HUKUMAN CAMBUK TERHADAP NON MUSLIM PELAKU JARIMAH DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (Studi Putusan No. 01/JN/2016/MS. TKN)

## Sudirman  Suparmin
Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jl. IAIN, No. 1, Sutomo, Medan. sudirman.suparmin@uinsu.ac.id
Abstrak: Hukuman cambuk terhadap non muslim pelaku jarimah yang berada di wilayah Nangro Aceh Darussalam . Sebuah ketentuan yang berlaku dalam wilayah yang mendapat keistimewaan untuk memberlakukan Syariat Islam, Qanun Jarimah akan mengikat bagi yang berdomisili di daerah istimewah Aceh Darussalam baik muslim sendiri maupun bagi non muslim. Qanun Aceh tahun 2014 yang mengatur tentang pelaksanaanya. Ada sepuluh jenis-jenis Jarimah yang diberlakukan di daerah istimewah aceh darussalam yang masuk dalam Qanun Hukum Jinayat dan kitab Undang- undang Hukum Pidana. Pemberlakuan Qanun Jinayah meskipun terhadap non muslim tentunya hal ini sesuai dengan kemashlahatan bersama dan untuk menciptakan ketentraman masyarakatanya, sehingga tujuan dalam penerapan qanun jinayat dapat akan terlaksana dengan bai dan sempurna.
Kata  Kunci: Hukuman,  Cambuk,    Jarimah,    Nangro  Aceh  Darussalam.

## Pendahuluan
Syari’at Islam diberlakukan dan mendapat legalitas dalam wilayah hukum Provinsi Aceh karena didukung oleh sosio-kultural dan historis masyarakatnya, Syari’at bagi masyarakat Aceh merupkan peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk kaum muslimin, baik yang ditetapkan dengan Al-Qur an maupun dengan Sunnah Rasul SAW. Syari at Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya) dengan tujuan terciptanya kemaslahatan serta kebaikan hidup umat manusia di dunia dan akhirat.
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memperkenalkan hukuman hudud dan ta’zir, sedangkan qisahah-diyat tidak diatur, karena jarimah pembunuhan dan penganiayaan belum diatur dalam Qanun Hukum Jinayah.
Qanun Hukum Jinayat mengatur tentang perbuatan yang dilarang Syari at Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku. Hukuman yang dikenakan kepada setiap orang yang melanggar Qanun Jinayat adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Banyaknya jumlah dera bagi hukuman cambuk tergantung dari tingkat kesalahan. Paling ringan sepuluh kali atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan dan paling berat adalah 200 kali dera atau denda 2000 gram emas atau penjara 200 bulan. 1
Uqubah hudud berbentuk hukuman cambuk, sedangkan uqubah ta’zir terdiri atas dua yaitu uqubah ta’zir utama dan uqubah ta’zir tambahan, uqubah ta’zir utama terdiri atas cambuk, denda, penjara dan
restitusi. Uqubah ta’zir tambahan terdiri atas pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua, pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial.
Hukuman cambuk merupakan sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya. Pelaksanaan cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa. Pencambukan dilakukan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap yang berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam dalam Qanun ini dan/atau ketentuan yang diatur dalam Qanun tentang hukum formil.
Dilaksanakannya hukuman cambuk bagi pelaku jarimah di Aceh bukan tanpa hambatan, salah satu permasalahan yang timbul adalah bagimana status non muslim dalam Qanun Jinayah  yang berlaku di Aceh, apakah mereka juga terikat dengan Qonun ini atau mereka yang non muslim tetap tunduk dengan aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana.

## Hukum  Islam  dalam  Konstitusi
Indonesia dalam peta pemikiran Islam dunia, adalah suatu negara yang unik dan menarik. Selain sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia, di dalam kehidupan mayoritas masyarakat, terdapat paradigma pemikiran menyangkut masalah kenegaraan, kebangsaan dan perspektif keagamaan yang beragam. Keragaman inilah yang menyebabkan terbukanya konflik dan perbedaan dalam memandang suatu persoalan kenegaraan dan bahkan perbedaan dalam memandang implementasi hukum Islam dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
Perdebatan penerapan hukum Islam di Indonesia dapat ditelusuri dari proses sejarah menuju kemerdekaan. Perdebatan dan polemik terjadi di antara para kaum nasionalis sekuler dan kaum nasionalis Islam dalam merancang dan merumuskan konstitusi yang menjadi pedoman dasar ( weltanschauung ) bagi peneyelenggraan kegiatan-kegiatan sebuah pemerintahan negara Indonesia yang merdeka. Bagi kalangan nasionalis sekuler, negara didasarkan pada ideologi kebangsaan tanpa harus dikaitkan dengan salah satu ideologi keagamaan. Di sisi lain, bagi kalangan nasionalis Islam, negara didasarkan pada ideologi Islam dan berkait langsung dengan Islam sebagai dasar negara. 2
Pada Piagam Jakarta muncul Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 atau yang lebih dikenal sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekrit tersebut antara lain dinyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Pernyataan tersebut memiliki makna penting, paling tidak dapat tersimpulkan pengertian bahwa UUD 1945 merupakan pancaran jiwa dari jiwa Piagam Jakarta, dan kedua dokumen tersebut memiliki kaitan yang erat. Dan lebih tegas lagi bahwa Piagam Jakarta tidak dimaksudkan untuk mendirikan negara Islam,melainkan hanya menegaskan perlunya syari’at Islam ditegakkan dalam kehidupan bernegara. 3
Dengan demikian kedudukan hukum Islam nampak lebih jelas 4 meskipun hukum Islam tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam konstitusi atau UUD 1945. Tapi, secara implisit substansi hukum Islam telah menjiwai kandungan kontistusi tersebut. Di dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Novitas Siswayanti berjudul “ Review Buku Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam ”, diuraikan bahwa kandungan konstitusi UUD 1945 adalah Islami dan sejalan dengan ajaran Islam. 5 Menurut Jenedri M. Gaffar sebagaimana dikutip Novi dalam artikel tersebut bahwa buku Syarah Konstitusi UUD 1945 nantinya dapat menumbuhkan sadar konstitusi bagi masyarakt, khususnya kaum muslim bahwa sesungguhnya terdapat kesesuaian antara nilai-nilai konstitusi dengan nilai- nilai keislaman.

## Eksistensi  Hukum  Islam  di  Indonesia
Eksistensi hukum Islam di Indonesia dapat ditandai dengan kedudukan Piagam Jakarta sebagai piagam yang menjiwai dan merupakan suatu kesatuan dengan konstitusi UUD 1945. Pengakuan yang begitu penting itu menjadi  dasaryang kuat dalam melaksanakan hukum Islam. Muslim memandang bahwa hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan Tuhan untuk manusia yang bersifat
ANALYTICA ISLAMICA: Vol. 6 No. 2 Juli-Desember 2017
umum, baik berkenaan dengan ibadah maupun muamalah yang dipahami dari kandungan al-qur’an dan as-sunnah sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Dalam konteks pandang yang demikian, hukum Islam diyakini apabila dilaksanakan oleh umat Islam akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Joseph Schacht menuturkan bahwa hukum Islam adalah lambang pemikiran Islam, manifestasi paling tipikal dari pandangan hidup Islam serta merupakan inti dan titik sentral Islam itu sendiri. 6
Sehubungan dengan pandangan Joseph, T.M Hasbi ash-Shiddieqyberpendapat bahwa hukum Islam memiliki ciri-ciri khas, yaitu:
(1) Hukum Islam berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam di mana pun mereka berada, tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat atau negara pada suatu masa saja;
(2) Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara kesluruhan;
(3) Pelaksanaannya dalam praktek digerakkan oleh iman (akidah) dan akhlak umat Islam. 7
Eksistensi hukum Islam sesungguhnya memiliki sejarah yang sangat panjang jauh sebelum Indonsia merdeka. Di mana ia ada bersamaan dengan hadirnya agama Islam itu sendiri. Secara empirik Hukum Islam merupakan hukum yang hidup ( the living law ) 8 dalam masyarakat Indonesia mulai sejak masuknya Islam ke nusantara (Indonesia) yang menurut JC.Van Leur sejak abad ke -7. 9 Namun, bahwa pembicaraan tentang hukum Islam lebih banyak terjadi ketika masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa ini hukum Islam berada pada posisi yang sangat dilematis. Hukum Islam menghadapi berbagaimacam dinamika dan tantangan yang begitu rumit sehingga eksistensinya terancam dikebiri.
