## E-Billing, E-Filling dan Kepatuhan Wajib Pajak

## Gagap Teknologi di Tana Toraja
Dhea Giska Sampe Toding 1 , Syaiful Iqbal 2
1,2 Jurusan Akuntansi, FEB, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia dhegiska@gmail.com, iqbal@ub.ac.id
Abstrak :
Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dapat  terkendala  oleh  implementasi  aplikasi  tagihan  dan pembayaran  berteknologi  tingi  ( e-billing dan e-filling ),  khususnya  bagi  wajib  pajak  yang gagap teknologi. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkapkan  pengaruh  sistem e-billing dan  e-filling terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  gagap  teknologi.  Serangkaian  wawancara terstruktur dilakukan di Kabupaten Tana Toraja untuk memperoleh data primer. Hasil analisis menunjukkan  bahwa  wajib  pajak  yang  dikategorikan  gagap  teknologi  tetap  patuh  dalam memenuhi kewajiban perpajakan meskipun mereka menghadapi kesulitan dalam menjalankan sistem e-billing dan e-filling. Kesulitan utama meliputi  pengetahuan dan kebutuhan piranti berteknologi  tinggi  seperti  telepon  pintar  dan  komputer,  dan  jaringan  internet.  Hal  ini berimplikasi bahwa otoritas pajak atau pemerintah harus memfasilitasi ketersediaan piranti tersebut dalam rangka mengurangi penghambat kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci : Kepatuhan Pajak, E-Billing ; E-Filling
Abstract: The  level  of  taxpayers’  compliance  can  be  constrained  by  the  implementation  of  high technology billing and payment applications (e-billing and e-filling), especially for taxpayers who are technologically illiterate. This study aims to reveal the effect of e-billing and e-filling systems  on  technology-stuttering  taxpayers’  compliance.  A  series  of  structured  interviews was conducted in Tana Toraja in order to obtain primary data. The results of the analysis show  that  taxpayers  who  are  categorized  as  technology-illiterate  are  still  comply  to,  in fulfilling their tax obligations even though they face difficulties in running the e-billing and e-filling  systems.  The  main  difficulties  include  the  knowledge,  high-tech  devices  such  as smartphones and computers and internet networks. This implies that the tax authorities or government  must  facilitate  the  availability  of  these  tools  in  order  to  reduce  taxpayer compliance barriers.
Key Words: Tax Compliance; E-Billing; E-Filling

