## JAMINAN  PEMELIHARAAN KESEHATAN (JPK)  BAGI PEKERJA MENURUT UNDANG
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992

## Oleh: Jatmiko Winarno, SH, MH

## Abstrak
Program  PT.  Jamsostek  salah  satunya  adalah  Jaminan  Pemeliharaan  Kesehatan  (JPK)  , dimana  selain  program  JPK,  juga  ada  program  yang  lain  yaitu  program  Jaminan  Kecelakan  Kerja, Jaminan  Kematian,  dan  Jaminan  Hari  Tua.  Dalam  Pelaksanaan  program  jaminan  pemeliharaan kesehatan  bisa  dilayani  melalui  dokter  khusus  yang  ditunjuk  oleh  PT.  Jamsostek  yang  selanjutnya dapat dibrikan rujukan ke Rumah sakit yang ditunjuk oleh PT. Jamsostek setempat.
Kata Kunci   : Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Undang-undang nomor 3 tahun 1992
A.  Pendahuluan
1. Latar Belakang Masalah. Peran  serta  tenaga  kerja  dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan  dan  resiko  yang  dihadapinya.
Tenaga kerja merupakan tulang punggung dalam  peningkatan  pembangunan  pada umumnya,  pertumbuhan  industrial  pada khususnya, oleh karenanya seluruh
kegiatan yang dilakukan tenaga kerja akan mengandung  aspek  hubungan  sosial, hubungan  hukum,  hubungan  antara  atau intern organisasi yang dapat menimbulkan hak  dan  kewajiban  dan  dilaksanakan berdasarkan  nilai-nilai  yang  terkandung dalam pancasila.
Dalam perkembangan pembangunan,  peningkatan  pembinaan sumber  daya  manusia  beriringan  dengan peningkatan  aplikasi  indutrialisasi  dan pemakaian teknologi. Pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan peningkatan  peranan  tenaga  kerja  di berbagai  sektor  kegiatan  usaha  yang diarahkan pada peningkatan harkat, martabat  dan  kemampuan  manusia,  serta kepercayaan  pada  diri  sendiri  dalam rangka  pembangunan  nasional  untuk mewujudkan pembangunan manusia Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan masyarakat  Indonesia  seluruhnya  demi terwujudnya  masyarakat  yang  sejahtera,
adil,  makmur,  dan  merata  baik  materiil maupun  spiritual.  Hal  ini  seperti  yang dikatakan oleh Kansil sebagai berikut :
Semakin  meningkatnya  penggunaan teknologi  sektor  kegiatan  usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan  tenaga  kerja,  oleh karena itu  tenaga  kerja  perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya  akan  dapat  meningkatkan produktifitas nasional 1 .
Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja diselenggarakan  dalam  bentuk  Program
Jaminan  Sosial  yang  bersifat  dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan  dan  gotong  royong  dijiwai dengan  semangat  Pancasila  dan  Undang- undang  Dasar  1945.  Konstitusi  Indonesia pada  dasarnya  memberikan  perlindungan yang  menyeluruh  bagi  rakyat  Indonesia. Pasal  27  ayat  (2)  Undang-undang  Dasar 1945  menyatakan  “Setiap  warga  negara berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan yang  layak  bagi kemanusiaan”. Pekerjaan yang  dimaksud  adalah  pekerjaan  yang bersifat  manusiawi,  yang  memungkinkan pekerja  berada  didalam  kondisi  sehat  dan selamat  bebas  dari  penyakit  kerja, sehingga  dapat  hidup layak  sesuai martabat  manusia  seperti  yang  diinginkan pengusaha  dan  pekerja  yaitu  proses
1 Kansil,  C.S.T,  1996. Pokok-Pokok Hukum  Jamsostek ,  Cetakan  Kesatu,  Jakarta  : Pustaka Sinar Harapan hal 140
produksi lancar dan kesejahteraan
terjamin.
Mempersiapkan tenaga kerja yang  siap  kerja  dan  tenang  dalam melakukan  pekerjaan,  perlu  diberikan perlindungan jaminan pemeliharaan kesehatan  kepada  tenaga  kerja  apabila mengalami  sakit,  karena  banyak  tenaga kerja  yang  meremehkan  suatu  penyakit atau kesehatan dalam melakukan pekerjaannya.  Agar  kegiatan  perusahaan lancar  serta  kehidupan  tenaga  kerja  dan keluargannya dapat terjamin. Oleh karena itu  kepada  tenaga  kerja  perlu  diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan  kesejahteraannya  sehingga hendaknya  perusahaan  mengikutsertakan tenaga  kerjanya  sebagai  peserta  Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Kenyataan yang ada menunjukkan,  masih  saja  ditemukan kasus-kasus yang ternyata banyak menimbulkan kerugian-kerugian bagi tenaga kerja, misalnya pendaftaran
sebagian tenaga kerja ke PT
JAMSOSTEK  (Persero),  pelaporan  upah yang  tidak  sebenarnya  oleh  perusahaan ataupun  tenaga  kerja  untuk  memenuhi syarat  pemberian  jaminan  pemeliharaan kesehatan  dan  banyaknya  tenaga  kerja yang  belum  tahu  prosedur  mendapatkan jaminan  pemeliharaan  kesehatan  serta proses  klaim  jaminan  tersebut.  Tentunya hal  semacam  ini,  apabila  dibiarkan berlarut-larut  akan  menimbulkan  masalah atau problem lain, mengingat tenaga kerja merupakan  sumber  daya  manusia  dalam pembangunan nasional.
Undang-undang  Nomor  3  tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan  bukti  upaya  sungguh-sungguh pemerintah dalam melindungi dan meningkatkan  kesejahteraan  bagi  tenaga kerja  dan  keluarganya.  Undang-undang
Nomor  3  tahun  1992  tersebut  merupakan pelaksanaan  dari  sila  kedua  dan  kelima dari  pancasila  yaitu  Kemanusiaan  yang Adil  dan  Beradab  serta  Keadilan  Sosial bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia,  yang kemudian dijabarkan melalui pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang
masalah tersebut diatas penulis mengetengahkan dua permasalahan yaitu: a. Bagaimana program jaminan pemeliharaan kesehatan menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 ?
b. Bagaimana  pelaksanaan    dan  kendala- kendala yang dihadapi dalam pemberian jaminan pemeliharan kesehatan kerja?

