Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Di Kabupaten Kutai Barat
Emma Paelongan 1 , Aji Ratna Kusuma 2 , Iman Surya 3
Abstract
The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the  Financial  Assistance  To  Kampung  Dalam  ADK  Program  as  well  as being inhibiting. The study concluded that the implementation of the ADK Policy  relating  to  communications  between  actors  in  the  implementation of  ADK  done  through  socialization  conducted  by  a  team  of  district  to district  level  and  consistency  in  the  achievement  of  the  message  / command policy. But some things related to the communication/dissemination to the public about its policies ADK has not been  done  by  the  implementor.  This  resulted  in  the  level  of  public understanding  of  the  ADK  to  be  not  optimal  in  accordance  with expectations.  This  condition  will  result  in  the  difficulty  of  community participation  in  the  implementation  of  the  ADK  and  in  monitoring activities.
Keyword : ADK, Implementation, Kutai Barat

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK) serta yang  menjadi  penghambatnya.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa implementasi  Kebijakan  ADK  yang  berkaitan  dengan  komunikasi    antar aktor  dalam  pelaksanaan  ADK  dilakukan  melalui  sosialisasi  yang dilakukan  oleh  Tim  Kabupaten  ke  tingkat  Kecamatan  dan  konsistensi dalam  pencapaian  pesan/perintah  kebijakan.  Namun  beberapa  hal  yang berkaitan  dengan  komunikasi/sosialisasi  kepada    masyarakat    mengenai kebijakan  ADK belum dilakukan oleh para implementor. Hal ini berakibat pada  tingkat  pemahaman  masyarakat  terhadap  ADK  menjadi  tidak maksimal  sesuai  dengan  harapannya.  Kondisi  ini  akan  berakibat    pada sulitnya  partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADK maupun dalam pengawasan kegiatannya.

## Kata Kunci : ADK, Implementasi, Kutai Barat
Harapan  pokok  dari  program  Alokasi  Dana  Kampung  (ADK)  adalah pencapaian program yang tepat waktu, tepat sasaran dan akuntabel. Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kabupaten Kutai Barat masih  terdapat  beberapa  permasalahan.    Khususnya  yang  berkaitan  dengan tata  cara  pelaporan  pengelolaan  bantuan  keuangan  Kampung.  Berdasarkan observasi  awal,  ada  beberapa  pokok  persoalan  yang  terjadi  dalam  program kebijakan  ini.  Secara  umum,  permasalahan  dalam  pelaksanaan  Alokasi  Dana
1 Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda.
2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda.
3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda.
Kampung  (ADK)  dijumpai  juga  pada  kemampuan  pengelola  Alokasi  Dana Kampung  (ADK)  baik  dari  unsur  pemerintah  desa  maupun  lembaga kemasyarakat di Kampung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang belum baik.
Dalam  pelaksanaan  kebijakan  Alokasi Dana Kampung (ADK),  Kepala Kampung  juga tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan Kampung. Kegiatan  dalam  bantuan  Alokasi  Dana  Kampung  (ADK)  di  bidang pemberdayaan  masyarakat  lebih  banyak  ditangani  oleh  Kepala  Kampung.  Di samping itu hal yang paling penting dari itu juga adalah proses penyelesaian administrasi  kegiatan  juga  sering  terlambat,  sehingga  sering  terjadi keterlambatan  dalam  pencairan  bantuan  Alokasi  Dana  Kampung  (ADK)  pada tahap berikutnya.
Pada    pelaksanaannya  kebijakan  Alokasi  Dana  Kampung  Tahun  2014 dari 16 Kecamatan yang ada  di Kabupaten Kutai Barat terdapat 93 kampung yang tidak melakukan SPJ terdiri dari 87 Kampung yang belum menyampaikan pertanggungjawaban  tahap  II  dan    6  Kampung  yang  tidak  menyampaikan pertanggungjawaban  tahap  I  serta  tidak  mencairkan  dana  ADK  tahap  II.  Hal inilah  yang  menjadi  kendala  dasar  sehingga  ADK  di  Kabupaten  Kutai  Barat tidak berjalan sebagaimana harapan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

## Implementasi Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  selalu  mengandung  setidak-tidaknya  tiga komponen dasar,  yaitu  tujuan  yang  jelas,  sasaran  yang  spesifik,  dan  cara mencapai  sasaran    tersebut.  Komponen  yang  ketiga    biasanya    belum dijelaskan  secara  rinci  dan  birokrasi  yang  harus  menerjemahkannya sebagai  program  aksi  dan  proyek.  Komponen  cara  berkaitan  siapa pelaksananya,  berapa besar  dan dari mana dana diperoleh,  siapa kelompok sasarannya,  bagaimana  program  dilaksanakan  atau  bagaimana    sistem manajemennya   dan  bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen  inilah  yang  disebut  dengan  implementasi  (Wibawa,  dkk., 1994:15).
Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut  paut  dengan  mekanisme  penjabaran  keputusan-keputusan politik  ke dalam prosedur-prosedur  rutin  lewat  saluran-saluran  birokrasi, melainkan  lebih  dari pada itu, ia menyangkut   masalah   konflik,   keputusan dan   siapa   yang memperoleh  apa  dari  suatu  kebijakan.  Mengenai  hal  ini Wahab (2002: 59) menegaskan bahwa  implementasi  kebijakan  merupakan aspek   penting   dari   keseluruhan   proses   kebijakan. Oleh  sebab   itu   tidak berlebihan  jika  dikatakan  implementasi  kebijakan merupakan  aspek  yang penting  dari  keseluruhan   proses  kebijakan.
Senada  dengan  apa  yang  dikemukakan   para  ahli  diatas,  Winarno (2002:29)  mengemukakan   bahwa  ”suatu  program  kebijakan  akan  hanya menjadi  catatan-catatan  elit  saja  jika  program  tersebut  tidak dimplementasikan”.  Artinya, implementasi   kebijakan   merupakan   tindak lanjut  dari  sebuah  program  atau  kebijakan,  oleh  karena  itu  suatu
program  kebijakan  yang  telah  diambil  sebagai  alternatif  pemecahan masalah  harus diimplementasikan,  yakni   dilaksanakan   oleh   badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.
Pandangan  lain  mengenai  implementasi    kebijakan  dikemukakan oleh Mazmanian  dan  Sabatier  (Wibawa  dkk, 1986:21)  y a n g   menjelaskan bahwa  mempelajari    masalah  implementasi    kebijakan  berarti    berusaha untuk  memahami  apa  yang  senyata-nyata  terjadi  sesudah suatu program diberlakukan  atau  dirumuskan  yakni  peristiwa-peristiwa  dan  kegiatan- kegiatan   yang  terjadi  setelah   proses   pengesahan  kebijakan negara, baik itu  usaha  untuk  mengadministrasikannya  maupun  usaha-usaha  untuk memberikan  dampak  tertentu  pada  masyarakat  ataupun  peristiwa- peristiwa.  Pandangan  tersebut  di  atas  menunjukkan  bahwa  proses implementasi  kebijakan    tidak  hanya  menyangkut    perilaku  badan-badan administratif    yang  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  program  dan menimbulkan  ketaatan  pada  diri  target  group,  melainkan    menyangkut lingkaran    kekuatan-kekuatan  politik,  ekonomi  dan  sosial  yang  langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada  akhirnya  membawa  konsekuensi  logis  terhadap  dampak  baik  yang diharapkan  ( intended )  maupun  dampak  yang  tidak  diharapkan ( spillover / negatif  effects ).
Konsep dan Definisi Alokasi Dana Desa (ADD) Pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  merupakan  bagian  penting yang  tidak  dipisahkan  dari  pengelolaan  keuangan  desa  dalam  APBDes. Seluruh  kegiatan  yang  didanai  oleh  Alokasi  Dana  Desa  direncanakan, dilaksanakan  dan  dievaluasi  secara  terbuka  dengan  melibatkan  seluruh unsur    masyarakat  desa.  Seluruh  kegiatan  yang  dilakukan  harus  dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
Lebih lanjut Alokasi Dana Desa dijelaskan dalam PP No. 72/2005, yang menyatakan  bahwa  salah  satu  sumber  keuangan  Desa  adalah  “bagian  dari dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh Kabupaten/Kota untuk desa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus), setelah  dikurangi  belanja  pegawai,  yang  pembagiannya  untuk  setiap  Desa secara  proposional  yang  merupakan  alokasi  dana  desa”.  Berdasarkan Peraturan  Bupati  Kutai  Barat  Nomor  12  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pengelolaan  Alokasi  Dana  Kampung  tujuan  dari  Alokasi  Dana  Kampung sebagai berikut :
a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
d) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial;
e) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi masyarakat;
g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
h) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Intinya  program  Alokasi  Dana  Desa  bertujuan  mempercepat pembangunan  desa  dengan  alokasi  dana  yang  dikelola  langsung  oleh masyarakat.

## Pengelolaan ADD dalam Keuangan Desa (APBDes)
Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  7 Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Permendagri tersebut  bertujuan  untuk  memudahkan  dalam  pelaksanaan  pengelolaan keuangan  desa,  sehingga  tidak  menimbulkan  multitafsir  dalam penerapannya.  Dengan  demikian  desa  dapat  mewujudkan  pengelolaan keuangan  yang  efektif  dan  efisien.  Di  samping  itu  diharapkan  dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama  yaitu  transparansi,  akuntabilitas  dan  partisipatif.  Oleh  karenanya, proses  dan  mekanisme  penyusunan  APBDesa  yang  diatur  dalam Permendagri  tersebut  akan  menjelaskan  siapa  yang,  dan  kepada  siapa bertanggungjawab, dan bagaimana cara pertanggungjawabannya.
Untuk  itu  perlu  ditetapkan  pedoman  umum  tata  cara  pelaporan  dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa, yang dimuat dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  35  Tahun  2007.  Untuk  memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa perlu dilakukan pengaturan.Dengan itu maka dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam  Negeri  NO.  66  Tahun  2007  tentang  Perencanaan  Desa.  Pengaturan pada  aspek  perencanaan  diarahkan  agar  seluruh  proses  penyusunan APBDesa  semaksimal  mungkin  dapat  menunjukkan  latar  belakang pengambilan  keputusan  dalam  penetapan  arah  kebijakan  umum,  skala prioritas  dan  penetapan  alokasi,  serta  distribusi  sumber  daya  dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

## Peran Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa
Dengan  Alokasi  Dana  Desa  yang  dititikberatkan  pada  pembangunan masyarakat pedesaan, diharapkan mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  desa  secara  mandiri  tanpa harus  lama  menunggu  datangnya  program-program  dari  pemerintah kabupaten. Dengan adanya alokasi dana desa, perencanaan partisipatif akan lebih  berkelanjutan  karena  masyarakat  dapat  langsung  merealisasikan beberapa kebutuhan yang tertuang dalam dokumen perencanaan di desanya.

## Mekanisme Pendanaan Desa Melalui Alokasi Dana Desa
Proses  pendanaan  keuangan  desa  melalui  mekanisme  transfer  dari RKUD sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Berdasarkan PP No. 72 tahun 2005  tentang  Desa,  pemerintah  daerah  memiliki  kewajiban  untuk mengalokasikan dana transfer dari Pusat untuk diteruskan ke rekening desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Definisi ADD dalam PP No. 72 tahun 2005 adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
Bagian  dari  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang diterima  oleh  Kabupaten/Kota  untuk  Desa  paling  sedikit  10%  dibagikan secara proporsional ke setiap desa. Perhitungan besaran anggaran ADD yang harus  dialokasikan  daerah  untuk  diteruskan  ke  rekening  desa,  juga  diatur dalam PP No. 72 tahun 2005 dengan formula sebagai berikut:
ADD = 10% x (Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam +

## Dana Alokasi Umum (DAU) - Belanja Pegawai)
Pengaturan mengenai ADD dalam PP No. 72 tahun 2005 ini kemudian diatur  lebih  detil  dalam  Permendagri  No.  37  tahun  2007  tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Dalam  Permendagri  No.  37  tahun  2007 dijelaskan  mengenai  tujuan  ADD,  tata  cara  penghitungan  besaran  anggaran per  Desa,  mekanisme  penyaluran,  penggunaan  dana  sampai  dengan pertanggungjawabannya.  Secara  garis  besar  terdapat  beberapa  hal  penting dalam pelaksanaan ADD berdasarkan Permendagri No. 37 tahun 2007, yaitu:
a) ADD  bertujuan  untuk  peningkatan  aspek  pembangunan  baik prasarana  fisik  maupun  non  fisik  dalam  rangka  mendorong  tingkat partisipasi  masyarakat  untuk  pemberdayaan  dan  perbaikan  taraf hidupnya.
b) Azas  dan  prinsip  pengelolaan  ADD  yaitu  transparan,  akuntabel,  dan partisipatif.  Artinya  ADD  harus  dikelola  dengan  mengedepankan keterbukaan,  dilaksanakan  secara  bertanggungjawab,  dan  juga  harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.
c) ADD  merupakan  bagian  yang  integral  (satu  kesatuan/tidak terpisahkan)  dari  APBDesa  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.
d) Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional  Desa  dan  sebesar  70%  untuk  belanja  pemberdayaan masyarakat.
e) Diperlukan pelaporan atas setiap kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD  secara  berkala  (bulanan)  dan  laporan  hasil  akhir  penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDesa, hal ini sebagai  bentuk  pengendalian  dan  monitoring  serta  bahan  evaluasi bagi Pemda.
f) Untuk  pembinaan  dan  pengawasan  pengelolaan  ADD  dibentuk  Tim Fasilitasi  Kabupaten/Kota  dan  Tim  Pendamping  Kecamatan  dengan
kewajiban  sesuai  tingkatan  dan  wewenangnya.  Pembiayaan  untuk Tim  dimaksud  dianggarkan  dalam  APBD  dan  diluar  untuk  anggaran ADD.
g) Dengan  ditetapkannya  UU  Desa,  prinsip  pelaksanaan  ADD  semakin diperkuat.  Melalui  PP  No.  43  tahun  2014  tentang  dana  desa,  diatur mekanisme  pelaksanaan  ADD  dan  juga  pengalokasiannya.  Secara umum tidak ada perubahan mendasar dalam tata kelola pelaksanaan ADD dengan dikeluarkannya PP No. 43 tahun 2014 ini, kecuali untuk penetapan  formula,  terdapat  perubahan  yang  signifikan  terutama dalam  penetapan  besaran  anggaran  yang  dialokasikan  APBD  untuk dialokasikan ke rekening desa. Jika dulu pengurangnya adalah belanja pegawai,  dengan  diberlakukannya  PP  No.  43  tahun  2014  ini pengurangnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK).

## Implementasi  Kebijakan  Alokasi  Dana  Kampung  (ADK)  Di  Kabupaten Kutai Barat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  lapangan, diketahui bahwa pelaksanaan ADK di Kabupaten Kutai Barat telah terpenuhi, yaitu  semua  Kampung  dapat  melaksanakan  kebijakan  ADK.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  pencapaian  tujuan  ADK  di  Kabupaten  Kutai  Barat  yaitu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,  pencapaian    tujuan    ini  telah    terlaksana    secara    optimal. Pencapaian tujuan   ini menjadi optimal dikarenakan Kampung-Kampung di wilayah Kabupaten Kutai Barat adalah Kampung yang dikategorikan miskin sehingga  sangat  membutuhkan  bantuan  dana  guna  peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Walaupun  pencapaian  tujuan  ini  belum  berjalan  secara  optimal, karena  perangkat  Kampung  yang  ada  hanya  dilibatkan  dalam  penyusunan rencana  kegiatan  sedangkan  dalam  pelaksanaan  dan  pengendalian  tidak  di optimalkan pelibatannya bahkan tidak sama sekali. Kondisi tersebut terlihat dari hasil temuan penelitian ini.

## Komunikasi
Keberhasilan sebuah implementasi kebijakan publik salah satu faktor yang  menentukannya  adalah  komunikasi,  karena  komunikasi  adalah jembatan  emas  untuk  menuju  suksesnya  sebuah  kebijakan  yang  telah dilaksanakan.    Menurut    Edward    III    (1980)    ada  3  hal  yang  diperhatian dalam proses  komunikasi  yaitu transmisi, clearity,  consistency .  Berdasarkan hal  tersebut,  komunikasi  antar  aktor  di  dalam  penelitian  ini  terhadap pelaksanaan  ADK  di  Kabupaten  Kutai  Barat  ada  beberapa  hal  yang  telah terindentifkasi yaitu :
a) Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten ke tingkat Kecamatan.
b) Adanya  konsistensi  dalam  pencapaian  pesan/perintah  kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan.
Namun  beberapa  hal  yang  berkaitan  dengan  komunikasi/sosialisasi kepada  masyarakat   mengenai  kebijakan  ADK belum dilakukan  oleh para tim pelaksana ADK. Hal ini berakibat pada tingkat pemahaman   masyarakat terhadap  ADK  di  kawasan  Kabupaten  Kutai  Barat  menjadi  tidak  maksimal sesuai  dengan  harapannya.  Kondisi  ini  akan  berakibat    pada    sulitnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADK maupun dalam pengawasan kegiatannya. Hal ini  juga   sejalan   dengan   pendapat   Robbins   (2006:392) yang    menyatakan  bahwa  komunikasi  menjalankan  empat  fungsi  utama  di dalam  kelompok  atau  organisasi  yaitu  pengendalian,  motivasi, pengungkapan  emosi, dan informasi.

## Sumberdaya
Peran  penting  sumberdaya  yang  ada  dalam  implementasi  kebijakan pada  sektor  publik  disampaikan  oleh  Hessel  (2003:55)  yang  menyatakan bahwa komando implementasi mungkin ditransmisikan secara akurat, jelas, dan konsisten, namun jika para tim pelaksana kekurangan sumberdaya yang perlu  untuk  menjalankan  kebijakan,  implementasi  adalah  mungkin  menjadi tidak efektif. Kemudian sejalan dengan pendapat tersebut, Islamy (1998:34) mengatakan  bahwa  pentingnya  kesiapan  agen  pelaksana  atau  sumberdaya dalam melaksanakan  suatu kebijakan  tidak bisa terlepas dari sumberdaya yang memadai bahwa  para pelaksana harus disuplai dengan resources yang cukup,  seperti human  resources (staf  dalam  jumlah  dan  kualifikasi  yang memadai  dengan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  kewenangan  dan tanggung jawabnya), financial resources,  technolo-gical  resources, maupun psychological resources .
Hasil  penelitian  ini  dikaitkan  dengan  hubungan  sumberdaya  dengan pelaksanaan  ADK  di  Kabupaten  Kutai  Barat,  terdapat  beberapa  hal  yang menjadi temuan penelitian ini yaitu :
a) Kemampuan          pelaksana        kebijakan        ADK        dalam  melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADK.
b) Kelengkapan  sarana/prasarana  Kampung  dalam  mendukung kebijakan ADK.
c) Terdapat  dukungan  masyarakat  terhadap  kebijakan  ADK  berupa tenaga dan material.
Sedangkan hal lain yang kurang mendukung dari sisi sumberdaya ini adalah  rendahnya  pendidikan  para  pelaksana  ADK,  sehingga  pemahaman pelaksana  mengenai  ADK kurang.

## Sikap Pelaksana
Peran  penting  dari  sikap  pelaksana  dalam  implementasi  suatu kebijakan disampaikan juga oleh Hessel (2003:90) yang menyatakan bahwa jika  para  implementor    memperhatikan    terhadap  suatu  kebijakan    khusus, maka  dimungkinkan  bagi  pelaksana  untuk melakukan  sebagaimana  yang dimaksudkan  para  pembuat keputusan.
Namun  ketika  sikap  atau  perspektif  pelaksana ini berbeda dari para pembuat  keputusan,  proses    mengimplementasikan  sebuah  kebijakan menjadi  secara  pasti  lebih  sulit.  Kemudian  pendapat  Hessel  di  atas menunjukkan  bahwa  meskipun  para  pelaksana  kebijakan  memiliki kemampuan  untuk  melaksanakan  sebuah    kebijakan,    namun    ketika    para pelaksana  tidak  setuju terhadap kebijakan tersebut, akan mengarah untuk tidak melakukan.
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan ADK, hasil penelitian terhadap  sikap  pelaksana  terdapat    beberapa  hal  yang  menjadi  temuan penelitian  ini  yaitu  adanya  persepsi  positif  dari  pelaksana  serta  adanya tindakan  dan  langkah-langkah  dari  nyata  dari  pelaksana  ADK,  berupa penyusunan  APBKam  dan  pelaksanaan  kegiatan  operasional  Pemerintahan Kampung dan pemberdayaan masyarakat.

## Struktur Organisasi Pelaksana
Dalam    mengimplementasikan    sebuah    kebijakan  seharusnya struktur      birokrasi      yang      ada      turut      mendukung      dan  berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan yang telah  ditetapkan di  dalam  kebijakan  yang  ada,  karena  kebijakan yang baik dan bagus dalam tataran  konsep  belum  tentu  berhasil  dan  bermanfaat  sesuai  tujuan  apabila diimplementasikan  tanpa  dukungan  semua  aktor  dan  dapat  mengakibatkan kegagalan  bila  tidak  memperhatikan    semua    faktor    yang    berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan.
Pengertian    birokrasi    menunjuk    pada    suatu    organisasi  yang dimaksudkan    untuk    mengerahkan    tenaga    dengan    teratur    dan  terus menerus,    untuk  mencapai    suatu  tujuan  tertentu.    Dengan  lain  perkataan, birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarkhis, yang ditetapkan   secara rasional  untuk mengkoordinir  pekerjaan  orang- orang   untuk   kepentingan pelaksanaan      tugas-tugas      administratif  (Lewis    A.  Coser    dan    Bernard Rosenberg,  dalam Soekanto,  1982:293).
Dari  hasil  penelitian  dalam  hubungan  struktur  organisasi  dengan pelaksanaan ADK, terdapat beberapa hal yang menjadi temuan penelitian ini yaitu sudah terbentuknya struktur organisasi berupa  Tim Pelaksana ADK di semua  Kampung,  yaitu  Kepala  Kampung      selaku      Penanggung      jawab Operasional   Kegiatan (PJOK), sekretaris Kampung selaku Penanggung jawab Administrasi  Kegiatan  (PJAK),  Kepala  Urusan  Keuangan  selaku  Bendahara Kampung  dan  dibantu  oleh  Lembaga  Kemasyarakatan  di  Kampung. Sedangkan  hal–hal  yang  kurang  optimal  dari  hal  ini  adalah  belum  adanya pembagian  tugas  diantara  Tim  Pelaksana  ADK  dan    kurangnya  koordinasi Tim Pelaksana ADK di Kabupaten Kutai Barat.
Faktor  Penghambat  Implementasi  Alokasi  Dana  Kampung  (ADK)  di Kabupten Kutai Barat.
Implementasi  Pelaksanaan  Alokasi  Dana  Kampung  (ADK)  khususnya di  Kabupaten  Kutai  Barat  terdapat  kendala  yang  menjadi  penghambat pelaksanaan :
1) Kemampuan sumberdaya pelaksana kebijakan Suatu  program  akan  dapat  terimplementasi  dengan  baik  jika didukung  oleh  sumber  daya  yang  memadai,  dalam  hal  ini  dapat berbentuk  dana,  peralatan  teknologi,  dan  sarana  serta  prasarana lainnya.  Bila  sumber  daya  yang  ada  tidak  mendukung  maka implementasi  program  tersebut  nantinya  akan  menemui  kesulitan.
Kemampuan/keahlian dalam melaksanakan proses impementasi pun menjadi kendala yang sering dijumpai. Implementasi Kebijakan ADK di wilayah Kabupaten Kutai Barat melihat data yang ada bahwa dari Rp  28.  500.000.000,-  anggaran  yang  di  alokasikan,  dana  yang terserap sebesar Rp 28.140.000.000,- atau 98,73 %, dana yang tidak terealisasi sebesar Rp 360.000.000,- atau 1.26 %, dan dana ADK yang belum  dipertanggung  jawabkan  sebesar  Rp  5.760.000.000,-  atau 20,21  %  dari  nilai  anggaran  yang  dikucurkan.  Ini  salah  satu  faktor penghambat bahwa kemampuan pelaksana dalam mempertanggungjawabkan  penggunaan  dana  belum  maksimal. Keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  penganggaran, penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  penggunaan dana  ADK  merupakan  kewajiban  tim  pengelola  ADK  dalam melaksanakan implementasi kebijakan ADK.  Pengelola ADK dituntut mampu  dari  segi  administrasi  dalam  hal  ini  ketepatan  penggunaan dan pelaporannya  baik itu realisasi fisik dan keuangan harus sesuai dengan bukti dilapangan. 20,21% dana yang belum dipertanggungjawaban  menjadi  salah  satu  faktor  penghambat implemetasi ADK di Kabupaten Kutai Barat.
2) Kurang berjalannya koodinasi yang baik antar pelaksana kebijakan. Pola  komunikasi  yang  berkembang  antar  pelaksana  ADK    tidak berjalan  sebagaimana  mestinya  dengan  baik  karena  diantara  para pelaksana ADK terbangun rasa saling ketidakpercayaan.
3) Peran  Kepala  Kampung  yang  terlalu  dominan  dan  terkadang mengabaikan  peran  aktor  lain  yang  mestinya  selaras  dan berharmonisasi.  Dalam  Peraturan  Bupati  Kutai  Barat  Nomor  12 Tahun  2014  bahwa  Kepala  Kampung  bertanggungjawab  secara penuh  terhadap  pelaksanaan  ADK,  mengetahui  dan  menyetujui besaran  pengeluaran  keuangan  ADK,  memonitor  dan  mengawasi pelaksanaan  ADK    yang  dilakukan  Tim  pengelola  ADK  Kampung. Kewenangan  Kepala  Kampung  yang  sering  disalah  artikan  dalam pelaksanaan  ADK  mengakibatkan  terabaikannya  peran  aktor  lain yang juga mempunyai peran penting dalam implementasi ADK.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  serta  pembahasan  diatas,  berikut disajikan kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :
1. Implementasi  Kebijakan  Alokasi  Dana Kampung (ADK) di Kabupaten Kutai Barat.
a. Komunikasi    antar  aktor  dalam  pelaksanaan  ADK  dilakukan melalui  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Tim  Kabupaten  ke tingkat  Kecamatan  dan  konsistensi  dalam  pencapaian pesan/perintah kebijakan. Namun beberapa hal yang berkaitan dengan komunikasi/sosialisasi kepada  masyarakat  mengenai kebijakan    ADK  belum  dilakukan  oleh  para  Pelaksana.  Hal  ini berakibat pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap ADK menjadi tidak maksimal sesuai dengan harapannya. Kondisi ini akan  berakibat    pada    sulitnya    partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan ADK maupun dalam pengawasan kegiatannya. b. Kemampuan     pelaksana    atau sumberdaya kebijakan    ADK dalam  melakukan  identifikasi  dan  menyelesaikan  masalah dalam  pelaksanaan  ADK.  Kelengkapan  sarana/prasarana Kampung  dalam  mendukung  kebijakan  ADK.  Kemudian terdapat  dukungan  masyarakat  terhadap  kebijakan  ADK berupa  tenaga  dan  material.  Sedangkan  hal  lain  yang  kurang mendukung  dari  sisi  sumberdaya  ini  adalah  rendahnya pendidikan  para  pelaksana  ADK,  sehingga  pemahaman pelaksana  mengenai  ADK kurang. c. Sikap  pelaksana    kebijakan  positif  serta  adanya  tindakan  dan langkah-langkah  dari  nyata  dari  pelaksana  ADK,  berupa penyusunan  APBKam  dan  pelaksanaan  kegiatan  operasional Pemerintahan Kampung dan pemberdayaan masyarakat. d. Struktur  birokrasi  sudah  terbentuk  yang  dimulai  dari  Tim Pelaksana  ADK  disemua  Kampung,  yaitu  Kepala  Kampung selaku      Penanggung      jawab      Operasional      Kegiatan  (PJOK), sekretaris  Kampung  selaku  Penanggung  jawab  Administrasi Kegiatan  (PJAK),  Kepala  Urusan  Keuangan  selaku  Bendahara Kampung  dan  dibantu  oleh  Lembaga  Kemasyarakatan  di Kampung. Sedangkan hal – hal yang kurang optimal dari hal ini adalah belum adanya pembagian tugas diantara Tim pelaksana ADK  dan  kurangnya  koordinasi  Tim  pelaksana  ADK  di Kabupaten Kutai Barat. 2. Faktor  Penghambat  Implementasi  Alokasi  Dana  Kampung  (ADK)  di Kabupaten Kutai Barat yaitu :
a. Lemahnya kemampuan sumberdaya pelaksana kebijakan.
b. Kurang  berjalannya  koodinasi  yang  baik  antar  pelaksana kebijakan.
c. Peran  Kepala  Kampung  yang  terlalu  dominan  dan  terkadang mengabaikan  peran  aktor  lain  yang  mestinya  selaras  dan berharmonisasi.

## Saran – Saran
Berdasarkan  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  di  atas,  maka  peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :
1. Saran  yang  berkaitan  dengan  masalah  komunikasi  yaitu  diperlukan adanya  sosialisasi  secara  intensif  terhadap  kebijakan  ADK  kepada masyarakat  kampung,  hal  ini  akan  memudahkan    masyarakat  diajak berpartisipasi  dalam  pelaksanaan ADK, ikut merencanakan serta ikut mengawasi  jalannya  ADK  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada. Sosialisasi  kebijakan  ADK  dapat  melibatkan  aparat  hukum  seperti Kepolisian maupun Kejaksaan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Daerah  dalam  melaksanakan  Kebijakan  ADK  dan  pemerataan pembangunan .  Sebaiknya setiap Kampung Penerima ADK membuat Papan  Pelaksana  Kegiatan  ADK  sebagai  satu  bentuk  sosialisai  ADK yang  berisi  informasi  kegiatan  yang  dilaksanakan,  besaran  dana kegiatan,  sumber  dana  kegiatan,  pelaksana  kegiatan  yang  dapat  di baca/ diketahui masyarakat kampung.
2. Saran yang berkaitan dengan sumberdaya pelaksana ADK hendaknya Pemerintah Kabupaten melakukan upaya peningkatan  pengetahuan melalui  pendidikan  dan  pelatihan.  Perlu  adanya  program  pelatihan khusus  bagi  pengelola  keuangan  ADK  yang  difasilitasi  oleh  BPMPK sebagai  koordinator  dan  sekaligus  pengawas  kegiatan  tersebut, sehingga  para  pelaksana  benar-benar belajar dan  memahami  dengan baik  mekanisme  pertanggungjawaban  yang  benar  dan  baik  sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Membentuk  tim  fasilitator  yang  membantu  tim  pelaksana  di  tingkat kampung  khususnya  yang  menyangkut  pengelolaan  keuangan  dan aset Kampung sesuai ketentuan.
4. Untuk mempermudah pertanggungjawaban keuangan ADK, sebaiknya Pemerintah  Daerah  mempergunakan  sistem  aplikasi  pelaporan keuangan  berbasis  teknologi  informasi  sehingga  memudahkan  dalam mekanisme perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan.

## Daftar Pustaka
Edward  III,  George  C  dan  Ira  Sharkansky.  1978. The  Policy  Predicament  – Making And Implementing Public Policy. San Fransisco : W.H Freeman and Company.
Samudra,  Wibawa.  1994. Kebijakan  Publik,  Proses  dan  Analisis .  Jakarta: Intermedia.
Subarsono,  AG.  2005. Analisis  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:    Pustaka Pelajar.
Van  Meter,    Donald    S  &  Van  Horn,    Carl  E.  1975.  The  Policy Implementation  Process:  A  Conceptual  Framework .   Administration and Society ,  Vol. 6 No. 4 p. 445-485. Wahab, Solichin Abdul. 1997. Analisis Kebijaksanaan . Jakarta:  Bumi Aksara. Winarno, Budi.  1989. Teori  Kebijaksanaan  Publik ,  Yogyakarta: Pusat  Antar Universitas  Studi Sosial, Universitas Gajah Mada.