## 1 PENDAHULUAN
E-billing dan E-filling menjadi salah satu inovasi administrasi perpajakan yang dibuat
oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam rangka mengupayakan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pajak (Ramdani, 2019; Sari, 2015; Novarina, 2005; Maya & Sherly, 2015). Kedua  inovasi  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  serangkaian  kegiatan  reformasi perpajakan.  Selain  itu,  keduanya  juga  menjadi  bagian  dari  penyederhanaan  sistem perpajakan  di  Indonesia  dengan  tujuan  efektifitas  dan  efisiensi.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat Baranzini & Carattini (2013) yang menjelaskan bahwa administrasi perpajakan akan  dapat  dikelola  secara  efektif  dan  efisien  jika  memenuhi  syarat  utama,  yaitu penyederhanaan sistem.
Sari (2015) menyebutkan bahwa sistem e-billing dan e-filling yang memanfaatkan perkembangan  teknologi  memberikan  efisiensi  waktu,  dalam  proses  pembayaran  dan pelaporan  pajak.  Hal  ini  selaras  dengan  penjelasan  peraturan  DJP  Nomor  PER- 02/PJ/2019,  bahwa e-filling diharapkan  dapat  mempermudah  proses  perekaman  data perpajakan di dalam basis data DJP. Jika sebelumnya perekaman data dilakukan secara manual  dan  menghabiskan  waktu  yang  cukup banyak,  kini  dengan  sistem  lapor pajak online tentu  menghemat  lebih  banyak  waktu.  Sayangnya,  penjelasan  di  atas  tidak mengakomodasi situasi dan kondisi wajib pajak yang mengalami gagap teknologi, seperti kondisi wajib pajak di Tana Toraja. Wajib pajak yang gagap teknologi tentu tidak bisa menggunakan  kedua  sistem  di  atas,  dan  oleh  karena  itu  dapat  mempengaruhi  tingkat kepatuhan mereka dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan.
Mayoritas penduduk Tana Toraja mempunyai pengetahuan atau literasi terhadap teknologi pada tingkat yang rendah. Selain itu, dukungan jaringan internet ( wifi ) dalam masyarakat  masih  sangat  terbatas.  Selain  itu  hanya  sejumlah  sedikit  masyarakat  yang berasa  perlu  menggunakannya.  Komunikasi  melalui  telepon  genggam  ( phonecell ) hanya bisa dilakukan  di daerah  tertentu.  Hal  itu  pun  sangat  bergantung  pada provider milik pemerintah saja dengan frekwensi sinyal yang sulit dijangkau. Sehingga, sistem e-billing dan e-filling menjadi hal baru yang merepotkan karena “sulit” untuk mempelajarinya dan membutuhkan biaya lebih dalam pengadaan infrastruktur (alat). Jadi mengantre di kantor pelayanan  pajak  terdekat  menjadi  favorit  bagi  mereka  dibandingkan  menggunakan e- billing dan e-filling.
Secara  teoretis, Technology  Accceptance  Model menguraikan  bahwa  sikap  dan perilaku  individu  untuk  menggunakan  produk  teknologi  ditentukan  oleh  dua  persepsi yaitu kegunaan dan kemudahaan (Davis, 1989). Selanjutnya, kedua persepsi ditentukan
faktor ekternal, seperti pengetahuan tentang teknologi  dan infrastruktur teknologi (lihat (Ngafifi,  2014).  Secara  aplikatif,  masyarakat  yang  tidak  mampu  menguasai  teknologi akan mengalami cultural lag dan akan terancam eksistensinya (Martono, 2012). Dalam penelitian  ini, cultural  lag masyarakat  terjadi  atas  sistem e-billing dan e-filling akibat kurang pengetahuan dan kurang infrastruktur teknologi. Oleh karena itu maka eksistensi kepatuhan masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajak menjadi terancam. Tingkat kepatuhan  wajib  pajak  gagap  teknologi  cenderung  mengalami  penurunan,  bahkan mungkin sampai pada level terendah (Zuhdi & Azizah, 2015). Dengan kata lain, tujuan implementasi sistem e-billing dan e-filling tidak dapat mudah dicapai, karena kendala atau hambatan kondisi wajib pajak gagap teknologi.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menginvestigasi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak gagap  teknologi  pada  saat  otoritas  mengimplementasikan  sistem e-billing dan e-filling . Secara teknis, penerapan kedua sistem membutuhkan dua hal utama, yaitu pengetahuan teknologi dan infrastruktur teknologi. Dalam TAM (Davis, 1989), kedua faktor tersebut merupakan variabel eksternal yang akan mendorong seseorang dapat menilai apakah suatu produk teknologi bernilai guna dan mudah digunakan. Namun, kedua hal itu tidak dimiliki oleh wajib pajak gagap teknologi.
E-billing merupakan  metode  pembayaran  pajak  secara elektronik  menggunakan kode billing tertentu  yang  diterbitkan  oleh  otoritas.  Dalam e-billing ,  wajib  pajak  dapat membuat surat setoran elektronik (SSE) secara tepat sesuai dengan transaksi yang telas diselesaikan. Selanjutnya, uang pajak dapat disetor/dibayarkan melalui ATM atau internet banking. Proses e-billing dapat dilakukan kapan  pun dan dari  mana  pun selama 24 jam dalam  tujuh  hari.  Keseluruhan  proses  tersebut  “dibimbing”  tahap  demi  tahap  sampai dengan benar sesuai dengan transaksi yang ingin dituntaskan.
Sedangkan  dalam  sistem e-filling ,  wajib  pajak  dapat  menyampaikan  Surat Pemberitahuan  Pajak  (SPT)  baik  masa  maupun  tahunan  melalui  saluran  pelaporan elektronik atau secara online .  Pelaporan  ini  merupakan  kegiatan  lanjutan  setelah  wajib pajak  melakukan  pembayaran  melalui  proses e-billing. Setelah  semua  tahap  pengisian data dalam e-filling selesai, wajib pajak telah dinyatakan melaporkan SPT dengan hanya mengeklik “kirim SPT”, dan proses e-filling selesai. Sebagai catatan, wajib pajak yang akan  menjalankan  proses e-billing dan e-filling harus  memiliki Electronic  Filling Identification Number (EFIN) yang dapat diperoleh di KPP tempat wajib pajak terdaftar.
Untuk  mencapai  tujuan  penelitian,  sejumlah  data  dikumpulkan  melalui serangkaian wawancara langsung ( direct interview ) terhadap sejumlah masyarakat Tana Toraja  di  Kecamatan  Bittuang.  Wajib  pajak  yang  menjadi  informan  atau  narasumber merupakan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palopo. Peneliti melakukan proses wawancara secara langsung dan terstrukur. Selanjutnya, data kualitatif yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan  kualitatif, yaitu meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan  kesimpulan (Moeloeng, 2006; Raco, 2010; Miles & Huberman, 1992).
Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal sebagai berikut, pertama: wajib pajak di Tana Toraja mempunyai pengetahuan perpajakan minimal, yaitu sebatas kapan batas waktu  untuk  membayar  dan  melaporkan  kewajiban  pajak.  Kedua,  wajib  oajak  di  Tana Toraja tidak mengetahui atau mengenal sistem e-billing dan e-filling . Dan ketiga, sistem e-billing dan e-filling tidak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Tana Toraja dalam membayar dan melaporkan pajak.  Penyebabnya adalah  wajib pajak memperoleh pelayanan e-billing dan e-filling dari  petugas  KPP.  Wajib  pajak  datang  ke  KPP  dan membayar dan melapor dengan pelayanan langsung oleh petugas yang mengoperasikan aplikasi e-billing dan e-filling .  Semua  semata  karena  faktor  kurang  literasi  dan infrastruktur teknologi.
Hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi  referensi  bagi  otoritas  pajak  di  Kecamatan Bittuang atau di KPP Palopo, bahwa sistem e-billing dan e-filling membutuhkan piranti pendukung,  yaitu  literasi  teknologi  dan  jaringan  internet.  Oleh  karena  itu  otoritas diperlukan  lebih  banyak  lagi  dalam  membagi  atau  memberikan  pengetahuan  tentang sistem e-billing dan e-filling . Selain itu pemerintah daerah hendaknya memfasilitasi wajib pajak di Tana Toraja dengan jaringan komunikasi baik internet maupun jaringan seluler.
Selanjutnya  artikel  ini  disajikan  dengan  urutan  sebagai  berikut:  pada  bagian pertama  adalah  latar  belakang,  yang  dilanjutkan  dengan  tinjauan  pustaka  pada  bagian kedua. Metode penelitian dan diskusi hasil penelitian secara berturut menempati bagian ketiga  dan  keempat.  Bagian  kelima  dan  keenam  masing-masing  secara  berurutan menyajikan  kesimpulan  yang  didasarkan  pada  data  kualitatif  dan  implikasi  yang  dapat timbul  dari  hasil  penelitian  ini.  Rasa  terima  kasih  penelitia  kepada  piha-pihak  yang berkontribusi  disajikan  pada  bagian  ketujuh.  Akhirnya,  artikel  ditutup  dengan  daftar pustaka pada bagian kedelapan.

## 2  TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1   Technology Acceptance Model
Davis  (1989)  menyusun Technology  Acceptance  Model (TAM)  untuk  menjelaskan model  konseptual  penerimaan  pengguna  terhadap  sistem  informasi  teknologi  atau teknologi baru. TAM merupakan adaptasi dari model Theory of Reasoned Action (TRA) yang secara khusus dirancang untuk model penerimaan penggunaan sistem informasi (Davis , 1989).  Devi  dan  Suartana  (2014)  menjelaskan  bahwa  TAM  mengurai  faktor perilaku  pengguna  teknologi  sistem  informasi  dan  sikap  individu  atau  pengguna terhadap suatu teknologi informasi serta dapat memberikan pengetahuan dan informasi dasar  yang  dibutuhkan  tentang  faktor  yang  menjadi  pendorong  sikap  dan  perilaku individu tersebut. Berikut adalah profil TAM
Gambar 1. Technology Acceptance Model
Sumber: Davis, 1989)
Menurut Davis (1989), terdapat dua konstruk utama dalam TAM, yaitu persepsi kegunaan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) . Kedua konstruk inilah yang menentukan sikap dan perilaku individu terhadap produk teknologi tertentu. Persepsi kegunaan diartikan sebagai seberapa jauh individu meyakini  bahwa  memakai  teknologi  tertentu  akan  meningkatkan  kinerja  dalam melakukan pekerjaan. Adapun persepsi kemudahan penggunaan merujuk kepada sejauh mana individu meyakini bahwa memakai sistem tertentu akan bebas dari kesulitan atau usaha besar.
Lebih  lanjut,  Davis  (1989)  menjelaskan  bahwa  kedua  persepsi  menentukan apakah individu akan berperilaku bersedia menggunakan teknologi tertentu. Hal sangat penting  lain  dalam  TAM  adalah  bahwa  terdapat  factor  eksternal  yang  menjadi determinan kedua persepsi tersebut. Factor ini merupakan segala sesuatu yang berada
atau  timbul  dari  luar  individu  pengguna  teknologi,  misalnya  pengetahuan  tentang teknologi  dan  infrastruktur  pendukung  teknologi.  Model  ini  telah  banyak  digunakan untuk  memprediksi  tingkat  aseptabilitas  terhadap  suatu  produk,  baik  dalam  bidang teknologi maupun dalam bidang lainnya (Porter & Donthu, 2006; Fatmawati, 2015).

## 2.2   Kepatuhan Pajak
UU  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Wajib  pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut paja, yang mempunyai hak dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 ayat 2).
Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 11, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPT) adalah surat yang digunakan untuk menyampaikan perhitungan, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT juga berfungsi sebagai  laporan pajak baik  bulanan  (SPT  masa)  maupun  tahunan  (SPT  Tahunan)  oleh  seluruh  wajib  pajak (badan  dan  orang  pribadi).  SPT  berisi  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  perhitungan dan  pembayaran  pajak  penghasilan,  objek  pajak  penghasilan,  dan/atau  bukan  objek pajak  penghasilan,  dan/atau  harta  dan  kewajiban  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan untuk satu tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak. SPT Tahunan juga berfungsi untuk melaporkan perhitungan harta bukan Wajib Pajak. Jadi, data yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bisa dijadikan parameter kepatuhan Wajib Pajak.
Menurut  Nurmatu  (2015),  kepatuhan  perpajakan  dapat  didefinisikan  sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Resmi (2016), kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara  sukarela  ( voluntary  of  compliance )  merupakan  tulang  punggung  sistem self assessment .  Dalam  sistem  ini  wajib  pajak  bertanggung  jawab  menetapkan  sendiri kewajiban  perpajakan  dan  kemudian  secara  akurat  dan  tepat  waktu  membayar  dan melaporkan pajaknya tersebut (Nurmatu, 2015 & Resmi, 2016).
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  39/PMK.03/2018  Tentang
Tata  Cara  Pengembalian  Pendahuluan  Kelebihan  Pembayaran  Pajak,  Wajib  Pajak dimasukkan  dalam  kategori  Wajib  Pajak  patuh  apabila  memenuhi  kriteria  sebagai berikut:
1. Tepat Waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  untuk  semua  jenis  pajak,  kecuali  tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah  dengan  pendapat  wajar  tanpa  pengecualian  selama  3  (tiga)  tahun berturut-turut.
4. Tidak  pernah  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

## 2.3   E-Billing dan E-Filling
Ketentuan dasar e-billing berlaku berdasarkan Peraturan DJP Nomor PER-05/PJ/2017. Pada pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa sistem billing DJP adalah sistem elektronik yang dikelola  oleh  DJP  dalam  rangka  menerbitkan  dan  mengelola  kode billing yang merupakan  bagian  dari  sistem  penerimaan  negara  secara  elektronik.  Kemudian  pada pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui  sistem billing atas  suatu  jenis  pembayaran  atau  penyetoran  pajak.  Terakhir, pasal 1 angka 5 menguraikan bahwa aplikasi billing DJP adalah bagian dari sistem billing DJP yang menyediakan  fasilitas berupa aplikasi berbasis web bagi  wajib  pajak untuk menerbitkan kode billing yang dapat diakses melalui jaringan internet atau intranet.
Adapun e-filling merupakan  suatu  cara  penyampaian  SPT  atau  penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT secara elektronik yang dilakukan secara on-line dan real-time melalui website DJP  (www.pajak.go.id) atau  Penyedia  Jasa  Aplikasi  atau Application Service Provider ( ASP). Menurut Novarina (2005), tujuan dari penyediaan sistem e-filling adalah untuk lebih memberikan layanan kepada masyarakat Wajib Pajak dengan  pemanfaatan  teknologi,  yang  secara  keseluruhan  cenderung  berbiaya  lebih murah dan dengan proses yang lebih cepat karena Wajib Pajak merekam  sendiri Surat Pemberitahuannya  sehingga  bisa  lebih  akurat,  efektif  dan  efisien.  Adanya  data  silang pajak akan menciptakan keadilan pajak dan transparansi sehingga dapat meminimalkan segala kecurangan, kebocoran dan penyimpangan dalam penerimaan pajak. Berikut ini
prosedur  penyampaian  SPT  Secara e-filling melalui website Direktorat  Jendral  Pajak dan Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

## 2.4   Kerangka Konseptual
Untuk menjalankan sistem e-billing dan e-filling wajib pajak membutuhkan dua faktor, literasi atau pengetahuan tentang teknologi dan ketersediaan infrastruktur teknologi yang sesuai.  Literasi  atau  pengetahuan  tentang  teknologi  yang  dimaksud  adalah  literasi terhadap e-billing dan e-filling sekaligus  literasi  terhadap  infrastrukturnya.  Sedangkan infrastruktur e-billing  dan  e-filling adalah  jaringat  internet,  baik  yang  berbasis  kabel maupun nirkabel.
Kedua  faktor  tersebut,  di  dalam  TAM  (Davis,  1989),  disebut  sebagai  faktor eksternal yang berperan menjadi pendorong awal apakah wajib pajak akan berperilaku bersedia menggunakan e-billing dan e-filling. Tanpa kedua hal tersebut, seorang wajib pajak tidak dapat menjalankan e-billing dan e-filling . Wajib pajak yang tidak memiliki literasi  atau  pengetahuan  teknologi  dapat  disebut  sebagai  wajib  pajak  gagap  teknologi (lihat: Martono, 2012; Ngafifi, 2014).
E-billing dan e-filling menjadi program aplikasi andalan yang diharapkan dapat menciptakan proses perpajakan yang efektif dan efisien, baik proses pembayaran maupun administrasinya  (Ramdani,  2019;  Sari,  2015;  Novarina,  2005;  Maya  &  Sherly,  2015). Agar tujuan penggunaan kedua sistem tersebut dapat dicapai maka dua faktor (literasi dan infrastruktur)  harus  terpenuhi.  Tanpa  keduanya, e-billing dan e-filling tidak  menjadi aplikasi yang sedernaha tetapi menjadi alat canggih yang tidak dapat digunakan.
Pada  wajib  pajak  yang  gagap  teknologi,  faktor  tersebut  bisa  jadi  sangat  tidak terpenuhi,  baik  salah  satu  maupun  keduanya  sekaligus.  Kegagapannya  menunjukkan mereka  tidak  mempunyai  literasi atau  pengetahuan  tentang teknologi.  Oleh  karena  itu, mengakses  e -billing dan e-filling merupakan  kesulitan  yang  luar  biasa.  Hal  ini  oleh Martono  (2012)  disebut cultural lag .  Akibatnya,  wajib  pajak tidak  akan  mengakses e- billing dan e-filling dalam  rangka  menjalankan  kewajiban  perpajakannya.  Literasi teknologi menjadi tidak berarti jika tidak terdapat infrastrukturnya. E-billing dan e-filling tanpa ditunjang jaringan internet sudah dapat dipastikan tidak akan dapat dijalankan. Jika demikian yang terjadi maka wajib pajak gagap teknologi pasti tidak akan mengakses e- billing dan e-filling secara langsung, dan hal ini dapat berakibat kepada penurunan tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

