## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 3, Nomor 3, 2023

## Authors
1 Siti Syafa Az Zanubiya
2 Dino Rizka Afhdali
3 Irwan Triadi
Affiliation 1,2,3 UPN Jakarta
Email 1 sitizanubiya05@gmail.com,
2 dinorizkaafdhali@gmail.com
3 irwantriadi1@yahoo.com

## Date Submission
26 August 2023

## Date Accepted
15 September 2023
Date Published 30 Septemeber 2023
DOI
10.52249

## PERWUDUJAN UPAYA
PENEGAKAN

## HUKUM
UNGGUL MENJADI IUS

## CONSTITUENDUM:  BERKARAKTER  BELA NEGARA DAN RELIGIUSITAS

## Abstract
Law  Enforcement  is  a  small  part  of  legal  development  that continues  to  be  pursued.  This  research  uses  qualitative  data analysis method. The results of the study are then directed at the form of efforts to contribute to superior law enforcement towards ius  constituendum  and  religiosity.  The  contribution  of  legal education is able to produce professional and virtuous jurists so as to realize superior Human Resources in the field of law to answer what has become a problem formulation in this study. This research uses a juridical-normative approach. Therefore, it emphasizes the study of library materials and the disclosure of the meaning of a positive  legal  norm.  The  data  source  used  is  secondary  data, conducted  through  library  research.  In  Islam,  there  are  many statements  about  the  rights  and  obligations  of  a  Muslim  in defending the homeland. On this basis, every Muslim defends the sovereign rights of his nation to achieve a country that is baldatun thoyyibatun wa robin ghofur.  Continuous efforts to develop the legal  system  are  needed  so  that  the  law  can  play  its  role  and function as a guide to behavior in living together Keywords: Contribution, Law Enforcement, Religiousness, State Defense

## Abstrak
Penegakkan  Hukum  merupakan  bagian  kecil  dari pembangunan hukum yang terus diupayakan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Hasil dari  kajian  tersebut,  kemudian  diarahkan  pada  bentuk wujud  upaya  kontribusi  penegakkan  hukum  unggul menuju  ius  constituendum  dan  religiusitas.  Kontribusi pendidikan  hukum  mampu  mencetak  ahli  hukum  yang profesional  dan  berbudi  luhur  sehingga  terwujud  Sumber Daya  Manusia  di  bidang  hukum  yang  unggul  untuk menjawab apa yang telah menjadi rumusan masalah dalam penelitian  ini.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis-normatif.  Oleh    karena  itu  menekankan  pada pengkajian bahan pustaka dan pengungkapan makna suatu norma hukum positif. Sumber data yang digunakan adalah data  sekunder,  dilakukan  melalui  kajian  kepustakaan
( library  research ).  Dalam  Islam  banyak  dikemukakan  akan hak  dan  kewajiban  bagi  seorang  muslim  dalam  membela tanah  air.  Atas  dasar  inilah  setiap  muslim  melakukan pembelaan  dalam  mempertahankan  hak  kedaulatan bangsanya  untuk  mencapai  negara  yang baldatun thoyyibatun  wa  robin  ghofur. Upaya  pembangunan  tata hukum yang terus menerus diperlukan agar hukum dapat
memainkan  peran  dan  fungsinya  sebagai  pedoman bertingkah laku dalam hidup Bersama
Kata  Kunci:  Bela  Negara,  Kontribusi,  Penegakan Hukum, Religiusitas

## PENDAHULUAN
Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, demikian antara lain amanah UUD 1945. Artinya setiap warga negara mengemban hak dan kewajiban  untuk  melakukan  bela  negara  tidak  pandang  laki-laki  /  perempuan,  pekerjaan maupun profesinya, tua maupun muda, ulama maupun umaro, pejabat maupun penjahat, politisi maupun polisi, sipil maupun militer. (Widodo, 2011) Dengan demikian bela negara bukanlah monopoli salah satu kelompok profesi, pekerjaan, golongan, ras, etnik. Sehingga pengertian bela negara sangat universal, yang diharapkan mampu mengakomodasi semua golongan, maupun kelompok kepentingan.
Dalam  perspektif  kebahasaan,  hukum  dapat  diartikan  menetapkan  sesuatu  kepada yang  lain.  Hukum  juga  dipahami  sebagai    kumpulan    aturan    baik    sebagai    hasil pengundangan formal  maupun  dari  kebiasaan,  di  mana  suatu  negara  atau masyarakat tertentu  mengaku  terikat sebagai  anggota  atau sebagai  subjeknya.Dalam  pengertian  lain, hukum    juga  diartikan    sebagai    aturan    atau    norma    di    mana    perbuatan-perbuatan  itu terpola.  (Hamid,  1972)  Dalam  rangka  mewujudkan good  governance yaitu  terwujudnya masyarakat  Indonesia yang  religius,  manusiawi,  bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.
Penegakkan Hukum yang konsisten pada dasarnya merupakan konsekuensi indonesia sebagai negara hukum. (Venus, 2020) Bela negara diyakini sebagai sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang  dirasa  membahayakan  kelangsungan  hidup  bangsa  dan  Negara,  keutuhan  wilayah, yuridiksi  nasional  dan  nilai  –  nilai  luhur  Pancasila  dan  Undang  Undang  Dasar  1945. Pengertian ini memberi kesempatan yang seluas luasnya kepada setiap warga negara untuk melakuan aktifitas bela negara .
Dalam  Pasal  30  UUD  1945  amandemen  kedua  ayat  (1)  dan  (2)  mengandung  makna pertahanan keamanan yang perlu dipahami salah satunya adalah keikutsertaan warga negara dalam  pertahanan  dan  keamanan  merupakan  hak  dan  kewajiban.  Hal  ini  memberikan penegasan  akan  definisi  bahwa  hakikat  pertahanan  keamanan  adalah  perlawanan  rakyat semesta untuk menghadapi setiap bentuk ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara . Prinsip  penyelenggaraan  pertahanan  negara  yakni  dalam  hal  Pertahanan  negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan  hukum  nasional,  hukum  internasional  dan  kebiasaan  internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.
Unsur-unsur semangat kebangsaan, cinta tanah air, bangsa, dan negara, rela berkorban, serta nasionalisme dalam program bela negara akan menjadi lebih lengkap jika ada tambahan unsur religiusitasnya/agama. Dalam hal ini tentunya muatan agama islam akan lebih banyak disampaikan  karena  mayoritas  penduduk  indonesia  adalah  warga  muslim.  Bung  Karno
sendiri dalam pengkajiannya menemukan bahwa hukum Islam adalah agama rasional, dan sejarah  membuktikan  bahwa  Islam  adalah  agama  humanis  dan  toleran.  Secara  historis berdasarkan  rasionalitas  dan  humanitas,  Islam  pernah  menjadi  pelopor  peradaban  dunia, menyerap  peradaban  dari  luar  Islam,  dari  Yunani,  Romawi,  Persia,  dan  lain-lain.  Dengan demikian, Islam berkembang secara dinamis tidak berkutat pada soal hukum halal, haram, sunah, mubah dan makruh saja, tetapi punya ruang hukum jaiz, yang memberi ruang bagi dinamika kehidupan untuk berkembang.  (H, 2011)
Pembentukan karakter sejak dini merupakan upaya yang sangat fundamental karena disinilah paling tidak terdapat 4 (empat) koridor yang perlu dilakukan yaitu menanam tata nilai menanam apa apa yang keharusan dan pelarangan, menanam kebiasaan serta memberi teladan.  Yang  perlu  menjadi  perhatian  dan  upaya  bersama  adalah  bagaimana  kontribusi pendidikan hukum bisa mencetak ahli hukum yang profesional dan berbudi luhur sehingga terwujud Sumber Daya Manusia di bidang hukum yang unggul. Nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara adalah :
1. Cinta Tanah Air dengan indikator : (Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia)
2. Jiwa dan raganya sebagai bangsa Indonesia
3. Memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara
4. Menjaga nama baik bangsa dan negara
5. Memberikan konstribusi pada kemajuan bangsa dan negara.
Pada satu sisi ada kewajiban untuk mempertahankan negara dan pada sisi lain terdapat pula  kesediaan  untuk  memperjuangkan  kemajuan  kehidupan  bangsa  keduanya  akan menjadikan  kondisi  kehidupan  dan  kelangsungannya  akan  terkendali  melalui  kebijakan pemerintah  maupun  partisipasi  masyarakat  sebagai  satu  kesatuan.  Bela  negara  untuk mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh. Bela negara untuk tujuan pertahanan negara adalah  kebutuhan  dasar  seterusnya  untuk  mengukuhkan  kesatuan  bangsa  dan  persatuan nasional.
Konsep dan praktik dari bela negara belum teraplikasi dengan baik bela negara tidak dikenal oleh publik pencerahan kepada generasi muda sebagai orientasi program bela negara. Yang perlu menjadi perhatian dan upaya bersama adalah bagaimana kontribusi pendidikan hukum bisa mencetak ahli hukum yang profesional dan berbudi luhur sehingga terwujud sumber  daya  manusia  di  bidang  hukum  yang  unggul  berkarakter  bela  negara.  Adakah masalah utama dalam penegakkan hukum masa kini sehingga dalam praktik masih belum mencerminkan  apa  yang  menjadi ius  constituendum ?  Dan  Bagaimana  kriteria  penegakan hukum  di  negara  Indonesia  terhadap  perwujudan  Sumber  Daya  Manusia  Hukum  unggul yang berkarakter bela negara dan religiusitas?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Oleh karena itu menekankan pada  pengkajian  bahan  pustaka  dan  pengungkapan  makna  suatu  norma  hukum  positif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dilakukan melalui kajian kepustakaan ( library research ). Dalam  melakukan  penelitian  ilmiah, peneliti  harus  menggunakan  metode karena    penggunaan    metode  merupakan    ciri    khas  sebuah    ilmu.    Metode  bermakna penyelidikan  berlangsung  menurut  suatu rencana  tertentu yang  berarti  menempuh  suatu jalan    tertentu  untuk    mencapai    tujuan.  Sedangkan  definisi  penelitian    ialah  proses
pengumpulan  data  dan analisis  data  yang  dilakukan  secara  sistematis  dan  secara  ilmiah untuk    mencapai    tujuan-tujuan    tertentu,  eksperimental    maupun    non-eksperimental, interaktif maupun non interaktif. serta menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Hasil dari kajian tersebut meliputi bentuk wujud upaya penegakkan hukum unggul menuju ius constituendum dan nilai religiusitas. kemudian diarahkan kepada Masalah utama dalam penegakkan hukum masa kini sehingga dalam praktik masih belum mencerminkan apa yang menjadi ius constituendum beserta kriteria penegakan hukum di negara Indonesia terhadap perwujudan  Sumber  Daya  Manusia  Hukum  unggul  yang  berkarakter  bela  negara  dan religiusitas.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Masalah  utama  dalam  Penegakkan  hukum  masa  kini  sehingga  dalam  praktik masih belum seperti apa yang menjadi ius constituendum Penegakan  hukum  ( law  enforcement )  merupakan  realitas  empiris  dimana  masyarakat bekerja pada kehidupan konkret ( law in action ) (Zanubiya, 2023) Pada dasarnya realitas selalu menampakkan  dirinya  dalam  wujud  yang  berbeda-beda.  Realitas  ibarat  sebuah  peta geografis  yang  dinamis,  yang  unsur-unsurnya  selalu  bertransformasi.  (Susanto,  2010) Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  pada  pokoknya  penegakan  hukum  merupakan  upaya  yang secara  sengaja  dilakukan  untuk  mewujudkan  cita-cita  hukum  dalam  rangka  menciptakan keadilan  dan  kedamaian  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. (Asshiddiqie, 1998)
Lemahnya  kondisi  sosial  masyarakat  yang  mendukung  tahap  pengembangan menyebabkan  terganggunya  tahap  pemantapan.  Apa  yang  akan  dimantapkan  jika  dalam tahap pembentukan dan pengembangan yang tumbuh merupakan low trust society (Setiadi, 2020) (masyarakat  yang  saling  tidak  mempercayai,  tidak  ada  saling  menghargai)  yang menunjukan tidak terbangunnya karakter secara baik dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara.  Upaya  pembangunan  tata  hukum  yang  terus  menerus  diperlukan  agar  hukum dapat  memainkan  peran  dan  fungsinya  sebagai  pedoman  bertingkah  laku  dalam  hidup bersama. (Saraswati, 2014) Upaya tersebut dilakukan dengan alasan antara lain hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya, hukum sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat.
Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum  maka  tujuan  hukum  akan  terlaksana.  Setidaknya  menurut  Sudikno  Mertokusumo terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu kepastian  hukum  (Rechtszekerheid/Rechtsmatigheid),  kemanfaatan  (Doelmatigheid)  dan keadilan (gerichtigheid). (A.Pitlo, 1993) Utrecht dalam bukunya “Pengantar dalam Hukum Indonesia”  menyatakan  bahwa  politik  hukum  adalah  politik  membuat  suatu  ius constituendum  yang  seharusnya  mengganti  ius  constitutum  dan  berusaha  supaya  ius constituendum  ini  pada  kemudian  hari  berlaku  sebagai  ius  constitutum  yang  baru . Dapat dikatakan  bahwa  politik  hukum  menentukan  hukum  yang  seharusnya,  membuat  kaidah- kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak dan menyelidiki perubahan-perubahan  apa  yang  harus  diadakan  dalam  hukum  yang  sekarang  supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial. (Utrecht, 1989)
Menurut Iman Syaukani dan A. Ahsin Thohari politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara  negara  dalam  bidang  hukum  yang  akan,  sedang  dan  telah  berlaku  yang
bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.  Faktor-faktor  agar  penegakan  hukum  dapat  berjalan  secara  optimal  paling tidak  dipengaruhi  oleh  empat  hal  yakni  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  itu sendiri  harus  baik  kualitasnya,  mentalitas  dan  integritas  yang  tinggi  dari  aparat  penegak hukum  fasilitas  yang  memadai  untuk  mendukung  pelaksanaan  penegakan  hukum  dan perilaku warga masyarakat yang sadar hukum dan patuh akan ketentuan.
Untuk bisa melakukan bela negara harus memiliki kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan  bela  negara,  kemampuan  tersebut  bisa  dibentuk  melalui  pendidikan  bela negara  melalui  jalur  pendidikan  formal,  nonformal  maupun  informal.  Jalur  pendidikan formal di sekolah diberi pendidikan Kewarganegaraan mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah  sampai  dengan  perguruan  tinggi.  (Widodo,  2011)  Sedangkan  untuk  jalur pendidikan informal dilaksanakan di tingkat keluarga melalui keteladanan orang tua dalam kehidupan  rumah  tangga.  Penegakkan  hukum  perlu  didukung  oleh  unsur-unsur pembangunan hukum yang lain seperti perencanaan hukum dan pembentukan hukum. Perlu diingat bahwa sebuah bangsa akan maju bukan disebabkan oleh kekayaan alam, kompetensi, ataupun  teknologi  canggihnya,  tetapi  karena  dorongan  semangat  dan  karakter  tiap bangsanya.
Perkembangan  masyarakat  dan  perubahan  masyarakat  membutuhkan  pembaharuan hukum. Ini menyangkut politik hukum, yang diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan peraturanperaturan  yang  baik  sesuai  dengan  keadaan  dan  situasi  pada  suatu  waktu.  Ia memberi petunjuk apakah perlu ada pembaharuan hukum, sampai berapa jauh pembaharuan hukum itu harus dilaksanakan dan bagaimana bentuk pembaharuan itu? Ini menyangkut ius constituendum,  ialah  hukum  yang  akan  datang  yang  dicita-citakan.  (Sudarto,  2007) Penegakkan  Hukum  merupakan  bagian  kecil  dari  pembangunan  hukum  yang  terus diupayakan.

## Kriteria  penegakan  hukum  di  negara  Indonesia  terhadap  perwujudan  Sumber Daya Manusia Hukum unggul yang berkarakter bela negara dan Religiusitas
Penegakkan  hukum  secara  konkret  adalah  berlakunya  hukum  positif  dalam  praktik sebagaimana  seharusnya  yang  patut  ditaati.  Oleh  karena  itu  memberikan  keadilan  dalam suatu  perkara  berarti  memutuskan  perkara  dengan  menerapkan  hukum  dan  menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. (Basah, 1985)
Bela negara adalah konsep yang relevan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, kebangsaan dan cinta tanah air. akan tetapi tanpa muatan-muatan religiusitas di dalamnya, benteng diri untuk menghadapi ancaman nonkonvensional akan mudah hancur. Agama akan menjadi filter, sekaligus penguat bagi dasar-dasar kebangsaan dan keimanan. Analogi yang sama kita aplikasikan pada konteks negara di mana dialiri landasan religiusitas yang kuat. Dengan  demikian  penegakan  hukum  untuk  memperkuat  terwujudnya  Sumber  Daya Manusia  di  bidang  Hukum  yang  berkarakter  bela  negara  idealnya  harus  berpijak  pada  : (Setiadi, 2020)
1. Cita-cita bangsa yang bermental adil dan makmur berdasarkan pancasila
2. Penegak hukkum yang bermental dan berintegritas tinggi
3. Penegakkan  hukum  yang  berbasir  pada  moral  agam,  menghargai  dan  melindungi  Hak Asasi  Manusia  tanpa  diskriminasi,  mempersatukan  seluruh  unsur  bansa,  meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat dan membangun keadilan sosial
4. Apabila dikaitkan dengan cita hukum Negara Indonesia, maka penegakkan hukum harus melindungi  seluruh  unsur  bangsa  demi  integrasi  atau  keutuhan  bangsa,  mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatn, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum) serta menciptakan toleransi hidup beragam berdasarkan keadaban dan kemanusiaan.
Dalam Pasal 30 UUD 1945 ditegaskan bahwa ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan  negara  merupakan  hak  dan  kewajiban  warga  negara.  Hal  ini  tercantum  dalam Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha  pertahanan  dan  keamanan  negara.  (Hendrayudha,  2023)  Membela  dan mempertahankan negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer  atau militerisme. Seolah- olah  kewajiban  dan  tanggung  jawab  untuk  membela  dan  mempertahankan  negara  hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam Islam banyak dikemukakan akan hak dan  kewajiban  bagi  seorang  muslim  dalam  membela  tanah  air.  Atas  dasar  inilah  setiap muslim  melakukan  pembelaan  dalam  mempertahankan  hak  kedaulatan  bangsanya  untuk mencapai negara yang baldatun thoyyibatun wa robin ghofur.
Sebagaimana  tertuang  secara  yuridis  perihal  Pertahanan  negara  keikutsertaan masyarakat  dalam  upaya  bela  negara  (Malangkota,  2020)  diatur  dalam  Pasal  9  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Ada 4 bentuk upaya bela negara yang dapat ditempuh melalui :
1. Pendidikan kewarganegaraan
2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
3. Pengabdian secara sukarela sebagai prajurit TNI
4. Pengabdian sesuai profesi.
Pada tanggal 24 Oktober 2019 telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional  untuk  Pertahanan  Negara  disusul  dengan Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  3  Tahun  2021  tanggal  12  Januari  2021  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Pembinaan Kesadaran Bela Negara adalah segala usaha, tindakan,  dan  kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam  rangka  memberikan  pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara sedangkan Sumber Daya Nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan.
Dirjen Pothan Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Dadang Hendrayudha dalam rapat sosialisasinya  menyampaikan  terkait  bagaimana  perjuangan  untuk  melahirkan  Undang- Undang tersebut serta apa yang menjadi dasar hukum dan pentingnya Undang-Undang itu sehingga tersampaikan inti dari isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 ialah terkait Bela Negara, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung serta Mobilisasi dan Demobilisasi. Dalam kesempatan yang sama Direktur Bela Negara Brigjen TNI Sarwono, B.Sc., S.I.P., PSC. Beliau menyampaikan terkait pentingnya seluruh warga negara Indonesia untuk memahami tentang  lima  nilai  dasar  Bela  Negara  yaitu  meliputi  cinta  tanah  air,  sadar  berbangsa  dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara. Selain itu beliau juga menyampaikan kebijakan tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN).  (Sarwono, 2023)
Hukum Islam tak hanya terletak pada ranah soal ibadah saja, namun juga mulai memberikan kontribusi dalam perkembangan serta sudut pandang hukum sebagai sebuah corak baru dalam hukum
di Indonesia. Keterbutuhan hukum tidak terlepas dari perkembangan hukum Islam yang sudah mulai mendapatkan pengakuan mengingat hukum Islam secara historis mempengaruhi atas eksistensi hukum yang  hidup  di  Indonesia. Hukum  Islam  memiliki  kompleksifitas  hukum  yang  dikaji,  baik bersifat khusus maupun umum. Meskipun indonesia bukanlah negara agama, tetapi semua penduduknya beragama. Religiusitas bukan hanya milik agama islam tetapi semua agama memiliki pengertian dan konsep religiusitasnya sendiri. Dalam Islam setidaknya ada 4 sikap yang  digambarkan  dalam  Al-Qur’an  akan  peran  penting  muslim  membela  negara  dan bangsanya, antara lain:
1. Dengan menjalankan ketakwaan kepada Allah S.W.T (Q.S Al-A’raf ayat 96);
﴿ وَﻟَ وْ اَ نﱠ اَ ھْ لَ ا ﻟْﻘُ رٰٓ ى اٰ ﻣَﻧ ُوْا وَا ﺗﱠﻘَ وْ ا ﻟَﻔَ ﺗَ ﺣْ ﻧَﺎ ﻋَ ﻠَﯾْ ﮭِ مْ ﺑَ رَ ﻛٰ ت ٍ ﻣِّ نَ ا ﻟ ﺳﱠ ﻣَﺎۤ ءِ وَا ﻻَْ رْ ض ِ وَﻟٰ ﻛِ نْ ﻛَ ذﱠ ﺑُ وْ ا ﻓَﺎَ ﺧَ ذْ ﻧٰ ﮭُ مْ ﺑِ ﻣَﺎ ﻛَ ﺎﻧُ وْ ا ﯾَ ﻛْ ﺳِ ﺑُ وْ نَ ﴾ ) ا ﻻ ﻋ ر ا ف / 7 : 96 ( Terjemahan  : Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka  mendustakan  (para  rasul  dan  ayat-ayat  Kami).  Maka,  Kami  menyiksa  mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.
(Al-A'raf/7:96)
2. Mengolah, menjaga dan memelihara tanah air. Maknanya adalah mengolah,  menjaga dan memelihara  tanah  air  dengan  baik,    sehingga  dapat  dinikmati  oleh  seluruh  bangsa Indonesia  dan  selalu  bersyukur  kepada  Allah  SWT  yang  telah  memberikan  anugerah kepada manusia (Q.S Al Baqarah ayat 29);
﴿ ھُ وَ ا ﻟﱠذِ يْ ﺧَ ﻠَ قَ ﻟَ ﻛُ مْ ﻣﱠ ﺎ ﻓِ ﻰ ا ﻻَْ رْ ض ِ ﺟَ ﻣِ ﯾْ ﻌً ﺎ ﺛُ مﱠ ا ﺳْ ﺗَ وٰٓ ى اِ ﻟَ ﻰ ا ﻟ ﺳﱠ ﻣَﺎۤ ءِ ﻓَ ﺳَ وﱣ ﯨ ﮭُ نﱠ ﺳَ ﺑْ ﻊَ ﺳَ ﻣٰ وٰ ت ٍ ۗ وَ ھُ وَ ﺑِ ﻛُ لِّ ﺷَ ﻲْ ءٍ ﻋَ ﻠِﯾْ مٌ ﴾ ) ا ﻟﺑ ﻘ ر ة / 2 : 29 ( Terjemahan : Dialah  (Allah)  yang  menciptakan  segala  yang  ada  di  bumi  untukmu, kemudian  Dia  menuju  ke  langit,  lalu  Dia  menyempurnakannya  menjadi  tujuh  langit)  Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.
3. Sikap  seorang  muslim  dalam  membela  tanah  air  yaitu  dengan  meningkatkan  derajat bangsa Indonesia lewat pendidikan (Q.S At Taubah ayat 123 dan Q.S Al Mujadilah ayat 11);
﴿ ﯾٰٓ ﺎَﯾﱡ ﮭَﺎ ا ﻟﱠذِ ﯾْ نَ اٰ ﻣَﻧ ُوْا ﻗَ ﺎﺗِ ﻠُ و ا اﻟﱠ ذِ ﯾْ نَ ﯾَ ﻠُ وْ ﻧَ ﻛُ مْ ﻣِّ نَ ا ﻟْ ﻛُ ﻔﱠﺎ رِ وَﻟْ ﯾَ ﺟِ دُ وْ ا ﻓِﯾْ ﻛُ مْ ﻏِ ﻠْ ظَ ﺔًۗ وَا ﻋْ ﻠَ ﻣُ وْٓ ا اَ نﱠ ا fﱣ َ ﻣَ ﻊَ ا ﻟْ ﻣُ ﺗﱠﻘِ ﯾْ نَ ﴾ ) ا ﻟﺗ و ﺑ ﺔ / 9 : 123 (
Terjemahan  :  Wahai  orang-orang  yang  beriman,  perangilah  orang-orang  kafir  di sekitarmu dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.
﴿ ﯾٰٓ ﺎَﯾﱡ ﮭَﺎ ا ﻟﱠذِ ﯾْ نَ اٰ ﻣَﻧ ُوْٓا اِ ذَا ﻗِ ﯾْ لَ ﻟَ ﻛُ مْ ﺗَﻔَ ﺳﱠ ﺣُ وْ ا ﻓِ ﻰ ا ﻟْ ﻣَ ﺟٰ ﻠِ سِ ﻓَ ﺎﻓْ ﺳَ ﺣُ وْ ا ﯾَﻔْ ﺳَ ﺢِ ا fﱣ ُ ﻟَ ﻛُ مْۚ وَاِ ذَا ﻗِ ﯾْ لَ ا ﻧْ ﺷُ زُ وْ ا ﻓَﺎ ﻧْ ﺷُ زُ وْ ا ﯾَ رْ ﻓَ ﻊِ ا fﱣ ُ ا ﻟﱠذِ ﯾْ نَ اٰ ﻣَﻧ ُوْا ﻣِ ﻧْ ﻛُ مْۙ وَا ﻟﱠذِ ﯾْ نَ اُ وْ ﺗُ و ا اﻟْ ﻌِ ﻠْمَ دَ رَ ﺟٰ ت ٍ ۗ وَا fﱣ ُ ﺑِ ﻣَﺎ ﺗَ ﻌْ ﻣَﻠُ وْ نَ ﺧَ ﺑِﯾْ رٌ ﴾ ) ا ﻟ ﻣ ﺟ ﺎ دﻟ ﺔ / 58 : 11 (
Terjemahan : Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan  di  dalam  majelis-majelis,”  lapangkanlah,  niscaya  Allah  akan  memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat  orang-orang  yang  beriman  di  antaramu  dan  orang-orang  yang  diberi  ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
(Al-Mujadalah/58:11)
4. Sikap seorang muslim dalam membela tanah air yaitu dengan cara bekerja dan beramal saleh (QS  An - Nahl ayat 97).
﴿ ﻣَ نْ ﻋَ ﻣِ لَ ﺻ َﺎﻟِ ﺣً ﺎ ﻣِّ نْ ذَ ﻛَ رٍ اَ وْ اُ ﻧْﺛٰ ﻰ وَ ھُ وَ ﻣُ ؤْ ﻣِ نٌ ﻓَ ﻠَﻧُ ﺣْ ﯾِﯾَ ﻧﱠ ﮫٗ ﺣَ ﯾٰ و ةً طَ ﯾِّﺑَ ﺔًۚ وَﻟَ ﻧَ ﺟْ زِ ﯾَﻧﱠ ﮭُ مْ اَ ﺟْ رَ ھُ مْ ﺑِﺎَ ﺣْ ﺳَ نِ ﻣَﺎ ﻛَ ﺎﻧُ وْ ا ﯾَ ﻌْ ﻣَﻠُ وْ نَ ﴾ ) ا ﻟﻧ ﺣ ل / 16 : 97 ( Terjemahan  : Siapa  yang  mengerjakan  kebajikan,  baik  laki-laki  maupun  perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik) dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.
Harus  ditanam  dalam  jiwa  setiap  warga  negara  terutama  yang  beragama  Islam. bahwasannya bela negara bagian daripada bela agama. Untuk itulah sinergi antara agama dengan bela negara sangat krusial untuk melakukan upaya-upaya penyadaran pada generasi muda. Modal bangsa ini sudah ada, hanya perlu diingatkan kembali salah satunya melalui pendidikan bela negara ini. (Venus, 2020) Peningkatan kualitas moral dan integritas aparat penegak hukum merupakan persoalan yang cukup kompleks. Pembenahan mentalitas dan integritas  aparat  penegak  hukum  ini  dilakukan  sejak  dini  bahkan  bisa  dimulai  sejak  pada bangku  perkuliahan  di  fakultas  Hukum.  Salah  satu  permasalahan  mendasar  di  bidang hukum ialah masalah pendidikan hukum itu sendiri.
Sebagaimana juga dikemukakan oleh Mochtar kusumaatmadja (Setiadi, 2020), tentang reformasi  pendidikan  dalam  rangka  pembinaan  hukum  nasional  yang  sangat  dibutuhkan adalah  menghasilkan  ahli  hukum  yang  terlibat  dalam  proses  pengembalian  keputusan (decision  making  process), dan  penetapan  kebijaksanaan,  tidak  hanya  sebagai  petugas pelaksanaan kebijakan. Para ahli hukum juga diarahkan untuk aktif terlibat dalam kegiatan legislatif secara aktif. Para ahli hukum baik di pengadilan profesi hukum jaksa dan pengacara atau penasehat hukum dan para pendidik di bidang hukum diharapkan saling bersinergi dan memiliki  orientasi  yang  sama  terhadap  kemajuan  bangsa  dan  pembangunan  (pembinaan hukum).
Maka dari itu penegakan hukum tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila insan- insan hukum yang menegakkan hukum tersebut tidak diajari dan dibekali ilmu dengan baik. Padahal sistem pembelajaran yang berlangsung pada lembaga-lembaga pendidikan hukum yang ada sekarang ini adalah masih bersifat transfer pengetahuan belaka dan berorientasi positivistik, agar terbentuk perilaku cairan insan-insan hukum yang memiliki integritas diri yang adil jujur dan humanis. Memudarnya karakter bangsa mungkin secara tidak langsung disebabkan  oleh  berbagai  krisis  yang  datang  silih  berganti  baik  itu  krisis  ekonomi  krisis politik  dan  krisis  hukum  tetapi  akar  permasalahan  sebenarnya  ada  pada  diri  manusia Indonesia itu sendiri.

## KESIMPULAN
Dalam  Pasal  30  UUD  1945  amandemen  kedua  ayat  (1)  dan  (2)  mengandung  makna pertahanan keamanan yang perlu dipahami salah satunya adalah keikutsertaan warga negara dalam  pertahanan  dan  keamanan  merupakan  hak  dan  kewajiban.  Hal  ini  memberikan penegasan  akan  definisi  bahwa  hakikat  pertahanan  keamanan  adalah  perlawanan  rakyat semesta untuk menghadapi setiap bentuk ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara. Hal  terpenting  dalam  penegakan  hukum  sesungguhnya  adalah  dengan  ditegakkannya hukum  maka  tujuan  hukum  akan  terlaksana.  Faktor-faktor  agar  penegakan  hukum  dapat berjalan secara optimal paling tidak dipengaruhi oleh empat hal yakni hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri harus baik kualitasnya, mentalitas dan integritas yang tinggi
dari  aparat  penegak  hukum  fasilitas  yang  memadai  untuk  mendukung  pelaksanaan penegakan  hukum  dan  perilaku  warga  masyarakat  yang  sadar  hukum  dan  patuh  akan ketentuan.  Meskipun  indonesia  bukanlah  negara  agama,  tetapi  semua  penduduknya beragama.  Religiusitas  bukan  hanya  milik  agama  islam  tetapi  semua  agama  memiliki pengertian dan konsep religiusitasnya sendiri. Dalam Islam banyak dikemukakan akan hak dan  kewajiban  bagi  seorang  muslim  dalam  membela  tanah  air.  Atas  dasar  inilah  setiap muslim  melakukan  pembelaan  dalam  mempertahankan  hak  kedaulatan  bangsanya  untuk mencapai  negara  yang baldatun  thoyyibatun  wa  robin  ghofur. Dalam  Islam  setidaknya  ada  4 sikap yang digambarkan dalam Al-Qur’an akan peran penting muslim membela negara dan bangsanya.
Kesadaran  dan  ketaatan  akan  hukum  erat  relasinya  terhadap  hukum  itu  sendiri sedangkan hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu (blueprint of behavior) yang memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang harus dan boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Bagi kehidupan umat manusia pendidikan merupakan kebutuhan mutlak  yang  harus  dipenuhi  sepanjang  hayat  baik  dalam  pendidikan  formal  maupun nonformal ialah bagaimana menjadi masyarakat yang baik dan mengerti hak serta kewajiban seorang  warga  negara  Indonesia.  Juga  diberikan  pemahaman  bahwa  setiap  warga  negara harus tahu tentang undang-undang yang berlaku di negara kita guna menunjang Perwujudan Upaya Penegakan Hukum Unggul menuju Ius constituendum : Berkarakter Bela Negara dan Religiusitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdal Hamid Hakim, al-Bayan (Jakarta: Sa’adiyah Putra, 1972) Asshiddiqie , JimL y , “ Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi”, Cet.1, Balai Pustaka, Jakarta. 1998
E.  Utrecht, Pengantar  dalam  Hukum  Indonesia ,  cetakan  ke-11  (Jakarta:  Sinar Harapan,1989)
Haq, H, “Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam” , (Jakarta : Rmbooks, 2011) http://kpud-malangkota.go.id/berita/bela-negara-sebagai-wujud-kecintaan- terhadap-bangsa-dan tanahair#:~:text=Sebagaimana%20tertuang%20dalam%20Pasal%209,sebagai%2 0prajurit%20Tentara%20Nasional%20Indonesia,  diakses  Pada  Sabtu,  16 September 2023, Pukul 08.09 WIB
https://nasional.kompas.com/read/2022/05/12/00300001/hak-dan-kewajiban- dalam-pasal-30-uud-1945. , diakses Pada Rabu, 13 September 2023, Pukul 22.09 WIB.
https://www.kemhan.go.id/pothan/2023/03/27/sosialisasi-undang-undang- nomor-23-tahun-2019-tentang-pengelolaan-sumber-daya-nasional-untuk- pertahanan- negara.html#:~:text=Pada%20tanggal%2024%20Oktober%202019,Tahun%2020 19%20tentang%20Pengelolaan%20Sumber,  diakses  Pada  Sabtu,  16  September 2023, Pukul 09.56 WIB
Mertokusumo,Sudikno A.Pitlo, "Bab-Bab tentang penemuan Hukum " (Yogyakarta:Citra Aditya Bakti, 1993) Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2021
Retno Saraswati, “Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum)”, Jurnal masalah-masalah Hukum, Vol. 43 No.3 (2014)
Salman, H.R Otje, Anthon F. Susanto, Teori Hukum Mengingat mengumpulkan dan membuka kembali, (Bandung : Refika Aditama, 2010).
Sjahran  Basah, “Eksistensi  dan  tolak  ukur  Badan  Peradilan  Administrasi” ,  (Bandung: Alumni, 1985)
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: PT Alumni, 2007 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Venus  Anter,  et  all, “Bela  Negara  Dalam  Berbagai  Perspektif:  Kumpulan  gagasan  warga kampus tentang penerapan bela negara di era digital ”, Depok : Rajawali Press, 2020. Wicipto  Setiadi, “Penegakkan  hukum  dan  pengembangan  SDM  hukum  yang  berkarakter Bela negara” , Depok: Rajawali press, 2020
Zanubiya, Siti Syafa Az dan Miharja, Marjan. “ Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” Mimbar Keadilan Volume 16, no. 2 (2023)