## Peranan Kemerdekaan Pers Dalam Hukum Positif Di Indonesia
Oleh:
1 Mariana Mugiono, S.S., M.M., M.H, 2 Valentinus Rhesa Sidharta, B.B.A. 3 Dave David Tedjokusumo, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia
1 moppyfong@yahoo.co.id 2 rhesa.sidharta@gmail.com 3 dave.tedjokusumo@uph.edu Volume  22  Nomor  2  Agustus  2024:  DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri.2024 A rticle  History Submission: 07-06-2024 Revised: 22-07-2024 Accepted: 30-07-2024 Published: 18-08-2024

## ABSTRACT
The increasingly rapid development of the times means that the press is also increasingly developing, because the press has the most important part in a country where it is a tool of social control to prevent abuse of power by the authorities or government and as a balance to carry out checks and balances against the authorities and government. The press is given the freedom to work and express opinions, but must comply with the rules set out in legislation. The Press Law is a law that has the Primaat/Previal principle which must take precedence or precedence. Even though the Press Law does not regulate criminal provisions, it can use jurisprudence that can accommodate and place the Press  Law  as  a  lex  specialist.  Therefore,  the  Press  Law  can  be  placed  as  the  fourth  pillar  of democracy, and can also be a law enforcement tool.
Keywords: Press, Press Law, Primaat/Prevail

## ABSTRAK
Perkembangan  jaman  yang  semakin  pesat  membuat  Pers  juga  semakin  berkembang  pula, dikarenakan pers memiliki bagian terpenting dalam suatu negara dimana menjadi alat kontrol sosial untuk  mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Penguasa atau pemerintah dan sebagai penyeimbang untuk melakukan checks and balance terhadap penguasa dan pemerintahan. Pers diberikan kebebasan untuk berkarya dan berpendapat, namun harus sesuai dengan aturan yang telah  diatur  dalam  perundang-undangan.  Undang-undang  Pers  merupakan  undang-undang  yang memiliki prinsip Primaat/ Previal yang harus diutamakan atau didahulukan. Meskipun Undang- Undang Pers tidak mengatur ketentuan pidana, maka dapat menggunakan yurispridensi yang dapat mengakomodasi dan menempatkan Undang-Undang Pers menjadi lex specialist. Oleh karena itu, Undang-Undang Pers dapat ditempatkan sebagai pilar keempat demokrasi, serta dapat menjadi alat penegak hukum.
Kata Kunci: Pers, Undang-Undang Pers, Primaat/ Prevail

## Mariana Mugiono, dkk

## Peranan Kemerdekaan Pers Dalam Hukum Positif Di Indonesia

## PENDAHULUAN
Perkembangan jaman yang begitu pesat membuat banyak masyarakat mengandalkan media elektronik dalam memperoleh suatu berita, sehingga membuat masyarakat mengandalkan para pers yang meliput dan menuliskan berita terkini. Dalam hal ini, untuk menghasilkan suatu produk berita yang baik membutuhkan produk jurnalistik yang baik sehingga para pencari berita yang biasanya disebut  sebagai  wartawan  harus  memiliki  suatu  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  mumpuni. Untuk produk suatu  berita yang disiarkan melalui media televisi yang meliput  tentang peristiwa bencana, maka dituntut untuk memahami tiga tahapan literasi bencana dari aspek kognitif, afektif dan  konatif  guna  untuk  menghasilkan  suatu  pemberitaan  yang  dapat  mengurangi  risiko  pada bencana,  yakni  tahap  pemberitaan  saat  sebelum  terjadinya  bencana,  tahap  pemberitaan  saat terjadinya bencana, tahap pemberitaan setelah terjadinya bencana. (Hasibuan. et al., n.d.). Selain itu, wartawan  juga  dituntut  untuk  turut  serta  dalam  menyebarluaskan  informasi  saat  terjadi  suatu bencana  (Sahputra  et  al.,  n.d.),  sehingga  masyarakat  dapat  mengetahui  guna  mengantisipasi  dan mengatasi bencana tersebut.
Produk  jurnalistik  yang  biasanya  berupa  pendapat-pendapat,  maka  dibutuhkan  suatu persamaan  hak  sehingga  warga  negara  dapat  dengan  bebas  memberikan  pendapatnya,  yakni memberikan jaminan kemerdekaan pers. Kata pers berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti cetak, sedangkan secara maknawiah memiliki arti penyiaran secara tercetak atau publikasi dengan cara dicetak (Surbakti, n.d.-a). Menurut Oemar Seno Adji, pers terbagi menjadi dua lingkup yakni pers dalam arti luas dan arti sempit. Dimana dalam arti luas, Pers merupakan semua massa media komunikasi yang memancarkan semua pikiran dan perasaan seseorang baik secara tertulis maupun secara lisan. Sedangkan Pers dalam arti sempit, Pers merupakan penyiaran dari pikiran, gagasan ataupun berita secara tertulis (Adji, n.d.). Sedangkan menurut KBBI, Pers diartikan sebagai suatu usaha percetakan dan penerbitan; usaha pengumpulan dan penyiaran berita; penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dana radio; orang yang bergerak dalam penyiaran berita; medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan film (Kebudayaan, n.d.). Oleh karena itu dapat dilihat  bahwa  kegiatan  Pers  merupakan  media  komunikasi  yang  bersikan  tentang  pikiran  dan pendapat seseorang yang disampaikan secara lisan maupun tertulis.
Sebelum adanya UU Pers, maka wartawan merupakan seorang pewarta untuk media cetak saja  dan  orang  mencari  berita  untuk  radio  dan  televisi  tidak  dapat  disebut  wartawan,  sehingga anggota  dari  Persatuan  Wartawan  Indonesia  (PWI)  hanya  terdiri  dari  wartawan  media  cetak (Surbakti,  n.d.-b).  Wartawan  adalah  seseorang  yang  melakukan  kegiatan  berupa/usaha  yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran berupa berita, pendapat dan susulan

## Mariana Mugiono, dkk
Peranan Kemerdekaan Pers Dalam Hukum Positif Di Indonesia
serta  gambar  dan  lainnya  dalam  suatu  bidang  komunikasi  massa(Wibawa,  n.d.).  Namun  saat  ini wartawan termasuk bagian dari salah satu profesi yang diandalkan bagi suatu perusahaan media, karena  wartawan  yang  memperoleh  dan  menghasilkan  informasi  (Saputri,  n.d.).  Pers  sendiri mengacu pada suatu kegiatan yang dilakukan oleh jurnalistik atau wartawan dalam mengumpulkan suatu berita. Oleh karena itu, semenjak adanya UU Pers maka wartawan dianggap sebagai profesi seseorang  yang  melakukana  kegiatan  Pers.  Pers  Sendiri  tidak  dapar  terlepas  dari  peran  seorang wartawan atau jurnalis, dikarenakan wartawan merupakan orang yang secara aktif dan teratur dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknnya.
Pers sendiri terbagi menjadi dua bagian yakni Pers Nasional dan Pers Asing. Pers Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bahwa “Pers Nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh Perusahaan pers Indonesia”. Sedangkan Pers Asing diatur dalam Pasal 1 angka 7 bahwa “Pers Asing adalah pers yang diselenggarakan oleh Perusahaan Pers  Asing”  dan  Pasal  16  UU  Pers  bahwa  “Peredaran  Pers  Asing  dan  pendirian  perwakilan Perusahaan Pers Asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang  berlaku”.  Dapat  dilihat  beberapa  Pers Asing  yang  beredar  dan  berada  di  Indonesia  seperti majalah Cosmopolitan , Majalah Elle , For Him Magezine, Gadget Magazine, Time Magazine dan Harper’s House Keeping (Susanto et al., n.d.). Namun Pers yang berada di Indonesia dijalankan oleh Perusahaan Pers itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Pers. Dapat dilihat bahwa  Pers  Nasional  maupun  Pers  Asing  sama-sama  merupakan  Perusahaan  yang  bergerak dibidang  media  informasi,  pendidikan,  hiburan  dan  kontrol  sosial  serta  lembaga  ekonomi  yang berguna dan bertujuan untuk memenuhi kehidupan masyarakat.
Pers  sendiri  memegang  peranan  yang  penting  dalam  menciptakan  suatu  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Pers juga memiliki peran dan fungsi yang penting yaksi sebagai alat kontrol sosial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa atau  pemerintah,  mencegah  terjadinya  praktik  KKN  (Kolusi  Korupsi  dan  Nepotisma)  serta penyelewangan atau penyimpangan lainnya, sehingga dapat dikatakan pula bahwa pers memiliki sebuah tanggung jawab untuk membawa bangsa dan negara menjadi lebih maju (Hendrayana, n.d.). Menurut Mc. Luhan, bahwa medis massa sebahau suatu eksistensi manusia sehingga pers dan alat komunikasi massa merupakan suatu kebutuhan kodrati bagi manusia(Sutanto & Hamid Syamsudin, n.d.). Dalam hal ini, Pers memiliki peran yang penting, sehingga pers dan kemerdekaan memiliki keterkaitan  erat  dan  intim,  dikarenakan  Pers  tidak  akan  berfungsi  bilamana  tidak  mmemiliki kebebasan. Kebebasan Pers merupakan suatu wujud dari kedaulatan rakyat yang berlandaskan pada asas dan prinsip dari demokrasi, keadilan dan supremasi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2

## Mariana Mugiono, dkk
Peranan Kemerdekaan Pers Dalam Hukum Positif Di Indonesia
UU Pers. Masyarakat atau negara dianggap demokratis bilamana harus ada perlindungan yang tinggi dalam mengeluarkan ide-ide yang akan dipublikasikan,misalnya dengan menggunakan media surat kabar, majalah, buku, film, pamphlet, televisi, maupun internet (Urofsky & etal, n.d.). Pers juga dapat dikatakan sebagai penjaga yang baik bagi suatu demokrasi, dimana rakyat juga membutuhkan Pers untuk memberantas tindak korupsi dengan cara membeberkan suatu kesalahan yang dilakukan dalam menerapkan hukum atau tidak efisiennya cara kerja suatu lembaga pemerintahan.  Sebagai sebuah  pembatasan  dalam  penulisan,  maka  dikemukakan  suatu  rumusan  masalah  yakni  sebagai berikut:
1. Bagaimana  kemerdekaan  pers  dan  kebebasan  pers  dapat  berperan  dalam  fungsi  kontrol dalam kemajuan negara Indonesia?
2. Bagaimana fungsi dan peran kebebasan pers dalam penegakan hukum positif di indonesia?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum  normatif  dengan  jenis  penelitian Yuridis Normatif-Dogmatik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  dengan  menggunakan  metode  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Kemerdekaan Pers Termasuk Dalam Kebebasan Pers
Kemerdekaan  Pers  dan  kebebasan  pers  merupakan  kata  yang  digunakan  secara interchangeable yang pernyataan tersebut digunakan secara lisan mau pun tertulis, tergantung dari  kata  yang  keluar  secara  lisan  atau  kebiasaan. Apabila  dikaitkan  dengan  bahasa  Inggris, yang lebih sering digunakan dan didengar adalah Freedom of Press, namun kata “Freedom” bisa  juga  diartikan  dengan  “Kebebasan”.    Dapat  dilihat  bahwa  kemerdekaan  dan  kebebasan merupakan sebutan yang interchangeable (Manan, n.d.-a). Oleh karena itu, penggunaan kata kemerdekaan dan kebebasan secara keseluruhan tergantung dari suatu faktor kebiasaan orang yang menyebutkan. Namun sebutan untuk kemerdekaan dan kebebasan sangat ditentukan juga dari kontek konsep atau kebiasaan yang digunakan dalam berbahasa.
Kebebasan  Pers  merupakan  kebebasan  dalam  mengemukakan  pendapat  ( freedom  of expression ) yang merupakan refleksi praktis dari suatu kebebasan berpikir ( freedom of thought ) yang  bersifat  individual  dan  merupakan  bagian  dari  salah  satu  HAM  yang  fundamental (Ariyanti, n.d.). Kebebasan Pers sendiri telah diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28F UUD 1945. Implementasi dari dari Pasal 28 UUD 1945 yakni dengan lahirnya UU

## Mariana Mugiono, dkk

## Peranan Kemerdekaan Pers Dalam Hukum Positif Di Indonesia
No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers yang merupakan suatu media massa yang meliputi media cetak,  media  elektronik  serta  media  lainnya  yang  merupakan  bagian  dari  dari  sarana  untuk mengeluarkan  suatu  pikiran  secara  lisan  maupun  tulisan.  Dapat  dilihat  bahwa  negara  telah mengakui kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan berpikir yang termasuk bagian dari suatu perwujudan negara demokratis yang berdasarkan hokum (Ibid, n.d.). Dalam hal ini bahwa Pers memiliki suatu  kebebasan dalam mengungkapkan dan menyampaikan informasi secara lisan dan tertulis.
Menurut  UU  No.  40  Tahun  1999  lebih  menggunakan  Kemerdekaan  Pers  bukan Kebebasan  Pers.  Namun  juga  tidak  salah  menggunakan  kata  kebebasan,  tetapi  dalam pembentukan undang-undang lebih menggunakan Kemerdekaan Pers. Istilah yang digunakan dalam pembentukan suatu undang-undang terkadang menjadi persoalan baik secara normatif maupun akademis dikarenakan dianggap tidak jelas, telalu luas, bahkan mungkin keliru. Oleh karena itu, pelaksana undang-undang dan penegak hukum berkewajiban memberikan makna terhadap  kata  tersebut  agar  menghilangkan  ketidakjelasan  atau overbroadening atau kekurangan  (Ibid,  n.d.).  Hal  ini  dilakukan  agar  masyarakat  umum  menjadi  mengerti  dan memahami secara jelas maksud dan tujuan dari kata tersebut.
Implementasi  kebebasan  pers  sesungguhnya  masih  belum  sepenuhnya  diterapkan. Dapat  dikatakan  bahwa  permasalahan  pokok  pada  pers  terletak  pada  masalah  penerapan keseimbangan  diantara  kebebasan  dan  pembatasan  atau  tanggung  jawab  (Syahriar,  n.d.-c). Kebebasan  yang  diberikan  kepada  Pers  menjadi  kebablasan  sehingga  suka  melintir  berita, mengandung  pornografi,  melakukan  character  assassination  serta  asal  memuat  dengan mengesampingkan  idealisme  demi  keuntungan.  Namun  disi  lain,  ada  pihak-pihak  yang mempermasalahkan  kebebasan  pers  adalah  pihak-pihak  yang  menggugurkan  pers  dan digerakan kembali seperti jaman orde baru (Syahriar, n.d.-c). Sesungguhnya kebebasan pers di Indonesia telah sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia, baik komunitas pers itu sendiri yang harus secara terus menerus berupaya dalam mempertahankan kebebasan pers sebagaimana telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999. Terhadap kebebasan pers, pemerintah hanya menjadi fasilitator agar kebebasan pers tidak terhambat dari lembaga manapun dengan mengedepankan norma-norma yang ada.  Namun kebebasan pers sejak era reformasi hilang dengan sendirinya, maka dibentuklah UU No. 40 Tahun 1999 yang tidak lagi membahas tentang kebebasan dan tanggung jawab pers tetapi lebih menekankan pada semangat kemerdekaan pers, sehingga tidak ada  lagi  ancaman  terhadap  pencabutan  hak  suatu  perusahaan  pers.  Dengan  adanya  undang- undang yang bary, maka kebebasan pers telah berubah menjadi kemerdekaan pers.

## Mariana Mugiono, dkk

## Peranan Kemerdekaan Pers Dalam Hukum Positif Di Indonesia
Kemerdekaan  pers  yang  terandung  dalam  UU  No.  40 Tahun  1999  diharapkan  dapat membawa semangat kemerdekaan bagi para pers. Semangat kemerdekaan ini berdasarkan  pada Pasal  28  UUD  1945,  yang  dipertegas  dalam  penjelasan  bahwa  menjamin  “kemerdekaan berserikat  dan  berkumpul,  mengelurakan  pikiran  dengan  lisan  dan  tulisan,  dan  sebagainya ditetapkan  dengan  undang-undang”,  dalam  hal  ini  pers  yang  meluputi  media-media  cetak, elektronik, dan lainnya merupakan sebuah sarana untuk menyalurkan dan mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan. Penegasan atas kemerdekaan pers dalam Pasal 2  UU No. 40 Tahun 1999 bahwa “Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum”, dan Pasal 4 UU No. 40 Tahun 1999, bahwa:
(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai HAM.
(2) Terhadap  pers  nasional  tidak  dikenakan  penyensoran,  pembredelan  atau  pelarangan penyiaran.
(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyampaikan gagasan dan informasi.
(4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.
Dapat  dilihat  bahwa,  kemerdekaan  pers  merupakan  suatu  tindakan  yang  didasari dengan kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang sesuai dengan kode etik jurnalistik dan hati nurani pers.
Kemerdekaan  pers  yang  lebih  dikenal  dengan  sebutan  kebebasan  pers,  meskipun telah dijamin oleh undang-undang namun bukan berarti terbebas dari suatu kendala yang dapat mengurangi dan menyimpangi kebebasan tersebut. Terkadang pelaksanaan kebebasan pers  dapat  muncul  dari  berbagai  pihak  baik  dari  pihak  aparatur  negara,  masyarakat,  dan komunitas  pers  itu  sendiri  (Syahriar,  n.d.-d).  Meskipun  memiliki  keterbatasan,  namun kebebasan  pers  memberikan  dampak  positif  kepada  bagi  banyak  perusahaan  pers  dan masyarakat (Rahmad, n.d.). Semakin banyaknya media massa maka akan mempermudah masyarakat  dalam  memperoleh  informasi.  Dengan  kebebasan  yang  ada,  membuat  para penerbit saling bersaing untuk menonjolkan berita yang didapatkan dengan cara wawancara terhada tokoh masyarakat yang pada akhirnya membuat para penerbit pers lebih berfungsi sebagai  sebuah  corong  untuk  kepentingan  pihak  tertentu,  yang  tanpa  disadari  dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat (Rahmad, n.d.). Oleh karena itu, kebebasan yang telah  diberikan  seharusnya  dapat  digunakan  dan  dimanfaatkan  sebaik-baiknya  untuk  hal

## Mariana Mugiono, dkk
Peranan Kemerdekaan Pers Dalam Hukum Positif Di Indonesia
yang positif sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam undang-undang, bukan malah melanggar aturan tersebut.
Pers  memegang  peranan  yang  penting  dalam  menciptakan  suatu  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, dikarenakan pers sebagai suatu alat penyeimbang  untuk  melakukan checks  and  balance terhadap  penguasa  dan  pemerintahan, sehingga  dapat  dikatakan  sebagai  alat  sosial  yang  berguna  untuk  mencegah  terjadinya penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  para  penguasa  atau  pemerintah  (Syahriar,  n.d.-a).  Misalnya seperti  dalam  sistem  politik,  meskipun  demokratis  namun  dapat  memicu  pembagian  dan pemisahan  kekuasaan  dalam  sistem  pemerintahan  parlementer.  Bilamana  kekuatan  politik terlalu  dominan,  maka  akan  membuat  suatu  partai  yang  dominan  didalam  pemerintahan perlementer, sehingga melemahkan yang lainnya. Disinilah peran pers sangat dibutuhkan untuk melakukan checks and balanc e dengan kritik dan pengelolaan pendapat umum (Pers, n.d.). Pers dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  mengemban  tugas  berat,  karena  hasil  kerja  yang  dihasilkan membuat para pihak yang membutuhkan informasi menjadi mudah, sehingga masyarakatpun dapat dengan mudah mengawasi dan memantau secara langsung kinerja dari pemerintah dan program pemerintah yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu dengan adanya peran dari pers membuat  penguasa  dan  pemerintah  tidak  dapat  bertindak  semena-mena  dikarenakan  juga memperoleh pengawasan dari masyarakat.
Pers  dalam  melakukan checks  and  balance memiliki  fungsi  yang  disebut  sebagai the fourth  estate .  Pers  menggunakan  media  massa  dalam  menyampaikan  informasi  kepada masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi hubungan antara media massa dan negara. Adapun karakteristik yang melekat pada pers, yakni:
1) Pers merupakan suatu pranata publik atau pranata sosial ( public/social institution ). Walaupun  dikatakan  sebagai the  fourth  estate, tetapi  bukan  bagian  dari  substruktur organisasi penyelenggara kekuasaan negara. Pers dalam hal ini bekerja untuk kepentingan publik.
2) Pers harus Merdeka (bebas).
Dimana  dengan  kata  Merdeka/bebas,  maka  pers  dapat  dikatakan  memiliki  kebebasan berekspresi,  kebebasan  berpendapat  termasuk  kebebasan  berbeda  pendapat  ( the  right  to dissent ) (Manan, n.d.-b).
Dengan  adanya  karakteristik  yang  melekat,  maka  pers  dapat  dikatakan  sebagai  sarana perantara  untuk  menyampaikan  infomasi  atas  apa  yang  terjadi  dalam  suatu  lembaga

## Mariana Mugiono, dkk

## Peranan Kemerdekaan Pers Dalam Hukum Positif Di Indonesia
pemerintahan  kepada  masyarakat,  sehingga  ada  transparansi  yang  terjadi  dengan  disiarkan melalui media massa.
Media  massa  merupakan  suatu  sarana  untuk  menyebarkan  informasi  kepada  masyarakat. menurut  Burhan  Bungin,  media  massa  dapat  diartikan  sebagai  media  komunikasi  dan  informasi yang melakukan penyebaran informasi secara bersamaan dan dapat diakses oleh masyarakat banyak (Bungin, n.d.). Ditinjau dari segi makna yang ada media massa merupakan suatu sarana atau alat yang digunakan untuk menyebarluaskan idi dari berita, komentar, opini, huburan, dan sebagainya (Habibie,  n.d.).  Namun  media  massa  lebih  sering  digunakan  oleh  masyarakat  untuk  memenuhi kebutuhan informasi mengenai politik lewat media online yang dikarenakan dapat diakses kapan saja dan dimana saja tanpat  takut ketinggalan berita (Asep R. Iskandar, n.d.). Sehingga menurut Budiyino, media massa memiliki fungsi yang terkait dengan suatu tindak pidana misalnya korupsi yang disebut sebagai fungsi control sosial, dimana dapat memantau pengungkapan kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum dari tahap awal hingga tahap akhir.  Dapat dilihat pula bahwa media massa memiliki peran yang besar dalam pemberantasan korupsi, yakni:
a) mengungkapkan kasus korupsi lewat pemberitaan;
b) melakukan investigasi dan mengkontrol pada kasus korupsi;
c) pengawasan terhadap sebuah isu tindak pidana korupsi.
Oleh karena itu, media massa memiliki suatu tujuan yakni untuk menciptakan suatu budaya malu bagi pelaku tindak pidana korupsi dan juga untuk tindak pidana lainnya (Budiyono, n.d.). Media massa juga harus berani menerobos untuk  mengawasi  penegakan hukum dan HAM, tetapi  tetap menaati  hukum  dan  kode  etik  jurnalistik  yang  telah  ada  (Azzam,  n.d.).  Pengawasan  terhadap penegak hukum, sangatlah membutuhkan suatu informasi yang valid, sehingga hasil dari liputan yang diperoleh terlebih dahulu disaring oleh para pers sebelum disebarkan ke masyarakat. Dapat dilihat  bahwa  peran  pers  dengan  lembaga  pemerintahan  memiliki  kaitan  yang  sangat  erat, dikarenakan  memiliki  interaksi  antara  pera  pers  dan  aparatur  negara  /  penegak  hukum    dapat dikatakan  saling  menunjang  namun  dapat  pula  saling  menghambat.  Terkadang  aparatur  negara/ penegak hukum tidak dapat memahami dan menyadari bahwa Pers merupakan salah satu tonggak berdirinya demokrasi, tidak hanya dapat mencederai fungsi dari pers juga dapat mencederai seluruh tatanan demokrasi yang telah ada (Syahriar, n.d.-b).  Hal inilah yang membuat pers menjadi bagian yang penting dalam suatu negara yang dikarenakan dapat memberikan masukan kepada pemerintah agar dapat terjadi suatu perubahan pada negara tersebut untuk menjadi lebih baik.

## Mariana Mugiono, dkk
Peranan Kemerdekaan Pers Dalam Hukum Positif Di Indonesia

## b. Undang-Undang  Pers  Dianggap  Primaat/  Prevail  Atau  Lex  Specialist  Menjadi  Pilar Demokrasi
Primaat / Prevail merupakan salah satu prinsip hukum yang diutamakan / didahulukan dan berlaku di Indonesia. Prinsip Primaat / Prevail merupakan suatu prinsip hukum yang berawal dari  ajaran  hukum  atau  konsep  hukum statue  law  prevails yang  terdiri  dari  Undang-Undang pokok  atau  ketentuan-ketentuan  pokok.  Di  Indonesia,  undang-undang  yang  katakan  sebagai statue  law  prevail seperti  UU  No.  5/  1960  tentang  Pokok  Agraria,  UU  Pokok  Kekuasaan Kehakiman, UU No. 11/ 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, dan lain sebagainya. Undang-Undang inilah yang dibuat oleh Presiden bersama dengan DPR yang dinyatakan sebagai Undang-undang  Pokok  atau  Ketentuan-ketentuan  Pokok  ( statue  law  Prevail )  yang  dalam penerapannya  menggunakan  prinsip primaat/  Prevail dibandingkan  undang-undang  lainnya (Fatah,  n.d.-a).  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  undang-undang  yang  mengandung  prinsip Primaat/ prevail tersebut hampir memiliki kesamaan dengan undang-undang lainnya.
Menurut  Maria  Farida  Indrati,  penerapan  Undang-Undang  Pokok  dan  Ketentuan- Ketentuan  Pokok  ( statute  law  prevails )  di  Indonesia  dikatakan  kurang  tepat,  dikarenakan  di Indonesia tidak mengenal pengertian dari kata raamwet, kaderwet maupun mederwe t(S, n.d.). Namun  seluruh  undang-undang  yang  berada  di  Indonesia  memiliki  hirarki  yang  sama dikarenakan dibuat oleh DPR bersama Presiden, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengubah UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, UU No. 40 Tahun 1999  tentang  Pers  sebagai  pengganti  UU  No.  11  Tahun  1966  tetang  ketentuan  Pokok  Pers bukanlah  sebagai  Undang-Undang  Pokok  ( statute  law  prevails )  yang  harus  diutamakan  atau didahulukan terlebih dahulu. Namun UU No. 11/ 1966 merupakan statute law prevails, tetapi UU No. 40/ 1999 berbeda dengan UU No. 11/ 1966 ketentuan pokoknya sehingga penerapannyapun berbeda (Fatah, n.d.-c).
Dalam Primaat/ Prevail UU Pers tidak mengatur tindak pidanaa yang dilakukan oleh pers, tetapi  diatur  dalam  Putusan  Kasasi  Mahkamah Agung  RI  (MARI)  Nomor  1608  K/Pid/2005. Penerapan prinsip Primaat/ Prevail memilik beberapa syarat, dimana harus sesuai dengan asas hukum yang berlaku, yakni (Mardika, n.d.):
a) Asas lex specialist derogate legi generale, dimana ketentuan mengatur hal yang sama secara umum dikesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus.
b) Asas lex posterior derogate legi priori, dimana ketentuan mengatur hal yang sama, bilamana dalam undang-undang yang baru tidak mengatur pencabutan yang lama.

## Mariana Mugiono, dkk

## Peranan Kemerdekaan Pers Dalam Hukum Positif Di Indonesia
c) Asas  lex  superior  derogat  legi  inferiori,  dimana  undang-undang  yang  lebih  tinggi  lebih diutamakan pelaksanaannya dibandingkan ydang-undang yang lebih rendah.
Dapat  dilihat  bahwa,  persyaratan  diatas  merupakan  syarat  yang  diberlakukan  dalam undang-undang  sebagai primaat/  prevail dalam  penerapannya.  Secara  konsep,  UU  Pers seharusnya  tidak  memenuhi  persyaratan  yang  ada,  sehingga  seharusnya  tidak  dapat menggunakan  prinsip primaat/  prevail (Fatah,  n.d.-b).  Namun  dalam  melakukan  penegakan hukum, ada prinsip hukum yang digunakan oleh hakim dan/atau aparat penegah hukum. Prinsip hukum  tersebut  digunakan  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara  kasus  tindak pidana pers adalah dengan prinsip primaat/ prevail yang mengutamakan dan mendahulukan UU Pers  dalam  menegakan  hukum  di  Indonesia  sebelum  menggunakan  undang-undang  lainnya. Prinsip Primaat/ Prevail berdasarkan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1608 K/Pid/2005. Oleh karena itu, hakim melihat UU Pers sebagai Primaat/ Prevail didasarkan pada pertimbangan hukumnya ( ratiodecidendi atau reasoning ) dalam memutus suatu suatu perkara. Ratiodecidendi atau reasoning adalah sebuah referensi dalam membangun argumentasi hukum atau legal reasoning guna memecahkan isu hukum yang terjadi ( Philipus Mandiri Hadjon Dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, Argumentasi Hukum , n.d.). Oleh karena itu, UU Pers tidak mengatur tindak  pidana,  maka  menggunkan  Putusan  Kasasi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1608 K/Pid/2005 untuk memutuskan sanksi tersebut.
Undang-Undang Pers sebagai Primaat/ Prevail yang dasar pemikirannya didasarkan pada ratiodecidendi Putusan  Kasasi  Mahkamah Agung  RI  Nomor  1608  K/Pid/2005  dikarenakan Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan hukum dengan menyatakan bahwa,
“secara filosofi berdasarkan  Pasal  3, Pasal  4, dan Pasal  6 UU No. 40/  1999, pers nasional ditempatkan  sebagai  pilar  keempat,  meskipun  UU  Pers  belum  mampu  memberikan perlindungan  terhadap  kebebasan  pers,  terutama  ketika  terjadi  delik  pers  karena  tidak  ada ketentuan  pidana  dalam  UU  tersebut  dan  diberlakukan  KUHP,  agar  perlindungan  hukum terhadap  pers  bukan  merupakan  Impian,  maka  diperlukan  improvisasi  dalam  penegakan hukum  daolam  delik  pers  dengan  menciptakan  yurisprudensi  yang  mampu mengakomodasidan menenpatkan UU Pers sebagai lex specialis ”.
Dengan adanya ratiodecidensi, maka hakim mengakui dan menyatakan bahwa UU Pers pada dasarnya adalah lex specialis . Oleh karena itu, dalam penerapannya berlaku prinsip primaat/ prevail . Namun pertimbangan hakim lainnya menyatakan bahwa UU Pers sebagai lex specialis tetapi dalam penerapannya belaku prinsip primaat/ prevail adalah krang tepat, dikarenakan sifat suatu undang-undang itu lex specialist atau bukan seharusnya tidak menjadi kewenangan hakim dalam  menentukannya,  tetapi  menjadi  kewenangan  dari  Presiden  dan  DPR  yang  telah  diatur dalam UU No. 12 tahun 2011. UU Pers sendiri dalam pembuatannya tidak ditentukan sebagai lex

## Mariana Mugiono, dkk

## Peranan Kemerdekaan Pers Dalam Hukum Positif Di Indonesia
specialist ,  maka  UU  Pers  seharusnya  bersifat  administratif,  dikarenakan  tidak  mengatur ketentuan pidana. Tetapi dasar pemikiran hakim yang menciptakan yurisprudensi yang mampu mengakomodasikan dan menciptakan UU Pers sebagai lex specialist , meskipun secara yuridis tidak memiliki akibat hukum yang luas dan hanya memiliki daya keberlakuan sebatas penegakan hukum  diperadilan  yang  menjadi  pedoman  bagi  hakim  lainnya.  Oleh  karena  itu,  UU  Pers termasuk bagian dari lex specialist , yang dapat digunakan untuk penegakan hukum di Indonesia.

## KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

## a. Kesimpulan
Pers  merupakan  penyeimbang  untuk  negara  yang  digunakan  untuk  memantau  dan membatasi ruang gerak para penguasa dan pemerintah agar tidak berlaku semena-mena. Namun pers  juga  tidak  dapat  terpisahkan  dari  media  massa,  wartawan  dan  jurnalistik,  dikarenakan membantu dalam menulis dan menyebarkan berita yang terkini kepada masyarakat. Pers dapat dikatakan  membantu  memajukan  suatu  negara,  sehingga  negara  selalu  dapat  mengkoreksi kekurangan yang ada di lembaga pemerintahan.
Pers juga memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum, dikarenakan adanya  sedikit  kesalahan  yang  ada  pada  penguasa  dan  lembaga  pemerintahan,  maka  dapat langsung terbaca dan diketahui masyarakat luas sehingga tidak terjerumus menjadi lebih dalam. Dengan adanya pers, maka hukum yang berlaku di Indonesia juga dapat disosialisasikan secara langsung  kepada  masyarakat,  sehingga  masyarakat  dapat  mengetahuinya.  UU  Pers  juga merupakan  undang-undang  yang  diutamakan  atau  didahulukan,  sehingga  termasuk  dalam bagian lex specialist , yang mana dapat digunakan segai dasar dalam penegakan hukum yang telah ditempatkan sebagai bagian keempat dari pilar demokrasi.

## b. Saran Tindak Lanjut
Pers seharusnsya diberikan suatu kemerdekaan untuk berkreasi dan berpendapat, namun harus  sesuai  dengan  batasan-batasan  yang  telah  ada  dan  telah  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan, sehingga informasi yang diberikan oleh pers tetap dapat mengendalikan situasi  yang  ada.  Pers  sendiri  juga  harus  selalu  diingatkan  dan  diberi  wejangan  agar  tidak bertindak  diluar  kendali  yang  dapat  mengakibat  kekisruhan  dalam  masyarakat.  mengingat bahwa  UU  Pers  merupakan  pilar  Demokrasi,  maka  diharapkan  UU  Pers  diperbarui  dengan dimasukannya aturan-aturan saknsi lainnya seperti sanksi pidana bagi Pers yang melanggarnya atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kode etik.

## Mariana Mugiono, dkk
Peranan Kemerdekaan Pers Dalam Hukum Positif Di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA
Adji, O. S. (n.d.). Mass Media dan Hukum . Erlangga.
Ariyanti,  V.  (n.d.).  Kebebasan  Pers  Dalam  Perspektif  Peradilan  Pidana. Jurnal  Dakwah  Dan Komunikasi , 4 (1), 2.
Asep R. Iskandar, M. A. D. (n.d.). Kebebasan Pers Dan Verifikasi Terhadap Media Massa, Cover Age. Journal of Strategic Communication , 7 (2), 59.
Azzam, T. (n.d.). Peranan Pers Dalam Mengawasi Penegakan Hukum dan HAM . Pointers Dialog Komisi Yudisial RI di Bandung.
Budiyono. (n.d.). Pemanfaatan Media Massa Oleh Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Perspektif , 18 (1), 3. Bungin, B. (n.d.). Sosiologi Komunikasi . Kencana Pranada Media Group. Fatah, A. (n.d.-a). Hukum Pers Indonesia (Vol. 35). Setara Press. Fatah, A. (n.d.-b). Hukum Pers Indonesia . Setara Press.
Fatah, A. (n.d.-c). No Title. Opcit . Habibie, D. K. (n.d.). Dwi Fungsi Media Massa, Jurnal Ilmu Hukum (Vol. 7, Issue 2).
Hasibuan., E. J., Sahputra., D., & Mazdalifah. (n.d.). The Presence Of Television Media In Disaster Reporting  The  Community’s  Disaster  Literacy  Skills. Jurnal  Komunikasi  Ikatan  Sarjani Komunikasi Indonesia , 7 (1. Hal. 80).
Hendrayana. (n.d.). Penyelesaian Sengketa Pers Berdasarka Hukum Pers & Menghindari Jeratan Hukum  dalam  penulisan  Berita”.  In Makalah  Workshop  Advokat  Perspektif  Pers  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Surabaya, Hotel Tretes, Pasuruan (p. 4).
Ibid, H. (n.d.). No Title (p. 9). Kebudayaan, D. P. (n.d.). Kamus Besaar Bahasa Indonesia . Balai Pustaka.
Manan,  B.  (n.d.-a). Kemerdekaan  Pers  Dalam  Perspektif  Pertanggungjawaban  Hukum,  Jurnal Dewan Pers Ancaman Perundang-Undangan Terhadap Kemerdekaan Pers . Manan, B. (n.d.-b). Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia . Dewan Pers,hal. Mardika, H. (n.d.). Beberapa Istilah Dalam Asas Hukum .
Pers,  P.  K.  D.  (n.d.). Kemerdekaan  Pers  Dalam  Perspektif  Pertanggungjawaban  Hukum,  Jurnal Dewan Pers: Ancaman Perundang-undangan Terhadap Kemerdekaan Pers . Dewan Pers. Philipus Mandiri Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, Argumentasi Hukum . (n.d.). Gajah Mada University.
Rahmad, M. T. (n.d.). Dampak Kebebasan Pers Terhadap Penyebarluasan Informasi Di Sumatera Barat (Vol. 14, Issue 1). Jurnal Keislaman dan Peradaban Hadharah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
S, M. F. I. (n.d.). Ilmu Perundang-undangan 1(Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan . Kanisius. Sahputra, D., Hidayat, T. W., Tamsil, I. S., & Auza, A. (n.d.). How North Sumatra is Dealing with Covid-19 (An Overview of Communications Management. Proceedings of the First Australian Internasional Conference on Industrial Engineering and Operations Management . Saputri,  D.  E.  (n.d.).  Profesionalisme  Wartawan  Dalam  Menjalankan  Jurnalisme  Online  (Studi Fenomenologi  Profesionalisme  Wartawan  Hariangarutnews.com  Dalam  Menjalankan Jurnalisme Online. Universitas Garut. Hal , 2 .
Surbakti,  D.  (n.d.-a).  Peran  Dan  Fungsi  Pers  Menurut  undang-Undang  Pers  Tahun  1999  Serta

## Mariana Mugiono, dkk
Peranan Kemerdekaan Pers Dalam Hukum Positif Di Indonesia
Perkembangannya. Jurnal Hukum Prioris , 5 (1. Hal. 77).
Surbakti,  D.  (n.d.-b).  Peran  Dan  Fungsi  Pers  Menurut  undang-Undang  Pers  Tahun  1999  Serta Perkembangannya. Jurnal Hukum Prioris , 5 (1. Hal. 78).
Susanto, E., Makarao, M. T., & Syamsudin, H. (n.d.). Hukum Pers Indonesia . Rineka Cipta. Sutanto, E., & Hamid Syamsudin, M. T. M. (n.d.). Hukum Pers di Indonesia . Rineka Cipta. Syahriar,  I.  (n.d.-a).  Fungsi  Pers  Sebagai  Penyebab  Informasi  Dalam  Penegakan  Hukum  Di Indonesia. Jurnal Legalitas , 4 (2), 24.
Syahriar,  I.  (n.d.-b).  Fungsi  Pers  Sebagai  Penyebab  Informasi  Dalam  Penegakan  Hukum  Di Indonesia. Jurnal Legalitas , 4 (2), 29.
Syahriar, I. (n.d.-c). Penegakan Hukum Pers . Aswaja Pressindo. Syahriar, I. (n.d.-d). Penegakan Hukum Pers . Aswaja Pressindo.
Urofsky,  M.  I.,  &  etal.  (n.d.). Demokrasi .  Office  of  International  Information  Program  U.S. Departemen of State.
Wibawa, D. (n.d.). Meraih Profesionalisme Wartawan. Jurnal Mimbar , 28 (1. Hal. 114).