## JURNAL

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 3 NOMOR 6 2023 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR
Martina Paulina Manintamahu, Yohanes G. Tuba Helan, Saryono Yohanes
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia Email : manintamahumartina@gmail.com,  yohanesgth1960@gmail.com, saryonoyohanes@gmail.com
Kata kunci: kemenkumham ntt, penyelenggaraan, spip

## ABSTRAK
Latar  Belakang: Penelitian  ini  mengkaji  penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian Internal Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT.
Tujuan :  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT.
Metode :  Metode  penelitian ini  terdiri  dari  jenis  dan  sifat  penelitian,  aspek  penelitian, pendekatan    penelitian,   jenis  dan  summber  data,   teknik   pengumpulan    data, teknik pengolahan    data    dan    teknik    analisis    data.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian hukum yuridis empiris.
Hasil :  Penyelenggaraan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  dalam  pengelolaan keuangan  negara  di  Kementerian  Hukum  dan  HAM  NTT  meliputi  tahapan perencanaan,  pelaksanaan  dan  pelaporan.  Penyelenggaraanya  didasarkan  secara konseptual  pada  regulasi  yang  bersifat  organik  dan  non  organik.  Regulasi  organik secara  berjenjang  yakni  melalui  Undang-Undang  RI  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dan  Keputusan  Kepala  Kantor Wilayah  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nusa  Tenggara  Timur  Nomor:W22.OT.01.02-  525 Tahun  2023  tenang  Pembentukan  Satuan  Tugas  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah  di  Lingkungan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Tahun 2023. Sementara itu, regulasi non organik yakni Peraturan  Kepala  BPKP  Nomor  PER-1326/K/LB/2009  tentang  Pedoman  Teknis Penyelenggaraan SPIP, Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman  Pemantauan  Perkembangan  Penyelenggaraan  SPIP,  serta  Peraturan  Kepala Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  Nomor  4  Tahun  2016  tentang Pedoman  Penilaian  dan  Strategi  Peningkatan  Maturitas  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah.
Kesimpulan: Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian  Hukum  dan  HAM  NTT  melalui  tahapan  perencanaan,  pelaksanaan  dan pelaporan.  Namun  belum  secara ideal  spesifik  memuat  upaya  penyelenggaraan  sesuai konsepsi SPIP yang diatur di dalam PP No.60 Tahun 2008 tentang SPIP.
Keywords: ministry of law and human rights ntt, maintenance, spip

## ABSTRACT

## Background:  This  study  examines  the  implementation  of  the  Government  Internal
Control  System  in  State  Financial  Management  at  the  Ministry  of  Law  and  Human Rights of NTT.
Purpose: The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of the  Government  Internal  Control  System  in  State  Financial  Management  at  the Ministry of Law and Human Rights of NTT.
Methods: This research method consists  of the type and nature of research, research aspects, research approaches, types and summbers of data, data collection techniques, data processing techniques and data analysis techniques. This research uses empirical juridical legal research methods.
Results: The implementation of the government's internal control system in managing state finances at the Ministry of Law and Human Rights in NTT includes the stages of planning,  implementing  and  reporting.  Its  implementation  is  conceptually  based  on regulations  that  are  organic  and  non-organic.  Organic  regulation  in  stages,  namely through  RI  Law  Number  17  of  2003  concerning  State Finance, RI  Law  Number  1  of 2004  concerning  State  Treasury,  RI  Government  Regulation  Number  60  of  2008 concerning  Government  Internal  Control  Systems,  Regulation  of  the  Minister  of  Law and Human Rights Number M.HH-02.PW.02.03 of 2011 concerning Implementation of SPIP  within  the  Ministry  of  Law  and  Human  Rights  and  Decree  of  the  Head  of  the Regional  Office  of  the  Ministry  of  Law  and  Human  Rights  of  East  Nusa  Tenggara Number:  W22.OT.01.02-  525  of  2023  Calm  Formation  Government  Internal  Control System  Task  Force  in  the  East  Nusa  Tenggara  Ministry  of  Law  and  Human  Rights Regional  Office  in  2023.  Meanwhile,  non-organic  regulations,  namely  BPKP  Head Regulation  Number  PER-1326/K/LB/2009  concerning  Technical  Guidelines  for Implementation  of  SPIP,  Head  Regulation  BPKP  Number  PER-690/K/DH/2012 concerning  Guidelines  for  Monitoring  the  Development  of  SPIP  Implementation,  as well as Regulation of the Head of the Financial and Development Supervisory Agency Number 4 of 2016 concerning Guidelines for Assessment and Strategies for Increasing the Maturity of the Government's Internal Control System.
Conclusion:  Implementation  of  the  Government  Internal  Control  System  at  the Ministry  of  Law  and  Human  Rights  in  NTT  through  the  stages  of  planning, implementing  and  reporting.  However,  it  has  not  ideally  specifically  included implementation efforts according to the SPIP concept stipulated in PP No. 60 of 2008 concerning SPIP.

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  berkualitas  dapat  tercapai  melalui  sistem pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawa  atau  dikenal  dengan  istilah  good  governance. Unsur-unsur  pokok  upaya  perwujudan  good  governance  adalah  tuntutan  keterbukaan (transparency), peningkatan efisiensi di segala bidang (efficiency), tanggung jawab yang lebih  jelas  (responsibility)  dan  kewajaran  (fairness).  Hal  ini  muncul  sebenarnya  sebagai akibat  dari  perkembangan  proses  demokratisasi  diberbagai  bidang  termasuk  bidang keuangan (Adhitya & Jalaluddin, 2020)
Pengelolaan  keuangan  negara  mengalami  berbagai  perubahan  regulasi  dari  waktu ke waktu. Pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan good governance dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat demi terciptanya clean govermance (Hidayah & Rustan, 2015). Keseriusan pemerintah untuk menerapkan good  governance  dan  clean  govermance  melalui  peningkatan  kualitas  pengendalian internal  ditandai  dengan  diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang
Perbendaharaan  Negara.  Dicantumkan  dalam  Pasal  58  bahwa  Presiden  mengatur  dan menyelenggarakan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  secara  menyeluruh  dalam rangka pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel (Salim, 2013).
Tindak  lanjut  dari  ketentuan  Pasal  58  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang  Perbendaharaan  Negara  adalah  PP  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah.  Dicantumkan  pada  Pasal  1  angka  1,  bahwa  Sistem Pengendalian  Intern  adalah  proses  yang  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap Peraturan Perundang-undangan.
Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  berfungsi  untuk  memberikan  arah  yang jelas atas tercapainya tujuan organisasi dengan membangun lima unsur yaitu lingkungan pengendalian,  penilaian  risiko,  kegiatan  pengendalian,  informasi  dan  komunikasi,  dan pemantauan  pengendalian  intern  (Sari,  2012).  Terpenuhinya  unsur  tersebut  dibutuhkan agar permasalahan-permasalahan yang ada atau yang mungkin akan timbul dalam proses pencapaian tujuan dapat diketahui secara jelas. Hal ini menjadi penting mengingat kinerja pemerintah  senantiasa  menghadapi  masalah  yang  kompleks,  permasalahan  yang  paling umum  terjadi  kesalahan  administrasi  serta  pengelolan  keuangan  yang  tidak  berjalan dengan baik (Noor et al., 2019).
Penerapan  SPIP  harus  memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepatutan  serta mempertimbangkan  ukuran,  kompleksitas,  dan  fungsi  dari  masing-masing  instansi pemerintah.  Namun  demikian,  hingga  saat  ini  sistem  pengendalian  internal  masih dianggap  belum  berjalan  optimal.  Hal  ini  ditandai  dengan  laporan  keuangan  pemerintah yang  masih  banyak  mendapatkan  opini  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WD1P)  serta Disclaimer  aset  pemerintah  yang  belum  terkelola  dengan  baik,  masih  banyaknya komplain  atas  pelayanan  pemerintah,  masih  banyaknya  aparat  pemerintah  yang melanggar  peraturan  (penggelapan  pajak,  penyuapan,  pencurian  informasi,  dan penyalahgunaan aset  negara),  penggunaan  sumber  daya yang  kurang efektif  dan  efisien, serta  masih  banyaknya  program  pemerintah  yang  belum  menyentuh  persoalan  dasar masyarakat menjadi bukti bahwa internalisasi SPIP perlu dilakukan secara mendasar dan besar-besaran (Juliani, 2020).
Bertolak  dari  permasalahan  di  atas,  menunjukkan  bahwa  SPIP  sebagai  instrumen antisipatif  dan  deteksi  dini  (built  in  control)  belumlah  berjalan  secara  optimal  dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Hal  ini  pun  nampak  terjadi  di  Kementerian  Hukum  dan HAM NTT  yang  mulai  menerapkan  SPIP  pada  tahun  2017.  Permasalahan  penting  yang terjadi, teridentifikasi sebagai berikut:
1. SPIP  yang  berjalan  mulai  tahun  2017  belumlah  optimal,  walaupun  perencanaan keuangan telah dilakukan secara prosedural meliputi :
a. Perancanaan  keuangan  dilakukan  setiap  tahun  berjalan  untuk  tahun  anggaran yang  akan  dating.  Penyusunan  pagu  indikatif  dilaksanakan  bulan  juni  setiap tahun,
b. Penyusunan pagu anggaran dilaksanakan bulan agustus setiap tahun,
c. Penyusunan pagu alokasi anggaran dilaksanakan bulan oktober setiap tahun,
d. Pelaksanaan keuangan dalam bentuk layanan dukungan manajemen satuan kerja dan layanan perkantoran, serta
e. Evaluasi  keuangan  dilakukan  dalam  bentuk  rekonsiliasi  data  keuangan  yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali atau per setiap semester.
2. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  33 Tahun  2013  tentang  Perubahan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia NomorM.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi  Manusia.  Peraturan  ini  sebagai  tindak  lanjut  dari  penerapan  Pasal  58  Undang- Undang  Nomor  1 Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara  dan  Pasal  2  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah (Indonesia, 2008).
Namun  demikian  terdapat  pengembalian  keuangan  ke  kas negara  dari  tahun  2017 hingga tahun 2021 yang ditampilkan pada tabel berikut:
Tabel 1 Realisasi Penyerapan Anggaran di Kementerian Hukum dan HAM
NTT Tahun 2017-2021 No.  Tahun Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa Anggaran % Penyerapan 1. 2017 PemasanganInstalasi Listrik dan Penambahan Daya Listrik 152.459.000 152.224.400 234.600 99,85 2. 2018 Pengadaan Peralatan dan Mesin 548.000.000 521.932.400 26.067.600 95,24 3. 2019 TIDAK ADA ANGGARAN 1.811.986.000  1.601.114.086 210.871.914 88,36 4. 2020  Rehab Pagar Kantor 634.022.000 534.105.786 99.916.214 84,24 Penataan Halaman Parkir 597.726.000 511.419.300 86.306.700 85,56 Pembuatan Sumur Bor 580.238.000 555.589.000 24.649.000 95,75 4.859.561.000  3.087.334.047  1.772.226.953 63,53 5. 2021  Rehab Depan Kantor  1.005.569.000  939.719.212 65.849.788 93,45 Rehab Aula Kantor  2.897.989.000  1.767.391.835  1.130.597.165 60,89 Rehab Ruang Arsip 956.003.000 380.223.000 575.780.000 39,77

## Sumber: Kementerian Hukum dan HAM 2022, Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  penyerapan  anggaran  untuk  masing-masing kegiatan  pada  tahun  2017  hingga  tahun  2021  mengalami  fluktuasi  dan  cenderung menurun,  penyerapan  anggaran  terendah  di  tahun  2021  untuk  kegiatan  rehab  ruangan arsip.  Adanya  fluktuasi  penyerapan  anggaran  yang  cenderung  menurun  menunjukkan adanya  kesenjangan  antara  perencanaan  keuangan  dan  pelaksanaannya  yang  berpotensi berdampak lanjutan terhadap kualitas pelayanan publik di Kementerian Hukum dan HAM NTT.  Hal  tersebut  terindifikasi  sebagai  permasalahan  hukum  lemahnya  kinerja  dan implemnetasi SPIP di Kementerian Hukum dan HAM NTT dalam pengendalian keuagan negara demi penyelenggaraan pemerintahan negara (Syawalina et al., 2022).
