Partisipasi Masyarakat pada PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Konteks Otonomi Daerah
(Studi Kasus di Kampung Pepas Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat)

## Nathanael
Alumni Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman
Abstract: Participatory rural development program is a fundamental concept that has been releasing at long time ago and still be relevant in the future. Citizen participation in development was increased, and it leads to social welfare. To empower a member of  society,  government  has  declared  the  National  Program  of  Society  Empowering, Rural Autonomy which  was implemented since 2007.  The  study results indicate that the  degree  of  citizen  participation  in  the  PNPM  activities  at  Pepas  Asa  Village  is relatively low. Therefore, absolutely it is required to improve of society participation by optimizing the awareness activity and effectively socialization; and give prioritiy to capacity building of apparatus and citizen, not only to infrastructure development. Keywords: Participatory, rural development, PNPM
Abstrak: Program  pembangunan  desa  partisipatif  adalah  konsep  fundamental  yang telah dirilis sejak lama dan masih tetap relevan di masa yang mendatang. Partisipasi warga  dalam  pembangunan  meningkat,  dan  dapat  menciptakan  kesejahteraan masyarakat.  Untuk  memperkuat  anggota  masyarakat,  maka  pemerintah  telah mendeklarasikan  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  yang  telah diimplementasikan sejak tahun 2007. Hasil studi yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat  partisipasi  warga  dalam  aktivitas  PNPM  di  desa  Pepas  Asa  relative  rendah. Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dengan mengoptimalkan  kesadaran  dan  sosialisasi  yang  efektif;  dan  memberikan  prioritas terhadap  peningkatkan  kapasitas  aparat  dan  masyarakat,  bukan  hanya  pada pembagunan infrastuktur.
Kata Kunci: Partisipatif, Pembangunan Desa, PNPM

## Pendahuluan
Dengan  lahirnya  UU  Nomor  22  Tahun  1999  dan  diperbaharui  dengan  UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menerapkan prinsip otonomi daerah yang menekankan pada  pemerataan  dan  keadilan,  pemberdayaan  masyarakat,  serta  penghargaan terhadap  potensi  dan  keanekaragaman  lokal,  maka  sudah  seharusnya  mekanisme perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  kampung  dilakukan  perubahan  yang mendasar.  Pendekatan  yang  bersifat bottom  up haruslah  menggantikan  model pendekatan top  down yang  selama  ini  diterapkan  atau  adanya  perubahan  dari pendekatan atau dari paradigma state centered menjadi people centered .
Sebagai  upaya  untuk  memberdayakan  masyarakat  di  pedesaan,  maka Pemerintah  Pusat  telah  mencanangkan  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, yang telah digulirkan secara nasional pada tahun 2007. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk  terlibat  dalam  setiap  tahapan  kegiatan  secara  partisipatif,  mulai  dari  proses
perencanaan,  pengambilan  keputusan  dalam  penggunaan  dan  pengelolaan  dana sesuai  kebutuhan  paling  prioritas  di  desanya,  sampai  pada  pelaksanaan  kegiatan dan pelestariannya.
Berdasarkan  pengamatan  di  lapangan  dan  wawancara  mendalam  yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kampung Pepas Asa relatif rendah. PNPM Mandiri Perdesaan ini telah digulirkan secara nasional oleh pemerintah  pusat dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sejak tahun 2007.  Warga  Kampung  Pepas  Asa  mengajukan  usulan  dan  melaksanakan  program ini  pada  tahun  2007  dengan  hasil  berupa  fasilitas  air  besih  untuk  warga  kampung. Namun demikian, proyek tersebut baru bisa diselesaikan pada tahun 2008. Sehingga pada tahun 2008 tidak dapat melaksanakan kegiatan baru. Kemudian di tahun  2009 mengajukan  kegiatan  pembangunan  sarana  kesehatan  berupa  gedung  posyandu. Ternyata  proyek  ini  baru  dapat  diselesaikan  tahun  2011.  Dengan  demikian,  dalam rentang  waktu  kurang  lebih  lima  tahun  (2007-2011),  hanya  terdapat  dua  kegiatan yang diajukan dan dilaksanakan di Kampung Pepas Asa.
Lebih  jauh  lagi,  setelah  mencermati  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan tersebut,  terungkap  bahwa  proses  penyelesaiannya  tidak  tepat  waktu.  Masa penyelesaian program tersebut adalah tiga bulan, sesuai dengan hasil musyawarah yang  dilaksanakan  sebelum  kegiatan  dilaksanakan.  Penyebab  utama  dari keterlambatan  ini  adalah  semakin  minimnya  tenaga  yang  terlibat  dalam  kegiatan pembangunan tersebut.
Fenomena  tersebut  di  atas  mendorong  minat  penulis  untuk  mengkaji  lebih mendalam mengenai partisipasi anggota masyarakat dalam program pembangunan di  kampung.  Partisipasi  masyarakat  merupakan  unsur  yang  sangat  penting  dalam pembangunan  kampung,  karena  masyarakat  setempatlah  yang  mengetahui  apa yang  dibutuhkan.  Partisipasi  adalah  wujud  nyata  dari  konsep  pembangunan  “dari, oleh, dan untuk” masyarakat kampung.

## Partisipasi Masyarakat dalam   Pembangunan Pedesaan
Pembangunan  pedesaan  merupakan  bagian  integral  dari  pembangunan nasional.  Menurut  Adisasmita  (2006)  pembangunan  pedesaan  pada  dasarnya merupakan  kegiatan  terencana  untuk  menciptakan  kondisi-kondisi  bagi  kemajuan sosial-ekonomi  masyarakat  dengan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat. Pembangunan  diprogramkan  untuk  diarahkan  pada  perbaikan  kondisi  hidup masyarakat sebagai upaya untuk mengubah keadaan dari yang kurang dikehendaki menuju  keadaan  yang  lebih  baik.  Dengan  demikian  sasaran  utamanya  adalah masyarakat itu sendiri. Untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya, maka partisipasi  masyarakat  menjadi  mutlak.  Carlson  (1985)  mengungkapkan  bahwa masyarakat  akan  lebih  mudah  menerima  program  pembangunan  apabila  mereka dapat  merasa  bahwa  hal  itu  secara  wajar, sesuai  dengan  kebutuhan mereka,  serta sesuai dengan kebudayaan.
Adisasmita  (2006)  menyebutkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam kegiatan pedesaan, yang meliputi kegiatan dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  program  kegiatan  yang  dikerjakan  dalam
masyarakat lokal. Partisipasi merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota  masyarakat  untuk  berkorban  dan  berkontribusi  dalam  kegiatan  yang dilaksanakan.
Mengapa  anggota  masyarakat  diajak  untuk  berperan  aktif  dan  didorong untuk  berpartisipasi?  Pertimbangannya  adalah  masyarakat  dipandang  mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan dan kepentingan atau kebutuhan mereka, yakni: a. Mereka memahami tentang keadaaan lingkungan sosial ekonomi masyarakatnya;
b. Mereka  mampu  menganalisis  sebab  dan  akibat  dari  berbagai  kegiatan  yang terjadi dalam masyarakat;
c. Mereka  mampu  merumuskan  solusi  untuk  mengatasi  permasalahan  yang dihadapi.

