## Research Article

## Kebebasan Pers, Tanggung Jawab dan Etika Jurnalistik dalam Lingkungan Media Online yang Kompetitif
Hijriani 1* , Muhammad Nadzirin Anshari Nur 2
1 Magister Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara
2 Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo
* hijriani@gmail.com

## ABSTRACT
The freedom of the press is a manifestation of people's sovereignty, so it is important to ensure that the information  presented  is  accurate  and  not  biased.  The  study  aims  to  analyse  the  polemics  of  press freedom  and  the  responsibilities  of  journalists  to  online  media,  as  well  as  journalistic  ethics  in  a competitive  online  media  environment.  This  method  of  research  is  normative  research,  highlighting literature  studies  by  using  descriptive  secondary  legal  materials  and  the  regulatory  approach  and analysis approach. Studies explain that a polemic of the free press can be misused to disseminate false information, mainstream news, or even to spread hate. A pace that is predominant over accuracy can adversely  affect  people's  trust  in  online  media.  Journalists  must  take  responsibility  for  the  effects  of information  and  news  presented  to  the  public,  taking  into  account  the  balance  between  speed  and precision  in  presenting  information.  The  press  board,  which  has  the  authority  to  look  at  ethical  and ethical violations as a moral and ethical basis for journalists to continue carrying out social responsibility through  a  strategy  of  moral  principles,  It  could  be  concluded  that  press  freedom  and  journalists' responsibilities  are  intertwined.  Freedom  that  does  not  compensate  for  responsibility  can  lead  to disinformation  and  manipulation.  Responsible  journalists,  tied  to  morals  and  ethics,  can  strengthen public trust in online media and preserve the continued freedom of the press.
Keywords: Ethics; Responsibility ; Journalism; Online Media

## ABSTRAK
Kebebasan  pers  merupakan  manifestasi  dari  kedaulatan  rakyat  sehingga  penting  untuk  memastikan bahwa  informasi  yang  disampaikan  adalah  akurat  dan  tidak  bias.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  polemik  kebebasan  pers  dan  tanggung  jawab  jurnalis  terhadap  pemberitaan  media online,  serta  etika  jurnalistik  dalam  lingkungan  media  online  yang  kompetitif.  Metode  Penelitian  ini adalah  penelitian  normatif,  menitikberatkan  studi  kepustakaan  dengan  menggunakan  bahan  hukum sekunder yang dianalisis secara deskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  polemik  kebebasan  pers  bisa  disalahgunakan  untuk menyebarkan  informasi  palsu,  berita  tendensius,  atau  bahkan  untuk  menyebarkan  kebencian, kecepatan  yang  diutamakan  daripada  akurasi  dapat  merugikan  kepercayaan  masyarakat  terhadap media  online.  Jurnalis  harus  bertanggung  jawab  atas  segala  dampak  informasi  dan  berita  yang disampaikan kepada publik, mempertimbangkan keseimbangan antara kecepatan dan ketelitian dalam menyajikan informasi. Dewan Pers sebagai lembaga yang berwenang menilai atas pelanggaran kode etik jurnalistik berfungsi sebagai landasan moral dan etika agar jurnalis senantiasa melakukan tindakan tanggung  jawab  sosial  dengan  mengedepankan  strategi  prinsip-prinsip  moral.  Dapat  disimpulkan bahwa  kebebasan  pers  dan  tanggung  jawab  jurnalis  saling  terkait.  Kebebasan  yang  tidak  diimbangi dengan tanggung jawab dapat mengarah pada disinformasi dan manipulasi. Jurnalis yang bertanggung jawab, terikat pada moral dan etika dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap media online dan menjaga keberlanjutan kebebasan pers.
Kata Kunci: Etika; Tanggung Jawab; Jurnalistik; Media Online

## A. PENDAHULUAN
Kebebasan  pers  merupakan  manifestasi dari kedaulatan rakyat, berfungsi sebagai sarana komunikasi massa, penyebar informasi, pembentuk  opini,  dan  berperan  dalam  menjaga ketertiban  global.  Kekuasaan  ini  berasal  dari mekanisme  demokratis  yang  didasarkan  pada prinsip  persamaan  dan  kesederajatan  manusia (Muntoha, 2009). Kebebasan pers menjadi salah satu  tolok  ukur  vital  dalam  mengukur  tingkat demokrasi  suatu  negara.  Di  Indonesia, kebebasan  pers  dijamin  oleh  konstitusi  sebagai hak  yang  fundamental.  Pentingnya  kebebasan pers  sangat  terlihat  dalam  memperkuat  fondasi demokrasi,  di  mana  media  memegang  peran krusial  dalam  menjaga  kekuasaan  yang bertanggung  jawab  dan  mengawasi  kebijakan pemerintah (Arsyad & Nadjib, 2011).
Pada  era  globalisasi  dan  perkembangan teknologi  informasi,  media  online  menjadi  salah satu  sumber  utama  informasi  bagi  masyarakat. Fenomena ini membawa dampak positif sekaligus negatif,  terutama  terkait  dengan  kebebasan  pers dan  tanggung  jawab  jurnalis  (Fadli,  2018). Kebebasan  pers  merupakan  hak  dasar  yang dijamin  oleh  konstitusi  dalam  banyak  negara, termasuk  Indonesia,  sebagai  wujud  dari demokrasi  (Fuqoha,  Firdausi,  &  Sanjaya,  2019). Namun,  seiring  dengan  kemajuan  teknologi, muncul  permasalahan  baru  terkait  dengan bagaimana  media  online  menjalankan  tanggung jawabnya  dalam  memberikan  informasi  yang
akurat,  berimbang,  dan  tidak  merugikan  pihak tertentu (Wibawa, 2020).
Ketidakseimbangan informasi dalam persoalan  kebebasan  pers  dan  tanggung  jawab jurnalis  dalam  pemberitaan  media  online  dapat terjadi  ketika  kebebasan  pers  tidak  diimbangi dengan  tanggung  jawab  jurnalis  dalam menyajikan  informasi  yang  akurat,  berimbang, dan  berdasarkan  fakta  sehingga  menyebabkan pemberitaan  yang  tidak  akurat,  tidak  berimbang, atau  bahkan  menyesatkan.  Media  online seringkali terperangkap dalam ketidakseimbangan  informasi,  di  mana  beberapa pihak dapat memanfaatkannya untuk menyebarkan  berita  palsu  atau  tendensius, menciptakan  ketidakjelasan  dalam  masyarakat dan mengancam integritas kebebasan pers.
Kurangnya  pengawasan  terhadap  media online  juga  dapat  memperparah  permasalahan yang  timbul  akibat  kebebasan  pers  yang  tidak terbatas  (Nur,  2022).  Tidak  adanya  mekanisme yang  jelas  untuk  menyelesaikan  permasalahan yang  timbul  akibat  pemberitaan  media  online yang tidak akurat atau menyesatkan juga menjadi salah  satu  permasalahan  yang  terkait  dengan tema  ini  (Juliswara,  2017).  Selain  itu,  kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memeriksa  kebenaran  informasi  sebelum menyebarkannya  di  media  sosial  juga  dapat memperburuk ketidakseimbangan informasi dalam  persoalan  kebebasan  pers  dan  tanggung jawab  jurnalis  dalam  pemberitaan  media  online (Susanto, 2020).
Kebebasan pers yang tidak terbatas dapat menimbulkan  pemberitaan  yang  tidak  akurat, tidak  berimbang,  atau  bahkan  menyesatkan.  Hal ini  dapat  terjadi  ketika  kebebasan  pers  tidak diimbangi dengan tanggung jawab jurnalis dalam menyajikan  informasi  yang  akurat,  berimbang, dan  berdasarkan  fakta  (Prahassacitta,  2016). Kurangnya  pengawasan  terhadap  media  online juga  dapat  memperparah  permasalahan  yang timbul akibat kebebasan pers yang tidak terbatas. Tidak  adanya  mekanisme  yang  jelas  untuk menyelesaikan  permasalahan  yang  timbul  akibat pemberitaan media online yang tidak akurat atau menyesatkan  juga  menjadi  salah  satu permasalahan  yang  terkait  dengan  tema  ini (Yanuarti, 2024). Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya di media  sosial  juga  dapat  memperburuk ketidakseimbangan  informasi  dalam  persoalan kebebasan  pers  dan  tanggung  jawab  jurnalis dalam  pemberitaan  media  online  (Effendi  et  al., 2023).
Dalam  dunia  media  online,  tekanan  untuk mendapatkan klik dan tayangan bisa mendorong praktik-praktik jurnalistik yang tidak etis (Eddyono, 2020).  Jurnalis  seringkali  menghadapi  dilema antara  kecepatan  dalam  memberikan  informasi dan  kewajiban  untuk  menyajikan  berita  secara akurat  dan  bertanggung  jawab  (Suminar  et  al., 2017).
Permasalahan  dari  penelitian  yang  dikaji adalah:  1)  apakah  yang  menjadi  polemik
kebebasan  pers  dan  tanggung  jawab  jurnalis terhadap  pemberitaan  media  online;  2) Bagaimana  etika  jurnalistik  dapat  diterapkan secara  efektif  dalam  lingkungan  media  online yang kompetitif?.
Kebebasan  pers  adalah  hak  dasar  yang dijamin  oleh  hukum  dan  norma-norma internasional (Sudirman & Utami, 2017), termasuk hak wartawan untuk melaporkan, menyampaikan informasi, dan mengakses sumber-sumber berita tanpa  campur  tangan  atau  hambatan  yang  tidak sah.  Perlindungan  terhadap  wartawan  korban tindak  pidana  harus  dilihat  dalam  konteks kebebasan pers yang luas.
Perlindungan  terhadap  wartawan  korban tindak  pidana  juga  berhubungan  dengan  hak asasi manusia yang meliputi hak atas kehidupan, kebebasan  dari  penyiksaan  atau  perlakuan  yang kejam,  tidak  manusiawi,  atau  merendahkan martabat  manusia,  dan  hak  atas  kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat. Pelanggaran  hak-hak  ini  terjadi  saat  wartawan menjadi korban tindak pidana dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka (Richiyanti, 2021).
Kebebasan informasi adalah prinsip bahwa publik  berhak  mendapatkan  informasi  yang berkaitan  dengan  masalah  publik.  Wartawan memiliki  peran  penting  dalam  memberikan informasi  ini  kepada  masyarakat.  Perlindungan terhadap  wartawan  korban  tindak  pidana memastikan  bahwa  kebebasan  informasi  dijaga dan wartawan dapat melaksanakan tugas mereka
tanpa  takut  menjadi  korban  kekerasan  atau ancaman (Habibie, 2018).
Kriminalisasi  yang  dialami  oleh  para jurnalis  seringkali  dikaitkan  dengan  pasal pencemaran  nama  baik  (defamasi),  ujaran kebencian, hingga pornografi. Pasal-pasal “karet” tersebut  cenderung  bersifat  multitafsir  dan digunakan  untuk  menghindari  kritik  dari  jurnalis (Alhakim,  2022).  Sistem  hukum  harus memberikan  perlindungan  yang  memadai  bagi wartawan  korban  tindak  pidana,  termasuk perlindungan  dalam  penyelidikan,  penuntutan, dan pengadilan. Wartawan harus diberikan akses ke  sistem  peradilan  yang  adil  dan  mendapatkan perlakuan  yang  setara  dengan  korban  tindak pidana lainnya (Paripurna et al., 2021).
Persoalan  kebebasan  pers  dan  tanggung jawab  jurnalis  dalam  pemberitaan  media  online, mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang pers.  Perlindungan  hukum  bagi  pers  dalam melakukan  kegiatan  jurnalistik,  secara  yuridis formal diatur dalam ketentuan berikut:
a. Pasal  28  ayat  (3)  dan  Pasal  28F  UUD  NRI 1945
b. UUD NRI 1945
c. Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat RI Nomor XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia,  pada  Bab  VI  tentang  Hak  atas Kebebasan Informasi, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 40.
Kedua  ketentuan  konstitusi  dan  ketetapan  MPR tersebut, lebih lanjut dijabarkan kedalam UU Pers
yang  menjadi  dasar  hukum  operasional  pers dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya.
d. Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999 tentang  Pers,  Pasal  2,  Pasal  4,  dan  Pasal  8 UU Pers.
Aturan tersebut belum memberikan definisi yang jelas dan batasan yang tegas terkait dengan kebebasan  pers.  Hal  ini  menyebabkan interpretasi yang beragam dan dapat disalahgunakan  untuk  kepentingan  tertentu, begitupun aturan-aturan tersebut cenderung lebih ditujukan  untuk  media  konvensional  dan  belum sepenuhnya  mengakomodasi  tantangan  dan dinamika  media online ,  sehingga  rujukan pengaturannya  menggunakan  undang-undang lain,  misalnya  UU  ITE.  Penelitian  ini  akan menganalisis  polemik  kebebasan  pers  dan tanggung  jawab  jurnalis  terhadap  pemberitaan media  online,  serta  etika  jurnalistik  dalam lingkungan  media  online  yang  kompetitif. Penelitian  lainnya  yang  membahas  topik  serupa pernah dilakukan oleh (Lubis & Koto, 2020), yang fokus  mengkaji  tentang  diskursus  kebenaran berita  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40 tahun  1999  tentang  Pers  dan  Kode  Etik Jurnalistik.  Selanjutnya  penelitian  tentang tanggungjawab  jurnalis  untuk  menyajikan informasi  yang  akurat  dan  berimbang,  serta menjaga  privasi  dan  martabat  individu.  Namun kenyataan menunjukkan bahwa dalam praktiknya, jurnalis sering kali melanggar kode etik jurnalistik dan  tidak  memenuhi  standar  yang  ditetapkan (Khairani  &  Suyanto,  2024).  Penelitian  lainnya
dilakukan oleh Lailatul Maflucha dan Qoni’ah Nur Wijayanti, yang dalam penelitiannya menjelaskan mengenai  transformasi  yang  hadir  di  zaman digital terlihat dalam bentuk format jurnalistik yang memanfaatkan  beragam platform, terlibat pemberian  tautan,  melakukan  penyesuaian,  lalu melibatkan  audiens  untuk  menciptakan  aliran berita  yang  lebih  dinamis . Tantangan  yang dihadapi  oleh  jurnalisme  terletak  pada  adaptasi terhadap perubahan
teknologi
yang
mengharuskan penyampaian informasi yang lebih cepat, namun jurnalisme harus tetap mempertahankan  prinsip-prinsip  etika  jurnalistik (Maflucha & Wijayanti, 2024).
Penelitian internasional yang juga membahas  tentang  topik  serupa  telah  dilakukan oleh Robert Hacket dalam tulisannya menjelaskan  tentang  beberapa  model  demokrasi yang  saling  bersaing,  seperti  liberalisme pasar/elitisme kompetitif, liberalisme ruang publik, dan  demokrasi  radikal,  memiliki  ekspektasi  yang berbeda  terhadap  media  berita.  Namun,  jika diukur  berdasarkan  cita-cita  kebebasan  pers, sistem  berita  di  negara-negara  demokrasi  liberal Barat  yang  dominan,  terutama  AS  dan  Inggris, memiliki  kelemahan  demokrasi  yang  signifikan dalam  kaitannya  dengan  ruang  publik  yang bersifat ”anjing penjaga”, terlepas dari munculnya internet  (Hackett,  2013).  Penelitian  lainnya membahas tentang populis sebagai musuh rakyat dan  kebebasan  pers,  yang  ditulis  oleh  Paul  D. Kenny (Kenny, 2019).
Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian  terdahulu  yang  membahas topik serupa, bisa dikemukakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut.  Penelitian  ini  memiliki  nilai  kebaharuan atau novelty, kerena  dalam  penelitian  ini  akan melengkapi  dan  memberikan  analisis  mengenai etika  jurnalistik  dapat  diterapkan  secara  efektif dalam lingkungan media online yang kompetitif.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini menitikberatkan  pada  studi  kepustakaan  dengan menggunakan  bahan  hukum  sekunder  seperti peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan  Pers,  bahan  hukum  sekunder  dari  riset terdahulu  dan  buku-buku  yang  relevan. Keseluruhan  bahan  hukum  tersebut  dianalisis secara  deskriptif  dan  memberikan  hasil  yang diperoleh terhadap permasalahan dalam penelitian  ini.  Pendekatan  masalah  pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  dan pendekatan analisis ( analytical approach ).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kebebasan  Pers  dan  Tanggung  Jawab Jurnalis  Terhadap  Pemberitaan  Media

## Online
Kebebasan  pers  adalah  nilai  dasar  dalam demokrasi yang menjamin hak masyarakat untuk menerima  informasi  tanpa  hambatan  (Sabela  &
Pritaningtias,  2017).  Media online memberikan platform yang luas bagi pluralitas suara dan opini, memungkinkan  inklusivitas  dalam  ruang  publik digital.  Kecepatan  dan  aksesibilitas  informasi  di media  online  dapat  mempercepat  penyebaran berita dan mendorong partisipasi publik.
Kebebasan pers bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan informasi palsu,  berita  tendensius,  atau  bahkan  untuk menyebarkan  kebencian  (Basuki  &  Setyawan, 2022).  Oleh  karena  itu,  pers  harus  bertanggung jawab  terhadap  publik  terkait  pemberitaan  yang telah  dikeluarkan.  Pers  yang  bebas  adalah  pers yang  tidak  melanggar  ketentuan  hak  asasi manusia.  Sebagai  penganut  sistem  demokrasi, sudah  menjadi  kewajiban  pemerintah  untuk menegakkan  kebebasan  pers.  Kebebasan  pers merupakan cermin sistem demokrasi yang ideal.
Media  online  memiliki  kelebihan  dalam menyajikan  informasi  aktual  dan  cepat,  namun terdapat  risiko  bahwa  kecepatan  media  online dapat mengorbankan akurasi informasi, sehingga muncul  ketidakpastian  dan  konflik  informasi. Kompetisi  media  online  untuk  memperoleh perhatian  pembaca  sangat  tinggi,  dan  dorongan untuk  menjadi  yang  pertama  menyampaikan berita  dapat  menghasilkan  pelanggaran  prinsip jurnalistik seperti kurangnya verifikasi sumber dan fakta.  Lingkungan  media  online  seringkali memaksa  jurnalis  untuk  memproduksi  berita dengan  sangat  cepat,  sehingga  kecepatan produksi  dan  penyebaran  berita  dapat meningkatkan risiko disinformasi (Wibawa, 2020).
Teknologi dan platform media online memberikan kemampuan untuk menyebarkan informasi secara instan,  namun  tekanan  waktu  yang  tinggi  dapat menghambat proses verifikasi informasi, mengakibatkan  berita  yang  diterbitkan  belum sepenuhnya diverifikasi atau terkadang berdasarkan sumber yang tidak dapat dipercaya. Ketika  berita  disajikan  tanpa  verifikasi  yang memadai,  muncul  ketidakpastian  mengenai kebenaran  informasi  tersebut.  Masyarakat menjadi  sulit  membedakan  antara  berita  yang benar  dan  informasi  yang  tidak  akurat. Ketidakpastian  ini  dapat  menciptakan  konflik informasi, di mana versi yang berbeda dari suatu peristiwa  dapat  bersaing  di  ruang  publik, memperumit  pemahaman  dan  pembentukan opini.  Kecepatan  yang  diutamakan  daripada akurasi dapat merugikan kepercayaan masyarakat  terhadap  media  online.  Jika masyarakat  merasa  informasi  yang  disajikan seringkali  tidak  dapat  diandalkan,  kepercayaan terhadap  media  dan  jurnalisme  dapat  terkikis (Rengganis, 2023).
Tanggung jawab jurnalis terhadap pemberitaan  media  online  sangatlah  penting. Jurnalis  harus  bertanggung  jawab  atas  segala dampak  informasi  dan  berita  yang  disampaikan kepada  publik.  Jurnalis  yang  diatur  oleh  regulasi dan  Kode  Etik  Jurnalistik  harus  menggunakan platform  digital  seperti  Twitter,  Instagram, Facebook,  dan  YouTube  untuk  meningkatkan readership  atau  viewership  dari  produk  mereka. Namun,  pedoman  perilaku  jurnalistik  khusus
ranah digital yang ada tidak cukup antisipatif dan kalah  cepat  dengan  munculnya  kasus-kasus pelanggaran jurnalis pada platform digital ini.
Pedoman perilaku untuk wartawan di ranah digital yang sudah ada, namun minim jumlahnya. Contohnya,  Pedoman  Pemberitaan  Media  Siber dari Dewan Pers dan Pedoman Perilaku Jurnalis AJI Jakarta mengatur jurnalis yang aktif di media sosial.  Untuk  media  konvensional  yang  memiliki online media atau berpindah sepenuhnya menjadi online  media,  Kode  Etik  Jurnalistik  yang ditetapkan oleh Dewan Pers tetap berlaku. Kode Etik Jurnalistik bisa dipakai sebagai panduan bagi wartawan dalam menjelajahi dunia maya. Khusus untuk  industri  penyiaran,  ada  Pedoman  Perilaku Siaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dari Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  yang mengawasi  secara  umum  semua  konten penyiaran,  jurnalistik  dan  non  jurnalistik.  Namun demikian,  KPI  sendiri  belum  memiliki  dasar hukum  untuk  mengatur over  the  top atau penyiaran  yang  diunggah  atau  bersiaran langsung  pada  platform  digital.  Jurnalis  memiliki tanggung  jawab  untuk  memastikan  keakuratan informasi  yang  disajikan,  mencakup  melakukan verifikasi  sumber  dan  mencari  sudut  pandang yang  berimbang  dalam  pemberitaan  (Fianto, Ghofur,  &  Qorib,  2023).  Jurnalis  perlu membedakan antara fakta yang dapat diverifikasi dan  opini  pribadi.  Pemberitaan  yang  jelas  dan jujur  mengenai  perbedaan  ini  membantu masyarakat  sebagai  pembaca  memahami konteks informasi.
Kebebasan  pers  dan  tanggung  jawab jurnalis  saling  terkait.  Kebebasan  yang  tidak diimbangi  dengan  tanggung  jawab  dapat mengarah  pada  disinformasi  dan  manipulasi. Jurnalis  yang  bertanggung  jawab  dapat memperkuat  kepercayaan  masyarakat  terhadap media  online  dan  menjaga  keberlanjutan kebebasan  pers.  Dengan  adanya  tanggung jawab, kebebasan pers dapat digunakan sebagai instrumen  untuk  menyuarakan  keadilan  dan kebenaran (Richter, 2018).
Sebagai etika jurnalistik, jurnalis diharapkan  untuk  mematuhi  kode  etik  jurnalistik yang  melibatkan  prinsip-prinsip  seperti  keadilan, kebenaran,  kemandirian,  dan  akuntabilitas. Tanggung  jawab  jurnalis  termasuk  melindungi privasi individu dan menghindari pelanggaran hak asasi  manusia  dalam  pemberitaan  (Buhmann  & Olivera,  2020).  Jurnalis  harus  berusaha  untuk tetap netral dan adil dalam memberikan informasi. Menghindari  ketidakberpihakan  dan  memastikan bahwa  berbagai  perspektif  disajikan  dengan benar adalah bagian integral dari tanggung jawab mereka.  Menyajikan  berita  secara  seimbang dengan  menghindari  bias  politik,  ekonomi,  atau sosial.
Sebelum  menyebarkan  berita,  jurnalis harus  melakukan  verifikasi  informasi  untuk memastikan  kebenaran  dan  menghindari penyebaran informasi palsu (Haque et al., 2020). Memilih sumber yang tepercaya dan mendasarkan pemberitaan pada fakta membantu mencegah penyebaran berita palsu.
Jurnalis  di  media  online  harus  memiliki komitmen  pada  jurnalisme  investigasi  yang mendalam untuk memaparkan kebenaran di balik suatu  peristiwa  atau  isu.  Jika  terjadi  kesalahan dalam  pemberitaan,  jurnalis  memiliki  tanggung jawab  untuk  segera  mengoreksi  informasi tersebut  dan  memberikan  klarifikasi  kepada pembaca. Jurnalis memiliki tanggung jawab untuk melindungi  hak  masyarakat  untuk  mendapatkan informasi  yang  akurat  dan  relevan,  menyajikan informasi  dengan  cara  yang  memungkinkan masyarakat membuat keputusan yang cerdas dan terinformasi.
Media  online  memberikan  kesempatan untuk  keterlibatan  langsung  dengan  pembaca. Jurnalis perlu responsif terhadap umpan balik dan pertanyaan pembaca untuk membangun hubungan  yang  kuat  dengan  audiens,  sehingga tanggung  jawab  jurnalis  juga  mencakup kemampuan  untuk  menghadapi  kritik  dan penilaian  dari  masyarakat,  memahami  dampak sosial  dari  pemberitaan  mereka.  Pemberitaan yang  seharusnya  tidak  merugikan  atau merendahkan  kelompok  tertentu,  dan  jika mungkin,  harus  memberdayakan  masyarakat dengan informasi yang bermakna.
2. Etika  Jurnalistik  dalam  Lingkungan  Media Online yang Kompetitif
Kecepatan  informasi  dan  teknologi  adalah keniscayaan  yang  tidak  dapat  dihindari, modernisasi  memaksa  masyarakat  termasuk jurnalis  untuk  menyesuaikan  dengan  pergeseran ke  media  online  yang  telah  memungkinkan
penyebaran berita yang lebih cepat dibandingkan dengan  media  cetak  dan  siaran  konvensional. Berita  dapat  disiarkan  secara  instan  melalui platform  online,  memungkinkan  informasi mencapai  masyarakat  dengan  kecepatan  yang belum  pernah  terjadi  sebelumnya.  Kecepatan  ini membuka  peluang  untuk  berita  mendesak  dan pembaruan real-time.
Media online menyediakan berbagai format berita, termasuk teks, video, dan gambar. Jurnalis sekarang memiliki kemampuan untuk menyajikan cerita mereka dengan cara yang lebih visual dan interaktif  (Paulussen,  2004),  mengakomodasi preferensi konsumen yang semakin beragam dan memungkinkan  penyampaian  informasi  yang lebih  komprehensif  dan  menarik.  Adopsi  format multimedia  seperti  video  dan  gambar  telah memperkaya  cara  jurnalis  menyajikan  cerita. Namun,  juga  menempatkan  tanggung  jawab tambahan  pada  jurnalis  untuk  menguasai keterampilan produksi multimedia dan memastikan  integritas  informasi  dalam  format yang lebih kompleks.
Dengan penyebaran cepat berita, tanggung jawab  jurnalis  terhadap  akurasi  dan  verifikasi informasi  menjadi  lebih  kritis.  Menanggapi kebutuhan untuk mendapatkan berita lebih cepat dari pesaingnya, jurnalis harus mempertimbangkan keseimbangan antara kecepatan  dan  ketelitian  dalam  menyajikan informasi.
Tantangan  etika  jurnalistik  yang  muncul dalam lingkungan media online, seperti cepatnya
penyebaran  informasi,  kesulitan  memverifikasi fakta,  dan  tekanan  untuk  mendapatkan  klik  atau perhatian pembaca, dapat diuraikan berikut ini:
1) Cepatnya  penyebaran  informasi  di  media online  dapat  menciptakan  tekanan  pada jurnalis  untuk  memberikan  berita  dengan kecepatan  tinggi.  Dalam  situasi  ini,  ada  risiko informasi tidak terverifikasi atau kurang akurat dipublikasikan,  yang  dapat  merugikan kepercayaan  masyarakat  terhadap  berita  dan kredibilitas media.
2) Volume  besar  informasi  dan  tekanan  waktu membuat sulit untuk melakukan verifikasi fakta dengan  cermat  sehingga  mengakibatkan penyebaran  berita  palsu  atau  tidak  akurat, yang  melanggar  prinsip  kebenaran  dan akurasi dalam jurnalisme.
3) Model  bisnis  media  online  yang  bergantung pada  klik  dapat  menciptakan  tekanan  pada jurnalis  untuk  memproduksi  konten  yang sensasional  atau  kontroversial  untuk  menarik perhatian.  Sehingga  berisiko  tindakan  ini dapat  merugikan  integritas  berita,  karena konten  mungkin  lebih  dipilih  berdasarkan kepopuleran daripada substansi atau relevansi informasi.
4) Media  online  sering  kali  menjadi  tempat  bagi hate  speech dan  komentar  merusak  yang dapat  merugikan  individu  atau  kelompok, sehingga  Jurnalis  perlu  mempertimbangkan bagaimana  mengelola  dan  merespons komentar  berbahaya  ini  tanpa  mengorbankan
kebebasan  berekspresi  dan  partisipasi masyarakat.
5) Dalam  upaya  mendapatkan  berita  yang  lebih menarik,  ada  risiko  pelanggaran  privasi  dan pengawasan  terhadap  warga  biasa,  sehingga jurnalis perlu memastikan bahwa pengumpulan  dan  penggunaan  informasi pribadi  sesuai  dengan  etika,  kode  etik,  dan peraturan  hukum  yang  berlaku,  serta memperhitungkan dampaknya terhadap subjek pemberitaan yang bersangkutan.
6) Algoritma  platform  media  online  dapat menciptakan filter  bubble di  mana  pengguna hanya  terpapar  pada  sudut  pandang  yang sesuai  dengan  kepercayaan  mereka,  olehnya itu jurnalis perlu berhati-hati untuk tidak hanya menghasilkan  konten  yang  mendukung  opini atau pandangan tertentu, tetapi juga berusaha untuk  memberikan  informasi  yang  berimbang dan inklusif.
7) Media  online  sering  kali  memperkenankan sumber  anonim  atau  tidak  jelas,  yang  dapat menciptakan  kesulitan  dalam  memverifikasi keakuratan  informasi,  sehingga  jurnalis  harus mempertimbangkan  etika  sumber  dan menentukan  kriteria  yang  ketat  untuk menggunakan  informasi  dari  sumber  yang tidak diketahui.
8) Kemunculan  teknologi  manipulasi  media  dan deepfakes meningkatkan  risiko  penyajian informasi palsu atau disorientas, Jurnalis perlu mempertimbangkan  bagaimana  mengatasi dan  melaporkan  informasi  visual  yang
mungkin  dimanipulasi  dengan  memastikan akurasi dan integritas informasi visual.
Dewan  Pers  adalah  lembaga  yang berwenang  menilai  atas  pelanggaran  kode  etik jurnalistik  (Sibagariang,  Rahmatiar,  &  Abas, 2023).  Kode  etik  jurnalistik  mengacu  pada kepentingan  publik  dan  berfungsi  sebagai landasan moral dan etika agar seorang wartawan senantiasa  melakukan  tindakan  tanggung  jawab sosial.  Berikut  beberapa  prinsip  moral  yang merefleksikan  peraturan-peraturan  yang  wajib dipatuhi oleh seluruh wartawan di Indonesia:
1) Wartawan Indonesia yang bersikap
independen  dapat  menghasilkan  berita  yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk;
2) Wartawan  Indonesia  wajib  menempuh  cara- cara  yang  profesional  dalam  melaksanakan tugas jurnalistik;
3) Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan  secara  berimbang,  tidak mencampurkan  fakta  dan  opini  yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
4) Wartawan  Indonesia  tidak  membuat  berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
5) Wartawan  Indonesia  tidak  menyebutkan  dan menyiarkan  identitas  korban  kejahatan  susila dan  tidak  menyebutkan  identitas  anak  yang menjadi pelaku kejahatan.
6) Wartawan  Indonesia  tidak  menyalagunakan profesi dan tidak menerima suap.
Untuk  mewujudkan  prinsip  moral  tersebut, maka  perlu  ditindaklanjuti  secara  langsung dengan beberapa strategi diantaranya:
a. Menyediakan  pelatihan  etika  digital  untuk jurnalis  agar  dapat  mengatasi  tantangan khusus dalam lingkungan media online.
b. Memperkuat  kolaborasi  antara  media  online dan  organisasi  faktual-checking  untuk meningkatkan verifikasi fakta.
c. Meningkatkan  pendidikan  literasi  media  bagi masyarakat guna membantu mereka memahami dan memilah informasi yang benar dari yang tidak benar.
d. Menuntut  transparansi  dalam  penggunaan algoritma  oleh  platform  media  online  untuk menghindari pembentukan filter bubble .
e. Mempromosikan pembentukan dan pengembangan  kode  etik  berbasis  komunitas yang melibatkan partisipasi jurnalis, pembaca, dan pemangku kepentingan lainnya.
Namun  yang  paling  penting  adalah  untuk mencapai  kebebasan  pers  yang  bebas  dan bertanggung  jawab  sesuai  dengan  nilai-nilai Pancasila,  pers  harus  taat  pada  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  pers harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip penegakan  kebebasan  pers  yang  bertanggung jawab,  tidak  hanya  kepada  sesama  manusia tetapi  juga  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan kepada negara.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  dan  uraian  dari  hasil dan  pembahasan,  dapat  disimpulkan  beberapa hal  berikut:  Pertama,  Kompetisi  media  online untuk  memperoleh  perhatian  pembaca  sangat tinggi, dan dorongan untuk menjadi yang pertama menyampaikan  berita  dapat  menghasilkan pelanggaran  prinsip  jurnalistik,  sehingga  jurnalis diharapkan  untuk  mematuhi  kode  etik  jurnalistik yang  melibatkan  prinsip-prinsip  seperti  keadilan, kebenaran,  kemandirian,  dan  akuntabilitas. Kedua,  Kode  etik  jurnalistik  mengacu  pada kepentingan  publik  dan  berfungsi  sebagai landasan moral dan etika agar seorang wartawan senantiasa  melakukan  tindakan  tanggung  jawab sosial  dan  merefleksikan  prinsip  moral  yang berlandaskan  peraturan-peraturan  yang  wajib dipatuhi oleh seluruh wartawan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL
Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap  Jurnalis  dari  Risiko  Kriminalisasi UU  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  di Indonesia. Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia ,Vol.4,(No.1),pp.89–106. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106
Arsyad,  Rahmad  M.,  &  Nadjib,  Muhammad
(2011).  Kebebasan  Berpendapat  Pada Media  Jejaring  Sosial  (Analisis  Wacana Facebook  Dari  Jejaring  Pertemanan Menuju  Jejaring  Perlawanan). Jurnal
Komunikasi KAREBA , Vol.1, (No.1), pp.77–
83. https://doi.org/10.31947/kjik.v1i1.371
Basuki,  Udiyo.,  &  Setyawan,  Hendradi.  (2022).
Langkah Strategis Menangkal Hoax: Suatu Pendekatan Kebijakan Dan Hukum. Jurnal Hukum Caraka Justitia , Vol.2, (No.1), pp.1–
22. https://doi.org/10.30588/jhcj.v2i1.1033
Buhmann,  Karin.,  &  Olivera,  Roxana.  (2020).
Human Rights and Social Media Platforms: the  Corporate  Responsibility  to  Respect Human  Rights  in  Regard  to  Privacy Infringements  Involving  Photo  Posting. Australian Journal of Human
Rights ,Vol.26,(No.1),pp.124–141. https://doi.org/10.1080/1323238X.2020.180 2559
Effendi,  Erwan.,  Butar-Butar,  Heny  Anggreni.,
Kurniawan,  Yuda.,  Hutabarat,  Rizky Octaviani  Aulia.,  &  Siregar,  M  Nur Badawani.  (2023).  Tanggung  Jawab  Pers terhadap  Pihak  yang  Dirugikan  Akibat Kesalahan Pemberitaan. Jurnal Pendidikan Tambusai ,  Vol.7,  (No.3),  pp.32349–32360. https://doi.org/10.3100 4/jptam.v7i3.12284 Fadli, Andi. (2018). Etika Dan Tanggung Jawab Jurnalis (Studi Pemberitaan Hoax Melalui Media Online Di Kota Makassar). Jurnal Jurnalisa , Vol.4, (No.2), pp.181-195.
https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v4i2.6893
Fianto, Latif., Ghofur, M. Abdul., & Qorib, Fathul.
(2023).  Implementasi  Sembilan  Elemen Jurnalisme Bill Kovach dan Tom Rosenstiel Pada  Berita  Media  Online. Jurnal  Bincang
Komunikasi ,Vol.1(No.2),pp.1–9.
https://doi.org/10.24853/jbk.1.2.2023.1-9 Fuqoha.,  Firdausi,  Indrianti  Azhar.,  &  Sanjaya,
Arga  Eka.  (2019).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Intervensi  Pemberitaan  dalam Kerangka  Kemerdekaan  Pers  Nasional. AJUDIKASI :  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol.3,
(No.1),pp.75–92. https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudik asi.v3i1.1436
Habibie,  Dedi  Ku.  (2018).  Dwi  Fungsi  Media
Massa. Interaksi:  Jurnal  Ilmu  Komunikasi , Vol.7,(No.2),pp.79-86. https://doi.org/10.14710/interaksi.7.2.79-86
Hackett,  Robert  A..  (2013).  Press  Freedom  and
Communication  Rights:  What  Kind  of Journalism Does Democracy Need? Pacific Journalism  Review ,  Vol.19,  (No.1),  pp.13– 40. https://10.24135/pjr.v19i1.236
Haque,  Md  Mahfuzul.,  Yousuf,  Mohammad., Alam,  Ahmed  Shatil.,  Saha,  Pratyasha., Ahmed, Syed Ishtiaque, Hassan, Naeemul.
(2020).  Combating  Misinformation  in Bangladesh: Roles and Responsibilities as Perceived  by  Journalists,  Fact-Checkers, and  Users. Proceedings  of  the  ACM  on Human-Computer Interaction , Vol.4,
(No.2),pp.1–32.
https://doi.org/10.1145/3415201
Juliswara,  V.  (2017).  Mengembangkan  model literasi media yang berkebhinnekaan dalam menganalisis  informasi  berita  palsu  (hoax) di media sosial. Jurnal Pemikiran Sosiologi ,
Vol.4,(No.2),pp.142-164. https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28586 Kenny, Paul D. (2019). The Enemy of the People:
Populists  and  Press  Freedom. Political Research Quarterly , Vol.73, (No.2),pp.261- 275.https://doi.org/10.1177/106591291882 4038
Khairani,  Elfa.,  &  Suyanto.  (2024).  Implementasi Objektivitas  dan  Kode  Etik  Jurnalistik Dalam Pemberitaan Pelecehan Seksual Di Bahana  Mahasiswa. VISA:  Journal  of Vision  and  Idea s,  Vol.4,  (No.2),  pp.1166-
1177.
https://doi.org/10.47467/visa.v4i2.3634
Lubis,  Taufik  Hidayat.,  &  Koto,  Ismail.  (2020).
Diskursus  Kebenaran  Berita  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. De Lega  Lata:  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol.5,
(No.2),pp.231–250.
https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.4169
Maflucha,  Lailatul.,  &  Wijayanti,  Qoni’ah  Nur.
(2024).  Etika  Jurnalistik  dalam  Era  Digital: Menghadapi  Tantangan  dengan  Kode  Etik Pers. Jurnal Media Akademik (JMA) , Vol.2,
(No.1),pp.109-124.
https://doi.org/10.62281/v2i1.42
Muntoha. (2009). Demokrasi dan Negara Hukum.
Ius  Quia  Iustum  Law  Journal ,  Vol.16,
(No.3),pp.379–395.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.a rt4
Paulussen, S. (2004). Online News Production in Flanders:  How  Flemish  Online  Journalists Perceive  and  Explore  the  Internet’s
Potential. Journal  of  Computer-Mediated
Communication ,  Vol.9,  (No.4),  pp.17-33. https://doi.org/10.1111/j.1083- 6101.2004.tb00300.x
Richiyanti,  S.  (2021).  Perlindungan  Hukum
Terhadap  Jurnalis  Korban  Tindak  Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999  Tentang  Pers. KODIFIKASI ,  Vol.3,
(No.2),pp.37–45.
https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODI
FIKASI/article/view/1901
Richter,  A.  (2018).  Fake  News  and  Freedom  of the  Media. Journal  of  Media  & Entertaintment Law , Vol.8, (No.1), pp.1-34. https://www.swlaw.edu/sites/default/files/20 19-03/Fake%20News%20and%20
Freedom%20of%20the%20Media%20- %20Richter.pdf
Sabela,  Amira  Rahma.,  &  Pritaningtias,  Dina Wahyu. (2017). Kajian Freedom of Speech and  Expression  dalam  Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia. Lex  Scientia  Law  Review ,  Vol.1,  (No.1), pp.81–92. https://doi.org/10.15294/lesrev.v1i01.19484 Sibagariang, Indra Maruli., Rahmatiar, Yuniar., &
Abas, Muhamad.
(2023).
Pertanggungjawaban  Kode  Etik  Pers Terhadap  Penyimpangan  pada  Profesi Jurnalis  Berdasarkan  Undang-Undang
Nomor  40  Tahun  1999  Tentang  Pers. Jurnal  Justitia:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan Humaniora ,Vol.6,(No.2),pp.389–401. http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/ Justitia/article/view/10962/0
Sudirman, Lu., & Utami, Miming. (2017). Analisis Yuridis  Terhadap  Kebebasan  Pers  di Indonesia dan Malaysia. Journal of Judicial Review ,Vol.17,(No.1),pp.80–100. https://journal.uib.ac.id/index. php/jjr/article/view/107

## PROSIDING
Suminar,  Jenny  Ratna.,  Novianti,  Evi.,
Hildansyah,  Irdan.,  Nur,  M.  Jamiludin., Kustiman,  Erwin.,  SYifaa,  Moch  Armien., Noorsulistyo,  Achwan.,  Neskisyah,  Affan., Ardiansyah.,  Yamin,  Ashabul.,  Rakhmat, M.Zaki.,  &  Clinton,  Yanuar.  (2017). Komunikasi  dan  Budaya  di  Tengah Pusaran Media dan Teknologi Informasi. In Prosiding  Seminar  Nasional  Magister Communication [MACOM] (pp.1-20), Vol.15, (No.3), pp.1-20. Bandung: Pascasarjana  Ilmu  Komunikasi  Universitas Padjajaran.

## BUKU
Eddyono,  Aryo.  S.  (2020). Jurnalisme  warga, Hegemoni,  dan  rusaknya  keragaman informasi. Jakarta:  Universitas  Bakrie Press.
Nur, Mustawa. (2022). Hukum Pemberitaan Pers:
Sebuah  Model  Mencegah  Kesalahan dalam Berita . Jakarta: Prenada Media.
Paripurna,  Amira.,  Astutik.,  Chayani,  Prilian.,  &
Kurniawan, Riza Alfianto. (2021).
Viktimologi  dan  Sistem  Peradilan  Pidana .
Yogyakarta: Deepublish Rengganis,  Aulia  O.  (2023). Tingkat  Akurasi Pemberitaan Ancaman Resesi Global 2023 di  Media  Online  Detik.com .  Jakarta:
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Wibawa,  D.  (2020). Jurnalisme  Warga Perlindungan,  Pertanggungjawaban  Etika dan Hukum . Bandung: Mimbar Pustaka.

## SUMBER ONLINE
Prahassacitta,  V.  (2016).  Kebebasan  Pers  yang
Kebablasan: Ketidakberimbangan Pemberitaan. Retrieved
from
https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2016/ 04/26/Kebebasan-Pers-Yang-Keblabasan- Ketidakberimbangan-Pemberitaan/.
Susanto,  Eko  H.  (2020).  Tanggung  Jawab
Jurnalis  dan  Idealisme  Media.  Retrieved from    http://repository.untar.ac.id/490/1/
1241-2949-1-PB.pdf
Yanuarti, E. (2024). 10 Dampak Kebebasan Pers,
Baik  Positif  atau  Negatifnya.  Retrieved from  https://Haloedukasi.Com/  Dampak- Kebebasan-Pers