Aan Zainul Anwar Edi Susilo Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan
Mikro Syariah  (Studi Kasus Bmt Aman Utama Jepara)

## IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

## (Studi Kasus BMT Aman Utama Jepara)
Aan Zainul Anwar 1)
Edi Susilo 2)
Universitas Islam Nahdlatul Ulama aanza@unisnu.ac.id 1)
edisusilo@unisnu.ac.id 2)

## Kata kunci:
Manajemen Risiko,
Likuiditas, BMT, lembaga keuangan mikro syariah
Keywords : Risk Management, liquidity, BMT, syariah micro finance

## Abstrak
Regulasi  atau  peraturan  yang  mengatur  tentang  manajemen  risiko  dan pengawasan pada lembaga keuangan mikro syariah berbadan hukum koperasi (BMT) masih minim serta masih sangat lemah, dan ini berbeda dari perbankan. BMT  sebagai  lembaga  keuangan  hanya  mengandalkan  pengaturan  internal. Oleh karena itu penelitian ini tentang penerapan manajemen risiko likuiditas di  BMT  Aman  Utama  Jepara.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui penerapan  manajemen  risiko  likuiditas  di  BMT  Aman  Utama  Jepara, manajemen  risiko  likuiditas  dan  menjadi  masukan  bagi  lembaga-lembaga sejenis di Indonesia serta memberikan masukan untuk regulator. Penelitian ini disimpulkan bahwa manajemen risiko likuiditas di BMT Aman Utama Jepara dikelola  secara  tradisional  oleh  pengalaman  sehari-hari  dan  kebutuhan anggota  dalam  siklus  penarikan  tabungan  dan  pengeluaran  pembiayaan. proses  manajemen  risiko  meliputi  identifikasi,  pengukuran,  pemantauan  dan pengendalian  tidak  dilakukan  secara  sistematis  dengan  standar  manajemen risiko yang baik

## Abstract
Regulation on risk management in cooperative as one of the legal entity, is still minimal,  supervision  were  very  minimal,  and  this  is  different  from  banking. BMT  as  financial  institutions  rely  solely  on  self-regulation.  Therefore  the author  motivated  to  hold  a  research  on  the  implementation  of  liquidity  risk management in the BMT Aman Utama Jepara. This research aims to determine the application of liquidity risk management in the BMT Aman Utama Jepara, on  liquidity  risk  management  and  become  inputs  for  similar  institutions  in Indonesia as well as provide input to the regulator.The results of this research concluded  that  liquidity  risk  management  in  BMT  Aman  Utama  Jepara managed traditionally by daily experiences and the needs of members in a cycle of  withdrawal  of  savings  and  financing  disbursements. Risk  management process  includes  identification,  measurement,  monitoring  and  control  is  not performed systematically by the standards of good risk management
Aan Zainul Anwar Edi Susilo
Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah  (Studi Kasus Bmt Aman Utama Jepara)

## Pendahuluan
Fungsi  utama  sebuah  lembaga keuangan  baik  bank  maupun  lembaga keuangan mikro non bank adalah menyalurkan kredit atau pembiayaan untuk menghasilkan pendapatan sehingga kelangsungan  hidupnya  bisa  terjaga (going concern) .  Di  sisi  lain,  bank  dan  lembaga keuangan mikro (micro finance) harus dapat menyediakan  dana  tunai  untuk  keperluan pengambilan tabungan dan deposito kepada nasabahnya  yang  harus  tersedia  setiap waktu.
BMT Aman Utama adalah salah satu lembaga  keuangan  mikro  yang  berbadan hukum  Koperasi  yang  ada  di  Kota  Jepara Jawa Tengah. Lembaga ini telah beroperasi dari  tahun  2009  yang  lalu.  Sampai  akhir tahun  2012  ini,  BMT  Aman  Utama  telah memiliki asset sebesar Rp. 4.486.692.070,- (empat  milyar  empat  ratus  delapan  puluh enam  juta  enam  ratus  sembilan  puluh  dua ribu tujuh puluh rupiah), dari asset tersebut terdapat  simpanan suka rela  yang sewaktu- waktu dapat diambil sebesar Rp. 2.080.419.393,-  (dua  milyar  depalan  puluh juta  empat  ratus  sembilan  belas  ribu  tiga ratus  sembilan  puluh  tiga  rupiah)  dan simpanan  berjangka  wadiah  dengan  jangka waktu  antara  satu  bulan,  tiga  bulan,  enam bulan, dua belas bulan, dua belas bulan dan tiga  puluh  enam  bulan  sebesar  Rp. 1.744.972.000,-  (satu  milyar  tujuh  ratus
empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh  dua  ribu  rupiah).  Dari  jumlah  dana pihak  ketiga  yang  telah  berhasil  dihimpun tersebut,  kas  dan  bank  yang  ada  di  BMT Aman  utama  untuk  menjaga  likuiditasnya sebesar  Rp.  1.563.721.211,-  (satu  milyar lima  ratus  enam  puluh  tiga  juta  tujuh  ratus dua  puluh  satu  ribu  dua  ratus  sebelas rupiah).
Sesuai  dengan  Pasal  93  undang- undang nomor 17 tahun 2012, ayat:
1) Koperasi  Simpan  Pinjam  wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
2) Dalam memberikan Pinjaman,
Koperasi  Simpan  Pinjam  wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian.
3) Dalam memberikan Pinjaman,
Koperasi  Simpan  Pinjam  wajib menempuh cara yang tidak merugikan Koperasi Simpan Pinjam dan kepentingan penyimpan.
4) Koperasi  Simpan  Pinjam  wajib menyediakan  informasi  mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan.
5) Koperasi  Simpan  Pinjam  dilarang melakukan  investasi  usaha  pada sektor riil.
6) Koperasi  Simpan  Pinjam  yang menghimpun  dana  dari  Anggota
Aan Zainul Anwar Edi Susilo Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan
Mikro Syariah  (Studi Kasus Bmt Aman Utama Jepara)
harus  menyalurkan  kembali  dalam bentukPinjaman kepada Anggota. Sedangkan menurut  pasal  94 ayat  1 UU  no  17  tahun  2012,  Koperasi  Simpan Pinjam wajib menjamin Simpanan Anggota.
Ketentuan  dalam  undang-undang Koperasi  tebaru  yaitu  undang-undang nomor  17  tahun  2012,  di  atas  disebutkan perlunya  Koperasi  menerapkan  prinsip kehati-hatian (prudensial) dalam mengelola dananya baik yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan,  maupun  dalam  mengelola likuiditasnya  agar  anggota  mendapatkan jaminan  keamanan  dana yang  telah dipercayakan kepada Koperasi untuk mengelolaanya.
Maka  dari  itu  BMT  harus  dapat mengelola  likuiditasnya  yang  aman  untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Regulasi tentang  manajemen  risiko  likuiditas  untuk BMT  sampai  saat  ini  belum  ada  secara spesifik  dan  detail.  Maka  BMT  dalam mengelola likuiditasnya lebih mengandalkan  regulasi  yang  dibuat  dan dijalankannya  sendiri  (self  regulation).  Hal ini akan menjadi kelemahan lembaga seperti BMT,  bila  regulasi  yang  dibuatnya  sendiri ternyata tidak mampu menjamin kelangsungan likuiditasnya dengan manajemen  risiko  likuiditas  yang  aman. Maka  dari  itu  penulis  tergerak  untuk mengadakan penelitian tentang pelaksanaan manajemen risiko likuiditas di BMT Aman Utama Kabupaten Jepara.

