DOI http://dx.doi.org/10.36448/ja.v13i2.2708 pISSN2087-2739 eISSN2716-3423

## Policy Analysis on Green Open Space Planning in Bandar Lampung City
Rein Susinda Hesty 1*
1 Program Studi Arsitektur Lanskap, Institut Teknologi Sumatera Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. 35365 *Penulis Korespondensi: susinda.hesty@arl.itera.ac.id
Abstract: The formulation of sustainable green open space is influenced by various criteria, with variables whose indicators  influence  the  creation  of  sustainable  green  open  space.  By  identifying  the  chosen  technique,  this  study intends to determine the need for green open space in Bandar Lampung City in 2024 in order to realize sustainable green open space. According to the PERMEN PU in 2008 regarding the minimum area of green open space per person, there is a requirement for green open space of 20 m2 per person. The results of the study showed that, in accordance with applicable regulations, the population of Bandar Lampung City experienced an increase in the need for green open space every year as a result of the population growth that occurred. The initial stage of the analysis is carried out on existing population data. Planning, design, and management of green open space is an integral part of improving and maintaining the resilience of the built environment in urban areas. If green open space works, it can increase resilience and facilitate the quality of the urban environment. The quality of green open space requires proper analysis. The aim is to develop policies in open space planning so that it can work as an infrastructure for its enhancement and resilience. The results show that control through direct control and administrative control mechanisms.
Keywords : green open space; analysis; planning; urban; Lampung

## Analisis Kebijakan dalam Perencanaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung
Abstrak: Ruang terbuka hijau (RTH) yang berkelanjutan dipengaruhi oleh berbagai kriteria dari berbagai variabel yang indikatornya saling berhubungan. Variabel yang mempengaruhi RTH yaitu faktor bio-fisik lingkungan serta sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan mengidentifikasi teknik yang dipilih, penelitian ini bermaksud untuk menetapkan kebutuhan RTH di Kota Bandar Lampung pada tahun 2024 dalam rangka mewujudkan RTH yang berkelanjutan. Menurut PERMEN PU tahun 2008 tentang luas minimum RTH per orang, ada persyaratan RTH 20 m2 per orang. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara tegas menentukan bahwa proporsi RTH kota minimal 30 % dari luas wilayah. Sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, sebenarnya sudah cukup banyak peraturan perundangan yang terkait dengan pengaturan RTH, termasuk peraturan daerah (Perda).  Dengan demikian, sesuai dengan UU tersebut, maka Kota Bandar Lampung memerlukan kebutuhan RTH setiap tahunnya sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang terjadi. Tahap awal pada analisis dilakukan terhadap data kependudukan yang ada. Perencanaan, desain, dan  pengelolaan  RTH  perkotaan  merupakan  bagian  integral  untuk  meningkatkan  keberlanjutan  dan ketahanan lingkungan binaan di perkotaan. Jika RTH perkotaan ditingkatkan dan berfungsi dengan baik, maka  dapat  meningkatkan  potensi  kualitas  lingkungan  perkotaan.  Dengan  demikian,  dalam penilaiankualitas  RTH  di  perkotaan  memerlukan  kebijakan  yang  tepat  dalam  implementasinya.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  dalam  perencanaan  RTH  perkotaan, sehingga dapat berfungsi sebagai acuan dalam pengembangan RTH Kota Bandar Lampung.
Kata kunci : ruang terbuka hijau; analisis; perencanaan; perkotaan; Lampung
Artikel diterima :  11 Oktober 2022 Artikel diperiksa
:  23 Mei 2023
Artikel disetujui :  31 Juli 2023 Artikel dipublikasikan  :  31 Juli 2023

## 1. Latar Belakang
Konfigurasi RTH di pinggiran kota dan perkotaan yang bermanfaat dapat mendukung  jasa  ekosistem  dengan  kebutuhan  ruang  yang  signifikan  seperti penyebaran  satwa  liar,  habitat  untuk  spesies  sensitif,  dan  rekreasi,  bahkan dengan RTH dengan luasan yang kecil memiliki nilai konservasi (Fahrig, 2017). Selain itu, RTH yang dikelola oleh pemerintah daerah kota atau kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum memiliki nilai ekologis yang tinggi. RTH memberikan ruang untuk vegetasi dan satwa hidup sehingga nilai  ekologisnya  sangat  penting.  Dalam  hal  ini,  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH) dapat  diklasifikasikan  sebagai  RTH  alami,  yang  meliputi  habitat  alam  liar, kawasan lindung, dan taman nasional, serta  RTH non alam atau binaan, yang meliputi  taman,  lapangan  olah  raga,  kuburan,  dan  jalan  hijau  di  ruas  jalan (Arianti,  2010).  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  dapat  membantu  dalam infrastruktur sosial dan lingkungan untuk mendukung keberlanjutan suatu kota (Ives et al., 2014). Ketersediaan ruang publik dan RTH dalam perencanaan kota merupakan  bagian  dari  aspek  perlindungan  lingkungan  yang  tidak  dapat diabaikan  hanya  karena  pengaruh  kegiatan  pembangunan  (Adiyanta,  2018). Pengelolaan RTH semakin terkikis berdasarkan jumlah pertumbuhan penduduk yang mewajibkan adanya area perumahan dan permukiman.
Kebijakan  analisis  dalam  perencanaan  RTH  memerlukan  pendekatan kebijakan  tertentu.  Strategi  tersebut  dilakukan  untuk  keseimbangan  antara konservasi  dari  RTH  dengan  pembangunan.  Artinya,  selaras  dalam meningkatkan kualitas, proporsi, dan interkoneksi RTH perkotaan (Odell et al., 2003). Pada UU No 26 Tahun 2007 tertulis pada setiap kota mewajibkan memiliki Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  minimal  30%,  sebesar  20%  RTH  publik  dan 10% RTH privat. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) didasarkan pada gagasan bahwa  bangunan  dapat  hidup  berdampingan  secara  aman  dan  serasi  dengan lingkungannya, serta memperhatikan pengembangan RTH yang seimbang dan harmonis. Karena RTH berfungsi sebagai "paru-paru" kota, lokasinya di suatu kawasan  akan  menentukan  keseimbangan  lingkungan  alam  dan  lingkungan buatan (Dewi & Agustina, 2018).
Pada hakekatnya, keberlanjutan sebuah kota merupakan tujuan yang harus dicapai  mengingat  bagaimana  kota-kota  berkembang  saat  ini  dan  semakin banyaknya  permasalahan  perkotaan,  salah  satunya  adalah  lingkungan. Diperlukan  kebijakan  dan  berbagai  langkah  untuk  mewujudkan  kota  yang berkelanjutan.  Pada  umumnya  dengan  menciptakan  lebih  banyak  RTH  dapat membantu  mengurangi  Masalah  ini  disebabkan  oleh  peran  RTH  di  daerah perkotaan sebagai daerah pemurnian alami untuk hal-hal seperti penyerapan air dan karbon (Prakoso & Herdiansyah, 2019). Ruang Terbuka Hijau sendiri dapat memberikan  perubahan  signifikan  pada  keberlanjutan  suatu  kota  dan mengembangan suatu kawasan hijau dengan melihat suatu kebijakan (Anguluri & Narayanan, 2017).
Kota besar memiliki pemerintah yang mengembangkan area faktor dalam sebuah  biotope  “B iotopflachenfaktor ”,  sebuah  instrument  pengelolaan  dalam
perencanaan RTH pada perkotaan yang padat. Biotopflächenfaktor adalah istilah dalam bahasa Jerman yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai "faktor luasan biotop." Konsep ini umumnya digunakan dalam perencanaan perkotaan dan  ekologi  perkotaan  untuk  mengukur  jumlah  dan  kualitas  area  hijau  atau habitat alami di dalam suatu kota atau wilayah perkotaan. Biotopflächenfaktor kota mencerminkan perbandingan luas total area biotop dengan luas total kawasan perkotaan.
Biotopflächenfaktor yang lebih tinggi menunjukkan bahwa kota memiliki lebih banyak  area  hijau  atau  habitat  alami  dalam  proporsinya,  sedangkan biotopflächenfaktor yang  lebih  rendah  menunjukkan  bahwa  proporsi  area  hijau atau  habitat  alami  lebih  sedikit.  Peningkatan biotopflächenfaktor kota  memiliki manfaat  penting.  Area  hijau  di  kota  memberikan  banyak  manfaat  ekologis, seperti  memperbaiki  kualitas  udara,  mengurangi  suhu  permukaan, menyediakan  tempat  berlindung  bagi  flora  dan  fauna,  serta  meningkatkan kualitas  hidup  penduduk  kota  secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu,  dalam perencanaan perkotaan yang berkelanjutan, penting untuk memperhatikan dan memperluas area hijau, baik melalui pembangunan taman, taman kota, ruang terbuka publik, atap hijau, atau koridor hijau yang menghubungkan area hijau yang ada. Konsep biotopflächenfaktor kota membantu mendorong pengembangan kota  yang  lebih  berkelanjutan  dan ramah  lingkungan  dengan  memperhatikan pelestarian  habitat  alami  dan  mengurangi  efek  negatif  urbanisasi  terhadap lingkungan.  Selanjutnya,  faktor  luasan  biotope  dapat  digunakan  untuk memperbaiki iklim mikro, mengamankan fungsi tanah, dan melindungi hewan dan  habitat  tumbuhan.  Sehingga,  pemerintah  daerah  perlu  menata  ulang berkaitan  dengan  kebijakan  penggunaan  lahan  perkotaan,  untuk  memberikan RTH yang optimal.
Ruang Terbuka Hijau merupakan elemen penting dalam model  perkotaan berorientasi  kota  yang  berkelanjutan.  Fenomena  ini  tumbuh  dan  berkembang dan  telah  diterima  secara  luas  oleh  pengembang  perkotaan  di  seluruh  dunia dalam  beberapa  dekade  terakhir.  Kajian  kota  dan  kaitannya  dengan  ruang terbuka  hijau  serta  pengaruhnya  terhadap  kesejahteraan,  kesehatan, kebahagiaan,  dan  kepuasan  warga  kota  terhadap  lingkungannya  merupakan topik yang banyak mendapat perhatian (Žlender & Gemin, 2020) . Advokasi  kebijakan  untuk  mengatasi  akses  ke  RTH  perkotaan  (misalnya, taman)  dan  di  tempat  lain  sering  terhalang  oleh  dua  narasi  dominan  tentang RTH yang diperkuat oleh politisi, pemimpin bisnis, dan media. Yang pertama berpendapat bahwa ruang hijau adalah “baik untuk dimiliki” tetapi tidak perlu, dan yang kedua membingkai ruang hijau sebagai “baik secara universal” untuk pembangunan ekonomi. Dalam penelitian ini, menganalisis kontra-narasi untuk mendorong  kebijakan  RTH  yang  adil  dengan  mengandalkan  penelitian kualitatif.  Dengan  demikian,  dapat  ditemukan  kontra-narasi  terhadap  RTH sebagai  infrastruktur  yang  esensial, multifungsi,  dan  Tangguh (Rigolon  et  al., 2022) .
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  menguatkan  kembali  fungsi  RTH termasuk dalam bagian terpenting ruang kota yang mampu memberikan fungsi

## Kebutuhan RTH Kota Bandar
Lampung
UU No. 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang Analisa faktor penyebab kurangnya RTH Kota Analisa kebutuhan masyarakat terhadap RTH Regerensi dan regulasi yang berkembang di masyarakat Pendapat Ahli Analisis implementasi kebijakan untuk RTH
kota.
ekologi dan keseimbangan terhadap keberlanjutan kota. Pemanfaatan dari RTH adalah  langkah  strategis  dalam  upaya  meningkatkan  ekologi  perkotaan  dan fungsi lainnya. Analisis RTH berkelanjutan pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan  lima  dimensi  yakni  dimensi  ekologi,  dimensi  sosial,  dimensi ekonomi, dimensi hukum, dimensi lingkungan, dan dimensi infrastruktur yang di analisis deskriptif untuk memberikan gambaran pola kedekatan yang berupa kesamaan  di  antara  sekumpulan  objek  deskriptif  untuk  mengetahui  presepsi masyarakat, tingkat partisipasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan terhadap  keberadaan  RTH.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis implementasi  kebijakan  dalam  perencanaan  RTH  perkotaan,  sehingga  dapat berfungsi sebagai acuan dalam pengembangan RTH Kota Bandar Lampung.

## 2. Metode
Penelitian ini menggunakan metode peneltian deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2012).  Teknik  penelitian  deskripsi  kualitatif  untuk  memberikan  analisis (CRESWELL, 2009). Analisis deskriptif adalah metode penguraian masalah yang melibatkan  penggambaran  status  subjek  atau  objek  penelitian  dengan menggunakan fakta yang dapat diverifikasi dan menguraikan hubungan antara semua komponen yang diamati.
Metode  penelitian  deskriptif  adalah  pendekatan  penelitian  yang  bertujuan untuk menggambarkan atau menggambarkan fenomena atau karakteristik suatu populasi  atau objek  penelitian  tanpa mencoba  menjelaskan  atau  memprediksi hubungan  sebab-akibat  di  antara  variabel-variabel  yang  diamati.  Metode  ini sering digunakan dalam penelitian sosial, ekonomi, dan ilmu-ilmu lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang suatu situasi atau fenomena (Arikunto, 2006).
Analisis  data  sekunder  adalah  metode  yang  melibatkan  penggunaan  data yang sudah ada yang dikumpulkan oleh peneliti lain atau lembaga tertentu. Data sekunder dapat berupa data dari survei, laporan publik, basis data, arsip, atau sumber-sumber  data  lainnya.  Dalam  analisis  data  sekunder,  peneliti mengumpulkan  data  yang  relevan  dengan  pertanyaan  penelitian  mereka  dari sumber-sumber  yang  ada,  dan  kemudian  menganalisis  data  tersebut  untuk menjawab pertanyaan penelitian.
Berdasarkan  (Mardalis,  2008) , tujuan  dari  analisis  deskriptif  adalah mengumpulkan  data  tentang  situasi  saat  ini  dan  menentukan  bagaimana variabel berhubungan satu sama lain. Data ini menggunakan pengumpulan data primer dan sekunder sebagai dua metode pengumpulan. Pengamatan lapangan dan  kuesioner  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  primer.  Pengumpulan data untuk penelitian ini dengan kerangka penelitian sebagai berikut :

## Gambar 1. Kerangka penelitian

## 2.1. Metode Pengumpulan Data
Saat  mengumpulkan  data  penelitian,  sumber  primer  dan  sekunder digunakan.  Data  primer  diperoleh  melalui  survei  lapang  yang  merupakan pengumpulan data dengan teknik atau cara yang dilakukan melalui pengamatan dan  ingatan  dan  kuesioner (Sugiyono,  2015) . Sumber  data  langsung  yang diberikan kepada pengumpul data dan pengamatan yang dilakukan di tempat dianggap  sebagai  sumber  data  primer (Sugiyono,  2015) . Berikut  merupakan Teknik pengumpulan dalam penelitian.
1. Kuesioner
Menurut (Sugiyono, 2015) kuesioner merupakan suatu pengumpulan data primer dengan teknik atau cara mengumpulkan data dari beberapa pertanyaan atau  pernyataan  tertulis  responden.  Pada  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan kuesioner  sekaligus  wawancara  dengan  64 stakeholders dan  140  responden masyarakat  yang  dilakukan  terhadap  masyarakat  dan stakeholders dalam menggali  informasi  tentang  kebutuhan  RTH  dan  keberlanjutannya  untuk menentukan  faktor-faktor  strategis  dalam  perencanaan  RTH  berkelanjutan (Tabel 1).
Tabel 1. Jumlah Stakeholders dalam Focus Group Discussion (FGD) Ruang Terbuka Hijau Berkelanjutan di Kota Bandar Lampung
No Stakeholder Jumlah Deskripsi 1 Pemerintah 50 Orang Sekertaris Daerah (1 orang) Bappeda               (4 orang ) Tata Kota             (2 orang ) Dinas Pertanian (8 orang) Dinas PU (3 orang) BPLH (3 orang) Dispenda (4 orang) Kecamatan (20 orang) Kelurahan (5 orang) 2 Akademisi 7 orang UNILA (4 orang) ITERA (2 orang) UBL (1 orang) 3 Tenaga Ahli 2 orang IALI (2 orang) 4 Masyarakat 140 orang Perkecamatan 7 orang tersebar di 20 Kecamatan 5 LSM 1 orang Wahana  Lingkungan  Hidup Indonesia (Walhi)
Sumber: Penulis, 2022

## 2. Pengamatan Lapangan/Observasi
Salah  satu  metode  utama  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu observasi,  yang  merupakan  prosedur  cukup  sulit  yang  melibatkan  proses biologis.  Pengamatan  lapangan  ini  untuk  memperoleh  gambaran  secara langsung terkait RTH di Kota Bandar Lampung.
Selain itu, terdapat data sekunder yang merupakan suatu sumber data secara tidak  langsung  dengan  menggunakan  perantara,  dalam  penelitian  ini menggunakan  studi  literatur  dan  laporan/dokumen  dari  berbagai  organisasi yang  terkait  dengan  topik  studi  digunakan  untuk  mengumpulkan  data sekunder.  Responden  ahli  dipilih  secara  sengaja  (purpose  sampling)  dengan kriteria memiliki keahlian dalam topik yang diteliti. Kriteria responden adalah sebagai berikut:
a. Memiliki keahlian yang berkompeten dalam topik yang diteliti
b. Memiliki reputasi, posisi/jabatan kompetensi dengan bidang yang diteliti
c. Memiliki kredibilitas yang tinggi
d. Bersedia, dan berada di lokasi yang diteliti Hal  tersebut  merupakan  faktor-faktor  dalam  mengidentifikasi  tenaga  ahli yang  dapat  dipekerjakan  sebagai  responden.  Metode  purpose  sampling digunakan oleh untuk menentukan responden dari masyarakat lokal di lokasi penelitian.  Pendekatan Focus  Group  Discussion (FGD)  dapat  digunakan  untuk mengumpulkan  informasi  untuk  penelitian  sosial  kualitatif.  Metode  ini digunakan pada penelitian ini untuk mengumpulkan data atau informasi dari interaksi  informan  atau  responden  sebagai  hasil  diskusi  kelompok  yang dimaksudkan  untuk  mengembangkan  solusi  untuk  mengatasi  tantangan
tertentu.
Dalam  FGD  RTH  berkelanjutan, stakeholders yang  berperan  meliputi pemerintah,  akademisi,  masyarakat,  tenaga  ahli,  dan  lembaga  swadaya masyarakat  (LSM)  ditunjukkan  pada  Tabel  1.  Metode  FGD  merupakan  cara pengumpulan  informasi  dari  interaksi  partisipan.  Teknik  FGD  mengandung beberapa  karakteristik,  antara  lain  sebagai  sarana  pengumpulan  data  untuk penelitian kualitatif dan informasi tentang interaksi sosial yang terjadi pada saat informan  melakukan  diskusi  (Lehoux  et  al.,  2006) . Pada  FGD  ini  dihadiri oleh sejumlah stakeholders yaitu pemerintah yang terdiri dari 50 orang, akademisi 7 orang, tenaga ahli 2 orang, masyarakat 140 orang, dan LSM 1 orang (Tabel 1). Pendekatan yang dapat digunakan yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan  pembangunan.  Hal  ini  dilakukan  dengan  cara Focus  Group Discussion (FGD). FGD digunakan sebagai cara untuk menentukan teknik dan instrumentasi dalam penelitian yang bermaksud untuk penjajagan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap ruang terbuka publik yang ada (Alfaqi  et  al.,  2020)  menjelaskan  bahwa  FGD  menjadi  pilihan,  karena  pada prinsipnya dalam menentukan keputusan yaitu dengan cara brainstorming dari stakeholders baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan bersifat menyeluruh atau komprehensif.

## 2.2. Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini, data deskriptif dihasilkan melalui proses analisis data kualitatif berupa kalimat dari wawancara, catatan laporan, hasil diskusi (FGD), makalah,  dll.  Pada  penelitian  kualitatif  ini,  peneliti  menyesuaikan  dengan keadaan  RTH  di  Kota  Bandar  Lampung  saat  ini.    Penelitian  kualitatif  yang diimplementasikan melalui prosedur penelitian berupa data deskriptif berupa kalimat lisan  dan tulisan.  Data  tersebut  diamati  dari  berbagai  sudut  pandang subjek dalam memandang suatu masalah tertentu, dalam  hal ini RTH di Kota Bandar  Lampung.  Analisis  kebijakan  didasarkan  oleh  perspektif  tanggapan peserta  dan  menggunakan  metodologi  yang  interaktif  dan dapat  disesuaikan. Tujuan  penelitian  kualitatif  adalah  untuk  memahami  proses  sosial  dari perspektif  partisipan.  Jadi,  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang menggunakan peneliti sebagai instrumen utama untuk menyelidiki status objek atau fenomena sosial (Sugiyono, 2005) .

## 3. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  analisis  terhadap  140  responden  masyarakat  terdapat  hasil sebagai  berikut  yaitu  tujuan  yang  paling  penting  dari  RTH  yaitu  sekitar  75% berfungsi sebagai pengatur iklim mikro.  Berdasarlan analisis dari stakeholder, maka  60%  menyebutkan  bahwa  fungsi  RTH  yang  paling  diutamakan  adalah terkait  iklim  mikro  dan  selanjutnya  30%  fungsi  RTH  sebagai  rekreasi.  Ruang Terbuka  Hijau  melayani  berbagai  tujuan,  termasuk  hidrologis,  klimatologis, pelindung, higienis, pendidikan, estetika, dan sosial ekonomi, pengadaan dan pengelolaan  RTH  merupakan  komponen  penting  dari  perencanaan  untuk
pengelolaan  dan  perlindungan  lingkungan.  Ada  wilayah  yang  dibatasi pengembangannya dan ada wilayah yang didorong untuk tumbuh dalam pola pemanfaatan  ruang.  Pemanfaatan  RTH  merupakan  salah  satu  yang dilatarbelakangi oleh pembangunan.
Sebagai bagian dari perencanaan tata ruang kota, RTH berfungsi sebagai alat untuk mengurangi polusi dan/atau melindungi lingkungan.  Target 30% yang ada pada UU Penataan Ruang menjadi dasar perencanaan tata ruang perkotaan. Dalam hal ini, penataan RTH bukan hanya tugas satu pihak yang memerintah tetapi juga dari beberapa pihak penting lainnya, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerja sama banyak pihak. Dalam hal ini, diperlukan Kerjasama antar pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta guna mejaga eksistensi dan kelestarian RTH di Kota Bandarlampung.
Ruang  publik  didefinisikan  sebagai  ruang  di  dalam  area  komunitas  yang digunakan untuk aktivitas kontak publik oleh penghuninya (Sutapa et al, 2023) mencatat  bahwa  ruang  publik  memiliki  tiga  kualitas  utama,  yaitu  bermakna, demokratis,  dan  responsif.  Dalam  pengertian  ini,  makna  mencakup  ikatan emosional  kehidupan  terhadap  ruang,  demokrasi  memastikan  perlindungan yang  tepat  dan  kebebasan  berekspresi  pengguna,  sedangkan  responsif  berarti kepentingan pengguna harus diperhitungkan dalam merancang dan mengelola ruang. Ruang terbuka publik menjadi sangat penting di tengah hingar bingar kehidupan  kota  untuk  mendukung  kondisi  yang  sehat,  nyaman,  dan  lestari. Mobilitas  kehidupan  perkotaan,  polusi,  dan  pemanasan  global  cenderung menurunkan  kualitas  jasa  lingkungan  dan  meningkatkan  tingkat  stres masyarakat yang membutuhkan mitigasi dan penyegaran. Kota yang tidak sehat dan  tidak  nyaman,  umumnya  tidak  akan  mendukung  keberlanjutan  sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan (Alfaqi et al., 2020).
Berdasarkan analisis kualitatif deskriptifdari sumber referensi yang relevan, maka  didapatkan  sumber  informasi  tentan  tiga  kelompok  umum  instrumen kebijakan,  yang  sering  dibahas  dalam  literatur (Jordan,  Andrew  &  Wurzel, Ruediger & Zito, 2013), adalah:
(1) Instrumen regulasi yang bertujuan untuk mengontrol secara langsung aspek- aspek tertentu yang terkait ruang (misalnya, area penggunaan lahan)
(2) Instrumen ekonomi, termasuk instrumen berbasis pasar yang terkait dengan pendekatan  berorientasi  ekonomi  (misalnya,  pajak,  retribusi  atau  biaya, skema perdagangan emisi)
(3)  Informasi  dan  motivasi  instrumen  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kesadaran  dan  mendidik  aktor  sosial  untuk  memberikan  mereka  pilihan bebas terkait dengan isu-isu tertentu.
Kelompok instrumen ini condong ke instrumen non-peraturan yang kontras dengan  peraturan  perintah-dan-kontrol  tradisional,  serta  peran  pasrtisipatif aktor yang berkomitmen (Zito, A.R., Jordan, A., Wurzel, 2011) .
Berikut  tugas  masing-masing  unsur  stakeholder  yang  paling  utama  serta terkait dengan Tugas utama pemerintah daerah yang dapat dilakukan sebagai berikut:
a) Penetapan RTRH, RTR, atau RTRW Kota untuk rencana RTH
b) Mendata ketersediaan RTH yang ada menyediakan luas, persebaran, dan jenis RTH yang sesuai
c) Menciptakan, memulihkan, dan menjaga RTH publik untuk mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan fungsi ekologis di dalamnya
d) RTH  publik  suatu  kota  merupakan  komponen  penting  dan  prioritas dalam pembangunan kota, maka diperlukan sosialisai terkait hal tersebut
e) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH
f) Memfasilitasi  partisipasi  pelaku  pembangunan  lainnya  dalam pengelolaan RTH
g) Membatasi penggunaan lahan RTH menjadi lahan terbangun
h) Mengembangkan  program  pengadaan  RTH  dengan  memperhatikan pembiayaan  dan  pembangunan  lembaga/pelaku  yang  terlibat  dalam program tersebut.
Gambar 2 . Proses evaluasi untuk mengembangkan faktor analisis RTH
Sumber: (Ring et al., 2021)
Pada  pengelolaan  RTH  diperlukan  peran  masyarakat  dan  pemangku kepentingan  untuk  menjaga  eksistensinya.  Adapun  dapat  dilakukan  sebagai berikut:  menghindari  pembangunan  di  perlintasan  sungai,  menjaga  fungsi taman yang ada, dan menghindari penebangan pohon yang berbatasan dengan jalur hijau.
a) Melestarikan RTH di kawasan pemukiman
b) Menyampaikan  masukan  kepada  badan  pengelola  jika  terjadi penyimpangan,  dapat  ikut  serta  memantau  proses  pemeliharaan  dan pelestarian.
c) Menyediakan lahan untuk penyelenggaraan ruang terbuka hijau
d) Membantu  pengembangan  komponen  ruang  terbuka  hijau  saat  ini  dan yang  akan  datang,  serta  berbagi  pengetahuan,  ide,  pemikiran,  atau pendapat terkait implementasinya.
Dalam  menjaga  keberadaan  RTH,  pihak  swasta  dapat  membantu  dengan beberapa peran yang dapat dilakukan
a) Harus menahan diri untuk tidak membangun di jalur sempadan sungai
b) Memelihara dan menyediakan jalur sendiri
c) Tidak mengganti peruntukan taman yang sudah ada, dan tidak menebang pohon di jalur hijau sempadan sungai.
d) Harus  berpartisipasi  dalam  pembangunan  komponen  RTH  buatan  dan berperan sebagai pelaksana pembangunan
e) Menyediakan lahan untuk pelaksanaan RTH
f) Memberikan informasi, saran, pertimbangan, atau sudut pandang terkait RTH
g) Memberikan bantuan dalam menemukan area ruang terbuka hijau yang dapat dikembangkan.
h) Melakukan pemeliharaan dengan tenaga sendiri untuk pemulihan taman, tetapi  menerima  imbalan  tidak  langsung  seperti  penempatan  papan reklame.
Dalam  hal ini,  Untuk  mendukung  tata  kelola dan  pengambilan  keputusan yang  baik,  diperlukan  berbagai  instrumen  kebijakan.  seperangkat  kebijakan yang telah berkembang sebagai alat kebijakan untuk mempengaruhi jumlah dan kualitas  konservasi  keanekaragaman  hayati  dan  pemberian  jasa  ekosistem  di sektor  publik  dan  swasta.  Tindakan  kategori  penilaian  berdasarkan  jasa ekosistem  yang  dikaitakn  dengan  analisis  kebijakan  menurut  TEEB  ( The Economics of Ecosystems and Biodiversity ) mendefinisikan empat kategori:
(1) Jasa ekosistem,
(2) Jasa habitat atau pendukung,
(3) Jasa pengatur dan (4) Jasa budaya (Ring et al., 2021)
Ruang  hijau  perkotaan  menyediakan  berbagai  jasa  ekosistem  bagi penduduk  kota  dan  dianggap  sebagai  elemen  penting  dari  keadilan  sosial- lingkungan.  Bagi  lansia,  ruang  hijau  perkotaan  penting  untuk  kesehatan  dan kesejahteraan  karena  menyediakan  ruang  untuk  aktivitas  fisik  dan  interaksi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua yang memiliki jaringan
sosial yang dekat lebih sering menggunakan taman kota daripada mereka yang lebih terisolasi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penelitian terdahulu, didapatkan  kerangka  kerja  yang  terintegrasi  dari  ketiga  dimensi  keadilan  ini, yang  semuanya  berkontribusi  secara  setara  dan  tak  terpisahkan  untuk penyediaan  jasa  ekosistem  perkotaan  yang  adil.  Yang  paling  penting,  kami merekomendasikan  perencanaan  kota  untuk  memahami  kota  sebagai  sistem sosial-ekologis yang terintegrasi di mana perencanaan dan desain ruang hijau kota  fokus  pada  penyediaan  jasa  ekosistem  bersama  dengan  memungkinkan terciptanya  jaringan  sosial  untuk  meningkatkan  keadilan  sosial-lingkungan (Enssle & Kabisch, 2020)
Dalam ekosistem perkotaan, layanan regulasi dan jasa budaya memainkan peran  utama,  oleh  karena  itu  dianggap  perlu  untuk  mempertimbangkan perlindungan  keanekaragaman  hayati,  adaptasi  perubahan  iklim  dan  kohesi sosial  sebagai  kategori  penilaian  elemen  RTH  untuk  mengatasi  tantangan perkotaan  yang  penting  (Gambar  2).  Setelah  memahami  tentang  pentingnya RTH, maka dianalisis tentang kebijakan yang relevan tentang hal tersebut. Perlu dilakukan  pengendalian  RTH  untuk  menjaga  keberadaan  secara  kualitas  dan kuantitas pada RTH publik dan privat jika mengalami peningkatan.
Pertumbuhan  kota  yang  stabil  dan  kepekaan  yang  meningkat  terhadap perubahan  iklim,  pemikiran  ulang  perencanaan  kota  diperlukan  untuk mengelola  sumber  daya  secara  efisien  dan  meningkatkan  kualitas  perkotaan. Dalam kondisi saat ini, perluasan ruang hijau dan ruang terbuka dengan segala infrastruktur hijaunya menjadi penting dan mengoptimalkan penggunaan lahan dari segi kualitas dan kuantitas. Pertimbangan iklim, ekologi, dan di atas semua aspek sosial dalam Faktor Ruang Terbuka Hijau Kota Bandar Lampung sebagai indeks  pembangunan  perkotaan  merupakan  pendekatan  yang  menjanjikan untuk  mengendalikan  pasokan  ruang  hijau  dan  ruang  terbuka,  sehingga mendukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan secara sosial (Ring et al., 2021) .
Dalam hal ini, dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu pengendalian melalui peraturan langsung yang mengatur tentang  RTH melalui perangkat peraturan seperti peraturan zonasi untuk RTH, peraturan tentang penghijauan, peraturan terhadap  pengembangan  ruang  terbuka,  ketentuan  tata  penghijauan  dan penghalang  visual,  peraturan  daerah  tentang  rencana  induk  penataan, pengelolaan dan pengendalian RTH. Peraturan tidak langsung mengatur RTH seperti peraturan pengembangan lahan, peraturan pemetaan, peraturan limbah air hujan, dan peraturan pematangan lahan. Melakukan pengendalian perizinan khusus melalui pengawasan dan penertiban, serta insentif dan disinsentif dalam melaksanakan mekanisme lembaga dan alternatif kebijakan.
Kualitas  hidup  masyarakat  perkotaan  merupakan  hasil  interaksi masyarakat  dengan  lingkungan  perkotaan.  Banyak  penelitian  menunjukkan bahwa ruang terbuka publik merupakan salah satu elemen penting lingkungan perkotaan yang memberikan kontribusi positif terhadap kualitas hidup. Artikel ini  menyelidiki  bagaimana  privatisasi  ruang  terbuka  publik  mempengaruhi kualitas hidup masyarakat sementara banyak penelitian menunjukkan degradasi
'kepublikan'  ruang  publik  akibat  privatisasi.  Temuan  penelitian  menunjukkan bahwa masyarakat tetap melakukan aktivitas sosialnya baik di wilayah privat maupun publik namun terpisah secara fisik. Masyarakat pada umumnya puas dengan kondisi kehidupannya dan juga puas dengan fitur ruang terbuka publik yang  diprivatisasi  dan  publik,  dengan  aspek  pengelolaan  ruang  publik  yang diprivatisasi lebih tinggi daripada publik(Nasution & Zahrah, 2012) .
Implikasi  analisis  model  geografis  perencanaan  RTH  berkelanjutan membawa  konsekuensi  bahwa  pemerintah  daerah  harus  tegas  dalam mendukung  kepentingan-kepentingan  yang  membentuk  undang-undang penataan  ruang  daerah  yang  mengatur  penyediaan  RTH.  Kebijakan  yang diberlakukan baik secara nasional maupun  local di daerah  ini mempengaruhi bagaimana  pemerintah  mengontrol  dan  mengelola  RTH  perkotaan  tanpa terpengaruh  oleh  kepentingan  luar.  Dalam  UU  No  26  tahun  2007  tentang penataan  ruang  untuk  luasan  RTH  minimal  30%  mengharuskan  pemerintah daerah mengajak masyarakat, pihak swasta, dan lembaga lainnya untuk terlibat dalam pengelolaan RTH untuk menggalang sumber daya yang ada.
Permen  ATRKBPN  14  tahun  2022  tentang  RTH  merupakan  terobosan penyediaan  Ruang  Herbuka  Hijau  karena  Pemerintah  Daerah  mengalami kendala dalam pemenuhan 30% (tiga puluh persen) Ruang Terbuka Hijau Publik dari luas  Wilayah  Kota/Kawasan  Perkotaan.  Berdasarkan  mitigasi  perubahan iklim dan pencapaian misi nol emisi karbon ( nett zero emission ) maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas.

## 4. Kesimpulan
RTH yang paling utama dalam masyarakat adalah tujuan pengendali iklim mikro  dan  RTH  berdasarkan  stakeholder  adalah  pengatur  iklim  mikro  dan rekreasi. Dengan demikian, perencanaan tata ruang kota sangat penting dalam upaya  memaksimalkan  efektivitas  sumber  daya  kota  serta  berbagai  cara pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  lainnya  dari  fungsi  RTH. Fungsi  dan  nilai estetika  RTH  kota  untuk  meningkatkan  kualitas  lingkungan, kelangsungan hidup kota, serta nilai kebanggaan dan identitas kota itu sendiri memiliki keunggulan hidup yang sangat tinggi. Untuk itu diperlukan kerjasama antara peran pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam analisis strategi perencanaan  RTH  di  Kota  Bandar  Lampung,  dengan  dapat  dilakukan  tugas- tugas utama pemerintah, masyarakat dan pihak swasta untuk menjaga eksistensi RTH di Kota Bandar Lampung.

## 5. Daftar Pustaka
Adiyanta,  F.  C.  S.  (2018).  Partisipasi  Masyarakat  Sebagai  Basis  Kebijakan Penataan Ruang Publik dan Ruang Terbuka Hijau Kota yang Berkelanjutan.
Administrative Law & Governance Journal , 1 (1), 1.
https://doi.org/10.14710/alj.v1i1.1-8
Alfaqi,  M.  Z.,  Shofa,  A.  M.  A.,  Mawarti,  R.  A.,  &  Habibi,  M.  M.  (2020). Meningkatkan Pemahaman Generasi Muda Terhadap Peran E.F.E. Douwes
Dekker  Pada  Era  Pergerakan  Nasional  Melalui  Focus  Group  Discussion (Fgd)  Guru  Bangsa. Jurnal  Praksis  Dan  Dedikasi  Sosial  (JPDS) , 3 (1),  21. https://doi.org/10.17977/um032v3i1p21-27
Anguluri,  R.,  &  Narayanan,  P.  (2017).  Role  of  green  space in  urban  planning: Outlook towards smart cities. Urban Forestry and Urban Greening , 25 , 58 – 65. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.04.007 Arianti, L. (2010). Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Rekayasa RUANG TERBUKA HIJAU  Iin  Arianti  Staf  Pengajar  Jurusan  Teknik  Sipil  POLNEP. Ilmu Pengetahuan Dan Rekayasa , 1 – 7.
Arikunto,  S.  (2006).  Prosedur  Penelitian :  Suatu  Pendekatan  Praktik.  In Edisi Revisi VI . Jakarta : PT Rineka Cipta. CRESWELL,  J.  W.  (2009).  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed-Methods Research.
Microbe Magazine , 4 (11), 485 – 485. https://doi.org/10.1128/microbe.4.485.1
Dewi, Y. C., & Agustina, I. F. (2018). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka  Hijau  Publik  Di  Kabupaten  Sidoarjo. JKMP  (Jurnal  Kebijakan  Dan Manajemen Publik) , 6 (2), 129 – 135. https://doi.org/10.21070/jkmp.v6i2.3007 Enssle, F., & Kabisch, N. (2020). Urban green spaces for the social interaction, health  and  well-being  of  older  people — An  integrated  view  of  urban ecosystem  services  and  socio-environmental  justice. Environmental  Science and Policy , 109 (September 2019), 36 – 44. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.04.008
Fahrig,  L.  (2017). Ecological  Responses  to  Habitat  Fragmentation  Per  Se.  Annual Review Of Ecology, Evolution, And Systematics . 48(1) , 1 – 23. https://doi.org/doi: 10.1146/annurev-ecolsys-110316-022612 Ignasius  D.A.  Sutapa,  Daniel  P.P.  Mbarep,  Hayati  S.  Hasibuan,  M.  (2023).
Ecohydrology  Approach  to  Strengthen  Public  Green  Open  Space  Management towards Comfortable Common Space and Playground in Kalijodo Area – Jakarta Province,  Indonesia,  Ecohydrology  &  Hydrobiology . ISSN  1642 - 3593 . https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecohyd.2023.04.005.
Ives, C. D., Oke, C., Cooke, B., Gordon, A., & Bekessy, S. A. (2014). Planning for green open space in urbanising landscapes . October , 94.
https://www.environment.gov.au/system/files/pages/25570c73-a276- 4efb-82f4-16f802320e62/files/planning-green-open-space-report.pdf Jordan,  Andrew  &  Wurzel,  Ruediger  &  Zito,  A.  (2013). Still  the  era  of  ‘new’ environmental  policy  instruments?  Exploring  patterns  of  innovation  and continuity. Environmental Politics .
Lehoux,  P.,  Poland, B.,  &  Daudelin, G.  (2006).  Focus  group  research  and “ the patient’s  view.” Social  Science  and  Medicine , 63 (8),  2091 – 2104. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.05.016
Mardalis. (2008). Metode Penelitian : suatu pendekatan proposal (Ed.1 ; Cet). Bumi Aksara.
Nasution,  A.  D.,  &  Zahrah,  W.  (2012).  Public  Open  Space  Privatization  and Quality  of  Life,  Case  Study  Merdeka  Square  Medan. Procedia  -  Social  and
Behavioral Sciences , 36 (June 2011), 466 – 475.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.051 Odell, E. A., Theobald, D. M., & Knight, R. L. (2003). Incorporating ecology into land use planning: The songbirds’ case for clustered development. Journal of the American Planning Association , 69 (1), 72 – 82. https://doi.org/10.1080/01944360308976294
Prakoso,  P.,  &  Herdiansyah,  H.  (2019).  Analisis  Implementasi  30%  Ruang Terbuka  Hijau  Di  Dki  Jakarta. Majalah  Ilmiah  Globe , 21 (1),  17. https://doi.org/10.24895/mig.2019.21-1.869
Rigolon, A., Yañez, E., Aboelata, M. J., & Bennett, R. (2022). “A park is not just a park”: Toward counte r-narratives to advance equitable green space policy in the United States. Cities , 128 (October 2021). https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103792
Ring, Z., Damyanovic, D., & Reinwald, F. (2021). Green and open space factor Vienna: A steering and evaluation tool for urban green infrastructure. Urban Forestry and Urban Greening , 62 , 127131. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127131
Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif . CV. Alfabeta. Sugiyono.  (2012). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  Kombinasi  (Mixed Methods) . Penerbit Alfabeta. Sugiyono. (2015). Metode penelitian pendidikan (Pendekatan Kuantitatif , Kualitatif dan R & D) (Sugiyono (ed.); Cetakan ke). Alfabet, Bandung.
Zito, A.R., Jordan, A., Wurzel, R. (2011). Escaping the regulatory state? Issues ʼ of policy instruments in the EU Environmental Policy Context, Proceedings of the 6th ECPR Annual Conference in Reykavik .
Žlender, V., & Gemin, S. (2020). Testing urban dwellers’ sense of place towards leisure and recreational peri-urban green open spaces in two European cities.
Cities , 98 (October 2019). https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.102579