## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174
Volume 3, Nomor 3, 2023

## Authors
1 Syofina Dwi Putri Aritonang 2 Ida Bagus Ayodya Maheswara
Affiliation 1,2 Universitas Brawijaya
Email 1 syofinadwiputriaritonang@gmail.com
2 ayodyamaheswara@gmail.com

## Date Submission
28 August 2023
Date Accepted 15 September 2023
Date Published 30 September 2023
DOI 10.52249

## TINJAUAN
YURIDIS KONFLIK RELOKASI WARGA DI PULAU

## REMPANG  BERDSARKAN  PERSPEKTIF TEORI KEWENANGAN HUKUM

## Abstract
This  article  aims  to  examine  juridically  the  conflict  that occurred  because  of  the  government's  decision  to  relocate residents on Rempang Island. This research used the normative research  method  with  a  statute  approach  and  case  approach that  utilizes  primary  and  secondary  legal  materials  collected through literature study. This research found that the conflict occurred after Rempang Island was used as the location for the construction  of  Rempang  Eco  City  in  accordance  with Coordinating  Minister  for  Economic  Affairs  Regulation Number  7  of  2023  concerning  the  Third  Amendment  to Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs Number 7 of 2021 concerning Changes to the List of National Strategic Projects. This decision caused complex problems and resistance  between  the  Rempang  community  and  the Government  due  to  several  problems  such  as  difficulty  in accessing  livelihoods,  confiscation  of  customary  land,  capital violence for the Rempang community to leave their homes, and the dualism of the position of Mayor of Batam who also serves as  Chairman  of  the  Batam  Business  Entity  (BBE).  Based  on this  incident,  BBE  is  the  party  responsible  for  the  Rempang Eco  City  project  with  the  mandate  given  by  the  Central Government  through  the  Coordinating  Ministry  for  the Indonesian  Economy.  However,  because  it’s  a  mandate,  the Central  Government  must  handle  the  conflict  resolution. Moreover, the dualism of the positions of Mayor of Batam and Chairman  of  BBE  could  cause  a  conflict  of  interest  in implementing the Rempang Eco City project.
Keywords:  Authority,  Batam  Business  Entity, National Strategic Project, Rempang

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menelaah  secara  yuridis konflik  yang  terjadi  akibat  keputusan  pemerintah melakukan  relokasi  warga  di  Pulau  Rempang.  Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan  dan  pendekatan  kasus  yang  memanfaatkan bahan  penelitian  hukum  primer  dan  sekunder  yang dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan.  Hasil penelitian mendapati bahwa konflik terjadi setelah Pulau Rempang  dijadikan  lokasi  pembangunan  Rempang Eco City sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Koordinator Bidang  Perekonomian  Nomor  7  Tahun  2023  tentang
Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Menteri  Koordinator Bidang  Perekonomian  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.  Keputusan tersebut menimbulkan permasalahan yang kompleks dan resistensi antar masyarakat Rempang dengan Pemerintah  dan  aparat  karena  sejumlah  permasalahan seperti sulitnya mengakses mata pencaharian, perampasan  tanah  ulayat,  dan capital  violence bagi masyarakat  Rempang  untuk  meninggalkan  rumah mereka, dan dualisme jabatan Walikota Batam yang juga menjabat  sebagai  Ketua  Badan  Pengusahaan  Batam  (BP Batam) . Berdasarkan  kejadian  tersebut,  terdapat  pihak yang  bertanggungjawab  atas  pelaksanaan  proyek  ini, yakni  BP  Batam  atas  mandat  yang  diberikan  oleh Pemerintah  Pusat  melalui  Kementerian  Koordinator Bidang  Perekonomian  Indonesia.  Meski  demikian, karena  kewenangan  yang  diberikan  kepada  BP  Batam adalah  mandat,  maka  penyelesaian  konflik  tetap  harus ditanggung  gugat  oleh  pemberi  mandat  yaitu Pemerintah Pusat. Selain itu, dualisme jabatan Walikota Batam dan Ketua BP Batam dapat menimbulkan konflik kepentingan  dalam  pelaksanaan  proyek  Rempang  Eco CIty. Kata Kunci: Badan Pengusahaan Batam, Kewenangan, Proyek Strategis Nasional, Rempang

## PENDAHULUAN
Proyek Rempang Eco City adalah proyek yang telah terdaftar pada Program strategis Nasional  (yang  selanjutnya  disingkat  PSN)  sebagaimana  yang  tertuang  pada  Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang Perubahan  Daftar  Proyek  Strategis  Nasional.  Proyek  tersebut  merupakan  proyek perdagangan,  Kawasan  industri  serta  wisata  yang  saling  terintegrasi  dengan  tujuan  agar dapat mendorong daya saing dengan 2 negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia yang dilaksanakan oleh PT. Makmur Elok Graha (yang selanjutnya disingkat PT. MEG) dengan target capaian investasi sebesar Rp 381 Triliun.
Pulau  Rempang  yang  menjadi  tempat  pelaksanaan  pembangunan  proyek eco-city sebagai pembangunan PSN, membuat Kawasan tersebut memiliki kedudukan yang penting apabila  dikaitkan  dengan  tujuan negara,  khususnya  pada  bidang  pembangunan  ekonomi. Pada dasarnya, pada proses pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan PSN, hal utama yang  perlu  diperhatikan  adalah  mengenai  ketahanan  ekonomi  agar  dapat  mewujudkan kesejahterahan serta kemajuan bangsa, adapun hal tersebut sebagaimana tujuan yang telah dicantumkan  pada  Pasal  33  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  (yang  selanjutnya  disingkat  UUD  NRI  Tahun  1945.  Namun  pada  fakta dilapangan,  masih  terdapat  berbagai  jenis  pembangunan  oleh  pemerintah  yang menyebabkan terlanggarnya perlindungan hukum masyarakat terutama ketika pemerintah dihadapkan  dengan  kebijakan  pengadaan  tanah  melalui  mekanisme  penggusuran
pemukiman,  terutama  pemukiman  yang  berlokasi  pada  wilayah  yang  ramai  penduduk (Jeane Neltje Saly; Ermita Ekalia, 2023).
Pelaksanaan  PSN Eco-City tersebut  mengharuskan  pemerintah  untuk  melakukan relokasi  warga  yang  tinggal  di  Pulau  Rempang,  Pulau  Galang  serta  Pulau  Galar  Baru  ke lahan  yang  telah  disediakan  pemerintah.  Adapun  jumlah  warga  yang  perlu  direlokasi deperkirakan  mencapai  7.000  sampai  dengan  10.000  jiwa  (Solidaritas  Nasional  Untuk Rempang, 2023). Relokasi tersebut mendapat penolakan oleh mayoritas warga adat sekitar yang  mengkhawatirkan  akan  kehilangan  ruang  hidup  mereka.  Namun  di  sisi  lain,  pihak Badan  Pengusahaan  Batam  (yang  selanjutnya  disingkat  BP  batam)  menyatakan  proyek tersebut  bertujuan  agar  proyek  tersebut  bertujuan  dapat  mendongkrak  pertumbuhan ekonomi.  Situasi  semakin  rumit  saat  tragedi  bentrokan  antara  warga  Rempang  dengan aparat  keamanan  pada  tanggal  7  September  2023  lalu  terjadi  akibat  aktivitas  pematokan tanah  sebagai  bagian  dari    pelaksanaan  proyek  Rempang Eco-City (Solidaritas  Nasional Untuk Rempang, 2023).
Bentrokan  terjadi  pada  saat  proses  negosiasi  antara  pihak  aparat  gabungan  dengan warga  tidak  menemukan  solusi,  sehingga  pada  saat  aparat  memasuki  wilayah  kampung, warga  melempari  aparat  dengan  gelas,  botol  plastik  hingga  batu.  Hal  tersebut  kemudian dibalas  aparat  dengan  cara  menyiramkan water  cannon dan  menembakkan  gas  air  mata. Akibat kejadian tersebut menimbulkan korban luka yang setidaknya terdiri dari 11 murid dan  seorang  guru  SMPN  22  Galang  yang  pada  akhirnya  dilarikan  ke  RSUD  Embung Fatimah,  serta  korban  lainnya  yang  dilarikan  ke  RS  Marinir.  Selain  itu,  aparat  juga menangkap  8  orang  warga  yang  dinyatakan  telah  mewalan  petugas  selama  bentrokan terjadi.(Solidaritas Nasional Untuk Rempang, 2023)
Peristiwa  bentrokan  serta  kriminalisasi  tersebut  menimbulkan  rasa  takut  serta  rasa tidak aman yang oleh warga Rempang di tempat tinggalnya sendiri. Hal tersebut tentu saja bertentangan  dengan  konsep  hak  asasi  manusia  (yang  selanjutnya  disingkat  HAM)  yang terdapat pada Pasal 28D ayat (1) (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945) dan Pasal  28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945  (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945), yang pada intinya menyatakan bahwa setiap warga negara  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  serta  rasa  aman  dari  ancaman ketakutan.  Lebih  lanjut  menganalisis  konflik  tersebut,  sebagaiaman  telah  dijelaskan sejatinya  pelakasanaan  proyek  Rempang Eco-City oleh  pemerintah  memiliki  tujuan  yang baik  bagi  masyarakat,  namun  demikian  pemerintah  yang  memiliki  otoritas  dalam  proses menjalankan  proyek  tersebut  juga  terdapat  batasa-batasan  yang  perlu  untuk diimplementasikan  agar  tidak  menimbulkan  permasalahan  baru  di  masyarakat  seperti konflik  yang  sedang  terjadi.  Adapun  batasan  tersebut  sejatinya  dapat  ditemukan  dari penjelasan teori kewenangan hukum oleh Pihipus M. Hadjon.
Philipus  M.  Hadjon  menyatakan  bahwa  seluruh  tiindakan  pemerintah  wajib  telah didasarkan dengan kewenangan yang sah, yang dapat diperoleh melalui 3 sumber seperti atribusi, delegasi dan mandat (Puasa et al., 2018). Lebih lanjut mengenai kewenangn pada hukum  administrasi  negara  menurut  pandangan  Tetiek  Sri  Djatmiati  menyatakan  bahwa setiap  penggunaan  kewenangan  oleh  pemerintah  dengan  otomatis  akan  diikuti  dengan tanggung jawab setelahnya. Oleh karena itu apabila terdapat pelanggaran pada penggunaan
kewenangan oleh pemerintah dapat dilakukan pengujian ke lembaga yudikatif.(Mustamu, 2014)
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  sudah  semestinya  bahwa  pelaksanaan  proyek Rempang Eco-city tidak  seharusnya  menimbulkan  permasalahan  baru  di  masyarakat sebagaimana  yang  telah  terjadi,  hal  ini  menandakan  bahwa  telah  terjadinya  kesewenang- wenangan pemeritah dalam menggunakan otoritasnya. Melihat permasalahan tersebut, oleh karena itu penulis dalam makalah ini akan lebih lanjut membahas mengenai analisis konflik yang  terjadi  pada  proyek  Rempang Eco-city dengan  menggunakan  perspektif  Teori Kewenangan Hukum.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau yang sering pula  disebut  sebagai doctrinal  research yang  menelaah  suatu  topik  permasalahan  (Dr.  H. Ishaq., S.H., 2017) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sifat  penelitian  hukum  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  preskriptif.  Penelitian preskriptif ( prescriptive  research ),  yaitu  penelitian  yang  memiliki  tujuan  untuk  memberikan suatu  gambaran  maupun  merumuskan  masalah  sesuai  dengan  keadaan  dan  fakta  yang terjadi.(Dr.Muhaimin,S.H, 2020)
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang- undangan  dan  pendekatan  kasus  dengan  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan sekunder.  Pertama,  pendekatan  perundang-undangan  ( statuta  approach )  yang  dilakukan dengan  menelaah  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan kewenangan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah Kota Batam serta BP Batam dalam pelaksanaan proyek Eco- Rempang. Kedua, pendekatan kasus ( case approach ) yang dilakukan dengan  menelaah  kasus  konflik  kewenangan  yang  terjadi  pada  pelaksanaan  proyek Eco- Rempang.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  studi  kepustakaan ataupun  melalui  penelusuran  ( searching )  baik  melalui  toko  buku,  perpustakaan,  internet serta  tempat-tempat  lainnya  yang  menyediakan  sumber  yang  berkenaan  dengan permasalahan  penelitian  (Dr.Muhaimin,S.H,  2020).  Adapun  Teknik  analisis  bahan  hukum dilakukan melalui langkah-langkah berikut : (a) mengindentifikasi sumber bahan hukum di mana  bahan  tersebut  akan  diperoleh  melalui  katalog  perpustakaan  atau  langsung  pada sumbernya; (b) menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada  produk  hukum  tersebut;  (c)  mencatat  dan  mengutip  bahan  hukum  yang  diperlukan peneliti  pada  lembar  catatan  yang  telah  disiapkan  secara  khusus  pula  dengan  pemberian tanda  pada  setiap  bahan  hukum  berdasarkan  klasifikasi  sumber  bahan  hukumnya  dan aturan perolehannya; dan (d) menganalisis berbagai bahan hukum yang diperoleh itu sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian; (e). menarik kesimpulan dan (f) mengajukan saran (Dr.Muhaimin,S.H, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Problematika pada proses pelaksanaan relokasi warga di Pulau Rempang
Ketua  Forum  Pelajara  Mahasiswa  Kepulauan  Riau,  Rakhmadia  Siraj  Menyatakan bahwa  pada  dasarnya  konflik  tanah  di  Rempang  telah  dimulai  semenjak  tahun  1980-an.
Pada  saat  itu  terdapat  antara  Presiden  Soeharto  berkaitan  dengan  hak  pengelolaan  yang setelahnya  diserhakan  kepada  pihak  BP  Batam.  Pada  mulanya  16  Kampung  Tua  tidak disentuh  oelh  otoritas  BP  Batam,  namun  kemudian  pada  tahun  2002  BP  Batam  mulai mengambil tanda tangan hak guna pakai yang bertujuan untuk pembangunan industri. Hal tersebut  berimplikasi  pada  terjadinya  overlapping  antara  tanah  adat  yang  dipercayai  oleh masyarakat Rempang dengan tanah yang dimiliki oleh leluhur. Sementara, pada tahun 2023 terdapat penandatangan oleh Menteri Bahlil mengenai investasi PSN (Noviantika, 2023).
Proyek  Rempang Eco  City ditentukan  sebagai  proyek  strategis  nasional  tahun  2023 sebagaimana  ketentuan  yang  tertuang  pada  Peraturan  Menteri  Koordinator  Bidang Perekonomian  Nomor  7  Tahun  2023  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis  Nasional  yang  dilaksanakan  oleh  PT.  Makmur  Elok  Graha  (MEG)  dengan  target investasi sebesar Rp 381 Triliun (Jeane Neltje Saly; Ermita Ekalia, 2023). Salah satu implikasi dari  pelaksanaan  proyek  tersebut  pemerintah  harus  melakukan  relokasi  warga  yang bertempat  tinggal  di  16  kampung  tua  Melayu  ke  pemukiman  baru  yang  kemudian diberikan  nama  dengan  “Kampung  Pengembangan  Nelayan  Maritime”  dengan  rumah hunian  bertipe  45  yang  memiliki  luas  tanah  sebesar  500m 2 .  Adapun  16  kampung  Melayu Tua yang dimaksud terdiri dari kampung Tanjung Kertang, Tanjung Kelingking, Rempang Cate, Belongkeng, Pantai Melatu, Monggak, Pasir Panjang, Sungai Raya, Sembulang, Dapur Enam,  Tanjung  Banun,  Sijatung  (Sijantung),  Dapur  Tiga,  Air  Lingka,  Kampung  Baru, Tanjung Pengapit (Solidaritas Nasioal Untuk Rempang, 2023).
Secara  garis  besar  terdapat  beberapa  alasan  warga  melakukan  penolakan  terhadap relokasi untuk melaksanakan proyek Rempang Eco City , seperti (Noviantika, 2023):
1. Relokasi  yang  dilakukan  berada  ditengah-tengah  perkotaan  hal  ini  akan  menimbulkan kesulitan bagi para warga yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan terkait dengan jauhnya akses ke laut;
2. Tanah leluhur dan kuburan yang telah ada sejak lama;
3. Terjadinya  selisih  paham  serta  perbedaan  perspektif  antara  masyarakat  pendatang dengan masyarakat asli rempang mengenai relokasi;
4. Timbulnya  rasa  takut  dan  ketidaknyamanan  oleh  warga  yang  diakibatkan  banyaknya kawalan aparat keamanan secara ketat.
Selain beberapa alasan penolakan tersebut, terdapat beberapa problematika lain yang muncul dalam proses pelaksanaan proyek Rempang Eco-City , sebagai berikut:

## 1. Peran ganda Walikota Batam
Walikota  Batam,  Muhammad  Rudi  resmi  menjabat  ex-officio  Kepala  BP  Batam  di Kantor  Kementrian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  (yang  selanjutnya  disingkat Kemenko  Perekonomian)  di  Jakarta  (MEDIACENTER,  2019).  Berdasarkan  hal  tersebut, muncul  berbagai  pro  kontra  mengenai  peran  ganda  yang  dimiliki  oleh  Kepala  BP  Batam tersebut.  Namun  demikian,  pro  kontra  tersebut  dijawab  oleh  Kemenko  Perekonomian melalui siaran persnya yang menyatakan beberapa poin, yang pada intinya Jabatan Kepala BP  Batam  yang  dirangkap  secara  ex-officio  oleh  Walikota  Batam  diperbolehkan  dengan pemerintah  yang  sedang  menyiapkan  aturan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  rangkap jabatan tersebut (Hermin Esti Setyowati, 2018).
Berdasarkan  peran  ganda  tersebut  apabila  dikaitkan  dengan  tragedi  bentrokan  yang terjadi  antar  warga  dengan  aparat  keamanan  di  Rempang  sejatinya  dapat  disimpulkan bahwa  pelaksanaan  proyek  akan  sulit  lepas  dari  unsur  birokrat  yang  kental  di  baliknya. Walikota Batam yang juga sekaligus kepada BP Batam dalam pelaksanaan proyek Rempang tentu  saja  memiliki  potensi  besar  untuk  menimbulkan  adanya  konflik  kepentingan didalamnya.  Hal  tersebut  didasarkan  pula  pada  argumentasi  bahwa  pada  jabatan administratif  yang  diemban  akn  bias  dengan  tugas  Muhammad  Rudi  sebagai  Kepala  BP yang memiliki tugas untuk merencanakan, mengorganisasikanm mengawasi, melaksanakan serta  mengevaluasi  kegiatan  pengelolaan  dan  pelayanan  informasi  di  Lingkungan Pengusahaan  Batam.  Hal  tersebut  dampak  menimbulkan  dampak  lanjutan,  misalnya  saja seperti  Walikota  yang  akan  cenderung  berpihak  kepada  pihak  pemodal.  Sementasi  di  sisi lain,  warga  yang  mendapatkan  perlakuan  sewenang-wenang  sebagaimana  yang  terjadi yang  seharusnya  dapat  difasilitasi  serta  diberikan  solusi  oleh  Walikota  akan  sulit terimplementasi.
Selain itu, pada faktanya dilapangan BP Batam memiliki bentuk intervensi yang cukup besar  dalam  hal  sosialisasi  pendaftaran  relokasi  ke  kantor  kecamatan.  Saat  ini,  kantor tersebut  justru  dijadikan  posko  pengamanan,  dengan  alih-alih  sebagai  tempat  berlindung warga sebagai fasilitas sipil pada umumnya (Solidaritas Nasioal Untuk Rempang, 2023).

## 2. Capital Violence oleh Pemerintah
Kekerasan yang dilakukan oleh gabungan aparat keamanan kepada warga Rempang bermula  pada  bulan  Juli-Agustus  2023,  saat  itu  warga  masih  mendapatkan  ancaman kriminalisasi  dengan  bentuk  Surat  Pemanggilan  dari  Polres  Barelang,  Polda  Kepri  sampai dengan  Kejaksaan  Agung  dengan  diancam  pasal-pasal  mengenai  perbuatan  melawan hukum yang menghambat investasi,  penyerobotan tanah negara, pemungutan tiket ilegal, pemerasan,  perusakan  terumbu  karang,  berusaha  di  tanah  milik  negara  sampai  dengan pendudukan  lahan  secara  tidak  sah  menurut  hukum.  Tindakan  kriminalisasi  tersebut berlanjut pada tanggal 13 Agustus 2023, dimana ketua Kerabat Masyarakat Adat Temoatan (yang  selanjutnya  disingkat  KERAMAT)  Rempang  dijemout  secara  paksa  oleh  polisi dirumahnya, tanpa polisi yang menunjukkan surat perintah yang jelas (Solidaritas Nasioal Untuk Rempang, 2023).
Tindakan kekerasan tersebut terus berlanjut sampai dengan tanggal 7 September 2023, dimana  akibat  tidak  ditemukannya  jalan  tengah  antara  aparat  keamanan  dengan  warga terkait  pematokan  tanah  sebagai  bagian  pelaksanaan  proyek  mengakibatkan  terjadinya bentrokan  antara  warga  dengan  gabungan  aparat  keamanan  yang  terdiri  dari  Kepolisian Republik  Indonesia,  Tentara  Nasional  Indonesia,  Ditpam  Badan  Pengusahan  serta  Satuan Polisi  Pamong  Praja  yang  berlokasi  di  Jembatan  4  Barelang,  Kota  Batam,  Kepulauan  Riau (Solidaritas Nasioal Untuk Rempang, 2023).
Bentrokan  tersebut  pada  akhirnya  menimbulkan  korban  luka  seorang  guru  dan  11 orang  murid  dari  SMPN  22  Galang  yang  dilarikan  ke  RSUD  Embung  Fatimah  serta  RS Marinir. Selain itu pula, aparat turut menangkap 8 orang yang dinyatakan melawan perugas saat kerusuhan (Solidaritas Nasioal Untuk Rempang, 2023). Bentrokan masih terus berlanjut sampai dengan 11 September 2023 saat Laskar Pembela Marwah Melayu (yang selanjurnya disingkat LPMM) dan gagak hitam melakukan aksi unjuk rasa di BP Batam. Atas kejadian tersebut  aparat  gabungan  memukul  mundur  massa  dengan  Polisi  yang  kembali
menggunakan gas air mata secara serampangan ke massa aksi bahkan lingkungan sekitar. Adapun  pasca  aksi  tersebut  Polresta  Barelang  menangkap  28  orang  sementara  15  orang dilangkap  oleh  Polda  Kepri  (Solidaritas  Nasioal  Untuk  Rempang,  2023).  Berdasarkan berbagai  tindakan  kekesaran  serta  kriminalisasi  yang  dilakukan  pemerintah  tersebut sejatinya dapatlah dilihat sebagai bentuk dari kekerasan dengan dasar kepentingan modal atau  kapital (capital  violence). Hal  tersebut  lebih  lanjut  seperti  menampakkan  pemerintah yang  menganut  watak  developmentalis  serta  pembangunanisme  yang  pada  akhirnya menerobos hak-hak milik masyarakat (Solidaritas Nasioal Untuk Rempang, 2023).

## 3. Pelanggaran hak partisipasi warga Rempang
Pada  proses  pelaksanaan  proyek  yang  mengharuskan  dilakukannya  relokasi  warga dari  tempat  tinggal  aslinya  yang  hal  tersebut  tentu  saja  akan  mempengaruhi keberlangsungan  warga,  pada  dasarnya  secara  otomatis  pemerintah  harus  memberikan informasi  yang  transparan  mengenai  pelaksanaan  proyek  tersebut.  Namun  faktanya, masyarakat  justru  tidak  dimintai  persetujuan  sebelum  proyek  dilaksanakan,  hal  tersebut tentu saja seperti mengorbankan tanah warg Rempang (Solidaritas Nasioal Untuk Rempang, 2023).
Tidak  dibukanya  akses  partisipasi  serta  informasi  kepada  warga  Rempang  dapat didasarkan  pada  hasil  wawancara  dengan  seorang  warga  yang  bertempat  tinggal  di Sembulang yang menyatakan bahwa BP Batam hanya baru melakukan sosialisasi sebanyak 2  kali  kepada  warga  yang  terkena  dampak  pada  pembangunan  proyek.  Pada  sosialisasi tersebut  warga  diminta  untuk  membawa  kelengkapan  dokumen  yang  nantinya  akan digunakan untuk mengklasifikasikan besaran ganti rugi warga serta mendaftarkannya pada 2 tempat yang telah ditentukan dan sosialisasi pemaparan mengenai pembangunan proyek. Warga  merasa  bahwa  sosisalisasi  yang  dilakukan  BP  Batam  hanya  seperti  satu  arah  dan tidak  partisipatif  bagi  warga  karena  hanya  berfokus  pada  pemaparan  program  relokasi, selain  itu  undangan  sosialisasi  pun  hanya  mengundang  warga  secara  informal  melalui pesan di whatsapp (Solidaritas Nasioal Untuk Rempang, 2023).
Sosialisasi semacam ini telah mencoreng nilai demokrasi yang tumbuh di masyarakat untuk  turut  serta  mengemukakan  gagasan  dan  pendapat  guna  menjadi  pertimbangan bersama  pengambilan  keputusan  dalam  proyek  pembangunan Rempang  Eco  City .  Hal  ini sesuai  dengan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Cohen  dan  Uphoff  yang  menilai  bahwa proses  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  antara  setiap  pihak  yang memiliki kepentingan harus dilakukan agar tercapainya mufakat (Ismatullah; Gerry Katon Mahendra, 2021).

## Tinjauan Yuridis atas Konflik Relokasi Warga di Pulau Rempang berdasarkan perspektif Teori Kewenangan Hukum
Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia periode 2019-2024, Airlangga Hartanto, menjelaskan  bahwa  Rencana  mengenai  pengembangan  Rempang  telah  dimulai  semenjak tahun 2004 yang didasarkan oleh Akta Perjanjian Nomor 66 Tahun 2004 tentang Kerjasama antara BP Batam, Pemerintah Kota Batam dengan PT. MEG (BP Batam (Badan Pengusahaan Batam), 2023). Proyek tersebut ditargetkan mampu mencapai target total  investasi  sebesar Rp 381 Triliun hingga tahun 2080 mendatang. Proyek Rempang juga mejadi harapan besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Batam serta kabupaten maupun kota lain yang berada
di Provinsi Kepulauan Riau (BBC News Indonesia, 2023). Oleh karena itulah proyek tersebut mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo agar dapat segera diselesaikan.
Namun  sayangnya,  dalam  pelaksanaan  proyek  tersebut  menimbulkan  problematika baru di masyarakat, terutama mengenai capital violence pemerintah kepada warga Rempang sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  pada  bagian  pembahasan  sebelumnya  yang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Berbicara lebih lanjut mengenai kerugian tersebut,  pertanyaan  yang  muncul  adalah  siapa  pihak  yang  akan  bertanggungjawab? Menjawab  pertanyaan  tersebut  harus  terlebih  dahulu  mengetahui  dasar  hukum pelaksanaan proyek Rempang, siapa pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek serta bagaimana aktivitas pemerintah yang terjadi.
Konflik yang terjadi pada warga Rempang tersebut utamanya dapat dianalisis terlebih dahulu  dengan  teori  kewenangan  hukum  yang  dicetuskan  oleh  Philipus  M.  Hadjon  agar dapat  mengetahui  bagaimana  keabsahan  kewenangan  yang  dijadikan  dasar  pemerintah dalam bertindak dalam pelaksanaan proyek serta kepada masyarakat. Philipus M. Hadjon dalam  teorinya  ia  berpandangan  bahwa  seluruh  tindakan  pemerintah  harus  memenuhi syarat  bahwa  kewenangan  yang  dilakukan  adalah  telah  berdasar  pada  kewenangan  yang sah secara hukum. Adapun bentuk sumber kewenangan dapat diperoleh melalui 3 sumber yaitu  atribusi,  delegasi  serta  mandat  (Susanto,  2020).  Adapun  definisi  mengenai  atribusi, delegasi dan mandat tersebut tercantum pada Pasal 1 angka 22, 23, dan 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana yang telah diubah dengan  Pasal  175  angka  1  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2022  tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi  Undang-Undang.  Berdasarkan  teori  kewenangan  hukum  tersebut,  sebelum menentukan  sumber  kewenangan  pelaksanaan  proyek  Rempang,  terlebih  dahulu  perlu dianalisis mengenai siapa saja pihak yang terkait dalam pelaksanannya.
Otorita  Batam  yang  saat  ini  telah  berubah  nama  menjadi  BP  Batam  (DPR,  2018). sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b dan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri  Pulau Batam sebagaimana yang telah  diubah  dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  45  Tahun  1978  tentang  Perubahan  atas Keputusan  Presiden  Nomor  41  Tahun  1973  tentang  Daerah  Industri  Pulau  Batam dinyatakan  sebagai  salah  satu  pihak  yang  dapat  memiliki  kuasa  untuk bertanggungjawab atas pengembangan pertumbuhan Daerah Industri Pulau Batam. Oleh karena itulah dalam hal  pengelolaan  dan  pembangunan  wilayah  Pulau  Batam  BP  Batamlah  yang  memiliki kewenangan,  Pemerintah  Kota  Batam  lebih  bersifat  admininstratif,  yang  dipimpin  oeh walikota yang bertanggung jawab secara vertikal kepada Gubernur Daerah Tingkat I Riau (Jeane Neltje Saly; Ermita Ekalia, 2023).
Selanjutnya,  proyek  Rempang Eco  City berdasarkan  Peraturan  Menteri  Koordinator Bidang  Perekonomian  Nomor  7  Tahun  2023  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek  Strategis  Nasional  ditetapkan  sebagai  salah  satu  proyek  pada  Proyek  Strategis Nasional.  Adapun  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2021  tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (yang selanjutnya disingkat PP No. 42 Tahun 2021) menyatakan  bahwa  PSN  dapat  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah, dan/atau  Badan  Usaha.  PSN  sebagaimana  Pasal  23  ayat  (1)  PP  No.  42  Tahun  2021  dapat
dilaksanakan dengan berdasar pada perjanjian kerja sama untuk PSN yang disiapkan oleh Menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Kerjasama tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6 PP No. 42 Tahun 2021 merupakan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (yang selanjutnya disingkat KPBU). Adapun menurut Pasal 1 angka 9 PP No. 42  Tahun  2021  Penanggung  Jawab  Proyek  Kerja  Sama  (yang  selanjutnya  disingkat  PJPK) tersebut  adalah  Menteri/kepala  lembaga,  gubernur,  bupati/wali  kota  atau  BUM/badan usaha milik daerah.
Berdasarkan tata cara tahap awal pelaksanaan PSN tersebut, apabila dikaitkan dengan proyek Rempang yang pada awalnya dibuat berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 66 Tahun 2004  tentang  Kerjasama antara  BP  Batam,  Pemerintah  Kota  Batam  dengan  PT.  MEG  yang kemudian  dijadikan  PSN  melalui  Peraturan  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian Nomor  7  Tahun  2023.  Berdasarkan  hal  tersebut  dengan  demikian  pada  proyek  Rempang dapatlah diketahui bahwa Menteri Koordinator Perekonomian merupakan perwakilan dari pemerintahan  pusat,  BP  Batam  merupakan  pihak  yang  setara  dengan  Pemerintah  Daerah Kota  Batam  yang  dalam  hal  ini  yang  dimaksud  adalah  Walikota  Batam,  serta  PT.  MEG merupakan Badan Usaha Pelaksana PSN.
Sehingga,  berdasarkan  penjelasan  tersebut  apabila  dikaitkan  dengan  teori kewenangan  hukum  Philipus  M.  Hadjon  maka  dapatlah  disimpulkan  bahwa  proyek Rempang  yang  menjadi  PSN  tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk  kewenangan  hukum berbentuk mandat yang diberikan pemerintah pusat, dalam hal ini melalui menteri kepada kepala badan yang berada lebih rendah dibawahnya yaitu BP Batam, dengan konsekuensi tanggung jawab dan tanggung gugat akan tetap berada pada pemberi mandat. Oleh karena itu  penyelesaian  konflik  yang  terjadi  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  pada  bagian problematika  sebelumnya  dapat  diselesaikan  dengan  tanggungjawab  dari  pihak  menteri sebagai  pemberi  mandat  PSN  sebagaimana  ketentuan  Pasal  45  ayat  (1)  dan  (2) PP  No.  42 Tahun 2021. Sementara mengenai pengaduan mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan  PSN  dapat  diselesaikan  dengan  mendahulukan  proses  administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2021.
Selain  itu,  dualisme  jabatan  atau  rangkap  jabatan  oleh  Walikota  Batam  yang  juga menjadi  Ketua  BP  Batam  dalam  proyek  pembangunan Rempang  Eco  City ,  menjadi problematika yuridis tersendiri (Harianto, 2022). Bila dilihat dari etika pemerintahan yang baik, sebenarnya Walikota Batam telah melakukan tindakan yang dapat menjadi salah satu faktor  terjadinya  resistensi  antara  masyarakat  Rempang  dengan  pemerintah  terkait pembangunan  PSN  (Akbar  Alfa;  Rezky  Kinanda,  2019).  Diangkatnya  Muhammad  Rudi menjadi ketua BP Batam membuat suatu asumsi logis bahwa tendensi dalam pengambilan kebijakan  relokasi  masyarakat  Rempang  atas  pembangunan  PSN  tidak  semerta-merta mempertimbangkan hak-hak hidup dari masyarakat itu sendiri. Secara yuridis, sebenarnya pejabat kepala daerah tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara lainnya. Hal tersebut tertulis tegas dalam Pasal 76 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  (selanjutnya  disebut  UU  Pemda).  Di  sisi  lain,  dalam  Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41  Tahun  1973  Tentang  Daerah  Industri  Pulau  Batam  juga  tidak  menyatakan  komposisi jabatan yang harus diisi dalam struktur organisasi BP Batam itu sendiri. Lain halnya dengan Badan  Pembina  Industri  Pulau  Batam  yang  bertugas  memberikan  arahan  dan  pembinaan
kepada  BP  Batam  terkait  pengembangan  daerah  industri  di  Pulau  Batam,  yang  tertulis secara spesifik dan jelas dalam aturan tersebut bahwa struktur kepengurusannya mulai dari ketua,  wakil  ketua,  hingga  anggota  jabatannya  masing-masing  dipegang  oleh  Menteri- Menteri yang telah ditentukan untuk mengisi posisi tersebut.
Jabatan  strategis  yang  tidak  diatur  tegas  dalam  peraturan  perundang-undangan  ini pada akhirnya berimplikasi pada perilaku tidak profesional seorang pejabat negara. Sebagai pejabat  negara,  walikota  seharusnya  menerapkan  nilai  dasar  dengan  menjalankan  tugas secara profesional dan tidak berpihak sebagaimana tertulis dalam Pasal 4 huruf d Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara.  Selain  itu  seorang  walikota juga  harus  melaksanakan  tugas-tugas  yang  telah  diamanatkan  dalam  peraturan  yang berlaku.  Jika  dilihat  dari  salah  satu  tugas  yang dimiliki  oleh  kepala  daerah,  dalam hal  ini adalah wali kota, sesuai dengan Pasal 65 ayat 1 huruf b yaitu memelihara ketentraman dan ketertiban  masyarakat.  Prinsip  dan  tugas  tersebut  harus  diemban  dengan  baik  demi menghindari konflik kepentingan dan mewujudkan ketertiban di masyarakat. Dalam hal ini konflik kepentingan yang terjadi adalah Walikota Batam yang seharusnya mempertahankan kepentingan  hak  masyarakat  Rempang  dan  Ketua  BP  Batam  yang  tentu  memiliki kepentingan terkait tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan Rempang Eco City yang berorientasi pada investasi dan pembangunan ekonomi serta infrastruktur. Sebaiknya pejabat publik dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan jabatannya tidak lagi merangkap jabatan  di  organisasi  atau  instansi  lain  sehingga  lebih  dapat  mengedepankan  kepentingan masyarakatnya tanpa ada konflik kepentingan di dalamnya (Suryanto, 2021).

## KESIMPULAN
Proyek  Rempang Eco  City ditentukan  sebagai  proyek  sategis  nasional  tahun  2023 sebagaimana  ketentuan  yang  tertuang  pada  Peraturan  Menteri  Koordinator  Bidang Perekonomian  Nomor  7  Tahun  2023  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis  Nasional  yang  dilaksanakan  oleh  PT.  Makmur  Elok  Graha  (MEG)  dengan  target investasi  sebesar  Rp  381  Triliun.  Proyek  tersebut  diharapkan  mampu  mendorong pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.  Namun  di  sisi  lain,  berbeda  dengan  pandangan pemerintah,  warga  Rempang  yang  terdampak  langsung  akibat  pelaksanaan  PSN  tersebut walaupun  pemerintah  telah  memberikan  janji  ganti  rugi,  namun  karena  pelaksanaan sosialisasi  ganti  rugi  masih  terjadi  satu  arah  pada  pemerintah  saja  mengakibatkan masyarkat  sampai  dengan  saat  ini  masih  mengkhawatirkan  bahwa  ruang  hidup  mereka akan  direnggut.  Kekhawatiran  warga  Rempang  tersebut  benar  terjadi  saat  rentetan peristiwa  kekerasan  dan  kriminalisasi  mulai  terjadi  saat  pemerintah  mengerahkan gabungan  aparat  keamanan.  Lebih  lanjut  adapun  problematika  yang  terjadi  diantaranya adanya  peran  ganda  Walikota  Batam, capital  violence oleh  pemerintah  serta  tertanggarnya hak pasrtisipasi warga.
Melihat  permasalahan  yang  terjadi,  yang  perlu  dipertanyakan  pihak  mana  yang akan bertanggungjawab, mengingat banyak pihak yang terkait dalam pelaksanaan PSN ini. Menggunakan  analisis  teori  kewenangan  hukum,  penulis  berkesimpulan  bahwa  PSN  ini merupakan bagian dari kewenangan mandat dengan Menteri Bidang Perekonomian sebagai pemberi mandat kepada BP Batam sebagai pihak yang memiliki kedudukan sama dengan
Pemerintah Kota Badan serta PT. MEG sebagai Badan Usaha Pelaksana PSN. Oleh karena itu yang dapat bertanggungjawab apabila terjadi dampak sosial maupun penyalah gunaan wewenang  dalam  proses  pelaksanaan  PSN  maka  pihak  Menteri  lah  yang  seharusnya bertanggung jawab, hal ini sebagaimana Pasal 45 ayat (1), (2) serta Pasal 46 ayat (1) PP No. 42  Tahun  2021.  Selain  itu  dualisme  jabatan  yang  diemban  oleh  Muhammad  Rudi  sebagai Walikota  Batam  sekaligus  Ketua  BP  Batam  membuat  potensi  konflik  kepentingan  dan tindakan  tidak  profesionalisme  menjadi  suatu  urgensi  untuk  diatasi  mengingat  resistensi yang terjadi dari masyarakat Pulau Rempang terhadap keputusan pembangunan PSN yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Dr. H. Ishaq., S.H., M. H. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. (Cetakan Pe). ALFABETA CV. Dr.Muhaimin,S.H,  M.  H.  (2020). Metode  Penelitian  Hukum (F.  Hijriyanti  (ed.);  Cetakan  Pe). Mataram University Press.
Solidaritas Nasioal Untuk Rempang. (2023). Keadilan Timpang di Pulau Rempang Temuan Awal Investigasi  atas  Peristiwa  Kekerasan  dan  Dugaan  Pelanggaran  HAM  7  September  2023  di Pulau Rempang . Akbar  Alfa;  Rezky  Kinanda.  (2019).  KAJIAN  LITERATUR  RESISTENSI  DALAM PENGAMBILAN  KEBIJAKAN  PEMBANGUNAN  SERTA  USULAN  STRATEGI DALAM  MENGHADAPI  RESISTENSI  KEBIJAKAN  PEMBANGUNAN  OLEH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir , 5 (3), 11. https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v5i3.138 Ismatullah;  Gerry  Katon  Mahendra.  (2021).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembangunan Infrastruktur  Jalan  Di  Desa  Kaligintung  Kecamatan  Temon  Kabupaten  Kulon  Progo 2019. JSPG: Journal of Social Politics and Governance , 3 (1), 4.
Jeane  Neltje  Saly;  Ermita  Ekalia.  (2023).  Status  Perlindungan  Hukum  Kepada  Masyarakat Setempat  Terkait  Relokasi  Pulau  Rempang. Jurnal  Kewarganegaran,  Volume  7,  No.2, Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2023, Hlm 1669. , 7 (2), 1669.
https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5408
Harianto,  D.  (2022).  Tinjauan  Rangkap Jabatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007  Tentang  Kawasan  Perdagangan  Bebas  Dan  Pelabuhan  Bebas  Batam. Jurnal APHTN-HAN , 1 (1), 9. https://doi.org/https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.5 Mustamu, J. (2014). of S „ I ; Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah , 20 (02), 25.
Puasa,  R.  R.,  Lumolos,  J.,  &  Kumayas,  N.  (2018).  Kewenangan  pemerintah  desa  dalam peningkatan perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. Jurnal Eksekutif , 1 (1), 4.

## Suryanto,  J.  A.  (2021).  RANGKAP  JABATAN  KEPALA  DAERAH  SEBAGAI  PEJABAT NEGARA LAINNYA
DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN NEGARA. JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT , 9 (1), 165.
https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v9i1.2331
Susanto,  S.  N.  H.  (2020).  Metode  Perolehan  dan  Batas-Batas  Wewenang  Pemerintahan.
Administrative Law & Governance Journal , 3 (3), 434.
BBC News  Indonesia.  (2023). Rempang Eco City : Peran Tomy Winata di balik proyek investasi China .  https://www.bbc.com/indonesia/articles/c6pgejplzj4o#:~:text=Dengan  total target investasi yang,lain di Provinsi Kepulauan Riau
BP  Batam  (Badan  Pengusahaan  Batam).  (2023). Kepala  BP  Batam  Sampaikan  Progress  dan Harapan Warga Rempang kepada Menko Perekonomian . https://bpbatam.go.id/en/kepala- bp-batam-sampaikan-progres-dan-harapan-warga-rempang-kepada-menko- perekonomian/
DPR.  (2018). Idealnya  di  Batam  tak  Perlu  Pemkot .  Dewan  Perwakilan  Rakyat. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/22509/t  /Idealnya  di  Batam  tak  Perlu Pemkot
Hermin  Esti  Setyowati.  (2018). BP  Batam  Dipimpin  Walikota,  Solusi  Dualisme  di  Batam . https://ekon.go.id/publikasi/detail/1555/bp-batam-dipimpin-walikota-solusi- dualisme-di-batam
MEDIACENTER.  (2019). MEDIACENTER,  Walikota  Resmi  Jabat  Ex-officio  Kepala  BP  Batam . MEDIACENTER.  https://mediacenter.batam.go.id/2019/09/27/walikota-resmi-jabat- ex-officio-kepala-bp-batam/
Noviantika, T. (2023). Hak Atas Pembangunan : Refleksi dari Konflik Agraria Rempang dan Proyek
Strategis Nasional (PSN) . Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. https://law.ugm.ac.id/hak-atas-pembangunan-refleksi-dari-konflik-agraria-rempang- dan-proyek-strategis-nasional-psn/