## KONSEP POLITIK DALAM ALQUR’AN

## Ali Akbar
Abstrak
Kitab suci Al-Qur‟an memuat seluruh aspek kehidupan manusia termasuk politik.  Oleh  karena  itu,  kegiatan  politik  yang  seharusnya  adalah  sejalan  dengna syari‟ah  Allah  SWT  seperti  yang  telah  ditetapkan  dalam  kitab  pedoman  hidup seluruh  umat  manusia  itu.  Namun  pada  kenyataannya  keberlangsungan mekanisme politik saat ini telah menjauh dari nilai-nilai yang sudah tertulis dalam al-Qur‟an  dan  yang  telah  pernah  teraplikasi  dalam  suatu  komunitas  digjaya peradaban akhlak  Islam  masa lalu  yaitu komunitas Madinah  yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Untuk itu, pada saat ini diperlukan kajian reflektif dan tafsiran kontekstual  kontemporer  terhadap  ayat-ayat  yang  mengatur  perpolitikan  dalam Islam.
Kata Kunci : Politik, Al-Qur‟an

## Pendahuluan
Berbagai  persoalan  politik  Islam  pada  masyarakat  dewasa  ini,  memberi gambaran  bahwa  diperlukan  suatu  pemahaman  yang  benar,  evaluatif,  kritis,  dan rasional  dalam  pengkajian  ayat-ayat  al-Quran  yang  berkaitan  dengan  politik. Mengingat  bahwa  bidang  kehidupan  politik  adalah  berkaitan  langsung  dengan kepentingan banyak orang termasuk di dalamnya baik masyarakat borjuis maupun kepentingan  rakyat  kecil  (kelas  bawah  di  masyarakat)  yang  sepanjang  sejarah  di dunia  terdapat  kesenjangan  diantara  keduanya.  Selain  itu,  di  atas  pembentukan pemerintahan  dan  kenegaraan  adalah  atas  dasar  penegakan  prinsip-prinsip ilahiyah dan manfaat-manfaat amaliah, bukan atas dasar sesuatu yang lain.
Politik pemerintahan yang berlaku pada masa Rasulullah dan para khalifah adalah menegakkan  aturan-aturan Allah SWT. Wahyu Allah mengarahkan Rasul dan  kaum  muslimin  untuk  menjamin  kemaslahatan  umum,  memikirkan  usaha- usaha  menegakkan  kebenaran,  kebajikan,  dan  keadilan.  Salah  satu  ayat diantaranya adalah:
                                                                                                                                                      
Kecelakaan  besarlah  bagi  orang-orang  yang  curang.  (yaitu)  orang-orang yang  apabila  menerima  takaran  dari  orang  lain  mereka  minta  dipenuhi  3.  Dan
142 Analytica Islamica, Vol. 2, No. 1, 2013: 141-156
apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi 4. Tidaklah  orang-orang  itu  menyangka,  bahwa  Sesungguhnya  mereka  akan dibangkitkan 1 .
Demikianlah,  alquran  sendiri  mengatur  urusan  politik  secara  khusus, seperti  pernyataan  ayat  yang  memerintahkan  untuk  menegakkan  keadilan, kebajikan,  membantu  kaum  lemah,  dan  melarang  perbuatan  yang  tidak  senonoh, tercela,  serta  durhaka.  Alquran  meletakkan  garis  besar  pada  kaum  muslimin, kemudian  memberikan  kebebasan  untuk  memikirkan  hal-hal  yang  diinginkan dengan  ketentuan  tidak  sampai  melanggar  batas-batas  yang  telah  ditetapkan. Rasulullah  sendiri  menentukan  sistem  politik  dan  kekuasaan  tertentu  melalui sunah dan kebijaksanaannya.
Oleh  karena  itu,  politik  harus  menjadi    gerakan  Islam  yang  mempunyai keterkaitan  dengan  sebuah  institusi  yang  bernama  kekuasaan.  Islam  juga mengutamakan  fungsi  pertolongan  pada  kaum  miskin  dan  menderita  serta menyerahkan  tentang  bentuk  negara  pada  kebijaksanaan  umat  sepanjang  bentuk negara  yang  diinginkan  itu  tetap  dalam  koridor  penegakan  prinsip-prinsip ketuhanan  yang  menuntut  pada  fungsi  pertolongan  pada  kaum  miskin  dan menderita  tersebut.  Hal-hal  seperti  itulah  menjadi  tekanan  bagi  gerakan-gerakan Islam  dalam  membangun  sebuah  bangsa,  gerakan  Islam  yang  demikian  akan mengarahkan  pada  formalisasi ajaran-ajaran  agama  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Sebab,  formalisasi  ideologi  Islam  diperlukan  dalam  kehidupan bernegara  untuk  memudahkan  urusan-urusan  pelaksanaan  ajaran  agama  dalam negara  secara  menyeluruh  dan  berkesinambungan.  Kepentingan  yang  mendesak adalah  aktualisasi  ideologi  Islam  itu.  Dengan  demikian,  agama  Islam  menjadi sumber  inspirasi  bagi  gerakan-gerakan  Islam  dalam  kehidupan  bernegara.  Inti pandangan seperti itu terletak pada kesadaran bahwa agama harus lebih berfungsi nyata dalam kehidupan.
Merujuk  uraian  di  atas,  diperlukan  upaya  yang  sungguh-sungguh  untuk membangun  pandangan  yang  bersahabat  antara  Islam  dan  kehidupan  politik merujuk pada Rasulullah SAW dan para khulafa‟ ar-rasyidin. Hal itu, akan dapat tumbuh  dan  berkembang  jika  mendapat  dukungan  sikap,  nilai,  kepercayaan,  dan pola-pola tingkah laku berkaitan dengan perkembangan peradaban yang kondusif. Hal itu juga disebabkan oleh kenyataan yang tak terbantahkan bahwa umat Islam
Konsep Politik Dalam Al-Quran (Ali Akbar) 143 tidak  bisa  menghindar  dari  kenyataan  baru  yang  sama  sekali  berbeda.  Ini menunjukkan  bahwa  dalam  memandang  sesuatu  persoalan,  umat  Islam  lebih mementingkan  pendekatan  profesional,  bukan  politis.  Kalau  saja  dimengerti dengan  baik,  hal  itu  akan  menjadi  jelas  mengapa  Islam  lebih  mementingkan masyarakat  adil  dan  makmur  atau  dengan  kata  lain  masyarakat  sejahtera,  yang lebih diutamakan kitab suci tersebut, daripada masalah bentuk negara. Jika hal ini disadari  sepenuhnya  oleh  kaum  muslimin,  tentu  salah  satu  sumber  keruwetan dalam  hubungan  antarsesama  umat,  khususnya  umat  Islam,  dapat  dihindari. Artinya,  ketidakmampuan  dalam  memahami  hal  itulah  yang  menjadi  sebab kemelut luar biasa dalam lingkungan gerakan Islam dewasa ini.

## Politik Dalam Islam
Politik  di  dalam  bahasa  Arab  dikenal  dengan  istilah siyasah .  Oleh  sebab itu,  di  dalam  buku-buku  para  ulama  salafush  shalih  dikenal  istilah siyasah syar‟iyyah , misalnya seperti yang digunakan Abdur Rahman Taj dalam karyanya Al-Siyasat al-Syar‟iyyah wa al-fiqh al-Islami , kata tersebut diterjemahkan dengan hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal ( kulli )  untuk  merealisasikan  tujuan-tujuannya  yang  bersifat  kemasyarakatan, sekalipun  hal  itu  tidak  ditunjukkan  oleh  nash-nash  tafshili  yang  juz‟i  dalam  al- Qur‟an dan sunnah 2 .
Dalam Lisan  al-„Arab , siyasah berakar  kata sâsa – yasûsu berarti mengatur,  mengurus  dan  memerintah.  Secara  terminologis siyasah adalah mengatur  atau  memimpin  sesuatu  dengan  cara  yang  membawa  kepada kemaslahatan 3 . Abdul Wahab Khallaf mengutip pendapat al-Maqrizi mengatakan arti  kata siyasah adalah  mengatur  dan  beliau  mendefenisikannya  secara terminologis  sebagai  undang-undang  yang  diletakkan  untuk  memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan 4 .
Jadi, asalnya makna siyasah (politik) tersebut diterapkan pada pengurusan dan pelatihan gembalaan. Lalu, kata tersebut digunakan dalam pengaturan urusan- urusan manusia; dan pelaku pengurusan urusan-urusan  manusia  tersebut  dinamai politikus  ( siyasiyun ).  Dalam  realitas  bahasa  Arab  dikatakan  bahwa  ulil  amri mengurusi  ( yasûsu )  rakyatnya  saat  mengurusi  urusan  rakyat,  mengaturnya,  dan
menjaganya.  Begitu  pula  dalam  perkataan  orang  Arab  dikatakan :  „Bagaimana mungkin  rakyatnya  terpelihara  ( masûsah )  bila  pemeliharanya  adalah  ngengat ( sûsah )‟, artinya bagaimana mungkin kondisi rakyat akan baik bila pemimpinnya rusak  seperti  ngengat  yang  menghancurkan  kayu.  Dengan  demikian,  politik merupakan  pemeliharaan  ( ri‟ayah ),  perbaikan  ( ishlah ),  pelurusan (taqwim ), pemberian arah petunjuk ( irsyad ), dan pendidikan ( ta`dib ) 5 .
Dengan  demikian,  politik  atau siyasah itu  makna  awalnya  adalah mengurusi urusan masyarakat. Berkecimpung dalam politik berarti memperhatikan  kondisi  kaum  muslimin  dengan  cara  menghilangkan  kezhaliman penguasa  pada  kaum  muslimin  dan  melenyapkan  kejahatan  musuh  kafir  dari mereka. Untuk itu perlu  mengetahui apa  yang dilakukan penguasa dalam  rangka mengurusi  urusan  kaum  muslimin,  mengingkari  keburukannya,  menasihati pemimpin  yang  mendurhakai  rakyatnya,  serta  memeranginya  pada  saat  terjadi kekufuran  yang  nyata.  Berarti  secara  ringkas  Politik  Islam  memberikan pengurusan atas urusan seluruh umat Muslim.
Namun,  realitas  politik  demikian  menjadi  pudar  saat  terjadi  kebiasaan umum masyarakat dewasa ini baik perkataan maupun perbuatannya menyimpang dari kebenaran Islam yang dilakukan oleh mereka yang beraqidahkan sekularisme, baik  dari  kalangan  non-muslim  atau  dari  kalangan  umat  Islam.  Jadilah  politik disifati  dengan  kedustaan,  tipu  daya,  dan  penyesatan  yang  dilakukan  oleh  para politisi  maupun  penguasa.  Penyelewengan  para  politisi  dari  kebenaran  Islam, kezhaliman  mereka  kepada  masyarakat,  sikap  dan  tindakan  sembrono  mereka dalam  mengurusi  masyarakat  memalingkan  makna  lurus  politik  tadi.  Bahkan, dengan  pandangan  seperti  itu  jadilah  penguasa  memusuhi  rakyatnya  bukan sebagai  pemerintahan  yang  shalih  dan  berbuat  baik.  Hal  ini  memicu  propaganda kaum  sekularis  bahwa  politik  itu  harus  dijauhkan  dari  agama  (Islam).  Sebab, orang yang paham akan agama itu takut kepada Allah SWT sehingga tidak cocok berkecimpung  dalam  politik  yang  merupakan  dusta,  kezhaliman,  pengkhianatan, dan  tipu  daya.  Cara  pandang  demikian,  sayangnya,  sadar  atau  tidak mempengaruhi  sebagian  kaum  muslimin  yang  juga  sebenarnya  ikhlas  dalam memperjuangkan  Islam.  Padahal  propaganda  tadi  merupakan  kebenaran  yang digunakan untuk kebathilan. Jadi, secara ringkas  Islam tidak bisa dipisahkan dari politik.
Konsep Politik Dalam Al-Quran (Ali Akbar) 145 Islam  boleh  jadi  merupakan  agama  yang  paling  kaya  dengan  pemikiran politik.  Antony  Black  menjabarkan  bahwa  pemikiran  politik  Islam  terentang mulai  masalah  etika  politik,  filsafat  politik,  agama,  hukum,  hingga  tata  negara. Black  juga  mengungkapkan  bahwa  pemikiran  politik  Islam  dipengaruhi  oleh pemikiran  politik  Plato,  Aristoteles,  dan  Iran  kuno 6 .  Tapi  keragaman  khazanah pemikiran  politik  Islam  itu  bisa  dikatakan  bermuara  pada  pemikiran  tentang hubungan agama dan negara. Bolehlah kita sebut pemikiran para pemikir muslim yang menginginkan pemisahan Islam dan politik sebagai pemikiran politik Islam dan pemikiran yang menghendaki penyatuan Islam dan politik sebagai pemikiran Islam  politik.  Ketika  sejak  Revolusi  Prancis  agama  Kristen  relatif  telah  selesai membahas hubungan gereja dan negara–bahwa gereja harus terpisah dari  Negara Islam  masih  berkutat  pada  persoalan  yang  satu  ini,  sejak  zaman  Nabi  hingga zaman kini.
Pada zamannya, Nabi membentuk sebuah komunitas, yang diyakini bukan cuma  komunitas  agama,  tapi  juga  komunitas  politik.  Nabi  berhasil  menyatukan berbagai  komunitas  kesukuan  dalam  Islam.  Di  Madinah,  tempat  hijrah  Nabi, beliau  berhasil  menyatukan  komunitas  sosial,  yakni  kaum  pemukim  dan  kaum pendatang.  Lebih  dari  itu,  di  Madinah,  Nabi  juga  berhasil  mengatur  kehidupan kaum  muslim,  Nasrani,  serta  Yahudi  dalam  komunitas  “Negara  Madinah”  atau “masyarakat Madinah”.
Komunitas  yang  dibentuk  Nabi  di  Madinah  inilah  yang  belakangan  acap dirujuk oleh para pemikir muslim, baik yang liberal maupun yang fundamentalis, sebagai  masyarakat  Islam  ideal.  Pemikir  liberal  lebih  suka  menyebut  komunitas yang dibentuk Nabi di Madinah sebagai “masyarakat madani”, sedangkan mereka yang fundamentalis lebih nyaman menyebut “Negara Madinah”.
Pada  masa  Rasulullah  SAW,  Negara  Madinah  terdiri  dari  sejumlah propinsi , yaitu Madinah, Tayma, al-Janad, daerah Banu Kindah, Mekkah, Najran, Yaman,  Hadramaut,  Oman  dan  Bahrain.  Masing-masing  pejabat  memiliki kewenangan sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Seorang qadhi diberi beberapa kekuasaan  penuh  dalam  memutuskan  setiap  perkara  karena  secara  structural  ia tidak berada di  bawah wali. Ali  Bin  Abi Thalib   dan Muaz bin  Jabal  adalah dua orang qadhi yang diangkat Nabi yang bertugas di dua propinsi berbeda 7 .
Pemimpin  dalam  masa  awal  Islam  disebut  khalifah,  dalam  kamus  dan ensiklopedi    berbahasa  Inggris  khalifah  berarti  wakil  ( deputy ),  pengganti ( successor ),  penguasa  ( vicegerent ),  title  bagi  pemimpin  tertinggi  komunitas muslim sebagai penganti Nabi Muhammad SAW 8 . Di masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyyah  (661-850  Masehi),  pemikiran  politik  Islam  didominasi  oleh perdebatan tentang sistem pemerintah atau lebih tepatnya hubungan khalifah dan negara.  Kedua  dinasti  Islam  ini  cenderung  menganut  sistem  pemerintah  atau sistem  politik  yang  tidak  memisahkan  agama  dan  negara.  Bahkan  agama  yang direpresentasikan oleh khalifah cenderung mensubordinasi negara atau kehidupan politik di kedua dinasti. Tapi, sejak kira-kira 850 M, pemikiran dan praktek politik yang  dominan  di  dunia  muslim  adalah  yang  memisahkan  agama  dan  negara. Kekuasaan  dibagi  antara  sultan  yang  mengatur  urusan  militer  serta  menegakkan hukum dan ketertiban dan ulama yang mengatur urusan sosial dan keluarga.
Sejak  1000-1200  M,  para  pemikir  muslim,  seperti  Al-  Mawardi  ,  Nizam al-Mulk,  Al-  Gazali  ,  Ibn  Rusyd  ,  serta  Al-Razi,  menawarkan  pemikiran  politik jalan tengah atau pemikiran politik keseimbangan. Di masa-masa tersebut, sultan dan ulama saling bekerja sama dan saling tergantung. Namun, pada 1220-1500 M, ide  penyatuan  agama  dan  politik  kembali  mendominasi  pemikiran  para  pemikir muslim. Pemikir muslim yang paling menonjol pada masa itu, yang menganjurkan pemerintahan berdasarkan syariat, adalah Ibn Taimiyah. Black sendiri dalam buku ini menyebut masa itu sebagai masa “syariat dan pedang”.
Puncak  pemerintahan  berdasarkan  syariat  berlangsung  pada  masa kerajaan-kerajaan  modern  yang  meliputi  Dinasti  Utsmani,  Dinasti  Safawi,  dan Dinasti  Mogul.  Tentu  saja  Dinasti  Utsmani,  yang  berpusat  di  Turki,  menjadi dinasti paling terkemuka. Dinasti ini disebut Khilafah  Islamiyah.  Namun,  dinasti ini mengalami kemunduran dan dibubarkan pada 1924.
Kemunduran ini menandai mulai berpengaruhnya pemikiran politik Barat. Para  pemikir  yang  diidentifikasi  sebagai  pemikir  liberal  bermunculan.  Mereka antara lain Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh, yang menganut paham pemisahan  agama  dan  politik.  Berpijak  pada  kemajuan  Barat,  para  pemikir muslim ini menawarkan pemikiran modernisme. Black menyebut masa ini sebagai abad modernisme.
Konsep Politik Dalam Al-Quran (Ali Akbar) 147 Tapi kemajuan Barat dewasa ini memunculkan reaksi di kalangan pemikir Islam fundamentalis. Pemikir Islam fundamentalis paling terkemuka adalah tokoh Ikhwanul  Muslim,  Al-  Maududi  ,  serta  Sayyid  Qutb  .  Mereka  menginginkan kehidupan  masyarakat  muslim  dewasa  ini  mencontoh  kehidupan  di  masa  Nabi atau  setidaknya  masa  kejayaan  dinasti-dinasti  di  masa  awal  Islam 9 .  Itu  berarti mereka menginginkan tidak adanya pemisahan agama dan politik.
Jika kita perhatikan materi pemikiran Islam sejak masa Nabi hingga masa kini  nyaris  tiada  yang  baru  di  situ.  Tapi,  bagaimanapun,  pemetaan  pemikiran Islam  secara  kronologis,  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  Black,  sangat membantu kita dalam memahami alur serta dinamika khazanah pemikiran politik dunia  Islam.  Melalui  buku  ini  pula,  kita  tahu  bahwa  yang  terjadi  sesungguhnya adalah pertarungan antara pemikiran politik Islam dan pemikiran Islam politik.
                                                                                                                                                                                                                          
"Maka  berkat  Rahmat  Allah  engkau  (Muhammad)  berlaku  lemah  lembut terhadap  mereka.  Sekiranya  engkau  bersikap  keras  &  berhati  kasar,  tentulah mereka  menjauhkan  diri  dari  sekitarmu.  Karena  itu  maafkanlah  mereka  & mohonkanlah  ampunan  untuk  mereka,  dan  bermusyawarahlah  dengan  mereka untuk  urusan  itu,  kemudian,  apabila  engkau  telah  membulatkan  tekad,  maka bertakwalah kepada Allah." 10
                                                                                                                 
"Dan  (bagi)  orang-orang  yang  menerima  (mematuhi)  seruan  Tuhan  dan melaksanakan  shalat,  sedang  urusan  mereka  (diputuskan)  dengan  musyawarah antar mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka" 11
148 Analytica Islamica, Vol. 2, No. 1, 2013: 141-156
                                                                                                                                                                                                             
"wahai  orang-orang  yang  beriman!  Jadilah  kamu  sebagai  penegak keadilan  karena  Allah,  (ketika)  menjadi  saksi  dengan  adil.  Dan  janganlah kebencianmu  terhadap  suatu  kaum,  mendorong  kamu  untuk  berlaku  tidak  adil. Berlaku  adillah.  Karena  (adil)  itu  lebih  dekat  kepada  takwa.  Dan  bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan." 12
                                                                                                                                                                             
"Sungguh,  Allah  menyuruhmu  menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak  menerimanya,  dan  apabila  kamu  menetapkan  hukum  diantara  manusia hendaknya  kamu  menetapkannya  dengan  adil.  Sungguh,  Allah  sebaik-baik  yang memberi  pengajaran  kepadamu.  Sungguh  Allah  Maha  Mendengar,  Maha Melihat." 13
                                                                                                                                     
"maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau  (Muhammad)  sebagai  Hakim  dalam  perkara  yang  mereka  perselisihkan, (sehingga)  kemudian  tidak  ada  rasa  keberatan  dalam  hati  mereka  terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." 14                                                                                                     
                                                                           
"serulah  (manusia)  kepada  jalan  Tuhanmu  dengan  hikmah  dan pengajaran  yang  baik,  dan  berdebatlah  dengan  mereka  dengan  cara  yang  baik.
Sesungguhnya  Tuhanmu,  Dialah  yang  lebih  mengetahui  siapa  yang  sesat  dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat Petunjuk." 15                                                                                                                                                               
"wahai  manusia!  Sungguh,  Kami  telah  menciptakan  kamu  dari  seorang laki-laki  dan  seorang  perempuan,  kemudian  kami  jadikan  kamu  berbangsa- bangsa  dan  bersuku-suku  agar  kamu  saling  mengenal.  sungguh,  yang  paling mulia  diantara  kamu  disisi  Allah  ialah  orang  yang  paling  bertakwa.  Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." 16
                                                                                                
                                
"Dan  hendaklah  diantara  kamu  ada  segolongan  orang  yang  menyeru kepada  kebajikan,  menyuruh  (berbuat)  yang  makruf,  dan  mencegah  dari  yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." 17
Ayat-ayat  al-Qur'an  tersebut  adalah  bukti  dan  alasan  bahwa  bukan  suatu pelanggaran jika kita berpolitik praktis, malah jika kita hubungkan kepada prinsip- prinsip  dasar  berpolitik,  semuanya  menjadi  saling  menguatkan  dengan  ayat-ayat al-Qur'an tadi,  dan jadilah politik sesuatu  yang wajib bagi  kita. Rasulullah SAW bersabda  bahwa  siapa  diantara  kamu  melihat  sebuah  kemungkaran  maka hendaknya ia merubahnya  dengan tangannya (kekuasaan  yang besar dan bersifat fisik,  militer  misalnya)  apabila  tidak  mampu  maka  hendaknya  ia  merubahnya dengan  mulutnya  (dengan  perkataan,  kritik  dan  nasehat  misalnya)  apabila  tidak mampu juga, lakukan dengan hati (pada diri sendiri yaitu dengan hati, agar tidak mengikuti kemungkaran tersebut juga) dan itu adalah tingkatan iman yang paling rendah.
Rendahnya  iman  ditandai  dengan  sedikitnya  atau  tidak  ada  sama  sekali usaha  yang  dilakukan  untuk  merubah  kemungkaran  tadi.  Sedangkan  usaha tersebut  sangat  tergantung  dengan  sarana  kekuasaan,  yang  jadi  permasalahannya selanjutnya  adalah  cara  mendapatkan  serta  mempengaruhi  kekuasaan  tersebut.
Pada  zaman  sekarang  dengan  keadaan  yang  tidak  terlalu  menguntungkan,  tidak ada cara paling efektif selain berpolitik.
Sebuah  kaidah  ushul  fiqh  yang  disepakati  mayoritas  ulama  dan  pemikir islam  menyebutkan,  segala  yang  menyebabkan  suatu  kewajiban  (contohnya, Syari'at  Islam) tidak sempurna kecuali dengannya (Politik), maka hukum sesuatu itu (Politik) wajib juga.

## Politik Umat Dalam Sejarah
Ketika  Khilafah  masih  tegak  ummat  Islam  tidak  mengenal  adanya pemisahan  antara  urusan  agama  dengan  berbagai  urusan  kehidupan  sehari-hari, termasuk kehidupan  bermasyarakat dan bernegara 18 . Tidak ada pemisahan antara kehidupan  beragama  dalam  tataran  kehidupan  individual  maupun  sosial.  Namun semenjak  faham negara-aqidah dihapuskan  lalu  diganti  dengan  ideologi nasionalisme mulailah kaum muslimin mengalami pergeseran tolok ukur. Aqidah Islam  yang  sebelumnya  dijadikan  sebagai  perekat  utama  masyarakat  dilokalisir menjadi  sebatas  keyakinan  individual  muslim. Sedangkan  masyarakat   diarahkan untuk  menjadikan  etnisitas  kebangsaan  sebagai  perekat  kehidupan  sosial.  Seolah agama hanya berlaku dalam tataran pribadi, sedangkan dalam tataran sosial agama harus  dikesampingkan.  Kemudian  muncullah  ajaran  primordial  kebangsaan  yang menggantikan agama sebagai identitas dan perekat sosial.
Sayyid  Qutb  dalam  bukunya  Petunjuk  Jalan  menyatakan  bahwa dakwah Islam  yang  dibawa  Nabi  Muhammad  shollallahu  ‟alaih  wa  sallam  merupakan mata rantai terakhir dari rangkaian dakwah dan  seruan ke jalan  Islam  yang telah berjalan lama di bawah pimpinan para Rasul dan utusan-utusan Allah yang mulia. Dakwah  ini  di  sepanjang  sejarah  wujud  manusia  mempunyai  sasaran  dan  tujuan yang  satu.  Yaitu,  membimbing  manusia  untuk  mengenal  Tuhan  mereka  yang Maha Esa dan Yang Maha Benar, agar mereka menyembah dan mengabdi hanya kepada  Ilah  Yang  Maha  Esa  dan  mengubur  segala  penuhanan  terhadap  sesama makhluk 19 .    Seluruh  umat  manusia  kecuali  segelintir  orang  saja,  tidak  ingkar dengan  dasar  ketuhanan  dan  tidak  menafikan  wujudnya  Tuhan;  tetapi  mereka salah pilih dalam hal mengenal hakikat Tuhan yang benar. Mereka menyekutukan Tuhan  yang  benar  dengan  tuhan-tuhan  yang  lain.  Bisa  dalam  bentuk  ibadat  dan akidah, atau pun dalam bentuk ketaatan di bidang pemerintahan dan kekuasaan.
Konsep Politik Dalam Al-Quran (Ali Akbar) 151 Dua bentuk itu adalah syirik yang bisa menyebabkan manusia keluar dari agama Allah. Padahal para Rasul sudah mengenalkan Allah swt. kepada mereka. Tapi,  mereka  mengingkariNya  setelah  berlalu  beberapa  masa  dan  generasi. Mereka  pun  kembali  ke  alam  jahiliyah,  kemudian  kembali  mensyirikkan  Allah, baik  dalam  bentuk  akidah  dan  ibadat,  atau  dalam  bentuk  ketaatan  di  bidang pemerintahan, atau pun di dalam dua bentuk itu sekaligus.
Inilah dia tabiat dakwah ke jalan Allah di sepanjang sejarah umat manusia. Ia  mempunyai  tujuan  dan  sasaran  yang  satu  yaitu  “Islam  (menyerah)”  di  dalam pengertian  penyerahan  diri  sepenuhnya,  penyerahan  diri  dan  kepatuhan  para hamba kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam, menarik umat manusia keluar dari mengabdikan  diri  kepada  sesama  hamba  Allah,  kepada  suasana  menyembah  dan mengabdikan diri kepada Allah SWT, membawa mereka keluar dari sikap patuh dan  tunduk  kepada  sesama  hamba  Allah  di  dalam  urusan  peraturan  hidup  dan pemerintahan,  nilai-nilai  dan  kebudayaan,  untuk  bersikap  patuh  dan  tunduk kepada kekuasaan pemerintahan dan peraturan Allah saja di dalam semua urusan hidup.”
Untuk inilah Islam datang melalui Nabi Muhammad shollallahu ‟alaih wa sallam sebagaimana ia datang melalui para Rasul sebelum beliau. Ia datang untuk membawa umat manusia patuh kepada kekuasaan dan pemerintahan Allah seperti seluruh alam ini berjalan mengikuti landasan peraturan Allah.”
Sebuah masyarakat Islam berbeda sama sekali dari masyarakat Jahiliyyah. Masyarakat  Islam  berdiri  di  atas  fondasi  aqidah  Tiada  Tuhan  Selain  Allah , keyakinan  bahwa  hanya  Allah  sajalah  satu-satunya  tempat  memuja,  memuji, memohon pertolongan, menyerahkan kepatuhan dan loyalitas total. Penghambaan kepada Allah bukan tercermin dalam urusan ibadah ritual-formal belaka. Tetapi ia juga tercermin dalam aspek nilai-nilai moral serta hukum-hukum pribadi maupun sosial yang berlaku dalam kehidupan manusia sehari-hari.
Sedangkan  suatu  masyarakat  Jahiliyyah  berdiri  di  atas  pondasi  bahwa sesama manusia pantas untuk dipuji, dipuja, dimintai pertolongannya, diserahkan kepatuhan  dan  loyalitas  kepadanya.  Oleh  karenanya  di  dalam  masyarakat  seperti ini  akan  selalu  hadir  para  thaghut,  yaitu  fihak  yang  sedikit  saja  memperoleh kekuasaan  lalu  berlaku  melampaui  batas  sehingga  menuntut  ketaatan  dari  para rakyatnya,  pengikutnya,  muridnya,  bawahannya.  Dalam  sejarah  kemanusiaan
152 Analytica Islamica, Vol. 2, No. 1, 2013: 141-156
Allah  abadikan  di  dalam  AlQur‟an  gambaran  sosok  thaghut  paling  ideal  yaitu Fir‟aun.  Fir‟aun  telah  sedemikian  rupa  berlaku  sombong  sehingga memproklamirkan  dirinya  di  hadapan  rakyat  Mesir  yang  ia  pimpin  dengan kalimat: ”Akulah tuhan kalian yang Maha Mulia.
                                                                                      
“ Tetapi  Fir'aun  mendustakan  dan  mendurhakai.  Kemudian  dia  berpaling seraya  berusaha  menantang  (Musa).  Maka  dia  mengumpulkan  (pembesar- pembesarnya)  lalu  berseru  memanggil  kaumnya.  (Seraya)  berkata:  "Akulah tuhanmu yang paling tinggi" . 20
Itulah  sebabnya  mengapa  segenap  para  Nabi  dan  Rasul  utusan  Allah menyampaikan  suatu  seruan  universal  yang  berlaku  sepanjang  zaman.  Yaitu seruan  kepada  umatnya  masing-masing  agar  menyembah  Allah  semata  dan menjauhkan diri dari para thaghut.
                                                                                 
“Dan  sesungguhnya  Kami  telah  mengutus  rasul  pada  tiap-tiap  umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu.” 21
Politik Islam adalah politik syar‟i. Ia merupakan politik yang berlandaskan konsepsi mendasar aqidah Islamiyyah, yaitu La Ilaha Illa Allah , keyakinan bahwa hanya Allah sajalah satu-satunya tempat memuja, memuji, memohon pertolongan, menyerahkan  kepatuhan  dan  loyalitas  total.  Politik  Islam  pasti  akan menghantarkan  masyarakat  untuk  membentuk  diri  menjadi  masyarakat  Islam. Sedangkan  politik  jahiliyyah  merupakan  politik  yang  tidak  syar‟i.  Politik jahiliyyah  akan  menghasilkan  tumbuhnya  sebuah  masyarakat  jahiliyyah  lengkap dengan  suburnya  eksistensi  para  thaghut  di  dalamnya.  Politik  seperti  ini  akan menyebabkan manusia sadar tidak sadar menghamba kepada sesama manusia.
Mengomentari  kondisi  realita  umat  Islam  dewasa  ini  semenjak  tidak  lagi hidup  di  bawah  naungan  sistem  Khilafah  Islamiyyah  yang  telah  runtuh  85  tahun yang lalu, maka hilanglah Islam dari kehidupan manusia secara hampir sempurna. Hilanglah sistem politiknya, dan hilanglah konsepnya dari umat, untuk digantikan
Konsep Politik Dalam Al-Quran (Ali Akbar) 153 dengan  konsep  nasionalisme.  Konsepnya  hilang  dari  negara,  untuk  digantikan dengan  konsep  lain.  Juga  hilang  dari  ruang  pengadilan,  untuk  digantikan  yang lain.  Syariatnya  hilang  digantikan  dengan  perundangan  lain.  Konsepnya  hilang dari  ruang-ruang  permusyawaratan,  untuk  digantikan  konsep  demokrasi  Timur atau  Barat.  Konsepnya  hilang  dari  kekuasaan  eksekutif  untuk digantikan  dengan konsep  jahiliah  secara  total.  Konsepnya  hilang  dari  partai-partai  yang  Rabbani untuk digantikan oleh sistem kepartaian jahiliah.
Perjuangan  Nabi shollallahu  ‟alaih  wa  sallam dan  para  sahabat  ketika mereka  masih  tertindas  di  kota  Mekkah  sebelum  hijrah  ke  Madinah.  Perjuangan tanpa  sedikitpun  berfikir  untuk  berkompromi  dengan  sistem  jahiliyyah  dan  para thaghutnya ketika mereka masih lemah sekalipun. Sebab mereka hanya punya satu cita-cita,  yaitu  mengembalikan  hati  manusia  ke  dalam  pangkuan  aqidah  kalimat tauhid dimana manusia diajak untuk hanya menghamba kepada Allah dan tunduk kepada  syariat-Nya.  Nabi shollallahu  ‟alaih  wa  sallam dan  para  sahabat  tidak pernah  sejenakpun  bertoleransi  dengan  aqidah  kemusyrikan  dan  tunduk  kepada sistem jahiliyyah  yang berlaku, betapapun resikonya mereka terpaksa mengalami berbagai ujian, tekanan, penyiksaan, penindasan bahkan pembunuhan.
Politik Islam tidak sama dengan Politik Jahiliyyah. Berbeda satu sama lain dalam  hal  landasan  keyakinannya,  semangatnya,  fikrah-ideologinya,  sistem pembentukannya, budayanya, tingkah-laku para pelakunya. Yang jelas, keduanya sangat  berbeda  secara  fundamental  dalam  hal  siapa  yang  dijadikan   pusat kesetiaan,  penghambaan  dan  ketergantungan.  Politik  Islam  sejak  hari  pertama telah  memproklamirkan  dirinya  sebagai  sebuah  mega-proyek  untuk  pembebasan manusia  dari  penghambaan  sesama  manusia  untuk  hanya  menghamba  kepada Allah  semata.  Sedangkan  Politik  Jahiliyyah  menjadikan  sesama  manusia  sebagai tempat menyerahkan loyalitas, ketaatan dan ketergantungan sehingga suburlah di dalamnya para thaghut yaitu kesesatan dari jalan Allah SWT.

## Penutup
Islam adalah aturan tatanan hidup manusia. Di dalamnya terdapat berbagai aturan mengenai seluruh aspek kehidupan manusia termasuk politik. Politik dalam hal  ini  dimaknai  sebagai  cara-cara  mengatur  dan  memimpin  sesuatu  untuk membawanya  pada  kemaslahatan.  Oleh  karena  itu,  politik  yang  diatur  dalam
Islam adalah bebas dalam model-model atau bentuknya namun terikat pada nilai- nilai,  tujuan,  tata  cara,  proses  dan  hasilnya  yaitu  seperti  yang  diatur  secara  ketat dalam Islam
Pengaturan  Islam  dalam  bidang  politik  telah  termaktub  dalam  al-Qur‟an. Isu agama dan politik muncul  ketika politik tidak lagi secara linier mengacu pada prinsip-prinsip  dan  aturan  al-Qur‟an.  Kemudian,  ketika  di  dalam  kancah perpolitikan  ditemukan  adanya  kepentingan-kepentingan  pragmatis  masing- masing  penggiat  politik  yang  berbeda  satu  kelompok  dengan  kelompok  lainnya. Pada saat demikian akan timbul masalah, persinggungan dan ketidakharmonisan. Bahkan hingga pada kondisi kekisruhan politik, islam tetap memberikan solusinya namun,  namun  berbagai  kepentingan pragmatis duniawi  menjauhkan solusi  yang diberikan  Islam  tersebut.  Pada  saat  demikianlah  terasa  adanya  masalah  antara agama dan politik, antara Islam dengan politik.
Islam membimbing dan mengatur urusan politik, hal ini menyadarkan kita bahwa umat Islam memiliki kekuatan dan peluang besar untuk memegang kendali perpolitikan  di  negara  mereka  masing-masing  dan  kiprah  mereka  telah  terukir sepanjang sejarah Islam. Hal yang terpenting dari pelajaran sejarah tersebut adalah diutamakannya konsistensi (istiqamah) dalam menjalankan politik Islam.  Karena hanya dengan politik islam yang dilandasi ketuhanan dan menjanjikan kedamaian dan pemerataan, kesejahteraan hidup dapat tercapai.

## Catatan
1 QS. Al-Muthaffifin ayat 1-4
2 Abdur Rahman Taj dalam karyanya Al-Siyasat al-Syar ‟ iyyah wa al-fiqh al-Islami , (Mesir, Dar al-Ta ‟ lif, 1953), h. 10-11
3 Ibn Manzhur, Lisan al- „ Arab , Jilid VI, (Beirut; Dar Shadir, 1968) h. 108
4 Abdul Wahab Khallaf, Siyasah al-Syar ‟ iyyah , (al-Qahirah;Dar al-Anshar, 1977), h. 4-5
5 Rasulullah  SAW sendiri  menggunakan  kata  politik  (siyasah)  dalam  sabdanya : "Adalah Bani  Israil ,  mereka  diurusi  urusannya  oleh  para nabi ( tasusuhumul  anbiya ). Ketika  seorang  nabi  wafat,  nabi  yang  lain  datang  menggantinya.  Tidak  ada  nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah " (HR. Bukhari dan Muslim ).
6 Antony  Black, Pemikiran  Politik  Islam;  Dari  Masa  Nabi  hingga  Masa  Kini Terj. oleh: Abdullah Ali dan Mariana Arietyawati, (Jakarta; Serambi, 2007), h. 26
7 Muhammad A. al-Buraey, Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan , (Jakarta;Rajawali, 1986), h. 254-255
8 T.W. Arnold, Khalifa , dalam M.  TH. Houstma,  et. Al. (ed.), First Encyclopedia of Islam, Vol. IV, Leiden; EJ. Brill, 1987), h. 84
9 Antony Black, Pemikiran Politik Islam, h. 32
10 QS. Ali Imran ayat 159
11 QS. Asy-Syura ayat 38
12 QS. Al-Ma'idah ayat 8
13 QS. An-Nisa' ayat 58
14 QS. An-Nisa' ayat 65
15 QS. An-Nahl ayat 125
16 QS. Al-Hujurat ayat 13
17 QS. Ali Imran ayat 104
18 Saiful  Mujani , Muslim  demokrat:  Islam,  budaya  demokrasi,  dan  partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru , (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 5 19 Ali Abdul Raziq berpendapat dalam hal ini bahwa adanya kesulitan-kesulitan yang agak  luar  biasa  yang  dihadapkan  kepada  mereka  yang  hendak  mengenyampingkan pendapat  bahwa  Nabi  Muhammad  adalah  utusan  Allah  SWT,  pemegang  kekuasaan politik  ( political  sovereign )  dan  sekaligus  pendiri  pemerintahan  politik  ( political government ), Ali Abdul Raziq, Kekhilafahan dan Dasar-dasar Kekuasaan , dalam John Donohue  dan  John  L.  Esposito,  ed.  Islam  dan  pembaharuan,  (Jakarta;  Rajawali  Press, 1993), h. 40
20 QS. An-Naziat ayat 21-24
21 QS. An-Nahl ayat 36

## Bibliografi
Abdul Wahab Khallaf, Siyasah al-Syar‟iyyah , (al-Qahirah;Dar al-Anshar, 1977) Abdur Rahman Taj dalam karyanya Al-Siyasat al-Syar‟iyyah wa al-fiqh al-Islami , (Mesir, Dar al-Ta‟lif, 1953)
Ali  Abdul  Raziq, Kekhilafahan  dan  Dasar-dasar  Kekuasaan ,  dalam  John Donohue  dan  John  L.  Esposito,  ed.  Islam  dan  pembaharuan,  (Jakarta; Rajawali Press, 1993)
Al-Qur‟an al-Karim
Antony  Black, Pemikiran  Politik  Islam;  Dari  Masa  Nabi  hingga  Masa  Kini Terj.  oleh:  Abdullah  Ali  dan  Mariana  Arietyawati,  (Jakarta;  Serambi, 2007)
Ibn Manzhur, Lisan al-„Arab , Jilid VI, (Beirut; Dar Shadir, 1968)
Muhammad A. al-Buraey, Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan , (Jakarta;Rajawali, 1986)
Saiful Mujani, Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di  Indonesia  pasca  Orde  Baru ,  (Jakarta;  Gramedia  Pustaka  Utama, 2007).
T.W. Arnold, Khalifa , dalam M. TH. Houstma, et. Al. (ed.), First Encyclopedia of Islam, Vol. IV, Leiden; EJ. Brill, 1987).