This article aims to show how to understand of living according to Islamic law,  and  what the implications of  the maintenance  towards family are. Through this library research, data processing is analyzed by descriptive analysis. The results of this study indicate that living can be understood as an obligation arising as a result of their deeds containing the burden of responsibility, that is payment of a fee in order to meet the needs of both primary and secondary to something that is under his responsibility. In addition, living in Islam also seen as a form of worship the implementation of which will have impacts not only materially- wordly, but also consideration of ascetic life.
Artikel  ini  bertujuan  memaparkan  bagaimana  memaknai  nafkah menurut hukum Islam, dan apa implikasi pemberian nafkah terhadap keluarga. Melalui penelitian kepustakan (library receach) , pengolahan data dianalisa dengan analisis deskriptif. Hasil yang didapat dari studi ini menunjukkan bahwa nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban  seseorang  yang  timbul  sebagai  akibat  perbuatannya  yang mengandung  beban  tanggung  jawab,  yaitu  berupa  pembayaran sejumlah  biaya  guna  memenuhi  kebutuhan  baik  primer  maupun sekunder  terhadap  sesuatu  yang  berada  dalam  tanggungannya  itu. Selain itu, nafkah dalam Islam juga dipandang sebagai bentuk ibadah di mana pelaksanaannya akan membawa akibat bukan hanya persoalan material-duniawi, tetapi juga pertimbangan kehidupan asketik.
Abstract
living, contextual jurisprudence, family, Islamc law. Keywords Abstrak
ISTI’DAL; , Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150 Jurnal Studi Hukum Islam

## KONSEP NAFKAH MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM

## Subaidi
LP. Maarif NU Kabupaten Jepara Email: zubaidimasyhud@yahoo.co.id
muta'addy  anfaqa )  berarti  perbuatan bain hamil. Namun dalam talak bain hamil, memindahkan  dan  mengalihkan  sesuatu. kalangan  Malikiyah  dan  Syafi'iyah  hanya Maka  nafkah  sebagai  kata  dasar/kata
membenarkan  nafkah  berupa  tempat
bendanya,  akan  berarti  sesuatu  yang
tinggal saja (Al-Zuhailiy, t.th., X: 105). dipindahkan/dialihkan  dan  dikeluarkan
Kedua, qarabah ,  yaitu  sebab  adanya untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Kata hubungan  kekerabatan.  Dalam  hal  ini nafaqah/infaq hanya  digunakan  untuk
fuqaha` berbeda  pendapat.  Kalangan pengertian positif (Syatha, t.th, IV: 60).
Malikiyah  menilai qarabah yang  wajib Sebagaimana  dijelaskan  dalam nafkah hanya pada hubungan orangtua dan pendahuluan  bahwa fuqaha` memberikan anak ( walid wal walad ). Kalangan Syafi'iyah, definisi  nafkah  sebagai  biaya  yang  wajib menilai qarabah dalam hubungan orangtua dikeluarkan  oleh  seseorang  terhadap
dan anak, dan hubungan cucu dan kakek sesuatu yang berada dalam tanggungannya ( ushul  dan  furu`) .  Kalangan  Hanafiyah, meliputi  biaya  untuk  kebutuhan  pangan,
menilai qarabah dalam konteks mahramiyah , sandang,  dan  papan,  termasuk  juga tidak  terbatas ushul dan furu` ,  sehingga kebutuhan  sekunder  seperti  perabot
meliputi kerabat kesamping ( hawasyiy ), dan kerumahtanggaan.  Ada  pula  yang  secara dzawil  arham .  Kalangan  Hanabilah, khusus membatasi pengertian nafkah hanya memahami qarabah dalam  konteks pada  tiga  aspek  pokok  saja,  pangan hubungan waris fardh dan 'ashabah , meliputi ( math'am ),  sandang  ( malbas ),  dan  papan ushul , furu' , hawasyi , dan dzawil arham yang ( maskan ),  bahkan  lebih  sempit  dari  itu berada  pada  jalur  nasab  (Al-Zuhailiy,  t.th, adalah pada math'am saja. Dengan demikian
84-93).
keberadaan hukum nafkah adalah sebagai
Ketiga, Milk , yaitu sebab kepemilikan akibat dari adanya sebuah beban tanggung atas  sesuatu,  dalam  hal  ini  pemilik jawab ( dzimmah ). budak(Syatha,  t.th:  59).    Dalam  konteks
Pengertian  nafkah  memang  begitu kekinian,  sebab milk ini  dapat  dipahami luas,  namun  keluasan  makna  nafkah  itu
dalam  konteks  yang  luas,  yaitu  hubungan khususnya  nafkah  isteri,  bersifat  relatif
kepemilikan  (kegiatan  berorientasi dalam kaitannya dengan nilai atau besaran tanggungan/ ihtibas )  seseorang  terhadap nafkah  itu  menyesuaikan  kemampuan sesuatu  yang  hidup,  termasuk  jasa suami ( ). Terkait dengan hal ini, fuhaqa` pembantu, memelihara hewan, tumbuhan É ÚÓ
rupanya telah merumuskan batas minimal dll.  Luasnya  kajian qarabah sebagai  objek jumlah  nafkah.  Sebagai  contoh  kalangan
nafkah harus dipahami dalam konteks yang Syafi'iyah,  menentukan  ukuran  minimal
relatif,  yaitu  menghendaki  syarat nafkah  sebesar  satu mud makanan  atau kesanggupan  ( isaar )  pihak  yang  ber- senilai 171, 04 dirham untuk setiap harinya kewajiban  nafkah.  Sehingga  ketidak- dimulai sejak fajar hari itu. Batas minimal
terpenuhan  syarat  itu  akan  menyebabkan ini akan menjadi penting saat dihadapkan
tidak adanya tanggung jawab nafkah (tetapi pada pertimbangan apakah seorang suami
ketiadaan  tanggung  jawab  itu  tidak dinyatakan  telah  menafkahi  atau  tidak,
mempengaruhi haknya semisal hak waris), mengingat hal itu dijadikan alasan gugatan
dan  tidak  menimbulkan  konsekuensi nafkah  oleh  isteri  atau  dalam  alasan
hukum lainnya. Hal ini tidak sama ketika perceraian karena tidak dinafkahi.
hubungan  nafkah  itu  dalam  konteks zaujiyyah yang  memiliki  rentetan konsekuensi  hukum  lainnya,  jika  ternyata
2.  Hukum Pemberian Nafkah
syarat isaar tidak terpenuhi. Terkait dengan L a h i r ny a   h u k u m   k e w a j i b a n keterangan  di  atas  yang  harus  dimengerti
pemberian  nafkah  dipengaruhi  oleh  tiga
dan  dipahami  adalah  semua  sebab-sebab sebab  (Al-Jaziriy,  t.th:  260,  265).  Pertama,
nafkah tiga di atas memiliki kesamaan yang
Zaujiyyah ,  yaitu  karena  ikatan  pernikahan
sangat  mendasar,  yaitu  posisi  laki-laki yang sah. Konsekuensi dari sebab ini adalah
sebagai  penanggung kewajiban nafkah.
nafkah bagi isteri dalam talak raj'i dan talak
ISTI’DAL; , Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150 Jurnal Studi Hukum Islam
yang  tidak  mampu  membayar  nafkah berbagai  sudut  pandang  tentang  nafkah  di i st r i ny a   t i d a k   b o l e h   d i p i s a h k a n dalamnya antara lain:
(diceraikan).  Menurut  Mazhab  "Hanafi, a. Tamkin, Nafkah dan Nusyuz nafkah yang belum dibayarkan suami yang
Sebagaimana  dinyatakan  oleh  Erfani
tidak  mampu  itu  menjadi  utang  baginya
(2011:  9-10)  dalam Implikasi  Nafkah  dalam yang  harus  dibayarnya    ketika  ia  telah Hukum Keluarga bahwa jumhur ulama' sepakat mampu. Bahkan, menurut Mazhab Maliki, menjadikan akad nikah yang sah ( shahih bukan karena  suami  tidak  mampu  membayar fasid ) sebagai atas hak tentang awal dimulainya n a f k a h   i s t r i n y a ,   m a k a   s e l a m a beban  kewajiban  nafkah  tersebut  atas  suami ketidakmampuannya itu kewajiban nafkah bagi  isterinya.  Dan  disepakati  pula  bahwa gugur dari suami.
selain  akad  nikah  yang  sah  tersebut,  harus Kedua ,  nafkah  wanita  dalam iddah dilihat pula posibilitas hubungan suami-isteri dan  dalam  keadaan  hamil.  Ulama  fiqh atau tamkin . Tamkin dapat dimaknai dalam dua sepakat  bahwa  istri  yang  dicerai  suaminya maksud:   1) sebagai posibilitas isteri menurut dengan talak raj'i (talak kesatu dan kedua), waktu  dan  kesempatan  untuk  digauli selama  masa  idahnya  berhak  menerima ( wath`u/istimta'/dukhul ) oleh suami.  2) sebagai nafkah  dari  suaminya  itu.  Akan  tetapi, posibilitas isteri secara fisik untuk dapat digauli apabila  idahnya  karena iddah wafat,  maka ( muthiqah lil wath`i ), sehingga isteri yang masih menurut  ulama  fiqh,  istri  tidak  berhak kecil,  atau  memiliki  penyakit  yang  dapat menerima  nafkah.  Mazhab  Maliki menghalangi hubungan seksual, tidak berhak memberikan  pengecualian  dalam  masalah atas nafkah. Kendati demikian, dalam makna tempat  tinggal.  Menurut  mereka,  apabila tamkin yang kedua itu dapat dianggap bukan rumah  yang  ditempati  istri  adalah  milik penghalang nafkah, jika suami mengetahui aib suami atau rumah kontrakan, tetapi telah isteri  tersebut  namun  ia  dapat  menikmati dibayar sewanya sebelum suami wafat, maka hubungan  seksual  dengannya.  Selain  syarat istri tersebut berhak menempati rumah itu t a m k i n ,   n a f k a h   b a g i   i s t e r i   j u g a selama  masa  idahnya.  Namun  terdapat mempertimbangkan sikapnya terhadap suami perbedaan pendapat di antara ulama fiqh meliputi ketaatan yang wajar. Sikap isteri yang apabila istri tersebut dalam masa talak ba'in enggan  menaati  suami  dalam  konteks  yang (talak  yang  dijatuhkan  suami  dan  suami ma'ruf ,  maka  hal  itu  dapat  dikategorikan tidak  berhak  lagi  rujuk  (kembali)  pada sebagai nusyuz , yang merupakan tindakan yang istrinya,  kecuali  dengan  akad  nikah  dan menggugurkan hak nafkah selama masa nusyuz mahar  yang  baru).  Mazhab  Hanafi  tetap tersebut. Nusyuz sendiri diartikan sebagai sikap mewajibkan  nafkah  (makanan,  pakaian, isteri  tidak  mematuhi  suami  dalam  hal dan  rumah)  bagi  suami  terhadap  istrinya perintah-perintah  yang  wajar,  perintah dalam iddah talak ba'in , baik ia hamil atau menetap  di  tempat  tinggal  yang  layak,  atau tidak, dengan syarat ia tidak meninggalkan pergi dari kediaman tersebut tanpa izin suami rumah  yang  disediakan  oleh  suami  yang dan/atau  tidak  ada  alasan  yang  sesuai syara' . menceraikannyaguna  menjalani iddah Dengan  demikian,  pertimbangan  hakim (Mughniyah, 2008: 401). Mazhab Hanbali dalam hal nafkah baik dalam konteks akibat berpendirian  tidak  wajib  bagi  suami perceraian  ataupun  perkara  gugat  nafkah membayar  nafkah  istrinya  karena secara  khusus,  harus  mempertimbangkan Rasulullah SAW tidak menetapkan nafkah perihal tamkin isteri dan perihal nusyuz secara bagi  Fatimah  binti  Qais  yang  ditalak proporsional.  Ketentuan  ini  dapat  dibilang suaminya dengan talak ba'in . telah  selaras  dengan  apa  yang  dituangkan dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  80,
Implikasi Nafkah dalam Konstruksi Hukum 81,83, dan 84. Keluarga M u f i d   A b d u l l a h   ( 2 0 0 6 :   11 ) ,
Implikasi nafkah dalam pranata hukum sebagaimana  Ahmad  Rofiq  (1997:  187) keluarga  yang  dipahami  dari  berbagai mengatakan  bahwa,  nafkah  merupakan  hak pendapat ulama' dan fuqaha` , yang dikaji dari isteri  terhadap  suami  sebagi  akibat  telah
ISTI’DAL; , Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150 Jurnal Studi Hukum Islam
(Abdullah, 2006: 15). upaya mengumpulkan rezeki dengan berbagai Seringkali  orang  menggambarkan usaha yang halal, yang selanjutnya diperankan kehidupan itu seperti berputarnya roda, pada sebagai alat pemenuhan kebutuhan kehidupan titik tertentu terkadang di atas dan kadang ada sehari-hari.  Apa  yang  dilakukan  kaum  isteri di  bawah  dan  pada  saat  yang  lain  berada  di
itu, secara tidak langsung telah mengambil alih tengah.  Suka  dan  derita,  selalu  menghiasi fungsi  suami  yang  seharusnya  berkewajiban kehidupan.  Apabila  suami  kemudian nafkah. mengalami kesulitan ekonomi hendaklah isteri
Modernisasi  kehidupan  saat  ini, menghibur  dan  besama-sama  mencari  solusi menghadirkan  situasi  tersebut  sebagai dikarenakan  dukungan  moral  isteri  sangat kenyataan, di mana kaum isteri berperan besar berarti  bagi  suami.  Disamping  itu,  perlu dalam  memenuhi  kebutuhan  kehidupan dipertimbangkan  masa  depan  anak-anak, rumah  tangganya,  dengan  menjalankan sebab  perceraian  seringkali  memberikan profesi-profesi tertentu sebagai jalur kariernya. dampak  kurang  baik  bagi  anak  karena Istilah  wanita  karier  pun  semakin  populer kurangnya kasih sayang (Mahfudh, 2003: 300- untuk  menggambarkan  kenyataan  tersebut. 301).
Sebagaimana  keterangan  dalam al-Ahkam  al- Dari deskripsi ini dapat dipahami bahwa Fuqaha' (Miri,  2004:  245)  yang  menyatakan meskipun  hukum  atas  nafkah  kepada  isteri bahwa  kalau  memang  si  lelaki  berkeyakinan adalah wajib, dan isteri berhak menuntut cerai ada  tanda-tanda  bahwa  si  istri  senang  hati apabila  itu  tidak  dipenuhi  tetapi  ada untuk  memberi  nafkah,  dan  bekerja,  maka pertimbangan-pertimbangan  lain  yang  perlu halal  nafkah  itu  dimakan  oleh  si  lelaki, diperhatikan  demi  kebaikan  atau mashlahah disamakan dengan mahar yang disebut dalam dalam berkeluarga.
firman Allah yang artinya: “Jikalau mereka para istri senang hati untukmu, maka makanlah mahar itu dengan baik dan tulus”, demikian pula halal si b. Nafkah Isteri Karier
istri bekerja dengan seizin si lelaki. Ulama sepakat bahwa kewajiban nafkah
Banyak  motifasi  yang  melatarbelakangi
itu  ada  pada  laki-laki,  dalam  hal  ini  suami kemunculan  kenyataan  itu  di  antaranya:  1) terhadap isteri, ayah terhadap anak (demikian
Suami sudah tidak mampu lagi untuk bekerja sebaliknya anak kepada ayah dan/atau ibu saat
dengan alasan tertentu guna mencari nafkah. ayah  sudah  tak  lagi  sanggup  menafkahi
2)  Suami  masih  sanggup  bekerja  mencari sementara anak telah mapan) (Erfani, 2011: 11-
nafkah, namun karena tuntutan pemenuhan 12). Dengan demikian, suami dan/atau ayah hal-hal  sekunder  diperlukan  penghasilan itu akan berdosa jika dalam kenyataannya tidak tambahan. Atau penghasilan suami dianggap menjalankan  kewajiban  nafkah  tersebut.
kurang. 3) Suami berpenghasilan cukup untuk
Terhadap  kondisi  ini,  banyak  isteri  yang
kebutuhan primer dan sekunder, namun isteri menggugat  suami  atas  dasar  kondisi merasa  perlu  berkarier  atas  pertimbangan kesempitan suami memberi nafkah ( mu'sir/dzu memiliki  pendidikan  dan  keahlian  dan
'usratin ).
kesempatan  yang  memadai,  sehingga  sayang
Kendati  ketidaksanggupan  ( i'sar )  suami jika tidak dimanfaatkan. 4) Penghasilan cukup membayar  nafkah  isteri,  memunculkan  hak dan  kebutuhan  terpenuhi  secara  wajar,
bagi  isteri  untuk  mengajukan faskh  nikah sementara  pendidikan  tak  memungkinkan sebagaimana  akan  dijelaskan  berikutnya,
berkarier,  namun  tetap  memaksakan  diri namun dalam kenyataannya tidak sedikit pula untuk bekerja, untuk membuang penat akibat yang  tetap  mempertahankan  rumah  tangga tekanan  batin/psikologis  rumah  tangga, dengan banyak pertimbangan, misalnya sanksi
apalagi  jika  misalnya  belum  dikarunia sosial  jik a  bercerai,  dan  terut ama keturunan, sehingga tidak memiliki kesibukan pertimbangan masa depan anak-anak mereka. yang berarti (Erfani, 2011: 11-13).
Konsekuensi  dari  mempertahankan  rumah
Terhadap  isteri  yang  bekerja,  maka
tangga itu, sementara suami sudah tidak dapat
fuqaha` merinci  statusnya  dalam  ketentuan- diharapkan  lagi  kesanggupannya  menafkahi ketentuan  tersendiri.  Kalangan  Malikiyah isteri, maka isteri pun akhirnya terjun dalam
ISTI’DAL; , Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150 Jurnal Studi Hukum Islam
“Pertanyaan  mengapa  dan  bagaimana dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi tidak berlaku bagi ashal , keduanya hanya dalam  rumah  tangga.  Artinya,  tidak  diberi berlaku pada far'i. ” nafkah itu jika menjadi sebab perselisihan yang Dengan demikian, talak sebagai otoritas terus menerus antara suami isteri, maka dalam suami  sudah  final  meskipun  ada  masalah praktiknya  akan  diputus  dalam  bentuk bain dengan kewajiban nafkah yang ditanggungnya. shugra murni. Sementara isteri yang ternyata tidak dinafkahi oleh  suaminya,  mendapatkan  hak  untuk 4. Nafkah dan Porsi Bagian Waris menuntut  talak  (ditalak)  suaminya  dengan
Korelasi  nafkah  dengan  hukum  waris, menggunakan mediumisasi sulthan dalam hal telah  diindikasikan  oleh  sebagian  fuqaha` institusi  pengadilan  ( qadhi/ hakim),  dalam yang  cenderung  mengaitkan qarabah sebagai bentuk  gugatan fasakh nikah  dengan  produk salah  satu  sebab  nafkah,  dengan  batasan hukumnya  berupa  talak bain  shughra (Erfani, keberhakan  dalam  waris  (Erfani,  2011:  15). 2011: 13). Pandangan ini dianut oleh kalangan Dengan  kata  lain  bahwa  pewarisan  terjadi Syafi'iyyah  dan  Malikiyah  yang  menilai karena adanya perkawianan dan kekerabatan ketidaksanggupan  ( i'sar )  suami  membayar (Mughniyah, 2008: 549). Kecenderungan yang nafkah  isteri,  memunculkan  hak  bagi  isteri sama juga berlaku bagi kalangan mufassirin yang untuk mengajukan faskh nikah, dengan asumsi mengaitkan kapasitas qawwam kaum laki-laki, bahwa  suami  tidak  memenuhi  kapasitas didasari oleh tafdhil dari Allah swt yang salah qawwam ,  dan  syarat  pernikahan  yang satu bentuknya adalah satu bagian ( sahm ) laki- mengharuskan  kesanggupan  biaya/kelayakan laki adalah berbanding dua dengan satu bagian penghidupan ( ba`ah ), yang menjadi salah satu perempuan  dalam  hal  waris  sebagaimana fungsi  pernikahan  (Al-Qurthubiy,  t.th:  169). termaktub dalam al-Quran surah al-Nisaa` ayat Hal  ini  oleh  Abu  Hanifah  dibantah  dengan
11.  Ketentuan  demikian  ini  semakin  krusial ayat 280 surah al-Baqarah.
jika  dihadapkan  pada  kenyataan  kehidupan Praktik peradilan agama, gugatan fasakh masyarakat muslim saat ini, sehingga kadang dalam bentuk bain shugra dengan alasan tidak dinilai tidak memenuhi rasa keadilan, terlebih dinafkahi itu, secara umum dilakukan dalam kampanye kesetaraan gender antara lelaki dan bentuk perkara Gugat Cerai oleh isteri. Bentuk perempuan  seolah  telah  lupa  diri.  Hal  ini bain  shugra tersebut  dengan  demikian terjadi karena sudut pandang yang digunakan diperoleh dari jalur khulu' dimana isteri yang cenderung  parsial  dan  tidak  utuh. berinisiatif meminta talak karena kesalahan itu Sesungguhnya  al-Quran  hadir  dengan ada  pada  suaminya  atau  suaminyalah  yang ketentuan tersebut sebagai upaya merestorasi menjadi sumber alasan gugatan itu. Kompilasi bargaining  position  kaum  perempuan  yang Hukum  Islam  mengakomodir  hal  ini  hanya dalam  realita  jahiliyah,  tidak  diperhitungkan secara  implisit  saja,  yakni  meletakkannya sebagai  ahli  waris,  bahkan  kaum  perempuan dalam huruf g Pasal 116 tentang alasan-alasan (janda  mati)  justru  menjadi  bagian  waris  itu perceraian,  yaitu  pelanggaran  taklik  talak, sendiri  yang  diperebutkan  atau  malah dimana  salah  satunya  adalah  tidak  memberi ditelantarkan. nafkah  wajib  selama  tiga  bulan  lamanya.
Lebih  lanjut  ia  menguraikan,  selain Konsekuensinya adalah isteri harus membayar alasan  itu,  Allah  swt  menciptakan  manusia iwadh sebesar  Rp.  10.000,-.  Selain  jalur  itu, untuk  mengisi  kehidupan  di  muka  bumi  ini talak bain  shugra dalam  hal  gugatan  cerai dalam dua jenis kelamin yang berbeda, laki-laki dengan  alasan  tidak  dinafkahi,  juga  dapat dan perempuan. Perbedaan itu menghadirkan ditempuh  lewat  fasakh,  yaitu  putusnya sebentuk  rentetan  perbedaan  pula  dalam perceraian oleh hakim. Lewat jalur ini, isteri peran  masing-masing  dalam  memutar  roda tidak  perlu  memberikan  iwadh.  Hanya  saja, kehidupan.  Berbedanya  peran  laki-laki  dan secara khusus hal ini tidak disebutkan dalam perempuan,  selanjutnya  menghadirkan Kompilasi Hukum Islam, namun akan masuk perbedaan pula dalam hak yang akan diperoleh pada ketentuan alasan perceraian huruf f yaitu dan  kewajiban  yang  akan  diemban.  Syariat perselisihan  dan  pertengkaran  terus-menerus sebagai  seperangkat  paket  aturan  yang
ISTI’DAL; , Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150 Jurnal Studi Hukum Islam
universal,  sangat  konsen  memberikan jumlahnya  lebih  dari  seorang,  maka  mereka perhatian  dan  pertimbangan  dalam  tiap  sub tidak dapat menghabiskan tirkah (tidak dapat hukum  yang  ada  di  dalamnya  kaitannya menjadi ahli waris 'ashabah ) (Erfani, 2011: 16). dengan hubungan antar perempuan dan laki- Hal itu karena, perempuan tidak dibebankan laki. Sebagai sebuah paket aturan, maka syariat kewajiban  penanggungan  atas  nafkah.  Justru juga  menyempurnakan  keutuhannya  dengan jika muwarris tidak  meninggalkan  anak  laki- menghadirkan  nilai  keadilan  sebagai  prinsip laki,  tetapi  masih  memiliki  ayah,  maka fundamental  di  dalamnya.  Maka  prinsip ayahnyalah yang menghabiskan harta, karena keadilan  itu  dengan  demikian  harus ayah memiliki garis kewajiban nafkah dengan dinyatakan  sebagai  bagian  dari  peket  syariat anak.  Pada  dasarnya,  dalam  konsep 'ashabah yang universal itu.
tidak  akan  dijumpai  ahli  waris  perempuan, Berangkat  dari  ilustrasi  logika  ini, karena  'ashabah  ( binnafsi )  sendiri  berarti  ahli sebagaimana  mengutip  pernyataan  Erfani waris  dari  golongan  laki-laki  ( al-qarabah  al- maka  Islam  lewat  syariatnya,  sejatinya dzukur ),  yang  bagiannya  memang  ditentukan mensetting  dan  men design laki-laki  untuk secara taqdiry ,  dengan  asumsi  bahwa  mereka menjalani  peran  penanggung  jawab  ( mas`ul ) menghabiskan sisa tirkah tentu dengan jumlah terhadap  keseimbangan  kehidupan  dan yang relatif. Rasio hukum tentang ketentuan urusan  keduniaan,  sementara  perempuan ' ashabah itu agaknya memiliki relevansi dengan sebagai  bagian  dari  lakon  yang  haknya bahwa nafkah hanya dibebankan kepada kaum ditanggung oleh laki-laki ( makfulah ), sehingga laki-laki  semata  secara  prioritas  dan  bersifat menciptakan kehidupan dunia yang saling isi, imperatif.  Ahli  waris  perempuan  baru  dapat berkait  satu  dengan  lainnya,  dan  saling menjadi 'ashabah dalam kondisi bersama ahli melengkapi.  Berangkat  dari  adanya  beban waris laki-laki yang sederajat dengannya ( bi al- tanggung jawab di pundak laki-laki sementara ghair ), atau yang tidak sederajat ( ma'a al-ghair ). perempuan  tertanggung  di  dalamnya,  maka
Pertimbangan  di  atas  serta  kaitkannya laki-laki  diberikan  hak  dalam  waris  yang dengan konsep qawwam sebagaimana disebut bagiannya  dua  kali  lipat  bagian  perempuan. sebelumnya (Erfani, 2011: 16), maka agaknya Demikian  itulah  rasio  hukum  dari hak dua banding satu laki-laki dan perempuan, kemunculan aturan dua banding satu laki-laki akan  sangat  diperangaruhi  oleh  bagaimana dan perempuan dalam waris. Sebagai sub dari seorang  laki-laki  menjalankan  peran syariat  yang  dilengkapi  dengan  keadilan manafkahi  perempuan  sebagai  salah  satu universal,  maka  ketentuan  dua  banding  satu indikasi qiwamah yang relatif ( kasbiy ). Laki-laki itu  pun  sesungguhnya  mengandung  nilai yang  tidak  menjalankan  kewajiban  nafkah, keadilan  yang  sama.  Seorang  anak  laki-laki akan  menyebabkan  kadar qiwamah nya  tidak menanggung  nafkah  terhadap  orangtuanya utuh.  Ketika  kadar  qiwamah  itu  tidak  utuh dan saudari-saudarinya, jika orangtuanya telah maka  besaran  bagian  warisnya  pun  dengan renta dan tidak dapat bekerja. Demikian pula demikian menjadi tidak utuh pula. Menurut ketika  nanti  ia  menikah,  maka  akan  pula logika,  hal  di  atas  memang  ada  benarnya. menanggung  beban  nafkah  kepada  isterinya. Namun tak jarang, dalam praktik, paham yang Sementara anak perempuan tidak demikian. Ia mengganggu-gugat  bagian  dua  banding  satu tidak  dibebankan  (secara  imperatif)  untuk itu,  akan  dikatakan  kontra  dengan  al-Quran menafkahi orangtua  dan saudara-saudaranya, dan  al-Sunnah  yang  telah  meletakkan sementara  jika  dia  menikah,  justru  ia  akan ketentuan itu secara qath'i . Menengahi hal ini, ditanggung  nafkahnya  oleh  suaminya.  Maka maka  harus  dipahami  bahwa  ketentuan  dua adalah adil jika saat orangtua meninggal, anak banding satu itu adalah bagian dari mata rantai laki-laki  tersebut  memperoleh  dua  bagian paket  syariat  yang  universal.  Syariat  dengan dibanding bagian anak perempuan.
segenap komponen hukum di dalamnya, harus
Dalam  konteks 'ashabah, yaitu  sisa  dari dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh yang jumlah  warisan  yang  dibagikan  secara fardh jika  satu  bagian  saja  bergeser,  akan (Mughniyah, 2008: 552), anak perempuan jika menimbulkan  pergeseran  pula  dalam  sub tidak bersamaan dengan anak laki-laki kendati hukum yang lain. Ketika syariat menempatkan
ISTI’DAL; , Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150 Jurnal Studi Hukum Islam
kaum  laki-laki  sebagai  pengemban  tugas orang  lain),  sementara  yang  perempuan menafkahi kaum perempuan terwujud secara dengan segenap kesempurnaan fisik, mental, universal, maka akan sangat tepat pembagian dan akalnya (dibanding laki-laki yang sederajat dua banding satu itu diterapkan apa adanya. dengannya)  telah  ber peran  sebagai Realitanya,  kaum  perempuan  justru  sudah penafkah/penanggung  dalam  keluarganya, menjadi  bagian  penting  dalam  kegiatan sesungguhnya  dapat  menjadikan  ketentuan memberi  nafkah  bagi  keluarga  ( qarabah ), dua  banding  satu  itu  beralih  kepadanya bahkan  bagi  kaum  laki-laki  termasuk  kaum (Erfani,  2011:  16-18).  Ketentuan  ini  tentu s u a m i .   Pe r g e s e r a n   s e d e m i k i a n   i n i dengan pertimbangan yang matang, dan hanya menyebabkan  keutuhan  syariat  mengalami berlaku  dalam  kondisi  super  ketat  dalam pergeseran. Pergeseran itu pun secara kasuistis
bentuk-bentuk kasus yang benar-benar relevan. memengaruhi  besaran  bagian  waris  antara
Pemberian bagian satu banding satu dan dua lelaki dan perempuan.
banding satu untuk perempuan itu, sementara Lebih  lanjut  ia  menjelaskan,  adalah perempuan yang berperan menafkahi secara de penting  merestorasi  keutuhan  syariat  dan jure nya cacat hukum, maka dengan demikian keadilan universal yang bernaung di dalamnya hanya  sebagai  bentuk  toleransi  hukum,  dan sebagai bentuk visi peradilan Agama. Namun bukan penerapan hukum secara hakiki (bukan sejauh  hal  itu  masih  terbilang  berat,  maka 'azimah ).  Atau  dapat  pula  dikatakan,  bahwa keadilan  yang  dapat  diwujudkan  kini,  hanya penerapan  ketentuan  sedemikian  itu  secara tersisa dalam bentuk keadilan kasuistis semata, kasuistis,  adalah  wilayah furu' yang  dapat yaitu  bagaimana  mewujudkan  keadilan  itu berlaku instrumen 'illat dan qiyas di dalamnya, sesuai dengan duduk perkara yang ditangani, dan bukan merupakan menerapan hukum asal dengan kata lain mewujudkan keadilan limited (hukum dua banding satu bagi laki-laki dalam pada  para  pihaknya  saja.  Kaitannya  dengan situasi  normal)  yang  memang  menutup keadilan kasuistis ini, maka dalam pembagian peluang 'illat dan qiyas . waris  laki-laki  dan  perempuan  dapat disampaikan dua opsi: Ukuran Nafkah dalam Penceraian a- Opsi bagian satu banding satu
Menurut hukum positif yang berlaku di
Dalam  hal  pembagian  waris,  ia  juga Pengadilan  termuat  dalam  Undang-undang menyatakan,  pengaruh  nafkah  itu  bersifat No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan pasal relatif,  karena  status  nafkah/infaq  sebagai 41,  yang  berbunyi:  Pengadilan  dapat salah  satu  alasan qiwamah laki-laki  bersifat mewajibkan  kepada  mantan  suami  untuk kasbiy bukan  mutlak  ( wahbiy) .  Karenanya, memberikan  biaya  penghidupan  dan  atau dalam  kondisi  normal/ ghalib, status qiwamah menentukan  sesuatu  kewajiban  kepada itu dengan alasan apapun tidak dapat diambil mantan  isteri.  Berdasarkan  undang-undang alih  oleh  kaum  perempuan  secara  mutlak, tersebut pengadilan dapat menentukan suatu karena tafdhil dari Allah SWT. menghendaki kewajiban  kepada  mantan  suami  yang  yang demikian. Dalam bahasa lain, perempuan yang harus dilakukannya setelah perceraian. menafkahi  hanya  dapat  “menyamai”  laki-laki
Sedangkan  dalam  hukum  Islam dalam  kadar qiwamah ,  tetapi  tidak  dapat terputusnya  perkawinan  disebabkan  oleh “mengalahkan” (maksimal hanya satu banding diantaranya: satu, tidak mungkin dua banding satu untuk
1. Kematian, kematian suami atau isteri perempuan).  Karena  satu  dari  dua  sebab
menyebabkan terputusnya perkawinan qiwamah itu telah luput dari laki-laki.
sejak  terjadinya  kematian.  Apabila tidak  terdapat  halangan syara' ,  isteri b- Opsi dua banding satu untuk perempuan atau suami yang ditinggal mati berhak Dalam  kondisi  dimana  dua  alasan
mendapatkan peninggalan.
qiwamah itu  benar-benar  luput  dari  laki-laki
2. Talak (melepaskan ikatan pernikahan),
secara  kasuistis  (mengalami  catat  fisik
hukum Islam menentukan bahwa hak permanen,  gangguan  kejiwaan  dan  mental
menjatuhkan talak ada pada suami.
yang  membuat  hidupnya  bergantung  pada
3. Khulu' (tebus  talak)  yaitu  perceraian
ISTI’DAL; , Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150 Jurnal Studi Hukum Islam
yang terjadi atas tuntutan isteri disertai tanggungannya  meliputi  biaya  untuk tebusan  atau 'iwad atas  persetujuan kebutuhan  pangan,  sandang,  dan  papan, kedua  belah  pihak,  karena  cacat termasuk  juga  kebutuhan  sekunder  seperti misalnya atau karena sebab lainnya. Bisa perabot kerumahtanggaan. j u g a   t e b u s a n   i t u   m e r u p a k a n
Para fuhaqa` telah  merumuskan  batas pengembalian mahar dari isteri. minimal  jumlah  nafkah.  Sebagai  contoh
4.  Li'an, yaitu perceraian karena tuduhan kalangan  Syafi'iyah,  menentukan  ukuran berzina  dari  seorang  suami  atau  isteri, minimal  nafkah  sebesar  satu mud makanan tetapi tidak dapat mendatangkan empat atau senilai 171,04 dirham untuk setiap harinya orang  saksi,  dan  adanya  pengingkaran dimulai sejak fajar hari itu (Al-Jaziriy, t.th: 265). dari  sumi  terhadap  anak  dalam Batas minimal ini akan menjadi penting saat kandungan  atau  yang  sudah  lahir  dari dihadapkan  pada  pertimbangan  apakah isterinya.
seorang  suami  dinyatakan  telah  menafkahi 5.  Terjadinya perselisihan atau percekokan atau tidak, mengingat hal itu dijadikan alasan antara  suami  dan  istri,  yang  dalam  al- gugatan nafkah oleh isteri atau dalam alasan Qur'an  disebut syiqaq, dan  ini  dapat perceraian karena tidak dinafkahi. mengakibatkan terputusnya perkawinan
Lahirnyaa hukum kewajiban pemberian dengan melalui perantaraan pengadilan nafkah  dipengaruhi  oleh  tiga  sebab:  1) ( d e n g a n   p e r a n t a r a a n   h a k i m ) . Zaujiyyah , yaitu karena ikatan pernikahan yang Sebagaimana  keterangan  dalam al- sah. 2) Qarabah , yaitu sebab adanya hubungan Ahkam al-Fuqaha' dari kitab al-Mahalli 'ala kekerabatan. 3) Milk , yaitu sebab kepemilikan al-Minhaj yang artinya “Jika pertengakaran atas sesuatu, dalam hal ini pemilik budak. sudah amat sengit antara suami istri, dimana
Implikasi nafkah dalam pranata hukum keduanya  saling  mencaci  dan  memukul… keluarga  yang  dipahami  dari  berbagai Apakah mengirim juru damai itu wajib atau pendapat Ulama' dan Fuqaha` , yang dikaji dari sunah?  Ada  dua  pendapat.  Pendapat  yang berbagai  sudut  pandang  tentang  nafkah  di dianut  oleh  ar-Raudloh  adalah  wajibsesuai dalamnya antara lain: 1) Tamkin , Nafkah dan dengan perintah al-Qur'an. Nusyuz , 2) Nafkah Isteri Karier, 3.) Nafkah dan
Kemudian  keterangan  berikutnya Talak, 4) Nafkah dan Porsi Bagian Waris. diambil dari al-Ahkam al-Fuqaha' (Miri, 2004:
261) dalam as-Syarqawi  'ala  at-Tahrir yang DAFTAR PUSTAKA artinya:  Jika  masing-masing  dari  suami  istri saling  menuduh  dan  keadaan  sudah Abdullah,  Mufid,  2006,  “Pemberian  Nafkah sedemikian  rumit,  maka  hakim  wajib
Narapidana Kepada Istrinya; Studi Kasus mengutus dua juru damai yang sesuai dengan
di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  1
kehendak mereka suami istri, agar kedua juru
Kedungpane  Semarang”, Skripsi ,  IAIN damai tersebut dapat melihat dan mengetahui
Walisongo Semarang. persoalan  yang  menimpa  mereka,  kemudian Al-Anshariy,  Zakariyya,  t.th, Fath  al  Wahhab , menetapkan hukum bagi kepentingan mereka, jilid II, Beirut: Dar al-Ilm.
apakah didamaikan atau dipisah. Allah SWT. Al-Dimasyqi,  Abi  Abdillah  Muhammad  bin berfirman:
Abdurrahman, 1995, Rahmat al-Ummah “Dan  jika  kamu  khawatir  ada
fi  Ikhtilafi  al-Aimmah, Beirut:  Dar  al- persengketaan antara keduanya, maka Khotob al-Ilmiyah. kirimlah  seorang  juru  damai  dari Direktur  Jendral  Pembinaan  Kelembagaan keluarga  perempuan…”  (QS.  Al-Nisa' Agama  Islam,  1985, llmu  Fiqh, Jakarta: [4]: 35). Departemen Agama RI. Erfani, 2011, Implikasi Nafkah Dalam Konstruksi Kesimpulan
Hukum Keluarga , Makalah Calon Hakim Menurut fuqaha` nafkah adalah sebagai
Pada Pengadilan Agama Tangerang.
biaya  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  seseorang Hadi, Sutrisno, 1982,
Metodologi Riset, terhadap  sesuatu  yang  berada  dalam Yogyakarta: psikologi UGM.
ISTI’DAL; , Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150
Jurnal Studi Hukum Islam
Al-Jazari,  Abu  Bakar  Jabir,  1991, Pola  Hidup Algensindo. Muslaim: Minhajul Muslum Mu'ammalah,
Rofiq, Ahmad, 1997, Hukum Islam di Indonesia, terj. Ahmad Supeno, Bandung: Remaja
Jakarta: Raja Grafindo Persada. Rosdakarya.
Sabiq,  al-Sayid,  1973, Fiqh  al-Sunnah ,  cet.  2, Kisyik , Abdul  Hamid,  1995, Bimbingan  Islam Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
untuk Mencapai Keluarga Sakinah, di terj. Surakhmad,  Winarno,  1985, Pengantar Ida Mursida,   Bandung: al-Bayan.
Penelitian  Ilmiah,  Dasar,  Metode  dan Mahfudh, Sahal, 2003, Dialog dengan KH. Sahal
Teknik , Bandung: Tarsito. Mahfudh : Solusi  Problematika  Umat, Syatha, Abu Bakar Muhammad, t.th, I'anah al- Surabaya: Khalista. Thalibin , Juz 4.
Miri, Djamaluddin, 2004, al-Ahkam al-Fuqaha' , Surabaya: Diantama. Mughniyah, Muhammad Jawwad, 2008, Fiqih Lima Madzhab, Cet. 8, Jakarta: Lentera. Noor, Mohammad, 1996, et. al., al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: Toha Putra. Rasjid,  Sulaiman,  1994, Fiqih  Islam:  Hukum Fiqh  Lengkap, Bandung:  Sinar  Baru