Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021

## HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA
Otong Syuhada 1

## ABSTRAK
Negara  yang  berdasarkan    atas  hukum  merupakan  negara  yang menjunjung  tinggi  supremasi  hukum.  Hukum  ditempatkan  sebagai  acuan atau patokan  tertinggi  dalam  penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahannya,  yang sesuai  dengan  ajaran  kedaulatan  hukum  yang  menempatkan  hukum  sebagai sumber  kedaulatan,  namun    supremasi  hukum  dan  hak  asasi  manusia  (HAM) tampaknya  masih  menjadi  pekerjaan  rumah  terberat  yang  harus  diselesaikan Indonesia sejak republik ini berdiri pada 17 Agustus 1945
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum normatif  atau  yang  dikenal  dengan  istilah  “ legal  research ”,  karena  yang dilakukan  adalah  meneliti  bahan  hukum  pustaka  atau  data  sekunder  untuk mengetahui dan mengkaji perihal   Hak  Asasi Manusia Dalam Negara  Hukum Pancasila.  Sedangkan  bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan    bahan  hukum  tersier.  Analisis  data  yang digunakan adalah analisis secara kualitatif.
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  disimpulkan  bahwa  Negara  hukum Indonesia  adalah  negara  hukum  Pancasila  yang  mempunyai  karakteristik khusus  yaitu  Negara  Indonesia  merupakan  suatu  negara  kekeluargaan, menjunjung  tinggi  asas  kepastian  dan  keadilan, religious  nation  state ,  adanya kolaborasi  hukum  sebagai  sarana  perubahan  masyarakat  dan  hukum,  basis pembuatan  dan  pembentukan  hukum  nasional  didasarkan  pada  prinsip  hukum yang  bersifat  netral  dan  universal.  Negara  hukum  Pancasila  dapat  menjadi negara  hukum  yang  membahagiakan  rakyatnya,  karena  mempunyai kemampuan  untuk  memilih  yang  terbaik  bagi  rakyatnya  dan  norma  hukum yang dikristalkan menjadi undang-undang harus memiliki tujuan hukum untuk membahagiakan  rakyatnya,  sehingga  mampu  menghadirkan  produk  hukum yang mengandung nilai keadilan sosial ( social justice ).
Kata Kunci : HAM, Negara Hukum, Pancasila
1 Dosen FH Universitas Majalengka, Email otsyu130270@gmail.com

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021

## A. Latar Belakang
Sejak abad ke XVIII istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara, istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX. Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat 2 . Negara  yang  berdasarkan    atas  hukum  merupakan  negara  yang menjunjung  tinggi  supremasi  hukum.  Hukum  ditempatkan  sebagai  acuan atau patokan  tertinggi  dalam  penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahannya,  yang sesuai  dengan  ajaran  kedaulatan  hukum  yang  menempatkan  hukum  sebagai sumber kedaulatan. Hal tersebut menimbulkan munculnya istilah pemerintah di bawah  hukum  ( government  under  the  law ). 3 Adapun  beberapa  istilah  yang dikenal  untuk menyebut  negara  hukum antara lain Rechtstaat (Belanda), Rule of Law (Inggris), Etat de Droit (Prancis), dan Stato di Doritto (Italia). 4
Penegasan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagai  negara  hukum telah  dinormativisasi  pada  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa  Negara  Indonesia adalah  negara  hukum.  Jauh  sebelum  itu,  sebelum  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  diamandemen,  bentuk  dari  negara hukum  Indonesia  telah  dibakukan  dalam  penjelasan  UUD  NRI  1945  dengan rumusannya  yaitu  “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  ( rechtsstaat ).” Dengan  rumusan  tersebut,  mekanisme  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara diatur oleh hukum (tertulis dan tidak tertulis). 5
Konsep  negara  hukum  lahir  sebagai  hasil  perjuangan  individu  untuk melepaskan  dirinya  dari  keterikatan  serta  tindakan  sewenang-wenang penguasa. Atas dasar ini maka penguasa tidak dibenarkan melakukan tindakan sewenang-wenang  kepada  individu  dan  kekuasaannya  harus  pula  dibatasi. Pembatasan kekuasaan dapat dilakukan melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan dan menurut Rukmana Amanwinata disebut dengan asas legalitas negara hukum. 6
Istilah negara hukum di Indonesia sering disebut dengan rechtstaats atau the rule of law . Paham rechtstaats pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa  Kontinental  dan  walaupun  dalam  UUD  1945  istilah  negara  hukum disebut rechtstaats, tetapi  secara  normatif  harus  dibedakan  dengan  paham negara hukum dalam sistem hukum Eropa Kontinental ataupun konsep the rule
2 Nany  Suryawati, Hak  Asasi  Politik  Perempuan ,  Ideas  Publishing,  Gorontalo,  2020, hlm 11
3 Munir  Fuady,  2009, Teori  Negara  Hukum  Modern  (Rechtstaat), Refika  Aditama, Bandung, hlm. 2.
4 I Ketut Cahyadi Putra, Relevansi  Konsep  Negara Hukum Pancasila Dengan  Welfare State    Dalam  Implementasinya  Dengan  Pelayanan  Publik  Di  Indonesia ,  Jurnal,  Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm 2,
https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/30607,  diakses  pada  tanggal  09/09/2021. Pukul 21.05 WIB
5 Ibid
6 Rukmana  Amanwinata,  “ Pengaturan  dan  Batas  Implementasi  Kemerdekaan Berserikat  dan  Berkumpul  dalam  Pasal  28  UUD  1945 ”,  Disertasi,  Program  Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996, hlm. 122-123

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
of law dalam sistem hukum Anglo Saxon. Konsep negara hukum ( rechtstaats ) di  Indonesia  harus  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  tercermin  dalam  Pancasila. Pemahaman utuh terhadap konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dilihat dari proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945  yang  merupakan  pernyataan  kehendak  lahirnya  negara  Indonesia,  serta sebagai  dasar  filosofis  dan  tujuan  negara.  Dari  kajian  dan  pemahaman demikian,  akan  sampai  pada  suatu  kesimpulan  bahwa  dalam  konsep  Negara Hukum  yang  berdasarkan  Pancasila  selain  memiliki  kesamaan,  tetapi  juga memiliki  perbedaan  dengan  konsep  negara  hukum  yang  dikembangkan  di negara lain. 7
Apabila  dibandingkan  dengan  model-model  negara  hukum rechsstaat dan rule  of  law maka  Indonesia  tidak  dapat  begitu  saja  dikategorikan  sebagai salah  satu  dari  keduanya.  Prinsip-prinsip  umum  sebagai  negara  hukum  telah dipenuhi  oleh  Indonesia,  seperti:  pengakuan  terhadap  hak  asasi  manusia, pembagian  kekuasaan  ( triaspolitika )  dan  pemerintahan  yang  berdasarkan hukum. Juga terdapat kesamaan baik dengan negara hukum rechsstaat maupun rule of law . Dengan rechsstaat sama-sama mengharuskan keberadaan peradilan administrasi.  Dengan rule  of  law sama-sama  mengakui  prinsip  persamaan  di depan  hukum.  Akan  tetapi,  sebagai  negara  hukum,  Indoneisa  memiliki karakteristik tersendiri. Pada intinya karakteristik tersebut adalah bahwa dalam pelaksanaan negara hukum Indonesia harus senantiasa mengacu pada nilai-nllai yang terdapat dalam Pancasila.
Terbentuknya suatu negara, berikut dengan penyelenggaraan kekuasaan- nya,  tidak  boleh  mengurangi  arti  atau  makna  dari  kebebasan  hak-hak  asasi kemanusiaan, oleh karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak  asasi  manusia    merupakan  pilar  yang  sangat  penting  dalam  setiap Negara  yang  disebut  sebagai  Negara  Hukum.  Jika  dalam  suatu  Negara,  hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar  dengan sengaja dan penderitaan  yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak  dapat  disebut  sebagai  Negara  Hukum  dalam  arti  yang  sesungguhnya. Begitu pula  Oemar Senoadji, yang menyatakan dalam Pemikirannya serta bisa dilihat  dalam  makalahnya  yang  berjudul:  “Indonesia  Negara  Hukum”.  Ia menekankan  perpaduan  antara  Indonesia  dan  unsur-unsur  negara  hukum.  Ia berpandangan  bahwa  Negara  Hukum  Indonesia  memiliki  ciri-ciri  khas Indonesia.
Pancasila  merupakan  sumber  pokok  hukum  di  Indonesia,  sehingga Negara  Hukum  Indonesia  dapat  pula  dinamakan  sebagai  Negara  Hukum Pancasila  yang  salah  satu  cirinya  adanya  Hak  asasi  menjadi  salah  satu  unsur terpenting  negara  hukum  sesuai  penghormatan  harkat  dan  martabat  manusia ( human  dinity )  ditekankan  pada  keseimbangan  perlindungan  kepentingan individu  dan  masyarakat.  Inti  ciri  khas  hukum  Indonesia  tercermin  dalam Hukum  Adat  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Soepomo,  bahwa  “struktur
7 Otong  Syuhada , Karakteristik  Negara  Hukum  Pancasila  Yang  Membahagiakan Rakyatnya, Journal  Presumption  of  Law, Volume  3  Nomor  1  April  2021  hlm  3  https:// ejournal.  unma.ac.id/  index.php/jpl/article/view/979  diakses  pada  tanggal  09/09/2021.  Pukul 21.05 WIB

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
hukum  adat”  memandang  bahwa  kepentingan  individual  selaras  dengan kepentingan sosial 8 . Namun  supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) tampaknya  masih  menjadi  pekerjaan  rumah  terberat  yang  harus  diselesaikan Indonesia  sejak  republik  ini  berdiri  pada  17  Agustus  1945.  Menilik  tahun kebelakang  saja,  terdapat  sejumlah  catatan  hitam  dalam  ranah  hukum  dan HAM.  Diantaranya  ruang  untuk  kebebasan  berekspresi  dan  berpendapat  di Indonesia  semakin  menyusut  sepanjang  2020,  antara lain  karena  terus  adanya penerapan  sewenang-wenang  pasal-pasal  karet  dalam  Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE).  Momen  pandemi menjadi titik di  mana  para  penegak  hukum  memperlihatkan  upaya  eksesif  untuk membungkam  kebebasan  berekspresi,  baik  dengan  UU  ITE  atau  regulasi- regulasi lain yang menyusul 9 .
Melihat  masih  banyaknya  bentuk  pelanggaran  HAM  yang  terjadi  di Indonesia,  maka  peneliti  ingin  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  yang  akan dituangkan  dalam  bentuk  karya  ilmiah  dengan  judul  “ HAK  ASASI MANUSIA DALAM

## PERSPEKTIF
NEGARA

## HUKUM BERDASARKAN PANCASILA”

## B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  pada bagian  sebelumnya,  maka  permasalahan  yang  dibahas  dalam  penulisan  ini adalah
1. Bagaimana Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila?
2. Bagaimana Konsep Negara  Hukum Pancasila terhadap Hak  Asasi  Manusia dimasa yang akan datang?

## C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan Identifikasi  Masalah di  atas,  maka  tujuan  yang  akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Perspektif Negara Hukum Pancasila
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Konsepsi  Negara  Hukum  Pancasila terhadap Hak Asasi Manusia dimasa yang akan datang

## D. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  penelitian  hukum normatif  atau  yang  dikenal  dengan  istilah  “ legal  research ”. 10 Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yang  artinya  menemukan- kebenaran  koherensi,  yaitu  adakah  aturan  hukum  sesuai  norma  hukum  dan
8 I Ketut Cahyadi Putra, Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila….Op.Cit hlm 4 9 Ayomi  Amindoni, Covid-19  Memperburuk  Situasi  Ham  Di  Indonesia  Pada  2020, Dengan  Korban  Lebih  150  Orang,  ‘UU  ITE  Masih  Menjadi  Momok’ ,  https://  www.bbc. com/indonesia/indonesia-56664120, diakses diakses pada tanggal 09/09/2021. Pukul 21.05 wib
10 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  EdisiRevisi,  Kencana,  Jakarta,  2013, hlm. 47

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
adakah  norma  yang  berupa  perintah  atau  larangan  itu  sesuai  dengan  prinsip hukum  serta  apakah  tindakan  ( act )  seseorang  sesuai  dengan  norma  hukum (bukan  hanya  sesuai  dengan  aturan  hukum)  atau  prinsip  hukum.  Dalam penelitian  hukum  normatif  sumber  datanya  adalah  data  sekunder.  Yang diperoleh  peneliti  dari  berbagai  kepustakaan.  Maka  dalam  metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan.  Studi kepustakaan  adalah  teknik  pengumpukan  data  dengan  mengadakan  studi penelaahan  terhadap  buku,  literatur-literatur,  catatan  dan  laporan  mengenai kasus  yang  terjadi  berdasarkan  permasalahan  di  atas.  Bahan  pustaka  dapat berupa  bahan  primer  atau  bahan  sekunder,  dimana  kedua  bahan  tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan. 11
Analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  secara  kualitatif.  Bentuk penelitian  kualitatif  memusatkan  perhatian  pada  prinsip-prinsip  umum  yang mendasari  perwujudan  satuan-satuan  gejala  yang  ada  dalam  kehidupan manusia atau pola-pola yang berlaku. 12

## E. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila
Hak  asasi  manusia  sebagai  anugerah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa melekat  pada  diri  manusia,  bersifat  universal,  kodrati,  dan  abadi,  yang berkaitan  dengan  harkat  dan  martabat  manusia.  Setiap  manusia  diakui  dan dihormati  dengan  hak  asasi  manusia  tanpa  membedakan  warna  kulit,  jenis kelamin,  kebangsaan,  agama,  usia,  pandangan  politik,  status  sosial,  dan bahasa  daerah.  Bangsa  Indonesia  menyadari  bahwa  hak  asasi  manusia bersifat historis dan dinamis yang mana pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan  berbangsa,  bernegara,  dan  bermasyarakat.  Pentingnya  hak  asasi manusia  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  tentunya  memerlukan  perlindungan hukum,  perlindungan  hukum  tentang  hak  asasi  manusia  ini  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  hak  asasi  manusia.
Penegakanan  hak  asasi  manusia  tentunya  merupakan  cerminan  atau perwujudan dari sila pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradap.  Penegakan    dari    hak    asasi  manusia  ini  bukan  hanya  dilakukan oleh para  pejabat  negara  namun  juga  harus  dilakukan  dan  dilaksanakan  oleh semua rakyat Indonesia 13 . Hak asasi manusia (HAM) haruslah menjadi pilar utama  penyelenggaraan  negara,  disamping  adanya  pembagian  kekuasaan
11 Bambang  Waluyo, Penelitian  Hukum  dan  Praktek ,  Cetakan  Ketiga,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2002, hlm 50
12 Burhan  Ashshofa, Metode  Penelitian  Hukum ,  PT  .  Rhineka  Cipta,  Jakarta,  1996, hlm.21
13 Lilis  Eka  Lestari, Penegakan  Dan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Di  Indonesia Dalam  Konteks  Implementasi  Sila  Kemanusiaan  Yang  Adil  Dan  Beradab,  Jurnal  Komunilasi Hukum, Vol.  5  No.  2,  Agustus  2019,  hlm  15.  https://ejournal.undiksha.ac.id/  index.php/ jkh/article/view/16497, diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
dalam  mekanisme checks  and  balances dengan  dijaminnya  independensi yudisial 14
Indonesia sebagai  negara hukum yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945.    Akan  tetapi, meskipun  dalam  penjelasan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun  1945  digunakan  istilah rechtsstaat, namun  yang  dianut  oleh  negara Indonesia  bukanlah  konsep rechtsstaat maupun rule  of  law 15 .  Alasannya, Konsep  negara  hukum  sebenarnya  bukanlah  konsep  yang  lahir  dari kebudayaan  Indonesia  melainkan  dari  dunia  barat,  sebagaimana  diutarakan oleh Satjipto Rahardjo yang di kutip oleh Yance Arizona yang menyatakan bahwa:
“Negara hukum adalah konsep modern yang tidak tumbuh dari dalam masyarakat  Indonesia  sendiri,  tetapi  barang  import.  Proses  menjadi negara  hukum  bukanlah  merupakan  bagian  dari  sejarah  sosial-politik bangsa Indonesia di masa lalu, seperti terjadi di Eropa. Negara hukum merupakan  bangunan  yang  dipaksakan  dari  luar  ( imposed  from outside ).  Dengan  demikian,  membangun  negara  hukum  adalah membangun perilaku bernegara hukum, membangun suatu peradaban baru” . Satjipto Rahardjo 16 dalam bukunya Negara Hukum Yang
Membahagiakan  Rakyatnya  berpendapat  bahwa  negara  bukan  hanya merupakan  bangunan  hukum,  politik  dan  sosial,  melainkan  juga  kultural. Oleh  sebab  itu,  kita  boleh  mengamati  watak-watak  kultural  suatu  negara.
Disisi  lain,  suatu  negara  hukum  juga  “dituntut”  untuk  menampilkan  wajah kulturalnya.  Indonesia  memiliki  sebuah  pandangan  sebagai  negara  hukum dengan  karakteristik  yang  khas,  yaitu  negara  hukum  Pancasila.  Dalam  hal ini,  merujuk  pada  pendapat  Arief  Hidayat 17 ,  pada  pembukaan  dan  pasal- pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, konsep yang  dianut  negara  hukum  Indonesia  sejak  diproklamasikan  kemerdekaan hingga  sekarang  bukanlah  konsep rechtsstaat dan  bukan  pula  konsep the rule of law . Akan tetapi membentuk suatu konsep negara hukum baru, yang bersumber pada pandangan dan falsafah hidup luhur bangsa Indonesia, yaitu negara  hukum  pancasila.  Dimana  negara  hukum  pancasila  merupakan negara hukum yang berasaskan kepada nilai-nilai pancasila
Menurut  Oemar  Seno  Adji  yang  dikutip  dari  Wijaya 18 menyebutkan negara  hukum  Indonesia  memiliki  ciri-ciri  khas  Indonesia.  Salah  satu  ciri
14 Soehino, Hukum  Tata  Negara  Bunga  RampaiHukum,  Politik,  Demokrasi,  dan Pemerintahandi Negara Republik Indonesia , Cet-1, BPFE, Yogyakarta, 2011 hlm 55
15 Qamar,  N. Negara  Hukum  atau  Negara  Undang-Undang ,  Cet.1,  Pustaka  Refleksi Books. Makassar 2010, hlm 33
16 Bobi Aswandi dan  Kholis Roisah, Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya  Dengan  Hak  Asasi  Manusia (HAM),  Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia  , Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro,  Volume  1,  Nomor  1,  Tahun  2019  ,  hlm.  134, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4286 diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB
17 Ibid 18 Ibid

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
pokok  dalam  negara  hukum  pancasila  adanya  jaminan  terhadap  kebebasan beragama  sebagai  pengakuan  terhadap  HAM.  Tetapi  kebebasan  yang dimaksud  merupakan  kebebasan  dalam  arti  positif,  yang  mana  tidak  ada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di bumi Indonesia. Ciri-ciri negara  hukum  pancasila  lainnya  yaitu:  hubungan  yang  erat  antara  agama dan  negara,  bertumpu  kepada  kebebasan  beragama  dalam  arti  positif, ateisme  tidak  dibenarkan,  komunisme  dilarang,  asas  kekeluargaan  dan kerukunan. Konsep negara hukum Pancasila disamping memiliki kesamaan tetapi  juga  memiliki  perbedaan  dengan  konsep  negara  hukum  Barat  baik rechtstaat, rule of law maupun socialist legality . Jika konsep negara hukum dalam  pengertian rechtstaat dan rule  of  law berpangkal  pada  “ dignity  of man ”  yaitu  liberalisme,  kebebasan  dan  hak-hak  individu  (individualisme) serta prinsip pemisahan antara agama dan negara (sekularisme), maka latar belakang  lahirnya  negara  hukum  Pancasila  didasari  oleh  semangat kebersamaan  untuk  bebas  dari  penjajahan  dengan  cita-cita  terbentuknya Indonesia  merdeka  yang  bersatu  berdaulat  adil  dan  makmur  dengan pengakuan  tegas  adanya  kekuasaan  Tuhan.  Karena  itu  prinsip  Ketuhanan adalah elemen paling utama dari elemen negara hukum Pancasila. 19 Begitu pula  dengan  Ketentuan  HAM  dalam  UUD  NRI  1945  yang  menjadi basic law nya adalah  norma  tertinggi  yang  harus  dipatuhi  oleh  negara.  Karena letaknya  dalam  konstitusi,  maka  seluruh  ketentuan  terkait  HAM  harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara hukum Pancasila.
Hal  tersebut  menjadi  konsekuensi  yuridis  dirubahnya  muatan  materi konstitusi terkait HAM, sehingga negara tidak bisa beralasan apapun untuk tidak  mentaati  ketentuan-ketentuan  norma  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  Pasal 28I  ayat  (4)  UUD  1945  menegaskan  bahwa  perlindungan,  pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara, khususnya pemerintah.  Namun  perlu  diingat,  bahwa  kebabasan  dan  hak-hak  warga negara  di  sini  bukan  tidak  ada  batasannya,  pengaturan  mengenai  HAM dalam  konstitusi  antara  hak  dan  kewajiban  warga  negara  diberikan  porsi yang  seimbang.  Kebebasan  HAM  terhadap  manusia  lainnya  dibatasi  oleh undang-undang. Pembatasan atas pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan dengan  undang-undang  dengan  maksud  dan  tujuan  semata-mata  untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  pertimbangan  moral,  nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Inilah yang dimaksud dengan tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak,  karena  dibalik  hak  kita  ada  hak-hak  orang  lain  yang  wajib  kita perhatikan sesuai garis yang telah ditentukan dalam falsafah Pancasila. 20
19 Zoelva & Partners, Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila , https://zoelvapartners.id /negara-hukum-dalam-perspektif-pancasila/, diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB
20 Abd. Muni, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia , Al Adalah Vol. 23 No. 1 2020, hlm 77, https://media.neliti.com/media/publications/340174-hak-asasi-manusia-dalam- konstitusi-indon-767db46d.pdf, diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
2. Konsep Negara Hukum Pancasila terhadap Hak Asasi Manusia dimasa yang akan datang
Manusia    diciptakan    oleh    Tuhan    yang    Maha    Esa    dengan seperangkat  hak   yang   menjamin  derajatnya   sebagai  manusia. Hak-hak inilah  yang  kemudian  disebut  dengan  hak  asasi  manusia,  yaitu    hak    yang diperoleh  sejak  kelahirannya  sebagai  manusia yang   merupakan   karunia Sang      Pencipta.      Setiap  manusia  diciptakan  kedudukannya  sederajat dengan  hak-hak  yang  sama,  maka  prinsip  kesamaan  dan  kesederajatan merupakan      hal      utama      dalam      interaksi      sosial.  Namun    kenyataan menunjukkan  bahwa  manusia  selalu  hidup dalam komunitas sosial untuk dapat menjaga derajat kemanusiaan dan mencapai tujuannya.  Hal  ini tidak mungkin  dapat  dilakukan  secara    individual.    Akibatnya    muncul    struktur sosial,  sehingga dibutuhkan   kekuasaan   untuk   menjalankan   organisasi sosial tersebut
Kekuasaan        dalam        suatu        organisasi        dapat        diperoleh berdasarkan    komitmen  legitimasi  religius,  legitimasi  ideologis  eliter  dan legitimasi  pragmatis. Namun   kekuasaan   berdasarkan legitimasi  di  atas dengan    sendirinya    mengingkari    kesamaan    dan  kesederajatan  manusia, karena  mengkalim  kedudukannya  lebih  tinggi  dari  sekelompok  manusia lainnya. Selain itu, kekuasaan yang   berdasarkan       ketiga legitimasi   di atas   akan   menjadi kekuasaan   yang   absolut,  karena  asumsi  dasarnya menempatkan  kelompok  yang  memerintah  sebagai  pihak  yang  berwenang secara  istimewa    dan    lebih    tahu    dalam    menjalankan  urusan    kekuasaan negara.  Kekuasaan  yang  didirikan  berdasarkan  ketiga  legitimasi tersebut biasanya dipastikan akan menjadi kekuasaan yang otoriter
Konsepsi  demokrasilah  yang  memberikan  landasan  dan mekanisme kekuasaan        berdasarkan        prinsip        persamaan        dan  kesederajatan manusia. Dalam prinsip demokrasi, manusia ditempatkan  sebagai  pemilik kedaulatan  rakyat. Konsepsi  demokrasi  dalam  perkembangannya  sangat terkait    dengan  konsepsi      negara      hukum.      Dalam      konsepsi      ini, sesungguhnya  hukumlah    yang    memerintah    bukan    manusia.    Hukum dimaknai  sebagai    kesatuan    hirarkis    tatanan    norma    hukum    yang berpuncak pada  konstitusi.  Hal  ini  berarti  bahwa  dalam  sebuah  negara hukum  menghendaki  adanya  supermasi  konstitusi.  Supermasi konstitusi disamping  merupakan  konsekuensi  dari  konsep  negara  hukum,      sekaligus merupakan  pelaksanaan      demokrasi      karena  konstitusi  adalah  wujud  dari perjanjian sosial tertinggi 21
Di  Indonesia,  negara  hukum  disebut  juga  negara  hukum  pancasila mengapa demikian hal itu disebabkan karena negara Indonesia adalah suatu negara  yang  memiliki  dasar  hukum  pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945.  Menurut  Azharry  dalam  Wijaya  negara  hukum  pancasila  memiliki salah satu ciri yang dominan yaitu adanya asas negara kekeluargaan. Dalam
21 Ahmad Zaini, Negara Hukum Demokrasi, Dan HAM , al Qisths; Jurnal  Hukum dan Politik,  Vol.  11No.1Januari-Juni2020,  hlm  42,  http://jurnal.uinbanten.ac.id/  index.php/ alqisthas/article/view/3312/2417, diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
asas  negara  kekeluargaan  tersebut  mengandung  pengakuan  terhadap  hak individual, hak individual tersebut tetap mencakup hak milik atau hak asasi tetapi  mengedepankan  kepentingan  bersama  atau  kepentinagn  negara  atau nasional daripada kepentingan pribadi atau individu. Konsep negara hukum pancasila  juga  memiliki  prinsip  dan  ciri  pokok  yaitu  negara  hukum pancasila  berprinsip  salah  satunya  adanya  perlindungan  hak  asasi  manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegaknya melalui proses yang adil. Hak  asasi  manusia  harus  dihormati  dan  dilindungi  oleh  karena  itu  hal tersebut  harus  di  sebarluaskan  dan  dipromosikan  kepada  seluruh masyarakat,  karena  hal  tersebut  merupakan  ciri  terpenting  dalam  suatu negara hukum yang demokratis. 22
Pancasila  dan  UUD  1945  adalah  sumber  hukum  di  Indonesia. Pancasila ada pada pihak tertinggi segala sumber hukum dan menjadi dasar berlakunya  UUD  1945.  Pancasila  sebagai  dasar  memuat  pengakuan  hak asasi manusia, bisa dilihat dari : 23
a. Pertama, sila “ke-Tuhanan” yang bersifat implisit kewajiban bagi warga negara kebebasan untuk mengikuti agama dan keyakinan masing-masing.
b. Kedua,  sila  “adil  dan  beradab”,  perintah  kedua  ini  terwujud  dalam ketentuan  hukum  berdirinya  Indonesia  dan  diikuti  prinsip  hak  asasi manusia.  Nilai-nilai  yang  terkandung  perwujudanya  meliputi  :  menjaga melindungi  jiwa  atau  diri  lahir  batin,  perlindungan  hidup  setiap  warga negara, keluarga, kehormatan dan martabatnya.
c. Ketiga,  “persatuan  Indonesia”  yang  artinya  kita  sebagai  warga  negara selalu menjunjung tinggi menjaga kedamaian untuk terciptanya persatuan Indonesia.
d. Keempat,“kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanan  dalam permusyawaratan perwakilan” yang artinya demokrasi.
e. Kelima,“keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”  artinya  setiap orang akan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, politik, masyarakat, ekonomi dan budaya
Selain  itu,  tertulis  dengan  jelas  aturan  sebanyak  17  pasal  dengan  38
sub  bab  hak  yang  bermacam-macam.  HAM  yang  ada  pada  Pancasila  dan UUD  1945  kemudian  dituangkan  dalam  undang-undang  .  Konsep  negara hukum  khas  Indonesia  bersumber  dari  cita  hukum  dan  keyakinan  hukum serta praktiknya dalam ketatanegaraan Indonesia. Negara hukum Pancasila, memandang  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  sebagai causa  prima ,  tidak  akan memberikan toleransi jaminan konstitusional kebebasan anti agama hidup di tengah-tengah  tata  hukum  Indonesia.  Negara  hukum  Indonesia  mempunyai ciri-ciri  tersendiri  yang  menunjukkan  aspek-aspek  khusus  dari  hak  asasi  : antara  lain  tidak  memisahkan  antara  agama  dengan  negara,  adanya pengakuan  hak-hak  asasi  manusia  seperti  dikenal  di  Barat,  adanya
22 Rizkyana  Tri  Nandini  ,  Anita  Trisiana  ,  Dina  Yeti  Utami, Relevansi  Ham  Dalam Perspektif  Hukum  Di  Indonesia, Bhineka  Tunggal  Ika:  Kajian  Teori  dan  Praktik  Pendidikan PKN  Volume  08,  No.  01,  Mei  2021,  hlm  44  https://ejournal.  unsri.  ac.id/  index.  php/jbti/ article/ view/ 13362/pdf, diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB
23 Ibid

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
pengakuan  atas  hak-hak  sosial  ekonomi  rakyat  yang  harus  dijamin  dan menjadi  tanggung  jawab  negara-  yang  isinya  berbeda  jalannya  dengan konsep rule of law ataupun socialist legality . Di samping itu negara hukum Pancasila memiliki asas khas Indonesia yaitu asas musyawarah dan gotong royong  yang  dalam  praktik  sangat  diutamakan,  khususnya  dalam  bidang politik kenegaraan.
Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  sudah  menjadi  asas  pokok  dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Hal ini terbukti dari pernyataan Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945  dalam  pembukaannya  di  Alinea pertama  yang  menyatakan  bahwa  “  kemerdekaan  ialah  hak  segala  bangsa, maka  penjajahan  harus  dihapuskan  karena  tidak  sesuai  dengan  peri kemanusiaan”. Hal ini berarti adanya “ freedom to be free” , yaitu kebebasan untuk  merdeka,  dan  pengakuan  atas  perikemanusiaan  telah  menjelaskan bahwa  Bangsa  Indonesia  mengakui  akan  adanya  hak  asasi  manusia.. Prinsip-prinsip  HAM  secara  keseluruhannya  sudah  tercakup  didalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Prinsip universalitas yang merupakan bentuk menyeluruh, artinya setiap orang/tiada seorangpun tanpa memandang ras, agama, bahasa, kedudukan maupun status lainnya,di mana setiap  orang  memiliki  hak  yang  sama  dimata  hukum,  namun  prinsip universalitas  tidak  keseluruhannya  terkandung  dalam  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, hal ini dibuktikan dari pernyataan di dalam pembukaannya  yaitu:  “melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia  ”Hal  ini  berarti  Negara  hanya  bertanggung  jawab kepada hak dari seluruh warga Indonesia saja. Begitu juga dengan beberapa pasal  yang  mengistilahkan  “setiap  warga  Negara/tiap-tiap  warga  Negara”, seperti  pada  Pasal  27  ayat  (1),  (2),  Pasal  30  ayat  (1),Pasal  31  ayat  (1) Padahal  yang  dimaksudkan  sebagai  prinsip  universal  adalah  ketentuan  hak yang berlaku bagi semua orang, bukan terbatas pada wilayah tertentu. 24
Pancasila  sebagai  filsafat  bangsa  dan  ideologi  negara  dihubungkan dengan  fungsinya  sebagai  dasar  negara,  yang  merupakan  landasan  idiil bangsa Indonesia dan negara Republik Indonesia dapat disebut pula sebagai Ideologi  Nasional  atau  lebih  tepat  lagi  ideologi  negara.  Artinya  Pancasila merupakan  satu  ideologi  yang  dianut  oleh  negara  atau  pemerintah  dan rakyat  Indonesia  secara  keseluruhan,  bukan  milik  atau  dapat  dimonopoli oleh  seseorang,  ataupun  sesuatu  golongan  masyarakat  tertentu.  Sebagai dasar  filsafat  atau  dasar  kerohanian  negara,  yang  merupakan  cita-cita bangsa,  Pancasila  harus  dilaksanakan  atau  diamalkan.  Bangsa  Indonesia, dalam  perjalanan  sejarahnya  mengalami  kesengsaraan  dan  penderitaan yangg  disebabkan  oleh  penjajahan.  Oleh  sebab  itu  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945,  mengamatkan  bahwa  kemerdekaan  adalah  hak  segala bangsa  dan  penjajahan  diatas  dunia  harus  dihapuskan  karena  tidak  sesuai dengan  perikemanusiaan  dan  perikeadilan.  Bangsa  Indonesia  bertekad mengikuti ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
24 Serlika  Aprita,  dan    Hj.  Yonani  Hasyim, Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia ,  Mitra Wacana Media, , Jakarta, 2020. hlm 69

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
keadilan  sosial  yang  pada  hakikatnya  merupakan  kewajiban  setiap  bangsa, sehingga  bangsa  Indonesia  berpandangan  bahwa  hak  asasi  manusia  tidak terpisahkan dengan kewajibannya 25 . Di satu sisi harus diakui bahwa saat ini sudah banyak kemajuan di bidang HAM yang diraih oleh Indonesia. Namun di  sisi  lain,  masih  banyak  upaya  yang  harus  dilakukan  untuk  memperbaiki situasi HAM di Indonesia di masa yang akan datang. Kemajuan yang telah dicapai  Indonesia  misalnya  pada  rezim  Orde  Reformasi  Indonesia mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia  dan  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000  Tentang  Pengadilan Hak Asasi Manusia.  Pada tahun 2000 juga dilakukan Amandemen II UUD Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  mencantumkan  Bab  XIA tentang Hak Asasi Manusia khususnya ketentuan Pasal 28A-28J 9 dan Pasal 28, 29, 30, 31, 33, 34. Substansi dari Amandemen II UUD NRI Tahun 1945 ini  menjadi  landasan  yuridis  dalam  upaya  perlindungan  dan  pengakuan HAM  baik  di  bidang  hak  sipil  dan  politik  serta  hak  ekonomi,  sosial  dan budaya.
Meluasnya  jaminan  hak-hak  asasi  manusia  melalui  pasal-pasal  di dalam  UUD  1945  hasil  dari  Amandemen  II  tersebut  merupakan  kemajuan dalam  membangun  pondasi  hukum  bernegara  untuk  memperkuat  kontrak penguasa-rakyat  dengan  semangat  konstitusionalisme  Indonesia. 26 Namun sampai  sekarang  situasi  perlindungan  HAM  masih  lemah  terlihat  dengan banyaknya  pelanggaran  HAM  di  Indonesia  baik  dibidang  hak  sipil  dan politik  maupun  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Di  bidang  hak  sipil misalnya  perlindungan  hak  kebebasan  beragama  dan  beribadah  masih banyak hambatan. Dalam catatan ELSAM mencatat setidaknya terdapat 63 kasus  pelanggaran  hak  atas  kebebasan  beragama  atau  berkeyakinan  yang dilakukan  dalam  berbagai  bentuk  antara  lain  kebijakan  diskriminatif, pembakaran  rumah  ibadah,  pembakaran  rumah  jemaat,  penyerangan, tindakan  pembiaran  oleh  aparat,  dll.  Dari  catatan  tersebut,  pelanggaran terhadap  kebebasan  beragama  atau  berkeyakinan,  justru  paling  sering dilakukan  oleh  pemerintah  daerah,  sebagai  institusi  yang  seharusnya memberikan  perlindungan  bagi  semua  warganya,  tanpa  kecuali.  Hal  ini tentunya  menimbulkan  tanda  tanya,  Mengapa  disaat  upaya  perlindungan hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia mengalami kemajuan, isu mengenai pelanggaran  HAM  kembali  mencuat  dan  hangat  diperbincangkan.  Dengan
25 Luh  Suryatni, Pancasila  Sebagai  Ideologi  Negara  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam Menjaga  Keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia , Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara  – Fakultas  Hukum  Universitas  Suryadarma    Volume  5  No.1,  September  2014,  hlm  46,  http:// download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?  article=972020&val=14963&title=  PANCA- SILA  %20SEBAGAI%20IDEOLOGI%20NEGARA%20DAN%20HAK%  20  ASASI  %20 MANUSIA%20DALAM%20MENJAGA%20KEUTUHAN%20NEGARA%20KESATUAN% 20REPUBLIK%20INDONESIA. diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB
26 R.  Herlambang  Perdana  Wiratrama,  Hak-Hak  Konstitusional  Warga  NegaraSetelah Amandemen  UUD  1945:  Konsep,  Pengaturan  dan  Dinamika  Implementasi,  Jurnal  Hukum Panta  Rei,  Vol.  1,  No.  1  Desember  2007,  https://www.academia.edu/28151261/Hak-Hak_ Konstitu-sional_Warga_Negara_Setelah_Amandemen_UUD_1945_Konsep_Pengaturan_dan_ Dinami-ka_Implementasi. . diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
demikian adalah sebuah keniscayaan, pemerintah harus terus meningkatkan pemahaman  masyarakat  tentang  pentingnya  perlindungan  HAM  juga menjadi  salah  aspek  penting  dalam  mendorong  upaya  pemerintah  dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Oleh karena itu dalam memahami HAM perlu  kiranya  mengetahui  konsep  dasar, prinsip-prinsip  dasar  serta  regulasi HAM  baik  di  tingkat  Internasional  maupun  nasional  sehingga  masyarakat mampu  mengawal  sekaligus  mendesakan  pemenuhan  HAM  oleh  Negara secara  cepat  dan  tepat,  sehingga  praktek-praktek  pelanggaran  HAM  atau pengabaian  HAM  serta  pembiaran  terhadap  praktek-praktek  pelanggaran HAM  di  Indonesia  semakin  berkurang.  Hasilnya  timbul  rasa  aman  bagi setiap individu yang tinggal di seluruh wilayah Republik Indonesia. 27

## F. Kesimpulan
1. Salah  satu  ciri  pokok  dalam  Negara  Hukum  Pancasila  adanya  jaminan terhadap  kebebasan  beragama  sebagai  pengakuan  terhadap  HAM.  Dalam konteks negara hukum pancasila, HAM telah termuat didalam pancasila itu sendiri.  Dalam  sila  pertama  misalnya  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Yang pada  prinsipnya  telah  menegaskan  adanya  kebebasan  bagi  setiap  warga negara  untuk  memeluk  agama  dan  kepercayaannya  masing-masing,  namun kebebasan  yang  dimaksud  merupakan  kebebasan  dalam  arti  positif,  yang mana  tidak  ada  tempat  bagi  ateisme  atau  propaganda  anti  agama  di  bumi Indonesia
2. Konsep  negara  hukum  Pancasila  disamping  memiliki  kesamaan tetapi juga memiliki  perbedaan  dengan  konsep  negara  hukum  Barat  baik rechtstaat, rule  of  law maupun socialist  legality .  Meluasnya  jaminan  hak-hak  asasi manusia melalui pasal-pasal di dalam UUD 1945 hasil dari Amandemen II tersebut merupakan kemajuan dalam membangun pondasi hukum bernegara dan  harus  diakui  bahwa  saat  ini  sudah  banyak  kemajuan  di  bidang  HAM yang diraih oleh negara hukum Pancasila. Namun di sisi lain, masih banyak upaya  yang  harus  dilakukan  untuk  memperbaiki  situasi  HAM  di  Indonesia di masa yang akan datang sehingga praktek-praktek pelanggaran HAM atau pengabaian  HAM  serta  pembiaran  terhadap  praktek-praktek  pelanggaran HAM di Indonesia semakin berkurang..

## G. Saran
1. Bagi  masyarakat  diharapkan  bisa  menerapkan  sikap  saling  menghormati, saling  menghargai,  saling  toleransi,  saling  gotong  royong,  dan  saling bertenggang rasa., agar tercipta kehidupan  beragama yang baik dan rukun
2. Kepada  pemerintah,  supaya  keadilan  dan  kepastian  hukum  bisa  dirasakan oleh  setiap  warga  Negara,  diharapkan  untuk  menindak  tegas  para  pelaku pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  tanpa  membedakan  agama,  ras,  suku
27 Cekli  Setya  Pratiwi, Hak  Asasi  Manusia:  Konsep  Dasar,  Prinsip-prinsip  dan Instrumen  HAM  Internasional  dan  Pengaturannya  Di  Indonesia ,  https://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm? abstract_id=3304096 diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
bangsa,  warna  kulit,  ideology,  miskin  atau  kaya,  pejabat  atau  rakyat  biasa, maupun sipil atau militer
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku :
Bambang  Waluyo, Penelitian  Hukum  dan  Praktek ,  Cetakan  Ketiga,  Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
Burhan  Ashshofa, Metode  Penelitian  Hukum ,  PT  .  Rhineka  Cipta,  Jakarta, 1996.
Munir  Fuady,  2009, Teori  Negara  Hukum  Modern  (Rechtstaat), Refika Aditama, Bandung.
Nany  Suryawati, Hak  Asasi  Politik  Perempuan ,  Ideas  Publishing,  Gorontalo, 2020.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  EdisiRevisi,  Kencana,  Jakarta, 2013.
Qamar,  N. Negara  Hukum  atau  Negara  Undang-Undang ,  Cet.1,  Pustaka Refleksi Books. Makassar 2010.
Serlika Aprita, dan  Hj. Yonani Hasyim, Hukum dan Hak Asasi Manusia , Mitra Wacana Media, , Jakarta, 2020.
Soehino, Hukum Tata Negara Bunga RampaiHukum, Politik, Demokrasi, dan Pemerintahandi  Negara  Republik  Indonesia ,  Cet-1,  BPFE,  Yogyakarta,
2011.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000  Tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia
C. Sumber Lain:
Abd. Muni, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia , Al Adalah Vol. 23  No.  1  2020,  https://media.neliti.com/media/publications/340174-hak- asasi-manusia-dalam-konstitusi-indon-767db46d.pdf, diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB
Ahmad Zaini, Negara Hukum Demokrasi, Dan HAM , al Qisths; Jurnal  Hukum dan  Politik,  Vol.  11No.1Januari-Juni2020,  http://jurnal.uinbanten.ac.id/ index.php/  alqisthas/article/view/3312/2417,  diakses  pada  tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
Ayomi  Amindoni, Covid-19  Memperburuk  Situasi  Ham  Di  Indonesia  Pada 2020,  Dengan  Korban  Lebih  150  Orang,  ‘UU  ITE  Masih  Menjadi Momok’ ,  https://  www.bbc.  com/indonesia/indonesia-56664120,  diakses diakses pada tanggal 09/09/2021. Pukul 21.05 wib
Bobi  Aswandi dan  Kholis Roisah, Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam  Kaitannya  Dengan  Hak  Asasi  Manusia (HAM),  Jurnal Pembangunan  Hukum  Indonesia  ,  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019, https:// ejournal2 .undip. ac.id/index.php/jphi/article/view/4286  diakses  pada  tanggal  10/09/2021. Pukul 09.21 WIB
Cekli  Setya  Pratiwi, HAK  ASASI  MANUSIA:  Konsep  Dasar,  Prinsip-prinsip dan  Instrumen  HAM  Internasional  dan  Pengaturannya  Di  Indonesia , https://papers.ssrn.com/  sol3/papers.cfm?  abstract_id=3304096  diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB
I  Ketut  Cahyadi  Putra, Relevansi  Konsep  Negara  Hukum  Pancasila  Dengan Welfare  State    Dalam  Implementasinya  Dengan  Pelayanan  Publik  Di Indonesia ,  Jurnal,  Magister  Hukum  Udayana,  Vol.  6,  No.  1,  2017, https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/30607,  diakses  pada tanggal 09/09/2021. Pukul 21.05 WIB
Lilis  Eka  Lestari, Penegakan  Dan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Di Indonesia  Dalam  Konteks  Implementasi  Sila  Kemanusiaan  Yang  Adil Dan  Beradab,  Jurnal  Komunilasi  Hukum, Vol.  5  No.  2,  Agustus  2019, https://ejournal.undiksha.ac.id/
index.php/ jkh/article/view/16497, diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB
Luh  Suryatni, Pancasila  Sebagai  Ideologi  Negara  Dan  Hak  Asasi  Manusia Dalam  Menjaga  Keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia ,  Jurnal Ilmiah  Hukum  Dirgantara  –  Fakultas  Hukum  Universitas  Suryadarma Volume  5  No.1,  September  2014,  http://  download.  garuda.  ristekdikti. go.id/article.php? article=972020&val=14963&title= PANCA-SILA
%20SEBAGAI%  20IDEOLOGI%  20NEGARA  %20DAN%20HAK% 20  ASASI  %20  MANUSIA%20  DALAM  %20MENJAGA  %20 KEUTUHAN%20NEGARA%20KESATUAN%20REPUBLIK%20IND ONESIA. diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB
Otong Syuhada , Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya, Journal Presumption of Law, Volume 3 Nomor 1 April 2021 hlm  3  https://  ejournal.  unma.ac.id/  index.php/jpl/article/view/979 diakses pada tanggal 09/09/2021. Pukul 21.05 WIB
R.  Herlambang  Perdana  Wiratrama,  Hak-Hak  Konstitusional  Warga NegaraSetelah  Amandemen  UUD  1945:  Konsep,  Pengaturan  dan
Dinamika  Implementasi,  Jurnal  Hukum  Panta  Rei,  Vol.  1,  No.  1 Desember 2007, https://www.academia.edu/28151261/Hak-Hak_

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
Konstitusional_ Warga_Negara_Setelah_Amandemen_ UUD_1945_
Konsep_Pengaturan_  dan_  Dinamika_Implementasi.  diakses  pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB
Rizkyana  Tri  Nandini  ,  Anita  Trisiana  ,  Dina  Yeti  Utami, Relevansi  Ham Dalam  Perspektif  Hukum  Di  Indonesia, Bhineka  Tunggal  Ika:  Kajian Teori  dan  Praktik  Pendidikan  PKN  Volume  08,  No.  01,  Mei  2021, https://ejournal.  unsri.  ac.id/  index.  php/jbti/  article/  view/  13362/pdf, diakses pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB
Rukmana  Amanwinata,  “ Pengaturan  dan  Batas  Implementasi  Kemerdekaan Berserikat  dan  Berkumpul  dalam  Pasal  28  UUD  1945 ”,  Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996.
Zoelva  &  Partners, Negara  Hukum  Dalam  Perspektif  Pancasila ,  https:// zoelvapartners.id  /negara-hukum-dalam-perspektif-pancasila/,  diakses  pada tanggal 10/09/2021. Pukul 09.21 WIB