INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 13411-13425 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tantangan Akreditasi Sekolah di Era Digitalisasi Pendiidikan
Yumesri 1 ✉ , Suaidi 2 , Minah Elwida 3 , Sudur 4
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Email: yumisrii@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  peran  kunci  akreditasi  sekolah    dalam  upaya  menghadapi  era  digitalisasi pendidikan, dimana perubahan teknologi dan kompleksitas masyarakat menciptakan tantangan baru di tengah masyarakat Indonesia. Melalui metode studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana akreditasi  sekolah  dapat  disesuaikan  dengan  dinamika  era  baru,  memastikan  kualitas  dan  relevansi dalam  dunia  pendidikan.  Penerapan  akreditasi  sekolah  menjadi  penting  sebagai  solusi  dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi ketidakpastian dan perubahan yang cepat di era digitalisasi pendidikan.  Artikel  ini  menyoroti  dampak  akreditasi  sekolah  dalam  menjaga  standar  kualitas, mendorong inovasi kurikulum, memberikan manfaat berkelanjutan, dan memberikan jaminan kepada peserta  didik  dan  masyarakat.  Kesimpulannya,  akreditasi  sekolah  memainkan  peran  krusial  dalam memastikan  lembaga  pendidikan  tetap  adaptif,  relevan,  dan  berkualitas  di  tengah  transformasi masyarakat dan teknologi.
Kata Kunci: Akreditasi Sekolah, Digitalisai Pendidkan,Inovasi

## Abstract
This article discusses the key role of school accreditation in efforts to face the era of digitalization of education, where technological changes and societal complexity create new challenges in Indonesian society. Through the literature study method, this research explores how school accreditation can be adapted to the dynamics of the new era, ensuring quality and relevance in the world of education. Implementing school accreditation is important as a solution in preparing students to face uncertainty and rapid change in the era of digitalization of education. This article highlights the impact of school accreditation  in  maintaining  quality  standards,  encouraging  curriculum  innovation,  providing sustainable benefits, and providing assurance to students and the community. In conclusion, school accreditation plays a crucial role in ensuring educational institutions remain adaptive, relevant and of high quality amidst societal and technological transformation.
Keywords: School Accreditation, Digitalization of Education, Innovation

## PENDAHULUAN
Pendidikan  diharapkan  dapat  menghasilkan  manusia  yang  berkualitas  dan bertanggung  jawab  serta  mampu  menyongsong  kemajuan  pada  masa mendatang.Pendidikan  juga  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat karena kemajuan suatu bangsa juga dapat dilihat dari seberapa maju pendidikan yang dimiliki. Dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  mengembangkan  potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
SDM  masa  depan  yang  unggul  bisa  beradaptasi  dan  fleksibel  (Setiono,  2019) Sebagaimana diketahui bersama dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sekarang  banyak  perkembangan  menghasilkan,  kecerdasan  buatan  pekerjaan-pekerjaan bisa  digantikan  oleh  semuanya  ,Dalam  hal  ini  sebuah  harapan  warga  terhadap  sekolah dalam menghadapi pergantian kearah atensi mereka pada kenaikan mutu pendidikan di sekolah.  Sekolah  selaku  institusi  pencetak  sumber  energi  manusia  yang  mempunyai kompetensi  serta  bermutu  wajib  bekerja  secara  efisien  serta  efektif  selaku  kriteria produktivitas  sesuatu  organisasi.  Produktivitas  sekolah  jadi  sangat  berarti  serta  sesuatu perihal  yang  tidak  dapat  ditawar  lagi.Pendidikan  yang  bermutu  tentunya  tidak  dengan sendirinya akan hadir dalam setiap jenjang pendidikan, sehingga dalam menjamin mutu pendidikan pada sebuah sekolah harus ada yang namanya penjaminan mutu internal dan
penjaminan  mutu  eksternal.  Penjaminan  mutu  internal  dapat  dilakukan  langsung  oleh sebuah  institusi  pendidikan  dengan  cara  evaluasi  diri  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan penjaminan mutu eksternal pada sebuah sekolah/madrasah akan dilakukan dengan sebuah system  yang  dikenal  dengan  istilah  akreditasi.  Akreditasi  merupakan  kegiatan  penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah di tetapkan.

## METODE PENELITIAN
Penyusunan makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metode yang digunakan adalah study literature atau penelitian kepustakaan, yang mana akan mengkaji kembali  temuan  terdahulu  berkaitan  dengan  analisis  sistem  akreditasi  pendidikan  Islam. Penyusunan makalah menggunakan data sekunder yang berasal dari temuan atau kajian terdahulu yang dikutip sesuai kaidah ilmiah. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam  penelitian  adalah  analisis  diskriptif  kualitatif  yang  bertujuan  menganalisis  pokok permasalahan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengertian Akreditasi
Akreditasi sekolah merupakan suatu proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan suatu program pendidikan dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan  sebagai  bentuk  akuntabilitas  (Awaludin  2017).  Akreditasi  sekolah  merupakan kegiatan
Penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap  jenjang  dan jenis  pendidikan, berdasarkan kriteria  yang telah ditetapkan, sebagai bentuk  akuntabilitas  public  yang  dilakukan  secara  obyektif,  adil,  transparan,  dan komprehensif dengan menggunakan dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Akreditasi sekolah dapat memetakan mutu pendidikan berdasarkan Standar Nasional  pendidikan  serta  menjadi  acuan  dalam  peningkatan  mutu  dan  rencana pengembangan  sekolah/madrasah.  Akreditasi  merupakan  proses  penilaian  dengan indikator tertentu berbasis fakta, adapun tujuan diadakannya akreditasi sekolah/madrasah ialah  memberikan  informasi  tentang  kelayakan  sekolah/madrasah  dan  memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan.
Akreditasi  sekolah  merupakan  sesuatu  aktivitas  evaluasi  kelayakan  serta  kinerja sesuatu sekolah bersumber pada kriteria (standar) yang diresmikan serta dicoba oleh Badan
Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam wujud pengakuan peringkat kelayakan sebagaimana  diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  087/U/2002. Bersumber  pada  hasil  riset  yang  sudah  dipaparkan  di  atas,  butuh  paparkan  buat menanggapi rumusan permasalahan menimpa riset tentang akreditasi dalam tingkatkan produktifitas sekolah yang sudah dicoba oleh tiap lembaga pendidikan. Ada pula aspek yang dirinci dalam ulasan ini meliputi persiapan sekolah dalam mengalami akreditasi, upaya sekolah  penuhi  komponen  komponen  yang  telah  ditetapkankan  dalam  instrument akreditasi sekolah (8 standar evaluasi), tindak lanjut Sekolah dari hasil akreditasi, serta akibat ataupun pergantian sekolah sehabis penerapan akreditasi (BSNP, 2010). Maka padasarnya akreditasi merupakan system yang mampu untuk mengontrol kualitas mutu dalam suatu Lembaga Pendidikan agar  plembaga  Pendidikan tersebut memiliki standar  yang  bisa  di pertanggung jawabkan.
Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan tidak  dapat  dipisahkan  dari  suatu  organisasi,  baik  itu  organisasi  maupun  bisnis.Pada dasarnya  sumber  daya  manusia  adalah  orang-orang  yang  dipekerjakan  dalam  suatu organisasi sebagai perencana dan pelaksana sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi.  Pendidikan  menjadi  aspek  yang  paling  berpengaruh  dalam  pengembangan sumber daya manusia. Melalui pendidikan manusia dibentuk menjadi seorang yang berilmu (Limbong  et  al.,  2024),  Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian  Riset  dan  Teknologi mulai membangun system penjaminan mutu yang selanjutnya disingkat SPM Dikti yang terdiri dari tiga pilar, yaitu: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti). SPMI sebagai input dan  proses  sedangkan  SPME  atau  dikenal  dengan  Akreditasi  sebagai  output (Permendikbud  No  3  Tahun  2020).  Akreditasi  sekolah  mempunyai  pengaruh  atau konsekuensi  tidak  langsung  terhadap  prestasi  sekolah.  Berdampak  positif  bagi  seluruh siswa, khususnya meningkatkan kesadaran seluruh siswa sekolah dalam memberikan dan peningkatan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan dalam proses akreditasi serta kerja sama  yang  erat  antar  seluruh  bagian  sekolah  untuk  mewujudkan  sekolah  yang  terbaik (Rohman et al., 2024).

## B. Komponen-komponen Dalam Akreditasi
Adapun standar mutu pendidikan di Indonesia ditetapkan dalam suatu Standardisasi Nasional dan dikenal dengan Standar Nasional Pendidikan yang diatur  dalam Peraturan
Pemerintah No. 32 Tahun 2013. Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Amri, Riyantini, and Sohiron 2022).
Standar Nasional Pendidikan yang telah menetapkan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Indonesia tersebut yang meliputi:
1. Standar Isi
Pada standar isi juga mencakup ruang lingkup modul serta tingkatan kompetensi untuk menggapai kompetensi lulusan pada jenjang serta tipe pembelajaran tertentu. Standar Isi terdiri dari: (1) Dokumen kurikulum, (2) Ketersedian silabus buat tiap mata pelajaran, (3) Tersedianya silabus buat muatan lokal, konseling serta ekstrakurikuler, serta pengembangan diri, (4) Tersedianya rancangan  buat internalisasi kepribadian serta budaya bangsa, (5) Komponen penyusun kurikulum, (6) Mekanisme penataan kurikulum, (7) Prinsip penerapan kurikulum, (8) Beban belajar, (9) Pengesahan oleh pihak yang berwenang, (10) Kalender akademik.
2. Standar Proses
Dalam hal ini rencana pelaksanaan pembelajaran RPP merupakan rencana aktivitas pendidikan  tatap  muka  buat  satu  pertemuan  ataupun  lebih.  RPP  dibesarkan  dari silabus  buat  memusatkan  aktivitas  pendidikan  siswa  dalam  usaha  menggapai Kompetensi Dasar (KD). Tiap guru pada satuan pembelajaran berkewajiban menyusun RPP secara lengkap serta sistematis bersumber pada prinsip- prinsip: (1) Memikirkan perbandingan  orang, (2) Berpusat pada partisipan  didik, (3) Meningkatkan  budaya membaca serta menulis, (4) Menekankan pada keahlian aplikatif buat menciptakan partisipan  didik  yang  kompeten  cocok  dengan  keahliannya,  antara  lain mempraktikkan teaching factory, (5) Pemberian umpan balik serta tindak lanjut, (6) Keterkaitan  serta  antara  KD,  modul  pendidikan,  aktivitas  pendidikan,  Penanda Pencapaian  Kompetensi,  evaluasi,  serta  serta  sumber  belajar  satu  keutuhan,  serta pendidikan  mata  pelajaran  universal  wajib  menunjang  pencapaian  kompetensi kemampuan kejuruan.
3. Standar Kompetensi Lulusan
Pada standar kompetensi lulusan merupakan kriteria menimpa kualifikasi keahlian lulusan yang mencakup perilaku, pengetahuan, serta keahlian. Standar Kompetensi Lulusan digunakan selaku acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar evaluasi pembelajaran, standar pendidik serta tenaga kependidikan, standar fasilitas  serta  prasarana,  standar  pengelolaan,  serta  standar  pembiayaan.  Standar Kompetensi  Lulusan  terdiri  atas  kriteria  kualifikasi  keahlian  partisipan  didik  yang
diharapkan  bisa  dicapai  sehabis  menuntaskan  masa  belajarnya  di  satuan pembelajaran pada jenjang pembelajaran dasar serta menengah.
4. Standar Pendidik serta Tenaga kependidikan
Pada  standar  pendidik  serta  tenaga  kependidikan  di  dasar  ini  bersumber  pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  yang  meliputi  beberapa  aspek  yakni.  (1)  Pendidik  wajib  mempunyai kualifikasi  akademik  serta  kompetensi  selaku  agen  pendidikan,  sehat  jasmani  serta rohani,  dan  mempunyai  keahlian  buat  mewujudkan  tujuan  pembelajaran  nasional (pasal 28 ayat 1), yang diartikan dengan pendidik pada syarat ini merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi serta berkompetensi selaku guru, dosen, konselor, guru  pamong, widyaiswara, tutor,  instruktur, fasilitator serta  istilah  lain yang  cocok dengan  kekhususannya  dan  berpartisipasi  dalam  melaksanakan  pembelajaran.  (2) Kualifikasi akademik merupakan tingkatan pembelajaran minimun yang wajib dipadati oleh  seseorang  pendidik  yang  dibuktikan  dengan  ijazah  serta  ataupun  sertifikat kemampuan  yang  relevan  cocok  syarat  perundang-undangan  yang  berlaku.  (3) Kompetensi  selaku  agen  pendidikan  pada  jenjang  pembelajaran  dasar  serta menengah  dan  pembelajaran  anak  umur  dini  meliputi  (pasal  28  ayat  3):  (a) Kompetensi  pedagogic,  (b)  Kompetensi  karakter,  (c)  Kompetensi  professional,  (d) Kompetensi sosial. (4) Seorang yang tidak mempunyai ijazah serta ataupun sertifikat kemampuan. (5) Kualifikasi akademik serta kompetensi dalam bidang pengajaran.
5. Standar fasilitas serta prasarana
Dalam  hal  ini  menurut  Soetjipto  fasilitas  serta  prasarana  dalam  pendidikan merupakan seluruh barang bergerak ataupun tidak bergerak yang dibutuhkan buat mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Fasilitas serta prasarana ialah aspek pendukung yang membolehkan masyarakat  sekolah  berkontribusi  secara  optimal  dalam  peningkatkan  kualitas pembelajaran.  Sarana  dan  prasarana  pembelajaran  dapat  diucap  dengan  sarana sekolah.  Sarana  sekolah  ialah  sesuatu  usaha  yang  mencerminkan  penerapan kurikulum secara mudah sehingga partisipan didik memperoleh pengalaman belajar serta Latihan keahlian kejuruan yang mencukupi.
6. Standar pengelolaan
Dalam  standar  pengelolaan  pendidikan  ini  merupakan  kriteria  menimpa perencanaan,  ,  serta  pengawasan  aktivitas  pembelajaran  pada  tingkatan  satuan pembelajaran, kabupaten, kota, provinsi, ataupun nasional supaya tercapai efisiensi serta  daya  guna  penyelenggaraan  pembelajaran.  Standar  Pengelolaan  merupakan
standar  nasional  pendidikan  yang  berkaitan  dngan  perencanaan,  penerapan,  serta pengawasan aktivitas pembelajaran pada tingkatan satuan pembelajaran, kabupaten, kota,  propinsi,  ataupun  nasional  supaya  tercapai  efisiensi  serta  efektifitas penyelenggaraan  pembelajaran.  Pengelolaan  satuan  pembelajaran  pada  jenjang pembelajaran  dasar  serta  menengah  mempraktikkan  manajemen  berbasis  sekolah yang  ditunjukkan  dengan  kemandirian,  kemitraan,  partisipasi,  keterbukaan,  serta akuntabilitas.  Pengelolaan  sekolah  didasarkan  pada  perencanaan  program, penerapan rencana kerja, pengawasan serta penilaian, kepemimpinan sekolah, serta sistem  data  manajemen.  Sekolah  meningkatkan  perencanaan  program  mulai  dari penetapan visi, misi, tujuan, serta rencana kerja.
7. Standar pembiayaan
Pada  standar  pembiayaan  pendidikan  ini  merupakan  anggaran  minimum  yang dibutuhkan suatu satuan pembelajaran supaya bisa melakukan aktivitas pembelajaran sepanjang  satu  tahun.  Bayaran  disini  meliputi  bayaran  investasi,  bayaran pembedahan,  serta  bayaran  personal.  Standar  pembiayaan  diatur  dalam Permendiknas nomor 41 tahun 2007. Di permendiknas ini diatur bayaran minimum yang  wajib  dikeluarkan  buat  tiap  satuan  pembelajaran  serta  pula  tiap  jalan pendidikanya.  Pembiayaan  pembedahan  non  personalia  meliputi:  bayaran perlengkapan tulis sekolah (ATS), bayaran bahan serta perlengkapan habis gunakan (BAHP), bayaran pemeliharaan serta revisi ringan, bayaran energi serta jasa, bayaran transportasi  ataupun  ekspedisi  dinas,  bayaran  mengkonsumsi,  bayaran  asuransi, bayaran pembinaan siswa ataupun ekstra kurikuler, bayaran uji kompetensi, bayaran praktek kerja industri, serta bayaran pelaporan.
8. Standar penilaian
Dalam evaluasi bisa dikatan sebagai selaku proses pengumpulan serta pengolahan data buat mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik (Permendikbud Nomor. 66 Tahun 2013). Evaluasi ialah serangkaian aktivitas untuk mendapatkan, menganalisis, serta menafsirkan informasi tentang proses serta hasil belajar partisipan didik yang dicoba secara sistematis serta berkesinambungan, sehingga jadi data yang bermakna dalam  pengambilan  keputusan.  Evaluasi  bisa  dicoba  sepanjang  pendidikan berlangsung (evaluasi proses) serta sehabis pendidikan usai dilaksanakan ( evaluasi hasil/produk).(Kemendikbud 2013).
Berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi ini, pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi  Sekolah/Madrasah  (BAN-S/M)  sebagai  badan  evaluasi  mandiri  yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan dasar dan menengah
jalur  formal  dengan  mengacu  pada  standar  nasional  pendidikan.  Dengan kebijaksanaan  ini  diharapkan  pelaksanaan  akreditasi  sekolah/madrasah  dapat dilakukan  secara  objektif,  adil,  profesional,  komprehensif,  dan  transparan  sebagai bentuk  akuntabilitas  publik.  Dasar  hukum  pelaksanaan  akreditasi  sekolah  adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XVI Bagian Kedua pasal 60 tentang Akreditasi.
2. Peraturan  Pemerintah  No.  19  tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan pasal 86 dan 87.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 087/U/2002 tahun 2002 tentang akreditasi sekolah.
4. Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  nomor:  039/O/2003  tentang pembentukan  Badan  Akreditasi  Sekolah  Nasional  (BASNAS)  yang  bertugas menetapkan  berbagai  kebijakan  yang  terkait  dengan  pelaksanakan  akreditasi sekolah.
Adapun  prinsip-prinsip  yang  dijadikan  pijakan  dalam  melaksanakan  akreditasi sekolah/ madrasah adalah sebagai berikut.
1. Objektif
Akreditasi  sekolah  /  madrasah  pada  hakikatnya  merupakan  kegiatan  penilaian tentang  kelayakan  penyelenggaraan  pendidikan  yang  ditunjukkan  oleh  suatu sekolah/madrasah.  Dalam  pelaksanaan  penilaian  ini  berbagai  aspek  yang  terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya.
2. Komprehensif
Dalam  pelaksanaan  akreditasi  sekolah/madrasah,  fokus  penilaian  tidak  hanya terbatas  pada  aspek-aspek  tertentu  saja  tetapi  juga  meliputi  berbagai  komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh.

## 3. Adil
Dalam  melaksanakan  akreditasi,  semua  sekolah/madrasah  harus  diperlakukan sama  dengan  tidak  membedakan  sekolah/madrasah  atas  dasar  kultur,  keyakinan, social budaya, dan tidak memandang status sekolah/madrasah baik negeri ataupun swasta.
4. Transparan
Data  dan  informasi  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  akreditasi
sekolah/madrasah  seperti  kriteria,  mekanisme  kerja,  jadwal  serta  sistem  penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya.
5. Akuntabel
Pelaksanaan akreditasi sekolah / madrasah harus dapat dipertanggungjawabkan baik  dari  sisi  penilaian  maupun  keputusannya  sesuai  dengan  aturan  dan  prosedur yang telah ditetapkan.
6. Profesional
Pelaksanaan  akreditasi  sekolah  /  madrasah  dilakukan  oleh  orang-orang  yang memiliki  kompetensi  dan  integritas  yang  tinggi  di  bidang  akreditasi.  Akreditasi dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut: pengajuan permohonan akreditasi dari sekolah; evaluasi diri oleh sekolah; pengolahan hasil evaluasi diri; visitasi oleh asesor; penetapan hasil akreditasi; dan penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi.
Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem akreditasi meliputi:
a. Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M)
b. Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M)
Pelaksanaan  akreditasi  pada  dasarnya  dilakukan  pada  tingkat sekolah/madrasah  oleh  BAN-S/M.  Dalam  pelaksanaan  akreditasi  tersebut  BAN- S/M  dibantu  BAP-S/M,  sesuai  Permendiknas  Nomor  29  Tahun  2005.  Untuk keperluan tersebut, maka dibentuk BAP- S/M pada setiap provinsi.
c. Unit Pelakasana Akreditasi Sekolah (UPA-S/M) UPA-S/M membantu   BAP-S/M
d. Asesor
Asesor  adalah  tenaga  profesional  yang  telah  memenuhi  persyaratan  untuk diangkat dan ditugasi oleh BAN-S/M sebagai lembaga akreditasi untuk melakukan penilaian dan visitasi.
e. Sekolah/Madrasah (Awaludin, 2017).

## C. Dampak System Akreditasi
Dari tinjauan pungsi dan tujuan akreditasi adalah:
Tujuan  dari  akreditasi  sekolah  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional nomor: 087/U/2002 tahun 2002 adalah:
a. Untuk memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat dipergunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan.
b. Untuk  menentukan  tingkat  kelayakan  suatu  sekolah  dalam  penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
Sedangkan fungsi dari akreditasi sekolah adalah sebagai berikut:
a. Untuk  pengetahuan,  yaitu  dalam  rangka  mengetahui  bagaimana  kelayakan  dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait yang mengacu pada kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator tertentu.
b. Untuk  akuntabilitas,  yaitu  agar  sekolah  dapat  mempertanggungjawabkan  apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.
c. Untuk kepentingan pengembangan, yaitu agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.
Maka  dapat  diperoleh  banyak  manfaat  dari  Pelaksanaan  akreditasi  sekolah/madrasah diantaranya sebagai berikut:
a. Dapat  dijadikan  sebagai  acuan  dalam  upaya  peningkatan  mutu  Sekolah/Madrasah dan rencana pengembangan Sekolah/Madrasah.
b. Dapat dijadikan sebagai motivator agar Sekolah/Madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional.
c. Dapat dijadikan umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga Sekolah/Madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program Sekolah/Madrasah.
d. Membantu  mengidentifikasi  Sekolah/Madrasah  dan  program  dalam  rangka pemberian  bantuan  pemerintah,  investasi  dana  swasta  dan  donatur  atau  bentuk bantuan lainnya.
e. Bahan  informasi  bagi  Sekolah/Madrasah  sebagai  masyarakat  belajar  untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga dan dana.
f. Membantu Sekolah/Madrasah dalam  menentukan dan mempermudah kepindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru dan kerjasama yang saling menguntungkan.
Adapun dampak Akreditasi Sekolah terhadap Peningkatan Kinerja Sekolah Dari uraian di atas, dapat dilihat adanya hubungan antara akreditasi sekolah dengan penjaminan mutu pendidikan. Pada kenyataannya selain hubungan tersebut, akreditasi sekolah memberikan dampak atau akibat tidak langsung terhadap kinerja sekolah. Sekolah dengan akreditasi A tentu saja akan berusaha mempertahankan peringkat tersebut. Semua komponen sekolah pasti  tidak  rela  apabila  peringkat  sekolahnya  turun  menjadi  B  atau  C.  Untuk mempertahankan  suatu  prestasi  memang  lebih  sulit  daripada  meraih  suatu  prestasi. Diperlukan kesungguhan dan upaya terus menerus agar prestasi yang sudah diraih tidak
hilang begitu saja.
Akreditasi sekolah membawa dampak positif kepada seluruh warga sekolah, antara lain:
a. Tumbuhnya  kesadaran  dari  seluruh  warga  sekolah  untuk  memberikan  dan meningkatkan pelayanan sesuai dengan standar atau kriteria yang ditetapkan dalam proses akreditasi.
b. Meningkatnya kerjasama seluruh komponen sekolah untuk memberikan yang terbaik untuk sekolah.
Selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari akreditasi sekolah terhadap kinerja sekolah, antara lain:
1. Peningkatan  kinerja  dari  semua  komponen  sekolah  hanya  dilakukan  menjelang pelaksanaan akreditasi sekolah, setelah selesai akan kembali seperti semula.
2. Ada  sekolah  yang  melakukan  rekayasa  data  untuk  mencapai  nilai  akreditasi  yang diharapkan (Awaludin, 2017).

## D. Analisa Kebijakan Sistem Akreditasi
Bahwa  kebijakan  dibuat  untuk  menjadi  pedoman  dalam  bertindak,  mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Di era otonomi daerah kebijakan strategis yang diambil Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  adalah:  (1)  Manajemen  peningkatan  mutu  berbasis  sekolah  (School  Based Management), (2) Pendidikan yang berbasis pada partisipasi komunitas (communitybased education),  (3)  Dengan  menggunakan  paradigma  belajar  atau  learning  paradigma,  (4) Pemerintah juga mencanangkan pendidikan berpendekatan Broad Base Education System (BBE).Proses  implementasi  kebijakan  hanya  dapat  dimulai  apabila  tujuan-tujuan  dan sasaran-sasaran  yang  semula  bersifat  umum  telah  dirinci,  program-program  aksi  telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan  sasaran-sasaran  tersebut.Evaluasi  kebijakan  pendidikan  Era  Otonomi  masih  belum terformat secara jelas maka di lapangan masih timbul bermacam-macam metode dan cara dalam melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan.
Peningkatan mutu pendidikan adalah suatu isu sentral yang perlu diperhatikan secara terus  menerus.  Tidak  hanya  untuk  mencapai  standar  pendidikan,  namun  juga  untuk menjawab  tantangan  zaman,  menyikapi  tuntutan  dunia  modern  agar  lulusan  sebuah lembaga  pendidikan  menjadi  lebih  siap  menghadapi  keadaan  sebenarnya  di masyarakat.Peringkat Akreditasi madrasah berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditetapkan  peringkat  akreditasinya,  madrasah  diwajibkan  permohonan  akreditasi  ulang, sebelum 6 (enam) bulan masa berlakunya peringkat akreditasi berakhir, dan bagi madrasah
yang  peringkat  akreditasinya  berakhir  masa  berlakunya  dan  menolak  untuk  diakreditasi ulang  oleh  Badan  Akreditasi  Nasional  (BAN-S/M)  maka  akreditasi  yang  bersangkutan dinyatakan  tidak  berlaku.Akreditasi  merupakan  program  yang  telah  direncanakan  oleh pemerintah khususnya dan lembaga mandiri yang berwenang dalam program akreditasi dalam sebuah lembaga pendidikan baik formal maupun non formal dan hasil dari penilaian akreditasi  merupakan  pertanggungjawaban  pihak  madrasah  dengan  masyarakat  sekitar. Oleh  karena  itu  akreditasi  muncul  sebagai  salah  satu  program  yang  sangat  dibutuhkan demi meningkatkan kepercayaan siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar terhadap sebuah madrasah atau  lembaga pendidikan.  Hasil penilaian akreditasi dinyatakan  dalam bentuk pengakuan terakreditasi (Salas et al., 2023).
Pada  dasarnya  proses  tindak  lanjut  merupakan  (Setiyaningsih,  2016)  Secara  umum tujuan akreditasi sekolah merupakan : 1). Memberikan informasi tentangkelayakan program sekolah,  2).  Meberikan  pengakuan  kelayakan  program  sekolah,  3).  Memberikan rekomendasi tentang kualitas pendidikan kepada satuan pendidikan yang diakreditasi. Dari tujuan umum tersebut maka tindak lanjut dari setelah diakreditasi yang harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan adalah : 1). Kebiasaan seluruh perangkat sekolah untuk berorientasi pada  mutu  pendidikan,  2).  Membuat  rancangan  program  sekolah  yang  jauh  lebih meningkatkan  mutu  satuan  pendidikan,  3).  Penjaminan  mutu  pendidikan  melalui  sistim penjamin mutu internal (SPMI).(Karyanto et al., 2015) Bentuk lain dari tindak lanjut dari hasil akreditasi bisa juga dengan prosedur internal yang bersifat terpadu (holistic) dimana pada prosedur  ini  melibatkan  audit  internal  yang  secara  keseluruhan  merupakan  bagian  dari penjaminan mutu internal.
Langkah-Langkah yang dapat dilakukan :  1). Seluruh stekholder  satuan  pendidikan harus memiliki motivasi dan harapan yang sama denganrasa optimis mendapatkan nilai A, 2).  Seluruh  stekholder  satuan  pendidikan  harus  mempersiapkan  akreditasi  dengan kesungguhan, memiliki koordinasi, komunikasi yang baik, serta yang paling penting adalah pembagian  tugas  yang  jelas,  sehingga  dapat  mengerjakan  tugas  sesuai  dengan  jobs description masing-masing.Upaya Peningkatan Mutu PendidikanDalam dunia pendidikan mutu dan peningkatan mutu merupakan suatu keharusan dalam satuan pendidikan, dan merupakan tugas pokok yang harus dihadapi oleh  lembaga pendidikan.(Karyanto et al., 2015)Mutu  merupakan  suatu  konsep  yang  kompleks  sehingga  tidak  mudah  untuk didefenisikan  dan  diukur.Dalam  dunia  pendiikan  mutu  pendidikan  dapat  dilihat  dari beberapa sudut pandang : 1) Mutu dari sisi prestasi belajar, 2). Mutu dari sisi prosesnya, 3). Mutu dari sisi masukannya, 4) Mutu dari sisi efektifitas dan efisiensi pengelolaan lembaga penddiikan, 5). Mutu dari sisi relevansi dengan dunia kerja.Dari penjelasan tersebut dapat
kita pahami bahwa mutu dalam dunia pendidikan sangat kompleks, dan satuan pendidikan yang  berorientasi  peningkatan  mutu  tidak  hanya  melihat  dari  satu  aspek  saja,  satuan pendidikan harus mampu melihat konsep mutu secara meyeluruh sehingga peningkatan mutu  yang  diharapkan  dapat  tercapai.(Suryana,  2005)Kalau  kita  berpedoman  pada undang-undang yang berlaku serta peraturan pemerintah yang ada,sebenarnya akreditasi satuan  pendidikan  merupakan  satu  langkah  yang  memiliki  hakikat  penyediaan  layanan pendidikan  yang  bermutudan  kedudukan  dari  akreditasi  itu  adalah  sebagai  alat  ukur regulasi diri (self regulation). Maka akreditasi merupakan salah satu alat untuk mengukur kemampuan mutu satuan pendidikan yang ada disuatu daerah, sehingga kita mendapatkan gambaran dari mutu satuan pendidikan yang kita miliki.(Azizah & Witri, 2021).
Lembaga  pendidikan  juga  dapat  melaksanakan  akreditasi  dengan  lembaga independence lainnya yang memiliki kompeten dibidangnya.(Saad & Asnidar, 2020)Satuan pendidikan akan terus berupaya melaksanakan peningkatan perbaikan kualitas pendidikan yang sedang dijalani yang mencakup 8 standar pendidikan nasional. Tentunya berbagai persiapan akan dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mempertahankan kualitas satuan pendidikan,  serta  satuan  pendidikan  akan  terus  melakukan  pembinaan  dan  bimbingan terhadap  guru-guru  untuk  melakukan  perbaikan  secara  berkesinambungan  terhadap proses  pembelajaran.(Asopwan,  2018)Dalam  satuan  pendidikan,  akreditasi  memiliki beberapa  manfaat  :1).  Pedoman  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  dan  rancangan pengembangan pendidikan, 2). Sebagai panduang untuk pemberdayaan warga sekolah, 3). Sebagai bahan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah dan swasta dari sector dana dan dukungan tenaga profesionalisme.
Proses akreditasi satuan pendidikan juga memiliki manfaat bagi pemerintah daerah. Dengan  adanya  akreditasi  satuan  lembaga  pendidikan,  pemerintah  daerah  juga mendapatkan gambaran mutu pendidikan di daerah tersebut, sehingga akreditasi dapat dijadikan  acuan  dalam  pengambilan  kebijakan  dan  keputusan  bagi  pemerintah  daerah. Hasil  akreditasi  selalu  mendorong  untuk  meningkatkan  diri  dan  bekerja  keras  dalam memberikan  layanan  mutu  terbaik  bagi  pengguna  satuan  pendidikan  di  daerah tersebut.(Mardiana  et  al.,  2017).Dalam  proses,  satuan  pendidikan  harus  menciptakan suasana, iklim dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosesdur pelakasanaan pendidikan. Sebagai sarana dalam sebuah pengukuran dan penilaian  satuan  pendidikan,  tentunya  akreditasi  memiliki  dampak  yang  sangat  besar terhadap  satuan  pendidikan  yang  akan  semakin  berkembang  yang  sesuai  dengan perencanaan dari satuan pendidikan tersebut dan tujuan yang akan  dicapai dari  satuan pendidikan  tersebut.  (Azizah  &  Witri,  2021)Akreditasi  satuan  pendidikan  dalam
kenyataannya terkadang belum mampu memaksimalka mutu pendidikan, karena masih ada satuan  pendidikan yang memiliki akreditasi  rendah akan tetapi tidak merepresentasikan mutu dari mutu satuan pendidikan tersebut.
Proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan saat akreditasi terhadap seluruh aspek satuan pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan  yang  bermutu  serta  juga  harus  ada  motivasi  dan  dorongan  untuk memberdayakan sekolah yang di akreditasi, sehingga menghasilkan lulusan yang sesuai dengan  standar  pendidikan  yang  ditetapkan.Dari  penjelasan  tersebut  dapat  ditarik pemahaman bahwa dengan adanya proses akreditasi dari satuan pendidikan merupakan salah satu upaya yang efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan, dengan dilakukannya akreditasi  yang  objektif  maka  akan  memberikan  informasi  yang  valid  bagi  satuan pendidikan sehingga dapat mengambil kebijakan yang relevan terhadap kebutuhan dan peningkatan mutu satuan pendidikan tersebut.Peningkatan mutu dari satuan pendidikan dengan  akreditasidiharapkan  dapat  meningkatkan  mutu  sumber  daya  manusia  secara nasional.

## SIMPULAN
Berbagai  uraian  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  akreditasi sekolah  adalah  suatu  upaya  dari  pemerintah  untuk  menjamin  mutu  pendidikan  serta meningkatkan kinerja sekolah terutama dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Akreditasi Sekolah/madrasah bertujuan untuk memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan Standar Nasional  Pendidikan,  memberikan  pengakuan  peringkat  kelayakan,  serta  memberikan rekomendasi  tentang  penjaminan  mutu  pendidikan  kepada  program  dan  atau  satuan pendidikan  yang  diakreditasi.  Terdapat  dampak  positif  dan  dampak  negatif  dari penyelenggaraan  akreditasi  sekolah.  Hal  tersebut  sebaiknya  menjadi  koreksi  bagi penyelenggara  pendidikan  untuk  lebih  meningkatkan  sistem  yang  sudah  dijalankan. Selanjutnya,  pelaksanaan  akreditasi  diharapkan  dapat  mendorong  atau  menciptakan suasana kondusif bagi pertumbuhan pendidikan dan memberikan arahan untuk evaluasi diri yang berkelanjutan, serta sebagai perangsang untuk terus berusaha mencapai mutu yang  diharapkan  sehingga  secara  tidak  langsung  dapat  menjamin  mutu  pendidikan konsistensi kegiatan Meningkatkan komunikasi antara pihak yang berkaitan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amri,  Khoirul,  Safiyah  Riyantini,  and  Sohiron.  (2022).  Peran  Akreditasi  Sekolah  Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sumatera Selatan. Jurnal Ilmu Multidisiplin 1, no. 2: 408 – 21
Asrulla,  Asrulla,  Risnita  Risnita,  M.  Syahran  Jailani,  and  Firdaus  Jeka.  "Populasi  dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis." Jurnal Pendidikan Tambusai 7, no. 3 (2023): 26320-26332.
Asrulla,  Asrulla,  Tuti  Indriyani,  and  Firdaus  Jeka.  "TANTANGAN  MANAJEMEN  SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENDIDIKAN DI ERA SOCIETY 5.0." Jurnal Genta Mulia 15, no. 1 (2024): 161-178.
Asrulla,  Asrulla.  "Pengaruh  Pelatihan,  Pengalaman  Kerja,  dan  Reward  terhadap  Kinerja Tenaga Pendidik Pada Direktorat Pendidikan Nurul Islam Group Batam." Indonesian Journal of Islamic Educational Management 5, no. 1 (2022): 35-45.
Awaludin,  A.  A.  R.  (2017).  Akreditasi  Sekolah  Sebagai  Suatu  Upaya  Penjaminan  Mutu Pendidikan Di Indonesia. SAP (Susunan Artikel Pendidikan) 2, no. 1.
Jeka, Firdaus, Risnita Risnita, M. Syahran Jailani, and Asrulla Asrulla. "Kajian Literatur dalam Menyusun  Referensi  Kunci,  State  Of  The  Art,  dan  Keterbaharuan  Penelitian (Novelty)." Jurnal Pendidikan Tambusai 7, no. 3 (2023): 26466-26474.
Limbong,  Ayu  Miranda,  and  Masduki  Asbari.  "Transformasi  Standar  Nasional  dan Akreditasi  Pendidikan  Tinggi." Journal  of  Information  Systems  and  Management (JISMA) 3.1 (2024): 101-105.
Maulana, Muhamad Iqbal. "Peran Sistem Akreditasi dalam Meningkatkan Produktivitas di Lembaga Pendidikan." Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 2.1 (2022):
47-57..
Rohman,  Ainur,  Nurfathatul  Alfina,  and  Ahmad  Fauzan.  "STRATEGI  PELAKSANAAN SISTEM  PENJAMINAN  MUTU  EKSTERNAL  DI  SMA  IBRAHIMY  WONSGOREJO." MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1.3 (2024): 292-300.
Salas,  Mohamad  Kamil,  and  Muhammad  Iqbal  Murtadho.  "ANALISIS  KEBIJAKAN PENDIDIKAN  TERKAIT  PENINGKATAN  MUTU  DAN  STANDARISASI  (AKREDITASI) PENDIDIKAN  ISLAM  DI  INDONESIA." Jurnal  Pendidikan  Ilmiah  Transformatif  7.12 (2023).
Setiono, B. A. (2019). Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan, 9(2), 179-185.