## Tinjauan Pustaka

## Pengertian Risiko
Berbagai  risiko  yang  dihadapi  oleh  bank menurut  Selamet  dan  Hoscaro  (2008) diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Risiko  likuiditas  adalah  risiko  yang timbul  karena  bank  tidak  mampu melakukan off  setting tertentu  dengan harga  karena  kondisi  likuiditas  pasar yang  tidak  memadai  atau  terjadi gangguan  di  pasar.  Risiko  likuiditas pendanaan  dimana  risiko  yang  timbul karena  bank  tidak  mampu  mencairkan assetnya  atau  memperoleh  pendanaan dari sumber dana lain.
b. Risiko  pasar  adalah  risiko  yang  timbul akibat  adanya  perubahan  variabel  pasar, seperti:  suku  bunga,  nilai  tukar,  harga equity dan  harga  komoditas  sehingga nilai  portofolio/asset  yang  dimiliki  bank menurun.
c. Risiko  kredit  adalah  risiko  yang  timbul akibat kegagalan ( default ) dari pihak lain (nasabah/debitur) dalam memenuhi kewajibannya.
d. Risiko  operasional  adalah  risiko  akibat kurangnya  sistem  informasi  atau  sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan  kerugian yang  tidak diharapkan.
e. Risiko  kepatuhan  adalah  risiko  yang timbul  sebagai  akibat  tidak  dipatuhinya atau  tidak  dilaksanakannya  peraturan- peraturan atau ketentuan-ketentuan yang
Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah  (Studi Kasus Bmt Aman Utama Jepara)
berlaku  atau  yang  telah  ditetapkan  baik ketentuan internal maupun eksternal. f. Risiko hukum adalah risiko  yang terkait dengan bank yang menanggung kerugian sebagai  akibat  adanya  tuntutan  hukum, kelemahan  dalam  aspek  legal  atau yuridis.  Kelemahan  ini  diakibatkan antara  lain  oleh  ketiadaan  peraturan perundang-undangan  yang  mendukung atau  kelemahan  perikatan  seperti  tidak terpenuhinya syarat-syarat syahnya kontrak  dan  pengikatan  agunan  yang tidak sempurna.
g. Risiko reputasi adalah risiko yang timbul akibat  adanya  publikasi  negatif  yang terkait  dengan  kegiatan  usaha  bank  atau karena  adanya  persepsi  negatif  terhadap bank.
h. Risiko  Strategik  adalah  risiko  yang timbul  karena  adanya  penetapan  dan pelaksanaan  strategi  usaha  bank  yang tidak  tepat,  pengambilan  keputusan bisnis  yang  tidak  tepat  atau  kurang responsifnya  bank  terhadap  perubahan- perubahan eksternal.
Nugroho (2008), membedakan risiko  atas dua kelompok besar yaitu risiko yang  sistematis  ( systematic  risk ),  yaitu risiko yang diakibatkan oleh  adanya kondisi atau  situasi  tertentu  yang  bersifat  makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan  ekonomi  pemerintah,  perubahan situasi  pasar,  situasi  krisis  atau  resesi,  dan
sebagainya  yang  berdampak  pada  kondisi ekonomi secara umum; dan risiko yang tidak sistematis  ( unsystematic  risk )  yaitu  risiko yang  unik,  yang  melekat  pada  suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja.
Dari  pengertian  tersebut  dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen risiko adalah: rangkaian prosedur dan metodologi yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi, mengukur,  memantau,  dan  mengendalikan risiko  yang  timbul  dari  kegiatan  usaha lembaga keuangan mikro.

