## Jurnal Politikom Indonesiana:
Kajian  Ilmu  Pemerintahan,  Ilmu  Politik  dan  Ilmu Komunikasi
Vol. 8, No. 2, Desember 2023 https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana

## Peran  Media  Sosial  dalam  Gerakan  Menolak  Rencana  Penundaan Pemilu di Indonesia

## Bayu Satria Utomo
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia - Depok Email: bayu.satria81@ui.ac.id

## Irwansyah
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia - Depok Email: irwansyah.ma@ui.ac.id

## Abstrak
Artikel ini mengelaborasi peran media sosial sebagai saluran dalam gerakan menolak rencana penundaan Pemilu 2024 di Indonesia. Manuel Castells menyatakan bahwa media sosial telah menjadi platform yang signifikan bagi masyarakat untuk menyuarakan pandangan mereka dan membentuk opini terkait proses demokrasi. Artikel ini menganalisis peran penting yang dimainkan  oleh  media  sosial  dalam  gerakan  menolak  rencana  penundaan  pemilu  2024  di Indonesia.  Fokus  utamanya  adalah  untuk  menganalisis  sebuah  fenomena  berdasarkan kerangka teori Connective Action yang digunakan. Secara singkat, Connective Action melihat partisipasi  dalam  gerakan  berdasarkan  konektivitas  media  sosial.  Data  dari  Drone  Emprit Academy (DEA) terkait isu penundaan pemilu di Indonesia menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Selain itu, data juga didapatkan dari hasil wawancara dengan sejumlah aktor gerakan  dan  observasi  partisipatif  penulis.  Analisis  yang  dilakukan  meliputi  pemanfaatan media sosial terutama Twitter untuk mengorganisasi dan memobilisasi massa, menyebarkan informasi,  memengaruhi  opini  publik,  serta  berinteraksi  dengan  aktor-aktor  politik.  Data dianalisis  dengan  mempertimbangkan  kontribusi  media  sosial  terhadap  dinamika  gerakan sosial  dan  keterkaitannya  dengan  teori  Connective  Action  untuk  menganalisis  tipologi gerakan  di  media  sosial.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  media  sosial  telah  berhasil meningkatkan  konektivitas  gerakan  menolak  penundaan  pemilu  di  Indonesia  karena konektivitas yang dibangun oleh para penggunanya.

## Kata Kunci: Gerakan, Media Sosial, Penundaan, Pemilu

## Abstract
This article elaborates on the role of social media as a channel in the movement to reject plans to postpone the 2024 elections in Indonesia. Manuel Castells that social media has become a significant  platform  for  people  to  voice  their  views  and  form  opinions  regarding  the democratic  process.  This  article  analyses  the  important  role  played  by  social  media  in  the movement to reject plans to postpone the 2024 elections in Indonesia. The main focus is to analyse a phenomenon based on the Connective Action theoretical framework used. In short, Connective Action seeks to see participation in movements based on social media connectivity. Data from the Drone Emprit Academy (DEA) regarding the issue of postponing elections in
Indonesia is the main data source in this research. Apart from that, data was also obtained from interviews with several movement actors and the author's participatory observation. The analysis  carried  out  includes  the  use  of  social  media,  especially  Twitter,  to  organize  and mobilize  the  masses,  disseminate  information,  influence  public  opinion,  and  interact  with political actors. Data were analysed by considering the contribution of social media to the dynamics of social movements and its relationship to Connective Action theory to analyze the typology of movements on social media. The conclusion of this research is that social media has succeeded in making the movement against postponing elections in Indonesia a success because of the connectivity built by its users.
Keywords: Election, Movement, Postponement, Social Media

## PENDAHULUAN
Pemilihan umum dalam sistem demokrasi merupakan mekanisme pemilihan pejabat publik  yang  didasari  komitmen  menjamin  kebebasan  warga  negara  untuk  berpartisipasi secara luas (Blais et al. 2017, Hammar 2017, Rosanvallon 2018, Sozen 2019). Di Indonesia, kepentingan  untuk  menunjukkan  bahwa  negara  menjalankan  sistem  demokrasi  telah menjadikan  pemerintah  secara  legal  berkewajiban  menyelenggarakan  pemilihan  umum dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang (Diprose et al. 2019, Aspinall et al. 2020, Mietzner 2020).
Secara legal pemerintah harus mempersiapkan pemilu lagi di tahun 2024. Akan tetapi, sejak  tahun  2022  berbagai  pimpinan  lembaga  pemerintahan  di  bawah  kabinet  Presiden Jokowi justru mewacanakan kepada publik tentang perlunya menunda pemilu 2024. Diawali pada tanggal 10 Januari 2022, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengusulkan rencana penundaan Pemilu 2024 di Indonesia. Bahlil menyatakan bahwa para pelaku usaha berharap agar pemilu ditunda demi menjaga stabilitas ekonomi. Usul tersebut kemudian mendapatkan tanggapan positif dari Ketua Umum Partai Politik  seperti  PKB,  PAN,  dan  Golkar.  Mereka  menyatakan  bahwa  jika  penundaan  pemilu didasarkan pada aspirasi rakyat, mereka akan mendukungnya. Selain itu, Menteri Koordinator Maritim  dan  Investasi  (Menko  Marves),  Luhut  Binsar  Pandjaitan,  semakin  meningkatkan wacana pro penundaan Pemilu 2024. Pada 11 Maret 2022 Luhut mengklaim memiliki data besar  atau big  data yang  menunjukkan  bahwa  ada  110  juta  warga  yang  mendukung penundaan pemilu demi menjaga situasi sosial, politik, dan ekonomi (Detikcom, 2022). Data besar atau big data merujuk pada jumlah data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat diproses menggunakan metode tradisional (Laney, 2001).
Menteri  Koordinator  Perekonomian,  sekaligus  Ketua  Umum  Partai  Golongan  Karya (Golkar) Airlangga Hartarto, juga mengaku menerima aspirasi petani di Kabupaten Siak, Riau, terkait penambahan masa jabatan presiden yang artinya pemilu 2024 harus ditunda. Nyaris senada,  Ketua  Umum  Partai  Amanat  Nasional  (PAN),  Zulkifli  Hasan,  mengungkapkan beberapa alasan yang mendukung penundaan pemilu bervariasi, mulai dari situasi pandemi, kondisi ekonomi yang tidak stabil, hingga anggaran pemilu yang membengkak (Tempo.co, 2022). Setelah menyampaikan dukungan terhadap penundaan pemilu ini, Zulhas kemudian diangkat menjadi Menteri Perdagangan pada 15 Juni 2022 (Kompas.com, 2022). Awal mula dari  rencana  penundaan  pemilu  ini  penulis  kategorisasikan  sebagai babak  pertama dari gelombang menolak rencana penundaan Pemilu 2024.
