## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura

## PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS PELAPORAN LAPORAN KEUANGAN DESA
1 Irfan Miftahul Khoer, 2 Atnawi
1 Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia 2 Universitas Islam Madura, Indonesia
1 irfanmkhoer95@gmail.com , 2 tienatnawi@gmail.com

## Abstrak
Masalah utama dalam penelitian ini adalah kendala Sumber Daya  Manusia dan Sistem Pengendalian Intern dalam proses pelaporan laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Pabuaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh Sumber Daya Manusia  dan  Sistem  Pengendalian  Intern  terhadap  Kualitas  Pelaporan  Laporan  Keuangan Desa  di  Kecamatan  Pabuaran.  Permasalahan  atau  kendala  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah Desa  di  Kecamatan  Pabuaran,  dan  solusi  atau  upaya  yang  dapat  dilakukan  peneliti  untuk meningkatkan  Kualitas  Pelaporan  Laporan  Keuangan  Desa  di  Kecamatan  Pabuaran.  Teori yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  verifiatif  dengan  pendekatan  survey. Informan yang menjadi responden adalah bagian keuangan Pemerintah Kecamatan Pabuaran dan  sistem  pengendalian  intern  yang  diperoleh  di  Kantor  Pemerintah  Kecamatan  Pabuaran. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sering  terjadi  keterlambatan  pelaporan  laporan keuangan.  Serta  pengaruh  Sumber  Daya  Manusia  dan  Sistem  Pengendalian  Intern  terhadap Proses  Pelaporan  Laporan  Keuangan  Desa.  Upaya  yang  dilakukan  adalah  meningkatkan kualitas  SDM  dan  sistem  pengendalian  intern  melalui  pelatihan  SDM  di  lingkungan pemerintahan  desa  kecamatan  pabuaran.  Harus  lebih  meningkatkan  Sistem  Pengendalian Intern  seperti  menindaklanjuti  setiap  temuan  BPK  sehingga  kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan pada periode berikutnya lebih baik.
Kata kunci: Akuntansi Publik, Laporan Keuangan

## Abstract
The  main  problem  in  this  study  is  the  constraints  of  Human  Resources  and  Internal Control System in the process of reporting the financial statements of the village government in  Pabuaran  Subdistrict.  The  purpose  of  this  study  was  to  find  out  whether  the  influence  of Human  Resources  and  Internal  Control  Systems  on  the  Quality  of  Reporting  of  Village Financial  Statements  in  Pabuaran  Subdistrict.  Problems  or  obstacles  faced  by  the  Village Government in Pabuaran Subdistrict, and solutions or efforts that can be done by researchers to improve the Quality of Reporting of Village Financial Statements in Pabuaran Subdistrict. The  theory  used  in  this  study  is  descriptive  verifiative  with  a  survey  approach.  Informants who  are  respondents  are  the  financial  part  of  the  Pabuaran  Subdistrict  Government  and  the internal  control  system  obtained  at  the  Pabuaran  District  Government  Office.  The  results showed that there are often delays in reporting financial statements. As well as the influence of  Human  Resources  and  Internal  Control  Systems  on  the  Village  Financial  Statement Reporting  Process.  The  efforts  made  are  to  improve  the  quality  of  human  resources  and internal  control  systems  through  HR  training  in  the  village  government  environment  of pabuaran sub-district. It should further improve the Internal Control System such as following up  on  every  CPC  finding  so  that  the  quality  of  local  government  financial  statements generated in the next period is better.
Keywords : Public Accounting, Financial Statements

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura

## Pendahuluan
Laporan  keuangan  merupakan  laporan  yang  dibuatoleh  bidang  atau  disiplin  ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompenen untuk menghasilkan  sebuah  laporan  keuangan  yang  berkualitas.  Maka  dari  itu  Sumber  Daya Manusia  dalam  bidang  keuangan  atau  Akuntansi  sangat  diperlukan  bagi  suatu  entitas  untuk dapat  membuat  laporan  keuangan  yang  baik.  Agar  pengguna  laporan  keuangan  dapat memahami laporan keuangan tersebut.
Tingkatan pendidikan sering kali menjadi indikator maupun faktor yang menunjukan derajat  seseorang  dalam  hal  intelektualitas.  Semakin  tinggi  tingkat  pendidikannya,  maka semakin  tinggi  pengetahuan  dan  tingkat  intelektual  nya.  Dalam  hal  pengelolaan  keuangan daerah  yang  baik  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  SKPD  harus  memiliki  sumber  daya manusia yang berkompeten dengan dilatar belakangi pendidikan akuntansi ataupu pendidikan keuangan.  Hal ini  dimaksudkan  agar  laporan  keuangan  yang  dibuat  sesuai  dengan  peraturan pemerintah yang berlaku.
Penyajian  laporan  keuangan  pemerintah  desa  sering  kali  di  buat  tanpa  di  dasari  oleh peraturan yang telah di buat dalam PSAP. Kekurangan nya pengetahuan pegawai desa dalam bidang akuntansi atau keuangan. Menjadi salah satu faktor terjadinya penyajian laporan yang tidak  valid  khusu  nya  dalam  bidang  akuntansi  mempengaruhi  pembuatan  laporan  keuangan desa.
Laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  sangat  diperlukan  bagi  publik  untuk mengetahui  akuntabilitas  terhadap  pemerintah  daerah.  Kenyataan  di  lapangan,  kualitas informasi dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara umum masih buruk atau lemah  yaitu  91%  LKPD  buruk 1 padahal  pemerintah  telah  melakukan  reformasi  manajemen keuangan  negara/daerah  agar  menghasilkan  informasi  laporan  keuangan  berkualitas  sesuai dengan kriteria keualitas laporan keuangan menurut PP. No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi  Pemerintah  Indonesia.  Sehingga  perlu  diteliti  fakot-faktor  yang  mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.
Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang  permasalahan  penelitian  yang  diangkat  perlu  dibatasi  variabelnya.  Oleh  sebab itu,  penulis  membatasi  diri  hanya  berkaitan  dengan  “Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya Manusia  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Pelaporan  Laporan Keuangan
1 Badan Pemeriksa Keuangan, 2011.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
Desa”. Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  dipilih  karena  peningkatan  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  akan  membawa  kemajuan  bagi  pelaporan  keuangan khususnya pemerintah daerah kecamatan Pabuaran.

## Metode penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  jenis  deskriptif fenomenologis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan penelitian yang  berjudul  Pengaruh  sumber  daya  manusia  dan  sistem  pengendalian  internal  terhadap kualitas  pelaporan  laporan  keuangan  desa  ini  adalah  dengan  melalui  kegiatan  wawancara mendalam dengan para informan yang peneliti temui di lapangan, mulai dari perangkat desa, tokoh  masyarakat  hingga  informan  yang  peneliti  anggap  mempunyai  keterkaitan  dan pengetahuan  terhadap  fenomena  ini.  Kemudia  Teknik  obervasi  lapang  juga  peneliti  lakukan untuk mendapatkan data primer yang valid tentang Pengaruh sumber daya manusia dan sistem pengendalian  internal  terhadap  kualitas  pelaporan  laporan  keuangan  desa.  Setelah  itu  data yang  diperoleh  tersebut,  kemudian  peneliti  kaji  secara  komprehensif  dan  mendalam  dengan menggunakan  teknik  analisa  data  deskriptif  kualitatif  dan  valid  yang  kemudian  hasil  dari kegiatan  penelitian  ini  di  publikasikan  dijurnal  ilmiah  agar  dapat  dijadikan  tambahan pengetahuan dan refrensi bagi masyarakat secara umum.

## Pembahasan
Pada  dasarnya  akuntansi  pemerintahan  adalah  proses  keuangan  pada  pemerintah  yang dilakukan  oleh  badan  akuntansi  atau  keuangan,  dari  segi  transaksi  dalam  pemerintahan maupun  pelaporan  laporan  keuangan  sebagai  pertanggung  jawaban  yang  di  lakukan  oleh bagian  akuntansi  atau  keuangan.  Akuntansi  pemerintahan  adalah  hal  keuangan  yang  terjadi pada  ruang  lingkup  pemerintahan.  Ataupun  segala  kegiatan  pendanaan  pada  proses pemerintahan. Mulai dari penerimaan dana sampai dengan pelaporan laporan keuangan.
Human  esources atau  SDM  merupakan  orang-orang  di  dalam  organisasi  untuk mencapai tujuan organisasi. Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota eksekutif  maupun  legislatif  dalam  menjalankan  fungsi  dan  perannyamasing-masing  dalam pengelolaan  keuangan  daerah.  Sumber  daya  manusia  adalah  satu  kesatuan  tenaga  kerja manusia  yang  dalam  organisasi  dan  bukan  hanya  sekedar  penjumlahan  karyawan-karyawan yang  ada.  Sebagai  kesatuan,  sumber  daya  manusia  harus  dipandang  sebagai  sutau  sistem dimana tiap-tiap karwayan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia diukur  berdasarkan  latar  belakang  pendidikan  yang  diperoleh  pegawai.  Laporan  keuangan merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  atas  kepengurusan  sumber  daya  ekonomi  yang

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
dimiliki  oleh  suatu  entitas.  Laporan  keuangan  yang  diterbitkan  harus  disusun  sesuai  dengan standar  akuntansi  yang  berlaku  agar  laporan  keuangan  tersebut  dapat  dibandingkan  dengan laporan  keuangan  periode  sebelumnya  atau  dibandingkan  dengan  laporan  keuangan  entitas yang jelas.

## Penerapan system informasi keuangan desa
Sistem  informasi  merupakan  seperangkat  komponen  yang  saling  berhubungan  satu sama  lain  yang  berfungsi  mengumpulkan,  memproses,  menyimpan,  dan  mendistribusikan informasi  didalam  mendukung  pembuatan  kepuasan  dan  pengawasan  dalam  organisasi. Pemerintah  Desa  sebagai  organisasi  publik  diperlukan  dukungan  dari  system  informasi akuntansi  supaya  dapat  berjalan  efektif,  efisien,  bersih,  dan  transparansi.  Kualitas  sistem informasi  akuntansi  adalah  terintegrasi  dan  harmonisasi  antara  komponen-komponen  sistem informasi  akuntansi  yang  diantaranya  hardware,  software,  brainware,  prosedur,  basis  data, jaringan komputer dan komunikasi data.
Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  telah  membuat  aplikasi  sistem  informasi  akuntansi  berbasis  komputer  yaitu  Sistem Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  yang  memadai  dan  dapat  diandalkan  untuk  membantu mensukseskan  implementasi  dana  desa.  Melalui  aplikasi  ini,  pemerintah  desa  diharapkan memperoleh  kemudahan  dan  kesederhanaan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Himbauan Komisi  Pemberantasan  Korupsi  melalui  surat  Nomor  B.7508/01-16/08/2016  tertanggal  31 Agustus  2016  mempertegas  penggunaan Siskeudes  kepada  seluruh  kepala  desa  di Indonesia untuk  memahami  Siskeudes  dengan  baik  dan  menggunakan  Siskeudes  dalam  pengelolaan keuangan desa.
Penggunaan  teknologi  informasi  pada  pemerintah  desa  akan  membantu  desa  dalam melaksanakan  tata  kelola  keuangan  desa  secara  efektif  dan  efisien.  Indikator  utama  suatu sistem  informasi  dikatakan  efektif  adalah  dengan  keamanan  data.  Data  perlu  mendapatkan keamanan dari bencana alam, tindakan yang disengaja ataupun kesalahan manusia dan tingkat kemampuan  sistem  informasi  berbasis  teknologi  dalam  mengantisipasi  illegal  access  dan kerusakan sistem, kedua, kecepatan dan ketepatan waktu.
Peraturan  Pemerintah  RI  No.  56  Tahun  2005,  tentang  Sistem  Informasi  Keuangan Daerah  (SIKD)  adalah:  suatu  sistem  yang  mendokumentasikan,  mengadministrasikan,  serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan  kepada  masyarakat  dan  sebagai  bahan  pengambilan  keputusan  dalam  rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Peran dan

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
fungsi sistem informasi akuntansi adalah sebagai pendukung aktivitas sehari-hari, mendukung proses pengambilan keputusan, membantu pengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung- jawabnya kepada pihak eksternal.
Laporan keuangan adalah suatu informasi yang paling dibutuhkan oleh pihak eksternal berkaitan  sistem  informasi  akuntansi.  Laporan  keuangan  merupakan  produk  dari  sistem informasi  akuntansi.  Untuk  menghasilkan  kualitas  laporan  keuangan  diperlukan  system informasi  akuntansi  yang  efektif.  Keefektifan  sistem  informasi  akuntansi  merupakan  proses pengumpulan,  penginputan,  pemrosesan  data,  penyimpanan,  manajemen,  pengendalian  dan laporan informasi akuntansi dalam organisasi yang dapat mencapai kualitas laporan keuangan.
Suatu  sistem  terdiri  dari  beberapa  bagian  yang  terhubung  untuk  suatu  tujuan  tertentu. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat pengumpulan, mencatatan,  menyimpanan,  dan  mengolahan  data  untuk  mengahasilkan  informasi  bagi pengambil  keputusan.  Sistem  informasi  akuntansi  ini  meliputi  orang,  prosedur  dan  intruksi, data,  perangkat  lunak,  infrastruktur  teknologi  informasi,  serta  pengendalian  internal  dan ukuran  keamanan.  Sistem  informasi  merupakan  seperangkat  komponen  yang  saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan kepuasan dan pengawasan dalam suatu organisasi.
Menurut  Gelinas  bahwa  informasi  akuntansi  yang  berkualitas  adalah  informasi  yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan. Pengguna memiliki kriteria khusus untuk kualitas informasi  untuk  menentukan  kualitas  keputusan  dengan  memberikan  tambahan  penekanan pada relevansi, ketepatan waktu, akurasi, dan kelengkapan. Hal tersebut sejalan dengan James A  Hall  yang  menyatakan  bahwa  informasi  yang  berkualitas  tinggi  adalah  informasi  yang dapat membantu pengguna untuk melakukan tindakan yang di harapkan.
Aplikasi  sistem  keuangan  desa  (Siskeudes)  merupakan  suatu  aplikasi  yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah desa. 2 Fitur-fitur yang disajikan dalam  aplikasi  pengelolaan  keuangan  desa  dirangkai  sederhana  mungkin  dan  user  friendly sehingga  memberikan  kemudahan  kepada  pengguna  dalam  mengoperasikan  aplikasi Siskeudes.
Pemrosesan  penginputan  dilakukan  sekali  sesuai  dengan  transaksi  yang  ada,  akan menghasilkan  beberapa  output  berupa  dokumen  penatausahaan  dan  laporan  yang  sesuai
2 Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah, 2016.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
dengan  ketentuan  perundang-undangan,  antara  lain:  Dokumen  Penatausahaan,  Surat Permintaan  Pembayaran  (SPP)  Bukti  Penerimaan,  Surat  Setoran  Pajak  (SSP),  Buku  Pajak, Laporan-laporan,  Laporan  Penganggaran  (Perdes  APB  Desa,  RAB,  APB  Desa  per  sumber dana), Laporan Penatausahaan Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pembantu, dan Register.
Sistem  aplikasi  Siskeudes  memiliki  kelebihan  sebagai  berikut,  yaitu:  sesuai  peraturan, memudahkan tata kelola keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikasi, dilengkapi dengan sistem  pengendalian  intern  ( built-in  internal  control ),  serta  dilengkapi  dengan  petunjuk pelaksanaan implementasi dan manualaplikasi.
Menurut Malahika, pengelolaan keuangan desa adalah suatu bentuk tahapan atau proses dalam  mengelola  keuangan  desa  yang  terdiri  dari  4  tahap  yaitu  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa, antara lain:
a. Perencanaan, merupakan tahap perumusan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada desa  yang  bersangkutan.  Pemerintah  desa  melakukan  perencanaan  dalam  rangka pembangunan desa yang sesuai dengan kewenangannya.
b. Pelaksanaan, keuangan desa merupakan kegiatan dari proses perencanaan yang sudah ada dan kemudian pertahap-pertahap dilaksanakan dalam proses pembangunan desa. Untuk mencapai target pelaksanaan harus dilaksanakan dengan baik.
c. Penatausahaan,  keuangan  desa  merupakan  suatu  kegiatan  pada  tahap  ini  proses penataushaan dalam proses pembangunan desa dan laporan harus di lakukan dengan baik. Dalam  tahap  ini  seluruh  kegiatan  yang  telak  dilaksanakan  di  kelompokan  dan  disusun dengan baik untuk di laporkan.
d. Pelaporan,  keuangan  desa  yang  dimaksud  adalah  tahap  terakhir  dari  bentuk  pengelolaan keuangan  desa.  Setelah  semua  proses  telah  selesai  akan  disusun  dalam  bentuk  laporan keuangan dan kemudian akan di laporkan kepada pihak yang bersangkutan.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa suatu bentuk tahap atau proses dalam mengelola keuangan desa terdiri dari 5 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa sebagai berikut:
a. Perencanaan.
Perencanaan  merupakan  tahap  perumusan  program  atau  kegiatan  yang  akan dilaksanakan  dalam  rangka  pembangunan  desa  yang  sesuai  dengan  kewenangannya. Perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  perencanaan  penerimaan  dan

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
pengeluaran  pemerintah  desa  pada  tahun  anggaran  berkenan  yang  dianggarankan  dalam APB Desa,
b. Pelaksanaan.
Pelaksanaan keuangan desa merupakan kegiatan dari proses perencanaan yang sudah ada  dan  kemudian  dilaksanakan  secara  bertahap  dalam  proses  pembangunanya.  Untuk mencapai  target  pelaksanaan  harus  dilaksanakan  dengan  baik.  Pelaksanaan  pengelolaan keuangan  desa  merupakan  penerimaan  dan  pengeluaran  Desa  yang  dilaksanakan  melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
c. Penatausahaan.
Penatausahaan dalam proses pembangunan desa dan laporan harus di lakukan dengan baik. Dalam tahap ini seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan di kelompokan dan disusun dengan  baik  untuk  di  laporkan.  Penatausahaan  keuangan  dilakukan  oleh  Kaur  Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam Buka Kas Umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan. d. Pelaporan.
Kepala  Desa  menyampaikan  laporan  pelaksana  APBDes  semester  pertama  kepada Bupati/  Walikota  melalui  camat,  yang  terdiri  dari  laporan  pelaksanaan  APBDes  dan laporan  realisasi  kegiatan.  Kepala  Desa  menyusun  laporan  dengan  cara  menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
e. Pertanggungjawaban.
Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan  laporan  keuangan,  laporan  realisasi  dan  daftar  program  sektoral,  program  daerah dan  program  lainnya  yang  masuk  ke  Desa.  Laporan  pertanggungjawaban  merupakan bagian  dari  laporan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  akhir  tahun  anggaran.  Selain laporan  pertanggungjawaban  kepada  Bupati/  Walikota,  pemerintah  Desa  berkewajiban menginformasikan  kepada  masyarakat  melalui  media  informasi.  Dalam  proses pelaksanaannya,  sebelum  menginput  data  ke  dalam  aplikasi  siskeudes,  pemerintah  desa harus menetapkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang telah disesuaikan sebelumnya dengan  yang  tertera  dalam  sistem.  Rancangan  Anggaran  Biaya  (RAB)  yang  akan diinput tersebut merupakan rancangan yang akan digunakan untuk tahun berikutnya. 3
3 Arens, Alvin A., Auditing dan Jasa Assurance. Jakarta: Erlangga. Alih Bahasa: Herman Wibowo. Editor: Wibi Hardani, dan Suryadi Saat, 2006.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Proses  pelaksanaan  aplikasi  sistem  keuangan  desa  (Siskeudes)  harus  disesuaikan terlebih dahulu dengan apa yang ada pada sistem. Sistem tidak dapat menginput data jika RAB  tersebut  tidak  sesuai  dengan  yang  terdapat  dalam  sistem.  Hal  tersebut  juga  dapat membantu para perangkat desa dalam bekerja dimana perangkat desa akan dituntut untuk bekerja dengan aturan yang telah ditentukan sehingga kinerja juga akan semakin baik.
Kualitas  laporan  keuangan  sangat  berpengaruh  pada  akuntabilitas,  dengan  kualitas laporan  keuangan  yang  baik  akan  memberikan  dedikasi  terhadap  akuntabilitas  atau pertanggungjawaban  atas  laporan  keuangan  yang  dibuat.  Alat  untuk  memfasilitasi  agar laporan  keuangan  tersebut  semakin  transparan  dan  akuntabel  yaitu  dengan  SAP.  Dengan menerapkan  SAP  informasi  keuangan  dapat  dijadikan  dasar  pengambilan  keputusan  di pemerintahan  dan  juga  terwujudnya  transparansi  serta  akuntabilitas.  SAP  mempunyai kekuatan  hukum  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  di Indonesia.  Laudon  (2012)  memberikan  lima  dimensi  untuk  mengukur  keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi, dimensi-dimensi tersebut adalah:
a. Tingkat penggunaan yang tinggi ( high level of system use );
b. Kepuasan pengguna terhadap sistem ( user satisfaction on system );
c. Sikap yang positif ( favorable attitude ) pengguna terhadap sistem tersebut;
d. Tercapainya tujuan sistem informasi ( achieved objectives ); dan
e. Imbal balik keuangan ( financial payoff ).
Selain  itu,  dimensi  kualitas  sistem  informasi  yang  disampaikan  oleh  Livari  adalah sebagai berikut:
a. Flexibility System Integration ,
b. Response Time ,
c. Recoverability ,
d. Convenience ,
e. Common Language .
Dimensi  kesuksessan  menurut  DeLone  dan  McLean,  terdiri  dari  6  (enam)  variabel komponen keberhasilan sistem informasi, sebagai berikut:
a. Dimensi kualitas sistem ( system quality ), yaitu mengukur kesuksessan sistem informasi secara teknis. Istilah yang digunakan untuk mengukur kualitas sistem terdiri dari: Ease- of- use, fucntionality, reliability, flexibility, integration, and importance .
b. Dimensi kualitas informasi ( Information quality ) yaitu mengukur kesuksesan informasi dalam  menyampaikan  makna  yang  dimaksud.  Istilah  yang  digunakan  untuk  mengukur

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
kualitas  informasi  adalah: accuracy,  timelines,  completeness,  relevance,  dan consistency.
c. Dimensi  penggunaan  sistem  ( system  use )  yaitu  ukuran  konsumsi  output  sistem  yang diukur dengan istilah: frequency of use, time of use, number of accesses, usage pattern, and dependency.
d. Dimensi  Kepuasan  pemakai  ( User  satisfaction )  menggambarkan  respon  pengguna terhadap  sistem  diukur  dengan  menggunakan  istilah: self-efiacy,  repeat  visit, personalization, perceived risk and enjoyment.

## Sistem pengendalian internal desa
Berdasarkan dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan PP No. 71 Tahun  2010,  maka  diperlukan  adanya  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  untuk menghasilkan  informasi  keuangan  yang  kualitas.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun 2008  tentang  SPIP  menyatakan  bahwa,  Sistem  Pengendalian  Intern  adalah  proses  yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai sehingga memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.
Sistem  pengendalian  intern  adalah  kebijakan  dan  prosedur  yang  dirancang  untuk memberikan  keyakinan  yang  memadai  bagi  manajemen  bahwa  organisasi  mencapai  tujuan dan  sasarannya. 4 Pedoman  penyelenggaraan  dan  tolak  ukur  pengujian  efektivitas penyelenggaraan  system  pengendalian  intern  merupakan  fungsi  dari  unsur  sistem pengendalian intern. Pengembangan unsur system pengendalian intern harus mempertimbangkan aspek biaya manfaat ( cost and benefit ), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komperhensif. 5
Pasal  15  ayat  (1)  UU  nomor  15  tahun  2004  menyatakan  pemeriksa  BPK  menyusun laporan hasil pemeriksaan LHP setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Selanjutnya pada Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah mengandung sebuah opini. Opini merupakan pernyataan yang profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. BPK wajib
4 Indriasari,  Desi  dan  Ertambang  Nahartyo, Pengaruh  kapasitas  sumber  daya  manusia,  pemanfaatan  teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi, 2008.
5 Harahap, sofyan syafri, Teori Akuntansi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
menguji  dan  menilai  SPI  Pemerintah  Daerah  yang  bersangkutan  dalam  melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan, seperti yang diamanatkan dalam pasal 12 UU nomor 15 tahun 2004 yang menyatakan pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/ atau kinerja. Sistem  pengendalian  intern  adalah  proses  yang  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap peraturan perundang-undangan. 6
Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.60  Tahun  2008  bahwa  unsur  system  pengendalian intern Pemerintah mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintah di berbagai Negara, sama halnya seperti yang dinyakatan Indra yang meliputi:
a. Lingkungan  Pengendalian.  Lingkungan  pengendalian  menggambarkan  keseluruhan  sikap organisasi  atau  lembaga  yang  mempengaruhi  kesadaran  dan  tindakan  personel  dalam organisasi  atau  lembaga  tentang  pengendalian.  Berbagai  faktor  yang  membentuk lingkungan  pengendalian  dalam  suatu  lembaga  adalah:  1)  Nilai  intregritas  dan  etika. Memelihara  suasana  etika  organisasi  dapat  menjadi  teladan  untuk  tindakan  yang  benar. Menghilangkan  godaan-godaan  yang  dapat  melakukan  tindakan  yang  tidak  etis menegakkan  disiplin  sebagaimana  mestinya;  2)  Komitmen  terhadap  kompetensi. menyelesaikan  tugas  dan  fungsi  pada  masing-masing  pisisi  dalam  instansi  pemerintah untuk  mengidentifikasi  dan  menetapkan  kegiatan  yang  dibutuhkan;  3)  Filosofi  dan  gaya operasi  manajemen;  Pimpinan  instansi  pemerintah  harus  memiliki  sikap  yang  selalu mempertimbangkan  risiko  dalam  mengambil  keputusan;  4)  Stuktur  organisasi  merupakan kerangka  kerja  bagi  manajemen  dalam  perencanaan,  pengarahan,  dan  pengendalian organisasi  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  organisasi;  5)  Pembagian  wewenang  dan pembebanan  tanggung  jawab.  Tanggungjawab  dan  wewenang  yang  ada  dibatasi  oleh masing-masing satuan usaha; 6) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Penyusunan dan  penerapan  kebijakan  yang  sehat  tentang  pembinaan  SDM.  Penetapan  praktik-praktik yang  layak  dalam  hal  perolehan,  orientasi,  pelatihan,  evaluasi,  pembinan,  promosi, kompensasi dan tindakan disiplin bagi sumber daya manusia.
6 Badjuri, Achmad dan Elisa, Trihapsari, Audit Kinerja pada Organisasi Sektor Publik Pemerintah , 2004.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
b. Penilaian  Risiko.  Pelaporan  keuangan  bertujuan  sebagai  proses  identifikasi,  analisis,  dan pengelolaan  resiko  entitas  yang  berkaitan  dengan  penyusunan  laporan  keuangan  sesuai dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah.  Diawali  dengan  penetapan  visi  dan  misi  instansi Pemerintah  yang  jelas  dan  konsisten  baik  pada  tingkat  kegiatan.  Kemudian  instansi Pemerintah  mengidentifikasi  risiko  yang  dapat  menghambat  tercapainya  tujuan  tersebut secara  efisien  dan  efektif,  baik  yang  bersumber  dari  dalam  maupun  luar  instansi. Penaksiran  risiko  mencakup:  1)  Identifikasi  Resiko,  Mengindentifikasi  yang  dapat menghambat  pencapaian  tujuan  instansi,  baik  yang  bersumber  dari  dalam  maupun  luar instansi  secara  efisien  dan  efektif  risiko.  2)  Analisis  Resiko.  Menentukan  dampak  dari resiko yang telah diidentifikasi.
c. Kegiatan  Pengendalian.  Menurut  Indra  Aktivitas  pengendalian  adalah  kebijakan  dan prosedur  yang  dibuat  untuk  memastikan  pelaksanaan  petunjuk  yang  dibuat  oleh manajemen.  kebijakan  dan  prosedur  yang  dibangun  oleh  manajemen  untuk  mencapai tujuan  laporan  keuangan  yang  obyektif,  yang  mencakup:  1)  Otorisasi  yang  memadai. Pimpinan  instansi  pemerintah  menetapkan  dan  mengkomunikasikan  syarat  dan  ketentuan otorisasi  kepada  pegawai,  2)  Perancangan  dan  penggunaan  dokumen  dan  catatan  yang memadai,  3)  Pengecekan  secara  independent,  4)  Pemisahan  fungsi  yang  memadai. Pimpinan  instansi  pemerintah  harus  menjamin  bahwa  seluruh  aspek  utama  transaksi  atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 orang, 5) Pengendalian fisik atas kekayaan pemda dan catatan.  Pimpinan  instansi  pemerintah  menetapkan,  mengimplementasikan,  dan  6) Peninjauan atas kinerja.
d. Informasi  dan  Komunikasi.  Kebijakan  dan  prosedur  pengendalian  yang  berkaitan  dengan sistem  akuntansi  adalah  transaksi  dilaksanakan  dengan  mencegah  terjadinya  salah  saji potensial  terhadap  pernyataan  manajemen  dalam  laporan  keuangan.  Instansi  pemerintah harus  memiliki  informasi  yang  relevan  dan  dapat  diandalkan  baik  informasi  keuangan maupun  non  keuangan,  yang  berhubungan  dengan  peristiwa-peristiwa  eksternal  dan internal,  yang  menyediakan  dan  memanfaatkan  berbagai  bentuk  dan  sarana  komunikasi serta  mengelola,  mengembangkan  dan  memperbarui  system  informasi  secara  terus menerus.
e. Pemantauan.  Proses  penilaian  kualitas  kinerja  dilaksanakan  melalui  pemantauan berkelanjutan,  evaluasi  terpisah,  dan  tindak  lanjut  rekomendasi  hasil  audit  dan  review lainnya.  Pemantauan  berkelanjutan  diselenggarakan  melalui  kegiatan  pengelolaan  rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanakan

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
tugas.  Evaluasi  terpisah  diselenggarakan melalui  penilaian  sendiri,  review,  dan  pengujian efektivitas  sistem  pengendalian  intern  yang  dilakukan  oleh  aparat  pengawasan  intern pemerintah  atau  pihak  eksternal  pemerintah.  Rekomendasi  hasil  audit  dan  review  harus segera  ditindak  lanjuti  dengan  cara  diselesaikan  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan mekanisme  penyelesaian  rekomendasi  hasil  audit  dan  review  lainnya  yang  ditetapkan. Tujuan  pengendalian  intern  menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2008  tentang sistem pengendalian intern pemerintah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  asset  negara,  dan  ketaatan  terhadap peraturan perundang- undangan.

## Kesimpulan
Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang  Akuntansi  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  dengan  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  pada  SKPD  di  Kecamatan  Pabuaran.  Artinya  bahwa  semakin  tinggi Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  yang  dimiliki  SKPD, maka akan semakin tinggi pula Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah yang dihasilkan.

## Daftar Pustaka
Arens,  Alvin  A., Auditing  dan  Jasa  Assurance. Jakarta:  Erlangga.  Alih  Bahasa:  Herman Wibowo. Editor: Wibi Hardani, dan Suryadi Saat, 2006.
Badjuri,  Achmad  dan  Elisa,  Trihapsari, Audit  Kinerja  pada  Organisasi  Sektor  Publik Pemerintah , 2004.
Bastian, Indra, Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga, 2006.
Choirunisah,  Fariziah, Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  informasi  laporan keuangan  yang  dihasilkan  sistem  akuntansi  instansi .  Tesis  Maksi  UGM, Yogyakarta, 2008.
Harahap, sofyan syafri, Teori Akuntansi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
Hutapea, Parulian  dan  Nurianna  Thoha, Kompetensi  Plus.  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama: Jakarta, 2008.
Indriasari,  Desi  dan  Ertambang  Nahartyo, Pengaruh  kapasitas  sumber  daya  manusia, pemanfaatan  teknologi  informasi,  dan  pengendalian  intern  akuntansi  terhadap nilai informasi, 2008.