Vol.13, No.2, Juli 2020, pp. 154-162 | p-ISSN: 1410-4695 - e-ISSN: 2620-3952 http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jdp
DOI 10.33541/jdp.v13i2.1376
Received on 17/04/2020; Revised on 30/05/2020; Accepted on 26/06/2020; Published on:23/07/2020

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Maglon Ferdinand Banamtuan 1*) , Harun Y. Natonis 2)
1,2) Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang, NTT, Indonesia * ) Corresponding author, e-mail: machonope@gmail.com; harunnatonis@gmail.com

## Abstract
The objectives achieved in this study are: 1). Describe and analyze the implementation of the zoning system policy in the Admission of New Students in the State Senior High School 1 Kupang; 2). Identifying and describing the obstacles found in the implementation of the zoning system policy in the Acceptance of New Students at State Senior High School 1 Kupang; and 3). Want to know the advantages and disadvantages of the implementation of the zonesi system in the acceptance of new students in the State Senior High School 1 Kupang.Then the results of the research found are: 1). These four things will affect the level of success and failure of implementing a policy, namely: a). Communication; b). Resource; c). Disposition; and D). organizational structure. 2). The participation shown by the Kupang State High School 1 stakholder is: a). Providing opportunities to the surrounding community; b). Transportation cost savings; and c). Reduces jams.
Keywords :  acceptance of new students, policy implementation, zoning system

## Abstrak
Tujuan yang dicapai dalam  penelitian ini yakni: 1). Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kupang; 2). Mengidentifikasi dan mendeskripsikan hambatan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kupang; dan 3). Ingin mengetahui keuntungan dan kerugian dari implementasi sitem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas Negeri  1 Kupang. Maka hasil penelitian yang ditemukan adalah: 1). Empat hal ini akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan, yakni: a). Komunikasi; b). Sumber daya; c). Disposisi; dan d). struktur organisasi. 2). Partisipasi yang ditunjukkan oleh stakholder Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kupang yaitu: a). Pemberian kesempatan kepada masyarakat sekitar; b). Penghematan biaya transportasi; dan c). Mengurangi kemacetan.
Katakunci : Penerimaan Peserta Didik Baru, Implementasi Kebijakan, Sistem Zonasi.
How to Cite: Nugroho, A.R. (2019).  Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Jurnal Dinamika Pendidikan, 13 (2): pp. 154-162.  DOI 10.33541/jdp.v13i2.1376

## Pendahuluan
Sistem zonasi dalam Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu seleksi calon peserta didik baru yang dilaksanakan pada saat tahun pelajaran baru tepatnya bulan Juni sampai bulan Juli. Sejak Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
Selanjutnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mengeluarkan aturan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2019-2020, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 177/Kep/HK/2019 tentang daya tampung Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2019, dan Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Nomor: 422/63/PK/2019 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2019-2020. Adanya peraturan berupa Peraturan Gubernur dan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru tersebut merupakan bentuk tindak lanjut atas Peraturan Menteri dalam melaksanakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru yang berasaskan pada objektivitas, transparansi, akuntabilitas, non-diskriminatif, dan berkeadilan.
Sedangkan informasi yang diperolah dari berita Pos Kupang online pada tanggal 18 Juni 2019, Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kupang menegaskan bahwa pembagian zona Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kupang yakni Zona 1 meliputi: Kelurahan Oetete, Oebobo, Kuanino, Nunleu, Bonipoi, Fontein, Oeba, Merdeka, Manutapen, Mantasi, Solor, Airmata, Fatubesi, Airnona, Naikoten 2, Bakunase 1, Bakunase 2, Batuplat dan LLBK. Sedangkan zona 2 meliputi: Kelurahan Nefonaek dan Kelurahan Pasir Panjang. Pada zona yang sama juga terdapat tigas sekolah negeri yakni: Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kupang, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kupang dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kupang. Selanjutnya Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kupang menyampaikan bahwa sejak menerapkan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.
Melalui sistem zonasi ini sangat diharapkan oleh masyarakat Kota Kupang bisa mendapat pendidikan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal sehingga mengurangi kemacetan dan membantu masyarakat yang ekonomi lemah agar anaknya masuk ke jenjang sekolah menengah atas. Dan kelebihan sistem zonasi ini menurut Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah pemerataan pendidikan, lebih hemat waktu karena sekolah lebih dekat, lebih hemat biaya transportasi, kondisi peserta didik lebih bugar. Namun dalam implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kupang selalu menuai konflik dan protes dari masyarakat yang merasa dirugikan baik masyarakat yang mendaftarkan anak ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kupang.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku-buku referensi serta jurnal-jurnal penelitian yang terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru diberbagai Kota di Indonesia yang pernah dilakukan. Tetapi dalam penelitian ini peneliti langsung mewawacarai dengan para nara sumber yakni: Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kupang, masyarakat, dinas pendidikan dan kebudayaan propinsi serta panitia penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru. Kemudian di analisis sesuai dengan data yang diperoleh lokasi penelitian.
Merujuk dari pemikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini yakni: 1). Bagaimanakah implementasi kebijakan sistem zonasi dalam

## JURNAL DINAMIKA PENDIDIKAN
Vol.13, No.2, Juli 2020, pp. 154-162 Available online: http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jdp
Maglon Ferdinand Banamtuan; Harun Y. Natonis
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kupang?; 2). Apakah ada hambatan dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kupang? Dan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah 1). Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA Negeri 1 Kupang; 2). Mengidentifikasi dan mendeskripsikan hambatan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA Negeri 1 Kupang
Ada beberapa teori yang terkait dengan implementasi kebijakan Pemerintah terkait dengan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kupang, yakni:
Menurut Usman, 2002:7 mengemukakan bahwa: “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan” Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur prilaku kelompok sasaran (target group).  Kebijakan merupakan sebuah program yang disusun berdasarkan tujuan, termasuk nilai-nilai pembuat kebijakan dan fisibilitas dalam praktek. Dengan demikian kebijakan mengandung unsur fisibilitas teknis, sosial, dan politik. Sudiyono, 2007: 3.  Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Ensiklopedia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Nugroho, 2008: 36.
Selanjutnya Implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel, yaitu 1) Karakteristik masalah, 2) Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan, 3) Faktor-faktor di luar peraturan. Wibowo, 1994: 25.  Ulfah, dkk (2016:4) menyatakan “penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan, yang tentunya penerimaan peserta didik baru tersebut melalui penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kepada calon peserta didik baru.
Sedangkan Penerimaan peserta didik baru diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) maupun luar jejaring (luring/offline). Untuk memudahkan calon peserta didik mengakses sekolah, diberlakukan sistem zonasi. Pengaturan ini diharapkan dapat membuat proses penerimaan berlangsung secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif, yang mengarah pada penelitian studi kasus.  Menurut Salim (2001: 93) Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasi suatu kasus (case) dalam konteksnya secara natural tanpa adanya suatu intervensi dari pihak lain. Dalam penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan tentang Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kupang. Hal ini sesuai dengan pengertian kualitatif yaitu proses penelitian dan pemahaman
berdasarkan peda metodologi yang diselidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, (Sugiyono, 2010: 8).

## Hasil dan Pembahasan
Proses implementasi  kebijakan pendidikan menjadi  suatu tahapan penting . karena berguna bagi pelayanan publik. Kebijakan sesungguhnya tidak hanya  menjadi sebuah dokumen saja, tetapi memiliki dampak pada pelayanan terhadap masyarakat tatkala anak mereka melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tingg yakni dari Sekoah Lanjutan Tingkat Pertama ke Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Implementasi kebijakan tidak akan serta merta terjadi secara sempurna. Akan terjadi kesenjangan antara rumusan dan pelaksanaannya, yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang muncul ini akan menjadi kendala dalam proses implementasi kebijakan itu sendiri.
Implementasi Kebijakan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kupang
Dalam sebuah implementasi kebijakan terdapat beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Menurut Edward III terdapat empat hal yang memang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Organisasi. Empat hal ini akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan.
Komunikasi menjadi suatu hal yang penting karena kebijakan akan berjalan lancar dengan adanya komunikasi yang baik antara implementator dan sasaran kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dari kebijakan itu sendiri dapat tercapai dan tepat sasaran. Komunikasi disalurkan kepada kelompok sasaran agar kelompok sasaran memahami tujuan dari kebijakan itu sendiri. Untuk itu, setiap kali ada sosialisasi seperti kebijakan sistem zonasi sendiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Sekolah dilakukan melalui rapat bersama yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada seluruh kepala sekolah di wilayah kota Kupang. Sedangkan sosialisasi dari sekolah yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kupang kepada masyarakat. Ada beberapa tahap-tahap yang dilalui, yakni: Pengumuman secara online di web dan berita, Penempelan pengumuman di papan pengumuman, Pembukaan ruang informasi bagi masyarakat.
Selain proses sosialisasi dalam komunikasi suatu kebijakan juga berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi dalam penyampaian instruksi. Dalam hal ini instruksi Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab sudah cukup jelas dan konsisten. Kejelasan dan konsistensi dalam komunikasi kebijakan sangat diperlukan demi tercapainya tujuan kebijakan.  Penerapan implementasi kebijakan sumber daya menjadi suatu hal yang sangat penting. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakaan tidak akan berjalan lancar. Menurut Edward III sebagaimana yang dikutip yakni: Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.
Proses pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kupang mempersiapkan guru-guru untuk mengusai jaringan internet, sebelumnya dilaksanakan maka mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menerapakan sistem zonasi. Hal ini mengingat heterogenitas siswa hasil dari sistem zonasi. Perbaikan kualitas layanan sumber daya dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada karena adanya kebijakan sistem zonasi.  Disposisi ini yang menyangkut kesediaan dan komitmen penyelenggara untuk melaksanakan kebijakan. Edward III menegaskan sebagaimana yang dikutip bahwa Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (implementators)

## JURNAL DINAMIKA PENDIDIKAN
Vol.13, No.2, Juli 2020, pp. 154-162 Available online: http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jdp
Maglon Ferdinand Banamtuan; Harun Y. Natonis
mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.
Dalam hal ini Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kupang mendukung adanya sistem zonasi ini. Hal ini juga dikarenakan tujuan dari kebijakan ini untuk pemerataan, sehingga pelaksana mendukung untuk terlaksananya kebijakan ini. Selain itu dengan adanya sistem zonasi input dari masing-masing sekolah menjadi heterogen. Menurut  Wahab (2012), bahwa Tidak terimplementasikan ini mengandung arti  bahwa suatu kebijakan dilaksanakan sesuai rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap di luar jangkauan kekuasaan, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya, implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi.
Keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks, perlu adanya kerjasama yang baik dari banyak orang. Oleh karena itu, fragmentasi organisasi dapat mempengaruhi koordinasi yang diperlukan untuk implementasi suatu kebijakan yang kompleks dan dapat menimbulkan pemborosan sumber daya yang langka. Adanya perubahan yang tidak diinginkan akan menimbulkan kegaduhan, kebingungan yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dari tujuan semula yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian juga dengan tidak jelasnya Standart Operational Procedure (SOP), baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab diantara para pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan lainnya, ikut pula menentukan gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan.
Dalam struktur birokrasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kupang membentuk tim tersendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Untuk menghadapi kebijakan sistem zonasi serta mengatasi permasalahan yang timbul karena adanya sistem zonasi. Selain pembentukan tim, juga terdapatnya standar operasional pelaksanaan kebijakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi. SOP dalam pelaksanaan kebijakan ini disebarkan kepada seluruh panitia pelaksana. Hal mengenai tata cara, persyaratan serta sistematika pelaksanaan terdapat pada SOP ini dan mengacu pada peraturan dinas pendidikan.
Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kupang
Salah satu faktor pendukung implementasi kebijakan adalah partisipasi masyarakat. Menurut Huntington sebagaimana yang dikutip Abidin, 2016 menyatakan bahwa: Partisipasi merupakan ciri khas dari masyarakat modern. Di negara-negara yang belum modern, sebagian besar masyarakatnya belum merasa penting untuk berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah. Mereka belum merasa bahwa kebijakan pemerintah mempunyai pengaruh terhadap kehidupannya, apalagi untuk berfikir bahwa mereka mempunyai hak dan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah itu untuk kepentingannya. Bagi mereka, urusan pemerintah adalah urusan para elite, yakni mereka yang berada di luar dunia kehidupan mereka.
Partisipasi ini dapat berbentuk dukungan atau persetujuan, dapat pula berbentuk penolakan atau pertentangan. Kedua bentuk partisipasi ini dalam manajemen publik sama
pentingnya karena sama-sama memberi pengaruh terhadap kebijakan publik. Karena keduanya merupakan masukan yang diperlukan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Partisipasi ini dikenal dalam dua bentuk yaitu pertama, murni karena muncul spontan dari rakyat. Kedua, mobilisasi, yaitu partisipasi yang diorganisasi oleh pihak tertentu.  Implementasi kebijakan ini juga dapat dilihat dari sudut pandang pembuat kebijakan, pejabat-pejabat pelaksana lapangan, dan aktor-aktor diluar badan pemerintahan dalam hal ini bisa masyarakat. Partisipasi msayarakat dapat berupa partisipasi dari stakeholder internal dan eksternal. Partisipasi yang ditunjukkan oleh  stakholder Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kupang yaitu:
Partisipasi berupa dukungan atau apresiasi yang ditunjukkan oleh stakeholder internal yaitu:

## Pemberian kesempatan kepada masyarakat sekitar
Adanya sistem zonasi ini anak yang ada di sekitar sekolah  dapat masuk ke sekolah unggulan itu sendiri untuk belajar dan masuk dengan tanpa adanya perbedaan. Kesempatan kepada setiap anak disekitar sekolah menjadi sama. Hal ini memberikan keuntungan kepada masyarakat yang tidak bisa masuk karena terkendala batasan standar nilai masuk sebelumnya ada kebijakan sistem zonasi.

## Penghematan biaya transportasi
Dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini biaya transportasi siswa ketika berangkat sekolah sekolah menjadi hemat karena jarak antara rumah dan sekolah menjadi dekat.
Dukungan yang diberikan tidak hanya terbatas dari stakeholder internal saja. Namun juga terdapat dukungan dari stakholder eksternal. Dukungan ini ada mengingat masyarakat juga merasa mendapat keuntungan dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini sendiri. Apresiasi ini tidak jauh berbeda dengan yang diberikan oleh stakeholder internal, diantaranya:

## Pemberian kesempatan kepada siswa sekitar
Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh stakeholder internal bahwa sistem zonasi ini dapat memberikan kesempatan kepada siswa sekitar. Dimana dengan sistem zonasi siswa yang sebelumnya tidak bisa masuk sekolah disekitarnya sekarang dapat kesempatan untuk diterima tanpa adanya perbedaan standar nilai.

## Mengurangi kemacetan
Dengan adanya sistem zonasi kemacetan yang biasanya terjadi diwilayah kota menjadi berkurang. Hal ini dikarenakan banyaknya siswa yang tidak perlu lai berbondong-bondong ke kota untuk sekolah. Karena siswa akan masuk ke sekolah di sekitar wilayah rumahnya.

## Mempermudah transportasi
Siswa tidak perlu lagi bingung-bingung untuk berangkat sekolah karena jarak yang jauh. Dengan adanya sistem zonasi ini siswa dapat mudah berangkat sekolah karena jarak sekolah dan rumahnya menjadi lebih dekat.
Partisipasi masyarakat ini juga berupa pertentangan atau kritik baik dari stakeholder internal maupun ekternal. Kritik yang diberikan oleh stakeholder internal adalah sekolah

## JURNAL DINAMIKA PENDIDIKAN
Vol.13, No.2, Juli 2020, pp. 154-162 Available online: http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jdp
Maglon Ferdinand Banamtuan; Harun Y. Natonis
menjadi kesulitan dalam menyamakan budaya belajar. Hal ini dikarenakan input siswa yang pada awalnya homogen menjadi heterogen. Siswa yang awalnya memiliki budaya belajar yang cukup kompetitif menjadi tidak sama. Karena input siswa yang heterogen terdapat siswa yang memiliki budaya belajar yang tidak kompetitif dalam artian sekolah bukan lagi menjadi tanggung jawab terhadap diri sendiri, namun sekolah hanya dijadikan formalitas agar mendapatkan ijazah saja tanpa adanya rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri.
Selain itu krtitik juga datang dari stakeholder eksternal, yaitu terbatasnya pilihan anak. Maksudnya adalah anak dalam memilih sekolah menjadi terbatas pada wilayah sekitar saja. Memang tidak dapat dipungkiri anak pastinya menginginkan masuk sekolah yang sebelumnya memiliki reputasi yang cukup tinggi. dengan adanya sistem zonasi ini anak menjadi terbatas dalam memilih sekolah tujuan selanjutnya. Tidak semua kebijakan berhasil diimplementasikan secara sempurna karena implementasi kebijakan pada umumnya memang lebih sulit dari sekedar merumuskannya. Implementasi ini menyangkut kondisi riil yang sering berubah dan sulit untuk diprediksikan. Akibatnya akan menimbukan kesenjangan dari apa yang dirumuskan dengan apa yang dilaksanakan. Masalah atau isu dalam pelaksanaan kebijakan ini muncul sebagai bentuk dampak yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan itu sendiri. Dunn mengklasifikasikan isu-isu kebijakan sesuai dengan hirarki dari tipe: utama, sekunder, fungsional, dan minor.
Isu-isu minor (major issues) secara khusus ditemui pada tingkat pemerintah tertinggi di dalam atau di antara jurisdiksi/wewenang federal, negara bagian, dan lokal. Isu-isu utama secara khusus meliputi pertanyaan tentang misi suatu instansi, yaitu pertanyaan mengenai sifat dan tujuan organisasi-organisasi pemerintah. Isu-isu sekunder (secondary issues) adalah isu yang terletak pada tingkat instansi pelaksana program-program di pemerintahan federal, negara bagian, dan lokal. Isu-isu yang kedua ini dapat berisi isu-isu prioritas-prioritas program dan definisi kelompok-kelompok sasaran dan penerima dampak. Sebaliknya, Isu-isu fungsional (functional issues) terletak diantara tingkat program dan proyek, dan memasukkan pertanyaan pertanyaan seperti anggaran, keuangan, dan usaha untuk memperolehnya. Terakhir, isu-isu minor (minor issues), adalah isu-isu yang ditemukan paling sering pada tingkat proyek-proyek yang spesifik. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kupang sama yaitu mengenai permasalahan kemampuan akademis siswa yang tidak sama. Hal ini dikarenakan input yang didapat sudah tidak sama dengan sebelumnya.

## Solusi dalam menghadapi permasalahan
Dalam menghadapi sebuah permasalahan kebijakan yang muncul. Maka implementator perlu melakukan tindakan untuk mengatasi permasalahan untuk mencapai tujuan dari kebijakan pendidikan itu sendiri.  Tindakan untuk mengatasi masalah ini juga sebagai bentuk respon implementator terhadap kemauan untuk melaksanakan kebijakan.

## Saran yang diberikan stakeholder
Dalam sebuah pelaksanaan kebijakan memerlukan berbagai masukan untuk perbaikan. Masukan dari stakeholder internal sebagai implementator sangat diperlukan mengingat mereka yang mengetahui kondisi lapangan. Apa kelemahan dan kelebihan dari kebijakan ini. Stakeholder eksternal sebagai pelanggan pendidikan juga diperlukan untuk berbaikan, karena pada dasarnya kebijakan ini juga dibuat untuk kepentingan masyarakat. Saran yang diberikan masyarakat adalah bahwa sistem zonasi dilakukan dengan standar nilai yang sesuai dengan standar nilai sekolah. Selain itu perlunya evaluasi dan tinjauan ulang wilayah yang menjadi zonasi setiap sekolah. Hal ini dikarenakan tidak semua wilayah memiliki keoompok usia
sekolah yang sama dan tidak semua Kecamatan memiliki sekolah negeri. Maka diperlukan tinjauan ulang dari pemerintah

## Kesimpulan dan Saran
Ada empat aspek  dalam penerapan kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Namun, di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kupang yang menjadi skala prioritas adalah komunikasi. Sebab dengan Komunikasi dapat memberikan informasi dalam sosialisasi kebijakan kepada kelompok sasaran. Setelah itu sumber daya manusia yang mendukung agar mencapai tujuan dari Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi. Sedangkan disposisi dan struktur birokrasi juga sangat penting dalam memperlancar seluruh proses penyelenggaraan dari penyelesaiaan masalah sampai dengan pengambilan keputusan di saat membutuhkan waktu yang cepat. Karena terkait kepuasan akan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah. Keuntungan sistem zonasi bahwa sekolah tidak melayani despensi dari berbagai pihak, sedangkan kerugiannya sekolah terpaksa menolah calon siswa berprestasi dari zona lain. Calon siswa dari zona resmi terkadang kurang berprestasi namun hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi sekolah untuk beruipaya meningkatkan prestasi dari paserta didik. Apresiasi yang ditunjukkan stakeholder interna yaitu: 1) Pemberian kesempatan kepada masyarakat sekitar; 2) Menjadi sebuah tantangan bagi guru dan sekolah; 3) Penghematan biaya transportasi. Sedangkan apresiasi stakholder eksternal tidak jauh berbeda yaitu: 1) Pemberian kesempatan kepada masyarakat sekitar; 2) Mengurangi kemacetan; 3) Mempermudah transportasi.  Permasalahan yang muncul akibat dari input hasil Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi yaitu: 1) Menurunnya semangat anak untuk berprestasi karena tidak bisa masuk sekolah favorit; 2) Heterogenitas input siswa; 3) Penyalahgunaan dokumen.

## Referensi
Abidin, Yunus. (2016). Desain Sistem Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum 2013 . Bandung: PT Refika Aditama
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 177/Kep/HK/2019 tentang daya tampung Penerimaan Peserta Didik Baru SMA /SMK tahun 2019
Nugroho, D. Riant. (2006). Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang . Jakarta: Elex media Komputindo
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA/SMK dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2019-2020
Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan nomer 17 tahun 2017 tentang Sistem Penerimaan Peserta didik baru (PPDB).
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat
Salim. (2001). Teori dan Paradigma Penelitian Sosial . Yogyakarta: Tiara wacana
Sudiyono. (2007). Pengantar Evaluasi Pendidikan . Jakarta : Raja Grafindo Persada
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D . Bandung: Alfabeta

## JURNAL DINAMIKA PENDIDIKAN
Vol.13, No.2, Juli 2020, pp. 154-162 Available online: http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jdp
Maglon Ferdinand Banamtuan; Harun Y. Natonis
Surat Keputusan Kepala Dinas Dikbud Nusa Tenggara Timur, Nomor: 422/63/PK/2019 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru SMA/SMK dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2019-2020
Ulfah, asri. Dkk. (2016). Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online . Diakses pada http://pasca.um.ac.id/conferences/index.php
Usman, Nurdin. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum . Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
Wahab, Solichin. (1991). Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara . Jakarta: Bumi Aksara
Wibowo, S. (1994). Pedoman Mengelola Perusahaan Keci l. Jakarta: Swadaya.