## ANALISIS EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMUTIHAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  DI KOTA MALANG

## Achmad Husaini
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya E-mail : ahusainifia@ub.ac.id

## ABSTRACT
The vehicle title transfer fee (BBNKB) is a tax on the submission of the property of a vehicle as a result of two-party agreements or unilateral acts or circumstances that occur due to sale, exchange, grant, inheritance, or income into a business entity. East Java Province as one of the local governments that also collects BBNKB has its own fiscal policy to obtain optimal tax from the motor vehicle sector. The policy is the bleaching of the BBNKB and the release of administrative sanctions for the BBNKB and the Motor Vehicle Tax. So that the bleaching policy on transfer of motor vehicle fees implemented by the Malang City Samsat can be carried out, the policy must be implemented. The focus of this study is the registration mechanism, the calculation mechanism, the payment mechanism and the effectiveness ratio of the acceptance of the BBNKB bleaching policy in 2017 and 2018 in Malang. The results of the study show that the calculation mechanism for tax bleaching every year has been running according to the governor's governing procedures. It only needs to be considered by members of the council so that bleaching can be subject to multilevel tariffs, which have a death tax of more than 10 years, for example sanctions still apply. The effectiveness of this bleaching policy is the ratio of BBNKB revenue in the bleaching  period.  In  2017,  the  effectiveness  ratio  was  110.07%,  which  means  it  had  very  high effectiveness (> 100%), whereas in 2018 despite decreasing from the previous year which was 107.67%, the achievement fixed to size very effectively.

## Keywords: Bleaching Policy, Vehicle title transfer fee

## ABSTRAKSI
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau yang bisa disebut juga BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang disebabkan oleh perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena proses jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu pemerintah daerah yang juga memungut BBNKB memiliki  kebijakan  fiskal  tersendiri  untuk  memperoleh  pajak  yang  optimal  dari  sektor  kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut adalah pemutihan BBNKB serta pembebasan sanksi administratif terhadap nominal  yang  harus  dibayarkan  dari  BBNKB  dan  Pajak  Kendaraan  Bermotor.  Agar  Kebijakan pemutihan BBNKB yang dilaksanakan oleh Samsat Kota Malang bisa berjalan, maka kebijakan tersebut harus  di  implementasikan  dengan  baik  dan  benar  sesuai  kaidah  kebijakan  pemutihan  yang  berlaku. Fokus penelitian ini adalah mekanisme pendaftaran, mekanisme penghitungan, mekanisme pembayaran dan  rasio  efektivitas  penerimaan  kebijakan  pemutihan  BBNKB  tahun  2017  dan  tahun  2018  di  Kota Malang.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  mekanisme  penghitungan  yang  dilakukan  terhadap pemutihan  pajak  setiap  tahunnya  telah  berjalan  sesuai  dengan  prosedur  peratruran  gubernur.  Hanya perlu dipertimbangkan anggota dewan agar pemutihan bisa dikenakan tarif bertingkat, yang pajaknya mati  diatas  10  tahun  misalnya  tetap  berlaku  sanksi.  Efektifitas  kebijakan  pemutihan  ini  adalah  rasio pendapatan  BBNKB  pada  periode  pemutihan.Tahun  2017,  rasio  efektifitas  sebesar  110,07%  yang berarti memiliki efektifitas sangat tinggi (>100%), sedangkan tahun 2018 walaupun menurun dari tahun sebelumnya yakni 107,67%, namun capaian tetap pada ukuran sangat efektif.
Kata kunci : Kebijakan Pemutihan, Bea Balik Nama  Kendaraan Bermotor

