapatan yang lebih dari sekadar gaji dan tunjangan sebagai anggota Polri membuat pelaku pelanggaran displin melakukan tindakan yang melanggar aturan kedinasan maupun hukum, baik secara perorangan maupun bersama-sama dengan sesama anggota maupun pihak sipil di luar keanggotaan.
19 Pasal ayat 1 huruf a PP Republik RI Nomor 1  Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Jadi apabila anggota yang melakukan pelanggaran disiplin dikarenakan adanya faktor ekonomi. Penyebab mencari penghasilan lain tersebut jika dikaitkan dengan teori dalam ilmu kriminologi bahwa penyebab tersebut sesuai dengan teori sosialis yang menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak sama. 20
Meskipun demikian, kinerja Polri dalam penyelesaian kasus tindak pidana terus mengalami kinerja yang membaik setiap tahunnya. Perihal ini juga berkaitan dengan temuan lapangan yang seringkali menunjukkan bahwa polisi dalam menerima laporan masyarakat melakukan pungutan tertentu.  Secara  psikologi, hal ini merupakan upaya penghindaran ( avoidance ) karena beban kerja yang terlalu banyak. Sehingga, uang pungutan yang menjadi prioritas untuk ditangani polisi. Oleh karena itu, pentingnya shifting kerja dan rasio bebakerja merupakan syarat bagi kesehatan mental. 21
Dalam melihat hubungan komunikasi di antara para  anggota polisi tersebut, penting dipahami bahwa komunikasi yang terjalin di antara sesama anggota polisi merupakan suatu ikatan sosial yang harus dimaknai secara fundamental. Patut untuk disadari bahwa komunikator yang efektif mengendalikan interaksi untuk kepuasan kedua belah pihak. Sehingga dalam manajemen interaksi yang efektif tidak seorang pun merasa diabaikan atau merasa menjadi tokoh penting.
Masing- masing pihak berkontribusi dalam keseluruhan komunikasi. Menjaga peran sebagai pembicara dan pendengar, melalui gerakan mata, ekspresi vokal, serta gerakan tubuh dan wajah yang sesuai. Saling memberikan kesempatan untuk berbicara merupakan keterampilan manajemen interaksi. Begitu juga menjaga percakapan terus mengalir dengan lancar tanpa keheningan panjang yang membuat orang merasa canggung dan tidak nyaman merupakan tanda dari manajemen interaksi yang efektif.
20 Bawengan. GW, 1974, Masalah Kejahatan Dengan Sebab Dan Akibatnya, Pradnya Paramita, Jakarta
21 John M. Violanti, Shifts, Extended Work Hours, and Fatigue: An Assessment of Health and Personal Risks for Police Officer s. U.S. Department of Justice, 2012.
c). Kode etik
Kode etik yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Maksud dan tujuan kode etik adalah untuk mengatur dan memberi kualitas kepada pelaksanaan profesi serta untuk menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi serta untuk melindungi publik yang memerlukan jasa- jasa baik professional. Kode etik jadinya merupakan mekanisme pendisiplinan, pembinaan, dan pengontrolan etos kerja anggota-anggota organisasi profesi.
Ketentuan kode etik polisi tertuang dalam  Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode Etik Profesi Polri. Kode etik ini mengatur beberapa hal diantaranya kewajiban dan larangan bagi anggota Polri, seta penegakan KEPP, seperti sidang terhadap pelanggar kode etik dan sanksi yang dijatuhkan. Salah satu yang di atur dalam dalam kode etik ini adalah larangan bagi anggota polri. Larangan ini digolongkan menjadi empat bagian yang merupakan ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Polri (KEPP), yakni etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.
Pengetahuan, kompetensi, ketrampilan dan pengalaman yang dimiliki Psikolog dan Ilmuwan Psikologi, hendaknya hanya digunakan bagi tujuan yang mendasarkan pada prinsip yang taat asas dan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta nilai- nilai kemanusiaan pada umumnya, dengan disertai upaya-upaya untuk mencegah penyalahgunaan yang dilakukan oleh komunitas psikologi dan pihak lain. 22
5.) Sanksi atau akibat dari pelanggaran anggota di Polres Kendal .
a. Pidana adalah yang terberat, hal ini bias menjadikan anggota diberlakukan sidang KEPP (Kode etik Profesi Polri) dan dapat berakhir dengan putusan PTDH (Pemberhentian tidak dengan hormat)
b. Penempatan dalam ruang khusus paling lama 21 hari.
Ada hal-hal atau yang sering kita sebut dengan Kode Etik Profesi Polri ini. Berikut ini ketentuan hukum yang mengatur tentang hal-hal apa yang disebut
22 Nhopaz Anggara Saputra, Pemeriksaan Psikologi  Terhadapa Anggota Polri di Jajaran Polda Jawa Timur yang Melakukan Pelanggaran disiplin ,  Vol.1 No.7  April 2018
pelanggaran oleh Anggota Polisi yaitu Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:
1. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
2. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
3. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
4. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
5. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
6. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
7. PTDH sebagai anggota Polri.
Mengenai sanksi pidana yang akan didapatkan oleh Anggota kepolisan yang melakukan Pelanggaran bagi disiplin Polri tersebut yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 8 sanksi yang diberikan pada pelanggar berupa , tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik. Dan tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankum untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
Sedangkan pada Pasal 9 Hukuman disiplin berupa:
1. Teguran tertulis;
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
3. Penundaan kenaikan gaji berkala;
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
5. Mutasi yang bersifat demosi;
6. Pembebasan dari jabatan;
7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. 23

## 6. ) Pelaksanaan Konseling di Polres Kendal
Jadwal pembinaan selama jam kantor 5 hari kerja, jam 08.00 sampai 15.00, kecuali dalam kondisi tertentu bisa dilakukan secara insidentil. Dan telah mempersiapkan beberapa konselor yang ada di Polres Kendal. Pembinaan dilakukan pada hari-hari biasa didalam ruang konseling . Kegiatan tersebut bagian dari untuk meningkatan SDM para personel Polres Kendal, dan mewujudkan lingkungan kerja yang nyaman. Bagain dari kegiatan ini salah satu upaya membentuk mental dan prilaku klien agar senantiasa menjalankan profesinya dengan profesional.
Adapun pelaksanaan konseling personel Polres Kendal sebagai berikut : Pertama Konseling Pranikah bagi pasangan yang mengajukan permohonan izin nikah, memberikan motivasi, pembinaan dan nasehat sebelum menempuh kehidupan berumah tangga, termasuk hak, tanggung jawab dan Konseling Pranikah bagi pasangan yang mengajukan permohonan izin nikah.
Kedua Bahwa konseli sedang mengalami permasalahan rumah tangga dan menerima gugatan cerai dari istrinya melalui PA Gresik Jawa Timur. Ketiga Pengumuman hasil akademik, dari jumlah peserta 13 Orang dinyatakan Memenuhi Syarat 6 Orang dan 7 Orang Tidak Memenuhi Syarat. Keempat Visit dan motivasi terhadap anggota yang sedang rawat inap di RSI Weleri Kendal karena sakit. Kelima Konseli sedang berhadapan dengan permasalahan disiplin
23 Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal (8),(9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
karena disersi. Keenam Memberikan support dan motivasi  dalam pelaksanaan tugas serta memberikan materi dan penguatan tugas Polsus agar sesuai SOP. Ketujuh Mediasi dan klarifikasi permasalahan rumah tangga konseli yang menyebabkan istri konseli mengajukan gugatan cerai melalui PN Gresik Jawa Timur. Kedelapan Mendengarkan klarifikasi dari Sdri. AA istri Bripka MA dan keterangan dari orang tua Sdri. AA, karena sejak 2016 Sdri AA sudah pisah rumah dan kembali ke rumah orang tuanya di Gresik Jawa Timur, membuat pernyataan kesepakatan apabila jatuh putusan cerai dari PA Gresik Jawa Timur.
Pada saat yang bersamaan kegiatan ini juga dalam bentuk menjaga integritas dan marwah kepolisan untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Dan pada gilirannya setiap personel Polres Kendal dapat mensinergikan kinerja dengan kualitas kerja pada capaian yang maksimal. Akan tetapi, konsling di Polres Kendal bukan sebagai momok menakutkan bagi personel yang melanggar disiplin, melainkan sebagai peningkatan mutu kinerja dan demi tercapinya cita-cita anggota kepolisian yang bermartabat, berdedikasi yang tinggi, dan menjunjung tinggi profesionalitas.
Dari data laporan konseling di atas juga, bahwasannya konseling di Polres Kendal sudah berjalan dengan sebagaimana mustinya, dan sesuai dengan tingkat permasalahan yang dihadapi klien. Akan tetapi, di balik itu perlunya ada kesesuaian latar belakang keilmuan untuk menunjang program konseling tersebut. Minimnya konselor yang berasal dari lulusan Psikologi atau dari Bimbingan Konseling, tentunya akan menghambat proses untuk menciptakan konseling yang diharapkan. Untuk kedepannya, perlu perekrutan konselor yang berasal dari rumpun keilmuan Psikologi ataupun sejenisnya.
Di samping itu juga, tahapan konseling, perlu di buatkan tindak lanjut dari hasil evaluasi klien yang bermasalah. Dari hasil tersebut tersebut, akan menentukan klien apakah setelah di berikan pemahaman berubah atau tidaknya. Hal ini bisa dilakukan dengan asesmen dan intervensi Psikologi. Dengan minimnya konselor basic Psikologi menyulitkan untuk menentukan keberhasilan dari hasil pemeriksaan konseling klien.
Adapun sebagai bentuk evaluasi konseling di Polres Kendal, maka penulis menguraikannya sebagi berikut menganalisa program yang sudah berjalan dengan memperbaiki kekurangan yang ada, memantau perkembangan konseli dilakukan konsling lanjutan atau dihentikan, dan menambah program baru yang dapat menambah manfaat konseling.
Langkah-langkah evaluasi konseling di Polres Kendal ialah sebagaberikut :
a. Menentukan aspek – aspek perbaikan atau peningkatan yang akan dilakukan,
b. Menyusun ulang desain program secara umum atau layanan bimbingan dan Konseling tertentu dalam rangka perbaikan atau pengembangan
c. Melaksanakan kegiatan dan tindak lanjut sesuai alokasi waktu
d. Konselor dapat membuat desain ulang atau merevisi seluruh program, atau beberapa dari program yang dianggap belum effektif
e. Jika hasil evaluasi baik, tindak lanjut dapat dilakukan dalam bentuk pengembangan atau peningkatan program dengan target yang lebih tinggi dan komplek
f. Mengembangkan jejaring pelayanan agar pelayanan konseling lebih optimal.
g. Melakukan alih  tangan kasus  bagi  anggota Polri  yang  memerlukan bantuan khusus dari ahli lain
h. Mengganti   program   yang   belum   memberikan   kontribusi   pa da anggota Polri
Pemetaan evaluasi Konseling di Polres Kendal, pertama terkait dengan evaluasi ialah iklim kerja di Polres Kendal,  lingkungan kerja membutuhkan upaya-upaya modern, humanisme, dan kebijakan personal yang konsisten, yang mana hal itu tidak hanya mempertimbangkan faktor yang bersifat material tetapi juga mencakup perbaikan pada hubungan manusianya dan latihan-latihan yang diperlukan. Konselor terlebih awal memahami iklim kerja para setiap para
annggota, karena setiap personel memiliki karakteristik individu yang berbeda- beda antara satu dengan yang lainnya.