## Risiko Dalam Perspektif Islam
Menurut Fathurrahman (2011), dalam  perspektif  Islam,  manajemen  risiko merupakan  usaha  untuk  menjaga  amanah Allah  akan  harta  kekayaan  demi  untuk kemaslahatan  manusia.  Perspektif  Islam dalam  pengelolaan  risiko  suatu  organsiasi dapat  dikaji  dari  kisah  Yusuf  dalam mentakwilkan  mimpi  sang  raja  pada  masa itu.  Kisah  ini  termaktub  dalam  Qur’an sebagai berikut:
(Setelah  pelayan  itu  berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai  orang  yang  amat  dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk ‐ gemuk  yang  dimakan  oleh  tujuh ekor  sapi  betina  yang  kurus ‐ kurus dan  tujuh  bulir  (gandum)  yang hijau  dan  (tujuh)  lainnya  yang kering  agar  aku  kembali  kepada orang ‐ orang  itu,  agar  mereka mengetahuinya." QS: 12: 46.
Yusuf  berkata:  "Supaya  kamu bertanam  tujuh  tahun  (lamanya) sebagaimana  biasa;  maka  apa
Aan Zainul Anwar Edi Susilo Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah  (Studi Kasus Bmt Aman Utama Jepara)
yang  kamu  tuai  hendaklah  kamu biarkan  dibulirnya  kecuali  sedikit untuk kamu makan. QS: 12: 47.
Kemudian sesudah itu akan datang tujuh  tahun  yang  amat  sulit,  yang menghabiskan  apa  yang  kamu simpan untuk menghadapinya
(tahun  sulit),  kecuali  sedikit  dari
(bibit gandum) yang kamu simpan. QS: 12: 48.
Kemudian setelah itu akan datang tahun  yang  padanya  manusia diberi  hujan  (dengan  cukup)  dan dimasa itu mereka memeras anggur." QS: 12: 49.
Dalam Hadits juga dikisahkan, Nabi Muhammad  SAW  pernah  membetulkan kesilapan  seorang  Badwi  yang  menyalah tafsirkan  makna  tawakal.  Badwi  itu  datang ke  masjid  untuk  menghadap  Rasulullah selepas  melepaskan  untanya  tanpa  diikat. Ketika  ditanya  kenapa  dia  membiarkan untanya  tidak  diikat,  dia  menjawab  bahwa dia  bertawakal  kepada  Allah.  Mendengar jawaban  itu,  Rasulullah  SAW  bersabda: "Ikatlah  untamu,  baru  kamu  bertawakal. Bertawakal dilakukan selepas kamu berusaha mengikat unta, supaya ia tidak lari, bukan membiarkan unta  lepas  begitu saja." (HR.Tirmidzi).
Dengan  demikian  jelaslah,  Islam memberi  isyarat  untuk  mengatur  posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Rasul melakukan aktivitas dengan perhitungan  yang  sangat    matang  dalam melakukan risk management.
Menurut  Khan  dan  Ahmed  (2008),
risiko merupakan unsur penting dalam dunia keuangan  syariah.  Untuk  itu,  ulama  telah menyumbangkan beberapa pemikiran tentang  risiko.Dalam  keuangan  syariah, terdapat dua aksioma atau kaidah fiqh yang terkait  dengan  risiko,  yakni al  kharaj  bi  al dhaman dan al ghunmu bi al ghurm .Kedua kaidah ini menekankan adanya risiko dalam realitas  keuangan.  Kedua  kaidah fiqh ini memiliki  arti  bahwa  setiap return yang didapat  dari  aset,  secara  intrinsik  terkait dengan tanggung jawab atas kerugian  yang muncul  dari  aset  tersebut.  Artinya, return yang  akan  didapatkan  sebanding  dengan risiko  kerugian  yang  melekat  dalam  aset tersebut. Kaidah ini sangat berbeda dengan konsep keuangan berbasis bunga.
Konsep  bunga  memisahkan  antara return dengan  tanggung  jawab  untuk menanggung kerugian. Pemilik modal akan tetap  mendapatkan return tanpa  harus menanggung  risiko.  Hal  ini  dilakukan dengan  menentukan return yang fixed (pasti) atas nominal dana yang dipinjamkan. Manajemen Risiko pada Lembaga

