35 | Abdur Rakib
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.547

## Abdur Rakib

## PERGAULAN DALAM PERTUNANGAN DAN KHALWAT FI MA’NA AL -HAML: Studi Budaya Pertunangan di daerah Madura
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Email: abdur.roqib@gmail.com
Abstract: This research  basically  is  to  find  the  position  of  ‘urf  as  one  of  the theories that can provide legal changes in an authoritative-inclusive way to fiqh in the  word  khalwat  in  the  definitive  aspects  of  syar'iyyah  in  relation  to  culture  of riding with fiancees in the Madura area. As an external consideration in cultural studies, ‘urf is one of the continuous theories with the discussion of adat to determine law in an authoritative-inclusive manner. In this study using a type of field research (field  research)  because  it  involves  empirical  data  that  views  law  as  a  set  of behaviors, actions, and reality. In addition, also library research (library research) to obtain data about a norm while reviewing theories with a qualitative approach because it cannot be obtained by mathematical or numerical statistical procedures, so that it can contain about people's lives (culture), history, ethics, social movements , or family system. From the process of analyzing the meaning of khalwat using the theory  of  ma'na al-haml with  the  consideration  of 'urf  in  which  there are  several elements  of  maslahat,  this  study  concludes  that'  urf  can  change  the  position  of Islamic law by combining consideration of several conditions through the process of changing meaning used in redefining the word khalwat. So as to enable culture to be engaged during the engagement period as happened in the Sumenep and Madura communities in general as a consideration of ‘valid urf.
Keywords: Relationship in Engagement, ‘Urf, and Madura
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.547
Abstrak: Penelitian  ini  pada  dasarnya  adalah  untuk  menemukan  posisi  ‘urf sebagai  salah  satu  teori  yang  dapat  memberikan  perubahan  hukum  secara otoritatif-inklusif  terhadap  fiqih  pada  kata  khalwat  dalam  aspek  definitif syar’iyyah  dalam  kaitannya  terhadap  budaya  berb oncengan  dengan  tunangan  di daerah  Madura.  Sebagai  pertimbangan  eksternal  dalam  kajian  budaya,  ‘urf merupakan salah satu teori yang berkesinambungan dengan bahasan adat untuk menentukan hukum secara otoritatif-inklusif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis  penelitian lapangan (field  research)  karena  melibatkan  data  empirik  yang memandang  hukum  sebagai  seperangkat  prilaku, tindakan, dan  realitas.  Selain itu juga penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data tentang sebuah norma sekaligus mengkaji teori-teori dengan pendekatan kualitatif karena tidak  bisa  diperoleh  dengan  prosedur  statistik  matematis  atau  angka,  sehingga bisa memuat tentang kehidupan masyarakat (budaya), sejarah, etika, pergerakan sosial,  atau  sistem  kekeluargaan.  Dari  proses  analisis  pemaknaan  khalwat menggunakan  teori  ma’na  al - haml  dengan  pertimbangan  ‘urf  yang  di  dalamnya terdapat beberapa unsur maslahat, maka penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa ‘urf dapat merubah posisi hukum Islam dengan melakukan penggabungan terhadap  pertimbangan  beberapa  syarat  melalui  proses  perubahan  makna  yang dipakai  dalam  meredefinisi  kata  khalwat.  Sehingga  memungkinkan  budaya berboncengan  pada  masa  pertunangan  seperti  yang  terjadi  pada  masyarakat Sumenep dan Madura secara umum sebagai per timbangan ‘urf   yang sahih.
Kata Kunci: Pergaulan dalam Pertunangan, ‘Urf, dan Madura .

## PENDAHULUAN
Pertunangan  yang  diproyeksikan  sebagai  awal  dalam  rangka ta’aruf pada  sebuah  perkawinan  yang  tidak  dibatasi  dengan  waktu, bahkan  hingga  pada  garis  kematian  adalah  realitas.  Langkah pertunangan  sebelum  akad  nikah,  merupakan  alasan  dasar  mejadikan maraknya  kenyataan  sosial  yang  telah  distempel  sebagai  legalitas budaya.Secara  umum  aktivitas  pertunangan  ini  adalah  baik  dan merupakan  kebutuhan  untuk  menjadikan  calon  suami  dan  istri  saling mengenal  pada  karakternya  masing-masing,  bahkan  kebutuhan ta’aruf ini sebenarnya bisa terjadi pada masing-masing calon mertua (besan).
37 | Abdur Rakib
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.547
Pertunangan  dilihat  dari  aspek  lain  diharapkan  bisa mengantisipasi  perceraian  dalam  pernikahan  yang  disebabkan  karena kurang  saling  mengenal  antara  karakter  kedua  pasangan  calon  suami dan isteri. Mughi rah bin Syu’bah ra. pernah meminang perempuan dan Rasulullah bersabda kepadanya:
اَمُكنْيَ ب مدْؤُ ي نَأ ىَرْحَأ ُهَّنِإَف اَهْ يَلِإ َترظن وَل
Artinya: (andai kau (syu’bah) melihat kepadanya, maka itu lebih mengekalkan (cinta kasih) kalian) (Muhammad, 2000).
Namun  pada  perkembangan  waktu  selanjutnya  budaya pertunangan  menjadi  sesuatu  yang  sarat  dengan  pelanggaran  secara syar’i,  yaitu  pada  saat dibenturkan  dengan  persoalan  khalwat  yang secara  nyata  telah  dilarang  dalam  prisnsip  agama  karena  merupakan bagian dari pendekatan terhadap perbuatan zina. Bahkan teks larangan bersepi-sepi  antara  lain  jenis  sebelum  terjadi  akad  nikah  secara  teks telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Sehingga kedua jenis perbuatan ini menjadi saling klaim dan membutuhkan kajian secara koperhensif.

## PEMBAHASAN
Pergaulan  antara  laki-laki  dan  perempuan  secara  umum  bukan wacana  baru  namun  selalu  menjadi  kajian  seksi  dalam  berbagai perspektif,  baik  dari  aspek  budaya  maupun  agama – walaupun hubungan  terlarang  antara  laki-laki  dan  perempuan  telah  terjadi  sejak kehidupan  manusia  diciptakan.Di  sebagian  wilayah,  seperti  di kabupaten  Sumenep  atau  mungkin  pada  masyarakat  Madura  secara umum,  budaya  pergaulan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam pertunangan masyarakat menjadi legal, bahkan cikal bakal nilai legalitas pergaulan  yang  “melampaui  batas”  telah  menjadikan  aspek  syariah sebagai pertimbangan kedua setelah dinyatakan sahih terhadap aktivitas berboncengan dengan  tunangan  oleh  nilai budaya.  Kebiasaan  bergaul antara  laki-laki  dan  perempuan  pada  aktivitas  berboncengan  semasa masih  bertunangan  (sebelum  akad  nikah)  khususnya  dalam moment tertentu  yang  menjadi  tuntutan  budaya  agar  bersilaturahmi  ke  rumah
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.547
sanak  famili  telah  menjadi  kewajiban  sosial.Kebiasaan  menjemput tunangannya  lalu  berangkat  berdua  ke  rumah  saudara  sambil memperkenalkan  calon  istri  atau  suaminya  tersebut  tidak  bisa  difonis perbuatan  dosa  dalam  aspek  kehidupan  mereka.Mereka  telah melakukannya  secara  turun  temurun  mulai  zaman  jalan  kaki,  sepeda, sepeda  motor,  bahkan  ada  yang  menggunakan  mobil  berdua  dengan tunanganya tanpa didampingi mahram pada zaman kekinian ini.
