## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174
Volume 3, Nomor 3, 2023

## Authors
1 Karmila Damariani Radjak 2 Newista Manti

## Affiliation
1,2 Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo
Email 1 Karmilaradjak1993@gmail.com

## Date Submission
30 August 2023
Date Accepted 15 September 2023

## Date Published
26 September 2023

## DOI
10.52249

## IMPLEMENTASI  PASAL  76  HURUF  I UNDANG-UNDANG  NOMOR  35  TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

## Abstract
This research aims to determine the implementation of Article 76 Letter I of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and also  to  determine  the  factors  that  cause  child  exploitation  in Gorontalo  City.  The  research  method  used  in  this  writing  is empirical  normative  legal  research  with  a  descriptive  approach  to provide researched data about people, conditions or other symptoms. Data  collection  techniques  were  obtained  from  observations, interviews,  and  documentation  conducted  by  researchers.  The results  of  this  study  indicate  that  the  implementation  of  Law Number 35 of 2014 has not gone as expected. Meanwhile, the child protection law was created with the aim of ensuring that children's rights  are  fulfilled,  so  that  they  can  live,  grow  and  develop,  and receive  protection  from  violence  and  discrimination.  Factors influencing the implementation of Law Number 35 of 2014 are the weak implementation of the regulations that have been established and  the  lack  of  involvement  of  relevant  agencies  in  dealing  with street children as well as the lack of cooperation between agencies and law enforcement Police Units (Satpol) in collecting beggars in the field. and there is no specific Regional Regulation (Perda) that regulates beggars and homeless people.
Keywords: Chil Protection, Exploitation Implementation

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pasal 76 Huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  Perlindungan  Anak,  dan  Juga  Untuk Mengetahui  Faktor-Faktor  Apa  Penyebab  Terjadinya Eksploitasi Anak Di Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan deskriptif untuk memberikan data yang diteliti tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang  dilakukan  oleh  peneliti.  Hasil  penelitian  ini menunjukan  bahwa  dalam  implementasi  undang- undang  Nomor  35  tahun  2014  belum  berjalan  dengan apa  yang  di  harapkan.  Sedangkan  undang-undang perlindungan  anak  dibuat  bertujuan  untuk  menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh dan  berkembang,  serta  medapat  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi. Faktor yang mempengaruhi dalam implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun
2014 adalah lemahnya pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan dan kurangnya keterlibatan instansti terkait dalam  menangani  anak  jalanan  serta  kurangnya  kerja sama antara instansi dan penegak hukum Satuan Polisi (Satpol)  dalam  mengumpulkan  para  pengemis dilapangan. serta belum ada Peraturan Daerah (Perda) khusus  yang  mengatur  tentang  pengemis  dan gelandangan.
Kata Kunci : Eksploitasi, Implementasi, Perlindungan Anak

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sebagai  manusia  seutuhnya dengan  pembawaan  harkat  dan  martabat  yang  patut  dijunjung  tinggi,  setiap  anak yang dilahirkan harus menuntut haknya tanpa hak anak karena anak adalah manusia yang  merupakan  bagian  integral  dari  pembangunan  berkelanjutan.  Bagi  suatu bangsa,  bangsa  dan  negara,  anak  memiliki  peran  strategis  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  yang  secara  jelas  mengatur  bahwa  negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik  bagi  anak  harus  diinternalisasikan  sebagai  kepentingan  terbaik  bagi keberadaan manusia (Arliman S, L, 2017).
Anak merupakan bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa depan, memiliki  peran  strategis,  memiliki  kekhasan  dan  karakteristik,  serta  memerlukan pembinaan  dan  perlindungan  untuk  menjamin  kelangsungan  hidupnya. pertumbuhan  dan  perlindungan,  sehingga  terjamin  kesehatan  jasmani  dan  rohani Pertumbuhan  dan  perkembangan,  keserasian,  keselarasan  dan  keseimbangan masyarakat secara keseluruhan (Gultom & Sumayyah, 2014).
Untuk  mencapai  sumber  daya  manusia  Indonesia  yang  berkualitas  dalam negara  kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945,  diperlukan  pembinaan  yang  berkesinambungan  untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta dilindungi  dari  segala  kemungkinan  kerugian  mereka,  dan  masa  depan  negara, pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik,  mental  dan  sosial  serta  perlindungan  dari segala  kemungkinan  yang  akan  membahayakan  mereka  dan  bangsa  dimasa  yang akan datang. Mengingat pentingnya mereka dalam kehidupan manusia, anak-anak membutuhkan  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang secara wajar secara mental, fisik dan sosial.
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  meratifikasi  United  Nations Convention  on  the  Rights  of  the  Child  dan  Convention  on  the  Rights  of  the  Child
(CRC)  (melalui  Keputusan  Presiden  No.  36  Tahun  1990  tanggal  25  Agustus  1990). Pasal  4  Konvensi  Hak  Anak  menjelaskan  bahwa  Negara-negara  peserta  akan mengambil  semua  tindakan  legislatif,  administratif  dan  tindakan  lainnya  untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Konvensi Hak Anak. Ratifikasi Konvensi secara  hukum  berarti  bahwa  negara  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  dan mewujudkan  hak-hak  anak,  termasuk  hak-hak  sipil,  politik,  sosial,  budaya  dan ekonomi.
Upaya ini termaktub dalam Pasal 28B, Pasal 2 UUD 1945 (Perubahan Ketiga), yang  menyatakan  bahwa  “setiap  anak  berhak  atas  penghidupan,  tumbuh  dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan yang sama juga diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014  (Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Republik Indonesia).  UU  RI  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  UU  No.  23  Tahun  1988 (Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Bermasalah).