## Pemberdayaan Masyarakat
Berdasarkan asal-usul kata, pemberdayaan ( empowerment ) berasal dari kata “ power ” yang mengadung arti kekuasaan atau keberdayaan. Karena itu, ide utama pemberdayaan  bersentuhan  langsung  dengan  konsep  kekuasaan,  demikian dikemukakan oleh Suharto (2006). Pemberdayaan  yang  diadaptasikan  dari  istilah empowerment berkembang  di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga  diakhir  tahun  70-an,  80-an,  dan  awal  90-an.    Konsep    pemberdayaan tersebut  kemudian  mempengaruhi  teori-teori  yang berkembang belakangan.
Ife  (dalam  Suharto,  2005)  menyebutkan  bahwa  pemberdayaan  bertujuan untuk  meningkatkan  kekuasaan  orang  yang  lemah  atau  tidak  beruntung. Pemberdayaan  masyarakat  adalah  sebuah  konsep  pembangunan  ekonomi  yang merangkum  nilai-nilai  sosial.  Konsep  ini  mencerminkan  paradigma  baru pembangunan, yakni yang bersifat “ people centred, participatory, empowering, and sustainable ”,  demikian  menurut  Chambers  (1995).  Konsep  ini  lebih  luas  dari  hanya sekedar  memenuhi  kebutuhan  dasar  ( basic  needs )  atau  menyediakan  mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih  lanjut  ( safety  net ),  yang  pemikirannya belakangan  ini  banyak  dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu.
Friedman  (dalam  Sumodiningrat,  2007)  menegaskan  bahwa  konsep pemberdayaan      masyarakat      ini      muncul      karena      adanya      kegagalan  sekaligus harapan.  Kegagalan  yang  dimaksud  adalah  gagalnya  model-model  pembangunan ekonomi    dalam    menanggulangi    masalah    kemiskinan    dan    lingkungan  yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif pembangunan yang  memasukkan  nilai-nilai  demokrasi,  persamaan  gender,  dan  pertumbuhan ekonomi yang memadai.
Singkatnya, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan  harkat  dan  martabat  lapisan  masyarakat  yang  dalam  kondisi sekarang  tidak  mampu  untuk  melepaskan  diri  dari  perangkap  kemiskinan  dan keterbelakangan.  Dengan  kata  lain,  pemberdayaan  adalah  memandirikan masyarakat,  memampukan,  dan  membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

## PNPM Mandiri Perdesaan Sebagai   Wujud Program Pemberdayaan
Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Perdesaan  (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan  salah satu program pemberdayaan masyarakat  yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja  dan  target  sasarannya  adalah  masyarakat  perdesaan.  Program  ini  terdiri  dari tiga komponen utama, yaitu:  a) dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat)  untuk kegiatan  pembangunan;  b)  dana  Operasional  Kegiatan  (DOK)  untuk  kegiatan perencanaan  pembangunan  partisipatif  dan  kegiatan  pelatihan  masyarakat ( capacity  building );   dan  c)  pendampingan  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.
Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan  PNPM  Mandiri  Perdesaan  yaitu  menjadikan  rumah  tangga  miskin (RTM)  sebagai  kelompok  sasaran,  menguatkan  sistem  pembangunan  partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan   visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih.

## Otonomi Desa
Widjaja (2005) mengatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah  berkewajiban  menghormati  otonomi  asli  yang  dimiliki  oleh  desa tersebut.
Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  hak  dan  kekuasaan dalam    mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  untuk  mencapai kesejahteraan.  Hak  dan  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan sendiri inilah yang disebut otonomi desa.
Kampung  otonom  menurut  pandangan  Tjokrowinoto  (1996)  adalah kampung yang warganya: (1) memiliki semangat untuk membangun yang tinggi; (2) mempunyai  kepekaan  untuk  mengidentifikasi  permasalahan  kampung;  (3)  mampu menyusun  rencana  untuk  memecahkan  permasalahan;  (4)  melaksanakan  rencana dengan seefektif dan seefisien mungkin yang bertumpu pada sumber daya dan dana dari  masyarakat;  serta  (5)  mampu  menjaga  kelangsungan  proses  pembangunan. Oleh  karena  itu,  maka    pembangunan  masyarakat  kampung  mutlak  dilakukan  atas dasar tiga asas (Ndraha, 1996), yaitu asas pembangunan integral, asas pemufakatan bersama dan asas bertumpu pada kekuatan sendiri. LP3ES (2008), melakukan studi Baseline  Kualitatif  PNPM  Mandiri  Perdesaan  di  tiga  Provinsi,  yaitu  Jawa  Timur, Sulawesi  Tenggara,  dan  Sumatera  Barat.  Hasil  studi  menunjukkan  bahwa keberadaan  PNPM  secara  umum  cukup  efektif  dalam  memberikan  pengaruh terhadap  proses  pembelajaran  bagi  aparat  desa  dan  warga  masyarakat  dalam mengembangkan  sistem  dan  mekanisme  kerja  yang  partisipatif  dan  demokratis, terutama  yang  berkaitan  dengan  pengambilan  keputusan  dalam  memilih  jenis kegiatan.  Yuvenalis  (2009),  melakukan  studi  kasus  tentang  partisipasi  masyarakat dalam  program  Alokasi  Dana  Kampung  (ADK)  di  Kampung  Linggang  Melapeh Kecamatan Linggang  Bigung Kabupaten Kutai Barat. Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  partisipasi  masyarakat  terhadap  kebijakan  program  ADK,  baik  pada  tahap
perencanaan  maupun  pada  tahap  pelaksanaan  secara  umum  relatif  cukup  baik. Syukri,  Mawardi,  Akhmadi  (2011),  melakukan  studi  kualitatif  PNPM-Perdesaan  di Jawa  Timur,  Sumatera  Barat,  dan  Sulawesi  Tenggara.  Secara  umum  studi  ini menemukan bahwa PNPM-Perdesaan sudah dijalankan dengan baik. Namun hanya sebagian  kecil  dari  program  tersebut  yang  sungguh-sungguh  dapat  dinikmati masyarakat  miskin.  Terkait  dengan  isu  partisipasi,  transparansi  dan  akuntabilitas, terdapat perbedaan mencolok antara apa yang terjadi di dalam program dan diluar program.  Partisipasi,  transparansi  dan  akuntabilitas  berjalan  dengan  sangat  baik dalam  PNPM-Perdesaan,  tetapi  di  luar  program  tersebut  ketiga  aspek  tadi  masih sangat  rendah.  Selain  itu  pemberdayaan  masyarakat  juga  tidak  berjalan  dengan baik.  Hal  ini  terbukti  dari  kenyataan  bahwa  hampir  tidak  ada  proyek  PNPM  yang bersesuaian dengan kebutuhan utama masyarakat miskin.

## Kerangka Pemikiran
Titik  tolak  pemikiran  penulis  adalah  realitas  di  lokasi  penelitian,  yakni fenomena  partisipasi  masyarakat  di  Kampung  Pepas  Asa  dalam  kegiatan  PNPM Mandiri  Perdesaan.  Realitas  partisipasi  tersebut  ditelaah  dengan  menggunakan teknik analisis interaktif yang  yang meliputi tiga kegiatan yang bersamaan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam proses analisis data penulis mendasarkan  diri  pada konsep  pembangunan partisipatif,  dan  mengacu  pula  pada UU Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintrahan Daerah, PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang  Pemerintahan  Desa,  prinsip-prinsip  dasar  PNPM  Mandiri  Perdesaan  dalam PTO PNPM Mandiri Perdesaan.
Partisipasi  masyarakat  dalam  penelitian  ini  maksudnya  adalah  keterlibatan masyarakat  Kampung  Pepas  Asa  secara  aktif  dalam  upaya    penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan infrastruktur kampung yang memadai berupa sarana air  bersih  (2007)  dan  fasilitas  posyandu  (2009)  pada    PNPM    Mandiri  Perdesaan. Wujud  partisipai  yang  ditelaah  adalah  keterlibatan  dalam  prakarsa  pembangunan, keterlibatan    dalam  pengambilan    keputusan,  keterlibatan  dalam  pembiayaan pembangunan,  keterlibatan  dalam  memobilisasi  tenaga,  keterlibatan  dalam pemeliharaan  hasil  pembangunan,  keterlibatan    dalam    menyelesaikan permasalahan.
Partisipasi  masyarakat  juga  tidak  terlepas  dari  faktor  yang  mempengaruhi keterlibatan  dalam  pembangunan.  Terdapat  faktor  yang  sifatnya  mendukung sehingga  memungkinkan  terwujudnya  kondisi  masyarakat  yang  mandiri.  Dan terdapat  pula  faktor  yang  sifatnya  menghambat  atau  menjadi  kendala  partisipasi sehingga pada akhirnya kemandirian kampung pun tidak dapat dicapai.
Kampung  otonom  adalah  kampung  yang  masyarakatnya  aktif  dan  kreatif dalam  membangun,  mampu  mengidentifikasi  dan  memecahkan  permasalahan kampung  dengan  bertumpu  pada  sumberdaya  dan  dana  yang  dimiliki,  mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan yang telah dan sedang berlangsung.

## Pembahasan
Kampung  yang  menjadi  lokasi  penelitian  ini  adalah  Kampung  Pepas  Asa. Secara  administratif,  Kampung  Pepas  Asa  terletak  dalam  wilayah  administratif
Kecamatan  Barong  Tongkok  Kabupaten  Kutai  Barat  Provinsi  Kalimantan  Timur. Kampung  Pepas  Asa  jika  dibandingkan  dengan  kampung-kampung  lain  di kecamatan  yang  sama  relatif  luas,  yakni  mencapai  49,29  Km²  atau  6,67%  dari  luas kecamatan.  Wilayah  geografis  yang  luas  tersebut  umumnya  di  luar  kawasan hutan.Topografi  kampung  rata-rata  berupa  wilayah  dataran,  dengan  ketinggian  di atas permukaan laut adalah 160 meter.
Dari  data  kependudukan  Kampung  Pepas  Asa  pada  Tahun  2011  diketahui jumlah  penduduk  sebanyak  164  jiwa  yang  terdiri  dari  74  penduduk  laki-laki  dan  90 penduduk perempuan, sehingga sex ratio penduduk adalah 82,22. Jumlah KK adalah 49 KK.
Mata  pencaharian  utama  masyarakat  kampung  Pepas  Asa  adalah  berkebun karet  dan  berladang.Komoditi  karet  merupakan  komoditi  andalan  bagai  hampir semua  masyarakat.Oleh  karena  itu,  pembukaan  lahan  perladangan  umumnya dimaksudkan juga untuk dijadikan lahan perkebunan karet.
Kondisi  sarana  dan  prasarana  secara umum  di Kampung Pepas Asa sampai dengan  saat    ini  belum  memadai,  terutama  sarana  dan  prasarana  jalan.  Sarana kesehatan  yang  ada  yaitu  posyandu,  yang  dibangun  melalui  PNPM  Mandiri Perdesaan  Tahun  2009.  Terdapat  juga  sarana  lain  yang  dibangun  melalui  PNPM Mandiri  Perdesaan  Tahun  2007,  yakni  sarana  air  bersih.  Sarana  pemerintahan kampung cukup memadai, yaitu berupa kantor terpadu aparat kampong. Keduanya dibangun melalui program Alokasi Dana Kampung (ADK) Kabupaten Kutai Barat

## Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Yang Dilaksanakan
Dalam  realitasnya,  proyek  pembangunan  PNPM  Mandiri  Perdesaan  di Kampung Pepas Asa yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun (2007 – 2011) hanya  terdapat  dua  kegiatan  saja,  yaitu:  pembangunan  sarana  air  bersih,  dan pembangunan  gedung  posyandu.  Proyek  air  bersih  merupakan  realisasi  dari proposal kegiatan PNPM pada tahun 2007. Proyek pembangunan gedung posyandu adalah  realisasi  dari  usulan  warga  pada  tahun  2009.  Kedua  hasil  proyek  tersebut saat  ini  telah  dinikmati  oleh  warga  Kampung  Pepas  Asa,  terutama  air  bersih  yang merupakan kebutuhan pokok sehari-hari warga kampung.

## Pendanaan Kegiatan PNPM
Inti dari kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah bertumpu pada swadaya masyarakat.  Swadaya  masyarakat  merupakan  wujud  partisipasi  dalam  tahapan PNPM  yang  berupa  sumbangan  pikiran,  tenaga,  dana,  atau  material.  Dasar  dari keswadayaan  ini  adalah  kerelaan  atau  ketulusan  hati  masyarakat,  sehingga  harus dipastikan bebas dari tekanan atau paksaan.
Untuk  menumbuhkan  keswadayaan  masyarakat,  pemerintah  pusat  melalui pemerintah  daerah  memberikan  dana  stimulan  yang  bersumber  dari  APBN  dan APBD. Dana dari pemerintah untuk kegiatan pembangunan sarana air bersih sebesar Rp55.528.000,00.  Sedangkan total  dana  untuk  kegiatan  pembangunan  gedung posyandu adalah sebesar Rp112.016.500,00.
Berdasarkan  Petunjuk  Teknis  Operasional  (2009)  diketahui  bahwa  alur kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan,
dan tahap pelestarian kegiatan. Studi ini dimaksudkan untuk mencermati partisipasi masyarakat  kampung  Pepas  Asa  dalam  setiap  tahapan  kegiatan  PNPM  Mandiri Perdesaan  tersebut,  dengan  berfokus  pada  wujud  partisipasi  dan  faktor  yang mempengaruhi  partisipasi  masyarakat.  Sekurang-kurangnya  ada  enam  wujud partsisipasi,  yakni:  keterlibatan  dalam  prakarsa  pembangunan,  keterlibatan  dalam pengambilan keputusan, keterlibatan dalam pembiayan pembangunan, keterlibatan dalam  mobilisasi  tenaga,  keterlibatan  dalam  mengatasi  masalah,  dan  keterlibatan dalam  pemanfaatan  dan  pemeliharaan  hasil  pembangunan.  Mengacu  pada  hasil temuan  di  lokasi  penelitian,  rangkaian  kegiatan  partisipatif  dalam  setiap  tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di Kampung Pepas Asa dapat diidentifikasi sebagai berikut ini.

## Partisiapasi Masyarakat Dalam Perencanaan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
Partisipasi  masyarakat  Kampung  Pepas  Asa  dalam  perencanaan  kegiatan PNPM  Mandiri  Perdesaan  diawali  dengan  keterlibatan  dalam  proses  pemetaan kemiskinan.Dari  hasil  wawancara  mendalam  dengan  warga  Kampung  Pepas  Asa terungkap  bahwa  karakter  kemiskinan  yang  dominan  berpusat  pada  kepemilikan aset,  pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari,  dan  pekerjaan.Namun  demikian, berdasarkan pengamatan penulis, masyarakat kampung Pepas Asa yang umumnya memiliki mata pencaharian utama sebagai petani karet, sudah cukup mampu untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  sehari-hari.Bahkan  ada  warga  yang  memiliki  fasilitas kendaraan  yang  relatif  memadai,  seperti  sepeda  motor,  dan  mobil  (lih.  Lampiran Gambar 2.6).Ini berarti bahwa kemiskinan yang dialami oleh warga kampung adalah kemiskinan dalam hal keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar lainnya.
Apa yang dikemukan di atas sejalan dengan pendapat Chamber (1983) yang menyebutkan  bahwa  kemiskinan  berkaitan  pula  dengan  masalah  akses  terhadap sumber  daya  air,  tempat  tinggal,  layanan  kesehatan  dan  sanitasi,  pendidikan  dan transportasi.  Jika  demikian,  maka  pilihan    warga  masyarakat  mengajukan  usul kegiatan berupa penyediaan sarana air bersih dan fasilitas posyandu, dalam konteks ini sudah tepat.
Tentang  keterlibatan  warga  dalam  hal  penyampaian  gagasan  atau  prakarsa pembangunan,  berdasarkan  data-data  yang  diperoleh  dan  pengamatan  penulis, dapat ditegaskan kembali bahwa dalam hal prakarsa pembangunan, tampak adanya keterlibatan  dari  masyarakat  Kampung  Pepas  Asa.Keterlibatan  dalam  hal  prakarsa ini  bila  ditelaah  lebih  jauh,  masih  bersifat  instrumental.Artinya      hanya  untuk memenuhi  persyaratan  program.Dalam  bahasa  Arstein  dalam  Herrawaty  (2006), keterlibatan  yang  demikian  itu  disebut  sebagai  keterlibatan  semu.Masyarakat tampak  terlibat  dalam  hal  prakarsa,  tetapi  sesungguhnya  perencanaan  ide  awal berasal  dari  pemerintah,  dan  juga  model  atau  format  dalam  hal  penyusunan  dan pengajuan proposal kegiatan adalah gagasan pemerintah.
Jika  dalam  penelitian  Syukri, et  al .  (2011)  disebutkan  bahwa  ketidakatifan warga  dalam  prakarsa  atau  penyampaian  gagasan  salah  satunya  dikarenakan  oleh dominannya elite desa, maka tidak demikian dengan kasus di Kampung Pepas Asa. Faktor-faktor  dari  indivindu  itu  sendiri  lebih  menentukan,  sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  Angell  dalam  Wikipedia  (2011)  bahwa  partisipasi  dapat
dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  seperti:  usia,  jenis  kelamin,  pendidikan,  pekerjaan dan penghasilan.
Partisipasi  masyarakat  Kampung  Pepas  Asa  terungkap  pula  wujud keterlibatan  dalam  hal  pengambilan  keputusan.Dalam  hal  ini,  keterlibatan  warga masih  bersifat  formalitas.Keterlibatan  seperti  ini,  oleh  Arstein  dalam  Herrawaty (2006)  disebut  sebagai  partisipasi  semu.Warga  ikut  dalam  rapat  tetapi  ada keengganan  untuk  memberikan  pendapat  dan  mempengaruhi  keputusan.Setelah ditelaah  lebih  dalam  terdapat  indikasi  bahwa  keengganan  ini  disebabkan  oleh karena  masyarakat  tidak  memiliki  kapasitas  yang  memadai  untuk  terlibat  secara produktif  dalam  pengambian  keputusan.Tampaknya  kapabilitas  warga  masyarakat ini  berkorelasi  dengan  rata-rata  tingkat  pendidikan  warga  masyarakat  yang umumnya masih rendah.Juga ada indikasi bahwa belum ada instrumen hukum yang mengatur tentang bagaimana, dimana dan siapa yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan publik.

## Partisiapasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
Tahap pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan merupakan tahap yang sangat penting  dan  krusial,  karena  akan  menentukan  keberhasilan  rangkaian  kegiatan. Sebaik  apapun  perencanaan  yang  telah  dibuat  akan  menjadi  sia-sia  jika  tidak dilaksanakan.  Oleh  karena  itu  tahap  ini  dipandang  sebagai  tahap  yang  kritis  dalam rangkaian kegiatan.Dapat dikatakan pula bahwa keberhasilan suatu program secara keseluruhan  lebih  banyak  ditentukan  oleh  keberhasilan  yang  diraih  pada  tahap pelaksanaan.Pentingnya  tahapan  ini  tidak  berarti  mengecilkan  pentingnya  tahap perencanaan maupun tahap pelestarian hasil pembangunan.
Untuk  menjamin  keberhasilan  pelaksanaan  pembangunan,  partisipasi masyarakat Kampung Pepas Asa adalah mutlak. Oakley (1991) berpendapat bahwa partisipasi  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  pembangunan oleh  karenatanpa  adanya  partisipasi  aktif  dari  masyarakat,  maka  pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada perwujudan kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud.
Realitas  partisipasi  masyarakat  Kampung  Pepas  Asa  sebagaimana  telah dipaparkan  di  atas,  bila  ditinjau  berdasarkan  tipologi  partisipasi  sebagaimana dikemukakan  oleh  Arstein  dalam  Herrawati  (2006),  maka  dapat  dikategorikan sebagai  partisipasi  semu.Mengapa  demikian?Patut  diapresiasi  bahwa  masyarakat telah terlibat dalam kegiatan fisik.Namun demikian bila ditelaah lebih dalam tentang motivasi  keterlibatan,  pada  umumnya  keterlibatan  ini  tidaklah  sukarela.Hal  ini tersirat dalam alasan-alasan yang dikemukan oleh beberapa anggota masyarakat.
Mengacu pada pandangan Davis dalam Sastropoetro (1988), terdapat unsur penting yang menjadi prasyarat dalam partisipasi yakni bahwa adanya keterlibatan mental  dan  emosional  daripada  keterlibatan  secara  fisik,  sehingga  yang  muncul adalah  partisipasi  sukarela  dan  bukannya  partisipasi  yang  dipaksakan.Dengan demikian  orang  terdorong  untuk  menyumbangkan  sesuatu  dan  bukan  sekedar menyetujui  terhadap  sesuatu  kegiatan.  Dan  lebih  jauh  lagi,  orang  terdorong  pula untuk  ikut  bertanggung-jawab  dalam  suatu  ide  atau  kegiatan,  dari  awal  sampai dengan selesainya suatu kegiatan.
Motivasi utama dalam partisipasi hendaklah didasarkan pada niat yang tulus atau kerelaan hati, tidak semata demi keuntungan pribadi, seperti yang ditegaskan oleh  Mubyarto  dalam  Yuvenalis  (2009)  bahwa  partisipasi  merupakan  kesediaan untuk  membantu  berhasilnya  program  sesuai  dengan  kamampuan  tanpa mengorbankan  kepentingan  diri  sendiri.  Hal  ini  senada  juga  dikemukan  oleh Adisasmita  (2006),  yakni  bahwa  partisipasi  masyarakat  itu  hendaklah  merupakan aktualisasi  dari  kesediaan  dan  kemampuan  untuk  berkorban  dan  berkontribusi dalam kegiatan yang dilaksanakan.
Dengan  mencermati  data  yang  disampaikan  oleh  warga,  penulis  menilai bahwa    tingkat  partisipasi  warga  yang  cenderung menurun setidaknya  disebabkan oleh  beberapa  alasan,  yakni:  pertama,  warga  sibuk  dengan  pekerjaan  sehari-hari untuk  mencari  nafkah.  Penilaian  yang  dikemukakan  tersebut  kira  sejalan  dengan gagasan  Angell  dalam  Wikipedia  (2011)  bahwa  salah  satu  faktor  yang  dapat mempengaruhi  partisipasi  adalah  pekerjaan  dan  penghasilan.  Pekerjaan  dan penghasilan  yang  baik  dan  mencukupi  kebutuhan  sehari-hari  akan  mendorong seseorang untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan masyarakat.
Kedua,  warga  mengharapkan  insentif  lebih.Faktor  lain  yang  dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan dalam suatu kegiatan adalah adanya hadiah dari kegiatan  atau  keuntungan  lebih  yang  mungkin  didapat  dari  kegiatan  tersebut, demikian menurut Subrata dan Atmaja dalam Sopino (1998).
Ketiga,  terbatasnya  kemampuan  dan  wibawa  aparat  kampung  untuk memobilisasi warga.Secara teoritis, pentingnya peranan pemuka masyarakat dalam menumbuhkan  partisipasi  diakui  oleh  Mutadi  dalam  Sopino  (1998).Disebutkan bahwa  peranan  pemuka  masyarakat  sangat  besar  pengaruhnya  terhadap  warga, karena  itu  kerap  terjadi  bahwa  program  pemerintah  gagal  karena  tidak mengikutsertakan pemuka masyarakat.
Sehubungan  dengan  pola  penanganan  masalah,  dapat  dikatakan  bahwa  di Kampung Pepas  Asa  belum  terdapat  mekanisme  resolusi  masalah yang  bakuuntuk mengatasi  permasalahan  yang  timbul  dari  pelaksanaan  program  pembangunan. Ketika ada permasalahan, penanganannya dilakukan secara sporadis dan pengurus kampung  atau  pengurus  kegiatan  bertindak  sebagai  pelaku  utama  dalam meyelesaikannya.Jika  ada  permasalahan,  umumnya  ditangani  dengan  memberikan penjelasan atau musyawarah dengan melibatkan tokoh masyarakat lainnya.
Terhadap  permasalahan  yang  timbul,  warga  masyarakat  umumnya  hanya bersikap  diam.  Masyarakat  menyadari  adanya  ketidakberesan  dalam  penggunaan dana,  namun  cenderung  untuk  menyimpannya  sendiri  atau  hanya  membicarakan dengan  sesama  warga.  Hal  ini  antara  lain  disebabkan  oleh  rasa  enggan  atau  tidak nyaman untuk mengungkap aib orang di dalam forum resmi. Selain itu, masyarakat mempercayakan  pada  pengurus  kampung  dan  atau  pengurus  kegiatan  untuk menangani masalah yang timbul, karena merekalah yang memiliki kewenangan.

## Partisiapasi Masyarakat Dalam Pelestarian Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
Pengelolaan  kegiatan  PNPM  Mandiri  Perdesaan  harus  dijamin  dapat memberi  manfaat  kepada  masyarakat  secara  berkelanjutan  ( sustainable ).Oleh karena  itu  mutlak  diperlukan  adanya  upaya  pelestarian.Pelestarian  adalah  tahapan
pascapelaksanaan  yang  dikelola  dan  merupakan  tanggung  jawab  masyarakat.Ini berarti  bahwa  partisipasi  masyarakat  mutlak  diperlukan  agar  hasil-hasil  kegiatan PNPM  dapat  lestari  atau  bermanfaat  secara  berkelanjutan.  Jika  tidak,  maka sanksinya  sudah  jelas,  bahwa  jika  hasil  kegiatan  tidak  dikelola  dengan  baik  seperti tidak terpelihara atau bahkan tidak bermanfaat maka kampung yang bersangkutan tidak akan mendapat dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk tahun berikutnya (PTO, 2009).
Tentang adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan adalah kegiatan pemerintah,  penulis  cenderung  berpendapat  bahwa  hal  itu  merupakan  salah  satu dampak  dari  pola  pendekatan  pembagunan yang  telah  lama  dilakukan  pemerintah pada  masa  lalu,  yakni  pendekatan top  down .Oleh  karena  itu,  upaya  peningkatan kesadaran masyarakat mutlak dilakukan.Masyarakat harus menempatkan posisinya sebagai subyek dalam setiap tahapan pembangunan kampung.
Dalam konteks inilah komunikasi pembangunan menjadi penting. Harun dan Ardianto  (2011)  mengatakan  bahwa  komunikasi  pembangunan  merupakan  segala upaya  dan  cara,  serta  teknik  penyampaian  gagasan  dan  ketrampilan-ketrampilan pembangunan  kepada  masyarakat  luas.  Ini  bertujuan  agar  masyarakat  memahami, menerima,  dan  berpartisipasi  aktif  dalam  kegiatan  pembangunan.  Dalam  hal  ini, PNPM  Mandiri  Perdesaan  mutlak  dinformasikan  dan  disosialisasikan  secara  lebih efektif kepada masyarakat Kampung Pepas Asa.
Secara  umum,  keterlibatan  masyarakat  dalam  pemeliharaan  hasil pembangunan ini relatif baik. Hal ini ditandai dengan adanya inisiatif pengurus dan warga  melalui  musyawarah,  menetapkan  biaya  atau  tarif  yang  dibebankan  pada masyarakat  yang  menggunakan  sarana  air  bersih.  Dana  ini  dimanfaatkan  untuk biaya operasional dan perawatan sarana air bersih tersebut. Meskipun ada segilintir warga  yang  mengeluh,  tetapi  umumnya  warga  tunduk  dan  taat  pada  keputusan bersama tersebut.

## Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  PNPM  Mandiri Perdesaan
Partisipasi warga masyarakat kampung dipengaruhi oleh banyak faktor. Sifat faktor  tersebut  bisa  mendukung  atau  juga  menghambat  keberhasilan  program. Faktor yang menghambat ini dapat juga disebut sebagai kendala partisipasi.
Dari  beberapa  faktor  yang  terungkap  dalam  penelitian,  yang  cenderung dominan  mempengaruhi  tingkat  keterlibatan  warga  adalah  faktor  pekerjaan  dan penghasilan,  faktor  insentif  atau  balas  jasa  dari  kegiatan  pembangunan  yang dilaksanakan, dan faktor kemampuan aparat kampung memobilisasi warga.
Terkait dengan arus informasi yang terbatas, disinyalir bahwa ketidaktahuan segelintir  wargaakandisebabkan  oleh  kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh mereka  yang  bertanggungjawab  terhadap  pelaksanaan  program.  Dengan  kata  lain arus  informasi  belum  berlansung  secara  maksimal  dan  transparan.  Belum maksimalnya  penyampaian  informasi  secara  terbuka  karena  adanya  hambatan struktur  sosial  dan  keterbatasan  infrastrukur.  Kelompok  elite  kampung  dan  juga pengurus  lainnya  cendreung  berperan  sebagai  pihak  yang  paling  tahu  tentang program  dan  lebih  bertanggungjawab  dibanding  masyarakat  umum.  Di  lain  pihak
masyarakat  umum  cenderung  pasif  bahkan  tidak  peduli.  Mereka  menunggu  saja informasi  yang  disampaikan  oleh  aparat,  dan  jarang  sekali  masyarakat  proaktif. Sikap  apatis  warga  ini  kemungkinan  juga  karena  warga  merasa  tidak berkenpetingan  terhadap  informasi  tersebut.  Yang  lebih  penting  adalah  bahwa pekerjaan sehari-hari berlangsung dengan baik. Pada gilirannya sikap masyarakat ini mungkin  juga  menjadi  penyebab  aparat  tidak  mempunyai  urgensi  untuk mensosialisasikan informasi secara terbuka dan transparan.

## Kesimpulan
Tentang  keterlibatan  warga  dalam  hal  penyampaian  gagasan  atau  prakarsa pembangunan, bahwa tampak adanya keterlibatan dari masyarakat Kampung Pepas Asa.  Namun  demikian  keterlibatan  ini  masih  bersifat  instrumental.  Artinya  hanya untuk  memenuhi  persyaratan  program.  Dengan  kata  lain,  wujud  keterlibatan masyarakat dalam penyampaian gagasan dikategorikan sebagai keterlibatan semu. Masyarakat tampak terlibat dalam hal prakarsa, tetapi sesungguhnya perencanaan ide  awal  berasal  dari  pemerintah,  dan  juga  model  atau  format  dalam  hal penyusunan dan pengajuan proposal kegiatan adalah gagasan pemerintah.
Keterlibatan  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  masih  bersifat formalitas  atau  semu.  Masyarakat  yang  hadir  dalam  musyawarah  atau  rapat kampung,  tetapi  umumnya  tidak  aktif  mengajukan  pendapat  dan  cenderung menyetujui  saja  keputusan  yang  diambil.  Yang  lebih  berperan  adalah  pengurus kampung  dan  atau  pengurus  kegiatan  pembangunan.  Keengganan  untuk memberikan  pendapat  dan  mempengaruhi  keputusan  disebabkan  oleh  karena masyarakat  tidak  memiliki  kapasitas  yang  memadai  untuk  terlibat  secara  produktif dalam  pengambilan  keputusan.  Kapabilitas  dalam  hal  pengambilan  keputusan  ini berkorelasi dengan tingkat pendidikan warga yang umumnya masih rendah. Selain itu  belum  ada  instrument  hukum  yang  mengatur  tentang  bagaimana,  dimana  dan siapa yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan publik.
Partisipasi  masyarakat  dalam  hal  pembiayaan  pembangunan  relative baik.Swadaya masyarakat berupa material dan peralatan kerja untuk pembangunan infrastruktur, dan penyediaan konsumsi dalam kegiatan gotong royong. Sementara itu keterlibatan dalam hal mobilisasi tenaga, yakni keterlibatan masyarakat sebagai tenaga  kerja  dalam  kegiatan  gotong  royong  semakin  menurun.  Tingkat  keaktifan yang cenderung rendah ini setidaknya disebabkan oleh kesibukan dalam pekerjaan sehari-hari  untuk  mencari  nafkah;  warga  mengharapkan  insentif  lebih;  dan terbatasnya  kemampuan  dan  wibawa  aparat  kampung  untuk  memobilisasi  warga. Singkatnya, keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya merupakan aktualisasi dari kesediaan  dan  kemampuan  untuk  berkorban  dan  berkontribusi  dalam  kegiatan pembangunan.
Keterlibatan dalam hal  mengatasi masalah dapat disimpulkan bahwa belum terdapat  mekanisme  pemecahan  masalah  yang  baku  untuk  mengatasi  persoalan yang timbul dari pelaksanaan program pembangunan. Dan terhadap permasalahan yang timbul, warga masyarakat cenderung bersikap pasif dan mempercayakan pada pengurus  kampung  dan  atau  pengurus  kegiatan  untuk  menangani  masalah  yang timbul, karena dipandang sebagai pihak yang memiliki kewenangan.
Partisipasi  masyarakat  dalam  tahap  pelestarian  atau  pemeliharan  hasil pembangunan  relative  baik  yang  ditandai  dengan  adanya  inisiatif  pengurus  dan warga  melalui  musyawarah,  menetapkan  biaya  atau  tarif  yang  dibebankan  pada masyarakat,  yang  mana  dana  tersebut  dimanfaatkan  untuk  biaya  operasional  dan perawatan infrastruktur yang telah dibangun.
Tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  partisipasi,  terdapat  beberapa faktor yang disinyalir telah mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, namun yang cenderung dominan adalah factor pekerjaan dan  penghasilan,  factor  insentif  atau  balas  jasa  dari  kegiatan  pembangunan  yang dilaksanakan,  dan  factor  kemampuan  atau  wibawa  aparat  kampung  dalam memobilisasi warga.

## Rekomendasi
Secara  konsepsional,  PNPM  Mandiri  Perdesaan  dimasudkan  untuk mengembangkan  sistem,  mekanisme  dan  prosedur  program  penanggulangan kemiskinan  yang  berkelanjutan,  dan  mendorong  prakarsa  dan  inovasi  masyarakat lokal,  dengan  penyediaan  pendampingan  dan  dana  stimulan.  Namun  demikian, dalam  pelaksanaannya,  terutama  menyangkut  aspek  partisipasi  masyarakat  masih perlu  ditingkatkan.  Partisipasi  yang  terjadi  masih  bersifat  semu,  dalam  arti  hanya untuk  memenuhi  ketentuan  program.  Oleh  karena  itu  mutlak  diperlukan  adanya upaya  untuk  meningkatkan  partisipasi  dengan  mengoptimal  kegiatan  penyadaran dan  sosialisasi  secara  efektif.  Partisipasi  tidak  hanya  sebagai  keikutsertaan  dalam kegiatan  fisik,  tetapi  lebih  dalam  lagi  sebagai  wujud  kesediaan  dan  kemampuan individu  untuk  berkorban  dan  berkontribusi  dalam  kegiatan  pembangunan  demi kesejahteraan seluruh masyarakat kampung.
Tak dapat dipungkiri bahwa PNPM Mandiri Perdesaan dianggap bermanfaat oleh  masyarakat,  terutama  untuk  penyediaan  infrastruktur  di  kampung.  Namun demikian    program  pembangunan  kampung  hendaknya  tidak  hanya  didominasi dengan  kegiatan  fisik.  Alangkah  baiknya  jika  diprioritaskan  pada  peningkatan kapasitas,  dalam  arti  pengetahuan  dan  ketrampilan  aparat  kampung  dan masyarakat  dalam  hal  kelembagaan,  komunikasi  dan  kepemimpinan.  Sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan keberanian untuk menyatakan pendapat dan terlibat  aktif  dalam  penyampaian  gagasan  terkait  kegiatan  pembangunan.  Di  lain pihak  aparat  kampung  juga  memiliki  kemampuan  dan  kewibawaan  dalam  hal kepemimpinan  sehingga  mampu  menjadi  penyelenggara  pemerintahan  dan pembangunan  kampung  dengan  mengimplementasikan  prinsip-prinsip  partisipatif, antara lain: kesetaraan, transparansi, dan pemberdayaan.

## Daftar Pustaka
Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif . Graha Ilmu, Yogyakarta. Chambers, Robert. 1988. Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang . Terjemahan Pepep Sudrajat, LP3ES, Jakarta
-------------------,  1996. Participatory  Rural  Apraisal  (Memahami  Desa  Secara  Partisipatif ), Terjemahan Y. Sukoco, Kanisius, Yogyakarta.
Carlson.  1985. “Mobilisasi  Ekonomi  Nasional  Bangsa-Bangsa  Berkembang” dalam Belling  dan  Totten  (ed),  Modernisasi  Masalah  Model  Pembangunan. Terjemahan Mien Joebhaar dan Hasan Basri, Rajawali, Jakarta.
Cohen,  John  dan  Norman  T.  Uphoff.1977. Rural  Development  Participation: Conceppts,  Measures  for  Project  Design ,Development  Monograf  number 2. Rural Development Committe Center for International Studies, Cornell University.
Conyers,  Diana.  1994. Perencanaan  Sosial  di  Dunia  Ketiga,  Suatu  Pengantar , Terjemahan Susasetiawan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. 2009. PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Jakarta.
Dilla,  Sumadi.  2007. Komunikasi  Pembangunan:  Pendekatan  Terpadu ,  Simbiosa Rekatama Media, Bandung.
Dusseldrop,  D.B.W.M.  and  J.M.  Van  Staeveren.  1980. Framework  for  Regional Palnning  in  Developing Countries ,  Netherlands:  International  Institute for Land Reclamation and Improvement.
--------------------------------------,  1992. Perencanaan  Partisipatif  Pembangunan  Masyarakat Desa . Jilid II Metode dan Teknik Lat Kajian, Penebar Swadaya, Jakarta.
Emilia, Emi. 2009. Menulis Tesis dan Disertasi . Alfabeta, Bandung.
Fernadez,  Johannes.  1992. Mencari  Bentuk  Otonomi  Daerah  dan  Upaya  Memacu Pembangunan  Regional  di  Masa  Depan ,  dalam  Jurnal  Ilmu-ilmu  Sosial  2. hal.26-36. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Harun,  H.  Rochajat  &  Ardianto,  Elvinaro.  2011. Komunikasi  Pembangunan  dan Perubahan Sosial: Persfektif Dominan , Rajagrafindo Persada, Jakarta. Herawatty, Ratna. 2006. Strategi Peningkatan Partisipasi Dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi , Thesis. Magister Teknik Arsitektur yang tidak dipublikasikan. FTSP- ITS, Surabaya.
Hossein,  Benyamin.  1998. Otonomi  dan  Pemerintahan  Daerah.  Tinjauan  Teoritik , dalam R. Siti Zuhro: Pemerintahan Lokal dan Otonomi Daerah di Indonesia, Thailand dan Pakistan, PPW-LIPI, Jakarta.
Koswara,  E.  1999. Otonomi  Daerah  Yang  Berorientasi  Kepada  Kepentingan  Rakyat , Makalah  disajikan  dalam  Seminar  Nasional  tentang  Otonomi  Daerah  di Universitas Brawijaya, Malang, 4 Oktober 1999.
Kartasasmita,  Ginandjar.  1996. Pembangunan  Untuk  Rakyat:  Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataa n, Pustaka Cidesindo, Jakarta. Kusumaatmaja,  Sarwono.  1992. Manajemen  Administrasi  Pemerintahan  Khususnya Pengambilan  Keputusan,  Koordinasi  dan  Kepemimpinan .  dalam  Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial No.2 hal 17-25, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Lembaga  Penelitian,  Pendidikan  dan  Penerangan  Ekonomi  &  Sosial.  2008.
Qualitative Baseline Survey on PNPM-2007 . LP3ES, Jakarta.
Lincoln, YS dan EG. Guba. 1985. Naturalistic Inquiry . Beverly Hill: Sage Publications. Mubyarto, 1984, Strategi Pembangunan Pedesaan , P3PK UGM, Jogjakarta. -------------, 1988. Pembangunan Pedesaan di Indonesia , Liberty, Jogjakarta.
Mafruhah,  Izza.  2009. Multidimensi  Kemiskinan ,  Lembaga  Pengembangan Pendidikan UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS, Surakarta.
Moeljarto,  T.  1995. Politik  Pembangunan:  Sebuah  Analisis,  Arah  dan  Strategi ,  Tiara Wacana, Yogyakarta.
Ndraha,  Taliziduhu.  1990. Pembangunan  Masyarakat  Mempersiapkan  Masyarakat tinggal Landas , Rineka Cipta, Jakarta.
Nugroho, Riant. 2011. Public Policy . Elex Media Komputindo, Jakarta. Pahmi, Sy. 2010. Antropologi Pedesaan, Perspektif Baru . GP Press, Jakarta. Rahardjo. 1999. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian , Gadjah Mada University Press.
Rahardjo,  M.  Dawam.  1988. Mulai  Berguru  Dari  Rakyat ,  dalam  Robert  Chambers: Pembangunan  Desa  Mulai  Dari  Belakang ,  Terjemahan  Pepep  Sudrajat, LP3ES, Jakarta.
Riggs,  F.W.1988. Administrasi  Negara  Berkembang ,  Teori  Masyarakat  Prismatis, Terjemahan Yasogama, Radjawali, Jakrta.
Rondinelli,  Dennis  A.  1981. Government  Decentralization  in  Comparative  Persfektive: Theory  and  Practice  in  Developing  Countrie ,  International  Review  of Administration Science, Vol.XL. VII Number 2.
Said, M. Mas’ud. 2008. Arah Baru Otonomi Daerah Di Indonesia , UMM Press, Malang.
Samego,  Indria,  1998. Pembatasan  Peran  Negara ,  dalam  Harian  Umum  Republika, edisi 18 September 1999, hal 2.
Satori,  Djam’an  &  Komariah,  Aan.  2009. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Alfabeta, Bandung.
Slamet, Yulius. 1994. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partipasi , Sebelas Maret University Press, Surakarta.
Sibero, Atan. 1992. Otonomi Daerah Sebagai Jalan Untuk Maju, dalam Jurnal Ilmu-ilmu Sosial No.2 Hal.61-618, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Siedentopf,  Heinrich.  1989. Decentralization  for  Rural  Development:  Government Approaches  and  People’s  Initiative  in  Asia  an  The  Pacific ,  Palnning  and Administration Asia and Pacific Special IULA, Vol.16 Number 2.
Soekartawi,  1990. Prinsip  dasar  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  dengan  Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah . Radjawali. Jakarta Soetrisno, Loekman. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif , Kanisius, Yogyakarta. -------------------------. 1996. Memberdayakan Rakyat Dalam Pembangunan Indonesia , dalam Anggito  Abimanyu  (eds),  Pembangunan  Ekonomi  dan  Pemberdayaan Rakyat, PAU-SE UGM bersama BPFE, Yogyakarta.
Suharto, Edi.2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat , Refika Aditama, Bandung.
Suharto,  Edi.  2009. Kemiskinan  dan  Perlindungan  Sosial  di  Indonesia ,  Alfabeta, Bandung.
Sumampouw,  Monique.  2004. Participant  of  Sport ,  W.B.  Saunders  Company, London.
Sumodiningrat, Gunawan. 2007. Pemberdayaan Sosial . Kompas, Jakarta. Suwignyo, 1985. Pembangunan Desa dan Sumber Pendapatan Desa . Ghalia Indonesia, Jakarta
Syamsi,  Ibnu.  1986. Pokok-pokok  Kebijaksanaan,  Perencanaan  Pemorogaman  dan Penganggaran  Pembangunan  Tingkat  Nasional  dan  Regional .  Radjawali, Jakarta.
Syukri, Muhammad, dkk. 2011. Studi Kualitatif Dampak PNPM-Perdesaan Tahun 2010 di Provinsi  Jawa  Timur,  Sumatra  Barat,  dan  Sulawesi  Tenggara .  Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.
Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996. Perencanaan Pembangunan , Gunung Agung, Jakarta. Tjokrowinoto,  Moeljarto,  1993. Politik  Pembangunan.  Sebuah  Analisis  Konsep  Arah dan Strategi, Tiara Wacana, Yogyakarta. Widjaja,  HAW.  2005. Otonomi  Desa,  Merupakan  Otonomi  yang  Asli,  Bulat  dan  Utuh. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Yuvenalis. 2009. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Alokasi Dana Kampung (ADK) . Thesis.  Magister  Ilmu  Administrasi  Negara  yang  tidak  dipublikasikan. FISIP-UNMUL, Samarinda.
Zuhro, R. Siti. 1998. Pemerintahan Lokal dan Otonomi  Daerah di Indonesia, Thailand dan Pakistan , PPW-LIPI, Jakarta.