## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal
The Influence of Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) on Capital Expenditure
Suryana
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama (Utama), Bandung, Indonesia suryana.se@widyatama.ac.id

## Abstract
This study is meant to examine the influence of local own resource revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) to the Capital Expenditure of cities  government in West Java, research  background  caused  in  the  first  semester  of  2013  West  Java  provincial  government  has  not maximized    the  allocation  of  capital  expenditure  and  the  Ministry  of  Home  Affairs  stated  that  the absorption  of  capital  expenditure  realization,  only  reached  11.4%.  The  method  used  is  Eksplanatory Research. 9 Cities in the West Java government area are the population used in this study, the period from 2012  to  2015.  Non-probality  sampling  is  a  technique  in  determining  samples,  where  the  saturated sampling method was used in this study. The results of calculations with multiple linear regression show that partially that regional original income (PAD), general allocation funds (DAU), and special allocation funds (DAK) affect the allocation of capital expenditure by 87.0%.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  terhadap  Belanja  Daerah  pada  pemerintah  Daerah  kota  di  Jawa  Barat, latarbelakang penelitian disebabkan pada semester I tahun 2013 pemerintah provinsi Jawa Barat belum memaksimalkan  pengalokasian belanja modal dan Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa daya serap  realisasi  belanja  modal,  baru  mencapai  11,4%.  Metode  yang  digunakan  adalah  Eksplanatory Research.  9 Kota yang berada di wilayah pemerintahan Jawa Barat merupakan populasi yang digunakan pada penelitian ini, dengan periode waktu tahun 2012 sampai dengan 2015. Sementara Non-probality sampling  merupakan  teknik  dalam  penentuan  sample  dimana  metode  sampling  jenuh  yang  dipakai dalam  penelitian  ini.  Hasil  perhitungan  dengan  regresi  linear  berganda  menunjukan    bahwa    secara parsial  bahwa pendapatan asli daerah(PAD), dana alokasi umum(DAU), dan dana alokasi khusus(DAK) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sebesar 87,0%.
Kata Kunci: pendapatan   asli   daerah;   dana   alokasi   umum;  belanja modal.

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  memberlakukan  sistem otonomi  daerah  demi  terwujudnya  keadilan  dan kemakmuran  rakyat  Indonesia  tanpa  meninggalkan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, maksud dari  otonomi daerah  yaitu  pemerintah daerah dapat secara  mandiri  dalam  membuat  kebijakan-kebijakan terkait  dalam  urusan  pemerintahannya  demi kepentingan masyarakat sesuai perundang-undangan yang berlaku pada pemerintahan Republik Indonesia, namun  dalam  pemberlakukan  otonomi  daerah  ini menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru,  seperti  :  kewenangan  yang  tumpang  tindih,
pelayanan  publik,  politik  identitas  diri,    orientasi kekuasaan,  lembaga  perwakilan,  pemekaran  daerah, pemilihan  kepala  daerah  langsung  dan  Anggaran. Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah  yaitu  tentang  anggaran  yang  dimiliki  oleh suatu  pemerintah  daerah,  tidak  sedikit  pemerintah daerah  tidak  memiliki  anggaran  yang  cukup  dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahan.
Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut  yang  terjadi  disuatu  daerah,  pemerintah pusat perlu menata keuangan baik untuk pemerintah daerah pemerintah pusat maupun untuk pemerintah

