## PELAKSANAAN PELAYANAN PENDAFTARAN CALON JEMAAH HAJI BERDASARKAN SISTEM KOMPUTERISASI HAJI TERPADU (SISKOHAT) DI KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN CIAMIS
Ihda Zahrotustsany ihda.zahrotus.tsany@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya masyarakat yang mendaftar calon jemaah haji  merasa  kecewa  atas  pelayanan  persyaratan  pendaftaran  yang  berbelit-belit.  Faktanya  masih banyaknya  pendaftar  yang  salah  dalam  mengumpulkan  persyaratan  mengakibatkan  terjadinya pulang  pergi  ke  kantor.  Selain  itu,  masih  seringnya  terjadinya  gangguan  internet,  yang mengakibatkan keterlambatan pelayanan sehingga terjadi penumpukan pendaftaran calon jemaah haji akibat waktu pelayanan lambat.
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan pendaftaran calon  jemaah  haji  berdasarkan  Sistem  Komputerisasi  Haji  Terpadu  (SISKOHAT)  di  Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ciamis. 2) Untuk mengetahui yang dapat menghambat pelaksanaan pelayanan  pendaftaran  calon  jemaah  haji  berdasarkan  Sistem  Komputerisasi  Haji  Terpadu (SISKOHAT)  di  Kantor  Kementrian  Agama  Kabupaten  Ciamis.  3)  Untuk  mengetahui  upaya mengatasi  hambatan  dalam  pelaksanaan  pelayanan  pendaftaran  calon  jemaah  haji  berdasarkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ciamis Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  metode  penelitian  kualitatif.  Teknik pengumpulan data yang dilakukan  penulis dalam  penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  diketahui  bahwa  pelayanan  pendaftaran calon  Jemaah  haji  berdasarkan  Sistem  Komputerisasi  Haji  Terpadu  (SISKOHAT)  di  Kementrian Agama  Kabupaten Ciamis  pada  dasarnya  sudah  dilaksanakan  dengan  baik.  Hambatan-hambatan yang  dihadapi  yaitu:masih  banyaknya  pendaftar  yang  belum  memahami  tentang  tata  cara pendaftaran  haji,  persyaratan  yang  diharuskan  data  sama,  tidak  adanya  anggaran  untuk sosialisasi, masih kurangnya budaya mengantri dan masih kurangnya pengetahuan jam pelayanan, tidak  adanya  tukang  parkir  yang  bertugas,  tidak  adanya  cadangan  komputer  dan  jika  adanya pemadaman  listrik,  jaringan  internet  yang  lama,  kurangnya  ketersediaan  ruangan  bagi penyimpanan  arsip  dan  tidak  adanya  ruangan  tunggu,  tidak  adanya  khusus  area  parkir  bagi pengguna  pelayanan  dan  kurang  luasnya  area  parkir.  Upaya  yang  dilakukan  yaitu:  adanya cadangan komputer, adanya alat pembangkit listrik, tersebut dilakukan dengan berkoordinasi pada pihak  yang  bersangkutan,  dengan  cara  berkomunikasi  dan  berkoordinasi  dengan  seksi  humas, dengan  cara  memberikan  petunjuk  arah,  dengan  mengusulkan  untuk  ruangan  tunggu  dan mengusulkan ruangan arsip, dengan cara perluasan area parkir, adanya tukang parkir, dan tempat parkir pegawai dengan pengguna pelayanan dipisah.
Kata Kunci: Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)

## A. PENDAHULUAN
Ibadah  haji  merupakan  rukun  islam kelima  yang  wajib dilaksanakan  oleh umat Islam yang  memenuhi  kriteria istitha’ah ,  antara  lain mampu  secara  materi,  fisik,  dan  mental. Dilatarbelakangi dengan adanya kenyataan bahwa  ibadah  haji  merupakan  ibadah  yang diminati masyarakat muslim, sehingga dari tahun ke  tahun  terus  terjadi  peningkatan  pendaftaran calon jemaah haji. Peningkatan minat melaksanakan  ibadah  haji  ini  memunculkan
dinamika dan problematika
dalam penyelenggaraan dan pelayanan haji.
Adapun  upaya  penyempurnaan  sistem penyelenggaraan  diselaraskan  dengan  tuntutan kemajuan  teknologi  dan  tingkat  pendidikan masyarakat serta disinergikan dengan manajemen modern. Paradigma baru dalam sistem manajemen modern tidak semata-mata mengedepan permasalahan-permasalahan
keuntungan  berorientasi,  tapi  sebagian  besar mengupayakan adanya  tenaga kerja yang memiliki  ilmu  pengetahuan,  kepuasan  pelanggan
dalam  hal  ini  jemaah  haji  dan  pemberdayaan sumber  daya  manusia/  tenaga  kerja.  Dengan adanya paradigma baru dalam sistem  manajemen modern  tersebut,  dapat  membantu  pemerintah untuk  mempermudah  calon  jemaah  haji  dalam melaksanakan  proses  ritual  ibadah  haji  dengan tertib  aman,  nyaman  dan  lancar  serta  memenuhi tuntutan syari’ah untuk memperoleh haji mabrur.
Menurut  Sinambela  (2014:  4)  pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai berikut :
Masyarakat  setiap  waktu  selalu  menuntut pelayanan  publik  yang  berkualitas  dan birokrasi,  meskipun  tuntutan  tersebut  sering tidak  sesuai  dengan  harapan  karena  secara empiris  pelayanan  publik  yang  terjadi  selama ini masih bercirikan :
1. Berbelit-belit
2. Lambat
3. Mahal
4. Melelahkan.
Masalah  tersebut  meliputi  dalam  proses memasukkan  data  dan  pencarian  terutama  bila belum  menggunakan  komputer  hal  tersebut  akan sulit dan membutuhkan waktu  yang tidak sedikit. Seperti  yang  dikemukakan  oleh    Sedarmayanti (2009: 58) sebagai berikut :
Perubahan  tingkat  penambahan  Informasi telah  terlihat  bahwa  teknologi  informasi merobah  sifat  kelangkaan  informasi  menjadi sifat  melimpah.  Tersediannya  informasi  bagi masyarakat  secara  luas menuntut  agar pimpinan organisasi peka terhadap perubahan- perobahan social yang sedang terjadi.
Kepekaan terhadap perubahan social
mempunyai  implikasi  dibidang  pendidikan dan  latihan,  bukan  saja  bagi  petugas operasional, tetapi  terutama bagi para pimpinan.  Pimpinan  organisasi  modern  tidak boleh “ketinggalan zaman” sepanjang pengetahuan mereka yang menyangkut kemajuan-kemajuan  yang  telah  dicapai  dalam pengatuan dan teknologi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diketahui masih  adanya  ketidakpuasan  masyarakat  dari pelaksanaan  pelayanan  pendaftaran  calon jemaah haji  berdasarkan  sistem  komputerisasi.  Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  indikator-indikator sebagai berikut:
1. Masih  adanya  masyarakat  yang  mendaftar calon  jemaah  haji  merasa  kecewa  atas pelayanan  persyaratan  pendaftaran  yang berbelit-belit.  Faktanya  masih  banyaknya pendaftar  yang  salah  dalam  mengumpulkan
persyaratan mengakibatkan terjadinya pulang pergi ke kantor.
2. Masih seringnya terjadinya gangguan internet,  yang  mengakibatkan  keterlambatan pelayanan  sehingga  terjadi  penumpukan pendaftaran  calon  jemaah  haji  akibat  waktu pelayanan lambat.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis tertarik  untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pelaksanaan Pelayanan  Pendaftaran  Calon  Jemaah  Haji Berdasarkan  Sistem  Komputerisasi  Haji Terpadu (SISKOHAT) di Kementrian Agama Kabupaten Ciamis”.

## B. LANDASAN TEORITIS
Terdapat prinsip pendukung yang
berpengaruh  langsung  terhadap  mutu  pelayanan publik  yang  diberikan.  Surjadi  (2012:  117) mengemukakan tentang prinsip pelayanan publik sebagai berikut :
1. Kesederhanaan
Prosedur  pelayanan  publik  tidak  berbelit- belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan
a. Persyaratan  teknis  dan  administrasi pelayanan publik;
b. Unit  kerja/pejabat  yang  berwenang  dan bertanggung  jawab  dalam  memberikan pelayanan  dan  penyelesaian  keluhan/ persoalan/  sengketa  dalam  pelaksanaan pelayanan publik;
c. Rincian  biaya  pelayanan  publik  dan  tata cara pembayaran.
3. Kepastian waktu Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan  dalam  kurun  waktu  yang  telah ditentukan.
4. Akurasi Produk  pelayanan  publik  diterima  dengan benar, tepat dan sah.
5. Keamanan Proses  dan  produk  pelayanan  publik  dapat memberikan  rasa  aman,  nyaman  dan kepastian hukum.
6. Tanggung jawab Pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau  pejabat  yang  ditunjuk  bertanggung jawab  atas  penyelenggaraan  pelayanan  dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana Tersedianya  sarana  dan  prasarana  kerja,
peralatan  kerja  dan pendukung lainnya  yang memadai termasuk penyediaan sarana
teknologi  telekomunikasi  dan  informatika (telematika).
8. Kemudahan akses
Tempat  dan  lokasi  serta  sarana  pelayanan yang  memadai,  mudah  dijangkau  oleh masyarakat dan dapat dimanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.
9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan Pemberian pelayanan harus bersikap disiplin,  sopan  dan  santun,      ramah,  dan memberikan pelayanan dengan ikhlas
10. Kenyamanan Lingkungan  pelayanan  harus  tertib,  teratur, disediakan  ruang  tunggu  yang  nyaman, bersih,  rapi,  lingkungan  yang  indah  dan sehat  serta  dilengkapi  dengan  fasilitas pendukung  pelayanan,  seperti  parkir,  toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

## C. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh penulis  adalah  metode  penelitian  kualitatif. Lamanya penelitian  yang penulis lakukan  kurang lebih  3  bulan,  terhitung  mulai  dari  bulan September  sampai  bulan  November  2016.Subjek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan
Pelayanan  Calon    Jemaah  Haji  Berdasarkan SISKOHAT  di  Kementrian  Agama  Kabupaten Ciamis. Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer  dan  data sekunder. Data  primer berwujud data  tentang  pelaksanaan  pelayanan  pendaftaran calon  jemaah  haji  berdasarkan  SISKOHAT  di Kantor  Seksi  Penyelenggara  Haji  Kementrian Agama  Kabupaten  Ciamis.  Sementara  itu  untuk data  sekunder  dalam  penelitian  ini  yaitu informasi-informasi mengenai pelaksanaan pelayanan  pendaftaran  calon  Jemaah haji
SISKOHAT  di  Kantor  Seksi  Penyelenggara  Haji
Kementrian  Agama  Kabupaten  Ciamis  yang didapat  dari  dokumen-dokumen  yang  berkaitan dengan hal tersebut. Adapun  instrumen  dalam  penelitian  ini adalah prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu sebagai berikut:
1. Kesederhanaan, dengan indikatornya sebagai berikut :
a. Pelaksanaan pelayanan calon jemaah haji tidak berbelit-belit.
b. Adanya penyederhanaan persyaratan pendaftaran calon Jemaah haji.
2. Kejelasan,  dengan  indikator  sebagai  berikut
:
a. Memberikan  penjelasan  tentang  dan  tata cara  pendaftaran  calon  Jemaah  haji dengan cara sosialisasi. b. Memberikan informasi hak dan kewajiban  bagi  penerima  pelayanan pendaftaran calon Jemaah haji.
3. Kepastian  waktu,  dengan  indikator  sebagai berikut :
a. Memberikan  kepastian  waktu  untuk hasil  pelayanan  pendaftaran  calon Jemaah haji.
b. Memberikan  kepastian  pemberangkatan haji  yang  akurat  kepada  pendaftar Jemaah haji.
4. Akurasi, dengan indikator sebagai berikut : a. Adanya  kepuasan  calon  jemaah  haji terhadap pelaksanaan pelayanan pendaftaran calon Jemaah haji.
b. Adanya  kepuasan  calon  jemaah  haji  atas ketepatan  pelayanan  pendaftaran  calon Jemaah haji.
5. Keamanan, dengan indikator sebagai berikut
: a. Memberikan keamanan terhadap keuangan yang disetorkan untuk pendaftaran calon Jemaah haji.
b. Memberikan rasa aman terhadap pengguna  pelayanan  pendaftaran  calon Jemaah haji.
6. Tanggung  jawab,  dengan  indikator  sebagai berikut :
a. Adanya  rasa  tanggung  jawab  staf pelayanan  pendaftaran  calon  Jemaah haji atas kelancaran pendaftaran.
b. Adanya  rasa  tanggung  jawab  staf pelayanan untuk menyelesaikan persoalan dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran calon Jemaah haji.
7. Kelengkapan  sarana  dan  prasarana,  dengan indikator sebagai berikut :
a. Adanya komputer yang memadai terhadap kelancaran pelayanan pendaftaran calon Jemaah haji. b. Adanya  sistem  komputer  yang  memadai dalam mendukung kelancaran pelayanan  pendaftaran  calon  Jemaah haji.
8. Kemudahan  akses, dengan indikator sebagai berikut :
a. Memberikan informasi persyaratan pendaftaran  calon  Jemaah  haji  melalui jaringan internet. b. Adanya kemudahan akses lokasi pelayanan  pendaftaran  calon  Jemaah haji oleh kendaraan umum.
9. Kedisiplinan,  kesopanan,  dan  keramahan, dengan indikator sebagai berikut:
a. Petugas memberikan pelayanan pendaftaran  kepada  calon  Jemaah  haji
sebagai  pengguna  pelayanan  bersikap sopan dan ramah.
b. Kedisiplinan staf pada pelayanan pendaftaran  calon  Jemaah  haji  tidak terlambat datang agar waktu dimanfaatkan dengan baik
10. Kenyamanan,  dengan  indikator  sebagai berikut :
a. Adanya  ruang  tunggu  yang  nyaman  bagi pendaftar calon Jemaah haji.
b. Adanya  fasilitas  parkir  yang  luas  bagi pendaftar calon  Jemaah haji Dalam  penulisan  ini  maka  peneliti menggunakan  alat  pengumpul  data  untuk memperoleh  data-data  di  lapangan,  seperti: observasi  dan  wawancara.  Analisis  data  dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan  analisis kualitatif. Selanjutnya Moleong, (1992:72) menyebutkan bahwa: “Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan”.

## D. HASIL

## PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Setelah  penulis  melakukan  penelitian mengenai  pelaksanaan  pelayanan  pendaftaran calon  Jemaah  haji  berdasarkan  SISKOHAT  di
Kementrian  Agama  Kabupaten  Ciamis,  dapat diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pelayanan  pendaftaran  calon  Jemaah  haji  di Kementrian  Agama  Kabupaten  Ciamis  belum berjalan  dengan  baik,  dalam  pelaksanaannya belum  sepenuhnya  menggunakan  prinsip-prinsip pelayanan publik (Surjadi:2012:117).
Faktor  yang  menjadi  penghambatan  di Kantor  Kementrian  Agama  Kabupaten  Ciamis dalam  pelaksanaan  pelayanan  pendaftaran  calon Jemaah haji adalah sebagai berikut.
1. Masih  banyaknya  pendaftar  yang  belum memahami tentang tata cara pendaftaran haji sehingga  terjadinya  pendaftar  yang  salah dalam  pendaftaran  pelayanan  dan  pengguna pelayanan  masih  ada  kesalahan  yang dihadapi  dalam  proses  pelayanan  dan validasi dari BANK ada masa aktifnya.
2. Persyaratan  yang  diharuskan  data  sama antara KTP, KK, Surat Nikah dan Ijazah/Akta  Kelahiran  dan  validasi  dari BANK  penyetor  uang  pendaftaran  calon Jemaah haji yang ada waktu kadaluwarsa ini merupakan faktor hambatan  yang ada  dalam penyederhanaan persyaratan pelayanan.
3. Tidak  adanya  anggaran  untuk  sosialisasi penjelasan tentang  dan tata  cara pendaftaran sehingga  terjadinya  pendaftar  yang  banyak bertanya  langsung  ke  Kantor  pelaksanaan
pelayanan  pendaftaran  calon  Jemaah  haji Kabupaten Ciamis.
4. Masih adanya pendaftar yang ingin didahulukan  dan  tidak  ingin  mengantri terlebih  dahulu  ini  merupakan  hambatan yang dihadapi.
5. Memaksa  ingin  dilayani  ketika  pelayanan sudah  tutup,  adanya  gangguan  jaringan internet dan sistem yang eror dari pusat.
6. Masa  tunggu  yang  terlalu  lama  menjadi banyaknya  pembatalan  haji  diakibatkan meninggal dunia.
7. Petugas  masih  ada  yang  mengobrol  (gosip) sedang melayani pengguna sehingga menghambat  proses  pelayanan  pendaftaran calon  Jemaah  haji  di  Kementrian  Agama Kabupaten Ciamis.
8. Tidak  adanya  tukang  parkir  yang  bertugas untuk  mengamankan  mengawasi  kendaraan bermotor pengguna pelayanan.
9. Kurangnya  kesadaran  petugas  terhadap  rasa tanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pelayanan  pendaftaran  calon  Jemaah  haji berdasarkan  Sistem  Komputerissasi  Haji Terpadu (SISKOHAT) di Kementrian agama Kabupaten Ciamis.
10. Kurangnya  kesadaran  petugas  terhadap  rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan  dalam  pelaksanaan  pelayanan pendaftaran calon Jemaah haji
11. Tidak  adanya  cadangan  jika  komputer  ada yang bermasalah dan jika adanya pemadaman listrik karena pelayanan pendaftaran calon Jemaah haji akan berhenti beroperasi.
12. Dengan  sistem  yang  eror,  jaringan  internet yang lama, dan adanya  gangguan alam  akan mengakibatkan pelayanan pendaftaran  calon Jemaah haji di Kementrian Agama
Kabupaten Ciamis akan terhambat. 13. Tidak adanya persyaratan yang di cantumkan  dalam  web  resmi  Kementrian Agama Kabupaten Ciamis.
14. Tempat  pelayanan  yang  berada  di  belakang dan  Kantor  Kementrian  Agama  Kabupaten Ciamis  kurang  strategis  tempatnya  menjadi pendaftar harus bertanya terlebih dahulu.
15. Petugas kurang menunjukan sikap sopan dan ramah  adalah  ketika  menghadapi  pelanggan yang karakternya yang berbeda-beda.
16. Kurangnya kesadaran dari petugas pelayanan  untuk  kedisplinan  agar  tidak datang terlambat.
17. Kurangnya ketersediaan ruangan bagi penyimpanan  arsip  dan  tidak  adanya
ruangan  tunggu  bagi  pengguna  pelayanan pendaftaran
18. Tidak  adanya  khusus  area  parkir  bagi pengguna pelayanan pendaftaran dan kurang luasnya  area  parkir  yang  disediakan  oleh Kementrian Agama Kabupaten Ciamis.
Upaya yang dilakukan petugas pelayanan pendaftaran  di  Kementrian  Agama  Kabupaten Ciamis  untuk  mengatasi  hambatan  dalam  proses pelaksanaan pelayanan pendaftaran calon Jemaah haji adalah sebagai berikut.
1. Saat  pelaksanaan  pelayanan  berlangsung ditimbulkan  karena  kesalahan  persyaratan pendaftaran dengan diupayakan oleh penjelasan  yang  rinci  dan  jelas  agar masyarakat  mengerti  dan  tidak  adanya kesalahan lagi.
2. Saat  terjadinya  kesalahan  persyaratan  yang tidak  terlalu  banyak  dikasih  dispensasi  agar pengguna  pelayanan  mendapat  nomor  porsi terlebih  dahulu  dan  perbaikan  persyaratan pendaftaran  calon  Jemaah  haji  disusulkan setelah  benar  sehingga  pengguna  pelayanan bisa mendapat nomor porsi terlebih dahulu.
3. Bekerja  sama  dengan  penyuluh  agama  agar disosialisasikan  kepada  masyarakat  dan mengajukan anggaran untuk kegiatan sosialisasi ke masyarakat.
4. Mengupayakan  agar  sistem  yang  digunakan atau  gangguan  yang  ada  di  betulkan secepatnya  agar  tidak  menghambat  proses pelayanan  pendaftaran  calon  Jemaah  haji, apabila petugas pelayanan masih memungkin melayani pendaftar  yang datang pada  jam  pelayanan  sudah  habis  akan dilayani oleh petugas.
5. Diadakannya  petugas  parkir  agar  kendaraan bermotor  lebih  aman  dan  adanya  satpam yang bertugas dilingkungan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ciamis.
6. Memberikan  penjelasan  dan  pengertian kepada  petugas  pendaftaran  calon  Jemaah haji  sehingga  menanamkan  rasa  tanggung jawab  akan  pentingnya  proses  pelayanan pendaftaran calon Jemaah haji, mengupayakan kelancaran pelayanan pendaftaran  calon  Jemaah  haji  dan  adanya laporan  harian  yang  diminta  oleh  Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ciamis.
7. Memberikan  sikap  menunjukan  atau  yang dapat  menumbuhkan  rasa  tanggungjawab untuk menyelesaikan persoalan dalam pelaksanaan  pelayanan  pendaftaran  calon Jemaah  haji.  Kemudian  tidak  ditemukan hambatan  yang  cukup  berarti.  Namun
demikian, petugas juga tetap berupaya untuk meningkatkan  serta  mempertahankan  rasa tanggungjawab tersebut.
8. Mengupayakan  adanya  cadangan  komputer, dan  adanya  alat  pembangkit  listrik  supaya tidak  menghambat  proses  pelaksanaan pendaftaran calon Jemaah haj di Kementrian Agama Kabupaten Ciamis.
9. Berkomunikasi  dan  berkoordinasi  dengana pihak  yang  bersangkutan  agar  proses pelayanan  pendaftaran  calon  Jemaah  haji berdasarkan  Sistem  Komputerisasi  Haji Terpadu (SISKOHAT) di Kementrian Agama Kabupaten Ciamis secepatnya berjalan dengan lancar.
10. Berkomunikasi  dan  berkoordinasi  dengan seksi  humas  agar  persyaratan  pendaftaran calon  Jemaah  haji  di  Kementrian  Agama Kabupaten  Ciamis  dapat  diketahui  melalui jaringan internet.
11. Mengusulkan untuk lokasi pelayanan pendaftaran  calon  Jemaah  haji  yang  lebih strategis dan memberikan petunjuk arah agar pengguna  pelayanan  pendaftaran  calon Jemaah haji langsung sampai pada lokasi.
12. Menunjukan  sikap  ramah  dan  sopan  kepada pengguna  pelayanan  pendaftaran  calon Jemaah  haji  adalah  petugas  mengupayakan dengan dapat mengendalikan diri sendiri.
13. Memberikan  penjelasan  dan  pengertian kepada  petugas  pendaftaran  calon  Jemaah haji  sehingga  menanamkan  rasa  kedisplinan akan pentingnya proses pelayanan pendaftaran  calon  Jemaah  haji  dan  adanya pengabsenan  yang  dilakukan  oleh  mesin dengan sistem komputer.
14. Mengusulkan  untuk  ruangan  tunggu  dan mengusulkan  ruangan  arsip  yang  sudah menumpuk  karena  pendaftar  yang  sangat banyak.
15. Mengusulkan perluasan area parkir, mengusulkan  adanya  tukang  parkir,  dan mengusulkan  tempat  parkir  pegawai  dan pengguna pelayanan.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  di  Kementrian  Agama  Kabupaten Ciamis tentang pelaksanaan pelayanan pendaftaran  calon  Jemaah  haji  berdasarkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dapat diambil beberapa kesimpulan.  Kesimpulan  tersebut  dipaparkan sebagai berikut :
1. Pelayanan  pendaftaran  calon  Jemaah  haji berdasarkan  SISKOHAT  di  Kementrian Agama  Kabupaten  Ciamis  pada  dasarnya sudah  dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  ini dibuktikan  dari  20  indikator  pelaksanaan pelayanan pendaftaran calon Jemaah haji, 14 indikator  tidak  dilaksanakan  dengan  baik sedangkan  6  indikator  dilaksanakan  dengan baik.
2. Hambatan-hambatan yang ditimbulkan dalam  pelaksanaan  pelayanan  pendaftaran sebagai berikut :  Masih  banyaknya  pendaftar  yang  belum memahami tentang tata cara pendaftaran  haji,  persyaratan  yang diharuskan  data  sama,  tidak  adanya anggaran untuk sosialisasi,  masih kurangnya budaya mengantri dan masih kurangnya  pengetahuan  jam  pelayanan, masa tunggu yang terlalu lama menjadi, tidak  adanya  tukang  parkir  yang bertugas, tidak adanya cadangan komputer  dan  jika  adanya  pemadaman listrik,  dengan  sistem  yang  eror, jaringan internet yang lama, dan adanya gangguan  alam  akan  mengakibatkan, tidak  adanya  persyaratan  yang  di cantumkan dalam web
resmi KEMENAG  KAB.  CIAMIS,  tempat pelayanan  yang  berada  di  belakang, kurangnya  ketersediaan  ruangan  bagi penyimpanan  arsip  dan  tidak  adanya ruangan  tunggu,  tidak  adanya  khusus area  parkir  bagi  pengguna  pelayanan dan kurang luasnya area parkir.
3. Upaya-upaya  untuk  mengatasi  hambatan- hambatan  dalam  pelaksanaan  pelayanan pendaftaran adalah sebagai berikut:
 Upayakan oleh penjelasan  yang rinci dan jelas  agar  masyarakat  mengerti,  saat terjadinya  kesalahan  persyaratan  yang tidak  terlalu  banyak  dikasih  dispensasi agar  pengguna  pelayanan  mendapat nomor  porsi  terlebih  dahulu,  yang dilakukan  dengan  cara  bekerja  sama dengan penyuluh agama dan mengajukan  anggaran  untuk  kegiatan sosialisasi ke masyarakat, yang dilakukan  untuk  usia  lanjut  dapat diajukan untuk percepatan pemberangkatan  haji,  dengan  cara diadakannya adanya laporan harian,adanya cadangan komputer, adanya  alat  pembangkit  listrik,  tersebut dilakukan  dengan  berkoordinasi  pada pihak  yang  bersangkutan,  dengan  cara
berkomunikasi dan berkoordinasi dengan  seksi  humas,  dengan  cara memberikan  petunjuk  arah,  dengan mengusulkan untuk ruangan tunggu dan mengusulkan  ruangan  arsip,  dengan cara  perluasan  area  parkir,  adanya tukang  parkir,  dan  tempat  parkir pegawai  dengan  pengguna  pelayanan dipisah. Setelah penulis mengamati dan mempelajari  mengenai  pelaksanaan  pelayanan pendaftaran  calon  Jemaah  haji  berdasarkan SISKOHAT  di  Kementrian  Agama  Kabupaten Ciamis,  maka  penulis  mencoba  memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut: 1. Melaksanakan perbaikan kualitas pelaksanaan  pelayanan  pendaftaran  calon Jemaah  haji  berdasarkan  SISKOHAT  di Kementrian Agama Kabupaten Ciamis.
2. Memberikan  penjelasan  atau  sosialisasi prosedur pelaksanaan pelayanan pendaftaran calon  Jemaah  disetiap  kecamatan  se-
Kabupaten Ciamis agar masyarakat mengetahui prosedurnya.
3. Menyelesaikan  pelayanan  pendaftaran  calon Jemaah haji secepat mungkin agar pengguna pelayanan merasa puas pelaksanaan pelayanan  pendaftaran  calon  Jemaah  haji berdasarkan  SISKOHAT  di  Kementrian Agama Kabupaten Ciamis.
4. Melarangkan dan  meniadakan segala bentuk pungutan  liar  dalam  pelaksanaan  pelayanan pendaftaran  calon  Jemaah  haji  berdasarkan Sistem  Komputerisasi  Haji  Terpadu  di Kementrian Agama Kabupaten Ciamis
5. Menerapkan  pola  pelaksanaan  pelayanan pendaftaran  calon  Jemaah  haji  terpadu  (satu atap  atau  satu  pintu)  antara  BANK  yang bekerjasama  dan  Seksi  Penyelenggaraan Haji  dan  Umrah  di  Kementrian  Agama Kabupaten Ciamis.
6. Menempatkan  petugas  yang  bertanggung jawab  melakukan  pengecekan  kelengkapan persyaratan  pelayanan  pendaftaran  calon
Jemaah haji di Kementrian Agama Kabupaten Ciamis.
7. Meningkatkan  sikap  sopan,  santun,  ramah saat  pelaksanaan  pelayanan  pendaftaran calon  Jemaah  haji  berdasarkan  SISKOHAT di Kementrian Agama Kabupaten Ciamis.
8. Mempunyai  ruang  tunggu  yang  nyaman, luas,  dan  sejuk  saat  pelaksanaan  pelayanan pendaftaran  calon  Jemaah  haji  berdasarkan
SISKOHAT di Kementrian Agama
Kabupaten  Ciamis  pengguna  pelayanan merasa nyaman.
9. Mempunyai  ruangan  arsip  tersendiri  agar dokumen  yang ada tidak memenuhi ruangan pelaksanaan  pelayanan  pendaftaran  calon
Jemaah  haji  berdasarkan  SISKOHATdi
Kementrian Agama Kabupaten Ciamis.
10. Adanya area parkir untuk pengguna
pelayanan  pendaftaran.  Dipisahnya  antara pengguna  pelayanan  pendaftaran  calon Jemaah  haji  dan  pegawai  Kementrian Agama Kabupaten Ciamis agar tidak adanya pengguna  pelayanan  pendaftaran  mengeluh tidak adanya parkir.

## DAFTAR PUSTAKA
Moleong.  2007. Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung : Rosda
Sedarmayanti.  2009. Dasar-Dasar  Pengetahuan Tentang Manajemen Perkantoran. Bandung : Mandar Maju Sinambela,  Poltak,  dkk. 2014. Reformasi
Pelayanan  Publik. Jakarta  :  PT  Bumi Aksara
Surjadi. 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung : Aditama.

## IDENTITAS PENULIS
Ihda Zahrotustsany. Tempat/tanggal lahir Ciamis, 01  Januari  1995.  Beralamat  di  Dusun  Babakan
RT 07/02 Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya  Kabupaten  Pangandaran.  Tercatat sebagai  mahasiswa  pada  Program  Studi  Ilmu Administrasi  Negara  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik Universitas Galuh.