Bergaul  dengan  “bebas”  antara  dua  orang  (laki -laki  dan perempuan) yang telah dinyatakan baik oleh masyarakat (bertunangan) terutama  berboncengan  dengan  menggunakan  sepeda  motor – jika ditelisik lebih dalam lagi – memiliki prinsip dasar sekurang-kurangnya tiga  tujuan  penting.  Pertama,  terdapat  nilai  senang  di  antara  kedua pasangan.Sebagai  bentuk  kegembiraan  bahwa  telah  dinyatakan  sah secara  adat  tentang  ikatan  pertunangannya  yang  telah  dijalani  secara sakral  dalam  budaya mereka  sehingga perlu  mempublikasikan dengan berboncengan untuk sekedar silaturrahim pada moment hari raya. Illat sosial  menggunakan  kata  “silaturrahim”  dan  “hari  raya” adalah  hubungan  prinsip  antara  rekomendasi  budaya  dengan  legalitas syariah, sebab pada pertimbangan yang lain budaya juga mengucilkan perbuatan  pasangan  yang  bertunangan  ketika  sering  berboncengan tanpa  ada  alasan  dan  bukan  pada  moment  tertentu.  Kenyataan  ini sekaligus  menjadi  dalil  bahwa  kehidupan  sosial  mereka  lebih  dulu diatur  oleh  prinsip  syariah  dari  pada  aspek  pertimbangan  maslahat sosial yang bersifat ‘aridhi.
Kedua ,  terdapat  tujuan  penjajakan  karakter  ( فراعت ).  Pernikahan yang dinilai  syarat  dengan  muatan  sakral  dan diyakini  satu  kali dalam kehidupannya,  walaupun  secara  syariah  laki-laki  diperkenankan menikahi  perempuan  hingga  empat  orang,  namun  semua  ini  tidak sampai  menggerus  nilai  sakralitas  pernikahan  dengan  segala  bentuk rangkaiannya, sehingga sebelum terjadi akad nikah, baik dari pihak laki- laki  maupun perempuan harus  saling  memahami  karakternya  masing- masing untuk tujuan kemaslahatan yang lebih tinggi (keutuhan rumah tangga).
Ketiga , karena menghormati orang tua ( نيدلاولا رب ).Realitas sosial masyarakat  mencatat  adanya  kegelisahan  pelaku  yang  bertunangan
39 | Abdur Rakib
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.547
untuk  melakukan  perjalanan  berdua  dengan  tunangannya – jika  tidak menggunakan  istilah  berboncengan – namun  karena  menghormati orang  tua  yang  di  dalamnya  terdapat  tuntunan  nilai  agama  ( birrul walidain ),  maka  mereka  menjalani  dengan  baik  sekalipun  kadang sepanjang  perjalanan  tidak  ada  tegur  sapa  hingga  sampai  ke  tempat tujuan.Dalam  kenyataan  ini  orang  tua  lebih  senang  dan  bangga terhadap  anaknya  yang  berdua  bersama  tunangan  dari  pada  harus diantar sendiri bersilaturrahim pada calon mertuanya. Di  sisi  lain,  syariat  Islam  yang  merupakan  agama  mayoritas masyarakat  Madura  sekalipun  keberadaannya  bukan  agama  pribumi dalam  aspek  historis – namun  pertimbangan  setiap  unsur  kehidupan mereka  yang  harus  searah  dengan  Alquran  dan  Hadits  Nabi  adalah fenomena  turun  temurun  mulai  sejak  zaman  kerajaan,  ini  dibuktikan dengan  budaya  dan  adanya  pendidikan  Islam  yang  terus  berkembang dengan  pesat  di  pulau  Madura  tanpa  ada  hambatan  dalam pelaksanaannya.  Istilah  khalwat  sejak  pertama  kali  dimunculkan  oleh Nabi Muhammad SAW.tidak dapat dipungkiri bahwa aturan syariah ini sering diabaikan pada era kekinian. Dengan merujuk pada Alquran dan Hadits  Nabi  para  ulama  telah  menfonis  berboncengan  semasa tunangan adalah perbuatan haram. Rasulullah bersabda:
ِب ٌلُجَر َّنَوُلَْيَ َلا ُتْبِتُتْكا ،َِّللَّا َلوُسَر َيَ :َلاَقَ ف ٌلُجَر َماَقَ ف ،ٌمَرَْمَ اَهَعَمَو  َّلاِإ ٌةَأَرْما َّنَرِفاَسُت َلاَو ،ٍةَأَرْم َكِتَأَرْما َعَم َّجُحَف ْبَهْذا :َلاَق ،ًةَّجاَح  ِتَِأَرْما ِتَجَرَخَو ،اَذَكَو اَذَك ِةَوْزَغ  ِفِ
Artinya: Janganlah  seorang  laki-laki  berkhalwat  (bersepi-sepian)  dengan seorang  perempuan  dan  janganlah  seorang  perempuan  melakukan  perjalanan kecuali bersama mahramnya, lalu seorang pemudan berdiri dan berkata: wahai Rasulullah,  sesunggunya  aku  telah  diwajibkan  untuk  menyertai  peperangan, sementara  isteriku  telah  keluar  untuk  berhaji,  Rasulullah  bersabda:  pergilah dan lakukan haji bersama isterimu ! (Al- ‘Ainy , t.t).
Haramnya  hukum  khalwat  dalam  Hadits  Nabi  di  atas diposisikan  sebagai  hukum  yang  harus  didahulukan – bahkan mengalahkan  kewajiban  berjihad.  Secara  hirarkis,  haramnya  khalwat dalam redaksi Hadits tersebut tidak bersandingan dengan pengguguran
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.547
wajibnya  jihad,  namun  kekuatan  larangan  khalwat  telah  merambat kepada  kekhawatiran  ( mazinnah )  perempuan  yang  melakukan perjalanan  tanpa  didampingi  mahramnya,  sehingga  perempuan  yang bermusyafir  dengan  tanpa  mahram  berkonsekwensi  pada  hukum haram dimana seorang suami tidak boleh membiarkan isterinya keluar rumah tanpa mahram, bahkan bisa menghilangkan kewajiban lain demi terhindar dari hukum haramnya (kemungkinan) khalwat.
Gambaran  fiqih  pada  masa  Nabi  adalah  tolok  ukur  terhadap seluruh  rangkaian  aktivitas  umat  Islam  sepanjang  zaman,  walaupun para  ulama  dengan  segala  kemampuannya  masih  tetap  harus menggunakan  analisa  hukum  guna  penyesuaian  yang  tidak menyimpang  dari  kehendak  syariat  serta  adaptatif  terhadap  segala bentuk  ruang  dan  waktunya.  Bisa  jadi  asbab  al-wurud  pelarangan Hadits tentang tidak diperkenankannya perempuan bermusyafir tanpa mahram  karena  ada  isteri  sahabat  yang  ditinggal  berjihad,  lalu  Nabi memerintahkan  untuk  meninggalkan  kewajiban  berjihad  dan mendahulukan  terhindar  dari  haramnya  (kemungkinan)  khalwat – sekalipun kemungkinan lain, Hadits Nabi memang terjadi dengan tidak adanya  kaitan  antara  larangan  khalwat  dan  peristiwa  sahabat  tersebut lalu tiba-tiba Nabi bersabda dan sahabat bertanya kepada Nabi tentang masalah yang menimpa dirinya, kemudian Nabi memerintahkan untuk meninggalkan  kewajiban  berjihad  agar  mendahulukan  isterinya terhindar dari kemungkinan khalwat.
Sementara dalam aspek hukum Islam secara teoritis – jika tidak menggunakan istilah UsulFiqih, Jalaluddin Al-Mahalli, termasuk ulama Usul  Fiqih  yang  menyikapi  bahwa  sebuah  asumsi  (maz{innah)  dapat dijadikan  sandaran  atas  keberadaan  suatu  hokum  (Al-Attar,  t.t). Contoh-contoh  yang  disajikan  dalam  teori-teori  hukum  Islam  banyak sekali  mengenai  illat  hukum  yang  bersandar  pada  ketentuan  zanni seperti  batalnya  wudu’ bagi  laki-laki  yang  bersentuhan  kulit  dengan perempuan  bukan  mahram  (Syafi’i ),  dalam  hal  ini  karena  alasan khawatir  adanya  syahwat.  Ketika  suatu  hukum  menggunakan  illat mazinnah  maka  kenyataan  yakin  tidak  dapat  mempengaruhi  terhadap perubahan  hukum  tersebut,  sekalipun  ada  seseorang  yang  mengaku sama  sekali  tidak  ada  syahwat  saat  bersentuhan  kulit  dengan
41 | Abdur Rakib
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.547
perempuan tua (jompo), sehingga  hukum batalnya wudu’ tetap terjadi. Dalam teori hukum ini karena alasan yang menjadi sandaran terhadap pembatalan  wudhu’  bukan  disandarkan  pada  adan ya  syahwat melainkan  menggunakan  asumsi  (mazinnah)  adanya  syahwat  yang dibangun  terhadap  persentuhan  laki-laki  dan  perempuan  bukan mahram,  maka  wudhu’nya  laki -laki  dan  perempuan  (bukan  mahram) yang  bersentuhan  tetap  dianggap  rusak,  seperti  dalam  mazhab Syafi’i .Selanjutnya seperti hukum ‘iddahatau wajibnya mandi saat iltiqa’ al khitanaini . Secara umum memahami Hadits Nabi di atas tentang haramnya hukum khalwat setidaknya ada dua larangan. Pertama ,hukum haram laki- laki  berkhalwat  dengan  perempuan  bukan  mahram,  dan  yang kedua hukum  haramnya  perempuan  keluar  rumah  tanpa  didampingi mahramnya  dengan  alasan  kemungkinan  adanya  khalwat  karena lemahnya  dan  memantik  fitnah  pada  perempuan  secara  fisik.Bahkan menurut  Wahbah  Zuhaili,  perempuan  yang  bermusyafir  tanpa didampingi mahramnya tetap haram sekalipun pada zaman modern ini menggunakan  transportasi  cepat  yang  bisa  ditempuh  dengan  durasi waktu  yang  relatif  sebentar  dalam  perjelanannya.  Hal  ini  dijelaskan dalam Tafsir Al-Munir:
ب لجرلا ةولخ وه ةنتفلا راثم نإ
،مرمَ يرغب ةيرصق ةفاسلم ةأرلما رفس مرحو ،ملاسلإا اهمرح اذل ،ةأرلم بحاصت تلاكشمو ةظوحلم تاقياضمو تارثع نم اله أرطي الم ،ةثيدلحا ةعيرسلا لقنلا طئاسوب ولو رافسلأا
Artinya: Penyebab  adanya  fitnah  adalah  tidak  adanya  laki-laki  pada perempuan,  oleh  karenanya,  Islam  melarang  perempuan  berkhalwat  dan mengharamkan  perjalanan  perempuanuntuk  jarak  dekat  tanpa  mahram, walaupun  dengan  sarana  transportasi  cepat  yang  modern,  hal  ini  karena jebakan  dan  pelecehan  serta  masalah  yang  terkait  dengan perjalanannya .(Zuhaili, 1418H).
Jadi, pergaulan laki-laki dan perempuan pada masa pertunangan adalah  perbuatan  haram  karena  telah  memenuhi  beberapa  unsur
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.547
larangan  syariat,  yaitu  terdiri  dari  dua  orang  laki-laki  dan  perempuan, ada  di  tempat  yang  sepi,  tidak  ada  mahram  yang  mendampingi,  dan belum  ada  ikatan  pernikahan.  Maka  semua  aktivitas  di  atas  termasuk khalwat yang dilarang dalam hadits Nabi karena telah sempurna unsur pengharamannya.

## KHALWAT DALAM ASPEK DEFINITIF DAN
MAKNA AL-HAML Memahami  dari  aspek  etimologis,  khalwat  berasal  dari  bahasa arab  dengan fi’il  madhi لاخ ( khala )  dan fi’il  mudhari’ ولخي ( yakhlu )  yang berarti sunyi atau sepi ( Ma’luf, 1986).Namun secara umum, setidaknya memberikan  dua  pemahaman  mengenai  kata  khalwat.Pertama,  arti secara  mendasar.Dalam  pengertian  dasar  yang  dimaksudkan  adalah mencakup  pada  ranah  tasawuf  yang  merupakan  bentuk  perjalanan manusia  secara  bat in,  bukan  formalitas  ‘ amaliyah  fisik  yang  ruang lingkup kerjanya adalah secara lahiriyah.Dalam kacamata sufistik, istilah khalwat  berarti  mengasingkan  diri  (menyepi)  yang  bertujuan menenangkan  pikiran  atau  bertafakkur  dalam  kesendirian  untuk beribadah.
Kedua,  arti  secara  makna.Pengertian  ini  adalah  menekankan kepada  pengertian  istilah  secara  fiqih  yang  ruang  lingkupnya  adalah dhahir, dimana khalwat diartikan sebagai aktivitas berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sunyi atau tersembunyi.  Istilah  sunyi  dan  tersembunyi  dalam  pegertian  ini kemudian  Ibnu  Hajar  al-Asyqalani  mengganti  dengan  istilah  tertutup dari  pandangan  manusia,  sehingga  yang  dipahami  dari  redaksi  al- Asyqalani  adalah sebuah aktivitas laki-laki dan perempuan (berduaan) dimana  orang  lain  tidak  dapat  melihatnya  (Al-Asyqalani, 2000).Sedangkan  menurut  Al  Y asa’  Abu Bakar,  khalwat  adalah perbuatan  yang  dilakukan  oleh  dua  orang  yang  berlawanan  jenis  atau lebih tanpa ikatan nikah atau bukan mahram pada tempat tertentu yang sepi (Bakar, 2006).
Dari beberapa pandangan ulama di atas istilah khalwat tidak bisa dipisahkan dengan arti “bersepi - sepi” sehingga orang lain tidak dapat melihat  aktivitas  pasangan  yang  berkhalwat.  Berbeda  dengan
43 | Abdur Rakib
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.547
penekanan  kata  “sepi”  adalah  rumusan  ‘Ali  Syibra n  yang  terdapat dalam  kitab  Ha syiyah  ‘ Ali  Syibran  al- Malasi  ‘ala  Nihayah  al -Muhtaj, dimana  penekanan  khalwatdalam  aspek  definitif  ada  pada  tidak amannya  penyaluran  syahwat  yang  terlarang  menurut  kebiasaan  (al- Malasi,  t.t).Pendapat  ini  lebih  substantif  karena  agak  melepaskan makna  dari  pendekatan  secara  bahasa  sehingga  dapat  mengakomodir tujuan  dan  prinsip  khalwat  dalam  aspek  athari.  Pendapat  lain  yang mempunyai  maqasid  al- a’z am  yang  sama  dalam  hal  pertimbangan konsekwensi khalwat dan sejalan dengan pendapat ‘Ali Syibran adalah gagasan Sulaiman al-Jamal (al-Jamal, t.t) dan al-Syarwani (al-Syarwani, t.t).Keduanya  menitikberatkan  pada  efek  dari  aktivitas  khalwat  yang akan  berdampak  terhadap  rusaknya  kerangka  Maqasid  Syari ’ah  yang telah  dibangun  oleh  Rasulullah  sejak  belasan  abad  yang  lalu,  yakni menjaga keturunan.
Dua  gagasan  besar  dalam  rangka  membubui  under  line  untuk membuat jami’ -ma ni’  terhadap  istilah  khalwat  dalam  pembahasan  ini pada dasarnya tidak terdapat perbedaan signifikan, kecuali hanya dalam aspek  cakupan  dan  konsekwensi  saja.  Namun  begitu,  keduanya  tetap harus dibedakan untuk mempermudah dalam memahami, memberikan arti, dan memastikan legalitas hukum terhadap pelakunya. Memahami kata  khalwat  dengan  tidak  melepaskan  arti  “bersepi - sepi”  – seakan- akan tidak memasukkan perbuatan dosa (mesum) terhadap khalwat jika dilakukan  di  tempat  yang  tidak  sepi,  akan  tetapi  definisi  ini  telah memberikan  kesimpulan  haramnya  khalwat  walaupun  antara  laki-laki dan perempuan tersebut tidak melakukan perbuatan saling menyentuh yang  merupakan  seks  opening  secara  ghalib  karena  dengan  aktivitas berduaan terdapat mazinnahuntuk melakukan perbuatan dosa.Sehingga pengertian  ini  menjadi  searti  dengan  larangan  Allah  tentang  tidak bolehnya mendekati perbuatan zina dalam Alquran.
Perbedaan  penekanan  arti  khalwat  ini – walaupun  sebenarnya bukan perbedaan prinsip – bisa jadi tuntutan waktu yang memberikan laporan  bahwa  pada  zaman  tersebut  orang  laki-laki  dan  perempuan akan  melakukan  aktivitas  dosa  ketika  ada  di  tempat  sepi  yang  orang lain  tidak  dapat  melihatnya – jika  tidak  menggunakan  kata  “masih punya sedikit rasa malu”. Pada perjalanan waktu selanjutnya, kenyataan
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.547
perbuatan  dosa  yang  dilakukan  antara  laki-laki  dan  perempuan  bisa terjadi di tempat terbuka, sehingga perlu perluasan makna khalwat agar dapat mencakup terhadap maqasid syari ’ah yang menjadi tujuan utama diberlakukannya  hukum  Islam.  Jadi,  mengikat  makna  khalwat dengan arti  bersepi-sepi  adalah  kesimpulan  asumsi,  sementara  melepas  arti “bersepi - sepi”  terhadap  khalwat  dalam  aspek definitif  adalah  ranah substansi  yang  terus  memberikan  ruang  terhadap  pengembangan makna  khalwat  sesuai  dengan  ruang  dan  waktunya.  Maka  setiap  arti dari  dua  pengertian  ini  masing-masing  mempunyai  tujuan  yang  sama dalam  hal  menjaga  tujuan  syariat  yang  keduanya  sama-sama  saling berkaitan.
Al  Yasa’  Abu Bakar  dalam  hal  pengembangan  arti  beberapa istilah  dalam  Alquran  menganggap  suatu  keniscayaan  sehingga  teori yang  dibangun  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Metode  Istislahiyah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul fiqh” mengusung kaidah dalam Usul fiqih yang membuka banyak ruang untuk meredifinisi dan merumuskan ulang makna dari beberapa lafad yang ada dalam Alquran maupun Hadits Nabi melalui makna al-haml (Bakar, 2016).
Memahami  teks  al-Quran  maupun  Hadits  sebagai  monoment besar  yang  tidak  bisa  dijamah  oleh  tangan-tangan  pemikiran  ulama (masa  kini)  adalah  bentuk  dari  kecerobohan  intelektual  yang  hanya akan  menambah  rentetan  panjang  stagnansi  hukum  dan  peradaban Islam.  Pada  saat  realitas  aktivitas  membutuhkan  suatu  jawaban  dan legalitas sahih dari agama yang diyakini kesuciannya, semestinya kaum cendikiawan  tidak  membandingkan  kwalitas  dan  profesionalitas pemikir  ulama  dahulu  dan  sekarang,  karena  ilmuwan  saat  ini bersentuhan langsung dengan alamnya yang sekarang serta tidak berarti memahami dan memaknai Alquran dengan tanpa pertimbangan ilmiah yang dibangun oleh para ulama terdahulu.
Kerangka  teori pemaknaan    memahami   kaidah  secara lughawi dengan  tetap  mengikuti  tata  cara  yang  tidak  berseberangan  dangan nash  sarih  yakni  melalui  penempatan  makna  asal( al- wad’u ),  makna terhadap penggunaan sesuai kebutuhan dan disiplin suatu keilmuan( al- isti’ma l ), serta ma’na Al-hamlu dalam rangka untuk memperkaya arti dan obyek  dari  simbol-simbol  teksadalah  langkah  solutif – inovatif  untuk
45 | Abdur Rakib
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.547
menjadikan  Alquran  sebagai  pedoman  hidup  manusia  sepanjang zaman.
Teori  pemaknaan  bahasa  dengan  pendekatan al- wad’u,  isti’ma l , dan Al-hamlu adalah ranah languistik yang bersenergidengan kajian usul fiqh,  sehingga  menggunakannya  adalah  keniscayaan  dalam  mengkaji teks Alquran agar tidak hanya menggunakan satu makna dalam setiap symbol  kalimat  yang  dipakai – bahkan  makna  yang  pernah  menjadi definisi dari simbol teks yang terjadi ribuan tahun yang lalu tidak harus terlalu  dipaksakan  untuk  mengartikan  terhadap  kenyataan  saat  ini. Paduan  ilmu  mantiq  yang  mendifinisikan  kata  dengan  tiga  bentuk makna  pada  zaman  sekarang  ini  adalah  menjadi  senyawa  dengan bahasan usul fiqh dimana yang menjadi bahan dasar dalam memahami dan menelaah kajiannya adalah teks Alquran – bahkan  menjadi solusi alternatif dalam sejarah pembaharuan produk hukum khususnya dalam hukum Islam.
Syihabuddin  al-Qarafi  (w.684.H) – yang    dalam  bahasan selanjutnya akan diperkaya dalam banyak contoh – telah memberikan sumbangsih pemikiran dan teori untuk memperkaya arti teks dari yang satu  pada  paham  yang  lainnya  melalui  hermeneutika  dengan menggunakan tiga langkah pemaknaan terhadap lafad. Pertama, Makna al- wad’u dalam bahasa sederhananya adalah makna asal, dimana peletak asal dalam pemaknaan ini adalah ahli bahasa ( wa di’ul lughah ) atau yang menghendaki  terhadap  makna  tersebut  terjadi  pada  satu  simbol  yang ada. Al-Qarafi memberikan contoh terhadap seorang anak diberi nama Zaid (al-Qarafi, t.t) , maka peletak nama Zaid tersebut telah mempunyai keinginan agar anak itu bernama Zaid dan disepakati oleh orang-orang hingga terkenal bahwa anak itu bernama Zaid. Dalam proses peletakan nama Zaid ini, orang tua dan semua orang yang menyepakati terhadap penamaan  Zaid  terhadap anak  itu  adalah  wad i’ul  lughah,  sehingga  ini disebut makna al- wad’u .
Contoh lain seperti kata wajib dalam sebuah ungkapan “orang Islam  wajib  mengetahui  beberapa sifat  yang  wajib  bagi  Allah”.  Kata wajib yang pertama, bahwa orang Islam wajib secara fiqih mengetahui sifat-sifat  Allah,  sehingga  akan  mendapat  dosa  orang  yang  tidak mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sebaliknya akan mendapat
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.547
pahala  bagi  orang-orang  yang  telah  mengetahuinya.  Kata  wajib  disini telah  dibuat  dan  disepakati  oleh  ulama  fiqih,  sehingga  wad i’ul  lughah dalam arti kata wajib disini adalah fuqaha.
Berbeda  dengan  arti  kata  wajib  yang  kedua,  yaitu  wajib  dalam penempatan arti menurut ulama tauhid. Menurut ahlu al-mutakallimin kata  wajib  adalah  sesuatu  yang  dapat  diterima  secara  logis  jika  ia dikatakan ada, sebalik akal akan tidak menerima jika ia dikatakan tidak ada,  misalnya  dikatakan  Allah  itu  wajib  bersifat  baqa ’  (kekal),  maka pengertiannya adalah akal menerima jika dikatakan Allah itu kekal dan akal  tidak  menerima  jika  dikatakan  Allah  itu  tidak  kekal  atau fana ’.Dalam  hal  ini  ( makna al- wad’u )  yang  meletakkan  dan menghendaki arti kata wajib terhadap dua term tersebut adalah ulama fiqih dan ulama tauhid.
Kedua, makna al- isti’ma l. Arti kata dalam bagian yang kedua ini berarti  ungkapan  kata  yang  mutlak  terhadap  suatu  simbol  yang  bisa berarti  majaz  atau  hakikat,  sehingga  sami ’  atau qo ri’  membutuhkan pengetahuan dan rentetan terjadinya pengucapan atau penulisan untuk bisa  memaknai  secara  konsisten  terhadap  simbol  yang  disampaikan, baik  melalui  ungkapan  kata  maupun  tulis.  Seperti  pengucapan  kata “singa”.Kata singa dapat berarti hewan buas, maka jika ungkapan kata singa yang dimaksudkan adalah hewan yang buas itu berarti ungkapan hakiki,  karena  yang  mengungkapkan  (wad i’)  telah  menggunakan  dan menempatkan lafad terhadap makna yang sesungguhnya.
Sebaliknya,  jika  suatu  ungkapan  (kata  atau  tulis)  digunakan kepada  yang  bukan  makna  sesungguhnya  karena  adanya  ma ni’ (penghalang)  yang  menyebabkan  ungkapan  kata  atau  tulis  tersebut tidak  bisa  dimaknai  sebagai  makna  asal,  maka  ini  disebut  majaz. Contoh  ungkapan  kata  majaz  ini  seperti:  singa  itu  sedang  membaca Alquran.  Maka  kata  singa  dalam  contoh  tersebut  tidak  bisa  dimaknai sebagai  hewan  buas  karena  ada  penghalang  yaitu  kata- kata  “sedang membaca Alquran ”, sehingga secara rasional singa tersebut tidak cocok jika  diartikan  hewan  buas  melainkan  harus  diberi  arti  pemuda pemberani (sepert singa) itu sedang membaca Alquran. Jadi, kedua arti tersebut adalah isti’mal al - ma’na– baik yang diberi arti hewan buas atau
47 | Abdur Rakib
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.547
laki-laki  pemberani,  sedangkan  yang  mengungkapkannya  adalah musta’milu al - ma’na . Dalam  Alquran  kata  shalat  juga  termasuk  contoh isti’mal  al - ma’na , karena sekitar 60-an kata shalat dalam  Alquran  membutuhkan arti  yang  sesuai  dengan  rentetan  kalimat  disekitarnya,  seperti  kata “shalat” yang berarti doa. Namun pada perjalanan waktu dimana kata “shalat”  telah  berarti  perbuatan  dan  perkataan  yang  berawal  dengan takbir dan berakhir dengan salam, tentu ini merupakan keterangan atau simbol  (makna)  yang  ditujukan  oleh  orang  yang  mempunyai kecenderungan paham agama (fiqih), dan inilah yang dimaksud dengan makna isti’ma lkarena  secarai  riil – walaupun  dalam  beberapa  kamus kata “shalat” telah diartikan doa dalam arti secara bahasa, namun pada tingkat  praktek  dan  kegunaan  sehari-hari  kata  shalat  telah  dipakai dalam  arti  sebuah  aktivitas  yang  berawal  dari  takbir  dan  berakhir dengan salam serta memakai ketentuan tertentu.