## Suryana
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) Terhadap Belanja Modal
pusat,  sebagaimana  tertulis  dalam  undang-undang nomer  3  tahun  2004:  bahwa  pendapatan  asli daerah(PAD) adalah pendapatan yang dipungut sesuai dengan  kebijakan  daerah  masing-masing,  Dana Alokasi    Umum(DAU)  adalah    dana    diperoleh  dari Anggaran  Pendapatan  Belanja  dan  Negera  (APBN), dana  ini  bertujuan  untuk  pemerataan    kemampuan keuangan      antar  pemerintah-daerah  untuk membiayai   kebutuhan   dimasing-masing pemerintah daerah.
Pengeluaran  anggaran  yang  dipakai  dalam memperolehan aset tidak lancar dan aset lainnya dan berdampak  pada  pemerintah  daerah  sehingga  akan memberikan manfaat lebih dari satu periode disebut dengan  Belanja  Modal.  Belanja  Modal  ini  berkaitan erat  dengan  rencana  penggunaan  keuangan  dalam jangka  panjang,  seperti  untuk  pemeliharaan  aset tetap tersebut. Untuk mengimplementasikan pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan memberi pelayanan kepada masyarakat. pemerintahan  daerah  dapat  melakukan  pungutan kepada masyarakat terkait dengan pajak daerah atau retribusi dan  dipersilahkan untuk  mengelola Sumber Daya  Alam  secara  mandiri.  Jenis  Sumber  dana  pada pemerintah  daerah  diantaranya  adalah  sebagai berikut:  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Perimbangan  DAU  dan  DAK  dan  Pinjaman  Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  wajib  di  alokasikan  sebagai  wujud  dalam meningkatkan  pelayanan  publik.  Dalam  (Wijanarko, 2013)  Pemerintah  provinsi  Jawa  Barat  masih  belum memaksimalkan belanja modal di semester satu pada tahun 2013 pengalokasian belanja modal masih lebih rendah dibanding pada tahun 2012. Dikutip dari Dirjen Bina  Keuangan  Daerah  Kementerian  Dalam  Negeri pada  8  September  2015  menyatakan  bahwa  daya serap  realisasi  belanja  modal  baru  mencapai  11,4% pada APBD provinsi di tahun 2015, dan baru mencapai 13,8%  daya  serap  realisasi  belanja  modal  pada kabupaten/kota,  Pemerintah  Daerah  Kalimantan Utara 19%, Pemerintah DKI Jakarta 19%, Pemerintah Daerah  Papua  22% masih rendah dalam  penyerapan anggarannya, dan Jawa Barat 26% dibanding dengan provinsi  lainnya  sudah  mencapai  diatas  50%,  seperti Kalimantan  Tengah,  Gorontalo,  Maluku  Utara  dan Sulawesi Tenggara (Faisal, 2015).
Berdasarkan  paparan  diatas,  maka  penelitian ini bertujuan untuk menguji : Apakah Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  berpengaruh  signifikan  terhadap Belanja Modal dan Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal?.

## 2. KERANGKA PENELITIAN & HIPOTESIS

## Otonomi Daerah
Pengertian  Otonomi  daerah  menurut  UU Nomor  23  tahun  2014  (sebagai pengganti Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) menyebutkan bahwa :
Otonomi  Daerah  yaitu merupakan  hak daerah otonom,    wewenang  daerah  otonom,    serta kewajiban    daerah    otonom  dalam  hal  membuat kebijakan-kebijakan  mengenai  urusan  pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI dapat dilakukan secara mandiri.
Dalam  (Adisasmita,  2011:3)  bahwa  Otonomi daerah  baik  kota  maupun  Kabupaten  dapat menjalankan  secara  luas,  bertanggung  jawab terhadap  pemerintah  daerah  secara  proporsional yang berkeadilan serta dapat memanfaatkan sumber daya secara maksimal.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berdasarkan  UU  No.  17/2003  mengenai Keuangan Negara bahwa Anggaran Pendapatan  dan Belanja    Daerah  (APBD)  yaitu  rencana  keuangan tahunan  pemerintah  daerah  yang  disetujui  oleh DPRD. Sementara menurut UU  No.  33/2004  bahwa (APBD)  yaitu sebagai berikut:
(APBD) yaitu peraturan daerah yang membahas terkait dengan rencana keuangan tahunan Pemerintahan  Daerah,  APBD  ini  disetujui  dan ditetapkan  oleh  DPRD  bersama  Pemerintah  Daerah. Berdasarkan    ketentuan    dalam    Undang-Undang Nomor    17    tahun    2003  tentang  Keuangan    Negara menyebutkan    bahwa  fungsi   anggaran   pendapatan dan  belanja  daerah  yaitu  :  (1)      sebagai  dasar    buat melaksanakan  pendapatan  dan belanja pada periode berjalan, dimana disebut dengan Fungsi Otorisasi. (2) sebagai        pedoman        untuk    manajemen        dalam merencanakan  kegiatan  pada  tahun  yang  berjalan atau  disebut  juga  dengan  fungsi  Perencanaan.  (3) sebagai  pedoman      dalam    menilai  kesesuaian penyelenggaraan    pemerintah    daerah  dengan ketentuan yang berlaku, dimana hal ini disebut Fungsi Pengawasan.  (4)      sebagai  monitoring  untuk mengurangi        pengangguran        dan  efisiensi  dan efektivitas sumber  daya, dapat juga disebut sebagai Fungsi Alokasi. (5) untuk mengukur rasa keadilan dan kepatutan,  hal  ini  disebut  juga  sebagai  Fungsi Distribusi  (6)  menjadi      alat    keseimbangan  dalam mengupayakan  stabilitas  perekonomian,  atau  juga dapat disebut sebagai fungsi Stabilisasi.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pengertian  PAD  Menurut    UU.    No.33/2004 yaitu: Pendapatan asli daerah(PAD) yaitu pendapatan daerah  yang  didapat  pemerintah  daerah  yang dipungut   berdasarkan   peraturan   daerah   sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam  Darise    (2007:43)    menyebutkan pendapatan  asli  daerah(PAD) yaitu sebagai berikut : Pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh  pemerintah  daerah  yang    dipungut berdasarkan    peraturan    daerah    sesuai    dengan peraturan perundang-undangan.”
Menurut    Halim    dan    Kusufi    (2012:101) menyebutkan  bahwa  pendapatan asli daerah adalah sebagai  berikut  :  seluruh  penerimaan  pemerintahan daerah  bersumber  dari  hasil  perekonomian  asli didaerah tersebut.
menurut    pengertian-pengertian    di    atas bahwa  PAD adalah segala pemasukan yang diterima oleh pemerintah daerah  bersumber dari seluruh hasil perekonomian  asli  di  daerah  tersebut.  UU    No.  33/ 2004    mengenai    Perimbangan    Keuangan. Menyatakan  bahwa  sebagai  wujud  desentralisasi, bahwa  pemerintah  daerah  harus  melaksanakan pendanaan  atas  berjalannya  kegiatan  mandiri  dapat dilakukan secara mandiri.

## Dana Perimbangan
Berdasrkan  UU.  No.  33  2004  tentang Perimbangan  Keuangan    antara    pemerintah    pusat dan  daerah  menyebutkan  bahwa  pengertian dana perimbangan adalah sebagai berikut :
Dana  perimbangan  yaitu  dana  yang  berasal dari  anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  yang dikhususkan  untuk  kegiatan  pemerintah  daerah sebagai wujud dari implementasi desentralisasi.
Menurut   Widjaja   (2009:129)   menyebutkan bahwa   pengertian   dana perimbangan adalah dana yang  berasal  dari  pemerintah  pusat  dengan  wujud anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  atau disebut APBN, dalam rangka mewujudkan
desentralisasi  demi  peningkatan  kesejahteraan  dan wujud  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  ke arah lebih baik.

## Dana Alokasi Umum
UU.  No.  33/2004    tentang    Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah menyebutkan  bahwa  pengertian  dana  alokasi umum(DAU) adalah  dana  berasal   dari   penghasilan Anggarann  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang dikhususkan sebagai pemerataan kemampuan keuangan  diantara  pemerintah  daerah  yang  satu dengan  pemerintah  daerah  yang  lainnya,  serta mewujudkan implementasi atas kebijakan desentralisasi.
Sementara  dalam  karya  Darise    (2007:84) menyebutkan  pengertiannya yaitu Dana bersumber dari Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara atas implementasi  kebijakan  pemerintah  pusat  terkait dengan  desentralisasi  yang  bertujuan  untuk pemerataan kemampuan keuangan diantara daerah satu dengan daerah yang lainnya

## Belanja Modal
Merujuk  Perpu    No.71  Tahun    2010    tentang Standar    Akuntansi  Pemerintahan    menyebutkan bahwa    definisi  belanja    modal  yaitu  pengeluaran anggaran dengan tujuan mendapatkan aset  tetap dan aset      lainnya      untuk  dapat  digunakan  dalam menjalankan  roda  pemerintahan  yang  lebih      dari satu   periode akuntansi, seperti mendapatakan aset tanah,  gedung  dan  bangunan,  peralatan,  aset  tak berwujud."
Menurut  Mardiasmo  (2009:67)  menyebutkan bahwa  pengertian  belanja modal yaitu penggunaan dana  anggaran  untuk  mendapatkan  aset  yang memiliki manfaatnya lebih dari satu  tahun anggaran dan      menambah    harta  pemerintah    yang  pada akhirnya akan menambah biaya pemeliharaan.