## 3  METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  suatu  metode  dalam  meneliti  status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa masa sekarang (Raco, 2010). Yang menjadi obyek penelitian adalah kepatuhan wajib pajak gagap teknologi di Kabupaten Tana Toraja. Sedangkan subjek penelitiannya adalah wajib pajak yang dikategorikan gagap teknologi dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palopo.
Jumlah informan atau narasumber dalam penelitian ini sebanyak lima orang. dari Kecamatan  Bittuang.  Pilihan  Bittuang  sebagai setting penelitian  ini  disandarkan  pada situasi  dan  kondisi  perkembangan  teknologi  di  daerah  tersebut  yang  tergolong  rendah berdasar dua indikator. Pertama, tidak terdapat jaringan internet yang terpasang sebagai piranti  teknologi  masa  kini  yang  menunjang  implementasi e-billing dan e - filling ;  dan kedua, masyarakat yang mengunakan telepon genggam di daerah tersebut masih minimal karena tidak terdapat jaringan nirkabel (kecuali milik pemerintah dengan kondisi sinyal yang sulit diakses). Kedua indikator terpenuhi karena Kecamatan Bittuang berada pada lokasi di pelosok dan jauh dari perkotaan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Bittuang  masuk  dalam  kelompok  gagap  teknologi.  Tabel  berikut  menyajikan  daftar narasumber dan tanggal pelaksanaan wawancara.
Table 1 . Narasumber Wawancara
No Narasumber Usia Pekerjaan Tgl Wawancara Lokasi 1 SHD 56 Wirausaha 19 April 2020 Lembang Bolokan, Bittuang 2 YBS 45 PNS 20 April 2020 Lembang Le’tek, Bittuang 3 RTH BN 43 Wirausaha 20 April 2020 Lembang Le’tek, Bittuang 4 KRS 31 Wirausaha 23 April 2020 Lembang Bolokan, Bittuang 5 RSP 49 Swasta 26 April 2020 Lembang Bau, Bittuang
Catatan: Nama narasumber diinisialkan.
Data kualitatif diperoleh melalui metode wawancara terstruktur langsung dengan narasumber.  Metode  terstruktur  menyaratkan  peneliti  telah  mempersiapkan  sejumlah pertanyaan terlebih dahulu sebelum melalukan wawancara. Sedangkan metode langsung berarti data diambil langsung oleh peneliti dari sumbernya tanpa melalui perantara. Data berbentuk jawaban yang diberikan narasumber terhadap setiap pertanyaan yang diajukan peneliti. Setelah memperoleh data, peneliti melakukan analisis data sesuai dengan konsep analisis data kualitatif (lihat: Miles & Huberman, 1992; Moeloeng, 2006; & Raco, 2010), yaitu  reduksi  data  ( data  reduction) ,  penyajian  data (data  display) dan  penarikan
kesimpulan ( conclusion drawing) . Tabel berikut menyajikan pertanyaan yang digunakan dalam wawancara.
Table 2 . Daftar Pertanyaan Wawancara No Konstruk Pertanyaan 1. Literasi Teknologi 1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengerti tentang internet? 2. Apakah di rumah Bapak/Ibu/Saudara terdapat internet?
3. Apakah Bapak/Ibu/Saudara menggunakan telepon genggam?
4. Untuk tujuan apakah Bapak/Ibu/Saudara menggunakan internet?
2. Pemahaman Umum Perpajakan 1. Apakah  Bapak/Ibu/Saudara  mengetahui  atau  memahami pajak? 2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, siapakah wajib pajak itu?
3. Apakah  Bapak/Ibu/Saudara  dapat  menyebutkan  macam- macam pajak?
4. Apakah  Bapak/Ibu/Saudara  mengetahui  kapan  pajak  harus dibayar?
5. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui akibat jika tidak atau terlambat membayar pajak?
3. Pemahaman E-Billing dan E - FiIling 1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah mendengar atau mengetahui istilah e-billing dan e-filling ?
2. Apakah  Bapak/Ibu/Saudara  pernah  membayar  dan  melapor pajak menggunakan e-billing dan e-filling ? 3. Apakah  Bapak/Ibu/Saudara  mengetahui  hal-hal  yang dibutuhkan untuk bisa menggunakan e-billing dan e-filling ?
4. Apakah  Bapak/Ibu/Saudara  lebih  senang  menggunakan e-
billing dan e-filling atau menggunakan cara lama 4. Kepatuhan Pajak 1. Pajak apa yang selalu Bapak/Ibu/Saudara bayarkan? 2. Bagaimana cara Bapak/Ibu/Saudara membayar pajak? 3. Apakah  Bapak/Ibu/Saudara  pernah  terlambat    membayar pajak dalam lima tahun terakhir?
4. Apakah akibat yang Bapak/Ibu/Saudara derita jika terlambat membayar dan melaporkan pajak? 5. Di mana Bapak/Ibu/Saudara biasa membayar pajak?

## 4  HASIL DAN DISKUSI

## 4.1   Literasi Teknologi
Internet menjadi teknologi pendukung utama implementasi e-billing dan e-filling . Tanpa jaringan internet baik dalam bentuk kabel maupun nirkabel maka e-billing dan e-filling pasti tidak dapat dijalankan. Pun demikian di Tana Tora. Oleh karena itu literasi terhadap teknologi internet menjadi sangat penting dan menjadi fokus penelitian.
Hasil wawancara menunjukkan bahwa semua narasumber penelitian menyatakan tidak mengerti tentang internet, namun  pernah membaca atau mendengar kata internet, misalnya  di/dari  media  cetak  atau  elektronik.  Kalimat  yang  menjadi  jawaban  atas pertanyaan peneliti cukup beragam. Meskipun demikian, makna yang disampaikan sama, yaitu  mereka  tidak  mempunyai  pengetahuan  tentang  teknologi  internet.  Tabel  berikut menyajikan jawaban salah satu narasumber wawancara.
Narasumber dengan identitas SHD:
(1) “…. tidak, tapi saya tahu internet di tv, ………….” ; (2) “he he he………. mbak ini  sudah  tahu  masih  bertanya,  ya  tidak  ada  lah” ;  (3)  “ ya  mbak,  saya menggunakan hp, …. Di sana sinyal agak baik, …. ya di sana saja” ; (4) “… saya menggunakan  hp  untuk  menghubungi  teman  dan  keluarga,  ….  he  he  he  bisnis- bisnis juga bisa” .
Hasil  ini  dapat  menciptakan  keyakinan  bahwa  narasumber  merupakan  subyek yang  tepat  untuk  menjadi  sumber  data  penelitian  ini.  Narasumber  benar-benar  tidak memiliki  pengetahuan  tentang  internet,  apalagi  menggunakannya.  Dengan  kata  lain, narasumber  merupakan  wajib  pajak  gagap  teknologi,  dalam  konteks  pengetahuan  dan infrastruktur e-billing dan e-filling . Pernyataan ini akan terkonfirmasi pada sub-bab hasil dan pembahasan e-billing dan e-filling .

## 4.2   Pemahaman Umum Perpajakan
Narasumber  mempunyai  pemahaman  umum  perpajakan  yang cukup.  Hasil  wawancara antara peneliti dan narasumber menunjukkan data bahwa beberapa di antara narasumber telah dapat menjelaskan perpajakan secara konkret. Walaupun beberapa yang lain hanya dapat menguraikan secara sederhana.
Tingkat  pemahaman umum perpajakan setiap  wajib pajak  menjadi  faktor  penting penunjang kepatuhan. Semakin  tinggi  tingkat  pengetahuan  dan  pemahaman  setiap wajib pajak, semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara (lihat Devano & Siti, 2006). Oleh karena itu pengetahuan umum perpajakan dapat mendorong kesadaran untuk berkontribusi kepada negara dalam bentuk membayar pajak  secara  sukarela.    Kepatuhan  pajak  secara  sukarela  merupakan  “ruh”  dari  sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia, yaitu sistem self assesment .  Berikut adalah dua bentuk jawaban narasumber.
Narasumber dengan identitas RTH BN:
(1) …pajak itu pungutan negara…., Anehnya tidak untuk semua masyarakat…., … ya negara jika tidak ada pajak maka dapat dana dari mana ya he he he….., kalo saya ya membayar saja untuk negara”; (2) “….mestinya ya semua masyarakat, tapi  jika  miskin  bayar  menggunakan  apa…..?  sepertinya  buat  yang  kaya
saja…..”; (3) “ya bisa  mbak, ada pajak  tanah, pajak kendaraan, pajak usaha, pajak bangunan….., saya merokok ini saja harus bayar pajak lho mbak…”; (4) …  saya  membayar  pajak  setiap  tahun  sekali,  biasanya  apparat  desa mengingatkan waktunya, ……….; (5) ….kena denda mbak….”.
Narasumber dengan identitas RSP:
(1) “…saya  tidak  suka  pajak,  kita  kerja  mati-matian  tapi  penghasilan dipotong  pajak…..,  he  he  he  maaf  ya  mbak,  mbak  ini  petugas  pajak  ya?”;  (2) “….mestinya  orang-orang  kaya  itu  lah…..  koruptor-koruptor,  pemborong- pemborong  itu  …..  bukan  orang  kecil”;  (3)  “pajak  kendaraan,  pajak bangunan…..,  maksud  saya  pas  menjual  itu  kena  pajak”;  (4)”ya  itu  tadi  kalo menjual tanan atau rumah kena pajak……”; (5) “ga apa-apa”.
4.3   Pemahaman E-B i illing dan E-Filling
Distribusi informasi tentang e-billing dan e-filling mungkin sudah dilakukan oleh otoritas pajak/pemerintah daerah. Namun wajib pajak tidak pernah menjalankan kedua aplikasi karena tidak terdapat infrastukturnya, sehingga pengetahuan tentang aplikasi e-billing dan e-filling terlupakan. Jadi istilah e-billing dan e-filling sudah dikenal namun wajib pajak belum pernah menjalankan.
Uraian  di  atas  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  narasumber.  Peneliti memperoleh  data  yang  menunjukkan  hampir  semua  narasumber  tidak  pernah menjalankan e-billing dan e-filling .  Penyebab  utamanya  adalah  tidak  terdapat infrastruktur  teknologi  yang  menunjang  implementasi  aplikasi e-billing dan e-filling . Wajib pajak dapat  memperoleh fasilitas tersebut hanya di KPP Pratama Palopo, namunn wajib  pajak  tidak  menjalankan  sendiri  aplikasi e-billing dan e-filling .  Wajib  pajak membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan melalui aplikasi e-billing dan e-filling dengan  bantuan  petugas  KPP.  Berikut  adalah  jawaban  salah  satu  narasumber  dalam wawancara.
Narasumber dengan identitas KRS:
(1) ”…hmmm  iya  sudah  lama  sekali….,  pernah  ada  pengarahan……”; (2) “…tidak pernah, saya membayar pajak ya datang ke kantor saja, dan dilayani oleh  bapak-bapak  yang  di  sana” ;  (3)  “ …ya  butuh  itu  mbak,  kabel-kabel  yang
dipasang ke rumah-rumah….., iya-iya..seperti kata mbak itu, ..internet. warga di sini  tidak  ada  yang  tersambung..” ;  (4) “ya  seperti  itu  tadi….,  saya  kalau membayar ya ke kantor saja, terus bapak-bapak di sana menerima uang saya dan saya diberi ini” (narasumber menunjukkan output e-spt) .

## 4.4   E-Billing dan E-Filling Dan Kepatuhan Pajak
Peneliti memperoleh fakta yang cukup mengejutkan pada saat wawancara. Pertanyaan- pertanyaan pada poin kepatuhan paj ak memperoleh jawaban yang bertentangan dengan penjelasan  TAM  (Davis,  1989).  Jika  pada  sub-bab  sebelumnya  dijelaskan  bahwa dua faktor  eksternal  yaitu  pengetahuan  atau  literasi  teknologi  dan  infrastruktur  teknologi yang  tidak  dimiliki  oleh  narasumber  akan  menjadi  pendorong  penurunan  kepatuhan, ternyata tidak demikian. Berikut adalah beberapa jawaban hasil wawancara.
Narasumber dengan identitas KRS:
(1) ”…pajak  usaha  saya”; (2)  “ ….saya  datang  ke  kantor  dan  membayar  di sana”; (3) he  he  he  mbak ini  nanya kok lima  tahun  lalu,  ya  saya  sudah lupa. …tapi ya pernah terlambat tapi tidak sampai sebulan”; (4) …. Saya tidak tau pasti, tapi saya dulu, dulu sekali pernah memperoleh seperti kuitansi yang ada tulisan denda. Mungkin itu karena saya terlambat”.

## Narasumber dengan identitas YBS:
(1) ”…saya aini pegawai negara, pajak saya sudah dipotong dari gaji, jadi tidak ada yang saya bayar sendiri”; (2) “ ….saya ke kantor pajak, kolelktif baa banyak berkas  dan  dilayani  untuk  spt”; (3) …..ya  tidak  pernah  mbak,  kan  langsung dipotong …..”; (4) …. Mungkin harus bayar denda ya, saya tidak pasti …. Sya tidak mengalami sendiri situasi itu”.
Jawaban-jawaban  di  atas  mengarah  kepada  satu  kata  bahwa  narasumber melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dengan mendatangi KPP Pratama Polopo. Mereka  memperoleh  pelayanan  dari  admin  yang  bertugas.  Pelayanan  yang  diberikan adalah pengisian e-billing dan e-filling atau yang lebih populer disebut e-spt . Hasil ini sesuai  dengan  hasil  triangulasi  (sumber  data)  yang  dilakukan  peneliti  ke  kantor  KPP Pratama Palopo yang berlokasi di Jl. Andi Djemma No. 131, Palopo, melalui saluran telepon 0471- 23519. Hasil percakapan telepon dapat ditranskripsi sebagai berikut.
Peneliti:   “Halo selamat pagi…”
KPP #1:  “ Halo, KPP Pratama Palopo, selamat pagi, ada yang bisa saya bantu ?”
Peneliti:  “Perkenalkan,  saya  Dhea,  mahasiswa  yang  sedang  menyusun  skripsi,  saya hendak  melakukan  konfirmasi  beberapa  hal  yang  berkaitan  dengan  metode pembayaran pajak di kpp ini, mohon bisa disambungkan dengan petugas yang melayani wajib pajak”.
KPP #1:  “ ooooooh, baiklah, tunggu ya.. (nada telp dihold)”
KPP #2: “Halo, ini dengan ABD, ada yang bisa saya bantu?”
Peneliti:  “Perkenalkan,  saya  Dhea,  mahasiswa  yang  sedang  menyusun  skripsi,  saya hendak  melakukan  konfirmasi  beberapa  hal  yang  berkaitan  dengan  metode pembayaran pajak di kpp ini”.
KPP #2: “oke, silahkan, gak lama kan, sebentar lagi akan jam pelayanan?”
Peneliti:  “Baik,  terimakasih  sebelumnya.  Pertama,  apakah  anda  melayani  wp  untuk urusan e-spt?”
KPP #2: “..ya untuk semua urusan pajak, termasuk e-spt”.
Peneliti:  “apa wp yang anda layani termasuk dari Kecamatan Bittuag?” KPP #2: “..ya pasti, kan kecamatan itu masuk wilayah KPP ini”.
Peneliti:  “berapa banyak wp yang dari kecamatan itu, maksud saya Bittuang?” KPP #2: “wah kalo itu saya tidak pasti, yang jelas banyak”
Peneliti:  “kenapa wp dari Bittuang melakukan e-spt ke KPP, bukankah bisa dilakukan dari rumah?”
KPP #2: “he he he, kalau mbak ini dari Bittuang pasti sudah tau jawabannya, mbak dari mana?”
Peneliti:  “saya mahasiswa di UB Malang?”
KPP #2: “ooooooh, makanya kok masih bertanya. Mbak Dhea tidak bisa menyamakan wp di Malang dan yang di sini, termasuk yang dari Bittuang. Perbedaannya sangat jelas, yaitu di pengetahuan dan akses internet”.
Peneliti:  “maksudnya bagaimana ya?”
KPP #2: “kalau  di  Malang  internet  ada  di  mana-mana,  mau  wifi  atau  jaringan  hp semua ada, nah di sini belum”.
Peneliti:  “oke saya paham. Tapi menurut anda wp di sana masih tetap patuh ya?” KPP #2: “nah  itu  dia,  jika  tidak  kita  layani  dalam  bentuk  e-spt  ya  bisa  jadi  tidak,

## istilahnya kita harus jemput bola”
Peneliti:  “Baiklah,  pertanyaan  terakhir.  Apakah  KPP  ini  melakukan  sosialisasi e- billing dan e-filling secara konsisten?”
KPP #2: “Pasti  Mbak,  itulah  kenapa  KPP  ini  bisa  menjadi  percontohan  bagi  KPP

## Pratama lainnya yang sejenis”.
Peneliti:  “Baik Pak ABD, saya kira sudah cukup. Terimakasih banyak ya…  semoga Bapak dan kolega selalu sehat, aamiin. Selamat pagi”.
KPP #2: “Oke Mbak Dhea, aamiin. Semoga informasinya bermanfaat dan mbak cepat lulus”.
Peneliti:  “Aamiin”, Klek (telpon ditutup)
Jawaban  petugas  pajak  di  KPP  Pratama  Palopo  menegaskan  bahwa  tingkat kepatuhan dalam bentuk implementasi e-billing dan e-filling dapat terjaga sedemikian rupa karena faktor pelayanan yang diberikan oleh otoritas. Implementasi e-billing dan e-filling oleh wajib pajak gagap teknologi pada wajib pajak dan kelangkaan infrastruktur teknologi di Bittuang, Tana Toraja tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak karena terdapat faktor lain yang menunjang ( moderator ), yaitu pelayanan dari otoritas.

## 5  KESIMPULAN
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengungkap fakta tentang pengaruh teknologi pembayaran  dan  pelaporan  dalam  bentuk e-billing dan e-filling terhadap  kepatuhan wajib  pajak  gagap  teknologi  di  Tana  Toraja.  Wajib  pajak  gagap  teknologi  memiliki kesulitan pengetahuan sebagai bekal memahami e-billing dan e-filling . Selain itu, wajib pajak  juga  membutuhkan  piranti  pendukung  berupa  jaringan  internet misalnya  dalam bentuk jaringan kabel, wifi dan telepon genggam. Kedua faktor tersebut tidak diperoleh oleh  wajib  pajak  di  Tana  Toraja.  Sesuai  dengan  TAM  (Davis,  1989),  faktor-faktor tersebut bersifat eksternal yang akan menumbuhkan persepsi e-billing dan e-filling dapat digunakan dan mudah untuk digunakan, atau sebaliknya.
Untuk mencapai tujuan itu peneliti melaksanakan analisis berpendekatan kualitatif dengan menggunakan data yang diperoleh  melalui wawancara terstruktur dan langsung dengan informan dari Kecamatan Bittuang. Informan atau narasumber yang diwawancarai merupakan  wajib  pajak  tercatat  pada  KPP  Pratama  Palopo.  Selanjutnya,  data  yang
diperoleh dianalisis dengan tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Penelitian memperoleh hasil sebagai berikut: pertama, wajib pajak di Tana Toraja mempunyai  pengetahuan  umum  perpajakan  pada  tingkat  yang  minimal,  yaitu  sebatas kapan batas waktu untuk membayar dan melaporkan kewajiban pajak; kedua, wajib pajak di Tana Toraja tidak cukup mengetahui atau mengenal secara detail sistem e-billing dan e-filling ,  sehingga  tidak  mempunyai  keinginan  untuk  menggunakannya.  Selain  itu, infrastruktur teknologi dalam bentuk jaringan internet dan telepon juga tidak menunjang penggunaan e-billing dan e-filling oleh wajib pajak Tana Toraja; dan ketiga, kegagapan wajib  pajak  Tana  Toraja  terhadap  teknologi  sistem e-billing dan e-filling tidak memengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  di  Tana  Toraja  dalam  membayar  dan melaporkan  pajak.  Wajib  pajak  di  Tana  Toraja  lebih  memilih  sistem  manual  dengan mengantre di KPP pada saat membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan. Walaupun sesungguhnya petugas di KPP melayani dengan menggunakan aplikasi e-billing dan e- fillling .  Ketiga  hasil  tersebut  menjadi  dasar  satu  kesimpulan  bahwa  tingkat  kepatuhan wajib pajak gagap teknologi di Tana Toraja tidak memengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam  membayar  dan  melapor,  dengan  catatan  bahwa  mereka  melakukannya  secara manual.

## 6  IMPLIKASI
Hasil  dan  kesimpulan  penelitian  tersebut  di  atas  dapat  menjadi  referensi  bagi  otoritas pajak di KPP Palopo dan otoritas pemerintah di Kecamatan Bittuang atau yang di atasnya, bahwa sistem e-billing dan e-filling membutuhkan piranti pendukung, yaitu literasi atau pengetahuan wajib pajak terhadap teknologi dan jaringan internet. Oleh karena itu otoritas diharapkan  dapat  lebih  banyak  lagi  membagi,  memberikan  dan  mendistribusikan pengetahuan  tentang  teknologi,  khususnya  sistem e-billing dan e-filling .  Selain  itu pemerintah daerah hendaknya memfasilitasi wajib pajak di Tana Toraja dengan jaringan komunikasi baik internet maupun jaringan seluler. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi insight bagi  penelitian  selanjutnya,  yaitu  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  untuk mengetahui  sebaran  atau  distribusi  wajib  pajak  di  Tana  Toraja  antara  yang  gagap  dan  yang  paham teknologi.

## 7  ACKNOWLEDMENTS
Artikel ini ditulis sebagai output tugas akhir penulisan skripsi. Oleh karena itu rasa hormat dan terima kasih kepada segenap dosen pembimbing skripsi, dosen pengajar dan pejabat struktural  di  Jurusan  Akuntansi,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas  Brawijaya, Malang.  Terima  kasih  pula  kepada  tim Sinergi  Insan  Cendekia (Malang)  yang  telah bersedia berperan kontributif sebagai proofreader .

## 8  DAFTAR PUSTAKA
Agustiningsih,  W.  (2016).  Pengaruh  Penerapan  E-Filling,  Tingkat  Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan WP di KPP Pratama Yogyakarta. JUrnal Nominal, 5 (2).
Baranzini, A., & Carattini, S. (2013). Taxation of Emissions of Greenhouse Gases. In B.
Freedman  (Ed.), Global  Environmental  Change (p.  Chapter  63).  Springer Science+Business Media Dordrecht.
Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, 13 (5), 319-339.
Devano, S., & Siti, K. R. (2006). Perpajakan Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Kencana Prenada Media.
Fatmawati, E. (2015). TAM untuk Menganalisis Penerimaan terhadap Sistem Informasi Perpustakaan. JUrnal Iqra', 9 (1).
Martono, N. (2012). Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Postcolonial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Maya, & Sherly. (2015). Pengaruh Manfaat Dan Kemudahan E-SPT Terhadap Pelaporan E-SPT Oleh Wajib Pajak Pribadi Pada KPP Pratama Bitung. EMBA, 3 (1).
Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia.
Moeloeng, J. L. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
Ngafifi,  M.  (2014).  Kemajuan  Teknologi  dan  Pola  Hidup  Manusia  dalam  Perspektif Sosial Budaya. Jurnal Pembangunan Pendidikan; Fondasi dan Aplikasi, 2 (1).
Novarina,  A.  I.  (2005). Implementasi  Electronic  Filing  System  Praktik  Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia. Semarang: Universitas Diponegoro.
Nurmatu. (2015). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Porter, C. E., & Donthu, N. (2006). Using the TAM to Explain How Attitudes Determine Internet  Usage:  The  Role  of  Perceived  Access  Barriers  and  Demographics.
Journal of Business Research, 59 (9), 999-1007.
Raco, J. R. (2010). Metode Kualitatif. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Ramdani,  D.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  E-Registration,  E-filing,  dan  E-billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal ISEI, 3 (2).
Resmi, S. (2016). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Sari,  N.  (2015). Pengaruh  Penerapan  Sistem  E-Filing  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variable Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten. Yogyakarta: Universitas Negeri.
Zuhdi,  F.  A.,  &  Azizah,  D.  F.  (2015).  Pengaruh  Penerapan  E-SPT  dan  Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan, 7 (1).