## KONSTITUSIONALITAS PESANTREN PASKA DISAHKANNYA UU 18 TAHUN 2019

## Erfandi
Dosen Tamu di Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Email : erfandi20@gmail.com

## Abstrak
Konstitusionalitas Pesantren di Indonesia mengalami dinamika yang sangat Panjang. Mulai dari aspek  sejarah  berdirinya  Pesantren,  fungsi  pesantren  sampai  diperbolehkannya  Pesantren melakukan  kerjasama  dengan  dunia  luar  negeri.  Negara  seakan  tidak  hadir  terhadap keberlangsungan  Pesantren,  meskipun  Pesantren  merupakan  pendidikan  pertama  yang memiliki  cirri  khas  dibandingkan  dengan  pendidikan  di  luar  Indonesia.  Namun  menjadi berbeda,  keberadaan  Pesantrn  dan  pengakuan  syahadah  sebagai  ijazah  Pesantren  semakin diakui  paska  disahkannya  UU  18  Tahun  2019  Tentang  Pesantren  disahkan  oleh  Parlemen bersama pemerintah.
Kata Kunci : Pesantren, UU 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

## Abstract
The  constitutionality  of  Islamic  boarding  schools  in  Indonesia  is  experiencing  a  very  long dynamic. Starting from the historical aspect of the establishment of the Islamic boarding school, the function of the pesantren to allowing the pesantren to collaborate with the world abroad. The state seems to be absent from the existence of Islamic boarding schools, although pesantren is  the  first  education  that  has  distinctive  characteristics  compared  to  education  outside Indonesia.  However,  to  be  different,  the  existence  of  Islamic  boarding  schools  and  the recognition of syahadah as pesantren certificates were increasingly recognized after the passage of Law 18 of 2019 on Islamic boarding schools was passed by the Parliament together with the government.
Key Word : boarding school, Law 18 of 2019 on Islamic boarding schools

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Pesantren merupakan sistem pendidikan khas yang dimiiki oleh Indonesia. Bahkan eksistensi Pesantren  ada  sebelum  Indonesia  mendeklarasikan  dirinya  sebagai  negara  yang  merdeka. Pesantren dengan segala dinamikanya sudah berdiri seiring dengan masuknya Islam ke tanah nusantara.  Bahkan,  pada  abad  ke  17  (era  keemasan  Wali  Songo),  pesantren  tidak  hanya berfungsi  sebagai  pendidikan  semata.  Dalam  era  ini,  Pesanten  mulai  memainkan  perannya
pada  ranah  dakwah  dan  peran  politis.  Taruhlah  pada  masa  kerajaan  Demak  dan  Pajang, Pesantren  memiliki  posisi  sentral  dalam ikut  menentukan  kebijakan  yang akan  dikeluarkan oleh kerajaan Demak atau Pajang saat itu.
Peran Pesantren pada gilirannya juga memberikan inspirasi pada pembentukan pondasi Negara Kesatuan  Republik  Indonesia. 1 Melalui founding  father perumus  kemerdekaan  Indonesia, nilai-nilai yang diajarkan Pesantren masuk pada substansi bernegara. Misalnya peletakan dasar sila-sila dalam Pancasila. Terlepas dari perdebatan butir dalam sila pada tanggal 29 Mei, 22 Juni  hingga  dicapai  kesepakatan  pada  tanggal  18  Agustus  1945,  yang  pasti  nilai  Pesantren diadopsi  dan  disepakatai  oleh  pendiri  bangsa  untuk  memasukkan  nilai  Ketuhanan  dalam Pancasila. Tidak berhenti pada Pancasila sebagai staat fundametal norm atau philosophische grondslag dalam  bernegara.  Nilai  pendidikan  dalam  pesantren  juga  menjadi  rujukan  dalam pendidikan nasional. Bahkan jika kita merujuk pada cita-cita reformasi salah satunya adalah terwujudnya  penegakan  supremasi  hukum  dan  penghormatan  kepada  hak  asasi  manusia. 2 Sehingga  sudah  sewajarnya  pendidikan  itu  bisa  dinikmati  oleh  semua  anak  bangsa  dengan berbagai latar belakang pendidikannya.
Peran pesantren yang dalam perjalanan sejarahnya tidak hanya berfungsi dalam peningkatan pendidikan,  tapi  juga  memerdekakan  setiap  orang  dari  segala  bentuk  macam  penjajahan, ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi: “ Kemudian dari pada itu, untuk  membentuk  suatu  Pemerintahan  Negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial  maka  disusunlah  kemerdekaan kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Indonesia,  yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan  kepada:  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab, Persatuan  Indonesia  dan  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam
1 Selain sebagai tempat Pendidikan, pesantren juga sebagai simbol pergerakan kemeredakaan. Banyak tokoh tokoh penggerak kemerdekaan yang juga diskusi di lingkungan pesantren, seperti Tan Malaka yang sering silaturrahim ke Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Lengkapnya baca Muhtar Said (all), Politik Hukum Tan Malaka, Thafa Media, Yogyakarta, 2013
2 Arinanto, Satya; Politik Pembangunan Huku Nasional Dalam Era Paska Reformasi: Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 2006 hlm 73
permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” .
Namun  dalam  perjalanannya,  Indonesia  merdeka  yang  didirikan  atas  kehendak  segenap bangsa  tanpa  membeda-bedakan  suku  ras  dan  dari  mana  unsurnya,  ternyata  masih mendikhotomikan sistem pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan umum. Negara yang didirikan oleh berbagai komponen, dalam prakteknya sering memandang sebelah mata antara pendidikan  pesantren  dengan  pendidikan  umum.  Stigma  Pesantren  sebagai  kelas  nomor  2 semakin terjadi paska syahadah sebagai ijazah pesantren yang tidak mendapat respon positif ketika santri mau melajutkan ke jenjang perguruan tinggi atau tempat kerja.
Penerjemahan tentang  kata  ‘mencerdaskan  kehidupan  bangsa’  sebagaimana  yang  tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) ‘ Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan ,’ ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya ’, ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta  akhlak  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang, ayat (4) ‘ negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja  negara  serta  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  untuk  memenuhi kebutuhan  penyelenggaraan  pendidikan  nasional,’ ayat  (5)’ Pemerintah  memajukan  ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.’ 3 seakan-akan hanya menjadi hak dari pendidikan umum tidak untuk Pesantren.
Dari  latar  belakang  diatas  maka  artikel  ini  akan  membahasan  Bagaimana  Posisi  Hukum Pendidikan  Pesantren  sebelum  dan  Sesudah  Diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2019 Tentang Pesantren?.

## 1.2 Metode Penelitian
Penyusunan penulisan ini dilakukan dengan metode yuridis normative atau doktrinal dengan statute  approach melalui  studi  perundang-undangan  dan  kepustakaan/literatur  dengan menelaah  berbagai  data  dan  doktrin  hukum  yang  berkaitan  dengan  pesantren.  Sehingga
3 Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta, Setjen MPR RI,  2014), Cet.XIII,  hlm. 15-16.
regulasi dan literature yang berhubungan dengan pesantren menjadi rujukan dalam penulisan Nasib Pesanttren Paska disahkannya UU 18 Tahun 2019 ini.

## 2. Pembahasan

## 2.1. Kondisi Pesantren Sebelum UU 18 Tahun 2019
Sejatinya jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, pendidikan pesantren sudah ada di Indonesia. Salah  satunya  Pendidikan  Islam  yang  cukup  terkenal  di Jawa  Timur  pada  masa  penjajahan Belanda tepatnya pendidikan yang berdiri di Tebuireng , yaitu pesantren yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy’ari pada tahun 1904 M. Pada mulanya hanya diajarkan agama dan bahasa Arab,  kemudian  setelah  berdiri  madrasah salafiyah yang memasukkan  ilmu-ilmu  umum, seperti ilmu bintang, ilmu bumi dan lain-lain. Pondok Pesantren Tebuireng terdiri atas empat bagian,  yaitu:  Madrasah  Ibtidaiyah  (lamanya  6  tahun),  Madrasah  Tsanawiyah  (3  tahun), Mualimin (5 tahun), Pesantren dengan sistem halaqah . Pendidikan Islam di Jawa Timur pada masa  penjajahan  Belanda  tidak  terlepas  dari  pengaruh  organisasi Nahdhatul  Ulama yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H (3 Januari 1926) di Surabaya. Selain itu, di Yogyakarta juga lahir pendidikan pesantren di Krapyak dan Kweekschool Muhammadiyah, Mualimat dan Tabligh  School,  pada  masa  penjajahan  Belanda  banyak  didominasi  oleh  organisasi Muhammadiyah.  Diantaranya  yang  terkenal  adalah.  Model  pendidikannya  dengan menggabungkan antara pelajaran umum dengan agama. Bahkan pada tahun 1905 di Batavia melahirkan  madrasah  tertua  yaitu Jamiat  Kheir mulai  dari  tingkat Tahdiriyah (1  tahun), tingkat Ibtidaiyah (6 tahun), tingkat Tsanawiyah (3 tahun), Bagi lulusan terbaik Tsanawiyah bisa melanjutkan ke Mesir atau Mekkah. Madrasah lain yang juga punya andil besar bagi pendidikan Islam adalah madrasah Al-Irsyad yang didirikan pada tahun 1913.
Pendidikan keagamaan tidak hanya tumbuh di Batavia, namun pada perkembangannya juga menjamur  di  Sulawesi,  Kalimantan  dan  Sumatera.  Kebanyakan madrasah  di  Sulawesi  pada mulanya dipimpin oleh guru-gur agama dari Minangkabau dan Yogyakarta. Madrasah yang cukup  terkenal  di  Sulawesi  Selatan  adalah  madrasah Amiriyah  Islamiyah di  Bone.  Mata pelajaran yang diberikan di madrasah ini meliputi pelajaran agama dan pelajaran umum. di Kalimantan pada masa penjajahan Belanda adalah madrasah Najah Wal Falah di Sei Bakau Besar  Mempawah.  Didirikan  pada  tahun  1918  M.,  setelah  itu  berdiri  madrasah  Perguruan Islam Assulthaniyah di Sambas pada tahun 1922 M.
Perjalanan sejarah pendidikan Keagamaan di era penjajahan Belanda lenyap setelah Jepang berada  di  Indonesia.  Mereka  bertekuk  lutut  tanpa  syarat  kepada Jepang.  Tujuan  Jepang  ke Indonesia adalah menjadikan Indonesia sebagai sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui  penanaman  ideologi  baru  yang  disebut  dengan Ideologi Hakko  Ichiu atau  ideologi bersama di Asia Timur Raya yang sangat besar artinya bagi kelangsungan perang Pasifik. Hal ini sesuai dengan cita-cita politik ekspansinya.
Dengan  melihat  realitas  dan  urgensi  pendidikan  keagmaan  dalam  problematika  kebangsaan diatas, maka  pendidikan  keagamaan menjadi  sangat  dibutuhkan  dalam  menjiwai  kehidupan bernegara. Tak heran jika dalam Pancasila, dimensi ketuhanan menjadi hal yang utama serta menjiwai  sila  yang  lainnya.  Selain  itu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  Pasal  31  ayat  (3)  mensyaratkan  bahwa:  “Pemerintah  mengusahakan  dan menyelenggarakan  satu  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  meningkatkan  keimanan  dan ketakwaan  serta  akhlak  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  yang  diatur dengan undang- undang”. Atas dasar amanat Undang -Undang Dasar 1945 tersebut, Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan bahwa  Pendidikan  Nasional  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Mahan  Esa,  berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  ditegaskan  bahwa  strategi  pertama  dalam  melaksanakan pembaruan Sistem Pendidikan Nasional adalah “pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia”.
Melihat perjalanan sejarah diatas, nasib Pesantren sangatlah berbeda antara sebelum dengan sesudah disahkannya UU Pesantren. Sebelum UU  Pesantren disahkan, Penggambaran fakta disparitas  anggaran  tersebut  dapat  dicontohkan  pada  lembaga  pendidikan  di  Pesantren. Umumnya  madrasah  yang  didirikan  masyarakat  dalam  kondisi  keterbatasan  yang  sangat memprihatinkan  dalam  berbagai  hal.  Bagi  sementara  masyarakat  yang  lebih  dipentingkan adalah simbol yang disandangnya, yakni bernama madrasah. Adapun isi pendidikan maupun hasil yang sebenarnya kurang memperoleh pertimbangan dan perhatian saksama. Kesadaran simbolik,  berupa  identitas  yang  disandang,  oleh  sementara  masyarakat ternyata  dikalahkan oleh ukuran-ukuran lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sekalipun. Pada umumnya satu-
satunya  penyangga  financial  kehidupan  madrasah  adalah  wali  murid  sendiri.  Sekalipun madrasah berada di bawah yayasan, tidak berarti bahwa yayasan tersebut mampu mencukupi seluruh  kebutuhan  madrasah.   Pendanaan  yang  bersumber  masyarakat,  sesungguhnya  tidak mencukupi, baik yang dibayar awal masuk atau bulanan.  Besarnya dana yang dipungut dari wali  murid  itu,  umumnya  juga  tidak  besar,  apalagi  madrasah  yang  berlokasi  di  daerah masyarakat miskin, amat kecil. Akibatnya, dana yang dapat dikumpulkan oleh madrasah juga kecil. Kecilnya dana pendukung ini otomatis akan berpengaruh pada kecilnya kemungkinan madrasah  memberikan  insentif  pada  guru  dan  juga  penyediaan  sarana  dan  prasarana pendidikan dan kualitas serta mutu pendidikan madrasah. 4

## 2.2. Dasar Hukum Pengaturan Pesantren Sebelum Disahkannya UU 18 Tahun 2019
Dalam upaya memberikan perhatian itu, pemerintah perlu membentuk aturan jelas dan baku sebagai  payung  hukum  dalam  pelaksanaannya.  Di  sinilah  posisi  urgensitas  kehadiran  RUU tentang Pendidikan Keagamaan ini dirumuskan. Harapannya, pemerintah memiliki kekuatan hukum  di  dalam  memberikan  perhatian  dan  mengayomi  pendidikan  keagamaan.  Adapun landasan hukum yang dijadikan pijakan selama ini belum menyentuh secara konkrit pada ranah pendidikan  keagamaan  secara  spesifik.  Setidaknya  ada  dua  Undang-undang  yang  dapat dijadikan acuan dalam konteks ini, yaitu UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  dan  UU  nomor  12  tahun  2012  tentang  Pendidikan Tinggi.  Dari  dua  UU  tersebut belum terlihat jelas secara spesifik pengaturan tentang pendidikan keagamaan. Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya membahas tentang pendidikan secara  formal.  Ini  menyisakan  persoalan  di  mana  Lembaga  Pendidikan  Keagamaan  dan Pesantren yang notabene berada pada wilayah informal belum tersentuh.
Ada legalitas yang sudah bisa dianggap menyentuh persoalan pendidikan keagamaan, tetapi secara hirarkis masih lemah, karena hanya diatur pada tingkatan Peraturan Menteri atau bahkan masih Keputusan Direktur. 5 Hal ini bisa dilihat pada Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan  Keagamaan.  Dalam  Peraturan  Pemerintah nomor  55  tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan  Keagamaan  mengatur
4 Arifin Junaidi, Pendidikan dan Bonus Demografi , makalah, disampaikan pada FGD Tasheh NA&RUU Madrasah, 22-23 Juni 2016
5 Ranah ini merupakan ranah kebijakan eksekutif yang sifatnya bisa dibilang sebagai diskresi, dimana tidak ada peraturan yang mengatur kemudian inisiatif pejabat yang berwenang untuk memberikan legalitas Pendidikan pesantren maka dibuatkanlah aturan. Model aturan yang muncul karena diskresi ini sah karena memang kewenangan pemerintah. Baca Muhtar Said, Asas Asas Hukum Administrasi Negara, Thafa Media, Yogyakarta 2019.
tentang  bagaimana  urgensi  pendidikan  keagamaan  bagi  generasi  umat  agama  di  Indonesia. Persoalannya,  bagaimana  eksistensi  dari  Lembaga  Pendidikan  Keagamaan  dan  Pesantren sebagai  wadah  dan  pelaksana  pendidikan  keagamaan  belum  tersentuh.  Di  dalam  Peraturan Pemerintah  nomor  55  tahun  2007  dijelaskan  bahwa  pendidikan  keagamaan  merupakan pendidikan  yang  mempersiapkan  peserta  didik  untuk  dapat  menjalankan  peranan  yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan  mengamalkan  ajaran  agamanya.  Hanya  saja,  peraturan  pemerintah  ini  belum  mengatur bagaimana  keberadaan  lembaganya  sebagai  sesuatu  yang  niscaya  dalam  menjalankan pendidikan keagamaan.
Selain itu, ada juga Keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Peraturan Menteri nomor 18 Tahun 2015 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada pondok pesantren, Peraturan Menteri Agama RI nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma’had Aly, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5839 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal. Semua peraturan tersebut merupakan regulasi yang hanya mengatur tentang pendidikan dalam agama Islam. RUU Pendidikan Keagamaan ini  diproyeksikan  sebagai  landasan  hukum  bagi  lembaga-lembaga  pendidikan  keagamaan seluruh agama yang ada di Indonesia.
Namun semua dasar hukum mengenai Pesantren sebagai disebutkan diatas, merupakan aturan teknis. Dimana menurut UU 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, materi muatan dalam aturan teknis tidak dapat mengatur anggaran dan atau mengatur materi Pidana.
Atas  dasar  itu,  maka  muncul  usulan  dibentuknya  Rancangan  Undang-undang  yang  secara spesifik  mengatur  tentang  Pesantren.  Kehadiran  negara  pada  urusan  keagamaan,  harus memperoleh  legalitas,  baik  untuk  membimbing,  memfasilitasi  maupun  mengevaluasi,  agar bertindak benar, dan terhindar dari kesalahan-kesalahan substantif serta administratif. Begitu juga para pengelola, agar mereka mengarahkan peserta didiknya untuk menjadi warga negara yang  patriot,  mencintai  negaranya,  berkomitmen  terhadap  persatuan  dan  kesatuan  bangsa
dalam  bingkai  NKRI,  dan  mengikuti  Pancasila  sebagai  falsafah  hidup  berbangsa  dan bernegara.

## 2.3. Konstitusionalitas Pesantren Paska UU 18 Tahun 2019
Legalitas Pesantren dalam UU 18 Tahun 2019 bukan diposisikan sebagai lembaga pendidikan yang  harus  ijin  kepada  pemerintah.  Dalam  UU  Pesantren  legalitas  Pesantren  bukan dimasukkan dalam komponen ijin melainkan pada rezim daftar. Artinya tidak ada kewajiban bagi Pesantren untuk permohonan ijin untuk mendirikan Pesantren melainkan hanya daftar. Rejim  pendaftaran  dalam  UU  Pesantren  ini  memberikan  kebebasan  bagi  Pesntren  untuk mendaftarkann  atau  tidak  mendaftarkan  pesantren  kepada  pemerintah.  Norma  pengaturan Pesantren ini dimaksudkan untuk menajaga netralitas pesantren yang selama ini sudah berjalan beberapa dekade.
Sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat 2 yang menyebutkan pendirian pesantren cukup memberitahukan  kepala  desa atau  mendaftarkan  keberadaannya  kepada  menteri.  Norma ini tidak mengenal perijinan terhadap Pesantren. Selama Pesantren berkomitmen mengamalkan ajaran islam yang rahmatal lil alamin dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, maka keberadaan Pesantren tersebut tetap sah dan tidak bisa dipersoalkan oleh siapapun juga. Realitas ini selaras dengan spirit dalam Konstitusi Indonesia. Secara konstitusional pendidikan merupakan hak setiap warga Indonesia, baik itu dari kalangan santri ataupun pelajar umum dijamin  oleh  Pasal  31  ayat  4  UUD  NRI  1945.  Konstitusionalitas  keberadaan  Pesantren  ini tentunya perlu dibarengi dengan meratanya anggaran terhadap Pesantren sebagai salah satu institusi  yang  sah  dalam  dunia  Pendidikan.  Apalagi  Fungsi  Pesantren  dalam  UU  18  Tahun 2019 ini tidak hanya memiliki fungsi ansih Pendidikan saja, melainkan juga memiliki fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UU Pesantren. Bahwa  komitmen  negara  dalam  memprioritaskan  anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional juga harus diberlakukan secara proporsional terhadap Pesantren yang merupakan bagian dari dunia pendidikan.  Sehingga  penyebutan  verbal  numeral  20%  anggaran  pendidikan  harus dialokasikan secara merata kepada semua komponen subsistem pendidikan, baik pada jenjang dan jenis pendidikan yang berbeda, dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional, yang di dalamnya ada Lembaga Pendidikan Pesantren. APBN 20% harus menempatkan pendidikan sebagai  kultur  investasi jangka  panjang  termasuk  pendidikan agama  di  dalamnya  Lembaga
Pendidikan  Keagamaan  dan  Pesantren.  Sebagaimana  halnya  ditegaskan  dalam  48  UU  18 Tahun  2019  yang  mensyaratkan  pendanaan  Pesantren  dapat  berasal  dari  pemerintah  Pusat, Pemerintah  Daerah,  sumbangan  masyarakat,  bahkan  dapat  berupa  hibah  dan  kerjasama pesantren dengan luar negeri.
Penekanan  pada  pendidikan  keagamaan  merupakan  salah  satu  tradisi  dalam  agama-agama yang ada di Indonesia dan menjadi perhatian utama para pemikir Muslim sejak dulu. Bahkan, target utama dan misi negara sebagaimana termaktub dalam pasal 28 E ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan  pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih  kewarganegaraan,  memilih  tempat  tinggal diwilayah  negara  dan  meninggalkannya,  serta  berhak  kembali”.  Sehingga  tidak  jarang persoalan  pendidikan  kegamaan  seringkali  dikaitkan  dengan  adanya  pengaruh  Westernisasi dan  modernitas.  Selain  itu,  pendidikan  keagamaan  juga  merupakan  tahap  penyiapan pemimpin-pemimpin  masyarakat  serta  guna  mengatasi  kemiskinan  sumber  daya  alam  dan manusia. Betapapun baiknya reformasi pendidikan, jika sistem pendidikan keagamaan belum diberikan  ruang  yang  cukup  besar  terhadap  dinamika  kebangsaan  maka  akan  sangat  sulit dilahirkan situasi dan kondisi yang baik sesuai dengan kerangka epistemologi dan pandangan hidup bernegara. Dengan menekankan pendidikan keagamaan maka kekurangan yang terjadi saat ini terutama problematika kebangsaan dapat diperbaiki. Agar pendidikan dapat mengarah kepada pengembangan individu, maka sebuah pendidikan harus dapat merefleksikan dari insan kamil yang mengarah kepada pembentukan insan kamil. Hal inilah yang membedakan peran pendidikan keagamaan dengan pendidikan Barat yang hanya mencerminkan ketinggia logika manusia. Meskipun mereka juga mempunyai konsep universal, namun karena pengaruh paham humanisme  sofistik  yang  kuat  maka  manusia  diletakkan  di  atas  segala-galanya.  Ungkapan Protagoras  yang  sering  mereka  kutip  adalah  bahwa:  “manusia adalah  ukuran  dari  segala sesuatu, segala sesuatu yang ada adalah ada, dan segala sesuatu yang tidak ada adalah tidak ada”. 6
Tentunya kenyataan ini berbeda dengan kenyataan sebelum disahkannya UU Pesantren. Tidak setaranya pengalokasian APBN ataupun APBD untuk Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren, secara implementatif akan melahirkan disparitas anggaran yang cukup tinggi antara
6 Doni Koesoema, Pendidikan Karakter , PT. Grasindo, Jakarta 2007 hlm 311.
lembaga pendidikan yang formal dengan lembaga pendidikan informal, tentunya berdampak dalam peningkatan mutu antara lembaga pendidikan yang sejenis, khususnya berkaitan dengan penyediaan  sarana  dan  prasarana.  Realitas  ini  akan  berimplikasi  pada  ketimpangan penganggaran. Di mana kondisi operasional lembaga pendidikan keagamaan diusahakan oleh masyarakat  secara  keseluruhan  karena  tidak mempunyai  DIPA  atau  dana  operasional  yang jelas. Selain itu, pengajuan permohonan pembangunan Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren terkendala oleh terbatasnya anggaran di Kementerian Agama dan tidak didukung oleh Pemerintah Daerah karena dianggap sebagai urusan yang bersifat vertikal.

## 3. KESIMPULAN DAN PENUTUP
pesantren merupakan lembaga  Pendidikan  tertua  di  Indonesia,  namun  dalam  kenyataannya negara  belum  maksimal  dalam  memperdayakannya  dibuktikan  belum  ada  pengakuan  yang kuat yang dilakukan oleh negara. Sehingga pensatren masih diposisikan sebagai lembaga non formal. Sehingga keberadaannya seperti dikesampingkan, terkesan negara hanya focus pada Pendidikan formal. Dari sini kemudian bisa dilihat dengan ketiadaan paying hukum yang kuat maka  pesantren  tidak  bisa  menikmati  anggaran  20%  dari  APBN.  Dengan  diterbitknyaa undang-undang  tentang  pesantren  maka  menjadi  angin  segar  bagi  Pendidikan  pesantren karena Pendidikan pesantren sudah diakui dengan paying hukum yang kuat. Yang menjadi problem saat ini adalah belum ada mekanisme yang jelas seperti peraturan pemerintah sebagai tindaklanjut  diundangkannya  undang-undang  tentang  pesantren.  Terutama  terkait  dengan proses pembiayaan pesantren juga terkait dengan mekanisme pembagiannya.

## BLIOGRAFI
. Arifin Junaidi, Pendidikan dan Bonus Demografi , makalah, disampaikan pada FGD Tasheh NA&RUU Madrasah, 22-23 Juni 2016
Doni Koesoema, Pendidikan Karakter , PT. Grasindo, Jakarta 2007
Muhtar Said, Asas Asas Hukum Administrasi Negara , Thafa Media, Yogyakarta 2019 .
Muhtar Said, Politik Hukum Tan Malaka , Thafa Media, Yogyakarta, 2013
Satya Arinanto, Politik Pembangunan Hukum Nasional Dalam Era Paska Reformasi : Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 2006
Sekretariat Jenderal  MPR  RI, Undang-Undang  Dasar  Negera  Republik  Indonesia  Tahun 1945 (Jakarta, Setjen MPR RI,  2014), Cet.XIII
Undang – Undang Dasar 1945
Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
UU 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU 12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  perundang-undangan,  materi muatan dalam aturan teknis tidak dapat mengatur anggaran dan atau mengatur materi Pidana