Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TANPA PUTUSAN PIDANA ASAL KORUPSI
Johri 1 , Rodliyah 2 , Rina Rohayu Harun 3
Universitas Muhammadiyah  Mataram, Mataram, NTB, Indonesia johrilawyer@gmail.com, rodliyah@gmail.com, rinarohayu@gmail.com
Naskah diterima: 4 November 2023; revisi: 2 Desember 2023; disetujui: 27 Desember 2023

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  the  process  of  law  enforcement  and  prevention  of  money laundering  crimes  originating  from  corruption  based  on  Law  Number  8  of  2010  on  the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and the efforts made by third parties acting in good faith to recover their assets if the money laundering crime is not proven in the corruption  offense.  The  research  method  used  in  this  study  is  a  normative  legal  research method. From the analysis conducted, the legal enforcement mechanism for money laundering crimes  originating  from  corruption  as  the  underlying  offense  is  essentially  bound  by  the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Money Laundering Act, and the Corruption Criminal Act. In the law enforcement process for money laundering crimes, there are still obstacles, both in terms of substantive law (substantive law) and procedural law (formal law). Additionally, the efforts that can be made by third parties to recover their assets are not sufficiently regulated in Law Number 8 of 2010, which means that it may not fully satisfy the principles of justice and legal certainty. To combat and prevent money laundering crimes, especially those derived from corruption, it is not only necessary to have law enforcement agencies with competent human resources for investigation and prosecution, but it is also essential to build synergy among stakeholders to prevent and combat money laundering crimes. Given that combating money laundering crimes involves multiple institutions such as financial institutions, law enforcement agencies, the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), and other relevant agencies  as  subsystems,  including  Bank  Indonesia,  financial  service  providers,  goods  and services providers, the Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM-LK), the Ministry of Communication and Information Technology, the Directorate General of Customs and Excise (DJBC), and law enforcement authorities.
Keywords: Money Laundering; Corruption; Criminal Offenses
* Alamat korespondensi:
Universitas Muhammadiyah Mataram E-mail: johrilawyer@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Tindak pidana pencu cian uang dalam dunia kejahatan internasional telah sangat lama dikenal tepatnya sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia pengaturan mengenai TPPU merupakan hal yang masih baru. Peroses merubah uang-uang hasil kejahatan sehingga menjadi uang “halal”, di dalam pencucian ini dilakukan beberapa tahapan yang dilalui. Tindak pidan pencucian uang pada umunya dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yaitu:
a. Placement atau penempatan, (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (financial  system). Pada  tahap placement tersebut,  bentuk  dari  uang  hasil  kejahatan  harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu.
b. Layering atau heavy soaping , dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain,  hingga  beberapa  kali.  Dengan  cara  memecah-mecah  jumlahnya,  dana  tersebut  dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument
c. Integration atau  menyatukan  kembali  harta  kekayaan  hasil  kejahatan  yang  tersebar,  biasanya dilakukan pelaku untuk mengaburkan, menyamarkan dan menyembunyikan hasil kejahatan agar tidak  terdeteksi  dan  terlacak  aparat  penegak  hukum.  Adakalanya  dalam  upaya  melancarkan aksinya pelaku pencucian uang seringkali bersekongkol dengan pihak-pihak lain seperti: pejabat lembaga keuangan, pejabat/ pegawai bank, pengacara, akuntan, atau professional lainnya. Di  Indonesia  pengaturan  mengenai  tindak  pidana  pencucian  uang  telah mengalami beberapa perubahan. Setahun setelah dilahirkannya UU No. 15 tahun 2002 tentang Pencucian Uang, Undang- undang  itu  kemudian  diubah  lewat  UU  No.  25  tahun  2003.  Dalam  implementasi  dilapangan  masih dirasa  perlu  dioptimalkan  sehingga  pada  tahun  2010,  munculah  satu  undang-undang  lagi,  yakni Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang berisi perbaikan beberapa hal dari undang-undang sebelumnya. Perbaikan yang dimaksud itu adalah UU TPPU tahun 2010 yang mengatur lebih rinci jenis tindak pidana pencucian uang. Undang-undang tersebut mengatur 25 tindak pidana asal dan kejahatan lain-lain yang ancaman hukuman pidananya empat tahun lebih.
Tindak Pidana Pencucian Uang dirumuskan di dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7  Undang-Undang  Nomer  8  tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang (PPTPPU). Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 menetapkan bahwa:  Setiap orang yang dengan sengaja:
a. Menempatkan  Harta  Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  melakukan  merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain.
b. Menstrasfer  Harta  Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
c. Membayarkan  atau  membelanjakan  Harta  Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
d. Menghibahkan  atau  menyumbangkan  Harta  Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
e. Menitipkan  Harta  Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak pidana, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain
f. Membawa keluar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
g. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya. Dengan  maksud  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal-usul  Harta  Kekayaan  yang diketahuinya ,  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana,  dipidana  karena  tindak  pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp.  100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 menetapkan bahwa: Setiap orang yang menerima atau menguasai:
a. Penempatan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
b. Pentrasferan
c. Pembayaran
d. Hibah
e. Sumbangan
f. Penitipan
g. Penukaran
Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2010 menetapkan bahwa : Setiap Warga Negara Indonesia dan/ atau Korporasi  Indonesia  yang  berada  di  Luar  Wilayah  Negara  Republik  Indonesia  yang  memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Subyek hukum dari Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2010 adalah:
a. Setiap Warga Negara Indonesia (WNI)
b. Korporasi Indonesia.
Undang - Undamg ini tidak mengatur subyek hukum bagi WNA dan Korporasi Asing. Sedangkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah negara (transnational) , sehingga bukan tidak mungkin pelakunya adalah WNA atau Korporasi Asing, tetapi tidak menjadi subyek hukum, dengan demikian mereka tidak terjangkau undang-undang ini.
Sehingga Pasal 7 ini hanya berkaitan dengan Pasal 3 saja, sekali lagi untuk warga negar asing atau Korporasi Asing yang ada di Luar Negeri apabila menempatkan atau mentrasfer Harta Kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana ke wilayah Hukum Negara Republik Indonesia tidak merupakan perbuatan yang dikatagorikan sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Beberapa tindak pidana yang menjadi pemicu TPPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPPU di Indonesia adalah korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, penyelundupan di bidang perbankan, penyelundupan di bidang pasar modal, penyelundupan  di  bidang  perasuransian,  kepabeaan,  cukai,  perdagangan  orang,  perdagangan  senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang kehutanan, bidang lingkungan hidup, bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Yang  Berkaitan  Dengan  Pidana  Lainnya,  Ketentuan  didalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 dirumuskan bahwa hasil Tindak Pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
a. Korupsi
b. Penyuapan
c. Dan seterusnya sampai dengan huruf y yaitu Tindak Pidana Lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
Kita semua mengetahui bahwa tindak pidana korupsi termasuk dalam jenis tindak pidana khusus. Dimana selain Kepolisian dan Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang kita kenal dengan sebutan  KPK  juga  mempunyai  wewenang,  melakukan  penyidikan  dan  penuntutan  terhadap  tindak pidana korupsi yang selama ini sudah berjalan, sementara dalam kasus tindak pidana Pencucian Uang KPK tidak memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan. Sedangkan Kejaksaan dapat melakukan penyidikan sekaligus penututan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan tindak pidana Korupsi selaku tindak pidana asal atas tindak pidana Pencucian Uang.
Korupsi dapat menjadi salah satu penyebab lahirnya TPPU karena hasil tindak pidana korupsi adalah  harta  kekayaan  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi.  Hal  tersebut  mendorong  penegak hukum  untuk  dapat  menempatkan  rasa  keadilan  bagi  para  pelaku  kejahatan  khususnya  TPPU  demi menjamin tercapainya tujuan dari hukum itu sendiri. Contoh kasus M. Akil Mochtar, dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU, dimana didahulukan penanganan kasus TPPU dari pada pembuktian tindak  pidana  asal  (korupsi)  (PidSus)  pada  putusan  Nomor  :  10/Pid.Sus–TPK/2014/PN.JKT.PST dianggap  telah  merugikan  hak-hak  terdakwa  sebagaiman  telah  dijamin  oleh  UUD  1945.  Hal  ini bertentangan dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1)
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
yang menyatakn adanya frase “patut diduga” yang menjadi salah satu kriteria jenis tindak pidana asal yang memungkinkan untuk dapat dilakukannya TPPU. Hal tersebut juga didasarkan pada ketentuan Pasal 69 terkait frase “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.
TPPU  sebagai  sebuah  tindak  pidana  yang  masih  cukup  baru,  di  dalam pengaturannya masih menemukan  hambatan  yang  menimbulkan  pro  dan  kontra  di  lingkungan  penegak  hukum  sendiri. Sehingga menimbulkan permasalahan yaitu apakah penyidik Tipikor Kepolisian dan Kejaksaan mampu mengungkap Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) Tipikor serta model  penyidikan  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (PPTPPU)  yang mampu merampas asset-asset pelaku Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) dalam perkara korupsi tersebut.
Berangkat dari latar belakang di atas maka terdapat persoalan besar bahwa didalam penangan perkara  tindak  pidana  Pencucian  Uang  masih  perlu  dikaji  kesesuaian  konsep  –konsep  teoritik  yang berlaku dalam tindak pidana Pencucian Uang dengan norma hukum positif. Sebab hal ini penting agar dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang terdapat peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas.
Menurut  hemat  penulis,  pencermatan  dan  masukan  bagi  pengembangan  kualitas  penegakan hukum tindak pidana Pencucian Uang (money laundering) sangat mendesak dilakukan, sebab masalah Pencucian  Uang  memiliki  dampak  yang  sangat  luas  yaitu tidak  hanya  mengancam  stabilitas perekonomian dan integritas system keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Dengan  demikian  indkator  dan  rumusan  tindak  pidana Pencucian Uang berikut penegakannya harus jelas dan terukur, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana Pencucian Uang dapat dijalankan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa adanya putusan pidana asal korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sehingga penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sinyal dan arah dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana Pencucian Uang, baik secara teoritik maupun secara praktik, proses penegakan hukum dan pencegahan terhadap tindak pidana Pencucian Uang serta upaya hukum pihak ketiga dalam memperoleh kembali hartanya yang telah di sita sebagai bukti atas kasus tindak pidana Pencucian Uang hasil dari tindak pidana Korupsi.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  normatif.  Metode  penelitian hukum  normatif  adalah  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan logika keilmuan hukum daei sisi normatifnya. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif  dengan  pertimbangan  bahwa  titik  tolak  penelitian  berupa  analisis  terhadap  peraturan perundang-undangan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Adanya Putusan Tindak Pidana Asal
Proses penyelidikan dan Penyidikan  Tindak Pidana Pencucian Uang sama prosesnya seperti tindak pidana lainnya yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan pasal 5 KUHAP. Penyelidik dalam hal ini Polisi sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka  4  KUHAP,  atas  laporan/pengaduan  tersebut  mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
Problematika yang sering dihadapi oleh Penyidik dalam penetapan tersangka  Tindak Pidana Pencucian Uang adalah masa penahanan yang terbatas sehingga penyidikan terporsir sedangkan audit dari PPATK berjalan agak lama.
Dalam penanganan tindak pidana Pencucian Uang baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan proses persidangan di Pengadilan terdapat beberapa perbedaan antara hukum acara TPPU dengan hukum acara tindak pidana biasa yang terdapat dalam KUHAP yaitu:
1. Untuk  dapat  dilakukan  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  terhadap tindak pidana Pencuciam Uang (TPPU) tidak dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Alat bukti yang sah dalam pembuktian TPPU adalah alat bukti yang dimaksud dalam hukum acara pidana  dan/atau  alat  bukti  lain  berupa  informasi  yang  diucapkan,  dikirimkan,  diterima  atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau alat serupa optic dan dokumen;
2. Penyidik TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh UU PPTPPU;
3. Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU dan tindak pidana asal, penyidik dapat menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan TPPU dan memberitahukan kepada PPATK;
4. Penuntut Umum wajib menyerahkan berkas perkara TPPU kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap;
5. Untuk kepentjngan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.
Dalam proses penyelidiksn dan Penyidikan perkara TPPU pihak Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri karena harus menunggu hasil audit yang dilakukan oleh PPATK yang salah satu tugas pokoknya adalah  melakukan  analisis  atau  pemeriksaan  laporan  dan  informasi  Transaksi  Keuangan  yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain.
Jika  hasil  audit  PPATK  sudah  didapatkan,  maka  pihak  penyidik  dapat  meningkatkan  kasus mulai dari penyelidikan ke penyidikan sampai dengan pelimpahan pada Kejaksaan. Namun walaupun sudah mendapatkan bukti permulaan yang cukup, yaitu dari keterangan saksi akan tetapi penyidik tidak serta  merta  bisa  meningkatkan  proses  penyelidikan  ke  proses  penyidikan.  Penyelidik  terbih  dahulu harus memiliki bukti yang disebabkan dari perbuatan TPPU tersebut yaitu hasil audit dari PPATK.
Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam menetapkan tersangka dalam kasus TPPU yang dilakukan oleh orang dan/atau korporasi, penyidik terlebih dahulu melakukan gelar perkara. Dimana gelar perkara dilakukan sebagai salah satu syarat untuk peningkatan dari proses lidik ke sidik, begitu juga dalam peningkatan status dari saksi ke tersangka juga harus dilakukan gelar perkara.
Bahwa selanjutnya setelah dilakukan gelar perkara, dan sudah dinaikan prosesnya dari lidik ke sidik  dan  peningkatan  status  dari  saksi  ke  tersangka,  kemudian  penyidik  melakukan  panggilan  dan pemeriksaan kepada saksi-saksi dan/atau tersangka untuk dimintai keterangan, dimana semua kesaksian dan  alat  bukti  didokumentasi  oleh  penyidik  dalam  sebuah  berkas  yang  dinamakan  Berita  Acara Pemeriksaan  (BAP),  didalam  BAP  juga  terlampir  berita  acara  keterangan  tersangka,  berita  acara penangkapan/penahanan,  berita  acara  penyitaan  asset/harta  kekayaan  tersangka  yang  menjadi  bukti tindak pidana Pencucian Uang dan sebagainya, kemudian dibuatkan resume, diberi sampul dan dijilid. Setelah  berkasnya  lengkap  kemudian  diserahkan  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  dilakukan pemeriksaan selanjutnya yaitu tahap penuntutan.
Kewenangan  untuk  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  kasus  tindak  Pidana  Pencucian uang  ini  diatur  dalam  ketentuan  pasal  74  Undang  –  Undang  Nomor  8  Tahun  2010  menyatakan  “ Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan  hukum  acara  dan  ketentuan  peraturan  perundang  –  undangan.  Kecuali  ditentukan  oleh Undang-Undang ini.”
Selanjutnya pada pasal 75 menyatakan “ Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup  terjadinya  tindak  pidana  Pencucian  Uang  dan  tindak  pidana  asal,  penyidik  menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK.
Berdasarkan  ketentuan  diatas,  maka  penyidikan  tindak  pidana  Pencucian  Uang  dan  tindak pidana asal dapat dilakukan oleh KPK secara bersamaan, namun penuntutannya terpisah. Jaksa KPK tidak  berwenang  menuntut  tindak  pidana  Pencucian  Uang.  Hal  ini  berarti  KPK  harus  menyerahkan kepada Penuntut Umum pada kejaksaan untuk menuntut pelaku tindak pidana Pencucian Uang.
Apabila proses penyidikan telah selesai dan BAP telah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dilaporkan kepada Kejari/Kejati sesuai hierarki guna diteliti lebih lanjut serta dibuatkan rencana dakwaan  (rendak).  Pada  tahap  ini  dikenal  dengan  adanya  ekspose  atau  pemaparan  perkara  untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti atau tidak , atau peristiwa tersebut merupakan tindak pindana atau bukan dan perlukah ditutup demi hukum sehingga penuntutan dihentikan (berdasarkan pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP). Bila tidak cukup bukti atau bukan tindak pidana dan ditutup demi hokum maka  akan  dikeluarkan  Surat  Penetapan  Penghentian  Penyidikan  atau  lazim  disebut  SP-3.  Bila
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
sebaliknya,  dari  ekspose  atau  pemaparan  hasil  penyidikan  dapat  dilakukan  penuntutan  maka  dibuat Berita  Acara  Pendapat  atau  resume  sesuai  P  -24  disempurnakan  Rencana  Dakwaan  menjadi  Surat Dakwaan serta pula Surat Pelimpahan Perkara. Dengan surat pelimpahan perkara yang bersangkutan dalam  hal  ini  tersangka  TPPU,  surat  dakwaan  dilimpahkan  kepada  Pengadilan  Negeri  dengan permintaan agar diperiksa dan diadili didepan persidangan pengadilan negeri.
Proses  pemeriksaan  kasus  tindak  pidana  Pencucian  Uang  di  muka  persidangan  pengadilan hampir sama prosesnya terhadap pemeriksaan pada sidang kasus tindak pidana pada umumnya, dimana terdapat tahapan-tahapan pemeriksaan kasus tindak pidana yaitu :
1. Tahapan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penutut Umum.
2. Eksepsi/bantahan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum (Jika ada).
3. Putusan Sela atas eksepsi Terdakwa/Penasehat Hukum.
4. Pemeriksaan saksi
5. Pemeriksaan Terdakwa
6. Tuntutan
7. Pembelaan (Plaidoi).
8. Putusan
9. Upaya  Hukum  Banding  ke  Pengadilan  Tinggi,  dengan  membuat/mengajukan    Memori Banding/Kontra Memori Banding oleh para pihak (Terdakwa/Penasehat Hukum dan/atau JPU);
10. Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI, dengan membuat memori kasasi/kontra memori kasasi oleh para pihak (Terdakwa/Penasehat Hukum dan/atau JPU).
11. Upaya  Hukum  Luar  Biasa,  yaitu  Peninjauan  Kembali  (PK)  ke  Mahkamah  Agung  RI,  dengan membuat/mengajukan  memori  PK/Kontra  Memori  PK  oleh  Para  Pihak  (Terdakwa/Penasehat Hukum dan/atau JPU).
Selain terdapat persamaan tahapan pemeriksaan di muka persidangan, tindak pidana Pencucian Uang juga memiliki spesipikasi atau ke khususan dalam proses penegakan hukum di pengadilan, ke khususan ini diatur dalam pasal 79 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberanyasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:
(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
(2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa  dan  segala  keterangan  saksi  dan  surat  yang  dibacakan  dalam  sidang  sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
(3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh Penuntut Umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
(4) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat  bahwa  yang  bersangkutan  telah  melakukan  tindak  pidana  Pencucian  Uang,  hakim  atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.
(5) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.
(6) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (3)
Pelaksanaan  putusan  pengadiln  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  (BHT)  dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa dan oleh karena itu Salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh panitera. Apabila putusan pengadilan tersebut berupa perampasan kemerdekaan, maka peranan hakim sebagai pejabat yang diharapkan juga memiliki pertanggungjawaban atas putusan yang dijatuhkannya tidak  akan  berhenti  pada  saat  menjatuhkan  putusan  tersebut.  Hakim  harus  mengetahui  apakah perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan itu dilaksanakan dengan baik dan didasarkan pada asas-asas kemanusiaan  serta  keadilan,  terutama  dari  pihak-pihak  berwajib  yang  harus  melaksanakan  putusan tersebut, sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai, yaitu untuk mengembalikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh pada hukum.
Dalam KUHAP, hanya terdapat 7 (tujuh) pasal saja yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan yaitu pasal 270 sampai dengan pasal 276 KUHAP, pasal-pasal tersebut mengatur tentang :
1. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa (pasal 270 KUHAP).
2. Pelaksanaan pidana mati (pasal 271 KUHAP);
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
3. Pelaksanaan pidana berturut-turut, jika terpidana dijatuhi pidana sejenis berturut-turut (pasal 272 KUHAP);
4. Pelaksanaan putusan denda dalam jangka waktu satu bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi, pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan dalam hal terdapat alasan kuat (pasal 273 KUHAP);
5. Pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara (pasal 274 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP);
6. Pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan (pasal 274 KUHAP);
7. Biaya perkara (pasal 275 KUHAP);
8. Pelaksanaan pidana bersyarat (pasal 276 KUHAP).

## Upaya Hukum Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik dalam Memperoleh Kembali Harta Miliknya apabila Tindak Pidana Pencucian Uang tidak Terbukti dalam Tindak Pidana Korupsi
Perkara tindak pidana pencucian uang seringkali melibatkan pelaku aktif dan pelaku pasif yang dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  atas  perbuatannya  dalam  menyembunyikan  atau menyamarkan asset hasil tindak pidana. Hubugan hukum dalam kasus tindak pidana pencucian uang digambarkan adanya kerjasama antara pihak kesatu sebagai pelaku aktif dengan pihak kedua sebagai pelaku pasif pencucian uang untuk menikmati dan menyembunyikan hasil tindak pidana. Pihak pertama dengan pihak kedua memiliki hubungan secara lansung. Hal ini mencerminkan adanaya penyertaan dan kesenjangan untuk bersekongkol dalam menyamarkan hasil tindak pidana dan menikamti keuntungan secara bersama-sama.
Penyertaan atau deelneming memiliki arti terkait dan keikutsertaan/ terlibatnya suatu perbuatan yang masing-masing dilakukan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya baik secara psikis maupun fisik sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Ketentuan mengenai penyertaan di atur dalam Pasal 55 KUHP bahwa orang yang dapat dihukum sebagai pihak yang melakaukan penyertaan, yakni : mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  dan  yang menganjurkan perbuatan itu. Dalam hal ini, orang turut melakukan memilki keinginan yang sama untuk mencapai suatu perbuatan yang melanggar hukum. Implikasi yuridis terkait adanya unsur penyertaan adalah orang yang turutr serta melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.
Pihak  kedua  yang  turut  serta  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asset  hasil  tindak  pidana tersebut akan berhubungan dengan pihak lain, yakni pihak ketiga. Pihak ketiga adalah pihak diluar pihak kesatu dan pihak kedua. Maksudnya adalah pihak ketiga tidak mengenal atau tidak memiliki hubungan lansung dengan pihak kestau dan menguasai asset yang didapat dari pihak kedua yang mengetahui dan menduga bahwa asset tersebut berasal dari tindak pidana.
Pihak  ketiga  yang  menguasai  asset  dari  hasil  tindak  pidana  akan  dirugikan  manakala  asetnya disita oleh penyidik sebagai barang bukti dipersidangan sampai jangka waktu yang tidak dapat diketahui bahkan harus menunggu perkara selesai. Penyitaan terhadap asset atau harta kekayaan yang dimiliki pihak ketiga yang diduga berasal dari tindak pidana akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak- pihak yang menguasai asset kekayaan yang dikuasainya dan digunakan sebagai alat bukti dalam peroses peradilan,  terlebih  lagi  apabila  asset  kekayaan  tersebut  dilakukan  penyitaan  guna  mengembalikan kerugian Negara (Wibowo, 2019). Kerugian pihak ketigaakan semakin besar apabila asetnya yang di sita  tersebut  dikabulkan  perampasan  guna  mengembalikan  kerugian  Negara.  Pihak  ketiga  dapat dilindungi  hukum  untuk  mempertahankan  asset  yang  dikuasainya  manakala  memiliki  itikad  baik. Terdapat tolak ukur atau parameter pihak yang beritikat baik dalam persefektif hukum mengenai itikat baik dalam jual beli. Tolak ukur pembeli beritikat baik yang dilindungi hukum mengenai objek tanah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2016  sebagai  pedoman  Pelaksanaan Tugas  Bagi  Pengadilan  yang  terdapat  di  dalam  rumusan  hukum  kamar  perdata  nomor  4  mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatn kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a yang telah disempurnakan sebagai berikut:
1. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan peraturan perundang-undanagn yaitu:
a. Pembelian tanah melalui pelelanganumum, atau;
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
b. Pembelian tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) atau;
c. Pembelian  terhadap  tanah  milik  atau  adat  yang  belum  terdaftar  yang  dilaksanakn  menurut ketentuan hukum adat yaitu:
1) Dilakukan secara tunai dan terang yakni di hadapan / diketahuikepala adat/Kepala Desa.
2) Didahuli  dengan  penelitian  mengenai  status  tanah  objek  jual  beli  dan  berdasrkan penelitian tersebut menunjukan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
d. Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.
2. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:
a. Penjual adalah orang yang berhak/memilki ha katas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
b. Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
c. Tanah/objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
d. Terhadap  tanah  yang  bersertifikat,  telah  memperoleh  keterangan  dari  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  dan  riwayat  hubungan  hukum  anatara  tanah  tersebut  dengan  pemegang sertifikat.
Pihak ketiga yang telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut, juga harus dibuktikan ada atau tidaknya keslahan dalam menguasai asset hasil tindak pidana. Konsep itikad baik dalam hukum pidana erat berkaitan dengan unsur kesalahan (mens rea). Unsur keslahan (mens rea) mengindikasikan bahwa orang melakukan perbuatan melawan hukum dilakukan secara sadar. Artinya orang  tersebut  “mengetahui”  dan  “menghendaki”  adanya  perbuatan  yang  akan  melanggar  hukum. Satochid  Kartanegara  berpendapat  bahwa  opzet  willens  en  weten  yang  artinya  dikehendaki  dan diketahui (Kartanegara, 1998). Maksudnya adalah seseorang dalam melakukan perbuatannyaharuslah menghendaki perbuatannya dan secara sadar menginsafi atau mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatan  yang  telah  dilakukannya  (Kartanegara,  1998).  Lebih  lanjut  Satochid  Kartanegara menjelaskan mengenai maksud “kehendak” yang ditujukan terhadap (a) perbuatan yang dilarang dan (b) akibat yang dilarang (Kartanegara, 1998).
Hal  ini  menunjukan  adanya  kesengejaan  maupun  kelalaian  dalam  suatu  delik.  Bentuk kesengajaan  ini  merupakan  niat  atau  sikap  batin  dari  seseorang  yang  tercermin  melalui  rangkaian perbuatan.
Berdasarkan uarain tersebut diatas, pihak ketiga dapat diketahui memilki itikad baik manakala telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2016 dan telah terbukti tidak memilki mens rea. Pihak ketiga  yang  beritikad  baik  tidak  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  dan  akan  meendapatkan perlindungan hukum yakni dengan pengembalian asset yang telah disita oleh pengadilan. Sedangkan pihak ketiga yang tidak beritikad baik harus mempertanggujawabkan perbuatannnya denagan menerima konsekuensi  hukum  bahwa  asset/harta  kekayaannya  yang  disita  Pengadilan  haruslah  dirampas  oleh Negara.

## IV. KESIMPULAN
Modus pencucian uang yang dapat dilakukan untuk menyembunyikan uang dari hasil tindak pidana korupsi  di  Indonesia  secara  umum  dilakukan  adalah  placement  (upaya  menempatkan  dana  yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan melalui system keuangan), layering (upaya untuk memisahkan atau lebih menjauhkan hasil kejahatan dari sumbernya atau menciptakan serangkaian transaksi yang kompleks untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana Haram tersebut) dan integration (upaya untuk  menetapkan  suatu  landasan  sebagai  “legitimate  explanation”  bagi  hasil  kejahatan).  Proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang secara umum tidak ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja, dalam penangan tindak pidana Pencucian Uang melibatkan satu institusi yang relative baru yaitu PPATK. Setelah menerima hasil analisi dari PPATK, penyidik Kepolisian selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dengan mendasarkan pada KUHAP.
Penegakan hukum terhadap tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) masih terdapat kendala baik dalam  hal  hukum  substantive  (hukum  materil)  maupun  dalam  hal  hukum  acaranya  (hukum  formil) sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010.  Kendala  dimaksud  adalah  yang berkaitan dengan pembuktian terhadap tindak pidana awal (predicate offence) dimana terdapat ketidak
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
selarasan  (kontradiktif)  antara  pasal  2,3,4  dan  5  dengan  pasal  69.  Timbul  keraguan  apakah  KPK berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Kontradiktif antara pasal 3, 4 dan 5 dengan penjelasan pasal 5 ayat (1) mengenai unsur kesengajaan atau kelalaian (culpa) dan yang berkaitan  dengan  belum  diaturnya  ketentuan  pembuktian  terbalik  dan  konsekuensinya.  Kendala- kendala tersebut cukup mengganggu dalam praktik dan perlu segera direvisi agar ada kepastian hukum.

## REFERENSI
Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Raja Grafindo Persada 2002) Adrian  Sutedi, Pasar  Modal  Mengenal  Nasabah  Sebagai  Pencegahan  Pencucian  Uang, Alfabeta, Bandung, 2013.
Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Hukum : PT. Citra Aditya Bakti, 2018 Ahmad Ali, Meluruskan Jalan Reformasi Hukum , (Jakarta: Agatama Press, 2004) Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , (Jakarat: Sinar Grafika Cetakan Pertama, 2008) Anshorudin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Postif , (Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2004) Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus , Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Barda  Nawawi  Arief, Perkembangan  Sistem  Pemidanaan  di  Indonesia ,  Badan  Penerbit  Universitas Diponogoro, Semarang, 2009.
Chatrina  Darul  Rosikah  dan  Dessy  Marliani  Listianingsih, Pendidikan  Anti  Korupsi, Jakarta,  Sinar Grafika, 2016.
Djoko  Prakoso  dan  Agus  Imunarso, Hak  Asasi  Tersangka  dan  Peranan  Psikologi  dalam  Konteks KUHAP . Bina Aksara, Jakarta, 1987.
Eddy O.S Hiarej, Teori & Hukum Pembuktian, (Jakarta, Erlangga, 2012) Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif , Nusamedia, Jakarta, 2009. Hariman Satria, Penerbitan SKPP oleh kejaksaan Dalam Proses Pradilan Pidana (Jogjakarta, Genta Publishing, 2012)
Hilman  Hadikusumo, Metode  Pembuatan  Kertas  Kerja  atau  Skripsi  Ilmu  Hukum ,  Mandar  Maju, bandung, 1995
http://fadjroelrachman2014.wordpress.com/tag/amerika-serikat Indonesia, Undang – undang No. 10 tahun 1998 Indonesia, Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak pidana Korupsi.
Indonesia, Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang  Pencegahan  dan  Pembrantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang.
J. C. T. Simorangkir dkk, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN , Jakarta, Sinar Grafika, 2017. Jimly  Ashidiqie, Penegakan  Hukum, http://www.jimly.com /makalah  /namafile  /56/  Penegakan_ Hukum.pdf
Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , Sinar Baru, Bandung, 1984. M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat , Ctk Kencana Jakarta 2014 M. Sudrajat, Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP , Jakarta, remadja Karya, 1986. Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana . Bina Aksara, Jakarta. 1987. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 2005. Muladi dan Barda Nawawi, Bunga Rampai Hukum Pidana , Bandung, Alumni,1992. Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat , Alumni, Bandung, 1985. O.C. Kaligis, Perlindungan Hukum atas Hak asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana , (Bandung: Alumni 2006)
Pamela H. Bucy, White Collar Crime: Case and Materials, St. Paul Minn: West Publishing Co, 1992. Peraturan Bank Indonesia No. 31/10/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)
Peraturan  Mahkamah  Agung  RepublikIndonesia  Nomor  1  Tahun  2013  Tentang  Tata  Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain (Berita Negara Indonesia Tahun 2013 Nomor 711)
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Purnadi  Purbacaraka, Badan  Kontak  Profesi  Hukum  Lampung , Penegakan  Hukum  dalam Mensukseskan Pembangunan. Alumni, Bandung, 1977. Purnadi Purbacaraka, Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan , Bandung: Alumni, 1977. R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
R.A. Duff, Answering for Crime: Responsible and Liability in The Criminal Law, Legal Theori Today, Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001. Rodliyah, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya , Raja Grafindo, Depok, 2021. Roeslan  Saleh, Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana  (dua  pengertian  dasar  dalam hukum pidana), (Jakarta, Aksara Baru 1983)
Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana (Aksara Baru 1987) Sajipto Raharjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, (Jakarta: UKI Press, 2006) Sarah N Welling, Smurfs, Money Laundering and The United States Criminal Federal Law, Jurnal Hukum Bisnis Vol 22 no.3, 2003. Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah bagian Dua (Balai lektur Mahasiswa 1998) Shafrudin, Politik Hukum Pidana, B. Lampung, Universitas Lampung, 1998. Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Sudarto, Hukum Pidana 1 A - 1B , Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1991. Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. Sugandhi,  KUHP  : Kitab  Undng-Undang  Hukum  Pidana  Berikut  Penjelasannya ,  (Surabaya:  Usaha Nasional, 1980)
Widiyanti Wibowo, Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad baik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal : Universitas Airlangga 2019
Yenti  Ganarsih, “Kriminalisasi  Pencucian  uang  atau  Money  Laundring”, (Jakarta:  Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003) Yenti Ganarsih, Muladi, “Pembaruan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia”, (11 Januari 1998) Yunus Husein, makalah “kegiatan Pencucian Uang (Money Laundring) Yunus Husein, Mekanisme Pencucian Uang (United States Custom Service) Zulfa, EvaAchjani, Pergeseran Paradigma Pemidanaan , (Bandung: Lubuk Agung, 2012)