## MENEGAKKAN EVOLUSI PERADABAN BANGSA
Bustami Rahman*

## Abstract
Although  Indonesia  suffered  from  European  colonization  like  most  of  East  Asian countries  in  the  past,  its  civilizational  characteristic  is  distinct  from  that  of  its  closest neighbors such as Malaysia, Singapore, and Brunei Darussalam. As a nation, Indonesia is poorer  in  terms  of  discipline,  law  enforcement,  and  economy.  This  writing  proposes  a hypothesis that the cause of such distinction is not the different colonizers. Instead, it is Indonesia‟s  attitude  towards  its  colonizer  that  makes  it  different.  In  a  sense,  Malaysia, Singapore,  and  Brunei  Darussalam  were  “given”  freedom  by  the  British  Empire,  while Indonesia  obtained  its  freedom  by  force,  followed  by  the  removal  of  all  traces  of  its colonizer, which include the old European values. It was reborn and began its new life as a baby, experiencing multiple dying dots and faltered several times. To survive, Indonesia began  its  complicated,  vicious  cycle  of  involution  while  its  neighbors  began  their evolution.  There  are  three  things  that  must  be  done  to  stop  the  cycle  and  enforce  an evolutive Indonesian civilization. First, the leaders of this country should learn the reason behind  the  current  poor  condition  of  Indonesia,  so  they  can  restrain  themselves  from making  the  wrong  moves.  Second,  the  implementation  of  the  system  should  be  more repressive  at  certain  times,  to  enforce  discipline  and  law.  Third,  it  is  important  to  learn that  democracy  can  come  in  many  colors  since  all  nations  have  different  natures  and needs.

## Keywords :

## Evolution and Civilizational of Nation
I. Proses  Perwujudan  Diri  Bangsa
Indonesia 1
Perwujudan  diri  suatu  bangsa  di manapun  di  dunia  ini  senantiasa  melalui proses pertumbuhan peradabannya masing- masing.  Peradaban  itu  sendiri  memiliki unsur-unsur  yang  baku  yang  telah  sekian lama  ditunjukkan  dalam  kajian-kajian sosial  kelas  dunia,  seperti  nilai-nilai  yang terbangun  dari  aspek-aspek  kehidupan ekonomi,  politik,  religi,  budaya  umum,  ,
1 *Penulis  adalah  Guru  Besar  Sosiologi  dan pengajar    pada  Jurusan  Sosiologi,  Fakultas Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas
Bangka Belitung.
ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  seni. Nilai-nilai yang terus berkembang dan juga berubah itu memiliki hukum dinamika dan mekanismenya  sendiri,  sehingga  pada suatu saat (yang batasnya sangat kualitatif) mewujudkan  bentukan  peradaban  dengan sifat-sifatnya  yang  umum  dimiliki  oleh setiap  bangsa  dari  tipologi  sistem  sosial budaya  yang  berbeda.  Sistem  yang terbentuk  dari  proses  demikian  itu  akan mencerminkan  adanya  karakter  dari  suatu sistem  yang  bersifat  umum  pula,  yakni sebagaimana  kita  kenal  sifat-sifatnya: saling
berketergantungan
( interdependently ),  beraturan  ( orderly) ,
dan  cenderung  untuk  bertahan  ( durably ). Jika dasar pemikiran teoretisnya demikian, maka  apakah  sistem  atau  struktur  sosial budaya bangsa Indonesia itu telah terwujud,  dan  apakah  saat  ini  bangsa Indonesia  sedang  berkembang  di  dalam suatu  sistem  sosial  budaya  yang  telah „menjadi‟, atau dalam proses di jalan yang „benar‟  atau  sebaliknya  sedang  berada  di jalan  yang  „salah‟.  Pertanyaan  ini  sangat mendasar  dan  krusial  untuk  segera  dicari jawabannya.
Pearadaban bangsa Indonesia
sebagai suatu bangsa, yang dalam kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia adalah benar-benar masih sangat muda. Dirunut agak jauh ke belakang pun, terlepas  dari  persyaratan  geografi  politik, Indonesia Nusantara dalam makna kultural,  peradabannya  juga  masih  terlalu muda.  Apalagi  jika  dibandingkan  dengan peradaban  belahan  dunia  lain  seperti Afrika,  Eropa  (Eurosia),  India,  Mesir, China  dan Korea,  Yunani dan  Persia  yang telah  bermula  sejak  3000-500  SM. (Untuk mendalami peradaban „ the  Old  World  and New World’ , bisa dibaca antara lain: Crane Brinton ,  1984; Guy  Ankerl ,  2000; Jane Crisholm and Anne  Millard ,  1991; Flipe
Armesto Fernandes , 2000; Andrey
Korotayev, 2004;  dan A.  Nuri  Yurdusev , 2003).
Dalam  usia  yang  masih  sangat muda  itu  sebenarnya  orang  bisa  berdalih untuk mengatakan bahwa peradaban
Indonesia sekarang yang dipertanyakan itu wajar  saja  terwujud  demikian.  Disiplin yang  rendah,  penegakan  hukum  yang lemah,  dan  mudah  jatuh  dalam  dilema. Akibatnya  penyimpangan  terhadap  tata nilai  mudah  terjadi,  mudah  kehilangan arah dan kontrol diri. Selain itu terjadi juga anomie karena  adanya  gap  antara  nilai- nilai  yang  berkembang  di  dalam  tataran individu dengan nilai-nilai yang berkembang  di  dalam  tataran  sistem  atau stuktur  sosial  budayanya.  Di  dalam struktur  atau  sistem  sosial  budaya  yang nilai-nilainya  dipandang  tidak  jelas  oleh aktor  sosialnya  (bukan  karena  hanya  tidak jelas  aturan  tertulisnya,  tetapi  yang  lebih parah jika tidak jelas dalam pelaksanaannya),  maka  sang  aktor  tidak akan  mampu  membedakan  norma  mana yang salah dan norma mana yang benar.
Akan  tetapi,  tidak  boleh  disimpan dan  dikembangkan  suatu  dalih  bahwa peradaban  yang  muda  itu  tadi  menjadi alasan  untuk  menjawab  mengapa  bangsa ini  kedodoran  di  dalam  melakukan  proses peradabannya selama ini. Bukti menunjukkan bahwa bangsa-bangsa
(dalam  makna  geografi  politik  atau kultural) yang muda belia, seperti Singapura,  Malaysia,  Brunei  Darussalam mampu  menegakkan  peradaban  mereka searah  dan  selaju  dengan  arah  dan  laju peradaban bangsa-bangsa dunia yang lebih tua.  Pertanyaan  berikutnya,  mengapa mekanisme  itu  tidak  terjadi  di  dalam  diri
bangsa  Indonesia.  Jangan  diharapkan bahwa  tulisan  ini  akan  semata-mata mencari  dan  menyalahkan  siapa  yang bertanggungjawab,  karena  semuanya  itu tidak  akan  menjawab  persoalan  yang sebenarnya.  Pemerintah,  bahkan  budaya hanyalah  produk  masa  lalu.  Tulisan  ini akan  menelusuri  rentetan  masa  lalu  itu  di kala  bangsa  Indonesia  sedang  dan  akan melakukan  upaya  yang  sadar  meraih kemerdekaannya  untuk  melepaskan  diri dari  kungkungan  penjajah  bangsa  lain. Analisis  Sosiologi  Sejarah  akan  sangat berguna  sebagai  pisau  analisis  untuk mengungkapkan  jawaban  atas  pertanyaan itu tadi.

## II. Peradaban yang Terputus-Putus
Bangsa  Indonesia  dalam  makna cultural  (sebelum  Indonesia  Merdeka  dan sebelum  terbentuknya  Negara  Kesatuan), dan dalam makna geografi politik (sesudah kemerdekaan  dan  sesudah  terbentuknya Negara  Kesatuan),  telah  terlalu  sering mengalami  „titik-titik  sekarat‟  ( dying dots )dalam  hidupnya.  „Titik-titik  sekarat‟ yang  sangat  berpengaruh  adalah  yang terjadi  pada  saat  bangsa  ini  merebut kemerdekaan  dan  pada  masa  beberapa puluh  tahun pascakemerdekaan.  Jika bangsa ini tidak waspada dan tidak berhati- hati,  maka  bahkan  ada  kemungkinan terjadi  juga  pada  masa-masa  sekarang  dan akan  datang.  „Titik-titik  sekarat‟  pada
masa  prakemerdekaan  juga  tidak  kalah frekuensi  terjadinya,  seperti  perang  antar atau  intra  kerajaan,  perang  suku,  perang kerajaan  dengan  suku,  perang  kerajaan dengan  para  pemberontak,  dan  lain sebagainya.  Namun,  semuanya  itu  telah berlalu  dan  bangsa  Indonesia  telah memulainya  di  tahun  1945  hampir-hampir dari  titik  zero.  „Titik  sekarat‟  pada  masa prakemerdekaan yang paling krusial pengaruhnya  terhadap  proses  peradaban bangsa Indonesia selanjutnya adalah perang kemerdekaan.
Perang kemerdekaan adalah momen  politik  yang  paling  diagungkan dalam  kerangka  liberasi  untu  untuk mewujudkan  suatu  bangsa  baru  dengan ideologi  dan  idealisme  baru.  Pembebasan diri  secara  politik  itu  ternyata  juga  adalah sekaligus  pembebasan  diri  dari  ideologi dan  nilai-nilai  lama  yang  selama  ini  telah dibelitkan  oleh  penjajah  ke  batang  tubuh anak  bangsa  ini.  Dengan  perkataan  lain, nilai-nilai  dalam  peradaban  lama  yang dikenalkan oleh penjajah melalui pemerintahan  negara  penjajah  ratusan tahun  sebelumnya,  dalam  sekejap  diurai dan  dilepas  dengan  perasaan  dan  sikap resistensi yang luar biasa hebatnya. Dalam situasi  demikian  itu,  nilai-nilai  lama dicampakkan dan nilai-nilai baru diupayakan  untuk  dihimpun kembali melalui kecerdasan lokal anak-anak bangsa pada masa itu.
Pencampakan nilai-nilai lama dalam  suatu  system beamsendstadt dan mencoba suatu nilai yang berbeda
merupakan momen yang luput
diperhatikan  dalam  kajian  sejarah  dan politik  bangsa  ini.  Padahal,  momen  ini sangatlah  pentingnya  untuk  menjelaskan mengapa  proses  peradaban  bangsa  kita berbeda  dari  proses  peradaban  bangsa- bangsa  lain  di  sekitar  kita.  Hipotesis  ini mengatakan  bahwa  terputusnya  peradaban di  tahun  1945  dari  akar  peradaban  Eropa yang diwakili oleh Belanda telah mengakibatkan  kita  kehilangan  konteks peradaban Eropa,di mana Belanda
merupakan  salah  satu  bangsa  perwakilan peradaban  „dunia  lama‟ (the  old  world ).
Terlepas  dari  sentimen  atau  romantisme kebangsaan  ataupun  romatisme  agama (karena kedua terakhir yang saya sebutkan ini  tidak  sama  sekali  berkorelasi  dengan peradaban  yang  baik  atau  yang  tidak  baik dalam  persepsi  umum),  peradaban  Eropa secara  faktual  telah  mampu  mengesankan beberapa aspek keunggulan dalam pencapaiannya.  Kemajuan  dalam  bidang sains  dan  teknologi,  ketertiban  hukum, disiplin,  tingkat  kesejahteraan  ekonomi, stabilitas politik dan keamanan merupakan bukti-bukti yang mengesankan keunggulan peradaban  mereka.  Secara  lebih  adil  ingin dinyatakan  di  sini  apa  yang  dianggap merupakan  sisi  gelap  dari  peradaban mereka  di  bidang  kebebasan  moral,  bagi pengamat  moral  mungkin  akan  membawa
mereka  kepada  kegelapan  dan  kehancuran Barat di masa-masa yang akan datang.
Terlepas dari pandangan demikian, marilah  konsentrasi  pada  hipotesis  yang dibangun  di  atas  tadi.  Terputusnya peradaban  akibat  titik  sekarat  perang kemerdekaan,  yakni  mencampakkan  nilai peradaban  lama  dan  menggantikannya dengan  nilai  peradaban  baru  yang  sama sekali berbeda akan mengakibatkan terputusnya  rantai  peradaban.  Padahal, suatu  peradaban  adalah  proses  panjang tanpa henti yang merupakan garis kontinum yang tidak diketahui kapan akan berakhir.  Sebenarnya  tidak  ada  yang melarang  suatu  bangsa  untuk  membuang jauh-jauh  nilai  peradaban  lama  dan menggantikannya  dengan  yang  baru, sebagaimana  tidak  ada  orang  yang  dapat menjamin  suatu  bangsa  dapat  terus menerus  mempertahankan peradaban  yang mereka  sukai  untuk  selama-lamanya.  Ada momen  di  mana  suatu  bangsa  terpaksa harus  melakukan  sesuatu,  yang  jika  tidak dilakukan  demikian  maka  eksistensi  suatu bangsa  itu  akan  terancam  selamanya. Kebanggaan  diri,  harga  diri,  nasionalisme, dan  liberasi  merupakan  hak  paling  wahid dari  suatu  bangsa.  Akan  tetapi,  semua  itu bukanlah  komteks  utama  hipotesis  ini. Konteks  pentingnya  adalah  bahwa  pada tahun  1945  telah  terjadi  pemutusan  rantai peradaban,  yang  mungkin  sekali  dampak sosial  budaya  dan  politiknya  tidak  pernah terbayangkan sebelumnya.

## III. Kasus Bangsa Sekitar
Pada  kasus  Malaysia,  Singapura, dan juga Brunei Darussalam yang mengalami  penjajahan  peradaban  Eropa, yakni  Inggeris  dengan  sedikit  sentuhan Jepang  ( Wikipedia ,  2008; Infoplease , 2008)  menunjukkan  gejala  yang  berbeda. Pertumbuhan  peradaban  mereka  lebih stabil,  karena  nilai-nilai  peradaban  yang dikembangkan  jelas  sekali  merupakan sustainabilitas dari garis kontinum peradaban  Eropa  yang  telah  bercokol  di kawasan  itu  ratusan  tahun.  Sampai  di  sini mungkin  ada  celah  bagi  pertanyaan  kritis, tetapi  mudah  untuk  dipatahkan.  Apakah karena  sistem  pemerintahan  dengan  gaya ( style) Inggeris  berbeda  dari  system
pemerintahan gaya Belanda? Konon Inggeris lebih bergaya akomodatif,
manakala Belanda lebih bergaya eksploitatif?  Tentu  saja  pertanyaan  agak beraroma  romantisme  sejarah  ini  kurang beralasan,  karena  semua  penjajahan  di muka bumi pada era abad 18-19 tidak akan lepas  dari  sifatnya  yang  eksploitatif. Sedikit  upaya  yang  lebih  lunak  yang dilakukan  oleh  masing-masing  pihak penjajah  hanyalah  sekedar  melakukan politik  „balas  budi‟  dan  tidak  mampu menghapus  kesan  dan  citra  penjajah sebagai ekstorsionis.
Oleh  karena  itu,  hipotesis  ini menempatkan Belanda dan Inggeris dalam kelas  dan  bobot  yang  sama  dalam kerangka  memberi  pengaruh  peradaban
Eropa terhadap Indonesia di satu pihak dan terhadap  bangsa  Malaysia,  Singapura,  dan Brunei Darussalam di pihak yang lain. Ada beberapa  bangsa  lain  yang  perlu  disebut dalam  uraian  ini  sebagai  contoh  kasus penguat  hipotesis,  yakni  Vietnam  yang juga mengalami pemutusan rantai peradaban  Eropa  (Prancis)  dan  kemudian sedikit  pengaruh  Amerika  yang  kurang berbekas  ( Infoplease ,  2008).  Pola  proses pertumbuhan peradaban mereka mendekati pola proses pertumbuhan peradaban Indonesia.  Kemudian  yang  perlu  disebut lagi  adalah  Thailand  yang  sangat  minim sentuhan  peradaban  Eropa,  karena  hampir tidak mengalami penjajahan fisik sebagaimana dialami oleh tetangga mereka yang  lain,  kecuali  persentuhan  dalam makna  kultural,  sains  dan  teknologi ( Wikipedia , 2008). Di bawah ini kita perlu memperoleh  penjelasan  lanjut.  Pertama, bagaimana  pengaruh  peradaban  penjajah tersebut  terhadap  bangsa  yang  dijajah dengan resistensi minimal (kasus Malaysia,  Singapura  dan  Brunei),  dan kedua,  bagaimana  pengaruh  peradaban penjajah  tersebut  terhadap  bangsa  yang dijajah  dengan  resistensi  tinggi  (kasus Indonesia dan Vietnam).
Pertanyaan  yang  pertama  itu  akan dijawab  secara  hipotetis  sebagai  berikut. Pada  kasus  yang  terjadi  di  Malaysia, Singapura,  dan  Brunei,  resistensi  yang minimal  terhadap  penjajah  ditunjukkan oleh  tingkat  akseptabilitas  terhadap  nilai-
nilai peradaban. Bangsa-bangsa ini
bersikap  lebih  adaptif  dan  akomodatif
terhadap nilai-nilai peradaban eks penjajah mereka, memeliharanya dan atau sekurang-kurangnya  membiarkan  nilai- nilai itu berkembang. Sikap ini menguatkan  sustainabilitas  garis  kontinum peradaban  yang  telah  terbangun  sejak dimulainya domain penjajahan pada bangsa-bangsa  itu.  Dengan  perkataan  lain, proses  peradaban  berjalan  secara  evolutif tanpa ada gangguan serius pada peradaban yang telah eksis sebelumnya. Pada bangsa- bangsa  dengan  tipologi  ini  akan  kita dapatkan ciri-ciri kemiripan tertentu dengan  ciri-ciri  dari  identitas  diri  bangsa penjajah  mereka.  Kita  akan  temui  fakta bahwa  pada  bangsa-bangsa  ini  ditemukan mentalitas yang lebih mampu menegakkan disiplin,  lebih  mampu  menegakkan  dan mentaati peraturan, lebih mampu memahami hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, wajar kemudian jika bangsa-bangsa ini terbukti  lebih  cenderung  minimal  dalam melakukan penyimpangan ketertiban hukum.  Lebih  minimal  berbuat  korupsi dan  kolusi  serta  lain-lain  perilaku  anomali (kalimat ini kiranya cukup memadai untuk menghindari  penggunaan  terma clean nation atau clean  government atau  terma sejenisnya  yang  tidak  akan  pernah  ada dalam bentuk supra idealnya dalam realitas sejarah).  Pertanyaan  yang  kedua  di  atas akan dijawab dalam uraian lebih komprehensif di bawah ini.
IV. Pertumbuhan Peradaban yang

## Involutif
Ciri-ciri  identitas  diri  bangsa- bangsa yang disebutkan contohnya di atas, hampir-hampir  tidak  mudah  ditemui  pada bangsa  Indonesia.  Bahkan,  sebaliknya yang didapati adalah ciri-ciri yang memprihatinkan.  Proses  peradaban  tidak pada  garis  kontinum  dan  sifatnya  juga tidak evolutif. Adalah Alexander
Goldenweiser  yang  mengenalkan  konsep involusi ( involution ) yang kemudian pernah  popular  karena  dipinjam  oleh Clliford Geertz untuk menjelaskan tentang involusi pertanian di Pulau Jawa
( Rahman,2007 ; Rahman  dan  Yuswadi 2005 ).  Goldenweiser  melukiskan  pola kebudayaan yang sesudah mencapai bentuk yang pasti, tidak berhasil menstabilisasinya atau mengubahnya menjadi  satu  pola  baru,  tetapi  terus bertumbuh  dan  berkembang  ke  dalam sehingga  menjadi  pola  yang  rumit. Dicontohkan  oleh  Goldenweiser,  seni dekoratif  pada  suku  Maori  yang  dikenal karena kerumitannya, ketelitian pada garis- garis  kecil  dan  sangat  sesak  dengan bentuk-bentuk yang dihiasi dengan berbagai  dekorasi.  Akan  tetapi,  jika dianalisis  lebih  jauh,  ternyata  unsur-unsur satuan  pola  itu  hanya  sedikit  saja jumlahnya; bahkan dalam beberapa contoh,  jelas  bahwa  pola  yang  rumit  dan kompleks  itu  ternyata  ditimbulkan  oleh terbentuknya pengulangan-pengulangan
susunan  ruang  dari  satuan  pola  yang bersangkutan  yang  tak  terkait  secara sistemik.
Apa  yang  dilihat  dalam  dekorasi itu adalah pola yang hanya
ditambalsulamkan  saja.  Pola  itu  tidak menghendaki  digunakannya  satuan-satuan lainnya, tetapi tidak menentang penggarapan  di  dalam  satuan  itu  sendiri. Tidak dapat dihindari lagi, hasilnya adalah kerumitan  dan  kompleksitas  yang  makin lama  makin  menggila.  Oleh  Goldenweiser pola  ini  disebut  sebagai  keanekaragaman dalam  keragaman,  keahlian  seni  dalam monotoni.  Menurut  Clifford  Geertz,  ciri- ciri  umum  involusi  yang  dikemukakan oleh Goldenweiser untuk fenomena estetika  itu  juga  merupakan  ciri  khas  dari perkembangan  sawah  padi  di  Jawa  pada kira-kira  setelah  pertengahan  abad  ke sembilan  belas,  antara  lain:  keuletan  pola dasar  yang  meningkat;  penggarapan intern yang begitu teliti dan penuh dengan pernak pernik;  penjelimetan  teknis  dan  budaya; dan  keahlian  teknis  yang  tiada  habisnya. Sifat  dari  periode  Gotik  akhir (late  Gotic period) di  lahan  pertanian  ini  makin  lama makin meresapi seluruh ekonomi pedesaan:  sistem  hak  milik  makin  rumit; hubungan  sewa  menyewa  lahan  makin ruwet,  dan  pengaturan  kerja  semakin kompleks.  Semuanya  itu  adalah  suatu upaya untuk menyediakan satu relung bagi setiap  orang  dalam  keseluruhan  sistem, betapapun kecilnya relung itu.
Di  kala  se  bidang  sawah  secara rasional  hanya  mampu  menghidupi  secara layak  bagi  lima  anggota  keluarga,  tetapi harus „diisi‟ sebanyak yang
mungkin,karena tidak ada lagi jalan keluar, selain  mereka  terpaksa  „bermain  nasib‟  di satu  relung  yang  tersedia  itu.  Kreatifitas memang  bertumbuh,  tetapi  sayangnya dalam  bentuk  reaktifitas  yang  bergerak  ke dalam,  sentripetal,  bergulung-gulung  dan bergumpal bagai benang kusut masut tidak karuan. Masing-masing orang akan berpikir  untuk  mempertahankan  posisinya yang semakin terjepit dalam relung sempit itu tanpa ada daya cipta karena ketidakberdayaan.  Inilah  suatu  bentuk reaktifitas  defensif  yang  hanya  untuk bertahan hidup dari takdir kepunahan.
