## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2024

## KEPASTIAN HUKUM AKTA NOTARIS PENGGANTI: TINJAUAN ATAS LEGALITAS DAN KEABSAHAN.
Ricardo Goncalves Klau 1* , Muhammad Saiful Fahmi 2 , Andi Ervin Novara Jaya 3 1,2,3 Faculty of Law, Universitas Musamus Merauke, Merauke, Indonesia goncalves@unmus.ac.id, m.saifulfahmi@unmus.ac.id, andiervin@unmus.ac.id
Article Info Abstract Article History Received: Mei 8, 2024 Accepted: Juni 10, 2024 A notary public is an official appointed by the state with the authority to create authentic legal documents. According to Article 1 number 3 of Law Number 2 of 2014, which amends Law Number 30 of 2004 regarding  the  Notary  Position,  a  substitute  notary  is  someone temporarily appointed to take over the duties of a notary who is on leave,  sick,  or  otherwise  unable  to  perform  their  role.  This  study aims  to  explore  the  legal  responsibilities  and  validity  of  deeds created  and  signed  by  a  substitute  notary.  Using  a  normative juridical methodology with a statutory approach, the study highlights that  notaries  on  leave  must  transfer  the  Notary  Protocol  to  the substitute.
Keywords:
Notary Public; Substitute Notary; Authentic Deed

## Abstract
Notaris adalah pejabat yang diangkat oleh Negara dan diberikan kewenangan untuk membuat akta  otentik.  Dalam  Pasal  1  angka    3  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa,  “Notaris  pengganti  adalah  seorang  yang  untuk  sementara  diangkat  sebagai  Notaris untuk  menggantikan  Notaris  yang  sedang  cuti,  sakit,  atau  untuk  sementara  berhalangan menjalankan  jabatannya  sebagai  Notaris.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui bagaimana  tanggungjawab  hukum  dan  kepastian  hukum  akta  yang  sudah  dibuat  dan ditandatangani  oleh  Notaris  Pengganti.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis  normatif  yaitu  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan.  Hasilnya Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti. Konsep  Notaris  Pengganti  berdasarkan  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Jabatan  Notaris (Pengganti No. 2 Tahun 2014) adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk  menggantikan  Notaris  yang  sedang  cuti,  sakit,  atau  untuk  sementara  berhalangan menjalankan jabatan sebagai Notaris.
Kata kunci: Notaris; Notaris Pengganti; Akta Otentik.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum,  dengan  hukum  yang  mengatur  setiap  aspek kehidupan  sehari-hari.  Salah  satu  tujuan  utama  dari  gagasan  keadaan  hukum  adalah kepastian  hukum.  Pengesahan  atau  legitimasi  kewajiban  hukum  oleh  masyarakat,  yang dilakukan oleh Notaris, merupakan salah satu jenis kepastian hukum.
Dalam hal interaksi sehari-hari mereka dengan negara dan masyarakat, manusia pada dasarnya  adalah  makhluk  sosial.  Ini  termasuk  hubungan  hukum  mereka,  apakah  mereka pribadi atau publik, dengan orang lain atau dengan negara. Menurut saya dan Akhmad Budi Cahyono,  Gede  Yudi  Arsawan,  "Akan  selalu  ada  pertunangan  yang  menghasilkan  hak dan/atau  tanggung  jawab  ketika  ada  hubungan  hukum.  Hukum  atau  perjanjian  dapat membentuk  dasar  aliansi.  Perjanjian  ini  akan  dapat  dimanfaatkan  sebagai  bukti  di  masa
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
depan,  terutama  yang  berkaitan  dengan  keterlibatan  yang  dihasilkan  darinya"  (Arsawan  & Cahyono, 2021).
Istilah "catatan sastra," yang merujuk pada simbol tertulis atau tanda untuk mencatat dan  menggambarkan  ekspresi  dari  sumbernya,  menjadi  cikal  bakal  istilah  "notaris." Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, notaris adalah orang yang diberi wewenang  oleh  pemerintah  (dalam  hal  ini,  Kementerian  Hukum  dan  HAM)  untuk menyaksikan dan mengesahkan berbagai dokumen seperti wasiat, akta, dan perjanjian.
Notaris adalah pejabat publik yang berhak membuat akta otentik dan otoritas lainnya, sesuai  dengan  Pasal  1  Nomor  1  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  yang  mengatur tentang Jabatan Notaris. Menurut Pasal 1 Intructive voor De Notarissen di Indonesia, Notaris didefinisikan sebagai pejabat publik yang diharuskan memiliki pengetahuan tentang semua hukum  yang  berlaku  agar  dapat  diberikan  wewenang  dan  legalisasi,  menetapkan  tanggal, menyimpan  dokumen  asli  dan  minuta,  dan  menerbitkan  salinan  grosse  yang  valid  dan akurat.
Selain  itu,  G.  H.  S.  Lumban  Tobing  menjelaskan  bahwa  kekuatan  utama  seorang notaris adalah kemampuan untuk membuat akta yang sah, yang memberi mereka otoritas dalam  hal  ini  (Fitriana  &  Lestari,  2023).  Karena  notaris  diidentifikasi  sebagai  "Pejabat Umum"  dalam  pasal  1  Peraturan  Jabatan  Notaris,  akta  notaris  memiliki  legitimasi  akta otentik  karena  penyebutan  jabatan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  dalam  pandangannya, kewenangan notaris terdiri dari empat (empat) hal: otorisasi notaris atas akta yang mereka sangkutan;  otorisasi  notaris  untuk  orang  yang  manfaat  aktanya  dilakukan  (Kosasih  & Haykal, 2021).
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  yang  merupakan  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  mencakup  ketentuan  tentang notaris  pengganti.  Notaris  pengganti  adalah  individu  yang  ditunjuk  sementara  untuk memenuhi  tugas  notaris  yang  sakit,  cuti,  atau  tidak  dapat  melakukan  tanggung  jawabnya, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang.
Hanya  selama  masa  cuti  yang  diambil  oleh  notaris  pengganti,  notaris  pengganti bertugas  dalam  kapasitas  sementara.  Undang-Undang  Kantor  Notaris  memberikan kewenangan  kepada  Notaris  untuk  menuangkan  semua  perjanjian,  penentuan,  dan  akta yang  secara  khusus  diminta  oleh  para  pihak  untuk  dituangkan  ke  dalam  akta  otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.
Mengingat  konteks  di  atas,  penulis  membahas  masalah  fungsi  Notaris  pengganti dalam  membuat  dan  menandatangani  akta  asli  dalam  esai  ini.  Apakah  ada  kemungkinan bahwa ini akan memberikan kepastian hukum akta?

## II. METODOLOGI PENELITIAN
Karena  mengambil  pendekatan  legislatif,  penelitian  ini  termasuk  dalam  kategori penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  (Tajuddin  et  al.,  2022).  Pendekatan yuridis  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka atau  data  sekunder  sebagai  dasar  penelitian  dengan  melakukan  pencarian  peraturan  dan literatur terkait masalah yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2020).
Pendekatan  penelitian  yuridis  normatif  dilakukan  secara  operasional  dengan penelitian kepustakaan, dalam penelitian ini mengkaji dan menganalisis berdasarkan Pasal 1  ayat  3  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Dalam penelitian ini akan digunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari  bahan  pustaka  atau  literatur  yang  memiliki  hubungan  dengan  objek  penelitian.  Dalam penelitian ini, sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal dan situs di internet yang berkaitan dengan penelitian (HS et al., 2022).  Data sekunder dapat berupa materi hukum yang terdiri dari materi hukum primer, materi hukum sekunder dan materi hukum tersier.
Materi  hukum  primer  adalah  materi  hukum  yang  mengikat.  Dalam  hal  ini,  materi hukum  utama  adalah  hukum.  Materi  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
memberikan  penjelasan  tentang  materi  hukum  primer,  yaitu  buku  dan  jurnal  yang  relevan dengan jabatan notaris.
Data yang diteliti dalam penelitian dapat berupa data yang diperoleh melalui bahan pustaka dan atau langsung dari masyarakat. Metode dokumentasi dalam penelitian adalah sebagai  sarana  membantu  peneliti  dalam  mengumpulkan  data  atau  informasi  dengan membaca  surat,  pengumuman,  ringkasan  rapat,  pernyataan  tertulis  kebijakan  tertentu  dan materi  tertulis  lainnya.  Metode  pencarian  data  ini  sangat  berguna  karena  dapat  dilakukan tanpa mengganggu objek atau suasana penelitian (Dewi, 2022).

