PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Magister Hukum Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli
EDITOR IN-CHIEF Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H
EDITORIAL BOARDS MEMBERS Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H

## MANAGING EDITOR
Indah Satria, S.H., M.H

## ASSISTANT EDITORS
Yulia Hesti, S.H., MH Shany Carolina Mawuntu
PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Dian Herlambang 1 , Muhammad Ridho Wijaya 2

## Abstract
The economy is one aspect of human life that is vulnerable to offense and even evil in it.  As  the  development  of  the  electronic  world  and  the  turnover  of  global  money increasingly fast, demanded that people connect with other parties that are banking institutions to manage the money he has. It can be utilized by the person who is not responsible  for  dredge  profit  by  utilizing  the  weakness  of  the  banking  system  both using conventional and electronic media use. The problem in this article is how the banking dispute resolution mechanism relates to consumer protection? The approach to  the  problem  used  is  normative  juridical  with  the  literature  study  method.  The results  showed  that  the  banking  dispute  resolution  mechanism  in  relation  to consumer  protection  can  be  through  two  banking  dispute  resolution  mechanisms, namely internal dispute resolution and external dispute resolution of the dispute.

## Keywords: dispute resolution, banking, consumer protection

## I. PENDAHULUAN
Perekonomian merupakan salah satu aspek kehidupan manusia yang rentan terjadi  pelanggaran  bahkan  kejahatan  di  dalamnya.  Seiring  perkembangan  dunia elektronik  serta  perputaran  uang  global  semakin  cepat,  menuntut  manusia berhubungan  dengan  pihak  lain  yakni  lembaga  perbankan  guna  mengelola  uang yang  ia  miliki.  Hal  tersebut  bisa  saja  dimanfaatkan  oleh  orang  yang  tidak bertanggung  jawab  untuk  mengeruk  keuntungan  dengan  memanfaatkan kelemahan  sistem  perbankan  baik  menggunakan  hal  konvensional  maupun menggunakan media elektronik.
Menarik  mundur  beberapa  tahun  lalu,  terdapat  pula  kejahatan  perbankan misalnya  kasus  Bank  Century  dan  yang  menjadi  korban  adalah  nasabah penyimpan  dana,  dan  rakyat  secara  keseluruhan  karena  selain  modal  dari  bank tersebut  juga  mendapat  pinjaman  dari  Bank  Indonesia  yang  sesungguhnya  uang tersebut  adalah  uang  rakyat.  Dengan  demikian  perlu  dilakukan  identifikasi terhadap  korban  dari  kejahatan  ekonomi  dalam  bidang  perbankan  sehingga
1 Dosen Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Dianherlambang03@gmail.com
2 Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung, ridhowijayaa@gmail.com
dilakukanlah  kebijakan  guna  melindungi  hak  konsumen  perbankan  agar  tercipta kedamaian dan kesejahteraan. 3
Berbicara mengenai perlindungan konsumen, maka berbicara mengenai hak asasi manusia dalam hal perlindungan. Konsep hak asasi manusia, dimana terjadi praktek  eksploitasi  dari  pihak  yang  kuat  kepada  pihak  yang  lemah,  dalam hal  ini pelaku  usaha  ditempatkan  sebagai  kelompok  masyarakat  yang  kuat,  sedangkan konsumen menjadi pihak yang lemah yang selalu menjadi sasaran eksploitasi oleh pelaku  usaha.  Perlindungan  konsumen  sendiri  secara  internasional  telah  diakui oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) dengan  adanya  Konvensi  serta  pedoman mengenai perlindungan konsumen dituangkan dalam United Nation Guidelines on Consumer Protection ( UNGCP ). 4
Perlindungan  konsumen  di  Indonesia  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UU  PK),  hal  ini  menjadi tonggak  penting  dunia  konsumen  di  Indonesia  dengan  diakomodirnya  hak-hak konsumen  yang  dilanggar.  Lebih  jauh,  diatur  pula  perlindungan  konsumen  di Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Dengan  dibentuknya  suatu  lembaga  pengawas keuangan  di  Indonesia,  mengindikasikan  bahwa  pemerintah  serius  untuk mencegah adanya kejahatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam hal ini adalah  bank  sehingga  hak  konsumen  dapat  terlindungi  dengan  baik.  Maka, berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka  yang  menjadi  bahan  kajian  pada  tulisan  ini ialah  bagaimana  mekanisme  penyelesaian  sengketa  perbankan  berkaitan  dengan perlindungan konsumen.
Berdasarkan  pemaparan  latar  belakang  tersebut,  maka  yang  menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa  perbankan  berkaitan  dengan  perlindungan  konsumen.  Penelitian  ini bersifat  yuridis  normatif  dengan  cara  mengkaji  bahan  pustaka  atau  bahan sekunder  sebagai  bahan  dasar  meneliti  serta  digunakan  pula  metode  studi kepustakaan.  Penulisan  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  kepada pembaca  mengenai  mekanisme  penyelesaian  sengketa  perbankan  yang  dapat dilakukan  oleh  konsumen  berkaitan  dengan  perlindungan  konsumen  serta diharapkan menjadi bahan rujukan pembelajaran bagi akademisi maupun praktisi hukum.
3 Rachmawati  Apriliana  Puspitasari  dan  Nyoman  Satyayudha  Dananjaya. Perlindungan Terhadap  Korban  Kejahatan  Ekonomi  di  Bidang  Perbankan .  Kertha  Wicara:  Journal  Ilmu  Hukum, Vol. 3 (2), 2014, hlm. 2.
4 Inosentius  Samsul. Perlindungan  Konsumen  Jasa  Keuangan  Pasca  Pembentukan  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) . Jurnal Negara Hukum, Vol. 4 (2), 2013, hlm. 154.

## II. PEMBAHASAN
a. Konsep Perlindungan Konsumen
Pasal 1 angka (1) UU PK menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi perlindungan kepada konsumen. UU PK merupakan payung dari semua peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan konsumen. UU PK juga mengakui Undang-Undang  lain  yang  akan  muncul  kemudian  sebagai  bagian  dari  hukum perlindungan  konsumen.  UU  OJK  merupakan  salah  satu  contoh  Undang-Undang yang  lahir  12  tahun  setelah  UU  PK  yang  akan  memperkuat  sistem  hukum perlindungan konsumen.
Kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dan  Bank  Indonesia  (BI)  dalam mengatur dan mengawasi lembaga perbankan di Indonesia pasca diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan diberlakukannya UU  No.  21  Tahun  2011,  maka  kewenangan  BI  dalam  mengatur  dan  mengawasi lembaga perbankan di Indonesia dialihkan ke OJK. Intinya, kewenangan BI dalam mengatur  dan  mengawasi  lembaga  perbankan  di  Indonesia  lebih  kepada kebijakan macroprudential ,  yaitu  kebijakan  yang  memiliki  tujuan  utama  untuk memelihara  stabilitas  keuangan  secara  keseluruhan  dalam  rangka  mengurangi risiko  dan  biaya  krisis  sistemik; sedangkan  kewenangan  OJK  dalam  mengatur lembaga  perbankan  lebih  bersifat microprudential yang  terfokus  pada  kesehatan institusi  keuangan  secara  individual  seperti  pengaturan  dan  pengawasan kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank. 5
Perlindungan  konsumen  dalam  UndangUndang  No.  21  Tahun  2011  tentang Otoritas  Jasa  Keuangan,  mencakup  perlindungn  konsumen  yang  lebih  kompleks dan  lengkap.  Dengan  cakupan  yang  semakin  luas  maka  jangkauan  tugas, wewenang  dan  tanggungjawab  perlindungan  konsumen  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan  juga  semakin  luas  dibidang  jasa  keuangan.  Dalam  Pasal  4  huruf  (c) Undang-Undang  No.  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  tujuan dibentuknya lembaga Jasa Keuangan yakni Otoritas Jasa  Keuangan dibentuk agar keseluruhan  kegiatan  didalam  sektor  jasa  keuangan  mampu  melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Upaya  memberikan  dukungan  terhadap  peningkatan  kualitas  layanan konsumen  di  sektor  jasa  keuangan,  Otoritas  Jasa  keuangan  telah  menerbitkan beberapa  ketentuan  yang  dijadikan  sebagai  pedoman  bagi  pelaku  usaha  jasa keuangan,  seperti  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  1/POJK.07/2013 tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan,  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor:  1/  POJK.07/2014  tentang  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  di  Sektor  Jasa  Keuangan  dan  SEOJK  Nomor:  2/SEOJK.07/  2014  tentang
5 https://business-law.binus.ac.id/2017/06/18/kejahatan-perbankan-dan-pelanggaran- perbankan/. Diakses Pukul 10.22 Wib, 26 November 2019.
Pelayanan  dan  Penyelesaian  Pengaduan  Konsumen  pada  Pelaku  Usaha  Jasa Keuangan. 6

## b. Konsep Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan
Kejahatan  ekonomi  dapat  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  dalam  arti  sempit  dan arti luas. Arti  sempit, istilah economic crimes (kejahatan ekonomi) apabila dilihat dari substansi pasal 1 Undang-Undang No. 7 Drt. 1955 dapat dimasukkan ke dalam pengertian  tindak  pidana  ekonomi.  Hal  ini  disebabkan  undang-undang  tersebut secara  substansi  hanya  memuat  ketentuan  yang  mengatur  sebagian  kecil  dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan.Di luar batasan-batasan tersebut, perbuatan apa  pun  yang  melanggarperaturan  perundang-undangan  dan  merugikan perekonomian Indonesia tidak dapat dinamakan kejahatan ekonomi. 7
Arti luas, kejahatan ekonomi, diatur di dalam maupun di luar Undang-Undang No.  7  Drt.  1955.  Kejahatan  ekonomi  di  bidang  perbankan,  sebagai  suatu  bentuk perbuatan  yang  melanggar  peraturan  perundang-undangan  dalam  bidang perekonomian  dan  bidang  keuangan,  merupakan  bagian  dari  kejahatan  ekonomi. Menurut  Moch.  Anwar  dalam  bukunya  yang  berjudul  Tindak  Pidana  di  Bidang Perbankan  membedakan  pengertian  tindak  pidana  perbankan  dengan  tindak pidana  di  bidang  perbankan.  Perbedaan  tersebut  didasarkan  pada  perlakuan peraturan  terhadap  perbuatan-perbuatan  yang  telah  melanggar  hukum  yang berhubungan dengan kegiatan bank dalam menjalankan usahanya. 8

## c.  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Berkaitan  Dengan  Perlindungan Konsumen
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  1/POJK.07/2013  tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  yang  selanjutnya  akan  disingkat POJK No.1/pojk.07/2013, terdapat pengaturan mengenai penanganan pengaduan serta  penyelesaian  sengketa  konsumen,  yang  selanjutnya  dalam  Surat  Edaran Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  2/SEOJK.07/2014  tentang  Pelayanan  dan Penyelesaian  Pengaduan  Konsumen  Pada  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan,  yang selanjutnya  akan  disingkat  SEOJK  No.2/  SOJK.07/2014,  berisikan  ketentuan  yang mengatur  mengenai  pelayanan  dan  penyelesaian  pengaduan  konsumen  pada pelaku  usaha  jasa  keuangan.  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 2/SEOJK.07/2014,  dalam  Bab  II  angka  (1)  mendefinisikan  pengertian  dari pengaduan  adalah  ungkapan  ketidakpuasan  Konsumen  yang  disebabkan  oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Konsumen yang diduga karena  kesalahan  atau  kelalaian  Lembaga  Jasa  Keuangan.  Mekanisme  mengenai
6 Rati  Maryani  Palilati. Perlindungan  Hukum  Konsumen  Perbankan  Oleh  Otoritas  Jasa Keuangan . Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. IV (3), 2016, hal. 53.
7 Mardjono  Reksodiputro, Hukum  Positif  Mengenai  Kejahatan  Ekonomi  dan Perkembangannya di Indonesia , Alumni: Bandung, 1987, hal. 326.
8 Rachmawati Apriliana Puspitasari dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. Op.Cit ., hlm. 3.
pelayanan  dan  penyelesaian  pengaduan  konsumen  pada  pelaku  usaha  jasa keuangan  telah  diatur  dalam  POJK  No.1/pojk.07/2013  dan  SEOJK No.2/SOJK.07/2014.  Selain  itu  mengenai  Penyelesaian  pengaduan  juga  telah  di atur  jelas  dalam  ketentuan  pada  Pasal  38  huruf  c  POJK  No.1/pojk.07/2013  dan lebih rinci pada Bab III SEOJK No.2/SOJK.07/2014.
Ketentuan  Pasal  38  huruf  c  POJK  No.1/pojk.07/2013  mewajibkan  pelaku usaha  jasa  keuangan  setelah  menerima  pengaduan,  untuk  menyampaikan pernyataan  maaf  dan  menawarkan  ganti  rugi  ( redress/remedy )  atau  perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan Konsumen benar dan pada Bab III SEOJK No.2/SOJK.07/2014  angka  1  menjelaskan  lebih  rinci  bahwa  bentuk  pernyataan maaf tersebut dilakukan secara tertulis, yang pada kenyataannya pernyataan maaf tersebut  oleh  konsumen  lazimnya  hanya  berupa  pernyataan  maaf  secara  lisan olehpihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini pihak perbankan.
Hal  tidak  dapat  mencapai  kata  sepakat  dalam  pengaduan  tersebut  di  atas, maka  konsumen  dapat  menyelesaikan  sengketanya  pada  lembaga  alternatif penyelesaian  sengketa  dengan  dapat  difasilitasi  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan. Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  Pasal  4  POJK  No.  1/POJK.07/2014  menetapkan lembaga  alternatif  yang  dimuat  dalam  daftar  lembaga  alternatif  penyelesaian sengketa meliputi : 9
a. Mempunyai layanan penyelesaian Sengketa paling kurang berupa:
1. Mediasi;
2. Ajudikasi; dan
3. Arbitrase.
b. Mempunyai peraturan yang meliputi:
1. Layanan penyelesaian Sengketa;
2. Prosedur penyelesaian Sengketa;
3. Biaya penyelesaian Sengketa;
4. Jangka waktu penyelesaian Sengketa;
5.  Ketentuan  benturan  kepentingan  dan  afiliasi  bagi  mediator,  ajudikator, dan arbiter; dan
6. Kode etik bagi mediator, ajudikator, dan arbiter;
c.  Menerapkan  prinsip  aksesibilitas,  independensi,  keadilan,  dan  efisiensi  dan efektifitas dalam setiap peraturannya;
d.  Mempunyai  sumber  daya  untuk  dapat  melaksanakan  pelayanan penyelesaian Sengketa; dan
e.  Didirikan  oleh  Lembaga  Jasa  Keuangan  yang  dikoordinasikan  oleh  asosiasi dan/atau  didirikan  oleh  lembaga  yang  menjalankan  fungsi self  regulatory organization .
9 Lihat  Pasal  4,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2014  tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Indonesia  adalah Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Indonesia  yang  didirikan oleh  Asosiasi  di  bidang  Perbankan,  yakni  Perhimpunan  Bank  Nasional (PERBANAS),  Himpunan  Bank  Milik  Negara  (HIMBARA),  Asosiasi  Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), Perhimpunan  Bank-Bank  Internasional  Indonesia  (PERBINA),  dan  Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO) pada tanggal 28 April 2015. 10 Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  penyelesaian  sengketa perbankan,  terdapat  dua  mekanisme  penyelesaian  sengketa  perbankan,  yaitu penyelesaian  sengketa  secara  internal  ( internal  dispute  resolution )  dan penyelesaian  sengketa  secara  eksternal  ( external  dispute  resolution ).  Terkait dengan Internal  dispute  resolution, OJK  mewajibkan  para  pelaku  usaha  jasa keuangan,  termasuk  lembaga  perbankan,  untuk  memiliki  dan  melaksanakan mekanisme  pelayanan  dan  penyelesaian  pengaduan  bagi  konsumen  sebagai  yang diatur  dalam  Pasal  32  ayat  (1)  POJK  No.  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan Konsumen  Jasa  Keuangan.  Apabila  perselisihan/sengketa  antar  nasabah  dengan bank tidak bisa diselesaikan secara internal, maka berdasarkan kesepakatan kedua belah  pihak,  perselisihan/sengketa  tersebut  bisa  diselesaikan  melalui external dispute resolution .
External dispute resolution bisa berupa penyelesaian melalui peradilan (litigation )  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa  ( Alternative  Dispute Resolution )  seperti  mediasi,  adjudikasi  dan  arbitrase.  Hal  ini  sesuai  dengan peraturan  OJK  No.  1/POJK.07/2014  tentang  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  Di  Sektor  Jasa  Keuangan  yang  mengatur  bahwa  pengaduan  wajib diselesaikan  terlebih  dahulu  oleh  lembaga  jasa  keuanagan.  Jika  tidak  mencapai kesepakatan,  konsumen  dan  lembaga  jasa  keuangan  dapat  melakukan penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  atau  melalui  pengadilan  (Pasal  2).  Saat ini  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Indonesia  (LAPSPI) diberikan kewenangan menyelesaikan sengketa perbankan.

## d.  Upaya  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  Perlindungan  Hukum  kepada Konsumen Kejahatan Perbankan
Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, mengatur  mengenai  perlindungan  konsumen  dan  masyarakat  Otoritas  Jasa Keuangan  berwenang  melakukan  tindakan  pencegahan  kerugian  konsumen  dan masyarakat yang meliputi : 11
a) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
10 Rati Maryani Palilati. Op.Cit., . hlm. 55.
11 Lihat Pasal 28, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
b)  Meminta  Lembaga  Jasa  Keuangan  untuk  menghentikan  kegiatannya  apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
c)  Tindakan  lain  yang  dianggap  perlu  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.
Selain  upaya  pencegahan  pelanggaran,  dalam  Pasal  29  Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa instrument untuk  pelayanan  pengaduan  konsumen  atas  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh pelaku usaha, yakni meliputi : 12
a)  Menyiapkan  perangkat  yang  memadai  untuk  pelayanan  pengaduan  konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan.
b)  Membuat  mekanisme  pengaduan  konsumen  yang  dirugikan  oleh  pelaku  di lembaga jasa keuangan; dan
c) Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan  sesuai dengan peraturan perundang-undagan di sektor jasa keuangan.
Rumusan-rumusan  tersebut  diatas  mengindikasikan  peran  Otoritas  Jasa Keuangan  dalam  sistem  hukum  perlindungan  konsumen  tidak  terbatas  hanya dengan  memfasilitasi  perlindungan  konsumen  yakni  menampung  dan  menjadi lembaga  mediasi  tetapi  juga  menjadi  lembaga  yang  berpihak  kepada  konsumen dan  masyarakat  dalam  bentuk  kegiatan  pembelaan  hukum.  Bentuk-bentuk perlindungan  yang  dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  meliputi  perlindungan dalam  upaya  pencegahan  terjadinya  pelanggaran  dan  pemulihan  hak-hak konsumen apabila konsumen mengalami kerugian.

## III. PENUTUP
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  mekanisme  penyelesaian  sengketa  perbankan  berkaitan dengan perlindungan konsumen yakni dapat melalui dua mekanisme penyelesaian sengketa perbankan, yaitu penyelesaian sengketa secara internal ( internal dispute resolution )  dan  penyelesaian  sengketa  secara  eksternal  ( external  dispute resolution ). Internal  dispute  resolution, OJK  mewajibkan  para  pelaku  usaha  jasa keuangan,  termasuk  lembaga  perbankan,  untuk  memiliki  dan  melaksanakan mekanisme  pelayanan  dan  penyelesaian  pengaduan  bagi  konsumen. External dispute  resolution bisa  berupa  penyelesaian  melalui  peradilan (litigation )  dan alternatif  penyelesaian  sengketa  ( Alternative  Dispute  Resolution )  seperti  mediasi, adjudikasi dan arbitrase.

## DAFTAR PUSTAKA
Inosentius  Samsul.  2013. Perlindungan  Konsumen  Jasa  Keuangan  Pasca Pembentukan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) .  Jurnal  Negara  Hukum,  Vol.  4 No. 2.
Mardjono  Reksodiputro.  1987. Hukum  Positif  Mengenai  Kejahatan  Ekonomi  dan Perkembangannya di Indonesia . Alumni: Bandung.
Rachmawati  Apriliana  Puspitasari  dan  Nyoman  Satyayudha  Dananjaya.  2014. Perlindungan  Terhadap  Korban  Kejahatan  Ekonomi  di  Bidang  Perbankan . Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Vol. 3 No.2.
Rati Maryani Palilati, Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan . 2016. Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. IV No.3.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2014  tentang  Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
https://business-law.binus.ac.id/2017/06/18/kejahatan-perbankan- danpelanggaran-perbankan/. Diakses Selasa 26 November 2019.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
1. Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan  juga  tulisan  lain  yang  dipandang  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ;
BAB  I.  PENDAHULUAN (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah) BAB  II. PEMBAHASAN (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB  III.  PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah  bahasa  yang  baik  dan  benar,tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia disertai  abstrak  dalam  bahasa  inggris  (200  kata) dan  Kata  kunci, ketentuan  ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya dengan format footnote. Sumber kutipan  harus  memuat  nama  pengarang,  tahun  penerbitan,  judul  buku,  nama penerbit,  kota  penerbit,  dan  halaman.  Contoh  :  Bagir  Manan.  1994. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1994, hlm. 19. Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah  harus  disertai  dengan  daftar  pustaka  atau  referensi  ,terutama  yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh:  Bagir Manan. 1994. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
6. Panjang  tulisan  antara  15-25  halaman,  font  cambria  dengan  1,15  spasi.  Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah  disertai  nama  lengkap  penulis,  alamat  e-mail  dan  lembaga  tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.