## PENDAHULUAN
Pajak  seperti  tertulis  dalam  Undang- Undang  Nomor  16  tahun  2009  (UU  No.16 Tahun  2009) tentang perubahan  ke-empat  atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 didefinisikan sebagai suatu kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Dari definisi  tersebut,  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  pajak  memiliki  4  (empat)  unsur (Mardiasmo,  2016).  Keempat  unsur  tersebut adalah (1) Iuran dari rakyat kepada negara ; (2) Berdasarkan  Undang-Undang  ;  (3)  Tanpa  jasa timbal  atau  kontraprestasi  dari  negara  secara langsung  ;  serta  (4)  Digunakan  untuk membiayai  rumah  tangga  negara.  Salah  satu unsur  tersebut  menyatakan  bahwa  Pajak  harus dipungut berdasarkan Undang-Undang.
Indonesia  memiliki  banyak  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang perpajakan.  Menurut  Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 (UU No.28 Tahun 2009) tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  sistem pemerintahan  di  Indonesia  yang  menganut sistem otonomi daerah menjadikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan  dengan  memberikan  kewenangan berupa hak dan kewajiban yang seluas-luasnya dalam menyelenggarakan otonomi daerah pada kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Salah satu bentuk dari  otonomi daerah adalah  desentralisasi  fiskal.  Desentralisasi Fiskal  merupakan  perubahan  peta  pengelolaan fiskal  yang  bergerak  dari  Pusat  ke  Daerah (Darwin,  2010) . Salah  satu  perwujudan  dari desentralisasi  fiskal  di  Indonesia  adalah Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2009  yang mengatur  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.
UU  No.28  Tahun  2009  mendefinisikan BBNKB  sebagai  pajak  atas  penyerahan  hak milik  kendaraan  bermotor  yang  disebabkan oleh  perjanjian  dua  pihak  atau  perbuatan sepihak  atau  keadaan  yang  terjadi  karena  jual beli,  tukar  menukar,  hibah,  warisan,  atau pemasukan  ke  dalam  badan  usaha.  Provinsi Jawa  Timur  sebagai  salah  satu  pemerintah daerah yang juga memungut BBNKB memiliki kebijakan  fiskal  tersendiri  untuk  memperoleh pajak  yang  optimal  dari  sektor  kendaraan
bermotor. Kebijakan tersebut adalah pemutihan BBNKB serta pembebasan sanksi administratif bagi  BBNKB  dan  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB).  Hal  tersebut  tertuang  dalam  Peraturan Gubernur  Nomor  44  Tahun  2016  (Pergub No.44  Tahun  2016)  tentang  Pemberian Keringanan  dan  Pembebasan  Pajak  Daerah untuk  Rakyat  Jawa  Timur  Tahun  2016  dan Tahun 2017. Salah satu asas dalam pemungutan pajak  yakni Asas Ease of Administration yang berarti  bahwa  pajak  yang  dipungut  harus memberikan  kemudahan  secara  prosedur administrasinya  bagi  Wajib  Pajak.  Pada prakteknya  di  lapangan,  banyak  ditemukan kasus-kasus yang melibatkan Wajib Pajak pada proses  pemungutan  Pajak  Daerah.  Salah  satu ancaman  adalah  banyaknya  calo  yang  ada  di Kantor Bersama Samsat (Wardana :2015). Calo didefinisikan  sebagai  orang  yang  menjadi perantara  dan  memberikan  jasanya  dalam proses  pengurusan  sesuatu  berdasarkan  upah atau  dapat  disebut  sebagai  perantara  ataupun makelar (kbbi.go.id, 2015).
Pemungutan  BBNKB  di  Kota  Malang pada tahun 2016 merupakan implementasi dari Pergub  No.44  Tahun  2016tentang  pemutihan Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  serta Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  67 Tahun  2017  (Pergub  No.67  Tahun  2017) tentang  Pemberian  Keringanan,  Pembebasan dan  Insentif  Pajak  Daerah  untuk  Rakyat  Jawa Timur  Tahun  2017.  Kebijakan  ini  merupakan kebijakan pada lingkup wilayah dan merupakan kebijakan  umum  yaitu  kebijakan  Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan azas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan Rumah Tangga Daerah.  Kebijakan  umum  lingkup  wilayah merupakan  wewenang  Gubernur  dan  DPRD Provinsi untuk Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota  untuk  Daerah  Kabupaten  / Kota. Agar Kebijakan pemutihan BBNKB yang dilaksanakan  oleh  Samsat  Kota  Malang  bisa berjalan,  maka  kebijakan  tersebut  harus  di implementasikan.
Penelitian  Amelia  (2012)  menyatakan, bahwa  pelaksanaan  dan  hasil  pemutihan BBNKB  dan  PKB  cukup  efektif.  Hal  tersebut dikarenakan  berkurangnya  potensi  tunggakan Pajak  Kendaraan  Bermotor  setelah  berlakunya kebijakan tersebut, sedangkan  Fristylia (2016) menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan sebelum  kebijakan  pemutihan  dan  setelah kebijakan  pemutihan  dilaksanakan  terhadap peningkatan  penerimaan  pajak  kendaraan bermotor.
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis Efektifitas Kebijakan  Pemutihan  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor di Kota Malang.

