## STUDI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ANAK ANGKAT TANPA PENETAPAN PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DI KEL. DEMAAN KEC. JEPARA KAB. JEPARA

## Afif Faisal Bahar
PAC IPPNU Bangsri Jepara adajflja@gmail.com
Keyword: Legal  Protection,  Adopted
Children,  Without  Court
Ruling

## Abstract
Adoption  of  children  according  to  laws  and  regulations  in Indonesia in a procedural manner through a court order, this is in accordance  with  Government  Regulation  Number  54  of  2007 concerning Adoption and the definition of adopted children in the Compilation of Islamic Law. However, in the life of the people in Demaan  Village,  Jepara  District,  Jepara  Regency,  researchers found  cases  about  adopted  children  without  a  court  order.  The focus  of  this  research  problem  formulation  is  to  find  out  the position  of  adopted  children  without  court  order  in  Demaan Village  and  about  the  legal  protection  obtained  by  adopted children whose adoption without the decision of a case study court in  Demaan  Village  with  the  perspective  of  Islamic  Family  Law. This  research  uses  qualitative  research  with  a  sociological juridical approach with the object of research of 2 families in the Demaan Village, Jepara District, Jepara Regency. Data collection techniques  through  interviews,  observation,  and  documentation. The analysis used is the technique of analyzing data that has been collected from several research objects and figures in the Demaan Village. The results showed that the position of the adopted child did  not  break  the  blood  relationship  with  the  biological  parents. The legal protection is  that the rights of  the adoptive parents  are given to  the adopted children such as care, given wills or grants, along with the belief of the community as evidence that the child is considered a child who deserves to get his rights.

## Abstrak
Pengangkatan  anak  menurut  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia  secara  prosedur  melalui  penetapan  pengadilan,  hal  ini sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007 tentang  Pengangkatan  Anak  dan  pengertian  anak  angkat  dalam Kompilasi  Hukum  Islam.  Namun  dalam  kehidupan  masyarakat  di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, peneliti menemukan  kasus  tentang  anak  angkat  tanpa  penetapan pengadilan.  Fokus  rumusan  masalah  penelitian  ini  untuk mengetahui  posisi  anak  angkat  tanpa  penetapan  pengadilan  di Kelurahan  Demaan  dan  tentang  perlindungan  hukum  yang diperoleh  anak  angkat  yang  pengangkatannya  tanpa  penetapan pengadilan  studi  kasus  di  Kelurahan  Demaan  perspektif  Hukum Keluarga  Islam.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif dengan  pendekatan  yuridis  sosiologis  dengan  objek  penelitian    2 keluarga  di  Kelurahan  Demaan  Kecamatan  Jepara  Kabupaten Jepara. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi,
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Angkat, Tanpa Penetapan Pengadilan
dan  dokumentasi.  Analisis  yang  digunakan  dengan  teknik menganalisis  data  yang  telah  dikumpulkan  dari  beberapa  objek penelitian  beserta  para  tokoh  di  Kelurahan  Demaan.  Hasil penelitian  menunjukkan  posisi  anak  angkat  tidak  memutuskan hubungan  darah  dengan  orang  tua  kandung.  Perlindungan hukumnya ialah diberi haknya dari orang tua angkat kepada anak angkat  seperti  perawatan,  diberi  hak  wasiat  atau  hibah,  beserta keyakinan  masyarakat  sebagai  alat  bukti  bahwa  anak  tersebut telah dianggap sebagai anak yang sepatutunya untuk memperoleh haknya.

## Pendahuluan
Dalam sejarah manusia, nikah merupakan tuntutan  para  Nabi  dan  Rasul,  sebagaimana telah  dicontohkan  Nabi  Adam  dan  Siti  Hawa. Sunnah  tersebut  secara  turun  temurun  telah diikuti  dari  generasi  ke  generasi  hingga  pada Nabi  terakhir  yaitu  Nabi  Muhammad  Saw Adapun hikmah diciptakan oleh Tuhan segala jenis  alam  dan  makhluk  itu  berpasang- pasangan  yang  berlainan  sifat  dan  bentuk, yaitu agar masing-masing jenis saling membutuhkan  satu  sama  lain,  sehingga  dapat berkembang  selanjutnya.  Salah  satu  dari tujuan  pernikahan  ialah  membentuk  keluarga yang  Sakinah,  mawaddah,  warohmah.  Dalam sebuah pernikahan salah satu yang diharapkan oleh  pasangan  suami  istri  ialah  lahirnya seorang  anak.  Lahirnya  seorang  dapat  dapat menjadi  hal  yang  sangat  berpengaruh  dalam kehidupan rumah tangga kelarga.
Anak  ialah    sebuah  amanah  yang sekaligus  menjadi  karunia  dari  Allah  swt., bahkan  anak  dianggap  sebagai  harta  yang paling  berharga  jika  dibandingkan  dengan harta-harta kekayaan  yang lainnya. Kehadiran seorang  juga  diharapkan  mampu  meneruskan perjuang  orang  tua,  mulai  dari  peran  dalam kehidupan  berkeluarga,  bermasyarakat,  selain itu  juga  dapat  melanjutkan  perjuangan pekerjaan sang orang tua jika suatu saat orang tua meninggal dunia.
Berdasarkan konsep sosial,  dikutip  dalam bukunya  Witanto,  Haditono  berpendapat bahwa  anak  ialah  makhluk  yang  memerlukan atau membutuhkan pemeliharaan, kasih
sayang, dan tempat untuk berkembang. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga  memberikan  kesempatan  kepada sang  anak  untuk  belajar  tingkah  laku  yang penting.  Seorang  anak  ketika  lahir  di  dunia secara  otomatis  memiliki  seorang  laki-laki sebagai  ayahnya  dan  seorang  perempuan sebagai  ibunya,  baik  secara  biologis  maupun yuridis.  Karena  dengan  mempunyai  orang  tua yang lengkap akan dapat menambah kesempurnaan bagi sang anak dalam menjalani kehidupannya.
Ketika  terbentuk  suatu  keluarga  maka haruslah  terdapat  sebuah  perkawinan  yang sah,  keluarga  merupakan  kelompok  kesatuan terkecil  dalam  masyarakat  yang  memiliki anggota terikat secara batiniah karena terdapat ikatan  perkawinan  dan  terciptanya  pertalian darah dalam keluarga. Ikatan tersebut memberikan kedudukan tertentu kepada setiap anggota  keluarga  yaitu  sebuah  hak  dan kewajiban,  tanggung  jawab  serta  harapan- harapan.  Keluarga  hal  yang  penting  dalam ajaran  Islam,  maka  dalam  pembentukannya harus  dilakukan  menurut  jalan  dan  ketentuan yang  telah  ditetapkan  yakni  perkawinan (Dayana, 2017: 2).
Sebuah  hadis  menerangkan  bahwa  salah satu tujuan pernikahan yang telah diriwayatkan oleh Ahmad, yang
menganjurkan  kaum  laki-laki  untuk  menikahi perempuan-perempuan subur karena perempuan  yang  subur  akan  menghasilkan keturunan.
“Darinya  (Anas  Bin  Malik),  dia  berkata,
Rasulullah  SAW  memerintahkan  kami  untuk menikah  dan  sangat  melarang  kami  dari membujang.  Beliau  bersabda,  “Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan  jumlahmu  yang  banyak,  aku  akan bangga  di  hadapan  para  nabi  pada  Hari Kiamat.” (Hadis Riwayat Ahmad dan dishahihkan  oleh  Ibnu  Hibban)  (Al-Asqalani, t.th: 478).
Kemudian  masalah  perlindungan  hukum terhadap  hak-hak  anak  angkat  juga  diatur dalam  Peraturan  perundang-undangan  yaitu sesuai  dengan  amanah  Undang-undang  Dasar 1945,  Deklarasi  Universal  Hak-Hak  Asasi Manusia, Konvensi PBB tahun 1959, Konvensi  PBB  tahun  1989,  Deklarasi  Kairo tahun  1990,  Undang-undang  Nomor  4  tahun 1979  tentang  Kesejahteraan  Anak,  Undang- undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  yang  telah  diubah  dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23 tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak (Nasution, 2017: 1-2).
Pengangkatan  anak  sebenarnya  lebih dititikberatkan pada kesadaran sosial, maksudnya ialah sikap kerelaan dan ketulusan seseorang  untuk  mengambil  alih  tanggung jawab  pemeliharaan  anak  karena  faktor kehidupan  anak  tersebut  yakni  orang  tua kandungnya dalam keadaan tidak atau kurang mampu untuk membesarkan dan mendidiknya dengan  tujuan  mendapatkan  anak  karena belum atau tidak dikarunai anak. Maksud dari
anak  angkat  sendiri  ialah  sebagaimana  yang dijelaskan  dalam  1  ayat  (9)  UU  RI  No.  35 tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  yaitu haknya  dialihkan  dari  lingkungan  keluarga orang  tua  asli,  wali  yang  sah,  yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan,  dan  membesarkan  anak  tersebut ke  dalam  lingkungan  keluarga  orang  tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai pedoman  hukum  materiil  Peradilan  Agama juga  memberikan  maksud  dari  anak  angkat yang  terdapat  dalam  Pasal  171  huruf  (h) bahwa  anak  angkat  adalah  anak  yang  dalam hal  pemeliharaan  untuk  hidupnya  sehari-hari, biaya  pendidikan  dan  sebagainya  beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang  tua  angkatnya  berdasarkan  putusan pengadilan. Dapat kita pahami bahwa pengangkatan  anak  tidak  lan  bertujuan  untuk mensejahterakan  kehidupan  anak  itu  sendiri (Kompilasi  Hukum  Islam,  Pasal  171,  huruf (h)).
Kemudian juga dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (1)  menyebutkan  bahwa  pengangkatan  anak hanya  dapat  diperlukan  untuk  kepentingan yang  terbaik  bagi  anak  dan  dilakukan berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat  dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang  berlaku  (UU  No.  35  Tahun  2014).  Lalu ketentuan mengenai pengangkatan anak diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  tahun 2007  tentang  Pengangkatan  Anak.  Dalam  PP
tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan anak yang  telah  memenuhi  syarat  diajukan  ke pengadilan  untuk  mendapatkan  penetapan pengadilan (UU No. 3 Tahun 2006).
Bagi umat muslim, penetapan pengangkatan  anak  diajukan  ke  pengadilan Agama.  Hal  itu  sudah  menjadi  kewenangan Pengadilan  Agama  sesuai  dengan  UU  No.  3 tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama  yang menyebutkan  salah  satu  kewenangannya adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam hal perkawinan.  Pengangkatan  anak  termasuk dalam perkara di bidang perkawinan sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  49 UU No.3 tahun 2006 dijelaskan bahwa bidang perkawinan Nomor 20  adalah penetapan asal- usul  anak  dan  penetapan  pengangkatan  anak berdasarkan  hukum  islam  (UU  No.  3  Tahun 2006: 49).
Dalam hal ini peneliti menemukan 2 (dua) kasus  di  Kelurahan  Demaan  Rt.  002/001 Kecamatan  Jepara  Kabupaten  Jepara,  yang terjadi  adalah  pengangkatan  anak  ini  tidak melalui proses penetapan pengadilan.
Pasangan  suami  istri  telah  menikah  sejak tahun 1987 hingga tahun 2000 tidak memiliki anak, kemudian mereka melakukan pengangkatan anak yaitu anak dari saudaranya sendiri.  Anak  tersebut  diasuh  oleh  pasangan suami  istri  ini  sampai  saat  ini.  Proses pengangkatan dilakukan hanya dengan kekeluargaan,  yaitu  orang  tua  kandung menjalin  kesepakatan  dengan  calon  orang  tua angkat  tanpa  melalui  proses  hukum  yang
berlaku.  Status  di  Akta  Kelahiran  sang  anak ini  tetap  sebagai  anak  dari  orang  tua kandungnya.
Kasus berikutnya adalah seorang pasangan suami  istri  mengadopsi  anak  dari  orang  lain tidak  melalui  proses  penetapan  pengadilan, hanya  melalui  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  dengan  menganggap  anak tersebut  sebagai  anak  kandungnya  karena ketika  mencatatkan  kependudukan  sang  anak masih  bayi.  Proses  pengangkatan  dilakukan secara kekeluargaan dengan menjalin kesepakatan antara orang tua kandung dengan calon orang tua angkat.
Prosedur pengangkatan anak yang menurut peneliti tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Karena dalam  prosesnya  tidak  mengikuti  prosedur Pasal  20  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54
Tahun 2007
Tentang Pelaksanaan Pengangkatan  Anak  bahwa  pengangkatan anak  yang  telah  memenuhi  persyaratan diajukan  ke  pengadilan.  Maka  berkaitan dengan hal tersebut, kajian ini dilakukan untuk memahami  secara  mendalam  akibat  hukum yang  diperoleh  sang  anak  ialah  tentang  status hukum anak angkat dalam keluarga angkatnya yang salah satunya berkaitan dengan perlindungan  hukum  atas  hak-hak  yang diperoleh anak angkat.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian  secara  kualitatif  dan  menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis  adalah  metode  penelitian  hukum
empiris,  yaitu  penelitian  dengan  mengacu pada  wawancara,  observasi,  dan  pengambilan contoh data yang nyata sebagai bahan empiris. Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang dilakukan penulis yaitu melakukan studi kasus di  Kelurahan  Demaan  Kecamatan  Jepara Kabupaten  Jepara  berkenaan  dengan  anak angkat tanpa penetapan pengadilan.
Sumber  data  dalam  penelitian  sosiologis ialah  sumber-sumber  yang  dapat  memberikan data  langsung  dari  sumber  pertama.  Adapun sumber data primer diperoleh dengan wawancara  dan  data  lapangan.  Sumber  data sekunder dalam penelitian ini nantinya berupa bahan hukum yang mempunyai otoritas seperti Undang-undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun  1945,  Undang-undang,    Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, dan Keputusan Menteri Agama.
Data  yang  telah  terkumpul  kemudian dilakukan  suatu  analisis  melalui  beberapa tahapan,  mulai  dari  hasil  mengkaji  peraturan perundang-undangan,  pustaka-pustaka  seperti buku,  jurnal,  teori  hingga  pada  data  yang diperoleh  dari  putusan  pengadilan  dan  hasil observasi  atau  wawancara  kepada  responden secara  langsung,  yang  kemudian  disusun secara  kualitatif  demi  mencapai  kejelasan masalah  yang  dibahas  dengan  Perlindungan Hukum  Mengenai  Anak  Angkat  Tanpa Penetapan  Pengadilan  Perspektif  Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

## Pengertian Anak
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia menjamin  kesejahteraan  tiap  warga  negara termasuk  terhadap  hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Maka demikian mengenai  pengertian  anak  memiliki  beberapa makna sebagaimana yang telah dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan, maupun dalam lingkup yang lainnya. Menurut perundang-undangan di Indonesia ada beberapa  yang  menjelaskan  maksud  dari pengertian  anak  diantaranya  adalah  Undang- Undang tentang perlindungan Anak.
Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan anak  menyatakan  dalam  Pasal  1  ayat  (1) bahwa  anak  adalah  seseorang  yang  belum berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk anak  yang  masih  dalam  kandungan  (UU  No. 35 Tahun 2014).
Bahwa  kemudian  dalam  Pasal  47  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan menjelaskan  mengenai  anak  yang  belum mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun  atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di  bawah  kekuasaan  orang  tuanya  selama mereka  tidak  dicabut  dari  kekuasaanya. Demikian  hal  tersebut  dapat  dinyatakan sebagai  pengertian  anak,  yang  pada  intinya anak  ialah  seseorang  yang  belum  berusia  18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah
menikah  yang  masih  dalam  tanggung  jawab orang tuanya (UU No. 16 Tahun 2019).
Kemudian  dalam  Konvensi  Hak  Anak pada  tanggal  20  November  1989  yang  telah diratifikasi  di  Indonesia  melalui  Keputusan Presiden  Nomor  36  tahun  1990  Tentang Konvensi  Hak  Anak,  definisi  anak  adalah setiap  orang  yang  berusia  di  bawah  18  tahun, kecuali  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku bagi  anak  ditentukan  bahwa  usia  dewasa dicapai lebih cepat.
Beberapa  peraturan  di  atas  menyatakan bahwa  pengertian  anak  ditentukan  oleh  batas usia  yaitu  pada  maksimal  usia  18  (delapan belas)  tahun.  Namun  pada  Kompilasi  Hukum Islam  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  98 menyatakan  batas  usia  anak  yang  mampu berdiri  sendiri  atau  dinyatakan  dewasa  adalah usia  21  tahun,  sepanjang  anak  tersebut  tidak bercacat  fisik  maupun  mental  ataupun  belum pernah  melangsungkan  perkawinan.  Bahwa kemudian  orang  tua  mewakili  anak  tentang segala  perbuatan  hukum  di  dalam  dan  di  luar pengadilan (KHI Pasal98)
Jadi  secara  umum,  pengertian  anak  ialah seseorang  yang  berusia  kurang  dari  18  tahun termasuk  yang  masih  dalam  kandungan  atau belum  pernah  melakukan  pernikahan.  Bahwa kemudian anak masih  berada dalam tanggung jawab  orang  tua  secara  sepenuhnya  termasuk mawakili  Tindakan-tindakan  hukum  oleh  si anak.
Soerjono  Soekanto  mengartikan  anak angkat  adalah  anak  orang  lain  (dalam hubungan  perkawinan  yang  sah  menurut
agama dan adat) yang diangkat karena alas an tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.
Menurut  Wirjono  Prodjodikoro,  anak angkat  adalah  seorang  bukan  turunan  dua orang suami istri, yang diambil, dipelihara dan diperlakukan  oleh  mereka  sebagai  anak keturunannya sendiri.
Dari  dua  definisi  yang  dikemukakan  oleh para  ahli  di  atas,  orientasi  pengangkatan  anak secara  akademik  tidak  hanya  terbatas  pada keinginan  untuk  memberikan  kasih  sayang dan  perlindungan,  memberikan  Pendidikan, biaya  hidup  dan  lain-lain  yang  bersifat hubungan  perdata,  tetapi  juga  berakibat  pada beralihnya  kekerabatan  (nasab)  si  anak  dari orang tua kandungnya kepada orang orang tua angkatnya (Anshary, 2014: 169).
Menurut  hukum  Nasional  Indonesia, dalam  Undang-undang  Nomor  35  tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  terdapat  pada  pasal  1  angka  9 menjelaskan bahwa “anak angkat adalah anak yang  haknya  dialihkan  dari  lingkungan kekuasaan  keluarga  orang  tua  wali  yang  sah, atau  orang  lain  yang  bertanggung  jawab  atas perawatan,  Pendidikan,  dan  membesarkan anak  tersebut  ke  dalam  lingkungan  keluarga orang  tua  angkatnya  berdasarkan  penetapan pengadilan” (UU No. 35 tahun 2014).
Pada Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171  huruf  (h)  dijelaskan  pengertian  anak angkat,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  anak angkat  adalah  anak  yang  dalam  pemeliharaan untuk  hidupnya  sehari-hari,  biaya  Pendidikan
dan  sebagainya  beralih  tanggung  jawabnya dari  orang  tua  asal  kepada  orang  tua angkatnya  berdasarkan  putusan  pengadilan. Dalam pasal tersebut tidak menyebut masalah nasab.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  status peralihan  anak  angkat  hanya  terjadi  pada  hal pemeliharaan,  Kesehatan,  Pendidikan.  Tidak terjadi peralihan dalam hal nasab antara orang tua kandung kepada orang tua angkat.
Berdasarkan  hukum  Islam,  anak  angkat bertumpu pada al-Qur’an Surat  al-Ahzab ayat 3  dan  4.  Sebelum  ayat  ini  turun,  sebelumnya terjadi  peristiwa  yang  dilakukan  oleh  Nabi Muhammad  s.a.w. Rasul  mengangkat seorang anak bernama Zaid bin Haritsah. Para Sahabat pada waktu itu memanggil Zaid dengan nama Zaid  bin  Muhammad,  yakni  menisbahkan Zaid  kepada  Rasulullah  dengan  menafikan keberadaan  Haritsah  sebagai  bapak  kandung Zaid.  Perilaku  pengangkatan  anak  semacam ini  tidak  disetujui  oleh  Allah  swt.,  yang kemudian  Allah  swt..  menegur  melalui  al- Qur’an al-Ahzab ayat 4 dan 5,
“Allah  tidak  menjadikan  bagi  seseorang  dua buah  hati  dalam  rongganya,  dan  dia  tidak menjadikan  istri-istrimu  yang  kamu  zihar  itu sebagai  ibumu,  dan  Dia  tidak  menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu  sendiri.  Yang  demikian  itu hanyalah  perkataanmu  dimulutmu  saja.  Dan Allah  mengatakan  yang  sebenarnya  dan  Dia menunjukkan  jalan  yang  benar.  Panggilah mereka  (anak  angkat  itu)  dengan  memakai nama  bapak-bapak  mereka,  itulah  yang  lebih
adil  disisi  Allah,  dan  jika  kamu  tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka panggilah  mereka  (anak  angkat  itu)  sebagai saudara-saudaramu  seagama  dan  maula- maulamu.  Dan  tidak  ada  dosa  bagimu  jika kamu khilaf  tentang itu, akan tetapi  yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha Penyayang”. (Q.S.  al-Ahzab/33:  4-5)  (Depag RI, 2014: 418).
Berdasarkan  ayat  ini,  yang  dikehendaki Islam, pengangkatan anak terhadap orang lain tidak  merubah  status  nasab  anak,  ia  tetap mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya,  sedangkan  dengan  orang  tua angkatnya  hanya  sebatas  hak  mengasuh, mengayomi,  memberi  nafkah,  Kesehatan, Pendidikan, yang tujuannya untuk kepentingan anak (Anshary, hal. 171).

## Pengangkatan Anak
Secara  etimologi  istilah  pengangkatan anak  atau  adopsi  berkembang  di  Indonesia sebagai  terjemahan  dari  Bahasa  inggris,  yaitu adoption atau  dalam  Bahasa  Belanda  yaitu adoptie ataupun dalam Bahasa latin adoption. Maksud  dari  pengangkatan  anak  disini  ialah mengangkat  anak  untuk  dijadikan  anak kandung  sendiri.  Adopsi  memiliki  arti mengambil  anak  orang  lain  untuk  dijadikan anak sendiri, sehingga memutuskan hubungan antara  orang  tua  kandungnya,  serta  segala urusan  perwalian  dan  waris  jatuh  kepada orang tua angkat tersebut.
Secara terminologi adopsi atau pengangkatan  anak  adalah  suatu  perbuatan untuk  mengambil  anak  orang  lain  ke  dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian  antara  orang  yang  mengambil  anak dan  yang  diangkat  akan  timbul  suatu hubungan hukum (Sembiring, 2019: 159).
Mahmud Syaltut, ia berpendapat Setidaknya  ada  dua  pengertian  pengangkatan anak. Pertama ,  mengambil  anak  orang  lain untuk  diasuh  dan  dididik  dengan  penuh perhatian  dan  kasih  sayang  tanpa  diberikan status  anak  kandung  kepadanya. Kedua , mengambil  anak  orang  lain  sebagai  anak sendiri  dan  ia  diberi  status  sebagai  anak kandung,  sehingga  ia  berhak  memakai  nama keturunan  (nasab)  orang  tua  angkatnya  dan saling  mewarisi  harta  peninggalan,  serta  hak- hak  lain  sebagai  akibat  hukum  antara  anak angkat  dan  orang  tua  angkatnya  (Syahidah, 2015: 6).
Jadi  secara  keseluruhan,  pengangkatan anak memiliki dua versi dalam pengertiannya, yaitu  adopsi  dengan  ciri  mengangkat  anak orang lain untuk dijadikan anak kandung oleh orang tua angkatnya yang dapat mengakibatkan  hubungan  hukum  baru  dalam keluarganya.  Sedangkan  versi  kedua  ialah pengangkatan anak dilakukan hanya dalam hal pemeliharaan  atau  perawatan  anak  meliputi Pendidikan,  Kesehatan,  tanpa  menjadikan status anak angkat sebagai anak kandung.
Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang
Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  mengatur  tentang  pengangkatan  anak dari  pasal  39  sampai  pasal  41.  Pasal  39 mengatur  mengenai  tujuan  adopsi  yaitu dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan  dilakukan  menurut  adat  setempat  dan peraturan  perundang-undangan,  menyatakan juga  adopsi  tidak  memutuskan  hubungan antara anak yang diadopsi dan tua kandungnya.  Dalam  proses  adopsi,  agama calon orang tua angkat dan calon anak angkat harus  sama,  apabila  asal-usul  orang  tua kandung  tidak  diketahui,  maka  agama  anak akan  disesuaikan  dengan  agama  mayoritas penduduk setempat. Pasal 40 mengatur bahwa “setiap  orang  tua  angkat  wajib  untuk memberitahukan  asal-usul  orang  tua  kandung kepada  anak  yang  bersangkutan,  tetapi  dalam pemberitahuannya  dari  dari  situasi,  kondisi, dan  kesiapan  anak.”  Sementara  Pasal  41 mengatur  bahwa  pemerintah  dan  masyarakat ikut  serta  dalam  bimbingan  dan  pengawasan terhadap  pelaksanaan  pengangkatan  anak (Hal. 162).
Pasal  171  Kompilasi  Hukum  Islam menegaskan  tentang  pengertian  anak  angkat yaitu  “anak  yang  dalam  hal  pemeliharaan untuk  hidupnya  sehari-hari,  biaya  Pendidikan dan  sebagainya  beralih  tanggung  jawabnya dari  orang  tua  asal  kepada  orang  tua angkatnya  berdasarkan  putusan  pengadilan”. Dengan demikian, menurut hukum Islam yang diperbolehkan adalah pengangkatan anak yang bentuk  hubungannya  seperti  pemeliharaan anak.  Oleh  sebab  itu,  ada  penulis  dari
kalangan  Islam  yang  cenderung  menyebut hubungan demikian bukan pengangkatan anak melainkan  memungut  anak  ( Laqietr ),  yang secara  tegas  dibedakan  dengan  pengangkatan anak  (adopsi),  namun  pada  umumnya,  orang tidak  keberatan  dengan  istilah  pengangkatan anak  (adopsi)  asalkan  diberi  arti  sebagaimana dimaksud oleh agama Islam tadi.
Pengangkatan  dengan  arti  dan  sifat  yang demikian  adalah  sesuai  dengan  kaidah  dalam surat  al-Ahzab  ayat  (4)  dan  (5),  yang  mana pengangkatan  anak  menurut  hukum  Islam tidak memberi status anak angkat seperti anak kandung  dari  orang  tua  yang  mengangkatnya, sehingga:
a. Sang  anak  angkat  tetap  mempunyai hubungan  darah  dan  hubungan  mewarisi dengan orang tua kandungnya;
b. Di  belakang  nama  si  anak  angkat  tetap menggunakan nama ayah kandungnya;
c. Tidak  ada  hubungan  darah  dan  hubungan mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat;
d. Orang  tua  angkat  tidak  dapat  bertindak sebagai wali nikah anak angkat (Hal. 176).

## Perlindungan Hukum
Menurut Soedjono Dirdjosisworo mengatakan  bahwa  hukum  dapat  dilihat  dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti  sikap  Tindakan,  hukum  dalam  arti  sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum,  hukum  dalam  arti  disiplin  hukum.
Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan  bahwa  pada  dasarnya  hukum memberikan suatu Batasan yang hampir sama, yaitu  hukum  memuat  peraturan  tingkah  laku manusia (Arifin, 2012: 5-6).
Menurut  Satjipto  Rahardjo  perlindungan hukum  adalah  adanya  upaya  melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan  suatu  hak  asasi  manusia kekuasaan  kepadanya  untuk  bertindak  dalam rangka kepentingannya tersebut.
Menurut  Setiono  perlindungan  hukum adalah Tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat  dari  perbuatan  sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum,  untuk  mewujudkan  ketertiban  dan ketentraman  kepada  seseorang  sebagaimana yang memiliki harkat dan martabatnya sebagai manusia.
Perlindungan  hukum  dapat  dibagi  dua, yaitu  perlindungan  hukum  secara  preventif dan  represif.  Perlindungan  hukum  secara preventif  yaitu  perlindungan  hukum  yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan Tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan  keputusan  berdasarkan  diskresi. Sedangkan  jika  perlindungan  hukum  secara represif  ialah  perlindungan  hukum  yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia 1945 (UUD 1945) dalam pembukaannya  yang  terdapat  dalam  alenia  4 menjelaskan  bahwa  negara  berkewajiban
memberikan  perlindungan  terhadap  seluruh warga  negara  Indonesia.  Maka  dalam  hal  ini, pemerintah  merupakan  wakil  dari  negara dalam  menjalankan  perlindungan  berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang diatur dalam pasal 28I ayat (4) UUD 1945 (Nola, 2016: 39-40.
Hak  Anak  Angkat  Menurut  Peraturan

## Perundang-Undangan
Perlindungan  yang  ditujukan  terhadap anak  angkat  bertujuan  guna  menjamin terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat sebagai manusia, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan penelantaran demi terwujudnya generasi muda yang berkualitas.
Anak  angkat  dan  anak  lainnya  pada hakikatnya  sama  dalam  haknya,  anak  angkat sebagai  amanah  dan  karunia  Tuhan  Yang Maha Esa yang di dalam dirirnya melekat hak- hak  yang  perlu  dihormati  oleh  orang  tua angkat dan masyarakat pada umumnya. Dalam Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 34 dinyatakan bahwa Fakir  Miskin  dan  anak  terlantar  dipelihara oleh  negara,  maka  dapat  dikatakan  bahwa perlindungan  terhadap  anak-anak  terlantar menjadi tanggung jawab pemerintah disamping adanya peran serta masyarakat.
Dari  hak-hak  anak  yang  terdapat  dalam Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang-undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia,  Undang-undang  Nomor  35  Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  dapat  dirangkum  bahwa  hak-hak  anak angkat ialah sebagai berikut:
1. Setiap  anak  berhak  untuk  dapat  hidup, berkembang  dan  berpartisipasi  secara wajar  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan  hukum,  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap  anak  berhak  atas  suatu  nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap  anak  berhak  untuk  beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan  dan  usianya  dalam  bimbingan orang tua atau wali.
4. Setiap  anak  berhak  untuk  mengetahui orang tua kandungnya, meskipun dibesarkan  dan  diasuh  oleh  orang  tua angkatnya sesuai dengan penetapan pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan  dan  jaminan  sosial  sesuai dengan  kebutuhan  fisik,  mental,  spiritual dan sosial.
a. Setiap  anak  selama  dalam  pengasuhan wali  atau  pihak  lain  maupun  yang bertanggung  jawab  atas  pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan  diskriminasi,  eksploitasi  baik ekonomi  maupun  seksual,  penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan,
ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
Dalam  hal  wali  atau  pengasuh  anak melakukan  segala  bentuk  perlakuan  seperti  di atas,  maka  perlu  dikenakan  pemberatan hukuman (Nasution, Hal. 91-92).

## Hak Anak Angkat Menurut Hukum Islam
Setiap  makhluk  yang  diciptakan  oleh Allah  S.W.T.  di  alam  semesta  ini  memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dimuliakan oleh  makhluk  lainnya.  Begitu  juga  seorang anak  angkat  yang  mempunyai  hak-hak istimewa  sebagai  makhluk  Allah  swt.  Allah swt.  sungguh  Maha  Sempurna  dan  Maha Besar  dengan  memberikan  hak-hak  istimewa kepada  manusia  sebelum  dia  mengetahui kewajibannya sebagai hamba, dimana manusia diberikan haknya terlebih dahulu  yaitu berupa hak  hidup,  hak  dilindungi,  hak  mendapatkan kasih  sayang,  hak  untuk  dididik  secara  benar dan  hak-hak  lainnya  yang  merupakan  hak dasar bagi anak yakni hak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial.
Hak-hak  anak  angkat  wajib  dipenuhi  oleh semua  pihak  dengan  tujuan  melaksanakan amanah  Allah  swt.  untuk  kemuliaan  manusia sebagai  makhluk  Allah  swt..  serta  pengakuan atas  kebesaran  dan  kemurahan  Allah  swt. kepada  seorang  manusia.  Di  dalam  Surat  al- Baqarah  ayat  220  dijelaskan  mengenai  hak anak angkat ataupun anak yatim,
“..  dan  mereka  bertanya  lagi  kepadamu (Muhammad),  tentang  anak-anak  yatim. Katakanlah,  “Memperbaiki  keadaan  mereka
adalah baik!”. Dan jika kamu bergaul dengan mereka  (tiada  salahnya)  karena  mereka  itu adalah saudara kamu…”. (Q.S. al-Baqarah/2: 220).
Berkenaan  dengan  anak  angkat  atau  anak yatim  maka  apabila  ada  seseorang  memakan harta  anak  angkat  atau  anak  yatim  dan mezalimi anak angkat atau anak yatim tersebut serta  merampas  hak-hak  mereka  maka  Allah swt.  tidak  meridhai  dan  nerakalah  tempatnya nanti.
Sebagaimana dikutip oleh Mukhsin Asyrof dari  Hadis  tentang  nasab  seorang  anak  yakni “ anak  yang  lahir  dinasabkan  pada  suami, sedangkan  untuk  pelaku  zina  adalah  batu”. Masalah nasab ini dari Hadis yang diriwayatkan,  bahwasanya:  “ barang  siapa dipanggil kepada selain nama
Sebagaimana dikutip oleh Mukhsin Asyrof dari  Hadis  tentang  nasab  seorang  anak  yakni “ anak  yang  lahir  dinasabkan  pada  suami, sedangkan  untuk  pelaku  zina  adalah  batu”. Masalah nasab ini dari Hadis yang diriwayatkan,  bahwasanya:  “ barang  siapa dipanggil  kepada  selain  nama  ayahnya sedangkan  dia  mengetahui,  maka  surga haram  baginya”. Menurut  Wahbah  az Zuhayly  dalam  kitabnya al  Fiqhul  Islamiyyu wa  Adillatuh yang  dikutip  oleh  Mukhsin Asyrof  dikatakan  bahwa nasab adalah  salah satu  dari  hak  anak  yang  lima  yakni nasab , ridha’ (susuan), hadlanah (pemeliharaan), walayah (perwalian/perlindungan), nafkah (Nasution, Hal 19-21).
Maka  dalam  hal  ini,  hak  yang  diperoleh anak  angkat  tidaklah  jauh  berbeda  dengan anak  kandung.  Hak-hak  dasar  yang  dimiliki anak  angkat  ialah  nasab  dari  orang  tua kandung  yang  tidak  terputus,  hak  untuk memperoleh  susulan  dari  seorang  ibu  atau wali,  pemeliharaan  dari  wali,  perlindungan dari wali, dan nafkah.
Posisi  anak  angkat  dari  kedua  objek terdapat  perbedaan,  yang  pertama  dari  orang tua angkat Fachrul saat melakukan pengangkatan anak, posisinya telah dicatatkan dalam  Kartu  Keluarga  (KK)  yang  berarti secara legalitas telah tercatat sebagai anak dari orang tua angkatnya, namun hal tersebut tidak dilakukan melalui penetapan pengadilan, yang dalam  hal  ini  status  Fachrul  menjadi  anak kandung  dari  orang  tua  yang  mengangkatnya berdasarkan  Akta  Kelahiran  dan  Kartu Keluarga  (KK).  Posisi  Fachrul  berdasarkan penjelasannya  ialah  seperti  halnya  anak kandung  yang  sebenarnya,  karena  seluruh kebutuhannya tercukupi, yaitu dirawat, dijaga, disekolahkan dll.
Berbeda  dengan  yang  dilakukan  Musafah yang  hanya  melakukan  perawatan  saja  tanpa disertai  dengan  pencatatan  anak  dalam  Kartu Keluarga (KK). Namun posisi anak angkat ini tidak  mempengaruhi  hak  nya  sebagai  anak, karena  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Musafah bahwa  “Ya seperti  anak  kandung saya sendiri yang  penting  saya  bertanggung  jawab  atas pendidikannya  sampai  ia  lulus,  karena  anak yang  pertama  saat  ini  sudah  berkeluarga  dan sudah memiliki KK sendiri.”
“Untuk  yang  pertama,  status  anak  yang saya  angkat  di  KK  ikut  saya  dan  suami, jadi anak itu tercatat sebagai anak saya dan suami  saya.  Yang  kedua  tidak  dilakukan pencatatan,  status  anak  tersebut  KK  nya ikut  orang  tua  kandungnya,  sekarang anaknya masih kelas 2 SMP”.
Dengan  tidak  dicatatkannya  anak  angkat oleh  Musafah,  hak-hak  yang  dimiliki  oleh anak  tetap  terpenuhi  sebagaimana  anak kandung.  Dalam  kepeduliannya  orang  tua terhadap  anak  angkatnya  maka  anak  ketika sudah  dewasa  diberi  hak  untuk  meneruskan perjuang  sang  orang  tua  dalam  berbagai  hal, diantaranya  yang  dilakukan  oleh  Musafah beserta  suaminya  yaitu  dikatakan  sebagai berikut :
“Saat  ini  anak  yang  saya  angkat  pertama itu  telah  memegang  beberapa  dari  usaha yang  dimiliki  suami,  yaitu  truk  ekspedisi, dan  nantinya  juga  yang  akan  meneruskan anak  saya  yang  pertama.  Sudah  seringkali saya  mengatakan  ke  anak  yang  pertama untuk  bisa  memperdulikan  dan  tetap membantu  adiknya  dalam  hal  apapun, mendidik dan lain-lain. untuk perlindungan  saya  belum  ada  untuk kedepannya.  Tapi  yang  jelas  semua kebutuhan anak insyaAllah akan tercukupi.” (Musafaah, 2021).
Dalam hal ini, orang tua angkat menyerahkan  hartanya  kepada  anak  angkat ketika  masih  hidup  sebagai  hadiah  yang diharapkan  anak  tersebut  mampu  untuk meneruskan  perjuangan  atau  cita-cita  dari
orang  tua  dalam  usaha  yang  dimiliki  oleh orang tua.
Posisi  anak  angkat  yang  terjadi  di Kelurahan  Demaan  pada  hakikatnya  hampir sama dengan anak kandung, karena dalam hal pemenuhan  hak,  mulai  dari  hak  atas Pendidikan,  hak  atas  Kesehatan  hak  atas perawatan itu sama yang diberikan oleh orang tua  kepada  anak  kandung  dan  anak  angkat. Hanya  saja  terjadi  perbedaan  dalam  hal menerima warisan.
“hak  anak  untuk  yang  tidak  resmi  paling hak  sama  saja,  tapi  untuk  hal  waris  beda dengan  seperti  ahli  waris  yang  biasanya. Paling dikasih hadiah. Tapi untuk hak-hak masalah  Pendidikan  dan  penghidupan sandang  papan  pangan  seperti  anak kandung  biasa.  hak  sama  dengan  anak biasa tapi kalau masalah waris biasanya ya seperti  adat  tidak  seperti  hukum  waris yang ada” (Kusnanto, 2021).
Berdasarkan  yang  dijelaskan  oleh  Drs. Kusnanto  bahwa  dalam  hal  waris  terdapat perbedaan  antara  anak  angkat  dan  anak kandung  atau  ahli  waris  lainnya.  Yang  terjadi biasanya  ialah  anak  angkat  diberi  hadiah  atau hibah agar anak angkat tersebut tetap memiliki hak  atas  harta  orang  tua  angkatnya.  Namun untuk  masalah-masalah  lainnya  seperti  hak perawatan,  Pendidikan,  Kesehatan  dll  ialah sama  antara  anak  angkat  dan  anak  kandung. Karena di Kelurahan Demaan, dalam hal waris menggunakan  hukum  adat,  yaitu  tidak menggunakan pembagian warisan yang secara
resmi  melalui  pengadilan  dengan  bagian- bagian  tertentu.  Sebagaimana  dijelaskan  oleh Untung  Hariyanto,  SE  selaku  Kasi  Tramtib Kelurahan Demaan bahwa :
“Pembagian  waris  di  desa  demaan berdasarkan  kesepakatan,  jadi  kalau  tidak dilakukan  di  pengadilan  yang  berdasarkan kesepakatan  keluarga.  Ya  itu  kalau dilakukan  gugatan  di  pengadilan  ya  ikut aturan negara.” (Harianto, 2021).
Anak  angkat  Di  kelurahan  Demaan  tetap memperoleh warisan dari orang tua angkatnya namun  jumlahnya  bisa  berbeda  dengan  ahli waris  lainnya.  Anak  angkat  tetap  mewarisi dari  orang  tua  angkat  dan  orang  tua kandungnya.  Hak  waris  anak  angkat  terhadap harta  warisan  orang  tua  angkatnya  yaitu  jika pewaris  tidak  memiliki  anak  kandung  maka akan  ditentukan  oleh  keluarga  dekat  atau  ahli waris  lain  dengan  melihat  hal-hal  yang  telah dilaksanakan  oleh  anak  angkat  terhadap kewajiban-kewajiban  orang  tua  angkatnya. Namun  jika  pewaris  memiliki  anak  kandung maka  akan  ditentukan  dengan  musyawarah antara anak angkat dengan anak kandung.
Posisi  anak  angkat  Ketika  anak  angkat tersebut  perempuan,  memiliki  perbedaan tersendiri berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Drs. Kusnanto yaitu bahwa:
“kalau  anak  itu  perempuan  orang  tua angkat  tersebut  tidak  bisa  menjadi  wali, yang berhak menjadi wali tetap harus ayah kandung  yang  tidak  sesuai  dengan  KK maupun  akta.  Maksudnya  kalau  ada
pelaporan  pernikahan  harus  melampirkan Akta  Kelahiran,  KK  dan  KTP.  Kalau memang  pengantinnya  perempuan  anak angkat,  maka  ayah  angkat  tidak  bisa menjadi  wali.  Menurut  nanti  administrasi tetap  mengikuti  tadi  yang  ada  di  KK  dan Akta  Kelahiran,  tapi  untuk  wali  nikah tetap  anak  kandung.  Kalau  anak  nemu tidak  diketahui  orang  tua  dan  anak  itu perempuan,  maka  Ketika  nikah  walinya wali hakim.” (Kusnanto, 2021).
Jadi ketika anak angkat tersebut perempuan,  maka  orang  tua  angkat  tidak  bisa menjadi  wali.  Meskipun  nantinya  secara administrasi  dalam  pernikahan,  posisi  anak angkat  tersebut  sebagai  anak  kandung  dalam Akta  Kelahiran  dan  KK  nya.  Namun  yang menjadi  wali  nikah  saat  pernikahan  anak perempuan  tersebut  tetap  harus  orang  tua kandung. Kalaupun orang tua kandung dari si anak  tidak  diketahui,  maka  Ketika  nikah walinya  adalah  wali  hakim.  Saat  proses pendaftaran nikah di KUA akan diwawancarai oleh  petugas  KUA  dan  anak  mengaku  harus jujur bahwa dia anak angkat karena menyangkut  wali.  Karena  kalau  tidak  jujur pernikahannya akan dianggap tidak sah.
“ kalau anak angkat pengen dijadikan anak sendiri karena ada kaitan dengan pembuatan akta kelahiran maupun KK, ya tinggal  laporan  saja  bahwa  ini  memang tidak  anak  kandung  tapi  mau  dimasukkan dalam  KK,  itu  juga  sering  terjadi.  Ya  di KK di Akta kelahiran nama ayah kandung. Kalau  laki-laki  tidak  masalah,  tapi  kalau
perempuan  itu  harus  nanti  di  dalam pernikahan  harus  mengaku  bahwa  ini bukan  anak  kandung.  Legalitas  tetap  anak kandung  tapi  hak  nya  tetap  sebagai  anak angkat  dengan  kesadaran,  biasanya  begitu kalau  di  Demaan.  Untuk  pembuatan  surat apapun  yang  menuju  ke  kelurahan  harus meminta  pengantar  RT,  karena  RT merupakan  awal  diketahuinya  bahwa orang tersebut benar-benar warga demaan. Jadi kalau sudah dari RT tinggal kelurahan memberi surat dan sebagainya.”
Dalam  hal  legalisasi  atau  pencatatan sebagai  anak,  orang  tua  dapat  melakukan pembuatan  Akta  Kelahiran  maupun  Kartu Keluarga  (KK)  dengan  cara  seperti  pada umumnya,  yaitu  datang  ke  Kantor  Kelurahan Demaan dengan laporan saja bahwa anak yang akan  didaftarkan  tidak  anak  kandung.  Untuk pembuatan  surat  apapun  yang  menuju  ke Kantor  Kelurahan  harus  meminta  pengantar RT. Karena RT merupakan awal diketahuinya bahwa  seseorang  tersebut  memang  warga Kelurahan Demaan. Orang tua angkat lapor ke Kelurahan  bahwa  anak  tersebut  tidak  anak kandung  dan  ingin  dimasukkan  ke  dalam Kartu  Keluarga  (KK),  hal  tersebut  sering terjadi  di  Kelurahan  Demaan.  Hal  tersebut tidak  menjadi  masalah  Ketika  anak  angkat yang didaftarkan adalah anak laki-laki, namun Ketika  anak  tersebut  adalah  anak  perempuan nanti  saat  melakukan  pernikahan  harus mengaku  bahwa  ia  bukan  anak  kandung. Legalitas  secara  administrasi  tetap  anak kandung  tapi  hak  nya  tetap  sebagai  anak
angkat  dengan  menyatakan  sejujurnya  dan penuh kesadaran,
Akibat  hukum  yang  dialami  oleh  anak angkat  ialah  sebagaimana  yang  dinyatakan oleh  Drs.  Kusnanto  selaku  Modin  di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara bahwa :
”Akibat  hukum  pengangkatan  anak,  ya tahunya  kalau  memang  anak  itu  kepingin menjadi  anak  yang beneran harus didasari dengan hukum  melalui sidang pengadilan, tapi  kebanyakan  tidak  sampai  itu.  Ya diangkat  kemudian  dianggap  menjadi anaknya dan menjadi anggota keluarga. Di KK statusnya anak kandung.”
Posisi  anak  angkat  yang  selanjutnya  dari akibat  pengangkatan  anak  yang  dilakukan  di Kelurahan  Demaan  yang  diangkat  kemudian dianggap  menjadi  anaknya  dan  menjadi anggota  keluarga  ialah  anak  tersebut  menjadi legal  dalam  Akta  Kelahiran  maupun  Kartu Keluarga (KK) menjadi anak kandung.
Dari hasil observasi  dan wawancara  yang penulis lakukan di Kantor Kelurahan Demaan yang dalam hal ini berbincang dengan Untung Hariono,  SE.  selaku  Kasi  Tramtib  dalam Strukut  Kepengurusan  Kantor  Kelurahan Demaan Kecamatan Kabupaten Jepara, bahwa Ketika ada orang yang mengajukan pencatatan Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga (KK) soal  anak  angkat,  yang  dalam  hal  ini  pihak Kelurahan mengetahui tentang aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia  bahwa  untuk  anak  angkat  harus
disertai  penetapan  pengadilan,  namun  warga yang  mendaftarkan  anak  angkat  tersebut biasanya  tanpa  disertai  dengan  penetapan pengadilan. Lalu langkah yang dilakukan oleh pihak Kantor Kelurahan baik itu Kepala Lurah ataupun petugas lainnya tidak dapat memaksa seseorang  tersebut  harus  mengikuti  peraturan perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia. Beliau mengatakan bahwa :
“Itu  urusan  pribadi,  missal  dia  mau mengangkat anak tanpa pengadilan pun itu hak  mereka.  Jadi  kita  juga  tidak  bisa memaksa untuk melalui putusan pengadilan. Sebetulnya orang yang mengangkat  anak  itu  didasarkan  kerelaan mereka,  misalkan  orang  ini  tidak  mau mencatatkan  di  pengadilan  kita  juga  tidak bisa  maksa  karena  berdasarkan  peraturan nasional  pemerintah  tidak  boleh  memaksa orang  untuk  mencatatkan  anak  angkat  di pengadilan. Cuma keterangannya disarankan  bukan  diwajibkan.”  (Harianto,
2021). Jadi, dapat dipahami bahwa dari Pemerintah  Desa/Kelurahan  Demaan  tidak dapat  memaksa  seseorang  untuk  memproses pencatatan  anak  angkat  melalui  penetapan pengadilan  terlebih  dahulu.  Karena  hal  ini merupakan  keinginan  dari  penduduk  masing- masing. Yang dirasakan  saat  ini baik  anak itu dicatatkan  maupun  tidak,  posisi  dan  hak  anak angkat tersebut tetap terlindungi oleh kesadaran  masing-masing  orang  tua  angkat. Karena  tidak  pernah  ada  laporan  tentang
penyimpangan terhadap hak dan perlindungan anak angkat.
Berdasarkan hasil penelitian, pengangkatan  di  Kelurahan  Demaan  tidak memutuskan  hubungan  kekerabatan  antara anak  angkat  dengan  orang  tua  kandungnya dan anak angkat juga dalam kekerabatan orang tua  angkatnya.  Meski  dalam  hal  pencatatan jika status anak angkat sebagai anak kandung, maka  dalam  hal  perwalian  saat  anak  angkat perempuan akan melakukan pernikahan, maka yang  berhak  menjadi  wali  adalah  orang  tua kandung.
Perlindungan Anak Angkat Tanpa Penetapan  Pengadilan  Perspektif  Hukum Keluarga Islam di Indonesia Studi Kasus di Kelurahan Demaan
Analisis  tentang  proses  pengangkatan anak di Kelurahan Demaan demikian tidak ada yang melalui penetapan pengadilan.
Sebagaimana dijelaskan oleh Untung bahwa :
“Ada orang yang mencatatkan anak angkat tapi  tidak  ada  penetapan  pengadilan. Banyak.  Tapi  ribetnya  Ketika  orang tuanya  meninggal  hak  waris  jadi  rebutan. Jadi kasus itu ada banyak, yang tanpa surat penetapan  pengadilan,  itu  entah  dari ketidaktahuan mereka, atau mereka malas. Tapi  tak  lihat  versinya  rata-rata  mereka tidak tahu.”
Pengangkatan Anak sebagaimana dikemukakan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  ialah  memperlakukan  anak  dalam  segi kecintaan  pemberian  nafkah,  Pendidikan, perawatan,  dalam  segala  kebutuhan  dan  tidak
memberi  status  anak  sebagai  anak  kandung, namun  dalam  hak-haknya  sebagai  anak  tetap diberikan.  Pengangkatan  anak  yang  dilarang menurut ketentuan hukum islam ialah mengangkat anak secara mutlak, dalam hal ini adalah memasukkan anak orang lain ke dalam keluarganya  yang  tidak  ada  pertalian  nasab kepada  dirinya  sebagai  anak  kandung. Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Firman  Allah swt.. dalam Surat al-Ahzab ayat 4 dan 5.
Ayat  di  atas  menyatakan  bahwa  status dari  anak  angkat  bukanlah  menjadi  anak kandung,  karena  Allah  menjelaskan  melalui ayat  tersebut  untuk  memanggil  anak  angkat diikuti  dengan  nama  bapak  kandungnya. Dalam  hal  ini  adalah  kata  “bin/binti” mengikuti nama orang tua kandung. Dari satu kasus secara administrasi yang dilakukan oleh orang  tua  angkat  Fachrul,  yang  mana  orang tua  angkat  mencatatkan  anak  tersebut  pada Kartu Keluarga sebagai anak kandung.
Maka dalam hal ini secara keadministrasian  Hukum  di  Indonesia  telah dianggap  bahwa  Fachrul  merupakan  anak kandung  dari  orang  tua  yang  mengangkatnya. Terjadi ketidakpahaman oleh penduduk Kelurahan Demaan terkait prosedur pencatatan  yang  diharapkan  dengan  adanya aturan  hukum  adalah  untuk  melindungi  hak- hak dari anak angkat itu sendiri.
Dari  kedua  objek  penelitian  yang  penulis dapatkan,  keduanya  beragama  Islam,  secara perundang-undangan  dalam  hal  pengangkatan anak terjadi perbedaan penentapan di
pengadilan,  yaitu  di  Pengadilan  Agama  dan Pengadilan Negeri.
Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama,  bahwa wewenang Peradilan Agama adalah memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan perkara-perkara  ditingkat  pertama  antara orang-orang yang beragama Islam.
Pengangkatan  anak  termasuk  dalam dalam perkara di bidang perkawinan sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  20 Undang-Undang  tentang  Peradilan  Agama bahwa di bidang perkawinan Nomor 20 adalah penetapan  asal-usul  anak  dan  penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
Penetapan  anak  yang  terjadi  diantara Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan  Negeri berbeda, karena hakikatnya pada penetapan di Pengadilan  Agama  menggunakan  prinsip hukum  Islam,  yang  jelas  tidak  membolehkan mengubah  status  anak  angkat  menjadi  anak kandung.
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  yang  saat  ini  telah diperbarui menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun  2019  pada  Pasal  50  ayat  (1) menjelaskan bahwa seorang anak  yang belum mencapai  usia  18  tahun  atau  belum  pernah melangsungkan  pernikahan  yang  tidak  berada di  bawah  kekuasaan  orang  tuanya  lagi,  maka ia berada di bawah kekuasaan wali. Kemudian dilanjut  pada  ayat  (2)  bahwa  perwalian
tersebut  menyangkut  pribadi  anak  itu  sendiri dan harta bendanya.
Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Perkawinan  menjelaskan  bahwa  seorang  wali dapat  ditunjuk  langsung  oleh  orang  tua  yang bersangkutan  sebelum  ia  meninggal  dunia, dengan  surat  wasiat  atau  secara  lisan dihadapan dua orang saksi. Wali harus diambil dari  keluarga  anak  tersebut,  atau  orang  yang sudah dewasa dengan kriteria jujur, berpikiran sehat, adil dan berkelakuan baik. Seroang wali berkewajiban  mengurus  anak  yang  berada  di bawah perwaliannya dan hartanya secara baik dan  menghormati  agama  yang  dianut  anak tersebut.
Seorang wali dapat dicabut kekuasaan atas perwalian  terhadap  anak  apabila  melalaikan kewajibannya terhadap anak atau berkelakuan buruk  terhadap  anak.  Pencabutan  kekuasaan perwalian  dapat  terjadi  atas  permintaan  orang tua  si  anak,  keluarga  dalam  garis  ke  atas  dan ke samping atau pejabat yang berwenang (UU No. 1 Tahun 1974).
Maka  dalam  hal  ini,  siapapun  wali  dari  si anak  baik  itu  wali  sebagai  orang  tua  kandung maupun  orang  tua  angkat  wajib  menjaga dengan baik-baik terhadap hak dan perlindungan  anak,  terutama  tidak  melalaikan atas  hak  dan  perlindungan  terhadap  anak angkat.
Di Kelurahan Demaan dalam hal perwalian  terhadap  anak  angkat,  dari  dua objek  penelitian  melaksanakan  hak  perwalian kepada  sang  anak  angkat  dengan  baik
sebagaimana  hak  dan  perlindungan  yang dimiliki oleh setiap anak. Meskipun salah satu objek yaitu Musafah yang melakukan pengangkatan anak dengan hanya memelihara atau  merawat  anak  saudaranya,  juga  mereka menjadi  wali  Sebagian  dalam  memenuhi kebutuhan  sang  anak,  terutama  menjadi  wali dalam  hal  Pendidikan,  menjadi  wali  atas jaminan  kesehatannya,  menjadi  wali  atas pemenuhan  hak-hak  anak  semasa  anak membutuhkan  suatu  hal  yang  harus  dituruti oleh orang tua.
Dari  objek  yang  satunya  lagi  yaitu Fachrul, orang tua menyadari bahwa perwalian  dalam  hukum  Islam  pada  intinya hanya  sebatas  perwalian  dalam  pemenuhan perlindungan semasa anak dalam hal Pendidikan, Kesehatan dll.
Kemudian  sebagaimana  dijelaskan  oleh Drs.  Kusnanto  bahwa  penduduk  Kelurahan Demaan  menyadari  akan  perwalian,  terutama dalam  hal  anak  perempuan  ketika  hendak melaksanakan  pernikahan.  Wali  dari  anak perempuan  harus  benar-benar  orang  tua kandung.
Wali  dalam  hukum  yang  berlaku  ada  dua, yaitu  wali  nasab  dan  wali  hakim.  Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 21 mengenai  urutan  kedudukan  kelompok  yang berhak  menjadi  wali  nasab  ialah  ada  empat kelompok,  yaitu kelompok  kerabat  laki-laki garis  lurus  ke  atas  yakni  ayah,  kakek  dari pihak  ayah  dan  seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki  seayah,  dan  keturunan  laki-laki
mereka. Ketiga, kelompok  kerabat  paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah  dan  keturunan  laki-laki  mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka (KHI pasal 21).
Selanjutnya  pada  Pasal  23  Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila wali nasab  tidak  ada  atau  tidak  diketahui keberadaan atau tempat tinggalnya maka dapat diganti dengan wali hakim (KHI Pasal 23). Di dalam  prosedur  yang  biasanya  digunakan sebagaimana  dalam  observasi  penulis,  untuk wali  hakim  ialah  petugas  KUA  yang berwenang di tempat pernikahan berlangsung.
Dalam  hal  anak  angkat  di  Kelurahan Demaan,  meskipun  anak  angkat  dicatatkan dengan Kartu Kaluarga (KK) mengikuti orang tua  angkat,  namun  mereka  menyadari  bahwa perwalian  dari  anak  angkat  perempuan  saat akan melangsungkan pernikahan harus dengan wali orang tua kandung.
Pada  prinsipnya  dalam  hukum  Islam,  hal pokok  dalam  kewarisan  adalah  adanya hubungan  darah.  Namun  anak  angkat  dapat memiliki  hak  seperti  kewarisan  dalam  hal wasiat wajibah berdasarkan dengan Pasal 209 Kompilasi  Hukum  Islam  bahwa  seorang  anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan orangtua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah.
Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam Pasal 209 dapat menyelesaikan permasalahan  hak  antara  orang  tua  angkat dengan  anak  angkatnya  dan sebaliknya dalam
hal perolehan harta pewaris kepada  ahli waris (Syafi’I, 2017: 24).
Wasiat  Wajibah  Berkaitan  dengan  harta yang  diberikan  kepada  anak  angkat  yang memiliki  besaran  tidak  lebih  dari  1/3  bagian. Pada hakikatnya orang tua angkat dengan para ahli  warisnya  bisa  saja  memberikan  kepada anak angkat tersebut berupa harta melebihi 1/3 bagian asalkan ada kesepakatan dari para  ahli waris  lainnya  dengan  kesepakatan  yang kemudian  dibuat  dan  dicatatkan  dihadapan notaris.
Hal  tersebut  juga  memiliki  prinsip  yang sama  dengan  Pasal  183  Kompilasi  Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa para ahli waris  dapat  sepakat  melakukan  perdamaian dalam  pembagian  warisan,  setelah  masing- masing menyadari bagiannya.
Jadi  pada  prinsipnya  dalam  hukum  Islam, anak  angkat  tidak  diakui  untuk  dijadikan sebagai dasar dan sebab dalam hal kewarisan. Namun  untuk  memberikan  perlindungan hukum terhadap anak angkat untuk memperoleh  haknya  sebagai  anak,  orang  tua angkat  dapat  memberikan  hadiah  (hibah) semasa  orang  tua  masih  hidup.  Hal  ini  telah dilakukan  oleh  objek  peneliti  yaitu  Musafah bahwa mereka telah memberikan perlindungan hak  dan  amanah  kepada  anak  angkat  yang pertama,  yang  saat  ini  telah  dewasa  dengan mempercayakan  usaha  bisnisnya  kepada  anak angkat  untuk  diteruskan  karena  orang  tua sudah  merasa  tua  dan  perlu  kepanjangan tangan dari sang anak untuk memperjuangkan
dan  melanjutkan  bisnis  usahanya.  Kemudian juga  selalu  memberi  amanah  kepada  anak angkat yang pertama untuk ikut merawat anak angkat  kedua  yang  saat  ini  masih  berada  di bangku  sekolah  kelas  2  SMP  untuk  selalu memperdulikan, menjaga, merawat, dan menuntut  untuk  menjadi  anak  yang  baik  agar sukses dimasa depan.
Namun  pada  objek  peneliti  yang  kedua terjadi  permasalahan  yaitu  ketika  ibu  angkat meninggal  dunia,  dan  ayah  angkat  menikah lagi,  terjadi  perubahan  yang  dialami  oleh Fachrul  sebagai  anak  angkat  dari  ayah angkatnya  dan  anak  tiri  dari  ibu  barunya. Dirinya  merasa  canggung  ketika  berkumpul dengan keluarga ibu tirinya tersebut. Dan pada akhirnya Fachrul lebih sering tinggal di rumah orang  tua  kandungnya  meskipun  sesekali tinggal  di  rumah  orang  tua  angkat.  Karena ayah  angkatnya  masih  bersikap  baik  dan perhatian  juga  masih  bertanggungjawab  atas perawatan, Pendidikan, Kesehatan Fachrul.
Keluarga  Fachrul  belum  memikirkan permasalahan  sampai  kepada  warisan  ketika kedua  orang  tua  sudah  meninggal.  Namun orang  tua  memberikan  hadiah  atau  hibah kepada  Fachrul  berupa  benda  bergerak.  Yaitu berupa sepeda motor yang dibelinya atas nama Fachrul.  Sementara  hanya  bisa  memberikan hal-hal semacam barang-barang yang diinginkan.  Karena  dalam  hal  warisan  dari keluarga belum memikirkan untuk pembagian.
Maka  dalam  hal  ini,  perlindungan  hukum terhadap  anak  angkat  di  Kelurahan  Demaan
telah  terpenuhi  dan  orang  tua  menyadari bahwa  anak  angkat  juga  memperoleh  hak harta benda yang orang tua miliki.
Dijelaskan  oleh  Drs.  Kusnanto  untuk penduduk  Kelurahan  Demaan  kebanyakan telah  menyadari  hak  yang  diperoleh  anak angkat  demi  perlindungan  dimasa  yang  akan datang  yaitu  tetap  memperoleh  warisan meskipun  jumlah  besarannya  tidak  sama dengan anak-anak yang lain, bahkan perlindungan telah dilakukan dengan memberi hadiah (hibah) semasa orang tua angkat masih hidup.
Hal  yang  dilakukan  oleh  Musafah  dan suaminya  dalam  memberikan  perlindungan kepada  anak  angkatnya  dengan  cara  memberi hibah atau hadiah yang mereka anggap bahwa anak  memiliki  peran  untuk  melanjutkan perjuangan orang tua dengan memberi amanah untuk  meneruskan  usaha  bisnis  dari  suami Musafah,  meski  secara  legalitas  pemberian atau hibah tersebut tidak ada bukti-bukti surat secara  resmi,  namun  hal  tersebut  dianggap wajar dalam kehidupan keluarganya.
Hal  lain  yang  dilakukan  Musafah  ialah memberikan  rumah  kepada  anak  angkat  yang pertama  karena  dianggapnya  itu  hal  yang layak  dari  orang  tua  kepada  anaknya.  Untuk perlindungannya sertifikat rumah yang diberikan  kepada  anak  angkat  tersebut  akan dicatatkan atau dibalik nama dari nama suami Musafah yaitu Ahmad Kasrowi menjadi nama anak angkatnya.
Dari  hasil  penelitian,  dapat  diketahui bahwa  kedua  objek  penelitian,  orang  tua
angkat  telah  memberikan  Sebagian  hak kepada  anak  sebagai  orang  tua  yang mengasuh.  Namun  secara  antisipasi  di kemudian  hari,  orang  tua  tidak  memiliki pemikiran  sampai  jika  nanti  terjadi  suatu permasalahan atau sengketa harta yang terjadi dalam seluruh keluarga ketika kedua orang tua telah meninggal dunia.
Sesuai  dengan  Hukum  Acara  Perdata, macam-macam alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan sesuai Pasal 164 HIR ialah bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah.
Bukti  surat  merupakan  alat  bukti  utama dalam hukum acara perdata, namun dalam hal ini,  jika  status  anak  angkat  tidak  memiliki legalitas  sebagai  anak  angkat  dari  orang  tua angkatnya,  maka  dapat  menggunakan  alat bukti saksi
Anak  angkat  tersebut  akan  dibuktikan dalam  pengadilan  dengan  dua  orang  saksi yang  mengetahui  bahwa  anak  tersebut  telah dipelihara  sekian  lama  bahkan  disekolahkan, disunatkan,  dirawat  sampai  dewasa  bahkan sampai  dinikahkan.  Kalau  terbukti  sebagai anak  angkat,  maka  anak  angkat  tersebut  akan tetap  memperoleh  hak-hak  sebagaimana  anak angkat  yang  memiliki  legalitas  status  anak dengan orang tua angkatnya.
Berdasarkan dua objek peneliti yang yang ada di Kelurahan Demaan, mengenai perlindungan berdasarkan alat bukti kesaksian  dan  surat-surat  semua  telah memiliki kekuatan dan pengakuan di masyarakat,  bahwa  anak  yang  diasuh  oleh
objek  pertama    Musafah  dan  objek  kedua keluarga  Fachrul  memiliki  pengakuan  di masyarakat  bahwa  mereka  memang  benar- benar  melakukan  perbuatan  hukum  yaitu melakukan  pengangkatan  anak.  Maka  dalam hal  ini,  perlindungan  hukum  terhadap  anak angkat  di  antara  kedua  objek  ini  bisa diperkuat  dengan  alat-alat  bukti  yang  ada seperti  pengakuan  dari  masyarakat  bahwa anak  ini  memang  benar  sebagai  anak  angkat dari orang tua angkatnya.

## Simpulan
1. Dari  dua  objek  penelitian  yang  penulis buat,  semuanya  tidak  memutus  hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
2. Perlindungan  hukum  yang  diperoleh  anak angkat  semuanya  terpenuhi  secara  baik.
Meskipun dalam hukum Islam menyatakan bahwa  anak  angkat  tidak  menjadi  ahli waris,  namun  dalam  Kompilasi  Hukum Islam yang menjadi rujukan orang Islam di Indonesia  saat  menyelesaikan  sebuah perkara  yaitu  menyatakan  bahwa  anak angkat  memiliki  perlindungan  dalam  hal memperoleh harta orang tua angkat dengan cara  diberi  hadiah  (hibah)  atau  wasiat wajibah  yang  jumlahnya  tidak  dapat melebihi  1/3  dari  jumlah  harta  yang  orang tua  miliki.  Pada  objek  penelitian  yang penulis  buat,  perlindungan  dilakukan  oleh orang  tua  angkat  yaitu  dalam  harta  dan perwalian.  Anak  angkat  diberi  hadiah (hibah).  Pemberian  dari  orang  tua  kepada
anak  angkatnya  berupa  barang  bergerak seperti  Fachrul  yang  sementara  diberi Sepeda Motor atas nama Fachrul, kemudian hal yang dilakukan Musafah dan suaminya yaitu memberi hadiah rumah dan amanah melanjutkan atau memperjuangkan bisnis usaha yang orang tua angkat miliki.

## Daftar Pustaka
Abdulaziz, Farhan Nur. 2018. Praktik Pengangkatan  Anak  tanpa  Penetapan Pengadilan dan Dampak Hukumnya(Studi  Kasus  di  Kampung Karanganyar Desa Mekarmulyo Kecamatan Malanghong Garut) .
Skripsi.  Bandung:  Universitas  Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
Al-Asqalani,  Hajar.  t.t. Terjemah  Bulughul Mahram. t.tp. Pustaka Imam Dzahabi. AnAnshary, M. 2014. Kedudukan Anak dalam Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum Nasional. Bandung: CV Mandar Maju. Budiono,  Rahmad.  t.t. Pembaharuan  Hukum
Kewarisan Islam di Indonesia.
Bandung: Citra Aditya Bakti. Dayana,  Widatin.  2017. Analisis  Yuridis Tentang  Anak  Angkat  Tanpa  Penetapan Pengadilan  Serta  Hak-Haknya  Menurut Kompilasi Hukum Islam . Skripsi. Universitas Jember.
Departemen  Agama  RI.  2014. Al Qur’an dan Terjemahan . Jakarta: Penerbit Beras.
Deseanah,  Easjul  &  Fachri  Bey.  2015.
Pelaksanaan Pengangkatan Serta
Perlindungan  Anak  di  Indonesia . Lex
Jurnalica, Vol.12, No. 1.
Herdiana,  Nabila  Rizki  Aprilian.  2020.
Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan  Anak  Angkat  Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan Dihubungkan  dengan  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak Asasi  Manusia  di  Kota  Bekasi .  Skripsi .Bandung: Universitas Pasundan.
Muayyanah,  Jiiy  Ji’ronah.  2010. Tinjauan Hukum  Terhadap  Pengangkatan  Anak
dan
Akibat Hukumnya dalam Pembagian  Warisan  Menurut  Hukum Islam  dan  Kompilasi  Hukum  Islam . Tesis . Semarang: Universitas
Diponegoro Na’mah,  Laila  Mazidatun.  2017. Praktik Pengangkatan  Anak  tanpa  Penetapan Pengadilan  dan  Dampak  Hukumnya (Studi kasus di Desa Pulodarat
Pecangaan  Jepara) .  Skripsi.  Jepara:
Universitas Islam Nahdlatul Ulama.
Nasution,  Enty  Lafina.  2017. Perlindungan
Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat. Yogyakarta: CV Budi Utama. Nilasari, Anggar. 2017. Praktek Pengangkatan  Anak  di  Yogyakarta (Kajian di Pengadilan Agama Yogyakarta) . Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Nola, Luthvi Febryka. 2016. Upaya
Perlindungan  Hukum  Secara  Terpadu
bagi TKI . Negara Hukum, Vol.7, No.1. Noviani, Linda. 2019. Kedudukan Hukum dan Pemenuhan  Hak  Anak  Adopsi  Tanpa Penetapan  Pengadilan  Ditinjau  dari Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam  (Studi Kasus  di  Desa  Kates  Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung) . Skripsi. Tulungagung : Institute  Agama Islam Negeri Tulungagung. Nurhalimah, Dewi. 2019. Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor  11/Pdt/P/2015/PN.GS) .  Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.
Pratiwi,  Ika  Putri.  t.t. Akibat  Hukum
Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan
Pengadilan
Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pudihang, Regynald. 2015. Kedudukan Hukum  Waris  Anak  Angkat  Menurut Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata , Lex Privatum, Vol. III, No. 3.
Rahmad,  Hakim.  2000. Hukum  Perkawinan Islam. Bandung: Pustaka Setia.
Rais,  Muhammad.  2016. Kedudukan  Anak Angkat  dalam  Perspektif  Hukum  Islam, Hukum  Adat  dan  Hukum  Perdata (Analisis  Komparatif) . Jurnal  Hukum Diktum.  Vol.  14.  No.  2 .  Kalimantan
Barat: Hakim Pengadilan Agama Sintang.
Saidah,  Nur  Fitri.  2018. Tinjauan  Yuridis
Tentang  Pengangkatan  Anak  di  Luar Pengadilan dihubungkan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan  Anak  di  Kabupaten
Bandung . Skripsi . Bandung: Universitas
Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Satori,  Djam’an  &  Komariah  Aan.  2017.
Metode  Penelitian  Kualitatif, Bandung:
Alfabeta.
Sembiring,  Rosnidar.  2019. Hukum Keluarga Harta-Harta  Benda  dalam  Perkawinan . Depok: PT Raja Grafindo Persada. Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Sunggono, Bambang. 2005. Metodologi Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo.
Syafi’i.  2017. Wasiat Wajibah dalam
Kewarisan  Islam  di  Indonesia .  Misykat
Vol. 2. No. 2. Syahidah, Nadia Nur. 2015. Praktik
Pengangkatan  Anak  Tanpa  Penetapan Pengadilan  Dan  Akibat  Hukumnya (Studi  Kasus  di  Desa  Bantarjati,
Klapanunggal,  Bogor) .  Skripsi.  Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah.
Yaswirman.  2006. Hukum  Keluarga  Islam.
Padang: Andalas University Press.

## Wawancara
Wawancara  dengan  Drs.  Kusnanto, Modin Kelurahan Demaan, 15 Februari 2021.
Wawancara  dengan  Untung  Harianto,  SE.,
Kasi  Tramtib  Kelurahan  Demaan, 16
Februari 2021.
Wawancara dengan Drs. Suharto, MH., Hakim Pengadilan  Agama  Kabupaten  Cilacap, 20 Februari 2021.
Wawancara  dengan  H.  Musafah, objek penelitian  Pengangkatan  Anak, 13 Februari 2021.
Wawancara  dengan  Fachrul  dan  sekeluarga, objek penelitian Pengangkatan Anak, 13 Februari 2021.
Undang-Undang
Kompilasi Hukum Islam.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  tahun  2007,
Pengangkatan Anak.
Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974,

## Perkawinan.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019,
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014,
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

## Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.