## Kerangka Pemikiran
Gambar 1. Kerangka Konseptual Penilitian Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah
Belanja Modal

## Suryana
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)
Terhadap Belanja Modal
H 1 : Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
H 2: Dana Alokasi Umum    berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
H 3 : Dana  Alokasi  Khusus    berpengaruh  positif terhadap Belanja Modal.

## 3. METODE PENELITIAN
Objek penelitian yang akan diteliti dalam hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana  Alokasi Khusus (DAK).

## Populasi dan Sampel Penelitian
semua  populasi  dijadikan  sample  dalam karya  tulis  ini,  yaitu  sebanyak  9  kota  yang  berada diwilayah  pemerintah  daerah  Jawa  Barat  dengan mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.

## Jenis Data
Jenis  data  didapat  dari  sumber  yang  telah dicatat  oleh  pihak  lain,  dengan  kata  lain  data sekunder.
Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian Variabel Definisi Indikator Pengukuran Skala Pendapatan Asli Daerah (X1) Penghasilan  yang  diterima murni  dari  daerah  sesuai perda  (peraturan  daerah) yang  berlaku  dan  sesuai peraturan perundang- undangan. (UU No. 33 Tahun 2004) 1.  Hasil            pengelolaan kekayaan   daerah   yang dipisahkan 2. Pajak Daerah 3.  Retribusi Daerah
4.  Lain-lain PAD yang sah
(UU No.28 tahun 2009) Rasio Pertumbuhan PAD PADt - PADt-1 x 100% =
PADt-1 (Halim, 2007:128) Rasio Dana Alokasi Umum (X2) Dana  berasal dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja Negara sebagai implementasi atas kebijakan pemerintah pusat  dalam  menjalankan pemerintahan secara desentralisasi, dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan diantara  daerah  yang  satu dengan daerah yang lainnya.
Pendapatan APBN (UU    No.    33    Tahun
2004) Rasio Pertumbuhan DAU DAUt - DAUt-1 x 100% =               DAUt-1 (Halim, 2007:128) Rasio Dana Alokasi Khusus (X3) Dana berasal dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja Negara  yang  dikhususkan untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka membantu pelaksanaan kegiatan  yang  dilakukan oleh pemerintah daerah. Pendapatan APBN (UU    No. 33 Thn 2004)
Rasio Pertumbuhan DAK
DAKt - DAKt-1 x 100% =
DAKt-1 Rasio

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Normalitas
yaitu  untuk  melihat  hasil  uji  apakah  model regresi,  variabel  pengganggu  memiliki  distribusi
normal atau tidak. Dalam kesempatan ini  digunakan uji  Jarque  Bera  menguji normalitas  model  regresi dan  berdasarkan  hasil  pengolahan  data

## Gambar 2. Uji Normalitas
Berdasarkan data tersebut nilai probalitasnya uji Jarque-Bera  sebesar  0,628.  Artinya  lebih  besar  dari nilai  kekeliriuan  0,05,  jadi  dapat  diartikan  model  ini berdisitribusi normal, sehingga sebaran data residual dapat memiliki bentuk kurva distribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
uji  multikolinieritas  untuk  melihat  apakah data yang digunaka ini terdapat korelasi antar variabel bebas,  data  yang  baik  adalah  yang  tidak  memiliki korelasi di antara variabel independen, Imam Ghozali (2013:105).  Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dilihat dari besarnya nilai tolerance dan lawannya (2) Variance  Inflation  Factor  (VIF).  Besarnya  nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10”

## Tabel 2. Uji Multikolinearitas
Variance Inflation Factors Date: 09/08/17   Time: 11:42
Sample: 1 36 Included observations: 36 Variable Coefficient Uncentered Centered Variance VIF VIF PAD 0.089396 3.932641 1.687865 DAU 0.556500 4.453332 1.683931 DAK 0.000693 1.375711 1.263017 C 0.007870 2.988653 NA
Berdasarkan  hasil  uji  multikolineritas  di  atas dapat  diketahui  bahwa  nilai  centered  variance inflation factors (VIF) menunjukan nilai masing-masing variabel tidak lebih dari 10 atau < 10. Kesimpulannya tidak ada multikolinieritas antara variabel bebas.

