Benny Karya Simantar, S.H., M.H. Rifandi Ritonga, S,H., M.H. Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.
untuk  membeli  saham  perseroan  sampai 75.000  (tujuh  puluh  lima  ribu)  lembar dan  World  Wide  Press,  Inc  menolak menjual saham lebih banyak lagi kepada Sax.  Kemudian  Sax  mengundurkan  diri dari  World  Wide  Press,  Inc  dan menggugat  secara pribadi dengan alasan World  Wide  Press,  Inc  berkonspirasi untuk menghabiskan asset-aset perseroan dan mendepresiasi nilai sahamnya.
Pengadilan  setempat  menolak gugatan dari penggugat dan berpendapat, bahwa  tindakan-tindakan    World  Wide Press,  Inc  tidak  hanya  merugikan  Sax tetapi juga merugikan World Wide Press, Inc.  Kenyataan  menunjukkan  bahwa pengurus  World  Wide  Press,  Inc melakukan kesalahan managemen
(mismanagement) atau self-dealing yang mengakibatkan  turunnya  nilai  saham, menjadikan  gugatan  tersebut  harus diajukan  melalui  tindakan  derivatif (derivatif  action)  karena  merugikan perseroan”.
Dari    kasus    ini    dapat disimpulkan,    bahwa    Sax    sebagai pemegang  saham  perseroan  yang dirugikan,  mempunyai  hak  untuk menggugat  perseroan  melalui  gugatan derivatif,  karena  tindakan  pengurus perseroan  telah  menimbulkan  kerugian secara langsung baik terhadap  perseroan maupun kepada pemegang saham. III. PENUTUP
Perlindungan hukum kepada pemegang  saham  minoritas  yang dirugikan dalam akuisisi suatu perusahaan  nasional  oleh  perusahaan asing,  yaitu    dengan  cara  : Pemberlakukan  prinsip  mayority  Rule minority protection;
Pemberlakuan prinsip  super  mayority  dalam  RUPS; Pemberian  hak  appraisal;  Permohonan pemeriksaan  perusahaan;  Pemberian wewenang  untuk  mengajukan  gugatan
derivatif. penulis kemukakan saran yaitu dalam  revisi  UUPT  yang  akan  datang, perlu  diatur  dengan  jelas  masalah persyaratan  dalam  pelaksanaan  akuisisi Perseroan  Terbatas,  khususnya  kriteria boleh tidaknya akuisisi dilakukan, karena akuisisi sangat rentan terhadap monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Abdul  Moin, Marger,  Akuisisi  Dan Divestasi,  Ekonosia, Yogyakarta, 2003.
D. Sidik Suraputra, Hukum Internasional dan  Berbagai  Permasalahannya,
LPHI-FH.UI – Diadit  Media, Jakarta, 2006 Misahardi  Wilamarta, Hak  Pemegang Saham  Minoritas  Dalam  Rangka Good  Corporate  Governance, FH.UI, Jakarta, 2002. Munir Fuady, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas , Citra Aditya Bakti, 2005. Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas , Alumni Bandung, 2004. Rudhi  Prasetya, Kedudukan  Mandiri Perseroan  Terbatas, Citra  Aditya
Bakti, Bandung, 2001.

## PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1995 Jo.  Undang-Undang  Nomor  40
Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas.
SUMBER LAIN Bagir Manan, Undang-undang Perseroan  Terbatas  Menghadapi Pasar  Bebas,  Makalah,  Himpunan
Mahasiswa  Notariat  UNAIR, Surabaya, 1995 Komar  Kantaatmadja, Undang-undang
Perseroan  Terbatas  1995  Dan Implikasinya Terhadap Penanaman Modal Asing, Makalah FH UNPAD, Bandung, 1995.

## IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE PARLIAMENT OF NORTH LAMPUNG REGENCY NUMBER 16 YEAR 2014 CONCERNING DETAILED TERMS DPRD DISTRICT NORTH LAMPUNG IN

## MAKING REGIONAL REGULATIONS IN NORTH LAMPUNG DISTRICT

## By
Lintje Anna Marpaung Email: lintje@ubl.ac.id

## ABSTRACT
As  a  representative  of  the  people,  North  Lampung  Regency  DPRD  is  a manifestation  of  community  representatives  of  North  Lampung  Regency  in  the implementation  of  local  government.  In  the  case  of  the  implementation  of  local government, the DPRD of North Lampung Regency must realize the aspiration of the people into the regional policy, one of which is the formulation of local regulations in accordance  with  the  implementation  of  the  North  Lampung  Regency  DPRD Regulations.  How  the  Implementation  of  North  Lampung  Regency  DPRD  Regulation No. 16 of 2014 on the Procedure of North Lampung Regency DPRD In Making Local Regulation, Factors that become obstacles for the DPRD in carrying out its role in the process of making local regulations, Efforts made by DPRD Kabupaten Lampung Utara To overcome the obstacles that exist in carrying out its duties and roles in the process of  making  local  regulations.  The  method  of  research  is  the  method  of  Juridical Normative and Juridical Empirical approaches, with data sources taken are secondary data and primary data, then analyzed qualitatively. Implemetation of North Lampung Regency  DPRD  Regulation  No.  16  of  2014  on  the  Procedure  of  North  Lampung Regency DPRD in making the regional regulation that is, the role of Local Legislation Body in making the local regulation either comes from local government and also the initiative of DPRD. It is expected that the DPRD members of North Lampung Regency can  better  understand  the  implementation  of  the  DPRD  Code  of  Conduct  in  local regulation making, following technical guidance related to the improvement of human resources  capacity  of  DPRD  members,  the  provision  of  experts,  the  role  of  political parties to be more selective in the recruitment process of candidates. Keywords: Implementation, Procedure of DPRD, Regional Regulation
I. PENDAHULUAN Adanya lembaga perwakilan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan  di  Indonesia,  merupakan perwujudan  dari  pelaksanaan  demokrasi yang  mengutamakan  kekuasaan  di tangan rakyat. Lembaga ini di Indonesia disebut  dengan  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR)  untuk  tingkat  pusat  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD) pada
provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan di amandemennya  Undang-Undang  Dasar 1945  sebanyak  empat  kali,  maka membawa  dampak  pada  paradigma pemerintahan Indonesia. Dalam Pasal 20 ayat  (1)  UUD  1945  Amandemen berbun yi  “Dewan  Perwakilan  Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang- undang”  untuk  itu  DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan  di  tingkat  provinsi  dan
kabupaten/kota juga mempunyai kekuasaan yang sama dalam membentuk undang-undang.
Mengenai  perubahan  kedudukan ini  tercantum  dalam  Pasal  148  ayat  (1) dan  dalam  PasaL  154  ayat  (1)  huruf  a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  yang menyatakan:
1. Pasal 148 ayat (1) berbunyi : “DPRD kabupaten/kota  merupakan  lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota  yang  berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota”. 2. Pasal 154 ayat (1) huruf a berbunyi : “DPRD  kabupaten/kota  mempunyai tugas  dan  wewenang  membentuk Perda kabupaten/kota bersama bupati/wali kota”. DPRD Kabupaten Lampung Utara merupakan perwujudan wakil masyarakat  Kabupaten  Lampung  Utara dalam  pemerintahan  daerah  di  era otonomi.  Sebagai  wakil  rakyat,  DPRD Kabupaten  Lampung  Utara  wajib mewujudkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan daerah. Dari kebijakan  yang  ditetapkan,  tergambar kebutuhan masyarakat akan pembangunan  yang  diinginkan.  Peranan DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam pembuatan  kebijakan  daerah  merupakan kebutuhan yang harus segera diupayakan.  Peranan  tersebut  sangat tergantung  dari  tingkat  kemampuan anggota  DPRD,  maka  salah  satu  upaya yang dilakukan dapat diidentikan dengan upaya  peningkatan  kualitas  anggota DPRD. Dalam  menjalani  tugas  dan kewenangannya, DPRD kabupaten/ kota berdasarkan aturan internal yang disebut Tata  Tertib.  Hal  ini  disebutkan  dalam Pasal  154  ayat  (2)  yang  berbunyi “Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang diatur
dalam  peraturan  DPRD  kabupaten/kota tentang tata tertib”.
Secara  faktual  yang  terjadi dilapangan adalah bahwa DPRD sebagai Lembaga  Legislatif  Daerah  kurang mengoptimalkan perannya dalam melaksanakan  fungsi  legislasi  yang meliputi  penggunaan  hak  prakarsa  atau inisiatif  dan  hak  amandemen  serta pelaksanaan  pembahasan  rancangan peraturan  daerah  untuk  ditetapkan menjadi  peraturan  daerah.  Hal  tersebut dikarenakan DPRD dalam menggunakan fungsi  Legislasi  dan  hak  inisiatifnya dalam  membuat  rancangan  peraturan daerah  tidak  mampu  melihat  secara faktual  kepentingan  masyarakat  dan keadaan  masyarakat  di  lapangan.  Selain itu  DPRD  kebanyakan  membahas  dan mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan pribadi mereka. Faktor lain yang menyebabkan kurangnya penggunaan  hak  inisiatif    DPRD dilatarbelakangi  oleh  SDM,  (tingkat Pendidikan  rendah)  dan  kepentingan politik yang bersifat intern dalam DPRD.
Permasalahan  yang  muncul  di DPRD  Kabupaten  Lampung  Utara sebagai problem hukum yakni permasalahan mekanisme internal DPRD dalam pembuatan Peraturan Daerah. Ketentuan  dalam  Pasal  1  angka  2
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang  Nomor  9  Tahun
2015  tentang  Pemerintahan  Daerah disebutkan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan  oleh  Pemerintah  Daerah dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945”.
Berdasarkan  ketentuan  dalam diktum  menimbang  Undang-Undang
kabupaten/kota juga mempunyai kekuasaan yang sama dalam membentuk undang-undang. Mengenai  perubahan  kedudukan ini  tercantum  dalam  Pasal  148  ayat  (1) dan  dalam  PasaL  154  ayat  (1)  huruf  a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  yang menyatakan:
1. Pasal 148 ayat (1) berbunyi : “DPRD kabupaten/kota  merupakan  lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota  yang  berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota”. 2. Pasal 154 ayat (1) huruf a berbunyi :
“DPRD  kabupaten/kota  mempunyai tugas  dan  wewenang  membentuk Perda kabupaten/kota bersama
bupati/wali kota”. DPRD Kabupaten Lampung Utara merupakan perwujudan wakil masyarakat  Kabupaten  Lampung  Utara dalam  pemerintahan  daerah  di  era otonomi.  Sebagai  wakil  rakyat,  DPRD Kabupaten  Lampung  Utara  wajib mewujudkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan daerah. Dari kebijakan  yang  ditetapkan,  tergambar kebutuhan masyarakat akan pembangunan  yang  diinginkan.  Peranan DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam pembuatan  kebijakan  daerah  merupakan kebutuhan
yang harus segera diupayakan.  Peranan  tersebut  sangat tergantung  dari  tingkat  kemampuan anggota  DPRD,  maka  salah  satu  upaya yang dilakukan dapat diidentikan dengan upaya  peningkatan  kualitas  anggota DPRD. Dalam  menjalani  tugas  dan kewenangannya, DPRD kabupaten/ kota berdasarkan aturan internal yang disebut Tata  Tertib.  Hal  ini  disebutkan  dalam Pasal  154  ayat  (2)  yang  berbunyi “Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang diatur
dalam  peraturan  DPRD  kabupaten/kota tentang tata tertib”.
Secara  faktual  yang  terjadi dilapangan adalah bahwa DPRD sebagai Lembaga  Legislatif  Daerah  kurang mengoptimalkan
perannya dalam melaksanakan  fungsi  legislasi  yang meliputi  penggunaan  hak  prakarsa  atau inisiatif  dan  hak  amandemen  serta pelaksanaan  pembahasan  rancangan peraturan  daerah  untuk  ditetapkan menjadi  peraturan  daerah.  Hal  tersebut dikarenakan DPRD dalam menggunakan fungsi  Legislasi  dan  hak  inisiatifnya dalam  membuat  rancangan  peraturan daerah  tidak  mampu  melihat  secara faktual  kepentingan  masyarakat  dan keadaan  masyarakat  di  lapangan.  Selain itu  DPRD  kebanyakan  membahas  dan mengeluarkan
kebijakan untuk kepentingan pribadi mereka. Faktor lain yang menyebabkan
kurangnya
penggunaan  hak  inisiatif    DPRD dilatarbelakangi  oleh  SDM,  (tingkat
Pendidikan  rendah)  dan  kepentingan politik yang bersifat intern dalam DPRD.
Permasalahan  yang  muncul  di DPRD  Kabupaten  Lampung  Utara sebagai problem hukum yakni
permasalahan mekanisme internal DPRD dalam pembuatan Peraturan Daerah.
Ketentuan  dalam  Pasal  1  angka  2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2015  tentang  Pemerintahan  Daerah disebutkan bahwa “Pemerintahan Daerah
adalah penyelenggaraan
urusan
pemerintahan  oleh  Pemerintah  Daerah dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945”.
Berdasarkan  ketentuan  dalam diktum  menimbang  Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2014 jo Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang
Pemerintahan  Daerah,  dijelaskan  bahwa dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  diarahkan  untuk  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan,  mdan  peran  serta masyarakat,  serta  peningkatan  daya saing  daerah  memperhatikan  prinsip demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  dan kekhasan  suatu  daerah  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian otonomi daerah berdasarkan  Pasal  1  angka  6  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014 jo Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015 tentang  Pemerintahan  Daerah  dijelaskan bahwa  Otonomi  Daerah  adalah  hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Menurut  Linjte  A.  Marpaung secara harfiah otonomi diartikan sebagai “Pemerintah Sendiri” (asal kata dari auto =  sendiri  ;  Momes  =  pemerintahan), secara  maknawi  (begrif)  otonomi mengandung  paham  kemandirian  dan kebebasan  atau  pun  kekuasan  untuk mengatur  dan  mengurus  diri  sendiri.
(Lintje A. Marpaung, 2007, 51) Pengertian asas otonomi berdasarkan  Pasal  1  angka  7  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014 jo Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015 tentang  Pemerintahan  Daerah  adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Asas-asas penyelenggaraan otonomi  daerah  menurut  Moh.  Mahfud MD antara lain : 1. Sentralisasi,  yaitu sistem pemerintah- an  di  mana  segala  kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat. 2. Desentralisasi,  yaitu  penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah  kepada  daerah  otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Dekonsentralisasi,  yaitu  pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah  kepada  gubernur  sebagai wakil  pemerintah  dan/atau  kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas Pembantuan, yaitu penugasan  dari  pemerintah  kepada daerah  dan/atau  desa,  dari  pemerintah provinsi  kepada  kabupaten/kota  kepada desa  untuk  melaksanakan  tugas  tertentu (Moh. Mahfud MD, 1999, 40) Sedangkan  prinsip  otonomi  dalam penjelasan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014 jo Undang-Undang  Nomor 9  Tahun  2015  tentang  Pemerintahan Daerah  adalah  menggunakan  prinsip otonomi  seluas-luasnya  dalam  arti daerah  diberikan  kewenangan  mengurus dan  mengatur  urusan  pemerintahan diluar  yang  menjadi  urusan  pemerintah. Daerah  memiliki  kewenangan  membuat kebijakan  daerah  untuk  memberikan pelayanan  peningkatan  peran  serta, prakarsa  dan  pemberdayaan  masyarakat yang  bertujuan  pada  peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prinsip pemberian otonomi seluas- luasnya  kepada  daerah  menurut  E. Koswara  juga  diikuti  prinsip  otonomi yang  nyata  dan  bertanggung  jawab. Yang  dimaksud  dengan  pemberian prinsip  otonomi  yang  nyata  adalah bahwa kewenangan, tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan  kondisi  obyektif  suatu daerah.  Sedangkan  yang  dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah  bahwa  penyelenggaraan  otonomi daerah  oleh  pemerintah  daerah  di masing-masing  daerah  pada  dasarnya adalah  untuk  mewujudkan  tujuan otonomi  daerah  sebagai  bagian  dari
tujuan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelenggaraan otonomi daerah tidak boleh dilepaskan dari tujuan otonomi  daerah  yakni  mewujudkan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat dan  oleh  karena  itu,  senantiasa  harus memperhatikan  apa  yang  menjadi kepentingan  dan  aspirasi  yang  tumbuh dan  berkembang  dalam  masyarakat  di daerah  masing-masing.    (E.  Koswara, 2001, 19)
Dari  segi  ekonomi  pembangun  an adalah  untuk  melaksanakan  program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan  rakyat  yang  makin meningkat.    (S.  H.  Sarundajang,  1999, 33). Selanjutnya Sarundajang mengatakan  bahwa,  agar  otonomi  dapat sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan  di atas  hendaknya  pemerintah  melakukan pembinaan  berupa  pemberian  pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping  itu  diberikan  pula  arahan, bimbingan, pelatihan,
koordinasi, pamantauan  dan  evaluasi  agar  maksud dan tujuan dari otonomi daerah itu dapat tercapai.   (S. H. Sarundajang, 1999, 34).
Kemudian  pengertian  kebijakan publik  menurut  Carl  Friedrich  dalam Abdul Wahab , 1997 : kebijakan publik adalah  suatu  tindakan  yang  mengarah pada  tujuan  yang  di  usulkan  oleh seseorang,  kelompok  atau  pemerintah dalam  lingkungan  tertentu  sehubungan dengan  adanya  hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan. (https://alfajar1234077.wordpress.com/2 013/06/21) Menurut Lawrence Meir Friedman
sebagaimana  dikutip  Anthon  F.  Susanto bahwa  hukum  mempunyai  4  (empat) unsur, yakni :
1. Di  dalamnya  termuat  aturan  atau ketentuan;
2. Bentuknya  dapat  tertulis  dan  tidak tertulis;
3. Aturan  atau  ketentuan  tersebut mengatur kehidupan masyarakat, dan 4. Tersedia sanksi bagi para pelanggarnya. Jika  keempat  unsur  tersebut dirangkai, maka hukum dapat didefenisikan  sebagai  semua  peraturan maupun ketentuan tertulis maupun tidak tertulis  yang  mempunyai  materi mengatur  kepentingan  masyarakat,  dan apabila terjadi pelanggaran, maka sanksi hukum  akan  dikenakan  pada  si pelanggar. Tujuan hukum adalah sesuatu yang  ingin  dicapai  oleh  hukum,  yakni keadilan dan kepastian hukum (perlindungan hukum). Tujuan mempertahankan  ketertiban  masyarakat dicapai  dengan  cara  melindungi kepentingan-kepentingan  yang  ada dalam  masyarakat  secara  seimbang. Implementasi  tujuan  hukum  tersebut dapat  dilaksanakan  dalam  suatu  negara berdasarkan  atas  hukum.    (Anthon  F. Susanto, 2010, 26)
Dalam teori sistem hukum menurut
Lawrence  Meir  Friedman  sebagaimana dikutip  Anthon  F.  Susanto  menyatakan ada  3  (tiga)  unsur  yang  terkait  dalam sistem hukum yaitu :
1. Struktur (structure)
2. Substansi (substance)
3. Kultur Hukum (legalculture)
Menurut  Friedman  struktur  adalah kerangka  atau  rangkanya,  bagian  yang tetap  bertahan,  bagian  yang  memberi semacam  bentuk  dan  batasan  terhadap keseluruhan. Di Indonesia, misalnya jika kita  berbicara  tentang  struktur  sistem hukum  Indonesia,  maka  termasuk  di dalamnya  struktur  institusi-institusi penegak  hukum,  seperti  kepolisian, kejaksaan,  pengadilan,  advokat,  dan lembaga  permasyarakatan.  Substansi adalah  aturan,  norma,  dan  pola  perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.  Substansi  juga  berarti  produk  yang
tujuan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelenggaraan otonomi daerah tidak boleh dilepaskan dari tujuan otonomi  daerah  yakni  mewujudkan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat dan  oleh  karena  itu,  senantiasa  harus memperhatikan  apa  yang  menjadi kepentingan  dan  aspirasi  yang  tumbuh dan  berkembang  dalam  masyarakat  di daerah  masing-masing.    (E.  Koswara,
2001, 19) Dari  segi  ekonomi  pembangun  an adalah  untuk  melaksanakan  program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan  rakyat  yang  makin meningkat.    (S.  H.  Sarundajang,  1999, 33). Selanjutnya Sarundajang mengatakan  bahwa,  agar  otonomi  dapat sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan  di atas  hendaknya  pemerintah  melakukan pembinaan  berupa  pemberian  pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping  itu  diberikan  pula  arahan, bimbingan, pelatihan, koordinasi,
pamantauan  dan  evaluasi  agar  maksud dan tujuan dari otonomi daerah itu dapat tercapai.   (S. H. Sarundajang, 1999, 34).
Kemudian  pengertian  kebijakan publik  menurut  Carl  Friedrich  dalam Abdul Wahab , 1997 : kebijakan publik adalah  suatu  tindakan  yang  mengarah pada  tujuan  yang  di  usulkan  oleh seseorang,  kelompok  atau  pemerintah dalam  lingkungan  tertentu  sehubungan dengan  adanya  hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan. (https://alfajar1234077.wordpress.com/2 013/06/21) Menurut Lawrence Meir Friedman sebagaimana  dikutip  Anthon  F.  Susanto bahwa  hukum  mempunyai  4  (empat) unsur, yakni :
1. Di  dalamnya  termuat  aturan  atau ketentuan;
2. Bentuknya  dapat  tertulis  dan  tidak tertulis;
3. Aturan  atau  ketentuan  tersebut mengatur kehidupan masyarakat, dan 4. Tersedia sanksi bagi para pelanggarnya. Jika  keempat  unsur  tersebut dirangkai, maka hukum dapat didefenisikan  sebagai  semua  peraturan maupun ketentuan tertulis maupun tidak tertulis  yang  mempunyai  materi mengatur  kepentingan  masyarakat,  dan apabila terjadi pelanggaran, maka sanksi hukum  akan  dikenakan  pada  si pelanggar. Tujuan hukum adalah sesuatu yang  ingin  dicapai  oleh  hukum,  yakni keadilan dan kepastian hukum (perlindungan hukum). Tujuan mempertahankan  ketertiban  masyarakat dicapai  dengan  cara  melindungi kepentingan-kepentingan  yang  ada dalam  masyarakat  secara  seimbang. Implementasi  tujuan  hukum  tersebut dapat  dilaksanakan  dalam  suatu  negara berdasarkan  atas  hukum.    (Anthon  F. Susanto, 2010, 26) Dalam teori sistem hukum menurut Lawrence  Meir  Friedman  sebagaimana dikutip  Anthon  F.  Susanto  menyatakan ada  3  (tiga)  unsur  yang  terkait  dalam sistem hukum yaitu :
1. Struktur (structure)
2. Substansi (substance)
3. Kultur Hukum (legalculture)
Menurut  Friedman  struktur  adalah kerangka  atau  rangkanya,  bagian  yang tetap  bertahan,  bagian  yang  memberi semacam  bentuk  dan  batasan  terhadap keseluruhan. Di Indonesia, misalnya jika kita  berbicara  tentang  struktur  sistem hukum  Indonesia,  maka  termasuk  di dalamnya  struktur  institusi-institusi penegak  hukum,  seperti  kepolisian, kejaksaan,  pengadilan,  advokat,  dan lembaga  permasyarakatan.  Substansi adalah  aturan,  norma,  dan  pola  perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.  Substansi  juga  berarti  produk  yang
dihasilkan  oleh  orang  yang  bearada  di dalam  sistem  itu,  mencakup  keputusan yang  mereka  keluarkan,  aturan  baru yang  mereka  susun.  Substansi  juga mencakup living  law (hukum  yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam  kitab  undang-undang  atau law books. Kulturhukum  adalah  sikaf manusia terhadap hukum (kepercayaan), nilai,  pemikiran,  serta  harapannya. Kultur  hukum  juga  adalah  suasana pikiran  sosial  dan  kekuatan  sosial  yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.  Jadi  kultur  hukum sedikit  banyak  menjadi  penentu  ialah proses  hukum.  Dengan  kata  lain,  kultur hukum  adalah  suasana  pikiran,  sosial, dan  kekuatan  sosial  yang  menentukan bagaimana  hukum  itu  digunakan, dihindari  atau  disalahgunakan.  Tanpa kultur  hukum  maka  sistem  hukum  itu sendiri  tak  berdaya,  seperti  ikan  mati yang  terkapar  di  keranjang,  dan  bukan seperti  ikan  yang  berenang  di  laut. (Anthon F. Susanto, 2010, 26) Relevansinya dengan sistem hukum  administratif  daerah,  bahwa DPRD  Kabupaten  Lampung  Utara adalah  bagian  dari  penyelenggara pemerintahan  daerah  di  Kabupaten Lampung Utara. Interaksi antar penyelenggara  pemerintahan  daerah  ini menentukan  kokohnya  struktur  hukum. Walau  demikian,  tegaknya  hukum  tidak hanya  ditentukan  oleh  kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum  di  masyarakat.  Hukum  sebagai penormaan  perilaku  sangat  penting  agar perilaku masyarakat tidak menyimpang. Dalam  teori  kebijakan  publik sebagaimana  dijelaskan  dalam  teori Thomas R. Dye sebagai berikut : “Public  policy  is  whatever goverme nts  chose  to  do  or  not  to  do”. (kebijakan  publik  adalah  apa  saja  yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau  untuk  tidak  dilakukan).  Menurut
William  N.  Dunn  dalam  pengertian  ini, pusat  perhatian  dari  kebijakan  publik tidak  hanya  dilakukan  oleh  pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak dilakukan  oleh  Pemerintah.  Apa  saja yang  tidak  dilakuan  oleh  pemerintah itulah  yang  memberikan  dampak  cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan  pemerintah.    (William  N. Dunn, 2003, 41) Berdasarkan teori kebijakan publik tersebut  memberikan  penjelasan  bahwa kebijakan  sebagai  apapun  yang  dipilih pemerintah  untuk  dilakukan  atau  untuk tidak dilakukan (is whatever government choose to do or not to do). Defenisi ini menekankan  bahwa  kebijakan  publik adalah  mengenai  perwujudan  tindakan dan  bukan  merupakan  pernyataan keinginan  pemerintah  atau  pejabat publik  semata.  Di  samping  itu  pilihan pemerintah  untuk  tidak  melakukan sesuatu  juga  merupakan  kebijakan publik karena mempunyai pengaruh atau dampak  yang  sama  dengan  pilihan pemerintah  untuk  melakukan  sesuatu. Begitu  juga  dengan  penyelenggraan kebijakan di DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam pembuatan pertauran daerah tidak terlepas dari kebijakan mekanisme peraturan yang mengaturnya.

## II.PEMBAHASAN
Konsep  Otonomi  dan  Pemerintahan Daerah Otonomi  Daerah  adalah  hak penduduk  yang  tinggal  dalam  satu daerah  untuk  mengatur,  mengurus, mengendalikan,  dan  mengembangkan urusannya sendiri dengan tetap menghormati  peraturan  perundangan yang  berlaku.  (Nurcholis  Hanif,  2005,
24).        Hakekat  dari  otonomi  adalah kemandirian,  walaupun  bukan  suatu bentuk  kebebasan  sebuah  satuan  yang merdeka.  Bagir manan, 2001, 26) Dengan  demikian  bahwa  inti  dari pelaksanaan  otonomi  daerah  adalah
terdapatnya  keleluasaan  pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas  dan  peranserta  masyarakat dalam mengembangkan  dan memajukan daerahnya.  Otonomi  daerah  tidak  hanya berarti  malaksanakan  demokrasi  pada lapisan bawah , namun juga mendorong peran  aktif  untuk  melaksanakan  sendiri apa  yang  dianggap  penting  dan  sesuai dengan  kebutuhan  daerahnya.  Untuk mendukung  penyelenggaraan  otonomi daerah  diperlukan  kewenangan  yang luas,  nyata,  dan  bertanggung  jawab didaerah  secara  proporsional  dan berkeadilan,  jauh  dari  praktik-praktik korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  serta adanya  perimbangan  antara  keuangan pemerintah  pusat  dan  daerah.    (HAW. Widjaja, 2004,7) Otonomi tidak membawahi otonomi  daerah  lain,  hak  mengatur  dan mengurus  rumah  tangga  sendiri  tidak merupakan  subordinasi  hak  mengatur dan mengurus rumah tannga daerah lain Keberadaan  pembangunan  daerah diarahkan  untuk  memacu  pemerataan pembangunan  dan  hasil-hasilnya  dalam rangka  meningkatkan  kesejahteraan rakyat,  menggalakkan  prakarsa  dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan  pendayagunaan  potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi  otonomi  daerah  yang  nyata, dinamis  serasi  dan  bertanggung  jawab, serta  memperkuat  persatuan  dan kesatuan bangsa. Maksud  dan  tujuan  pemberian otonomi  daerah  secara  tegas  digariskan dalam Garis Besar Haluan Negara adalah berorientasi  pada  pembangunan.  Yang dimaksud  dengan  pembangunan  adalah pembangunan  dalam  arti  luas,  yang meliputi  segala  segi  kehidupan  dan penghidupan,  adalah  kewajiban  bagi daerah  untuk  ikut  melancarkan  jalannya pembangunan  sebagai  sarana  mencapai kesejahteraan  rakyat  yang  diterima  dan
dilaksanakan  dengan  penuh  tanggung jawab.
Berdasarkan pada ide hakiki dalam konsep  otonomi  daerah  yang  tercermin dalam kesamaan pendapat dan kesepakatan tentang perlunya desentralisai  dan  otonomi  daerah. Ditegaskan  bahwa  tujuan  pemberian otonomi kepada daerah setidak-tidaknya akan meliputi 4 aspek yaitu: a. Dari  segi  politik  adalah  untuk mengikutsertakan, menyalurkan aspirasi  masyarakat  baik  untuk kepentingan  daerah  sendiri,  maupun untuk  mendukung  politik  dan kebijaksanaan  nasional  dalam  rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah. b. Dari  segi  manajemen  pemerintahan adalah  untuk  meningkatkan  daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan  pelayanan  terhadap masyarakat dengan memperluas jenis- jenis  pelayanan  dalam  berbagai bidang kebutuhan masyarakat. c. Dari  segi  kemasyarakatan  untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat  dengan  melakukan  usaha pemberdayaan (empowerment)masyarakat,  sehingga masyarakat makin mandiri, dan tidak terlalu  banyak  tergantung  pada pemberian pemerintah serta memiliki daya  saing  yang  kuat  dalam  prose penumbuhannya.
d. Dari  segi  ekonomi  pembangunan adalah  untuk  melaksanakan  program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan  rakyat  yang  makin meningkat. Selanjutnya Sarundajang mengatakan bahwa, agar otonomi daerah dapat sejalan dengan maksud dan tujuan di atas hendaknya pemerintah melakukan pembinaan berupa pemberian pedoman  seperti  dalam  penelitian,

## terdapatnya  keleluasaan  pemerintah
daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas  dan  peranserta  masyarakat dalam mengembangkan  dan memajukan daerahnya.  Otonomi  daerah  tidak  hanya berarti  malaksanakan  demokrasi  pada lapisan bawah , namun juga mendorong peran  aktif  untuk  melaksanakan  sendiri apa  yang  dianggap  penting  dan  sesuai dengan  kebutuhan  daerahnya.  Untuk mendukung  penyelenggaraan  otonomi daerah  diperlukan  kewenangan  yang luas,  nyata,  dan  bertanggung  jawab didaerah  secara  proporsional  dan berkeadilan,  jauh  dari  praktik-praktik korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  serta adanya  perimbangan  antara  keuangan pemerintah  pusat  dan  daerah.    (HAW. Widjaja, 2004,7) Otonomi tidak membawahi otonomi  daerah  lain,  hak  mengatur  dan mengurus  rumah  tangga  sendiri  tidak merupakan  subordinasi  hak  mengatur dan mengurus rumah tannga daerah lain Keberadaan  pembangunan  daerah diarahkan  untuk  memacu  pemerataan pembangunan  dan  hasil-hasilnya  dalam rangka  meningkatkan  kesejahteraan rakyat,  menggalakkan  prakarsa  dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan  pendayagunaan  potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi  otonomi  daerah  yang  nyata, dinamis  serasi  dan  bertanggung  jawab, serta  memperkuat  persatuan  dan kesatuan bangsa.
Maksud  dan  tujuan  pemberian otonomi  daerah  secara  tegas  digariskan dalam Garis Besar Haluan Negara adalah berorientasi  pada  pembangunan.  Yang dimaksud  dengan  pembangunan  adalah pembangunan  dalam  arti  luas,  yang meliputi  segala  segi  kehidupan  dan penghidupan,  adalah  kewajiban  bagi daerah  untuk  ikut  melancarkan  jalannya pembangunan  sebagai  sarana  mencapai kesejahteraan  rakyat  yang  diterima  dan
dilaksanakan  dengan  penuh  tanggung
jawab. Berdasarkan pada ide hakiki dalam konsep  otonomi  daerah  yang  tercermin dalam kesamaan pendapat dan kesepakatan tentang perlunya desentralisai  dan  otonomi  daerah. Ditegaskan  bahwa  tujuan  pemberian otonomi kepada daerah setidak-tidaknya akan meliputi 4 aspek yaitu:
a. Dari  segi  politik  adalah  untuk mengikutsertakan, menyalurkan
aspirasi  masyarakat  baik  untuk kepentingan  daerah  sendiri,  maupun untuk  mendukung  politik  dan kebijaksanaan  nasional  dalam  rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah. b. Dari  segi  manajemen  pemerintahan adalah  untuk  meningkatkan  daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama
dalam
memberikan  pelayanan  terhadap masyarakat dengan memperluas jenis- jenis  pelayanan  dalam  berbagai bidang kebutuhan masyarakat.
c. Dari  segi  kemasyarakatan  untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat  dengan  melakukan  usaha pemberdayaan
(empowerment)masyarakat,  sehingga masyarakat makin mandiri, dan tidak terlalu  banyak  tergantung  pada pemberian pemerintah serta memiliki daya  saing  yang  kuat  dalam  prose penumbuhannya.
d. Dari  segi  ekonomi  pembangunan adalah  untuk  melaksanakan  program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan  rakyat  yang  makin meningkat. Selanjutnya Sarundajang mengatakan bahwa, agar otonomi daerah dapat sejalan dengan maksud dan tujuan di atas hendaknya pemerintah melakukan pembinaan berupa pemberian pedoman  seperti  dalam  penelitian,
pengembangan,
perencanaan
dan pengawasan.  Disamping  itu  diberikan pula  arahan,  bimbingan,  pelatihan, koordinasi,  pemantauan  dan  evaluasi agar  maksud  dan  tujuan  dari  otonomi daerah itu dapat tercapai.
Lebih  lanjut  beliau  menyatakan bahwa  Otonomi  daerah  sebagai  salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada  hakikatnya  ditujukan  untuk memenuhi  kepentingan  bangsa  secara keseluruhan,  yaitu  upaya  untuk  lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan  pemerintahan  untuk mewujudkan  cita-cita  masyarakat  yang lebih adil dan lebih makmur, pemberian pelimpahan  dan  penyerahan  sebagian tugas-tugas.
Dalam penjelasan Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah,  prinsip  otonomi daerah  adalah  menggunakan  prinsip otonomi  seluas-luasnya  dalam  arti daerah  diberikan  kewenangan  mengurus dan  mengatur  urusan  pemerintahan diluar  yang  menjadi  urusan  Pemerintah. Daerah  memiliki  kewenangan  membuat kebijakan  daerah  untuk  memberikan pelayanan  peningkatan  peran  serta, prakasa  dan  pemberdayaan  masyarakat yang  bertujuan  pada  peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sejalan  dengan  prinsip  tersebut dilaksanakan  pula  prinsip  otonomi  yang nyata  dan  bertanggungjawab.  Prinsip otonomi  nyata  adalah  suatu  prinsip bahwa  untuk  menangani  urusan pemerintahan  dilaksanakan  berdasarkan tugas,  wewenang  dan  kewajiban  yang senyatanya  telah  ada  dan  berpotensi tumbuh,  hidup  dan  berkembang  sesuai dengan  potensi  dan  kekhasan  daerah. Dengan  demikian  isi  dan  jenis  otonomi bagi  setiap  daerah  tidak  selalu  sama dengan daerah lain.
Adapun  yang  dimaksud  dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang penyelenggaraannya harus
benar-benar  sejalan  dengan  tujuan  dan maksud  pemberian  otonomi,  yang  pada dasarnya  untuk  memberdayakan  daerah termasuk  meningkatkan  kesejahteraan rakyat  yang  merupakan  bagian  utama dari tujuan nasional. (Ermaya Suradinata, 2006, 30). Seiring  dengan  prinsip  itu penyelenggaraan  otonomi  daerah  harus selalu  berorientasi  pada  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  dengan  selalu memperhati  kan  kepentingan  dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain  itu  penyelenggara  an  otonomi daerah  juga  harus  mampu  menjalin hubungan  antar  daerah  dengan  daerah lain, artinya mampu menjamin hubungan yang  serasi  antar  daerah  dengan pemerintah,  artinya  harus  mampu memelihara  dan  menjaga  keutuhan wilayah  Negara  dan  tetap  tegaknya Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dalam  rangka  mewujudkan  tujuan Negara. Peraturan daerah adalah instrumen hukum  yang  bermaksud  menjadi pedoman  dan  mengarahkan  perubahan masyarakat  ke  arah  perubahan  yang lebih maju dan demokratis, serta mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip otonomi  daerah  yang  luas,  nyata  dan bertanggungjawab secara benar. (Supardan Modeong, 2001, 50) Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur pemerintah  daerah  yang  berwenang membuat peraturan perundang-undangan tingkat  daerah.  (Supardan  Modeong, 2001, 50)
Pasal 1  angka 25  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  menyebutkan Peraturan  Daerah  yang  selanjutnya disebut  Perdaatau  yang  disebut  nama lain  adalah  perda  provinsi  danperda kabupaten/kota.
Dalam  teori  kebijakan  publik sebagaimana  dijelaskan  dalam  teori Thomas R. Dye sebagai berikut : “Public  policy  is  whatever goverments  chose  to  do  or  not  to  do”. (kebijakan  publik  adalah  apa  saja  yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau  untuk  tidak  dilakukan).  Menurut William  N.  Dunn  dalam  pengertian  ini, pusat  perhatian  dari  kebijakan  publik tidak  hanya  dilakukan  oleh  pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak dilakukan  oleh  Pemerintah.  Apa  saja yang  tidak  dilakukan  oleh  pemerintah itulah  yang  memberikan  dampak  cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan  pemerintah.      (William  N. Dunn, 2003, 41) Berdasarkan teori kebijakan publik
tersebut  memberikan  penjelasan  bahwa kebijakan  sebagai  apapun  yang  dipilih pemerintah  untuk  dilakukan  atau  untuk tidak dilakukan (is whatever government choose to do or not to do). Defenisi ini menekankan  bahwa  kebijakan  publik adalah  mengenai  perwujudan  tindakan dan  bukan  merupakan  pernyataan keinginan  pemerintah  atau  pejabat publik  semata.  Di  samping  itu  pilihan pemerintah  untuk  tidak  melakukan sesuatu  juga  merupakan  kebijakan publik karena mempunyai pengaruh atau dampak  yang  sama  dengan  pilihan pemerintah  untuk  melakukan  sesuatu. Begitu  juga  dengan  penyelenggraan kebijakan di DPRD Kabupaten Lampung
Utara dalam pembuatan pertauran daerah tidak terlepas dari kebijakan mekanisme peraturan yang mengaturnya. Pengertian kebijakan publik menurut  Carl  Friedrich  dalam  Abdul Wahab,  1997  :  kebijakan  publik  adalah suatu  tindakan  yang  mengarah  pada tujuan  yang  di  usulkan  oleh  seseorang, kelompok  atau  pemerintah  dalam lingkungan  tertentu  sehubungan  dengan adanya  hambatan-hambatan  tertentu
seraya  mencari  peluang-peluang  untuk mencapai  tujuan  atau  mewujudkan sasaran yang di inginkan. DPRD  sebagai  lembaga  legislatif merupakan unsur penyelenggara pemerintahan  daerah.  DPRD  memiliki susunan  dan  kedudukan  yang  diatur berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah.  Peraturan  Pemerintah  yang menindaklanjuti Undang-Undang tersebut  masih  menggunakan  Peraturan Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2010 tentang  Pedoman  Penyusunan  Peraturan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah tentang  Tata  Tertib  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah.  Tindak  lanjut  berupa Peraturan Pemerintah tersebut merupakan  bentuk  pembinaan  yang dilakukan  pemerintah  pusat  melalui Kementerian  Dalam  Negeri  terhadap politik lokal. Untuk dapat menentukan kebijaksanaan  yang  sesuai  dengan kehendak  rakyat  yang  diwakilinya,
DPRD  harus  dapat  memperhatikan kepentingan  dan  aspirasi  rakyat. Kepentingan  dan  aspirasi  rakyat  ini beraneka  ragam,  baik  karena  jumlah rakyat  yang  cukup  banyak,  maupun karena  rakyat  terdiri  dari  berbagai lapisan yang masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Kepentingan rakyat tersebut akan dapat diselenggarakan  dengan  baik  apabila wakil  rakyat  itu  mengetahui  aspirasi mereka  yang  diwakili  dan  kemudian merniliki kemampuan untuk merumuskan  secara  jelas  dan  umum serta  menentukan  cara-cara  pelaksanaan nya. Kita  tentu  berharap  bahwa  DPRD benar-benar mampu berperan dalam arti mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan
Dalam  teori  kebijakan  publik sebagaimana  dijelaskan  dalam  teori Thomas R. Dye sebagai berikut : “Public  policy  is  whatever goverments  chose  to  do  or  not  to  do”. (kebijakan  publik  adalah  apa  saja  yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau  untuk  tidak  dilakukan).  Menurut William  N.  Dunn  dalam  pengertian  ini, pusat  perhatian  dari  kebijakan  publik tidak  hanya  dilakukan  oleh  pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak dilakukan  oleh  Pemerintah.  Apa  saja yang  tidak  dilakukan  oleh  pemerintah itulah  yang  memberikan  dampak  cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan
yang dilakukan  pemerintah.      (William  N. Dunn, 2003, 41) Berdasarkan teori kebijakan publik tersebut  memberikan  penjelasan  bahwa kebijakan  sebagai  apapun  yang  dipilih pemerintah  untuk  dilakukan  atau  untuk tidak dilakukan (is whatever government choose to do or not to do). Defenisi ini menekankan  bahwa  kebijakan  publik adalah  mengenai  perwujudan  tindakan dan  bukan  merupakan  pernyataan keinginan  pemerintah  atau  pejabat publik  semata.  Di  samping  itu  pilihan pemerintah  untuk  tidak  melakukan sesuatu  juga  merupakan  kebijakan publik karena mempunyai pengaruh atau dampak  yang  sama  dengan  pilihan pemerintah  untuk  melakukan  sesuatu. Begitu  juga  dengan  penyelenggraan kebijakan di DPRD Kabupaten Lampung
Utara dalam pembuatan pertauran daerah tidak terlepas dari kebijakan mekanisme peraturan yang mengaturnya. Pengertian kebijakan publik menurut  Carl  Friedrich  dalam  Abdul Wahab,  1997  :  kebijakan  publik  adalah suatu  tindakan  yang  mengarah  pada tujuan  yang  di  usulkan  oleh  seseorang, kelompok  atau  pemerintah  dalam lingkungan  tertentu  sehubungan  dengan adanya  hambatan-hambatan  tertentu
seraya  mencari  peluang-peluang  untuk mencapai  tujuan  atau  mewujudkan sasaran yang di inginkan. DPRD  sebagai  lembaga  legislatif merupakan unsur penyelenggara
pemerintahan  daerah.  DPRD  memiliki susunan  dan  kedudukan  yang  diatur berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah.  Peraturan  Pemerintah  yang menindaklanjuti Undang-Undang tersebut  masih  menggunakan  Peraturan
Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2010 tentang  Pedoman  Penyusunan  Peraturan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah tentang  Tata  Tertib  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah.  Tindak  lanjut  berupa Peraturan Pemerintah
tersebut
merupakan  bentuk  pembinaan  yang dilakukan  pemerintah  pusat  melalui Kementerian  Dalam  Negeri  terhadap politik lokal. Untuk dapat
menentukan
kebijaksanaan  yang  sesuai  dengan kehendak  rakyat  yang  diwakilinya,
DPRD  harus  dapat  memperhatikan kepentingan  dan  aspirasi  rakyat. Kepentingan  dan  aspirasi  rakyat  ini beraneka  ragam,  baik  karena  jumlah rakyat  yang  cukup  banyak,  maupun karena  rakyat  terdiri  dari  berbagai lapisan yang masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Kepentingan rakyat tersebut akan dapat
diselenggarakan  dengan  baik  apabila wakil  rakyat  itu  mengetahui  aspirasi mereka  yang  diwakili  dan  kemudian merniliki kemampuan untuk merumuskan  secara  jelas  dan  umum serta  menentukan  cara-cara  pelaksanaan nya.
Kita  tentu  berharap  bahwa  DPRD benar-benar mampu berperan dalam arti mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan
kewajibannya  secara  efektif  dan menempatkan  kedudukannya  secara proporsional. Hal ini hanya dimungkinkan jika setiap anggota DPRD bukan  saja  piawai  dalam  berpolitik, melainkan  juga  menguasai  pengetahuan yang  cukup  dalam  hal  konsepsi  dan teknis  penyelenggaraan  pemerintahan, mekanisme kerja kelegislatifan, kebijakan  publik,  teknis  pengawasan, penyusunan
anggaran dan lain sebagainya. Kecenderungan  untuk  dapat  baik atau  tidaknya  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  DPRD  tidak  akan  terlepas  dari unsur  pengalaman  dan  latar belakang pekerjaan yang dimiliki para anggotanya.  Oleh  karena  itu  untuk menilai  kapabilitas  yang  dimiliki  oleh lembaga legislatif ini, salah satu caranya melalui latar belakang pekerjaan anggota
DPRD Kabuapten Lampung Utara. Alat  kelengkapan  DPRD  terdiri dari  unsur  pimpinan,  komisi-komisi, badan  musyawarah,  badan  anggaran, badan  legislasi,  badan  kehormatan  dan panitia  khusus.  Unsur  pimpinan  bersifat kolektif  dan  berasal  dari  partai  politik peraih  suara  kursi  terbanyak.  Sebagai unsur  yang  bersifat  kolektif,  tanggung jawab  pimpinan  yang  diembannya merupakan  tanggung  jawab  bersama diantara ketua dan para wakil ketua yang memiliki masa kerja lima tahun.
Adapun  syarat  agar  Peraturan Daerah  dapat  mempunyai  kekuatan  dan mengikat adalah : 1. Peraturan Daerah haruslah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD yang bersangkutan. 2. Peraturan Daerah haruslah ditandatangani  oleh  Kepala  Daerah serta oleh DPRD yang bersangkutan. 3. Peraturan  Daerah  tersebut  haruslah dibuat menurut bentuk yang ditentukan Kementerian Dalam Negeri. 4. Peraturan  daerah  yang  memerlukan pengesahan  tidak  boleh  diundangkan sebelum  pengesahan  itu  diperoleh atau sebelum jangka waktu ditentukan oleh pengesahan berakhir.
5. Peraturan  Daerah  tersebut  baru mempunyai  kekuatan  hukum  dan mengikat  setelah  diundangkan  dan menempatkannya  dalam  lembaran daerah yang bersangkutan.
Perda  sejak  proses  penyusunan sampai  dengan  pengundangan  atau pemberlakuannya  sepenuhnya  menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah  daerah,  sehingga  ketika perda  telah  diundangkan,  maka  sejak saat  itulah  perda  yang  bersangkutan lansung berlaku. Perda mengatur urusan rumah  tangga  di  bidang  otonomi  dan urusan  rumah  tangga  di  bidang  tugas pembantuan.
Untuk  membuat  suatu  peraturan daerah  harus  berpedoman  pada  suatu peraturan  perundang-undangan,  sesuai dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam Pasal  154  ayat  (1)  huruf  a  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah, DPRD Kabupaten/Kota  mempunyai  tugas  dan wewenang membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota. Dalam  proses  penetapan  sebuah rancangan  peraturan  daerah  menjadi peraturan  daerah  harus  melalui  2  (dua) tingkat pembicaraan sesuai dengan Pasal 85  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  Peraturan Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2010 tentang  Pedoman  Penyusunan  Peraturan DPRD  mengenai  prosedur  pembuatan peraturan daerah. Adapun 2 (dua) tingkat pembicaraan dalam pembahasan rancangan  peraturan  daerah  menjadi peraturan daerah adalah : 1. Pembicaraan Tingkat I meliputi :
a. Dalam  hal  rancangan  peraturan daerah  berasal  dari  Bupati
dilakukandengan  kegiatan  sebagai berikut :
1) Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna  terhadap  rancangan peraturan daerah; 2) Pandangan umum fraksi terhadap  rancangan  peraturan daerah; dan 3) Tanggapan  dan/atau  jawaban Bupati  terhadap  pandangan umum fraksi.
b. Dalam  hal  rancangan  peraturan daerah  berasal  dari  DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan  badan  legislasi  daerah, pimpinan  panitia  khusus  dalam rapat paripurna; 2) Pendapat Bupati terhadap rancangan peraturan daerah; dan 3) Tanggapan  dan/atau  jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
c. Pembahasan  dalam  rapat  komisi, gabungan  komisi,  atau  panitia khusus  yang  dilakukan  bersama dengan  Bupati  atau  pejabat  yang ditunjuk untuk mewakilinya.
2. Pembicaraan Tingkat II meliputi: a. Pengambilan  keputusan  dalam rapat  paripurna  yang  didahului dengan : 1) Penyampaian  laporan  pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan  panitia  khusus yang  berisi  proses  pembahasan, pendapat  fraksi  dan  hasil pembicaraan;
2) Permintaan  persetujuan  dari anggota  secara  lisan  oleh pimpinan rapat paripurna.
b. Pendapat akhir Bupati. Adapun  tata  cara  pengajuan
rancangan  peraturan  daerah  atas  usul inisiatif  DPRD  telah  diatur  dalam Peraturan  DPRD  Kabupaten  Lampung Utara  Nomor  16  Tahun  2014  tentang
Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Utara  pada  Bab  IX  Pasal  68,  sebagai berikut :
(1) Rancangan  peraturan  daerah  yang berasal  dari  DPRD  dapat  diajukan oleh  anggota  DPRD,  Komisi,
Gabungan  Komisi,  atau  Badan Legislasi Daerah.
(2) Rancangan  peraturan  daerah  yang diajukan  oleh  anggota  DPRD, Komisi,  Gabungan  Komisi,  atau Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud  ayat  (1)  disampaikan secara  tertulis  kepada  pimpinan DPRD  disertai  dengan  penjelasan atau  keterangan  dan  atau  naskah akademik,  daftar  nama  dan  tanda tangan  pengusul,  dan  diberikan Nomor  Pokok  oleh  Sekretariat DPRD. (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh  pimpinan  DPRD  disampaikan kepada  Badan  Legislasi  Daerah untuk dilakukan pengkajian. (4) Pimpinan  DPRD  menyampaikan hasil  pengkajian  Badan  Legislasi Daerah  sebagaimana  dimaksud  ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
(5) Rancangan  peraturan  daerah  yang telah  dikaji  oleh  Badan  Legislasi
Daerah  sebagaimana  dimaksud  ayat (4)  disampaikan  oleh  pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambanya  7  (tujuh)  hari sebelum rapat paripurna DPRD.
(6) Dalam  rapat  paripurna  DPRD sebagaimana dimaksud ayat (5) :
a. Pengusul memberikan penjelasan;
b. Fraksi  dan  anggota  DPRD lainnya  memberikan  pandangan; dan
c. Pengusul  memberikan  jawaban atas  pandangan  fraksi  dan anggota DPRD lainnya.
(7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul  rancangan  peraturan  daerah
dilakukandengan  kegiatan  sebagai berikut :
1) Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna  terhadap  rancangan peraturan daerah; 2) Pandangan umum fraksi terhadap  rancangan  peraturan daerah; dan 3) Tanggapan  dan/atau  jawaban Bupati  terhadap  pandangan umum fraksi.
b. Dalam  hal  rancangan  peraturan daerah  berasal  dari  DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan  badan  legislasi  daerah, pimpinan  panitia  khusus  dalam rapat paripurna; 2) Pendapat Bupati terhadap rancangan peraturan daerah; dan 3) Tanggapan  dan/atau  jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
c. Pembahasan  dalam  rapat  komisi, gabungan  komisi,  atau  panitia khusus  yang  dilakukan  bersama dengan  Bupati  atau  pejabat  yang ditunjuk untuk mewakilinya.
2. Pembicaraan Tingkat II meliputi:
a. Pengambilan  keputusan  dalam rapat  paripurna  yang  didahului dengan : 1) Penyampaian  laporan  pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan  panitia  khusus yang  berisi  proses  pembahasan, pendapat  fraksi  dan  hasil pembicaraan; 2) Permintaan  persetujuan  dari anggota  secara  lisan  oleh pimpinan rapat paripurna.
b. Pendapat akhir Bupati.
Adapun  tata  cara  pengajuan
rancangan  peraturan  daerah  atas  usul inisiatif  DPRD  telah  diatur  dalam Peraturan  DPRD  Kabupaten  Lampung Utara  Nomor  16  Tahun  2014  tentang
Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Utara  pada  Bab  IX  Pasal  68,  sebagai berikut :
(1) Rancangan  peraturan  daerah  yang berasal  dari  DPRD  dapat  diajukan oleh  anggota  DPRD,  Komisi,
Gabungan  Komisi,  atau  Badan Legislasi Daerah.
(2) Rancangan  peraturan  daerah  yang diajukan  oleh  anggota  DPRD, Komisi,  Gabungan  Komisi,  atau Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud  ayat  (1)  disampaikan secara  tertulis  kepada  pimpinan DPRD  disertai  dengan  penjelasan atau  keterangan  dan  atau  naskah akademik,  daftar  nama  dan  tanda tangan  pengusul,  dan  diberikan
Nomor  Pokok  oleh  Sekretariat DPRD. (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh  pimpinan  DPRD  disampaikan kepada  Badan  Legislasi  Daerah untuk dilakukan pengkajian.
(4) Pimpinan  DPRD  menyampaikan hasil  pengkajian  Badan  Legislasi Daerah  sebagaimana  dimaksud  ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
(5) Rancangan  peraturan  daerah  yang telah  dikaji  oleh  Badan  Legislasi
Daerah  sebagaimana  dimaksud  ayat
(4)  disampaikan  oleh  pimpinan
DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambanya  7  (tujuh)  hari sebelum rapat paripurna DPRD.
(6) Dalam  rapat  paripurna  DPRD sebagaimana dimaksud ayat (5) :
a. Pengusul memberikan penjelasan; b. Fraksi  dan  anggota  DPRD lainnya  memberikan  pandangan; dan
c. Pengusul  memberikan  jawaban atas  pandangan  fraksi  dan anggota DPRD lainnya.
(7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul  rancangan  peraturan  daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa :
a. Persetujuan;
b. Persetujuan  dengan  pengubahan; dan
c. Penolakan.
(8) Dalam  hal  persetujuan  dengan pengubahan, DPRD menugasi komisi,  gabungan  komisi,  badan legislasi  daerah,  atau  panitia  khusus untuk  menyempurnakan  rancangan peraturan daerah tersebut. Rancangan  peraturan  daerah  yang telah disampaikan oleh DPRD disampaikan  dengan  surat  pimpinan DPRD kepada Bupati.
Implementasi  Tata  Tertib  DPRD Kabupaten  Lampung  Utara  Dalam
Pembuatan Peraturan Daerah
Sebagaimana  diketahui  dalam
Peraturan  DPRD  Kabupaten  Lampung Utara  Nomor  16  Tahun  2014  tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Utara Pasal 67 yaitu ; (1) Rancangan  peraturan  daerah  dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
(2) Rancangan  peraturan  daerah  yang berasal  dari  DPRD  atau  Bupati disertai  dengan  penjelasan  atau keterangan dan/atau naskah akademik. (3) Rancangan peraturan daerah diajukan berdasarkan program legislasi. (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati  dapat  mengajukan  rancangan peraturan  daerah  di  luar  program legislasi daerah.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  63 ayat  (1)  Peraturan  DPRD  Kabupaten Lampung  Utara  Nomor  16  Tahun  2014 tentang  Tata  Tertib  DPRD  Kabupaten Lampung  Utara,  badan  legialsi  daerah bertugas : a. Menyusun rancangan program legislasi  daerah  yang  memuat  daftar urutan  dan  prioritas  rancangan peraturan  daerah  beserta  alasannya untuk  setiap  tahun  anggaran  di lingkungan DPRD; b. Koordinasi untuk penyusunan program  legislasi  daerah  antara DPRD dan pemerintah daerah; c. Menyiapkan  rancangan  peraturan daerah  usul  DPRD  berdasarkan program  prioritas  yang  telah ditetapkan; d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang  diajukan  anggota,  komisi dan/atau  gabungan  komisi  sebelum rancangan  peraturan  daerah  tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD; e. Memberikan  pertimbangan  terhadap rancangan  peraturan  daerah  yang diajukan  oleh  anggota,  komisi dan/atau  gabungan  komisi,  diluar prioritas  rancangan  peraturan  daerah tahun berjalan atau diluar rancangan peraturan  daerah  yang  terdaftar dalam program legislasi daerah; f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan  peraturan  daerah  melalui koordinasi  dengan  komisi  dan/atau panitia khusus; g. Memberikan masukan kepada pimpinan  DPRD  atas  rancangan peraturan  daerah  yang  ditugaskan oleh badan musyawarah; dan h. Membuat laporan kinerja pada masa akhir  keanggotaan  DPRD  baik  yang sudah maupun yang belum terselesaikan  untuk  dapat  digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
Jika  dilihat  dari  ketentuan  tugas dari  badan  legislasi  daerah,  maka  dapat dikatakan  bahwa  sangatlah  luas kewenangan  badan  legislasi  daerah dalam  keikutsertaannya  menyusun, membuat, membahas, menetapkan rancangan  peraturan  daerah  di  DPRD.
Berdasrkan uraian diatas Peranan Badan Legislasi  Daerah  DPRD  Kabupaten
Lampung  Utara  dalam  pembuatan rancangan  peraturan  daerah,  menurut penulis terlihat pada dua hal, yaitu : 1. Pelaksanaan  Hak  Inisiatif Anggota DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pada  dasarnya  salah  satu  hak DPRD yang paling pokok dan mendasar dan ikut menentukan jalannya kehidupan masyarakat  di  satu  daerah  ialah menggunakan hak mengajukan Rancangan  Peraturan  Daerah  Usul Inisiatif / Prakarsa DPRD.
Proses  pengajuan  hak  inisiatif tentang  rancangan  peraturan  daerah dilakukan  oleh  sekurang-kurangnya  5 (lima)  orang  anggota  DPRD  yang berbentuk  Pra  rancangan  peraturan daerah  yang  mengatur  sesuatu  urusan daerah,  sebagai  usul  inisiatif.  Usul inisiatif  tersebut  disampaikan  kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan  peraturan  daerah  disertai penjelasan  secara  tertulis.  Usulan tersebut  oleh  pimpinan  diteruskan kepada  badan  legislasi  daerah  untuk dikaji  terlebih  dahulu  untuk  dilihat apakah  telah  sesuai  dengan  program legislasi  daerah  yang  telah  ditetapkan, apakah  telah  memenuhi  unsur  skala prioritas  pembahasan.  Selanjutnya  hasil kajian  oleh  badan  legislasi  dilaporkan kembali  kepada  pimpinan  DPRD  untuk dibahas  dalam  rapat  badan  musyawarah untuk  diteruskan  pembahasannya  dalam rapat paripurna DPRD.
Dalam  rapat  paripurna,  para pengusul (pemrakarsa) diberi kesempatan  memberi  penjelasan  lebih mendetail  tentang  rancangan  peraturan daerah tersebut. Sesuai dengan mekanisme rapat paripurna DPRD maka kepada  anggota  Fraksi  selain  pengusul diberikan  kesempatan  memberikan pandangannya  melalui  fraksinya.  Juga kepada  Bupati  diberi  kesempatan  untuk
mengajukan  pandangannya  terhadap rancangan  peraturan  daerah  hasil Inisiatif/Prakarsa DPRD. Dalam rapat-rapat Paripurna selanjutnya,  para-para  pengusul  atau pemrakarsa  memberikan  jawaban  atas pandangan para anggota DPRD lainnya, dan  atas  pendapat  Bupati.  Kemudian rapat paripurna diakhiri dengan keputusan DPRD persetujuan, persetujuan  dengan  pengubahan,  atau penolakan  usul  pemrakarsa  menjadi Prakarsa  DPRD.  Dalam  hal  DPRD menerima  usul  prakarsa  DPRD  menjadi prakarsa  DPRD,  maka  usul  tersebut disampaikan  kepada  Pemerintah  Daerah guna  diproses  sebagai  rancangan peraturan  daerah  dalam  bentuk  berita daerah  dengan  mencantumkan  waktu penyampaian  berita  daerah.  Selanjutnya adapun tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah usul inisiatif (prakarsa) DPRD  mengikuti  ketentuan  berlaku sebagaimana  pembahasan  rancangan peraturan  daerah  yang  diusulkan pemerintah daerah. Selama usul prakarsa belum  diputuskan  menjadi  prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya  setelah  berkoordinasi dengan badan legislasi daerah. Berdasarkan  Peraturan  DPRD
Kabupaten  Lampung  Utara  Nomor  16 Tahun  2014  tentang  Tata  Tertib  DPRD Kabupaten Lampung Utara, menyatakan tata cara pengajuan rancangan peraturan daerah  atas  usul  inisiatif  DPRD  diatur dalam Bab IX Pasal 68, sebagai berikut : (1) Rancangan  peraturan  daerah  yang berasal  dari  DPRD  dapat  diajukan oleh  anggota  DPRD,  Komisi, Gabungan  Komisi,  atau  Badan Legislasi Daerah.
(2) Rancangan  peraturan  daerah  yang diajukan  oleh  anggota  DPRD, Komisi,  Gabungan  Komisi,  atau Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud  ayat  (1)  disampaikan
Berdasrkan uraian diatas Peranan Badan Legislasi  Daerah  DPRD  Kabupaten Lampung  Utara  dalam  pembuatan rancangan  peraturan  daerah,  menurut penulis terlihat pada dua hal, yaitu : 1. Pelaksanaan  Hak  Inisiatif Anggota DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pada  dasarnya  salah  satu  hak DPRD yang paling pokok dan mendasar dan ikut menentukan jalannya kehidupan masyarakat  di  satu  daerah  ialah menggunakan hak mengajukan Rancangan  Peraturan  Daerah  Usul Inisiatif / Prakarsa DPRD.
Proses  pengajuan  hak  inisiatif tentang  rancangan  peraturan  daerah dilakukan  oleh  sekurang-kurangnya  5 (lima)  orang  anggota  DPRD  yang berbentuk  Pra  rancangan  peraturan daerah  yang  mengatur  sesuatu  urusan daerah,  sebagai  usul  inisiatif.  Usul inisiatif  tersebut  disampaikan  kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan  peraturan  daerah  disertai penjelasan  secara  tertulis.  Usulan tersebut  oleh  pimpinan  diteruskan kepada  badan  legislasi  daerah  untuk dikaji  terlebih  dahulu  untuk  dilihat apakah  telah  sesuai  dengan  program legislasi  daerah  yang  telah  ditetapkan, apakah  telah  memenuhi  unsur  skala prioritas  pembahasan.  Selanjutnya  hasil kajian  oleh  badan  legislasi  dilaporkan kembali  kepada  pimpinan  DPRD  untuk dibahas  dalam  rapat  badan  musyawarah untuk  diteruskan  pembahasannya  dalam rapat paripurna DPRD. Dalam  rapat  paripurna,  para pengusul (pemrakarsa) diberi kesempatan  memberi  penjelasan  lebih mendetail  tentang  rancangan  peraturan daerah tersebut. Sesuai dengan mekanisme rapat paripurna DPRD maka kepada  anggota  Fraksi  selain  pengusul diberikan  kesempatan  memberikan pandangannya  melalui  fraksinya.  Juga kepada  Bupati  diberi  kesempatan  untuk
mengajukan  pandangannya  terhadap rancangan  peraturan  daerah  hasil Inisiatif/Prakarsa DPRD. Dalam rapat-rapat
Paripurna
selanjutnya,  para-para  pengusul  atau pemrakarsa  memberikan  jawaban  atas pandangan para anggota DPRD lainnya,
dan  atas  pendapat  Bupati.  Kemudian rapat paripurna diakhiri dengan keputusan DPRD persetujuan, persetujuan  dengan  pengubahan,  atau penolakan  usul  pemrakarsa  menjadi
Prakarsa  DPRD.  Dalam  hal  DPRD menerima  usul  prakarsa  DPRD  menjadi prakarsa  DPRD,  maka  usul  tersebut disampaikan  kepada  Pemerintah  Daerah guna  diproses  sebagai  rancangan peraturan  daerah  dalam  bentuk  berita daerah  dengan  mencantumkan  waktu penyampaian  berita  daerah.  Selanjutnya adapun tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah usul inisiatif (prakarsa) DPRD  mengikuti  ketentuan  berlaku sebagaimana  pembahasan  rancangan peraturan  daerah  yang  diusulkan pemerintah daerah. Selama usul prakarsa belum  diputuskan  menjadi  prakarsa DPRD, para pengusul berhak
mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya  setelah  berkoordinasi dengan badan legislasi daerah.
Berdasarkan  Peraturan  DPRD Kabupaten  Lampung  Utara  Nomor  16 Tahun  2014  tentang  Tata  Tertib  DPRD Kabupaten Lampung Utara, menyatakan tata cara pengajuan rancangan peraturan daerah  atas  usul  inisiatif  DPRD  diatur dalam Bab IX Pasal 68, sebagai berikut :
(1) Rancangan  peraturan  daerah  yang berasal  dari  DPRD  dapat  diajukan oleh  anggota  DPRD,  Komisi,
Gabungan  Komisi,  atau  Badan Legislasi Daerah.
(2) Rancangan  peraturan  daerah  yang diajukan  oleh  anggota  DPRD, Komisi,  Gabungan  Komisi,  atau
Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud  ayat  (1)  disampaikan
secara  tertulis  kepada  pimpinan DPRD  disertai  dengan  penjelasan atau  keterangan  dan  atau  naskah akademik,  daftar  nama  dan  tanda tangan  pengusul,  dan  diberikan Nomor  Pokok  oleh  Sekretariat DPRD. (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh  pimpinan  DPRD  disampaikan kepada  Badan  Legislasi  Daerah untuk dilakukan pengkajian.
(4) Pimpinan  DPRD  menyampaikan hasil  pengkajian  Badan  Legislasi Daerah  sebagaimana  dimaksud  ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
(5) Rancangan  peraturan  daerah  yang telah  dikaji  oleh  Badan  Legislasi
Daerah  sebagaimana  dimaksud  ayat (4)  disampaikan  oleh  pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambanya  7  (tujuh)  hari sebelum rapat paripurna DPRD. (6) Dalam  rapat  paripurna  DPRD sebagaimana dimaksud ayat (5) : a. Pengusul memberikan penjelasan; b. Fraksi  dan  anggota  DPRD lainnya memberikan pandang an; dan c. Pengusul  memberikan  jawab  an atas  pandang  an  fraksi  dan anggota DPRD lainnya. (7) Rapat paripurna DPRD memutus kan usul  rancangan  peraturan  daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
a. Persetujuan;
b. Persetujuan  dengan  pengubahan; dan
c. Penolakan. (8) Dalam  hal  persetujuan  dengan pengubahan, DPRD menugasi komisi,  gabungan  komisi,  badan legislasi  daerah,  atau  panitia  khusus untuk  menyempurnakan  rancangan peraturan daerah tersebut. Rancangan  peraturan  daerah  yang telah disampaikan oleh DPRD disampaikan  dengan  surat  pimpinan DPRD kepada Bupati. Dalam  pembahasan  rancangan peraturan  daerah,  DPRD  Kabupaten Lampung  Utara  masih  kurang  optimal melaksanakan mekanisme tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah yang  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  68
Peraturan  DPRD  Kabupaten  Lampung Utara Nomor 16 tahun 2014 tentang Tata Tertib  DPRD  Kabupaten  Lampung Utara.  Adanya  kepentingan  pimpinan dan  anggota  DPRD  itu  masing-masing, maka  tahapan  itu  disederhanakan  untuk mempercepat  pembahasan  rancangan peraturan  daerah.  Selain  itu  juga keterbatasan pengetahuan dari dewan itu sendiri,latar belakang pendidikan banyak yang  tidak  tepat/tidak  sesuai,  semangat kerjanya  rendah  dan  ketiadaan  tenaga ahli.  Selain  itu  juga  kurangnya  tenaga ahli  yang  membantu  anggota  DPRD secara  materi  dalam  pembuatan peraturan  perundang-undangan,  yang menimbulkan  kekhawatiran  dewan membuat  materi  yang  tidak  sesuai dengan  yang  diharapkan.  Dikarenakan dalam DPRD Kabupaten Lampung Utara tidak  mempunyai  tenaga  ahli,  untuk  itu anggota  DPRD  kesulitan  dalam memahami tahapan pembuatan Peraturan Daerah. 2.  Peran  DPRD  Dalam  Melaksanakan Hak Amandemen Terhadap Rancangan Peraturan Daerah DPRD  memegang  kekuasaan membentuk peraturan daerah. Rancangan  peraturan  daerah  baik  yang berasal  dari  Bupati  maupun  DPRD dibahas  oleh  DPRD  dan  Bupati  untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sebelum  usul  inisiatif/prakarsa
DPRD  terhadap  rancangan  peraturan daerah  menjadi  prakarsa  DPRD  maka para  pengusul  berhak  mengadakan perubahan/amandemen usul
inisiatif/prakarsanya  terhadap  rancangan peraturan daerah.
Pada  sisi  lain,  dalam  melakukan perubahan/amandemen usul/prakarsa terhadap  rancangan  peraturan  daerah perlu  melibatkan  badan  legislasi  daerah sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan DPRD  Kabupaten  Lampung  Utara Nomor  16  tahun  2014  tentang  Tata Tertib  DPRD  Kabupaten  Lampung Utara. Berdasarkan  Pasal  63  huruf  d Peraturan  DPRD  Kabupaten  Lampung Utara Nomor 16 tahun 2014 tentang Tata Tertib  DPRD  Kabupaten  Lampung
Utara, badan legislasi daerah melakukan pengharmonisasi  an,  pembulatan,  dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi  dan/atau  gabungan  komisi sebelum  rancangan  peraturan  daerah tersebut  disampaikan  kepada  pimpinan DPRD. Oleh  karena  itu  badan  legislasi daerah dapat saja mengajukan pertanyaan  dan  pemikiran  untuk melakukan  perubahan  terhadap  nama peraturan  daerah  tersebut.  Atau  apakah rancangan  peraturan  daerah  yang diajukan  sudah  menempati  prioritas untuk  dibahas  dan  apakah  rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Pemerintah merupakan prioritas program legislasi daerah.
Dalam teori sistem hukum menurut Lawrence  meir  Friedman,  ada  3  (tiga) unsur yang terkait dalam sistem hukum, yaitu  struktur,  substansi,  kultur  hukum. Berkaitan  dengan  implementasi  tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam pembuatan peraturan daerah maka struktur  atau  kerangka  didalamnya adanya  pemerintah  daerah/bupati  dan anggota  DPRD  yang  terbagi  dalam  alat kelengkapan dewan yaitu badan legislasi dan  panitia  khusus  DPRD.  Substansi yang  mengaturnya  adalah  Peraturan DPRD  Kabupaten  Lampung  Utara
Nomor  16  Tahun  2010  tentang  Tata Tertib DPRD kabupaten Lampung Utara. Sedangkan  kultur  hukumnya  bagaimana anggota  DPRD  itu  mampu  menjalankan proses/tahapan  pembuatan  peraturan daerah  yang  sesuai  dengan  aturan. Suasana  pikiran,  sosial,  dan  kekuatan sosial  menjadi  penentu  bagaimana peraturan  itu  digunakan  oleh  anggota DPRD. Berdasarkan  uraian  diatas,  maka dapat dianalisia bahwa DPRD Kabupaten  Lampung  Utara  selama  ini pun sudah melaksanakan hak amandemennya/perubahan terhadap suatu  Rancangan  Peraturan  Daerah usulan eksekutif/pemerintah daerah.
III. PENUTUP Implementasi  Peraturan  DPRD Kabupaten  Lampung  Utara  Nomor  16 tahun  2010  tentang  Tata  Tertib  DPRD Kabupaten  Lampung  Utara  dalam pembuatan peraturan daerah di Kabupaten  Lampung  Utara  belum dilaksanakan  secara  maksimal.  Tugas dan fungsi badan legislasi daerah DPRD Kabupaten  Lampung  Utara  yang merupakan  alat  kelengkapan  dewan dalam membidangi pembuatan peraturan daerah baik yang berasal dari pemerintah daerah  maupun  usul  prakarsa  DPRD tidak berjalan sesuai dengan mekanisme Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Utara. Diharapkan anggota DPRD Kabupaten  Lampung  Utara  lebih  dapat memahami  dan  mengerti  implementasi Peraturan  DPRD  Kabupaten  Lampung Utara  Nomor  16  Tahun  2014  tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung
Utara  dalam  pembuatan  Peraturan Daerah. Badan legislasi daerah merupakan  salah  satu  alat  kelengkapan dewan  di  DPRD  yang  bidang  tugasnya lebih fokus menangani tentang peraturan daerah,  untuk  itu  seyogyanya  berperan sebagai pemberi ide, sumber konsep dan sumber  rencana  suatu  peraturan  daerah.
inisiatif/prakarsanya  terhadap  rancangan peraturan daerah. Pada  sisi  lain,  dalam  melakukan perubahan/amandemen usul/prakarsa
terhadap  rancangan  peraturan  daerah perlu  melibatkan  badan  legislasi  daerah sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan DPRD  Kabupaten  Lampung  Utara Nomor  16  tahun  2014  tentang  Tata Tertib  DPRD  Kabupaten  Lampung Utara. Berdasarkan  Pasal  63  huruf  d Peraturan  DPRD  Kabupaten  Lampung Utara Nomor 16 tahun 2014 tentang Tata
Tertib  DPRD  Kabupaten  Lampung Utara, badan legislasi daerah melakukan pengharmonisasi  an,  pembulatan,  dan pemantapan konsepsi
rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi  dan/atau  gabungan  komisi sebelum  rancangan  peraturan  daerah tersebut  disampaikan  kepada  pimpinan DPRD. Oleh  karena  itu  badan  legislasi daerah dapat saja mengajukan pertanyaan  dan  pemikiran  untuk melakukan  perubahan  terhadap  nama peraturan  daerah  tersebut.  Atau  apakah rancangan  peraturan  daerah  yang diajukan  sudah  menempati  prioritas untuk  dibahas  dan  apakah  rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Pemerintah merupakan prioritas program legislasi daerah.
Dalam teori sistem hukum menurut Lawrence  meir  Friedman,  ada  3  (tiga) unsur yang terkait dalam sistem hukum, yaitu  struktur,  substansi,  kultur  hukum. Berkaitan  dengan  implementasi  tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam pembuatan peraturan daerah maka struktur  atau  kerangka  didalamnya adanya  pemerintah  daerah/bupati  dan anggota  DPRD  yang  terbagi  dalam  alat kelengkapan dewan yaitu badan legislasi dan  panitia  khusus  DPRD.  Substansi yang  mengaturnya  adalah  Peraturan DPRD  Kabupaten  Lampung  Utara
Nomor  16  Tahun  2010  tentang  Tata Tertib DPRD kabupaten Lampung Utara. Sedangkan  kultur  hukumnya  bagaimana anggota  DPRD  itu  mampu  menjalankan proses/tahapan  pembuatan  peraturan daerah  yang  sesuai  dengan  aturan. Suasana  pikiran,  sosial,  dan  kekuatan sosial  menjadi  penentu  bagaimana peraturan  itu  digunakan  oleh  anggota DPRD.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka dapat dianalisia bahwa DPRD Kabupaten  Lampung  Utara  selama  ini pun sudah melaksanakan hak amandemennya/perubahan terhadap suatu  Rancangan  Peraturan  Daerah usulan eksekutif/pemerintah daerah. III. PENUTUP Implementasi  Peraturan  DPRD Kabupaten  Lampung  Utara  Nomor  16 tahun  2010  tentang  Tata  Tertib  DPRD Kabupaten  Lampung  Utara  dalam pembuatan peraturan daerah di Kabupaten  Lampung  Utara  belum dilaksanakan  secara  maksimal.  Tugas dan fungsi badan legislasi daerah DPRD Kabupaten  Lampung  Utara  yang merupakan  alat  kelengkapan  dewan dalam membidangi pembuatan peraturan daerah baik yang berasal dari pemerintah daerah  maupun  usul  prakarsa  DPRD tidak berjalan sesuai dengan mekanisme Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung
Utara. Diharapkan anggota DPRD Kabupaten  Lampung  Utara  lebih  dapat memahami  dan  mengerti  implementasi Peraturan  DPRD  Kabupaten  Lampung Utara  Nomor  16  Tahun  2014  tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung
Utara  dalam  pembuatan  Peraturan
Daerah.
Badan legislasi daerah merupakan  salah  satu  alat  kelengkapan dewan  di  DPRD  yang  bidang  tugasnya lebih fokus menangani tentang peraturan daerah,  untuk  itu  seyogyanya  berperan sebagai pemberi ide, sumber konsep dan sumber  rencana  suatu  peraturan  daerah.
Sebagai  penunjang  tugas  dan  fungsi DPRD,  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Lampung  Utara  sudah  selayaknya menyiapkan  tenaga  ahli  bagi  DPRD khususnya  di  bidang  pemerintahan, hukum, perekonomian, dan sosial. DAFTAR PUSTAKA Anthon F. Susanto, Teori-Teori Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2010. Badudu, Muhammad Zain, 1994, Kamus Umum  Bahasa  Indonesia , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Bagir  Manan, Menyongsong  Fajar
Otonomi  Daerah ,  Pusat  Studi Hukum  Fak.  Hukum,  UII,
Yogyakarta, 2001. Ermaya  Suradinata, Otonomi  Daerah dan Paradigma Baru Kepemimpinan Pemerintahan dalam  Politik  dan  Bisnis, Suara Bebas, Jakarta, 2006. E.  Koswara, Otonomi  Daerah  Untuk Demokrasi  dan  Kemandirian Rakyat, Pariba, Jakarta, 2001. Gaffar  Affan, Otonomi  Daerah  Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2002. HAW.  Widjaja, Otonomi  Daerah  dan Daerah  Otonom ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. J. Suprapto, “Metode Penelitian Hukum dan  Statistik”. Rineka  Cipta,
Jakarta, 2003.
Lexy  J.  Moleoang, Metode  Penelitian
Kualitatif, Remaja  Rosdakarya,
Bandung, 2004.
Moh.  Mahfud  MD, Pergulatan  Politik dan  Hukum  Indonesia, Gama
Media, Yogyakarta, 1999. Nurcholis  Hanif, Teori  dan  Praktek Pemerintahan dan Otonomi
Daerah, Grasindo, 2005.
Ronny  Hanitijo  Soemitro, “Metode
Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri”, Cetakan  ke-4,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1990.
SF  Marbun  dan  Mahfud  MD, Pokok-
Pokok  Hukum  Tata  Negara,
Liberty, Yogyakarta, 2000. S.  H.  Sarundajang,
Arus  Balik Kekuasaan  Pusat  ke  Daerah, Pustaka  Sinar  Harapan,  Jakarta, 1999. Supardan  Modeong, Teori  dan  Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah, PT  Tinta  Mas  Indonesia, Jakarta, 2001. S.Pamudji, Kepemimpinan Pemerintahan  Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 1995. Peter  Mahmud  Marzuki, “Penelitian Hukum”. Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006. William  N.  Dunn, Pengantar  Analisis Kebijakan Publik (Edisi  Kedua),
Gadjah Mada   University  Press, Yogyakarta, 2003. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang  Majelis  Permusyawaratan Rakyat Daerah. U    Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015   tentang Pemerintahan   Daerah. Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan  Produk  Hukum Daerah. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lampung
Utara  Nomor  5  Tahun  2016 tentang  Pembentukan  Organisasi Perangkat  Daerah  Kabupaten Lampung Utara.
Peraturan  Bupati  Kabupaten  Lampung Utara  Nomor  42  Tahun  2016 tentang  Struktur  Organisasi  dan Tata  Kerja  Perangkat  Daerah Kabupaten Lampung Utara.
Peraturan  DPRD  Kabupaten  Lampung Utara  Nomor  16  Tahun  2014 tentang  Tata  Tertib  DPRD Kabupaten Lampung Utara. SUMBER LAIN AchmadBaihaqi, Pembinaandan Pengembangan
Bahasa, KamusBesarBahasa Indonesia ( KamusBesarBahasa Indonesia),  BalaiPustaka,  Jakarta, 1998.
Hadjon  PM, Pengkajian  Ilmu  Hukum Dokmatik  (Normatif). Yuridika, Majalah  Fakultas Hukum UNAIR,
Nomor  6  Tahun  IX  November – Desember 1994. John  M.  Echols  dan  Hassan  Shadily, KamusBahasaInggris,  An  English-
Indonesia
Dictionary, PT.
Gramedia, Jakarta, 2003. Lintje A. Marpaung, Jurnal Ilmu Hukum PRANATA  HUKUM  Universitas Bandar Lampung Volume 2 Nomor 1, Universitas  Bandar  Lampung,
2007.
M. Marwan, Law Dictionary (Complete Edition), Reality Publisher,
Surabay, 2009. Sabtu,  22  Juli  2017,  Pukul  21, https://alfajar1234077.wordpress.c om/2013/06/21/konsep-dasr-dan- pengertian-kebijakan-publik/ . Kamis,  3  Agustus  2017,  Pukul  20.15 WIB, http://armingsh.blogspot.co.id/201 1/01/asas-asas-umum- pemerintahan-yang-baik.html.