## Peran Kehumasan Dalam Membangun Citra Pemerintah di Kabupaten
Kutai Barat

## Wiji Kasmirus

## Abstrak
Citra  dan  Reputasi  sebuah  lembaga  yang  positif  akan  menunjang kinerja lembaga, Jika sebuah lembaga memiliki citra positif maka dukungan publik  (Stakeholder)  akan mengalir dengan sendirinya. Dukungan publik sangat mutlak diperlukan bagi keberlangsungan sebuah  lembaga.Sebuah  lembaga  tidak  akan  pernah  hidup  dan berkembang jika tidak pernah mendapatkan dukungan dari publik (Stakeholder). Peran kehumasan dalam membangun citra Pemerintahan  Kabupaten  Kutai  Barat  dapat  memenuhi  kebutuhan dan tututan masyarakat Kabupaten Kutai Barat, lembaga kehumasan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah bisa lebih secara arif, bijaksana,  profesional  dan  proporsional.  dapat  memberikan kontribusi dan dukungan terhadap aparatur serta masyarakat secara umum
Kata Kunci: Kehumasan, Citra, Pemerintah

## Pendahuluan
Sebagai  Negara  Kesatuan  yang  menganut  azas  desentralisasi  dalam menyelenggarakan  pemerintahan  serta  memberikan  kesempatan  dan  keleluasaan kepada  daerah  untuk  menyelenggarakan  otonomi  daerah.  Di  dalam  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara  jelas  dipaparkan  bagaimana  Pemerintahan  Daerah  menjalankan  otonomi seluas-luasnya  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan berdasarkan  azas  otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Kehadiran  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  diharapkan  dapat  merespon dan  memberikan  solusi  berbagai  permasalahan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era reformasi seperti saat sekarang sedang berlangsung.
Melalui  Undang-Undang  tersebut  Daerah  Otonom  telah  dan  akan  diberi kewenangan secara nyata, luas dan bertanggung jawab. Dengan kewenangan yang lebih  luas,  berarti  Daerah  Otonomi  memiliki  kebebasan  yang  lebih  besar  untuk
menentukan masa depannya sendiri berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya  dengan  tetap  memperhatikan  dan  mengacu  kepada  peraturan perundang  undangan  yang  berlaku.  Otonomi  daerah  juga  tidak  dapat  diartikan hanya sebagai penyerahan kewenangan kepada birokrasi daerah. Akan tetapi lebih menekankan  terhadap  masyarakat  daerah  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan sendiri berdasarkan aspirasi dan pertimbangan rasional sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. Otonomi daerah akan menjadi faktor terpenting bagi  munculnya  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  lebih  berkualitas dalam  menyelenggarakan  pelayanan  prima  serta  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat. Dengan manajemen pemerintahan yang lebih banyak dilakukan  dan dilaksanakan  sendiri,  maka  responsibilitas  pemerintahan  daerah  akan  semakin kuat,  begitu  juga  dengan  akuntabilitas  publiknya.  Dan  diharapkan  adanya check and  balance antara  kedua  lembaga  tersebut  guna  terwujudnya  tata  pemerintahan yang baik, jujur dan bersih yang mengarah kepada Good governance .
Dalam era globalisasi serta kompetisi yang semakin ketat maka membangun citra  dan  reputasi  pemerintahan  merupakan  tuntutan  yang  sangat  mendesak  dan wajib  dicermati  oleh  lembaga  swasta  maupun  lembaga  pemerintah. Citra adalah persepsi publik tentang sesuatu bias individu, juga bias lembaga. Reputasi adalah nama baik atau sebuah kepercayaan oleh seseorang atau siapapun  yang memiliki kewenangan untuk memberikannya kepada siapapun yang pantas untuk menerima penghargaan  atas  upaya  yang  telah  dilakukannya. Citra  dan  Reputasi dibentuk oleh  informasi  yang  diterima  individu,  jika  informasinya  positif  maka  citra  dan reputasinya  positif  sebaliknya  jika  informasinya  negatif  maka  akan  membentuk citra  dan  reputasi  yang  negatif  pula.  Setiap  Lembaga  menginginkan  citra  dan reputasi  yang positif, namun  harapan seperti ini tidak mudah dicapai  atau diraih. Untuk  itu  sebuah  lembaga  pemerintah  secara  terus  menerus  perlu  berupaya membangun citra dan reputasi yang positif.
Citra  dan  Reputasi  sebuah  lembaga  yang  positif  akan  menunjang  kinerja lembaga  tersebut,  Jika  sebuah  lembaga  memiliki  citra  positif  maka  dukungan publik (Stakeholder) akan mengalir dengan sendirinya. Dukungan publik sangat mutlak  diperlukan  bagi  keberlangsungan  sebuah  lembaga.Sebuah  lembaga  tidak
akan pernah hidup dan berkembang jika tidak pernah mendapatkan dukungan dari publik (Stakeholder). Upaya  untuk  memperoleh  dukungan  adalah  dengan membangun citra dan reputasi secara terus menerus. Sementara citra dan reputasi yang  buruk,  akan  membawa  lembaga  tersebut  pada  keterpurukan  atau  hilangnya kepercayaan dan dukungan publik secara perlahan lahan bahkan secara drastis.
Lembaga  atau  organisasi  adalah  suatu  organisme  yang  hidup,  tumbuh, berkembang    dan  mempunyai  kemungkinan  suatu  waktu,  mengalami  masa  surut atau  musim  gugur  untuk  kemudian  mengalami  masa  keruntuhannya.  Lembaga Swasta  juga  lembaga  pemerintah  bisa  saja  mengalami  hal  seperti  ini.  Adalah keliru jika ada anggapan bahwa lembaga pemerintah tidak perlu melakukan upaya untuk  mengembangkan  diri,  tumbuh  dan  berkembang  tanpa  dukungan  publik. Anggapan  ini  didasari  pada  pemahaman  bahwa  lembaga  pemerintah  tidak  butuh publik, publiklah yang membutuhkan mereka. Dalam era saat ini tidak dapat lagi suatu  lembaga  beranggapan  demikian  mengingat  bahwa  lembaga  apapun  harus mendapat dukungan publik.
Dukungan  publik  sangat  mutlak  dibutuhkan  sebuah  lembaga  untuk kelangsungan  dalam  menjalankan  sebuah  kebijakan  termasuk  mekanismenya. Salah satu upaya untuk mendapatkan dukungan publik adalah dengan membangun citra dan reputasi yang positif.
Peranan  Humas di  lingkungan  pemerintahan  sangat  penting  dalam membangun    citra  positif  bangsa  dan  negara.  Apalagi  dewasa  ini  pemerintah tengah  menghadapi  berbagai  persoalan  kemasyarakatan  yang  mendasar,  yakni peningkatan  investasi  guna  mengurangi  kemiskinan  dan  pengangguran.  Upaya revitalisasi  peranan  kehumasan  sangat  penting  dan  menjadi  tuntutan  yang mendesak  saat  ini,  wajib  dilaksanakan  di  semua  instansi  pemerintah,  sebagai momentum  strategis  untuk  melakukan  perubahan  tatanan  peranan  kehumasan yang  dapat  bersinergi  secara  efektif.  Humas  pemerintah  selalu  dituntut kemampuannya  dalam  menghadapi  tantangan  dan  perubahan  lingkungan  yang sangat cepat. Dan di era keterbukaan sekarang ini Humas mempunyai peran ynag penting  dan  strategis.  Humas  adalah  kegiatan  komunikasi  dalam  organisasi  yang
berlangsung  dua  arah  dan  timbal  balik.  Posisi  Humas  merupakan  penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh suatu manajemen organisasi.
Sasaran  Humas  adalah  publik  internal  dan  eksternal,  di  mana  secara operasional  Humas  bertugas  membina  hubungan  harmonis  antara  organisasi dengan  publiknya  dan  mencegah  timbulnya  rintangan  psikologis  yang  mungkin terjadi  di  antara  keduanya.  Secara  defenitif,  Humas  adalah  suatu  fungsi manajemen  yang bertujuan menjembatani antara  organisasi  dan stakeholder baik di luar maupun di dalam. Apa pun  yang terjadi di organisasi, Humas harus tahu. Humas  harus  mengetahui  segala  kebijakan  dari  tujuan    organisasi.  Jadi  Humas sebagai  juru  bicara  pemerintah  harus  mengetahui  segala  kebijakan  publik  yang diambil  itu  dapat  diimplementasikan  dengan  baik,  dan  sangat  membutuhkan dukungan publik. Bagaimana mungkin publik mau atau mendukung, ketika tidak mampu  menterjemahkan  dan  mengetahui  maksud  serta  tujuan  kebijakan  yang dipublikasikan.  Di  samping  itu,  sering  ditemui  masalah  yaitu  kebijakan  publik yang  diambil  dan  ditetapkan  oleh  seorang  pejabat  ditanggapi  salah  oleh masyarakat.  Ini  terjadi,  karena  kurangnya  informasi  yang  diterima  masyarakat terkait  serta  maksud  dan  tujuan  dari  kebijakan  tersebut.  Untuk  itu  sangat diperlukan  penyampai  pesan  yang  baik  serta  mudah  diterjemahkan  maksud  dan tujuannya oleh publik dan peranan humasah yang harus mampu memfasilitasinya segalanya.  Humas  juga  berperan  menjembatani  antara  kepentingan  pemerintah dan masyarakat daerah di satu pihak dengan pihak-pihak lain dalam meningkatkan kinerja  pembangunan  di  masyarakat  serta  kegiatan  di  pemerintahan.  Jadi  salah satu  peran Humas  adalah membina hubungan  yang harmonis  dengan masyarakat dan  membina  reputasi  instansi  dalam  pandangan  masyarakat,  guna  memperoleh pengertian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.
Selain  itu,  seiring  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  dititikberatkan  pada pemberdayaan dan peran serta masyarakat, menjadikan peran aparatur Humas dan lembaga kehumasan pemerintah sebagai jembatan antara kepentingan pemerintah daerah  dengan  masyarakat.  Fungsi  Humas  ternyata  sangat  penting  dalam organisasi  dan  lembaga  pemerintahan.  Humas  dituntut  berperan  dan  berfungsi secara  strategis  dan  profesional  sehingga  seorang  Humas  haruslah  memiliki
kualifikasi  yang  memadai.  Dengan  pelaksanaan  peran  Humas  tersebut,  maka kegiatan-kegiatan Humas pada dasarnya diarahkan :
Pertama ,  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  tentang  tugas  pokok, fungsi,  aktivitas  dan  kebijaksanaan-kebijaksanaan  pemerintah  daerah  atau kebijaksanaan di masing-masing satuan kerja (satker) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Kedua, menangkap  aspirasi  masyarakat  dan  menyampaikan  kepada pemerintah  atau  satuan  kerja  prankat  daerah  di  jajaran  Pemerintah  Daerah Kabupaten Kutai Barat.
Ketiga, meuwujudkan  integrasi,  keserasian  dan  keselarasan  antara kepentingan pemerintah / instansi dan kepentingan masyarakat.
Keempat, mendorong  dan  menegakkan  peran  aktif  masyarakat  dalam pembangunan dan,
Kelima, meningkatkan  dan  membina  secara  baik  citra  dan  martabat pemerintah dan instansi dalam hal ini satuan kerja / SKPD di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
Dengan  gambaran  tupoksi  tersebut, revitalisasi peran  Humas  pemerintah daerah  mutlak  diperlukan,  mengingat  ke  depan  peran  humas  sangat  strategis dalam kegiatan pemerintah kepada masyarakat. Peran dan fungsi kehumasan perlu direvitalisasi agar dalam memberikan berita atau informasi bisa cermat dan akurat. Fungsi  humas  bukan  sekadar  memberi  informasi  akan  tetapi  citra (image) yang dikeluarkan memang benar-benar untuk  keepentingan dan kebutuhan  masyarakat luas.
Dewasa ini Humas dituntut untuk manghadapi dan mempunyai fungsi yang beragam,  tentunya  dengan  bersikap  profesional.  Bersikap  profesional,  yaitu berfikir secara rasional, orientasinya bertanggung jawab kepada masyarakat, baik pemahaman termasuk realisasinya. Sehingga Public Relation secara continoe
mampu  meminimalisasi  munculnya  keluhan,  konflik,  isu-isu  dan sebagainya.  Fungsi Public  Relation yang  dilaksanakan  dengan  baik  benar-benar merupakan  alat  yang  ampuh  untuk  memperbaiki,  mengembangkan  peraturan, budaya  organisasi  atau  perusahaan,  suasana  kerja  yang  kondusif,  peka  terhadap
karyawan  yang  perlu  pendekatan  khusus,  perlu  dimotivasi  dalam  meningkatkan kualitas  kerja  dan  kinerjanya.  Itu  semua  menunjukan  bahwa Public  Relation berakar  pola  pikir  pragmatis  dan  harmonis,  terutama  dalam  meminimalisir konflik,  dengan  menggunakan  pendekatan,  komunikasi  timbal  balik  akan  sangat membantu menemukan srategi bagaimana mengatasi konflik yang terjadi.
Humas  dalam  lembaga  pemerintahan  merupakan  suatu  keharusan  fungsi dalam  rangka  tugas  penyebaran  informasi  dan  kebijakan,  program  dan  kegiatan- kegiatan  lembaga  pemerintahan  dan  kepada  masyarakat.  Terutama  di  Indonesia lembaga  kehumasan  sangatlah  diperlukan.  Humas  ini  merupakan  kelanjutan  dari proses  penetapan  kebijakan  pemerintah,  pemberi  layanan  informasi  kepada masyarakat, sehingga humas itu berada memperoleh kepercayaan dari publiknya, yaitu  masyarakat  dalam  arti  luas.  Maka  dari  itu  sikap  dan  pelayanan  yang  baik sangat penting demi terciptanya Citra yang baik.
Sedangkan  keberadaan  Humas  dan  Protokol  di  Pemerintahan  bertujuan menyampaikan  informasi  dan  komunikasi  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat, mampu  mengembangkan  dukungan  masyarakat  terhadap  kebijakan  pada masyarakat.  Sehingga  Humas  di  Pemerintah  harus  melakukan  penyesuaian- penyesuaian  peran  dan  fungsinya  dalam  menghadapi  perubahan-perubahan  yang terjadi, agar Humas Pemerintah mampu membangun Citra Pemerintah yang baik. Untuk  masyarakat  sekarang  ini  peran  dan  pengaruh  Humas  dan  Protokol  sangat terasa.  Tidak  ada  kegiatan  yang  dilakukan  di  dalam  dan  oleh  masyarakat  yang tidak memerlukan pemberitaan. Karena berita sudah menjadi kebutuhan utama.
Dalam  konteks    Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat,devenisi  Humas memiliki peran sebagai  juru bicara pemerintah  daerah, mempublikasikan  tentang keunggulan daerahnya meliputi pembangunan pemerintahan serta mendokumentasikan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Barat secara umum dan merata. Tak hanya itu  saja,  Humas  juga  berperan  sebagai  mitra  pencitraan good  goverment dengan media  massa  sehingga  jalinan  kerjasama  antara  pemerintah  yang  diwakili  oleh Humas  dengan  media  massa  berjalan  dengan  baik  dalam  rangka  memberikan informasi kepada khalayak ramai.
Selain  mempublikasikan  tentang  pembangunan  pemerintahan,  Humas  juga menampung  informasi  yang  menjadi  keluhan  masyarakat,  baik  yang  menyoroti keberadaan  Pemerintah  Kabupaten Kutai  Barat  yang  tidak hanya menjadi bagian dari Pemerintah Daerah, tetapi juga melebur dengan masyarakat. Sehingga, hal ini mewujudkan keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat.
Untuk  mengembangkan  citra  positif  maka  beberapa  hal  berikut  sangat penting diketahui :
1. Lembaga  Pemerintah  adalah  lembaga  pelayanan,  karnanya  ia  harus  dapat melayani semua lapisan masyarakat.
2. Mengabaikan  pelayanan,  berarti  juga  mengabaikan  pemilih-pemilih mereka.  Masyarakat  adalah  pembayar  pajak  dan  merekalah  yang membiayai operasional lembaga dimaksud. Karena itu mereka berhak pula mendapatkan pelayanan yang terbaik.
3. Sikap  dan  perilaku  simpatik,  responsif  menjadi  bagian  tidak  terpisahkan dari layanan.
4. Membangun  hubungan  yang  saling  membutuhkan,  saling  mempercayai, menumbuhkan rasa nyaman, keramah tamahan dan equality .
5. Membangun komunikasi yang equal dilakukan dengan menyampaikan dan menerima informasi. Kita hanya dituntut pandai bicara namun yang pandai mendengarkan masyarakat yakni memahami kepentingan dan kebutuhannya.
6. Komunikasi  dilandasi  oleh  keterbukaan  dan  kejujuran.  Masyarakat  telah berubah,mereka  berani  mengemukakan  opininya  baik  secara  langsung maupun  melalui  media,  karenanya  keterbukaan  menjadi  kunci  dalam membangun hubungan yang equal .
Memang  semua  indikasi  diatas  tidak  hanya  menjadi  permasalahan  dari peran  kehumasan  dalam  membangun  citra  pemerintahan,  tetapi  sebagian  juga merupakan permasalahan dari membangun citra Pemerintah.
Peran Kehumasan Dalam Membangun Citra Pemerintahan.
Dalam era globalisasi serta kompetisi yang semakin ketat maka membangun citra dan reputasi merupakan tuntutan yang sangat mendesak dan wajib dicermati oleh  lembaga  swasta  maupun  lembaga  pemerintah.  Citra  adalah  persepsi  publik tentang sesuatu bias individu, juga bias lembaga. Reputasi adalah nama baik atau sebuah  kepercayaan  oleh  seseorang  atau  siapapun  yang  memiliki  kewenangan untuk memberikannya kepada siapapun yang pantas untuk menerima penghargaan atas  upaya  yang  telah  dilakukannya.  Citra  dan  Reputasi dibentuk  oleh  informasi yang  diterima  individu,  jika  informasinya  positif  maka  citra  dan  reputasinya positif  sebaliknya  jika  informasinya  negatif  maka  akan  membentuk  citra  dan reputasi yang negatif.
Setiap  Lembaga  menginginkan  citra  dan  reputasi  yang  positif,  namun harapan  seperti  ini  tidak  mudah  dicapai  atau  diraih.  Untuk  itu  sebuah  lembaga pemerintah  secara  terus  menerus  perlu  berupaya  membangun  citra  dan  reputasi yang positif.
Citra  dan  Reputasi  sebuah  lembaga  yang  positif  akan  menunjang  kinerja lembaga  tersebut,  Jika  sebuah  lembaga  memiliki  citra  positif  maka  dukungan publik (stakeholder) akan  mengalir  dengan  sendirinya.  Dukungan  publik  sangat mutlak  diperlukan  bagi  keberlangsungan  sebuah  lembaga.  Sebuah  lembaga  tidak akan pernah hidup dan berkembang jika tidak pernah mendapatkan dukungan dari publik (stakeholder). Upaya  untuk  memperoleh  dukungan  adalah  dengan membangun citra dan reputasi secara terus menerus.

## Keterbukaan Dalam Informasi Pemerintahan.
Humas dalam lembaga pemerintahan merupakan suatu keharusan fungsional dalam  rangka  tugas  penyebaran  informasi  dan  kebijakan,  program  dan  kegiatan- kegiatan  lembaga  pemerintahan  dan  kepada  masyarakat.  Terutama  di  Indonesia lembaga  kehumasan  sangatlah  diperlukan.  Humas  ini  merupakan  kelanjutan  dari proses  penetapan  kebijakan  pemerintah,  pemberi  layanan  informasi  kepada masyarakat,  sehingga  humas  itu  memperoleh  kepercayaan  dari  publiknya,  yaitu masyarakat  dalam  arti  luas.  Maka  dari  itu  sikap  dan  pelayanan  yang  baik  sangat penting demi terciptanya citra yang baik.
Sedangkan keberadaan dari Humas dan Protokol di Pemerintahan bertujuan menyampaikan  informasi  dan  komunikasi  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat, mampu  mengembangkan  dukungan  masyarakat  terhadap  kebijakan  pada masyarakat.  Sehingga  Humas  di  Pemerintah  harus  melakukan  penyesuaian- penyesuaian  peran  dan  fungsinya  dalam  menghadapi  perubahan-perubahan  yang terjadi,  supaya  Humas  Pemerintah  mampu  membangun  citra  Pemerintah  yang baik.
Untuk  masyarakat  sekarang  ini  peran  dan  pengaruh  Humas  dan  Protokol sangat  terasa.  Tidak  ada  kegiatan  yang  dilakukan  di  dalam  dan  oleh  masyarakat yang  tidak  memerlukan  pemberitaan.  Karena  berita  sudah  menjadi  kebutuhan utama. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Humas memiliki peran sebagai  juru  bicara  pemerintah  daerah,  mempublikasikan  tentang  keunggulan daerahnya meliputi pembangunan pemerintahan serta mendokumentasikan segala bentuk  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pemerintahan  dan  pembangunan  di Kabupaten  Kutai  Barat.  Tak  hanya  itu  saja,  Humas  juga  berperan  sebagai  mitra pencitraan atau good will dengan media massa sehingga jalinan kerjasama antara pemerintah yang diwakili oleh Humas dengan media massa berjalan dengan baik dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat.
Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak  Toni  Imang   sebagai  Kepala Bagian  Humas  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat  yang  menjadi key  man bagi penulis  :  “Peran  Pemerintah  dalam  memberikan  Informasi  tentang  semua  sektor pembangunan  kepada  masyarakat  sangatlah  penting  dimana  setiap  program- program  pemerintah    dimaksud,  wajib  dan  harus  dipublikasikan.  Karena semuanya  adalah  amanah  yang  wajib  diketahui  oleh  semua  lapisan  masyarakat dari  pemerintah  sebagai  obyek  pelaksana  dan  penyelenggara  pembangunan”. (Wawancara  dengan  bapak  Toni  Imang,  Kepala  Bagian  Humas  Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, 05 April 2012).
Selain  mempublikasikan  tentang  pembangunan  yang  dilaksanakan pemerintahan,  Humas  juga  menampung  informasi  yang  menjadi  sorotan  dan keluhan  masyarakat,  baik  yang  menyoroti  tentang  Pemerintah  Kabupaten  Kutai Barat  tidak  hanya  menjadi  bagian  dari  Pemerintah  Daerah,  tetapi  juga  melebur
dengan  masyarakat.  Hal  ini  disamapaiakn  juga  oleh  Asisten  Pemerintah,  Hukum dan Humas Kabupaten Kutai Barat  yaitu bapak Murni Neri  :  “Peran kehumasan ini  memang  luas  dimana  humas  sebagai  penghubung  anatara  kepentingan masyarakat dan  tugas pemerintah, dalam hal ini selain berperan mempublikasikan tentang  pembangunan  yang  dilaksanakan  pemerintah,  Humas  juga  sebagai penampung informasi yang menjadi keluhan masyarakat, baik yang spesifikasinya tentang  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat,  yang  tidak  hanya  menjadi kewenangan  pemerintah  daerah  saja,  tapi  sekaligus  penyaluran  aspirasi,  dan keinginan masyarakat itu sendiri”. (Wawancara dengan bapak Murni Neri, Asisten Pemerintah, Hukum dan Humas  Kabupaten Kutai Barat, 05 April 2012).
Dengan  melihat  peran  dan  fungsi  kehumasan  begitu  penting  dalam menyampaikan  informasi  kepada  masyarakat  maka  lembaga  Kehumasan    harus bisa terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat hal ini disampaikan juga oleh salah satu tokoh masyarakat dan kepala lembaga peneliti pembangunan Kabupaten  Kutai  Barat    yaitu  bapak  Yovenalis  Lahajir:  “Pemerintah  atau  humas hendaknya  lebih  terbuka  dan  lebih  transparan  didalam  menyampaikan  informasi kepada masyarakat,supaya didalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan  baik  sekaligus  mendapat  dukungan  masyarakat.Dan  dapat  saya pastikan,jika  peran  kehumasan  dimaksud  dijalankan  dengan  transparan  dan keterbukaan  informasi,maka  image  masyarakat  terhadap  pemerintah,tetap bertahan  dan  tetap  mendapatkan  dukungan  dan  kepercayaan  sebagai  mitra  yang baik dalam proses pembangunan apapun”. (Wawancara dengan Bapak Yovenalis Lahajir, Direktur  Lembaga  Penelitian  Pembangunan  Dan    Etnoekologi  (LP2E),
06 April 2012 ).
Dan hal yang senada juga disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat (LSM)    Kabupaten  Kutai  Barat  sebagai  responden  :    “Kami  sebagai  masyarakat sangat  mengaharapkan  keterbukaan  didalam  informasi.Dimana  keterbukaan dimaksud,  sangat  membantu  kami  selaku  mitra  terdepan  pemerintah  dan pemerhati semua sektor pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.Masyarakat  bukan  eksekutor  tapi  peran  kami,  lebih  mengedepankan keterbukaan,  sehingga  dapat  meminimalisir  setiap  upaya  penyimpangan  yang
dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab”. ( Wawancara dengan bapak Yohanes , 06 April 2011).
Dengan  melihat  dan  menaggapi  kebutuhan  masyarakat  akan  informasi didalam pembangunan  juga penyelenggaran pemerintahan, maka Kepala Bagian Humas    Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat    menanggapi  :  “Humas  didalam menjalankan  peranan  dan  fungsinya  untuk  menyampaikan  dan  mempublikasikan informasi  kepada  masyarakat,akan  lebih  baik  lagi,bila  hal  itu  dilakukan  dan dilaksanakan  lebih  taransparansi,guna  terlaksananya  keinginan  searah,dan terpenuhinya  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawa”. (Wawancara dengan Toni Imang, Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, 07 April 2012).
Dengan  keterbukan  dan  transparanya  informasi  didalam  penyelenggaran pemerintah  melalui  kehumasan  maka  pelaksanaan  otonomi  daerah  khususnya  di Kabupaten  Kutai  Barat    dapat  memberikan  dampak  yang  lebih  baik  bagi pemerintah  dan  bagi  masyarakat  dimana  pemerintah  dapat  menajalankan progaram-program  pembangunan  yang  telah  dicanangkan  sesuai  dengan perencanaan dan bisa lebih cepat mendapat tanggapan yang positif  sesuai dengan kebutuahan masyarakat yang menjadi objek pembangunan yang dilaksanakan.
Keterbukaan didalam informasi yang disampaikan humas juga bisa menjadi gambaran didalam pelaksanan pembangunan.

## Hubungan Pemerintah dan Masyarakat
Dalam hubungan pemerintah dan masyarakat adalah dimana lembaga harus memiliki  citra  positif  maka  dengan  demikian  dukungan  Masyarakat  (  Publik  ) akan  mengalir  dengan  sendirinya  kepada  lembaga  pemerintah.  Dukungan  publik sangat mutlak diperlukan bagi keberlangsungan sebuah lembaga. Sebuah lembaga tidak  akan  pernah  hidup  dan  berkembang  jika  tidak  pernah  mendapatkan dukungan dari Masyarakat ( Publik ) . Upaya untuk memperoleh dukungan adalah dengan membangun citra dan reputasi secara terus menerus. Sementara citra dan reputasi  yang  buruk,  akan  membawa  lembaga  tersebut  pada  keterpurukkan  atau
bahkan akan kehilangan  kepercayaan dan dukungan publik. Maka hal tersebut di tanggapi    Kepala  Bagian  Humas  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat  :  “Didalam membagun kepercayaan masyarakat dan membangun hubungan anatarmasyarakat dan pemerintah, hal tersebuat adalah sudah menjadi tugas pokok dan fungsi kami sebagai  salah  satu  kewajiban  yang  dilaksanakan  secara  terus  menerus,sekaligus sebagai  lembaga  perpanjangan  tangan  dari  Pemerintah  kepada  Masyarakat”. (Wawancara  dengan  Bapak  Toni  Imang,  Kepala  Bagian  Humas      Pemerintah Kabupaten  Kutai Barat, 08 April 2012).
Dan  hal  tersebut  juga  di  tanggapi  oleh  Bapak  Achamad  Sofiyan,  Kepala Badan  Kesatuan  Bangsa  Dan  Politik  Kabupaten  Kutai  Barat  :  “Didalam melaksanakan  suatu  pemerintahan  sangat  mutlak  perlu  adanya  pembinaan hubungan yang sinergi antara pemerintah dan masyarakat, oleh sebab itu,lembaga kehumasan  secara  umum  baik  lembaga  induk,  termasuk  sub  sub  nya  yang  ada disetiap  jajaran  Satuan  Kerja  Prangkat  Daerah  (SKPD),  harus  bias  membangun hubungan  yang  baik,  guna  tercapainya  penyelenggaraan  pemerintah  yang  baik, sebagai  upaya  pemulihan  citra  buruk  pemerintah  dimata  masyarakat”. (Wawancara  dengan  Bapak  Achamad  Sofiyan, Kepala  Badan  Kesatuan  Bangsa Dan  Politik Kabupaten Kutai Barat, 08 April 2012).
Dalam  menjalakan  tugasnya  dimana  humas  sebagai  penghubung  antara masyarakat.  Dengan  adanya  kerjasama  yang  baik  antara  unit  kehumasan  dengan lembaga  induknya,  maka  diharapkan  komunikasi  dua  arah  sebagai  cara  dari lembanga  kehumasan  akan  berjalan  dengan  baik  dan  check  and  balance  serta membuat  tujuan  lembaga  tercapai  serta  masyarakat  akan  puas  dan  memberikan citra yang positif terhadap lembaga Pemerintah guna membangun dan pembinaan hubungan yang baik.
Dengan  demikian  maka  peran  yang  dilakukan  oleh  humas  sangatlah penting,  hal  tersebut  juga  ditanggapi  oleh    Ketua  Persedium  Dewan  Adat Kabupaten  Kutai  Barat  yaitu  Bapak  Yustinus  Dullah  Ketua  Presedium  Adat Kabupaten Kutai Barat  : “Untuk sebuah pelaksanaan tatanan Pemerintahan yang baik  maka  perlu  adanya  komunikasi  yang  baik  pula  antara  pemerintah  dan masyarakat.Jika  hubungan  yang  harmonis  antara  masyarakat  dan  pemerintah
dapat berjalan searah,maka system penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri akan lebih  baik  lagi”. (Wawancara  dengan  Bapak  Yustinus  Dullah,  Ketua  Presedium Adat Kabupaten Kutai Barat, 08 April 2012).
Dan hal tersebut  juga ditanggapi oleh Bapak Camat Linggang Bigung yaitu Bapak    Adi  Wijaya  sebagai  responden    :  “Perlu  adanya  hubungan  dan  jalinan check  and  balance  antara  Pemerintah  dengan  masyarakat  jika  hubungan  tersebut terbangun dari awal dengan baik,maka citra pemerintah,pasti mendapat dukungan dan  kepercayaan  masyarakat  dalam  menjalankan  sistem  pemerintahan”. (Wawancara  dengan  Bapak  Adi  Wijaya,  Camat  Linggang  Bigung,  08  April 2012).
Maka melihat hal tersebuat pemerintah melaui humas sebagai perpanjangan tangan harus mampu membangun hubungan pemerintah maupun masyarakat guna menjalankan fungsi humas tersebut, pendelegasian wewenang serta pembentukan unit  dan  prankat  organisasi  bagi  kedudukan  dan  kapasitas  humas  sangatlah penting untuk diperhatikan.
Dengan  terciptanya  hubungan  antara  unit-unit  yang  ada  dalam  lembaga induk termasuk  hubungan dengan instansi pemerintah dan juga hubungan dengan instansi fertikal maka tanpa disadari semuanya sudah mengakomodir kepentingan dan  keinginan  masyarakat  secara  umum.  Humas    merupakan    fungsi      strategis dalam    menjalankan  fungsi    manajemen  serta  melakukan  dan  menciptakan komunikasi  yang bijak  untuk  menimbulkan  pemahaman dan penerimaan publik yang baik dan bijak pula.

## Membina Citra dan Martabat Pemerintahan
Humas  sebagai  bagaian  dari lembaga perpanjangan tangan dari pemerintah kepada  masyarakat  maka  humas  dalam  lembaga  pemerintahan  merupakan  suatu keharusan  fungsi  dalam  rangka  tugas  penyebaran  informasi  dan  kebijakan, termasuk  didalamnya  program-program  kegiatan-kegiatan  kelembagaan  kepada masyarakat secara transparan.
Humas  merupakan  motivator  kelanjutan  dari  proses  penetapan  kebijakan pemerintah,  pemberi  layanan  informasi  kepada  masyarakat,  sehingga  humas  itu dapat memperoleh kepercayaan dari publiknya, yakni masyarakat dalam arti luas. Maka dari itu sikap dan pelayanan yang baik sangat penting demi terciptanya citra yang baik, maka untuk mencapai hal tesebut pemerintah harus memiliki citra dan reputasi yang baik dalam menjalankan fungsinya.
Menanggapi  hal  tersebuat  Kepala  Bagian  Humas  Pemerintah  Kabupaten Kutai Barat yaitu Bapak Toni Imang mengatakan : “Didalam  membina citra dan martabat  pemerintah    maka  peran  kehumasan        harus  selalu  memberikan gambaran  dan  masukan  yang  positif  kepada  pemerintah,supaya  tetap  terciptanya atau terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap citra dan reputasi pemerintah itu  sendiri”. (Wawancara  dengan  Bapak  Toni  Imang,  Kepala  Bagian  Humas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, 09 April 2012 )
Sesuai  dengan    peranan  khumasan  maka  Asisten  Pemerintahan,  Hukum Dan  Humas  Sekertariat  Kabupaten  Kutai    Barat  yaitu  bapak  Murni  Neri menganggapi sebagaimana tugas pokok dan fungsi lembaga kehumasan :
“Sesuai  dengan  peranan  kami  sebagai  bagaian  dari  pemerintah  atau perpanjangan  tangan  dari  pemerintah,maka  tugas  pokok  dan  fungsi  utama  kami adalah,  memberikan  masukan-masukan  kepada  pemerintah  didalam  menjalankan roda  pemerintahan,baik  upaya  membangun  citra  dan  reputasi  pemerintah  untuk tercapai  dan terciptanya  pemerintahan  yang bermartabat  serta dapat  diterima dan dipercaya oleh semua kalangan”. (Wawancara dengan bapak Murni Neri, Asisten Pemerintahan, Hukum   Dan Humas Kabupaten Kutai  Barat, 09 April 2012 ).
Dengan  demikian  kehumasan  atau  humas  pemerintah  mempunyai  tugas pokok  dan  fungsi  yang  sangat  luas  dan  kompleks.  Terlebih  membina  citra  dan martabat  pemerintah  guna  terciptanya  pemerintahan  yang  transparansi,  yang akuntabilitasnya  dapat  diterima  publik.  Maka  menaggapi  hal  tersebuat  bapak Natanael      salah  seorang  Ketua  Yayasan  Pembanguan  di  Kabupaten  Kutai  Barat yang  menjadi  salah  satu  responden  mengatakan  :  “Memang  peranan  humas sebagai salah satu lembaga perpanjangan tangan dari Pemerintah. Intinya, humas harus  bisa  membina  dan  memberikan  masukan  didalam  kebijakan  dalam
perencanaan  termasuk  penyelenggaran  pemerintahan,  supaya  citra  dan  martabat pemerintah,  tetap  baik  dan  mendapatkan  kepercayaan  penuh  dari  Publik”. (Wawancara dengan Bapak Natanael, 10 April 2012 )
Dalam  upaya  mewujudkan  hal  tersebut  pemerintah  harus  memiliki  pola pikir dan  sumber daya aparatur yag bijak dan baik didalam menjalankan perannya untuk membangun citra dan martabat pemerintah, serta kerja sama antara instansi baik  antara  unit  kehumasan  dengan  lembaga  induknya,  maka  diharapkan komunikasi dua arah sebagai cara dari kehumasan akan berjalan dengan baik dan membuat  tujuan  lembaga  tercapai  untuk  mendapat  dukungan  lingkungan  dan kelembagaan  yang  kuat.  Kepala  Bagian  Pemerintahan  Kabupaten  Kutai  Barat yaitu  Bapak  Misran  Effendi  menanggapi  :  “Perlu  adanya  kerjasama  yang  baik antara  unit  kehumasan  dengan  lembaga  induknya,  maka  diharapkan  komunikasi dua  arah  sebagai  cara  dari  kehumasan  akan  berjalan  dengan  baik  dan  membuat tujuan  lembaga  tercapai  serta  masyarakat  akan  puas  dan  memberikan  citra  yang positif  dan  rasa  hormat  terhadap    lembaga  apa  saja. (Wawancara  dengan  Bapak Misran  Effendi,  Kepala  Bagian  Pemerintahan  Kabupaten  Kutai  Barat,  09  April 2012 ).
Dengan  hasil  wawancara  diatas  maka  didapati  sebuah  kesimpulan,bahwa untuk  membangun  citra  dan  martabat  Pemerintah  maka  kehumasan  wajib menjalakan  fungsinya  sebagaimana  seharusnya  guna    membuat  tujuan  lembaga tersebut  tercapai  serta  masyarakat  akan  puas  dan  memberikan  citra  yang  positif terhadap citra  kelembagaan.
Humas dalam lembaga pemerintahan merupakan suatu keharusan fungsional dalam  rangka  tugas  penyebaran  informasi  dan  kebijakan,  program  dan  kegiatan- kegiatan lembaga pemerintahan dan juga prtanggung jawaban kepada masyarakat, dimana  lembaga  kehumasan  merupakan  kelanjutan  dari  proses  penetapan kebijakan  pemerintah,  dalam  pemberi  layanan  informasi  kepada  masyarakat, sehingga  humas  itu  berada,  dan    memperoleh  kepercayaan  dari  publiknya  demi
terciptanya  citra  yang  baik  dan  profesional  didalam  menjalakan  penyelnggaran pemerintahan.
Faktor-faktor penghambat Kehumasan dalam Membangun Citra Pemerintah Di Kabupaten KJutai Barat
Faktor  Penghambat  peran  kehumasan  dalam  membangun  citra  dan  Jatidiri Pemerintahan,  dikarenakan  sistem  pelaksanaannya  yang  belum  berjalan  dengan baik  diamana  fungsi  humas  secara  keorganisasian  dan  kelembagaan  yang defenisinya  sebagai  perpanjangan  tangan  pemerintah,  terkadang  tidak  berperan aktif  didalam  fungsinya  secara  professional  sehingga  humas  tidak  memiliki kualifikasi  memadai,  dimana  kegiatan-kegiatan  humas  pada  dasarnya  diarahkan untuk,  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  tentang  tugas  pokok,  fungsi, aktivitas  dan  kebijaksanaan-kebijaksanaan  yang  diambil  dan  ditetapkan  oleh pemerintah daerah atau  kebijaksanaan  yang di  jalankan di  masing-masing satuan kerja  perangkat  daerah  (SKPD)  belum  secara  menyeluruh  dijalankan  oleh  peran lembaga  kehumasan  itu  sendiri  dikarenakan  sistem  pengorganisasian  didalam kehumasannya  tidak  terlaksana  sesuai  ketentuan.  Faktor  penghambat  lainnya adalah dimana peran penting kehumasan diberikan kepada pegawai atau aparatur yang tidak berkompetensi didalam menjalankan tugas fungsi kehumasan.
Permasalahan  lain  juga  sering  timbul  karena  dogma  dan  gaung  otonomi  daerah sehingga  trend  kebijakan  kadang  menyimpang  dari  garis  komando  aturan-aturan yang  mengikat  masalah  kepentingan  dimaksud.  Hal  seperti  inilah  yang  menjadi faktor-faktor    penghambat  fungsi  dan    peran  kehumasan  dalam  menjalankan Tugas  Pokok  Dan  Fungsi  Kehumasan  dalam  upaya  membangun  citra Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat yang baik,bersih dan berwibawa.

## Penutup
Peran  Kehumasan  dalam  Membangun  Citra  Pemerintahan  di  Kabupaten Kutai    Barat,  baik  melalui  pengamatan  penulis,  juga  melalui  informasi  yang diperoleh  dari  semua  pihak  responden  bahwa,  segala  sesuatunya  yang
berhubungan  dengan  konsentrasi  penelitian,  sudah  berjalan  cukup  baik,  didalam meyampaikan informasi-informasi mengenai program penyelenggaran pemerintah, dan semua steakholder, disadari  bahwa peran kehumasan dimaksud, sangat  spesial  dan  efektif  didalam  pelaksanaan  tata  pemerintahan  khususnya, dalam upaya penyediaan jasa pelayanan, informasi dan pembinaan secara merata.
Kehumasan  dalam  menjalin  kemitraan  dengan    semua  stakeholder  di dalam  Wilayah  Kerja  Pemerintah  Kabupaten  Kutai Barat telah  menciptakan hubungan  yang  baik  dengan  semua  pihak  yang  berkompetensi  melalui,  lembaga kehumasan  secara  umum  sebagai  bagian  dari  pusat  informasi  yang  efektif  dan akuntable  dalam  pemembinaan  khususnya,  membangun  hubungan  baik  antar pemerintah  dan  masyarakat,  untuk  dapat  bekerjasama  didalam  memberikan evaluasi, dukungan termasuk pengamanan semua kebijakan.
Peranan  Kehumasan didalam Membangun Citra dan Reputasi Pemerintah di  Kabupaten  Kutai  Barat,    saat  ini  sudah  mendapat  pengakuan  keberadaannya oleh  semua  kalangan    sehingga image dan    kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintahan masih dalam kondisi toleransi.
Faktor-faktor  Penghambat  pada  saat-saat    menjalankan  Peran  dan  Fungsi Kehumasan  dalam  Upaya  Membangun  Citra  Pemerintahan  di  Kabupaten  Kutai Barat  dikarenakan  masih  adanya  kebijakan-kebijakan  yang  dijalankan  oleh lembaga  Inti  atau  Satuan  Kerja  Prankat  Daerah  (  SKPD  ),  atau  pemegang kebijakan  sering  kali  terlepas  dan  menyimpang  dari  aturan  resmi,  juga  kendali fungsi dan peranan kehumasan itu sendiri.
Faktor-faktor penghambat lainnya adalah, muncul akibat kebijakan searah, dan  masih  adanya  praktek  prioritas  kepentingan,  sistem    pengkotakan, pengelompokan,  baik  melalui  jalur  paham,atau    kebutuhan  etnis  tertentu  yang akibatnya mengobrak abrik citra dan reputasi pemerintah di mata masyarakat yang merasa  tersisih  dan  terkalahkan  karena  munculnya  kebijakan-kebijakan  yang menyimpang dari hati nurani penikmat pembangunan.
Dalam  menjalankan  fungsi  peran  kehumasan,  lembaga  kehumasan  secara umum,  lebih  terbuka  dan  transparansi  didalam  menyampaikan  informasi-
informasi  untuk  program  pemerintah,  sebagai  upaya  membangun  kembali keprcayaan masyarakat terhadap citra pemerintah.
Dalam  menjalankan  peran  kehumasan  didalam  membangun  dan menciptakan  hubungan  antar  pemerintah  dan  masyarakat  harus  lebih  fokus  ke transparansi  informasi,  dimana  peranan  kehumasan  harus  berdiri  netral  tanpa muatan afiliasi dengan pihak manapun.
Didalam  Membangun  Citra  dan  Reputasi  Pemerintah  hendaknya  Tugas Pokok  dan  Fungsi  Kehumasan  dapat  dilakukan    secara  terus-menerus,  baik  itu penyaluran  opini  masyarakat  secara  umum,  juga    masukan-masukan  positif, inovatif  kepada pemerintah  guna terciptanya hubungan kepentingan yang benar- benar searah dan hasil aspirasi.
Selanjutnya  saran  bagi  penyelesaian    faktor  penghambat  didalam  peran kehumasan  untuk  Membangun  Citra    dan  Reputasi  Pemerintah  di  Kabupaten Kutai  Barat  diharapkan,  pemerintah  harus  memiliki  sistem  dan  manajeman  yang baik,  aparatur  yang  professional  dan  proporsional  dalam  bidang  dan  disiplinnya untuk akurasi informasi didalam   menyampaiakan informasi, membina hubungan yang  baik  antara  pemerintah  dan  masyartakat  serta  membina  citra  dan  martabat aparaturnya secara terus menerus.
Menjalankan fungsi control, monitoring secara berkala bagi aparatur guna evaluasi  tugas  pokok  dan  fungsinya  masing  masing.  Bila  perlu,  pemberlakuan system reward dan jangan hanya mengedepankan funishman tetapi membelakangi pembinaan  moral  /  mental  aparatur  guna  tercapainya  pemerintahan  dan  aparatur yang benar-benar bersih dan berwibawa.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,  2004. Undang-Undang    Nomor  32  tahun  2004 :  Tentang  otonomi daerah. Gramedia.Jakarta
Goodson,  Mark.  2004. Metodologi  penelitian  kualitatif .  Remaja  Rosda  Karya. Jakarta
J.  moelong,  Lexy.2001. Metodologi  penelitian  kualitatif .  Remaja  Rosda  Karya, jakarta
Liang, Gie. 2000. Administrasi perkantoran moderen . Gramedia, Yokyakarta.
Matthew  B.Miles  &  A.Michael  Huberman.1992. Analisis  data  kualitatif .  Raja Grafika Media, Jakarta.
Raharjo, Madekhan. 2007. Pemerintahan Desa . Grafika Persada. Yokyakarta
Sugiono.  Riduwan .2002. Teknik penelitian kualitatif . Gramedia. Yokyakarta. Sutarto.2002. Perilaku  organisasi,Konsep  Dasar  dan  Aplikasinya. PT.  Raja Grafindo. Jakarta.
Peraturan  Bupati  Kutai  Barat  Nomor  60  Tahun  2008  tentan  Tupoksi  dan  Uraian tugas  Struktural  di  lingkungan  Inspektorat,  BAPPEDA  dan  Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat.
Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  Nomor  130  Tahun  2003  tentang  organisasi  dan tata kerja Departemen Dalam Negeri
Undang-undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor  32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2000 tentang pembentukan Kabupaten  Nunukan,  Kabupaten  Malinau,  Kabupaten  Kutai  Barat,
Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.