## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali  informasi  mengenai pemaknaan  pajak  dan  implikasinya  dari  perspektif  wajib  pajak UMKM di kabupaten Jepara. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologis.  Informan  dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 orang wajib pajak UMKM. Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  secara  mendalam kepada  masing-masing  informan.Hasil  penelitian  ini  menjelaskan bahwa para informan sudah cukup mampu memahami makna pajak, sehingga  informan  mampu  mendefinisikan  pajak  berdasarkan persepsinya  masing-masing.  Adapun  Informan  menyebutkan implikasi  dari  pajak  lebih  mengarah  ke  implikasi  negatif,  hal  ini karena adanya beberapa kasus penggelapan pajak yang  menjadikan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola pajak.

## Abstract
This study aims to explore information about the meaning and implications of tax a taxpayer perspective of SMEs in Jepara district. The  method  used  is  a  qualitative  method  with  a  phenomenological approach.  The  informants  in  this  study  are  as  many  as  3  SMEs taxpayer.  Data  was  collected  by  in-depth  interviews  to  each informant.These  results  explained  that  the  informant  was  quite capable  of  understanding  the  meaning  of  the  tax,  so  the  informant was able to define the tax based on their respective perceptions. The informant  said  that  the  implications  of  the  tax  leads  to  negative implications, this is due to several cases of tax evasion which makes the lack of public confidence in the tax manager.

## Kata kunci :
Makna Pajak dan implikasinya , Perspektif wajib pajak UMKM , Studi interpretatif .
Keywords : The meaning and implications of taxes , a taxpayer perspective of SMEs , interpretive study

## MAKNA PAJAK DAN IMPLIKASINYA DALAM BINGKAI PERSPEKTIF WAJIB PAJAK UMKM
( Studi Interpretatif pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara )

## Siti Aliyah
Fak. Ekonomi Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara Email: staliyah10@gmail.com
Makna Pajak Dan Implikasinya Dalam Bingkai Perspektif Wajib Pajak UMKM

## Pendahuluan
Dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini, Direktorat  Jenderal  Pajak  telah  melakukan reformasi  birokrasi  melalui  restrukturisasi organisasi  dan  implementasi  administrasi perpajakan  modern.  Hasil  survei  yang dilakukan oleh lembaga independen seperti Masyarakat  Transparansi  Internasional memperlihatkan  reformasi  birokrasi  Dirjen Pajak  dinilai  berhasil.  Indikator keberhasilan  reformasi  birokrasi  Dirjen Pajak  tersebut  adalah  mengurangi  persepsi negatif  masyarakat  terhadap  institusi perpajakan,  peniliaian  positif  atas pelayanan  dari  masyarakat  wajib  pajak. Pertumbuhan  penerimaan  pajak  tertinggi dalam  sejarah  perpajakan  nasional  dan secara  nyata  telah  membukukan  jumlah wajib  pajak  orang  pribadi  menjadi  12  juta (Haula Rosdiana, 2012).
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM) diibaratkan sebuah pioner bangsa yang  mampu  menjelma  sebagai  dewa penyelamat  di  saat  bangsa  mengalami keterpurukan.  Perekonomian  di  Indonesia sesungguhnya  secara  riil  digerakkan  oleh para pelaku UMKM. Berdasarkan data dari Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah per Juni 2013, saat ini ada 55,2 juta  UMKM  atau  99,98  persen  dari  total unit usaha di Indonesia. Selain itu, UMKM ini menyerap 101,72 juta tenaga kerja atau 97,3  persen  dari  total  tenaga  kerja Indonesia.  UMKM  juga  menyumbang sebanyak  57,12  persen  dari  produk domestik  bruto  (PDB)  atau  sebesar  Rp 8.200 triliun. (Kompas, 28 Juni 2013).
Dari  besarnya  penerimaan  negara
yang  berasal  dari  sektor  UMKM,  maka akan  berpotensi  besar  pula  jumlah penerimaan  pajak  dari  sektor  tersebut. Jumlah  UMKM  yang  dari  tahun  ke  tahun semakin  meningkat,  memberikan  peluang kepada  pemerintah  untuk  membidik  sektor ini  dalam  upaya  ekstensifikasi  pajak. Tetapi,  hal  tersebut  tidak  mudah  karena dimungkinkan  adanya  berbagai  penafsiran berdasarkan  persepsi  dari  wajib  pajak UMKM.
Muliari  dan  Setiawan  (2011) melakukan  penelitian  mengenai  kepatuhan pelaporan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di Denpasar  dengan  menggunakan  dua variabel  bebas  yaitu  persepsi  Wajib  Pajak tentang  sanksi  perpajakan  dan  kesadaran Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  semua  variabel  bebas  yang digunakan  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Mohamad  Rajif  (2011)  meneliti tentang  pengaruh  variabel  pemahaman, kualitas  pelayanan,  dan  ketegasan  sanksi perpajakan  terhadap  kepatuhan  pajak pengusaha  UMKM  di  daerah  Cirebon. Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan bahwa  pengusaha  UMKM  di  daerah Cirebon  mempunyai  pemahaman  yang cukup  tentang  pajak  khususnya  peraturan pajak  dalam  hal  fungsi,  objek  dan  sanksi dalam  perpajakan.  Hasil  analisis  regresi berganda  juga  ditunjukkan  bahwa  variabel pemahaman,  kualitas  pelayanan,  ketegasan sanksi  secara  signifikan  berpengaruh terhadap    kepatuhan  pajak  pengusaha UMKM.  Variabel  yang  dominan  dalam
penelitian  ini  adalah  ketegasan  sanksi perpajakan
Mutiara  Mutiah,  dkk  (2011) melakukan penelitian mengenai interpretasi pajak  dan  implikasinya  menurut  perspektif wajib  pajak  UMKM.  penelitian menunjukkan  bahwa  penafsiran  informan UMKM terhadap perpajakan hampir terkait dengan  substansi  sebagai  tanggung  jawab, yang  dibelanjakan  oleh  pemerintah  untuk memperhatikan  kepentingan  publik  dan sesuai  dengan  hukum  dan  peraturan. Tetapi,  tidak  semua  informan  UMKM mampu  melaksanakan  kewajiban perpajakannya  tepat.  Mereka  juga berpendapat  bahwa  kewajiban  perpajakan dan  implikasinya  cenderung  menempatkan mereka  dalam  situasi  yang  rumit  karena mereka harus melakukan banyak hal untuk memenuhi  kewajiban  mereka  mengenai perpajakan.  Hal  ini  dimungkinkan  karena manfaat  yang  ditimbulkan  dari  adanya pajak  itu  tidak  secara  langsung  dapat dirasakan oleh mereka, sehingga paradigma yang  muncul  adalah  sesuatu  yang cenderung berkonotasi negatif.
Pemerintah  telah  menetapkan  tarif pajak penghasilan final sebesar satu persen dari  peredaran  bruto  (omzet)  bagi pengusaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah untuk  pendapatan  yang  tidak  melebihi  4.8 miliar  dalam  setahun.  Penetapan  tarif  ini disahkan  melalui  PP  No.  46  tahun  2013 yang  sudah  diberlakukan  per  1  Juli  2013. Namun,  seiring  dengan  diberlakukannya peraturan ini, masih banyak pelaku UMKM yang  belum  mampu  memahami  peraturan baik  substansialnya  maupun  teknisnya.
Munculnya  peraturan  baru  ini  akan menimbulkan  berbagai  persepsi  dari  wajib pajak, terutama wajib pajak UMKM. Sejak rencana  pemberlakuan  peraturan  ini  sudah banyak  memperoleh  penolakan,  khususnya dari sektor UMKM, karena dianggap cukup memberatkan.
UMKM  di  Jepara  berkembang  pesat pada  sentra-sentra  industrinya,  meliputi sentra  industri  kerajinan  seni  ukir,  seni patung  dan  relief,  industri  logam  dan  lain sebagainya.  Industri-industri  tersebut berkembang  sangat  baik,  yang  semula hanya  sedikit,  dari  tahun  ke  tahun jumlahnya  semakin  bertambah.  Pemasaran yang  dilakukan  UMKM  pun  cukup  luas, yang  tersebar  di  kota-kota  di  seluruh Indonesia,  meliputi  Yogyakarta,  Jakarta, Bali dan Sumatera. Beberapa UMKM juga telah  dapat  memasarkan  hasilnya  ke  luar negeri seperti Arab, Kanada, Amerika, dan Spanyol.  Bahkan  banyak  pembeli  yang mengunjungi  langsung  UMKM  tersebut, baik  dari  dalam  negeri  maupun  dari  luar negeri. (Nahar, 2012).
Jumlah  UMKM  yang  cukup  banyak di  Jepara  ini  akan  meningkatkan penerimaan  pajak  dari  sektor  UMKM  jika diiringi  dengan  kepatuhan  dan  kesadaran wajib  pajak  untuk  membayar  pajak.  Dari penelitian  Rajif  (2011)  telah  disebutkan bahwa  kepatuhan  membayar  pajak  salah satunya  dipengaruhi  oleh  pemahaman wajib  pajak  tentang  perpajakan.  Dengan adanya  penelitian  ini,  diharapkan  dapat diketahui  seberapa  dalam  penafsiran  dan pemaknaan pajak oleh wajib pajak UMKM sehingga  akan  diketahui  tingkat pemahaman  wajib  pajak  terhadap
Makna Pajak Dan Implikasinya Dalam Bingkai Perspektif Wajib Pajak UMKM Siti Aliyah
perpajakan dan dapat meningkatkan kinerja dari  aparat  pajak  dalam  upaya meningkatkan penerimaan pajak.

