## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 4, Nomor 1, 2024

## Authors
Hasudungan Sinaga

## Affiliation
Universitas Tama Jagakarsa
Email hassinaga@gmail.com
Date Submission 21 October 2023
Date Accepted 25 January 2024
Date Published 25 January 2024
DOI 10.52249

## PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP  PELAKU  PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG

## MENGAKIBATKAN KEMATIAN

## Abstract
Persecution  that  is  widespread  in  society  is  based  on  several factors,  including  the  perpetrator's  economic  situation,  the perpetrator's unstable emotions, how the perpetrator was raised in the family or the victim who provoked violence resulting in death. as in district court decision number 64/Pid.B/2020/PN. Smell and district  court  decision  number  61Pid.B/2021/PN.Kln.  in  both decisions, they committed the criminal act of abuse together which resulted  in  death.  Based  on  the  background  description,  the problems  studied  are:  What  is  the  criminal  responsibility  for perpetrators  of  criminal  acts  of  abuse  together  which  result  in death, How is the criminal punishment imposed on perpetrators of criminal  acts  of  abuse  together  which  results  in  death  based  on decision Number 64/Pid. B/2020/PN. Smell and decision number 61Pid.B/2021/PN.Kln..  This  research  uses  normative  legal research,  namely  research  that  examines  legal  principles  or principles.  The  approaches  in  this  research  are  the  statutory approach,  case  approach  and  analytical  approach.  The  legal approach is carried out by examining related laws and regulations. The  data  analysis  method  used  is  qualitative  data  analysis,  as  a result of data collection through primary, secondary and tertiary data. The conclusion of the research shows that criminal liability for perpetrators of criminal abuse together which results in death is regulated in article 351 paragraph (3) Jo. Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code.
Keywords:  Criminal  Liability,  Crime  of  Persecution, Collaboration, Death.

## Abstrak
Penganiayaan  yang  marak  terjadi  di  masyarakat  di  latar belakangi oleh beberapa hal diantaranya, keadaan ekonomi pelaku, emosi pelaku yang belum stabil, bagaimana pelaku dibesarkan di dalam keluarga atau korban yang memancing terjadinya  kekerasan  sehingga  mengakibatkan  kematian. seperti  dalam  putusan  pengadilan  negeri  nomor 64/Pid.B/2020/PN.  Bau  dan  putusan  pengadilan  negeri nomor 61Pid.B/2021/PN.Kln. pada kedua putusan tersebut melakukan  tindak  pidana  penganiayaan  secara  bersama- sama  yang  mengakibatkan  kematian.  Berdasarkan  dari uraian  latar  belakang,  permasalahan  yang  dikaji,  yakni: Bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku tindak  pidana  penganiayaan  secara  bersama-sama  yang mengakibatkan  kematian,  Bagaimana  penjatuhan  pidana terhadap  pelaku  tindak  pidana  penganiayaan  secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian berdasarkan
putusan  Nomor  64/Pid.B/2020/PN.  Bau  dan  putusan nomor 61Pid.B/2021/PN.Kln.. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji asas atau prinsip hukum. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan  menelaah  undang-undang  dan  regulasi  yang berkaitan.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah analisis data kualitatif, sebagai hasil dari pengumpulan data melalui  data  primer,  sekunder  dan  tersier.  Kesimpulan dalam penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  pidana penganiayaan  secara  bersama-sama  yang  mengakibatkan kematian, diatur dalam pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP.
Kata  Kunci:  Kematian,  Pertanggungjawaban  Pidana, Tindak Pidana Penganiayaan,

## PENDAHULUAN
Penganiayaan  mencakup  serangkaian  tindakan  kekerasan  yang  dilakukan  terhadap individu,  yang  diwujudkan  dalam  berbagai  bentuk  yang  menyebabkan  kerugian  fisik, penderitaan,  dan  bahkan  konsekuensi  yang  fatal.  Berdasarkan  ketentuan  yang  tertuang dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  penganiayaan  pada  umumnya diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan terhadap fisik seseorang. Dari segi analisis linguistik, istilah "penganiayaan" berasal dari kata kerja "menganiaya", yang berarti individu atau  entitas  yang  bertanggung  jawab  melakukan  tindakan  penganiayaan.  Untuk membuktikan  terjadinya  dugaan  tindakan  penganiayaan,  sangat  penting  bagi  tersangka untuk memberikan bukti yang menunjukkan kesengajaan untuk menyebabkan cedera fisik atau cedera pada orang lain (Gunsu Rapita Bambang, 2021)
Penganiayaan adalah fenomena yang sering terjadi di masyarakat. Terjadinya tindak pidana penganiayaaan seringkali menimbulkan akibat yang berat, yakni hilangnya nyawa. Oleh karena iut, dibutuhkannya suatu hukuman yang secara efektif menjami keadilan bagi korban,  dan  keluarganya  serta  pelaku.  Hukuma  tersebut  dapat  memberikan  efek  jera terhadap pelaku criminal di kemudian hari.(I Kadek Agus Irawan, I Nyoman Sujana, 2019) Masih  banyaknya  tindak  penganiayaan  menimbulkan  tantangan  besar  dalam  kehidupan social,  sehingga  pemberantasannya  menjadi  sebuah  upaya  yang  sulit.  Banyak  kasus penganiayaan,  tseperti  tindakan  pemukulan  dan  kekerasan  fisik  yang  seringkali mengakibatkan luka atau cedera, dan bahkan dapat mengakibatkan cacat fisik permanen atau kematian.(Laola Subair dan Umar Laila, 2022)
Indonesia  memiliki  beragam  kerangka  hukum,  termasuk  hukum  pidana,  yang merupakan  komponen  penting  dari  sistem  hukumnya.  Hukum  pidana,  sebagai  salah  satu cabang  hukum  publik,  berupaya  untuk  menghalangi  atau  menahan  perilaku  dalam masyarakat  yang  tidak  sesuai  dengan  norma  hukum  yang  telah  ditetapkan.  Menurut Moeljotno, hukum pidana mencakup berbagai arahan dan pembatasan yang diberlakukan oleh Negara, disertai dengan potensi pengenaan hukuman (sanksi pidana) terhadap individu
yang tidak mematuhinya. Hal ini mencakup peraturan yang menetapkan prasyarat akibat hukum, serta tata cara penegakan dan pelaksanaan tindak pidana (Moeljatno, 1985).
Sementara  itu,  pelaku  tindak  pidana  penganiayaan  yang  mengakibatkan  kematian dapat  dikenakan  hukuman  yang  relevan  sesuai  dengan  pasal  351  ayat  (3)  KUHP  yang berbunyi: “Penganiayaan mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh  tahun”.  Semakin  banyaknya  tindakan  penganiayaan  secara  bersama-sama  yang mengakibatkan kematian sering terjadi dimasyarakat dan dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya, keadaan ekonomi pelaku, emosi pelaku yang belum stabil, bagaimana pelaku dibesarkan  didalam  keluarga,  bagaimana  pengawasan  lingkungan  atau  mungkin  korban yang memancing terjadinya kekerasan dan banyak faktor– faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya  penganiayaan  hingga  mengakibatkan  kematian  (Hartono  &  Junisda,  2023). Beberapa  contoh  kasus  tindak  Pidana  penganiayaan  secara  bersama-sama  yang mengakibatkan  kematian  dapat  dilihat  dalam  putusan  No.  64/Pid.B/2020/PN  Bau  dan putusan yang kedua No. 61/Pid.B/2021/PN Kln
Berdasarkan  uraian  tersebut,  peneliti  tertarik  menganalisis  lebih  dalam  lagi  dalam sebuah  penelitian  hukum  dengan  judul  “Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Penganiayaan  Secara  Bersama-sama  Yang  Mengakibatkan  Kematian  (Studi Putusan No. 64/Pid.B/2020/PN Bau dan Studi Putusan No. 61/Pid.B/2021/PN Kln)”.
Dari uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penulisan penelitian dengan judul Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Penganiayaan  Secara  Bersama-Sama  Yang Mengakibatkan  Kematian:  Studi  Putusan  No.  64/Pid.B/2020/Pn.  Bau.  Dan  Putusan  No. 61/Pid.B/2021/Pn. Kln. Adapun rumusan masalah yang akan penulis susun adalah sebagai berikut, Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan secara bersama-sama yang  mengakibatkan  kematian  dalam  putusan  No.64/Pid.B/2020/Pn.  Bau.  dan  putusan No.61/Pid.B/2021/Pn.  Kln,  dan  Bagaimana  penjatuhan  pidana  terhadap  pelaku penganiayaan  secara  bersama-sama  yang  mengakibatkan  kematian  dalam  putusan No.64/Pid.B/2020/Pn. Bau. dan putusan No.61/Pid.B/2021/Pn. Kln.?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif, yang  secara  khusus  bersumber  dari  kajian  komprehensif  terhadap  literatur  yang  ada. Pendekatan ini melibatkan analisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan kejahatan penganiayaan  dengan  memeriksa  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan,  literatur, dan bahan referensi lainnya di Indonesia. (Soerjono Soekanto, 1985)
Penelitian  ini  menggunakan  tiga  pendekatan  berbeda:  pendekatan  perundang- undangan (state  approach) ,  metode  konseptual (conceptual  approach) ,  dan  pendekatan  kasus (case approach) . Pendekatan perundang-undangan mengacu pada metode penyelesaian suatu permasalahan yang dirumuskan dengan menelaah persyaratan-persyaratan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan  penganiayaan dan tindak pidana  penganiayaan  di  Indonesia.  Teknik  ini  melibatkan  analisis  undang-undang  dan peraturan terkait untuk menentukan tindakan yang tepat.(Ibrahim, 2006). Pendekatan konsep dilakukan dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh sarjana hukum melalui  pendapat  serta  doktrin-doktrin.  Dalam  penelitian  ini  dikaji  berbagai  konsep khususnya terkait Tindak Pidana Penganiayaan di Indonesia. (Muhammad, 2004)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban  pidana  pelaku  penganiayaan  secara  bersama-sama  yang mengakibatkan  kematian  dalam  putusan  No.64/Pid.B/2020/Pn.  Bau.  dan  putusan No.61/Pid.B/2021/Pn. Kln.
Konsep  pertanggungjawaban  pidana  mempunyai  arti  penting  dalam  bidang  hukum pidana, karena dalam persoalan mengenai kesalahan, tanggungjawab, dan hukuman yang merupakan hal yang harus sesuai dengan konteks moral, agama, dan hukum. Ketiga bagian ini  menunjukan  keterkaitan  dan  didasarkan  pada  konteks  bersama,  yang  mencakup kumpulan  norma-norma  perilaku  yang  dianut  secara  kolektif,  yang  mengarah  pada munculnya  konsep  rasa  bersalah,  tanggung  jawab,  dan  hukuman.  Hal  ini  mencontohkan munculnya  kerangka  konseptual  yang  berakar  pada  sistem  normatif.(Amir  Ilyas,  2014) Pertanggungjawaban pidana mengacu pada proses memastikan kesalahan seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan. Kesalahan pidana pada hakikatnya menjadi penentu dalam sistem hukum untuk memastikan apakah seseorang harus dibebaskan atau dihukum.(Roeslan Saleh, 1998)
Sistem  hukum  di  Inggris  dan  Amerika  Serikat  menganut  konsep  tanggung  jawab pidana,  yang  terutama  didasarkan  pada  doktrin  rasa  bersalah  sebagai  mens  rea.  Menurut prinsip  ini,  seseorang  tidak  dapat  dianggap  bersalah  hanya  berdasarkan  perbuatannya; sebaliknya,  kesalahan  mereka  bergantung  pada  adanya  keadaan  pikiran  yang  bersalah. Dengan  kata  lain,  seseorang  tidak  dianggap  bersalah  kecuali  kondisi  mentalnya  sejalan dengan  perbuatan  yang  dilakukannya  (Hartono  &  Junisda,  2023).  Ada  kemungkinan seseorang dianggap bersalah meskipun tujuannya bukan untuk melakukan tindakan yang salah (Huda. Nurul, 2023). Pendekatan dualistik mengemukakan adanya pemisahan antara perbuatan  dan  pertanggungjawaban  pidana.  Unsur  pertanggungjawaban  pidana  semata- mata berkaitan dengan kesalahan, sedangkan sifat pelanggaran hukum bukan merupakan unsur  pertanggungjawaban  pidana.  Sifat  yang  melekat  pada  pelanggaran  undang-undang merupakan  komponen  yang  tidak  terpisahkan  dari  perilaku  kriminal,  sehingga  terjalin korelasi antara perbuatan melawan hukum dengan perilaku yang melanggar undang-undang yang telah ditetapkan.(Agus Rusianto, 2016)
Konsep tanggung jawab memainkan peranan penting dalam menentukan hasil suatu perkara pidana, karena berkaitan dengan keputusan apakah seseorang harus dibebaskan atau dihukum (Susetiyo et al., 2022). Khususnya, ketika menilai tanggung jawab pidana seseorang, kriteria  tertentu  harus  dipenuhi  untuk  menetapkan  kapasitas  mereka  untuk  bertanggung jawab. Unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagai berikut:
1. Adanya  Kesalahan  (Kesengajaan  dan  Kelalaian)  Unsur  kesalahan  itu  sendiri  terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :
a. Dengan sengaja (dolus)
Adapun pembagian jenis sengaja yang dibagi tiga jenis yaitu antara lain:
1) Konsep  kesengajaan,  sebagaimana  diterapkan  dalam  konteks  tindak  pidana, berkaitan  dengan  kemauan  dan  kesadaran  pelaku,  yang  memiliki  keinginan  dan kesadaran akan tindakan tersebut serta akibat yang ditimbulkannya.
2) Secara  sengaja  dan  sadar,  bentuk  musyawarah  ini  muncul  ketika  pelaku  dalam menjalankan  tindakannya  tidak  bermaksud  untuk  mewujudkan  hasil  yang diharapkan,  melainkan  memandang  tindakan  tersebut  sebagai  sarana  yang diperlukan  untuk  mencapai  tujuan  yang  berbeda.  Hal  ini  menyiratkan  bahwa
tindakan tersebut disengaja, dan pelaku menyadari tindakan yang dimaksudkannya, meskipun mereka tidak menginginkan akibat yang diakibatkan dari tindakan yang dilakukannya.(Agus Rusianto, 2016)
3) Dengan  sengaja  menyadari  kemungkinan  besar  terjadinya (opzet  met waarschijnlijkheidsbewustzijn) ,  pelaku,  meskipun  tidak  menginginkan  akibat  dari tindakannya, namun memiliki pengetahuan sebelumnya tentang potensi terjadinya akibat tersebut. Namun demikian, pelaku tetap melanjutkan tindakannya, dengan menanggung risiko yang terkait.
b. Kelalaian (culpa)
Leden Marpaung juga menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (culpa) dibedakan menjadi 2, yaitu:
1) Kelalaian yang disengaja, seperti yang dicontohkan dalam hal ini, berkaitan dengan skenario  di  mana  pelaku  memiliki  kesadaran  mental  atau  kecurigaan  mengenai potensi  terjadinya  suatu  konsekuensi,  namun  gagal  mengambil  tindakan  yang cukup untuk mencegah manifestasinya.
2) Kelalaian yang Tidak Disadari, disebut juga “onbewuste schuld” dalam terminologi hukum Belanda, mengacu pada keadaan dimana pelaku tidak memiliki kesadaran atau pandangan jauh ke depan terhadap terjadinya akibat yang dilarang dan bersifat pidana secara hukum. Penting baginya untuk mempertimbangkan munculnya hasil tertentu.(Leden Mapaung, 2002)
2. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab
Keadaan kejiwaan pelaku harus dalam kemampuan bertanggungjawab sehingga dapat dikatakan  normal,  sehat,  hal  inilah  yang  dapat  mengatur  tingkah  lakunya  sesuai  dengan standar  yang  dianggap  baik  oleh  masyarakat,  jika  tidak,  pelaku  tidak  dapat  bertanggung jawab atas tindakannya.(Andi Matalatta, 2001)
3. Tidak Adanya Alasan Pembenar dan Pemaaf
Salah satu penentu pertanggungjawaban pidana adalah ada tidaknya motif yang dapat dibenarkan atas dilakukannya suatu tindak pidana. KUHP tercakup dalam Bab I Buku III, yang merupakan bagian dari buku pertama komprehensif yang membahas tentang aturan- aturan  pokok.  Bagian  KUHP  ini  mengkaji  tentang  justifikasi  penghapusan  sanksi  pidana, yang diuraikan sebagai berikut:
a) Alasan Pembenar
Mengenai alasan pembenar hal ini tertuang dalam Pasal 164 sampai dengan Pasal 166 KUHP, Pasal 186 KUHP, Pasal 314 KUHP
b) Alasan Pemaaf
Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Undang- undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Berdasarkan  Putusan  Nomor  64/Pid.b/2020/PN  Bau  dan  Putusan  No. 61/Pid.b/2021/PN  Kln  tersebut  dan  didasarkan  juga  atas  fakta-fakta  yang  terungkap dipersidangan bahwa tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para pelaku tersebut mengakibatkan kematian sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku tindak  pidana  penganiayaan  secara  bersama-sama  yang  mengakibatkan  kematian  terlebih dahulu  harus  dilihat  dari  berbagai  aspek.  Sehingga  dapat  diketahui  sampai  sejauh  mana
keterlibatan  pelaku  tersebut  dalam  melakukan  pelanggaran.  Jika  itu  sudah  diketahui mengenai hal tersebut maka baru dapat ditentukan mengenai pertanggungjawaban pidana yang  tepat  untuk  dijatuhkan  terhadap  para  pelaku  tersebut.  Jika  dilihat  dari  sifat  dan kerugiannya  yang  menyebabkan  kerugian  berupa  keresahan  bagi  masyarakat  luas  dan kehilangan salah satu keluarga mereka maka pelanggaran atas penganiayaan secara bersama- sama yang mengakibatkan kematian tersebut secara umum dapat dikatakan sebagai tindak pidana (Yulia Intan Tindage, Diana R. Pangemanan, 2021).
Menentukan apakah para pelaku tindak pidana tersebut dapat mempertanggungjawabkan  perbuatannya  maka  terlebih  dahulu  harus  dibuktikan  adanya unsur  kesalahan.  Berdasarkan  konsep  pertanggungjawaban  pidana,  unsur  kesalahan  ini menganut doktrin mens rea . Selain itu, konsep pertanggungjawaban pidana ini mengacu pada keadaan mental dari para pelaku dalam melakukan perbuatannya sehingga atas perbuatan tersebut dapat dicela. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana tersebut “selalu berhubungan  dengan  kesalahan  baik  dalam  bentuk  kesalahan  atau  kesengajaan”.(Syawal Abdul Dan Anshar, 2010)
Pertanggungjawaban  pidana  harus  memiliki  kemampuan  untuk  bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab harus dapat dibuktikan bahwa para pelaku tersebut mampu untuk  bertanggungjawab  yang  dibuktikan  melalui  keadaan  mental  para  pelaku  tersebut. Selanjutnya Untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan maka para pelaku juga harus memenuhi unsur lain yaitu tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Tidak adanya unsur pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ini seringkali dihubungkan dengan adanya keadaan yang memaksa dalam melakukan suatu tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, keadaan memaksa tersebut meliputi 3 hal yaitu “orang terjepit antara dua kepentingan, orang terjepit antara kepentingan dengan kewajiban, ada konflik antara dua kewajiban”.(Syawal Abdul Dan Anshar, 2010)
Seseorang  yang  melakukan  perbuatan  hukum  dan  sifat  melawan  hukum  dapat dimaafkan  jika  memenuhi  beberapa  kriteria  diatas.  Jika  mengacu  pada  Putusan  Nomor 64/Pid.B/2020/PN  Bau  tersebut  maka  penulis  menganalisis  adanya  unsur  daya  pemaksa bagi para pelaku didalam melakukan penganiayaan akibat korban tidak mau menjawab jujur terhadap  pertanyaan  dari  para  pelaku  tersebut  sedangkan  putusan  Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kln adanya unsur perasaan emosional bagi para pelaku akibat perbuatan suruhan dari korban yang telah menganiaya istri dari pelaku tersebut.
Penjatuhan  Pidana  terhadap  pelaku  penganiayaan  secara  bersama-sama  yang mengakibatkan  kematian  dalam  putusan  No.64/Pid.B/2020/Pn.  Bau.  dan  putusan No.61/Pid.B/2021/Pn. Kln.
Analisis Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/Pn. Bau.
Dalam  putusan  pengadilan  No.  64/Pid.B/2020/Pn.  Bau.  para  terdakwa  didakwa dengan  dakwaan  alternative  yang  terdiri  dari  dakwaan  pertama  pasal  170  ayat  (2)  ke-3 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 (dua belas tahun) tahun dan dakwaan kedua adalah pasal 351 ayat 3 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Dari tuntutan surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu berupa dakwaan alternative, Majelis Hakim menentukan bahwa terdakwa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 351 ayat 3 Jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Dengan demikian, maka penulis memiliki pendapat bahwa dakwaan kedua yaitu pasal 351 ayat 3 KUHP yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah tepat, namun penjatuhan
pidana  dengan  hukuman  penjara  masing-masing  selama  3  tahun  dan  6  bulan  yang diputuskan oleh Majelis Hakim kepada para terdakwa terlalu ringan.

## Analisis Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/Pn. Kln.
Pada  putusan  nomor  61/Pid.B/2021/Pn.  Kln.  Berangkat  dari  surat  dakwaan  yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan dakwaan alternative yang terdiri dari dakwaan pertama pasal 170 ayat (2) ke-3 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 (dua belas tahun) tahun dan dakwaan kedua adalah pasal 351 ayat 3 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan  ancaman  hukuman  penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun.  Namun  menurut penulis bahwa dakwaan kedua yaitu pasal 351 ayat 3 KUHP yang diputuskan oleh majelis hakim  tidak  tepat,  seharusnya  hakim  menggunakan  dakwaan  pertama  yaitu  pasal  338  Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi:
“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,  dengan  sengaja  merampas  nyawa  orang  lain,  diancam  karena  pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
Selanjutnya  pada  putusan  ini,  tidak  ada  penambahan  sanksi  pidana  berupa Restitusi/ganti kerugian yang diberikan oleh Majelis Hakim maupun pemberian santuan dari para  terdakwa  kepada  keluarga  korban  sehingga  kerugian  yang  dialami  keluarga  korban menjadi tidak adil. Padahal sudah jelas di dalam pasal 7A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Pada pasal ini digunakan akibat dari tindak pidana terutama berkaitan hak asasi manusia. Dalam  hal  ini  tindak  pidana  penganiayaan  secara  bersama-sama  yang  mengakibatkan kematian termasuk kategori tindak pidana yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Jika dilihat  dari  cara  hakim  menentukan  pasal  yang  akan  digunakan  dalam  memutus  suatu perkara maka dapat disimpulkan bahwa hakim kurang jeli dalam melihat fakta-fakta hukum di  persidangan.  Ketidak  telitian  seorang  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  dapat memberikan  rasa  ketidakadilan  bagi  korban  dan  keluarga,  dengan  adanya  ketidak  adilan dalam hukum akan menjadikan masyarakat tidak percaya kepada aparat penegak hukum (Asmawati, 2012).
Jika dilihat dari fakta-fakta dan bukti yang ada di persidangan maka penulis menarik kesimpulan bahwa seharusnya hakim menggunakan dakwaan yang pertama yaitu pasal 338 Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, karena berdasarkan fakta dipersidangan jelas para terdakwa dapat  dikategorikan  “sengaja  menghilangkan  nyawa  orang  lain”  meskipun  dalam tindakannya hanya memberikan pelajaran kepada korban hingga mengakibatkan kematian, dan  seharusnya  ancaman  hukuman  terhadap  para  pelaku  tindak  pidana  diancam  dengan hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Tujuan utama hukum pidana umumnya dipahami sebagai penuntutan terhadap individu yang melanggar hukum. Oleh karena itu, setelah pelaku dinyatakan bersalah, proses hukum sehubungan dengan pelanggaran tersebut dianggap selesai.
Dari  kedua  putusan  tersebut,  pada  putusan  pertama  Majelis  Hakim  menjatuhkan hukuman pidana kepada para pelaku dengan menggunakan pasal 351 ayat (3) Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menurut penulis sudah tepat. Sedangkan pada putusan yang kedua Majelis  Hakim  menjatuhkan  hukuman  pidana  kepada  para  plaku  dengan  menggunakan pasal 351 ayat (3) Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menurut penulis ini tidak tepat dikarenakan
kronologis  pada  putusan  kedua  lebih  tepat  mengarah  dengan  menggunakan  pasal  338  Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang Pembunuhan.
Selanjutnya pada putusan pertama Majelis Hakim lebih mengedepankan hak restitusi kepada  keluarga  korban  daripada  hukuman  pidana  penjara.  Sedangkan  putusan  kedua, Majelis Hakim lebih mengedepankan hukuman pidana penjara daripada hak restitusi kepada keluarga korban. Hak restitusi kepada korban tersebut diatur dalam:
1. Pasal  7A  ayat  (1)  Undang-Undang  RI  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi
2. Pasal  4  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022  juga  menyebutkan  bahwa korban berhak memperoleh restitusi.
Putusan  kedua  tersebut  tidak  menerapkan  ketentuan  hak  restitusi  yang  diatur sebagaimana dalam undang-undang tersebut. Sehingga kerugian yang dialami oleh keluarga korban sangat besar, untuk itu putusan ini tidak mencerminkan prinsip yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Penelitian  ini  dikaitkan  dengan  Tujuan  Teori  Pemidanaan  yang  bertujuan  untuk menentukan hukuman yang pantas bagi terdakwa berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur yang tertuang dalam pasal 351 ayat (3) Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan terdakwa harus  memenuhi  kriteria  yang  ditentukan  dalam  pasal  penganiayaan.  Penetapan  awal terhadap tingkah laku para terdakwa memenuhi kriteria yang tertuang dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan perbuatan tercela yang bersifat kolektif yang berakibat fatal. Dalam putusan kedua, terbukti perbuatan para terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ayat 1 KUHP. Untuk menjamin kebenarannya, perbuatan para terdakwa harus disesuaikan secara khusus dengan kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ayat 1 KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.

## KESIMPULAN
Dari uraian diatas maka penulis akan menyimpulkan kajian yang telah dibuat :
1. Pertanggungjawaban  pidana  pelaku  yang  turut  serta  dalam  melakukan  tindak  pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian sesuai dengan pasal 351 Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat  (1)  Dalam  perkara  Putusan  No.  64/Pid.B/2020/PN.  Bau.  dan  Putusan  No. 61/Pid.B/2021/PN.  Kln.  Terdakwa  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dengan unsur-unsur : 1) adanya suatu tindak pidana, 2) unsur kesalahan, 3) adanya pembuat yang dapat  bertanggungjawab,  4)  tidak  ada  alasan  pemaaf.  Perbuatan  yang  dilakukan Terdakwa  yaitu  kesengajaan  yang  menyebabkan  kematian  pada  korban  dengan menjalankan hukuman pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun 6 (Enam) bulan sesuai dengan Putusan  No.64/Pid.B/2020/Pn.Bau.  Kemudian  Pada  Putusan  No.  61/Pid.B/2021/PN. Kln.  terdakwa  I  dikenakan  pidana  penjara  selama  2  (Dua)  tahun  dan  terdakwa  II dikenakan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun tahanan sesuai pada putusan.
2. Wujud atau bentuk dari penyertaan (deelneming) yaitu turut melakukan (medeplegen) dan pembantuan (medeplichtigheid) yang  dikandungan  dalam  Pasal  55  dan  Pasal  56  Kitab Undang- Undang Hukum Pidana KUHP. Menurut KUHP yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Pada mulanya yang disebut dengan turut berbuat itu ialah bahwa masing-masing
peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Berdasarkan putusan No.64/Pid.B/2020/Pn.Bau. Kemudian Pada Putusan No. 61/Pid.B/2021/PN. Kln para terdakwa telah memenuhi segala unsur sebagai yang turut serta dalam tindak pidana yang mana terdakwa II dari masing-masing setiap putusan telah memenuhi unsur sebagai yang turut melakukan (medeplegen). Dan ini telah  sesuai  dengan  apa  yang  telah  diputuskan  hakim  menetapkan  para  terdakwa  II sebagai  yang  turut  serta  dalam  tindak  pidana  penganiayaan  yang  mengakibatkan kematian.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Rusianto. (2016). Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana . Prenadamedia Group. Amir Ilyas. (2014). Asas-Asas Hukum Pidana . Rangkang Education. Andi Matalatta. (2001). Victimilogy Sebuah Bunga Rampai . Pusat Sinar Harapan.
Asmawati,  H.  (2012).  TINJAUAN  YURIDIS  TERHADAP  PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Jurnal Hukum Legalita , 4 (2), 147–160.
Gunsu Rapita Bambang,  dkk. (2021). “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Mahasiswa Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.Gdt). Pakuan Law Review . Hartono,  B.,  &  Junisda,  M.  (2023). Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana  Pengeroyokan Berakibat Kematian Dalam Putusan Banding ( Judex Factie ) . 9 , 1–2.
Huda. Nurul, Z. (2023). Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora Volume 2 Nomor 1  (  2023)  88  PERENCANAAN  PENDIDIKAN. Pendidikan  Sosial  Dan  Humaniora , 2 (3), 10111–10121.
I Kadek Agus Irawan, I Nyoman Sujana,  dan I. K. S. (2019). Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang. Jurnal Analogi Hukum , 1 (3), 342. Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif .
Laola Subair dan Umar Laila. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan.
Jurnal Tociung (Jurnal Ilmu Hukum) , 2 (2), 83–84.
Leden  Mapaung.  (2002). Proses  Tindak  Pidana  Terhadap  Nyawa  Dan  Tubuh  (Pemberantas  Dan Prevensinya . Sinar Grafika. Moeljatno. (1985). Azas-Azas Hukum Pidana . Bina Askara. Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Citra Aditya Bakti. Roeslan Saleh. (1998). Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana . Ghalia Indonesia. Soerjono Soekanto, S. M. (1985). Penelitian Hukum Normatif .
Susetiyo, W., Zainul Ichwan, M., Iftitah, A., & Dievar, T. I. (2022). Kepastian Hukum Undang- Undang  Cipta  Kerja  Bidang  Kesehatan  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Jurnal Supremasi , 12 (2021), 27–36.
https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.2315
Syawal  Abdul  Dan  Anshar.  (2010). Pertanggungjawaban  Pidana  Komando  Militer  Pada Pelanggaran  Berat  HAM  (Suatu  Kajian  Dalam  Teori  Pembaharuan  Pidana) .  Laksbang Pressindo.
Yulia  Intan  Tindage,  Diana  R.  Pangemanan,  M.  (2021).  TINDAK  PIDANA  KEKERASAN SECARA  BERSAMA-SAMA  MENURUT  KITAB  UNDANG-  UNDANG  HUKUM PIDANA. Lex Privatum , 12 (5), 61–66.