Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kutai Barat No. 4 Tahun 2008 Tentang Pedomanan Penetapan dan Penegasan Batas Kampung di Kampung Linggang Mencelew, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat

## Kristian

## Abstrak
Impelementasi Kebijakan Bupati Terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas  Kampung  Di    Kampung  Linggang  Mencelew  Kecamatan Linggang  Bigung  Kabupaten  Kutai  Barat.  implementasi  kebijakan merupakan  penghubung  yang  memungkinkan  tujuan  kebijakan  menjadi hasil  dari  aktivitas  pemerintah.  Karena  itu  implementasi  merupakan kemampuan  untuk  membentuk  hubungan  lebih  lanjut  dalam  rangkaian sebab  akibat  yang  menghubungkan  tindakan  dan  tujuan,  Kegagalan suatu  kebijakan  publik  mencapai  tujuannya  bukan  dikarenakan  proses implementasi  yang  cacat  atau  tidak  siap  bahkan  tidak  didukungoleh faktor-faktor  yang  di  isyaratkan  dalam  kebijakan  sendiri.  Kebijakan publik  yang  telah  dirumuskan  dengan  baik  dan  diperhitungkan  dengan matang    tidak  berarti  bebas  dari  gangguan  dan  resiko  dalam implementasinya  karena  itu  perlu  perhatian  yang  serius  untuk menghindari resiko kegagalan ataupun inefisiensi.

## Kata Kunci: Implementasi, Batas Kampung, Peraturan Bupati

## Pendahuluan
Melalui  Undang-Undang  tersebut  Daerah  Otonom  telah  dan  akan  diberi kewenangan secara nyata, luas dan bertanggung jawab. Dengan kewenangan yang lebih  luas,  berarti  Daerah  Otonomi  memiliki  kebebasan  yang  lebih  besar  untuk menentukan masa depannya sendiri berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
Berdasarkan  pemikiran  di  atas,  nampaknya  cukup  menarik  untuk  dikaji lebih  mendalam,  mengingat  persoalan  tentang  batas  suatu  wilayah    sangatlah penting dan sangat kompleks, maka hal taersebut sangatlah penting untuk di teliti. Untuk  lebih  memudahkan  dalam  memahami  dan  mengerti  yang  akan  penulis bahas  dalam  Tesis  nantinya,  dan  disesuaikan  dengan  tugas  dan  fungsi  penulis sebagai  Kepala Sub Bagian Penatan Wilayan dan Tata Batas, Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat maka penulis menetapkan judul “Implementasi Kebijakan Bupati Terhadap Perauran Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor  04 Tahun 2008 Tentang  Penetapan  Dan  Penegasan  Batas  Kampung  Di    Kampung  Linggang Mencelew Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat”.

## Implementasi Kebijakan Publik
Implementasikan  adalah  proses  memindahkan  suatu  keputusan  dalam kegiatan  atau  operasional  dengan    cara  tertentu  Jones  (1984),  sedangkan  C. Edward  III  (1980)  implementasi    diartikan  sebagai  tahapan  dalam  proses kebijakan  yang  berada  antara  tahapan    penyusunan  kebijakan  dan  hasil  atau konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan (output-outocome).
Atas  dasar  kedua  pendapat  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa implementasi  kebijakan  merupakan  penghubung  yang  memungkinkan  tujuan kebijakan  menjadi  hasil  dari  aktivitas  pemerintah.  Karena  itu  implementasi merupakan kemampuan untuk membentuk hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab  akibat  yang  menghubungkan  tindakan  dan  tujuan,  Kegagalan  suatu kebijakan  publik  mencapai  tujuannya  bukan  dikarenakan  proses  implementasi yang  cacat  atau  tidak  siap  bahkan  tidak  didukungoleh  faktor-faktor  yang  di isyaratkan  dalam  kebijakan  sendiri.  Kebijakan  publik  yang  telah  dirumuskan dengan baik dan diperhitungkan dengan matang  tidak berarti bebas dari gangguan dan  resiko  dalam  implementasinya  karena  itu  perlu  perhatian  yang  serius  untuk menghindari resiko kegagalan ataupun inefisiensi.
C.  Edward  III  (1990)  menyatakan  bahwa  salah  satu  pendekatan  untuk suatu studi implementasi harus dimulai dengan pertaanyaan apakah yang menjadi persyaratan    bagi  implementasi  kebijakan  dan  apakah  yang  menjadi  factor penghambat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan.
Dari  uraian  di  atas  dapat  diketahui  adanya  4  (empat)  variable  yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi,  sumber daya, disposisi atau  sikap,  dan  struktur  organisasi.  Sedangkan  yang  termasuk  aktivitas implementasi  menurutnya  adalah  perencanaan,  pendanaan,  pengorganisasian, pengangkatan, pemecatan karyawan, negosiasi, dan lain-lain.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  dapat  dinyatakan  bahwa  keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kapasitas dan sumber daya organisasi dan lingkungannya.

## Konsep Implementasi Kebijakan
Berkenaan  dengan  uraian  studi  implementasi,  maka    setidaknya  perlu diuraikan terlebih dahulu pengertian implementasi  sebagaimna dikemukakan oleh Marilee  S.Grindel  (1980:7)  bahwa implementation  a  general  process  of administrative action that can be investigated at a specific program level. Dalam pandangan yang sama  George C. Edward III (1980:1) mengemukakan pengetian implementasi  bahwa policy  implementation    …is  the  stage  of  policy  making between the establishment of  a policy,…. And the consequences of the policy for the people whomit affect.
Pressman  dan  Wildavsky  (1979:21)  juga  mengurai  makna  implementasi dengan menyatakan bahwa implematation maybe viewed as process of interaction between the setting of goals and action geard to achievement them . Implementasi dapat dipandang sebagai proses interaksi  antara tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan-tindakan  yang  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut. Pressman  dan  wildavsky  melihat  implementasi  kebijakan  sebagai  mata  rantai
yang menghubungkan titik awal “setting of goal” dengan titik akhir “achievement them”.
Meter  dan  Horn  Dalam    Winarno  (2002:102)  juga  lebih  mempertegas bagaimana  hubungan  antara  implementasi  kebijakan  dengan  tujuan  kebijakan dengan  menyatakan  bahwa  implementasi  kebijakan  sebagai  tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta  yang  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam keputusan-keputusan  sebelumnya.  Menurut  Anderson  dalam  Winarno  (2005:18) menyoal  hal  yang  sama  dalam  melihat  bagaimana  sebenarnya  sebuah  kebijakan publik dengan menyatakan :
P ertama, titik  perhatian  kita  dalam  membicarakan  kebijakan  publik berorientasi  pada  maksud  atau  tujuan  dan  bukan  perilaku  secara  serampangan. Kebijakan  publik  secara  luas  dalam  sistem  politik  modern  bukan  sesuatu  yang terjadi  begitu  saja  melainkan  direncanakan  oleh  aktor-aktor  yang  terlibat  sistem politik. Kedua, kebijakan merrupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat  pemerintah  dan  bukan  merupakan  keputusan-keputusan  yang tersendiri.  Suatu  kebijakan  mencakup  tidak  hanya  keputusan  untuk  menetapkan undang-undang  mengenai  suatu  hal,  tetapi  juga  keputusan-keputusan  beserta dengan pelaksanaannya. Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya  dilakukan oleh  pemerintah  dalam  mengatur  perdagangan,  mengendalikan  inflasi,  atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang mungkin diinginkan oleh pemerintah. Keempat, kebijakan  publik    mungkin  bersifat  positif  atau  negatif. Secara  positif  ,kebijakan  mungkin  mencakup  bentuk  tindakan  pemerintah  yang jelas  untuk  mempengaruhi  suatu  maslah  tertentu.  Secara  negatif,  kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah ,tetapi tidak untuk  mengambil  tindakan  dan  tidak  untuk  melakukan  sesuatu  mengenai  suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.

## Kebijakan Publik
Menurut  R.  Dye  (dalam  adreson,  1979)  menyatakan  bahwa  kebijakan publik  adalah  apa  yang  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  oleh  pemerintah, sedangkan menurut Dunn ( 1994 ), kebijakan  publik adalah pilihan-pilihan yang saling  terkait  satu  sama  lain  yang  dibuat  oleh  pejabat-pejabat  pemerintah mengenai  isu-isu  yang  menyangkut  perumahan,  energi,  kesehatan,  pendidikan, kesejahtraan,  pengadilan,  kriminalitas,  dan  lai-lain.  Definisi  ini  mengandung elemen penting yaitu  pilihan-pilihan tindakan yang saling terkait satu sama yang lain.

## Konsep Kebijakan Publik
Negara  Indonesia  adalah  negara  demokrasi  yang  menjunjung  tinggi kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam Negara, rakyat  yang  menentukan  bagaimana  berbuatnya.  Dengan  itu  arah Political  will dari pemerintah ditunjukan pada Public interest bukan Vested inerest . Pemerintah adalah  pemegang  mandate  dari  rakyat  untuk  memenuhi  seluruh  kebutuhan  dan aspirasi  rakyat.  Pemerintah  dituntut  bersikap  proaktif  dalam  menyelesaikan
masalah  public  dan  sedini  mungkin  melakukan  antisipasi  masalah  yang berkembang di masyarakat.

## Pengertian Kampung
Istilah  desa,  dusun,  ataupun  kampung  seperti  halnya  dengan  perkataan Negara,  negri,  nagari,  asalnya  dari  perkataan  sankskrit,  yang  artinya  tanah  air, tanah asal atau tanah kelahiran .
Perkataan  desa  hanya  dipakai  di  Jawa,  Madura  dan  Bali,  menurut (Soetarjo, 1965,4)  yang dinamakan desa adalah suatu kesatuan hukum di manan bertempat  tinggal  suatu  masyarakat  yang  berkuasa  untuk  melaksanakan pemerintahan sendiri.
Didalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  27  Tahun  2006, desa/kampung  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas wilayah  yang berwenang untuk  mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  karena  di  Kabupaten Kutai Barat, masih memakai istilah kampukg, dalam bahasa dayak tunjung, yang pengertiannya  dengan  desa,  maka  pengertian  desa  disesuaikan  dengan  kearifan lokal masyarkat Kabupaten Kutai Barat.

## Penetapan dan Penegasan Batas
Dalam pasal 200 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dikatakan bahwa pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa dengan memperhatikan asal- usulnya  dan  adat  istiadat  setempat  atas  prakarsa  masyarakat.  Adanya  pasal tersebut  mempertegas  bahwa  penetapan  dan  penegasan  batas  desa  merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan.

## Batas Kampung
Menurut Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 27 Tahun 2006, Batas Kampung    adalah  batas  wilayah  yurisdiksi  pemisah  wilayah  penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.

## Batas Buatan
Batas  buatan  adalah  unsur  -  unsur  buatan  manusia,  seperti  pilar  batas, jalan,  jalan  rel  kereta  api,  saluran  irigasi,  dank  anal,  dinyatakan  atau  ditetapkan sebagai batas wilayah desa/kampung (Djanenuri, 2007:1.14)

## Prinsip-Prinsip Geodesi
Menurut  Permendagri  Nomor  27  Tahun  2006,  Prinsip-prinsip  geodesi adalah  hal-hal  yang  meliputi  pengukuran  (pengambilan  data),  penghitungan (proses  dari  hasil  pengukuran),  penggambaran  (penyajian  informasi  hasil  ukuran dan  perhitungan),  untuk  kegiatan  pengukuran  GPS,  poligon,  situasi  detil, waterpass dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaran batas desa.

## Tim Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kutai Barat.
Dalam rangka menjalankan pemerintahan daerah menurut amanat Undang- undang  tentang  pembentukan  daerah  secara  pasti,  dalam  menyelenggarakan pemerintahan  daerah,  maka  pemerintah  harus  memiliki  wilayah  yang  jelas didalam  batas  wilayah.  Maka    penegasan  dan  penetapan  batas-batas  wilayah dibentuklah  sebuah  tim  menurut  amanat  Undang-undang  dan  Peraturan  Bupati daerah  Nomor  04  tahun  2008  serta  dikelurkan  Keputusan  Bupati  Kutai  Barat Nomor  800.05.135.3/K.039/2011,  tentang  pembentukan  Tim  Teknis  Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kutai Barat.
Agar lebih jelas maka Tim Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat dalam susunan Tim sebagai berikut :
a. Ketua            : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
b. Wakil  Ketua  :  Asisten  Pemerintahan,  Hukum  Dan  Humas  Setdakab.  Kutai Barat.
c. Sekertaris     : Kepala Bagian Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
d. Anggota       :
1. Kepala  Bidang  Prasarana  Dan  Pengembagan  Wilayah  BAPPEDA  Kab. Kutai Barat.
2. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Kutai Barat
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat
4. Kepala  Bidang  Pengaturan  Dan  Perencanaan  Pemanfaatan  Hutan  Dinas Kehutanan Kab. Kutai Barat
5. Kepala  Sub  Bagian  Penataan  Wilayah  Dan  Tata  Batas  Setdakab  Kutai Barat.
6. Kepala Sub Bagian Pengembangan Wialayah BAPPEDA Kabupaten Kutai Barat.
7. Kepala Seksi Pengaturan Dan Penataan Pertanahan BPN Kabupaten Kutai Barat
8. Camat Setempat.
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  tim  penetapan  dan  penegasan  batas senatiasa  berpedoman  kepada  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta bertanggungjawab  kepada  Bupati  Kutai  Barat,    melakukan  pengkajian  dan menginventarisir dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain yang berkaitan dengan tata batas,  membuat  berita acara kesepakatan hasil survey  pelacakan dan tanda  batas,  serta  melakukan  penetapan  dan  penegasan  batas  sesuai  hasil kesepakatan  yang  tertuang  dalam  berita  acara  kesepakatan  tata  batas  dan  tanda batas.

## Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Linggang Mencelew.
Didalam  menetapkan  batas  kampung  harus  dilakukan  secara  bertahap mengingat  didalam  pelaksanaanya  sering  menimbulkan  beberapa  masalah  yang muncul dengan demikan harus diperhatikan didalam menetapkan dan menegaskan batas  kampung  ada  dua  aspek  penting, Pertama , aspek  teknis,  yaitu  pengkajian sumber-sumber  hukum  (dokumen)  tentang  lokasi  batas,  pelacakan  lokasi  batas
wilayah di  lapangan, pemasangan pilar, dan pemetaan desa. Kedua adalah aspek non  teknis  meliputi  koordinasi  antar  instansi  (Pembentukan  Tim  Tata  Batas Wilayah Desa) dan masyarakat yang terkait dengan situasi dan kondisi di wilayah perbatasan  desa.  Selanjutnya  penetapan  dan  penegasan  batas  kampung  Linggang Mencelew adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda batas kampung  berdasarkan  hasil  penetapan,  selanjutnya  pengertian  penegasan  batas kampung  Linggang  Mencelew  adalah  proses  pelaksanaan  dilapangan  dengan memberikan  tanda  batas  kampung  berdasarkan  hasil  penetapan.  Selanjunya penegasan  batas  kampung  diartikan    adalah  proses    pelaksanaan  dilapangan dengan memberikan tanda batas kampung  Linggang Mencelew berdasarkan hasil penetapan.
Dan berita acara tersebut mendapatkan hasil dari pelacakan batas kampung Linggang  Mencelew  kecamatan  Linggang  Bigung,  tim  penegasan  dan  penetapan batas  Kabupaten  Kutai  Barat  bersama-sama  dengan  tim  Kampung  Linggang Mencelew kecamatan Linggang Bigung dengan hasil sebagai berikut :
1. Terletak  di  pinggir  jalan  poros  Bigung-Tering  didepan  jalan  Mangkuwijaya pada  koordinat  00 0 06’49,8”LS  ;  115 0 39’00  BT  (Koordinat  pilar  batas kampung)
2. Terletak di  pinggir jalan pemandian  I pada koordinat 00 0 06’ 53,8” LS;  115 0 39’ 02” BT.
3. Terletak di sungai Prikng pada koordinat 00 0 07’ 00,9” LS ; 115 0 39’ 02,9 BT.
4. Terletak  di  ulu  sungai  Berek  pada  koordinat  00 0 06’  47,3”  LS  ;  115 0 38’  54
BT.
5. Terletak di DAS Berek pada koordinat 00 0 06’ 42,2” LS ; 115 0 38’ 50,1 BT.
6. Terletak di DAS Berek pada koordinat 00 0 05’ 55,6” LS ; 115 0 38’ 11,1 BT.
Dengan  demikian  titik  koordinat  hasil  pelacakan    yang  telah  disepakati, yaitu  antara  kampung  Linggang  Mencelew  dan  kampung  Linggang  Kebut.  Dan pelaksanaan  pemasangan  pilar  batas  antara  (PBA)  pada  titik-titik  koordinat sebagaimana  dimaksud  dalam  diktum  didalam  surat  keputusan  yang  dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Kutai Barat.
Hal  tersebut  di  sampaikan  oleh  Kepala  kampung  Linggang  Mencelew didalam  pelaksanaan  pemasangan  pilar  batas  antara  (PBA)  pada  titik-titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam diktum : “Setelah melalui pelacakan dan disepakati oleh semua pihak, maka batas yang telah diambil titik koordinat sesuai dengan  diktum  Bupati  Kabupaten  Kutai  Barat,  selanjutnya  diadakan  berita  acara pelaksaan pelacakan oleh  Tim  teknis Penetapan dan Penegasan  Batas  Kampung Linggang Mencelew dan diajukan kepada Bupati Kabupaten Kutai Barat”. (Wawancara dengan Bapak Yuvenalis Meje, 16 April 2012)
Setelah  berita  acara  telah  dibuat  dan  disepakati  oleh  semua  pihak  yang bersangkutan maka pengesahan tanda batas yang telah dibuat oleh tim teknis, dan melaporkan  hasil  pelaksanaan  kesepakatan  penetapan  dan  penegasan  batas kepada Bupati kabupaten Kutai Barat.

## Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Linggang Mencelew
Untuk  menentukan  batas  kampung  Linggang  Mencelew,  di  tingkat kecamatan  dibentuk  Tim  Penetapan  dan  Penegasan  Batas  Kampung  Linggang Mencelew  dan  Tim  teknis  Penetapan  dan  Penegasan  Batas  Kampung  Linggang Mencelew yang di tetapkan dengan keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat, dan Tim  Penetapan dan Penegasan Batas wajib berkoordinasi dengan Tim  Penetapan dan Penegasan Batas provinsi Kalimantan Timur.
Dan hal tersebut disampaikan oleh Asisten Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat  yaitu  Bapak  H  Edyanto  Arkan  SE:  “Didalam  menentukan  batas  kampung Linggang  Mencelew,  di  tingkat  kecamatan  dibentuk  Tim  Penetapan  dan Penegasan  Batas  Kampung  Linggang  Mencelew  dan  Tim  teknis  Penetapan  dan Penegasan  Batas  Kampung  Linggang  Mencelew  yang  dimana  Tim  tersebut  di tetapkan  dengan  keputusan  Bupati  Kabupaten  Kutai  Barat,  dan  Tim  Penetapan dan  Penegasan  Batas  wajib  berkoordinasi  dengan  Tim  Penetapan  dan  Penegasan Batas provinsi Kalimantan Timur”. (Wawancara dengan Bapak H. Edyanto Arkan,

## 17 April 2012)
Keanggotaan  Tim  Teknis  Penetapan  dan  Penegasan  Batas  Kampung Linggang  Mencelew  terdiri  dari  unsur  instansi  teknis  terkait  ditambah  dengan unsur  yang  berasal  dari  pemerintah  kecamatan  Linggang  Bigung.  Hal  tersebut dipaparkan  oleh  Camat  Linggang  Bigung,  didalam  menyampaikan  tupoksi pemerintah  kecamatan    Linggang  Bigung  didalam  tugas  Tim    Teknis  Penetapan dan  Penegasan  Batas  Kampung  Linggang  Mencelew  :  “Memang  didalam menentukan batas kampung, kami sebagai pemerintah kecamatan sesuasi dengan tupoksi teknis didalam Tim Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Kampung dan bersama-sama  instansi  teknis  terkait,  ”. (Wawancara  dengan  Bapak  Adi  Wijaya, 17  April 2012)
Sebagaimana didalam Keanggotaan Tim Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Unsur instansi teknis terkait sebagaimana yang di maksud adalah :
1. Bagian Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat
2. Bagian Hukum Kabupaten Kutai Barat.
3. BAPPEDA Kabupaten Kutai Barat.
4. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Barat.
5. Kecamatan Linggang Bigung.

## Pengesahan Batas Kampung Linggang Mencelew.
Kampung  Linggang  Mencelew  yang  telah  melakukan  penegasan  batas kampung  yang  membuat  berita  acara  kesepakatan  bersama  antar  kampung  yang berbatasan  dan  disaksiakan  oleh  tim  Teknis  penetapan  dan  penegasan  batas daerah.  Berita  acara  kesepakatan  sebagaimana  yang  dimaksud  adalah  beserta lampiran peta batas kampung dan dokumen lainya yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Kutai Barat melalui Camat Linggang Bigung.
Hal tersebut disampaikan oleh Bapak kristian sebagai Kepala Sub Bagian Penataan  Wilayah  Tata  Batas    :  “Diamana  kampung  Linggang  Mencelew  yang telah  melakukan  penegasan  batas  kampung  yang  membuat  berita  acara kesepakatan  bersama  antar  kampung  yang  berbatasan  dan  disaksiakan  oleh  tim
Teknis  penetapan  dan  penegasan  batas  daerah.  Berita  acara  kesepakatan sebagaimana  yang  dimaksud  adalah  beserta  lampiran  peta  batas  kampung  dan dokumen  lainya  yang  disampaikan  oleh  Bupati    melalui  Camat”. (Wawancara Bapak Kristian, 17  April 2012)
Selanjutnya setelah berita acara diterbitkan maka pilar batas dan peta garis batas  kampung  Linggang  Mencelew  yang  telah  diverifikasi  oleh  tim  penetapan dan  penegasan  batas  di  kampung  Linggang  Mencelew  dan  disetujui  oleh  kepala kampung  yang  berbatasan  dengan  kampung  Linggang  Mencelew  dan  Unsur Pemerintahan  Kampung  Linggang  Mencelew  lainya  Seperti  BPK  dan  Lembaga Adat  diserakan  untuk  mendapatkan    pengesahan  dari  Bupati  Kabupaten  Kutai Barat.  Dan  hal  tersebut  dibenarkan  oleh  Kepala  kampung  Linggang  Mencelew :“Setelah Berita acara diterbitkan maka pilar batas dan peta garis batas kampung Linggang  Mencelew  yang  telah  diverifikasi  oleh  tim  penetapan  dan  penegasan batas  di  kampung  Linggang  Mencelew  dan  disetujui  oleh  kami  sebagai Pemerintahan  kampung  Linggang  Mencelew  dan  Unsur  Pemerintahan  Kampung Linggang Mencelew lainya Seperti BPK dan Lembaga Adat, lalu diserakan untuk mendapatkan    pengesahan  dari  Bupati  Kabupaten  Kutai  Barat” (Wawancara dengan Bapak Yuvenalis Meje, 17  April 2012).
Mengeni penetapan dan penegasan batas di kampung Linggang Mencelew dan  disetujui  oleh  kepala  kampung  yang  berbatasan  dengan  kampung  Linggang Mencelew dan Unsur Pemerintahan Kampung Linggang Mencelew dan diserakan untuk  mendapatkan    pengesahan  dari  Bupati,  maka  hal    tersebut  ditanggapi  oleh Kepala  Adat  kampung  Linggang  Mencelew  yang  dimana  sebagai  responden  : “Kami sebagai lembaga Adat kampung Linggang Mencelew yang dimana sebagai salah  satu  Unsur  Pemerintahan  yang  mensepakati  hasil  dari  tim  penetapan  dan penegasan  batas  melalui  pelacakan  dan  verifikasi  di  kampung  Linggang Mencelew,  dan  disepakati  serta  diserakan  untuk  mendapatkan    pengesahan  dari Bupati”. (Wawancara dengan Bapak Mega, 17  April 2012)
Setelah  penetapan  dan  penegasan  batas  di  kampung  Linggang  Mencelew dan  disetujui  oleh  kepala  kampung  yang  berbatasan  dengan  kampung  Linggang Mencelew dan Unsur Pemerintahan Kampung Linggang Mencelew dan diserakan untuk mendapatkan  pengesahan dari Bupati Kabupaten Kutai Barat, yang dimuat didalam  surat  keputusan  Bupati  Kabupaten  Kutai  Barat  nomor  146.  3/K. 367/2011, yang diamana :
1. Menetapkan  dan  mengesahkan  batas  kampung  Linggang  Mencelew kecamatan Linggang Bigung.
2. Garis  batas  wilayah  kampung  Linggang  Kebut  dengan  kampung  Linggang Mencelew  Kecamatan  Linggang  Bigung,  adalah  mulai  dari  sungai  Prinkng dengan  titik  koordinat  :  00 0 07’  00,9”  LS  ;  dan  115 0 39’  02,9  BT.  00 0
06’49,8”LS ; dan 115 0 39’00 BT.  00 0 06’ 53,8” LS; dan 115 0 39’ 02” BT. 00 0
06’ 47,3” LS ; dan 115 0 38’ 54 BT. 00 0 06’ 42,2” LS ; dan 115 0 38’ 50,1 BT.
00 0 05’ 55,6” LS ; dan 115 0 38’ 11,1 BT.
3. Peta  batas  antara  kampung  Linggang  Kebut  dengan  kampung  Linggang Mencelew  kecamatan  Linggang  Bigung  kabupaten  Kutai  Barat,  segaiamana yang  dimaksud  pada  diktum  Bupati,  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  surat keputusan Bupati.
4. Pelaksanaan  pemasangan  Pilar  Batas  Utama  (PBU)  dan  Pilar  Batas  Antara (BPA)  pada  titik-titik  koordinat  sebagaimana  dimaksud  dalam  diktum keputusan Bupati ini dilaksanakan oleh tim penegasan batas daerah kabupaten Kutai Barat.
5. Masyarakat  kampung  Linggang  Kebut  dan  kampung  Linggang  Mencelew secara  perorangan  maupun  berkelompok  dan  atau  badan  hukum  mempunyai hak    yang  sama  untuk  melakukan  kegiatan  berkebun  atau  berladang  dan mendirikan  bangunan  serta  pengalihan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  sesuai kepemilikannya yang sah.
6. Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan  wilayah  administrasi  kampung  letak  tanah  dan  batas  wilayah administrasi  kampung  serta  tidak  menghilangkan  hak  perorangan  atau masyarakat, badan hukum yang sudah dikuasai diatas tanah tersebut.

## Penyelesaian Perselisihan.
Penyelesaian  perselisihan  batas  kampung  antara  kampung  dalam  satu kecamatan,  maka  diselsaiakan  secara  musyawarah  yang  difasilitasi  oleh Pemerintah  Kecamatan  atau  Camat.  Dan  hal  tersbut  disampaikan  oleh  Kepala Bagian  Pemerintahan  Kabupaten  Kutai  Barat  :  “Didalam  penyelesaian perselisihan  batas  kampung  antara  kampung  dalam  satu  kecamatan  dan  harus diselsaiakan  secara  musyawarah  oleh  keduabelah  pihak  yang  difasilitasi  oleh Pemerintah  Kecamatan  atau  Camat  ,  Kampung  Linggang  Mencelew  selain  batas kampung  juga  merupakan  beberbatasan  dengan  Kampung  Tering  yang  secara administrasi  perbatasan  antar  kedua  kecamatan  Linggang  Bigung  dengan Kecamatan Tering”.( Wawancara dengan bapak Misran Effendi, 20  April 2012)
Dan hal  yang senada juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Penataan Wilayah  Tata  Batas    yaitu  bapak  Kristian  :  “Penyelesaian  perselisihan  batas kampung  antara  kampung  dalam  satu  kecamatan  dan  harus  selaui  diselsaiakan secara  musyawarah  oleh  keduabelah  pihak  yang  difasilitasi  oleh  Camat,  tetapi tetap  pada  aturan  yang  berlaku  mengingat  Kampung  Linggang  Mencelew  selain batas  kampung  juga  merupakan  perbatasan  antar  kedua  kecamatan,  secara peraturan  yang  berlaku  didalam  memfasilitasi  penataan  tata  batas  tersebut  tetap mengacu kepada kesepakatan-kesepakatan secara tertulis dan mengutamakan asas kekeluargaan”.( Wawancara  Bapak Kristian, 20  April 2012)
Penyelsaian  perselisihan  tersebut  tidak  terlalu  fatal  maka  secara musyawarah akan dilakukan oleh Pemerintah Kampung serta Unsur Pemerintahan kampung  lainya  seperti  Lembaga  Adat  dan  Badan  Permusyawaratan  Kampung (BPK)  Tetapi  didalam  penyelsaian  perselisihan  tersebut  tidak  dapat  diselsaiakan maka  pemerintah  kampung  akan  menyerahkan  ke  pemerintah  kecamatan,  hal tersebut  disampaikan  oleh  Kepala  Kampung  Linggang  Mencelew  :  “Jika  dari Penyelsaian  perselisihan  tidak  terlalu  fatal  maka  secara  musyawarah  akan dilakukan  oleh  Pemerintah  Kampung  serta  Unsur  Pemerintahan  kampung  lainya seperti  Lembaga  Adat  dan  Badan  Permusyawaratan  Kampung  (BPK)  Tetapi didalam  penyelsaian  perselisihan  tersebut  tidak  dapat  diselsaiakan  maka
pemerintah kampung akan menyerahkan ke pemerintah kecamatan, supaya dapat diselaikan”. (Wawancara dengan Bapak Yuvenalis Meje, 20 April 2012.
Apabila  permasalahan  perselisihan  tersebut  tidak  dapat  diselsaikan  dan tidak tercapai  maka penyelsaian perselisihan tersebut  ditetapkan oleh Bupati dan keputusanya  bersifat  final  dan  sah  secara  hukum,  tatpi  mengacu  pada  dasar hukum,  dokumen,  dan  data  lapangan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Serta segera  setelah  keputusan  Bupati  tersebut  maka  segala  perkara  dan  perselisihan yang terjadi dianggap selsai dan final tanpa ada gugatan dari pihak manapun.

## Pembinaan dan Pengawasan
Pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  penetapan  dan  penegasan  batas  kampung dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Dan hal tersebut disampaikan oleh  Kepala  Sub  Bagian  Penataan  Wilayah  Tata  Batas    Pemerintah  Kabupaten Kutai Barat : “Pembinaan dan pengawasan dilakukan melaui pemberian pedoman umum,  bimbingan,  pelatihan,  dan  supervisi  yang  akan  dilaksanakan  oleh  tim penegasan batas daerah kabupaten Kutai Barat”. ( Wawancara  Bapak Kristian, 21 April 2012).
Didalam  menjalakan  pembinaan  dan  pengawasan  dilakukan  melaui pemberian  pedoman  umum,  bimbingan,  pelatihan,  dan  supervisi  seperti  yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Penataan Wilayah Tata Batas  yang dimana akan dilaksanakan oleh tim teknis penegasan batas daerah kabupaten Kutai Barat maka hal tersebut dilakuakan secara terus menerus dan memberikan dampak serta lebih  memudahkan  didalam  menjalakan  tugas  serta  tidak  adanya  perselisihan didalam penetapan dan penegasan batas kampung.

## Faktor  penghambat  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Kutai  Barat  Nomor  04 Tahun 2008
Faktor  penghambat  didalam  menjalakan  Kebijakan  Bupati  Terhadap Perauran  Bupati  Kabupaten  Kutai    Barat  Nomor  04  Tahun  2008  Tentang Penetapan  Dan  Penegasan  Batas  Kampung  Di    Kampung  Linggang  Mencelew Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat yaitu;
a. Kurangnya pemahaman masyarakat didalam peraturan pertanahan dan tenatang batas kampung, serta sosialisasi perda no 4 tahun   2008
b. Kerbedaan penafsiran/persepsi peta desa
c. Tumpang tindih kepemilikan lahan dan   status   lahan  adat  yang  dimiliki peorangan  bukan  komunal
d. Perebutan sumber daya alam terdapatnya masalah sosial, adat dan budaya
e. Belum  dilaksanakannya  penegasan  batas  kampung  pada  sebagian  besar kampung dan kecamatan
f. Adanya tumpang tindih lahan kepemilikan masyarakat
g. Kurangnya anggaran didalam penegasan batas kampung
h. Kurangnya sarana dan prasana penunjang didalam pelacakan batas kampung
i. Belum maksimalnya target dan sasaran percepatan penegasan batas kampong

## PENUTUP
Impelementasi  Kebijakan  Bupati  Terhadap  Perauran  Bupati  Kabupaten Kutai  Barat  Nomor  04  Tahun  2008  Tentang  Penetapan  Dan  Penegasan  Batas Kampung  Di    Kampung  Linggang  Mencelew  Kecamatan  Linggang  Biguang Kabupaten  Kutai  Barat  sudah  berjalan  dengan  cukup  baik,  didalam penyelenggaran  peraturan  sudah  berjalan  sesuai  dengan  prosedur  paraturan  yang diterapkan kepada masyarakat.
Faktor  Penghambat  Impelementasi  Kebijakan  Bupati  Terhadap  Perauran Bupati  Kabupaten  Kutai  Barat  Nomor  04  Tahun  2008  Tentang  Penetapan  Dan Penegasan  Batas  Kampung  Di    Kampung  Linggang  Mencelew  Kecamatan Linggang  Biguang  Kabupaten  Kutai  Barat  yaitu;  adanya  tumpang  tindih  lahan kepemilikan masyarakat, kurangnya anggaran didalam penegasan batas kampong, kurangnya  sarana  dan  prasana  penunjang  didalam  pelacakan  batas  kampong, belum maksimalnya target dan sasaran percepatan penegasan batas kampung
Dalam  menjalankan  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Kutai  Barat  Nomor  04
Tahun  2008  Tentang  Penetapan  Dan  Penegasan  Batas  Kampung,  maka pemerintah  harus  lebih  terbuka  dan  transparansi  didalam  menyampaikan informasi-informasi untuk program pemerintah, didalam meyelsaikan batas-batas kampung  didalam  menerapakan  Perauran  Bupati  Kabupaten  Kutai  Barat  Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung.
Impelementasi  Kebijakan  Bupati  Terhadap  Perauran  Bupati  Kabupaten Kutai  Barat  Nomor  04  Tahun  2008  Tentang  Penetapan  Dan  Penegasan  Batas Kampung  Di    Kampung  Linggang  Mencelew  Kecamatan  Linggang  Biguang Kabupaten  Kutai  Barat  adalah  dimana  masyarakat  dan  pemerintah  harus  saling berkerja sama didalam meyelsaikan dan penegasan batas antar kampung.
Selanjutnya saran bagi penyelesaian  faktor penghambat tentang  Perauran
Bupati  Kabupaten  Kutai  Barat  Nomor  04  Tahun  2008  Tentang  Penetapan  Dan Penegasan Batas Kampung yaitu diperlukannya pendidikan dan pelatihan aparatur Kampung Linggang Mencelew untuk meningkatkan sumber daya manusianya.
Diperlukan peningkatan biaya untuk melakukan pelacakan batas kampong, sarana  dan  prasana  penunjang  berupa  alat  Gelobal  Position  System  (GPS) dilengkapi,  adanya  batas  waktu  didalam  pencapaian  target  penyelesaian  batas kampung sehingga lebih efisien dan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,  2006.Undang-  Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  tentang  Pemerintahan Daerah. Direjen Pemdes.Jakarta

## Anonim, 2006.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Direjen
Pemdes.Jakarta
Anonim,2006.Peraturan Menteri Dalam Negeri 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.Direjen Pemdes, Jakarta

## Anonim,  2011, Jurnal Berdaya, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Departemen Dalam Negeri,Vol.IX, No.4, Jakarta
Best,  Jhon  W.,  1982 .,  Metedologi  Penelitian  Pendidikan , Terjemahan  Samafiah,
Usaha Nasional, Surabaya..
Brannen,  Julia.  1997. Memandu  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif .  Fakultas Tarbiah IAIN. Antasari. Samarinda
Effendi,S.,1985, Metode Penelitian Survai , LP3ES, Jakarta.
Edward,  G.C.III.  1980.  Implementing  Public  Policy.  Washington  DC: Congressional Quarterly Press.
Gill,Michael  E.  MC.,  1993, Pedoman  Pengembangan  Organisasi ,  Terjemahan Rochmulyati  Hamzah,  Cetakan  III,  PT.    Pustaka  Binaman  Pressindo, Jakarta.
Goggin,  Malcom,  Ann  O’M.  Bowman,  James  P.Lester,  Laurence  J.O’Toole  Jr. 1980.  Impelemtation  Theory  and  Practice  to  Word  administrasi  Third Generation.  London:  administrasi  Division  of  scoot,  Foresman  dan Company.
Grindle, Merilee.S. 1980. Poltics and Policy Implementation Indonesia The Thrid Word. Princeton, New Jersey: Prineton University Press
Hadi.  S.,  1987, Metedologi  Research, Cetakan  XI,  Yayasan  Penerbit  Fakultas Psikologi Universitas  Gajah Mada, Yogyakarta.
Hadayaningrat,  S.,1985, Pengantar  Ilmu  Administrasi  Dan  Manajemen ,  Cetakan III, Gunung Agung, Jakarta.
Juliartha,  Edward.  2009. Model  Implementasi  Kebijakan  Publik .  Trio  Rimba Persada,
Jakarta Kartono, K., 1983, Pengantar Metodologi Research Sosial, Alumni, Bandung.
Kridawati S., 2011, Realitas Kebijakan Publik , Malang
Keban, Yermias T. 2004, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta; Gava media
Medenhall, W. Richard L. O., 1971, Elementary Survay Sampling, Duxtury Press A. Devision of Wardswroth,  Phublishing Company Inc, Delmont
Miles, Matthew B. dan  A. Michel Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif . Cetakan I. UI-Press. Jakarta.
Moleong.  ,  Lexy.  1990. Metode  Penelitian  Kualitatif . Remaja  Rosdakarya.
Bandung.
Nawawi,  Hadari.  1989. Metode  Penelitian  Bidang  Sosial .  Gajah  Mada  Press. Yogyakarta.
Ndara, T., 1985, Research Teori Metodologi Administrasi, Bina Aksara, Jakarta.
Nasution, S, 1996. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif . Tarsito, Bandung.
Putrawan,  I.M.,  1990, Pengujian  Hipotesis  Dalam  Penelitian-Penelitian  Sosial , Cetakan I, Penerbit  Rineka  Cipta. Jakarta.
Ranupandoyo, H. dan Husman. 1993 . Manajemen Personalia . BPFE. Yogyakarta.
Raxavieh,  1991 Qualification  Reseach  Method , Prentice  Hall  of  India  Privat Limited, New York.
Sugiyono,  2009,  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D,Alfabed, Bandung
Siagian S, P., 1994, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi I, Cetakan II, Bumi Aksara. Jakarta.
Singarimbun, M. Effendi S., 1992, Metode Penelitian Survai, LP3ES, Jakarta.
Siswanto, Bedjo. 1987. Manajemen Tenaga Kerja . Sinar Baru. Bandung.
Soedjadi,  FX.,  1992, Organization  And  Methods,  Penunjang  Berhasilnya Proses Manajemen, Haji  Masagung,  Jakarta.
Steers,  R,  M.,  1985, Efektivitas  Organisasi, Cetakan  II,  Penerbit  Erlangga, Jakarta.
Surachmad, W., 1978, Pengantar Metode Ilmiah, Tarsito,  Bandung.
Terry,  G.  R.,  1981, Azas-azas  Manajemen, Terjemahan  Winar  di,  Alumni,
Bandung.
Thoha,  Miftah,  1993. Perspektif  Perilaku  Organisasi  :  Konsep  Dasar  dan Aplikasinya , Rajawali, Jakarta.
Winardi,    1990.  Azas-Azas  Manajemen ,  Diterjemahkan  Winardi.  Alumni. Bandung
Dokumen Perundang-undangan Undang-undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Permendagri Nomor 27 Tahun 2006, mengenai penetapan & penegasan batas desa Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2008, penetapan batas kampung Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa