## A. PENDAHULUAN
Lahan Basah adalah “Daerah-daerah rawa, payau, lahan gambut, dan perairan; tetap atau sementara; dengan air yang tergenang atau men- galir; tawar, payau, atau asin; termasuk wilayah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari enam meter pada waktu surut” (Konvensi Ramsar).
Lahan basah memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Fungsi lahan basah tidak saja dipahami sebagai pendukung kehidupan secara langsung, seperti sumber air minum dan habitat beraneka ragam mahluk, tapi juga memiliki berbagai fungsi ekologis seper- ti pengendali banjir, pencegah intrusi air laut, erosi, pencemaran, dan pengendali iklim global.

## PENGELOLAAN LAHAN BASAH TERKAIT SEMAKIN MARAKNYA KEBAKARAN DENGAN PENDEKATAN ADAPTASI YANG DIDASARKAN  PADA KOVENSI RAMSAR
Oleh : Fitri Ramdhani Harahap, S.Sos., M.Si

## Abstrak :
Lahan basah tidak saja dipahami sebagai pendukung kehidupan secara langsung, seperti sumber air minum dan habitat beraneka ragam mahluk, tapi juga memiliki berbagai fungsi ekologis seperti pengendali banjir, pencegah intrusi air laut, erosi, pencemaran, dan pengendali iklim global. Salah satu bentuk kerusakan lahan basah yang semakin banyak terjadi adalah kebakaran gambut mudah terjadi di hutan rawa gambut tropis. Akibatnya hutan yang telah dieksploitasi dan tajuknya relatif lebih terbuka karena terganggu mengalami kekeringan dan mudah terbakar, ditambah lagi adanya kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran yang dilakukan oleh peladang berpindah. Konven- si Ramsar adalah perjanjian internasional untuk konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan. Indonesia masuk menjadi anggota Konvensi Ramsar pada tahun 1991 dengan di- terbitkannya  Keppres  48  Tahun  1991  yang  merupakan  Ratifikasi  Konvensi  Ramsar  di  Indonesia. Strategi adaptasi dapat membantu manusia dalam mengelola dampak perubahan iklim dan melind- ungi sumber penghidupan atau matapencaharian mereka. Salah satu program yang telah dijalankan dalam upaya mengelolan lahan basah dengan pendekatan adaptasi adalah Program Adaptasi dan Mitigasi Lahan Basah Berkelanjutan (Sustainable Wetlands Adaptation and Mitigation Program/ SWAMP). Kegiatan yang dilaksanakan antara lain penanganan kebakaran di daerah penyangga ter- masuk penanaman tanaman tahan api, peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya dan akibat kebakaran, dan juga program pengelolaan daerah tangkapan air untuk mencegah keringnya hutan rawa gambut.

## Kata Kunci :
Lahan Basah, Kebakaran, Adaptasi, dan Konvensi Ramsar
Kawasan lahan basah juga akan sulit dipulihkan kondisinya apabila tercemar, dan perlu berta- hun-tahun untuk pemulihannya. Dengan demiki- an, untuk melestarikan fungsi kawasan lahan basah sebagai pengatur siklus air dan penyedia air permukaan maupun air tanah perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pence- maran air secara bijaksana dengan memperha- tikan keseimbangan ekologis dan kepentingan generasi sekarang dan mendatang.
Akumulasi pengelolaan lahan basah Indo- nesia yang keliru selama ini menyebabkan ker- usakan yang sangat besar. Danau-danau di Su- lawesi misalnya yang hingga 10 tahun lalu masih kaya akan ikan-ikan endemik kini didominasi oleh invasive alien spesies seperti Mujair. Kual- itas air pada berbagai kawasan lahan basah teru- tama sungai mengalami penurunan yang sangat signifikan,  diperkirakan  60%  sungai  di  Indone - sia dalam keadaan tercemar. Jutaan hektar rawa gambut di Sumatera dan Kalimantan terbakar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dan menye- babkan kehancuran keanekaragaman hayati rawa gambut, kerusakan tata air kawasan, dan lepasn- ya jutaan ton karbon ke udara. Akibat berbagai tekanan tersebut, hingga tahun 1996 Wet-lands International-Indonesia Programme (WI-IP) memperkirakan Indonesia kehilangan lahan ba- sah alami sekitar 12 juta ha. Kehilangan tersebut juga diperparah oleh tingginya kegiatan peram- bahan hutan dan alih fungsi lahan basah menjadi pemukiman, industri, pertanian, dan perkebunan.
Kerusakan-kerusakan yang terjadi secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat seperti meningkatnya angka kemiskinan serta menurunnya tingkat pendidikan dan kualitas hid- up. Untuk itu diperlukan upaya sesegera mun- gkin untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar
para pemangku kepentingan melalui berbagai cara.
Dalam kurun waktu 1991–1996 terdapat tiga kegiatan penting yang berkaitan langsung dengan kebijakan pengelolaan lahan basah di Indonesia. Kegiatan  pertama  adalah  ratifikasi  Konvensi Ramsar ( Convention of Wetlands Importance, Es- pecially as Waterfowl Habitat ) oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden No. 48 Tahun 1991. Kegiatan kedua adalah pembentukan Komite Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah (KNLB) tahun 1994 melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 226/Kpts-VI/94, yang terdiri dari beberapa instansi (lihat bagian Kelembagaan di Bab 4). Kegiatan ketiga adalah diterbitkannya buku The National Strategy and Action Plan for the Management of Indonesian Wetlands (Strate- gi Nasional dan Rencana Aksi Pengelolaan Lah- an Basah Indonesia) oleh Pemerintah Indonesia (cq: Kantor Menteri LH dan Ditjen PHKA-De- phut) pada tahun 1996.
Salah satu bentuk kerusakan lahan basah yang semakin banyak terjadi adalah kebakaran gambut mudah terjadi di hutan rawa gambut tropis yang telah terdegradasi karena konversi dan pembukaan lahan, terutama yang melibat- kan penebangan dan pembukaan kanal drainase. Hutan tropika basah Indonesia dikenal sebagai hutan yang selalu basah dan tahan terhadap ke- bakaran. Tetapi pada tahun 1982/1983, sekitar 3,6 juta ha hutan tropika basah di Kalimantan Timur terbakar.  Pada saat itu terjadi fenomena El Nino dimana musim kering berkepanjangan melanda Indonesia dalam jangka waktu 10 bulan berturut-turut. Akibatnya hutan yang telah diek- sploitasi dan tajuknya relatif lebih terbuka kare- na terganggu mengalami kekeringan dan mudah terbakar, ditambah lagi adanya kegiatan penyia- pan lahan dengan pembakaran yang dilakukan oleh peladang berpindah yang kemudian menjadi
salah satu pemicunya. Sejak saat itu, kebakaran terus berlanjut sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas pada tahun 1997/1998, dimana hampir 10 juta ha hutan dan lahan ter- bakar (Bappenas 1999; Taconi, 2003).  Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut adalah kabut asap yang menyelimuti kawasan regional ASEAN yang dikenal sebagai Transboundary Haze Pollution. Gambar 1 berikut menunjuk- kan distribusi hotspot sebagai indikator keba- karan hutan dan lahan di Indonesia tahun 1997- 2013  yang  menunjukkan  fluktuasi  (Saharjo  dan Lailan).
Gambar 2 menunjukkan distribusi hotspot di In- donesia pada periode 1997-2013 pada beberapa provinsi di Sumatera dan Kalimantan. Provinsi Riau menempati urutan dengan hotspot terting- gi yang diikuti oleh provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan.
Terbakarnya kawasan-kawasan rawa gam- but telah merusak beberapa tempat penyimpanan karbon terpenting di dunia dan melepaskan se- jumlah besar karbon ke udara. Sebuah studi memperkirakan bahwa karbon yang dilepas sela- ma   kebakaran kebakaran lahan gambut pada ta- hun 1991/1998 sama jumlahnya dengan 13 sam- pai 40% dari emisi tahunan yang disebabkan oleh pembakaran bahan baku fosil di seluruh dunia (Rahmayanti, 2007:109).
Data lain yang diungkapkan oleh Lorenzo dan Canesio, selama sembilan bulan dari Sep- tember 1997 sampai Mei 1998, kebakaran di Indonesia khususnya di pulau Kalimantan dan Sumetara telah menghancurkan lebih dari 10 juta ha hutan dan areal bukan hutan. Total kerugian akibat kebakaran dan asap yang timbul dari ke- bakaran tersebut cukup mengejutkan, yaitu USD 3.8 miliar untuk Indonesia dan USD 0.7 mil- iar untuk negara-negara tetangga yang terkena dampaknya. Sementara total kerugian ekonomi yang dialami akibat kebakaran yang terjadi pada tahun 1997/1998, menurut perkiraan ADB paling sedikit adalah USD 8.549 miliar, dan maksimum mencapai USD 9.402 miliar. Beberapa penyebab kebakaran berdasarkan beberapa kajian yaitu :
1. Pembakaran yang dilakukan oleh pemilik perkebunan yang luas untuk menghilangkan biomasa yang tidak diinginkan selama per- siapan lahan.
2. Pembakaran oleh penduduk yang miskin dan petani yang memiliki ladang kecil untuk membuka lahan.
Hutan tropika basah Indonesia dikenal se- bagai hutan yang selalu basah dan tahan terhadap kebakaran. Tetapi pada tahun 1982/1983, sekitar 3,6 juta ha hutan tropika basah di Kalimantan Timur terbakar (Hess, 1994). Pada saat itu ter- jadi fenomena El Nino dimana musim kering
berkepanjangan melanda Indonesia dalam jangka waktu 10 bulan berturut-turut. Akibatnya hutan yang telah dieksploitasi  dan tajuknya relatif lebih terbuka karena terganggu mengalami kekeringan dan mudah terbakar, ditambah lagi adanya kegia- tan penyiapan lahan dengan pembakaran yang dilakukan oleh peladang berpindah yang kemudi- an menjadi salah satu pemicunya. Sejak saat itu, kebakaran terus berlanjut sampai terjadi keba- karan hutan dan lahan yang lebih luas pada tahun 1997/1998, dimana hampir 10 juta ha hutan dan lahan terbakar (Bappenas 1999; Taconi, 2003). Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran terse- but adalah kabut asap yang menyelimuti kawasan regional ASEAN.
Hasil pengolahan data hotspot oleh Kemen- terian Kehutanan (2013) pada Gambar 3 di  atas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2012 hotspot lebih banyak ditemukan di kawasan non hutan/Areal penggunaan lain (APL) yang me- mang tidak berhutan yang didominasi oleh se- mak belukar dan areal relatif terbuka sehingga memungkinkan untuk open akses (hampir 70 %), hanya 20% yang dijumpai di kawasan hutan.
B. Titik Api atau Titik Panas ( Hotspot ) Ke- bakaran pada Lahan Basah
Hotspot merupakan salah satu alat deteksi
dini kebakaran. Kajian tentang kondisi kebakaran hutan dan lahan (khususnya kawasan hutan kon- servasi) secara makro seringkali tak bisa dipisah- kan dari pembicaraan mengenai hotspot. Penger- tian Titik Api atau Titik Panas (hotspot) sendiri adalah suatu indikator kebakaran hutan yang mendeteksi suatu lokasi yang memiliki suhu rela- tif lebih tinggi dibandingkan dengan suhu diseki- tarnya (Permenhut nomor P.12 tahun 2009). Gambar 4 berikut adalah contoh titik api atau tit- ik panas yang didapatkan dari  Google Earth, di- mana archieve data hotspot dapat didownload di alamat : https://earthdata.nasa.gov/data/near-re- al-time-data/firms/active-fire-data#tab-content-2
Menurut Yonatan (2006) deteksi kebakaran hutan merupakan salah satu kegiatan yang pent- ing dalam rangka pengendalian kebakaran hutan. Salah satu adalah deteksi keberadaan titik panas ( hotspot ) lapangan. Cara deteksi Titik panas ( hotspot ) dapat dideteksi dengan satelit NOAA ( National Oceanic and Atmospheric Adminis- tration ), yang dilengkapi dengan sensor AVHRR ( Advanced Very High Resolution   Radiometer ). Sensor ini bekerja berdasarkan pancaran ener- gi termal dari obyek yang diamati. Suatu are- al yang bersuhu 42oC, dapat mengindikasikan adanya titik panas ( hotspot ). Adanya titik panas ( hotspot ) belum tentu ada kebakaran, namun jika ada kebakaran, pasti ada titik panas. Suhu awal kebakaran berkisar antara  300–350oC, suhu ini
sekaligus merupakan suhu penyulutan dalam kebakaran hutan. Sebaran titik panas bulanan merupakan kumpulan titik panas yang terpantau dalam satu bulan. Satelit NOAA melakukan pe- mantauan satu hingga tiga kali dalam sehari dan terbagi dalam tiga wilayah, yaitu untuk peman- tauan seluruh wilayah Sumatera dan Kalimantan, hanya wilayah Sumatera dan hanya wilayah Ka- limantan.
Pada periode kebakaran hutan antara bulan Juli sampai Oktober 1997, Sumatera mengalami dampak yang sangat serius. Dari 2308 titik api (hotspot) yang dilaporkan berasal dari pulau Su- matera, 1402 titik api (45%) berada di Sumatera Selatan dan 440 (19%) berasal dari Jambi (Lubis dan Suryadiputra, 2004:110). Sementara Kepala Badan  Meteorologi  Klimatologi  dan  Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, Sugarin menya- takan Satelit Terra dan Aqua mendeteksi 308 titik panas atau hotspot, yang mengindikasikan kebakaran lahan dan hutan, tersebar di Pulau Su- matera. Riau menjadi penyumbang hotspot ter- banyak dengan jumlah 122 titik. Daerah lainnya di Sumatera yang menjadi penyumbang hotspot adalah Sumatera Selatan dengan 59 titik, Jambi 58 titik, Sumatera Utara 25 titik, Sumatera Barat 19 titik, Bengkulu 10 titik, Bangka Belitung sem- bilan, Lampung lima titik dan Kepulauan Riau dengan satu titik panas. Sementara itu, lokasi paling banyak terdapat terdeteksi hotspot di Riau adalah di Kabupaten Pelalawan dengan 44 titik. Kemudian lokasi lainnya berada di Kabupaten Bengkalis dengan 17 titik, Kampar 16 titik, In- dragiri Hulu 14 titik, Indragiri Hilir delapan titik, Dumai tujuh titik, Rokan Hilir lima titik, Kuantan Singingi empat titik, dan Rokan Hulu dua titik (Antara News, Minggu 26 Juli 2015).
Hasil pengolahan data hotspot pada Gambar 5 oleh Kementerian Kehutanan (2013) menun- jukkan bahwa sampai dengan tahun 2012 hotspot lebih banyak ditemukan di kawasan non hutan/ Areal penggunaan lain (APL) yang memang ti- dak berhutan yang didominasi oleh semak belu- kar dan areal relatif terbuka sehingga memun- gkinkan untuk open akses (hampir 70 %), hanya 20% yang dijumpai di kawasan hutan.
Proses pembakaran ( combustion ) merupa- kan kebalikan dari reaksi fotosintesis, dimana kebakaran hanya akan terjadi apabila unsur ba- han bakar, oksigen dan panas sebagai unsur-un- sur segitiga api bersatu. Berdasarkan tipe bahan bakar dan sifat pembakarannya, kebakaran hutan dan lahan dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe (Gambar 6 dan 7), yaitu:
1. Kebakaran bawah (ground fire) merupakan tipe kebakaran dimana api membakar bahan
organik di bawah permukaan;
2. Kebakaran  permukaan  (surface  fire)  yaitu tipe kebakaran dimana api membakar bahan bakar permukaan yang berupa serasah, se- mak belukar, anakan, pancang, dan limbah pembalakan;
3. Kebakaran  Tajuk  (crown  fire)  merupakan tipe kebakaran yang membakar tajuk pohon (bagian atas pohon).
C. Konvensi Ramsar ( Ramsar Convention ) Lahan basah merupakan sumber kehidupan yang sangat vital bagi seluruh mahluk hidup. Menyadari begitu besar manfaat dan fungsi lah- an basah, beberapa perwakilan negara-negara di dunia telah menandatangani suatu kesepakatan untuk melestarikan lahan basah yang ada di bumi ini. Kesepakatan yang dikenal dengan Konvensi Ramsar ini tepatnya terjadi pada tanggal 2 Febru- ari 1971 di kota Ramsar, Iran. Indonesia masuk menjadi anggota Konvensi Ramsar pada tahun 1991 dengan diterbitkannya Keppres 48 Tahun 1991 yang merupakan Ratifikasi Konvensi Ram - sar di Indonesia. Setiap anggota Ramsar berhak mendaftarkan lokasi-lokasi lahan basahnya yang diakui memiliki kepentingan intenasional. Kon- vensi yang pada awalnya lebih berfokus pada masalah burung air dan burung migran, selan- jutnya berkembang kepada kesadaran keutuhan lingkungan dan konservasi, termasuk keane-
karagaman hayatinya, bahkan kesadaran tersebut saat ini lebih bermulti fokus menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia (Triana, 2011:1).
Konvensi Ramsar adalah perjanji- an internasional untuk konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan. Nama resmi konvensi ini adalah The Conven- tion on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat . Konvensi Ramsar  diratifikasi  pemerintah  Indonesia  pada tahun 1991 melalui Keputusan Presiden RI No. 48 tahun 1991. Konvensi Ramsar disusun dan disetujui negara-negara peserta sidang di Ramsar , Iran pada tanggal 2 Februari 1971 dan mulai berlaku 21 Desember 1975 . Sejumlah 1.889 lokasi lahan basah dengan luas keseluru- han 1.854.370 km² dimasukkan ke dalam Daftar Ramsar Lahan Basah Penting bagi Dunia. Lokasi lahan basah yang dilindungi Konvensi Ramsar disebut situs Ramsar. Negara yang memiliki si- tus Ramsar terbanyak adalah Britania Raya (168 situs), sedangkan Kanada memiliki situs Ramsar terluas dengan sekitar 130.000 km² lahan basah, termasuk Teluk Queen Maud yang luasnya 62.800 km². Sampai tanggal 2010 terdapat 159 negara penandatangan konvensi yang merupakan peningkatan dari sejumlah 119 negara pada tahun 2000, dan 18 negara pendiri pada tahun 1971. Negara peserta konvensi bertemu setiap 3 tahun sekali di Konferensi Para Pihak yang pertama kali diadakan tahun 1980 di Cagliari , Italia . Amande- men disetujui di Paris (tahun 1982) dan di Regina (tahun 1987). Konvensi Ramsar memiliki komisi tetap, panel inspeksi keilmuan, dan sekretariat. Markas besar Konvensi Ramsar terletak di Gland, Swiss bersama-sama dengan IUCN (Wikipedia). Isi konvensi lahan basah internasional ber- kaitan dengan perjanjian antar negara untuk ber- komitmen pada perlindungan lahan basah yang bernilai penting bagi dunia internasional dan
melakukan pemanfaatan secara bijaksana sum- ber daya alam hayati yang ada di dalamnya. Ur- gensi penanganan perjanjian ini terutama pada pengelolaan lahan basah yang secara ekologis membentang melintasi lebih dari satu negara, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap bu- rung air migran yang memiliki lintasan terbang antar negara. Di Indonesia sendiri telah terdapat 6 situs Ramsar, yaitu TN Rawa Aopa Watumohai Sulawesi Tenggara, TN Sembilang, TN Berbak, Danau Sentarum, TN Wasur dan Pulau Rambut.

## D. Pendekatan Adaptasi dalam Mengelola Kebakaran pada Lahan Basah
Adaptasi ( Adaptation ) adalah tindakan penyesuaian oleh sistem alam atau manusia yang berupaya mengurangi kerusakan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Ketika iklim berubah, hutan dan manusia terpak- sa harus terbiasa dengan perubahan curah hujan dan suhu udara yang terjadi secara perlahan. Mer- eka juga akan lebih sering menghadapi berbagai kejadian yang berkaitan dengan kondisi cuaca ekstrem seperti musim kering panjang dan banjir. Strategi adaptasi dapat membantu manusia dalam mengelola dampak perubahan iklim dan melind- ungi sumber penghidupan atau matapencaharian mereka. Adaptasi merupakan bidang baru dalam penelitian kebijakan hutan, namun demikian ada beberapa contoh yang dapat dilihat yaitu :
• Menjamin bahwa adanya luasan hutan da- lam daerah tangkapan air dengan tutupan yang cukup untuk menahan erosi tanah dan dapat mengantisipasi curah hujan yang in- tensitasnya semakin tinggi akibat perubahan iklim.
• Menyediakan koridor hutan agar jenis tum- buhan dan satwa dapat berpindah atau dip- indahkan ke suatu tempat atau ruang den- gan iklim yang sesuai dengan keperluan
hidupnya.
• Membuat daerah penyangga ( buffer zones ) untuk menghentikan menjalarnya kebakaran hutan.
• Menanam jenis pohon yang lebih toleran terhadap suhu yang lebih tinggi dan cuaca ekstrem.
Sektor lain juga memiliki kepentingan da- lam kebijakan adaptasi di sektor kehutanan. Contohnya, Departemen Perhubungan ingin menjaga hutan agar tetap sehat karena asap te- bal akibat kebakaran hutan akan menutup ban- dara dan tanah longsor dapat menutup jalan. Penyedia air minum dan perusahaan Pemban- gkit Listrik Tenaga Air (PLTA) mulai memper- timbangkan pengelolaan ekosistem daerah hulu termasuk pengelolaan hutan. Pada dasarnya pe- rusahaan-perusahaan tersebut ingin mengurangi kerentanan mereka terhadap pola curah hujan yang berubah dan menjamin terjaganya kualitas, kuantitas dan kontinuitas pasokan air bersihnya (CIFOR, 2010:2-3).
Salah satu program yang telah dijalankan dalam upaya mengelolan lahan basah dengan pendekatan adaptasi adalah Program Adaptasi dan Mitigasi Lahan Basah Berkelanjutan ( Sustainable Wetlands Adaptation and Mitigation Program/ SWAMP ), dimana program ini melakukan pen- gukuran ekstensif dan terperinci atas cadangan karbon pada ekosistem mangrove yang relatif ti- dak terganggu dan atas fluks gas rumah kaca dari lahan gambut alami dan yang dikelola. Studi ini akan terus berlanjut untuk mendukung pengem- bangan berbagai model dan skenario. SWAMP antara lain akan menggunakan Lidar berbasiskan lapangan (untuk mengembangkan persamaan biomassa tanpa mengganggu ekosistem), radar penetrasi lapangan (untuk mengukur kedalaman gambut) dan merotasi tabel kemiringan permu-
kaan (untuk mengukur penambahan dan pengu- rangan). SWAMP juga mengelola suatu jaringan kerja peneliti mangrove dan lahan gambut yang terus berkembang di dunia dan memberi peluang untuk peningkatan kapasitas. Bidang yang baru untuk SWAMP adalah menelaah isu-isu adaptasi pada ekosistem mangrove dan lahan gambut (CI- FOR, 2014:9).
Program lain yang berhubungan dengan pen- gelolaan lahan basah dengan pendekatan adapta- si adalah pengembangan Rencana Pengelolaan Daerah Penyangga Taman Nasional Berbak se- lama tahun 1997-2000 oleh Pemerintah Daerah Jambi yang didanai oleh World Bank, mendapat dukungan dari PT. Amythas yang bekerjasama dengan Wetlands International-Indonesia Pro- gramme (WI-IP). Kegiatan yang dilaksanakan antara lain penanganan kebakaran di daerah pen- yangga termasuk penanaman tanaman tahan api, peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya dan akibat kebakaran, dan juga program pengelo- laan daerah tangkapan air untuk mencegah kerin- gnya hutan rawa gambut. Beberapa aktivitas yang telah direkomendasikan dalam dokumen tersebut pada Oktober 2000 yaitu kampanye penyadaran, peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan, dan peningkatan status daerah Sembilang sebagai se- buah Tamana Nasional (Lubis dan Suryadiputra, 2004:111).

## E. Penutup
Lahan basah merupakan pendukung utama kehidupan setiap mahluk. Air yang kita butuhkan sehari-hari terkandung di dalam ekosistem lahan basah, serta banyak lagi manfaat-manfaat lainnya yang diberikan lahan basah. Sebagai “penikmat” jasa lingkungan, manusia berupaya terus menerus menggali manfaat-manfaat yang terkandung di dalam lahan basah. Terkadang, pengelolaan dan pemanfaatannya  justru  tidak  bersfiat  bijak  dan
jangka panjang. Sebagai contoh kegiatan peram- bahan hutan dan alih fungsi lahan basah menjadi pemukiman, industri, pertanian, dan perkebunan dengan melakukan pembakaran.
Konvensi Ramsar kemudian diselenggara- kan sebagai bentuk perjanjian antar negara agar berkomitmen pada perlindungan lahan basah yang bernilai penting bagi dunia internasional dan melakukan pemanfaatan secara bijaksana sumber daya alam hayati yang ada di dalamnya.
Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kebakaran lahan adalah penyuluhan pencegahan kebakaran, membuat sekat bakar, melibatkan masyarakat setempat dalam penang- gulangan kebakaran agar masyarakat memiliki rasa tanggungjawab terhadap kebakaran.

## DAFTAR PUSTAKA
CIFOR, 2010, REDD Apakah itu? Pedoman CI- FOR tentang Hutan, Perubahan Iklim dan REDD , Center for International Forestry Re- search, Tidak Dipublikasikan.
CIFOR, 2014, Prioritas Penelitian CIFOR 2013- 2014, Center for International Forestry Re- search, Tidak Dipublikasikan.
Ilman, Muhammad., 2008, Efektivitas Pengelo- laan Kawasan Konservasi Lahan Basah Pe- sisir Indonesia. Disertasi. Sekolah Pascasar- jana Institut Pertanian Bogor.
Kementrian Lingkungan Hidup, 2004, Strategi Nasional    dan Rencana Aksi Pengelolaan Lahan Basah , Komite Nasional Penang- gulangan Ekosistem Lahan Basah, Perpus- takaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT).
Lorenzo, Eliezer P., Canesio P. Munoz, Pem- bukaan Lahan tanpa Pembakaran-Sebuah Model Pembukaan Lahan tanpa Bakar da- lam Mempersiapkan Pembangunan Hutan Tanaman di Indonesia, http://www.cifor. org/publications/pdf_files/Books/BSuyan- to0301I4.pdf , diakses pada tanggal 8 Sep- tember 2015.
Lubis, Irwansyah Reza, I.N.N. Suryadiputra, 2004, Upaya Pengelolaan Terpadu Hutan Rawa Gambut Bekas Terbakar di Wilayah Berbak-Sembilang, Prosiding Semiloka Ke- bakaran di Lahan Rawa/Gambut di Sumat- era: Masalah dan Solusi, Center for Interna- tional Forestry Research, Bogor.
Massal, Febrasius, dkk., 2014, Laporan Kerja Teknis Monitoring Hotspot dan Investgasi Kebakaran di Wilayah Kerja KFCP , Kali- mantan Forests and Climate Partnership. Ti- dak Dipublikasikan.
Rahmayanti, Maya, Kontribusi Kebakaran La- han Gambut Terhadap Pemanasan Global ,
Jurnal Kaunia, Vol. III, No.2, Oktober 2007, hal. 101-117.
Saharjo,  Bambang  Hero.,  Lailan  Syaufina, Ke- bakaran Hutan dan Lahan Gambut, Center for International Forestry Research, http:// www.cifor.org/ipn-toolbox/wp-content/up- loads/pdf/C3.pdf , diakses pada tanggal 8 September 2015.
Triana, 2011, Forests for Water and Wetlands ,
Laporan Kegiatan Peringatan Hari Lahan Basah Sedunia 2Februari 2011. Tidak Di- publikasikan.
Yonatan, Daniel., 2006, Studi Sebaran Titik Panas (Hotspot) Sebagai Indikator Keba- karan Hutan dan Lahan di Propinsi Jambi , Skripsi, Program Studi Budi Daya Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bo- gor.

## Peraturan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Men- hut-II/2009 Tentang Pengendalian Keba- karan Hutan.

## Situs Internet
http://www.wetlands.org/Aboutus/tabid/54/De- fault.aspx, diakses pada tanggal 9 Septem- ber 2015.
http://indonesia.wetlands.org/RAMSAR/ta- bid/3741/language/id-ID/Default.aspx , diakses pada tanggal 9 September 2015.
http://www.ramsar.org/about/the-ramsar-conven- tion-and-its-mission , diakses pada tanggal 10 September 2015.
https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Ramsar , diakses pada tanggal 9 September 2015.