## KAJIAN MENGENAI PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA DITINJAU DARI PEMAHAMAN HUKUM SANTRI (Studi Yuridis Sosiologis di Pondok Pesantren Al-Asyhar Batealit)
Mayadina Rohmi Musfiroh, Muhammad Idkholus Surur
Unisnu Jepara mayadinar79@unisnu.ac.id, 151410000470@unisnu.ac.id

## Abstract
This  research  is  motivated  by  imbalances  about  sirri  marriage  or  the importance of marriage registration in the common community. The focus of this research is (1) What is the conception of marriage in Indonesia? ? This  study  uses  a  qualitative  method  that  aims  to  explore  or  build  a proposition or explain the meaning behind reality.
This  study  concludes  that  the  results  of  the  researchers  obtained  from  a sample that the researchers took from the students of the Al-Asyhar Islamic Boarding  School  about  the  registration  of  marriage  are  categorized  into two,  namely  mandatory  muthlak  without  reason  or  exception  and  the  law can change in special circumstances.
Researchers  suggest  that  further  research  is  needed  to  be  the  object  of research so that the research results obtained will be more diverse.

## Keywords
Understanding  of  santri law,  marriage  records,  al- asyhar  Islamic  boarding school.
Pemahaman hukum santri, pencatatan perkawinan, pondok pesantren al-asyhar.

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  ketimpangan-ketimpangan tentang  nikah  sirri  atau  pentingnya  pencatatan  perkawinan  di masyarakat  awam,  Fokus  penelitian  ini  adalah  (1)  Bagaimana konsepsi perkawinan di Indonesia ?, dan (2) Bagaimana pemahaman hukum  santri  Pondok  Pesantren  Al-Asyhar  tentang  pencatatan perkawinan di Indonesia ?.
Penelitian ini menggungakan metode Kualitatif yang bertujuan untuk menggali  atau  membangun  suatu  proposisi  atau  menjelaskan  makna di balik realita.
Penelitian  ini  menyimpulkan  hasil  peneliti  dapatkan  dari  sample yang  peneliti  ambil  dari  santri  Pondok  Pesantren  Al-Asyhar  tentang pencatatan  perkawinan  dikategorikan  menjadi  dua,  yaitu  wajib muthlak  tanpa  alasan  atau  pengecualian  dan  hukum  bisa  berubah dalam keadaan khusus.
Peneliti  menyarankan  bahwa  perlunya  penelitian  lebih  lanjut  yang menjadi  obyek  penelitian  sehingga  hasil  penelitian  yang  didapatkan akan semakin beragam.

## Pendahuluan
Dalam  hukum  Islam,  kata  perkawinan dikenal  dengan  istilah nikah .  Menurut  ajaran Islam  melangsungkan  pernikahan  berarti melaksanakan  ibadah.  Melakukan  perbuatan ibadah  berarti  juga  melaksanakan  ajaran agama.  “Barangsiapa  yang  kawin  berarti  ia telah melaksanakan setengah (ajaran) agamanya,  yang  setengah  lagi,  hendak  ia taqwa kepada  Allah”  demkian sunnah qauliyah (sunnah  dalam  bentuk  perkataan) Rasulullah.  Rasulullah  memerintahkan  orang- orang  yang  telah  mempunyai  kesanggupan, kawin, hidup berumah tangga karena perkawinan akan memeliharanya dari (melakukan)  perbuatan  yang  dilarang  Allah. Bahwa  agama  Islam  menganjurkan  bahkan mewajibkan seseorang (kalau sudah memenuhi illat atau  alasanya)  untuk  kawin  dapat  dibaca dalam  al-Quran  dan  salam  Sunnah  Rasulullah yang  kini  terekam  dengan  baik  dalam  kitab- kitab hadis. Tujuanya jelas agar manusia dapat melanjutkan  keturunan,  membina mawaddah warahmah cinta kasih sayang dalam kehidupan keluarga (Ali, 2002:3).
Sebagai  umat  yang  beragama,  manusia dituntut untuk menjalani hidup seraya menjalankan  apa  yang  telah  di syari’at kan dalam  agama.  Perkawinan  selain  sebagai sunnah Rasulullah  SAW,  juga  merupakan suatu  gerbang  menuju  kehidupan  yang  lebih tinggi  levelnya.  Perkawinan  erat  kaitannya dengan hubungan individu dan sosial, dan juga perkawinan berperan penting dalam membentuk  peradaban.  Dengan  perkawinan yang  sah,  antara  laki-laki  dan  perempuan menjadi  terhormat  dalam  menjalani  hidup bersama  sebagai  suami  istri,  karena  pada hakikatnya  perkawinan  dapat  menghalalkan segala apa yang diharamkan sebelum menikah, termasuk  dalam  menjalani  pergaulan  menjadi terhormat,  yakni  pergaulan  hidup  berumah tangga  dalam  suasana  damai,  tenteram,  di sertai rasa kasih-sayang.
Dalam  perspektif  fikih  ada  beberapa analisis  yang  dapat  dikemukakan  mengapa pencatatan  perkawinan  tidak  diberi  pehatian yang  serius  oleh  fikih  walaupun  ada  ayat  al- Qur‟an  yang  menganjurkan  untuk  mencatat segala  bentuk  transaksi  muamalah.  Pertama, larangan  untuk  menulis  sesuatu  selain  al- Qur‟an.  Akibatnya  kultur  tulis  tidak  begitu berkembang  dibanding  dengan  kultur  hafalan (oral).  Kedua,  kelanjutan  yang  pertama,  maka mereka sangat menganjurkan hafalan (ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa  perkawinan  bukanlah  hal  yang  sulit untuk  dilakukan.  Ketiga,  tradisi walimat  al- ‘urusy walaupun  dengan  seekor  kambing merupakan  saksi  disamping  saksi  syar‟i tentang  sebuah  perkawinan.  Keempat,  ada kesan  pekawinan  yang  berlangsung  pada masa-masa  awal  Islam  belum  terjadi  antar wilayah  negara  yang  berbeda.  Biasanya perkawinan  pada  masa  itu  berlangsung  di mana calon suami dan calon istri berada dalam suatu  wiayah  yang  sama.  Sehingga  alat  bukti kawin  selain  saksi  belum  dibutuhkan.  Dengan alasan-alasan  yang  telah  disebut  di  atas, dapatlah dikatakan bahwa pecatatan perkawinan  belum  dipandang  sebagai  sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.
Sejalan  dengan  perkembangan  zaman dengan  dinamika  yang  terus  berubah  maka banyak  sekali  perubahan-perubahan  yang terjadi.  Pergeseran  kultur  lisan  (oral)  kepada kultur  tulis  sebagai  ciri  masyarakat  modern, menuntut dijadikanya akta, surat sebagai surat autentik.  Saksi  hidup  tak  bisa  lagi  diandalkan tidak  saja  karena  bisa  hilang  dengan  sebab kematian,  manusia  dapat  mengalami  kelupaan dan  kesilapan.  Atas  dasar  ini  diperlukan sebuah  bukti  yang  abadi  itulah  yang  disebut dengan akta (Nuruddin, 2004:120-121).
Pada  masa  awal  Islam  terlihat  pencatatan perkawinan  belum  dibutuhkan  sebagai  alat bukti  yang  autentik.  Meskipun  begitu,  pada
masa  awal  Islam  sudah  ada  tradisi i`lan al nikah (mengumumkan  suatu  perkawinan  di tengah masyarakat setempat). Menurut pendapat yang  kuat, i`lan al nikah merupakan salah  satu  syarat  sahnya  aqad  nikah.  Artinya, pernikahan tersebut tidak sah apabila pernikahan tidak diumumkan, bahkan menurut pendapat  sebagian  ulama,  yang  membedakan antara pernikahan dan perzinaan adalah bahwa pernikahan  diumumkan  sedangkan  perzinaan tidak diumumkan (Dian, 2011 hal:54).
Hal  yang  ingin  peneliti  lakukan  dengan memilih  objek  penelitian  di  pesantren  adalah karena  selama  ini,  studi  kritis  terhadap  kajian hukum  Islam  di  kalangan  pesantren  lebih banyak  mengambil  objek  kajian  di  Lajnah Bahtsul  Masailnya,  sedangkan  pesantren sebagai  cikal  bakal  tempat  pengkaderan  ahli fikih . Dan lembaga inilah yang harus dijadikan tempat  pijakan  pertama  ketika  akan  mengurai jaring-jaring  epistimologi  dan  metodologi hukum  Islam,  karena  pesantren  adalah  sentra pertama pembentukan pola pikir dan penerapan  metodologi  khasnya.  Oleh  karena itu,  dengan  mengkaji  lebih  dekat  fenomena kajian  hukum  Islam  di  pesantren  dan  semua faktor  pengaruhnya  ( variable  dependent ) diharapkan dapat menyingkap segi-segi spesifiknya, sehingga dapat diketahui dinamika  yang  sesungguhnya  yang  terjadi. Pesantren merupakan institusi yang tidak dapat ditinggalkan. Meskipun pada awalnya pesantren  masih  menjadi  subtopik  atau  topik pelengkap  dalam  beberapa  kajian  ilmiah (Mughits, 2008:6-7).
Hal  ini  yang  menjadikan  peneliti  lakukan untuk  lebih  menelusuri  lebih  dalam  tentang persamaan atau perbedaan pemahaman hukum  santri  dari  fikih  klasik  maupun  salaf dengan  hukum  positif  di  Indonesia,  dalam  hal ini  adalah  penelitian  mengambil  sampel pesantren  di  pondok  pesantren  Al-Asyhar Batealit.
METODE
Pada dasarnya penelitian ini merupakan  penelitian  kualitatif,  penelitian yang menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk  menggali  atau  membangun  suatu proposisi  atau  menjelaskan  makna  di  balik relita.  Peneliti  berpijak  dari  realita  atau peristiwa  yang  berlangsung  di  lapangan. Adapun  pendekatan  yang  dipakai  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis sosiologis yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan  yang  berlaku  kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang  terjadi  dalam  masyarakat  dalam  hal  ini yaitu  santri  pondok  pesantren  Al-Asyhar Batealit.
Dalam    penelitian  yang  dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif karena dalam  pelaksanaannya  meliputi  analisis,  data dan  interpretasi  tentang  arti  dan  data  yang diperoleh.  Penelitian  deskriptif  merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau  hubungan  yang  ada,  pendapat  yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat  atau  efek  yang  terjadi,  atau  tentang kecenderungan  yang  tengah  berlangsung. Fenomena  disajikan  secara  apa  adanya  hasil penelitiannya  diuraikan  secara  jelas  oleh karena  itu  penelitian  ini  tidak  adanya  suatu hipotesis tetapi adalah pertanyaan penelitian.

## PENCATATAN NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (SANTRI)
Pada  dasarnya,  konsep  pencatatan  nikah merupakan  suatu  bentuk  pembaruan  yang dilakukan  dalam  bidang  hukum  keluarga Islam.  Hal  ini  disebabkan  oleh  tidak diungkapnya  keharusan  pencatatan  nikah  di dalam al Qur‟an dan sunnah. Atas dasar inilah, para  ulama  fikih  juga  tidak  memberikan perhatian serius terhadap pencatatan nikah.
Ada  beberapa  hal  yang  dianggap  sebagai faktor  penyebab  pencatatan  nikah  luput  dari perhatian  para  ulama  pada  masa  awal  Islam. Pertama,  adanya  larangan  dari  Rasulullah
untuk  menulis  sesuatu  selain  al-Qur‟an. Tujuannya  untuk  mencegah  tercampurnya  al Qur‟an  dari  yang  lain.  Akibatnya,  kultur  tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur  hafalan.  Kedua,  sebagai  kelanjutan  dari yang  pertama,  mereka  sangat  mengandalkan ingatan  (hafalan).  Agaknya  mengingat  suatu peristiwa  nikah  bukanlah  hal  yang  sulit  untuk dilakukan.  Ketiga,  tradisi walimah  al  urusy yang  dilakukan  dianggap  telah  menjadi  saksi, di  samping  saksi  syar‟i  tentang  suatu pernikahan (Nuruddin dan Tarigan, 2004:121).
Dengan  demikian,  terlihat  bahwa  pada masa awal Islam, pencatatan nikah sebagai alat bukti  yang  otentik  belum  lagi  dibutuhkan. Walaupun  pencatatan  nikah  belum  dilakukan pada  masa  itu,  namun,  spirit  dan  substansi yang ingin dicapai dari pencatatan nikah telah dimanifestasikan,  meskipun  dalam  bentuk yang  lebih  sederhana.  Pencatatan  nikah  yang dilakukan saat ini harus dilihat sebagai bentuk baru  cara  mengumumkan  pernikahan  ( i’lan al nikah ). Lebih jauh lagi, menurutnya, pencatatan  nikah  ini  dianggap  lebih  maslahat terutama  bagi  perempuan  dan  anak-anak. Namun  sesungguhnya  pencatatan  nikah  itu banyak  kegunaannya  bagi  kedua  belah  pihak yang  melaksanakan  pernikahan  baik  dalam kehidupan  pribadi  maupun  dalam  hidup bermasyarakat (Soemiyati, 1999:66).
Berdasarkan hal-hal tersebut maka berdasarkan pertimbangan maslahah mursalah dalam  hukum  Islam,  pencatatan  nikah  adalah suatu  perbuatan  yang  harus  dilaksanakan. Maslahah  mursalah  sendiri  ialah  menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan  sama  sekali  di  dalam  al-Qur‟an atau Sunnah Rasul atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena dalam kenyataannya  pencatatan  nikah  lebih  banyak mendatangkan  kebaikan  daripada  kerusakan dalam hidup bermasyarakat, maka melaksanakan  pencatatan  nikah  adalah  suatu
keharusan  bagi  mereka  yang  beragama  Islam (Soemiyati, 1999:66).
Setiap  aturan  dibuat  tentu  untuk  tujuan yang  baik  dalam  hal  ini  pencatatan  nikah melihat  dari  akibat  terjadinya  peristiwa  nikah baik dalam hal pengakuan terhadap anak yang telah  dilahirkan  secara  hukum  (legal)  begitu pula  tentang  masalah  waris.  Pencatatan  nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan  dalam  masyarakat.  Ini  merupakan suatu  upaya  yang  diatur  melalui  perundang- undangan,  untuk  melindungi  martabat  dan kesucian  ( mithaqan  ghalidhan )  pernikahan, dan  lebih  khusus  lagi  untuk  melindungi perempuan  dan  anak-anak  dalam  kehidupan rumah tangga.

## PEMBAHASAN
Analisis  terhadap  Pemahaman  Hukum Santri Pondok Pesantren Al-Asyhar tentang Pencatatan Perkawinan di Indonesia
Pencatatan  perkawinan  bertujuan  untuk mewujudkan  ketertiban  perkawinan  dalam masyarakat.  Hal  ini  sebagaimana  yang  telah diatur dalam undang-undang, untuk melindungi  masyarakat  dari  ketidak  jelasan suatu  pernikahan  di  mata  hukum  dan  juga bertujuan  untuk  kemaslahatan  masyarakat  itu sendiri.  Suatu  pernikahan  yang  dicatatkan sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  juga untuk  melindungi  martabat  serta  kesucian dalam  sebuah ikatan  pernikahan  yang  sah  dan didaftarkan kehidupan berumah tangga.
Melalui  pencatatan  perkawinan  yang dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan  oleh  pengawai  KUA,  yang masing-masing suami istri mendapatkan salinannya,  apabila  terjadi  perselisihan  atau percekcokan  di antara  mereka,  atau  salah  satu tidak  bertanggung  jawab,  maka  yang  lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.  Karena  dengan  akta  tersebut, suami  istri  memiliki  bukti  otentik  atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.
Pencatatan  pernikahan  menurut  Choirul Anam  hukumnya  wajib  karena  sesuai  dengan maqashidu al-Syari’ah dan ada unsur mashlahatu  al-‘amah di  dalamnya.  Kedua teori  tersebut  sudah  ada  dalam  Islam,  bahkan menjadi  landasan  hukum  Islam.  Hanya  saja beliau aplikasikan dalam menghukumi pencatatan  pernikahan  sehingga  muncullah hukum  wajib.  Ini  juga  berlaku  pada  hukum negara tentang pencatatan pernikahan. Dengan pandangan  beliau  inilah,  maka  penulis memasukkan dalam kategori normatif agamis.
Hadi  Sutikno  memandang  bahwa  kondisi sosial dahulu dengan sekarang sangat berbeda. Pada  zaman  Imam  Madzhab  pencatatan pernikahan  tidak  diatur  karena  kondisi  teknis pelaksanaannya  yang  berat.  Di  samping  itu, mobilitas manusia masih rendah, jika dipaksakan  akan  menimbulkan  madlarat  dan kecil mashlahah -nya.  Sekarang  kondisi  yang ada  sebaliknya,  secara  teknis  pencatatan pernikahan mudah dilaksanakan dan mobilitas manusia yang tinggi, misalnya sekarang ada di Jakarta  bisa jadi  besok  sudah  ada  di  Surabaya atau  Bali.  Fenomena  ini  menjadikan  urgen pencatatan  pernikahan.  Saat  undang-undang negara tentang pernikahan di buat, kondisinyapun  masih  tidak  seperti  sekarang, seandainya  dibuat  sekarang,  maka  akan tercantum  jelas  bahwa  pencatatan  pernikahan hukumnya adalah wajib. Dari argument beliau inilah maka penulis mengkategorikan normatif sosiologis agamis.
Dasar  hukum  berbeda  disampaikan  oleh Nur  Arif.  Menurut  dia  setiap  muslim  wajib mentaati  aturan  negara  sepanjang  tidak  ada unsur  maksiat.  Ketika  pencatatan  pernikahan disebut  dalam  undang-undang  negara,  maka mentaatinya  adalah  wajib.  Jadi  kewajiban pencatatan  pernikahan  dikarenakan  adanya kewajiban  mentaati  negara.  Menurut  penulis jelas bahwa argument beliau termasuk kategori normatif nasionalis.
Argumen  Arif  Budihargo  tidak  berbeda jauh dengan argument Abdur Rozaq dan Hadi
Sutikno.  Di  samping  analisa  sosio  historis, beliau  menambahkan  adanya  dua  fungsi pencatatan  pernikahan,  yaitu  fungsi  preventif dan  refresif,  ini  sangat  sesuai  dengan  tujuan dari  hukum  agama  dan  negara.  Penulis mengkategorikan  argument  beliau  kepada normatif sosiologis agamis.
Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian, dapat  diambil  benang  merah  bahwa  hukum pencatatan  pernikahan  adalah  wajib.  Hanya saja  hukum  wajib  ini  perlu  penguraian  lebih lanjut,  baik  yang  berkenaan  dengan  jenis kewajibannya maupun yang melatar belakangi munculnya  hukum  wajib  tersebut.  Hukum wajib yang diutarakan para informan ada yang wajib muthlak (tanpa pengecualian) atau tanpa pengecualian,  ada  yang  menghukumi  wajib dengan  pengecualiyan  pada  kondisi  tertentu ( istitsnsiyah )  dan  ada  yang  memasukkan sebagai  syarat  sahnya  pernikahan.  Yang melatar  belakangi  hukum  wajib  tersebut  ada yang  karena  berpegangan  pada  ketentuan kewajiban  taat  pada  pemerintah  dan  ada  yang dengan memakai dalil hukum syar’i .
Wajib dalam hukum Islam berarti sesuatu yang  diperintah  oleh  syari‟  (Allah  SWT  dan Rasul-Nya)  dalam  bentuk  keharusan  kepada orang  mukallaf  untuk  mengerjakan  suatu pekerjaan. Tetapi dalam melaksanakan kewajiban  ada  konsep  rukhshah. Rukhshah berarti  Hukum  keringanan  yang  disyari‟atkan Allah  SWT  terhadap  orang-orang  mukallaf karena kondisi tertentu yang menuntut adanya keringanan  tersebut. Rukhshah bisa  berbentuk kebolehan  meninggalkan  hukum  wajib  karena udzur  yang  menjadikan  kesulitan  ( masyaqah ) melaksanakan  hukum  wajib  tersebut  (Khalaf, t.th:105).
Menurut  Imam  al-Syathibi,  kesukaran ( masyaqah ) dalam pengertian umum mengandung  dua  bentuk  makna  kesukaran, yaitu kesukaran yang mampu diatasi dan yang tidak  mampu  diatasi.  Pembebanan  hukum yang  disertai  kesukaran  di  luar  kemampuan subjek  hukum  adalah  bentuk  taklif  yang  tidak
dapat  direalisasikan,  bentuk  ini  mustahil  dan tidak  mungkin  ada  dalam  syari‟at.  Bentuk kesukaran  yang  dapat  diatasi  subjek  hukum juga  tidak  akan  dibebankan  oleh al-Syari’ kepada manusia, apabila kesukaran tersebut di luar  kebiasaan  dalam  aktivitas  sehari-hari. Menurut  al-Syatibi  jika  kesukaran  sudah menjadi kebiasaan, maka ia bukan lagi sebuah kesukaran  dan  tidak  dianggap  sebagai  bentuk kesukaran  secara  syar‟i.  Bentuk  kesukaran tersebut  bersifat  alamiah  dan  sesuai  hukum alam  dan  tidak  menghalangi  pada  umumnya suatu tindakan (al-Syathibi, 1997:80-81).
Perbedaan  pandangan  para  santri  Pondok Pesantren al-Asyhar tentang tingkat kewajiban pencatatan  pernikahan  dilandasi  oleh  ada  dan tidaknya masyaqah dalam pencatatan pernikahan.  Mereka  yang  menghukumi  wajib muthlak  menganggap  tidak  ada  masyaqah sama  sekali  dalam  pencatatan  pernikahan sehingga  tidak  ada rukhshah di  dalamnya.
Berbeda  dengan  pendapat  yang  menyatakan wajib  dengan  catatan  ada  pengecualian  dalam kondisi tertentu, dilatar belakangi bahwa pada kondisi  tertentu  bisa  diberlakukan  rukhshah karena adanya masyaqah .
Informan  yang  menghukumi  pencatatan pernikahan  sebagai  syarat  sahnya  pernikahan, maka  perlu  dibahas  dahulu  tentang  pengertian syarat.  Syarat  dalam  kaidah  hukum  Islam diartikan  sebagai  sesuatu  yang  menentukan ada  atau  tidaknya  suatu  hukum,  keberadaan syarat  menimbulkan  adanya  hukum  dan  tidak terdapatnya  syarat  menimbulkan  tidak  adanya hukum (Khalaf, t.th:118). Dengan memasukkan  pencatatan  pernikahan  sebagai syarat  sahnya  pernikahan,  maka  pernikahan terjadi  dan  dianggap  ada  apabila  dicatatkan, tetapi  apabila  tidak  dicatatkan,  pernikahan  itu dianggap  tidak  ada,  atau  dengan  bahasa  lain tidak sah. Dasar hukum yang dipakai pendapat ini  adalah  dengan  mengqiyaskan  pada  adanya ketentuan  pencatatan  dalam  transaksi  hutang- piutang.  Dasar  qiyas  ini  akan  dibahas  lebih lanjut pada sub bab berikutnya.
Kewajiban  pencatatan  pernikahan,  di samping  karena  alasan  hukum,  ada  juga  yang berpendapat  karena  ada  kewajiban  taat  pada pemerintah,  seperti  yang  disampaikan  oleh Nur  Arif  pada  bab  terdahulu.  Kewajiban mentaati  pemerintah  termaktub  dalan  firman Allah SWT dalam surah al-Nisa‟ ayat 59:
ِرْيَ ْلْٱ ىِن ۟وُأَو َلىُسَّرنٱ ۟اىُعيِطَأَو َ َّللَّٱ ۟اىُعيِطَأ ۟آَٰىَُُياَء  ٍَيِذَّنٱ اَهُّيَأَٰٓ َي ْىُتُُك ٌِإ ِلىُسَّرنٱَو ِ َّللَّٱ ىَنِإ ُِوُّدُرَف ٍءْىَش ىِف ْىُتْعَس ََُت ٌِإَف ۖ ْىُكُِي لًاييِوْأَت  ٍَُ ْ َأَو رٌرْيَا َ ِن  َ   ۚ ِرِااَءْلٱ ِوْىَيْنٱَو ِ َّللَّ ِ   ٌَىُُِيْ ُت
“Hai orang-orang yang beriman, ta‟atilah Allah dan ta‟atilah Rasul (-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur‟an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. al-Nisã‟:59)
Bentuk  Ketaatan  kepada  pemerintah adalah  melaksanakan  aturan  yang  dibuat  oleh mereka. Kalau taat pada pemerintah itu wajib, maka  melaksanakan  pencatatan  pernikahan juga  wajib  karena  merupakan  undang-undang dari  pemerintah.  Dalil  hukum  yang  lain berkenaan dengan kewajiban pencatatan pernikahan  yang  disampaikan  para  informan berupa  sosio  historis, Maqashidu  al-Syari’ah , unsur Mashlahah dan Madlarat serta  Qiyas. Selanjutnya  peneliti  akan  mengupas  masing- masing  dalil  tersebut  dalam  kaitannya  dengan pencatatan pernikahan.

## 1. Sosio Historis
Di  antara  dalil  hukum  yang dipakai  informan  adalah  tinjauan sosio historis, artinya posisi pencatatan  pernikahan  dahulu  tidak urgen,  tapi  seiring  perkembangan kehidupan  sosial  masyarakat  yang semakin  maju,  maka  pencatatan menjadi  urgen.  Dasar  hukumnya adalah perubahan „ illah hukum. Salah satu  yang  menjadi  dasar  pijakan
dalam  hukum  Islam  adalah  „ illah .
„ Illah dalam makna istilah ushul fiqih diartikan  sebagai  sifat  yang  kongkrit dan  dapat  dipastikan  keberadaannya pada  setiap  pelakunya  dan  menurut sifatnya sejalan dengan tujuan pembentukan  suatu  hukum  yaitu mewujudkan  kemashalahatan  dengan meraih  kemanfaatan  dan  menolak kemadlaratan  dari  umat  manusia (Effendi, 2005:135).
Imam  al-Ghazali  dalam  kitab al-Mustashfa menyebut  „ illah hukum itu  dengan manath  al-hukmi yaitu pautan  hukum.  Selanjutnya  imam  al- Ghazali  menjelaskan  bahwa ‘illah dalam pengertian syara’ adalah panutan hukum atau tambatan hukum dimana syari’ menggantungkan
hukum  dengannya.  Pandangan  al- Ghazali  ini  senada  dengan  apa  yang dikemukakan  oleh  kalangan  pengikut Imam Malik yang juga mendefinisikan ‘illah hukum  sebagai “Pautan  hukum  dimana Syari’ menghubungkan  ketetapan  hukum dengannya.”
Macam-macam ‘illah menurut ulama ushul fiqih ada 3 bagian, yaitu: a. ‘Illah yang ditetapkan oleh syari’ .
b. ‘Illah tersebut  sesuai  dengan tujuan hukum syari’ .
c. ‘Illah yang  tidak  ada  dalam  nash
dan dasar hukum yang lain, tetapi keberadaannya diperkirakan menyampaikan  tujuan  hukum baik dalam mencapai kemashlahatan  maupun  dalam menghindarkan  dari  kerusakan
(Khalaf, t.th:71).
Berdasarkan  pengertian  di  atas, jelas  bahwa  hukum  ada  karena adanya ‘illah .  Perubahan  suatu ‘illah berarti  perubahan  suatu  hukum.
Dalam  kaitan  ini,  Ibnu  Qayyim  al- Jauziyah  (1991:11)  pernah  membuat statemen yang kemudian amat popular  yakni,  Perubahan  fatwa disebabkan karena terjadinya perubahan waktu, tempat dan keadaan. Khalifah  Umar  bin  Khaththab adalah orang yang sering menggunakan ketetapan hukum berdasarkan pertimbangan
mashlahah.  Hal  ini,  bisa  dilihat  dari kebijakan  Umar  bin  Khaththab  yang tidak  menerapkan  hukum  potong tangan bagi pencuri. Kebijakan Umar tersebut  tentu  bertentangan  dengan dhair nash al-Quran yang secara tegas menyatakan  bahwa  hukuman  bagi seorang pencuri adalah potong tangan.  Pertimbangan  Umar  dengan tidak  menerapkan  jenis  hukuman  ini adalah  bahwa  kondisi  masyarakat pada  saat  itu  tidak  memungkinkan diterapkannya  hukum  potong  tangan. Dengan  kata  lain,  mashlahah  yang menjadi  pijakan  ketetapan  hukum menuntut  adanya  jenis  hukuman  lain untuk kondisi yang serba kekurangan.
Kalau  pencatatan  pernikahan zaman  dahulu  tidak  ada,  itu  karena „ illah yang  mengarah  pada  urgensi pencatatan  pernikahan  belum  ada. Menurut Para informan, tidak urgennya pencatatan pernikahan zaman  dahulu  disebabkan  beberapa hal, antara lain:
a. Watak  baik  dan  tanggung  jawab yang  tinggi  melekat  pada  diri orang-orang dahulu.
b. Sulitnya alat tulis.
c. Mobilitas kehidupan yang rendah.
d. Prilaku  migrasi  individual  belum menjadi trend.
e. Sistem administrasi pemerintahan yang sederhana.
Keadaan  ini  berimbas  pada tercapainya  tujuan  hukum.  Ketika pernikahan  tidak  dicatatkan,  sama sekali  tidak  ada  pengaruh  negatif pada  tujuan  pernikahan.  Tidak  ada kemadlaratan  dari  pernikahan  yang tidak dicatatkan. Kalaupun pencatatan pernikahan diwajibkan saat itu, justru mashlahahnya  tidak  signifikan,  di samping akan menimbulkan masyaqah karena  sulitnya  teknis untuk saat itu. Berbeda
dengan zaman
sekarang. Alasan-alasan di atas berbalik  posisinya.  Zaman  sekarang justru  akan  muncul  madlarat  ketika pernikahan  tidak  dicatatkan  dan tujuan  dari  pernikahan  tidak  akan tercapai. Kemashlahatan akan muncul dari kewijiban pencatatan pernikahan.
Menjadi  logis  jika  timbul  kewajiban pencatatan pernikahan dengan perubahan  kondisi  yang  ada.  Jika perubahan  kondisi  tidak  diiringi dengan  perubahan  hukum,  maka tujuan  pernikahan  tidak  akan  bisa terealisasi.
2. Maqashidu al-Syari’ah Sebagian  informan  ada  yang mendasarkan  pendapat  mereka  pada maqashidu  al-Syari’ah .  Pengambilan dasar  ini  dilatar  belakangi  akibat negatif  dari  pernikahan  yang  tidak dicatatkan. Pada akhirnya akan bertentangan  dengan  tujuan  yang ingin  dicapai  hukum  Islam.  Makna Syari‟at adalah hukum yang ditetapkan  oleh  Allah  bagi  hamba- Nya  tentang  urusan  agama,  baik berupa  ibadah  atau  mu‟amalah,  yang
dapat menggerakkan kehidupan manusia (al-Qaradhawi, 2007:12).
Maksud-maksud  syari‟at  adalah tujuan  yang  menjadi  target  teks  dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan  dan  mubah,  untuk  individu, keluarga,  jama‟ah  dan  umat  (al-
Qardhawi, 2007:17). Maksud- maksud,  juga  bisa  disebut  dengan hikmah-hikmah  yang  menjadi  tujuan ditetapkannya  hukum.  Karena  setiap hukum  yang  disyari‟atkan  Allah untuk  hamba-Nya,  pasti  terdapat hikmah,  bisa  diketahui  oleh  orang yang  mengetahuinya,  Karena  Allah suci  untuk  membuat  syari‟at  yang sewenang-wenang, sia-sia, atau kontradiksi  dengan  sebuah  hikmah. Maksud  syari‟at  ini  bukanlah ‘illah yang  disebutkan  oleh  para  ahli  ushul fiqh dalam bab qiyas, dan didefinisikan  dengan  sifat  yang  jelas, tetap, dan seasuai dengan hukum.
Maqashidu  al-Syari’ah dapat diklasifikasikan  kepada  tiga  macam, yaitu: dlaruriyat, hajjiyat, dan tahsiniyat.  Dlaruriyat artinya  sesuatu yang menjadi keniscayaan keberadaannnya  untuk  menegakkan kemashlahatan,  baik  agama  dan dunia.  Seandainya  tidak  ada,  maka rusaklah kemashlahatan dunia, kegiatan  dunia  tidak  bejalan  dengan baik. Dari aspek agama, tidak terlepas siksa  Allah  di  akhirat  dan  berada dalam  kerugian  besar  (al-Syathiby, 1997: 324).
Dlaruriyat ini mencakup masalah  dasar-dasar  ibadah,  adat kebiasaan  dan  mu‟amalat.  Masalah ibadah  dari  aspek  perbuatan  yang harus dilaksananakan untuk memelihara  agama,  seperti  beriman, mengucap  dua  kalimat  syahadah, mendirikan  shalat,  membayar  zakat,
berpuasa  di  bulan  Ramadlan,  berhaji dan  lain  sebagainya.  Yang  termasuk adat  kebiasaan  meliputi  hal-hal  yang dapat memelihara jiwa dan akal, yaitu makan,  minum,  sandang  papan,  dan
lain sebagainya. Dari sudut mu’amalat adalah memelihara keturunan  dan  harta,  termasuk  juga memelihara  jiwa  dan  akal  (al- Syathiby, 1997: 325). Demikian maka dlaruriyat seluruhnya ada lima macam, yaitu:
a. Memelihara agama
b. Memelihara jiwa
c. Memelihara keturunan
d. Memelihara harta
e. Memelihara akal.
Hajjiyat, artinya  sesuatu  yang
sangat diperlukan untuk menghilangkan  kesulitan  yang  dapat membawa  kepada  hilangnya  sesuatu yang  dibutuhkan,  tetapi  tidak  sampai merusak kemashlahatan umum. Hajjiyat ini  berlaku  baik  pada berbagai macam ibadah, adat kebiasan,  mu‟amalat  dan  pada kriminal  atau  jinayat.  Pada  ibadah, umpamanya,  ada  dispensasi  ringan karena  sakit  atau  bermusafir,  boleh meninggalkan  puasa  dan  menjama‟ shalat  dan  memendekkannya.  Pada masalah  adat  kebiasaan,  umpanya pembolehan  berburu,  dan  memakan makanan  yang  halal  dan  bergizi,  dan lain  sebagainya.  Sedangkan  pada mu’amalah seperti melaksanakan transaksi qiradl ,  jual  beli  salam  dan lain-lain. Pada jinayah, seperti hukum sumpah  atas  pembunuhan  berdarah
( qasamah )  dan  kewajiban  membayar diyat pembunuhan  kepada  keluarga pembunuh.
Tahsiniyat adalah  mengambil sesuatu yang lebih baik dari yang baik menurut adat kebiasaan dan menjauhi
hal-hal yang jelek yang tidak diterima oleh akal yang sehat. Atau dalam arti lain, tahsiniyat adalah  apa  yang terhimpun dalam batasan akhlak yang mulia,  baik  dalam  masalah  ibadah, melakukan  berbagai  macam  cara dalam  bersuci,  maupun  dalam  adat kebiasaan,  seperti  adab  makan  dan minum.  Begitu  juga  dalam  hal mu‟amalat,  seperti  dilarang  jual  beli najis  dan  dicegah  membunuh  orang merdeka dengan sebab dia membunuh budak  pada  masalah  jinayah  atau kriminal (al-Syathiby, 1997: 327).
Cara mengetahui maksud Syari’ dalam  menetapkan  syari‟at  menurut Ibn  „Asyur  adalah  dengan  beberapa jalan sebagai berikut:
a. Semata-mata perintah atau larangan yang jelas sejak awalnya;
b. Memperhatikan ‘illah perintah atau larangan, dan;
c. Bagi Syari’ dalam  menetapkan hukum pasti ada maksud-maksud baik  pokok  atau  cabang,  maka ada  yang  sudah  dijelaskan,  ada yang dengan isyarat dan ada pula lewat  penelitian  sampel  pada nash-nash hukum.  Dari  situlah akan dipahami maksud Syari’ (al- Syathiby, 1997: 327).
Dalam  surah al-Rum ayat  21 Allah  SWT  menjelaskan  bagaimana tujuan dari hidup bersama antara laki- laki  dan  wanita  dalam  kehidupan berumah tangga. Allah SWT berfirman:
َمَعَجَو اَهْيَنِإ ۟آَٰىُُُكْ َتِّن الًاج  َوْزَأ ْىُكِ ُفََأ  ٍِّْي ىُكَن َقَهَا  ٌَْأ َٰٓۦِِّت َياَء  ٍِْيَو ٌَوُرَّكَفَتَي ٍوْىَ ِّن ٍ  َياَءَل َ ِن  َ  ىِف  ٌَِّإ  ۚ لًا ًَْ َ َو لًا َّدَىَّي ىُكَُْيَ
“Dan  di  antara  tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan  untukmu  istri-istri dari  jenismu  sendiri,  supaya
kamu  cenderung  dan  merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya  di  antaramu  rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat  tanda-tanda  bagi  kaum yang berpikir.” (QS. al-Rum :21) Dari firman Allah SWT
tersebut,  ada  3  nilai  yang  dapat diambil  yang  seharusnya  diwujudkan dalam  sebuah  keluarga  muslim  yaitu nilai-nilai sakinah,  mawaddah dan rahmah . Ketiganya merupakan kebutuhan dlaruriyat dalam
kehidupan  manusia.  Jika  ketiganya telah terpenuhi, maka akan terpelihara juga maqãshidu  al-Syari’ah di  atas.
Imam  Ghazali  dalam Ihya  Ulumi  al- Din (tth:  25)  menyebutkan  bahwa tujuan pernikahan adalah:
a. Untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
b. Untuk  menyalurkan  sahwat  dan menumpahkan kasih sayang.
c. Untuk  memelihara  diri  dari kejahatan dan kerusakan.
d. Menimbulkan kesungguhan untuk  bertanggungjawab  dalam memenuhi  hak  dan  kewajiban serta memperoleh kekayaan yang halal. e. Untuk membangun rumah
tangga/masyarakat atas dasar cinta dan kasih sayang.
Mewujudkan maqashidu  al- Syari’ah melalui  pernikahan,  dengan terwujudnya  tujuan  pernikahan,  tidak terlepas  dari  proses  dan  tata  cara pelaksanaan  pernikahan  itu  sendiri. Jika  proses  dan  tata  caranya  salah,
maka  mustahil  tujuan  pernikahan  itu dapat terealisasikan. Salah satu bentuk  sarana  untuk  mewujudkan
tujuan  pernikahan  adalah  melalui pencatatan pernikahan.
Pernikahan yang tidak dicatatkan akan berdampak pada tidak adanya  pengakuan  dari  pemerintah dalam  bentuk  tidak  adanya  akte nikah. Ini berakibat pada tidak adanya kekuatan hukum dan tidak terjaminnya hak masing-masing dalam  tata  aturan  negara.  Jika kemudian  hari  terjadi  penceraian, maka  hak  istri  dan  anak  tidak  akan terjamin  karena  tidak  adanya  bukti otentik  dari  pernikahan.  Begitu  juga ketika  ada  yang  meninggal  dunia, maka  hak  waris  masing-masing menjadi  tidak  terjamin  di  hadapan hukum.
Akibat negatif lain yang muncul adalah  posisi  lemah  istri  dan  adanya peluang  suami  untuk  dengan  mudah menceraikan istri, dikarenakan wewenang  talak  ada  pada  suami  dan tanpa akibat hukum yang membebani. Begitu  pula  ketika  akan  berpoligami, dengan  mudah  dapat  suami  lakukan. Ini  akan  berakibat  pada  terancamnya hal-hak  istri  dan  anak.  Beberapa akibat negatif di atas akan memunculkan  terancamnya  agama, jiwa,  keturunan,  harta  dan  akal.  Ini sangat bertentangan dengan maqashidu al-syari’ah . Dengan
demikian, pencatatan pernikahan merupakan  alat  bukti  otentik  yang berakibat  pada  terjaminnya  hak-hak masing-masing  pelaku  di  depan hukum  yang  pada  akhirnya  akan mengantarkan  pada  terealisasikannya tujuan  pernikahan.  Dengan  demikian, maka maqashidu al-Syari’ah menjadi terwujud juga.
3. Unsur Mashlahah dan Madlarat
Mustofa,  Mukhlis  Usman  dan Ahmad Fauzan memandang
pencatatan  pernikahan  wajib  dengan mendasarkan  pada  kemashlahatan yang muncul dari pencatatan
pernikahan  dan  madlarat  yang  timbul akibat  pernikahan  tidak  dicatatkan. Kemashlahatan menurut hukum Islam adalah  tercapainya  tujuan  syari‟ah yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya  5  kebutuhan  primer, yaitu  agama,  jiwa,  akal,  harta,  dan keturunan.
Dampak kemashlahatannya pencatatan  pernikahan  bukan  hanya untuk  kepentingan  kedua  mempelai, tetapi  juga  berdampak  pada  masalah- masalah  sosial  lainnya.  Misalnya ketika  yang  menikah  adalah  seorang Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan pernikahan itu tercatat secara resmi di Kantor  Urusan  Agama  (KUA),  maka dengan  bukti  akte  nikah  dan  kartu keluarga dapat dijadikan syarat untuk menambah tunjangan gajinya perbulan.  Begitu  juga  dalam  masalah perceraian,  ada  beberapa  mashlahah yang dihasilkan dengan adanya pencatatan  perceraian  di  Pengadilan Agama  (PA),  seperti  dengan  adanya akte  nikah  orang  dapat  lebih  mudah melakukan  proses  perceraian  di  PA dibandingkan  dengan  orang  yang nikah  tanpa  dicatatkan,  kemudian juga  hak  anak  yang  timbul  karena perceraian  kedua  orang  tuanya  dapat terjamin  karena  hak  asuh  diputuskan oleh  hakim.  Bagi  duda/janda  yang ingin  melangsungkan  pernikahan  lagi akan mudah prosesnya karena mempunyai bukti akta cerai dari PA.
Pernikahan apabila ditinjau dari
berbagai aspek mengandung beberapa kemashlahatan. Dari segi sosial
bahwa dalam masyarakat, ada penilaian umum orang yang berkeluarga atau yang pernah
berkeluarga  dianggap  mempunyai kedudukan  yang  lebih  dihargai  dari mereka  yang  tidak  nikah  (Thalib, 1986:47-48).
Dari sudut pandang keagamaan, pernikahan merupakan suatu hal yang dipandang suci (sakral) yang dianjurkan  oleh  Quran  dan  Hadits Nabi  Muhammad  SAW.  Pernikahan akan terlihat semakin jelas
eksistensinya  apabila  dilihat  dari aspek hukum yakni pernikahan meruapakn  perbuatan  dan  tingkah laku  subjek  hukum  yang  membawa akibat hukum karena hukum mempunyai  kekuatan  mengikat  bagi subjek  hukum  atau  karena  subjek hukum  terikat  oleh  kekuatan  hukum, dan  percerainnya  di  PA.  Oleh  karena itulah  pernikahan  perlu  dicatat  di KUA.
Hukum  pencatatan  pernikahan di  KUA,  menurut  informan  menjadi wajib karena pencatatan itu mengandung  kemashlahatan  yang sangat  besar  bagi  seseorang  dan apabila tidak dicatatkan akan menimbulkan  mudlarat.  Selain  itu, dengan adanya pencatatan
pernikahan,  sempurnalah  hak  dan kewajiban  akibat  pernikahan.  Tujuan pencatatan  pernikahan  adalah  untuk kepentingan administrasi negara, agar hak-hak  yang timbul dari pernikahan, misalnya  pembuatan  akte  kelahiran, kartu  keluarga,  dan  lain  sebagainya yang  memerlukan  akte  nikah  sebagai bukti  adanya  suatu  pernikahan,  dapat terjamin.  Pernikahan,  perceraian  dan poligami  perlu  diatur  agar  tidak terjadi kesewenang-wenangan.
Sekiranya  pernikahan  itu  tidak dicatat,  maka  dapat  menimbulkan masalah-masalah,  misalnya  apakah sebelum terjadinya pernikahan syarat-
syarat  kedua  mempelai  sudah  sah secara  hukum  atau  ada  halangan-
halangan yang mengharamkan
pernikahan  itu  terjadi,  apakah  kedua mempelai sudah setuju adanya pernikahan  tersebut  atau  karena terpaksa,  atau  ada  hal-hal  lain  yang menyebabkan  pernikahan  itu  tidak sah  karena  kesalahan  penetapan  wali nikah.  Sebab  itu  untuk  menghindari kemadlaratan yang demikian
diperlukan adanya sebuah pencatatan,
padahal kemadlaratan itu harus dihilangkan.  Salah  satu  cara  untuk menghilangkan kemadlaratan itu
adalah dengan adanya peng-
administrasian  pernikahan  melalui pencatatan.
4. Qiyas
Satu-satunya  informan  yang menjadikan  qiyas sebagai  dasar
kewajiban pencatatan pernikahan adalah Solikul Hadi. Beliau mengqiyaskan  pencatatan  pernikahan pada pencatatan dalam hutang- piutang dengan qiyas aulawi . Menurut  ulama  ushul  fiqih  qiyas berarti  menetapkan  hukum  suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya  kepada  suatu kejadian  atau  peristiwa  lain  yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan ‘illah antara kedua kejadian  atau  peristiwa  itu  (Umar, 1985:107).
Dari  pengertian  qiyas  di  atas, dapat  diketahui  bahwa  unsur  pokok ( rukun ) qiyas terdiri dari empat unsur,
yaitu:
a. Al-Ashlu (pokok).
b. Al-Far’u (cabang).
c. Hukum pokok.
d. Al-‘illah.
Dilihat dari segi kekuatan ‘illah
yang terdapat pada far’u , dibandingkan  yang  terdapat  pada ashlu ,  qiyas  dibagi  kepada  tiga macam, yaitu:
a. Qiyas al-Aulawi ,  yaitu  qiyas yang hukum far’u lebih kuat dari pada  hukum ashlu ,  karena ‘illah yang  terdapat  pada far’u lebih kuat dari yang ada pada ashlu . b. Qiyas al-Musawi ,  yaitu  hukum pada far’u sama  kualitasnya dengan  hukum  yang  ada  pada ashlu , karena kualitas ‘illah pada keduanya juga sama.
c. Qiyas al-Adna ,  yaitu ‘illah yang ada  pada far’u lebih  lemah dibandingkan  dengan ‘illah yang ada pada ashlu . (Nasrun, 1995:73)
Untuk menganalisa posisi mengqiyaskan pencatatan pernikahan, maka  terlebih  dulu  perlu  dilihat firman  Allah  SWT  dalam  surah  al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:
ُِىُ ُتْك َف ىلًاًَّ ُّي ٍمَجَأ َٰٓ ىَنِإ ٍٍْيَ ِ  ىُتَُياَ َت اَ ِإ ۟آَٰىَُُياَء  ٍَيِذَّنٱ اَهُّيَأَٰٓ َي
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan,  hendaklah  kamu menuliskannya.” Ulama  menghukumi  sunnah pencatatn hutang-piutang. Yang menjadi ‘illah adalah  agar  tidak terjadi ada pihak-pihak yang dirugikan.  Ketika  berbicara  tentang hutang-piutang, maka tentunya berkenaan  dengan  urusan  financial. Jadi  kerugian  yang  dimaksud  adalah kerugian financial. Dalam pernikahan,  jika  ada  pihak  yang dirugikan, maka kerugian yang
dimaksud tidak hanya bersifat financial  tetapi  bisa  meluas  pada nasib anak, keluarga, hak istri bahkan bisa  mengancam  akidah  pihak-pihak tertentu.
‘Illah pada hukum ashlu berupa kerugian  financial,  sedang ‘illah pencatatan  pernikahan  sebagai far’u lebih  berat  dari ‘illah ashlu .  Secara otomatis  hukum al-far’u lebih  tinggi dari al-Ashlu .  Hukum  pencatatan dalam  hutang-piutang,  sebagai al- Ashlu ,  adalah  sunnah,  maka  hukum dari  pencatatan  pernikahan,  sebagai
al-Far’u adalah wajib.
Qiyas
semacam ini disebut qiyas aulawi .

## KESIMPULAN
Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini maka  penulis  memaparkan  kesimpulan  dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya sebagai berikut:
1. Konsepsi pencatatan perkawinan Islam  di  Indonesia  adalah  bahwa perkawinan  dianggap  sah  tercatat secara  resmi  apabila  akta  perkawinan telah  ditandatangani  oleh  kedua mempelai,  dua  orang  saksi,  pegawai pencatat  dan  bagi  yang  beragama Islam juga wali atau yang mewakilinya
2. Pandangan  hukum  santri  Pondok Pesantren Al-Asyhar tentang pencatatan pernikahan dapat dikategorikan  menjadi  dua,  pertama ada  yang  menghukumi  wajib  mthlak,
artinya kewajiban pencatatan pernikahan  tidak  menerima  alasan atau  pengecualian.  Kedua  ada  yang berpendapat bahwa
kewajiban pencatatan  pernikahan  bisa  berubah dalam  keadaan  khusus.  Bervariasi dalil  yang  dipakai  santri  Pondok Pesantren Al-Asyhar dalam
mendasari  pendapat  mereka.  Ada yang  dengan  analisis  sosio  historis
yang  ditarik  ke  ranah  „ illah hukum, ada  yang  memakai maqashidu  al- Syari’ah , mashlahah , madlarat dan qiyas .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manan. 2006. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta:
Kencana. Abdul Rahman Ghozali. 2010. Fiqih Munakahat . Jakarta:Kencana Prenada Media.
Ad-Dimasyqi,  Ibnu  Kasir.  2000. Tafsir  Ibnu Kasir .  Juz  3,  Bandung:  Sinar  Baru Algensindo.
Ahmad  Rofiq.  2013. Hukum  Perdata  Islam di  Indonesia .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Al-Ghazali. Tt. Ihya ‘Ulumi al-Din. Libanon: Dar al-Fikr.
Ali,  Mohammad  Daud.  2013. Hukum  Islam: Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Ed.  VI, Cet. XIX. Jakarta: Rajawali Pers.
Al-jauziyah,  Ibnu  Qayyim.  1991. I’lam  al- Muwaqqi’in  ‘anrabb  al-‘Alamin .
Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah.
Al-Qaradhawi, Yusuf. 2007. FiqihMaqashidSyari’ah . Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. Al-Syathiby, Abu Ishak. 1997. Al- Muwãfaqãtf ῖ Ushul al-Syar ῖ ’ah.
Beirut Libanon: Daru al-Ma‟rifah.
Amir  Nuruddin,  Azhari  Akmal  Tarigan . 2004. Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia,Studi
Kritis
Perkembangan  Hukum  Islam  dari
Fikih,  UU  No.  1/1974  sampai  KHI. Jakarta:Kencana.
Azzam,  Abdul  Aziz  Muhammad.  2007.
Al_Usroh  wa  Ahkamuha  fi  At- Tasyri’Al-Islamiy. Diterjemahakan oleh  Dr.  H . Abdul  Majid  Khon.
Jakarta:Amzah.
Buingin,  Burhan. Metodologi  Penelitian Kualitatif:  Aktualisasi  Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  2008.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , Edisi  Keempat.  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Djaelani,  Abdul  Qadir.  1994. Peran  Ulama dan  Santri ,  Cet.  I.  Surabaya:  PT Bina Ilmu.
Duray ahmad. 2016. “Pencatatan Perkawinan di  Kantor  Urusan  Agama  (Studi  di Bantargebang kota Bekasi)”, Skripsi ,  UIN  Syarif  Hidayatullah.
Jakarta.
Efendi,  Satria.  2005. Ushul  Fiqih .  Jakarta: Kencana.
Habibillah.  2016.  “Pencatatan  Perkwinan
Menurut Undang-undang Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974 (Studi  Kasus  di  Desa  Seunuddon Kabupaten  Aceh  Utara)”, Skripsi ,
UIN  Ar-raniry  Darussalam.  Banda Aceh.
Islamiyati‟.  “Pencatatan  Pernikahan  Sebagai
Upaya  Penanggulangan  Nikah  Siri dalam Hukum Islam (Analisa Terhadap Metode Penggalian Hukum)”. Jurnal:  MMH ,  Jilid  39,
No.  3,  September  2010  hlm  253- 260.
Khalaf,  Abdu  al-Wahab.Tt. IlmuUshuli  al- Fiqhi , Jakarta: Sa‟adiyah Putra.
M.Anshary  MK.  2010. Hukum  Perkawinan di  Indonesia .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Madjid, Nurcholish. 1997. Bilik-bilik Pesantren; Sebuah potret Perjalanan . Cet. I, Jakarta:
Paramadina.
Makmun,  Moh.  “Efektifitas  Pencatatan
Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang  Kabupaten  Jombang” .
Jurnal:  Hukum  Keluarga  Islam , Vol. 1, No.1, April 2016.
Mardani.  2011. Hukum  Perkawinan  Islam . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Marwin.  2014.  “Pencatatan  Perkawinan  dan
Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan  Konstitusi”. Jurnal:ASAS , Vol.4, No.2, Juli 2014 hlm 98-113.
Moleong.  2014. Metodologi  Penelitian Kualitatif. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
Mughits,  Abdul.  2008. Kritik  Nalar  Fiqh Pesantren ,  Ed.  I,  Cet.  I.  Jakarta:
Kencana.
Mustika,  Dian.  “Pencatatan  Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga  Islam”. Jurnal:  Inovatif , Vol.  4,  No.  5,  September  2011  hlm 52-64.
Neng Djubaidah. 2010. Pencatatan
Perkawinan  &  Perkawinan  Tidak Dicatat:  Menurut  Hukum  Tertulis Di  Indonesia  Dan  Hukum  Islam . Jakarta : Sinar Grafika.
Nur  Fauzi.  2011.  “Kesadaran  Hukum Masyarakat  Cipedak  Kecamatan
Jagakarsa Terhadap Pencatatan
Perkawinan”, Skripsi ,  Universitas
Islam  Negeri  Syarif    Hidayatullah.
Jakarta.
Nuruddin, amir. 2004. Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis
Perkembangan  Hukum  Islam  dari
Fiqih,  UU  No.  1/1974  Sampai  KHI.
Jakarta:PT Kharisma Purta Utama
Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor  11  Tahun  2007  Tentang Pencatatan Nikah.
Samiaji.  2012. Penelitian  Kualitatif:  Dasar- dasar. Jakarta:PT Indeks.
Sayuti  Thalib.  1986. Hukum  Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
Sehabudin.  “Pencatatan  Perkawinan  dalam
Kitab  Fiqih  dan  Undang-undang
Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkwinan (Analisis Persperktif Maqasid  Asy-Syariah)”. Jurnal:  Al-
Mazahib ,  vol.  2,  No.1,  Juni  2014 hlm 45-66.
Shihab, M. Quraish. 2002. Tafsir Al-Misbah ,
Vol 1, Jakarta: Lentera Hati.
Soemiyati.  1999. Hukum  Perkawinan  Islam
dan  Undang-Undang  Perkawinan . Yogyakarta: Liberty Sostroatmojo, Arso. 2004 Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta:PT Bulan Bintang. Su‟udi.  2015.  “Istinbath  Hukum  Mengenai Pencatatan
Nikah”,
Skripsi ,
Universitas  Islam  Nahdlatul  Ulama.
Jepara.
Sudaryono.  2012. Dasar-Dasar  Evaluasi Pembelajaran .  Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Sudijono,  Anas.  2009. Pengantar  Evaluasi Pendidikan . Jakarta: Rajawali Press.
Thohirin. 2013. Metode Penelitian Kualitatif Dalam  Pendidikan  dan  Bimbingan Konseling. Jakarta:Rajawali Pers.
Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2009. Kompilasi
Hukum Islam . Bandung: CV NuansaAulia.
Zuhairi,  Tsanin  A.  2009. Jalan  Terjal  Santri Menjadi Penulis . Surabaya: Muara Progresif.