Pengelolaan Warisan Budaya Bangka: Inkonsistensi Kebijakan,
Regulasi, dan Partisipasi Publik
1 Iskandar Zulkarnain

## Abstract
This  study  aimed  to  describe  government  policy  in  managing  the  cultural heritage  as  a  basis  for  legal  regulation  spawned  cultural  heritage  management can  strengthen  the  identity.  This  study  uses  qualitative  policy  analysis.  Policy analysis  seeks  to  influence  the  policy-making  process  "through  research  and arguments that not only supports the analysis of "problem", but also an analysis of what options or alternative policies to be taken".
The  results  showed  that  the  cultural  heritage  management  policy  which consists of the management of cultural heritage and the management of cultural heritage objects in Bangka generally been contained in the strategic documents the  district  level.  Strategic  documents  such  as  RPJMD,  RKPD,  Renstra,  and RTRW  district  policy  contains  clear  enough  about  the  efforts  to  optimize  the development of culture and tourism program. But, in terms of implementation of cultural  heritage  management  is  still  hampered  by  the  absence  of  regulations governing technical matters in the management of cultural heritage. The issue of the  lack  of  regulation  has  an  impact  on  the  emergence  of  various  internal constraints  in  the  field  of  culture  and  tourism  as  well  as  cross-sectoral  as  seen from  the  unavailability  of  an  expert  team  of  cultural  heritage,  human  resources competent  in  the  field  of  culture,  inconsistent  implementation  of  culture,  cultural heritage  and  knowledge  of  cultural  heritage  objects  are  less  effective  in  the community.  This  affects  the  level  of  public  participation  in  the  management  of cultural heritage in the future.
Keywords: cultural heritage , policies , regulations , participation
A. Latar Belakang
Warisan  budaya  merupakan  situs  warisan  dunia  yang  mendapat  prioritas bagi  program  perlindungan  dan  pengakuan  di  bawah  prakarsa  dari United Nations  Educational,  Scientific  and  Cultural  Organization (UNESCO,2003). Program  ini  dibuat  dengan  tujuan  untuk  mengkatalog,  menamakan,  dan melestarikan tempat-tempat yang sangat penting agar menjadi warisan manusia dunia.  Mengingat pentingnya hal tersebut, Indonesia  meratifikasi Convention for
1 Dosen Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Bangka Belitung
the  Safeguarding  of  Intangible  Cultural  Heritage tahun  2003,  yang  disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi UNESCO  2003  tentang perlindungan  warisan  budaya  takbenda  ( Convention  for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage).
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki banyak warisan budaya yang belum  dikelola  secara  optimal  untuk  kepentingan  masyarakat.  Sebagai  salah satu bukti adalah Prasasti Kota Kapur (686 M) yang ditemukan oleh J.K. Meulen di  Desa  Kota  Kapur  Kecamatan  Mendo  Barat  Kabupaten  Bangka.  Keberadaan warisan  budaya  yang  belum  dikelola  secara  optimal  untuk  kepentingan  public, menurut Jhohannes Marbun (2012) disebabkan oleh beberapa faktor mendasar, yaitu  perbedaan  persepsi  para  pelestarian  warisan  budaya  terhadap  kebijakan desentralisasi  dan  otonomi  daerah,  pembagian  kewenangan  antara  pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih belum jelas, dan masih rendahnya kapasitas pemerintah  daerah.  Hal  ini  ditandai  dengan  minimnya  sumber  daya  manusia khususnya  tenaga  yang  ahli  dalam  bidang  pelestarian  warisan  budaya,  sumber daya  yang  minim,  kelembagaan  pemerintah  yang  mengurusi  warisan  budaya belum efektif, sistem dan regulasi pelestarian warisan budaya di bawah Undang- Undang  belum  diatur  secara  jelas  dan  tegas  baik  di  tingkat  nasional  maupun daerah, serta masih minimnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian warisan budaya.
Dengan  ketiadaan  produk  kebijakan  dan  regulasi  yang  diterbitkan khususnya  di  daerah,  menyebabkan  pembangunan  kebudayaan  di  daerah  bisa disebutkan tanpa platform yang jelas, Kondisi ini terlihat jelas, ketika satu persatu warisan  budaya  baik tangible maupun intangible roboh  dan  perlahan  hilang bersamaan  dengan  pelaku  budayanya  karena  miskin  perlindungan.  Hal  yang
sangat  ironi,  Kawasan  Situs  Kota  Kapur  yang  berdasarkan  hasil  penelitian memiliki sejarah yang luar biasa, berskala nasional bahkan internasional, hingga saat  ini  belum  ditetapkan  sebagai  cagar  budaya  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten Bangka.