## KAJIAN PUSTAKA Pengertian Pajak
“Pajak  adalah  peralihan  kekayaan  dari pihak  rakyat  kepada  kas  negara  untuk membiayai  pengeluaran  rutin  dan  surplus  nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber  utama  untuk  membiayai public investment” ( Resmi (2014).
Pajak  daerah  merupakan  pajak  yang  dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan  pendapatan  asli  daerah  dan  hasil penerimaan  tersebut  masuk  dalam  APBD (Panca  dan  Agus,  2006).  Pajak  daerah dibedakan menjadi dua jenis sebagaimana yang tercantum  di  UU  No.28  Tahun  2009.  Berikut merupakan  jabaran  dari  kedua  jenis  pajak daerah tersebut:
1.  Pajak  Provinsi  yang  memiliki  jenis  pajak sebagai  berikut:  a)  PKB;  b)  BBNKB;  c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d) Pajak Air Permukaan; dan e) Pajak Rokok.
2.  Pajak  Kabupaten/Kota  yang  memiliki  jenis pajak  sebagai  berikut:  a)  Pajak  Hotel;  b) Pajak  Restoran;  c)  Pajak  Hiburan;  d) Reklame;  e)  Penerangan  Jalan;  f)  BPHTB; g) PBB Pedesaan dan Perkotaan; h) Sarang Burung  Walet;  i)  Pajak  Air  Tanah;  j) Mineral Bukan Logam dan Batuan; k) Pajak Parkir

## Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor (BBNKB)
UU No.28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  atau  yang bisa  disebut  juga  BBNKB  adalah  pajak  atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang disebabkan  oleh  perjanjian  dua  pihak  atau perbuatan  sepihak  atau  keadaan  yang  terjadi karena  proses  jual  beli,  tukar  menukar,  hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa Timur Nomor 9  Tahun 2010 (Perdaprov Jatim No.9 Tahun 2010) tentang Pajak Daerah bahwa, pelaksanaan  pemungutan  BBNKB  didasarkan tarif  yang  ditetapkan  dikalikan  dengan  dasar pengenaan  BBNKB.  Tarif  yang  ditetapkan adalah sebesar 15% untuk penyerahan pertama
dan  1%  untuk  penyerahan  kedua  dan seterusnya. Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar tarif BBNKB ditetapkan  adalah  sebesar  0,75%  untuk penyerahan  pertama  dan  0,075%  untuk penyerahan  kedua  dan  seterusnya  Sedangkan dasar pengenaannya adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang berpedoman kepada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri. Subjek  pajak  dan  objek  pajak  dalam  BBNKB adalah orang pribadi dan atau Badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
Wajib  Pajak  BBNKB  wajib  mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan. Sedangkan orang pribadi atau  Badan  yang  menyerahkan  Kendaraan Bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan  tersebut  kepada  Kepala  Dinas dalam  jangka  waktu  30  hari  kerja  sejak  saat penyerahan.
Selanjutnya  objek  pajak  BBNKB  adalah penyerahan kepemilikan atas Kendaraan Bermotor yang di dalamnya termasuk penyerahan dan pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Daerah, kecuali:
1. Kendaraan  bermotor  untuk  dipakai  sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
2. Kendaraan bermotor untuk diperdagangkan;
3. Kendaraan  bermotor  untuk  dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
4. Kendaraan  bermotor  digunakan  untuk pameran,  penelitian,  contoh,  dan  kegiatan olah raga bertaraf Internasional. Kendaraan Bermotor yang dimaksud dalam pelaksanaan pemungutan BBNKB memiliki beberapa pengecualian diantaranya:1) Kereta  api;  2)  Kendaraan  Bermotor  yang semata-mata  digunakan  untuk  keperluan pertahanan  dan  keamanan  negara;  3) Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai  kedutaan,  konsulat,  perwakilan negara  asing  dengan  asas  timbal  balik  dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;  dan  4)  Kendaraan  Bermotor yang dioperasikan di air.