## “Uji Heteroskedastisitas
Kegunaan  dari  pengujian  ini  yaitu  untuk melihat  apakah  model  terdapat  ketidaksamaan
variance dari residual atau tidak dengan melihat hasil hasil  uji  breusch-pagan-godfrey.  (Imam  Ghozali, 2013:139)
Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas Heteroskedasticity Test: White F-statistic 1.322074 Prob. F(3,32) 0.2843 Obs*R-squared  3.969947 Prob. Chi- Square(3) 0.2647 Scaled explained SS 3.256179 Prob. Chi- Square(3) 0.3538 hasil dari pengujian heteroskedastisitas memperlihatkan  nilai  perkalian  Obs*R-squared sebesar  3,970.  Kemudian  dari  tabel  chi-squareada tingkat  kekeliruan  5%  (0,05)  dan  derajat  bebas  3 didapat  nilai  sebesar  7,815.  Apabila  dilihat  dari  nilai Obs*R-squared (3,970)  menunjukan nilai kurang dari nilai tabel chi-square (7,815) dan nilai probabilitas chi- squareyaitu  0,265  menunjukan  nilai  lebih  besar daripada  tingkat  kekeliruan  0,05,  untuk  itu kesimpulannya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model ini.

## Hasil Uji Autokorelasi
Dalam  penelitian  perlu  diuji  korelasinya antara  kesalahan  pengganggu  t-periode  dengan  t- 1nya,

## Tabel 4. Uji Autokorelasi
R-squared 0.870236      Mean dependent var  0.386306 Adjusted R- squared 0.858070      S.D. dependent var 0.817249 S.E. of regression  0.307887      Akaike info criterion  0.586270 Sum squared resid  3.033416      Schwarz criterion 0.762216 Log likelihood -6.552853      Hannan-Quinn criter.  0.647680 F-statistic 71.53376      Durbin-Watson stat  2.126789 Prob(F-statistic) 0.000000
0 1 2 3 4 5 6 7 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 S e r i e s : R e s i d u a l s S a m p l e 1 3 6 O b s e r v a t i o n s 3 6 Mean -1.76e-16 Median 0.004037 Maximum 0.633796 Minimum -0.756972 Std. Dev. 0.294396 Skewness -0.391936 Kurtosis 3.076149 Jarque-Bera 0.930381 Probability 0.628015

## Suryana
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) Terhadap Belanja Modal
hasilnya menggunakan uji Durbin-Waton, 2,127. Banyaknya observasi (n)=36, banyknya variabel bebas (k)=3  dan  tingkat  kekeliruan/signifikansi  5%,  sebagai berikut  :  dl=1,295.,  du=1,654.  Artinya  DW=2,127 diatas du=1,710 tetapi dibawah nilai 4-du=2,144 yaitu (1,654<2,127<2,144),  hasil  ini  dapat  dikatakan  bhwa hasilnya  tidak  ada  autokorelasi  posistif  dan  negatif, karena  nila  DW  masih  diantara  nilai  du  dan  4-du (du<d<4-du).

## Hasil Analisis dalam Regresi Linier Berganda
Berikut hasil analisis regresi linier berganda, yang  bertujuan  untuk  melihat  seberapa  besar  daya hubungan  antara  beberapa  variabel,  juga  dapat digunakan  untuk  melihat  arah  hubungan  antara variabel bebas dengan variabel terikat  (Imam Ghozali, 2013):

