Vol. 5 No. 2 (2023) pp. 207-224 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604
Revitalisasi  Dewan  Pertimbangan  Presiden  menjadi Dewan  Negara  sebagai  Peradilan  Tata  Usaha  Negara Tertinggi  di  Indonesia  (Studi  Komparasi  Dewan Pertimbangan Presiden Negara Prancis)
Muhamad Sofian 1* , Aidul Fitriciada Azhari 2 , Harun 3
1*,2,3 Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia *email: sofianmuhamad4@gmail.com

## DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i2.2847
Submitted: Juni 2023 Revision: Juli 2023 Accepted: Agustus 2023

## ABSTRAK
Kata Kunci: Dewan Pertimbangan Presiden, Hukum Sipil, Peradilan Tata Usaha Negara
Indonesia  adalah  negara  yang  menganut  tradisi  hukum  sipil,  akan tetapi pada faktanya Indonesia tidak menerapakan sepenuhnya. Hal itu sebabkan  oleh  tidak  diterapkannya  ciri  dari  tradisi  hukum  sipil  yaitu peradilan administratif tertinggi seperti yang berlaku di Prancis dengan Conseil d’État . Indonesia memiliki lembaga yang serupa dengan Conseil d’État yaitu  Dewan  Pertimbangan  Presiden  (Wantimpres),  namun Wantimpres  tidak  menjadi  peradilan  adminitrasi  tertinggi.  Penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  urgensi  revitalisasi  Wantimpres menjadi  dewan  negara  sebagai  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  tertinggi serta  implikasi  dari  revitalisasi  dengan  mengkomparasikan  antara Wantimpres  Indonesia  dan Conseil  d’État yang  ada  di  Prancis.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Hasil penelitian menunjukan bahwa urgensi revitalisasi Wantimpres menjadi dewan negara pada prinsipnya mengembalikan kedudukan Wantimpres  ke  posisi  original  sebagai  lembaga  tinggi  negara  serta diberikan  kewenangan  untuk  mengadili  Perkara  kasasi  Tata  Usaha Negara  sebagaimana  yang  praktekan  di  Prancis.  Selanjutnya, revitalisasi Wantimpres akan berimplikasi pada terjadinya amandemen Undang-Undang  Dasar  1945,  Perubahan  kewenangan  Mahkamah Agung  dan  kedudukan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  serta  perubahan pada  komposisi  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  yang  harus  memiliki kualifikasi  ahli  dalam  bidang  perkara  administrasi  dan  peraturan
perundang-undangan.

## ABSTRACT
Keywords:
Presidential
Advisory Council, Civil Law, State Administrative Court Indonesia  is  a  country  that  adheres  to  the  tradition  of  civil  law,  but  in fact  Indonesia  does  not  fully  implement  it.  This  is  due  to  the  non- application of the hallmark of the civil law tradition, namely the highest Administrative  Court  as  it  applies  in  France  with  the  Conseil  d’État. Indonesia has a Presidential Advisory Council (Wantimpres) which has similarities with Counseil D'Etat, but the presidential advisory council does not have the authority of the Cassation Administrative Court. This study  aims  to  analyze  the  urgency  of  revitalizing  the  presidential advisory  council  to  become  a  state  council  as  the  highest  State Administrative  Court  and  the  implications  of  revitalization  by comparing between the Indonesian presidential advisory council and the Conseil  d’État  in  France.  The  research  method  used  is  normative  legal research.  The  results  showed  that  the  urgency  of  revitalizing  the presidential  advisory  council  into  a  state  council  in  principle  returned the  position  of  Wantimpres  to  its  original  position  as  a  high  state institution  and  was  given  the  authority  to  adjudicate  State Administrative  Cases  at  the  cassation  level  as  is  practiced  in  France.
Furthermore, the revitalization of  the presidential advisory council will have implications for amendments to the 1945 Constitution, changes in the  authority  of  the  Supreme  Court  and  the  position  of  the  State Administrative Court and changes to the composition of Constitutional Court  Judges  who  must  have  expert  qualifications  in  administrative cases and laws and regulations .

## 1. PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara negara kesatuan yang berbentuk republik, dan kedaulatan berada  ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut  undang-undang (Khambali,  2012) .  Bentuk  negara  dan  kedaulatan diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Indonesia  adalah  negara  yang  menganut  sistem  negara  hukum  yang  dikenal dengan istilah “negara hukum” . Istilah negara hukum terdapat UUD 1945 Pasal 1  Ayat  (3)  tersebut  bersumber  dari  rumusan  dalam  Penjelasan  UUD  1945. Meskipun  memiliki  perbedaan  dengan  istilah “negara  berdasar  atas  hukum” dalam  Penjelasan  UUD  1945,  akan  tetapi  istilah “negara  hukum” dalam penjelasan UUD 1945 jelas mengacu pada konsep Rechtsstaat (Azhari, 2012) .
Vol. 5 No. 2 (2023)
Konsep  Negara  Hukum  dalam  tradisi  hukum  barat  mengenal  dua  tipe negara  hukum  yaitu Rechtstaat dan Rule  of  law .  Tipe  negara  hukum Rechtstaat berkembang  pada  tradisi  hukum  Eropa  Kontinental,  sementara Rule  of  law berkembang  pada  tradisi  hukum  Anglo  Saxon (Nur,  2023) .  Konsep  Negara Hukum memiliki tiga tujuan utama, yaitu pertama melindungi masyarakat dari anarki  dan  kekacauan; kedua, memberikan  kesempatan  kepada  rakyat  untuk merencanakan  urusan-urusan  mereka  berdasarkan  pertimbangan  rasional bahwa mereka dapat  mengetahui konsekuensi legal dari segala aktivitas yang akan  dilakukannya  dan ketiga, memberikan  jaminan  kepada  masyarakat  dari segala macam bentuk kesewenang-wenangan (Triwahyuningsih, 2017) .
Secara  historis,  Indonesia  mewarisi civil  law  traditional atau  biasa  dikenal dengan  tradisi  hukum  sipil.  Tradisi  hukum  sipil  memiliki  tiga  karakteristik yaitu pertama, adanya  system  kodifikasi, kedua, hakim  tidak  terikat  dengan preseden atau doktrin stare decicis , sehingga undang-undnaga menjadi rujukan hukum yang utama, dan ketiga, sistem peradilannya bersifat inkusitorial . Pada negara  yang  menganut  sistem  hukum  sipil  pasti  memiliki  ciri  yaitu  adanya Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  yang  bersifat  khusus  dan  terpisah  dari peradilan  umum (Aulia  &  Al-Fatih,  2018) .  Pemisahan  tersebut  tidak  hanya pada tingkat pertama dan banding, tetapi juga pada tingkat kasasi. Misalnya di Prancis  yang  memisahkan  peradilan  umum  tertinggi  ( Cour  de  Cassation) atau Mahkamah  Kasasi,  dan Conseil  d’État sebagai  peradilan  administrasi  pada tingkat kasasi (Dani, 2018) .
Konsep peradilan administrative yang dikenal dalam tradisi hukum sipil sudah  dipraktekan  dibeberapa  negara  yang  menganut  sistem  hukum  sipil, seperti  Prancis  dan  Belanda.  Prancis  mememiliki  lembaga  pengadilan administrasi  untuk  tingkat  kasasi  yang  dikenal  dengan Conseil  d’État (Mahakamah  Kasasi).  Sementara  negara  belanda  memiliki  lembaga  yang serupa yang serupa yang dikenal dengan Raad van State. Peradilan adminitrasi baik  di  Belanda  dan  Prancis  memiliki  kewenangan  yaitu  mengadili  perkara Tata usaha Negara (TUN) untuk tingkat kasasi.
Indonesia sebagai negara hukum lebih diidentikan dengan konsep negara hukum Rechtsstaat sebagaimana yang berkembang dinegara Eropa Kontinental. Selain  itu,  Indonesia  adalah  negara  menganut  tradisi  hukum  sipil  ( civil  law traditional). Pada  penerapannya,  Indonesia  belum  sepenuhnya  menerapkan tradisi  hukum  sipil  sebagaimana  yang  diterapkan  di  Prancis.  Hal  itu disebabkan  oleh  adanya  pangadilan  administrasi  yang  tidak  terpisah  tetapi
berada dibawah Mahkamah Agung yang juga menangani peradilan pidana dan perdata (Mahbub, 2012) .
Dewan  Pertimbangan  Presiden  (Wantimpres)  merupakan  lembaga pengganti  Dewan  Pertimbangan  Agung  (DPA).  Pra-amandemen  UUD  1945 presiden  memiliki  lembaga  sebagai  Penasihat  Presiden  yang  disebut  dengan DPA berkedudukan dalam Konstitusi Pasal 16 UUD 1945. DPA Berguna untuk memberikan  nasihat  kepada  Presiden.  Pasca  reformasi,  DPA  Kemudian dihapus  dari  konstitusi  dan  digantikan  dengan  Wantimpres  hal  ini  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2006  tentang  Dewan  Pertimbangan Presiden  (UU  Wantimpres).  Presiden  dalam  menjalankan  tugasnya membutuhkan pertimbangan-pertimbangan dan langkah-langkah yang matang dalam hal ini presiden tidak menjalankan fungsi eksekutif dengan sendiri. Oleh karena  itu,  perlu  dibentuk  suatu  badan/lembaga  khusus  dalam  upaya membantu presiden maka bentuklah lembaga Wantimpres.
Jika  melihat  tugas  dan  kewenangan  dari  lembaga  Wantimpres  Indonesia dan Conseil  d’État Prancis  maka  ditemui  kesamaan  yaitu  sama-sama  menjadi Lembaga penasehat pemerintah. Akan tetapi kewenangan yang dimiliki Conseil d’État Prancis  lebih  kuat.  Selain  sebagai  pensehat  eksekutif  juga  menjadi lembaga  pengadilan  administrasi  kasasi.  Kewenangan  tersebut  tidak  dimiliki oleh Wantimpres di Indonesia.
Conseil  d’État Prancis  mampu  menjadi  lembaga  tertinggi  dalam penyelesain  sengketa administrative. Fungsi dari peradilan administratif yaitu menangani  persoalan  (hukum)  yang  terjadi  antara  pemerintah  di  satu  pihak dengan  warganya  di  pihak  lain (Tjandra,  2013) .  Kekhususan  sistem  peradilan tata  usaha  negara  di  Prancis  dan  Belanda  adalah  adanya  struktur  organisasi peradilan TUN yang berdiri sendiri dan terpisah dari peradilan umum, bahkan tidak  termasuk  dalam  lingkungan  kekuasaan  yudikatif.  Misalnya,  sistem peradilan di prancis terdiri dari peradilan umum tertinggi disebut dengan Cour de Cassation (Mahkamah Kasasi) yang menangangi perkara pidana dan perdata saja,  dan Conseil  d’État sebagai  lembaga  yang  menangani  perkara administrative (Miarsa et al., 2021) .
Berdasarkan  pada  alasan  tersebut  diatas  maka  dewan  negara  dinegara- negara Eropa memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan negara hukum  dan  demokrasi  yang  kuat.  Meskipun  Indonesia  menjadi  salah  satu negara  yang  menganut  tradisi  hukum  sipil  namun  pada  prakteknya  tidak dijalankan  sebagainya  mestinya.  Oleh  karena  itu,  Wantimpres  Indonesia
Vol. 5 No. 2 (2023)
sebagai Lembaga penasehat pemerintah diperlukan revitalisasi menjadi dewan negara  dan  menjelma  sebagai  lembaga  Peradilan  Administrasi  tertinggi sebagimana yang berlaku di Prancis.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  hukum Normatif  dengan  mengkaji  konsep  hukum,  teori  dan  aturan  yang  berkaitan dengan  negara  hukum,  dewan  negara  dan  peradilan  administrasi.  Metode pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah statute  approach atau menggunakan  pendekatan  perundang-undangan (Soekanto  &  Mamuji,  2011) . Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan hukum  primer  dan  sekunder  yang  relevan  dengan  permasalahan.  Data  yang dikumpulkan  akan  dilakukan  analisis  dengan  metode  deskriptif-analisis dengan  memberikan  uraian  mengenai  wacana  negara  hukum,  dewan  negara dan  peradilan  administrasi  dengan  mengkoparasikan  lembaga  Dewan Pertimbangan Presiden Indonesia dan Conseil d’État negara Prancis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Konsep Dewan Negara ( Conseil d’État ) Prancis
Conseil d’État atau lebih dikenal dengan nama Dewan Negara merupakan lembaga  penasihat  yang  berdiri  sendiri (independent )  untuk  pemerintah, memberikan  pendapat  hukum,  dan  menjadi  pengadilan  administartif  dan menyelesaiakan  persoalan  publik  pada  tingkat  tertinggi  (kasasi)  di  Negara Prancis.  Peran Conseil  d’État dalam  memberikan  nasihat  kepada  Pemerintah melalui lima departemen khusus yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Sosial, dan Departemen Administrasi yang dibentuk pada tahun 2008.
Selain  departemen-departemen  yang  bertugas  memberikan  nasihat kepada  pemerintah  dibawah Conseil  d'État, adapula  Majelis  Umum  dimana Conseillers  d'État di  bawah  kepemimpinan  Wakil  Presiden Conseil  d'État ,  yang berpartisipasi dalam penjabaran sebagian besar undang-undang dan peraturan Pemerintah. Dalam hubungan internasional Conseil d'État melalui departemen- departemennya melakukan koordinasi dalam upaya kerja sama Dewan Negara, baik  bilateral  maupun  multilateral,  dengan  yurisdiksi  asing  atau  asosiasi internasional,  seperti  Asosiasi  Internasional  Yurisdiksi  Administratif  Tertinggi
dan Asosiasi Dewan Negara dan Yurisdiksi Administratif Tertinggi Uni Eropa (Conseil d’Etat, 2014) .
Conseil  d'État sebagai  pengadilan  administrative  yang  menyelesaikan perselisihan  antara  badan  public  dengan  warga  negara  dan/atau  antar  dua badan publik. Kewenangan yang dimiliki oleh Conseil d'État sebagai peradilan administrasi  adalah  mengadili  atas  perselisihan  tentang  kebebasan  publik, kebijakan  administratif,  pajak,  kebijakan  publik,  layanan  sipil,  kesehatan masyarakat,  hukum  lingkungan,  dan  lain  sebagainya (Bousta  &  Sagar,  2014) . Cara prinsip Conseil d'État , sebagai peradilan administratif tertinggi di Prancis, yang  berguna  untuk  menjaga  hubungan  antara  warga  negara  dan  lembaga publik. Conseil  d'État memiliki  kewenangan  untuk  membatalkan  atau merumuskan kembali keputusan yang dibuat oleh lembaga yang menjalankan kekuasaan  eksekutif  tidak  hanya  pada  tingkat  pusat  melainkan  juga  pada tingkatan  dibawahnya  atau  entitas  yang  menjalankan  kekuasaan  yang didelegasikan (Cake, 1972) .
Peradilan  Administratif  yang  dianut  di  Prancis  dibagi  menjadi  tiga tingkatan  yaitu  Pengadilan  administratif,  pengadilan  administratif  banding, dan Conseil  d'État memutuskan  perselisihan  antara  pihak  (individu,  bisnis, asosiasi, serikat pekerja, dan lain-lain.) dan badan publik (negara, otoritas lokal, lembaga publik, dll). Conseil d'État adalah pengadilan administratif tertinggi di Prancis  yang  keputusannya  bersifat  final  dan  mengikat. Conseil  d'État dapat memeriksa dan memutus suatu sengketa administrasi apabila banding tersebut bertentangan dengan otoritas administratif nasional (Bignami, 2012) .

## 3.2 Konsep Dewan Pertimbangan Presiden Indonesia
Dewan  Pertimbangan  Presiden  (Wantimpres)  yang  berasal  dari  Dewan Pertimbangan  Agung  (DPA)  merupakan  lembaga  yang  sudah  didirikan  sejak Hindia  Belanda.  Pada  tahun  1836  Pemerintah  Hindia  Belanda  telah mengeluarkan Regeringsreglement atau  Undang-Undang  Dasar  Hindia  Belanda yang  didalamnya  menyatakan  adanya  lembaga  DPA  dengan  nama Raad  van Indie .  Keberadaan Raad  van  Indie berfungsi  sebagai  dewan  penasehat  bagi Gubernur Jendral Hindia Belanda. Lembaga yang serupa dengan Raad van Indie telah  ada  di  beberapa  Negara  Eropa  seperti  Belanda  dengan Raad  van  Staat , Prancis dengan Le Counseil d’Etat dan Raad van State di Belgia.
Sejak masa kemerdekaan hingga saat ini telah terjadi dinamika perubahan pada  konstitusi.    Indonesia  telah  memiliki  empat  macam  Undang-Undang
Vol. 5 No. 2 (2023)
Dasar  yang  pernah  berlaku,  yaitu: pertama, UUD  1945,  yang  berlaku  pada tanggal  17  Agustus  1945  sampai  tanggal  27  Desember  1949; kedua ,  Konstitusi Republik  Indonesia  Serikat  (RIS); ketiga UUD  Sementara  1950,  yang  berlaku antara  tanggal  17  agustus  1950  sampai  tanggal  5  Juli  1959;  dan keempat, UUD 1945,  yang  berlaku  lagi  sejak  dikeluarkannya  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959. Undang-Undang  Dasar  1945  telah  berlaku  pada  dua  kurun  waktu  saat berlakunya keempat macam Konstitusi tersebut, dimana Kurun waktu pertama telah  berlaku  UUD  1945  sebagaimana  diundangkan  dalam  Berita  Republik Indonesia Tahun II Nomor 7, dan  Kurun waktu kedua berlaku sejak presiden Soekarno  mengeluarkan  Dekrit  presiden  5  Juli  1959  hingga  saat  ini.  Dengan Dekrit itulah, akhirnya dinyatakan berlakunya kembali UUD 1945. Keempat hal ini  perlu  diketahui  karena  adanya  pergantian  tersebut  telah  menimbulkan perubahan sistem pemerintahan, hingga akhirnya berimplikasi pada penerapan sistem  pemerintahan  dan  kedudukan  Dewan  Pertimbangan  Presiden  hingga saat ini.
Pembentukan  Dewan  Pertimbangan  Presiden  terlihat  pada  konsideran faktual  UU  Wantimpres  yang  menyatakan,    pembentukan  Dewan pertimbangan presiden disebabkan presiden dalam menjalankan kewenangannya  sebagai  pemegang  kekuasaan  pemerintahan  menurut  UUD memerlukan  nasihat  dan  pertimbangan,  yang  bertujuan  agar  kebijakan  yang ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, demokrasi serta kepemerintahan  yang  baik  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  negara sebagaimana  diamanatkan  dalam  pembukaan  UUD  1945.  Sehingga pembentukan  Wantimpres  tersebut,  tidak  serta  merta  disebabkan  oleh kebutuhan  politik  saja,  melainkan  memiliki  dasar  yuridis  dengan  tujuan bertujuan  agar  kebijakan  yang  ditetapkan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip hukum, demokrasi.
Pasal  2  UU  Wantimpres  menjelaskan  bahwa  kedudukan  Wantimpres sebagai  lembaga  yang  berkedudukan  dibawah  Presiden  dan  bertanggung jawab  kepada  Presiden.  Ketentuan  tersebut  menunjukan  bahwa  lembaga Wantimpres  berada  dibawah  Presiden  sehingga  segala  nasehat  dan pertimbangan  serta  kerja  bertanggungjawab  kepada  presiden.  Pasal  4  UU Wantimpres mengatur tentang tugas dan fungsi.  Dijelaskan bahwa pada Ayat (1)  Dewan  Pertimbangan  Presiden  bertugas  memberikan  nasihat  dan pertimbangan  kepada  Presiden  dalam  menjalankan  kekuasaan  pemerintahan negara.  Selain  itu  pada  Ayat  (2)  dijelaskan  tentang  kewajiban  Wantimpres,
Vol. 5 No. 2 (2023)
dijelaskan bahwa Pemberian nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada  Ayat  (1)  wajib  dilakukan  oleh  Dewan  Pertimbangan  Presiden  baik diminta maupun tidak diminta oleh Presiden. Sementara ayat (3) menjelaskan bahwa  nasihat  dan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (2) disampaikan  baik  secara  perorangan  maupun  sebagai  satu  kesatuan  nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.
Penjelasan mengenai tugas dan fungsi tidak hanya termuat dalam Pasal 4, akan  tetapi  dalam  Pasal  5  juga  menegaskan  bahwa  dalam  menjalankan tugasnya,  Wantimpres  melaksanakan  fungsi  nasihat  dan  pertimbangan  yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara. Wantimpres juga tidak dibenarkan dalam beberapa hal,  seperti memberikan keterangan kepada pihak lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 6 Ayat (1) yang menjelaskan dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  anggota  Wantimpres  tidak dibenarkan  memberikan  keterangan,  pernyataan,  dan/atau  menyebarluaskan isi  nasihat  dan  pertimbangan  kepada  pihak  mana  pun.  Sementara  tentang melaksanakan  tugas  dan  fungsinya,  anggota  Wantimpres  atas  permintaan Presiden  dapat  dilakukan  dengan  mengikuti  sidang  kabinet  dan  mengikuti kunjungan  kerja  dan  kunjungan  kenegaraan  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal 6 Ayat (2) UU Wantimpres.

## 3.3 Urgensi  Revitalisasi  Wantimpres  menjadi  Dewan  Negara  sebagai Peradilan Tata Usaha Negara Tertinggi
Pada negara yang menganut sistem hukum sipil (civil law) tentu memiliki ciri  yaitu  adanya  PTUN  yang  bersifat  khusus  dan  terpisah  dari  peradilan umum.  Pemisahan  tersebut  tidak  hanya  pada  tingkat  pertama  dan  banding, tetapi  juga  pada  tingkat  kasasi.  Negara-negara  eropa  yang  menganut  sistem hukum  sipil  seperti  Prancis,  Belanda  atau  belgia  memiliki  lembaga  peradilan admistratif,  misalnya Conseil  d’État di  Negara  Prancis yang  mengadili  perkara administratif ditingkat kasasi. Pengadilan Administratif memisahkan peradilan umum yang menangani perkara pidana dan perdata. Hal ini yang memberikan perbedaan antara system hukum cilil law dan cammon law .
Ditinjau  dari  aspek  historis,  Indonesia  adalah  negara  yang  menganut tradisi  hukum  sipil (civil  law  tradition) yang  ditranpalantasi  dari  negara Belanda.  Menurut  Aidul,  Tradisi  hukum  sipil  yang  berkembang  di  Indonesia sudah  melembaga  sejak  tahun  1848,  terutama  dalam  sistem  peradilan.  Ciri hukum  sipil  salah  satunya  adalah  adanya  PTUN  yang  bersifat  khusus  dan
Vol. 5 No. 2 (2023)
terpisah  dari  peradilan  umum (Azhari,  2012) .  Akan  tetapi,  pada perkembangannya,  PTUN  di  Indonesia  tidak  menjadi  lembaga  sendiri melainkan  bernaung  dibawah  payung  Mahkamah  Agung.  Hal  ini  berbeda dengan negara-negara penganut system hukum sipil di eropa.
Pasal  25  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan  Kehakiman  (UU  Kehakiman)  menjelaskan  bahwa  Badan  peradilan yang  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung  meliputi  badan  peradilan  dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata  usaha  negara.  Pada  prakteknya,  PTUN)  memutus  perkara  pada  tingkat pertama  dan  banding  untuk  Pengadilan  Tinggi  TUN.  Sementara  pemeriksaan Kasasi di lakukan di Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan kasasi.
Mahkamah  Agung  adalah  pengadilan  negara  tertinggi  dari  badan peradilan  yang  berada  di  dalam  keempat  lingkungan  peradilan.  Empat peradilan tersebut adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha  Negara (Sardari &  Shodiq, 2022) . Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang besar dalam hal mengadili. Pada Pasal 20 Ayat (2) UU Kehakiman menjelaskan Mahkamah Agung berwenang, yaitu:
a. Mengadili  pada  tingkat  kasasi  terhadap  putusan  yang  diberikan  pada tingkat  terakhir  oleh  pengadilan  di  semua  lingkungan  peradilan  yang berada  di  bawah  Mahkamah  Agung,  kecuali  undang-undang  menentukan lain;
b. Menguji  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang terhadap undang-undang; dan
c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
Berdasarkan  Undang-Undang  yang  berlaku  PTUN  bukan  pengadilan yang  mandiri  di  luar  kekuasaan  kehakiman  (yudisial),  sehingga  sistem penyelesaian sengketa tata usaha negara mengikuti pola penyelesaian sengketa perdata  yang  mengenal  istilah  pengadilan  tingkat  pertama,  tingkat  banding, kasasi  dan  peninjauan  kembali.  Dapat  dilihat  bahwa  sistem  peradilan  di Indonesia  menganut  sistem unity  of  jurisdiction karena  PTUN  dijalankan  oleh Mahkamah  Agung,  dimana  sengketa  Tata  Usaha  Negara  diselesaikan  oleh lembaga yudisial murni (kekuasaan kehakiman), hanya saja ditingkat pertama dan  tingkat  banding  dipisahkan  seolah-olah  lembaga  tersendiri  yang  mandiri. Akan tetapi prinsip-prinsip PTUN lebih cenderung memiliki kesamaan dengan negara Civil  Law terutama  prinsip  yang  menempatkan  pejabat  pemerintahan istimewa dihadapan pengadilan.
Vol. 5 No. 2 (2023)
Sistem  PTUN  yang  diimplementasikan  di  Indonesia  memiliki  perbedaan dengan  negara-negara  eropa  yang  menganut  sistem  hukum  sipil.  Meskipun prinsip-prinsip  PTUN  yang  cenderung  sama  dengan  PTUN  di  negara  eropa, namun pada aspek kedudukan PTUN memiliki perbedaan, dimana Pengadilan kasasi TUN di eropa menjadi kewenangan Dewan Negara hal ini berlaku bagi Prancis  dengan Conseil  d’État sementara  di  Indonesia  Pengadilan  kasasi  TUN menjadi  kewenangan  Mahkamah  Agung  dikamar  TUN.  Praktek  Peradilan dinegara  Prancis  menjadikan  Mahkamah  Agung  hanya  berwenang  mengadili pada tingat kasasi untuk perkara Pidana dan Perdata.
Berdasarkan  pada  hal  tersebut,  maka  kaitannya  dengan  Wantimpres adalah  perlunya  dilakukan  revitalisasi  Wantimpres  menjadi  Dewan  negara. Mengutip  pendapat  Aidul  dalam  tulisannya  Mempertimbangkan  Dewan Negara: Perbandingan Belanda dan Prancis “Reposisi Wantimpres menjadi Dewan negara mengandung arti pemberian wewenang kepada Dewan negara sebagai lembaga peradilan  TUN  tertinggi” .  Artinya  bahwa  revitalisasi  Wantimpres  menjadi Dewan  negara  menjadi  penting  dalam  rangka  memberikan  kewenangan Dewan  Negara  untuk  menjadi  peradilan  tertinggi  TUN.  Revitalisai  tersebut tentu  mengembalikan  kedudukan  Wantimpres  yang  sebelumnya  sebagai lembaga  dibawah  Presiden  kemudian  menjadi  lembaga  tinggi  negara  yang mengadili  Perkara  kasasi  TUN  sebagaimana  yang  dianut  di  negara  Sistem hukum sipil lainnya.
3.4 Implikasi  Revitalisasi  Wantimpres  menjadi  Dewan  Negara  sebagai Peradilan Tata Usaha Negara Tertinggi

## 3.4.1 Amandemen UUD 1945
Pada  beberapa  negara,  konstitusi  dijadikan  sebagai  sumber  hukum tertinggi  dari  seluruh  peraturan  perundang-undangan.  Amandemen diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  dinamika  masa  kini  tidak  berpengaruh oleh  aturan  yang  dibentuk  dari  masa  lalu,  sehingga  perubahan  diorientasikan pada kemajuan hukum. Negara  Indonesia telah telah melakukan Amandemen UUD 1945 dimana terjadi banyak Perubahan diantaranya pada ketentuan Pasal 16  UUD  1945  yang  dilakukan  sewaktu  amandemen  dan  berimplikasi  pada perubahan  lembaga  negara.  Salah  satunya  perubahan  pada  Dewan Pertimbangan  Agung  kemudian  diubah  menjadi  lembaga  pertimbangan Presiden  dengan  nama  Wantimpres.  Implikasi  lainnya  adalah  kedudukan
Vol. 5 No. 2 (2023)
Wantimpres berada dibawah Eksekutif yang sebelumnya memiliki kedudukan yang sama sebagai lembaga tinggi negara.
Berdasarkan  pada  hal  tersebut,  maka  Revitalisasi  Wantimpres  menjadi Dewan  Negara  akan  berimplikasi  atas  adanya  Amandemen  Undang-Undang Dasar  1945.  Amandemen  UUD  1945  pada  dasarnya  tidak  bertujuan  untuk membentuk  lambaga  baru,  sebagaimana  Amandemen  2002,  melainkan memperkuat  kembali  kedudukan  Wantimpres  sebagaimana  Dewan  Negara yang  berlaku  di  negara  Prancis.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Aidul  F. memberikan Argumentasi bahwa perlunya Perubahan UUD 1945 dengan jalan amandemen konstitusi guna mengembalikan kedudukan Wantimpres menjadi Dewan  Negara,  tetapi  dengan  kewenangan  yang  lebih  kuat.  Dalam amandemen  tersebut  tidak  dilakukan  pembentukan  lembaga  baru,  melainkan hanya pernguatan pada kedudukan Dewan Negara sebagaimana yang pernah ada sebelum Amandemen.
Amandemen  UUD  1945  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  telah memberikan pemisahan antara peradilan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi dan peradilan Kasasi oleh Mahkamah Agung. Pada konsep peradilan TUN hal ini  menjadi  tidak  relevan  mengingat  adanyaa  tradisi  hukum  sipil  dimana peradilan  TUN  menjadi  peradilan  khusus  yang  bersifat  mandiri  terpisah  dari lembaga  yudikatif.  Namun,  kewenangan  Dewan  Negara  dalam  urusan peradilan  TUN  tertinggi  menjadi  relevansi  bagi  Indonesia  yang  menganut sistem tradisi hukum sipil.
Amandemen  UUD  1945  yang  telah  dilakukan  sebanyak  empat  kali  dari tahun  1999  hingga  tahun  2002  membuka  jalan  kemunduran  bagi  DPA. Ditambah  lagi  dengan  adanya  pemberlakuan  sistem  presidensial  dengan pemilihan  langsung.  Hal  ini  menimbulkan  perbedaan  prespektif  terhadapa kedudukan  DPA  yang  dianggap  tidak  sejalan  dengan  sistem  Presidensial. Aidul  menjelaskan  bahwa,  selain  hal  tersebut,  adanya  DPA  yang  identic  atau serupa  dengan Privicy  Council sebagaimana  yang  terdapat  di  negara  monarki konstitusional berdampak pada kesalahpahaman tentang kedudukan DPA.
Pada praktek empirisnya, perkembangan Dewan Negara yang berlaku di negara-negara  Eropa  yang  menganut  tradisi  hukum  sipil  justru  memberikan penguatan  kepada  Dewan  Negara.  Salah  satu  alasan  mendasar  penguatan lembaga  Dewan  Negara  adalah  adanya  tradisi  hukum  sipil  di  negara-negara eropa  yang  memisahkan  peradilan  administrasi  (TUN)  dengan  peradilan umum.  Meskipun  ada  anggapan  bahwa  Dewan  Negara  tidak  sejalan  dengan
Vol. 5 No. 2 (2023)
adanya  penerapan  sistem  Presidensial  di  Indonesia,  revitalisasi  Wantimpres Menjadi  Dewan  Negara  dapat  saja  dilakukan.  Mengingat,  revitalisasi  tersebut tidak berkaitan dengan adanya sistem Presidensial melainkan berkaitan dengan tradisi  hukum  sipil  yang  berlaku  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  Wantimpres dapat  saja  berubah  menjadi  dewan  negara  sebagaimana  yang  dianut  dalam tradisi hukum sipil seperti Prancis. Munculnya persoalan Indonesia menganut sistem  presidensial  seperti  amerika,  namun  tradisi  hukum  amerika  serikat adalah  hukum  kebiasaan  ( Cammon  law )  yang  tidak  mengenal  Peradilan Administratif.

## 3.4.2 Perubahan Kewenangan Mahkamah Agung dan Kedudukan PTUN
Pada  Pasal  20  Ayat  (1)  UU  Kehakiman  menjelaskan  bahwa  Mahkamah Agung  merupakan  pengadilan  negara  tertinggi  dari  badan  peradilan  yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan. Mahkamah Agung dan badan peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan PTUN, dan  menjalankan  kekuasaan  kehakiman  berdasarkan  pada  UUD  1945  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Mahkamah Agung diberikan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada  tingkat  kasasi,  menguji  peraturan  perundang-undangan  dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Agung memiliki kewenangan sebagaimana  yang  diatur  pada  Pasal  20  Ayat  (1)  UU  Kehakiman  bahwa Mahkamah Agung berwenang, yaitu :
a. Mengadili  pada  tingkat  kasasi  terhadap  putusan  yang  diberikan  pada tingkat  terakhir  oleh  pengadilan  di  semua  lingkungan  peradilan  yang berada  di  bawah  Mahkamah  Agung,  kecuali  undang-undang  menentukan lain;
b. Menguji  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang terhadap undang-undang; dan
c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
Mahkamah  Agung  merupakan  lembaga  peradilan  tertinggi  yang membawahi  badan  peradilan  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan  tata usaha negara. Mahkamah Agung bertugas  memeriksa  dan  memutus  permohonan  kasasi,  sengketa  tentang kewenangan  mengadili  dan  permohonan  peninjauan  kembali  putusan
Vol. 5 No. 2 (2023)
pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Pada  Pasal  29 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1985 tentang  Mahkamah  Agung  (UU  Mahkamah Agung)  menjelaskan  bahwa  Mahkamah  Agung  memutus  permohonan  kasasi terhadap  putusan  Pengadilan  Tingkat  Banding  atau  Tingkat  Terakhir  dari semua lingkungan peradilan.
Kewenangan  Mahkamah  Agung  dalam  menguji  peraturan  perundang- undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap  undang-undang,  akan mengalami perubahan jika dilakukan Revitalisasi Wantimpres menjadi Dewan Negara  di  Indonesia.  Hal  itu  dikarenakan  kewenangan  Pengujian  peraturan perundang-undangan  dibawah  undang-undang  terhadap  undang-undang akan menjadi kewenangan Dewan Negara.
Pada umumnya kewenaangan Dewan Negara sebagaimana yang berlaku Prancis  salah  satunya  adalah  Pengujian  peraturan  perundang-undangan dibawah  undang-undang  terhadap  undang-undang.  Kewenangan  tersebut tidak dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Oleh  sebab  itu,  Revitalisasi  Wantimpres  menjadi  Dewan  Negara  di  Indonesia tidak hanya merubah pada struktur kelembagaan negara melainkan juga pada kewenangan lembaganya. Dewan Negara di Indonesia yang telah direvitalisasi akan  mengacu  pada  sistem  Dewan  Negara  yang  berlaku  di  Prancis.  Sehingga akan  menjadi  konsekuensi  yuridis  jika  terjadi  Perubahan  kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.
Selain  perubahan  pada  kewenangan  pengujian  peraturan  perundang- undangan  dibawah  undang-undang  terhadap  undang-undang,  Mahkamah Agung  tidak  membawahi  PTUN  sebagai  pengadilan  Administrasi.  Pada  Pasal 25 Ayat (1) UU Kehakiman menjelaskan bahwa badan peradilan yang berada di bawah  Mahkamah  Agung  meliputi  badan  peradilan  dalam  lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.  Pasal  25  ayat  (5)  menjelaskan  bahwa  PTUN  sebagaimana  dimaksud pada Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa  tata  usaha  negara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Berdasarkan  pada  aturan  tersebut,  jelas  bahwa  PTUN  berada  dibawah payung  Mahkamah  Agung.  Berbeda  dengan  Negara  yang  menganut  sistem hukum civil law sebagaimana yang berlaku pada negara Eropa seperti Prancis.
Vol. 5 No. 2 (2023)
Karena berada di bawah Mahkamah Agung maka pembinaan teknis peradilan, organisasi,  administrasi,  dan  finansial  Pengadilan  dilakukan  oleh  Mahkamah Agung.  Idealnya,  PTUN  sebagai  peradilan  administrasi  tidak  berada  dibawah Mahkamah  Agung,  melainkan  berdiri  sendiri  sebagai  suatu  peradilan  yang mandiri.
Sistem  peradilan  di  Indonesia  yang  menganut  sistem unity  of  jurisdiction mengingat  PTUN  dijalankan  oleh  Mahkamah  Agung,  artinya  sengketa  tata usaha  negara  diselesaikan  oleh  lembaga  yudisial  murni  (kekuasaan kehakiman), akan tetapi pada tingkat pertama dan tingkat banding dipisahkan seolah-olah lembaga tersendiri yang mandiri. Di satu sisi prinsip-prinsip PTUN lebih cenderung memiliki kesamaan dengan negara Civil Law terutama prinsip yang menempatkan pejabat pemerintahan istimewa dihadapan pengadilan.
Jika  mengacu  pada  eksistensi  Peradilan  Administratif  di  Prancis  maka kedudukan  Peradilan  Administratif  merupakan  lembaga  peradilan  yang mandiri  dan  tidak  dibawah  Mahkamah  Agung.  Peradilan  Administratif  yang berlaku  di  Prancis  dikenal  dengan Conseil  d’État merupakan  peradilan administratif  tertinggi  di  Prancis,  yang  berguna  untuk  menjaga  hubungan antara warga negara dan lembaga publik. Peradilan Administratif yang dianut di  Perancis  dibagi  menjadi  tiga  tingkatan  yaitu  Pengadilan  administratif, pengadilan administratif banding, dan Conseil d’État memutuskan perselisihan antara  pihak  (individu,  bisnis,  asosiasi,  serikat  pekerja,  dan  lain-lain).  Hal  Ini berarti  bahwa  badan  Peradilan  Administrasi  adalah  peradilan  tertinggi  yang dapat memutuskan perselisihan antara warga negara dan pemerintah.
Wantimpres  yang  ada  di  Indonesia  merupakan  adopsi  dari  lembaga Dewan  Negara  yang  berlaku  di  belanda  dan  Prancis.  Meskipun  diadopsi  dari negara  tersebut,  namun  pada  faktanya,  tidak  sesuai  dengan  semestinya. Wantimpres  hanya  berada  dibawah  kekuasaan  eksekutif  dalam  menjalankan tugasnya.    Oleh  karena  itu,  Revitalisasi  Wantimpres  menjadi  Dewan  negara perlu  dilakukan  melihat  peran  penting  Dewan  Negara  sangat  penting  dalam urusan Peradilan Administrasi.
Apabila Revitalisasi Wantimpres menjadi Dewan negara di lakukan, maka secara  implikasi  hukumnya  adalah  berubahnya  kedudukan  PTUN  yang sebelumnya di bawah Mahkamah Agung menjadi Lembaga Administratif yang berdiri  sendiri.  Dewan  Negara  akan  memiliki  satu  Divisi  yang  secara  khusus berwenang  memeriksa  dan  mengadili  Perkara  Administrasi  ditingkat  Kasasi. Perubahan  kedudukan  PTUN  dari  Mahkamah  Agung  ke  Dewan  Negara
Vol. 5 No. 2 (2023)
merupakan konskuensi yuridis sebagaimana yang berlaku pada Dewan Negara Prancis.

## 3.4.3 Komposisi Hakim Mahkamah Konstitusi
Revitalisasi  Wantimpres  menjadi  Dewan  Negara  juga  berimplikasi  pada komposisi  Hakim  Mahkamah  Konstitusi.  Keanggotaan  hakim  Mahkamah Konstitusi  saat  ini  berasal  dari  tiga  unsur  yaitu  Presiden,  Mahkamah  Agung dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR).  Pada  Pasal  24C  Ayat  (3)  UUD  1945 menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim  konstitusi   yang  ditetapkan   oleh   Presiden,  yang  diajukan  masing-- masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga  orang oleh Presiden.
Pada prakteknya, pengangkatan hakim Konstitusi harus memenuhi syarat sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  33  UU  Kehakiman  yaitu  memiliki integritas  dan  kepribadian  yang  tidak  tercela,  adil;  dan  negarawan  yang menguasai  konstitusi  dan  ketatanegaraan.  Sementara  dalam  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24  Tahun  2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi  Pasal  15  Ayat  (2)  menjelaskan bahwa  untuk  dapat  diangkat  menjadi  hakim  konstitusi  seorang  calon  hakim konstitusi harus memenuhi syarat:
a. Warga negara Indonesia;
b. Berljazah  doktor  (strata  tiga)  dengan  dasar  sarjana  (strata  satu)  yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum;
c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
d. Berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
e. Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban
f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
g. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
h. Mempunyai  pengalaman  kerja  di  bidang  hukum  paling  sedikit  15  (lima belas)  tahun  dan/atau  untuk  calon  hakim  yang  berasal  dari  lingkungan Mahkamah  Agung,  sedang  menjabat  sebagai  hakim  tinggi  atau  sebagai hakim agung
Adanya  Revitalisasi  Wantimpres  menjadi  Dewan  Negara  yang  memiliki kualifikasi Hakim TUN dan ahli administrasi dan Perundang-undangan, maka berdampak  pada  komposisi  Hakim  Mahkamah  Konstitusi.  Oleh  karena  itu, unsur hakim Mahkamah Konstitusi akan lebih relevan jika berasal dari Dewan Negara,  bukan  dari  Mahkamah  Agung.  Hal  ini  dikarenakan,  Mahkamah
Vol. 5 No. 2 (2023)
Agung  merupakan  suatu  peradilan  umum  yang  menangani  perkara  perdata dan  pidana.  Sehingga,  ketentuan  tersebut  akan  ditambah  sana  salah  point tentang  kualifikasi  hakim  Mahkamah  Konstitusi  yang  berasal  dari  Dewan Negara.
Kewenangan  Pengujian  Peraturan  perundang-undangan  dibawah undang-undang  terhadap  undang-undang  menjadi  kewenangan  Dewan Negara  serta  adanya  kualifikasi  Hakim  TUN  maka  menjadi  alasan  yang mendasar jika komposisi hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya berasal dari Eksekutif,  Legislatif  dan  Mahkamah  Agung  saja,  melainkan  juga  berasal  dari Dewan Negara. Bahkan, bisa jadi, Mahkamah Agung tidak dapat mengusulkan calon  anggota  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  untuk  mengisi  komposisi  Hakim Mahkamah  Konstitusi.  Salah  satu  pertimbangan  penting  adanya  komposisi Hakim  Mahkamah  Konstitusi  berasal  dari  Dewan  negara  adalah  perkara- perkara  pengujian  Undang-Undang  terhadap  UUD  1945  yang  menjadi kewenangan MK lebih relevan jika dilakukan oleh Hakim MK yang berasal dari Dewan  Negara.  Hal  senada  juga  disampaikan  oleh  Aidul  F.  dalam  tulisannya yang menyatakan bahwa perkara-peraka pengujian Undang-Undang atas UUD 1945  ( yudicial  riview )  yang  ditangani  oleh  Mahkamah  Konstitusi  lebih  relevan dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi yang berasal dari Dewan Negara dengan kualifikasi keahlian dibidang TUN dan perundang-undangan (Azhari, 2012) .

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  pembahasan  tersebut  diatas  maka  dapat  disimpulkan bahwa  dasar  pertimbangan  adanya  revitalisasi  adalah  kedudukan  Dewan Negara  tidak  hanya  sebagai  lembaga  penasehat  eksekutif  melain  juga  sebagai lembaga  peradilan  TUN  tertinggi.  Artinya  bahwa  revitalisasi  Wantimpres menjadi  Dewan  Negara  menjadi  penting  dalam  rangka  memberikan kewenangan Dewan Negara untuk menjadi peradilan tertinggi TUN. Implikasi dari  revitalisasi  Wantimpres  menjadi  Dewan  Negara  adalah  adanya amandemen  UUD  1945  yang  memperkuat  kembali  kedudukan  Wantimpres sebagaimana  Dewan  Negara.  Selain  itu,  adanya  perubahan  kewenangan Mahkamah Agung dan kedudukan PTUN. Maka Dewan Negara akan memiliki satu  Divisi  yang  secara  khusus  berwenang  memeriksa  dan  mengadili  Perkara Administrasi  ditingkat  Kasasi.  Implikasi  lainnya  adalah  Komposisi  Hakim
Mahkamah  Konstitusi  yang  harus  memiliki  kualifikasi  ahli  dalam  bidang perkara administrasi dan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aulia,  F.,  &  Al-Fatih,  S.  (2018).  Perbandingan  Sistem  Hukum  Common  Law, Civil  Law  Dan  Islamic  Law  Dalam  Perspektif  Sejarah  Dan  Karakteristik Berpikir.
Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY , 25 (1), 98.
https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5993
Azhari, A. F. (2012). Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekonstruksi
Tradisi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 19 (4), 489–505. https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art1
Bignami, F. (2012). Comparative Administrative Law .
Bousta,  R.,  &  Sagar,  A.  (2014).  Alternative  Dispute  Resolution  in  French Administrative  Proceedings.  In Alternative  Dispute  Resolution  in  European Administrative Law . Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-34946-1
Cake,  H.  M.  (1972).  The  French  Conseil  d’Etat:  An  Essay  on  Administrative Jurisprudence. Administrative Law Review , 24 (3), 315–334.
Conseil d’Etat. (2014). Comité du Contentieux n’a Pas Encore .
Dani,  U.  (2018).  Memahami  Kedudukan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Di Indonesia:  Sistem  Unity  of  Jurisdiction  Atau  Duality  of  Jurisdiction? Sebuah  Studi  Tentang  Struktur  Dan  Karakteristiknya. Jurnal  Hukum  Dan Peradilan , 7 (3), 405–424. https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.405-424
Khambali,  H.  M.  (2012).  Politik  Hukum  Undang-undang  Kekuasaan Kehakiman. SUPREMASI : Jurnal Hukum , 1 (2), 329–348.
Mahbub,  M.  (2012). Dialektika  Pembaruan  Sistem  Hukum  Indonesia .  Komisi Yudisial.
Miarsa, F. R. D., Zamroni, M., Romadhon, A. H., & Adhaningrum, C. H. (2021). Contempt  of  Court  dalam  Pelaksanaan  Putusan  PTUN:  Suatu Perbandingan  Indonesia  dan  Prancis. Journal  of  Judicial  Review , 23 (1),  97. https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4351
Nur,  Z.  (2023).  Rekonstruksi  Negara  Hukum  dalam  Paradigma  Hukum  Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia. Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat , 6 (1), 119–142. https://doi.org/10.24853/ma.6.1.119-142
Sardari,  A.  A.,  &  Shodiq,  J.  (2022).  Peradilan  Dan  Pengadilan  Dalam  Konsep Dasar,  Perbedaan  Dan  Dasar  Hukum. JIFLAW:  Journal  Of  Islamic  Family Law , 1 (1), 11–23.
Soekanto,  S.,  &  Mamuji,  S.  (2011). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat .
Tjandra,  W. R.  (2013). Perbandingan  Sistem  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan Conseil  d’etat  sebagai  Institusi  Pengawas  Tindakan  Hukum  Tata  Usaha Negara. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 20 (3), 423–439. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss3.art5
Triwahyuningsih.  (2017).  Pengaturan  Hukum  Ormas  Asing  di  Indonesia.
Prosiding Konfrensi Nasional Kewarganegaraan III , 17 , 295–301.
This  work  is  licensed  under a  Creative  Commons  Attribution  4.0 International License