## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174
Volume 3, Nomor 3, 2023

## Authors
Artado
Affiliation UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email aradouin@gmail.com
Date Submission 15 August 2023
Date Accepted 15 September 2023
Date Published 30 September 2023

## DOI
10.52249

## KONTRAK  IJARAH  MULTISAJA  DAN IJARAH  MAUSUFAH  FI  AZ-ZIMMAH: ANTARA TEORI DAN PRAKTIK

## Abstract
The research is related to the Multi-Service Ijarah Contract and Ijarah Mausufah Fi Az-Zimmah: Between Theory and Practice. The type of research  employed  is  literature  review,  which  involves  studying various reference books and previous research findings related to the discussed subject, serving as a theoretical foundation for the research problem.  The  results  indicate  that  the  current  advancement  in information  technology  has  led  to  social  changes  and  impacted  the dynamics  of  knowledge.  Shariah  banks,  in  disbursing  funds  to customers, offer financing products distinguished by their purpose, including  financing  based  on  the  principles  of  sale  and  purchase (murabahah)  and  leasing.  The  implementation  of  ijarah  contracts requires collaboration between Islamic Financial Institutions as fund providers and lessees who will sublease assets to  members in need, emphasizing  the  importance  of  cooperation  between  the  parties involved.  Murabahah  financing  products  are  designed  to  meet customers' needs for goods, while those using leasing principles are aimed at obtaining services.
Keywords:  Ijarah  Mausufah  Fi  Az-Zimmmah, Contract, Multi-Sercvice Ijarah

## Abstrak
Penelitin berkaitan dengan Kontrak Ijarah Multijasa Dan Ijarah Mausufah  Fi  Az-Zimmah :  Antara  Teori  dan  Praktik.  Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kepustakaan, penelitian kepustakaan yakni studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berkaitan dengan objek yang dibahas dan berguna untuk mendapatkan  landasan  teori  mengenai  masalah  yang  akan diteliti.  Hasil  yang  diperoleh  bahwa  dengan  perkembangan teknologi informasi pada saat ini telah mengantarkan manusia pada perubahan sosial dan merambah pula terhadap dinamika ilmu  pengetahuan.  Bank  syariah  dalam  menyalurkan  dana kepada  nasabah,  memiliki  produk  pembiayaan  yang dibedakan  berdasarkan  tujuan  penggunaan  salah  satunya pembiayaan  dengan  prinsip  jual  beli  ( murabahah )  dan pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa. Pelaksanaan akad ijarah harus ada keterkaitan kerjasama antara pihak Lembaga Keuangan  Syariah  selaku  penyedia  dana  dan  penyewa  yang akan  menyewakan  kembali  asset  kepada  anggota  dengan pihak  yang  memberikan  sewa  asset  tersebut.  Produk pembiayaan  murabahah  diciptakan  untuk  memenuhi kebutuhan  nasabah  akan  barang  sedangkan  yang menggunakan  prinsip  sewa  ditujukan  untuk  mendapatkan jasa.
Kata  Kunci:  Ijarah  Multijasa,  Ijarah  Mausufah  Fi Az-Zimmah, Kontrak

## PENDAHULUAN
Lembaga  keuangan  sering  kali  menggunakan  akad ijarah dalam  produk  pembiayaan konsumtif.  Lembaga  Keuangan  Syariah  juga  menerapkan  akad ijarah pada  layanan  produk pembiayaan  multijasa  untuk  mengimbangi  kebutuhan  masyarakat  yang  semakin  beragam  yaitu
pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Adapun yang dimaksud dengan ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa melaui pembayaran upah/sewa tanpa diikuti  oleh  transfer  kepemilikan  atas  barang  (As-Sayyid,  2007),  dalam  transaksi ijarah bank menyewakan  suatu  asset  kepada  nasabahnya  yang  sebelumnya  telah  disewa  oleh  bank  untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui di muka (Sutan RS, 2007: 70). Dalam akad ijarah maka harus terjadi kejelasan dari unsur-unsur ijarah yang meliputi suplayer, objek ijarah , dan pengguna jasa (Syafii Antonio, 2009).
Pelaksanaan akad ijarah harus ada keterkaitan kerjasama antara pihak Lembaga Keuangan Syariah selaku penyedia dana dan penyewa yang akan menyewakan kembali asset kepada anggota dengan pihak yang memberikan sewa asset tersebut. Selain itu, pengertian objek akad ijarah adalah manfaat  dari  barang  yang  disewakan  kembali  oleh  LKS  kepada  anggota,  seperti  menyewakan manfaat dari bangunan atau mesin-mesin produksi yang manfaat dan kegunaannya bisa diambil oleh anggota, atau jasa yang merupakan produk perbankan yang kepemilikan dan pelaksanaannya langsung dikerjakan oleh lembaga keuangan tersebut seperti pelayanan jasa perbankan sharf (jual beli valuta asing) yaitu jual beli mata uang tidak sejenis penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (spot), ijarah (sewa) antara lain penyewaan kotak simpanan (safe deposit box ) dan jasa tatalaksana  administrasi  dokumen  (custodian),  bank  dapat  imbalan  dari  sewa  jasa  tersebut  (Adi Warman, 2013).
Bank syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah, memiliki produk pembiayaan yang dibedakan  berdasarkan  tujuan  penggunaan  salah  satunya  pembiayaan  dengan  prinsip  jual  beli ( murabahah )  dan  pembiayaan  dengan  prinsip  sewa-menyewa.  Produk  pembiayaan  murabahah diciptakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  nasabah  akan  barang  sedangkan  yang  menggunakan prinsip  sewa  ditujukan  untuk  mendapatkan  jasa.  Adapun  untuk  memenuhi  kebutuhan  nasabah akan jasa, seperti; pendidikan, pelayanan kesehatan dan ibadah umrah maka Lembaga Keuangan Syariah  memiliki  produk  yaitu  Pembiayaan  Multijasa.  Pembiayaan  multijasa  dalam  lembaga keuangan  syariah  (LKS)  merupakan  salah  satu  pembiayaan  yang  sangat  penting,  hal  ini  terkait dengan fungsi dari ekonomi syariah adalah menggerakkan sektor riil yang ada di masyarakat Tidak jarang lembaga keuangan yang menamakan lembaganya sebagai Lembaga Keuangan Syariah, namun pada kenyataannya tidak semua lembaga keuangan menjalakan usahanya sesuai dengan  teori  yang  ditetapkan  dalam  hukum  Islam.  Aspek  syariah  paling  utama  yang  harus dipenuhi  dalam  transaksi  pembiayaan  syariah  adalah  akad.  Akad  berarti  putusan,  penguatan, kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah (Ascarya, 2007). Ketika akadnya sudah sesuai dengan syariah maka transaksi dipandang halal, akan tetapi jika tidak maka transaksi tersebut dipandang tidak sah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini berkaitan dengan Kontrak Ijarah Multijasa Dan Ijarah Mausufah Fi Az- Zimmah :  Antara  Teori  dan  Praktik.  Jenis  penelitian  adalah  penelitian  kepustakaan, penelitian  kepustakaan  adalah  metode  studi  yang  digunakan  untuk  menghimpun informasi  dan  data  dengan  memanfaatkan  berbagai  sumber  materi  yang  tersedia  di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, catatan sejarah, dan lain sebagainya.
Penelitian kajian pustaka melibatkan analisis informasi konseptual dan data kualitatif serta  kuantitatif  yang  terdapat  dalam  berbagai  artikel  ilmiah  yang  telah  dipublikasikan sebelumnya.  Metode  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  pustaka,  yang
bertindak  sebagai  panduan  dalam  mengevaluasi  suatu  permasalahan  penelitian  (ulasan penelitian) (Mulyadi, 2016).
Desain  penelitian  menjadi  landasan  untuk  mencapai  tujuan  penelitian.  Proses penelitian kajian pustaka dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan literatur, menyaring literatur yang relevan, dan kemudian menyajikan dan menganalisis data dalam bentuk tabulasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Ijarah Multijasa Dalam Perspektif Teoritik
Sebelum dipaparkan apa itu ijarah multijasa, alangkah lebih baiknya jika melihat dan memperhatikan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI mengenai pembiayaan multijasa. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional N0.44/DSNMUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa,  bahwa  salah  satu  bentuk  pelayanan  jasa  keuangan  yang  menjadi  kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa, dalam pembiayaan multijasa lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa ( ujrah ) atau fee.
Ijarah multijasa  adalah  transaksi  sewa-menyewa  atas  suatu  barang  dan/atau  jasa antara  pemilik  objek  sewa  termasuk  kepemilikan  hak  pakai  atas  objek  sewa  dengan penyewa  untuk  mendapatkan  imbalan  atas  objek  sewa  yang  disewakan  (Ikatan  Bankir Indonesia,  2015).  Multijasa  terdiri  dari  dua  kata,  yaitu  multi  yang  berarti  banyak, bermacam-macam, dan jasa yang berarti perbuatan yang berguna atau bernilai bagi orang lain, manfaat. Jadi multijasa adalah suatu perbuatan atau manfaat yang bermacam-macam gunanya  bagi  orang  lain.  Yang  dimaksud  pembiayaan  adalah  penyediaan  dana  atau tagihan (Muhammad, 2014).
Pembiayaan multijasa merupakan salah satu produk LKS dalam hal pembiayaan jasa. Namun karena salah satu akad yang digunakan adalah ijarah , maka sering disebut dengan ijarah multijasa. Pembiayaan multijasa dalam transaksi ijarah adalah sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan (Achmad Farid, 2015). Lembaga dapat menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa
Identifikasi Masalah
Pengumpulan Pustaka

## Penyaringan Pustaka

## Tabulasi Data dan Analisis
dalam  jasa  keuangan  antara  lain  dalam  bentuk  pelayanan  pendidikan,  kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan.
Ijarah multijasa  mengakomodir  pembiayaan  yang  tidak  bisa  dilakukan  dalam pembiayaan murabahah maupun ijarah . Sehingga lebih bersifat pada sewa yang fleksibel. Pembiayaan ijarah multijasa juga termasuk dalam pembiayaan yang objek sewanya sering kepada kebutuhan yang konsumtif, seperti: renovasi rumah, kesehatan, pendidikan, umrah dan pariwisata (Achmad Farid, 2015).
Pembiayaan multijasa merupakan fasilitator pembiayaan konsumtif berupa pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, dalam hal ini BPRS kepada pihak-pihak yang memerlukan dana ( deficit unit ). Dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan dana yang  diperoleh  dari  masyarakat  pula,  yaitu  masyarakat  yang  menitipkan  uangnya  atau dana yang ada di lembaga keuangan syariah.
Dalam  perjanjian  atau  akad ijarah untuk  pembiayaan  multijasa  di  LKS,  para  pihak pembuat  akadnya  yaitu  LKS  selaku  pemberi  sewa  ( mu’ajjir) ,  anggota  selaku  penyewa ( musta’jir ), dan fee (ujrah) atau biaya tambahan sebagai upah yang diperoleh LKS, sigat al- aqd dibuat secara tertulis dalam bentuk sebuah draft kontrak, yang didalamnya memuat pasal-pasal yang menerangkan segala hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh LKS maupun  oleh  anggota  yang  pada  akhirnya  ditandatangani  oleh  para  pihak  yaitu  LKS dengan anggota beserta saksi yang dilangsungkan di dalam satu majelis yakni di kantor LKS.  Namun  dari  segi  kesesuaian  jenis  akad  dengan  pelaksanaan  di  lapangan  terdapat ketidaksesuaian.
Pengertian jasa yang dimaksud adalah jasa yang disediakan dan dikerjakan oleh LKS bukan jasa yang dimiliki atau yang disediakan oleh sekolah ataupun rumahsakit. Seperti yang tercantum dalam buku pintar ekonomi syariah pengertian jasa yang dimaksud adalah jasa bank syariah yaitu produk jasa bank syariah (Ahmad Ifham Sholihin, 2010). Harf (jual beli valuta asing) yaitu jual beli mata uang tidak sejenis penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (spot), yang kedua adalah ijarah (sewa) antara lain penyewaan kotak simpanan  ( safe  deposit  box )  dan  jasa  tatalaksana  administrasi  dokumen  (custodian),  bank dapat  imbalan  dari  sewa  jasa  tersebut  (Adi  Warman,  2013).  Atau  terdapat  juga  istilah pembiayaan dengan prinsip jasa, pembiayaan ini disebut dengan prinsip jasa karena pada prinsip  dasar  akadnya  adalah ta’awun i  atau tabarru’i yakni  akad  yang  tujuannya  tolong menolong  dalam  hal  kebajikan,  berbagai  pengembangan  dari  akad tabarru’i meliputi wakalah, kafalah, qord,hawalah , rahn , ijarah (Muhammad Ridwan, 2004).
