## IDENTITAS BARU TRANSEKSUAL DAN STATUS HUKUM
PERKAWINANNYA
Dr. Holyness Nurdin Singadimedja, S.H., M.H., Agus Mulya Karsona, dan Afra Fathina Azzahra
Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran Jl. Dipati Ukur Nomor 35, Coblong, Bandung, Jawa Barat 40132 holyness75.hs@gmail.com
Naskah diterima: 5 April; direvisi: 26 April; disetujui: 16 Mei

## ABSTRAK
Pada  dasarnya,  Tuhan  menciptakan  manusia  sebagai  makhluk  yang  paling sempurna  dengan  jenis  kelamin  laki-laki  dan  perempuan.  Dengan  majunya teknologi  kedokteran  pada  saat  ini  dimungkinkan  bagi  seseorang  untuk melakukan  operasi  pergantian  kelamin.  Sehingga  keberadaannya  menimbulkan permasalahan  hukum  terhadap status hukum dan akibat hukum  serta perkawinan yang dilakukan oleh mereka.  Metode penelitan  dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif  untuk  memahami  dan  menentukan  status  hukum  seseorang  yang  telah melakukan  perubahan  jenis  kelamin  serta  untuk  mengkaji  dan  merumuskan pelaksanaan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  telah  melakukan perubahan  jenis  kelamin.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  transeksual  dapat mendapatkan identitas yang baru dengan cara mendapatkan penetapan pengadilan mengenai perubahan identitas barunya dan selanjutnya dicatatakan ke Pencatatan Sipil  dan  perkawinan  dimungkinkan  bagi  seorang  transeksual  yang  telah mendapat  penetapan  pengadilan  dan  sudah  dicatatkan  di  pencatatan  sipil  untuk melangsungkan  perkawinan  asalkan  syarat  perkawinan  tersebut  tidak  dilarang atau  bertentangan  dengan  ketentuan  yang  ada  dalam  agama  dari  orang  yang bersangkutan.
Kata kunci: Pencatatan Sipil, Perkawinan, Transeksual.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Identitas Baru Transeksual dan  Status  Hukum  Perkawinannya ∽ Holyness  Nurdin  Singadimedja,  Agus  Mulya Karsona, dan Afra Fathina Azzahra ∽
NEW TRANSEXUAL IDENTITY AND THE MARRIAGE LEGAL STATUS Dr. Holyness Nurdin Singadimedja, S.H., M.H., Agus Mulya Karsona, dan Afra Fathina Azzahra
Faculty of Law, University of Padjajaran Dipati Ukur Street Number 35, Coblong, Bandung, Jawa Barat 40132 holyness75.hs@gmail.com

## ABSTRACT
Basically,  God  made  human  as  the  most  perfect  creature  with  the  male  and female  gender.  With  the  advanced  of  medical  technology  at  this  time,  it  is possible for someone to change their gender. So their existence because of legal problems  against  legal  status  and  marriage  committed  by  them.  The  research method in this study is normative juridical to understand and determine the legal status of a person that make gender changes and to review the implementation of marriage that conducted by  someone  who  has made  gender changes. The  result of  this  thesis  showing  that  transsexuals  can  get  a  new  identity  by  getting  court determination  about  changes  their  new  identity  and  then  listed  to  Civil Registration  and  the  marriage  is  possible  for  transsexual  who  has  earned  court determination  and  has  been  registered  in  Civil  Registration  for  marriage  if  that the terms of the marriage do not conflict with their religion.
Keyword: Civil Registration, Marriage, Transsexual.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Identitas Baru Transeksual dan  Status  Hukum  Perkawinannya ∽ Holyness  Nurdin  Singadimedja,  Agus  Mulya Karsona, dan Afra Fathina Azzahra ∽

## A. Latar belakang
Tuhan  menciptakan  manusia  terdiri  dari  dua  jenis  kelamin, yaitu  laki-laki dan  perempuan,  namun  di  sisi  lain  masih  ada  segelintir  orang  yang  merasa  jati dirinya  berada  diantara  laki-laki  dan  perempuan.  Seiring  dengan  perkembangan zaman yang terjadi hal ini kemudian menimbulkan suatu fenomena menarik yang terjadi pada lingkungan sosial saat ini. Didukung dengan perkembangan teknologi khususnya  dalam  bidang  kedokteran,  hal  ini  dikenal  dengan  nama  transeksual, atau  secara  sederhana  merupakan  pergantian  jenis  kelamin  dari  perempuan menjadi laki-laki maupun dari laki-laki menjadi perempuan dengan cara operasi. Kata  “transeksual” sering  digantikan  dengan kata  “transgender” dengan maksud mempersamakan kedua kata  tersebut.
Namun,  kata  “transeksual” dengan kata “transgender” memiliki pengertian yang berbeda. Kata “transgender” berasal  dari  kata trans dan gender .  Kata trans mengacu kepada  definisi  perubahan dan kata gender mengacu  kepada arti peran sosial,  perilaku,  aktivitas,  dan  atribut  yang  dibangun  oleh  masyarakat  untuk menentukan  yang  tepat  bagi  laki-laki  dan  perempuan. 1 Contohnya  adalah seseorang  yang  terlahir sebagai  laki-laki  akan  tetapi  di  dalam  jiwanya  terdapat jiwa  perempuan,  baik dalam berperilaku, berpikir, dan merasakan sesuatu, begitu juga  sebaliknya  seseorang  yang  terlahir  dan  tercatatkan  kelahirannya  sebagai perempuan, tetapi di  dalam  jiwanya  memiliki  jiwa  seorang  laki-laki.  Sedangkan kata  “transeksual”  dikaitkan  dengan seksual yang  dalam  artian  sederhananya adalah  jenis  kelamin.  Transeksual  adalah  pikiran  secara  harfiah,  secara  fisik terperangkap di dalam tubuh lawan jenis sehingga dilakukannya pergantian jenis kelamin. 2
Kaum  transeksual  memiliki  suatu  ketidakpuasan  terhadap  dirinya  sendiri karena tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan. Ketidakpuasan  itu  sendiri  terlihat  dalam  bentuk  dandanan,  gaya  bicara,  tingkah laku,  hingga  keinginan  untuk  melakukan  operasi  pergantian  jenis  kelamin  ( Sex Reassignment Surgery ). Menurut  Dadi Garnadi operasi pergantian kelamin tidak bisa  dilakukan  oleh  sembarang  orang  dengan  mudah,  untuk  dapat  dilakukan operasi  perubahan  jenis  kelamin  sesuai  standar  Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI) harus  didahului  oleh  observasi  oleh  Tim  Dokter  yang  meliputi  tes  psikologi,  tes hormonal,  tes  kepribadian,  tes  kesehatan  yang  dilakukan  oleh  ahli-ahli  seperti Psikiater, Psikolog, Bedah, Penyakit Dalam, Genetikal, Obstetry dan Ginecology , setelah  melalui  serangkaian  tes  barulah  seseorang  dapat  melakukan  operasi perubahan kelamin. 3
Operasi  kelamin  bisa  digolongkan  termasuk  dalam  operasi  bedah  plastik dan  rekonstruksi  organ  tubuh.  Menurut  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan  Pasal  69  ayat  (2)  bedah  plastik  dan  rekonstruksi  tidak  boleh bertentangan  dengan  norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat  dan  tidak  ditujukan
1 Health Topic, “Gender”, http://www.who.int/, diakses pada tanggal 19 Oktober 2017.
2 Lihat  juga  E.  Coleman, et  al .,  “Standards  of  Care  for  the  Health  of  Transsexual,  Transgender,  and Gender-Nonconforming  People,  Version  7”, International  Journal  of  Transgenderism ,  Volume  13,  Nomor  4, 2012, hlm. 165-232.
