## J  RNA MH  M
• Timothy L.  H.  McCormack
Sixty  Years  from Nuremberg:  What Progress for International Criminal Law?
• Michael Cottier War Crimes in International Law: An Introduction
• Natsri Anshari Tanggung-jawab  Komando menurut  Hukum  International dan  Hukum  Nasional  Indonesia
• Harkristuti Harkrisnowo Kejahatan  Berat dan  Hukum  Humaniter
• Rina Rusman Kejahatan  Perang  dan  Beberapa  Rumusannya dalam Hukum  Pidana  Nasional
• Heru Cahyono Kejahatan  Perang yang  Diatur dalam  Hukum  International dan  Hukum  Nasional
• Konvensi  Den  Haag 1907
• Pasal-pasal tentang  Kejahatan  Perang ( War Crimes )

## Ditert>itkan oleh:
PUSAT STUDI  HUKUM MUMANITER DAN HAM OerllJ FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI

## Diterbitkan atas kerja sama dengan:
Komite lnternasional  Palang  Merah (International Committee of the Red Cross) ICRC

## JURNAL  HUKUM  HUMANITER

## Diterbitkan oleh  Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terls)
Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta
Pen a n g g u ng -jawab : Rektor  Universitas  Trisakti Prof  Dr.  Thoby Mutis
Dewan Redaksi Kehormata n : Prof  KGPH.  Haryomataram,  S.H. Prof  Timothy L. H. McCormack Prof  Dr. F. Sugeng  /stanto,  S.H. Prof  Or. Andi  Hamzah,  S.H.
Michael Cottier,  LL. M.
Brigjen.  TN/  (Pum)  PL T. Sihombing,  S.H.,  LL.M. Kol.  Chk.  Natsri Anshari,  S.H.,  LL.M.
Rudi  M.  Rizki,  S.H.,  LL.M.

## Pemimpin Reda ksi
Arlina  Permanasari,  S.H.,  M.H.
A n g g ota  Reda ksi : Andrey  Sujatmoko,  S.H.,  M.H. Aji  Wibowo,  S.H.,  M.H. Kushartoyo Budisantosa,  S.H.,  M.H. Amalia  Zuhra,  S.H.,  LL.M. Jun Justinar,  S.H.,  M.H.
Sekretariat: Ade A/fay Alfinur,  S. Sos. Supriyadi,  S. E. Andi  Setiawan,  A. Md.

## Alamat Reda ksi :
Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terls) FH-USAKTI JI. Kyai  Tapa  No.  1 Gedung H  Lt.  5 Kampus A Grogol Jakarta  11440 Tlp./Faks.:  (021)  563-7747 E-mail:  terAs_fhusakti@yahoo.com
Jurnal Hukum Humaniter terbit setiap enam bulan pada bulan Juli dan  Desember

## EDITORIAL
Para  pem baca yang kami hormati ,
Puji  syukur  kami  panjatkan  ke  hadirat Allah  Subhanahu  Wata'ala karena berkat  rahmatNya  jualah  maka  J U RNAL  H U KUM  H UMANITER  ini  dapat hadir  di  tangan  para  pembaca  semua.  Jurnal  ini  merupakan  jurnal  yang pertama  kali  terbit di tanah  air,  secara  khusus  mengulas  berbagai  masalah hukum humaniter,  dan akan terbit setiap enam bulan sekali.
Penerbitan  j u rnal  ini  d imaksudkan  sebagai  wahana  bagi  semua  lapisan masyarakat,  baik  dari  kalangan  militer,  aparat  penegak  h ukum,  birokrat, LSM,  akademisi,  mahasiswa ,  maupun  kalangan  lainnya  yang  ingin mengetahui  secara  lebih  mendalam  mengenai  seluk-beluk  hukum humaniter.  Di  samping  itu,  konflik-konflik  yang  terjadi  di  berbagai  wilayah Republik  Indonesia  dalam  dekade  terakhir juga  menjadi  pertimbangan  lain bagi diterbitkannya jurnal ini.
Pada  ed isi  perdana  ini,  topik utama  J U RNAL  H U KUM  H UMAN ITER  adalah tentang  "kejahatan  perang" (war  crimes). Kejahatan  perang  merupakan salah satu tindak pidana yang belum sepenuhnya diakomodasikan ke dalam aturan  h ukum  nasional  I ndonesia.  Oleh  karena  itu,  sejara h   dan  praktik­ prakti k  negara  serta  beberapa  substansi  dasar  dari  peraturan-peraturan mengenai  tindak pidana  kejahatan  perang  akan  dikemukakan dalam  artikel­ artikel  utama  dan  pend ukung .  Tidak  hanya  itu,  pemaparan  h ukum  nasional serta  upaya-u paya  yang telah dilakukan khususnya  dalam  Rancangan  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  Nasional  juga  akan  ditampilkan  guna melengkapi edisi kali ini.
Di  samping  materi  pokok tersebut,  d isertakan  pula " Kolom"  yang  pada edisi ka li  ini  berisikan  tentang  Konvensi  Den  Haag  IV  ( 1 907)  yang  mengatur mengenai  hukum  dan  kebiasaan  berperang  di  darat.  Pemilihan  materi  ini sengaja  dila kukan  mengingat  urgensi  Konvensi  ini  yang  sudah  menjadi hukum  kebiasaan  internasional  dan  berlaku  bagi  semua  negara  serta merupakan  aturan  penting  dalam  hal  pengaturan  alat  dan  cara  berperang yang masih relevan dan berlaku pada saat ini.

## Atas  diterbitka nnya  jurnal  ini,  kami  mengucapkan  terima  kasih  kepada
International  Committee  of the  Red  Cross (ICRC)  yang  memiliki  komitmen tinggi dalam  upaya  mengembangkan hukum humaniter di  I ndonesia dengan mendukung penerbitan jurnal ini.
Akhir  kata ,  ka mi  berharap  semoga  penerbitan  jurrnal  ini  dapat  memenuhi kebutuhan  dan  keingintahuan  yang  mendalam  terhadap  h ukum  humaniter. U ntuk itu,  kami dengan segala kerendahan hati  akan menerima segala  kritik maupun saran-saran yang konstruktif bagi penyempurnaan j u rnal ini di  masa datang.

## Redaksi

## DAFTAR ISi
him.

## Artikel

## 1 .   Timothy L.  H .  McCormack
Sixty  Years  from  Nuremberg:  What Progress for Internatio- nal  Criminal Law? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2. Michael Cottier War Crimes in  International  Law:  An Introduction . . .  . . .  . . .  .. 2 1 3. Natsri Anshari Tanggung-jawab  Komando menurut H ukum lnternasional
dan Hukum Nasional Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 4. Harkristuti  Harkrisnowo Kejahatan Berat dan  Hukum Hu ma niter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 90 5. Rina Rusman
Kejahatan  Perang dan Beberapa Rumusannya dalam Hu- kum Pidana  Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 6. Heru Cahyono
Kejahatan Perang  yang Diatur dalam H ukum l nternasional dan Hukum Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 21

## Kolom
1 .   Kejahatan  Perang (War  Crimes) dalam Berbagai l nstrumen H ukum l nternasional . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . .  . . . . . . 1 5 7 2. Konvensi Den  Haag  1 907 tentang Alat dan Cara Berperang 1 70 3. Terjemahan Konvensi  Den  Haag IV 1 907 tentang  H ukum dan Kebiasaan  Perang di Darat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 84
4. Teks Konvensi Den  Haag  IV  1 907 dan Lampira nnya (dalam bahasa lnggris) . . . . . .  . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 1 98

## l:l KONVENSI  DEN  HAAG  1 907  MENGENAI  ALAT  DAN  CARA BERPERANG

## A. Konferensi Perdamaian dan Konvensi Den Haag  1 907
Salah  satu  ketentuan  hukum  yang  sangat  penting  dalam  hukum humaniter  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  alat (means) dan  cara (methods) berperang  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Konvensi  Den Haag  tahun  1 899  dan  1 907.  Konvensi  terse but  merupakan  hasil  dari Konferensi  Perdamaian  I (First  Peace  Conference) yang  diselenggarakan selama d ua  bulan  (dibuka tanggal 20 Mei  1 899)  dan  Konferensi  Perdamaian II (Second Peace  Conference) yang diselenggarakan  pada tanggal  1 5  Juni- 1 8   Oktober  1 907.  Kedua  konferensi  tersebut  diadakan  di  Den  Haag,
Beland a.
Berkaitan  dengan  Konferensi  Perdamaian  I,  pada tahun  1 898,  Menlu • Rusia,  Count  Mouravieff,  mengedarkan  surat  kepada  semua  kepala perwakilan  negara  yang  diakreditir  di  St.  Petersburg ,   berisikan  ajakan Maharaja  Rusia  untuk  berusaha  mempertahankan  perdamaian  dunia  dan mengurangi  persenjataan.  Dengan  demikian,  maka  tujuan  konferensi tersebut  adalah  dalam  bidang  perlucutan  senjata (disarmament) dalam rangka  menegakan  perdamaian  dunia.  Konferensi  diakhiri  dengan disetujuinya suatu Final Act. 1
Gagasan  pertama  untuk  mengadakan  Konferensi  Perdamaian  I I tersebut  di  atas  datang  dari  Menlu  Amerika  Serikat,  Hon.  John  Hay,  yang pada  21  Oktober  1 904  membuat surat edaran yang  ditujukan kepada wakil­ wakil  Amerika  Serikat  yang  diakreditir  di  negara-negara  yang  telah meratifikasi Final Act tahun  1 899. 2 Pada  waktu  itu  Rusia  sedang  berperang
1 GPH.  Haryomataram ( 1 ) , Sekelumit tentang  Hukum  Humaniter, Surakarta:  Sebelas  Maret University Press, 1 994, him. 1 6- 1 7 . 2 Menurut  Pearce  Higgins,  yang  dimaksud  dengan Final  Act adalah:  "The  result  of  the labours  of  these  two  months  were  embodied  in  a  Final  Act  which  is  not  in  itself  a Convention,  but  rather  a  resume  of  the  work  done  by  the  Conference  and  as  such  was signed  by  all  the Powers present,  who  thus affirmed  the  authenticity  of the  record,  without binding themselves to sign each of the Conventions or adhere to  each of the Declarations or Wishes  contained  in  the  Act."  Lihat  Pearce  Higgins, The  Hague  Peace  Conferences  and Other  International  Conferences  concerning  the  Laws  and  Usages  of  War,  Texts  of Conventions with  Commentaries, London: Cambridge U niversity  Press, 1 909, him. 4 1 .
JU RNAL HUKUM H U MANITER, Vol.  1 ,  No.  1
melawan  Jepang.  Namun,  Csar  Rusia  menyatakan  keinginannya  untuk menyelenggarakan  konferensi  tersebut.  Setelah  mendengar  berita  itu, Presiden  Amerika  Serikat,  Theodore  Roosevelt,  mempersilakan  Csar  untuk bertindak sebagai  penyelenggara. 3
Mengenai  hasil yang dicapai,  Konferensi  Perdamaian  I  menghasilkan tiga konvensi dan tiga deklarasi, yaitu sebagai berikut:
1 .   Konvensi  I  untuk  Penyelesaian  secara  Damai  atas  Sengketa-sengketa lnternasional (Convention for the Settlement of International Disputes);
2.  Konvensi  I I   mengenai  H ukum  dan  Kebiasaan  Perang  di  Darat
( Convention respecting the Laws and Customs of War on Land);
3.  Konvensi  I l l   mengenai  Adaptasi  Prinsip-prinsip  Konvensi  J enewa  22 Agustus  1 864  untuk  Perang  di  Laut (Conventions  for the  Adaptations to the  Maritime  Warfare  of the  Principles  of the  Geneva  Convention  of the 22"d August 1 864)
Adapun  tiga  deklarasi  yang  dihasilkan  mengatur  hal-hal  sebagai berikut:
1 .   Melarang  peluncuran  proyektil-proyektil  dan  bahan-bahan  peledak  dari balon  atau  dengan  metode  baru  lainnya  yang  sama ( To  prohibit  the discharge  of projectiles  and  explosives  from  balloons  or by  other similar new methods);
2.  Melarang  penggunaan  proyektil-proyektil  yang  menyebabkan  gas  cekik dan  gas beracun ( To prohibit the use of projectiles,  the object to which is the diffusion  of asphyxiating or deleterious gases);
3.  Melarang  penggunaan  peluru-peluru  dum-dum,  yaitu  peluru-peluru  yang bungkusnya  tidak  sempurna  menutupi  bagian  dalam  sehingga  dapat dengan  mudah  pecah dan  membesar dalam  tubuh  manusia ( To prohibit the  use  of bullets  which  expand or flatten  easily in  the human body,  such as  bullets  with  a  hard  envelope,  of which  the  envelope  does  not entirely cover the core,  or is pierced with  incisions).
Menurut Final Act, dari  Konferensi  Perdamaian  I I   ini  telah dihasilkan 1 3  konvensi dan satu deklarasi,  yaitu sebagai berikut:
3 GPH.  Haryomataram ( 1 ).  op. cit. ,  him.  1 8- 1 9 .
1 . Konvensi  I  untuk  Penyelesaian  secara  Damai  atas  Sengketa-sengketa lnternasional (Convention  for the Settlement of International Disputes);
2.  Konvensi  I I   mengenai  Pembatasan  Penggunaan  Kekerasan  untuk
Pengembalian  Hutang-piutang  yang  Timbul  dari  Kontrak (Convention respecting the  Limitation  of the  Employment of Force  for the  Recovery of Contract Debts);
3.  Konvensi  I l l   mengenai  Memulai  Permusuhan (Convention  relative  to  the
Opening of Hostilities) ;
4.  Konvensi  IV  mengenai  Hukum  dan  Kebiasaan  Perang  di  Darat
(Convention respecting the Laws and Customs of War on  Land);
5.  Konvensi  V  mengenai  Hak  dan  Kewajiban  Negara  dan  Orang  Netral dalam  Perang  di  Darat (Convention  respecting  the  Rights  and Duties  of
Neutral Powers and Persons in Case of War on Land) ;
6.  Konvensi  VI  mengenai  Status  Kapal  Dagang  Musuh  pada  Saat Terjadinya  Permusuhan (Convention  relative  to  the  Status  of  Enemy
Merchant-Ships at the  Outbreak of Hostilities);
7.  Konvensi VI I  mengenai  Perubahan  Kapal  Dagang  menjadi  Kapal  Perang
(Convention relative to the  Conversion  of Merchant-Ships into  Warships);
8.  Konvensi  VI I I   mengenai  Penempatan  Ranjau  Sentuh  Kapal  Selam Otomatis (Convention  relative  to  the  Lying  of  Automatic  Submarine Contact Mines);
9.  Konvensi  IX  mengenai  Pengeboman  oleh  Angkatan  Laut  di  Waktu Perang (Convention respecting Bombardment by Naval Forces in  Time of
Wa0;
1 0. Konvensi X  mengenai Pengadapatasian Prinsip-prinsip Konvensi Jenewa untuk  Perang  di  Laut (Conventions  for the  Adaptations  of the  Principles of the  Geneva Convention to Maritime  War);
1 1 .  Konvensi  XI  mengenai  Pembatasan  Tertentu  tentang  Pelaksanaan  dari
Hak Orang  yang  Tertangkap  dalam  Perang  di  Laut (Convention  relative to  Certain  Restriction  on  the Exercise  of the  Right of capture  in  Maritime
Wa0;
1 2. Konvensi  XII  mengenai  Pembentukan  Pengadilan  Barang  Rampasan lnternasional (Convention relative  to  the Establishment of an International Prize  Court);
1 3. Konvensi XIII mengenai  Hak  dan  Kewajiban Negara  Netral dalam Perang di  Laut ( Convention  respecting  the  Rights  and Duties  of Neutral  Powers in  Maritime  Wary;
1 4. Deklarasi  Pelarangan  Penggunaan Proyektil, dll. ,  dari  Balon (Declaration
Prohibiting Discharge of Projectiles,  etc.,  from Baloons) .
Perlu  diketahui  pula  bahwa  Konvensi  Den  Haag  1 907  mulai  terbuka untuk  ditandatangani  oleh  negara-negara  sejak  tanggal  1 8   Oktober  1 907, mulai  berlaku  tanggal  26  Januari  1 91 0,  dengan  negara  penyimpan (depository  state) Konvensi  yaitu  Belanda  dan  teks  asli  Konvensi menggunakan bahasa  Prancis (authentic language).4
Konvensi  Den  Haag  IV  1 907  dimaksudkan  untuk  menggantikan Konvensi  Den  Haag  I I   1 899.  Namun,  dari  40  negara  yang  telah  menjadi peserta  perjanjian  dari  Konvensi  Den  Haag  1 899,  1 8  negara  menyatakan tidak  menjadi  peserta  perjanjian  Konvensi  Den  Haag  1 907  (Argentina, Bulgaria,  Chile,  Colombia,  Ekuador,  Yunani,  Honduras,  Italia,  Korea, Montenegro,  Paraguay,  Persia,  Peru,  Serbia,  Spanyol,  Turki,  Uruguay, Venezuela). 5
Di  samping  ketentuan-ketentuan  di  atas,  Konvensi  IV  mengenai Hukum  dan  Kebiasaan  Perang  di  Darat  1 907  memiliki  bagian  Lampiran (Annex) yang  merupakan  penjabaran  dari  konvensi  tersebut.  Lampiran tersebut selengkapnya  bernama  Peraturan-peraturan  mengenai  Hukum dan Kebiasaan  Perang  di  Darat (Regulations  respecting  the  Laws  and Customs of  War  on  Land) atau  secara  singkat  disebut  dengan  Peraturan-peraturan Den  Haag (Hague Regulations/HR). HR terdiri  dari  56  pasal  yang  mengatur mengenai  pihak  yang  berperang (belligerent), tawanan perang (prisoners  of wary, orang  yang  sakit  dan  Iuka,  mata-mata (spies), cara  berhentinya permusuhan,  dan  wilayah  pendudukan.
4 Adam  Roberts  dan  Richard  Guelff, Documents  on  the  Laws  of War, Third  Edition,  New York: Oxford  U niversity Press,  2000, him. 68. 5 Ibid.
Konvensi  IV  Den  Haag  1 907  ini  beserta  Lampirannya  merupakan salah  satu  bagian  terpenting  dari  ketentuan  hukum  yang  mengatur tentang alat dan cara  berperang .
Dewasa  ini  Konvensi  Den  Haag  1 907,  khususnya  Konvensi  IV beserta  Lampirannya,  telah  memiliki  status  sebagai  hukum  kebiasaan internasional (customary international law) sehingga mengikat secara  hukum bagi  semua  negara.  Hal  itu ,  antara  lain,  dinyatakan  dalam  putusan  yang dibuat oleh Mahkamah M iliter  l nternasional di Nuremberg  (1 946) dan dalam laporan  yang  dibuat  oleh  Sekretaris  Jenderal  PBS  mengenai  pembentukan Mahkamah  Pidana  l nternasional  untuk  Bekas  Yugosalvia  ( 1 993).  Hal tersebut dinyatakan oleh Adam  Roberts  dan Richard  Guelff sebagai-berikut:6
"Two  points  should  be  noted  about  the  applicability  of  1 907  Hague Convention  IV .. .   (2)  The  application  of each  convention  was  made more  complex  by  the  inclusion  of  a  'general  participation'  clause (Article  2).  However,  to the extent that aspects  of the Convention  are considered  customary  international  law,  those  aspects  are  binding  on all  states.  The  I nternational  Military  Tribunal  at  Nuremberg  in  1 946, and  a  report  of the  UN  Secretary-General  to  the  Security  Council  in May  1 993  concerning  the  establishment of the  I nternational  Criminal Tribunal  for  the  Former  Yugoslavia,  expressly  recognized  1 907 Hague  Convention  IV  as  declaratory  of  Customary  I nternational Law . . . "
Kedua  pakar  di  atas juga  meyatakan  bahwa,  Konvensi  Den  Haag  IV 1 907  yang  mengatur  perang  di  darat  bukan  merupakan  suatu  kententuan hukum  yang  bersifat  lengkap.  Apabila  dalam  perang  ternyata  terdapat  hal­ hal  yang  belum  diatur  oleh  Konvensi,  maka  akan  tetap  diatur  berdasarkan hukum kebiasaan  internasional.  Hal  tersebut dikenal dengan istilah  Klausula Martens (Martens  Clause) seperti  yang  termuat  di  bagian  Mukadimah Konvensi IV.  Hal itu diuraikan sebagai berikut: 7
6 Ibid. 7 Ibid.
"While representing  a  relatively comprehensive  agreement on  the law of  land  warfare,  1 907  Hague  Convention  IV  (like  1 899  Hague Convention I I )  was not regarded as a complete code of the applicable law. What has come to be known as the Martens Clause,  appearing in the  Convention's  Preamble,  declares  that  cases  not  i ncluded  in  the
Regulations  annexed  to  the  Convention  remain  governed  by customary  international law relating  to the conduct of warfare."
Adapun  bagian  Mukadimah  Konvensi  IV sebagaimana  yang  disebut di atas mengatur persoalan tersebut sebagai berikut: 8
"Until  a  more  complete  code  of the  laws  of war  has  been  issued,  the high contracting  Parties  deem  it expedient to  declare  to  declare  that, in  cases  not  included  in  the  Regulations  adopted  by  them,  the inhabitants  and  the  belligerents  remain  under  the  protection  and  the rule  of  the  principles  of  the  law  of  nations,  as  they  result  from  the usages and  dictates of the public conscience."
Definisi  kejahatan  perang (war crimes) yang  terdapat  dalam  Statuta Mahakamah  Pidana  l nternasional ad  hoc untuk  Bekas  Yugoslavia  dan Rwanda  maupun  Statuta  Mahkamah  Pidana  lnternasional (lntemational Criminal  Court/ICC) juga  semakin  menggemakan  ketentuan-ketentuan Konvensi  Den  Haag  IV dan Hague Regulations. 9
Dalam  putusan  dari International  Military  Tribunal di  Nuremberg ( 1 946)  dikatakan  bahwa  ketentuan-ketentuan  yang  termuat dalam  Konvensi IV  telah  diakui  oleh  seluruh  bangsa  dan  dianggap  sebagai  hukum  dan kebiasaan  perang,  dan kemudian dimasukkan  ke  dalam  Pasal  6(b)  Piagam Nuremberg .  Hal itu dinyatakan sebagai berikut: 1 0
" . . .  The rules of land warfare expressed  in the convention undoubtedly represented  as  advance over existing  international law  at that time of their  adoption.  But  the  convention  expressly  stated  that  it  was  an attempt  'to  revise the general  laws  and customs of war,'  which it thus recognized  to  be  then  existing,  but  by  1 939  these  rules  laid down  in the  convention  were  recognized  by  all  civilized  ntioins,  and  were regarded  as  being  declaratory  of  the  laws  and  customs  of  war  are reffered  in Article 6(b) of the Charter."
Dalam  tulisan  ini  selanjutnya  akan  d ijelaskan  beberapa  hal  dari ketentuan-ketentuan  dalam  Konvensi  Den  Haag  1 907,  termasuk  berbagai hal  yang  diatur  dalam  Peraturan-peraturan  Den  Haag  yang  dianggap penting.
8 Lihat Mukadimah Konvensi Den Haag IV 1 907.
9 Adam  Roberts dan Richard Guelff, op. cit. , him. 68. 10 Ibid. , him. 1 78.

## 8. Beberapa Ketentuan Penting dalam  Konvensi Den Haag IV 1 907
Ketentuan  utama  tentang  alat  dan  cara  berperang  terdapat  dalam Konvensi  Den  Haag  IV  1 907,  terutama  Lapiran  (A nnex )-nya  yang  berjudul Regulations  respecting  the  Laws  and Customs  of War on Land, atau  sering disebut dengan Hague Regulations (Peraturan-peraturan  Den  Haag). Hague Regulations ini  mengatur  mengenai  hukum  dan  kebiasaan  perang  di  darat, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai alat dan cara  berperang. 1 1
Di  dalam Hague  Regulations  (HR), antara  lain,  diatur  tentang  pihak yang  berperang (belligerent). Pasal 1 HR  mengatur  syarat-syarat (qualifications) yang  harus  dipenuhi  agar  seseorang  dapat  tunduk  pada hukum  perang,  yaitu:  1 .  dipimpin  oleh  orang  yang  bertanggung-jawab  atas bawahannya;  2.  memakai  tanda/emblem  yang  tetap  dan  dapat  terlihat  dari kejauhan;  3.  membawa  senjata  secara  terang-terangan ;  4.  melaksanakan operasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.
Di negara-negara di mana milisi (militia) atau korps sukarela dianggap sebagai tentara (army} , atau sebagai bagian dari  tentara ,  kelompok tersebut (milisi/korps sukarela) adalah termasuk dalam  kategori  tentara  (Pasal  1  ayat (2) H R).
Seiri ng  dengan  makin  banyaknya  konflik  bersenjata  yang  bersifat non-internasional  yang  melibatkan  kelompok-kelompok  bersenjata  yang tidak  lagi  memenuhi  semua  kriteria  di  atas,  maka  kriteria  terpenting  untuk membedakan antara kombatan dengan orang sipil  adalah membawa senjata secara  terbuka.  Sehingga  jika  terdapat  keraguraguan  apakah  seseorang termasuk  ke  dalam  golongan  kombatan  ataukah  sebagi  orang  sipil,  dengan terpenuhinya  kriteria  membawa  senjata  secara  terbuka  maka  yang bersangkutan termasuk sebagai kombatan.
Golongan  militer  (meliputi  angkatan  darat,  laut  dan  udara)  dan  milisi (militia) , serta  korps  sukarela (corps of volunteers) yang memenuhi keempat
1 1 Lihat Arlina  Permanasari, et.  al. ,  Pengantar Hukum  Humaniter, Jakarta:  I C RC,  1 999,  hal.
62.
persyaratan  tersebut  di  atas  dinamakan  dengan  kombatan (combatant), yaitu orang yang turut serta  secara aktif dalam permusuhan (hostilities). 12
Termasuk  juga  dalam  golongan  kombatan  adalah  penduduk  dari suatu  wilayah  yang  belum  diduduki  oleh  musuh,  yang  secara  spontan menangkat  senjata  pada  waktu  musuh  mendekat,  tidak  mempunyai  waktu untuk  mengorganisasikan  diri ,   membawa  senjata  secara  terang-terangan dan  menghormati  hukum dan kebiasaan  perang .  Kelompok tersebut disebut dengan levee en masse (Pasal 2  HR).
Berkaitan  dengan  pasal  di  atas,  secara  historis  Konvensi  Den  Haag IV  1 907  disusun  dengan  menggunakan  pengalaman  yang  diperoleh  dalam Perang  Jerman-Prancis  tahun  1 870.  Dalam  perang  tersebut,  tentara Jerman,  yang  menduduki  (sebagian)  wilayah  Prancis,  diganggu  oleh penduduk yang  mengangkat  senjata,  yang  kemudian  dikenal  dengan  nama franc  tireurs. Mereka  apabila  tertangkap  oleh  tentara  Jerman,  tidak diperlakukan  sebagai  kombatan  dan  biasanya  langsung dihukum  mati.  Juga dalam perang-perang lainnya terdapat pasukan bersenjata yang tidak teratur yang  menggangu  tentara  pendudukan.  Dalam Peace  Conference tahun 1 907 terjadi perdebatan sengit antara negara-negara yang pernah diganggu oleh  pasukan  tidak  teratur  tersebut,  dengan  negara-negara  yang  pernah diduduki  dan  pernah  menggunakan  pasukan  semacam  itu.  Perdebatan  itu berakhir dengan  dicapainya  suatu  kompromi  yang  kemudian  dituangkan  ke dalam  Pasal  2  H R .   Ketentuan  inilah  yang  berlaku  selama  Perang  Dunia  I dan  I I .   Sampai  adanya  Konvensi  Jenewa  1 949,  pasal  tersebut  merupakan satu-satunya  ketentuan  yang  mengatur  apa  yang  sering  disebut  dengan lawful  irregular  combatant. Apa  yang  dikenal  denga levee  en  masse ini kemudian  semakin  berkembang  menjadi  apa  yang  sekarang  kita  sebut dengan  pasukan  gerliya,  dan  kemudian  menimbulkan  istilah  baru  yaitu perang  gerilya (guerilla  warfare) . 13
Dalam  Pasal  3  HR  diatur  apa  yang  dinamakan  dengan  kombatan (combatant) dan  non-kombatan (non-combatant). Sebagaimana  diketahui
1 2 GPH. Haryomataram ( 1 ),  op. cit.,  him. 23.
13 GPH. Haryomataram (2),  Hukum Humaniter, Jakarta: Rajawali, 1 984, him. 77-78.
J URNAL H UKUM  H U MANITER, Vol.  1 ,  No.  1
angkatan  bersenjata  sebagai  pihak  yang  berperang  terdiri  dari  kombatan dan  non-kombatan  yang  apabila  tertangkap  oleh  pihak  musuh  keduanya harus diperlakukan sebagai tawanan perang.
Agar  dapat  dibedakan  dengan  pendud uk  sipil,  pengertian  non­ kombatan di sini adalah bagian/anggota  dari  angkatan bersenjata yang tidak ikut  bertempur,  misalnya  anggota  angkatan  bersenjata  yang  merupakan personil medis (medical personnef) , rohaniawan (chaplain), dsb.
Mengenai  tawanan  perang (prisoners  of war), Pasal 4 HR mengatur bahwa  tawanan  perang  pada  hakikatnya  berada  di  bawah  kekuasaan  dari pemerintah  pihak musuh (in  the  power of the  hostile  Government) , bukan  di bawah  kekuasaan  individu  atau  kesatuan  yang  menang kapnya .  Mereka harus  diperlakukan secara  manusiawi  dan  harta  bendanya  harus  dilindungi. Barang-barang  milik  pribadi  (kecuali,  senjata,  kuda,  dan  surat-surat  dinas
(military papers)) tetap menjadi milik tawanan perang.
Para  tawanan  perang  tersebut  dapat  diinternir (interned) di  suatu kota,  benteng,  kamp (camp), atau suatu tempat tertentu  lainnya ,  dan  mereka terikat untuk tidak  berada  di  luar batas-batas yang  telah ditentukan.  Namun demikian  mereka  hanya  dapat dibatasi  sebagai  suatu  langkah  yang  sangat diperlukan  bagi  keselamatan,  dan  hanya  pada  saat  keadaan  memang mengharuskan tindakan tersebut tetap dilakukan (Pasal 5 H R) .
Berdasarkan  Pasal  22 H R , ditegaskan  bahwa  penggunaan  alat  atau sarana (means) berperang  oleh  para  pihak  di  dalam  pertikaian  bersenjata adalah tidak  tak  terbatas (not unlimited) . Pengaturan  terhadap  penggunaan senjata  yang digunakan dalam  berperanp  ni,  pada  pri nsipnya  dimaksudkan untuk mengurangi  penderitaan yang tidak perlu (unnecessary suffering) .
Pengaturan  dalam  sejumlah  perjanjian-perjanjian  (i nternasional) tentang  senjata,  secara  historis  dikembangan  dengan  mengingat  prinsip­ prinsip dasar etika berperang,  yaitu :
"Treaties  on  weapons  have  developed  in  the  light  of the  basic ethical principles  of warfare.  Thus,  the  St  Petersburg  Dcalaration  of  1 868, which  forbade  certain  types  of  ammunition ,  was  primarily  design  to avoid  u nnecessary  suffering.  It  was  followed  by  other  instruments recognizing  similar  principles,  such  as  Declaration  1 87 4. This Declaration  states  that  'the  laws  of  war  do  not  recog nize  to
belligerents  an  unlimited  power  i n   the  adopting  of  means  of  injuring the enemy'." 14
Ketentuan yang  menyangkut  pembatasan  terhadap  penggunaan  alat berperang  di  atas  selanjutnya  dirinci  dalam  Pasal  23  HR.  Menurut  pasal tersebut,  para  pihak  yang  bersengketa  dilarang  untuk:  menggunakan senjata  racun/beracun ;   membunuh/melukai  secara  keji;  membunuh/melukai musuh  yang  telah  menyerah/meletakkan  senjata;  menggunakan  senjata/ peluru  yang  menimbulkan  penderitaan  yang  berlebihan (superfluous injury); penggunaan/perlakuan  yang  tidak  layak  terhadap  bendera  putih,  bendera negara ,   tanda-tanda/seragam  tentara,  maupun  tanda (emblem) pembeda yang  diatur  Konvensi  Jenewa;  menghancurkan/merampas  harta  benda musuh;  menyatakan  dihapuskan,  ditunda,  atau  tidak  dapat  d iklaim  di hadapan  pengadilan  hak-hak  dan  hak  untuk  bertindak  dari  warga  negara musuh.
Penggunaan  tipu  muslihat (ruses  of war) dan  penggunaan  metode yang  diperlukan  untuk  memperoleh  informasi  tentang  musuh  dan  negara (musuh)  dalam  peperangan  adalah  sah (lawfuf), jadi  diperbolehkan  (Pasal 24  H R).  Tipu  muslihat  yang  dimaksud  misalnya,  menutupi  meriam/tank dengan  dedaunan  agar tidak terlihat  musuh,  wajah  pasukan yang  dicoreng moreng agar tidak mudah diketahui musuh, dsb.
Pasal  25  HR  melarang  dengan  sarana  apapun,  penyerangan  atau pemboman  terhadap  kota,  desa,  pemukiman,  atau  bangunan  yang  tidak dipertahankan (not  defended). Komandan  dari  suatu  pasukan  yang melakukan  serangan,  sebelum  memulai  pemboman,  kecuali  dalam  hal melakukan  suatu  penyergapan (an  assault), harus  mengambil  tindakan sedapat  mungkin  untuk  memberikan  peringatan  kepada  penguasa/otoritas dari  tempat yang akan dibom (Pasal 26 HR).
Mengenai istilah 'kota yang tidak dipertahankan' ( 'undefended towns) atau  'kota  yang terbuka' ( 'open  towns) belum didefinisikan dalam  perjanjian internasional,  tetapi  banyak  pedoman (guidance) di  dalam  doktrin  yang
14 Ingrid  Detter  De  Lupis, The  Law of War, Cambridge:  Cambridge  University  Press, 1 987, him. 1 77.
menentukan  persyaratan  untuk  sebuah  kota  yang  tidak  dipertahankan. Ketentuan-ketentuan  tentang  kota  yang terbuka  diletakkan  dalam  Deklarasi Brussels tahun  1 874  dan  digunakan  kembali (re-adopted) dalam  Peraturan­ peraturan  Den  Haag  ( Pasal  25).  Ketentuan  yang  sama  juga  dimasukkan  ke dalam  Konvensi  Den  Haag IX 1 907  tentang  Pengeboman  di  Laut (Naval

## Bombardment). 15
Dalam  hal  terjadi  pengepungan  dan  pemboman,  Pasal  27  HR mengatur  bahwa,  apabila  terjadi  pengepungan  dan  pemboman,  langkah­ langkah yang diperlukan harus diambil untuk memisahkan (to spare) tempat­ tempat berikut ini dari tindakan tersebut,  seperti  bangungan-bangunan yang ditujukan  untuk  keagamaan,  seni,  ilmu  pengetahuan  dan  amal,  monumen sejarah,  rumah  sakit  dan tempat orang  sakit  dan  Iuka  dikumpulkan.  Hal  itu berlaku  sepanjang  tidak  digunakan  untuk  kepentingan  militer  pada  saat terjadi penyerangan dan pemboman.
Kemudian,  pihak yang  dikepung (besieged) harus  memberikan tanda pada  bangunan-bangunan  atau  tempat-tempat  dengan  tanda  khusus  yang dapat terlihat.  Hal tersebut harus diberitahukan sebelumnya  oleh  pihak yang melakukan serangan.
Pasal  28 H R  melarang  penjarahan (pillage) terhadap suatu  kota  atau tempat,  sekalipun  dilakukan  dengan  suatu  serangan.  Masalah  mata-mata (spies) telah  diatur  dalam  Pasal  29  dan  30  HR.  Pasal  29  ayat  ( 1 )   HR menentukan  kriteria  agar  seorang  individu  dapat  dianggap  sebagai  mata­ mata,  yaitu  jika  ia:  bertindak  secara  sembunyi-sembunyi (clandestinely) , berpura-pura (false  pretence), bertujuan  ' mtuk  medapatkan  atau  mencari informasi  dalam  wilayah  operasi  salah  satu  pihak  yang  bertikai,  dengan maksud untuk menyampaikan informasi tersebut kepada pihak m usuh.
Menurut  GPH.  Haryomataram,  mengenai  mata-mata  dalam  hukum internasional  dianut  dua  prinsip,  yaitu:  1 . belligerents dibenarkan  memakai mata-mata  untuk  memperoleh  keterangan  tentang  lawan;  2.  lawan  yang menangkap mata-mata berhak pula menghukum mereka. 16
15 Ibid.
16 GPH. Haryomataram (2), op. cit., him. 32.
J URNAL HUKUM H U MANITER, Vol. 1 , N o .   1
Tentara  yang  tidak dengan cara  menyamar (disguise), lalu  masuk ke dalam  daerah  operasi  tentara  musuh  untuk  mendapatkan  i nformasi  tidak dianggap  sebagai  mata-mata.  Mereka  yang  disebut  berikut  ini  juga  tidak dianggap  sebagai  mata-mata:  tentara  atau  orang  sipil  yang  mejalankan misinya  secara  terbuka,  yang  ditugasi  sebagai  kurir  untuk  kepentingan angkatan  bersenjatanya  sendiri  maupun  pihak  musuh.  Kurir  yang  dikirim melalui balon dan secara  umum  untuk menjaga  komunikasi  antara  berbagai bagian dari  suatu angkatan  bersenjata  atau  wilayah  (Pasal  29 ayat  (2)  H R). Seorang  mata-mata  yang  tertangkap  tidak  dapat  dihukum  tanpa  melalui proses  peradilan  (Pasal  30  H R).  Seorang  mata-mata,  setelah  bergabung kembali  dengan  kesatuannya  di  angkatan  bersenjata,  kemudian  tertangkap oleh  musuh,  harus  diperlakukan  sebagai  tawanan  perang (prisoner of war) dan  ia  tidak  bertanggung-jawab  atas  tindakan  spionase  yang  pernah dilakukan sebelumnya (Pasal  31  HR).
Berkaitan  dengan  hukum  pendudukan (occupation  law) antara  lain diatur dalam Pasal 42  HR.  Pasal ini mengatur kapan suatu wilayah dianggap sebagai  wilayah  pendudukan ,  yaitu  apabila  wilayah  tersebut  secara  nyata ditempatkan  di  bawah  kekuasaan  tentara  musuh.  Pendudukan  hanya berlaku di wilayah otoritas (pendudukan) didirikan dan dilaksanakan.
Sekalipun  sudah  diusahakan  untuk memberikan  definisi  dari  wilayah pendudukan,  namun  dalam  situasi  yang  sebenarnya  masih  sulit  untuk menentukan  dengan  pasti  daerah  mana  yang  sudah  dapat  disebut wilayah pendudukan.  Selain perlu ditentukan batas wilayah  pendudukan, juga harus diketahui  kapan  wilayah  itu  mulai  diduduki .  Hal  ini  penting  untuk menentukan  kapan  hukum  pendudukan  harus  diberlakukan  di  wilayah tersebut. 1 7
Dalam  hal  otoritas  dari  penguasa  yang  sah  telah  menyerahkan kekuasaannya  kepada  pihak  yang  menduduki (occupant), pihak  yang menduduki  harus  mengambil  langkah-langkah  untuk  membangun  kembali dan  menjamin,  sedapat  mungkin,  ketertiban  umum  dan  keamanan, menegakan  hukum  yang  berlaku  di  negara  yang  diduduki  apabila  hukum
1 7 Ibid. , him.  25.
tersebut dihormati ,  kecuali jika hukum tersebut sama sekali tidak diindahkan. Hal itu diatur dalam Pasal 43 HR.
Pemaksaan  terhadap  penduduk  di  wilayah  pendudukan  untuk  ikut serta  dalam operasi  militer untuk melawan  negaranya  sendiri  (Pasal 44  H R) dan  untuk  bersumpah  setia  kepada  pihak  musuh  (penguasa  pendudukan) (Pasal 44 H R)  adalah dilarang. Melakukan penjarahan (pillage) juga dilarang (Pasal 47 H R).
(Andrey Sujatmoko)
DAFTAR PUSTAKA
GPH.  Haryomataram, Sekelumit  tentang  Hukum  Humaniter, Surakarta:
Sebelas Maret University Press,  1 994.
GPH.  Haryomataram, Hukum Humaniter, Jakarta:  Rajawali,  1 984. De  Lupis,  I ngrid  Detter, The  Law of War, Cambridge:  Cambridge  U niversity Press,  1 987.
Higgins,  Pearce, The  Hague  Peace  Conferences  and  Other  International Conferences  concerning  the  Laws  and  Usages  of  War,  Texts  of Conventions  with  Commentaries, London:  Cambridge  University
Press,  1 909.
Roberts,  Adam  dan  Guelff,  Richard , Documents  on  the  Laws  of War, Third Edition,  New York:  Oxford  University Press, 2000.