Implementasi Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Pada RSUD Taman Husada Di Kota Bontang
r. Patmiarsih, 1 Anthonius Margono, 2 Bambang Irawan 3

## Abstrak
Artikel  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  tentang  implementasi pelayanan Jamkesda di RSUD Taman Husada Kota Bontang sebagaimana yang  diatur  pada  Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2009  Tentang Program  Jamkesda,    secara  implementatif  masih  dihadapkan  oleh berbagai persoalan, sehingga layanan yang diberikan belum sepenuhnya memberikan kepuasan pada pengguna jasa  kesehatan  Jamkesda. Meski demikian  tindakan  yang  dilakukan  pihak  RSUD  Taman  Husada  Kota Bontang  dalam  memberikan  layanan  pada  pengguna  jasa  Jamkesda cukup  baik.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  implementatif layanan yang dilakukan pihak rumah sakit belum optimal, tetapi ditinjau dari kontribusinya sangat membantu bagi kehidupan masyarakat. Faktor yang  mendukung  meliputi  :  UU  No.  34  tahun  1992  tentang  kesehatan, Perda  No.11  Tahun  2009  Tentang  Program  Jamkesda,  Peraturan Walikota  Bontang  No.  26  Tahun  2012  Tentang  Pedoman Penyelenggaraan  Jamkesda,  Komitmen  pimpinan  yang  kuat  untuk meningkatkan  pelayanan  kesehatan  bagi  pengguna  jasa  kesehatan Jamkesda.  Sedangkan  faktor  yang  meng-hambat  adalah  Kurangnya tenaga medis maupun non medis, Kurangnya fasilitas/sarana kesehatan terbatasnya alokasi anggaran untuk keperluan kegiatan operasional, dan desparitas  sikap  dan  perilaku  petugas  pelaksana  dalam  menghadapi pengguna jasa kesehatan.
Kata Kunci: Implementasi, Jamkesda

## Pendahuluan
Pada  era  otonomi  daerah,  harapan  masyarakat  untuk  mendapatkan layanan  yang  berkualitas  terus    diperjuangkan.  Dan  masyarakat  sudah selayaknya  mendapatkannya.  Sebab  daerah  telah  diberikan  kewenangan yang  lebih  luas  untuk  mengatur  dan  mengurus    rumah  tangganya  sendiri. Seiring  dengan  tuntutan  masyarakat  tersebut,  maka  yang  dapat  dilakukan pemerintah Kota Bontang adalah meningkatkan pelayanan bidang kesehatan. Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka  pemerintah  Kota  Bontang  telah mengeluarkan  kebijakan  melalui    Peraturan  Daerah  Nomor  11  tahun  2009 tentang  Program  Jaminan  Pemeliharaan  Kesehatan  Daerah  (Jamkesda).
1 Alumni Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
Dengan  dikeluarkan  kebijakan  tersebut  diharapkan  kesehatan  masyarakat Kota  Bontang  akan  lebih  baik  sehingga  mampu  meningkatkan  partisipasi dalam  mewujudkan  visi  dan  misi  Kota  Bontang  “Terwujudnya  Masyarakat Kota Bontang yang Berkualitas, Mandiri dan Sejahtera”
Dalam  rangka  efektivitas  pelaksanaan  program  Pemeliharaan Kesehatan  Daerah  (Jamkesda),  pemerintah  Bontang  telah  mengeluarkan
Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan  jaminan  kesehatan  daerah.  Meski  demikian  dalam perkembangannya  tidak  terlepas  dari  permasalahan  sehingga  perlu pembenahan  lebih  lanjut.  Dari  hasil  observasi  di  objek  penelitian menunjukkan masih adanya keluhan para peserta jamkesda, antara lain : 1) kenyamanan  lingkungan,  2)  pemahaman  petugas  pelaksana  terhadap jamkesda,  3)  mekanisme/prosedur  pelayanan  jamkesda,  4)  kapasitas  ruang kesehatan yang disediakan untuk rawat inap, 5) kondisi ruang perawatan 6) keadaan  fasilitas/sarana  yang  tersedia,  7)  kualitas  dan  kuantitas  tenaga medis  yang  tersedia,  8)  kualitas  obat  yang  diberikan,  9)  keramahtamahan petugas  dalam  memberikan  layanan,  dan  10)  kejelasan  dan  kepastian petugas.
Melalui  kajian  ini  diharapkan  dapat  mengungkap  fenomena  yang terjadi di objek penelitian, sehingga dapat diketahui secara aktual dan faktual mengenai  permasalahan  yang  berkenaan  dengan  penyelenggaraan  jaminan kesehatan  daerah.  Disamping  itu  dapat  diketahui  pula  mengenai  faktor- faktor  yang  mendukung  dan  menghambat  terhadap  penyelanggaraan pelayanan Jaminan kesehatan  daerah
Kebijakan Publik
Kebijakan dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang tegas yang disimpati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari  keduanya  bagi  orang-orang  yang  melaksanakannya.  Menurut Tjokroamidjojo  (1997:92),  kebijakan  dapat  diartikan  setiap keputusan  yang dilaksanakan  oleh pejabat pemerintah atau negara atas nama instansi yang dipimpinnya  (Presiden,  Menteri,  Gubernur,  Sekjen  dan  seterusnya  dalam rangka  melaksanakan  fungsi  umum  pemerintah  atau  pembangunan,  guna mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu atau dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan atau peraturan perundang- undang yang telah ditentukan dan lazimnya dituangkan dalam bentuk aturan perundang-undangan atau dalam bentuk keputusan formal.