3 Lihat di Penetapan PN Batang Nomor 19/Pdt.P/PN.Btg tanggal 22 Desember 2009.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Identitas Baru Transeksual dan  Status  Hukum  Perkawinannya ∽ Holyness  Nurdin  Singadimedja,  Agus  Mulya Karsona, dan Afra Fathina Azzahra ∽
untuk  mengubah  identitas.  Norma  yang  dimaksud  dalam  penjelasan  Undang- Undang  Kesehatan  adalah  norma  hukum,  agama,  kesusilaan  dan  kesopanan, sedangkan dalam norma hukum tidak ada aturan mengenai transgender.
Norma  agama  dalam  norma  agama  Islam,  para  ulama  fiqih  mendasarkan ketetapan hukum tersebut pada dalil-dalil yaitu Hadist Rasulullah saw, “Allah swt mengutuk  laki-laki  yang  menyerupai  wanita  dan  wanita  yang  menyerupai  laki- laki (HR. Ahmad)”. Dalam norma kesusilaan dan kesopanan, masalah transeksual masih dianggap sesuatu yang aneh dan selalu mendapat cemooh dan hinaan dari masyarakat.  Kaum  transgender  yang  berganti  kelamin  sangat  ditentang  oleh berbagai  kalangan.  Keadaan  seperti  ini  membuat  kasus  transgender  atau  upaya pergantian  kelamin  menjadi  ketidakjelasan  yang  menimbulkan  ketidak-adilan, oleh  karena  itu  sangat  diperlukan  undang-undang  yang  bisa  mengatur permasalahan transeksual. 4
Berbagai  macam  alasan  yang  menyebabkan  seseorang  melakukan  operasi perubahan  kelamin.  Alasan  tersebut  dapat  dikategorikan  menjadi  2  (dua),  yaitu karena alasan medis dan non-medis. 5 Namun, yang terjadi saat ini, banyak sekali laki-laki atau perempuan yang melakukan operasi perubahan kelamin disebabkan adanya  indikasi  non-medis,  dimana  hal  tersebut  menyebabkan  berbagai  macam kontroversi.
Kasus  mengenai  transeksual  dimulai  dari  Iwan  Rubianto  yang  melakukan operasi  perubahan jenis kelamin. Kasus Iwan Rubianto  ini merupakan awal  dari perkembangan  hukum  di  Indonesia  mengenai  pergantian  kelamin.  Di  mana putusan  hakim  pada  saat  ini  mengesahkan  perubahan  jenis  kelamin  yang dilakukan  Iwan  Rubianto  dan  mengsahkan  Iwan  Rubianto  menjadi  perempuan dangan  nama  Vivian  Rubianti. 6 Adapun  untuk  kasus  Nadia  Ilmira  Akardia berbeda  dengan  kasus  Vivian  Rubianti,  kasus  ini  cukup  dipenuhi  oleh  kritik. Nadia  semula  adalah  seorang  lelaki  yang  kemudian  berganti  kelamin  menjadi perempuan.  Niat  Nadia  menjadi  perempuan  telah  ada  sejak  lama,  dan  sebelum melakukan  operasi  kelamin  Nadia  telah  merombak  penampilannya  menyerupai seorang perempuan. Tindakan Nadia berganti kelamin dikritik oleh MUI (Majelis Ulama  Indonesia)  karena  dinilai  melenceng  dari  norma  agama  dan  tidak  ingin operasi  pergantian  kelamin  menjadi  tren  di  Indonesia,  selain  itu  MUI menganggap  operasi  kelamin  bertentangan  dengan  kode  etik  kedokteran. 7 Nadia merasa  sangat  didiskriminasi,  dia  merasa  banyak public  figure yang  berganti kelamin  contohnya  Dorce  Gamalama,  tetapi  Dorce  Gamalama  tidak  terlalu banyak  menerima  protes  dan  kritikan  seperti  dirinya  yang  hanya  seorang masyarakat biasa. Di sisi lain Komnas HAM tidak mempersoalkan langkah Nadia
4 Mohammad Sibromulisi, “Transgender dalam Pandangan Syariat Islam”, http://www.nu.or.id/post/read/ 84392/transgender-dalam-pandangan-syariat-islam , diakses pada tanggal 17 Maret 2016.
5 Ann M  Kring,  Sheri L. Johson, Gerald C.  Davison, Abnormal Psychology, eleventh  edition,  (America: Willey,  2010),  hlm.  396.  Lihat  juga  E.  Coleman, et  al .,  “Standards  of  Care  for  the  Health  of  Transsexual, Transgender, and Gender-Nonconforming People, Version 7”, International Journal of Transgenderism , Volume 13, Nomor 4, 2012, hlm. 165-232.
6 Adnan Buyung Nasution, Menabur Benih Reformasi, (Jakarta: Aksara Kurnia, 2004), hlm. 39.
7 Djohansjah,  “Prof.  Dr.  Djohansjah:  Mengganti  Kelamin  Manusia  adalah  Karya  Seni  Rupa”, http://www.voa-islam.com/news/indonesia/2009/12/30/2302/, diakses pada tanggal 16 Februari 2018.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Identitas Baru Transeksual dan  Status  Hukum  Perkawinannya ∽ Holyness  Nurdin  Singadimedja,  Agus  Mulya Karsona, dan Afra Fathina Azzahra ∽
karena  Komnas  HAM  menganggap  tindakan  Nadia  adalah  hak  individu  yang harus dihormati.
Djohansah  Marzoeki,  selaku  dokter  RSU  Dr.  Soetomo  yang  menangani operasi kelamin Nadia yang dikonfirmasi soal sikap MUI, menandaskan bahwa dia melakukan  operasi  ganti  kelamin  semata-mata  untuk  meringankan  penderitaan yang  dialami  oleh  Nadia,  dijelaskan  penderitaan  yang  dialami  Nadia  adalah merasa  badan  tidak  sesuai  dengan  perasaannya  atau  sebaliknya  merasa perasaannya  tidak  sesuai  dengan  badannya.  Sehingga  menurutnya,  perubahan kelamin itu tidak melawan kodrat. 8 Berbagai macam kritik dan penilaian terhadap kasus Nadia, akhirnya Pengadilan Negeri Batang mengabulkan permohonan ganti kelamin Nadia atas landasan Hak Asasi Manusia.
Seseorang  yang  telah  melakukan  operasi  perubahan  kelamin  atau  disebut juga  transeksual  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan  untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan ini difungsikan untuk mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin tersebut seperti yang dilakukan oleh  Iwan  Rubianto.  Sehingga,  seorang  pria  yang  telah  melakukan  operasi perubahan  kelamin  menjadi  perempuan  akan  dinyatakan  sah  sebagai  perempuan dan  begitu  juga  sebaliknya  dari  perempuan  menjadi  laki-laki.  Penetapan pengadilan  akan  sangat  berguna  karena  berkaitan  dengan  hak-hak  yang  harus didapatkan  oleh  mereka  yang  melakukan  perubahan  kelamin  sebagai  seorang warga negara, begitu pula dengan kewajibannya. 9
Hal yang akan terjadi selanjutnya adalah apakah hak-hak dari mereka yang telah  melakukan  operasi  perubahan  kelamin  telah  didapatkan  ataupun  mungkin dari  mereka  yang  telah  melakukan  operasi  perubahan  kelamin  benar-benar  telah dipersamakan dengan perempuan ataupun laki-laki yang tidak melakukan operasi perubahan  kelamin.  Hak-hak  yang  harus  dipenuhi  diantaranya  adalah  mengenai hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk menikah dan hak untuk mendapatkan pekerjaan.  Namun,  pembahasan  ini  lebih  terfokus  mengenai  hak-hak  untuk mendapatkan keabsahan identitas barunya dan  hak untuk menikah. Hak-hak dan kewajiban  mereka  yang  telah  melakukan  operasi  perubahan  kelamin  tersebut dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10
Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  pada  hakekatnya  berkewajiban  memberikan  perlindungan  dan  pengakuan terhadap  penentuan  status  pribadi  dan  status  hukum  atas  setiap  peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada  di  dalam  dan/atau  di  luar  wilayah  Indonesia.  Seperti  halnya  hak  atas mendapatkan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Akta Perkawinan.  Perubahan  jenis  kelamin  yang  dilakukan  oleh  kaum  transgender mengharuskan adanya perubahan mengenai data kependudukan. Hal ini berkaitan dengan  masalah  identitas  pada  akta  pencatatan  sipil  dan  administrasi kependudukan  lainnya  yang  harus  diperbarui  berdasarkan  pergantian  jenis
8 Ibid.
9 Ibid.
10 Ibid.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Identitas Baru Transeksual dan  Status  Hukum  Perkawinannya ∽ Holyness  Nurdin  Singadimedja,  Agus  Mulya Karsona, dan Afra Fathina Azzahra ∽
kelamin  maupun  pergantian  nama  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  melakukan operasi perubahan jenis kelamin.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa  setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan melalui  perkawinan  yang  sah.  Mengenai  perkawinan  yang  diatur  dalam  hukum perkawinan,  dimana  hukum  perkawinan  itu  sendiri  bertalian  dengan  hubungan antara  pria  dan  wanita  untuk  menciptakan  keluarga. 11 Sebagaimana  perkawinan itu diatur di dalam Undang- Undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Permasalahan  yang  kemudian  timbul  adalah  ketika  hak  dari  mereka  yang melakukan  operasi  perubahan  kelamin  diberikan  terlebih  mengenai  perkawinan. Apakah  perkawinan  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  perkawinan  yang sah  atau tidak  dan  bagaimana  dampak  hukum  dari  perkawinan  tersebut  apabila  ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan mengenai identitas, apakah  mereka yang  telah melakukan perubahan jenis kelamin telah mendapatkan keabsahan atas  identitas yang  baru atau belum. Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sendiri  kata  “transeksual”  masih menjadi suatu  hal  yang  tabu.  Masyarakat  Indonesia  masih  banyak  yang  menganggap bahwa  “transeksual”  dan  “transgender”  merupakan  hal  yang  sama.  Pada kenyataannya  seorang  transgender  belum  tentu  merupakan  seorang transeksual. Hal  tersebut  juga  dipandang  sebagai  penyimpangan  norma-norma  yang berlaku di  dalam  masyarakat  yang  menyebabkan  banyaknya  pro  dan  kontra  mengenai kasus pergantian kelamin kaum transgender.

## B. Perumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya,  menjelaskan bahwa dengan  pengesahannya  seseorang  menjadi  laki-laki  atau  perempuan  setelah dilakukannya operasi perubahan kelamin menimbulkan berbagai pertanyaan. Hal ini  berkaitan  dengan  hak-hak  asasi  yang  seharusnya  didapatkan  sebagaimana yang  diatur  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  maka perumusan masalah yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana  status  hukum  seseorang  yang  telah  melakukan  operasi perubahan  jenis  kelamin  ditinjau  dengan  Undang-undang  Nomor  24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan?
2. Bagaimana  pula  pelaksanaan  atau  praktek  perkawinan  yang  dilakukan seseorang yang telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin ditinjau dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

## C. Tujuan Penulisan
Sejalan  dengan  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  yang  hendak dicapai di dalam penelitian ini yaitu:
11 Winarsih  Imam  Subekti  dan  Sri  Soesilawati  Mahdi, Hukum  Perorangan  dan  Kekeluargaan  Perdata Barat, Cet. Pertama, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hlm. 26.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Identitas Baru Transeksual dan  Status  Hukum  Perkawinannya ∽ Holyness  Nurdin  Singadimedja,  Agus  Mulya Karsona, dan Afra Fathina Azzahra ∽
1. Untuk  meneliti  status  hukum  seseorang  yang  telah  melakukan  operasi perubahan  jenis  kelamin  ditinjau  dengan  Undang-undang  Nomor  24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Untuk  mendeskripsikan  hasil  penelitian  pelaksanaan  atau  praktek perkawinan  yang  dilakukan  seseorang  yang  telah  melakukan  operasi perubahan  jenis  kelamin  ditinjau  dengan  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## D. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan metode  yuridis  normatif  yakni  metode  yang  metode  yang  digunakan  dengan menguasai  hukumnya  bagi  suatu  persoalan  tertentu  serta  bagaimana  melaksanakan atau  menerapkan  peraturan-peraturan  hukum  tersebut.  Pendekatan  yuridis  normatif ini  mencakup  penelitian  terhadap  sistematika  hukum,  penelitian  terhadap  taraf sinkronisasi  hukum.  Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian  hukum kepustakaan  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka  yang ada,  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier untuk  selanjutnya  bahan-bahan  hukum  tersebut  disusun  secara  sistematis,  dikaji kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan  dalam  hubungannya  dengan  masalah  yang diteliti. 12 Studi kepustakaan yang dimaksud adalah dengan menginventarisasi bahan- bahan hukum dari berbagai sumber. 13

## E. Kerangka Teoretis dan Yuridis
Menyediakan  pelayanan  yang  baik  adalah  tugas  negara  melalui  pemerintah. Pemerintah  bertugas  untuk  memberikan  pelayanan  untuk  pemenuhan  kebutuhan publik. 14 Pemenuhan  kebutuhan  publik  diartikan  sebagai  pemenuhan  hak-hak  sipil warga  negara.  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2006 vide .  Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-undang Administrasi Kependudukan), menjelaskan bahwa “Administrasi kependudukan  adalah  rangkaian  kegiatan  penataan  dan  penertiban  dalam penerbitan  dokumen  dan  Data  Kependudukan  melalui  Pendaftaran  Penduduk, Pencatatan  Sipil,  pengelolaan  informasi  Administrasi  Kependudukan  serta pendayagunaan  hasilnya  untuk  pelayanan  publik  dan  pembangunan  sektor  lain. Administrasi Kependudukan sangatlah penting bagi setiap warga negara. Undang- Undang  Administrasi  Kependudukan  mengatur  dua  hal  pokok  yaitu  mengenai pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan  sipil.  Pendaftaran  penduduk  lebih  bersifat administratif,  sedangkan  pencatatan  sipil  menimbulkan  hak  perdata.  Namun keduanya  mempunya  tujuan  yang  sama  yaitu,  berdasarkan  Pasal  2  Peraturan
12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 51.
13 Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap  Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian  Ilmiah  Hukum ,  Volume  1  Nomor  1,  2016.  Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Accountability  of Construction  Services  Contract  by  Village  Government  In  Karawang  District”, Yustisia ,  Volume  3  Nomor  3, 2014.
14 Fulthoni,  Renata  Arianingtyas,  Siti  Aminah, Memahami  Kebijakan  Administrasi  Kependudukan, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2009), hlm. 1-5.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Identitas Baru Transeksual dan  Status  Hukum  Perkawinannya ∽ Holyness  Nurdin  Singadimedja,  Agus  Mulya Karsona, dan Afra Fathina Azzahra ∽
Presiden  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2008  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil  yakni  pendaftaran  Penduduk  dan Pencatatan Sipil  bertujuan  untuk memberikan keabsahan  identitas  dan  kepastian hukum  atas  dokumen  penduduk,  perlindungan  status  hak  sipil  penduduk,  dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.
Seseorang  yang  melakukan  operasi  perubahan  jenis  kelamin  untuk mendapatkan  status  hukum  atas  dirinya  haruslah  mendaftarkan  kepada Administrasi  Kependudukan  terutama  mengenai  Pencatatan  Sipil.  Pada  Pasal  1 butir  15  Undang-undang  Administrasi  Kependudukan,  pencatatan  sipil  adalah pencatatan peristiwa penting yang terjadi pada seseorang. Peristiwa penting yang dimaksud  dikaitkan  dengan  terjadinya  proses  operasi  perubahan  kelamin  oleh seseorang  untuk  menganti  jenis  kelaminnya  dari  laki-laki  menjadi  perempuan atau  sebaliknya.  Dalam  Undang-Undang  Administrasi  Kependudukan  disebut dengan peristiwa  penting  lainnya yang  diatur  di dalam Pasal  56 Undang-undang Administrasi Kependudukan. Namun tidak hanya mengenai pencatatan peristiwa penting  lainnya  saja,  dalam  kasus  transeksual  juga  berkaitan  dengan  pencatatan perubahan nama dan pencatatan perkawinan.

## F. Hasil Pembahasan
1. Status  Hukum  Seseorang  yang  Telah  Melakukan  Operasi  Perubahan Jenis Kelamin Ditinjau  dengan Undang-undang  Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
Seseorang yang melakukan operasi perubahan kelamin, harus memohonkan kepada  pengadilan  guna  mendapatkan  penetapan  dari  pengadilan  mengenai perubahan atas status barunya. Ketentuan mengenai keharusan adanya penetapan pengadilan  tersebut  diatur  di  dalam  Pasal  52  dan  Pasal  56  Undang-undang Administrasi  Kependudukan  yaitu  berkaitan  dengan  pencatatan  perubahan  nama dan  perubahan  jenis  kelamin  dari  seseorang  yang  telah  melakukan  operasi perubahan  kelamin.  Seperti  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  seseorang  yang  telah melakukan  operasi  perubahan  kelamin  berkaitan  dengan  pencatatan  pada Pencatatan Sipil karena telah  terjadi  peristiwa  penting. Penetapan  pengadilan  ini sangatlah  penting  karena  nantinya  berkaitan  dengan  hak-haknya  sebagai  warga negara. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan data diri atau status pribadi dan  status  hukum.  Di  mana  hal  ini  berkaitan  dengan  tujuan  penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Permohonan  mendapatkan  penetapan  pengadilan  bertujuan  mendapatkan kelegalan  dan  kepastian hukum atas  status barunya (misal dari  laki-laki  menjadi perempuan)  dan  perubahan  atas  namanya.  Di  mana  selanjutnya  dari  adanya penetapan pengadilan tersebut, perubahan nama dapat dicatatkan dalam pencatatan sipil.  Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  52  Undang-undang  Administrasi Kependudukan.  Penjelasan  Pasal  56,  yang  dimaksud  dengan  peristiwa  penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.
Mengenai  tata  cara  pencatatan  perubahan  nama  pada  pencatatan  sipil dijelaskan  dalam  Pasal  93  Peraturan  Presiden  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2008 tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Identitas Baru Transeksual dan  Status  Hukum  Perkawinannya ∽ Holyness  Nurdin  Singadimedja,  Agus  Mulya Karsona, dan Afra Fathina Azzahra ∽
dan  mengenai  perubahan  status  seseorang  yang  telah  melakukan  operasi perubahan  kelamin  diatur  di  dalam  Pasal  56  Undang-undang  Administrasi Kependudukan.  Pengaturan  mengenai  tata  cara  pencatatan  peristiwa  penting lainnya dalam hal ini perubahan jenis kelamin dijelaskan dalam Pasal 97 Peraturan Presiden  Nomor  25  Tahun  2008  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Jelas dari kedua Pasal ini, apabila terjadi  peristiwa penting yaitu perubahan nama dan perubahan jenis kelamin harus adanya penetapan pengadilan agar dapat nantinya  perubahan  nama  maupun  jenis  kelamin  tersebut  dapat  dicatatkan  di Pencatatan  Sipil.  Terlebih  lagi  kedua  peristiwa  penting  tersebut  wajib  untuk dicatatkan  di  Pencatatan  Sipil  agar  sesuai  dengan  tujuan  dari  administrasi kependudukan  ini  adalah  untuk  memberikan  keabsahan  identitas  dan  kepastian hukum mengenai status baru yang dimiliki oleh seseorang yang telah melakukan operasi  perubahan  kelamin.  Tujuan  dari  adanya  administrasi  kependudukan dijelaskan  dalam  Pasal  2  Peraturan  Presiden  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Akta  kelahiran  dari  seseorang  yang  telah  melakukan  operasi  perubahan jenis kelamin pasti memiliki data yang berbeda mengenai jenis kelamin. Pada saat lahir dengan keadaannya sekarang yang telah mengalami perubahan jenis kelamin akibat  operasi  perubahan  kelamin  atau  penyempurnaan  kelamin.  Walaupun adanya  perbedaan  keterangan  mengenai  jenis  kelamin  pada  akta  kelahiran  dan keadaannya sekarang, akta kelahiran tersebut tidak diganti dengan akta yang baru atau adanya penerbitan akta kelahiran yang baru.
Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Administrasi Kependudukan menjelaskan sifat  dari  akta  pencatatan  sipil  adalah  berlaku  selamanya.  Namun  seperti  yang dijelaskan sebelumnya pada Pasal 52 Undang-undang Administrasi Kependudukan Juncto .  Pasal  93  Peraturan  Presiden  Nomor  25  Tahun  2008 tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil dan  Pasal  56  Undang-undang  Administrasi  Kependudukan Juncto .  Pasal  97 Peraturan  Presiden  Nomor  25  Tahun  2008  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, akta pencatatan sipil yang berkaitan dengan  perubahan  nama  dan  perubahan  jenis  kelamin  akan  diberikan  catatan pinggir  oleh  Instansi  Pelaksana.  Akta  pencatatan  sipil  yang  dimaksud  salah satunya  adalah  akta  kelahiran.  Jadi  akta  kelahiran  baik  di  dalam  kutipan  akta maupun  dalam  register  akta  tidak  berubah  namun  adanya  penambahan  yaitu adanya catatan pinggir yang menjelaskan mengenai peristiwa penting tersebut. Dikaitkan  dengan  kasus  Sandra  Wijaya  yang  telah  melakukan  operasi perubahan jenis kelamin, jelas ada peristiwa  penting. Peristiwa penting tersebut adalah mengenai perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan dan perubahan  nama  dari  Aryo  Maulana  Wijaya  menjadi  Sandra  Wijaya.  Peristiwa penting  tersebut  harus  dicatatkan  pada  pencatatan  Sipil.  Sandra  sudah mendapatkan  penetapan  pengadilan  yang  diterbitkan  oleh  Pengadilan  Negeri Surabaya  serta  sudah  melakukan  pencatatan  perubahan  tersebut  di  kantor Pencatatan  Sipil  Setempat.  Sandra  sudah  melakukan  ketentuan-ketentuan  yang sesuai  dengan  Undang-undang  Administrasi  Kependudukan  khususnya  yang
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Identitas Baru Transeksual dan  Status  Hukum  Perkawinannya ∽ Holyness  Nurdin  Singadimedja,  Agus  Mulya Karsona, dan Afra Fathina Azzahra ∽
tertulis pada Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-undang Admnistrasi Kependudukan yang  berkaitan  dengan  pencatatan  perubahan  nama  dan  perubahan  jenis kelamin.
Kejadian berbeda pada kasus Dea, Dea juga merupakan salah seorang yang telah  melakukan  operasi  perubahan  kelamin.  Dalam  hal  ini  juga  terdapat peristiwa  penting  yang  harus  dicatatkan  di  Pencatatan  Sipil  yaitu  mengenai perubahan  jenis  kelamin  dari  laki-laki  menjadi  perempuan  dan  perubahan  nama dari Agus Widoyo menjadi Nadia Ilmira Arkadea. Dea telah memiliki penetapan pengadilan  yang  diterbitkan  Pengadilan  Negeri  Batang  atas  pengabulan perubahan nama dan perubahan jenis kelaminnya. Namun yang terjadi Dea tidak dapat  mencatatkan  perubahan  tersebut  di  kantor  Pencatatan  Sipil  setempat walaupun telah memiliki penetapan pengadilan.
Berdasarkan  ketentuan  dari  Undang-undang  Administrasi  Kependudukan telah  terpenuhinya  syarat  dari  pelaksanaan  pencatatan peristiwa  penting,  hanya saja  hal  tersebut  terbentur  dengan  kebijakan  Pemerintah  Daerah  setempat. Sehingga  sejak  tahun  2009  di  mana  dikabulkannya  permohonan  pergantian kelamin  di  Pengadilan  Negeri  Batang  sampai  sekarang,  Dea  belum  dapat mencatatkan  kepada  Pencatatan  Sipil  setempat.  Dalam  hal ini  telah  terjadi  sikap diskriminatif terhadap Dea sebagai seorang transeksual. Administrasi kependudukan  seharusnya  diarahkan  untuk  dapat  memenuhi  hak  asasi  setiap orang  di  bidang  administrasi  kependudukan  tanpa  adanya  diskriminasi  dengan pelayanan publik yang profesional. Jelas berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang- undang  Administrasi  Kependudukan,  Dea  dapat  memintakan  pencatatan perubahan jenis kelamin dan perubahan nama tersebut di kantor  Pencatatan Sipil dan  terlebih  lagi  syarat  yang  utama  dari  pengajuan  pencatatan  telah  terpenuhi oleh Dea.
Dikaji  lebih  lanjut  mengenai  kasus  yang  terjadi  pada  Dea,  disini  Nadia Ilmira  Arkadea  dapat  mengajukan  gugatan  ke  PTUN  (Pengadilan  Tata  Usaha Negara)  karena  adanya  kebijakan  daerah  setempat  mengenai  pelarangan  dalam pencatatan sipil terhadap seseorang yang telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin.  Sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dengan  adanya  kebijakan  tersebut  jelas  merugikan  Dea  karena  dengan  tidak tercatatnya identitas baru Dea  di  Pencatatan  Sipil,  Dea  tidak  dapat  mendapatkan keabsahan  atas  perubahan  jenis  kelamin  yang  sudah  dilakukan.  Hal  tersebut menimbulkan  beberapa  akibat  hukum  diantaranya  yaitu  hak  untuk  bekerja,  hak untuk melakukan perkawinan, hak untuk penghidupan yang layak.
Sesuai  dengan  Pasal  56  Undang-undang  Administrasi  Kependudukan, seseorang  yang  telah  melakukan  operasi  perubahan  jenis  kelamin  dapat mencatatkan keabsahan identitas yang baru dengan adanya penetapan pengadilan yang sudah didapatkan Dea. Kebijakan yang dikeluarkan daerah setempat hanya berdasarkan  adat  istiadat  dan  faktor  keagamaan  yang  kuat  sehingga  melarang seseorang  yang  telah  melakukan  operasi  jenis  kelamin  melakukan  proses Pencatatan  Sipil.  Seharusnya  pemerintah  daerah  setempat  tunduk  kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Identitas Baru Transeksual dan  Status  Hukum  Perkawinannya ∽ Holyness  Nurdin  Singadimedja,  Agus  Mulya Karsona, dan Afra Fathina Azzahra ∽
2.  Pelaksanaan  atau  praktek  perkawinan  yang  dilakukan  seseorang yang  telah  melakukan  operasi  perubahan  kelamin  berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Bermacam-macam  pendapat  yang  dikemukakan  orang  mengenai  pengertian perkawinan. Dengan menggunakan berbagai segi pengelihatan terhadap perkawinan itu,  secara  pendek  berdasarkan  pendapat  Sayuti  Thalib  pengertian  perkawinan  itu ialah  perjanjian  suci  membentuk  keluarga  antara  seorang  laki-laki  dengan perempuan. 15 Perkawinan  dalam  hukum  islam  biasa  disebut  dengan  istilah  nikah. Nikah  adalah  melakukan  suatu  akad  atau  perjanjan  untuk  mengikatkan  diri  antara seorang  laki-laki  dan  wanita  untuk  menghalalkan  hubungan  kelamin  antara  kedua belah  pihak,  dengan  dasar  sukarela  dan  keridhaan  kedua  belah  pihak  untuk mewujudkan suatu kebahagian hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman  dengan  cara  yang  diridhai  oleh  Allah  swt. 16 Nikah  menurut  bahasa berarti berkumpul menjadi satu. Menurut syara’ nikah berarti suatu akad yang berisi pembolehan  melakukan  pesetubuhan  dengan  menggunakan lafaz  inhakin (menikahkan) atau tarwizin (mengawinkan). 17
Pasal  1  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  1974  tentang  Perkawinan mendefinisikan  mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  perkawinan  itu  sendiri. Analisis  dari  Pasal  tersebut  jelas  menyebutkan  apa  yang  menjadi  unsur-unsur terpenting dari suatu perkawinan, yaitu:
a. Ikatan lahir batin;
b. Antara seorang pria dengan seorang wanita;
c. Untuk membentuk keluarga;
d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Unsur  pertama  dari  rumusan  Undang-Undang  mengisyaratkan  bahwa perkawinan  bukan  hanya  ikatan  lahir  saja,  namun  juga  mencakup  ikatan  batin. Kedua  ikatan  tersebut,  baik  lahir  maupun  batin,  menjadi  satu  kesatuan  yang  tak bisa  dipisahkan.  katan  lahir  merupakan  ikatan  yang  dapat  dilihat  dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk  hidup  bersama  sebagai  suami-isteri,  dengan  kata  lain,  hal  itu  disebut dengan  hubungan  formal.  Hubungan  formal  ini  nyata  baik  bagi  perihal mengikatkan  dirinya  maupun  bagi  pihak  ketiga.  Dan,  ikatan  bathin  merupakan hubungan  yang  tidak  formal,  suatu  ikatan  yang  tidak  nampak,  tidak  nyata  yang hanya  dirasakan  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan,  ikatan  bathin  ini merupakan  dasar  ikatan  lahir.  Ikatan  bathin  ini  yang  dapat  dijadikan  dasar pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.
Unsur  kedua  dari  rancangan  undang-undang  yaitu  p erkawinan  tersebut
15 Sayuti  Thalib, Hukum  Kekeluargaan  Indonesia, Cet.  5,  (Jakarta:  Penerbit  Universitas  Indonesia, 2007), hlm. 47.
16 Bambang  Daru  Nugroho, Hukum  Perdata  Indonesia,  Integrasi  Hukum  Eropa  Kontinental  ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 43.
17 Neng  Djubaedah,  Sulaikin  Lubis  dan  Farida  Prihatini, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia, (Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005), hlm. 33.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Identitas Baru Transeksual dan  Status  Hukum  Perkawinannya ∽ Holyness  Nurdin  Singadimedja,  Agus  Mulya Karsona, dan Afra Fathina Azzahra ∽
dilaksanakan antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan yang diakui di Indonesia hanya antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Unsur  kedua ini  membatasi  atau  melarang  adanya  perkawinan  sejenis.  Perkawinan  sejenis seperti  perkawinan  antara  homoseksual  (laki-laki  dengan  laki-laki)  atau  antara para  lesbian  (perempuan  dengan  perempuan).  Timbul  pertanyaan  bagaimana dengan perkawinan antara seorang pria atau wanita dengan pria atau wanita yang pernah  melakukan  operasi  perubahan  kelamin.  Seandainya  Undang-undang Perkawinan  tidak  mengakomodir  penetapan  hukum  tersebut  tentu  nantinya  akan terjadi  inkonsistensi  dalam  hukum.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  di  satu  pihak pengadilan  memutuskan  sebagai  hukum  bahwa  seseorang  telah  menjadi  wanita tetapi  di  pihak  lain  undang-undang  tidak  mangakuinya.  Hal  ini  juga  berlaku dalam hal status seseorang di dalam akta-akta sipil dari seseorang, dengan adanya penetapan  tersebut  status  seseorang  yang  tertera  di  akta  kelahiran,  KTP,  kartu keluarga,  maupun  SIM  juga  harus  disesuaikan  dengan  penetapan  pengadilan tersebut.
Dengan demikian harus dipandang bahwa penetapan pengadilan yang telah mengubah  status  seseorang,  berlaku  pula  dalam  hukum  perkawinan  sehingga status  wanita  atau  pria  yang  diberikan  terhadap  seseorang  oleh  penetapan pengadilan  juga  berlaku  sebagai  wanita  atau  pria  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan.
Unsur  ketiga  dalam  Pasal  1  tersebut  di  mana  perkawinan  bertujuan  untuk membentuk  sebuah  keluarga  juga  harus  diteliti  terhadap  keberadaan  kaum transeksual. Keluarga sebagai tujuan dari perkawinan harus dilihat terlebih dahulu maknanya, keluarga dalam skala kecil dapat diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat  yang  terdiri  dari  ayah,  ibu,  dan  anak.  Dengan  demikian  maka  salah satu tujuan dalam perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan atau anak. Seorang  transeksual  baik  transeksual  pria  maupun  wanita  meskipun  yang telah  melakukan  operasi  penggantian  kelamin  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan biologis untuk memperoleh keturunan. Seorang transeksual wanita bagaimanapun tidak  akan  pernah  dapat  menghasilkan  sel  telur  dan  transeksual  pria  tidak  akan bisa menghasilkan sperma untuk melanjutkan keturunan. Namun hal tersebut tentu tidak  dapat  menjadi  alasan  untuk  melarang  seorang  transeksual  untuk  menikah. Hal  ini  karena  seorang  wanita  atau  pria  yang  bukan  transeksual karena berbagai kondisi  kesehatan  juga  dapat  berada  dalam  kondisi  tidak  memungkinkan  untuk memperoleh  keturunan  tetapi  tentu  tidak  menjadikan  hal  tersebut  alasan  untuk mereka tidak dapat melangsungkan perkawinan.
Dengan  demikian  maka  tujuan  membentuk  keluarga  dalam  sebuah perkawinan  seperti  yang  tertera  dalam  Pasal  1  Undang-undang  Perkawinan seharusnya  dapat  berlaku  juga  bagi  seorang  transeksual  yang  telah  mendapat penetapan pengadilan, meski tidak dimungkinkan untuk memperoleh keturunan.
Unsur Terakhir dari Pasal 1 yaitu perkawinan berdasarkan Ketuhanan  yang Maha  Esa  berkaitan  dengan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  Perkawinan. Dikaitkan  dengan  keberadaan  transeksual  terhadap  ketentuan  ini  maka  hal  itu tentu tidak ditemui pengaturannya di dalam Undang-undang Perkawinan tetapi hal itu  bergantung  pada  kebijakan  dan  ketentuan  yang  berlaku  di  masing-masing
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Identitas Baru Transeksual dan  Status  Hukum  Perkawinannya ∽ Holyness  Nurdin  Singadimedja,  Agus  Mulya Karsona, dan Afra Fathina Azzahra ∽
agama  seperti  disebutkan  dalam  Pasal  2.  Penetapan  yang  diberikan  terhadap Vivian  Rubianti  untuk  menjadikan  perbandingan.  Vivian  beragama  Kristen Protestan  dan  putusan  diambil  setelah  didukung  oleh  kesaksian  dari  pemuka agama  (Pendeta  Eka  Darma  Putra)  yang  menyetujui  perubahan  jenis  kelamin tersebut.
Dalam ajaran Islam, operasi perubahan kelamin adalah haram hukumnya. Hal ini didasarkan pada Fatwa MUI (hasil dari Musyawarah Nasional ke-II). Operasi tersebut dinyatakan haram karena pada dasarnya alat kelamin yang telah ada sejak lahir telah sempurna. Lain halnya ketika membicarakan mengenai kelamin ganda. Islam memperbolehkan dilakukannya operasi penyempurnaan kelamin. Berkaitan dengan  perkawinan,  dalam  ajaran  Islam  diharamkan  dilakukannya  operasi perubahan kelamin.
Fatwa  MUI  memperkuat  Tentang  Kedudukan  Waria  yang  menyatakan  di Pasal  1  bahwa  mengubah  jenis  kelamin  laki-laki  menjadi  perempuan  atau sebaliknya  hukumnya  haram,  karena  bertentangan  dengan  al-Qur'an  Surat  an- Nisa'  ayat  (19)  dan  bertentangan  pula  dengan  jiwa  Syara'.  Ayat  al-Qur'an dimaksud  adalah:  “( ... ) Mungkin  kamu  tidak  menyukai  sesuatu  padahal  Allah menjadikan  padanya  kebaikan  yang  banyak (QS.  an-Nisa'[4]:  10)”.  Terdapat pengecualiannya ada di Pasal 3 yang berbunyi bahwa bagi seseorang yang kelaki- lakiannya  lebih  jelas  boleh  disempurnakan  kelaki-lakiannya.  Demikian  pula sebaliknya dan hukumnya menjadi positif. 18
Tidak hanya dalam ajaran Islam, di dalam  agama Katolik  Roma, dikatakan dalam Kopendium Ajaran Sosial Gereja, bahwa melawan teori-teori yang melihat identitas  seksual  semata-mata  sebagai  satu  produk  kultural  dan  sosial  dalam iteraksi  antara  masyarakat  dan  individu  sambil  mengabaikan  identitas  seksual pribadi atau tanpa mempertimbangkan makna yang benar dari seksualitas, Gereja tidak akan pernah lelah  untuk selalu merumuskan  secara jelas ajarannya sendiri: “setiap manusia, entah laki-laki atau perempuan, harus mengakui dan menerima seksualitasnya  sendiri  (...)”.  Selanjutnya  dijelaskan  bahwa  identitas  seksual sebagai  syarat  objektif  untuk  membentuk  pasangan  hidup  bersama  bukanlah sesuatu yang dapat diubah sesuka hati. 19
Keadaan  tersebut  dapat  menjadi  gambaran  kecil  mengenai  perbedaan pandangan  yang  ada  dalam  agama  mengenai  keberadaan  kaum  transeksual. Namun  yang  perlu  diperhatikan  bahwa  Undang-undang  Perkawinan  tidak mengatur  mengenai  hal  tersebut  dan  menyerahkan  kebijakan  tersebut  kepada pandangan  dan  hukum  dari  masing  –  masing  agama.  Sehingga  dapat  dikatakan bahwa  unsur  perkawinan  yang  berlandaskan  pada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa tidak  menghilangkan  kedudukan  seorang  transeksual  yang  telah  memperoleh ketetapan  pengadilan  untuk  melangsungkan  perkawinan  dengan  statusnya  yang baru, tetapi hal tersebut harus dilihat dalam penilaian masing-masing agama.
Selain itu juga perlu dikaji mengenai kedudukan transeksual terkait dengan ketentuan  mengenai  larangan  perkawinan  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam
18 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.
19 Vatikan, “Kompedium Ajaran Sosial Gereja” , http://www.vatican.va/, diakses pada tanggal 1 Juli 2018.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Identitas Baru Transeksual dan  Status  Hukum  Perkawinannya ∽ Holyness  Nurdin  Singadimedja,  Agus  Mulya Karsona, dan Afra Fathina Azzahra ∽
Pasal 8 Undang-undang Perkawinan. Dalam Pasal tersebut tidak  secara langsung diatur adanya larangan perkawinan bagi kaum transeksual, tetapi perlu dikaji pula huruf f dari Pasal 8 yang menyebut larangan kawin bagi mereka yang mempunyai hubungan  yang  oleh  agamanya  ataupun  peraturan  lain  yang  berlaku.  Demikian maka terdapat kemungkinan terjadi pelarangan bagi para kaum transeksual untuk kawin jika agama yang bersangkutan melarang untuk menikah dengan status yang baru.  Namun  meski  dimungkinkan,  hal  tersebut  tidak  mutlak  mengingat adanya perbedaan pandangan dalam  tiap-tiap agama, bahkan  bukan  tidak  dimungkinkan terjadi  perbedaan  pandangan  dalam  satu  agama.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  Undang-undang  Perkawinan  tidak  membatasi  hak  seorang transeksual untuk dapat menikah dengan status yang baru.
Mengenai hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam  Bab VI Undang-undang Perkawinan perlu dilihat penerapannya dalam kasus transeksual. Secara umum mengenai kewajiban suami istri yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan  tidak  ada  yang  bertentangan  dengan  keberadaan  kaum  transeksual. Dalam  hal  hak  dan  kewajiban  suami  istri  di  Pasal  33  di  mana  suami  dan  istri wajib  saling  cinta  mencintai,  hormat  menghormati,  setia  dan  memberi  bantuan lahir  batin  hal  tersebut  tetap  dapat  dipenuhi  dalam  kasus  transeksual  sekalipun. Jika  yang  dimaksud  dengan  memberi  bantuan  lahir  batin  salah  satunya  adalah memenuhi  kebutuhan  seksual  pasangannya  maka  seorang  yang  telah  dioperasi ganti  kelamin  tetap  dimungkinkan  untuk  mengadakan  hubungan  seksual, sehingga  kewajiban  tersebut  tetap  dapat  dilaksanakan  oleh  mereka  yang  telah melakukan operasi penggantian kelamin.
Dalam  perkara  transeksual  tidak  dimungkinkan  untuk  memperoleh keturunan  sehingga  ketentuan  yang  menyangkut  kedudukan  anak,  kekuasaan orangtua, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak tidak berlaku bagi kaum transeksual.  Perkawinan  seorang  transeksual  Warga  Negara  Indonesia  (WNI) yang  dilakukan  di  luar  negeri,  menurut  ketentuan  dalam  Pasal  56  ayat  (1) menyebut  hal  tersebut  sah  jika  menurut  peraturan  hukum  di  negara  tempat dilangsungkannya  perkawinan  juga  sah.  Bagi  WNI  tidak  ada  ketentuan  dalam Undang-undang  Perkawinan  yang  dilanggar.  Artinya  bagi  WNI  tersebut  dapat mencatatkan  perkawinannya  di  Indonesia  dengan  kondisi  di  mana  segala persyaratan menurut Undang-undang Perkawinan termasuk sah tidaknya menurut agama  telah  terpenuhi  dan  hukum  di  negara  tempat  dilangsungkannya perkawinan mengizinkan.
Dikaji  melalui  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  Undang-undang Perkawinan yaitu unsur yang pertama ikatan lahir batin, Sandra Wijaya dan Nadia Ilmira  Arkadea  sudah  memenuhi  ikatan  lahir  batin  ini  yang  merupakan  dasar untuk membentuk dan membina  keluarga karena  perkawinan tidak hanya dilihat melalui  hubungan  jasmaninya  saja  melainkan  juga  merupakan  hubungan  batin antara  pasangan,  di  mana  hal  ini  mengandung  aspek  yang  substansial  dan berdimensi jangka panjang.
Unsur  kedua  yaitu  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita.  Sandra wijaya yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dan melakukan perubahan dalam  pencatatan  sipilnya  sudah  dapat  dikatakan  sebagai  seorang  wanita
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Identitas Baru Transeksual dan  Status  Hukum  Perkawinannya ∽ Holyness  Nurdin  Singadimedja,  Agus  Mulya Karsona, dan Afra Fathina Azzahra ∽
walaupun  sudah  melalui  operasi  perubahan  jenis  kelamin.  Sandra  Wijaya  sudah sah  mendapatkan  status  hukumnya  yang  baru  dan  berhak  mendapatkan  hak- haknya  sebagai  seorang  wanita.  Maka  dari  itu  Sandra  Wijaya  telah  memenuhi unsur  kedua  dari  Pasal  1  Undang-undang  Perkawinan.  Berbeda  dengan  Nadia Ilmira Arkadea, disini Nadia belum memenuhi unsur  Pasal 1 dikarenakan belum sahnya status hukum Nadia sebagai seorang wanita. Dengan demikian jika Nadia melakukan perkawinan dapat dikatakan sebagai perkawinan sejenis.
Unsur ketiga yaitu untuk membentuk sebuah keluarga. Keluarga dalam unit terkecil  terdiri  dari  ayah,  ibu,  dan  anak.  Maka  dari  itu  tujuan  dari  sebuah perkawinan  yaitu  adanya  sebuah  keluarga.  Namun  seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya seseorang yang telah melakukan perubahan jenis kelamin tidak dapat memenuhi  kebutuhan  biologis  yaitu  mendapatkan  keturunan  tapi  hal  tersebut tidak menjadi alasan untuk melarang seseorang yang telah melakuikan perubahan jenis  kelamin  untuk  melakukan  perkawinan.  Maka  dari  itu  dapat  dikatakan Sandra Wijaya dan Nadia Ilmira Arkadea telah memenuhi unsur ketiga dari Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.
Unsur  terakhir  yaitu  perkawinan  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.
Sandra  Wijaya  yang  beragama  Kristen  Protestan  bila  telah  didukung  oleh  para pemuka  agama  (Pendeta)  yang  menyetujui  operasi  perubahan  jenis  kelamin tersebut  maka  Sandra  Wijaya  dapat  dikatakan  telah  memenuhi  unsur  terakhir dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan. Sedangkan Nadia Ilmira Arkadea yang beragama  Islam  tidak  memenuhi  unsur  terakhir  ini  dikarenakan  dalam  Islam operasi perubahan jenis kelamin adalah haram hukumnya. Hal tersebut dipertegas lagi  dengan  Fatwa  MUI  yang  melarang  operasi  perubahan  jenis  kelamin  karena bertentangan dengan al-Qur’an.
Pada intinya  dapat dilihat bahwa  ketentuan–ketentuan  yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan tetap memungkinkan bagi seorang transeksual untuk dapat  melangsungkan  perkawinan  dengan  status  baru  jika  telah  memperoleh penetapan  dari  pengadilan  negeri  mengenai  perubahan  status  hukum  dan perubahan  di  identitas.  Hal  ini  karena  tidak  terdapat  pelarangan  yang  tegas  bagi seseorang  yang  telah  berganti  statusnya  untuk  melangsungkan  perkawinan. Adapun  pelarangan  tetap  dimungkinkan  jika  ditentukan  berbeda  dalam  hukum agama  masing-masing,  tetapi  ketentuan  tersebut  ada  di  luar  ruang  lingkup pengaturan  perkawinan  dalam  Undang-undang  Perkawinan.  Jadi  Sandra  Wijaya dapat  melangsungkan  perkawinan  dengan  status  barunya  dengan  sudah terpenuhinya  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  Undang-undang Perkawinan,  sedangkan  Nadia  Ilmira  Arkadea  tidak  dapat  melangsukan perkawinan  karena  tidak  terpenuhinya  unsur  kedua  dan  unsur  keempat  dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan.
Pada  kenyataannya  dalam  proses  perkawinan  yang  akan  dilakukan  oleh seseorang  yang  telah  melakukan  operasi  perubahan  jenis  kelamin  tidak  sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertulis  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Dalam  proses  pendaftaran perkawinan,  yang  dilakukan  oleh  petugas  KUA  disini  hanya  memeriksa  sebatas perkawinan  yang  dilakukan  antara  pria  dan  wanita.  Jadi,  seseorang  yang  telah
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Identitas Baru Transeksual dan  Status  Hukum  Perkawinannya ∽ Holyness  Nurdin  Singadimedja,  Agus  Mulya Karsona, dan Afra Fathina Azzahra ∽
melakukan  operasi  perubahan  jenis  kelamin  tersebut  dapat  lolos  begitu  saja karena  lalainya  pemeriksaan  dalam  proses  pendaftaran  perkawinan  tersebut. Namun,  jika  petugas  di  KUA  mendapatkan  kabar  bahwa  yang  akan  melakukan pendaftaran  perkawinan  adalah  seseorang  yang  telah  melakukan  operasi perubahan  jenis  kelamin,  petugas  akan  meminta  kejelasan  mengenai  jenis kelamin dan melakukan pemeriksaan ulang terhadap jenis kelamin pasangan yang akan  melakukan  perkawinan. 20 Adanya  ketidaksesuaian  antara  Undang-Undang Perkawinan  dan  proses  pelaksanaanya,  padahal  sudah  jelas  dalam  agama  Islam melarang  perkawinan  seseorang  yang  telah  melakukan  operasi  perubahan  jenis kelamin. Perkawinan yang dilakukan seseorag yang telah melakukan operasi jenis kelamin sama saja dengan perkawinan sejenis menurut agama Islam.
G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Status  hukum  seseorang  yang  telah  melakukan  operasi  perubahan  jenis kelamin  ditinjau  dengan  Undang-Undang  Administrasi  Kependudukan adalah sah di hadapan hukum bila memohonkan kepada pengadilan guna mendapatkan  penetapan  pengadilan  mengenai  perubahan  nama  dan  jenis kelamin  tersebut.  Selanjutnya  dicatatkan  di  Pencatatan  sipil  guna mendapatkan  keabsahan  identitas  dan  kepastian  hukum  atas  dokumen penduduk, perlindungan status dan hak sipil penduduk dan mendapatkan data yang mutakhir, benar, dan lengkap.
b. Pelaksanaan  atau  praktek  perkawinan  yang  dilakukan  seseorang  yang telah  melakukan  operasi  perubahan  jenis  kelamin  ditinjau  dengan Undang-undang  Perkawinan  yaitu  memang  di  dalam  Undang-undang Perkawinan tidak terdapat pengaturan yang tegas mengenai transeksualisme.  Meski  Undang-undang  Perkawinan  mendasarkan  sah tidaknya suatu perkawinan juga ditentukan oleh ketentuan dalam tiap-tiap agama  yang  diakui  maka  tetap  dimungkinkan  bagi  seorang  transeksual yang  telah  mendapat  penetapan  dari  pengadilan  untuk  melangsungkan perkawinan. Dengan syarat perkawinan tersebut tidak dilarang  atau tidak bertentangan  dengan  ketentuan  yang  ada  dalam  agama  dari  orang  yang bersangkutan.
2. Saran
a. Transeksual dalam konteks Undang-undang Administrasi Kependududukan  memungkinkan  seseorang  dapat  melakukan  hal tersebut.  Sesuai  dengan  Pasal  56  Undang-undang  Administrasi Kependudukan,  seseorang  yang  telah  melakukan  operasi  perubahan jenis  kelamin  dapat  mencatatkan  keabsahan  identitas  yang  baru dengan  adanya  penetapan  pengadilan  yang  sudah  didapatkan  dengan pertimbangan medis dan non-medis.
b. Dalam proses perkawinan yang akan dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan  operasi  perubahan  jenis  kelamin  tidak  sesuai  dengan  Pasal  1 Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  jelas
20 Ibid.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Identitas Baru Transeksual dan  Status  Hukum  Perkawinannya ∽ Holyness  Nurdin  Singadimedja,  Agus  Mulya Karsona, dan Afra Fathina Azzahra ∽
bertentangan  dengan  UUD  NRI  Tahun  1945  Pasal  28J  dalam  konteks pembatasan  Hak  Asasi  Manusia  dengan  kewajiban  setiap  orang  untuk menjunjung tinggi norma agama dan kepatutan.
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Djubaedah,  Neng.,  Sulaikin  Lubis.,  Farida  Prihatini. Hukum  Perkawinan  Islam  di Indonesia. Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama. 2005. Fulthoni.  Renata  Arianingtyas.,  Siti  Aminah. Memahami  Kebijakan  Administrasi Kependudukan. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center. 2009. Lubis,  Solly. Politik  dan  Hukum  di  Era  Reformasi .  Bandung:  CV  Mandar  Maju. 2000.
Kring, Ann M., Sheri L. Johson., Gerald C. Davison. Abnormal Psychology. Eleventh Edition, America: Willey. 2010.
Moenir,  HAS .  Manajemen  Pelayanan  Umum  di  Indonesia. Jakarta:  Bumi  Aksara. 2010.
Muchsin, H. Hukum dan Kebijakan Publik . Jakarta: Refika Aditama. 2006.
Nasution, Adnan Buyung. Menabur Benih Reformasi. Jakarta: Aksara Kurnia. 2004. Nugroho,  Bambang  Daru. Hukum  Perdata  Indonesia,  Integrasi  Hukum  Eropa Kontinental ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional. Bandung: PT. Refika Aditama. 2017.
Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. 2008. Subekti,  Winarsih  Imam.,  dan  Sri  Soesilawati  Mahdi. Hukum  Perorangan  dan Kekeluargaan Perdata Barat. Cet. Pertama. Jakarta: Gitama Jaya. 2005. Sunaryo, Sidik. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Malang: UMM Press. 2005. Sunggono,  Bambang. Hukum  dan  Kebijaksanaan  Publik .  Jakarta:  Sinar  Grafika. 1994.
Thalib,  Sayuti. Hukum  Kekeluargaan  Indonesia. Cet.  5.  Jakarta:  Penerbit Universitas Indonesia. 2007.
2.  Artikel Jurnal
Coleman,  E. Et  Al .  “Standards  of  Care  for  the  Health  of  Transsexual,  Transgender, and  Gender-Nonconforming  People,  Version  7”. International  Journal  of Transgenderism . Volume 13. Nomor 4. 2012.
Amin,  Muhammad.,  Pamungkas  Satya  Putra.  “Dinamika  Penerapan  Kewenangan Pemerintah  Kabupaten  Berau  Dalam  Pengelolaan  Pertambangan  Berdasarkan Perda  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2  Nomor  1. 2017.
Moeliono, Tristam  P.,  dan Widati Wulandari. “Asas  Legalitas Dalam Hukum  Acara Pidana  Kritikan  Terhadap  Putusan  MK  tentang  Praperadilan” , Jurnal  Hukum Ius Quia Iustum . Volume 22. Nomor 4. Oktober 2015.
Muntaha.  “Pengaturan  Praperadilan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia”, Mimbar Hukum . Volume 29. Nomor 3. Oktober 2017.
Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. “Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum  Dihubungkan  Dengan  Konsep  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Air
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Identitas Baru Transeksual dan  Status  Hukum  Perkawinannya ∽ Holyness  Nurdin  Singadimedja,  Agus  Mulya Karsona, dan Afra Fathina Azzahra ∽
Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2 Nomor 1. 2017.
Putra,  Pamungkas  Satya.  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap Dugaan  Pelanggaran  Kode  Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  1 Nomor 1. 2016.
________________. “Accountability  of  Construction  Services  Contract  by  Village Government In Karawang District”. Yustisia . Volume 3 Nomor 3. 2014. Robert, Luc., dan Kris Vanspauwen. “The Implementation of the UN Declaration of Basic  Principles  of  Justice  for  Victims  of  Crime  and  Abuse  of  Power:  The Belgium  State  of  Affairs”. Jurnal  The  Victimologist .  Volume  5.  Nomor  1. Tahun 2001.
Sapardjaja,  Komariah  Emong. “Kajian  dan  Catatan  Hukum  Atas  Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prad/2015/PN.Jkt.Sel Tertanggal 16  Februari 2015 Pada Kasus  Budi  Gunawan: Sebuah Analisis Kritis” . Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Volume 2. Nomor 1. 2015.
3.  Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
________________.Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Administrasi Pemerintahan.
________________.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  57  Tahun  2014  tentang Lesbian,  Gay, Sodomi, dan Pencabulan.
4. Internet
Djohansjah. “Prof. Dr. Djohansjah: Mengganti Kelamin Manusia adalah Karya Seni Rupa”.  http://www.voa-islam.com/news/indonesia/2009/12/30/2302/ . Diakses Pada Tanggal 16 Februari 2018.
Health  Topic, “Gender”, http://www.who.int/, Diakses  Pada  Tanggal  19  Oktober 2017.
Sibromulisi,  Mohammad.  “Transgender  dalam  Pandangan  Syariat  Islam”, http://www.nu.or.id/post/read/84392/transgender-dalam-pandangan-syariat- islam . Diakses Pada Tanggal 17 Maret 2016.
Vatikan.  “Kompedium  Ajaran  Sosial  Gereja” . http://www.vatican.va/. Diakses  Pada Tanggal 1 Juli 2018.
5. Putusan Pengadilan
Penetapan  Pengadilan  Negeri  Batang  Nomor  19/Pdt.P/PN.Btg  tanggal  22  Desember 2009.