## PERAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BULUNGAN
Elieser Yohanes 1
1 Alumni Magister Administrasi Publik FISIP Unmul Alamat Korespondensi : elieseryohanes@gmail.com
Abstract: This  research  is  aimed  to  describe  and  analyze  the  role  of  Government Internal Auditor (APIP) In the local government management at Bulungan District. This  study  used  a  descriptive  qualitative  approach,  data  collection  techniques  is participant  observation,  interview  and  documentation,  which  is  then  analyzed using  component  of  data  analysis:interactive  model.  The  results  showed  that  (1) the  role  of  Government  Internal  Auditor  (APIP)  in  the  local  government management  at  Bulungan  District  realized  through  implementation  of comprehensive  inspection  to  government  affairs  management  by  regional government  device  at  Bulungan  District,  which  includes  the  inspection  of  the institutional  and  staffing  aspects;  inspection  of  the  financial  aspects;  and inspection  of  local  government  asset  management  aspects.  (2)  Apply  the comprehensive inspection concept in implementation of regular inspections cause The  role  of  Government  Internal  Auditor  (APIP)  in  the  local  government management at Bulungan District ineffective.
Keywords : Government  Internal  Auditor,  Regular  Inspection,  Comprehensive Inspection
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bulungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi  partisipatif, wawancara  dan  dokumentasi,  yang  kemudian  dianalisis  menggunakan  teknik analisis  data  model  interaktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  (1)  Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah  di  Kabupaten  Bulungan  diwujudkan  melalui  pelaksanaan  pemeriksaan komprehensip atas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah yang  meliputi  kegiatan  pemeriksaan  aspek  kelembagaan  dan  kepegawaian; pemeriksaan aspek keuangan daerah; dan pemeriksaan aspek pengelolaan barang milik daerah; (2) Penerapan konsep pemeriksaan komprehensip dalam pelaksanaan pemeriksaan  reguler  menyebabkan  peran  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah (APIP) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bulungan tidak efektif.
Kata  Kunci : Pengawas  Intern  Pemerintah  (APIP),  Pemeriksaan  Reguler, Pemeriksaan Komprehensip

## Pendahuluan
Peran  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP)  yang  efektif  mengacu pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  pasal  11,  yakni  :  a).Memberikan  keyakinan  yang  memadai  atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas  dan  fungsi  instansi  pemerintah;  b).Memberikan  peringatan  dini  dan meningkatkan  efektivitas  manajemen  risiko  dalam  penyelenggaraan  tugas  dan fungsi instansi pemerintah;dan c).Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
Peran yang efektif dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diharapkan dapat  menjamin  agar  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  daerah  dilaksanakan secara  tertib,  efisien  dan  efektif  sesuai  dengan  rencana  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan dan juga dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik,  bersih  dan  berwibawa,  bebas  dari  penyimpangan  dan  peyalahgunaan kekuasaan  serta  praktik-praktik  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN)  sehingga konsep good governance dan clean government sinergi dengan terwujudnya cita-cita otonomi daerah yakni untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan  publikasi  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW),  menyebutkan bahwa peran aparat pengawasan di daerah yang tidak efektif merupakan salah satu penyebab semakin meratanya kasus korupsi dan buruknya tata kelola pemerintahan daerah.  "Korupsi  masih  merata  di  daerah,  otonomi  jadi automoney ,  sistem pengawasannya  tidak  cukup  optimal  sehingga  mendorong  pejabat  publik  masif melakukan  praktek  korupsi”  (kompas.com,  2014).  Kondisi  tersebut  menunjukan bahwa,  perwujudan  peran  yang  efektif  dari  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah (APIP)  nampaknya  masih  mendapat  hambatan-hambatan  yang  signifikan  sehingga masih  terdapat  sorotan  dan  kritikan  terkait  rendahnya  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  daerah,  masih  rendahnya  kualitas  pelayanan  publik,  serta  banyaknya kasus-kasus illegal  act , fraud dan  korupsi  sebagaimana  yang  juga  terjadi  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagai berikut :
1.  Penyelewengan  dana  hibah  pembangunan  rumah  ibadah  yang  berasal  dari bantuan dana hibah APBD Bulungan Rp. 1,75 milliar dan Pemprov Kaltim melalui APBD 2012 senilai Rp. 200 juta.(www.beritaborneo.com, 15 November 2015);
2.  Dugaan  penyelewengan  retribusi  jasa  tambat  pelabuhan  dan  bongkar  muat  di Pelabuhan Kayan I Tanjung Selor . (www.beritaborneo.com, 24 oktober 2015);
3.  pengadaan  Videotron  oleh  Dinas  Perinsdutrian,  Perdagangan,  Koperasi  dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2014 dengan  total  anggaran  Rp  2,1  Miliar,  tidak  sesuai  dengan  spesifikasi  yang tercantum dalam dokumen kontrak. (www.beritakaltara.com, 13 Juli 2015);
4. Temuan BPK-RI berupa potensi kelebihan pembayaran akibat selisih volume atas realisasi  kontrak  pada  pekerjaan  peningkatan  jalan  Rp.  8,04  M    pada  Dinas Pekerjaan Umum  Kabupaten Bulungan (IHPS I BPK-RI 2015).
Selanjutnya, berdasarkan Ikthisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK-RI tahun 2015,  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Bulungan  tahun  anggaran  2014 memperoleh  Opini  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP).  Opini  tersebut  belum mengalami  peningkatan  sejak  tahun  anggaran  2010.  Opini  ”Wajar  Dengan Pengecualian”  (WDP)  tersebut  disebabkan  karena  BPK-RI  menemukan  adanya kelemahan  sistem  pengendalian  intern  dan  ketidaktaatan  pada  ketentuan  dalam penyusunan laporan keuangan.
Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  (APIP)  di  Kabupaten  Bulungan melakukan  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  melalui  kegiatan yang  disebut  dengan  pemeriksaan  reguler.  Seharusnya  peran  Aparat  Pengawas Intern  Pemerintah  (APIP)  yang  efektif,  melalui  pelaksanaan  pemeriksaan  reguler terhadap  perangkat  daerah,  dapat  mencegah  terjadinya  fenomena  kasus–kasus tersebut diatas.

## Kerangka Dasar Teori

## Pengawasan
Lembaga  Administrasi  Negara  (1996)  mengungkapkan  bahwa  pengawasan adalah  salah  satu  fungsi  organik  manajemen,  yang  merupakan  proses  kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas- tugas  organisasi  akan  dan  telah  terlaksana  dengan  baik  sesuai  dengan  rencana, kebijakan,  instruksi,  dan  ketentuan-ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dan  yang berlaku.
Pengawasan  memiliki    hubungan  yang  sangat  erat  dan  dekat  dengan perencanaan, seperti yang dikemukakan Terry dalam Manulang (2012) mendifisikan “Control  is  to  determine  what  is  accomplished,  evaluate  it,  and  apply  corrective measures,  if  needed  result  in  keeping  with  the  plan. (Pengawasan  adalah  untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya, dan mengambil tindakan-tindakan  korektif,  bila  diperlukan  untuk  menjamin  agar  hasilnya  sesuai dengan  rencana)”.  Newman  dalam  Manulang  (2012)  mendifinisikan “Control  is assurance  that  the  performance  to  plan. (Pengawasan  adalah  suatu  usaha  untuk menjamin  agar  pelaksanaan  sesuai  dengan  rencana)”.Sedangkan  Fayol  dalam Manulang  (2012)  mendifinisikan “Control  consist  in  verivying  whether  everything occur  in  conformity  with  the  plan  odopted,  the  instruction  issued  and  principles established.  It  has  for  object  to  point  out  weaknesses  and  errors  in  order  to  rectivy then  and  prevent  recurrence. (Pengawasan  terdiri  dari  pengujian  apakah  segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Ia bertujuan untuk menunjukkan (menemukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali)”.
Dari  definisi  pengawasan  yang  dikemukakan  beberapa  ahli  diatas  diperoleh pemahaman,  bahwa  perencanaan  dan  pengawasan  bagaikan  dua  sisi  mata  uang yang sama, dimana fungsi pengawasan tidak mungkin berjalan sendiri tanpa fungsi perencanaan  demikian  pula  sebaliknya  fungsi  perencanaan  yang  baik  adalah perencanaan yang didukung oleh pelaksanaan fungsi pengawasan yang baik.

