## PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI SUMATERA BARAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL
“TUNGKU TIGO SAJARANGAN”
Mursal
Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat mursalaiqan@yahoo.co.id

## Abstract
West  Sumatra  is  famous  for  its  local  ethnic  religious  wisdom  as  Adat Basandi  Syarak,  Syarak  Basandi  Kitabullah.  In  addition,  in  the  realm  of  ethnic leadership  Minagkabau  also  have  a  cultural  concept  Tungku  Tigo  Sajarangan, which is functionally role in shaping patterns and behavior society. In assumptive, local  wisdom  as  well  as  the  religious  character  of  Minangkabau  society committed  to  abide  by  the  teachings  of  indigenous  and  indigenous  leaders,  will give  strength  to  the  economic  development  of  sharia.  however,  there  are  strong indicators  that  show  that  the  Islamic  Microfinance  Institutions  in  West  Sumatra has  not  developed  as  ideal  as  assumed.  Synergy  between  components  “Tungku Tigo  Sajarangan”  on  the  one  hand,  and  with  the  Islamic  Micro  Finance Institutions  on  the  other  hand,  can  be  used  as  capital  and  models  of  economic development  of  sharia  and  will  contribute  positively  to  the  development  of Indonesia, particularly in West Sumatra.
Keywords: Islamic  Microfinance  Institutions,  Local  Wisdom, Tumgku    Tigo Sajarangan

## Abstrak
Sumatera  Barat  terkenal  dengan  etnis  kearifan  lokalnya  yang  religius seperti Adat  Basandi  Syarak,  Syarak  Basandi  Kitabullah. Selain  itu,  pada  ranah kepemimpinan  etnis  Minagkabau  juga  memiliki  konsep  budaya Tungku  Tigo Sajarangan, yang secara fungsional berperan dalam membentuk pola dan perilau masyarakatnya.  Secara  asumtif,  kearifan  lokal  yang  demikian  religius  serta karakter  masyarakat  Minangkabau  yang  komit  terhadap  ajaran  adat  dan  patuh pada  pimpinan  adat, akan  memberi  kekuatan  dalam  pengembangan  ekonomi syariah. Akan tetapi,  terdapat  indikator kuat  yang menunjukkan bahwa  Lembaga Keuangan  Mikro  Syariah  di  Sumatera  Barat  belum  berkembang  seideal  yang diasumsikan.  Sinerji antar komponen Tungku Tigo Sajarangan di satu pihak, dan dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di pihak lain, dapat dijadikan sebagai modal  dan  model  pengembangan  ekonomi  syariah  dan  akan  memberikan kontribusi  yang  positif  bagi  pembangunan  bangsa  Indonesia,  khususnya  di Sumatera Barat.
Kata  kunci: Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah,  Kearifan  Lokal, Tumgku    Tigo Sajarangan

## Pendahuluan
Masyarakat  Minangkabau,    seperti  disimpulkan  oleh  beberapa  penelitian, terkenal  dengan    semanagat  gotong  royong,  naluri entrepreneurship 1 dan  kultur yang religius 2 .
Semangat  gotong  royong  dan  jiwa entrepreneurship masyarakat Minangkabau  yang religius memiliki  landasan  ideologis  yang  kuat,  karena berintegrasi    dangan  ajaran  Islam  melalui  falsafah adat  basandi  syarak,  syarak basandi  kitabullah (ABS-SBK) 3 ( adat  berdasarkan  syarak,  syarak  berdasarkan kitab Allah).
Dalam  bidang  kepemimpinan  adat,  masyarakat  Minagkabau    juga memiliki  kearifan  lokal Tungku  Tigo  Sajarangan. Tungku  Tigo  Sajarangan merupakan satu  kesatuan dari kepemimpinan Ninik Mamak (pemuka adat), Alim Ulama  (agama),  dan  Cadiak  Pandai  (ilmuan/intelektual). Kearifan  Lokal  Tungku Tigo Sajarangan secara fungsional berperan dalam membentuk pola dan perilau masyarakatnya. 4
Norma  adat    ABS-SBK    dan    kearifan  lokal Tungku  Tigo  Sajarangan, secara asumtif  merupakan instrumen pendukung perkembangan ekonomi syariah di  Sumatera  Barat,  dalam  hal  ini  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS). Akan  tetapi,  kenyataan  menunjukkan  bahwa  perkembangan  LKMS  di  Sumatera Barat  membutuhkan  usaha  sinergis  dengan  berbagai  pihak.  Hal  ini  dibuktikan dengan eksisnya transaksi  ekonomi ribawi  yang  dijalankan oleh rentenir  di  kota- kota,  pasar  tradisional,  perkampungan  dan  perumahan  penduduk  di  sumatera Barat.  Pertanyaannya,  mengapa  hal  ini  bisa  terjadi  ?  Bagaimana  peran Tungku Tigo Sajarangan ?
Penelitian  ini  berusaha    menemukan  konsep  pengembangan  LKMS dengan  mengoptimalkan  peran  Kearifan  Lokal Tungku  Tigo  Sajarangan. Secara spesifik  penelitian  ini  difokuskan  untuk  mengungkap  bagaimana  peran Tungku Tigo Sajarangan dalam pengembangan LKMS di Sumatera Barat. Tulisan disusun ini  disusun  dengan  sub  tema  berikut:  Kearifan  Lokal  Etnis  Minagkabau  dan, Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  Sebagai  Instrumen  Ekonomi  Ekonomi Berkeadilan, Kiprah Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Sumatera Barat, Hasil Penelitian, Kesimpulan, dan Rekomendasi.

## Kearifan  Lokal Etnis Minangkabau
Kearifan  sinonim  dengan  kata kebijaksanaan, sedangkan  lokal  berarti setempat. 5 Dalam  Bahasa  Inggris,  istilah  kearifan  lokal  disebut  dengan local wisdom . Local berarti  setempat,  sedangkan wisdom sama  dengan  kearifan  atau kebijaksanaan.
Menurut  Rahyono,  kearifan  lokal  merupakan  kecerdasan  manusia    yang dimiliki  oleh    kelompok    etnis    tertentu  yang    diperoleh  melalui  pengalaman masyarakat. 6 Artinya, kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman  mereka  dan  belum  tentu  dialami  oleh  masyarakat  yang  lain.  Nilai- nilai    tersebut  akan  melekat    sangat  kuat  pada  masyarakat  tertentu  dan  nilai  itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang,  sepanjang keberadaan masyarakat tersebut.
