p-ISSN 2527-5712  ;  e-ISSN 2722-2195  ;  Vol.9, No.3, September 2024 Journal homepage : https://jurnal-dikpora.jogjaprov.go.id/
DOI : https://doi.org/10.51169/ideguru.v9i3.1328 Terakreditasi Kemendikbudristek Nomor: 79/E/KPT/2023 (Peringkat 3)
Artikel Penelitian – Naskah dikirim: 08/07/2024 – Selesai revisi: 28/07/2024 – Disetujui: 15/08/2024 – Diterbitkan: 21/08/2024
Suksesi Pendidikan Nasional (Analisis Intervensi Politik Pemerintah Provinsi)
Asril Umar 1 *, Muhammad Sirozi 2 , Solihah Titin Sumanti 3
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia 1,3 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia 2 asriloemar@gmail.com 1 * , m.sirozi@radenfatah.ac.id 2 , solihahtitinsumanti@uinsu.ac.id 3
Abstrak: Upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  nasional  menjadi  agenda  utama  bagi pemerintah  Indonesia.Namun,  implementasi  kebijakan  pendidikan  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari berbagai  tantangan  dan  dinamika,  termasuk  intervensi  politik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis intervensi politik pemerintah provinsi dalam suksesi pendidikan nasional di Indonesia. Fokus  utama  penelitian  ini  adalah  mengevaluasi  sejauh  mana  intervensi  politik  tersebut mempengaruhi  kualitas  dan  pemerataan  pendidikan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada beberapa provinsi di Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan pendidikan, analisis dokumen kebijakan, serta observasi  lapangan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  intervensi  politik  memiliki  dampak yang signifikan terhadap implementasi kebijakan pendidikan, baik dari segi penganggaran, distribusi sumber  daya,  maupun  pelaksanaan  program-program  pendidikan.  Namun,  intervensi  politik  juga ditemukan sering kali menimbulkan konflik kepentingan yang dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai suksesi pendidikan yang lebih  baik,  diperlukan  kebijakan  yang  lebih  transparan  dan  akuntabel  serta  penguatan  koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dengan komitmen yang kuat dan kebijakan yang tepat, intervensi tersebut dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam sistem pendidikan, sehingga mampu mencetak generasi yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kata kunci: Intervensi Politik, Pendidikan, Suksesi.

## National Education Succession
(Analysis of Provincial Government Political Interventions)
Abstract: Efforts to improve the quality of national education have become a primary agenda for the Indonesian government. However, the implementation of educational policies in Indonesia is not without challenges  and  dynamics,  including  political  intervention.  This  study  aims  to  analyze  the  political intervention of provincial governments in the success of national education in Indonesia. The main focus of this research is to evaluate the extent to which such political interventions affect the quality and equity of education. This study employs a qualitative approach using case study methods in several provinces in Indonesia. Data were collected through in-depth interviews with education stakeholders, policy document analysis, and field observations. The results indicate that political intervention significantly impacts the implementation  of  educational  policies  in  terms  of  budgeting,  resource  distribution,  and  program execution. However, political intervention is also found to often create conflicts of interest that can hinder the  achievement  of  national  education  goals.  This  study  concludes  that  to  achieve  better  educational success,  more  transparent  and  accountable  policies  are  needed,  as  well  as  strengthened  coordination between the central and provincial governments. With strong commitment and appropriate policies, such interventions  can  bring  significant  positive  changes  to  the  education  system,  thereby  producing  a competitive generation ready to face future challenges.
Keywords : Education, Political Intervention, Succession .

## 1. Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  salah  satu  pilar utama dalam pembangunan bangsa.
Keberhasilan suatu negara dalam
mengembangkan  sumber  daya  manusianya
sangat bergantung pada sistem pendidikan yang ada  (Widyanto,  2022).  Pendidikan  yang berkualitas  tidak  hanya  menghasilkan  individu- individu yang cerdas dan kompeten, tetapi juga
Hak Cipta ©2024 Asril Umar, Muhammad Sirozi,
Solihah Titin Sumanti Lisensi: CC BY 4.0 internasional
berkontribusi  pada  peningkatan  kesejahteraan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan  kualitas  pendidikan  nasional menjadi  agenda  utama  bagi  pemerintah Indonesia.Namun, implementasi kebijakan pendidikan  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari berbagai  tantangan  dan  dinamika,  termasuk intervensi politik  yang  dilakukan oleh pemerintah  provinsi.  Intervensi  politik  ini  bisa berdampak  positif  maupun  negatif  tergantung pada  bagaimana  kebijakan  tersebut  dirancang dan  diimplementasikan.  Dalam  banyak  kasus, pemerintah  provinsi  memiliki  peran  penting dalam  menentukan  arah  kebijakan  pendidikan, karena mereka lebih dekat dengan konteks lokal dan  lebih  memahami  kebutuhan  spesifik  di daerah mereka (Afridzal et al., 2018).
Pemerintah  provinsi  dapat  mempercepat proses  peningkatan  kualitas  pendidikan  melalui berbagai program  dan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Mereka dapat mengalokasikan  anggaran  secara  lebih  efektif, memfasilitasi  pelatihan  bagi  guru,  serta meningkatkan infrastruktur pendidikan. Misalnya,  beberapa  provinsi  di  Indonesia  telah berhasil  meningkatkan  kualitas  pendidikan melalui  program  beasiswa,  pengembangan kurikulum  berbasis  lokal,  dan  peningkatan kapasitas tenaga pengajar (Ilyas, 2014).
Namun,  di  sisi  lain,  intervensi  politik  juga dapat  menimbulkan  berbagai  masalah.  Tidak jarang  terjadi  penyalahgunaan  wewenang,  di mana kebijakan pendidikan dijadikan alat politik untuk  meraih  dukungan  masyarakat  atau mempertahankan  kekuasaan.  Hal  ini  bisa mengarah  pada  pengalokasian  anggaran  yang tidak  efisien,  program-program  yang  tidak berkelanjutan,  serta  ketimpangan  dalam  akses pendidikan  antara  satu  daerah  dengan  daerah lainnya.(PH, 2014)
Lebih  lanjut,  desentralisasi  yang  diberikan kepada  pemerintah  provinsi  dalam  mengelola pendidikan juga membawa tantangan tersendiri. Meskipun desentralisasi  bertujuan untuk memberikan  otonomi  yang  lebih  besar  kepada daerah,  implementasinya  sering  kali  menemui berbagai hambatan.
Ketidakmerataan kemampuan  manajerial  dan  sumber  daya antarprovinsi  menyebabkan  beberapa  daerah tertinggal  dalam  hal  kualitas  pendidikan.  Ini menunjukkan bahwa meskipun intervensi politik pemerintah  provinsi  memiliki  potensi  besar, tanpa perencanaan yang matang dan pengawasan  yang  ketat,  intervensi  ini  bisa menjadi  kontraproduktif.  Dalam  konteks  ini, penelitian mengenai suksesi pendidikan nasional melalui  analisis  intervensi  politik  pemerintah
provinsi  menjadi  sangat  relevan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengidentifikasi  sejauh  mana intervensi politik pemerintah provinsi berkontribusi pada peningkatan atau penurunan kualitas pendidikan nasional. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan model kebijakan  yang  efektif  dan  berkelanjutan  untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia.(Khobiburrohma et al., 2020). Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan  atau  kegagalan  intervensi  politik dalam bidang pendidikan. Faktor-faktor tersebut meliputi  kebijakan  anggaran,  program-program pendidikan, kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan, serta partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan  yang  komprehensif,  penelitian  ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan  pendidikan  yang  lebih  baik.(Hady, 2013).
Demikian, pendidikan nasional yang sukses tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga pada peran aktif dan intervensi yang  dilakukan  oleh  pemerintah  provinsi.  Oleh karena  itu,  analisis  terhadap  intervensi  politik pemerintah  provinsi  dalam  pendidikan  menjadi krusial  untuk  memahami  bagaimana  kebijakan lokal dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan  nasional  yang  lebih  luas.  Melalui penelitian ini, diharapkan akan terwujud sebuah sistem pendidikan yang tidak hanya merata dan adil,  tetapi  juga  berkualitas  dan  berkelanjutan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan kualitatif  dengan  metode  studi  kasus  yang diterapkan  di  beberapa  provinsi  di  Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan di  bidang  pendidikan,  analisis  dokumen kebijakan,  serta  observasi  lapangan.(Sugiono, 2019). Analisis data dilakukan secara sistematis, dimulai dengan transkripsi verbatim wawancara, dilanjutkan  dengan  analisis  tematik  untuk mengidentifikasi tema-tema utama, serta analisis dokumen  kebijakan  untuk  memahami  konteks dan implementasi kebijakan. Observasi lapangan dianalisis dengan  mencatat  temuan secara  rinci dan mengaitkannya dengan data wawancara dan dokumen.  Keabsahan  data  dijaga  melalui triangulasi metode dengan membandingkan data dari wawancara, dokumen, dan observasi, serta member checking untuk mengonfirmasi temuan dengan partisipan. Peneliti juga menjaga catatan
lapangan  dan  jurnal  refleksi  yang  mendetail, serta  melakukan  peer  debriefing  untuk memperoleh  masukan  konstruktif  dari  sesama peneliti.  Strategi  ini  memastikan  temuan  yang tidak  bias  dan  didukung  oleh  berbagai  sumber data, serta memperkuat validitas dan kredibilitas hasil penelitian.(M. Abdullah, 2015).

## 3. Hasil dan Pembahasan
Kebijakan  pemerintah  provinsi  memainkan peran  penting  dalam  meningkatkan  kualitas pendidikan  di  wilayahnya.  Dalam  era  otonomi daerah,  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah daerah  sangat  menentukan  kualitas  pendidikan yang  akan  diterima  oleh  masyarakat  setempat. Oleh  karena  itu,  pemerintah  provinsi  harus mampu  mengembangkan  kebijakan  yang efektif untuk  meningkatkan  akses  dan  kualitas pendidikan di wilayahnya (Hastuti & Soehartono, 2018).
Salah  satu  strategi  yang  digunakan  adalah sistem zonasi. Sistem zonasi ini membagi wilayah menjadi beberapa zona berdasarkan kualitas dan fasilitas  pendidikan  yang  tersedia.  Tujuannya adalah  untuk  memastikan  bahwa  siswa mendapatkan akses ke sekolah yang paling sesuai dengan  kebutuhan  pendidikan  mereka.  Dengan demikian,  siswa  dapat  dipindahkan  ke  sekolah yang lebih baik berdasarkan kualitas pendidikan yang diperlukan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan  kualitas  pendidikan  secara  lebih efektif dan efisien (Yuliah, 2020).
Namun, penerapan kebijakan sistem zonasi tidaklah tanpa tantangan. Salah satu permasalahan  yang  muncul  adalah  potensi terjadinya  ketimpangan  akses  pendidikan.  Di negara maju, keadaan zonasi dapat menyebabkan ketidakadilan, di mana siswa dari daerah  tertentu  mungkin  memiliki  akses  yang lebih  baik  ke  sekolah  berkualitas  dibandingkan siswa  dari  daerah  lainnya.  Oleh  karena  itu, pemerintah provinsi harus mampu menyesuaikan kebijakan  sistem  zonasi  dengan  kondisi  daerah masing-masing  agar  tidak  terjadi  ketimpangan akses pendidikan (Hariyadi, 2021).
Untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah  provinsi  perlu  mengembangkan kebijakan  yang  lebih  fleksibel.  Salah  satu pendekatan  yang  bisa  diambil  adalah  dengan menyesuaikan  komposisi  Penerimaan  Peserta Didik  Baru  (PPDB)  jalur  zonasi.  Misalnya, kebijakan  bisa  menetapkan  bahwa  minimal  50 persen  siswa  diterima  melalui  jalur  zonasi, sementara  jalur  afirmasi  menerima  minimal  15 persen  siswa,  dan  jalur  perpindahan  menerima maksimal  5  persen  siswa.  Sisanya,  sekitar  0-30 persen, dapat diterima melalui jalur prestasi atau
sesuai dengan kondisi daerah (Suryadi & H.A.R Tilaar, 2003).
Selain  itu,  pemerintah  provinsi  juga  harus memastikan bahwa fasilitas pendidikan di setiap zona  memadai  dan  berkualitas.  Ini  termasuk peningkatan  kualitas  guru,  pengadaan  sarana dan prasarana yang memadai, serta penyediaan program-program  pendidikan  yang  relevan  dan inovatif. Dengan begitu, diharapkan semua siswa, terlepas dari zona tempat tinggalnya, mendapatkan  pendidikan  yang  bermutu. Pemerintah  provinsi harus  terus  memantau  dan mengevaluasi  efektivitas  kebijakan  zonasi  ini, serta  siap  melakukan  penyesuaian  jika diperlukan.  Partisipasi  aktif  dari  berbagai pemangku  kepentingan,  termasuk  orang  tua, guru,  dan  masyarakat,  sangat  penting  dalam proses  ini.  Dengan  melibatkan  berbagai  pihak, kebijakan yang diterapkan akan lebih komprehensif  dan  sesuai  dengan  kebutuhan nyata di lapangan (Lamadang et al., 2022).
Di  samping  itu,  upaya  meningkatkan kualitas  pendidikan  tidak  hanya  terbatas  pada sistem  zonasi.  Pemerintah  provinsi  juga  harus mengembangkan kebijakan lain yang mendukung  peningkatan  akses  dan  kualitas pendidikan. Misalnya, pemberian beasiswa untuk siswa  berprestasi  atau  kurang  mampu, penyediaan program pelatihan dan pengembangan untuk guru, serta pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia  kerja  dan  perkembangan  teknologi (Solichin, 2015).
Pemerintah  daerah  memiliki  peran  vital dalam  memastikan  bahwa  pendidikan  dapat diakses  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat, termasuk di daerah-daerah terpencil yang sering kali mengalami keterbatasan fasilitas dan sumber daya.  Berbagai  kebijakan  yang  dirancang  dan diimplementasikan  oleh  pemerintah  daerah dapat  memberikan  dampak  signifikan  terhadap akses  pendidikan.  Salah  satu  langkah  paling fundamental yang dapat diambil oleh pemerintah daerah  adalah  pembangunan  infrastruktur pendidikan.  Ini  mencakup  pembangunan sekolah,  perpustakaan,  laboratorium,  serta fasilitas  olahraga  yang  memadai.  Di  daerah- daerah terpencil, sering kali fasilitas pendidikan yang  ada  sangat  minim  dan  tidak  memenuhi standar yang layak. Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah  daerah  dapat  mengalokasikan anggaran  untuk  membangun  dan  memperbaiki infrastruktur  ini.  Pembangunan  fasilitas  yang memadai  tidak  hanya  meningkatkan  akses  fisik siswa  ke  sekolah,  tetapi  juga  menciptakan lingkungan belajar  yang  kondusif dan
mendukung  proses  pembelajaran  yang  efektif (Satria, 2020).
Kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas guru dan tenaga pendidik. Oleh karena itu,  kebijakan  pemerintah  daerah  yang  fokus pada  pemberdayaan  guru  sangat  penting.  Ini dapat dilakukan melalui program pelatihan dan pengembangan profesionalisme yang berkelanjutan.  Guru-guru  di  daerah  terpencil sering kali tidak mendapatkan kesempatan yang sama  dengan  rekan-rekan  mereka  di  perkotaan untuk  mengikuti  pelatihan  atau  workshop. Dengan  adanya  kebijakan  yang  menyediakan akses  kepada  pelatihan  berkualitas,  guru-guru dapat  meningkatkan  kompetensi  mereka,  yang pada  gilirannya  akan  meningkatkan  kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa (Hair, 2018).
Setiap  daerah  memiliki  karakteristik  dan kebutuhan  yang  berbeda.  Oleh  karena  itu, kebijakan pemerintah daerah yang mengembangkan  program  pendidikan  spesifik sesuai  dengan  kebutuhan  lokal  sangat  penting. Misalnya, di daerah dengan komunitas adat yang kuat, program pendidikan bisa diarahkan untuk pemberdayaan  masyarakat  adat.  Begitu  juga  di daerah  pertanian,  kurikulum  bisa  menekankan pada  ilmu  pertanian  dan  keterampilan  yang relevan. Selain itu,
program-program kebudayaan dan kesenian lokal dapat diintegrasikan  ke  dalam  kurikulum  untuk menjaga  dan  melestarikan  warisan  budaya setempat (Suwarno, 2016).
Kebijakan  yang  efektif  sering  kali melibatkan  kerja  sama  dengan  berbagai  pihak, termasuk masyarakat, organisasi non- pemerintah,  universitas,  dan  sektor  swasta. Melalui kolaborasi ini, pemerintah daerah dapat mengumpulkan informasi yang relevan, mendapatkan dukungan, dan menerima masukan dari para ahli. Selain itu, jejaring kerja sama  ini  juga  memungkinkan  adanya  sinergi dalam  upaya  peningkatan  akses  pendidikan. Misalnya,  universitas  dapat  terlibat  dalam program  pengabdian  masyarakat  di  daerah terpencil,  sementara  sektor  swasta  bisa memberikan bantuan  berupa  dana  atau fasilitas pendidikan (Wathoni, 2020).
Di  era  digital  ini,  teknologi  informasi  dan komunikasi  (TIK)  memainkan  peran  penting dalam pendidikan. Kebijakan pemerintah daerah yang  mendukung  penggunaan  TIK  dalam pembelajaran  dapat  membuka  akses  siswa  di daerah terpencil ke sumber daya pendidikan yang lebih luas. Misalnya, dengan memperkenalkan e- learning  dan  perpustakaan  digital,  siswa  dapat mengakses  materi  pelajaran  yang  tidak  tersedia secara  lokal.  Selain  itu,  teknologi  juga  dapat
digunakan  untuk  pelatihan  guru  secara  online, sehingga  mereka  tidak  perlu  meninggalkan daerah  terpencil  untuk  mendapatkan  pelatihan berkualitas (Sanisah, 2015).
Pemberdayaan  masyarakat  merupakan aspek  penting  dalam  meningkatkan  akses  dan kualitas  pendidikan  di  daerah  terpencil. Kebijakan pemerintah daerah yang memberikan pelatihan  dan  pengembangan  kemampuan kepada masyarakat dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam pendidikan. Misalnya, pelatihan keterampilan hidup dan kewirausahaan bagi orang tua dapat membantu mereka  mendukung  pendidikan  anak-anak mereka.  Dengan  demikian,  masyarakat  tidak hanya  menjadi  penerima  manfaat,  tetapi  juga menjadi  bagian  dari  solusi  untuk  meningkatkan kualitas  pendidikan  di  daerah  mereka  (Fajar  et al., 2022).
Intervensi  politik  pemerintah  provinsi memiliki  dampak  signifikan  pada  pencapaian tujuan  pendidikan  nasional.  Dalam  konteks Indonesia,  pemerintah  provinsi  memainkan peran  penting  dalam  mengatur  dan  mengelola sistem  pendidikan  di  wilayahnya.  Pemerintah provinsi  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur dan mengelola sistem pendidikan di wilayahnya, berperan sebagai penyelenggara pendidikan yang bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi warga negara. Untuk mencapai  tujuan  ini,  pemerintah  provinsi  harus berupaya meningkatkan akses layanan pendidikan,  meningkatkan  mutu  pendidikan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem pendidikan (Samsinar et al., 2021).
Pemerintah provinsi memiliki peran penting dalam meningkatkan anggaran pendidikan untuk membiayai  biaya  operasional  sekolah,  biaya pendidikan, serta biaya lainnya yang diperlukan untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan. Dengan  anggaran  pendidikan  yang  memadai, sekolah-sekolah  di  berbagai  daerah  dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan dasar  pendidikan.  Selain  itu,  alokasi  anggaran yang  tepat  dapat  digunakan  untuk  mendanai program-program  beasiswa  bagi  siswa  kurang mampu, sehingga dapat mengurangi angka putus sekolah  dan  meningkatkan  angka  partisipasi siswa dalam pendidikan (Alfian, 2019).
Selain  itu,  pemerintah  provinsi  juga  dapat meningkatkan  infrastruktur  pendidikan  dengan membangun  gedung  sekolah  yang  lebih  baik, memperbaiki fasilitas pendidikan, serta meningkatkan  kualitas  peralatan  pendidikan. Infrastruktur  yang  memadai  sangat  penting untuk  menciptakan  lingkungan  belajar  yang kondusif.  Bangunan  sekolah  yang  layak  dan
fasilitas  yang  memadai,  seperti  laboratorium, perpustakaan,  dan  ruang  olahraga,  dapat mendukung  proses  belajar  mengajar  dan meningkatkan  kualitas  pendidikan.  Dengan adanya  peralatan  pendidikan  yang  canggih  dan modern,  siswa dapat  mengakses  sumber belajar yang  lebih  variatif  dan  relevan  dengan perkembangan zaman (Hair, 2018).
Selanjutnya,  pemerintah  provinsi  dapat meningkatkan  kualitas  tenaga  pengajar  dengan memberikan  pelatihan  dan  pengembangan profesionalisme  guru.  Kualitas  guru  sangat menentukan  kualitas  pendidikan  yang  diterima oleh  siswa.  Oleh  karena  itu,  program  pelatihan dan pengembangan profesional
yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan  kompetensi  dan  kinerja  guru. Pemerintah  provinsi  dapat  bekerjasama  dengan lembaga  pendidikan  dan  pelatihan  untuk menyelenggarakan program-program yang sesuai dengan  kebutuhan  guru,  baik  dari  segi penguasaan materi pelajaran, metode pengajaran,  maupun  penggunaan  teknologi dalam  proses  belajar  mengajar,  sebagaimana diungkapkan oleh E. W. B (2019).
Pemerintah
provinsi juga dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan  kualitas  kurikulum,  bahan  ajar, dan  metode  pengajaran.  Kurikulum  yang berkualitas  harus  mampu  menjawab  kebutuhan siswa dan relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, bahan ajar yang digunakan harus up- to-date  dan  sesuai  dengan  standar  pendidikan yang  berlaku.  Metode  pengajaran  juga  harus disesuaikan  dengan  karakteristik  siswa  dan kondisi daerah, sehingga proses belajar mengajar dapat  berjalan  efektif  dan  efisien  (Rismawati, 2019).
Partisipasi  masyarakat  dalam  pendidikan juga  harus  ditingkatkan.  Pemerintah  provinsi dapat melibatkan masyarakat dalam pengambilan  keputusan  terkait  kebijakan pendidikan,  serta  memberikan  ruang  bagi partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pendidikan.  Dengan  melibatkan  masyarakat, kebijakan  pendidikan  yang  diambil  dapat  lebih sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kondisi  lokal. Selain  itu,  partisipasi  masyarakat  juga  dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pendidikan, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan (Hamsinar, 2020).
Kerjasama  antara  pemerintah  provinsi dengan  berbagai  pihak,  seperti  lembaga pendidikan,  dunia  usaha,  dan  masyarakat,  juga sangat  penting  untuk  mencapai  tujuan pendidikan  nasional.  Pemerintah  provinsi dapat
menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan di  daerah,  serta  bekerja  sama  dengan  dunia usaha untuk menyediakan program magang dan pelatihan  bagi  siswa.  Selain  itu,  kerjasama dengan  masyarakat  dapat  dilakukan  melalui program-program  pendidikan  non-formal  dan pemberdayaan masyarakat (Suryani, 2021).
Keterlibatan  pemerintah  provinsi  dalam dunia  pendidikan  adalah  langkah  yang  penting dan strategis untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.  Pemerintah  provinsi  memiliki  peran signifikan dalam menyusun kebijakan, mengalokasikan
sumber daya, serta mengimplementasikan program-program pendidikan  yang  relevan  dengan  kebutuhan masyarakat  di  wilayahnya.  Untuk  memperkuat sektor  pendidikan,  pemerintah  provinsi  dapat mengambil beberapa langkah konkret.
Pertama, meningkatkan anggaran pendidikan adalah hal yang esensial. Pemerintah provinsi  harus  memastikan  alokasi  anggaran yang  memadai  untuk  sektor  pendidikan. Anggaran ini dapat digunakan untuk memperbaiki
infrastruktur
pendidikan, menyediakan  fasilitas  belajar  yang  memadai, serta meningkatkan kesejahteraan guru. Dengan anggaran yang cukup, pemerintah provinsi dapat memastikan  bahwa  semua  sekolah  memiliki sarana  dan  prasarana  yang  memadai  untuk mendukung  proses  pembelajaran  (Aziz  et  al., 2023).
Selain  itu,  pengembangan  infrastruktur pendidikan  juga  sangat  penting.  Infrastruktur pendidikan  yang  baik  sangat  diperlukan  untuk menciptakan  lingkungan  belajar  yang  kondusif. Pemerintah  provinsi  harus  berinvestasi  dalam pembangunan  dan  perbaikan  gedung  sekolah, laboratorium,  perpustakaan,  serta  fasilitas olahraga.  Penyediaan  akses  internet  dan teknologi informasi di sekolah-sekolah juga harus menjadi prioritas untuk mendukung pembelajaran  berbasis  teknologi  (Nasution, 2021).
Peningkatan  kualitas  guru  adalah  langkah penting lainnya. Guru adalah faktor kunci dalam meningkatkan  kualitas  pendidikan.  Pemerintah provinsi  harus  mengadakan  program  pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru secara berkala. Program ini harus mencakup peningkatan kompetensi pedagogik, penguasaan teknologi informasi, serta pembaharuan kurikulum sesuai dengan perkembangan terbaru. Insentif  bagi  guru  yang  berprestasi  juga  dapat diberikan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi (Syafrina, 2021).
Pemberdayaan masyarakat juga tidak kalah penting.  Partisipasi  aktif  masyarakat  dalam pendidikan  sangat  penting.  Pemerintah  provinsi harus  melibatkan  masyarakat  dalam  proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan. Program-program
pendidikan  non-formal  dan  pemberdayaan masyarakat harus dikembangkan untuk meningkatkan  keterampilan  dan  pengetahuan masyarakat secara luas (Hair, 2018).
Kerjasama dengan pihak swasta juga dapat memberikan  dampak  positif  bagi  pendidikan. Pihak  swasta  dapat  berkontribusi  melalui penyediaan  beasiswa,  pembangunan  fasilitas pendidikan,  serta  penyelenggaraan  program pelatihan dan magang bagi siswa. Kolaborasi ini dapat  membantu  menciptakan  pendidikan  yang lebih  relevan  dengan  kebutuhan  dunia  kerja (Solichin, 2015).
Selain  itu,  implementasi  kebijakan  zonasi dapat membantu menciptakan pemerataan akses pendidikan  yang  berkualitas.  Pemerintah provinsi  harus  memastikan  bahwa  kebijakan zonasi  diterapkan  dengan  adil  dan  transparan. Evaluasi  terus-menerus  juga  diperlukan  untuk menilai efektivitas  kebijakan  ini  dan  melakukan penyesuaian jika diperlukan (Sanisah, 2015).
Pengembangan kurikulum yang relevan juga merupakan  langkah  yang  penting.  Kurikulum harus  selalu  diperbarui  untuk  menyesuaikan dengan  perkembangan  zaman  dan  kebutuhan industri. Pemerintah provinsi harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi, dunia usaha, dan ahli pendidikan untuk menyusun kurikulum yang  inovatif  dan  relevan.  Kurikulum  ini  harus mampu  mengembangkan  keterampilan  berpikir kritis,  kreativitas,  serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan (Fajar et al., 2022).
Dengan  langkah-langkah  konkret  tersebut, pemerintah  provinsi  dapat  memainkan  peran yang  lebih  efektif  dalam  mencapai  tujuan pendidikan  nasional.  Peningkatan  kualitas pendidikan di tingkat provinsi akan berkontribusi pada  peningkatan  kualitas  pendidikan  nasional secara keseluruhan. Pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk menciptakan generasi muda yang  cerdas,  kreatif,  dan  kompetitif  di  kancah global.
Dengan demikian, intervensi politik pemerintah  provinsi  sangat  penting  dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Pemerintah provinsi harus terus berupaya mengembangkan kebijakan yang efektif, meningkatkan anggaran pendidikan,  serta  melibatkan  masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan kerjasama yang  baik  antara  pemerintah,  masyarakat,  dan
berbagai  pihak  terkait,  diharapkan  tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan lebih baik  dan  merata  di  seluruh  wilayah  Indonesia (Lamadang et al., 2022).

## 4. Simpulan dan Saran
Intervensi  politik  pemerintah  provinsi memiliki  dampak  signifikan  terhadap  suksesi pendidikan  nasional.  Kebijakan  dan  program yang diterapkan oleh pemerintah provinsi sering kali berperan sebagai katalis dalam peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Hal ini mencakup berbagai  aspek,  mulai  dari  alokasi  anggaran pendidikan, penyediaan fasilitas yang memadai, peningkatan kompetensi tenaga pengajar, hingga implementasi  kurikulum  yang  relevan  dengan kebutuhan lokal dan global. Selain itu, intervensi politik  yang  tepat  sasaran  dapat  membantu mengatasi kesenjangan pendidikan antar daerah. Dengan kebijakan yang mendukung pemerataan pendidikan,  daerah-daerah  yang  sebelumnya tertinggal  dapat  lebih  mudah  mengejar ketertinggalan  mereka.  Pemerintah  provinsi, melalui  kebijakan-kebijakan  strategis,  mampu menciptakan  lingkungan  belajar  yang  kondusif dan memotivasi partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung program pendidikan. Namun, intervensi  politik  juga  membawa  tantangan tersendiri.  Terkadang,  kebijakan  yang  diambil tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan atau  terhambat  oleh  birokrasi  yang  kompleks. Oleh  karena  itu,  diperlukan  sinergi  antara pemerintah  provinsi,  pemerintah  pusat,  dan pihak-pihak  terkait  lainnya  untuk  memastikan bahwa  intervensi  politik  yang  dilakukan  benar- benar efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.
Untuk  meningkatkan  efektivitas  intervensi ini,  pemerintah  provinsi  perlu  memastikan alokasi  anggaran  pendidikan  yang  cukup, meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas pendidikan, serta mengadakan program pelatihan  dan  pengembangan  profesional  bagi guru. Partisipasi aktif masyarakat dan kerjasama dengan  sektor  swasta  juga  sangat  penting. Dengan  langkah-langkah  ini,  diharapkan pemerintah  provinsi  dapat  memainkan  peran yang  lebih  efektif  dalam  mencapai  tujuan pendidikan nasional, sehingga mampu mencetak generasi  yang  berdaya  saing  dan  siap menghadapi tantangan masa depan.

## Daftar Pustaka
Abdullah, A. (2013). Pendidikan Islam Sepanjang Sejarah: Sebuah Kajian Politik Pendidikan di
Indonesia. SUSURGALUR , 1 (2). https://doi.org/10.2121/SUSURGALUR.V1I
2.68
Abdullah,  M.  (2015). Metode  penelitian kuantitatif . Aswaja pressindo. Afridzal,  A.,  Abdullah,  S.,  Saputra,  M.,  & Hasnawati, H. (2018). Anggaran Pendidikan,  Kepatuhan  terhadap  Regulasi, dan  Intervensi:  Sebuah  Telaah  Literatur. Jurnal  Penelitian  Ekonomi  Akuntansi (JENSI) , 2 (1), 32 – 39. https://doi.org/10.33059/JENSI.V2I1.932
Alfian, M. A. (2019). Politik Zonasi dalam Praktik Pendidikan  di  Indonesia. Politicon :  Jurnal Ilmu Politik , 1 (2). https://doi.org/10.15575/politicon.v1i2.63 63
B, E. W. (2019). Politik Dan Sejarah Sosial Dalam Pendidikan  Islam. TAMADDUN , 19 (1). https://doi.org/10.30587/tamaddun.v0i0.8 14
B,  M.,  &  Hasyim,  A.  W.  (2022).  Pendidikan Multikultural  Dalam  Konsepsi  Filsafat Pendidikan Islam. Mumtaz: Jurnal Studi Al- Quran  Dan  Keislaman , 6 (02),  140 – 151. https://doi.org/10.36671/MUMTAZ.V6I02. 399
Fajar,  A.,  Setiawan,  F.,  &  Fadila,  M.  (2022).
Kebijakan  Revisi  Undang-Undang  Sistem Pendidikan  Nasional. JURNAL  EDUCATION AND  DEVELOPMENT , 10 (3),  170 – 174.
https://doi.org/10.37081/ED.V10I3.3945
Hady,  M.  S.  (2013). Pengaruh  Keterampilan Mengajar  Guru,Minat  Belajar  Siswa  Dan
Kreativitas  Belajar  Siswa  Terhadap  Prestasi
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas  X  Di  Sma  Negeri  2  Binjai  T.A
2012/2013 . Hair,  Moh.  A.  (2018).  Kebijakan  Politik Pendidikan Dalam Pembangunan Moralsosial. Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman , 5 (2). https://doi.org/10.31102/alulum.5.2.2018. 13-22 Hariyadi,  A.  R.  (2021).  Dinamika  Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia. JDKP  Jurnal  Desentralisasi  Dan Kebijakan  Publik , 2 (2),  259 – 276. https://doi.org/10.30656/JDKP.V2I2.3887
Hastuti, T. P., & Soehartono, S. (2018). Kebijakan Pendidikan  Di  Tinjau  Dari  Segi  Hukum Kebijakan Publik. Jurnal Jurisprudence , 8 (1).
https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8i 1.6293 Ilham,  D.  (2019).  Menggagas  Pendidikan  Nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional.
Didaktika:  Jurnal  Kependidikan , 8 (3),  109 – 122.
https://doi.org/10.58230/27454312.73
Ilyas,  M.  (2014).  Problems  Dayah  Management
Education  In  Aceh. Jurnal  Transformasi Administrasi , 4 (2), 747 – 759. https://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/v iew/136
Khobiburrohma,  E.  N.,  Margareta,  P.  S.,  &
Hasbullah,  MS.  H.  (2020).  Penerapan
Sistem  Merit  Dalam  Birokrasi  Indonesia Untuk  Mewujudkan  Good  Governance. Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi , 3 (2), 139 – 148. https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2 .900 Lamadang, K. P., Karlina, D. A., Nuraini, R. Z., &
Febriani,  W.  D.  (2022).  Isu  dan  Kebijakan Global  Politisasi  Pendidikan. Jurnal  Ilmiah Pendidikan  Holistik  (JIPH) , 1 (2),  63 – 76.
https://doi.org/10.55927/JIPH.V1I2.898
Mudlofir,  A.  (2016).  Pendidikan  Karakter: Konsep  dan  Aktualisasinya  dalam  Sistem
Pendidikan Islam. Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam , 7 (2), 229 – 246. https://doi.org/10.21580/NW.2013.7.2.56 0 Nurhuda. (2020). Landasan Pendidikan . www.ahlimediapress.com PH,  S.  (2014).  Politik  Pendidikan  Indonesia Dalam  Abad  Ke-21. Jurnal  Cakrawala Pendidikan , 33 (3). https://doi.org/10.21831/cp.v3i3.2377 Samsinar,  S.,  Sukarno,  S.,  &  El  Widdah,  M. (2021).  Peran  Politik,  Kebijakan  Terhadap Proses Pelaksanaan Dan Penilaian
Pendidikan Islam. Jurnal Literasiologi , 6 (2). https://doi.org/10.47783/literasiologi.v6i2. 259 Sanisah,  S.  (2015).  Kebijakan  Pengelolaan Anggaran  Pendidikan    Di  Kabupaten Lombok Tengah. Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan  Bisnis  (JPEB) , 3 (1),  101 – 118. https://doi.org/10.21009/JPEB.003.1.5
Satria,  H.  S.  (2020).  Kebijakan  Kriminal Pencegahan  Korupsi  Pelayanan  Publik. Integritas :  Jurnal  Antikorupsi , 6 (2),  169 –
186.
https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V6I
2.660
Solichin,  M.  (2015).  Imlementasi  Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. Jurnal Studi Islam , 6 (2). Sugiono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan . Suryadi,  A.,  &  H.A.R  Tilaar.  (2003). Analisis Kebijakan  Pendidikan  Suatu  Pengantar .
PT.Remaja Rosdakarya. Suryana,  S.  (2020).  Permasalahan  Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan. Edukasi , 14 (1).
https://doi.org/10.15294/edukasi.v14i1.97 1 Suwarno,  S.  (2016).  Pendekatan  Kebijakan Publik  dalam  Politik  Pendidikan  Islam. Jurnal As-Salam , 1 (1).
Wathoni, K. (2020). Pesantren Dalam Politik Dan
Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. MA’ALIM:  Jurnal  Pendidikan  Islam , 1 (02). https://doi.org/10.21154/maalim.v1i02.26 28 Widyanto, I. (2022). Politik pendidikan: Respons kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan menengah di Kota  Surabaya. Jurnal Politik Indonesia  (Indonesian  Journal  of  Politics) , 8 (2). https://doi.org/10.20473/jpi.v8i2.39940 Yuliah,  E.  (2020).  Implementasi  Kebijakan
Pendidikan. Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan , 30 (2). https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58