Volume 4 No 1 Januari 2023 EISSN 2722-2861

## LABOUR POLEMIC AND COMPARISON OF INDONESIAN LABOUR POLICIES
POLEMIK PERBURUHAN DAN PERBANDINGAN KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Maisaroh Choirotunnisa Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Email Correspondence: maisarroh@gmail.com

## ABSTRACT:
Labor  and  social  development  are  interdependent  in  terms  of  employment  absorption  directly  to  the  reduction  of unemployment, and alleviating poverty. There is some labor problematics in Indonesia, the urgent one is discrimination of women workers. The duality of the labor sector is also an important concern as it relates to the government's focus on realizing  integrated  economic’s  development.  In  addition,  government  regulatory  implementation  still  contains inconsistencies  between  national  and  international  regulation  and  the  existence  of  misappropriation  due  to  impacts  of decentralization. Thus, comparison between Indonesia and other countries workers condition might be used for further develoment view.
Keywords: labor, policy, labor, gender

## ABSTRAK:
Tenaga  kerja  dan  pembangunan  sosial  saling  terkait  dilihat  dari  adanya  penyerapan  tenaga  kerja  derdampak  langsung kepada  pengurangan  angka  pengangguran,  dan  berakhir  pada  turunnya  angka  kemiskinan.  Banyaknya  problematika  di sektor  tenaga kerja  di  Indonesia  diantaranya  adalah  masih  adanya  diskriminsasi  yang  di  dapatkan  tenaga  kerja  wanita. Dualitas sektor tenaga kerja juga menjadi sorotan penting karena berkaitan dengan fokus pemerintah untuk mewujudkan pembangunan terintegrasi. Selain itu implementasi regulasi pemerintah masih mengandung inkonsistensi antara regulasi nasional  dan  internasional  serta  adanya  penyelewengan  pelaksanaannya  karena  dampak  desentralisasi.  Sehingga perbandingan  kondisi  ketenagakerjaan  di  Indonesia  dan  negara  lain  dapat  digunakan  sebagai  pandangan  pembangunan kedepannya.

## Kata Kunci: buruh, kebijakan, tenaga kerja, gender

## Article Info
Received :  July 2022 Accepted :  January 2023 Published :  January 2023 DOI : https://doi.org/10.30872/psd.v4i1.49

## Copyright and License
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
8

## 1. PENDAHULUAN
Dinamika ketenagakerjaan di dunia ini tidak bisa dilepaskan dari pembangunan ekonomi pada tiap-tiap negara.  Terlebih  dengan  adaya United  nation  Sustanaibility  Development  Goals (UN  SDGs)  yang  salah satunya mengusung goal memberikan kesejahteraan kepada tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan UN  SDGs  ini  adalah  mengentaskan  kemiskinan  melalui  integrasi  aspek-aspek  penunjang  pembangunan keberlanjutan.  Jika  menilik  pada  angka  kemiskinan  yang  ada  di  Indonesia,  dari  tahun  ke  tahun  mengalami pengurangan secara signifikan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilasir dari laman website resminya ( www.bps.go.id ),  kemiskinan  dipandang  sebagai  ketidakmampuan  dari  sisi  ekonomi  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  makanan  dan  bukan  makanan  yang  diukur  dari  sisi  pengeluaran  ( basic  needs  approach ). Pengentasan  kemiskinan  oleh  pemerintah  semakin  menuai  hasil  yang  baik.  Berikut  adalah  grafik  yang mengambarkan pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan di Indonesia.
Figure 1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi dan Angka Kemiskinan di Indonesia, sumber: BPS 2018
Jika dilihat dari grafik di atas, kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan hingga mencapai 10,1% pada  tahun  2017.  Di  garis  yang  lain  terlihat  bagaimana  pertumbuhan  ekonomi  dalam  persentase  justru mengalami  penurunan.  Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  mencapai  titik  terendahnya  pada  tahun  2015. Penurunan  yang  dapat  dikatakan  cukup  drastis  ini  menurut  ILO  (2015:1)  disebabkan  oleh  penurunan  harga komoditas global dan penurunan ekspor. Sedangkan pada tahun yang sama angka kemiskinan yang pada tahun 2014 menyentuh  10,96% kemudian naik menjadi 11,13% dan kembali turun pada tahun setelahnya. Hal  ini dapat  diartikan  jika  pertumbuhan  ekonomi  memiliki  kaitan  erat  dengan  angka  kemiskinan  di  Indonesia. Adapun penurunan angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan karena tiga hal yaitu implementasi program kemiskinan yang dicanangkan pemerintah terus dikembangkan, adanya kenaikan upah bagi pekerja yang memiliki keterampilan rendah dan adanya penurunan votatilitas harga pangan (ILO, 2015:23). Hal  ini membuat  akses terhadap lapangan pekerjaan yang memiliki ruang cukup untuk  masyarakat  miskin  menjadi penting.
Salah  satu  dinamika  yang  berpengaruh  kuat  dalam  pembangunan  ekonomi  negara  adalah  dinamika  di bidang  penduduk  dan  ketenagakerjaan.  Pada  dasarnya  pembangunan  negara  merupakan  pembangunan terintegrasi  dan  didominasi  oleh  pembangunan  ekonomi  dan  pembangunan  sosial  pengaruh  utama pembangunan tetap terletak pada faktor pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan keterkaitan antara faktor tersebut  dengan  peluang  kerja  yang  tersedia  di  sebuah  negara.  Di  Indonesia  dalam  kenyataannya  hakikat manusia dalam bekerja telah tertuang dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003: “Setiap orang yang mampu melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan  barang  dan/atau  jasa  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri maupun untuk masyarakat”. Hal ini menyebabkan hampir semua lapangan kerja di Indonesia semakin lama semakin sempit untuk dimasuki tenaga kerja yang membengkak seiring berjalannya waktu. Persaingan yang ketat  mensyaratkan  berbagai  kualifikasi  dalam  memasuki  dunia  kerja  sehingga  secara  umum  banyak masyarakat  yang  tersisih  karena  tidak  memiliki  posisi  tawar  yang  baik  dari  segi  pendidikan  maupun ketrampilan.
Pertumbuhan ekonomi dan ypah minimum pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan kegiatan ekspor impor yang dilakukan oleh sebuah negara. Robertson (2016:7) menyebutkan Bangladesh misalnya, penentuan upah  minimun  menjadi  faktor  penting  penentu  peningkatan  ekspor  di  sana,  begitu  pula  di  Viet  Nam,  dan
6.44 6.19 5.56 5.02 4.79 5.02 5.07 12.36 11.68 11.47 10.96 11.13 10.7 10.1 0 2 4 6 8 10 12 14 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

## Grafik Pertumbuhan Ekonomi dan Angka Kemiskinan di Indonesia (%)
Pertumbuhan Ekonomi Angka Kemiskinan
Madagaskar. Secara khusus disebutkan pula jika upah di Viet Nam meningkat dengan lambat sementara ekspor negara meningkat, yang mana kemungkinan ikut berkontribusi dalam pertumbuhan industri berkelanjutan yang ada di negara tersebut.
Adapun  di  negara  seperti  Indonesia,  Yusoff  (2014:3)  menjelaskan  ekspor  Indonesia  masih  sangat bergantung pada sektor berbasis sumber daya, dengan industri padat karya yang diabaikan, telah meninggalkan negara ini tanpa sektor teknologi tinggi yang mapan. Hal ini berkaitan dengan kondisi dimana sebagian besar buruh pekerja yang ada di Indonesia masih merupakan buruh  dengan kualitas sumber daya manusia rendah, kemudian dituntut untuk bekerja dalam sektor berbasis sumberdaya dan belum memiliki kemampuan untuk berkembang  menuju  penggunaan  teknologi  yang  optimal  sehingga  ruang  pekerjaan  yang  membutuhkan kemampuan tingkat tinggi diisi oleh tenaga kerja asing. Untuk itu pemerintah melakukan banyak upaya dalam mengintegrasikan antara kualitas dan kuantitas tenaga kerja dalam negeri.
Adapun untuk mengurangi problematika kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, salah satu sektor yang  dikejar  pertumbuhannya  oleh  pemerintah  Indonesia  adalah  pasar  tenaga  kerja  untuk  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi.  Menurut  ILO  (2015:  X),  pasar  tenaga  kerja  di  Indonesia  pada  tahun  2014-2015 mengalami  pertumbuhan  dan  mampu  mengurangi  angka  pengangguran  terbuka  secara  signifikan.  Tercatat pada tahun 2014 angka pengangguran berkisar pada kurang dari 6% dan pada akhir tahun 2015 telah berkurang menuju  angka  5%.    Pertumbuhan  ini  terkait  dengan  upaya  peningkatan  pendapatan  masyarakat  sehingga harapannya ketika angka pengangguran berkurang maka angka kemiskinan juga dapat mengikuti.
Namun  untuk  mengembangkan  pasar  tenaga  kerja  dan  memenuhi  tuntutan  kualitas  tenaga  kerja  yang semakin  meningkat  dari  waktu  ke  waktu,  pemerintah  Indonesia  harus  meninjau lebih  lanjut  dinamika  yang terjadi pada sektor tenaga kerja. Ketidak adaaannya usaha pemerintah yang optimal dalam sektor tenaga kerja tentunnya  berdampak  pada  tenaga  kerja  Indonesia  yang  terdiskriminasikan.  Untuk  itu  pentingnya mengevaluasi proses pengoptimalan komposisi pembangunan sumber daya manusia dalam penyerapan pasar tenaga kerja seperti kebijakan dan aturan ketenagakerjaan. Adapun yang menjadi sorotan dalam penulisan ini adalah bagaimana bentuk disintergrasi yang terjadi dalam sektor tenaga kerja di Indonesia.

## 2. METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah telaah kepustakaan. Hart (dalam Cronin:4) menjelaskan  bahwa  telaah  pustaka  merupakan  analisis  obyektif  yang  menggunakan  sumber  kajian  ilmiah ataupun  non-ilmiah  lain  yang  relevan  dengan  topik  yang  sedang  ditulis.  Pengumpulan  data  ini  melalui pemanfaatan  sumber-sumber  data  sekunder,  seperti  buku,  jurnal,  dan  artikel. Pemilihan metode  ini didasari pada efisiensi waktu dan analisis bercakupan luas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Jika melihat sekilas kondisi tenaga kerja Indonesia pada masa sebelumnya, pada tahun 1990-an ketika krisis  ekonomi  Asia,  Indonesia  mampu  mempertahankan  tenaga  kerja  dan  pengangguran  agregat  dengan mensubtitusi pekerjaan berkualitas rendah di sektor pertanian dengan pekerjaan berupah lebih baik. Pada masa sekarang,  pekerjaan  dengan  kualitas  rendah  seringkali  diangap  tidak  masuk  pada  pasar  kerja,  disisi  lain lapangan pekerjaan pada industri manufaktur dinyatakan semakin meluas dengan upah lebih baik. Namun hal ini  membuat  kondisi  pasar  tenaga  kerja  di  Indonesia  mendapatkan  masalah  (Allen,  2016:10-11).  Sejak pertengahan 2014 telah banyak perhatian media dan diskusi politik tentang berkurangnya peluang pekerjaan di sektor manufaktur. Keadaan ini disebabkan banyaknya perusahaan manufaktur multinasional mulai terbatasi dengan  aturan  ekspor  dan  kemudian  dicabut  izin  operasinya.  Meskipun  tidak  mempengaruhi  peningkatan pengangguran  agregat  secara  tajam,  namun  kondisi  ini  cukup  berpengaruh  pada  pasar  tenaga  kerja  dalam negeri.
Menilik proses perkembangan sektor tenaga kerja di Indonesia, pada awal rencana pengembangan lima tahun  pertama  yang  dicanangkan  pemerintah  adalah  menggerakkan  persentase  total  angkatan  kerja  sektor pertanian menuju sektor nonpertanian. Hal ini dapat dibandingkan dengan negara-negara paling maju, dimana mereka  dicirikan  pertumbuhan  ekonomi  yang  cepat,  tenaga  kerja  cenderung  bergerak  secara  bertahap  dari sektor  pertanian  ke  sektor manufaktur  dan  jasa. Dampaknya  adalah  angkatan  kerja  partisipasi  dalam  sektor non-pertanian, khususnya di bidang manufaktur dan sektor jasa, telah meningkat secara konsisten. Di sisi lain, sektor pertanian diangap menjadi kurang penting dan mengalami pertumbuhan kecil. Hasil dari tren ini adalah berubahnya komposisi tenaga kerja, di mana menunjukkan sektor industri secara bertahap akan menjadi sektor ekonomi  utama  di  Indonesia  jangka  waktu  penyerapan  tenaga  kerja.  Artinya,  lapangan  pekerjaan  di  sektor nonpertanian akan semakin bertambah, dan tuntutan untuk bersaing antar tenaga kerja juga semakin meningkat.
Suseno (2013:3) menjelaskan jika isu ketenagakerjaan memiliki akar yang kuat dari pemikiran marxist . Melalui Das Capital- nya dan Manifesto Communist -nya, Karl Marx menjadi konseptor pertama tentang kaum buruh, walaupun Karl Marx sendiri belum pernah memimpin aksi kaum buruh tetapi pada akhir abad ke-19 pemikiran  Marx  menjadi  pedoman  ideologis  perjuangan  kaum  buruh.  Dalam  tradisi  Marxist  Lama,  isu
10
perjuangan ketenagakerjaan pada awalnya hanya  seputar masalah hubungan produksi  antara  kaum  pemodal dengan  kelas  pekerja.  Kenaikan  upah  dan  pengurangan  waktu  jam  bekerja  menjadi  isu  yang  diperjuangkan oleh kaum buruh. Nilai lebih atas sebuah barang yang berbanding terbalik dengan nilai upah pekerja menjadi isu kritis yang selalu diangkat oleh kaum buruh.
Pada  dasarnya  hubungan  buruh  sebagai  tenaga  kerja  dann  pemberi  kerja  hanyalah  sebatas  siapa  yang bekerja dan siapa yang memberi upah. Engel (dalam Zuhdan, 2014:275) Para pekerja upahan menjual tenaga kerjanya kepada para pemilik tanah, pemilik pabrik dan alat-alat kerja. Seorang pekerja menggunakan sebagian waktu  kerjanya  untuk  menutup  biaya  hidupnya  dan  keluarganya  (mendapat  upah),  sebagian  lain  waktu kerjanya digunakan tanpa mendapat  upah, semata-mata hanya mendatangkan nilai  lebih untuk  para pemilik modal yang mana merupakan sumber keuntungan, sumber kemakmuran bagi kelas pemilik modal.
Adanya hubungan atau relasi negara dan kelas pekerja menurut pandangan Marxist Lama hanyalah alat kelas  dominan  (Mendel,  2013:9).    Negara  juga  menjadi  sebuah  alat  pemaksa  fisik  dari  kepentingan  kaum borjuis.  Negara  tidak  akan  pernah  memihak  kelas  pekerja,  karena  negara  hanyalah  sarana  produksi  kelas borjuis untuk mempertahankan status quo mereka. Lebih lanjut, tradisi pemikiran Marxist Lama tidak setuju negara  menjadi  wadah  akhir  dari  tujuan  masyarakat  karena  tujuan  akhir  dari  sebuah  masyarakat  adalah masyarakat  komunis  tanpa  kelas.  Hingga  kini  hubungan  antara  negara,  pemerintah,  dan  tenaga  kerja  masih berada  dalam  posisi  yang  tidak  seimbang.  Dimana  posisi  pekerja  seringlaki  masih  tidak  diuntungkan  oleh kebijakan yang dicanangkan pemerintah.

## 3.1.  Dualisme Sektor Ketenagakerjaan
Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja dalam suatu sistem ekonomi sebuah negara dapat dicapai dengan satu dari dua cara. Pertama, produktivitas tenaga kerja bisa tumbuh dalam sektor ekonomi melalui akumulasi modal,  perubahan  teknologi,  dan  keterampilan  peningkatan  pekerja.  Kedua,  tenaga  kerja  dapat  bergerak  di berbagai  sektor,  dari  sektor  dengan  produktivitas  rendah  (misalnya,  pertanian)  ke  sektor-sektor  dengan produktivitas  tinggi  (misalnya,  industri  manufaktur),  dan  meningkatkan  produktivitas  tenaga  kerja  secara keseluruhan  dalam  perekonomian  (McMillan  dan  Rodrik  dalam  Tambunan,  2017:501).  Untuk  kondisi  di Indonesia,  dilema  antara  perkembangan  zaman  menjadi  titik  tumpu  yang  tidak  bisa  dipindahkan.  Adanya perbedaan kondisi lingkungan di kota dan desa membuat sistem jaminan tenaga kerja juga mengalami distorsi secara  signifikan.  Sebagai  contoh  adalah  berkembangnya  teknologi  pada  berbagai  jensi  pekerjaan.  Banyak masyarakat  yang  belum  menguasai  teknologi  sehingga  ketika  mereka  dihadapkan  pada  tuntutan  pekerjaan kemudian mereka tidak mampu. Sedangkan pada sisi lainnya, perkembangan teknologi ini menjadi salah satu ciri  adanya  pertumbuhan  produkifitas  tenaga  kerja.  Jika  disimpulkan  secara  sederhana  maka  produktivitas tenaga  kerja  di  Indonesia  masih  belum  berjalan  secara  baik  atau  hanya  bergerak  pada  daerah  kota  yang masyarakatnya telah terbiasa menghadapi teknologi. Hal yang sama juga terjadi ketika tenaga kerja Indonesia dihadapkan dengan pilihan untuk bergerak dari sektor produktivitas rendah ke tinggi, dimana pada kondisi ini membuat  tingginya  angka  migrasi  desa  ke  kota.  namun  ketika  ditilik  lebih  lanjut,  adanya  migrasi  ini  justru menimbulkan maalah baru seperti meningkatnya angka pengangguran di kota, dan munculnya daerah-daerah kumuh sebagai eskresi tidak terserapnya sumber daya manusia dengan kualitas rendah yang berasal dari desa.
Di Indonesia, adanya dualisme antara sektor formal dan informal dalam pekerjaan juga jelas masih terasa. Meskipun sektor formal digadang-gadangkan memiliki nilai lebih dalam membuka lapangan pekerjaan, namun sektor informal masih memainkan peran besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan membuka lapangan kerja. Ghose et al. (dalam Tambunan, 2017:506) berpendapat bahwa di negara-negara seperti Indonesia dengan jenis karakteristik dualisme pasar kerja, peningkatan kondisi kerja harus tercermin dari peningkatan simultan dalam bagian pekerjaan formal dalam total pekerjaan (atau tingkat pertumbuhan pekerjaan formal harus lebih besar dari angkatan kerja), dan penurunan sektor non-formal atau penurunan setengah pengangguran di sektor informal. Artinya, peningkatan peluang pasar tenaga kerja di sektor formal dianggap menjadi ciri pertumbuhan ekonomi negara dan sebaliknya harus ada penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor informal.
Gambaran  kondisi  ketenagakerjaan  di  Indonesia  ini  menjadi  potret  bahwasanya  pemerintah  memiliki tugas  memberikan  keseimbangan  dalam  penyerapan  tenaga  kerja  di  dua  sisi  yaitu  sektor  formal  dan  non- formal,  serta  sumber  daya  manusia  di  desa  dan  kota.  Adapun  keseluruhannya  memiliki  karakteristik  yang berbeda.  Kegagalan  pemerintah  dalam  mewujudkan  keadilan  bagi  semua  sektor  pekerjaan  tentunya  akan berdampak  pada  potensi  meningkatnya  angka  pengangguran  dan  ketidakberdayaan  masyarakat,  dimana nantinya juga memiliki pengaruh besar pada angka kemiskinan.

## 3.2.  Perempuan Dan Anak Sebagai Tenaga Kerja
Di  Asia  khususnya  Asia  Tenggara  dan  Asia  Selatan,  perbedaan  kaum  laki-laki  dan  perempuan berdasarkan  gender  terasa  kuat. Broadbridge  dan  Hearn  ( dalam  Steyn,  Elanie  dan  White.  2010:261 ) menjelaskan sebagai contoh di Asia Selatan banyak sistem dan lingkungan yang didominasi laki-laki, dimana hal tersebut berpengaruh pda hubungan mereka dengan perempuan terdekatnya. Selain itu, Jyoti ( dalam Steyn,
Elanie  dan  White,  2010:261 )  menyebutkan  hambatan  agama  dan  budaya  membatasi  keterbukaan  kultur masyarakat terhadap perubahan sosial pada diri perempuan di dunia, dan oleh karena itu membatasi kemajuan mereka.  Sosialisasi  kultural  pada  generasi  muda  mengajarkan  adanya  stereotip  gender  ( Gupta  dan  Bhawe dalam Mark, 2014: 3) , dan perempuan kekurangan role-model dalam dunia pekerjaan ( Klyver dan Grant dalam Mark, 2014: 3) .
Berkembangnya peran perempuan dalam pembangunan ini tidak terlepas dari tingkat pendidikan yang semakin  meningkat  dari  waktu  ke  waktu.  Hal  ini  tentunya  berpengaruh  besar  pada  peluang  berkontribusi mereka  dalam  pembangunan  masyrakat.  Meskipun  masih  menuai  banyak  pro  dan  kontra  khususnya  pada bidang  budaya  dan  agama,  kemajuan  kaum  perempuan  dapat  membuat  posisi  tawar  mereka  membaik  dari waktu  ke waktu. Bukan hanya pendidikan, peran perempuan dalam dunia pekerjaan juga mulai terlihat dari banyaknya  perempuan  yang  bekerja  baik  di  sektor  formal  maupun  informal.  Tingkat  Partisipasi  Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan TPAK laki-laki hasil Sakernas Februari  2017 di D.I Yogyakarta sebesar 81,07 persen dan TPAK perempuan sebesar 63,29 persen (Berita Resmi Statistik BPS DIY, 2017:2). Artinya, budaya yang memperlihatkan bahwa tugas dan tanggungjawab perempuan hanya di rumah dan menjaga anak semakin berkurang. Mereka kemudian memiliki hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan materi untuk dirinya sendiri ataupun orang lain sehingga posisinya dalam keluarga turut meningkat.
Meskipun  telah  banyak  perempuan  yang  berkecimpung  pada  dunia  kerja  formal,  namun  tenaga  kerja perempuan  masih  diperlakukan  sebagai  pekerja  yang  flesibel  dan  terpinggirkan.  Bukan  hanya  dipandang sebagai negara yang memiliki masalah dengan tenaga kerja perempuan, Indonesia dimata dunia inernasional juga masih memiki permasalahan dengan buruh anak. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintahnya dalam  menentukan  regulasi  yang  membela  kepentingan  tenaga  kerja  marjinal  seperti  perempuan  dan  anak (Miles, 2015:8-9).
Melihat  perkembangan  pembangunan  dan  ekonomi  negara  lain  dan  dikaitkan  dengan  kondisi  buruh perempuan dan anak dengan perbandingan kondisi negara yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia adalah India.  India  mampu  mempertahankan  perekonomiannya  di  angka  stabil  dalam  rentan  waktu  yang  lama, didukung  oleh  fundamental  perekonomian  yang  kuat  dan  tingkat  tabungan  domestik  yang  tinggi  (Kusum, 1963). Keadaan ini membawa India ke peringkat 4 dari segi Paritas Daya Beli (PPP). Kebijakan pemerintah India dengan menggiatkan konsumsi produk dalam negeri sehingga keseimbangan dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi meminimalisir keborosan terhadap produk luar. Mengingat banyak industri yang berdiri di negara ini, India tidak menyia-nyiakan kesempatan ini baik dalam produksi ekspornya hingga menjadikan India secara produksi  lebih  baik  dari  Indonesia.  Namun  begitu,  pemerintahan  India  belum  berniat  melakukan  politik ekonomi dumping karena  masih  banyaknya  kebutuhan  yang  bisa  didapatkan  dari  negara-negara  sekitarnya. Selain itu India juga membantu  perekonomian masyarakatnya baik  dengan simpan pinjam  maupun bantuan langsung tunai.
Keberadaan  sektor-sektor  industri  yang  baru  berkembang  di  India  membutuhkan  banyak  tenaga  kerja yang  mampu  dibayar  dengan  upah  yang  rendah.  Banyaknya  jumlah  pekerja  anak  yang  berada  di  seluruh wilayah India terjadi semenjak keberadaan industri mulai masuk dan dianggap membantu perekonomian India. Terjadinya kelonggaran terhadap kebijakan industri dan usaha pada tahun 1984, dianggap mampu mengangkat perekonomian India (Tegela dalam Sagung, 2015:3). Adanya perlakuan memperkerjakan anak dibawah umur diperkirakan  lebih  menguntungkan  dibanding  memperkerjakan  orang  dewasa  bagi  sektor  industri.  Alasan dipilihnya anak-anak dibandingkan orang dewasa karena tenaga mereka dianggap murah dan tangan mereka dianggap lebih mampu bergerak lebih cepat sehingga dapat menguntungkan bisnis mereka.
Di  Indonesia,  masih  banyak  ditemukan  kasus  tentang  pekerja  anak  yang  terlantar.  Berbagai  studi  dan pengamatan  mengenai  pekerja  anak  di  sektor  industri  formal  (pabrik,  perkebunan,  dan  perikanan) menyimpulkan bahwa mereka bekerja dengan kondisi jam kerja panjang, berupah rendah, menghadapi risiko kecelakaan  kerja  dan  gangguan  kesehatan,  atau  menjadi  sasaran  pelecehan/penindasan  dan  kesewenang- wenangan  orang  dewasa.  Sofian (1997:61)  menjelaskan  jika  pekerja  anak  informal  di  perkotaan  yang  lebih dikenal  sebagai  anak  jalanan  juga  dilaporkan  berada  dalam  kondisiyang  lebih  rentan  terhadap  ekploitasi, kekerasan, kecanduan obat bius, dan pelecehan seksual.
Kondisi  pekerja  perempuan  dan  anak  di  Indonesia  terlihat  masih  memprihatinkan  dengan  berbagai problematika seperti perbandingan upah yang tak adil dengan laki-laki dan kemampuannya yang hampir selalu dipandang  lebih  rendah  daripada  laki-laki.  Sedangkan  pada  kasus  pekerja  anak,  seringkali  yang  ditemukan bahwa hal ini menjadi legal ketika anak dianggap bekerja membantu orangtuanya, dengan posisi tanpa dibayar dan  beban  pekerjaan  setara  dengan  orang  dewasa.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  di  Indonesia  membutuhkan implementasi regulasi terkait tenaga kerja perempuan dan anak, dimana budaya masih berkedudukan sebagai faktor ketidakadilan.

## 3.3.  Buruh Dan Konfrontasi Regulasi
12
Bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja dan sumberdaya saja, namun kesejahteraan buruh juga menjadi sorotan setiap negara untuk meningkatkan kondisi sosial ekonominya. Di banyak negara maju contohnya, memberikan upah minimum sudah menjadi hal yang tidak etis sehingga pemberi kerja juga harus mempertimbangkan anggaran lain untuk keluarga dan kebutuhan keluarga pekerjanya. Sedangkan di  negara berkembang, masalah perburuhan masih berkutat pada kebijakan upah minimum dan tunjangan keluarga yang pada  dasarnya  masih  belum  mampu  diperjuangkan  di  beberapa  daerah.  Isu  tentang  ketenagakerjaan  sudah menjadi  masalah  lama  yang  dihadapi  oleh  Indonesia  dan  belum  mendapatkan  penyelesaian  yang  optimal. Aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menunjang kesejahteraan buruh seringkali menuai banyak dampak di  sektor  lainnya  sehingga  membutuhkan  solusi  alternatif  yang  mampu  mengakomodasi  kepentingan  setiap pihak.
Menurut  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  buruh  disamakan  dengan pekerja. Hal itu dapat dibaca seperti tertulis pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: “Pekerja/buruh adalah setiap orang  yang  bekerja  dengan  menerima  upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain”.  Di  bawah  regulasi  ini,  upah minimum  ditentukan  oleh  keputusan  tingkat  provinsi  berdasarkan  rekomendasi  pemerintah  kabupaten. Perwakilan  dari  pengusaha,  pekerja  dan  pemerintah  di  dewan  upah  setempat  menegosiasikan  besaran  upah minimum,  yang  kemudian  diterima  atau  ditolak  oleh  pemerintah  provinsi.  Selain  upah  minimum  umum, pemerintah juga menetapkan mekanisme untuk menetapkan upah minimum sektoral. Sistematika penentuan upah secara tripartit bagi pekerjaan formal, diatur Peraturan Menteri No.7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Negosiasi  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  dan  pekerja  mempertimbangkan  jaminan  keamanan  saat  bekerja yang belum tertuang pada UU No.13 Tahun 2003.
Figure 2. Diagram Perbandingan Jenis Tenaga Kerja, sumber: Nguyen. 2016. Non-standard forms of employment in some Asian countries: A study of wages and working conditions of temporary workers. ILO
Sesuatu unik dari diagram diatas gambaran tren jenis pekerjaan di Indonesia dan Filipina, di mana secara umum,  tingkat  pekerjaan  tetap  di  Filipina  tetap  cukup  tinggi.  Sedangkan  di  Indonesia  pada  tahun  tersebut selisih  jumlah tenaga kontrak dengan tetap tidak begitu tinggi. Hassan dan Jandoc (dalam Nguyen, 2016:5) menyebutkan pekerja kontrak yang bekerja secara harian, mingguan atau musiman di Filipina dianggap sebagai pekerjaan biasa. menemukan bahwa di Filipina pada tahun 2006, pekerja tetap mendapatkan rata-rata 51 persen lebih  tinggi  daripada  pekerja  biasa.  Sedangkan  di  Indonesia,  rasio  upah  adalah  83,3  persen  untuk  pekerja kontrak jangka tetap dan 73,8 persen untuk pekerja outsourcing dibandingkan dengan pekerja tetap mereka. Dari hal ini dapat dilihat bahwa di Indonesia pekerjaan tetap masih memiliki ruang yang tingi. Hal ini terlihat dari  lebih  banyaknya  masyarakat  yang  bekerja  secara  tetap.  Meski  begitu  aturan  tenaga  kontrak  juga  perlu diperhatikan agar nantinya jika lapangan pekerjaan tetap sudah berkurang maka ada perlindungan atas tenaga kerja kontrak yang optimal.
Di  Indonesia,  pemerintah  memiliki  regulasi  yang  mengatur  pekerjaan outsourcing dengan  Peraturan Menteri No. 19 tahun 2012 tentang Ketentuan Pekerjaan Outsourcing . Pada aturan ini pemeritah membatasi praktik outsourcing dan penggunaan kontrak jangka waktu tetap dengan tujuan melindungi tenaga kerja yang terserap  di  sektor  pekerjaan outsourcing agar  tetap  mendapatkan  perlindungan.  Selain  itu  aturan  ini  juga mengurangi penyelewengan agen-agen outsourcing yang hingga kini masih menjadi problematika tersendiri di dunia ketenagakerjaan.
Namun dari sektor tenaga kerja sendiri, terdapat polemik tentang upah minimum buruh.  Squire (dalam Hendrastomo, 2010:11) menjelaskan, penentuan upah minimum merupakan ciri intervensi negara pada pasar tenaga kerja di banyak negara berkembang. Adanya kebijakan upah minimum ini sebagai upaya pemerintah
0 20 40 60 80 Vietnam Kamboja Philiphina Pakistan Indonesia DIAGRAM PERBANDINGAN

## JENIS TENAGA KERJA
Pekerja Tetap Pekerja Kontrak/Outsourcing
menekan  angka  kemiskinan  pada  sektor  tenaga  kerja.  Hingga  saat  ini  kebijakan  upah  minimum  secara struktural  dinilai  menguntungkan  pengusaha  karena  beberapa  alasan  yaitu,  pertama,  nominalnya  masih dibawah upah riil dimana tututan bekerja dalam waktu yang lebih panjang namun pendapatannya tidak sesuai. Kedua, tidak ada alat kontrol untuk mengoptimalisasi upah minimum sehingga pengusaha bebas menentukan upah buruhnya. Ketiga, penentuan upah minimum masih di dominasi oleh pemangku kepentingan. Ini menjadi salah satu contoh bahwa kemiskinan buruh masih terikat oleh kebijakan pemerintah yang ternyata tidak ramah pada buruh itu sendiri.
Dalam kasus aksi buruh yang terjadi ketika penuntutan upah minimal dapat dilihat jika buruh, perusahaan, dan pemerintah merupakan segmen yang berbeda dan membuat sebuah lembaga tersendiri sebagai kelompok yang memiliki kepentingan. Buruh disini merupakan bagian dari sebuah perusahaan, namun bekerja dibawah integrasi  dari  manajemen perusahaan itu sendiri. Sedangkan pemerintah merupakan segmen yang berada di dua  titik  berbeda,  yang  pertama  keberadaannya  sejajar  dengan  perusahaan  untuk  melakukan  negosiasi,  dan yang  kedua  kedudukanya  diatas  perusahaan  sebagai  tempat  dan  penentu  regulasi  atas  tempat  berdirinya perusahaan. Demo dan aksi mogok kerja yang dilakukan buruh merupakan dampak dari sifat dominasi yang dibuat oleh perusahaan sebagai  pemilik modal. Mereka sebenarnya ingin memperjuangkan hak-hak mereka sebagai buruh, tetapi bukan untuk membaurkan diri mereka dengan manajemen perusahaan karena jika dilihat dari  Teori  Konflik, konflik yang terjadi hanyalah sebagai  upaya perjuangan kepentingan tanpa membiaskan batasan  diri  mereka  sebagai  buruh.  Keadaan  ini  memang  benar  jika  terjadi  bukan  semata-mata  karena perusahaan yang memberikan upah, tetapi juga akibat dari pemerintah yang tidak mampu menyediakan fasilitas murah  untuk  rakyatnya.  Jika  pemerintah  mampu menekan  harga  dari  sektor  ekonomi,  maka  kenaikan  upah bukan menjadi  hal yang diperjuangkan oleh buruh. Sehingga perusahaan disini juga merasa tertekan karena mereka yang kedudukannya juga berada di bawah pemerintah ternyata tidak bisa merugi karena dana produksi yang mereka keluarkan dapat melambung tinggi.
Selain itu, kondisi upah minimum buruk nyatanya juga diterima pekerja yang bekerja di informal dengan jam  kerja  yang  terlampau  panjang.  Pekerjaan-pekerjaan  ini  pada  dasarnya  sering  dikaitkan  dengan ketidakamanan,  kondisi  yang  berbahaya  dan  bayaran  rendah  justru  membuat  mereka  berusaha  lebih  keras untuk mendapatkan bayaran lebih. Adapun yang mereka lakukan adalah dengan meningkatkan intensitas kerja atau jumlah jam kerja atau dengan terlibat dalam banyak pekerjaan (Bluestone & Rose dalam Nguyen, 2016:9). Di  Asia  negara-negara,  beberapa  bukti  menunjukkan  bahwa  pekerja  dengan  pekerjaan  yang  tidak  stabil cenderung memiliki jam kerja yang panjang dan diperpanjang.  Kusakabe (2006) melaporkan bahwa pekerja tidak tetap di sektor manufaktur di Thailand secara umum memiliki jam kerja yang lama. Jumlah rata-rata jam kerja mingguan mereka telah meningkat hampir dua kali lipat jam dari 2001 hingga 2003, mencapai 53,2 jam. Pekerja outsourcing yang dipekerjakan di manufaktur dan sektor konstruksi di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina juga dikenal menderita karena jam kerja yang sangat panjang.
Dalam kondisi nyatanya, produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi juga harus menghasilkan upah yang lebih  tinggi,  lebih  banyak  pekerjaan  dan  berujung  pada  ekspansi  ekonomi.  Hal  ini  akan  terjadi  ketika  upah yang lebih tinggi berkaitan dengan peningkatan permintaan konsumsi oleh pekerja dan laba yang lebih tinggi sehingga  investasi  dalam  negeri  ikut  meningkat  dan  dampak  secara  keseluruhan  adalah  peningkatan permintaan ekonomi efektif. Hal  ini disebutkan oleh ILO (2013:  V), dimana ketika upah meningkat sejalan dengan  peningkatan  produktivitas  keduanya  bersifat  berkelanjutan  dan  menciptakan  stimulus  untuk pertumbuhan  ekonomi  lebih  lanjut  dengan  meningkatkan  daya  beli  rumah  tangga.  Artinya,  kendati  sistem perekonomian  Indonesia  relatif  baik  karena  aturan  upah  minimum,  justru  pola  pertumbuhan  semakin  tidak menguntungkan bagi sebagian besar orang Indonesia. Tadjoeddin (2016: 256-258) menjelaskan kerugian yang didapatkan oleh masyarakat karena penentuan upah minimum yang tinggi yaitu pertama, adanya peningkatan ketidaksetaraan  secara  keseluruhan;  kedua,  harus  ada  perhitungan  lebih  lanjut  tentang  estimasi  elastisitas dampak  pekerjaan,  terutama  mengenai  efek  lapangan  pekerjaan  dari  pertumbuhan  ekonomi;  dan  ketiga, kualitas pembangunan ekonomi harus dipertanyakan terkait dengan kualitas pekerjaan yang tersedia.
Dalam  regulasi  penentuan  upah  minimum  terdapat  inkonsistensi  satu  aturan  degan  lainnya.  Seperti tersebut  pada  Pasal  88  ayat  (1)  UU  Nomor  13  Tahun  2003),  dimana  upah  didefinisikan  sebagai  “ hak pekerja/buruh  yang  diterima  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  uang  sebagai  imbalan  dari  pengusaha  atau pemberi  kerja  kepada  pekerja/buruh  yang  ditetapkan  dan  dibayarkan  menurut  suatu  perjanjian  kerja, kesepakatan atau Peraturan Perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan ”. Ketentuan ini tidak dijabarkan lebih lanjut di dalam peraturan pelaksanaannya, dimana ternyata besaran upah minimum yang digunakan tergantung pada kebutuhan hidup layak (KHL). KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu). Sedangkan merujuk pada regulasi internasional, hal ini berakibat adanya pelanggaran teori hukum tentang upah layak Ayat (3) Konvensi ILO Nomor 131 yang meyebutkan,
“ Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dalam menentukan tingkat upah minimum, termasuk: (a) kebutuhan pekerja dan keluarga mereka, dengan mempertimbangkan tingkat upah di dalam negeri,
14
biaya  hidup,  jaminan  keamanan  sosial,  dan  standar  hidup  keluarga  kelompok  sosial  lainnya;  (b) faktor ekonomi, termasuk perkembangan ekonomi, level produktivitas dan tingkatan kualitas pekerja” (ILO C131 (3)).
Artinya,  kedua  regulasi  yang  tidak  saling  terintegrasi  tersebut  justru  menimbulkan  kerugian  bagi  para tenaga kerja, dimana pemberian upah yang adil bagi pekerja/buruh belum dapat tercapai. Asri (2012: 212-213) menyebutkan kesalahan pengaturan tentang upah minimum dalam tataran dogmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum mengakibatkan salah satu tuntutan buruh secara nasional, yaitu “tolak upah murah”. Penolakan ini menjadi rasional karena penentuan upah minimum di Indonesia tidak mempertimbangkan aspek lain seperti tunjangan keluarga dan level produktivitas.
Desentralisasi  dalam beberapa hal  menjadi  penyebab utama adanya penyelewengan kewenangan pada tingkat  pemerintah  daerah.  Dalam  desentralisasi  maka  pemerintah  pusat  memberikan  obligasi  kepada pemerintah  daerah  untuk  mengatur  daerahnya  sendiri.  Masalah  struktur  hukum  perburuhan  ternyata  juga terkendala  dengan  adanya  otonomi  daerah  ini.  Asri  (2012:215)  menyebutkan  jika  Kepala  daerah  yang menyalahgunakan  kewenangannya  dapat  melakukan  tekanan  pada  Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  di  tingkat kabupaten/  kota  untuk  memutasi  pegawai  pengawas  perburuhan  yang  amanah  dalam  bekerja,  apabila  hasil pengawasannya  merugikan  kepentingan  pribadinya.  Dalam  kasus  ini  artinya  kepentingan  pribadi  masih menjadi momok menakutkan yang dapat mempengaruhi implementasi regulasi pemerintah bahkan pada level terendah.  Sejalur  dengan  hal  tersebut,  Kolben  (2011:405)  menyoroti  tentang  peran  penting  negara  dalam pengembangan  demokrasi  dalam  sebuah  negara  berkembang  seperti  Indonesia.  Dalam  hal  ini  hukum  yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam implementasinya mempertimbangkan hukum budaya lokal yang berlaku ketika sudah berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Hal ini menjelaskan keadaan dimana hukum tenaga kerja di negara berkembang seringkali tidak dilaksanakan dengan baik karena mereka masih memegang kuat asas musyawarah dan perbandingan.
Dalam  kasus  negara-negara  berkembang,  masalah  dampak  upah  minimum  diperparah  oleh  rendahnya kepatuhan pengusaha terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Rama (2001:870) menunjukkan bahwa upah minimum bukanlah dasar yang efektif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan buruh atau tenaga kerja, dan kenyataannya  menyiratkan  bahwa  undang-undang  upah  minimun  tidak  memiliki  efek  melindungi  pekerja, bahkan  tidak  lepas  dari  jeratan  eksploitasi  oleh  para  pemberi  kerja.  Dalam  pelaksanaannya,  perusahaan mempekerjakan pekerja sampai pada titik di mana produktivitas marjinal mereka sama dengan biaya produksi mereka.  Dengan  membuat  upah  pekerja  lebih  tinggi,  perusahaan-perusahaan  ini  harus  meningkatkan  rasio modal-tenaga kerja mereka, yang dalam jangka pendek hanya dapat dicapai dengan pelepasan buruh atau PHK. Hal  in  dapat  terlihat  dari  praktik  kerja  banyak  perusahaan  dimana  mereka  menetapkan  upah  di  bawah produktivitas kerja marjinal. Upah yang lebih tinggi  akan membuat  mereka merekrut  lebih banyak pekerja, tetapi  juga akan mengurangi laba bersih  per pekerja. Sehingga pada akhirnya perusahaan mampu membuka peluang  penyerapan  tenaga  kerja  tinggi  dengan  laba  bersih  per  pekerja  rendah,  dan  tingkat  keuntungan maksimum tercapai pada level pekerjaan yang lebih tinggi.

## 3.4.  Perbandingan Kebijakan Perburuhan Austria dan Indonesia
Salah satu negara yang memberikan kebijakan terbaik pada pekerja di negaranya adalah Austria. Diantara banyak  negara  di  Eropa,  Austria  merupakan  negara  yang  terkenal  dengan  budayanya  yang  liberal  namun profesional.  Tenaga  kerja  di  Austria  diberikan  hak-hak  yang  disesuaikan  dengan  etika  kemanusiaan  dan memperdulikan  kepentingan  keluarga.  Austria  memiliki  hukum  perburuhan  yang  dibuat  oleh  Departemen/ Menteri Perburuhan, dimana merupakan institusi mandiri yang bergerak di bidang jaminan  sosial, ekonomi, politik,  dan  dukungan  legalitas  profesional  bagi  tenaga  kerja.  Departemen  ini  menjadi  penghubung  dan negosiator  antara  pihak  pemberi  tenaga  kerja  dengan  pemerintah  dalam  menentukan  upah  minimum  dan regulasi.  Di  dalam  hukum  perburuhan  Austria  (AMS,  2014:  21)  terdiri  dari  tiga  bentuk  kepentingan diantaranya:
a. Kontrak pekerja ( Arbeitsvertrag ) yang ditentukan oleh pekerja dan pemberi kerja
b. Kontrak jangka pendek yang dibentuk oleh pemberi kerja mandiri (perseorangan)
c. Kontrak percobaan ( Arbeitnehmerähnliches Beschäftigungsverhältnis ), yang mana bentuknya mirip dengan wiraswasta
Semua  aturan  terkait  perburuhan  diatur  dalam  aturan  negara  yang  tidak  berbentuk  pasal,  namun dikeluarkan oleh institusi ini. Aturan hukum yang ada berasal bukan hanya dari pemerintah saja namun juga berasal dari pihak lain sesuai dengan kepentingan pemberi kerja. Bentuk hukum tenaga kerja yang diatur secara luas  oleh  banyak  pihak  berupa  pemberian  jaminan  kesehatan  dan  keselamatan  dalam  bekerja,  upah,  dan asuransi pekerjaan. Sedangkan pemerintah hanya mengurusi hukum tentang kesehatan dan keselamatan buruh saja.
Sedangkan  di  Indonesia  aturan  tentang  perburuhan  diatur  dalam  Undang-Undang  No.13  Tahun  2013 tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU ini setiap hal  yang berhubungan dengan tenaga kerja diatur mencakup
pemberian  upah,  hari  libur,  jaminan  keselamatan  pekerjaan.  Hal  ini  dikarenakan  di  Indonesia  hukum  yang berlaku keseluruhannya diterbitkan oleh pemerintah, tidak ada intervensi pihak lain khususnya pemberi kerja. Sehingga  dapat  terlihat  jika  di  Indonesia,  peraturan  ketenagakerjaan  telah  disesuaikan  dengan  hak  asasai kemanusiaan namun belum banyak menyentuh ranah pribadi tenaga kerja.
Pada dasarnya membandingkan dua negara dengan latar belakang berbeda tidak dapat dilakukan secara langsung. Namun dengan membandingkannya, ada beberapa hal yang dapat diambil untuk melihat kekurangan dan kelebihan dari masing-masing negara. Berikut adalah perbandingan kultur dan kebijakan perburuhan yang mencolok pada kedua negara tersebut, disintetiskan dari aturan perburuhan Austria (Rechtsanwalte, 2017) dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003:

## 1. Kultur Bekerja
Dalam dunia pekerjaan, budaya bekerja memiliki perbedaan dan fungsi  signifikan untuk  memberi ciri khas pekerjanya. Di Austria, pekerja yang memiliki pendidikan tinggi mendapatkan prestis yang lebih tinggi, terlebih jika memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaannya. Setiap buruh menempatkan diri mereka sebagai bagian inti tempat mereka bekerja, sehingga banyak pekerja yang memilih-milih pekerjaan yang sesuai  dengan alasan pribadinya. Untuk jenis pekerjaan, pekerjaan kontrak merupakan pekerjaan yang berkembang pesat di negara ini. Banyak pekerja yang memilih bekerja kontrak daripada tetap karena dengan alasan mereka dapat memilih pekerjaan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Sedangkan di Indonesia, jenis pekerjaan  yang  dimininati  oleh  tenaga  kerja  lebih  banyak  pada  pekerjaan  tetap,  dengan  lasan  mendapatkan uang pendiun ketika tua. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang masih berpikir untuk memilih pekerjaan tetap dan tidak ingin mengambil resiko menjadi pengangguran.
Di Austria menetapkan adanya pesangon yang dimulai sejak tahun 2003, yaitu dengan menyisihkan upah mereka  setiap  bulan.  Pengambilan  pesngon  ini  dapat  melalui  dua  pilihan  diantaranya,  yang  pertama  adalah dengan mengambilnya saat keluar dari tempatnya bekerja, dan kedua, mentransfer pesangon ke tempat bekerja barunya  ( businessculture.org) .  Berbeda  dengan  di  Indonesia,  uang  pesangon  biasanya  langsung  hanya diberikan ketika pekerja meningalkan tempatnya bekerja, sehingga tidak ada hubungan antara pemberi kerja satu  dengan  lainnya.  Selain  itu  di  Indonesia  menerapkan  banyak  kebijakan  lain  yang  diharapkan  mampu mewujudkan  kesejahteraan  buruh,  yaitu  dengan  memberikan  fasilitas  sosial  yang  memadai,  bukannya meningkatkan  upah.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  kepentingan  para  penyedia  kerja  juga  dapat  terpenuhi,  dan menekan angka PHK ketika upah buruh dipaksa naik.

## 2. Jam Kerja
Untuk jam bekerja, buruh fuill-time di Austria memiliki jam kerja sebanyak 40 jam dan maksimal  48 jam dalam seminggu, dari hari senin hingga jumat, dengan jam kerja sehari sebanyak 8 jam, dan setengah jam istirahat  yang  tidak  dibayar.  Untuk  lembur,  biaya  yang  dibayarkan  oleh  pemberi  kerja  sangatlah  tinggi, mencapai 50% dari upah harian. Uniknya, pada hari libur jika pekerhja tidak mendapatkan libur maka mereka akan digaji dua kali lipat dari upah sehari-harinya (AMS, 2014:23). Sedangkan di Indonesia, jam kerja yang ditentukan sama halnya dengan Austria, yang diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 sebanyak 40 jam perminggu dengan 8 jam perharinya. Untuk lembur pekerja diatur pada Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004, dimana rumus perhitungan lembur perjam adalah 1/173 dari gaji sebulan, dan lembur pada 7 jam pertama adalah 2 kali upah perjam.
Pemberian upah lembur yang tingi di Austria merujuk pada kebutuhan warga negaranya untuk memiliki waktu  bersama keluarga. Sehingga di sana juga jarang ditemukan tempat perbelanjaan yang buka pada hari minggu, kecuali restoran yang pada hari libur dijalankan oleh pemiliknya sendiri. Kebijkan ini dinilai mampu memberikan kesejahteraan bagi keluarga para pekerja sehingga produktivitasnya juga turut meningkat.

## 3. Cuti Berbayar
Austria merupakan negara yang memberikan cuti berbayar cukup lama kepada buruh pekerjanya. setiap pekerja mendapatkan cuti berbayar selama 25 hari dan meningkat menajdi 30 hari setelah bekerja selama 25 tahun. Sedangkan bagi pekerja yang banyak melakukan lembur bekerja berhak mendapatkan cuti lebih selama dua hari. Sedangkan di Indonesia tercatat di UU Ketenagakerjaan, cuti berbayar pertahun diberikan selama 12 hari dengan minimal bekerja selama setahun.

## 4. Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Di  Austria,  setiap  pekerja  yang  bekerja  di  sektor  formal  wajib  membayar  jaminan  tenaga  kerja  atau asuransi pada institusi jaminan sosial di negaranya melalui penyedia kerja. Sedangkan untuk pekerja di sektor infromal  maupun  wiraswasta  memiliki  jaminan  sosial  dari  pihak  penyedia  asuransi  swasta  secara  mandiri. Skema jaminan sosial tenaga kerja di negara ini termasuk kuat karena memberikan peran pemberi kerja untuk menanggung premi yang diberikan pada negara.
16
Di Indonesia jaminan sosial yang diberikan baik untuk pekerja informal dan formal adalah BPJS (Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial).  Untuk  pekerja  formal,  pembayaran  premi  dilakukan  oleh  pemberi  kerja, sedangkan  di  sektor  informal,  pembayaran  dilakukan  secara  mandiri  oleh  penerima  manfaat.  Isu  tentang jaminan  sosial  tenaga  kerja  ini  hingga  kini  masih  menajdi  masalah  yang  pelik  di  Indonesia.  Hal  tersebut dikarenakan  batasan  antara  pekerjaan  formal  dan informal  yang  tidak  terlalu  jelas  sehingga  banyak  pekerja informal yang belum memiliki jaminan sosial tenaga kerja.

## 5. Pasar kerja
Melihat  dari  suplai  pasar  kerja  di  Austria  dan  Indonesia  sangatlah  berbeda.  Di  Austria,  warga  negara tertentu  dapat  bebas  memasuki  pasar  tenaga  kerja.  Negara-negara  tersebut  diantaranya  Bulgaria,  Maroko, Slovenia,  Hungaria,  Polandia,  Estonia,  Latvia,  Lithuania,  dan  Romania  dapat  dengan  bebas  masuk menjadi tenaga kerja tanpa izin khusus (AMS, 2014:20). Sedangkan di Indonesia, pasar kerja yang diutamakan adalah warga negara Indonesia. Ketika ada warga negara asing yang ingin bekerja maka mereka diharuskan memiliki izin  kerja  khusus  dan  tidak  bisa  menempati  posisi-posisi  tertentu  dalam  institusi  ataupun  lembaga  yang beroperasi.  Di  Indonesia  sendiri  hingga  kini  belum  membuka  pasar  tenaga  kerja  untuk  negara  lain  secara khusus.  Hal  ini  disebabkan  kebutuhan  lapangan  pekerjaan  yang  masih  tinggi  sehingga  ditakutkan  akan mengancam pasar tenaga kerja lokal jika dilakukan penyerapan dari tenaga kerja asing.

## 6. Pekerja Perempuan dan Penyandang Disabilitas
Tingginya pekerja perempuan yang bekerja diluar rumah merupakan salah satu yang tertinggi di negara- negara  industrial  lainnya.  Beberapa  aturan  terkait  perempuan  diberikan  demi  nilai  kemanusiaan  dan  etika. Beberapa aturan tersebut adalah melarang perempuan yang hamil untuk bekerja selama 8 minggu sebelum dan setelah melahirkan, bahkan ada beberapa yang memberikan toleransi hinga 12 minggu untuk kasus prematur ataupun  kelahiran  caesar.  ( personneltoday.com )  Liburan  yang  diberikan  ini  tanpa  mengurangi  upah  yang didapatkan ketika bekerja, atau merupakan cuti berbayar. Selain itu pekerja perempuan juga dilarang bekerja pada jam 8 malam hingga 6 pagi. Di Indonesia libur untuk melahirkan adalah 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah melahirkan. Sedangkan bagi ibu menyusui sesuai  dengan pasal  83 UU No.13 Tahun 2003 diberikan hak kesempatan untuk menyusui, dan dapat diartikan bukan menyusui bayinya di tempat kerja namun untuk memerah ASI.
Untuk penyandang disabilitas, Austria telah menerapkan aturan yang baku tentang mempekerjakan satu penyandang  disabilitas  per  25  orang  pekerjanya.  jika  penyedia  kerja  ketahuan  tidak  mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 4% dari keseluruhan pekerjanya maka mereka dapat dipaksa menyerap tenaga tersebut  di  saat-saat  tertentu.  Namun  syarat  yang  harus  dilakukan  oleh  penyandang  disabilitas  juga  harus terpenuhi, yaitu dengan melakukan tes kemampuan dasar sehingga tidak memberikan beban pada pekerja lain.

## 7. Partner Sosial
Hal  unik  lainnya yang ada dalam kebijakan perburuhan di  Austria adalah adanya partner sosial. Yang dimaksud  partner  sosial  dalam  ketenagakerjaan  adalah  adanya  kerjasama  dan  konsultasi  antara  pemerintah, kelompok pemberi kerja, dan organisasi buruh. Ketiga pihak ini selalu berkoordinasi untuk menentukan aturan dan  hukum  yang  berlaku  terkait  ketenagakerjaan.  Hal  inilah  yang  menjadi  alasan  bahwa  di  Austria  tidak terdapat  hukum  yang  baku  dalam  mengatur  hubungan  kerja,  pemberian  upah,  dan  fasilitas  dalam  bekerja ( personneltoday.com ).  Sedangkan  di  Indonesia,  kekuasaan  dan  hukum  seluruhnya  diatur  pemerintah  dalam perundang-undangan.  Semua  aturan  terkait  buruh  dan  ketenagakerjaan  dipegang  oleh  menteri Ketenagakerjaan, meskipun nantinya dalam pelaksanaannya diserahkan pada keputusan pemberi kerja selama tidak melanggar aturan yang berlaku. Di Indonesia belum ada kerjasama antara pemerintah, penyedia kerja, dan  organisasi  buruh  dalam  menentukan  legalitas  dan  regulasi.  Hal  ini  juga  mengingat  organisasi  buruh terbentuk tidak melalui satu pintu sehingga banyak kepentingan yang susah untuk dipecahkan solusinya.

## REFLEKSI PENERAPAN KEBIJAKAN AUSTRIA DI INDONESIA
Pada  dasarnya  pembangunan  Indonesia  merupakan  pembangunan  terintegrasi  dan  didominasi  oleh pembangunan  ekonomi  dan  pembangunan  sosial.  Hakikat  manusia  dalam  bekerja  telah  tertuang  dalam Undang-undang  No.13  Tahun  2003:  “Setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan barang  dan/atau  jasa  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun  untuk  masyarakat”.  Hal  ini menyebabkan hampir semua lapangan kerja di Indonesia semakin lama semakin sempit untuk dimasuki tenaga kerja yang membengkak seiring berjalannya waktu. Persaingan yang ketat mensyaratkan berbagai kualifikasi dalam memasuki dunia kerja sehingga secara umum banyak masyarakat yang tersisih karena tidak memiliki posisi tawar yang baik dari segi pendidikan maupun ketrampilan.
Munculnya  banyak  permasalahan  terkait  tenaga  kerja  di  Indonesia  mengharuskan  pemerintah  bekerja lebih  keras  untuk  melindungi  buruh-buruh  dari  perampasan  hak  mereka.  Merujuk  pada  regulasi  Austria  di
bidang  buruh,  secara  umum  mereka  mampu  mengakomodasi  baik  itu  kepentingan  penyedia  kerja  dengan tenaga kerja. Pemberian hak-hak dalam bekerja melalui tawar menawar antara kedua pihak dan menempatkan pemerintah sebagai penengahnya. Beberapa solusi yang dapat diadaptasi dari kebijakan perburuhan Australia diantaranya pertama ,  memberikan  ruang  tawar  bagi  pemberi  kerja  dan  buruh.  Di  Indonesia  sebagian  besar buruh pabrik merupakan tenaga kerja dengan sumber daya rendah sehingga tidak memiliki posisi tawar yang baik.  Kesaran  mereka  untuk  maju  dan  memperjuangkan  hak-hak  mereka  juga  belum  bisa  tersampaikan. Adapun antara pemerintah, pemberi kerja, dan organisasi  buruh berdiri  sendiri  sehingga aturan yang dibuat justru  tidak  seimbang.  Selama  ini  hubungan  yang  terjadi  masih  bersifat  pemberi  kerja  dan  buruh  semata. Sehingga  untuk  hal  ini  jika  pemerintah  membuat  sebuah  lembaga  atau  institusi  yang  diistilahkan  sebagai ‘Partner Sosial’ kemungkinan kesejahteraan buruh akan meningkat melalui posisi tawar yang baik.
Kedua , isu tentang lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih minim. Meskipun pemerintah  mulai  mencanangkan  pemberian  kursi  pekerja  penyandang  disabilitas  pada  setiap  perusahaan namun  pelaksanaannya  belum  terlihat  secara  nyata.  Hal  yang  sama  juga  terjadi  pada  isu  perburuhan  pada perempuan. Beberapa kasus terdengar jika perempuan masih belum mendapatkan hak-hak mereka saat bekerja. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh budaya partiarki yang masih tinggi, dan pertimbangan kerugian produksi pemberi  kerja  jika  memberikan  cuti  berbayar  bagi  perempuan.  Baik  perlindungan  tenaga  kerja  penyandang disabilitas dan perempuan ini dapat diterapkan di Indonesia, dengan mempertimbangkan posisi pekerjaan yang sesuai porsinya. Sebagai contoh yaitu dengan mempekerjakan penyandang disabilitas pada pekerjaan di bidang pengolahan data, bukan sebagai pekerja lapangan.
Ketiga ,  pemberian  kewajiban  cuti  pada  hari  minggu  dan  hari  libur  nasional  kepada  setiap  buruh.  Di Indonesia masih belum banyak pemberi kerja yang menerapkan hari libur akhir pekan pada pekerjanya. meski begitu, dalam pasal 79 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dijelaskan bahwa buruh berhak mendapatkan libur di akhir minggu, namun dalam penerapannya banyak pekerja yang ketika bekerja di hari-hari tersbut mendapatkan upah yang sama dengan hari lainnya. Pemerintah Indonesia setidaknya mampu mengadaptasi  aturan  pemberian  upah  dua  kali  lipat  bagi  pekerja  akhir  pekan.  Hal  ini  disamping  untuk menunjang  hak  bersama  keluarga,  di  sisi  lain  juga  memiliki  dampak  positif  bagi  pekerja  yang  ingin mendapatkan penghasilan lebih dengan mengorbankan waktu mereka untuk bekerja. Selama ini pemberian hari libur pada buruh seringkali berdasarkan shift atau pembagian waktu bekerja dengan pekerja lainnya. Secara  umum  ketika  membandingkan  antara  Austria  dan  Indonesia  juga  harus  melihat  pada  kondisi ekonomi  dan  sosial  yang  ada  di  negara  tersebut.  Austria  yang  merupakan  negara  liberal  dan  telah  lama berkembang  menjadi  negara  industrial  dengan  aturan  produksi  perusahaan  yang  tentunya  sudah  memenuhi standar dunia. Hal ini mempengaruhi fasilitas dan kondisi ketenagakerjaan pada lingkungan pekerja sehingga pola pikir yang terbentuk telah maju dari kebutuhan ekonomi menjadi menjadi peduli pada sisi kemanusiaan. Di  Indonesia,  budaya  pekerja  yang  terbentuk  lebih  terletak  pada  kebutuhan  untuk  memeniuhi  kebutuhan ekonomi keluarga dan tidak begitu memperhatikan faktor lain. Adanya perbedaan jenis pemberi usaha (seperti perusahaan, pengusaha kecil) juga harus diperhatikan secara mendalam. Banyak usaha lokal yang masih berada di  skala  kecil  berdiri  di  Indonesia  dan  belum  mampu  memberikan  jaminan  serta  fasilitas  yang  memadai. Kondisi ini menjadi dilematis pemerintah ketika dipaksakan untuk menerapkan aturan usaha yang sama rata dengan bentuk  usaha lainnya. Sedangkan aturan perpajakan di Indonesia sendiri masih  belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pengelolaannya. Untuk itu, kebijakan perburuhan di Indonesia secara umum harus mampu mencakup semua kepentingan. Kesejahteraan buruh jika melihat dari kebijakan buruh di Austria, bukan lagi semata-mata berbicara tentang upah minimum buruh dan fasilitas fisik yang didapatkan saat bekerja, namun telah bergerak pada pemenuhan kesejahteraan rohani manusia. Selain itu, perbaikan kebijakan buruh belum dapat tercapai jika pemerintah belum mampu menyinergikan sektor-sektor penunjang ketenagakerjaan.

## 3.5.  Upaya Perbaikan Kebijakan Tenaga Kerja Di Indonesia
Untuk  mewujudkan  kebijakan  ketenagakerjaan  yang  baik  maka  pemerintah  harus  mengadopsi  aturan ketenagakerjaan  secara  internasional,  dalam  hal  ini  ILO.  Namun  faktanya  Indonesia  tidak  meratifikasi konvensi  ILO  No.131  dan  No.  95  dengan  alasan  masih  dalam  tahap  proses  Pembangunan  Sumber  Daya Industri.  Dari  pernyataan  tersebut  terlihat  bahwa  Indonesia  melihat  titik  sentral  pembangunan  adalah pemberdayaan  sumber  daya  manusia  termasuk  tenaga  kerja,  baik  sebagai  sasaran  pembangunan  maupun sebagai  pelaku  pembangunan  (Koesoma,  2015:6).  Tujuan  ini  mengambarkan  usaha  Pemerintah  dalam membuat kepentingan tetap memegang prinsip mendasar ILO. Upaya mencegah negara dari kemiskinan hingga ke dampak yang lebih buruk membuat pemerintah memutuskan langkah-langkah mengurangi pengangguran melalui pembangunan sumber daya manusia dalam pembangunan sumber daya industri.
Fokus permasalahan tenaga  kerja yang harus diselesaikan di  Indonesia tentu saja tidak hanya masalah pengangguran,  tapi  juga  kondisi  kerja  dan  administrasi  ketenagakerjaan  yang  efektif.  Mempertimbangkan prioritas pemerintah, mandat ILO serta fokus dari para konstituen, setidaknya terdapat tiga prioritas yang harus ditangani bersama, yakni: (1) Menghentikan eksploitasi di tempat kerja, (2) Penciptaan lapangan kerja untuk
18
mengurangi  kemiskinan  dan  memulihkan  mata  pencaharian,  khususnya  bagi  kaum  muda,  (3)  Dialog  sosial untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi.  Ketiga  prioritas  itu  di  identifikasi  ILO  di  Indonesia  melalui Program Nasional Pekerjaan yang Layak ( www.ILO.org diakses pada 28 Mei 2018 ). Untuk itu pemerintah jika ingin  meningkatkan  kualitas  ketenagakerjaan  di  Indonesia  harus  mempertimbangkan  aspek-aspek  tersebut. Adanya sinergi antara komunikasi berbagai sektor khususnya sektor swasta juga dapat membuka peluang pasar kerja.    Hal  ini  dikarenakan  masalah  yang  sebenarnya  dihadapi  ketenagakerjaan  negara  ini  adalah  kapasitas sumberdaya  manusia  dan  lapangan  kerja  informal  yang  mampu  menyerap  masyarakat  dengan  pendidikan rendah.

## 4. KESIMPULAN
Polemik  perburuhan  tidak  terlepas  dari  pertumbuhan  ekonomi  sebuah  negara.  Di  Indonesia  terlihat bagaimana dinamika ketenagakerjaan memiliki dampak pada tingkat konsumsi dan proses produksi pada sektor ekonomi.  Setap  pembangunan  memiliki  ekses  dan  dampak  negatif  diantaranya  memunculkan  pihak  yang terugikan. Dalam hal ini tenaga kerja yang melimpah menjadi pihak yang termarjinalkan oleh pembangunan pemerintah  baik  itu  penyusunan  regulasi  ekspor  dan  impor,  hingga  pengaturan  tentang  upah  minimum. Problematika yang ada dalam dunia perindustrian dan buruh di Indonesia meliputi beberapa hal diantaranya masih adanya ketidaksetaraan gender, dimana karena pengaruh budaya, kaum perempuan masih mendapatkan diskriminasi  dengan  perlakuan  oleh  pemberi  kerja.  Dualisme  dalam  sektor  tenaga  kerja  juga  membuat pemerintah harus mampu menilik lagi kebijakan yang berlaku terkait ketenagakerjaan. Hal ini penting karena bukan  hanya  berdampak  pada  konsumsi  rumahtangga,  namun  juga  berkaitan  dengan  pertumbuhan  angka pengangguran  dan  pasar tenaga  kerja  secara  umum. Selain  itu  penentuan  upah  minimum  buruh  juga  dalam implementasinya memiliki banyak kontradiksi, dimana ada inkonsistensi antara aturan nasional dengan aturan internasional.  Berbagai  dinamika  yang  ditemukan  dalam  implementasi  regulasi  pemerintah  ternyata  juga memiliki kaitan erat  dengan adanya desentralisasi sehingga kewenangan pemerintah daerah bersifat hampir absolut meskipun pada kenyataannya hal tersebut banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan internal daerah. Membandingkan kebijakan perburuhan Indonesia dengan salah satu negara pemilik kebijakan terbaik ketenagakerjaan juag merupakan salah satu cara untuk memperbaiki tata regulasi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Allen, Emma Rose & Robert Kyloh. 2016. Labour Reforms in Indonesia: An Agenda for Greater Equity and Efficiency . International Labour Office or the Asian Development Bank AMS. 2014. Living & Working in Austria . Eures Asri, Wijayanti. 2012. Menuju Sistem Hukum Perburuhan Indonesia yang Berkeadilan . Jurnal Arena Hukum Vol.6 No 3 2012: 155-226 Berita Resmi Statistik BPS Provinsi DIY No.29/05/34/Th.XIX, 5 Mei 2017 Cronin, Ptricia. 2007. Undertaking a literature review: A step-by-step approach . Trinity College Dublin Hendrastomo, Grendi. 2010. Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperuangkan Kesejahteraan Buruh diantara Kepentingan Negara dan Korporasi . Jurnal Informasi No.16 Tahun 2010, ISSN: 0126-1650 https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3  diakses  pada  1  April 2018
https://www.businessculture.org/western-europe/business-culture-in-austria/work-life-balance-in-austria/ diakses pada 28 Desember 2017 https://www.personneltoday.com/hr/eight-important-facts-about-employment-law-in-austria/ diakses pada 28
Desember 2017
ILO.  2015. Tren  ketenagakerjaan  dan  sosial  di  Indonesia  2014  -  2015:  Memperkuat  daya  saing  dan produktivitas melalui pekerjaan layak/Kantor Perburuhan Internasional – Jakarta: ILO ______. 2013. Global Wage Report 2012/13: Wages and Equitable Growth . Geneva: ILO. ______. 1970 Minimum Wage Fixing Convention (No. 131) _____.Program Pekerjaan Layak Nasional untuk Indonesia 2012-2015 www.ilo.org/jakarta/WCMS_189893/ Koesoma, Muhammad T. 2015. Perumusan Kebijakan Perburuhan Di indonesia. UMY Kolben K. 2011. Transnational labour regulation and the limits of governance . Theoretical Inquiries in Law 12(2): 403–437.
Kusakabe, K. 2006. Reconciling work and family: Issues and policies in Thailand , Conditions of Work and Employment Series, WP 14, ILO, Geneva.
Kusum, Nair. 1963. Blossoms in the Dust: The Human Factor in Indian Development.  American Journal of Sociology 69, no. 2 (Sep., 1963): 206-207
Mark,  Pruett.  2014. Nascent  Entrepreneurs:  Gender,  Culture,  and  Perceptions .  Journal  of  Women's Entrepreneurship and Education No. 3-4, 1-2, hal.3
Miles,  Lilian.  2015. The  ‘integrative  approach’  and  labour  regulation  and  Indonesia:  Prospects  and challenges. Economic and Industrial Democracy 2015, Vol. 36(1) 5-22. Middlesex University Mendel, Ernest. 2013. Pengantar Marxisme. Yogyakarta:Bintang Nusantara Peraturan Menteri No. 19 tahun 2012 tentang Upah Minimum Peraturan Menteri No.7 Tahun 2013 tentang Ketentuang Pekerjaan Outsourcing Rama, Martin. 2001. The Consequences of Doubling The Minimum Wage: The Case of Indonesia . Industrial and Labour relations Review, Vol.54 No.4. Cornell University Rechtsanwalte, Gerlach. 2017. Employment Law Overview . L&E Global Robertson, Raymond,&Hongyang Di, Drusilla Brown, and Rajeev Dehejia. 2016. Working Conditions, Work Outcomes, and Policy in Asian Developing Countries. ADB Economics Working Paper Series. No. 497 Sagung,  Dwiyutiari.K.,  Ni  Wayan  Rainy  Priadarsini,  A.A.  Bagus  Surya  Widya  Nugraha.    2015. Upaya International  Labour  Organization  (ILO)-IPEC  Melalui  INDUS  Project  Dalam  Menanggulangi Pekerja  Anak  di  Sektor  Industri  di  India  Tahun  2003-2007 .  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Udayana
Sofian, Ahmad. 1997. Kompleksitas Masalah Pekerja Anak di Indonesia. Jurnal Populasi No.8 Steyn, Elanie and Kathryn Jenson White. 2010. Restricting or liberating? Female Journalists’ Experiences of Managerial Competencies in Traditionally Male-Dominated Nepali Newsrooms . Journal of Research on Women and Gender. University of Oklahoma
Suseno, Franz Magnis. 2013. Dari Mao ke Marcuse: Percikan Filsafat Marxis Pasca-Lenin . Jakarta: Gramedia Pustaka Tama
Tadjoeddin, Mohammad Zulfan. 2016. Earnings, productivity and inequality in Indonesia . The Economic and Labour Relations Review 2016, Vol. 27(2) 248-271. SAGE Tambunan, Tulus Tahi Hamonangan. 2017. Long-term Economic Development and Employment Changes: The Indonesian Experience . Social Change Vol.47(4) 493–508. SAGE
Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Yusoff, Mohammed B., Ilza Febrina. 2014. Trade Openness, Real Exchange Rate, Gross Domestic Investment and Growth in Indonesia . Margin-The Journal of Applied Economic Research 8 : 1 (2014): 1–13. SAGE Publications
Zuhdan,  Muhammad.  2014. Perjuangan  Gerakan  Buruh  Tidak  Sekedar  Upah  Melacak  Perkembangan  Isu Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Reformasi . Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 17, Nomor 3, Maret 2014 (272-290)