## PENCEGAHAN PERCERAIAN MELALUI IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KEC. JEPARA DAN DONOROJO
Keyword: Implementation of Marriage Guidance,  as  Efforts  to Prevent Divorce.

## Abstract
Problems  in  marriage  and  family  are  very  diverse,  from  small problems  to  big  problems  resulting  in  divorce,  in  other  words, there  are  causes  that  the  marriage  is  not  as  expected.  Marriage requires  good  mental,  financial  and  knowledge  preparation. Therefore, it is necessary to have marital guidance before carrying out marriage in order to know the future marital life and prepare for  domestic  life.  This  type  of  research  is  qualitative  through descriptive nature. In this study, the author intends to find out how the differences in the implementation and effectiveness of marriage guidance in KUA Jepara and Donorojo Districts. Data collection was  carried  out  by  means  of  observation,  interview  and documentation techniques. The information in this research is the head  of  the  KUA,  the  head  of  the  KUA  as  well  as  the  marriage guidance supervisor and the bride and groom who are conducting the  marriage  guidance.  The  results  of  this  study  indicate  that  the process  of  implementing  marriage  guidance  at  KUA  Jepara District  has  two  targets,  namely  for  the  prospective  bride  and groom after marriage, while the process of implementing marriage guidance  at  KUA  Donorojo  District  only  focuses  on  the prospective  bride  and  groom.  The  implementation  of  marriage guidance at KUA Jepara and Donorojo Subdistricts is not yet fully effective  because  there  are  still  many  inhibiting  factors  in  the process of implementing marriage guidance.

## Abstrak
Permasalahan  dalam  perkawinan  dan  keluarga  sangat  beragam dari  masalah  yang  kecil  hingga  masalah  yang  besar mengakibatkan  perceraian,  dengan  kata  lain  ada  yang menyebabkan  perkawinan  itu  tidak  sesuai  dengan  yang diharapkan.  Dalam  perkawinan  dibutuhkan  persiapan  baik mental,  financial  dan  pengetahuan  tentang  perkawinan.  oleh sebab  itu  maka  perlulah  adanya  bimbingan  perkawinan  sebelum melaksanakan perkawinan agar mengetahui kehidupan perkawinan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga.  Jenis  kajian  ini  adalah  kualitatif  melalui  sifat  diskriptif. Pada  kajian  ini  penulis  bermaksud  untuk  mengetahui  bagaimana perbedaan  pelaksanaan  dan  efektivitas  bimbingan  perkawinan  di KUA  Kecamatan  Jepara  dan  Donorojo.  Pengumpulan  data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informasi  dalampenelitian  ini  adalah  Kepala  KUA,  penghulu sekaligus  pembimbing  bimbingan  perkawinan  serta  calon pengantin  yang  melakukan  bimbingan  perkawinan.  Hasil  kajian ini  menunjukan  proses  pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  di KUA  Kecamatan  Jepara  memiliki  dua  sasaran  yaitu  bagi  calon pengantin dan pasangan pengantin setelah menikah, sedangkan

## misbah2309 @gmail.com

## Misbachuddin
Jawa Pos Radar Kudus, Kudus
Kata Kunci:
Implementasi bimbingan perkawinan, usaha mencegah perceraian
proses  pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  di  KUA  Kecamatan Donorojo  hanya  berfokus  pada  pasangan  calon  pengantin. Pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  di  KUA  Ke  camatan  Jepara dan  Donorojo  belum  sepenuhnya  efektif  karena  masih  banyak faktor  penghambat  dalam  proses  pelaksanaan  bimbingan perkawinan.

## Pendahuluan
Pernikahan merupakan seruan agama yang menjadi kewajiban manusia bagi yang mampu untuk  berkeluarga.  Banyak  sekali  hikmah yang  diambil  dari  pernikahan,  salah  satunya adalah  dapat  melahirkan  ketenteraman  dan kebahagiaan  hidup  yang  penuh  dengan  kasih sayang.  Pernikahan  adalah  sunatullah  yang digariskan  ketentuaNya,  pernikahan  juga dapat  membuat  kehidupan  seseorang  menjadi tenang  tentram,  bahagia  dan  pastinya  akan lebih  terarah.  Pernikahan  dapat  dibentuk melalui  ikatan  suci  antara  seorang  pria  dan wanita,  dikatakan  ikatan  suci  karena  telah diatur  oleh  agama  dan  kemudian  dikukuhkan dengan peraturan perundang-undangan Negara,  dan  adat  istiadat  masyarakat  (Rohim, 2010: 24). Dapat dikatakan pernikahan adalah peristiwa  yang  sakral  karena  melalui  proses dan  ketentuan  yang  panjang  diatur  dalam agama hingga negara.
Pernikahan  menurut  hukum  Islam  adalah akad  yang  sangat  kuat  atau misaqan  galizan untuk  menaati  perintah  Allah  swt  dan melaksanakannya  merupakan  ibadah.  Dari definisi  perkawinan  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  di  Indonesia  pasal  2  dapat  dipahami bahwa perkawinan merupakan peristiwa sakral dalam  kehidupan  manusia  (Shari,  2010:  24). Banyak  sekali  definisi  pernikahan  yang terdapat dalam hukum islam maupun peraturan perundang-undangan negara, sehingga  dapat  diartikan  pernikahan  adalah peristiwa yang sangat penting bagi manusia.
Sebagaimana  Allah  swt  berfirman  dalam
Q.S Ar-Ruum ayat 21
َلَعَج َو َاهْيلِإ ا ْوُنُكْسَتِل اًج َو ْزَأ ْمُكِسُفْنَأ  ْنِ م ْمُكَل  َقَلَخ  ْنَأ ِهِتَـياَء ْنِم َو َر َو َةًّد َوًّم ْمُكَنْيَب ْنو ُرًّكَفَتَي ٍـم ْوَقِل ِتَيَلأ  َكِل َذ يِف ًّنِإ  ًةَمْح
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanya-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri istri dari jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan merasa  tentram  kepadanya,  dan  dijadinya- Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang. Sesunggungnya  pada  yang  demikian  itu benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi  kaum yang berfikir”.
Islam telah mengajarkan dan menganjurkan  menikah  karena  nantinya  akan berpengaruh  baik  seluruh  umat  manusia. Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dalam surat  Ar-Rum  ayat  21  bahwa  keluarga terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman  ( sakinah ),  penuh  rasa  cinta ( mawaddah ) dan kasih sayang ( rahmah ).
Menurut  Undang-Undang    Perkawinan No.  1  Tahun  1974,  pernikahan  adalah  ikatan lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal    berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha.
Sesuai  dengan  Undang-Undang    No  16 Tahun 2016 atas Perubahan UU  No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan Keluarga  yang  utuh  adalah  impian  setiap pasangan  suami  istri.  Untuk  meraih  dan mewujudkanya  keluarga  impian  tersebut diperlukan  kerjasama  dari  seluruh  anggota keluarga.  Kerjasama  yang  baik  harus  dimulai sejak kedua pasangan menikah. Karena dalam
keluarga  ketika  tidak  ada  kerjasama  dan komunikasi  yang  baik  dapat  menyebabkan perkawinan  menjadi  tidak  harmonis  seperti adanya  percekcokan  antara  suami  dan  istri bahkan  kadang  bisa  berujung  pada  perceraian atau keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya broken home (Fatchia, 2011: 2). Oleh sebab itu membangun kerjasama  dalam  anggota  keluarga  bisa dimulai  dengan  saling  berkomunikasi  yang baik dan menyelesaikan permasalahan dengan cara diskusi.
Sekarang  ini  banyak  sekali  permasalahan keruntuhan rumah tangga hingga menyebabkan broken  home ,  tetapi  pada hakikatnya    pernikahan  hanya  dilakukan  satu kali dan untuk waktu selamanya sampai salah seorang  suami  atau  istri  meninggal.  Inilah sebenarnya  yang  dikehendaki  oleh  agama Islam. Bahwa dalam agama Islam
membenarkan  putusnya  pernikahan  sebagai langkah terakhir dari usaha untuk melanjutkan  rumah  tangga.  Al-Quran  telah menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan  suami  istri  yang  menunjukkan adanya  keretakan  dalam  rumah  tangga  yang dapat  berujung  pada  perceraian  (Syarifuddin, 2006:  190).  Keretakan  dalam  rumah  tangga bermula  muncul  dari  tidak  terpenuhinya  hak dan  kewajiban  suami  istri  secara  semesti sesuai yang ditetapkan oleh Allah swt.
Timbulnya permasalahan pernikahan merupakan  sebuah  alasan  dalam  perceraian yang  umum  diajukan  oleh  pasangan  suami istri.  Alasan  tersebut  sering  diajukan  apabila
kedua pasangan atau salah satunya merasakan ketimpangan  dalam  pernikahan  yang  sulit untuk diselesaikan sehingga mendorong mereka  untuk  mempertimbangkan  perceraian. Dalam kenyataanya memelihara dan membina keluarga  hingga  mencapai  kebahagiaan  dan kesejahteraan  yang  selalu  didambakan  setiap pasangan  suami  istri  sangatlah  sulit  (Basyir, 2000: 1).
Perceraian  di  Indonesia  tergolong  sangat tinggi  khususnya  pada  daerah-daerah  seperti Kabupaten Jepara.
Data  Perceraian  di  Pengadilan  Agama Jepara 2015-2020
No Tahun Jumlah Perceraian 1 2015 1874 2 2016 1937 3 2017 2115 4 2018 2161 5 2019 2220 6 2020 2211 Data Statistik Pengadilan Agama Jepara per tanggal 31 Desember 2020 Meningkatnya kasus perceraian
mengindikasikan rendahnya pemahaman makna  perkawinan  oleh  suami  isteri  sehingga perkawinan  yang  dijalaninya  rentan  terjadi konflik.  Dalam  kondisi  seperti  itu,  pasangan tidak  memiliki  tekad  yang  kuat  untuk mempertahankan  perkawinannya  sehingga terjadi  sedikit  permasalahan  dalam  rumah tangga maka pasangan dengan cepat mengambil keputusan untuk bercerai (Isnawati,  2018:  193).  Pemahaman  mengenai makna  perkawinan  dan  pengelolaan  konflik
dalam  rumah  tangga  perlu  ditingkatkan  lagi supaya pasangan suami istri tidak secara cepat mengambil keputusan untuk bercerai.
Menghadapi  fenomena  perceraian  yang tinggi di Indonesia, Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian  Agama  membuat  peraturan nomor  379  tahun  2018  mengintruksikan bahwa  setiap  laki-laki  dan  perempuan  yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan agar dapat mengetahui kehidupan pernikahan dan mempersiapkan diri menuju kehidupan rumah tangga nantinya.
Pembinaan  bagi  calon  pengantin  (catin) merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah  dalam  hal  perkawinan.  Hal  ini sesuai  dengan  Peraturan  Direktur  Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Islam  Departemen Agama  Nomor  373  Tahun  2017  tentang Petunjuk  Teknis  Bimbingan  Perkawinan  bagi Calon Pengantin. Salah satu isi butir peraturan tersebut  pasal  1  menyatakan  bahwa  program bimbingan  perkawinan  bagi  calon  pengantin adalah wujud nyata kesungguhan kementerian Agama  dalam  memastikan  pembangunan bangsa  melalui  keharmonisan  perkawinan yang ideal.
Mempersiapkan mental bagi calon pengantin  baik  dari  segi  fisiologis  maupun psikologis  sangatlah  penting.  Karena  pada realitanya  banyak  pasangan  suami  istri  yang belum  memahami  tentang  menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan
pernikahan  dan  kehidupan  keluarga,  sehingga mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian  (Isnawati,  2018:  192).  Oleh  sebab itu pelaksanaan bimbingan perkawinan dianggap  penting  menjadi  bekal  calon pengantin  dalam  membuat  perencanaan  yang matang  menuju  pernikahan  dan  kehidupan berumah tangga.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor 379  Tahun  2018  Bab  II  menyatakan  bahwa bimbingan  perkawinan  diselenggarakan  oleh Kementerian  Agama,  Kantor  Urusan  Agama atau  lembaga  lain  yang  telah  memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  kementerian Agama.  Pelaksanaan  bimbingan  perkawinan calon  pengantin  dapat  dilakukan  secara bimbingan  tatap  muka  yang  dilaksanakan selama 16 JPL (dua hari) dibimbing fasilitator dan  narasumber  dari  kementerian  agama maupun  lembaga  lain  yang  telah  memenuhi syarat. Sedangkan yang tidak dapat mengikuti bimbingan  tatap  muka  dapat  mengikuti bimbingan  secara  mandiri  di  KUA  yang difasilitatori  oleh  BP4  atau  penyuluh  Agama Islam  di  wilayah  tempat  tinggal  atau  di wilayah  yang  dapat  dijangkau  oleh  calon pengantin.
KUA  Donorojo  dan  KUA  Jepara  dalam melaksanakan bimbingan perkawinan tergolong  dalam  bimbingan  mandiri,  karena kebanyakan calon pengantin tidak mendapatkan  bimbingan  tatap  muka  yang diselenggarakan  oleh  Kementerian  Agama. Oleh  karena  itu  calon  pengantin  mendatangi
KUA untuk mendapatkan bimbingan perkawinan walaupun secara terbatas.
Bimbingan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh KUA  hanya  sebatas  memberikan  materi pengantar  secara  singkat  yang  disampaikan oleh  penyuluh,    selebihnya  calon  pengantin diberikan  buku  pedoman  keluarga  yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Bahkan ada  pasangan  calon  pengantin  yang  tidak mendapatkan  buku  karena  ketersediaan  buku terbatas  sedangkan  setiap  bulan  banyak pernikahan, oleh sebab itu bimbingan perkawinan  yang  dilaksanakan  oleh  KUA Donorojo  dan  KUA  Jepara  hanya  sebatas formalitas.
Oleh karena itu kajian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam terkait pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  di  KUA Jepara  dan  Donorojo  berikut  kajian  atas efektifitasnya dalam upaya pencegahan perceraian.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  kajian  ini adalah kualitatif, dengan pertimbangan adanya upaya  mengumpulkan  kata-kata  atau  kalimat dari  individu  buku  atau  sumber  lain.  Dan kajian  ini  focus  pada  penggalian  data  dan fakta yang ada di lapangan terkait implementasi  bimbingan  perkawinan  di  KUA Donorojo dan Jepara.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan fenomenologis, karena kegiatannya memahami  segala  aspek  subjek  dari  perilaku orang  (Moeleong:  56).    Adapun  yang
dimaksud  perilaku  dalam  kajian  ini  adalah kajian  atas  fenomena  atau  perilaku  dalam proses  pelaksanaan  bimbingan  perkawinan bagi  calon  pengantin  yang  diselenggarakan oleh KUA Donorojo dan KUA Jepara.
Kajian ini dilakukan dengan mendasarkan pada  sumber  primer  berupa  data  yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan  Kepala  maupun  pegawai  KUA Donorojo  dan  KUA  Jepara,  sedangkan  data sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari dokumen,  peraturan  mengenai  Bimbingan Perkawinan,  arsip-arsip  yang  berhubungan dengan  masalah  yang  diteliti,  serta  sumber- sumber  tertulis  lainya  yang  berkaitan  dengan penelitian ini.
Data  yang  telah  terkumpul  kemudian dilakukan  tindakan  analisis  deskriptif  yang dimaksudkan  untuk  menggambarkan  fakta yang terjadi sesuai kondisi lapangan. Analisis tersebut  dilakukan  dengan  menggunakan logika induktif, yaitu berangkat dari pemahaman  dan  analisis  sederhana  yang diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan informan  menuju  pemahaman  dan  analisis yang  lebih  luas  yaitu  deskripsi  detail  tentang pelaksanaan  Bimbingan  Perkawinan  Sebagai Upaya Untuk Mencegah Perceraian.

## Pengertian Perkawinan
Dalam  bahasa  Indonesia,  perkawinan berasal  dari  kata  “kawin”  yang  menurut bahasa  artinya  membentuk  keluarga  dengan lawan  jenis  antara  laki-laki  dan  perempuan, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Bahwa perkawinan adalah
bersatunya dua orang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri (Depdikbud, 1994: 8).
Sedangkan  perkawinan  dalam  literatur Fikih  adalah  “Pernikahan”,  berasal  dari  kata nikah yang  mempunyai  arti  mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh  ( Wathi ).  Kata  “nikah”  sendiri sering dipergunakan untuk untuk arti persetubuhan  atau  hubungan  badan  (Rahman, 2010: 14).
Secara syara’ pernikahan  diungkapkan untuk  menunjukkan  akad    yang  memuat beberapa rukun dan syarat.
Nikah
disunnahkan bagi orang yang telah membutuhkanya,  sebab  keinginan  kuat  di dalam  dirinya  untuk  melakukan  hubungan biologis,  dan  ia  memiliki  biaya  seperti  mas kawin  dan  nafkah.  Jika  ia  tidak  memiliki biaya, maka tidak disunnahkan baginya untuk menikah (Hamim, 2017: 393).
Perkawinan  merupakan  tuntutan  naluri manusia untuk meneruskan keturunan,
memperoleh  ketenangan  hidup  bahagia  dan menumbuhkan  serta  menumpuk  rasa  kasih sayang  antara  suami  istri.  Oleh  karena  itu Islam  menganjurkan  kepada  manusia  untuk melaksanakan  perkawinan  bagi  yang  mampu melaksanakannya (Tuntunan Menuju Keluarga  Sakinah:  11).  Sebagaimana  firman Allah swt dalam surat An-Nur ayat 32.
َنْي ِحلَّصلا َو  ْمُكْنِم  ىَماَيَ ْلأا  اوُحِكْنَأ َو ْنِإ  ْمُكِئاَمِإو  ْمُكِداَبِع  ْنِم
ُميِلَع ُعسا َو ُ  اللّ َو ِهِلْضَف  ْنِم ُ  اللّ ُمِهِنْغُي َءا َرَقُف اوُنوُكَي
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian  diantara  kamu,  dan  orang-orang yang  layak  (berkawin)  dari  hamba-hamba
sahayamu  yang  lelaki  dan  hamba-hamba sahayamu  yang  perempuan.  Jika  mereka miskin  Allah  akan  memampukan  mereka dengan  karunia-Nya.  Dan  Allah  Maha  Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.
Sesungguhnya  pernikahan  merupakan  cara alami  untuk  menghadapi  kecenderungan- kecenderungan  seksual.  Pernikahan  bertujuan untuk puncak yang bersih dari kecenderungan yang  mendalam.  Maka  segala  rintangan  yang menghalangi  pernikahan  harus  dihilangkan agar kehidupan berjalan normal (Quthb, 2017: 115).
Sedangkan menurut Undang-undang No.16 Tahun  2019  tentang  perubahan  atas  Undang- undang  No.1  tahun  1974,  menjelaskan  bahwa perkawinan adalah ikatan lahir antara laki-laki dan  perempuan  sebagai  suami  istri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  (UU  No.  1  tahun 1974).

## Tujuan Perkawinan
Perkawinan merupakan  salah satu  aktivitas individu.  Aktivitas  individu  pada  umumnya akan  terkait  pada  suatu  tujuan  yang  ingin dicapai  oleh  individu  yang  bersangkutan, demikian  pula  pada  perkawinan.  Karena perkawinan merupakan suatu aktivitas lapangan, maka sudah selayaknya mereka juga mempunyai  tujuan  tertentu.  Tetapi  karena perkawinan itu sendiri dari dua individu, maka kemungkinan  bahwa  tujuan  mereka  itu  tidak sama  (Walgito,  2010:  14).  Bila  hal  tersebut terjadi  maka  tujuan  itu  harus  dibulatkan  agar
tercipta satu kesatuan dalam tujuan perkawinan.
Tujuan  perkawinan  menurut  agama  Islam ialah  untuk  memenuhi  petunjuk  agama  dalam rangka  mendirikan  keluarga  yang  harmonis, sejahtera  dan  bahagia.  Harmonis  dalam menerapkan  hak  dan  kewajiban  sebagai pasangan  suami  istri  dan  dalam  anggota keluarga. Sejahtera berarti terciptanya ketenangan  lahir  dan  batin  yang  disebabkan terpenuhinya  keperluan  hidup  dan  lahirnya (Rahman,  tanpa  tahun:  22).  Sehingga  dapat tercipta kebahagiaan,  yaitu kasih sayang antar anggota keluarga.
Tujuan  perkawinan  menurut  Undang- undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan  pasal  1  menjelaskan  bahwa perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga,  rumah  tangga  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU  No.  16  tahun  2019).  Dengan  demikian bahwa  keluarga  terdiri  dari  dua  individu,  dan dua  individu  itu  memiliki  tujuan  yang berbeda. Maka hal tersebut perlu mendapatkan perhatian yang cukup mendalam.

## Pengertian Bimbingan Perkawinan
Kata  bimbingan  merupakan  terjemahan dari  bahasa  Inggris  yaitu guidance .  Guidance berasal  dari  kata  kerja to  guide yang  artinya menunjukkan, memberikan jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi kehidupanya di masa kini dan masa yang
akan datang. Dari guidance yang di dalamnya terkandung  beberapa  makna, Sertzer dan Stone mengemukakan bahwa guidance berasal guide yang  mempunyai  arti to direct , pilot , manager, or steer ,  artinya:  menunjukan, mengarahkan,  menentukan,  mengatur  atau mengemudikan (Salahuddin, 2012: 13). Dengan  demikian  dapat  dikemukakan  bahwa bimbingan  itu  merupakan  bantuan  yang diberikan oleh individu agar dapat memecahkan masalahnya sendiri.
Bimbingan  perkawinan  atau  penasehat perkawinan  adalah  suatu  proses  pelayanan social ( social service ) berupa suatu bimbingan penasehat, pertolongan yang diberikan kepada calon pasangan suami istri sebelum melaksanakan  perkawinan,  dengan  harapan mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagian  dalam  kehidupan  berkeluarga (Syubandono, 2010: 4).
Bimbingan perkawinan dan keluarga Islam adalah  proses  pemberian  bantuan  nasehat terhadap  individu  agar  dalam  menjalankan kehidupan  berumah  tangga  dapat  selaras dengan  ketentuan  dan  petunjuk  Allah  (Faqih, 2001: 86). Sehingga dapat mencapai kebahagian hidup di dunia dan akhirat.
Bimbingan adalah  proses  pemberian bantuan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang  yang  dibimbing  dapat  mengembangkan kemampuannya  sendiri  dan  dapat  berfikir secara mandiri (Prayitno dan Eman, 2013: 99). Diharapkan seorang atau kelompok yang telah
mendapatkan  bimbingan  dapat  membuat pilihan  secara  bijaksana  dalam  menghadapi kehidupan.
Bimbingan  perkawinan  memiliki  tujuan untuk membantu individu mencegah timbulnya  problem-problem  yang  berkaitan dengan perkawinan. Seperti memahami hakekat perkawinan menurut Islam, memahami tujuan perkawinan menurut  Islam, memahami persyaratan menurut Islam, memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan  perkawinan,  dan  membantu melaksanakan  perkawinan  sesuai  dengan ketentuan syariat Islam (Rofiq, 2001: 56).
Selain  itu  bimbingan  perkawinan  juga memiliki tujuan untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan  perkawinan  dan  kehidupan  rumah tangga. Seperti memahami permasalahan yang dihadapinya,  memahami  dan  menghayati  cara mengatasi  masalah  dalam  rumah  tangga menurut  ajaran  Islam,  memahami  kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya, dan mengembangkan situasi dan kondisi perkawinan  berumah  tangga  menjadi  lebih baik  ( sakinah , mawaddah ,  dan rahmah ) (Faqih, t.th: 86).
Objek  merupakan  salah  komponen  yang paling penting dalam sebuah penasehat. Tanpa adanya  objek  atau  klien  yang  jelas  maka penasehat kurang efektif, diantaranya pasangan  calon  suami  istri,  anggota  keluarga calon  pengantin  atu  lebih  tepatnya  pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan  hidupnya  baik  secara  fisik
maupun  psikis  sudah  siap  dan  sepakat  untuk menjalin  hubungan  ke  jenjang  yang  lebih serius  yaitu  perkawinan  (Kamil,  2004:  12) Anggota  keluarga  calon  pasangan  suami  istri yaitu  individu-individu  yang  mempunyai hubungan  keluarga  dekat,  baik  dari  suami maupun istri.
Calon pasangan pengantin laki-laki maupun  perempuan  berhak  memperoleh kesempatan  untuk  mendapatkan  petunjuk- petunjuk  menuju  rumah  tangga  bahagia sejahtera yang diberikan oleh badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan  yang  merupakan  satu-satunya badan  yang diakui oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama yang diberi wewenang untuk  memberikan  penasehat  perkawinan, perselisihan dan perceraian. Pemberian nasehat  dan  penjelasan-penjelasan  tentang perkawinan  yang  diberikan  kepada  calon pasangan  suami  istri  dapat  diterima  oleh masing-masing  calon  pengantin.  Hal  ini karena dalam keadaan suka sama suka.
Namun  ada  pula  yang  sulit  menerima nasehat,  bila  perkawinan  itu  ada  unsur keterpaksaan karena sebagai pertanggungjawaban  terhadap  perbuatan  yang terlanjur  dilakukan  sebelumnya  (Depag  RI, 2004: 47-48). Bahkan kadang-kandang mereka  sama  sekali  tidak  mau  menerima  dan tidak  ingin  mendengarkan  nasehat  yang  telah diberikan.
Bimbingan  perkawinan  merupakan  tahap awal suatu proses yang tidak dapat diremehkan lagi, karena berkaitan dengan fase
baru  kehidupan  sepasang  manusia,  yakni perkawinan.  Pentingnya  perkawinan  dalam kehidupan manusia dapat terlihat dari Undang-undang  No.  16  Tahun  2019  tentang perubahan  atas  Undang-undang  No.  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan.  maupun  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  menjadi pedoman  dalam  membentuk  keluarga  yang bahagia.
Dalam bentuk kepedulian terhadap perkawinan, Pemerintah telah membuat rencana  kerja  di  bidang  pembangunan  dan ketahanan keluarga muslim di Indonesia, yaitu melakukan  bimbingan  perkawinan  bagi  calon pengantin sebagai tahap awal untuk melaksanakan  akad  perkawinan.  Kegiatan  ini bertujuan untuk mengatasi persoalan perceraian di Indonesia yang semakin meningkat.  Untuk  mewujudkan  akuntabilitas dan tertib administrasi penyelenggaraan bimbingan  perkawinan  bagi  calon  pengantin perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan (Walgito, t.th: 43).
Berdasarkan  pada  pertimbangan  yang dimaksud,  pemerintah  telah  menetapkan Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam  No.  379  Tahun  2018 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan Perkawinan  bagi  calon  pengantin.  Petunjuk pelaksanaan  tersebut  merupakan  pedoman bagi  pegawai  atau  pejabat  dan  petugas  pada Kementerian Agama dan lembaga penyelenggara bimbingan perkawinan berbadan  hukum  yang  telah  memperoleh  izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama.
Keluarga  menjadi  pokok  tolak  ukur kehidupan manusia. Karena dengan keluargalah  tempat  awal  manusia  terbentuk, proses  kebahagiaan  dan  duka  yang  dialami manusia  semuanya  ada  dalam  keluarga,  oleh karena  itu  perkawinan  harus  dijaga    dengan diperlukan  sebuah  ide  atau  gagasan  untuk menjaga  sebuah  perkawinan  guna  menekan angka perceraian (Zakiyyah, 2017: 89).
Banyak keluarga yang mengalami keretakan  akibat  kurang  adanya  pengertian antara  suami  istri  yang  dapat  berakibat terlantarnya anak-anak dan putusnya hubungan  antara  suami  istri.  Untuk  menjaga agar  hal-hal  tersebut  tidak  berkembang,  maka dengan  bimbingan  perkawinan  diharapkan akan  dapat  memperkecil  ataupun  meniadakan hal-hal yang tidak diharapkan dalam keluarga, sehingga  kebahagiaan  dalam  keluarga  dapat tercapai (Riyadi, 2013: 69)
Agar  dapat  membentuk  keluarga  bahagia maka  diperlukan  pengenalan  terlebih  dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti  (Saifuddin,  2019).  Sehingga  bimbingan perkawinan  ini  menjadi  sangat    penting  dan vital sebagai bekal bagi calon pengantin untuk memahami  secara  subtansial  tentang  seluk beluk dalam berumah tangga.
Oleh karena itulah pemerintah mengadakan suatu program bimbingan perkawinan  untuk  memberikan  pemahaman tentang  kehidupan  rumah  tangga  bagi  calon pasangan pengantin.
Bimbingan  perkawinan  menjadi  sangat penting karena beberapa hal yang
melatarbelakanginya diantaranya adalah masalah  perbedaan  individual  antara  suami dan  istri,  masalah  kebutuhan  individu, masalah perkembangan individu yang berkembang  dari  masa  ke  masa.  Dalam mengarungi perkembangan ini, kadang- kadang individu mengalami hal-hal yang tidak dapat dimengerti oleh individu yang bersangkutan khususnya dalam hubungan pria dan  wanita.  Akibat  dari  keadaan  ini  dapat menimbulkan  macam-macam  kesulitan  dalam menghadapi  persoaalan  yang  menimpa  diri individu. Oleh karena itu, untuk menghindarkan  diri  dari  hal  yang  tidak diinginkan  diperlukan  bantuan  orang  lain untuk mengarahkanya dalam hal ini diperlukan  bimbingan  perkawinan  (Walgito, t.th: 9) .
Calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan akan diberi penjelasan oleh pembimbing mengenai:
1. Mempersiapkan Perkawinan Kokoh Menuju Keluarga Sakinah
2. Mengelola  Dinamika  Perkawinan  dan Keluarga
3. Memenuhi Kebutuhan Keluarga
4. Menjaga Kesehatan
Reproduksi
Keluarga.
5. Menyiapkan Generasi Berkualitas
6. Mengelola  Konflik  dan  Membangun

## Ketahanan Keluarga

## Pengertian Perceraian
Perceraian  menurut  bahasa  adalah  pisah atau  putus  hubungan  suami  istri.  Perceraian merupakan kulminasi dari penyesuaian
perkawinan  yang  buruk,  yang  terjadi  apabila suami  istri  sudah  tidak  mampu  untuk menyelesaikan masalah secara baik (Mchasin, 2012:  24).  Perceraian  atau  talak  adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah secara hukum agama maupun hukum negara.
Menurut istilah syarak perceraian merupakan sebutan untuk pasangan suami istri melepaskan  ikatan  perkawinan  (Taqiyyuddin, 2011: 175). Perceraian dalam istilah ahli fikih disebut  talak  atau furqoh ,  adapun  arti  dari talak  yaitu  melepaskan  perkawinan  atau rusaknya hubungan perkawinan.
Talak  secara  bahasa  adalah  melepaskan ikatan.  Dan    secara  syara’  adalah  nama perbuatan  untuk  melepas  ikatan  pernikahan. Untuk  terlaksananya  talak,  disyaratkan  harus dilakukan  oleh  suami  yang mukallaf dan  atas kemauan  sendiri.  Sedangkan  orang  yang sedang mabuk, maka talak yang dilakukannya tetap  sah  karena  sebagai  hukuman  baginya (Hamim, t.th: 408).
Talak  menurut  arti  umum  adalah  segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan  oleh  suami,  yang  ditetapkan  oleh hakim,  maupun  perceraian  yang  jatuh  dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalkan seorang suami, atau talak dalam arti  yang  khusus  yaitu  perceraian  yang dijatuhkan oleh pihak suami (Soemiyati, 2011: 103).
Pengertian  perceraian  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  secara  jelas  ditegaskan  dalam pasal 117 yang menyebutkan bahwa
perceraian  adalah  ikrar  suami  dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu  sebab putusnya perkawinan.  Berdasarkan dari  uraian  tersebut  dapat  dipahami  bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafaz talak atau semisalnya.
Menurut  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata  pasal  207  perceraian  merupakan penghapusan  perkawinan  dengan  putusan hakim,  atas  tuntutan  salah  satu  pihak  dalam perkawinan  itu  berdasarkan  alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-undang. Sedangkan  dalam  pasal  28  Undang-undang No.16  Tahun  2019  tentang  perubahan  atas Undang-undang  No.1  tahun  1974  bahwa perkawinan  dapat  putus  karena  kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.
Hukum  Islam  telah  menetapkan  bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu pertengkaran  yang  sangat  memuncak  dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan “ syiqaq ”  sebagaimana Firman Allah  dalam  al-Qur’an  Surat  an-Nisa  ayat  35 sebagai berikut: (Taufiq, 2010: 80).
اَهِلْهَا  ْنِ م اًمَكَح َو ِهِلْهَا  ْن ِم اًمَكَح ا ْوُثَعْباَف اَمِهِنْيَب  َقاَقِش ْمُتْف ِخ  ْنِإ َو ا ًريِبَخ اًميِلَع َنَاك َ َّاللّ َّنِإ اَمُهَنْيَب ُ َّاللّ ِقِ ف َوُي اًحَلاْصِإ اَدي ِرُي  ْنِإ
“Dan  jika  kamu  khawatir  ada  persengketaan antara  keduanya,  Maka  kirimkanlah  seorang Hakam (Mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang  hakam  dari  keluarga  perempuan. Juka  kedua  orang  hakam  itu  bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi  taufik  kepada  suami-istri  itu. Sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui  lagi Maha Mengenal”.
Perceraian  dapat  terjadi  karena  didahului banyak konflik dan pertengkaran antara suami
istri  yang  tidak  bisa  menyelesaikan  konflik tersebut  dengan  cara  baik-baik.  Dalam kenyataannya di masyarakat suatu perkawinan atau  rumah  tangga  banyak  yang  berakhir dengan  perceraian  (Puspitarini,  2019:  38). Konflik  tersebut  muncul  karena  perbuatan pihak  laki-laki,  namun  tidak  sedikit  juga perceraian  tersebut  penyebabnya  dari  pihak perempuan.
Faktor penyebab perceraian antara pasangan suami istri yang lazim terjadi adalah karena pasangan sering mengabaikan kewajiban  terhadap  rumah  tangga  dan  anak, seperti jarang pulang ke rumah, sehingga tidak adanya  kedekatan  emosional  dengan  anak maupun  pasangan,  masalah  keuangan  yang tidak  mampu  mencukupi  untuk  kebutuhan keluarga,  adanya  penyiksaan  fisik  terhadap pasangan,  pasangan  sering  membentak  dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan,  sering  muncul  kecurigaan, kecemburuan  serta  tidak  percayaan  pasangan, berkurangnya  perasaan  cinta  sehingga  jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan  di  antara  pasangan  (Machasin, 2012: 5-6).

## Upaya Mencegah Perceraian
Setelah  suami  istri  memahami  hak  dan kewajibanya,  kedua  belah  pihak  masih  harus melakukan  berbagai  upaya  yang  dapat mendorong  ke  arah  tercapainya  cita-cita mewujudkan  keluarga sakinah,  mawadah, rahmah dan  untuk  mencegah  terjadinya perceraian.
Upaya mencegah perceraian dan
mewujudkan  harmonisasi  hubungan  suami istri  agar  dapat  mencapai  tujuan  tersebut antara  lain,  adanya  saling  pengertian  antara suami  istri,  berupaya  memupuk  rasa  cinta dengan saling menghargai dan penuh keterbukaan  menjalin  hubungan  komunikasi antara  keluarga,  saling  menyesuaikan  diri, melaksanakan  asas  musyawarah  antara  suami istri  dan  memiliki  sikap  saling  menghargai pendapat  dari  pihak  suami  istri  untuk menyelesaikan  permasalahan  bersama,  dan suka memaafkan.
Analisis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan  Di  KUA  Kecamatan  Jepara dan KUA Kecamatan Donorojo Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Jepara memiliki  dua sasaran  yaitu bagi  calon  pengantin  dan  bagi  pasangan setelah  menikah.  Bagi  calon  pengantin dilakukan secara mandiri dan privat dilaksanakan  setiap  hari  pada  jam  kerja bertempat  di  KUA  Kecamatan  Jepara,  bagi pasangan  setelah  menikah  dilakukan  setelah akad  pernikahan  atau  ketika  pasangan pengantin  mengalami  permasalahan  dalam rumah  tangga  dan  ingin  berkonsultasi  dengan pembimbing di KUA , dilakukan dalam waktu kondisional  (melinda,  2021).  Sedangkan bimbingan  perkawinan  yang  dilakukan  di KUA  Kecamatan  Donorojo  berfokus  pada calon  pengantin  yaitu  dilakukan  secara mandiri atau privat (Hidayat, 2021) .
KUA
Kecamatan
Jepara
dalam melaksanakan program bimbingan perkawinan yang  berfokus  pada  dua  sasaran  bagi  calon
pengantin dan bagi pasangan setelah menikah. Hal  ini  dapat  membantu  calon  pengantin dalam membangun rumah tangga dan mengatasi  permasalan  dalam  keutuhan  rumah tangga. Sedangkan KUA Kecamatan Donorojo hanya berfokus pada calon pengantin bertujuan untuk membantu pasangan  calon  pengantin  memahami  makna dari  perkawinan  dan  dapat  membantu  ketika mengatasi persoalan dalam rumah tangga Dari  hasil  penelitian,  KUA  Kecamatan
Jepara dan Donorojo sudah aktif melaksanakan
program bimbingan perkawinan  bagi  calon  pengantin.  Tetapi dalam  pelaksanaannya  ada  beberapa  yang belum  sesuai  dengan  peraturan  Dirjen  Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 yaitu mengenai calon  pengantin  mendapatkan  buku  bacaan mandiri tentang materi-materi keluarga sakinah.  Di  KUA  Kecamatan  Jepara  dan Donorojo  Buku  bacaan  mandiri  bagi  calon pengantin  sangatlah  terbatas  sehingga  tidak semua  calon  pengantin  mendapatkan  buku bacaan tersebut.
Dari hasil pelaksanaan bimbingan perkawinan pasangan pengantin lebih mengetahui  tentang  hak  dan  kewajiban  suami istri,  mengenai  UU  perkawinan  dan  mengerti keadaan  rumah  tangga  nantinya.  Walaupun bimbingan melalui ceramah dan nasehat tetapi lebih  mudah  dipahami  oleh  pasangan  calon pengantin  karena  selain  diberikan  materi  juga diberikan  contoh-contoh  kehidupan  keluarga yang harmonis.
Sedangkan  hasil  pelaksanaan  bimbingan perkawinan  yang  dilakukan  oleh  KUA Kecamatan Donorojo memberikan pengarahan bagi  pasangan  pengantin  tentang  membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dan mengenai  syarat-syarat  perkawinan.  Tetapi yang disampaikan oleh kepala KUA Kecamatan  Donorojo  sekaligus  pembimbing hanya  memberikan  bimbingan  sekilas  saja karena keterbatasan waktu.
Materi yang disampaikan dalam bimbingan  perkawinan  di  KUA  Kecamatan Jepara yaitu mengenai Undang-undang perkawinan  dan  Agama,  hak  dan  kewajiban suami  istri,  dan  mengelola  konflik  dalam keluaraga  (Zamroni, 2021). Sedangkan materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan  di  KUA  Donorojo  mengenai  UU Perkawinan, UU KDRT, hak kewajiban suami istri  dan  mengenai  prosedur  pernikahan (Hidayat, 2021)
KUA Kecamatan
Jepara dalam penyampaian materi pada pasangan pengantin yang  belum  menikah  menekankan  pada membangun  keluarga sakinah  mawaddah warahmah dan  hak  kewajiban  suami  istri. Pada  pasangan  pengantin  yang  sudah  pernah menikah  menekankan  tentang  mengelola konflik  dalam  rumah  tangga  dengan  baik supaya  tidak  terjadi  perceraian  (Zamroni, 2021).
Materi yang disampaikan oleh pembimbing  di  KUA  Kecamatan  Jepara  dan Donorojo jika dibandingkan dengan Peraturan Dirjen  Bimas  Islam  Nomor  373  Tahun  2017
tentang  Petunjuk  Teknis  Bimbingan  Bagi Calon  Pengantin  dan  modul  pelaksanaan bimbingan  perkawinan  belum  sepenuhnya materi disampaikan seperti kesehatan reproduksi,  mengelola  dinamika  perkawinan tentang  psikologi.  Hal  ini  disebabkan  karena pembimbing belum menguasai materi tersebut dan  hanya  menyampaikan  materi  secara singkat saja.
Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di  KUA  Kecamatan  Jepara  dan  Donorojo penyampaian  materi  menggunakan  teknik secara  langsung  berinteraksi  dengan  calon pengantin  melalui  ceramah  dan  nasehat- nasehat  mengenai  dasar-dasar    perkawinan. Tetapi  di  KUA  Kecamatan  Jepara  Dalam penyampaian  materi  bimbingan  perkawinan tidak hanya kepada calon pengantin, orang tua pasangan pengantin juga terlibat ikut mendampingi bimbingan (Zamroni, 2021).
Teknik pelaksanaan bimbingan perkawinan  dengan  melibatkan  orang  tua pasangan pengantin merupakan kebijakan dari KUA  Kecamatan  Jepara  sehingga  orang  tua nantinya  dapat  mengontrol  perkembangan keluarga anaknya dan ketika terjadi permasalahan dapat diselesaikan secara bersama-sama  dengan  keluarga.  Tetapi  dalam penyampaian  materi  tidak  ada  teknik  tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana pemahaman  calon  pengantin.  Sedangkan  di KUA  Kecamatan  Donorojo  tidak  melibatkan orang tua dalam proses bimbingan, ada proses diskusi  tanya jawab tetapi  dalam kenyataanya
banyak  calon  pengantin  yang  pasif  ketika diberikan kesempatan untuk bertanya.
Dalam  upaya  untuk  memaksimalkan kinerja  serta  kualitas  program  bimbingan perkawinan  di  KUA  Kecamatan  Jepara penulis  melihat  adanya  faktor  kelebihan seperti  waktu  yang  kondisional  sehingga pelaksanaan  bimbingan  tidak  terjadwal  secara jelas,  dapat  disesuaikan  dengan  kebutuhan calon  pengantin.  (Zamroni,  2021).  Sedangkan faktor kelebihan program bimbingan perkawinan  di  KUA  Kecamatan  Donorojo menyampaikan materi sesuai dengan kebutuhan    calon  pengantin  ketika  memasuki fase berkeluarga (Hidayat, 2021).
Sedangkan  yang  didapatkan  oleh  calon pengantin  yang  sudah  mengikuti  bimbingan perkawinan  seperti  dapat  mempersiapkan pasangan  pengantin  menuju  kehidupan  rumah tangga.  Sehingga  ketika  pasangan  pengantin sudah  melaksanakan  bimbingan  perkawinan dapat  terbentuk  keluarga  yang sakinah mawaddah dan rahmah (Zamroni, 2021).
Faktor pendukung yang menjadikan bimbingan  perkawinan  di  KUA  Kecamatan Jepara  dan  Donorojo  memiliki  kelebihan karena  dalam  pelaksanaanya  pembimbing penyampaikan materi yang disesuaikan dengan  kebutuhan  pasangan  pengantin  yaitu mengenai  persoalan  pernikahan  dan  keadaan yang  akan  terjadi  ketika  sudah  berumah tangga,  hal  ini  dapat  menjadikan  peserta bimbingan  perkawinan  memahami  makna perkawinan.
Sedangkan  dalam  proses  pelaksanaan bimbingan  di  KUA  Kecamatan  Jepara  dan Donorojo terdapat beberapa faktor penghambat  seperti  pembimbing  yang  kurang berkompenten  hal  ini  dapat  menjadikan penyampaian  materi  kepada  pasangan  calon pengantin belum maksimal. Faktor penghambat lain di KUA Kecamatan Donorojo  adalah  sumber  daya  manusia pegawai  KUA  Kecamatan  Donorojo  yang terbatas,  sehingga  yang  menjadi  pembimbing hanya  satu  orang  yaitu  kepala  KUA  yang sekaligus merangkap menjadi penghulu.
Permasalan  waktu  juga  menjadi  faktor penghambat  bimbingan  perkawinan  karena tidak  ada  jadwal  dan  ketentuan  yang  jelas mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan, selain  itu  pada  musim  perkawinan  banyak calon  pasangan  pengantin  yang  mendaftar perkawinan  sehingga  waktu  pelaksanaan bimbingan  hanya  terbatas    dan  materi  yang dapat disampaikan hanya sekilas. Kedisiplinan peserta  menjadi  faktor  penghambat  karena kesibukan calon pengantin yang berada diluar kota  dan  kesibukan  pasangan  pengantin  yang sedang bekerja sehingga tidak diberikan waktu khusus untuk melaksanakan bimbingan perkawinan.  oleh  sebab  itu  perlu  dibuatkan peraturan  atau  modul  mengenai  bimbingan perkawinan  di  KUA  supaya  bimbingan  selain waktu  yang  kondisional  ada  jadwal  yang sesuai selain itu juga perlu penekan bagi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan  sebelum  melangsungkan  akad pernikahan.
Pelaksanaan
program bimbingan perkawinan  di  KUA  Kecamatan  Jepara  dan Donorojo masih tergolong memberikan arahan dan nasehat  perkawinan  secara umum, karena dalam pelaksanaannya tidak ada modul secara khusus  mengenai  bimbingan  perkawinan  di KUA  sehingga  pembimbing  belum  maksimal dalam penyampaian materi secara khusus.
Efektivitas merupakan alat ukur tercapainya  tujuan  suatu  program  atau kegiatan. Sehingga secara langsung efektivitas selalu dihubungkan dengan percapaian tujuan. Efektivitas dapat menjadi tolak ukur keberhasilan  suatu  program,  sejauh  mana program  yang  dijalankan  sesuai  dengan sasaran dan tujuan yang dirumuskan sebelumnya, karena perumusan sasaran, tujuan,  dan  jangka  waktu  mutlak  diperlukan sebelum  melaksanakan  suatu  program  atau kegiatan,  sehingga  keberhasilan  program  atau kegiatan  tersebut  dapat  diukur.  Baik  program jangka  pendek  maupun  jangka  panjang (Miftahuddin, 2019).
Indikator efektivitas dapat diketahui ketika memenuhi  beberapa  unsur  seperti:  (Firdaus, 2019)
1. Tercapainya tujuan
2. Tercapaianya sasaran
3. Dapat dirasakan orang banyak
4. Bisa di manfaatkan jangka panjang Secara umum tujuan bimbingan perkawinan  adalah  mewujudkan  keluarga yang sakinah,  mawaddah,  rahmah melalui pemberian  bekal  pengetahuan,  peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang
kehidupan  rumah  tangga  dan  keluarga. Pemberian  materi-materi    tentang  perkawinan sangat  diperlukan  bagi  calon  pengantin.
Pasangan pengantin yang akan melangsungkan perkawinan harus mempunyai bekal  yang  sangat  kuat  dan  banyak  agar perjalanan perkawinan tidak mudah goyah dan tergerus  oleh  faktor  tidak  penting  sehingga mengakibatkan perceraian (Miftahuddin,
2019)
Pelaksanaan program bimbingan perkawinan  di  KUA  Kecamatan  Jepara  sudah berjalan  secara  aktif,  dengan  membuat  dua tahap  sasaran  yaitu  bagi  calon  pengantin  dan bagi  pasangan  pengantin  setelah  menikah. Tetapi  dalam  hal  pelaksanaanya  masih  ada faktor penghambat seperti tidak semua materi yang  terdapat  di  modul  panduan  bimbingan perkawinan disampaikan kepada calon pengantin (Zamroni, 2021).
Untuk  mendukung  pelaksanaan  program bimbingan  perkawinan  sebagai  upaya  untuk mencegah  perceraian  maka  perlu  melibatkan calon  pengantin  sebagai  peserta  bimbingan. Ketika  calon  pengantin  tidak  antusias  dan tidak mengikuti dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, hal ini dapat menjadikan pelaksanaan  program  bimbingan  perkawinan sebagai  upaya  untuk  mencegah  perceraian  di KUA  Kecamatan  Jepara  belum  sepenuhnya efektif.
Data  jumlah  perkawinan  pada  tahun 2018-2020  di  Kecamatan  Jepara  mengalami penurunan sedangkan data perceraian
mengalami kenaikan dan penurunan.
Dari  jumlah  perceraian  di  Kecamatan Jepara  tahun  2018  ada  173  kasus  perceraian, 2019  ada  184  kasus  dan  tahun  2020  ada  148 kasus  perceraian.  Jika  dibandingkan  dengan wilayah  kerja  KUA  Kecamatan  Jepara  yang menangani  16  Kelurahan/desa  maka  dapat dikatakan  tingkat  perceraian  di  Kecamatan Jepara relatif rendah.
Pelaksanaan program bimbingan perkawinan  di  KUA  Kecamatan  Donorojo belum  sepenuhnya  berjalan  baik,  karena dalam  proses  pelaksanaanya  masih  banyak faktor  penghambat  seperti  pembimbing  yang terbatas,  kemampuan  pembimbing  dalam menyampaikan  materi,  waktu  bimbingan yang terbatas dan kedisiplinan calon pengantin dalam mengikuti bimbingan perkawinan (Hidayat, 2021).
Dari beberapa faktor penghambat tersebut menjadikan  pelaksanaan  program  bimbingan perkawinan  di  KUA  Kecamatan  Donorojo belum  berjalan  secara  efektif.  Oleh  sebab  itu Untuk  mendukung  pelaksanaan  program bimbingan  perkawinan  sebagai  upaya  untuk mencegah perceraian maka perlu meningkatkan pelayanan bimbingan perkawinan  dan    melibatkan  calon  pengantin sebagai  peserta  bimbingan  supaya  lebih  aktif dalam mengikuti bimbingan perkawinan.
Data  jumlah  perkawinan  pada  tahun 2018-2020 di Kecamatan
Donorojo
mengalami penurunan sedangkan data perceraian mengalami kenaikan dan penurunan.  Dari  jumlah  perceraian  di
Kecamatan  Donorojo  tahun  2018  ada  157 kasus  perceraian,  2019  ada  146  kasus perceraian  dan  tahun  2020  ada  139  kasus perceraian. Jika dibandingkan dengan wilayah  kerja  KUA  Kecamatan  Donorojo yang menangani 8 desa maka dapat dikatakan tingkat  perceraian  di  Kecamatan  Donorojo relatif tinggi.
Meningkatnya jumlah kasus perceraian di Kecamatan  Jepara  dan  Donorojo  tiga  tahun terakhir  diakibatkan  oleh  berbagai  faktor, bimbingan  perkawinan  adalah  salah  satu faktor penyebab  perceraian  jika  tidak dilakukan dengan baik dari segi pelaksanaannya  maupun  peserta  bimbingan. Oleh sebab itu program bimbingan perkawinan  perlu  diperhatikan  secara  khusus oleh pelaksana bimbingan perkawinan maupun  peserta  bimbingan  yaitu  calon pengantin.
Menurut peneliti, keberhasilan bimbingan perkawinan  tidak  bisa  diketahui  melalui jangka  waktu  pendek  maupun  jangka  waktu yang  panjang.  Dalam  jangka  waktu  pendek peserta  dapat  memahami  materi  yang disampaikan  oleh  pembimbing,  sedangkan dalam jangka waktu panjang calon pengantin belum  tentu  bisa  mengaplikasikan  materi yang  disampaikan  oleh  pembimbing  dengan situasi  yang  terjadi  pada  kehidupan  rumah tangga.
Sehingga hasil dari pelaksanaan bimbingan  perkawinan  di  KUA  Kecamatan Jepara  dan  Kecamatan  Donorojo  tidak  bisa langsung dibuktikan dengan adanya
penurunan  maupun  kenaikan  jumlah  kasus perceraian.  Karena  pelaksanaan  bimbingan perkawinan  tidak  bisa  diketahui  melalui jangka  waktu  pendek  maupun  jangka  waktu panjang. Tetapi dalam pelaksanaan bimbingan  perkawinan  bisa  mempengaruhi pasangan  pengantin  dalam  menyikapi  segala persoalan  dalam  rumah  tangganya  dengan dasar materi yang telah disampaikan pembimbing  dalam  membentuk  keluarga sakinah,  mawaddah  rahmah .  Sehingga  dapat meminimalisir  kasus  perceraian.  Oleh  karena itu  maka  pelaksanaan  program  bimbingan perkawinan  harus  ditingkatkan  lagi  dalam segala aspek untuk mengatasi faktor penghambat yang mempengaruhi kekurangan pelaksanaan bimbingan perkawinan.

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang penelitian  ini,  maka  penulis  dapat  menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  di
KUA  Kecamatan  Jepara  dan  Kecamatan Donorojo
Pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  di KUA  Kecamatan  Jepara  difokuskan  pada  dua sasaran  bagi  calon  pengantin  dan  bagi pasangan setelah menikah. kelebihan bimbingan perkawinan bagi pasangan pengantin  dapat  mewujudkan  keluarga  yang sakinah Sehingga
nantinya dapat meminimalisir kasus perceraian. Faktor penghambat  yang  menjadikan  kekurangan pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  di  KUA
Kecamatan Jepara adalah mengenai pembimbing  yang  berkopenten,  waktu  yang terbatas  dan  kuranya  kedisiplinan  calon pengantin
Sedangkan
Pelaksanaan program bimbingan  perkawinan  di  KUA  Kecamatan Donorojo  dilakukan  oleh  pembimbing  yaitu kepala  KUA  disela-sela  pemeriksaan  berkas dokumen. Faktor kelebihan dapat mewujudkan  keluarga  sakinah  dan  dapat meminimalisir kasus perceraian. Faktor penghambat  bimbingan  perkawinan  di  KUA Kecamatan Donorojo adalah mengenai pegawai  KUA  yang  sidikit  sehingga  dalam pelaksanaanya  belum  maksimal,  pembimbing yang  berkopenten,  waktu  yang  terbatas, kuranya kedisiplinan calon pengantin.
2. Efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai upaya untuk mencegah  perceraian  di  KUA  Kecamatan
Jepara dan Kecamatan Donorojo Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan  Jepara  dan  Donorojo  sudah berjalan secara aktif, tetapi dalam pelaksanaanya  masih  ada  faktor  penghambat seperti  pembimbing  yang  belum  sepenuhnya menyampaikan  materi  sesuai  dengan  modul bimbingan, keterbatasan waktu dan kurangnya kedisiplinan calon pengantin dalam mengikuti bimbingan  perkawinan,  sehingga  pelaksanaan bimbingan  perkawinan  di  KUA  Kecamatan Jepara  dan  Donorojo  belum  sepenuhnya efektif.
Sedangkan  jumlah  kasus  perceraian  di Kecamatan  Jepara  dan  Donorojo  tiga  tahun terakhir meningkat, tetapi bimbingan perkawinan bukan satu-satunya faktor penyebab  perceraian  jika  tidak  dilakukan dengan baik. Upaya untuk mencegah perceraian  dengan  melaksanakan  bimbingan perkawinan  di  KUA  Kecamatan  Jepara  dan Donorojo  belum  sepenuhnya  berjalan  secara efektif untuk menjadikan keluarga sakinah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Miftahuddin. 2019. Efektivitas
Bimbingan  Konseling  PraNikah .  Jurnal
UNISMA Malang. Vol. 21 No. 1.
Izza  Nur  Fitrotun  dkk. Peran  Bimbingan  Pra
Nikah  Seksi  Bimas  Islam  Kementerian Agama  Kota  Surakarta  dalam  Menekan Angka  Perceraian  Pada  Tahun  2016- 2018 . Jurnal Sosial. Juni 2019
Izkandar  dkk.  2017. Peran  Bimbingan Perkawinan dalam mempersiapkan Pasangan  Suami  Istri  Menuju  Keluarga
Sakinah . Diakses 10 Januari 2021
Mukhtar,  Yusuf  Firdaus  dan  Kholil  Nawawi.
2019. “ Efektivitas Bimbingan
Perkawinan  di  KUA  Citeurep  Dalam
Menjaga  Keutuhan  Rumah  Tangga” Journal  Of  Islamic  Law.  Volume  3:  No
1
Basyir, Ahmad Azha. 2000. Hukum
Perkawinan  Islam .  Yogyakarta:  UII
Press.
Aisyiyah.  1994. Tuntunan  Menuju  Keluarga
Sakinah . Yogyakarta: PU: Aisyiyah. Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur
Penelitian. Jakarta: Bina Aksara. Depag RI. 2010. Al-Qur’am dan Terjemahanya . Jakarta: J-Art. Depag RI. 2004. Pedoman Konseling Perkawinan . Jakarta: Depag RI.
Djihad,  Choirul.  2011. Buku  Panduan Keluarga  Muslim .  Semarang:  BP4
Provinsi Jawa Tengah.
Faqih,  Aunur  Rohim.  2001. Bimbingan  dan Konseling  Dalam  Islam. Yogyakarta: Jendela.
Hamdani,  Ahmad  Syubandon.  2010. Pokok- pokok Pengertian dan Metode
Bimbingan .  Penasehat  Jakarta:  PT  Raja Grafindo.
Kamil,  Taufik.  2004. Tanya  Jawab  Seputar Keluarga  Sakinah. Semarang:  Bagian Proyek Pembinaan Sakinah.
Kemenag Jepara. 2015. SOP Pelayanan Kerja di KUA . Jepara: Kemenag Jepara
Machrus,  Adib  dkk.  2017. Fondasi  Keluarga Sakinah.  Jakarta :  Direktorat  Bina  KUA dan  Keluarga  Sakinah  Bimas  Islam Kementerian Agama RI
Machasin.  2012. Perubahan  Perilaku  dan Peran  Agama. Semarang:  DIPA  IAIN
Walisongo.
Moeleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian  Kualitatif.  Bandung :  PT. Remaja Rosdakarya.
Muhammad.  Iman  Taqiyuddin  Abu  Bakar.
2011. Terjemah Kitab Kifayatul Akhyar.
Surabaya: Bina Iman.
Munawawarah,  Alisa  Qotrunnada  dkk.    2016.
Modul  Bimbingan  Calon  Pengantin .
Jakarta:  Puslitbang  Bimas  Islam  dan
Layanan Keagamaan Kementerian Agama RI. Pedoman  Pegawai  Pencatatan  Nikah.  2004. Proyek Peningkatan Tenaga
Keagamaan. Jakarta: Direktorat Jenderal Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama. Prayitno  dkk.  2013. Dasar-Dasar  Bimbingan dan Konseling. Jakarta: Rineka Cipta
Puslitbang  Bimas  Agama  dan  Layanan
Keagamaan  Badan  Liitbang  dan  Diklat Kementerian  Agama  RI.  2016.  Modul
Bimbingan Perkawinan.
Quthb, Sayyid. 2017. Tafsir Fi Zhilalil Qur’an jilid 8 . Jakarta: Gema Insani.
Rahim,  Ainur  Faqif.  2001. Bimbingan  dan
Konseling dalam Islam. Yogyakarta: UII Press.
Riyadi,  Agus.  2013. Bimbingan  Konseling Perkawinan . Yogyakarta: Ombak.
Rofiq,  Ahmad.  2001. Hukum  Islam  di Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo.
Salahuddin,  Annas.  2012. Bimbingan  dan Konseling . Bandung: CV Pustaka Setia.
Soemiyati,  2011. Hukum  Perkawinan  Islam dan Undang-undang Perkawinan.
Yogyakarta: Liberty. Nasution, S. 1996. Metode Research ,
Yogyakarta: Bumi Aksara. Sudarsono. 2010. Hukum Perkawinan Nasional . Jakarta: Rineka Cipta.
Surakhmat, Wisnu. 1994. Pengantar penilitian ilmiah. Bandung: Tarsito.
Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian
Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Syarifuddin,  Amir.  2006. Hukum  Perkawinan Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana. Taufiq.  2010. Peradilan  Keluarga  Indonesia.
Jakarta: Mahkamah Agung RI.
Tihami  dan  Shari.  2010. Fiqih  Munakahat. Jakarta : PT Raja Grafindo.
Walgito, Bimo. 2010. Bimbingan dan Konseling Perkawinan. Yogyakarta:
Andi. Yusuf, Syamsul dkk. 2012. Landasan Bimbingan  dan  Konseling. (Bandung:
PT Remaja Rosdakarya.

## Sumber Lain
Arsip  Tahun  2020  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan Jepara
Arsip  Tahun  2020  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan Jepara
Buku Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara
Buku Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Donorojo
Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan
Masyarakat  Islam  Nomor  373  Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis
Bimbingan  Perkawinan  Bagi  Calon
Pengantin.
Peraturan  Direktur  Jenderal  BIMAS  Islam
Nomor  373  Tahun  2017  Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan. Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  34  Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Jepara