Menurut  Dye  dalam  Islamy  (1997:18),  bahwa  kebijakan  negara sebagai “is  whoever  government  choose  to  do  or  not  to  do”  (Apapun  yang dipilih  oleh  pemerintah  untuk  dilakukan  atau  tidak  dilakukan)  dan kebijaksanaan  negara  itu  harus  meliputi  semua  “tindakan”  pemerintah.  Jadi bukan  semata-mata  merupakan  pernyataan  keinginan  pemerintah  atau pejabat  pemerintah  saja.  Disamping  itu,  suatu  yang  tidak  dilaksanakan  oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara.
Implementasi Kebijakan Publik
Menurut  Meter  dan  Horn  (1975)  dalam  Wahab,  1997:65) implementasi  adalah: “those  actions  by  public  or  private  individuals  (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy  decisions”  (tindakan-tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh  individu- individu/pejabat-pejabat  atau  kelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta yang  diarahkan  pada  tercapainya  tujuan-tujuan  yang  digariskan  dalam keputusan kebijakan). Menurut Anderson (1997;92) implementasi kebijakan dapat dilihat dari 4 aspek yaitu : “ who is involved in policy implementation, the  nature  of  the  administrative  process,  compliance  with  policy  and  the effect  of  implementation  on  policy  content  and  impact.”  (Siapa  yang mengimplementasikan  kebijakan  dan  dampak).  Keempat  aspek  tersebut merupakan  suatu  rangkaian  yang  tidak  putus.  Oleh  karena  itu  setiap kebijakan  yang  telah  ditetapkan  pada  saat  implementasikan  dahulu  oleh penentuan unit pelaksana,  oleh Anderson disebut ”administrative unit” yaitu jajaran birokrasi publik dari level atas sampai level paling rendah. Sedangkan menurut    Sabatier  (1993;45)  “ implementation  is  the  carrying  out  a  basic policy decision,usually incorporated in a statute but which can also take the form  of  important  executive  orders  or  court  decisions,  (implementasi  pada pelaksanaan  keputusan  kebijakan  dasar  umumnya  berbentuk  undang- undang,  akan  tetapi  dapat  juga  mengindentifikasikan  masalah  yang  ingin dicapai dan dalam berbagai cara untuk mengatur proses pelaksanaannya).
Pendapat  yang  berbeda  dikemukakan  oleh  Grindle  (1980:23)  yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut  paut  dengan  mekanisme  penjabaran  keputusan-keputusan politik  kedalam  prosedur-prosedur  rutin  melalui  saluran-saluran  birokrasi, melainkan  lebih  dari  itu.  Sedangkan  menurut  Wahab  (1990:11)  dalam implementasi  kebijakan  menyangkut  pula  masalah  konflik  keputusan  oleh siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

## Pelayanan Publik
Menurut  Kotler  (2001:348),  pelayanan  adalah  setiap  tindakan  atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun
Menurut  Moenir  2004:182)  pelayanan  umum,  adalah  segala  bentuk kegiatan  pelayanan  umum  yang  dilaksanakan  oleh  Instansi  Pemerintah Pusat,  Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dalam bentuk  barang  dan  atau  jasa,  baik  dalam  rangka  upaya  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam  sektor  publik  pelayanan  berarti  melayani  suatu  jasa  yang diperlukan oleh masyarakat dalam berbagai bidang seperti bidang kesehatan, pendidikan,  kesejahteraan,  ijin  mendirikan  bangunan  dan  lain  sebagainya. Aspek  pelayanan  kepada  masyarakat  inilah  yang  menjadi  salah  satu  tugas dan fungsi administrasi negara.
Dalam  hal  pelayanan  Berry,  Zeithaml  dan  Parasuraman  (Lovelock, 1992  :  225)  mengatakan  bahwa  dalam  pelayanan  terdapat  beberapa dimensi/prinsip yang dinilai terhadap pelayanan yaitu menyangkut tampilan fasilitas  fisik,  peralatan,  personil,  komunikasi,  ketepatan  dan  kecepatan pelayanan, ketanggapan dalam memenuhi kebutuhan pemakai jasa, jaminan atau kepastian  serta  perhatian individual organisasi terhadap para pemakai jasa  dari  organisasi  yang  bersangkutan.  Karena  itu  bagi  sektor  publik  perlu menerapkan  asas-asas  pelayanan  kepada  masyarakat  sebagai  berikut:  1) pelayanan  yang    berorientansi  pada  pasar  dimana  permintaan  masyarakat atau  langganan  terdapat  bersama-sama  dengan  pelayanan  yang  dilakukan oleh  pihak  lain;  2)  pelayanan  yang    kualitas  semakin  me-ningkat  tanpa melupakan  aspek  permintaan;  3)  pelayanan  harus  selalu  dievaluasi  baik keberhasilan  maupun  kegagalannya;  4)  pelayanan  memperhatikan kedudukan  masyarakat  atau  nasabah  yang  ditem-patkan  ditengah-tengah suatu  sistem  kegiatan  pelayanan;  dan  5)  pelayanan  kurang  memperhatikan hierarki  nilai  kepuasan  masyarakat  yang  nilainya  berbeda  (dalam  Albrecht, 1992:14).
Apabila  suatu  organisasi  yang    berorientasi  pada  pelanggan,  maka system pelayanan yang dilakukan harus memperhatikan beberapa hal, yaitu: a)  memaksa  pemberi  jasa  untuk  dapat  bertanggung  jawab  kepada pelangganya;  b)  mendepolitisasi  keputusan  terhadap  pilihan  pemberi    jasa;
c) merangsang lebih banyak inovasi; d) memberi kesempatan kepada orang untuk  memilih  diantara  berbagai  macam  pelayanan;  e)  pemborosan  lebih sedikit    karena  pemasokan  disesuaikan  dengan  permintaan;  f)  mendorong pelanggan untuk membuat pilihan dan mendorong untuk menjadi pelanggan yang  berkomitmen;  dan  g)  menciptakan  peluang  bagi  keadilan  (Osborne, 2001:208-212).
Pelayanan  masyarakat  menjadi  semakin  penting  karena  senantiasa berhubungan  dengan  halayak  masyarakat  atau  orang  banyak  dalam masyarakat.  Thoha  Miftah  (2001  :  41)  menjelaskan,  pelayanan  masyarakat merupakan  suatu  usaha  yang  dilakukan  oleh  seseorang/sekelompok  orang atau  institusi  tertentu  untuk  memberikan  bantuan  kemudahan  kepada masyarakat dalam rangka  mencapai suatu tujuan tertentu, Untuk itu, dalam gugus  institusi  birokrasi  pemerintah,  pelayanan  masyarakat  merupakan pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintah  yang  secara  langsung  memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sedangkan menurut Kepmenpan Nomor 63 tahun 2003, ada beberapa prinsip  pelayanan  yang  perlu  diperhatikan  sebagai  berikut:  1) kesederhanaan,  dalam  arti  bahwa  prosedur/  tata  cara  pelayanan  diseleng- garakan  secara  mudah,  lancar,  cepat,  tidak  berbelit-belit,  mudah  dipahami dan mudah dilaksanakan; 2) kejelasan kepastian, dalam arti adanya kejalasan dan  kepastian  mengenai  :  a)  Prosedur/  tata  cara  pelayanan  umum;  b) Persyaratan  pelayanan  umum,  baik  teknis  maupun  administratif;  c)  Unit kerja  dan  atau  pejabat  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab  dalam memberikan pelayanan umum; d)  Rincian biaya / tarif pelayanan umum dan
tata cara pembayarannya; e)  Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum; f. Hak dan kewajiban, baik dari pembe- ri maupun penerima pelayanan umum, berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan/kelengkap annya, sebagai alat untuk memasti kan pemrosesan pelayanan umum; dan g)  Pejabat yang menerima keluhan masyarakat.; 3) keamanan, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan publik dapat memberikan keamanan dan kenya-manan serta dapat  memberikan  kepastian  hukum;  4)  keterbukaan,  dalam  arti  prosedur/ tata  cara,  persyaratan,  satuan  kerja  /  pejabat  penanggung  jawab  pemberi pelayanan publik, waktu penyelesaian dan rincian biaya/tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka  agar  mudah  diketahui  dan  dipahami  oleh  masyarakat,  baik  diminta maupun  tidak  diminta;  5)  efisien,  dalam  arti  persyaratan  pelayanan  hanya dibatasi  pada  hal-hal  yang  berkaitan  langsung  dengan  maksud  dan  tujuan pelayanan  yang  diberikan,  mencegah  adanya  pengulangan  pemenuhan kelengkapan persyaratan, dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan sebagai persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang  terkait;  6)  ekonomis,  dalam  arti  pengenaan  biaya  pelayanan  publik harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang dan jasa dan  tidak  menuntut  biaya  yang  tinggi  diluar  kewajaran;  7)  keadilan  yang merata, dalam arti cakupan / jangkauan pelayanan publik harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil; dan  8)  ketepatan  waktu,  dalam  arti  pelaksanaan  pelayanan  publik  dapat diselesai  kan  dalam  kurun  waktu  yang  telah  ditentukan.  (Menpan  No.  63 Tahun 2003).

## Pelayanan Jamkesda di RSUD Taman Husada Kota Bontang
Pembangunan  bidang  kesehatan  menjadi  perhatian  besar  diberbagai daerah  mengingat  urgensinya  dalam  mewujudkan  visi  dan  misi  masing- masing  daerah,  dan  hal  tersebut  tidak  akan  tercapai  manakala  tidak didukung  dengan  aparatur  yang  sehat.  Dengan  demikian  cukup  beralasan jika  pembangunan  kesehatan  merupakan  determinan  penting  dalam mendukung  kelancaran  kegiatan  disegala  bidang.  Oleh  karena  itu  perlu perhatian  serius  dari  para  pelaksana  kebijakan  sehingga  tidak  terjadi kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, mengingat faktor kesehatan sangat  menentukan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Apalagi  seiring  dengan pelaksanaan otonomi daerah, dengan kewenangan yang dimiliki diharapkan sejalan dengan tuntutan masyarakat. Memang sudah selayaknya masyarakat memperoleh  segala  sesuai  yang  dibutuhkan,  dan  salah  satu  mengenai pelayanan kesehatan yang lebih baik dan memuaskan.
Jamkesda  adalah  suatu  cara  penyelenggaraan  jaminan  pemeliharaan kesehatan  bagi  masyarakat  Kota  Bontang  yang  belum  tercakup  dalam jaminan  kesehatan  lainnya  yang  paripurna  dan  PNS  berdasarkan  asas bersama  dan  kekeluargaan  yang  berkesinambungan  dengan  mutu  terjamin serta pembiayaan yang dilakukan secara pra upaya. Dalam
perkembangannya mengenai program tersebut secara  implementatif masih menghadapi  permasalahan,  sehingga  belum  semua  pemakai  jasa  kesehatan (pasien)  merasa  puas  atas  pelayanan  yang  diberikan.  Untuk  mengetahui lebih  lanjut  mengenai  implementasi  penyelenggaraan  pelayaan  Jamkesda  di Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Kota Bontang, maka sesuai hasil temuan di lapangan dapat dideskripsikan sebagai berikut.

## Pemahaman Petugas Pelaksana dan Masyarakat Terhadap Jamkesda
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari  narasumber  yang kompeten  mengenai  kebijakan  Jamkesda  yang  diatur  melalui  Peraturan Daerah  Nomor  11  Tahun  2009  tentang  Program  Jaminan  Pemeliharaan Kesehatan  Daerah  ternyata  belum  semuanya  mengetahui  dan  memahami makna  yang  terkandung  dalam  kebijakan  tersebut.  Terutama  mengenai pemahaman  terhadap  rawat  jalan  tingkat  pertama  pada  PPK  I,  rawat  jalan tingkat lanjutan pada PPK II dan III, rawat inap pada PPK I, PPK II, maupun PPK  III,  proses  persalinan  sampai  anak  kedua  hidup,  dan  pemberian  obat- obatan,  bahan  habis  pakai  dan  alat  kesehatan  yang  masuk  dalam Formularium Jamkesda.
Dari  hasil  observasi  menunjukkan  bahwa  belum  semua  unsur pelaksana  memahami  isi  kebijakan,  terutama  unsur  pelaksana  yang bertindak  sebagai  tenaga    operasional  pada  level  bawah  (perawat)  yang hanya  bisa  melakukan  perintah  atau arahan  dari  atasan,  dan  dimungkinkan bisa  terjadi  adanya  mis  komunikasi  dengan  pasien.  Ini  sebagai  akibat  dari kurangnya  sosialisasi  dari  pihak  penyelenggara  kesehatan  sehingga kebijakan  Jamkesda  secara  aplikatif  belum  sepenuhnya  dipahami  oleh  para pelaksana,  khususnya  pada  tenaga  medis  (perawat)  maupun  para  pemakai jasa  kesehatan  (peserta  Jamkesda).      Meskipun  pemahaman  pertugas pelaksana  terhadap  kebijakan  Jamkesda  belum  menyeluruh,  tetapi  secara representatif  menunjukkan  indikasi  sebagian  besar  petugas  pelaksana memahami makna dan esensi dari kebijakan tersebut.

## Mekanisme/Prosedur Pelayanan Jamkesda
Untuk  keteraturan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  Jaminan Kesehatan  Daerah  (Jamkesda)  perlu  diatur  berdasarkan  mekanisme  yang berlaku  sehingga  palayanan  pada  pengguna  jasa  kesehatan  di  RSUD  Taman Husada  dapat  tertib,  aman  dan  lancar.  Mekanisme  dimaksud  merupakan serangkaian tindakan yang tersusun secara sistematis, yang didasarkan pada ketentuan  yang  berlaku  agar  dalam  proses  penyelenggaran  pelayanan Jamkesda lebih efektif, dan para pasien akan merasa puas atas layanan yang diberikan.  Meskipun  pihak  penyelenggara  telah  melakukan  pembenahan sebagai antisipasi terhadap ketidakpuasan para pengguna jasa, tetapi masih saja  ditemukan  beberapa  permasalahan  yang  terkait  dengan  mekanisme pelayanan pada pengguna jasa Jamksesda.
Pada  prinsipnya  pelayanan  jasa  kesehatan  yang  dilakukan  RSUD Taman  Husada  Kota  Bontang  terhadap  pengguna  jasa  Jamkesda  termasuk
cukup  baik,  karena  sebagian  besar  telah  terlayani  sesuai  mekanisme  yang berlaku.
Kapasitas Ruang Perawatan yang Disediakan Untuk Rawat Inap Penyediaan  fasilitas  tempat  tidur  selalu  dikaitkan  dengan  kapasitas ruang perawatan. Karena hal tersebut akan  mempengaruhi ketenangan dan kenyamanan  pasien.  Sedangkan  kapasitas  tempat  tidur  biasanya  selalu terkait  dengan  permintaan  pemakai  jasa  kesehatan.  Apalagi  dengan meningkatnya  kunjungan  pasien  yang  memerlukan  fasilitas  jasa  kesehatan, tentunya perlu antisipasi lebih lanjut agar permintaan jasa kesehatan  dapat terakomudasi secara menyeluruh
Berdasarkan  fasilitas  dan  kapasitas  ruang  perawatan  yang  tersedia, seperti kamar dan tempat tidur untuk sementara jika dalam keadaan normal mampu menampung permintaan pengguna jasa, tetapi jika terjadi over flow maka  fasilitas  yang  tersedia  justru  tidak  mampu  menampung  permintaan pasien,  dan  pada  akhirnya  banyak  pasien  yang  tidak  terlayani.  Apalagi seiring  dengan  meningkatnya  permintaan  pengguna  jasa  kesehatan, terhadap  sarana  dan  prasarana  kesehatan,  maka  pihak  rumah  sakit  telah melakukan  suatu  upaya  dengan    mengusulkan  beberapa  fasilitas  yang digunakan  untuk  kepentingan  pasien  terutama  mengenai  ruang  perawatan dan ruang poliklinik
Kondisi Ruang Perawatan Untuk Pengguna Jasa Jamkesda Kondisi  ruang  perawatan.  Para  pengguna  jasa  kesehatan  Jamkesda akan  merasa  puas  jika  kondisi  ruang  perawatan  yang  disediakan  pihak rumah  sakit  steril  atau  bersih  dari  bakteri  penyakit.  Dengan  tersedianya ruang  kesehatan/perawatan  yang  bersih  dan  nyaman,  maka  secara psichologi  akan  dapat  mempercepat  kesembuhan  pasien.  Dari  hasil  temuan di objek penelitian menunjukkan bahwa mengenai kondisi ruang perawatan, khususnya di kelas II dan III yang disediakan untuk pengguna jasa Jamkesda ditinjau  dari  kebersihan,  kerapian  dan  sarana  pendukung  lainnya  termasuk cukup memadai.
Keadaan Fasilitas/Sarana Medis yang Tersedia Dalam  fasilitas/sarana  medis  yang  teredia  di  RSUD  Taman  Husada Kota  Bontang,  baik  dintinjau  dari  segi  kuantitas  maupun  kualitas  termasuk cukup memadai, Seperti fasilitas ruang perawatan, X-Ray, Mammografi, USG 4  Dimensi,  Ultrasound  theraphy,  Infrared  theraphy,  Visual  Field  analiyzer maupun Detal X-Ray panoramic, dan kesemuanya dalam keadaan siap untuk dipergunakan/dioperasionalkan.  Sarana  medis  yang  tersedia  di  lembaga kesehatan  tersebut,  sebagian  besar  merupakan  barang  lama  tetapi kondisinya  cukup  memadai  untuk  menunjang  penyelenggaraan  pelayanan kesehatan, baik yang untuk pengguna jasa Jamkesda maupun non Jamkesda. Disamping itu juga dipersiapkan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih canggih,  mengingat  perkembangan  dan  kebutuhan  pelayanan  yang  terus
meningkat,  maka  pihak  rumah  sakit  telah  melakukan  rehabilitiasi  terhadap beberapa  sarana  dan  prasrana  .  fasilitas  kesehatan  yang  dinilai  kondisinya kurang layak pakai,
Kualitas dan Kuantitas Tenaga Medis yang Tersedia Untuk  menunjang  kelancaran  pelayanan  jasa  kesehatan  di  Rumah Sakit  Umum  Daerah  Taman  Husada  Kota  Bontang,  selayaknya  didukung dengan  sumber  daya  manusia  (tenaga  medis  &  non  medis)  yang  memadai, baik  dari  segi  kuantitas  maupun  kualitas.  Apalagi  seiring  dengan berkembangnya  tuntutan  dan  kunjungan  pasien,  maka  sudah  semestinya harus dibarengi  dengan  sumber daya manusia (tenaga  medis  + non  medis) yang memadai.
Sesuai data menunjukkkan bahwa  keberadaan tenaga medis  dan non medis  di  RSUD  Taman  Husada  Kota  Bontang  masih  kekurangan  tenaga sebanyak 35 orang tenaga medis, diantaranya 8 orang dokter spesialis yang terdiri dari spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis anak,  spesialis kandungan,  dan  spesialis  mata.  Demikian  juga  untuk  dokter  umum  perlu penambahan  sebanyak  4  orang  lagi.  Selain  itu  untuk  dokter  Gigi  juga  perlu ditambah    1  orang,  dan  perawat  perlu  ditambah  sebanyak  20  orang,  serta tenaga Bidan  juga perlu ditambah 2 orang. Mencermati data tersebut maka dalam  rangka  keseimbangan  tenaga  medis  dan  non  medis  dengan  beban kerja  perlunya  penambahan  beberapa  tenaga  (pegawai),  baik  untuk  tenaga medis  maupun  non  medis.  Hal  tersebut  dapat  diketahui  dari  komposisi pegawai  RSUD  Taman  Husada  Kota  Bontang,  tercermin  oleh  tingkat pendidikan, yaitu terdapat 81 orang yang berpendidikan SLTA,bahkan masih terdapat  pegawai  yang  berpendidikan  SD/SLTP.  Sedangkan  yang berpendidikan  Diploma  1  dan  2  sebanyak  2  orang,  dan  pegawai  yang berpendidikan  Diploma  3  sebanyak  23  orang.  Seiring  dengan  beban  kerja yang  terus  meningkat  dan  kompleksitas  permasalahan  yang  terus berkembang  maka  dalam  rangka  mengantisipasi  permasalahan  tersebut perlu dikembangkan kapasitasnsya.  Untuk  keseimbangan antara pekerjaan dengan  kemampuan  pegawai,  sebenarnya  pihak  pimpinan  lembaga  telah memberikan  kesempatan  kepada  semua staf  untuk melanjutkan pendidikan setingkat lebih tinggi.

## Kualitas Obat yang Diberikan
Kualitas    obat  yang  diberikan  pasien.    Sebagai  peserta  Jamkesda tentunya  berharap  layanan  yang  diberikan  RSUD  Taman  Husada  Kota Bontang  dapat  memberikan  kepuasan,  bukan  hanya    kepuasan  atas  jasa perawatan,  tetapi  juga  kepuasan  atas  obat  yang  diberikan.  Sebagai penyelenggara  pelayanan  Jamkesda,  pihak  rumah  sakit  tidak  dapat  berbuat banyak  mengingat  obat  yang  diberikan  para  pengguna  jasa  kesehatan Jamkesda  sudah  diatur  berdasarkan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam kebijakan Jamkesda. Sebagaimana yang dikemukakan Direktur RSUD Taman Husada,  bahwa  mengenai    pemberian  obat  bagi  pasien  Jamkesda  sudah
ditentukan  sesuai  dalam  daftar  obat,  Jika  menggunakan  obat  di  luar ketentuan  maka  hal  tersebut  menjadi  tanggung  jawab  pasien.  Dengan demikian  pemberian  obat  untuk  pasien  Jamkesda  sudah  diatur  sesuai atauran,  meski  demikian  pihak  rumah  sakit  menawarkan  pilihan  jika  pihak pasien  menghendaki  obat  non  generik..  Semua  itu  sangat  tergantung  pada kemampuan  dan  kesanggupan  pengguna  jasa  dalam  merespon  obat  yang ditawarkan.

## Keramahtamahan Petugas Dalam Memberikan Layanan
Parameter  untuk  menentukan  kualitas  pelayanan  dapat  dilihat  dari aspek  keramahtamahan  petugas  dalam  memberikan  pelayanan,  terutama petugas pelaksana yang secara langsung menangani pengguna jasa kesehatan Jamkesda.  Sebagai  petugas  /  pemberi  jasa  kesehatan  hendaknya  dapat bertindak  secara  proporsional  dan  profesional.  Sebab  hal  tersebut merupakan    cermin  dari  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  pada  pasien. Dalam  hal    keramahan  petugas  RSUD  Taman  Husada  Kota  Bontang,  tidak semuanya  memiliki  sikap  yang  kurang  ramah  dalam  menghadapi  pasien Jamkesda,  justru  sebagian  besar  petugas  rumah  sakit  mampu  menunjukkan sikap yang ramah dalam menghadapi pasien. Soal keramahan petugas rumah sakit sangat tergantung pada kepribadian perawat yang bersangkutan.
Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat
1. Faktor yang mendukung:
a. Undang-undang  Nomor  34  tahun  1992  tentang  kesehatan,  yang  dapat dijadikan  sebagai  rujukan  rumah  sakit  umum  daerah  Taman  Husada Kota Bontang untuk melayani para pengguna jasa kesehatan di daerah tersebut.
b. Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2009  Tentang  Program  Jaminan Pemeliharaan  Kesehatan  Daerah  (Jamkesda),  dapat  dijadikan  sebagai acuan  dalam  memberikan  layanan  bagi  pemegang  kartu  jaminan kesehatan  daerah  (Jamkesda),  sehingga  kepentingan  pengguna  jasa Jamkesda dapat terlayani.
c. Peraturan Walikota Bontang Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan  Daerah,  dalam  dijadikan  sebagai petunjuk  pelaksanaan  kerja  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kota  Bontang sehingga  tidak  terjadi  interprestasi  yang  berbeda  antara  pelaksana dengan pengguna jasa kesehatan.
d. Komitmen  pimpinan  yang  kuat  untuk  meningkatkan  pelayanan kesehatan  bagi  pengguna  jasa  kesehatan  Jamkesda,  sehingga kepentingan  pengguna  jasa  Jamkesda  dapat  terealisasi  sesuai  yang diharapkan.
e. Kondusifnya  suasana  dan  lingkungan  kerja  rumah  sakit  umum  daerah Taman Husada dan Kota Bontang pada umumnya, yang memungkinkan pelayanan terhadap para pengguna jasa kesehatan di lembaga tersebut dapat terlayani dengan baik.
2. Faktor yang menghambat :
a. Kurangnya  tenaga  medis  maupun  non  medis  yang  disediakan  rumah sakit umum daerah Taman Husada, sehingga tidak  semua kepentingan pengguna jasa kesehatan dapat terpenuhi.
b. Kurangnya  fasilitas  /  sarana  kesehatan  sehingga  layanan  kepada  para pengguna  jasa  kesehatan  di  rumah  sakit  tersebut  belum  sepenuhnya dapat  terlayani sesuai yang diharapkan.
c. Terbatasnya  alokasi  anggaran  untuk  keperluan  kegiatan  operasional, sehingga kepetingan pengguna jasa kesehatan belum sepenuhnya dapat terlayani.
d. Adanya  desparitas  sikap  dan  perilaku  petugas  pelaksana  dalam menghadapi  pengguna  jasa  kesehatan,  berpotensi  terhadap  perlakuan yang  berbeda,  sehingga  ada  kecenderungan  terhadap  ketidakpuasan para pengguna jasa  kesehatan.

## Kesimpulan
1. Sesuai  hasil  temuan  di  objek  penelitian  tentang  pelayanan  kesehatan sebagaimana  yang  diatur  dalam  Jamkesda,  maka  sesuai  parameter  yang ditetapkan  dalam  sub  fokus  penelitian  ternyata    secara  implementatif belum  semuanya  efektif,  dan  untuk  menggetahui  lebih  jelas  mengenai esensi pelayanan yang dilakukan pihak rumah sakit umum daerah Taman Husada secara substansial dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Ditinjau dari segi mekanisme / prosedur pelayanan sangat jelas dan mudah  dipahami,  meski  demikian  secara  aplikatif  justru  kurang sesuai dengan harapan pengguna  jasa Jamkesda, karena sikap dan perlaku pemberi jasa  yang kurang sensitif dan responsif terhadap pasien,  dan  juga  ketidakseim-bangan  antara  pemberi  jasa  dengan pengguna  jasa  /  kunjungan  pasien  maka  layanan  yang  diberikan terkesan lamban.
b. Ditinjau  dari  segi  kapasitas  ruang  perawatan/pengobatan  yang disediakan  untuk  pengguna  jasa  menunjukkan  indikasi  kurang mencukupi. Hanya saja dalam kondisi yang kurang stabil (musibah /  KLB)  justru  dihadapkan  pada    suatu  permasalahan,  jumlah kunjungan  /  pengguna  jasa  yang  memerlukan  layanan  tidak sebanding antara kapasitas ruang perawatan yang tersedia.
c. Ditinjau  dari  segi  kondisi  ruang  perawatan  untuk  pengguna  jasa Jamkesda sesuai fakta  menunjukkan indikasi  memadai atau sesuai harapan pasien. Kondisi  ruang perawatan di  RSUD Taman Husada Kota  Bontang  sudah  baik  atau  memenuhi  kualifikasi  yang diharapkan  pengguna  jasa  kesehatan,  baik  dari  segi  kebersihan  / sanitasi ruangan maupun tata ruang.
d. Ditinjau dari segi keadaan fasilitas / sarana medis yang disediakan pihak  rumah  sakit  umum  daerah  Taman  Husada,      perlu peningkatan,  terutama  dari  segi  kualitas  fasilitas  medis  belum
sepenuhnya kebutuhan pengguna jasa kesehatan terpenuhi. Dalam rangka  optimalisasi  pelayanan  kesehatan,  maka  perlu  dilengkapi fasilitas  /sarana  medis    yang  sesuai  dengan  kebutuhan  pengguna jasa,  dan  dengan  demikian  pihak  rumah  sakit  tidak  perlu  lagi melakukan  rujukan  ke  rumah  sakit  lain  yang  ada  di  luar  daerah Bontang.
e. Ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas tenaga medis maupun non medis  di  rumah  sakit  umum  daerah  Taman  Husada  Kota  Bontang belum sepenuhnya sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat  dilihat  dari  jumlah  pegawai  medis  yang  ditugaskan  dalam melayani  pasien.  Terutama  tenaga  spesialis  (dokter  spesialis) dinilai  masih  kurang,  begitu  juga  untuk  tenaga  non  medis,  dilihat dari  segi  kualitasnya  masih  kurang,  sebab  masih  banyaknya pegawai yang berpendidikan menengah ke bawah.
f. Kemudian  dalam  hal    pemeberian  obat  bagi  pengguna  jasa Jamkesda,  pihak  rumah  sakit  sudah  melaksanakan  sesuai  standar operasional  pelayanan  (SOP)  hanya  saja  tidak  semua  obat  yang diberikan  kualitasnya  baik,  karena  itu  setiap  pemberian  resep selalu  merujuk  pada  ketentuan  yang  berlaku.  Jika  memang diperlukan  obat  di  luar  daftar  ketentuan,  maka  pihak  rumah  sakit (petugas) harus mengkonfirmasikan kepada pihak keluarga pasien, sehingga tidak terjadi konplain.
g. Ditinjau  dari  segi  keramahtamahan  petugas  dalam  menangani pengguna jasa Jamkesda, ternyata secara aplikatif masih ada sedikit perbedaan    perlakuan  yang  dilakukan  sebagian  petugas  dalam menangani pengguna jasa / layanan pada pengguna jasa Jamkesda, kurang menunjukkan sikap yang ramah dan simpatis.
2. Seiring dengan kebijakan Walikota Bontang tentang pelayanan kesehatan Jamkesda  ternyata  secara  implementatif  tidak  terlepas  dari  faktor  yang mendukung dan menghambat. Adapun faktor yang mendukung meliputi : Undang-undang  Nomor  34  tahun  1992  tentang  kesehatan,  Peraturan Daerah  Nomor  11  Tahun  2009  Tentang  Program  Jaminan  Pemeliharaan Kesehatan  Daerah  (Jamkesda),  Peraturan  Walikota  Bontang  Nomor  26 Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan Daerah,  Komitmen  pimpinan  yang  kuat  untuk  meningkatkan  pelayanan kesehatan bagi pengguna jasa kesehatan Jamkesda, sehingga kepentingan pengguna  jasa  Jamkesda  dapat  terealisasi  sesuai  yang  diharapkan  dan Kondosifnya  suasana  dan  lingkungan  kerja  rumah  sakit  umum  daerah Taman  Husada  dan  Kota  Bontang  memungkinkan  pelayanan  terhadap para  pengguna  jasa  kesehatan  Jamkesda  dapat  dilaksanakan.  Sedangkan faktor  yang  menghambat  adalah  Kurangnya  tenaga  medis  maupun  non medis  yang  disediakan  rumah  sakit  umum  daerah  Taman  Husada, sehingga  tidak  semua  kepentingan  pengguna  jasa  kesehatan  dapat terpenuhi.  Kurangnya  fasilitas  /  sarana  kesehatan  sehingga  layanan
kepada  para  pengguna  jasa  kesehatan  di  rumah  sakit  tersebut  belum sepenuhnya dapat  terlayani sesuai yang diharapkan. Terbatasnya alokasi anggaran  untuk  keperluan  kegiatan  operasional,  sehingga  kepetingan pengguna  jasa  kesehatan  belum  sepenuhnya  dapat  terlayani  dan  adanya desparitas  sikap  dan  perilaku  petugas  pelaksana  dalam  menghadapi pengguna  jasa  kesehatan,  berpotensi  terhadap  perlakuan  yang  berbeda, sehingga ada kecenderungan terhadap ketidakpuasan para pengguna jasa kesehatan
Saran-saran
1. Untuk  menunjang  kelancaran  aktivitas  pelayanan  Jamkesda  di  RSUD Taman  Husada  Kota  Bontang  perlu  adanya  penambahan  tenaga  medis maupun  non  medis  dengan  mengusulkan  tenaga  lewat  pemerintah  kota yaitu penambahan pegawai negeri atau penambahan tenaga melalui dana BLUD
2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan Jamkesda di RSUD Taman Husada Kota  Bontang  hendaknya  pihak  Rumah  Sakit  perlu  melakukan pembenahan    terhadap  berbagai  aspek  yang  berhubungan  dengan pelayanan  jasa  kesehatan,  baik  menyangkut  fasilitas  kesehatan,  ruang perawatan, ruang kerja administratif, dan tata ruang, maupun kebersihan.
3. Perlunya meningkatkan profesionalisme tenaga medis perawatan dan non medis  sebagai  manifestasi  pengembangan  kemampuan  pegawai,  dalam rangka  untuk  mempersiapkan  era  globalisasi  sehingga  mampu berkompetisi  disegmen  pasar  dengan  penjual  yang  sama.  Hal  tersebut dapat  dilakukan  dengan  memberikan  kesempatan  pegawai  untuk mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  yang  sesuai  dengan  formasi  yang dibutuhkan dan disamping itu perlu penambahan tenaga spesialis
4. Menambah  alokasi  anggaran  untuk    biaya  operasional,  dengan  cara mengajukan  usulan  yang  dibuat  dalam  rencana  kerja  pada  tiap  tahun Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  dan  perlunya pendekatan dengan pimpinan organisasi vertikal.
5. Memadukan  persepsi  diantara  para  pelaksana  kebijakan  dibidang kesehatan  dalam  rangka  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada masyarakat,  juga  melakukan  kerjasama  baik  secara  internal  maupun eksternal dan melakukan koordinasi terpadu.
Daftar Pustaka
Anonimus,,  Undang-Undang  Nomor  32  dan  33  Tahun  2004 tentang
Pemerintahan  Daerah dan  Perimbangan  Keuangan  Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah., Jakarta. Indonesia.
_______,  Undang-undang  Nomor  23  Tahun    1992. Tentang  Kesehatan. Indonesia. Jakarta.
_______,  Undang-undang  Nomor  25  tahun  2010  tentang Pelayanan  Umum, Indonesia, Jakarta.
_______,  1993. Keputusan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Nomor  63  tahun  2003  tentang  Pedoman  Tata  Laksana  Pelayanan Umum. Indonesia. Jakarta.
_______,    Kepmenpan  Nomor  25  Tahun  2004,  tentang Pelayanan  Prima, Indonesia, Jakarta.
_______,  Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2009  Tentang  Program  Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Kota Bontang
_______,  Peraturan  Walikota  Bontang  Nomor  16  Tahun  2012  Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah. Kota Bontang. Abdul  Wahab,  Solichin.  1997,  Kebijaksanaan  Pembangunan  Pedesaan  di Negara-negara  Berkembang;  Skala  Permasalahan  dan  Hakekatnya. Dalam Buku “Kebijakan Publik dan Pembangunan” IKIP, Malang.
Grindle,  M.  1980. Polities  and  Policy  Implementations  in  the  third  World. Princeton University Press
Islamy,  M.  Irfan.  l991. Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara. Bumi Aksara. Jakarta.
Lovelock H, Christopher. 1992. Managing Service: Marketing, Operations and Human Resources, New Jersey: Prentice- Hall, Englewood Cliffs.
Moenir.  A.S.  1992. Manajemen  Pelayanan  Umum  Di  Indonesia.    Cetakan Pertama. Bumi Aksara Djakarta.
Osborne,  David  dan  Gaebler.  1992. Mewirausahakan  Birokrasi,  Reinventing Government,  Transformasi  Semangat  Wirausaha  Ke  Dalam  Sektor Publik,  Penterjemah  Abdul  Rosyid,  Pustaka  Binaman  Pressindo, Jakarta.
Sabatier. Paul A & Mazmanian, Daniel A. 1988. Implementation: The Concepts of  Optimal  Conditions  for  Effectively  Accomplishing  Objectives,  in Public Administration (Ed Stillman H, R.J) George Mason University.
_______,  1987.  Implementation  and  Public  Policy.  Scott  Foresman  and Company,
Thoha,  Mifftah,  1993.  Perspektif Perilaku  Organisasi,  Konsep  dasar  dan Aplikasinya Rajawai, Jakarta.
Tjokroamidjojo,  Bintoro.  1993. Mamajemen  Pembangunan.  Cetakan  Ke-3. Haji Masagung.  Jakarta.