Fatwa Dewan Syariah Nasional N0.44/DSNMUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa a. Ketentuan Umum
1. Pembiayaan multijasa boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.
2. Dalam hal LKS menggunakan Ijarah , maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada di fatwa Ijarah
3. Dalam hal LKS menggunakan Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada di fatwa Kafalah
4. Dalam  kedua  pembiayaan  multijasa  tersebut,  LKS  dapat  memperoleh  imbalan  jasa (ujrah) atau fee
5. Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalambentuk nominal bukan dalambentuk porsentase.
b. Penyelesaian Perselisihan
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
c. Ketentuan Penutup
Fatwa  ini  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan  dengan  ketentuan,  jika  dikemudian  hari ternyata terdapatt kekeliruan, akan dirubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
DSN-MUI  memandang  perlu  menetapkan  membuat  fatwa  tentang  pembiayaan multijasa  sebagai  pedoman  transaksi  tersebut  agar  sesuai  dengan  prinsip  syariah  dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa. Fatwa ini ditetapkan dari hasil Rapat Pleno DSN-MUI pada tanggal 11 Agustus 2004 dan dibuat karena datangnya surat permohonan dari Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 28 April 2004 dan dari Bank Danamon.  Fatwa  ini  substansi  dari  Fatwa  DSN-MUI  No.  09/DSN/IV/2000  tentang Pembiayaan Ijarah dan No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Kafalah.
Terdapat  beberapa  dalil  kuat  yang  mendasari  dari  pembiayaan  multijasa,  yakni Hadits Riwayat Bukhori No. 2119, yang artinya “ Telah menceritakan kepada kami Mis’ar daru Amru  bin  Amir  berkata:  aku  mendengar  Anas  radiallahu’anhu  berkata:  Nabi  Shallallahu  ‘alaihi wasallam berbekam dan beliau tidak pernah menzhalimi upah seorangpun (HR. Bukhari No. 2119). Dasar Operasional Pembiayaan Multijasa berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN- MUI/VII/2004 yaitu:
a. Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah .
b. Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
c. Hasil Rapat Pleno DSN-MUI, Hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11 Agustus 2004.
d. Surat dari BRI Syariah No. B. 02-DPS/UUS/04/2004 Perihal permohonan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Multijasa.

## Rukun Pembiayaan Multijasa
Sesuai dengan ketentuan umum tentang pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Oleh karena itu kalau menggunakan akad ijarah maka rukun dan syaratya sama dengan ijarah . Jika menggunakan akad kafalah maka rukun  dan  syaratnya  mengikuti kafalah .  Menurut  Abdul  Mu’tha  rukun-rukun ijarah ada empat yang harus dipenuhi, yaitu:
a. Pelaku akad, yaitu penyewa ( musta’jir ) adalah pihak yang menyewa asset dan pemilik ( muajir ) adalah pihak pemilik yang menyewakan asset b. Obyek akad, yaitu asset yang disewakan ( ma’jur )
c. Harga sewa ( ujrah )
d. Ijab dan qabul ( sighat )
Dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES),  rukun ijarah adalah: musta’jir /pihak  yang  menyewa, mu’ajir /phak  yang  menyewakan, ma’jur /benda  yang disewakan/di- ijarah -kan., dan akad. Sedangkan menrut Jumhur ulama, rukun ijarah yaitu: aqid yaitu mi’jir dan musta’jir , shighat, ujrah (uang sewa atau upah), barang yang disewakan
dan objek yang dikerjakan dalam upah-mengupah. Sedangkan syarat-syarat ijarah dibagi atas empat jenis, yaitu:
a. Syarat terjadinya akad (syarat in’iqad ), syarat yang berkaitan dengan aqid, yaitu berakal dan mumayyiz menurut Hanafiah. Baligh menurut Syafi’iyyah dan Hanabilah, dengan demikian akad ijarah tidak sah apabila mu’jir dan musta’jir gila atau masih dibawah umur b. Syarat  kelangsungan  akad  ( nafadz ),  untuk  keberlangsungan  akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan)
c. Syarat  sah  akad ijarah, untuk  syahnya ijarah harus  terpenuhi  beberapa  syarat  yang berkaitan dengan aqid, ma’qud ‘alaih, ujrah, dan akadnya sendiri

## Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah
Akad ijarah dapat  berakhir  karena  ada  beberapa  penyebab  yang  terjadi,  berikut beberapa sebab dari proses pembatalan dan berakhirnya akad ijarah, yakni:
a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, menurut Hanafiyah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan fasakh. Hal ini dikarenakan ijarah merupakan akad yang lazim, seperti halnya jual beli b. Iqalah, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak
c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga ijarah tidak mungkin untuk diteruskan
d. Telah berakhirnya masa sewa, kecuali ada udzur. Misalnya sewa tanan untuk ditamani, namum pada saat masa sewa berakhur, tanaman belum bisa dipanen, maka dalam hal ini ijarah dianggap belum selesai ((Chairuman & Suwardi, 2004).

## Aplikasi Akad Ijarah Pada Lembaga Keuangan Syari’ah
Gambaran  pelaksanaan  akad ijarah pada  lembaga  keuangan  syariah  yaitu  nasabah memesan  objek  sewa  kepada  lembaga  keuangan  syariah  (bank)  lalu  bank  atau  LKS menghubungi  produsen  untuk  membeli  atau  menyewa  objek  sewa  setelah  objek  sewa tersedia barulah bank menyewakan kembali kepada nasabah atau bisa juga diakhiri dengan sewa beli dimana objek sewa tidak dikembalikan kepada bank melainkan menjadi milik nasabah (Hendi Suhendi, 2013).
Jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah lebih beragam daripada jasa-jasa kredit yang dapat diberikan oleh bank konvensional. Sebagai contoh bank syariah dan Unit Usaha syariah dapat menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau barang  tidak  bergerak  berdasarkan  akad ijarah dan  atau  sewa  beli  dalam  bentuk ijarah muntahiya  bittamlik.  Kegiatan  usaha  seperti  itu  tidak  dapat  dilakukan  oleh  bank konvensional (Hendi Suhendi, 2013).
