…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Penindasan Rohingya sebagai Warisan Kolonialisme dan Dampak Islamofobia
Maulana 1 , Susmihara 2 , Hasaruddin 3 , Mukhtar Galib 4
1,4 Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasharan Jaya Makassar
2,3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar E-mail: maulana@laharanjaya.ac.id 1 , susmihara@uin-alauddin.ac.id 2 , hasaruddin@uin-alauddin.ac.id 3 , muktar@lasharanjaya.ac.id 4
Article History: Received: 20 Juli 2024 Revised: 07 Agustus 2024 Accepted: 09 Agustus 2024 Abstract:  Penelitian  ini  menginvestigasi  akar penyebab  penindasan  terhadap  Rohingya  di Myanmar dengan  mempertimbangkan  sejarah kolonialisme, politik internal, dan narasi Islamofobia.  Melalui  tinjauan  literatur  yang mendalam, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi  faktor-faktor yang  saling  terkait yang memengaruhi penindasan terhadap Rohingya. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  analisis kualitatif  terhadap  teori-teori  kolonialisme  dan Islamofobia  serta  penelitian  terdahulu  yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejarah kolonialisme Inggris di Myanmar telah menciptakan landasan struktural yang memperkuat ketidaksetaraan etnis, sementara narasi Islamofobia digunakan untuk membenarkan tindakan diskriminatif  terhadap  Rohingya.  Interaksi  antara faktor-faktor ini memperkuat kondisi yang memungkinkan penindasan terhadap Rohingya terus berlanjut di Myanmar. Oleh karena itu, pemahaman yang  mendalam  tentang  akar  penyebab  konflik  ini sangat  penting  untuk  merumuskan  strategi  yang efektif  dalam  mengakhiri  penindasan  terhadap Rohingya  dan  mempromosikan  perdamaian  serta keadilan di Myanmar.

## Keywords: Penindasan
Rohingya, Kolonialisme, Narasi Islamofobia,

## PENDAHULUAN
Penindasan  terhadap  komunitas  Rohingya  di  Myanmar  telah  menjadi  isu  kemanusiaan yang  mendapat  perhatian  global  dalam  beberapa  dekade  terakhir  (Saragih,  H.  M.  (2017). Rohingya, kelompok etnis minoritas Muslim di negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha,  telah  mengalami  berbagai  bentuk  diskriminasi  dan  kekerasan  yang  terstruktur. Permasalahan  ini  tidak  hanya  terkait  dengan  konflik  etnis  dan  agama,  tetapi  juga  merupakan warisan kolonialisme yang memperparah ketegangan antar kelompok di Myanmar. Ketidakadilan yang dialami oleh Rohingya mencakup banyak aspek, dari penghilangan status kewarganegaraan hingga kekerasan fisik yang memaksa mereka melarikan diri dari rumah mereka.
Salah  satu  isu  utama  yang  mempengaruhi  Rohingya  adalah  masalah  kewarganegaraan. Sejak Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 diberlakukan, Rohingya secara
sistematis diperlakukan sebagai orang asing di  tanah air mereka  sendiri  (Haque, M. M.  2017). Hukum  ini  menghilangkan  hak  mereka  untuk  menjadi  warga  negara,  mengakibatkan  mereka kehilangan hak-hak dasar seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan. Dampak  dari  kebijakan  ini  sangat  besar,  karena  membuat  Rohingya  hidup  dalam  kondisi ketidakpastian yang ekstrem.
Selain  masalah  kewarganegaraan,  kekerasan  fisik  terhadap  Rohingya  juga  menjadi masalah serius. Serangkaian serangan militer pada tahun 2016 dan 2017 memaksa ratusan ribu Rohingya melarikan diri ke negara-negara tetangga, terutama Bangladesh. Krisis pengungsi yang terjadi akibat kekerasan ini menciptakan tekanan besar pada negara-negara penerima, dan kondisi di  kamp-kamp  pengungsi  seringkali  sangat  memprihatinkan,  dengan  minimnya  akses  terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan perawatan kesehatan (Toole, M. J., & Waldman, R. J. 1997).