Meliono 7 dalam  tulisannya “Understanding  the  Nusantara  Thought  and Local Wisdom as an Aspect of the Indonesian Education” mengemukakan bahwa kearifan lokal di Indonesia merupakan bentuk ekspresi dari suku-suku yang ada di Indonesia, dimana orang-orang melakukan kegiatan dan berperilaku sesuai dengan gagasan yang akhirnya menghasilkan karya-karya tertentu.
Kearifan  lokal  mengandung  norma  dan  nilai-nilai  sosial  yang  mengatur bagaimana seharusnya membangun keseimbangan antara daya dukung lingkungan alam dengan gaya hidup dan kebutuhan  manusia. Oleh karena itu, kearifan lokal seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan ekonomi. 8
Secara  substansi  kearifan  lokal  dapat  berupa  aturan  mengenai kelembagaan.  Sifat  lokal  dari  kearifan  tersebut  menunjukkan  bahwa  nilai-nilai atau  gagasan  tersebut  hanya  berlaku  dan  akan  mendatangkan  manfaat  yang  baik bagi  masyarakat  di  lingkungan  di  mana  mereka  berinteraksi.  Hal  ini  karena gagasan  kearifan  lokal  tersebut  seringkali  merupakan  hasil  dari  interaksi  antar manusia di lingkungan tersebut dan atau antara manusia dengan lingkungan fisik (alam) di sekitarnya.
Kearifan lokal merupakan kekuatan dan potensi yang dimiliki suatu daerah sebagai  aset  daerah  yang  dapat  mendorong  pengembangan  dan  pembangunan daerah,  termasuk  dalam  bidang  ekonomi  sebagaimana  disimpulkan  beberapa peneliti. 9
Kearfan lokal dalam konteks Minagkabau, menurut Salmadanis dan Duski Samad, falsafah  ABS-SBK  mengandung dua prinsip  penting  bagi  eksistensi  adat
Minangkabau. Pertama, yang  diperhitungkan  sebagai  adat  Minangkabau  adalah adat  yang  baik,  yang  sesuai  dengan  norma  Islam. Kedua, adat  yang  baik  harus dipertahankan  dan  adat  yang  tidak  baik,  yang  bertentangan  dengan  ajaran  Islam harus  ditinggalkan. 10 Idrus  Hakimy, 11 dengan  ungkapan  filosofis  mengemukakan bahwa  dalam  ajaran  adat  Minangkabau  terkandung  suatu  mustika  hidup  yang mengarahkan  kehidupan  manusia  pada  keadaan  yang  lebih  baik  dan  bertujuan mewujudkan perdamaian masyarakat.  Selain itu, masih menurut Hakimy, ajaran adat bertujuan  agar masyarakat mencapai kebahagiaan dan kemakmuran lahir dan batin, di bawah naungan rid}a Allah.
Sedangkan,  kepemimpinan Tungku  Tigo  Sajarangan, yang  disebut  juga dengan  kepemimpinan Tali  Tigo  Sapilin (tiga  tali  satu  jalinan)    dimaksudkan sebagai  wujud  kerja  sama  saling  melengkapi  ketiga  unsur  pimpinan.  Penamaan Tungku  Tigo  Sajarangan,  Tigo  Tali  Sapilin pada  hakikatnya  adalah  analogi. Secara  tradisional,  tungku  terdiri  dari  tiga  buah  batu  sama  tinggi.  Tungku  batu yang berfungsi sebagai tempat mamasak  jika lengkap ketiganya. Demikian juga, seutas  tali  akan  lebih  kuat  jika  terbuat  dan  terjalin  dari  tiga  tali. 12 Tiga  unur pimpinan  adat  etnis  Minagkabau  dimaksud  beserta  fungsinya  adalah  sebagai berikut:
Ninik    Mamak atau  yang  lebih  dikenal  dengan  nama Penghulu adalah pemimpin  adat  (fungsional  adat)  di  Minangkabau.  Jabatan  Ninik  Mamak  adalah sebagai  pemegang sako  datuak (datuk)  secara  turun  temurun  menurut  garis keturunan  ibu  dalam  sistem  matrilineal.  Sebagai  pemimpin  adat  maka  ia memelihara, menjaga, mengawasi, mengurusi  dan menjalankan seluk  beluk  adat. la  adalah  pemimpin  dan  pelindung  kaumnya  atau  anak  kemenakannya  menurut sepanjang adat. 13
Sementara, kepemimpinan ulama memainkan peranan penting menyangkut  masalah-masalah  keagamaan.  Sebagai  unsur  pimpinan  dalam masyarakat  Minangkabau,  ulama  memilki  otoritas  yang  sah  dalam  menjelaskan ajaran Islam kepada masyarakat tentang persoalan halal dan haram, serta apa yang boleh  dan  terlarang  dilakukan  masyarakat.  Dalam  konteks  ini,  serta mengejawantahkan  semboyan  ABS-SBK,  ulama  berkewajiban  mendorong masyarakat  Minangkabau  agar  menjalankan  agama  Islam  dengan  baik,  termasuk dalam  bidang  ekonomi 14 dan  membimbing  mereka  meninggalkan  yang terlarang. 15
Sedangkan, Cadiak  Pandai dalam  konsep    kepemimpinan Tungku  Tigo Sajarangan,  Tigo  Tali  Sapilin, secara  formal  dipegang  oleh  kalangan  yang berilmu  pengetahuan  dalam  arti  yang  luas.  Dalam  kenyataannya  sehari-hari Cerdik  Pandai adalah  orang  yang  menguasai  ilmu,  baik  ilmu  adat,  ilmu  agama maupun  ilmu  pengetahuan.  Sebagai  kalangan  yang  berilmu,  dalam  sistem kepemimpinan Tungku Tigo Sajarangan , seperti didefinisikan Amir bahwa cadiak (cerdik) dalam pengertian orang Minangkabau adalah kemampuan menggunakan akal dalam mengatasi keadaan yang rumit. Hal ini, menurut Amir,  erat kaitannya dengan  akal  pikiran  atau  kecerdasan  otak. 16 Menurut  Hakimy    cerdik  adalah pengetahuan  tentang  seluk  beluk  hidup  dan  kehidupan  dalam  masyarakat  demi tercapainya tujuan yang sempurna lahir dan batin. Sedangkan pandai berhubungan erat  dengan  keahlian  profesional  atau  keterampilan  seseorang.  Oleh  karena  itu, orang  cerdik  belum  tentu  pandai,  sebaliknya  orang  pandai  belum  tentu  cerdik. Jadi,  orang  cerdik  pandai  adalah  orang  cerdas  yang  mempunyai  kemampuan mengatasi  masalah  rumit,  mempunyai  keterampilan  profesional,  termasuk kebijakan  yang  akan  menunjang  kehidupan  ekonomi. 17 Unsur  pemimpin Cadiak Pandai ,  secara  lebih  dominan    tereprensentasi  pada  pemerintah  nagari,  yang memiliki peran pembuat aturan  atau hukum. 18
Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  Sebagai  Instrumen  Ekonomi  Ekonomi Berkeadilan
Islam,  sebagai  ajaran  agama  yang  universal  sangat  memperhatikan masalah  pembangunan    ekonomi.  Pembangunan  ekonomi  dalam  Islam  adalah proses  untuk  mengantarkan  umat  mencapai  kesejahteraan,    ketentraman,  dan kenyamanan hidup secara holistik. 19
Pembangunan ekonomi menurut  Islam, seperti ditegaskan Taqi Usmani, 20 bersifat  multidimensi  yang  mencakup  aspek  kuantitatif  dan    kualitatif.  Tujuan pembangunan  ekonomi  tidak  semata-mata  untuk  mendapatkan  kesejahteraan material  dunia,  tetapi  juga  kebahagiaan  akhirat, 21 yang  oleh  Amiur  Nuruddin disebut  dengan  keseimbangan (equilibrium) antara  aspek  material  dan  aspek spritual.  Penekanan  pada  satu  aspek  saja,  tegas  Amiur,  jelas  tidak  sesuai  dengan perintah  keadilan  dalam  Alquran. 22 Muhammad  Ayub,  mengingatkan  bahwa dalam  konteks  ekonomi,  manusia  dalam  kapasitasnya  sebagai  khalifah  memiliki dua  tujuan  mendasar,  yaitu    memberikan  kesejahteraan  bagi  kehidupan  manusia
dan  mengawal  sistem  ekonomi  agar  senatiasa  berjalan  dalam  kerangka  syariah untuk memaksimalkan kesejahteraan. 23
Dalam  sistem    ekonomi  syariah  obsesi  mendapatkan  keuntungan  tidak boleh mengalahkan idealisme persaudaraan. Seseorang yang melakukan  aktivitas ekonomi  tidak  dilarang  berharap  mendapatkan  keuntungan  sebanyak  mungkin, tapi  juga  harus  dibarengi  dengan  idealisme  menolong  sesama  yang  sedang membutuhkan  bantuan  barang,  jasa  atau  dana.  Dalam  sistem  ekonomi  syariah, semangat  mencapai  kesejahteraan  bersama  seyogianya    menjadi  motivasi  dari segala bentuk  aktivitas  ekonomi, baik  antar perorangan maupun  yang teroganisir melalui lembaga tertentu.
Dengan  demikian,  kehadiran  berbagai  lembaga  keuangan  syariah sesesuatu  yang  niscaya.  Lembaga-lembaga  tersebut  berperan  sebagai  instrumen untuk  menciptakan  atmosfir  sistem  ekonomi  yang  berketuhanan  menuju tercapainya  kesejahteraan  yang  berkeadilan,  sekaligus  juga  jawaban  dan  solusi atas kegagalan sistem ekonomi kapitalis liberal dan sosialis.
Di  Indonesia,  selain  melalui  lembaga  perbankan  syariah,  sistem  ekonomi syariah  juga  diimplementasikan,  melalui  berbagai  Lembaga  Keuangan    Mikro Syariah (LKMS). 24 Di antara lembaga keuangan mikro syariah yang eksis adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau lebih dikenal dengan BMT (Baitul Mal Wattamwil) .
Kehadiran  BMT  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  usaha  ekonomi untuk  kesejahteraan  anggota  pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya. Untuk  tujuan  itu,  BMT  dijalankan  dengan  karakteristik 25 yang  berbeda  dengan lembaga  keuangan  bank.  Hal  ini  dapat  dipahami  mengingat  BMT  berorientasi pada  upaya  peningkatan  kesejahteraan  anggota  dan  masyarakat.  Anggota  harus diberdayakan  ( empowering )  supaya  dapat  mandiri.  Dengan  menjadi  anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf  hidup melalui peningkatan usahanya Secara fungsional Baitul Maal merupakan lembaga sosial yang  bertujuan tidak untuk mencari keuntungan  (profit)  duniawi atau material. Sedangkan Baitut Tamwil merupakan  lembaga  bisnis yang karenanya harus dapat berjalan sesuai prinsip  bisnis  yakni  efektif  dan  efisien.  Secara  kelembagaan  BMT  didampingi atau  didukung  Pusat  Inkubasi  Bisnis  Usaha  Kecil  (PINBUK).  BMT  dapat didirikan  dengan  badan  hukum  Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (KSM)  atau
Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP).  Administrasi  dan  mekanisme  kerja  BMT  sama dengan BPR Syariah dengan ruang lingkup dan produk yang dihasilkan berbeda. 26
Dalam  operasionalnya,  BMT  sangat  dekat  dan  bersentuhan  langsung dengan  perekonomian  masyarakat.  Kegiatan  yang  dilakukan  seperti  yang  telah dijelaskan di atas, adalah gambaran dari kedekatan BMT dengan sektor riil  yang meminimalkan  kegiatan  spekulasi  dan  memaksimalkan  kemampuan  masyarakat dalam  bidang  produksi  dengan  pembiayaan-pembiayaan  yang  dijalankan  dengan prinsip kebersamaan dan persaudaraan.
Mengingat  fungsi  yang harus dimainkan BMT, maka wajar apabila umat Islam  khususnya,  menaruh  harapan  besar  kepada    lembaga  ini  agar  lebih berkembang  dan  memberikan  kontribusi  yang  optimal  dalam  pengembangan ekonomi syariah. Selain berperan sebagai wadah pengembangan ekonomi syariah, eksistensi    BMT  juga  diharapkan  mampu  meminimalisir  praktek-praktek teransaksi utang-piutang yang mengandung riba.

## Kiprah Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Sumatera Barat
Peran LKMS, semisal BMT, yang demikian penting dalam pengembangan ekonomi syariah, tidak selau sinkron dengan kenyataan. Tidak sedikit BMT yang tidak mampu menunjukkan perannya, bahkan mengalami kesulitan mempertahankan  eksistensinya.  Penelitian  Hamzah, et.tal, mengungkap  banyak BMT  yang  seharusnya  membantu  perekonomian  umat,  tapi  justru  tidak  mampu membantu dirinya sendiri dan mengalami kebangkrutan. 27
Hal senada juga ditegaskan Ali Sakti ( Researcher Bank Indonesia), dalam penelitiannya  (bekerja  sama  dengan  Fakultas  Ekonomi  UNDIP,  UNPAD  dan UNAIR) bahwa secara kelembagaan dan operasionalnya BMT masih menghadapi banyak  masalah  dan    memerlukan  pembenahan. 28 Di  antara  masalah  yang dihadapi BMT, dalam penelitian Sakti,  adalah kekurangan modal. 29
Permasalahan  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah,  seperti  dalam  temuan Sakti  di  atas,  terjadi  di  seluruh  propinsi  di  Indonesia.  Berdasarkan    data  pada Kementerian Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) terdapat 209.488  koperasi  di  Indonesia  (termasuk  Koperasi  Syariah  BMT).  Akan  tetapi, dari  jumlah  koperasi  tersebut  hanya  147.249  yang  aktif.  Sedangkan,    62.239 tercatat sebagai kopersi tidak aktif. 30
Di  Propinsi  Sumatera  Barat,    berdasarkan  data  pada  Dinas  Koperasi  dan UKMK, terdaftar  3.800 koperasi. Dari data tersebut tercatat 2.621 koperasi aktif, dan  1.179  adalah  koperasi  yang  tidak  aktif. 31 Kondisi  degradasi    yang  dialami LKMS, menurut Alfiar 32 antara lain disebabkan rendahnya partisipasi masyarakat. Sementara,  rendahnya  partisipasi  masyarakat  karena,  umumnya,  masyarakat kurang  memahami  misi  koperasi  disebabkan  sosialisasi  yang  kurang  gencar. Selain itu, tidak adanya dorongan  dari pihak  pemerintahan nagari.
Data  lain  yang  menunjukkan  bahwa  LKMS  di  Sumatera  Barat  belum berfungsi  secara  optimal,  ditemukannya  praktik-praktik    transaksi  peminjaman uang  melalui julo-julo (rente) . Julo-julo adalah  sejenis  jasa  pinjaman  yang ditawarkan  pemilik  uang  (dana)  kepada  orang  yang  membutuhkan.  Peminjam akan mengembalikan  uang pinjamannya kepada pemilik dana dengan bunga 20 – 30  %  per  40  hari. 33 Praktik  pinjam-meminjamkan  uang  model  ini,  seperti ditegaskan  Annuzul, 34 eksis  di  berbagai  tempat  di  Sumbar.  Seperti,  di  pasar- pasar tradisional, perkampungan, dan komplek perumahan.

## Hasil Penelitian
Perkembangan LKMS di Sumatera Barat yang kurang optimal disebabkan oleh  berbagai  faktor  yang  terkait  dengan  Peran Tungku  Tigo  Sajarangan dalam menjalamkan fungsinya. Penelitian ini mengungkap beberapa fakta berikut:
1. Norma Syariah Kurang Sosialisi
Berdasarkan  konsep  yang  sudah  dipaparkan, Tungku  Tigo  Sajarangan memiliki  tiga  peran. Pertama ,  memelihara,  menjaga,  mengawasi,  mengurusi  dan mengarahkan masyarakat (kaumnya). Peran ini melekat pada pemimpin kelompok Ninik Mamak. Kedua, peran pembinaan  dalam bidang keagamaan, membimbing masyarakat agar senantiasa berda pada koridor syarak atau ajaran Islam. Peran ini melekat  pada  pemimpin  kelompok  ulama. Ketiga ,  merumuskan  aturan  dan ketentuan  hidup  bersama  dalam  konteks  pemerintahan  nagari.  Peran  ini  melekat pada pemimpin kelompok Cadiak Pandai .
Penelitian  Oktariyadi  S.,  (2011)  menunjukkan  bahwa  83,33  %  kelompok Tungku  Tigo  Sajarangan berpendapat  bahwa  bunga  pinjaman  adalah  haram. 35
Hal  senada  juga  disampaikan  penelitian  Zukriman  dan  M.  Sholeh  Lubis  (2014) yang  menyatakan,  bahwa  selain  menyepakati  keharaman  bunga,  kelompok Tungku  Tigo  Sajarangan juga  berpendapat  bahwa  sistem  bagi  hasil  yang
diterapkan  lembaga  keuangan  syariah  sudah  baik  (sesuai  syariah  Islam). 36 Akan tetapi  keyakinan Tungku  Tigo  Sajarangan terhadap  keharaman  bunga  kurang tersosialisasi  kepada  masyarakat.  Hal  ini  terbukti  dari  pernyataan    Harneti (pedagang  di  Pasar  Alai  Padang,  pelanggan julo-julo )  yang  tidak  mengetahui bahwa bunga pinjaman itu riba dan hukumnya haram. 37 Ironisnya lagi, di  sekitar Pasar Alai eksis LKMS, BMT At Taqwa Muhammadiyah dan BMT Ikwanusshfa . Namun,  agaknya,  belum  mampu  berperan  megayomi  masarakat  setempat  dari jeratan  rentenir  lewat  pinjaman  yang  mengandung  unsur  riba.  Pada  sisi  lain, norma  syariah  yang  dipahami Tungku  Tigo  Sajarangan, tidak  tersosialisasi  ke masyarakat.
2. Prosedur Penggunaan Jasa LKMS yang Masih Berbasis Agunan
Pernyataan  penelitian  di  atas  didasarkan  pada  wawancara  dengan informen,  Fauzan,  (alumni  syariah  dan  karyawan  swasta)  sesungguhnya menyadari  bahwa    menggunakan  jasa  pinjaman julo-julo dilarang  agama  Islam. Namun,  karena  terpaksa  atau  darurat,  dia  senantiasa  menjadi  pengguna  jasa pinjaman  julo-julo.  Menurut  Fauzan,  meminjam  ke  Koperasi  atau  BMT  tidak mudah  karena  harus  menyediakan  jaminan. 38 Memang  salah  satu  patologi  sosial masyarakat  Indonesia  adalah  krisis  kejujuran,  dan  ayat  Alquran  pun  melegalkan menjadikan jaminan sebagai bagian yang melekat pada pinjaman uang, khususnya untuk  orang  musafir 39 Namun,  pilihan  lain,  apalagi  masyarakat  domisili  tetap, pemberian pinjaman berbasis amanah 40 dapat dibudayakan. Internalisasi amanah ke  dalam  perlilaku  jujur  mengembalikan  pinjaman  pada  LKMS  dapat  dilakukan dengan pendekatan Tungku Tigo Sajarangan, khususnya unsur ninik mamak dan alim ulama.
3. Belum terjalin sinerji antara Tungku Tigo Sajarangan den LKMS
Selanjutnya,  pernyataan  penelitian  bahwa  belum  terjalin  hubungan  antara pengelola  LKMS  dengan Tungku  Tigo  Sajarangan didasarkan  pada  hasil wawancara  dengan  Yayan  Adisaputra  (Kepala  Cabang  BMT  At  Taqwa  Pasar Raya).  Yayan  menyampaikan  bahwa  selama  ini  belum  ada  program  sosialisai kerja sama dengan Alim Ulama. 41 Padahal,  kerja sama dengan pemimpin unsur alim ulama sangat strategis di Sumatera Barat,  misalnya mengumpulkan mubalig dan  menawarkan  tema  ekonomi  syariah    sebagai  materi  khutbah  dan  ceramah. Observasi  peneliti  juga  menemukan  fakta  bahwa  hampir  tidak  ada  tema  khutbah atau  ceramah  yang  membahas  ekonomi  syariah,  termasuk  di  Mesjid  Taqwa
Muhammadiyah  Pasar  Raya.  Padahal,  selain  intensitas  ceramah  di  mesjid  ini cukup tinggi (sebelum salat Zuhur dan Ashar, sebelum salat Magrib, plus khutbah Jumat), BMT Cabang Pasar Raya juga berkantor di lantai satunya. Demikian juga di  Mesjid  Raya Sumatera Barat,  yang setiap hari Jumat maupun malam  Tarawih dikunjungi  berkisar  7000-10.000  jamaah.  Menurut  Imam  Shalat  mesjid  ini, Yusran  Lubis,  secara  khusus  tidak  pernah  ada  khatib  yang  menyampaikan  tema ekonomi syariah. 42
Demikian  juga  peran  Tungku  Tigo  Sajarangan  dari  unsur Cadiak  Pandai atau  pemerintahan  nagari  tidak  memperlihatkan  peran  sebagaimana  mestinya. Secara teori unsur pimpinan Cadiak Pandai adalah melahirkan kebijakan berupa aturan  hukum  bagi  masyarakat.  Terkait  peran Cadiak  Pandai dalam pengembangan  ekonomi  syariah,  menurut  Alfiar,  tidak  pernah  ada  dorongan maupun aturan dari pemerintahan nagari agar masyarakat berpartisipasi. Pengurus LKMS  pun,  tegas  Alfiar,  tidak  pernah  meminta    pemerintahan  nagari  untuk menggunakan  kewenangannya,  semisal  mengeluarkan  aturan  agar  masyarakat memberdayakan LKMS  yang eksis di sekitar kediamannya. 43

## 4. Salah Persepsi
Daniel Kahneman 44 di dalam Foundation of Behavioral and Experimental Economics menyatakan  bahwa  terdapat  dua  faktor  yang  akan  menetukan seseorang  mengambil  keputusan  untuk  berperilaku,  yaitu  faktor  ekonomi  dan psikologi.  Lebih  lanjut  Kahneman  mengatakan  dimana  ekonom  mengasumsikan bahwa  motivasi  perilaku  pasar  pada  dasarnya  adalah  dorongan  materi  dan dibangun oleh kepentingan pribadi serta rasionalitas. Sedangkan secara psikologi pengambilan keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya persepsi.
Sinerji  yang  belum  terjalin  dengan  baik  antara Tungku  Tigo  Sajarangan dengan  LKMS  turut  mempengaruhi  perkembangan  LKMS  di  Sumatera  Barat kurang  maksimal.  Penelitian  ini  mengungkapkan  persepsi  masyarakat Minagkabau  tentang  LKMS  dalam  berbagai  aspek    yang    turut  mempengaruhi mereka  mengambil  keputusan.  Banyak  informen  tidak  tertarik  pada  produk  jasa LKMS  disebabkan  mempersepsikan  Lembaga  Keuangan  Syariah  dengan  segala bentuk  dan  produknya  tidak  ada  bedanya  dengan  Jasa  Keuangan  Konvensional. Persepsi  seperti  ini  disampaikan,  misalnya  informen  Syafrizal  dan  Nuraini (pasangan suami-istri, pebisnis jual beli sepeda motor). 45
Paparan  di  atas  mengacu  pada  kesimpulan  bahwa  kearifan  lokal Tungku Tigo Sajarangan belum memberikan peran aksiologis yang semestinya. Demikian juga  pengurus  LKMS  terkesan devensif dalam  melakukan  sosialisasi  dan  kerja sama  di  bidang  pengembangan  yang  dikelolanya.  Inplementasi  dari  konsep teoritis Tungku  Tigo  Sajarangan ,  agaknya  masih  membutuhkan  usaha  dan perjuangan  yang  lebih  serius  dari  berbagai  pihak,  termasuk  dunia  akademik. Penelitian  ini  adalah  salah  satu  usaha  sungguh-sungguh  agar  konsep  teoritis Tungku  Tigo  Sajarangan tidak  hanya  sederetan  huruf  mati  tanpa  arti,  tetapi memberi makna  dan sumbangan dalam membangun ekonomi Sumatera Barat.

## Kesimpulan
Secara  teori  jika  ketiga  komponen Tungku  Tigo  Sajarangan bersatu  dan berkomitmen  untuk  berperan  aktif  dalam  pembinaan  masyarakat  berbudaya syariah, akan berdampak terhadap perkembangan LKMS di Sumatera Barat.
Dalam  konteks  pengembangan  LKMS,  hasil  penelitian,      menunjukkan bahwa  ketiga  unsur  pimpinan Tungku  Tigo  Sajarangan ,  di  satu  sisi,      kurang sinergis.  Di  sisi  lain,      kerja  sama    pengelola  LKMS  dengan Tungku  Tigo Sajarangan pun belum terjalin dengan baik.
Percepatan    perkembangan  LKMS  di  Sumatera  Barat  dapat  dilakukan dengan  mengoptimalkan  peran Tungku  Tigo  Sajarangan, setidak-tidaknya melalui dua program kerja sama. Pertama , bekerja sama dengan  berbagai institusi dan  organisasi  keagamaan,  seperti  Majlis  Ulama  Indonesia  Sumatera  Barat, Perguruan  Tinggi,  Korp  Muballig,  dan  Pengurus  Mesjid.  Kerja  sama  dimaksud meliputi  sosialisasi  keberadaan  LKMS  dengan  segala  norma  dan  produknya, melakukan  ideologisasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat. Kedua ,  bekerja  sama dengan  pemementah  setempat  untuk    menerbitkan  himbauan  dan  aturan memperkuat keberadaan LKMS.

## Rekomendasi
Perlu  upaya  sosialisai  penanaman  nilai-nilai  ekonomi  syariah  atau  proses ideologisasi kepda masyarakat yang melibatkan Tungku Tigo Sajarangan , melalui tiga pendekatan. Pertama , aplikasi nilai Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, seperti  mempraktikkan  prinsip  kerja  sama  antar  pebisnis  dan  lembaga  ekonomi syariah. Kedua ,  edukasi  publik  melalui  kampanye  ekonomi  syariah  yang  efektif
dan  berkesinambungan,  termasuk  penanaman  nilai-nilai  ke-ekonomisyariahan sejak  dini,  dan ketiga ,  pengembangan  kurikulum  pendidikan  ekonomi  syariah pada semua level pendidikan, termasuk pendidikan dasar dan menengah.
Dibutuhkan  sinerji  antara  unsur Tungku  Tigo  Sajarangan dan  dengan LKMS  dalam  upaya  sosialisasi  dan  identifikasi,  serta  internalisasi  nilai-nilai ekonomi syariah.

## Catatan
1 Midawati  dan  Amriah  Buang,  “ The  Entrepreneurship  of  Minangkabau  Women ”,  dalam Malaysia Journal of Society and Space 10 Issue 5 (188 – 202) 189, 2014, ISSN 2180-2491, h. 189
2 Erni Hastuti, (at.al), “Local Wisdom of Economics and Business  Overseas Traders Minang Community  in  Jakarta , ” International  Journal  of  Humanities  and  Social  Science  Vol.  5,  No.  5; May 2015, h. 126.
3 Fauzan,    “Pengaruh  Religiusitas  Terhadap  Etika  Berbisnis  (Studi  pada  Rumah  Makan Padang  di  Kota  Malang)”,    dalam  Jurnal  Manajemen  dan  Kewirausahaan,  Vol.15,  NO.  1,  Maret 2013, ISSN 1411-1438, h. 63.
4 Gani,  Erizal, Pantun  Minangkabau  dalam  Perspektif  Budaya  dan  Pendidikan ,  (Padang: UNP  Press,  2010),  h.  110.  Kuatnya  kearfian  lokal  masyarakat  Minangkabau,  antara  lain  terlihat dalam  komitmen  mempertahankan  dominasi  pribumi  pada  pusat-pusat  perdagangan    di  kota propinsi  dan  seluruh  kota  kabupaten.  Aturan  kearifan  lokal  yang  sangat  ketat  melarang    menjual tanah    kaum  menjadi  tembok  penghalang  masuknya  dominasi  etnis  lain,  misalnya  etnis  China, seperti yang terjadi pada beberapa kota besar di Indonesia.
5 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesi a, cet. 1 Edisi IV ,  Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
6 RX.  Rahyono, Kearifan  Budha  Dalam  Kata ,    (Jakarta:  Wedatama  Widyasastra,  2009),  h. 22.
7 Meliono  Irmayanti, Understanding  the  Nusantara  Thought  and  Local  Wisdom ,    dalam International Journal for Historical Studies ,  Vol. 6, No. 2, Maret 2011, h. 2. Dilihat dari segi sifat dan  fungsinya,  istilah  kearifan  lokal  agaknya  sama  dengan  terminologi al-„a>dah    wa  al-„urf dalam kajian Us}ul Fiqh (teori hukum Islam). Meskipun demikian, perlu ditegaskan di sini,  tidak semua  kearifan  lokal,  adat  atau  budaya  dapat  dikatakan al-urf. Kearifan  lokal    adalah  sinonim dengan  adat,  di  manapun  dan  apapun  namanya,  tetapi  belum  tentu  „ urf.  Al-„Urf hanya  terkait dengan tradisi atau kultur yang baik saja, tidak bertentangan dengan syariat. Karena,   lafal al- „urf itu  berasal akar kata yang sama dengan al-ma‟ruf ,  dan digunakan Alquran dalam beberapa tempat, namun terbatas hanya untuk sesuatu yang baik. Lihat, misalnya: al-Baqarah/2:  232, 233, 234;  al-A„raf/7:199; Ali „Imra>n/3: 104, 110, 114.
8 Samsul  Maarif, et.al ,  “Kearifan  Lokal  Sebagai  Sarana  dan  Target  Community  Building untuk  Komunitas  Ammatoa”,    dalam  Jurnal  Sekolah  Pascasarjana  UGM  “ Masyarakat, Kebudayaan dan Politik” , Vol. 26, No.3, tahun 2013, h. 179
9 Bahkan,  masyarakat    Jepang  yang  tergolong    sebagai  penduduk  negara  maju    telah  diakui peranan  budayanya  sebagai  konsep  pengendalian  yang  efektif.  Lihat:  Abdul  Kahar,    “Konstruksi Konsep  Sistem  Pengendalian  Manajemen    Pangngadereng  Berbasis  Nilai  Kearifan  Lokal,” (Disertasi Universitas Brawijaya, 2012), h. 2
10 Salmadanis  dan  Duski  Samad, Adat  Basandi  Syarak:  Nilai  dan  Aplikasinya  Menuju Kembali ke Nagari dan Surau , (Jakarta: Kartika Insan Lestari Press, 2003), h. 13.
11 Mantan  Ketua  Lembaga  Kerapatan  Adat  Alam  Minangkabau.  Lihat:  Idrus  Hakimy, Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minagkabau, (Bandung: Remaja Karya, 1988), h. 36.
12 Salmadanis dan Duski Samad, Adat ,  h. 73-74.
13 Ibid.
14 Idrus Hakimy, Rangkaian , h. 69.
15 Salmadanis dan Duski Samad, Adat ,  h. 80
16 Amir  MS, Adat  Minangkabau:  Pola  dan  Tujuan  Hidup  Orang  Minang. (Jakarta:  PT. Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 182.
17 Idrus,  Hakimy, Pokok-Pokok  Pengetahuan  Adat  Alam  Minangkabau, (Bandung:  Remaja Rosda Karya, 1997), h. 187.
18 Amir, Adat , 182.
19 Dalam bahasa Alquran diungkapkan dengan rah}mat li al-„a>lami>n (Q.S. al-An-biya 21: 108)
20 M. Taqi Usmani, An Introduction to Islamic Finance (Karachi Pakistan : Mehran Printers, 2002), h. 15.
21 Al-Baqarah/2:  201,  Q.S. An-Nisa>‟/4: 29,  Ar-Qas{}as}}/28: 77.
22 Amiur Nuruddin, Keadilan dalam Al-Quran, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008), h. 165.
23 Muhammad  Ayub, Understanding  Islamic  Finance;  A-Z  Keuangan  Islam, terj.  Aditya Wisnu  Pribadi,  (Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama,  2009),  h.  33-34.  Amiur  Nuruddin,  Guru Besar Ekonomi Islam, salah seorang pengagas   dan penggiat pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia,    mengingatkan    agar  umat  Islam  berperan  aktif  mengurus  dan  mengembangkan perekonomian  dan  sektor  bisnis  harus  dikendalikan  oleh  orang  beriman.  Lihat:  Amiur  Nuruddin, Bisnis Islam  Dalam  Perspektif  Al-Qura>n  dan  Al-Sunnah ,  Makalah,  disampaikan  pada International Confrence on Islamic Development ,  di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan tanggal  12 Juni 2015, h. 12
24 Lembaga  Keuangan  Mikro  adalah  lembaga  keuangan  yang  khusus  didirikan  untuk memberikan  jasa  pengembangan  usaha  dan  pemberdayaan    masyarakat,  baik  melalui  pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun  pemberian  jasa  konsultasi  pengembangan  usaha  yang  tidak  semata-mata  mencari keuntungan. (Lihat: Abdul Rahim  Abdul Rahman, Islamic Microfinance: A Missing Component in  Islamic  Banking ,  dalam  Jurnal  “Kyoto  Bulletin  of  Islamic  Area  Studies,  1-2  (2007),    h.  38). Selain itu, M. Mizanur Rahman  menambahkan, selain memberikan pinjaman kepada masyarakat ekonomi  rendah,  Lembaga  Keuangan  Mikro  juga    memiliki  dan  menyediakan  program  pelatihan untuk  pengembangan  keterampilan  diri  dan  kerja  mereka.  Lihat:  M.  Mizanur  Rahman,  Islamic Micro-Finance Programme And Its Impact On Rural Poverty Alleviation, dalam Jurnal “The The International Journal of Banking and Finance”, Vol. 7. No. 1: 2010, h. 119.
25 Karakteristik dimaksud, antara lain, (1) Keberadaan BMT lebih  dekat dengan masyarakat; (2) Persyaratan administrasi yang tidak serumit  lembaga keuangan bank; (3) Modal dikumpulkan dari  pendiri;  (4)  Landasan  sebaran  anggota  yang  kuat  sehingga  BMT  tidak  dikuasai  oleh perseorangan dalam jangka panjang; (5) Visi BMT bertujuan mewujudkan semangat kebersamaan akan  menumbuhkan  ikatan  emosional    antara  sesama  nasabah,  di  satu  sisi,  dan  antara  nasabah dengan  pengurus  di  sisi  lain.  Lihat:  Pusat  Ekonomi  Syariah  (Pkes), Tata  Cara  Pendirian  BMT , (Jakarta: Pkes Publishing, 2008), h. 4-5.
26 M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah ,  (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 326.
27 Hamzah, et.tal ,    “Analysis  Problem  of  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  (BMT)  Operation  in Pekanbaru Indonesia Using Analytical Network Process (ANP) Approach”,  dalam  International Journal of  Academic  Research in Business and Social Sciences, Vol. 3, No. 8 ISSN: 2222-6990, August 2013),  h. 1.
28 Ali  Sakti,  “Pemetaan  Kondisi  dan  Potensi  BMT:  Kemitraan  Dalam  Rangka  Memperluas Pasar dan Jangkauan Pelayanan Bank Syariah Kepada Usaha Mikro, dalam Jurnal al-Muzara‟ah, Vol. 1, No. 1, 2013, h. 17.
29 Hamzah, et.tal , Analysis, h. 1.
30 www.depkop.go.id,  website  resmi  Kementerian Koperasi  dan Usaha Keil dan  Menengah, data 2014, diakses 19 Desember 2015.
31 Ibid.
32 Alifiar,  Wali  Nagari  Pandai  Sikek  Kecamatan  X  Koto  Tanah  Datar,  wawancara  melalui telepon seluler tanggal 23 Februari 2016.
33 Wawancara  peneliti  dengan,  Hasneti  (pedagang  di  Pasar  Alai,  Padang),  melalui  telepon seluler  tanggal 19 Februari 2016.
34 Annuzul,  Tokoh  Masyarakat  dan  Pengurus  Mesjid Nurul  Mushthafa ,  Talamau  Oasaman Barat. Wawancara melalu telepon seluler tanggal 22 Februari 2016.
35 Oktariyadi S., Persepsi Tungku Tigo Sajarangan (Tesis Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang 2011), h. 115.
36 Zukriman  dan  M.  Sholeh  Lubis, Persepsi  Kelompok  Rujukan  Tungku  Tigo  Sajarangan Tentang  Produk  Bank  Syariah  Di  Pasaman  Barat, dalam      e-Jurnal  Apresiasi  Ekonomi,  Vol.  2, No. 1, Januari 2014, h. 13.
37 Harneti, Wawancara melalui telepon seluler tanggal 19 Februari 2016.
38 Fauzan, Wawancara melalui telepon seluler tanggal 22 Februari 2016.
39 Q.S. al-Baqarah/2:  283.
40 Q.S. al-Baqarah/2:  383.
41 Yayan Adisaputra, Wawancara melalui telepon seluler tanggal 22 Februari 2016.
42 Yusran  Lubis,  Kasi  MTQ  Kanwil  Kemenag  Sumbar    dan  Imam  Mesjid  Rara  Sumbar, Wawancara melalui telepon seluler tanggal 23 Februari 2016.
43 Alfiar, Wawancara melalui telepon seluler tanggal 23 Februari 2016.
44 Economists  typically  assume  that  market  behavior  is  motivated  primarily  by  material incentives,  and  that  economic  decisions  are  governed  mainly  by  self-interest  and  rationality. cognitive  psychologists  consider  an  interactive  process  where  several  factors  may  influence  a decision in a non-trivial way. These components include perception , which follows its own laws, as  well  as  beliefs  or  mental  models  for  interpreting  situations  as  they  arise .  Lihat:    Kahneman, Daniel  and  Vernon  Smith, Foundations  of  Behavioral  and  Experimental  Economics ,  (Sweden: Information Department, 2002), h. 16
45 Wawancara, tanggal 2 Juli 2016.

## Daftar Pustaka
Abdul  Rahman,  Abdul  Rahim, Islamic  Microfinance:  A  Missing  Component  in Islamic Banking , dalam Jurnal “Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 1-2,  2007.
Al  Arif,    M.  Nur  Rianto, Lembaga  Keuangan  Syariah ,    Bandung:  CV.  Pustaka Setia, 2012.
Alfiar, Wawancara melalui telepon seluler tanggal 23 Februari 2016.
Annuzul, Wawancara melalu telepon seluler tanggal 22 Februari 2016.
Ayub,    Muhammad, Understanding  Islamic  Finance;  A-Z  Keuangan  Islam, terj. Aditya Wisnu Pribadi,  Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesi a, cet.  1  Edisi IV ,  Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Fauzan,    “Pengaruh  Religiusitas  Terhadap  Etika  Berbisnis  (Studi  pada  Rumah Makan  Padang  di  Kota  Malang)”,    dalam  Jurnal  Manajemen  dan Kewirausahaan, Vol.15, NO. 1, Maret  2013, ISSN 1411-1438.
Fauzan, Wawancara melalui telepon seluler tanggal 22 Februari 2016.
Gani,  Erizal, Pantun  Minangkabau  dalam  Perspektif  Budaya  dan  Pendidikan , (Padang: UNP Press, 2010.
Hakim,    Abdul,  “Kearifan  Lokal  Dalam  Ekonomi  Islam,” Jurnal  AKADEMIKA, Volume 8, Nomor 1, Juni 2014 .
Hamzah, et.tal ,  “ Analysis Problem of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Operation in  Pekanbaru  Indonesia  Using  Analytical  Network  Process  (ANP) Approach” ,    dalam    International  Journal  of  Academic  Research  in Business  and  Social  Sciences,  Vol.  3,  No.  8  ISSN:  2222-6990,  August 2013.
Harneti, Wawancara melalui telepon seluler tanggal 19 Februari 2016.
Hastuti,    Erni, (at.al), “Local  Wisdom  of  Economics  and  Business    Overseas Traders  Minang  Community  in  Jakarta , ” International  Journal  of Humanities and Social Science Vol. 5, No. 5; May 2015 .
Idrus,  Hakimy, Pokok-Pokok  Pengetahuan  Adat  Alam  Minangkabau, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997.
------, Rangkaian  Mustika  Adat  Basandi  Syarak  Di  Minagkabau, Bandung: Remaja Karya, 1988.
Irmayanti,  Meliono, Understanding  the  Nusantara  Thought  and  Local  Wisdom , dalam International Journal for Historical Studies ,  Vol. 6, No. 2, Maret 2011.
Kahar,  Abdul,    “Konstruksi  Konsep  Sistem  Pengendalian  Manajemen Pangngadereng  Berbasis  Nilai  Kearifan  Lokal,”  Disertasi,  Universitas Brawijaya, 2012.
Kahneman,  Daniel  and  Vernon  Smith, Foundations  of  Behavioral  and Experimental Economics , Sweden: Information Department, 2002.
Kementerian  Agama  RI,. Al-Qur`an  dan  Terjemahnya, Jakarta:  Dirjen  Bimas Islam Direktotat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012.
Maarif,  Samsul, et.al ,  “Kearifan  Lokal  Sebagai  Sarana  dan  Target  Community Building  untuk  Komunitas  Ammatoa”,    dalam  Jurnal  Sekolah Pascasarjana  UGM  “ Masyarakat,  Kebudayaan  dan  Politik” ,  Vol.  26,
No.3, tahun 2013.
Midawati  dan  Amriah  Buang,  “ The  Entrepreneurship  of  Minangkabau  Women ”, dalam    Malaysia  Journal  of  Society  and  Space  10  Issue  5  (188  –  202) 189, 2014, ISSN 2180-2491.
MS,  Amir, Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001.
Nuruddin,  Amiur, Keadilan dalam Al-Quran, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008.
-------,  Bisnis Islam  Dalam  Perspektif  Al-Qura>n  dan  Al-Sunnah ,  Makalah, disampaikan  pada International  Confrence  on  Islamic  Development ,    di Universitas  Muhammadiyah  Sumatera  Utara  Medan  tanggal    12  Juni 2015
Pusat  Ekonomi  Syariah  (Pkes), Tata  Cara  Pendirian  BMT ,    Jakarta:  Pkes Publishing, 2008.
Rahman,  M.  Mizanur, Islamic  Micro-Finance  Programme  And  Its  Impact  On Rural Poverty Alleviation , dalam Jurnal  “The The International Journal of Banking and Finance”, Vol. 7. No. 1: 2010.
Rahyono,  RX., Kearifan  Budha  Dalam  Kata ,    Jakarta:  Wedatama  Widyasastra, 2009.
S.,  Oktariyadi., Persepsi  Tungku  Tigo  Sajarangan, Tesis  Program  Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang 2011.
Sakti,  Ali, “Pemetaan  Kondisi  dan  Potensi  BMT:  Kemitraan  Dalam  Rangka Memperluas  Pasar  dan  Jangkauan  Pelayanan  Bank  Syariah  Kepada Usaha Mikro , dalam Jurnal    al-Muzara‟ah, Vol. 1, No. 1, 2013.
Salmadanis  dan  Duski  Samad, Adat  Basandi  Syarak:  Nilai  dan  Aplikasinya Menuju  Kembali  ke  Nagari  dan  Surau ,  Jakarta:  Kartika  Insan  Lestari Press, 2003.
Sangaji,  Maryam,  “Penguatan  Eksistensi  Budaya  SASI  Sebagai  Upaya  Menjaga Keberlanjutan  Ekonomi:  Tinjauan  Perspektif  Modal  Sosial”,  Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2010.
Usmani, M. Taqi, An Introduction to Islamic Finance, Karachi Pakistan : Mehran Printers, 2002.
Wawancara  peneliti  dengan,  Hasneti  (pedagang  di  Pasar  Alai,  Padang),  melalui telepon seluler  tanggal 19 Februari 2016.
Wijayanto,  Andi,  “Kearifan Lokal Dalam Perspektif Bisnis di Indonesia”, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 26, No.3, tahun 2013.
www.depkop.go.id,  website  resmi  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Keil  dan Menengah, data 2014, diakses 19 Desember 2015.
Yayan Adisaputra, Wawancara melalui telepon seluler tanggal 22 Februari 2016.
Yusran  Lubis,  Kasi  MTQ  Kanwil  Kemenag  Sumbar    dan  Imam  Mesjid  Rara Sumbar, Wawancara melalui telepon seluler tanggal 23 Februari 2016.
Zukriman  dan  M.  Sholeh  Lubis, Persepsi  Kelompok  Rujukan  Tungku  Tigo Sajarangan Tentang Produk Bank Syariah Di Pasaman Barat, dalam   e- Jurnal Apresiasi Ekonomi, Vol. 2, No. 1, Januari 2014.