## Kebijakan
Pengertian Kebijakan adalah sebagai berikut: “Kebijakan  adalah  prinsip  atau  cara bertindak  yang  dipilih  untuk  mengarahkan
keputusan.
Kebijakan
senantiasa berorientasi  kepada  masalah  ( problem- oriented )  dan  juga  berorientasi  kepada tindakan  ( action-oriented ),  sehingga  dapat dinyatakan  bahwa  kebijakan  adalah  suatu ketetapan  yang  memuat  prinsip-prinsip untuk  mengarahkan  cara-cara  bertindak yang  dibuat  secara  terencana  dan  konsisten dalam mencapai tujuan” (Suharto, 2006).
Kebijakan dibedakan menjadi sebagai berikut:
1. Kebijakan  Substantif  dan  Prosedural Substantive  Policy berarti  merupakan sebuah  Kebijakan  yang  dilihat  dari substansi  masalah  yang  dihadapi  oleh pemerintah. Sedangkan Procedural Policy Kebijakan  dilihat  dari  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  perumusannya  ( Policy Stakeholder ).
2. Kebijakan  Distributif,  Redistributif  dan Regulatory Distributive Policy maksudnya adalah  kebijakan  yang  mengatur  tentang pemberian  pelayanan/keuntungan  kepada individu,  kelompok,  atau  perusahaan. Sedangkan Redistributive Policy Kebijakan yang mengatur tentang pemindahan  alokasi  kekayaan,  pemilikan, atau hak-hak. Terakhir, Regulatory Policy merupakan kebijakan  yang  mengatur tentang  pembatasan/  pelarangan  terhadap perbuatan/tindakan.
3. Kebijakan Material. Kebijakan ini merupakan  kebijakan  yang  mengatur tentang pengalokasian/ penyediaan sumber-sumber  material  yang  nyata  bagi penerimanya.
4. Kebijakan Barang Publik dan Barang dan Barang Privat. Public Goods Policy adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang/pelayanan oleh
pemerintah  untuk  kepentingan  orang banyak. Sedangkan, Private Goods Policy kebijakan yang mengatur tentang penyediaan  barang/pelayanan  oleh  pihak swasta,  untuk  kepentingan  individu  di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu.
Kebijakan  Pemutihan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  di  Kota  Malang: Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2017
Kebijakan  pemutihan  BBNKB  di  Jawa  Timur merupakan kebijakan yang diturunkan berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur Nomor  67  Tahun  2017  tentang  Pemberian
Keringanan,  Pembebasan  dan  Insentif  Pajak Daerah untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2017. Isi  dari  Peraturan  Gubernur  tersebut  adalah Pemberian Keringanan oleh pemerintah
Provinsi  Jawa  Timur  yang  menimbang beberapa hal sebagai berikut:
1. Sebagai upaya meringankan beban masyarakat  Jawa  Timur  dalam  melakukan pendaftaran  ulang  kendaraan  bermotor setiap tahun dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  kedua  dan  seterusnya  serta pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor  untuk  angkutan  umum  plat  dasar kuning yang bertujuan meningkatkan kesadaran  masyarakat  dalam  melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Menindaklanjuti  ketentuan  dalam  Pasal  66 Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, tentang  perlunya  memberikan  pembebasan sanksi  administrasi  terhadap  kenaikan dan/atau Bunga Pajak Kendaraan Bermotor, pembebasan  pokok  dan  sanksi  administrasi berupa  kenaikan  dan/atau  bunga  Bea  Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua  dan  seterusnya  serta  Insentif  Pajak Kendaraan Bermotor untuk angkutan umum plat dasar kuning;
Batang  tubuh  dari  Peraturan  Gubernur  Nomor 67  Tahun  2017  tersebut  apabila  ditarik kesimpulan substantif kebijakan pengaturannya adalah sebagai berikut:
1. Pembebasan pokok dan sanksi administrasi  terhadap  kenaikan  dan/atau bunga  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  atas  penyerahan  kedua  dan seterusnya;
2. Pembebasan Sanksi Administrasi terhadap kenaikan dan/atau Bunga Pajak Kendaraan Bermotor;
3. Insentif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan  angkutan  umum  barang  plat  dasar kuning  sebesar  30  %  dari  pokok  Pajak Kendaraan Bermotor.

## Efektivitas
1. Pengertian
“Efektivitas  adalah  suatu  ukuran  yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas  dan  waktu)  telah  tercapai.  Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin  tinggi  efektivitasnya”  Hidayat (1986).
2.   Rasio Efektivitas Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBNKB) Untuk rasio efektivitas Kebijakan Pemutihan  BBNKB,  dimana  rasio  ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam hal ini khususnya Kota Malang untuk mengumpulkan BBNKB  sesuai  dengan  jumlah  penerimaan BBNKB  yang  ditargetkan,  maka  dapat dihitung  dengan rumus sebagai berikut :

## Realisasi Penerimaan BBNKB (Rp)
Target Penerimaan BBNKB (Rp)
Untuk pengukuran efektivitas Bea Balik Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB) dapat  dilihat  melalui  tabel  2.1  sebagai berikut :

## Tabel 1. Pengukuran Efektivitas BBNKB
No Tingkat Pencapaian Kategori 1 Tingkat pencapaian diatas 100% Sangat efektif 2 Tingkat pencapaian antara 90% - 100% Efektif 3 Tingkat pencapaian antara 80% - 90% Cukup efektif 4 Tingkat pencapaian antara 60% - 80% Kurang efektif 5 Tingkat pencapaian di bawah 60% Tidak efektif Sumber : Fristylia (2016) diolah

## METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  tergolong  penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk
mendeskripsikan, menguraikan, dan menginterprestasikan efektivitas kebijakan pemutihan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Malang
2. Fokus Penelitian Fokus dalam penelitian ini adalah:
a. Mekanisme Pendaftaran
b. Mekanisme Penghitungan
c. Mekanisme Pembayaran
d. Rasio Efektivitas penerimaan kebijakan pemutihan  BBNKB  tahun  2017  dan tahun 2018
3.    Lokasi Penelitian Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Malang Jawa  Timur  karena  memiliki  populasi perkembangan  kendaraan  bermotor  yang cukup  tinggi  seiring  dengan  tingginya jumlah penduduk Kota Malang.
4.   Analisis Data
Metode  analisis  yang  peneliti  gunakan adalah  teori  yang  dikemukakan  oleh Miles,Huberman,Saldana  (2014)  yang mengemukakan  bahwa  aktivitas  dalam analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara
interaktif  dan  berlangsung  secara  terus- menerus  sampai  tuntas,  sehingga  datanya sudah  jenuh.  Adapun  analisis  terdiri  dari langkah sebagai berikut:
a Collection
b Data Condentation
c Data Display
d Conclusion/drawing

## HASIL PENELITIAN
Pada  mekanisme  pendaftaran,  proses awal pemungutan loket hanya dikelola oleh unit kepolisian  yaitu  Samsat  yang  aturan  kerjanya telah  di  atur  oleh  pusat.  Samsat  memeriksa keabsahan  administrasi  di  tempat  loket pendaftaran,  sedangkan  Bapenda  di  tempat loket  penetapan  untuk  menetapkan  jumlah pajak BBNKB..
Masyarakat  khususnya  wajib  pajak antusias  dengan  adanya  kebijakan  pemutihan ini,  hal  in  dikarenakan  untuk  menghindari sanksi  administratif  yang  tinggi.  Keantusiasan wajib pajak terlihat dari terjadinya penumpukkan  antrian.  Penumpukkan  antrian pendaftaran  ini  mengakibatkan  wajib  pajak untuk memilih jalan  yang efektif  yaitu dengan mengalokasikan sedikit dananya untuk membayar  calo.  Alasan  wajib  pajak  memilih pakai  jasa  calo  karena  malas  untuk  menunggu antrian dan mobilitas yang tinggi sehingga tdak bisa lama-lama untuk mengantri.
Mekanisme  perhitungan,  BAPENDA memiliki  peran  vital  yaitu  mulai  dari menetapkan  besaran  pajak  BBNKB  yang dibayar,  denda  hingga  pencatatan  penerimaan dan penyetoran pajak ke kas daerah. Tarif untuk pemutihan  pajak  sudah  ditetapkan  oleh peraturan gubernur. Perhitungannya dilihat dari berapa  tahun  pajak  kendaraan  tersebut  mati, kemudian  dikalikan  sama  tarif.  Pehitungan besarannya  pajak  BBNKB  untuk  pemutihan tersebut tidak membuat wajib pajak marasakan keberatan  untuk  membayarnya  karena  sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan. Selain itu kebijakan  pemutihan  BBNKB  menjadi  daya tarik  wajib  pajak  karena  tidak  ada  sanksi administrasi yang dibayar dan bea balik nama. Mekanisme  penghitungan  yang  dilakukan terhadap pemutihan pajak setiap tahunnya telah berjalan  sesuai  dengan  prosedur  peratruran gubernur.  Hanya  saja  munkgin  yang  perlu dipikirkan oleh anggota dewan adalah pemutihan  bisa  saja  tidak  semuanya,  mungkin bisa  dikenakan  tarif  bertingkat,  yang  pajaknya mati  diatas  10  tahun  misalnya  tetap  berlaku
× 100 %
sanksi sekian persen , karena masyarakat sudah semakin sadar pajak, dan itu potensi tambahan daerah harus dimaksimalkan.
Mekanisme pembayaran, dilakukan pengecekan  kelengkapan  yang  selanjutnya ditetapkan  melalui  Surat  Ketetapan  Pajak Daerah  setelah  itu  wajib  pajak  baru  bisa membayar pajaknya. Meskipun hanya melakukan pembayaran mekanisme ini merupakan  mekanisme  yang  rumit    sehingga sering  terjadi  kendala  teknis  internal.  Kendala teknis  yang  sering  terjadi  adalah  masalah koordinasi,  hal  ini  terjadi  karena  banyak instansi  yang  terlibat,  namun  kendala  tersebut dapat  teratasi.  Pada  sisi  wajib  pajak  tidak merasakan adanya kendala dalam pembayarannya  justru  merasakan  kemudahan. Kemudahan  yang  didapatkan  wajib  pajak adalah  tempat  antrian  menjadi  satu  tempat pengambilan STNK dan plat nomor.
Ukuran  efektifitas  kebijakan  pemutihan ini  adalah  rasio  pendapatan  BBNKB  pada periode pemutihan. Diketahui pada tahun 2017, rasio  efektifitas  adalah  sebesar  110,07%  yang artinya  memiliki  efektifitas  sangat  tinggi (>100%), sedangkan pada tahun 2018 meskipun menurun dari tahun sebelumnya yakni 107,67%,  namun  capaian  tetap  pada  ukuran sangat  efektif.  Berikut  merupakan  tabel  rasio efektivitas tersebut:

## Tabel 2. Rasio Efektivitas Penerimaan Pemutihan BBNKB Kota Malang 2017-2018
Tahun Bulan Target Realisasi Prosentase Capaian 2017 Desember Rp.150.777.0 90.000 Rp.165.971 .771.730 110,07 % 2018 Desember Rp.180.323.5 46.000 Rp.194.165 .514.196 107,67 %
Kebijakan  ini  secara  rasio  efektivitas dapat  dikatakan  sangat  efektif.  Namun berdasarkan apa yang pendapat Emerson yang dikutip  Handayaningrat  (1994) apabila dikaitkan dengan tujuan dari kebijakan tersebut perlu  dikaji  lebih  dalam  lagi  mengenai kesadaran pajak para wajib pajak BBNKB. Hal ini  merujuk  pada  peraturan  gubernur  provinsi Jawa Timur nomor 44 Tahun 2016  serta nomor 67 Tahun 2017 mengenai kebijakan pemutihan tersebut,  bahwa  tujuan  utama  dari  kebijakan tersebut adalah meningkatkan kesadaran membayar  pajak  kendaraan  bermotor  dengan cara  memberikan  insentif.  Sehingga  meskipun telah tercapai dengan tinggi, namun efektivitas
kebijakan  belum  tentu  tercapai  apabila kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor masyarakat jawa timur masih rendah.
Faktor  Pendorong  dan  Penghambat dalam  kebijakan  pemutihan  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor. Kebijakan pemutihan ini disabut  dengan  antusias  oleh  masyarakat  yang berbondong-bondong  untuk  melakukan  balik nama. Keantusiasan pemutihan tersebut dikarenakan  tidak  ada  sanksi  administrasi  dan bea  balik  nama.  Hal  ini  tentunya  menjadi perhatian Samsat Kota Malang untuk membantu mencapai target yang telah ditetapkan. Selama kebijakan pemutihan berjalan  terdapat  beberapa  permasalahan  yang menghambat kelangsungan pemutihan.
Kejadian yang sering terjadi adalah kelangkapan  persyaratan  yang  dibawa  masih kurang lengkap. Seperti mau balik nama harus ada  kwintansi  jual  beli  sebagai  salah  satu persyaratannya.  Hal-hal  kecil  seperti  inilah yang sering menjadi faktor penghambat, selain itu  sistem  yang  dijalankan  masih  manual menjadi faktor penghambat proses pemungutan.  Demi  menunjang  keberhasilan pemutihan pemerintah tidak patang arah dengan berinovasi  adanya  fasilitas  samsat  corner, samsat  keliling  dan payment  point .  Untuk masyarakat sendiri sekaligus sebagi wajib pajak yang  menyebabkan  adanya  kendala  ketika proses  pendaftaran  diminta  mengisi  formulir balik  nama  sehingga  menyebabkan  antrian panjang, oleh sebab itu wajib pajak berpendapat untuk  membedakan  loket  pengurusan  sepeda motor dan mobil agar lebih efektif dan efisien.
Melihat  faktor  faktor  yang  menjadi penghambat  dan  pendorong  pada  kebijakan pemutihan  di  Kota  Malang  tersebut  terlihat bahwa  faktor  struktur  birokrasi  menjadi persoalan dimana menyebabkan banyak antrian.  Pemerintah  seharusnya  bisa  membuat struktur  birokrasi  menjadi  lebih  efektif  dan efisien  seperti  inovasi  yang  pernah  dilakukan oleh  samsat  pada  2  tahun  yang  lalu  (  tahun 2017)  dimana  terdapat  inovasi  antrian  untuk memecah  ramainya  antrian.  Faktor  sruktur birokrasi tersebut juga diperparah dengan faktor sumberdaya  dari  masyarakat  yang  kedapatan sering  tidak  lengkap  dalam  membawa  berkas administratif pemutihan BBNKB.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Kesimpulan  dari  kebijakan  pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB)  di  Kota  Malang  telah  berjalan dengan  sangat  efektif  berdasarkan  rasio efektifitas  dimana  memiliki  capaian  110,07% pada  tahun  2017  dan  sebesar  107,67%  pada tahun  2018.  Selain  itu  juga  efektivitas  dinilai berdasarkan mekanisme berlangsungya kebijakan  pemutihan  seperti  pendaftaran, penghitungan, serta pembayaran.
1. Aspek  pendaftaran,  belum  terlaksana dengan  cukup  efektif  dikarenakan  jumlah antrian  setiap  tahunya  selalu  banyak, sehingga perlu dilakukan inovasi terhadap antrian agar dapat mengurangi banyaknya Calo.
2. Aspek  penghitungan,  semuanya  telah berjalan sesuai dengan peraturan gubernur yang  ditetapkan,  hanya  saja  melihat potensi yang ada saat ini maka kedepanya harus dilakukan penetapan tarif pemutihan berdasarkan  lamanya  mati  pajak  dari kendaraan tersebut.
3. Aspek pembayaran, biasanya hanya terjadi permasalahan  koordinasi  antar  instansi dalam samsat dan dapat diselesaikan. Pada agenda  pemutihan  tidak  ada  kendala berarti, telah cukup diantisipasi.
2. Faktor  pendorong  suksesnya  pelaksanaan kebijakan  pemutihan  BBNKB  adalah disambut dengan antusias oleh masyarakat yang berbondong-bondong untuk melakukan balik nama. 3. Faktor penghambat kelangkapan persyaratan  yang  dibawa  masih  kurang lengkap,  seperti  untuk  balik  nama  harus ada  kwintansi  jual  belinya  sebagai  salah satu persyaratannya.

## Saran
Berdasarkan
kesimpulan dari penelitian,  maka  diajukan  beberapa  saran sebagai berikut :
Pemerintah harus dapat tetap mempertahankan efektivitas kebijakan  pemutihan BBNKB  yang dilaksanakan  di  Kota  Malang.  Pemerintah Provinsi
Jawa Timur juga perlu
mempertimbangkan  untuk  mengklasifikasikan tarif pemutihan .
Masyarakat  sebagai  wajib  pajak  kendaraan bermotor  harus  lebih  memahami  peraturan- peraturan  mengenai pemutihan BBNKB setiap tahunya.

## DAFTAR PUSTAKA
Darwin.  2010  . Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah. Jakarta: Mitra Wacana Media
Handayaningrat,  Soewarno.  1994. Pengantar Ilmu  Administrasi  dan  Manajemen. Jakarta: NV. Sapdodadi
Hidayat. 1986. Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
KBBI.  2015. Arti  Kata  Calo .  Diakses  melalui http://kbbi.co.id/arti-kata/calo pada
tanggal Senin 1 Mei 2017 Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Erlanggga
Mardiasmo.  2016. Perpajakan  Edisi  Terbaru 2016. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta Moleong,  Lexy.  2014. Metodologi  Penelitian Kualitatif  (Edisi  Revisi). Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Nugroho, Riant. 2012 . Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen  Kebijakan .  Jakarta:  Elex Media Komputindo. Panca, Kurniawan & Agus Purwanto.2006. Pajak Daerah & Retribusi  Daerah  di  Indonesia .Malang: Bayumedia Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  44 Tahun 2016 tentang Pemberian Keringanan  Dan  Pembebasan  Pajak Daerah Untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2016 Peraturan  Presiden  Nomor  5  Tahun  2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi  Manunggal  Satu  Atap Kendaraan Bermotor
Resmi,  Siti.  2014.  Perpajakan  (Teori  dan Kasus). Jakarta: Salemba Empat
Rosdiana,  Haula  dan  Rasin  Tarigan.  2005.
Perpajakan  Teori  dan  Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo
Santoso, Singgih. 2004. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik . Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Sidik,  Machfud.  2002. Format  Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu pada Pencapaian Tujuan
Nasional. Seminar Nasional public sector score card, Jakarta, 2002
Simanjuntak,  Timbul  Hamonangan  dan  Imam Mukhlis. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi . Jakarta: Raih Asa Sukses
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta
Suharno.  2003. Pengelolaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  dalam  Era  Otonomi  Daerah . Direktorat PBB dan PBHTB: Jakarta Sumarsan, Thomas. 2014. Perpajakan Indonesia. Jakarta Barat: PT.Indeks
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara
Perpajakan
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah