## TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA OLEH KELOMPOK ALIRAN DI INDONESIA

## MARSUDI UTOYO
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Jl. Suka Bangun II, Km. 6,5 Palembang

## Abstract
Criminal  sanctions  against  the  perpetrators  of  the  crime  of  blasphemy  under  Article 156,  156a,  157  providing  for  the  offense  against  religion  and  public  order,  in  Section 175-177  regulating  the  violation  of  religious  gatherings,  and  in  Article  178- 181dinamakan  Leichenfrevel  Grabdelikte  and  respect  for  the  ceremony  kegamaan against those who died (the corpse).The factors that make development of a cult group in  Indonesia  is,  Because  seeking  the  guidance  of  Allah  by  way  of  penance  and contemplation.  Because  there  are  people  who  praised  excessively,  cult,  is  considered sacred. In the end money, or anything pornographic. Lack of attention to the religious leaders  of  his  people.  Grand  design  of  foreign  parties  to  destroy  the  Muslim  creed Indonesia. Someone Personal popularity. Problems of Economics. Not evenly spread of propaganda. Education and Information Flows.
Keyword: Defamation of Religion, a cult group

## I. PENDAHULUAN
Agama (Departemen Pendidikan
Nasional,  Balai  Pustaka,  2005:  12). di
Indonesia  merupakan  hal  perioritas  utama untuk ditegakkan dan dihormati keberadaannya  karena  nilai  kesusilaan didalamnya,  sehingga  untuk  daerah-daerah tertentu agama akan menjadi pemersatu dan keaneka  ragamannya,  tetapi  menjadi  suatu masalah  besar  bagi  daerah-daerah  rawan konflik  mengenai  kehidupan  beragama. Agama ( L.J. Van Apeldoren 1981: 41). dalam  arti  sempit,  adalah  hubungan antara  Tuhan  dan  manusia.  Hubungan  itu mengandung kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan,  sebagai  cinta  terhadap  Tuhan  dan percaya kepada Tuhan. Kewajiban- kewajiban itu benar-benar bersifat keagamaan  sejati,  yang  karena  isinya, diperbedakan  baik  dari  kewajiban  moril maupun  dari  kewajiban-kewajiban  hukum.
Tetapi hubungan antara Tuhan dan manusia, membawa  juga  kewajiban  untuk  menuruti kehendak  Tuhan.  Karena  itu  maka  agama meliputi  lapangan  yang  lebih  luas  daripada hubungan antara Tuhan dan manusia.
Dalam kebanyakan hal keagamaan itu tentu  sesuai  dengan  pandangan-pandangan yang  berlaku  dalam  sesuatu  golongan (gereja atau persekutuan lain) mengenai apa yang  dituntut  oleh  Tuhan  dari  manusia. Pandangan-pandangan  itu,  yang  dapat dinamakan  “agama  positif”,  termasuk lapangan tata susila. Perioritas utama dalam Dasar  Negara  Republik  Indonesia  adalah termaktub dalam sila pertama dari Pancasila yaitu  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  yang memberikan isyarat akan pengakuan kebebasan  beragama  dan  memiliki  paham kepercayaan  atau  keyakinan  yang  berbeda- beda  kepada  seluruh  penduduk  Indonesia. Kebebasan  inipun  di  tuliskan  dalam Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia dalam  Pasal  18  “ Setiap  orang  berhak  atas kebebasan  berpikir,  berkeyakinan,  dan beragama;  hak  ini  meliputi  kebebasan
untuk  mengubah  atau  keyakinan,  serta kebebasan  secara  pribadi  atau  bersama- sama  dengan  orang-orang  lain,  untuk menjalankan  agama  atau  keyakinannya dalam  pengajaran,  praktek,  ibdah  dan ketaatan ”.
Dan  menurut  Undang-undang  Nomor 39  Tahun  1999  Pasal  22  ayat  1  dan  2 berbunyi : (1). Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya  itu;  (2).  Negara  menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaanya it ( Yustisia, 2006: 44) . Agama  mengisyaratkan  bahwa  etika dan  tata  susila,  terutama    dalam  urusan rumah tangga, perkawinan dan kewarisanpun  sudah  ditentukan  untuk mengantisipasi hal-hal yang menjadi persoalan  dikemudian  hari.  Dilarangnya perkawinan  antar  agama  karena  bertujuan untuk  melindungi  hak  asasi  manusia  dan etika  dalam  urusan  hidup  dan  kehidupan beragama  yang  berguna  untuk  kepastian hukum  bagi  pemeluknya.  Dengan  agama orang akan tahun sistem hukum mana  yang digunakan  jika  terjadi  permasahan  atau sengketa  terhadap  harta  mereka.  Dengan agama juga hak-hak asasi manusia terlindungi dan dihormati.
Bahwa manusia sebagai subjek hukum  sejak  dilahirkan  di  dunia  ini dianugrahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi  dan  nurani,  kegunaan  karunia  berupa akal  budi  dan  nurani  dapat  memberikan kemampuan kepada manusia tersebut untuk membedakan  mana  yang  baik  dan  yang buruk, yang akan membimbing  dan mengarahkan  sikap  dan  perilaku  dalam menjalani  kehidupannya.  Manusia  ingin diikat  dan  ikatan  itu  dibuatnya  sendiri namun  pada  waktu  yang  sama  ia  berusaha melepaskan  diri  dari  ikatan  yang  dibuatnya sendiri  itu,  manakala  dirasakan  tidak  cocok (lagi) (Satjipto Raharjo2007:  7).
Dengan  akal  budi  dan  nurani  itu, maka  manusia  memiliki  kebebasan  untuk memutuskan sendiri perilaku atau
perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi  kebebasan  tersebut  manusia memiliki  kemampuan  untuk  bertanggung jawab  atas  semua  yang  dilakukannya.  Oleh karena  itu,  maka  manusia  sebagai  mahluk yang  senantiasa  hidup  bersama  dengan sesama,  memerlukan  perangkat  patokan- patokan, agar supaya tidak terjadi pertentangan  kepentingan  sebagai  akibat dari  pendapat  yang  berbeda-beda  mengenai keteraturan  tersebut  (Soerjono  Soekanto, 2002:  1).  Patokan-patokan  tersebut,  tidak lain merupakan pedoman untuk  berperilaku secara  pantas,  yang  sebenarnya  merupakan suatu  pandangan  menilai  yang  sekaligus merupakan suatu harapan. Dalam kelanggengan hidup bersama sebagai mahluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa ada mahluk lain di dunia ini.
Patokan-patokan  untuk  berperilaku pantas  tersebut,  kemudian  dikenal  dengan sebutan  norma  atau  kaedah.  Norma  atau kaedah  tersebut  mungkin  timbul  dari pandangan-pandangan  mengenai  apa  yang dianggap  baik  atau  dianggap  buruk,  yang lazimnya  disebut  nilai.  Norma  atau  kaidah tersebut,  untuk  selanjutnya  mengatur  diri pribadi manusia, itulah yang menjadi tujuan hukum,  sehingga  tugas  hukum  tidak  lain daripada  mencapai  suatu  keserasian  antara kepastian  hukum  dengan  kesebandingan hukum  yang  tentunya  bertujuan  untuk menghormati  hak-hak  orang  lain  (Soerjono Soekanto, 2002: 1).
Hukum  merupakan  suatu  gejala  yang universal,  dalam  arti  bahwa  hukum  itu  di seluruh  bangsa  dan  negara  akan  selalu  ada dan diperlukan, namun hukum itu memiliki ciri  karakteristik  yang  berbeda  dari  satu bangsa  kepada  bangsa  lain.  Hukum  pada dasarnya  tidak  selalu  benar,  hanya  hukum yang  memonopoli  kebenaran,  hukum  itu dapat  juga  salah.  Disini  ketidak  patuhan seseorang kepada hukum perlu didengar dan dihargai, sebagai suatu usaha  untuk pengkoreksian pada waktu penerapan untuk pengkoreksian  adanya  sesuatu  yang  salah pada  hukum  tersebut.  Terjadilah  benturan- benturan  antara  pembuat  hukum  ( rule making )  dan  mematahkan  /  mengoreksi
( rule  breaking ) (Soerjono  Soekanto,  2002: 8).  dalam  penerapan  nya  pada  masyarakat. Ungkapan  “ ubi  societas  ibi  ius ”  (dimana ada masyarakat, disitu ada hukum). Pernyataan yang sederhana itu mengartikan, bahwa  manusia  adalah  mahluk  yang  tidak bisa hidup diluar tatanan (Soerjono Soekanto, 2002: 9).
Menurut
Kitab Undang-undang Hukum  Pidana,  Pasal  156a  Menyebutkan (Moeljatno,1996:  177), Dipidana  dengan pidana  penjara  selama-lamanya  5  tahun, barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan  perasaan  atau  melakukan perbuatan:
a. yang  ada  pada  pokoknya  bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan  terhadap  suatu  agama  yang dianut di Indonesia.
b. dengan  maksud  agar  orang  tidak menganut  agama  apa  pun  juga  yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pasal  ini  tidak  menyebutkan  dengan jelas  pengertian  dari  penyalahgunaan  atau penodaan/penistaan  terhadap  agama.  Pasal tersebut  juga  tidak  melarang  pembentukan organisasi  baru,  dengan  kelompok  aliran kepercayaan. Karena itu tidak ada penjelasan oleh negara mengenai pengertian dari  “penyalahgunaan  atau  penodaan/ penistaan  terhadap  agama“  dalam  pasal 156a  KUHP  tersebut,    hanya  unsur-unsur yang  menyatakan  perasaan: permusuhuan, kebencian  dan  penghinaan  (H.A.K.  Moch. Anwar, 1986:  84).
Yang  digambarkan  secara  umum memberikan  penafsiran  secara  authentik atas  pengertian  “golongan”  pasal  ini memberikan  pengertian  “golongan”  yang membedakan  satu  atau  beberapa  bagaian, perbedaan ini disebabkan karena: bangsanya, watak suku bangsanya, agamanya, asalnya, keturunannya, kebangsaannya  dan  kedudukan  hukum  tata negaranya. Dalam Pasal 176 dan 177 KUHP hanya  mengatur  perlindungan  terhadap pertemuan agama, pelaksana an peribadatan dan  alat-alat  yang  dipergunakan  dalam menjalankan  ibdahnya.  Disini  juga  tidak dijelaskan  tentang  organisasi,  kelompok
dari  aliran-aliran  yang      melakukan  pe- nyalahgunaan dan penodaan/penistaan terhadap agama tersebut.
Dengan  diundangkannya  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1965  tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/Atau Pedonaan Agama melalui Lembaran Negara Nomor  3  tanggal  27  Januari    1965, eksistensi  para  penegak  hukum  dalam tindak pidana penyalahgunaan dan penodaan  terhadap  agama,  harus  sudah merujuk  Pasal  165a  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana, dengan demikian penegakan hukum dilakukan secara berkesinambungan
dengan mem
fungsingkan  semua  aparat  penegak  hukum untuk  mengambil  tindakan-tindakan  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  terhadap aliran kepercayaan masyarakat baik terhadap oknum pelakunya maupun terhadap organisasinya,
dengan memberikan peringatan-peringatan/larangan atau dengan menghadapkan oknum pelakunya  kehadapan  pengadilan  atau/dan kalau perlu dengan membubarkan organisasi aliran kepercayaan dalam masyarakat tersebut.
Dalam  harian  umum  Sriwijaya  Post diberitakan  bahwa  aliran  kepercayaan Amanat  Keangungan  Ilahi  (AKI)  menurut KH Sodikun Ketua Majelis Ulama Indonesia  tidak  hanya  sesat  tapi  juga menyesatkan  karena  menghimpun  bayak orang sebagai umat, “aliran ini mengajarkan  bahwa  Islam  tidak  harus melaksanakan  salat  dan  puasa” ,  padahal salat  dan  puasa  hukumnya  wajib  bagi mereka  yang  beragama  Islam.  Sebenarnya aliran  ini  sudah  dilarang,  dari  fotocopy, Kejaksaan  Tinggi  (Kejati)  Jawa  Barat (Jabar)  dan  Kajari  Subang  tahun  1999  juga telah  membekukan  ajaran  ini  melalui Keputusan  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  Jabar No.R.538/P2.3/Deb.1/1999. Dalam keputusan  surat  tersebut  bahwa  aliran  AKI mencoba  menggabungkan  semua  agama sehingga  anggotanya  berasal  dari  berbagai agama. Ajaran ini disebarkan oleh Mochamad  Syamsu  yang  dikenal  dengan sebutan  Aki  Syamsu  pada  tahun  1979.
( Sriwijaya Post. http://www . sripoku. com/view/21929/mui_serahkan_aki_ke_pol isi).
Masih  banyak  lagi  aliran-aliran  yang dilarang,  tetapi  masih  saja  melaksanakan kegiatannya  seperti,  Aliran  Ahmadiyah, Aliran Al Haq, Aliranal Qiyadah, Aliran Al Quran  Hijau,  Aliran  Al  Quran  Suci,  Aliran Bumi  Segandu,  Aliran  Hidup  Dibalik Hidup,  Aliran  Ingkar  Sunah,  Aliran  Isa Bugis,  Aliran  Islam  Jammah,  Aliran  Islam Liberal, Aliran Islam Sejati, Aliran Jami’iyyah  Islamiyah,  Aliran  LDII,  Aliran NII,  Aliran  Pimpinan  Juhata,  Aliran Salamullah,  Aliran  Sayuti,  Aliran  Musadeq Taubat  dan  lain-lain  termasuk  kelompok aliran-aliran  didaerah  Gorontalo,  Serang, Padang http://selamatkan bangsa.blogspot.com/2007/12/aliran-aliran sesat. di akses tanggal 10 Oktober 2011.

## II. PEMBAHASAN

## A. Pengertian Penistaan Agama
Berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, Penistaan berarti nista; menghinakan;  merendahkan  (derajat  dsb) ( Departemen  Pendidikan  Nasional,    2005: 784).  Penetapan  Presiden  No.1  1965  pada Pasal  4  mengatakan  :  pada  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana diadakan Pasal baru sebagai  berikut:  Pasal  156a.  Dipidanakan dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a. Yang  pokoknya  bersifat  permusuhan, penyalahgunaan  atau  penodaan  terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut  agama  apapun  juga,  yang bersendikan ketuhanan yang maha esa.
Dari penjelasan umum dari Penetapan Presiden ini dapat dilihat bahwa dimaksudkan melindungi ketentraman orang beragama terhadap penodaan/ penghinaan  agama  atau  ajaran-ajaran  tidak memeluk agama.
Dalam  penjelasan  pasal  demi  pasal tentang  Pasal  4  ini  dikatakan  :  “cara mengeluarkan  perasaan  atau  melakukan perbuatan”  dapat  dilakukan  dengan  lisan, tulisan  ataupun  perbuatan  lain.  Huruf  a: tindak  pidana  yang  dimaksudkan  di  sini ialah semata-mata (pada pokoknya) ditunjukkan  kepada  niat  untuk  memusuhi atau  menghina.  Dengan  demikian  maka uraian-uraian  tertulis  maupun  lisan  yang dilakukan  secara objective,  zakelijk dan ilmiah  mengenai  sesuatu  agama,  yang disertai  dengan  usaha  untuk  menghindari adanya  kata-kata  atau  susunan  kata-kata yang  bersifat  permusuhan  atau  penghinaan, bukanlah  tindak  pidana  menurut  pasal  ini, huruf  b;  orang  yang  melakukan  tindak pidana tersebut di sini, disamping mengganngu  ketentraman  orang  beragama, pada dasarnya menghianati sila pertama dari negara  secara  total,  dan  oleh  karenanya adalah pada temannya, bahwa perbuatannya itu dipidanakan sepantasnya.
Tindak  pidana  ini  mirip  dengan  apa yang dinamakan blasphemy atau godslastering ,  yang  berarti  penghinaan terhadap Allah.
B. Macam-macam Kelompok Aliran Sesat Yang Ada Di
Pengamatan  penulis  melalui  buku- buku pustaka dapat diambil beberapa nama- nama aliran yang dianggap sesat berdasarkan keputusan MUI (Majelis Ulama  Indonesia)  antara  lain  (Hartono Ahmad Jaiz, 38-157) :
1. Ajaran Isa Bugis
2. Gerakan Darul Arqam
3. Gerakan Lembaga Kerasulan
4. NII Ma’had Al-Zaytun
5. Gerakan Ahmadiyah
6. Baha’i, Aliran sesat sempalan Syi’ah
7. LDII (lembaga dakwah Islam Indonesia)
8. Aliran  Lia  Aminuddin  ajaran  agama Salamullah
9. Ahmad Moshaddeq
10. Inkar Sunnah
11.  Mahesa  Kurung  (Hartono  Ahmad  Jaiz, 330).

## C. Pengaturan Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Hukum Indonesia
Dalam pengaturan hukum di Indonesia,  kedudukan  agama  diberi  tempat yang  paling  terhormat.  Didalam    Pancasila kehidupan beragama oleh Bangsa Indonesia didudukan  pada  peringkat  pertama  dari  sila pertama  yaitu:  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Adapun pengaturan penghormatan terhadap kebebasan  beragama  tersebut  dari  mulai Undang-undang  Dasar  sampai  dengan peraturan perundagan lainnya. Serta pembatasan  perbuatan  pidana  terhadap kebebasan  beragama,  peraturan  tersebut dapat kita lihat sebagai berikut :
a. Pasal  28  D  ayat  (1),  Pasal  28  E  ayat  (1 dan 2), Pasal 28 i ayat (1), Pasal 29 ayat (2) didalam Undang-undang Dasar 1945.
Pasal 28 D ayat (1)
“Setiap orang berhak atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
Pasal 28 E Ayat (1 dan 2) Ayat 1 “Setiap orang bebas memeluk agama dan  beribadat  menurut  agamanya,  memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih  tempat  tinggal  diwilayah  negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”
Ayat 2 “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini  kepercayaan,  menyatakan  pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.
Pasal 28 i  ayat (1)
“Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak disiksa,  hak  kemerdekaan  pikiran  dan  hati nurani,  hak  beragama,  hak  untuk  tidak diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai pribadi  dihadapan  hukum,  dan  hak  untuk tidak  dituntut  atas  dasar  hukum  yang berlaku  surut  adalah  hak  asasi  manusia yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan apapun.
Pasal 29 ayat (2) “Negara  menjamin  kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
b. Pasal  18  /1948,  tentang  DUHAM /Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. “Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir,  berkeyakinan  dan  beragama;  hak ini  meliputi  kebebasan  untuk  mengubah agama  atau  keyakinan,  serta  kebebasan secara  pribadi  atau  bersama-sama  dengan orang-orang  lain  dan  secara  terbuka  atau pribadi,  untuk  menjalankan  agama  atau keyakinannya  dalam  pengajaran,  praktek, ibadah dan ketaatan.
c. Undang-undang No. 5/1998, Pengesahan Convenion  against  Torture  and  Othe Cruel, Inhuman and Degrading Treatment  or  Punishment  (Konvensi yang menentang penyiksaan / CAT).
d. Pasal  4  dan  Pasal  22  ayat  (1  dan  2) Undang-undang No.39/1999 tentang HAM Ayat 1
“Setiap orang bebas memeluk agamanya  masing-masing  dan  beribadat menurut  agamanya  dan  kepercayaannya itu”.
Ayat 2
“Negara  menjamin  kemerdekaan setiap  orang  memeluk  agamanya  masing- masing  dan  beribadat  menurut  agamanya dan kepercayaannya itu”.
e. Undang-undang  No.29/1999,  tentang Pengesahan  Internasional Convention  of the  Elimination  of    All  Forms  of  Racial Dicsrimination /CERD.
f. Undang-undang  No.11/2005,  tentang Pengesahan International  Covenant  on Economic, Social and Culturel Rights.
g. Pasal  18  Undang-undang  No.  12/2005, tentang  ICCPR  /  International  Covenant on Civil and Political Rights.
h. Pasal  4  pada  Undang-undang  No. 1/PNPS/1965 sendiri yang telah memasukkan  unsur  pidana  kedalam aturan perundang-undangan yang isinya:
“Pada  kitab  Undang-undang  Hukum Pidana, diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut; pasal 156a.
Dipidana  dengan  pidana  penjara selama-lamanya  lima  tahun  barang  siapa
dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan  perasaan  atau  melakukan perbuatan:
a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan  terhadap  suatu  agama  yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut  agama  apapun  juga,  yang bersendikan  ke-Tuhanan  Yang  Maha Esa.”

## D. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama
Pengertian hukum pidana, di antaranya  dapat  dipahami  sebagai  hukum yang   memuat  aturan  -  aturan  hukum  yang mengikatkan  kepada  perbuatan  –  perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang  berupa  pidana.  Atas  dasar  pengertian ini,  maka  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana berisi dua hal pokok yaitu: 1.  Pelukisan  perbuatan  –  perbuatan  orang yang  diancam  pidana,  artinya  memuat syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  yang memungkinkan pengadilan dapat menjatuhkan  pidana.  Jadi  di  sini  seolah- olah  negara  menyatakan  kepada  umum dan juga para penegak hukum perbuatan- perbuatan  apa  yang  dilarang  dan  siapa yang dapat dipidana
2.  Menetapkan  dan  mengumumkan  reaksi apa  yang  akan  diterima  oleh  orang  yang melakukan  perbuatan  yang  dilarang  itu. Termasuk  tindakan yang  bertujuan untuk   melindungi   masyarakat  dari perbuatan  yang  merugikannya ( Wirjono Prodjodikoro, 2000: 50).
Selanjutnya dapat dikemukakan adanya persoalan dalam hukum pidana. Ada tiga persoalan yang mendasar dalam hukum pidana ( Three basic problem of subtance in the criminal law ) yaitu:
1. perbuatan  apa  yang  harus  dinyatakan sebagai tindak pidana,
2. penentuan  apa  yang  harus  dibuat sebelum seseorang ditemukan melakukan  suatu  perbuatan  sebagai tindak pidana,
3. apa  yang  harus  dilakukan  terhadap seseorang yang ditemukan telah melakukan tindak pidana.
Hal  ini  kemudian  secara  singkat dinyatakan  sebagai  persoalan  pokok  dalam hukum pidana ( crime ), orang yang melanggar/pelaku berkaitan dengan kesalahan ( guilt ), dan sanksinya
( punishment ).
Fungsi hukum pidana dikenal ada dua yaitu  fungsi  yang  umum  dan  fungsi  yang khusus.  Fungsi  hukum  pidana  yang  umum karena ia termasuk bagian dari keseluruhan lapangan  hukum,  maka  fungsi  pidana  juga sama dengan fungsi hukum pada hukumnya yaitu  mengatur  hidup  kemasyarakatan  atau menyelenggarakan  tata  dalam  masyarakat. Hukum  pidana  tidak  mengatur  masyarakat begitu saja, akan tetapi  mengaturnya secara patut dan bermanfaat ( zweckmassig ). Ini  sejalan dengan anggapan bahwa hukum dapat  digunakan  sebagai  sarana   untuk menuju ke kebijakan dalam bidang ekonomi,  sosial,  dan  kebudayaan.  Di  sini hukum diharapkan mampu ikut menciptakan  masyarakat  yang tata  tentrem kerta raharja.
Adapun fungsi hukum pidana (Sunaryo  dan  Ajen  Dinawati,  2009:  10). yang  khusus  adalah  untuk  melindungi kepentingan  hukum  terhadap  perbuatan yang  hendak  memperkosanya dengan sanksi  yang  berupa  pidana  yang  bersifat lebih tajam dibandingkan dengan sanksi lain yang terdapat dalam bidang hukum lainnya. Kepentingan–kepentingan hukum ini mungkin  berasal  dari  perseorangan,  suatu badan,  atau  kolektiva  seperti  masyarakat, negara,  dan  sebagainya.  Sanksi  yang  tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan,badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa kepentingan  –  kepentingan  hukum  itu. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  hukum pidana  itu  memberi  aturan-aturan  untuk menanggulangi  perbuatan  jahat.  Di  sini hukum pidana mempunyai pengaruh preventif  terhadap  terjadinya  pelanggaran- pelanggaran  norma  hukum.  Pengaruh  ini tidak  hanya  ada  apabila  sanksi  pidana  itu
benar-benar diterapkan
terhadap
pelanggaran  yang  konkrit,melainkan  sudah ada dengan dicantumkannya dalam peraturan  hukum  ( Theorie  des  Psychischen Zwanges /ajaran paksaan psikis).
Sehubungan degan perwujudan dari tujuan- tujuan perlindungan hukum pidana terhadap kepentingan-kepentingan sosial, seperti telah  diuraikan  dalam  Bab  Pendahuluan, menurut  Bassioni  kepentingan-kepentingan sosial  tersebut  meliputi:  a)  pemeliharaan tertib  masyarakat,  perlindungan  masyarakat dari  kejahatan,  memasyarakatkan  kembali para  pelanggar,  dan  memelihara  atau mempertahankan  integritas  pandangan  - pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan.
Dengan  demikian  dapat  ditegaskan bahwa  hukum  pidana  dalam  menciptakan tertib  masyarakat  dan  menjaga  integritas pandangan  dasar  masyarakat  diwujudkan dengan  memberikan  perlindungan  terhadap kepentingan-kepentingan, yakni menentukan  perbuatan-  perbuatan  yang menyerang kepentingan-kepentingan tersebut  sebagai  tindak  pindan,  pelakunya akan  di  pertanggungjawabkan  menurut hukum  pidana,  dan  dapat  dikenai  sanksi pidana berdasarkan kesalahannya.
Pemidanaan di sini selain untuk melindungi masyrakat  dari  kejahatan,  juga  untuk memasyarakatkan kembali si pelaku kejahatan.  Kepentingan-kepentingan  yang dilindungi  meliputi  kepentingan  individu, kepentingan  masyarakat,  dan  kepentingan negara,  yang  nampak  dalam  bab-bab  pada Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP)  yang  merupakan  dasar  hukum pidana yang berlaku di indonesia.
Dalam  Buku  II  KUHP  mengenai tindak  pidana:  kejahatan  yang  menyangkut perlidungan  terhadap  kepentingan  individu dapat  dilihat  ketentuan  pada  Bab  XIII  s/d Bab  XXVII  dan  Bab  XXX.  Perlindungan terhadap  kepentingan  masyarakat terdapat dalam  Bab  V,  VI,  VII,  IX,  X,  XI,  XII,  dan XXIX.  Sedangkan  perlindungan  terhadap kepentingan  negara dapat  dilihat  dengan adanya kejahatan-kejahatan dalam Bab I s/d IV,  Bab  VIII  dan  XXVIII.  Dalam  Buku  III
KUHP mengenai tindak pidana: pelanggaran yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan individu, yaitu ditentukan dalam Bab IV, V, VI, dan VII. Adanya perlindungan terhadap kepentingan   terhadap  kepentingan  negara terdapat dalam pada Bab III,VIII, dan X.
Kepentingan  agama  yang  dilindungi KUHP, berarti ada perbuatan yang menyerang/merugikan  kepentingan  agama yang  dinyatakan  sebagai  tindak  pidana, dapat dikaji dalam buku II Bab V mengenai Kejahatan  terhadap  Ketertiban  Umum. Perbuatan tersebut tidak lain sebagai tindak pidana terhadap kepentingan agama. Dengan  mengacu  pendapat  Oemar  Seno Adji  (telah  dikemukakan  dalam  BAB  I dalam  karya  tulis  ini)  tindak  pidana terhadap kepentingan agama dapat dibedakan menjadi dua:
1. Tindak  pidana  yang  ditujukan  terhadap agama  ( againts )  adalah  benar-benar membahayakan agama dan yang diserang secara lansung. Di sini perbuatan maupun pernyataannya sengaja ditujukan lansung kepada agama.
2. Tidak pidana yang bersangkutan/ berhubungan  dengan  agama  ( relating, concerning )  adalah  tidak  ditujukan secara  lansung  dan  membahayakan agama itu sendiri.
Pada umumnya orang menyebut delik agama dalam konotasi seperti yang ditunjuk pada  tindak  pidana  yang  pertama,  tidak termasuk tidak pidana yang kedua, sehingga dapat  dikatakan  delik  agama  ini  dalam pergertian  sempit.  Sedangkan  delik  agama dalam  pengertian  yang  luas  mencakup  baik delik  yang  pertama  maupun  delik  yang kedua,  yang  dalam  tulisan  ini  disebut sebagai tindak pidana terhadap kepentingan agama (untuk memudahkan atau praktisnya dalam  karya  tulis  ini  diringkas  menjadi tindak pidana agama).
Tindak pidana yang ditujukan terhadap  agama  dapat  ditemukan  dalam ketentuan  Pasal  156,  156a,  dan  157  KUHP (Bagir Manan, 2008: 7):
Pasal 156 Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian  atau  penghinaan  terhadap  suatu atau  beberapa  golongan  rakyat  indonesia, diancam  dengan  ancaman  pidana  penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling  banyak  empat  ribu  lima  ratus rupiah.
Perkataan  golongan  dalam  pasal  ini dan  pasal  berikutnya  berarti  tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena  ras,  negeri  asal,  agama,  tempat asal,  keturunan,  kebangsaan,  atau  kedudu kan menurut hukum tata negara.

## Pasal 156a
Dipidana  dengan  pidana  penjara selama-lamanya  lima  tahun  barang  siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan  perasaan  atau  melakukan perbuatan :
a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia;
b. dengan  maksud  agar  supaya   orang tidak  menganut  agama  apapun  juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pasal 157 (1).     Barang  siapa  menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan tulisan atau  lukisan  di  muka  umum,yang  isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan,  kebencian  atau  penhinaan  di antara  atau  terhadap  golongan-golongan rakyat  indonesia,dengan  maksud  supaya isinya  diketahui  atau  lebih  diketahuioleh umum,  diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  dua  tahun  enam  bulan  atau pidana  denda  paling  banyak  empat  ribu lima ratus rupiah.
(2)    jika  yang  bersalah  melaku  kan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya  dan  pada  saat  itu  belum lewat  lima  tahun  sejak  pemidanaannya menjadi  tetap  karena  kejahatan  semacam itu  juga  yang  bersangkutan  dapat  dilarang menjalankan pencarian tersebut.
Tindak  pidana  yang  bersangkutan/ berhubungan dengan agama dapat mempunyai  pengertian  yang  sangat  luas, yang  dapat  dimasukan  di  dalamnya  adalah delik-delik  kesusilaan,  dan  delik-delik  pada umumnya  yang  dikaitkan  dengan  agama (LPHN,1973:28-30),   Namun  di  sini  akan membatasi Pasal 175 s/d 181, dan Pasal 503 ke 2 KUHP.

## Pasal 175
Barang  siapa  dengan  kekerasan  atau ancaman  kekerasan  merintangi  pertemuan keagamaan  yang  bersifat  umum  dan dijinkan,  atau  upacara  keagamaan  yang diijinkan,atau upacara penguburan jenazah,  diancam  dengan  pidana  penjara paling lambat satu tahun empat bulan.
Pasal 176
Barang siapa dengan sengaja menggangu  pertemuan  keagamaan  yang bersifat  umum  dan  dijinkan,  atau  upacara keagamaan  yang  dijinkan  atau  upacara penguburan  jenazah  dengan  menimbulkan kekacauan  atau  suara  gaduh,  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu bulan dua minggu atau pidan denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

## Pasal 177
Diancam  dengan  pidana  penjara paling lama  empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah:
1. barang  siapa  menertawakan  seorang petugas  agama  dalam  menjalankan tugas yang dijinkan;
2. barang  siapa  menhina  benda-benda untuk  keperluan  ibadat  di  tempat  atau pada waktu ibadat dilakukan.
Pasal 178
Barang siapa dengan sengaja merintangi  atau  menghalang-halangi  jalan masuk  atau  pengangkutan  mayat  ke kuburan  yang  dijinkan,  diancam  dengan penjara paling lama satu bulan dua minggu atau  pidana  paling  banyak  seribu  delapan ratus rupiah.
Pasal 179 Barang siapa dengan sengaja menodai kuburan atau  dengan sengaja  dan melawan  hukum  menghancurkan  atau
merusak  tanda  peringatan  di  tempat kuburan,  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama satu tahun empat bulan.

## Pasal 180
Barang  siapa  dengan  sengaja  dan melawan  hukum  menggali  atau  mengambil jenasah atau memindah kan atau mengangkut jenasah yang sudah digali atau diambil,  diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  satu  tahun  empat  bulan  atau pidana  denda  paling  banyak  empat  ribu lima ratus rupiah.
Pasal  181 Barang siapa mengubur, menyembunyikan,  membawa  lari  atau menghilangkan  mayat  dengan  maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya,  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  sembilan  bulan  atau pidana  denda  paling  banyak  empat  ribu lima ratus rupiah.

## Pasal 503 ke 2
Diancam  dengan  pidana  kurungan paling  lama  tiga  hari  atau  pidana  denda paling  banyak  dua  ratus  dua  puluh  lima rupiah :
Barang  siapa  membikin  gaduh  di dekat  bangunan  untuk  menjalankan  ibadat yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan,  pada  waktu  ada  ibadat  atau sidang.
Pasal-pasal  tersebut  di  atas  mengatur mengenai  pelanggaran  terhadap  pertemuan keagamaan  (Pasal  175-177),  dan  apa  yang dinamakan Grabdelikte dan Leichenfrevel (Pasal  178-181),  khusus  yang  terakhir  ini dasar pemidanaannya adalah rasa penghormatan  terhadap  orang  yang  sudah meninggal  dunia  dan  makamnya.  Rasa penghormatan  ini  lebih  agung  sehingga kurang  dapat  dibenarkan  untuk  membawa delik  itu  kedalam  delik-delik  terhadap ketertiban  umum.  Delik-delik  terhadap agama dalam Pasal 156 dan Pasal 156a ada hubungannya dengan pembatasan kebebasan  untuk  menyatakan  pendapat, mengeluarkan pernyataan-pernyataan ataupun  melakukan  perbuatan  terhadap suatu golongan agama yang berbeda dengan golongan  lain  karena  agama,  ataupun
terhadap  agamanya  itu  sendiri  sebagai obyeknya ( Oemar Seno Aji,       1985: 35) : Selanjutnya  dijelaskan,  secara  harfiah pernyataan-pernyataan yang demikian membatasi pada golongan agama, penganut agama,  dalam  Hukum  Anglo  Saxon  dapat dimasukkan  sebagai group  libel .  Adapun Pasal 156a pernyataan-pernyataan itu ditujukan  kepada  agama  itu  sendiri,  bukan golongan,  namun  belum  juga  pernyataan- pernyataan  yang  ditujukan  terhadap  nabi sebagai sumber founder dari agama, seperti dikemukakan  dalam Draft  Covenant  on  the freedom of  information terhadap kitab suci, pemuka-pemuka agama,  dan  lembaga keagamaan. Juga belum tercakup pernyataan yang mengotorkan Asma Tuhan, yang di negara-negara lain disebut Godslatering,  Gotteslasterung yang  belum kita  miliki.  Untuk  melengkapi  dapat diperoleh bantuan untuk memahaminya dari Ilmu  Hukum  dan  yurisprudensi  yang menyatakan bahwa golongan dan agamanya secara  esensial  tidak  dapat  dipisahkan dengan  nabi,  kitab  suci,  pemuka-pemuka agama,  lembaga  keagamaan,  dan  dapat ditambahkan mengenai godslastering . Perundang-undangan sekarang perlu dilengkapi dengan blasphemy ata u godslastering.
Pasal  156,  dan  Pasal  156a  menarik untuk  diperhatikan  sehubung  an  dengan sistematika KUHP, pasal tersebut merupakan  bagian  dari  Bab  V  tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Oleh karena  itu  sebetulnya  di  sini  bukan merupakan  tindak  pidana  terhadap  agama yang ditujukan untuk melindungi kepentingan  agama,  me  lainkan  lebih mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan  umum  khususnya  ketertiban umum  yang  terganggu  karena  adanya pelanggaran ketertiban umum.  Sehubungan dengan  Pasal  156  KUHP  tidak  dapat dilepaskan  dengan  Pasal  154  yang  juga terletak dalam Kejahatan terhadap Ketertiban  Umum,  pasal-pasal  tersebut dikategorikan  sebagai haatzaai  artikelen , sebagai  pasal  karet . Menurut  sejarahnya, pasal  ini  digunakan  untuk  kepentingan
pemerintah  Kolonial  Belanda,  dan  pernah dimanfaatkan  untuk  mematahkan  kaum pergerakan  nasional,  seperti  :  Bung  Karno, dan kawan-kawannya.
Tindak pidana  yang ditentukan dalam Pasal  156  KUHP  mempunyai  obyek golongan  penduduk  yang  salah  satu pembedaannya berdasarkan agama. Dengan demikian  pernyataan  perasaan  permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan  ini  merupakan  tindak  pidana.  Hal ini dimaksudkan untuk memelihara perdamaian di antara golongan agama  yang berbeda-beda,  sehingga  ketertiban  umum dapat  tercapai  dengan  tidak  terganggunya perdamaian tersebut. Ketentuan ini sepadan    dengan  letak  Pasal  156  yang merupakan  Kejahatan  terhadap  Ketertiban Umum,  selain  itu,  apabila  dihubungkan dengan  teori  tindak  pidana  terhadap  agama termasuk  dalam Friedensschutz  Theorie , karena  teori  ini  memandang  ketertiban /ketenteraman  umum  sebagai  kepentingan hukum yang  harus dilindungi.
Pasal  156a  KUHP  (dalam  Penjelasan Pasal 4 UU Nomer 1/PNPS/1965) menjelaskan  bahwa  tindak  pidana  pada huruf  a  semata-mata  (pada  pokoknya) ditujukan  pada  niat  untuk  memusuhi  atau menghina.  Dengan  demikian  maka  uraian- uraian  tertulis  yang  dilakukan  secara obyektif  dan  ilmiah  mengenai  sesuatu agama  yang  disertai  dengan  usaha  untuk menghindari adanya kata-kata  atau susunan kata-kata  yang  bersifat  bermusuhan  atau penghinaan, bukanlah tindak pidana. Sedangkan  huruf  b  dijelaskan  bahwa  orang yang  melakukan  tindak  pidana  tersebut  di samping  menggganggu  ketenteraman  orang yang beragama, pada dasarnya mengkianati sila  pertama  dari  dasar  negara  secara  total, dan  oleh  karena  itu  sudah  pada  tempatnya perbuatan nya dipidana.
Penempatan Pasal 156a sebagai bagian dari Bab V KUHP dapat dikualifikasikan  sebagai  Tindak  Pidana terhadap  Ketertiban  Umum.  Sedangkan Penjelasan pasal tersebut (dalam UU Nomor 1/PNPS/1965) dimaksudkan sebagai peratuan hukum untuk melindungi
ketenteraman  orang-orang  yang  beragama. Ketenteraman ini erat kaitannya dengan rasa keagamaan, jadi teori yang dapat digunakan adalah Gefuhlsschultz Theori, yang menghendaki  perlindungan  terhadap  rasa keagamaan.  Penempatan  dan  penjelasan yang demikian ini menimbulkan konsekuensi mengenai pemidanaannya baru dapat  dipertimbangkan  apabila  pernyataan yang  dibuat  mengganggu  ke  tenteraman orang-orang  beragama  dan  membahayakan ketertiban umum. Sebaliknya apabila ketenteraman orang beragama dan kepentingan/ketertiban umum tidak terganggu,  maka  orang  yang  bersangkutan tidak dapat dipidana.
Melihat perumusan Pasal 156a sebetulnya ingin memidana mereka yang (di muka  umum)  mengeluarkan  perasaan  (atau melakukan perbuatan) yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan  terhadap  sesuatu  agama  yang dianut di Indonesia. Hal  ini memungkinkan pemidanaan  secara  langsung  pernyata  an perasaan  tersebut  yang  ditujukan  terhadap agama. Jadi konsekuensinya menyangkut pe midanaan perbuatan tersebut tanpa dihubungkan  dengan  persoalan  apakah pernyataan demikian itu dapat mengganggu ketenteraman  orang  beragama  dan  karena itu  membahayakan/mengganggu  ketertiban umum.
Dalam  agama  menurut  pengertian umum terdapat komponen emosi keagamaan,  sistem  keyakinan/keimanan, sistem ritual/peribadatan, dan para pemeluknya  (umat  beragama),  yang  itu semua  merupakan  satu  kesatuan,  utamanya komponen  emosi  keagamaan  memberi landasan  pada  ketiga  komponen  lainnya, karena  tanpa  emosi  keagamaan  tidak mungkin  akan  meyakini  suatu  pandangan atau  kepercayaan  agama,  dan  manifestasi dari  emosi  keagamaan  yang  menyakini suatu  kepercayaan  tersebut  dilaksanakanlah ritual  keagamaan  (ibadat)  tertentu.  Orang- orang  yang  meyakini  suatu  kepercayaan agama  dan  melakukan  ritual  keagamaan yang  sama  mengaku  satu  umat  yang didasari suatu emosi keagamaan.
Sehubungan  dengan  perlunya  perlindungan hukum pidana, komponen ini dapat dipadatkan  menjadi komponen  sistem kepercaya an, sistem ritual, dan umat ( yang tentunya  dalam  ketiga  komponen  itu terkandung  emosi  keagamaan  sebagai esensinya). Jadi kepentingan agama mestinya  mencakup  komponen  tersebut, yakni kepentingan yang menyangkut sistem kepercayaan, sitem
ritual dan umat/golongan pemeluk agama.
Setiap  agama  menentukan  sistem keyakinannya  atau  keimanan  yang  diyakini kebenarannya  dan  tidak  dapat  diperlakukan semaunya. Keyakinan agama juga mengajarkan  untuk  menghormati  jenazah. Oleh  karena  itu  dengan  adanya  tindak pidana  mengenai  penodaan  agama,  juga yang  berkaitan  dengan  jenazah  dalam KUHP, maka ini berarti terdapat perlindungan hukum pidana terhadap kepentingan  mengenai  sistem  keyakinan. Tata  cara  beribadah  sangat  penting  dalam agama  karena  perwujudan  agama  dapat dilihat  dalam  pelaksanaan  ibadah  sebagai ritualnya.  Dengan  mempelajari  pasal-pasal KUHP  yang  telah  disebutkan  menunjukkan pula adanya tindak pidana yang bersangkutan  dengan  masalah  upacara agama.  Upacara  penguburan  jenazah   (di sini pun ada ritual agamanya), benda-benda atau  sarana  ibadat,  dan  petugas  agama. Dengan  demikian  dimaksudkan  adanya perlindungan kepentingan agama khususnya dalam  segi  ritual/peribadatan.  Umat  atau kesatuan  sosial  dari  kelompok  agama  juga memperoleh  perlindungan  hukum  pidana, dengan ditentukannya sebagai tindak pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang merintangi, mengganggu pertemuan agama, dan  juga  permusuhan,  kebencian,  dan penghinaan terhadap golongan suatu agama.
E. Faktor-faktor yang menjadikan berkembangnya kelompok aliran sesat di Indonesia
Penyebab  kemunculan  aliran-aliran sesat yang meresahkan umat Islam. Beberapa penyebab munculnya aliran sesat, antara lain:
1. Karena  mencari  hidayah  Allah  dengan cara bertapa dan merenung
2. Karena  ada  orang  yang  dipuji  secara berlebihan, dikultuskan, dianggap suci
3. Ujung-ujungnya duit, atau hal porno
4. Kurangnya perhatian tokoh agama terhadap umatnya
5. Grand design pihak asing untuk menghancurkan  akidah  umat  Islam Indonesia
6. Popularitas Pribadi dan Faktor Ekonomi
7. Masalah Kesulitan Ekonomi
8. Penyebaran dakwah belum merata
9. Pendidikan dan Arus Informasi
Dari  sini,  maka  pengelola  pendidikan seperti:  pesantren,  sekolah,  perguruan tinggi,  ormas,  yayasan,  dan  lainnya  tak terkecuali  pemerintah  patut  mengkaji  ulang sistem pendidikan yang diterapkan.

## III. PENUTUP
Sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak pidana  penistaan  agama  diatur  dalam  Pasal 156,  156a,  157  yang  mengatur  masalah delik terhadap agama dan ketertiban umum, dalam  Pasal  175-  177  mengatur  mengenai pelanggaran terhadap pertemuan keagamaan,  dan  dalam  Pasal  178-181 dinamakan Grabdelikte dan Leichenfrevel penghormatan  pada  upacara  kegamaan terhadap  orang  yang  meninggal  dunia (mayat) . Faktor-faktor yang menjadikan berkembangnya  kelompok  aliran  sesat  di Indonesia  adalah,  Karena  mencari  hidayah Allah  dengan  cara  bertapa  dan  merenung. Karena  ada  orang  yang  dipuji  secara berlebihan,  dikultuskan,  dianggap  suci. Ujung-ujungnya  duit,  atau  hal  porno. Kurangnya perhatian tokoh agama terhadap umatnya.  Grand  design  pihak  asing  untuk menghancurkan akidah umat Islam Indonesia.  Popularitas  Pribadi  Seseorang. Masalah  Ekonomi.  Penyebaran  dakwah belum  merata.  Pendidikan  dan  Arus Informasi.
Sebagai  saran hendaknya  pelaku tindak  pidana  penistaan  agama  tidak  hanya
diancam dengan hukuman yang berat, tetapi juga  diberikan  pemahaman  akan  agama, pendidikan  yang  berhubungan  dengan agama dan kepercayaan agar tidak menyimpang  setelah  keluar  dari  lembaga pemasyarakatan. Dalam memberikan sanski pidana  hendaknya  juga  diberikan  efek  jera kepada orang  yang mengaku sebagai ketua, dan memberikan pembinaan kepada pengikut-pengikutnya dan orang-orang yang menjad  anggota  kelompok  aliran  teralrang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
E.Y.  Kanter.  SR.  Sianturi, Azaz-azaz
Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya , Penerbit Alumni
AHM-PT HM, Jakarta, 1982.
H.A.K.  Moch.  Anwar  (Dading), Hukum pidana  bagian  khusus  (KUHP  buku II) , Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
Kumpulan  Lengkap  Perundangan  Hak Asasi  Manusia ,  Yogyakarta,  Pustaka Yustisia, 2006.
L.J.  Van  Apeldoren , Pengantar  Ilmu Hukum ,  Pradnya  Paramita,  Jakarta,
1981.
Moeljatno ,  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 1996. Moelyanto, Azaz Hukum Pidana , Bina Aksara, Jakarta,1987. Satjipto Raharjo, “ Biarkan Hukum Mengalir Catatan  Kritis  tentang  Pergulatan Manusia  dan  Hukum” ,  Jakarta  :
Penerbit Kompas, 2007.
Soerjono  Soekanto, Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,
Jakarta : CV. Rajawali. 2002.
Wirjono  Prodjodikoro, Azas-azas  Hukum Pidana  di  Indonesia ,  PT.  Eresco, Jakarta, 1999.