PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI UNIVERSITAS NUSA CENDANA KUPANG
Anita Piga , Kotan Yohanes Stevanus  dan Dhey Wego Tadeus
Universitas Nusa Cendana Kupang E-mail: anitapiga1982@gmail.com
Diterima:
16 Mei 2021 Direvisi: 4 Juni 2021 Disetujui: 15 Juni

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  di  Universitas  Nusa  Cendana  Kupang, Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan mendeskripsikan aspek-aspek yang menyebabkan atau menjadi alasan bagi Pegawai Negeri Sipil Undana masih melakukan pelanggaran terhadap  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil.  (2)Untuk  mengkaji dan mendeskripsikan   bentuk  sanksi  hukum  yang  diterapkan    dan tindakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pejabat  yang  berhak menghukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin di Universitas Nusa Cendana Kupang. Data primer  dikumpulkan  melalui  wawancara  didapat  dari  23 responden  menggunakan  kuisioner,  semua  data  yang  diperoleh dalam  penelitian  ini  baik  data  primer  maupun  data  sekunder (bahan hukum  primer,  sekunder  dan bahan  hukum  tersier)  yang telah diverifikasi  dianalisis secara yuridis deskriptif. Artinya dengan berdasarkan pada data-data yang diperoleh dilakukan suatu  penguraian  dengan  menggunakan  metode  interpretasi hukum  sesuai  dengan  realita  hukum  yang  terjadi  dengan  tetap berdasarkan  pada  aspek  penelitian  secara  deduktif.  Berdasarkan pada berbagai  materi  hasil  penelitian  yang telah dibahas  dalam penelitian  ini  maka  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut: (1)Kesadaran Pegawai Negeri Sipil Undana, khususnya terhadap Peraturan Pemerintahan  Nomor  53  tahun  2010  tentang  Pegawai Negeri Sipil, baik mengenai pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku  hukumnya terhadap  hak-hak  dan kewajibannya sebagai Pegawai  Negeri  Sipil  serta  ketentuan  mengenai  Larangan  yang tidak boleh dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil belum memadai sebagaimana  yang  diharapkan.(2)  Bentuk  penerapan  sanksi hukuman kepada Pegawai Negeri Sipil Undana yang melakukan pelanggaran   hukuman    disiplin  sebagaimana  diatur   dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diterapkan kepada 11 Pegawai Negeri Sipil  di  Lingkungan  Undana  walaupun  belum  merata  kepada dosen Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kantor untuk mengajar sesuai dengan fungsi atau tugasnya masing-masing Kata kunci : Disiplin, sanksi Hukum, realitas hukum

## Abstract
This research was conducted at the University of Nusa Cendana Kupang. This study aims to (1) examine and describe the aspects that cause or become reasons for Undana Civil Servants to still violate Civil Servant Discipline. (2) To examine and describe the forms  of  legal  sanctions  applied  and  legal  actions  taken  by
officials who have the right to punish Civil Servants who commit disciplinary  violations  at  the  University  of  Nusa  Cendana Kupang.  Primary  data  collected  through  interviews  were obtained  from  23  respondents  using  a  questionnaire,  all  data obtained  in  this  study,  both  primary  and  secondary  data (primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials)  which  had been  verified,  were  analyzed  juridically  descriptive.  This  means that  based  on  the data  obtained, a  decomposition  is  carried  out using  the  legal  interpretation  method  in  accordance  with  the legal  realities  that  occur  while  still  based  on  the  deductive aspects of the research. Based on the various research materials discussed  in  this  study,  it  can  be  concluded  as  follows:  (1) Awareness  of  Undana  Civil  Servants,  especially  of  Government Regulation  Number  53  of  2010  concerning  Civil  Servants,  both regarding  their  knowledge,  understanding,  attitudes  and  legal behavior.  on  their  rights  and  obligations  as  Civil  Servants  as well as the provisions regarding Prohibitions that Civil Servants may not do is not sufficient as expected. (2) The form of imposing penalties  on  Undana  Civil  Servants  who  commit  violations  of disciplinary  penalties  as  regulated  in  Government  Regulation 53/2010  concerning  the  discipline  of  Civil  Servants  has  been applied  to  11  Civil  Servants  in  the  Undana  Environment although  it  has  not  been  evenly  distributed  to  Civil  Servant lecturers who do not enter the office to teach in accordance with their respective functions or duties.
Keywords : Discipline, legal sanctions, legal reality

## Pendahuluan
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas  kekuasaan.  Pernyataan  tersebut  secara  tegas  tercantum  dalam  penjelasan  umum Undang-Undang  Dasar  1945 (Nurita,  2019). Sanksi  atau  hukum  merupakan  bagian penting  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Diaturnya  sanksi  dalam  batang  tubuh peraturan  perundang-undangan  dimaksudkan,  agar  segala  ketentuan  yang  telah dirumuskan (diatur) dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar ( Susanto, 2019) . Indonesia  merupakan  sebuah  negara,  dimana  setiap  ketentuan  yang  berlaku  selalu berpedoman  kepada  suatu  sistem  yang  berlaku  secara  nasional (Upara,  2014) .  Hukum menempati suatu fungsi yang  esensial  dalam  masyarakat terutama di dalam  melancarkan proses  interaksi  sosial  warga  masyarakat.  Oleh  karena  itu  keberadaan  hukum  diperlukan oleh setiap masyarakat (Kusumo, 2010).
Negara  Republik  Indonesia  didirikan  dengan  maksud  yang  jelas  dan  tegas sebagaimana  tertulis  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945.  Dalam  upaya  mencapai  tujuan  tersebut  maka  tentunya  sebagai warga  masyarakat  atau  warga  negara,  pelaku  dunia  usaha,  organ  atau  lembaga  negara termasuk  pegawai  negeri  Republik  Indonesia  harus  disiplin  terhadap  berbagai  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yaitu  berlaku.  Pengawasan  yang  dilakukan  dengan  baik sebagai  bagian  dari  penegakan  hukum  lingkungan  yang  bersifat  preventif  akan  dapat mencegah  terjadinya  pelanggaran  norma  hukum  administrasi (Novitri  &  Safri,  2014). Manakala  penegakan  hukum  secara  preventif  tidak  mencapai  tujuan  atau  dengan
perkataan lain  masih terjadi pelanggaran  meski telah  dilakukan pengawasan secara ketat sekalipun, maka penegakan hukum secara represif melalui penerapan sanksi administrasi mutlak diperlukan (Panambunan, 2016).
Hukum  bertugas  untuk  mencapai  kepastian  hukum  demi  terciptanya  ketertiban dan  keadilan  di  dalam  masyarakat.  Kepastian  hukum  mengharuskan  diciptakannya peraturan  atau  kaidah  yang  berlaku  umum,  aman  dan  tentram  dalam  masyarakat (Matompo,  2020). Hal  tersebut  mengatur  tentang  kemungkinan  sanksi  pidana  atas persaingan  tidak  sehat  bagi  perorangan  dan  badan  hukum  dengan  mempertimbangkan antara  lain  asas  subsidiaritas  dari  penindasan  pidana (Kalvodová  &  Žatecká,  2014). Sanksi  telah  digunakan  berulang  kali  sepanjang  sejarah.  Tetapi  frekuensi  penggunaan sanksi,  sebagai  alat  untuk  mengubah  perilaku  suatu  rezim  atau  bahkan  perubahan  rezim (Bagheri & Akbarpour, 2016) , dalam rangka penegakan hukum law enforcement terdapat kehendak  agar  hukum  tegak,  sehingga  nilai-nilai  yang  diperjuangkan  melalui  instrument hukum  yang  bersangkutan  dapat  diwujudkan (Haris,  2017) .  Para  penegak  hukum  telah berupaya dengan sebaik mungkin agar penerapan sanksi hukum ini dapat berjalan dengan baik akan tetapi ada saja faktor penghambatnya (Puasa, 2019).
Penurunan  degradasi  dijaman  sekarang  sudah  marak  dibicarakan  dalam masyarakat.  Istilah  degradasi  mempunyai  arti  penurunan  mutu  atau  kemunduran  atau kemerosotan status, dalam arti posisinya lebih rendah  dalam kekuatan sebagai alat bukti, dari kekuatan bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta di bawah  tangan  dan  dapat  memiliki  cacat  hukum  yang  menyebabkan  kebatalan  atau ketidakabsahannya  akta  tersebut (Setiabudhi,  &  Swardhana,  2017). Negara  Indonesia adalah  negara  hukum.  Dalam  rangka  mewujudkan  Indonesia  sebagai  negara  hukum, maka  wajib  dilakukan  pembangunan  hukum  nasional  yang  dilakukan  secara  terencana, terpadu,  dan  berkelanjutan  dalam  sistem  hukum  nasional  yang  menjamin  perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia (Laia et al ., 2021) . Ide dasar negara hukum baik  dalam  konsep “rechtsstaat” maupun “the  rule  of  law” sasaran  utamanya  adalah perlindungan hak-hak dasar manusia (Nasution, 2020) . Negara dalam  menyelenggarakan pemerintahan,  mempunyai  kewajiban  untuk  menjaga  kepentingan  rakyatnya,  dalam bidang  kesejahteraan,  keamanan,  pertahanan  maupun  kecerdasan  kehidupannya,  hal  ini sesuai dengan tujuan pembukaan UUD (Hasibuan, 2015).
Berdasarkan  pada  tujuan  dan  cita-cita  negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 tersebut, maka dibentuklan Pemerintahan Negara, dimana salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia,  yaitu  “untuk  mencerdaskan  kehidupan bangsa”.  Dalam  upaya  mencapai  tujuan  tersebut  maka  pemerintah  membentuk Departeman Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Guna  menggerakan  semua  aktivitas  pemerintahan  negara  dalam  bidang Pendidikan  dan  Kebudayaan  tentunya  membutuhkan  Pegawai  Negeri  Sipil  maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) untuk melaksanakan segala urusan pemerintah  dalam  bidang  pendidikan  dan  kebudayaan  sehingga  terwujudnya  atau tercapainya tujuan negara Republik Indonesia seperti yang disebutkan di atas.
Selain  itu,  sebagai  Pegawai  Negeri  dan  P3K  maka  dalam  menjamin  keteraturan, ketertiban,  kedayagunaan,  kepastian  dan  keadilan  hukum  dalam  pelaksanaan  kekuasaan, kewenangan,  fungsi  atau  tugas,  wewenang  dan  tanggung  jawab  pegawai  tersebut  maka oleh  Pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Indonesia  telah  membentuk  berbagai Peraturan  Perundang-undangan  dalam  bidang  kepegawaian,  termasuk  yang  berkaitan dengan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil.  Menyadari  hal  itu,  maka  dalam  menjamin keteraturan, ketertiban, kedayagunaan, kepastian dan keadilan hukum dalam pelaksanaan kekuasaan, kewenangan, fungsi atau tugas, wewenang dan tanggung jawab Pegawai
Negeri  Sipil  di  Negara  Republik  Indonesia  maka  ditetapkan  Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Republik Indonesia yang dalam tulisan ini disebut UU No. 8 tahun 1974 tentang PNS, sebagaimana telah diubah dengan UU  No.  43  tahun  1999  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1974 tentang  Pegawai  Negeri  Sipil.  Hal  yang  sama  juga  terjadi  di  Universitas  Nusa  Cendana tentunya  pelaksanaan  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  dengan  maksud untuk  menjamin  terpeliharanya  tata  tertib  dan  kelancaran  pelaksanaan  tugas  setiap Pegawai  Negeri  Sipil  yang  berada  di  Universitas  Nusa  Cendana,  dan  mengambil  suatu tindakan  hukum  yang  tegas  jika  terjadi  pelanggaran  terhadap  ketentuan  peraturan perundang-undangan  tersebut.Sesuai  dengan  hasil  pengamatan  dan informasi pendahuluan  dari  yang  diperoleh  calon  peneliti,  menunjukkan,  bahwa  terdapat  beberapa perilaku.
Pegawai  Negeri  Sipil  yang  tidak  disiplin  dalam  melaksanakan  pekerjaannya, misalnya  terlambat  masuk  kerja,  dan  sering  pulang  lebih  awal  dari  jam  kerja  yang ditentukan,  bahkan  ada  yang  tidak  masuk  kerja  sama  sekali  dalam  satu  minggu  atau lebih.  Di  sisi  yang  lain  sejak  berubahnya  status  Undana  dari  Satuan  Kerja  (Satker) menjadi  Badan  Layanan  Umum  (BLU)  Perguruan  Tinggi  menuntut  setiap  Pegawai Negeri  Sipil  termasuk  Pegawai  Kontrak  untuk  selalu  meningkatkan  kualitas  pelayanan, kinerja dan produktivitas kerja dari waktu ke waktu tetapi kenyataannya sangat jauh dari apa  yang  diharapkan  dibalik  perubahan  status  tersebut.  Menyadari  persoalan  tersebut, maka  calon  peneliti  perlu  ingin  tahu  secara  lebih  mengenai  persoalan  tersebut  dan mengkajinya dalam suatu penelitian

## Metode Penelitian
Metode  yang  dipakai  guna  mendapatkan  sejumlah  sampel  dalam  penelitian  ini, yaitu  metode penunjukkan secara langsung (purposive sampling) yaitu 10 % dari jumlah pegawai  negeri  sipil  Undana  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  sesuai  dengan ketentuan  PP  No.  53  tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil.  Sedangkan key informant ny a ,  berjumlah  23  orang,  Data  primer  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan berpedoman pada kuisioner
Teknik  analisis  data  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  secara  operasional,  yaitu menggunakan metode interpretasi atau penafsiran hukum yaitu berupa interpretasi/penafsiran  gramatikal,  sejarah  hukum,  sistematika  hukum,  futuristik  dan penafsiran interdisipliner sebagaimana dikemukakan Yudha Bhakti menyatakan ”Sebagai suatu  analisis  yang  menyangkut  berbagai  disiplin  ilmu  hukum  misalnya  adanya keterkaitan asas-asas hukum yang satu dengan yang lainnya”

## Hasil dan Pembahasan
Beberapa  alasan  hukum  yang  menyebabkan  terjadinya  pelanggaran  disiplin  dan penerapan  sanksi  hukum  disiplin  yang  berat  kepada  Pegawai  Negeri  Sipil  yang melakukan  pelanggaran  disiplin  di  lingkungan  Universitas  Nusa  Cendana.  Sehubungan dengan  hal  itu,  maka  sesuai  dengan  hasil  penelitian  terkait  dengan  alasan  hukum  yang menyebakan  tidak  diterapkannya  sanksi  hukum  disiplin  kepada  Pegawai  Negeri  Sipil yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  di  lingkungan  Universitas  Nusa  Cendana  maka sesuai  dengan  aspek  atau  variabel  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  ditemukan,  bahwa terdapat 11 orang Pegawai Negeri Sipil Undana yang tidak disiplin dalam  melaksanakan tugasnya  dalam  tiga  tahun  terakhir  sehingga  patut  diberikan  sanksi  hukum  yang  tegas kepada  Pegawai  Negeri  Sipil  tersebut  sebagaimana  yang  tergambar  pada  tabel      berikut ini.
Tabel .1  Kwalifikasi  Hukuman Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  Undana pada Tiga Tahun Terakhir ( 2018-2020).
No Tahun Kualifikasi Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berat (F) Sedang (F) Ringan (F) Total F 1 2018 2 - 2 4 2 2019 1 2 1 4 3 2020 - 2 1 3 Total 3 4 4 11
Sumber data: BAUK Undana 2020
Berdasarkan  tabel  yang  dikemukakan  di  atas  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  dari jumlah  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bekerja  di  Undana  termasuk  dosen  ditemukan  bahwa terdapat  3  orang  Pegawai  Negeri  Sipil  Undana  yang  telah  dikenakan  sanksi  hukuman disiplin  berat  dalam  4  tahun  terakhir  ini  dari  total  Pegawai  Negeri  Sipil  Undana  pada tahun  2020  sebanyak  225  orang.  Selain  itu,  terdapat  4  orang  yang  dikenakan  sanksi disiplin dengan  hukuman  yang ringan  dalam 3 tahun terakhir, dan terdapat 4 orang yang dikenakan  sanksi  disiplin  dengan  kualifikasi  hukuman  yang  sedang  dalam  3  tahun terakhir.
Berbagai  jenis  sanksi  displin  yang  diterapkan  di  atas  setelah  melakukan wawancara  dengan  pegawai  yang  terkena  sanksi  hukuman  disiplin  tersebut  berkaitan dengan  kesadaran  hukum  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bersangkutan  dalam  penelitian  ini mengukurnya dari 4 aspek, yaitu;
1. Pengetahuan hukum  Pegawai Negeri Sipil
2. Pemahaman hukum Pegawai Negeri Sipil
3. Sikap hukum  Pegawai Negeri Sipil
4. Perilaku hukum Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan  pada  empat  indikator  tersebut  peneliti  mendapat  informasi  data sebagai  respon  mereka  terhadap  apa  yang  mereka  ketahui,  paham,  bersikap  dan berperilaku  terhadap  hukum  dalam  hal  ini  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  tahun  2010 tentang  Displin  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagaimana  tergambar  dalam  tabel  2,  3,  4,  dan tabel 5 berikut ini.
Tabel  2.  Pengetahuan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  terkena  Sanksi  Disiplin  tentang Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil Undana pada Tiga tahun terakhir ( 2018-2020)
No  Indikator Pengetahuan Kualifikasi Jawaban Responden Pegawai Negeri Sipil Undana Nama dan Nomor Peraturan Disiplin PNS (F) Hak PNS (F) Kewajiban PNS (F) 1 Mengetahui 3 2 2 2 Tidak mengetahui 8 9 9 Total 11 11 11
Sumber data: Hasil olahan data primer, Maret  2021
Bertitik  tolak  dari  data  yang  digambarkan  di  atas  menunjukkan,  bahwa  dari  11 orang yang dikenakan hukuman disiplin maka terdapat 3 orang atau sekitar 27,28 % yang mengetahui  Nomor  dan  Peraturan  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  sedangkan  masih terdapat  8  orang  atau  sekitar  72,77  %  yang  tidak  mengetahui  tentang  Nomor  dan  Nama peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut. Selain itu, 2 orang atau sekitar 18,19 % dari 11 orang yang mengetahui tentang Hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan masih  terdapat  atau  sekitar  masih  ada  9  orang  atau  sekitar  81,  82  %  yang  tidak mengetahui  Peraturan  Nomor  53  tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil. Disamping itu,  masih terdapat 2 dari 11 orang responden atau sekitar 18,19 % saja yang telah  mengetahui  Hak–hak  Pegawai  Negeri  Sipil.  Sedangkan  sebanyak  9  orang  atau sekitar  81,  82  %  dari  11  Responden  yang  tidak  mengetahui  pengaturan  mengenai  Hak Pegawai  Negeri  Sipil.  Secara  pasti  mengenai  adanya  ketentuan  mengenai  kewajiban Pegawai  Negeri  Sipil  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  nomor  53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan 2 orang atau sekitar 18, 19 % saja yang  mengetahui  secara  pasti  mengenai  adanya  peraturan  larangan  bagi  setiap  Pegawai Negeri Sipil tersebut.
Setelah  ditelaah  lebih  lanjut  mengenai  pengetahuan  dari  11  orang  responden yang  terkena  hukuman  disiplin  tersebut  terungkap  suatu  jawaban  sebagai  suatu  alasan yang  menyebabkan  tidak  mengetahui  peraturan  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  baik mengenai  nama  dan  nomor  serta  isinya  yang  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban Pegawai  Negeri  Sipil  tersebut  bahwa  karena  tidak  pernah  membaca  peraturan  tersebut dan  bidang  tugas  pekerjaan  mereka  tidak  berkaitan  langsung  dengan  urusan  hukum  dan tatalaksana. Berkaitan dengan hak PNS mereka hanya mengetahui haknya.

## Kesimpulan
Berdasarkan pada berbagai materi  hasil penelitian yang telah dibahas dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.  Kesadaran  Pegawai  Negeri  Sipil  Undana,  khususnya  terhadap  Peraturan  Pemerintah Nomor  53  tahun  2010  tentang  Pegawai  Negeri  Sipil,  baik  mengenai  Pengetahuan, Pemahaman,  Sikap  dan  Perilaku  hukumnya  terhadap  Hak-hak  dan  kewajibannya sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  serta  ketentuan  mengenai  Larangan  yang  tidak  boleh dilakukan oleh Pegawai  Negeri  Sipil  belum  memadai  sebagaimana  yang  diharapkan.
2  Bentuk  Penerapan  Sanksi  Hukuman  Kepada  Pegawai  Negeri  Sipil  Undana  Yang melakukan  pelanggaran  Hukuman  Disiplin  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  53  tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  telah diterapkan  kepada  11  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan  Undana  walaupun  belum merata  kepada  dosen  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  tidak  masuk  kantor  untuk  mengajar sesuai dengan fungsi atau tugasnya masing-masing,

## Bibliography
Mardiyah,  Setiabudhi,  I.  Ketut  Rai,  &  Swardhana,  Gde  Made.  (2017). Sanksi  Hukum Terhadap  Notaris  Yang  Melanggar  Kewajiban  Dan  Larangan  Undang-Undang Jabatan Notaris. Acta Comitas , 110. https://doi.org/10.24843/ac.2017.v02.i01.p10 Bagheri,  Sajjad,  &  Akbarpour,  Hamid  Reza.  (2016). Reinvestigation  of  the  West’s Sanctions against Russia in the Crisis of Ukraine and Russia’s Reaction . Procedia Economics and Finance , 36 (16), 89–95. https://doi.org/10.1016/s2212-
5671(16)30019-3
Haris,  Oheo  K.  (2017). Telaah  Yuridis  Penerapan  Sanksi  Di  Bawah  Minimum  Khusus Pada . 2 . Hasibuan,  Sarah.  (2015). Asas  Ultimum  Remedium  Dalam  Penerapan  Sanksi  Pidana Terhadap Tindak Pidana Perpajakan Oleh Wajib Pajak . 3 (2), 115–125.
Kalvodová, Věra, & Žatecká, Eva. (2014). Unfair Competition and its Possible Criminal Sanctions. Procedia Economics and Finance , 12 (40), 283–287. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00346-3 Kusumo,  Bambang  Ali.  (2010).  Sanksi  Hukum  di  Bidang  Perpajakan. Jurnal  Wacana Hukum , 8 (2), 104. Retrieved from http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/316 Laia,  Sri  Wahyuni,  Daliwu,  Sodialman,  Tinggi,  Sekolah,  Hukum,  Ilmu,  Selatan,  Nias,
Program,  Mahasiswa,  Magister,  Pascasarjana,  Hukum,  Ilmu,  Hukum,  Fakultas, Kristen, Universitas, & Persetubuhan, Tindak Pidana. (2021). Menyelisik penerapan sanksi tindakan  kepada  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  persetubuhan terhadap anak . 1 (1), 32–39. Matompo,  Osgar  S.  (2020). Efektifitas  Penerapan  Sanksi  Hukum  Terhadap  Persaingan Curang  Dalam  Pelelangan  Pekerjaan  Di  Kota  Palu.  Journal  of  Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699.
Nasution,  Bahder  Johan.  (2020). Penerapan  Sanksi  Administratif  Sebagai  Sarana Pengendali Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Bagi Notaris Bahder . 2 (1),
1–13.
Novitri,  Qorina,  &  Safri,  M.  (2014). Jurnal  Qorina  (Hal  149  -  158) . 1 (3),  149–158.
Nurita,  Cut.  (2019). Penerapan  Sanksi  Hukum  Pidana Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Pecurian Hewan Ternak. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat , 18 (3), 1–13. https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1183
Panambunan,  Amelia  M.  K.  (2016). Penerapan  Sanksi  Administratif  Dalam  Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia . 4 (4), 93–101. Puasa,  Natalia.  (2019) .  Kajian  Yuridis  Penerapan  Sanksi  Hukum  Terhadap  Pejabat Negara  Yang  Terjerat  Tindak  Pidana  Korupsi.  Angewandte  Chemie  International Edition, 6(11), 951–952.
Susanto,  Sri  Nur  Hari.  (2019). Karakter  Yuridis  Sanksi  Hukum  Administrasi:  Suatu Pendekatan  Komparasi . Administrative  Law  and  Governance  Journal , 2 (1),  126– 142. https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-14
http://sosains.greenvest.co.id
. Legal Pluralism , 4 (2), 143–164.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Licensed