## Keuangan Mikro
Definisi  tentang  keuangan  mikro (micro  finance) sangat  beragam,    Otero seperti dikutip oleh Ismawan dan Budiantoro, (2005) menyebut microfinance sebagai  singkatan  dari microenterprise finance yang  secara  mudah  diartikan “pelayanan  keuangan  bagi  usaha  mikro” . Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan
Aan Zainul Anwar
Edi Susilo
Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah  (Studi Kasus Bmt Aman Utama Jepara)
Mikro Indonesia (Gema PKM)
mendifinisikan  sebagai  berbagai  pelayanan
keuangan
(simpanan, pinjaman, pembayaran, asuransi, dan sebagainya) yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro dengan  menggunakan  system  dan  proses yang  sesuai  dan  kontekstual.  Sedangkan sebuah  institusi  yang  didirikan  oleh  Bank Dunia yaitu CGAP (The Consultative Group to  Assist  the  Poorest) menyebutkan  bahwa keuangan  mikro  sebagai  suatu  metodologi kredit  yang  dilakukan  dengan  penggantian kolateral  yang  efektif  untuk  modal  kerja, serta  dilakukan  dalam  jangka  pendek  dan ditujukan pada pengusaha mikro.

## Manajemen Risiko Likuiditas
Saat  ini  telah  dikeluarkan  undang- undang  baru  tentang  perkoperasian,  yaitu undang-undang  nomor  17  tahun  2012. Namun  sayangnya  undang-undang  tersebut sampai saat ini belum diikuti oleh Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri sebagai landasan pelaksanaannya. Maka pelaksanaan undang-undang tersebut sampai  saat  ini  belum  bisa  dijalankan dengan  baik  oleh  para  Koperasi  yang merupakan objek pelaksananya. Diperlukan setidaknya  10  Peraturan  Pemerintah  dan  8 Keputusan  Menteri  untuk  melaksanakan undang-undang nomor 17 tahun 2012.
Sebelum  dikeluarkannya  Peraturan Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri  seperti tersebut  di  atas,  maka  ketentuan  yang melekat  pada  undang-undang  yang  lama,
yaitu undang-undang nomor 25 tahun 1992 masih tetap berlaku.
Dalam  perjalanannya,  BMT  sampai tahun 2004, belum ada regulasi khusus yang mengatur  tentang  BMT  sebagai  lembaga keuangan  mikro  syariah.  Baru  pada  akhir 2004  pemerintah  mengeluarkan  regulasi yang  mengatur  tentang  juklak  kegiatan usaha koperasi  jasa keuangan syariah  yaitu Kepmenegkop UKM nomor 91 tahun 2004.
Tahun  2007,  kementerian  negara koperasi  dan  UKM  mengeluarkan  regulasi tentang  KJKS  secara  borongan  yaitu peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil  dan  menengah  Republik  Indonesia nomor:  06/PER/M.KUKMI/I/2007  tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif  koperasi  dan  usaha  mikro (P3KUM)  pola  syariah,  diikuti  oleh peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil  dan  menengah  Republik  Indonesia nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi  jasa keuangan syariah dan  unit  jasa  keuangan  syariah  koperasi, kemudian peraturan menteri negara koperasi dan  usaha  kecil  dan  menengah  Republik Indonesia nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman  penilaian  kesehatan  koperasi  jasa keuangan  syariah  dan  unit  jasa  keuangan syariah  koperasi,  kemudian  peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah  Republik  Indonesia  nomor:
Aan Zainul Anwar Edi Susilo Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah  (Studi Kasus Bmt Aman Utama Jepara) 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang
pedoman pengawasan koperasi jasa keuangan  syariah  dan  unit  jasa  keuangan syariah. Inilah regulasi  tentang BMT yang oleh  kementerian  koperasi  dan  UKM disebut  sebagai  KJKS  dan  UJKS  (koperasi jasa  keuangan  syariah  dan  unit  jasa keuangan syariah).
Bank  Indonesia  telah mengeluarkan Consultatif Paper manajemen risiko likuiditas  untuk  perbankan  di  Indonesia yang  isinya  adalah  pedoman  lengkap perbankan  untuk  mengelola  likuiditasnya agar bisa berjalan dengan baik sesuai acuan Basel II yang diberlakukan secara internasional.  Manajemen  risiko  likuiditas yang  baik  harus  dikelola  sesuai  dengan bagan dalam gambar 1 berikut:

## Teknik Analisis Data
Menurut Singarimbun dalam Efendi dkk  (2012),  berdasarkan  tujuan,  jenis
penelitian  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu penelitian murni dan penelitian terapan.Sedangkan  jika  dilihat  dari  jenis data  yang  dikumpulkan,  dikenal  adanya penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif  serta  gabungan  kuantitatif  dan kualitatif  yang  dikenal  dengan  penelitian gabungan.Jika dilihat dari tujuan, penelitian dapat  dibedakan  ke  dalam  tiga  tingkatan, yaitu  deskriptif,  komparatif  dan  asosiatif. Dilihat  dari  metode  pendekatan,  dapat dibedakan  ke  dalam  enam  jenis  penelitian, yaitu (1) penelitian survey, (2) eksperimen, (3)  grounded  research,  (4)  evaluasi,  (5) penelitian  kebijakan  dan  (6)  analisis  data sekunder.
Pilihan jenis penelitan yang dilakukan  oleh  peneliti  adalah  penelitian deskriptif analitis.Penelitian deskriptif
analitis  diksudkan  untuk  mengukur  dengan cermat  fenomena sosial  tertentu, dalam hal ini  adalah  studi  kasus  atas  penerapan
Gambar 1.
Manajemen Risiko Likuiditas
Sumber: Direktorat Penelitian Dan Pengaturan Perbankan (Bank Indonesia), 2009
Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah  (Studi Kasus Bmt Aman Utama Jepara)
manajemen  risiko  likuiditas  di  lembaga keuangan mikro syariah.
Menurut  Spradley  (1980)  dalam Sugiyono  (2010),  terdapat  tahapan  analisis data  yang  dilakukan  dalam  penelitian kualitatif,  yaitu  analisis  domain,  analisis taksonomi,  analisis  komponensial  dan analisis  tema  kultural.Analisis  domain (domain analysis) dilakukan untuk memperoleh  gambaran  yang  umum  dan menyeluruh  dari  obyek  penelitian  atau situasi  sosial  untuk  ditemukan  berbagai domain  atau  kategori  diperoleh  dari pertanyaan  grand  dan  miniatur.  Peneliti menetapkan domain tertentu sebagai pijakan penelitian selanjutnya, makin banyak domain  yang  dipilih  maka  akan  semakin banyak  waktu  yang  dipergunakan  untuk penelitian.
Dalam  analisis  taksonomi,  setelah peneliti  menentukan  domain  penelitian (analisis  domain),  sehingga  ditemukan domain  atau  kategori  dari  situasi  tertentu, selanjutnya  domain  yang  dipilih  oleh peneliti ditetapkan sebagai fokus penelitian.Pengumpulan data dilakukan secara  terus-menerus  melalui  pengamatan, wawancara  mendalam  dan  dokumentasi sehingga  data  yang  terkumpul  menjadi banyak.Oleh  karena  itu  pada  tahap  ini diperlukan analisis lagi yang disebut analisis taksonomi.Dengan demikian analisis taksonomi adalah analisis terhadap
keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan.
Pada  analisis  komponensial,  yang dicari untuk  diorganisasikan dalam domain bukanlah  keserupaan  dalam  domain,  tetapi justru  yang  memiliki  perbedaan  yang kontras.  Data  ini  dicari  melalui  observasi, wewancara dan dokumentasi yang terseleksi, dengan teknik pengumpulan data yang  bersifat  triangulasi  tersebut,  sejumlah dimensi  yang  spesifik  dan  berbeda  pada setiap elemen akan dapat ditemukan.
Analisis tema budaya atau discovering  culture  themes ,  merupakan upaya mencari benang merah yang mengintegrasikan  lintas  domain  yang  ada. Dengan  ditemukannya  benang  merah  dari hasil  analisis  domain,  taksonomi  dan komponensial  tersebut,  maka  selanjutnya akan  dapat  tersusun  suatu  konstruksi bangunan  situasi  sosial/objek  penelitian yang sebelumnya masih gelap atau remang- remang,  dan  setelah  dilakukan  penelitian maka menjadi lebih terang dan jelas.
Dari  penjelasan  di  atas,  penelitian yang  dilakukan  adalah  penelitian  analitis dengan analisis taksonomi. Analisis taksonomi  dilakukan  setelah  menentukan domain  penelitian  yaitu  manajemen  risiko, dari beberapa domain risiko, yaitu:
1) Risiko likuiditas
2) Risiko pasar
3) Risiko kredit (pembiayaan)
4) Risiko operasional
Aan Zainul Anwar Edi Susilo Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah  (Studi Kasus Bmt Aman Utama Jepara) 5) Risiko kepatuhan
6) Risiko hukum
7) Risiko reputasi
8) Risiko Strategik
Dari  delapan  domain  risiko  diatas, dipilih  satu  domain  untuk  diadakan penelitian yaitu risiko likuiditas.Jadi analisis taksonomi  yang  dilakukan  adalah  dengan memilih  satu  domain  risiko  yaitu  risiko likuiditas untuk dilakukan penelitian penerapan  manajemen  risiko  likuiditas tersebut di lembaga keuangan syariah yaitu BMT Aman Utama Jepara.

## Hasil Penelitian
Profil  BMT Aman Utama Jepara
Koperasi Serba Usaha BMT AMAN UTAMA  merupakan  koperasi  dengan  pola syari’ah  di  Kabupaten  Jepara  yang pendiriannya  dipelopori  oleh  Gerakan Pemuda Ansor Cabang Jepara. Berawal dari terbentuknya kepengurusan Pimpinan Cabang  GP  Ansor  Kabupaten  Jepara  masa khidmah  2008–2012,  yang  disana  muncul semangat  pemberdayaan  ekonomi  ummat. Dalam  kepengurusan  GP.  Ansor  tersebut terdapat Departemen Pemberdayaan
Ekonomi  yang  secara  terus  menerus melakukan  pemikiran  dan  diskusi  untuk mewujudkan program pemberdayaan ummat,  maka  sebagai  program  riil  di wacanakan  untuk  membentuk  koperasi dengan pola syari’ah.
Setelah melakukan berbagai tahapan baik pertemuan intern pengurus GP. Ansor,
pertemuan  dengan  pelaku-pelaku  usaha, tokoh-tokoh  masyarakat  dan  penyuluhan koperasi oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara, maka terkumpul sejumlah anggota yang kemudian secara  bersama-sama  mendirikan  koperasi dalam bentuk Koperasi Serba Usaha. Proses pendirian  berjalan  terus  khususnya  secara kelembagaan diupayakan harus ada pengesahan,  maka  pendirian  koperasi  ini dinotariskan dan dimohonkan untuk mendapat  pengesahan  badan  hukum  yang legal  kepada  Dinas  Koperasi,  UMKM  dan Pengelolaan  Pasar  Kabupaten  Jepara.  Pada tanggal  29  Juli  2009  KSU  BMT  AMAN UTAMA  dibuka  secara  resmi  oleh  Bapak Wakil  Bupati  Jepara,  H.  Ahmad  Marzuqi, SE.

## Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas di BMT Aman Utama Jepara
BMT  Aman  Utama  Jepara  yang telah  berkembang  cukup  pesat  mengelola manajemen  likuiditasnya  dengan  pola berikut:

## 1. Pengawasan  Oleh  Pengurus  dan Pengawas
Di  BMT  Aman  Utama  pengawasan yang dilakukan oleh pengurus dan pengawas dengan mengadakan rapat rutin setiap bulan miniman  dua  kali.  Dalam  rapat  tersebut manajer menjelaskan perkembangan terkini BMT  Aman  Utama  kepada  pengurus  dan pengawas, selanjutnya pengurus dan pengawas  memberikan  masukan-masukan
Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah  (Studi Kasus Bmt Aman Utama Jepara)
kepada  manajer  tentang  apa  yang  harus dilakukan.
Bila dianggap penting, maka pengurus  mengeluarkan  surat  keputusan sebagai pedoman kerja kepada manajer dan karyawan  dalam  bentuk    Peraturan  khusus sebagai system pengawasan yang dilakukan oleh  pengursus  dalam  pengelolaan  kas harian  di  kantor  KSU  BMT  Aman  Utama. Namun  di  lapangan  prakteknya  pengurus tidak  pernah  membuka  brankas  dan melakukan cash  opname sekalipun. Hal  ini menunjukkan  bahwa  pengawasan  oleh pengurus  dan  pengawas  tidak  dilakukan secara  aktif  atau  hanya  dilakukan  secara pasif. Kepercayaan pengurus dan pengawas kepada  manajer  sangat  tinggi  walaupun resiko  penyelewengannya  juga  tinggi. Pemahaman  pengurus  dan  pengawas  akan manajemen  risiko  likuiditas  masih  rendah terutama di tingkat Pengawas, dengan tidak dilakukannya  pengawasan  aktif  dan on  the spot control .
2. Kebijakan,  Prosedur  dan  Limit
Risiko Likuiditas BMT Aman Utama
BMT Aman Utama dalam
pelaksanaan  kebijakan,  prosedur  dan  limit likuiditasnya berdasarkan Peraturan Khusus bernomor 003/Persus/BMT-AU/I/2014 tentang Ketentuan Pengelolaan Kas.
Peraturan ini berisi:
Penyediaan Kas:
1. Kas  tunai  masing-masing  kantor pada  setiap  harinya  maksimal  Rp.
50.000.000,-
2. Penyimpanan  kas  tersebut  harus  di dalam brankas
3. Yang  berhak  membuka  brankas hanya  manajer  cabang  dan  teller. Manajer  cabang  pemegang  kunci kode,  sedangkan  teller  pemegang kunci manual.
4. Setiap  pagi  menjelang  buka,  kas tersebut  dikeluarkan  sebagai  kas teller dan dihitung oleh teller dengan diketahui oleh manajer.
5. Hasil  hitung  tersebut  secara  rinci sesuai  pecahannya  dan  dibuatkan berita acara kas yang ditanda tangani oleh teller dan manajer.

## Kas Bank
1. Penyimpanan  kas  bisa  dilakukan  di Bank  atau  Koperasi  lain  dengan rekening  atas  nama  KSU  BMT Aman Utama.
2. Pengurus  bisa  memberikan  kuasa kepada manajer pusat untuk melakukan  transaksi  di  Bank  atau Koperasi yang ditunjuk.
3. Masing-masing  kantor  cabang  bisa menyimpan  kas  di  Koperasi  atau Bank  terdekat  dengan  persetujuan manajer pusat  dengan rekening atas nama  KSU  BMT  Aman  Utama Cabang.
Aan Zainul Anwar Edi Susilo Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan
Mikro Syariah  (Studi Kasus Bmt Aman Utama Jepara)
4. Manajer cabang bisa member kuasa kepada  manajer cabang  untuk melakukan transaksi pada Bank atau
Koperasi yang ditunjuk.
5. Masing-masing  kantor  cabang  bisa menyimpan  kas  di  sesame  kantor cabang untuk keperluan transaksi on line  dengan  persetujuan  manajer pusat.
6. Penarikan  kas  antar  cabang  harus diketahui oleh manajer pusat.
Opname Kas
1. Setiap  tutup  kas,  maka  teller  harus melakukan  opname  kas  dengan diketahui oleh manajer.
2. Apabila  dalam  proses  opname  kas ada selisih, maka teller dan manajer harus  segera  mengecek  semua transaksi  yang  terjadi  pada  hari  itu sampai akhirnya benar.
3. Apabila setelah melakukan transaksi
dengan teliti dan seksama masih juga belum ditemukan, maka harus segera dibuatkan  berita  acara  selisih  dan dilaporkan  kepada  manajer  pusat untuk mendapatkan kebijakan selanjutnya.
4. Opname  kas  harus  dibuatkan  berita acara  dengna  ditanda  tangani  teller dan manajer.
Peraturan Khusus ini ditanda tangani oleh  Ketua  Pengurus  dan  Manajer  Pusat, tertanggal 2 Januari 2014, sebagai pedoman
seluruh  karyawan  dalam  pengelolaan  kas harian.
Pencairan pembiayaan kantor cabang  dibatasi  wewenangnya  hanya  Rp. 10.000.000,-  ke  bawah.  Jumlah  yang  lebih besar  menjadi  wewenang  kantor  pusat. Namun  proses  awal  pengajuan  sampai pencairan  semua  dilakukan  oleh  kantor cabang.  Bila  ada  pencairan  diatas  Rp. 10.000.000,- kantor cabang cukup pemberitahuan  ke  kantor  pusat  melalui telepon  saja.  Demikian  juga  bila  ada pencairan  dengan  jumlah  yang  diluar wewenang manajer pusat dengan limit final Rp.  50.000.000,-,  kantor  pusat  cukup pemberitahuan via telepon kepada pengurus dan  pengawas.  Proses  awal  hingga  akhir dilakukan oleh kantor cabang.
3. Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen
a) Identifikasi risiko
BMT Aman Utama dalam melakukan penghimpunan dana mempunyai produk  yang  dapat  diambil  setiap  saat  dan produk  berjangka  yang  pengambilannya dilakukan  sesuai  perjanjian  dan  sesuai karakteristik proudknya.
Pada dasarnya produk
penghimpunan  dana  BMT  Aman  Utama didominasi oleh simpanan yang pengambilannya terikat dengan karakteristik produknya.  Dari  Rp.  7.348.550.223,-  dana yang berhasil dihimpun, hanya Rp. 2.604.983.948,-  yang  merupakan  simpanan
Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah  (Studi Kasus Bmt Aman Utama Jepara)
dapat  disetor  dan  diambil  sewaktu-waktu, sisanya  merupakan  simpanan  berjangka dengan waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan. Dari sumber dana  ini  BMT  Aman  Utama  telah mengidentifikasi  resiko  yang  relative aman yaitu  dengan  produk  yang  didominasi simpanan  dengan  karakteristik waktu pengambilan yang ditentukan sesuai perjanjian.
Walaupun  identifikasi  seperti  ini tidak  tertulis  dan  belum  terdapat  secara metodologis  di  kantor  BMT  Aman  Utama. Di sisi penyaluran dana, BMT Aman Utama didominasi  pembiayaan  jangk  pendek dengan  jangka  waktu  rata-rata  1  tahun kurang  dengan  pola  angsuran  per  bulan. Namun ada produk pembiayaan dengn pola pelunasannya  per  3  bulan  yang  terkadang mitra/anggota hanya membayar bagi hasilnya  kemudian  memperpanjang  akad pembiayaannya.  Hal  ini  dapat  merugikan BMT Aman Utama.
Terdapat waktu-waktu dengan jumlah pengambilan besar seperti, ramadhan, tahun ajaran  baru dan simpanan arisan motor milik GP  Anshor Kab. Jepara yang  jatuh  temponya  2  tahun  sekali  dan sekali  penarikan  jumlahnya  bisa  mencapai diatas  2  milyar.  Hal  ini  telah  diantisipasi dengan simpanan di Bank dan Koperasi lain dengan  pola  tabungan  bulanan  untuk mengantisipasi jatuh tempo produk tersebut.
b) Pengukuran
BMT Aman Utama tidak mempunyai  metode  pengukuran  likuiditas yang  dipakai  setiap  harinya.  Pengukuran likuiditas hanya didasarkan pada kebiasaan harian anggota dalam pengambilan tabungannya  dan  pencairan  pembiayaan yang telah disetujui. Bila terjadi kekurangan likuiditas untuk kas, kantor cabang member tahukan kepada kantor pusat untuk menyediakan  likuiditasnya  dan  menunda pencairan  pembiayaan  yang  telah  disetujui pencairannya.  Alat  pengukuran  yang  lazim dipakai di dunia perbankan yaitu berdasarkan proyeksi arus kas, berdasarkan rasio likuiditas, berdasarkan profil maturitas dan stress testing , sama sekali tidak dikenal oleh  manajer  dan  karyawannya  dan  tidan menjadi dasar kebijakan oleh pengurusnya.
c) Pemantauan
Pemantauan likuiditas telah dilakukan secara harian oleh manajer pusat ke  kantor-kantor  cabang  dengan  cara komunikasi  intensif  melalui  telepon,  sms dan  email.  Namun    pemantauan  untuk mengantisipasi  likuiditas  dalam  jangka panjang  tidak  dilakukan,  bahkan  metode pengukurannya  seperti early  warning indicator yang  dikenal  di  dunia  perbankan belum  dikenal  oleh  pengurus,  manajer  dan karyawan BMT Aman Utama. Sehingga bila dalam  jangka  panjang  terjadi  rush  ataupun kekurangan  likuiditas,  belum  ada  scenario untuk mengantisipasinya.
d) Pengendalian
Aan Zainul Anwar Edi Susilo Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan
Mikro Syariah  (Studi Kasus Bmt Aman Utama Jepara)
Saat  ini  BMT  Aman  Utama  belum ada  divisi  atau  unit  pengendalian  internal. Pengendalian  seluruh  proses  transaksi maupun  operasional  lainnya  langsung ditangani oleh kantor pusat dengan personal 1  orang  manager  dan  1  orang  administrasi keuangan  (akunting).  Di  kantor  cabang pengendalian  transaksi  dan  operasional lainnya dilakukan oleh manajer cabang. Bila ada  permasalahan  maka  kantor  cabang segera  memberitahukan  kepada  kantor pusat,  manajer  pusat  melakukan  rapat dengan pengurus untuk mengambil keputusan.

## Kesimpulan
Dari  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. BMT  Aman  Utama  yang  berbadan hukum  Koperasi  adalah  entitas dibawah  pengawasan  Kementerian Koperasi.  Namun    regulasi  yang telah  dikeluarkan  oleh  Kementerian Koperasi  dan  UKM  belum  bisa dipakai sebagai standar pengelolaan manajemen  risiko  di  BMT-BMT  di seluruh  Indonesia.  Hal  ini  karena pada  prakteknya  BMT  beroperasi sebagaimana perbankan dengan
menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat sebagai anggota/calon anggotanya.
2. Pengawasan  yang  dilakukan  oleh pengurus  dan  pengawas  bersifat
pasif  dengan  melakukan  rapat  rutin
minimal  dua  kali  dalam  satu  bulan antara  pengurus  dan  pengawas dengan manajer pusat. Rapat dilakukan  dengan  mendengarkan keterangan dari manajer BMT Aman Utama  tentang  perkembangan  dan permasalahan  terkini  yang  terjadi untuk  diambil  keputusan  yang diperlukan.
3. Manajemen risiko likuiditas di BMT Aman Utama Jepara dikelola secara tradisional  berdasarkan  pengalaman harian dan siklus kebutuhan anggota dalam  pengambilan  tabungan  dan pencairan pembiayaan. Proses manajemen  risiko  yang  meluputi identifikasi,
pengukuran,
pemantauan dan pengendalian tidak dilakukan secara sistematis berdasarkan  alat  ukur  dan  standar manajemen risiko yang baik.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas, maka saran-saran untuk perbaikan manajemen  risiko  BMT  Aman  Utama adalah:
1. BMT Aman Utama perlu mengembangkan  model  metodelogi manajemen  risiko  yang  tepat  untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan pengendalikan risiko likuiditas.
Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah  (Studi Kasus Bmt Aman Utama Jepara)
2. Pengawasan  dari  pengawas  dan pengurus  perlu  dilakukan  secara aktif, terstruktur dan sistematis.
3. BMT  Aman  Utama  sudah  saatnya membentuk  satu  unit  atau  divisi internal audit.

## Daftar Pustaka
Karim,  Adiwarman    (2004)  “ Bank  Islam Analisis  Fiqih  dan  Keuangan” .  PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
Karim,  Adiwarman    (2010)  “ Bank  Islam Analisis  Fiqih  dan  Keuangan” .  PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
Direktorat  Penelitian  Dan  Pengaturan Perbankan  Bank  Indonesia  (2009), “Manajemen  Risiko  Likuiditas  Untuk Perbankan  Di  Indonesi”  Consultative
Paper Situs Resmi Bank Indonesia http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/P
erbankan/
Ismawan, B. dan Budiantoro, S (2005). “Keuangan Mikro Sebuah Revolusi Tersembunyi dari Bawah ”.Gema PKM Indonesia. Keputusan  Menteri  Negara  Koperasi  Dan Usaha  Kecil  Dan  Menengah  Republik Indonesia Nomor : 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang
Petunjuk  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha
Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
Khan,  dan  Ahmed,  (2008)  “ Manajemen Risiko  Lembaga  Keuangan  Syariah” , penerjemah       dan pengantar Ikhwan Abidin Basri, (Bumi Aksara, Jakarta).
N. Idroes  (2008), “Manajemen  Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar  Kesepakatan  Basel  II  Terkait
Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya
di  Indonesia” ,    PT  RajaGrafindo Persada Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995
Tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Simpan Pinjam  Oleh Koperasi
Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  Dan Usaha  Kecil  Dan  Menengah  Republik Indonesia Nomor : 39/PER/M.KUKM/XII/2007  Tentang Pedoman  Pengawasan  Koperasi  Jasa Keuangan  Syariah  Dan  Unit  Jasa Keuangan Syariah Koperasi
Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  Dan
Usaha  Kecil  Dan  Menengah  Republik Indonesia Nomor: 35.3/PER/M.KUKM/X/2007  Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa  Keuangan  Syariah  Dan  Unit  Jasa
Keuangan Syariah Koperasi
Peraturan Bank Indonesia Nomor
13/23/PBI/2011  Tentang  Penerapan Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
Selamet  dan  Hoscaro  (2008),  “ Manajemen Risiko Bank Syariah ”,
http://shariaeconomy.blogspot.com/20 08/11/manajemen_risiko_bank_syariah .html.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012
Tentang Perkoperasian.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992 Tentang Perkoperasian.