Kemudian dalam perjalanannya hukum Islam hidup berdampingan dengan hukum adat dan hukum kolonial sendiri, akan tetapi teori Receptie yang diperkenalkan Snouck Hurgronje yang dilatarbelakangi pandangan adanya pertentangan antara hukum Islam dan hukum adat, dibantah oleh antara lain Sajuti Thalib yang mengatakan bahwa hukum adat baru berlaku jika ia tidak bertentangan dengan hukum Islam. 10 Sajuti Thalib mengambil contoh peranan hukum Islam di Minangkabau: “Adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah .”
Sebagai sebuah sistem hukum, hukum Islam telah dijalankan dengan penuh kesadaran oleh pemeluknya, sebagai refleksi dan pantulan atas penerimaan Islam sebagai agama yang diyakini. 11 Hukum Islam dan hukum adat memiliki hubungan yang akrab, keduanya tidak saling bertentangan melainkan interdependensi. 12 Oleh karena itu, menurut penulis tentang anggapan yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di masyarakat Aceh merupakan hukum adat dan bukan hukum Islam adalah tidak tepat.

## Pelaksana  Hukuman  Cambuk  di  NAD
Penerapan syariat Islam era otonomi khusus untuk aceh akrab dengan kata-kata penerapan syariat islam secara kaffah di Aceh”. Bisa di artikan usaha untuk memberlakukan Islam sebagai dasar hukum dalam tiap tindak-tanduk umat muslim secara sempurna.
Istilah kaffah digunakan karena Negara akan melibatkan diri dalam pelaksanaan syariat islam di Aceh. Membuat hukum positif yang sejalan dengan syariat, merumuskan kurikulum yang islami, dan masalah-maslah lain yang berkaitan dengan syariat.
Lembaga yang terkait penerapan syariat islam.
a. Dinas syariat Islam.
Dinas syariat islam provinsi diresmikan pada tanggal 25 feb 2002. Lembaga inilah yang mengatur jalannya pelaksanaan syariat islam. Tugas utamanya adalah menjadi perencana dan penanggung jawab pelaksanaan syariat islam di NAD.
b. Majelis permusyawaratan ulama (MPU)
Lembaga ini merupakan suatu lembaga independen sebagai suatu wadah bagi ulama-ulama untuk berinteraksi, berdiskusi, melahirkan ide-ide baru di bidang syariat. Kaitannya dalam pelaksanaan syariat islam adalah lembaga ini bertugas memberikan masukan pertimbangan,
ANALYTICA ISLAMICA: Vol. 6 No. 2 Juli-Desember 2017
bimbingan dan nasehat serta saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syariat islam, baik kepada pemerintahan daerah maupun kepada masyarakat.
c. Wilayatul Hisbah (WH)
Wilayatul hisbah merupakan lembaga yang berwenag member tahu dan mengingatkan anggota– anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus di ikuti, cara menggunakan dan menaati hukum tersebut, serta perbuatan yang harus di hindari karena bertentangan dengan peraturan.
Tugas yang harus di jalankan wilayatul hisbah antara lain:
1) Memperkenalkan dan mensosialisasi qanun dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan syariat islam dan juga mengingatkan atau memperkuatkan aturan akhlak dan moral yang baik.
2) Mengawasi masyarakat agar mereka memahami peraturan yang ada dan berakhlak dengan akhlak yang luhur yang dituntun islam.
3) Melakukan pembinaan agar para pelaku perbuatan pidana tidak melakukan perbuatan maksiat (kejahatan) lanjut.
Wilayatul hisbah diangkat secara khusus oleh gubernur pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau kota oleh bupati atau walikota sedangkat tingkat gampong di angkat oleh petugas tuha peut (tetua gampong) setempat. Jika dijabarkan tahapan tugas wilayatul hisbah dan kaitannya dengan penegak hukum syariah lain adalah:
a) Tahap sosialisasi akan berhubungan dengan pimpinan gampong.
b) Tahap penyidikan bertugas sebagai PPNS (petugas penyidik negeri sipil) dan akan berhubungan dengan polisi.
c) Tahap penjatuhan hukuman bertugas sebagai petugas pencambuk dan akan berhubungan dengan kejaksaan.
d) Mahkamah syariah.
Mahkamah syariah merupakan pengganti pengadilan agama yang sudah di hapuskan. Mahkamah ini akan mengurus perkara muamalah (perdata), jinayah (pidana) yang sudah ada qanunnya. Pendek kata lembaga ini adalah pengadilan yang akan mengadili pelaku pelanggaran syariat Islam. Tingkat kabupaten dibentuk mahkamah syariah dan tingkat provinsi mahkamah syariah provinsi yang diesmikan pada tahun 2003 (dalam alyasa abu bakar, 2004 dan 2006).

## Hukuman  Cambuk  dalam  Syariah  Islam  di  NAD
Hukuman cambuk merupakan salah satu hukum yang berlaku dalam syariat Islam NAD. Ketentuan dalam hukum cambuk antara lain:
a. Terhukum dalam kondisi sehat.
b. Pencambuk adalah wilayatul hisbah yang di tunjuk jaksa penuntut umum.
c. Jarak pencambuk dengan terhukum kira-kira 70 cm.
d. Jarak pencambuk dengan orang yang menyaksikan paling dekat 10 meter.
e. Pencambukan di hentikan jika menyebabkan luka, di minta dokter atas pertimbangan medis, atau terhukum melarikan diri.
f. Pencambukan akan dilanjutkan setelah terhukum dinyatakan sehat atau setelah terhukum menyerahkan diri atau tertangkap. 13
Dasar hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah diundangkan UU no 44 tahun 1999 dan UU no 18 tahun 2001. Dalam undang-undang nomor 44 syariat Islam didefinisikan sebagai
semua aspek ajaran islam. Dalam undang-undang nomor 18 disebutkan bahwa mahkamah syar’iyah akan melaksanakan syariat Islam yang di tuangkan ke dalam qanun terlebih dahulu. Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Aceh untuk melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh. 14 Pelaksanaan syariat Islam secara kaffah mempunyai beberapa tujuan, di antaranya yaitu: a. Alasan agama: pelaksanaan syariat Islam merupakan perintah agama untuk dapat menjadi muslim yang lebih baik, sempurna, lebih dekat dengan Allah.
b. Alasan psikologis: masyarakat akan merasa aman dan tenteram karena apa yang mereka jalani dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari sesuai dan sejalan dengan kesadaran dan kata hati mereka sendiri.
c. Alasan hukum: masyarakat akan hidup dalam tata aturan yang lebih sesuai dengasn kesadaran hukum, rasa keadilan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.
d. Alasan ekonomi dan kesejahteraan sosial: bahwa nilai tambah pada kegiatan ekonomi, serta kesetiakawanan sosial dalam bentuk tolong menolong, baik untuk kegiatan ekonomi atau kegiatan sosial akan lebih mudah terbentuk dan lebih solid.
Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan diberlakukannya hukum cambuk di Aceh ialah melaksanakan syariat Islam dan mendekatkan diri kepada Allah, membuat aman masyarakat sekitar, meningkatkan rasa keadilan dimasyarakat, sehingga menumbuhkan sifat gotong royong dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

## Non  Muslim  dalam  Qanud  Aceh  No.  6.  Thn  2014  Ttg  Hukum  Jinayat
Pada dasarnya, agama Islam tidak hanya diperuntukkan bagi kaum muslim semata, akan tetapi ia adalah agama universal yang ditujukan untuk seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran Surat Saba’ ayat 28 Allah SWT berfirman:
Artinya: Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. (QS Saba’: 28).
Dari ayat di atas Allah menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW bukan saja sebagai utusan kepada seluruh manusia, tetapi beliau juga bertugas sebagai pembawa berita gembira bagi orang- orang yang mempercayai dan mengamalkan risalah yang dibawanya itu dan sebagai pembawa peringatan kepada orang-orang yang mengingkarinya atau menolak ajaran-ajarannya.
Orang non-muslim yang menjadi warga negara Daulah Islamiyah akan mendapatkan perlakuan sama dengan kaum muslim, sejalan dengan syariat Islam. Hak mereka sebagai warga negara dijamin penuh oleh negara Islam. Namun, mereka juga harus menunaikan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan undang-undang negara Islam.
Adapun perlakuan umum terhadap non-muslim dapat diringkas sebagai berikut, Islam tidak memaksa non-muslim untuk masuk Islam. Islam juga tidak akan memberantas peribadatan-peribadatan mereka. Islam juga membiarkan orang non-muslim untuk hidup berdampingan dengan muslim, selama tidak memusuhi dan memerangi kaum muslim. Non-muslim yang hidup dalam Daulah Islamiyyah; atau disebut dengan kafir dzimmiy, mendapatkan perlakukan dan hak yang sama dengan kaum muslim. Harta dan darah mereka terjaga sebagaimana terjaganya darah dan harta kaum muslim.
Agama Islam adalah agama yang mementingkan kemaslahatan dan kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ajarannya tetap aktual bagi manusia di segala zaman dan tempat. Islam tidak hanya merupakan rahmat bagi manusia, tetapi juga bagi alam semesta. Islam memperlakukan manusia secara adil tanpa membeda-bedakan kebangsaan, warna kulit dan agama. Berdasarkan prinsip ini, maka Islam membuatberbagai ketentuan yang mengatur hubungan antar manusia, baik sesama muslim sendiri maupun non-muslim 15

## ANALYTICA ISLAMICA: Vol. 6 No. 2 Juli-Desember 2017
Isu akhlakul karimah dalam penegakkan Syariah Islam tentu bukan tanpa alasan sosiologis yang kuat. Dalam sebuah negara yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama seperti Indonesia, penegakan sebuah aturan agama tertentu sebagai dasar resmi untuk menjalankan kebijakan politik, hukum, dan sosial sehari-hari, tidak bisa langsung diterima begitu saja. Bahkan, hal itu berlawanan dengan prinsip demokrasii yang menjamin persamaan hukum dan hak bagi semua warga negara. 16
Salah satu titik kekhawatiran beberapa pihak bila Syari’at Islam ini benar– benar dijalankan sepenuhnya di Aceh adalah posisi kaum minoritas (non-muslim). Bagaimanakah kedudukan mereka dalam konstelasi Syari’at Islam sesungguhnya? Benarkah mereka menjadi warga kelas dua yang diwajibkan membayar pajak kepala, bagaimanakah sebenarnya hak dan kewajiban mereka.
Tak dapat disangkal pertanyaan–pertanyaan semacam ini, untuk sebagiannya dipicu oleh semacam stereotype tentang Islam yang kejam, keras bahkan barang kali diasosiasikan kepada terorisme perang. Kaum Minoritas (Non Muslim) dalam literature klasik sering disebut ahlal-dzimmah atau ahlal-mu’anadah dan sering disingkat saja dengan sebutan kaum Dzimmi . Yang dimaksud dengan istilah ini ialah semua orang yang bukan muslim yang tetap merekan tinggal, tanpa melihat dari mana asal mereka dan dimana mereka dilahirkan. Terhadap kelompok warga Negara ini ajaran Islam memberikan jaminan untuk melindungi mereka dalam kehidupan mereka, dalam kebudayaan, kekayaan serta kepercayaan dan kehormatan mereka.
Kata al-dzimmah berarti keamanan, perjanjian, dan jaminan. Mereka disebut demikian karena memiliki jaminan perjanjian (al-ahd) dari Allah dan Rasulnya serta dari jamaah kaum muslimin untuk hidup aman dan tenteram di bawah perlindungan Islam serta dalam lingkungan masyarakat Islam. Jadi, mereka berada dalam jaminan keamanan kaum muslimin untuk hidup berdasarkan ‘aqddzimmah . Dengan ‘aqd ini mereka memperoleh Negara lainnya. 17 Atas dasar itu, kaum minoritas (non-muslim termaksud ahl daral-Islam (warga Negara Islam) dan menurut Yusuf Al-qardhawi selama–lamanya serta mengandung ketentuan membolehkan orang orang non muslim yang bersangkutan tetap dalam Agama mereka. Selain itu, mereka juga berhak menikmati perlindungan dan perhatian dari jamaah kaum muslimin, dengan syarat mereka membayar jizyah serta berpegang pada ketentuan hukum setempat dalam hal–hal yang tidak berhubungan langsung dengan masalah–masalah agama. Hal ini pada prinsipnya juga setara dengan kaum muslimin sendiri. Kaum muslimin juga berhak mendapat perlindungan, namun wajib membayar zakat. Pendapat al-Qardhawi, aqd al dzimmah berlaku selama–lamanya, kiranya harus ditambahkan dengan catatan bahwa ikatan yang terjadi haruslah berdasarkan kesepakatan dan kerelaan masing– masing. Sebab aqdaldzimmah tidaklah dapat dipaksa bahwa ia untuk selama–lamanya harus menetap di wilayah Islam, jika suatu saat ia memutuskan untuk memilih tempat lain. 18
Dalam penerapan Syari’at Islam kaum minoritas (non-muslim) memiliki hak–hak, yaitu dasar yang pertama–tama dalam perlakuan terhadap kaum memiliki hak–hak yang sama dan seimbang sebagaimana yang dimiliki kaum muslimin, kecuali dalam beberapa hal tertentu. Sebaliknya, mereka juga dibebani kewajiban–kewajiban yang sama seperti yang dibebankan atas kaum muslimin kecuali dalam beberapa hal tertentu.
Mengenai perlindungan terhadap gangguan yang berasal dari luar negeri, kaum dzimmi memiliki hak yang sama seperti yang dimiliki kaum muslimin. Menjadi kewajiban pemerintah Islam untuk mewujudkan perlindungan semacam itu dengan kekuasaan yang dimilikinya. Hal itu berlaku selama mereka masih berdiam dalam daral-Islam bukannya dalam darar-harb
Mengenai perlindungan dari kezaliman yang berasal dari dalam negeri, ajaran Islam mengingatkan kaum muslimin agar jangan sekali–kali melanggar hak kaum ahl al – dzimmah baik dengan tindakan maupun dengan ucapan.
Dalam sebuah perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan kaum Nasrani  Bani Najran, yakni kaum ahl al-dzimmah yang pertama–tama membayar jizyah (Membayar pajak)dalam sejarah Islam, yang antara lain ditetapkan: “tidak diperkenankan menghukum seseorang dari mereka karena kesalahan orang lain.” Mengenai keharusan memberikan perlindungan kepada kaum ahl al-dzimmah ini terdapat banyak sekali hadist dan atsar (perkataan sahabat) yang memberikan Arahan sikap kaum muslimin. Diantaranya sabda Rasulullah SAW: “Barang siapa menganiaya seorang dzimmi atau mengurangi hak–haknya atau
memberikan beban yang melampauin batas kekuatannya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaan hatinya, akulah yang menjadi penuntutnya pada hari kiamat” (Riwayat Abu daud). 19
Selain itu diantara hak kaum minoritas (non-muslim) yang dilindungi ialah kebebasan beragama dan beribadah. Sebab di dalam Al-quran secara tegas disebutkan bahwa setiap orang berhak memeluk Agama dan kepercayaannya masing–masing. Seorang dzimmi tidak boleh dipaksa untuk berpindah keagama Islam dengan cara apapun juga. Inti ajaran ini terlihat jelas dalam sebuah ayat dalam al-quran: Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah (al-baqarah: 256).
Sayyid muhammad Rasyid Ridha, dengan mengutip riwayat Ibnu Jarrir dari Ibnu Abbas RA menyebutkan bahwa ayat diatas diturunkan dalam hubungannya dengan seorang anshar dari banis alim bin‘auf yang dipanggil dengan nama al-hushain. Lelaki ini mempunyai dua orang putra yang beragama nasrani sedangkan ia sendiri telah memeluk Islam. Lalu ia menghadap Nabi Muhammad SAW dan bertanya: “bolehkah saya memaksa keduanya yang terus dalam agama nasrani dan enggan memeluk Islam? “ pada saat itulah turun ayat diatas yang melarang seseorang memaksa orang lain, walau anaknya sekalipun, untuk masuk kedalam agama Islam. 20
Kalangan non-muslim memang sangat risau dengan penerapan syariat Islam yang telah disahkankan, akan tetapi terkait dengan kedudukan non-muslim di Aceh yang diberlakukan syariat Islam apabila non- muslim melakukan tindak jarimah, maka akan diadili di Mahkamah Syari’iyah. Tudingan tersebut tidak dapat dibenarkan karena non-muslim sendiri dapat memilih mau tunduk ke Qanun atau ke KUHP atau ketentua KUHP dari luar.
Dalam hal ini Ada dua kategori kedudukan non-muslim jika dibawa kekonteks Qonun Jinayat. Pertama , orang non-muslim yang melakukan tindak pidana (jarimah) bersama-sama dengan warga Aceh beragama Islam. Dalam kasus seperti ini non-muslim itu memilih dan menyatakan tunduk sukarela pada qanun jinayat. Kedua , Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qonun Jinayat. Perlu dijelaskan bahwa tunduk sukarela dan keberlakuan qanun jinayat itu juga telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 129 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.
Namun, jika dilihat dari pengertian ahl al-dzimmi ialah orang yang yang telah mengikat perjanjian untuk tunduk kepada pemerintah Islam dan mempunyai hak-hak dan kewajiban tertentu secara seimbang. Di antara hak mereka adalah perlindungan dari segala bentuk pelanggaran, baik dari luar maupun dalam negeri, terhadap jiwa, harta, benda, keluarga dan kehormatannya. Mereka pun berhak memperoleh jaminan hari tua. Kalau ternyata mereka miskin, maka mereka berhak mendapatkan tunjangan finansial serta tidak diwajibkan membayar jizyah.

## Penutup
Keistimewaan Nangroe Aceh Darussalam, diberikah hak dalam melaksanakan hukum Syariah Islam bagi warganya. Hal tersebut tertuang dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh, ada sepuluh hukum jarimah yang tertuang dalam Qanun hukum jinayat acah, yaitu; Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath dan Muhasaqah.
Secara historisnya pemberlakuan Syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam adalah hal suatu kewajaran, dikarnakan mayoritas penduduk yang berdomisili di Aceh adalah pemeluk agama Islam. Dan disamping itu juga bahwa Aceh adalah termasuk menjadi sejarah pintu masuknya dalam penyebaran syariah Islam bagi para ulama-ulama Islam.
Tentunya dalam penerapan gendala  dan halangan tak dapat  terelakkan, Kontropersipun bermunculan, meskipun mayoritas penduduk di NAD adalah umat Islam, tapi ada kaum minoritas yang berdomisili, timbul rasa kekhawatiran, rasa takut. Islam tetap memperhatikan hak-hak kaum minoritas, konsep Islam adalah tidak akan menzholimin hak manusia inilah yang disebut hadirnya Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin.
Kasus yang terjadi di pengadilan agama salah satu contoh rill bahwa benar-benar hadirnya Islam bukan sebagai sesosok yang menakutkan,  menyulitkan bahkan menjadikan sebuah solusi

## ANALYTICA ISLAMICA: Vol. 6 No. 2 Juli-Desember 2017
yang terbaik untuk mendapatkan ketentraman dan kedamaian diatas muka bumi Allah swt ini, dan tentunya ini sesuai dengan keinginan mayoritas dari rakyat aceh. Selain itu juga sesuai dengan tugas kita sebagai manusia di muka bumi Allah swt adalah sebagai khalifah untuk mengatur kemashlahatan agar tidak terjadi kerusakan yang akan berdampak merugikan manusia itu sendiri.
