## Volume 29 Nomor 2, Juli 2024

## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN (JAK) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Indonesia

## PENGARUH EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KEANDALAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

## Saring Suhendro
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia
Saring.suhendro@feb.unila.ac.id

## INFO ARTIKEL
Dikumpulkan: 25 Maret 2024;
Diterima: 24 Mei 2024; Terbit: 30 Juli  2024;

## ABSTRACT
The  aim  of  this  study  is  to  provide  direct  evidence  on  how  the  reliability  of  local government financial reports is influenced by the effectiveness and efficiency of local government financial management, as well as the local government's internal control system. The secondary data used in this study consists of financial reports from 524 districts  and  cities  across  Indonesia  for  the  year  2022.  The  results  indicate  that efficiency does not have a significant impact on the reliability of local government financial reports. However, the effectiveness of financial management, as measured by weaknesses  in  the  internal control  system,  has  a  significant  positive  impact  on the reliability of local government financial reports .
Keywords: Effectiveness  and  efficiency  of  local  financial  management,  internal control system, opinion, and reliability of financial reports.
Volume 29. Nomor 2, Juli 2024, pp. 148-155 http://doi.org/10.23960/jak.v29i2.2574

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  bagaimana  keandalan  laporan keuangan  pemerintah  daerah  dipengaruhi  oleh  efektivitas  dan  efisiensi pengelolaan  keuangan  serta  sistem  pengendalian  internal.  Data  sekunder  yang digunakan mencakup laporan keuangan dari 524 pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk tahun 2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa efisiensi tidak  memiliki  dampak  signifikan  terhadap  keandalan  laporan  keuangan, sementara  efektivitas  pengelolaan  keuangan,  yang  diukur  melalui  kelemahan sistem  pengendalian  internal,  berpengaruh  positif  secara  signifikan  terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.
Kata Kunci: efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian intern, opini dan keandalan laporan keuangan.

## Corresponding author:
Saring Suhendro (Jalan Prof. Dr Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141) Email : saring.suhendro@feb.unila.ac.id

## A. PENDAHULUAN
Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  adalah  salah  satu  metode  untuk  memantau  kinerja  keuangan  dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Pemerintah daerah harus menyusun laporan keuangan berikut sesuai dengan  standar  akuntansi  pemerintah:  laporan  realisasi  anggaran,  neraca,  laporan  arus  kas,  dan  catatan  atas laporan  keuangan ( Lamp  II  PP  71/2010).  Opini  yang  diberikan  pada  laporan  keuangan  pemerintah  daerah mencerminkan keandalannya. Semakin andal laporan keuangan tersebut, semakin baik pula opininya.
Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang andal. Pengelolaan ini harus  dilakukan  secara  tertib,  mematuhi  peraturan  perundang-undangan,  serta  efisien,  ekonomis,  efektif, transparan,  dan  bertanggung  jawab.  Selain  itu,  pengelolaan  keuangan  daerah  juga  harus  mempertimbangkan prinsip keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat (PP 12 Tahun 2019). Sama halnya dengan pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal juga berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan daerah. Penelitian  sebelumnya  telah  menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  memiliki  dampak  terhadap keandalan laporan keuangan daerah (Baining et al., 2021; Handayani et al., 2022; Indriyani & Ahmad, 2023; Kuntadi et al., 2022; Kusnadi et al., 2022; Latjandu et al., 2016; Maydiyanti et al., 2020; Pura, 2021; Raudhatul & Ishak, 2023; Shofiyah et al., 2023).
Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap laporan keuangan  pemerintah  daerah  tahun  2022,  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  diberikan  pada  496  laporan keuangan pemerintah daerah (91%), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan pada 41 laporan keuangan pemerintah  daerah  (8%),  dan  opini  Tidak  Menyatakan  Pendapat  (TMP)  diberikan  pada  5  laporan  keuangan
pemerintah daerah (1%)..
Hasil pemeriksaan BPK tahun 2022 menunjukkan bahwa 15 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) naik dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sementara 18 LKPD turun dari WTP menjadi WDP. Bahkan, ada satu pemerintah daerah yang turun dari WTP menjadi Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Dibandingkan dengan tahun 2021, opini LKPD tahun 2022 menunjukkan penurunan pada tingkat provinsi dari 34 (100%) menjadi 32 (94%) LKPD, dan pada tingkat kota dari 89 (96%) menjadi 85 (91%) LKPD.
Selain  itu,  hasil  pemeriksaan  menunjukkan  adanya  kelemahan  dalam  sistem  pengendalian  pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar 43,46%, kelemahan dalam sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebesar 37,17%, serta kelemahan dalam struktur pengendalian internal sebesar 19,37% (Ihtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2015). Meskipun pelaporan keuangan telah diterapkan sejak lama, masalah pertanggungjawaban dan kelemahan sistem pengendalian tetap menjadi isu utama.
Variabel efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini didasarkan pada studi Wahyuni  (2008)  Sebaliknya,  variabel  sistem  pengendalian  internal,  yang  diukur  berdasarkan  kelemahannya, mengacu pada studi Martani & Zaelani (2011). Namun, dalam penelitian ini, sistem pengendalian internal digunakan sebagai  variabel  independen.  Sementara  itu,  variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  keandalan  laporan keuangan, yang diukur menggunakan opini LKPD. Hal ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya (Baining et al., 2021; Handayani et al., 2022; Indriyani & Ahmad, 2023; Kuntadi et al., 2022; Kusnadi et al., 2022; Latjandu et al., 2016; Maydiyanti et al., 2020; Pura, 2021; Raudhatul & Ishak, 2023; Shofiyah et al., 2023).
Hasil  pemeriksaan  BPK-RI  atas  542  LKPD  pada  tahun  2022  menunjukkan  7.661  temuan  yang  mencakup 12.855 masalah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.  Dari  jumlah  tersebut,  terdapat  5.628  masalah  kelemahan  SPI  dan  7.227  masalah ketidakpatuhan,  masing-masing  dengan  nilai  Rp3,07  triliun.  Temuan  ini  terus  dipublikasikan  oleh  BPK  dan disarankan untuk diperbaiki di masa mendatang.
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh efektivitas pendapatan, efisiensi  pengelolaan  keuangan  daerah,  dan  sistem  pengendalian  intern  terhadap  keandalan  laporan  keuangan pemerintah daerah. Kontribusi penelitian ini menekankan pentingnya perhatian terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta sistem pengendalian intern untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memperbaiki pengelolaan keuangan mereka dengan meningkatkan akuntabilitas keuangan dan menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan.

## B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Teori Keagenan ( Agency Theory )
Hubungan  keagenan  terjadi  dalam  pemerintahan  antara  individu  yang  bertindak  sebagai  agen  dan pemerintah yang bertindak sebagai principal (Bergman & Lane, 1990; Gilardi, 2001; Lane, 2000; Moe, 1984; STRØM, 2000). Pemerintah dapat membuat kebijakan yang hanya menguntungkan penguasa dan pemerintah itu sendiri, dengan mengorbankan kesejahteraan dan kepentingan umum. Salah satu cara untuk memantau dan mengurangi biaya  lembaga  adalah melalui  laporan  keuangan.  Pembuatan  dan  penerapan  kebijakan publik  berkaitan  dengan masalah kontraktual seperti informasi asimetris, risiko moral, dan pilihan yang tidak adil.
Bergman  &  Lane  (1990)  menyatakan  bahwa  teori  principal-agent  dapat  digunakan  untuk  menganalisis kebijakan publik. Dalam konteks ini, kontrak antara principal dan agen untuk menyediakan layanan publik menjadi fokus utamanya. Semua aspek yang terkait dengan kontrak, seperti anggaran, menjadi perhatian utama. Dalam hal pembagian  sumber  daya  publik,  terdapat  hubungan  yang  jelas  dan  nyata  antara  pemerintah  dan  para  pemilih. Masalah yang mungkin muncul dalam hubungan keagenan meliputi asimetri informasi, rasionalitas terbatas, risiko moral, dan pilihan negatif, yang tingkatannya sebanding dengan yang ada di sektor publik (Berghman & Lane, 1990).
Dalam perspektif hubungan prinsipal-agen, informasi dikelola oleh prinsipal dan agen untuk Dalam konteks hubungan principal-agent,  baik principal  maupun  agen  mengelola  informasi  untuk  memaksimalkan  keuntungan atau kepentingan pribadi. Karena kedua pihak sering memiliki konflik kepentingan, jenis dan jumlah informasi yang dibutuhkan akan berbeda. Selain itu, perilaku moral hazard dan adverse selection muncul dalam hubungan antara principal dan agen. Moral hazard adalah kecenderungan agen untuk mengabaikan atau tidak sepenuhnya berusaha bertindak  sesuai  dengan  kepentingan  principal  Petrie  (2002).  Sebaliknya,  adverse  selection  adalah ketidakmampuan principal untuk memilih agen yang paling mungkin dapat memenuhi kepentingan mereka.

## Teori Sinyal ( Signaling Theory )
Teori  Sinyal  ( Signaling  Theory )  dapat  membantu  perusahaan  (agen),  pemilik  (prinsipal),  dan  pihak  luar perusahaan mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat. Agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat percaya pada keandalan informasi keuangan yang disampaikan oleh agen, diperlukan pendapat dari pihak independen mengenai laporan keuangan tersebut.
Menurut teori sinyal, pemerintah yang dipercaya oleh rakyat menunjukkan sinyal positif kepada masyarakat melalui laporan keuangan yang baik, sistem pengendalian internal yang kuat, dan pengungkapan informasi yang lengkap. Selain itu, pemerintah daerah dapat menyampaikan informasi yang lebih mendetail tentang prestasi dan kinerja keuangan mereka untuk menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi amanah rakyat (Puspita & Martani, 2013).
Efektivitas  sistem  pengendalian  internal  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  keuangan  sangat memengaruhi pandangan auditor. Pemerintah daerah berusaha mendapatkan penilaian positif dengan mengurangi kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Ini merupakan contoh dari biaya agensi antara pemerintah dan pihak berwenang (Abdullah, 2012).
Pemerintah  daerah  menunjukkan  kepada  pihak  berwenang  bahwa  mereka  telah  menjalankan  tanggung jawab  mereka  dengan  meningkatkan  kredibilitas  laporan  keuangan.  Selain  itu,  penerapan  sistem  pengendalian internal yang baik dalam pengelolaan keuangan dapat menghasilkan opini yang lebih positif (Puspita & Martani, 2013).