Fenomena anak jalanan (korban eksploitasi) bukanlah hal baru bagi masyarakat perkotaan.  Namun,  fenomena  ini  menjadi  semakin  jelas.  Terutama  di  perempatan lampu merah di Kota Gorontalo. Munculnya fenomena ini telah mengubah semua kehidupan. Perubahan kota sendiri mengakui bahwa anak jalanan tetap menjadi salah satu masalah yang dihadapi pemerintah kota.
Sebenarnya  bahwa  anak  jalanan  (korban  eksploitasi)  adalah  bagian  dari  anak bangsa  Indonesia  yang  dibedakan  dari  anak-anak  lain  hanya  karena  keberadaan sosial dan ekonominya menimbulkan perbedaan lain dan akhirnya jurang pemisah yang dalam. Bellamy berpendapat bahwa jika anak-anak mulai bekerja pada usia dini (sering kali dari keluarga miskin di mana pendidikan diabaikan), hal itu justru dapat melanggengkan  kemiskinan,  karena  anak-anak  yang  bekerja  seringkali  tumbuh terjebak dalam pekerjaan yang tidak terampil dan bergaji tinggi. sangat buruk.
Pandangan serupa diamini oleh ahli hukum dan kriminologi Yesil Anwar, yang mengatakan  eksploitasi  anak  seperti  mengemis  yang  melibatkan  anak  adalah eksploitasi  terselubung  karena  melibatkan  ikatan  keluarga.  Undang-Undang  susah menjangkau  karena  eksploitasi  di  selubungi  oleh  alasan  kekeluargaan  juga.  Tetapi tetap  saja  anak  dijadikan  alat  untuk  mengemis  dijalanan  demi  mendapatkan keuntungan  yang  sebanyak-banyaknya.  Orang  tua  seharusnya  ditangkap  karena tindakan  eksploitasi  anak,  pengemis  jalanan  ini  juga  telah  melanggar  peraturan perundang-undangan khususnya pada Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  23  Tahun  2002,  tentang Perlindungan Anak Pasal 76 Huruf I yang menyatakan :
“Setiap  Orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak)”.
Dapat diartikan bahwa segala tindakan yang dilakukan orang tua, teman atau orang yang berkepentingan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi,
keluarga atau golongan tidak dibenarkan dalam bidang ekonomi terhadap anak dan dapat dijerat dengan pidana dikarenakan sudah termasuk tindak pidana, walaupun itu pelakunya adalah orang tuanya sendiri.
Kejahatan  eksploitasi  anak  ini  sudah  ditentukan  hukumannya  maka  dari  itu himbauan kepada orang tua, maupun orang lain untuk tidak melakukan kejahatan eksploitasi  anak  karena  sudah  ada  hukum  yang  berlaku  seperti  yang  sudah disebutkan di atas. Di Kota Gorontalo belum menerapkan hukuman tersebut karena eksploitasi  ini  masih  terselubung  karena  melibatkan  hubungan  kekeluargaan  jadi susah untuk memberikan hukuman yang berat kepada orang tua maupun orang lain untuk  diberikan  hukuman  yang  sesuai  Undang-Undang,  Dinas  Sosial  dan Pemberdayaan Masyarakat serta Lembaga Perlindungan Anak hanya bisa mencegah dengan cara memberikan peringatan bila kedapatan orang tua yang mempekerjakan anaknya menjadi pengemis di jalanan. Hal inilah yang menjadi permasalahan karena mengingat  bahwa  dalam  pasal  88  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak  telah  dengan  jelas  mengatur  sanksi  untuk  mereka  yang melakukan Eksploitasi Anak untuk kepentingan ataupun keuntungan pribadi.
Dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan anak-anak juga mendapatkan jaminan perlindungan antara lain:
1. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau wali;
2. Hak  untuk  tidak  diberikan  dalam  peristiwa  peperangan  sengketa  bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan;
3. Hak  untuk  memperoleh  perlindungan  dari  kegiatan  eksploitasi  ekonomi  dan setiap  pekerjaan  yang  membahayakan  dirinya,  sehingga  dapat  mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritual;
4. Hak  untuk  memperoleh  perlindungan  dari  kegiatan  eksploitasi  dan  pelecehan seksual, penculikan dan perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
5. Hak  untuk  tidak  dijadikan  sasaran  penganiayaan,  penyiksaan,  atau  penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Saleh et al., 2018).
Tindakan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dengan menjadikan anak sebagai  anak  jalanan  (pengemis)  merupakan  salah  satu  tindakan  yang  dapat merampas  hak-hak  anak  yang  seharusnya  mereka  dapatkan.  Di  Kota  Gorontalo termasuk  kota  yang  belum  tuntas  dalam  menyelaraskan  kesejahteraan masyarakatnya,  dilihat  dari  tingginya  jumlah  anak  jalanan,  gelandangan  dan pengemis  yang  masih  beroperasi  di  setiap  sudut  keramaian,  khususnya  di Persimpangan Lampu Merah, dan tempat keramaian lainnya.