Tulisan ini
mengapresiasi
Alexander  Goldenweiser  dan  Clliford
Geertz yang telah dengan brilian menggunakan  konsep  involusi  dalam konteks  estetika  dan    dalam  konteks kemelut  di  lahan  sawah  padi.  Untuk memudahkan analisis tentang proses peradaban  bangsa  Indonesia,  izinkan penulis  meminjam  konsep  ini  juga  untuk menerangkan  „kemelut‟  yang  sama  yang terjadi  di  batang  tubuh  bangsa  ini. Mungkin  saja  dalam  analisis  makro, bobotnya  tidak  sepadan,  tetapi  yang diperlukan  di  sini  adalah  perspektif analogisnya.
Tentu saja proses pertumbuhan arsitektur Gotik yang
spesifik  tidak  dapat  memadani  proses
pertumbuhan  peradaban  suatu  bangsa secara umum. Apalagi pengulangan- pengulangan  terhadap  karya  seni  tidak mesti dirasakan sebagai apa yang dirasakan  oleh  penciptanya.  Semakin tinggi  cita  rasa  karya  seni  tersebut, semakin sedikit yang mampu menikmatinya, sebagaimana
yang
„dituntut‟  oleh  penciptanya.  Di  sisi  yang lain,  barangkali  seni  estetika  justru diapresiasi  karena  kerumitan  detilnya. Namun  sekali  lagi,  analisis  ini  sangat berarti untuk menjelaskan proses peradaban  yang  sedang  berlangsung  di Indonesia  sejak  kemerdekaan  sampai sekarang.
Dibandingkan dengan proses peradaban bangsa-bangsa yang mengalami gerak  evolutif,  maka  bangsa  Indonesia lebih  cenderung  involutif. Situasi ini  tidak mudah  terasakan  karena  dalam  situasi keseharian  terkesan  tidak  ada  yang  aneh. Kegiatan  hari  demi  hari  berproses  seperi biasanya. Bahkan, yang dulunya luar biasa pun  lama  kelamaan  akan  terasa  menjadi biasa.  Yang  dulunya  dipandang  „haram‟ lama  kelamaan  akan  menjadi  „halal‟ ( habitually  learning ).  Perwujudan  sistem atau  struktur  sosial  pun  mengalami  proses serupa  demikian  itu.  Lebih  parah  lagi  jika sistem  berpikir  juga  mengalami  involusi karena  sistem  atau  struktur  sosial  sangat dipengaruhi  oleh  sistem  berpikir  anak bangsa ini. Teori strukturasi ( structuration theory )  yang  dikemukakan  oleh  Anthony
Giddens  (1984)  bisa  dipinjam  untuk menjelaskan analisis ini.
Menurut Giddens, terdapat
hubungan  ketergantungan  timbal  balik ( mutual  dependency )  antara  agensi  (aktor) sosial dan struktur (sistem) sosialnya. Sang agensi  atau  aktor  sosial  sehari-harinya secara  intens  terlibat  dalam  memproduksi tindakan  ( production  of  action )  yang  lahir dari  sistem  berpikir  mereka.  Sebaliknya pula, struktur (sistem) sosial akan menghasilkan means and resources s ebagai outcomes dari  tindakan-tindakan yang  dilakukan  oleh  para  agensi  tersebut .
Jadi, antara agensi dan struktur atau antara aktor  dan  sistem  terjadi  diskursus  yang terus  menerus  dalam  suatu  pergulatan tanpa  henti.  Di  sinilah  titik  krusialnya, karena  sekali  proses  strukturasi  ini berputar,  maka  proses  yang  „baik‟  akan menciptakan hasil yang „baik‟. Sebaliknya proses  yang  „buruk‟  akan  menciptakan hasil  yang  „buruk‟  pula.  Dalam  bahasa teori ini: agensi atau aktor yang buruk akan menciptakan  struktur  atau  sistem  yang buruk,  sebaliknya  struktur  atau  sistem yang  buruk  itu  tadi  seterusnya  akan menciptakan agensi atau aktor yang buruk. Demikian  terjadi  terus  menerus  sehingga menjadi  suatu  sistem  makro  yang  buruk dan  kompleks.  Sesuatu  yang  lebih  parah terjadi  di  kala  kebanyakan  agensi  atau aktor  itu  sadar  akan  apa  yang  mereka lakukan  itu  buruk,  tetapi  tetap  mereka lakukan  juga,  sebagaimana  dikatakan
Giddens  (1984):  “ All  human  beings  are knowledgable  agents.  That  is  to  say,  all social  actors  know  a  great  deal  about  the conditions  and  consequences  of  what  they do in their day to day lives”.
Secara teoretis betapa berbahayanya    bila  suatu  bangsa  terlanjur berada  dalam  pusaran  proses  peradaban yang involutif. Peristiwa revolusi kemerdekaan  1945  merupakan  „titik sekarat‟ pemutusan rantai peradaban Eropa di Nusantara. Bangsa Indonesia mengalami kemelut  pascakemerdekaan  dalam  belitan proses  involusi  peradaban  baru  yang sedang  dibangun.  Secara  beringsut  bangsa ini bergerak maju dengan cara membangun fundasi  nilai  baru  peradaban  untuk menggantikan  struktur  sosial  yang  ratusan tahun  dalam  tatanan  struktur  peradaban Eropa  (yang  sebenarnya  pula  belum matang  dan  belum  stabil).  Pada  momen- momen tertentu sepanjang era pascakemerdekaan  itu,  terlihat  berbagai momen  pemutusan  rantai  peradaban  yang ingin  dibangun  itu  bermunculan  satu  per satu.  Beberapa  di  antaranya  adalah Peristiwa  Madiun,  Gerakan    di  Aceh, Dewan  Banteng  dan  Dewan  Garuda  di Sumteng,  Dewan  Gajah  di  Sumut,  dan PRRI/Permesta di Sumatera pada umumnya.  Semua  yang  disebutkan  itu adalah  sebagai  beberapa  momen  sosial politik  yang  terlepas  dari  kesadaran  para pelakunya  tentang  implikasi  terhadap pemutusan  rantai  peradaban  yang  sedang
terbangun.  Ini  adalah  peristiwa  politik yang  terlepas  dari  kesadaran  intelektual para pelakunya tentang dampak yang akan terjadi,  yakni  proses  peradaban  bangsa Indonesia  yang  rumit  dan  involutif. Tanpa disadari  benang  kusut  itu  mulai  terajut hingga kini.
Pemerintahan Soekarno yang dipenuhi  dengan  momen-momen  sosial politik  demikian  itu  pada  akhirnya disudahi  melalui  gerakan  revolusi  anti rezim  di  tahun  1966.  Kembali  lagi  proses peradaban bangsa ini diputuskan rantainya, dan  ini  adalah  „titik  sekarat‟  yang  kedua setelah revolusi kemerdekaan 1945. Rezim baru  di  bawah  pemerintahan  Soeharto menerapkan  kursivitas  politik  yang  keras dan  dengan  gaya  yang  berbeda,  sebagai respon  yang  sebenarnya  rasional  terhadap situasi pemerintahan sebelumnya.
Stabilitas  politik  tercapai  dan  mendorong pembangunan  ekonomi  yang  lebih  baik. Namun,  karena  kursivitas  politik  tidak linear  dengan  demokrasi  dan  keterbukaan, maka  singkat  kata  di  awal-awal  1998, kembali  lagi  peradaban  bangsa  jatuh  ke titik nadirnya, dan ini adalah „titik sekarat‟ yang ketiga. Kalau orang bertanya semuanya ini salah siapa? Sulit menjawabnya  secara  substansial,  kecuali jawaban  politik  mikro.  Namun,  ini hanyalah  masalah  cerdas  atau tidak  cerdas para  petinggi  dan  kaum  cerdik  pandai mengelola  bangsa  dengan  benar.  Pepatah Melayu  mengatakan  bahwa  orang  buta
tidak akan kehilangan tongkat dua kali. Ini hanya  pepatah  untuk  menyindir,  karena ternyata  banyak  juga  orang  buta  yang kehilangan tongkatnya berkali-kali.
Bangsa  ini  belumlah  renta,  apalagi  pikun dan  buta.  Ironisnya  pula,  orang  pintar  di negeri ini bergerbong-gerbong banyaknya.
V. Menegakkan Peradaban yang
Evolutif Melalui  berbagai  peristiwa  sejarah
yang  demikian  parah,  dan  dengan  berkali- kali  mengalami  „titik  sekarat‟,  peradaban bangsa secara beringsut berupaya melepaskan  diri  dari  kusut  masut  proses involusi yang tengah berlangsung. Dicemaskan dalam proses ini, apakah para pemimpin  bangsa  benar-benar  sadar  dan memahami sebab musabab kemelut peradaban  ini  secara  substantive?  Untuk mengurai  benang  yang  kusut  orang  harus tahu  betul  mana  ujung  mana  pangkalnya. Kalau sudah tahu ujungnya barulah benang diurai  dengan  teknik  yang  benar,  dan dengan  kesabaran  yang  tinggi.  Kerapkali orang  hilang  kesabarannya  dan  dengan gampangnya  memotong  benang  di  sana- sini.
Proses penegakan peradaban bangsa  yang  evolutif  harus  dilakukan dengan  benar.  Pertama,  semua  elemen bangsa  harus  memahami  bahwa  kemelut yang  sedang  berlangsung  ini  adalah disebabkan oleh sering terjadinya
pemutusan rantai peradaban melalui berbagai  revolusi  besar  dan  kecil.  Dengan memahami  ini,  semua  pihak  diharapkan mampu  menahan  diri.  Khususnya  kepada para  pemimpin  pergerakan  politik,  baik partai  politik  maupun  organisasi  massa sosial  harus  menyadari  bahwa  dengan sedikit pergerakan yang keliru akan sangat mudah  memancing  masyarakat  luas  untuk bergerak tanpa kontrol. Kedua, Pemerintah harus  melakukan  tindakan  yang  tidak sekedar  persuasif.  Sistem  aturan  dan pelaksanaan  aturan  yang  lebih  represif justru  dianjurkan  dalam  situasi  tertentu. Jangan  khawatir  bahwa  aturan  dan tindakan  yang  lebih  represif  akan  dituduh kembali  ke  rezim  Orde  Baru,  karena tuduhan  yang  demikian  itu  hanya  kesan yang  tidak  nyata,  wujud  dari  sisa  emosi politik yang irasional. Semuanya tergantung  bagaimana  para  pemimpin negeri  menjelaskannya.  Ketiga,  meskipun demokrasi  merupakan  pilihan  yang  tepat dan  sangat  dibutuhkan  di  negeri  ini,  perlu pula menyadari bahwa democracy is not a panacea. Demokrasi  ternyata  tidaklah tunggal, utuh, fixed . Ia juga memberi ruang yang  sangat  fleksibel  untuk  berwarna- warni.  Setiap  bangsa  punya  hak  mutlak untuk  menerapkan,  bahkan  menciptakan demokrasi  yang  berwarna  apa.  Putih  atau hitam,  atau  variasi  gabungan  berbagai warna.  Sistem  sosial  budaya  bangsa menjadi dasar kuat pembentukan demokrasi  suatu  bangsa  akan  berwarna
apa.  Sebagaimana  para  pendahulu  bangsa ini  telah  menciptakan  Pancasila  sebagai dasar  Negara  yang  berlaku  hingga  kini,
maka  warna  demokrasi  itupun  sebenarnya telah pula
dipilih.
Penulis
mengkhawatirkan  bahwa  pandangan  kita tentang  demokrasi  belum  sepenuhnya cerdas.  Tidak  secerdas  para  pendahulu kita.

## DAFTAR PUSTAKA
Ankerl, Guy (2000). Coexisting Contemporary  Civilizations:  Arab-
Moslem<  Bhatari,  Chinese,  and Western. Inerpress, Geneva.
Brinton, Crane (et.al) (1984). A History of Civilization: Prehistory to 1718. 6 th edition,  Englewood  Cliffs,  NJ:
Prentice Hall.
Chrisholm, Jane and Anne Millard (1996). Early Civilization. London: Usborne. David Gauntlet (2001). http://www.theory.org.uk. Resources: Anthony Giddens Fernandez-Armesto,
Felipe (2000).
Civilizations. London: Mc Millan.
Giddens, Anthony (1984). The constitution of  Society:  Outline  of  the  theory  of Structuration. Cambridge:  Polity Press.
Giddens,  Anthony  (1993). New  Rules  of
Sociological  Method:  A  Positive Critique  of  Interpretive  Sociologies. 2nd ed. Cambridge: Polity Press. Giddens, Anthony (1990). The consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press.
Giddens,  Anthony  (1989). Social  Theories of  Modern  Societies. Cambridge: Polity Press.
Giddens,  Anthony  (1991). Modernity  and Self Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Stanford: University Press.
Nuri  Yurdusev,  A.  (2003). International
Relations  and  the  Philosophy  of History:  A  Civilization  Approach.
London: Mc Millan.
Rahman,  Bustami  (2007). Kemelut  Lahan Pertanian  di  Jawa:  Evolusi  versus Involusi. Pangkalpinang: UBB Press. Rahman,  Bustami  dan  Hary  Yuswadi (2005). Sistem Sosial Budaya Indonesia. Jember: Kompyawisda. www.infoplease.com‟ipa/AO108144.html
(2008). History 0f Vietnam.
www.infoplease.com/ipa/AO107751.html (2008). History of Malaysia. www.wikipedia.org/wiki  (2008). History of Thailand.
www.wikipedia.org/wiki  (2008). History of Brunei Darussalam.
www.wikipedia.org/wiki  (2008). History of Singapore.