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  Manintamahu  di  Tahun  2020  menunjukkan bahwa faktor penghambat terhadap implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT yakni:
1. Pengetahuan  aturan  pelaksana  bersifat  formalitas,  lemahnya  pemahaman  pelaksana SPIP  terhadap  materi  muatan  aturan  pelaksana,  sikap  menganggap  penting  aturan namun pola pelaksana SPIP tidak secara memadai berpedoman pada aturan pelaksana.
2. Kualitas sumberdaya  manusia,  yakni  minimnya  diseminasi  petunjuk  teknis pemetaan dan  diklat  bagi  anggota  serta  pengaturan  jumlah  anggota  dan  lama  waktu  menjadi anggota SPIP.
3. Sarana  prasarana  hukum,  yakni  belum  ada  sarana  dan  prasarana  yang  khusus disediakan bagi anggota SPIP.
4. Ketersediaan  anggaran  cukup  besar  namun  lemah  pada  inovasi  perencanaan  dan pengelolaan anggaran yang lebih prospektif daripada kegiatan sosialisasi (Anisa et al., n.d.).
5. Koordinasi,  yakni  lemahnya  koordinasi  dengan  internal,  eksternal  dan  pembina SPIP (Manintamahu, 2020:55).
Permasalahan  penyerapan  anggaran  dan  lemahnya  implementasi  SPIP  di Kementerian  Hukum  dan  HAM NTT  merupakan alasan yang  mendasari  peneliti  tertarik untuk  melakukan  penelitian  tentang  penyelenggaraan  sistem  pengendali  intern pemerintah  kaitanya  dengan  pengelolaan  keuangan  negara  di  Kementerian  Hukum  dan HAM NTT.
Berdasarkan  penelusuran  terhadap  penelitian  terdahulu,  ditemukan  beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut:
1. Penelitian  oleh  Hidayah  dan  Rustan  di  Tahun  2015  dengan  judul  Analisis Penerapan Unsur  Lingkungan  Pengendalian  SPIP  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Kutai Kartanegara.  Tujuan  mengkaji  penerapan  salah  satu  unsur  SPIP  yaitu  unsur lingkungan  pengendalian,  khususnya  pada  elemen  penyusunan  dan  penerapan Kebijakan  yang  sehat  tentang  pembinaan  SDM  di  lingkungan  pemerintah  kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Penelitian oleh Rina Karya Wardani, Ahiruddin, Novalia di Tahun 2020 dengan judul Evaluasi  Pengendalian  Internal  Dalam  Pelaksanaan  Kegiatan  Pada  Dinas  Sosial Provinsi  Lampung.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  dan  hasil evaluasi  SPIP  dalam  pelaksanaan  kegiatan  yang  telah  diterapkan  pada  Dinas  Sosial Provinsi Lampung.
3. Penelitian  oleh  Mochamad  Taufan  Noor,  Fidiana,  Nur  Handayani  di  Tahun  2020 dengan  judul  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Sipil  Negara,  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah,Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  Terhadap  Akuntabilitas Keuangan.  Penelitian  ini  bertujuan  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  Kompetensi Aparatur  Sipil  Negara,  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah,  Sistem  Iinformasi Keuangan  Daerah  terhadap  Akuntabilitas  Keuangan.  Hasil  analisis  menunjukkan bahwa  Kompetensi  Aparatur  Sipil  Negara  berpengaruh  secara  positif  terhadap Akuntabilitas  Keuangan.  Hal  ini  dikarenakan  semakin  meningkatnya  Kompetensi Aparatur  Sipil  Negara  akan  meningkatnya  juga  Akuntabilitas  Keuangan.  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hal  ini  dikarenakan  semakin  meningkatnya  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah akan meningkatnya juga Akuntabilitas Keuangan. Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh  positifterhadap  Akuntabilitas  Keuangan.  Hal  ini  dikarenakan  semakin meningkatnya  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  akan  meningkatnya  juga Akuntabilitas Keuangan.
4. Penelitian  oleh  Andika  Restu  Adhitya  dan  Jalaluddindi  Tahun  2020  dengan  judul Analisis  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintahan  (SPIP)  Pada  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  pada  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya  lingkungan  Pengendalian  pada  SKPD  Kabupaten  Aceh  Besar  Hal  ini diwujudkan  melalui  pembentukan  etika,  moralitas,  integritas,  kejujuran,  disiplin, kompetensi, komitmen dari para pelaku aktivitassupaya mampu melakukan tata kelola yang  baik.  Penyidik  meninjau  konsistensi  SKPD  Kabupaten  Aceh  Besar  untuk melakukan  unsur-unsur  pengendalian  lingkungan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendali  Internal Pemerintah.
Berbeda  dengan  beberapa  penelitian  sebelumnya,  fokus  penelitian  ini  tentang penyelenggaraan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  dalam  pengelolaan  keuangan negara  di  Kementerian  Hukum  dan  HAM NTT.  Oleh  karena  itu,  keaslian  penelitian  ini dapat  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah  sesuai  dengan  asas-asas  keilmuan  meliputi kejujuran,  rasionalitas,  objektifitasdan  terbuka,  serta  bersifat  konstruktif.  Selanjutnya tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  penyelenggaraan Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Negara  di Kementerian  Hukum  dan  HAM  NTT.  Adapun  manfaat  penelitian  ini  memberikan sumbangan  pemikiran  dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan  pada  umumnya,  dan secara  khusus  pengembagan  ilmu  hukum.  Penelitian  ini  bermanfaat  bagi  mahasiswa fakultas hukum program sarjana maupun magister, masyarakat, serta pihak Kementerian Hukum dan HAM NTT untuk dapat menguatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam  Pengelolaan  Keuangan  Negara.  Penelitian  ini  juga  bermanfaat  sebagai  bahan referensi bagi pembaca dan akademisi untuk melakukan penelitian lanjutan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian  hukum  yuridis  empiris,  yakni penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan  hukum  normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi (Purwati, 2020). Sesuai penelitian  ini  yaitu  penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  dalam Pengelolaan  Keuangan  Negara  di  Kementerian  Hukum  dan  HAM  NTT.  Aspek-aspek yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  yakni:  Penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Negara  di  Kementerian  Hukum  dan  HAM NTT.  Indikatornya:  Tahapan  Persiapan,  Tahapan  Pelaksanaan,  dan  Tahapan  Pelaporan dan Pemantauan beserta regulasinya (Simamora, 2013).
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yakni  pendekatan  Sosiologis Hukum  (HS  dan  Nurbani,  2013:23).  Pendekatan  ini  merupakan  pendekatan  yang menganalisis  tentang  reaksi  dan  interaksi  yang  terjadi  ketika  sistem  norma  bekerja  di dalam SPIP di Kemenerian Hukum dan HAM NTT. Khususnya menganalisis reaksi dan interaksi  dari  pihak  penyelenggara  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  di Kementerian  Hukum  dan  HAM  NTT  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Negara  dari  aspek struktur, substansi dan budaya hukum. Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini berupa:
1. Data  Primer,  yaitu  segala  informasi  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  lokasi penelitian di Kementerian Hukum dan HAM NTT.
2. Data  sekunder,  yaitu  segala  informasi  yang  diperoleh  dari  studi  pustaka  dan  studi dokumen dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan berupa bahan pustaka atau literatur ilmu hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian  berbagai  hasil  penelitian  ilmiah  dan  Peraturan  Perundang-undangan  yang sesuai  dengan  masalah  penelitian.  Peraturan  Perundang-undangan  yang  digunakan yakni  bersifat  autoritatif  dan  memiliki  kaitan  dengan  penelitian  yang  dilakukan (Mahmud, 2005:141). Peraturan tersebut diantaranya:
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
b. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara.
c. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008  tentang SistemPengendalian Internal Pemerintah.
d. Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor 33  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  di  Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
e. Keputusan  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Nomor:W22.OT.01.02- 525 Tahun 2023 tenang Pembentukan  Satuan  Tugas  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  di Lingkungan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
Teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Dokumentasi,  yaitu  catatan  penting  terkait  fokus  penelitian.  Awalnya  peneliti melakukan  studi  dokumen  yaitu  pengkajian  informasi  tertulis  mengenai penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  dalam  Pengelolaan Keuangan  Negara  di  Kementerian  Hukum  dan  HAM  NTT.  Kemudian  peneliti menghubungkannya  dengan  referensi  penelitian  dari  beberapa  jurnal  dan  dipadukan dengan  aturan-atauran  pelaksana  dari  pelaksanaan  SPIP.  Hasilnya  diperoleh  catatan- catatan penting sebagai data awal penelitian.
2. Wawancara,  yaitu  merupakan  suatu  cara  mendapatkan  data  atau  keterangan  secara lisan dan langsung melakukan tanya jawab pada informan. Informan dalam penelitian ini yaitu :Pelaksana SPIP berjumlah 5 orang, Kepala Sub Bagian Keuangan berjumlah 1 orang, totalnya berjumlah 6 orang. Penentuan informan ditentukan secara purposive mempertimbangkan  karakteristik  atau  ciri-ciri  tertentu  pada  masing-masing  pihak, yakni pihak pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Hukum dan  HAM  NTT,  mempertimbangan  kewenangan  dan  kemampuan  setiap  pihak-pihak dalam memahami persoalan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT.
Teknik  pengolahan  data  penelitian,  meliputi:  Inventarisasi,  yaitu  pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh. Klasifikasi, yaitu menempatkan data sesuai kelompok dalam  pokok  bahasan  sehingga  diperoleh  gambaran  yang  objektif  dan  sistematis. Sistematika,  yaitu  penyusunan  berdasarkan  urutan  yang  telah  ditentukan  sesuai  lingkup pokok  bahasan  secara  sistematis  untuk  diananlsis,  serta  Verifikasi,  yaitu  memilih  data sesuai dengan topik (Sunggono, 2013:125-126).
Teknik  yang  digunakan  dalam  analisis  data  adalah  deskriptif  kualitatif,  yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang  tindih,  dan  efektif,  sehingga  memudahkan  interpretasi  data  dan  pemahaman analisis  (Muhammad,  2004:127).  Data  yang  diperoleh  dijadikan  bahan  analisis  dan disinkronisasikan  dengan  peraturan  perundang-undangaan  untuk  memperoleh  relevansi ilmiah  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian  baik  berupa  ide,  usulan  gagasan  atau konsep-konsep  guna  dibuatkan  argumentasi  secara  deskriptif  berdasarkan  penalaran hukum  baik  secara  deduktif  maupun  induktif  untuk  menarik  hubungan  satu  sama  lain terkaitpenyelenggaraan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  dalam  Pengelolaan Keuangan Negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penyelenggaraan  sistem  pengendalian  intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT meliputi tahapan, sebagai berikut:

## Tahapan Persiapan
Tahapan ini, dibentuk Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Nusa  Tenggara  Timur  Nomor  :  W22.OT.01.02-  525  Tahun  2023 tentang Pembentukan  Satuan  Tugas  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Di Lingkungan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nusa Tenggara  Timur  Tahun  2023.  Keputusan  ini  sebagai  tindak  lanjut  dari pelaksanaan ketentuan  Pasal  5  ayat  (3)  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor
M.HH-02.PW.02.03  Tahun  2011  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun daftar Tim satuan tugasnya sebagai berikut:
Tabel 2 Satuan Tugas dan Jabatan dalam Tim SPIP di Kementerian Hukum
dan HAM NTT Tahun 2023 No.  Nama Jabatan Dalam Tim 1. Kepala Kantor Wilayah Penangung Jawab 2. Kepala Divisi Administrasi Ketua 3. Kepala Divisi Pemasyarakatan Wakil Ketua I 4. Kepala Divisi Keimigrasian Wakil Ketua Ii 5. Kepala  Divisi  Pelayanan  Hukum  Dan Ham Wakil Ketua Iii 6. Kepala  Bagian  Program  Dan  Hubungan Masyarakat Sekretaris 7. Kepala Bagian Umum Tim Kerja Divisi Administrasi 8. Kepala  Sub  Bagian  Kepegawaian,  Tata Usaha, Dan Rumah Tangga Tim Kerja Divisi Administrasi 9. Kepala  Sub  Bagian  Program  Dan Pelaporan Tim Kerja Divisi Administrasi 10.  Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat,  Reformasi  Birokrasi,  Dan Teknologi Informasi Tim Kerja Divisi Administrasi 11.  Kepala  Bidang  Pembinaan,  Bimbingan, Dan Teknologi Informasi Tim Kerja Divisi Pemasyarakatan 12.  Kepala Sub Bidang Bimbingan Dan Pengentasan Anak Tim Kerja Divisi Pemasyarakatan 13.  Kepala Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, Dan Rehabilitasi Tim Kerja Divisi Pemasyarakatan 14.  Kepala Bidang Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian Tim Kerja Divisi Keimigrasian 15.  Kepala Sub Bidang Informasi Keimigrasian Tim Kerja Divisi Keimigrasian 16.  Kepala Sub Bidang Intelijen Keimigrasian Tim Kerja Divisi Keimigrasian 17.  Kepala Bidang Hukum Tim Kerja Divisi Pelayanan Hukum Dan Ham 18.  Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Tim Kerja Divisi Pelayanan Hukum Dan Ham 19.  Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian,  Danpengembangan  Hukum Dan Ham Tim Kerja Divisi Pelayanan Hukum Dan Ham 20.  Renanda N. Prasetyo, S.Kom Tim Sekretariat 21.  P. A. Rindra Devita Primasari, S.I.Kom  Tim Sekretariat 22.  Febie K. Asadama Tim Sekretariat 23.  Jophy P. Sihotang, S.Sos Tim Sekretariat 24.  Natalia S. Laky, S.Pd Tim Sekretariat 25.  Maydeline Malewa, SE Tim Sekretariat 26.  Yessy Dodo, SH Tim Sekretariat 27.  Devi M. Bullu Tim Sekretariat
Sumber: Lampiran I Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor:  W22.OT.01.02-
2927 Tahun 2023 Tanggal : 1 Februari 2023
Satgas  SPIP  di  lingkungan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia    Nusa  Tenggara  Timur  mempunyai  tugas  dan  tanggungjawab,  namun  tidak terbatas pada:
1. Membimbing,  mengevaluasi,  dan  menilai  pelaksanaan  SPI  di  lingkungan  kerja masing-masing;
2. Menyusun petunjuk teknis, dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPI  di lingkungan kerja masing-masing;
3. Melaksanakan sosialisasi penerapan petunjuk teknis, dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPI di lingkungan kerja masing-masing.
Uraian  Tugas  masing-masing  jabatan  dalam  Satgas  SPIP  di  lingkungan  Kantor
Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nusa  Tenggara  Timur  termat dalam  Lampiran  II  Keputusan  Kepala  Kantor  Wilayah  Nomor:    W22.OT.01.02-2927 Tahun 2023 Tanggal : 1 Februari 2023, meliputi:
1. Penanggung  Jawab  mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab  atas  terselenggaranya pelaksanaan  Satgas-SPIP  di  lingkungan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur;
2. Ketua  mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab  dalam  menetapkan  rencana  kerja  unit Satgas-SPIP  yang  menjadi  tanggung  jawabnya,  mengkoordinasikan  pekerjaan, membahas  pelaksanaannya  serta  melaporkan  hasil  akhir  kegiatan  unit  Satgas-SPIP kepada Penanggung Jawab;
3. Wakil Ketua mempunyai tugas :
a. Mewakili  Ketua  dalam  memimpin  pelaksanaan  kegiatan  Tim  dalam  menyusun Rencana Kerja;
b. Menyusun  Rencana  Kerja  bersama-sama  dengan  Anggota  Tim  dengan berkonsultasi kepada Ketua/Penanggung Jawab;
c. Melakukan pembagian tugas-tugas kepada Anggota Tim sesuai dengan rencana;
d. Bersama  dengan  Penanggungjawab/Ketua  dan  Anggota  Tim  melakukan pembahasan hasil kegiatan Tim; dan
e. Melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Penanggung Jawab/Ketua.
4. Sekretaris dan Tim Sekretariat mempunyai tugas dan tanggung jawab :
a. Membantu  mempersiapkan  administrasi  dan  keuangan  kegiatan  tim  termasuk pembuatan surat-menyurat yang dibutuhkan;
b. Membuat  dan  mengarsipkan  dokumentasi  dan  notulensi  pelaksanaan  hasil kegiatan tim; dan
c. Membantu administrasi dan akomodasi kegiatan tim.
5. Tim  Kerja  mempunyai  tugas dan  tanggung  jawab  membantu  Ketua  dan Wakil  Ketua dalam pelaksanaan kegiatan unit Satgas sesuai dengan rencana kerja.

## Tahapan Pelaksanaan dan Pelaporan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  penyelenggaraan  SPIP  di Kemenkumham  NTT  diketahui  melalui  capaian  kerja  Satgas  beserta  Laporan Penyelenggaraan  SPIP  pada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2023, dengan pokok sebagai berikut :

## Kemajuan Penyelenggaraan SPIP
Realisasi  kemajuan  penyelenggaraan  SPIP  sampai  dengan  Triwulan  I  mencapai 27,20%  dari  target  pada  tahun  2023.  Capaian  ini  disebabkan  oleh  beberapa  hal,  antara lain :
Hal-hal yang mendukung pencapaian target :
a. Pelaksanaan  Rapat  Koordinasi  Pelaksanaan  Program/Kegiatan,    Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat Wilayah
Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2022, pada tanggal 16-18 Januari 2023 di Hotel Neo by Aston Kupang;
b. Pelaksanaan kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu sekaligus Pembinaan  Desa/Kelurahan  Binaan  Sadar  Hukum  pada  tanggal  24  Januari  2023  di Ruang Multifungsi Kanwil Kemenkumham NTT;
c. Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan
Rancangan  Peraturan  Daerah  (Ranperda)  Omnibuslaw  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah pada tanggal 26 Januari 2023 di Hotel Naka Kupang;
d. Melakukan  koordinasi  awal  dengan  pihak  BPKP  Perwakilan  NTT  terkait  kegiatan Workshop  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  di  lingkungan  Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT Tahun 2023;
e. Melakukan  Koordinasi  awal  dengan  pihak  Ombudsman  RI  Perwakilan  NTT  terkait pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT Tahun 2023;
f. Pelaksanaan  Kegiatan  Promosi  dan  Diseminasi  Kekayaan  Intelektual  di Kabupaten Ngada pada tanggal 03 Februari 2023 di Kabupaten Ngada;
g. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Layanan Perseroan Perorangan pada tanggal 09 Februari 2023 di Kabupaten Sikka;
h. Pelaksanaan  kegiatan  Workshop  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  dan Pembangunan  Zona  Integritas  di  lingkungan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum dan  HAM  NTT  Tahun  2023  dengan  menghadirkan  narasumber  Kepala  BPKP Perwakilan NTT dan Kepala Ombudsman NTT, pada tanggal 26-28 Februari 2023 di Hotel Neo by Aston Kupang;
i. Pelaksanaan  Sosialisasi  Layanan Apostille sebagai  Penyederhanaan  Rantai  Birokrasi, pada tanggal 27 Februari 2023 di Hotel Neo by Aston Kupang;
j. Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual pada tanggal 27 Feb - 1 Maret 2023 di Kabupaten Manggarai Barat;
k. Pelaksanaan Dialog Interaktif tentang Akses Layanan Hukum Gratis Bagi Masyarakat NTT pada tanggal 01 Maret 2023 di Radio Republik Indonesia (RRI) Kupang;
l. Pelaksanaan  kegiatan  Rapat  Tim  Pengawasan  Orang  Asing  Provinsi  NTT  Semester  I Tahun  2023  pada  tanggal  03  Maret  2023  di  Ruang  Multifungsi  Kanwil Kemenkumham NTT;
m. Pelaksanaan  kegiatan  Sosialisasi  Teknis  Pemasyarakatan  pada  tanggal  08-10  Maret 2023 di Hotel Neo by Aston Kupang;
n. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Internalisasi Core Values ASN
BerAKHLAK & Tata Nilai PASTI pada tanggal 09 Maret 2023 di Ruang Multifungsi Kanwil Kemenkumham NTT;
o. Pelaksanaan Sosialisasi Layanan Partai Politik Tingkat Provinsi NTT, pada tanggal 13 Maret 2023 di di Hotel Neo by Aston Kupang;
p. Pelaksanaan  Bimbingan  Teknis  Pengelola  Kearsipan  pada  tanggal  14  Maret  2023  di Ruang Multifungsi Kanwil Kemenkumham NTT;
q. Pelaksanaan Workshop Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT Tahun 2023,  pada tanggal 19-21 Maret 2023 di Hotel Neo by Aston Kupang;
r. Pelaksanaan kegiatan Desiminasi tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) pada tanggal 21 Maret 2023 di Lapas Kelas IIA Waingapu;
s. Pelaksanaan Koordinasi dengan Universitas Nusa Nipa dalam rangka Pembangunan Hukum dan HAM pada tanggal 21 Maret 2023 di Kabupaten Sikka;
t. Pelaksanaan kegiatan Temu Sadar Hukum pada tanggal 24 Maret 2023 di Aula Garuda Kantor Walikota Kupang;
u. Pelaksanaan  Kegiatan  Pengamatan Wilayah  Terhadap  Potensi  Pelanggaran  Kekayaan Intelektual pada tanggal 26-28 Maret 2023 di Kabupaten Sumba Timur;
v. Pelaksanaan Focus  Group  Discussion (FGD)  Analisis  dan  Evaluasi  Hukum  (AE) dengan  tema  “Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah”  pada  tanggal  27  Maret  2023  di
Ruang Multifungsi Kanwil Kemenkumham NTT; 23)  Pelaksanaan  Rapat  Koordinasi  Pelaksanaan  Harmonisasi  Rancangan  Peraturan Daerah pada tanggal 27-28 Maret 2023 di Hotel Neo by Aston Kupang;
w. Pelaksanaan  Internalisasi  Gratifikasi  dan  Benturan  Kepentingan  oleh  para  Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrator pada saat Apel Pagi dan Sore;
x. Pelaksanaan  penilaian  risiko  level  entitas  dan  aktivitas  serta  penyusunan rencana pengendalian;
y. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan
Pelaksanaan Tugas Teknis di Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
z. Pelaksanaan Kegiatan Penyelidikan Intelijen;
• Pelaksanaan  Razia  dan  Penggeledahan  yang  terintegrasi  melalui  Satops Patnal Divisi Pemasyarakatan;
• Pelaksanaan  Apel,  Rapat  Internal  secara  berkala  serta  Kegiatan  Briefing  oleh  para Pimpinan secara berjenjang;
• Pelaksanaan  pelayanan  kepegawaian  dan  tertib  administrasi  kepegawaian  secara transparan dengan mengoptimalkan pengelolaan sistem informasi berbasis online;
• Pelaksanaan  pertanggungjawaban  terhadap  pengelolaan  keuangan  Negara  dan  BMN telah sesuai dengan pengaturan perundang-undangan dan edaran yang belaku.
Hal-hal yang menghambat pencapaian target :
a. Masih belum terbangun komitmen bersama dalam penerapan SPIP;
b. Masih  rendahnya  keterlibatan  anggota  Tim  SPIP  dalam  menjalankan  tugas sesuai peran;
c. Peraturan/  pedoman  operasi/  SOP  yang  belum  dapat  dijalankan  secara maksimal;
d. Belum  dijalankannya  SPIP  secara  nyata  dalam  setiap  pelaksanaan  kegiatan, seringkali masih fokus pada penyampaian laporan;
e. Pemahaman  dan  keseriusan  yang  belum  optimal  terhadap  pengendalian internal;
f. Perencanaan seluruh kegiatan tidak dilengkapi dengan penilaian risiko;
g. Dukungan Sumber Daya Manusia yang belum memadai;
h. Belum  semua  Unit  Pelaksana  Teknis  memahami  dan  menerapkan  SPIP dengan  baik  dan  benar  sehingga  perlu  mendapatkan  pendampingan  dan penguatan pelaksanaan SPIP.

## Rencana Tindak pada Triwulan selanjutnya
a. Rencana Solusi
b. Peningkatan  frekuensi Focus  Group  Discussion (FGD)  mengenai  sosialisasi pengenalan  dan  pemahaman  tentang  SPIP  dilingkungan  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nusa  Tenggara  Timur  secara daring dan luring dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan;
c. Pelaksanaan sosialisasi Standart Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan pelaksanaan SPIP secara daring dan luring dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan;
d. Peningkatan kompetensi pegawai terkait penanganan SPIP melalui Pendidikan  dan  pelatihan  secara  daring  dan  luring  dengan  tetap  menerapkan protokol Kesehatan;
e. Peningkatan  konsultasi  ke  APIP  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nusa Tenggara  Timur  mengenai  penerapan  SPIP  dilingkungan  Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur secara daring dan luring dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan;
f. Terus  menjalin  Kerjasama  dan  koordinasi  dengan  Perwakilan  BPKP  Provinsi  Nusa Tenggara Timur;
g. Terus  mendorong  dan  melakukan  pengawasan  serta  pengedalian  agar  SPIP dapat dipahami dan diimplementasikan.

## Rencana Tindak
a. Melaksanakan kegiatan FGD/Sosialisasi/Diseminasi terkait SPIP secara daring dan luring dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan;
b. Mengadakan kegiatan Penguatan dan Pendampingan SPIP dan Target Tingkat Maturitas SPIP pada beberapa UPT;
c. Melakukan  kegiatan  Monitoring  dan  Evaluasi  terhadap  Pelaksanaan  SPIP pada  Unit  Pelaksanaan  Teknis  di  lingkungan  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum dan Hak Asasai Manusia Nusa Tenggara Timur;
d. Meningkatkan  peran  serta  dan  keaktifan  dari  semua  anggota  Tim  SPIP  dalam melakukan pengawasan dan pengendalian intern.
e. Pada  triwulan  II  (dua)  akan  dilaksanakan  kegiatan  sesuai  dengan  rencana penyelenggaraan SPIP yang telah disusun.
Pembahasan  penelitian  ini  berupa  diskursus  teoretis  Penyelenggaraan  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Negara  di  Kementerian Hukum dan HAM NTT. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penyelenggaraan SPIP  di  Kementerian  Hukum  dan  HAM  NTT,  belum  sempurna  sejalan  dengan  konsep teoretis  tindakan  hukum  pemerintah  oleh  Philipus  Hadjon  bahwa  tindakan  pemerintah dalam  hal  ini  penyelenggaraan  SPIP  haruslah  berdasarkan  wewenang,  prosedur  dan substansi  yang  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  (asas  legalitas),  karena pada  peraturan  perundang-undangan  tersebut  sudah  ditentukan  tujuan  diberikannya wewenang kepada badan atau pejabat administrasi, bagaimana prosedur untuk mencapai suatu tujuan dan menyangkut tentang substansinya (Hadjon, 2008:135).
Analisis penulis bahwa  pihak  penyelenggara  SPIP  di  Kemenkumham  NTT  belum optimal memahami konsep SPIP dengan masih terjebak di dalam regulasi internal yakni Keputusan  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nusa Tenggara  Timur  Nomor  :  W22.OT.01.02-525  Tahun  2023  tentang Pembentukan  Satuan Tugas  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Di  Lingkungan  Kantor  Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Tahun 2023. Secara sistemik  regulasi  internal  tersebut  memiliki    relevansinya  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  lainnya  (secara  vertikal  maupun  horizontal)  yang  menjadi konsideran  terbentuknya  regulasi  tersebut.  Hal  ini  berdampak  pada  muatan  prosedur penyelenggaraan  SPIP  yakni  tahap  perencanaan  program  yang  belum  tersingkronisasi secara  spesifik  dengan  konsep  pengelolaan  keuangan  negara.  Berikut  ini  penulis mengsinkronisasikan peraturan perundang-undangan penyelenggaran SPIP di Kemenkumham NTT, ditampilkan pada skema berikut:

## Gambar 1 Skema Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan
Sumber: Olahan Penulis, 2023
Skema  di  atas  menunjukkan  bahwa  penyelenggaraan  sistem  pengendalian  intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT didasarkan  secara  konseptual  pada  regulasi  yang  organik  dan  non  organik.  Regulasi organik  yakni  melalui  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara.  Dicantumkan  dalam  Pasal  58  bahwa  Presiden  mengatur  dan  menyelenggarakan Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  secara  menyeluruh  dalam  rangka  pengelolaan keuangan  Negara  yang  transparan  dan  akuntabel.  Tindak  lanjut  dari  ketentuan  Pasal  58 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan  Keputusan  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nusa  Tenggara  Timur.  Sementara  itu  regulasi  non  organik  yakni  Peraturan  Pemerintah yang  dijabarkan  ke  dalam  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan (Radjab, 2010).
Berdasarkan rumusan konsideran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nusa  Tenggara  Timur  Nomor:  W22.OT.01.02-  525 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di  Lingkungan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 menghendaki materi muatannya harus mengatur wewenang dan  prosedur  yang  mengarah  pada  substansi  pengelolaan  keuangan  negara.  Hal  ini dikarenakan  pembentukan  regulasi  internal  dalam  konsiderannya  telah  mengingat ketentuan-ketentuan  hukum  yang  proporsinya  mengatur secara  khusus  tentang  keuangan negara  (Hambali  et  al.,  2021).  Pengaturan  wewenang  di  dalam  regulasi  internal  belum secara  spesifik  mengatur  prosedur  pengendalian  internal  yang  mengakomodir pengendalian  pengelolaan  keuangan  negara,  dimana  pegaturanya  masih  bersifat  umum. Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  lemahnya  pemahaman  pembentuk  dan  pelaksana  SPIP di  Kemenkumham  NTT  terhadap  substansi  SPIP  yang  termuat  dalam  peraturan perundang-undangan. Hal ini berdampak nyata pada tahapan pelaksanaan penyelenggaraan  SPIP  di  Kemenkumham  NTT  yakni  pembentukan  rencana  program kegiatan  tidak  secara  spesifik  memuat  upaya  penyelenggaraan  SPIP  kaitanya  dalam pengelolaan keuangan negara yang nyatanya di dalam regulasi telah dirumuskan ke dalam komponen  lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko,  kegiatan  pengendalian,  informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian internal.
Analisis  penulis  bahwa  hendaknya  pelaksana  SPIP  di  Kemenkumham  NTT  harus memahami relevansi konsep penyelenggaraan SPIP dengan konsep pengelolaan keuangan negara yang di atur secara spesifik di dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Ketentuan  Pasal  4 menyebutkan  bahwa  penyelenggaraan  SPIP  di  lingkungan  Kementerian  dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai  pembina  penyelenggaraan  SPIP  (Syarifudin,  2014).  Ketentuan  yang  dimaksud yakni  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  Nomor:  PER- 690/K/D4/2012  tentang  Pedoman  Pemantauan  Perkembangan  Penyelenggaraan  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah. Sesuai  ketentuan  Pasal 3  poin  b  ruang  lingkup  tahapan penyelenggaraan  SPIP  yakni:  penyusunan  desain  penyelenggaraan  SPIP,  penguatan lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko  (ldentifikasi  dan  analisis  risiko), penyelenggaraan  kegiatan  pengendalian,  informasi  dan  komunikasi  serta  pemantauan. Jelas  pada  regulasi  Kepala  BPKP  tersebut  memuat  desain  penyelenggaraan  SPIP  yang berorintasi  pada  Kemenkumham  NTT  sebagai  unit  mandiri  yang  mampu  mengelola keuangan  negara  dalam  hal  ini  anggaran  (DIPA)  secara  mandiri.  Desain  SPIP  telah dilengkapi  dengan Diagnostic  assessment (DA)  yakni  suatu  penilaian  yang  dilakukan untuk mengetahui kondisi internal secara lebih mendalam agar ditemukan area-area mana yang  membutuhkan  pengendalian  baik  pencegahan,  pemulihan  dan  penanggulangan SPIP-nya untuk diprioritaskan perbaikan (Marzuki, 2005).
Menangapi  lemahnya  pemahaman  pelaksana  SPIP  di  Kemenkumham  NTT  dalam membentuk  program/  rencana  kerja  sebagai  wujud  penyelenggaraan  SPIP  yang berorientasi  pada  pengelolaan  keuangan  negara  maka  perlu  diadakan  pendidikan  dan pelatihan rutin untuk meningkatkan pemahaman pelaksana SPIP dalam menyelenggarkan SPIP  dengan  Desain  yang  di  dalamnya  memuat  penguatan  lingkungan  pengendalian, penilaian risiko (ldentifikasi dan analisis risiko), penyelenggaraan kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan bagian dari pengelolaan keuangan negara. Adanya pemahaman pelaksana SPIP yang memadai tentang konsep SPIP kaitanya dengan pengelolaan  keuangan  negara  maka  berimplikasi  pada  terwujudnya  empat  unsur  utama organisasi sesuai pandangan Kast dan Rosenzweig bahwa suatu organisasi harus memuat empat unsur utama, yaitu:
1. Goals  oriented ,  berarti  Satgas  SPIP  Kemenkumham  NTT  selalu  berorientasi  pada pencapaian  sasaran  yakni  penyelenggaraan  SPIP  yang  handal  mampu  menciptan pengendalian  terhadap  pelaksanaan  program  kerja  Kemenkumham  dengan  optimal. Keuangan  negara  yang  telah  diaktualisakan  dalam  program  kerja  Kemenkumham dapat terealisasikan secara maksimal tanpa adanya pengembalian keuangan negara.
2. Psychosocial  system, adanya  hubungan  yang  ideal  antara  orang  dalam  satuan  kerja dalam penyelenggaraan SPIP.
3. Structured activities, adanya kerja sama dalam hubungan yang berpola antar pelaksana dengan  memahami  secara  memadai  regulasi  yang  mempedomani  penyelenggaraan SPIP.
4. Technological  system, yakni  pelaksana  SPIP  menggunakan  teknologi  komputerisasi dan  pengetahuan  dalam  menyelenggarakan  SPIP  secara  handal  pada  setiap  rincian kegiatannya  baik  dari  penyelenggaraan  akuuntasi  maupun  administarsi  mendeteksi penyimpangan  yang  ada  untuk  kemudian  diambil  tindakan  pemulihan  dan penanggulangan (Cahayani, 2003:3).

## KESIMPULAN
Penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  di  Kementerian  Hukum dan HAM NTT melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Namun belum secara ideal spesifik memuat upaya penyelenggaraan sesuai konsepsi SPIP yang diatur di dalam PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, meliputi:
lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko  (ldentifikasi  dan  analisis  risiko), penyelenggaraan kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhitya,  A.  R.,  &  Jalaluddin,  J. (2020).  Analisis  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintahan (Spip) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kabupaten Aceh Besar. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 5 (4), 492–496. Anisa,  N.,  Istiqomah,  W.,  &  Tertiana,  E.  (n.d.). Meminimalisir  Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Sistem Pengendalian Internal . Hambali, A. R., Ramadani, R., & Djanggih, H. (2021). Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun  2020  dalam  Mewujudkan  Keadilan  dan  Kepastian  Hukum  terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi. Jurnal Wawasan Yuridika , 5 (2), 200–223.
Hidayah,  K.,  &  Rustan,  A.  (2015). Analisis Penerapan Unsur  Lingkungan  Pengendalian Spip  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Kutai  Kartanegara  (Analysis Towards The  Implementation  Of  Control  Environment  Evaluation  (Spip)  In  The Government Of Kutai Kartanegara). Jurnal Borneo Administrator , 11 (1).
Indonesia,  R.  (2008).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .
Juliani,  H.  (2020).  Analisis  yuridis  kebijakan  keuangan  negara  dalam  penanganan pandemi  covid-19  melalui  peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang  nomor 1 tahun 2020. Administrative Law and Governance Journal , 3 (2), 329–348.
Marzuki, P. M. (2005). Metode penelitian hukum. Jakarta, Kencana , 209–236. Noor, M. T., Fidiana, F., & Handayani, N. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Sipil Negara,  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah,  Sistem  Informasi  Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) , 8 (11). Purwati, A. (2020). Metode penelitian hukum teori & praktek . Jakad Media Publishing. Radjab,  D.  (2010).  Problematika  Pengaturan  RPJMD  dalam  Perspektif  Ilmu  Perundang-
Undangan. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum , 2 (4). Salim, H. S. (2013). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi . Sari,  D.  (2012). Pengaruh  pengendalian  internal  terhadap  transparansi  laporan keuangan Pemerintah Daerah .
Simamora,  J.  (2013).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Usaha  Jasa  Pengiriman Barang. Unnes  Law  Journal:  Jurnal  Hukum  Universitas  Negeri  Semarang , 2 (2), 123–128.
Syarifudin,  A.  (2014).  Pengaruh  kompetensi  SDM  dan  peran  audit  intern  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dengan  variabel  intervening  sistem pengendalian  internal  pemerintah  (studi  empiris  pada  Pemkab  Kebumen). Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi , 13 (2). Syawalina,  C.  F.,  Elviza,  E.,  &  Susanti,  E.  (2022).  Analisis  Sistem  Pengendalian  Intern Dalam  Rangka  Menjaga  Dan  Mengelola  Barang  Milik  Negara  Pada  Balai  Harta Peninggalan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Azazi  Manusia  Dki Jakarta. Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) , 12 (2).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.