## III. HASIL DAN PEMBAHSAN Gambaran Umum Perbuatan Otentik
Dalam hal akta asli, Notaris pada dasarnya adalah satu-satunya otoritas publik yang diizinkan untuk membuat akta sesuai dengan Undang-Undang Posisi Notaris dan peraturan perundang-undangan pasar modal lainnya. Salim mendefinisikan akta otentik sebagai surat bukti  yang  diserahkan  oleh  atau  di  depan  otoritas  yang  berwenang  sesuai  dengan  format dan  pedoman  yang  ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Oleh  karena  itu, menurutnya,  sertifikat  bukti,  kehadiran  pejabat  yang  berwenang,  formulir  tertentu,  dan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan adalah komponen dari akta asli (Salim, 2015).
Akta  harus  memenuhi  persyaratan  yang  diuraikan  dalam  Pasal  1868  KUH  Perdata agar  dianggap  otentik.  Persyaratan  tersebut  antara  lain  dibuat  "oleh"  atau  "di  hadapan" pejabat publik, dalam bentuk yang diwajibkan oleh undang-undang, dan memiliki wewenang untuk dibuat oleh pejabat publik. Jika salah satu persyaratan yang disebutkan di atas tidak terpenuhi, akta asli hanya dapat memiliki kekuatan pembuktian, mirip dengan akta di tangan jika  kedua  belah  pihak  telah  menandatanganinya,  bukan  kekuatan  pembuktian  lengkap (Yusuf et al., 2021).

## Pengertian dan Penunjukan Notaris Pengganti
Adalah tanggung jawab Notaris untuk memastikan bahwa perbuatan yang dibuatnya akurat.  Untuk  menjamin  semua  pihak  yang  segera  bersangkutan,  notaris  harus  membuat akta otentik yang benar, adil, dan transparan (Wahyudi et al., 2023).
Notaris juga diperbolehkan mengambil cuti, sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris,  Pasal  11  Ayat  1  yang  menyebutkan  bahwa  Notaris  yang diangkat  sebagai  pejabat  negara  wajib  mengambil  cuti.  Cuti  yang  disebutkan  dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 11 Ayat (1) tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  berlaku  selama  notaris  tetap menjabat sebagai pejabat negara. Menurut Alwesius,
"Seorang notaris memiliki hak untuk mengambil cuti jika mereka ingin melakukannya, sakit, atau untuk sementara tidak dapat melakukan tugasnya sebagai notaris. Hak ini dapat digunakan setelah notaris memegang jabatannya selama dua (2) tahun. Hak cuti ini dapat digunakan setiap tahun, sekaligus selama beberapa tahun, dan paling lama 12 (dua belas) tahun  selama  masa  jabatannya,  dengan  ketentuan  setiap  masa  cuti  paling  lama  5  (lima) tahun termasuk perpanjangannya."
Pasal  32  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014,  yang  mengubah  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  menguraikan  bahwa  notaris  yang  ingin mengambil  cuti  harus  mendelegasikan  tanggung  jawabnya  kepada  pihak  lain  dan memastikan bahwa Protokol Kenotariatan diserahkan kepada Notaris Pengganti.

## Peran dan Kewenangan Notaris Pengganti
Selain memiliki otoritas lain sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Posisi Notaris, Notaris dan Notaris Pengganti umumnya berfungsi sebagai pejabat umum dengan wewenang  untuk  membuat  akta  otentik  mengenai  setiap  tindakan,  perjanjian,  dan penetapan  yang  diamanatkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  bahwa  saksi ingin dinyatakan dalam akta otentik (Maulina et al.,  2022).
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Ini  menunjukkan  bahwa  Notaris  dan  Notaris  Pengganti  memiliki  kedudukan  hukum yang  sama  di  mana  mereka  berdua  dapat  membuat  akta  yang  sah  yang  diinginkan  oleh pihak-pihak yang tertarik untuk membuatnya. Kekuatan hukum akta otentik yang dilakukan oleh Notaris Pengganti tidak diragukan lagi sama dengan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris,  karena  memiliki  kekuatan  bukti  yang  sempurna  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 1870 KUHPerdata (Atmoko, 2022).
Bukti  sempurna  berarti  bahwa,  selama  ketidakbenaran  tidak  dapat  ditunjukkan, perbuatan  otentik  memiliki  kekuatan  bukti  yang  total  dan  mengikat  dan  tidak  perlu  lagi didukung oleh bukti lain. Hal ini tidak diragukan lagi tidak sama dengan akta yang dimaksud, yang hanya memiliki kekuatan pembuktian lengkap ketika orang yang menandatanganinya mengakui tanda tangan pada dokumen tersebut (Rohmawati et al., 2023).
Pasal  15  UU  Posisi  Notaris  menguraikan  tiga  kategori  kewenangan  yang  dapat dimiliki  oleh  Notaris  Pengganti,  yaitu  sebagai  berikut:  kewenangan  umum,  kewenangan khusus,  dan  kewenangan  lainnya.  Kewenangan  umum  Notaris  Pengganti  adalah  untuk membuat  akta  otentik  yang  berkaitan  dengan  semua  tindakan,  perjanjian,  dan  keputusan yang  harus  ditentukan  dalam  akta  otentik  oleh  pihak  yang  berkepentingan  atau  oleh peraturan  perundang-undangan;  ini  termasuk  menjamin  keakuratan  tanggal  pembuatan akta, melestarikan dokumen, dan menyediakan kotor, salinan, dan kutipan akta (Ananda et al., 2024).
Berikut  ini  adalah  di  antara  kekuasaan  khusus  Notaris  Pengganti:  memverifikasi tanda  tangan  dan  menentukan  tanggal  surat  yang  dimaksud  dengan  memasukkannya  ke dalam buku yang ditentukan; menjadwalkan surat yang dimaksud dengan mendaftar di buku khusus; memvalidasi kesesuaian fotokopi dengan surat asli; menghasilkan salinan surat asli yang sedang dipertimbangkan yang mencakup deskripsi seperti yang tertulis dan dijelaskan dalam  surat  yang  bersangkutan;  memberikan  penasihat  hukum  dengan  mengacu  pada pelaksanaan akta; penyusunan akta yang berkaitan dengan tanah; menyusun risalah lelang. Kekuasaan Notaris Pengganti lainnya termasuk akta gadai wakaf, akta hipotek pesawat, dan sertifikasi transaksi elektronik.

## Ketentuan Posisi Notaris Pengganti
Notaris  pengganti  adalah  orang  yang  diangkat  sementara  sebagai  notaris  untuk mengisi  notaris  yang  tidak  sehat,  cuti,  atau  tidak  dapat  melaksanakan  tanggung  jawab jabatannya untuk sementara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UU Jabatan Notaris (penggantian No. 2 Tahun 2014 (Navisa et al., 2024).
Kriteria  untuk  menunjuk  notaris  pengganti  ditentukan  dalam  dua  bagian  undang- undang.  Pasal  33  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  merinci  syarat-syarat notaris,  sedangkan  Pasal  29  ayat  (1)  huruf  C  memperjelas  dokumentasi  yang  diperlukan. Dewan  Pengawas  Notaris  (MPN),  yang  dibentuk  ke  dalam  tingkatan  meliputi  Dewan Pengawas,  Tingkat  Daerah  (MPD),  Tingkat  Provinsi  (MPW),  dan  Tingkat  Pusat  (MPP), mengamanatkan  agar  notaris  yang  sedang  cuti  menunjuk  Notaris  Pengganti  melalui permohonan  formal,  sebagaimana  dituangkan  dalam  Permenkumham  Nomor  19  Tahun 2019,  Pasal  27,  Ayat  1  dan  2.Notaris  adalah  tokoh  masyarakat  yang  memiliki  kekuasaan untuk menyusun akta hukum dan dokumen hukum lainnya. Notaris harus memberikan akta asli  yang  adil,  adil,  dan  transparan  agar  segera  memastikan  semua  pihak  yang  terlibat. Notaris  yang  diangkat  sebagai  pejabat  negara  wajib  mengambil  cuti,  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Pasal  11  Ayat  1  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris.  Notaris  juga  bisa  mengambil  cuti  (Naja, 2022).
Jika  notaris  memutuskan  untuk  menggunakan  cuti  mereka,  mandat  memungkinkan otoritas  atribusi  untuk  dialihkan  kepada  orang  lain.  Notaris  yang  sedang  cuti  diwajibkan untuk  menyerahkan  Protokol  Kenotariatan  kepada  Notaris  Pengganti.  Notaris  pengganti adalah  orang  yang  diangkat  sementara  sebagai  notaris  untuk  menggantikan  notaris  yang tidak  sehat,  sedang  cuti,  atau  tidak  dapat  melakukan  tanggung  jawab  jabatan  untuk sementara,  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Jabatan Notaris (penggantian No. 2 Tahun 2014) (HS & SH, 2022).
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj

## IV.  KESIMPULAN
Notaris  adalah  pejabat  publik  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan otoritas  lainnya.  Dalam  membuat  akta  otentik,  notaris  harus  jujur,  adil  dan  transparan dalam  membuat  akta  agar  menjamin  semua  pihak  yang  terlibat  langsung.  Notaris  juga dapat mengambil cuti, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris yang menetapkan bahwa Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara harus mengambil cuti.
Kewenangan atribusi dapat dialihkan ke pihak lain, yang disebut mandat, hal ini juga berlaku  untuk  notaris  yang  sedang  cuti.  Notaris  yang  sedang  cuti  wajib  menyerahkan Protokol Notaris kepada notaris pengganti. Konsep Notaris Pengganti berdasarkan Pasal 1 angka  3  UU  Jabatan  Kenotariatan  (Pengganti  No.  2  Tahun  2014)  adalah  orang  yang diangkat  sementara  sebagai  Notaris  untuk  menggantikan  Notaris  yang  sedang  cuti,  sakit, atau sementara tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Notaris.

## REFERENSI
Ananda,  H.  T.,  Permadi,  I.,  &  Supriyadi,  S.  (2024).  Overlapping  Authority  to  Make  Land Deeds  in  Indonesia  (A  critical  review  of  the  realisation  of  legal  order). NEGREI: Academic Journal of Law and Governance , 4 (1), 51–68.
Arsawan,  I.  G.  Y.,  &  Cahyono,  A.  B.  (2021). Perlindungan  Hukum  Bagi  Klien  Atas Pembuatan Akta Di Hadapan Notaris Pengganti Yang Tidak Sah . Udayana University. Atmoko,  D.  (2022).  Penerapan  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Perjanjian  Waralaba (Franchise)  Pada  Suatu  Hubungan  Kontrak  Bisnis. Jurnal  Hukum  Sasana , 8 (1),  153– 162.
Dewi,  G.  (2022).  Metode  penelitian  kuantitatif,  kualitatif  dan  mixed  methods  dalam  hukum ekonomi Islam. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam .
Fitriana, A. R., & Lestari, A. T. W. (2023). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Apabila Terjadi Keadaan Overmacht. Notary Law Research , 4 (2), 50–65. HS,  H.  S.,  &  SH,  M.  S.  (2022). Uji  Kompetensi  Profesi  Notaris:  Soal  jawab  Ujian Pengangkatan Notaris & Uji kode Etik Notaris . Sinar Grafika. HS, H. S., SH, M. S., Nurbani, E. S., & SH, L. L. M. (2022). Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia (Buku Kedua) . Sinar Grafika. Kosasih, J. I., & Haykal, H. (2021). Kasus hukum notaris di bidang kredit perbankan . Bumi Aksara.
Maulina, I. H., Hamidah, S., & Soekasi, T. S. (2022). Legal Protection for a Substitute Notary on the Deed Done Before Him. Budapest International Research and Critics Institute- Journal (BIRCI-Journal) , 5 (1), 4203–4212. Naja, D. (2022). Malapraktek Notaris . Uwais Inspirasi Indonesia.
NAVISA, D. R. F. D., SH, M., SUNARDI, D. R., & SH, M. H. (2024). Peraturan Jabatan dan Etika  Profesi  Notaris:  Buku  Ajar  Magister  Kenotariatan .  Thalibul  Ilmi  Publishing  & Education.
Rohmawati,  I.,  Khaerudin,  A.,  &  Yudanto,  D.  (2023).  Legal  Analysis  Of  The  Practice  Of Transfer Of Rights By Financing Institutions Through An Absolute Power Of Power: A Review  Of  Violations  Of  Law  And  Its  Legal  Impact. Awang  Long  Law  Review , 6 (1), 287–294.
Salim,  H.  S.  (2015).  Teknik  Pembuatan  Akta  Satu  (Konsep  Teoritis,  Kewenangan  Notaris, Bentuk dan Minuta Akta). PT Rajagrafindo Persada, Jakarta .
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2020).  Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat. Jakarta:  Pt  Rajagrafindo  Persada,  2003. Website:  Https://Ejournal3.  Undip.  Ac. Id/Index. Php/Dlr .
Tajuddin,  M.  A.,  Fahmi,  M.  S.,  Utami,  G.  A.,  &  Klau,  R.  G.  (2022).  Indonesian  Medical Confidentiality of Telemedicine. SHS Web of Conferences , 149 , 1024.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Wahyudi,  A.,  Erliyani,  R.,  &  Mispansyah,  M.  (2023).  Tanggung  Jawab  Notaris  Pengganti atas  Akta  Notaris  yang  dibuat  oleh  Notaris  tidak  Berwenang  dalam  Kewenangan Notaris Pengganti. Notary Law Journal , 2 (3), 234–243.
Yusuf,  R.  A.,  Azisah,  N.,  &  Aswan,  M.  (2021).  Legalitas  Akta  Notaris  Yang  Dibuat  Dalam Konsep Cyber Notary Di Masa Darurat Kesehatan. Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , 8 (5).