Pewacanaan rencana penundaan pemilu dari para tokoh-tokoh pimpinan di kabinet pemerintahan  Joko  Widodo  tersebut  ternyata  direspon  oleh  munculnya  gerakan  menolak rencana penundaan pemilu. Awal mula dari gerakan ini adalah petisi online dari Koalisi Tolak Penundaan  Pemilu  2024  –  koalisi  berisikan  12  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  dan lembaga  penelitian  (Tempo.co,  2022).  Koalisi  tersebut  membuat  petisi  pada  laman Change.org  ditandatangani  lebih  dari  32  ribu  orang  pada  16  Maret  2022  (CNN  Indonesia, 2022).  Setelah  itu  gerakan  menolak  penundaan  pemilu  terus  bergulir  hingga  terjadi  aksi mahasiswa  yang  besar  pada  11  April  2022  (Detikcom,  2022).  Aksi  tersebut  awalnya  akan dilangsungkan di depan Istana Negara tetapi pada akhirnya bergeser ke depan Gedung DPR RI dengan diikuti sekitar 1.000 massa aksi (CNN Indonesia, 2022). Kedatangan Menko Marves Luhut  Binsar  Panjaitan  (LBP)  ke  Kampus  UI  pada  12  April  2022  disambut  dengan  aksi Mahasiswa UI yang menolak rencana penundaan Pemilu 2024 (Kumparan.com, 2022). Penulis juga menjadi bagian dari gerakan menolak penundaan pemilu tersebut pada tahun 2022. Usai beragam  penolakan  yang  digaungkan  oleh  masyarakat  dan  mahasiswa,  Luhut  tetap menyampaikan  bahwa  penundaan  pemilu  sah-sah  saja  jika  diproses  oleh  DPR  dan  MPR (Liputan6.com, 2022).
Bagi  kalangan  yang  kontra,  gagasan  yang  diajukan  oleh  para  menteri  kabinet pemerintahan  Joko  Widodo  dan  tiga  ketua  umum  partai  politik  pendukung  pemerintah tersebut  dianggap  mengkhianati  semangat  reformasi  tahun  1998  yang  tujuan  utamanya adalah  membatasi  masa  jabatan  presiden.  Perubahan  konstitusi  di  Indonesia  pasca  1998 membuat perubahan sistem administrasi negara di Indonesia dimana ditetapkan pembatasan masa jabatan presiden (Najicha & Hermawan 2019).
Gerakan  menolak  rencana  penundaan  pemilu  terus  berlanjut  di  tahun  2023. Gelombang penolakan tersebut menguat lagi setelah 3 Maret 2023 saat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengeluarkan keputusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda tahapan Pemilu 2024 yang sedang berlangsung. Setelah keputusan ini, berbagai tanggapan bermunculan di media sosial, terutama di Twitter. Putusan PN Jakpus tersebut merupakan hasil dari gugatan yang diajukan oleh Partai Prima kepada KPU pada 8 Desember 2022. Gerakan di media sosial pasca putusan PN  Jakpus,  3  Maret  2023  ini  penulis  kategorisasikan  sebagai babak  kedua dalam  gerakan menolak rencana penundaan pemilu di Indonesia. Peran media sosial dalam gerakan inilah yang akan penulis elaborasikan dalam penelitian ini. Sedangkan seperti yang sudah dijelaskan diatas  bahwa  di  tahun  2022  babak  pertama  dimulai  dari  terbitnya  petisi  online  dan dilanjutkan dengan gerakan mahasiswa di jalan. Setelah itu, babak kedua muncul di tahun 2023 setelah putusan PN Jakpus tersebut dikeluarkan dan muncul penolakan yang masif di media sosial. Pada babak kedua ini, gerakan dibangun melalui sosial media oleh para tokoh politik hingga didukung oleh publik.
Di  era  digital  saat  ini,  media  sosial  telah  menjadi  bagian  integral  dari  kehidupan sebagian besar kaum muda. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi dan sumber  informasi,  tetapi  juga  berperan  sebagai  sarana  untuk  menggerakkan  masyarakat dalam melakukan protes terhadap pemerintah. Media sosial hadir dalam berbagai bentuk, terutama  dalam  bentuk  teks,  yang  digunakan  untuk  menyampaikan  dan  mengungkapkan pendapat  (Elshahed,  2020).  Dalam  beberapa  dekade  terakhir,  kita  telah  menyaksikan berbagai gerakan sosial baru yang muncul melalui media sosial. Melalui perangkat seluler, media  sosial  memungkinkan  pengguna  untuk  menghubungkan  ide,  individu,  organisasi, negara,  dan  gerakan  sosial  baru.  Meningkatnya  penetrasi  internet  telah  menggandakan aktivitas gerakan sosial dalam dunia maya (Seebaluck, 2014).
Platform media sosial Twitter menjadi platform yang sangat aktif digunakan gerakan menolak rencana penundaan pemilu. Menurut data dari Drone Emprit, pada tanggal 3 Maret 2023  di  Twitter  ada  19.274  kali  postingan  dengan  penyebutan  terkait  penundaan  pemilu, yang dipicu oleh respon pengguna Twitter terhadap putusan PN Jakpus mengenai penundaan Pemilu. Selain itu, di media online pada tanggal yang sama terdapat 3.827 penyebutan kata, penolakan terhadap penundaan pemilu.
Adanya gerakan menolak rencana penundaan pemilu menarik penulis untuk meneliti lebih  lanjut  mengenai  gerakan  yang  muncul  di  media  sosial.  Utamanya,  percakapan  yang dominan  menunjukkan  sikap  kontra  dengan  angka  91%,  seperti  tudingan  bahwa  "Jokowi diduga menjadi dalang penundaan pemilu". Tidak hanya itu, netizen juga mengekspresikan pandangan  bahwa  pemilu  seharusnya  tetap  berjalan  sesuai  rencana  semula,  dan  mereka berpendapat  bahwa  penundaan  pemilu  bertentangan  dengan  konstitusi.  Selain  itu,  ada ajakan untuk melawan penundaan pemilu. Di sisi lain, percakapan yang bersifat pro hanya mencapai 6%, dan umumnya mencakup dukungan terhadap keputusan PN Jakpus mengenai penundaan Pemilu, serta penjelasan yang diberikan oleh Partai Prima mengenai hak menjadi peserta pemilu.
Banyak tokoh utama, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Mahfud MD, Hidayat Nur Wahid, berbicara tegas dalam menentang penundaan pemilu di Twitter. Mereka  mendukung  pelaksanaan  pemilu  sesuai  jadwal  yang  telah  ditetapkan.  Penolakan terhadap  penundaan  pemilu  didasari  oleh  alasan-alasan  seperti  pelanggaran  terhadap konstitusi,  ketidaksetujuan  terhadap  upaya  perpanjangan  masa  jabatan,  dan  keyakinan bahwa pemilu harus berlangsung sesuai dengan rencana yang telah disusun.
Di  media  online,  sebagian  besar  pemberitaan  mengambil  narasi  kontra  terhadap penundaan  pemilu,  mengutip  pernyataan  sejumlah  individu  dan  partai  politik  yang mempertanyakan keputusan PN Jakarta Pusat dan mengkritisi penundaan tersebut. Media sosial  juga  menjadi  tempat  dominan  untuk  menyuarakan  penolakan.  Lebih  dari  90% percakapan di media sosial mencerminkan penolakan terhadap penundaan pemilu. Pengguna media  sosial  mengekspresikan  ketidakpercayaan  mereka  terhadap  keputusan  PN  Jakarta Pusat dan mengajak masyarakat untuk bersatu melawan penundaan tersebut.
Tagar  seperti  #RakyatOgahTundaPemilu  dan  #TolakTundaPemilu  aktif  digunakan untuk  menyampaikan  penolakan  terhadap  penundaan  pemilu.  Video  yang  paling  banyak dibagikan  adalah  yang  menjelaskan  mengapa  penundaan  pemilu  harus  ditolak.  Selain penolakan terhadap penundaan pemilu, juga terdapat kritik terhadap kredibilitas hakim yang memutuskan  penundaan.  Warganet  mempertanyakan  kompetensi  hakim  dan  beberapa putusan hukum yang mereka anggap kontroversial. Dari latar belakang yang telah diuraikan maka  fokus  pertanyaan  penelitian  ini  adalah “Bagaimana  Peran  Media  Sosial  dalam Mensukseskan Gerakan Menolak Rencana Penundaan Pemilu 2024 di Indonesia?”

## TINJAUAN PUSTAKA
Media sosial, menurut Varinder Taprial dan Priya Kanwar (2012), adalah platform yang memungkinkan individu untuk bersosialisasi dan berbagi berbagai jenis konten dengan orang lain, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Menurut McGraw Hill (2006), media sosial adalah sarana interaksi di mana individu menciptakan, berbagi, dan bertukar informasi dan gagasan melalui jaringan siber atau komunitas maya.
Platform media sosial telah banyak digunakan sebagai alat komunikasi dan organisasi dalam berbagai protes di seluruh dunia selama lebih dari satu dekade. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengamati peran media sosial dalam memobilisasi gerakan sosial. Sebagai contoh,  penelitian  oleh  Galuh  (2016)  membahas  bagaimana  karakteristik  media  sosial memengaruhi  gerakan  penolakan  reklamasi  di  Bali.  Penelitian  serupa  juga  dilakukan  oleh Kapriani dan Djuara (2015) yang menunjukkan bahwa media sosial efektif dalam memobilisasi gerakan  pelestarian  lingkungan  yang  dilakukan  oleh  akun  @KesMat,  baik  secara  daring maupun  luring.  Selain  itu,  penelitian  oleh  Sitowin  dan  Alfirdaus  (2019)  mencoba  melihat bagaimana  advokasi  melalui  media  sosial  dapat  memperkuat  gerakan  menolak  pendirian pabrik semen di Kabupaten Rembang dengan menggunakan metode studi kasus.
Peran media sosial ini tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga di luar Indonesia. Sebagai contoh, penelitian oleh Lee S. (2018) mengkaji bagaimana media sosial memobilisasi masyarakat Korea untuk berpartisipasi dalam protes. Penelitian oleh Valenzuela (2013) juga menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dapat meningkatkan aktivitas politik dengan memeriksa  tiga  aspek  terkait  perilaku  protes  warga,  yaitu  informasi,  ekspresi  opini,  dan aktivisme. Tusa (2013) telah mengeksplorasi pengaruh media sosial dan komunikasi berbasis internet pada gerakan sosial dalam dua studi kasus: protes di Mesir selama Musim Arab Spring dan pasca pemilihan protes di Iran pada 2009 yang kemudian dikenal sebagai awal dari Green Movement. Semua penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang besar dalam memobilisasi gerakan protes, baik melalui internet maupun protes langsung.
Dalam penelitian ini, digunakan kajian yang diadakan oleh Lim (2013) yang berjudul "Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia," dan konsep Social Media Opinion Leader yang telah dikembangkan oleh para peneliti seperti Luarn et al. (2014), Park (2013),  Zhang  et  al.  (2016),  dan  Xu  et  al.  (2014).  Lim  (2013)  dalam  penelitiannya mengemukakan  bahwa  gerakan  di  media  sosial  dapat  mencapai  kesuksesan  dalam memobilisasi dukungan masyarakat jika tiga faktor kunci dipenuhi: pertama, adanya narasi
yang  sederhana;  kedua,  simbol  yang  merepresentasikan  isu  dengan  jelas;  dan  ketiga, aktivisme  yang  memiliki  risiko  rendah  (low-risk  activism).  Media  sosial  memungkinkan penyebaran  informasi  yang  cepat,  banyaknya  informasi  yang  tersedia,  dan  komunikasi singkat, yang menyebabkan individu lebih cenderung mengikuti isu berdasarkan preferensi mereka.
Menurut Jungherr (2015), isu-isu yang muncul di media sosial, terutama di platform seperti  Twitter,  tidak  muncul  secara  spontan;  sebaliknya,  ada  aktor  atau  kelompok  yang menginisiasi percakapan di media sosial untuk menarik perhatian pengguna lainnya. Di media sosial, perhatian menjadi aset yang paling berharga. Pengguna yang berhasil memperoleh perhatian juga memiliki kemampuan untuk memengaruhi pengguna lain untuk mengambil tindakan atau memperluas penyebaran isu tertentu (Xu et al., 2014). Seseorang yang memiliki pengaruh besar di media sosial dikenal sebagai opinion leader (Park, 2013; Zhang et al., 2016). Twitter adalah platform yang memungkinkan lebih banyak interaksi yang dapat diaktifkan dengan  efisien  (Stieglitz  &  Dang-Xuan  2013).  Twitter  adalah  ruang  obrolan  yang memungkinkan  pengguna  terhubung  satu  sama  lain  dengan  menggunakan  tanda  AT  dan tujuannya  adalah  menciptakan  jaringan  sosial  global  di  mana  orang  dapat  mengirim  dan menerima pesan instan secara real-time (Bertot et al. 2012).

## Kerangka Teori
Peran media sosial dalam kerangka teori connective action ditekankan sebagai alat utama  untuk  menghubungkan  individu  yang  memiliki  kepentingan  serupa,  memfasilitasi keterlibatan  mereka  dalam  tindakan  kolektif.  Penelitian  yang  dilakukan  mencerminkan bagaimana  media  sosial  berperan  sebagai  platform  yang  memungkinkan  pertukaran informasi, pengorganisasian, dan mobilisasi dukungan untuk berbagai gerakan sosial. Hal ini sejalan dengan konsep connective action .
Dalam konteks connective action , pentingnya tokoh-tokoh pendapat ( opinion leaders ) diakui sebagai elemen kunci dalam mempengaruhi individu lain untuk berpartisipasi dalam aksi bersama. Dalam penelitian ini, dipahami bahwa pengguna media sosial yang memperoleh perhatian atau memiliki pengaruh signifikan di platform tersebut dianggap sebagai opinion leaders . Teori connective action memberikan pemahaman mendalam tentang peran sentral yang dimainkan oleh individu-individu ini dalam menghubungkan orang lain dan memotivasi mereka untuk ikut serta dalam gerakan sosial.
Selain itu, connective action menekankan pentingnya kecepatan dan efisiensi dalam penyebaran informasi melalui media sosial. Temuan penelitian yang menunjukkan Twitter sebagai  platform  yang  memungkinkan  interaksi  yang  efisien  dan  komunikasi real-time mencerminkan konsep bahwa media sosial memfasilitasi penyebaran informasi yang cepat dan efisien, yang merupakan elemen kunci dalam pengorganisasian gerakan sosial.

## Connective Action
Dalam menjawab fokus penelitian ini, teori yang digunakan untuk menjelaskan peran sosial  media  adalah  "Connective  Action,"  yang  diperkenalkan  oleh  Bennett  &  Segerberg dalam buku mereka yang berjudul "The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics". Connective Action adalah kerangka konseptual yang menjelaskan bahwa gerakan sosial dalam era saat ini mungkin tidak memiliki pemimpin yang jelas,  tidak  mengikuti  struktur  organisasi  yang  kaku,  dan  memungkinkan  individu  untuk dengan mudah ikut serta atau keluar dari sebuah aksi. Fenomena ini terjadi karena peran sentral media sosial dalam menciptakan ruang publik baru untuk berpartisipasi dalam aksi dengan pola yang sebelumnya sulit dibayangkan. Jika dalam "collective action," sebuah aksi membutuhkan  adanya  ikatan  keorganisasian,  struktur  organisasi,  dan  pemimpin  yang memimpin  aksi  tersebut,  "Connective  Action"  justru  lebih  menitikberatkan  pada  tindakan individu sebagai elemen kunci daripada tindakan kolektif. Teknologi berperan sebagai agen penyelenggara  dalam  "Connective  Action,"  berbeda  dengan  "collective  action"  di  mana teknologi digunakan sebagai alat atau instrumen.
