## Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam
Di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khathab

## Muhammad Fauzan
Dosen STIKOM Tunas Bangsa Pematangsiantar Sumatera Utara mfauzan57@yahoo.com

## Abstract
Umar bin Al-Khathab was one of the caliphs of the most successful in the history of Islam, it can be seen from the progress of the country and welfare of the people at the time he led both in terms of economic, social, political, security and defense of the country, and the development of science and technology, In terms of  economic  policy,  especially  fiscal  policy,  Umar  bin  Al-Khathab  many  uses diligences. This fact certainly raises the question: what the nature of fiscal policy in the future Caliph Umar bin Al-Khathab? To obtain the answer to that question, this  study  aimed  at  library  research  (library  research)  which  is  a  descriptive analysis  that  describes  the  overall  biography  of  Umar  bin  Al-Khathab  and diligences 'Umar bin Al-Khathab in economic terms, especially in terms of fiscal policy.  Data  on  policies  Umar  bin  Al-Khathab  in  economic  terms,  especially  in terms of fiscal policy be traced in the works of scholars, researchers and historians who wrote about Umar bin Al-Khathab. While the data related to this study traced in  the  sources  of  secondary  and  tertiary  as  well  as  previous  studies.  After  a successful  data  are  collected,  grouped,  categorized  and  discard  unnecessary  data and  data  obtained  will  be  analyzed  carefully.  Based  on  the  analysis  of  the  data found that the policy (diligence) economy made by Umar bin Al-Khattab was the policy  (diligence)  that  correspond/fit  with  the  state  of  society  at  that  time. Economic policies made by Umar bin Al-Khattab based on the Qur'an, the Hadith, or diligence Umar bin Al-Khattab or the friends at the time.
Keywords: Fiscal Policy, Islamic Economics, Diligences Umar bin Al-Khathab

## Abstrak
Umar bin Al-Khathab adalah salah satu khalifah yang paling sukses dalam sejarah  Islam,  dapat  dilihat  dari  kemajuan  negara  dan  kesejahteraan  rakyat  pada saat  ia  memimpin  baik  dari  segi  ekonomi,  sosial,  politik,  Keamanan  dan pertahanan negara, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari segi kebijakan  ekonomi,  terutama  kebijakan  fiskal,  Umar  bin  Al-Khathab  banyak menggunakan  ketekunan.  Fakta  ini  tentu  menimbulkan  pertanyaan:  apa  sifat kebijakan  fiskal  di  masa  depan  Khalifah  Umar  bin  Al-Khathab?  Untuk mendapatkan  jawaban  atas  pertanyaan  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk penelitian  kepustakaan  (library  research)  yaitu  analisis  deskriptif  yang menggambarkan keseluruhan biografi Umar bin Al-Khathab dan dilema Umar bin Al-Khathab  secara  ekonomi,  terutama  dalam  hal  kebijakan  fiskal.  Data  tentang kebijakan  Umar  bin  Al-Khathab  dalam  hal  ekonomi,  terutama  dalam  hal kebijakan fiskal dilacak dalam karya ulama, peneliti dan sejarawan yang menulis tentang  Umar bin  Al-Khathab. Sedangkan data  yang berkaitan dengan penelitian ini ditelusuri dalam sumber studi sekunder dan tersier serta penelitian sebelumnya. Setelah  data  berhasil  dikumpulkan,  dikelompokkan,  dikategorikan  dan  dibuang
data  dan  data  yang  tidak  perlu  diperoleh  akan  dianalisis  secara  cermat. Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa kebijakan (ketekunan) ekonomi yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab  adalah kebijakan (ketekunan)  yang  sesuai / sesuai dengan keadaan masyarakat pada saat itu. Kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Umar bin Al-Khattab berdasarkan Alquran, Hadis, atau ketekunan Umar bin Al-Khattab atau teman pada saat itu.
Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Ekonomi Islam, Diligences Umar bin Al-Khattab

## Pendahuluan
Pada  masa  Umar  sumber-sumber  devisa  negara  semakin  bertambah banyak.  Dia  mulai  mengembangkan  sistem  keuangan  dan  mengangkat  pegawai yang  digaji  untuk  mengurusi  lembaga  tersebut  (Muhammad  Ash-Shalabi, 2008:358).  Pada masa ini pendapatan negara meningkat  tajam  dan  Baitul  Mal di dirikan  secara  permanen  di  pusat  kota  dan  ibukota  provinsi.  Pada  masa pemerintahannya, khalifah Umar bin  Al-Khathab mengklasifikasikan pendapatan (devisa)  negara  dan  pendistribusian  pendapatan  negara  (belanja  negara)  menjadi empat bagian, seperti yang terdapat tabel di bawah ini:
Tabel 1
Devisa dan Belanja Negara di Masa Umar bin Al-Khathab Pendapatan Negara Tujuan Penggunaan 1. Zakat dan Usyur Pendapatan  ini  didistribusikan  di  tingkat lokal  dan  jika  terdapat  surplus,  sisa pendapatan  tersebut  disimpan  di  Baitul  Mal pusat dan dibagikan kepada delapan ashnaf.
2. Ghanimah ( khums ) dan Sedekah Pendapatan  ini  didistribusikan  kepada  fakir miskin  atau  untuk  membiayai  kesejahteraan mereka  tanpa  membedakan  apakah  ia seorang Muslim atau bukan.
3. Kharaj , Fa‟i , Jizyah , Usyur dan Sewa Tanah Pendapatan  ini  digunakan  untuk  membayar dana  pensiun  dan  dana  bantuan  serta  untuk membiayai  biaya  operasional  administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya.
4. Pendapatan lain-lain. Pendapatan  ini  digunakan  untuk  membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak
terlantar, dan dana sosial lainnya.
Sumber: (Adiwarman Karim: 2008, 74)
Di  zaman  Umar  bin    Al-Khathab  eksistensi  Baitul  Mal  sangat  dirasakan keperluannya.  Oleh  karena  itu,  Umar  memerintahkan  untuk  mendirikannya sebagai  lembaga  keuangan  Muslimin  yang  menopang  penyelenggaraan
pemerintahan  Islam  demi  kemaslahatan  pemerintah  serta  rakyat.  Lembaga  ini mirip  Kementerian  Keuangan  di  zaman  sekarang,  sedangkan  pimpinan pengelolanya seperti Menteri Keuangan di masa kini (Ali Fikri: 1997, 208).
Adapun salah satu agenda yang tiap tahunnya dilakukan negara Indonesia adalah membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Pendapatan (devisa) dari negara Indonesia yang paling besar tiap tahunnya adalah bersumber dari pajak. Seperti yang dapat dilihat di tabel ini:
Tabel: 2
Pendapatan Negara, 2015-2016 (Milyar Rupiah) (Kementerian keuangan RI, 2017: 413). URAIAN APBN 2015 APBNP 2016

## Pendapatan Negara dan Hibah
I. Penerimaan Dalam Negeri
1. PENERIMAAN  PERPAJAKAN
a. Pajak Dalam Negeri
i. Pajak Penghasilan
1. PPH Migas
2. PPH Non Migas
ii. Pajak Pertambahan Nilai
iii. Pajak Bumi dan Bangunan
iv. BPHTB
v. Cukai
vi. Pajak Lainnya
b. Pajak Perdagangan Internasional
i. Bea Masuk
ii. Bea Keluar

## 2.  PENERIMAAN  NEGARA  BUKAN
PAJAK a. Penerimaan SDA
i. Migas
- Pendapatan Minyak Bumi - Pendapatan Minyak Bumi ii. Non Migas 1.496.047,3 1.240.418,9 1.205.478,9 602.308,1 49.671,6 552.636,6 423.710,8 29.250,0 0,3 114.641,3 5.568,3 34.940,0 31.212,8 3.727,1 255.628,5 100.971,9 78.170,4 47.987,4 30.183,0 22.801,4 1.784.249,9 1.539.166,2 1.503.294,7 855.842,7 36.345,9 819.496,8 474.235,3 17.710,6 - 148.091,2 7.414,9 35.871,5 33.371,5 2.500,0 245.083,6 90.524,4 68.688,1 51.328,1 17.360,0 21.836,3
-  Pendapatan  Pertambangan  Mineral  dan
Batubara - Pendapatan Kehutanan - Pendapatan Perikanan - Pendapatan Panas Bumi b. Bagian Laba BUMN c. PNBP Lainnya
d. Pendapatan BLU II. HIBAH 17.683,0 4.156,5 79,3 882,7 37.643,7 81.697,4 35.315,5 11.973,0 16.539,9 3.972,7 693,0 630,7 34.164,0 84.124,0 36.271,2 1.975,2 Jumlah 1.508.020,4 1.786.225,0
Pada  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  ada  5  jenis  pajak  terbesar  yang dipungut  oleh  pemerintah  pusat,  yaitu  Pajak  Penghasilan,  Pajak  Pertambahan Nilai,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  Cukai,  dan  Pajak  Perdagangan  Internasional. Tentunya  hal  ini  sangat  berbeda  dengan  yang  terjadi  pada  masa  Umar  bin  Al- Khathab yang pemasukan negaranya yang terbesar bersumber dari zakat. Adapun yang  menjadi  belanja  pemerintah  pusat  setiap  tahunnya  dapat  dilihat  pada  tabel dibawah ini:
Tabel 3 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2015-2016 (Milyar Rupiah) (Kementerian keuangan RI, 2017: 413). KODE  FUNGSI APBN 2015 APBNP 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pelayanan Umum
Pertahanan Ketertiban Dan Keamanan Ekonomi Perlindungan Lingkungan Hidup Perumahan Dan Fasilitas Umum Kesehatan
Pariwisata Agama Pendidikan Perlindungan Sosial 624.497,7 105.003,9 122.930,5 331.005,0 11.007,2 34.340,7 66.069,8 5.868,6 9.778,4 143.262,1 150.841,7 322.588,1 109.003,9 122.930,5 331.005,0 11.007,2 34.340,7 66.069,8 5.868,6 9.778,4 143.262,1 150.841,7 Jumlah 1.183.303,7 1.306.696,0
Berdasarkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Indonesia pada  saat  ini  yang  dapat  dilihat  pada  tabel-tabel  tersebut,  tentunya  memiliki banyak  perbedaan  dengan  pendapatan  (devisa)  dan  belanja  negara  pada  masa Umar  bin  Al-Khathab.  Pada  masa  Umar  bin  Al-Khathab,  sistem  APBN  yang digunakan berpedoman kepada Alquran dan Hadis serta ijtihad-ijtihad yang beliau laksanakan beserta sahabat-sahabat lainnya. Sedangkan sistem APBN di Indonesia masih banyak yang belum berpedoman kepada Alquran dan Hadis.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan  di  atas  maka  yang  menjadi perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  kebijakan  fiskal  di masa  Umar  bin  Al-Khathab  dan  apakah  kebijakan  fiskal  di  masa  Umar  bin  Al- Khathab sesuai dengan kebijakan fiskal di Indonesia pada saat ini?

## Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan  fiskal  atau  yang  sering  disebut  sebagai  “politik  fiskal”  ( fiscal policy )  bisa  diartikan  sebagai  tindakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  dalam bidang  anggaran  belanja  negara  dengan  maksud  untuk  mempengaruhi  jalannya perekonomian  (Nuruddin  Muhammad  Ali,  2006:88).  Di  dalam  Kamus  Besar Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang  berkenaan  dengan  urusan  pajak  atau  pendapatan  negara.  Dalam  ekonomi konvensional  kebijakan  fiskal  dapat  diartikan  sebagai  langkah  pemerintah  untuk membuat  perubahan-perubahan  dalam  sistem  pajak  atau  dalam  pembelanjaan (dalam  konsep  makro  disebut  dengan government  expenditure )  (Mustafa  Edwin Nasution, 2007:203).
Dari  beberapa  pengertian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan fiskal  adalah  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  di  bidang  keuangan, meliputi penerimaan negara, pengeluaran negara dan utang. Ketiga komponen itu terdapat  dalam  satu  kesatuan,  yaitu  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN).  Pajak  termasuk  komponen  pendapatan  (penerimaan)  negara, sedangkan pendapatan negara adalah komponen dari kebijakan fiskal (Gusfahmi, 2007:144).

## Landasan Hukum Kebijakan Fiskal
Adapun  yang  menjadi  landasan  hukum  kebijakan  fiskal  (penerimaan  dan pengeluaran negara) adalah sebagai berikut:
QS. Al-Anfal: 41 (Departemen Agama RI, 2005: 183).
                                                                                                                                                                                                
                                                                       
Artinya:  “Ketahuilah,  Sesungguhnya  apa  saja  yang  dapat  kamu  peroleh sebagai  rampasan  perang,  Maka  Sesungguhnya  seperlima  untuk  Allah,  rasul, kerabat  rasul,  anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin  dan  ibnussabil,  jika  kamu beriman kepada Allah dan kepada apa  yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Anfal: 41). Di  dalam  buku  tafsir Al-Misbah karangan  M.  Quraish  Shihab  dikatakan bahwa  kata wa‟lamu /dan  ketahuilah,  yang  membuka  ayat  ini  mengandung  pesan agar  memerhatikan  apa  yang  akan  disampaikan,  yakni  menyangkut  pembagian harta  rampasan  perang.  Seperti  yang  ditulis  Al-Qurthuby  bahwa  telah  terjadi kesepakatan  di  kalangan  para  ulama  bahwa  yang  dimaksud  dengan maa ghanimtum pada  ayat  ini  adalah  harta  orang  kafir  yang  diraih  kaum  Muslimin akibat mengalahkan mereka dalam peperangan. Maksud Al-Qurthuby adalah harta rampasan  perang  yang  diperoleh  kaum  Muslimin  setelah  memerangi  musuh agama yang kafir (M. Quraish Shihab: 2002, 540).
Ayat  di  atas  menyebut  enam  pihak  yang  kepada  mereka  dibagikan seperlima dari harta rampasan perang, tetapi tidak merinci bahkan tidak menyebut kepada siapa diberi empat perlima sisanya. Para ulama sepakat menyatakan bahwa empat  perlima  itu  adalah  untuk  yang  terlibat  dalam  peperangan  itu.  Yang dimaksud  dengan dzil  qurbaa adalah  kerabat  Rasul  SAW,  ketetapan  Allah memberi  bagian  dari ghanimah buat  kerabat  Rasul  SAW  adalah  sebagai penghormatan  kepada  Rasul  SAW  dan  sebagai  imbalan  atas  ketetapan  Rasul SAW  yang  mengharamkan  keluarga  beliau  memperoleh  zakat.  Abu  Hanifah menegaskan  bahwa  pemberian  itu  baru  menjadi  hak  keluarga  nabi  SAW  jika mereka miskin.
QS. Al-Hasyr: 7 (Departemen Agama RI, 2005: 547).
                                                                                                                                                                                               
                                                                                           
Artinya:  “ Apa  saja  harta  rampasan  (fa‟i)  yang  diberikan  Allah  kepada Rasul-Nya  yang  berasal  dari  penduduk  kota-kota  maka  adalah  untuk  Allah, Rasul,  kerabat  Rasul,  anak  yatim,  orang-orang  miskin  dan  orang-orang  yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya  saja  diantara  kamu.  Apa  yang  diberikan  Rasul  kepadamu,  maka  terimalah dia.  Dan  apa  yang  dilarangnya  bagimu,  maka  tinggalkanlah,  dan  bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya .” (QS. Al-Hasyr: 7) Di  dalam  buku  tafsir Al-Misbah karangan  M.  Quraish  Shihab  dikatakan bahwa penyebutan kata lillaah pada ayat  di  atas dipahami oleh ulama dalam arti buat Allah, yakni ada satu bagian dari harta fa‟i tersebut diberikan kepada Allah, dalam  hal  ini  adalah  kepentingan  umum.  Pendapat  lain  tidak  hanya  memahami demikian.  Penyebutan  kata lillaah itu  menurut  mereka  adalah  dalam  konteks menekankan  kepemilikan  dan  wewenangnya  menetapkan  siapa  yang  berhak menerima  harta  rampasan fa‟i .  Kalaupun  kata lillaah dipahami  dalam  arti  buat Allah, penyebutannya hanyalah untuk menggambarkan perlunya menyebut Allah dalam  segala  sesuatu  guna  memperoleh  berkat  dan  restunya  sambil mengisyaratkan  bahwa  apa  yang  diberikan  kepada  Rasul  SAW  itu  pada hakikatnya  beliau  gunakan  sesuai  dengan  petunjuk  Allah  SWT  (M.  Quraish Shihab: 2002, 530).
Pada  masa  Rasul  SAW, harta fa‟i dibagi  menjadi  dua  puluh  lima  bagian. Dua  puluh  bagian  menjadi  milik  Rasul  SAW.  Beliau  salurkan  sesuai kebijaksanaan beliau, baik untuk diri dan keluarga yang beliau tanggung maupun selain  mereka.  Sedang,  lima  bagian  sisanya  dibagikan  sebagaimana  pembagian ghanimah , yang disebut dalam QS. Al-Anfal ayat 41.
Hadis yang berhubungan dengan jizyah (Syekh Manshur Ali Nashif, 1996: 1181-1182)
ْ ر اخبلا ياَر( .زجٌ س ُجم هم ةٔ زجلا ذخ ا ملص َ ًٕلع لله ا لص ٓبىلا نأ دَ اد ُب ا َ
Artinya: Nabi  SAW  telah  mengambil  jizyah  dari  orang-orang  Majusi Negeri Hajar . (Riwayat Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi).
Adapun  yang  dimaksud  dengan  Hajar  disini  adalah  sebuah  kota  yang terletak  di  Jazirah  Arabia.  Majusi  adalah  orang  penyembah  api.  Diambil jizyah dari orang-orang yang mempunyai hal yang serupa dengan kitab, diantara mereka ialah orang-orang Majusi kota Hajar dan lain-lain.
Menurut riwayat yang diketengahkan oleh Syafi‟i dan lain-lainnya dengan sanad  yang  berpredikat  hasan  melalui  Ali  menyebutkan  bahwa  dahulunya  kaum Majusi  itu  merupakan  ahli  kitab,  mereka  mempunyai  kitab  yang  biasa  mereka baca  dan  mempunyai  ilmu  yang  biasa  mereka  pelajari.  Tetapi  raja  mereka  suka mimum  khamar,  akhirnya  ia  menyetubuhi  saudara  perempuannya.  Pada  pagi harinya ia memanggil semua orang yang bersifat rakus dari kalangan bawahannya lalu  ia  memberikan  hadiah  kepada  mereka  dan  ia  mengatakan,  “Sesungguhnya Adam  pun  telah  menikahkan  anak-anak  lelakinya  dengan  anak-anak perempuannya.”  Akhirnya  mereka  mematuhi  rajanya  dan  raja  membunuh  siapa saja  yang  menentangnya.  Mereka  adalah  ahli  kitab,  hanya  mereka  telah menggantikannya.
Hadis  yang  berhubungan  dengan usyur (Syekh  Manshur  Ali  Nashif,  1996: 1191-1192)
لضملا ّلع شٕلَ ِر اصىلاَ دٍُٕل ا ّلع ر ُشعل ا اموإ )دَاد ُبأ ياَر( .ر ُشع هٕم
Artinya: Sesungguhnya Al-„Usyuur itu hanyalah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan tiada Al-„Usyuur atas kaum Muslimin . (Riwayat Abu Daud).
Al-„usyuur bentuk  jamak  dari  lafaz usyur artinya  sepersepuluh.  Kaum Muslimin  tidak  diwajibkan  atas  ahli dzimmah ,  yaitu  orang-orang  Yahudi  dan Nasrani  serta  Majusi,  mereka  diharuskan  membayar  sepersepuluh  dari  harga barang  dagangan  mereka  atau  harganya  sebagai  imbalan  perdagangan  mereka  di negeri  kami.  Hal  ini  tidak  wajib  dibebankan  atas  mereka  kecuali  jika  hal  ini dinashkan  ke  dalam  perjanjian jizyah ,  jika  tidak  maka  tidak  wajib  atas  mereka membayar  sepersepuluh  itu.  Demikianlah  menurut  pendapat  Imam  Syafi‟i  dan segolongan  ulama.  Menurut  mazhab  Hanafi  mengatakan  bahwa  sepersepuluh  itu tidak dipungut dari mereka di negeri kami, kecuali jika mereka pun memungut hal yang  sama  di  negeri  mereka  terhadap  kami,  jika  tidak  maka  tidak  wajib  atas mereka membayarnya di negeri kami.

## Tujuan Kebijakan Fiskal
Umumnya  tujuan  yang  ingin  dicapai  kebijakan  fiskal  adalah  kestabilan ekonomi  yang  lebih  mantap.  Artinya,  tetap  mempertahankan  laju  pertumbuhan ekonomi  yang  layak  tanpa  adanya  pengangguran  yang  berarti  di  satu  pihak  atau adanya ketidakstabilan harga-harga umum di pihak lain. Dengan kata lain tujuan kebijakan  fiskal  adalah  pendapatan  nasional  riil  terus  meningkat  pada  laju  yang dimungkinkan  oleh  perusahaan  teknologi  dan  tersedianya  faktor-faktor  produksi dengan tetap mempertahankan kestabilan harga-harga umum.
Pencegahan timbulnya pengangguran merupakan tujuan yang paling utama dari  kebijakan  fiskal.  Selain  itu  aspek  kedua  dari  kebijakan  fiskal  adalah mempertahankan  kestabilan  harga  umum  pada  tingkat  yang  layak.  Penurunan harga  yang  tajam  akan  mendorong  timbulnya  pengangguran  karena  sektor  usaha swasta  akan  kehilangan  harapan  untuk  mendapatkan  keuntungan.  Sebaliknya, harga  yang  meningkat  terus  juga  akan  berakibat  inflasi.  Inflasi  memang  akan memberikan  keuntungan  kepada  beberapa  kelompok  orang,  namun  akan mempersulit  kehidupan  orang-orang  yang  berpenghasilan  rendah  (Nuruddin Muhammad  Ali,  2006:96).  Tujuan  kebijakan  fiskal  dalam  perekonomian  sekuler adalah  tercapainya  kesejahteraan,  yang  didefinisikan  sebagai  adanya benefit maksimal  bagi  individu  dalam  kehidupan  tanpa  memandang  kebutuhan  spiritual manusia (Mustafa Edwin, 2007:203). Sedangkan Kebijakan fiskal dalam ekonomi kapitalis  bertujuan  untuk  pengalokasian  sumber  daya  secara  efisien,  pencapaian stabilitas  ekonomi,  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  pencapaian  distribusi pendapatan yang sesuai (Deni Rudiana dkk, 2011: 28).
Prinsip  Islam  tentang  kebijakan  fiskal  dan  anggaran  belanja  bertujuan untuk  mengembangkan  suatu  masyarakat  yang  didasarkan  atas  distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai  material  dan spiritual  pada tingkat yang sama (Muhammad Abdul Mannan, 1992:230). Menurut Prof. Dr. M. A.  Mannan,  pakar  ekonomi  Islam  kontemporer,  di  antara  semua  kitab  suci  yang ada,  hanya  Alquran  satu-satunya  yang  meletakkan  perintah  yang  tepat  tentang kebijakan negara mengenai pengeluaran dan pendapatan.

## Macam-Macam Kebijakan Fiskal
Dalam perkembangannya, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi empat macam  atas  dasar:  (1)  pembiayaan  fungsional  ( functional  finance ),  (2)
pengelolaan  anggaran  ( the  managed  budget  approach ),  (3)  stabilisasi  anggaran otomatis  ( stabilizing  budget ),  (4)  anggaran  belanja  seimbang  ( balanced  budget approach ) (Nuruddin Muhammad Ali, 2006:92).

## 1. Pembiayaan Fungsional
Dalam  hal  ini  pengeluaran  pemerintah  ditentukan  dengan  melihat  akibat- akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja. Di lain pihak pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta dan  bukan  untuk  meningkatkan  penerimaan  pemerintah,  sehingga  pada  saat  ada pengangguran,  pajak  sama  sekali  tidak  diperlukan.  Selanjutnya  pinjaman  akan dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi lewat pengurangan dana yang tersedia dalam masyarakat.  Kemudian apabila pajak maupun pinjaman dirasa tidak tepat, maka ditempuhlah percetakan uang. Jadi pengeluaran pemerintah dan perpajakan dipertimbangkan  sebagai  suatu  hal  yang  terpisah.  Namun  demikian,  ada kekhawatiran  bahwa  tanpa  ada  hubungan  langsung  antara  keduanya  akan  ada bahaya  yang  timbul  karena  kemungkinan  pengeluaran  pemerintah  semakin berlebihan.
2. Pengelolaan Anggaran
Pendekatan  ini  lebih  banyak  disukai  daripada  pendekatan  “pembelanjaan fungsional”  karena  pengeluaran  pemerintah,  perpajakan  dan  pinjaman dimaksudkan  untuk  mencapai  kestabilan  ekonomi  yang  lebih  mantap.  Dalam pendekatan ini, hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu  dipertahankan,  tetapi  penyesuaian  dalam  anggaran  selalu  dibuat  guna memperkecil  kestabilan  ekonomi,  sehingga  pada  suatu  saat  dapat  terjadi  defisit maupun surplus.
Dalam perkembangan yang lebih jauh lagi, pendekatan ini selalu berusaha untuk  mempertahankan  adanya  anggaran  belanja  yang  seimbang  tanpa  defisit anggaran belanja. Sehingga dalam masa depresi (perekonomian lesu), pengeluaran pemerintah akan ditingkatkan dan penerimaan pajak pun akan ditingkatkan pula, tetapi jangan sampai menimbulkan inflasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi, pajak akan dimanfaatkan sebaik-baiknya  guna mencegah timbulnya  akibat inflasi  yang tidak  diinginkan.  Kelebihan  dari  pendekatan  ini  adalah  bahwa  pinjaman  negara tidak  akan  meningkat,  tetapi  sayangnya  sektor  swasta  menjadi  kurang bersemangat karena kurang percaya pada diri sendiri.

## 3. Stabilisasi Anggaran Otomatis
Kebijakan fiskal mempunyai efek stabilisasi otomatis terhadap permintaan ( demand )  melalui  kombinasi  antara  pengeluaran  pemerintah  yang  merupakan insentif  bagi  perubahan  pendapatan  dan  pembayaran  pajak  yang  berbeda  dengan pendapatan. Pada akhir tahun 1940-an, kepercayaan lebih banyak diberikan pada mekanisme  otomatis  dari  politik  fiskal.  Penyesuaian  secara  otomatis  dalam penerimaan  dan  pengeluaran  pemerintah  terjadi  sedemikian  rupa  sehingga membawa  perekonomian  menjadi  stabil  tanpa  campur  tangan  pemerintah  yang disengaja.
Dengan  stabilisasi  otomatis,  pengeluaran  pemerintah  akan  ditentukan berdasar  atas  perkiraan  manfaat  dan  biaya  relatif  dari  berbagai  macam  program dan  pajak  akan  ditentukan  sehingga  menimbulkan  surplus  pada  periode kesempatan kerja penuh. Apabila ada kemunduran dalam kegiatan usaha, program pengeluaran  pemerintah  akan  meningkat  terutama  yang  terkait  dengan  gaji, pensiun,  bantuan  sosial,  dan  sebagainya.  Akibatnya,  defisit  dalam  anggaran belanja pemerintah muncul dan mendorong perkembangan sektor swasta kembali sampai  tercapainya  kesempatan  kerja  penuh.  Sebaliknya,  pada  masa  inflasi  ada kenaikan  dalam  penerimaan  pemerintah  yang  berasal  dari  pajak  pendapatan  dan tidak perlu tunjangan pengangguran, sehingga akan ada surplus anggaran belanja. Peranan  “ built  in  flexibility” ini  dapat  ditingkatkan  dengan  penambahan pengeluaran pemerintah pada proyek-proyek pekerjaan umum.