Eksploitasi ekonomi marak terjadi diberbagai daerah, dan anak yang menjadi korbannya.  Banyak  kasus  tentang  ekploitasi  terhadap  anak  terjadi.  Orang  yang mencari  keuntungan  dangan  melakukan  hal  itu,  mempekerjakan  anak  di  jalanan,
untuk  mencari  nafkah.  Pada  observasi  awal  yang  di  lakukan  penulis  ditemukan beberapa  anak  bekerja  menjadi  pengemis,  pengamen,  pemulung,  pedangang asongan, tukang parkir. Pekerjaan tersebut rentan akan kalakan yang membahayakan keselamatan mereka. Tekanan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan hidup warga miskin, mengakibatkan anak harus bekerja dijalanan dan tidak jarang mendapatkan perlakuan buruk dari orang tua, anak jalanan yang lain, dan preman. Kondisi dan kehidupan  anak  jalanan  ini  sangat  rentan  akan  bahaya  karena  resiko  dimana  jam kerjanya  sangat  panjang  sehingga  mengakibatkan  rawan  dari  segi  kesehatan  dan sosial.  Dilihat  dari  segi  ekonomi,  kehidupan  anak  jalanan  jauh  dari  kesejahteraan karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya, kurang dihargai dan tidak menjanjikan prospek dimasa depan (Gultom Maidin, 2013).
Banyak  orang  tua  yang  sengaja  menyuruh  anaknya  mencari  uang  walaupun mereka tahu resiko yang akan dihadapi oleh anaknya ketika berada dijalanan,namun mereka  tetap  menyuruh  anaknya  dengan  alasan  untuk  membantu  ekonomi keluarganya  terpaksa  menyuruh  anaknya  bekerja  dijalanan  untuk  mencari  uang dengan  cara  meminta-minta  kepada  pengendara  yang  lewat  dan  yang  berhenti  di lampu merah.Eksploitasi ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang memberikan dampak negatif sangat jelas bagi kehidupan seorang anak, dimana saat ini kegiatan eksploitasi  ekonomi  sudah  menjadi  masalah  umum  masyarakat.  Anak  yang merupakan  anugerah  Tuhan  sangat  memiliki  fungsi  dan  berperan  besar  didalam kehidupan  bermasyarakat  dimasa  yang  akan  datang.  Kegiatan  yang  dapat menjerumuskan anak menjadi korban eksploitasi ekonomi sebenarnya tidak terlepas dari beberapa faktor penyebab seorang anak terjerumus kedalam kegiatan eskploitasi ekonomi
Adanya  pengaturan  tentang  perlindungan  dan  pengakuan  bagi  anak, sebagaimana  yang  telah  diatur  oleh  Pasal  59  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  yang  berbunyi  (1)  Pemerintah, Pemerintah  daerah,  dan  lembaga  negara  lainnya  berkewajiban  dan  bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak, lebih lanjut ayat (2) pasal  ini  menjelaskan  bahwa  perlindungan  khusus  terhadap  Anak  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  kepada  salah  satunya  Anak  yang  dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, ternyata belum mampu membuat hak-hak anak terlindungi. Tidak sedikit anak yang menjadi korban eksploitasi, hal ini terbukti dari masih  banyaknya  hak  anak  yang  dilanggar  dan  mereka  menjadi  korban  berbagai bentuk  tindakan  kekerasan,  eksploitasi,  diskriminasi  bahkan  tindakan  yang  tidak manusiawi.
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 76 huruf I Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kota Gorontalo;
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa penyebab terjadinya Eksploitasi Anak di Kota Gorontalo.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  yang  digunakan  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ( research ) berarti pencarian kembali, pencarian  yang  dimaksud  adalah  pencarian  terhadap  pengetahuan  yang  benar (ilmiah) karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu (Amiruddin, 2013).  Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam  proposal  skripsi  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  empiris.  Penelitian hukum  normatif  empiris  ( applied  law  reseach )  merupakan  penelitian  yang menggunakan  studi  kasus  hukum  normative-empiris  berupa  produk  perilaku hukum.  Kemudian  penelitian  ini  termasuk  kedalam  bentuk  penelitian  deskriptif, yang  dimaksud  dengan  penelitian  deskriptif  ialah  memberikan  data  yang  diteliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dan merupakan suatu penelitian untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus terus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.
Dalam  penelitian  hukum  terdapat  beberapa  pendekatan  yaitu  pendekatan perundang-undangan ( satute approach ), pendekatan konseptual ( concentual approach ), pendekatan  analitis  ( analytical  approach ),  pendekatan  perbandingan  ( comparative approach ), pendekatan historis ( historical approach ), pendekatan filsafat ( philosophical approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ). Dari beberapa pendekatan tersebut diatas  maka  penulis  menggunakan  pendekatan  yang  relevan  dengan  penelitian hukum  ini  yaitu  pendekatan  Peraturan  Perundang-undangan  ( Statute  Approach ) dengan  mengkaji  peraturan-perundang  undangn  yang  berkaitan  dengan  masalah yang  dibahas  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  yang  dimana mengkaji  pandangan  ahli  yang  berkaitan  dengan  pokok  permasalaahan  yang dibahas serta menggunakan Pendekatan Kasus ( case approach ) untuk melihat sejauh mana  Implementasi  Pasal  76  Huruf  IUndang-undang  No.  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak di Kota Gorontalo (Studi Kasus di Kota Gorontalo).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Implementasi  Pasal  76  Huruf  I  Undang-undang  Nomor  35  tahun  2014  Tentang Perlindungan Anak di Kota Gorontalo
Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah  disusun  secara  matang  dan  terperinci.  Implementasi  biasanya  dilakukan setelah  perencanaan  sudah  dianggap  sempurna.  Implementasi  biasanya  dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan.
Implementasi  merupakan  serangkaian  aktifitas  dalam  rangka  menghantarkan kebijakan  kepada  masyarakat  sehingga  kebijakan  tersebut  dapat  membawa  hasil sebagaimana  yang  diharapkan  (Syaukani  et  al.,  2002).  Dapat  dipahami  bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan dalam
bentuk  undang-undang  adalah  jenis  kebijakan  yang  memerlukan  kebijakan  publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.
Berdasarkan  pengertian  di  atas  memperlihatkan  bahwa  kata  Implementasi bermuara  pada  aktivitas,  adanya  aksi,  tindakan,  atau  mekanisme  suatu  system. Ungkapan  mekanisme  mengandung  arti  bahwa  implementasi  bukan  sekedar aktivitas,  tetapi  suatu  kegiatan  yang  terencana  dan  dilakukan  secara  sungguh- sungguhh berdasarkan acuan untuk mencapai tujuan kegiatan.
Di Kota Gorontalo Implementasi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah disahkan, tetapi pelaksaan lapangan belum berjalan seperti yang  diharapkan.  Sedangkan  undang-undang  perlindungan  anak  ini  diadakan dengan  tujuan  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimasl sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Berdasarkan temuan peneliti di Lapangan ada faktor penghambat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menangani Anak Jalanan di Kota Gorontalo yaitu  Keterlibatan  Satuan  Polisi  (Satpol)  dalam  menangkap  para  pengemis  di lapangan  dan  membawa  mereka  ke  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat untuk  didata  tidak  di  lakukan  di  kota  Gorontalo.  Kegiatan  menangkap,  mendata, pembimbingan serta pemberian pelatihan semua dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sementara jumlah aparat yang menangani Anak Jalanan terbatas. Hal ini yang menjadi faktor penghambat dalam menangani Anak Jalanan di kota  Gorontalo  yaitu  belum  adanya  tempat  rehabilitasi  untuk  pengemis  sehingga proses  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  aparat  Dinas  Sosial  tidak  berjalan  efektif walaupun  mereka  sudah  menjalankan  tugasnya,  mereka  hanya  melakukan pembinaan hanya di kantor Dinas Sosial.
Penjelasan  dari  informan  dari  FP  petugas  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan Masyarakat  :  “ Permasalahan  social  ini  bukan  hanya  kewenangan  Dinas  Sosial,  karena masalahnya terlalu kompleks makanya melibatkan seluruh pihak untuk penanganannya”.
Hukum  adalah  sebagai  perlindungan  kepentingan  dari  berbagai  kegiatan manusia, dimana hukum harus berlangsung secara normal, damai tetapi dapat juga terjadi  berbagai  pelanggran  terhadap  hukum.  Dalam  hal  ini  hukum  ditegakkan. Penegakan  hukum  atau  dikenal  dengan  istilah law  enforcement merupakan  suatu perlindungan dan kepastian hukum. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi  masyarakat  dari  perbuatan  sewenang- wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban  dan  ketentraman  sehingga  memungkinkan  manusia  untuk  menikmati martabatnya sebagai manusia.
Perlindungan  anak  dalam  rangka  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak merupakan upaya perlindungan yang diberikan untuk semua anak tanpa terkecuali (Purwanto, 2017).
Menurut  teori  perlindungan  hukum  oleh  Maria  Theresia  Geme  bahwa  yang diamaksud dengan perlindungan hukum adalah “berkaitan dengan tindakan negara untuk  melakukan  sesuatu  dengan  memberlakukan  hukum  negara  secara  ekslusif dengan  tujuan  untuk  memberikan  jaminan  kepastian  hak-hak  seseorang  atau kelompok orang. Selanjutnya teori perlindungan hukum menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
Dalam  kedua  teori  perlindungan  hukum  ini  memberikan  rincian  bahwa pemerintah ataupun negara harus memberikan perlindungan atas hak-hak seseorang terkhusus  untuk  anak.  Hak  perlindungan  anak  dapat  dilaksanakan  dengan menunaikan  hak  anak  dan  kewajiban  anak,  hak  anak  tersebut  adalah  hak  hidup, tumbuh dan berkemang, hak beribadah, berpikir dan berekpresi, hak pendidikan, hak menyatakan  dan  didengar  pendapatnya,  dan  hak  perlindungan  dari  kekerasan, eskploitasi ekonomi atau seksual ( Anggara, Gigih,2018).
Perlindungan  Anak  bertujuan  untuk  menjamin  sepenuhnya  hak-hak  anak seperti  yang  telah  diatur  dalam  Konvensi  Anak.  Mengenai  hak-hak  anak  yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini diatur lebih rinci pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :
“ Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atau pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan ” : a. Diskriminasi;
b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. Pemelantaran;
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. Ketidakadilan;
f. Perlakuan salah lainnya.
Pasal  13  ini  memberikan  rincian  bahwa  orang  tua  wali  dari  setiap  anak memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dari berbagai perlakuan yang salah seperti diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, pelantaran dan sebagainya. Dalam hal ini apabila terjadi tindakan-tindakan salah seperti tersebut dan telah mengakibatkan dampak negatif bagi anak maka orang tualah yang bertanggung jawab atas hal tersebut.
Tabel 1. Data Pengemis di Kota Gorontalo
Sumber : Database Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo
NO TAHUN
JUMLAH KET 1. 2021 83 2. 2022 67 3 Jan s/d April 2023 36 TOTAL 184
Berdasarkan  data  yang  peneliti  peroleh  dilapangan  sebagaimana  yang tercantum pada table diatas, terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Anak jalanan di Kota Gorontalo menunjukan angka penurunan mulai 83 orang pada tahun 2021, menurun  menjadi  67  orang  tahun  2022,  hingga  36  orang  pada  tahun  2023.    Anak jalanan  Sebagian  berasal  dari  Kelurahan  Donggala  Kota  Gorontalo  dan  sebagian berasal  dari  Kabupaten  Gorontalo.  Setiap  hari  mereka  mengemis  di  Kawasan Persimpangan Lampu Merah di Kota Gorontalo.
Anak  Jalanan  yang  berkerja  di  Kawasan  Persimpangan  Lampu  Merah  yang menjadi  responden  dalam  penelitian  ini  sebagian  di  eksploitasi  dan  Sebagian  dari keinginannya  sendiri.  Anak  jalanan  ini  rata-rata  masih  usia  sekolah,  seharusnya mereka tetap sekolah dan menikmati masa anak-anak dengan Bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan makan, Pendidikan, kesehatan  serta  kasih  sayang  dan  perhatian  dari  oran  tua.  Namun  anak  jalanan tersebut  harus  menghabiskan  sebagian  atau  seluruh  wakunya  di  Persimpangan Lampu  Merah  untuk  bekerja  mencari  uang  dengan  cara  mengemis.  Anak  jalanan mulai  mengemis  dari  jam  09-22.00  Wita.  Uang  yang  mereka  peroleh  dari  hasil mengemis juga diminta oleh orang tua jika yang menyuruh orang tua.
Eksploitasi  terhadap  anak  sebagai  jalanan  selain  berdampak  buruk  bagi  anak tersebut juga berdampak buruk bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kegiatan mereka  yang  sering  berkumpul,  bercanda  tanpa  memperhatikan  sekitar  dan  tidak jarang  juga  berkata  kasar  Ketika  berkumpul  dengan  temannya  yang  menjadikan keberadaan mereka dirasa mengganggu bagi sebagian pengendara dan pengemudi di Kawasan Persimpangan Lampu Merah dan masyarakat sekitar anak jalanan tinggal. Hal ini sesuai dengan pengamatan yang peneliti lakukan Ketika berada di Kawasan Persimpangan Lampu Merah Kota Gorontalo. Ketika Persimpangan Lampu Merah sebagai tempat mereka mencari nafkah tidak begitu ramai, mereka memilih untuk berkumpul dan bercanda tidak jarang mereka mengeluarkan kata kasar (Irianto, S., & Nurtjahjo, L. I.,2020).
Mengeksploitasi anak yang dijadikan pengemis merupakan salah satu tindakan yang dilarang oleh pemerintah, yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak,  yang  terdapat  dalam  Pasal  76  huruf  I  jelas disebutkan bahwa :
“ setiap  orang  dilarang  menempatkan,  melibatkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak ”. Jika dilanggar akan dikenakan sanksi Pidana yang terdapat di dalam pasal 88 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  yang menyatakan :
“ Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  76  huruf  I, dipidana  dengan  pidana  Penjara  Paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).
Walaupun  aturan  tersebut  sudah  ada,  dalam  melaksanakan  penegak  hukum oleh aparat penegak hukum belum berjalan dengan semestinya. Hal tersebut dapat dilihat  dari  anak  anak  yang  masih  berkeliaran  di  Kawasan  Persimpangan  Lampu Merah di Kota Gorontalo, Banyak orang tua yang sengaja menyuruh anaknya mencari uang walaupun mereka tahu resiko yang akan dihadapi oleh anaknya ketika berada dijalanan,namun mereka tetap menyuruh anaknya dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarganya terpaksa menyuruh anaknya bekerja dijalanan untuk mencari uang dengan cara meminta-minta kepada pengendara yang lewat dan yang berhenti di  Kawasan  Persimpangan  Lampu  Merah  atapun  di  sekitarnya.  Maka  bisa  dilihat bahwa pasal 76 huruf I belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

## Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Anak Di Kota Gorontalo
Di  Indonesia  penyebeb  meningkatnya  anak  Jalanan  (Pengemis)  dipicu  oleh krisis  ekonomi  yang  terjadi  pada  tahun  1998.  Pada  era  tersebut  selain  masyarakat mengalami  secara  ekonomi,  juga  menjadi  masa  transisi  pemerintahan  yang menyebabkan begitu banyak permasalahan sosial muncul. Secara langsung dampak krisis  ekonomi  memang  terkait  erat  dengan  terjadinya  peningkatan  jumlah  anak jalanan dibeberapa kota besar di Indonesia.
Di  Kota  Gorontalo  Kehidupan  ekonomi  keluarga  anak  jalanan  dapat dikategorikan  dalam  kehidupan  ekonomi  kebawah.  Penghasilan  orang  tua  mereka yang  rata-rata  hanya  100.000  sampai  300.000  Perbulan  tidak  dapat  memenuhi kebutuhan  keluarga,  ditambah  dengan  jumlah  tanggungan  keluarga  yang  relative banyak membuat beban pemenuhan kebutuhan yang berat bagi keluarga ekonomi rendah. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan beberapa faktor penyebab sehingga mereka melakukan eksploitasi anak :

## 1. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Dalam teori yang dikemukakan oleh Mannhiem menjelaskan bahwa  kehidupan  ekonomi  merupakan  hal  menentukan  semua  urusan  dalam struktur tersebut. Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan (Susanto, 2011).
Faktor  ekonomi  sendiri  dapat  pengaruh  besar  dalam  terjadinya  eksploitasi dikarenakan harga bahan pokok yang semakin mahal, tingkat kebutuhan yang tinggi serta  pengeluaran  yang  bertambah  menuntut  anak  terjun  untuk  membantu mencukupi kebutuhan dasarnya.
2. Faktor Kekerasan
Faktor yang mendorong anak tersebut untuk mengemis yaitu faktor kekerasan. Jika anak tersebut tidak mau maka akan di pukuli oleh orang tuanya. Disini sangat jelas sekali bahwa orang tua yang mengeksploitasi anaknya secara kekerasan adalah tindakan yang sangat tidak pantas karena anak juga memiliki hak untuk dilindungi.
Tetapi balik lagi undang-undang susah untuk memberikan hukuman karena masih terselubung dengan kekeluargaan.

## 3. Faktor Lingkungsn Sosial
Keadaan  lingkungan  sekitar  juga  merupakan  faktor  pendorong  terjadinya kegiatan eksploitasi terhadap anak. Menurut penulis pelaku eksploitasi merupakan orang-orang yang tinggal di lingkungan dimana memperkerjakan anak merupakan hal  yang  wajar,  bahkan  anak-anak  yang  masih  sangat  kecil,  mereka  menganggap perbuatan  tersebut  memang  sudah  seharusnya  dilakukan,  ditambah  lagi  dengan kondisi  lingkungan  sekitar  membuat  si  anak  tidak  merasa  keberatan  untuk melakukan  pekerjaan  tersebut.  Menurut  mereka  membiarkan  anak-anak  bekerja, lebih mendapatkan uang yang banyak. Mereka menganggap orang-orang diluar sana akan kasihan melihat anak-anak yang masih dibawah umur untuk bekerja.

## 4. Faktor Lemahnya Pengawasan Dari Orang Tua
Keluarga merupakan lingkungan pertama yang ditemui oleh anak sejak mereka lahir  ke  dunia.  Lingkungan  pertama  adalah  Ayah,  Ibu  dan  Anak  itu  sendiri. Hubungan  anak  dengan  kedua  orangtuanya  merupakan  hubungan  timbal  balik dimana terdapat interaksi di dalamnya.
Sebagian  dari  anak-anak  yang  menjadi  pengemis  tidak  lepas  dari  faktor lemahnya pengawasan dari orang tua sang anak. Bahkan terkadang orang tua tidak tau hal-hal apa yang sedang dilakukan oleh anaknya sendiri sehingga terkesan orang tua  melakukan  pembiaraan  terhadap  anak-anak  mereka  termasuk  dalam  hal  anak yang  mengemis.  Faktor  lemahnya  pengawasan  dari  orang  tua  tersebut  juga  dapat dimanfaatkan  oleh  oknum-oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk mengeksploitasi anak-anak tersebut secara ekonomi maupun seksual.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  ibu  DA  pelaku  yang  mengeksploitasi anaknya sendiri sebagai pengemis memberikan informasi yang menjelaskan bahwa mereka  melakukan  eksploitasi  tersebut  karena  beberapa  faktor  yang  menurut keterangan Informan tersebut adalah sebagai berikut :
“kalau saya dan anak saya tidak b minta bagini torang tidak mo makan, b uang kasana di warung dorang so tidak kase karena tidak mo dapa bayar, sengaja saya bawah anak karna tidak ada yang b jaga p doran, uang yang saya dapa juga banyak kalau dorang juga ikut meminta”. Dari keterangan informan tersebut bahwa meraka tidak mempuyai pekerjaan tetap, sehingga  menjadi  pengemis  adalah  satu-satunya  pekerjaan  yang  dapat  ia  lakukan. Alasan  lain  ibu  DA  juga  ikut  serta  menyuruh  anak-anak  mereka  bekerja  sebagai pengemis karena tidak ada yang menjaga anak-anak mereka apabila ia sedang bekerja sebagai pengemis. Ibu DA juga merasa dengan mengajak dan menyuruh anak-anak mereka ikut mengemis maka pendapatan yang mereka dapatkan akan lebih banyak lagi  sehingga  setiap  harinya  ia  beserta  anak-anaknya  akan  turun  ke  jalan  untuk mengemis.
“saya tidak tau juga kalau ada aturan tidak bisa b minta-minta, mana ada pemerintah yang kase torang bantuan, dari PKH, BLT torang tidak dapa, banyak juga yang jaga b minta-minta kenapa dorang mo tanggkap”.
Pada  dasarnya  sesuai  dengan  keterangan  ibu  DA,  Ia  tidak  mengetahui  akan ancaman  hukuman  yang  diberikan  apabila  memperkerjakan  anak  dibawah  umur salah  satunya  mengeksploitasi  anak  sebagai  pengemis  bisa  dikenakan  sanksi hukuman pidana, sehingganya mereka terus melakukan perbuatan tersebut.
Hasil wawancara dengan ibu SH pelaku yang mengeksploitasi anaknya sendiri sebagai pengemis :
“abis pulang sekolah dorang b minta-minta di jalan, kalau banyak dorang dapa lain dorang kase p saya, lain dorang b jajan akan” soalnya kalau saya kadang cuman dapa Rp. 5000 kadang Rp. 10000”.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu SH, sesuai dengan keterangan pelaku apabila dia yang menjadi pengemis maka uang yang di dapatkan tidak terlalu banyak dengan menyuruh anak sebagai pengemis maka uang yang di dapat banyak.
Masalah eksploitasi anak oleh orangtua sebagai pengemis merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya di kota Gorontalo. Hal ini dipengaruhi oleh  faktor  kemiskinan  serta  beberapa  faktor  lain  sehingga  menyebabkan  banyak diantara anak-anak demi membantu kebutuhan terpaksa menjadi pengemis. seperti penjelasan informan berinisial YM.
“ kalau saya tidak minta uang, saya tidak bisa makan dan saya p mama tidak ba beli beras. Biasa cuman makan mie dan telur kalau uang yang saya dan mama saya dapa tidak cukup ba beli beras”.
Berdasarkan pengakuan YM, alasan YM bekerja sebagai pengemis dikarenakan pendapatan  orang  tua  YM  yang  hanya  bekerja  sebagai  pemulung  belum  mampu menenuhi kebutuhan sehari-hari YM di suruh orangtuanya untuk mengemis. Orang tua yang memperkerjakan anaknya sebagai pengemis tidak perduli akan bahaya dan dampak yang terjadfi pada anak mereka Ketika anak mereka berada di jalanan yang rawan akan di tabrak kenderaan yang lewat serta tempat-tempat keramaian lainnya yang rawan akan tindak kejahatan seperti dipukul, dipalak serta kejahatan fisik yang akan berdampak pada anak.
Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan  orang  tuanya  atau  orang  lain  seperti  menyuruh  anak  bekerja  dan menjuruskan  anak  pada  pekerjaan-pekerjaan  yang  seharusnya  belum  dijalaninya. Bentuk  eksploitasi  fisik  terhadap  anak  seperti  mematok  target  penghasilan  setiap harinya  yang  harus  diperoleh  sang  anak  apabila  dalam  setiap  harinya  target  tidak dapat  terpenuhi  anak  jalanan  sering  terjadi  konflik  fisik  seperti  di  cubit,  di  pukul dengan sandal atau sapu.
Eksploitasi  anak  oleh  orangtua  sebagai  pengemis  di  Kota  Gorontalo  sangat berfariasi, ada orang tua yang menyuruh langsung anaknya hamper setiap hari untuk mengemis  membawa  turut  serta  anak  untuk  mengemis,  serta  ada  yang  tidak
memasang  target  pendapatan  ada  juga  yang  mematok  target  penghasilan  setiap harinya. Seperti penjelasan informan berinisial YM :
“ kalau pulang sekolah langsung pergi ke sini di suru mama untuk cari uang 50.000, kalau tidak dapa 50.000 mama mo marah biasa juga di cubit”.
Anak-anak yang bekerja sebagai pengemis di Kota Gorontalo sejak dilahirkan sudah berada kondisi keluarga yang miskin. Sehingga kemiskinan yang dialami oleh keluarga  merupakan  faktor  utama  mendorong  anak  untuk  turun  kejalan  mencari uang  dengan  cara  mengemis.  Pengahasilan  orangtuanya  yang  rata-rata  hanya 100.000-300.000  perbulan  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  keluarga.  Seperti penejelasan informan berinisial WB.
” nanti saya dan anak-anak saya mo makan apa, saya p suami so meninggal. Saya harus cari uang untuk makan dan anak-anak saya. Kalau ada orng yang suru cuci baju cumin sedikit saya dapa. Kalau tidak ada saya kerja begini (mengemis).
Berdasarkan  pengakuan  alasan  WB  mengemis  karena  ditinggalkan  suaminya sehingga WB lah yang menjadi tulang punggung untuk memenuhi kebutuhan anak- anaknya  sehingga  mengemis  menjadi  pekerjaan  sampingan  untuk  memenuhi kebutuhan sehari-hari WB beserta ke 3 anaknya. Pekerjaan sebagai tukang cuci belum mampu  memenuhi  kebutuhannya  sehingga  WB  membawa  turut  serta  3  ankanya yang masih dibawah umur, anak yang pertama 9 tahun, yang kedua berumur 7 tahun, serta  yang  ketiga  masih  berumur  3  tahun.  WB  membawa  turut  serta  anaknya menegmis yaitu karena tidak ada yang menjaga anaknya di rumah sehingga membwa turut serta anaknya mengemis dianggap lebih aman.
“ Tidak ada yang b jaga saya punya anak kalau di rumah, jadi lebih baik saya bawa mengemis juga”.
Hasil  penelitian,  Dinas  social  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  melakukan penanggulangan anak jalanan dengan melakukan pembimbingan mental, kesehatan, ketertiban  dan  keagamaan.  Setelah  dilakukan  pembinaan  aparat  yang  ditugaskan dalam  hal  pembinaan  melakukan  pemantauan  anak  jalanan  yang  telah  mengikuti pembinaan agar tidak kembali lagi ke jalanan untuk meminta-minta.
Berdasarkan  wawancara  dengan  petugas  dinas  social  berinisial  FP  tentang kewenangan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
“ Dinas Sosial itu tugasnya lebih kearah pembinaan, kalau kewenangan untuk penertiban pengemis ada di Satpol PP karena memang ada peraturan daerah tentang ketertiban umum dan disalah satu item PERDA Nomor 1 tahun 2018 itu ada pasal-pasal termasuk pengaturan tentang Penertiban Gelandangan dan Pengemis ”.
Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  juga  memberikan  bantuan  yang disebut dengan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada pengemis yang ada di kota Gorontalo.
“ Kami  memberikan  bantuan  usaha  dalam  bentuk  barang,  karena  kalau  dalam  bentuk uang pasti habis, karena bisa jadi dibelikan hal-hal yang tidak bermanfaat, kalau orang tuanya
kita bantu dengan ada yang dinamakan PKH, sembako yaitu bantuan pemerintah, mereka ini masuk dalam program PMKS nerupakan sasaran penerima bantuan ”
Anak  yang  dijadikan  pengemis  salah  satu  tindakan  yang  dilarang  oleh pemerintah,  yang  di  atur  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak, yang terdapat dalam Pasal 76 huruf I jelas disebutkan bahwa : “ setiap  orang  dilarang  menempatkan,  melibatkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.
Jika dilanggar akan dikenakan sanksi Pidana yang terdapat di dalam pasal 88 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  yang menyatakan :
“ Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  76  huruf  I, dipidana  dengan  pidana  Penjara  Paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).
Di Kota Gorontalo, Larangan mengemis juga di atur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 1 tahun 2018 tentang ketertiban Umum. Didalam pasal 23 huruf (a) Nomor 1 Tahun 2018 diatur mengenai larangan untuk mengemis, setiap orang dilarang :
“ Mencari  penghasilan  dengan  mengemis,  mengamen,  dan/atau  sejenisnya  di  jalan, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum ” Jika dilanggar akan dikenakan sanksi yang terdapat di dalam pasal 32 ayat (1) “ setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  23,  dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Kenyataannya menunjukan masih ada anak-anak yang terjun ke lapangan untuk meminta-minta  baik  secara  perorangan  maupun  kelompok.  Hal  ini  di  buktikan dengan adanya anak-anak di Persimapangan Lampu Merah Di Kota Gorontalo. Hal ini  harusnya  menjadi  tamparan  bagi  Pemerintah,  dimana  peran  pemerintah  untuk menjalankan pasal tersebut.
Berdasarkan wawancara dengan Pegawai Walikota Gorontalo berinisial RB: “ Kami telah meminta kepada pihak berwajib khususnya para satpol PP, Camat, dan Lurah sebagai  penanggunng  jawab  wilayah  masing-masing  agar  terus  efektifkan  Razia,  upaya tersebut harus dilakukan karena para pengemis dan sejenisnya dapat menganggu lalu lintas dan  dapat  menyebabkan  kecelakaan.  Mereka  tidak  tahu  kalau  ditempat  itu  bisa  saja  rawan kecelakaan,  dan  bisa  saja  merekalah  yang  dapat  menyebabkan  kecelakaan,  belum  lagi kriminalitas ”.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka penulis dapat meyimpulkan bahwa Pasal 76 Huruf I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan  Anak  serta  sanksinyaa  belum  efektif.  Adapun  sanksi  pidana  yang terdapat dalam pasal 88 tersebut juga tidak efektif. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor  1  tahun  2018  tentang  ketertiban  Umum  juga  dinilai  belum  Efektif.  Dalam
pelaksananya,  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  telah  melakukan pembimbingan mental, kesehatan, ketertiban dan keagamaan.
Adapun faktor penghambat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menangani  Anak  Jalanan  di  Kota  Gorontalo  yaitu  kurangnya  kerja  sama  antara Satuan Polisi (Satpol) dalam mengumpulkan para pengemis di lapangan. Serta belum ada  Peraturan  Daerah  (PERDA)  Khusus  yang  mengatur  tentang  Pengemis  dan Gelandangan. Yang ada hanya PERDA yang mengatur tentang Ketertiban Umum.
Faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor ini dapat berpengaruh terjadinya eksploitasi dikarenakan harga bahan pokok yang  semakin  bertambah  menuntut  anak  terjun  untuk  membantu  mencukupi kebutuhan  dasarnya.  Faktor  kekerasan,  faktor  ini  juga  mendorong  anak  tersebut untuk mengemis yaitu faktor kekerasan. Jika anak tersebut tidak mau maka akan di pukuli oleh orang tuanya. Faktor lemahnya pengawasan dari orang tua tersebut juga dapat  dimanfaatkan  oleh  oknum-oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk mengeksploitasi  anak-anak  tersebut  secara  ekonomi  maupun  seksual.  Faktor lingkungan sosial, keadaan lingkungan juga merupkan faktor pendorong terjadinya kegiatan eksploitasi terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin, H. Zainal Asikin, (2013). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Anggara,  Gigih.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Kekerasan. 07(05). DOI: https://doi.org/10.24843/kp.2016.V38.101.P02
Arliman  S,  L.  (2017).  Kedudukan  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  Sebagai  State Auxiliary Bodies dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. Justitia et Pax, 32(2). https://doi.org/10.24002/jep.v32i2.1151
Gultom  Maidin.  (2013).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dan  Perempuan.  Refika Aditama, Bandung.
Gultom,  M.,  &  Sumayyah,  D.  (2014).  Perlindungan  hukum  terhadap  anak  dalam  sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
Irianto,  S.,  &  Nurtjahjo,  L.  I.  (2020).  Perempuan  dan  Anak  dalam  Hukum  & Persidangan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Keputusan  Presiden  No.  36  Tahun  1990  tanggal  25  Agustus  1990  Pasal  49  Ayat  2  tentang Konvensi Hak AnakSusanto, I. S. (2011). Kriminologi. Yogyakarta.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Purwanto,  D.  (2017).  Implementasi  Hak-hak  Anak  Indonesia  (kajian  hak-hak  anak  di Kabupaten Bondowoso). Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 15(2), 33-47.
Saleh,  S.,  Akhir,  M.,  &  Sisma,  B.  (2018).  Eksploitasi  Pekerja  Anak  Pemulung. Equilibrium: Jurnal Pendidikan, 6(1), 10-20.
Sugiyono,  D.  (2013).  Metode  penelitian  pendidikan  pendekatan  kuantitatif,  kualitatif  dan R&D.
Syaukani,  H.  R.,  Gaffar,  A.,  &  Rasyid,  M.  R.  (2002).  Otonomi  daerah  dalam  negara kesatuan. (No Title).
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak