## Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 4, No. 2, Agustus 2024
https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/trimas/index

## Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Petani dan Nelayan di Kabupaten Konawe Kepulauan
Syaifuddin Suhri Kasim 1 , Laxmi 2 , Asriani 3 , Taufik 4 , Sultrayansa 5 , Iwan 6 , Irvon Fallz 7 1,7 Jurusan Sosiologi, Universitas Halu Oleo
2 Antropologi, Universitas Halu Oleo
3 Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo
4 Ilmu Administrasi, Universitas Halu Oleo
5 Ilmu Komunikasi, Universitas Halu Oleo
6 Kesejahteraan Sosial Universitas Halu Oleo laxmi77antro@yahoo.com 2

## Abstract
The aim of this community service is to provide knowledge and understanding regarding  political  education  as  a  learning  process  for  the  community  in Konawe Islands Regency. Through the dissemination of political education for farming and fishing communities in Konawe Kepualaun Regency, this activity is  considered  very  effective  in  providing  political  education related  to legal policies  in  the  form  of  threats  to  perpetrators  and  recipients  of  money, especially  in  general  elections.  The  results  of  implementing  this  activity created  an  active  and  focused  discussion  due  to  the  participation  of  the community who were willing to give their time and presence to participate as participants  in  community  service  activities  in  Konawe  Islands  Regency.  In this  discussion, the  aim  of  this  activity is  to  find out  the  public's  knowledge regarding legal policies, as well as providing an opportunity for the public to convey their hopes and realities in accepting legal policies in Konawe Islands Regency. Thus,  the  results of the  discussion in this  activity  show  that  public knowledge regarding legal policies in the Konawe Islands Regency is still very lacking, this is due to the lack of information that the public has regarding this matter.  Therefore,  it  is  hoped  that  this  service  activity  will  continue  and requires evaluation in order to improve political education for the community in Konawe Islands Regency.
Keywords: Sosialisasi Pendidikan Politik Masyarakat
Petani dan Nelayan

## Abstrak
Tujuan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah  untuk  memberikan pengetahuan  dan  pemahaman  terkait  pendidikan  politik  sebagai  proses pembelajaran  bagi  masyarakat  di  Kabupaten  Konawe  Kepulauan.  Melalui sosialisasi  pendidikan  politik  bagi  masyarakat  petani  dan  nelayan  di Kabupaten  Konawe  Kepualaun,  kegiatan  ini  dianggap  sangat  efektif  dalam memberikan pendidikan politik terkait kebijakan hukum yang berupa ancaman bagi  pelaku  maupun  penerima  uang  terutama  dalam pemilihan  umum.  Hasil pelaksanaan  kegiatan  ini  menciptakan  diskusi  yang  aktif  dan  terarah  karena adanya  partisipasi  masyarakat  yang  bersedia  menyempatkan  waktu  dan kehadirannya  ikut  sebagai  peserta  dalam  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  di  Kabupaten  Konawe  Kepulauan.  Dalam  diskusi  kegiatan  ini bertujuan  untuk  mengetahui  pengetahuan  masyarakat  terkait  kebijakan hukum, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan harapan dan kenyataan yang dirasakan dalam menerima kebijakan hukum di Kabupaten  Konawe  Kepulauan.  Demikian  hasil  diskusi  pada  kegiatan  ini menunjukan  bahwa  pengetahuan  masyarakat  terkait  kebijakan  hukum  di Kabupaten  Konawe  Kepulauan  masih  sangat  kurang,  hal  ini  dikarenakan kurangnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat terkait hal tersebut. Oleh
karena  itu,  kegiatan  pengabdian  ini  diharapkan  tetap  berlanjut  dan membutuhkan  evaluasi  agar  dapat  meningkatkan  pendidikan  politik  bagi masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan.

## Corresponding Author:
Laxmi Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo laxmi77antro@yahoo.com

## 1. PENDAHULUAN
Pendidikan  dan  politik  merupakan  dua hal  yang  berbeda, namun memiliki tujuan  utama  yang  saling medukung  satu  sama  lain.  Pendidikan  menyangkut  proses  transmisi  ilmu  pengetahuan  dan  budaya,  serta perkembangan keterampilan dan pelatihan yang membawa perubahan pada diri individu. Sedangkan politik berkenaan  dengan  praktik  kekuasaan,  pengaruh  dan  otoritas  yang  berkaitan  dengan  pembuatan  keputusan- keputusan  otoritatif  tentang  alokasi  nilai-nilai  dan  sumber  daya.  Hal  ini  mengacu  pada  Menurut  Kartono (2009), pendidikan politik adalah upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan politik.