Diskriminasi terhadap Rohingya sering kali dilandasi oleh prasangka agama yang lebih luas  di  Myanmar.  Islamofobia  di  Myanmar  menjadi  alat  untuk  justifikasi  kekerasan  dan pengucilan  terhadap  mereka  (Bakali,  N.  2021).  Sentimen  anti-Muslim  yang  kuat  di  kalangan mayoritas  Buddha  digunakan  oleh  pemerintah  dan  kelompok-kelompok  nasionalis  untuk memobilisasi  dukungan  terhadap  kebijakan  diskriminatif  dan  tindakan  kekerasan.  Ini menciptakan lingkaran setan di mana diskriminasi dan kekerasan terus berlanjut dan memburuk.
Warisan kolonialisme Inggris juga memainkan peran penting dalam memperburuk situasi. Kebijakan  kolonial  yang  membagi-bagi  kelompok  etnis  untuk  mempermudah  kontrol  turut berperan dalam memperparah segregasi sosial dan ketegangan antar kelompok etnis di Myanmar ( Zeiner-Morrish, O. 2022).  Inggris sering kali memanfaatkan perbedaan etnis dan agama untuk memecah belah dan  menguasai, meninggalkan warisan perpecahan yang mendalam  yang terus mempengaruhi dinamika sosial di Myanmar hingga saat ini.
Penelitian  sebelumnya  telah  banyak  mengkaji  dinamika  kompleks  yang  menyebabkan penindasan  terhadap  Rohingya.  Misalnya,  penelitian  oleh  Ware,  A.,  &  Laoutides,  C.  (2019). membahas  tentang  bagaimana  narasi  historis  dan  politik  berkontribusi  terhadap  marginalisasi Rohingya. Mereka menekankan pentingnya memahami konteks sejarah untuk mengidentifikasi akar  masalah  yang  mendasari  konflik  ini.  Sementara  itu,  studi  oleh  Majeed,  S.  (2019). menganalisis peran Islamofobia dalam memperburuk diskriminasi yang dialami oleh Rohingya, menunjukkan  bagaimana  prasangka  agama  bisa  memicu  kebijakan  dan  tindakan  yang  sangat merugikan.
Literatur mengenai penindasan Rohingya menunjukkan adanya keterkaitan antara faktor- faktor historis, politik, dan sosial. Buku "The Rohingyas: Inside Myanmar’s Hidden Genocide" karya Azeem Ibrahim (2018) menyoroti bagaimana kolonialisme Inggris meninggalkan warisan yang  memperkuat  segregasi  etnis.  Ibrahim  menyajikan  analisis  mendalam  tentang  bagaimana sejarah kolonial telah membentuk kondisi yang memungkinkan penindasan sistematis terhadap Rohingya.
Sementara itu, studi "Myanmar’s Enemy Within: Buddhist Violence and the Making of a Muslim ‘Other’" oleh Francis Wade (2019) memberikan perspektif mendalam tentang bagaimana Islamofobia  digunakan  sebagai  alat  politik  di  Myanmar.  Wade  menguraikan  bagaimana  narasi kebencian dan kekerasan terhadap Muslim digunakan untuk memobilisasi dukungan politik dan mengalihkan perhatian dari masalah-masalah lain yang dihadapi negara tersebut.
Penelitian yang  lebih  baru, seperti yang  dilakukan  oleh Ong,  A.  (2023),  menunjukkan bahwa  isu  ini  bukan  hanya  masalah  internal  Myanmar,  tetapi  juga  menyangkut  dinamika geopolitik  regional  dan  internasional.  Pentingnya  pendekatan  multilateral  dalam  menangani
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
krisis  ini,  mengingat  dampaknya  yang  meluas  hingga  ke  negara-negara  tetangga.  Krisis Rohingya  telah  menjadi  isu  yang  melibatkan  berbagai  negara  dan  organisasi  internasional, yang  menekankan  pentingnya  kerjasama  internasional  dalam  mencari  solusi  (Sanyoto.,  et  al., 2019).
Dalam konteks yang lebih luas, penelitian tentang penindasan Rohingya juga mengangkat isu-isu tentang hak asasi manusia, keadilan, dan tanggung jawab internasional. Ini  memerlukan analisis  yang  mendalam  tentang  bagaimana  komunitas  internasional  dapat  dan  seharusnya merespons krisis kemanusiaan semacam ini. Tindakan internasional yang kuat dan terkoordinasi diperlukan  untuk  menekan  Myanmar  agar  menghentikan  kekerasan  dan  memberikan  hak-hak dasar kepada Rohingya.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penindasan  terhadap  Rohingya  sebagai manifestasi  dari  kolonialisme  dan  Islamofobia.  Pendekatan  ini  diharapkan  dapat  memberikan perspektif  yang  lebih  komprehensif  tentang  akar  penyebab  dan  solusi  potensial  untuk  krisis kemanusiaan  ini.  Menggunakan  kerangka  teori  kolonialisme  dan  Islamofobia,  penelitian  ini berusaha  menggali  lebih  dalam  tentang  bagaimana  dua  faktor  ini  saling  berinteraksi  untuk menciptakan kondisi penindasan yang dialami oleh Rohingya.
Pendekatan  ini  juga  akan  mempertimbangkan  dinamika  lokal  dan  global  yang mempengaruhi  situasi  Rohingya.  Misalnya,  bagaimana  kebijakan  nasionalis  di  Myanmar dipengaruhi  oleh  tekanan  internasional  dan  bagaimana  komunitas  internasional  dapat menggunakan leverage mereka untuk mendorong perubahan. Penelitian ini akan menggabungkan analisis  historis,  politik,  dan  sosial  untuk  memberikan  gambaran  yang  lebih  lengkap  tentang situasi ini.
Urgensi  penelitian  ini  terletak  pada  perlunya  pemahaman  yang  mendalam  tentang penyebab utama dari penindasan yang dialami oleh Rohingya. Dengan memahami akar masalah, langkah-langkah  yang  lebih  efektif  dapat  diambil  untuk  mengatasi  krisis  ini  dan  mencegah kekerasan serupa di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan  yang  lebih  informatif  bagi  pembuat  keputusan  di  tingkat  nasional  dan  internasional. Hanya  dengan  pendekatan  yang  komprehensif  dan  terkoordinasi,  krisis  kemanusiaan  yang dihadapi oleh Rohingya dapat diatasi secara efektif.

## LANDASAN TEORI Teori Kolonialisme
Kolonialisme merupakan praktik dominasi dan eksploitasi suatu negara atas wilayah dan penduduknya untuk tujuan ekonomi, politik, dan sosial (Miftakhuddin, M. 2020). Dalam konteks Myanmar, kebijakan kolonial Inggris yang membagi-bagi kelompok etnis untuk mempermudah kontrol  telah  meninggalkan  warisan  yang  memperkuat  segregasi  sosial  dan  ketegangan  antar kelompok  etnis.  Edward  Said,  dalam  karyanya  "Orientalism"  (1977),  menjelaskan  bagaimana dominasi kolonial tidak hanya merambah fisik, tetapi juga psikologis dan budaya, menciptakan hierarki rasial dan etnis yang bertahan lama. Warisan kolonial ini menciptakan kondisi struktural yang memungkinkan diskriminasi sistematis terhadap Rohingya.

## Teori Islamofobia
Islamofobia  dapat  diartikan  sebagai  prasangka,  diskriminasi,  dan  ketakutan  yang  tidak berdasar  terhadap  Islam  dan  umat  Muslim.  Menurut  Chris  Allen  dalam  "Contemporary Islamophobia before 9/11: A brief history" (2010), Islamofobia bukan hanya masalah individual, tetapi  juga  fenomena  sosial  dan  politik  yang  digunakan  untuk  membenarkan  diskriminasi  dan
kekerasan.  Di  Myanmar,  Islamofobia  telah  menjadi  alat  politik  bagi  kelompok-kelompok nasionalis  untuk  memobilisasi  dukungan  dan  menjustifikasi  penindasan  terhadap  Rohingya (Biver, E. 2014). Sentimen anti-Muslim  yang kuat menciptakan lingkungan di mana kebijakan diskriminatif dapat diterima dan bahkan didukung oleh masyarakat luas.

## Teori Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia
Teori kewarganegaraan, seperti yang diuraikan oleh T.H. Marshall dalam "Citizenship and Social Class" (2000), menyatakan bahwa kewarganegaraan adalah status yang memberikan hak dan  kewajiban  kepada  individu  dalam  suatu  negara.  Di  Myanmar,  Undang-Undang Kewarganegaraan  tahun  1982  menghilangkan  status  kewarganegaraan  Rohingya,  yang mengakibatkan mereka kehilangan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebebasan bergerak  (Holliday,  I.  2014).  Ketidakadilan  ini  memperparah  kondisi  kehidupan  mereka  dan memaksa  banyak  Rohingya  menjadi  pengungsi.  Hak  asasi  manusia,  seperti  yang  dinyatakan dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (1948),  termasuk  hak  untuk  hidup  bebas  dari diskriminasi,  hak  atas  kewarganegaraan,  dan  hak  untuk  tidak  dipaksa  menjadi  pengungsi. Pelanggaran hak-hak ini terhadap Rohingya  menunjukkan kegagalan negara  dalam  melindungi warga negaranya dan mematuhi norma-norma internasional.

## Teori Kekerasan Struktural
Johan  Galtung  dalam  "Violence,  Peace,  and  Peace  Research"  (1969)  mengemukakan konsep kekerasan struktural, yaitu bentuk kekerasan yang diakibatkan oleh struktur sosial yang tidak adil. Kekerasan struktural tidak selalu terlihat seperti kekerasan fisik, tetapi tetap merugikan individu atau kelompok dengan cara menghalangi mereka dari kebutuhan dasar (Isnaini, A. 2014). Diskriminasi hukum dan kebijakan terhadap Rohingya, seperti pencabutan kewarganegaraan dan pembatasan  hak-hak  mereka,  merupakan  bentuk  kekerasan  struktural  yang  mengakar  dalam sistem politik dan sosial Myanmar.

## Teori Geopolitik
Teori  geopolitik  mengkaji  bagaimana  faktor-faktor  geografis  dan  politik  internasional mempengaruhi hubungan antar negara dan konflik (Sarjito, I. A., Duarte, E. P., & Sos, S. 2023). Krisis  Rohingya  tidak  hanya  merupakan  masalah  internal  Myanmar,  tetapi  juga  menyangkut dinamika geopolitik regional dan internasional (Mali, F. X. G. T. 2017).  Negara-negara tetangga, seperti  Bangladesh,  serta  aktor  internasional,  seperti  PBB  dan  organisasi  non-  pemerintah, memainkan  peran  penting  dalam  respon  terhadap  krisis  ini.  Analisis  geopolitik  membantu memahami bagaimana kepentingan nasional dan internasional mempengaruhi kebijakan terhadap Rohingya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  mengadopsi  pendekatan  kualitatif  dengan  penekanan  pada  analisis dokumen dan literatur untuk menyelidiki fenomena penindasan terhadap komunitas (Khilmiyah, A.  2016).  Desain  penelitian  berupa  studi  kasus  kualitatif  yang  memungkinkan  eksplorasi mendalam  tentang  faktor-faktor  kompleks  yang  mendasari  penindasan  terhadap  Rohingya, dengan fokus pada sejarah, politik, dan dinamika sosial yang membentuk pengalaman mereka. Pengumpulan data akan dilakukan melalui analisis dokumen.
Data  yang  terkumpul  akan  dianalisis  menggunakan  metode  analisis  tematik  untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang terkait dengan penindasan Rohingya (Maulana, M.,
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
et al., 2024). Validitas dan reliabilitas penelitian akan dipastikan melalui strategi triangulasi yang menggabungkan berbagai  sumber  data  dan metode  analisis,  serta  dengan  memperhatikan  etika penelitian dalam penggunaan dokumen dan literatur yang tersedia secara publik. Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk deskriptif dan analitis, dengan narasi yang menggambarkan temuan utama  dari  analisis  dokumen  dan  literatur,  serta  menyajikan  rekomendasi  yang  relevan  bagi pemahaman dan perubahan di masa depan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982
Undang-Undang  Kewarganegaraan  Myanmar  1982  adalah  undang-undang  yang memainkan peran sentral dalam pengaturan status kewarganegaraan di Myanmar (Alam, J. 2018). Undang-undang  ini  secara  resmi  mendefinisikan  siapa  yang  diakui  sebagai  warga  negara Myanmar  dan  mengatur  prosedur  untuk  memperoleh  atau  kehilangan  status  kewarganegaraan. Salah satu aspek yang paling kontroversial dari undang-undang ini adalah ketentuan yang secara efektif mencabut status kewarganegaraan bagi sebagian besar orang Rohingya, kelompok etnis Muslim yang mayoritas tinggal di negara bagian Rakhine di Myanmar ( Haque, M. M. 2017). Undang-undang  ini  menetapkan  tiga  kategori  warga  negara:  warga  negara  (yang memenuhi  syarat  sebagai  keturunan  yang  bisa  ditelusuri  dari  etnis  mayoritas  Myanmar), penduduk  asing,  dan  mereka  yang  menjadi  warga  negara  sebelum  1982  berdasarkan  undang- undang sebelumnya. Namun, kriteria untuk memenuhi syarat sebagai warga negara sangat ketat dan sering  kali  sulit  dipenuhi  oleh  banyak  Rohingya,  karena  mereka  seringkali  tidak  memiliki dokumen identitas yang diperlukan atau tidak diakui oleh pemerintah sebagai warga negara.
Undang-Undang  Kewarganegaraan  1982  di  Myanmar  menyebabkan  banyak  orang Rohingya kehilangan status kewarganegaraan, membuat mereka menjadi tanpa kewarganegaraan atau "statelessness" (Sigit, R. N., & Novianti, N. 2020). Akibatnya, akses mereka terhadap hak- hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan terbatas secara signifikan. Mereka sering menjadi korban diskriminasi sistematis dan kekerasan karena dianggap sebagai pendatang ilegal oleh pemerintah dan masyarakat Myanmar. Undang-undang  ini  telah  menciptakan  konflik  dan ketegangan yang berkepanjangan di Myanmar, memperkuat kondisi struktural yang mendukung penindasan terhadap Rohingya. Meskipun mendapat kritik keras dari komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia, undang-undang ini belum  mengalami  perubahan  yang  signifikan hingga saat in.

## Narasi Islamofobia
Narasi  Islamofobia  di  Myanmar  merupakan  fenomena  yang  kompleks  yang  digunakan sebagai alat politik untuk memperkuat dan membenarkan penindasan terhadap Rohingya ( Bakali, N. 2021). Dalam konteks politik Myanmar, para pemimpin politik dan kelompok nasionalis telah memanfaatkan  narasi  Islamofobia  untuk  menggerakkan  dukungan  publik  dan  melegitimasi tindakan represif terhadap Rohingya. Dengan menggambarkan Muslim sebagai ancaman terhadap identitas Buddha dan keamanan nasional Myanmar, narasi ini menciptakan suasana ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap komunitas Rohingya, yang dilihat sebagai representasi dari ancaman yang harus diatasi oleh negara.
Gambaran negatif terhadap Muslim yang dikembangkan melalui narasi Islamofobia juga memperkuat prasangka dan stereotip negatif terhadap Rohingya di mata masyarakat Myanmar. Dengan  mendemonstrasikan  Rohingya  sebagai  agen  perusakan  yang  berpotensi  merusak keamanan dan stabilitas negara, narasi ini memperdalam polarisasi antara komunitas Buddha dan
Muslim  di  Myanmar.  Dengan  demikian,  masyarakat  Myanmar  sering  kali  mendukung  atau setidaknya  pasif  terhadap  tindakan  penindasan  terhadap  Rohingya,  percaya  bahwa  langkah- langkah tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional dan identitas etnis mereka.
Akibatnya,  narasi  Islamofobia  tidak  hanya  membenarkan  tindakan  represif  terhadap Rohingya  oleh  pemerintah  Myanmar,  tetapi  juga  memperkuat  stigma  sosial  dan  ketakutan terhadap komunitas tersebut di antara  masyarakat Myanmar.  Ini menciptakan lingkungan  yang memperburuk  situasi  kemanusiaan  Rohingya,  dengan  akses  mereka  terhadap  hak-hak  dasar seperti  pendidikan,  pekerjaan,  dan  perawatan  kesehatan  semakin  dibatasi,  dan  dengan meningkatnya  risiko  terhadap  kekerasan  fisik  dan  diskriminasi.  Oleh  karena  itu,  pemahaman mendalam  tentang  peran  narasi  Islamofobia  dalam  konteks  penindasan  terhadap  Rohingya penting untuk mengatasi konflik ini dan mempromosikan perdamaian serta keadilan di Myanmar.

## Interaksi Antara Faktor-Faktor
Penindasan  terhadap  Rohingya  tidak  dapat  dipahami  secara  terpisah  dari  sejarah kolonialisme,  politik  internal  Myanmar,  dan  narasi  Islamofobia  yang  saling  terkait  dan mempengaruhi satu sama lain.
Pertama,  sejarah  kolonialisme  Inggris  di  Myanmar  meninggalkan  warisan  yang menciptakan  ketegangan  etnis  dan  agama  di  negara  tersebut ( Ng,  I.  Y.  C.  2022).  Kebijakan kolonial  yang  merangkul  politik  pemisahan  dan  diskriminasi  telah  menanamkan  landasan struktural untuk konflik etnis yang berkelanjutan, termasuk penindasan terhadap Rohingya.
Kedua,  politik  internal  Myanmar,  terutama  dalam  konteks  perebutan  kekuasaan  antara pemerintah dan kelompok etnis bersenjata, telah memperburuk situasi Rohingya ( Trihartono, A. 2018).  Sementara  itu,  narasi  Islamofobia  digunakan  oleh  pemerintah  dan  kelompok  nasionalis untuk membenarkan tindakan diskriminatif mereka terhadap Rohingya, dengan menggambarkan mereka sebagai ancaman terhadap identitas dan keamanan nasional Myanmar.
Faktor-faktor  ini  saling  terkait  dan  saling  memperkuat,  menciptakan  lingkungan  yang memungkinkan  penindasan  terhadap  Rohingya  terus  berlanjut.  Dengan  demikian,  pemahaman yang holistik tentang interaksi antara sejarah kolonialisme, politik internal, dan narasi Islamofobia menjadi penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam menangani konflik ini

## Relevansi Teori Kolonialisme dan Islamofobia
Penindasan  terhadap  Rohingya  di  Myanmar  sangatlah  penting  untuk  dipahami  secara mendalam.  Teori  kolonialisme  memberikan  wawasan  tentang  bagaimana  sejarah  kolonialisme Inggris di Myanmar telah memberikan fondasi struktural yang memperkuat ketidaksetaraan dan segregasi  etnis,  yang  kemudian  berkontribusi  pada  penindasan  terhadap  Rohingya.  Penjajahan Inggris di Myanmar tidak hanya meninggalkan warisan politik yang memisahkan kelompok etnis, tetapi  juga  menciptakan  ketidaksetaraan  sosial  dan  ekonomi  yang  berkelanjutan,  dengan memberikan  keuntungan  kepada  beberapa  kelompok  etnis  sementara  mengabaikan  yang  lain ( Kipgen,  N.  2016).  Penelitian  terdahulu  telah  menyoroti  bagaimana  praktik  kolonial  ini  telah memperkuat dinamika kekuasaan yang merugikan bagi Rohingya, yang akhirnya berdampak pada penindasan mereka.
Sementara  itu,  teori  Islamofobia  memberikan  pemahaman  tentang  bagaimana  narasi kebencian terhadap Muslim telah digunakan oleh pemerintah Myanmar dan kelompok nasionalis untuk  membenarkan  tindakan  diskriminatif  mereka  terhadap  Rohingya  (Bakali,  N.  2021). Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi bagaimana pemahaman yang dangkal tentang Islam dan stereotip negatif terhadap umat Islam telah memperkuat prasangka dan ketakutan terhadap
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Rohingya  di  mata  masyarakat  Myanmar.  Dengan  menggambarkan  Rohingya  sebagai  ancaman terhadap  identitas  Buddha  dan  keamanan  nasional  Myanmar,  narasi  Islamofobia  memperkuat stigma  sosial  terhadap  Rohingya  dan  merugikan  upaya  untuk  mencapai  perdamaian  dan rekonsiliasi antara kelompok etnis di negara tersebut.
Dengan  menggabungkan  teori  kolonialisme  dan  Islamofobia,  kita  dapat  memahami bagaimana  faktor-faktor  sejarah  dan  politik  yang  kompleks  berinteraksi  dan  saling  memperkuat dalam membentuk kondisi yang memungkinkan penindasan terhadap Rohingya. Oleh karena itu, pemahaman  yang  mendalam  tentang  teori-teori  ini  sangat  penting  untuk  merumuskan strategi yang efektif dalam menangani konflik etnis di Myanmar dan mempromosikan perdamaian serta keadilan bagi semua kelompok etnis, termasuk Rohingya.

## Pentingnya Memahami Konteks Sejarah dan Politik
Pentingnya  memahami  konteks  sejarah  dan  politik  dalam  analisis  tentang  penindasan terhadap  Rohingya  di  Myanmar  mencerminkan  perlunya  pendekatan  yang  holistik  dalam memahami konflik tersebut. Sejarah yang panjang dari penjajahan kolonialisme oleh Inggris di Myanmar telah memberikan landasan struktural bagi ketidaksetaraan etnis dan ketegangan antar- etnis yang masih terasa hingga saat ini. Praktik kolonialisme tersebut tidak hanya menciptakan ketidaksetaraan  dalam  akses  terhadap  sumber  daya  dan  kekuasaan,  tetapi  juga  meninggalkan warisan ideologis yang memperkuat diskriminasi terhadap minoritas seperti Rohingya (Alam, J. 2018). Pemahaman akan sejarah ini memberikan wawasan yang mendalam tentang akar penyebab konflik serta mengungkap bagaimana pola-pola diskriminatif telah tertanam dalam struktur sosial dan politik Myanmar.
Selain itu, pemahaman akan dinamika politik internal Myanmar juga sangat penting dalam menganalisis  penindasan  terhadap  Rohingya.  Persaingan  politik  yang  berkepanjangan  antara pemerintah dan kelompok etnis bersenjata telah memperburuk situasi kemanusiaan bagi Rohingya. Kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada pertimbangan politik dan keamanan nasional sering kali  mengorbankan  hak  asasi  manusia  dan  kesejahteraan  masyarakat  sipil,  termasuk  Rohingya (Islam,  M.  S.  2019).  Dengan  memahami  konteks  politik  ini,  kita  dapat  melihat  bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan bagi Rohingya bukan hanya merupakan produk dari narasi kebencian terhadap Muslim, tetapi juga refleksi dari dinamika politik yang kompleks di Myanmar.
Pemahaman  yang mendalam  tentang sejarah  dan  politik  ini  memberikan landasan yang kuat  bagi  advokasi  hak  asasi  manusia  dan  upaya  penyelesaian  konflik  yang  lebih  holistik  di Myanmar. Dengan menggabungkan pengetahuan tentang sejarah penjajahan kolonial, dinamika politik internal, dan narasi kebencian, kita dapat mengidentifikasi solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengakhiri penindasan terhadap Rohingya. Ini mencakup upaya-upaya untuk mempromosikan dialog antar-etnis, memperkuat lembaga-lembaga demokratis, dan mendukung pengakuan hak asasi manusia bagi semua warga negara Myanmar,  termasuk  Rohingya.  Dengan demikian, pemahaman yang holistik tentang konteks sejarah dan politik merupakan langkah awal yang penting dalam upaya mencapai perdamaian dan keadilan di Myanmar

## KESIMPULAN
Penelitian  menyoroti  bahwa  penindasan  terhadap  Rohingya  di  Myanmar  tidak  bisa dipahami  secara  terisolasi,  tetapi  sebagai  produk  dari  interaksi  kompleks  antara  sejarah kolonialisme, politik internal, dan narasi kebencian. Sejarah penjajahan Inggris telah menciptakan ketidaksetaraan etnis yang masih terasa hingga saat ini, sementara narasi Islamofobia digunakan
sebagai alat politik untuk membenarkan tindakan diskriminatif dan kekerasan terhadap Rohingya. Analisis  yang  holistik  tentang  akar  penyebab  konflik  ini  memberikan  landasan  yang  kuat  bagi advokasi hak asasi manusia dan penyelesaian konflik yang lebih inklusif di Myanmar.
Dalam konteks ini, upaya untuk mengakhiri penindasan terhadap Rohingya memerlukan pendekatan  yang  lebih  luas  yang  mempertimbangkan  sejarah,  politik,  dan  narasi  kebencian. Langkah-langkah menuju perdamaian dan keadilan di Myanmar harus memperhitungkan dampak sejarah  kolonialisme  dan  strategi  politik  internal  yang  merugikan  bagi  Rohingya.  Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika konflik ini, komunitas  internasional  dapat lebih  efektif  dalam  mendukung  upaya-upaya  yang  bertujuan untuk  mengakhiri  penindasan  terhadap  Rohingya  dan  mempromosikan  perdamaian  yang berkelanjutan di negara tersebut.

## DAFTAR REFERENSI
Alam, J. (2018). The Rohingya of Myanmar: theoretical significance of the minority status. Asian Ethnicity, 19(2), 180-210.
Allen, C. (2010). Contemporary Islamophobia before 9/11: A brief history. Arches Quarterly, 4(7), 14-22.
Bakali, N. (2021). Islamophobia in Myanmar: the Rohingya genocide and the ‘war on terror’. Race & Class, 62(4), 53-71.
Biver,  E.  (2014).  Religious  nationalism:  Myanmar  and  the  role  of  Buddhism  in  anti-Muslim narratives.
Des  Forges,  A.  (2018).  The  Rohingya  crisis:  A  case  study  of  genocide  and  Islamophobia. Washington, DC: United States Holocaust Memorial Museum.
Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. Journal of peace research, 6(3), 167- 191. Haque, M. M. (2017). Rohingya ethnic Muslim minority and the 1982 citizenship law in Burma. Journal of Muslim Minority Affairs, 37(4), 454-469.
Holliday,  I.  (2014).  Addressing  Myanmar’s  citizenship  crisis.  Journal  of  Contemporary  Asia, 44(3), 404-421.
Ibrahim, A. (2018). The Rohingyas: inside Myanmar's genocide. Oxford University Press. Islam, M. S. (2019). Understanding the Rohingya crisis and the failure of human rights norm in Myanmar: Possible  policy  responses.  Jadavpur Journal  of  International  Relations,  23(2), 158-178.
Isnaini,  A.  (2014).  Kekerasan  atas  nama  agama.  Kalam,  8(2),  213-228.  Khilmiyah,  A.  (2016). Metode Penelitian Kualitatif. Samudra Biru.
Kipgen, N. (2016). Myanmar: A political history. Oxford University Press. Mahmood, S., Moosa, K., & Oo, K. Z. (2017). Rohingya: A history of denial. London: Zed Books Majeed, S. (2019). Islamophobia and the mental health of Rohingya refugees. Islamophobia and Psychiatry: Recognition, Prevention, and Treatment, 277-291.
Mali, F. X. G. T. (2017). Peluang Asean Community Menyelesaikan Masalah Rohingya. Jurnal Asia Pacific Studies, 1(1), 1-14.
Marshall, T. H. (2000). Citizenship and social class. The welfare state reader, 32-41. Maulana, M., Alwi, Z., Sakka, A. R., & Galib, M. (2024). Dropshipping dalam Perspektif
Hadis:  Antara  Gharar,  Khiyar,  dan  Akad  Wakalah.  Jurnal  Aplikasi  Manajemen,  Ekonomi  dan Bisnis, 8(2), 61-72.
Miftakhuddin, M. (2020). Kolonialisme: Eksploitasi dan pembangunan menuju hegemoni. Ng, I. Y. C. (2022). State approaches towards managing ethnic diversity in Myanmar and Malaysia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
British legacies, postcolonial nationalism and contemporary issues. Asian Ethnicity, 23(1), 186-206.
Ong, A. (2023). Peace studies in Myanmar: interweaving regional geopolitics and local dynamics. Asian Journal of Peacebuilding.
Said, E. W. (1977). Orientalism. The Georgia Review, 31(1), 162-206.
Sanyoto,  D.  R.,  Harini,  S.,  &  Dipokusumo,  G.  P.  H.  (2019).  Diplomasi  Indonesia  Terhadap Organisasi  Kerja  Sama  Islam  (OKI)  dalam  Menangani  Konflik  Rohingya.  Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 3(1).
Saragih,  H.  M.  (2017).  Indonesia  dan  Responsibility  To  Protect  Etnis  Muslim  Rohingnya Myanmar. Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 2.
Sarjito, I. A., Duarte, E. P., & Sos, S. (2023). Geopolitik dan Geostrategi Pertahanan: Tantangan Keamanan Global. Indonesia Emas Group.
Sigit,  R.  N.,  &  Novianti,  N.  (2020).  Perlindungan  Terhadap  Orang  Tanpa  Kewarganegaraan (Stateless People) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar). Uti Possidetis: Journal of International Law, 1(1), 118-147.
Toole, M.  J.,  &  Waldman, R.  J.  (1997). The  public  health  aspects of  complex emergencies  and refugee situations. Annual review of public health, 18(1), 283-312.
Trihartono, A. (2018). Myanmar’s worsening Rohingya crisis: a call for responsibility to protect and  ASEAN’s  response.  Sustainable  Future  for  Human  Security:  Society,  Cities  and Governance, 3-16.
Wade, F. (2019). Myanmar's enemy within: Buddhist violence and the making of a Muslim'other'. Bloomsbury Publishing.
Ware,  A.,  &  Laoutides,  C.  (2019).  Myanmar’s  ‘Rohingya’conflict:  Misconceptions  and complexity. Asian Affairs, 50(1), 60-79.
Yusuf, I. (2018). Three faces of the Rohingya crisis: Religious nationalism, Asian Islamophobia, and delegitimizing citizenship. Studia Islamika, 25(3), 503-542.
Zeiner-Morrish,  O.  (2022).  Enduring  Ethnic  Conflict:  The  Institutional  Origins  of  Conflict  in Myanmar.