## 3. Tujuan Penelitian
Setelah  melihat  latar  belakang dan  ruang  lingkup  maka  dirumuskan permasalahan  yang  akan  dibahas  sebagai berikut :
a. Untuk  mengetahui  program  jaminan pemeliharaan  kesehatan  menurut  UU Nomor 3 Tahun 1992.
b. Untuk  mengetahui  pelaksanaan  dan kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam pemberian jaminan pemeliharan kesehatan kerja
B. Kajian teori
1. Pengertian  Dan  Tujuan  Kesehatan
Kerja Kesehatan mempunyai arti penting bagi  tubuh  karena  dengan kesehatan  setiap  orang  dapat  melakukan aktivitas  dengan  lancar.  Pasal  4  Undang- Undang  No.  23  tahun  1992  tentang kesehatan  setiap  orang  mempunyai  hak yang  sama  dalam  memperoleh  derajat kesehatan  yang  optimal.  Menurut  A.M. Sugeng Budiono, ruang lingkup kesehatan terjadi  mencakup  kegiatan  yang  bersifat komprehensif yaitu upaya promotif kuratif dan rehabilitatif. 1
Pasal  1  ayat  UU  No  23  tahun 1992  menyebutkan  bahwa  kesehatan adalah  keadaan  sejahtera  dari  badan,  jiwa dan  sosial  yang  memungkinkan  setiap orang  hidup  produklif  secara  sosial  dan ekonomis. Menurut Darwin Prinst pengertian  dari  kesehatan  kerja  adalah suatu  aturan  yang  mendasar  tentang  cara dilaksanakannya suatu pekerjaan sehingga dapat menjamin kesehatan buruh. 2 Pengertian  kesehatan  menurut  Sendjun
1 A.M. Sugeng Budiono, op.cit. hlm. 98
2 Darwiin Prinst, 2002, Hukum Ketenagakerjaan, hlm. 153
Manulang  adalah  bagian  dari  ilmu kesehatan  yang  bertujuan  agar  tenaga kerja memperoleh kesehatan yang bertujuan  agar  tenaga  kerja  memperoleh kesehatan  yang  sempurna  baik  fisik, mental maupun sosial sehingga memungkinkan  dapat  bekerja  secara optimal. 3 Pengertian kesehatan kerja menurut  Achmadi  sebagai  pengendalian akibat buruk dari interaksi antara masyarakat  kerja  dengan  beban  kerja, metode  kerja  daa  lingkungan  kerja  atau pengendalian  terhadap  semua  hal  yang dapat  menimbulkan  gangguan  terhadap kesehatan tenaga kerja. 4 Menurut
Suma’mur  kesehatan  kerja  merupakan spesialisasi  ilmu  kesehatan/kedokteran beserta  prateknya  yang  bertujuan  agar pekerja/masyarakat  pekerja  memperoleh derajat  kesehatan  setingi-tingginya  baik fisik,  mental  maupun  sosial  dengan usaha preventif atau kuratif terhadap penyakit/gangguan kesehatan yang diakibatkan  oleh  faktor  pekerjaan  dan lingkungan  kerja  serta  terhadap  penyakit umum, 5 sedangkan  Iman  Soepomo mengartikan  kesehatan  kerja  sebagai aturan-aturan  dan  usaha-usaha  untuk menjaga buruh dari kejadian atau keadaan perburuhan  yang  merugikan  atau  dapat merugikan  kesehatan  dan  kesusilaan dalam  seseorang  itu  melakukan  atau karena  ia  itu  melakukan  pekerjaan  dalam satu hubungan kerja. 6 Menurut  Imam  Soepomo  tujuan kesehatan  kerja  yaitu  memungkinkan buruh itu mengenyam dan mengperkembangkan  peri  kehidupannya sebagai  manusia  pada  umumnya  dan khususnya  sebagai  anggota  masyarakat dan  anggota  keluarga,  sebagai  wanita yang  merupakan  ibu  atau  calon  ibu, sebagai orang muda dan anak yang masih
3 Sendjun Manulang, 1995 .Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, hlrn. 89
4 Ahmadi, 1993. Kaitan Kesehatan Kerju Dengan Kinerja Buruh, hlm. 34 5 Suma’mur, 2009, Hygiene Perusahaan Dan Kesehatan Kerja, hlm. 12 6 In an Soepomo, 1986, Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja, hlm. 2
harus mengembangkan jasmani dan rohaninya. 7
Menurut  Lalu  Husni,  tujuan kesehatan kerja adalah :
a. Meningkatkan  dan  memelihara  derajat tenaga  kerja  yang  setinggitingginya baik fisik, mental maupun sosial.
b. Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
c. Menyelesaikan  tenaga  kerja  dengan pekerjaan atau pekerjaan dengan tenaga kerja.
d. Meningkatkan produktivitas kerja. 8
Menurut  Schuler  dan  Jackson, tujuan dari kesehatan kerja  yaitu :
a. Meningkatkan  produktivitas  kerena menurunnya  jumlah  hari  kerja  yang hilang.
b. Meningkatkan  efisiensi  dan  kualitas pekerja yang lebih berkomitmen.
c. Menurunnya  biaya-biaya  kesehatan dan asuransi.
d. Suasana  lingkungan  kerja  yang  aman, sehat dan nyaman.
e. Peningkatan kesejahteraan tenaga
kerja. 9
Secara umum tujuan dari kesehatan kerja, yaitu :
a. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan kerja atau kondisi kerja.
b. Agar  setiap  tenaga  kerja  mendapatkan jaminan  kesehatan  kerja  baik  secara fisik, sosial dan psikologis.
c. agar  semua  hasil  produksi  dipelihara keamanannya.
d. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi tenaga kerja.
e. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja.
f. Agar  setiap  tenaga  kerja  merasa  aman dan terlindungi dalam bekerja
g. Agar setiap perlengkapan dan peralatan  kerja  digunakan  sebaik- baiknya dan seefektif mungkin.
7 Imam Suepomo. op.cit, hlm. 2
8 Lalu Husni, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, hlm. 146 9 Schuler dan Jackson, 1999, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Perusahaan, hlm. 32
h. Perlindungan  tenaga  kerja  dari  risiko faktor-faktor yang mengganggu kesehatan. i. Penyesuaian setiap tenaga kerja terhadap pekerjaannya.
j. Penempatan  dan  pemeliharaan  pekerja tenaga  kerja  dalam  lingkungan  kerja yang  sesuai  kemampuan  fisik  dan psikologis tenaga kerja. Untuk mewujudkan tujuan kesehatan  kerja  tersebut  perlu  dilakukan usaha peningkatan derajat kesehatan kerja di perusahaan. Usaha-usaha yang dilakukan  untuk  meningkatkan  derajat kesehatan  kerja  pekerja  adalah  dengan cara  atau  upaya  preventif,  kuratif  dan rehabilitatif.
Upaya  preventif  (pencegahan) adalah  suatu  upaya  yang  bertujuan meningkatkan  daya  tahan  tubuh  dan memutuskan  rantai  penularan  penyakit. Untuk  mencegah timbulnya penyakit  bagi pekerja,  dapat  dilakukan  dengan  berbagai aspek seperti imunisasi, vaksinasi, meniadakan  sumber  penularan,  proteksi khusus terhadap penyakit-penyakit tertentu, pencegahan ditujukan baik penyakit yang ditimbulkan oleh kuman/virus maupun penyakit yang timbul akibat kerja. Upaya kuratif (pengobatan) merupakan  suatu  upaya  perawatan  atau hospitalisasi  serta  tindakan  medis  lainnya yang bertujuan untuk penyembuhan secara cepat  dan  tepat  agar  pekerja  sehat produktif ketika kembali bekerja. Perawatan  kesehatan  kerja  merupakan salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan produktivitas  pekerja  sehingga  dapat melaksanakan tugas dengan sebaik- baiknya  dan  merupakan  upaya  kesehatan di bidang penyembuhan. Upaya  rehabilitatif  (pemulihan) adalah upaya pemulihan untuk
mengembalikan  status  kesehatan  akibat penyakit,  mengembalikan  fungsi  badan akibat  cacat  atau  menghilangkan  cacat. Upaya rehabilitatif dimulai dengan adanya penyakit atau luka yang berlanjut pada diri pekerja  sampai  pada  masa  perawatan hingga  pekerja  dapat  bekerja  kembali secara  maksimal  atau  dapat  dikatakan bahwa  upaya  rehabilitatif  adalah  suatu usaha kreatif untuk meningkatkan
kemampuan mental dan fisik pekerja yang tadinya tidak mampu bekerja hingga dapat kembali bekerja dengan optimal.
2. Pengertian Tenaga Kerja
lstilah  tenaga  kerja  sangat  luas, yaitu  meliputi  semua  orang  yang  mampu dan dibolehkan melakukan pekerjaan, baik yang  sudah  mempunyal  pekerjaan  dalam hubungan  kerja  maupun  diluar  hubungan kerja atau yang tidak mempunyai pekerjaan.  Dan  berbagai  macam  istilah tersebut  dapat  menimbulkan  persepsi berbeda  terutama  dan  segi  status  dan perlakuan.
Menurut  Undang-undang  Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan Pasal  1,  pengertian  tenaga  kerja  adalah  : “Setiap  orang  yang  mampu  melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri  maupun  untuk  masyarakat”. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 2, tenaga kerja adalah “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam  maupun  diluar  hubungan  kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. Dalam Pasal  8  ayat  (2)  disebutkan  bahwa termasuk  tenaga  kerja  dalam  jaminan kecelakaan kerja ialah:
1. magang  atau  murid  yang  bekerja  pada perusahaan  baik  yang  menerima  Upah maupun tidak;
2. mereka  yang  memborong  pekerjaan, kecuali jika pemborong adalah perusahaan
3. narapidana yang bekerja di perusahaan Dari  pengertian  tenaga  kerja  di atas  maka  dapat  diketahui  bahwa  unsur- unsur tenaga kerja terdiri atas : a. setiap orang yang melakukan pekerjaan
b. di  dalam  suatu  hubungan  kerja  atau tanpa adanya hubungan kerja
c. menghasilkan barang dan jasa
d. dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Selain menurut peraturan perundang-undangan ada beberapa sarjana yang mengemukakan pendapatnya tentang definisi  tenaga  kerja  yaitu  :Soepomo mendefinisikan  bahwa  Tenaga  kerja  pada
umumnya  adalah  semua  penduduk  yang mampu melakukan pekerjaan, kecuali
a. anak-anak  yang  berumur  14  tahun dan belum kawin;
b. mereka yang berumur 14 tahun keatas tapi  masih  mangunjungi  sekolah untuk waktu penuh;
c. mereka yang karena usia lanjut, cacat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak mampu melakukan pekerjaan;
d. mereka  yang  karena  sesuatu  tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan. 4
Sedangkan  menurut  Manulang merumuskan  tenaga  kerja  adalah  “Setiap orang  yang  meliputi  tenaga  kerja  yang bekerja  di  dalam  maupun  di  luar hubungan  kerja,  dengan  alat  produksi utamanya  dalam  proses  produksi  yang berupa tenaganya sendiri baik tenaga fisik maupun pikiran”. 5 Menurut  pendapat  Djumialdji membedakan antara definisi buruh dengan tenaga  kerja  berdasarkan  hubungan  kerja yaitu,
“Buruh  adalah  tiap  orang  yang  mampu melakukan  pekerjaan  di  dalam  huhungan kerja  guna  menghasilkan  barang  dan  jasa untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat, sedangkan  tenaga  kerja  adalah  setiap orang  yang  melakukan  suatu  pekerjaan baik  di  dalam  maupun  di  mar  hubungan kerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. 6 Dari berbagai istilah tenaga kerja dan  pendapat  di  atas,  tidak  mempunyai kesamaan, namun pada dasarnya mempunyai  maksud  yang  sama  yaitu orang yang  bekerja pada perusahaan yang diwajibkan memberikan tenaganya sendiri baik  tenaga  fisik  maupun  pikiran  dengan mendapat upah.
4 Soepomo, Imam, 1990. Pengantar Hukum Perburuhan , Jakarta : Djambatan hal 4
5 Manulang,  H  Sendjun,  1990. Pokok-
Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta : PT. Rineka Cipta. Hal 3 6 F.X.  Djumialdi,  1987. Perjanjian Perburuhan Dan Hubungan Hubungan Perburuhan  Pancasila ,  Jakarta  :  Sinar    Grafika. Hal 17
3. Pengertian  Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja
Selama  beberapa dekade terakhir ini, Indonesia telah menjalankan  beberapa program  jaminan  sosial  yang  salah satunya  adalah  program  jaminan  sosial tenaga  kerja  yang  diatur  dalam  Undang- undang  Nomor  3  Tahun  1992  tentang Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja.  Masih terbatasnya jangkauan jaminan sosial yang ada  dan  beberapa  kekurangan  dalam pengaturan  dan  penyelenggaraannya  serta betapa  pentingnya  peran  jaminan  sosial dalam  pemberian  perlindungan  utamanya disaat  berkurangnya  pendapatan  maka, dianggap  perlu  menyusun  sistem  jaminan sosial nasional melalui penerbitan Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004 yang  mengatur  substansi,  kelembagaan dan  mekanisme  sistem  jaminan  sosial yang berlaku secara nasional.
Sistem  jaminan  sosial  nasional diharapkan  mampu  mensinkronisasikan penyelenggaraan  berbagai bentuk jaminan sosial  yang  dilaksanakan  oleh  beberapa penyelenggara  agar  dapat  menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan  manfaat  yang  lebih  besar bagi  setiap  peserta.  Pelaksanaan  undang- undang  jaminan  sosial  nasional    ini diterapkan secara bertahap,  dimana dalam ketentuan  Peralihan  dinyatakan  bahwa pada  saat  undang-undang  ini  berlaku ketentuan  peraturan  perundang-undangan tentang  PT.  JAMSOSTEK  PT.  TASPEN, PT.  ASABRI,  PT.  ASKES  tetap  berlaku sepanjang  belum  disesuaikan  dengan undang-undang  ini.  Proses  penyesuaian terhadap  undang-undang  ini  diberikan paling  lambat  5  tahun  sejak  undang- undang ini diundangkan.
Undang-undang  Nomor  3  Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan suatu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan perlindungan tenaga kerja  baik  dalam  hubungan  kerja  maupun diluar  hubungan  kerja  sehingga  dapat menciptakan  ketenangan  kerja  di  tempat kcrja.  Program  Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja wajib dilakukan oleh setiap perusahaan  bagi  tenaga  kerja  yang melakukan  pekerjaan  di  dalam  hubungan kerja  sesuai  dengan  ketentuan  undang- undang  ini.  Mengingat  jaminan  sosial
tenaga  kerja  merupakan  hak  dari  tenaga kerja  maka  ketentuan  ini  menegaskan bahwa  setiap  perusahaan  atau  perorangan wajib menyelenggarakanya. Pada hakikatnya program jamninan sosial tenaga kerja ini memberikan  kepastian  berlangsungnya artis  penerimaan  penghasilan  keluarga sebagai  penganti  sebagian  atau  seluruh penghasilan  yang  hilang.  Jaminan  sosial tenaga  kerja  mempunyai  beberapa  aspek, antara  lain  :  memberikan  perlindungan dasar  untuk  memenuhi  kcbutuhan  hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya  dan  merupakan  penghargaan kepada tenaga
kera yang telah menyumbangkan  tenaganya  baik  fisik maupun pikiran kepada perusahaan tempat mereka bekerja.
Menurut  peraturan  perundang- undangan didapat definisi tentang Jaminan Sosial  Tenaga  Kerja,  yaitu  Menurut Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004 tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional Pasal I angka I, pengertian  jaminan  sosial adalah  “Salah  satu  bentuk  perlindungan sosial  politik  menjamin  seluruh  rakyat agar dapat memenuhi kebutulian hidupnya yang  layak”.  Sedangkan  dalain  Pasal  1 angka  2  menyebutkan  Sistem  Jaminan Sosial  Nasional  adalah  “Suatu  tata  cara penyelenggaraan  program  jaminan  sosial oleh  beberapa  badan  penyelenggaraan jaminan  sosial”  dan  harapan  yang diinginkan oleh pemerintah adalah jaminan tersebut dapat memenuhi kebutuhan  dasar  hidup  yang  layak  bagi setiap  peserta  atau  anggota  keluarga tenaga kerja tersebut
Menurut Undang-Undang Nomor 3  Tahun  1992  tentang  Jaminan  Sosial Tenaga  Kerja Pasal 1 angka 1, pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah Suatu perlindungan  bagi  tenaga  kerja  dalam bentuk  santunan  berupa  uang  sebagai pengganti  sebagian  dan  penghasilan  yang hilang  atau  berkurang  dan  pelayanan sebagai  akibat  peristiwa  atau  keadaan yang  dialami  oleh  tenaga  kerja  berupa kecelakaan  kerja,  sakit,  hamil,  bersalin, hamil,  bersalin,  hari  tua  dan  meningal dunia.
Selain  itu,  menurut  beberapa sarjana yang mengemukakan pendapatnya
tentang  jaminan  sosial  tenaga  kerja diantaranya :
Menurut  Manulang  ,  jaminan sosial tenaga kerja adalah “Jaminan  yang  menjadi  hak tenaga kerja berbentuk tunjangan berupa  uang,  pelayanan  dan pengobatan yang merupakan pengganti penghasilan yang hilang  atau  berkurang  sebagai akibat  peristiwa  atau  keadaan yang  dialami  oleh  tenaga  kerja berupa  kecelakaan  kerja,  sakit, hamil,  bersalin,  hari  tua  dan meninggal dunia”. 7
Soepomo  berpendapat  bahwa jaminan sosial adalah “Pembayaran yang diterima  pihak  buruh  dalam  hal  buruh diluar  kesalahannya  tidak  melakukan pekerjaan,  jadi  menjamin  kepastian pendapatan  dalam  hal  buruh  kehilangan upahnya karena alasan diluar kehendaknya”. 8
Termasuk peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah i. Pengusaha yang mempekerjakan  tenaga  kerja paling  sedikit  10  (sepuhih)
orang tenaga kerja atau memhayar upah kepada seluruh tenaga kerjanya paling sedikit Rp 1.000000,00
(satu juta rupiah);
ii. Pengusaha  dan  tenaga  kerja yang  telah  ikut  Program
Asuransi Sosial Tenaga  Kerja sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah  Nomor  14  Tahun 1993 melanjutkan kepesertaannya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga kerja iii. Pengusaha yang telah mengikuti  program  jaminan sosial  tenaga  kerja  tetap menjadi  peserta  meskipun tidak memenuhi
lagi persyaratan  jumlah  tenaga
7 Manulang, op cit hal 138
8 Soepomo opcit hal 38
kerja  dan  jumlah  upah  yang dibayarkannya.
Perlindungan  terhadap  tenaga kerja  yang  diselenggarakan  melalui Program  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja, seperti  yang  terdapat  pada  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1992  tentang Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  pada dasarnya memiliki tujuan sebagai berikut 1. Memberikan perlindungan dasar bagi  tenaga  kerja  sesuai  dengan harkat  dan  martabatnya  sebagai manusia  dalam  menghadapi  resiko- resiko yang timbul dalam melaksanakan pekerjaannya.
2. meningkatkan  perlindungan  bagi tenaga  kerja  dan  keluarganya  yang sejalan dengan meningkatnya peranan tenaga kerja dalam pembangunan nasional yang semakin  kompleks  khususnya  di bidang ketenagakerjaan dengan resiko-resiko tertentu yang dihadapi, yaitu a. kecelakaan kerja termasuk penyakit yang dapat ditimbulkan  karena  hubungan kerja. b. sakit (gangguan kerja).
c. hari tua dan meninggal dunia
3. memberikan  peraturan  yang  dapat menjamin  adanya  kepastian  jaminan sosial,  sehingga  tenaga  kerja  akan terhindar  dan  tindak  kesewenang- wenangan yang mungkin akan dilakukan oleh pegusaha.
4. memberikan  jaminan  sosial  tenaga kerja  kepada  tenaga  kerja  yang semakin penuh dengan ketidakpastian agar  dapat  menciptakan  ketenangan bekerja.
5. menciptakan  kesejahteraan  umum yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia  dengan  jalan  memberikan perlindungan  kepada  tenaga  kerja sebaik-baiknya, 9
Pada  dasarnya  setiap  tenaga kerja  berhak mengikuti program jaminan
9 Payaman J. Simanjuntak, 1993.
Kebijaksanaaan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Melalui Jamsostek , Jakarta.hal 121
sosial tenaga kerja kepada PT JAMSOSTEK selaku Badan
Penyelenggara.  Namun  demikian,  bagi perusahaan  yang  belum  wajib  mengikuti program  jaminan  sosial  tenaga  kerja kepada  Badan  Penyelenggara,  dapat mcngikuti program jaminan sosial tenaga kerja atas kemauan sendiri atau sukarela.
Agar  kepesertaan  dapat  merata dan  kemafaatannya  dapat  dinikmati secara luas, maka kepesertaan pengusaha dan  tenaga  kerja  bersifat  wajib.  Namun karena  luasnya  kepesertaan  tersebut, maka  pelaksanaannya  dilakukan  secara bertahap  sesuai  dengan  kemampuan teknis, admmistratif dan operasional baik dari PT JAMSOSTEK maupun pengusaha dan tenaga kerja. Iuran Program Jamsostek dihitung  berdasarkan  persentase  dan upah  keseluruhan  sebulan  yang  diterima oleh  tenaga  kerja.  Kecuali  perhitungan iuran  jaminan  pemeliharaan  kesehatan ditetapkan  atas  dasar  upah  sebulan  yang diterima  tenaga  kerja  setinggi-tingginya Rp.  1.000.000,00  dengan  pengertian upah  lebih  Rp.  1  .000.000,00  hanya dihitung Rp. 1.000.000,00.
Pembiayaan jaminan sosial tenaga  kerja  ditanggung  oleh  pengusaha dan tenaga pekerja sesuai dengan jumlah yang tidak memberatkan beban kcuangan kedua  belah  pihak.  Pembiayaan  jaminan kecelakaan kerja ditanggung  sepenuhnya oleh  pengusaha,  karena  kecelakaan  dan penyakit  yang  timbul  dalam  hubungan kerja  merupakan  tanggung  jawab  penuh dan  pemberi  kerja.  Pembiayaan  jaminan kematian  dan  jaminan  pemeliharaan kesehatan  juga  menjadi  tanggang  jawab pengusaha  yang  harus  bentanggung jawab atas kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, sedangkan pembiayaan jaminan  hari  tua  ditanggung  bersama oleh  pengusaha  dan  tenaga  kerja  karena merupakan  penghargaan  dan  pengusaha kepada  tenaga  kerjanya  yang  telah bertahun-tahun  bekerja  di  perusahaan, dan  sekaligus  merupakan  tanggung jawab  tenaga  kerja  untuk  hari  tuanya sendiri.
Kemanfaatan jaminan  sosial tenaga  kerja  pada  hakikatnya  bersifat dasar untuk menjaga harkat dan martabat
tenaga  kerja.  Dengan  kemanfaatan  dasar tersebut,  pembiayaannya  dapat  ditekan seminimal  mungkin  sehingga  dapat dijangkau  oleh  setiap  pengusaha  dan tenaga  kerjanya.  Pengusaha  dan  tenaga kerja yang memiliki keniainpuan keuangan yang lebih besar dapat
meningkatkan kemanfaatan dasar tersebut melalui berbagai cara lainnya. Agar  kepesertaan  wajib  dan
jaminan  sosial  tenaga  kerja  dipatuhi sesuai  oleh  segenap  pengusaha  dan tenaga kcrja, maka Undang-undang No. 3 Tahun  1992  dan  Peraturan  Pemerintah memberikan sanksi yang tujuannya untuk mendidik  yang  bersangkutan  untuk memenuhi kewajibannya. Sanksi tersebut merupakan upaya terakhir, setelah upaya- upaya  lain  dilakukan  dalam  rangka menegakkan  ketentuan-ketentuan  yang berlaku.
Untuk  menjamin  pelaksanaan program  jaminan  sosial  tenaga  kerja sesuai maksud dan tujuan, maka penyelenggraannya dilakukan oleh Badan  Usaha Milik  Negara yang berbentuk  Perusahaan  Perseroan  dengan mengutamakan pelayanan kepada peserta.
4. Ruang Lingkup Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut Undang-undang Nomor  3  Tahun  1992  Pasal  6  terdapat empat  macam  program  jaminan  sosial tenaga kerja, yaitu a. Jaminan Kecelakaan Kerja Kecelakaan  kerja  maupun  penyakit akibat  kerja  merupakan  resiko  yang dihadapi  oleh  tenaga  kerja  yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi  hilangnya  sebagian atau  seluruh  penghasilannya  yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena  kecelakaan  kerja  baik  fisik maupun  mental,  maka  perlu  ada jaminan  kecelakaan  kerja.  Jaminan ini  memberikan  kompensasi  dan rehabilitasi  bagi  tenaga  kerja  yang mengalami  kecelakaan  pada  saat mulai  berangkat  bekerja  sampai kembali  di  rumah  atau  menderita penyakit yang timbul akibat hubungan kerja.
Mengingat  gangguan  mental  akibat kecelakaan  kerja  sifatnya  sangat relatif  sehingga  sulit  diietapkan derajat cacatnya,  maka  jaminan atau santunan  hanya  diberikan  dalam  hal terjadi  cacat  mental  tetap  yang mengakibatkan  tenaga  kerja  yang bersangkutan tidak bisa bekerja lagi. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan  kerja  berhak  menerima jaminan  keceakaan  kerja.  Termasuk tenaga kerja dalam jaminan kecelakaan kerja ialah
i. magang  dan  murid  yang bekerja  pada  perusahaan  baik yang menenima upah maupun tidak ii. mereka yang memborong pekerjaan  kecuali  jika  yang memborong adalah perusahaan iii. narapidana  yang dipekerjakan di perusahaan.
b. Jaminan Kematian Tenaga  kerja  yang  meninggal  dunia bukan  akibat  kecelakaan  kerja  akan mengakibatkan terputusnya
perghasilan  dan  sangat  berpengaruh kepada  kehidupan  sosial  ekonomi bagi  keluarga  yang  ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan. jaminan kematian  dalam  upaya  meringankan beban  keluarga  yang  ditinggal  baik dalam  bentuk  biaya  pemakaman maupun santunan berupa uang. Keluarga  yang  ditinggalkan  adalah istri  atau  suami,  keturunan  sedarah dan tenaga kerja nienurut garis lurus ke  bawah,  dan  garis  lurus  ke  atas, dihitung  sampai  dengan  derajat kedua termasuk anak yang disahkan. Apabila  garis  lurus  keatas  dan  garis lurus  ke  bawah  tidak  ada,  diambil garis  kesamping  dan  mertua.  Bagi tenaga  kcrja  yang  tidak  mempunyai keluarga, hak atas jaminan kematian dibayarkan kepada pihak yang mendapat  surat  wasiat  dan  tenaga kerja yang bersangkutan atau perusahaan untuk pengurusan pemakaman.
Dalam  hal  magang  atau  murid, mereka  yang  memborong pekerjaan,
dan  narapidana,  meninggal  dunia bukan  karena  akibat  kecelakaan kerja, maka keluarga yang ditinggalkan tidak berhak alas jaminan kematian.
c. Jaminan Hari Tua Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya  upah  karena  tidak  lagi mampu  bekerja.  akibat  terputusnya upah  tersebut  dapat  menimbulkan kerisauan  bagi  tenaga  kerja  dan mempengaruhi ketenangan kerja sewaktu  mereka  masih  bekerja, terutama bagi mereka yang mempunyai penghasilan rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian  penerimaan  penghasilan yang  dibayarkan  sekaligus  dan  atau berkala  pada  saat  tenaga  kerja mencapai  usia  55  (lima  puluh  lima) tahun  atau  memenuhi  persyaratan tertentu.
d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan  untuk  meningkatkan produktifitas  tenaga  kerja  sehingga dapat  melaksanakan  tugas  sebaik- baiknya dan merupakan upaya kesehatan  di  bidang  penyembuhan (kuratif). Oleh karena upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan  memberatkan jika  dibebankan  pada  perorangan, maka  sudah  selayaknya  diupayakan penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan  sosial  tenaga  kerja.  Di samping itu, pengusaha tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang  meliputi  upaya  peningkatan (promotif),  pencegahan  (preventif), penyembuhan (kuratif) dan pemulihan  (rehabilitatif),  jaminan pemeliharaan kesehatan selain untuk tenaga kerja yang bersangkutan juga untuk keluarganya.
Namun  demikian,  khusus  untuk jaminan pemeliharaan kesehatan bagi  tenaga  kerja  lebih  ditenkankan kepada aspek kuratif dan rehabilitatif tanpa mengabaikan dua aspek lainnya  yaitu  aspek  promotif  dan preventif.
C. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian hukum yang dilakukan  adalah  yuridis  normatif  (hukum normatif). Metode penelitian hukum normatif  adalah  suatu  prosedur  penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari sisi  normatifnya. 3 Oleh  karena  itu penelitian  hukum  ini  difokuskan  untuk mengkaji penelitian hukum tentang kaidah- kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum positif,  yakni  norma  hukum  yang  terkait dengan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja (Jamsostek).
2. Pendekatan Masalah Oleh karena tipe penelitian yang digunakan  adalah  tipe  penelitian  yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakanadalah  pendekatan  perundang- undangan (statute approach).
Pendekatan tersebut  melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan  dengan  pokok  permasalahan. Selain itu juga digunakan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus digunakan  untuk  melihat  kasus-kasus dalam  pemberian  jaminan  pemeliharaan kesehatan  oleh  PT.  Jamsostek  kepada peserta Jamsostek.
3. Bahan Hukum Bahan hukum yang
dipergunakan  dalam  penelitihan  ini  adalah sebagai berikut:
1. Bahan  hukum  primer,  yakni  bahan hukum  yang terdiri dari  aturan hukum yang meliputi Undang-Undang,
Peraturan  Pemerintah  dan  aturan  lain dibawah undang-undang,
guna dilakukan    analisis  untuk  melihat pengaturan jaminan pemeliharaan kesehatan  menurut  UU  Nomor  3 Tahun  1992  dan  prosedur  serta kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam pemberian jaminan pemeliharan kesehatan.
2. Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan hukum  yang diperoleh dari  buku teks,
3 Johnny Ibrahim, Teori & Metode
Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang 2006, hal..57
jurnal-jurnal,  pendapat  para  sarjana, kasus-kasus hukum serta seminar yang dilakukan  oleh  oleh  para  pakar  terkait dengan pembahasan.
3. Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan hukum  yang  memberikan  petunjuk atau  penjelasan  bermakna  terhadap bahan  hukum  primer  dan  sekunder, seperti  kamus  hukum,  majalah  ,  dan lain-lain.
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan  yang  telah  dirumuskan    dan diklasifikasikan menurut  sumber  dan hirarkhinya untuk dikaji secara komprehensif.
5. Pengolahan Dan Analisa Bahan Hukum
Adapun  bahan  hukum  yang  diperoleh dalam  penelitian  studi  kepustakaan,  aturan perundang-undangan,  penulis  uraian  dan dihubungkan  sedemikian  rupa,  sehingga disajikan  dalam  penulisan  yang  lebih sistematis  guna  menjawab  permasalahan yang  dirumuskan.  Cara  pengolahan  bahan hukum  dilakukan  secara  deduktif  yakni menarik
kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan  kongkret  yang  dihadapi. Selanjutnya  bahan  hukum  dianalisa  untuk melihat  program  jaminan  pemeliharaan kesehatan  menurut  UU  Nomor  3  Tahun 1992  dan  pelaksanaan  serta  kendala- kendala  yang  dihadapi  dalam  pemberian jaminan pemeliharan kesehatan.
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dengan  dikeluarkannya  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1992  tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja asa1 16 ayat (1) dan (2) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah Ayat  (1)  :  Tenaga  kerja,  suami  atau isteri,  dan  3  anak  berhak  memperoleh
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Ayat  (2)  :  Jaminan  Pemeliharaan Kesehatan  meliputi  ;  a.  rawat  jalan tingkat  pertama  b.rawat  jalan  tingkat lanjutan; c. rawat inap; d. pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persa1inan,
e.  penunjang  diagnostik;  f.  pelayanan khusus; g. pelayanan gawat darurat.
Program  jaminan  pemeliharaan kesehatan  dimaksud  untuk  meningkatkan produktifitas  tenaga  kerja  sehingga  dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Program  jaminan  pemeliharaan  kesehatan ini  merupakan  upaya  penanggulan  dan pencegahan  gangguan  kesehatan  yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan atau  perawatan  termasuk  kehamilan  dan persalinan  Jaminan  ini  meliputi  upaya peningkatan  kesehatan  (promotif)  dan pemulihan  (rehabilitatif).  Iuran  jaminan pemeliharaan  kesehatan  ini  ditanggung sepenuhnya oeh pengusaha yang besarnya 6%  dan  upah  tenaga  kerja  sebulan  bagi tenaga  kerja  yang  sudah  berkeluarga  dan 3%  dan  upah  tenaga  kerja  sebulan  bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga.
Untuk
mendapatkan atau memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan  tenaga  kerja,  suami  atau  istri, anak-anak, harus menunjukan kartu pemeliharaan kesehatan. Pelaksanaan pelayanan jaminan
pemeliharaan kesehatan dimulai dari pelayanan kesehatan  tingkat  pertama  yang  ditunjuk oleh badan penyelenggara. Jika diperlukan pemeriksaan  tingkat  lanjutan,  bagi  tenaga kerja,  suami  atau  istri  atau  anak-anak pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  tingkat pertama  harus  memberikan  surat  rujukan kepada  pelaksana  pelayanan  kesehatan tingkat lanjutan yang ditunjuk.
Bagi pengusaha yang telah menyelenggarakan sendiri program jaminan  pemeliharaan  kesehatan  dengan manfaat  yang  lebih  baik  dan  paket  dasar yang diberikan PT. JAMSOSTEK (Persero).  Tidak  wajib  mengikutsertakan tenaga  kerjanya  pada  program  jaminan pemeliharaan kesehatan. Namun demikian pengusaha  dilarang  mengurangi  program jaminan  pemeliharaan  kesehatan  yang lebih  baik  tersebut  dengan  program  lain yang  lebih  rendah  kualitas  maupun kuantitas pelayanannya.
Jaminan  pemeliharan  kesehatan yang diberikan PT JAMSOSTEK
(Persero)  kepada  tenaga  kerja  dan keluarganya meliputi :
a. Rawat jalan tingkat pertama
b. Rawat jalan tingkat lanjutan
c. Rawat inap
d. Pemeriksaan persalinan, dan
kehamilan
e. Penunjang diagnostik
f. Pelayanan khusus
g. Gawat darurat
2. Kendala  yang  Dihadapi  Oleh  PT. Jamsostek Dalam Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Peserta Jamsostek Peningkatan kualitas sumber daya  manusia  tidak  mungkin  tercapai tanpa adanya jaminan kesejahteraan hidup tenaga  kerja  dan  keluarganya.  Hal  ini seperti  yang  dikatakan  oleh  Payaman sebagai berikut :
Peningkatan kualitas sumber daya  manusia  tidak  mungkin  tercapai tanpa  memberikan  jaminan  hidup  kepada tenaga  kerja  dan  keluarganya.  Dengan demikian  antara  peningkatan  kualitas, jaminan  hidup  dan  kesempatan  kerja merupakan  hubungan  kausalitas  yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oleh karena  itu  jaminan  hidup  tenaga  kerja merupakan  masalah  penting  yang  harus mendapat perhatian.
Perusahaan  atau  pengusaha  yang baik  akan  ikut  serta  mendukung  program jaminan  pemeliharaan  kesehatan  dengan mengikutsertakan  semua  tenaga  kerjanya dalam  program  Jamsostek  khususnya pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal  ini  perusahaan  atau  pengusaha  sadar akan  arti  pentingnya  program  pemberian jaminan  pemeliharaan  kesehatan  bagi produktivitas  kerja  tenaga  kerjanya  yang nantinya  akan  meningkatkan  produksi perusahaan.
Tenaga kerja dan keluarga merupakan  faktor  yang  sangat  penting dalam  pelaksanaan  pemberian  program jaminan  pemeliharaan  kesehatan.  Tenaga kerja tersebut diharapkan dapat membantu proses dalam pemberian jaminan pemeliharaan  kesehatan  demi  kelancaran dan penegakan hukum ketenagakerjaan.
Pelaksanaan  program  Jamsostek
khususnya  dalam  pemberian  jaminan pemeliharaan kesehatan tidak terlepas dari
berbagai  faktor yang  mempengaruhi,  baik faktor  penghambat  atau  kendala-kendala maupun faktor pendukung yang datangnya dari  pihak  pengusaha  atau  perusahaan, tenaga  kerja,  dan  PT  JAMSOSTEK sebagai Badan Penyelenggara.
Kendala-kendala atau faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, yaitu : 1. Peserta Jamsostek khususnya jaminan pemeliharaan kesehatan tidak memberikan keterangan secara lengkap  sebagai  syarat  administrasi dalam pemberian jaminan
pemeliharaan  kesehatan  dan  juga pengusaha  atau  perusahaan  kurang dalam melaporkan jumlah upah tenaga kerjanya, sehingga menghambat proses pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan. Ketidaklengkapan  administrasi  ini juga  menyebabkan  proses  pelaporan perusahaan peserta ke Kantor Departemen Tenaga Kerja juga menjadi terlambat.
2. Masih kurangnya keterjangkauan tempat  untuk  mendapatkan  jaminan pemeliharaan  kesehatan  bagi  peserta jamsostek dalam pelaksanaan pelayanan  kesehatan  yang  bekerja sama dengan PT. JAMSOSTEK.
3. Selain itu, kurangnya penyuluhan dan seminar-seminar  pada  perusahaan-
perusahaan mengenai Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyebabkan  banyak  tenaga  kerja kurang mengetahui hak-haknya sebagai  peserta  Program  Jamsostek (wawancara  Staf  Pelayanan,  3  Mei 2007).
Faktor pendukung dalam pelaksanaan  pemberian  Jaminan  Sosial Tenaga Kerja khususnya jaminan pemeliharaan kesehatan oleh PT
JAMSOSTEK, yaitu : 1. Adanya  keseriusan  dan  kejujuran birokrasi Perusahaan peserta Jamsostek  dan      PT.  JAMSOSTEK sebagai Badan Penyelenggara terhadap pelaksanaan program
jaminan  sosial  tenaga  kerja  dalam pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan  kepada  tenaga  kerja  dan
keluarganya  atau  peserta  Jamsostek yang  telah  ikut  dalam  pelayanan kesehatan.
2. Kesadaran  peserta  dalam  hal  ini perusahaan dan tenaga kerja akan arti pentingnya jaminan  pemeliharaan kesehatan  bagi  peningkatan  kinerja dan produktifitas tenaga kerja, karena program Jaminan pemeliharaan kesehatan  memberikan  ketenangan bekerja  bagi  peserta,  baik  untuk tenaga kerja tersebut dan keluarganya, dengan memberikan kepastian jaminan pemeliharaan kesehatan demi masa depannya.
3. Adanya peran serta pemerintah dalam hal  ini  adalah  Departemen  Tenaga Kerja  yang  menjadi  penengah  dalam penyelesaian apabila terjadi permasalahan antara Perusahaan, tenaga kerja dan Badan Penyelenggara. 4. Adanya penyempurnaan terhadap
peraturan  perundang-undangan  yang ada dengan mengakomodasikan ketentuan yang lebih lengkap mengenai  pengelolaan  dana  Jaminan Sosial  Tenaga  Kerja  untuk  lebih meningkatkan  mutu  pelayanan        PT JAMSOSTEK. Pengendalian terhadap penyelenggaraan  program  jaminan  sosial tenaga  kerja  oleh  PT  JAMSOSTEK dilakukan  oleh  pemerintah,  sedangkan dalam pengawasan mengikutsertakan unsur  pengusaha  dan  unsur  tenaga  kerja dalam  wadah  yang  menjalankan  fungsi pengawasan  sesuai  dengan  peraturan perundangan  yang  berlaku  yaitu  Undang- undang  Nomor  3  Tahun  1992  tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pengawasan adalah  merupakan  cara  untuk  menjamin perlindungan pelaksanaan Jamsostek. Pengawasan selain bermanfaat bagi tenaga kerja  dan  keluarga  juga  bermanfaat  bagi perusahaan  itu  sendiri  serta  bermanfaat bagi kepentingan sosial ekonomi masyarakat  secara  menyeluruh.  Bagi pihak  perusahaan  sistem  pengawasan memberi jalan untuk mendapatkan penjelasan  dari  pihak  yang  berwenang mengenai  kewajibannya  menurut  undang- undang dan petunjuk-petunjuk cara pelaksanaannya.
Pemberian peranan kepada unsur tenaga  kerja,  unsur  pengusaha  bersama- sama  dengan  unsur  pemerintah  dalam menyelenggarakan program jaminan sosial  tenaga  kerja  akan  meningkatkan rasa ikut memiliki dan rasa ikut bertanggung  jawab  dalam  rangka  upaya mensukseskan  penyelenggaraan  program jaminan  sosial  tenaga  kerja,  mengingat sebagian  besar  dari  kekayaan  yang dimiliki  oleh  PT  JAMSOSTEK  berasal dari iuran pengusaha dan tenaga kerja.
Upaya  pengamanan  kekayaan atau asset PT JAMSOSTEK dana investasinya harus memenuhi syarat aman, memberikan  hasil  memenuhi  kewajiban (likuid) ,  dan  diversivikasi  dalam  bentuk yang  menguntungkan  serta  mencegah resiko  yang  tidak  diinginkan.  Mengingat program Jamsostek menyangkut kepentingan  tenaga  kerja  yang  sebagian besar mereka yang berpenghasilan rendah, maka  upaya  pengamanan  kekayaan  baik investasi,
pengelolaan maupun penyimpanan.
E. Penutup
1. Kesimpulan
Program  PT.  Jamsostek  salah  satunya adalah  Jaminan  Pemeliharaan  Kesehatan (JPK) , dimana selain program JPK, juga ada  program  yang  lain  yaitu  program Jaminan  Kecelakan  Kerja,  Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua. Dalam Pelaksanaan program jaminan pemeliharaan  kesehatan  bias  dilayani melalui dokter khusus yang ditunjuk oleh PT.  Jamsostek  yang  selanjutnya  dapat dibrikan  rujukan  ke  Rumah  sakit  yang ditunjuk  oleh  PT.  Jamsostek  setempat. Sedangkan Kendala-kendala yang dihadapi  oleh  PT.  JAMSOSTEK  adalah peserta  Jamsostek  khususnya  jaminan pemeliharaan kesehatan
tidak memberikan  keterangan  secara  lengkap sebagai syarat administrasi dalam pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan,  sehingga  menghambat  proses pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, dan masih kurangnya keterjangkauan  jarak  dan  tempat  untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan  bagi  Peserta  Jamsostek  dalam pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  yang
bekerja  sama dengan PT. JAMSOSTEK. Selain  itu,kurangnya  penyuluhan  dan seminar-seminar mengenai Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyebabkan banyak tenaga kerja kurang  mengetahui  hak-haknya  sebagai peserta Program Jamsostek.

## 2. Saran
PT.  JAMSOSTEK  hendaknya  lebih meningkatkan koordinasi dengan Perusahaan  peserta  Jamsostek  dalam  hal pembinaan  dan  pengawasan  pelaksanaan program  Jamsostek,  untuk  mengurangi kendala-kendala  yang  akan  menjadi penghambat pelaksanaan program Jamsostek, khususnya Jaminan Pemeliharaan  Kesehatan.  Perlu  adanya penyempurnaan terhadap peraturan peundang-undangan  yang  ada  dengan mengakomodasikan ketentuan yang lebih lengkap  mengenai  pengelolaan  dan Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  dan penegakan  hukum  terhadap  ketentuan yang  ada,  dan  hendaknya  pelaksanaan
Program Jamsostek dalam hal pemberian jaminan  pemeliharaan  kesehatan  dapat lebih ditingkatkan dengan cara meningkatkan pelayanan, keterjangkauan tempat  dan  pemerataan  kesempatan untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan  kesehatan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiono, Abdul Rachman, 1999. Hukum
Perburuhan  Di  Indonesia ,  Edisi  Satu. Cetakan  Ketiga,  Jakarta  :  PT.  Raya
Grafindo Persada.
F.X.  Djumialdi,  1987. Perjanjian  Perburuhan Dan Hubungan Hubungan Perburuhan
Pancasila , Jakarta : Sinar  Grafika.
Hadikusuma,  Hilman,  1995. Metode  Pembuatan Kertas  Kerja  Atau  Skripsi  Ilmu Hukum ,  Cet.  Pertama,  Bandung  : Mandar Maju. Husni Lalu, 2006. Pengantar Hukum Ketengakerjaan  Indonesia ,  Ed  Revisi,
6, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
Johnny  Ibrahim, Teori  &  Metode  Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang 2006 Kansil,  C.S.T,  1996. Pokok-Pokok  Hukum
Jamsostek ,  Cetakan  Kesatu,  Jakarta  : Pustaka Sinar Harapan.
Manulang, H Sendjun, 1990. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia, Jakarta  : PT. Rineka Cipta.
,  1995. Pokok-Pokok  Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta.
PT.  JAMSOSTEK,  1996. Kumpulan  Peraturan Perundangan  Pemerintah  Mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja , Jakarta : PT. JAMSOSTEK.
Payaman  J.  Simanjuntak,  1993. Kebijaksanaaan Peningkatan  Kesejahteraan  Tenaga Kerja Melalui Jamsostek , Jakarta.
Seomitro, Rony Hanitijo, 1994. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia Ina.
Soepomo,  Imam,  1990. Pengantar  Hukum Perburuhan , Jakarta : Djambatan.
Wibowo,  Bonoe  S.,  2002. Himpunan  Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan , Yogyakarta : ANDI.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1992  tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang
Ketenagakerjaan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan  Program  Jaminan Sosial Tenaga Kerja.