## Implementasi Reformasi Administrasi Pada Bagian Umum Dan
Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Izmir Novian Hakim 1 , Hj. Nur Fitriyah 2 , A. Margono 3
Abstract This  research  aims  to  explore  to  what extent do basic  tasks  and functions  have  been conducted in  accordance  with  the  spirit  of  the administrative  reform,  concerning  that  any  duties  and  responsibilities require good results. This research employs  qualitative approach to gain description  and  a  deep  understanding  of  the  Implementation  of Administrative  Reform  in  the  General  Affairs  and  Supplies  Department with  analysis  data  used  is  the  model  developed  interactive of Miles  and Huberman.
Key Words: Implementation, Administrative Reform
Abstrak Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali  sejauh  mana  tugas  pokok dan  fungsi  yang  di  jalankan  apakah  telah  terwujud  implementasi reformasi administrasi, mengingat setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan  menginginkan  hasil  yang  baik.  Penelitian  ini  menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan deskripsi dan pemahaman  yang  mendalam  tentang  Implementasi  Reformasi Administrasi pada Bagian Umum dan Perlengkapan dengan analisis data yang  digunakan  adalah  model  interaktif  yang  dikembangkan  oleh  Miles dan Huberman.

## Kata Kunci : Implementasi, Reformasi Administrasi
Dalam  sebuah  organisasi  baik  organisasi  lembaga  masyarakat maupun  pemerintah  tentu  memiliki  empat  hal  ciri  organisasi  yaitu  adanya rencana, ada regulasi, implementasi atau aksi dan pengawasan. Keempat hal tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik  apabila  memiliki  pula  sumber  daya manusia  yang  sesuai  dengan  peruntukan,  sarana  dan  prasarana  yang memadai,  dukungan  anggaran/ budget dan  administrasi  yang  baik  yang kesemuanya  mempunyai  tujuan  yang  sama  yaitu  menjalankan  roda organisasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Untuk  meregulasi  roda  organisasi  dimaksud  memerlukan  sistem birokrasi  atau  administrasi  yang  baik  dan  tertib,  banyak  organisasi  yang putus  di  tengah  jalan  atau  mengalami  kemunduran  dan  ketidakberhasilan dalam  menggapai  tujuan  organisasi  disebabkan  karena  lemahnya  penataan sistem  administrasinya.  Berbicara  administrasi  tidak  hanya  fokus  dengan hal-hal yang bersifat kertas, tulisan, surat, ketikan, naskah dan dokumen tapi dapat  juga  diartikan  sebagai  proses  regulasi  organisasi  dari  sisi  ketertiban administrasi dan hasil dari ketertiban administrasi itulah yang menjadi tolak
1 Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda. 2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda.
3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda.
ukur  keberhasilan  organisasi  di  mata  masyarakat  sebagai  penikmat pelayanan yang diberikan organisasi dimaksud.
Impelementasi  adminsitrasi  yang  baik  menghasilkan outcomes aktivitas  oerganisasi  yang  tertib  dan  baik  pula,  jika  terdapat  bias  dalam pelaksanaannya  tentu  ada  hal  yang  harus  diperbaiki  dan  di  evaluasi. Impelementasi  administrasi  yang  baik  mencakup  beberapa  hal,  antara  lain yaitu  :  kesinambungan  antara  rencana  kegiatan  dengan  aksi  di  lapangan, adanya  evaluasi  dan  pengawasan  yang  berkala  dan  rutin,  sikap  pengambil kebijakan yang berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan serta dukungan pembiayaan yang rasional, legal dan logis.
Dari yang disampaikan di atas, maka penulis ingin mengetahui sejauh mana regulasi pelaksanaan administrasi di Bagian Umum dan Perlengkapan Sekreatriat  Daerah  Kota  Balikpapan yang  menjadi locus penelitian. Dengan judul "Implementasi  Reformasi  Administrasi  pada  Bagian  Umum  dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan”, dan  permasalahan yang akan  diteliti  antara  lain  masalah  Sumber  Daya  Manusia,  Aktor  Pengambil Keputusan, Pola Koordinasi, Kemampuan Anggaran dan Sarana Prasarana.

## Reformasi
Reformasi menurut secara etimologis berasal dari kata “ reformation ” dengan akar kata “ reform ” yang secara semantik bermakna “ make or become better  by  removing  or  putting  right  what  is  bad  or  wrong ”.  Reformasi merupakan  bagian  dari  dinamika  masyarakat,  dalam  arti  bahwa perkembangan  akan menyebabkan  tuntutan  terhadap  pembaharuan  dan perubahan  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  tuntutan  perkembangan tersebut.
Reformasi juga bermakna sebagai suatu perubahan tanpa merusak ( to change  without  destroying )  atau  perubahan  dengan  memelihara  ( to  change while preserving ).  Dalam  hal  ini,  proses  reformasi  bukanlah  proses perubahan yang radikal dan berlangsung dalam jangka waktu singkat, tetapi merupakan  proses  perubahan  yang  terencana  dan  bertahap.  Makna reformasi  dewasa  ini  banyak  disalah  artikan  sehingga  gerakan  masyarakat yang melakukan perubahan yang mengatasnamakan gerakan reformasi juga tidak sesuai dengan gerakan reformasi itu sendiri.
Oleh  karena  itu  suatu  gerakan  reformasi  memiliki  kondisi  syarat kondisi syarat-syarat sebagai berikut :
 Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan- penyimpangan.
 Suatu  gerakan  reformasi  dilakukan  harus  dengan  suatu  cita-cita  yang jelas  (landasan  ideologis)  tertentu,  dalam  hal  ini  Pancasila  sebagai ideologi Bangsa dan Negara Indonesia.
 Suatu  gerakan  reformasi  dilakukan  dengan  berdasar  pada  suatu  acuan reformasi. Reformasi pada prinsipnya gerakan untuk mengadakan suatu perubahan  untuk  mengembalikan  pada  suatu  tatanan  struktural  yang ada, karena adanya suatu penyimpangan.
 Reformasi  diakukan  ke  arah  suatu  perubahan  kearah  kondisi  serta keadaan  yang  lebih  baik  dalam  segala  aspeknya  antara  lain  bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta kehidupan keagamaan. Dengan lain perkataan  reformasi  harus  dilakukan  ke  arah  peningkatan  harkat  dan martabat  rakyat  Indonesia  sebagai  manusia  demokrat,  egaliter  dan manusiawi.
 Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang  berkeTuhanan  Yang  Yaha  Esa,  serta  terjaminnya  persatuan  dan kesatuan bangsa.
Atas dasar lima syarat-syarat di atas, maka gerakan reformasi harus tetap diletakkan dalam kerangka perspektif pancasila sebagai landasan cita- cita  dan  ideologi,  sebab  tanpa  adanya  suatu  dasar  nilai  yang  jelas,  maka reformasi  akan  mengarah  kepada  disintegrasi,  anarkisme,  brutalisme, dengan  demikian  hakekat  reformasi  itu  adalah  keberanian  moral  untuk membenahi  yang  masih  terbengkalai,  meluruskan  yang  bengkok, mengadakan koreksi dan penyegaran secara terus-menerus, secara gradual, beradab dan santun dalam koridor konstitusional dan atas pijakan/tatanan yang berdasarkan pada moral religius.
Reformasi  adalah  mengubah  atau  membuat  sesuatu  menjadi  lebih baik  daripada  yang  sudah  ada.  Reformasi  ini  diarahkan  pada  perubahan masyarakat  yang  termasuk  didalamnya  masyarakat  birokrasi,  dalam pengertian  perubahan  ke  arah  kemajuan.  Dalam  pengertian  ini  perubahan masyarakat  diarahkan  pada  development  (Susanto,  2004  :  180).  Karl Mannheim sebagaimana disitir oleh Susanto menjelaskan bahwa perubahan masyarakat adalah berkaitan dengan norma-normanya. Development adalah perkembangan  yang  tertuju  pada  kemajuan  keadaan  dan  hidup  anggota masyarakat,  dimana  kemajuan  kehidupan  ini  akhirnya  juga  dinikmati  oleh masyarakat.  Reformasi,  merupakan  pernyataan  sikap  kompromis  antara, golongan  yang  memiliki  pengaruh  lebih  besar,  di masyarakat  dengan kekuatan sosial yang pengaruhnya relatif lebih kecil.

## Administrasi
Menurut  Atmosoedirdjo  dalam  Syuhadhak  (1996  :  1)  pengertian administrasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu : administrasi dalam arti sempit, dan administrasi dalam arti luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit  adalah  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  pengumpulan, perekaman  dan  pengolahan  bahan-bahan  keterangan  (data/informasi) secara  teratur  dan  sistematis,  sedemikian  rupa  sehingga  diperoleh gambaran secara menyeluruh dari bahan-bahan keterangan tersebut beserta hubungannya satu sama lain. Sedangkan pengertian administrasi dalam arti luas  adalah  pengurusan  suatu  usaha  atau  organisasi  besar,  dari  negara, provinsi dan sebagainya.
Sedangkan  menurut  Siagian  (1996  :  2)  administrasi  adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah

## Implementasi Reformasi Administrasi Pada………………………………………………..…(Izmir Novian Hakim)
diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari  definisi  atau  pengertian tersebut  dapatlah  penulis  simpulkan  bahwa administrasi  adalah  proses  kerja  sama  dari  sekelompok  manusia  dalam bidang  pemerintahan  maupun  swasta  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan  dengan  cara  yang  efisien.  Sedangkan  menurut  Atmosoedirdjo (1990  :  28),  administrasi  ( Administration )  sebenarnya  mempunyai  banyak arti, dan tiga arti utama Administrasi adalah :
 Administrasi  merupakan  sistem  pimpinan  daripada  suatu  organisasi bidang  urusan  atau  usaha,  merupakan  fungsi  utama  daripada administrator. Intinya adalah Management .
 Administrasi  merupakan  sistem  informasi  untuk  mengendalikan suatu  situasi,  keadaan,  atau  organisasi.  Inti  daripada  administrasi sebagai sistem informasi pengendali keadaan adalah tata usaha.
 Administrasi  merupakan  proses  kerjasama  antara dua  orang  atau lebih  secara  tertentu  untuk  menyelenggarakan  tercapainya  suatu tujuan bersama yang tertentu pula. Intinya adalah Decisions Making .
Ketiga  arti  utama  tersebut,  menurut  Admosudirjo,  mengandung fungsi-fungsi,  yakni  administrasi  negara  sebagai fungsi  pemerintah  untuk mengurus  atau  menangani  urusan-urusan  kenegaraan  (publik)  secara tertentu, administrasi negara sebagai suatu organisasi untuk mengendalikan keadaan  pemerintahan  negara,  dan  administrasi  negara  sebagai  proses penyelenggaraan  berbagai macam  tugas  dan  urusan  pemerintah  secara terorganisasi, sistematis, metodis, dan teknis.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Deskriptif  Kulitatif.  Dengan fokus  penelitian  Melihat  landasan  hukum  yang  menjadi  tugas  pokok  dan fungsi,  melihat  tujuan  organisasinya,  faktor-faktor  yang  mendukung  dan menghambat yang meliputi : faktor pelaksana/aktor kebijakan, sumber daya manusia,  koordinasi/komunikasi,.  sarana  dan  prasarana  dan  kemampuan anggaran/serapan kegiatan anggaran serta yang terakhir membuat lagnkah- langkah  strategis  yang  diupayakan  untuk  membantu  mewujudkan Implementasi Reformasi Administrasi pada Bagian Umum dan Perlengkapan. Lokasi penelitian di Bagian Umum dan Perlengkapan. Teknik pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  wawancara Observasi  partisipan  (pengamatan partisipasi) dan studi dokumentasi. Key informan adalah Sekretaris Daerah Kota  Balikpapan  dan  Informan  adalah  Asisten  Administrasi  Umum  beserta Pejabat  Struktural  pada  Bagian  Umum  dan  Perlengkapan.  Teknik  analisis data  menggunakan  metode  analisis  data  model  interaktif  oleh  B.  Miles,  A. Michael Huberman dan Johny Saldana (2014 : 32) dengan tahapan-tahapan.

## Hasil Penelitian
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Bagian Umum dan Perlengkapan  berpedoman  pada  Peraturan  Walikota  Balikpapan  Nomor  35 Tahun  2015  tentang  Uraian  Tugas  dan  Fungsi  Sekretariat  Daerah  Kota Balikpapan  Paragraf  III  Pasal  56  sampai  dengan  60 yang  dikepalai  oleh Kepala  Bagian  Eselon  III  A  dengan  3  (tiga)  Kepala  Sub  Bagian  Eselon  IV  A (dua  tingkat  dibawah  Eselon  III  A)  yaitu  Kepala  Sub  Bagian  Tata  Usaha Pimpinan,  Kepala  Sub  Bagian  Rumah  Tangga  dan  Kepala  Sub  Bagian Perlengkapan.Yang beralamat di Kantor Wali Kota Balikpapan Jalan Jenderal Sudirman RT. 13 Nomor 01 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota.

## Tujuan Organisasi
Dalam mencapai visi dan misi yang telah direncanakan, Bagian Umum dan  Perlengkapan  juga  telah  memiliki  tujuan  organisasi  sebagai  langkah terukur untuk melaksanakan visi dan misi dimaksud, sehingga implementasi reformasi administrasi pada Bagian Umum dan Perlengkapan dapat berjalan dengan  baik.  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2004  Tentang Sistem  Perencanaan  Nasional  bahwa  kebijakan  merupakan  kumpulan keputusan  yang  menentukan  secara  teliti  tentang  bagaimana  strategi  dan sebagai  pedoman  pelaksanaan  tindakan  atau  kegiatan  tertentu.  Selain daripada  itu,  kebijakan  juga  merupakan  keputusan  yang  mengatur  suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan. Berdasarkan  makna  tersebut,  maka  arah  kebijakan  dalam rangka pencapaian  tujuan  organisasi  Bagian  Umum  dan  Perlengkapan  adalah sebagai berikut :
 Tujuan  1:  Meningkatkan  kualitas  pelayanan  baik  internal/eksternal Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah/masyarakat  dalam  pendistribusian surat, pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor serta pemeliharaan kendaraan dinas.
 Tujuan  2:  Meningkatkan  kemampuan  SDM  dalam  pengelolaan keuangan  di  lingkup  Sekretariat  Daerah  guna  mewujudkan administrasi  keuangan  yang  tertib,  efektif,  efisien  berdasarkan peraturan yang berlaku.
 Tujuan  3: Menciptakan  hubungan  antar  pengelola  keuangan  yang terpadu guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah baik internal/eksternal.
 Tujuan 4:  Meningkatkan  kemampuan  dan  keahlian  tenaga administrasi keuangan  dan tenaga lapangan.

## Faktor Pendukung dan Penghambat
Dalam  mengimplementasikan  reformasi  administrasi  pada  Bagian Umum  dan  Perlengkapan    dapat  dibagi  kedalam  5  (lima)  indikator  utama yaitu :
 Aktor Pengambil Kebijakan cenderung memberikan sikap yang positif yaitu dengan memberikan semangat, perintah yang jelas, memotivasi bawahan  dalam  hal  apapun,  peduli  dengan  permasalahan  yang dihadapi bawahan, dan mengarahkan mana hal yang benar dan mana hal yang salah akan tetapi masih banyak kekurangan seperti tingkat kesibukan pimpinan yang tinggi terkadang informasi kepada bawahan agak  terlambat,  perlu  Standar  Operasional  Prosedur  dalam  hal regulasi  berkas  surat  masuk  ke  ruang  pimpinan  dan  lemahnya pengawasan  dari  pimpinan  setingkat  sub  bagian  kepada  pelaksana dibawahnya.
 Sumber  Daya  Manusia,    jika  melihat  dari  komposisi  sumber  daya manusia  Bagian  Umum  dan  Perlengkapan,  maka  dapat  di  analisa bahwa  unit  kerja  ini  dari  sisi  jumlah  cukup  mendukung  untuk menopang  jalannya  sebuah  organisasi  dan  diharapkan  dengan banyaknya  jumlah  tersebut  juga  berpengaruh  positif  terhadap implementasi  reformasi  administrasi  pada  Bagian  Umum  dan Perlengkapan akan tetapi masih terdapat kekurangan dari sisi jumlah personil  di  beberapa  titik  pekerjaan  tertentu  dan  perlunya rasionalisasi usia produktif bagi Tenaga Bantuan dan Tenaga Harian Lepas.
 Pola  Koordinasi/Komunikasi  sudah  sangat  baik  dan  telah  di  dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai seperti sambungan telepon antar  ruangan  maupun  faksmili  dan  Handy  Talky  dan  faktor penghambatnya  adalah seringnya  unit  kerja  lain  yang  langsung berkoordinasi kepada pimpinan tanpa langsung kepada Kepala Bagian yang notabene adalah Pejabat yang langsung menangani hal teknis di lapangan;
 Kemampuan  Anggaran/Serapan  Anggaran  sangat  banyak  bahkan berlebih  untuk mengcover  semua  kegiatan  yang  telah  direncanakan dimana faktor penghambatnya adalah perlu merasionalisasi anggaran kegiatan  pada  program  pembebasan  lahan  pemerintah  yang  tiap tahunnya menjadi sisa lebih anggaran.
 Sarana  dan  prasarana,  dari  sisi  ketersediaan  sarana  sudah  cukup memadai  akan  tetapi  masih  memerlukan  sarana  dan  prasarana pendukung  lainnya  agar  pelaksanaan  implementasi  reformasi administrasi  pada  Bagian  Umum  dan  Perlengkapan  dapat  berjalan maksimal.

## Pembahasan
Sesuai hasil penelitian yang ditemukan tersebut diatas, dapat dibahas beberapa poin yang berkaitan dengan pelaksanaan implementasi reformasi admininistrasi  pada  Bagian  Umum  dan  Perlengkapan  yang  nantinya  akan disimpulkan pada bab selanjutnya, antara lain yaitu sebagai berikut : Dalam  melaksanakan  tanggung  jawab  dan  kewenangan  tugas  pokok  dan fungsinya,  Bagian  Umum  dan  Perlengkapan  telah  berpedoman  pada
Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah. Secara garis besar tugas pokok yang diemban cukup kompleks dan berat dan memerlukan kerjasama yang baik dari setiap lini  yang  ada,  permasalahan  terbesar  adalah  pada  tugas  sub  bagian perlengkapan  disamping  mengurusi  aset  sekretariat  daerah  juga  masih bertanggung  jawab  menangani  pembebasan  lahan  milik  masyarakat  dalam rangka mendukung pembangunan kota.
Dalam  melaksanakan  perubahan-perubahan  atau  perbaikan- perbaikan  administrasi  pada  Bagian  Umum  dan  Perlengkapan  terbagi menjadi dua rencana perubahan, yaitu : Perubahan Internal dan Perubahan Eksternal. Berikut adalah hal-hal yang dilakukan dalam mengimpelementasikan reformasi administrasi yaitu melakukan Perubahan Internal antara lain penataan ruangan tempat kerja yang semula sangat tidak integratif  diubah  menjadi  lapang  dan  luas  kemudian  perbaikan pola penerimaan tamu yang sebelumnya terdapat  3 (tiga) pintu masuk sekarang diubah  hanya  1  (satu)  pintu  dan  menggunakan  pintu  khusus  bersidik  jari yang  hanya  dapat  di  akses  oleh  pegawai  Bagian  Umum  dan  Perlengkapan kemudian Perubahan Eksternal lainnya adalah Regulasi penggunaaan Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan dinas operasional yang semula menggunaka kupon bensin dengan nilai tertentu untuk setiap jenis kendaaraannya diubah menggunakan Kartu Bahan Bakar Minyak bekerjasama dengan PT. Pertamina Retail yang lebih efisien dan efektif dari sisi penghematan anggaran karena kartu dimaksud tidak dapat diganti dengan uang, perubahan lainnya secara ekternal yang dilakukan oleh Unit Kerja ini adalah pengaturan lahan parkir dan pintu masuk utama ke Kantor Walikota dengan mengatur menggunakan palang pintu otomatis yang berfungsi sebagai mengecek identitas tamu baik scan wajah maupun plat kendaraan milik tamu yang berkepentingan kepada Pemerintah Kota.
Dari  sisi  penyerapan  anggaran  mengalami  kendala  dalam mengimplementasikan  reformasi  administrasi  yaitu  pada  tugas  pokok  dan fungsi  pembebasan  lahan  yang  sangat  menyita  waktu,  tenaga,  pikiran  dan anggaran. Hal yang mendasar kenapa kegiatan ini tidak dapat berjalan lancar dikarenakan  penempatan  pos  anggaran  ditempatkan  sekaligus  untuk  satu kegiatan  pembebasan  lahan  sehingga  hal  yang  tidak  dapat  diprediksi kegiatan  dimaksud  berjalan  dengan  lancar  nantinya  menjadi  sisa  lebih anggaran  pada  satu  tahun  anggaran  yang  menyebabkan  mubazirnya Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  Kota Balikpapan  yang  seharusnya anggaran dimaksud dapat digunakan untuk pos lain menjadi sia-sia. Hal ini senada  dengan  apa  yang  disampaikan  pada  saat  peneliti  melakukan wawancara  dengan  Sekretaris  Daerah  Kota  Balikpapan  pada  tanggal  20 Februari 2015 halaman 89.
Sarana  prasarana  yang  ada  pada  Bagian  Umum  dan  Perlengkapan menyebutkan  bahwa  kondisi  gedung  kantor  berkategori  kondisi  cukup dikarenakan minimnya area perkantoran Kantor Walikota yang ada sehingga gedung yang ada dimaksimalkan untuk menampung kurang lebih efektif 65
pegawai  saja.  Untuk  gudang  Alat  Tulis  Kantor  sangat  kurang  layak  hanya seluas 4 x 6 meter persegi sangat tidak representatif menampung Alat Tuis Kantor hasil pelelangan tahun 2014 dan tahun 2015 sehingga mengantisipasi hal yang ada alat tulis kantor tersebut disebar penyimpanannya ke beberapa tempat  yang  masih  kosong  pada  sudut-sudut  ruangan  yang  ada.  Gudang perlengkapan  juga  demikian  mengalami  nasib  yang  sama  sehingga  sangat menyulitkan untuk melakukan pendataan dan pemeliharaan barang-barang perlengkapan hasil pengadaan. Untuk Ruang Rapat, Ruang Arsip dan Ruang Darurat  Kesehatan  samasekali  tidak  tersedia  sehingga  cukup  mengganggu jalannya roda organisasi. Sarana dan Prasarana yang lain tersedia dan rata- rata dikategorikan dengan kondisi baik dan cukup.
Koordinasi dan komunikasi yang ada pada unit kerja ini sudah cukup baik dan tertib, hal ini dibuktikan dengan adanya upaya dari Kepala Bagian merubah  pola  pelayanan  kepada  masyarakat  maupun  kepada  tamu  yang berkepentingan kepada pemerintah kota baik dari regulasi penerimaan tamu pada  Bagian  Umum  dan  Perlengkapan  yaitu  menempatkan  pola  satu  pintu keluar  dan  masuk  dilengkapi  dengan  mesin  sidik  jari  juga  mengatur pelayanan  tamu/masyarakat  yang  berurusan  dengan  memasang  portal identifikasi  scan  wajah  dan  plat  kendaraan  bermotor  pada  pintu  masuk Kantor  Walikota.  Untuk  pola  koordinasi  lainnya  juga  sudah  berjalan maksimal  yaitu  untuk  kegiatan  kedinasan  menggunakan  pola  komunikasi surat  menyurat,  faksmili,  telepon  interlokal  ruangan,  handy  talky  maupun rapat-rapat  koordinasi  dan  penempatan  pegawai  yang  bertugas  sebagai penerima  tamu,  sekretaris  pribadi  pimpinan  maupun  ajudan  Walikota  dan Ajudan Wakil Walikota.
Sumber daya manusia yang ada pada Bagian Umum dan Perlengkapan dapat dikatakan secara umum cukup maksimal walaupun sebenarnya masih terdapat  beberapa  kekurangan  dari  sisi  pegawai  yang  berlatar  belakang sarjana  sebagai  tenaga  yang  diharapkan  bertugas  sebagai  “grup”  pemikir. Untuk  kebutuhan  jumlah  pegawai  sangat  kurang  dalam  mengisi  pos-pos tugas  tertentu  sehingga  dapat  dipastikan  hasil  yang  didapat  tidak  dapat berjalan dengan maksimal.

## Langkah-langkah Strategis
Untuk  mendukung  dan  membantu  implementasi  reformasi administrasi yang terukur dan terarah, perlu kiranya memberikan langkah- langkah  strategis pada  Bagian  Umum  dan  Perlengkapan  ,  yaitu  sebagai berikut  : Penyusunan  strategi  manajemen  perubahan  dan  strategi komunikasi Bagian  Umum  dan  Perlengkapan; Ketaatan  terhadap berbagai peraturan  perundang-undangan  yang dikeluarkan/diterbitkan  oleh Kementerian/Lembaga  dan  Pemerintah  Daerah; Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi pegawai pada Bagian Umum dan Perlengkapan; Penguatan sumber  daya  manusia yang  menangani  fungsi  organisasi,  tata laksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat; Penyusunan Standar Operasional Pelayanan  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi; Penataan  sistem  rekrutmen
pegawai; Analisis  jabatan; Penerapan  sistem  penilaian  kinerja  individu;
Pembangunan/pengembangan database pegawai; Pengembangan pendidikan  dan  pelatihan  pegawai  berbasis  kompetensi; Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi; Membuat dan memberlakukan Standar Pelayanan  Minimal  pada  Bagian  Umum  dan  Perlengkapan; Monitoring  dan Evalusi secara bertahap dan berjenjang.
Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan sebagaimana  yang dikemukakan  pada  bab  sebelumnya  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan sebagai  berikut, Bagian  Umum  dan  Perlengkapan  telah  membuat  Tujuan Organisasi dalam rangka memperkuat visi dan misi yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan adanya Visi, Misi dan Tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, Bagian Umum dan Perlengkapan telah melakukan upaya-upaya perubahan-perubahan  dan  perbaikan-perbaikan  internal  dan  eksternal, antara lain beberapa fakta yang ada dalam kaitannya dengan implementasi reformasi  administrasi  pada  Bagian  Umum  dan  Perlengkapan,  yaitu; Merubah  penataan  ruangan  kantor  yang  semula  tidak  integratif,  sempit, kumuh dan tidak tertib menjadi ruangan kerja yang nyaman, luas, bersih dan teratur  dari  sisi  penempatan  meja  dan  kursi  kerja; Meregulasi  tamu  atau masyarakat  yang  bertamu  maupun  berurusan  dengan  menerapkan  pintu masuk satu pintu yang dilengkapi dengan penerima tamu, penerima berkas, penerima surat dan kunci sidik jari yang berlaku hanya untuk pegawai pada unit  kerja  ini  semula  terdapat  3  (tiga)  pintu  masuk  dan  keluar  dimana sebelumnya hal tersebut tidak ada sama sekali sehingga terkesan tidak tertib dan  tidak  nyaman. Merubah  sistem  distribusi  bahan  bakar  minyak  untuk kendaraan  dinas  operasional  yang  semula  menggunakan  kupon  bensin dengan  jumlah  nilai  bahan  bakar  minyak  menyesuaikan  dengan  jenis kendaaran  yang  sifatnya flat dari  sisi  penggunaan  anggaran  pemeliharaan berubah  menjadi  lebih  efisien  dengan  menggunakan  Kartu  RFID  ( Radio Frequency  Identification )  yang  bersifat At  Cost  ( sesuai  penggunaan) bekerjasama  dengan  PT.  Pertamina  Retail  sejak  Bulan  Juli  2014  dan  fakta menunjukan  penghematan  sebesar  38  %  pada  anggaran  pemeliharaan kendaraan  dinas  pada  sub  program  penyediaan  bahan  bakar  minyak kendaraan  dinas  operasional; Meregulasi  pola  koordinasi  tamu  maupu masyarakat yang berurusan pada pemerintah kota dengan memasang portal identifikasi  di  dua  titik  pintu  masuk  Kantor  Walikota; Mentertibkan  lahan parkir  dengan  membedakan  tempat  parkir  dimana  kendaran  dinas  parkir disisi atas kantor dan kendaaraan pribadi pada sisi bawah kantor baik roda dua maupun roda empat; Implementasi reformasi administrasi sebagaimana diatas  menunjukan  fakta  telah  terjadi  perubahan  yang  terencana  dan terstruktur sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan yang ada pada Bagian Umum dan  Perlengkapan. Substansi  dan  ruang  lingkup  implementasi  reformasi administrasi  pada  Bagian  Umum  dan  Perlengkapan  adalah  meneliti  hal-hal yang  yang  menjadi  faktor  pendukung  dalam  melaksanakan  pelaksanaan

## Implementasi Reformasi Administrasi Pada………………………………………………..…(Izmir Novian Hakim)
tugas  pokok  dan  fungsi  dan  mencari  faktor  penghambat  terhadap implementasi  reformasi  administrasi  itu  sendiri  yang  meliputi  faktor pengambil kebijakan, sumber daya manusia, koordinasi/komunikasi, sarana dan  prasarana  dan  kemampuan  anggaran/serapan  anggaran  sebagai indikator  utama  dalam  penelitian  ini.  Yaitu  terdapat  : Pengambil  kebijakan menunjukan sikap yang positif dengan melakukan upaya-upaya pengawasan, motivasi,  bimbingan  secara  langsung  maupun  secara  berkala  kepada bawahan  serta  mendukung  terciptanya  perbaikan-perbaikan  kinerja  sesuai dengan target yang diharapkan yaitu dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti  Ujian  Dinas  bagi  pegawai  yang  ingin  mensetarakan  Ijazah Pendidikannya  ke  jenjang  golongan  setingkat  lebih  tinggi,  memberikan kesempatan  mengikut  pendidikan  dan  pelatihan  singkat  ke  luar  daerah sesuai  dengan  pos  penempatan  pekerjaannya,  menambah  jumlah  pegawai sesuai  permohonan  dari  Kelapa  Bagian  secara  bertahap; Sumber  daya manusia perlu dirasionaliasi dari sisi kemampuan latar belakang pendidikan yang  berguna  untuk  menunjang  tugas-tugas  pokok  yang  ada  dan  perlu pergantian  usia  Tenaga  Non  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  melebihi  usia produktif  mengingat  Tenaga  Non  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  ada  sebagian besar melakukan pekerjaan teknis di lapangan; Koordinasi dan komunikasi yang  ada  telah berjalan  denga  baik  hal  ini  dibuktikan  dengan  tersedianya sarana dan prasarana penunjang seperti telepon antar ruangan, Handy Talky untuk  mempersiapkan  kegiatan  kedinasan  di  lapangan,  pengaturan penempatan  pegawai  penerima  berkas  dan  tata  usaha  pimpinan  dan penyediaan  ruang  rapat  untuk  pimpinan. Sarana  dan  prasarana  yang  ada perlu dibenahi dari sisi administrasi, secara kuantitas sudah ada dan cukup lengkap dan sangat menunjang tugas pokok dan fungsi yang dimiliki dalam mewujudkan  implementasi  reformasi  administrasi  yang  diharapkan walaupun  ada  beberapa  sarana  yang  belum  ada  namun  secara  umum  hal tersebut  tidak  mempengaruhi  jalannya  upaya  implementasi  reformasi dimaksud; Kemampuan anggaran sangat berlebih bahkan perlu dirasionaliasi khusus  pada  kegiatan  pembebasan  lahan  yang  dalam  kurun  waktu  3  (tiga) tahun  terakhir  prosentase  penyerapannya  dibawah  70%  setiap  tahunnya yang menyebabkan sisa lebih penggunaan anggaran yang berdampak negatif terhadap  neraca  keuangan  sekrtariat  dan  dari  sisi  moral pertanggungjawaban  keuangan  Walikota  kepada  unsur  legislatif  mendapat poin  yang  mengecewakan. Agar  implementasi  reformasi  administrasi  pada Bagian  Umum  dan  Perlengkapan  dapat  berjalan  dengan  baik  maka  perlu langkah-langkah  strategis  untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  yaitu  sebagai berikut  : Penyusunan  strategi  manajemen  perubahan  dan  strategi komunikasi Bagian  Umum  dan  Perlengkapan; Ketaatan  terhadap berbagai peraturan  perundang-undangan  yang dikeluarkan/diterbitkan  oleh Kementerian/Lembaga  dan  Pemerintah  Daerah; Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi pegawai pada Bagian Umum dan Perlengkapan; Penguatan sumber  daya  manusia yang  menangani  fungsi  organisasi,  tata laksana, pelayanan publik, kepegawaian dan pendidikan latihan; Penyusunan Standar
Operasional  Prosedur penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi; Penataan  sistem rekrutmen  pegawai; Analisis  jabatan; Penerapan  sistem  penilaian  kinerja individu; Pengembangan database pegawai; Pengembangan pendidikan dan pelatihan  pegawai  berbasis  kompetensi; Pengembangan  sistem  manajemen kinerja organisasi; Membuat  dan  memberlakukan  Standar Pelayanan Minimal; Monitoring dan evalusi secara bertahap dan berjenjang.
Saran Dari  kesimpulan  yang  dikemukakan  di  atas,  maka  penulis  akan memberikan  saran-saran  sebagai  berikut; Perlu  adanya  penambahan ruangan kantor yang representatif mengingat jumlah pegawai pada unit kerja ini  secara  data  sebanyak  139  (seratus  tiga  puluh  sembilan  orang)  yang seharusnya mendapat ruangan kantor 3  kali lebih besar dari ruangan yang ada  sekarang; Segera  membangun  ruangan  khusus  untuk  gudang  alat  tulis kantor dan gudang perlengkapan yang layak dan aman dari sisi pemeliharaan barang-barang  tersebut; Anggaran  pembebasan  lahan  yang  selama  ini menjadi kendala lemahnya penyerapan anggaran setiap tahun berjalan, agar tidak  diberikan  lagi  dalam  jumlah  sekaligus  dan  sebaiknya  bertahap  agar tidak terdapat sisa lebih anggaran setiap tahunnya; Perlu dibuatkan Standar Operasional  Prosedur  terhadap  tamu  atau  masyarakat  yang  ingin  bertamu kepada  Pimpinan  dengan  bekerjasama  dengan  Satuan  Polisi Pamong  Praja dalam  hal  pengamanannya; Selain  tidak  memberikan  jumlah  anggaran sekaligus  pada  program  kegiatan  pembebasan  lahan  perlu  pula memindahkan  kegiatan  dan  anggaran  tersebut  secara  bertahap  kepada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  terkait  seperti  Dinas Pekerjaan  Umum, Bagian Kerjasama Daerah Antar Wilayah dan Perkotaan, Dinas Tata Kota dan Permukiman dan unit kerja lain yang ada hubungannya dengan pembebasan lahan.

## Daftar Pustaka
Bungin,  Burhan,  2005.  “ Metodologi  Penelitian  Kuantitatif  Komunikasi, Ekonomi,  dan  Kebijakan  Publik  serta  Ilmu-Ilmu  Sosial  Lainnya ”,  Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Prenada Media, Jakarta.
Chaizi, Nasucha,  2004.  “ Reformasi  Administrasi  Publik  :  Teori  dan  Praktik ”. Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Denhardt, Janet and Robert Denhardt. “ The New Public Service: Serving, not Steering”. M.E. Sharpe, Armonk 2003.
Fayol, Henry. 1949. “ General Principles of Management” , dalam Shafritz, Jay M dan  J.  Steven  Ott.  1987.  Classics  of  Organization  Theory,  Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove, California.

## Implementasi Reformasi Administrasi Pada………………………………………………..…(Izmir Novian Hakim)
Fracken  dalam  Brannen,  1997.  “Management  Principle  and  Practice”.  Mc Milan, New York.
Hicks,  Herbert  G  &  Gullett,  C.  Ray.  (1975).  “ Organization  Theory  and Behavior ”. Tokyo: McGraw Hill.
M. Mas’ud Said. 2007. “ Birokrasi di Negara Birokratis ”. Malang: UMM Press.
Meier,  Kenneth  J.  O'Toole  Jr.  Laurence  J.  (2006). "Political  control  versus bureaucratic  values  :  reframing  the  debate" . Public  Administration Review 66 (2): 177–192.
Miles,  Mathew  B.A,  Michael  Huberman,  Saldana.  2014.  “ Analisis  Data Kualitatif ”. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. UI Press. Jakarta.
Moleong,  Lexy.  ,2000.  “ Metodologi  Penelitian  Kualitatif ”.  Bandung  :  Rosda karya
Moleong,  Lexy.  J.  2005.  “ Metodologi  Kualitatif  Edisi  Revisi ”.  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya
Nawawi, Hadari. “ Metode Penelitian Bidang Sosial” . Yogyakarta: Gajah Mada Press. 1999
Osborn, David dan Ted  Gaebler.  “ Reinventing  Government  :  How  the Entrepreneurial  Spirit  is  Transforming  the  Public  Sector  (Plume )” Paperback – February 1, 1993.
Osborne, David, and Ted Gaebler. 1992. “ Reinventing Government : How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector” . Reading, MA : Addison-Wesley.
Raxavieh, 1998 : 332), “ Qualification Reseach Method” , Prentice Hall of India Privat Limited, New York.
Roadmap Reformasi Birokrasi Kota Balikpapan Tahun 2012-2014.
Siagian,  Sondang.  1996.  “ Organisasi,  Kepemimpinan,  dan  Perilaku Administrasi ”. Jakarta : Bumi Aksara.
Syuhadhak, Mokhamad. 1996. “ Administrasi Kepegawaian ”. Jakarta : Pradnya Paramita.
Vigoda-Gadot,  E.  ,2003.  Developments  in  organizational  politics:  “ How political  dynamics  affect  employee  performance  in  modern  work  sites” . Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Zauhar,  S.  (2007).  Reformasi  administrasi  :  Konsep,  dimensi,  dan  strategi. Jakarta: Bumi Aksara.
Zhijian,Z,De  Guzman,  R.P,  dan  Reforma,M.A.1992.  “ Administrative  Reform ”. Manila  : Eastern  Regional  Organization  For  Public  Administration (EROPA).
Kumpulan Peraturan :
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional.
Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan  Nomor  1  Than  2001  tentang  Susunan Organisasi  Sekretariat  Daerah  dan  Sekretariat  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
Peraturan  Walikota  Balikpapan  Nomor  7  Tahun  2013  Tentang  Indikator Kinerja  Utama  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.