## Rumusan Masalah
Mengacu pada latar belakang masalah yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  kajian dalam  penelitian  ini  adalah  Bagaimana wajib  pajak  UMKM  di  kabupaten  Jepara m e n gi n t e r p r e t a s i k a n   p a j a k   d a n implikasinya?

## Tinjauan Pustaka Definisi Pajak
Menurut  UU  No.  28  Tahun  2007 tentang  ketentuan  umum    dan  tata  cara perpajakan,  pajak  adalah  kontribusi  wajib kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  undang-undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.
James  dalam  mendefinisikan  pajak sebagai  “ a  ulsory  levy  made  by  public authorities  for  which  nothing  is  received directly  in return”.

## Definisi UMKM
Menurut  Undang-undang  No.  20 Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil dan Menengah pasal 1, Usaha Mikro adalah usaha  produktif  milik  orang  perorangan dan/atau  badan  usaha  perorangan  yang memenuhi  kriteria  usaha  mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Adapun  kriteria  dari  usaha  kecil adalah sebagai berikut:
a. memiliki  kekayaan  bersih  paling
banyak  Rp50  juta  tidak  termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha;
b. memiliki  hasil  penjualan  tahunan paling banyak Rp 300 juta.
Sedangkan  definisi  usaha  menengah menurut  Undang-undang  No.  20  Tahun 2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  pasal  1  adalah  usaha  ekonomi produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan  atau  cabang  perusahaan  yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung  maupun  tidak  langsung  dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan  bersih  atau  hasil  penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini.
Adapun kriteria dari usaha menengah adalah sebagai berikut:
a. memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari Rp  500  juta  sampai  dengan  paling banyak  Rp10  milyar  tidak  termasuk tanah  dan  bangunan  tempat  usaha; atau
b. memiliki  hasil  penjualan  tahunan lebih  dari  Rp  2,5  milyar  sampai dengan paling banyak Rp 50 milyar.

## Kewajiban dan Hak Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Kewajiban  perpajakan  merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam hal perpajakannya, baik Wajib Pajak  orang  pribadi  maupun  badan.  Setiap Wajib  Pajak  mempunyai  kewajiban perpajakan  yang  berbeda,  karena  terdapat kriteria-kriteria  tertentu  untuk  tiap golongan  Wajib  Pajak  termasuk  untuk Wajib  Pajak  UMKM.  Kewajiban
perpajakan  untuk  Wajib  Pajak  UMKM adalah sebagai berikut:
1.  M e n d a f t a r k a n   d i r i   u n t u k mendapatkan  Nomor  Pokok  Wajib Pajak (NPWP)
2.  Menghitung  dan  membayar  sendiri pajak dengan benar
3.  Mengisi  dengan  benar  SPT  dan melaporkannya  dalam  batas  waktu yang telah ditentukan.
4.  Menyelenggarakan  pembukuan/ pencatatan
5.  Melakukan  pemungutan  Pajak Pertambahan Nilai
6.  Sedangkan,  hak-hak  Wajib  Pajak menurut  Mardiasmo  (2008) meliputi:
7.  Mengajukan  surat  keberatan  dan surat banding.
8.  Menerima  tanda  bukti  pemasukan SPT
9.  Melakukan  pembetulan  SPT  yang telah dimasukkan.
10.  M e n g a j u k a n p e r m o h o n a n penundaan pemasukan SPT. 11.  M e n g a j u k a n p e r m o h o n a n penundaan  atau  pengangsuran pembayaran pajak. 12.  M e n g a j u k a n p e r m o h o n a n perhitungan  pajak  yang  dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
13.  Meminta  pengembalian  kelebihan pembayaran pajak.
14.  M e n g a j u k a n p e r m o h o n a n
penghapusan  dan  pengurangan sanksi,  serta  pembetulan  surat ketetapan pajak yang salah.
15.  Memberi  kuasa  kepada  orang  untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
16.  Apabila  Wajib  Pajak  dipotong  oleh pemberi  kerja,  Wajib  Pajak  berhak meminta  bukti  pemotongan  PPh Pasal  21  kepada  pemotong  pajak, mengajukan  surat  keberatan  dan permohonan pajak.
17.  Hak  mendapatkan  pelayanan perpajakan gratis.
18.  Hak kerahasian bagi wajib pajak.
19.  Hak  m en dap atk an   ins enti f perpajakan.

## Manfaat Pajak
Suparmoko  (2000,  dalam  Pajakkoe 2013)  menyebutkan  manfaat  pajak digunakan untuk :
1.  manfaat  pajak  yang  pertama  adalah membiayai  pengeluaran-pengeluaran negara  seperti  pengeluaran  yang bersifat  self  liquiditing  (contohnya adalah  pengeluaran  untuk  proyek produktif barang ekspor)
2.  manfaat  pajak  yang  kedua  adalah membiayai  pengeluaran  reproduktif (pengeluaran  yang  memberikan k eu n t u n g an   ek o n o m i s   b agi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian)
3.  manfaat  pajak  yang  ketiga  adalah membiayai pengeluaran yang bersifat tidak  self  liquiditing  dan  tidak reproduktif  (contohnya  adalah pengeluaran  untuk  pendirian monumen dan objek rekreasi)
4.  manfaat  pajak  yang  keempat  adalah membiayai  pengeluaran  yang  tidak
Makna Pajak Dan Implikasinya Dalam Bingkai Perspektif Wajib Pajak UMKM Siti Aliyah
produktif  (contohnya  adalah pengeluaran  untuk  membiayai pertahanan  negara  atau  perang  dan pengeluaran  untuk  penghematan  di masa  yang  akan  datang  yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu).

## Tinjauan Penelitian Terdahulu
Mohamad  Rajif,  (2011)  meneliti engaruh  Pemahaman,  Kualitas  Pelayanan, Dan  Ketegasan  Sanksi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Pajak  Pengusaha UKM  Di  Daerah  Cirebon,  Metode Kuantitatif  dengan  analisis  regresi.  Hasil dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pengusaha  UKM  di  daerah  Cirebon memiliki  pemahaman  yang  cukup  tentang pajak khususnya peraturan pajak dalam hal fungsi  pajak,  objek  pajak,  sanksi  dalam perpajakan  dan  lain  sebagainya.  melalui analisis  regresi  berganda  juga  terlihat pengaruh  yang  signifikan  dari  variabel pemahaman,  kualitas  pelayanan,  ketegasan sanksi,  dan  variabel  yang  dominan  dalam penelitian  ini  adalah  ketegasan  sanksi perpajakan.
Mutiara  Mutiah  Gita  Arasy  Harwida Fitri  Ahmad  Kurniawan  (2011)  meneliti interpretasi  Pajak  Dan  Implikasinya Menurut  Perspektif  Wajib  Pajak  Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Sebuah Studi Interpretif).  Metode  Kualitatif  Interpretif dengan  pendekatan  fenomenologis.    Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  penafsiran UMKM  informan  terhadap  perpajakan hampir terkait dengan zat inti yang sebagai tanggung  jawab,  dikeluarkan  oleh pemerintah  untuk  memperhatikan
kepentingan  publik  dan  sesuai  dengan hukum dan peraturan. Namun, tidak semua informan  UMKM  mampu  melaksanakan kewajibannya  perpajakannya  tepat.  Selain itu,  mereka  berpendapat  bahwa  kewajiban perpajakan  dan  implikasinya  cenderung menempatkan  mereka  dalam  situasi  yang rumit  karena  mereka  harus  melakukan banyak  hal  untuk  memenuhi  kewajiban mereka mengenai perpajakan.

## Kerangka Berpikir
Sebagaimana  diuraikan  di  atas, diketahui  bahwa  hermeneutika  bahkan dapat  memberikan  gambaran  bagi  peneliti untuk  memahami  bagaimana  subjek menginterpretasikan  suatu  hal  dan berperilaku  sesuai  dengan  interpretasi mereka.  Hal  ini  berarti  hermeneutika sebagai  mode  analisis  jelas  dapat digunakan  untuk  sebuah  analisis.  Analisis ini  diharapkan  mampu  menjangkau penjelasan  yang  mungkin  terbatas  dalam matematika  atau  statistika,  untuk  dapat memberikan  kita  hasil  yang  lebih  reflektif mengingat adanya dinamika perilaku sosial.
Gambar 1 Kerangka Berpikir

## Metode Penelitian Desain Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  yaitu  penelitian  yang bertujuan  untuk  membangun  suatu proposisi  dan  menjelaskan  makna  di  balik realita  sosial  yang  terjadi.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  fenomenologi. Penelitian  ini  berusaha  melihat  fenomena yang  sesungguhnya  terjadi,  memandang apa  yang  dipahami  oleh  informan  tentang pajak  dan  implikasinya.  Penelitian  ini adalah  berkaitan  dengan  pemaknaan terhadap suatu fenomena (interpretatif).

## Informan
Informan  utama  yang  dipilih  dalam penelitian ini adalah pemilik Usaha Mikro, Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di kabupaten  Jepara  sebanyak  3  orang. Peneliti  memilih  pemilik  UMKM  sebagai informan dengan alasan pemilik merupakan orang  yang  dinilai  mengetahui  tentang segala apa yang berkaitan dengan usahanya khususnya  dalam  hal  ini  adalah  mengenai pajak. Jumlah pemilik UMKM yang dipilih menjadi informan adalah sebanyak 3 wajib pajak.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  informasi  dilakukan melalui survey, observasi, wawancara pada informan  untuk  mendapatkan insight mendalam dari tiap individu informan.

