Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat
Dominikus Baping, 1 DB.Paranoan, 2 Adam Idris 3
Abstract
This research  aims  to  describe,  analyze  and  interpret  the implementation of waste management In the District of Barong Tongkok, West  Kuta.  This  study  uses  a  qualitative  approach  with interview, observation  and  documentation  and then  analyzed  using  an  interactive analysis model through a data reduction stage.
Keywords: implementation, local  regulation, waste  processing,
Barong Tongkok.
Abstrak Penelitian Tesis ini bertujuan untuk mendiskripsikan, menganalisis dan menginterprestasikan impelementasi tentang pengelolaan sampah Di Kecamatan Barong  Tongkok  Kabupaten  Kutai  Barat Penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud  untuk mendapatkan deskripsi  yang  mendalam  tentang  impelementasi  tentang  pengelolaan sampah Di Kecamatan  Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan  teknik  wawancara,  observasi  dan dokumentasi  yang kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  model  analisis  interaktif melalui tahap reduksi data.
Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan sampah, Barong Tongkok.
Seiring  berkembangnya  jumlah  penduduk  di  Kabupaten  Kutai  Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui Bupati Kabupaten Kutai Barat  telah  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  (Perda)  Nomor  5  Tahun  2013 Tentang  Pengelolaan  Sampah.  Dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Daerah mengenai  pengelolaan  sampah,  diharapkan  pada  tingkatan  pelaksanaannya dapat  berjalan  dengan  semestinya,  baik  oleh  masyarakat  selaku  kelompok sasaran  dan  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  selaku  Dinas  Teknis. Disetujuinya Perda tersebut oleh DPRD telah memberikan kepastian hukum bagi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  dalam  menjalankan Pengelolaan  Sampah  melalui  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kabupaten Kutai  Barat  untuk  mengimplementasikan  Perda  Pengelolaan  Sampah tersebut.
Kabupaten Kutai Barat merupakan daerah otonom yang terbentuk pada
1 Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda 2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda.
3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda
akhir  tahun 2001  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  51  Tahun  2000 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur. Pembentukan  Kabupaten  Kutai  Barat  yang  merupakan  pecahan  Kabupaten Kutai Kartanegara, yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 190 Desa/Kampung dilakukan  dengan  tujuan  meningkatkan  pelayanan  dalam  bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  tentang Pemerintahan  Daerah, diberikan  kewenangan  secara  hukum  kepada kabupaten/kota  sebagai  daerah  otonomi  sebagaimana  ditentukan  dalam Pasal  1  angka  2,  dan  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakatnya, maka upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam hal ini untuk Pengelolaan lingkungan khusus penataan sampah yang beradat sesuai dengan Motto Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yaitu Kota Sendawar Kota Beradat (Bersih, Asri, Damai, Tentram).
Salah  satu  masalah  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Kutai Barat  saat ini  adalah  bagaimana  upaya  peningkatan  kesadaran  masyarakat untuk  membuang  sampah  pada  tempatnya  dan  pada  waktu  yang  telah ditentukan  khususnya  di  Kecamatan  Barong  Tongkok  sesuai  dengan  isi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu : kewajiban  masyarakat  pada  bab  VI  bagian  kedua  pasal  26  ayat  kelima  (5) “Sampah  yang  dihasilkan  oleh  sampah  rumah  tangga  atau  pedagang  wajib membuang  sampahnya  dan  mengeluarkan/membuang  ke  TPS  pada  pukul 19.00 - 05.00  Wita”.  Sehingga  Perda Pengelolaan Sampah  tersebut  dapat diterapkan dikalangan masyarakat.

## Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  dalam  Kerangka  Implementasi Kebijakan Publik.
Implementasi  merupakan  salah  satu  tahap  dalam  proses  kebijakan publik.  Biasanya  implementasi  dilaksanakan  setelah  sebuah  kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas  dalam  rangka  menghantarkan  kebijakan  kepada  masyarakat sehingga  kebijakan  tersebut  dapat  membawa  hasil  sebagaimana  yang diharapkan  (Gaffar,  2009:  295).  Rangkaian  kegiatan  tersebut  mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan  tersebut.  Misalnya  dari  sebuah  undang-undang  muncul  sejumlah Peraturan  Pemerintah,  Keputusan  Presiden,  maupun  Peraturan  Daerah, menyiapkan  sumber  daya  guna  menggerakkan  implementasi  termasuk  di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang  bertanggung  jawab  melaksanakan  kebijakan  tersebut,  dan  bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar dibuat, dan sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung  mengimplementasikan dalam bentuk program-program
atau  melalui  formulasi  kebijakan derivate atau  turunan  dari  kebijakan tersebut.  Kebijakan  publik  dalam  bentuk  undang-undang  atau  Peraturan Daerah  adalah  jenis  kebijakan  yang  memerlukan  kebijakan  publik  penjelas atau  sering  diistilahkan  sebagai peraturan  pelaksanaan.  Kebijakan  publik yang  bisa  langsung  dioperasionalkan  antara  lain  Keputusan  Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, (Dwijowijoto, 2004: 158-160).
Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), menjelaskan makna implementasi  ini  dengan  mengatakan  bahwa  :  memahami  apa  yang senyatanya  terjadi  sesudah  suatu  program  dinyatakan  berlaku  atau dirumuskan  merupakan  fokus  perhatian  implementasi  kebijakan,  yakni kejadian-kejadian  dan  kegiatan-kegiatan  yang  timbul  sesudah  disahkannya pedoman-pedoman  kebijakan  negara,  yang  mencakup  baik  usaha-usaha untuk
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak  nyata  pada  masyarakat  atau  kejadian-kejadian    (Wahab, 1997: 64-65).
Pengertian  implementasi  di  atas  apabila  dikaitkan  dengan  kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan  tidak  dilaksanakan  atau  diimplementasikan,  tetapi  sebuah  kebijakan harus  dilaksanakan  atau  diimplementasikan  agar  mempunyai  dampak  atau tujuan  yang  diinginkan.  Implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  upaya untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu  dengan  sarana-sarana  tertentu  dan dalam urutan waktu tertentu (Sunggono 1994:137).
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang dapat  dibuat  oleh  suatu  daerah,  salah  satunya  adalah  Peraturan  Daerah. Kewenangan  membuat  peraturan  daerah  (Perda),  merupakan  wujud  nyata pelaksanaan  hak  otonomi  yang  dimiliki  oleh  suatu  daerah  dan  sebaliknya, peraturan  daerah  merupakan  salah  satu  sarana  dalam  penyelenggaraan otonomi  daerah.  Perda  ditetapkan  oleh  Kepala  Daerah  setelah  mendapat persetujuan  bersama  DPRD,  untuk  penyelenggaraan  otonomi  yang  dimiliki oleh  provinsi  /kabupaten/kota,  serta  tugas  pembantuan.  Perda  pada dasarnya  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda yang dibuat oleh satu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan  umum  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi, dan  baru  mempunyai  kekuatan  mengikat  setelah  diundangkan  dengan dimuat dalam lembaran daerah (Rozali Abdullah, 2005 : 131-132). Perda  merupakan  bagian  dari  peraturan  perundang-undangan, pembentukan  suatu  perda  harus  berdasarkan  pada  asas  pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Perda yang baik itu adalah yang memuat ketentuan, antara lain:
a) Memihak kepada rakyat banyak.
b) Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
c) Berwawasan lingkungan dan budaya.

## Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 ….………………………………………………..(Dominikus Baping)
Sedangkan  tujuan  utama  dari  suatu  perda  adalah  untuk  mewujudkan kemandirian  daerah  dan  memberdayakan  masyarakat.  Dalam  proses pembuatan  suatu  perda,  masyarakat  berhak  memberikan  masukan,  baik secara lisan maupun tertulis. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses  penyiapan  sampai  pada  waktu  pembahasan  rancangan  perda. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata  tertib  DPRD  (Abdullah  2005  :  133).  Kewenangan  membuat  peraturan daerah adalah  wujud  nyata  pelaksanaan  hak  otonomi  yang  dimiliki  oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Abdulloh  2005 : 131).
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau Kepala  Daerah  (Gubernur,  Bupati,  atau  Walikota).  Raperda  yang  disiapkan oleh  Kepala  Daerah  disampaikan  kepada  DPRD.  Sedangkan  Raperda  yang disiapkan  oleh  DPRD  disampaikan  oleh  pimpinan  DPRD  kepada  Kepala Daerah.  Pembahasan  Raperda  di  DPRD  dilakukan oleh  DPRD  bersama Gubernur  atau  Bupati/Walikota.  Pembahasan  bersama  tersebut  melalui tingkat-tingkat  pembicaraan,  dalam  rapat  komisi,  panitia,  alat  kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna. Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan  oleh  Pimpinan  DPRD  kepada  Gubernur  atau  Bupati/Walikota untuk disahkan. Sedangkan tujuan utama dari suatu peraturan daerah adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Keterlibatan masyarakat,  sebaiknya  dimulai  dari  proses  penyiapan  sampai  pada  waktu pembahasan  rancangan  peraturan  daerah.  Penggunaan  hak  masyarakat. Dalam  pelaksanaannya  diatur  dalam  peraturan  tata  tertib  DPRD  (Abdullah 2005 : 133).

## Pengumpulan Sampah Hingga Proses di Tempat Pembuangan Akhir
Pengumpulan  sampah  adalah  cara  proses  pengambilan  sampah  mulai dari  tempat  penampungan  sampah  sampai  ke  tempat  pembuangan sementara. Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikempokkan dalam 2 (dua) yaitu pola individual dan pola komunal.
1. Pola Individual Proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber sampah kemudian diangkut ke tempat pembuangan sementara/ TPS sebelum dibuang ke TPA.
2. Pola Komunal Pengumpulan  sampah  dilakukan  oleh  penghasil  sampah  ke  tempat penampungan  sampah  komunal  yang  telah  disediakan  /  ke  truk sampah  yang  menangani  titik  pengumpulan  kemudian  diangkut  ke TPA tanpa proses pemindahan.
Pengangkutan  adalah  kegiatan  pengangkutan  sampah  yang  telah dikumpulkan  di  tempat  penampungan  sementara  atau  dari  tempat  sumber
sampah ke tempat pembuangan akhir. Berhasil tidaknya penanganan sampah juga  tergantung  pada  sistem  pengangkutan  yang  diterapkan.  Pengangkutan sampah  yang  ideal  adalah  dengan truck  container tertentu  yang  dilengkapi alat  pengepres,  sehingga  sampah  dapat  dipadatkan  2-4  kali  lipat.  Tujuan pengangkutan sampah adalah menjauhkan sampah dari perkotaan ke tempat pembuangan  akhir  yang  bisaanya  jauh  dari  kawasan  perkotaan  dan permukiman.
Pembuangan  akhir  merupakan  tempat  yang  disediakan  untuk membuang  sampah  dari  semua  hasil  pengangkutan  sampah  untuk  diolah lebih  lanjut.  Prinsip  pembuangan  akhir  sampah  adalah  memusnahkan sampah  domestik  di  suatu  lokasi  pembuangan  akhir.  Jadi  tempat pembuangan  akhir  merupakan  tempat  pengelolaan  sampah.  Secara  umum teknologi pengelolaan sampah dibedakan menjadi 3 metode yaitu:
a) Metode Open  Dumping , Open  Dumping merupakan  sistem  pengelolaan sampah  dengan hanya  membuang/  menimbun  sampah  disuatu  tempat tanpa  ada  perlakukan  khusus/  pengelolaan  sehingga  sistem  ini  sering menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.
b) Metode Controlled  Landfill (penimbunan  terkendali), Controlled  Landfill adalah  sistem open  dumping yang  diperbaiki  yang  merupakan  sistem pengalihan open  dumping dan sanitary  landfill yaitu  dengan  penutupan sampah  dengan  lapisan  tanah  dilakukan  setelah  TPA  penuh  yang dipadatkan atau setelah mencapai periode tertentu.
c) Metode Sanitary Landfill (lahan urug saniter), Sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian  ditutup  dengan  tanah  sebagai  lapisan  penutup.  Pekerjaan pelapisan tanah penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam operasi.
Menurut  Judit  (1996)  dan  Damanhuri  (2006)  Lokasi  TPA  merupakan tempat pembuangan akhir sampah yang akan menerima segala resiko akibat pola  pembuangan  yang  berkaitan  dengan  kemungkinan  terjadinya pencemaran  akibat  lindi (Leachate) ke  badan  air  atau  tanah  sekitar  TPA. Kemudian pencemaran  udara  oleh  gas  yang  ditimbulkan  dari  dalam timbunan  sampah  dan  efek  rumah  kaca  serta  berkembang  biaknya  vektor penyakit seperti lalat dan tikus.
Menurut  Thcobanoglous  (  1993)  dalam  Damanhuri  (2006),  potensi pencemaran  lindi  maupun  gas  dari  suatu  TPA  (Tempat  Pembuangan  Akhir sampah) ke lingkungan sekitar sangat besar mengingat proses pembentukan lindi dan gas dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama yaitu sekitar 20  sampai  dengan  30  tahun  setelah  TPA  ditutup.  Untuk  hal  itu  upaya pengamanan  terhadap  pencemaran  lingkungan  diperlukan  dalam  rangka mengurangi  terjadinya  dampak  potensial  yang  kemungkinan  terjadi  pada masyarakat  sekitar  TPA  selama  kegiatan  pembuangan  sampah  sedang berlangsung.  Upaya  ini  tertuang  dalam  SNI  No.03-3241-1997  tentang  Tata Cara  Pemilihan  Lokasi  TPA  yang  mengatur  menyangkut  Pembangunan fasilitas TPA yang memadai, Pengoperasian TPA, Persyaratan dan reklamasi lahan  bekas  TPA  sesuai  dengan  peruntukan  lahan  dan  tata  ruang  dan
monitoring pasca operasi terhadap lahan bekas TPA.

## Metode Penelitian Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  dilakukan  dengan  penelitian  deskriptif  kualitatif, karena  penelitian  ini  untuk  menjelaskan  Implementasi  Perda  Pengelolaan Sampah yang ada di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan selaku Dinas Teknis.
Fokus Penelitian
Penelitian  ini  mendiskripsikan  implementasi  Pengelolaan  Sampah  di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Barong Tongkok sesuai yang tertuang didalam  Peraturan  Daerah  Nomor  05  Tahun  2013  Tentang  Pengelolaan Sampah yaitu pada Pasal 9 : Pemerintah Daerah dalam menangani sampah dilakukan  dengan  cara: Pemilahan;  Pengumpulan;  Pengangkutan; Pengolahan; Pemrosesan Akhir Sampah.

## Teknik Analisa Data
Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif yaitu data  yang  diperoleh  dari  informan,  diseleksi  keabsahan  dan  kejujurannya, kemudian digeneralisasikan untuk menggambarkan keadaan populasi secara induktif,  sedangkan  data  sekunder  digunakan  sebagai  landasan  berfikir untuk  merumuskan  sekaligus  membahas  hasil  penelitian  lapangan,  dengan cara  ini  diperoleh  kesimpulan  tentang  pelaksanaan  pengelolaan  sampah  di Kecamatan  Barong  Tongkok,  Kabupaten  Kutai  Barat.  Selanjutnya  hasil  dari penelitian dideskripsikan, semua data yang terkumpul baik itu data primer maupun  sekunder  secara  garis  besar  di  analisis  dengan  menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menghubungkan dengan  peraturan  yang  berlaku,  menghubungkan  dengan  pendapat  pakar hukum  dan  pemangku  kepentingan.  Dan  untuk  mengambil  keputusan dilakukan  dengan  pendekatan  deduktif.  Analisis  data  kualitatif  adalah “analisis  yang  dilakukan  terhadap  data-data  non  angka  seperti  hasil wawancara  atau  artikel-artikel,  laporan,  bacaan  dari  buku-buku  dan  juga termasuk non tulisan seperti foto, gambar atau film” (Irawan;2003).
Implementasi  Perda Nomor  5  Tahun  2013  Tentang  Pengelolaan Sampah  di  Kabupaten  Kutai  Barat  Oleh  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan Sebagai Bentuk Implementasi Kebijakan Publik. Pengelolaan  sampah  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Teknis  yaitu  Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  Kabupaten  Kutai  Barat,  sebagai  acuan  dalam pelaksanaan,  Dinas  Teknis  berdasarkan  pada  isi,  tujuan,  serta  kelompok sasaran  dari  Peraturan  Daerah  nomor  5  tahun  2013  tentang  pengelolaan sampah. Bentuk dari pelaksanaan teknis dari isi Perda  yaitu :
Pemilahan
Petugas  sampah  berdasarkan  pengamatan  langsung  dilapangan  sudah dilakukan  pemilahan  sampah  berdasarkan  jenis-jenis  sampah,  yang dilakukan  oleh  petugas  sampah  mengambil  sampah  yang  ditaruh  oleh
masyarakat,  dalam hal  ini  sampah-sampah  rumah  tangga  mereka  memilah sampah yang bernilai ekonomis seperti, botol air mineral, kaleng minuman bersoda  sedangkan  sampah  dari  sisa-sisa  makanan  langsung  di  masukan kedalam  bak  truk  pengangkut  sampah,  berbeda  dengan  sampah-sampah yang  berasal    dari  pertokoan  petugas  memilah  sampah-sampah  seperti kardus,  petugas  sampah  juga  memilah  sampah-sampah  yang  berasal  dari bengkel  motor  dan  bengkel  mobil  seperti  sampah  botol  plastik  pelumas, kadang-kadang  ada  potongan  besi  atau spare  part .  Berdasarkan  hasil wawancara penulis dengan petugas sampah, pemilahan sampah ini dilakukan setelah sampah-sampah yang diambil dari rumah-rumah warga dan bengkel serta sumber sampah lainnya, lebih dahulu dimasukkan kedalam truk baru pemilahan  sampah  dilakukan sehingga  tidak  menganggu  kelancaran pengumpulan sampah.
Pengumpulan
Truk-truk  pengangkut  sampah  melakukan  penyisiran  sesuai  dengan rute atau jalur yang diberikan oleh atasan langsung mereka yang dalam hal ini  adalah  Kepala  Seksi  Persampahan  pada  Dinas  Kebersihan  Kabupaten Kutai Barat, oleh petugas sampah apapun yang ditemui mereka dan dianggap sebagai  sampah,  supir  truk  wajib  mengurangi  kecepatan  truk  pengangkut sampah  dan  petugas  sampah  bersiap-siap  untuk  turun,  setelah  truk  benar- benar  berhenti  petugas  sampah  yang  mendapat  giliran  untuk  mengumpul sampah turun, setelah petugas sampah mengambil sampah yang ada sampah tersebut  dinaikkan  kedalam  truk  pengangkut  sampah,  ini  dilakukan  oleh petugas sampah sebanyak dua orang dan bergantian dengan petugas sampah lainnya Pengangkutan
Setiap  hari  kerja  dan  hari  libur  truk-truk  pengangkut  sampah,  sesuai rutenya  masing-masing  melaksanakan  tanggung  jawab  dan  melakukan kewajiban untuk berangkat mengambil sampah, dan pengangkutan sampah tidak  dilakukan  dengan  sistem  estafet,  tetapi  sampah  tersebut  langsung diangkut/diantar ke tempat pembuangan akhir (TPA) Belaw yang berada di Kampung Gesaliq, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.

## Pengolahan
Untuk Pengolahan sampah pada TPA Belaw belum memiliki atau belum ada teknologi untuk pengolahan sampah. Untuk mengurangi volume sampah yang  bertumpuk  hanya  dilakukan  pembakaran.  Pihak  lembaga  pemerintah yang  seharusnya  memiliki  tanggung  jawab  belum  mampu  melakukan pengolahan  sampah  sehingga  produk  akhir  dari  sampah  tersebut  yang bernilai ekonomis dan ramah lingkungan belum dirasakan oleh masyarakat sekitar. Pengolahan sampah terkendala sarana-prasarana yang ada pada TPA Belaw Pemrosesan Akhir Sampah Karena belum adanya teknologi untuk pengolahan sampah pada tempat pembuangan akhir (TPA) belaw sehingga hanya dilakukan pemrosesan akhir sampah  yaitu  dengan  sistem open  dumping ,  apabila  ada  tumpukan  volume
sampah  dilakukan  perataan  agar  tidak  berbahaya  bagi  pemulung,  dan sampah  sering  juga  dibakar,  pembakaran  sampah  ini  bertujuan  untuk mengurangi volume sampah.
Faktor-faktor  Penghambat  Peraturan  Daerah  nomor  5  tahun  2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai barat.
Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam pengimplementasian Perda nomor 5 tahun 2013. Faktor-faktor penghambat tersebut adalah:
a. Komunikasi :
1. Kurangnya  Koordinasi/Komunikasi  antara  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan  selaku  Dinas  Teknis  dengan  kantor  Kecamatan  Barong Tongkok.
2. Komunikasi  Dinas  Kebersihan  selaku  pelaksana  kebijakan,  dengan masyarakat selaku sasaran dari kebijakan masih kurang berjalan dengan baik.
b. Sumber Daya Anggaran dan sarana-prasarana :
1. Belum  tersedianya  anggaran  untuk  sosialisasi  Perda  Pengelolaan Sampah.
2. Belum  tersedianya  anggaran  untuk  penambahan  alat  angkut,  dan pengadaan.
3. bak-bak sampah.
4. Belum tersedianya anggaran untuk penambahan petugas sampah.
5. Belum memiliki gedung untuk kantor permanen.
c. Disposisi dan sikap
Komitmen dari semua pihak dalam hal melaksanakan dan mendukung keberadaan  Perda  pengelolaan  sampah,  yang terpenting  pada  tahap implementasi  apa  yang  menjadi  tujuan  dan  isi,  serta  sasaran  dari  Perda tersebut,  harus  benar-benar  diwujudkan  terutama  pelaksana  dan penanggung jawab terhadap kebijakan serta dari seluruh masyarakat sebagai kelompok  sasaran  dari  kebijakan,  agar  Pengelolaan  Sampah  dapat  berjalan dengan  baik  sesuai  dengan  isi  dari  Peraturan  Daerah  nomor  5  tahun  2013 Tentang Pengelolaan Sampah.
Faktor-faktor  Pendukung  Peraturan  Daerah  nomor  5  tahun  2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai bara. , Dalam  penelitian  ini  dapat  dipaparkan  bahwa  faktor-faktor  yang mendukung  dalam  pengelolaan  sampah  oleh  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan Kabupaten Kutai Barat selaku Dinas Teknis :
1. Adanya  struktur  birokrasi  yang  membawahi  bidang  persampahan yaitu  Kepala  Bidang  dan  Kepala  Seksi  Persampahan  yang  memiliki tugas  pokok  dan  fungsi  untuk  menangani  pengelolaan  persampahan dan  bertanggung  jawab  kepada  Kepala  Dinas  dan  Sekretaris  Dinas
Kebersihan dan Pertamanan. 2. Adanya pegawai atau petugas sampah.
3. Tersedianya armada untuk alat angkut sampah berupa truk sampah, mobil pickup dan mobil penarik.
4. Tersedianya  anggaran  untuk  operasional  pengelolaan  walaupun belum  memadai yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat.
5. Sudah  memiliki  tempat  pembuangan  akhir  (TPA)  Belaw  dengan luasan total 15 Hektar dan sudah memiliki dokumen lingkugan hidup (AMDAL), akses jalan ke TPA sudah cukup baik.
6. Sudah  mendapat  dukungan  dari  masyarakat  untuk  membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan.

## Kesimpulan
Implementasi  Perda  Pengelolaan  Sampah    di  Kecamatan  Barong Tongkok  Kabupaten  Kutai  Barat,  berdasarkan  isi  dan  sasaran  Perda Pengelolaan  Sampah  tersebut  di  kecamatan  dapat  berjalan  dengan  baik, tentunya  seiring  perkembangan  yang  ada  kedepannya  nanti  diperlukan peningkatan pelayanan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam hal ini selaku  Dinas  Teknis  untuk    pengelolaan  sampah  karena  respon  dari masyarakat  juga  cukup  baik.  Ini  berdasarkan  pengamatan  langsung  di lapangan,  selain  perbaikan  pelayanan  dalam  pengelolaan  sampah  faktor pendukung  dan  penghambat,  faktor  pendukung  yang  positif    kedepannya lebih  ditingkatan  yang  sudah  berjalan  dengan  baik  dan  yang  menjadi penghambat  di  carikan  solusi  oleh  pelaksana  kebijakan  yang  ada  di  Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kutai Barat.

## Saran
1. Kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan selaku Dinas Teknis dengan kantor Kecamatan Barong Tongkok perlu koordinasi yang lebih intensif.
2. Sosialisasi  secara  terprogram  dan  berkelanjutan  kepada  masyarakat tentang  keberadaan  Peraturan  Daerah  nomor  5  tahun  2013  tentang Pengelolaan Sampah.
3. Penyediaan  fasilitas  penampung  sampah  di  tempat  umum,  pengadaan armada  pengangkut  sampah,  pembangunan  stasiun  amrol,  adanya tempat  penumpukan  sampah  sementara yang bertujuan  agar pengelolaan  sampah  di  Kecamatan  Barong  Tongkok  Kabupaten  Kutai Barat dapat terealisasi dan sanksi bagi masyarakat yang melanggar dapat diterapkan.
Daftar Pustaka
Abdul  Wahab,  Solichin.  2001. Analisis  Kebijakan  :  Dari  Formulasi Implementasi Kebijaksaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara. Anonimus,  Undang-undang  Nomor  51  Tahun  2000 tentang  Pembentukan Kabupaten Kutai Barat di Propinsi Kalimantan Timur

## Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 ….………………………………………………..(Dominikus Baping)
__________,  Peraturan  Daerah  Nomor  03  Tahun  2013 tentang  Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kutai Barat.
Dunn,  William  N.  2003. Pengantar  Analisa  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Hakim, Memet, dkk. 2006. Mencari Solusi Penanganan Masalah Sampah Kota , Kerjasama Direktorat Holtikultura dengan Fakutas Pertanian UNPAD, Bandung. Guruh, Syahda. 2000. Menimbang Otonomi Vs Federal . Bandung: PT. Remaja Rodakarya. Kuncoro,  Mudjarad.  2000. Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah  (Reformasi, Perencanaan, Strategis dan Peluang) , Jakarta: Erlangga. Mazmian,  A.D,  Sabartier,  A.P.  1983. Implemention  and  Public  Policy. Illnois: Scott, Foreman and Company. Miles,  M.B,  Huberman,  M.  1992. Analisis  Data  Kualitatif ,  terjemahan  oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakrta: UI Press. Manan, Bagir. 1995. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945 . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Nugroho, Riant. 2008. Public Policy . Jakarta: Elex Media Komputindo. Putra,  Fadillah.  2001. Paradigma  Kritis  Dalam  Study  Kebijakan  Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sunarno, Siswanto. 2008. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah . Jakarta: Grasindo.
Winarno,  Budi.  2008. Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik ,  Yogyakarta:  Media Pressindo.