## 4. Anggaran Belanja Seimbang
Suatu modifikasi dari pembelanjaan atas dasar anggaran yang disesuaikan dengan  keadaan  ( managed  budget )  adalah  pembelanjaan  secara  seimbang  dalam jangka panjang, tetapi ditempuh defisit pada masa depresi dan surplus pada masa inflasi. Kegagalan dalam mempertahankan keseimbangan anggaran dalam jangka panjang  dapat  menimbulkan  hilangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah.  Dapat  juga  diikuti  pendekatan  serupa,  tetapi  tetap  mempertahankan keseimbangan  anggaran.  Pada  masa  depresi,  pengeluaran  perlu  ditingkatkan diikuti  dengan  peningkatan  penerimaan  sehingga  tidak  akan  memperbesar  utang negara.

## Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  penelitian  kepustakaan ( library  research )  yang  menggunakan  pendekatan  yang  bersifat  kualitatif. Penelitian ini khususnya membahas tentang kebijakan fiskal dalam perekonomian Islam di masa khalifah Umar bin Al-Khathab.
Data  yang  diperlukan  diambil  dari  berbagai  literatur  berupa  buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, terutama yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan kebijakan fiskal yang terjadi di masa khalifah Umar bin Al-Khathab.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  Umar  bin  Al-Khathab  ini,  penulis berusaha  mengumpulkan  buku-buku  yang  berhubungan  dengan  Umar  bin  Al- Khathab yang terdiri dari:
a) Data  Sekunder,  yaitu  buku-buku  yang  berkenaan  dengan  tema pembahasan,  seperti Mausu‟atu  Fiqhi  Umar  bin  Al-Khathab  Asruhu  wa Hayatuhu diterbitkan  di  Beirut  pada  tahun  1989, Awwliyat  Al-Faruq  As- Siyasah diterbitkan di Riyadh pada tahun 1973, The Great Leader of Umar bin Al-Khathab diterbitkan di Jakarta pada tahun 2008, Tarikh al-Khulafa‟ diterbitkan  di  Jakarta  pada  tahun  2010, an  introduction  to  The  Sharia Economic diterbitkan  di  Jakarta  pada  tahun  2010,  Seratus  Muslim Terkemuka  diterbitkan  di  Jakarta  pada  tahun  1993,  Fikih  Ekonomi  Umar diterbitkan di Jakarta pada tahun 2006, Sistem Ekonomi Islam diterbitkan di  Bogor  pada  tahun  2009,  Ensiklopedi  Islam  diterbitkan  di  Jakarta  pada tahun 2005, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia diterbitkan di Malang pada tahun 2008, Pajak Menurut Syariah diterbitkan di Jakarta pada tahun 2007, Umar bin Khattab: Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam  dan  Kedaulatannya  di  Masa  itu  diterbitkan  di  Bogor  pada  tahun 2002,  Dua  Tokoh  Besar  dalam  Islam  diterbitkan  di  Jakarta  pada  tahun 1986,  Ekonomi  Islam  Suatu  Kajian  Kontemporer  diterbitkan  di  Jakarta pada  tahun  2001,  Islam  di  Kawasan  Kebudayaan  Arab  diterbitkan  di Jakarta pada tahun 1997, Ekonomi Makro Islam diterbitkan di Jakarta pada tahun 2008, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam diterbitkan di Jakarta pada tahun  2008,  Kebijakan  Ekonomi  Umar  bin  Khattab  diterbitkan  di  Jakarta pada  tahun  2002,  Ijtihad  Umar  Ibn  Khattab:  Studi  Tentang  Perubahan Hukum dalam Islam diterbitkan di Jakarta pada tahun 1991, Sejarah Islam Klasik Perkembangan: Pengetahuan Islam diterbitkan di Bogor pada tahun
2003,  Sejarah  dan  Kebudayaan  Islam  diterbitkan  di  Jakarta  pada  tahun 1992, Sejarah Peradaban Islam diterbitkan di Jakarta pada tahun 2008 dan Sistem Keuangan Negara Khilafah diterbitkan di Jakarta pada tahun 2008.
b) Data  Tersier,  yaitu  buku-buku  lainnya  yang  membantu  penulisan,  seperti Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  diterbitkan  di  Jakarta  pada  tahun  2001, Percikan  Pemikiran  Ekonomi  Islam  diterbitkan  di  Bandung  pada  tahun 2002,  Perpajakan  diterbitkan  di  Yogyakarta  pada  tahun  2009,  Sistem, Prinsip,  dan  Tujuan  Ekonomi  Islam  diterbitkan  di  Bandung  pada  tahun 1999,  Zakat  Sebagai  Instrumen  dalam  Kebijakan  Fiskal  diterbitkan  di Jakarta  pada  tahun  2006,  Wawasan  Islam  dan  Ekonomi  Sebuah  Bunga Rampai  diterbitkan  di  Jakarta  pada  tahun  1997, Al-Jumanatul  „Ali Al- Qur‟an  dan  Terjemahnya  diterbitkan  di  Bandung  pada  tahun  2005, Al- Islam diterbitkan  di  Jakarta  pada  tahun  2004,  Fiqh  Islam  diterbitkan  di Bandung  pada  tahun  1994,  Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam  diterbitkan di Jakarta pada tahun 1997, Ekonomi Islam Teori dan Praktek diterbitkan di  Jakarta  pada  tahun  1992,  Ekonomi  Islam  di  Tengah  Krisis  Ekonomi Global  diterbitkan  di  Jakarta  pada  tahun  2007,  Pengenalan  Eksklusif Ekonomi  Islam  diterbitkan  di  Jakarta  pada  tahun  2007,  Ekonomi  Islam diterbitkan  di  Jakarta  pada  tahun  2008  dan    Muhammad  Sebagai Negarawan diterbitkan di Bandung pada tahun 2009.
Langkah awal yang digunakan dalam teknik pengolahan data ialah setelah data  yang dikumpulkan dianggap sudah cukup, selanjutnya mereduksi data. Data dikelompokkan,  dikategorikan  dan  membuang  data  yang  tidak  diperlukan.  Data yang akan diperoleh akan dianalisa secara cermat.
Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analitis yakni  menggambarkan  secara  menyeluruh  riwayat  hidup  serta  pemikiran- pemikiran  (ijtihad-ijtihad)  Umar  bin  Al-Khattab  dalam  hal  ekonomi.  Kemudian ditopang  dengan  metode  induksi  guna  mencari  kesimpulan,  dari  paparan  yang bersifat umum menuju kepada kesimpulan khusus.

## Kebijakan Fiskal di Masa Umar bin Al-Khathab
Pada  masa  Umar  bin  Al-Khathab  kebijakan  fiskal  mempunyai  peranan yang  sangat  penting  dalam  pemerintahan.  Kebijakan  fiskal  mempunyai  peranan yang  penting  dalam  hal  pemasukan  (devisa)  dan  pengeluaran  (belanja)  negara.
Adapun  yang menjadi lembaga pengelola kebijakan fiskal di masa Umar bin Al- Khathab  yaitu  Baitul  Mal  yang  merupakan  suatu  lembaga  yang  mengatur pemasukan  dan  pengeluaran  negara.  Selama  memerintah,  Umar  bin  Al-Khattab tetap  memelihara  Baitul  Mal  secara  hati-hati,  menerima  pemasukan  dari  sesuatu yang  halal  sesuai  dengan  aturan  syariat  dan  mendistribusikannya  kepada  yang berhak  menerimanya.  Dalam  salah  satu  pidatonya,  yang  dicatat  oleh  Ibnu  Katsir yaitu  seorang  penulis  sejarah  dan  mufasir,  tentang  hak  seorang  khalifah  dalam Baitul  Mal,  Umar  berkata,“Tidak  dihalalkan  bagiku  dari  harta  milik  Allah  ini melainkan dua potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin serta  uang  yang  cukup  untuk  kehidupan  sehari-hari  seseorang  di  antara  orang- orang  Quraisy  biasa,  dan  aku  adalah  seorang  biasa  seperti  kebanyakan  kaum Muslim.”  Di  masa  Umar  bin  Al-Khathab,  pendirian  institusi  Baitul  Mal  yang merupakan lembaga kebijaksanaan fiskal yang sudah lengkap dengan departemen- departemennya  ( diwan ),  kantor/  sekretariat,  struktur  organisasi,  pegawai,  gaji pegawai,  administrasi,  akuntansi,  dan  fasilitas  pendukung  lainnya  berikut pendirian cabang-cabangnya di provinsi (Abdul Azis Dahlan, 1996:186).
Dalam  hal  penyusunan  anggaran,  beliau  menggunakan  prinsip  anggaran berimbang pada masa awal pemerintahannya dan seterusnya Umar menggunakan prinsip  anggaran  surplus  sampai  akhir  pemerintahannya  kecuali  pada  saat  krisis tahun  Ramadah  digunakan  anggaran  defisit.  Adapun  yang  menjadi  sumber- sumber pemasukan (devisa) pada masa Umar bin Al-Khathab adalah zakat, usyur , khums ( ghanimah ), sedekah, kharaj , fa‟i , jizyah , dan pendapatan lain-lainnya.
Pendistribusian  pendapatan  (belanja)  negara  pada  masa  Umar  bin  Al- Khathab dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu:
1. Pendistribusian zakat dan yang berkaitan
Pada  masa  Umar,  orang-orang  miskin  dan  fakir  diberi  bagian  dari  zakat agar keluar dari kemiskinan, menghindarkan kesulitan ekonomi dan memberikan kecukupan  dan  kemudahan  kepada  mereka.  Sedangkan  orang-orang  yang  lemah dalam  jangka  waktu  yang  lama  karena  sakit  atau  lainnya,  mereka  selalu mendapatkan  bantuan  sampai  mampu.  Orang  miskin  Ahli  Kitab  juga mendapatkan  bantuan  dari  zakat  setelah  dibebaskan  dari  kewajiban  membayar jizyah . Panitia yang mengurusi zakat juga mendapatkan zakat.
Di waktu kondisi umat Islam telah kuat dan stabilitas pemerintahan sudah semakin  mantap,  Umar  menghentikan  pemberian  zakat  bagi muallaf ,  bukan  saja
kepada orang-orang yang sebelumnya pernah menerima tetapi juga kepada orang- orang  lain  yang  semacamnya.  Umar  mencabut  perintah  yang  dituliskan  Abu Bakar, di kala ia masih menjadi khalifah bagi penyumbangan tanah-tanah tertentu pada  sejumlah  orang  atas  dasar  ini.  Umar  berpendapat  bahwa  Rasulullah  telah memberikan  bagian  itu  untuk  memperkuat  Islam,  tetapi  karena  keadaan  telah berubah maka bagian itu tidak valid lagi (Amiur Nuruddin: 1991, 140).
Dalam  kasus muallaf ,  nampaknya  Umar  memang  tidak  melihat  ada kemaslahatannya  untuk  meneruskan  pemberian  kepada  orang-orang  yang  pernah mendapat  sebelumnya.  Dan  kalau  diteliti  lebih  mendalam,  perbuatan  Umar sebenarnya sejalan dengan kandungan surah At-Taubah ayat 60.
2. Pendistribusian jizyah , kharaj , usyur dan yang berkaitan
Jizyah , kharaj , usyur digunakan  untuk  menggaji  khalifah,  para  pegawai, tentara, keluarga nabi SAW, istri-istri para mujahid dan lain-lain. Adapun gaji dari masing-masing orang akan dijelaskan sebagai berikut:
a. Gaji Khalifah
Khalifah Umar mendapatkan gaji sebesar 5.000 dirham. Dan pada riwayat lain disebutkan bahwa gajinya adalah 6.000 dirham.
b. Gaji pegawai
Besarnya gaji para pegawai disesuaikan dengan tugasnya masing-masing, jauh  dan  dekatnya  wilayah,  mahal  dan  murahnya  barang-barang  di  tempat  kerja mereka.
c. Gaji tentara
Pembagian  gaji  ditentukan  dengan  kedekatan  seorang  tentara  dengan nasab  Nabi  dan  paling  dahulu  masuk  Islam.  Orang  yang  paling  berhak mendapatkan  jaminan  penghidupan  adalah  keluarga  Rasulullah  SAW,  mereka adalah  Bani  Hasyim.  Orang  yang  menerima  gaji  mereka  adalah  Abbas  yang kemudian  dibagikan  kepada  Bani  Hasyim.  Kelompok  kedua  yang  paling  berhak mendapatkan  jaminan  penghidupan  adalah  istri-istri  nabi  Muhammad  SAW. Masing-masing  dari  mereka  mendapatkan  gaji  di  luar  gaji  keluarga  Rasulullah SAW. Sedangkan orang-orang Islam yang lain, dibagi dalam beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan  tersebut  disesuaikan  dengan  keikutsertaan  mereka  dalam berjihad di jalan Allah.
Kelompok mujahid  pertama  yang paling berhak  mendapatkan  gaji adalah mereka  yang  ikut  serta  dalam  perang  Badar.  Kemudian  mereka  yang  ikut  serta
dalam  peperangan  Hudaibiyyah  sampai  perang  Riddah.  Kemudian  mereka  yang ikut  serta  dalam  peperangan  Qadisiyah  dan  Yarmuk.  Selain  itu,  Umar  juga memberikan  gaji  kepada  istri-istri  mujahid  dan  anak-anak  mereka,  anak-anak kecil  dan  anak-anak  pungut.  Gaji  mereka  dibayarkan  kepada  mereka  sekali setahun.  Besarnya  gaji  yang  diberikan  kepada  anak-anak  adalah  100  dirham. Jumlah  tersebut  bertambah  ketika  mereka  menginjak  usia  dewasa.  Umar  juga memberikan kepada hamba sahaya antara 1.000 dan 2.000 dirham.
3. Pendistribusian  harta  rampasan  perang  ( ghanimah )  dan  yang berkaitan
Pembagian  harta ghanimah ada  3  macam  (Muhammad  Rawwas  Qalahji,
1989:673):
1. Ash-Shofi ,  yang  dipilih  Imam  (pemimpin)  sebelum  pembagian  harta ghanimah .
2. 1/5 dari sisa yang sudah dipilih Imam didistribusikan sesuai dengan firman Allah  SWT  dalam  surah  Al-Anfal  ayat  41,  yaitu  untuk  Allah,  Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil.
3. 4/5  dari  sisa  yang  sudah  dipilh  Imam  didistribusikan  untuk  yang  ikut perang dengan syarat:
a. Orang yang ikut berperang.
b. Orang  yang  merdeka,  kalau  hamba,  apabila  hamba  itu  berperang bersama  majikannya  maka  ia  tidak  mendapat  dan  apabila  hamba  itu berperang dengan tidak  dengan majikannya maka hamba itu mendapat bagian seperti orang yang merdeka.
c. Orang  dewasa,  bahagian  laki-laki  dan  perempuan  dari  harta ghanimah itu sama.
Mengenai  pembagian ghanimah ,  apek  pengeluarannya,  dan  pihak  yang menerimanya, maka Rasul SAW telah membagi-bagikan ghanimah perang Badar kepada  para  pasukan  tanpa  mengambil  bagian  (beliau  yang)  seperlimanya.  Tiga bagian  untuk  pasukan  berkuda  dan  satu  bagian  untuk  pasukan  pejalan  kaki. Namun  pada  peperangan  lainnya  (baik  yang  diikuti  beliau  ataupun  tidak),  Rasul SAW  telah  mengambil  seperlima  bagiannya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dalam membagikan ghanimah , Rasul SAW melakukannya tidak hanya dengan satu cara tetapi  berbeda-beda.  Adapun  Rasul  SAW  sebagai  pihak  yang  membagikan ghanimah ,  menunjukkan  bahwa  urusan  tersebut  diserahkan  kepada  pendapat
Imam,  yang  membagikannya  berdasarkan  pertimbangan  untuk  kemaslahatan Islam dan kaum Muslim (Abdul Qadim Zallum: 2008, 42).
Pada  masa  Umar  bin  Al-Khathab,  bagian  untuk  Rasulullah  SAW  dan kerabat  Rasulullah  SAW  dipergunakan  untuk  kemaslahatan  umat  seperti  biaya persiapan  perang,  persediaan  kebutuhan  negara,  dan  untuk  memperkuat  dan memperkokoh  kedudukan  negara.  Sedangkan  bagiannya  orang-orang  fakir, miskin,  ibnu  sabil  adalah  tetap  seperti  pada  masa  Rasulullah  SAW  dan  tidak mengalami perubahan pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khathab. Kemudian dalam  memperlakukan  tanah-tanah  taklukkan,  khalifah  Umar  tidak  membagi- bagikannya  kepada  kaum  Muslimin  tetapi  membiarkan  tanah  tersebut  tetap  pada pemiliknya dengan syarat membayar kharaj dan jizyah .

## 4. Pendapatan lain-lain
Pendapatan  ini  digunakan  untuk  membayar  para  pekerja,  pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.

## Kelebihan Kebijakan Fiskal di Masa Umar bin Al-Khathab
Di  masa  pemerintahan  khalifah  Umar  bin  Al-Khathab,  beliau  banyak membuat kebijakan-kebijakan ekonomi, salah satunya dalam hal kebijakan fiskal. Adapun menurut analisis penulis beberapa hal yang menjadi kelebihan kebijakan fiskal  di masa khalifah Umar bin Al-Khathab, yaitu:
1. Di  masa  itu  jarang  terjadi  defisit  kecuali  hanya  sekali  yaitu  pada  tahun “ Ramadah ”  kira-kira  tahun  ke-18  H.  Saat  itu  terjadi  kekeringan  di sebagian  negara  Islam  akan  tetapi  dapat  diatasi  dengan  bantuan  makanan dari wilayah lain.
2. Sistem  pajak  yang  digunakan  proporsional  ( proportional  tax ).  Umar  bin Al-Khathab memungut pajak ( jizyah ) dari penduduk Syam dan Mesir yang kaya  sebesar  4  dinar  dan  bagi  mereka  yang  penghidupannya  menengah diambil 2 dinar sementara bagi mereka yang miskin tetapi berpenghasilan dikutip  1 dinar.  Contoh  lainnya Umar bi  Al-Khathab mewajibkan kepada penduduk Irak membayar jizyah sebesar 48 dirham bagi orang yang kaya,
24  dirham  bagi  kalangan  menengah  dan  12  dirham  bagi  kalangan  miskin yang berpenghasilan.
3. Besarnya kharaj (pajak  tanah)  ditentukan  berdasarkan  produktifitas  lahan bukan berdasarkan zona. Produktifitas lahan diukur dari tingkat kesuburan
lahan dan irigasi. Jadi sangat memungkinkan dalam satu wilayah atau areal yang  berdekatan  akan  berbeda  jumlah kharaj yang  akan  dikeluarkan. Kebijakan ini menyebabkan pengusaha kecil yang kurang produktif masih dapat melanjutkan usahanya.
4. Pengenaan regressive rate terhadap hewan ternak yaitu penurunan jumlah pajak  pada  saat  bertambahnya  jumlah  hewan  ternak.  Hal  ini  akan mendorong  orang  untuk  memperbanyak  hewan  ternaknya  dengan  biaya yang lebih rendah.
5. Perintah Umar untuk mengambil usyur sekali dalam setahun dan larangan pengulangan usyur terhadap  dagangan  selama  belum  habis  tahun,  atau pedagang  datang  dengan  dagangan  yang  baru  adalah  suatu  prinsip  yang menghapuskan  problem  pajak  ganda  yang  merupakan  problem  yang dialami oleh sistem perpajakan dalam ekonomi konvensional.

## Kelemahan Kebijakan Fiskal di Masa Umar bin Al-Khathab
Pada intinya kebijakan fiskal di masa khalifah Umar bin Al-Khathab tidak mempunyai kelemahan pada masa itu, hal ini dapat dilihat dari kemajuan negara dan  kesejahteraan  rakyat  pada  masa  itu  tetapi  pada  masa  khalifah  Umar  bin  Al- Khathab pernah terjadi krisis ekonomi sekali yaitu pada tahun ke 18 H. Saat itu di daerah-daerah terjadi kekeringan yang mengakibatkan banyak orang dan binatang yang  mati.  Orang-orang  pun  banyak  yang  menggali  lubang  tikus  untuk mengeluarkan  apa  yang  ada  di  dalamnya  karena  langkanya  makanan.  Tahun  ini dinamakan dengan tahun “ Ramadah ”.
Relevansi  Antara  Kebijakan  Fiskal  di  Masa  Umar  bin  Al-Khathab  dengan Kebijakan Fiskal dalam Konteks Keindonesiaan
Secara  umum,  kebijakan  fiskal  di  masa  khalifah  Umar  bin  Al-Khathab mempunyai  banyak  perbedaan  dengan  kebijakan  fiskal  di  Indonesia.  Hal  ini terjadi  karena  di  masa  Umar  bin  Al-Khathab  sistem  ekonomi  yang  digunakan bersumber  dari  Al-Qur‟an  dan  Hadis  sedangkan  ekonomi  di  Indonesia  pada  saat ini  menggunakan  sistem  ekonomi  campuran  yaitu  perpaduan  antara  ekonomi kapitalisme dengan ekonomi sosialisme yang bersumber dari pemikiran manusia.
Kebijakan  fiskal  (devisa  dan  belanja  negara)  menurut  Islam  harus sepenuhnya  sesuai  dengan  prinsip  syariah  atau  nilai-nilai  Islam.  Tujuan  pokok
syariah Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia ( mashlahah „ammah ),  baik  mashlahah  dunia  maupun  akhirat.  Karena  itu,  kesejahteraan ekonomi  manusia  yang  bersifat  material  bukan  semata  menjadi  tujuan  kebijakan fiskal,  tetapi  juga  harus  diimbangi  dengan  pembangunan  nilai-nilai  moral spiritual.
Dalam  perkembangannya,  kebijakan  fiskal  (devisa  dan  belanja  negara) dapat  dibedakan  menjadi  empat  macam  atas  dasar:  (1)  pembiayaan  fungsional ( functional  finance ),  (2)  pengelolaan  anggaran  ( the  managed  budget  approach ),
(3)  stabilisasi  anggaran  otomatis  ( stabilizing  budget ),  (4)  anggaran  belanja seimbang ( balanced budget approach ).
Di  masa  Umar  bin  Al-Khathab,  beliau  menggunakan  prinsip  anggaran berimbang ( budget balance ) pada awal pemerintahannya dan seterusnya Umar bin Al-Khathab menggunakan prinsip anggaran surplus ( surplus budget ) sampai akhir pemerintahannya.  Hanya  sekali  Umar  bin  Al-Khathab  menggunakan  prinsip anggaran  defisit  ( deficit  budget ),  yaitu  pada  masa  krisis  ekonomi  atau  yang dikenal dengan nama tahun “ Ramadah ”.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisa  dan  pembahasan  maka  dapat  dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:
Pendirian  institusi  Baitul  Mal  yang  merupakan  lembaga  kebijaksanaan fiskal  yang  sudah  lengkap  dengan  departemen-departemennya  ( diwan ),  kantor/ sekretariat,  struktur  organisasi,  pegawai,  gaji  pegawai,  administrasi,  akuntansi, dan  fasilitas  pendukung  lainnya  berikut  pendirian  cabang-cabangnya  di  provinsi. Dalam penyusunan anggaran negara, Umar bin Al-Khathab menggunakan prinsip anggaran berimbang ( budget balance ) pada awal pemerintahannya dan seterusnya Umar  bin  Al-Khathab  menggunakan  prinsip  anggaran  surplus  ( surplus  budget ) sampai akhir pemerintahannya. Hanya sekali Umar bin Al-Khathab menggunakan prinsip anggaran defisit ( deficit budget ), yaitu pada masa krisis ekonomi atau yang dikenal dengan nama tahun “ Ramadah ”.
Pada dasarnya kebijakan fiskal yang terjadi di masa khalifah Umar bin Al- Khathab  berbeda  dengan  kebijakan  fiskal  di  Indonesia.  Hal  ini  terjadi  karena kebijakan  fiskal  di  masa  khalifah  Umar  bin  Al-Khathab  berdasarkan  Islam  yaitu Al Qur‟an, Hadis dan ijma‟ para sahabat di masa itu, sedangkan kebijakan fiskal
di  Indonesia  tidak  berdasarkan  Islam.  Adapun  yang  menjadi  sumber-sumber devisa (pendapatan) negara Islam pada masa Umar bin Al-Khathab adalah zakat, usyur , ghanimah ( khums ),  sedekah, kharaj , fa‟i , jizyah ,  dan  pendapatan  lain- lainnya. Sedangkan belanja (pengeluaran) negara terdiri dari pendistribusian zakat dan usyur kepada delapan ashnaf, pendistribusian ghanimah ( khums ) dan sedekah kepada fakir miskin untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa   membedakan apakah   ia   seorang   Muslim  atau  bukan,  pendistribusian fa‟i , kharaj , jizyah , usyur ,  dan  sewa  tanah  untuk  membayar  dana  pensiun  dan  dana  bantuan  serta untuk  membiayai  operasional  administrasi  dan  militer,  dan  yang  terakhir pendistribusian  pendapatan  lain-lain  untuk  membayar  para  pekerja,  anak-anak terlantar,  dan  dana  sosial  lainnya.  Adapun  sumber-sumber  devisa  (pemasukan) negara  Indonesia  terdiri  dari  penerimaan  pajak  (pajak  dalam  negeri  dan  pajak perdagangan  internasional)  dan  penerimaan  negara  bukan  pajak  yang  terdiri  dari penerimaan  SDA,  bagian  laba  BUMN,  PNBP  lainnya  dan  pendapatan  BLU. Sedangkan  belanja  negara  Indonesia  pada  saat  ini  terdiri  dari  belanja  pegawai, belanja  barang,  belanja  modal,  pembayaran  bunga  utang,  subsidi,  belanja  hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

## Daftar Pustaka
Ali,  Nuruddin  Muhammad.  2006. Zakat  Sebagai  Instrumen  dalam  Kebijakan Fiskal . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Ash-Shalabi,  Muhammad.  2008. The  Great  Leader  of  Umar  bin  Al-Khathab . Jakarta: Al-Kautsar.
Dahlan,  Abdul  Azis.  1996.  Ensiklopedi  Hukum  Islam.  Jakarta:  PT.  Ichtiar  Baru Van Hoeve.
Deni  Rudiana  dkk.,  “Strategi  dan  Kebijakan  Pengembangan  Ekonomi  Islam”, http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjA A&url=http%3A%2F%2Fimages.pengantarekonomiis.multiply.multiplyc ontent.com (11 Oktober 2011).
Departemen  Agama  RI.  2005.  Al-Jumanatul  „Ali  Al-Qur‟an  dan  Terjemahnya. Bandung: CV. Penerbit J-ART.
Fikri,  Ali.  1997. Wawasan  Islam  dan  Ekonomi  Sebuah  Bunga  Rampai .  Jakarta:
Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Gusfahmi. 2007. Pajak Menurut Syariah . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Karim,  Adiwarman.  2008. Ekonomi  Makro  Islami .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Kementerian keuangan RI, “Nota Keuangan dan APBN 2017”, http://www.kemenkeu.go.id/Data/nota-keuangan-rapbn-tahun-2017 (9 Februari 2017).
Nashif, Syekh Manshur Ali. 1996. Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW . Bandung: Sinar Baru Algensindo.
Nasution,  Mustafa  Edwin.  2007. Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam .  Jakarta: Kencana.
Nuruddin,  Amiur.  1991. Ijtihad  Umar  Ibn  Khattab:  Studi  Tentang  Perubahan Hukum dalam Islam . Jakarta: Rajawali.
Shihab,  M.  Quraish.  2002. Tafsir  Al-Misbah:  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  Al- Qur‟an . Jakarta: Lentera Hati.
Zallum,  Abdul  Qadim.  2008. Sistem  Keuangan  Negara  Khilafah .  Jakarta:  HTI Press.