TUGAS DAN FUNGSI KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM LAMPUNG DALAM PEMBENTUKAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

## AGUS ISKANDAR PP
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

## ABSTRACT
Law  and  Human  Rights  of  Lampung  Regional  Office  in  carrying  out its  duties  and functions provide guidance in the field of law and human rights, especially the formation of legislation in the area of the program is expected to help the formation of a maximum in the  planning  process  so  as  to  produce  a  regional  regulation  of  local  regulatory.  The problem  in  this  thesis  is  how  the  duties  and  functions  of  the  Law  and  Human  Rights  of Lampung Regional Office in the establishment of Local Legislation.  The method used in this  study  is  through  normative  and  empirical  approaches.  Secondary  data  was  obtained through  library,and  the  primary  data  obtained  through  field  study.  data  analysis  of qualitative analysis. Conclusion in this study is the duties and functions of the Department of Law and Human Rights of Lampung as an arm of Kemenkumham and play a role in the harmonization and synchronization in Prolegda formation.
Keywords:  Duties  and  Functions,  Law  and  Human  Rights  Regional  Office,  Regional Legislation Program.

## I. PENDAHULUAN
Peraturan daerah (selanjutnya disingkat dengan
Perda) memiliki kedudukan  yang  strategis  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  atau  dengan  kata lain  peran  perda  dalam  melaksanakan urusan  pemerintahan  menjadi  sangat  besar. Kedudukan yang strategis dari Perda dalam menjalankan  urusan  pemerintah  an  dapat menjadi  baik  jika  pembentukan  perda tersebut dilakukan dengan baik dan menjadi bumerang jika dilakukan dengan tidak baik. Jika  dilihat  dalam  peraturan  perundang- undangan, perda memiliki posisi  yang unik karena  meski  kedudukan  perda  berada  di bawah undang-undang, tetapi tidak terdapat kesatuan  pendapat  antara  para  pakar
mengenai siapa sebenarnya yang berwenang mengujinya. Perdebatan mengenai  berlakunya Excecutive  Review dan Judicial  Review terhadap  Perda menjadi  pertanyaan  tersendiri  di  era otonomi  daerah  saat  ini  mengingat  Perda adalah produk Kepala Daerah dan DPRD di suatu daerah yang bersifat otonom.
Dalam  perjalanan  pembentukan  nya, tidak  dapat  dipungkiri  masih  banyaknya Peraturan Daerah yang bermasalah. Permasalahan  tersebut  menyangkut  baik aspek  materi/  substansi  maupun  aspek formal atau teknis dan prosedur pembentukannya. Kondisi ini telah melahirkan  banyak  Peraturan  Daerah  yang materi  muatannya  melebihi  kedudukannya
dan  tumpang  tindih  dengan  Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang lain. Hal ini pada gilirannya sangat mengganggu pelaksanaan  pemerintah  an  di  daerah  dan tertib hukum nasional itu sendiri. Argumentasi itulah yang mendorong dilakukannya pembentukan
Peraturan Daerah  melalui  Program  Legislasi  Daerah
(selanjutnya disingkat dengan Prolegda). Pasal  1  angka  10  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Program Legislasi Daerah yang  selanjutnya  disebut  Prolegda  adalah instrumen perencanaan
program pembentukan  Peraturan  Daerah  Provinsi atau  Peraturan  Daerah  Kabupaten/  Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis  yang  kemudian  selanjutnya pembentukan  produk  hukum  daerah  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  53  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Produk  Hukum Daerah  yang  kemudian  telah  diperharui melalui  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Prolegda  secara  operasional  memuat daftar  Rancangan  Peraturan  Daerah  yang disusun  berdasarkan  metode  dan  parameter tertentu  sebagai  bagian  integral  dari  sistem Peraturan  Perundang-undangan  nasional berdasar kan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan falsasah  Negara.  Prolegda  merupakan pedoman  dan  pengendali  penyusunan Peraturan  Daerah  yang  mengikat  lembaga yang  berwenang  membentuk  Peraturan Daerah,  serta  menjamin  adanya  ketepatan isi dan ketepatan prosedur.
Kemudian  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  36  Ayat  (3)  Undang-Undng  Nomor
12  Tahun  2011  bahwa  “Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah  Provinsi  dikoordinasikan  oleh  Biro Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi  vertikal  terkait”,  di  antara  instansi vertikal  terkait  tersebut  adalah  Kantor Wilayah  Hukum  dan  HAM  di  wilayah provinsi setempat.
Adapun  kemudian  pada  Pasal  40
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 dijelaskan pula bahwa “Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan  Daerah  Provinsi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  32  sampai  dengan Pasal  38  berlaku  secara  mutatis  mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik
Indonesia  Nomor  :  M–01.PR.07.10  Tahun 2005  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kantor  Wilayah  Departemen  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 bahwa Kantor Wilayah Hukum dan HAM mempunyai  tugas  melaksanakan  tugas pokok  dan  fungsi  Departemen  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia dalam wilayah Propinsi berdasarkan kebijakan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  R.I  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Sebagaimana  dijelaskan  pada  Pasal 36  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  yang  telah  disebutkan  di  atas, di  mana  penyusunan  Prolegda  Provinsi  di lingkungan  Pemerintah  Daerah  Provinsi dikoordinasikan  oleh  Biro  Hukum  dan dapat  mengikutsertakan  instansi  vertikal terkait,  dalam  hal  ini  adalah  Kantor Wilayah  Hukum  dan  HAM  di  wilayah provinsi setempat, maka kemudian Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Menteri Hukum dan
Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor  :  M–01.PR.07.10  Tahun  2005 menegaskan bahwa :
Pasal 46
Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang penyiapan bahan  perencanaan  hukum,  pengembangan hukum, dan pembinaan jaringan
dokumentasi  dan  informasi  hukum  serta pengkoordinasian  program  legislasi  daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Pasal 47
Dalam  melaksanakan  tugas  sebagai  mana dimaksud  dalam  Pasal  46,  Bidang  Hukum menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan  bahan  perencanaan  hukum dan pengembangan hukum;
b. pembinaan  dan  pengembangan  jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
c. pengkoordinasian program legislasi
daerah. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsi
Kantor Wilayah Hukum dan HAM Lampung  sebagai  upaya  mewujudkan  8 Area  Perubahan  Kementerian  Hukum  dan HAM  dalam  bidang  tata  laksana  yaitu “mewujudkan  sistem,  proses  dan  prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance ”  serta  dalam  bidang  peraturan perundang-undangan  yaitu  “Mewujudkan regulasi  yang  lebih  tertib  tidak  tumpang tindih dan kondusif”, diharapkan
keikutsertaan  Kantor  Wilayah  Hukum  dan HAM Lampung dalam pembentukan Program Legislasi Daerah dapat
menciptakan  terwujudnya  negara  hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan  sistem  hukum  nasional dengan  membentuk  peraturan  Perundang- undangan yang aspiratif, berintikan keadilan  dan  kebenaran  yang  mengabdi
pada  kepentingan  rakyat  dan  bangsa,  serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan  sosial  berdasarkan  Pancasila  dan UUD 1945.

## II. PEMBAHASAN

## Program Legislasi Daerah (Prolegda)
Untuk  mewujudkan  negara  hukum diperlukan  tatanan  yang  tertib  ( good Governance ) antara lain di bidang pembentukan peraturan per undang- undangan.  Tertib  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  harus  dirintis  sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangannya  supaya  tidak  kehilangan arah  atau  tujuan  ( loss  purpose )  sebagai negara hukum ( rechtstaat ). Untuk membentuk  peraturan  perundang-undangan yang  baik,  diperlukan  berbagai  persyaratan yang  berkaitan  dengan  sistem,  asas,  tata cara  penyiapan  dan  pembahasan,  teknik, penyusunan maupun pem berlakuannya.
Salah  satu  indikator  terciptanya good governance pada  tataran  lokal  adalah ditetapkannya  sejumlah  regulasi  daerah yang  dapat  menciptakan multiplier  effect . Secara  normatif,  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya merupakan  sebuah  proses  sistemik  yang prosesnya dimulai dari perencanaan, persiapan,  teknik  penyusunan,  perumusan, pembahasan,  pengesahan,  pengundang  an, dan  penyebarluasan.  Dengan  demikian, bertolak  dari  pengertian  tersebut,  maka perencanaan  merupakan  tahap  yang  paling krusial dan mendesak yang harus
diperhatikan  dalam  setiap  pembentukan produk hukum di daerah.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011 merupakan dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang- undangan  baik  di  tingkat  pusat  maupun daerah. Undang-Undang ini dibentuk untuk menciptakan  tertib  pembentukan  peraturan perundang-undangan,  agar  konsepsi  dan perumusan  normanya  mantap,  bulat,  dan harmonis,  tidak  saling  bertentangan  dan tumpang  tindih  satu  sama  lain.  Melalui Undang-Undang tersebut, diharapkan semua lembaga yang berwenang membentuk  peraturan  perundang-undangan memiliki  pedoman  khusus  yang  baku  dan terstandarisasi  dalam  proses  dan  metode membentuk  peraturan  perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis.
Pasal  1  angka  10  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Program Legislasi Daerah yang  selanjutnya  disebut  Prolegda  adalah instrumen
perencanaan program pembentukan  Peraturan  Daerah  Provinsi atau  Peraturan  Daerah  Kabupaten/  Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
Prolegda  secara  operasional  memuat daftar  Rancangan  Peraturan  Daerah  yang disusun  berdasarkan  metode  dan  parameter tertentu  sebagai  bagian  integral  dari  sistem Peraturan  Perundang-undangan  nasional berdasar kan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan falsasah  Negara.  Prolegda  merupakan pedoman  dan  pengendali  penyusunan Peraturan  Daerah  yang  mengikat  lembaga yang  berwenang  membentuk  Peraturan Daerah,  serta  menjamin  adanya  ketepatan
isi  dan  ketepatan  prosedur.  Urgensi disusunnya Prolegda adalah antara lain : 1. memberikan  gambaran  obyektif  tentang kebutuhan pembentukan Peraturan Daerah  sekaligus  menjadi  potret  politik hukum  tentang  isi  hukum  yang  akan diatur dalam jangka waktu tertentu;
2. menetapkan  skala  prioritas  penyusunan Rancangan  Peraturan  Daerah  untuk jangka  menengah  dan  pendek  dengan parameter  yang  terukur  sesuai  dengan kemampuan pembentuk Peraturan Daerah; 3. Menyelenggarakan koordinasi dan sinergi  yang  baik  antar  lembaga  yang berwenang membentuk Peraturan Daerah;
4. Menjadi  sarana  pengendali  kegiatan pembentukan Peraturan Daerah; Mempercepat upaya men sejahterakan rakyat dan tertib penyelenggaraan pemerintahan  di  daerah.    (Dina  M.  Sirait, Jurnal  Legislasi  Indonesia  :  Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan  Program  Legislasi  Daerah  dan Kaitannya  dengan  Pembentukan  Peraturan Daerah yang Berpihak Kepada Masyarakat ,  Direktorat  Jenderal  Peraturan Perundang-undangan  Kementerian  Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2013). Kemudian tujuan disusunnya Prolegda yaitu mengarahkan proses perencanaan pembentukan Peraturan Daerah  sesuai  kebutuhan  Pembangunan Daerah,  meningkatkan  kualitas  Peraturan Daerah dalam rangka mendukung pencapaian  prioritas  pembangunan  Daerah, dan meningkatkan efisiensi anggaran untuk Pembentukan Peraturan Daerah dan implementasi/penegakannya. Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa “Penyusunan Prolegda
Provinsi  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah Provinsi  dikoordinasikan  oleh  Biro  Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal  terkait”,  di  antara  instansi  vertikal terkait  tersebut  adalah  Kantor  Wilayah Hukum  dan  HAM  di  wilayah  provinsi setempat.
Pengaturan  Mengenai  Tata  Cara Penyusunan  dan  Pengelolaan  Prolegda secara yuridis normatif merupakan perintah dari  Pasal  32  Undang-Undang  Nomor  12
Tahun 2011 dinyatakan bahwa “Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah  Provinsi  dilakukan  dalam  Prolegda Provinsi”  sedangkan  pada  Pasal  39 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 disebutkan bahwa “Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota  dilakukan  dalam  Prolegda
Kabupaten/Kota.
Dengan demikian, maka dalam proses pembentukan peraturan daerah harus terlebih  dahulu  melalui  penetapan  Program Legislasi Daerah. Pada prinsipnya pembentukan  Peraturan  Daerah  merupakan bagian  dari  pembangunan  di  daerah  yang mencakup  pembangunan  sistem  hukum daerah  dengan  tujuan  mewujudkan  tujuan daerah  yang  bersangkutan,  yang  dilakukan mulai dari perencanaan atau program secara rational, terpadu dan sistematis.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat diketahui  bahwa  Program  Legislasi  Daerah sebagai landasan operasional pembangunan hukum  di  daerah  melalui  pembentukan peraturan  perundang-undangan,  seharusnya akan  dapat  memproyeksikan  kebutuhan hukum  atau  peraturan  daerah,  baik  secara kualitatif maupun kuantitatif dengan menetapkan  visi  dan  misi,  arah  kebijakan, serta  indikator  secara  rational.  Sehingga Program  Legislasi  Daerah  mengandung kegiatan  dalam  kurun  waktu  lima  tahun
atau  satu  tahun  anggaran  yang  memiliki nilai  strategis  yang  akan  direalisasikan sebagai  bagian  dari  pembangunan  daerah secara keseluruhan. Sebagai tahap awal dari masalah  adanya  kekosongan  peraturan mengenai  tata  cara  penyusunan  dan pengelolaan  prolegda  serta  tata  cara mempersiapkan  raperda  yang  berasal  dari kepala  daerah,  maka  secepatnya  segera dibentuk Peraturan Presiden yang mengaturnya.  Karena  dengan  dibentuknya Peraturan Presiden yang mengatur mengenai  tata  cara  penyusunan  dan pengelolaan  prolegda  serta  tata  cara mempersiapkan  raperda  yang  berasal  dari kepala  daerah,  seyogyanya  pembangunan hukum di daerah terkait dengan pelaksanaan  Program  Legislasi  Daerah dapat  disusun  secara  terkoordinasi,  terarah, dan  terpadu  yang  disusun  bersama  oleh DPRD  dan  Pemerintah  Daerah  (Kepala Daerah)  serta  mengikat  kepada  semua kepala  daerah  di  masing-masing  daerah otonom dalam hal tata cara mempersiapkan raperda di lingkungan nya.
Peraturan
Daerah
merupakan peraturan atau sarana yuridis yang dikeluarkan  dalam  rangka  pelaksanaan otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan. Oleh  karena  itu  Peraturan  Daerah  akan memuat  seluruh  materi  muatan  dalam rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah dan  tugas  pembantuan,  dan  menampung pula kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih  lanjut  Peraturan  Perundang-undangan yang  lebih  tinggi.  Kedudukan  dan  fungsi yang  sangat  strategis  ini  akan  menjadikan peran Peraturan Daerah semakin penting di masa yang akan datang. Kesadaran ini akan membawa dampak antara lain akan semakin banyaknya  Peraturan  Daerah  yang  akan dibuat  dalam  rangka  penyelenggaraan otonomi daerah.
Dalam  perjalanan  pembentukan  nya, tidak  dapat  dipungkiri  masih  banyaknya Peraturan Daerah yang bermasalah.
Permasalahan  tersebut  menyangkut  baik aspek  materi/  substansi  maupun  aspek formal atau teknis dan prosedur pembentukannya. Kondisi ini telah melahirkan  banyak  Peraturan  Daerah  yang materi  muatannya  melebihi  kedudukannya dan  tumpang  tindih  dengan  Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang lain. Hal ini pada gilirannya sangat mengganggu pelaksanaan  pemerintah  an  di  daerah  dan tertib hukum nasional itu sendiri. Argumentasi itulah yang mendorong dilakukannya pembentukan Peraturan Daerah  melalui  Program  Legislasi  Daerah (Prolegda). Peraturan Daerah merupakan instrumen  yang  merupakan  kerangka  legal kebijakan  sosial  Pemerintah  Daerah,  yang berfungsi sebagai untuk memberikan perlindungan/ peng ayoman bagi masyarakat lemah. Peraturan Daerah menjadi landasan dalam membangun kebijakan sosial dan menjadi bagi Pemerintah  Daerah  untuk  memberikan perlakuan  yang  adil  atau  equal  yang  lebih berpihak kepada masyarakat lemah. Peraturan Daerah merupakan produk hukum  dan  kebijakan  yang  menjamin kebebasan, keteraksesan, ketersediaan, kualitas.  Materi  muatan  Peraturan  Daerah memberikan rumusan atau pengaturan yang berorientasi  pada  bantuan  standar  hidup ( supporting living standards ) dan penanggulangan  ketidakadilan  ( reducing inequality ).  Orientasi  rumusan  tersebut akan  menjadi  landasan  untuk  membentuk kebijakan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan yang
membuka  peluang  sosial  bagi  masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan.
Penentuan Rancangan Peraturan Daerah  dalam  Prolegda  sebaiknya  berdasar pada skala prioritas dan daftar permasalahan pembangunan (yang membutuhkan tindakan penyelesaian dengan  pembentukan  Peraturan  Daerah), sehingga upaya mensinergi kan perencanaan  pembangunan  daerah  dengan Prolegda  perlu  secara  terus  menerus ditingkat kan. Sesuai  dengan  kewenangan  yang dimiliki melalui otonomi daerah, Pemerintah  Daerah  hendaknya  mampu sebagai agen perubahan dalam menghasilkan produk hukum yang progresif.  Otonomi  luas  bertujuan  untuk mensejahterakan rakyat. Pemerintah Daerah sebaiknya diinovasikan sebagai produk/instrumen yang menggerakkan perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik  dan berpihak kepada masyarakat.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat diketahui bahwa dalam proses pembentukan produk  hukum  daerah,  Prolegda  memiliki kedudukan  yang  sangat  penting.  Karena dengan berfungsinya Prolegda, maka pembentukan produk hukum daerah memiliki  acuan  yang  memuat  skala prioritas  penyusunan  rancangan  Peraturan Daerah  untuk  jangka  panjang,  menengah atau  jangka  pendek.  Selain  itu,  terdapat sinergi  antara  lembaga  yang  berwenang membentuk  peraturan  daerah  dan  dapat mempercepat proses pembentukan Peraturan  Daerah  dengan  memfokus  kan kegiatan  menyusun  Rancangan  Peraturan Daerah  menurut  sekala  prioritas  yang ditetapkan  serta  turut  menjadi  sarana pengendali  dalam  kegiatan  pembentukan Peraturan Daerah.
Tugas  dan  Fungsi  Kantor  Wilayah Hukum  dan  HAM  Lampung  dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah
Kasubid  Pengembangan  Hukum  Kantor Wilayah  Hukum  dan  HAM  Lampung menjelaskan  bahwa  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  Kantor  Wilayah  Hukum  dan  HAM Lampung merupakan suatu upaya mewujudkan 8 Area
Perubahan Kementerian  Hukum  dan  HAM  dalam bidang  tata  laksana  yaitu  “mewujudkan sistem,  proses  dan  prosedur  kerja  yang jelas,  efektif,  efisien,  terukur  dan  sesuai dengan  prinsip-prinsip good  governance ” serta  dalam  bidang  Peraturan  Perundang Undangan  yaitu  “Mewujudkan  regulasi yang  lebih  tertib  tidak  tumpang  tindih  dan kondusif”.
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2 Menkumham  RI  Nomor  :  M–01.PR.07.10 Tahun  2005  tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja  Kantor  Wilayah  Departemen  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik,  Kantor Wilayah  Hukum  dan  HAM  mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah Propinsi  berdasarkan  kebijakan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  R.I  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kemudian  pada  Pasal  3  Peraturan Menkumham  RI  Nomor:  M–01.PR.07.  10 Tahun  2005  dijelaskan  bahwa  dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi :
a. pengkoordinasian, perencanaan,
pengendalian program, dan pe ngawasan;
b. pembinaan  di  bidang  hukum  dan  hak asasi manusia;
c. penegakan hukum di bidang pemasyarakatan,
keimigrasian, administrasi  hukum  umum,  dan  hak kekayaan intelektual;
d. perlindungan,  pemajuan,  pemenuh  an, penegakan  dan  penghormatan  hak  asasi manusia;
e. pelayanan hukum;
f. pengembangan  budaya  hukum  dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum,  dan  diseminasi  hak  asasi manusia;
g. pelaksanaan  kebijakan  dan  pembina  an teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah. Kasubid Pengembangan Hukum Kantor Wilayah Hukum dan HAM Lampung  selanjutnya  menjelaskan  bahwa dalam  Penyusunan  Prolegda  Provinsi  di lingkungan  Pemerintah  Daerah  Provinsi dikoordinasikan  oleh  Biro  Hukum  dan dapat  mengikutserta  kan  instansi  vertikal terkait”,  di  antara  instansi  vertikal  terkait tersebut adalah Kantor Wilayah Hukum dan HAM  di  wilayah  provinsi  setempat,  hal  ini telah  diatur  tegas  dalam  Pasal  36  Ayat  (3) Undang-Undng  Nomor  12  Tahun  2011. Kemudian dijelaskan juga bahwa berdasarkan  Pasal  36  Ayat  (3)  tersebut, maka kemudian Pasal 46 Peraturan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  :  M–01.PR.07.10  Tahun 2005  menegaskan  bahwa  “Bidang  Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang penyiapan bahan perencanaan hukum, pengembangan hukum, dan pembinaan jaringan dokumentasi dan informasi  hukum  serta  pengkoordinasian program  legislasi  daerah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”  dan  Selanjutnya  pada  Pasal  47 Peraturan  Menkumham  RI  Nomor  :  M– 01.PR.07.10  Tahun  2005  dijelaskan  bahwa
dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  46,  Bidang  Hukum menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan  bahan  perencanaan  hukum dan pengembangan hukum;
b. pembinaan  dan  pengembangan  jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
c. pengkoordinasian program legislasi
daerah. Tugas  yang  diemban  oleh  Kantor
Wilayah Hukum dan HAM dalam penyiapan  bahan  perencanaan  hukum  dan pengembangan  hukum,  pembinaan  dan pengembangan  jaringan  dokumen  tasi  dan informasi  hukum  dan  pengkoordinasian program  legislasi  daerah  ini  disebabkan masih seringnya permasalahan-
permasalahan yang muncul dalam pembentukan peraturan daerah, antara lain: a. Banyaknya Peraturan Daerah
bermasalah,  baik  teknis  ( legal  drafting )
maupun  substantif  (bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang lebih  tinggi  atau  disharmoni  dengan
Peraturan  Daerah  lain,  dan  lain-lain),
tidak konsisten dan tumpang tindih.
b. Tidak sesuai dengan asas-asas
pembentukannya. Peraturan Daerah lebih  banyak  membatasi  hak  dan membebankan kewajiban-kewajiban kepada masyarakat tanpa memperhitungkan  kapasitas  masyarakat dalam menjalankan kewajiban-
kewajiban tersebut;
c. Berbagai  produk  hukum  daerah  kurang terintegrasi dengan bidang pembangunan lainnya. Belum sepenuhnya sesuai dengan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah (RPJMD) & Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
d. Perumusan  Peraturan  Daerah  yang kurang  jelas,  mengakibatkan  sulitnya implementasi dan multi tafsir.
e. Banyaknya usulan atau rencana pembentukan  Peraturan  Daerah  yang diajukan  tanpa  disertai  data/informasi, suatu  mekanisme  yang  efektif  yang mampu menjamin ketertiban, maka yang terjadi  bukan  perbaikan  kondisi  hukum tetapi  justru  lebih  memperburuk  kondisi hukum.  Proses  pembentukan  Peraturan Daerah  seolah  menjadi  sebuah  rutinitas kerja, tidak ada upaya yang lebih khusus agar  tercipta  Peraturan  Daerah  yang lebih berkualitas;
f. Ada kecenderungan pola pikir/ anggapan Pemerintah  Daerah  dan  DPRD  bahwa semua  masalah  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  harus  diselesaikan dengan  pembentukan  Peraturan  Daerah, tanpa  tanpa  melihat  dan  menyesuaikan dengan arah agenda pembangunan daerah  ke  depan.  Pola  pikir  ini  ini berlanjut  pada langkah  berikutnya,  yaitu mengangap  bahwa  biaya  Peraturan Daerah  hanya  dihitung  pada  saat pembentukan  Peraturan  Daerah  tersebut saja  tanpa  memperhitungkan  biaya penyeleng  garaannya.  Kenyataannya, biaya  implementasi  suatu  Peraturan Daerah  justru  membutuhkan  anggaran lebih besar daripada biaya pembentukan, terlebih  jika  Peraturan  Daerah  tersebut meng  amanatkan  pembentukan  lembaga baru atau kewenangan baru.
Dengan demikian, diharapkan melalui keikutsertaan  Kantor  Wilayah  Hukum  dan HAM Lampung dalam pembentukan Program Legislasi Daerah dapat menciptakan  terwujudnya  negara  hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan  sistem  hukum  nasional dengan  membentuk  peraturan  Perundang- undangan yang aspiratif, berintikan keadilan  dan  kebenaran  yang  mengabdi pada  kepentingan  rakyat  dan  bangsa,  serta
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan  sosial  berdasarkan  Pancasila  dan UUD 1945.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas mengenai  tugas  pokok  dan  fungsi  Kantor Wilayah  (Kanwil)  Hukum  dan  HAM,
Kantor Wilayah khususnya Divisi
Pelayanan  Hukum  dan  HAM  idealnya berperan dalam mengevaluasi Perda, mengkoordinasikan Program Legislasi Daerah (Prolegda) serta memetakan
permasalahan-permasalah  an  hukum  di daerah.  Implementasi  peran  yang  sangat krusial tersebut khususnya dalam pembentukan/memfasilitasi perda oleh Kanwil  yang meliputi penyusunan panduan perancangan perda, konsultasi dan bimbingan  teknis,  inventarisasi  dan  kajian perda serta koordinasi harmoni sasi raperda yang dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Penyusunan Panduan Perancangan Perda
Kepala  Divisi  Pelayanan  Hukum
dan  HAM  Kantor  Wilayah  Hukum  dan HAM  Lampung  menjelaskan  bahwa Kantor  Wilayah  Hukum  dan  HAM sebagai  lembaga  pembina  hukum  di daerah dapat diminta pendapatnya untuk konsultasi  dalam  perancangan  Perda. Mengenai  konsultasi  ini,  Kanwil  telah menyiapkan  tenaga  buat  perancangan Perda dengan menyiapkan tenaga perancang peraturan daerah. Banyaknya perda-perda yang dibatalkan di berbagai daerah disebabkan karena para perancang perda tersebut belum memahami  dan  menguasai  penyusunan perda  baik  itu  menyangkut  segi  materi, muatan  maupun  teknik  penyusunannya.
Selain itu kebanyakan dari perda belum diharmonisasi sehingga tumpang tindih. Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  Baik ( good governance ) dapat dicapai melalui peningkatan kompetensi aparatur  pemerintahan  daerah  dalam tertib  pembentukan  peraturan  daerah. Oleh  karena  itu,  ada  beberapa  hal  yang harus  diperhatikan  dalam  penyusunan peraturan daerah (Perda) meliputi :
a. Rancangan  perda  sebelum  dibahas  di DPRD  harus  meminta  tanggapan  baik dari  segi  materi,  muatan  maupun  teknik penyusunannya  dari  Kantor  Wilayah Hukum dan HAM.
b. Proses persetujuan substansi suatu rancangan  Perda  dilakukan  koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah.
c. Dalam pembentukan Perda yang dilakukan,  harus  memperhatikan  aspek Hak  Asasi  Manusia  dan  Kesetaraan Jender;  Dimensi  Pem  bangunan  yang Berkelanjutan  dengan  berbasis  Tata Kelola  Pemerintahan  yang  Baik;  Teknik Penyusunan  dan  Perancangan  Peraturan Daerah; Penyusunan Perda APBD, Perda Pajak  Daerah,  Perda  Retribusi  Daerah, Perda  Penataan  Ruang  Daerah,  dan Perda Organisasi Perangkat Daerah yang Tidak  Bertentangan  dengan  Peraturan Perundang-undangan  yang  lebih  Tinggi, Kepentingan Umum, Hak Asasi Manusia,  Kesetaraan  Jender  dan  Biaya Tinggi.
2.Konsultasi dan Bimbingan Teknis
Konsultasi  dan  bimbingan  teknis berguna  dalam  mempersiapkan  sumber daya  manusia  sebagai  perancang  peraturan daerah  serta  produk  perundang-undangan daerah  lainnya.  Ketua  Komisi  I  (Bidang Tugas  Hukum  dan  Pemerintahan)  DPRD Provinsi  Lampung  menjelaskan  bahwa salah satu kewenangan yang sangat penting
dari suatu daerah yang berwenang mengatur dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan
Peraturan
Daerah. Peraturan daerah merupakan  salah  satu  produk  perundang- undangan  lokal  yang  bersifat  mengatur. Kekuatan  mengikatnya  meliputi  seluruh warga  masyarakat  dimana  Perda  itu berlaku.
Secara
singkat proses pembentukan  Perda  dimulai  dengan  draft Perda  yang  diajukan  oleh  eksekutif  dalam hal  ini  adalah  dinas,  badan  atau  perangkat daerah  lainnya.  Draft  Perda  kemudian disampaikan  kepada  DPRD  untuk  dibahas, maka  jadilah  Rancangan  Peraturan  Daerah (Raperda).  Setelah  dibahas  bersama  DPRD melalui  beberapa  tahapan  baru  ditetapkan oleh kepala daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
3.Inventarisasi dan Kajian Perda
Kepala  Biro  Hukum  Pemerintah
Provinsi Lampung bahwa Peraturan Daerah (Perda) dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, yaitu mengatur segala sesuatunya tentang penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan  serta  pelayanan  terhadap masyarakat.  Oleh  karena  itu,  Inventarisasi dan  kajian  terhadap  suatu  rancangan peraturan  daerah  menjadi  sangat  penting. Inventarisasi  peraturan  daerah  yang  telah dikeluarkan  pemerintah  daerah  memiliki tujuan  untuk  mengevaluasi  dan  meneliti kesesuaiannya  dengan  UUD  1945  dan Pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi negara.  Perda  yang  bertentangan  dengan Uundang-Undang yang ada di atasnya yaitu UUD  1945  serta  Pancasila  dan  Bhineka Tunggal  Ika  dapat  dibatalkan.  Sedangkan tujuan  dari  kajian  peraturan  daerah  ini adalah untuk melakukan identifikasi Peraturan-peraturan  baik  di  Pusat  maupun di  Daerah  serta  memberikan  rekomendasi
kepada  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  untuk  mengkaji  kembali  penerapan peraturan-peraturan  baik  tertulis  maupun tidak tertulis yang
diidentifikasi bertentangan  dengan  Undang-Undang  yang ada di atasnya.
4.Koordinasi Harmonisasi Raperda
Kepala  Bagian  Bantuan  Hukum  dan HAM  Biro  Hukum  Pemprov  Lampung menjelaskan  bahwa  harmonisasi  suatu peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya  adalah  merupakan  suatu  keharusan dilakukan  sebelum  peraturan  daerah  itu dibentuk.  Urgensi  pengaturan  tata  cara pengajuan  rancangan  peraturan  daerah adalah agar lebih tercapai koordinasi antara Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  dalam penyiapan Rancangan Peraturan Daerah dan efektivitas proses pengharmonisasian rancangan  peraturan  daerah.  Kondisi  yang baik  dalam  perencanaan  dan  persiapan penyusunan  rancangan  peraturan  daerah dan  harmonisasi  materi  atau  substansi rancangan  peraturan  daerah  antar  satuan kerja  perangkat  daerah  akan  melahirkan Peraturan Daerah yang baik dan berkualitas. Rapat  Koordinasi  Harmonisasi  Rancangan Peraturan  Daerah  (Raperda)  dan  Evaluasi Peraturan Daerah (Perda) diikuti unsur dari DPRD  Provinsi,  Biro  Hukum  Provinsi, Kantor  Wilayah  Hukum  dan  HAM, Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang- Undangan  dan  Direktorat  Jenderal  Hak Asasi Manusia.
Tugas  dan  fungsi  Kantor  Wilayah Hukum dan HAM Lampung dalam
Pembentukan  Program  Legislasi  Daerah yaitu  di  mana  Kementerian  Hukum  dan HAM merupakan Kementerian yang dibentuk guna membantu tugas-tugas Presiden (eksekutif) di dalam permasalahan-permasalahan yang
menyangkut  pelaksanaan  tugas  pemerintah di  bidang  hukum  dan  juga  menyangkut substansi dan sistem hukum serta perkembangannya.  Tugas  Pemerintahan  di bidang hukum mencakup peran yang sangat strategis  untuk  mengaktualisasikan  fungsi hukum,  menegakkan  hukum,  menciptakan budaya  hukum  dan  membentuk  peraturan perundang-undangan  yang  adil,  konsisten, tidak  diskriminstif,  tidak  bias  gender  serta memperhatikan hak asasi manusia.
Pada hakekatnya peran Kantor Wilayah  adalah  sebagai  perpanjangan tangan  Kementerian  Hukum  dan  HAM berperan  sebagai  pembina  hukum  dan sekaligus  sebagai  koordinator  harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan  di  daerah.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  Ketentuan  Pasal  2  Ayat (3)  butir  24  Peraturan  Pemerintah  Nomor 25  Tahun  2000  tentang  Kewenangan Pemerintah  dan  Kewenangan  Propinsi Sebagai  Daerah  Otonom  yang  menyatakan bahwa  sebagian  Kewenangan  Pemerintah (Kementerian Kehakiman dan HAM)
dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham  di  daerah.  Tugas  dari Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan HAM  sendiri  mencakup  hal-hal  seperti melakukan aktualisasi fungsi hukum berupa pembentukan peraturan perundang- undangan  di  daerah  yang  adil,  konsisten, tidak  diskriminatif,  dan  tidak  bias  gender, memperhatikan terlaksana nya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan  hak  asasi  manusia,  kemudian melakukan  kerja  sama  dengan  instansi  di daerah  dalam  melakukan  harmonisasi substansi  hak  asasi  manusia  di  dalam peraturan  perundang-undangan  di  daerah serta  membantu  (konsultatif)  pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-
undangan  di  tingkat  daerah  dari  sisi substansi aturannya.
Keseluruhan tugas dan fungsi Kanwil Kementerian
Hukum dan HAM sebagaimana  dijelaskan  di  atas  merupakan implementasi  dan  konsekuensi  logis  dari pelaksanaan  tugas  sebagai  kepanjangan tangan  Menteri  di  daerah  sehingga  kanwil harus  serius  mempersiapkan  diri  serta memiliki  tenaga  hukum  yang  berkualitas agar  dapat  melaksanakan  tugas  yang diamanatkan  sebagaimana  dalam  ketentuan perundang-undangan. Keberhasilan  dan kegagalan pembinaan hukum dan perundang-undangan di suatu daerah berada di  atas  pundak  Kepala  Kantor  Wilayah. Idealnya,  ada  keharusan  bahwa  peranan Kanwil  Kementerian  Hukum  dan  HAM dapat lebih dari sekedar peran yang terbatas dan  hanya  pasif  menunggu  diikutsertakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Hal ini penting  mengingat  Kanwil  Hukum  dan HAM  bukan  saja  memberikan  masukan secara  substansi  terhadap  suatu  Ranperda, namun juga melakukan harmonisasi dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  hierarkinya  lebih  tinggi,  sehingga inkonsistensi antara peraturan daerah dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya  dapat  diminimalisir.  Dalam  upaya meningkat  kan  peran  Kanwil  Kementerian Hukum dan HAM dalam proses penyusunan  peraturan  daerah  perlu  disusun suatu  aturan  untuk  pelaksanaan  yang mengatur secara rinci mekanisme penyusunan peraturan daerah yang melibatkan  Pemerintah  Daerah,  DPRD maupun  Kanwil  Kementerian  Hukum  dan HAM,  dengan  adanya  payung  hukum  yang komprehensif  diharapkan  dapat  mendorong optimalisasi  penyusunan  Peraturan  Daerah yang berkualitas.

## III. PENUTUP
Tugas  dan  fungsi  Kantor  Wilayah
Hukum dan HAM Lampung dalam pembentukan  Program  Legislasi  Daerah adalah sebagai perpanjangan tangan Kementerian  Hukum  dan  HAM  berperan sebagai  pembina  hukum  dan  sekaligus sebagai koordinator harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan
perundang-undangan  di  daerah.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  Ketentuan  Pasal  2  Ayat (3)  butir  24  Peraturan  Pemerintah  Nomor 25  Tahun  2000  tentang  Kewenangan Pemerintah  dan  Kewenangan  Propinsi Sebagai  Daerah  Otonom  yang  menyatakan bahwa  sebagian  Kewenangan  Pemerintah (Kementerian Kehakiman dan HAM) dilaksanakan oleh Kantor Wilayah
Kemenkumham  di  daerah.  Tugas  dari Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan
HAM  sendiri  mencakup  hal-hal  seperti melakukan aktualisasi fungsi hukum berupa pembentukan peraturan perundang- undangan  di  daerah  yang  adil,  konsisten, tidak  diskriminatif,  dan  tidak  bias  gender,
memperhatikan terlaksananya
penghormatan,
pemenuhan dan
perlindungan  hak  asasi  manusia,  kemudian melakukan  kerja  sama  dengan  instansi  di daerah  dalam  melakukan  harmonisasi substansi  hak  asasi  manusia  di  dalam peraturan  perundang-undangan  di  daerah serta  membantu  (konsultatif)  pelaksanaan pembentukan peraturan perundang- undangan  di  tingkat  daerah  dari  sisi substansi aturannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU-BUKU
Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pustaka  Pelajar  Offset,
Yogyakarta, 2001.
Jimmi Mohammad Ibrahim, Prospek Otonomi  Daerah ,  Dahara  Prize, Jakarta, 1991. Sarundajang. Babak Baru Sistem Pemerintahan  Daerah, Kata  Hasta, Jakarta, 2005. Slamet  Effendy  Yusuf  dan  Umar  Busalim, Reformasi Konstitusi Indonesia Perubahan  Pertama  UUD  NRI  1945 , Pustaka Indonesia Satu, Jakarta, 2003. The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, Jilid III, Liberty, Yogyakarta, 1995.

## B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA
Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Hasil
Amandemen.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan  Daerah jo Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2008  tentang Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah . Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2009 tentang Majelis  Per  musyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Per  undang- Undangan .

## C. SUMBER LAIN
Dina M. Sirait, Jurnal Legislasi Indonesia : Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Legislasi Daerah dan Kaitannya dengan Pembentukan Peraturan  Daerah  yang  Berpihak Kepada Masyarakat , Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang- undangan  Kementerian  Hukum  dan HAM RI, Jakarta, 2013. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan  Pembangunan  Nasional (Bappenas), Penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik , Sekretariat Tim Pengembangan
Kebijakan Nasional, Jakarta, 2007.