## Tabel 5. Regresi Linier Berganda
Dependent Variable: BM
Method: Least Squares Date: 09/08/17   Time: 11:41 Sample: 1 36 Included observations: 36 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. PAD 0.712200 0.298991 2.382011 0.0233 DAU 3.809328 0.745989 5.106411 0.0000 DAK 0.195343 0.026324 7.420676 0.0000 C -0.360721 0.088711 -4.066250  0.0003
Y = -0,360721 + 0,712200 X 1 + 3,809328 X 2 + 0,195343 X 3
Berikut penjelasannya: (1) Jika α = konstanta -0,360721 artinya jika pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dianggap  konstan  (bernilai  0),  maka  alokasi  belanja modal  akan  bernilai  sebesar  -0,360721.  (2)  Jika koefisien  regresi  variabel  pendapatan  asli  daerah (PAD)  memperlihatkan  0,712200,  artinya  jika pendapatan  asli  daerah  (PAD)  meingkat  sebanyak  1 satuan,  sementara  dana  alokasi  umum  (DAU),    dana alokasi khusus (DAK) tetap bernilai nol, maka alokasi belanja  modal  meningkat  senilai  0,712200.  (3)  Jika koefisien  regresi  dana  alokasi  umum  (DAU) memperlihatkan  3,809328,  artinya  jika  dana  alokasi umum (DAU) meningkat sebesar 1 satuan, sementara pendapatan  asli  daerah  (PAD),  dana  alokasi  khusus (DAK) tetap bernilai nol, maka alokasi belanja modal akan  meningkat  sebesar  3,809328.  (4)  apabila koefisien dana alokasi khusus (DAK) memperlihatkan sebesar  0,195343,  artinya  jika  dana  alokasi  khusus (DAK)  meningkat  sebesar  1  satuan,  sementara pendapatan  asli  daerah  (PAD),  dana  alokasi  umum
(DAU) tetap bernilai nol, maka alokasi belanja modal akan meningkat sebesar 0,195343.

## PENGUJIAN DALAM HIPOTESIS Tabel 6. Uji Hipotesis
Dependent Variable: BM Method: Least Squares Date: 09/08/17   Time: 11:41
Sample: 1 36 Included observations: 36 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. PAD 0.712200 0.298991 2.382011 0.0233 DAU 3.809328 0.745989 5.106411 0.0000 DAK 0.195343 0.026324 7.420676 0.0000 C -0.360721 0.088711 -4.066250  0.0003 Uji Hipotesis Parsial (Uji t)
a. Pengujian  PAD  Terhadap  Belanja  Modal. Hasilnya didapatkan sebesar 0,023<0,05 dan hasil perbandingannya  2,382  (t hitung : t tabel ),  jadi t hitung >t tabel atau  2,382>2,037,  kesimpulannya bahwa PAD berpengaruh pada belanja modal.
b. Pengujian DAU  pada Belanja Modal. Hasilnya  didapatkan  sebesar  0,0000<0,05  dan hasil perbandingannya 5,106, jadi t hitung >t tabel atau 5,106>2,037, kesimpulannya bahwa DAU berpengaruh pada belanja modal.
c. Pengujian DAK  pada Belanja Modal. Hasilnya  didapatkan  sebesar  0,0000<0,05  dan hasil  perbandingannya 7.420676 ,  jadi  t hitung >t tabel atau 7.420676 >2,037,  kesimpulannya  bahwa  DAK berpengaruh pada belanja modal.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dibahas  pada bab  hasil  dan  pembahasan,  seluruh  variable  yang digunakan berpengaruh pada Belanja modal, sehingga dapat ditarik kesimpulannya yaitu Semakin besar/tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan semakin besar juga Alokasi Belanja Modalnya. Begitu juga  semakin  tinggi  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  atau Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  maka  akan  semkin  besar juga alokasi Belanja Modal.
Akhir kata peneliti mencoba memberikan saran kepaa  Pemerintah  daerah  khususnya  Provinsi  Jawa Barat  agar  daat  memperhatikan  kinerja  perangkat daerahnya  dalam  meningkatkan  pendapatan  asli daerah,  juga  dapat  meningkatkan  efektivitas  dalam pemanfaatan  dana  alokasi  umum  dan  alokasi  dana khusus  untuk  mengatasi  ketimpangan  fiskal  antar daerah.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis - Vol 8 No 2 September 2017 Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen
Pemerintahan Daerah. Makassar : Graha Ilmu.
Darise, Nurlan. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : PT.Indeks.
Erlina  dan  Rasdianto.  2013.  Akuntansi  Keuangan Daerah  Berbasis  Akrual.  Medan  :  Brama Ardian.
Ghozali,  Imam.  2016.  Aplikasi  Analisis  Multivariate Dengan Program SPSS IBM SPSS 21. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan  Daerah,  Edisi  Revisi,  Jakarta  : Salemba Empat.

## Halim, Abdul dan Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor
Publik  :  Teori,  Konsep  dan  Aplikasi.  Jakarta  :
Salemba Empat. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi Offset.
Riduwan  dan  Sunarto.  2012.  Pengantar  Statistika. Bandung : Alfabeta.
Santoso,  Singgih.  2012.  Analisis  SPSS  pada  Statistik
Parametrik. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Sarwono,  Jonathan.  2013.  Statistika  Multivariat  ; Aplikasi  Untuk  Riset  Skripsi.  Yogyakarta  :  CV Andi Offset.
Siregar,  Doli  D.  2004.  Manajemen  Aset  :  Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara  Nasional  DALAM  Konteks  Kepala Daerah sebagai Ceo's. Jakarta : Gramedia.
Sugiyono.  2014.  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif,  dan  Kombinasi  (Mixed  Methods). Bandung : Alfabeta
Syaukani, dkk. 2009. Otonomi Daerah Dalam Negara
Kesatuan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Yani,  Ahmad.  2008.  Hubungan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di  Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Widjaja,  Haw.  2009.  Otonomi  Daerah  dan  Daerah Otonom. Jakarta : Rajawali Pers.
Winarno, Wing Wahyu, 2015. Analisis Ekonomterika dan  Statistik  dengan  Eviews .  Edisi  Keempat. Yogyakarta : UPP STIM YPKN
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2004  Tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  Tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Daerah (sebagai pengganti Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999).
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  (sebagai  pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). 103 Jannah, Roihatul dkk. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah  (Pad),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU), Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Dan  Dana  Bagi Hasil  (DBH)  Terhadap  Pengalokasian  Belanja Modal.Warta Ekonomi Vol. 07 No 17 Februari 2017.  Program  Studi  Manajemen.  Fakultas Ekonomi. Universitas Islam. Malang.
Martini,  Ni  Luh  Dina  Selvia  dkk.  2014.  Pengaruh pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Belanja Modal, Pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006- 2012. e-Journal Bisma. Volume 2 Tahun 2014. Jurusan  Manajemen  Universitas  Pendidikan Ganesha. Singaraja. Indonesia.
Novianto,  R  dan  Hanafiah,  R.  (2015).  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan dan Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi.
Putro, Nugroho Suratno. 2010. Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro.
Sumarmi,  Saptaningsih.  2010.  Pengaruh  Pendapatan Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,dan  Dana Alokasi  Khusus  Terhadap  Alokasi  Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.
Yogyakarta. Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta.
Wandira,  Arbie  Gugus.  2013.  Pengaruh  PAD,  DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.  Accounting  Analysis  Journal.  Jurusan Akuntansi,  Fakultas  Ekonomi,  Universitas Negeri Semarang, Indonesia. ISSN 2252-6765.
Wertianti, I G A Gede dan A.A.N.B. Dwirandra. 2013.
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan Pad dan DAU Sebagai variabel Moderasi.  Fakultas  Ekonomi  Universitas Udayana  (Unud),  Bali,  Indonesia.  E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.3 (2013): 567- 584. ISSN: 2302-8556.
Faisal, Heri. 2015. APBD 2015, Serapan Belanja Modal Mengkhawatirkan
Dikutip dari
artikelhttp://finansial.bisnis.com/read/201509 08/10/470103/apbd-2015-serapan-belanja- modal-mengkhawatirkan
Wijanarko,  Yusuf.  2013.  Realisasi  Belanja  Modal Prempov  Jabar  Dinilai  Masih  Sangat  Kecil. Dikutip dari artikel http://www.pikiran- rakyat.com/ekonomi/2013/05/14/234780/rea

## Suryana
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) Terhadap Belanja Modal
lisasi-belanja-modal-pemprov-jabar-dinilai- masih-sangat-kecil.