Endnote:
1 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
2 Abdul Halim, Politik Hukum Islam di Indonesia, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008, hlm. 98-100.
3 Ibid, hlm. 119.
4 Lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-87152.pdf
5 Novitas Siswayantim, Review Buku Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Studia Islamika, Vol. 10, No. 2, Desember 2013, hlm. 385
6 Badri Khaeruman, Hukum Islam dalam Perubahan Sosial, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm. 11. 7 Mohammad Daun Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Ed. 6, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hlm. 59.
8 Said Agil Husein Al Munawwar, Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia, Jakarta: Kaifa, 2004, hal. 176
9 Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah, Bandung: Mizan, 1995, hal. 74-76.
10 Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia, Yogyakarta: LKiS, 2005, hlm. 56.
11 Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia, hlm. 50.
12 Mohammad Daun Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, hlm. 223.
13 Al Yassa Abu bakar, Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, Banda Aceh, 2006 Dinas Syariat Islam Proni nsi Nanggroe Aceh Darussalam , hal. 51 14 Al Yassa Abu bakar, Syariat Islam di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam Paradigma , Kebijakandan Kegiatan, Banda
Aceh,2006, Dinas Syar iat Islam Proninsi Nanggroe Aceh Darussalam ,  hal. 61
15 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam , Jakarta: Gaya MediaPratama, 2007, h. 269
16 Ahmad Fuad Fanani, Makalah Jihad Memperjuangkan Penerapan Syari’at Islam: Pandangan Tokoh-tokoh Pesantren di Jawa Barat , h. -10.
17 Al-Qardhawi, t.th: 19
18 Ali Muhammad, Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh Problem , Solusi dan Implementasi , Op.cit, halaman 58-60
19 Ali Muhammad, Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh problem, solusi dan implementasi, Op.cit, halaman 60-61.
20 Ibid, halaman 63.

## Daftar  Pustaka
Halim, Abdul, Politik Hukum Islam di Indonesia, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008, Siswayantim, Novitas, Review Buku Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Hukum Islam , Jurnal Studia Islamika, Vol. 10, No. 2, Desember 2013.
Khaeruman, Badri, Hukum Islam dalam Perubahan Sosial, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
Daud Ali, Mohammad, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Ed. 6, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
Said Agil Husein Al Munawwar, Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia, Jakarta: Kaifa, 2004. Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah, Bandung: Mizan, 1995.
Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia, Yogyakarta: LKiS, 2005. Mohammad Daun Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Cetakan Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
A. Latief, Husni Mubarrak, Disonansi Qanun Syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia : Aceh sebagai Studi Kasus, Conference Proseding for Annual International Conferenceon Islamic Studies (AICIS XII).
Abu Bakar, Al Yassa, Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakandan Kegiatan, Banda Aceh, 2006, Dinas Syariat Islam Proninsi Nanggroe Aceh Darussalam ,
Iqbal, Muhammad, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam , Jakarta: Gaya MediaPratama, 2007. Fanani, Ahmad Fuad, Makalah Jihad Memperjuangkan Penerapan Syari’at Islam: Pandangan Tokoh-tokoh Pesantren di Jawa Barat .
Ali Muhammad, Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh Problem , Solusi dan Implementasi , Op.cit.
Pulungan, J. Suyuti, Fiqih Siyasah Ajaran, sejarah dan Pemikiran , Jakarta: PT Grafindo Persada. 1994, Cet. ke-1.
Az-Zarqa’, Muhammad, Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah ,  Dar al-Qolam, Damsiq, 2001. Djazuli, Ahmad, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah masalah yang Praktis , Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2006.
Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, At-Thuruqul Hukmiyah fi as-Syiyasah as-Syar’iyah, tahqiq: M. Jamil Ghozi, al- Qohiroh.
Simanjuntak, Nikolas. Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum , Jakarta: Ghalia, 2009.