Contoh lain dalam Alquran adalah kata zakat, secara fiqhiyah – mengutip  pendapat  Sulaiman  Rasjid – zakat  berarti  kadar  harta  yang tertentu  yang  diberikan  kepada  yang  mempunyai  hak  untuk menerimanya dengan beberapa syarat (Ridlo, 2013). Definisi ini adalah juga bagian dari arti isti’mal al lafdhi yang digunakan oleh para fuqaha dengan  tidak  mengabaikan  arti  secara  wad}’anyang  juga  telah disampaikan dalam Alquran, seperti dalam surat Al-Syams ayat 9:
اَهاَّكَز ْنَم َحَلْ فَأ ْدَق Artinya: sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.
Ayat  di  atas  tidak  bisa  diartikan  zakat  secara  fiqih,  akan  tetapi berarti orang yang membersihkan hati sehingga terus bertambah iman dan perbuatan baiknya (al-Maliki, 2008).Dari dua cara pemaknaan teks di  atas,  baik  makna  al  wa d}’u  ataupun  isti’ma l,  ini  menunjukkan kelenturan arti dan ada ketergantungan pada siapa kata itu diucapkan dan  oleh  siapa  kata  itu  diucapkan?  Oleh  karena  itu  sudah  sepatutnya jika  pada  perkembangan  keilmuan  berikutnya  menggunakan  dan mengembangkan  kaidah Al-hamlu dalam  rangka  untuk  memperkaya makna dalam satu teks utamanya yang ada dalam Alquran dan Hadits
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.547
Nabi. Sehingga kaidah Al-hamlu di sini bisa dikatakan “ungkapan arti” pada sesuatu yang sebelumnya tidak mempunyai makna seperti dalam pemaknaan dalam kaidah al- wad’u dan al- isti’m al . Berpijak  pada  kaidah  yang  ketiga  inilah  beberapa  teks  yang cenderung tidak sesuai dengan keadaan sekarang dalam Alquran dapat dicari  makna  yang  sesuai  dan  tidak  berefek  pada  penyalahgunaan makna dan nilai sakralitas teks yang menjadi ritual suci bagi umat Islam secara umum dan umat Islam Indonesia pada khususnya.
Al-hamlu sebagai teori pemaknaan lafad yang ketiga menurut Al- Qarafi  adalah  sebuah  teori  pemaknaan  lafaz  yang  merupakan  suatu simbol  terhadap  beberapa  objek  dan  pada  akhirnya  menjadi  sebutan secara  definitif  yang  ja mi’  dan ma ni’  adalah  merupakan  sebuah  teori pemaknaan  dengan  pertimbangan  ikhtiyat  sehingga  menghasilkan keluasan  makna  yang  lebih  lentur serta  tidak  mengabaikan kebenaran beberapa  arti  lain  yang  memungkinkan  terhadap  maksud  dan  tujuan Allah SWT.
Alquran  sebagai  kitab  suci  umat  islam  adalah  mutakallim sebagaimana  Rasulullah  SAW.  sebagai  orang  yang  bersabda  dalam Hadits – walaupun posisi Allah belum bisa dipastikan apakah sebagai wad i’ul lughah atau musta’milul lughah – sedangkan Mujtahid sebagai hamilul  lughah,  sehinggadalam  teori Al-hamlu ini  Mujtahid    berfungsi sebagai  penebak,  pentafsir,  atau  penerka  sehingga  simbol  dalam Alquran dapat dibawa kemanapun sesuai pengetahuan dan pengalaman keilmuan masing-masing mujtahid. Langkah ikhtiyat yang dinilai lebih lentur disini adalah memiliki kemungkinan dan cakupan lebih banyak terhadap  makna,  seperti  ungkapan  Alquran tentang  kata  quru’  pada surat al-Baqarah (2):228;
ْرَأ  ِفِ ُالله َقَلَخاَم  َنْمُتْكَي نَأ َّنَُله ُّلَِيََلاَو ٍءوُرُ ق َةَثَلاَث َّنِهِسُفْ نَِبِ َنْصَّبََتََي  ُتاَقَّلَطُمْلاَو َّنُك نِإ  َّنِهِماَح
َلاْصِإ اوُداَرَأ ْنِإ  َكِلَذ  ِفِ َّنِهِ دَرِب ُّقَحَأ َّنُهُ تَلوُعُ بَو ِرِخَلأْا ِمْوَ يْلاَو ِللهِب َّنِمْؤُ ي َّنِهْيَلَع يِذَّلا ُلْثِم َّنَُلهَو اًح
ٌميِكَح ٌزيِزَع ُاللهَو ٌةَجَرَد َّنِهْيَلَع  ِلاَجِ رلِلَو  ِفوُرْعَمْلِب
.
Artinya:  " Wanita-wanita  yang  ditalak  hendaklah  menahan  diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang
49 | Abdur Rakib
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.547
diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan Hari  Akhirat.  Dan  suami-suaminya  berhak  merujukinya  dalam  masa menanti  itu,  jika  mereka  (para  suami)  menghendaki  ishlah.  Dan  para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang  ma'ruf.  Akan  tetapi  para  suami,  mempunyai  satu  tingkatan  lebih daripada  istrinya.Dan  Allah  Mahaperkasa  lagi  Mahabijaksana ."  (QS. Al-Baqarah: 228).
Ima m  Hanafi  memahami  kata  quru’ dengan  haid  sementara Imam  Malik  mengartikannya  dengan  suci  (tuhr )  lalu  Imam  Syafi’i mengambil  arti  dari  keduanya  sebagai  langkah  ikhtiyat  terhadap kemungkinan  benar  yang  terjadi  pada  pemaknaan  terhadap  simbol quru’ tersebut.  Maka  langkah  Imam  Sya fi’i inilah  yang  dimaksud pemaknaan  al-h{amlu  karena  titik  tekan  teori  ini  menurut  al-Qarafi adalah berpusat pada keyakinan al-sa mi’ (pendengar) terhadap maksud dan  tujuan  mutakallim  (pembicara)  dari  sisi  lafaz  atau  kemungkinan tercakupnya terhadap maksud dan tujuan mutakallim.
Memberikan makna terhadap istilah khalwat dengan pemaknaan Al-hamlu secara teoritis harus mengembalikannya kepada pemilik teks yang merupakan pusat dan tempat lafaz itu diterbitkan sebelum masuk proses tafsir para ulama’. Sehingga khalwat yang didefinisikan sebagai kegiatan bersepi-sepi menurut sebagian ulama dan kegiatan yang dapat menyalurkan potensi syahwat yang terlarang – sekalipun tidak ditempat yang sepi menurut ulama yang lain – kini bisa diredefinisi untuk bisa mencapai  arti  dan  makna  baru  serta  tetap  tidak  bertentangan  dengan nash yang sarih.
Seperti  halnya  budaya  yang  terjadi  di  daerah  Madura,  laki-laki dan  perempuan  yang  telah  melakukan  pertunangan  dengan  upacara sakral dalam adatnya, diperbolehkan oleh masyarakat untuk berkhalwat (berboncengan dengan kendaraan motor – bukan di dalam kamar atau yang lain) dalam rangka bersilaturrahmi ke rumah sanak saudara pada moment tertentu seperti hari raya, baik Idul-Adha maupun Idul-Fitri, melalui  pemaknaan  al-h{amlu  kejadian  ini  tidak  termasuk  katagori khalwat.  Jika  al-Qarafi  mencontohkan  hamalah Imam  Syafi’i karena mencakup  dari  dua  keyakinan  Imam  Hanafi  dan  Imam  Maliki  dalam
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.547
hal pengertian quru’ dengan pondasi ikhtiyat, maka dalam hal khalwat pada aspek definitif dua aliran ulama yang menitik beratkan pada arti aktivitas bersepi-sepi dan aktifitas penyaluran syahwat, sangat mungkin untuk  istilah  khalwat  diartikan  sebagai  suatu  aktivitas  yang  dapat mengantarkan  pada  penyaluran  syahwat  yang  terlarang,  baik  dengan cara bersepi-sepi atau tidak. Sehingga ini bisa memberikan arti bahwa aktivitas laki-laki dan perempuan yang tidak dapat mengantarkan pada penyaluran  syahwat  (tetap  menj aga  etika  dan  muru’ah  keluarga) sekalipun  ada  di  tempat  yang  sepi,  bukan  termasuk  khalwat  yang dimaksudkan dalam syariat Islam.
Dari  definisi  baru  ini  kemudian  dapat  memasukkan  beberapa pertimbangan sosial; seperti pertama, ketika ada seorang laki-laki yang mau  membeli  bakso  atau  makan  lain  misalnya,  lalu  di  ruang  tunggu pembeli  tidak  ada  orang  lain  kecuali  satu  orang  perempuan  yang sedang  makan  bakso  tadi,  maka  sejatinya  laki-laki  ini  adalah  ber- khalwat  dengan  perempuan  tersebut – walaupun  tidak  ada  tindakan yang  dapat  berefek  pada  penyaluran  syahwat.  Contoh  lain  yang  sulit dihindari  pada  zaman  sekarang  seperti  naik  taksi,  gojek  on  line,  naik lift,  dan  lain  sebagainya.  Jika  definisi  para  ulama  mengenai  khalwat bertitik  pada  arti  bersepi-sepi  tanpa  mempertimbangkan  ghardun sahih,  lalu  kemudian  pada  generasi  berikutnya  definisi  itu  dijadikan bangunan tua yang kokoh dan tidak boleh dijamah oleh tangan-tangan ilmiah  maka  konteks  haram  dan  kejumudan  peradaban  dalam  dunia Islam  akan  menemui  muara  luas  yang  berujung  pada  samudera  yang tak berpantai.
Kedua, dalam budaya “khalwat” dengan tunangannya di daerah Madura  terdapat  kehormatan  sosial  dalam  perjalanan  bersilaturrahmi yang jauh  dari kemungkinan  penyaluran  syahwat karena  telah  melalui proses  upacara  sakral  dalam  rentetan  pertunangan  mereka,  maka aktivitas  tersebut  tidak  bisa  diklaim  sebagai  perlakuan  khalwat  dalam aspek  definitif  setelah  kita  re-definisikan  khalwat  secara  konsisten melalui proses pemaknaan Al-hamlu . Walhasil,  budaya  berboncengan  bersama  tunangan  seperti  di daerah Madura  yang dahulu rentan dengan penyaluran syahwat semata dengan  adanya  perubahan  waktu  kini  tidak  nampak  lagi,  justru
51 | Abdur Rakib
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.547
sekarang  mempunyai  makna  penting  dalam  hal  bersilaturrahmi  ke rumah  saudara,  birr  al-walidaini,  dan  terdapat  proses ta’a ruf  li ajlinnikah  yang  di-sahih-kan  dalam  syariat.    Selain  aspek ta’li liyah, penggunaan metodelughawiyyah – dengan analisisusul fiqh pada ranah hermeunitik  seperti  yang  digambarkan  Al-Qarafi  sebagai  instrument ekspansi  makna,  dimana  kata khalwat  yang sedianya  mengikat  makna terhadap konsep bersepi-sepi dan efek penyaluran syahwat saja – maka sekarang kata khalwat dalam konteks makna al-hamlterjadi pergeseran makna  dengan  mempertimbangkan  mas}lahat  yang  ada.  Perubahan dalam  arti  perbuatan  laki-laki  dan  perempuan  yang  tidak  halal  di tempat  yang  sepi  sekalipun  tidak  melakukan  perbuatan  yang mengandung unsur syahwat, bergeser menjadi suatu aktivitas laki-laki dan  perempuan  yang  tidak  halal,  di  tempat  yang  sepi,  baik  ada kemungkinan  menyalurkan  syahwat  atau  tidak,  atau  di  tempat  yang terbuka  jika  memungkinkan  terjadi  penyaluran  syahwat,  serta  tidak mempunyai  ghardun  sahih  (nilai  maslahat  secara syar’i ).  Sehingga aktivitas  berboncengan  dengan  tunangan  (seperti  budaya  di  daerah Madura)  tidak  lagi  menjadi  terjemah  dari  simbol  kata  khalwat  (yang dilarang  syariat)  namun  dapat  menjadi  bagian  dari  ‘ urf  sahih  sebagai penentu  dan  pertimbangan  terhadap  kebijakan  hukum  Islam  secara otoritatif karena mempunyai nilai maslahat yang tinggi.

## PENUTUP
Peran ‘urf dalam menentuka n kepastian terhadap hukum Islam tidak  bisa  dipisahkan  dengan  beberapa  persyaratan  yang  telah dipastikan oleh para ulama – sekalipun tetap punya hak otoritas dalam legalitas  aktivitas  sosial.  Inti  secara  sederhana  dari  syarat  yang ditetapkan  para  ulama  adalah  tidak  adanyapertentangandengan  dalil syar’idalam bingkai tidak menjadikan haram padasesuatu  yang  nyata halal  dan  tidak  membatalkan  sesuatu  yang  nyata  wajib  dalam pandangan  syariat,  tidakmenggugurkannilai  kemaslahatan  sehingga tidak mendorong timbulnya mafsadah.
Budaya  pergaulan  dengan  tunangan  dalam  hal  berboncengan pada saat hari raya di darah Madura dapat diterima dengan baik dalam pertimbangan  sosial  mereka  sekalipun  di  sisi  lain  “seakan”  melawan
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.547
syariat  karena  belum  terjadi  akad  nikah,  hal  ini  disebabkan  adanya beberapa unsur maslahat. Pertama, dapat mendekatkan hubungan dua keluarga (keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan) yang merupakan  kepanjangan  perintah  Rasulullah  tentang  wajibnya silaturrahim.  Kedua,  bisa  saling  mengenal  dua  karakter  yang  sedang bertunangan  sehingga  jika  terjadi  ketidakcocokan  tidak  sampai  terjadi perceraian  dalam  pernikahannya  tapi  cuma  menggagalkan  ikatan pertunangannya.  Hal  ini  sangat  tidak  mungkin  diketahui  saat  ada mahramnya  karena  sering  juga  pertunangan  dilakukan  atas  inisiatif orang  tua,  bahkan  sekalipun  pertunan gan  atas  inisiatif  dirinya  ta’a ruf (kepribadian)  tetap  menjadi  pertimbangan  dalam  ikatan  pernikahan. Ketiga,  mendatangkan  rasa  senang  kepada  semua  pihak,  baik  bagi pelaku  yang bertunangan, saudara  (sanak  family),  maupun  bagi orang tua  (birrul  walidaini),  karena  dalam  moment  hari  raya  termasuk aktivitas sakral yang tidak dilakukan setiap hari ataupun setiap bulan. Pertimbangan  maslahat  di  atas  merujuk  pada  pendapat  Asy- Syatibi  dan  Al-Ghazali  yang  menitik  beratkan  pada  maqasid syari ’ah.Dengan bertujuan silaturrahim, ta’aruf qabla an -nikah, dan birr al-walidaini, ketiganya masih dalam kerangka li hifzi al-din.Maka setiap “kebaikan”  yang  di  luar  tujuan  agama  tidak  dapat  dipertimbangkan sebagai  unsur  kemaslahatan.  Sedangkan  berboncengan  dengan  lain mahram yang tidak ada upacara pertunangan, masyarakat Sumenep dan Madura secara umum tidak menerima sebagaimana kelakuan baik. Hal ini  karena  tidak  adanya  unsur  maslahat  sebagai  pembukaan  dari pernikahan, artinya ketimpangan ketika tidak adanya kecocokan antara keduanya  (saat  tidak  terjadi  ikatan  pertunangan  secara  adat)maka dengan  mudah  untuk  saling  melepas  karena  tidak  ada  ikatan  secara sakral antara keluarga yang diketahui masyarakat dan bisa membangun asumsi main-main.
Sejatinya, pergaulan laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah adalah  ‘ urf  fasid.  Namun  budaya  berboncengan  bersama  tunangan seperti  di  daerah  Madura  yang  dahulu  rentan  dengan  penyaluran syahwat  semata  dengan  adanya  perubahan  waktu  kini  tidak  nampak lagi,  justru  sekarang  mempunyai  makna  penting  dalam  hal bersilaturrahmi ke rumah saudara, birr al-walidaini, dan terdapat proses
53 | Abdur Rakib
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.547
ta’a ruf  li  ajlinnikah  yang  di-sahih-kan  dalam  syariat.    Selain  aspek ta’li liyah,  penggunaan  metodelughawiyyah – dengan  analisisusul  fiqh pada  ranah  hermeunitik  seperti  yang  digambarkan  Al-Qarafi  sebagai instrument  ekspansi  makna,  dimana  kata  khalwat  yang  sedianya mengikat  makna  terhadap  konsep  bersepi-sepi  dan  efek  penyaluran syahwat  saja – maka sekarang  kata  khalwat  dalam  konteks  makna  al- hamlterjadi  pergeseran  makna  dengan  mempertimbangkan  maslahat yang  ada.  Perubahan  dalam  arti  perbuatan  laki-laki  dan  perempuan yang  tidak  halal  di  tempat  yang  sepi  sekalipun  tidak  melakukan perbuatan  yang  mengandung  unsur  syahwat,  bergeser  menjadi  suatu aktivitas laki-laki dan perempuan yang tidak halal, di tempat yang sepi, baik ada kemungkinan menyalurkan syahwat atau tidak, atau di tempat yang  terbuka  jika  memungkinkan  terjadi  penyaluran  syahwat,  serta tidak mempunyai ghardun sahih (nilai maslahat secara syar’i ). Sehingga aktivitas  berboncengan  dengan  tunangan  (seperti  budaya  di  daerah Madura)  tidak  lagi  menjadi  terjemah  dari  simbol  kata  khalwat  (yang dilarang  syariat)  namun  dapat  menjadi  bagian dari ‘ urf  sahih    sebagai penentu  dan  pertimbangan  terhadap  kebijakan  hukum  Islam  secara otoritatif karena mempunyai nilai maslahat yang tinggi.
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.547

## DAFTAR PUSTAKA
al- ‘Ainy,Abu Muhamad bin Mahmud . (t.t). ‘ Umdatul Qory Syarah Sahih Bukhari .Bairut:Dar Ihyaal-Turath al- ‘Arabi.
al-Asyqalani,  Ibnu  Hajar.  (2000). Fathu  al-Bari,  Jilid  9 .  Riyadl:  Darus Salam.
al-Attar,Hasan.(t.t). Hasyiyah al- ‘Attar ‘ala Jam’il Jawami’ . Bairut, Libanon:
Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah.
al-Jamal,Sulaiman. (t.t) Hasyiyah al- Jamal ‘ ala al-Manhaj. Beirut: Dar Ihya al-Turath al- ‘Arabi.
al-Malasi, ‘Ali Syibran. (t.t). Hasyiyah ‘Ali Syibran al - Malasi ‘ala Nihayah al-Muhtaj . Beirut:Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah.
al-Maliki, Abu Muhammad Makki bin Abi Talib al-Qurtubi.(2008). Al- Hidayah  ila  Bulughi  al- Nihayah  fi  ‘Ulumi  Ma’ani  al - Qur’an  wa Tafsirihi  wa  Ahkamihi  wa  Jumali  min  Fununi  ‘Ulumihi .  k.p: Majmu’a h Bukhuth al-Kitab wa al-Sunnah.
al-Qarafi,  Syihabuddin  Abu  al-Abbas.(t.t). Tanqihul  Fusul  fi  Ikhtisaril Mahsul fi al-Usul .Libanon: Dar al-Fikr.
al-Syarwani,  Abdul  Hamid.(t.t). Hasyiyah  al- Syarwani  ‘ala  Tuhfah  al - Muhtaj. Mesir: Matba’ah Mustafa Muhammad.
Bakar,Al Yasa’ Abu .(2006). Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
55 | Abdur Rakib
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.547
Bakar,  Al Yasa’  Abu .(2016). Metode  Istislahiyah:  Pemanfaatan  Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh. k.p: Prenadamedia Group.
Ma’luf, Louwis.  (1986) Al-Munjid  fi  al-Adab  wa  al- ‘Ulum .  Beirut:  Al Matba’ah al -Katulikiyah.
Muhammad,Abu Muhammad Abdullah bin.(2000). Musykilat Muwatta’ Malik bin Anas. Bairut, Libanon:Dar Ibnu Hazm.
Ridlo,  Ali.(2013).  Kebijakan  Ekonomi  Umar  Ibn  Khattab. Jurnal  Al- ‘Adl, 06 (02), 5.
Zuhaili,Wahbah.(1418  H). At-Tafsir  al-Munir  fi  al- ‘Aqi dah  wa  al- Syari’ah wa al-Manhaj. Damaskus: Dar al-Fikr.