Konsep  "Connective  Action"  memiliki  tiga  karakteristik  utama.  Pertama,  individu dapat berpartisipasi tanpa perlu memiliki komitmen kepada kelompok tertentu. Partisipasi didasarkan  pada  kesamaan  pandangan  tentang  suatu  isu  yang  menjadi  faktor  pendorong individu untuk terlibat dalam Connective Action . Kedua, partisipasi dalam ranah digital lebih menekankan pada ekspresi personal daripada ekspresi dari sebuah kelompok. Penggunaan kata kunci (keyword) menjadi cara untuk menyuarakan isu-isu tertentu yang dapat menjadi bingkai  dalam  gerakan.  Ketiga,  jejaring  komunikasi  menjadi  metode  utama  dalam mengorganisasi  gerakan  di  media  sosial,  menggantikan  hierarki  dan  keanggotaan  dalam organisasi  tradisional.  Jejaring  komunikasi  ini  bertindak  sebagai  pengoordinasi  gerakan, memungkinkan individu-individu yang mungkin tidak saling mengenal atau bertemu secara langsung untuk terlibat dalam aksi tersebut.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Bennett  &  Segerberg  (2012),  mereka mengidentifikasi tiga tipe jejaring aksi ( action network ). Salah satunya adalah "self-organizing network,"  yang  mencirikan  logika  "Connective  Action".  Dua  tipe  lainnya  menggambarkan variasi dalam jejaring yang dicirikan oleh logika "collective action". Tipe pertama adalah "self- organizing  network,"  di  mana  gerakan  menggunakan  "Connective  Action"  tanpa  struktur organisasi  hierarkis  yang  memimpin  aksi.  Partisipasi  didasarkan  pada  kerangka  tindakan pribadi  yang  menekankan  inklusivitas  dan  berbagi  opini,  pengalaman,  dan  keprihatinan pribadi di media sosial. Dalam tipe ini, individu dianggap sebagai unit yang saling terhubung satu sama lain.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  dan  akan  menggunakan  pendekatan  kualitatif deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln (2017), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang  tidak  berfokus  pada  aspek  kuantitas  atau  jumlah,  tetapi  lebih  menekankan  pada pemahaman tentang realitas yang dibangun secara sosial. Leavy (2017) juga menambahkan bahwa  penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk  menggali,  menggambarkan,  atau  menjelaskan fenomena  sosial  yang  khusus.  Dalam  penelitian  ini,  fokus  utamanya  adalah  untuk menganalisis  sebuah  fenomena  berdasarkan  kerangka  teori Connective  Action yang digunakan.
Teori  akan  berperan  sebagai  kerangka  dan  panduan  untuk  menganalisis  data lapangan. Pada kasus ini, teori Connective Action akan membantu mendalami peran media sosial  dalam  gerakan  menolak  penundaan  pemilu.  Dalam  penelitian  ini,  data  dari  Drone Emprit Academy (DEA) terkait isu penundaan pemilu di Indonesia akan menjadi sumber data utama.  Penggunaan  data  ini  digunakan  untuk  melibatkan  langkah  awal  dalam mengklasifikasikan  data  menjadi  berbagai  kategori,  seperti  Aktor, Mention ,  Tagar,  Topik Pembicaraan, dan Jaringan Penyebaran melalui website https://pers.droneemprit.id/ . Selain itu, data juga didapatkan dari hasil wawancara dengan sejumlah aktor gerakan dan observasi partisipatif.  Data  tersebut  selanjutnya  dianalisis  keterkaitannya  dengan  teori Connective Action untuk membuktikan keberlakuan teori tersebut.

## PEMBAHASAN
Peran  media  sosial  dalam  gerakan  menolak  penundaan  pemilu  khususnya  Twitter telah  menjadi  pusat  perhatian  sebagai  alat  kunci  dalam  menyebarkan  informasi, menghubungkan orang lain dan memotivasi mereka untuk ikut serta dalam gerakan sosial dan mobilisasi  dukungan.  Teori connective  action menjelaskan  fenomena  ini  sebagai  sebuah evolusi  dari collective  action .  Ditekankan  bahwa  teknologi  digital  terutama  media  sosial memungkinkan  koordinasi  yang  lebih  organik  dan  distribusi  pesan  yang  lebih  masif dibandingkan dengan metode tradisional organisasi gerakan sosial.
Twitter,  sebagai  platform  media  sosial  sangat  bergantung  pada  kecepatan  dan kemudahan  berbagi  informasi,  memfasilitasi  penyebaran  pesan  yang  emosional  dan motivasional, yang mana ini merupakan unsur penting dalam mobilisasi massa. Menurut Jost et al. (2018), pesan yang menekankan kemarahan dan identifikasi sosial, serta pesan yang menonjolkan  efikasi  kelompok  dan  kekhawatiran  terhadap  isu-isu  seperti  keadilan  dan ketidakadilan,  seringkali  menjadi  pemicu  partisipasi  dalam  aktivitas  protes.  Twitter memungkinkan pesan-pesan ini tersebar secara cepat dan luas, memungkinkan individu yang mungkin tidak memiliki koneksi langsung dengan satu sama lain untuk berpartisipasi dalam suatu gerakan bersama.
Dalam  kasus  gerakan  menolak  penundaan  pemilu  di  Indonesia,  warganet menggunakan Twitter tidak hanya sebagai sarana untuk mengekspresikan kekecewaan atau ketidaksetujuan  mereka,  tetapi  juga  sebagai  cara  untuk  mengorganisasi  dan  memobilisasi massa. Tagar dan kata kunci menjadi alat penting dalam proses ini; mereka bertindak sebagai penanda yang memungkinkan orang untuk menemukan dan bergabung dalam percakapan yang  relevan.  Contohnya,  kata  kunci  seperti  "penundaan",  "perpanjangan",  "tunda", "menunda", "ditunda", "jakpus", "jakarta pusat" menjadi indikator topik yang sedang tren dan membantu dalam menyatukan orang-orang dengan pandangan yang sama untuk membentuk sebuah  massa  kritis  yang  dapat  menarik  perhatian  lebih  lanjut  dari  media  dan  pembuat kebijakan.  Selain  itu,  juga  terdapat  tagar  seperti  #RakyatOgahTundaPemilu  dan #TolakTundaPemilu juga menjadi topik dominan di sosial media.
Data dari pers.droneemprit.id menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kata kunci dan  tagar  di  platform  Twitter  dapat  menghasilkan  gambaran  yang  sangat  rinci  tentang bagaimana sebuah isu dibicarakan dan dirasakan oleh publik. Dari analisis tren ini, kita bisa melihat  bahwa  penggunaan  kata  kunci  dan  tagar  tertentu  dapat  mengindikasikan  tingkat
keterlibatan dan perasaan yang dialami oleh netizen terkait dengan isu tersebut. Ketika topik seperti  penundaan  pemilu  menjadi  viral,  dapat  diindikasikan  adanya  gelombang ketidakpuasan atau protes publik yang besar. Mengelaborasi lebih jauh, alat analisis seperti pers.droneemprit.id ini sangat berharga karena mereka memberikan wawasan real-time ke dalam diskursus publik. Dengan menganalisis frekuensi, konteks, dan penyebaran kata kunci dan tagar, peneliti dan aktivis dapat mengukur intensitas dan jangkauan gerakan sosial. Selain itu,  juga  dapat  diidentifikasi  aktor-aktor  kunci  dalam  jaringan  sosial  (seperti  tokoh  politik, influencer  atau  kelompok-kelompok  advokasi),  memantau  perubahan  sentimen  seiring waktu,  dan  merespons  dengan  strategi  yang  lebih  tepat  sasaran  untuk  komunikasi  dan mobilisasi lebih lanjut.
Dengan  demikian,  peran  Twitter  dan  media  sosial  lainnya  dalam  gerakan  menolak penundaan pemilu di Indonesia menggarisbawahi bagaimana teknologi digital telah menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari politik kontemporer dan aktivisme sosial, memberikan masyarakat alat yang kuat untuk berpartisipasi dalam demokrasi dan pengambilan keputusan politik. Drone Emprit juga membuat grafik tren isu berdasarkan percakapan di media online dan Twitter berdasarkan mentions.
Gambar 1. Grafik Tren Isu di Media Online dan Twitter
Sumber: pers.droneemprit.id
Dapat dilihat bahwa percakapan tertinggi di media sosial terjadi pada 3 Maret 2023 dengan jumlah 19.274 mentions didorong putusan PN Jakpus terkait penundaan pemilu 2024. Selanjutnya, ekspos media online juga mengalami peningkatan pada 3 Maret 2023 sejumlah 3.827  mentions  yang  didorong  oleh  berbagai  penolakan  penundaan  pemilu  2024.  Penulis berkesempatan  mewawancarai  Ismail  Fahmi  sebagai  Founder  dari  Drone  Emprit  untuk
mengonfirmasi peran penting media sosial dan konektivitas yang terbangun di media sosial. Ismail Fahmi dalam wawancara penelitian ini menyampaikan bahwa:
“Media  sosial  perannya  sangat  besar  ya,  dalam  membangun  opini.  Saya  perhatikan, pemerintah saat itu sangat mendengarkan sentimen di media sosial. Pak Jokowi tuh sangat mendengarkan ya opini publik di media sosial. Lembaga negara pun juga sama, banyak mendengarkan  di  media  sosial.  Jadi  ketika  ada  niatan  bikin  kebijakan  tertentu,  publik masih bisa menganulir dan mengubah lewat opini di media sosial. Nah ini menariknya ya. Dan Pemerintah punya tools untuk mendengar, media monitoring analytic itu ada hampir di semua Kementerian-Lembaga bahkan sampai Presiden juga. Jadi voice di media sosial itu sangat penting akan sampai kesana.”
Peran media sosial di era digital saat ini mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan penjelasan Ismail Fahmi bahwa para pemangku kebijakan memiliki tools untuk  menganalisis  berbagai  respon  dari  setiap  individu  di  media  sosial.  Dalam  kerangka Connective Action , yang membedakannya dari Collective Action adalah kurangnya struktur organisasi hierarkis dan peran sentral dari teknologi komunikasi digital dalam menyatukan individu-individu.  Dalam  kasus  penolakan  terhadap  penundaan  pemilu  di  Indonesia, Connective  Action terwujud  melalui  peran  aktif  dari  warganet,  yang  menggunakan  media sosial  sebagai  platform  untuk  mengungkapkan  pandangan  mereka,  berpartisipasi  dalam dialog,  dan  mengorganisasi  aksi.  Ketika  sebuah  putusan  pengadilan  seperti  Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst mendapatkan sorotan dan memicu diskursus publik, terutama di Twitter, media sosial menjadi arena utama berbagai narasi dan pandangan bersaing untuk mendominasi  diskursus  publik.  Isu  tentang  dugaan  penundaan  pemilu  sebagai  upaya perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode adalah contoh dari narasi yang mengundang partisipasi publik yang intens dan reaksi dari berbagai kelompok masyarakat.
Analisis Drone Emprit yang mengidentifikasi percakapan dominan bernada kontra - seperti dugaan bahwa Presiden Jokowi berada di balik ide penundaan pemilu, pernyataan yang  menekankan  bahwa  pemilu  harus  berjalan  sesuai  rencana,  serta  argumen  yang mengatakan  bahwa  penundaan  pemilu  bertentangan  dengan  konstitusi  -  menunjukkan bagaimana media sosial mencerminkan dan sering kali memperkuat ketidakpuasan publik. Ajakan untuk melawan penundaan pemilu juga menunjukkan kekuatan mobilisasi dari media sosial,  yang  mana  tagar  dan  kata  kunci  bertindak  sebagai  pemicu  untuk  aksi  kolektif. Partisipasi para tokoh dan elit politik, seperti yang dicatat oleh sumber Drone Emprit, lebih lanjut menambah dimensi pada gerakan ini. Tokoh-tokoh seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),  Mahfud  MD,  Hidayat  Nur  Wahid,  Said  Didu,  Adhie  Massardi,  dan  lainnya  memiliki
pengikut  yang  signifikan  dan  dapat  mempengaruhi  opini  publik  melalui  platform  mereka. Apakah  mereka  mendukung  atau  menentang  gerakan  tersebut,  keterlibatan  mereka menambah legitimasi dan urgensi pada isu ini dan seringkali menghasilkan respon publik yang lebih besar.
Gambar 2. Top Infkuencers
Sumber: pers.droneemprit.id
Dalam konteks Connective Action , teori ini memperjelas adanya kondisi dimana para aktor  aksi  tidak  memiliki  keterhubungan  antara  satu  dengan  lainnya,  tetapi  solidaritas terbentuk akibat keresahan dari rencana penundaan pemilu 2024. Tokoh-tokoh publik dapat dianggap sebagai "node" atau titik kunci dalam jaringan sosial yang menyebarkan informasi, memobilisasi pendukung, dan membentuk opini publik. Meskipun mereka mungkin bukan bagian dari struktur organisasi formal, kekuatan dan jangkauan mereka dalam media sosial membuat  mereka  menjadi  pemain  penting  dalam  gerakan  sosial.  Mereka  mendorong individu-individu  yang  mungkin  tidak  terlibat  langsung  dengan  politik  untuk  mengambil tindakan, baik itu melalui berbagi informasi, dan berpartisipasi dalam debat online.
Berdasarkan hasil pemetaan di atas, penulis berkesempatan mengonfirmasi langsung kepada Ismail Fahmi sebagai Founder dari Drone Emprit. Konektivitas antara tokoh politik dan publik menjadi satu aspek penting, Ismail Fahmi mengatakan:
“Diantara tokoh-tokoh politik ini kan mereka bicara dari segi gagasan dan gagasannya saling  mendukung.  Seperti  yang  saya  bilang  tadi,  medsos  ini  kan  memberi  dukungan kepada mereka. Suara itu jadi semakin kuat gitu, nih liat saya punya suara ini lalu didukung oleh  banyak  masyarakat  tuh  gitu.  Jadi  makin  kuat  dan  saling  mengamplifikasi.  Kalau seandainya masyarakat gak bicara dan mendukung kemudian Pak SBY, Pak Mahfud MD menolak,  ya  ndak  bisa  jadi  besar  percakapannya  jika  tidak  ada  yang  mengaplifikasi. Adanya tokoh-tokoh publik bersuara itu, mereka speak up, kemudian itu diamplifikasi dan didukung oleh publik maka akan menjadi isu publik. Kalau publik tidak melihat itu penting, bisa jadi itu isunya hanya isu elit, itu sering terjadi dengan isu-isu hukum.”
Dalam  penelitian  ini,  pengguna  media  sosial  yang  memperoleh  perhatian  atau memiliki  pengaruh  signifikan  di  platform  tersebut  dianggap  sebagai opinion  leaders .  Teori Connective Action memberikan wawasan yang dalam tentang peran sentral individu-individu ini dalam menghubungkan orang lain dan memotivasi mereka untuk ikut serta dalam gerakan sosial salah satunya adalah kelompok media yang turut menyuarakan melalui platform sosial media. Dalam hal ini dilansir pada pers.droneemprit.id adanya cuitan yang dilayangkan oleh media  Narasi  yaitu,  @NarasiNewsroom:  Agak  mencurigakan  ya.  Kalau  kata  CSIS,  isu penundaan  pemilu  ini  digerakkan  oleh  kelompok  yang  relatif  terorganisir  dan  sistematis. Menurutmu gimana?.
Hal ini lah yang membuat Connective Action menekankan pentingnya kecepatan dan efisiensi  dalam  penyebaran  informasi  melalui  media  sosial.  Hasil  penelitian  yang menunjukkan  Twitter  sebagai  platform  yang  memungkinkan  interaksi  yang  efisien  dan komunikasi real-time mencerminkan konsep bahwa media sosial memfasilitasi penyebaran informasi  yang  cepat  dan  efisien,  yang  merupakan  elemen  kunci  dalam  pengorganisasian gerakan sosial. Dalam pers.droneemprit.id dicantumkan respon publik yang terbagi menjadi pro dan kontra terkait gagasan penundaan pemilu dengan rincian sebagai berikut Pro (6%): Sebagian publik memberikan dukungan terhadap gagasan penundaan pemilu. Mereka juga mengamplifikasi  narasi  terkait  upaya  untuk  menghormati  hasil  putusan  Pengadilan  Negeri (PN)  Jakarta  Pusat.  Selain  itu,  terdapat  penjelasan  dari  Partai  Prima  yang  mencoba menjelaskan tuntutan haknya untuk menjadi peserta pemilu. Kontra (91%): Sejumlah besar publik,  sebagian  besar,  menunjukkan  sikap  kontra  terhadap  gagasan  penundaan  pemilu. Mereka menduga bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga menjadi dalang di balik ide tersebut. Muncul kecurigaan adanya kekuatan besar yang memengaruhi putusan penundaan pemilu.
Mahasiswa  juga  menjadi  salah  satu  bagian  dari  pengguna  Twitter  yang  merespons kontra terhadap putusan PN Jakpus terkait penundaan pemilu melalui akun Badan Eksekutif Mahasiswa  (BEM).  Dua  akun  yang  menyuarakan  dan  merilis  sikap  terhadap  penolakan putusan  PN  Jakpus  tersebut  adalah  akun  BEM  Universitas  Indonesia  (BEM  UI)  dan  BEM Seluruh Indonesia (BEM SI). Pada akun Twitter BEM UI membuat sebuah tweet dengan judul “Putusan  PN  Jakpus  Menunda  Pemilu:  Presiden  Harus  Angkat  Suara”.  Sedangkan  BEM  SI membuat rilis dengan judul “Putusan PN Jakpus Kok Sesat?” yang berisikan empat tuntutan
yakni;  (1)  Menolak  segala  bentuk  upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  manapun  yang  ingin melakukan penundaan pemilu secara sistemik, (2) Meminta KPU tetap melanjutkan tahapan pemilu,  (3)  Meminta  sikap  yang  jelas  dari  pemerintah  berkaitan  dengan  Pemilu  2024,  (4) Meminta  Komisi  Yudisial  Untuk  memeriksa  seluruh  hakim  yang  terlibat  dalam  putusan tersebut. Rilis dari BEM UI dan BEM SI tersebut berturut-turut dipublikasikan pada 5 dan 6 Maret 2023. Melki Sedek Huang sebagai Ketua BEM UI 2023 dalam wawancara penelitian ini mengatakan bahwa:
“BEM UI waktu itu mengeluarkan rilis karena melihat ada yang janggal dalam putusan PN Jakpus yang mengabulkan gugatan agar pemilu 2024 ditunda. Nah, setelah itu kita liat juga di medsos mulai rame nih penolakan terhadap putusan PN Jakpus tadi. Apalagi udah banyak pakar hukum di medsos pribadi yang bilang kalo putusan ini salah sasaran dan diluar  kewenangan.  Waktu  itu  emang  setelah  putusan  ini  keluar  dan  rame  di  medsos, terutama twitter ya waktu itu kita langsung rapat buat bikin rilis di Twitter dan IG BEM UI. Kalo ditanya medsos ini ningkatin konektivitas atau engga sih ya pasti iya karna kita jadi tau kalo putusan ini cacat hukum dan rame-rame ditentang oleh para ahli sama politisi.”
Muhammad Yuza Augusti sebagai Koordinator BEM SI juga mengatakan bahwa:
“Kalo  ditarik  dari  tahun  2022  kan  BEM  SI  emang  udah  konsisten  menolak  wacana penundaan pemilu. Terus di tahun 2023 muncul lagi isunya setelah putusan PN Jakpus. Setelah itu kami tetap konsisten untuk mengawal dan menolak putusan tersebut. Saya rasa sih sebenernya isu ini udah agak turun atensinya karena terakhir di kawal awal tahun 2022, lalu  baru  naik  lagi  di  awal  tahun  2023.  BEM  SI  secara  kelembagaan  bersepakat  buat ngeluarin rilis dalam bentuk infografis. Kami juga waktu itu mengutip beberapa pendapat pakar hukum seperti Mba Bivitri yang vokal tentang penolakan ini. Kami terkoneksi dengan para  ahli  tentunya  dari  medsos  ya,  kita  liat  aja  di  medsos  waktu  itu  siapa  ahli  yang ngomong buat nolak penundaan pemilu. Kalau terkait signifikansi dari medsos itu sendiri pastinya saya ngerasa sangat signifikan sih utamanya buat nyambungin kita sama banyak pihak dan memperluas jangkauan dari sikap yang BEM SI buat.”
Dapat dilihat bahwa mahasiswa melalui BEM juga memanfaatkan media sosial untuk menjaring  konektivitas  diantara  mereka  dan  pihak-pihak  yang  berada  dalam  stance  yang sama. Dalam hal ini adalah pihak-pihak yang kontra terhadap putusan PN Jakpus sehingga gelombang penolakan rencana penundaan pemilu semakin besar. Melalui pernyataan BEM UI dan BEM SI, gerakan di media sosial dibangun pada awalnya karena terpantik oleh parah tokoh-tokoh  atau  ahli  yang  mengungkapkan  ketidaksetujuannya  di  media  sosial.  Elaborasi lebih  jauh,  dalam Connective  Action ,  pesan-pesan  yang  dikirim  oleh  tokoh-tokoh  ini  tidak harus mengikuti garis partai atau ideologi yang kaku, tapi seringkali lebih bersifat pribadi dan ekspresif. Ini memungkinkan berbagai interpretasi dan partisipasi, menciptakan gerakan yang
lebih  inklusif  dan  dinamis  yang  mampu  menyesuaikan  dan  merespon  secara real-time terhadap perubahan kondisi dan sentimen publik. Dengan demikian , Connective Action dalam konteks penolakan penundaan pemilu di Indonesia menyoroti pentingnya individu-individu berpengaruh  dalam  politik  dan  media  sosial,  yang  bersama-sama  membentuk  gelombang kekuatan kolektif yang dapat mempengaruhi agenda politik dan sosial.
Publik  menekankan  keyakinan  bahwa  pemilu  akan  tetap  berjalan  sesuai  dengan rencana yang telah ditetapkan dan menilai bahwa penundaan pemilu bertentangan dengan konstitusi. Terdapat pula ajakan kepada publik untuk melawan adanya gagasan penundaan pemilu.  Drone  Emprit  juga  menganalisis  emosi  dari  para  pengguna  Twitter  yang  dibagi menjadi  joy  (gembira),  trust  (keyakinan),  fear  (ketakutan),  surprise  (terkejut),  sadness (kesedihan), anger (marah), anticipation (antisipasi)
Gambar 3. Emosi Pengguna Media Sosial
Sumber: pers.droneemprit.id
Hasil ini mencerminkan beragam pandangan dan reaksi dalam masyarakat terkait isu penundaan  pemilu  yang  masih  dalam  perdebatan  dan  kontroversi  sebagai  dampak  dari gerakan menunda pemilu di platform sosial media. Pada analisis emosi ini, terlihat bagaimana perasaan publik merespons gagasan penundaan pemilu. Terdapat beberapa aspek emosional yang muncul:
1. Antisipasi:  Publik  dengan  penuh  harapan  menginginkan  agar  pemilu  tetap berlangsung sesuai jadwal pada tahun 2024. Mereka mengharapkan proses demokrasi berjalan dengan lancar.
2. Kejutan: Publik merasa terkejut ketika mengetahui bahwa tuntutan dari Partai Prima dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Keputusan ini menjadi sumber kejutan dan perhatian masyarakat.
Dalam konteks kepercayaan, ada dua aspek yang mencuat:
1. Publik curiga bahwa Presiden Jokowi memiliki peran penting dalam ide penundaan pemilu.  Mereka  merasa  ada  indikasi  bahwa  keputusan  ini  mungkin  ada  kaitannya dengan Presiden.
2. Publik  yakin  bahwa  ada  pihak-pihak  tertentu  yang  terlibat  dalam  keputusan penundaan  pemilu.  Mereka  merasa  bahwa  ada  elemen  lain  yang  memengaruhi keputusan ini. (Drone Emprit, 2023)
Analisis emosi ini mencerminkan beragam perasaan dan reaksi publik terkait dengan isu penundaan pemilu. Terdapat antisipasi kuat terhadap kelangsungan proses demokrasi, bersama dengan kejutan dan perasaan kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam  sebuah  analisis  tren,  perbincangan  terkait  isu  penundaan  pemilu  di  Indonesia mencapai tingkat sorotan yang sangat tinggi di media sosial, terutama setelah Pengadilan Negeri  (PN)  Jakarta  Pusat  mengabulkan  gugatan  dari  Partai  Prima  yang  menginginkan penundaan Pemilu 2024. Dalam kerangka teori Connective Action analisis ini memerhatikan serangkaian  temuan  penting  yang  memberikan  wawasan  mendalam  tentang  bagaimana perbincangan ini berkembang dan bagaimana peran media sosial dalam mengorganisasi dan memobilisasi reaksi publik.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Penelitian ini menggambarkan betapa media sosial memainkan peran sentral dalam memfasilitasi perbincangan dan mobilisasi masyarakat terkait isu penundaan Pemilu 2024 di Indonesia. Dalam kerangka teori Connective Action oleh Bennett & Segerberg, media sosial memungkinkan  pertukaran  informasi,  pengorganisasian,  dan  mobilisasi  dukungan  untuk berbagai  gerakan  sosial,  menjadikan  media  sosial  sebagai  alat  penting  dalam  proses komunikasi politik dan partisipasi publik di era digital.
Beberapa temuan utama dalam penelitian ini meliputi:
1. Isu penundaan pemilu menjadi perhatian utama di media sosial setelah keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan gugatan dari Partai Prima yang mendukung  penundaan  Pemilu  tahun  2024.  Isu  ini  menjadi  sangat  viral  dan mendapatkan  perbincangan  yang  tinggi  di  platform  media  sosial  utamanya Twitter.
2. Perbincangan  di  media  sosial  dominan  diisi  dengan  narasi  yang  mengkritisi rencana  penundaan  pemilu.  Para  politisi,  pakar  hukum,  pengamat,  serta masyarakat umum secara luas menyuarakan ketidaksetujuan terhadap keputusan PN  Jakarta  Pusat.  Peran  tokoh-tokoh  besar,  seperti  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono (SBY), Mahfud MD, Hidayat Nur Wahid, Said Didu, Adhie Massardi dan lainnya, sangat signifikan dalam mengoordinasikan penolakan.
3. Jejaring  komunikasi  dan  konektivitas  menjadi  metode  utama  dalam mengorganisasi  gerakan  di  media  sosial.  Jejaring  komunikasi  bertindak  sebagai pengoordinasi  gerakan,  memungkinkan  individu-individu  yang  mungkin  tidak saling mengenal atau bertemu secara langsung untuk terlibat dalam aksi tersebut. Konektivitas  antara  tokoh  politik  dan  publik  melalui  media  sosial  telah menghasilkan  sebuah  gerakan  yang  masif  hingga  terdengar  para  pemangku kebijakan.
Emosi  dan  kepercayaan  publik  terhadap  isu  penundaan  pemilu  tercermin  dalam analisis  emosi.  Publik  merasa  antusias  untuk  melanjutkan  proses  demokrasi  dan  terkejut ketika tuntutan Partai Prima dikabulkan. Di sisi lain, ada kecurigaan terhadap peran Presiden Jokowi  dan  keyakinan  bahwa  ada  pihak  lain  yang  memengaruhi  keputusan  penundaan pemilu.  Kesimpulannya,  media  sosial  telah  menjadi  alat  yang  sangat  penting  dalam mengoordinasikan  reaksi  publik  terhadap  isu-isu  politik  dan  sosial.  Dalam  hal  ini,  teori Connective  Action memberikan  wawasan  yang  dalam  tentang  bagaimana  media  sosial memungkinkan pertukaran informasi, mobilisasi publik, dan koordinasi aksi kolektif. Analisis ini juga memperlihatkan bagaimana perasaan dan emosi publik berperan dalam merespons isu-isu  penting  dalam  masyarakat.  Dalam  konteks  gerakan  menolak  rencana  penundaan pemilu, media sosial telah menjadi platform utama opini dan penolakan dapat dinyatakan dan dibagikan sehingga memberikan dampak signifikan pada proses politik dan partisipasi
publik. Dapat disimpulkan bahwa media sosial telah berhasil mensukseskan gerakan menolak penundaan pemilu di Indonesia karena konektivitas yang dibangun oleh para penggunanya.

## Saran
Berdasarkan  temuan  dalam  penelitian  ini,  terdapat  beberapa  saran  yang  dapat diberikan:
1. Perlu adanya penelitian yang lain yang membahas analisis dengan menggunakan medsos  lain  di  luar  twitter.  Penelitian  ini  adalah  awal  dari  proses  mendalam tentang pembahasan gerakan menolak rencana penundaan pemilu di Indonesia. Artikel  ini  mengatasi  kekosongan  kajian  di  luar  bidang  hukum  (legal)  dan memenuhi aspek komunikasi politik. Artinya, masih banyak kekosongan di bidang lain yang dapat diisi oleh penelitian lebih lanjut.
2. Pengalaman  gerakan  menolak  wacana  pembatalan  pemilu  2024  penting  untuk menjaga  keterbukaan  partisipasi  warga  menjaga  demokrasi  sejak  1998. Keterbukaan, ini mencakup penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang  alasan  di  balik  keputusan  politik,  proses  pengambilan  keputusan,  serta dampak  yang  diharapkan.  Dalam  konteks  media  sosial  yang  rentan  terhadap spekulasi  dan  teori  konspirasi,  keterbukaan  ini  akan  membantu  mengurangi ketidakpastian dan keraguan yang sering kali muncul di antara publik. Selain itu, pemerintah dan lembaga kehakiman harus berkomunikasi secara efektif dengan publik,  menjelaskan  langkah-langkah  yang  diambil  untuk  menjaga  integritas proses  politik,  dan  memberikan  ruang  bagi  pertanyaan  dan  umpan  balik  dari masyarakat. Dengan cara ini, kepercayaan publik dapat ditingkatkan, dan publik akan lebih mungkin memahami dan mendukung keputusan politik yang diambil.
3. Partisipasi  publik  yang  konstruktif  dalam  proses  politik  adalah  kunci  untuk membangun  demokrasi  yang  kuat  dan  inklusif.  Pemerintah  harus  secara  aktif mendorong  partisipasi  publik  dan  memfasilitasi  dialog  yang  konstruktif  antara berbagai pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Blais A, Morin-Chassé A, & Singh SP. (2017). Election outcomes, legislative representation, and satisfaction with democracy. Party Politics 23 (2):85-95.
https://doi.org/10.1177/1354068815583200
Diprose R, McRae D, & Hadiz VR (2019) Two decades of reformasi in Indonesia: its illiberal turn.  Journal of
Contemporary Asia  49 (5):691-712.
https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1637922
Carlo  Bertot,  J.,  Jaeger,  P.  T.,  &  Grimes,  J.  M.  (2012).  Promoting  transparency  and accountability  through  ICTs,  social  media,  and  collaborative  e-government. Transforming government: people, process and policy, 6(1), 78-91.
Cho, S. E., Jung, K., & Park, H. W. (2013). Social media use during Japan's 2011 earthquake: how  Twitter  transforms  the  locus  of  crisis  communication.  Media  International Australia, 149(1), 28-40.
CNN Indonesia. (2022). Airlangga dorong wacana penundaan pemilu dibahas seluruh ketum partai.  CNN  Indonesia, 11 March. [Accessed 17 Oktober 2023]. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220310184726-32- 769601/airlangga- dorong-wacana-penundaan-pemilu-dibahasseluruh-ketum-partai.
CNN Indonesia. (2022). Saling lempar “Bola panas” penundaan pemilu 2024. CNN Indonesia,
8 March  9. [Accessed 17 Oktober 2023].
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220308084849-32-768106/saling- lempar-bola-panas-penundaan-pemilu-2024.
Damarjati, Danu. (2023). Aliansi Mahasiswa Akan Gelar Kongres Rakyat dan Demo 21 April.
Detik.com, 14 April  2022.  [Accessed 17 Oktober 2023]
https://news.detik.com/berita/d-6032983/aliansi-mahasiswa-akan-gelar-kongres- rakyat-dan-demo-21-april
Denzin, N. K. (2017). Critical qualitative inquiry. Qualitative inquiry, 23(1), 8-16.
Elshahed, H. (2020). Social media mobilization and political activism in Egypt. Global Media Journal, 18(34), 1-8.
Fahmi, Ismail. (2023). Penundaan Pemilu : Analisis Pemberitaan di Media Online dan Media Sosial. https://pers.droneemprit.id/penundaan-pemilu/ [Accessed 10 Oktober 2023].
Febriyan.  (2022.)  3  partai  pengusul  penundaan  pemilu  2024  disebut  mendapat  sentimen negatif.
Tempo.co, 4 March. [Accessed 24 Oktober 2023]. https://nasional.tempo.co/read/1566972/3-partai-pengusulpenundaan- pemilu- 2024-disebut-mendapat-sentimen-negatif.
Galuh, I. G. A. A. K. (2016). Media sosial sebagai strategi gerakan Bali tolak reklamasi. Jurnal Ilmu Komunikasi, 13(1), 73-92.
Griffin, E.M. (2006). A First Look At Communication Theory. Sixth Edition. New York: McGraw Hill.
Jürgens,  P.,  &  Jungherr,  A.  (2015).  The  use  of  Twitter  during  the  2009  German  national election. Journal German politics, 24(4), 469-490.
Kapriani, D. R., & Lubis, D. P. (2014). Effectiveness of social media for social movements of environmental conservation. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 2(3).
Kompas.com. (2022). Jokowi Lantik Zulkifli Hasan Jadi Menteri Perdagangan, PAN Akhirnya
Dapat  Kursi.  Kompas.com  15 Juni  2022.  [Accessed 1 November 2023]. https://nasional.kompas.com/read/2022/06/15/13383901/jokowi-lantik- zulkifli- hasan-jadi-menteri-perdagangan-pan-akhirnya-dapat?page=all
Kumparan.com.  (2023).  Luhut  ke  UI,  Disambut  Bendera  Kuning  dari  Mahasiswa.
Kumparan.com, 12 April  2022.  [Accessed 1 November 2023]. https://kumparan.com/kumparannews/luhut-ke-ui-disambut-bendera- kuning-dari mahasiswa-1xrpDyxOUcA
Laney,  D.  (2001).  3D  Data  Management:  Controlling  Data  Volume,  Velocity,  and  Variety.
Gartner Research.
Leavy, P. (Ed.). (2017). Handbook of arts-based research. Guilford Publications.
Lee, S. (2018). The role of social media in protest participation: The case of candlelight vigils in South Korea. International Journal of Communication, 12, 18.
Najicha FU & Hermawan S. (2019). Law in the globalization and its influence on economic development and environmental preservation based on pancasila and the Indonesian constitution of 1945. 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019) 317-321.https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.78
Nasihudin, Ade. (2022). Mahasiswa Seluruh Indonesia Turun Ke Jalan, Demo 11 April Tentang Apa. Liputan6.com, 11 April 2022. [Accessed 11 November 2023].
Nurita, Dewi. (2023). Gerakan Masyarakat Menolak Penundaan Pemilu 2024 Terus Meluas.
Tempo.co 16 March 2022 [Accessed 31 Oktober 2023]. https://nasional.tempo.co/read/1571514/gerakan-masyarakat-menolak-penundaan- pemilu-2024-terus-meluas.
Seebaluck, A. (2014). How social media affects the dynamics of protest (Doctoral dissertation,
Monterey, California: Naval Postgraduate School).
Shih, C. C., Lin, T. M., & Luarn, P. (2014). Fan-centric social media: The Xiaomi phenomenon in China. Business Horizons, 57(3), 349-358.
Sitowin, P., & Alfirdaus, L. K. (2019). Media Sosial dan Gerakan Sosial Studi Kasus: Penggunaan Instagram Dalam Penolakan Pendirian Pabrik Semen di Kabupaten Rembang. Journal of Politic and Government Studies, 8(03), 271-280.
Taprial, V., & Kanwar, P. (2012). Understanding social media. Bookboon.
Tusa, F. (2013). How social media can shape a protest movement: The cases of Egypt in 2011 and Iran in 2009. Arab Media and Society, 17(2013), 1-14.
Valenzuela, S. (2013). Unpacking the use of social media for protest behavior: The roles of information, opinion expression, and activism. American behavioral scientist, 57(7), 920-942.