## Pengembangan Hipotesis Penelitian
Menurut  Peraturan  BPK-RI Nomor  1  tahun 2007,  terdapat  empat kriteria opini  dalam  audit  LKPD: Wajar Tanpa  Pengecualian  (WTP),  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP),  Tidak  Wajar  (TW),  dan  Tidak  Menyatakan Pendapat (TMP). Keandalan laporan keuangan pemerintah daerah tercermin dari opini yang diberikan oleh auditor BPK-R.
Pemerintah  daerah  harus  mematuhi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  untuk  memastikan pengelolaan  keuangan  yang  baik.  Kesuksesan  pembangunan  dan  penyelenggaraan  pemerintahan  sangat dipengaruhi  oleh pengelolaan  keuangan  daerah.  Tujuan  pembangunan  akan  tercapai  jika  keuangan  pemerintah daerah dikelola dengan efektif. Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik harus diterima, diintegrasikan, dan diutamakan. Nilai-nilai penting yang harus diperjuangkan termasuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, serta transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat.
Jika  pemerintah  daerah  berhasil  mencapai  tujuannya  dengan  baik,  pengelolaan  keuangan  daerah  akan menjadi lebih efektif. Oleh karena itu, efektivitas dapat diukur dari sejauh mana hasil program sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu dengan membandingkan keluaran dengan hasil. Laporan keuangan akan lebih akurat jika manajemen keuangan daerah berjalan dengan baik. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:
H 1 : Efektivitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.
Pengelolaan keuangan dianggap efisien jika memenuhi standar efisiensi berdasarkan konsep input-output. Dalam bidang pelayanan masyarakat, efisiensi berarti mencapai hasil dengan pengorbanan yang minimal. Dengan kata  lain,  suatu  kegiatan  dikatakan  efisien  jika  dapat  mencapai  sasaran  dengan  biaya  terendah  atau  seminimal mungkin,  sambil  menghasilkan  hasil  yang  diinginkan.  Dengan  memanfaatkan  potensi  dan  keragaman  masing- masing daerah, pemerintahan daerah dapat dijalankan dengan lebih efisien.
Hubungan antara masukan dan keluaran disebut efisiensi. Ini mengukur apakah barang dan jasa yang dibeli dan  digunakan  oleh  organisasi  pemerintahan  dapat  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan  (Permendagri  Nomor  77 Tahun 2020). Laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih baik jika dikelola dengan baik. Dengan demikian, laporan keuangan dianggap andal jika menyajikan informasi secara akurat. Sebaliknya, keandalan laporan keuangan akan menurun jika pengelolaan keuangan daerah tidak efektif. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis kedua dari studi ini adalah:
H 2 :  Efisiensi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.
Salah satu tanggung jawab pemerintah daerah adalah melaporkan pertanggungjawaban untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, yang ditunjukkan dalam laporan keuangan. Menurut
Permendagri  No.  77  Tahun  2020,  laporan  keuangan  daerah  dibuat  untuk  mencerminkan  posisi  keuangan pemerintah  daerah  dan  semua  transaksi  yang  terjadi  selama  periode  pelaporan.  Laporan  keuangan  tersebut mencakup  Neraca,  Laporan Operasional,  Laporan Arus  Kas,  Laporan  Perubahan  Saldo Anggaran  Lebih,  Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Laporan keuangan daerah harus mematuhi peraturan akuntansi pemerintah yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun  2010.  Tujuannya  adalah agar  laporan  keuangan  lebih  akuntabel,  mengingat  pentingnya  kualitas  laporan tersebut.  Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  harus  menyajikan  informasi  akuntansi  yang  jelas  dan  mudah dipahami, serta mendukung pengambilan keputusan (Xu et al., 2003). Menurut standar akuntansi pemerintahan, informasi dalam laporan keuangan harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami untuk menjadi bermanfaat. Pemerintah daerah dapat menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan mereka jika informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi standar akuntansi pemerintah dan kriteria kualitas laporan keuangan.
Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah (Baining et al., 2021; Handayani et al., 2022; Indriyani & Ahmad, 2023; Kuntadi et al., 2022;  Kusnadi et  al.,  2022;  Latjandu  et  al.,  2016;  Maydiyanti et  al.,  2020;  Pura,  2021;  Raudhatul  &  Ishak,  2023; Shofiyah et al., 2023).
Opini  auditor  BPK-RI  mencerminkan  keandalan  laporan  keuangan.  Semakin  baik  keandalan  laporan keuangan, semakin positif opini yang diberikan, dan sebaliknya. Evaluasi oleh BPK-RI menunjukkan bahwa LKPD yang mendapatkan opini WTP dan WDP umumnya memiliki sistem pengendalian internal yang memadai, namun masih memerlukan perbaikan. Untuk LKPD yang mendapatkan opini TW dan TMP, sistem pengendalian internal perlu diperbaiki agar informasi dalam laporan keuangan lebih dapat diandalkan. Banyaknya opini TW dan TMP dari BPK menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah masih belum optimal. Oleh karena  itu,  keandalan  data  dalam  laporan  keuangan  sangat  penting  untuk  mengatasi  kelemahan  dalam  sistem pengendalian  internal.  Semakin  baik  sistem  pengendalian  internal,  semakin  akurat  laporan  keuangan.  Dengan demikian, hipotesis penelitian ini adalah:
H 3 : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

## C. METODE PENELITIAN

## Sumber Data Penelitian
Data  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  di  seluruh  Indonesia  yang dipublikasikan. Sumber data ini termasuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah untuk tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penelitian ini juga  menggunakan  data  dari  Buku  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  (IHP)  Semester  I  Tahun  2023,  yang  mencakup temuan-temuan tentang sistem pengendalian internal (SPI) dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Data yang digunakan adalah data cross-section .

## Operasionalisasi Variabel
Keandalan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Hasil audit  laporan  keuangan  pemerintah  Kabupaten/Kota  tahun  2022  memberikan  penilaian  mengenai  keandalan laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Semakin  andal  laporan  keuangan,  semakin  positif  opini  yang  diberikan. Sebaliknya, jika laporan keuangan tidak andal, opininya akan semakin buruk. Penelitian ini menggunakan variabel dummy, di mana nilai 1 diberikan untuk opini LKPD WTP dan nilai 0 untuk opini lainnya.
Faktor independen lainnya dalam penelitian ini mencakup sistem pengendalian internal, efisiensi keuangan daerah, dan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dianalisis dengan menghitung rasio antara realisasi pendapatan daerah dan target pendapatan daerah. Ini mengukur pencapaian hasil program atau kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan membandingkan keluaran dengan hasil (PP 12 Tahun 2019). Laporan realisasi anggaran kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2022 yang diaudit oleh BPK-RI  menunjukkan  pendapatan  daerah,  yang  merupakan  gabungan  dari  realisasi  anggaran  dan  pendapatan daerah. Formulasi laporan sebagai berikut: (Darsil, 2004):
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ x 100 % ………………. ( 1)
Realisasi belanja dan pendapatan daerah merupakan indikator efisiensi keuangan daerah. Laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2022, yang telah diaudit oleh BPK-RI, mencakup total belanja dan pendapatan daerah. Formulasi laporan sebagai berikut (Darsil, 2004):
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ x 100% ………………. ( 2)
Hasil  audit  BPK-RI  atas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  untuk  tahun  anggaran  2022  menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal diukur berdasarkan kelemahan dalam sistem tersebut. Semakin tinggi nilai kelemahan sistem pengendalian internal, semakin buruk kualitas sistem tersebut, sedangkan nilai kelemahan yang lebih rendah menunjukkan kualitas sistem pengendalian internal yang lebih baik.

## Model Penelitian
KEANDALAN= β 0 + β 1 EFEKTIVITAS i + β2EFISIENSI i + β 3 ICW i + U i
Keterangan: KEANDALAN: Keandalan Laporan Keuangan Daerah EFEKTIVITAS: Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah EFISIENSI: Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah ICW: Internal Control Weakness β o : Constanta β 1 β 2 β 3: Koefisien Regresi Ui: Kabupaten/Kota
Model regresi berganda dengan data cross section menggunakan metode Fixed Effect (FE) karena data yang dianalisis mencakup seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, yang berfungsi sebagai populasi dan sampel, dengan analisis dilakukan melalui pengujian logit.

## D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Uji  statistik  deskriptif  memberikan  informasi  tentang  nilai  minimum,  maksimum,  rata-rata,  dan  deviasi
standar dari data. Berikut adalah hasil statistik deskriptif dari penelitian ini:
Tabel 1. Statistik Deskriptif Des Stat Efektivitas Efisiensi SPI Mean 100,245 96,896 28,519 Median 100,000 97,250 25,000 Maximum 157,950 127,250 100,000 Minimum 73,000 57,900 2,780 Std.Dev. 6,889 7,142 13,814
Tabel  1.  Menunjukkan  bahwa  nilai  rata-rata  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  tahun  2011  adalah 100,245%,  sedangkan  nilai  rata-rata  efisiensi  adalah  96,89%,  yang  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  keuangan daerah  kurang  efisien.  Selain  itu,  nilai  rata-rata  SPI  sebesar  28,52  menunjukkan  bahwa  hasil  audit  BPK  RI menemukan kelemahan dalam sistem pengendalian internal pemerintah.
Pengujian hipotesis menggunakan metode fixed effect menunjukkan hasil sebagai berikut ini:
Tabel 2. Hasil Uji Fixed Effect Variabel Koefisien Odd Ratio Standar Error C - 8,1458 * 0,0003 4,6019 Efektifitas 0,04312 * 1,0441 0,02484 Efisiensi 0,0328 1,0333 0,02854 SPI - 0,1509 *** 0,8599 0,04029 McFadden R-squared 0,0649 LR statistic 21,8103 Prob(LR statistic) 0,0001 % Correct 88,56
Ket: Efek adalah efektifitas diukur dengan realisasi pendapatan daerah/target pendapatan daerah dikali 100%; Efisiensi diukur dengan realisasi pendapatan daerah/realisasi belanja daerah dikali 100%; SPI diukur dengan jumlah kelemahan SPI berdasarkan temuan BPKRI.
*** signifikan pada level 1%, ** signifikan pada level 5%, *signifikan pada level 10%
Variabel  efektivitas,  efisiensi,  dan  sistem  pengendalian  internal  dapat  menjelaskan  6,48%  dari  keandalan laporan keuangan dalam model efek tetap, dengan nilai McFadden R-Squared sebesar 0,067. Sementara itu, variabel lain menjelaskan 93,52% dari total keandalan laporan keuangan.
Sebanyak  21,81%  dari  keandalan  laporan  keuangan  dipengaruhi  oleh  kombinasi  variabel  efektivitas pendapatan, efisiensi, dan sistem pengendalian internal, berdasarkan nilai LR-statistik sebesar 21,81.
Dengan nilai probabilitas sebesar 88,56%, variabel efektivitas pendapatan, efisiensi, dan sistem pengendalian internal dapat menjelaskan 88,56% dari keandalan laporan keuangan, sementara variabel lainnya menyumbang sisa 11,44%.
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  uji  parsial  (uji  t),  nilai  odd  ratio  untuk  efektivitas  pendapatan adalah 1,04. Ini berarti bahwa peluang pemerintah daerah untuk mendapatkan opini WTP akan meningkat sebesar 1,044  kali  jika  efektivitas  pendapatan  meningkat  sebesar  1%.  Hal  ini  berbeda  dengan  pemerintah  daerah yang efektivitas  pendapatannya  tidak  meningkat.  Menurut  teori  keagenan,  pemerintah  daerah  dapat  menunjukkan seberapa efektif mereka dalam mengatasi kemungkinan asimetri informasi. Teori ini menyatakan bahwa efektivitas pendapatan berhubungan dengan prediksi masa depan, yang berarti asimetri informasi akan menurun dan biaya agensi akan lebih efektif. Ini menggambarkan bagaimana informasi pengelolaan keuangan daerah dikelola oleh agen dari  perspektif  hubungan  principal-agen,  Sementara  itu,  agen  cenderung  memaksimalkan  keuntungan  atau kepentingan  pribadi  mereka  sendiri.  Karena  kepentingan  antara  pihak-pihak  tersebut  seringkali  bertentangan, informasi  mengenai  pengelolaan  dana  publik  menjadi  sangat  penting.  Pemerintah  daerah  menunjukkan  kepada pihak  berwenang  bahwa  mereka  telah  memenuhi  tanggung  jawab  mereka  sebagai  pengemban  amanat  rakyat dengan  memberikan  sinyal,  menurut  teori  sinyal.  Ini  berarti  bahwa  laporan  keuangan  yang  lebih  andal  akan mencerminkan opini yang diperoleh dan efektivitas pengelolaan keuangan.
Selain itu, Tabel 2 menunjukkan nilai odd ratio untuk SPI sebesar 0,859. Ini berarti bahwa jika temuan SPI meningkat satu kali, kemungkinan opini akan turun dari WTP ke opini lainnya sebesar 0,86 kali. Ini berbeda dengan pemerintah  daerah  yang tidak  memiliki  temuan  SPI.  Menurut  teori keagenan, audit  BPK  atas  laporan keuangan mengurangi asimetri informasi karena informasi yang dimiliki oleh agen dapat diakses dan diketahui oleh kedua belah  pihak  (eksekutif  dan  masyarakat).  Akibatnya,  terjadi  keseimbangan  informasi,  dan  informasi  tersebut
didistribusikan ke kedua belah pihak, yang dapat mengakibatkan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Menurut  teori  sinyal,  pemerintah  daerah  berusaha  menunjukkan  kepada  masyarakat  bahwa  mereka  telah memenuhi  tanggung  jawab  mereka  dengan  menyediakan  laporan  keuangan  yang  baik  dan  memperbaiki  sistem pengendalian internal. Laporan keuangan yang lebih andal akan menghasilkan opini yang lebih baik, dan penerapan sistem  pengendalian  internal  yang  baik  juga  akan  meningkatkan  opini  tersebut.  Pemerintah  daerah  ingin menunjukkan  kepada  pihak  berwenang  bahwa  mereka  telah  memenuhi  kewajibannya.  Temuan  penelitian  ini konsisten dengan hasil penelitian Agindawati (2012); Akbar (2013); Ekasari (2012); Setyowati et al. (2016).

## E. SIMPULAN DAN SARAN
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa hanya dua dari tiga hipotesis yang diajukan — yaitu hipotesis pertama dan  ketiga — yang  mendapat  dukungan.  Sementara  itu,  SPI  berdampak  negatif  terhadap  keandalan  laporan keuangan, efektivitas pendapatan menunjukkan bahwa semakin baik pengelolaan keuangan daerah, semakin besar kemungkinan mendapatkan opini WTP dalam audit laporan keuangan.
Agar  keandalan  laporan  keuangan  daerah  meningkat,  pemerintah  daerah  perlu  fokus  pada  peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan serta memperbaiki manajemen SPI.

## REFERENSI
Abdullah,  S.  (2012). Perilaku  Oportunistik  Legislatif  dan  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhinya:  Bukti  Empiris  dari Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia . Universitas Gadjah Mada.
Agindawati, I. N. (2012). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Pernyataan Opini. Jurnal Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Jawa Barat , 1 – 8. Akbar, H. I. (2013). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Studi Kasus Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta) . Universitas Gadjah Mada.
Baining,  M.  E.,  Nengsih,  T.  A.,  &  Ramadhan,  S.  (2021).  Faktor-Faktor  yang  Berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemda Kota Jambi Tahun 2021. Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah , 3 (2), 163 – 179. Bergman, M., & Lane, J.-E. (1990). Public Policy in a Principal-Agent Framework. Journal of Theoretical Politics , 2 (3), 339 – 352. https://doi.org/10.1177/0951692890002003005 Ekasari,  W.  (2012). aktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Keandalan  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kampar: Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Kampar . Universitas Riau.
Gilardi, F. (2001). Principal-agent models go to Europe: Independent regulatory agencies as ultimate step of delegation. ECPR General Conference 6-8 September 2001 .
Handayani, F., Sari, D. M., & Yuniarti, A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , 3 (1), 505 – 520.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ,
Indriyani, A. T., & Ahmad, A. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Ponorogo. Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen , 3 (1), 505 – 520. https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam/article/view/8245/3675
Kuntadi,  C.,  Magdalena,  J.  E.  S.,  &  Syafira,  S.  I.  (2022).  Pengaruh  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Sistem  Pengendalian Internal  Pemerintah,  dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah. Jurnal Ilmu Manajemen Terapan , 3 (5), 458 – 468.
Kusnadi, A., Oemar, F., & Supeno, B. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sains Akuntansi Dan Keuangan , 3 (1), 51 – 63. https://doi.org/https://doi.org/10.55356/sak.v1i1.10 Lane, J.-E. (2000). The Public Sector – Concepts, Models and Approaches . SAGE Publications.
Latjandu,  I.,  Kalangi,  L.,  &  Tinangon,  J.  J.  (2016).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepualan Talaud. Accounting, Finance, Auditing, Taxation , 5 (2), 98 – 109. Martani,  D.,  &  Zaelani,  F.  (2011). Pengaruh  Ukuran,  Pertumbuhan,  dan  Kompleksitas  Terhadap  Pengendalian  Intern Pemerintah Daerah Studi Kasus di Indonesia . Universitas Indonesia.
Maydiyanti,  S.,  Putri,  A.  M.,  &  Anriva,  D.  H.  (2020).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika , 10 (1), 69 – 78. Moe,  T.  M.  (1984).  The  New  Economics  of  Organization. American  Journal  of  Political  Science , 28 (4),  739 – 777. https://doi.org/10.2307/2110997 Petrie, M. (2002). A Framework for Public Sector Performance Contracting. OECD Journal on Budgeting , 1 (3), 117 – 153. https://doi.org/https://doi.org/10.1787/budget-v1-art18-en
Pura, R. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. AkMen Jurnal Ilmiah , 18 (1), 1 – 13. https://doi.org/https://doi.org/10.37476/akmen.v18i1.1316
Puspita, R., & Martani, D. (2013). Analisis Pengaruh Kinerja Dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV , 0 – 25 .
Raudhatul, A., & Ishak, J. F. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Indonesian Accounting Research Journal , 3 (3), 202 – 211.
Setyowati, L., Istikha, W., & Dian, R. P. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Jurnal Kinerja , 20 (2), 179 – 191.
Shofiyah, I., Rizalullah, A., & Amalia, D. (2023). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. InFestasi , 19 (1), 51 – 60. https://doi.org/https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.20004 STRØM, K. (2000). Delegation and accountability in parliamentary democracies. European Journal of Political Research , 37 (3), 261 – 289. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1475-6765.00513 Wahyuni,  S.  (2008). Pengaruh  Efektivitas dan  Efisiensi  Manajemen  Keuangan  Daerah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi (Suatu Telaah Empirik Di Kabupaten Karanganyar Tahun 1990 – 2005) . Universitas Sebelas Maret.
Xu, H., Horn Nord, J., Daryl Nord, G., & Lin, B. (2003). Key issues of accounting information quality management: Australian case studies. Industrial Management & Data Systems , 103 (7), 461 – 470. https://doi.org/10.1108/02635570310489160