Melalui  penelitian  ini  diharapkan  mampu  mendorong  Pemerintah  Daerah Kabupaten Bangka untuk dapat merumuskan kebijakan melalui program-program yang signifikan dalam pembangunan kebudayaan pada tingkat mikro, khususnya pada  pengelolaan  warisan  budaya.    Program  yang  akan  dilakukan  ke  depan harus  memberikan  gaung  ( multiplier  effect) yang  baik  dan  berdimensi  luas, sehingga    dapat  menciptakan  inovasi  pada  tataran  mikro  terhadap  berbagai langkah preservasi dan konservasi yang dapat mendorong semangat pelestarian, membantu capacity  building ,  dan  membantu  komunikasi  dengan  berbagai lembaga.

## B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah penelitian adalah :
1.  Bagaimana  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  warisan budaya di Kabupaten Bangka?
2.  Faktor-faktor apa yang menjadi kendala untuk melaksanakan kebijakan daerah dalam pengelolaan warisan budaya?
3.  Bagaimana mekanisme yang efektif dalam pengelolaan warisan budaya yang dapat mengkonsolidasikan antar pemangku kepentingan?
C. T i n j a u a n   P u s t a k a
Salah satu teori yang digunakan dalam penelitian kebijakan ini adalah teori yang  digagas  oleh  Daniel  A.  Mazmanian  dan  Paul  A.  Sabatier.  Menurut Mazmanian  dan  Sabatier  (Subarsono,  2006),  terdapat  tiga  variabel  yang mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan,  yaitu:  karakteristik dari  masalah,  karakteristik  kebijakan/undang-undang  (peraturan),  dan  variabel lingkungan.  Karakteristik  masalah  menitikberatkan  pada  tingkat  kesulitan  dari masalah  yang  bersangkutan  seperti  masalah  aturan  hukum,  politik,  sosial,  dan ekonomi.  Oleh  karena  itu,  sifat  masalah  itu  sendiri  akan  mempengaruhi  mudah tidaknya suatu program diimplementasikan. Selain itu, tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran dan cakupan perubahan perilaku yang  diharapkan  dari  sebuah  produk  hukum  akan  menentukan  implementasi kebijakan.
Karakteristik  kebijakan  ditentukan  oleh  kejelasan  isi  kebijakan,  seberapa jauh  kebijakan  tersebut  memiliki  dukungan  teoretis,  besarnya  dukungan  alokasi sumber  daya  finansial  terhadap  kebijakan,  seberapa  besar  adanya  keterpautan dan  dukungan  antar  berbagai  institusi  pelaksana,  kejelasan  dan  konsistensi aturan  yang  ada  pada  pelaksana  kebijakan,  tingkat  komitmen  aparat  terhadap tujuan  kebijakan  yang  tertera  dalam  visi  misi  kelembagaan,  dan  seberapa  luas akses  kelompok-kelompok  luar  untuk  berpartisipasi  dalam  implementasi kebijakan.
Variabel  lingkungan  kebijakan  dipengaruhi  oleh  kondisi  ekonomi masyarakat  dan  tingkat  kemajuan  teknologi,  dukungan  public  terhadap  suatu kebijakan, sikap masyarakat dalam mempengaruhi implementasi kebijakan, dan tingkat  komitmen  dan  keterampilan  dari  sumber  daya  manusia  sebagai pelaksana kebijakan.

## D. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  analisis kebijakan. Analisis kebijakan berusaha untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan  “melalui  kegiatan  penelitian  dan  argumen  yang  bukan  hanya mendukung  analisis  “problem”,  tetapi  juga analisis  tentang  apa  opsi  atau alternatif  kebijakan  (solusi)  yang harus  diambil”  (Parsons,  2008 ).  Rangkaian aktivitas  dalam  analisis  kebijakan  menurut  Etzioni  menitikberatkan  pada spektrum  pengetahuan  dalam  ( in )  proses  kebijakan,  pengetahuan  untuk  ( for ) proses  kebijakan,  dan  pengetahuan  tentang  ( about )  proses  kebijakan.  Hasil analisis  kebijakan  dapat  mengarah  ke  pengembangan  alternative  kebijakan melalui  berbagai  pendekatan  seperti status  quo ,  tinjauan  pustaka,  curah pendapat, dan lain sebagainya (Subarsono, 2006).
2.  Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  fokus  di  Kabupaten  Bangka.  Alasan  mendasar  pemilihan lokasi tersebut antara lain dari sisi keunikan nilai, budaya,  pengetahuan sejarah yang  terpublikasi  dalam skala  nasional  bahkan  internasional, dan  secara  umum mengingat  hampir  semua  obyek  warisan  budaya  yang  tersebar  di  Kabupaten Bangka  mengalami  kendala  yang  sama,  yaitu  lemah  dalam  implementasi kebijakan  karena  tidak  dipayungi  aturan  hukum  (regulasi)  yang  jelas,  sehingga menimbulkan  ketidakpastian  dalam  aspek  pengelolaan  warisan  budaya  yang telah ada. Hal ini tentu berdampak pada persoalan peningkatan nilai-nilai kultural, sosial, dan ekonomi dalam dinamika pembangunan daerah.

## 3.  Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  terdiri  dari  dua  macam,  yaitu  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dengan  wawancara  mendalam  ( depth interview ).  Wawancara  mendalam  dilakukan  untuk  memperoleh  informasi  yang lebih  rinci  dari  tangan  pertama  mengenai  konsep  kebijakan,  kendala implementasi,  keinginan  atau  harapan-harapan,  dan  strategi  kebijakan  dalam pengelolaan  warisan  budaya.  Dalam  wawancara  mendalam  ini,  menekankan pada wawancara semiterstruktur, dimana dalam pelaksanaannya bertujuan untuk menemukan  permasalahan  secara  lebih  terbuka  dan  pihak  yang  diwawancarai memberi pendapat, pandangan, ide-ide dan lain sebagainya (Sugiyono, 2007).
Adapun data sekunder dijadikan data pendukung dalam rangka melengkapi hasil wawancara mendalam. Data sekunder fokus pada data dokumen yang bisa berbentuk  tulisan,  gambar,  atau  karya-karya  monumental  lainnya.  Dokumen dalam  bentuk  tulisan  terdiri  dari  sejarah  kehidupan,  cerita,  peraturan,  dan kebijakan. Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup,  sketsa  dan  lain-lain  (Sugiyono,  2007).  Selain  data  dokumen,  data-data pendukung  lainnya  didapatkan  dari  literatur-literatur  seperti  buku,  jurnal  ilmiah, koran, artikel, dan data-data lain yang relevan dengan masalah penelitian.
Teknik triangulasi juga digunakan dalam penelitian ini yang diartikan sebagai teknik  pengumpulan  data  yang  bersifat  ”menggabungkan  dari  berbagai  teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada”. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, di mana peneliti ingin mendapatkan data dari sumber yang  berbeda-beda  dengan  teknik  yang  sama.  Ini  dimaksudkan  selain  untuk
kepentingan  pengumpulan  data  sekaligus  menguji  kredibiltas  data  (Sugiyono, 2007).
4.  Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  kebijakan  dengan mengacu  kepada  pandangan  Ripley  (Subarsono,  2006).  Tahap  analisis  data kebijakan  diawali  dengan  perumusan  masalah  yang  bertujuan  memberikan informasi  mengenai  kondisi-kondisi  yang  menimbulkan  masalah.  Tahap  kedua, tahap  peramalan  (forecasting)  dengan  memberikan  informasi  mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya kebijakan termasuk apabila tidak  membuat  kebijakan.  Tahap  ketiga,  rekomendasi  kebijakan  yang memberikan  informasi  mengenai  manfaat  dari  setiap  alternatif  kebijakan  dan merekomendasikan  alternatif  kebijakan  yang  memberi  manfaat  paling  tinggi. Tahap  keempat,  monitoring  kebijakan  dengan  memberikan  informasi  mengenai konsekuensi  sekarang  dan  masa  lalu  dari  diterapkannya  kebijakan  termasuk kendala-kendalanya.  Tahap  terakhir,  evaluasi  kebijakan  yang  memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

## E. Pembahasan dan Hasil Penelitian
Kebijakan kebudayaan di kabupaten Bangka dapat diketahui melalui telaah visi,  misi,  dan  program  RPJMD  kabupaten  Bangka  2014-2018,  telaah  visi,  misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka, dan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka. Deskripsi hasil telaah dari beberapa dokumen tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1.  Telaah visi, misi, dan program RPJMD Kabupaten Bangka 2014-2018
Hasil  telaah  dokumen  RPJMD  Kabupaten  Bangka  2013-2018  menunjukkan beberapa  hal:  pertama,  strategi  yang  ditempuh  masih  memprioritaskan  pada urusan pilihan kepariwisataan yang terlihat dari penjabaran strategi misi 3 poin 4 yang  dengan tegas menyatakan  “r evitalisasi  sumber  daya    pariwisata ”.    Hal  ini berlanjut pada perumusan kebijakan umum yang menguatkan prioritas pariwisata yang  menempatkan  urusan  pilihan  pada  bagian  atas,  sementara  urusan  wajib kebudayaan ditempatkan pada bagian bawah.
Dalam  Renstra  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Bangka 2013-2018, disebutkan bahwa misi kedua dan ketiga memiliki keterkaitan dengan tugas,  fungsi  dan  kewenangan  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten Bangka.  Misi  kedua  dengan  beberapa  program  menitikberatkan  pada permasalahan perubahan paradigma dan kultur pelayanan Pegawai Negeri Sipil yang  belum  mengarah  ke  perubahan  yang  signifikan.  Indikatornya  terlihat  pada sikap  dan  perilaku  sumber  daya  manusia  yang  belum  bisa  beradaptasi  dengan lingkungan  yang  mengarah  ke  perubahan.  Misi  ketiga  fokus  pada  program pengembangan  ekonomi  kerakyatan  dan  pengembangan  pariwisata  yang berdaya saing. Permasalahan yang dihadapi pada aspek pengembangan industri kreatif  yang  belum  optimal,  belum  optimalnya  promosi  pengembangan pariwisata,  rendahnya  investasi  di  sektor  pariwisata,  dan  belum  sinerginya program pembangunan kepariwisataan secara lintas sektoral.