Praktik  yang  terjadi  dilapangan  adalah  anggota  yang  mengajukan  pembiayaan pendidikan,  langkah  yang  ditempuh  adalah  pertama  anggota  datang  ke  LKS  kemudian mengajukan pembiayaan dengan sejumlah dana untuk keperluannya tersebut lalu anggota diwajibkan  mengisi  formulir  pengajuan  pembiayaan  dengan  melengkapi  persyaratan- persyaratan  yang  telah  ditentukan,  setelah  anggota  memenuhi  persyaratan-persyaratan pembiayaan jika disetujui oleh LKS, maka dalam jangka maksimal satu minggu barulah LKS  memanggil  anggota  untuk  melaksanakan  akad  dan  mencairkan  dana  pembiayaan yang  kemudian  dana  tersebut  diserahkan  melalui  dua  cara,  yang  pertama  pihak  LKS menyertai  anggota  untuk  melaksanakan  pembayaran  hal  ini  belum  bisa  LKS  lakukan
karena  berbenturan  dengan  waktu  dan  SDM  yang  begitu  terbatas,  maka  pembayaran dilakukan  dengan  cara  anggota  langsung  membayarkan  dana  yang  diberikan  oleh  LKS kepada pihak sekolah (Ajeng mar’atus Solihah, 2014).
Sama  halnya  dalam  pembiayaan  rumah  sakit  atau  pembiayaan  persalinan  anggota biasanya  mengajukan  pembiayaan  kesehatan  seperti  rawat  inap  dan  persalinan,  lalu anggota  mengisi  formulir  pengajuan  pembiayaan  yang  telah  disediakan  LKS  yang selanjutnya  anggota  menyerahkan  berkas  dokumen  sebagai  persyaratan  yang  telah ditetapkan oleh LKS, setelah itu jika LKS menyetujui, maka LKS memberikan dana yang diajukan oleh anggota tersebut untuk dibayarkan kepada rumah sakit.

## Akad  Ijarah  Dalam  Pembiayaan  Multijasa  di  Lembaga  Keuangan  Syariah  Prespektif Hukum Islam
Dalam  perjanjian  atau  akad  ijarah  untuk  pembiayaan  multijasa  di  LKS,  para  pihak pembuat  akadnya  yaitu  LKS  selaku  pemberi  sewa  ( mu’ajjir ),  anggota  selaku  penyewa ( musta’jir ), dan fee (ujrah) atau biaya tambahan sebagai upah yang diperoleh LKS , sigat al- aqd dibuat secara tertulis dalam bentuk sebuah draft kontrak, yang didalamnya memuat Pasal-pasal yang menerangkan segala hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh LKS maupun  oleh  anggota  yang  pada  akhirnya  ditandatangani  oleh  para  pihak  yaitu  LKS dengan anggota beserta saksi yang dilangsungkan di dalam satu majelis yakni di kantor LKS.  Namun  dari  segi  kesesuaian  jenis  akad  dengan  pelaksanaan  di  lapangan  terdapat ketidaksesuaian (Ajeng mar’atus Solihah, 2014).
Setelah mengkaji dari beberapa Pembahasan mengenai pembiayaan multijasa di LKS, maka perjanjian atau akad yang digunakan dalam pembiayaan pendidikan dan kesehatan di  LKS  yang  paling  mendekati  keselarasan  dengan  fatwa  DSN  setelah  ditinjau  dari  segi praktik dilapangan bukan menggunakan akad ijarah, karena LKS tidak menyewakan jasa, dan jasa yang dimaksud bukan merupakan jasa yang dilakukan dan dimiliki oleh orang lain, melainkan jasa yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah yaitu LKS.
Maka untuk menyelaraskan dengan hukum Islam serta untuk mengindahkan fatwa DSN-MUI  akad  yang  digunakan  untuk  pembiayaan  multijasa  dalam  pembiayaan kesehatan dan pendidikan adalah akad kafalah yaitu akad penjaminan atau penanggungan utang dimana anggota meminta bantuan pembiayaan kepada LKS, lalu LKS menjaminkan dirinya untuk melunasi biaya pendidikan atau biaya kesehatan anggota kepada sekolah dan rumah sakit sampai kebutuhan anggota terpenuhi. Selain akad kafalah, jika yang datang ke LKS adalah anggota yang sudah mempunyai hutang kepada pihak ketiga yakni rumahsakit atau  sekolah,  maka  dalam  hal  ini  LKS  dapat  menggunakan  akad  pemindahan  utang (hiwalah).

## Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah Secara Definitif
Akad Ijarah Maushufah fi al-Dzimmah tersusun dari tiga kata, yaitu Ijarah ( إ ﺟ ﺎ ر ة ) artinya akad sewa menyewa (Nia Mugniati, 2018). Secara bahasa, ijarah berasal dari bahasa arab yang berarti sewa atau jasa. Adapun secara istilah, ijarah dapat diartikan sebagai sebuah transaksi  pemindahan  hak  guna  atau  manfaat  atas  barang  atau  jasa  melalui  sewa/upah dalam waktu tertentu, tanpa disertai pemindahan hak atas barang tersebut. Dapat diartikan
sebagai  sesuatu  yang  ditetapkan  dan  dibatasi  oleh  sifat-sifat  tertentu.  Sehingga  wujud barang belum tersedia, namun keberadaannya sangat mudah ditemukan di pasaran.
Fi  al-dzimmah artinya  dalam  tanggungan  atau  jaminan  (Ahmad  Warsom,  1007), sehingga barang belum ada. Walau demikian, akan tetapi penjual atau penyedia layanan menjamin  akan  mendatangkan  benda  hyang  dimaksud  sesuai  dengan  kriteria  yang disebutkan. Dalam artian penjual atau penyedia jasa menjamin akan menyediakan barang yang dimaksud sesuai sifat-sifat yang diperjanjikan. Atas dasar istilah yang dikemukakan diatas,  maka  pengertian  IMZ  adalah  akad  sewa  menyewa  atas  manfaat  suatu  barang (manfaat ‘ain ) dan atau jasa (‘amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuaantitas dan kualitas).
Mayoritas ulama fiqih membagi Ijarah berdasarkan penyerahan hak atas manfaat yang diterima  menjadi  dua  jenis,  yaitu  pertama Ijarah yang  manfaatnya  dari  barang  tersebut. Yaitu manfaat yang diterima dari ijarah berasal dari barang itu sendiri. Seperti persewaan rumah, tanah, mobil, maupun menyewa manfaat orang untuk menjahit baju, membangun rumah, dan lain sebagainya. Jenis ijarah ini tidak terdapat perbedaan diantara ulama terkait dengan  kwajiban  menerima  uang  sewa  di  waktu  majlis,  maupun  berpindahnya kepemilikannya dikarenakan akad ijarah jenis ini seperti jual beli yang sah pada umumnya. Sehingga jenis ijarah ini boleh dengan pembayaran sewa secara langsung maupun diangsur. Kedua, Ijarah yang  berlaku  untuk  melakukan  tanggung  jawab.  Hak  atas  manfaat  yang menjadi  pokok  kontrak  dikaitkan  dengan  tanggung  jawab  pemberi  sewa.  Seperti persewaan  kendaraan  yang  disewa  karena  manfaatnya  untuk  transportasi  ataupun membawa barang. Juga seperti jika seseorang menyewa jasa seseorang untuk menjahitkan baju ataupun membangunkan rumah dengan sifatsifat tertentu Ahmed Muhammad, 2009).
Dewan Syariah Nasional mendefinisikan Akad Ijarah Maushufah fi al Dzimmah sebagai sebuah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan jasa yang ketika akad terjadi hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasi dari barang atau jasa tersebut (Dewan Syari’ah Nasional, 2016). Sehingga yang membedakan al- Ijarah al- Maushufah fi al Dzimmah dengan ijarah lainnya adalah barang atau jasa belum ada pada saat akad terjadi, sehingga manfaat atas barang atau jasa dipesan terlebih dahulu seperti pada pembiayaan salam dan istishna (Rega Felix, 2018). Sedangkan, Muhammad al-Hawamilah mendefinisikan akad al-ijarah al- maushufah  fi  al-dzimmah dengan  transaksi  yang  dibolehkan  (oleh  hukum  Islam)  dimana pembayarannya  dilakukan  dengan  penggantian  (uang  tertentu)  dan  dalam  batas  waktu tertentu (Mugniati, 2018).
Klasifikasi akad al- ijarah al-maushufah fi al-dzimmah
Akad  al- ijarah al-maushufah  fi  al-dzimmah ini  dibagi  menjadi  tiga  jenis,  yaitu: pertama ijarah yang  sifat  dan  karakteristik  harganya  disebutkan  di  awal  Bahwa  biaya  sewa  yang dibebankan kepada penyewa bisa bersifat spesifik, terbatas dan terlihat pada saat kontrak diberlakukan,  atau  dapat  ditentukan  oleh  deskripsi  sifat-sifatnya.  Dalam  kasus  terakhir tidak  dianggap  batal  oleh  kerusakan  objek  yang  memenuhi  ketentuan  orang  yang menyewakan yang ditunjuk untuk pembayaran karena dari penyewa; juga tidak dianggap batal oleh munculnya cacat pada objek tertentu.
Perbedaan antara keduanya adalah bahwa kerusakan objek atau munculnya cacat di dalamnya dianggap sebagai pelanggaran kondisi kontrak yang ditetapkan jika kedua pihak telah  setuju  untuk  melakukan  pembayaran  dalam  bentuk  objek  tertentu.  Namun,  jika mereka telah setuju untuk pembayaran dengan deskripsi sifat-sifatnya, hal tersebut tidak melibatkan  pelanggaran  kondisi  yang  mereka  sepakati,  karena  dalam  hal  ini  kondisi tersebut tidak terkait dengan objek tertentu yang pembeli atau penyewa ditetapkan sebagai pemakaian tanggung jawab penjual atau bawahan; hal tersebut hanya terkait dengan jenis objek  yang  ditetapkan  sebagai  tanggung  jawab  keuangan  salah  satunya  dari  yang  lain (Nasrul Fahmi, 2019).
Kedua , ijarah yang sifat dan karakteristik subjeknya disebutkan di awal Sewa di mana subjek kontrak dibagi menjadi dua kondisi; yang pertama adalah ketika kontrak tersebut berhubungan  dengan  orang  itu  sendiri  (Nasrul  Fahmi,  2019),  misalnya,  pihak  penyewa mengatakan,  “Dengan  ini  saya  menyewa  Anda  untuk  melakukan  tindakan  seperti  itu”. Kondisi  kedua  adalah  ketika  kontrak  berhubungan  dengan  tanggung  jawab  orang  yang dipekerjakan;  misalnya,  pihak  penyewa  mengatakan,  “Saya  dengan  ini  menugaskan Anda,” atau berkata, “Saya memberi Anda dirham ini untuk menjahit pakaian ini.” Dalam hal ini kontrak sewa tidak berhubungan dengan orang dari yang menyewakan, dan kinerja tindakan  yang  diinginkan  tidak  terbatas  pada  orangnya;  melainkan  hanya  bertanggung jawab  untuk  memastikan  tindakannya  selesai.  Dia  dapat  memilih  untuk  melakukannya sendiri  atau  dapat  menyewa  seseorang  yang  dia  anggap  memenuhi  syarat  untuk melaksanakannya.
Ketiga, ijarah yang  sifat  dan  karakteristik  objeknya  disebutkan  di  awal.  Banyak akademisi menggunakan istilah “Kira” untuk kontrak sewa sesuatu seperti hewan berkuda, mobil  atau  perahu  (Nasrul  Fahmi,  2019).  Subjek  penyewaan  seperti  itu  mungkin merupakan objek tertentu yang dilihat dan ditentukan pada saat penyewaan, atau mungkin berkaitan dengan jenis objek yang dibatasi oleh karakteristik yang diberikan oleh pemberi sewa  dengan  mengatakan,  misalnya,  “Saya  menetapkan  Anda  menggunakannya  (yaitu, objek yang dideskripsikan) selama setahun untuk jumlah seperti itu dan itu”. Jika hewan berkuda, misalnya, jenisnya harus ditentukan karena hewan berbeda dalam kegunaannya untuk tujuan yang berbeda, berdasarkan variasi dalam kualitas seperti kecepatan, dan lain- lain.

## Variasi Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah dan Ijarah Khusus
Pada dasarnya, tidak ada perbedaan antara Al- ijarah al-maushufah fi al-dzimmah dan kontrak ijarah khusus. Misalnya, seseorang yang menyewa binatang atau mobil untuk naik ke tujuan tertentu; ia menerima mobil sesuai, dan periode di mana dimungkinkan untuk mencapai  tujuan  tercapai;  Oleh  karena  itu,  pembayaran  penuh  biaya  sewa  jatuh  tempo, apakah penyewa mendapat manfaat yang diharapkan dari mobil atau tidak. Dalam hal ini tidak  ada  bedanya  apakah  Al- ijarah al-maushufah  fi  al-dzimmah  atau ijarah khusus. Adapun perbedaan dari kedua akad tersebut adalah sebagai berikut:
Pertama , kontrak Al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah tidak dapat dicabut jika sumber manfaat rusak. Pemberi sewa diberi mandat untuk memberikan alternatif terhadap sumber manfaat yang rusak, bahkan jika terjadi pada awal kontrak. Pemberi sewa berkewajiban
menyediakan sumber manfaat pada waktu yang ditentukan dan tidak dapat menawarkan alasan bahwa aset yang akan dia berikan telah rusak. Hal ini berbeda dengan ijarah khusus, dimana kontrak akan batal apakah aset rusak sebelum atau sesudah penyewa mengambil kepemilikannya (Muhd Ramadhan, 2018).
Kedua , Jika jasa yang dikehendaki rusak sepanjang jalan, penyewa memiliki hak untuk diganti.  Fitur  ini  memberikan  lembaga  keuangan,  ketika  layanan  pembiayaan,  hak prerogatif untuk mengubah penerima yang telah disebutkan namanya dalam perjanjiannya dengan penyedia layanan yang sebenarnya, jika nasabah memutuskan untuk mengingkari atau membatalkan layanan.
Ketiga , tidak ada kemungkinan opsi untuk membatalkan yang dikarenakan cacatnya objek  dalam  Al- Ijarah Maushufah  Fi  Al-Dzimmah karena  orang  yang  menyewakan diharuskan untuk mengganti aset yang rusak. Hal ini berbeda dengan ijarah khusus dimana penyewa memiliki hak untuk membatalkan kontrak jika asetnya rusak. Faktanya, adalah tidak  diizinkan  bagi  yang  memberikan  sewa  untuk  menolak  tanggung  jawab  atas  cacat dalam kontrak ijarah apa pun.
Keempat , apabila layanan dalam kontrak Al- ijarah al-maushufah fi al-dzimmah adalah pengangkutan  suatu  benda,  biaya  pengemasan  barang  harus  ditanggung  oleh  penyewa, yang  bertentangan  dengan ijarah yang  khusus,  dimana  biaya  pengemasannya  harus ditanggung oleh orang yang memberi sewa . Kelima , ketentuan layanan pelengkap untuk mencapai hasil (Nasrul Fahmi, 2019). Misalnya, jika layanan berupa transportasi seseorang, orang  yang  memberi  sewa  harus  menyediakan  bantuan  yang  diperlukan  untuk memfasilitasi  memulai  dan  menurunkan  penumpang.  Ini  mengharuskan  penyediaan layanan  pembantu  yang  penting  dan  perlu  tanpa  itu  tidak  mungkin  untuk  mengambil manfaat dari layanan utama. Di sisi lain, kontrak ijarah yang khusus tidak menuntut hal itu kecuali jika ditetapkan.
Pemikiran Ulama Terkait Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah
Pendapat  ini  tertuang  dalam  Fatwadewan  Syari’ah  Nasional  Nomor  101/DSN- MUI/X/2016, Tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al Dzimmah, yaitu:
1. Ulama Malikiyyah sebagaimana terdapat dalam kitab Hasyiyah al-Dusuqi 'ala al-Syarh al-Kabir (12/336),  kitab Syarh  Muntaha  al-Iradat (2/252),  kitab Asna al-Mathalib (2),  dan kitab Bidayah  al-Mujtahid (2/182)  karya  Ibn  Rusyd,  berpendapat  bahwa ujrah dalam akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah wajib dibayar di awal pada saat akad (majelis akad), agar terhindar dari jual-beli piutang dengan piutang.
2. Ulama Syafi'iyyah sebagaimana dijelaskan dalam kitab Syarh Muntaha al-Iradat (2/360) dan kitab Tuhfat al-Muhtaj Syarh al-Minhaj (6), berpendapat bahwa ujrah dalam akad al- Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah wajib dibayar di awal pada saat akad (majelis akad) sebagaimana wajibnya membayar harga ( tsaman ) dalam akad jual-beli salam.
3. Ulama Hanabilah sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Kafi fi Fiqh Ibn Hanbal (2/169) karya  Ibn  Qudamah,  memiliki  dua  pendapat  terkait  waktu  pembayaran ujrah dalam akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah , yaitu:
a) Ujrah boleh dibayar di akhir akad (tidak mesti dibayar di awal dalam majelis akad); sebagaimana  dibolehkan  mengakhirkan  pembayaran  ujrah  dalam  akad ijarah atas barang atas dasar kesepakatan; dan
b) Ujrah harus dibayar di muka dalam majelis akad; sebagaimana harusnya membayar harga ( tsaman ) di awal dalam akad jual-beli salam (Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, 2016).
Model  Penerapan  Akad  Al-ijarah  al-maushufah  fi  al-dzimmahdi  Lembaga  Keuangan Syariah
Penerapan  akad  Al- ijarah al-maushufah  fi  al-dzimmah  sangat  fleksibel,  sehingga mampu menjadi alternative dari pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah. Ghuddah dan Nassar  mencontohkan  bahwa  akad  ini  tepat  untuk  digunakan  sebagai  underlying pembiayaan  (Nasrul  Fahmi,  2019)  seperti,  perawatan  medis,  pendidikan,  tiket  pesawat, akomodasi  hotel,  dan  haji  dan  umrah  terutama  untuk  pembiayaan  real  estat  dan infrastruktur.
Perbankan  syariah  sebagai  salah  satu  lembaga  keuangan  yang  melakukan pembiayaan,  dalam  implementasinya  melakukan  pembiayaan  dengan  jenis  pembiayaan multijasa. Berdasarkan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, dalam hal ini adalah akad ijarah /perjanjian sewa menyewa Nomor: 13002/IMJ/IX/2015 dengan persetujuan  pembiayaan  0618/Pers/IMJ/IX/2015  tanggal11  September  2015.  dengan keterangan bahwa BANK memberi pembiayaan kepada NASABAH berupa biaya untuk biaya umrah. Berdasarkan kesepakatan BANK dan NASABAH dalam perjanjian ini kedua belah  pihak  sepakat  menuangkan  Akadnya  menggunakan  Akad  IJARAH  (selanjutnya disebut "Akad").
Untuk  sahnya  suatu  perjanjian,  harus  dipenuhi  rukun  dan  syarat  dari  suatu  akad. Rukun adalah unsur mutlaq yang harus dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk suatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut. Akad memiliki 3 rukun yaitu adanya dua orang atau lebih yang melakukan akad, objek  akad  dan  lafadz  (sighat)  akad.  Dalam  perjanjian  multijasa  ini  kedua  belah  pihak sepakat  menggunakan  akad  Ijarah.  Rukun  ijarah  dalam  hal  ini  adalah:  pemberi sewa/pemberi jasa ( muajiir ) dalam hal ini adalah BANK dan penerima sewa/pengguna jasa ( musta’jir ) adalah NASABAH, dengan objek sewa ( ma’jur ) adalah berupa tempat usaha dan ujrah adalah besaran uang sewa yang harus dibayarkan NASABAH kepada BANK, yang selanjutnya dijelaskan dalam pasal-pasal kontrak perjanjian pembiayaan sewa.
Kedua belah pihak atau lebih melakukan akad. Maksudnya adalah kedua belah pihak (NASABAH dan BANK) dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga  akad  tersebut  dianggap  sah.  Kelayakan  terwujud  dengan  beberapa  hal,  antara lain: kemampuan membedakan yang baik dan buruk, bebas memilih dan akad itu dapat dianggap  berlaku  bila  tidak  terdapat  khiyar  (hak  Pilih).  Kecakapan  atau  kelayakan melakukan  akad  dalam  hukum  islam  disebut  Tamyiz  sedangkan  dalam  hukum  perdata kecakapan merupakan syarat subyektif. Dalam perjanjian ini NASABAH dan BANK sudah memiliki  kelayakan  terbukti  dengan  identitas  yang  telah  dijelaskan  dalam  klausa
perjanjian.  Kemudian sighat akad  ijarahnya  telah  menggunakan  kalimat  yang  jelas,  dan akad ijarahnya dilakukan secara tertulis, sesuai pasal 296 dalam KHES.
Oleh karena itu, secara umum perjanjian ini telah memenuhi ketentuan DSN-MUI dan Syarat  dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  karena  kedua  belah  pihak  baik  BANK  dan NASABAH telah memenuhi syarat dan rukun akad Ijarah. Pasal 2 perjanjian ini mengatur tentang  Pokok  Akad,  bahwa  BANK  berjanji  dan  mengikatkan  diri  untuk  memenuhi permohonan yang diajukan oleh NASABAH guna untuk menyediakan biaya untuk biaya umrah serta memberikan manfaat yang akan dilakukan oleh NASABAH dengan ketentuan Biaya  Umroh  Rp.  34.000.000  Fee  /Ujroh  Rp.  10.000.000,  Total  Biaya  Rp.44.000.000  Uang Muka Rp. 14.000.000, Biaya yang diangsur Rp.30.000.000, Angsuran Tiap Bulan Rp 500.000, dan jangka waktu 60 bulan.
Pasal  3  Biaya-Biaya,  NASABAH  berjanji  dan  dengan  ini  mengikatkan  diri  untuk menanggung  segala  biaya  yang  diperlukan  berkenaan  dengan  pelaksanaan  Akad  ini, sepanjang hal itu diberitahukan oleh BANK kepada NASABAH sebelum ditandatanginya Akad  ini,  dan  NASABAH  menyatakan  persetujuannya.  adapun  biaya  yang  dimaksud adalah biaya administrasi, materai, perikatan notaris, asuransi jiwa, dan tabungan, dengan total Rp. 832.500. Dan seluruh pajak yang timbul dengan akad ini merupakan tanggung jawab dan wajib dibayar oleh NASABAH, kecuali pajak penghasilan BANK. Selanjutnya jangka  waktu,  cara  dan  tempat  pembayaran  diatur  dalam  pasal  5  dan  sayarat-syarat pemakaian bangunan/barang dalam pasal 6.
Dalam  masa  penyewaan  sebagaimana  dimuat  dalam  pasal  2  dan  pasal  5  dalam perjanjian ini, NASABAH mengikatkan diri dengan menyerahkan jaminan atas penyewaan tersebut berupa, Surat Kuasa Potong Gaji Dari Bendahara, Mobil Daihatsu Zebra 889 Tahun 1990 Nopol AB 1620 RB, No.BPKB 9076320 G, Noka 012658 Nosin 9012658 an-----Pedes RT/ RW 005/- Argorcjo Sedayu Bantu I, Harga pasar Rp. 20.000.000,- THLS Rp. 13.000.000,- Berdasarkan Hukum Islam akad ij ā rah tidak mensyaratkan adanya jaminan. Dalam Fatwa  DSN  MUI  tahun  2000  tentang  pembiayaan  ij ā rah  tidak  menyebutkan  dalam ketentuan  ketika  melaksanakan  pembiayaan  dengan  akad  ij ā rah  harus  menyertakan jaminan.  Akan  tetapi  penyaluran  dana  pembiayaan ijarah tersebut  adalah  perbankan syariah, maka lembaga perbankan syariah tersebut wajib berpedoman kepada ketentuan pasal 23 UU No. 21 Tahun 200 Tentang Perbankan Syariah, yang menegaskan bahwa, Bank Syariah  dan/atau  UUS  wajib  melakukan  penilaian  yang  saksama  terhadap  watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon NASABAH Penerima Fasilitas.
Jaminan  dalam  pembiayaan  memiliki  beberapa  fungsi  yaitu  menambah  tingkat kepercayaan  pemilik  dana  kepada  pengguna  dana,  menjaga  amanah  yang  diberikan pemilik dana kepada pengguna dana, meningkatkan tingkat kehatihatian pengguna dana dalam  menjalankan  usahanya  dan  meningkatkan  rasa  tanggung  jawab  untuk mengembalikan  dana  yang  diterimanya.  Selain  itu  fungsi  jaminan  dapat  menjadi  alat pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan  atau  menjual  jaminan  tersebut.  Akan  tetapi  hanya  untuk  membayar kekurangannya saja dan setelah kekurangan sewa itu terpenuhi dan hasil dari penjualan barang jaminan tersebut melebihi maka akan dikembalikan.
Dalam hal ini jaminan yang diserahkan oleh Nasabah kepada Bank dalam perjanjian pembiayaan  di  bank  syariah  hanya  sebgai  pendukung  atau  penguat  bagi  bank  untuk memberikan pembiayaan bagi pihak ketiga. Akan tetapi jaminan tersebut bukanlah syarat mutlak  pemberian  pembiayaan  melainkan  sebagai  penguat  dari  penilaian  analisa kemampuan bayar dari pihak ketiga yang diperoleh dari penilaian aset dan usaha yang dijalankan oleh pihak ketiga (debitur).
Dapat  disimpulkan,  berdasarkan  ketentuan  pasal  23  UU  Perbankan  Syariah  ini, tentang kelayakan penyaluran dana untuk berbagai jenis pembiayaan termasuk akad ijarah, adanya  jaminan  pada  dasarnya  adalah  wajib,  dan  dengan  adanya  jaminan  diharapkan mampu  meng- cover kemungkinan  terjadinya total  loss pada  perbankan  syariah  sebagai penyalur dana. Sedangkan dalam teori maqashid syari’ah adanya jaminan merupakan hifdzul mal bagi  pihak  yang  menyewakan  dalam  hal  ini  adalah  Bank  agar  tidak  dirugikan  oleh nasabah jika suatu hari nasabah melanggar perjanjian yang telah disepakati.
Dalam hal nasabah terlambat membayar kewajiban dari jadual yang telah dilelapkan sebagaimana  diletapkan  dalam  Akad  ini,  maka  bank  membebankan  dan  nasabah  setuju membayar  denda  (la'zir)  atas  keterlambalan  tersebut  sebesar  Rp.  10.000,-  (  sepuluh  ribu rupiah) untuk setiap bulan keterlambatan atas pembayaran kewajiban bagi nasabah. Dana dan denda atas keterlambatan yang diterima oleh bank akan diperuntukan sebagai dana sosial ( lnfaq dan Shadaqoh), bank akan mengenakan Ta'wid (ganti rugi operasional) yang riil yang diakibatkan oleh kelalaian nasabah dalam membayar kewajibannya.
Pada  dasarnya  ketentuan  mengenai  keterlambatan  pembayaran  dalam  akad ijarah masih diperdebatkan dalam kalangan ulama. Majlis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi ( Ta'widh ) pada ketentuan umum ayat 5 berbunyi  Ganti  rugi  ( ta`widh )  hanya  boleh  dikenakan  pada  transaksi  (akad)  yang menimbulkan utang piutang ( dain ), seperti salam , istishna’ serta murabahah dan ijarah . Sedangkan dalam ketentuan khusus, ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya dan Jumlah ganti rugi  besarnya  harus  tetap  sesuai  dengan  kerugian  riil  dan  tata  cara  pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak. Oleh karena itu denda keterlambatan pembayaran dan ta’wid dalam akad ijarah, sebagaimana dalam perjanjian pembiayaan sewa manfaat akad ijarah  multijasa  nomor:  13QG2/IMJfiX/2015  adalah  boleh,  selama  tidak  bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur.
Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian- bagian dari isi, kalau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Dalam perjanjian ini antara nasabah dan Bank harus berkomitmen sesuai yang telah disepakati bahwa  kalau  terjadi  perselisihan  dalam  melaksanakan  akad  ini,  NASABAH  dan  BANK akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka hal itu harus dilaksanakan dan ditaati.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas berkaitan dengan Kontrak Ijarah Multijasa Dan Ijarah Mausufah  Fi  Az-Zimmah :  Antara  Teori  dan  Praktik  bahwa  sesuai  dengan ketentuan  umum  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  N0.44/DSNMUI/VII/2004  Tentang Pembiayaan  Multijasa  hukumnya  boleh  (jaiz)  dengan  menggunakan  akad ijarah atau kafalah.  Berdasarkan  ketentuan  pasal  23  UU  Perbankan  Syariah  ini,  tentang  kelayakan penyaluran dana untuk berbagai jenis pembiayaan termasuk akad ijarah, adanya jaminan pada dasarnya adalah wajib, dan dengan adanya jaminan diharapkan mampu meng- cover kemungkinan terjadinya total loss pada perbankan syariah sebagai penyalur dana.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio, S. ( 2009). Bank Syariah dari Teori ke Praktik . Jakarta: Gema Insani Press. Ascarya. (2007). Akad dan Produk Bank Syariah . Jakarta: PT Raja Grafindo Husada, . Ellias,  M.  R.  (2012). Garis  Panduan  Syariah  Dalam  Aplikasi  Ijarah  Mawsufah  Fi  Dhimmah (Pajakan Hadapan) Dalam Perbankan. Bandar Seri Begawan.
Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa Fatwa DSN MUI NO.1o1 tahun 2016 Tentang Akad al-Ijarah al-Maushufah fi al Dzimmah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 295
Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa Fatwa DSN MUI NO.1o1 tahun 2016 Tentang Akad al-Ijarah al-Maushufah fi al Dzimmah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 295 Farid,  A.  (2  Oktober  2015).  P embiayaan  Ijarah  Multijasa  Pada  Jasa  Keuangan  di  Ksu  Syariah Usaha Mulia Probolinggo , Jurnal Iqtishoduna Vol. 6 No. . Felix,  R.  (2018). Potensi  Penerapan  Al-Ijarah  Al-Maushufah  Fi  Al-Dzimmah  Oleh  Perbankan Syariah, 2017, accessed October 25, . . Fuad, N. F. (2019). Implementasi Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah Sebagai Alternatif Pembiayaan  Di  Lembaga  Keuangan  Syariah  Indonesia ,  Indonesian  Journal  of  Islamic Literature and Muslim Society, Vol. 4, No. 2, .
Indonesia,  I.  B.  (2015). Menguasai  Fungsi  Kepatuhan  Bank. Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama,.
Karim,  A.  W.  (2013). Bank  Islam  Analisis  Fiqh  dan  keuangan,  Edisi  Kelima .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada,.
Lubis, C. P. (2004). Hu kum Perjanjian dalam Islam , Cet. Ke-3. Jakarta: Sinar Grafika. Mugniati.  (2004). Akad  Al-Ijarah  Al–Maushufah  Fi  Al-Dzimmah,  Studi  Komparatif  Madzhab Hanafi Dan Syafi’i). Jakarta: Rajawali. Mugniati, N. (2018). Akad: Studi Komparatif Madzhab Hanafi Dan Syafi’i. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
Muhammad. (2014). Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers. Muhammad, Ridwan. (2004). Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil . Yogyakarta: UII Press. Munawwi, A. W. (1997). Al Munawwir Kamus Arab Indonesia. Surabaya: Pusaka Progres. Nassar, A. M. (2009). The Parameters of Forward Ijarah and Its Application in Financing Services in Islamic Financial Institutions,” in 30th Albaraka Symposium . Sabiq, A.-S. (1987). Fiqh as-Sunnah . Beirut: Daarul AlKitab.
Sholihin, A. I. ( 2010). Buku Pintar Ekonomi Syariah, cet ke-I . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Solihah, A. M. (Juni 2014). Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam, Az Zarqa’, Vol. 6, No. 1.
Suhendi, H. ( 2013). Fiqh Muamalah, cet ke-8. Jakarta: Rajawali Press.
Sutan  Remy  Sjahdeini.  (2007). Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafit.