## INTERPRETASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2019-2021

## INTERPRETATION OF THE BALI PROVINCIAL GOVERNMENT
FINANCIAL REPORTS 2019-2021
Ferica Christinawati Putri 1
1 Universitas Borneo Tarakan
fericacputri@borneo.ac.id
______________________________________________________________________

## ABSTRAK
Pemberlakuan  sistem  akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual  menuntut  akuntabilitas  dan transparansi pada setiap Pemerintah Daerah di Indonesia. Bentuk akuntabilitas dan transparansi Pemerintahan  Daerah  diwujudkan  melalui  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD). Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  deskriptif  dengan  menggunakan  sumber  data yang  berasal  dari  LKPD  Pemerintah  Provinsi  Bali  Tahun  Anggaran  2019-2021.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengukur  kondisi  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Bali  dengan  menggunakan Rasio  Operasi  dan  Komitmen  Layanan,  Rasio  Kelenturan  Keuangan,  Rasio  Likuiditas Operasional,  Rasio  Solvabilitas  Jangka  Pendek,  dan  Rasio  Kemandirian  Keuangan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Rasio  Operasi  dan  Komitmen  Layanan  setiap  tahunnya mengalami  penurunan,  Rasio  Kelenturan  Keuangan  menunjukkan  kondisi  keuangan  yang  baik dalam  memenuhi  belanja  wajib,  Rasio  Likuiditas  Operasional  menunjukkan  kemampuan organisasi dalam beroperasi dengan baik, Rasio Solvabilitas Jangka Pendek  menunjukkan  total aset  lancar  yang  dimiliki  Pemerintah  Provinsi  Bali  sangat  cukup  untuk  memenuhi  kewajiban lancar,  dan  Rasio  Kelenturan  Keuangan  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Provinsi  Bali kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  berdasarkan  Rasio  A  termasuk  kategori  baik  dan  Rasio  B termasuk pada kategori tidak baik dalam mendanai aktivitas pemerintahannya.
Kata kunci : Kondisi Keuangan, Rasio Keuangan, Akuntabilitas.

## ABSTRACT
The implementation of an accrual-based government accounting system demands accountability and  transparency  for  every  local  government  in  Indonesia.  The  form  of  regional  government accountability and transparency is realized through the Regional Government Financial Report (LKPD).  This  research  is  a  descriptive  quantitative  research  using  data  sources  originating from the LKPD of the Provincial Government of Bali for the 2019-2021 Fiscal Year. This study aims  to  measure  the  financial  condition  of  the  Provincial  Government  of  Bali  by  using Operational  and  Service  Commitment  Ratios,  Financial  Flexibility  Ratios,  Operational Liquidity  Ratios,  Short  Term Solvency  Ratios,  and  Financial  Independence  Ratios. The  results show  that  the  Operational  Ratio  and  Service  Commitment  have  decreased  every  year,  the Financial Flexibility Ratio shows good financial conditions in meeting mandatory spending, the Operational Liquidity Ratio shows the ability of the organization to operate properly, the Short- Term Solvency Ratio shows the total current assets owned by the Provincial Government Bali is sufficient  to  meet  current  liabilities,  and  the  Financial  Flexibility  Ratio  shows  that  the Provincial Government of Bali contributes Local Own Revenue based on Ratio A which is in the good category and Ratio B is included in the bad category in funding its government activities.
Keywords : Financial Condition, Financial Ratios, Accountability.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  demokrasi yang  telah  menerapkan  sistem  otonomi daerah dengan asas desentralisasi fiskal. Penyelenggaraan  pemerintah  daerah yang  berbasis  dengan  otonomi  daerah bertujuan untuk memudahkan
penyampaian pelayanan dari pemerintah kepada  masyarakat.  Pemerintah  daerah memiliki  peran  yang  sangat  penting dalam  proses  pelaksanaan  otonomi daerah  yaitu  agar  membawa  dampak yang positif pada pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tujuan negara.
Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah menyebutkan  bahwa  proses  akuntansi terdiri dari proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian  laporan  serta  interpretasi  atas hasil  dari  proses  akuntansi  tersebut. Dalam  memenuhi  syarat  terwujudnya akuntabilitas dan tranparansi Pemerintah  Daerah  telah  melaksanakan proses akuntansi tersebut, namun
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD) belum digunakan secara optimal untuk  pengambilan kepurusan,
yang  disebabkan  kualitas  LKPD  yang kurang informatif serta memiliki
pengaruh paradigma politik di
Indonesia (Suhartanto, 2013).
Pemerintahan  di  Indonesia,  pada setiap  tingkat  provinsi,  kota,  dan kabupaten,  harus  menyiapkan  laporan keuangan  yang  terdiri  dari  neraca, laporan  kinerja  aktual  dibandingkan
dengan  anggaran,  dan  laporan  arus  kas (UU 17/2003, UU 1/2004, UU 32/2004, dan  PP 58/2005). Laporan keuangan ini memberi  tahu  pengguna  tentang  nilai total  aset,  total  utang,  aset  bersih,  total pendapatan,  total  pengeluaran,  arus  kas masuk dan keluar. Pelaksanaan pengelolaan keuangan suatu pemerintah daerah  secara  efektif,  efisien,  dan akuntabel  diwujudkan  melalui  LKPD, sehingga  masyarakat  sebagai  pemberi amanah kepada pemerintah membutuhkan informasi mengenai pelaksanaan  keuangan  daerah  pada setiap tahun anggaran. Namun, kemampuan untuk menganalisis
pengelolaan  keuangan  tidak  dimiliki oleh  semua  masyarakat  (Putri,  2022). LKPD  yang  diaudit  ini  tidak  cukup memberi tahu pengguna tentang kondisi keuangan  Pemerintah  Daerah  (Ritonga, 2014).
Mengetahui kondisi keuangan suatu Pemerintahan  Daerah  menjadi  sangat penting  karena  pemerintah  merupakan penyedia utama layanan langsung kepada  masyarakat,  termasuk  layanan kesehatan,  pendidikan,  dan  jalan  dan jembatan  (Ritonga,  2014).  Namun, Pemerintah Daerah hanya dapat memberikan  layanan  ini  jika  dalam kondisi  keuangan  yang  sehat.  Kondisi keuangan seperti itu menjamin keberlanjutan Pemerintah Daerah dalam memberikan  layanan  dengan  kualitas yang  sesuai.  Selain  itu,  Pemerintah Daerah  dengan  kondisi  keuangan  yang sehat  tidak  hanya  berdampak  langsung pada  masyarakat  setempat,  tetapi  juga berperan  penting  dalam  perekonomian.
Jika Pemerintah Daerah gagal memenuhi kewajiban keuangannya,
ekonomi  regional  dapat  terpengaruh secara negatif (Honadle, 2003).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk
memberikan interpretasi terhadap kondisi  kondisi  keuangan  Pemerintah Provinsi  Bali  pada  tahun  anggaran 2019-2021 untuk mengukur ketercapaian pengelolaan keuangan yang  telah  diamanahkan  oleh  rakyat yang  merupakan  wujud  dari  kondisi keuangan  pemerintah  daerah  tersebut.
Interpretasi  terhadap  kondisi  keuangan Pemerintah Provinsi Bali ini menggunakan  beberapa  rasio  keuangan pada Sistem Pemantauan Tren Keuangan  yang  dikembangkan  oleh
Ritonga (2014).

## TINJAUAN PUSTAKA
Teori Stewardship
Teori stewardship menyatakan bahwa perilaku seorang akan menempatkan kepentingan jangka
panjang kelompok di atas tujuan pribadi untuk  melayani  kepentingan  seseorang (Muth  &  Donaldson,  1998).  Menurut teori stewardship ,  para  manajer  selalu
bertindak untuk memaksimalkan kepentingan organisasi. Kesuksesan organisasi  menggambarkan optimalisasi utilitas kelompok prinsipal serta manajemen.  Teori  ini  menemukan bahwa suatu organisasi akan sukses bila bila  organisasi  dapat  bekerja  secara efektif  dan  efisien  sehingga  akan berdampak  pada  kepuasan  kepada pengguna layanan dan pengelola organisasi (Muth & Donaldson, 1998).
Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kondisi keuangan merupakan probabilitas kemampuan suatu pemerintah  untuk  memenuhi  kewajiban keuangannya kepada kreditur,
konsumen,  karyawan,  pembayar  pajak, pemasok,  konstituen,  dan  lain-lain karena  jatuh  tempo  (Berne  &  Scramm, 1986).  Kondisi  keuangan  menunjukkan kemampuan  pemerintah  daerah  untuk membiayai layanannya secara berkelanjutan (Nollenberger, 2003). Nollenberger mengklasifikasikan kondisi keuangan menjadi: rasio solvabilitas kas, rasio solvabilitas anggaran,  rasio  solvabilitas  jangka panjang,  dan  rasio  solvabilitas  tingkat layanan. Rasio solvabilitas kas merupakan kemampuan pemerintah daerah  untuk  menghasilkan  uang  tunai yang  cukup  selama  30  atau  60  hari untuk  membayar  tagihannya.  Rasio Solvabilitas
anggaran adalah kemampuan  pemerintah  daerah  untuk menghasilkan  pendapatan  yang  cukup untuk mendanai tingkat layanan saat ini atau yang diinginkan. Rasio solvabilitas jangka  panjang  adalah  kemampuan pemerintah  daerah  untuk  memenuhi semua kegiatan pengeluarannya termasuk  pengeluaran  rutin    serta  yang hanya akan muncul pada tahun-tahun di mana  mereka  harus  dibayar.  Lebih lanjut,  solvabilitas  tingkat  layanan adalah  kemampuan  pemerintah  daerah untuk memberikan layanan pada tingkat dan  kualifikasi  yang  diperlukan  dan diinginkan oleh orang-orangnya.
Canadian  Institute  of  Chartered Accountant (CICA, 1997)
mendefinisikan kondisi keuangan pemerintah  sebagai  yang  diukur  dari aspek  keberlanjutan,  kerentanan,  dan fleksibilitas  dalam  konteks  keseluruhan lingkungan  ekonomi  dan  keuangan.
Keberlanjutan merupakan kondisi dimana pemerintah mampu
mempertahankan  program  yang  sudah ada  dan  memenuhi  persyaratan  kreditor tanpa  menimbulkan  beban  utang  pada perekonomian. Kerentanan adalah suatu kondisi  dimana  pemerintah  menjadi tergantung  sehingga mengakibatkan kerentanan  terhadap  sumber  pendanaan di  luar  kendali  baik  yang  bersumber dari  domestic  maupun  internasional. Fleksibilitas  adalah  kondisi  dimana pemerintah dapat meningkatkan sumber daya  keuangannya  untuk  merespon peningkatan komitmen melalui peningkatan pendapatan dan meningkatkan kapasitas utang. Kloha  et  al.  (2005)  memberikan definisi bahwa kondisi keuangan merupakan  konteks      dari fiscal distress . Kloha et al. (2005) mendefinisikan kondisi keuangan sebagai  kondisi  di  mana  Pemerintah Daerah  tidak  dapat  memenuhi  standar dalam  operasi,  utang,  dan  kebutuhan masyarakat  mereka  selama  beberapa tahun  berturut-turut,  sedangkan  Jones dan  Walker  (2007)  menafsirkan fiscall
distress sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan  tingkat  layanan  yang sudah ada sebelumnya kepada masyarakat.  Di  sisi  lain,  Hendrick (2004) mendefinisikan kondisi
keuangan dari segi kesehatan fiskal. Dia mendefinisikannya  sebagai  kemampuan
Pemerintah  Daerah  untuk  memenuhi
kewajiban  keuangan  serta  layanan kepada  masyarakat.  Rivenbark  dan
Roenigk (2011) mendefinisikannya sebagai kemampuan Pemerintah Daerah untuk  memenuhi  kewajiban  keuangan, layanan,    dan  modal  yang  sedang berlangsung    berdasarkan  status  aliran sumber  daya  dan  stok  sebagaimana ditafsirkan  dari  keadaan  keuangan tahunan.
Dari  berbagai  definisi  yang  telah dikembangkan para perneliti dan isntitusi  sebelumnya,  maka  definisi kondisi  keuangan  yang  paling  banyak diterima adalah kemampuan pemerintah daerah  untuk  memenuhi  kewajiban keuangannya  secara  tepat  waktu  dan kemampuan  untuk  mempertahankan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Kondisi keuangan diukur dengan  menggunakan  rasio  keuangan pada Sistem Pemantauan Tren Keuangan  yang  dikembangkan  oleh Ritonga (2014): 1. Rasio Operasi dan Rasio Komitmen Layanan Rasio operasi dan rasio komitmen  digunakan  untuk  mengukur kemampuan operasional organisasi untuk  mendapatkan  sumber  daya  dari menjalankan  tugas  dan  fungsi  yang dimilikinya  dan  sumber  daya  yang dibutuhkan  untuk  menjalankan  tugas dan fungsinya tanpa mengurangi capaian layanan yang telah ada (Ritonga, 2014). R𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 (𝐴1) = 𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠 𝐷𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑡 (𝐿𝑂)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛
R𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 (𝐴2) = 𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠 𝐷𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑡 (𝐿𝑂) 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 (𝐿𝑂 R𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑡𝑚𝑒𝑛 (𝐵1) = 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑙𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝 R𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑡𝑚𝑒𝑛 (𝐵2) =
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑙𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝

## 2. Rasio Kelenturan Keuangan
Kelenturan  keuangan  merupakan indikator  yang  menunjukkan  sumber daya bebas yang tersedia untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat.    Kelenturan  keuangan dilihat  dari  kemampuan  pendapatan operasional organisasi dalam memenuhi belanja  wajib  setiap  tahun.  Belanja wajib  merupakan  semua  belanja  yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk  mempertahankan  layanan  yang sudah ada.
R𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐴 = (𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 − 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑊𝑎𝑗𝑖𝑏) 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
R𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐵 = (𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 − 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑊𝑎𝑗𝑖𝑏)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑊𝑎𝑗𝑖𝑏 R𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐶 = (𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 − 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑊𝑎𝑗𝑖𝑏) 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 Semakin besar nilai Rasio
Kelenturan  Keuangan,  maka  semakin baik  kondisi  keuangan  pemerintah daerah  karena  memiliki  sumber  daya bebas  untuk  meningkatkan  layanan. (Ritonga, 2014) .

## 3. Rasio Likuiditas Operasional
Likuiditas  operasional  merupakan kemampuan organisasi untuk beroperasi tanpa mengurangi capaian layanan yang sudah  ada,  baik  kualitas  maupun kuantitas. Rasio ini menunjukkan kemampuan  pemda  untuk  menyediakan
dan
mempertahankan kualitas pelayanan  publik  yang  dibutuhkan  dan diinginkan oleh masyarakat R𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐿𝑖𝑘𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝐾𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑊𝑎𝑗𝑖𝑏
Semakin  besar  nilai  rasio  likuiditas operasional  maka  organisasi  semakin memiliki  kemampuan  beroperasi  tanpa mengurangi  kualitas  dan  kuantitas layanan yang telah ada (Ritonga, 2014).

## 4. Rasio
Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek Solvabilitas keuangan jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah  daerah  untuk  memenuhi kewajiban  keuangannya  yang  jatuh tempo  dalam  waktu  kurang  dari  atau sama dengan dua belas bulan.
R𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐴 = (𝐾𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑡𝑎𝑟𝑎 𝐾𝑎𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘) 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
R𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐵
= (𝐾𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑡𝑎𝑟𝑎 𝐾𝑎𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘 + 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔) 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
R𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐶
=
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

## 5. Rasio Kemandirian Keuangan
Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi dimana pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan diluar  kendalinya  atau  pengaruhnya, baik  dari  sumber  nasional  maupun internasional
R𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐴 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝐿𝑅𝐴 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐿𝑅𝐴
R𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐵 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝐿𝑅𝐴 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
Semakin  besar  nilai  rasio-rasio tersebut,  maka  semakin  besar  pula
kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendanai  aktivitas  pemerintah  daerah (Ritonga, 2014)

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan penelitian kuantitatif  deksriptif.  Rasio  keuangan pada penelitian ini menggunakan beberapa rasio dalam STPK yang terdiri dari  Rasio  Operasi  dan  Komitmen Layanan,  Rasio  Kelenturan  Keuangan, Rasio  Likuiditas  Operasional,  Rasio Solvabilitas  Jangka  Pendek,  dan  Rasio
Kemandirian Keuangan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Bali tahun 2019-2021. Penelitian  ini  menggunakan  5  (lima) dari  15  (lima  belas)  indikator  pada Sistem  Pemantauan  Tren  Keuangan (STPK) yang dikonsepkan oleh Ritonga
(2014) untuk mengukur kondisi
keuangan  Pemerintah  Daerah.  Sumber data  berasal  dari  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Bali selama tahun 2019-2021.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Rasio Operasi dan Komitmen Layanan Pada tahun 2020, nilai
pertumbuhan  rasio  operasi  A1  sebesar 0,168 dan A2 0,175. Nilai pertumbuhan
Rasio  Komitmen  Layanan  B1  sebesar 0,034  dan  B2  0,039.  Sedangkan  pada tahun  2021  nilai  rasio  operasi  A1  (- 0,085) dan ∆A2  (-0,097).  Nilai
pertumbuhan  B1  (-0,045)  dan  B2  (-
0,076) yang artinya kondisi kemampuan beroperasional  Pemerintah  Daerah  Bali sangat buruk.

## Tabel 1. Tabel Rasio Operasi Provinsi Bali Tahun 2019-2021
Tahun 2019 2020 2021  2020  2021 A1 0,065 -0,103 -0,018 0.168 -0,085 A2 0,061 -0,115 -0,108 0,175 -0,097
Sumber: Data diolah, 2022 Sumber: Data diolah, 2022
Gambar 1. Grafik Rasio Operasi Provinsi Bali Tahun 2019-2021
-0.14 -0.12 -0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 2019 2020 2021 A1 A2

## Tabel 2. Tabel Rasio Komitmen Layanan Provinsi Bali Tahun 2019-2021
Tahun 2019 2020 2021  2020  2021 B1 0,092 0,059 0,104 0,034 -0,045 B2 0,150 0,111 0,187 0,039 -0,076
Sumber: Data diolah, 2022

## Sumber: Data diolah, 2022
Gambar 2. Grafik Rasio Komitmen Layanan Provinsi Bali Tahun 2019-2021
Pertumbuhan  negatif  pada  rasio operasi dan komitmen layanan menunjukkan  kemampuan  operasional yang sangat buruk karena tidak memiliki  sumber  daya  bebas  dalam meningkatkan pelayanan (Bisma, 2010). Pada  prinsipnya  pemberian  pelayanan harus mampu menunjukkan kemampuan  Pemerintah  Daerah  untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat (Ritonga, 2014). Hal ini disebabkan oleh kemampuan  Pemerintah  Provinsi  Bali
untuk  mendapatkan  pendapatan  dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya  semakin  menurun.  Hal  ini tidak  sejalan  dengan  teori Stewardship
yang  mengatakan  bahwa  organisasi akan mengupayakan kepentingan jangka Panjang organisasi dan penerima layanan.

## Rasio Kelenturan Keuangan
Semakin besar nilai rasio kelenturan  keuangan,  maka  semakin baik  kondisi  keuangan  pemerintah daerah  karena  memiliki  sumber  daya bebas untuk meningkatkan layanan.
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 2019 2020 2021 B1
B2
Tabel 3. Tabel Rasio Kelenturan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali 2019-2021 Tahun 2019 2020 2021 Rasio A 0,32 0,18 0,20 Rasio B 1,02 0,51 0,54 Rasio C 0,30 0,20 0,20 Sumber: Data diolah, 2022

## Sumber: Data diolah, 2022
Gambar 3. Grafik Rasio Rasio Kelenturan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2019-2021 Dalam Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  Bali,  Belanja  wajib hanya  terdiri  dari  Belanja  pegawai  dan penyusutan.  Terdapat  tiga  rasio  dalam menghitung  kelenturan  keuangan  yaitu Rasio A, Rasio B dan Rasio C.
Dari  perhitungan  ketiga  operasi tersebut  terjadi  penurunan  dari  tahun 2019  ke  tahun  2020,  untuk  Rasio  A sebesar  0,14,  Rasi0  B  sebesar  0,51  dan Rasio  C  sebesar  0,10.  Jika  dilihat  dari perhitungan, kelenturan keuangan Pemerintah  Daerah  Bali  dalam  keadaan baik. Nilai Rasio Kelenturan Keuangan  Pemerintah  Provinsi  Bali, maka  semakin  baik  kondisi  keuangan
memiliki  nilai  positif  dari  pembilang
(Pendapatan  Operasional  -  Belanja Wajib) menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi  Bali  memiliki  sumber  daya bebas  ( free  resources )  yang  tersedia untuk  meningkatkan  layanan  kepada masyarakat.

## Rasio Likuditas Operasional
Semakin  besar  nilai  rasio  likuiditas operasional  maka  organisasi  semakin memiliki  kemampuan  beroperasi  tanpa mengurangi  kualitas  dan  kuantitas layanan  yang  telah  ada.  Hasil  rasio likuiditas  juga  menunjukkan  bahwa  kas tersedia  untuk  memenuhi  total  belanja wajib.
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 2019 2020 2021 Rasio A
Rasio B Rasio C
Tabel 4. Tabel Rasio Likuiditas Operasional Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019-2021 Tahun 2019 2020 2021 Rasio Likuiditas Operasional 41,525 9,44% 41,13%

## Sumber: Data diolah, 2022

## Sumber: Data diolah, 2022
Gambar 4. Grafik Rasio Likuiditas Operasional Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019-2021
Hasil  perhitungan  rasio  likuiditas operasional  pada  tahun  2019  sebesar 41,52%,  pada  tahun  2020  sebesar 9,44%  dan  pada  tahun  2021  sebesar 41,13%.
Untuk  tahun  2019-2020  terjadi penurunan  yang  sangat  signifikan,
dikarenakan  jumlah  kas  pada  tahun 2020 hanya sebesar Rp 191.594.109.904,54 Namun, untuk
tahun 2021, terjadi peningkatan  sebesar 31,69%.  Nilai  kas  yang  lebih  besar daripada  belanja  wajib  menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mampu untuk  melaksanakan  belanja  wajib dengan menggunakan kas yang ada. Hal ini  sejalan  dengan  teori Stewardship bahwa  pemimpin  organisasi  dalam  hal ini  adalah  Pemerintah  Provinsi  Bali sebagai  principal  mengupayakan  untuk
tercapainya kesuksesan organisasi (Muth & Donaldson, 1998). Ketercapaian  kinerja  pemerintah  dapat dilihat  dari  kemampuan  pelaksanaan belanja yang telah dianggarkan.

## Rasio  Solvabilitas  Keuangan  Jangka Pendek
Solvabilitas keuangan jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah  daerah  untuk  memenuhi kewajiban  keuangannya  yang  jatuh tempo  dalam  waktu  kurang  dari  atau sama dengan dua belas bulan.
Nilai  minimal  untuk  Rasio  A sebaiknya  adalah  satu  kali  dengan maksud  agar  setiap  Rp  1  kewajiban lancar  dijamin  dengan  Rp  1  aset  lancar yang likuid.
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 2019 2020 2021
Tabel 5. Tabel Rasio Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019-2021 Tahun 2019 2020 2021 Rata-Rata Rasio A 4,94 1,20 2,28 2,81 Rasio B 5,52 1,81 2,85 3,34 Rasio C 6,04 2,45 3,12 3,84 Sumber: Data diolah, 2022

## Sumber: Data diolah, 2022
Gambar 5. Grafik Rasio Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019-2021
Dalam interpretasinya,  semakin tinggi nilai  ketiga  rasio  tersebut mengindikasikan semakin banyak aktiva lancar Pemda yang tersedia untuk menjamin kewajiban jangka pendeknya. Namun demikian nilai rasio yang terlalu tinggi merupakan indikator yang kurang baik karena menunjukkan bahwa Pemda memiliki  aktiva  lancar  yang  berlebih sehingga  pelayanan  publik  menjadi kurang optimal (Putri, 2022).
Meski  secara  konsep  nilai-nilai tersebut mencerminkan kapasitas keuangan  yang  baik,  namun  dari  sisi manajemen  dan  perencanaan  anggaran
nilai  rasio  rasio  tersebut  di  Kota Magelang tergolong cukup tinggi. Nilai yang tinggi ini memberi indikasi bahwa alokasi aset untuk pelayanan masyarakat  kurang  optimal,  sehingga banyak yang menjadi idle di akhir tahun pembukuan (Ritonga, 2014).
Selama  kurun  waktu  tahun  2019- 2021 rasio solvabilitas jangka pendek di Provinsi  Bali  memiliki  rata-rata  untuk rasio  A  sebesar  2,80;  rasio  B  3,39  dan rasio C sebesar 3,83. Kenaikan
indikator  ini  menunjukkan  total  aset lancar yang dimiliki Pemerintah
0 1 2 3 4 5 6 7 2019 2020 2021 Rata-Rata
Rasio A Rasio B Rasio C
Provinsi  Bali  sangat  cukup  untuk memenuhi kewajiban lancar.

## Rasio Kemandirian Keuangan
Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi dimana pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan
diluar  kendalinya  atau  pengaruhnya, baik  dari  sumber-sumber  nasional  dan internasional. Semakin besar nilai rasio- rasio tersebut, maka semakin besar  pula kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendanai aktivitas pemerintah daerah.
Tabel 6. Tabel Rasio Kemandirian Keuangan  Pemerintah Provinsi Bali Tahun
2019-2021 Tahun 2019 2020 2021 Rasio A 60,54% 53,68% 52,63% Rasio B 91,36% 48,28% 49,71%
Sumber: Data diolah, 2022

## Sumber: Data diolah, 2022
Gambar 6. Grafik Rasio Kemandirian Keungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019-2021
Untuk  Rasio  A,  terjadi  penurunan dari  tahun  2019  ke  tahun  2020  sebesar
6,86%  dan  terjadi  penurunan  lagi  pada tahun  2020  ke  tahun  2021  sebesar 1,05%. Untuk Rasio B, terjadi penurunan  dari  tahun  2019  ke  tahun 2020  sebesar  43,08%  dan  pada  tahun 2020 ke  tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,43%.
Berdasarkan  data  dari  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Bali Tahun  2019,  2020,  dan  2021  mengenai rasio kemandirian, berdasarkan Rasio A Pemerintah  Provinsi  Bali  memiliki komposisi  Pendapatan  Asli  Daerah yang lebih besar daripada total pendapatan.    Berdasarkan  Rasio  B Pemerintah  Provinsi  Bali  pada  tahun
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 2019 2020 2021 Rasio A
Rasio B
2019 memiliki komposisi total
Pendapatan  Asli  Daerah  yang  sangat mandiri,  sedangkan  pada  tahun  2020 dan  2021  komposisi  total  Pendapatan Asli  Daerah  mengalami  penurunan untuk  melaksanakan  belanja  daerah  hal ini disebabkan oleh keterpurukan kondisi  pada  masa  pandemi  covid-19. Ketergantungan  fiskal  Pemerintah  Bali terhadap  Pemerintah  Pusat  mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan tahun 2021.  Kondisi ini mengisyaratkan bahwa  dana  alokasi  yang  bersumber dari Pemerintah Pusat menjadi dominan dalam mengelola  pemerintahan  di Provinsi  Bali.  Kemandirian  keuangan yang  lemah  ini  juga  dapat  disebabkan oleh  kebijakan  yang  terdapat  dalam konstitusi Indonesia (Indriani, 2020).
Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah  akan  meningkatkan  kapasitas pemerintah  daerah  untuk  mendanai program  kegiatan  pelayanan  kepada masyarakat. Oleh karena itu pemerintah daerah  dengan  kemampuan  pendapatan asli  daerah  yang  kuat  akan  memiliki kondisi  keuangan  yang  baik  pula
(Ritonga, 2014). Keterbatasan pemerintah  daerah  dalam mengali potensi  ekonomi  memang  disebabkan oleh konstitusi Indonesia yang mengatur hal tersebut adanya kebijakan otonomi  daerah  tidak  serta  merta menjadikan daerah  mandiri dan  mampu membiayai segala aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi  perolehan  sumber-  sumber pendapatan daerah (Bisma, 2010). Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menyatakan bahwa seluruh sumber daya alam yang dimiliki oleh negara yang mempengaruhi
kehidupan  rakyat  dikendalikan  oleh pemerintah pusat. Ini berdampak kepada  sumber  strategis  penerimaan seperti  pajak  penghasilan  dan  pajak pertambahan  nilai  meskipun  sumber- sumber  tersebut  terletak  di  wilayah Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten, semua itu  akan menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah pusat.
Undang-undang  32  tahun  2004 tentang  pemerintah  daerah  dan  undang- undang  Nomor  33  tahun  2004  tentang perimbangan  keuangan  menjelaskan bahwa  pemerintah  daerah  tetap  dituntut untuk  meningkatkan  melalui  inovasi. Inovasi  ini  tetap  diatur  di  dalam peraturan undang-undang sehingga
tidak ada yang bertentangan. Kemampuan inovasi untuk meningkatkan  pendapatan  asli  daerah tentunya  bervariasi  antar  pemerintah daerah.

## KESIMPULAN
Rasio  Operasi  dan  Komitmen Layanan  setiap  tahunnya  mengalami penurunan, Rasio Kelenturan Keuangan menunjukkan  kondisi  keuangan  yang baik  dalam  memenuhi  belanja  wajib,
Rasio Likuiditas Operasional menunjukkan  kemampuan  organisasi dalam  beroperasi  dengan  baik,  Rasio Solvabilitas Jangka Pendek menunjukkan  total  asset  lancar  yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali sangat cukup untuk memenuhi kewajiban lancar, dan Rasio Kelenturan Keuangan menunjukkan bahwa Pemerintah  Provinsi  Bali  kontribusi Pendapatan  Asli  Daerah  yang  baik dalam mendanai aktivitas
pemerintahannya.  Secara  keseluruhan kondisi  keuangan  pada  Pemerintah Provinsi  Bali  telah  mengupayakan kepentingan  jangka  panjang  kelompok di  atas  tujuan  pribadi  untuk  melayani kepentingan  umum,  hal  ini  mendukung Teori Stewardship yaitu  Pemerintah Provinsi  Bali  sebagai  prinsipal  telah memaksimalkan kepentingan organisasi.  Hal terpenting dari otonomi daerah  adalah  terselenggaranya  layanan publik  terhadap  masyarakat  dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat  atau  kepentingan  umum.
Pelayanan  publik  merupakan  hak  dari masyarakat daerah yang memiliki
keabsahan  untuk  dipenuhi  sebagaimana yang dikehendaki dan merupakan
kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah daerah agar bisa memperjuangkan  kepentingan  umum dengan  efektif,  efisien  dan  transparan.
Kinerja  aparat  pemerintah  masih  relatif rendah  dan  belum  sepenuhnya  bisa memenuhi harapan publik, ketika melaksanakan  tugas  pokok,  fungsi, kewenangan,  dan  tanggung  jawab,
terutama dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan  masyarakat.  Pada  prinsipnya setiap  pelayanan  yang  diberikan  oleh instansi  pemerintahan  senantiasa  harus selalu  ditingkatkan  kualitasnya  sesuai dengan keinginan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Berne,  R.,  &  Scramm,  R.  (1986). The Financial Analysis of Governments. Prentice-Hall.
Bisma, I Dewa Gde, dan Hery Susanto.
2010.  Evaluasi  Kinerja  Keuangan
Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara  Barat  Tahun  Anggaran 2003-2007. GaneÇ  Swara  Edisi Khusus Vol. 4 No.3. CICA. (1997). Indicators of Government  Financial  Condition. Toronto:  Canadian  Institute  of Chartered Accountants. Fatnuriawan,  Ayok.  2014.  Kinerja Aparatur  Pemerintah  Desa  Dalam Upaya Menigkatkan Mutu Pelayanan Publik Di Desa Puhjarak  Kecamatan  Plemahan Kabupaten  Kediri  Tahun  2014. Malang: Universitas Negeri Malang. Hakim,  Abdul.  2017.  Analisis  Dampak Pemekaran  Daerah  Ditinjau  Dari Aspek  Percepatan  Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas  Pelayanan  Publik  (Studi Pemekaran  Kabupaten  Kepulauan Meranti dari Kabupaten Bengkalis). Pekanbaru: JOM Fekon.
Hendrick,  R.  2004.  Assessing  and Measuring  the  Fiscal  Health  of Local  Government:  Focus  on Chicago Suburban Municipalities. Urban Affairs Review, 40 , 78-114. Honadle.  (2003). Kesehatan  Fiskal Pemerintah  Daerah. Academic
Press.
Indriani,  I.K  (2020).  Analisis  Kondisi
Keuangan  Pemerintah  Kabupaten
Di  Kalimantan.  Inventory:  Jurnal
Akuntansi Vol.4 No. 2
Jones, S & Walker, R 2007,
‘Explanators  of  local  government distress’, Abacus ,  vol.  43,  no.  3, pp. 396-418.
Kloha,  P.,  Weissert,  C.  S.  &Kleine,  R.
2005.  Developing  and  testing  a composite  model  to  predict  local fiscal distress. Public Administration  Review, 65 , 313- 323.
Laporan  Realisasi  Anggaran  Belanja
Daerah. Kementerian  Keuangan, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/, di akses pada 5 Agustus 2020
Muth,  M.,  &  Donaldson,  L.  (1998).
Stewardship  Theory  and  Board Structure: a contingency approach. EconPapers , 5-28.
Nollenberger,  K.  (2003). Evaluating Financial Condition: A Handbook For Local Government. Washington: International City/County Managers Association. Suhartanto.  (2013,  May  28).  Retrieved from Pusdiklatwas:
https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/as set/files/post/ 20130528_163218/Efektivitas%2 0LKPD%20P engambilan%20Keputusan.docx Putri,  F.  C.  (2022).  Kondisi  Keuangan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Maneksi , 410-415.
Ritonga,  I.  T.  (2014).  Developing  A Measure  Of  Local  Government's
Financial  Condition. Journal  of Indonesian Economy and Business , 142-164.
Ritonga,  I.T,  2014,  Analysing  Service-
Level Solvency of Local Governments  from  Accounting Perspective:  A  Study  of  Local
Governments  in  the  Province  of Yogyakarta Special Territory, Indonesia, International Journal of Governmental Financial Management Vol. XIV, No 2; 19
Rivenbark,  W.  C.  &  Roenigk,  D.  J.
2011. Imple- mentation of Financial  Condition  Analysis  in Local Government. Public Adminis-  tration  Quarterly, 35 ,
241-267.
Yacob,  Yarlina  .  2012.  Pengaruh
Tingkat  Pengangguran  terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan  Barat  Volume  8,
Nomor  3.  Provinsi  Kalimantan Barat:  Jurnal  eksos  ISSN  1693  – 9093.