2. Telaah visi, misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka
Visi,  misi,  strategi,  kebijakan,  dan  program  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  Kabupaten  Bangka  2013-2018,  apabila  ditelaah  keterkaitannya dengan  visi,  misi,  dan  program  yang  termuat  dalam  RPJMD  2013-2018  serta kebijakan kebudayan di Kabupaten Bangka dapat dideskripsikan sebagai berikut:
Pertama,  keterkaitan  misi.  Misi  yang  tertera  dalam  RPJMD  2013-2018 dengan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka belum terlihat sinkron  dan  saling  terkait.  Misi  dalam  RPJMD  2013-2018  terlihat  spesifik  yang mengutamakan  aspek  pertanian,  pemerintahan  (politik),  ekonomi,  dan lingkungan  (SDA).  Belum  terdapat  klausul  yang  secara  tegas  menyatakan  misi tentang  kebudayaan  dan  pariwisata.  Sedangkan  misi  Disbudpar  cenderung  ke arah kepariwisataan, meskipun terdapat klausul kearifan lokal, seni dan budaya, tetapi tidak menjadi aspek prioritas utama.
Kedua,  keterkaitan  strategi  dan  kebijakan.  Renstra  Disbudpar  Kabupaten Bangka  2013-2018  menunjukkan  konsistensi  antara  keduanya  dengan menempatkan  tema  kepariwisataan  sebagai  fokus  dominan,  sedangkan  aspek kebudayaan  menjadi  fokus  sebaliknya.    Indikator  yang  terlihat  dengan  adanya kebijakan  yang  memfokuskan  pada  penyelenggaraan  even-even  tertentu, sertifikasi  usaha  kepariwisataan,  dan  pengalokasian  pendanaan  untuk  desa wisata.
Ketiga, keterkaitan antara kebijakan dan program. Kebijakan yang terdapat dalam  Renstra  Disbudpar  Kabupaten  Bangka  belum  konsisten  dalam mendukung  pengembangan  aspek  kebudayaan  yang  terdapat  dalam  program nomor  6,  nomor  7,  nomor  8,  dan  nomor  9.  Sebagai  contoh,  program  nomor  6 terkait  pengembangan  nilai  budaya  yang  salah  satu  item  menyatakan  adanya program penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah. Sementara dalam program  nomor  7  tentang  pengelolaan  kekayaan  budaya  secara  tegas memprioritaskan  program  penyusunan kebijakan  pengelolaan kekayaan  budaya lokal daerah, program pengelolaan dan pengembangan, pelestarian peninggalan sejarah  purbakala,  museum  dan  peninggalan  bawah  air,  dan  program
perumusan  kebijakan  sejarah  dan  purbakala  (Renstra  Disbudpar  Bangka  2013- 2018,  V-3).  Padahal,  berdasarkan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Disbudpar Kabupaten  Bangka,  terdapat  dua  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  tanggung jawabnya,  yaitu  aspek  kebudayaan  sebagai  urusan  yang  wajib  dan  aspek kepariwisataan  sebagai  urusan  pilihan.  Aspek  kebudayaan  antara  lain  meliputi pelayanan  berkaitan  dengan  kesenian  dan  kepurbakalaan,  melindungi keberadaan  bangunan  cagar  budaya,  pelestarian  seni  budaya  tradisional,  dan memberdayakan  kebudayaan  tradisional  melalui  regulasi  kegiatan  secara berkala.  Kecenderungan  Disbudbar  Kabupaten Bangka  dalam mengatur  urusan kepariwisataan  menjadikan  fokus  pengembangan  dan  pengelolaan  urusan kebudayaan menjadi tidak optimal.
3.  Telaah RTRW Kabupaten Bangka
Kebijakan  yang  tertera  dalam  dokumen  RTRW  Kabupaten  Bangka  2010- 2030  menyangkut  tata  ruang  untuk  cagar  budaya  dan  pariwisata  menunjukkan adanya  inisiatif  pemda  untuk  pengelolaan  warisan  budaya  yang  tertuang  dalam dokumen  kebijakan  yang  bersifat  eksplisit  (tertulis),  jelas,  dan  tegas. Pengalokasian  ruang  untuk  pengelolaan  benda  cagar  budaya  terlihat  dari rencana  pengembangan  kawasan  situs  Kota  Kapur  di  Kecamatan  Mendo  Barat dengan  luas  areal  lebih  kurang  130,12  hektar.  Sedangkan  rencana pengembangan  pariwisata  dengan  luas  kurang  lebih  348,23  hektar.  Perbedaan luas areal antara ruang untuk cagar budaya dan pariwisata masih terlihat belum seimbang,  mengingat  tugas  utama  atau  wajib  yaitu  pengelolaan  di  bidang kebudayaan mendapat porsi tata ruang yang lebih sedikit dibanding ruang untuk pariwisata.
Tabel 1. Inventarisasi Cagar Budaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No Kabupaten/Kota Inventarisasi Cagar Budaya Telah ditetapkan CB Ket 1 Bangka 120 - 2 Pangkalpinang 9 3 Bangka Barat 49 6 4 Bangka Tengah 7 - 5 Bangka Selatan 12 - 6 Belitung - 7 Belitung Timur -
Sumber: Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI 2010
Sampai  saat  ini,  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  baru  memiliki  15 cagar  budaya  yang  terdiri  9  cagar  budaya  di  Kota  Pangkalpinang  dan  6  cagar budaya di Kecamatan Muntok  Kabupaten Bangka Barat. Cagar Budaya tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.13/PW.007/MKP/2010 pada tanggal 08 Januari 2010.
Dalam  menghimpun  data  penelitian  kebudayaan  di  Kabupaten  Bangka terdapat  beberapa  permasalahan  dalam  pengelolaan  cagar  budaya  dan WBTB. Beberapa  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  daerah  dalam penetapan cagar budaya adalah: pertama, ketersediaan Tim Ahli Cagar Budaya. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Bangka bahwa saat  ini  belum  terdapat  ahli  cagar  budaya  yang  memiliki  sertifikat.  Keberadaan ahli yang bersertifikat dapat memudahkan proses penetapan cagar budaya yang
bersifat strategis dan memiliki nilai secara sosial dan ekonomi seperti penguatan kearifan  lokal  dan  meningkatkan  taraf  kehidupan  masyarakat.  Jika  merujuk  UU No.  11 Tahun  2010 tentang  Cagar  Budaya  keberadaan Tim  Ahli  Cagar Budaya memiliki sisi strategis. Dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 disebutkan:
1. Hasil  pendaftaran  diserahkan  kepada  Tim  Ahli  Cagar  Budaya untuk  dikaji  kelayakannya  sebagai  Cagar  Budaya  atau  bukan Cagar Budaya;
2. Pengkajian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bertujuan melakukan  identifikasi  dan  klasifikasi  terhadap  benda,  bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya;
Berdasarkan ketentuan pasal 31 ini merupakan hal yang wajib bagi Pemda untuk    membentuk  Tim  Ahli  Cagar  Budaya  guna  menetapkan  Cagar  Budaya yang  ada  di  tingkat  kabupaten/kota.  Sampai  saat  ini  belum  terdapat  produk hukum  yang  menjelaskan  tata  cara  pelaksanaan  UU  No.  11  Tahun  2010 tersebut,  sehingga  menimbulkan  ketidakpastian  dan  keraguan  dalam pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya termasuk di Kabupaten Bangka.
Kedua, Ketersediaan SDM di bidang kebudayaan. Menurut Kepala Bidang Kebudayaan  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Bangka,  persoalan ketidakmampuan  dalam  pengelolaan  cagar  budaya  di  daerah  juga  disebabkan oleh keterbatasan SDM yang memiliki latar belakang di bidang arkeologi, sejarah dan antropologi. Hal ini diperkuat oleh Kepala Badan Perencanan Pembangunan Daerah  (Bappeda)  Kabupaten  Bangka,  bahwa  dalam  sistem  birokrasi  yang berjalan  hampir  di  setiap  kabupaten/kota  di  Provinsi  Bangka  Belitung,  belum didukung oleh  SDM  yang memiliki kapasitas dalam hal kebudayaan. Fenomena
penempatan  SDM  kebudayaan  yang  terkadang  kurang  sesuai  dengan  tugas pokok  atau  kapasitasnya,  menjadi  catatan  penting  yang  perlu  dikajiulang. Padahal  SDM  kebudayaan  memiliki  peran  penting  seperti  dijadikan  sebagai tenaga ahli / tenaga fungsional Pamong Budaya.
Ketiga,  konsistensi  penerapan  kebijakan    kebudayaan.  Persoalan konsistensi  dalam  implementasi  kebijakan  kebudayaan  terlihat  dari  hasil penelaahan  dokumen  strategis  daerah  dan  hasil  wawancara  dengan  informan kunci  di  beberapa  instansi  pemerintahan  Kabupaten  Bangka.  Dalam  Renstra Disbudpar  Kabupaten  Bangka  2013-2018  tertera  bahwa  sektor  kepariwisataan dijadikan  sebagai  fokus  dominan,  sedangkan  aspek  kebudayaan  menjadi  fokus sebaliknya. Indikator yang terlihat dengan adanya kebijakan yang memfokuskan pada penyelenggaraan even-even tertentu, sertifikasi usaha kepariwisataan, dan pengalokasian  pendanaan  untuk  desa  wisata.  Disisi  lain,  keterkaitan  antara kebijakan  dan  program  dianggap  belum  konsisten  dalam  mendukung pengembangan  aspek  kebudayaan.  Padahal  aspek  kebudayaan  antara  lain meliputi  pelayanan  berkaitan  dengan  kesenian  dan  kepurbakalaan,  melindungi keberadaan  bangunan  cagar  budaya,  pelestarian  seni  budaya  tradisional,  dan memberdayakan  kebudayaan  tradisional  melalui  regulasi  kegiatan  secara berkala.  Kondisi  saat  ini,  dapat  dikatakan  perlindungan  keberadaan  cagar budaya  dan  memberdayakan  kebudayaan  tradisional  belum  ditopangi  oleh ketersediaan regulasi yang jelas.
Keempat, informasi dan pengetahuan tentang cagar budaya. Informasi dan pengetahuan  tentang  cagar  budaya  di  kalangan  masyarakat  umum  belum difahami  sebagai  sesuatu  yang  penting  dan  berharga.  Hal  ini  menurut budayawan,  Fithrorrozi,  disebabkan  oleh  minimnya  pendekatan  yang  berbasis
edukasi dan pemberdayaan oleh pemda kepada masyarakat. Masyarakat umum sebenarnya  tidak  menganggap  cagar  budaya  sebagai  sesuatu  yang  tidak bernilai,  hanya  saja  mereka  kurang  dibekali  pengetahuan  yang  memadai  akan bernilai dan berharganya cagar budaya.
Hal yang sama disampaikan oleh Daud A. Tanudirjo dalam tulisannya yang berjudul Warisan  Budaya  Untuk  Semua:  Arah  Kebijakan  Pengelola  Warisan Budaya  Indonesia  di  Masa  Mendatang  (Tanudirjo,  2003) .  Dalam  pandangan Tanudirjo,  peranan  negara  dalam  pengelolaan  warisan  budaya  tetap  dominan dan cenderung menjadi bagian dari birokrasi pemerintah. Sementara itu, hak dan peran  partisipatif  masyarakat  luas  belum  dapat  diwadahi  dengan  selayaknya. Sejauh  ini,  penelitian  di  situs-situs  purbakala  hanya  dilakukan  oleh  lembaga pemerintah,  sebagaimana  juga  terjadi  di  bidang  pemugaran  dan  pelestarian. Masyarakat  merasa  pemanfaatan  warisan  budaya  hampir  selalu  ditentukan pemerintah  dan  jarang  memperhatikan  aspirasi  masyarakat.  Hal  ini  mendorong sikap  masyarakat  terhadap  kebijakan  pengelolaan  warisan  budaya  menjadi skeptis atau bahkan apatis, mengingat pendekatannya cenderung satu arah “dari atas  ke  bawah” (trickle  down). Pendekatan  yang  cenderung  kurang  melibatkan masyarakat  di  tingkat  bawah  dapat  membuka  kemungkinan  terjadinya  konflik kepentingan dan pluralisme akibat euforia otonomi daerah.
Berdasarkan hasil telaah kebijakan kebudayaan di Kabupaten Bangka  dan kendala-kendala  yang  dihadapi  saat  ini,  perlu  dirumuskan    mekanisme  dalam pengelolaan  warisan  budaya  agar  antarpemangku  kepentingan  di  bidang kebudayaan  dan  bidang-bidang  yang  terintegrasi  dengan  kebudayaan  dapat saling berkonsolidasi dan bersinergi dengan baik. Beberapa mekanisme tersebut adalah:  Pertama,  pemerintah  provinsi/kabupaten/kota  perlu  menyusun,
membahas, dan menerbitkan regulasi yang mengatur teknis pengelolaan warisan budaya  sebagai  aturan  pelaksana  turunan  dari  Peraturan  Menteri  Kebudayaan dan  Pariwisata  Republik  Indonesia  Nomor  PM.13/PW.007/MKP/2010  tentang Penetapan Cagar Budaya di Bangka Belitung pada tanggal 08 Januari 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 tentang Penetapan Warisan  Budaya  Tak  Benda  Bangka  Belitung  seperti  adat nganggung ,  perang ketupat,  kesenian  campak  dalong,  adat taber  kampong ,  dan  tari  kedidi,  serta dambus dan buang jong yang telah ditetapkan sebelumnya.
Keberadaan  payung  hukum  di  tingkat  daerah  menunjukkan  konsistensi antara produk hukum yang dikeluarkan di tingkat pusat melalui kementerian dan produk  hukum  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  di  tingkat  daerah.  Selama  ini, menurut  Kepala  Bappeda  Kabupaten  Bangka,  di  tingkat  provinsi  dan  hampir  di setiap  kabupaten/kota  telah  terjadi  kekosongan  produk  hukum  dalam  hal pengelolaan  warisan  budaya  seperti  benda  cagar  budaya  dan  warisan  budaya tak  benda.  Selain  itu,  keberadaan  payung  hukum  di  tingkat  daerah mengisyaratkan adanya  komitmen dari pemimpin di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dalam mendukung kegiatan pengelolaan warisan budaya yang menjadi program dan agenda di setiap SKPD bidang kebudayaan.
Kedua, penetapan warisan budaya. Penetapan warisan budaya terdiri dari dua,  yaitu  penetapan  benda  cagar  budaya  dan  penetapan  warisan  budaya  tak benda.  Penetapan  cagar  budaya  menjadi  kewenangan  pemerintah  daerah dengan  mengacu  pada  tahapan:  (a)  Pembentukan    Tim  Pendaftaran  Cagar Budaya  yang  ditetapkan  melalui  keputusan  kepala  instansi  pemerintah kabupaten/kota/provinsi  yang  membawahi  bidang  kebudayaan;  (b)  Tim Pendaftaran  Cagar  Budaya  melakukan  pendataan,  pencatatan  dan  verifikasi
calon  cagar  budaya  yang  akan  diusulkan  sebagai  cagar  budaya;  (c) Pembentukan Tim  Ahli  Cagar  Budaya  Kabupaten/Kota/Provinsi  yang  ditetapkan melalui  keputusan  bupati/walikota  untuk  tingkat  kabupaten/kota,  dan  keputusan gubernur  untuk  tingkat  provinsi;  (d)  Tim  Ahli  Cagar  Budaya  memberikan  kajian ilmiah  dan  rekomendasi  kepada  bupati/walikota  untuk  cagar  budaya  tingkat kabupaten/kota,  dan  kepada  gubernur  untuk  cagar  budaya  tingkat  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung;  (e)  Berdasarkan  rekomendasi  Tim  Ahli  Cagar Budaya,  bupati/walikota  menetapkan  cagar  budaya  tingkat  kabupaten/kota  dan gubernur menetapkan cagar budaya tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; (f)  Cagar  budaya  yang  telah  ditetapkan  dilaporkan  ke  Direktorat  Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Dirjen Kebudayaan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah untuk diregistrasikan sebagai Cagar Budaya di wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (UU  No.11  Tahun  2010  tentang Cagar Budaya).
Penetapan  warisan  budaya  tak  benda  mengacu  pada  Panduan  Praktis Pencatatan Warisan  Budaya  Takbenda  Indonesia  yang  diterbitkan  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  tahun  2009.  Adapun  alur  proses  pencatatan secara  online  sebagai  berikut:  (a)  Calon  pelapor  mengajukan  registrasi  online dan  mendapatkan  hak  untuk  mengakses;  (b)  Calon  pelapor  mengirimkan informasi karya budaya WBTB di halaman yang tersedia; (c) Karya budaya yang dikirimkan  akan  dilakukan  validasi  informasi  tentang  karya  budaya  WBTB;  (d) dan  jika  memenuhi  persyaratan  pencatatan  budaya,  WBTB  tersebut  akan dipublikasikan atau tidak dipublikasikan.
Ketiga,  melibatkan  partisipasi  masyarakat.  Warisan  budaya  yang  telah ditetapkan  melalui  payung  hukum,  selain  menjadi  acuan  SKPD  bidang
kebudayaan  dan  SKPD  lintas  sektoral  juga  perlu  bersinergi  dan  bekerja  sama dengan  para  pemangku  kebudayaan  seperti  tokoh  budaya,  tokoh  adat,  tokoh agama, seniman, sejarawan, lembaga adat, dan lain-lain. Melibatkan masyarakat dalam  agenda  mengembangkan  kebudayaan  menjadi  hal  penting,  mengingat wilayah  pengembangan  kebudayaan  bukan  hanya  menjadi  domain  pemerintah (SKPD kebudayaan), melainkan domain bersama secara kolektif. Kerja bersama dalam  semangat  gotong-royong  mencerminkan  budaya  anak  negeri  Bangka Belitung  yang  sejak  lama  menjadi  icon  yang  sangat  membanggakan.  Lantaran semangat  gotong-royong  atau  biasa  disebut  dengan  istilah besaoh ,  lonceng kebudayaan  itu  menggema  dan  menggugah  semangat  kebersamaan, kekompakan,  kesolidan  guna  membantu  pelaksanaan  program-program pemerintah di bidang kebudayaan.
Keempat,  ketersediaan  anggaran.  Pengelolaan  warisan  budaya  tentu memerlukan  dukungan  dana  yang  tidak  sedikit.  Dukungan  dana  yang proporsional  menjadi  perhatian  penting  dalam  pengelolaan  warisan  budaya. Peran  pendanaan  lebih  difokuskan  pada  aspek  pembiayaan  SDM  dan  program kerja/kegiatan  yang  langsung  bersinggungan  dengan  pengelolaan  warisan budaya. Selama ini, pengelolaan anggaran kebudayaan lebih diprioritaskan pada pengembangan  sektor  kepariwisataan  seperti  kesenian  dan  penyelenggaraan festival-festival.  Agenda  pengembangan  warisan  budaya  ke  depan  perlu dukungan  dana  yang    peruntukannya  memperioritaskan  pada  agenda-agenda kebudayaan  seperti  penyusunan  kebijakan  tentang  budaya  lokal  daerah, pengembangan  nilai  budaya,  pelestarian  peninggalan  sejarah  purbakala  dan museum.
Pengelolaan  warisan  budaya  di  Kabupaten  Bangka  jika  dihubungkan dengan gagasan  Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier  yang menyatakan, bahwa  terdapat  tiga  variabel  yang  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi suatu kebijakan, yaitu: karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan/undang- undang  (peraturan),  dan  variabel  lingkungan,  maka  bisa  diambil  kesimpulan, agar kebijakan yang sudah ada dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat harus  didukung  oleh  berbagai  aspek  dan  pihak-  pihak  yang  terlibat,  seperti karakteristik  kebijakan  yang  dibuat  antara  lain  kejelasan  isi  kebijakan  dan seberapa  jauh  kebijakan  tersebut  memiliki  dukungan  teoritis,  besarnya  alokasi dan  anggaran  untuk  pengembangan  kebudayaan,  kejelasan  dan  konsistensi dalam penerapan suatu program kebudayaan, besarnya dukungan dari berbagai institusi  pelaksana kegiatan  yang  bersifat  lintas  sektoral  dan  lintas  wilayah,  dan seberapa  luas  akses  kelompok-  kelompok  luar  untuk  berpartisipasi  dalam implementasi kebijakan.
Hal  terpenting  adalah  masalah-masalah  yang  ada  dalam  pengelolaan warisan  budaya  di  di  Kabupaten  Bangka  dipengaruhi  oleh  ketiadaan  payung hukum  di  tingkat  daerah  yang  menyebabkan  ketidakpastian  hukum  dalam pengelolaan  warisan  budaya,  sehingga  program  kerja  di  bidang  kebudayaan yang telah disusun hanya sebatas perencanaan yang hampa penerapan, akibat tersandera oleh ketiadaan payung hukum dalam waktu yang cukup panjang. Hal ini  yang  kemudian  memaksa  SKPD  bidang  kebudayaan  dan  pariwisata cenderung  memprioritaskan  pelaksanaan  program  kerja  dan  mengalokasikan dana  yang  lebih  besar  di  bidang  kepariwisataan,  karena  bidang  ini  dianggap lebih fleksibel, aman, dan tidak banyak resiko (tidak tersandera oleh keberadaan regulasi).

## F. Penutup
Kebijakan pengelolaan warisan budaya yang terdiri dari pengelolaan cagar budaya dan pengelolaan warisan budaya tak benda di Kabupaten Bangka secara umum  telah  terdapat  dalam  dokumen-dokumen  strategis  seperti  RPJMD, Renstra dan RTRW kabupaten yang memuat kebijakan yang cukup jelas tentang upaya optimalisasi program pengembangan budaya dan kepariwisataan. Tetapi, dalam  tataran  implementasi  kebijakan  pengelolaan  warisan  budaya  masih terkendala oleh ketiadaan regulasi yang mengatur hal teknis dalam pengelolaan warisan  budaya  seperti  peraturan  turunan  dari  UU  No.  11  tahun  2010  tentang Cagar Budaya. Ketiadaan regulasi turunan itu memperlambat proses penerbitan regulasi di tingkat kabupaten baik berupa Perda dan Surat Keputusan. Selain itu, implementasi kebijakan melalui program kerja SKPD di bidang kebudayaan dan pariwisata cenderung mengarusutamakan pada bidang kepariwisataan, baik dari sisi promosi, agenda-agenda, dan pendanaan.
Persoalan  tersebut  menunjukkan  betapa  pentingnya  untuk  menyusun mekanisme  pengelolaan  warisan  budaya  yang  dapat  mengkonsolidasikan  antar pemangku  kepentingan.  Mekanisme  pengelolaan  itu  diawali  dengan  komitmen dari pemerintah di tingkat kabupaten untuk menerbitkan regulasi yang mengatur teknis pengelolaan warisan budaya, mendorong keikutsertaan masyarakat dalam mengelola  warisan  budaya,  dan  pengalokasian  anggaran  yang  proporsional untuk bidang kebudayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
1. SUMBER BUKU/MAKALAH
Marbun,  Jhohannes.  2012. Pelestarian  Warisan  Budaya  Dalam  Era  Otonomi Daerah Berdasarkan Kajian Perundang-Undangan . Makalah ini merupakan dokumentasi  program  Pasca  Sarjana  Jurusan  Arkeologi  Fakultas  Ilmu Budaya  Universitas  Gadjah  Mada – Yogyakarta,  Januari  2012.  tidak diterbitkan.
Parsons.  2008. Public  Policy Pengantar  Teori  dan  Praktik  Analisa  Kebijakan . Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
Subarsono,  2006. Analisis  Kebijakan  Publik  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono, 2007. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Tanudirjo,  Daud.A.  2003. Warisan  Budaya  Untuk  Semua:  Arah  Kebijakan Pengelolaan  Warisan  Budaya  Indonesia  di  Masa  Mendatang .  Makalah yang disampaikan di Bukit Tinggi Sumatera Barat.
UNESCO. 2003. Terjemahan Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda .  Konferensi  Umum  UNESCO  di  Paris  Perancis  Dalam  Sidang  Ke- 32.

## 2. SUMBER DOKUMEN
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Kabupaten  Bangka  2013- 2018.
Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  Kabupaten Bangka 2013-
2018.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka 2010-2030