ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya
Volume 11, Nomor 1, Februari 2022: 90 - 105
10.33772/etnoreflika.v11i1.1532
ISSN: 2252-9144 (Cetak)
ISSN: 2355-360X (Online)
ANALISIS MODEL PENGELOLAAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT: SUATU PENDEKATAN EMPIRIS DI WANGI- WANGI, WAKATOBI
AN ANALYSIS OF COMMUNITY-BASED TOURISM MODEL: AN EMPIRICAL APPROACH IN WANGI-WANGI, WAKATOBI
La Ode Aris 1 , Heddy Shry Ahimsa-Putra 2 , Pande Made Kutanegara 3
1 Mahasiswa Program S3 Ilmu-Ilmu Humaniora, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Jl. Nusantara No. 1, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia
2,3 Program S3 Ilmu-Ilmu Humaniora, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
Email korespondensi: arislaode76@gmail.com
Diterima: 3 Januari 2022; Direvisi:  20 Februari 2022; Disetujui: 23 Februari 2022
Copyright © 2022 The Author This is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
How  to  cite (APA) : Aris,  L.  O.,  Ahimsa-Putra, H.  S.,  &  Kutanegara,  P.  M.  (2022).  Analisis  model pengelolaan  pariwisata  berbasis  masyarakat:  Suatu  pendekatan  empiris  di  Wangi-Wangi,  Wakatobi. ETNOREFLIKA:  Jurnal  Sosial  dan  Budaya , 11 (1),  90–105. https://doi.org/10.33772/etnoreflika. v11i1.1532

## ABSTRACT
Community-based tourism (CBT) is one of the management models adopted by the Wakatobi Regency government in managing tourism. This paper examines the management of commu- nity-based tourism in Wangi-Wangi Island, Wakatobi Regency from 2006 to 2019 Data were obtained  from  various  literatures  by  conducting  literature  studies  and  from  field  observa- tions and interviews with the community. Meanwhile, the data analysis technique used was a qualitative  data  analysis  with  CBT  perspective.  The  results  of  this  study  indicate  that  the CBT model is carried out in two types: (1) tourism management is carried out by landowners in which local community is not directly  involved in the management of object; (2) tourism management is carried out by the government, in which the local community is directly in- volved  in  managing  the  tourist  objects.  The  supervision  of  CBT  model  management  is  car- ried out by the government  along with the community involved in tourist objects. The local community can feel directly the benefit of CBT model, either directly or indirectly involved.
Keywords : model,  management,  tourism,  community-based,  government,  Wangi-Wangi  Is- land.

## ABSTRAK
C ommunity-based  tourism (CBT)  adalah  salah  satu  model  pengelolaan  yang  ditempuh  oleh pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam mengelola  pariwisata. Tulisan ini mengkaji pengel- olaan  pariwisata  berbasis  masyarakat  di  Pulau  Wangi-Wangi,  Kabupaten  Wakatobi  Tahun 2006-2019.  Data  diperoleh  dari  berbagai  literatur  dengan  melakukan  studi  pustaka  dan  di- peroleh dari pengamatan di lapangan dan wawancara kepada masyarakat. Sementara, teknik analisis data adalah analisis data kualitatif, sementara untuk menganalisa data sesuai dengan permasalahan penelitian menggunanakan perspektif CBT. Hasil penelitian ini bahwa model CBT dilakukan dalam dua tipe, yakni (1) pengelolaan pariwisata dilakukan oleh pemilik la- han. Dengan  tipe  ini  masyarakat  setempat  tidak  terlibat  secara  langsung  dalam  pengelolaan obyek; (2) pengelolaan pariwisata dilakukan oleh pemerintah. Dalam pengelolaan pariwisata masyarakat  setempat  terlibat  langsung  dalam  mengelolaan  obyek  wisata.  Pengawasan pengelolaan model CBT dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat yang telibat dalam obyek wisata. Manfaat yang diperoleh masyarakat setempat dengan model CBT dapat dirasakan langsung hasilnya, baik yang terlibat langsung maupun tidak.
Kata kunci : Model, pengelolaan, pariwisata, berbasis masyarakat, pemerintah, Pulau Wangi-Wangi.

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  pariwisata  berbasis masyarakat menitikberatkan pada partisipasi masyarakat  atau  komunitas  lokal  dalam pengelolaan  pariwisata.  Partisipasi  masya- rakat  lokal  dalam  pengelolaan  pariwisata mulai  dari  tahap  perencanaan  sampai  pada pelaksanaan  program  (Bello  et  al.,  2016). Diikutkannya  masyarakat  setempat  dalam pengelolaan  pariwisata  merupakan  inti keberhasilan  dalam  pengelolaan  pariwisata yang  berkelanjutan  (Thetsane,  2019).  Kon- sep pembangunan berkelanjutan rupanya te- lah  diadopsi  untuk  pengelolaan  pariwisata. Secara  umum  pembangunan  berkelanjutan adalah  suatu  pendekatan  untuk  memper- tahankan  keberlanjutan  lingkungan,  kebu- tuhan  dasar  manusia  terpenuhi,  peluang- peluang  lapangan  kerja  terbuka,  keadilan dapat  dikurangi  dan  masyarakat  setempat dapat menentukan nasibnya sendiri (Picard, 2016). Sementara menurut Violetta Simatupang  (2021), tiga prisip dasar  dalam pembangunan  berkelanjutan,  yakni    ling- kungan  ekologis  dan  sosial  budaya  dapat survaif, serta generasi mendatang mendapatkan kepastian hidup dengan adan- ya perbaikan pembangunan ekonomi.
Selanjutnya, Word Tourism Organi- zation (WTO) dalam agendanya pada pem-
bangunan  pariwisata  menfokuskan  pada pembangunan pariwisata berkelanjutan. Hal ini  dimaksudkan  untuk  menciptakan  pelu- ang  dimasa  yang  akan  datang  dan  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan wisatawan di daerah tujuan  wisata.  Semen- tara  menurut  Pitana  dalam,  Diarta  (2013) Dalam  pembangunan  pariwisata  yang  ber- lanjutan  yang  harus  diperhatikan  adalah perekonomian tumbuh dengan baik, masya- rakat setempat yang sejahtera, struktur alam tidak  dirubah,  kebudayaan  yang  dinamis dan  wisatawan  mendapatkan  pelayanan yang  maksimal  karena  perhatian  dan kepeduliaannya terhadap lingkungan sangat tinggi. Sementara Erdigton dan Smith dalam (Nasikun, 2011) menyatakan adanya kepua- san  positif  baik  itu  dari  masyarakat  dan wisatawan  ketika  berinteraksi  dan  bertukar pengamalan  serta  menunjukan  konsis- tensinya  pada  sosial,  alam  dan  nilai-nilai budaya  suatu  masyarakat  merupakan  ciri khas  dari  pembangunan  pariwisata  berke- lanjutan. Sementara, menurut Smith, (2001) bahwa pembangunan pariwisata berkelanju- tan  adalah  adanya  partisipasi  dari  berbagai lembaga  dan  masyarakat  mengenai  keber- lanjutan  lingkungan  hidup.  Untuk  itu, keterlibatan  masyarakat  dalam  pengelolaan pariwisata  agar  tercapai  pembangunan  pa-
riwisata yang berkelanjutan juga dapat men- capai kesejahteraan hidupnya.
Begitupun juga Kabupaten Wakato- bi yang terletak di Sulawesi Tenggara yakni daerah  dengan  97  persen  wilayah  laut dengan  keindahan  alam  laut  dan  surga bawah  laut  serta  keunikan  budayanya  se- hingga  menjadikannya  sebagai  ikon  pari- wisata di Sulawesi Tenggara, bahkan masuk dalam salah satu destinasi pariwisata unggu- lan  yang  menjadi  salah  satu  tujuan  utama wisatawan  di  Indonesia  (Hadiyat,  2014  ; Kurniasari  et  al.,  2018  ;  Asuhadi  et  al., 2021). Sejak pertama kali dibuka, pariwisata di Kabupaten Wakatobi, khususnya di Pulau Wangi-Wangi  telah  menerapkan  pem- bangunan  pariwisata  yang  berkelanjutan. Lingkungan  ekologis  yang  berkelanjutan, kebutuhan primer manusia terpenuhi, lapan- gan  kerja  tersedia  bagi  generasi  yang  akan datang  dan  masyarakat  setempat  dapat menentukan nasipnya sendiri merupakan in- ti  dari  konsep  pembangunan  berkelanjutan. (Smith, 2001 ; Nasikun, 2011; Diarta, 2013; Picard,  2016;  Violetta  Simatupang,  2021), bahkan dalam perjalannya telah mengadopsi pendekatan  pembangunan  ekonomi  hijau. Pendekatan pariwisata yang berorientasi pa- da  ekonomi  hijau  adalah  untuk  meningkat- kan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial dengan meminimalisir dampak negatif pada ekologi  dan  lingkungan  hidup  (A.  Law  et al.,  2012;  Holden,  2013;  Paunovic,  2015; Loiseau  et  al.,  2016;  Pan  et  al.,  2018). Kedua konsep ini pada prinsipnya menekankan adanya pengelolaan pariwisata berkelanjutan  untuk  menciptakan  kese- jahteraan masyarakat dan dapat meminimal- isir kerusakan pada lingkungan hidup.
Untuk itu, itu salah satu model yang diambil  oleh  pemerintah  Kabupaten  Wa- katobi dalam pengelolaan pariwisata adalah melibatkan  masyarakat  setempat  dalam pengelolaan  pariwisata  atau community- based tourism management . Dalam pengel- olaan pariwisata masyarakat dilibatkan mu- lai  dari  perencanaan  sampai  pada  pengel- olaan  obyek  wisata.  Berbagai  tempat  yang
melibatkan  masyarakat  dalam  pengelolaan pariwisata,  seperti  pengelolaan  wisata  di Taman  Nasional  Sagarmatha  di  Himalaya, Nepal,  dengan  model community  based tourism (CBT),  yakni  warga  lokal  terlibat langsung  dalam  program  reboisasi  yang dikendalikan  oleh  manajemen  lokal  dalam obyek  wisata  (Jefferies,  1982).  Penelitian, Steinicke & Neuburger, (2012) di Pegunun- gan  Alpine  di  wilayah  Gunung  Kenya, bahwa pengelolaan pariwisata dengan mod- el CBT, dapat menstabilkan pendapatan ru- mah  tangga  pedesaan,  menciptakan  kese- jahteraan  masyarakat  dan  mengurangi  ke- rentanan  keluarga.  Selanjutnya,  dengan model CBT di Kampung Pitu, Nglanggeran, Patuk,  Gunung  Kidul,  bahwa  baik  dari masyarakat  lokal,  pemerintah  setempat, lembaga  sosial  kemasyarakatan  seperti Pokdarwis, Ketua RT, Karang Taruna terli- bat  langsung  dalam  pengelolaan  pariwisata (Dewanti,  2014).  Selanjutnya,  model  CBT yang  dilakukan di  Pulau  Nusa  Penida, Bali memperlihatkan  bahwa  (1)  pengelolaan wisata  bahari  lebih  banyak  dilakukan  oleh investor  karena  keterlibatan  stakeholdes sangat  minim yang  mengesampingan kepentibgan  masyarakat  sekitar,  sementara para  pengusaha  lebih  pada profit  oriented ; (2) karena didominasi oleh investor dari lu- ar,  maka  peran  serta  masyarakat  sangat terbatas, sehingga model CBT  belum  sepe- nuhnya berhasil (Darsana, 2017). Sementara seperti  yang  dilaporkan  oleh  (Ramadhani, 2017)  bahwa  model  CBT  dalam  pengel- olaan  wisata  air  terjun  Tumpuk  Sewu, Lumajang,  dimana  proses  pengelolaan dengan melibatkan masyarakat setempat te- lah berjalan dengan baik. Mereka dilibatkan dalam  perencanaan,  penetapan  program, sampai pada pembentukan Pokdarwis.
Selanjutnya, temuan Purnaya
(2017),  bahwa  pengelolaan  obyek  wisata Alas  Kedaton  dengan  model  CBT,  bahwa masyarakat  setempat  telah  berpartisipasi  di dalamnya.  Masyarakat  setempat  dilibatkan dalam pengelolaan daya tarik wisata, kemu- dahan  wisatawan  dan  berbagai  sarana  ako-
modasi  dalam  obyek  wisata.  Selanjutnya, hasil  penelitian  Ariyani,  (2019)  dengan model model  community  based  tourism (CBT),  yakni  di  Pantai  Bangsring,  Banyu- wangi,  yakni  wisata  ikan  hias  dimana masyarakat  dapat  mengelola  pantai  dengan baik,  mengedukasi  setiap  pengunjung  yang ingin mengetahui menganai proses perawa- tan  dan  pelestarian  biota  laut.  Sementara, pengelolaan  wisata  Tretes  Taman  Tani  di Desa Kemiran, Selo, Bayolali, dengan mod- el CBT yaitu keterlibatan pemerintah, pem- ilik  lahan,  dan  masyarakat  setempat  serta karang  taruna,  Partisipasi  masyarakat  dan karang  taruna  ditunjukan  dengan  keaktifan mereka  yang  ikut  serta  mengurus  tempat parkir,  loket  masuk,  mengelola  aula  serta kantin.  Masyarakat  diberikan  peran  yang lebih  besar  oleh  pemerintah  yang  merupa- kan  fasilitator  dalam  program  ini  (Nuning Lisdiana, 2019).
Selanjutnya, hasil penelitian  (Delvi,  2020),  mengenai  pengel- olaan  wisata  permandian  alam  Batang  Ta- bik, di Nagari Sei, Kamuyang, dengan mod- el  CBT.  Sistem  Jarong  dalam  pengelolaan dimana  masing-masing  Jarong  berkesem- patan untuk mengelola obyek wisata dengan cara  diundi.  Yang  keluar  Namanya  itulah yang  melaksanakan  pengelolaan.  Bagi  ja- rong  yang  mengelola  diwajibkaan  mem- bayat  kepada  Nagari  sebanyak  45  juta. Pembayaran ini diambil dari hasil penjualan tiket  dari  para  wisatawan.  Berbagai  tulisan di atas membahas tentang CBT di berbagai tempat,  sementara  dalam  tulisan  ini  mem- bahas lebih jauh tentang penerapan CBT di Wakatobi yakni di Wangi-Wangi, Sulawesi Tenggara.

## Representasi Teori
Pengelolaan  model community- based  tourism (CBT)  adalah  suatu  pola atau  model  untuk  mewujudkan  pem- bangunan  pariwisata  berkelanjutan  deng- an  cara  memperhatikan  dan  memper- tahankan keberlanjutan lingkungan hidup dan  budaya  masyarakat  (Suansri,  2003). Sementara  menurut  pendapat  Hausler (dalam  Herdiana,  2019)  Keterlibatan
masyarakat  lokal  dalam  pengelolaan  pa- riwisata  merupakan  inti  dari  CBT,  baik langsung  maupun  tidak.  Dalam  hal  ini model  pengelolaan  pariwisata  berbasis masyarakat  erat  kaitannya  dengan  keiku- tsertaan masyarakat  didalamnya. Dua hal keterlibatan  masyarakat  dalam  CBT, yakni  (1)  dalam  proses  mengambilan keputusan; (2) yang berkaitan dengan ke- untungan  yang  diperoleh  dari  CBT (Timothy,  (1999).  Sementara  menurut Mayaka  et  al.,  (2019)  bahwa  keiku- tsertaan  masyakat  dalam  pengelolaan  pa- riwisata salah satu yang terpenting adalah kekuatan  dan  kontrol  komunitas  dalam CBT. Sementara menurut Bittar Rodrigues  &  Prideaux,  (2018)  bahwa model  CBT  dalam  pengelolaan  pari- wisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penetapan  pulau  Wangi-wangi sebagai  lokasi  penelitian  karena  pariwia- satanya  telah  lama  dikelola.  Sementara metode pengumpulan data yaitu sekunder dan  primer.  Metode  pertama  diperoleh langsung  dari  pengamatan  dan  wa- wacancara  selama  berada  di lokasi  pene- litian, sementara metode kedua  diperoleh melalui  studi  literatur,  yakni  melalui  bu- ku,  jurnal,  disertasi  dan  tesis,  terkait dengan  tema  penelitian  yaitu  model pengelolaan pariwisata berbasis masyara- kat.
Teknik pengamatan dipakai untuk mengamati  langsung  keberadaan  sumber daya  alam  berupa  kondisi  obyek  wisata, dan  tempat-tempat  obyek  wisata  lainnya sehingga  memperoleh  gambaran  tentang keberadaan  dan  kondisi  setiap  obyek wisata  yang  ada  di  Pulau  Wangi-Wangi. Pengamatan  juga  dilakukan  di  berbagai lembaga  pariwisata  atau  para  pengelola obyek  wisata,  yaitu  dalam  hal  memper- siapkan  prodak  pariwisata,  pelayanan kepada para wisatawan, perawatan obyek wisata,  keamanan  obyek  wisata  dan  lain
sebagainya.  Dengan  kata  lain  bahwa pengamatan  terkait  dengan  praktik,  tin- dakan  dan  aktivitas  aktor  manusia (Nimmo,  2011),  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  pariwisata.  Peneliti  juga melakukan  pengamatan  diberbagai  tem- pat, seperti, café, tempat hiburan dan lain sebagainya.  Semua  kejadian  tersebut  di- catat  dan  direkam,  walapun  itu  tidak mungkin lengkap atau sesempurna seperti apa  yang  dibayangkan  (Dann  et  al., 1988).    Wawancara  mendalam  dilakukan kepada  para  informan  terkait  dengan permasalahan penelitian. Wawancara dil- akukan  kepada  para  pengelola  obyek wisata untuk mendapatkan data berkaitan dengan  model  CBT,  promosi  pariwisata, penjualan  produk  wisata,  keamanan pengunjung  dalam  obyek  wisata,  strategi pemasaran,  penjualan  paket-paket  wisata dan lain sebagainya, Selanjutnya, para in- forman  menggambarkan  sesuatu  hal terkait  dengan  pariwisata,  mendefinisi- kan,  bagaimana  jaringan  aktor  dalam mengelola  pariwisata  (Ren,  2010;  Ren, C., Jóhannesson, G. T., & van der Duim, 2012 ; Beard, Scarles, & Tribe, 2016). Selanjutnya,  analisis  data  meng- gunakan analisis data kualitatif. Menurut, Ahimsa-Putra,  (2016  :  36),  bahwa  ana- lisis  data  kualitatif  adalah  “cara-cara  un- tuk  memilah-milah,  mengelompokkan data  kualitatif  agar  kemudian  dapat  dil- akukan interpretasi dan ditetapkan relasi- relasi  tertentu  antara  kategori  data  yang satu dengan kategori data yang lain”. Un- tuk  itu,  untuk  nengalisa  data  tentang model  pengelolaan  pariwisata  berbasis masyarakat menggunakan perspektif community-based tourism model .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Model Pengelolaan Pariwisata berbasis Masyarakat  di  Wangi-Wangi,  Wa- katobi
Salah Satu model pengelolaan pa- riwisata  yang  ditempuh  oleh  pemerintah Kabupaten  Wakatobi  di  Pulau  Wangi-
Wangi  dalam  pengelolaan  obyek  wisata adalah  model community-based  tourism (CBT) . Model  CBT  dimaksudkan  untuk menciptakan  kesejahteraan  masyarakat, lingkungan  hidup  dan  budaya lokal  yang berkelanjutan Giampiccoli & Kalis, 2012; Sumarni  et  al.,  2020;  Giampiccoli  et  al., 2020).  Pengelolaan  pariwisata  dengan model  CBT  erat  kaitannya  dengan  par- tisipasi  masyarakat  lokal  dalam  pengel- olaan  pariwisata,  pengawasan,  dan  hasil atau  manfaat  yang  diperoleh  masyarakat dengan  adanya  CBT  (Vafadari,  2008  ; Timothy,  1999  ;  Mayaka  et  al.,  2019). Senada  dengan  pendapat  Hausler  (dalam Herdiana,  2019)  bahwa  baik  langsung maupun tidak keterlibatan masyarakat da- lam  pengelolaan  pariwisata  merupakan poin  penting  dalam  CBT.  Dalam  hal  ini model  pengelolaan  pariwisata  berbasis masyarakat  erat  kaitannya  dengan  keiku- tsertaan  masyarakat  dalam  pengelolaan pariwisata. Selain itu, berbagai nilai tam- bah  dengan  adanya  model  pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat, yakni (1) masyarakat  berperan  sebagai  pelaku, mereka  dapat  menyediakan  berbagai  hal untuk  wisatawan  seperti,  tempat  tinggal, menyediakan  makan  dan  minum,  jasa laundry ,  jasa  angkutan  umum  dan  lain sebagainya;  (2)  Kelangsungan  usaha  lo- kal  dapat  berkembang  seiring  dengan meningkatnya konsumsi wisatawan. Produk  lokal  dapat  berupa  kuliner  lokal, kerajinan tangan, dan berbagai jenis hasil pertanian  seperti  buah  dan  sayuran;  (3) Terbukanya  berbagai  peluang  kerja  sep- erti  dapat  bekerja  sebagai  karyawan  ho- tel, tour dive, dan  berbagai  seni  ke- rajinan;  (4)  Nilai-nilai  tradisi,  keunikan alam  dan  budaya  lokal  terangkat  keper- mukaan seiring dengan kesadaran masyarakat untuk melestarikannya
(Pantiyasa, 2018). Berbagai pendapat ter- sebut  memperlihatkan  bahwa  model pengelolaan  pariwisata  dengan  model CBT  adalah  menitikberatkan  pada  keter- libatan masyarakat setempat dalam
pengelolaan  pariwisata  sehingga  dapat memperoleh  manfaat  dari  model  pengel- olaan tersebut.
Selanjutnya, sejak pertama dibuka pariwisata  di  Pulau  Wangi-Wangi  yaitu pada tahun 2006 masyarakat setempat te- lah  mengambil  bagian  di  dalamnya.  Ini memungkinkan  karena  arah  kebijakan pemerintah  Kabupaten  Wakatobi  dalam pengelolaan  pariwisata  adalah  partisipasi aktif  masyarakat  atau  masyarakat  setem- pat dengan cara dilibatkan dalam pengel- olaan  pariwisata.  Hal  ini  sesuai  dengan Peraturan Pemerintah Wakatobi Nomor 4 Tahun  2017  Tentang  Rencana  Induk Pembangunan  Pariwisata  Daerah  2016- 2025,  Pasal  6  huruf  e,  bahwa  “Pem- bangunan Kepariwisataan berbasis
Masyarakat”.  Sesuai  dengan  Peraturan Daerah  (Perda)  ini  bahwa  prinsip  pem- bangunan  kepariwisataan  di  Kabupaten Wakatobi,  khusnya  di  Pulau  Wangi- Wangi  bahwa  dalam  pengelolaan  meli- batkan  masyarakat  setempat.  Dengan demikian kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.  Kebijakan  ini  pula  sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan,  khususnya  pada  Pasal  5, huruf  c  bahwa  pariwisata  dapat  “  mem- beri  manfaat  untuk  kesejahteraan  rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas. Selanjutnya,  di  bawah  ini  akan  dibahas tentang  keterlibatan  masyarakat  dan pemerintah  dalam  pengelolaan  pari- wisata,  pengawasan  dalam  obyek  wisata dan  manfaat  yang  diperoleh  masyarakat setempat  dengan  adanya  pengelolaan  pa- riwisata bebasis masyarakat.
Keterlibatan  Masyarakat  dan  Peme- rintah dengan Model CBT
Pengelolaan  pariwisata  di  Pulau Wangi-Wangi  dilakukan  antara  peme- rintah  dan  masyarakat  setempat.  Masya- rakat  setempat  dilibatkan  agar  mereka dapat  menjaga  obyek  wisata,  ketertiban, keamanan  dan  melayani  kepentingan wisatawan.  Selain  itu,  dengan  keterli-
batan  masyarakat  dalam  pengelolaan  pa- riwisata  agar  tercapai  pengelolaan,  ling- kungan  dan  budaya  yang  berkelanjutan. Sementara  keterlibatan  pemerintah  dapat menyediakakan  berbagai  sarana  dan  pra- sarana  obyek  wisata  dan  regulasi  terkait dengan  keperawisataan.  Ada  dua  tipe pengelolaan  pariwisata  dengan  model CBT  di  Pulau  Wangi-Wangi,  yakni  (1) tipe pengelolaan obyek wisata oleh pem- ilik lahan; dan (2) tipe pengelolaan obyek wisata oleh pemerintah.

## Tipe  Pengelolaan  Obyek  Wisata  oleh  Pe- milik Lahan
Berbagai  obyek  wisata  di  Pulau Wangi-Wangi sebagian besar milik masyarakat  setempat.  Untuk  itu  dalam pengelolaannya  sesuai  dengan  keinginan pemilik  lahan.  Walaupun  demikian  dalam pengelola  obyek  wisata  tetap  berpedoman pada  peraturan  yang  ada  sehingga  dalam pelaksanannya  mengikuti  petunjuk  dari pemerintah.  Sebelum  lebih  jauh  membahas tentang pengelolaan obyek wisata oleh pem- ilik  lahan,  terlebih  dahulu  diketengahkan tentang  kebijakan  pemerintah  tentang  hal ini.  Pada  awalnya  ketika  pariwisata  dibuka pada  tahun  2006  oleh  bupati  Hugua masyarakat yang bermukim di sekitar obyek wisata  terlibat  langsung  dalam  pengelolaan obyek wisata, maka mereka disibukkan un- tuk  menjaga  obyek  wisata  dan  melayani kepentingan wisatawan, tetapi ketika obyek- obyek  wisata  tersebut  diambil  alih  oleh pemilik  lahan  maka  pengelolaan  berpindah tangan dari masyarakat setempat ke pemilik lahan. Masyarakat sekitar yang awalnya ter- libat  langsung  dalam  pengelolaan  obyek wisata,  kemudian  dilarang  oleh  pemilik  la- han untuk melakukan berbagai usaha di da- lamnya.  Apabila  mereka  ikut  membuka usaha dalam obyek wisata harus seijin pem- ilik  lahan  atau  mengontrak/menyewah  lo- kasi  wisata.  Hal  ini  tidak  dapat  dilakukan karena masyarakat sekitar kekurangan mod- al  sehingga  tidak  dapat  berbuat  apa-apa. Menurut,  Duarte  Alonso  &  Liu,  (2013) bahwa salah satu kendala utama masyarakat
perdesaan  dalam  mengelola  obyek  wisata adalah  ketersediaan  sumber  daya  manusia dan keuangan. Dengan kondisi ini masyara- kat setempat tidak dapat berbuat banyak, ka- rena tidak mempunyai  hak  untuk menuntut kepada pemilik lahan.
Untuk itu, maka masyarakat setem- pat  tidak  dapat  melakukan  usaha  di  dalam obyek  wisata,  mereka  terpaksa  membuka usaha  di  luar  obyek.  Menurut  penuturan berbagai informan bahwa pada awalnya se- jak pertama kali pariwisata dibuka masyara- kat  setempat telah aktif didalamnya,  teruta- ma  yang  dekat  dengan  tempat  tinggalnya, tetapi  setelah  dilarang  oleh  pemilik  lahan, akhirnya  mereka  membuka  usaha  di  luar obyek.  Hal  ini  berpengaruh  langsung  pada penghasilan masyarakat setempat. Penghasi- lan  mereka  ketika  mengelola  langsung  dan tidak mengelola langsung obyek wisata san- gat  jauh  berbeda.  Biasanya  jika  mereka mengelola langsung obyek wisata, pendapa- tan mereka sangat baik, tetapi ketika mereka membuka usaha di luar obyek wisata maka pendapatan  mereka  sangat  minim.  Hal  ini disebabkan oleh berbagai kebutuhan wisatawan  telah  disediakan  dalam  obyek wisata,  mulai  dari  penginapan,  restroran, warung makan sampai pada makan dan mi- numan ringan.
Dengan  kondisi  ini  maka  warga setempat hanya dapat melayani kepentingan wisatawan ketika berada di luar obyek. Pada berbagai kesempatan ketika wisatawan ber- keliling diberbagai tempat  di  Pulau Wangi- Wangi,  mereka  dapat  menikmati  berbagai kuliner lokal dan membeli berbagai akseso- ris  khas  Wakatobi.  Peluang  inilah  yang digunakan  oleh  penduduk  sekitar  untuk menjajakan dagangannya kepada para turis. Menurut penurutan berbagai informan bah- wa  mereka  sangat  senang  ketika  melihat wisatawan  berkeliling  di  kampung  mereka, karena  para  wisatawan  dapat  membeli berbagai  dagangan  yang  mereka  tawarkan. Yang  paling  diminati  oleh  para  wisatawan adalah  kuliner  lokal,  seperti  ikan  parende, ikan palumara , kasoami , dan kue karasi.
Sementara itu,  pemilik  lahan  dalam pengelolaan  obyek  wisata  miliknya  dapat ditempuh  dengan  dua  cara;  (1)  dikelolanya sendiri oleh pemilik lahan, dan (2) dapat di- percayakan  kepada  pihak  lain. Pertama, apabila  obyek  wisata  tersebut  langsung dikelola  sendiri  oleh  pemilik  lahan  maka berbagai sarana dan prasarana obyek wisata, keamanan,  kebersihan,  dan  kenyamanan wisatawan menjadi tanggung jawab pemilik lahan.  Selain itu, pengembangan daya tarik wisata atau atraksi wisata juga dapat dikem- bangkan sendiri oleh pemilik lahan.
Kedua, apabila  dipercayakan  pada pihak  lain  ada  dua  macam.  Yang pertama adalah dipercayakan kepada kerabatnya, dan kedua disewakan kepada pihak lain. Obyek wisata  yang  dipercayakan  kepada  kera- batnya  biasanya  tidak  disertai  dengan  per- janjian  kontrak,  tetapi  dengan  modal  ke- percayaan.  Dengan  modal  kepercayaan  se- hingga dapat mengelola obyek wisata. Apa- bila  disuatu  saat  nanti  si  pemilik  lahan membutuhkan  lokasinya  maka  pengelola dengan  suka  rela  mengembalikan  lokasi yang digunakan tersebut kepada  sang  pem- ilik.  Biasanya  sebelum  obyek  wisata dikelola,  pemilik lahan berpesan  agar men- jaga  keindahan,  kebersihan  obyek  wisata dan  tidak  merusak  lingkungan  yang  ada  di sekitarnya.
Yang kedua apabila  disewakan kepada  pihak  lain  maka  dapat  memenuhi sejumlah  perjanjian.  Perjanjian  tersebut berupa  waktu  penyewaan,  keamanan,  ken- yaman wisatawan, kebersihan obyek wisata, harga sewa dan daya tarik obyek wisata dan berbagai  perjanjian  lainnya.  Seperti  yang dikatakan oleh  salah  seorang  pemilik lahan yang berinisial SR bahwa “lahan saya yang dipinggir pantai saya sewakan kepada pihak lain dengan sejumlah perjanjian dan sampai saat ini masih dikelola oleh orang tersebut”. Contoh  lain  misalnya,  obyek  wisata  Pantai Cemara  yang  disewakan  pada  pihak  lain, dengan  sejumlah  perjanjian.  Setelah  selesai masa waktu kontrak, maka perjanjian dapat
dibicarakan  kembali  apakah  dapat  diper- panjang atau tidak.
Jika  obyek  wisata  disewakan  kepa- da pihak lain maka segala fasilitas yang ada di  dalamnya  dibuat  oleh  penyewah.  Misal- nya fasilitas air bersih, penerangan, gazebo, penyewaan  alat snorkeling dan diving dan berbagai  fasilitas  lainnya.  Namun  dengan pengelolaan seperti ini fasilitas dalam obyek wisata biasanya sangat minim. Mereka han- ya  membuat  fasilitas  yang  sifatnya  tem- porer, karena apabila telah habis masa kon- trak maka dapat dibongkar kembali, berbeda dengan  obyek  wisata  yang  dikelola  lang- sung  oleh  pemilik  lahan,  fasilitas  di  da- lamnya cenderung lengkap dan segala kebu- tuhan  wisatawan  tersedia.  Misalnya,  jika pengelolaan oleh pihak lain maka, di dalam obyek  wisata  tidak  dibuat  penginapan  atau bangunan  yang  sifatnya  jangka  panjang, tetapi  jika  dikelola  langsung  oleh  pemilik lahan,  maka  mulai  fasilitas  yang  sifatnya temporer dan jangka panjang telah tersedia. Untuk  itu,  jika  mengunjungi  suatu  obyek wisata,  sementara  fasilitas  yang  ada  di  da- lamnya sangat minim boleh jadi fasilitas ter- sebut  dikelola  oleh  pihak  lain,  tetapi  jika fasilitas  yang  ada  di  dalamnya  cenderung lengkap  maka  dapat  dipastikan  bahwa obyek  wisata  tersebut,  dua  kemungkinan dikelola  langsung  oleh  pemilik  lahan  atau obyek wisata tersebut milik pemerintah.
Para  penyewah  dapat  melakukan berbagai  jenis  usaha,  seperti  membuka warung  kopi,  menyewakan  alat snorkeling dan diving, warung  makan,  menyewakan ban  untuk  renang,  menyediakan babana boat dan  berbagai  jenis  usaha  lainnya. Berbagai  jenis  usaha  seperti  ini  sifatnya temporer,  apabila  pemilik  lahan  tidak berkenaan  memperpanjang  kontrak,  maka dapat  saja  membongkar  falisitas  yang  ada dan  dipindahkan  ketempat  yang  lainnya. Jadi,  para  penyewa  tidak  mau  mengambil resiko yang besar, misalnya, membuat home stay atau penginapan maka resikonya sangat berat  karena  harus  membongkar  bangunan tersebut.  Hal  ini  akan  mendatangkan  keru-
gian  besar  bagi  pengontrak.  Namun  bi- asanya,  ada  juga  obyek  wisata  yang disewahkan  kepada  pihak  lain,  dalam  per- janjian memasukkan poin bahwa tidak bisa membuat gedung permanen, karena apabila masa kontrak telah habis dan tidak dapat di- perpanjang kembali maka pengontrak harus membongkar sendiri bangunan tersebut atau cara lain sesuai hukum yang berlaku.

## Tipe  Pengelolaan  Obyek  Wisata  oleh  Peme- rintah
Pengelolaan  obyek  wisata  yang  di- tangani  oleh  pemerintah  melibatkan  lang- sung  masyarakat  setempat.  Masyarakat setempat dapat melakukan berbagai usaha di dalamnya, mulai dari usaha membuka usaha kuliner  lokal,  rumah  makan,  warung  kopi, kerajinan  atau  soufenir,  makanan  dan  mi- numan  ringan  sampai pada penyewaan alat renang  dan  alat  selam.  Dalam  membuka berbagai  jenis  usaha  masyarakat  setempat tidak  dipungut  retribusi,  asalkan  mereka dapat  menjaga  kebersihan,  keamanan  dan kenyamanan  pengunjung.  Menurut  peng- akuan  berbagai  informan,  bahwa  mereka sangat  senang  diizinkan  untuk  membuka berbagai  jenis  usaha  dalam  obyek  wisata, asalkan  semua  persyaratan  dari  pemerinta- han dipenuhi. Selain itu, dengan keterlibatan masyarakat  dalam  pengelolaan  pariwisata, maka  tugas-tugas  seperti  keamanan  dan kebersihan obyek wisata menjadi tugas ber- sama  antara  pemerintah  dan  masyarakat setempat.  Berbeda  dengan  pengelolaan obyek wisata yang dikelola oleh pemilik la- han,  masyarakat  setempat  hanya  dapat membuka  usaha  di  luar  obyek  wisata,  se- mentara  obyek  wisata  yang  ditangani  lang- sung  oleh  pemerintah  masyarakat  setempat sepenuhnya  terlibat  dalam  pengelolaan obyek wisata.
Dengan model pengelolaan tersebut tentunya  pendapatan  masyarakat  dari  hasil usaha  juga  berbeda.  Masyarakat  yang melakukan  usaha  di  dalam  obyek  wisata tentunya  lebih  besar  pendapatannya  bila dibandingkan  dengan  masyarakat  yang
membuka  usaha di luar  obyek  wisata. Sep- erti yang dikatakan beberapa informan yang berusaha di luar obyek mengatakan bahwa, hasil  usaha  yang  mereka  peroleh  sangat sedikit  bila  dibanding  dengan  membuka usaha di dalam obyek wisata, sementara be- berapa  informan  yang  membuka  usaha  di dalam  obyek  wisata  mengatakan  bahwa mereka mendapatkan hasil yang banyak dan langsung  melayani  wisatawan.  Namun demikian  dengan  dibukanya  pariwisata  di Pulau  Wangi-Wangi  dapat  menciptakan berbagai  peluang  usaha  sehingga  masyara- kat setempat dapat membuka berbagai jenis usaha  sehingga  dapat  meningkatkan  kese- jahteraan  masyarakat.  Menurut  Yergeau, (2020)  bahwa  dengan  adanya  pariwisata maka  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  lokal.  Ada  beberapa  hal  yang mempengaruhi  kesejahteraan  masyarakat lokal ( guest ) dengan adanya pariwisata yai- tu,  kenaikan  harga,  pengaruh  eksternal dengan  adanya  wisatawan,  peningkatan sumberdaya  di  sektor  manufaktur  dan  pen- ingkatan  peluang  usaha  selain  periwisata (Chao  et  al.,  2004  ;  Urtasun  &  Gutiérrez, 2006).
Selanjutnya, keterlibatan pemerintah
Kabupaten Wakatobi dengan adanya pengelolaan  Pariwisata  model  CBT  adalah membuat  berbagai  fasilitas,  sarana  dan prasarana  obyek  wisata,  mulai  dari  in- frakstruktur  jalan,  air  bersih,  penerangan, MCK,  dan  berbagai  fasilitas  lainnya  dibuat oleh  pemerintah.  Berbagai  obyek  wisata yang  ditangani  langsung  oleh  pemerintah, antara  lain  Pantai  Marina  yang  terletak  di Kelurahan  Wanci,  Pantai  Sausu  yang  ter- letak di  Desa  Sausu,  dan  Puncak Toliamba terletak  di  Desa Waginapo. Diantara  obyek wisata yang ditangani oleh pemerintah Pan- tai  Marina  yang  banyak  dikunjungi wisatawan  lokal,  domestik  dan  internasion- al,  sekaligus  dapat  dijadikan  sebagai  pusat rekreasi  dan  pusat  kegiatan  masyarakat setempat. Sementara itu, masyarakat setem- pat  langsung  dilibatkan  dalam  pengelolaan pariwisata  sehingga  langsung  melayani
kepentingan  wisatawan,  sementara  masya- rakat  setempat  yang  berada  di  luar  obyek wisata,  mereka  tetap  pada  profesinya  mas- ing-masing,  entah  itu  menjadi  nelayan, pedagang  atau  melakoni  berbagai  profesi lainnya sesuai dengan keahliannya.
Yang menjaga berbagai fasilitas da- lam  obyek  wisata  adalah  masyarakat  dan aparat  penerintah  setempat.  Keterlibatan masyarakat  dalam  menjaga  dan  merawat fasilitas yang ada karena keterbatasan aparat dari  Dinas  Pariwisata  dan Ekonomi  Kreatif Kabupaten  Wakatobi.  Dengan  demikian, warga  yang  ada  di  sekitar  obyek  wisata selain  membuka  berbagai  jenis  usaha  juga mengaja  dan  merawat  fasilitas  yang  ada. Seperti  yang  dikatakan  oleh  beberapa  in- forman  yang  membuka  usaha  di  dalam obyek wisata di Pantai Marina bahwa selain menjual berbagai kebutuhan pengunjung ju- ga menjaga dan merawat fasilitas yang ada di  tempat  itu,  sehingga  terhindar  dari  ulah dari  oknum  yang  ingin  merusak  keindahan tempat itu. Dikatakan pula oleh Kepala Ba- gian  Pemasaran,  Dinas  Pariwisata  dan Ekonomi  Kereatif  bahwa  selain  keterbata- san  aparat,  juga  dapat  memberdayakan masyarakat  setempat,  karena  dalam  ke- bijakan pengelolaan pariwisata di  Kabupat- en  Wakatobi  yaitu  pariwisata  berbasis masyarakat.  Jadi,  keterlibatan  masyarakat dalam  pengelolaan  pariwisata  sangat  besar karena  keterbatasan  aparat  dari  pemerintah dalam merawat berbagai fasilitas tersebut.
Selain  itu,  keterlibatan  pemerintah Kabupaen Wakatobi dalam pengelolaan pa- riwisata  dengan  model  CBT,  baik  model CBT tipe pertama, maupun CBT tipe kedua adalah  membuat  regulasi  dan  melakukan berbagai sosialisasi ataupun pelatihan untuk pengembangan  dan  kemajuan  pariwisata. Misalnya  pelatihan  pengembangan  sumber daya  manusia  (SDM),  pengembangan  ke- lembangan  pariwisata,  perizinan  dan  lain sebagainya.  Pelatihan pengembangan  SDM dalam bentuk pelatihan mengenai pemandu selam,  pemandu  wisata  budaya,  pemandu wisata warisan budaya dan lain sebagainya.
Memfasilitasi  pembuatan  organisasi  kepa- riwisataan  lokal,  seperti  pembuatan  LSM berbasis  pada  kelestarian  lingkungan,  LSM yang dapat menjaga kelestarian terumbu ka- rang  dan  lain  sebagainya.  Hal  ini  memper- lihatkan bahwa intervensi pemerintah dalam pengembangan  pariwisata  sangat  dominan. Seperti  halnya  di  China  pemerintah  telah melakukan  intervensi  terhapat  perusahaan pengelolaan  pariwisata  untuk  mengontrol perkembangan  positif  sektor  pariwisata  di negara tersebut. Semua kebijakan pariwisata dikeluarkan  oleh  pemerintah,  bahkan  ke- bijakan  privat  pariwisata  yang  dikeluarkan oleh perusahaan pengelola pariwisata hasus sepengetahuan  pemerintah  untuk  memasti- kan  pelayanan  yang  maksimal  kepada  para wisatawan (Wang & Xu, 2011).
Selanjutnya,  seperti  dikatakan  oleh Kepala Dinas Pariwasata dan Ekonomi Kre- atif,  Kabupaten  Wakatobi  bahwa  regulasi yang  berkaitan  dengan  pembangunan, pengembangan  dan  pengelolaan  pariwisata dikeluarkan oleh  pemerintah, baik  itu  pusat maupun  daerah.  Jadi,  segala  sesuatunya yang  terkait  dengan  aturan  dalam  pengel- olaan pariwisata berdasarkan pada peraturan yang  ada,  sehingga  dalam  pengelolaan  ter- arah  untuk  mencapai  tujuan  bersama  yakni pengelolaan  pariwisata  yang  berkelanjutan yang  berbasis  pada  pengelolaan  pariwisata berbasis  masyarakat.  Berbagai  negara  di dunia sangat berperan penting untuk keber- hasilan  pariwisata.  Misalnya  yang  dila- porkan oleh, Liu et al., (2020), di Tiongkok bahwa  pemerintah  Tiongkong  dari  pusat sampai ke daerah memegang peranan pent- ing  dalam  pengelolaan  pariwisata,  bahkan pemerintah  terjun  langsung  dalam  pengel- olaan  pariwisata.  Dalam  pengelolaan  pari- wisata  juga  melakukan  koordinasi  dengan pebisnis  lokal  untuk  memberikan  layanan dan  memecahkan  masalah  bisnis  mereka. Dengan  keterlibatan  langsung  pemerintah dalam  pengembangan  pariwisata  di  peda- saan  sehingga  pariwisata  di  negara  itu berkembang  dengan  pesat.  Bahkan  diber- bagai  negara  seperti  Korea  Selatan,  Jepang
dan  Thailand  pemerintah  setempat  ikut memasarkan  kuliner  halal  di  situs  resmi mereka. Hal ini dimaksudkan untuk menarik wisata  muslim  agar  berwisata  di  negara mereka.  Dengan  metode  ini  maka  wisata halal  yang  digaungkan  oleh  pemerintah dinegara tersebut berkembang dengan pesat (Yousaf & Xiucheng, 2018).

## Pengawasan dalam Obyek Wisata
Pelaksanaan  pengawasan  dengan model  CBT  di  Pulau  Wangi-Wangi  ada  2 (dua)  mekanisme,  yakni  (1)  dilaksanakan oleh  pemerintah  setempat.  Dalam  peng- awasan  pemerinthan  melakukanya  sendiri tanpa  ada  keterlibatan  dari  pihak  manapun, dan  (2)  dilaksanakan  oleh  pemeritah  dan masyarakat  setempat.  Pengawasan  dengan cara  ini  yakni  pemerintah  dan  masyarakat setempat  secara  bersama-sama  melakukan pengawasan.
Pemerintanya daerah (Pemda) secara  berkala  melakukan  pengawasan  ter- hadap  obyek-obyek  wisata,  baik  itu  yang dikelolah  oleh  para  pemilik  lahan  maupun yang  ditangani  langsung  oleh  pemerintah. Hal  ini  dilakukan  untuk  memastikan  pan- gelolaan  pariwisata  berjalan  sesuai  aturan yang ada. Berbagai hal yang diawasi terkait dengan  bagaimana  administrasi  dijalankan, kebersihan  obyek  wisata,  kelestarian  ling- kungkan,  bagaimana  kondisi  karyawan  dan lain sebagainya. Pengelolaan pariwisata tid- ak  dapat  berjalan  dengan  baik  apabila  pe- nanganan  adminstrasi  tidak  berjalan  se- bagaimana  mestinya.  Penataan  administrasi penting  untuk  memudahkan  dalam  men- gorganisir data atau arsip dalam pengelolaan pariwisata.  Hal  ini  memudahkan  orang mencari  berkas  ataupun  arsip  yang  diper- lukan.  Selanjutnya,  mengenai  kebersihan pantai.  Wisatawan  tidak  merasa  nyaman ketika  berada  di  suatu obyek  wisata jika di sekelilingnya  kotor  atau  penuh  dengan limbah.  Wisatawan  akan  berali  ke  obyek yang  lain  sesuai  yang  diinginkannya  dan kemungkinan  tidak  akan  kembali  lagi ketempat itu untuk berwisata.
Selain itu,  kondisi lingkungan yang asri, lingkungan yang indah dapat membuat betah wisatawan, bahkan apabila merasakan kenyamanan kemungkinan besar akan ting- gal lama di tempat itu, tetapi sebaliknya, bila ia merasakan kegerahan kemungkinan besar mencari  tempat  lain  yang  lebih  nyaman. Menurut  Dahuri  2003  dalam,  Sumarmi  et al.,  (2021:125)  bahwa  diperlukan  peren- canaan  yang  matang  terkait  dengan  keles- tarian  lingkungan  karena  terkadang  masya- rakat  sekitar  kurang  pengetahuan  tentang wisatawan  dan  kelestarian  lingkungan.  Se- lanjutnya,  faktor  yang  terpenting  lainnya yang  perlu diperhatikan  dalam  pengawasan adalah  kesejahteraan  karyawan.  Dalam pengawasan yang diperhatikan adalah kese- jahteraanya, atau kecukupan gaji dan kebu- tuhannya.  Hal  ini  penting  karena  terkait dengan  kualitas  pelayanan.  Jika  karyawan tidak  diperhatikan  kesejahteraannya  ke- mungkinan  dalam  pelayanan  juga  kurang maksimal,  tetapi  jika  gaji  yang  diperoleh sesuai  dengan  yang  diharapkan  maka  pela- yanan pun juga maksimal. Menurut Dickson &  Huyton,  (2008)  bahwa  kepuasan  karya- wan  atau  staf  berkolerasi  langsung  dengan kepuasan  dalam  pelayanan.  Hal  ini  sesuai hasil penelitiannya mengenai pelayanan pa- da  wisata  olahraga  salju  di  Ausralia  bahwa ada  hubungan  antara  kepuasan  karyawan atau staf dan kepuasan pelanggan dalam pe- layanan.  Apabila  pendapatan  tidak  me- muaskan dapat berpengaruh pada pelayanan yakni  pelayanan  kurang  maksimal,  tetapi apabila  karyawan  puas  dengan  apa  yang didapatkan maka pelayanan juga maksimal.
Selanjutnya,  terkait  dengan  peng- awasan  yang  dilakukan  oleh  Pemda  Kabu- paten  Wakatobi  terkait  dengan  penyeleng- garaan  kepariwisataan  di  Pulau  Wangi- Wangi  yakni  melakukan  pengawasan  wa- laupun  itu  pengelolaan  obyek  wisata  terse- but  tidak  secara  langsung  ditangani  oleh Pemda.  Sementara,  obyek  wisata  yang  di- tangani  langsung  oleh  Pemda  peng- awasannya  dilakukan  secara  bersama-sama yaitu  Pemda  bersama  dengan  masyarakat
yang membuka usaha di dalamnya. Keterli- batan masyarakat dalam pengawasan seperti menjaga  obyek  wisata,  kebersihan  pantai, ikut menjaga keamanan, kenyamanan wisa- tawan, sementara keterlibatan Pemda, seper- ti mengangkut sampah, menjaga keteraturan para pedagang, memastikan kebersihan pan- tai,  memastikan  keamanan  dalam  obyek wisata dan lain sebagainya.

## Manfaat  yang  Diperoleh  Masyarakat Setempat
Manfaat  atau  keuntungan  yang  di- peroleh  oleh  masyarakat  dengan  adanya pengelolaan pariwisata dengan model CBT, baik  langsung  maupun  tak  langsung  dapat dirasakan  oleh masyarakat  yang ada  di  Pu- lau  Wangi-Wangi.  Bagi  mereka  yang  terli- bat  langsung  dalam  pengelolaan  obyek wisata maka secara langsung dapat merasa- kan  hasilnya,  bagitupun  juga  yang  tidak berpartisipasi  langsung  dalam  pengelolaan obyek wisata juga merasakan hasilnya. Bagi masyarakat yang merasakan langsung man- faat  adalah  yang  membuka  berbagai  usaha dalam obyek wisata, sehingga mereka dapat menerima  dan  melayani  kepentingan  wisa- tawan,  sementara  bagi  mereka  yang  tidak terlibat  secara  langsung  atau  tidak  mela- kukan  usaha  dalam  obyek  wisata,  dapat membuka  berbagai  usaha  di  luar  obyek wisata, sehingga turut pula melayani kepent- ingan  wisatawan.  Misalnya,  mereka  yang mempunyai hotel, hampir semua hotel didi- rikan di luar obyek wisata. Mereka ini ada- lah  tidak  terlibat  langsung  dengan  pengel- olaan obyek wisata tetapi menyediakan ho- tel  untuk  tempat  menginap  wisatawan.  Be- gitupun  juga  rumah  makan, souvenir ,  dan tokoh,  supermarket  dan  sebagainya  berada di luar obyek wisata. Seperti yang dikatakan oleh  berbagai  informan  bahwa  walaupun masyarakat  tidak  membuka  usaha  dalam obyek  wisata,  tetapi  mereka  turut  pula  me- rasakan  hasilnya,  karena  dapat  membuka berbagai usaha di luar obyek wisata, bahkan hasil yang diperoleh lebih besar bila diband- ing  dengan  yang  mengelola  obyek  wisata. Yang mengelola obyek wisata pantai misal-
nya,  kebanyakan  hanya  menyediakan berbagai  perlengkapan snorkeling , dive , makan dan minum, sementara untuk kepent- ingan  menginap  dan  mendapatkan  kebu- tuhan  lainnya  pada  umumnya  diperoleh  di luar  obyek  wisata.  Jadi,  kekurangan  yang terdapat dalam obyek wisata dapat diperoleh di  luar  obyek.  Seperti  inilah  hasil  yang  di- peroleh  masyarakat  dengan  model  pengel- olaan CBT di Pulau Wangi-Wangi.
Dengan  demikian  bahwa  pengel- olaan  pariwisata  dengan  model  CBT  dapat memberikan  ruang  gerak  bagi  masyarakat untuk  membuka  berbagai  jenis  usaha,  baik itu dalam obyek wisata maupun di luar atau baik  langsung  maupun  tak  langsung,  se- hingga  dengan  keterlibatan  masyarakat demi  untuk pelayanan  wisatawan,  sehingga hasilnya pun dapat dinikmati oleh masyara- kat  itu  sendiri.  Secara  ringkas  model pengelolaan  CBT  di  Pulau  Wangi-Wangi, Kabupaten  Wakatobi  dapat  digambarkan sebagai berikut:
Bagan  1. Model  of  Community-based  Tourism Mana-gement in Wangi-Wangi, Wakatobi

## KESIMPULAN
Penerapan  model  pengelolaan  pari- wisata model CBT di Pulau Wangi-Wangi, Kabupaten  Wakatobi  dapat  dilakukan dengan  dua  tipe,  yakni  pengelolaan  obyek wisata  oleh  pemilik  lahan  dan  pengelolaan obyek  wisata  oleh  pemerintah.  Pengeloaan obyek wisata yang dilakukan pemilik lahan masyarakat  setempat  tidak  secara  langsung
terlibat di dalamnya, sementara pengelolaan oleh  pemerintah  masyarakat  setempat  terli- bat  langsung  di  dalamnya.  Berbagai  fasili- tas,  sarana  dan  prasarana  dalam  obyek  wi- sata,  masing-masing  didirikan  oleh  pengel- ola yakni didirikan oleh memilik lahan dan pemerintah, apabila itu  milik  pemilik lahan maka didirikan oleh pemilik lahan, tetapi ji- ka itu dikelola oleh pemerintah maka didiri- kan  oleh  pemerintah.  Pengawasan  dengan model CBT dilakukan oleh pemerintah ber- sama dengan pemilik lahan dan masyarakat setempat. Manfaat yang diperoleh masyara- kat setempat dengan model CBT baik yang langsung  terlibat  dalam  pengelolaan  mau- pun tidak, dapat menikmati hasilnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kepada  semua  pihak  disampaikan penghargaan yang tinggi atas kontribusinya sampai  terbitnya tulisan ini,  terutama kepa- da  tim  promotor,  Kepala  Dinas  Pariwisata dan  Ekonomi  Kreatif,  lingkungan  Hidup dan  Perhubungan,  Kabupaten  Wakatobi yang  banyak  membatu  selama  di  lokasi penelitian.  Terima  kasih  pula  kepada  para informan dan stakeholders yang telah melu- angkan waktunya dalam pengumpulan data lapangan.  Ucapan  yang  sama  kepada  tim redaksi yang tak henti-hentinya memberikan
CBT model Landowner management Government management 1. Family
management 2. Contract
Local com- munity mana- gement
Supervision gov- ernment and local community Benefit to local community: 1. Working in a tourist attraction. 2. Participate in management.
3. Satisfactory result
koreksi  dan  masukan  sehingga  tulisan  ini layak untuk diterbitkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahimsa-Putra,  H.  S.  (2016). Paradigma Profetik  Islam:  Epistemologi,  Etos, dan  Model (Kedua).  Gadjah  Mada University Press. Ariyani,  R.  T.  (2019). Pengelolaan Pariwisata  Berbasis  Komnitas  (Stu- di  pada  Kelompok  Nelayan  Ikan Hias  Samudera  Bakti  di  Pantai Bangsring  Desa  Bangsring,  Keca- matan  Wongsorejo  Kabupaten  Ba- nyuwangi) .  Universitas  Muhamma- diyah Malang.
Asuhadi, S., Amir, A. B., & Sarira, N. H.
(2021).  Desain  memories  planting Wakatobi  sea  bamboo  di  areal combbity  garden  untuk  mendukung ekowisata  wakatobi  memories  plan- ting design of wakatobi sea bamboo in  combbity  garden  area  to  support wakatobi  ecotourism. Bahari  Pape- dak , 2 (2), 131–140.
Beard, L., Scarles, C., & Tribe, J. (2016). Mess  and  method :  Using  ANT  in tourism research. Annals of Tourism Research , 60 ,  97–110.  https://doi. org/10.1016/j.annals.2016.06.005 Bello,  F.  G.,  Carr,  N.,  &  Lovelock,  B. (2016).  Community  participation framework  for  protected  area-based tourism planning. Tourism Planning and  Development , 13 (4),  469–485. https://doi.org/10.1080/21568316.20 15.1136838
Bittar  Rodrigues,  C.,  &  Prideaux,  B.
(2018).  A  management  model  to assist  local  communities  developing community-based  tourism  ventures: a  case  study  from  the  Brazilian Amazon. Journal  of  Ecotourism , 17 (1),  1–19.  https://doi.org/10.1080/ 14724049.2017.1309045
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Wakatobi Nomor  4  Tahun  2017  Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepa-
riwisataan  Daerah  Tahun  2016- 2025,  Pub.  L.  No.  4  Tahun  2017
(2017).
Chao, C. C., Hazari, B. R., & Sgro, P. M.
(2004). Tourism, globalization, social  externalities,  and  domestic welfare. Research  in  International Business  and  Finance , 18 (2),  141– 149.  https://doi.org/10.1016/j.ribaf. 2003.12.001
Dann, G., Nash, D., & Pearce, P. (1988). Methodology  in  tourism  research. Annals  of  Tourism  Research , 15 (1), 1–28.  https://doi.org/10.1016/0160- 7383(88)90068-0
Darsana,  I.  W.,  Sendra,  I.  M.,  Adikam- pana, I. M., & Mahagangga, I. G. O. (2017).  Model  Pengelolaan  Wisata Bahari Berkelanjutan Di Pulau Nusa Penida  ,  Kecamatan  Nusa  Penida. Jurnal  Analisis  Pariwisata , 17 (1), 10–16.
Delvi, A. (2020). Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat ( Studi Kasus : Wisata  Pemandian  Alam  Batang Tabik,  Nagari  Sei.  Kamuyang,  Ka- bupaten  Lima  Puluh  Kota) .  Uni- versitas Andalas.
Dewanti,  A.  M.  (2014).  Analisa  Pola Partnership Dalam Pengelolaan Obyek  Wisata  Umbul  Tirto  Marto Pengging Kabupaten Boyolali Tahun 2012-2014. Journal of Politic and  Government  Studies , 3 (4),  61–
75.  https://doi.org/10.1016/j.bbapap. 2013.06.007
Diarta,  I.  G.  P.  dan  I.  K.  S.  (2013). Pengantar Ilmu Pariwisata . Penerbit Andi.
Dickson,  T.  J.,  &  Huyton,  J.  (2008).
Customer  service,  employee  wel fare,  and  snowsports  tourism  in Australia. International  Journal  of Contemporary  Hospitality  Mana gement , 20 (2),  199–214.  https://doi. org/10.1108/09596110810852177 Duarte  Alonso,  A.  A.,  &  Liu,  Y.  (2013). Local  community,  volunteering  and
tourism  development:  The  case  of the  blackwood  river  valley,  western
Australia. Current Issues in Tourism , 16 (1),  47–62.  https:// doi.org/10.1080/13683500.2011.644
770
Giampiccoli,  A.,  &  Kalis,  J.  H.  (2012).
Community-based tourism and local culture: the case of the amaMpondo.
PASOS  Revista  de  Turismo  y Patrimonio  Cultural , 10 (1),  173–
188.  https://doi.org/10.25145/j.pasos .2012.10.017 Giampiccoli, A., Mtapuri, O., & Dłuzewska, A. (2020). Investigating the  intersection  between  sustainable tourism  and  community-based  tou- rism. Tourism , 68 (4),  415–433. https://doi.org/10.37741/T.68.4.4 Hadiyat,  Y.  D.  (2014).  ketidakmerataan pengetahuan  digital  di  Indonesia. Pekommas , 17 (2), 81–90.
Herdiana,  D.  (2019).  Peran  Masyarakat dalam  Pengembangan  Desa  Wisata Berbasis Masyarakat. Jurnal Master Pariwisata  (JUMPA) , 6 (1),  63–86.
https://doi.org/10.24843/jumpa.2019 .v06.i01.p04 Holden,  A.  (2013).  Tourism  and  the Green  Economy:  A  Place  for  an Environmental Ethic? Tourism Recreation  Research , 38 (1),  3–13. https://doi.org/10.1080/02508281.20 13.11081725
Jefferies,  B.  E.  (1982).  Sagarmatha National Park: the impact of tourism in  the  Himalayas. Ambio , 11 (5), 274–281.  https://www.jstor.org/sta- ble/4312819
Kurniasari,  N.,  Ramadhan,  A.,  & Lindawati,  L.  (2018).  Dinamika Pengelolaan  dan  Kewibawaan  Ke- lembagaan  Adat  (Studi  Kasus  Pada Masyarakat  Adat  Liya  di  Wakatobi Sulawesi  Tenggara). Jurnal  Kebi- jakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan , 7 (1),  1–11.  https://doi.
org/10.15578/jksekp.v7i1.5747
Law,  A.,  de  Lacy,  T.,  McGrath,  G.  M., Whitelaw,  P.  A.,  Lipman,  G.,  & Buckley,  G.  (2012).  Towards  a green  economy  decision  support system  for  tourism  destinations.
Journal  of  Sustainable  Tourism ,
20 (6), 823–843. https://doi.org/
10.1080/09669582.2012.687740
Liu,  C.,  Dou,  X.,  Li,  J.,  &  Cai,  L.  A.
(2020).  Analyzing  government  role in  rural  tourism  development:  An empirical  investigation  from  China.
Journal  of  Rural  Studies , 79 ,  177– 188. https://doi.org/10.1016/j.jrur stud.2020.08.046
Loiseau,  E.,  Saikku,  L.,  Antikainen,  R.,
Droste,  N.,  Hansjürgens,  B.,  Pit- känen,  K.,  Leskinen,  P.,  Kuikman, P.,  &  Thomsen,  M.  (2016).  Green economy  and  related  concepts:  An overview. Journal of Cleaner
Production , 139 ,  361–371.  https:// doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.02
4
Mayaka,  M.,  Croy,  W.  G.,  &  Wolfram Cox,  J.  (2019).  A  dimensional approach  to  community-based  tou- rism:  Recognising  and  differen tiating  form  and  context. Annals  of Tourism  Research , 74 ,  177–190.
https://doi.org/10.1016/j.annals.2018
.12.002
Nasikun. (2011). Model Pariwisata Pedesaan:  Pemodelan  Pariwisata Pedesaan untuk Pembangunan Pedesaan  yang  Berkelanjutan. Pela tihan  Dan  Lokakarya  Perencanaan
Pariwisata Berkelanjutan .
Nimmo,  R.  (2011).  Actor-Network  The- ory and Methodology: Social
Research  in  a  More-Than-Human World. Methodological  Innovations Online , 6 (3),  108–119.  https://doi. org/10.4256/mio.2011.010
Nuning  Lisdiana,  D.  K.  (2019).  Parti- sipasi  Masyarakat  dalam  Pengelo- laan  Pariwisata  Pariwisata  Tretes Taman  Tani  di  Desa  Samiran  Selo
Bayolali. EKOBIS :  Jurnal  Ilmu
Manajemen  dan  Akuntansi , 7 (2), 53–59.  https://doi.org/10.33579/rkr.
v2i2.1476 Pan, S. Y., Gao, M., Kim, H., Shah, K. J., Pei,  S.  L.,  &  Chiang,  P.  C.  (2018). Advances and challenges in sustainable  tourism  toward  a  green economy. Science  of  the  Total
Environment , 635 ,  452–469.  https://
doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.04. 134 Pantiyasa,  I.  W.  (2018).  Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community  Based  Tourism)  dalam Pemberdayaan  Masyarakat  (Studi Kasus  di  Desa  Bedulu,  Blah  Batuh,
Gianyar). Jurnal  Ilmiah  Hospitality Management , 1 (2), 1–64. Paunovic,  I.  (2015).  Tourism  and Hospitality  Industry  2014,  Congress Proceeding  Trends  in  Tourism  and Hospitality Industry. Towards Green
Economy:  Balancing  Market  and
Seasonality of Demand Indicators in Serbian  Mountain  Tourism  Product Development , 601–614. Picard,  M.  (2016). Bali:  Pariwisata
Budaya  dan  Budaya  Pariwisata.
Terjemahan  oleh  Jean  Couteau  dan
Warih Wisatsana (Edisi VII). Kepustakaan Populer Gramedia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  10  Tahun  2009  Tentang Kepariwisatan,  Pub.  L.  No.  10 Tahun  2009,  Menteri  Hukum  Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2009). Purnaya,  I.  G.  K.  (2017).  Pengembangan Model  Pemberdayaan  Masyarakat dalam  Pengelolaan  Obyek  Wisata Alas  Kedaton. Jurnal  Ilmiah  Hospi- tality Management , 7 (2), 121–132. Ramadhani,  R.  (2017). Management  of
Community  Based  Tourism  (Case
Study Tumpak Sewu Waterfall Sido- mulyo village Pronojiwo Sub District Lumajang District)
[Universitas  Jember].  http://repo- sitory.unimus.ac.id/411/
Ren,  C.,  Jóhannesson,  G.  T.,  &  van  der Duim,  R.  (2012).  How  ANT  works. In  &  G.  T.  J.  R.  van  der  Duim,  C. Ren (Ed.), Actor-network theory and tourism (pp. 13–25). Routledge.
Ren,  C.  (2010).  Assembling  the  socio- material  destination:  An  actor- network approach to cultural tourism  studies.  In  G.  R.  &  W. Munsters  (Ed.), Cultural  tourism research  methods (pp.  199–208).
CABI Publications.
Smith, V. L. (2001). Sustainability. In V.
L. S. and M. Brent (Ed.), Hosts and Guests  Revisited:  Tourism  Issues  of the  21st  Century .  Department  of Anthropology, California State
University. Steinicke,  E.,  &  Neuburger,  M.  (2012). The  Impact  of  Community-based
Afro-alpine  Tourism  on  Regional Development. Mountain  Research and  Development , 32 (4),  420–430. https://doi.org/10.1659/mrd-journal- d-11-00102.1
Suansri,  P.  (2003). Community-Based Tourism. Hand Book . Rest Project.
Sumarmi, S., Arinta, D., Suprianto, A., & Aliman,  M.  (2021).  The  deve- lopment of ecotourism with Community-Based  Tourism  (CBT) in  Clungup  Mangrove  Conservation (CMC)  of  Tiga  Warna  beach  for sustainable conservation. Folia
Geographica , 63 (1), 123–142.
Sumarni,  Kurniawati,  E.,  &  Alimin,  M. (2020).  Community-based  tourism (CBT)  to  establish  a  blue  economy and  improve  public  welfare  for fishing  tourism  development  in klatak  beach,  tulungagung,  Indo- nesia. Geojournal  of  Tourism  and Geosites , 31 (3),  979–986.  https:// doi.org/10.30892/gtg.31307-530
Thetsane,  R.  M.  (2019).  Local  Com- munity  Participation  in  Tourism
Development:  The  Case  of  Katse Villages  in  Lesotho. Revista  de Turismo de Atenas , 6 (2), 123–140.
Timothy,  D.  (1999).  Participatory  Plan- ning  a  View  of  Tourism  in  Indo- nesia. Annuals  Review  of  Tourism Research , 26 (2), 371–391.
Urtasun,  A.,  &  Gutiérrez,  I.  (2006).
Tourism  agglomeration  and  its impact  on  social  welfare:  An empirical  approach  to  the  Spanish case. Tourism  Management , 27 (5), 901–912.  https://doi.org/10.1016/j.
tourman.2005.05.004
Vafadari,  A.  (2008).  Visitor  Mana- gement,  the  Development  of  Sus- tainable Cultural Tourism and Local Community  Participation  at  Chogha Zanbil,  Iran. Conservation  and Management of Archaeological
Sites , 10 (3),  264–304.  https://doi. org/10.1179/175355209x452804
Violetta  Simatupang,  S.  (2021).  Analisis Kebijakan  Pembangunan  Pariwisata Berkelanjutan  di  Kota  Bandung
Selama  Pandemi  COVID  19. Bina Wakya , 15 (6), 4669–4680.
Wang, C., & Xu, H. (2011). Government
intervention in investment by Chinese  listed  companies  that  have diversified  into  tourism. Tourism Management , 32 (6),  1371–1380. https://doi.org/10.1016/j.tourman.20 11.01.012
Yergeau,  M.  E.  (2020).  Tourism  and local  welfare:  A  multilevel  analysis in  Nepal’s  protected  areas. World Development , 127 , 1–19. https://doi. org/10.1016/j.worlddev.2019.10474
4
Yousaf, S., & Xiucheng, F. (2018). Halal culinary  and  tourism  marketing strategies  on  government  websites:
A  preliminary  analysis. Tourism Management , 68 ,  423–443.  https://
doi.org/10.1016/j.tourman.2018.04.0 06