## PENINGKATAN DAYA SAING LULUSAN MELALUI NUDGING JURUSAN DAN MATA KULIAH DALAM SITUS PERGURUAN TINGGI INDONESIA

## INCREASING GRADUATES’ COMPETITIVENESS THROUGH MAJOR AND COURSE NUDGING ON THE INDONESIAN UNIVERSITIES WEBSITES

## Luther Lie
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

## lutherlie@hotmail.com

## J U R N A L PENELITIAN KEBIJAK AN PENDIDIKAN
Naskah diterima:
4 April 2021
direvisi akhir: 29 Agustus 2021 disetujui: 30 Agustus 2021 Volume 14 Nomor 1/2021
DOI      : 10.24832/jpkp.v14i1.437

## ABSTRACT
Nudging majors and courses may increase the competitiveness of Indonesian graduates. In order to nudge them, university corporations shall provide the characteristics of majors and courses on their websites. This paper will discuss the value of choice and an understanding of choice in decision-making, the impact of choosing wrong majors on the competitiveness of graduates, and the relation between law and human development. This paper will examine the existing laws and regulation proposal on the provision of the characteristics of majors and courses on the university corporation websites in Indonesia. The research is based on laws and regulations on education and public information related to such information provision and supported by website samples from various university corporations in Indonesia and overseas. The author proposes the government to regulate a Minister of Research, Technology and Higher Education Regulation that requires university corporations in Indonesia to provide the characteristics of majors and courses on their websites to increase the competitiveness of Indonesian graduates. With the availability of the characteristics of majors and courses, prospective students may know and understand better the available majors and its learning materials. This knowledge and understanding will empower prospective students to choose majors that align with their interests and talents.
Key words : characteristics of majors and courses, nudge, university corporation websites, competitiveness of graduates.

## ABSTRAK
Peningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi di Indonesia dapat dilakukan melalui nudging jurusan dan mata kuliah. Untuk melaksanakan nudge jurusan dan mata kuliah, perguruan tinggi wajib menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah dalam situsnya. Karya tulis ilmiah ini akan membahas pentingnya pilihan dan pemahaman akan pilihan dalam pengambilan keputusan, dampak kekeliruan pilihan jurusan terhadap daya saing lulusan, dan keterkaitan pengaturan dengan pembangunan sumber daya manusia. Karya tulis ilmiah ini akan mengkaji pengaturan yang ada dan usulan pengaturan tentang penyediaan informasi jurusan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan informasi publik terkait dengan penyediaan informasi tersebut dan didukung dengan sampel situs pelbagai perguruan tinggi di Indonesia dan mancanegara. Penulis mengusulkan pemerintah untuk mengatur suatu Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mensyaratkan perguruan tinggi di Indonesia untuk menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik untuk meningkatkan daya saing lulusan Indonesia. Dengan ketersediaan informasi jurusan dan mata kuliah, calon mahasiswa dapat mengetahui dan memahami secara lebih jelas tentang jurusan yang tersedia dan materi ajar dalam suatu jurusan. Pengetahuan dan pemahaman ini akan memampukan calon mahasiswa untuk memilih jurusan yang selaras dengan minat dan bakatnya.
Kata kunci : informasi jurusan dan mata kuliah, nudge , sistem elektronik perguruan tinggi, daya saing lulusan.

## PENDAHULUAN
T alents Mapping menyebutkan bahwa saat ini sekitar 87 persen atau 5 juta mahasiswa Indonesia mengambil langkah yang keliru dalam memilih jurusan – menekuni jurusan yang tidak selaras dengan minat dan bakat (Makmun, 2017; Badan Pusat Statistik, 2017). Salah satu alasan kekeliruan ini ialah keterbatasan penyediaan informasi jurusan dan mata kuliah oleh perguruan tinggi (Freedman, 2013; Beggs et. al., 2008), khususnya dari segi pelayanan sistem elektronik (Peraturan Menteri ( Permen ) Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ( Ristekdikti ) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Ristekdikti, Pasal 1 Ayat (1)). Akibatnya, bukan hanya banyak mahasiswa yang tidak dapat lulus tepat waktu dan berhenti kuliah ( drop out ) ( Weston,
2013 ), namun juga lemahnya daya saing lulusan perguruan tinggi (Weston, 2013; Chopra, 2015).
Penelitian Asian Development Bank pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 1 dari 2 tenaga kerja di Indonesia tidak mumpuni dalam melaksanakan pekerjaan atau profesinya ( Allen, 2016). Masalah ini juga terbukti dari rendahnya tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di Indonesia sebatas 2.8 persen pada tahun 2017 dibandingkan dengan negara-negara Asia beranggotakan Group of Twenty yang lain ( CEIC Data, n.d.).
Tanpa mengesampingkan penjelasan di atas mengenai penyebab ketidakselarasan jurusan dengan minat dan bakat, keterbatasan penyediaan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi tentunya bukan merupakan alasan satu- satunya. Hal ini mengingat pelbagai faktor yang mempengaruhi pilihan calon mahasiswa dalam menentukan jurusan, seperti cita-cita (Bloom, 2008), persepsi (Callejas-Albiñana et. al., 2016), dan masukan dari orang tua maupun guru dan teman (Bloom, 2008). Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor-faktor tersebut bersifat subyektif (Ang et. al., 2016; Walsh et. al. , 2009; King , 2005; Desforges dan Abouchaar, 2003). Artinya, berbeda dengan sistem informasi perguruan tinggi, faktor-faktor tersebut tidak disebabkan oleh permasalahan yang dapat dikendalikan. Di satu sisi, faktor-faktor tersebut tergantung pada aspek internal atau pengalaman dan pemikiran setiap mahasiswa dan orang di sekitarnya yang kerap kali berbeda dari satu dengan yang lain. Di sisi lain, nudging
jurusan dan mata kuliah bukan hanya bersifat umum, namun juga, ceteris paribus, merupakan faktor penentu ( determinant factor ) dalam menentukan suatu jurusan (Soutar dan Turner, 2002). Pilihan jurusan calon mahasiswa sangat berkaitan dengan daya saingnya ketika lulus dalam kesempatan karier ( career opportunity ), upah ( salary ), stabilitas kerja ( job stability ), dan kepuasan kerja ( job satisfaction ) (Porter dan Umbach, 2006).
Saat ini, tidak ada pengaturan yang mewajibkan perguruan tinggi di Indonesia untuk nudge dengan menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi. Pada kenyataannya, tidak semua sistem elektronik perguruan tinggi di Indonesia mencantumkan daftar jurusan yang tersedia (Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi, n.d.; Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, n.d.). Bahkan, hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia melalui sebagian besar atau seluruh fakultasnya, termasuk perguruan tinggi ternama (Kementerian Ristekdikti, 2017; QS World University Rankings, n.d.), seperti Universitas Indonesia ( UI ) (Fakultas Kedokteran UI, n.d.; Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, n.d.), Institut Teknologi Bandung ( ITB )
(Fakultas Teknologi Industri ITB, n.d.; Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB, n.d.), dan Universitas Gadjah Mada ( UGM ) (Fakultas Kehutanan UGM, n.d.; Fakultas Pertanian UGM, n.d.) tidak memuat daftar mata kuliah dan/atau penjelasan dari mata kuliah tersebut dalam sistem elektronik perguruan-perguruan tingginya. Perguruan tinggi swasta juga tidak terkecuali dalam hal ini (Binus University Faculty of Humanities, 2012; Universitas Pelita Harapan Faculty of Nursing, n.d.; Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, n.d.).
Keterbatasan penyediaan dan ketidaktersediaan daftar jurusan dan mata kuliah beserta penjelasannya dalam sistem elektronik perguruan tinggi bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD 1945 ), tepatnya Pasal 31 Ayat (3), yang mewajibkan Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (UUD 1945, Pasal 31 Ayat (3)). Selain itu, ketidaksiapan sistem elektronik perguruan tinggi di Indonesia tidak sesuai dengan Tujuan Ke-4 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
( Sustainable Development Goals ) Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni pendidikan berkualitas untuk memajukan kehidupan manusia. Atas dasar alasan di atas, penulis yakin bahwa daftar jurusan dan mata kuliah beserta penjelasannya harus dicantumkan dalam sistem elektronik perguruan tinggi di Indonesia, khususnya melalui pengaturan yang mewajibkan seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi.
Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang akan dikaji dalam karya tulis ilmiah ini adalah cara meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi melalui nudging jurusan dan mata kuliah. Untuk nudging tersebut, perguruan tinggi wajib menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah dalam situsnya.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk: (1) membahas pentingnya pilihan dan pemahaman akan pilihan dalam pengambilan keputusan, dampak kekeliruan pilihan jurusan terhadap daya saing lulusan, dan keterkaitan pengaturan dengan pembangunan sumber daya manusia; dan (2) mengkaji pengaturan yang ada saat ini dan usulan pengaturan tentang pencantuman informasi jurusan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi di Indonesia.
Manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai usulan kebijakan bagi pemerintah dalam meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi berdasarkan informasi jurusan dan mata kuliah yang disediakan oleh perguruan tinggi.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis-normatif (Soekanto, 2015). Karya tulis ilmiah ini ditulis pada bulan Maret dan April 2018 berdasarkan penelitian terhadap keterbatasan penyediaan dan ketidaktersediaan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi di Indonesia dan keterkaitannya dengan kelemahan daya saing lulusan perguruan tinggi, pengaturan yang ada terkait dengan pencantuman informasi tersebut, dan solusi untuk meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi dalam proses pemilihan jurusan yang tepat.
Jenis data sekunder yang diperoleh meliputi berita, buku, jurnal ilmiah, disertasi, dan publikasi resmi. Sedangkan, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang meliputi UUD 1945, Undang-Undang ( UU ) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta Peraturan Presiden ( Perpres ) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Nasional 2015-2019.
Selain itu, bahan hukum primer yang digunakan juga meliputi Permen Ristekdikti Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Ristekdikti Tahun 2015- 2019, Permen Ristekdikti Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Ristekdikti, Permen Ristekdikti Nomor 68 Tahun 2016 tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Ristekdikti, dan Permen Ristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Penelitian ini didukung dengan sampel situs pelbagai perguruan tinggi di Indonesia dan mancanegara, seperti Hong Kong dan Singapura, yang masing-masing terkait bidang sosial dan humaniora dan sains dan teknologi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pilihan dan Pemahaman: Keputusan yang Lebih Tepat
Pada saat seseorang diberikan pilihan yang lebih banyak, maka ia dapat mengambil keputusan yang lebih tepat (Garmston et. al., 2012). Dengan adanya ketersediaan informasi terkait dengan pilihan yang ada, maka diharapkan seseorang dapat mengetahui pilihan yang menjadi kesukaannya (Kamenica et. al., 2011). Adapun kesukaran dalam menentukan suatu pilihan karena pelbagai pilihan yang tersedia (Schwartz, 2004) berarti penentuan pilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang matang (Turnali, 2017). Pada prinsipnya, dengan adanya pilihan, maka selalu akan ada keuntungan (Loewenstein, 2000). Ketersediaan akan pilihan sebelum mengambil suatu keputusan

## mengurangi kekeliruan dalam pengambilan
keputusan dan penyesalan di kemudian hari (Iyengar dan Lepper, 2000).
Dalam mengambil suatu keputusan, seseorang bukan hanya harus mengetahui pelbagai pilihan yang tersedia, namun juga harus mengerti akan pilihan-pilihan tersebut, khususnya pilihan yang akan ia tekuni (Tugend, 2010). Ketika seseorang bukan hanya mengetahui pilihan yang tersedia, namun juga memahami pilihan yang akan ia ambil, maka kemungkinan besar ia dapat menentukan pilihan yang lebih tepat ( Garmston et. al., 2012). Saat ini, konsep mengenai pemahaman akan pilihan melalui ketersediaan informasi dalam rangka mengambil keputusan yang lebih tepat dikenal sebagai Teori Dorongan atau Nudge yang dikemukakan oleh Sunstein ( Sunstein, 2014; Ho, 2012; Oliver et. al., 2011). Hal ini dikarenakan seseorang yang mengetahui pilihan yang akan ia ambil dapat mengantisipasi tujuan dan manfaat dari pilihan tersebut di masa yang akan datang (DellaVigna, 2009).

## Dampak Kekeliruan Pilihan Jurusan terhadap Dunia Kerja
Suatu jurusan atau bahkan gelar yang diperoleh tidak menjamin keterampilan seseorang dalam bekerja atau berprofesi (Stahl, 2015). Namun , tidak dapat dielakkan bahwa kekeliruan dalam mengambil jurusan karena kurangnya pengetahuan akan pilihan yang tersedia serta pemahaman terhadap pilihan tersebut mengurangi kemahiran seseorang dalam melaksanakan pekerjaan atau profesinya setelah lulus dari bangku perkuliahan (Chopra, 2015). Pelatihan-pelatihan yang diperoleh serta lingkungan dalam kehidupan kampus, baik perkuliahan, kegiatan kemahasiswaan yang diperuntukkan untuk jurusan tertentu, maupun mentorship , menjadi bekal dan keunggulan bagi mahasiswa dalam dunia kerja (Stahl, 2015; Chopra, 2015; Banaria, 2004; University of Oxford, n.d.). Tanpa materi perkuliahan yang tepat, kegiatan kemahasiswaan yang ditawarkan, dan mentorship dari ahli-ahli yang mumpuni di bidangnya, maka kemungkinan besar mahasiswa yang salah jurusan tertinggal jika dibandingkan dengan mahasiswa yang tepat jurusan ketika beranjak ke dunia kerja (Washington Student Achievement Council, 2011). Oleh sebab itu, kekeliruan dalam mengambil suatu jurusan mengancam daya saing lulusan perguruan tinggi.

## Keterkaitan Pengaturan dengan Pembangunan
Menurut Esman, pembangunan merupakan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus demi memperbaiki keadaan manusia (Otenyo dan Lind, 2006). Pembangunan meliputi aspek pendidikan dan pengembangan pengaturan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan (Otto et. al., 2008; Otto et. al., 2012). Hal ini sesuai dengan Tujuan Ke-4 dari Sustainable Development Goals tentang Pendidikan Berkualitas yang mengamanatkan pendidikan sebagai sarana untuk memajukan kehidupan manusia melalui ketersediaan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2015). Sedangkan kendala dalam pengaturan pembangunan merupakan hambatan bagi pelaskanaan pembangunan (Otto, 2000). Oleh sebab itu, perkembangan hukum merupakan syarat mutlak untuk merealisasikan keberhasilan program pembangunan (Otto, 2000).

## Kajian dan Usulan Pengaturan Pencantuman Informasi Jurusan dan Mata Kuliah dalam Sistem Elektronik Perguruan Tinggi di
Indonesia

## Kajian Pengaturan
Saat ini, tidak ada peraturan perundang- undangan di Indonesia yang memuat ketentuan tentang kewajiban perguruan tinggi untuk menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi. Dalam hal penyediaan informasi tersebut, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi hanya mengatur sebatas tujuan dan prinsip perguruan tinggi. Sedangkan, Permen Ristekdikti Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Ristekdikti Tahun 2015-2019 tidak menjelaskan bagaimana tujuan dan prinsip perguruan tinggi dapat terwujud melalui penyediaan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik secara teknis.
Bahkan , Permen Ristekdikti Nomor 68 Tahun 2016 tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Ristekdikti tidak mengharuskan perguruan tinggi untuk membentuk layanan pengadaan secara elektronik, yakni unit kerja dalam pelayanan jasa pendidikan. Hal ini berlaku baik bagi perguruan tinggi negeri maupun Lembaga

## Layanan Pendidikan Tinggi (sebelumnya
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta) (Permen Ristekdikti Nomor 68 Tahun 2016 tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Ristekdikti , Pasal
6 Ayat (2)). Pasalnya, Permen Ristekdikti
Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan , Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta tidak mewajibkan pelayanan sistem elektronik sebagai prasyarat untuk mendirikan perguruan tinggi.
Keterbatasan penyediaan dan ketidaktersediaan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi tidak selaras dengan amanat peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan empat aspek. Pertama, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa tujuan didirikannya perguruan tinggi ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 5 huruf d) serta menyejahterakan umat manusia dan memajukan peradaban dunia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi ( UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 5 huruf c). Pada saat yang bersaaman, pelayanan sistem elektronik, termasuk dalam penyediaan jasa pendidikan, merupakan unsur kesejahteraan umat manusia ( Schware, 2005) dan sepadan dengan peradaban dunia (Zandbergen, 2013). Menurut penelitian Programme for International Student Assessment, ketersediaan sistem elektronik dalam pelayanan jasa pendidikan merupakan satu-satunya cara untuk memperluas pengetahuan dan wawasan (Organisation for Economic Co-operation and Development Forum, 2017). Oleh sebab itu, penulis percaya bahwa tanpa pelayanan jasa pendidikan melalui sistem elektronik, maka sulit untuk membayangkan bagaimana tujuan-tujuan perguruan tinggi tersebut dapat tercapai guna meningkatkan daya saing lulusan.
Kedua, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengharuskan agar setiap informasi publik terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh khalayak ( UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 Ayat (1)), termasuk informasi publik dalam sistem elektronik perguruan tinggi (Permen Ristekdikti Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Ristekdikti, Pasal 1 Ayat (2)).
Dengan tercapainya keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh khalayak, yakni ketersediaan informasi jurusan dan mata kuliah bagi calon mahasiswa, amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , Pasal 3 huruf f) dapat terpenuhi. Oleh karena itu, keterbatasan penyediaan dan ketidaktersediaan informasi jurusan dan mata kuliah, yang merupakan informasi publik, dalam sistem elektronik perguruan tinggi bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Ketiga, RPJM Nasional 2015-2019 mengikhtiarkan pembangunan pendidikan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana ( infrastructure ) pendidikan ( Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional 2015-2019, Lampiran I Bab 6 hal. 68). Di sisi lain, pendekatan teknis yang dilakukan pemerintah hanya sebatas diversifikasi kurikulum, dengan tujuan memaksimalkan keselarasan jurusan dan mata kuliah dengan minat, bakat, dan kecerdasan individu ( Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional 2015-2019, Lampiran I Bab 6 hal. 71). Namun, penulis berpendapat bahwa jika diversifikasi kurikulum dilaksanakan tanpa aksesibilitas terhadap kurikulum tersebut bagi targetnya, yakni calon mahasiswa Indonesia, maka tujuan mulia utama penguatan kurikulum tidak akan mampu memaksimalkan keselarasan antara minat dan bakat dengan jurusan mahasiswa.
Keempat, pada prinsipnya sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, setiap mahasiswa berhak untuk memilih jurusan yang menjadi kesukaan, potensi, dan kemampuannya (UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 6 huruf g). Hak untuk memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat menjadi terbatas ketika perguruan tinggi enggan untuk menyajikan kurikulum dalam sistem elektronik perguruan tinggi tersebut. Penyebab utama keterbatasan hak untuk memilih jurusan ialah kendala dalam mencari tahu jurusan yang tersedia dan memahami jurusan tersebut dari informasi mata kuliah. Dengan kata lain, keterbatasan dan ketidaktersediaan informasi jurusan dan mata kuliah berseberangan dengan amanat UU dan peraturan pelaksanaannya. RPJM Nasional 2015-2019 tidak dikecualikan dalam hal ketidakselarasan antara tujuan rencana
pembangunan pendidikan dengan pendekatan teknis yang dilakukan oleh pemerintah (Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional 2015-2019, Lampiran I Bab 6 hal. 71) .
Menurut penulis, ketersediaan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi hanya akan mengurangi kekeliruan calon mahasiswa dalam menentukan pilihan jurusan jika informasi yang dicantumkan dalam sistem elektronik tersebut sesuai dengan kurikulum yang ditawarkan oleh perguruan tinggi. Di satu sisi, kewajiban penyediaan informasi dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan pilihan yang diambil (Ogus, 2004). Di sisi lain, penyediaan informasi yang tidak benar atau menyesatkan tetap bermuara pada kekeliruan dalam menentukan pilihan (Ogus, 2004). Atas dasar alasan di atas, penulis berpendapat bahwa informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi harus disediakan, dengan mempertimbangkan kesesuaian informasi tersebut dengan daftar nama jurusan dan mata kuliah yang ditetapkan oleh Menteri Ristekdikti.

## Usulan Pengaturan
Penulis yakin bahwa ketepatan calon mahasiswa Indonesia dalam menentukan pilihan jurusan demi meningkatkan daya saingnya ketika lulus dapat direalisasikan melalui pengaturan kewajiban penyediaan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Daya saing sumber daya lulusan di Indonesia menjadi sangat penting mengingat bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada tahun 2030 (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018). M aka dari itu, penulis mengusulkan pemerintah untuk membuat peraturan yang mewajibkan perguruan tinggi di Indonesia untuk menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik.
Dari segi internal, pengaturan kewajiban penyajian informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi oleh pemerintah dapat dibenarkan berdasarkan dua dasar hukum. Pertama, pemerintah memiliki hak untuk memberikan arahan, bimbingan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 10). Kedua,
pemerintah bertanggung jawab, bertugas, dan berwenang dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi (PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 1 Ayat (1)). Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimaksud mencakup pengaturan, pembinaan, dan pengawasan ( PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 3). Dalam hal ini, pemerintah secara khusus merupakan Menteri Ristekdikti.
Selain itu, jika diperhatikan dari segi eksternal, pencantuman informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi telah diterapkan oleh pelbagai perguruan tinggi di negara lain, seperti National University of Singapore ( NUS ) (NUS, n.d.) dan The University of Hong Kong ( HKU ) (HKU, n.d.). Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin saja tidak ada pengaturan di negara-negara tersebut yang mewajibkan pencantuman informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi. Namun pada kenyataannya, seluruh perguruan tinggi di Singapura dan Hong Kong mencantumkan minimal daftar jurusan dan mata kuliah, jika tidak beserta penjelasan mata kuliah tersebut dalam sistem elektronik (NUS Faculty of Law, n.d.; NUS Business School, n.d.; NUS School of Medicine, n.d.; Chinese University of Hong Kong, n.d.; Singapore University of Social Sciences, 2018; HKU, n.d.).
Bahkan, pada dasarnya, pencantuman informasi jurusan dan mata kuliah bukan merupakan suatu hal yang asing lagi di Indonesia. Sekalipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan perguruan tinggi untuk mencantumkan informasi jurusan dan mata kuliah dan sebagian besar perguruan tinggi melalui mayoritas fakultasnya tidak mencantumkan informasi tersebut, pada kenyataannya terdapat fakultas pada perguruan tinggi di Indonesia, seperti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, n.d.), yang secara sukarela menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah. Namun, fakta ini tetap tidak memungkiri bahwa tidak semua fakultas pada seluruh perguruan tinggi di Indonesia menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah.
Pemberlakuan suatu peraturan harus selalu dilakukan secara bertahap, mulai dari masa penyesuaian sampai menjadi suatu keharusan
(Braithwaite, 2011). Atas dasar alasan itu, penulis berpendapat bahwa keberhasilan pengaturan dan pelaksanaan kewajiban penyediaan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi tergantung pada pendekatan pemerintah yang dilakukan dengan pembagian dalam dua tahap. Pertama, penulis mengusulkan Kementerian Ristekdikti untuk menambahkan syarat pendirian perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, dan penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan keharusan untuk mencantumkan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi secara berkala. Hal ini mengingat hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia memiliki sistem elektronik (Fakultas Kedokteran UI, n.d.; Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, n.d.; Fakultas Teknologi Industri ITB, n.d.; Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB, n.d.; Fakultas Kehutanan UGM, n.d.; Fakultas Pertanian UGM, n.d.; Binus University Faculty of Humanities, 2012; Universitas Pelita Harapan Faculty of Nursing, n.d.; Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, n.d.; Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi, n.d.). Selain pemberlakuan peraturan, pemerintah juga diharapkan dapat melakukan sosialisasi melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sosialiasi oleh pemerintah dapat dilakukan melalui surat pemberitahuan kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia.
Di sisi lain, lembaga swasta yang bergerak di bidang pendidikan, seperti Talents Mapping, Kampuspedia, dan Program Khusus Institut Teladan (Prosus Inten) juga dapat terlibat dalam menyebarluaskan ketersediaan informasi yang terkait kepada masyarakat, khususnya calon mahasiswa, melalui iklan kampus, media cetak lain, maupun linimasa. Hal ini demi memaksimalkan tujuan dari ketersediaan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi bagi mahasiswa. Tentunya, mahasiswa sudah seyogianya turut berpartisipasi dalam mendukung kegiatan sosialisasi tersebut melalui peran serta dalam lembaga swasta yang terkait, mentorship, dan linimasa.
Kedua, penulis mengusulkan Kementerian Ristekdikti untuk menerapkan sanksi administratif jika perguruan tinggi lalai dalam melaksanakan kewajiban tersebut setelah
sosialisasi dilakukan dan peraturan telah diberlakukan. Penerapan sanksi administratif dimulai dari teguran tertulis kepada perguruan tinggi yang melanggar ketentuan tersebut (sanksi administratif ringan), penghentian sementara bantuan biaya dari Pemerintah dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan (sanksi administratif sedang), sampai dengan pengehentian pembinaan, pencabutan Izin Program Studi, maupun pembubaran perguruan tinggi negeri atau pencabutan Izin Pendirian Perguruan Tinggi Swasta (sanksi administratif berat). Hal mana sesuai dengan asas umum dari penerapan sanksi administratif yang sistematis dan berjenjang (Braithwaite, 2011).
Tanpa mengesampingkan penjelasan sebelumnya, penulis mengusulkan Kementerian Ristekdikti untuk menerapkan sanksi administratif berat secara langsung jika perguruan tinggi mencantumkan informasi jurusan dan mata kuliah yang tidak benar atau menyesatkan. Dengan kata lain, pencantuman informasi jurusan dan mata kuliah yang tidak sesuai dengan daftar nama jurusan dan mata kuliah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Ristekdikti justru mengintensifkan kekeliruan dalam menentukan pilihan jurusan. Dalam hal ini, penerapan sanksi administratif berat secara langsung merupakan pengecualian terhadap asas umum dari penerapan sanksi secara berjenjang dan merupakan pendekatan yang tepat, mengingat jenis pelanggaran ketentuan dan motifnya yang berbeda (Baldwin dan Black, 2007; Braithwaite, 2006; Braithwaite, 2002), yakni penyediaan informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Hal ini tidak mengecualikan sifat sanksi administratif yang sistematis maupun sosialiasi oleh pemerintah terlebih dahulu.
Dengan adanya ketersediaan mengenai informasi jurusan dan mata kuliah, calon mahasiswa dapat mengetahui dan memahami secara lebih jelas tentang jurusan yang tersedia dan materi yang akan ia pelajari dalam suatu jurusan; artinya, calon mahasiswa seharusnya dapat menentukan pilihan yang lebih tepat dalam memilih jurusan dan membuat perencanaan mata kuliah yang diminati. Dengan memilih jurusan dan mata kuliah yang lebih selaras dengan minat, potensi, dan kemampuan, maka kemungkinan besar mahasiswa dapat mengasah keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.
Hal tersebut dapat diwujudkan dengan
pengaturan, pembinaan, dan penegakkan kebijakan tentang kewajiban penyediaan tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa keselarasan antara minat, potensi, dan pengembangan menjadikan mahasiswa perguruan tinggi berdaya saing ketika masuk ke dunia kerja (Stahl, 2015; Banaria, 2004; University of Oxford, n.d.). Adapun peningkatan daya saing sumber daya manusia merupakan amanat UUD 1945 dan Tujuan Ke-4 dari Sustainable Development Goals tentang Pendidikan Berkualitas .

## SIMPULAN DAN USULAN OPSI KEBIJAKAN
Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa ketepatan calon mahasiswa dalam memilih jurusan yang selaras dengan minat dan bakatnya menentukan daya saingnya ketika lulus dalam kesempatan karier ( career opportunity ), upah ( salary ), stabilitas kerja ( job stability ), dan kepuasan kerja ( job satisfaction ). Perguruan tinggi berperan dalam nudging dengan menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah yang tersedia, menurut daftar nama jurusan dan mata kuliah yang ditetapkan oleh Menteri Ristekdikti, dalam situsnya agar mahasiswa dapat memilih jurusan yang tepat. Penulis mengusulkan pemerintah untuk membuat Permen Ristekdikti yang mewajibkan perguruan tinggi di Indonesia untuk menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik.
Dengan wajibnya perguruan tinggi untuk menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah, maka calon mahasiswa Indonesia pun dapat mengetahui dan memahami pilihan yang tersedia dalam menentukan jurusan yang selaras dengan minat dan bakatnya. Kewajiban tersebut dapat direalisasikan melalui pengaturan kewajiban penyediaan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Hal ini mengingat hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia memiliki sistem elektronik. Dengan keselarasan antara pilihan jurusan dengan minat dan bakat, lulusan perguruan tinggi diharapkan memiliki daya saing yang lebih unggul dibandingkan dengan mereka yang keliru jurusan. Peningkatan daya saing lulusan perguruan tinggi akan menjamin tercapainya sumber daya manusia yang kuat.
Demi memastikan keberhasilan pengaturan kewajiban penyediaan ini serta pelaksanaannya oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia, penulis mengusulkan pemerintah untuk memberlakukan peraturan ini secara bertahap, mulai dari masa penyesuaian sampai menjadi suatu kewajiban. Penulis berpendapat bahwa terdapat enam ketentuan yang penting untuk dimuat dalam Permen Ristekdikti terkait dengan hal ini, yaitu:
1.  Keharusan bagi perguruan tinggi untuk mencantumkan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik sebagai syarat:
a.  Pendirian perguruan tinggi; dan
b.  Penyelenggaraan pendidikan tinggi,
2.  Keharusan bagi perguruan tinggi untuk memperbarui informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik secara berkala sesuai dengan daftar nama jurusan dan mata kuliah yang ditetapkan oleh Menteri Ristekdikti;
3.  Pemberitahuan oleh perguruan tinggi mengenai ketersediaan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi kepada masyarakat;
4.  Sanksi administratif bagi perguruan tinggi yang melanggar satu atau lebih ketentuan di atas:
a.  Sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis;
b.  Sanksi administratif sedang berupa penghentian sementara:
1) Bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah; dan 2) Kegiatan penyelenggaraan pendidikan,
5.  Larangan bagi perguruan tinggi untuk mencantumkan informasi jurusan dan mata kuliah yang tidak benar, menyesatkan, atau tidak sesuai dengan daftar nama jurusan dan mata kuliah yang ditetapkan oleh Menteri Ristekdikti; dan
6.  Sanksi administratif berat bagi perguruan tinggi yang melanggar poin 4 atau 5, yakni:
a.  Penghentian pembinaan, pencabutan Izin Program Studi, dan pembubaran perguruan tinggi negeri; atau
b.  Penghentian pembinaan, pencabutan
Izin Program Studi, dan pencabutan Izin Pendirian Perguruan Tinggi Swasta.
Selain pemberlakuan pengaturan tersebut, Kementerian Ristekdikti diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia melalui, antara lain, surat pemberitahuan. Dengan dibuatnya Permen Ristekdikti tentang kewajiban mencantumkan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi, maka diharapkan informasi yang tersedia dapat membantu calon mahasiswa dalam mengetahui dan memahami jurusan yang akan ia ambil, serta menyelaraskan pilihan jurusan dengan minat dan bakatnya. Penulis yakin keselarasan tersebut dapat meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi di Indonesia.

## PUSTAKA ACUAN
Allen, E. (2016). Raising Indonesian labor productivity . https://www.adb.org/ news/op-ed/raising-indonesian-labor- productivity.
Ang, M. Y., Lam, S. H., Ng, Y. X., Tan, K. C., dan Wong, K. W. (2016). Factors Affecting Students to Enrol in Finance Related Major.
Universiti Tunku Abdul Rahman , 1-96.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(2017). Harnessing Demographic Dividend: The Future We Want. http://www.un.org/ en/development/desa/population/pdf/ commission/2017/keynote/nvp_indonesia. pdf.
Badan Pusat Statistik. (2017). Jumlah Perguruan Tinggi, Mahasiswa, dan Tenaga Edukatif (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurut Provinsi Tahun Ajaran 2013/2014- 2014/2015. https://www.bps.go.id/ statictable/2015/09/14/1839/jumlah- perguruan-tinggi-mahasiswa-dan-tenaga-
edukatif-negeri-dan-swasta-di-bawah- kementrian-pendidikan-dan-kebudayaan- menurut-provinsi-2013-2014-2014-2015. html.
Baldwin, R. dan Black, J. (2007). Really Responsive Regulation. London School of Economics and Political Science Working Papers , (15), 1-47.
Banaria, J. S. (2004). Social Networking among College Students: The Impact on the Quality of the College Experience. Disertasi Doktor, University of Hawaii, Honolulu.
Beggs, J. M., Bantham, J. H., dan Taylor, S. (2008). Distinguishing the Factors Influencing College Students’ Choice of Major. College Student Journal, 42 (2), 381-394.
Binus University Faculty of Humanities. (2012).
Business Law. http://curriculum.binus. ac.id/program/business-law/8/.
Bloom, J. (2008).Moving on from College. Dalam Academic Advising: A Comprehensive Handbook , diedit oleh V. Gordon, W. Habley, dan T. Grites. San Francisco: Jossey- Bass.
Braithwaite, J. (2002). Responsive Regulation and Restorative Justice . Oxford: Oxford University Press.
Braithwaite, J. (2006). Responsive Regulation and Developing Economies. World Development, 34 (5), 884-898.
Braithwaite, J. (2011). The Essence of Responsive Regulation. University of British Columbia Law Review, 44 (3), 475-520.
Callejas-Albiñana, A. I., Callejas-Albiñana, F. E., dan Martínez-Rodríguez, I. (2016). Emotional Effects on University Choice Behavior: The Influence of Experienced Narrators and Their Characteristics. Front Psychol .
CEIC Data. (n.d.). Indonesia Labour Productivity Growth. https://www.ceicdata.com/en/ indicator/indonesia/labour-productivity- growth.
Chinese University of Hong Kong. (n.d.).
Courses. http://www.arch.cuhk.edu.hk/ programmes/courses/.
Chopra, B . (2015). Importance of Training and Development in an Organization . https:// economictimes.indiatimes.com/small- biz/hr-leadership/people/importance- of-training-and-development-in-an- organization/articleshow/48739569.cms.
DellaVigna, S. (2009). Psychology and Economics: Evidence from the Field. Journal of Economic Literature, 47 (2), 315-372 .
Desforges, C. dan Abouchaar, A. (2003). The
Impact of Parental Involvement, Parental Support and Family Education on Pupil Achievements and Adjustment: A Literature Review. Edmonton: Queen’s Printer.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. (n.d.). Departemen Ilmu Ekonomi-Program Studi S1. http://econ.feb.ui.ac.id/program- studi-s1/.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI. (n.d.). Departemen Ilmu Politik-Akademik-Daftar Mata Kuliah. http://sarjana-politik.fisip. ui.ac.id/mata-kuliah/.
Fakultas Kedokteran UI. (n.d.). Program Pendidikan Dokter-Kurikulum & Kompetensi. http://fk.ui.ac.id/kurikulum- kompetensi.html.
Fakultas Kehutanan UGM. (n.d.). Akademik- Sistem Pendidikan. http://fkt.ugm.ac.id/id/ sistem-pendidikan/.
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi. (n.d.). Program Sarjana. http://fmipa.unsrat. ac.id/index.php/id/akademik/program- sarjana-s1.
Fakultas Pertanian UGM. (n.d.). Program Studi Agronomi. http://www.faperta.ugm.ac.id/ buper/prodi/agronomi/.
Fakultas Teknologi Industri ITB. (n.d.). Mata Kuliah Wajib Program Studi Teknik Kimia. https://www.che.itb.ac.id/?page_id=82.
Freedman, L. (2013). The Developmental Disconnect in Choosing a Major: Why Institutions Should Prohibit Choice until Second Year . https://dus.psu.edu/ mentor/2013/06/disconnect-choosing- major/.
Garmston, R. J., von Frank, V., dan Fullan, M. (2012). Unlocking Group Potential to Improve Schools. London: SAGE Publications.
Ho, D. E. (2012). Fudging the Nudge: Information Disclosure and Restaurant Grading. Yale Law Journal, 122 (3), 574-688.
Iyengar, S. S. dan Lepper, M. R. (2000). When Choice is Demotivating: Can One Desire Too Much of a Good Thing?” Journal of Personality and Social Psychology, 79 (6), 995-1006.
Kamenica, E. , Mullainathan, S., dan Thaler,
R. (2011). Helping Consumers Know Themselves. American Economic Review Papers and Proceedings . Hal. 417-422.
Kementerian Ristekdikti . (2017). Menristekdikti Umumkan Klasterisasi Perguruan Tinggi Tahun 2017 . http://kelembagaan. ristekdikti.go.id/index.php/2017/08/17/ menristekdikti-umumkan-klasterisasi- perguruan-tinggi-tahun-2017/.
King, M. (Ed.). (2005). Moral Agenda for Children’s Welfare. Abingdon: Taylor & Francis.
Loewenstein, G . (2000). Costs and Benefits of Health- and Retirement-Related Choice. Dalam S. Burke, E. Kingson, dan U. Reinhardt (Eds.), Social Security and Medicare: Individual vs. Collective Risk and Responsibility. Washington D.C.: Brookings Institution Press.
Makmun, M. (2017). 87% Mahasiswa Indonesia Salah Jurusan. http://www.beritasatu. com/kesra/4 48668-87-mahasiswa- indonesia-salah-jurusan.html.
NUS. (n.d.). Course Listing. https://law.nus.edu.sg/ student_matters/course_listing/courses_ disp.asp?MT=LL&Sem=12&MGC=1.
NUS Business School. (n.d.). Curriculum 2017- Core Modules. http://bba.nus.edu/ academic-programmes/bba-programme/ curriculum.
NUS Faculty of Law. (n.d.). Course Listing. h t t p s: // l aw. n u s .e d u . s g /s t u d e n t _ matters/course_listing/courses_desc. asp?MC=LC1001A&Sem=1%20&%20 2&MGC=1.
NUS School of Medicine. (n.d.). Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. http:// www.nus.edu.sg/nusbulletin/yong-loo- lin-school-of-medicine/undergraduate- edu c atio n/d e gre e - requirement s/ bachelor-of-medicine-and-bachelor-of- surgery-m-b-b-s/.
Ogus, A. ( 2004). Regulation: Legal Form and Economic Theory. Oxford: Hart Publishing.
Oliver, A. , Rayner, G., dan Lang, T. (2011). Is Nudge an Effective Public Health Strategy to Tackle Obesity? No. British Medical Journal .
Organisation for Economic Co-operation and Development Forum. (2017). 21st Century Skills: Learning for the Digital Age. https:// www.oecd-forum.org/users/50593-oecd/ posts/20442-21st-century-skills-learning- for-the-digital-age.
Otenyo, E. E. dan Lind, N. S. (Eds.). (2006).
Comparative Public Administration: The Essential Readings. Amsterdam: Elsevier.
Otto, J. M. (2000). Groundwater Law and Administration in Developing Countries. Leiden: Leiden University Press.
Otto, J. M. , Stoter, S., dan Arnscheidt, J. (2008). Using Legislative Theory to Improve Law and Development Projects. Dalam J. Arnscheidt, B. van Rooij, dan J. M. Otto (Eds.), Lawmaking for Development. Leiden: Leiden University Press.
Otto, J. M., Stoter, S., dan Arnscheidt, J. (2012). Penggunaan Teori Pembentukan Legislasi dalam rangka Perbaikan Kualitas Hukum dan Proyek-proyek Pembangunan. Dalam
A. W. Bedner, S. Irianto, J. M. Otto, dan T.
D. Wirastri (Eds.), Kajian Sosio-Legal . Bali: Pustaka Larasan.
Permen Ristekdikti Nomor 68 Tahun 2016 tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Ristekdikti.
Permen Ristekdikti Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Ristekdikti.
Permen Ristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Permen Ristekdikti Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Ristekdikti Tahun 2015-2019.
PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional 2015-2019.
Porter, S. dan Umbach, P. (2006). College Major Choice: An Analysis of Person-Environment Fit. Research in Higher Education , 47 (4), 429-449.
QS World University Rankings. (n.d.). Study in Indonesia. https://www.topuniversities. com/where-to-study/asia/indonesia/ guide.
Schware, R. (Ed.). (2005). E-Development: From Excitement to Effectiveness . ht tp://documents.worldbank.org / curated/en/261151468325237852/ pdf/341470EDevelopment.pdf.
Schwartz, B. (2004). The Paradox of Choice: Why More is Less. New York: HarperCollins Publishers.
Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB . (n.d.). Struktur Kurikulum 2013 Prodi Arsitektur S1. http://sappk.itb.ac.id/?p=5572.
Singapore University of Social Sciences. (2018). Programme Overview. https://www.suss. edu.sg/Eservice/Public/ViewCP/ViewCP.as px?progcd=LAWLLB&viewtype=mhtml.
Soekanto, S. (2015). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit UI.
Soutar, G. N. dan Turner, J. P. (2002). Students’ Preferences for University: A Conjoint Analysis. International Journal of Education Management, 16 (1), 40-45.
Stahl, A. (2015). Six Reasons Why your College doesn’t Matter. https://www.forbes. com/sites/ashleystahl/2015/08/12/six- reasons-why-your-college-major-doesnt- matter/#4554a00535a0.
Sunstein, C. R. (2014). Nudging: A Very Short Guide. Journal of Consumer Policy, 37 (4), 583-588.
Tugend, A . (2010). Too Many Choices: A Problem That Can Paralyze . https:// www.nytimes.com/2010/02/27/your- money/27shortcuts.html.
Turnali, K . (2017). Better Business Decisions Start With Better-Informed Leaders . https:// www.forbes.com/sites/sap/2017/08/20/ better-business-decisions-start-with- better-informed-leaders/#42f61d1f331a.
UUD 1945.
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

## Tinggi.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2015). Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the Implementation of Sustainable Development Goal 4. http://uis. unesco.org/sites/default/files/documents/ education-2030-incheon-framework-for- action-implementation-of-sdg4-2016- en_2.pdf.
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. ( n.d.). Kuliah di UMY-Program Studi. http://www. umy.ac.id/kuliah-di-umy/program-studi.
Universitas Pelita Harapan Faculty of Nursing.
( n.d.). Faculty of Nursing. https://www.uph. edu/academics/undergraduate-program/ regular-program/3/43.html.
HKU. ( n.d.). Syllabi for the Degree of Bachelor of Arts in Architectural Studies. http://www. arch.hku.hk/media/upload/2016-17-BAAS- 4-year-Syllabi.pdf.
University of Oxford. (n.d.). Mooting: What is It and Why Take Part? https://www. law.ox.ac.uk/current-students/mooting- oxford/mooting-what-it-and-why-take- part.
Walsh, A., Edwards , H., dan Fraser, J. (2009). Attitudes and Subjective Norms: Determinants of Parents’ Intentions to Reduce Childhood Fever with Medications. Health Education Research, 24 (3), 531-545.
Washington Student Achievement Council.
(2011). The Role of Mentoring in College Access and Success. https://www.wsac. wa.gov/sites/default/files/2014.ptw.(31). pdf.
Weston, L. (2013). Picking the Wrong College Major can be an Expensive Error. https:// www.nbcnews.com/businessmain/ picking-wrong-college-major-can-be- expensive-error-2D11664963.
Zandbergen, D. (2013). We Live in an Information Age: What does that Actually Mean? http:// waag.org/en/article/we-live-information- age-what-does-actually-mean.