## PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM DALAM RANGKA  MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI PROVINSI BALI

## Oleh
Siti Nurmawan Damanik 1 , Erikson Sihotang 2
Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115 1 2
Email: damanik.world69@gmail.com 1, Eriksonsihotang@gmail.com 2
Abstrak .  Implementasi  Sistem Akuntabilitas  Kinerja    Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  menjadi  hal  yang penting dalam upaya penguatan laporan  Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah atau AKIP, dalam rangka mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  bebas  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN). Akuntabilitas  kinerja    instansi  pemerintah  merupakan  kewajiban    setiap  Perangkat  Daerah  untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan  ataupun  kegagalan  pelaksanaan  program  atau  kegiatan  dalam rangka untuk mencapai misi organisasi secara terukur,  target kinerja  yang akan disusun menjadi suatu laporan  kinerja  instansi  pemerintah  (LKjIP)  secara  periodik  setiap  tahun.    Penyelenggaraan    SAKIP dilaksanakan untuk menghasilkan laporan akuntabilitas kinerja yang berkualitas dengan mengacu kepada Peraturan  Presiden    Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2014  Tentang  Sistem Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya.    Penyusunan  LKjIP  perangkat  daerah dilaksanakan setiap tahun  dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan RB  Nomor  53  Tahun  2014  Tentang  Petunjuk  Teknis  Penyusunan  Tentang  Perjanjian  Kinerja  Instansi, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerinah. Kata Kunci: Kinerja, Akuntabiltas, Pelatihan.
Abstract, Implementation  of  the  Government  Agency  Performance  Accountability  System  (SAKIP)  is important  in  efforts  to  strengthen  Government Agency  Performance Accountability  reports  or AKIP,  in order  to  realize  government  administration  that  is  free  of  corruption,  collusion  and  nepotism  (KKN). Accountability for the performance of government agencies is the obligation of every Regional Apparatus to  account  for  the  success  or  failure  of  implementing  programs  or  activities  in  order  to  achieve  the organization's  mission  in  a  measurable  manner,  performance  targets  which  will  be  compiled  into  a government agency performance report (LKjIP) periodically every year. The implementation of SAKIP is carried  out  to  produce  quality  performance  accountability  reports  by  referring  to  the  Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 29 of 2014 concerning the Performance Accountability System for Government Agencies and other statutory regulations.  The preparation of the LKjIP for regional apparatus is carried out every year by referring to the Regulation of the Minister for Use of State Apparatus and RB Number 53 of 2014 concerning Technical Instructions for the Preparation of Agency Performance Agreements,  Performance  Reporting  and  Procedures  for  Reviewing  Government  Agency  Performance Reports.
Keywords: Government Agency Accountability System
PENDAHULUAN Upaya untuk meningkatkan
kepemerintahan  yang  baik  dan  bersih    ( good governance ) dalam menjalankan urusan pemerintahan  dilakukan  oleh  pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat  dalam melaksanakan  urusan  pemerintah  menyerahkan urusan  yang  menjadi  kewenangan    Pemerintah Daerah  menurut  asas  otonomi  dan  tugas
pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas- luasnya  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945). Penyelenggaraan urusan pemerintah  menggunakan  dana  yang  bersumber dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara (APBN)  dan  Anggaran  Pendapatan  Belanja
Daerah (APBD). Dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap  Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini Pemerintah  Daerah    Provinsi  Bali    wajib menyusun  dan  menyajikan    laporan  keuangan maupun  laporan kinerja, hal ini sesuai ketentuan Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.  Laporan  Keuangan  merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan  negara  ataupun  daerah  selama  suatu periode  sedangkan  laporan  kinerja  menjelaskan secara  ringkas  dan  lengkap  tentang  keluaran (output )    maupun  hasil    ( outcome )  dari  masing- masing  program  ataupun  kegiatan  yang  disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.
Laporan
Kinerja yang dipertanggungjawabkan  secara    akuntabel  dan berkualitas    merupakan  hasil  dari  implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),  yang  diselenggarakan  oleh  Perangkat Daerah secara terintegrasi mulai tahap perencanaan sampai rahap evaluasi sebagaimana diatur  dalam Peraturan  Presiden    Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bertujuan  untuk  mempertanggung  jawabkan anggaran    yang  telah    digunakan  untuk melaksanakan  program  atau  kegiatan  secara efektif dan efisiensi.
Pasal  1  Angka  1  Peraturan  Pemerintah Nomor  29  Tahun  2014,  SAKIP merupakan ran g k aian s i st e matik d ari b erbag ai ak ti vita s, al a t , d an p rose dur y ang dir an c ang untu k tujuan pen e tapan  d an pengukur an , pe ngumpul an d ata , peng kl a s i fi ka s i an, p e ngikh ti saran, d an pe l a po ran kin erja  pad a instan s i pemerintah , dalam  ran g k a mempertanggungja w a kan atas    pe nin gkatan kin e rj a in s tan s i p e merintah. Laporan  kinerja Instansi  Pemerintah  atau  LKjIP  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19  Peraturan Pemerintah Nomor  8  Tahun  2006  disampaikan  Kepala Perangkat  Dearah    secara  berjenjang  kepada Gubernur, selanjutnya Gubernur kepada Menteri Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir
1 Winantuningtyas  Titi  Swasanany,  2021,
Akuntabilitas
Kinerja (Modul Pelatihan
Penyelenggaraan    SAKIP    dilaksanakan untuk menghasilkan laporan akuntabilitas kinerja yang  berkualitas  dengan  mengacu  kepada Peraturan  Presiden    Republik  Indonesia  Nomor 29  Tahun  2014  Tentang  SAKIP    dan  Peraturan Menteri  Pemberdayaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  53  Tahun  2014 Tentang  Petunjuk Teknis  Penyusunan  Tentang Perjanjian  Kinerja  Instansi,  Pelaporan  Kinerja dan  Tata  Cara  Revie  Atas  Laporan  Kinerja Instansi Pemerinah.  Akuntabilitas pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan program ataupun kegiatan untuk  pencapaian visi dan  misi    Pemerintah  Daerah. Akuntabilitas, merupakan bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam rangka  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan  sebelumnya,  melalui  suatu  media pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan  secara periodik. 1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  berdasarkan  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2014 merupakan pe rwujudan  k ew a ji b an  ins t ans i pe m erintah  untu k mempe r tanggu ng  j awa b k an k eber h as il an ataupun k e gagalan p elaksan a an p ro gram  dan  kegiatan y ang telah  diaman a tkan par a p e m an gku  k e pentin gan dalam r ang k a m e n ca pai mi s i o r gan i s a s i s e car a t e ru kur d e n g an sa s ar an dan tar get K i ne rja yang t e l a h di teta pkan me l al ui l ap o ran kin e r ja in s tans i p e m erintah yan g dis u s un secara p e riodi k.
Setiap tahun Perangkat Daerah menyusun    LKjIP  secara  periodik  dengan berpedoman pada  penerapan atau implementasi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan  Reformasi  Birokrasi    sesuai  ketentuan Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  RI    Nomor  88 Tahun  2021  Tentang  Evaluasi  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah,  mempunyai kewenangan  untuk  melaksanakan  evaluasi SAKIP dan  Pemerintah daerah yang berwenang melaksanakan  evaluasi  AKIP adalah  Biro Organisasiatau  bagian  organisasi  Sekretariat
Kepemimpinan  Administrator) ,  Penerbit  Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, hal. 18.
Provinsi/Kabupaten/Kota .    Tujuan  evaluasi SAKIP untuk mengetahui sejauh mana SAKIP dilaksanakan dalam  mendorong  peningkatan pencapaian  kinerja  yang  tepat  sasaran  dan berorientasi  hasil  pada  Instansi  Pemerintah terhadap  program  atau  kegiatan  yang  sudah dilaksanakan. Implementasi SAKIP harus memperhatikan    tahapan-tahapan  sistem  AKIP mulai dari tahapan Rencana Strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan  pengelolaan data kinerja,    penetapan  kinerja,    reviu  dan  evaluasi kinerja  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  dan Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  53 Tahun 2014 .

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  latar  belakang diatas,  maka  dapat  dirumuskan  masalah  yakni implementasi  Sistim  Akuntabillitas  Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan  metodologi penelitian hukum normatif didukung penelitian emperis.
Peter Mahmud Marzuki
mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses  untuk  menemukan  aturan  hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum untuk dapat menjawab isu  hukum  yang dihadapi. 2

## PEMBAHASAN
Perangkat  Daerah  Pengelola  Keuangan Daerah  selaku  Pejabat  Pengelola  Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota dalam rangka memenuhi  pertanggungjawaban  pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD) sebagaimana  amanat  dari  Pasal  56  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2004  Tentang Perbendaharaan  Negara.  Sebagaimana  telah disampaikan  diatas,  selain  Perangkat  Daerah menyusun  laporan  keuangan,  juga  menyusun laporan  kinerja  terhadap  anggaran  negara  yang telah  digunakan  untuk  melaksanakan  program atau  kegiatan  sebagaimana  yang  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor    8  Tahun  2004
2 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum , Penerbit Kencana Media Group, Jakarta, hal.35.
Tentang  Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyelenggaraan  SAKIP  dilaksanakan untuk penyusunan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun LKjIP setiap tahun,  penyusunan laporan kinerja pertanggungjawab  program  maupun  kegiatan yang    berkualitas  dan  akuntabel,  dengan memperhatikan tahapan-tahapan SAKIP.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden
Nomor  29  Tahun  2014  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan
lainnya terkait implementasi    SAKIP,  Penyelenggaraan  SAKIP berdasarkan  Pasal  5  Peraturan  Presiden  Nomor 29 Tahun 2014 meliputi
a. Rencana Strategis
b. Perjanjian Kinerja
c. Pengukuran Kinerja
d. Pengelolaan Data Kinerja
e. Pelaporan Kinerja
f. Reviu dan evaluasi Kinerja
Hasil evaluasi SAKIP yang telah di tindak lanjut oleh  Pemerintah  Provinsi  Bali  sebelum  tahun 2023 atau sebelumnya sebagai berikut:
1. Penyusunan rumusan tujuan  dan sasaran telah  dilakukan  secara    SMART  pada penyusunan Rencana Pembangunan Derah  (RPD)   tahun  2024-2026  melalui serangkaian rapat-rapat dengan melibatkan seluruh  Perangkat Daerah.
2. Perencanaan target tahunan telah dirumuskan lebih realistis sesuai kondisi terkini  dalam  penyusunan  Renja  dan Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah (RKPD)
3. Kinerja  Tingkat  Provinsi  yang  telah disusun    dalam  rangkaian  proses penyusunan RPD tahun  2024-2026
4. Provinsi  Bali  melaksananan  evaluasi internal  kepada  seluruh    Perangkat
Daerah dilingkungan Pemerintah
Provinsi Bali  dengan berpedoman  pada Keputusan    Inspektur  Daerah  Provinsi nomor  6725  Tahu  2023  Tentang
Pedoman  Teknis  Evaluasi  dan  Riveu Akuntabilitas Kinerja Instansi

## Pemerintah  di  Lingkungan  Pemerintah
Provinsi Bali tahun 2023.
5. Bappeda Provinsi Bali sudah melakukan pengukuran    kinerja  Perangkat  Daerah dengan  formulasi  perhitungan  indikator kinerja pada SIDALEV
Untuk  mencapai  ekspektasi  nilai SAKIP  A  atau  AA,  maka  perlu  merancang pengembangan  kompetensi  SDM    yang menangani SAKIP di seluruh Perangkat Daerah. Bentuk  Pengembangan  Kompetensi  SDM sebagaimana dimaksud  dalam Peraturan Kepala Lembaga  Administrasi Negara Republik Indonesia  Nomor  10  Tahun  2018  Tentang Pengembangan  Kompetensi  Pegawai  Negeri Sipil,  dilakukan melalui  pelatihan  klasikal  dan non  klasikal. Pelatihan  klasikal  dapat  dilakukan melalui kegiatan yang  menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Bentuk Pengembangan Kompetensi SDM untuk pelatihan klasikal  paling sedikit melalui berbagai jalur:
a. Pelatihan struktural kepemimpinan;
b. Pelatihan manajerial;
c. Pelatihan teknis;
d. Pelatihan fungsional;
e. pelatihan sosial kultural;
f. Seminar/konferensi/sarasehan;
g. workshop atau lokakarya;
h. Kursus;
i. Penataran;
j. Bimbingan teknis;
k. Sosialisasi; dan/atau
Sedangkan bentuk pengembangan kompetensi    SDM  dapat  dilakukan melalui pelatihan  non  klasikal  yakni kegiatan  yang menekankan  pada  proses  pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas. Bentuk Pengembangan Kompetensi pembelajaran diluar kelas  dapat    dilakukan  paling  sedikit melalui jalur:
a. Coaching ;
b. Mentoring ;
c. e-learning
d. Pelatihan jarak jauh;
e. Detasering ( secondment) ;
f. Pembelajaran alam terbuka ( outbond) ;
g. Patok banding (benchmarking) ;
h. Pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah;
i. Belajar mandiri ( self development );
j. Komunitas belajar (community of practices) ;
k. Bimbingan di tempat kerja;
l. Magang/Praktik Kerja; dan
Mengingat  pentingnya  meningkatkan  nilai SAKIP  dalam  upaya  untuk  meningkatkan Laporan    AKIP  yang  berkualitas,  perlu melaksanakan  pengembangan  kompetensi Sumber  Daya  Manusia  melalui  pelatihan SAKIP. Badan Kepegawaian dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Provinsi Bali  (BKPSDM) sebagai Perangkat Daerah  memiliki  tugas  dan  fungsi  untuk meningkatkan  kompetensi  sumber  daya manusia.       BKPSDM  bekerja  sama  dengan Perangkat  Daerah    dapat  merencanakan pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM  metode Corporate  University atau pengembangan  kompetensi  aparatur  Sipil negara melalui sistem pembelajaran terintegrasi, sebagaimana yang telah diamanatkan  Peraturan  Gubernur  Nomor  56 Tahun 2023. Tujuan pelatihan SAKIP setelah mengikuti  pengembangan kompetensi untuk peningkatan  kapasitas  dan  profesionalitas ASN secara komprehensif, terkait pemahaman konsep dasar SAKIP, menyusun dan memahami perencanaan kinerja, pengukuran  capaian  kinerja,  menyusun laporan  kinerja  dan  review  evaluasi  kerja sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.

## KESIMPULAN
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi  Pemerintah  (SAKIP)    dilaksanakan untuk  menghasilkan  laporan  akuntabilitas kinerja  yang  berkualitas  dengan  mengacu kepada    Peraturan  Presiden    Republik Indonesia  Nomor  29  Tahun  2014  Tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan peraturan perundang- undangan  lainnya,  yang  berdampak  pada peningkatan  nilai  SAKIP.    Setiap  tahun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksi menyelengggarakan evaluasi SAKIP, dengan
menilai tingkat akuntabilitas kinerja; memberikan saran perbaikan untuk peningkatan  AKIP;  dan memonitor  tindak lanjut  rekomendasi  hasil  evaluasi periode sebelumnya  dalam  upaya  mewujudkan pemerintah good Governance DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
Peter  Mahmud  Marzuki,  2011, Penelitian Hukum , Penerbit Kencana Media Group, Jakarta.
Winantuningtyas Titi Swasanany, 2021, Akuntabilitas Kinerja (Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator) , Penerbit Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

## B. Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik  Indonesia Tahun  2004  Nomor 5)
Peraturan  Pemerintah  Nomor    8  Tahun  2006
Tentang  Pelaporan  Keuangan  dan
Kinerja  Intansi  Pemerintah. (Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 25)
Peraturan  Presiden    Republik  Indonesia  Nomor 29  Tahun  2014  Tentang  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemrintah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
Peraturan Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk  Teknis  Penyusunan  Tentang Perjanjian  Kinerja  Instansi,  Pelaporan Kinerja  dan  Tata  Cara  Revie  Atas Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerinah ( Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2014  Nomor 1842)
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12  Tahun  2015  Tentang  Pedoman Evaluasi  Atas  Implementasi  Sistem
Akuntabilitas Instansi Pemerintah
(Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 986).
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun 2018 Tentang Pengembangan Komptensi Pegawai Negeri Sipil
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  RI
Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Surat  Kementerian  Pendagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Biroksi Republik Indonesai  Nomor  B/409/A.A.05/2023, tanggal  27  Nopember  2023  Tentang Hasil  Evaluasi  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintahn  (AKIP)  tahun 2023,