Mengidentifikasi secara awal iklm kerja merupakan bagian dari konseliing. Artinya bisa jadi personel mengalami stress saat bekerja, ada masalah dengan rekan kerja, begitupan masalah keluarga, ataupun masalah-masalah yang memang diluar kendali kita ,misal penyalahgunaan wewenang, disersi, kdrt, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan lain sebaginya. Dengan demikian, personel juga butuh masukan-masukan yang kontributif, namun dengan pendekatan yang humanis.
Kedua, Karakteristik pengidentifikasian mengenai keluasan dan kedalaman hubungan antara satu anggota dengan anggota yang lainnya, diuraikan menurut jumlah topik yang dibicarakan oleh dua orang serta derajat kepersonalan yang mereka lekatkan pada topik-topik konseling. Banyaknya topik konseling di Polres Kendal yang dikomunikasikan tentunya akan mempengaruhi prilaku klien, artinya konselor lebih memaksimalkan dengan berbagai tahap konseling yang sudah ada. Baik itu dengan pendekatan Individual maupun kelompok.
Ketiga komunikasi antar pribadi ini sebagai penunjang kinerja yang maksimal. Perlu di tingkatkan lagi dan di perkuat dari sisi komunkikasi antar para personel Polres Kendal.
Keempat permasalahan kesehatan mental polisi ini agaknya dapat menjadi suatu perhatian atas kinerja polisi dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat. Analisis terkait ini tentunya butuh data yang cukup lengkap, dan setidaknya personel menyadari akan pentingnnya menyelesaikan setiap permasalahan yang ada.

## 7). Implikasi Pembinaan Konseling Anggota Polres Kendal dalam Kognitif Sosial
Albert   Bandura adalah salah satu   ahli psikologi behavioristik yang mencoba kembali mentestimonikan pembelajaran observasi (observational learning) yang ditolak oleh Miller dan Dollard dalam hal pembentukan perilaku
dan kepribadian dalam lingkungan, apakah perilaku itu dibentuk oleh kognitif atau tidak. Alwisol dalam Alfaiz mengemukakan hasil riset Bandura menemukan proses belajar membentuk perilaku adanya keterlibatan aspek kognitif. Menurut Bandura   manusia dapat   berfikir   dan   mengatur   tingkah   lakunya sendiri; sehingga mereka bukan semata-mata bidak yang menjadi objek pengaruh lingkungan. Sifat kausal bukan dimiliki sendirian  oleh    lingkungan karena orang dan lingkungan saling mempengaruhi.  Kedua,  Bandura  menyatakan banyak   aspek  fungsi kepribadian  melibatkan interaksi orang satu dengan  yang lain. 24
Dalam  perspektif kognitif sosial, individu dipandang berkemampuan proaktif dan mengatur diri daripada sebatas mampu berperilaku reaktif dan dikontrol oleh kekuatan biologis atau lingkungan. Selain itu, individu juga dipahami memiliki self-beliefs yang memungkinkan mereka berlatih mengukur pengendalian atas pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. 25
Berangkat dari beberapa hal tersebut, bahwasanya teori kognitif sosial membutuhkan beberapa komponen perilaku yang mana diantaranya adalah mengobservasi dan meniru orang lain dalam hal sosial. Peran kognitif juga memberi pengaruhnya baik dalam melihat, memahami, dan adanya proses modifikasi perilaku.
Implikasi teori Bandura dalam proses konseling Polres Kendal, maka perlu disadari oleh para konselor, dituntut memiliki keterampilan dan kepribadian yang sesuai atau mantap. Konselor harus menyadari selama proses konseling dirinya menjadi model bagi klien baik dalam perilaku, nilai- nilai, norma-norma, bahkan keyakinan-keyakinanaya yang diterima atau diamati klien, baik secara verbal maupun non verbal.
24 Alfaiz, Perspektif Teori Kognitif Sosial dan Psikosintesis Dalam Membentuk Kepribadian, ( Buku Bunga Rampai, 2017, Malang: CV.IRDH). 5
25 Abd. Mukhid, Self Eficacy (Persektif Teori Kognitif Sosial dan Implikasinya Terhadap Pendidikan), dalam Jurnal Tadrîs. Volume  4. No. 1,  2009, 107.
Yang perlu diperhatikan selama proses konseling, konselor hendaknya menciptakan hubungan agar klien merasa tidak dihakimi atau diadili tetapi klien merasakan bahwa konselor menyukainya dengan segala informasi mengenai masa lalunya, keluarganya, pengalaman-pengalaman, serta rencana-rencananya. Informasi ini sangat bermanfaat bagi konselor untuk memahami klien. Dalam memahami klien sangat dibutuhkan pemahaman mengenai bagaimana klien dapat menggunakan waktunya untuk melaksanakan proses konseling, sehingga kesepakatan yang dibuat dapat dilaksanakan dengan baik
Dari beberapa sajian data konseling bagian kabag SDM Polres Kendal, maka ada peningkatan dan perubahan secara mendasar bagi klien yang bermasalah. Denggan adanya program konseling bertajuk “ Konco Ngupi”, memberikan hasil yang bagus. Salah satu perubahan yang mendasar ialah salah satu kasus disersi. Setelah mengikuti dengan serius dan memahami setiap saran dan masukan dari konselor yang ada di Polres Kendal.
Sebagaimana teori Bandura, kepercayaan diri sangatlah penting dalam membangun kesadaran mental dan prilaku. Konselor telah berusaha dengan melakukan berbagai pendekatan konseling, dan memberikan pelayanan yang prima pada klien. Dan menerapkan berbagai pola agar klien keluar dari masalah yang di hadapinnya. Beberapa tahapan yang dilakukan bagi konselor di Polres Kendal meliputi preventif, kuratif , dan rehabilitasi.
Preventif misalkan konselor melaksanakan diskusi ringan dan menanyakan sekitar permasalah yang di hadapi klien. Dan menariknya disini bukan dilaksanakan pada ruangan khusus, melainkan di tempat-tempat  tongkrongan kopi ataupun sejenisnya. Tujuannya ialah klien tidak merasa di hakimi atau merasa bersalah. Salah satu contoh kasusnya ialah memberikan pengarahan bagi personel pra menikah dan serta tanggung jawabnnya sebagai anggota kepolisian.
Kuratif dengan cara diskusi dan melibatkan dua orang konselor, dan mengajukan beberapa pertanyaan bagi klien. Salah satu contohnya  apa yang membuat anda melakukan seperti ini? Apa ada masalah lain, sehingga anda
melakukan perbuatan ini?. Dari berbagai pertanyaan, setelah itu konselor memberikan pengarahan, motivasi, dan memberikan solusi pada klien. Misalkan Disersi, KDRT, perceraian, penyahgunaan wewenang, dan lain sebagainya.
Rehabilitasi ialah pendekatan alternatif terakhir yang di ambil oleh para konselor di Polres Kendal. Ini menyangkut tentang para personel yang melanggar ketentuan dan melawan hukum. Dan pada kasus-kasus yang berat. Penyalagunaan dan penggunaan obat-obat terlarang, kekerasan dalam rumah tangga, maupun kejahatan-kejatan yang lainnya.
Dari bebepa penjelasan di atas, terasa bermanfaat terutama bagi klien dari hasil konseling yang di selenggarakan di Polres Kendal. Salah satunya ketika kasus Disersi. Setelah diberikan pemahaman dan penguatan akan pentingnya sebagai abdi negara. Klien memahami setiap masukan-masukan dari konselor. Merasa nyaman, mulai rajin masuk kantor, aktif dalam kegiatan dinas, dan tidak bolos ketika jam kerja maupun hari efektif kerja. Begitupun pada kasus-kasus lainnya.

## D. K e s i m p u l a n
Upaya psikolog di Polres Kendal dalam pembinaan mental  yaitu melalui pembinaan dengan kegiatan konseling dengan mengidentifikasi masalah yang menyebabkan perilaku pelanggaran disiplin, melakukan pembinaan melalui observasi psikologis, melakukan pembinaan melalui ceramah keagamaan, melakukan pembinaan melalui wawancara, melakukan pembinaan melalui diskusi, melakukan pembinaan melalui praktik dan melakukan pembinaan melalui pendampingan. Dan pentingnya efikasi diri untuk mengatasi setiap permasalahan yang di hadapi personel tentunya akan memberikan dampak positif, terutama melalui layanan konseling. Pada hakikatnya akan  memberi keyakinan untuk berhasil dan sukses pada individu sehingg memiliki komitmen yang tinggi, tidak menyerah dan memiliki beberapa cara dalam memecahkan masalahnya Di samping itu, terdapat beberapa kendala dalam proses konseling di Polres Kendal. Di antaranya konselor yang kurang menguasai materi, konselor susah di temui, klien
tidak memahami materi yang di berikan oleh konselor, dan lain-lainnya. Dari beberapa tahapan evaluasi konseling di Polres Kendal, perlu upaya evaluasi secara berkala, dan secara pelaksanaan konseling sudah berjalan dengan baik. Dan pada gilirannya menghantarkan personel dapat terbantu untuk menyelasaikan masalah yang dihadapinya. Di sisi lain, penambahan tenaga konslor yang berlatar belakang keilmuan Psikologi ataupun sejenisnya. Setiap evaluasi personel yang bermasalah perlu tindakan lebih lanjut, demi tercapinya program Konseling di Polres Kendal.

## Daftar Pustaka
Abd. Mukhid, Self Eficacy (Persektif Teori Kognitif Sosial dan Implikasinya Terhadap Pendidikan), dalam Jurnal Tadrîs. Volume  4. No. 1,  2009 Bawengan. GW, 1974, Masalah Kejahatan Dengan Sebab Dan Akibatnya,
Pradnya Jakarta
Conny R. Semiawan, Metode Penelitan Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya , Jakarta: Grafindo, 2012 DeVito, J. A. The Communication Handbook: A Dictionary (New York: Harper& Row, 1986
Daniasari, Arfianti, and Meilani Dewi Setiamanah. 2020. “Pemanfaatan Pelayanan Sosial Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Oleh Anak Korban Tindak Kekerasan Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.” Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos) 2(1):18–38. doi: 10.31595/rehsos.v2i1.254.
John M. Violanti, Shifts, Extended Work Hours, and Fatigue: An Assessment of Health and Personal Risks for Police Officer s. U.S. Department of Justice, 2012.
L. Chintya, Evaluasi Pembinaan SDM Polda Lampung (Studi Pada Anggota Polri yang Bermasalah). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung , 2017. Marpaung, L. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana . Jakarta: (2005).  Sinar Grafika. Nhopaz Anggara Saputra, Pemeriksaan Psikologi  Terhadapa Anggota Polri di Jajaran Polda Jawa Timur yang Melakukan Pelanggaran disiplin , Vol.1 No.7  April 2018
Peraturan Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Sumber Daya Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelayanan Konseling Bagi Pegawai Negari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.
Pasal ayat 1 huruf a PP Republik RI Nomor 1  Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal (8),(9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Rendi Aji Prihaningtyas, Anak Obesitas Bandung: Elex Media Komputindo, 2018 . Sanapiah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan. (Surabaya :Usaha Nasional, 2006
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D , Bandung: Alfabeta, 2012 Suwardi Endaswara, Metode, Teori, Tekhnik Penelitian Kebudayaan, (Yogyakarta:Pustaka Widyataman,2006.
Ujang khiyarusoleh, Konsep Perkembangan Kognitif Pada Anak Menurut Jean Piaget , Vol, 5 No. 1 Maret 2016
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal Undang 14 huruf h.
Nyoman Widyani. 2015. “Analisis Peran Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Jembrana.” PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu