## PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH

## NOVIASIH MUHARAM
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

## ABSTRACT
Land is a national treasure determining welfare, justice, sustainability, and harmony for  nation  and  state  of  Indonesia.  Land  has  multidimensional  characteristics  such  as physical,  chemical,  biological,  social,  economic,  and  magic-religious  characteristics  and each of them has potential to human welfare. The problems in this research were:  how did the  conduct  of  land  ownership  certificate  nullification  based  on  the  court  decision  with permanent legal strength in Land. This research used normative approaches. Data sources were  from  secondary  data.  Data  were  processed  with  data  editing,  classification,  and systematization  with  qualitative  jurisdiction  analysis.  The  results  were  obtained  the conduct  of  land  ownership  certificate  nullification  based  on  the  court  decision  with permanent legal strength in Land  had been in accordance with prevailing legislation.The researcher  suggests  that  BPN  should  be  more  encouraged  and  immediate  in  responding the  process  of  land  ownership  certificate  nullification  based  on  the  court  decision  with permanent legal strength.
Keywords: Certificate,Court,Cancellation

## I. PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  karunia  Tuhan Yang  Maha  Kuasa  untuk  kesejahteraan Bangsa  Indonesia  dan  komponen  utama bagi kehidupan manusia, sehingga hubungan  Bangsa  Indoensia  dengan  tanah bersifat  abadi.  Tanah  juga  merupakan kekayaan nasional yang sangat menentukan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, keberlanjutan,  dan  Harmoni  bagi  Bangsa dan  Negara  Indonesia.  Dalam  konteks demikian,  tanah  bersifat  multidimensional, mulai  dari  dimensi  fisik,  kimia,  biologi, sosial, ekonomi, politik, dan magis-religius, yang masing-masing berpotensi memberikan kesejahteraan bagi umat manusia.
Fungsi  tanah  yang  sangat  strategis, tidak  hanya  di  bidang  sosial,  politik, pertahanan  keamanan,  dan  sumber  daya alam  saja,  tetapi  tanah  juga  memiliki  nilai ekonomis,
sehingga kebijakan pembangunan pertanahan haruslah
merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan (integral)  dari  kebijakan  pembangunan nasional.  (Lutfi  Ibrahim  Nasiotion,  2001). Tanah  juga  dijadikan  sebagai  sarana investasi.  Bagi  investor,  pemilikan  dan penguasaan tanah merupakan sarana investasi yang sangat menguntungkan dan
menjadikan  keamanan  dalam  jangka panjang,  ”akibatnya  banyak  tanah  yang dibeli tidak untuk digarap atau dikembangkan” ( Mochtar  Mas’oed  dan,
Noer Fauzi Rachman, Tanah dan
Pembangunan,  Pustaka  Sinar  Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 5).
Bagi  Bangsa  Indonesia,  hubung  an manusia/masyarakat
dengan tanah merupakan  hak  yang  sangat  mendasar  dan asasi.  Jika  hubungan  ini  tidak  tersusun dengan  baik,  maka  akan  lahir  kemiskinan dan  ketidakadilan  bagi  sebagian  rakyat Indoneisa.  Hubungan  yang  mendasar  dan asasi  dimaksud  dijamin  dan  dilindungi keberadaannya  oleh  Konstitusi  yaitu  Pasal 33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945 (UUD  1945),  yang  berbunyi  :  ”Bumi,  air, serta  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya dikuasai
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakm uran rakyat”.
Selanjutnya
berdasarkan pada ketentuan konstitusi dimaksud, maka sebagai  landasan  kebijakan  pertanahan  di Indonesia  ditetapkanlah  Undang-Undang Nomor    5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal  dengan  sebutan  Undang-Undang Pokok  Agraria  dan  disingkat  UUPA,  yang memiliki  tujuan,  sebagaimana  diuraikan dalam  Penjelasan  Umum  Angka  I  UUPA, dijelaskan bahwa :” Undang -Undang Pokok Agraria  (UUPA)  telah  meletakkan  dasar- dasar  pemikiran  baru  dalam  hubungan hukum  antara  rakyat  dan  masyarakat Indonesia  dengan  bumi,  air  dan  ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung  di  dalamnya,  seperti  yang dijelaskan dalam tujuan pokok UUPA yaitu antara lain :
a.  Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan
Hukum  Agraria  Nasional,  yang  akan merupakan  alat  untuk  membawakan kemakmuran,  kebahagiaan  dan  keadilan bagi  negara  dan  rakyat,  terutama  rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
b.  Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan; c.  Meletakkan dasar-dasar untuk
memberikan  kepastian  hukum  mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. (Boedi Haarsono, 1999, hlm. 216). Selanjutnya dalam
Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah,  Pasal  32  ayat  (1) beserta penjelasannya, disebutkan bahwa : Pasal 32 ayat (1) :
Sertipikat  merupakan  surat  tanda  bukti  hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis yang  termuat  di  dalamnya,  sepanjang  data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data  yang  ada  dalam  surat  ukur  dan  buku tanah hak yang bersangkutan.
Pejelasan Pasal 32 ayat (1) :
Sertipikat  merupakan  tanda  bukti  hak  yang kuat,  dalam  arti  bahwa  selama  tidak  dapat dibuktikan  sebaliknya  data  fisik  dan  data yuridis  yang  tercantum  di  dalamnya  harus diterima  sebagai  data  yang  benar.  Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang  tercantum  dalam  sertipikat  harus sesuai  dengan  data  yang  tercantum  dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan,  karena  data  itu  diambil  dari buku tanah dan surat ukur tersebut sehingga sangatlah  tegas  bahwa  Sertipikat  sebagai alat  pembuktian  yang  kuat  yang  diberikan oleh  negara  untuk  menjamin  kepastian hukum dan kepastian hak, selama tidak ada pihak  lain  yang  dapat  membuktikan sebaliknya mengenai status ke pemilikannya.  Maka  dalam  hal  ada  pihak lain  yang  dapat  membuktikan  sebaliknya bahwa  suatu  bidang  tanah  yang  sudah diterbitkan Sertipikat adalah secara sah dan nyata  adalah  miliknya  dan  hal  tersebut
dilakukan  melalui  proses  persidangan  di pengadilan  yang  kemudian  Majelis  Hakim memutuskan  bahwa  pemegang  Sertipikat tidak  berhak  atas  bidang  tanah  tersebut, maka  bidang  tanahnya  harus  diserahkan kepada  pihak  yang  berhak  dan  Sertipikat Hak Atas Tanahnya harus dibatalkan.

## II. PEMBAHASAN

## Pembatalan Hak Atas Tanah
Pembatalan  hak  atas  tanah  dapat ditemukan  dalam  penjelasan  Pasal  14 Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah yang pada intinya menjelaskan  bahwa  pembatalan  hak  atas tanah  bukan  berarti  pencabutan  hak  atas tanah sebagaiman dimaksud dalam Undang – Undang  Nomor  20  Tahun  1961    tentang pencabutan  hak-  hak  atas  tanah    dan  benda – benda  yang  ada  diatasnya,  melainkan pembatalan  sesuatu  hak  yang  disebabkan karena  penerima  hak  tidak  memenuhi syarat-  syarat  yang  telah  ditetapkan  dalam surat  keputusan  pemberian  hak  atau terdapat  kekeliruan  dalam  surat  keputusan pemberian hak bersangkut an.
Rumusan  pembatalan  hak  atas  tanah terdapat  didalam  Pasal  1  angka  12 Peraturan Menteri Negara Agraria /  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional    Nomor    3 Tahun  1999  yaitu  pembatalan  keputusan mengenai  pemberian  suatu  hak  atas  tanah karena  keputusan  tersebut  mengandung cacat  hukum  dalam  penerbitannya  atau melaksanakan  putusan  pengadilan  yang telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Rumusan pembatalan hak atas tanah dimaksud belum lengkap karena hanya menyangkut pemberian hak atas tanahnya saja, meskipun dengan dibatalkan surat keputusan  pemberian  hak  atas  tanah, tentunya juga kan mengakibatkan pendaftaran  dan  sertipikatnya  batal  karena
sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997, Surat Keputusan  Pemberian  Hak  sebagai  alat bukti  pendaftaran  hak  dan  penerbitan sertipikat.
Pada prinsipnya Lembaga Pembatalan Hak adalah lembaga paksa  yang digunakan untuk  memutuskan  /  menghentikan  / menghapuskan  hubungan  hukum  antara  si Pemilik  dengan  tanahnya.  Dunia  hukum perdata  Indonesia  mengenal  /  menganut ajaran  kebatalan  (nietigheid)  sebagaimana yang  dimuat  dalam  Pasal  1320  s/d  1337 Kitab  Undang – Undang  Hukum  Perdata
(KUHPerdata)    ditegaskan  bahwa  suatu persetujuan batal (nietig) apabila mengandung unsur: paksaan/ penipuan/kekhilafan/sebab yang tidak halal/ketidakcakapan. UUPA  sebagai  bagian  dari  hukum perdata  umum,  tentu  saja  harus  selaras dengan hukum perdata induk (KUHPerdata),  itulah  sebabnya  UUPA  pun menganut  ajaran  kebatalan,  melalui  sistim pendaftaran  tanah  yang  negative  stelsel, yang  bermakna  bahwa  Seseorang  yang namanya  terdaftar  dalam  Sertifikat  Hak Atas  Tanah  /  Buku  Tanah,  belumlah dijamin  sebagai  Pemilik  tanah  yang sesungguhnya,  bila  suatu  waktu  ada  pihak lain  yang  dapat  membuktikan  sebaliknya (tentunya  lewat  proses  peradilan)  maka Sertifikat hak atas tanahnya akan dibatalkan. Ada dua jenis Pembatalan Hak yaitu : A.  Pembatalan Secara Langsung. Pembatalan Hak Karena Cacat
Hukum  Administratif,  yaitu  Pembatalan secara  langsung,  tanpa  melalui  proses peradilan.  Pembatalan  secara  langsung  ini dapat  ditempuh  apabila  dalam  permohonan hak  yang  bersangkutan  terdapat  cacad hukum administratif (Pasal 107 PMNA/KBPN No.9/1999) seperti :
1. Terjadi kesalahan prosedur;
2.  Terjadi  kesalahan  penerapan  peraturan perundangan;
3. Terjadi kesalahan Subjek hak;
4. Terjadi kesalahan Objek hak;
5. Terjadi kesalahan perhitungan luas;
6. Terjadi kesalahan jenis hak;
7. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
8.  Terdapat  data  yuridis  atau  data  fisik yang tidak benar, atau;
9.  Kesalahan  lainnya  yang  bersifat  hukum administratif.
B. Pembatalan Tidak Langsung.
Pembatalan Hak Karena Melaksanakan  Putusan  Peradilan  yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Pembatalan  yang  dilaksanakan  dalam rangka  menindaklanjuti  putusan  lembaga peradilan  yang  telah    berkekuatan  hukum tetap.
Dalam  Pasal  1  angka  14  Peraturan Menteri  Negara  Agraria  /  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun  1999 pengertian pembatalan hak atas  tanah yaitu pembatalan  keputusan  pemberian  hak  atas tanah  atau  sertipikat  hak  atas  tanah  karena keputusan  tersebut  mengandung  cacat hukum  administrasi  dalam  penerbitannya atau untuk melaksana kan putusan pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap. Surat Keputusan pembatalan hak atas tanah menurut Pasal 104 ayat
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria  / Kepala  BPN  Nomor  9  Tahun  1999, diterbitkan apabila terdapat : 1. Cacat hukum administratif.
2.Melaksanakan  putusan  Pengadilan  yang telah berkekuatan hukum tetap.
Berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1)  PMNA  /  Kepala  BPN  Nomor  9  Tahun 1999,  yang  menjadi  obyek  pembatalan  hak atas tanah meliputi :
1.  Surat  keputusan  pemberian  hak  atas tanah.
2.  Sertipikat hak atas tanah.
3.  Surat  keputusan  pemberian  hak  atas tanah dalam rangka pengaturan penguasaan   tanah.
Dari    rumusan  diatas  Hasan  Basri Nata  Menggala  dan  Sarjita  menyimpulkan bahwa :
a.  Pembatalan  hak  atas  tanah  adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang bermaksud untuk memutuskan,
menghentikan  atau  menghapus  suatu hubungan hukum antara subyek hak atas tanah dengan obyek hak atas tanah;
b.  Jenis  /  macam  kegiatannya  meliputi pembatalan  surat  keputusan  pemberian hak  atas  tanah  dan  atau  sertipikat  hak atas tanah;
c.    Penyebab  pembatalan  adalah  karena cacat hukum administrasi dan atau untuk melaksanakan  putusan  pengadilan  yang telah  berkekuatan  hukum  tetap,  karena pemegang  hak  tidak  memenuhi  syarat- syarat  yang  telah  ditetapkan  dalam  surat keputusan  pemberian  hak  atas  tanah serta  karena  adanya  kekeliruan    dalam surat eputusan pemberian hak bersangkutan.  (Hasan  Basri  Nata,  2004, hlm.27).

## Dasar Kewenangan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah
Badan Pertanahan Nasional (disingkat BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai  tugas  melaksanakan  tugas pemerintahan  di  bidang  pertanahan  secara nasional, regional dan sektoral. BPN dahulu dikenal  dengan  sebutan  Kantor  Agraria. BPN  diatur  melalui  Peraturan  Presiden Nomor  10  Tahun  2006  dan  Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012.
Terminologi  Kewenangan  digunakan untuk menunjukkan kekuasaan yang terletak  dibidang    publik.  Secara  historis, dasar  kewenangan  dalam  pembatalan  hak atas tanah dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Pasal  29  ayat  (1)  huruf  a,  PP  No  10 Tahun  1961  Tentang  Pendaftaran  Tanah menyatakan bahwa kepala kantor perndaftaran  tanah  mencatat  hapusnya semua  hak,  jika  kepadanya  disampaikan salinan  surat  putusan  hakim  yang mempunyai  kekuatan  hukum  untuk dijalankan  atau  salinan  surat  keputusan pejabat yang berwenang untuk membatalkan hak itu.
2) Surat  Kepala  Direktorat  Hukum  Agraria
No. DHK/13/38 Tanggal 18 Maret 1966 yang  ditujukan  kepada  Kepala  Kantor
Inspeksi Agraria Sumatera Utara, menegaskan bahwa pejabat yang berwenang  membatalkan  suatu  hak  atas tanah  sebagaimana  dimaksud  Pasal  29 ayat (1) PP 10 Tahun 1961 baik hak atas tanah yang wewenang pemberian haknya didelegir  kepada  instansi  agraria  di daerah  berdasarkan  surat  keputusan menteri  (pertanian  dan  agraria)  No  SK. 112/Ka/1961,  Jo.  SK.  4/Ka/1962  adalah menteri agraria.
3) Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No. SK. 16/DDAT/Agr/68 Tanggal 18 Maret 1968  tentang  larangan  kepada  semua Gubernur  KDH  Cq  Kepala  Kantor Inspeksi  Agraria  /Kepala  Dinas  Agraria Daerah  Istimewa  Yogyakarta  untuk mengadakan pencabutan surat-surat keputusan  pemberian  hak  milik  dalam rangka redistribusi tanah objek landreform.  Dalam  diktum  ketiga  surat tersebut  disebutkan  bahwa  wewenang pencabutan surat-surat keputusan pemberian  hak  milik  dalam  rangka redistribusi  tanah  objek  landreform  ada
pada  menteri  Cq  Direktur  Jendral Agraria.
4) Surat  Kepala  Direktorat  Jendral  Agraria Departemen Dalam Negeri No. 250/Sekret/IX/69  Tanggal  6  September 1969 perihal pembatalan sesuatu sertipikat.  Disebutkan  bahwa  dalam  hal ada  sesuatu  yang  tidak  benar  dalam pembuatan  surat  keputusan,  maupun prosedur  pengeluaran  sertipikat,  maka hakimlah antara lain yang dapat memutuskanya.
5) Surat  Kepala  Direktorat  Pendaftaran
Tanah Direktorat Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri No. Dpt/12/2386/1270  Tanggal  14  Februari
1970  perihal  pembatalan  surat  bukti  hak milik,  disebutkan  bahwa  pendapat  yang dianut  oleh  mahkamah  agung  dalam putusannya  Tanggal  3  Mei  1969  No. 350/K/Sip/1968  yang  menyimpulkan bahwa  menyatakan  batal  surat  bukti  hak milik  (sertipikat)  yang  dikeluarkan  oleh Instansi  Agraria  secara  sah,  tidak termasuk  wewenangnya  adminis  trasi sehingga  pihak  yang  oleh  pengadilan dimenangkan wajib meminta pembatalan surat bukti hak milik itu kepada instansi agraria  berdasarkan  putusan  pengadilan yang diperolehnya itu. Permintaan pembatalan  surat  bukti  hak  milik tersebut  harus  diajukan  oleh  yang bersangkutan  kepada  Direktur  Jendral Agraria  dengan  perantaraan  Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah.
6) Surat  Direktorat  Pengurusan  Hak-Hak
Atas  Tanah  Direktorat  Jendral  Agraria Departemen Dalam Negeri No. DPH.7/220/7/72  Tanggal  10  Juli  1972 perihal  hapusnya  hak  atas  tanah  karena putusan  pengadilan  pidana,  disebutkan bahwa :
(a) Tentang  hapusnya  sesuatu  hak  atas tanah  sudah  jelas  dirumus  kan  oleh UUPA
(b) Penyitaan  oleh  suatu  kekuasaan negara,  misalnya  kejaksaan  atau pengadilan dengan keputusannya tidak dengan sendirinya meng akibatkan hapusnya suatu hak
7) Pasal  14  ayat  (1)  Peraturan  Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 tentang pelimpahan  wewenang  pemberian  hak atas  tanah,  menyatakan  bahwa  Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan sesuatu  hak  atas  tanah  yang  berakibat batalnya sertipikat.
8) Surat Direktur Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri No. Da/5/85/7-74  Tanggal  4  Mei  1974 tentang  pembatalan  surat  bukti  milik ditegaskan hal-hal sebagai berikut :
(a) Bahwa  semua  permintaan  hak  atas tanah  i.c.sertipikatnya  harus  saudara ajukan  kepada  kami  disertai  salinan sah  vonis  yang  bersangkutan  serta fatwah saudara
(b) Dasar  hukum/alasan  kebijaksana  an terebut adalah pendapat MARI melalui putusan No. 350/k/Sip /1968, Pasal 26 ayat (2) alenia Ke-2 Undang Undang  No.  14  Tahun  1970  tentang Kekuasaan Kehakiman, PMDN No. 6
Tahun 1972
(c) Bahwa  tidak  selamanya  putusan pengadilan yang sudah incrach vangewijsde itu mengikat pe merintah, lebih-lebih lagi bila pemerintah tidak termasuk dalam satu pihak dari perkara ber angkutan.
9) Pasal  12  PMNA/KBPN  No.  3  Tahun 1999  tentang  Pelimpahan  Kewenangan Pemberian  dan  Pembatalan  Keputusan Pemberian  Hak  Atas  Tanah  Negara, yang  menyatakan  bahwa  Kepala  Kantor
Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional Provinsi memberi Keputusan mengenai : (a) Pembatalan  Keputusan  Pemberi  an
Hak Atas Tanah yang telah dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang  terdapat  cacat  hukum  dalam penerbitannya.
(b) Pembatalan  Keputusan  Pemberi  an Hak  Atas  Tanah  yang  kewenangan Pemberiannya  di  limpahkan  kepada Kepala  Kantor  BPN  Provinsi,  untuk melaksana  kan  keputusan  pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap
10) Pasal  103  ayat  (2)  dan  Pasal  104 sampai  dengan  132  PMNA/KBPN  No. 9        Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara Pemberian  dan  Pembatalan  Hak  Atas Tanah  Negara  dan  Hak  Pengelolaan yang meliputi :
(a) Dalam  hal  penerimaan  hak  tidak memenuhi kewajiban sebagai penerima  hak  atas  tanah,  Menteri dapat  membatalkan  haknya  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku (b)Jenis Pembatalan meliputi
pembatalan  hak  atas  tanah  karena cacat  hukum  administratif  karena permohonan  maupun  tanpa  ada permohonan,  dan  pembatalan  hak atas  tanah  karena  melaksanakan keputusan  pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
11) Pasal  125  dan  Pasal  131  ayat  (2) Peraturan Menteri Negara
Agraria/KBPN  No.  3  Tahun  1997 tentang  Peraturan  pelaksanaan  PP  No. 24  Tahun  1997  tentang  pendaftaran tanah. Dalam Pasal 125 diatur mengenai  pencatatan  perubahan  data pendaftaran tanah berdasarkan
keputusan  pengadilan  atau  penetapan hakim/Ketua  pengadilan  oleh  Kepala Kantor  Pertanahan  dlam  daftar  buku tanah  yang  bersangkutan  dan  daftar umum.  Sedangkan  dalam  Pasal  131 ayat  (2)  ditegaskan  bahwa  Pendaftaran Hapusnya  Hak  atas  Tanah,  Hak Pengelolaan  atau  Hak  Milik  Atas satuan  rumah  susun  yang  disebabkan oleh  dibatalkan  atau  dicabutnya  hak yang  bersangkutan  dilakukan  oleh
kepala kantor pertanahan atas permohonan yang berkepentingan dengan melampir kan :
(a) Salinan  keputusan  pejabat  yang berwenang  yang menyatakan bahwa hak  yang  bersangkutan  telah  batal, dibatalkan atau dicabut, atau
(b)Sertipikat hak atau apabila sertipikat tersebut  tidak  ada  pada  pemohon, keterangan  mengenai  keberadaan sertipikat tersebut
12) Pasal 17 ayat (1) huruf b, Pasal 35 ayat (1) huruf b dan Pasal 55 ayat (1) huruf b  Peraturan  Pemerintah  No.  40  Tahun
1996  tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak
Guna  Bangunan  dan  Hak  Pakai  atas tanah.
Dari berbagai ketentuan yang pernah dan  masih  digunakan  sebagai  dasar kewenangan  dalam  pembatalan  hak  atas tanah  di  atas,  yang  masih  berlaku  dan menjadi dasar kewenangan dalam pembatalan  hak  atas  tanah  adalah  sebagai berikut :
1) Undang  Undang  No.  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  Pokok Agraria
2) Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  Jo. PMNA/KBPN  No.  3  Tahun  1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun
1997
3) Peraturan  Pemerintah  No.  40  Tahun 1996  tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak
Guna  Bangunan  dan  Hak  Pakai  atas tanah.
4) Instruksi Menteri Negara Agraria/ KBPN  No.  3  Tahun  1998  tentang Peningkatan  Efisiensi  dan  Kwalitas Pelayanan Masyarakat dibidang Pertanahan 5) PMNA/KBPN  No.  3  Tahun  1999 tentang  Pelimpahan  tentang  Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah
6) PMNA/KBPN No.9 Tahun 1999 tentang
Tata  Cara  Pemberian  dan  Pembatalan Hak  Atas  Tanah  Negara  dan  Hak Pengelolaan
Surat  Kepala  BPN  No.  500-2147 Tanggal  19  Juli  2000  tentang  kelengkapan permohonan pembatalan hak atas tanah dan atau sertipikat. (Hasan Basri Nata Menggala 2004, hlm.27).

## Pejabat Yang Berwenang Membatal  kan Sertipikat Hak Atas Tanah
Wewenang  Pembatalan  Hak  Atas Tanah telah diatur dalam ketentuan Pasal 12 dan  14  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria  / Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor 3 Tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan  pemberian  dan  pembatalan keputusan  pemberian  hak  atas  tanah Negara,  pada  bagian  keenam  Pasal  12 disebutkan  bahwa  Kepala  Kantor  Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi memberikan keputusan mengenai : (1).   Pembatalan Keputusan pemberian hak atas  tanah  yang  telah  dikeluarkan  oleh Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  /
Kota  yang  terdapat  cacat  hukum  dalam penerbitannya;
(2).  Pembatalan  Keputusan  pemberian  hak atas tanah yang kewenangan pemberiannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota  dan  Kepala  Kantor Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional
Provinsi,  untuk  melaksanakan  putusan pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum tetap.
Selanjutnya  pada  Pasal  14  mengenai wewenang  Menteri  Negara  Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional yaitu : (1).  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan
Pertanahan Nasional memberi keputusan mengenai  pemberian  dan  pembatalan hak  atas  tanah  yang  tidak  dilimpahkan kewenangannnya  kepada  Kepala  Kantor Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional Provinsi  atau  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten  /Kotamadya  sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III.
(2).  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan Nasional memberi keputusan mengenai  pemberian  dan  pembatalan keputusan  pemberian  hak  atas  tanah yang telah dilimpahkan kewenangan nya kepada  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/ Kotamadya  sebagai  mana  dimaksud dalam  Bab  II  dan  Bab  III  apabila  atas laporan  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan Nasional Provinsi hal tersebut diperlukan berdasarkan keadaan di lapangan.
Menteri  Negara  Agraria/  Kepala
Badan Pertanahan Nasional memberi keputusan mengenai pemberian dan pembatalan  hak  atas  tanah  yang  tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan
Nasional  Provinsi  atau  Kepala  Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota.
Dari  bunyi  kedua  Pasal  diatas  dapat ditarik  suatu  kesimpulan  bahwa  pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Surat keputusan pembatalan hak atas tanah adalah :
a. Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional berdasarkan kewenang an Atributif;
b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi berdasarkan pelimpahan ke wenangan meliputi: Pembatalan keputusan  pemberian  hak  atas  tanah yang  telah  dikeluarkan  oleh  Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten  /Kota yang  terdapat  cacat  hukum  dalam penerbitan nya, Pembatalan keputusan  pemberian  hak  atas  tanah yang kewenangan pemberian
dilimpah  kan  kepada  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten/  Kota  dan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan  Nasional  Provinsi untuk melaksanakan putusan
Pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
Alur Pembatalan Hak Atas Tanah : A.  Kantor Pertanahan.
1.  Semua  permohonan  pembatalan  hak (lengkap  dengan  lampiran  berkas  yang terkait) diajukan melalui Kantor
Pertanahan  Kabupaten/Kota setempat.
2.  Selanjutnya  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kotamenerus kan berkas permohonan tersebut ke Kantor Wilayah BPN Provinsi.
B.  Kanwil BPN Provinsi.
1. Jika permohonan pembatalan di maksud adalah  wewenangnya,  maka  Kakanwil BPN  Provinsi  mem  proses  nya  dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Haknya dan
menyampaikannya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota; 2.  Jika permohonan pembatalan di maksud adalah wewenang Menteri Negara
Agraria,  maka  Kakanwil  me  neruskan permohonan dimaksud kepada Menteri. C.  Menteri Negara Agraria/kepala BPN. Menteri  Negara  Agraria  /  Kepala
BPN menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Hak terhadap : 1.  Keputusan  Pemberian  Hak  yang diterbitkan oleh  Kakanwil BPN Provinsi yang mengandung cacad hukum administratif  dalam  proses  pemberian haknya; 2.  Keputusan  Pemberian  Hak  yang diterbitkan oleh Menteri Negara
Agraria/Kepala  BPN  yang  mengandung cacad  hukum  administratif  dalam  proses pemberian  haknya  maupun  Putusan Pemberian  Hak  yang  sudah  ada  Putusan Peradilan yang inkracht.
3.  Dan  menyampaikan  Surat  Keputusan
Pembatalan  Hak  kepada  Kepala  Kantor Wilayah  BPN  Provinsi  untuk  diteruskan kepada Kepala Kantor PertanahanKabupaten/Kota yang ber sangkutan

## III. PENUTUP
Badan Pertanahan Nasional sebaiknya lebih  berani  dan  cepat  dalam  merespon proses  pembatalan  Sertipikat  sehingga fungsi  hukum  yang  seharusnya  memberi kepastian dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
A . BUKU-BUKU
Boedi Harsono, Hukum Agrariaia Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi
an  Pelaksanaan,    Jilid  1  Hukum Tanah  Nasional,  Djambatan,  Jakarta, 1997 --------, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaannya,
Jilid I, Djambatan, Jakarta,2003
Hasan  Basri  Nata  Menggala  dan  Sarjita,
Aspek Hukum Pembatalan dan
Kebatalan  Hak  Atas  Tanah,  BA

## Offset, Yogyakarta, 2004

## Mochtar  Mas’oed  dan,  Noer  Fauzi
Rachman,  Tanah  dan  Pem  bangunan,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997 Sumarja FX, Hukum Pendaftaran Tanah,Universitas Lampung Press,Bandar Lampung, 2009

## B. PERATURAN

## PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala
Badan Per tanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan  Peraturan  Pe  merintah
Nomor  24  Tahun  1997  tentang
Pendaftaran Tanah
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9
Tahun  1999  tentang  Tata  Cara Pemberian  dan  Pembatalan  Hak  Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan
Tata  Kerja  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan  Nasional  Provinsi  dan Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota Peraturan  Presiden  Nomor  10  Tahun  2006
tentang Badan Pertanahan Nasional Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor 1  Tahun  2011  Tentang  Pelimpahan Kewenangan  Pem  berian  Hak  Atas Tanah  Dan  Kegiatan  Pendaftaran Tanah Tertentu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor 3  Tahun  2012  Tentang  Perubahan Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan
Nasional  Republik  Indonesia  Nomor 1  Tahun  2011  Tentang  Pelimpahan Kewenangan  Pemberian  Hak  Atas Tanah  Dan  Kegiatan  Pendaftaran Tanah Tertentu

## C. SUMBER LAIN
Departemen  Pendidikan  Dan  Kebudayaan Indonesia,  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  Balai  Pustaka,  Jakarta, 2001
Lutfi  Ibrahim  Nasiotion,  Tanah  Untuk
Kesejahteraan Rakyat, Paper disampaikan  pada  Kursus  Lemhanas Angkatan II, Jakarta, 2001.