https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 2, Issue 2, Januari 2021
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2021. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 2, Issue 2, Januari 2021

## DAFTAR ISI
ARTIKEL RISET Anwar Akbar Implementing The Retention of Debtor Objects by Biak’s Pegadaian Limited Liability Companies 107-116 Marina Satya Legal Protection of Land Right Holders Against The  Establishment  of  The Rechtsverwerking Institution 117-124 Ikbal Tawakkal Peranan  Kepolisian  Biak  Numfor  dalam Mengungkap Tindak Pidana 125-135 Nikolas Dasem Wewenang  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam Penegakan Peraturan Daerah 136-145 Nurul Yaqin Kadir Implementasi Pasal 280 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 146-157 RESENSI BUKU Ahmad  Khoiruddin  Yusuf  & Muhammad Nur Ikhsan Saleh Usman,  Suparman,  and  Itang.  Filsafat  Hukum Islam. Edited by Muhammad Nur Arifin. Depok: Laksita Indonesia, 2015. Pages: 170. ISBN: 978- 602-72411-9-0 158-162
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .

## DOI: 10.46924/jihk.v2i2.139

## Peranan Kepolisian Biak Numfor dalam Mengungkap Tindak Pidana

## Ikbal Tawaqal
Kepolisian Resort Biak Numfor

## Korespondensi
Ikbal Tawaqal, Kepolisian Resort Biak Numfor, Jl. Pangeran Diponegoro, Burokub, Kec. Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98112.
E-mail: tawaqalikbal@gmail.com

## Original Article

## Abstract
The purpose of this study was to determine the role of Biak ’s Regional Police in revealing criminal acts in Biak ’s jurisdiction and to know the handling  of  Biak’s identification  police  unit  during  criminal  act investigations. This type of research is a field research. Data collection was carried out through interviews with predetermined sources and data collection related to using the object of research. The research data were analyzed descriptively. The results of the study indicate that the role of relevant  officers  is  very  important  in  terms  of  finding  evidence.  The factors of accuracy and education are very influential. Several processes are carried out in dealing with criminal acts: visiting and conducting site processing and collecting evidence. The coaching process is carried out in  the  correctional  system  and  is  placed  in  particular.  The  type  of coaching carried out for correctional students includes mental and social skills  development.  The  factors  that  hinder  the  legal  protection  of correctional  students  include  the  factors  of  place,  human  resources,
expertise  in  handling  prisoner  students  and  cooperation  between agencies.
Keywords : The Role of the Police, Criminal Acts, Crimes Investigation

## Abstrak
Tujuan  Penelitian ini  untuk  mengetahui  peranan  Polres  Biak  Numfor dalam  mengungkap  tindak  pidana  di  wilayah  hukum  Biak.  Selain  itu untuk  mengetahui  proses  penanganan  unit  identifikasi  Polres  Biak Numfor  terkait  penyidikan  dalam  mengungkap  tindak  pidana.  Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan field research . Pengumpulan data yang  dilakukan  adalah  melalui  wawancara  terhadap  narasumber  yang sudah ditentukan dan pengumpulan data yang berkenaan menggunakan objek penelitian. Data penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan petugas terkait melakukan identifikasi  sangat  penting  terkait  mencari  bukti,  faktor  ketelitian  dan pendidikan sangat berpengaruh. Beberapa proses yang dilakukan dalam menangani tindak pidana antara lain: mendatangi serta melakukan olah tempat  dan  mengumpulkan  bukti-bukti.  Proses  pembinaan  dilakukan dalam  sistem  pemasyarakatan  dan  ditempatkan  secara  khusus.  Jenis pembinaan yang dilakukan kepada nak didik pemasyarakatan diantaranya dengan  melakukan  pembinaan  mental,  sosial  keterampilan.  Adapun faktor  yang  menghambat  perlindungan  hukum  terhadap  anak  didik pemasyarakatan yaitu diantaranya faktor tempat, sumber daya manusia,
keahlian  penanganan  anak  didik  pemasyarakatan  dan  kerjasama  antar instansi.
Kata kunci : Peranan Kepolisian, Tindak Pidana, Mengungkap Tindak Pidana

## 1. PENDAHULUAN
Negara hukum tidak terlepas dari kehidupan Indonesia, perihal tersebut ditegaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang  Dasar  1945  dimana  Indonesia  adalah  Negara  yang  berlandaskan  hukum.  Hal tersebut memberikan kesimpulan bahwa Indonesia berpegang teguh terhadap aturan hukum yang ada dab berlaku. Sebagai konsekuensinya, Indonesia berupaya untuk senantiasa mengedepankan hukum  sebagai  panglima  tertinggi  dan  menjadikannya  sebagai  pondasi  yang  utama  dalam menentukan suatu keputusan dan segala ancaman. 1 Kepolisian Negara Republik Indonesia, setelah adanya  laporan  oleh  seseorang  terkait  tindak  pidana,  selanjutnya  dilakukan  penyelidikan  dan penyidikan.  Ketika  dilakukan  proses  penyelidikan  serta  penyidikan,  akan  dijumpai  barang  bukti guna  menetapkan  tersangkanya.  Polisi  akan  dengan  sigap  segera  mengungkap  terhadap  tindak pidana  yang  terjadai  di  tempat  kejadian,  hal  ini  selaras  dengan  tugas  dan  fungsi  dari  aparat Kepolisian mengayomi dan melindungi masyarakat. 2
Dalam proses pengungkapan pelaku tindak pidana aparat Kepolisian meninjau pada tempat kejadian perkara yang menjadi awal terjadinya tindak pidana kejahatan. Kegiatan tersebut dimulai dari olah tempat, pengumpulan barang bukti, dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi yang terdapat di tempat kejadian. Berikutnya disusul dengan pencarian barang bukti ataupun petunjuk-petunjuk yang terdapat di TKP. 3 Proses penyidikan di dalamnya melibatkan disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi serta memanfaatkan fungsi forensik atau disebut Scientific Crime Investigation . Pembuktian secara  ilmiah  dimaknai  sebagai  usaha  kepolisian  dalam  melakukan  penyidikan  tindak  pidana. Aparat  Kepolisian  berperan  dalam  mengungkapkan  kejahatan  tindak  pidana  dalam  proses penyidikan. penyelidikan tersebut dengan melibatkan aparat kepolisian sesuai dengan jabatan yang dimiliki oleh anggota kepolisian. Hal tersebut selaras dalam KUHP. 4
Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi perihal barang bukti yakni  unsur mikro dan makro. Unsur mikro dapat diartikan jika suatu alat bukti diperiksa pada laboratorium hingga dapat mendatangkan  keterangan  saksi  atau  petunjuk  yang  lain.  Sedangkan  makro  bila  pemeriksaan dilaksanakan Barang bukti merupakan unsur mikro dan makro. Unsur mikro bila terpenuhi yakni dilakukan di laboratoruim dapat dijadikan alat bukti dan atau Surat (berita acara/BA) atau bukti petunjuk, bila unsur makro digunakan dalam investigasi saksi atau tersangka oleh penyidik dan dibuatkan berita program akan sebagai alat bukti, keterangan saksi dan atau informasi tersangka. 5
1 Sujarwo Sujarwo, “Peran Sidik Jari Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan,” Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 1 (2020): 61 – 66, https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1055.
2 Tongat Tongat et al., “Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,” Jurnal Konstitusi 17, no. 1 (2020): 158 –77, https://doi.org/10.31078/jk1717; Choky Ramadhan, “Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum,” Mimbar Hukum 30, no. 2 (2018): 213 – 29, https://doi.org/10.22146/jmh.31169.
3 Heni Siswanto, “Analisis Peran Identifikasi Sidik Jari Dalam Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana,” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2016): 35 – 43, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v1no1.522.
4 Fikry Latukau, “Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana,” Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah 15, no. 1 (2019): 1 – 15, https://doi.org/10.33477/thk.v15i1.855.
5 Muhammad Schinggyt Tryan and Pujiyono Nyoman Serikat Putrajaya, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana,” Diponegoro Law Journal 5, no. 4 (2016): 1 – 13, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13759/0.
Barang bukti mikro dapat diartikan sebagai Scientific Crime Investigation berarti barang bukti yang di dapatkan dapat diawetkan yang bertujuan agar barang bukti tidak mengalami kerusakan akibat kesalahan manusia.
Dalam  perspektif  system  peradilan  pidana,  penegakan  hukum  bertujuan  untuk  menangani kejahatan ialah untuk menangani tiap kejahatan. System peradilan pidana adalah system yang selalu berproses dalam lingkup peradilan. Tiap terdapat tupoksi yang terdiri Polisi sebagai Penyidik dan Jaksa  sebagai  Penuntut  Umum  dan  pengadilan  tempat  untuk  memutuskan  dan  lembaga pemasyarakatan  sebagai  lembaga  yang  berperan  mendidik  narapidana  agar  tidak  mengulangi kejahatannya. Kepolisian Indonesia beritikad untuk menjadi instansi yang mandiri dan berintegritas tanpa ada intervensi dari siapapun berdasarkan hierarki yang telah ada berdasarkan konsep tata Negara  modern.  Tokoh  teori  tata  Negara  tersebut  adalah  Van  Volenhoven  berdasar  teorinya “Catur Praja”. Salah satu prasyarat Negara kuat adalah, bila pondasinya memiliki kekuatan. Adapun pondasi yang dimaksud ialah Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, serta Kepolisian.
Menilik  Peraturan  undang-undang  No.  2/2002  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, menerangkan tiap anggota Kepolisian harus memahami setiap tupoksi yang diembannya dalam setiap tugas yang dilakukan, khususnya bagi penyidik yang memiliki adil besar dalam menentukan tindak pidana yang telah dilakukan. 6 Manusia pada dasarnya memiliki tipe dan karakter sidik jari yang  berbeda-beda  berdasarkan  ilmu  sidik  jari  daktiloskopi. 7 Tiap  sidik  jari  memiliki  sifat  dan karakter yang berbeda sehingga, tiap sidik jari menentukan jati diri seseorang yang ada. Selain itu sidik jari bersifat permanen pada tiap-tiap orang.
Melihat penelitian yang telah dilakukan adalah Sukinta 8 penelitian yang dilakukan tahun 2020. Penelitian tersebut memfokuskan terhadap peran aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran berita bohong di Indonesia. Adapun wilayahnya mencakup seluruh Indonesia dan permasalahan tersebut khusus berita bohong. Pada tahun 2017 penelitian yang dilakukan oleh Lino Sibarani 9 dalam wilayah hukum di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian tersebut membahas terkait dengan peran apara Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penadahan motor yang sering terjadi di daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan berfokus kepada upaya kepolisian dalam mengungkap terjadinya tindak pidana penadahan motor di wilayah hukum Sumatera Utara.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Henora  Sastriawan  pada  tahun  2019  terkait  dengan  peran penyidik Kepolisian. 10 Adapun focus penelitian yang dilakukan adalah peranan penyidik kepolisian dalam  mengungkap  kejahatan  tindak  pidana  narkotika.  Focus  dalam  penelitian  tersebut  adalah pada peranan penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana narkotika yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Polres  Lombok  Timur.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ibrahim Febrianto  pada  tahun  2018  terkait  dengan  peranan  Kepolisian.  Dalam  penelitian  tersebut menjelaskan  peran  Kepolisian  sebagai  penyidik  dalam  mengungkap  kasus  berita  bohong berdasarkan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE). 11 Sehingga  focus
6 Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, “Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 3 (2020): 359 – 72, https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372.
7 Sujarwo, “Peran Sidik Jari Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan.”
8 Sukinta Sukinta, “Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Indonesia,” Administrative Law and Governance Journal 3, no. 3 (2020): 554 – 68, https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.554 - 568.
9 Lino F Sibarani, “Upaya Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penadah Sepeda Motor” (Universitas Sumatera Utara, 2017), http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6601.
10 Sibarani.
11 Ibrahim Febrianto Rauf, “Peran Kepol isian Sebagai Penyidik Untuk Mengungkap Kasus Berita Bohonh Pada Masyarakat Ditinjau Dari Undang- Undang No. 19/2016 Tentan Informasi Telekomunikasi Elektronik,” Lex Crimen 7, no. 7 (2018): 150 – 60, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/21357.
penelitian  adalah  terkait  peranan  anggota  Kepolisian  dalam  mengungkap  kasus-kasus  berita bohong.  Hasil  yang  didapatkan  adalah  kategori  berita  bohong  adalah  berita  yang  di  dalamnya terkandung  dan  terdapat  unsur  SARA.  Penelitian  ini  memiliki  keterkaitan  dengan  peran  aparat Kepolisian. Namun perbedaannya ialah pada Kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana kejahatan  yang  terjadi.  Sehingga  dalam  hal  ini  tindak  pidana  lebih  bersifat  umum,  serta  untuk mengetahui seberapa jauh peranan aparat Kepolisian dalam menungkap suatu tindak pidana.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  maka  dapat  dirumuskan  masalah  sebagai  berikut: 1) Bagaimana peranan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana di wilayah  hukum  Biak? 2) Apa  saja  yang  menghambat  kepolisian  Resort  Biak  Numfor  dalam melakukan  penyidikan?  Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  telah  dikemukakan  maka  tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  peranan  unit  identifikasi  dalam  proses  penyidikan  untuk mengungkap  tindak  pidana  di  wilayah  hukum  Biak  dan  untuk  mengkaji  faktor-faktor  yang menghambat kepolisian Resort Biak Numfor dalam melakukan penyidikan.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melakukan pendekatan terhadap masalah berdasarkan norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Lokasi penelitian bertempat di Kepolisian Resort (Polres) Biak Numfor. Penelitian berjenis penelitian lapangan Field Research dengan melihat fakta atau kejadian yang ditemui di lapangan. Data dalam penelitian berupa data primer.  Data  primer  berupa  wawancara  dan  observasi  terkait  permasalahan  yang  ada  melalui responden yang telah dipilih. Sampel yang digunakan adalah pusposive sampling yaitu sampel yang di pilih sebab mewakili seluruh populasi secara menyeluruh. Sampel yang diambil dalam penelitian antara lain Kepala Bagian Identifikasi dan Penyidik Umum Reserse dan Kriminal. Adapun Tekni analisis data berupa analisis deskriptif yakni setelah data semua terkumpul akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif dimana seluruh data yang dikumpulkan akan dinarasikan melalui kata- kata.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Peranan unit identifikasi dalam proses penyidikan guna mengungkap tindak pidana di wilayah Biak Numfor.
Penegakan  hukum  memiliki  tujuan  guna  mengurangi  serta  menanggulagi  tiap  kejahatan  yang sedang dan akan terjadi dalam tatanan peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu system yang senantiasa berproses dalam lingkup peradilan yang mana tiap-tiap komponen tersebut memiliki  tupoksi  dalam  menanggulangi  kejahatan. 12 Undang  Undang  Kepolisian  No.  2/2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  mewajibkan  tiap  anggota  Kepolisian  dengan pengetahuan  dan  keterampilan  dalam  mengemban  tugasnya.  Seperti  penyidik,  dimana  untuk menjadi  penyidik  harus  berpangkat  minimal  Inspektur  Dua  dan  pendidikan  minimal  sebagai Sarjana.  Hal  tersebut  akan  sangat  berpengaruh  dalam  penyidikan  dan  melakukan  pemeriksaan
12 Siswanto, “Analisis Peran Identifikasi Sidik Jari Dalam Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana.”
ketika  melakukan  penyidikan. 13 Pendidikan  yang  rendah  dan  pangkat  yang  tidak  memenuhi kualifikasi sangat berdampak terhadap kualitas.
Polisi dengan pangkat tertentu diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Selain itu segala perbuatan harus berdasarkan perundang-undangan. Hal tersebut terkait dengan tindakan apa yang akan diambil dalam waktu yang singkat ketika menangani suatu perkara tindak pidana. 14 Penyidik sebelum melakukan penyidikan dapat memperkirakan undang-undang yang berhubungan dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  tersangka.  Hal  itu  bertujuan  agar  penyidik  dapat melakukan perumusan terkait tindak pidana yang telah dilakukan. 15 Penyidikan akan tertuju kepada pembuktian yang dapat menuntut kepada tersangka pelaku tindak pidana hingga dapat dituntut dan dihukum. Pada proses pra- peradilan seringkali hakim melakukan putusan pembebasan kepada terdakwa dengan melihat beberapa petunjuk dan bukti-bukti yang terkumpul, tentu hal tersebut merusak citra baik Kepolisian. Hal tersebut selaras dengan pendapat Skolnick sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah:
“ Biasnya  tujuan  polisi  adala  menahan  semua  tersangka  bilamana  terbukti  melakukan  tindak  pidana. Selanjutkan akan dilakukan penahanan, penuntutan, diadili dan dipidana berdasarkan undang undang yang diamanatkan. Setiap kegagalan pada penahanantentu akan merusak kewibawaan polisi. Penuntut umum juga tidak dapat melakukan penuntutan, bilamana polisi merampas hak-hak terdakwa dalam proses peradilan. ”
Bilamana  ditinjau,  gagal  dan  tidaknya  suatu  penyidikan  dapat  ditentukan  karena  faktor  kualitas personal penyidiknya.  Suksesnya  suatu  penyidikan  juga  melihat  terhadap  kepangkatan  dan  latar belakang  pendidikan  melihat  kemajuan  teknologi  yang  terus berkembang  dan  modus  kejahatan pun  terus  berkembang.  Penyidik  dituntut  untuk  menguasai  hukum  serta  ilmu  lainnya  yang berkaitan dalam hukum acara Pidana untuk meningkatkan kualitas tekhnik pemeriksaan. Selain itu penyidik harus keterampilan dan dapat melihat celah dalam pemeriksaan dan tidak kurang harus menjunjung tinggi nilai Pancasila dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Andi Hamzah dalam bukunya, Pengantar aturan program Pidana Indonesia menjelaskan:
“ Penyidikan dalam tugasnya, menuntut pengetahuan yang dimiliknya guna menunjang proses pelaksanaan penyidikan  dengan  tujuan  mendapatkan  kebenaran  dengan  sangat  jelas.  Untuk  tercapainya  tujuan  itu, memerlukan  penguasaan  ilmu  pengetahuan  lainnya  sebagai  penunjang  pekerjaan  seperti  hukum  pidana, viktimologi, krimonologi dsb”.
Beberapa ilmu pengetahuan sebagai pendukung dalam tugasnya sebagai seorang penyidikan guna mendapatkan  kebenaran  materiil  ialah:  psikologi,  logika,  psikiatri  kriminalistik  dan  kriminologi. Tujuan disiplin ilmu logika logika guna memperoleh pembuktian yang logis berdasarkan fakta yang telah ada sehingga dapat membuat kontruksi yang baik dan benar. 16 Kriminalistik merupakan ilmu yang  sangat  penting  dalam  hal  pengumpulan  dan  pengolahan  data.  Hal  itu  bermanfaat  bagi penyidik dalam mengenal dan mengidentifikasi bukti yang telah ada. Tidak hanya itu, kriminalistik juga berperan dalam pembuktian.
13 Ira Alia Maerani, “Reaktualisasi Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Berbasis Nilai -Nilai Pancasila Dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi,” Jurnal Hukum: Fakultas Hukum Unissula 31, no. 2 (2015): 1901 – 32, https://doi.org/10.26532/jh.v31i2.659.
14 Armunanto Hutahaean, “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia,” Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 1 (2019): 27 – 41, https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453.
15 Sukinta, “Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Indonesia.”
16 Mursalim Mursalim, “Kewenangan Penyidik Polri Da lam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” Al-Hikam: Jurnal Hukum 1, no. 3 (2017): 19 – 44, http://jurnal.pascasarjana.umi.ac.id/index.php/hikam/article/view/46.
Dalam  mencari kebenaran materiel, tentu terdapat beberap kondisi dan situasi yang sering dianggap  normal  bahkan  abnormal.  Situasi  tersebut  normal  yang  dimaksud  adalah  tidak  hanya tertuju kepada manusia saja. Namun juga pada situasi abnormal yakni berupa bimbingan psikologi sehingga  diperlukan  ilmu  yang  mendukung  terkait  dengan  pemeriksaan  jiwa  seseorang.  Tidak hanya itu, beberapa ilmu yang dapat menunjang kinerja penyidik guna mengetahui timbulnya suatu kejahatan di tengah masyarakat adalah kriminologi. Keterangan diatas dapat menunjukkan bahwa pihak Kepolisian dalam hal ini penyidik berada di garda depan dalam melakukan identifikasi dan pencarian barang bukti suatu tindak pidana kejahatan. 17
Tugas Kepolisian dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (h) Undang-Undang No. 2 ialah melakukan penyelidikan dan penyidikan. tidak hanya itu, Kepolisian berwenang untuk melakukan identifikasi demi kepentingan tugas yang di embannya. Pelaksanaan identifikasi Kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan. selain itu sebagai pelayanan identifikasi non-tindak pidana. Identifikasi bermakna mengenal kembali yang terambil dari kata to Identity. Identity adalah pengenalan kepada seseorang,  benda  dan  hewan.  Sedangkan  untuk  hewan  menggunakan  pengenalan  selainnya. Identifikasi  bilamana  di  telaah  melalui  ilmu  kriminalistik  atau  ilmu  forensic  kata  Identifikasi mengandung  pengertian  “usaha  mencari  sejumlah  persamaan  suatu  makhluk”  usaha  yang dilakukan untuk suatu makhluk adalah dengan cara melakukan komparasi dengan objek yang ada, menggunakan maksud mencari persamaan atau sejumlah persamaan antara kedua makluk itu.
Sidik jari adalah luaran yang berasal dari telapak jari tiap individu yang diambil secara khusus dengan tinta atau cap yang khusus untuk sidik jari dimana akan meninggalkan residu “bekas” yang berasal  dari  tinta  tersebut  yang  dicap  pada  sidik  jari.  selain  itu  pada  tiap  benda  yang  dipegang menggunakan telapak tangan akan meninggalkan sidik jari pada benda yang di sentuh.  Sidik jari yang  dipergunakan  sebagai  keperluan  untuk  pendataan  dikenal  dengan  istilah  Data  Sidik  yaitu rekaman jari tangan atau telapak kaki yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu.  dalam  pembahasan  tesis  ini  hanya  mengarah  di  sidik  jari  telapak  tangan.  Melalui keterangan Unit Identifikasi Polres Biak Daniel Panandu aspek-aspek yang senantiasa diperhatikan dalam  penanganan  mengungkap  suatu  tindak  pidana  merupakan  hal  penting  yang  tidak  dapat dipisahkan.

## Sidik jari sebagai alat bukti
Era  yang  serba  canggih  ini,  menuntut  Kepolisian  Republik  Indonesia  untuk  selalu  mengikuti perkembangan  kemajuan  teknologi.  Wujud  Kepolisian  dalam  mengikuti  arus  perkembangan zaman dan teknologi diwujudkan melalui perbaharuan peralatan aparat Kepolisian yang semakin canggih.  Beberapa  tahapan yang  akan  dilaksanakan  oleh  penyidik  dalam  melakukan  penyidikan ialah  mendatangi  TKP,  melakukan  penelusuran  di  tempat  kejadian  perkara  (TKP),  pencarian barang bukti yang digunakan melakukan tindak pidana, memeriksa saksi yang di dianggap sangat dekat di tempat perkara serta dianggap mampu. Setiap tindak pidana seringkali meninggalkan jejak seperti sidik jari, namun tidak semua tindak pidana, terdapat beberapa tindak pidana yang tidak meninggalkan sidik jari yakni kejahatan yang telah diatur sedemikian rupa.
Ketelitian tim  penyidik  dalam  mencari  bukti  petunjuk  berupa  sidik  jari  di  tempat  kejadian perkara. Sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara adalah sidik jari berjenis latent dan
17 Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, an d Umar Ma’ruf, “Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian,” Jurnal Daulat Hukum 1, no. 1 (2018): 179 – 90, https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2632.
diperlukan pengembangan secara lebih jauh agar terlihat jelas dan dapat dijadikan sebagai barang bukti.  Bilamana  sidik  jari  telah  di  dapatkan,  maka  mulai  dicocokan  dengan  sidik  jari  tersangka ataupun  orang  yang  dicurigai.  Sehingga  akan  ditemukan  suatu  perbandingan  dengan  sidik  jari tersangka dengan sidik jari yang telah terdapat di database Kepolisian. Berdasarkan hal tersebut, Kepolisian akan menemukan suatu kecocokan sidik jari latent yang didapatkan di TKP dengan beberapa orang yang ada di tempat kejadian.
Secara umum, sidik jari terbagi menjadi 3 jenis yakni busur atau arch, sidik jari sangkutan atau loop, dan sidik jari lingkaran atau whorl. Dari tiga bentuk tersebut kemudian terbagi menjadi sub- class yakni sidik jari busur terbagi menjadi menjadi satu bagian plain arch serta tented arch. Lalu sidik jari sangkutan terbagi menjadi dua jenis yakni tipe Ulnar loop dan Radial loop . Sidik jari bulat atau  lingkaran  terbagi  empat  bagian Plain  whorl , Central  pocket  loop  whorl , Double  loop  whorl dan Accidental whorl . 18 perbedaan yang paling utama pada Jenis sidik jari tersebut ialah letak core dan delta. Sidik jari latent berdampingan antar pola sidik jari yang lainnya. Sebagai kemudahan dalam pemeriksaan yang utama ialah menentukan asal dari telapak jari latent tersebut. Kemudian sidik jari  latent  yang  dianggap  sebagai  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  diletakkan  berdampingan dengan sidik jari yang diketahui pada suatu system yaitu Fingerprint Comparator. Hal itu bertujuan untuk membandingkan antar sidik jari yang ada.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 183 menjelaskan terkait dengan putusan yang dijatuhkan  minimal  seorang  hakim  harus  mempertimbangkan  sekurangnya  2  alat  bukti  guna meyakinkan  hakim.  Adapun  alat  bukti  berupa  saksi,  keterangna  ahli,  surat  atau  petunjuk,  dan keterangan  terdakwa.  Sehingga  dari  alat  bukti  tersebut  minimal  2  yang  harus  dapat  terpenuhi. System yang digunakan oleh Kepolisian dalam membandingkan sidik jari adalah INAFIS Indonesia Automatic  Fingerprint  Identification  System.  Inafis  ialah  sistem  yang  di  dalamnya  terdapat kumpulan data sidik jari tiap individu. Seluruh sidik jari tersimpan dalam data base Inafis bersifat nasional.

## Hak Kepolisian Mengesampingkan Tindak Pidana
Polisi merupakan instansi penegak hukum yang bertugas dalam memberantas kejahatan. Dalam tugasnya, Kepolisian masuk dalam subsistem di wilayah system peradilan pidana. Polisi sebagai gerbang pertama dalam menentukan seseorang dapat atau tidak seseorang masukk dalam suatu tindak pidana . Salah satu tujuan penyelidikan adalah untuk dapat menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan  dikatakan  sebagai  indikasi  tindak  pidana.  Sedangkan  penyidikan  adalah  untuk menemukan  suatu  bukti  petunjuk  guna  dapat  tidaknya  seorang  di  tetapkan  sebagai  tersangka. Penyidikan membutuhkan sifat kemandirian institusi Polri agar Polri senantiasa tidak mendapatkan interverensi.
Aparat Kepolisian bertugas sebagai penyidik dalam penyelidikan dan penyidikan dalam system peradilan  pidana  menuntutnya  untuk  menyelesaikan  sebaik  mungkin  terhadap  perkara  yang ditanganinya. Oleh karena itu Polisi wajib menyeleksi terhadap perkara yang dapat diperiksa dan ditangani terlebih dahulu dan diajukan ke Kejaksaan. Hal tersebut sangatlah penting mengingat waktu yang di dapatkan oleh kepolisian dalam menangani suatu kasus sangat terbatas dan singkat. Selain itu, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan aparat Kepolisian maka terdapat diskresi yang telah diatur dalam undang-undang. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan satu permasalahan yang dilakukan melalui jalur hukum namun kurang efisien.
18 Abdussalam Abdussalam and Desafuyanto Adri, Buku Pintar Forensik (Jakarta: PTIK Press, 2013).
Bripka Doddy Ibnu Subiakti dalam penjelasannya dalam Proses Penyidikan ialah seringkali menemukan  kesulitan  dan  kendala  untuk  mengumpulkan  beberapa  bukti  yang  ada  di  lokasi kejadian. Beberapa kendala bagi penyidik antara lain ada 2 faktor, yaitu

## a) Faktor intern
Kemampuan petugas dalam mengumpulkan dan mengidentifikasi sangatlah penting dan menjadi unsur  utama.  Dalam  hal  ini  kecermatan  petugas  sangat  dibutuhkan.  Disiplin  keilmuan  dan pengalaman juga sangat menentukan dalam pencarian dan pengumpulan bukti-bukti yang terdapat di lapangan. Peralatan adalah salah satu penunjang dalam melakukan identifikasi. Kelengkapan dan kebaharuan  peralatan  dalam  penyidikan  dapat  mempermudah  penyidik  dalam  mengumpulkan bukti di lapangan. Keterbatasan peralatan pun dapat mempengaruhi penyelidik dalam melakukan penyelidikannya. Peralatan yang memadai juga tidak kalah penting dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan. Peralatan yang baik juga akan menunjang kesuksesan proses penyelidikan dan penyidikan.

## b) Faktor Ekstern
Rendahnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  pentingnya  barang  bukti  atau  petunjuk  di  lokasi kejadian  merugikan  tindakan  yang  kurang  terpuji.  Antusias  warga  dapat  mengurangi  aparat kepolisian  untuk  mendapatkan  bukti  dan  petunjuk  secara  akurat  di  tempat  kejadian.  Tindakan warga yang ingin tahu terhadap kejadian dapat menghilangkan seluruh bukti yang ada di tempat kejadian. Selain itu sidik jari warga yang melihat di tempat kejadian juga akan berpengaruh terhadap penanganan  kasus  yang  ada.  Selain  antusiasme  warga,  Faktor  alam  adalah  faktor  yang  tak dihindarkan.  Faktor  alam  tidak  dapat  di  ketahui  kondisi  dan  waktu  kapan  akan  terjadi  seperti perubahan  iklim,  suhu  udara,  hujan  dan  sebagainya.  Faktor  tersebut  juga  dapat  mempengaruhi aparat Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.  berikut adalah table kasus yang ditangani oleh Polres Biak Numfor.

## 3.2. Faktor- penghambat Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan
Dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi di suatu wilayah, diperlukan hubungan atau koordinasi  yang  baik  antara  aparat  penegak  hukum  yakni  Kepolisian  dan  Kejaksaan  serta masyarakat.  Selain  itu  dalam  menyelesaiakan  suatu  permasalahan  melihat  terhadai  ketentuan undang-undang yang berlaku serta petunjuk teknis yang telah ditentukan dan diberlakukan dalam masing-masing instansi. Proses penyidikan merupakan serangkaian proses yang menjadi penentu dan  dapat  terlihat  tegak  dan  tidaknya  supremasi  hukum  di  Indonesia.  Sebab  hal  tersebut berhubugan dengan mencari dan mengumpulkan alat bukti guna dapat ditetapkan tersangkanya. Beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab  terhambatnya  aparat  Kepolisian  dalam  melakukan penyidikan  antara  lain:  sumber  daya  manusia  yang  minim,  kuantitas  dan  kualitas  personalitas kepolisian yang sangat kurang, dan anggaran yang kurang dalam menangani suatu perkara.

## Sumber daya manusia yang minim
Sebagaimana  diketahui  sumber  daya  manusia  sangat  mempengaruhi  terhadap  kinerja  suatu perusahaan atau instansi. Sumber daya yang baik dari segi jumlah dan kualitas dapat menunjang suatu  instansi.  Namun  berbeda  dengan  yang  terjadi  di  Kepolisian  Sektor  Biak  Numfor.  Pada
anggota  Kepolisian  Sektor  Biak  Numfor  terdapat  kekurangan  yakni  pemahaman  dan  pelatihan yang dilakukan. Sehingga tiap anggota Kepolisian tersebut kurang ahli dalam melakukan olah TKP serta kurangnya dalam mengaplikasikan alat-alat yang ada. Alat-alat yang dimaksudkan ialah perihal penggunaan  peralatan  pengambil  sampel  darah,  pemindai  sidik  jari,  sehingga  penanganan  tiap kasus yang terjadi di Wilayah Biak Numfor sangat kurang.

## Kuantitas dan kualitas personalitas kepolisian yang sangat kurang
Suatu wilayah memiliki jumlah yang berbeda dalam tindak pidana kejahatan. Wilayah Kepolisian Biak Numfor sering sekali terjadi tindak pidana kejahatan. Alhasil, laporan yang sering masuk di lingkungan Kepolisian Biak Numfor tidak selaras dengan jumlah anggota personil yang tersedia. Kepolisian Sektor Biak Numfor Memiliki personel berjumlah 8 orang yang bertugas di wilayah kecamatan  Biak  Kota.  Sehingga  hal  tersebut  tidak  dapat  maksimal.  Secara  keumumannya,  tiap anggota  penyidik  bertugas  untuk  menangani  5  perkara  dalam  kurun  waktu  sebulan.  Tentu  hal tersebut menimbulkan beban yang berat karena minimnya penyidik yang tersedia.

## Anggaran yang kurang dalam menangani suatu perkara
Anggaran  merupakan  hal  yang  paling  sentral  dan  penting  dalam  melakukan  tiap  kegiatan  atau agenda  suatu  instansi.  Anggaran  yang  memadai  akan  membuat  suatu  kegiatan  berjalan  dengan sukses dan terkendali. Umumnya dalam tindak pidana terdapat tiga kategori kejadian yakni.
a) Tindak pidana ringan, adalah tindak pidana yang terdapat saksi, tersangka dan alat bukti adatu benda  yang  sudah  cukup  jelas.  Adapun  anggaran  biaya  yang  dikeluarkan  umumnya  dalam tindak pidana ringan ini ialah berkisar Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 1.900.000,-
b) Tindak pidana sedang ialah tindak pidana yang dalam perkaranya terdapat saksi yang cukup dan alat bukti yang sebagian telah ditemukan. Adapun anggaran yang dikeluarkan dalam tindak pidana sedang ini berkisar Rp. 3.500.000,- s/d Rp. 5.500.000,-
c) Tindak  pidana  berat  merupakan  tindak  pidana  yang  paling  tinggi,  yakni  belum  dapat menentukan tersangkanya, tiadanya saksi yang terdapat di TKP pada waktu terjadinya tindak pidana. Dan tiadanya alat bukti yang belum ditemukan di tempat kejadian. Sehingga dalam perkara ini seringkali Kepolisian Resort Biak Numfor meminta bantuan dan berkoordinasi dengan  instansi  lain  guna  penyelesaian  perkara.  Adapun  biaya  yang  dikeluarkan  dalam menyelesaikan tindak pidana ini dari jutaan rupiah sampai dengan ratusan juta rupiah. Sebab tindak pidana yang berat teramat sulit penyelesaiannya.
Adapun  biaya  yang  telah  dianggarkan  oleh  Kepolisian  Resort  Biak  Numfor  sejumlah  Rp. 85.000.000,- per tahun, tentu dengan nominal tersebut tidak selaras dan tidak mencukupi dengna penanganan pidana yang terjadi dalam kurun waktu setahun.

## 4. KESIMPULAN
Penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian guna mencari dan  menemukan  ada  dan  tidaknya  tindak  pidana  yang  terjadi  berdasarkan  ketentuan  undang- undang. Kepolisian dalam hal bersifat mandiri dan terbebas dari interverensi dari pihak manapun. Bukti  yang  terdapat  di  tempat  kejadian  sangatlah  penting  guna  mengungkapkan  tersangkanya sehingga dalam hal ini kepolisian tidak boleh bertindak secara gegabah. Petugas memiliki peranan
yang sangat penting dalam melakukan penyidikan. Hal tentu berdampak terhadap hasil yang akan diperoleh.  Selain  itu  bukti-bukti  pendukung  juga  adalah  hal  yang  tidak  kalah  penting  dalam mengungkap  tindak  pidana  yang  telah  terjadi.  Faktor  petugas  memiliki  peranan  yang  dominan proses oleh tempat dan mengumpulkan bukti. Selain itu anggaran sangat berpengaruh terhadap penanganan perkara yang terjadi dalam setiap wilayah hukum. Hal ini disebabkan karena tiap tindak pidana memiliki biaya yang berbeda-beda dalam setiap penanganannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. “Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 3 (2020): 359 – 72. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372.
Hutahaean, Armunanto. “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia.” Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 1 (2019): 27 – 41. https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453.
Latukau, Fikry. “Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana.” Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah 15, no. 1 (2019): 1 – 15. https://doi.org/10.33477/thk.v15i1.855. Maerani, Ira Alia. “Reaktualisasi Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Berbasis Nilai -Nilai Pancasila Dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi. ” Jurnal Hukum: Fakultas Hukum Unissula 31, no. 2 (2015): 1901 – 32. https://doi.org/10.26532/jh.v31i2.659.
Mursalim, Mursalim. “Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.” Al-Hikam: Jurnal Hukum 1, no. 3 (2017): 19 – 44. http://jurnal.pascasarjana.umi.ac.id/index.php/hikam/article/view/46.
Ramadhan, Choky. “Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum.” Mimbar Hukum 30, no. 2 (2018): 213 – 29. https://doi.org/10.22146/jmh.31169.
Rauf, Ibrahim Febrianto. “Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Untuk Mengungkap Kasus Berita Bohonh Pada Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 19/2016 Tentan Informasi Telekomunikasi Elektronik.” Lex Crimen 7, no. 7 (2018): 150 – 60. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/21357.
Santoso, Eddy, Sri Endah Wahyuningsih, and Umar Ma’ruf. “Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian.” Jurnal Daulat Hukum 1, no. 1 (2018): 179 – 90. https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2632.
Siswanto, Heni. “Analisis Peran Identifikasi Sidik Jari Dalam Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana.” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2016): 35 – 43. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v1no1.522.
Sujarwo, Sujarwo. “Peran Sidik Jari Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan.” Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 1 (2020): 61 – 66. https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1055.
Sukinta, Sukinta. “Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Indonesia.” Administrative Law and Governance Journal 3, no. 3 (2020): 554 – 68. https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.554 - 568.
Tongat, Tongat, Said Noor P rasetyo, Nu’man Aunuh, and Yaris Adhial Fajrin. “Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” Jurnal Konstitusi 17, no. 1 (2020): 158 – 77. https://doi.org/10.31078/jk1717.
Tryan, Muhammad Schinggyt, and Pujiyono Nyoman Serikat Putrajaya. “Tinjauan Yuridis
Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana.” Diponegoro Law Journal 5, no. 4 (2016): 1 – 13. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13759/0.

## Tesis
Sibarani, Lino F. “Upaya Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penadah Sepeda Motor.” Universitas Sumatera Utara, 2017. http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6601.

## Buku
Abdussalam, Abdussalam, and Desafuyanto Adri. Buku Pintar Forensik . Jakarta: PTIK Press, 2013.