## PENERAPAN MASLAHAH MURSALAH
DALAM EKONOMI ISLAM
Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA Program Pascasarjana UIN SU Medan ahmadqorib58@yahoo.com
Dr. Isnaini Harahap, MA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU Medan isnaini.harahap@uinsu.ac.id

## Abstract
The  use  of  maslahah  mursalah  as  the  source  for  the  establishment  of Islamic  economic  practices  that  previously  did  not  exist  is  a  necessity.  This  is because  maslahah  is  at  the  core  of  all  these  economic  developments.  All  forms and  practices  of  Islamic  financial  innovation  meant  to  realize  maslahah.  The establishment  of  Islamic  banking,  the  rise  of  Islamic  credit  card  to  facilitate  a variety  of  transactions,  their  renewal  in  mudaraba  transactions  ie  collateral obligations, revenue sharing method, and others show how maslahah mursalah has role in the economic development of sharia.
Keywords: maslahah  mursalah,  Source  of  law , Islamic  economic,  Product Innovasion

## Abstrak
Penggunaan maslahah mursalah sebagai sumber penetapan bagi praktek ekonomi Islam  yang  sebelumnya  tidak  ada  merupakan  sebuah  keniscayaan.  Hal  ini dikarenakan  maslahah  merupakan  inti  dari  semua  perkembangan  ekonomi tersebut. Bisa dikatakan, semua bentuk praktek maupun inovasi keuangan syariah dimaksudkan untuk  mewujudkan kemaslahatan.  Didirikannya perbankan  syariah, munculnya  kartu  kredit  syariah  sebagai  fasilitas  untuk  mempermudah  berbagai transaksi,  adanya  pembaharuan  dalam  transaksi  mudharabah  seperti  kewajiban kolateral  dan  revenue  sharing  sebagai  metode  bagi  hasil,  dan  lain-lain menunjukkan  bagaimana  peranan  maslahah  mursalah  dalam  pengembangan ekonomi syariah.
Kata kunci: maslahah mursalah, sumber hukum, ekonomi Islam, inovasi produk,

## Pendahuluan
Berbagai perkembangan produk dan inovasi ekonomi syariah memerlukan landasan hukum yang kuat sehingga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syari‟ah. Untuk  itu  pemahaman  terhadap  metode-metode  penetapan  hukum  atas  berbagai transaksi  dan  inovasi  keuangan  tersebut  menjadi  sebuah  keniscayaan. Maslahah mursalah merupakan  salah  satu  dari  sekian  banyak  metode  yang  dapat
dipergunakan  untuk  penetapan  hukum  tersebut.  Hal  ini  terutama  dikarenakan seluruh  hukum  yang  termuat  dalam  Alqur‟an  maupun  hadis  mengandung maslahah sehingga tidak berlebihan jika kemudian dikatakan bahwa dalam setiap aturan  dan  penetapan  hukum  terkandung maslahah .  Dalam  tataran  inilah maslahah  mursalah  sebagai  kerangka  dasar  dari  ide  pembaruan  hukum  ekonomi Islam  sangat  menarik  untuk  diperbincangkan.  Melalui  pendekatan  maslahah mursalah,  berbagai  bentuk  transaksi  dan  inovasi  keuangan  syariah  tidak  hanya memiliki  landasan  hukum  sebagai  dasar  untuk  pengaplikasiannya,  namun  juga dapat  ditelaah  secara  lebih  mendalam  tentang  kemaslahatannya  secara  holistic, komprehensif dan tuntas.
Pengertian Maslahah Mursalah
Secara  bahasa, maslahah berasal  dari  kata خهص dengan  penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”.  Kata mashlahah adalah  bentuk  masdar    dari حلاص yaitu  manfaat  atau terlepas  dari  padanya  kerusakan.  Sebagimana  dikutip  oleh  Rahmad  Syafi‟i 1 di dalam  kitab Lisanul  Arab bahwa al-mashlahah juga  merupakan  bentuk  tunggal (mufrad) dari al-mashalih ( خناصًنا ) . Semuanya mengandung arti adanya manfaat, baik  secara  asal  ataupun  melalui  suatu  proses,  seperti  menghasilkan  kenikmatan dan  faedah,  ataupun  pencegahan  dan  penjagaan,  seperti  menjauhi  kemadharatan dan penyakit.
Sedangkan  secara  istilah,  terdapat  beberapa  rumusan  definisi  yang diberikan  oleh  para  ulama.  Di  antara  pengertian  tersebut,  sebagaimana  yang dinukilkan  oleh  Amir  Syarifuddin 2 ,  seperti  apa  yang  di  jelaskan  oleh  al-Ghazali, yaitu: عرشنا  دىصمي  ىهػ  تظفاذًنا yakni memelihara  tujuan  syara‟  (dalam menetapkan  hukum). Al-Khawarizmi  memberikan  definisi  bahwa: ىهػ تظفاذًنا كهخنا ٍػ ذضافًنا غفذب عرشنا دىصمي ( Memelihara tujuan syara‟ (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia)
Dari  pengertian-pengertian  ini,  dapat  diambil  sebuah    kata  kunci  dari mashlahah yaitu  mendatangkan  manfaat dan  menolak  kemudharatan. Perbedaannya terletak pada apa yang menjadi ukuran untuk menentukan manfaat dan kemudharatan itu sendiri. Dari pengertian secara bahasa terkesan bahwa yang menjadi  ukurannya  adalah  hawa  nafsu 3 ,  sedangkan  dari  pengertian  secara  istilah
dapat  diketahui  bahwa  yang  menjadi  ukurannya  adalah  tujuan syara‟ yaitu menjaga agama (din) , jiwa (nafs) , akal („akal) , kehormatan dan keturunan („arad) dan harta (mal) . Artinya, jika seseorang melakukan perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara kelima aspek tujuan syara‟ dikatakan maslahah . Di samping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek  tujuan syara‟ tersebut  juga  dinamakan maslahah .  Menurut  as-Syatibi, kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun akhirat, karena  kedua  kemaslahatan  tersebut  apabila  bertujuan  untuk  memelihara  kelima tujuan syara‟ di atas maka dikatakan maslahah .
Maslahah dapat  dikategorisasi  berdasarkan  kualitas  dan  kepentingan kemaslahatan,    kandungan    kemaslahatan,  berubah  atau  tidaknya  kemaslahatan, dan  keberadaan maslahah . 4 Dilihat  dari  segi  kualitas  dan  kepentingan kemaslahatan,  ulama  ushul  fiqh  membaginya  kepada  tiga dhawabith (tingkatan) yaitu: Maslahah daruriyah, 5 maslahah hajiyah 6 dan maslahah tahsiniyah 7 . Jika dilihat dari segi kandungan maslahah , para ulama ushul fiqh membaginya kepada maslahah  „ammah 8 dan maslahah  khassah. 9 Dilihat  dari  segi  berubah    atau tidaknya maslahah , maslahah ada  dua  yaitu: maslahah  sabitah yaitu maslahah yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman seperti berbagai kewajiban ibahah  seperti  shalat,  puasa,  zakat  dan  haji,  dan maslahah  mutaqayyirah yaitu kemaslahatan  yang  berubah-ubah  sesuai  dengan  perubahan  tempat,  waktu  dan subjek hukum. Sedangkan dilihat dari segi keberadaan maslahah menurut syara‟ , maslahah terbagi  kepada: Maslahah  mu‟tabarah 10 Maslahah  mulghah 11 dan maslahah mursalah .
Berdasarkan  kategorisasi maslahah di  atas, maslahah  mursalah merupakan  bagian  dari maslahah berdasarkan  keberadaannya. Maslahah mursalah terdiri  dari  dua  kata  yang  hubungan  keduanya  dalam  bentuk sifat- maushuf, atau  dalam  bentuk  khusus  yang  menunjukkan  bahwa  ia  merupakan bagian  dari al-mashlahah. Tentang  arti maslahah telah  dijelaskan  sebelumnya, sedangkan  kata al-mursalah ( تهضرًنا )  adalah isim  maf‟ul dari fi‟il  madhi  tsulasi yaitu مضر dengan panambahan “alif” dipangkalnya sehingga menjadi مضرا yang secara  etimologis  berarti  terlepas  atau  bebas.  Kata  terlepas  atau  bebas  ini  bila dihubungkan  dengan  kata maslahah maksudnya  terlepas  atau  bebas  dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan. 12
Secara terminologi, maslahah mursalah didefenisikan secara berbeda oleh ulama  ushul  fiqh,  namun  masing-masing  memiliki  kesamaan  dan  berdekatan pengertiannya.  Di  antara  pengertian  tersebut,  sebagaimana  yang  dinukilkan  oleh Amir Syarifuddin 13 , seperti apa yang di jelaskan oleh al-Ghazali, yaitu هنذهشي ىناي ٍيؼي صَ رابتػلااب لاو ٌلاطبهب عرشنا ٍي (apa-apa maslahah  yang tidak ada bukti baginya dari syara‟ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada  yang  memerhatikannya) .  Sedangkan  Abdul  Wahab  Khallaf  mendefenisikan maslahah mursalah dengan
اهميمذتن اًكد عراشنا عرشي ىن يتنا تذهصًنا
مينذنا لذي ىنو
اهئاغنا  وا  اهرابتػا    ىهػ  يػرش
14
(suatu  maslahah  dimana  Syari‟  tidak mensyariatkan suatu hukum untuk menetapkannya dan tidak ada dalil syara yang menunjukkan atas pengakuanya atau pembatalannya)
Dari  beberapa  defenisi  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  tentang  hakikat maslahah mursalah yaitu: maslahah mursalah adalah sesuatu  yang baik menurut akal  dengan  pertimbangan  dapat  mewujudkan  kebaikan  dan  menghindarkan keburukan bagi manusia, dimana apa yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuan  syara  menetapkan  hokum  dan  apa  yang  baik  menurut  akal  dan  selaras dengan  tujuan  syara  tersebut  tidak  ditemukan  petunjuknya  secara  khusus  baik berupa  pengakuannya  maupun  penolakannya. Maslahah  mursalah dalam beberapa literatur disebut  dengan maslahah muthlaqah atau munasib mursal dan ada  juga  yang  mengistilahkannya  dengan istislah. Perbedaan  penamaan  ini  tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya
Secara  rinci  teori maslahah-mursalah paling  banyak  dipergunakan  Imam Malik (w. 97 H.), sebagai landasan berfikir dalam menetapkan hukum. Pemikiran Imam Malik ini banyak dikutip oleh asy-Syatibi, salah terkemuka dalam mazhab Maliki yang membahas secara rinci tentang maslahat dalam dua karya terkenalnya yaitu al-muwafaqat dan al-I‟tisam. Menurut  asy-Syatibi,  sebagaimana  dikutip oleh Nawir Yuslem, dalam persoalan  yang bersifat „adat, pada umumnya makna kemaslahatan  yang  terkandung  di  dalamnya  dapat  dijangkau  oleh  akal.  Imam Malik  sering  mempergunakan istislah dalam  metode  penetapan  hukum  dengan senantiasa  memelihara maqasid  syari‟ah dan  tidak  mengambil  kesimpulan  yang bertentangan dengan dasar-dasar syari‟ah 15
Walaupun  Imam  Malik  dianggap  sebagai  ulama  yang  banyak menggunakan maslahah  mursalah, namun  pengikutnya  yang  lebih  akhir
mengingkari  hal  tersebut.  Karenanya  setelah  abad  ketiga  hijriyah  tidak  ada  lagi ahli  usul  fiqih  yang  menisbatkan maslahah  mursalah kepada  Imam  Malik, 16 sehingga  ada  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  teori maslahah-mursalah ditemukan  dan  dipopulerkan  oleh  ulama-ulama  usul  fiqih  dari  kalangan  asy- Syafi‟iyah  yaitu  Imam  al-Haramain  al-  Juwaini  (w.  478  H.),  guru  Imam  al- Ghazali.  Menurut  beberapa  hasil  penelitian,  ahli  usul  fiqih  yang  paling  banyak membahas  dan  mengkaji maslahah-mursalah adalah  Imam  al-Ghazali  yang dikenal dengan sebutan hujjatul Islam. 17

## Syarat Berhujjah dengan Maslahah Mursalah
Jumhur ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa maslahah mursalah secara  prinsipnya  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  alasan  menetapkan  hukum sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat. Menurut  ulama  Hanafiyah,  untuk  menjadikan maslahah  mursalah sebagai  dalil disyaratkan maslahah tersebut  berpengaruh  terhadap  hukum.  Artinya  ada  ayat, hadis  atau  ijma‟  yang  menunjukkan  bahwa  sifat  yang  ditunjuk  sebagai kemaslahatan itu merupakan suatu illat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum,  atau  jenis  hukum  yang  menjadi  sifat  motivasi  hukum  tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motivasi suatu hukum. 18
Misal  sifat  yang  berpengaruh  terhadap  hukum  tersebut  adalah  Rasulullah pernah  ditanya  tentang  status  sisa  makanan  kucing,  apakah  termasuk  najis  atau tidak.  Keberadaan  kucing  yang  selalu  berada  di  rumah  merupakan  sifat  yang menjadikan  mereka  bersih  atau  suci.  Sifat  yang  menjadi  motivasi  hukum  dalam hadis  ini  jelas  yaitu thawwaf (hewan    yang  senantiasa  berada  di  rumah,  tidur  di rumah dan sulit memisahkannya. Berdasarkan sifat ini maka hukum sisa makanan kucing  tidak  najis. Thawwaf merupakan  motivasi  dan thaharah (suci)  untuk menghindari kesulitan dari orang-orang yang memelihara kucing di rumahnya.
Dalam konteks ekonomi, contoh jenis sifat yang dijadikan motivasi dalam suatu  hukum  adalah  rasulullah  saw  melarang  pedagang  menghambat  petani  di perbatasan  kota  dengan  maksud  untuk  membeli  hasil  pertanian  mereka  sebelum petani  memasuki  pasar.  Larangan  ini  dimaksudkan  untuk  menghindarkan kemudharatan  bagi  petani  dengan  terjadinya  penipuan  harga  oleh  para  pedagang yang membeli hasil pertanian tersebut di batas kota. Sifat yang membuat larangan
ini adalah adanya kemudaratan yang mempengaruhi hukum jual beli seperti yang dilakukan oleh pedagang tersebut. Jenis kemudaratan ini juga ada dalam masalah lain,  seperti  masalah  dinding  rumah  yang  hampir  rubuh  ke  jalan,  karena  kondisi itu bisa memberi mudarat bagi orang lain. Menurut ulama Hanafiyah kemudaratan petani  dalam  jual  beli  di  atas  sama  dengan  kemudaratan  dinding  yang  hampi rubuh.  Karenanya  motivasi  hukum  terhadap  dinding  dapat  dianalogikan  dengan motivasi hukum dalam jual beli di atas. 19 Dengan demikian, menurut Hanafiyah, menghilangkan  kemudaratan  termasuk  dalam  konsep maslahah  mursalah dan dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  metode  penetapan  hukum  dengan  syarat  sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nash atau ijma‟ dan jenis kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma‟
Ulama Malikiyah menerima maslahah mursalah sebagai dalil menetapkan hukum.  Menurut  mereka maslahah  mursalah merupakan  induksi  dari  logika sekumpulan nash bukan  dari nash yang  rinci  seperti  qiyas.  Misalnya  Rasulullah saw  bersabda  dalam  masalah  naiknya  harga  barang  di  pasar.  Beliau  sebagai penguasa  ketika  itu  tidak  berhak  campur  tangan  dalam  masalah  harga  karena perbuatan campur tangan itu merupakan suatu yang zalim.
صَََأ  ٍَْػ َلاَل َىَّهَضَو ِهْيَهَػ ُ َّاللَّ ىَّهَص ِ َّاللَّ  ُلىُضَر  َلاَمَف اََُن  ْرِّؼَطَف  ُرْؼِّطنا  َلاَغ ِ َّاللَّ  َلىُضَر اَي  ُشاَُّنا ُِْي ٌذَدَأ  َصْيَنَو َ َّاللَّ ىَمْنَأ  ٌَْأ ىُجْرَ َلَ يَِِّإَو ُقِزاَّرنا ُطِضاَبْنا  ُضِباَمْنا  ُرِّؼَطًُْنا  َىُه َ َّاللَّ  ٌَِّإ
ْىُك يُُِبِناَطُي
لاَي  َلاَو  وَد يِف  تًََهْظًَِب 20
“Suatu  ketika  orang-orang  berseru  kepada  Rasulullah  saw.  Menyangkut penetapan harga, “Wahai Rasulullah saw. Harga-harga naik, tentukanlah harga untuk kami.” Rasulullah lalu menjawab : “Allahlah yang sesungguhnya Penentu harga,  Penahan,  Pembentang  dan  Pemberi  rizki.  Aku  berharap  agar  bertemu kepada  Allah  tidak  ada  seorangpun  yang  meminta  kepadaku  tentang  adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta.” (HR. Abu Daud).
Menurut  ulama  Malikiyah  hadis  Rasulullah  saw  tersebut  berlaku  ketika supply sedikit sedangkan demand banyak, sehingga kenaikan adalah wajar. Akan tetapi jika kenaikan tersebut bukan disebabkan excess demand tetapi karena ulah pedagang  itu  sendiri  maka  ulama  Malikiyah    membolehkan  pemerintah  turut campur dalam penetapan harga dengan pertimbangan ”kemaslahatan” konsumen. Untuk  menjadikan maslahah  mursalah sebagai  dalil  penetapan  hukum,  ulama Hanafiyah  menetapkan persyaratan yaitu
1. Kemaslahatan  tersebut  sesuai  dengan  kehendak syara‟ dan  termasuk  ke dalam kemaslahatan yang didukung nash secara umum
2. Kemaslatan  tersebut  bersifat  rasional  dan  pasti,  bukan  sekedar  perkiraan sehingga  hukum  yang  ditetapkan  melalui maslahah  mursalah itu  benar- benar memberikan manfaat dan menghindari kemudaratan
3. Kemaslahatan  tersebut  menyangkut  orang  banyak,  bukan  kepentingan priibadi atau kelompok kecil tertentu 21
Menurut  asy-Syatibi  (dari  mazhab  Malikiyah)  keberadaan  dan  kualitas sebuah maslahah  mursalah bersifat  qath‟i  sekalipun  dalam  penerapannya  bisa bersifat  zanni.  Karenanya  asy-Syatibi  hanya  membuat  dua  kriteria  agar  maslahat dapat  diterima  sebagai  dasar  pembentukan  hukum  Islam. Pertama, maslahat tersebut  harus  sejalan  dengan  jenis  tindakan syara‟, karena  itu  maslahat  yang tidak  sejalan  dengan  jenis  tindakan syara‟ atau  yang  berlawanan  dengan  dalil syara‟ (al-Qur‟an, as-Sunnah dan ijma‟ ) tidak dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan  hukum  Islam. Kedua, maslahat  seperti  kriteria  nomor  satu  di  atas tidak ditunjukkan oleh dalil  khusus. Jika ada dalil  khusus  yang menunjukkannya maka  itu  menurut  asy-Syatibi  termasuk  dalam  kajian qiyas. 22 Asy-Syatibi berpendapat  demikian  karena  metode istislah atau maslahah-mursalah dalam menetapkan  hukum  Islam  tidak  berdasarkan  kepada nass tertentu,  tetapi  hanya berdasarkan  maslahat  yang  sejalan  dengan  tujuan  penetapan  hukum syara‟. 23
Sedangkan  mengenai  ruang  lingkup  operasional maslahah-mursalah, asy-Syatibi membatasi dalam bidang muamalah, dan tidak berlaku dalam bidang ibadah.
Ulama  Hanabilah  juga  menerima maslahah  mursalah .  Kesimpulan  ini dapat  diambil  dari  pernyataan  Abu  Zahrah  di  dalam  karyanya  Ibn  Hanbal sebagaimana  dikutip  oleh  Nawir  Yuslem  bahwa  fukaha  dari  mazhab  Hanabilah memandan maslahah sebagai  dasar-dasar  perumusan  hukum  dan  mereka  semua merujuk  kepada  imam  mereka,  Ahmad  bin  Hanbal.  Ibn  Qayyim  adalah  salah seorang ulama dari mazhab Hanabilah  yang menetapkan maslahah sebagai  salah satu  dasar  perumusan  hukum syara‟ sesungguhnya  permasalahan  hukum syara‟ yang  berhubungan  dengan  muamalat  dilaksanakan  dalam  rangka  mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan/kemudaratan. Bahkan Ibn Qayyim sendiri berkesimpulan  bahwa  tidak  ada  satupun  dari  hukum  syara  yang  ada  kecuali ditetapkan sejalan dengan dan bahkan untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. 24
Ulama  Syafi‟iyah  juga  menerima maslahah  mursalah sebagai  metode penetapan hukum  dan memasukkannya ke dalam qiyas. Dalam catatan  yang lain ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Imam asy-Syafi‟i menolak maslahah- mursalah sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, karena Imam asy-Syafi‟i dalam  kitabnya ar-Risalah, menolak istihsan sebagai  dasar  penetapan  hukum Islam.  Namun  pendapat  tersebut  dibantah  oleh  Imam  Haramain  dan  muridnya Imam  al-Ghazali  dari  mazhab  Syafi‟iyah  dengan  cara  menghadirkan  beberapa contoh  hasil ijtihad Imam  Syafi‟i  berdasarkan  kepada maslahah-mursalah. Misalnya  ia  mengqiyaskan  hukuman  bagi  peminum  minuman  keras  kepada hukuman  orang  yang  menuduh  berzina,  yaitu  80  kali  dera,  karena  orang  yang mabuk  akan  mengigau  dan  dalam  pengigauannya  di  duga  keras  akan  menuduh orang lain bebuat zina. Contoh lainnya adalah tentang kasus penarikan kesaksian dari  para  saksi  ( ar-ruju‟  ‟an  as-syahadat )  yang  menyatakan  bahwa  apabila sejumlah  saksi  memberikan  kesaksian  mereka  tentang  seorang  suami  yang  telak mentalak tiga isterinya sehingga hakim memutuskan perceraian antara keduanya, kemudian para saksi menarik kembali kesaksiaanya, maka terhadap saksi tersebut hakim  menetapkan  denda  sebesae  mahar  misl  jika  suaminya  telah  serumah ( dukhul ) dengan isterinya tersebut dan setengah mahar misl apabila belum terjadi dukhul .  Penetapan  denda  tersebut  kepada  saksi  adalah  karena  kesaksian  mereka telah  menyebabkan    haramnya  si  isteri  bagi  suami  dan  hal  tersebut  merugikan suami. Kesimpulan yang diberikan imam Syafi‟i tidak didasakan pada al-Qur‟an maupun  hadis  karena  tidak  ada  ayat  maupun  hhadis  yang  secara  khusus menunjukkan hal tersebut. 25
Al-Ghazali  bahkan  secara  luas  dalam  kitab  ushul  fiqhnya  membahas maslahah mursalah dengan mengemukakan beberapa persyaratan sehingga dapat dijadikan  sebagai  metode  penetapan  hukum  yaitu Pertama, maslahat  tersebut harus  sejalan  dengan  tujuan  penetapan  hukum  Islam  yaitu  memelihara  agama, jiwa,  akal,  harta  dan  keturunan  atau  kehormatan. Kedua, maslahat  tersebut  tidak boleh  bertentangan  dengan  al-Qur‟an,  as-Sunnah  dan ijma‟.  Ketiga, maslahat tersebut menempati level daruriyah (primer) dan kemaslahatan hajiyah (sekunder) apabila menyangkut kemaslahatan orang banyak maka kemaslatana itu  setingkat dengan daruriyah. 26
Berdasarkan persyaratan operasional yang dibuat oleh Imam al-Ghazali di atas  terlihat  bahwa  Imam  al-Ghazali  tidak  memandang maslahah-mursalah
sebagai  dalil  yang  berdiri  sendiri,  terlepas  dari  al-Qur‟an,  as-Sunnah  dan ijma‟. Imam  al-Ghazali  memandang maslahah-mursalah hanya  sebagai  sebuah  metode istinbath (menggali/penemuan)  hukum,  bukan  sebagai  dalil  atau  sumber  hukum Islam. Sedangkan ruang lingkup operasional maslahah-mursalah tidak disebutkan oleh  Imam  al-Ghazali  secara  tegas,  namun  berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Ahmad  Munif  Suratmaputra  terhadap  contoh-contoh  kasus maslahah  mursalah yang dikemukakan oleh  Imam  al-Ghazali dapat  disimpulkan bahwa  Imam  al-Ghazali  membatasi  ruang  lingkup  operasional maslahah- mursalah yaitu hanya di bidang muamalah saja. 27
At-Tufi  yang  dianggap  sebagai  orang  yang  paling  berani  dan  paling kontroversi  pendapatnya  tentang  maslahat  (bukan maslahah-mursalah ),  karena pandangannya  tentang maslahah  mursalah berbeda  dengan  arus  mainstream. Menurut  at-Tufi  maslahat  tidak  berlaku  pada  bidang  ibadah, muqaddarah dan sejenisnya  dan  hanya  berlaku  pada  bidang  muamalah. Nash dan al-ijma‟ merupakan dalil terkuat pada bidang ibadah, sedangkan yang menjadi dalil terkuat untuk menetapkan hukum pada bidang mu‟amalah adalah al-maslahah.
Untuk  lebih  memperjelas  pendapatnya  menarik  untuk  melihat  pernyataan at-Thufi seperti yang dinukil oleh Mustafa Zaid sebagaimana berikut: 28
“Jika  ada  orang  yang  bertanya:  ”Mengapa  menjadikan  nass  dan  ijma‟ sebagai  dalil  bagi  manusia  untuk  menemukan  hukum  tidak  dapat dikelompokkan  ke  dalam  bagian  dari  memelihara  kemashlahatan mereka?”  Kami  menjawab:  “Memang  demikianlah  halnya,  karena  kami berpendapat  seperti  itu  dalam  bidang  ibadah  dan  dalam  hal  keduanya (nass  dan  ijma‟).  Sejalan  dengan  al-mashlahah  di  bidang  selain  ibadah. Kami  mengutamakan  pemeliharaan  kemashlahatan  dibidang  adat  dan muamalah  dan  lainnya.,  karena  dalam  bidang  ini  memelihara kemashlahatan  merupakan  akhir  dari  tujuan  syara‟.  (Hal  itu)  berbeda dengan  ibadah,  karena  ia  (ibadah)  adalah  hak  syara‟  yang  tatacara penerapannya  tidak  dapat  diketahui  kecuali  melalui  petunjuknya,  baik melalui nass maupun ijma‟ ”
Kutipan  di  atas  menjelaskan  bahwa  peranan  dalil al-nash dan al-ijma‟ sebenarnya  tidak  terbatas  pada  masalah ibadah dan  yang  disamakan  dengannya saja,  melainkan  juga  dalam mu‟amalah dan  yang  disamakan  dengannya.  Akan tetapi  terhadap  hal-hal  yang  yang  disebut  terakhir  ini  disyaratkan  bahwa al-nash dan al-ijma‟ harus  sejalan  dengan  prinsip al-ri‟ayah  al-mashlahah (memelihara kemashlahatan). Apabila kedua dalil tersebut tidak sejalan,  atau dengan kata lain
bertentangan  dengan ar-ri‟ayah  al-mashlahah, maka ar-ri‟ayah  al-mashlahah sebagai dalil hukum mesti didahulukan atas keduanya.
Mengenai  kedudukan nash dan al-ijma‟ sebagai  dalil  terkuat,  ia menjelaskan  bahwa  menurut  jumhur  ulama,  urutan  dalil  dari  segi  kemuliaannya ialah: al-Kitab, as-Sunnah , kemudian Ijma‟. Adapun dari segi kekuatannya ialah:
ijma‟, al-Kitab, kemudian al-Sunnah.  Ijma‟ merupakan  dalil  terkuat  karena menurut  jumhur,  dalil ijma‟ merupakan hujjah  qat‟iyah (dalil  yang  pasti). 29
Selanjutnya  ia  menjelaskan  bahwa  terkadang  di  dalam  menetapkan  suatu ketentuan  hukum  keduanya  sejalan  dengan ri‟ayah al-mashlahah atau  terkadang berbeda.  Jika  keduanya  sejalan  dengan  dengannya,  maka  itulah  yang diberlakukan,  dan  itu  yang  terbaik  tanpa  perbedaan  pendapat.  Akan  tetapi,  jika keduanya bertentangan dengan ri‟ayah al-mashlahah , maka wajib mendahulukan ri‟ayah al-mashlahah atas keduanya 30 .
Tentu  saja  pendapat  al-Thufi  ini  bukan  tanpa  dasar  dan  alasan.  Al-Thufi mengemukakan  beberapa  dalil  baik  dari  al-Qur‟an  dan  dalil  lainnya  yang menunjukkan al-Syari‟ sangat menekankan pentingnya memelihara kemashlahatan  manusia.  Dalil-dalil  tersebut  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh Abd. Rahman Dahlan: 31
a. Dalil berdasarkan penafsiran atas ayat al-Qur‟an
Penafsiran  ayat  al-Qur‟an  diberikan  al-Thufi  pada  surat  Yunus,  ayat  57 dan 58, yaitu:
                                                                                                                                                                                                  
Artinya: “hai  manusia,  sesungguhnya  telah  datang  kepadamu  pelajaran (al-wa‟z)  dari  Tuhanmu  dan  penyembuh  bagi  (penyakit  yang  berada)  di  dalam dada,  dan  petunjuk  serta  rahmat  bagi  orang-orang  yang  beriman.  Katakanlah: “Dengan  karunia  Allah  dan  rahmat-Nya,  hendaklah  dengan  itu  mereka bergembira.  Karunia  dan  rahmat-Nya)  itu  lebih  baik  dari  apa  yang  mereka kumpulkan”. (Q.S. Yunus: 57-58)
Dari  ayat  ini  dipahami  betapa  mashlahat  sangat  dipentingkan,  yaitu; menekankan pentingnya pelajaran (al-wa‟z) bagi manusia, dimana dengan al-wa‟z tersebut Allah mencegah manusia dari kebinasaan dan mengarahkan kepada jalan yang benar. Kemudian Allah memberikan predikat al-Qur‟an sebagai “penyembuh bagi penyakit yang di dada” , al-huda dan al-rahmah yang mana prediket-prediket tersebut  merupakan  kemashlahatan  yang  besar  bagi  manusia.  Kemudian  pada lanjutan  ayat  tersebut  Allah  memerintahkan  manusia  agar  bergembira. Kegembiraan  tersebut  karena  adanya  kemashlahatanh  yang  besar.  Sebagaimana ayat di atas, menurut al-Thufi, pada ayat-ayat lainpun apabila diteliti, maka akan ditemukan  dalil-dalil  yang  menunjukkan  pentingnya  memelihara  kemashlahatan manusia.
b. Pemahaman  atas  hadis “la  darar  wa  la  dira”r (Tidak  ada  kemudaratan dan tidak ada  yang memudaratkan di dalam Islam). Inti dari makna hadis ini  ialah  menafikan  semua  kemudharatan  yang  bersifat syar‟i.
Pengecualian atas penafian tersebut hanya dapat  terjadi jika terdapat dalil khusus  yang  mengecualikannya.  Selain  itu,  karena  makna  hadis  ini didukung oleh sejumlah dalil lainnya, maka kedudukan hadis ini mencapai tingkat wajib diamalkan.
c. Tentang kewajiban Allah memelihara kemashlahatan manusia. Di tengah- tengah  perdebatan  antara  golongan  Ahl-Sunnah  yang  menyatakan  bahwa memelihara  kemashlahatan  manusia  semata-mata  adalah  kanrunia  dari Allah,  sedangkan  golongan  mu‟tazilah  menyatakan  bahwa  memelihara kemashlahatan manusia merupakan kewajiban bagi Allah, maka Al-Thufi menengahi  pendapat  kedua  golongan  tersebut  dengan  mengatakan  bahwa memelihara  kemaslahatan  hamba  merupakan  kewajiban  bagi  Allah, kewajiban tersebut adalah kewajiban yang ditetapkan Allah pada diri-Nya, bukan kewajiban yang datang dari luar diri-Nya ( هيهػ تبجاو لا اللَّ ٍي تبجاو).
d. Bahwa al-mashlah ah  disepakati  oleh  seluruh  ulama,  sedangkan  al-  ijma‟ tidak  disepakati.  Al-Thufi  menegaskan  bahwa  tidak  hanya  imam  Malik saja  yang  menggunakan  al-mashlahah  al-mursalah,  tetapi  semua  ulama. Hanya saja tidak semua mereka secara tegas menyataklan menggunakannya.
e. Dalil  berdasarkan  logika.  Tidak  dapat  dipungkiri  secara  logika  bahwa Allah  memelihara  kemashlahatan  manusia,  baik  secara  umum  (dari  segi penciptaan  dan  kehidupan  manusia)  maupun  secara  khusus  (segi kepentingan  akhirat  mereka.  Kemashlahatan  yang  bersifat  umum  adalah pada ketika Allah menciptakan manusia dengan bentuknya yang sempurna serta memfasilitasi mereka dengan menciptakan bumi dengan segala isinya yang  dengan  itu  semua  memungkankan  manusia  meraih  kemashlahatan dan  kesenangan  mereka  di  dunia.  Sedangkan  untuk  memelihara kemashlahatn  manusia  di  akhirat,  Allah  memberi  pentunjuk (al-huda) kepada manusia untuk dapat mencapai kebahagiaan akhirat dengan surga.
Berbeda dengan jumhur ulama, mazhab Zahiri, ulama Syi‟ah dan sebagian ulama  Mu‟tazilah  menolak  penggunaan maslahah  mursalah di  dalam  penetapan hukum.  Alasan  yang  dipergunakan  adalah  seandainya maslahah dapat  diterima sebagai dalil penetapan hukum, maka akan menghilangkan kesucian huku-hukum syara  disebabkan  unsur  subjektif  yang  akan  timbul  dalam  menetapkan  satu kemaslahatan.  Di  samping  itu  kemaslahatan  itu  sendiri  terletak  di  antara  dua kemungkinan  yaitu  kemungkinan  didukung syara‟ dan  kemungkinan  ditolak syara‟ .  Sesuatu  yang  masih  dalam  “kemungkinan”  tidak  bisa  dijadikan  dalil dalam menetapkan hukum. 32
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  jumhur  ulama sebenarnya  menerima maslahah  mursalah sebagai  metode  penetapan  hukum Alasan yang dikemukan jumhur ulama adalah :
1. Hasil  Induksi  terhadap  ayat  atau  hadis  yang  menunjukan  bahwa  setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.
2. Kemaslahatan  manusia  akan  senantiasa  dipengaruhi  perkembangan tempat,  zaman,  dan  lingkungan  mereka  sendiri.  Apabila  syariat  islam terbatas  pada  hukum-hukum  yang  ada  saja,  tentu  akan  menimbulkan kesulitan.
3. Praktek  para  sahabat  yang  telah  menggunakan maslahah  mursalah diantaranya:  Abu  Bakar  atas  saran  Umar  bin  Khattab  mengumpulkan Alqur‟an  ke  dalam  beberapa  mushaf  dengan  alasan  menjaga  Al-Qur‟an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya. Usman bin Affan yang membukukan  al-qur‟an  dalam  stu  logt  bahasa  demi  memelihara  tidak terjadinya  perbedaan  bacaan  al-qur‟an  itu  sendiri.  Umar  Bin  Khattab
memerintahkan  para  penguasa  (pegawai  negeri)  agar  memisahkan  antara harta  kekayaan  pribadi  dengan  harta  yang  diperoleh  dari  kekuasaannya  - Umar  Bin  Khattab  tidak  memberikan  zakat  kepada  muallaf  karena menurut Umar kemaslahatan banyak orang menuntut untuk hal itu. 33
Namun  demikian,  untuk  menerima maslahah  mursalah sebagai  metode penetapan hukum, harus dipenuhi beberapa persyaratan khusus di antaranya:
1. Maslahah  mursalah tersebut  adalah maslahah yang  hakiki  dan  bukan bersifat dugaan,   dapat diterima akal sehat dan benar-benar mendatangkan manfaat  bagi  manusia  atau  menghindarkan  mudarat  dari  manusia  secara utuh.
2. Kemaslahatan  tersebut  bersifat  umum  dan  bukan  kemaslahatan  pribadi sehingga  kemaslahatan  itu  memberikan  manfaat/menghindari  mudarat bagi  semua  orang  dan  bukan  untuk  kebaikan  segelintir  orang  atau sekelompok penguasa/pembesar
3. Sesuatu yang dianggap maslahah oleh akal sehat itu harus sejalan dengan maksud  dan  tujuan  syara  dalam  menetapkan  suatu  hukum,  yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan tidak berbeturan dengan dalil syara yang telah ada yaitu Alqu‟an, Sunnah maupun ijma‟ 34
Dengan  demikian  ulama  yang  menerima maslahah  mursalah sebagai metode penetapan hukum  cukup berhati-hati dalam  menggunakannya karena apa yang ulama lakukan ini adalah keberanian menetapkan hukum dalam hal-hal yang pada ketika itu belum ditemukan petunjuk hukum.
Adapun  dasar  penolakan  penggunaan maslahah  mursalah di  antaranya adalah:
1. Bila  suatu maslahah ada  petuntuk syara‟ yang  membenarkannya ( maslahah  mu‟tabarah )  maka  ia  telah  termasuk  ke  dalam  qiyas,  dan seandainya  tidak  ada  petunjuk  syar‟i  maka  ia  tidak  mungkin  disebut sebagai maslahah .  Mengamalkan  sesuatu  yang  di  luar  petunjuk  syar‟i berarti mengakui akan kurang lengkapnya Alqur‟an maupun sunnah nabi, padahal Alqur‟an dan sunnah telah sempurna dan meliputi semua hal
2. Beramal dengan maslahah yang tidak mendapat pengakuan tersendiri dari nash akan membawa kepada pengamalan hukum yang berlandaskan hawa nafsu, dan cara ini tidak lazim dalam prinsip islami
3. Menggunakan maslahah dalam  ijtihad  tanpa  berpegang  pada nash akan mengakibatkan  sikap  bebas  dalam  menetapkan  hukum  yang  dapat mengakibatkan  seseorang  teraniaya  atas  nama  hukum.  Dan  seandainya diperbolehkan  berijtihad  dengan maslahah maka  akan  memberi kemungkinan  berubahnya  hukum syara‟ karena  berubahnya  waktu  dan tempat juga karena berlainan antara seseorang dengan orang lain, sehingga tidak ada kepastian hukum 35
Berdasarkan  argumentasi  dari  kelompok  yang  menerima  dan  menolak maslahah  mursalah ,  sepertinya  tidak  ada  perbedaan  secara  prinsip.  Kelompok yang  menerima  ternyata  tidak  menerimanya  secara  mutlak  bahkan  menetapkan beberapa  persyaratan  yang  ketat.  Sementara  kelompok  yang  menolak  ternyata dasar  penolakannya  adalah  adanya  kekhawatiran  yaitu  kemungkinan  tergelincir pada kesalahan jika sampai menetapkan hukum dengan sekehendak hati.
Maslahah Mursalah dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam
Sejalan  dengan  perkembangan  kemajuan  dan  peradaban,  maka permasalahan  kehidupan  manusia  akan  semakin  kompleks  dan  beragam  dan memerlukan kepastian hukum. Beberapa perkembangan di bidang ekonomi Islam yang  sebelumnya  belum  pernah  ada,  juga  memerlukan  kepastian  hukum  apakah model-model, produk-produk tersebut boleh diterapkan mengingat tidak ada nash yang  dapat  dirujuk  atas  aktivitas  tersebut.  Persoalan-persoalan  ekonomi kontemporer  tersebut  misalnya  tidak  akan  mampu  diselesaikan  jika  hanya mengandalkan  pada  pendekatan  metode  lama  yang  dipergunakan  oleh  ulama terdahulu.  Kesulitan  untuk  mendapatkan nash - nash dalam  persoalan-persoalan tertentu  sangat  mungkin  terjadi  sehingga  tidak  bisa  diselesaikan  dengan menggunakan qiyas karena tidak ditemukan padanannya di dalam nash , atau ijma ulama  karena  masanya  yang  sudah  terlalu  jauh.  Dalam  kondisi  demikian,  maka proses  penetapan  hukum maslahah  mursalah dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu alternatif metode penetapan hukum. Untuk menghindari tergelincirnya penetapan hukum tersebut dari hawa nafsu, maka berijtihad dengan menggunakan maslahah mursalah sebaiknya dilakukan bersama-sama.
Adapun  beberapa  contoh  penggunaan  maslahah  mursalah  dalam perekonomian Islam sebagai berikut:

## 1. Pendirian lembaga keuangan syariah/bank
Bank  sudah  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  dibutuhkan  masyarakat. Bank  dengan  segala  fungsinya  telah  menjadi  bagian  dari  kehidupan  masyarakat modern  yang  tidak  mungkin  dipisahkan  lagi.  Bank  sudah  menjadi  sarana  tolong menolong  sesama  umat  manusia,  baik  menabung,  meminjam  uang,  membayar tagihan  listrik,  telepon,  uang  kuliah,  transfer,  bahkan  menjadi  penyalur  dana bantuan  bagi  masyarakat  yang  terkena  musibah.  Secara  konseptual,  Islam  tidak memerintahkan pendirian lembaga perbankan. Akan tetapi tidak satu ayatpun dari al-Qur‟an  maupun  al-Hadits  yang  melarang  pendirian  lembaga  perbankan.  Akad mudharabah (bagi  hasil)  yang  dikenal  selama  ini,  dalam  konsep  Islam  adalah hubungan  personal  (bukan  lembaga  seperti  bank)  antara  dua  orang  atau  lebih berupa  akad  kerja,  dimana  pemilik  modal  menyerahkan  uangnya  kepada  orang yang  dipercaya  untuk  digunakan  sebagai  modal  kerja  dan  hasilnya  dibagi  sesuai kesepakatan.  Akan  tetapi  dengan  pendirian  bank  tersebut  manfaatnya  semakin besar  dan  dapat  dirasakan  banyak  orang.  Di  samping  itu  manfaat  tersebut  juga tidak  bertentangan  dengan  teks  hukum  yang  telah  ada,  baik  teks  al-Qur‟an maupun hadis.

## 2. Kolateral pada pembiayaan mudharabah
Perbankan  Syariah  di  Indonesia  dalam  melayani  kebutuhan  masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan dengan prinsip syari‟ah berlandaskan hukum pada Undang-Undang Nomor 21Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, sehingga bank syari‟ah dalam memberikan fasilitas pembiayaan mengikuti aturan pemerintah yaitu sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bahwa ketentuan  tersebut  menghendaki  adanya  agunan  tambahan  di  setiap  pembiayaan yang berisiko tinggi seperti pembiayaan mudarabah.
Pembiayaan mudarabah sebagai pembiayaan  yang beresiko tinggi, karena bank  akan  selalu  menghadapi  permasalahan  dari mudarib .  Dalam  kondisi  sebaik apapun atau dengan analisis sebaik mungkin resiko pembiayaan yang macet tidak dapat di hindari, maka bank syari‟ah mengambil inisiatif untuk meminta agunan tambahan  sebagai  jaminan  atas  pembiayaan  tersebut.  Hal  ini  dilakukan  dengan untuk  meyakinkan  bahwa  modal  yang  diberikan  kepada  nasabah  pembiayaan ( mudarib )  diharapkan  dapat  kembali  seperti  semula  sesuai  dengan  ketentuan ketika berlangsungnya kontrak.
Walaupun pada prinsipnya agunan tidak diperbolehkan dalam pembiayaan mudarabah 36 mengingat lembaga bank syari‟ah merupakan lembaga intermediary peredaran  uang  dalam  masyarakat,  sehingga  bank  harus  menjaga  amanah  dana pihak ketiga yang ditabungkan, maka wajar kalau bank meminta agunan tambahan pada  dengan  berpijak  pada  kaidah  ushul  fiqh  maslahah  mursalah.  Maslahah mursalah  yang  mengacu  pada  kebutuhan,  kepentingan,  kebaikan  dan kemaslahatan  umum  boleh  diterapkan  selama  tidak  bertentangan  dengan  prinsip dan dalil  tegas  syarat  dan benar-benar membawa kepada kebaikan bersama  yang tidak berdampak menyulitkan serta merugikan orang atau pihak lain secara umum. Dengan  dasar  maslahah  mursalah  ini,  bank  syari‟ah  dalam  memberikan pembiayaan  wajib  menempuh  cara-cara  yang  tidak  merugikan  bank  dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dana kepadanya.
Selain  itu  yang  menjadi  pertimbangan  diperbolehkannya  bank  syari`ah sebagai  penyedia  dana  meminta  agunan  tambahan  atas  pembiayaan  mudarabah yang  diberikan  adalah  karena  dana  yang  diberikan  pihak  ketiga  yang  dijadikan modal oleh bank adalah  amanah, dan bank harus menjaga amanah tersebut  bank harus siap jika sewaktu-waktu pihak ketiga mengambil dananya karena dana yang diberikan  kepada  bank  adalah  hajat  bagi  orang  banyak  (pihak  ke-3)  sehingga dengan  sendirinya  agunan  tambahan  yang  dijadikan  jaminan  juga  menjadi kebutuhan bagi kontrak tersebut. Adanya tujuan berupa upaya mengurangi moral hazard  dan  untuk  meyakinkan  bahwa  mudarib  benar-benar  melaksanakan  segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak juga merupakan bagian dari alasan diperbolehkannya  penyediaan  agunan  tambahan  oleh  pengelola  atas  pembiayaan berisiko tinggi yang diberikan bank syariah.

## 3. Intervensi harga
Pada dasarnya Islam memandang mekanisme pasar sebagai suatu alamiah sehingga  intervensi  pasar  tidak  diperlukan.  Dalam  ekonomi  Islam  penentuan harga  dilakukan  oleh  kekuatan  pasar  yaitu  permintaan  dan  penawaran, 37 harus terjadi  secara  sukarela,  dan  tidak  ada  pihak  yang  teraniaya  atau  merasa  terpaksa untuk  bertransaksi.  Dengan  demikian,  tinggi  atau  rendahnya  harga  bergantung pada  perubahan  penawaran  dan  permintaan.  Bila  seluruh  transaksi  sudah  sesuai aturan,  kenaikan  harga  yang  terjadi  merupakan  sunnatullah. 38 Harga  yang terbentuk  melalui mekanisme pasar ini oleh  ahli fiqh disebut  dengan saman misl ( price equivalent ) . 39
Jumhur ulama sepakat bahwa harga yang adil adalah harga yang terbentuk karena interaksi kekuatan penawaran dan permintaan (mekanisme pasar), bahkan mayoritas  ulama  sepakat  tentang  haramnya  campur  tangan  pemerintah  dalam menentukan  harga  pasar,  karena  melindungi  kepentingan  pembeli  sama pentingnya  dengan  melindungi  penjual.  Oleh  karena  melindungi  keduanya  sama perlunya,  maka  produsen  dan  konsumen  bebas  untuk  menetapkan  harga  secara wajar  berdasarkan  keridaan  keduanya.  Memaksa  salah  satu  pihak  untuk  menjual atau  membeli  dengan  harga  tertentu  merupakan  satu  kezaliman.  Di  samping  itu, adanya  anggapan  bahwa  kenaikan  harga  adalah  sebagai  akibat  ketidakadilan penjual tidak selamanya benar karena harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. 40
Berbeda  dengan  jumhur  ulama,  Ibn  Taimiyah  membenarkan  intervensi harga  oleh  pemerintah,  sekalipun  Nabi  Saw  tidak  melakukannya. 41 Hal  ini dikarenakan  dengan  pertimbangan  maslahah,    regulasi  perekonomian  bisa berubah  dari  teks  nash  kepada  konteks  nash  yang  mengandung  maslahah. Misalnya,  Nabi  Muhammad  Saw  tidak  mau  mengintervensi    persoalan  harga  di Madinah,  ketika  para  sahabat  mendesaknya  untuk  menurunkan  harga.  Tetapi ketika kondisi berubah (terjadi distorsi pasar), dengan pertimbangan kemaslahatan dan  menjaga  mekanisme  pasar  dapat  berjalan  kembali  ke  arah  keseimbangan, maka pemerintah boleh melakukan intervensi harga.

## 4. Larangan Dumping
Dumping  merupakan  sistem  penjualan  barang  di  pasar  luar  negeri  dalam jumlah  banyak  dengan  harga  yang  rendah  dibandingkan  dengan  harga  di  dalam negeri  dengan  tujuan  agar    dapat  menguasai  pasar  luar  negeri  dan  menguasai harga  komoditas  tertentu.  Menurut  kamus  istilah  perdagangan  internasional, dumping  merupakan  praktek  penjualan  produk  di  negara  tujuan  ekspor  dengan harga  di  bawah  harga  normal  atau  harga  produsennya  yang  bertujuan  untuk menguasai  pasar  di  luar  negeri. 42 Sesuai  peraturan  perdagangan  internasional, praktek  dumping  dianggap  sebagai  praktek  perdagangan  yang  tidak  jujur  dan dapat  merugikan  produsen  produk  saingan  serta  mengacaukan  sistem  pasar internasional.
Praktek  dumping  dalam  menimbulkan  kalah  bersaingnya  produk  sejenis dalam negeri akibat harga produk impor tersebut  jauh lebih murah dibandingkan
harga  produk  sejenis  yang  ada  dalam  negara  domestik,  sehingga  bukan  saja potensial  untuk  menutup  industry  sejenis  di  dalam  negeri  tetapi  juga  pemutusan hubungan  kerja  (PHK)  secara  besar-besaran  karena  perusahaan  dalam  negeri harus menghemat biaya operasionalnya agar dapat bersaing dengan barang-barang impor yang harganya sangat murah.
Dalam hukum Islam, praktek dumping tidak ditemukan ayat maupun hadis yang  melarangnya. 43 Perdagangan  luar  negeri  itu  wajib  bebas,  tidak  boleh  ada yang  membatasi  dengan  sesuatu  apapun,  termasuk  pemerintah  tidak  boleh  ikut campur  dalam  pelaksanaan  atau  penentuan  kebijaksanaan  perdagangan.  Namun, tetap ada batasan-batasan yang tetap harus diperhatikan, yakni jangan sampai ada yang dirugikan dalam perdagangan tersebut. Karena itulah, dengan pertimbangan untuk  menciptakan  kemaslahatan  dan  menghindarkan  kemudharatan  bagi masyarakat luas praktek dumping secara tegas dilarang dalam Islam.
5. Kartel dan Monopoli
Kartel  adalah  kesepakatan  di  antara  produsen-produsen  yang  independen untuk  mengkoordinasi  keputusan,  sehingga  masing-masing  dari  anggota  kartel dapat memperoleh keuntungan monopoli. Kesepakatan dapat berupa pembatasan/kuota  produksi,  daerah  penjualan  maupun  kesepakatan  harga. Berdasarkan  definisi  ini,  satu  entitas  bisnis  tunggal  yang  memegang  monopoli tidak dapat dianggap sebagai suatu kartel, walaupun dapat dianggap bersalah jika menyalahgunakan  monopoli  yang  dimilikinya.  Kartel  biasanya  timbul  dalam kondisi  oligopoli,  di  mana  terdapat  sejumlah  kecil  penjual  dengan  jenis  produk yang homogen, dan dilakukan dalam rangka memperoleh market power sehingga mereka dapat mengatur harga produk dengan cara membatasi ketersediaan barang di pasar.
Berdasarkan  hukum  anti  monopoli,  kartel  dilarang  di  hampir  semua negara. Walaupun demikian, kartel tetap ada baik dalam lingkup nasional maupun internasional, formal maupun informal. Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, disebutkan bahwa perjanjian kartel dikategorikan termasuk sebagai perjanjian yang dilarang. Dalam Pasal 11 disebutkan: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku  usaha  pesaingnya,  yang  bermaksud  untuk  mempengaruhi  harga  dengan mengatur  produksi  dan  atau  pemasaran  suatu  barang  dan  atau  jasa,  yang  dapat
mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak sehat.” 44
Dalam  ekonomi  Islam,  kartel  merupakan  tindakan  yang  akan  merugikan konsumen,  dan  sangat  potensial  untuk  menciptakan  persaingan  usaha  yang  tidak sehat.  Padahal  persaingan  usaha  yang  sehat  akan  memberikan  manfaat  positif bagi perekonomian.  Sering  kali  dalam  suatu  industri  hanya  terdapat  beberapa pemain  yang  mendominasi  pasar,  sehingga  dapat  mendorong  mereka  untuk mengambil tindakan bersama dengan tujuan memperbesar kekuatan ekonomi dan memaksimumkan  keuntungan.  Untuk  itu  pembatasan  produksi  maupun  tingkat harga melalui beberapa  kesepakatan bersama. Jika merujuk  pada teori  monopoli, suatu kelompok industri yang mempunyai kekuatan oligopolis akan mendapatkan keuntungan  maksimal  jika  mereka  secara  bersama-sama  melakukan  praktek monopolis.  Dengan  dilarangnya  kartel,  maka  produsen  akan  terdorong  untuk menciptakan  persaingan  usaha  yang  sehat  dan  terciptanya efisiensi  produksi  dan alokasi  input,  serta  mendorong  untuk memperbanyak  inovasi,  termasuk infrastruktur produksi. Sedangkan dari sisi konsumen akan mendapatkan manfaat berupa harga yang relatif lebih murah, karena harga output terbentuk oleh proses produksi ataupun pengelolaan organisasi produksi yang efisien.

## 6. Spekulasi Valas
Spekulasi  adalah  bentuk  usaha  yang  pada  hakikatnya  merupakan  gejala untuk membeli sesuatu komoditi dengan harga yang murah pada suatu waktu dan menjualnya dengan harga yang mahal pada waktu yang lain. Seseorang spekulator dalam  perdagangan  biasanya  berharap    terjadinya  fluktuasi  harga  yang  tinggi  di masa  depan  dibandingkan  dengan  harga  sekarang.  Islam  melarang  praktek spekulasi ini.
Salah  satu  bentuk  perdagangan  yang  memiliki  unsur  spekulasi  adalah perdagangan  valuta  asing  (valas).  Perdagangan  valas  dapat  dianalogikan  sebagai transaksi sharf yang disepakati para ulama tentang kebolehannya dengan syarat: 1. Apabila  uang  yang  ditukar  itu  emas,  maka  harus  sama  beratnya  atau  sama timbangan,  penyerahan  barangnya  dilakukan  pada  waktu  yang  sama ( naqdan/spot ),  supaya  terhindar  dari  riba.  2.  Apabila  mata  uang  yang  ditukar  itu emas  dengan  perak,  atau  kedua  mata  uang  itu  berbeda  jenisnya,  maka  dapat
ditukarkan sesuai dengan market rate dan penyerahan barangnya harus dilakukan pada waktu yang sama.
Pertukaran mata uang atau jual beli valas untu kebutuhan sektor riil, baik transaksi  barang  maupun  jasa,  hukumnya  boleh  menurut  hukum  Islam.  Namun, bila  motifnya  untuk  spekulasi  maka  hukumnya  haram.  Argumentasi  larangan perdagangan  valas  untuk  spekulasi  karena  berdagang  valuta  asing  tidak  ubahnya seperti  judi dan transaksinya penuh dengan spekulasi. Di samping itu, kontribusi margin trading sangat potensial untuk melemahkan mata uang dan biasanya tidak mengindahkan persaingan bisnis yang sehat karena tidak ada proses transaksi riel. Tidak  adanya  transaksi  riel  menyebabkan  para  speculan  hanya  mengandalkan selisih  dari  harga  valuta  pada  saat  penutupan  dengan  cara  membeli  mata  uang asing,  misalnya  dolar,  ketika  harganya  turun  dan  melepaskannya  ketika  harga naik. Selisih harga beli dan harga jual menjadi keuntungan spekulan. Selisih yang diperoleh  tanpa  ada „iwadh atau  transaksi  sektor  riil  adalah  riba,  sedangkan ketidakpastian nilai tukar mata uang yang berakibat bagi kerugian dan keuntungan spekulan tergolong  judi.
Di  samping  itu,  dalam  ekonomi  Islam  uang  bukan  komoditas,  sementara dalam  perdagangan  valas  uang  menjadi  komoditas  sehingga  yang  terjadi  adalah transaksi  maya,  karena  dalam  kegiatan  bisnis  ini  terjadi  perputaran  arus  uang dalam  jumlah  besar,  tetapi  tidak  ada  kegiatan  sektor  riilnya  (barang  dan  jasa). Dalam  ekonomi  Islam,  segala  bentuk  transaksi  maya  dilarang,  karena  jika dibolehkan pasar uang akan tumbuh jauh lebih cepat daripada pertumbuhan pasar barang  dan  jasa.  Pertumbuhan  yang  tidak  seimbang  ini  akan  menjadi  sumber krisis  ekonomi.  Oleh  karena  itu  praktik  spekulasi  valas  harus  dilarang,  demi menjaga kemaslahatan perekonomian secara menyeluruh.

## 7. Penerapan revenue sharing pada bagi hasil
Perbankan  Syari'ah  memperkenalkan  sistem  bagi  hasil  pada  masyarakat dengan  istilah  revenue  sharing   yaitu  sistem  bagi  hasil  yang  dihitung  dari  total pendapatan  pengelolaan  dana  tanpa  dikurangi  dengan  biaya  pengelolaan  dana. Revenue  sharing   dalam  arti  perbankan  adalah  perhitungan  bagi  hasil  didasarkan kepada  total  seluruh  pendapatan  yang  diterima  sebelum  dikurangi  dengan  biaya- biaya  yang  telah  dikeluarkan  untuk  memperoleh  pendapatan  tersebut.  Sistem revenue  sharing   berlaku  pada  pendapatan  bank  yang  akan  dibagikan  dihitung berdasarkan  pendapatan  kotor  ,   yang  digunakan  dalam  menghitung  bagi  hasil
untuk  produk  pendanaan  bank.  Penerapan  reveue  sharing  pada  bank  syariah merupakan  salah  satu  aplikasi  dalil  maslahah  mursalah.  Hal  ini  dapat  kita  lihat dari Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi  Hasil  Usaha  Dalam  Lembaga  Keuangan  Syari'ah.  Di  dalam  fatwa tersebut  terdapat  beberapa  kaidah  maslahah  yang  digunakan  di  antaranya  “di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah."  Penerapan maslahah pada fatwa ini juga dapat dilihat dari ketentuan umum yang ada pada fatwa DSN tersebut  yang  menyatakan  bahwa  dilihat  dari  segi  kemaslahatan  saat  ini,  maka pembagian  hasil  usaha  pada  lembaga  keuangan  syariah  sebaiknya  menggunakan prinsip bagi hasil revenue sharing

## 8. Kartu Kredit Syari’ah
Syariah  card  dalam  istilah  fiqih  muamalah  dikenal  dengan  sebutan bithaqatul i‟timan . Bithaqah berarti kartu, sedangkan i‟timan berarti kondisi aman dan  saling  percaya.  Secara  terminologis  syariah  card  sebagai  suatu  jenis  kartu khusus  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  bank  (sebagai  pengeluar  kartu),  lalu jumlahnya  akan  dibayar  kemudian.  Pihak  bank  akan  memberikan  kepada nasabahnya  rekening  bulanan  secara  global  untuk  dibayar,  atau  untuk  langsung didebet dari rekeningnya yang masih berfungsi.
Syariah card  merupakan  salah  satu  produk  bank  syariah  yang  dikeluarkan dengan  prinsip  kemudahan  dan  maslahah.  Dalam  menetapkan  fatwa  tentang    syariah card ada  beberapa  kaidah    maslahah  yang  dipakai  MUI  dalam  penetapan  fatwa, diantaranya : ُرِطْيَّتنا  ُبه ْجَت ُتَّمَشًَْنا ( Kesukaran itu dapat menarik kemudahan ) ُتَجاَذنا
ِسَُْي  ُلِسَُْت  ْذَل
ِةَر ْوُرَّضنا  َتَن
.  ( keperluan  dapat  menduduki  posisi  darurat ),  dan ُء ْرَد ِذِضاَفًَْنا
ِخِناَصًَْنا  ِبْهَج  ىَهَػ  ٌوَّذَمُي ( menghindarkan  kerusakan  (kerugian)  harus didahulukan  (diprioritaskan)  atas  mendatangkan  kemaslahatan ) 45 .  Berdasarkan kaidah-kaidah  yang  digunakan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  syariah  card merupakan kartu yang dikeluarkan berdasarkan dalil maslahah mursalah.

## Penutup
Penggunaan  maslahah  mursalah  sebagai  sumber  penetapan  bagi  transaksi dan  praktek  ekonomi  Islam  yang  sebelumya  tidak  ada  merupakan  sebuah keniscayaan.  Berbagai  bentuk  perkembangan  ekonomi  syariah  baik  secara kelembagaan  maupun  produk,  menunjukkan  bahwa  peran  maslahah  mursalah
sangat  signifikan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  didirikannya  perbankan  syariah, munculnya  kartu  kredit  syariah  sebagai  fasilitas  untuk  mempermudah  berbagai transaksi,  adanya  pembaharuan  dalam  transaksi  mudharabah  seperti  kewajiban kolateral dan revenue sharing sebagai metode bagi hasil, dan lain-lain. Ke depan, dengan  perkembangan  ekonomi  syariah  yang  cepat,  penggunaan  maslahah mursalah akan semakin dominan. Wallahu A‟lam
Catatan
1 Rahmad Syafi‟i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h, 117
2 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 324-325.
3 Menurut  Imam  al-Ghazali  suatu  kemaslahatan  harus  sejalan  dengang  tujuan syara‟ sekalipun  bertentangan  dengan  tujuan-tujuan  maanusia,  karena  kemaslahatan  manusia  tidak selamanya  didasarkan  pada  kehendak syara‟ tetapi  sering  didasarkan  kepada  kehendak  hawa nafsu. Misalnya di zaman jahiliyah, wanita tidak mendapatkan warisan karena menurut pandangan masyarakat  ketika  itu  tidak  mengandung  maslahat,  tetapi  pandangan  itu  tidak  sejalan  dengan kehendak syara‟ sehingga tidak dapat dikatakan sebagai maslahah .
4 Penjelasan tentang pembagian maslahah ini penulis kutip dari Ma‟ruf Amin, Fatwa dalam Sistem  Hukum  Islam (Jakarta:  elSAS,  2011),  h.  155-159.  Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh, h.  348- 354. Penjelasan singkat tentang ini juga dapat dilihat pada Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Kairo: Dar al-Qalam, 1956), h. 84-85
5 Maslahah daruriyat yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maslahah tahsiniyah yaitu  kemaslahatan  yang  sifatnya  pelengkap  berupa  keleluasaan  yang  melengkapi  kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melaksanakan ibahah sunat sebagai amalan tambahan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia
6 Maslahah hajiyah yaitu  kemaslahatan  yang  dibutuhkan  untuk  menyempurnakan kemaslahatan  pokok  yang  berbentuk  keringanan  untuk  mempertahankan  dan  memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya dalam ibadah diberikan keringanan/rukhsah mengqasar shalat dan  berbuka  puasa  bagi  musafir.  Dalam  bidang  muamalah  dibolehkan  berburu  binatang  dan memakan  makanan  yang  baik,  boleh  jual  beli  melalui  pesanan  (salam).  Semuanya  disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan dasar tersebut
7 Maslahah tahsiniyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang melengkapi  kemaslahatan  sebelumnya.  Misalnya  dianjurkan  untuk  memakan  makanan  yang bergizi,  berpakaian  yang  bagus,  melaksanakan  ibahah  sunat  sebagai  amalan  tambahan  dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia
8 Maslahah  „ ammah yaitu  kemaslashatan  umum  yang  menyangkut  kepentingan  orang banyak.  Kemaslahatan  umum  tidak  berarti  kepentingan  semua  orang,  tetapi  bisa  berbentuk kepentingan  mayoritas  umat.  Misalnya  para  ulama  membolehkan  membunuh  penyebar  bid‟ah yang dapat merudsak aqidah umat karena menyanglut kepentingan orang banyak
9 Maslahah  khassah yaitu  kemasahatan  pribadi  dan  sangat  jarang  terjadi,  seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan sesesorang yang dikatakan hilang.  Pentingnya  pembagian  kedua  kemaslahatan  itu  berkaitan  dengan  priorotas  mana  yang harus  didahulukan  apabila  antara  kemaslahatan  umum  dan  kemaslahatan  pribadi  terjadi pertentangan, dan Islam mendahulukan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi
10 Yaitu  kemaslahatan  yang  didukung  oleh syara‟ ,  artinya  ada  dalil  khusus  yang  menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya hukuman atas peminum khamar dipahami berlainan oleh para ulama disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah. Ada hadis  yang  menunjukkan  pemukul  yang  dipergunakan  Rasulullah  adalah  sandal  sebanyak  40  x (HR  Ahmad  bin  Hanbal),  dan  adakalanya  dengan  pelepah  kurma  juga  sebanyak  40  x.  Umar  bin Khattab  setelah  bermusyawarah  dengan  sahabat  lain  menjadikan  hukuman  dera  bagi  peminum khamar  sebanyak  80  x  dengan  mengqiyaskan  kepada  hukumam  orang  yang  menuduh  orang  lain berbuat  zina.  Logikanya  adalah  orang  yang  mabuk  bicaranya  tidak  terkontrol  dan  diduga  keras akan menuduh orang lain berbuat zina.
11 Kemaslahatan  yang  ditolak  oleh syara‟ karena  bertentangan  dengan  ketentuan syara‟ . Misalnya syara‟ telah  menentukan  bahwa  orang  yang  melakukan  hubungan  seksual  pada  siang hari di bulan ramadhan dikenakan hukuman dengan  memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Lais ibn Sa‟ad seorang fuqaha Maliki di Spanyol  menetapkan  hukuman  puasa  dua  bulan  berturut-turut  bagi  seseorang  (penguasa)  di Spanyol yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan ramadhan. Para ulama memandang hukum,  ini  bertentangan  dengan  hadis  Rasulullah  saw  di  atas  karena  bentuk  hukuman  itu  harus ditetapkan berturut-turut
12 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, h. 354
13 Ibid , h. 359-360.
14 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, h. 84
15 Nawir  Yuslem, Kitab  Induk  Ushul  Fiqh, (Bandung;  Cita  Pustaka,  2007),  h.  146.  Imam Malik  oleh  penulis  muslim  digolongkan  ke  dalam  golongan  sahabat  kecil,  karena  di  waktu kecilnya,  dia  sempat  bertemu  dengan  Rasulullah.  Imam  Malik  merupakan  salah  seorang  imam mujtahid  yang empat (Malik, Hanafi, asy-Syafi‟i dan Hambali) yang sempat bertemu dan belajar banyak kepada para sahabat Nabi. Imam Malik tinggal di Madinah, pusat pemerintah Islam waktu itu.  Karena  Madinah  merupakan  pusat  pemerintahan  Islam  dan  tempat  tinggalnya  Nabi  setelah hijrah  dari  Makkah,  maka  Madinah  dikenal  pula  dengan  sebutan  kota  hadist.  Dalam  rangka menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang dihadapi oleh masyarakat muslim waktu itu, Imam  Malik  mencari  hukumnya  di  dalam  al-Qur‟an,  dan  jika  tidak  menemukannya  dalam  al- Qur‟an, maka Imam Malik mencarinya di dalam as-Sunnah Nabi. Imam  menerima hadist-hadist ahad sebagai hujjah (sumber hukum Islam) yaitu apabila hadist-hadist ahad tersebut sesuai dengan amalan  dan  prilaku  masyarakat  Madinah.  Namun  jika  hadist  ahad  tersebut  tidak  sesuai  dengan amalan  dan  prilaku  masyarakat  Madinah  maka  hadist  ahad  tersebut  tidak  diterima  oleh  Imam Malik sebagai hujjah . Imam Malik membuat tolak ukur amalan dan prilaku masyarakat Madinah untuk dapat menerima hadist ahad sebagai hujjah karena pada masa itu sudah banyak berkembang hadist-hadist palsu di kalangan umat Islam. Imam Malik  menganggap  masyarakat Madinah lebih tahu  mengenai  Sunnah  Nabi  karena  mereka  tinggal  satu  kota  bersama  Nabi.  Tolak  ukur  yang dibuat  oleh  Imam  Malik  tersebut  ditolak  oleh  Imam  asy-Syafi‟i,  muridnya  dengan  alasan  bahwa setelah  meninggalnya  Nabi  dan  meluasnya  wilayah  kekuasaan  Islam  para  sahabat  Nabi  telah menyebar  ke  berbagai  wilayah  Islam..  selanjutnya  jika  tidak  ditemukan  jawaban  atas  persoalan tersebut di dalam al-Qur‟an dan as-Sunnah, maka dia mendasarkan pendapatnya kepada ijma‟ para sahabat, dan apabila ijma‟ para sahabat tidak ada mengenai masalah (hukum) tersebut, maka Imam Malik  mengaggali  hukum  ( istinbath )  dengan  cara  ber- ijtihad .  Sedangkan  metode ijtihad yang dipakai  oleh  Imam  Malik  dalam  rangka  menggali  hukum  ( istinbath )  ada  dua  yaitu; qiyas dan istislah atau maslahah-mursalah. Metode qiyas dipraktekkan  atau  digunakan  oleh  Imam  Malik apabila  ada nass tertentu,  baik  al-Qur‟an  maupun  as-Sunnah  yang  mendasarinya.  Sedangkan metode istislah atau maslahah-mursalah dipraktekkan oleh Imam Malik apabila masalah (hukum) yang  sedang  dihadapi,  tidak  ada  satupun nass yang  mendasarinya,  baik  yang  membenarkan maupun  yang  melarangnya,  bahkan  dalam  kasus-kasus  tertentu,  Imam  Malik  menggunakan metode maslahah - mursalah dalam  men- takhsis ayat-ayat  al-  Qur‟an  yang  bersifat  umum/  Lihat Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam, h. 63-64
16 Wael  B.  Hallag, A  History  of  Islamic  Legal  Theories, Alih  bahasa  E.  Kusnadiningrat, (Jakarta: Rajawali Press, , 2000) hal. 165-166.
17 Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam, h. 63-64.
18 Ma‟ruf  Amin, Fatwa  dalam  Sistem  Hukum  Islam ,  h.  160.  Tentang  pandangan  ulama Hanafiyah  terhadap maslahah  mursalah terdapat  beberapa  pendapat  yang  berbeda.  Menurut  al- amidi  sebagaimana  dikemukakan  Amir  Syarifuddin,  banyak  ulama  yang  beranggapan  bahwa ulama  Hanafiyah  tidak  mengamalkannya.  Namun  menurut  Ibn  Qudamah,  sebagian  dari  ulama Hanafiyah  menggunakannya.  Pandangan  Ibn  Qudamah  ini  agaknya  lebih  diperpegangi  karena kedekatan  metode maslahah  mursalah dengan  metode  istihsan  yang  popular  di  kalangan  ulama Hanafiyah. Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh, h. 358
19 Ibid, h. 161
20 Abu Daud, Shahih Sunan Abu Dawud , Jilid 2 (Riyad: Maktabah al-Ma‟arif, 1998),  h. 362. No. hadis 2994
21 Ma‟ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam , h. 163
22 Muhammad Khalid Mas‟ud, Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi‟s Life and Thought, (Pakistan: Islamic Research Institute, 1977) , h. 162.
23 Ibid.
24 Nawir Yuslem, Kitab Induk Ushul Fiqh, h. 146-147
25 Ibid, h. 148-149
26 Ma‟ruf  Amin. Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, h. 164. Jika dibandingkan persyaratan yang dibuat oleh Imam al-Ghazali dengan persyaratan yang dibuat oleh asy-Syatibi di atas, maka persyaratan  yang dibuat oleh  asy-Syatibi jauh lebih longgar. Ini  merupakan  suatu  hal  yang  wajar karena asy-Syatibi termasuk golongan ulama penganut mazhab malikiyah yang sering menjadikan maslahat  sebagai  dasar  penetapan  hukum  Islam.  Al-Ghazali  dan  asy-Syatibi  juga  berbeda  dalam memandang maslahahmursalah sebagai  dalil  dalam  menetapkan  hukum  Islam.  Al-Ghazali memandang maslahah-mursalah sebagai  dalil  yang  tidak  berdiri  sendiri,  sebaliknya  asy-Syatibi malah memandang maslahah-mursalah sebagai dalil hukum yang beridiri sendiri.
27 Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam, h. 144.
28 Mustafa Zaid, Al-Maslahah Fi Tasyri‟ al-Islami wa Nazm al-Din al-Tufy , (T.tp: Dar al-Fikr al-Arabiy, 1964) , h. 235
29 Najm  al-Din  al-Thufi, Syarh  Mukhtasar  a-Raudah ,  jld.  III  (Beirut:  Muassasah  al-Risalah, 1989), h. 111
30 Salah  satu  kata  kunci  pemikiran  al-Thufi  dalam  mendahulukan ri`âyah  al-mashlahah terhadap al - ijmâ` dan al-nash di bidang mu‟amalah ketika  terjadi pertentangan antara  yang  yang disebut pertama dan dua yang terakhir  kelihatannya dibangun di atas argumentasinya yang paling umum, bahwa al-Syâri` Maha Mengetahui  kemaslahatan hamba-hamba-Nya,  dan  karena itu Dia menetapkan  peraturan  dan  dalil-dalil  agar  diketahui  hamba-Nya. Riâyah  al-mashlahah sendiri adalah  salah  satu  dari adillat  al-syar`i (dalil-dalil  hukum  syara`).  Mengensampingkan adillat  al- syar`i dengan  mendahulukan  sesuatu  yang  lain  dari  pada adillat  al-syar`i itu  sendiri  merupakan pendurhakaan  kepada  Allah.  Dengan  demikian,  memelihara  dan  mendahulukan riayah  al- mashlahah harus dipandang sebagai salah satu rangkaian meninggalkan adillat al-syar`i berdasar atas dalil  al-syar`i yang  lebih  kuat  kedudukannya  berdasar  atas  hadis la  dharar  wa  la  dhirar . Dalam  kaitan  ini  ia  menegaskan,  pendapatnya  mendahulukan riayah  al-mashlahah atas  dalil lainnya di bidang muamalah sama halnya dengan pendapat jumhur ulama yang mendahulukan al- ijma` atas adillat al-syar`i lainnya
31 Abd. Rahman Dahlan, Mempertimbangkan Pemikiran Al-Thufi dalam Menjawab Masalah Ekonomi Kontemporer , (makalah), Disampaikan pada Seminar ”Signifikansi Hukum Islam dalam Menjawab Masalah Ekonomi Kontemporer ”, (Medan: 24 Maret 2003), hal. 6-8
32 Ma‟ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam h. 169
33 Ma‟ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam h. 165
34 Abdul wahab Khallaf, Iilmu Usul al-Fiqh, h. 86-87
35 Ibid
36 Pada  prinsipnya  para  fuqaha  berpendapat  bahwa  tidak  boleh  mensyaratkan  agunan tambahan  sebagaimana  dalam  akad  syirkah  lainnya.  Diantara  fuqaha  yang  berpendapat  demikian adalah  Imam  Syafi‟I  dan  Imam  Malik.  Mereka  berdua  menyatakan  bahwa  mudharabah  yang seperti ini adalah  mudarabah  yang rusak. Imam Malik  memberikan alasan bahwa dengan adanya persyaratan  adanya  agunan  tambahan  pada  perjanjian  pembiayaan  mudharabah  tersebut  berarti menambahkan  kesamaran  dalam  perjanjian  pembiayaan  mudarabah,  karena  mudarabah  tersebut menjadi  rusak.  Abu  Hanifah  dan  Imam  Ahmad  menyatakan  bahwa  perjanjian  mudharabah  yang menggunakan agunan tambahan sebagai jaminan ini tetap berlaku, yang batal dan tidak berlaku itu hanya persyaratannya saja. Imam Abu Hanifah menyamakan mudharabah  yang seperti ini dengan syarat yang rusak dalam jual beli. Seiring dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa jual beli dibolehkan, tetapi syaratnya batal.
37 Menurut  Rachmat  Syafei,  harga  hanya  terjadi  pada  akad,  yakni  sesuatu  yang direlakandalam  akad,  baik  lebih  sedikit,  lebih  besar,atau  sama  dengan  nilai  barang.  Biasanya, harga  dijadikan  penukar  barang  yang  diridai  oleh  kedua  pihak  yang  akad.  Artinya  harga merupakan  sesuatu  kesepakatan  mengenai  transaksi  jual  beli  barang  /jasa  di  mana  kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau  sama dengan  nilai barang/ jasa  yang ditawarkan oleh  pihak  penjual  kepada  pihak  pembeli.Rachmat  Syafei,  MA. Fiqih  Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2000) h.8
38 Ibn  Taimiyah. Public  Duties  in  Islam:  The  Institution  of  The  Hisba. (United  Kingdom: Islamic Foundation, 1982), h. 52
39 Ibn Taimiyah. Majmu‟ al-Fatawa (Riyadh: al-Riyard Press, 1963), h. 520-521
40 Ibn Tamiyah, Al-Hisbah fil Islam , (Kairo, Mesir, tt), h. 24.
41 Hadis yang dijadikan sebagai sandarannya adalah:
ٍِْب ِصَََأ  ٍَْػ ِ َّاللَّ  ِلىُضَر ِذْهَػ ىَهَػ ُرْؼِّطنا  َلاَغَناَل  كِناَي
ُه َ َّاللَّ  ٌَِّإ َلاَمَف اََُن  ْرِّؼَطَف ُرْؼِّطنا  َلاَغ ْذَل ِ َّاللَّ َلىُضَر اَي اىُناَمَف َىَّهَضَو ِهْيَهَػ ُ َّاللَّ ىَّهَص َأ  ٌَْأ ىُج ْرَ َلَ يَِِّإ ُقِزاَّرنا ُطِضاَبْنا  ُضِباَمْنا ُرِّؼَطًُْنا َى ىَمْن لاَي  َلاَو   وَد يِف   تًََهْظًَِب يُُِبُهْطَي  ٌذَدَأ  َصْيَنَو يِّبَر ( Dari  Anas  bin  Malik  ia  berkata,  "Pernah  terjadi  kenaikan harga  pada  masa  Rasulullah  saw,  maka  orang-orang  pun  berkata,  "Wahai  Rasulullah,  harga- harga  telah  melambung  tinggi,  maka  tetapkanlah  setandar  harga  untuk  kami."  Beliau  lalu bersabda: "Sesungguhnya Allah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan  Dia  yang  memberi  rizki.  Sungguh,  aku  berharap  ketika  berjumpa  dengan  Allah  tidak  ada seseorang  yang  meminta  pertanggungjawaban  dariku  dalam  hal  darah  dan  harta)." Lihat  hadis ini dalam  Abi  „Isa Muhammad bin  „Isa bin  Saurah, Sunan at-Tirmizi al-Jami„ as-Sahih (Beirut: Dar  al-Ma‟rifah,  2002),  h.553,  dan  penjelasan  dalam  perspektif  ekonomi  dalam  Isnaini  Harahap, et.al. Hadis-Hadis Ekonomi. (Jakarta: Kencana, 2015), h.
42 Eddie  Rinaldy. Kamus  Istilah  Perdagangan  Internasional .  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2000), h. 74.
43 Tentang  analisis  hukum  Islam  terhadap  dumping  lihat  Nita  Anggraeni.  “Dumping  Dalam Perspektif  Hukum  Dagang  Internasional  dan  Hukum  Islam.” Mazahib,  Jurnal  Pemikiran  Hukum Islam . Vol. XIV, No. 2 (Desember 2015)
44 Lihat  UU  No  5  Tahun  1999  tentang  Antimonopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat. Secara  lebih  luas  tentang  bagaimana  posisi  kartel  dalam  tata  hukum  di  Indonesia  lihat  Mustafa Kamal  Rokan. Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia. (Jakarta, Rajawali Press, 2012)
45 Lihat kaidah-kaidah ini dalam fatwa DSN di http://www.dsnmui.or.id

## Bibliografi
Al-Thufi, Najm al-Din. Syarh Mukhtasar a-Raudah ,  Jilid. III. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989
Amin, Ma‟ruf. Fatwa dalam Sistem Hukum Islam. Jakarta: elSAS, 2011 Dahlan, Abd. Rahman Mempertimbangkan Pemikiran Al-Thufi dalam Menjawab Masalah  Ekonomi  Kontemporer ,  (makalah),  Disampaikan  pada  Seminar ”Signifikansi  Hukum  Islam  dalam  Menjawab  Masalah  Ekonomi Kontemporer ”, (Medan: 24 Maret 2003),
Hallag,  Wael  B. A  History  of  Islamic  Legal  Theories, Alih  bahasa  E. Kusnadiningrat, Rajawali Press, Jakarta, 2000.
Khallaf. Abd. Ilm Ushul al-Fiqh, Kairo: Dar al-Qalam, 1956
Mas‟ud, Muhammad Khalid, Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al- Shatibi‟s Life and Thought, Pakistan: Islamic Research Institute, 1977
Rokan,  Mustafa  Kamal. Hukum  Persaingan  Usaha:  Teori  dan  Praktiknya  di Indonesia. Jakarta, Rajawali Press, 2012.
Suratmaputra,  Ahmad  Munif. Fisafat  Hukum  Islam  al-Ghazali;  Maslahah- Mursalah  dan  Relevansinya  dengan  Pembaruan  Hukum  Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
Syafi‟i, Rahmad. Ilmu Ushul Fiqh, Bandung: Pustaka Setia, 2007
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh, Cet. 6, Jakarta: Kencana, 2011
Yuslem,  Nawir. Kitab  Induk  Ushul  Fikih:  Konsep  Maslahah  Imam  al-Haramain al-Juwayni dan Dinamika Hukum Islam. Bandung: Cita Pustaka, 2007
Zaid,  Mustafa. Al-Maslahah  Fi  Tasyri‟  al-Islami  wa  Nazm  al-Din  al-Tufy ,  T.tp: Dar al-Fikr al-Arabiy, 1964