## Sosio e-Kons

## Penerapan

## Climate  Budget  Tagging Menuju  Penggunaan Anggaran yang Berkelanjutan
Syafrina Maulidiyah 1 , Muhammad Heru Akhmadi 2
1,2 Politeknik Keuangan Negara STAN
ARTICLE INFO ABSTRACT Article History: Received: 05 Juni 2024 Revised: 02 Agustus 2024 Accepted: 13 Agustus 2024 Climate change is an issue that has become a topic of discussion at the international level. The Indonesian government displays a serious commitment to addressing climate change. Indonesia has initiated a commitment to reduce greenhouse gas emissions in the 2015-2019 Medium Term Development Plan (RPJMN) and low carbon development in the 2020-2024 RPJMN as well as enabling a commitment to reduce emissions in the Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) to the UNFCCC by The emission reduction  target  is  31.89%  below  the  Business  as  Usual  (BAU)  emission  level  with domestic resources and 43.20% below the BAU emission level with international support in  2030.  One  of  the  policies  implemented  by  the  Indonesian  Government  is  Climate Budget  Tagging  (CBT),  which  is  a  form  of  support  from  the  Ministry  of  Finance  for mitigation  and  adaptation  measures  to  climate  change  and  low-carbon  economic development with the principles of sustainable finance. This research uses qualitative methods  through  the  interpretation  of  secondary  data  obtained  through  literature reviews, such as previous research studies and official websites. The CBT policy has been  implemented  in  several  Ministries/Institutions  and  Regional  Governments  in Indonesia.  There  are  several  obstacles  in  implementing  CBT  policies  in  Indonesia.
Therefore, there are several policy recommendations in the context of maintaining CBT in  Indonesia,  such  as  increasing  creative  financing,  and  increasing  coordination  and integration of sites between Ministries/Agencies, Regional Governments and the Private Sector.
Perubahan  iklim  merupakan  isu  yang  telah  menjadi  perbincangan  pada  tingkat Internasional.  Pemerintah  Indonesia  memperlihatkan  komitmen  yang  serius  dalam mengatasi perubahan iklim. Indonesia telah menginisiasi komitmen reduksi emisi gas rumah kaca pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 dan pembangunan  rendah  karbon (low  carbon  development) dalam  RPJMN  2020-2024 serta mengajukan komitmen mengurangi emisi dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) kepada UNFCCC dengan target reduksi emisi sebesar 31,89% di bawah level emisi Business as Usual (BAU) dengan sumber daya domestik dan sebesar 43,20% di bawah level emisi BAU dengan dukungan Internasional pada tahun   2030. Salah  satu  kebijakan  yang  diimplementasikan  oleh  Pemerintah  Indonesia  adalah Climate  Budget  Tagging  (CBT), yaitu  suatu  bentuk  dukungan  dari  Kementerian Keuangan  terhadap  langkah  mitigasi  dan  adaptasi  terhadap  perubahan  iklim  dan pembangunan  ekonomi  rendah  karbon dengan  prinsip  pembiayaan  berkelanjutan (sustainable finance). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui intepretasi data  sekunder  yang  diperoleh  melalui literature  review, seperti  kajian  penelitian terdahulu  dan website resmi. Kebijakan  CBT  telah  diterapkan pada  beberapa Kementerian/Lembaga  dan  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia.  Terdapat  beberapa kendala  dalam  penerapan  kebijakan  CBT  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  terdapat beberapa rekomendasi kebijakan dalam rangka menyempurnakan penerapan CBT di Indonesia, seperti meningkatkan pembiayaan kreatif, dan meningkatkan koordinasi dan integrasi sitem antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Sektor Privat.
Kata Kunci:
Adaptasi;
Climate Budget Tagging;
Perubahan Iklim; Mitigasi.
© 2024 The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ) Corresponding Author:
Syafrina Maulidiyah, Email: syafrina_4122230016@pknstan.ac.id How to Cite: Maulidiyah, S., Akhmadi, M.H. (2024). Penerapan Climate Budget Tagging Menuju Penggunaan Anggaran yang Berkelanjutan. Sosio e-Kons, 16 (2), 112-123

## PENDAHULUAN
Perubahan  iklim  merupakan  isu  yang  telah  menjadi  perbincangan  pada  tingkat  Internasional. Perubahan  iklim  dinilai  memiliki  dampak  yang  signifikan  dalam  berbagai  aspek,  seperti  lingkungan, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Pada lamannya, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) menyatakan bahwa ilmuwan, peneliti, dan masyarakat yang terdampak di seluruh dunia melaporkan perubahan yang melebihi variasi alamiah pada suhu di daratan dan lautan, serta tren abnormal  dalam  periodesasi  musim,  pola  hujan,  dan  sistem  lainnya.  Tidak  ada  keraguan  bahwa perubahan-perubahan ini disebabkan oleh peningkatan suhu bumi akibat peningkatan efek rumah kaca yang  disebabkan  oleh  jumlah  besar  gas  rumah  kaca  yang  ditambahkan  ke  atmosfer  oleh  aktivitas manusia.  Salah  satu  masalah  dalam  pembangunan  adanya  pertukaran  atau  pengorbanan  antara penyelenggaraan pembangunan dengan upaya pelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan berbasis  pemanfaatan  sumber  daya  alam  tanpa  mempertimbangkan  aspek  pelestarian  lingkungan berpotensi memberikan dampak negatif pada lingkungan dalam jangka panjang (Nurbaiti et al, 2019).
Menurut United Nations, perubahan iklim dipengaruhi oleh perubahan pola suhu dan cuaca dalam durasi yang ekstensif. Sejak abad 19, penyebab utama dari terjadinya peubahan iklim adalah aktivitas manusia, terutama aktivitas konsumsi bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara, dan gas. Tingkat densitas  gas  rumah  kaca  pada  atmosfer  semakin  mengalami  peningkatan.  Berdasarkan  data  dari Intergovermental Panel on Climate Change, gejala peningkatan perubahan iklim berupa suhu global yang rata-rata mengalami peningkatan sekitar 1,1 o Celcius sejak era pra-industri, permukaan   air  laut global telah naik sekitar 20 cm sejak akhir abad ke-19, tingkat keasaman air laut meningkat  26% dari era pra-industri karena adanya penyerapan karbon dioksida pada atmosfer yang  berlebih, dan frekuensi dan tingkat keparahan dari cuaca ekstrim. Perubahan iklim memicu terjadi  bencana alam, seperti kekeringan ekstrim, kelangkaan air, kebakaran masif, peningkatan permukaan laut, banjir, degradasi es pada kutub utara dan selatan, badai berskala besar, dan penurunan biodiversitas.
Indonesia  sebagai  negara  yang  berbentuk  kepulauan  dengan  jumlah  sekitar  17.000  pulau merupakan negara yang merasakan dampak signifikan dari terjadinya perubahan iklim. Pulau-pulau kecil yang tersebar di  Indonesia terancam tenggelam akibat naiknya permukaan air laut. Kenaikan suhu bumi juga berpotensi meningkatkan kemmungkinan terjadinya gagal panen, kelangkaan air, kekeringan, dan banjir. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam rentang tahun 2003- 2023  terdapat  peningkatan  pada  kuantitas  bencana  yang  terjadi  di  Indonesia.  Dalam  konteks  ini, menandakan bahwa perubahan iklim meningkatkan kerentanan bencana alam di Indonesia.
Sumber: diolah dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana Gambar 1. Jumlah Bencana di Indonesia pada Tahun 2003-2023
Dalam  mengantisipasi  implikasi  dari  perubahan  iklim,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) atau  Konvensi
Kerangka  Kerja  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Perubahan  Iklim  pada  tahun  1992,  di  Rio  de Janeiro.  Keberadaan  UNFCCC  merupakan  pengakuan  perubahan  iklim  sebagai  isu  global  yang memerlukan tanggapan bersama dari komunitas internasional. UNFCCC menciptakan kerangka kerja untuk negara-negara anggota untuk melakukan kolaborasi  dalam mereduksi emisi gas rumah kaca, adaptasi  diri  dari  dampak  perubahan  iklim,  dan  mendukung  upaya  pembangunan  berkelanjutan. Indonesia  telah  meratifikasi  UNFCCC  melalui  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1994  tentang Pengesahan United Nations Frameworks Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).
UNFCCC  merancang  Kyoto  Protocol  pada  tahun  1997  yang  mengandung  strategi  dalam meminimalisasi konsekuensi dari perubahan iklim yang secara umum merugikan negara berkembang seperti Indonesia. Kyoto Protocol bertujuan untuk mencapai kestabilan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer pada tingkat tertentu. Indonesia telah meratifikasi Kyoto Protocol dalam Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2004  tentang  Pengesahan Kyoto  Protocol  to  United  Nations  Framework Convention  on  Climate  Change. Pada  bulan  Desember  2015,  UNFCCC  menyelenggarakan  Paris Agreement,  yaitu kesepakatan dan  komitmen 195 negara dalam menghadapi perubahan iklim melalui reduksi emisi gas. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement 2015 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change.
Pada  tahun  2015,  PBB  menetapkan  17  indikator  sebagai  sebuah  langkah  dalam  mengatasi kemiskinan,  menjaga  keberlangsungan  bumi,  dan  memastikan  perdamaian  dan  kemakmuran masyarakat  pada  tahun  2030  yang  disebut  dengan The  Sustainable  Development  Goals  (SDGs). Negara-negara mulai menyadari dampak dari suatu langkah mempengaruhi hasil pada area lain, serta pembangunan  harus  dilaksanakan  secara  seimbang  antara  keberlanjutan  sosial,  ekonomi,  dan lingkungan.  Untuk  memastikan  pelaksanaan  SDGs  berjalan  sesuai  dengan  kepentingan  nasional, diperlukan instrumen-instrumen dalam mendukung ketahanan nasional (Irhamsyah, 2019).
Pemerintah Indonesia berkomitmen serius dalam  mengatasi  perubahan  iklim. Indonesia  telah menginisiasi komitmen reduksi emisi gas rumah kaca pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 dan pembangunan rendah karbon (low carbon development) dalam RPJMN 2020- 2024  serta  mengajukan  komitmen  mengurangi  emisi  dalam Enhanced  Nationally  Determined Contribution (ENDC) kepada UNFCCC dengan target reduksi emisi sebesar 31,89% di bawah level emisi Business as Usual (BAU) dengan sumber daya domestik dan sebesar 43,20% di bawah level emisi BAU dengan dukungan Internasional pada tahun 2030.
Dalam mencapai komitmen tersebut, Pemerintah melakukan beberapa dukungan APBN terhadap Aksi  Iklim  dan  Upaya  Mobilisasi  Pendanaan  non-APBN,  meliputi  a)  fasilitas  perpajakan   serta kepabeanan yang diarahkan untuk menstimulus investasi, impor, dan ekspor ramah lingkungan dan rendah  karbon,  b)  belanja APBN  yang  mendukung  aksi  Mitigasi  Perubahan  Iklim      melalui penerapan Climate Budget Tagging, c) pembiayaan APBN yang inovatif dan berkelanjutan yang menerapkan prisip Environmental, Social, and Governance (ESG) seperti Sovereign Green Sukuk, SDGs Bond, dan Blue Bond , d) pendirian Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, e) mobilisasi pendanaan melalui Green Climate Fund, dan f) mobilisasi  pendanaan melalui Platform Blended  Finance seperti  Platform  SDG Indonesia  One  dan Energy  Transition  Mechanism  (ETM) yang  dikelola  oleh  PT.  Sarana  Multi Infrastruktur.
Dari beberapa dukungan APBN di atas, penelitian ini ingin mendalami penerapan Climate Budget Tagging (CBT)  dalam  rangka  mendukung  penganggaran  berkelanjutan  khususnya  intervensi pemerintah dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Penelitian  ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak terkait penerapan CBT di Indonesia.

## METODE
Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada pemahaman permasalahan kehidupan sosial yang didasarkan pada kondisi realistis yang holistik, kompleks dan rinci. Metode kualitatif dilakukan dengan melakukan  intepretasi  berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  melalui  pengumpulan  dan  analisis  data (Adlini et al, 2022). Pada penelitian ini, data yang digunakan untuk dasar analisis penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh melalui analisis literature review seperti kajian penelitian terdahulu, dan informasi pada website resmi seperti web UNDP, World Bank, Kementerian Keuangan dan Dashboard SDGs.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penandaan anggaran perubahan  iklim atau Climate Budget  Tagging  (CBT) merupakan suatu bentuk  dukungan  dari  Kementerian  Keuangan  terhadap  langkah  mitigasi  dan  adaptasi  terhadap perubahan iklim dan low carbon development dengan prinsip pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance). Indonesia telah menerapkan beberapa penandaan anggaran tematik antara lain 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Adaptasi Perubahan Iklim, 4) Mitigasi Perubahan Iklim, 5) Infrastruktur, 6) Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular, 7) Anggaran Resposif Gender, dan 8) Upaya Konvergensi Penanganan Stunting. Indonesia menjadi salah satu negara pioneer dalam menerapkan kebijakan CBT mulai tahun 2014. CBT merupakan mekanisme pada tingkat pusat dan daerah, dan sejak tahun 2016 hingga 2021, anggaran CBT telah terakumulasi sebanyak US$34 miliar atau setara Rp502 triliun (kurs Rp14.765 per US$) untuk penanganan perubahan iklim dan terdapat tren positif sebesar 12,2 persen sejak tahun 2016 (Menteri  Keuangan,  2023).  Pada  tahun  2020,  dilaksanakan  pengembangan  program  pada  tingkat Nasional dan daerah melalui piloting Regional Climate Budget Tagging pada 22 daerah provinsi, kota, dan desa di Indonesia.
Sumber: Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2018-2020 Gambar 2. Alur Climate Budget Tagging dalam Perencanaan dan Penganggaran Nasional
Pemerintah Indonesia menerapkan CBT pada cakupan program mitigasi pada tahun 2016- 2017. Mulai tahun 2018, pelaksanaan CBT cakupannya berkembang menjadi mitigasi dan adaptasi. Prioritas dalam program mitigasi perubahan iklim antara lain 1) kehutanan dan lahan, 2)  energi dan transportasi, 3) pertanian, 4) industrial processes and product use (IPPU), dan 5) limbah. Sementara prioritas dalam program adaptasi perubahan iklim antara lain 1) kesehatan pemukiman dan infrastruktur, 2) ketahanan pangan, 3) keaneragaman hayati dan ekosistem hutan,  pesisir, dan pulau-pulau kecil, dan 4) research and  development . Jumlah  Kementerian/Lembaga  yang  melakukan  CBT setiap tahunnya mengalami perubahan yang mengarah ke tren positif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kontribusi Kementerian/Lembaga  dalam  mengalokasikan  anggaran  dalam  meningkatkan  ketahanan  iklim.  Pda tahun 2020, dilaksanakan perkembangan program ke daerah melalui piloting Regional Climate Budget Tagging (RCBT) pada 22 daerah di Indonesia yang terdiri dari beberapa provinsi, kabupaten/kota, dan desa.
Sumber: diolah dari Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2018-2020 Gambar 3. Jumlah Kementerian/Lembaga yang Melakukan Climate Budget Tagging Cakupan Mitigasi dan/atau Adaptasi Perubahan Iklim pada Tahun 2016-2020
Alokasi anggaran CBT mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan mengalami peningkatan dari tahun 2016-2018. Perkembangan alokasi anggaran CBT mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan dapat dilihat pada gambar 4.
Sumber: Bahan Paparan Badan Kebijakan Fiskal: COP28 Climate Finance Energy Gambar 4. Belanja Kementerian/Lembaga untuk Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Lingkungan Tahun 2016-2022
Pada  tahun  2019,  terdapat  penurunan  alokasi  anggaran  yang  disebabkan  oleh  terdapat penurunan output mitigasi dan adaptasi perubahan iklim karena output tersebut telah tercapai pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, alokasi anggaran CBT mengalami penurunan yang dikarenakan adanya  pengetatan  anggaran  dalam  rangka percepatan  pemulihan  dari  pandemi  COVID-19.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Indonesia  berkomitmen  dalam  mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca melalui dorongan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim tetap terjaga.

## A. Kendala Penerapan CBT
Meskipun  Climate  Budget  Tagging  (CBT)  telah  diterapkan  di  Indonesia  sebagai  langkah strategis  untuk  mengintegrasikan  pertimbangan  iklim  ke  dalam  penganggaran  nasional, implementasinya masih  menghadapi berbagai kendala. Pemahaman terhadap kendala-kendala  ini penting untuk merumuskan solusi yang tepat dan memastikan bahwa CBT dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Beberapa kendala utama dalam penerapan CBT adalah sebagai berikut:
1. Keterbatasan Anggaran Ketahanan Perubahan Iklim
Keterbatasan  anggaran  yang  dialokasikan  untuk  program  ketahanan  perubahan  iklim merupakan satu diantara kendala dalam pelaksanaan CBT adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di  Indonesia.  Berdasarkan  Peta  Jalan  NDC,  pendanaan  perubahan  iklim  di  Indonesia membutuhkan anggaran per tahun sebesar Rp343,60  triliun apabila pengelolaan sektor limbah menggunakan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Sampah  (PLTSa)  atau  Rp343,32  triliun  apabila pengelolaan sektor limbah memanfaatkan Refused Derived Fuel (RDF), yaitu pengelolaan limbah padat non-organik menjadi bahan bakar alternatif. Sementara alokasi anggaran dari tahun 2016- 2022  rata-rata  masih  berkisar  di  angka  Rp102,65  triliun  per  tahun.  Keterbatasan  anggaran berpotensi mengganggu pelaksanaan program ketahanan perubahan lingkungan dan pencapaian komitmen mereduksi emisi gas rumah kaca yang tertuang pada ENDC.
Sumber: Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2018-2020 Gambar 5. Kebutuhan Anggaran Perubahan Iklim Berdasarkan Nationally Determined Contribution
2. Permasalahan Dalam Penentuan Output yang Masuk Kriteria CBT Pemerintah Indonesia menentukan prioritas pembangunan dan kebijakan, prioritas mitigasi perubahan iklim dalam Prioritas Nasional 6 (PN-6) dan adaptasi perubahan iklim merupakan salah satu priorutas pembangunan dan kebijakan yang mengacu pada RPJMN 2020-2024. Keterbatasan dalam  pemutakhiran  aksi  menyebabkan  terdapat  beberapa  output  dari  Kementerian/Lembaga yang  memiliki  output  yang  mendukung  capaian  penanganan  perubahan  iklim,  namun  belum dilakukan penandaan atau CBT.  Berdasarkan pemaparan dari Badan Kebijakan Fiskal pada Focus Group Discussion COP28: Pengaruhnya terhadap Implementasi Pendanaan Hijau dan Kebijakan Energi  Terbarukan  di  Indonesia  (2023),  penentuan  output  yang  memenuhi  CBT  mengalami kendala  yaitu  keterbatasan  sumber  daya  manusia  dalam  menelaah  output  pada  setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Menurut World Bank (2022), kualitas data CBT dipengaruhi  oleh  keterbatasan  kapasitas teknis,  tingkat  mutasi  pegawai  yang  tinggi,  dan keterbatasan sumber daya manusia.
Pada RPJMN 2020-2024, penanggulangan konsekuensi perubahan iklim dituangkan dalam Prioritas  Nasional  6  (PN-6)  yang  memuat  tiga  program  prioritas,  yaitu  1)  peningkatan  kualitas lingkungan hidup, 2) ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan 3) low carbon development . Dalam praktiknya, terdapat beberapa program Kementerian/Lembaga yang masuk dalam kriteria kegiatan adaptasi dan mitigasi namun masuk pada Program Prioritas Nasional lainnnya, misalnya kegiatan sistem pengelolaan air limbah merupakan Prioritas Nasional 1 (PN-1). Hal ini membutuhkan upaya lebih besar bagi Kementerian/Lembaga dalam memastikan program-program yang masuk dalam kriteria kegiatan adaptasi dan/atau mitigasi perubahan iklim.
3. Penggunaan Sistem Aplikasi yang Terlalu Beragam
Kebijakan  CBT  mengimplikasikan  beberapa  sistem  seperti  aplikasi  KRISNA  milik Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Bappenas)  untuk  perencanaan pembangunan, aplikasi SAKTI milik Kementerian Keuangan untuk perencanaan penganggaran, dan aplikasi AKSARA milik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk pemantauan evaluasi dan pelaporan serta Registri Nasional (SRN). Diperlukan adanya integrasi dan sinergi beberapa sistem yang berperan dalam implementasi kebijakan CBT.
4. Kesenjangan Regional Distribusi implementasi kebijakan CBT belum mencapai seluruh Kemeterian/Lembaga dan Pemerintah  Daerah.  Hal  ini  mengindikasikan  adanya  kemungkinan  beberapa Kementerian/Lembaga dan daerah tidak mendapat alokasi dana prioritas dalam mengembangkan ketahanan  perubahan  iklim.  Daerah  yang  tidak  mendapat  alokasi  anggaran  CBT  berpotensi mengalami  kesenjangan  dari sisi  infrastruktur  hingga  ketahanan  daerah  dalam  menghadapi perubahan iklim dibandingkan dengan daerah yang memiliki alokasi anggaran yang masuk dalam kriteria CBT.
5. Penerapan CBT Terlalu Menekankan pada Kuantitas Belanja Perubahan Iklim Berdasarkan World Bank (2022), salah satu tantangan dari CBT adalah kebijakan CBT terlalu menekan pada sisi kuantitas belanja perubahan iklim. Fokus yang berlebihan pada pelaksanaan belanja menyebabkan stakeholder lebih memperhatikan pencairan belanja daripada efektivitas dan efisiensi. Tujuan utama terbesar dari Pemerintah Indonesia adalah untuk mereduksi densitas gas rumah  kaca. Namun, setiap taun  menunjukkan bahwa terdapat  peningkatan volume emisi  gas rumah kaca  di Indonesia dan pada tahun 2022,  volume  emisi gas  rumah kaca mencapai  1,24 gigaton.
Sumber: Diolah dari data Databoks (2023)
Gambar 6. Volume Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia pada Tahun 2006-2022 (Gt CO 2 e)

## 6. Mayoritas Kebijakan CBT Masih Berfokus pada Sisi Pengeluaran
Berdasarkan World Bank (2023), penerapan CBT di berbagai dunia masih berfokus pada sisi belanja.  CBT  dapat  menjadi  alat  yang  efektif  untuk  mengidentifikasi  pendapatan  yang berkontribusi pada tujuan perubahan iklim, serta mengalokasikan dananya pada kegiatan-kegiatan
yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. CBT dapat memfasilitasi pengalokasian ulang  pendapatan  yang  relevan  dengan  perubahan  iklim  pada  pengeluaran  yang  mendukung mitigasi dana adaptasi perubahan lingkungan. Dengan melakukan identifikasi dan pengalokasian ulang pendapatan yang relevan, CBT dapat mendukung kegiatan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

## B. Rekomendasi Penerapan CBT
Implementasi  kebijakan  Climate  Budget  Tagging  (CBT)  di  Indonesia  telah  menghadapi berbagai  kendala  yang  mempengaruhi  efektivitas  dan  efisiensi  pelaksanaannya.  Untuk  mengatasi kendala tersebut, diperlukan strategi yang tepat dan prioritas kebijakan yang jelas agar tujuan CBT dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap tantangan yang ada, berikut ini disajikan rekomendasi strategi penerapan CBT berdasarkan prioritas kebijakan yang harus diambil dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan birokrasi, antara lain:
1. Koordinasi dan Integrasi Sistem Antar Kementerian/Lembaga Proses  penetapan  CBT  yang  melibatkan  berbagai  Kementerian/Lembaga  dan  sistem aplikasi  menjadi  tantangan  dari  penerapan  CBT  di  Indonesia.  Sebagai  tahap  awal  dalam mendukung  program  anggaran  yang  berkelanjutan,  Pemerintah  Indonesia  perlu  meningkatkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga khususnya yang memiliki pengaruh yang signifikan pada penerapan CBT. Hal ini diharapkan adanya kesamaan pemahaman dan koordinasi yang kuat antar Kementerian/Lembaga dalam mendukung pencapaian tujuan, yaitu mereduksi emisi gas rumah kaca  di  Indonesia.  Pemerintah  Indonesia  juga  perlu  melakukan  integrasi  sistem  aplikasi  yang dilakukan pada penerapan CBT, yaitu KRISNA (Bappenas), SAKTI (Kementerian Keuangan), dan AKSARA  (Bappenas).  Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka  meningkatkan  koordinasi  antar Kementerian/Lembaga  dalam  mendukung  program  pelestarian  lingkungan,  harmonisasi  sistem aplikasi, kemudahan pertukaran informasi, dan penyederhanaan alur penerapan CBT. Pemerintah juga perlu melakukan integrasi sistem bersama Pemerintah Daerah.
2. Pemutakhiran Pedoman Climate Budget Tagging dan Rencana Aksi Penentuan  kegiatan  yang  memiliki  output  mitigasi  dan  adaptasi  perubahan  lingkungan membutuhkan tenaga yang ekstra dikarenakan adanya potensi persepsi ganda prioritas nasional dalam menentukan rencana aksi yang masuk pada kriteria CBT. Pada masa transisi pergantian pemerintah periode 2025-2029, Pemerintah Indonesia dapat melakukan penyempurnaan RPJMN 2025-2029  dan  prioritas  nasional,  khususnya  yang  memiliki  rencana  aksi  yang  berdampak langsung  maupun  tidak  langsung  pada  program  mitigasi  dan  adaptasi  perubahan  lingkungan. Pemerintah  Indonesia  dapat  menyinkronisasikan  RPJMN  2025-2029  dengan  panduan  CBT Internasional yang diterbitkan oleh UNDP sebagai dasar pemutakhiran pedoman CBT dan rencana aksi iklim di Indonesia (NDC, 2024).
3. Penetapan Kategori Penandaan Berdasarkan Level Dampak pada Lingkungan Negara Perancis menerapkan metode CBT dengan mengklasifikasikan level dampak pada 5  kategori,  yaitu  1)  kategori  3 (very  favorable) untuk  kegiatan  yang  memiliki  prinsip  objektif lingkungan dan berkontribusi pada pelayanan lingkungan, 2) kategori 2 (favorable) untuk kegiatan tanpa objektif lingkungan namun berdampak positif pada lingkungan, 3) kategori 1 (favorable but controversial) untuk kegiatan yang memiliki dampak positif pada jangka pendek namun berisiko pada  jangka  panjang,  4)  kategori  0 (neutral) untuk  kegiatan  yang  tidak  memiliki  dampak  yang signifikan  pada  lingkungan,  dan  5)  kategori  -1 (unfavorable) untuk  kegiatan  yang  berdampak merugikan  pada  setidaknya  satu  tujuan  lingkungan.  Contoh  belanja  yang  diklasifikasikan  pada kategori -1 oleh Perancis adalah subsidi bahan bakar (United Nations Development Programme, 2023).  Meskipun  pengembangan  penandaan  dampak  lingkungan  meningkatkan  kompleksitas, Pemerintah Indonesia dapat mengadopsi kebijakan ini yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan gambaran yang seimbang antara dampak lingkungan dan perubahan iklim pada belanja pemerintah.
4. Pendanaan Kreatif terkait Anggaran Ketahanan Perubahan Iklim
Selain  dukungan  pendapatan  seperti  mengarahkan  pendapatan  perpajakan  dan kepabeanan untuk menstimulus investasi, impor, dan ekspor yang ramah lingkungan dan rendah karbon, serta  belanja  yang  mendukung  program mitigasi dan  adaptasi lingkungan, Pemerintah Indonesia  mengembangkan  instrumen  pembiayaan  kreatif  yang  berfokus  pada  sektor Enviromental, Social, and Governance (ESG). Indonesia telah mengembangkan beberapa bentuk pembiayaan  kreatif  dalam  mendukung  sektor  ESG  antara  lain Sovereign  Green  Sukuk,  SDGs Bond, dan Blue Bond (UNDP, 2024). Informasi kebutuhan anggaran yang memenuhi kriteria CBT berpotensi  meningkatkan  akurasi  kebutuhan  penerbitan  pembiayaan  kreatif  dalam  mendukung pembangunan sektor ESG.
5. Pembangunan Infrastruktur Pendukung Ketahanan Perubahan Iklim Kemampuan ketahanan perubahan iklim suatu negara merupakan kemampuan yang tidak dapat dicapai dalam  waktu yang  singkat. Dibutuhkan berbagai sumber  daya dalam  melakukan berbagai  program  mitigasi  dan  adaptasi  perubahan  lingkungan,  salah  satunya  adalah pembangunan infrastruktur pendukung yang ramah lingkungan dan rendah karbon. Infrastruktur yang ramah lingkungan tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga dapat  meningkatkan  ketahanan  terhadap  perubahan  iklim  dengan  memperkuat  resiliensi infrastruktur  terhadap  bencana  alam  dan  perubahan  cuaca  yang  ekstrim.  Meskipun  emisi  gas rumah kaca di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan, berdasarkan data dari Kementerian Mineral dan Sumber Daya Mineral (2023), capaian penurunan emisi di Indonesia selalu memenuhi target pada tahun 2019-2022.
Sumber: diolah dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Gambar 7. Capaian Penurunan Emisi Indonesia pada Tahun 2017-2022
Pembangunan  infrastruktur  Energi  Baru  Terbarukan  (EBT)  merupakan  langkah  yang signifikan  dalam rangka  mengurangi ketergantungan  pada  penggunanaan  sumber energi dari batubara dan fosil lainnya. Pada Gambar 8 menunjukkan bahwa persentase penggunaan bauran EBT  menunjukkan  adanya  dari  tahun  2015-2022.  Direktur  Perumusan  Kebijakan  Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dalam KBRN (2022) mengungkapkan bahwa target pencapaian bauran EBT di Indonesia sebesar 23% pada tahun 2025. Jenis program yang telah dilakukan antara lain penerangan jalan umum, penyediaan lampu tenaga surya hemat energi, PLTS rooftop , pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro.
Sumber: diolah dari data SDGs Indonesia
Gambar 8. Bauran Energi Terbarukan di Indonesia pada Tahun 2015-2022
7. Pengembangan pada Seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Sektor Privat Pada  beberapa  negara  seperti  Nepal,  Nicaragua,  dan  Irlandia,  penerapan  CBT  telah dikembangkan pada seluruh sektor, kementerian, dan lembaga. Bahkan pada negara Ekuador, Perancis, Pakistan, dan Filipina, CBT diterapkan pada BUMN dan badan otonom. Pada Negara Kolombia penerapan budget tagging dan  taksonomi hijau  dilakukan dalam rangka harmonisasi aktivitas  hijau  pada  sektor  public  dan  privat  (United  Nations  Development  Programme,  2023). Penerapan  CBT  yang  mencakup  Kementerian/Lembaga  dan  Pemerintahan  Daerah  yang  luas membutuhkan sumber daya yang cukup besar, khususnya sumber daya manusia. Perlu dilakukan edukasi terkait pedoman dan alur penerapan CBT di masing-masing entitas. Pelaksanaan sharing knowledge dapat  dilakukan  oleh  Kementerian  Keuangan,  Bappenas,  Kementerian  Lingkungan Hidup,  serta  Kementerian/Lembaga  dan  Pemerintah  Daerah  yang  telah  menerapkan  CBT. Penerapan  CBT  pada  seluruh  sektor,  kementerian,  dan  lembaga  diharapkan  dapat  menekan ketimpangan  antar  sektor,  kementerian,  dan  lembaga  dalam  pembangunan  dan  ketahanan perubahan lingkungan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Pemerintah Indonesia memperlihatkan komitmen yang serius dalam mengatasi perubahan iklim. Indonesia telah menginisiasi komitmen reduksi emisi gas rumah kaca pada RPJMN 2015-2019 dan low carbon  development dalam  RPJMN  2020-2024  serta  mengajukan  komitmen  dalam  mereduksi  emisi dalam  ENDC  kepada  UNFCCC  dengan  target  reduksi  emisi  sebesar  31,89%  di  bawah  level  emisi Business as Usual (BAU) dengan sumber daya domestik dan sebesar 43,20% di bawah level emisi BAU dengan dukungan Internasional pada tahun 2030. Salah satu kebijakan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia adalah Climate Budget Tagging (CBT) , yaitu salah  satu bentuk dukungan  dari Kementerian  Keuangan  terhadap  langkah  mitigasi  dan  adaptasi  terhadap  perubahan  iklim  dan pembangunan ekonomi rendah karbon dengan prinsip pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance) . Kebijakan  CBT  telah  diterapkan  pada  beberapa  Kementerian/Lembaga  dan  Pemerintahan  Daerah  di Indonesia.
Terdapat beberapa kendala dalam penerapan kebijakan CBT di Indonesia seperti keterbatasan anggaran  perubahan  iklim,  permasalahan  dalam  penentuan  output  yang  masuk  kriteria  CBT, penggunaan  sistem  aplikasi  yang  terlalu  beragam,  kesenjangan  regional,  penerapan  CBT  terlalu menekankan pada kuantitas belanja perubahan iklim, dan mayoritas kebijakan CBT masih berfokus pada
sisi  pengeluaran.  Terdapat  beberapa  rekomendasi  kebijakan,  antara  lain  1)  melanjutkan  dan menyempurnakan mekanisme pembiayaan kreatif melalui Sovereign Green Sukuk, SDGs Bond, dan Blue Bond, 2) pemutakhiran dokumen acuan pada transisi pemerintahan periode 2025-2029 seperti dokumen RPJMN 2025-2029, prioritas nasional, Pedoman Climate Budget Tagging, dan rencana aksi khususnya yang  mendukung  program  mitigasi  dan  adaptasi  perubahan  iklim,  3)  meningkatkan  koordinasi  dan integrasi sistem antar Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah, serta sharing knowledge terkait penerapan  CBT  pada  seluruh  entitas  pelaksana  kebijakan  4)  mempertimbangkan  wilayah  Republik Indonesia yang sangat luas dan beragam, Pemerintah Indonesia dapat menerapkan kebijakan CBT pada seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, dan Sektor Privat dengan menerapkan metode klasterisasi  dengan  melakukan  penambahan  jumlah  entitas  pelaksana  kebijakan  secara  periodik,  5) menerapkan  kategorisasi  dampak  terhadap  lingkungan  dan  perubahan  iklim  pada  seluruh  anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah, 6) Meningkatkan program pembangunan infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.

## REFERENCES/DAFTAR PUSTAKA
Ditjen Anggaran. (2022). Optimalisasi Pendanaan Penanggulangan Perubahan Iklim. SAPA Anggaran. https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/optimalisasi-pendanaan-penanggulangan-perubahan- iklim
Kamalina, Annasa Rizki. (2023). Sri Mulyani Sebut Pendanaan Anggaran Perubahan Iklim Capai Rp502 Triliun. https://ekonomi.bisnis.com/read/20230221/9/1630295/sri-mulyani-sebut-pendanaan- anggaran-perubahan-iklim-capai-rp502-triliun
United  Nations  Development  Programme.  (2023).  Indonesian  Local  Government’s  Participation  to Achieve  National  Climate  Target.  United  Nations  Development  Programme. https://www.undp.org/indonesia/blog/indonesian-local-governments-participation-achieve- national-climate-target
Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi  pustaka.  Edumaspul:  Jurnal  Pendidikan,  6(1),  974-980.  https://ummaspul.e- journal.id/maspuljr/article/view/3394
United Nations Development Programme. (2023). What are the Sustainable Development Goals?. United Nations Development Programme. https://www.undp.org/sustainable- development-goals Tim Redaksi BNPB. (2023). Statistik Bencana Menurut Waktu. DIBI BNPB. https://dibi.bnpb.go.id/ Badan  Kebijakan  Fiskal  Kementerian  Keuangan.  (2020).  Laporan  Anggaran  Mitigasi  dan  Adaptasi Perubahan Iklim. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan
Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral. (2024). COP28: Pengaruhnya terhadap Implementasi Pendanaan Hijau dan Kebijakan Energi Terbarukan di Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan
World Bank Group. (2021). Climate Change Budget Tagging: A Review of International Experience. World Bank. https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/Main- Report.pdf
Tim  Redaksi  Visual  kemenkeu.  (2022).  APBN  Menjaga  Perubahan  Iklim.  Visual  Kemenkeu. https://visual.kemenkeu.go.id/apbn-menjaga-perubahan-iklim
Humas EBTKE. (2023). Lampaui Target, Realisasi Penurunan Emisi 2022 Capai 91,5 Juta Ton. Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). https://ebtke.esdm.go.id/post/2023/01/31/3412/lampaui.target.realisasi.penurunan.emisi.202 2.capai.915.juta.ton
KBRN.  (2022).  Bauran  Energi  Baru  Terbarukan  Ditargetkan  23  Persen  di  2025.  KNPedia. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/13240/Bauran-Energi-Baru-Terbarukan- Ditargetkan-23-Persen-di-2025.html
Ahdiat,  Adi.  (2023).  Emisi  Gas  Rumah  Kaca  Indonesia  Meningkat  pada  2022,  Tembus  Rekor  Baru. Databoks.https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/29/emisi-gas-rumah-kaca- Indonesia-meningkat-pada-2022-tembus-rekor-baru
Pahlevi, Reza. (2022). Realisasi dan Target Penurunan Emisi Karbon dalam 3 Tahun Terakhir. Databoks. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indonesia-selalu-penuhi-target- penurunan-emisi-karbon-dalam-3-tahun-terakhir
Kementerian  PPN/Bappenas.  (2023).  Indikator  SDGs.  Dashboard  SDGs  Indonesia. https://sdgs.bappenas.go.id/dashboard/
UNDP. (2024). Kerangka Obligasi Tematik (Hijau, Biru, SDG, Obligasi Islam). Sustainable Finance Hub. https://sdgfinance-undp-org.translate.goog/sdg-tools/thematic-bonds-green-blue-sdg-islamic- frameworks?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc NDC. (2024). Penandaan Anggaran Iklim. NDC Partnership