## Interpretative Structural Modeling dalam Analisis Kelembagaan Pengendalian Kualitas Air Waduk Sutami
Syadzadhiya Q. Z. Nisa 1* , P. S. Ardisty Sitogasa 1 , Kabul Fadila 1 dan Syahrul Munir 1
1 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Program Studi Teknik Lingkungan
* Correspondence author: sqznisa@yahoo.com , Tel: 085777616204
Received: 28 Januari 2022; Accepted: 28 Maret 2022; Published: 31 Maret 2022

## Abstract
The Sutami Reservoir, located in Malang Regency, East Java, has moderate to severe levels of pollution. This pollution problem can reduce the water quality of the Sutami Reservoir, so it requires coordination from the agencies concerned to formulate water pollution control policies. The management agency for the Sutami Reservoir is the ‘Perum Jasa Tirta 1’ (PJT 1). The institutional analysis applied is the Interpretative Structural Modeling (ISM) method, to  find  out  which  agencies  are  key  elements/factors.  There  are  eleven  agencies  analyzed. Agencies that are included in the ‘Dependent’ sector are the Water Resources Public Works Office, the Tourism and Culture Office, the Livestock and Animal Health Office, the Population Control and Family Planning Office, and the rice farmer groups. Institutions in the ‘Linkage’ sector are the Food Crops, Horticulture, and Plantations Office and the Industry and Trade Office. Institutions in the ‘Independent’ sector that play a key role are the Environment Office, the Fisheries Office, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, and the floating net cage fish farmer group. These four agencies are the key elements that have a big driving power so that more in- depth coordination needs to be carried out for the formulation of policies and regulations for water quality control.
Keywords: ISM; agency; policy; management; Sutami Reservoir

## Abstrak
Waduk  Sutami  yang  berada  di  Kabupaten  Malang,  Jawa  Timur  memiliki  tingkat pencemaran sedang hingga parah. Permasalahan pencemaran ini dapat menurunkan kualitas air Waduk  Sutami,  sehingga  memerlukan  koordinasi  dari  lembaga  yang  berkepentingan  untuk merumuskan  kebijakan  pengendalian  pencemaran  air.  Lembaga  sebagai  pengelola  Waduk Sutami adalah Perum Jasa Tirta 1 (PJT 1). Analisis kelembagaan yang diterapkan yaitu metode Interpretative Structural Modelling (ISM), untuk mengetahui lembaga mana yang merupakan elemen/faktor kunci. Terdapat sebelas lembaga yang dianalisis. Lembaga yang masuk ke dalam sector  ‘Dependent’  yaitu  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan,  Dinas  Pengendalian Penduduk dan  Keluarga  Berencana,  Dinas  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan,  Dinas  Pekerjaan  Umum (PU) Sumber Daya Air, serta Kelompok petani sawah. Lembaga dalam sector ‘Linkage’ yaitu Dinas  Tanaman  Pangan,  Hortikultura,  dan  Perkebunan  serta  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan. Lembaga di sector ‘Independent’ dan berperan menjadi elemen kunci yaitu Dinas Lingkungan  Hidup,  Dinas  Perikanan,  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  Brantas,  dan  Kelompok petani  ikan  keramba  jaring  apung.  Empat  lembaga  di  sector  ‘Independent’  ini  merupakan elemen kunci yang memiliki kekuatan penggerak besar, sehingga koordinasi lebih mendalam perlu dilakukan untuk perumusan kebijakan dan regulasi pengendalian kualitas air.
Kata kunci: ISM; lembaga; kebijakan; manajemen; Waduk Sutami

## 1. Pendahuluan
Waduk  Sutami  merupakan  waduk  di  Indonesia,  tepatnya  berlokasi  di  Desa Karangkates, Kec. Sumberpucung, Kab. Malang, Jawa Timur. Waduk Sutami  dialiri oleh air sungai Brantas dan termasuk ke dalam Daerah Alirah Sungai (DAS) Brantas Hulu (1). Waduk yang menjadi waduk terbesar di Jawa Timur saat ini berfungsi sebagai tampungan limpasan untuk  mencegah  banjir,  pengairan  sawah,  perikanan  air  tawar,  dan  sebagai  sumber  listrik tenaga air yang dapat memproduksi 488.000.000 kwh listrik per tahun (2). Berdasarkan hasil penelitian (1) dan (2) terhadap perairan Waduk Sutami, bagian hulu hingga hilir menunjukkan kondisi tercemar dengan tingkat sedang sampai dengan parah.
Kondisi perairan waduk Sutami yang tercemar juga ditunjukkan dengan status trofik yaitu eutrofik hingga hipereutrofik di bagian tengah dan hilir waduk. Kualitas pencemaran air pada  waduk  tersebut  dilihat  berdasarkan  parameter Chemical  Oxygen  Demand (COD), Biological Oxygen Demand (BOD), ammonia, dan phosphate. Beban pencemar waduk dapat berasal dari buangan limbah kegiatan domestik serta kegiatan perikanan keramba jaring apung (KJA) (3).
Permasalahan kualitas air Waduk Sutami memerlukan strategi pengendalian dari pihak- pihak yang berkepentingan. Peran lembaga terkait diperlukan untuk pengembangan program peningkatan  kualitas  air.  Kelembagaan  merupakan  suatu  wujud  wadah  atau  kesatuan  atau kelompok  dengan  tujuan  tertentu  dan  memiliki  sistem  yang  saling  berhubungan,  rumit,  dan tidak berwujud (4). Sedangkan  berdasarkan pengertian lain  (5), kelembagaan adalah aturan- aturan  yang  diterapkan  dan  diberlakukan terhadap  suatu  kelompok,  sekumpulan  orang,  atau komunitas  untuk  menciptakan  konsep  keteraturan  dalam  menjalankan  tugas,  hak  dan kewajiban  di  dalamnya.  Analisis  kelembagaan  diperlukan  sebagai  Langkah  pembentukan model kelembagaan dengan tujuan optimalisasi, baik dari segi ekonomi, kinerja, efisiensi, dan lain-lain (6). Pendekatan metode dalam menentukan elemen penting pada analisis kelembagaan yang dapat diterapkan yaitu Interpretative Structural Modeling (ISM). Metode ini diterapkan dalam melakukan analisis pada lembaga-lembaga yang perlu dilibatkan untuk menangani suatu permasalahan.  Metode  ISM  juga  merupakan  alternatif  pendekatan  dalam  menganalisis  cara kerja suatu organisasi dalam berkoordinasi antar lembaga (4).
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  diperlukan  analisis  kelembagaan  dengan  tujuan meningkatan  koordinasi  antar  Lembaga  dalam  pengendalian  kualitas  air  Waduk  Sutami. Analisis kelembagaan yang dilibatkan untuk merumuskan kebijakan pengelolaan kualitas air
Waduk  Sutami  diperlukan  supaya  pengelola  waduk  lebih  efektif  dalam  berkoordinasi  antar lembaga. Lembaga yang dianalisis yaitu selain Lembaga pengelola Waduk Sutami, dalam hal ini Perum Jasa Tirta 1. Lembaga yang diutamakan yaitu memungkinkan memberi dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi kualitas air Waduk Sutami, dianalisis dengan  pendekatan  ISM.  Proses  analisis  menggunakan  ISM  secara  umum  terdiri  dari  tua tahapan,  yaitu  penggolongan  elemen  dan  pembentukan  hirarki.  Penerapan  ISM  sendiri memerlukan  data  yang  didapat  berdasarkan  pendapat  ahlinya,  dalam  studi  ini  pakar  yang digunakan adalah pengelola Waduk Sutami.

## 2. Metode
Proses analisis menggunakan ISM secara umum terdiri dari tua tahapan, yaitu penggolongan elemen  dan  pembentukan  hirarki.  Tahapan-tahapan  yang  dikerjakan  dalam  analisis  metode ISM antara lain (7):
 Penetapan elemen
 Keterlibatan secara kontekstual
 Pembentukan Structural Self Interaction Matrix (SSIM)

## 2.1 Identifikasi Elemen
Elemen ISM yang dianalisis pada studi ini yaitu lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program. Program yang dimaksud merupakan program pengelolaan dan pengendalian terhadap kualitas air Waduk Sutami. Berdasarkan elemen lembaga yang terlibat ini kemudian ditentukan sub elemen lembaga terkait yang lebih terperinci.

## 2.2 Structural Self Matrix (SSM)
Pendapat ahli/pakar merupakan data yang  diperlukan untuk membuat SSM, selanjutnya SSM dibentuk sesuai pada Gambar 1.
Gambar 1. Structural Self Matrix (SSM)

## 2.3 Reachability Matrix (RM)
SSM yang telah terbentuk selanjutnya perlu dilakukan penggantian symbol dari V;A;X;O menjadi simbol angka 1 dan 0 sesuai ketetapan aturan. Penyajian matriks RM yang terbentuk dapat dibuat sesuai Gambar 2, dimana terdapat unsur Driving Power (DP), Dependence (D), Ranking (R), san Level (L).

## Gambar 2. Reachability Matrix (RM)

## 2.4 Pembuatan Digraph
Tahapn  pembuatan  Digraph  merupakan  Langkah  pengelompokan  sub  elemen  menjadi empat sektor (lihat Gambar 3).
 Sector 1 = Autonomous (Penggerak lemah – variabel dengan ketergantungan lemah)
Sub  elemen  dikelompokkan  menjadi  sector  1  jika  Driving  Power  ≤  0,5x  dan Dependence ≤ 0,5x; dimana ‘x’ merupakan jumlah sub elemen
 Sector 2 = Dependent (Penggerak lemah – variabel dengan ketergantungan kuat)
Sub  elemen  dikelompokkan  menjadi  sector  2  jika  Driving  Power  ≤  0,5x  dan Dependence > 0,5x.
 Sector 3 = Linkage (Penggerak kuat – variabel dengan ketergantungan kuat).
Sub  elemen  dikelompokkan  menjadi  sector  3  jika  Driving  Power  >  0,5x  dan Dependence > 0,5x.
 Sector 4 = Independent (Penggerak kuat – variabel dengan ketergantungan lemah)
Sub  elemen  dikelompokkan  menjadi  sector  4  jika  Driving  Power  >  0,5x  dan Dependence ≤ 0,5x.
Gambar 3. Interpretative Structural Modeling (ISM) Digraph
Hasil  pada  tahapan  pembentukan  Digraph  yaitu  pengelompokkan  sub-sub  elemen  yang masuk pada empat sector yaitu, Independent,  Linkage, Dependent, dan Autonomus. Elemen kunci dalam analisis ini merupakan elemen yang masuk ke dalam sektor Independent. Hal ini juga dapat diartikan bahwa elemen di dalam sektor Independent memiliki peran penting dalam program pengendalian kualitas air Waduk Sutami.

## 3. Hasil penelitian
Data yang digunakan pada analisis dengan pendekatan metode ISM yaitu hasil pendapat ahli/pakar,  yaitu  lembaga  pengelola.  Ahli  yang  dimaksud  merupakan  pihak  yang  memiliki pengetahuan tentang system/program, memiliki pengetahuan tentang metode yang digunakan, memiliki kemampuan analisis ISM; serta beretika dan bermoral (8).Waduk Sutami merupakan waduk  di  bawah  pengelolaan  Perum  Jasa  Tirta  1.  Data  yang  diolah  pada  metode  ISM  ini merupakan hasil dari kuesioner dan wawancara terhadap bidang pengawasan kualitas air. Hasil identifikasi lembaga-lembaga yang perlu dikaji untuk analisis ISM yaitu sebanyak 11 lembaga yang dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Daftar lembaga hasil analisis data
Kode Sub Elemen Lembaga 1 Dinas Lingkungan Hidup 2 Dinas Perikanan
3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
5
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
6 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
7 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 8
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9 Balai Besar Wilayah Sungai Brantas
10 Kelompok petani ikan keramba jaring apung 11 Kelompok petani sawah

## 3.1. Hirarki
Dari kesebelas lembaga tersebut kemudian disusun hierarki berdasarkan hasil pengolahan data (lihat Gambar 4).
Gambar 4. Sub elemen Lembaga pada Diagram Hierarki

## 3.2. Digraph ISM
Setelah dilakukan analisis SSM dan Reachability Matrix (RM), maka dapat dibuat digraph yang disajikan pada Gambar 5. Pembentukan digraph ini ditentukan oleh hasil pengelompokkan Driving Power (DP) dan Dependance (D) elemen.

## Gambar 5. Digraph ISM

## 4. Pembahasan
Pada struktur hirarki elemen, analisis lembaga-lembaga yang terkait pada pengelolaan Waduk ini terdapat empat level yang terbentuk. Pada level 1 terdapat Dinas Pekerjaan Umum Sumber  Daya  Air  dan  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana.  Level  2  ada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Kelompok petani sawah. Level 3 ada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada level 4 ada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, dan Kelompok petani ikan keramba jaring apung.
Pada  digraph  ISM  yang  disajikan  pada  Gambar  5.,  terdapat  empat  sektor,  yaitu Autonomous, Dependent, Linkage dan Independent. Analisis terhadap sub elemen Lembaga- lembaga  tersebut  menghasilkan  tidak  ada  yang  masuk  di  sektor  Autonomous.  Hal  ini  dapat diartikan  bahwa  11  lembaga  berhubungan  dengan  sistem  pengendalian  kualitas  air  Waduk Sutami. Sektor Autonomous sendiri merupakan elemen yang memiliki daya penggerak yang
Dependence Dr ivin g Po w er
lemah dan daya ketergantungan yang lemah. Sektor ini relatif terputus dari sistem dan memiliki sedikit tautan (9).
Pada  sektor  Dependent  terdapat  lembaga  pemerintahan,  yaitu  Dinas  Peternakan  dan Kesehatan Hewan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pariwisata dan  Kebudayaan,  Dinas  Pekerjaan  Umum  Sumber  Daya  Air,  serta  Kelompok  petani  sawah. Sub  elemen  yang  masuk  ke  dalam  sektor  Dependent  menjadi  elemen  yang  memiliki ketergantungan  terhadap  system  atau  program.  Sub  elemen  pada  sektor  ini  juga  memiliki kekuatan penggerak (drive power) yang lemah (10). Hasil tersebut mengartikan bahwa kelima lembaga pada sektor ini menjadi variable tidak bebas dan dapat dipengaruhi oleh sub elemen lain pada system.
Sektor  Linkage  memiliki  daya  penggerak  yang  kuat  serta  daya  ketergantungan  yang kuat  (10).  Sub  elemen  yang  masuk  ke  sektor  linkage  yaitu  Dinas  Tanaman  Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Lembaga yang masuk di  sektor  ini  berarti  perlu  adanya  kajian  yang  lebih  fokus  karena  dapat  memengaruhi keberhasilan  dari  program  pengelolaan  waduk.  Kebijakan  yang  diterapkan  berdasarkan koordinasi dengan Lembaga sektor ini akan berdampak pada sektor lain dan juga efek umpan baliknya dapat memengaruhi sistem pada Lembaga di sektor ini sendiri.
Sub elemen pada sektor Independent memiliki kekuatan penggerak (drive power) yang kuat dan ketergantungan yang lemah (11). Lembaga yang termasuk dalam sektor ini antara lain Dinas  Lingkungan  Hidup,  Dinas  Perikanan,  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  Brantas,  dan Kelompok petani ikan keramba jaring apung. Pada sector ini, lembaga menjadi elemen/faktor kunci pada kegiatan koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan kualitas air waduk. Perum Jasa Tirta 1 dapat lebih banyak berkoordinasi dan melibatkan Lembaga-lembaga pada sektor ini untuk mendukung program-program yang diterapkan terhadap Waduk Sutami.
Pengelolaan Waduk Sutami perlu kerjasama banyak pihak  yang berkepentingan, dan kebijakan  yang dirumuskan oleh antar lembaga selaras dengan tujuan pengendalian kualitas air. Kebijakan dan regulasi yang diterapkan terhadap kegiatan-kegiatan yang memungkinkan akan berdampak pada kualitas Waduk Sutami dapat dikaji mendalam dengan koordinasi antar Lembaga. Sistem manajemen air ke depannya, akan banyak melibatkan masalah kelembagaan termasuk  regulasi,  sumber  daya  manusia  beserta  kompetensinya,  di  samping  faktor  yang melibatkan  masalah  fasilitas  dan  pembiayaan  anggaran.  Faktor  kelembagaan  tersebut  akan
berperan  penting  dalam  kesuskesan  program.  Sehingga  koordinasi  antar  pihak  yang berkepentingan secara terpadu dan nyata diharapkan dapat menjadi antisipasi dalam masalah pencemaran kualitas air Waduk Sutami.

## 5. Kesimpulan
Pengelolaan Waduk Sutami yang dinaungi oleh Perum Jasa Tirta 1 memerlukan regulasi dan kebijakan  yang  lebih  terarah  dan  sistematis.  Perumusan  kebijakan  dapat  didahului  dengan adanya  koordinasi  terhadap  lembaga  lain  yang  juga  memiliki  wewenang  mengeluarkan kebijakan  terhadap  kegiatan  yang  berdampak  pada  kualitas  air  dan  juga  lembaga  yang kegiatannya berdampak pada kualitas air, baik dampak langsung maupun tidak langsung. Hasil analisis  kelembagaan  menunjukkan  bahwa,  koordinasi  Perum  Jasa  Tirta  1  dengan  Dinas Lingkungan  Hidup,  Dinas  Perikanan,  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  Brantas,  dan  kelompok petani ikan keramba jari apung perlu dilakukan lebih mendalam supaya kebijakan dan regulasi yang dibuat masing-masing Lembaga selaras dengan tujuan pengendalian kualitas air Waduk Sutami.

## Daftar Pustaka
1. Irianto EW, Triweko RW, Yudianto D. Pengembangan Kriteria Status Mutu Ekosistem Danau  Sebagai  Bagian  Dari  Indikator  Pengelolaan  Terpadu  Wilayah  Sungai.  J  Tek Hidraul. 2010;1(1):27–42.
2. Juantari  GY,  Sayekti  RW,  Harisuseno  D.  Status  trofik  dan  daya  tampung  beban pencemaran Waduk Sutami. J Tek Lingkung. 2013;4(1):61–6.
3. Nisa SQZ, Karnaningroem N. Integrated Dynamic System Modeling for Water Quality : Application in Sutami Reservoir , Indonesia. J Adv Res Appl Sci. 2019;VI(I):39–44.
4. Walukow AF, Djokosetiyanto D, Kholil, Soedarma. Analisis strategi pengelolaan dan peran  lembaga  dalam  rangka  konservasi  Danau  Sentani  Jayapura.  Media  Konserv. 2008;13(1):21–31.
5. Schmid  AA.  Conflict  and  Cooperation:  Institutional  and  Behavioral  Economics. Conflict  and  Cooperation:  Institutional  and  Behavioral  Economics.  USA:  Blackwell Pub; 2004. 1–342 p.
6. Utomo  D,  Murtadlo  K.  Interpretative  Structural  Modeling  Institutional  Land  Use  Of
Agricultural In Pasuruan. J Econ Sustain Dev [Internet]. 2014;5(12):113–22. Available from: www.iiste.org
7. Eriyatno. Ilmu sistem: meningkatkan mutu dan efektifitas manajemen. Ed. ke-4. Liesa Larasati, editor. Surabaya: Guna Widya; 2012.
8. Walukow  AF.  Rekayasa  Model  Pengelolaan  Danau  Terpadu  Studi  Kasus  Di  Danau Sentani. Institut Pertanian Bogor; 2009.
9. Attri  R,  Dev  N,  Sharma  V.  Interpretive  structural  modelling  (ISM)  approach:  an overview. Res J Manag Sci. 2013;2319(2):1171.
10. Singh  MD,  Kant  R.  Knowledge  management  barriers:  An  interpretive  structural modeling approach. Int J Manag Sci Eng Manag. 2008;3(2):141–50.