Sejalan dengan hal di atas, Menurut Alfian (1981), pendidikan politik adalah usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang  terkandung  dalam  sistem  politik  yang  ideal  yang  hendak  dibangun.  Sementara  itu,  Menurut  Djahiri (1996), pendidikan politik adalah pendidikan atau bimbingan, pembinaan warga Negara suatu Negara untuk memahami  mencintai  dan  memiliki  rasa  keterikatan  diri  (sense  of  belonging)  yang  tinggi  terhadap  bangsa Negara dan seluruh perangkat sistem maupun kelembagaan yang ada.
Pendidikan  politik  didefinisikan  sebagai  pendidikan  orang  dewasa,  yang  diarahkan  untuk  membina kemampuan  seorang  individu  untuk  mengaktualisasikan  dirinya  sebagai  pribadi  yang  bebas  dan mengembangkan kedudukannya sebagai warga negara (Eko Handoyo & Puji Lestari, 2017).
Di kalangan akademis, para ahli juga sering mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah sosialisasi politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Pendidikan politik sering disebut dengan istilah political forming atau politische bildung. Disebut “forming” karena terkandung intensi membentuk insan politik yang menyadari kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Kemudian disebut “bildung” (pembentukan atau, pendidikan diri sendiri),  karena  istilah  tersebut  mengandung  pengertian  pembentukan  diri  sendiri  dengan  kesadaran  dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik (Kartini Kartono (2009).
Partisipasi  masyarakat  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum dimaksud harus dilakukan dengan tujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, serta mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar. Untuk itulah diperlukan prasyarat berupa Pemilu yang inklusif yang menjadi milik bersama dan  menghadirkan  kesetaraan  politik  bagi  seluruh  warga  Negara  tanpa  terkecuali,  termasuk  di  dalamnya menciptakan  pemilu  yang  mampu  merangkul  generasi  muda  sebagai  pemilih  pemula  dalam  pemilu.  Untuk membangun partisipasi masyarakat itu sendiri perlu dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih.
Partisipasi  masyarakat  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum dimaksud harus dilakukan dengan tujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, serta mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar. Untuk itulah diperlukan prasyarat berupa Pemilu yang inklusif yang menjadi milik bersama dan  menghadirkan  kesetaraan  politik  bagi  seluruh  warga  negara  tanpa  terkecuali,  termasuk  di  dalamnya menciptakan  pemilu  yang  mampu  merangkul  generasi  muda  sebagai  pemilih  pemula  dalam  pemilu.  Untuk membangun partisipasi masyarakat itu sendiri perlu dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih.
Pada temuan penelitian sebelumnya telah ditemukan model pendidikan politik informal. Sebagaimana yang diadopsi dari beberapa pandangan peneliti lain (Nasiwam: 2005: Eko Handoyo dan Puji Lestari: 2017, Irfan Taufiqurrahman: 2017, Sendi Nur Efendi: 2023),  bahwa pendidikan politik yang di lakukan berpusat pada komunikasi massa seperti TV, radio, dan surat kabar yang sangat umum di gunakan pada tahapan Pemilu sejak tahun-tahun sebelumnya, sedangkan model pendidikan politik melalui banner baru di digunakan pada tahapan Pemilu awal tahun 2000 -an yaitu pemilu tahun 2019 di Kabupaten Konawe Kepulauan, dalam temuan penelitian ini karena banner mampu digunakan lebih efektif, mudah, ringan, adaptif dan inovasi. Di  Kabupaten  Konawe  Kepulauan  secara geografis, model pendidikan  politik melalui banner sangat
ideal  di  gunakan  karena  mampu  menjangkau  berbagai  kecamatan,  desa dan  kelurahan  yang  jauh  dari  akses publik dan jaringan listrik. Model pendidikan politik banner sangat mudah di bawa ke berbagai tempat, dengan pola  bongkar-pasang  dan  pesan-pesan  melalui  “Bahasa  dan  Seni”  mudah  dipahami  oleh  semua  kategori pemilih. Pendidikan politik melalui mobilisasi banner lebih diminati dan dipilih oleh penyelenggara pemilu Bawaslu dan KPU serta lembaga pemerintah seperti Kesbangpol karena terbuat dari bahan kain vinyl , hasilnya dari digital printing sehingga memberikan aneka warna dan gambar yang lebih menarik untuk dilihat. Model pendidikan  politik  melalui  mobilisasi banner yang  telah  menjadi  inovasi  dalam  temuan  penelitian  ini  juga menunjukkan munculnya Tipografi sebagai seni memilih dan memakai huruf sehingga menjadi kata-kata yang mampu menarik perhatian pemilih untuk melihat dan membaca kata-kata yang terdapat dalam banner . Secara  khusus,  model  pendidikan  politik  yang  telah  dilakukan  di  Kabupaten  Konawe  Kepulauan menunjukkan  bahwa  pendidikan  politik  telah  di  lakukan  dalam  berbagai  model  yaitu  formal,  informal  dan mobilisasi banner sebagai model yang paling umum dilakukan oleh penyelenggara pemilu Bawaslu dan KPU serta pihak pemerintah bagian Kesbangpol. Model Pendidikan politik tersebut sejalan dengan pandangan para ahli  dan  berbagai  peneliti lain  yang  telah mengembangkan dan memperluas konsep  dan  paradigma  berfikir terhadap model pendidikan politik.
Demikian  dengan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini,  tim  pengabdi  membentuk  model  pendidikan politik  melalui  sosialisasi  yang  berisikan  diskusi  dan  belajar  bersama  bagi  masyarakat  petani  dan  nelayan terkait  kebijakan  hukum  pilkada  di  Kabupaten  Konawe  Kepulauan.  Mengetahui  bahwa  di  daerah  tersebut masih  sangat  kurang  informasi  dan  pengetahuan  terkait  kebijakan  hukum,  maka  dengan  dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan dapat membantu serta membangun kesadaran partisipasi masyarakat dalam memahami kedudukannya sehingga dapat menciptakan penyelenggaraan pemilihan umum yang aman, damai, tertib dan lancar di Kabupaten Konawe Kepulauan .

## 2. METODE PENELITIAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat petani dan nelayan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini  adalah  “ Focus  Group  Discussion ”  dan  belajar  bersama  masyarakat.  Metode  yang  digunakan  dalam pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  ini  dianggap  sangat  efektif  untuk  dapat  mengembangkan  pengetahuan masyarakat  melalui  sosialisasi  pendidikan  politik.  Mengetahui  bahwa  masyarakat  di  Kabupaten  Konawe Kepulauan  masih  belum  banyak  mendapatkan  informasi  dan  pengetahuan  terkait  kebijakan  hukum,  maka dengan  adanya  kegiatan  pengabdian  ini  melalui  metode  diskusi  dan  belajar  bersama  diharapkan  dapat membangun partisipasi masyarakat terutama dalam mencapai tujuan kegiatan pendidikan politik ini.
Hal di atas sebagaimana dalam hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menunjukan bahwa metode “ Focus Group Discussion ” menciptakan semangat dan partisipasi masyarakat dalam belajar bersama terkait beberapa  hal  yang  berkenaan  dengan  kebijakan  hukum  di  Kabupaten  Konawe  Kepulauan.  Seperti  yang ditunjukan pada hasil pelaksanaan kegiatan ini juga menunjukan bahwa melalui metode tersebut di atas dapat menghasilkan adanya diskusi yang aktif dan terarah antara tim pengabdi dan masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan. Demikian hasil kegiatan ini dapat dikatakan mencapai tujuan kegiatan dan memenuhi kebutuhan sasaran  peserta  pengabdian.  Dengan  arti  lain,  tim  pengabdian  pada  kegiatan  ini  telah  mampu  membangun partisipasi masyarakat dalam belajar bersama melalui sosialisasi pendidikan politik, kemudian bagi masyarakat petani dan nelayan dalam kegiatan ini telah mendapatkan ilmu pengetahuan terkait kebijakan hukum dengan melalui  beberapa  tahap  proses  kegiatan  salah  satunya  harapan  dan  kenyataan  yang  disampaikan  oleh masyarakat pada kegiatan sosialisasi pendidikan politik di Kabupaten Konawe Kepulauan.

## 3. PEMBAHASAN
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  diawali  dengan  masyarakat  sebagai  peserta  melakukan registrasi  dengan  menuliskan  nama  dan  jabatan  atau  pekerjaan.  Hal  ini  perlu  dilakukan  untuk  mengetahui kedudukan para peserta sehingga tim pengabdian dapat mengoptimalkan diskusi dalam kegiatan ini agar dapat berjalan  dengan  lancar  dan  terarah.  Sebagaimana  sasaran  dalam  kegiatan  ini  yakni  mereka  yang  memiliki pekerjaan sebagai petani dan nelayan, maka kondisi dan pengetahuan mereka terkait kebijakan hukum terbilang masih sangat kurang dalam politik. Oleh karena itu, hal ini perlu dilakukan untuk mendukung adanya diskusi dan belajar bersama yang dilaksanakan di Kabupaten Konawe Kepulauan.
Berhubungan dengan hal di atas, kajian Huntington dan Nelson (1994) mendeskripsikan bahwa orang miskin dalam tataran masyarakat desa yang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani kurang dalam berpartisipasi dalam politik, karena berpartisipasi politik kurang relevan terhadap urusan pokok mereka, yang terpenting baginya adalah pekerjaan, pangan dan bantuan medis. Angka partisipasi politik yang tinggi, dengan latar belakang petani, menimbulkan pertanyaan bagaimana mereka tergerak menggunakan hak  pilihnya dan jaminan  orientasi  politik  apa  yang  dimiliki  dari  petani,  sehingga  mereka  menyuarakan  hak  pilihnya  dalam
pilkada,  lantas  bagaimanakah  perilaku  politik mereka  dalam  Pilkada  dalam  menggunakan hak  pilihnya  dan menentukan pilihan pemimpin baginya sehingga dapat memengaruhi angka partisipasi politik.
Penelitian  terdahulu  oleh  Yustiningrum  dan  Ichwanuddin  (2015)  juga  berkaitan  dengan  perilaku pemilih  dan  partisipasi  politik.  Sesuai  dengan  judul  “Partisipasi  politik  dan  perilaku  memilih  pada  pemilu 2014”,  menemukan  hasil  kajian  perilaku  pemilih  berdasarkan  faktor  sosiologi,  psikologis,  dan  aktor rasional/ekonomi.  hal  yang  harus  diperhatikan  bahwa;  1)  Dalam  diri  pemilih,  ketaatan  seseorang  dalam menjalankan ibadah sesuai agamanya tidak selalu memberikan pengaruh pada pilihan partai politiknya, namun demikian, ketika pemilih dihadapkan pada pilihan calon legislatif dalam pemilu, latar belakang agama caleg memberi pengaruh terhadap pilihan calegnya, dimana pemilih cenderung memilih caleg yang menganut agama yang  sama  dengan  dirinya,  2)  Adanya  janji-janji  pemberian  bantuan  materi  memang  tidak  banyak memengaruhi para pemilih dalam menentukan pilihannya. Namun demikian, bagi pemilih yang telah berusia lanjut,  tinggal  di  pedesaan,  dan  berpendidikan  rendah,  maka  janji-janji  pemberian  bantuan  materi  tersebut merupakan hal yang menjadi pertimbangan dalam memberikan suaranya dalam pemilu legislatif tersebut, 3) Dalam menentukan  pilihan  politiknya,  para  pemilih  pemula  sering  terpengaruh  oleh  pilihan  orang-orang  di sekitarnya  seperti  keluarga  dan  teman  sekelompoknya.  Para  pemilih  pemula  ini  khususnya  yang  tinggal  di pedesaan, mayoritas mengikuti sikap orang tuanya atau tokoh yang  dihormati di lingkungannya, 4) Diskusi mengenai  politik  dalam  lingkungan  terkecil  khususnya  keluarga  turut  memengaruhi  pilihan  dalam  pemilu. Media  massa  khususnya  televisi  memberikan  informasi  terbanyak  mengenai  perkembangan  politik  terkini sehingga turut serta memengaruhi pilihan dalam pemilu legislatif lalu, 5) rendahnya loyalitas terhadap partai politik serta tidak adanya identitas kepartaian pada seseorang, menjadikan mudahnya pemilih untuk pindah ke partai  lainnya  politik,  6)  aktor  rasional/ekonomi  memperlihatkan  bahwa  pemenuhan  kebutuhan  ekonomi merupakan isu yang strategis bagi mayoritas pemilih.
Partisipasi masyarakat dalam sosialisasi pendidikan politik yang dilaksanakan di Kabupaten Konawe Kepulauan  dapat  ditunjukan  dalam  proses  registrasi  di  ruang  depan  melaui  salah  satu  tim  pengabdi. Sebagaimana sasaran kegiatan ini, beberapa orang yang bekerja sebagai petani dan nelayan diajak diskusi dan belajar  bersama  untuk  membantu  serta  memberikan  pengetahuan  berupa  pemahaman  dalam  menciptakan kebijakan  hukum  yang  sesuai  harapan  dan  kenyataan  yang  seharusnya  terjadi  di  Kabupaten  Konawe Kepulauan. Berikut proses kegiatan resistrasi peserta pengabdian:

## Gambar 1: Proses registrasi peserta kegiatan pengabdian Sumber: Dokumentasi Sultra Raya (2023)
Dari  hasil  proses  registrasi  peserta  kegiatan  pengabdian  di  atas  menggambarkan  adanya  pengisian nama dan jabatan/pekerjaan melalui kertas. Setelah itu, peserta diberikan sebuah map berisi kertas, pulpen dan alat tulis lainnya sebagai alat pendukung dalam proses kegiatan diskusi dan belajar bersama pada kegiatan ini. Demikian hal  ini  berhubungan  dengan  tujuan kegiatan ini  yakni  tim  pengabdi  berupaya menyiapkan  segala keperluan yang dibutuhkan dalam proses kegiatan ini untuk menciptakan diskusi dan kegiatan belajar bersama dengan aktif dan lancar, serta dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman melalui sosialisasi pendidikan politik  dengan  sangat  baik  agar  mudah  dipahami  oleh masyarakat  Kabupaten  Konawe  Kepulauan  sehingga
mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam  menjalankan kedudukannya sebagai rakyat yang mampu mematuhi pancasila dan peraturan perundang-undangannya.
Hal  di  atas  sejalan  dengan  Menurut  Kartaprawira  (1988),  pendidikan  politik  merupakan  upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam system politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Selanjutnya Alfian (1981) juga menguraikan arti pendidikan politik yang lebih dalam yakni pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk  mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka  memahami  dan  menghayati  betul  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  sistem  politik  yang  ideal  dan hendak dibangun.
Kemudian  tahap  selanjutnya  pada  kegiatan  sosialisasi  ini  yakni  tim  pengabdi  melakukan  proses pembukaan kegiatan dengan tujuan untuk menarik perhatian peserta sebelum melakukan diskusi dan belajar bersama.  Selain  itu,  proses  pembukaan  ini  juga  tentunya  dilakukan  untuk  memberikan  perhatian  penuh masyarakat  terhadap  kegiatan  ini  agar  lebih  mudah  memahami  beberapa  hal  yang  akan  disampaikan  oleh narasumber pada kegiatan sosialisasi pendidikan politik di Kabupaten Konawe Kepulauan. Setelah melakukan proses pembukaan dengan beberapa tahapan termasuk kata sambutan, selanjutnya tim pengabdi membuka sesi diskusi  bersama  masyarakat  sebagai  peserta  kegiatan.  Dalam  tahapan  kegiatan  ini,  masyarakat  diberikan kesempatan  untuk  menuliskan  harapan  dan  kenyataan  yang  dirasakan  mengenai  pengetahuan  tentang pendidikan  politik  di  Kabupaten  Konawe  Kepulauan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  seberapa  besar pengetahuan  dan  pemahaman  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  petani  dan  nelayan  terkait  pendidikan  politik terutama  kebijakan hukum  di  daerah tersebut.  Berikut  proses  kegiatan  diskusi dalam  sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat petani dan nelayan di Kabupaten Konawe Kepulauan:
Gambar 2,3,4: Proses kegiatan diskusi dalam sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat petani dan nelayan di Kabupaten Konawe Kepulauan.
Sumber: Dokumentasi Surya Raya (2023)
Berdasarkan  gambar  di  atas  menunjukan  bahwa  pada  tahap  kegiatan  diskusi  bersama  masyarakat dalam sosialisasi pendidikan politik di Kabupaten Konawe Kepulauan, metode yang dipilih yakni tim pengabdi memberikan  pertanyaan  kepada  peserta  untuk  di  jawab  kemudian  peserta  diberikan  kesempatan  untuk menjawab  melalui  cara  dengan peserta  menuliskan  jawaban  di  sebuah  kertas  yang  telah  dibagikan  oleh tim pengabdi. Adapun beberapa pertanyaannya diantaranya adalah apakah masyarakat telah mengetahui kebijakan hukum  pilkada  di  Kabupaten  Konawe  Kepulauan,  apakah  kegiatan  pilkada  di  daerah  tersebut  telah dilaksanakan sesuai kebijakan, apakah calon kepala daerah telah sesuai dengan harapan masyarakat petani dan nelayan, serta apakah pilkada di Kabupaten Konawe Kepulauan telah berjalan dengan jujur dan adil menurut masyarakat. Beberapa pertanyaan ini diberikan untuk mengetahui jawaban termasuk harapan dan kenyataan tentang pilkada langsung dalam masyarakat, kemudian jawaban tersebut dirumuskan oleh tim pengabdi untuk diberikan  solusi  atau  langkah-langkah  kepada  masyarakat  dalam  menangani  kondisi  masalah  pilkada  yang dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan.
Metode diskusi dalam kegiatan sosialisasi ini dianggap sangat tepat untuk mengajak masyarakat untuk belajar serta menyalurkan isi hati (harapan) dan perubahan pikiran yang menyangkut berbagai masalah dalam kebijakan hukum pilkada di Kabupaten Konawe Kepulauan. Melalui diskusi dengan memberikan pertanyaan kemudian  dijawab  oleh  masyarakat,  metode  ini  sangat  efektif  bagi  tim  pengabdi  dalam  merumuskan  dan menyelesaikan masalah masyarakat. Mengacu pada menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2006) diskusi  adalah  penyajian  pelajaran  dengan  menyajikan  suatu  masalah  kepada  siswa  yang  dapat  berupa pernyataan  atau  pertanyaan  yang  bersifat  problematis  untuk  dibahas  dan  dipecahkan  secara  bersama. Sementara  diskusi  menurut  Zarkasi  Firdaus  (2009)  adalah  suatu  kegiatan  kelompok  dalam  memecahkan masalah untuk mengambil kesimpulan.
Berkaitan dengan hal di atas,  sebagaimana dalam bukunya J. S. Khamdi (1995) dengan judul “Diskusi yang  Efektif”  menerangkan  bahwa,  tujuan  diskusi  adalah:  1)  Menumbuh  kembangkan  tradisi  intelektual menumbuhkembangkan  tradisi  intelektual  hanya  dapat  ditempuh  dengan  membiasakan  berpikir  bersama. Hanya  dengan  berpikir  bersama  kita  dapat  melihat  suatu  realitas  atau  suatu  masalah  dari  berbagai  sudut pandang; 2) Di dalam diskusi, bersama-sama kita merumuskan keputusan, pengakuan atau pengingkaran akan realitas  atau masalah.  Berdasarkan  keputusan  inilah,  kita  merumuskan  kesimpulan  sebagai  pijakan  bersama dalam menghadapi permasalahan; 3) Menyamakan apresiasi, persepsi, dan visi  di dalam diskusi, ‘mengerti’ dan ‘mau’ menjadi tujuan utama, sehingga terciptakan kesamaan pemahaman, cara pandang, dan wawasan. Itu berarti  musyawarah  untuk  mufakat  sungguh-sungguh  menjadi  kenyataan  dalam  setiap  diskusi;  4) Menghidupsuburkan  kepedulian  dan  kepekaan  Dengan  diskusi  kepedulian  dan  kepekaan,  setiap  pribadi dihidupsuburkan. Hal ini terjadi karena dengan berfikir bersama, kita berusaha untuk mengakui, menghargai, serta menerima keunikan, ketertentuan, dan keutuhan orang lain; dan 5) Sarana Komunikasi dan Konsultasi Sebagai sarana proses berpikir bersama, diskusi akan menjadi sarana berkomunikasi dan berkonsultasi dengan lebih  intens  dan  efektif.  Setiap  orang  akan  menemukan  pengalaman  verbal  dan  non  verbal,  pengalaman intelektual dan emosional, serta pengalaman moral dan sosial.
Dari kegiatan hasil diskusi dan belajar bersama masyarakat dalam sosialisasi pendidikan politik ini, dapat  menunjukan  bahwa  masyarakat  memiliki  beberapa  masalah  dalam  pengetahuannya  tentang  kebijakan hukum pilkada di Kabupaten Konawe Kepulauan, sehingga ada banyak jawaban yang tertulis pada setiap kertas menunjukan bahwa kebijakan hukum pilkada ada yang telah sesuai dan ada yang belum sesuai harapan bagi masyarakat. Hal ini kemudian dapat diartikan bahwa masalah ini disebabkan karena kurangnya informasi dan pemahaman yang didapatkan oleh masyarakat terkait kebijakan hukum terutama dalam pilkada di Kabupaten Konawe Kepulauan. Mengetahui beberapa jawaban dari para peserta di atas, tim pengabdi memiliki tanggung jawab untuk merumuskan masalah dan memberikan solusi bagi masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan. Tujuannya  untuk  membangun  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  terkait  kebijakan  hukum  dan menciptakan  pilkada  yang aman, damai,  tertib,  jujur  dan  adil dalam lingkungan  masyarakat petani maupun nelayan di Kabupaten Konawe Kepulauan.
Gambar 5,6: Suasana kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat petani dan nelayan di Kabupaten Konawe Kepulauan Sumber: Dokumentasi Sultra Raya (2023)
Berdasarkan gambar di atas, tim pengabdi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi ini sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan politik yakni berupaya memberikan sumbangsih pengetahuan bagi masyarakat petani dan nelayan terkait kebijakan hukum di Kabupaten Konawe Kepulauan.  Selain itu, tim pengabdian juga telah  berusaha  memberikan  pemahaman  terkait  perilaku  yang  tepat  seharusnya  ditanamkan  dalam  diri kelompok  masyarakat  tersebut  untuk  membangun  sikap  berani  dan  tegas  dalam  lingkungan  pilkada  di Kabupaten Konawe Kepulauan.
Hal  di  atas  sebagaimana  menurut  Kartini  Kartono  (1996)  arti  fungsi  pendidikan  politik  adalah memberikan  sumbangan  besar  bagi  masyarakat  yang  dapat  diuraikan  sebagai  berikut:  1)  Proses  demokrasi yang  semakin  maju  dari  semua  individu  (rakyat)  dan  masyarakat/struktur  kemasyarakatannya;  2)  Dengan prinsip-prinsip  realistik,  lebih  manusiawi  dan  berlandaskan  hukum  formal  dalam  menggalang  komunikasi politik yang modern. Hal ini berkaitan dengan tujuan pendidikan politik menurut Kartini Kartono (1996) yakni membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat)  mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik, berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang mantap, aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau perorangan, dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara, sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama. Demikian tujuan pendidikan politik  yang  maksud  termasuk  memperhatikan  dan  mengupayakan  yaitu  peranan  insani  dari  setiap  individu sebagai  warga  negara  dengan  melaksanakan  realisasi  diri/aktualisasi  diri  dari  dimensi  sosialnya, mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik) agar bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara.
Hal di atas sebagaimana M. Nur Khoiron (1999) juga mengemukakan bahwa tujuan pendidikan politik antara lain: 1) mempromosikan perluasan wawasan, kepentingan, dan partisipasi dalam pemerintahan di tingkat lokal, provinsi, dan nasional sebagaimana mendukung proses dan tujuan perkumpulan-perkumpulan warga di masyarakat  sipil;  2) memperdalam pengertian  tentang  dasar-dasar  sejarah,  filsafat,  politik,  sosial,  ekonomi, demokrasi dan konstitusi baik di Indonesia maupun di negara-negara barat; 3) menyemaikan komitmen dan keberpihakan  yang  rasional  atau  prinsip-prinsip  dan  nilai-nilai  fundamental  sebagaimana  terungkap  dalam dokumen-dokumen ini, seperti Deklarasi HAM beserta konvensi  yang menyertai UUD 1945, Pancasila dan Sumpah Pemuda yang telah mengikat bersama sebagai sebuah bangsa dan menjadi wahana untuk membangun kinerja; dan 4) Mempromosikan pengertian tentang peran-peran mendasar dari lembaga-lembaga berikut nilai- nilai  masyarakat  sipil  dalam  memperjuangkan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  adil,  setara  dan manusiawi di Indonesia.
Pelaksanaan  kegiatan  ini  dapat  dikatakan  berjalan  dengan  aktif  dan  lancar,  sebagaimana  dalam kegiatan sosialisasi ini menunjukan adanya diskusi dan belajar bersama masyarakat yang aktif dan interaktif dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh tim pengabdi. Selain itu, melalui kegiatan sosialisasi ini juga menunjukan adanya semangat yang tinggi masyarakat dalam mendengarkan dan memahami pembahasan yang disampaikan oleh tim narasumber.
Gambar 7,8,9,10: Foto tim pengabdian bersama masyarakat petani dan nelayan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Sumber: Dokumentasi Sultra Raya (2023)
Gambar  di  atas  dapat  menunjukan  bahwa  tercapainya  kegiatan  sosialisasi  ini  dikarenakan  adanya partisipasi yang tinggi oleh masyarakat petani dan nelayan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Berhubungan dengan hal  itu, masyarakat inilah  yang  sangat  mudah  dipengaruhi  dalam  partisipasi politik  pilkada.  Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan terkait kebijakan hukum serta faktor yang merubah pandangan seseorang dalam melakukan partisipasi politik. Oleh karena itu, sosialisasi pendidikan politik  ini diharapkan dapat  memberikan  sumbangsih  pengetahuan  dan  pemahaman  terkait  kebijakan  hukum  sehingga  dapat menciptakan partisipasi masyarakat yang cerdas dalam melakukan partisipasi politiknya dalam pilkada yang mendatang.
Partisipasi politik seseorang diartikan Milbrath (dalam Althoff & Rush, 1990), sangat bervariasi yang berkaitan  dengan  empat  faktor  utama  yaitu:  1)  sejauh  mana  seseorang  menerima  perangsang  politik,  2) karakteristik pribadi  seseorang,  3)  karakteristik  sosial  seseorang,  4)  keadaan  politik atau  lingkungan  politik dalam mana seseorang dapat menemukan dirinya sendiri. Berdasarkan faktor tersebut, posisi seseorang dalam lingkungan sosialnya yang berkaitan dengan pekerjaan atau pendidikan sangat berpengaruh dalam partisipasi politik  dan  perilaku  politiknya.  Konkretnya,  petani  dengan  pandangan  politik  yang  kurang,  pasti  berbeda dengan  guru  yang  cukup  berpendidikan  dalam  berperilaku  untuk  menyalurkan  partisipasi  politiknya  dalam Pilkada.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

## 4.1 Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang  berisikan  hasil  kegiatan  sosialisasi  pendidikan  politik  bagi masyarakat petani dan nelayan di Kabupaten Konawe Kepulauan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Tim  pengabdian  melaksanakan  kegiatan  ini  dengan  tujuan  untuk  memberikan  sumbangsih pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat petani dan nelayan sebagai peserta terkait kebijakan
hukum  dalam  pilkada.  Hal  ini  dilakukan  agar  masyarakat  dapat  melakukan  partisipasi  politiknya dengan jujur, tertib, aman dan damai.
2. Tim pengabdian melaksanakan kegiatan ini melalui metode diskusi yang biasa dikenal dengan “ Focus Group Discussion ”. Metode ini dianggap sangat tepat untuk mengajak peserta belajar bersama tentang kebijakan hukum serta memberikan kesempatan bagi para peserta dalam menyampaikan harapan dan kenyataan yang dirasakan dalam pilkada.
3. Dalam  kegiatan  diskusi  ini  diharapkan  menghasilkan  pengetahuan  masyarakat  lebih  luas  tentang kebijakan  hukum  dan  mampu  mengendalikan  perilaku  masyarakat  dalam  melakukan  partisipasi politiknya pada saat pilkada.
4.2 Saran/Rekomendasi
1. Bagi  masyarakt,  kegiatan  ini  diharapkan  dapat  lihat  sebagai  model  pendidikan  politik  yang memberikan dampak positif bagi para petani dan nelayan dalam melakukan partisipasi politiknya pada pilkada.
2. Bagi  pemerintah,  kegiatan  ini  seharusnya  bisa  menjadi  acuan  atau  pedoman  untuk  mendorong masyarakat  belajar  bersama  terkait  kebijakan  hukum  agar  berwawasan  luas  terhadap  partisipasi politik,  serta  menciptakan  penyelenggaraan  pemilu  yang  adil,  jujur,  aman,  tertib  dan  damai  di Kabupaten Konawe Kepulauan.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Sebagaimana  tercapainya  kegiatan  ini  tentunya  dipengaruhi  oleh  beberapa  hal  antara  lain,  Tim pengabdian, Kepala Daerah, masyarakat petani dan nelayan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Oleh karena itu, dalam artikel ini diucapkan terima kasih untuk Tim pengabdi yang telah bekerja sama dalam pemberian sumbangsih berupa pendidkan politik bagi masyarakat petani dan nelayan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Demikian ucapan terima kasih juga diberikan kepada para peserta yang telah antusias belajar bersama  melalui kegiatan ini serta mampu menciptakan diskusi yang aktif dan interaktif sehingga proses kegiatan sosialisasi ini dapat berjalan dengan lancar.

## REFERENSI
Adnan,  I.  M.,  Ridwan,  M.,  &  Siregar,  V.  A.  (2020).  Penyuluhan  Hukum  tentang  Pemahaman  Siswa  SMK terhadap  Bullying  dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  dan  Perdata  di  SMK  Dr.  Indra  Adnan  Indragiri College  Tembilahan. KANGMAS:  Karya  Ilmiah  Pengabdian  Masyarakat , 1 (3),  167–173. https://doi.org/10.37010/kangmas.v1i3.126 Alfian . (1981) . Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta: Gramedia. Aswan Zain & Syaiful Bahri Djamarah. (2006). Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rieneka Cipta. Djahiri, Ahmad Kosasih (1996). Dasar-dasar Umum Metedologi dan Pelajaran Nilai dan Moral PVCT.
Purwakarta IKIP Eko Handoyo dan Puji Lestari. (2017) Pendidikan Politik. Yogyakarta: Pohon Cahaya. Ichwanuddin, W., & Yustiningrum, R. E. (2015). Partisipasi Politik Dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014. Jurnal Penelitian Politik, 12(1), 117-135. Joan Nelson & Samuel P. Huntington. (1994). Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta.
Kantaprawira, Rusadi. (1988). Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar. Bandung: sinar baru. Kartini Kartono. (2009) Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa. Bandung:
Mandar Maju.
Khamdi , J.S . (2005). Diskusi Yang Evektif. Yogyakarta: Kanisisus. Khoiron , M . Nur . (1999). Pendidikan Politik Bagi Warga Negara (Tawaran. Operasional dan Kerangka Kerja). IKIS. Jogyakarta.
Nasiwan, N. (2005). Model Pendidikan Politik: Studi Kasus PKS DPD Sleman (Versi elektronik). XXIV (3). 459-482.
Nur , Efendi. (2023) Islamic Educational Leadership (Praktik Kepemimpinan Di Lembaga. Pendidikan Islam). Edited by Kalimedia. Sleman Yogyakarta. Rush, M., & Althoff, P. (1990). Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rajawali. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Zarkasi , M Firdaus. (2009). Belajar Cepat dengan Diskusi Metode Pengajaran. Efektif di Kelas. Indah. Surabaya.
Muannif,  R.  (2017).  FATWA  MUI  DITINJAU  DARI  PERSPEKTIF  TEORI  POSITIVISME  HUKUM.
VERITAS Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum , 3 (1), 91–129.
Ridwan,  M.,  Adnan,  I.  M.,  Amin,  M.,  Siregar,  V.  A.,  Lidar,  G.,  &  Hidayanti,  S.  (2023).  PELATIHAN PENULISAN KARYA ILMIAH BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI, STMIK INDRAGIRI,  DAN  STAI  AULIAURRASYIDIN  TEMBILAHAN. Bisma:  Jurnal  Pengabdian Masyarakat , 1 (1), 75–82.
Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. Jurnal Masohi , 2 (1), 42–51.