## Teknik Analisis Data
Langkah-langkah  analisis  data  pada pendekatan fenomenologi (Creswell, 2007) dalam Mutiara Mutiah dkk (2011) , yaitu:
Peneliti  memulai  mengorganisasikan semua  data  atau  gambaran  menyeluruh tentang  fenomena  pengalaman  yang  telah dikumpulkan.  Membaca  data  secara keseluruhan  dan  membuat  catatan  pinggir mengenai data yang dianggap penting.
Menemukan  dan  mengelompokkan makna  pernyataan  dengan  melakukan horizonaliting yaitu setiap pernyataan pada awalnya  diperlakukan  memiliki  nilai  yang sama.  Selanjutnya  pernyataan  yang  tidak relevan  dengan  topik  pertanyaan  maupun pernyataan  yang  bersifat  repetitif dihilangkan  sehingga  yang  tersisa  hanya horizons  (arti  tekstural  dan  unsur pembentuk  atau  pembentuk  dari phenomenon  yang  tidak  mengalami penyimpangan).
Pernyataan  tersebut  kemudian dikumpulkan  ke  dalam  unit  makna  lalu ditulis  gambaran  tentang  bagaimana pengalaman  tersebut  terjadi.  Selanjutnya peneliti  mengembangkan  uraian  secara keseluruhan  dari  fenomena  sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Kemudian  mengembangkan  textural description  (mengenai  fenomena  yang terjadi  pada  informan)  dan  structural description  (yang  menjelaskan  bagaimana fenomena  itu  terjadi).  Peneliti  kemudian memberikan  penjelasan  secara  naratif mengenai  esensi  dari  fenomena  yang diteliti  dan  mendapatkan  makna pengalaman  informan  mengenai  fenomena tersebut.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Definisi  Pajak  dari  Perspektif  Wajib Pajak UMKM
Sumber  pendapatan  terbesar  negara yang  digunakan  untuk  pembangunan adalah pajak. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah)  merupakan  sektor  usaha mayoritas  yang  ada  di  Indonesia.  Oleh karena  itu,  agar  para  pengusaha  UMKM memiliki  kemauan  dan  kesadaran  untuk membayar  pajak,  maka  perlu  pemahaman terhadap  definisi  dan  substansi  dari  pajak perlu diperhatikan.
Oleh  karena  itu,  peneliti  mencoba menggali  informasi  dari  beberapa pemahaman  dari  informan  yang mempunyai  latar  belakang  pendidikan  dan jenis  usaha  yang  berbeda,  sehingga pemahaman terhadap definisi dan substansi pajak  juga  berbeda.  Berikut  ini  definisi pajak  menurut  para  informan  yang  telah diwawancarai oleh peneliti:
Menurut informan X:
“Ya..  bahan    ini…  untuk…  ya.. kewajiban  dari  masyarakat  untuk membayari keperluan negara.”
Dari pernyataan di atas terlihat bahwa informan X memaknai pajak sebagai suatu kewajiban.  Hal  ini  berarti  informan menyadari bahwa ia mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang pada akhirnya pajak  itu  dipergunakan  untuk  membiayai negara.  Definisi  yang  diungkapkan  oleh informan  tersebut  sangat  mengena meskipun  latar  belakang  pendidikannya hanya  SMA,  namun  ia  mampu  memahami substansi  pajak  dengan  tepat.  Hal  ini selaras  dengan  penelitian  yang  telah
dilakukan  oleh  Ekawati  dan  Radianto (2008)  dalam  Mutiara  Mutiah  dkk  (2011) bahwa wajib pajak UMKM paham terhadap kewajiban perpajakannya.
Sedangkan  pernyataan  dari  informan Y adalah sebagai berikut:

## Menurut informan Y:
“Apa  ya….  Potongan….  Atau  apa ya…  persepsi…  sorry  saya  bukan  orang ekonomi  jadi  gak…  jadi  artinya  apa  ya… segala sesuatu yang harus dibayarkan apa yang  kita  melakukan  transaksi  keuangan apapun  bentuknya,  jadi  itu  hanya  sebatas apa  ya…  satu  kewajiban  kita  atau kewajiban kita karena melakukan transaksi tertentu itu saja. Jadi misalkan ee… bahasa kalo sdi keuangan kita di koperasi itu gini, pembiayan  kena  potongan  sekian,  banyak orang yang menganggap bahwa itu sebagai potongan, banyak pulan yang menganggap itu  keno  “pajak  silihan  (pinjaman)”. Karena  mayoritas  nasabah  kita  dalam tanda kutip itu kan tidak orang kota semua, tidak  S1  Semua,  jadi  bahasa  yang  gado- gado  “wah,  keno  pajek  silihan”  Ya,,, secara  umum  secara  bahasa  ndesone  yo lho… pajek dianggap suatu kewajiban yang harus  dibayarkan  karena  kita  melakukan suatu  transaksi  tertentu.  Termasuk  beli  di apa…  di  supermarket,,  di  toko -toko  besar sudah  ada  PPN  itu  kan  berarti  itu potongan  kan  gitu,  bukan  diskon  kalau diskon  tokonya,  kalau  pajak  tambahan yang  harus  dibayarkan,  tapi  jan-jane potongan itu perusahaane sana ya….”
Informan  Y  di  atas  meskipun  latar belakang  pendidikannya  bukan  dari
ekonomi,  namun  definisi  pajak  yang diungkapkan  sudah  cukup  mengena.  Pajak didefinisikan  sebagai  “kewajiban”,  berarti informan  sudah  menyadari  dan  memahami kewajibannya kepada negara, yakni dengan membayar pajak.
Berbeda dengan pernyataan informan Z  yang  meskipun  latar  belakang pendidikannya  adalah  strata  dua,  namun bukan dari bidang ilmu ekonomi.
Menurut informan Z:
“ Pajak  itu  adalah  e..  potongan  hasil usaha  yang  oleh  pengusaha  diberikan kepada negara. ”
Dari  pernyataan  informan  Z  di  atas, informan  Z  sudah  cukup  bisa  memahami definisi  pajak.  Informan  Z  menganggap bahwa  hasil  dari  usahanya  ada  sebagian yang  harus  dipotong  untuk  diberikan kepada  negara,  hal  ini  selaras  dengan definisi  pajak  menurut  UU  No.  28  tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan  pasal  1  ayat  1,  yakni  pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang  oleh  pribadi  atau  badan  yang bersifat  memaksa  berdasarkan  undang- undang,  dengan  tidak  mendapat  imbalan secara  langsung    dan  digunakan  untuk keperluan  negara  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Hak  dan  Kewajiban  Wajib  Pajak UMKM
Setiap wajib pajak memiliki hak dan kewajiban  yang  berkaitan  dengan perpajakannya. Dalam penelitian ini, digali beberapa  informasi  yang  diperoleh  dari para  informan  mengenai  pengetahuan  dan
pemahaman  mereka  akan  hak  dan kewajiban perpajakannya.
Menurut informan X:
“  eee….  kalau  kewajibannya  ya menaati aturan pajak yang berlaku mbak… terus bayar pajaknya tepat waktu, laporane juga  tepat  waktu.  Kemudian  kalau  haknya ya….  Mendapat  pelayanan  yang  baik,  itu aja sih mbak…”
Dari  pernyataan  informan  di  atas, secara  sederhana  informan  telah mengetahui  kewajibannya  sebagai  wajib pajak,  bahwa  ia  harus  menaati  aturan perpajakan yang berlaku, meskipun ia tidak mampu  menjelaskan  secara  luas  dan  rinci namun  hal  ini  sudah  cukup  menyeluruh. Karena  dapat  diartikan  bahwa,  jika informan  tersebut  telah  menaati  semua aturan  perpajakan  yang  berlaku  berati  ia sudah  menjalankan  semua  kewajibannya sebagai wajib pajak.  Sedangkan kaitannya dengan  hak  sebagai  wajib  pajak,  informan X  mengartikan  dengan  sangat  sederhana, bahwa  yang  dibutuhkan  adalah  pelayanan yang  baik.  Hal  ini  selaras  dengan  yang diuraikan  mardiasmo  (2008:54)  dalam bukunya bahwa salah satu hak wajib pajak adalah  hak  mendapatkan  pelayanan  pajak gratis.  Berarti  pelayanan  yang  gratis  tanpa dipungut  biaya  ini  merupakan  pelayanan yang  baik,  yang  diinginkan  oleh  pengguna jasa,  sebagaiman  yang  diinginkan  oleh informan X tersebut.
Menurut informan Y:
“Kalau  kewajibannya  sih  tetap  kita bayar  pajak,  kalau  persoalan  haknya  kita belum…  belum  sampai  ke  situ.  Karena memang  lagi- lagi  saya  persoalan  eee…..
Makna Pajak Dan Implikasinya Dalam Bingkai Perspektif Wajib Pajak UMKM Siti Aliyah
jasa keuangan kita, kantor kita, sebenarnya hanya  untuk  mengikuti  aturan  pun  kita sudah repot sebenarnya. Apalagi kalau lagi ditambahi  harus  menuntut  hak  saya  kayak gini,  harus  mengurusi  hak  ini,  bahasa dekan  saya  Pak  Imron,  urusan  perkoco- perkoco  biar  perkoco  saja  yang  ngurusi. Yang  penting  sudah  menjalankan kewajiban.  Persoalan  hak,  kalau  dikasih Alhamdulillah  kalau  ndak  dikasih  seng dosa  sopo…  terserah  seng  penting persoalan  hak  itu  kan  sesuatu  yang  bisa kita  terima…  sebab  akibat  sesuatu,  kita menerima  sesuatu,  yang  penting  saya sudah  menjalankan  kewajiban  saya. Persoalan  saya  dibohongi  dapat  hak  atau tidak,  itu  persoalan  bukan  urusan  kita, karena  secara  finansial  kita  belum  rugi, sebenarnya  lebih  menguntungkan  gitu kan… “
Pernyataan  informan  Y  di  atas memberikan  gambaran  bahwa  informan tersebut  memahami  kewajibannya  adalah menaati  aturan  yang  berlaku  sebagaimana yang  diungkapkan  oleh  informan  X.  Jadi, cukup  dengan  menjalankan  aturan  berarti kewajibannya  sebagai  wajib  pajak  sudah terpenuhi.  Begitu  pula  dengan  hak  yang harus  didapatkan  sebagai  wajib  pajak, informan  Y  ini  tidak  menuntut  hak  yang semestinya  diperolehnya.  Namun  ia mengungkapkan  adanya  hubungan  sebab akibat,  hal  ini  berarti  bahwa  ketika informan  Y  ini  telah  menjalankan kewajibannya  dengan  baik,  maka semestinya  yang  ia  dapatkan  juga  baik. Secara implisit ia sudah mampu memahami apa  yang  menjadi  kewajiban  dan  hak  bagi
wajib pajak UMKM.

## Menurut informan Z:
“Masalah  hak  dan  kewajiban,  kalau kewajiban  pasti  kita  setiap  tahun  dan setiap  bulan  selalu  laporan  ke  kantor pajak, kalau  ndak, mesti kena denda. Tapi untuk  haknya  kita  ndak  pernah  tahu  dan sangat..  apa…  sangat  kurang  kita mengetahui  apa  yang  menjadi  haknya entah  itu  restitusi  atau  sejenisnya  justru malah  kantor  pajak  akan  mengaudit  lebih jauh  tentang  eee..  administrasi  mengenai perusahaan  kita,  bahkan  tidak  sedikit teman-teman  kita  yang  menuntut  restitusi tapi malah harus bayar pajak lebih banyak lagi, itu menjadi menakutkan bagi kita para pengusaha.”
Dari  pernyataan  di  atas,  informan  Z tahu  akan  kewajibannya  sebagai  wajib pajak,  yakni  melaporkan  pajaknya  ke kantor  pajak.  Hal  ini  selaras  dengan kewajiban  wajib  pajak  yang  diungkapkan oleh  Mardiasmo  (2008)  bahwa  salah  satu kewajiban  bagi  wajib  pajak  adalah mengisib  SPT  dengan  benar  dan melaporkannya  dalam  batas  waktu  yang telah  ditentukan.  Sedangkan  untuk  haknya sebagai wajib pajak, informan tidak terlalu peduli,  namun  ia  menyebutkan  kaitannya dengan  “restitusi”  berarti  informan  tahu bahwa  ketika  ada  kelebihan  pembayaran pajak,  wajib  pajak  berhak  meminta pengem bal i an,  na m un  i nform an menyatakan  ketika  wajib  pajak  menuntut haknya  jusrtru  akan  menambah  ketakutan bagi  wajib  pajak.  Hal  ini  tentu  harus disikapi  oleh  kantor  pelayanan  pajak, dimana ketika wajib pajak meminta haknya
seharusnyadilayani  dengan  baik.  Begitu pula,jika  wajib  pajak  merasa  benar  dan yakin  dengan  perhitungannya  maka  tidak perlu  takut  untuk  diperiksa  lagi  ketika meminta haknya.

## Motif  yang  Mendorong  Wajib  Pajak UMKM untuk Membayar Pajak
Menurut  pendapat  ahli  psikologi sosial  Herber  Kelma  dalam  Ringkas.net (2013),  motif  orang  membayar  pajak  itu ada tiga; (1) Compliance , yang mana orang membayar  pajak  dikarenakan  takut dihukum  bila  menyembunyikan  atau  tidak membayar  pajak,  (2) Identification, pada motif  ini  orang  membayar  pajak disebabkan  oleh  rasa  senang  dan  rasa hormat  kepada  petugas  pemerintah,  (3) Internalization, pada  tingkatan  ini  orang membayar  pajak  didasari  oleh  kesadaran dan  kepedulian  bahwa  pajak  itu  memang berguna  untuk  dirinya  dan  orang  banyak (masyarakat luas).
Menurut Informan X:
“Ya…  kalau  tujuane  baik  ya  ndak apa-apa,  lha  tujuan  kita  kan  untuk  yang belum terjangkau, contohnya rakyat-rakyat miskin.  Pajak  itukan  gunanya  buat  negara sama  orang-orangnya  lha  kalau  dikorupsi ya ndak ikhlas.”
Pernyataan  di  atas  menjelaskan bahwa informan X membayar pajak adalah karena  bertujuan  untuk  membantu masyarakat  yang  masih  di  bawah  garis kemiskinan.  Informan  paham  bahwa penerimaan  pajak  itu  disetorkan  ke  kas negara  yang  kemudian  dikembalikan  lagi kepada  rakyat.  Berarti  motif  informan  X
untuk  membayar  pajak  adalah  ingin membantu  sesama  ( internalization) . Sehingga  ketika  dana  pajak  tersebut  tidak tersalurkan  kepada  yang  berhak  menerima tetapi  malah  dikorupsi,  informan  X  tidak merelakannya.
Menurut informan Y:
“Oke…  jadi  secara  personal  gini mbak,  jadi  apa  ya…  kalo  dari  masalah kenapa harus bayar pajak jelas itu aturan, karena  ada  undang-undang  itu  ada pasalnya kemudian kita punya eee… karna kita  sudah  terdaftar  ijin  usaha,  wajib hukumnya  untuk  melakukan  pembayaran pajak karena ada undang- undangnya.”
Dari  pernyataan  di  atas,  informan  Y membayar  pajak  adalah  dikarenakan  ada aturan.  Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  motif informan  Y  utnk  membayar  pajak  adalah karena  semata-mata  ingin  menaati  aturan ( compliance) .
Menurut informan Z:
“Ya,, karena peraturan saja, ya kalau seandainya  tidak  ada  aturanpun  kita  juga membayar  pajak  dengan  cara  lain  yaitu zakat.  Jadi  kalau  karena  negara mewajibkan  harus  mbayar  pajak  ya  kita rutin  membayar  pajak  ya  karena  itu  bagi kita tidak termasuk zakat. Ya karena bukan berarti  tidak  jelas  tapi  karena  tidak dijelaskan  sehingga  kita  tidak  mengerti untuk apa uang pajak yang kita berikan itu. Seperti  yang  saya  katakan  karena pemerintah  mau  memberitahukan  kepada kami  sebagai  pembayar  pajak  mungkin akan beda ceritanya kalau seandainya kita didatangi  oleh  petugas  pajak  atau  kita menyampaikan apa adanya tentang kondisi
Makna Pajak Dan Implikasinya Dalam Bingkai Perspektif Wajib Pajak UMKM Siti Aliyah
usaha  kita  seperti  di  negara-negara  maju seperti  itu.  Kita  lihat  di  Jepang,  dan Singapura  pun  begitu,  jadi  mereka membayar pajak merupakan suatu hal yang wajib  karena  dia  ngerti  manfaatnya  untuk apa,  tapi  kan  kita  kan  ndak  tahu manfaatnya  untuk  apa  bahkan  tadi  saya katakan kalau orang ada merestitusi pajak itu  malah  justru  diaudit  legih  jauh.  Tapi bisa dipastikan kena pajak lebih tinggi dari yang sekarang ini.”
Pernyataan  di  atas  menjelaskan bahwa  informan  Z  membayar  pajak disebabkan dua motif: yaitu motif mentaati peraturan  ( Compliance )  dan  motif  untuk membantu sesama ( internalization) . Hal ini ditegaskan  dengan  kata-kata  “kalau  tidak ada  pajak  pun,  kita  akan  membayar  pajak dengan  cara  lain,  yaitu  zakat”,  berarti informan  benar-benar  peka  terhadap lingkungan sosialnya.
Pengetahuan  dan  Pemahaman  Wajib Pajak  UMKM  Terhadap  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
Munculnya  peraturan  terbaru mengenai  perpajakan,  pemerintah  telah menetapkan  tarif  pajak  penghasilan  final sebesar  satu  persen  dari  peredaran  bruto (omzet)  bagi  pengusaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  untuk  pendapatan  yang  tidak melebihi  4.8  miliar  dalam  setahun. Penetapan tarif ini disahkan melalui PP No. 46 tahun 2013 yang sudah diberlakukan per 1  Juli  2013.  Namun,  seiring  dengan diberlakukannya  peraturan  ini,  masih banyak pelaku UMKM yang belum mampu memahami  peraturan  baik  substansialnya
maupun  teknisnya.  Munculnya  peraturan baru  ini  akan  menimbulkan  berbagai persepsi  dari  wajib  pajak,  terutama  wajib p a j a k   U M K M .   S e j a k   r e n c a n a pemberlakuan  peraturan  ini  sudah  banyak memperoleh  penolakan,  khususnya  dari sektor  UMKM,  karena  dianggap  cukup memberatkan.
Berikut  ini  persepsi  dari  masing- masing  informan  yang  telah  diwawancarai oleh peneliti mengenai perubahan peraturan perpajakan ini:
Menurut informan X:
“Ya…  baru  kali  ini,  baru  masuk  ini. Itu kan satu persen itu kan dari Indom*r*t. kalau Indom*r*t itu kan kali ini baru ngerti mbayare,  ya  baru  tahun  ini,  soale  kan peraturan  itu  baru.  Saya  tahu  ya  dari indom*r*tnya.  Jadi,  dibebanke  ke frenchisementnya.”
Informan  X  mengetahui  tarif  pajak terbaru  ini  adalah    informasi  yang  berasal dari  mitra  kerjanya  yang  merupakan frenchise  mini  market.  Namun  sangat disayangkan  bahwa  pembebanan  pajak  ini ternyata  sepenuhnya  dibebankan  kepada informan tersebut selaku frenchisement nya.
Menurut informan Y:
“Wes  diundang  tapi  ngak  berangkat, waktu itu sosialisasinya kita diundang tapi kita  tidak  berangkat  karena  memang l e m b a g a k e u a n g a n k i t a e …
menitikberatkan pada front line-nya. Isi-isi PP-nya  kita  tidak  tahu,  tidak  paham kaitannya  dengan  isi  PP-nya,  yang  kita paham  itu  kaitannya  dengan  undangan  itu perihalnya tentang sosialisasi PP gitu kan. Persoalannya  itu  memang  itu  penting
sekarang  media  sudah  sangat  luar  biasa canggih,  internet  dan  lain  sebagainya. Kebutuhan  itu  ada  karena  didesak sebenarnya gitu  kan.  Jujur ini,  kebutuhan- kebutuhan  kita  diadakan  karena  terdesak, jelas  gitu  kan.  Kita  sudah  pernah,  jadi pertama  itu  dulu  kita  eee…..  permohonan wajib  pajak  pertama,  ternyata  yang melakukan  permohonan  itu  tidak  pernah baca  secara  total  karena  di  situ  ketika sudah  dapat  surat  pemberitahuan  pajak berarti jadi sudah ada namanya kewajiban- kewajiban  pasalnya  sekian-sekian.  Nah menurut  sekian-sekian  itu  ternyata  ada kewajiban  lain  kaitannya  dengan  pasal  25 yakni  pajak  bulanan  sama  pasal…  pasal berapa  ya  itu…  29  kaitannya  penghasilan ya… PPh itu, Nah,,, gara -gara didesak itu didenda sampai 1 juta. Akhirnya kita baru tahu  ada  kewajiban  itu.  Makanya… Kalaupun  itu  PPnya  juga  penting,  nanti akan cari lagi, kita tinggal nunggu, nunggu April ini. Kira-kira ada laporan denda lagi apa  ndak  gitu,  karena  2013  saya  sudah d i d e n d a ,   k em u d i a n   s a ya   j u g a mengantisipasi  untuk  mengikuti  aturan, kalau  masih  didenda  lagi  persoalannya apa,  saya  sudah  dua  kali  perang  sama orang pajak itu, tukaran mbek pajek gara- gara denda.”
Dari  pernyataan  di  atas,  informan  Y belum memahami isi dari PP 46 ini, karena tidak  hadir  saat  diadakan  sosialisasi. Namun  ketidaktahuan  ini  sebenarnya sepenuhnya  bukan  kesalahan  dari  KPP bukan  pula  kesalahan  wajib  pajak.  Karena DJP  sudah  berusaha  mensosialisasikan peraturan  baru  tersebut,  namun  karena
adanya  keterbatasan  sehingga  informasi yang seharusnya diketahui oleh wajib pajak tidak tersampaikan.
Menurut informan Z:
“Aturan  pajak  yang  mana???  Kita tidak  pernah  tahu  tentang  aturan  terbaru karena  terakhir  kita  bayar  pajak  itu  pada maret  2013  yang  lalu.  Dan  tidak  ada pemberitahuan lebih lanjut tentang aturan- aturan  pajak  yang  terbaru…  kalau  toh mungkin ada …ya barang kali… tapi belum menyeluruh…  UMKM.  Ya..  itulah kelemahan  negara  ini  ketika  pemerintah sudah  mengundangkan  suatu  peraturan dianggap  seluruh  masyarakat  Indonesia tahu,  padahal  negara  Indonesia  tidak seperti  Jepang,  tidak  juga  seperti Singapura yang mereka sangat intens atau sangat  peduli  dengan  aturan-aturan pemerintah. Nah, kita ini negara Indonesia ini orang sangat tidak banyak tahu tentang aturan-aturan  itu  apalagi  dianggap  oleh para  pengusaha  kecil  seperti  saya  ini peraturan  pajak  justru  akan  memberatkan kita, kita hanya care ketika ada peraturan- peraturan  yang  berpihak  pada  kita  secara langsung  menguntungkan  tapi  kalau pemerintah  menganggap  bahwa  undang- undang  yang  sudah  diundangkan  oleh pemerintah  dianggap  masyarakat  tahu, ya…  ini  yang  pemerintah  yang  tidak  tahu masyarakatnya sendiri. ”
Informan Z ini justru tidak tahu sama sekali  tentang  peraturan  baru  tersebut.  Hal ini  sungguh  ironis  sekali,  ketika  peraturan sudah  diberlakukan  tetapi  masih  ada sasaran  yang  seharusnya  paham  terhadap peraturan  tersebut  justru  belum  tersentuh
Makna Pajak Dan Implikasinya Dalam Bingkai Perspektif Wajib Pajak UMKM Siti Aliyah
sedikitpun. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah,  khususnya  dirjen  pajak  untuk dapat  memberikan  pelayanan  sampai menyeluruh sehingga tidak ada wajib pajak yang  mengeluh  bahwa  ia  belum mengetahui  akan  adanya  perubahan peraturan  tersebut.
Substansi  dari  peraturan  pemerintah nomor  46  tahun  2013  ini  ternyata  belum diketahui dan dipahami oleh sebagian wajib pajak,  namun  setelah  dijelaskan  oleh peneliti sedikit gambaran isi dari peraturan tersebut,  para  informan  mendapatkan sekilas  informasi  sebagai  gambaran, sehingga  mereka  mampu  member tanggapan  dengan  adanya  peraturan tersebut.  Berikut  itni  tanggapan  dari  para informan:

## Menurut Informan X:
“Adanya  tarif  PPh  final  satu  persen Itu  kalau  menurut  saya  memberatke soalnya  ini  apa    ya..  bathinya  (labanya- red)  dari  penjualan  itu  udah  minim,  terus ditambahin  bayar  pajak  ditambahi  1%  itu ya jadi pengeluaran malah tambah banyak lagi,  penghasilan  income  nya  jadi  sedikit. Apalagi  kalau  frenchise-frenchise  kayak gitu  dibebankannya  ke  frenchisementnya, nggak dari pihak frenchiseenya.”
Pernyataan  di  atas  memberikan gambaran  bahwa  informan  X  merasa keberatan  dengan  adanya  tarif  pajak penghasilan  final  1%  ini,  dengan pertimbangan  satu  persen  tersebut  diambil dari  omset  penjualannya,  padahal  usaha yang  dijalankan  oleh  informan  X  ini, sistemnya  adalah frenchise ,  pada  saat peraturan  perpajakan  belum  diubah  dalam
PP  46  tahun  2013  ini,  perjanjian  mereka (informan  selaku frenchisee dengan frenchisor nya)  laba  bersih  dibagi  sebelum membayar pajak, dan pajak itu dibebankan kepada frenchisee yang  dalam  hal  ini adalah  informan  X.  Sehingga  dengan perubahan  aturan  perpajakan  ini  dirasa cukup berat bagi informan tersebut, karena harus  menanggung  pajak,  dimana pemotongan pajak tersebut bukan dari laba bersih  melainkan  dari  satu  persen  dari omset penjualannya.
Sedangkan  informan  Y  yang merupakan  manajer  koperasi  jasa keuangan,  informan  tersebut  bingung ketika  mengartikan  omset  (peredaran) bruto,  Jika  di  perusahaan  dagang  yang dinamakan  omset  itu  jelas  penjualannya, namun  untuk  usaha  yang  sifatnya  jasa keuangan  informan  ini  masih  butuh penjelasan.  Berikut  ini  tanggapan  dari informan Y:
Menurut Informan Y:
“Nah,,,  makanya  perlu  diperjelas, persoalannya kan itu, kalau di desa, karena jasa  itu  kan  perputaran  uang,  nah…  lagi - lagi  nominal  lebih  jelas,  cuman persoalannya gini. Jadi persoalannya lagi- lagi  saya  kembalikan  ke  PP  46  itu.  Kita juga  harus  …  harus….  Untuk…  kalau hanya  baca  undang-undangnya  saja,  PP- nya  saja  secara  tekstual  masih  perlu… masih  perlu  penjelasan.  Masih  perlu penjelasan dari tim ahli sebenarnya.”
“Jelas,  kaitannya  dengan  persoalan laba  SHU,  jelas  itu  menjadi  beban…. Beban  yang  tidak  ter….  Apa  ya… terprediksi iya kan. Jadi setelah kita sudah
memprediksi  demikian  ternyata  ada  PP kayak gini yang tiap bulannya dalam tanda kutip  katanya  harus  dibayarkan  diprediksi yang  kita  sudah  buat  mungkin  bisa  saja meleset  kurang  ini  yang  kemudian  satu beban  moral,  beban  finansial  jelas  beban fikiran dan lain sebagainya, kita terbebani semua itu.”
Pernyataan  informan  Y  di  atas menjelaskan  bahwa  adanya  tarif  PPh  final satu  persen  dari  omset  ini  cukup memberikan kebingungan bagi wajib pajak, terutama  bagi  perusahaan  jasa  keuangan. Sehingga perlu penjelasan  yang lebih  rinci subtansi  dari  isi  peraturan  perpajakan tersebut  supaya  tidak  menimbulkan ambiguitas yang  dapat  berpengaruh terhadap  tingkat  pemahaman  wajib  pajak terhadap subatansi pajak itu sendiri. Karena menurut  hasil  penelitian  Muliari  & Setiawan  (2011)  menunjukkan  kepatuhan pelaporan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi dipengaruhi  oleh  persepsi  Wajib  Pajak tentang  sanksi  perpajakan  dan  kesadaran Wajib Pajak.
Menurut informan Z:
“Ya..  ini  sungguh  mengejutkan… kita..  sebagai  pengusaha  kecil  apalagi UMKM  usaha  mikro  kecil  dan  menengah ini  yang  berkaitan  dengan  apa  untuk menghidupi  usahanya  sendiri  aja  sudah cukup  berat  kemudian  kalau  ada  aturan seperti  ini  yang  tadi  saya  katakan  sudah diundangkan  oleh  negara  kemudian terpaksa  kita  harus  tahu  dan  harus membayar  pajak  satu  persen  dari  total omset  kita  maka  ini  pemerintah  berarti tidak  ngerti  bagaimana  seberapa  sih
kesulitan  atau  apa  namanya  penderitaan UMKM  ini.  Kenapa  demikian  karena selama  ini  pemerintah  tidak  pernah membantu kita membantu kami bagaimana untuk  dapat  apa  lebih  survive  atau  lebih dapat meningkatkan penghasilan yang oleh para  UMKM  ini  saat  ini  justru  lebih bagaimana  UMKM  ini  membutuhkan pendampingan  pemerintah  supaya usahanya  itu  lebih  mapan.  Tapi  kalau  ini harus  diberlakukan  1%  dari  omset,  maka pajak itu lebih besar dari pada pajak-pajak tahun  tahun  sebelumnya  kalau  ini  terjadi bahawa  saya  katakan  pemerintah  tidak tahu kesulitan masyarakatnya.”
Dari  pernyataan  di  atas,  terlihat bahwa  informan  Z  merasakan  hal  berat ketika  usahanya  dihadapkan  dengan peraturan  perpajakan  ini.  Informan menjelaskan bahwa adanya tarif pajak satu persen  dari  omset  ini  justru  akan menambah  beban  bagi  wajib  pajak UMKM,  karena  pengusaha  UMKM  ini harus bekerja keras untuk dapat bertahan di tengah  persaingan  namun  adanya perubahan  tarif  ini  setelah  dihitung,  pajak yang dibayarkan menjadi lebih besar.
Adanya  PP  46  tahun  2013  tentang Pajak  Penghasilan  atas  penghasilan  dari usaha  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto tertentu  ini  sedikit  meringankan administrasi  pembukuan  dari  wajib  pajak, karena  dasar  pengenaan  pajak  dari  PPh final  ini  adalah  omset  penjualan  tanpa dikurangkan  dengan  biaya-biaya operasional  dan  lain  sebagainya.  Sehingga jika  wajib  pajak  hanya  melakukan
Makna Pajak Dan Implikasinya Dalam Bingkai Perspektif Wajib Pajak UMKM Siti Aliyah
pencatatan  yang  sederhana  sudah  bias dihitung  pajaknya.  Namun  hal  ini  ironis sekali  dengan  Undang-undang  Nomor  8 tahun  1997  tentang  Dokumen  Perusahaan, dimana  suatu  badan  usaha  diharuskan untuk  melakukan  pembukuan.  Berikut  ini tanggapan  dari  para  informan  terhadap  hal tersebut:
Menurut informan X:
“Ya… itu kan jatuhnya lebih banyak.
Ya  tetap  harus  buat,  karena  undang- undang  CV  itu  kan  harus  membuat pembukuan.”
Informan  X  faham  bahwa  meskipun dasar  perhitungan  pajak  adalah  peredaran bruto, namun informan menyadari bahwa ia masih  tetap  harus  membuat  pembukuan karena  merupakan  hal  itu  kewajiban  suatu perusahaan  sebagaimana  tercantum  dalam Undang-undang  Nomor  8  tahun  1997 tentang Dokumen Perusahaan.
Menurut informan Y:
“Tetep…  tetep  dilakukan.  Jelas,  kita gini… kalau tertib … jelas tertib keuangan harus…  tertib  administrasi  wajib…  gitu kan…  SDM  juga  penting,  dan  lain sebagainya. Itu jadi satu jenis keniscayaan sebenarnya,  kalau  ngomong  persoalan administrasi,  laporan  dan  sebagainya wajib.  Karena  selisih  satu  rupiah  pun,  itu risiko.  Karena  itu  dana,  bukan  dana personal. Kecuali itu uang saya semuanya. Mau sepuluh juta kehilangan itu saya ndak masalah  gitu  kan,  karena  ini  dana  umat, dana masyarakat, ini yang kemudian harus dipertanggungjawabkan tidak hanya di sini tidak hanya di pajak, tidak hanya di dunia, kan gitu sih, bahasanya kayak gitu.”
Informan  Y  memandang  bahwa membuat  laporan  keuangan  sebagai  hal yang  sangat  penting,  karena  dana  yang  ia kelola  bukan  milik  pribadi,  melainkan milik  para  anggota  yang  harus dipertanggungjawabkan.
Menurut Informan Z:
“Ya… saya rasa masih sangat perlu, karena  adanya  pembukuan  itu  diperlukan untuk  mengontrol  penerimaan  dan pengeluaran- pengeluaran kita.”
Dari  pernyataan  di  atas,  informan  Z memandang  laporan  keuangan  itu sebenarnya  bukan  hanya  untuk  perpajakan saja,  namun  lebih  mengarah  kepada “ controlling ”.  Karena  dengan  adanya laporan keuangan tersebut diajadikan dasar untuk  mengendalikan  pendapatan  diterima dan  biaya  yang  dikeluarkan  dalam operasional  perusahaan  tersebut  selama periode tertentu.

## Implikasi Pajak
Adanya  kewajiban  membayar  pajak di  Indonesia,  pasti  akan  memberikan dampak  atau  implikasi  bagi  semua  pihak. Implikasi  yang  timbul  bias  berupa implikasi positif ataupun implikasi negatif.
Berikut  ini  tanggapan  dari  para informan  mengenai  dampak  atau  implikasi yang  ditimbulkan  dari  adanya  kewajiban membayar pajak.
Menurut informan X:
“Eeee.  Dampak  posifnya  ya masyarakat  miskin  bisa  dibantu. Kalau dampak  negatifnya  ya  itu  tadi memberatkan  pengusaha,  apalagi  kalau dikorupsi.  Susah-susah  muter  uang  malah
dikorupsi.”
Pernyataan  dari  informan  X menjelaskan  bahwa  adanya  pembayaran pajak  dapat  membantu  pembangunan Negara,  terutama  dalam  hal  ini  adalah untuk  membantu  dan  meningkatkan  taraf hidup  masyarakat  miskin.  Namun  jika ternyata  pengelolaan  pajak  tersebut disalahgunakan  justru  menimbulkan ketidakrelaan  terhadap  uang  yang dibayarkan  untuk  membayar  pajak  karena tidak disalurkan secara tepat.
Menurut informan Y:
“Pengelolaan  pajak  dampaknya  ke masyarakat  itu  kembali  lagi  ke  tadi  mbak, jadi  karena  laporan  pajak  itu  hanya pemerintah  daerah  yang  dikasih,  bukan, bukan  perseorangan  ya  kan…  pemerintah daerahpun  tidak  memberikan  soslusi yang…  saya  dulu  pernah  dapat  berita  itu kan di koran, dulu ada laporan perpajakan, di media televisi pun 2013 pembayar pajak terbesar  itu  kalau  ndak  salah  sidomuncul kan, nah, larinya kemana pajak- pajak itu… gitu  kan…  jadi  kalau  dampaknya  ke masyarakat  kalau  memang  tidak  ada laporan  yang  jelas  dari  perpajakan  kita tidak  tahu  pasti  persoalan  sebenarnya pajak  tiu  berguna  nggak  sih  bagi masyarakat,  kalau  berguna  untuk  Gayus- nya  iya,  jelas…  dipenjara  berapapun  dia masih untung, gitu sih. cuman kan semoga tidak  ada  Gayus-Gayus  selanjutnya  gitu sih.  Masalahnya  cuman  itu,  jadi  kalau memang ada laporan yang jelas, kita nanti akan  tahu  oh  ternyata  pajak  itu  berguna. Kalau memang tidak berguna ya tolonglah, jangan  ada  korupsi-korupsi  pajak.  Ndak
usah  bayar  pajak  kalau  tidak  berguna.  Ini mungkin  satu  alasan  masyarakat  yang kemudian  yang  digunakan  mereka  untuk kenapa  tidak  bisa  laporan  kenapa  tidak bayar  pajak  mungkin  itu.  Jadi  jelas, pendidikan masih kayak gini, masih mahal, katanya  ada  sekolah  gratis  ketika  ada nyaleg  tok  gitu  kan  terus  kemudian  ada apa…  BPJS  kesehatan  pun  itu  pun  apa masih  bayar  untuk  orang  miskin  dan sebagainya.  Jadi  kan  percuma,  pajak  itu dilarikan  kemana  dilihat  masyarakatnya jadi  kalau  masyarakatnya  masih  sengsara kayak  gini  berarti  belum  100%  berguna, belum  maksimal,  belum  optimal  ya,  belum kelihatan dampaknya belum kelihatan. Tapi kalau  untuk  memewahkan  infrastruktur mungkin  kita  sudah  melihat,  jalan  sudah kayak  gitu  mewah,  ada  lampunya, walaupun  sekarang  sudah  berlubang  lagi, itu  kan  proyek  bagian  dari  proyek.  Itu mungkin  bisa  kelihatan,  tapi  kalau  di masyarakatnya mungkin belum.”
Dari  pernyataan  di  atas,  informan  Y belum  melihat  dan  merasakan  secara langsung  dampak  yang  ditimbulkan  dari pembayaran pajak. Penyaluran pajak dirasa belum  optimal,  karena  pelayanan- pelayanan kepada masyarakat masih mahal. Namun  secara  tidak  langsung  menurut informan  Y,  pajak  berdampak  terhadap pembangunan  infrastruktur.  Berarti sebenarnya  informan  Y  ini  sudah  cukup paham  dengan  dampak  positif  yang ditimbulkan  dari  pajak,  namun  ia  belum merasa  puas  dengan  hal  itu,  sehingga p em eri nt ah   p erlu  m eni n gk at k an pengelolaan  pajak  supaya  implikasi  yang
Makna Pajak Dan Implikasinya Dalam Bingkai Perspektif Wajib Pajak UMKM Siti Aliyah
ditimbulkan  kepada  masyarakat  dapat dirasakan  secara  menyeluruh,  baik pembangunan  secara  material  maupun spiritual.
Menurut informan Z:
“Ya,  dampak  positifnya  saya  yakin banya  karena  berita-berita  di  media menyebutkan  bahwa  pendapatan  pajak Indonesia tahun 2013 ada  triliyun, itu kan luar  biasa  besar  kemudian  itu  digunakan untuk  kemudian  itu  digunakan  untuk APBN, APBD dan sebagainya, cuman  kita tidak  ngerti  yang  sebenarnya  apakah    apa yang  kita  bayarkan,  apa  yang  kita  apa namanya bayar pajak itu dipakai untuk itu semua  atau  bagaimana  kita  ndak  tau  apa- apa  tapi  yang  jelas  kalau  seandainya  di negara-negara  maju  bahwa  orang  mbayar pajak itu adalah karena ada imbal baliknya dari  pemerintah  kepada  pembayar  pajak tersebut. Suatu contoh begini, e.. di negara maju  itu  di  Jepang,  saya  sebut  Jepang  itu kalau  ada  perusahaan  yang  e..  tidak  bisa membayar  pajak  karena  perusahaannya collapse  maka  pemerintah  turun  tangan bagaiman  perusahaan  itu  jangan  sampai collapse,  sehingga  e..  pemerintah  betul- betul  memperhatikan  bagaimana  kondisi usaha-usaha  ataupun  perusahaan masyarakatnya  sehingga  masyarakat membayar  pajak  pun  tidak  eman  karena ketika  usahanya  itu  sudah  mulai  menurun, bahkan  collapse  sikap  pemerintah  bisa membantu  bagaimana  supaya  perusahaan ini  jadi  apa  namanya,  jadi  ..  lebih  bisa bangkit  lagi,  dinegara  maju  di  Jepang seperti  itu.  Dan  itu  bahkan  pemerintah merekomendasikan  kepada  bank-bank
perusahaan  yang  dibantu  oleh  pemerintah untuk  bangkit  itu  justru  direkomendasikan ke  bank  kalau  minjam  ke  bank  bunganya satu  persen,  kalau  di  kita  ini  berapa persen,  13-16%.  Pemerintah  tidak  pernah tahu  tidak  mau  tahu  bagaimana  kondisi perusahaan-perusahaan  yang  ada  di Indonesia ini terutama seperti kami UMKM ini bagaimana supaya mengangkat UMKM itu  bisa  bangkit  seperti  perusahaan- perusahaan  yang  tadi  saya  sebutkan  di Jepang tadi.”
“Ya…  dampak  negatifnya  seperti yang  saya  sebutkan  tadi  pendapatan  kita jadi berkurang dan kita tidak akan pernah mendapatkan  apapun  dari  kantor  pajak untuk  bimbingan,  bimbingan  usaha  atau apapun  bentuknya  tidak  pernah mendapatkan itu, yang tahu ya yang hanya kita  tahu  mbayar  dan  mbayar.  Dan  pajak ndak  mau  tahu  pokoknya  kalau  tidak mbayar  kena  denda.  Tetapi  tidak  pernah tersentuh sedikitpun bagaimana kami yang berusaha  ini  bagaimana  supaya pemerintah  memberikan  apa  namanya bimbingan  supaya  usaha  yang  kami lakukan  ini  tambah  maju  dan  tambah maju”
Dari  pernyataan  di  atas,  informan  Z menginginkan pajak itu ada imlab baliknya terhadap  para  pembayar  pajak,  sehingga ketika ada orang membayar pajak itu tidak merasa  keberatan  untuk  mengeluarkannya karena  ketika  ia  butuh  bantuan  akan dilayani  dengan  baik.  Dalam  hal  ini, informan  menganggap  bahwa  membayar pajak  diibaratkan  seperti  membayar asuransi,  jadi  ketika  usahanya  bangkrut,  ia
dapat  mengklaim  untuk  mendapatkan bantuan  supaya  perusahaan  bisa  bangkit lagi seperti sedia kala.
Pernyataan  ketiga  informan  di  atas memberikan  gambaran  bahwa  pajak  yang ada  di  Indonesia  cenderung  berdampak negatif.  Karena  dalam  pengelolaannya masih  banyak  kasus-kasus  penggelapan pajak,  misalnya  kasus  Gayus,  sehingga masyarakat  beranggapan  bahwa  pajak hanyalah  digunakan  untuk  membiayaia para  koruptor.  Para  informan  di  atas sebenarnya ingin mendapatkan imbal  balik yang  secara langsung berdampak pada diri mereka  masing-masing.  Jika  ditelaah, sebenarnya  manfaat  pajak  dapat  dirasakan oleh  semua  lini  masyarakat.  Adanya pembangunan jembatan, jalan, rumah sakit, stasiun,  bandara,  terminal  dan  fasilitas- f a s i l i t a s   u m u m   l a i n n y a   y a n g pembangunannya  bersumber  dari  pajak merupakan  implikasi  positif  dari  pajak. Namun  karena  adanya  bebrapa  kasus penggelapan  pajak,  korupsi  dan penyelewengan  keuangan  Negara  inilah yang  memunculkan  paradigma  negatif  di masyarakat  sebagai  bentuk  kekecewaan terhadap  pengelola  pajak  sehingga  hal  ini mempengaruhi  terhadap  kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
Suatu pekerjaan berat bagi para fiskus dan  petugas  pajak  untuk  dapat mengembalikan  kepercayaan  masyarakat terhadap  pengelolaan  perpajakan  di Indonesia.  Selain  hal  tersebut,  kantor pelayanan pajak harus mampu memberikan pelayanan yang prima terhadap wajib pajak supaya  dapat  meningkatkan  kesadaran  dan
kepatuhan  dalam  membayar  pajak,  karena menurut  Mohammad  Rajif  (2011)  kualitas pelayanan kantor pajak berpengaruh positif dalam  meningkatkan  kepatuhhan  dan kesadaran  masyarakat  untuk  membayar pajak.
Berikut  ini  tanggapan  dari  para informan  terhadap  pelayanan  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara.:
Menurut informan X:
“Untuk  masalah  pajak,  saya serahkan  ke  konsultan,  semuanya  yang ngurus konsultan saya.”
Menurut Informan Y:
“Eee… gini, kalau kita sudah… kalau sudah  pernah  marah-marah  kan  sudah kenal  gitu  kan,  kenal  apa  konsultannya bagian  yang  konsultan,  jadi  kalau  kita ngomong  persoalan  konsultasi  pajak  kita sudah  enak.  Dapat  pelayanan  yang  baik, Cuma  kalau  masalah  pembayaran,  kalau laporan  saya,  pembayaran  hanya membayar saja tinggal orang lain gitu kan, sementara  belum  ada  komplain.  Jadi sementara  sudah  bagus,  walaupun…  jadi kalau membayar pajak kan sebenarnya kan kaitannya  dengan  persoalan  waktu sebenarnya  jadi  kita  datang  di  sana  jam delapan  kemudian  pelayannya  ternyata harus ngetik-ngetik dan lain sebagainya itu akan  memakan  waktu  yang  cukup  lama. Makanya  kemudian  saya  suruh  orang  lain untuk  membayar  pajak  karena  memang waktunya  ka  juga  lama.  Walaupun orangnya  sedikit  tapi  layanannya  tetap lama.  Tapi  kalau  persoalan  bagaimana kemudian  layanannya  sementara  masih bagus,  masih  ada  senyum.  Iya  kalau  saya
Makna Pajak Dan Implikasinya Dalam Bingkai Perspektif Wajib Pajak UMKM Siti Aliyah
lihat  di  awal  senyum  dulu,  dari  kode  etik ee…  profesionalisme  kerja  itu  kan  3S  itu kan…  senyum,  salam  sapa  kalau  bisa  T juga, jadi traktir… kan gitu…”
Menurut Informan Z:
“Selama  ini  mereka  sih  oke -oke  aja, hanya  laporan-laporan  yang  bersifat sederhana  lah  karena  kita  UMKM  dan apalagi aset yang kita punya kecil sehingga apa  namanya    neraca  yang  kita  gunakan pun  neraca  yang  sederhana  saja  tidak terlalu  rumit  sehingga  e..  mereka  juga memberitahukan  kepada  kami  bagaimana cara membuat laporan pajak yang benar.”
Pernyataan  informan  X  menjelaskan bahwa ia tidak dapat memberikan penilaian terhadap  pelayanan  kantor  pajak  karena  ia tidak pernah berhubungan langsung dengan kantor  pajak.  Sedangkan  pernyatan informan  Y  dan  informan  Z  menjelaskan bahwa  pelayanan  petugas  di  kantor  pajak sudah  cukup  baik,  sudah  cukup  mampu memberikan  pembimbingan  bagi  para wajib pajak, terutama dalam hal pembuatan laporan keuangan.

## Harapan Wajib Pajak UMKM terhadap Pengelolaan Pajak di Indonesia
Wajib  pajak  yang  telah  menyisihkan sebagian  penghasilannya  untuk  dibayarkan kepada Negara pastinya  memiliki harapan- harapan  terhadap  apa  yang  telah dikeluarkannya itu. Beriku ini harapa yang diungkapkan  oleh  para  informan  yang diwawancarai dalam penelitian ini:
Informan X:
“Ya..  harapan  saya  ya  disampe’ke yang  membutuhkan,  tepat  guna  dan  tepat
sasaran.”
Dari  pernyataan  informan  X  di  atas, jelas  bahwa  pajak  yang  dikelola  oleh Negara  diharapkan  dapat  disampaikan  dan disalurkan  tepat  sasaran  supaya  dapat digunakan  dengan  sebaik-baiknya  untuk kemakmuran rakyat,
Informan Y:
“Kalau  kita  tidak  tahu,  mbok  iyao dikasih  tau.  Harapannya  itu,  gitu  kan… ada  sosliasisasi  secara  personal,  entah  itu dalam  bentuk  pelatihan,  entah  itu bimbingan  personal  atau  apa,  ya  kan, jangan sampai memakai asas ketika sudah disosialisasikan  berarti  semua  masyarakat tahu.  Karena  satu  asas  hukum  itu  kayak gitu,  jadi  undang-undang  ketika  disahkan berarti  semua  orang  sudah  tahu.  Sama dengan  pajak,  jangan  sampai  ada  model kayak  gitu,  undang-undang  disahkan, disosialisasikan sampai ke lini paling kecil. Jadi  Kalaupun  lini  paling  kecil  ini  masih belum  tahu  kita  coba  sampai  seintensif mungkin.  Kemudian  tidak  ada  lagi  yang namanya  salah  faham,  salah  pengertian, tidak  ada  yang  namanya  pajak  ganda  dan lain  sebagainya  apabila  intensitas pelayanan  memberikan  pemberitahuan sosialisasinya juga jelas, jadi harapan saya itu.  Jadi,  jangan  mentang-mentang mengacu  asas  hukum,  kemudian  asal denda.  Ini  yang  kurang  bagus,  jadi harapannya  ke  depan  pajak  juga memberikan sosialisasi yang lebih merata, lebih pakem jadi lebih intensif.”
Pernyataan  di  atas  menjelaskan bahwa  informan  Y  berharap  pelayanan petugas  pajak  agar  lebih  secara  intensif
memberikan pelayanan kepada wajib pajak sampai  ke  lini  paling  kecil,  sehingga adanya  perubahan  peraturan  dapat dipahamis  secara  menyeluruh  oleh  wajib pajak.
Informan Z:
“Ya…  saya  berharap  setelah  kami membayar  pajak  dan  temen-temen  juga membayar  pajak ada  ungkapan kami  yang kami  harapkan  kepada  pemerintah  dan kantor  pajak  (1).  Transparan  dan  (2) Akuntabel itu saja.”
Dari  pernyataan  di  atas  memberikan gambaran  bahwa  informan  menginginkan pajak  di  Indonesia  dikelola  dengan transparan,  artinya  adanya  keterbukaan, tidak  ada  yang  ditutupi  dalam pengelolaanya,  dapat  diketahui  seberapa besar  penerimaan  pajaknya  kemudian pajakn itu disalurkan ke mana saja, supaya dapat  terliha  apakah  pajak  tersebut  sudah tepat  sasaran  ataukah  belum.  Sedangkan harapan kedua adalah akuntabel, dalam hal ini  informan  mengharapkan  adanya pertanggungjawaban  dari  pengelola  pajak tersebut  kepada  para  pemilik  dana (pembayar  pajak)  yang  berupa  laporan penyaluran dana pajak tersebut.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Informan  pada  penelitian  ini  sudah cukup  mampu  memahami  makna pajak. 2. Implikasi  dari  adanya  kewajiban pajak  cenderung  mengarah  pada
implikasi  negatif,  para  informan mengharapkan adanya implikasi yang dapat  berdampak  secara  langsung terhadap mereka.
Adanya  perubahan  peraturan perpajakan  ternyata  belum  mampu dipahami  secara  menyeluruh  oleh  wajib pajak UMKM, karena para informan masih belumpaham  dengan  aturan  baru  tersebut, bahkan  ada  satu  informan  yang  tidak  tahu sama sekali tentang hal tersebut.
Harapan dari para informan kaitannya dengan  pengelolaan  pajak  ini  adalah adanya  keterbukaan,  pertanggungjawaban, tepat sasaran dan perbaikan pelayanan.

## Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  oleh peneliti adalah sebagai berikut:
1. Untuk  penelitian  selanjutnya diharapkan menggunakan pendekatan etnomenologi  untuk  mendapatkan inforrmasi  yang  lebih  mendalam, selain  itu  juga  diperlukan  adanya informan petugas pajak untuk melihat dari kacamata fiskus.
2. Penelitian  selanjutnya  diharapkan dapat meluas, tidak hanya interpretasi pajak  dari  persepsi  wajib  pajak UMKM,  namun  bisa  melihat  dari persepsi  wajib  pajak  perorangan, badan dan lain sebagainya.

## Daftar Pustaka
Denzin,  Norman  K.  and  Yvonna  S. Lincoln,  2009, Hand  Book  Of Qualitatif  Research . Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Makna Pajak Dan Implikasinya Dalam Bingkai Perspektif Wajib Pajak UMKM Siti Aliyah
Dewi, Mira Riangga, 2011. “Persepsi wajib Pajak  atas  Pengenaan  Pajak Penghasilan:  Anteseden  dan Konsekuensinya”.  Skripsi  Tidak Dipublikasikan,  Program  S1 Akuntansi Universitas Diponegoro. Dewinta,  Rinta  Mulia  dan  Muchamad Syafruddin,  2012,  “Pengaruh Persepsi  Pelaksanaan  Sensus  Pajak Nasional  dan  Kesadaran  Perpajakan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di Lingkungan  Kantor  Wilayah Direktorat  Jenderal  Pajak  Daerah Istimewa  Yogyakarta”, Diponegoro Journal  of  Accounting, Volume  1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 1-9. Fitriandi,  Primandita,  dkk.,  2011,
K o m p i l a s i   U n d a n g - U n d a n g Perpajakan , Salemba Empat, Jakarta.
Mardiasmo,  2008, Perpajakan ,  Andi,
Yogyakarta.
Muliari,  Setiawan,  2011,  “Pengaruh Persepsi  Tentang  Sanksi  Perpajakan dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Pada Kepatuhan  Pelaporan  Wajib  di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Denpasar  Timur”, Jurnal  Akuntansi & Bisnis, Volume 6. No.1. Mutiah,  Mutiara,  dkk.,  2011,  “Interpretasi Pajak  dan  Implikasinya  Menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil  dan  Menengah  (Sebuah  Studi Interpretif)”  , SNA  XIV  Aceh  2011,
Universitas  Syiah  Kuala,  Banda Aceh.
Nahar,  Aida,  2012,  “Analisis  Penerapan Akuntansi  Berdasarkan  Sak  Etap Pada Usaha Kecil Dan  Menengah  di
Kabupaten  Jepara,  Laporan penelitian  tidak  dipublikasikan, STIENU Jepara.
Pemerintah  Republik  Indonesia,  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan  atas  Penghasilan  dari Usaha  yang Diterima atau Diperoleh Wajib  Pajak  yang  Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Pemerintah  Republik  Indonesia,  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor 20  Tahun  2008  Tentang  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Pemerintah  Republik  Indonesia,  Undang- undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Rajif, Mohamad, 2011, “Pengaruh Variabel Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan  Sanksi  Perpajakan Terhadap  Kepat uhan  P ajak Pengusaha  UMKM  di  Daerah Cirebon, Minor  thesis. Universitas Gunadarma.
Rosdiana,  Haula,  dkk.,  2012, Pengantar Ilmu Pajak, Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
Schmidt, D.J. 2007. Speaking of Language: On  The  Future  of  Hermeneutics. Research in Phenomenology 37: 271 -284.
Supriyati,  dan  Nur  Hidayati,  2008, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan  Persepsi  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak”, Jurnal Akuntansi  dan  Teknologi  Informasi , Vol. 7 No. 1, Mei 2008, hal.41-50.