Aspek Hukum Kewajiban Saksi Instrumentair untuk

## Merahasiakan Isi Akta Notaris
Hijriah Maulani Nanda Syaputri 1 , Farida Patittingi 2 , Nurfaidah Said 3
1 Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin. E-mail: tatamaulani@yahoo.com
2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail: faridapatittingi@yahoo.com
3 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail: nurfaidahsaid@yahoo.co.id

## Abstract:
Instrumentair witnesses who testified about the contents of the deed may harm the position of the  notary.  The  purpose  of  this  study  was to  be  determine  and  explain  the  obligations  of  the instrumentair witness about the confidentiality of the contents of a notary deed and the notary legal consequences if the instrumentair witness  divulge the contents of the deed. This Type of research  used  in  this  research  is  normative,  in  which  the  result  obtained  will  be  analyzed  in qualitative content analysis and presented descriptively. The result showed that Instrumentair witnesses  who  attended  the  execution  of  a  deed  in  form  of  the reading  and signing  a  deed  is obligated to keep the contents and any information related to notary deed in secret. It is for the interest  of  the  parties  who  entrust  the  confidentiality  statement  for  the  deed.  If  there instrumentair witnesses in this case were employees of a notary’s office divulge the contents or information about the notary deed, then it could be categorized as an act against the law which contain in Article 1365 of the Indonesian Civil Code (Pasal 1365 KUHPerdata), and the notary is also take the responsibility because the offence was commited by an Instrumentair witness in his capacity as an employee of a notary office which is part of the notary office organizations
Keywords: Deed; Notary; Instrumentair Witness

## Abstrak:
Saksi  instrumentair  yang  memberikan  keterangan  mengenai  isi  akta  dapat  membahayakan kedudukan notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kewajiban saksi  instrumentair  terhadap  kerahasiaan  isi  akta  notaris  dan  akibat  hukum  terhadap  notaris apabila  saksi  instrumentair  membocorkan  isi  akta.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  normatif,  dimana  hasil  yang  diperoleh  akan  di  analisis  secara  kualitatif dengan metode content analysis, dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa  saksi  instrumentair  yang  hadir  dalam  proses  peresmian  akta  yakni  pembacaan  dan penandatanganan  akta,  melekat  kewajibannya  untuk  merahasiakan  isi  dan  segala  keterangan yang  berhubungan  dengan  akta  notaris,  hal  ini  adalah  untuk  kepentingan  para  pihak  yang mempercayakan  kerahasiaan  keterangannya  untuk  pembuatan  akta.  Jika  saksi  instrumentair dalam  hal  ini  adalah  pegawai  kantor  notaris  membocorkan  isi  maupun  keterangan  yang berhubungan  dengan  akta  notaris,  maka  hal  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, dan untuk itu notaris ikut bertanggung  jawab,  dikarenakan  pelanggaran  tersebut  dilakukan  oleh  saksi  instrumentair dalam  kedudukannya  sebagai  pegawai  kantor  notaris  yang  merupakan  bagian  dari  organ jabatan notaris.
Kata Kunci: Akta; Notaris; Saksi Instrumentair

## 1.  Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum,  ketertiban  dan perlindungan  hukum  melalui  alat  bukti  yang  menentukan  dengan  jelas  hak  dan kewajiban  subjek  hukum  di  dalam  masyarakat.  Salah  satu  jaminan  atas  kepastian hukum  yang  memberikan  perlindungan  hukum  adalah  alat  bukti  yang  terkuat  dan terpenuh, yaitu berupa akta otentik. 1
Berdasarkan  Pasal  1868  BW,  akta  otentik  adalah  akta  yang  dibuat  dan  diresmikan dalam  bentuk  menurut undang-undang,  oleh  dan  di  hadapan  pejabat-pejabat  umum yang berwenang untuk berbuat demikian itu di tempat di mana akta itu dibuat. Akta otentik  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  mutlak.  Apabila  terjadi  sengketa, maka  apa  yang  tertera  pada  akta  otentik  itu  merupakan  bukti  yang  sempurna, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat-alat pembuktian yang lain, serta telah memuat kepastian hukum yang kuat. 2
Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN). 3 Notaris  sebagai  jabatan  kepercayaan  mempunyai kewajiban  untuk  merahasiakan  isi  akta  dan  segala  keterangan  yang  diperoleh  guna pembuatan  akta  sesuai  dengan  sumpah  jabatannya. 4 Kewajiban  tersebut  bertujuan untuk  melindungi  kepentingan  semua  pihak  yang  terkait  dengan  akta  tersebut  dan atas pelanggaran ketentuan tersebut, notaris dapat dikenai sanksi sesuai dalam Pasal 85  UUJN  yaitu  berupa  teguran  lisan,  teguran  tertulis,  pemberhentian  sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.
Pada  praktiknya,  dalam  menjalankan  jabatan  dan  kewenangannya  membuat  akta, seorang  notaris  dibantu  oleh  para  pegawai  kantor  notaris  yang  kemudian  diantara mereka ada yang menjadi saksi akta. Saksi akta notaris ini merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta ( instrument ), maka dari  itulah disebut saksi instrumentair. 5 Pembuatan  akta  dalam  hal  ini,  menyaksikan  proses  pembacaan dan penjelasan isi akta oleh notaris kepada para pihak sampaipara pihak dalam akta membubuhkan tandatangannya. Saksi instrumentair ini ikut menandatangani akta serta memberikan  kesaksian  tentang  kebenaran  dilakukan  dan  dipenuhinya  formalitas- formalitas yang diwajibkan pada Pasal 38 UUJN. Inilah yang kemudian biasa disebut komparisi dalam akta.
Dalam  badan  akta  juga  wajib  memuat  isi  akta  yang  merupakan  kehendak  dan keinginan  dari  pihak  yang  berkepentingan  serta  nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap saksi pengenal, dan dalam akhir atau penutup akta wajib memuat uraian tentang pembacaan akta, uraian tentang penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada, nama lengkap, tempat dan tanggal  lahir,  pekerjaan,  jabatan,  kedudukan,  dan  tempat  tinggal  dari  tiap-tiap  saksi akta, serta uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau  uraian  tentang  adanya  perubahan  yang  dapat  berupa  penambahan,  pencoretan,
1 Salim, H.S. (2015). Teknik Pembuatan Akta Satu. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 22.
2 Subekti. (1980). Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa , hlm. 179.
3 Kie, T.T. (2007). Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 449.
4 Lihat,  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
5 Tobing, L. (1993). Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga, hlm. 168.
atau  penggantian  serta  jumlah  perubahannya.  Segala  syarat  formal  pembuatan  akta tersebut harus dipenuhi agar akta notaris ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
Pasal 40  ayat (1) UUJN mengatur bahwa  kehadiran 2 (dua) orang saksi untuk setiap pembacaan akta notarismerupakan salah satu syarat formal yang harus ada dalam akta notaris  yang  identitasnya  kemudian  disebutkan  secara  tegas  pada  akhir  akta.Dalam UUJN juga telah menentukan mengenai syarat-syarat untuk dapat menjadi saksi dan seorang saksi harus dikenal oleh notaris.
Ketika  terjadi  sengketa yang  melibatkan  akta  yang  dibuat  oleh notaris,  maka  notaris yang  membuat  akta  tersebut  seringkali  dipanggil  menjadi  saksi  dalam  pemeriksaan kepolisian, kejaksaan ataupun persidangan, oleh undang-undang pemanggilan notaris sebagai  saksi  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  66  ayat  (1)  huruf  b  UUJN  bahwa pemanggilan  notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksanaan  yang  berkaitan  dengan  akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya untuk kepentingan proses peradilan,  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  harus  dengan  persetujuan  Majelis Kehormatan  Notaris  (sebelum  perubahan  atas  UUJN  persetujuan  diberikan  oleh Majelis Pengawas Daerah), dan dengan Hak Ingkar yang dimiliki, maka notaris dapat menjalankan  kewajiban  sesuai  sumpah  jabatannya  untuk  merahasiakan  isi  akta  dan segala keterangan yang berkaitan dengan isi akta tersebut dengan dibebaskan menjadi saksi dalam pemeriksaan kepolisian, kejaksaan ataupun persidangan. 6
Kenyataan yang terjadi jika notaris dibebaskan menjadi saksi, maka pihak kepolisian atau  kejaksaan  akan  berupaya  mencari  cara  dengan  maksud  untuk  memperoleh kebenaran  materiil  dan  yang  dilakukan  pihak  kepolisian  atau  kejaksaan  yaitu memanggil  saksi instrumentair yang  identitasnya  secara  tegas  tersebut  dalam  bagian akhir akta. 7
Dalam  UUJN  tidak  diatur  kewajiban  kepada  para  saksi instrumentair untuk merahasiakan isi akta, padahal saksi instrumentair dalam hal  ini merupakan pegawai kantor notaris yang banyak mengetahui mengenai keterangan isi dalam akta tersebut. Peran  saksi instrumentair dalam  peresmian  akta  memiliki  akibat  hukum,  sehingga apabila  suatu  akta  notaris  dikemudian  hari  terjadi  masalah  maka  saksi instrumentair dengan sendirinya ikut terlibat dalam masalah atau kasus tersebut. Artinya, jika saksi instrumentair dipanggil untuk menjadi saksi dalam pemeriksaan kepolisian, kejaksaan ataupun persidangan dan memberikan keterangan mengenai isi akta tersebut, hal ini dapat  membahayakan  kedudukan  notaris  sebagai  pejabat  kepercayaan.  Oleh  karena itu,  diperlukan  pengaturan  yang  lebih  lanjut  di  dalam  UUJN  mengenai  kewajiban saksi instrumentair untuk merahasikan isi akta.

## 2.  Saksi Instrumentair
Dalam  setiap  proses  peresmian  akta,  yakni  pembacaan  dan  penandatangan  akta notaris,  notaris  diwajibkan  oleh  undang-undang  untuk  menghadirkan  2  (dua)  orang saksi akta yang disebut saksi instrumentair. Saksi instrumentair adalah saksi yang hadir
6 Sjaifurrachman.  (2011). Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta. Bandung:  Mandar Maju, hlm. 253
7 Adjie,  H.  (2009). Hukum  Notaris  Indonesia  (Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris). Bandung: Refika Aditama, hlm. 25.
pada  pembuatan  akta,  pembuatan  akta  dalam  hal  ini  diartikan  pembacaan  dan penandatanganan  akta,  menyaksikan  formalitas  peresmian  akta  yang  sudah  sesuai dengan  ketentuan  undang-undang,  ikut  menandatangani  akta,  dan  identitasnya disebutkan  pada  bagian  akhir  akta.  Saksi instrumentair, secara  lahiriah  dapat memberikan  kesaksian  bahwa  syarat  formalitas  dalam  pembuatan  akta  sebagaimana yang  diatur  oleh  undang-undang  telah  dipenuhi.  Bahwa  pentingnya  kehadiran  saksi instrumentair ini  dibuktikan  oleh  Pasal  41  UUJN  yang  menegaskan  jika  tidak dipenuhinya  kehadiran  saksi instrumentair dalam  proses  peresmian  akta,  maka  akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
Saksi  merupakan  seseorang  yang  memberikan  kesaksian,  baik  dengan  lisan  maupun secara  tertulis  atau  tanda  tangan,  yakni  menerangkan  apa  yang  ia  saksikan  sendiri (waarnemer ),  baik  itu  berupa  tindakan  dari  orang  lain  atau  suatu  keadaan  ataupun suatu kejadian.
Diatur  dalam  Pasal  40  UUJN  tentang  ketentuan  untuk  menjadi  saksi instrumentair, yaitu:  a)  paling  rendah  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  atau  sebelumnya  telah menikah; b) cakap melakukan perbuatan hukum; c) mengerti bahasa yang digunakan dalam  akta;  d)  dapat  membubuhkan  tandatangan;  e)  tidak  mempunyai  hubungan perkawinan  atau  hubungan  darah  dalam  garis  lurus  ke  atas  atau  ke  bawah  tanpa pembatasan  derajat  dan  garis  ke  samping  sampai  dengan  derajat  ke  tiga  dengan notaris atau para pihak; f) dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan  tentang  identitas  dan  kewenangannya  kepada  notaris  oleh  penghadap. Dengan  demikian,  kehadiran  saksi instrumentair dalam  pembuatan  akta,  sekedar menyaksikan pembacaan dan penandatanganan akta serta syarat-syarat formal lainnya yang diwajibkan oleh undang-undang.
Dari  sifat  dan  kedudukannya  sebagai  saksi,  maka  para  saksi instrumentair turut mendengarkan  pembacaan  dari  akta  itu,  juga  turut  menyaksikan  perbuatan  atau kenyataan  yang  dikonstatir  itu  dan  penandatanganan  dari  akta  tersebut.  Para  saksi instrumentair ini tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi  dari akta tersebut dalam ingatannya serta para saksi instrumentair tidak bertanggung jawab terhadap isi akta.
Namun pada praktiknya, dalam setiap pembuatan akta di kantor notaris dibantu oleh pegawainya.  Kemudian  diantara  mereka  ada  yang  menjadi  saksi instrumentair , sehingga mengenai isi dan segala keterangan yang berhubungan dengan akta tersebut, tidak  hanya  diketahui  oleh  notaris,  namun  juga  saksi instrumentair .  Ketika  terjadi sengketa  yang  melibatkan  akta  notaris,  maka  tidak  jarang  notaris  dan  saksi instrumentair dipanggil  untuk  menjadi  saksi  dalam  proses  penyidikan  maupun persidangan.

## 3.  Kewajiban Saksi Instrumentair dalam Merahasiakan Isi Akta Notaris
Berbeda  dengan  notaris,  jika  dipanggil  sebagai  saksi  dalam  penyidikan  maupun pesidangan,  harus  melalui  persetujuan  MKN.  Sebaliknya,  pemanggilan  saksi instrumentair sebagi  saksi  dalam  proses  penyidikan  maupun  persidangan,  dilakukan dengan  prosedur  pemanggilan  saksi  pada  umumnya,  yaitu  dengan  surat  panggilan yang  sah  dengan  mencantumkan  alasan  pemanggilan  secara jelas.  Berdasarkan  surat panggilan  tersebut,  saksi instrumentair yang  bersangkutan  diwajibkan  oleh  undang- undang  untuk  hadir,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  112  ayat  (2)  KUHAP, “ Orang
yang  dipanggil  (sebagai  saksi)  wajib  datang  kepada  penyidik  dan  jika  tidak  datang,  penyidik memanggil  sekali  lagi,  dengan  perintah  kepada  petugas  untuk  membawa  kepadanya”, dan Pasal  1909  ayat  (1)  KUHPerdata  yang  menegaskan, “Semua  orang  yang  cakap  untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka Hakim.”
UUJN  tidak  mengatur  tentang  kewajiban  saksi instrumentair untuk  merahasiakan  isi akta notaris, sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya notaris  saja yang seharusnya mengetahui  tentang  isi  dan  segala  keterangan  tentang  akta  notaris  tersebut  bersama para  pihak,  sehingga  hanya  notaris  yang  dalam  undang-undang  diwajibkan  untuk merahasiakan isi akta.
Sekalipun  demikian,  kewajiban  untuk  merahasiakan  isi  dan  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  akta  tersebut  adalah  bertujuan  untuk  melindungi  kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Pentingnya dalam menjaga rahasia ini dapat  dilihat  dalam  Pasal  85  UUJN  yang  menegaskan  memberikan  sanksi  kepada notaris  berupa  teguran  lisan,  teguran  tertulis,  pemberhentian  sementara,  pember- hentian  sementara  dengan  hormat,  dan  pemberhentian  sementara  dengan  tidak hormat  atas  pelanggaran  terhadap  kewajiban  untuk  menyimpan  rahasia  jabatan, sedangkan  bagi  saksi instrumentair yang  pada  praktiknya  membantu  notaris  dalam pembuatan akta dan mengetahui isi serta keterangan yang berhubungan dengan akta tersebut,  tidak  diatur  mengenai  kewajiban  untuk  merahasiakan  isi  akta  dan  segala keterangan yang berhubungan dengan pembuatan akta.
Menurut  pandangan  penulis,  ada  2  (dua)  jenis  pelanggaran  yang  dilakukan  jika ternyata saksi instrumentair membocorkan isi ataupun keterangan yang berhubungan dengan pembuatan akta:

## 3.1. Perbuatan Melanggar Hukum
Saksi instrumentair yang  dipanggil  dalam  proses  penyidikan  maupun  persidangan, seharusnya  memberikan  kesaksian  sebatas  tanggung  jawabnya  dalam  melaksanakan kewajiban, yakni sebatas formalitas peresmian akta. Namun apabila saksi instrumentair dalam kesaksiannya, ternyata membocorkan isi dan keterangan mengenai akta notaris, maka  dapat  dikategorikan  sebagai “ perbuatan  melanggar  hokum ”, sebagaimana  yang dimaksud  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata, “Tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut.”
Dari ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa suatu perbuatan itu dikatakan melanggar hukum apabila memenuhi 4 (empat) unsur berikut:
a. Perbuatan itu harus melanggar hukum ( onrechtmatige);
Melanggar  hukum  secara  sempit  dapat  diartikan  sebagai  melanggar  undang- undang,  sekalipun  sebenarnya  perbuatan  yang  tidak  melanggar  undang-undang pun  terkadang  tetap  merugikan.  Saat  ini  istilah melanggar hukum  telah  diartikan secara luas, yaitu tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, terdapat 4 (empat) kriteria yang meliputi perbuatan melanggar hukum yaitu:
i. Bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  si  pelaku,  kewajiban  dalam  hal  ini adalah  yang  berdasar  atas  hukum  atau  undang-undang  yang  mengatur.  Salah satu  kewajiban notaris  adalah  merahasiakan  isi  dan  keterangan  yang  berkaitan dengan  akta  yang  dibuatnya  demi  melindungi  kepentingan  masyarakat  dalam
hal  ini  adalah  para  pihak  yang  terkait  dengan  akta  tersebut.  Sehingga  dapat dilihat  disini  bahwa  merahasiakan  isi  dan  keterangan  yang  berkaitan  dengan akta  notaris  adalah  bukan  demi  kepentingan  notaris  itu  sendiri,  melainkan kepentingan  masyarakat  yang  telah  memberi  kepercayaan  kepada  notaris. Sehingga,  atas  dasar  hal  tersebut,  kewajiban  untuk  merahasiakan  isi  dan keterangan akta secara tidak langsung melekat pula  kepada semua pihak yang ada pada saat pembuatan akta tersebut, termasuk saksi instrumentair .
ii. Melanggar  hak  subjektif  orang  lain,  berbeda  halnya  dengan  kriteria  pertama yang  melihat  masalah  perbuatan  melanggar  hukum  dari  posisi  pelaku,  maka kriteria  kedua  ini  melihatnya  dari  dari  posisi  korban.  Yang  dimaksud  dengan hak  subjektif  adalah  suatu  kewenangan  khusus  seseorang  yang  diakui  oleh hukum,  kewenangan  itu  diberikan  kepadaya  untuk  mempertahankan kepentingannya.  Hak-hak  yang  diakui  sebagai  hak  subjektif  menurut yurisprudensi  adalah  hak-hak  kebendaan  serta  hak-hak  absolut  lainnya ( eigendom, erpacht, dan lain-lain), hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas  badaniah,  kehormatan  serta  nama  baik  dan  sebagainya),  hak-hak khusus,  seperti  hak  penghunian  yang  dimiliki  seorang  penyewa.  Pelanggaran atas hak subjektif orang lain inilah yang paling tepat untuk diterapkan apabila saksi instrumentair membocorkan  isi  dan  keterangan  akta.  Para  pihak  memiliki hak atas kekayikannya bahwa apa yang ingin ia tuangkan dan segala keterangan dalam akta akan dirahasiakan oleh notaris, sehingganya jika saksi instrumentair membocorkannya maka para pihak akan merasa dirugikan.
iii. Melanggar  kaidah  tata  susila.  Kriteria  ini  mencerminkan  kesadaran  setidak- tidaknya  dalam  hukum  perdata,  bahwa  pengertian  hukum  dan  undang-udang tidak identik, dan untuk menghindari tanggung gugat keperdataan tidak cukup dengan  mematuhi  aturan-aturan  tingkah  laku  dalam  undang-undang  saja, melainkan harus pula dipatuhi norma-norma sopan santun yang tidak tertulis.
iv. Bertentangan  dengan  asas  kepatutan,  ketelitian  serta  sikap  hati-hati  yang seharusnya  dimiliki  seseorang  dalam  pergaulan  dengan  sesama  warga masyarakat  atau  terhadap  harta  benda  orang  lain.  Kriteria  keempat  ini bersumber pada hukum tidak tertulis. Kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati mewajibkan  setiap  orang  dalam  memenuhi  kepentingannya  memperhatikan kepentingan  orang  lain.  Pemenuhan  kepentingan  seseorang  haruslah dilaksanakan  sedemikian  rupa,  sehingga  tidak  berbahaya  bagi  kepentingan masyarakat yang lain.
Untuk  adanya  suatu  perbuatan  melanggar  hukum,  tidak  disyaratkan  adanya keempat  kriteria  itu  secara  kumulatif,  namun  terpenuhinya  salah  satu  kriteria secara  alternatif,  sudah  cukup  terpenuhi  pula  syarat  untuk  suatu  perbuatan melanggar hukum.
b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
Kerugian  ini  dapat  bersifat  kerugian  materil  atau  kerugian  immateril.  Kerugian materiil  adalah  kerugian  yang  nyata  terjadi,  dan  kerugian  immaterial  adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima dikemudian hari.
Berbeda  dengan  kerugian  karena  wanprestasi  yang  hanya  mengenai  kerugian materil,  maka  kerugian  karena  perbuatan  melanggar  hukum  menurut  yuris- prudensi  juga  mengakui  konsep  kerugian  immaterial,  yang  juga  dinilai  dengan
uang. Tiap perbuatan melanggar hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja,  tapi  juga  dapat  menyebabkan  kerugian  moril  atau  idiil,  yakni  ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.
Dalam  hal  perbuatan  melanggar  hukum  yang  mengakibatkan  pencemaran  nama baik,  selain  dituntut  ganti  kerugian  berupa  uang,  dapat  pula  dituntut  pernyataan bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  adalah  fitnah  atau  penghinaan,  dan  menem- pelkan Putusan Hakim di tempat umum.
c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian);
Pengertian kesalahan disini adalah pengertian dalam hukum perdata, bukan dalam hukum  pidana.  Menurut  hukum  perdata,  seorang  itu  dikatakan  bersalah  jika terhadapnya  dapat  disesalkan  bahwa  ia  telah  melakukan  atau  tidak  melakukan suatu  perbuatan  yang  seharusnya  dihindarkan.  Perbuatan  yang  seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan itu tidak terlepas dari dapat tidaknya hal itu dikira- kirakan.  Dapat  dikira-kirakan  itu  harus  diukur  secara  obyektif,  artinya  bahwa perbuatan tersebut seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Dapat pula diukur secara  subyektif,  artinya  dalam  kedudukannya  dapat  mengira-ngirakan  bahwa perbuatan tersebut seharusnya dapat dilakukan atau tidak boleh dilakukan.
Selain  ukuran  obyektif  dan  subyektif,  orang  yang  berbuat  itu  harus  dapat dipertanggungjawabkan,  artinya  yang  berbuat  itu  sudah  dewasa,  sehat  akalnya, tidak  berada  di  bawah  pengampuan.  Dalam  pengertian  tanggung  jawab  itu  juga meliputi  akibat  hukum  dari  perbuatan  orang  yang  berada  di  bawah pengawasannya, kekuasaannya, dan akibat hukum yang timbul dari binatang yang berada  dalam  pemeliharaannya  dan  barang-barang  yang  berada  di  bawah pengawasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 dan 1368 KUHPerdata.
d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kasual.
Menurut  teori Adequate  Veroorzaking bahwa  dalam  suatu  perbuatan  melanggar hukum  sudah  seharusnya  terdapat  kejelasan  hubungan  kasual  yang  langsung antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Suatu peristiwa dianggap sebagai akibat  dari  suatu  peristiwa  lain  apabila  peristiwa  yang  pertama  secara  langsung diakibatkan  oleh  peristiwa  yang  kedua  dan  menurut  pengalaman  dalam masyarakat dapat diduga akan terjadi.
Berpijak  pada  ketentuan  tersebut,  jika  saksi instrumentair membocorkan  isi  maupun keterangan  yang  berhubungan  dengan  pembuatan  akta,  maka  olehnya  dapat dikenakan  sanksi  berdasarkan  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukannya dengan  mengganti  kerugian  kepada  para  pihak,  baik  secara  materiil,  yaitu  kerugian yang  nyata  telah  dideritanya  maupun  immateril,  kerugian  yang  akan  diperoleh  di kemudian  hari,  di  mana  bentuk  ganti  kerugian  atas  perbuatan  melanggar  hukum dalam hal ini yaitu dapat berupa sejumlah uang maupun pemulihan kehormatan nama baik.

## 3.2.  Membuka Informasi Publik yang Dikecualikan oleh Undang-Undang
Informasi  public,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  adalah  informasi  yang dihasilkan,  disimpan,  dikelola,  dikirim,  dan  atau  diterima  oleh  suatu  Badan  Publik yang  berkaitan  dengan  penyelenggara  dan  penyelenggaraan  Badan  Publik  lainnya
yang  sesuai  dengan  kepentingan  publik.  Dalam  Undang-Undang  keterbukaan Informasi  Publik,  diatur  tentang  hak  dari  badan  publik,  yang  salah  satunya  yaitu badan publik berhak menolak memberikan informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Kelompok  informasi  yang  dikecualikan  untuk  dibuka  adalah  a)  Kerahasiaan  Negara yang  meliputi  penegakan  hukum,  pertahanan  dan  keamanan,  pertahanan  dan keamanan,  kekayaan  alam  Indonesia,  ketahanan  ekonomi  nasional,  hubungan internasional,  dan  surat-surat  publik  yang  sifatnya  rahasia  keecuali  atas  putusan komisi informasi dan pengadilan; b) kerahasiaan untuk persaingan usaha yang sehat yang  meliputi  perlindungan  persaingan  usaha  yang  sehat  dan  perlindungan  atas kekayaan intelektual;  c) kerahasiaan atas hak pribadi yang meliputi  akta otentik dan wasiat  seseorang,  dan  informasi  pribadi  yang  bersifat  finansial.  Kapabilitas,  riwayat hidup, kondisi fisik, dan psikologis).
Diatur  secara  tegas  dalam  Pasal  17  huruf  g  Undang-Undang  Keterbukaan  Informasi Publik,  yaitu  salah  satu  informasi  yang  dikecualikan  dibuka  adalah  informasi  yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otenik yang bersifat pribadi.
Pelanggaran atas hal tersebut di atas diatur dalam ketentuan pidana pada Pasal 54 ayat (1)  Undang-Undang  Keterbukaan  Informasi  Publik,  yaitu  setiap  orang  yang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  mengakses  dan  atau  memperoleh  dan  atau  memberikan informasi  yang  dikecualikan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  17  huruf  g  undang- undang  ini  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
Berdasarkan  pasal  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  jika  saksi instrumentair membocorkan  isi  maupun  keterangan  yang  berhubungan  dengan  pembuatan  akta, maka  memenuhi  unsur  Pasal  54  ayat  (1)  Undang-Undang  Keterbukaan  Informasi Publik, di mana tidak ada hak oleh saksi instrumentair untuk memberikan keterangan baik dalam penyidikan maupun persidangan yang berhubungan dengan akta notaris, karena berkaitan dengan data pribadi para pihak dalam akta.
Fakta  yang  terjadi  di  beberapa  daerah,  di  mana  saksi instrumentair yang  merupakan pegawai kantor notaris dipanggil menjadi saksi dalam proses persidangan, antara lain:
1. Nomor  perkara  16/PDT.G/2010/PN.BJN,  Pengadilan  Negeri  Bojonegoro,  salah satu  saksi  dari  sengketa  penguasaan  tanah  yang  melibatkan  Akta  Hibah  yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Eni Zubaidah, SH, adalah Ismu Budi EKP, SH yang  merupakan  pegawai  kantor  notaris  sebagai  saksi instrumentair dalam  akta hibah tersebut.
Berikut  adalah  keterangan  yang  diberikan  dalam  kesaksiannya  di  pengadilan, antara lain:
a. Bahwa saksi bisa menunjukkan Akta Hibah tanah sawah dari MASRI kepada penerima  hibah  PURWATI  yang  dibuat  oleh  PPAT  bernama  ENI ZUBAIDAH, SH;
b. Bahwa  waktu  itu  ada  rombongan,  termasuk  MASRI,  MASIRIN,  dan PURWATI  datang  semua  ke  kantor  Notaris  ANI  ZUBAIDAH,  SH  untuk pembuatan Akta Hibah tersebut;
c.  Bahwa tanah yang dihibahkan MASRI adalah sebanyak 3 (tiga) tanah.
2. Nomor  perkara  47/pdt/G/2009/PN.Kpj, Pengadilan  Negeri  Kepajen,  salah  satu saksi  dalam  sengketa  yang  melibatkan  Akta  Pengakuan  Hutang  yang  dibuat  di
hadapan  Notaris/PPAT  Andrian  Effendy,  SH,yaitu  Isa  Ma’ruf,  SH  yang merupakan  pegawai  kantor  notaris  sebagai  saksi instrumentair dalam  akta pengakuan hutang tersebut.
Berikut  adalah  keterangan  yang  diberikan  dalam  kesaksiannya  di  pengadilan, antara lain:
a. Bahwa  saksi  kenal  dengan  EVY  MAGDALENA  pada  tahun  2005,  pada  saat datang  ke  kantor  Notaris  ANDRIAN  EFFENDI,  SH  untuk  memohon menguruskan sertipikat tanah;
b. Bahwa sewaktu datang ke kantor notaris, EVY MAGDALENA datang dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan, diantaranya adalah Akta Jual Beli antara ANDI HERMANTO selaku penjual dan HENNY SUSILOWATI selaku pembeli;
c. Bahwa  setelah  saksi  memeriksa  berkas-berkas  yang  dibawa  telah  lengkap, maka saksi mencatat permohonan tersebut dan selanjutnya mengurusnya ke kantor  BPN  Malang  dan  kurang  lebih  enam  bulan  kemudian  setelah pengajuan permohonan tersebut, keluarlah sertipikat Hak Milik No. 144 Desa Majang  tengah,  Kecamatan  Dampit,  Kabupaten  Malang  atas  nama  HENNY SUSILOWATI;
d. Bahwa batas-batas tanah yang disertipikatkan dan  saat ini  menjadi sengketa adalah,  utara  berbatasan  dengan  tanah  milik  KASNO,  timur  berbatasan dengan tanah milik KASNO, selatan berbatasan dengan jalan raya, dan barat tanah milik USREG.
3. Nomor  perkara  26/Pdt.G/2013/PN.  KBR,  Pengadilan  Negeri  Kota  Baru,  salah satu  dalam  kasus  yang  melibatkan  Akta  Perjanjian  yang  dibuat  di  hadapan Notaris  Helmi  Darlis,  SH,  yaitu  Erifisdon,  S.Y  yang  merupakan  pegawai  kantor notaris dalam akta perjanjian tersebut.
Berikut  adalah  keterangan  yang  diberikan  dalam  kesaksiannya  di  pengadilan, antara lain:
a. Bahwa  sepengatuhan  saksi,  perjanjian  nomor  50  tahun  2007  tersebut  adalah perjanjian  mengenai  pembagian  harta  dari  Gelar  Datuk  Panjang  Gadang Marajo Lelo;
b. Bahwa  yang  menjadi  para  pihak  dalam  perjanjian  tersebut  adalah  pihak Tergugat I selaku pihak pertama, dan pihak Tergugat II selaku pihak kedua;
c. Bahwa  sepengetahuan  saksi,  isi  perjanjian  nomor  50  tahun  2007  tersebut adalah pihak pertama yang mendapat harta dari gelar Datuk Panjang Gadang Marajo  Lelo  memberikan  bagian harta  35  % (tigapuluh  lima  persen)  kepada pohak kedua.
4. Nomor perkara 178/Pdt.G/2012/PN.Slmn, salah satu saksi dalam sengketa yang melibatkan  Akta  Perjanjian  Pemberian  Kuasa  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris Heri  Sartana,  SH  yaitu  Ade  Pangarso  Alam  yang  merupakan  pegawai  kantor notaris sebagai saksi instrumentair dari Akta Perjanjian Pemberian Kuasa Tersebut. Berikut  adalah  keterangan  yang  diberikan  dalam  kesaksiannya  di  pengadilan, antara lain:
a. Bahwa setahu saksi, tanah yang dibeli yang dibeli tergugat adalah milik djoko sudono;
b. Bahwa  setahu  saksi,  pengacara  tergugat  telah  mengirimkan  sejumlah  uang yang diminta penggugat melalui transfer dengan rekening milik istri tergugat;
c. Bahwa  setahu  saksi,  tanah  yang  dibeli  tergugat  masih  letter  C  dan  saat  ini sedang proses konversi di Badan Pertanahan Sleman;
d. Bahwa  setahu  saksi,  setelah  uang  dikirim  oleh  tergugat  kepada  HERI SARTANA  ternyata  karena  proses  tidak  lancar,  akhirnya tergugat  tidak  jadi membeli tanah yang bersangkutan.
Berdasarkan  keterangan  tersebut,  jelas  bahwa  saksi instrumentair dalam  hal  ini pegawai kantor notaris, memberikan kesaksian diluar dari kewenangan dan tanggung jawabnya,  dan  membocorkan  isi  dan  segala  keterangan  yang  berhubungan  dengan pembuatan akta, yang wajib untuk dijaga kerahasiaannya.

## 4.  Ruang Lingkup Tanggung Jawab Notaris
UUJN  mewajibkan  notaris  untuk  merahasiakan  isi  dan  segala  keterangan  yang diperoleh  guna  pembuatan  akta.  Menjaga  kerahasiaan  ini  membuat  notaris  hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta,  ataupun  kutipan akta,  kepada  orang  yang  berkepentingan langsung  pada  akta, ahli waris, atau orang yang dikuasakan langsung oleh para pihak dalam akta.
Pasal 1 angka 13 UUJN menegaskan bahwa protokol notaris sebagai arsip negara yang harus  disimpan  dan  dipelihara  oleh  notaris,  di  mana  notaris  sebagai  pencipta  arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43  Tahun  2009  tentang  Kearsipan,  dan  oleh  pelanggaran  atas  hal  tersebut  di  atas sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  85  Undang-Undang  Kearsipan  yaitu  setiap  orang yang  dengan  sengaja  tidak  menjaga  kerahasiaan  arsip  tertutup  dikenakan  sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Kewajiban  merahasiakan  isi  dan  segala  keterangan  yang  berhubungan  dengan  akta yang  diperintahkan  oleh  undang-undangtersebut  diperkuat  dengan  sumpah  jabatan notaris,  bahwa  akan  merahasiakan  isi  akta  dan  keterangan  yang  diperoleh  dalam pelaksanaan  jabatannya,  kecuali  undang-undang  menentukan  lain,  di  mana  alasan untuk  membuka  kerahasiaan  isi  akta  notaris  haruslah  ditentukan  oleh  undang- undang.
Selain  sebagai  perlindungan  hukum  atas  hak-hak  keperdataan  warga  negara, kewajiban untuk merahasiakan isi akta oleh notaris dimaksudkan untuk memberikan perlindungan  atas  kepentingan  dan  rahasia  pribadi  para  pihak.  Adanya  perintah untuk  merahasiakan  isi  dan  keterangan  yang  berhubungan  dengan akta  oleh notaris memberi makna bahwa pihak lainnya yang tidak berkepentingan dengan akta tersebut untuk tidak membocorkan isi maupun keterangan yang berkaitan dengan akta.
Pada  praktik  pembuatan  akta,  notaris  melibatkan  para  saksi instrumentair yang  juga merupakan pegawai kantor notaris. Keterlibatan saksi instrumentair tersebut meliputi pembuatan akta secara teknis, di mana saksi instrumentair ini sudah pasti mengetahui isi  dan  keterangan  tentang  akta  yang  dibuatnya,  berkomunikasi  dengan  para  pihak, perapihan  dan  penyimpanan  berkas-berkas,  serta  membantu  notaris  dalam  melaksa- nakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN, seperti:
a. Menjilid akta dalam bentuk buku (bundel);
b. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
c. Mengisi daftar akta (reportorium);
d. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
e. Mengisi buku daftar klaper untuk para penghadap;
f. Mengisi buku daftar legalisasi;
g. Mengisi buku daftar warmerking.
Fakta  yang  terjadi  di  beberapa  tempat,  terdapat  saksi instrumentair, dalam  hal  ini adalah  pegawai  kantor  notaris  yang  tidak  menjaga  kerahasiaan  akta.  Seperti  yang terjadi di Kota Malang 8 misalnya, salah seorang saksi instrumentair mempublikasikan di  akun  media  sosial  mengenai  keterangan  para  pihak  yang  ada  di  dalam  akta, meliputi hal-hal mengenai nama para pihak, jumlah kredit dan nama bank, mengenai pekerjaan  rekananan  dengan  bank,  perjanjian  kredit  para  pihak  yang  mengambil kredit  di  bank.  Hal  serupa  juga  terjadi  di  Kota  Kendari, 9 seorang  saksi instrumentair dalam  hal  ini  adalah  pegawai  kantor  notaris  mempublikasikan  foto  di  akun  media sosial pada saat proses penandatanganan akta oleh para pihak.
Para saksi instrumentair ini, menurut penulis berpotensi untuk membocorkan isi akta, baik terhadap segala keterangannya dalam penyidikan maupun persidangan dikarena- kan  para  saksi instrumentair ini  yang  kebanyakan  membuat  dan  sekaligus  menjadi saksi di dalam akta notaris sehingga mengetahui segala keterangan yang ada di dalam akta tersebut, serta mengingat adanya tekanan psikologis seperti gugup dan atau takut saat dalam penyidikan maupun persidangan.
Sekalipun  terdapat  undang-undang  yang  mengatur  tentang  perlindungan  saksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan  tetapi  perlindungan  tersebut  tidaklah  serta  merta,  harus  terlebih  dahulu melakukan  permohonan  perlindungan  kepada  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban (LPSK) dengan menyertakan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Nomor  1  Tahun  2011  tentang Pedomana  Pelayanan  Permohonan  Perlindungan  Pada  Lembaga  Perlindungan  Saksi dan Korban.
LPSK,  dalam  hal  memberikan  perlindungan,  tentunya  lebih  memprioritaskan  atau fokus  pada  kasus-kasus  seperti  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat,  tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana  kekerasan  seksual,  dan  tindak  pidana  penganiayaan  berat.  Hal  ini  tentunya belum  bisa  memberikan  perlindungan  kepada  saksi instrumentair untuk  menolak menjawab setiap pertanyaan dalam proses penyidikan maupun persidangan, sehingga masih  sangat  berpotensi  saksi instrumnetair untuk  membocorkan  isi  dan  keterangan yang berhubungan dengan isi akta. 10
Notaris  sebagai  orang  yang  mempunyai  kendali  penuh  atas  para  saksi instrumentair dalam hal ini adalah pegawai kantor notaris, melekat tanggung jawab dari notaris atas
8 Hernoko,  A.,  Anand,  G.,  &  Raden  Roro,  F.  (2017).  Method  Determining  the  Contents  of  the Contract. Hasanuddin Law Review, 3 (1), 91-103. doi: http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v3i1.947
9 Munawir, L.O. (2015). Peran Staf Administrasi Kantor Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta, (Studi Di Kantor  Notaris  Dengan  Wilayah  Hukum  Kota  Kendari  dan  Kabupaten  Buton  Utara). Tesis:  Universitas Brawijaya, hlm. 7.
10 Muhadar.,  Abdullah,  E.,  &  Thamrin,  H.  (2010). Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dalam  Sistem  Peradilan Pidana. Surabaya: Putra Media Nusantara, hlm. 99.
perbuatan  pegawainya,  karena  pelanggaran  atas  hal  tersebut  dilakukan  oleh  saksi instrumentair dalam  kedudukannya  sebagai  pegawai  kantor  notaris,  di  mana  peran saksi instrumentair yang  merupakan  pegawai  kantor  notaris  merupakan  bagian  dari organ jabatan notaris yang mempunyai hubungan hukum yang semestinya bertindak sebagaimana  kewajiban  seorang  notaris  untuk  menjaga  dan  merahasiakan  isi  serta segala keterangan akta.
Menurut  Ria  Trisnomurti 11 ,  jika  saksi instrumentair dalam  hal  ini  adalah  pegawai kantor  notaris  ternyata  memberikan  keterangan  di  luar  kewenangannnya  sebagai seorang  saksi  akta,  dan  para  pihak  merasa  dirugikan,  maka  atas  hal  tersebut  saksi instrumentair bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas  kelalaiannya,  dan  notaris  tidak ikut bertanggung jawab atas hal tersebut.
Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Grace Kawi Tandriari 12 , saksi instrumentair bertanggung jawab secara pribadi jika ternyata membocorkan isi maupun keterangan akta, dan notaris tidak ikut bertanggung jawab atas hal tersebut, selama notaris telah menjalankan  kewajiban,  tugas,  fungsi  dan  kewenangannya  sesuai  dengan  peraturan jabatannya.
Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Lola Rosalina 13 , jika ada pihak yang merasa dirugikan atas keterangan saksi instrumentair dalam penyidikan maupun persidangan, sekalipun saksi instrumentair bertanggung jawab secara pribadi atas hal tersebut, akan tetapi  keberatan  oleh  para  pihak  akan  tetap  ditujukan  kepada  notaris  dan  notaris dalam  hal  ini  juga  akan  ikut  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  kelalaian  pegawai kantornya.  Jika  ada  saksi instrumentair yang  merupakan  pegawai  kantor  notaris membocorkan isi dan keterangan tentang akta notaris, maka secara moral dan secara hukum notaris ikut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada para pihak. 14
Hendrik  Jaury, 15 juga  menjelaskan  bahwa  notaris  ikut  bertanggung  jawab  jika  saksi instrumentair yang  merupakan  pegawai  kantornya  membocorkan  isi  maupun keterangan  akta,  karena  jika  para  pihak  merasa  dirugikan,  maka  notaris  yang  akan disalahkan  karena  yang  diberikan  kepercayaan  adalah  notaris,  sehingganya  notaris bertanggung  jawab  untuk  segala  kelalaian  yang  diakibatkan  pegawainya  dalam  hal pembuatan akta.
Dalam  1367  ayat  (1)  KUHPerdata  mengatur  bahwa  seorang  tidak  saja  bertanggung jawab  untuk  kerugian  yang  disebabkan  perbuatannya  sendiri,  tetapi  juga  untuk kerugian  yang  disebabkan  perbuatan  orang-orang  yang  menjadi  tanggungannya. Lebih  lanjut  dijelaskan  dalam  ayat  (3)  pasal  ini  bahwa  majikan-majikan  dan  mereka yang  mengangkat  orang-orang  lain  untuk  mewakili  urusan-urusan  mereka,  adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkannya.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  saksi instrumentair dalam  hal  ini  adalah  pegawai kantor notaris bekerja berdasarkan instruksi dari notaris, sehingganya kerugian yang diakibatkan  oleh  saksi instrumentair dalam  hubungannya  dengan  jabatan  notaris adalah  juga  merupakan  tanggung  jawab  notaris  bersama-sama  dengan  saksi
11 Notaris di Kota Makassar, wawancara pada tanggal 8 November 2016.
12 Notaris di Kota Makassar, wawancara pada tanggal 10 November 2016.
13 Notaris di Kota Makassar, wawancara pada 13 Oktober 2016 .
14 Notaris di Kota Makassar, wawancara pada 7 Oktober 2016.
15 Notaris di Kota Makassar, wawancara pada 13 Oktober 2016 .
instrumentair yang  membocorkan  isi  maupun  keterangan  yang  berhubungan  dengan akta.

## 4. Penutup
Kewajiban untuk merahasiakan isi dan segala keterangan tentang akta notaris bukan hanya melekat pada notaris, namun juga melekat pada saksi instrumentair. Dalam hal ini  terdapat  hubungan  kerja  yang  berdasarkan  pada  perjanjian  kerja  antara  notaris sebagai  pemberi  kerja  dan  saksi instrumentair yang  selalu  diperjanjikan  secara  lisan antara  notaris  dan  pegawai  kantor  notaris  untuk  merahasiakan  segala  yang  terjadi dalam  kantor  notaris,  terutama  mengenai  keterangan  yang  berhubungan  dengan pembuatan  akta.  Pelanggaran  atas  hal  tersebut  oleh  saksi instrumentair dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Notaris  bertanggung  jawab  jika  saksi instrumentair membocorkan  isi  maupun keterangan  yang  berhubungan  dengan  akta  notaris.  Karena  hal  tersebut  dilakukan oleh saksi instrumentair dalam kedudukannya sebagai pegawai kantor notaris, dimana peran  saksi instrumentair dalam hal  ini  merupakan  bagian  dari  organ jabatan  notaris yang  mempunyai  hubungan  hukum,  yang  semestinya  bertindak  sebagaimana kewajiban seorang notaris untuk menjaga dan merahasiakan isi dan segala keterangan akta  notaris  untuk  kepentingan  para  pihak.  Dengan  demikian,  kerugian  yang diakibatkan  oleh  saksi instrumentair merupakan  tanggung  jawab  bersama  notaris. Sebagai  rekomendasi  penelitian,  diperlukan  pengaturan  yang  lebih  tegas  dan komprehensif mengenai sanksi yang berhubungan dengan kelalaian yang diakibatkan oleh pegawai kantor notaris, baik yang dilibatkan menjadi saksi instrumentair maupun tidak dilibatkan, agar kedudukan notaris sebagai pejabat kepercayaan tetap terjaga.

## Referensi
Adjie, H. (2009). Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Bandung: Refika Aditama. Hernoko, A., Anand, G., & Raden Roro, F. (2017). Method Determining the Contents of the  Contract. Hasanuddin  Law  Review,  3 (1),  91-103.  doi: http://dx.doi.org/10.20956/ halrev.v3i1.947
Kie,  T.T.  (2007). Studi  Notariat  &  Serba-serbi  Praktek  Notaris. Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van Hoeve.
Muhadar.,  Abdullah,  E.,  &  Thamrin,  H.  (2010). Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dalam Sistem Peradilan Pidana. Surabaya: Putra Media Nusantara.
Munawir, L.O. (2015). Peran Staf Administrasi Kantor Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta,  (Studi  Di  Kantor  Notaris  Dengan  Wilayah  Hukum  Kota  Kendari  dan  Kabupaten Buton Utara). Tesis: Universitas Brawijaya. Salim, H.S. (2015). Teknik Pembuatan Akta Satu. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Sjaifurrachman.  (2011). Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta.
Bandung: Mandar Maju.
Subekti. (1980). Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa. Tobing, L. (1993). Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.