## Pengawasan Yang Efektif
Schermerhorn  (2000)  mengemukakan  bahwa  pengawasan   yang  efektif   itu haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut : (1) Berorientasi pada hal-hal yang strategis; (2) Berbasis informasi; (3) Tidak kompleks; (4) Cepat;(5) Dapat dimengerti; (6)Luwes;  (7)Konsisten  dengan  struktur  organisasi;  (8)Dirancang  untuk mengakomodasi  pengawasan  diri;  (9)  Positif  mengarah  ke  perkembangan, perubahan  dan  perbaikan;  (10)  Jujur  dan  objektif.  Selanjut,  Sarwoto  (2010) memberikan  persyaratan  untuk  suatu  pengawasan  yang  dapat  dikatakan  efektif, yaitu  :  (1)Ada  unsur  keakuratan,  dimana  data  harus  dapat  dijadikan  pedoman  dan valid;  (2)Tepat-waktu,yaitu  dikumpulkan,  disampaikan  dan  dievaluasikan  secara cepat  dan  tepat  dimana  kegiatan  perbaikan  perlu  dilaksanakan  ;  (3)Objektif  dan menyeluruh,  dalam  arti  mudah  dipahami;    (4)Terpusat,  dengan  memutuskan  pada bidang-bidang  penyimpangan  yang  paling  sering  terjadi;  (5)Realistis  secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan
kegunaan  yang  didapat;  (6)Realistis  secara  organisasional,  yaitu  cocok  dengan kenyataan  yang  ada  di  organisasi;    (7)Terkoordinasi  dengan  aliran  kerja,  karena dapat  menimbulkan  sukses  atau  gagal  operasi  serta  harus  sampai  pada  karyawan yang memerlukannya; (8) Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus buat sistem baru bila terjadi perubahan kondisi; (9) Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukan deviasi standar sehingga  dapat  menentukan  koreksi  yang  akan  diambil;  dan  (10)  Diterima  para anggota  organisasi,  maupun  mengarahkan  pelaksanaan  kerja  anggota  organisasi dengan mendorong peranaan otonomi, tangung jawab dan prestasi.

## Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, menurut ketentuan Pasal  2  Permendagri  Nomor  23  Tahun  2007,  meliputi  administrasi  umum pemerintahan, dan urusan pemerintahan. Administrasi umum pemerintahan terdiri atas  kebijakan  daerah;  kelembagaan;  pegawai  daerah;  keuangan  daerah;  dan barang  daerah  sedangkan  urusan  pemerintahan  terdiri  atas  urusan  wajib;  urusan pilihan;  dana  dekosentrasi;  tugas  pembatuan;  dan  kebijkaan  pinjaman/hibah  luar negeri. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi.
Kegiatan  pemeriksaan  dalam  rangka  Pengawasan  atas  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  diatur  dalam  pasal  10  Permendagri  Nomor  23  Tahun  2007, yang meliputi kegiatan : (a) Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan,    pegawai  daerah,  keuangan  daerah,  barang  daerah,  urusan pemerintahan;  (b)  Pemeriksaan  dana  dekonsentrasi;  (c)  Pemeriksaan  tugas pembantuan;  dan  (d)  Pemeriksaan  terhadap  kebijakan  pinjaman  dan  hibah  luar negeri.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  yang dimaksudkan  untuk  menganalisis  dan  menggambarkan  peran  Aparat  pengawas intern  Pemerintah  (APIP)  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di Kabupaten  Bulungan.  Data  Primer  diperoleh  melalui  observasi  partisipatif  dan wawancara mendalam ( indepth interview )  dengan key informan dan informan lainya yang    ditentukan  berdasarkan  teknik purposive sampling .  Data Sekunder  diperoleh dari  buku-buku,  dokumen-dokumen,  catatan-catatan,  koran,  buletin  pengawasan, laporan, arsip dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan pokok penelitian. Hasil pengumpulan data akan di analisis mengunakan teknik analisis data Miles, Huberman dan Saldana (2014), yakni analisis data model interaktif melalui tiga komponen  analisis,  yaitu  :  kondensasi  data;  display  data;  dan  penarikan kesimpulan/verifikasi.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Peran  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  (APIP)  dalam  penyelengaraan pemerintahan  daerah  di  Kabupaten  Bulungan  dilaksanakan  melalui  pemeriksaan reguler  terhadap    43  (empat  puluh  tiga)  perangkat  daerah  yang  telah  disusun
kedalam  Program  Kerja  Pemeriksaan  Tahunan  (PKPT)  Inspektorat  Kabupaten Bulungan. 43 (empat puluh tiga) perangkat daerah berkembang menjadi  70  (tujuh puluh) obyek pemeriksaan, karena obyek pemeriksaan reguler tidak hanya sebatas pada perangkat daerah tetapi di tambah dengan penyelenggaraan pemerintah desa minimal  2  (dua)  desa  setiap  kecamatan;  kelurahan;  dan  Pemantauan  Laporan Keuangan  SKPD  dan  SPIP.  Demikian  juga  dengan  Sekretariat  Daerah  dimekarkan mejadi  8  (delapan)  obyek  pemeriksaan,  yakni  Bagian  Umum;  Bagian  Organisasi; Bagian  Kesejahteraan  Sosial;  Bagian  Hukum;    Bagian  Pembangunan;  Bagian Perekonomian; Bagian Humas; dan Bagian Tata Pemerintahan.
Jadi Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam penyelengaraan pemerintahan  daerah  di  Kabupaten  Bulungan  dilaksanakan  melalui  pemeriksaan reguler  terhadap  70  (tujuh  puluh)  obyek  pemeriksaan  dalam  1  (satu)  tahun anggaran.
Mekanisme  pemeriksaan  reguler  dilaksanakan  melalui  3  (tiga)  tahap,  yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan hasil pemeriksaan dimana berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pemeriksaan  reguler  dituntaskan dalam  waktu  28  (dua  puluh  delapan)  hari  kerja.  Jika  dihitung  berdasarkan  hari kalender,  maka  total  36    (tiga  puluh  enam)  hari  kalender  yang  dibutuhkan  untuk setiap  obyek  pemeriksaan.  Berdasarkan  Program  Kerja  Pemeriksaan  Tahunan (PKPT)  Inspektorat  Kabupaten  Bulungan  memiliki  70  (tujuh  puluh)  obyek pemeriksaan, maka Inspektorat Kabupaten Bulungan membutuhkan total 2520 (dua ribu lima ratus dua puluh) hari kalender untuk menyelesaikan pemeriksaan reguler bedasarkan  PKPT.  Jika  di  Inspektorat  Kabupaten  Bulungan  terdapat  4  (empat) wilayah  keinspekturan  yang  bertanggungjawab  langsung  dalam  merealisasikan pemeriksaan reguler berdasarkan PKPT, maka masing-masing wilayah membutuhkan  total  630  (enam  ratus  tiga  puluh)  hari  kalender  untuk merampungkan  pemeriksaan  reguler  terhadap  keseluruhan  obyek  pemeriksaan.  1 (satu) tahun hanya terdiri dari 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak tersedia waktu yang cukup untuk Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam merampungkan pemeriksaan reguler terhadap keseluruhan obyek pemeriksaan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Tahap  pelaksanaan  pemeriksaan  merupakan  titik  penting  dari  seluruh rangkaian  pemeriksaan  reguler  terhadap  perangkat  daerah  di  lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Bulungan.  Karena  ditahap  ini  tim  pemeriksa  langsung berhadapan  dengan  perangkat  daerah  selama  10  (sepuluh)  hari  kerja  dan menerapkan  konsep  pemeriksaan  komprehensip  dengan  menitikberatkan  pada  3 (tiga) sasaran, yakni aspek kelembagaan dan kepegawaian; aspek keuangan daerah; dan aspek pengelolaan barang milik daerah.

## Pemeriksaan Aspek Kelembagaan dan Kepegawaian
Area  cakupan  pemeriksaan  aspek  kelembagaan  dan  kepegawaian  adalah struktur  organisasi  dan  uraian  tugas  serta  wewenang;  pelaksanaan  tugas  dan fungsi; pertanggungjawaban tugas dan fungsi; pengelolaan sumber daya aparatur. pemeriksaan  reguler  atas  aspek  kelembagaan  dan  kepegawaian  bersifat  normatif dimana  hanya difokuskan  pada pertanyaaan dan pencarian fakta seputar ketaatan
terhadap  peraturan;  serta  kelemahan  pengendalian  intern  perangkat  daerah. Sehingga  fakta  yang  akan  menjadi  temuan  tim  pemeriksa  berupa  pelanggaran terhadap  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  kelemahan  sistem pengendalian intern dalam lingkungan perangkat daerah.

## Pemeriksaan Aspek Keuangan Daerah
Pengelolaan  keuangan  daerah  yang  dilaksanakan  oleh  pengguna  anggaran merupakan  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan  pengawasan  keuangan daerah. Dalam rangka pengawasan keuangan daerah inilah peran  APIP diwujudkan dalam  bentuk  pemeriksaan  aspek  keuangan  daerah.  Pemeriksaan  keuangan  yang dimaksud  adalah  pemeriksaan  atas  laporan  keuangan  perangkat  daerah  (tanpa memberikan  opini)  dan  pemeriksaan  terhadap  aspek  keuangan  tertentu.  Area cakupan  pemeriksaan  aspek  keuangan  daerah  adalah  pemeriksaan  kinerja bendahara  penerimaan  dan  pengeluaran;  pemeriksaan  belanja  tidak  langsung; belanja  langsung;  dan  pelaksanaan  dan  penatausahaan  keuangan  daerah. pemeriksaan  aspek  keuangan  daerah  berupaya  mewujudkan  peran  dalam  rangka memberikan  keyakinan  yang  memadai  atas  ketaatan,  kehematan,  efisiensi,  dan efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  oleh  perangkat  daerah  secara menyeluruh.

## Pemeriksaan Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pemeriksaan aspek pengelolaan barang milik daerah di Inspektorat Kabupaten Bulungan  terdiri  dari  :  (1)  pemeriksaan  barang  inventaris,  berupa  kegiatan pemeriksaan barang milik daerah yang  tercatat atau diklasisfikasikan dalam KIB A, KIB  B,  KIB  E,  dan  barang  pakai    habis  dengan  area  cakupan  pemeriksaan  adalah perencanaan  dan  penentuan  kebutuhan  barang  yang  tertuang  dalam  RKBMD perangkat  daerah,  stock  opname  barang;  pengadaan;  perolehan;  pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan dan pelaporan; (2) Kegiatan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik berupa kegiatan pemeriksaan barang milik daerah yang tercatat atau diklasisfikasikan dalam KIB C,  KIB D,  dan KIB F dengan  Area  cakupan pemeriksaan

## Faktor  -  Faktor  Penghambat  Pelaksanaan  Pemeriksaan  Reguler  Terhadap Perangkat  Daerah di Kabupaten Bulungan

## Sumber Daya Aparatur
Dari  perspektif  kuantitas  sumber  daya  aparatur,  Inspektorat  Kabupaten Bulungan memiliki total 37 (tiga puluh tujuh) PNS. 20 (dua puluh) orang atau 54,05 % diantaranya  berperan  sebagai  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  (APIP).  Dari  20 (dua  puluh)  orang  yang  berperan  sebagai  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah (APIP)  tersebut,  4  (empat)  orang  atau  20%  diantaranya  sebagai  pejabat  struktural esselon  IIIa,  2  (dua)  orang  auditor  Muda,  5  (lima)  orang  auditor  pertama,  1  (satu) orang  pengawas  pemerintah  pertama  dan  8  (delapan)  orang  pelaksana  (JFU). Ditinjau  dari  perspektif  kompetensi  sumber  daya  aparatur  berdasarkan  Standar Audit  Intern  Pemerintah  Indonesia  (2013),  maka  Inspektorat  Kabupaten  Bulungan hanya  memiliki  8  (delapan)  orang  aparatur  yang  memenuhi  standar,  yakni  2  (dua)
orang  auditor  Muda,  5  (lima)  orang  auditor  pertama,  1  (satu)  orang  pengawas pemerintah  pertama.  Memenuhi  standar  dalam  hal  ini,  karena  telah  memiliki sertifikat untuk melaksanakan penugasan audit intern.
Keterbatasan  Sumber  daya  Aparatur  merupakan  faktor  utama  yang menyebabkan    tidak  efektifnya  penerapan  konsep  pemeriksaan  komprehensip dalam  pelaksanaan  pemeriksaan  reguler  Inspektorat  Kabupaten  Bulungan.  Karena terjadi  ketidakseimbangan  antara  jumlah  aparatur  dengan  beban  kerja  yang diuraikan  dalam  Program  Kerja  Pemeriksaan  Tahunan  (PKPT).  Dimana  hanya terdapat  20  (dua  puluh)  orang  aparatur  untuk  menyelesaikan  70  (tujuh  puluh) obyek  pemeriksaan  dalam  1  (satu)  tahun  anggaran  dan  masing-masing  obyek pemeriksaan dialokasikan waktu hanya 10 (sepuluh) hari kerja untuk menyelesaikan tahap pelaksanaan pemeriksaan reguler.
Jika  dinilai  berdasarkan  pendapat  Sarwoto  (2010)    mengenai  pengawasan yang  efektif,  maka  pengawasan  Inspektorat  Kabupaten  Bulungan  melalui penerapan  konsep  pemeriksaan  komprehensip  terhadap  perangkat  daerah  tidak realistis secara organisasional.

## Independensi
Undang-Undang  23  Tahun  2014  pasal  216  ayat  3  dan  Peraturan  Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 01 Tahun  2012 pasal 7 ayat 2, yang  mengatur tentang kedudukan  inspektorat  dalam  melaksanakan  tugasnya  bertanggung  jawab  kepada bupati  melalui  sekretaris  daerah.  Bertanggung  jawab  kepada  bupati  melalui sekretaris  daerah  tersebut  melemahkan  independensi  Inspektorat  Kabupaten Bulungan.  Jika  merujuk  kepada  Standar  Audit    Intern  Pemerintah  Indonesia,  maka untuk  mencapai  tingkat  independensi  yang  diperlukan  dalam  melaksanakan tanggung jawab aktivitas audit intern secara efektif, pimpinan APIP atau dalam hal ini  Inspektur,  harus  memiliki  akses  langsung  dan  tak  terbatas  kepada  bupati. Terdapat  beberapa  penelitian  yang  dilakukan  mengenai  pengaruh  independensi auditor  internal  terhadap  kualitas  audit  internal.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Cohen  and  Sayag  (2010),  hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa Organisational independence berpengaruh  terhadap internal  audit  quality .  Selanjutnya  penelitian yang  senada  dalam  lingkup  auditor  internal  pemerintahan,    penelitian  yang dilakukan  oleh  Sukriah  (2009),  hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa independensi  dan  obyektifitas  auditor  internal  pemerintah  berpengaruh  positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan internal Inspektorat se-Pulau Lombok.
Melihat  kedudukan  hukumnya,  Inspektorat  Kabupaten  Bulungan  juga  masih sangat  bergantung    kepala  daerah.  Misalnya  dalam  hal  kepegawaian,  dimana pengangkatan,  pemindahan  dan  pemberhentian  PNS  di  Inspektorat  Kabupaten Bulungan dilakukan oleh bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian. Kondisi ini menyulitkan para aparatur pengawasan di Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam menjalankan  tugas  secara  independen  sehingga  akan  berdampak  terhadap obyektifitas hasil pengawasan, terutama jika obyek pengawasan berkaitan langsung dengan  kepentingan  sekretaris  daerah  ataupun  kepala  daerah.  Independensi menjadikan  Inspektorat  Kabupaten  Bulungan  dapat  bersikap  obyektif,  demikian
pula sebaliknya, sikap obyektif mencerminkan independensi Inspektorat Kabupaten Bulungan.

## Fasilitas Pendukung Pemeriksaan Kualitas Sarana dan Prasarana Fisik
Pemeriksaan  aspek  pengelolaan  barang  milik  daerah  melalui  pemeriksaan reguler terhadap perangkat daerah menitikberatkan pada  pemeriksaan volume sub pekerjaan  yang  tercantum  dalam  RAB/kontrak  dan  belum  menyentuh  pada pemeriksaan  kualitas  pekerjaan.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  (1)  Keterbatasan fasilitas  pendukung  untuk  pengujian  mutu  produk  konstruksi  dengan  sistem sampling  menggunakan  standar  keteknikan  SNI;  dan    (2)  Tidak  tesedianya  akses untuk  menguji  sampel  produk  konstruksi  di  laboratorium  teknik  sipil,  yakni laboratorium  yang  dapat  menguji  kualitas  bahan  konstruksi  bangunan,  jalan  dan rekayasa sipil lainya. Kelemahan inilah  yang sering dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk memperoleh selisih mutu pekerjaan untuk dijadikan sebagi keuntungan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  sebagaimana  yang  telah diuraikan diatas,  ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.  Peran  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  (APIP)  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  di  Kabupaten  Bulungan  diwujudkan  melalui  pelaksanaan pemeriksaan  komprehensip  atas  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh perangkat  daerah  yang  meliputi  kegiatan:  (1)Pemeriksaan  Aspek  Kelembagaan dan  Kepegawaian;  (2).  Pemeriksaan  Aspek  Keuangan  Daerah;  dan  (3). Pemeriksaan Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2.  Penerapan  konsep pemeriksaan komprehensip dalam pelaksanaan pemeriksaan reguler  menyebabkan  Peran  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  (APIP)  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  Kabupaten  Bulungan  tidak  efektif. Karena  melalui  pemeriksaan  komprehensip  menjadikan  ruang  lingkup pelaksanaan pemeriksaan reguler menjadi sangat luas dan kompleks, serta tidak realistis  secara  organisasional,  sehingga  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah (APIP)  di  Kabupaten  Bulungan  tidak  dapat  fokus  pada  pengawasan  terhadap bidang-bidang  penyimpangan  yang  paling  sering  terjadi  atau  berorientasi  pada hal-hal yang strategis.
3.  Faktor-faktor  penghambat  peran  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  (APIP) dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  Kabupaten  Bulungan  dapat diindetifikasi melalui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemeriksaan reguler terhadap perangkat  daerah, sebagai berikut :
3.1).   Sumber Daya Aparatur; Keterbatasan kuantitas dan kompetensi sumber daya aparatur  Inspektorat Kabupaten  Bulungan  mengakibatkan  tidak  efektifnya  penerapan  konsep pemeriksaan komprehensip terhadap 70 (tujuh puluh ) obyek pemeriksaan.
3.2).   Independensi; dan
Undang-Undang  23  Tahun  2014  pasal  216  ayat  3  dan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Bulungan  Nomor  01  Tahun  2012  pasal  7  ayat  2,  yang  mengatur tentang kedudukan inspektorat dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab  kepada bupati melalui sekretaris daerah, melemahkan independensi Inspektorat Kabupaten Bulungan.
3.3).  Fasilitas Pendukung Pemeriksaan Kualitas Sarana dan Prasarana Fisik. Inspektorat Kabupaten Bulungan tidak memiliki alat pendukung dan akses terhadap  laboratorium  teknik  sipil  untuk  menguji  mutu  produk  konstruksi dengan sistem sampling sesuai standar keteknikan SNI.

## Saran-saran
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  diatas,  penulis  sampaikan    saran-saran  sebagai berikut :
1.  Terkait  tidak  efektifnya  penerapan  konsep  pemeriksaan  komprehensip, disarankan  agar  Inspektorat  Kabupaten  Bulungan  melaksanakan  inventarisasi hasil  temuan  pemeriksaan  reguler  terhadap  perangkat  daerah  dalam  1  (satu) tahun  anggaran  untuk  menentukan  bidang-bidang  yang  sering  terjadi penyimpangan  atau  obyek  pemeriksaan  dengan  risiko  tinggi.    Kemudian  untuk pelaksanaan  pemeriksaan  reguler  tahun  anggaran  berikutnya,  Inspektorat Kabupaten  Bulungan  hanya  fokus  bidang-bidang  yang  sering  terjadi penyimpangan sesuai degan hasil inventarisasi tersebut.
2.  Terkait  dengan  keterbatasan  kuantitas  sumber  daya  aparatur,  disarankan  agar Inspektorat  Kabupaten  Bulungan    melakukan  pembobotan  terhadap  perangkat daerah  yang  menjadi  obyek  pemeriksaan  untuk  ditetapkan  besaran  risiko berdasarkan  berdasarkan  jumlah  anggaran,  volume  transaksi  keuangan, geografis  dan  lingkup  kewenangan  organisasi.  Bobot  tersebut  diklasifikasikan dalam  kategori  rendah,  sedang,  tinggi  dan  sangat  tinggi.  Untuk  obyek pemeriksaan  dengan  bobot  rendah  dapat  digabung  menjadi  1  (satu)  obyek pemeriksaan  atau  untuk  obyek  pemeriksaan  dengan  bobot  yang  tinggi  dapat dillakukan  pemeriksaan  dengan  fokus  pada  hal-hal  strategis  saja.  Hasil pembobotan juga digunakan sebagai indikator dalam penentuan jumlah personil dalam pelaksanaan pemeriksaan reguler.
3.  Terkait  dengan  kompetensi  sumber  daya  aparatur,  disarankan  agar  Inspektorat Kabupaten  Bulungan  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  pelaksanaan anggaran  “peningkatan  kapasitas  sumber  daya  aparatur”,  dengan  cara memprioritaskan  pada  kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan  sertifikasi  bidang pengawasan intern pemerintah dan bidang kompetensi teknis audit intern yang terkait  dengan  persyaratan  untuk  dapat  melaksanakan  penugasan  pengawasan intern.
4.  Terkait  independensi,  disarankan  agar  Inspektorat  Kabupaten  Bulungan memperkuat independensinya baik secara personal maupun kelembagaan dalam bentuk  piagam  audit  yang  ditetapkan  melalui  suatu  peraturan  daerah,  dimana dalam  piagam  audit  ini  harus  mengatur  hubungan  Inspektorat  Kabupaten Bulungan dengan perangkat daerah, hubungan dengan kepala daerah, hubungan dengan  instasi  vertikal  dan  hubungan  dengan  aparat  pengawas  eksternal khususnya dalam menyikapi hasil pengawasan internal.
5.  Terkait  dengan  fasilitas  pendukung  pemeriksaan  kualitas  sarana  dan  prasarana fisik,  disarankan  agar  Inspektorat  Kabupaten  Bulungan  memprioritaskan
pelaksanaan  anggaran  belanja  modal  untuk  pengadaan  alat  pendukung pemeriksaan  kualitas  sarana  dan  prasarana  fisik  dan  melaksanakan  kerjasama dengan  laboratorium  teknik  sipil  yang  independen  untuk  melaksanakan pemeriksaan kualitas sarana dan prasarana fisik yang memiliki risiko tinggi.

## Daftar Pustaka
BPK RI. 2015. Ikhtisas Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015, Jakarta. BPKP.1995.Pedoman  Pelaksanaan  Pemeriksaan  Komprehensip  Terhadap  Instansi Pemerintah, Jakarta. h 10.
Cohen,  Aaron  and  Gabriel  Sayag.  2010. The  Effectiveness  of  Internal  Auditing:  An Empirical  Examination  of  its  Determinants  in  Israeli  Organisations . Australian Accounting Review No. 54 Vol. 20,   Issue 3.
Keban,  Yeremias.  T.  2008.  Enam  Dimensi  Strategis  Administrasi  Publik  :  Konsep,
Teori dan Isu, Cetakan Pertama, Gava Media,Yogjakarta.
Komaruddin. 1994. Ensiklopedia Manajemen, Bumi aksara, jakarta. Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN).  1996.  Sistem  Administrasi  Negara  Republik Indonesia. Jilid II/Edisi ketiga, Toko Gunung Agung, Jakarta.
Manullang,  M.  2012.  Dasar-Dasar  Manajemen,  Cetakan  ke  22,  Gadjah  Mada University Press, Yogjakarta.
Miles, Mattew B & Huberman, A. Michael & Saldana, Johnny. 2014. Qualitative data analysis  3 rd Edition  :  Source  book  of  Bew  Methods ,  Baverly  Hills  :  SAGE Publications Inc.
Pasolong, Harbani. 2013. Teori Administrasi Publik, Cetakan Kelima, CV. ALFABETA, Bandung.
Sarwoto.  2010.  Dasar-dasar  Organisasi  dan  Manajemen,  cetakan  XVI,  Ghalia Indonesia, Jakarta.
Schermerhorn  Jr,  John  R.  2000.  Manajemen.  Buku  I,  Edisi  bahasa  Indonesia, Parnawa Putranta (penterjemah), Penerbit ANDI, Yogjakarta.
Setiyono,  Budi.  2014.  Pemerintahan  dan  Manajemen  Sektor  Publik  :  Prinsip-Prinsip Manajemen  Pengelolaan  Negara  Terkini,  Cetakan  Pertama,  CAPS  (Center  Of Academic Publishing Service), Yogjakarta.
Soekanto,  Soerjono.  1990. Sosiologi  :  Suatu  Pengantar, PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Sukriah,  Ika,  dkk.  2009.  Pengaruh  Pengalaman  Kerja,  Independensi,  Obyektifitas, Integritas,  dan  Kompetensi  terhadap  Kualitas  Hasil  Pemeriksaan.  Simposium
Nasional Akuntansi XII. 4-6 November 2009, Palembang. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.
Permendagri  Nomor  23  Tahun  2007  tentang  Pedoman  dan  Tata  Cara  Pengawasan Atas Penyelengaraan Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bulungan  Nomor  01  Tahun  2012    Tentang  Organisasi dan  Tata  Kerja  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  Inspektorat,  Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan.
Keputusan  Bupati  Bulungan  Nomor  187/K-III/7000/2015  Tentang  Program  Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Bulungan.