Implementasi  Perencanaan Partisipatif Melalui Musrenbangdes Dalam Mewujudkan Program Gerdema Di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau
Gamaliel Hirung Ding 1 , DB. Paranoan 2 , Achmad Djumlani 3
Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Implementasi Perencanaan  Partisipatif  Melalui  Musrenbangdes  Dalam  Mewujudkan Program  Gerdema  Di  Kecamatan  Malinau  Utara  Kabupaten  Malinau. Analisis  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari empat bagian yaitu pengumpulan data, penyrdehanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.  Dari  hasil  analisa  yang  telah  dilakukan menunjukkan  bahwa    Implementasi  Perencanaan  Partisipatif  Melalui Musrenbangdes  Dalam  Mewujudkan  Program  Gerdema  Di  Kecamatan Malinau  Utara  Kabupaten  Malinau  telah  mampu  meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembangunan,  mulai  dari  tahapan pramusrenbangdes  sampai  tahap  musrenbangdes.  Penelitian  ini  telah dapat mengklasifikasikan dua hambatan atau kendala, yaitu keterbatasan sumber  daya  manusia  dan  tingginya  ego  masyarakat  dalam  proses perencanaan  partisipatif.  Kendala  sumber  daya  manusia,  dibutuhkan pelatihan  yang  intensif  bagi  aparat  desa.  Kendala  ego  masyarakat diperlukan  sistem  penentuan  skala  prioritas  dalam  hal  pembobotan ranking,  yang  disepakati  oleh  semua  komponen  di  masyarakat. Dibutuhkan  komitmen  dan  konsistensi  Pemerintah  Daerah  dan  stake holder  yang  ada  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam proses  perencanaan  pembangunan  dalam  mewujudkan    kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau.
Kata Kunci: Implementasi, partisipasi, perencanaan, musyawarah
Pendahuluan
Seiring dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang  otonomi  daerah  yang  kemudian  diperbarui  dengan  undang-undang nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah,  paradigma  birokrasi  di Indonesia  mengalami  perubahan  dari  paradigma  pemerintahan  yang sentralistik ke arah desentralistik. Pada kenyataannya desentralisasi diminati banyak  orang  karena  di  dalamnya  terkandung  semangat  demokrasi,  yang ujungnya dapat meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan  pemerintahan  termasuk  di  dalamnya  penyelenggaraan pembangunan (Arif, 2006:23).
Kondisi  tersebut  merupakan  sejarah  baru  bagi  bangsa  Indonesia karena  untuk  pertama  kali  memiliki  Undang-undang  Perencanaan Pembangunan  Nasional  yaitu  dengan  ditetapkannya  UU  Nomor  25  Tahun
1 Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
2 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
3 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, karena selama ini perencanaan  pembangunan  di  daerah  diatur  di  tingkat  Menteri  misalnya Kepmendagri  Nomor  9  Tahun  1982  tentang  Pedoman  Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Daerah (P5D).
Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  tersebut,  salah  satu tahapan  perencanaan  dan  penganggaran  yang  harus  dilakukan  di  tingkat daerah  adalah  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang). Musrenbang  merupakan  forum  lintas  pelaku  dimana  masyarakat  bisa berpartisipasi  dalam  perencanaan  dan  penganggaran  pembangunan khususnya  di  daerah.  Dalam  Musrenbang  perencanaan  dari  tingkat desa/kelurahan (Musrenbangdes),
kecamatan (Musrenbangkec), kabupaten/kota  (Musrenbangda)  hingga  level  nasional  dilakukan  melalui forum  musyawarah.  Musrenbang  merupakan  salah  satu  wahana  yang bertujuan  mengoptimalkan  partisipasi  masyarakat.  (Surat  Bersama  Menteri Negara  Perencanaan  Pembangunan/Kepala  Bappenas  dan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor:  0259/M.PPN/I/2005  tanggal  20  Januari  2005  Perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang tahun 2005).
Musrenbang  sebagai  forum  antar  pelaku  dilaksanakan  dalam  rangka menyusun rencana  kerja pemerintah daerah. Musrenbang yang diawali dari Desa  melalui  Pramusrenbangdes  dilaksanakan  setiap  tahun  oleh  para pemangku  kepentingan,  dalam  hal  ini,  pihak  yang  berkepentingan  untuk mengatasi  masalah  dilevel  masing-masing  dan  pihak  yang  akan  terkena dampak  hasil  musyawarah  untuk  menyepakati  rencana  kegiatan  tahun anggaran berikutnya.
Implementasi  kebijakan  pada  prinsipnya  adalah  cara  agar  sebuah kebijakan  dapat  mencapai  tujuannya,  tidak  lebih  dan  tidak  kurang.  Pada prinsipnya  ,  tujuan  kebijakan  adalah  melakukan  intervensi.  Implementasi kebijakan  sebenarnya  adalah  tindakan  dari  intervensi  itu  sendiri  (Riant Nugroho,2004).  Sebagaimana    Salusu,  menyatakan  bahwa  implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan. Dan Van Meter Van Horn (Subarsono,2005)  menambahkan bahwa implementasi kebijakan  merupakan tindakan  yang dilakukan  oleh pemerintah dan swasta baik  secara  individu  maupun  secara  kelompok  yang  dimaksudkan  untuk mencapai tujuan.
Setelah  sebuah  kebijakan  publik  dirumuskan,  baik  menyangkut program  maupun  kegiatan-kegiatan,  makan  tahapan  selanjutnya  adalah tidakan  pelaksanaan  atau  implementasi.  Kebijakan  publik  yang  tidak diimplementasikan  hanya  menjadi  sebatas  kumpulan  aturan  atau  kebijakan pemerintah  yang  tidak  berfungsi  sama  sekali.  Oleh  sebab  itu,  Wahab (1990:51)  mengemukan  bahwa  pelaksanaan  atau  implementasi  kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan.
Memperhatikan  pendapat  tersebut  diatas,  maka  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  implementasi  adalah  suatu  proses  yang  melibatkan sumber-sumber  yang  didalamnya  termasuk  manusia,  dana,  kemampuan
organisasional, baik pemerintah maupun swasta (individu ataupun kelompok untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  oleh  pembuat kebijakan), Idrawati Salino, 2007 :13.

## Perencanaan Pembangunan
Pengertian  perencanaan  memiliki  banyak  makna  sesuai  dengan pandangan  masing-masing  ahli  dan  belum  terdapat  batasan  yang  dapat diterima secara umum. Pengertian atau batasan perencanaan tersebut antara lain sebagai berikut :
1. Perencanaan  adalah  suatu  proses  mempersiapkan  secara  sistematis kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu. Oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada setiap jenis usaha manusia (Khairuddin, 1992 : 47).
2. Perencanaan  adalah  merupakan  suatu  upaya  penyusunan  program  baik program  yang  sifatnya  umum  maupun  yang  spesifik,  baik  jangka  pendek maupun jangka panjang (Sa’id & Intan, 2001 : 44 ).
Perencanaan  pembangunan  tidak  mungkin  hanya  dilakukan  diatas meja,  tanpa  melihat  kondisi  realitas  dilapangan.  Data  yang  ada  di  lapngan sebagai  data  primer  merupakan  bagian  penting  yang  harus  ada  dan digunakan  menjadi  bahan  dalam  kegiatan  perencanaan  pembangunan. Dengan  demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan  sebagai  suatu proses  perumusan  alternativealternatif  atau  keputusan-keputusan  yang didasarkan  pada  data-data  dan  fakta-fakta  yang  akan  digunakan  sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktifitas kemasyarakatan,  baik  yang  bersifat  fisik  (material)  maupun  nonfisik (mental/spiritual),  dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  lebih  baik . (Bratakusumah, 2004).
Solihin (2006), mengungkapkan tiga tahapan perencanaan pembangunan  yaitu  :  (1)  perumusan  dan  penentuan  tujuan,  (2)  pengujian atau  analisis  opsi  atau  pilihan  yang  tersedia,  dan  (3)  pemilihan  rangkaian tindakan  atau  kegiatan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan  dan telah  disepakati  bersama.  Dari  ketiga  tahapan  perencanaan  tersebut  dapat didefenisikan  perencanaan  pembangunan  wilayah  atau  dearah  sebagai berikut yaitu : suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku (aktor) baik umum  (publik)  atau  pemerintah,  swasta,  maupun  kelompok  masyarakat stakeholder  lainnya  pada  tingkatan  yang  berbeda  untuk  menghadapi  saling ketergantungan  dan  keterkaitan  aspek  fisik,  sosial,  ekonomi  dan  aspek lingkungan lainnya. Selanjutnya Adi (2003 : 81-82), pada perencanaan sosial tidak  ada  asumsi  yang  pervasif  mengenai  tingkat  intraktabilitas  ataupun konflik  kepentingan.  Dalam  perencanaan  sosial  klien  lebih  dilihat  sebagai konsumen  dari  suatu  layanan  (service),  dan  mereka  akan  menerima  serta memanfaatkan program dan layanan sebagai hasil dari proses perencanaan.
Untuk  mencapai  keberhasilan  pembangunan  tersebut,  maka  banyak aspek  atau  hal-hal  yang  harus  diperhatikan,  yang  di  antaranya  adalah keterlibatan  masyarakat  di  dalam  pembangunan.  Sanit  (dalam  Suryono,
2001:32)  menjelaskan  bahwa  pembangunan  dimulai  dari  pelibatan masyarakat.  Ada  beberapa  keuntungan  ketika  masyarakat  dilibatkan  dalam perencanaan  pembangunan,  yaitu, Pertama,  pembangunan  akan  berjalan sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Artinya  bahwa,  jika  masyarakat dilibatkan  dalam  perencanaan  pembangunan,  maka  akan  tercipta  kontrol terhadap  pembangunan  tersebut. Kedua,  pembangunan  yang  berorientasi pada  masyarakat  akan  menciptakan  stabilitas  politik.  Oleh  karena masyarakat  berpartisipasi  dalam  perencanaan  pembangunan,  sehingga masyarakat  bisa  menjadi  kontrol  terhadap  pembangunan  yang  sedang terjadi.

## Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Ndraha  (1990  :  104)  menyatakan  bahwa,  dalam  menggerakkan perbaikan  kondisi  dan  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat,  maka perencanaan  partisipasi  harus  dilakukan  dengan  usaha  :  (1)  perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata (felt need), (2) dijadikan  stimulasi  terhadap  masyarakat,  yang  berfungsi  mendorong timbulnya  jawaban  (response),  dan  (3)  dijadikan  motivasi  terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah laku (behavior). Dalam perencanaan yang partisipatif (participatory planning), masyarakat dianggap sebagai mitra dalam perencanaan yang turut berperan serta secara aktif baik dalam  hal  penyusunan  maupun  implementasi  rencana,  karena  walau bagaimanapun  masyarakat  merupakan  stakeholder  terbesar  dalam penyusunan sebuah produk rencana.
Suzetta (2007), sebagai cerminan lebih lanjut dari demokratisasi dan partisipasi  sebagai  bagian  dari  good  governance  maka  proses  perencanaan pembangunan  juga  melalui  proses  partisipatif.  Pemikiran  perencanaan partisipatif  diawali  dari  kesadaran  bahwa  kinerja  sebuah  prakarsa pembangunan  masyarakat sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan  prakarsa  tersebut.  Sejak  dikenalkannya  model  perencanaan partisipatif,  istilah  “stakeholders”  menjadi  sangat  meluas  dan  akhirnya dianggap sebagai idiom model ini.
Menurut  Cahyono  (2006),  proses  perencanaan  pembangunan berdasarkan  partisipasi  masyarakat  harus  memperhatikan  adanya kepentingan  rakyat  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat,  sehingga  itu  dalam  proses  perencanaan  pembangunan partisipasi  ada  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  antara  lain  :  (1) perencanaan program harus berdasarkan fakta dan kenyataan dimasyarakat, (2)  Program  harus  memperhitungkan  kemampuan  masyarakat  dari  segi teknik,  ekonomi  dan  sosialnya,  (3)  Program  harus  memperhatikan  unsur kepentingan kelompok dalam masyarakat, (4) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan  program  (5)  Pelibatan  sejauh  mungkin  organisasi-organisasi yang  ada  (6)  Program  hendaknya  memuat  program  jangka  pendek  dan jangka panjang, (7) Memberi kemudahan untuk evaluasi, (8) Program harus memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat dan tenaga yang tersedia.
Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang melibatkan semua (rakyat)  dalam  rangka  memecahkan  masalah yang  dihadapi  yang  bertujuan untuk mencapai kondisi  yang diinginkan,. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh  Abe  (2002:81)  sebagai  berikut  :  Perencanaan  partisipatif  adalah perencanaan  yang  dalam  tujuannya  melibatkan  kepentingan  rakyat,  dan dalam  prosesnya  melibatkan  rakyat  (baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung).  Tujuan  dan  cara  harus  dipandang  sebagai  satu  kesatuan.  Suatu tujuan  untuk  kepentingan  rakyat  dan  bila  dirumuskan  tanpa  melibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat.
Model Perencanaan Partisipatif  Program GERDEMA di Kabupaten Malinau GERDEMA  adalah  gerakan  bersama  seluruh  pemangku  kepentingan untuk  mewujudkan  visi  dan  misi  Kabupaten  Malinau  yang  Aman,  Nyaman dan  Damai  dengan  mengutamakan  pembangunan  desa.  GERDEMA menempatkan  desa  dan  masyarakat  desa  sebagai  pelaku  utama pembangunan.  Seluruh  rangkaian  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan  didasarkan  pada  kepercayaan  sepenuhnya  kepada  rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang harus menikmati kesejahteraan.
Paradigma  GERDEMA  juga  merupakan  pembaharuan  dari  paradigma pembangunan  sebelumnya,  dan  juga  sebagai  wujud  konsistensi  dalam penerapan  Undang-Undang  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah yang menempatkan desa sebagai suatu daerah otonom. Penetapan GERDEMA sebagai paradigma baru pembangunan Kabupaten Malinau menegaskan dan sekaligus meluruskan cita-cita otonomi desa.
GERDEMA menegaskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih bertumpu pada inisiatif dan partisipasi masyarakat desa.  Pemerintah  desa  mempunyai  kebebasan  dan  kemandirian  untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan pembangunan  dengan  dukungan  sumber  pendanaan  tertentu  dalam  upaya meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  mendorong  kemajuan desa.  Setiap  desa  memiliki  kewenangan  dan  kebebasan  yang  bertanggung jawab  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  desa,  dan  Pemerintah Kabupaten dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah  desa  untuk  mengatur  dan  mengurus  penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam  konsep  GERDEMA,  pelaksanaannya  dibagi  beberapa  tahapan dimana  tahap  perencanaan  menjadi  tahapan  yang  penting.  Dalam  Tahap perencanaan  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  menjamin  keterkaitan  dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan  melalui  penyusunan  dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Desa  (RPJMDesa),  Rencana  Kerja  Pembangunan  Desa  (RPKDesa) dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa);  serta  penyusunan berbagai peraturan desa.

## Jenis Penelitian
Sesuai  dengan  fokusnya,  penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian kualitatif, untuk menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak  atau  sebagaimana  adanya  ( fact finding).  Sebagaimana  menurut  Nawawi  (1990  :  64),  bahwa  metode penelitian  deskriptif  yaitu  metode  penelitian  yang  memusatkan  perhatian pada  masalah  atau  fenomena  yang  ada  pada  saat  penelitian  dilakukan  atau amsalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah  yang  diselidiki  sebagaimana  adanya  diiringi  dengan  interpretasi yang rasional dan akurat.
Fokus Penelitian
Menurut Moleong (2002) penentuan fokus penelitian akan membatasi studi,  sehingga  penentuan  tempat  penelitian  menjadi  layak  dan  penentuan fokus penelitian yang tepat akan mempermudah menyaring informasi secara tepat. Jadi ketajaman analisis penelitian dapat dipengaruhi oleh kemampuan kita dalam menentukan fokus penelitian. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Implementasi Kebijakan Perencanaan Partisipatif  dalam  Mewujudkan  Program  GERDEMA    di  Kecamatan  Malinau Utara Kabupaten Malinau, dan mengetahui faktor penghambat implementasi Kebijakan  Perencanaan  Partisipatif  dalam  Mewujudkan  Program  GERDEMA di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau
Pembahasan
Perencanaan  partisipatif  model  pembangunan  Gerdema  memberikan porsi  yang  sangat  besar  pada  keterlibatan  masyarakat  pada  setiap perencanaan  pembangunan  desa  yang  tertuang  dalam  penetapan  RPJMDes, RKPDes  dan  APBDes.  RPJMDes  berlaku  untuk  jangka  waktu  lima  tahun, penyusunan RPJMDes dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan LPM dan  melibatkan  perwakilan  masyarakat  dalam  pembahasan  penetapan RPJMDes melaluoi forum Musrenbangdes. Kepala desa bersama dengan Bada Permusyawaratan  Desa  (BPD)  menyusun  penjabaran  RPJMDes  yang dituangkan  dalam  RKPDes  untuk  jangka  waktu  satu  tahun.  RKPDes  disusun berdasarkan  hasil  Musrenbangdes,  penyusunannya  dilakukan  melalui kegiatan  persiapan  dan  pelaksanaan.  Kegiatan  persiapan  diawali  dengan pembentukan  Tim  penyusunan  RKPDes  yang  ditetapkan  dengan  Keputusan Kepala  Desa.  Perencanaan  partisipatif  pada  tahap  penyusunan  RKPDes dengan  melibatkan  masyarakat  sebagai  Tim  penyusun  RKPDes  yang  terdiri dari  kepala  desa,  sekretaris  desa,  LPM,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama, pengurus TP-PKK dan KPM. Berpedoman dan mengacu pada hasil FP3D dan dimatangkan  dalam  mekanisme  Musrenbangdes,  sekretaris  desa  menyusun Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APBDes  yang  telah  disusun  bersama melalui mekanisme Musrenbangdes selanjutnya disampaikan kepada kepala desa untuk mendapat persetujuan.
Untuk selanjutnya akan dijabarkan analisa dan kajian terhadap fokus penelitian sebagai berikut:
Implementasi  pelaksanaan  perencanaan  partisipatif  pada  tahap  Pra- Musrenbangdes di wilayah kecamatan Malinau Utara
a. Prioritas kegiatan bidang ekonomi
FP3D  mebahas  prioritas  kegiatan  bidang  ekonomi,  terhadap  bidang ini setiap kegiatan akan diberikan kriteria penilaian berdasarkan manfaat bagi perekonomian masyarakat desa sebagai berikut:
1) Pengaruh  terhadap  kemiskinan  (sangat,  cukup,  berpengaruh  dan kurang)
2) Meningkatkan pendapatan (sangat, cukup, menghambat dan kurang)
3) Dirasakan oleh banyak orang (desa, RT, keluarga, individu)
4) Potensi yang mendukung (SDA, SDM, kelembagaan dan finansial) Pembahasan pada forum FP3D akan menghasilkan prioritas kegiatan bidang ekonomi berdasarkan ranking pada setiap kegiatan, perangkingan dilakukan dengan memberikan skor terhadap setiap rencana kegiatan.
Pada  model gerdema,  kami  selaku anggota LPM membuat  prioritas kegiatan  dibidang  ekonomi  dan  memberikan  skor  atau  nilai  pada  setiap kegiatan  tersebut.  Pemberian  nilai  atau  skor  secara  umum  didasarkan pada  manfaat  dan  dampak  bagi  peningkatan  sektor  ekonomi  masyarakat desa,  anggota  LP3MD  pada  tahap  ini  hanya  memberikan  pendampingan dalam  pemberian  gambaran,  arahan  sekaligus  bimbingan  kepada  kami terhadap setiap rencana kegiatan yang diusulkan
Gerdema  yang  menempatkan  masyarakat  desa  sebagai  obyek sekaligus subyek pembangunan memiliki ciri yang mengedepankan kosep perencanaan  pembangunan  secara  bottom-up,  setiap  kegiatan  yang ditetapkan  untuk  dibiayai  melalui  APBDes  maupun  APBD  semuanya berawal  dari  usulan  kegiatan  yang  dihasilkan  melalui  forum  Pra- Musrenbangdes.
b. Prioritas kegiatan bidang infrastruktur FP3D  membahas  prioritas  kegiatan  bidang  infrastruktur,  terhadap bidang  ini  setiap  kegiatan  akan  diberikan  criteria  penilaian  berdasarkan empat  criteria  yang  memberikan  manfaat  bagi  pemenuhan  hak masyarakat desa terhadap penyediaan infrastruktur sebagai berikut:
1) Tingkat kerusakan (sangat parah, cukup parah, kurang parah)
2) Pengaruh terhadap kemiskinan (sangat, cukup, berpengaruh, kurang)
3) Dirasakan oleh banyak orang (desa, RT, keluarga, individu)
4) Potensi yang mendukung (SDA, SDM, kelembagaan, financial) Pembahasan pada forum FP3D akan menghasilkan prioritas kegiatan bidang  pembangunan  infrastruktur  berdasarkan  rangking  pada  setiap kegiatan.  Perangkingan  dilakukan  dengan  memberika  skor  pada  tiap rencana  kegiatan  yang  diusulkan.  Keterlibatan  masyarakat  dalam
perencanaan pembangunan desa bidang infrastruktur dimulai pada tahap Pra-Musrenbang  dengan  membahas  dan  menentukan  secara  otonom dan aktif terhadap penetuan besaran skor pada setiap kegiatan yang diusulkan tersebut.
c. Prioritas kegiatan bidang sumber daya manusia FP3D  membahas  prioritas  kegiatan  bidang  sumber  daya  manusia, terhadap  bidang  ini  setiap  kegiatan  akan  diberikan  criteria  penilaian berdasarkan  empat  criteria  manfaat  bagi  pemenuhan  hak  masyarakat desa terhadap peningkatan sumber daya manusia sebagai berikut:
1) Pengaruh  terhadap  pemenuhan  hak  dasar  (sangat,  cukup, berpengaruh, kurang)
2) Meningkatkan pendapatan (sangat, cukup, menghambat, kurang)
3) Dirasakan oleh banyak orang (desa, RT, keluarga, individu)
4) Potensi yang mendukung (SDA, SDM, kelembagaan, financial) Pembahasan pada forum FP3D akan menghasilkan prioritas kegiatan bidang sumber daya manusia berdasarkan rangking pada setiap kegiatan. Perangkingan  dilakukan  dengan  memberika  skor  pada  tiap  rencana kegiatan yang diusulkan. Penentuan prioritas pada kegiatan sumber daya manusia  dilakukan  dengan  memberikan  skor  pada  setiap  kegiatan  yang diusulkan dalam RPJMDes dan RKPDes.
d. Prioritas kegiatan bidang pemerintahan FP3D  membahas  prioritas  kegiatan  bidang  pemerintahan,  terhadap bidang  ini  setiap  kegiatan  akan  diberikan  criteria  penilaian  berdasarkan empat  criteria  manfaat  bagi  pemenuhan  hak  masyarakat  desa  terhadap peningkatan sumber daya manusia sebagai berikut:
1) Pengaruh  terhadap  peningkatan  kinerja  atau  kebijakan  (sangat, cukup, berpengaruh, kurang)
2) Tingkat kebutuhan (sangat, mendesak, cukup, kurang)
3) Dirasakan oleh banyak orang (desa, RT, keluarga, individu)
4) Potensi yang mendukung (SDA, SDM, kelembagaan, financial) Pembahasan pada forum FP3D akan menghasilkan prioritas kegiatan bidang  pemerintahan  berdasarkan  rangking  pada  setiap  kegiatan. Perangkingan  dilakukan  dengan  memberika  skor  pada  tiap  rencana kegiatan yang diusulkan.
Gerdema  sebaga paradigm baru dalam pembangunan  memiliki cara pandang  yang  focus  pada  pembangunan  desa  dengan  memberikan kepercayaan secara penuh kepada desa untuk menjadi obyek dan subyek pembangunan  itu  sendiri.  Sebagai  konsep  pembangunan  yang  mencoba mengimplementasikan  pendekatan  bottom-up  sebagai  tindak  lanjut perencanaan  partisipatif.  Gerdema  menempatkan  rakyat  bukan  hanya sebagai obyek dari sebuah proses pembangunan melainkan menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dari proses pembangunan.
Implementasi  pelaksanaan  perencanaan  partisipatif  pada  tahap  Musrenbang desa di wilayah kecamatan Malinau Utara
Forum Musrenbang desa merupakan forum musyawarah lanjutan dari tahap  Pra-Musrenbang  desa  yang  akan  menghasilkan  keputusan  penetapan dokumen RPJMDes dan RKPDes. Kegiatan Musrenbang desa diarahkan untuk dapat  melibatkan  partisipasi  masyarakat  secara  aktif  dan  massif,  dokumen RPJMDes  dan  RKPDes  yang  telah  dibahas  secara  intensif  dalam  forum  Pra- Musrenbang  desa  yang  menghasilkan  usulan  kegiatan  yang  dilengkapi dengan  peringkat  dari  masing-masing  kegiatan  yang  diusulkan  tersebut. Hasil  Pra-Musrenbang  desa  tersebut  dilakukan  pembahasan  kembali  secara musyawarah dengan melibatkan unsur dari pemerintah daerah dan anggota DPRD serta pemangku kepentingan lainnya.
Musyawarah  dalam  forum  Musrenbang  desa  diarahkan  untuk  dapat mempertajam  prioritas  kegiatan  dengan  melakukan  harminisasi  antara kegiatan,  besaran  anggaran  dan  kemampuan  keuangan  desa  yang  tertaung dalam  APBDes.  Pada  kegiatan  Musrenbang  desa  masyarakat  melalui perwakilannya  diberi  kesempatan  yang  luas  untuk  dapat  kembali menyampaikan aspirasi dan pendapatnya dalam merencanakan pembangunan desa kedepan.
Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  konsistensi  antara  hasil Pra-Musrenbang desa dengan Musrenbang desa, hal ini menunjukkan bahwa komitmen  pemerintah  daerah  untuk  melibatkan  masyaraka  secara  luas terhadap  perencanaan  partisipatif  pembangunan  desa  sangat  tinggi.  Hasil keputusan  Musranbang  desa  mengacu  pada  hasil  usulan  Pra-Musrenbang desa dengan memperhatikan rangking dari setiap kegiatan yang diusulkan.
Peran serta pemerintah  daerah terhadap perencanaan partisipatif di wilayah kecamatan Malinau Utara
Sistem  pemerintahan  secara  nasional  dari  tingkat  pusat  sampai dengan desa telah diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, saat ini undang-undang tersebut telah dipecah menjadi tiga undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang Pilkada yang  saat  ini  diganti  dengan  Perppu  Nomor  1  tahun  2014  dan  Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta Daerah.
Bagi  pemerintah  daerah  kabupaten  Malinau  yang  memiliki  visi “Terwujudnya  kabupaten  Malinau  yang  aman,  nyaman  dan  damai  melalui Gerakan  Desa  Membangun”,  telah  melakukan  sebuah  langkah  yang  berani dan  radikal  untuk  merubah  system  dan mindset  pemerintahan.  Secara mendasar,  system  nilai  yang  berubah  pada  tingkat  pemerintah  daerah meliputi:
a. Sistem input dan program SKPD
Gerdema  yang  berorientasi  pada  partisipasi  masyarakat  dan  desa membutuhkan perubahan kegiatan dan program SKPD dari yang bersifat top-down menjadi bottom-up
b. Orientasi dan focus pandang dari semuaunit kerja dan SKPD ditujukan ke desa
Penerapan  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  secara bottom-up  diaplikasikan  dalam  setiap  perencanaan  dan  kegiatan  yang dilaksanakan oleh unit kerja SKPD yang diorientasikan pada rencana dan program  pembangunan  di  desa.  Jika  sebelumnya  program  desa menyesuaikan  pada  program  SKPD  atau  pemerintah  daerah,  pada Gerdema  konsep  tersebut  dibalik  menjadi  SKPD  atau  pemerintah  daerah yang  harus  menyesuaikan  dengan  program  dan  rencana  pembangunan desa,  Konsekuensi  lainnya  adalah  pemberian  pos  anggaran  yang  cukup besar kepada desa melalui dana Gerdema.
c. Campur  tangan  pemerintah  dan  SKPD  dalam  penyelenggaraan kepemerintahan  sangat  dikurangi,  karena  sepenuhnya  urusan  di  desa ditangani oleh pemerintah desa.
Perencanaan pembangunan partisipatif model Gerdema, pemerintah daerah tidak melakukan campur tangan maupun intervensi dalam proses perencanaan  partisipasi  yang  dilakukan  masyarakat  melalui  forum  pra- musrenbangdes  maupun  musrenbangdes.  Bahkan  setiap  usulan perencanaan  yang  diusulkan  masyarakat,  pemerintah  daerah  tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan maupun penghapusan, seperti  yang  terlihat  pada  data  hasil  forum  musrenbang  desa  yang menunjukkan  bahwa  setiap  kegiatan  yang  disetujui  dalam  forum musrenbang  desa  merupakan  usulan  kegiatan  yang  diusulkan  dalam forum pra-musrenbang desa.
Lembaga  legislative  DPRD  kabupaten  Malinau  juga  turut  terlibat dalam  forum  musrenbang  desa,  hal  ini  sesuai  dengan  tugas  dan  peran DPRD  sebagai  perwakilan  rakyat  diharapkan  dapat  berfungsi  secara optimal  salah  satunya  melalui  forum  musrenbang  desa,  Gerdema  juga memberikan  kewenangan  yang  sangat  besar  kepada  pemerintah  desa untuk  dapat  melaksanakan  urusan  dan  kegiatan  pemerintahan.  Melalui Peraturan Bupati Malinau Nomor 135 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan  Bupati  Malinau  Nomor  13  tahun  2011  tentang  penyerahan urusan  pemerintahan  kabupaten  kepada  desa,  pemerintah  daerah kabupaten Malinau telah menyerahkan sebanyak 31 urusan bidang untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa.
Keberhasilan  program  Gerdema  bagi  kabupaten  Malinau  sangat ditentukan oleh seluruh stake holder, khususnya pemerintah desa, karena bagi  pemerintah  daerah  menjaga  komitmen  dan  konsistensi  untuk memberikan  kepercayaan  dan  porsi  yang  besar  erhadap  partisipasi masyarakat desa merupakan kunci demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Peran serta masyarakat dalam perencanaan partisipatif di wilayah kecamatan Malinau Utara
Perbedaan  yang  paling  nyata  dari  konsep  Gerdema  terletak  pada keterlibatan  masyarakat  secara  langsung  dalam  proses  perencanaan pembangunan. Pada  dasarnya, masyarakat sendirilah yang paling tahu akan kebutuhannya  demi  mewujudkan  kesejahteraan.  Peningkatan  peran  serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan melalui kegiatan pra- musrenbangdes  dan  musrenbangdes  merupakan  salah  satu  indicator  dari partisipasi  masyarakat  yang  sangat  besar  dalam  proses  perencanaan partisipatif,
Pemberian kepercayaan yang besar kepada desa untuk merencanakan dan  melaksanakan  pembangunan,  membutuhkan  waktu  dan  strategi  yang cerdas  dan  berani,  secara  khsus  bagi  kabupaten  Malinau  sebagai  daerah perbatasan  dengan  tingkat  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  terbatas, namun  hal  itu  bukanlah  tidak  mungkin,  terbukti  dengan  program  Gerdema yang telah berjalan selama tiga periode kemandirian desa dan kesejahteraan semakin  sudah  mulai  terlihat,  yang  dibutuhkan  sebagai  pelengkap keberhasilan adalah kepercayaan, kesabaran, konsistensi dan komitmen.
Faktor  penghambat  atau  kendala  implementasi  perencanaan  partisipatif  di wilayah kecamatan Malinau Utara
a. Keterbatasan sumber daya manusia
Kabupaten Malinau sebagai salah satu daerah perbatasan dan pedalaman memiliki  sumber  daya  manusia  yang  terbatas,  sehingga  keterbatasan tersebut juga memberikan pengaruh terhadap implementasi perencanaan pembangunan. Rendahnya  kemampuan  sumber  daya  manusia  secara  khusus  aparatur desa  menjadi  salah  satu  factor  penghambat  terhadap  impelemntasi perencanaan  partisipatif,  karena  sebagai  pelopor  dan  katalisator pelaksanaan perencanaan partisipatif, aparatur desa diharapkan menjadi salah satu ujung tombak kesuksesan Gerdema
b. Ego masyarakat
Forum musrenbangdes yang melibatkan masyarakat secara luas melalui perwakilannya,  dalam  pelaksanaannya  kerap  kali  terjadi  pembahasan yang  kurang  kondusif  yang  disebabkan  karena  setiap  perwakilan masyarakat  kurang  memiliki  pemahaman  yang  baik  terhadap penempatan  prioritas  rencana  pembangunan.  Kerap  kali  masyarakat masih menonjolkan dan bersikeras untuk mempertahankan usulan yang disampaikan,  sehingga  menimbulkan  forum  musyawarah  yang  kurang kondusif
Kesimpulan
Penelitian  ini  mencoba  untuk  meneliti  implementasi  Kebijakan Perencanaan  Partisipatif  melalui  Musrenbangdes  dalam  Mewujudkan Program  GERDEMA  di  Kecamatan  Malinau  Utara  Kabupaten  Malinau,  dari
hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  dua  hal  sebagai  berikut:  pertama, Implementasi  kebijakan  perencanaan  partisipatif  melalui  musrenbangdes dalam  mewujudkan  program  Gerdema  memberikan  kesempatan  dan  porsi yang  sangat  luas  bagi  masyarakat  desa  untuk  berpartisipasi  dalam perencanaan  pembangunan  desa  mulai  dari  tahap  pra-musrenbangdes sampai  dengan  tahap  musrenbangdes.  Dalam  proses  perencanaan  dan pelaksanaan  pembangunan  desa,  masyarakat  desa  ditempatkan  sebagai obyek  sekaligus  subyek  dari  pembangunan  itu  sendiri,  sehingga  setiap kegiatan dan program pada desa berawal dari usulan masyarakat desa yang tertuang dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes. Dalam  proses perencanaan partisipatif,  pemerintah  daerah  hanya  berperan  sebagai  pendamping  yang berfungsi  memberikan  arahan  dan  masukkan  tanpa  memberikan  intervensi terhadap  setiap  program  dan  kegiatan  yang  diusulkan.  Kedua,  terdapat beberapa  faktor  hambatan  atau  kendala  terhadap  implementasi  Kebijakan Perencanaan  Partisipatif  melalui  Musrenbangdes  dalam  Mewujudkan Program GERDEMA di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau,  yaitu: keterbatasan sumber daya manusia dan Ego masyarakat
Saran-saran
Saran  yang  dapat  penulis  berikan  dari  hasil  penelitian  mengenai implementasi  Kebijakan  Perencanaan  Partisipatif  melalui  Musrenbangdes dalam  Mewujudkan  Program  GERDEMA  di  Kecamatan  Malinau  Utara Kabupaten  Malinau  adalah  sebagai  berikut:  pertama,  perlu  komitmen  dan konsistensi yang kuat dari Pemerintah Daerah dan stake holder terkait untuk lebih  mendorong  peran  serta  masyarakat  terlibat  secara  aktif  dalam  proses perencanaan  pembangunan  di  desa.  Pelaksanaan  perencanaan  partisipatif melalui  program  Gerdema  yang  telah  berjalan  selama  tiga  tahun  telah memberikan  hasil  yang  nyata  bagi  pembangunan  dan  kesejahteraan masyarakat  desa,  kedepan  program  gerdema  harus  lebih  ditingkatkan, memberikan  kepercayaan  yang  semakin  besar  kepada  masyarakat  desa melalui  peningkatan    anggaran  yang  diberikan  kepada  pemerintah  desa. Kedua,  pemerintah  daerah  secara  konsisten  memberikan  pelatihan  dan pendampingan  dalam  upaya  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia secara  khusus  bagi  aparatur  desa  untuk  dapat  memberikan  pelayanan  yang optimal  bagi  masyarakat.  Pemberian  kepercayaan  yang  disertai  dengan pemberian  anggaran  yang  cukup  besar  harus  disertai  pula  dengan kemampuan  manajemen  yang  baik  sehingga  dapat  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan yang efektif dan efisien ditingkat desa.
Daftar Pustaka Abe,  Alexander.  2002. Perencanaan  Daerah  Partisipatif.  Solo  :  Pondok Edukasi.
Arif,  Syaiful.  2006. Reformasi  Birokrasi  dan  Demokratisasi  Kebijakan. Malang: Averroes Cipta.
Miles B. Mathew. Huberman A. Micheal. 1992. Analisis Data Kualitatif, Jakarta.
Moleong,  MA  Lexy.  2001. Metode  Penelitian  Kualitatif,  PT.  Remaja Rosdakarya.
Narbuko Cholid, H Achmadi Abu. 2003. Metode Penelitian, Bumi Aksara.
Ndraha, Taliziduhu. Metodologi Pemerintahan Indonesia, Bina Aksara. Notoatmodjo, Soekidjo, 1988. Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosda Karya Bandung.
Nugroho  ,  Riant  D.  2004.  Kebijakan Publik  :  Formulasi  ,  Implementasi  dan Evaluasi. PT. Alex Media Kompetindo : Jakarta
Nurcholis,  Hanif,  2009. Perencanaan  Partisipatif  Pemerintah  Daerah, Grasindo. Jakarta,
Oehartono, Irawan, 1999, Metode Penelitian Soaial : Suatu Teknik Penelitian Bidang  Kesejahteraan  Sosial  dan  Ilmu  Soaial  Lainnya,  Remaja Rosdakarya, Bandung
Sadu  Wasistiono  dan  M.  Irwan  Tahir,  2005, Prospek  Pengembangan  Desa, Fokusmedia, Bandung.
Singarimbun,  Masri  dan  Effendi,  Sofian,  1995, Metode  Penelitian  Survey, LP3ES, Jakarta.