## ANALISIS IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB
LINGKUNGAN PERUSAHAAN BERBASIS PSAK No. 57 (Studi Kasus: PT. Holcim Indonesia Tbk., PT. Aneka Tambang Tbk., dan PT. Atlas Resources Tbk)
Intan Marsela 1 , Mediaty 2 , Darwis Said 3
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Akuntansi Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan 10, Makassar intanmarsela46@gmail.com, mediaty@unhas.ac.id, darwissaid@yahoo.com
Abstrak: Perkembangan  bisnis  khususnya  yang  bergerak  pada  bidang  pertambangan  pada  era  saat  ini memberikan sebuah dampak negatif yang sangat besar terhadap lingkungan sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis standar dan implementasi akuntansi lingkungan di perusahaan yang bergerak  dalm  biang  pertambangan,  yaitu  PT  Holcim  Indnesia  Tbk.,  PT  Aneka  Tambang  Tbk., dan  PT  Atlas  Resources  Tbk.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  data  kualitatif deskriptif  dengan  pendekatan  penelitian  yang  berupa  Studi  Kepustakaan  ( Library  Research ).
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  perusahaan  secara  umum  telah  melaksanakan  PSAK khususnya  no.  57  terkait  dengan  provisi  yang  timbul  akibat  operasi  perusahaan,  jumlah  provisi tersebut  tergantung  pada  ukuran  perusahaan.  Dengan  penelitian  ini  dapat  menjadi  salah  satu alternatif  pemecahan  masalah  bagi  perusahaan  dalam  menjalankan  kewajibannya  terhadap lingkungan  sekitar.  Provisi  ini  timbul  karena  adanya  kewajiban  perusahaan  untuk  melakukan pemulihan lingkungan setelah aktivitas operasi.
Kata Kunci: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Pertanggungjawaban Lingkungan.
Abstract: The development of businesses, especially those engaged in mining in the current era, has a large negative  impact  on  the  surrounding  environment.  This  study  aims  to  analyze  the  standards  and implementation of environmental accounting in companies engaged in mining, namely PT Holcim Indnesia  Tbk.,  PT  Aneka  Tambang  Tbk.,  And  PT  Atlas  Resources  Tbk.  This  research  was conducted  using  descriptive  qualitative  data  with  a  research  approach  in  the  form  of  a  library study  (Library  Research).  The  results  showed  that  the  company  in  general  has  implemented PSAK,  especially  no.  57  related  to  provisions  arising  from  company  operations,  the  amount  of these fees depends on the size of the company. With this research, it can be an alternative solution
to problems for the company in carrying out its obligations to the surrounding environment. This provision  arises  because  of  the  company's  obligation  to  restore  the  environment  after  operating activities.
Keywords: Statement of Financial Accounting Standards and Environmental Responsibility.

## 1 PENDAHULUAN
Seiring  dengan  berkembangnya  bisnis  yang  begitu  cepat  dan  penggunaan  alat-alat  modern.
Dibalik  bisnis  yang  cepat  dan  modern  membawa  lingkungan  sekitar  mendaptkan  dampak negatifnya.  Dalam  hal  ini  perusahaan  yang  bergerak  dalam  bisnis  pertambangan  sangatlah memberikan  dampak  buruk  bagi  alam  maupun  masyarakat  sekitar  lingkungan  bisnis.  Maka dari,  untuk  meminimalisir  dampak  buruk  yang  ditimbulkan  dari  bsinis  tersebut,  pemerintah mengeluarkan  undang-undang  agar  perusahaan  wajib  memberikan  kontribusi  terhadap lingkungan sekitar.
Akuntansi  lingkungan  merupakan  salah  satu  bidang  ilmu  akuntansi  yang  berfungsi  dan mengidentifikasi, mengakui, mengukur, menilai, menyajikan, dan mengungkapkan akuntansi lingkungan.  Dalam  hal  ini,  pencemaran  dan  limbah  produksi  merupakan  salah  satu  contoh dampak  negatif  dari  operasional  perusahaan  yang  memerlukan  sistem  akuntansi  lingkungan sebagai  kontrol  terhadap  tanggung  jawab  perusahaan  sebab  pengolahan  limbah  yang dilakukan  oleh  perusahaan  memerlukan  pengakuan,  pengukuran,  penilaian,  penyajian,  dan mengungkapkan  biaya  pengolahan  limbah  dari  hasil  kegiatan  operasional  perusahaan (Nilasari,  2014).  Keberadaan  perusahaan  dianggap  dapat  memberikan  banyak  manfaat  bagi masyarakat sekitar maupun masyarat pada umumnya selain dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, perusahaan juga berfungsi sebagai penyediaan lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan. Selain dapat memberikan dampak pada masyarakat, perusahaan juga memiliki dampak  pada  lingkungan  sekitar  baik  dampak  positif  maupun  dampak  negatif.  Dampak dilingkungan itu sendiri berupa polusi udara, polusi suara, limbah yang dihasilkan dari proses
produksi  atau  operasional.  Limbah  produksi  sering  kali  dihasilkan  oleh  perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa seperti: (1) Jasa pembantu rumah tangga, (2) Jasa supir, dan (3) Jasa dalam pelayanan-pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit.
Menurut  Freeman  dan  Philips  (2002)  berdasarkan Stakeholder  Theory, perusahaan  memilki kewajiban  yang  bersifat  ekonomi  (kepada  pemegang  saham)  yaitu  kewajiban  non-ekonomi kepada  pihak  lain  yang  berkepentingan,  hal  tersebut  karena  kelangsungan  hidup  perusahan tergantung  pada  dukungan  yang  diberikan  oleh  seluruh  pemangku  kepentingan,  tergantung pada  bagimana  perusahaan  mengelola  hubungan  dengan  pelanggan,  karyawan,  pemasok, masyarakat,  komunitas,  pemodal  dan  lain-lain.  Pertanggungjawab  social  dan  lingkungan perusahaan  harus  mengelola  pengeluaran  biaya  terkait  pertanggungjawaban  lingkungan, setidaknya  pengeluaran  biaya  tersebut  harus  mencapai  dua  aspek  yaitu  tepat  sasaran  dan efisien.  Tepat  sasaran  dalam  arti  biaya  yang  dikeluarkan  memang  digunakan  untuk pertanggungjawaban  lingkungan,  efisien  dalam  arti  biaya  yang  dikeluarkan  tidak mempengaruhi  laba  perusahaan  secara  signifikan,  oleh  karena  itu  pengelolaan  biaya  terkait dengan  pertanggungjawabn  lingkungan  dapat  dilakukan  dengan  menggunkana  akuntansi lingkungan.  Dengan  akuntansi  lingkungan  pengeluaran  perusahaan  dalam  rangka  perbaikan lingkungan dapat dikelola dengan baik.
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  bisnis  pertambangan  dapat  memberikan dampak  negatif  terahdap  lingkungan  sekitar.  Maka  peneliti  bermaksud  untuk  menganalisis pernyataan  standar  akuntansi  dan  pertanggungnjawaban  lingkungan  berbasis  PSAK  No.  57 pada  perusahaan  PT  Holcim  Indnesia  Tbk.,  PT  Aneka  Tambang  Tbk.,  dan  PT  Atlas Resources Tbk.

## 2 KERANGKA TEORI

## Stakeholder Theory
Menurut  Totok  (2014),  Premis  dasar  dari  teori stakeholder adalah  bahwa  semakin  kuat hubungan  korporasi,  maka  akan  semakin  baik  bisnis  korporasi.  Sebaliknya,  semakin  buruk hubungan  korporasi  maka  akan  semakin  sulit.  Hubungan  yang  kuat  dengan  para  pemangku kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Teori stakeholder adalah  sebuah  konsep  manajemen  strategis,  tujuannya  adalah  untuk  membantu  korporasi memperkuat  hubungan  dengan  kelompok-kelompok  eksternal  dan  mengembangkan keunggulan kompetitif.
Sedangkan  menurut  Yunus  (2014),  Teori stakeholder mengatakan  bahwa  perusahaan bukanlah  entitas  yang  hanya  beroperasi  untuk  kepentingannya  sendiri  namun  harus memberikan  manfaat  bagi stakeholder nya.  Dengan  demikian,  keberadaan  suatu  perusahaan sangat  dipengaruhi  oleh  dukungan  yang  diberikan  oleh stakeholder kepada  perusahaan tersebut.  Gray,  Kouhy  dan  Adams  mengatakan  bahwa  kelangsungan  hidup  perusahaan tergantung pada dukungan stakeholders sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan  tersebut.  Semakin powerful  stakeholder, maka  semakin  besar  usaha  perusahaan untuk  beradaptasi.  Pengungkapan  sosial  dianggap  sebagai  bagian  dari  dialog  antara perusahaan dengan stakeholder nya.

## Legitimacy Theory
Teori  ini  menyatakan  bahwa  organisasi  adalah  bagian  dari  masyarakat  sehingga  harus memperhatikan  norma-norma  sosial  masyarakat  karena  kesesuaian  dengan  norma  sosial dapat  membuat  perusahaan  semakin legitimate .  Teori  legitimasi  berhubungan  erat  dengan teori stakeholder .  Teori  legitimasi  bergantung  pada  premis  bahwa  terdapat  ’kontrak  sosial’ antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan tersebut beroperasi.
Apabila  perusahaan  tidak  dapat  mengimplementasikannya  dengan  benar,  maka  sistem tersebut  akan  menjadi  ancaman  (Fernando  &  Lawrence,  2014).  Hal  ini  disebabkan  oleh adanya  nilai  yang  bermacam-macam  dan  perubahan  nilai  yang  terus  terjadi,  sehingga kemungkinan conflict of interest semakin tinggi. Akibatnya, perusahaan mengalami kesulitan didalam pencapaian objektif perusahaan. Hasil yang berbeda akan tercapai ketika perusahaan berhasil mengurangi gap yang ada antara perusahaan dan masyarakat (Fernando & Lawrence, 2014).

## Akuntansi Lingkungan
Dalam  himpunan  istilah  lingkungan  untuk  manajemen  (Solihin,  2009)  pengertian  akuntansi lingkungan  dikemukakan  secara  rinci  bahwa  akuntansi  lingkungan  merupakan  proses accounting yang mengenali, mencari dan kemudian mengurangi efek-efek lingkungan negatif dari  pelaksanaan  praktek  laporan  yang  konvensional,  mengenali  secara  terpisah  biaya-biaya dan  penghasilan  yang  berhubungan  dengan  lingkungan  dalam  sistem  laporan  yang konvensional, mengambil langkah aktif untuk menyusun inisiatif-inisiatif untuk memperbaiki efek-efek  lingkungan  yang  timbul  dari  praktek-praktek  pelaporan  konvensional.  Misalnya seperti perusahaan, semua perusahaan pasti menghasilkan limbah. Limbah dari kegiatan yang lakukan  oleh  perusahaan  itu  termasuk  kategori  limbah  yang  berbahaya.  Menurut  akuntansi lingkungan  mereka  harus  mengalokasikan  dana  untuk  mengelola  limbah  tersebut  agar  tidak membahayakan lingkungan yang ada di sekitarnya.

## Tujuan Akuntansi Lingkungan
Menurut Ikhsan (2008) tujuan dan maksud dikembangkannya akuntansi lingkungan yaitu sebagai berikut:
1. Akuntansi lingkungan merupakan alat manajemen lingkungan, sebagai alat manajemen lingkungan.  Akuntansi  lingkungan  digunakan  untuk  menilai  keefektifan  kegiatan konservasi  lingkungan.  Data  akuntansi  lingkungan  juga  digunakan  untuk  menentukan
biaya  fasilitas  pengelolaan  lingkungan,  biaya  keseluruhan  konservasi  lingkungan  dan juga investasi yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan.
2. Akuntansi  lingkungan  sebagai  alat  komunikasi  dengan  masyarakat,  sebagai  alat komunikasi  publik,  akuntansi  lingkungan  digunakan  untuk  menyampaikan  dampak negatif  lingkungan,  kegiatan  konservasi  lingkungan  dan  hasilnya  kepada  publik.
Tanggapan  dan  pandangan  masyarakat  digunakan  sebagai  umpan  balik  untuk mengubah pendekatan perusahaan dalam pelestarian atau pengelolaan lingkungan.

## Dasar Hukum Akuntansi Lingkungan di Indonesia
Ada beberapa dasar hukum yang mengatur Akuntansi lingkungan, di antaranya:
1. Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dalam peraturan yang tercantum dalam undang-undang No 32 Tahun 2009 ini menunjukkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Akuntansi Lingkungan yaitu sebagai berikut:
a) Setiap  orang  berkewajiban  memelihara  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan (Pasal 6 Ayat 1).
b) Setiap  orang  yang  melakukan  usaha  dan/atau  kegiatan  berkewajiban  memberikan informasi  yang  benar  dan  akurat  mengenai  pengelolaan  lingkungan  hidup  (Pasal  6 Ayat 2).
c) Setiap  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  wajib  melakukan  pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan (Pasal 16 Ayat 1).
d) Setiap  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  wajib  melakukanpengelolaan bahan berbahaya dan beracun (Pasal 17 Ayat 1).
e) Barang  siapa  yang  melawan  hukum  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup,  diancam  dengan
pidana  penjara  paling  lama  sepuluh  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp500.000.000,00 (Pasal 41 Ayat 1).
f) Barang  siapa  yang  karena  kelalainya  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup,  diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  tiga  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp100.000.000,00  (Pasal  42  Ayat 1).
2. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Dalam  peraturan  tentang  penanaman  modal  yang  tercantum,  menunjukkan  beberapa ketentuan UU ini yang berkaitan dengan Akuntansi lingkungan adalah sebagai berikut:
a) Pasal 15 menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk:
b) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
c) Menghormati  tradisi  budaya  masyarakat  sekitar  lokasi  kegiatan  usaha  penanaman modal.
d) Pasal 16 menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab:
e) Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
f) Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.
Pasal  34  Ayat  1  menyatakan  bahwa  badan  usaha  atau  usaha  perseorangan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  sebagaimana  ditentukan  dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
(a) Peringatan tertulis.
(b) Pembatasan kegiatan usaha.
(c) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
(d) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
3. Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  No.  33  tahun  2014  tentang  akuntansi pertambangan  umum.  Akuntansi  pertambangan  umum  mengatur  perlakuan  akuntansi atas:
(a) Aktifitas pengupasan lapisan tanah.
(b) Aktifitas pengelolahan lingkungan hidup.
Akuntansi  pertambangan  umum  bertujuan  untuk  mengontrol  akan  aktifitas  yang  di  lakukan oleh perusahaan pertambangan, namun tidak ada salahnya jika PSAK No.33 tahun 2014 ini di terapkan di semua perusahaan ataupun instansi yang berpotensi menghasilkan limbah.

## 3 METODE PENELITIAN

## 3.1. Jenis Penelitian
Objek pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Holcim  Indonesia  Tbk,  PT  Aneka  Tambang  Tbk,  dan  PT  Atlas  Resources  Tbk,  perusahaan tersebut  dijadikan  objek  penelitian  untuk  melihat  sejauh  mana  penerapan  akuntan lingkungannnya.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Pada  penelitian  ini menggunakan  jenis/  pendekatan  penelitian  yang  berupa  Studi  Kepustakaan  (Library Research). Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2003:3).
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa  jurnal,  buku,  dan  dokumen  baik  yang  berbentuk  cetak  maupun  elektronik  serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian.

## 3.2. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  dokumentasi,  yaitu  mencari  data mengenai  hal-hal  atau  variabel  yang  berupa  catatan,  buku,  makalah  atau  artikel  dan sebagainya  (Arikunto,  2010).  Langkah-langkah  analisis  yang  dilakukan  adalah  sebagai berikut:
a. Mengumpulkan data-data perusahaan
Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari laporan tahunan perusahaan yang menjadi objek penelitian.
b. Mengidentifikasi elemen-eleme akuntansi lingkungan dalam laporan tahunan
Identifikasi elemen tersebut meliputi pos-pos laporan keuangan yang berhubungan dengan akuntansi lingkungan yang berupa harta, utang, modal, pendapatan dan beban.
c. Menganalisis penyajian elemen akuntansi lingkungan
Peneliti  mencoba  mencari  tahu  bagaimana  penyajian  elemen  tersebut  dalm  akuntansi lingkungan
d. Menarik Kesimpulan
Penarikan  kesimpulan  didasarkan  pada  analisis  data  yang  dilakukan  sehingga menggambarkan objek peneitian secara tepat.

## 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

## Standar Akuntansi Lingkungan di Indonesia
Akuntansi  lingkungan  merupakan  bagian  dari  ilmu  ekonomi  yang  mengelola  transaksi keuangan  yang  berhubungan  dengan  lingkungan.  Fokus  utama  akuntansi  lingkungan  adalah lingkungan,  akuntansi  lingkungan  berusaha  untuk  mengidentifikasi,  mengukur,  melaporkan biaya-biaya dan aset terkait lingkungan atau pengelolaan lingkungan. Di Indonesia belum ada standar khusus untuk melaksanakan akuntansi lingkungan, akan tetapi pelaksanaan akuntansi lingkungan  saat  ini  menggunakan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Lingkungan  (PSAK)  yang
diterbitkan  IAI.  Ada  beberapa  pernyataan  dalam  PSAK  yang  dapat  dijadikan  standar akuntansi lingkungan, antara lain sebagai berikut:
1) PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan. PSAK 1 menyebutkan bahwa laporan mengenai lingkungan  hidup  dapat  disajikan  secara  terpisah  dari  laporan  keuangan.  PSAK  No.  1 yang  direvisi  pada  tahun  2009  diadopsi  dari  IAS  1: Presentation  of  Financial Statement. Menurut PSAk 1 laporan keuangan yang lengkap terdiri dari: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan  atas  laporan  keuangan  berisi  mengenai  kebijakan  akuntansi  dan  penjelasan terkait  dengan  pos-pos  dalam  laporan  keuangan,  laporan  posisi  keuangan  komparatif. PSAK  1  ini  dapat  dijadikan  standar  dalam  pelaksanaan  akuntansi  lingkungan  berupa pembuatan  laporan  lingkungan  hidup  di  luar  laporan  keuangan  khususnya  untuk industri yang memiliki hubungan erat dengan lingkungan.
2) PSAK  No.  57  yang  diadopsi  dari  IAS  37: Provisions,  Contingent  Liabilities  and Contingent  Assets. Menurut  PSAK  ini  perusahaan  yang  melaksanakan  perbaikan lingkungan misal pemulihan lingkungan karena limbah dapat mencatat biaya pemulihan tersebut  sebagai  provisi.  Provisi  tersebut  diukur  dengan  estimasi  terbaik  biaya pemulihan.  Provisi  diakui  sebagai  kewajiban  atas  peristiwa  masa  lalu,  misal pencemaran  lingkungan  terjadi  pada  tahun  2011,  maka  provisi  diakui  sebagai  provisi untuk pemulihan lingkungan atas pencemaran yang terjadi pada tahun 2011. “Peristiwa masa  lalu  yang  menimbulkan  kewajiban  di  masa  kini  disebut  sebagai  peristiwa mengikat.  Dalam  peristiwa  mengikat,  entitas  tidak  punya  pilihan  lain  selain menyelesaikan  kewajiban  tersebut,  baik  karena  dipaksakan  oleh  hukum,  atau merupakan kewajiban konstruktif. Provisi dibedakan dari kewajiban lain karena dalam provisi  terdapat  ketidakpastian mengenai  waktu  dan jumlah yang dikeluarkan di  masa depan untuk menyelesaikan provisi tersebut” (Sajiarto, 2011)
3) Exposure Draft PSAK No. 64 tepatnya paragraf  10 yang merupakan konvergensi  dari IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources. PSAK ini menimbulkan pengakuan  terhadap  kewajiban  akibat  dari  pemindahan  dan  restorasi  yang  terjadi selama periode tertentu sebagai konsekuensi dari eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral.
4) PSAK No. 25 membahas mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan  kesalahan.  PSAK  ini  diadopsi  dari  IAS  8: Accounting  Policies,  Changes  in Accounting  and  Errors .  PSAK  ini  terkait  denga  estimasi  yang  tidak  dapat  dikukur secara  tepat.  Sajiarto  (2011)  menyebutkan  ada  beberapa  biaya  yang  dapat  diestimasi terkait dengan pemulihan lingkungan sebagai berikut:
a. Provisi biaya pembersihan (cleanup costs)
b. Provisi rehabilitasi di industri pertambangan
c. Provisi klaim atas kontinjensi
d. Provisi biaya lingkungan seperti penanggulangan polusi udara, polusi suara, gas dan limbah berbahaya.
e. Provisi pembelian peralatan untuk mengendalikan polusi.
5) PSAK  No.  5  tentang  Segmen  Operasi,  entitas  perlu  mengungkapkan  informasi  untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan atas  aktivitas  bisnis  yang  melibatkan  entitas  dan  lingkungan  ekonomi  tempat  entitas beroperasi.  “Adanya  segmen  operasi  yang  dilaporkan  berdasarkan  wilayah  geografis atau negara akan menampakkan adanya perbedaan lingkungan peraturan yang bisa saja terkait  dengan  regulasi  di  bidang  lingkungan  hidup.  Hal  ini  sinkron  dengan  informasi yang  disyaratkan  oleh  GRI  yaitu  informasi  mengenai  Negara  atau  wilayah  yang memberikan (i) kontribusi pendapatan minimal 5% dari total pendapatan, (ii) kontribusi beban minimal 5% dari total pendapatan. Dalam PSAK No 5 prosentase yang dianggap
signifikan  adalah  10%.  PSAK  No.  5  ini  diadopsi  dari  IFRS  8: Operating  Segment ” (Sadjiarto, 2011).

## Implementasi Akuntansi Lingkungan di Indonesia
Akuntansi  lingkungan  lebih  tepat  diterapkan  pada  perusahaan  yang  memiliki  dampak langsung  terhadap  lingkungan.  Oleh  karena  itu  untuk  melihat  dan  mengamati  sejauh  mana impelentasi  akuntansi  lingkungan  di  Indonesia  penulis  mengambil  sample  tiga  perusahaan yang  bergerak  dalam  bidang  industri  semen  (PT  Holcim  Indnesia  Tbk),  Pertambangan  (PT Aneka Tambang Tbk) dan batu bara (PT Atlas Resources Tbk.). Berdasarkan telaah terhadap laporan  keuangan  tahun  2019  masing-masing  perusahaan  tersebut  ditemukan  hasil  sebagai berikut:

## 1. PT Holcim Indonesia Tbk.
Berdasarkan  laporan  keuangan  PT  Holcim  Indonesia  Tbk.  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa PT Holcim Indonesia telah melaksanakan akuntansi lingkungan khususnya penerapan PSAK No.  57  tentang  provisi,  utang  kontinjensi  dan  aset  kontinjensi.  PT  Holcim  Indonesia  Tbk. melaporkan  provisi  untuk  restorasi  kuari  sebesar  Rp.  43.768.000.000.  Dapat  disimpulkan bahwa provisi untuk biaya restorasi tanah pertambangan yang diwajibkan secara hukum dan secara  konstruktif,  berdasarkan  estimasi  terbaik  atas  pengeluaran  yang  diperlukan  untuk menyelesaikan kewajiban tersebut pada akhir tahun pelaporan.
Tabel 1. Provisi untuk restorasi kuari dalam laporan keuangan PT Holcim Indonesia Tbk tahun 2019
PT SOLUSI BANGUN ONDONESIA Tbk (Dahulu PT HOLCIM INDONESIA Tbk) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSILIDASI Tanggal-tanggal 31 Maret 2019 (Tidak Diaudit) Dan 31 Desember 2018 (Diaudit) (lanjutan) (Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain) PT SOLUSI BANGUN ONDONESIA Tbk (Formerly PT HOLCIM INDONESIA Tbk) AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITIONS As of March 31, 2019 (Unaudited) and December 31, 2018 (auditedt) (lanjutan) (Expressed in millions of Rupiah, Unless otherwise stated) LIABILITAS JANGKA PANJANG Catatan/ Notes 31 Maret/ March 31, 31 Desember/ December 31, NON-CURRENT LIABILITIES
2019 2018*) Liabilitas pajak tangguhan-bersih 30 728.806 708.904 Deferred tax liabilities - net Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo Long-term loans - net of dalam satu tahun current maturities pihak ketiga 21 8.023.181 1.151.801 Third parties Liabilitas imbalan kerja Long-term employee benefits Jangka panjang 33 606.244 552.364 Obligation Provisi untuk restorasi 22 43.768 47.957 Provision for restoration Liabilitas jangka panjang lainnya 30 50.000 50.000 Other non-current liabilities Jumlah Liabilities Jangka Panjang 9.451.999 2.511.062 Total Non-Current Liabilities Jumlah Liabilitas 12.574.555 12.250.837 Total Liabilities
Sumber: Laporan Posisi Keuangan PT Holcim Indonesia Tbk tahun 2019
Berikut ini merupakan pemanfaatan provisi untuk restorasi PT Holcim Indonesia Tbk tahun 2019:
a. Pendidikan
1) Beasiswa  reguler  untuk  anak  usia  sekolah  dari  keluarga  tidak  mampu  di  area Perseroan  sejak  2006.  Total  penerima  beasiswa  SBI  pada  2019  sebanyak  1.377 siswa.
2) Karyawan  terlibat  dalam  kegiatan  Gerakan  Orang  Tua  Asuh  (GOTA).  Pada  2019, Perseroan dan karyawan mendukung 2.141 anak melalui program GOTA di wilayah Pabrik Cilacap dan Tuban.
3) Program English  For  Fun mengajar  mengajar  Bahasa  Inggris  kepada  siswa  SD hingga SMU dari sekitar pabrik Perseroan. Hingga saat ini, SBI telah bekerja sama dengan 13 sekolah dan  700 peserta serta melatih 2 orang pengajar dari  masyarakat lokal.
4) Enterprise-based  Vocational  Education  (EVE )  bagi  remaja  sekitar  wilayah operasional  SBI.  Total  siswa  yang  berpartisipasi  dalam  program  EVE  sejak  tahun 2005  adalah  552  orang.  Dari  total  513  orang  yang  lulus,  sebanyak  237  orang  telah
direkrut untuk bekerja di Perseroan, sementara sisanya menemukan peluang kerja di tempat lain.
b. Program Penyuluhan Kesehatan di Pos Pelayanan
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dilakukan secara rutin di Pabrik Narogong, Cilacap, dan  Tuban,  serta  Terminal  Lampungdifokuskan  kepada  balita  melalui  pemberian makanantambahan  dan  pemeriksaan  kesehatan.  Tahun  ini,  Perseroan  telah mengembangkan  program  posyandu  khusus  untuk  remaja  dan  lansia  guna meningkatkan  kesehatan  masyarakat  usia  produktif  dan  lanjut  usia.  SBI  juga  melatih 515 kader kesehatan dan staf Posyandu.
c. Inagurasi Koperasi dan Pusat Pengembangan
Kewirausahaan  Masyarakat  “Dapoer  Sampireun”  di  Kompleks  Masjid  Albana, Narogong  Jawa  Barat.  Dapoer  Sampireun  berhasil  mendapatkan  penghargaan  “ Best Community  Engagement  Program ”  dalam  ajang Indonesia  Community  Engagement Award  2018 . Hingga saat  ini, anggota Koperasi Dapoer Sampireun telah  mencapai  85 orang  dengan  omzet  Rp80  juta  per  bulan.  Dibentuk  sejak  2006,  Koperasi  BMT Swadaya Pribumi bertujuan untuk membuka akses pembiayaan bagi UMKM di sekitar Pabrik Narogong. Kini anggotanya telah mencapai 7.600 orang dengan aset senilai Rp 20  miliar.  Pada  2019,  Perseroan  memulai  proses  implementasi  program  pembiayaan UMKM  dengan  sistem  Syariah  di  Lamlhom,  Kecamatan  Lhoknga,  Aceh.  Ke depanmya, program ini ditargetkan mampu memberikan manfaat nyata bagi 110 pelaku UMKM  di  Lamlhom,  Aceh.  Dimulai  sejak  2012  hingga  2014,  Perseroan  melakukan pembinaan  pembuatan  Batik  Kutawaru  di  CIlacap  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  nelayan  di  daerah  itu.  Masyarakat  yang  terlibat  kini  berjumlah  20  orang dengan  omzet  Rp60  juta  per  bulan.  SBI  terus  melakukan  pengembangan  program, mulai dari pelatihan tutor batik hingga pusat wisata edukasi batik mangrove.

## d. Tempat Tinggal/Infrastruktur
Pada  tahun  2019,  dukungan  Perseroan  untuk  tempatinggal  dan  infrastruktur  public diwujudkan  denganmembangun  jalan  Desa  Klapanunggal  Narogong,  Tritih  Lor Cilacap,  pembuatan  MCK  Umum  KutawaruCilacap,  pembangunan  Gapura  Jalan Mekarwangi  Tritih  Lor  Cilacap,  pemasangan  paving  blok  untuk  jalan  desa,  dan pembangunan  masjid  di  Lhoknga,  Aceh.  Pembangunan  infrastruktur  juga  diwujudkan dengan  mendukung  Program  TNI  Manunggal  Membangun  Desa  (TMMD)  yang  rutin dilakukan setiap tahunnya.
e. Informasi Produk dan Jasa
Penanggulangan Pengaduan Pelanggan Perseroan sepenuhnya mengikuti peraturan dan standar  yang  ditetapkan  pemerintah  (SNI)  tentang  informasi  dan  label  produk.  Untuk menjaga kesetiaan pelanggan, Perseroan menjalankan berbagai program pelayanan dan apresiasi  pelanggan  yang  meliputi  penyampaian  informasi  dan  penanganan  keluhan pelanggan. Pelanggan dapat menghubungi Perseroan secara langsung melalui sejumlah media komunikasi: Selain itu, situs web serta sejumlah layanan portal digital Perseroan juga  berfungsi  sebagai  sarana  komunikasi  informasi  pemasaran  produk  dan/atau  jasa yang  dimiliki  Perseroan,  sekaligus  sarana  pengelolaan  pengaduan  dan  masukan  dari pelanggan dan para pemangku kepentingan.
2. PT Aneka Tambang Tbk.
Berdasarkan  laporan  keuangan  PT  Aneka  Tambang  Tbk.  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
a) PT  Aneka  Tambang  Tbk  telah  melaksanakan  akuntansi  lingkungan  khususnya penerapan  PSAK  No.  57  tentang  provisi,  utang  kontinjensi  dan  aset  kontinjensi.  PT Aneka  Tambang  Tbk  melaporkan  provisi  sebesar  Rp.  31.190.755.  Provisi  diakui apabila  Grup  mempunyai  kewajiban  kini  (baik  bersifat  hukum  maupun  konstruktif)
sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan  arus  keluar  sumber  daya  dan  kewajiban  tersebut  dapat  diestimasi dengan andal, Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.
Tabel 2. Provisi atas pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup dalam laporan keuangan PT Aneka Tambang Tbk tahun 2019

## PT ANEKA TAMBANG TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES
Lampiran 1 / 2 Schedule LAPORAN POSISI
KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2019, 31
DESEMBER 2018 DAN 1 JANUARI 2018 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 31 DECEMBER 2019, 31 DECEMBER 2018 AND 1 JANUARY 2018 (Expressed in thousands of Rupiah, unless othewise stated) Catatan/ Notes 31 Desember/ December 2019 31 Desember/ December 2018* 1 Januari/ January 2018* LIABILITAS LIABILITIES LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES Utang Usaha 16 Trade payables -    Pihak Ketiga 642.785.413 403.931.604 244.818.853 Third paties - -   Pihak berelasi 96.958.283 463.814.512 80.060.002 Related paties - Beban akrual 17 441.970.183 784.615.861 380.307.068 Accrued expensess Liabilitas imbalan karyawan jangka pendek 74.914.550 118.518.440 27.736.785 Short-term employee benefit liabilities Uang muka pelanggang 199.145.890 317.082.067 115.294.680 Advances from customers Liabilitas derivative 10.041.652 2.620.644 - Derivative liabilitiy Utang pajak 18b Taxes payable - Pajak penghasilan badan 18.412.722 8.405.083 162.486 Corporate income taxes - - Pajak lain-lain 77.857.424 146.082.982 36.106.464 Other taxes - Pinjaman bank jangka pendek 19 1.408.101.000 1.452.000.000 2.715.620.000 Short-term bank loam Utang obligasi yang jatuh tempo dalam satu tahun 20 - - 899.594.174 Current maturities of bonds payable Pinjaman investasi yang jatuh tempo dalam satu tahun 21 1.585.286.186 1.121.605.386 486.103.998 Current maturities of investment loans
Provisi atas pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup yang jautuh tempo dalam satu tahun 22 31.190.755 25.166.415 21.650.895 Current maturities of provision for environmental and reclamtion costs Utang lain-lain 25 706.574.335 718.088.480 541.160.687 Other Payable Jumlah liabilitas jangka pendek 5.293.238.393 5.561.931.474 5.548.616.092 Total current liabilities
Sumber: Laporan Posisi Keuangan PT Aneka Tambang Tbk. tahun 2019
Selain  mengelola  dampak  lingkungan  dalam  kegiatan  operasional,  ANTAM  juga melaksanakan  berbagai  inisiatif  pelestarian  lingkungan  hidup  yang  tidak  terkait  langsung dengan operasional perusahaan, termasuk yang dilakukan di luar wilayah operasi Perusahaan. ANTAM  aktif  berkontribusi  pada  pemeliharaan  kualitas  lingkungan  hidup  melalui  kegiatan penanaman  pohon,  selain  yang  dilakukan  sebagai  bagian  dari  aktivitas  reklamasi  lahan  dan manajemen  pascatambang.  Sepanjang  2019,  ANTAM  telah  menanam  1,2  juta  pohon  yang ditanam  di  lahan  bekas  tambang  dan  di  luar  bekas  tambang.  ANTAM  juga  terlibat  dalam proyek rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Poleang di areal seluas 285 ha di Sulawesi Tenggara, dengan menanam total 313.500 pohon.
Sedangkan  untuk  pelestarian  lingkungan  di  wilayah  operasi,  ANTAM  telah  melakukan reklamasi  lahan  secara  progresif  sesuai  dengan  Rencana  Reklamasi  T  dan  Rencana Reklamasi  5  (lima)  tahunan.  Menyadari  bahwa  keanekaragaman  hayati  yang  terpelihara dengan  baik  adalah  warisan  yang  sangat  penting  bagi  generasi  mendatang,  ANTAM  juga mendukung  upaya-upaya  pelestarian  sejumlah  satwa  asli  Indonesia  yang  berstatus  satwa langka  atau  bahkan  terancam  punah.  Pada  tahun  2019,  ANTAM  terlibat  antara  lain  dalam program  konservasi  populasi  Jalak  Putih,  penangkaran  Ikan  Napoleon,  dan  penetasan  telur Komodo.
Selain  itu,  ANTAM  juga  menyediakan  dukungan  bagi  program  Hari  Bebas  Kendaraan Bermotor di Bogor agar dapat berlangsung secara berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat  nyata berupa peningkatan kualitas udara maupun dampak ekonomi masyarakat  dan dunia usaha dalam kegiatan jual beli, promosi usaha dan kampanye lingkungan hidup.

## 3. PT Atlas Resources Tbk.
Berdasarkan  laporan  keuangan  PT  Atlas  Resources  Tbk  (“Perseroan”)  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a. PT  Atlas  Resources  Tbk  (“Perseroan”)  telah  melaksanakan  akuntansi  lingkungan khususnya  penerapan  PSAK  No.  57  tentang  provisi,  utang  kontinjensi  dan  aset kontinjensi.  PT  Atlas  Resources  Tbk  (“Perseroan”)  melaporkan  provisi  sebesar  Rp. 1.324.000.000.  Dapat  disimpulkan  bahwa  PT  Atlas  Resouces  Tbk  ini  telah  mengakui kewajiban sebagai liabilitas pada liabilitas konstruktif yang berasal dari aktivitas yang telah  dilaksankan  dengan  pengukuran  pada  saat  dan  setalah  pengakuan  sebesar  nilai kini  dari  perkiraan  pengeluaran  yang  diperlukan  untuk  menyelesaikan  kewajiban dengan  menggunakan  tingkat  diskonto  sebelum  pajak.  Perubahan  pada  pengukuran kewajiban  yang  timbul  selama  tahap  produksi  juga  dibebankan  ke  beban  pokok pendapatan,  sementara  peningkatan  kewajiban  yang  sehubungan  dengan  berlalunya waktu diakui sebagai biaya kuangan.
Tabel 3 . Provisi dalam laporan keuangan PT Atlas Resources Tbk tahun 2019 PT ATLAS RESOURCES Tbk DAN ENTITAS ANAK Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 (Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)
PT ATLAS RESOURCES Tbk AND SUBSIDIARIES
Consolidated Statements of Financial Position September 30, 2019 and December 31, 2018 (Expressed in Thousands United States Dollar, unless Otherwise Stated) 30 September/September 30,2019 (Tidak Diaudit/Unaudit) Catatan/ Notes 31 Desember/De cember 31 2018 LIABILITAS JANGKA PANJANG NONCURRENT LIABILITIES Utang lain-lain 20.923 16 21.47 Other accounts payable Liabilitas pajak tangguhan 5.158 28d 5.018 Deferred tax liabilities Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun : Long-term liabilities - net of current portion Pinjaman jangka panjang 56.367 17b 76.775 Long-term loans Liabilitas sewa pembiayaan 95 19 92 Lease liabilities Cadangan reklamasi dan penutupan tambang 1.324 3.263 Provision for reclamtion and mine closure Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 1.656 27 1.447 Long-term employee benefit liabilities Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 85.523 108.065 Total Noncurrent Liabilities
Jumlah Liablitas 327.071 340.079 Total Liabilities
Sumber: Laporan Posisi Keuangan PT Atlas Resources Tbk. tahun 2019
Berikut  ini  merupakan  pemanfaatan  provisi  untuk  restorasi  PT  Atlas  Resource  Tbk  tahun 2019:

## a. Keagamaan
Sebagai  bentuk  kepedulian,  Perseroan  mendukung  kegiatan  keagamaan  di  lingkungan tambang, diantaranya:
1) Bantuan pendanaan pembangunan sarana ibadah masyarakat, Masjid Al Amin.
2) Bantuan Qurban sapi untuk masyarakat di sekitar tambang PT GPU.

## b. Pendidikan
Perseroan kembali menyalurkan dana bantuan pendidikan secara berkelanjutan kepada siswa yang  tinggal  di  wilayah  sekitar  tambang  GPU.  Bantuan  pendidikan  ini  diberikan  kepada  10 orang  siswa,  mulai  dari  tingkat  SD  hingga  Perguruan  Tinggi.  Perseroan  juga  mendukung peningkatan  keterampilan  secara  nyata  bagi  mahasiswa  bidang  pertambangan  dengan menyalurkan  dana  bantuan  akomodasi  dan  transportasi  untuk  7  orang  mahasiswa  yang melakukan Praktek kerja Lapangan (PKL) dan Penyelesaian Skripsi.
c. Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan
Perseroan mendukung kegiatan-kegiatan sosial, budaya dan kemasyarakatan terutama dalam rangka  pengembangan  dan  pembinaan  masyarakat  di  sekitar  wilayah  operasional  tambang Perseroan, diantaranya:
1) Donasi untuk kegiatan hari kemerdekaan RI 2019.
2) Bantuan  untuk  kegiatan  instansi  pemerintah  dalam  rangka  penyuluhan  ke masyarakat, termasuk bantuan bahan bakar minyak untuk transportasi Kepala Desa,
Camat, Polisi dan TNI.
3) Bantuan Sepatu safety untuk Komando Rayon Militer (Koramil) Rawas Ilir.
4) Bantuan  peresmian  dan  dukungan  kegiatan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES) Desa Bumi Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Muratara.
5) Dukungan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kecamatan Rawas Ilir.
6) Donasi Kegiatan Hari Lingkungan Hidup Kabupaten Muratara 2019.
d. Pemuda dan Olahraga
Perseroan  mendukung  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  organisasi  kepemudaan  (OKP), organisasi mahasiswa dan kegiatan olahraga. Dukungan yang diberikan diantaranya:
1) Bantuan  kendaraan  dan  konsumsi  untuk  kegiatan  Jambore  Pramuka  se-Kabupaten Musi  Rawas  Utara  di  Desa  Beringin  Makmur  II  Kecamatan  Rawas  Ilir  Kabupten Muratara.
2) Bantuan Donasi untuk kegiatan Organisasi Pemuda Pancasila Kecamatan Rawas Ilir.
3) Donasi  untuk  kegiatan  Latihan  Kepemimpinan  Siswa  Kabupaten  Muratara  tahun 2019.
e. Kesehatan
Perseroan melalui GPU melayani masyarakat setempat untuk mendapatkan pengobatan gratis di klinik Perusahaan, penyediaan ambulans gratis milik perusahaan yang dapat dipergunakan dalam kondisi darurat serta pengobatan massal gratis di Dusun IV Desa Beringin Makmur II yang bekerjasama dengan Puskesmas setempat. Selain itu, Perseroan juga menyalurkan dana kepada  Dinas  kesehatan  Kabupaten  Muratara  dalam  rangka  mendukung  kegiatan  Hari Kesehatan Nasional.
f. Lingkungan
Di bidang lingkungan, Perseroan melanjutkan dan memperluas cakupan program  CSR yang telah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya yakni penghijauan di wilayah desa yang terletak di sekitar SBL. Penghijauan yang dilakukan berada di daerah dusun 1 dan dusun 3 desa Pulai Gading. Wilayah desa yang dicakup program penghijauan cukup luas, dan karena terbatasnya
kapasitas  nursery  yang  dimiliki  Perseroan,  maka  program  ini  dilakukan  secara  bertahap sampai seluruh wilayah desa yang gundul terkena erosi air hujan dapat tercakupi seluruhnya.
Perseroan  juga  melaksanakan  pengembangan  kelompok  tani  dalam  membudidayakan  kayu produktif.  Masyarakat  diberikan  penyuluhan  mulai  dari  menanam,  merawat  hingga  menuai manfaaat  ekonominya. Lebih  jauh, Perseroan juga memfasilitasi  pembentukan koperasi  unit desa dalam rangka membantu masyarakat untuk memasarkan hasil usaha tersebut.

## 5 KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa PT Holcim Indnesia Tbk., PT Aneka Tambang Tbk., dan PT Atlas Resources Tbk telah menerapkan akuntansi lingkungan khususnya  PSAK  no.  No.  57  tentang  provisi,  utang  kontinjensi  dan  aset  kontinjensi dibuktikan  dengan  adanya  provisi  terkait  dengan  pemulihan  kondisi  lingkungan.  Provisi  ini timbul karena adanya kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan setelah aktivitas  operasi.  Adapun  pemanfaatan  provisi  untuk  restorasi  PT  Holcim  Indonesia  Tbk tahun 2019 yaitu pendidikan, program penyuluhan kesehatan di posyandu, inagurasi koperasi dan  pusat  pengembangan,  tempat  tinggal/infrastruktur,  dan  informasi  produk  dan  jasa. Sedangkan pada tahun 2019 ANTAM terlibat antara lain dalam program konservasi populasi Jalak  Putih,  penangkaran  Ikan  Napoleon,  dan  penetasan  telur  Komodo  dan  ANTAM  juga menyediakan dukungan bagi program Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Bogor agar dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dan terakhir pemanfaatan provisi untuk restorasi PT Atlas Resource Tbk tahun 2019 yaitu keagamaan, pendidikan, social budaya dan kemasyarakatan, pemuda dan olahraga, kesehatan, dan lingkungan.

## 6 SARAN
Mengingat  belum  ada  standar  yang  khusus  mengatur  akuntansi  lingkungan,  diharapkan peneliti  selanjutnya  dapat  mengusulkan  desain  mengenai  standar  dan  praktek  akuntansi lingkungan.

## 7 DAFTAR PUSTAKA
Annual Report. (2019). PT. Aneka Tambang Tbk
Annual Report. (2019). PT. Atlas Resources Tbk Annual Report. (2019). PT. Holcim Indnesia Tbk
Arikunto, G. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta.
Fernando, S., & Lawrence, S. (2014). A theoretical framework for CSR practices: integrating legitimacy  theory,  stakeholder  theory  and  institutional  theory. Journal  of  Theoretical Accounting Research , 10 (1), 149-178.
Freeman, R, E & Philips, R, A. 2002. Stakeholder Theory : A Libertarian Defense Business Ethics Quarterly, vol.12, no.3, hh 331-349
Gray, R., Kouhy, R., and Lavers, S. 1995a, “Corporate Social and environmental reporting: a  review  of  the  literature  and  a  longitudinal  study  of  UK  disclosure”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 8 No. 2, pp. 47-77.
Ikhsan, A. (2008). Akuntansi lingkungan . Yogyakarta : Graha Ilmu.
Nilasari,  Fitri.  (2014). Analisis  penerapan  akuntansi  lingkungan  terhadap  pengelolahan limbah. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
Sadjiarto,  Ardja,  2011, Pelaporan  Aktivitas  Lingkungan  Dan  Akuntansi  Lingkungan, dokumen dipresentasikan di Seminar Lingkungan Hidup .
Solihin,  I.  (2009). CorporatesSocial  responsibility,  from  charity  to  sustainbility .  Jakarta  ; Salemba Empat.
Totok,Mardikanto.  2014. CSR  (Corporate  Social  Responsibility)  (Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan). Alfabeta. Bandung.
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009 Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup
Widarto,  D.,  &  Mudjiyanti,  R.  (2015). Pengaruh  environmental  performance  dan environmental disclosure terhadap economic performance. MEDIA EKONOMI , 15 (2).
Yunus  Handoko, “Implementasi  Social  and  Environmental  Disclosure  dalam  Perspektif Teoritis” Jurnal JIBEKA ,Vol.8 No.2, 2014, hlm.74
Zed, Mestika. 2003. Metode Penelitian Kepustakaan . Jakarta : Yayasan Obor Indonesia