## TINJAUAN MAQA<S{ID AL-SYARI<‘AH PADA PASAL 56 DAN 57 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG IZIN POLIGAMI

## Budiman
Pesantran Darussalam Saripan

## Abstract
The study was conducted to find out in depth Articles 56 and 57 of the  Compilation  of  Islamic  Law  (KHI)  regarding  permits  for polygamy  in  the  perspective  of  maqashid  al-shari'ah.  Because maqashid al-shari'ah occupies a central position in the development of  contemporary  Islamic  law  when  it  becomes  the  main consideration in the process of determining the law. This study is carried out in the literature and is descriptive analytic. The source of the data comes from the primary obtained by looking at books that discuss KHI and secondary data obtained from books, articles, theses,  journals  and  writings  relating  to  the  issues  that  are discussed in this thesis. To get the data, the documentation method is used. The results of this study can be concluded that polygamy permits in Articles 56 and 57 of KHI contained several concepts of maqashid  al-shari'ah  in  the  form  of  consideration  of  hifdz  al-din (religious  maintenance),  hifdz  nafs  (soul  preservation),  hifdz  nasl (offspring  maintenance)  or  in  other  terms  referred  to  as  hifdz  al- irdh (honor maintenance) all of which are included in the dharuriy category.
Keywords Maqa>s}id al-Syari>‘ah , al-Sya>t}ibi
Maqa>s}id al-Syari>‘ah , al-Sya>t}ibi

## Abstrak
Kajian ini dilakukan untuk mengetahui secara mendalam Pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang izin poligami dalam perspektif  maqa>s}id  al-syari>‘ah.  Karena  maqa>s}id  al-syari>‘ah menempati  posisi  sentral  dalam  perkembangan  hukum  Islam Kontemporer  dalam  hal  menjadi  konsiderasi  utama  dalam  proses penetapan  hukum  Islam.  Kajian  ini  dilakukan  dalam  ranah  studi pustaka dan bersifat deskriptif-analitik. Sumber data primer kajian ini berasal dari buku-buku yang membahas KHI dan buku-buku lain yang  terkait,  yang  diperoleh  dengan  menggunakan  metode dokumentasi.  Hasil  dari  kajian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  izin poligami dalam Pasal 56 dan 57 KHI telah memenuhi unsur-unsur dalam  maqa>s}id  al-syari>‘ah  yang  berupa  pertimbangan  hifdz  al-din (pemeliharaan  agama),  hifdz  nafs  (pemeliharaan  jiwa),  hifdz  nasl (pemeliharaan  keturunan)  atau  dalam  istilah  lain  disebut  dengan hifdz  al-‘irdh  (pemeliharaan  kehormatan)  yang  kesemuanya  itu termasuk dalam kategori dharuriy.
Pendahuluan Perkawinan  adalah  fitrah  kemanusiaan, maka  dari  itu  Islam  menganjurkan  untuk nikah,  karena  nikah  merupakan ghari>zah insa>niyyah (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah  yaitu  perkawinan,  maka  ia  akan  mencari jalan-jalan setan yang banyak menjerumuskan ke  lembah  hitam.  Islam  telah  menjadikan ikatan  perkawinan  yang  sah  berdasarkan  al- Qur’an  dan  as-Sunnah  sebagai  satu-satunya sarana  untuk  memenuhi  tuntutan  naluri manusia  yang  sangat  asasi,  dan  sarana  untuk membina  keluarga  yang  Islami  (  Asy-  Syarif, 2012: 5).
Asas  perkawinan  yang  diakui  dalam  Islam adalah monogami (memiliki hanya satu suami atau  isteri  pada  kehidupan  perkawinan)  dan poligami (pernikahan yang dilakukan laki-laki kepada  lebih  dari  satu  isteri).  Akan  tetapi perkawinan  poligami  justru  menjadi  isu  dan topik  perbincangan  yang  disorot  tajam  oleh masyarakat  dan  kalangan  wanita-wanita Islam.  Masyarakat  kita  menganggap  bahwa perkawinan  poligami  sebagai  sesuatu  yang menakutkan  bagi  wanita  dan  isteri-isteri, mereka  memandang  bahwa  tradisi  laki-laki menikah lebih dari satu hanya dilakukan oleh kaum raja atau keluarga ningrat, yang banyak terjadi pada zaman kerajaan tempo dulu yang dalam  istilah  lain  disebut  dengan  perseliran (Setiati, 2007: 18).
Bagi  kaum  wanita  sendiri  seiring  dengan meningkatnya  kesadaran  akan  hak  dan martabat  status  mereka,  poligami  dipandang sebagai  suatu  upaya  eksploitasi  wanita  demi kebutuhan  biologis  kaum  adam.  Sementara bagi  kaum  Adam  pada  umumnya,  poligami adalah  sesuatu  yang  legal  dan  telah dipraktekkan  oleh  Nabi  Muhammad  Saw. Meskipun demikian, tetapi dalam perkembangannya, tidak semua ulama berpendapat  seragam,  sebagian  mereka  ada
yang menolak kebolehannya (Nasution, 1996: 83).
Dasar  hukum  poligami  adalah  surat  an- Nisa’: 3 yang artinya sebagai berikut:
‚Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat berlaku  adil  terhadap  (hak-hak)  perempuan yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya), maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang kamu  senangi:  dua,  tiga  atau  empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak- budak  yang  kamu  miliki.  Yang  demikian  itu adalah  lebih  dekat  kepada  tidak  berbuat aniaya‛.
Dan surat an-Nisa’: 129 yang artinya sebagai berikut:
‚Dan  kamu  sekali-kali  tidak  akan  dapat berlaku  adil  di  antara  isteri-isteri(mu), walaupun  kamu  sangat  ingin  berbuat demikian,  karena  itu  janganlah  kamu  terlalu cenderung  (kepada  yang  kamu  cintai), sehingga  kamu  biarkan  yang  lain  terkatung- katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan  memelihara  diri  (dari  kecurangan),  maka sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun  lagi Maha Penyayang‛.
Menurut Muhammad asy-Syarif (2012: 34- 36)  ayat  tersebut  mengandung  ketetapan hukum sebagai berikut:
1. Bolehnya  berpoligami  hingga  batas maksimal empat orang isteri.
2. Poligami terikat oleh syarat berlaku adil kepada seluruh isteri,  bila tidak mampu maka dicukupkan hanya satu istri.
3. Keadilan yang dipersyaratkan pada ayat tersebut  terkait  dengan  keadilan  dalam distribusi  materi  yaitu:  adil  dalam menyediakan  tempat  tinggal,  makanan, minuman, pakaian, waktu bermalam dan dalam ber- mu‘amalah.
Hal  ini  senada  dengan  apa  yang diungkapkan Sayyid Sabiq (1987), sebagaimana  dikutip  oleh  Dedi  Ismatullah (2011: 127), mengatakan bahwa:
‚surat An-Nisa’ ayat 129, isinya meniadakan  kesanggupan  berlaku  adil kepada  sesama  isteri,  sedangkan  ayat sebelumnya  (An-Nisa’:  3)  memerintahkan berlaku  adil.  Seolah-olah  kedua  ayat tersebut  saling  bertentangan  satu  sama lainnya.  Padahal,  tidak  demikian.  Kedua ayat tersebut menyuruh berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan  sandang,  pangan  dan  papan. Suami yang poligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal  perasaan,  cinta  dan  kasih  sayang karena  semua  itu  diluar  kemampuan manusia‛. Sebagian
gerakan-gerakan yang mengatasnamakan aqidah  Islam,  menuntut pelarangan  poligami  dan  membatasinya  dan yang  paling  keras  gaungnya  adalah  sebuah gerakan di Mesir pada tahun 1365 H/ 1945 M dimana  para  penggeraknya  menyerukan pelarangan  poligami  atau  paling  tidak menetapkan  syarat-syarat  baru  selain  syarat- syarat  yang  telah  ditetapkan  oleh  syari’at Islam  dengan  tujuan  menghalangi  legalisasi poligami (Asy- Syarif, 2012: 43).
Selain  itu,  negara  Tunisia  secara  radikal telah  melarang  praktik  poligami.  Secara formal,  Undang-Undang  Keluarga  Tunisia menerapkan  aturan  yang  tegas,  dengan melarang  praktik  poligami  secara  mutlak berdasarkan  Undang-Undang  (UU)  Keluarga ( The  Code  of  Personal  Status)  No.  7  Tahun 1981.  Sebelum  Tunisia  negara  Muslim pertama  yang  melarang  poligami  secara mutlak adalah negara Turki. Aturan itu tertera dalam  Undang-Undang  Civil  Turki  Tahun 1926  ( The  Turkish  Civil  Code  1926)  (Nabil, 2015: 3).
Indonesia  sendiri  adalah  negara  yang membatasi  poligami  dengan  disusunnya Undang-Undang  yang  mengatur  persyaratan bagi  seorang  laki-laki  untuk  menikahi  isteri lebih dari  satu  dalam  waktu  yang bersamaan.
Persyaratan  tersebut  terdapat  dalam  Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan 5 yang menyatakan bahwa suami yang akan poligami harus  mengajukan  ke  pengadilan,  suami  yang diberi  izin  melakukan  poligami  adalah  yang keadaan  isteri  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya  sebagai  isteri,  isteri  mendapat cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan  keturunan.  Dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  9  Tahun 1975 Pasal 40 dijelaskan bahwa apabila suami bermaksud  untuk  beristeri  lebih  dari  seorang, ia  wajib  mengajukan  permohonan  secara tertulis  kepada  pengadilan  (Ismatullah,  2011: 121).
Persyaratan  tersebut  senada  dengan  apa yang  tertulis  dalam  KHI  Pasal  56  yang menyatakan bahwa:
1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu  orang  harus  mendapat  izin  dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan  permohonan  Izin  dimaksud pada  ayat  (1)  dilakukan  menurut  pada tata  cara  sebagaimana  diatur  dalam Bab.  VIII  Peraturan  Pemerintah  No.  9 Tahun 1975.
3. Perkawinan  yang  dilakukan  dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin  dari  Pengadilan  Agama,  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012: 16).
Selanjutnya,  dalam  Pasal  57  Kompilasi Hukum  Islam  disebutkan  bahwa  Pengadilan Agama  hanya  memberikan  izin  kepada seorang  suami  yang  akan  beristeri  lebih  dari seorang apabila:
1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2. Isteri  mendapat  cacat  badan  atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012: 17).
Dalam  konteks  al-  Qur’an  surat  an-Nisa’ ayat  (3)  dan  ayat  (129)  sebagaimana disebutkan  diatas,  menyatakan  bahwa  suami yang  hendak  poligami  tidak  didasarkan  atas alasan sebagaimana yang terdapat dalam KHI Pasal  56  dan  57,  misalnya  poligami disebabkan  isteri  mengalami  cacat  badan, mandul  atau  isteri  yang  tidak  dapat menjalankan  kewajibannya  sebagai  isteri. Dalam  syari’at  Islam,  poligami  dibenarkan atau  dibolehkan  dengan  syarat  suami  berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Dengan demikian,  suami  yang  akan  melakukan poligami  tidak  perlu  menunggu  istrinya mandul  atau  istrinya  cacat  badan  yang  sukar disembuhkan  sebagaimana  juga  tidak  harus menunggu  isterinya  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya sebagai isteri (Ismatullah, 2011: 120).
Hal  ini  sejalan  dengan  pandangan  para ilmuwan  klasik (fuqaha’)  yang  membolehkan poligami dengan syarat terbatas hanya sampai empat wanita, serta kemampuan berbuat adil. Mereka  hanya  memperdebatkan  tentang keadilan  dalam  hal  non-materi,  seperti  rasa cinta,  kasih  sayang  dan  semacamnya (kebutuhan  batin),  maupun  keadilan  materi seperti  nafkah,  pakaian,  perumahan  dan semacamnya  (yang  bersifat  jasmani),  atau cukup  hanya  kebutuhan  materi  (Nasution, 1996: 100).
Oleh  karena  itulah  penulis  tertarik  untuk mengkaji  terkait  izin  poligami  dalam  KHI Pasal 56 dan 57 dalam perspektif maqa>s}id al- syari>‘ah, yang menempati posisi sentral dalam perkembangan  hukum  Islam  kontemporer ketika  menjadi  konsiderasi  utama  dalam proses penetapan hukum (Darwis, 2013: 398). Kajian  ini  dilakukan  untuk  memberikan jawaban  atas  persoalan  terkait  konsep maqa>s}id  al-syari>‘ah  dalam  KHI,  dan  terkait
perizinan poligami pada Pasal 56 dan 57 KHI dalam pespektif maqa>s}id al-syari>‘ah.
Kajian Teori Secara  kebahasaan,  kata maqa>s}id  adalah bentuk  jamak  dari  kata maqs}ad,  yang  berarti tempat  tujuan  (Ma’luf,  1986:  632).  Jasser Auda  (2012:  30),  mengartikan  kata maqs}ad adalah  tujuan,  maksud,  objektif,  prinsip, tujuan  akhir  dan  niat  yang  dalam  bahasa Yunani; telos,  Inggris;  purpose,  Perancis; finalite dan  Jerman; zweck. Maqa>s}id menurut Ibn Asyur (1999), dalam kitabnya Maqa>s}id al- Syari>‘ah  al-Isla>miyah,  sebagaimana  dikutip oleh  Jasser  Auda  (2011:  15)  adalah  tujuan- tujuan, sasaran-sasaran, sesuatu yang dibutuhkan ataupun tujuan akhir dari hukum- hukum Islam.
Sedangkan secara istilah, arti kata maqa>s}id menurut  Jasser  Auda  (2011:13),  adalah tujuan-tujuan  kebaikan  yang  diarahkan  untuk merealisasikan  pembentukan  syariah dengan melarang  sebagian  perkara  dan  membolehkan perkara  yang  lain.  Definisi  lain maqa>s}id menurut Auda adalah kumpulan tujuan-tujuan ilahi  dan  konsep-konsep  moral  yang mendasari pembentukan syariah Islam, seperti dasar-dasar  keadilan,  kemuliaan  manusia, kewibawaan,  kemerdekaan,  kehormatan  dan bantuan sosial (Auda, 2011: 14).
Sedangkan syari>‘at  secara  bahasa  menurut Louis Ma’luf (1986: 382-383), mengartikannya sebagai peraturan, hukum dan ambang  batas.  Al-Jurjani  dalam  kitabnya al- Ta‘ri>fa>t mengartikan syari>‘ah sebagai melakukan  perintah  dengan  melaksanakan ibadah dan diartikan pula sebagai jalan dalam agama  (Ali,  2012:  141-142).  Sementara  itu Jasser  Auda  (2012:  22),  mendefinisikan syariah sebagai wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad Saw, dan diterapkan sebagai misi  dan  tujuannya  dalam  kehidupan  ini, dalam hal ini yang dimaksud syariah hanyalah al-Qur’an  dan  as-Sunnah.  Definisi  lain  dari syariah adalah  hukum-hukum  Allah  yang
diperuntukkan  kepada  manusia  yang  memuat kebijaksanaan  dan  kesejahteraan  dalam kehidupan  dunia  akhirat  (Musyarrofah  & Chumaidah, 2013: 426).
Definisi maqa>s}id  al-syari>‘ah  menurut beberapa  Ulama  klasik  cenderung  mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan- padanan maknanya, seperti halnya al-Banna>ni memaknainya  dengan  hikmah  hukum,  al- Asnawi mengartikannya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakannya dengan  makna-makna  hukum,  sementara  al- Ghaza>li, al-A<midi, dan Ibn al-Ha>jib mendefinisikannya
dengan menggapai
manfaat  dan  menolak mafsadat.  Variasi definisi tersebut mengindikasikan kaitan yang erat  antara maqa>s}id  al-syari>‘ah  dengan hikmah,  ‘illat,  tujuan  atau  niat  dan kemaslahatan (Darwis, 2013: 393).
Lebih  lanjut  Ibn  ‘Asyur  mendefinisikan maqa>s}id al-syari>‘ah sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah  yang  diperhatikan  dan dipelihara  oleh Sya>ri‘  dalam  setiap  bentuk penemuan  hukumnya.  Hal  ini  tidak  hanya berlaku  pada  jenis-jenis  hukum  tertentu sehingga  masuklah  dalam  cakupannya  segala sifat,  tujuan  umum  dan  makna  syariah  yang terkandung dalam hukum serta masuk pula di dalamnya  makna-makna  hukum  yang  tidak diperhatikan  secara  keseluruhan  tetapi  dijaga dalam  banyak  bentuk  hukum  (Darwis,  2013: 394).
Terlepas  dari  perbedaan  kata  dalam mendefinisikan maqa>s}id  al-syari>‘ah  di  atas, para  Ulama  Ushul  Fiqh    sepakat  bahwa maqa>s}id  al-syari>‘ah    adalah  tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya  syariah.  Hal  ini  sejalan dengan  pendapat  Yusuf  Hamid  al-‘Alim (1994), sebagaimana dikutip oleh Mohammad Darwis  (2013:  395),  yang  mendefinisikan maqa>s}id  al-syari>‘ah    sebagai  ‚Tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh hukum, yakni kemaslahatan yang kembali pada hamba, baik
hidup  di  dunia  maupun  di  akhirat,  baik realisasinya  itu  melalui  upaya  mencapai manfaat  maupun  menolak  usia  bahaya  atau kerugian‛.
Dalam  sejarah  perkembangannya,  posisi maqa>s}id  al-syari>‘ah    pada  masa  awal  tidak begitu  jelas  dan  terkesan  dikesampingkan. Kajian tentang hukum  Islam atau Fiqh hanya dikaitkan  dengan  Ushul  al-Fiqh  dan  Qawa’id al -Fiqh yang berorientasi pada teks dan bukan pada  maksud  atau  makna  dibalik  teks, sebagaimana  yang  diungkapkan  Ibn  ‘Asyur (2001),  dalam  kitabnya Maqa>s}id  al-syari>‘ah al-Islamiyah  yang  dikutip  oleh  Mohammad Darwis (2013: 397), menyatakan bahwa:
Mayoritas  masalah  Ushul  al-Fiqh  tidak merujuk  pada  aplikasi hikmah  dan  maksud syariah , tetapi berputar  pada wilayah istinba>t} hukum  dari lafaz-lafaz  (teks)  Sya>ri‘  dengan media  kaidah-kaidah  yang  memungkinkan orang  yang  menguasainya  mencabut  cabang- cabang  dari lafaz-lafaz  tersebut  untuk kemudian digunakan sebagai alasan tasyri>‘. Pada masa tersebut, Ushul al-Fiqh menjadi metodologi  yang  harus  diaplikasikan  untuk menuju  Fiqh ,  dan  Qawa’id  al-Fiqh  menjadi pondasi  dasar  bangunan  Fiqh yang  ada. Sementara  itu, maqa>s}id  al-syari>‘ah    yang menyumbangkan  nilai-nilai  dan  spirit  pada Fiqh itu  sendiri  diletakkan  dalam  domain filsafat  yang  dianggap  tidak  bersentuhan langsung  dengan istinba>t}  hukum  Islam.  Abd al-Majid  al-Shaghir  menyebutnya  sebagai krisis  pengetahuan  ( epistemology)    Fiqh  dan Ushul al-Fiqh yang diikuti krisis pengetahuan keislaman  secara  umum.  Krisis  ini  terjadi karena  hilangya  ruh  atau  spirit  Islam  itu sendiri  dalam  setiap  kajiannya.  Spirit  Islam tersebut  adalah  nilai-nilai maqa>s}id  (Darwis, 2013: 397).
Posisi maqa>s}id  al-syari>‘ah    kemudian mengalami  perkembangan  berikutnya  pada masa Ibn ‘Asyur. Meskipun keterkaitan antara teori  Ushul  al-Fiqh dan  maqa>s}id  al-syari>‘ah
merupakan  suatu  kepercayaan,  Ibn  ‘Asyur melihat perlunya maqa>s}id al-syari>‘ah  menjadi disiplin  ilmu  yang  mandiri.  Konsekuensinya, maqa>s}id al-syari>‘ah  tidak lagi hanya sebagian kumpulan  konsepsi  nilai  yang  membungkus fiqh  dan  ushul  al-fiqh,  tetapi  juga  berevolusi menjadi  sebuah  pendekatan 1 . Maqa>s}id  al- syari>‘ah    akhirnya  menempati  posisi  sentral dalam perkembangan hukum Islam kontemporer  ketika  menjadi  konsiderasi utama  dalam  proses  penetapan  hukum (Darwis, 2013: 397- 398).
Menurut  Jasser  Auda  (2008:  228), pendekatan berbasis maqa>s}id mampu memberikan  kontribusi  dalam  pengembangan Ushul  Fiqh ,  karena  teori  maqa>s}id  cocok dengan kriteria metodologi dasar yang bersifat rasional,  kegunaan,  keadilan  dan  moralitas. Jasser  Auda,  dengan  pendekatan  sistem (system  approach)  mengasumsikan  Islam sebagai suatu sistem, menjadikan maqa>s}id al- syari>‘ah    sebagai  substansi  pokok  yang  harus eksis  dalam  setiap  ketentuan  hukum  Islam (Auda, 2008: 54).
Oleh  karena  itu,  sebagai  tujuan  syariah maqa>s}id  al-syari>‘ah  ,  seharusnya  menduduki posisi  penting  sebagai  ukuran  atau  indikator benar tidaknya suatu ketentuan hukum. Sesuai
1 Pendekatan  dalam  penelitian  hukum  yang menekankan  pada  pencarian  kaidah  ideal;  penggunaan teori suatu bidang ilmu untuk mendekati suatu masalah (Departemen  Pendidikan  Nasional,  2015:  306).  Dalam hal  ini  pendekatan  yang  dimaksud  adalah  pendekatan teori  fiqh  yang  bersifat  holistik  ( kulliyun )  dan  tidak membatasi  pada  teks  ataupun  hukum   parsialnya  saja. Namun  lebih  mengacu  pada  prinsip-prinsip  tujuan universal. Pendekatan dengan menggunakan pemahaman maqashid bernilai  tinggi  dan  dapat mengatasi berbagai perbedaan seperti gap antara sunni dan syi’ah ,  ataupun  gap  politik  umat  Islam. Maqashid merupakan  sebuah  budaya  yang  sangat  diperlukan untuk  konsiliasi  umat,  sehingga  mampu  hidup berdampingan secara damai. Lihat Mukh. Sumaryanto, ‚Maq ā shid  Al-Shari’ah‛  Metode  Analisis  Sistem Dalam  Filsafat  Hukum  Islam  (Studi  Pemikiran  Jasser Auda)‛, 2017,
dalam http://www.jasserauda.net/portal/maqashid-al-shariah- metode-analisis-sistem-dalam-filsafat-hukum-
islam/?lang=id .
dengan pernyataan Izzudin ibn ‘Abd al-Salam (1986),  dalam  kitabnya Qowa>‘id  al-Ahka>m  fi< Mas}a>lih  al-Ana>m  sebagaimana  dikutip Mohammad  Darwis  (2013:  396),  yang memberikan  kaedah  ‚ kullu  tas}arrufatika  ada> ‘an  tah}s}il  maqs}u>dihi>  fahuwa  ba>t}il  (setiap perbuatan yang berhenti dari upaya mewujudkan tujuannya adalah batil)‛.
Memahami maqa>s}id  al-syari>‘ah    adalah suatu  tuntunan  yang  harus  dilakukan  dalam rangka mengetahui masalah dari setiap hukum yang  ditetapkan  oleh  Allah  Swt.  Dikatakan demikian,  karena  pemahaman  terhadap maqa>s}id  al-syari>‘ah    memberikan  kontribusi yang  besar  dalam  pengembangan  hukum Islam.  Hal  tersebut  harus  dilakukan  agar hukum  Islam  mampu  merespon  segala perubahan  dan  perkembangan  zaman.  Pada akhirnya,  hukum  Islam  senantiasa adaptable dengan  segala  bentuk  zaman,  keadaan  dan tempat (Wijaya, 2015: 347-348).
Dalam kaitannya dengan upaya pemahaman maqa>s}id  al-syari>‘ah  ,  Al-Syatibi (2005: 297-298), menjelaskan ada tiga metode yang  digunakan  oleh  para  ulama  untuk memahami maqa>s}id al-syari>‘ah , antara lain:
1. Mempertimbangkan  makna za>hir  lafaz.
Kecenderungan  menggunakan  metode ini berawal dari asumsi yang menyatakan  bahwa maqa>s}id  al-syari>‘ah adalah  sesuatu  yang  abstrak  dan  tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan  dalam  bentuk za>hir  lafaz  yang jelas.  Petunjuk  Tuhan  tersebut  tidak membutuhkan  penelitian  yang  pada akhirnya bertentangan dengan kehendak bahasa.  Inti  daripada  metode  ini  adalah fokus,  mengarahkan  dan  menekankan pada za>hir lafaz secara mutlak.
Pendapat  ini  dipelopori  oleh  kaum Zahiriyyah  yang  menganut  prinsip bahwa  setiap  kesimpulan  hukum  harus didasarkan atas maknanya yang h}aqi>qiy,
makna za>hir  teks-teks  keagamaan  (Al- Syatibi, 2005: 297).
2. Mempertimbangkan  makna  batin  dan penalaran.  Makna  batin  menjadi  dasar pertimbangan
dalam mengetahui maqa>s}id al-syari>‘ah  adalah berpijak dari suatu asumsi, bahwa maqa>s}id al-syari>‘ah bukan  dalam  bentuk zahir  dan  bukan pula yang dipahami dari pengertian yang ditunjukkan  oleh zahir  lafaz  nas}-nas} syariah Islam. Kelompok yang berpegang  dengan  metode  ini  disebut sebagai  kelompok Bat}i>niyyah,  yaitu kelompok yang bermaksud menghancurkan Islam (Al-Syatibi, 2005:
297).
3. Menggabungkan  makna zahir,  makna
batin dan penalaran. Metode ini disebut juga  sebagai  metode  perpaduan  atau kombinasi, yaitu metode untuk
mengetahui maqa>s}id al-syari>‘ah  dengan menggabungkan  dua  metode  menjadi satu,  dengan  tidak  merusak  arti zahir, kandungan makna.
Al-Syatibi  sebagai  salah  seorang  ulama yang mengembangkan metode konvergensi ini memandang,  bahwa  pertimbangan  makna zahir,  makna  batin  dan  penalaran  memiliki keterkaitan  yang  bersifat  simbiosis.  Ada beberapa  aspek  yang  menyangkut  upaya dalam  memahami maqa>s}id  al-syari>‘ah,  yakni analisis  terhadap lafaz  perintah  dan  larangan, penelaahan ‘illah  perintah dan‘illah larangan, analisis  terhadap  sikap  diam sya>ri‘  dan penetapan  hukum  sesuatu  dan  analisis terhadap  tujuan as}liyyah  dan  t}abi>‘ah  dari semua  hukum  yang  telah  ditetapkan sya>ri‘ (Al- Syatibi, 2005: 298).
Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  56  dan  57 Tentang Izin Poligami
Poligami  dibenarkan  oleh  al-Qur’an  dan Undang-undang  dengan  persyaratan  yang ketat  yaitu  suami  harus  mampu  berlaku  adil. Akan  tetapi  untuk  menjangkau  syarat
tersebut, Undang-undang mengaturnya dengan  sangat  ketat.  Salah  satunya  adalah bahwa suami yang bermaksud poligami harus meminta  izin  kepada  isterinya  yang  pertama, bahkan  isteri  yang  memberi  izin  harus menyatakannya  di  depan  majelis  hakim  di Pengadilan Agama (Ismatullah, 2011: 118).
Persyaratan  tersebut  sebagaimana  diatur dalam KHI Pasal 56 yang menyatakan bahwa:
1. Suami  yang  hendak  beristeri  lebih  dari satu  orang  harus  mendapat  izin  dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan  permohonan  izin  dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut pada tata cara  sebagaimana  diatur  dalam  Bab. VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan  yang  dilakukan  dengan isteri  kedua,  ketiga  atau  keempat  tanpa izin  dari  Pengadilan  Agama,  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012: 16).
Menurut  Wahbah  Az-Zuhaili  (2011:  165- 166),  syarat  poligami  yang  berupa  adanya keharusan  mendapat  izin  dari qadhi  (hakim), ditolak  oleh  sebagian  orang  yang  memiliki jiwa  yang  ikhlas  dengan  dengan  dalih: pertama, dalam surat                    an-Nisa’ ayat  3  di  atas  menjelaskan  bahwa  Allah  Swt menempatkan  keinginan  orang  yang  ingin nikah,  untuk  mewujudkan  kedua  syarat poligami  (adil  dan  nafkah),  karena  ayat tersebut  ditujukan  kepada  orang  yang  ingin nikah, bukan orang lain yang terdiri dari qa>dhi atau yang lainnya; kedua, pengawasan seorang qa>dhi terhadap perkara pribadi adalah sesuatu yang  semu,  karena  bisa  jadi  dia  tidak mengetahui sebab yang hakiki; ketiga, praktik poligami bukan sebab terlantarnya anak-anak, sebagaimana yang diasumsikan banyak orang, melainkan  disebabkan  karena  kelalaian  orang tua  dalam  mendidik  anaknya.  Persentase anak-anak  yang  terlantar  akibat  praktik poligami  di  Mesir  pada  tahun  50-an  tidak
lebih  dari  3%  yang  dalam  kenyataannya disebabkan karena faktor kemiskinan.
Dijelaskan pula dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  9/1975  Bab  VIII  beristeri lebih  dari  seorang  Pasal  40,  bahwa  ‚Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari  seorang  maka  ia  wajib  mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan‛.  Artinya  suami  membuat  surat pengajuan secara tertulis yang disampaikan ke pengadilan  melalui  panitera  yang  nantinya akan diperiksa dalam persidangan (Ismatullah, 2011: 139).
Dalam  Pasal  41  dikatakan  Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:
1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan  seorang  suami  kawin  lagi, ialah:
a. Bahwa  isteri  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. Bahwa  isteri  tidak  dapat  melahirkan keturunan.
2. Ada  atau  tidaknya  persetujuan  dari  isteri,
baik  persetujuan  lisan  maupun  tertulis,
apabila persetujuan itu merupakan persetujuan  lisan,  persetujuan  itu  harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
3. Ada  atau  tidak  adanya  kemampuan  suami untuk  menjamin  keperluan  hidup  isteri- isteri dan anak-anak;
4. Ada  atau  tidak  adanya  jaminan  bahwa suami  akan  berlaku  adil  terhadap  isteri- isteri  dan  anak-anak  mereka  dengan pernyataan  atau  janji  dari  suami  yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
Dalam Pasal 42 dijelaskan bahwa:
1. Dalam  melakukan  pemeriksaan  mengenai hal-hal  pada  Pasal  40  dan  41,  Pengadilan harus  memanggil  dan  mendengar  isteri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim  selambat-lambatnya 30  (tiga  puluh)  hari  setelah  diterimanya, surat  permohonan  beserta  lampiran- lampirannya.
Dalam Pasal 43 disebutkan bahwa: ‚Apabila  Pengadilan  berpendapat  bahwa cukup  alasan  bagi  pemohon  untuk  beristeri lebih  dari  seorang,  maka  Pengadilan memberikan  putusannya  yang  berupa  izin untuk beristeri lebih dari seorang‛.
Dalam Pasal 44 disebutkan bahwa:
Pegawai Pencatat dilarang untuk
melakukan  pencatatan  perkawinan  seorang suami  yang  akan  beristeri  lebih  dari  seorang sebelum  adanya  izin  Pengadilan  seperti  yang dimaksud dalam Pasal 43.
Ada  tiga  alasan  pembolehan  suami  dalam melakukan  poligami  sebagaimana  diatur dalam  KHI  Pasal  57  disebutkan  bahwa Pengadilan  Agama  hanya  memberikan  izin kepada  seorang  suami  yang  akan  beristeri lebih dari seorang apabila:
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
b. Isteri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Alasan  pertama  adalah  isteri  tidak  dapat menjalankan  kewajibannya  sebagai  isteri, kewajiban-kewajiban  isteri  menurut  Sayyid Abdurrahman (t.th: 215), ada empat (4), yaitu isteri  wajib  patuh  terhadap  suami,  melayani suami  dengan  pelayanan  yang ma‘ru>f    (baik), menyerahkan  diri  sepenuhnya  kepada  suami dan  menempati  rumah  tinggal  bersama.
Sedangkan kewajiban suami meliputi menggauli  isteri  dengan ma‘ru>f  (baik), membiayai  kebutuhan  isteri,  memberikan mahar  dan  membagi  giliran  kepada  isteri- isterinya.
Adapun  kewajiban-kewajiban  tersebut diatur  dalam  KHI  Bab  XII  tentang  Hak  dan Kewajiban Suami Istri yang dibagi menjadi 6
(enam)  bagian,  yaitu  sebagai  berikut  (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012: 24- 27):
Bagian  Pertama,  Umum  adalah  Pasal  77 yang berisi:
1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk  menegakkan  rumah  tangga  yang sakinah,  mawaddah  dan  rahmah  yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
2. Suami  isteri  wajib  saling  cinta  mencintai, hormat  menghormati,  setia  dan  memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
3. Suami  isteri  memikul  kewajiban  untuk mengasuh  dan  memelihara  anak-anak mereka,  baik  mengenai  pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat
mengajukan  gugatan  kepada  Pengadilan Agama.
Bagian  Kedua,  Kedudukan  Suami  Isteri pada Pasal 79, yaitu:
1. Suami  adalah  kepala  keluarga,  dan  isteri ibu rumah tangga;
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan  hak  dan  kedudukan  suami  dalam kehidupan  rumah  tangga  dan  pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
Bagian  Ketiga,  Kewajiban  Suami  pada Pasal 80:
1. Suami  adalah  pembimbing  terhadap  isteri dan  rumah  tangganya,  akan  tetapi mengenai  hal-hal  urusan  rumah  tangga yang  penting-penting  diputuskan  oleh suami isteri;
2. Suami  wajib  melindungi  istrinya  dan memberikan  segala  sesuatu  keperluan
hidup  berumah  tangga  sesuai  dengan kemampuannya;
3. Suami  wajib  memberi  pendidikan  agama kepada  isterinya  dan  memberi  kesempatan belajar  pengetahuan  yang  berguna  dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
4. Sesuai  dengan  penghasilannya  suami menanggung:
a. Nafkah,  kiswah  dan  tempat  kediaman bagi isteri;
b. Biaya  rumah  tangga,  biaya  perawatan dan  biaya  pengobatan  bagi  isteri  dan anak;
c. Biaya pendidikan bagi anak;
d. Kewajiban  suami  terhadap  isterinya seperti  tersebut  pada  ayat  (4)  huruf  a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari isterinya;
e. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
f. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud  ayat  (5)  gugur  apabila isterinya nusyu>z. Bagian  Keempat,  Tempat  Kediaman  pada Pasal 81:
1. Suami wajib menyediakan tempat
kediaman  bagi  isteri  dan  anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah;
2. Tempat  kediaman  adalah  tempat  tinggal yang  layak  untuk  isteri  selama  dalam ikatan  perkawinan  atau  dalam  iddah  atau iddah wafat;
3. Tempat  kediaman  disediakan  untuk melindungi  isteri  dan  anak-anaknya  dari gangguan  pihak  lain,  sehingga  mereka merasa  aman  dan  tenteram.  Tempat kediaman  juga  berfungsi  sebagai  tempat menata  dan  mengatur  alat-alat  rumah tangga;
4. Suami wajib  melengkapi  tempat  kediaman sesuai  dengan  kemampuannya  serta disesuaikan  dengan  keadaan  lingkungan tempat  tinggalnya,  baik  berupa  alat
perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.
Bagian  Kelima,  Kewajiban  Suami  yang Beristeri  Lebih  dari  Seorang,  pada  Pasal  82 yang berbunyi:
1. Suami  yang  mempunyai  isteri  lebih  dari seorang  berkewajiban  memberi  tempat tinggal  dan  biaya  hidup  kepada  masing- masing  isteri  secara  berimbang  menurut besar  kecilnya  jumlah  keluarga  yang ditanggung  masing-masing  isteri,  kecuali ada perjanjian  perkawinan;
2. Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat  menempatkan  isterinya  dalam  satu tempat kediaman.
Bagian  Keenam,  Kewajiban  Isteri,  pada Pasal 83 yang berbunyi:
1. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti  lahir  dan  batin  kepada  suami  di dalam  batas-batas  yang  dibenarkan  oleh hukum Islam;
2. Isteri    menyelenggarakan  dan  mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
Hak  dan  kewajiban  suami  isteri  selain terdapat  dalam  KHI,  juga  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 dan Peraturan Pemerintah  Nomor  9/1975.  Hak  isteri  adalah kewajiban  suami,  sebaliknya  hak  suami merupakan kewajiban isteri (Ismatullah, 2011: 133).
Menurut  Sayyid  Sabiq,  sebagaimana dikutip  oleh  Dedi  Ismatullah  (2011:  133), menyatakan bahwa:
Jika  akad  nikah  telah  sah,  ia  akan menimbulkan  akibat  hukum  dan  dengan demikian  akan  menimbulkan  pula  hak  serta kewajiban  selaku  suami  isteri.  Hak  dan kewajiban ini ada tiga macam, yaitu: (1) Hak istri atas suami; (2) Hak suami atas isteri; dan (3) Hak bersama. Masing-masing suami isteri jika menjalankan kewajibannya dan memerhatikan  tanggung  jawabnya  akan mewujudkan  ketentraman  dan  ketenangan
hati  sehingga  suami  isteri  mendapatkan kebahagiaan yang sempurna.
Istri  berkewajiban  melakukan  hal-hal diantaranya: pertama,  melayani  kebutuhan suaminya  secara  lahir  maupun  batinnya; kedua,  menjaga  nama  baik  dan  kehormatan suami serta harta bendanya; ketiga, mengabdi dengan  taat  kepada  ajaran  agama  dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan  dengan  hukum  Islam; keempat,
suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban  membiayai  semua  kebutuhan rumah  tangganya  memiliki  hak  untuk mengatur  dengan  baik  terhadap  masalah- masalah  yang  dialami  oleh  keluarganya dengan  cara  bermusyawarah.  Apabila  isteri tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut, suami memiliki hak untuk melakukan  poligami,  karena  hal  tersebut dibenarkan  oleh  undang-undang  (Ismatullah, 2011: 134). Alasan  kedua  suami  boleh  melakukan poligami adalah isteri tidak dapat menjalankan  kewajibannya  karena  mendapat penyakit  atau  cacat  badan  yang  sukar disembuhkan.  Alasan  suami  boleh  poligami sebab  alasan  ini  dikarenakan: pertama,  isteri yang  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya sebagai  isteri  dalam  membangun  rumah tangganya  karena  cacat  badan  atau  penyakit jelas  tidak  memberikan  harapan  apapun  bagi suami  dan  rumah  tangganya; kedua,  penyakit atau  cacat  badan  yang  dialami  isteri  dapat dikatakan  sebagai  sebab  tidak  terpenuhinya kebutuhan biologis suami, misalnya hubungan seksualitasnya, sehingga suami membutuhkan isteri  lain; ketiga,  isteri  yang  mengalami kemandulan  atau  sejenisnya  yang  berakibat tidak dapat memberikan keturunan, disamakan  dengan  tidak  dapat  melayani suaminya secara lahir batin (Ismatullah, 2011: 136).
Alasan ketiga, suami boleh poligami adalah isteri  tidak  dapat  memberikan  keturunan, misalnya  mendapatkan  kemandulan  yang permanen  akibat  rahimnya  telah  diangkat, terkena  kanker  rahim,  dan  berbagai  sebab lainnya yang mengakibatkan isteri tidak dapat memberikan  keturunan.  Alasan  suami  boleh poligami  dikarenakan: pertama,  semua pasangan suami isteri berkeinginan memperoleh keturunan dari
hasil perkawinannya; kedua,  keturunan  merupakan bukti  cinta dan kasih sayang yang abadi bagi suami  isteri; ketiga,  keturunan  merupakan generasi  penerus  dan  pewaris  keluarga; keempat, keturunan menjadi kebanggaan bagi pasangan  suami  isteri;  dan kelima,  keturunan dalam  rumah  tangga  merupakan  aset  yang utama  yang  nilainya  melebihi  harta  apapun (Ismatullah, 2011: 137).
Sedangkan
alasan-alasan yang membolehkan  berpoligami,  menurut  Al- Maraghi  (1993:  326-  327),  yaitu: pertama, karena  isteri  mandul,  sedangkan  ia  sangat mengaharapkan  anak; kedua,  apabila  isteri telah  tua  dan  mencapai  umur  menopause ( yai’sah)  tidak  haid  lagi;  ketiga,  bila  suami memiliki  kemampuan  seksual  yang  tinggi, sementara  isteri  tidak  mampu  melayaninya sesuai kebutuhan; keempat, jika kaum wanita lebih  banyak  dari  kaum  pria,  dalam  suatu negara dengan perbandingan yang mencolok.
Selanjutnya  dalam  Pasal  58  Kompilasi Hukum Islam disebutkan:
1. Selain  syarat  utama  yang  disebut  pada pasal  55  ayat  (2)  maka  untuk  memperoleh izin  Pengadilan  Agama,  harus  pula dipenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
a. Adanya persetujuan isteri;
b. Adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu menjamin  keperluan  hidup  isteri-isteri dan anak-anak mereka.
Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan  pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan  secara  tertulis  atau  dengan  lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

## Metode Penelitian
Kajian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan bersifat  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis filosofis  yang  dimaksudkan  sebagai  kajian untuk  meneliti  asas-asas  hukum  yang tercantum dalam perundang-undangan dengan pendekatan filsafat . Hal ini karena pendekatan kajiannya adalah perundang-undangan dengan tinjauan dari konsep maqa>s}id al-syari>‘ah  yang berbasis  filsafat.  Kemudian  metode  yang digunakan  adalah  metode  deskriptif  analisis dengan cara mendeskripsikan masalah, setelah itu menganalisanya.
Sebagai  bahan  analisis  dalam  kajian  ini merujuk pada sumber data secara primer pada pasal  56  dan  57  KHI,  sedangkan  secara sekunder mendasarkan pada data-data kepustakaan  atau  dokumen-dokumen  yang berhubungan  dengan  masalah  yang  diajukan. Dokumen-dokumen  yang  dimaksud  antara lain:  al-Qur’an,  al-Hadits,  Ushul  Fiqh,  buku- buku  karangan  ilmiah,  jurnal-jurnal,  kitab- kitab kuning dan perundang-undangan lainnya yang  erat  kaitannya  dengan  masalah  yang diajukan.
Terkait  dengan  penggalian  data  dari pelbagai  sumber  data  tersebut,  maka  penulis menggunakan  teknik  dokumentasi  yang dimaksudkan  dengan  mengumpulkan  karya- karya  yang  diperkirakan  dapat  mendukung penelitian  ini,  yaitu  karya-karya  yang memberikan  informasi  tentang  perkawinan poligami  secara  umum.  Setelah  data  yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deduktif, hal ini dikarenakan penulis mengumpulkan data yang berupa  data  dokumen,  naskah  dan  literatur
lainnya yang membahas tentang permasalahan yang  dikaji  secara  umum  kemudian  ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Analisis  Izin  Poligami  Pasal  56  dan  57 Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dalam Perspektif Maqashid Al- Syari’ah KHI  adalah  bentuk  pembaharuan  hukum Islam  yang  dalam  proses  pembentukannya tidak  lepas  dari  pendapat-pendapat  ulama sebagaimana  terangkum  dalam  literatur- literatur klasik, maka perlu adanya penelaahan kembali  pendapat-pendapat  tersebut  ditinjau dari  konsep maqa>s}id  al-syari>‘ah    serta dikaitkan dengan realitas sosial yang ada.
Pendapat-pendapat  yang  berkaitan  dengan persoalan  kebolehan  melakukan  poligami yaitu  diantaranya:  pendapat  Wahbah  Az- Zuhaili yang membagi alasan diperbolehkannya  poligami  menjadi  dua bagian,  yaitu  sebab  umum  dan  sebab  khusus. Di  antara  sebab  yang  bersifat  umum  yaitu: pertama,  mengatasi  persoalan  banyaknya perempuan  dan  sedikitnya  kaum  laki-laki; kedua, kebutuhan umat terhadap bertambahnya  jumlah  penduduk,  untuk melakukan  peperangan,  membantu  pekerjaan pertanian,  pabrik  dan  lainnya; ketiga, kebutuhan sosial untuk mendapatkan hubungan  kekerabatan  dalam  menyebarkan dakwah Islam (Az-Zuhaili, 2011: 163).
Sedangkan  sebab  yang  bersifat  khusus dalam  poligami  menurut  Wahbah  Az-Zuhaili (2011: 164- 165), yaitu: pertama, kemandulan isteri  atau  adanya  penyakit  atau  tabiat  yang tidak  sejalan  dengan  tabiat  suami; kedua, besarnya rasa benci seorang laki-laki terhadap isterinya  pada  beberapa  waktu; ketiga, bertambahnya  kemampuan  seksual  pada beberapa orang laki-laki. Berkaitan dengan hal tersebut,  beliau  memberikan  kesimpulan bahwa  pembolehan  poligami  terikat  dengan kondisi  darurat  atau  kebutuhan uzur,  atau kepentingan  umum (maslahat)  yang  diterima syariah.
Sedangkan alasan-alasan yang
membolehkan  berpoligami,  menurut  Al- Maraghi  (1993:  326-  327),  yaitu: pertama, karena  isteri  mandul,  sedangkan  ia  sangat mengharapkan  anak; kedua,  apabila  isteri telah  tua  dan  mencapai  umur  menopause ( yai’sah)  tidak  haid  lagi;  ketiga,  bila  suami memiliki kemampuan seksualitas yang tinggi, sementara  isteri  tidak  mampu  melayaninya sesuai kebutuhan; keempat, jika kaum wanita lebih  banyak  dari  kaum  pria,  dalam  suatu negara dengan perbandingan yang mencolok.
Jika dilihat dari beberapa alasan diperbolehkannya melakukan poligami menurut  kedua  Ulama  tersebut,  maka  secara garis besar dapat diambil  beberapa poin yang hampir  sama  yaitu: pertama,  kebolehan poligami disebabkan karena perbedaan jumlah penduduk  antara  laki-laki  dan  perempuan, dimana  jumlah  perempuan  lebih  banyak daripada  jumlah  laki-laki.  Dari  pernyataan tersebut  akan  memunculkan  pertanyaan, bagaimana jika dalam suatu tempat dan waktu jumlah  penduduk  laki-laki  lebih  banyak dibanding  jumlah  penduduk  perempuan? Apakah  hal  ini  juga  membolehkan  kaum perempuan  untuk  melakukan  poliandri? Sementara  jika  dikaji  lebih  lanjut,  jumlah penduduk  laki-laki  dan  perempuan  di Indonesia saat ini berbanding seimbang. Oleh karena itu, pernyataan tersebut jika dikaitkan dengan  konteks  yang  ada  saat  ini,  bisa dikatakan  kurang  relevan  karena  sudah menjadi keharusan bahwa hukum harus sesuai dengan ruang dan waktu, sebagaimana hukum yang senatiasa berubah mengikuti perkembangan  waktu  dan  tempat  ( al-hukmu yataghayyar  bi  taghayyur  al-azminah  wa  al- amkinah).
Oleh  karena  itulah,  diperbolehkannya poligami  dengan  alasan  tersebut  sangat bergantung  pada  kondisi  tempat  dan  waktu. Sementara itu, jika dilihat dari perkembangan zaman dari waktu ke waktu jumlah penduduk
dari  suatu  daerah  akan  senantiasa  berubah- ubah.  Jika  dipahami  lebih  lanjut  kebolehan poligami  sampai  empat  sangat  berkaitan dengan konteks tabiat hubungan kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan dalam lingkup sosial  Arab  sebelum  Islam.  Pembatasan sampai  empat  adalah  batasan  yang  berkaitan dengan  budaya  Arab  yang  senang  memiliki beberapa perempuan serta menguatnya tradisi patriarkal  dalam  kebudayaannya  (Usman, 2013: 234).
Selanjutnya, alasan diperbolehkannya poligami  menurut  az-Zuhaili  yaitu  kebutuhan umat terhadap bertambahnya jumlah penduduk,  untuk  melakukan  peperangan, membantu  pekerjaan  pertanian,  pabrik  dan lainnya.  Alasan-alasan  ini  jika  dikaitkan dengan  konteks  sekarang  bila  diamati  lebih lanjut, semakin bertambahnya jumlah penduduk  maka  semakin  banyak  pula  angka pengangguran,  dan  peperangan  yang  terjadi tidak  pernah  melibatkan  masyarakat  sipil karena  dengan  pertambahan  penduduk  bukan berarti  negara  akan  menjadi  kuat,  karena negara  yang  kuat  yaitu  apabila  semua penduduk  baik  pemerintah,  pejabat,  rakyat saling  bekerjasama  dan  saling  mendukung satu sama lain dalam berbagai sektor meliputi pendidikan, ekonomi pertahanan dan keamanan.  Oleh  karena  itu,  alasan  tersebut juga sangat bergantung dengan kondisi tempat dan waktu.
Alasan  umum  lainnya  diperbolehkan poligami  menurut  az-Zuhaili  yaitu  kebutuhan sosial untuk mendapatkan hubungan kekerabatan  dalam  menyebarkan  dakwah Islam.  Pembahasan  mengenai  poligami merupakan  pembahasan  kontroversial,  bukan hanya  di  kalangan  luar  Islam  tetapi  juga  di kalangan  Islam  sendiri.  Oleh  karena  itulah, nilai-nilai  kemaslahatan  Islam  sendiri  kurang bisa  diwujudkan  dalam  hal  ini,  mengingat bahwa  golongan  kontra  poligami  akan
senantiasa  memandang  poligami  sebagai bentuk diskriminasi terhadap kaum wanita.
Kedua,  alasan  diperbolehkannya  laki-laki melakukan poligami karena isteri  mempunyai penyakit  atau  cacat,  isteri  tidak  bisa mempunyai keturunan dan isteri tidak mampu melayani  suami  karena  suami  mempunyai daya seksualitas yang tinggi. Jika diteliti lebih mendalam,  alasan-alasan  tersebut  lebih memprioritaskan  kepentingan  pihak  laki-laki dibanding  pihak  perempuan.  Karena  alasan- alasan  yang  dimaksudkan  mengarah  kepada pihak perempuan
dan tidak mempermasalahkan  pada  pihak  laki-laki.  Hal ini  juga  memunculkan  pertanyaan  bagaimana jika  dalam  suatu  waktu,  pihak  suami mempunyai  penyakit  atau  cacat  badan?  Atau bagaimana jika pihak suami yang mandul dan atau  suami  lemah  syahwat?  Apakah  pihak isteri juga diperkenankan melakukan poliandri dengan alasan-alasan tersebut? Sementara itu, manusia  diciptakan  dengan  kondisi  yang berbeda-beda  baik  dari  segi  jasmani  maupun rohani.  Sebagian  manusia  terlahir  dengan sempurna  namun  tidak  sedikit  pula  yang terlahir cacat fisik maupun mental.
Di  sisi  lain  az-Zuhaili  menekankan  alasan diperbolehkannya  poligami  tergantung  pada penyakit atau tabiat yang tidak sejalan dengan tabiat  suami  dan  besarnya  rasa  benci  seorang laki-laki  terhadap  isterinya  pada  beberapa waktu.  Dalam  hal  ini,  wanita  diposisikan  di bawah laki-laki dalam pertimbangan kebolehan  melakukan  poligami.  Wanita menjadi objek bukan subjek dan selalu berada dalam  posisi  subordinat  dalam  lingkup keluarga.  Pihak  laki-laki  lebih  diprioritaskan dalam  pertimbangan  mengenai  hal-hal  yang berkaitan dengan permasalahan yang menyangkut kedua belah pihak.
Sementara  itu,  perundang-undangan  di Indonesia  yang  memuat  tentang  poligami diantaranya  adalah  KHI  yang  tertuang  dalam Pasal 56 yang menyatakan bahwa:
1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat  (1)  dilakukan  menurut  pada  tata  cara sebagaimana  diatur  dalam  Bab.  VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan  yang  dilakukan  dengan isteri  kedua,  ketiga  atau  keempat  tanpa izin  dari  Pengadilan  Agama,  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012: 16).
Selanjutnya  dalam  Pasal  57  disebutkan bahwa  Pengadilan  Agama  hanya  memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
1. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ; 2. isteri  mendapat  cacat  badan  atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan (Tim Redaksi Nuansa, 2012: 17).
Secara umum, isi dari KHI Pasal 56 dan 57 saling  berkaitan  satu  sama  lainnya.  Bahwa syarat utama bagi suami yang akan melakukan poligami adalah mendapat izin dari Pengadilan Agama. Sementara itu, Pengadilan Agama  hanya  memberikan  izin  kepada seorang  suami  yang  ingin  poligami  apabila isteri  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya, isteri  mendapat  cacat  badan/  penyakit  yang sulit  disembuhkan,  dan  isteri  tidak  dapat melahirkan  keturunan.  Alasan-alasan  tersebut juga  disertai  adanya  persetujuan  isteri  baik secara  lisan  maupun  tertulis,  adanya kemampuan suami menjamin keperluan hidup isteri-isteri  dan  anak-anaknya  serta  adanya jaminan suami akan berlaku adil.
Adanya  keharusan  mendapatkan  izin  dari Pengadilan Agama disertai syarat-syarat yang ketat  untuk  poligami  merupakan  ketentuan baru  yang  belum  ada  pada  zaman  Rasul maupun  sahabat.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk
mewujudkan  asas  ideal  perkawinan  di Indonesia  yaitu  asas  monogami  (satu  isteri untuk  satu  suami)  serta  untuk  mewujudkan kehidupan  rumah  tangga  yang sakinah, mawaddah  dan  rahmah,  yang  secara  idealis adalah  satu  isteri  untuk  satu  suami (monogami).  Karena  poligami  dalam  Islam merupakan  hal  yang  dibolehkan  (mubah) bukan  suatu  anjuran,  kebolehan  itupun disertai  dengan  kebutuhan  akan  tuntutan zaman,  serta  kebutuhan  untuk  berpoligami dalam  keadaan  darurat.  Hal  tersebut  juga tidak terlepas dari pertimbangan maslahat dan mafsadat yang ditimbulkan.
Pertimbangan  hakim  dalam  hal  ini  sangat diperlukan  karena  menyangkut  kemaslahatan rumah  tangga  yang  akan  dijalani  oleh  kedua belah  pihak,  baik  hubungan  suami  dengan pihak  isteri  pertama  maupun  dengan  isteri yang  kedua.  Karena  jika  dilihat  dari  alasan diperbolehkannya  poligami  bagi  suami, poligami  disini  dipandang  sebagai  tuntutan akan suatu kebutuhan tertentu. Seperti halnya alasan  poligami  karena  isteri  tidak  dapat memiliki  keturunan  dalam  hal  ini  terkandung konsep maqa>s}id  dalam  aspek  hifz  al-nasl. Namun  demikian,  pertimbangan  hakim  ini juga  tidak  bisa  dijadikan  jaminan  akan suksesnya  rumah  tangga  yang  dijalankan, karena  hakim  hanya  melihat  serta  mengkaji dari  kondisi  yang  terlihat  dari  pihak-pihak yang  terkait  tidak  bisa  mengetahui  sampai mendalam.
Syarat adanya persetujuan dari pihak isteri untuk  melakukan  poligami  secara  eksplisit merupakan  salah  bentuk  dari  aspek maqa>s}id al-syari>‘ah    yang  berupa  maqa>s}id  al-khas}s}ah ( specific  maqashid) 2 ,  dimana  dalam  hal  ini hak-hak  wanita  sebagai  seorang  isteri diprioritaskan  serta  dipertimbangkan  agar
2 Maqashid yang terkait dengan maslahah yang ada dalam  persoalan  tertentu  dalam syari’at misalnya tidak boleh menyakiti perempuan dan pemeliharaan  kemaslahatn  anak  dalam  ruang lingkup keluarga (Auda, 2011: 23).
nantinya  tidak  menimbulkan mafsadat  dalam menjalani  kehidupan  berkeluarga  dengan pihak  isteri  kedua,  ketiga  maupun  yang keempat. Selain itu juga, persetujuan isteri di sini merupakan bentuk hifz huqu>q al-zawjiyah (melindungi  hak-hak  seorang  isteri)  dimana posisi isteri diakui dalam lingkup keluarga dan berumah  tangga,  serta  merupakan  bentuk penghargaan  yang  besar  bagi  seorang  isteri dalam  berumah  tangga,  jika  dalam  satu pendapat disebutkan bahwa diantara kewajiban  isteri  adalah  selalu  meminta  izin kepada  suami  atas  apapun  yang  akan dilakukan isteri serta kemanapun isteri hendak pergi,  justru  dalam  hal  ini  pihak  suamilah yang  diharuskan  meminta  izin  kepada  pihak isteri.
Namun  demikian,  persetujuan  pihak  isteri ini seperti tidak dibutuhkan oleh suami karena dalam hal ini posisi isteri berada dalam posisi tidak  mempunyai  pilihan  lain.  Sebab terkadang  seorang  laki-laki  yang  sudah mempunyai  keinginan  untuk  menikah  lagi dipicu  oleh  hal  berkurangnya  rasa  cinta kepada  isteri  pertama  sementara  dia  mampu mendapatkan  wanita  lain  yang  lebih  dia cintai,  atau  karena  kurangnya  rasa  nyaman terhadap  isteri  yang  pertama  dan  lain-lain. Oleh  sebab  itu,  seorang  isteri  dalam  hal  ini tidak  memiliki  pilihan  lain  kecuali  dimadu atau cerai.
Persyaratan  selanjutnya  tentang  adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup  isteri-isteri  merupakan  bentuk maqa>s}id al-syari>‘ah    yang  berupa  aspek  hifz  al-din. Dalam  Islam  seorang  suami  mempunyai kewajiban  menafkahi  isterinya  baik  secara lahir  maupun  batin.  Syarat  ini  merupakan keniscayaan  adanya  bukan  hanya  dalam perkawinan  poligami  tetapi  juga  dalam perkawinan monogami.
Kewajiban  menafkahi  ini  juga  merupakan bentuk  dari  aspek hifz  al-‘irdh  (menjaga kehormatan)  dan hifz  al-nasl  (menjaga
keturunan)  dimana  suami  yang  mampu mencukupi  kehidupan  isteri-isteri  dan  anak- anaknya  maka  kehidupan  keturunannya  akan terjamin  tanpa  kekurangan  baik  materi  atau non  materi,  sekaligus  juga  menjaga  mereka dari perbuatan-perbuatan yang tidak terhormat  seperti  menjadi  pengemis,  menjual diri serta perbuatan-perbuatan lain yang dapat merusak  kehormatan  diri  maupun  keluarga. Selain  itu  pula  juga  merupakan  bentuk maqashid dari aspek hifz al-nafs (pemeliharaan  jiwa)  dimana  suami  yang mampu  mencukupi  segala  kebutuhan  isteri dan  anak-anaknya  maka  mereka  akan terhindar  dari  kekurangan  bahan  pangan maupun  kelaparan  yang  bisa  berujung  pada kematian.
Adanya persyaratan keharusan berlaku adil terhadap
isteri-isteri dan anak-anak merupakan  aspek maqa>s}id  al-syari>‘ah    yang berupa hifz  al-din.  Berdasarkan  pada  al- Qur’an  surat  an-Nisa’  ayat:3  bahwa  poligami terikat oleh syarat berlaku adil kepada seluruh isteri.  Adapun  keadilan  yang  dimaksud  disini adalah  keadilan  dalam  segi  materi  yang berupa tempat tinggal, makanan, pakaian dan waktu  bermalam  sementara  keadilan  dalam hal  perasaan,  cinta  kasih  dan  kecenderungan hati tidak mungkin dapat terealisasikan.
Dari Pasal 56 ayat (3) menyebutkan bahwa perkawinan  yang  dilakukan  dengan  isteri kedua,  ketiga  atau  keempat  tanpa  izin  dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan  izin  poligami  diadakan  untuk melindungi kepentingan, hak-hak dan kewajiban  yang  timbul  akibat  suatu perkawinan.  Dengan  demikian  persyaratan formal  begitu  menentukan  untuk  tercapainya tujuan-tujuan perkawinan sesuai yang dikehendaki hukum materiil. Oleh karenanya, baik  ketentuan  materil  maupun  formal  tidak dapat  dipisahkan,  sebab  keduanya  memiliki pengaruh  yang  sama  dalam  menentukan
kedudukan sah tidaknya perkawinan, terutama  terhadap  pencapaian  tujuan-tujuan perkawinan.
Jika  dilihat  dari  isinya,  Pasal  57  KHI, menyatakan  bahwa  Pengadilan  Agama  hanya memberikan  izin  apabila  isteri  tidak  dapat menjalankan  kewajibannya  sebagai  isteri, isteri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat  melahirkan  keturunan.  Peraturan  ini bersifat abstrak dan terkesan mengesampingkan  pihak  wanita  (lihat  KHI Pasal 77- 84 tentang hak dan kewajiban suami isteri).  Ketidakjelasan  pengertian  tentang kondisi  isteri  yang  suami  dapat  melakukan poligami. Ini adalah ketidakadilan bagi isteri. Bisa  saja  terjadi  kasus  bahwa  benar  dari sekian kewajiban seorang isteri ada yang tidak dapat  terlaksana  dengan  baik.  Tetapi bukankah  sebagai  manusia  biasa  seseorang punya kekurangan? Bagaimana jika pada saat yang  sama,  menurut  penilaian  isteri,  suami juga  tidak  dapat  menunaikan  kewajibannya secara sempurna, atau pihak suami mempunyai  cacat  atau  penyakit  yang  tidak bisa  disembuhkan  atau  pihak  suami  yang mandul? namun tidak mendorong isteri untuk melakukan  perkawinan  poliandri  (menikah dengan  laki-laki  lain).  Dalam  keadaan  seperti ini, bagi  pihak  isteri  yang tidak mau dimadu, Islam  memberikan  solusi  kepadanya  untuk meminta  gugat  cerai (khulu’).  Akan  tetapi, dari  hal  tersebut  tetaplah  pihak  wanita  yang dirugikan  karena  status  mereka  yang  semula merupakan  isteri  orang  menjadi  berstatus janda.  Dari  segi maqashid  al-ammah  terdapat kesenjangan  dan  ketidakadilan  bagi  kaum wanita  dalam  menghadapi  situasi  tersebut, pihak  wanita  ditempatkan  pada  posisi subordinat  dan  selalu  menjadi  objek  dalam kehidupan  dibandingkan  dengan  kaum  laki- laki.
Namun di sisi lain, persyaratan diperbolehkan  poligami  karena  isteri  tidak
dapat  melahirkan  keturunan  juga  terkandung maksud maqa>s}id  dari  aspek  hifz  al-nasl (menjaga  keturunan),  dimana  dalam  hal  ini dikarenakan  setiap  orang  mempunyai  naluri memiliki  anak  keturunan  yang  selanjutnya akan  menjadi  pewarisnya  di  kemudian  hari. Selain itu juga terkandung maqa>s}id dari aspek hifz al-din (menjaga agama) karena Nabi Saw sendiri  memerintah  untuk  memperbanyak keturunan  demi  terwujudnya  kemaslahatan kelestarian  agama  Islam  sebagai  penerus  di kemudian hari.
Jika  ditinjau  dari  lima  unsur  pokok  dalam konsep maqa>s}id al-syari>‘ah   yang terdiri dari hifz  al-din  (memelihara  agama),  hifz  al-nafs (memelihara  jiwa) ,  hifz  al-‘aql  (memelihara akal) ,  hifz  al-nasl  (memelihara  keturunan), hifz  al-ma>l  (memelihara  harta)  maka, keharusan  izin  poligami  yang  dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban umum, memberikan  perlindungan  dan  jaminan khusus  atas  hak-hak  dan  kewajiban  yang timbul  dari  hubungan  hukum  dalam  hal terwujudnya  kepastian  hukum,  ketertiban, perlindungan,  dan  jaminan  hukum  atas perkawinan  itu  sendiri,  sesuai  dengan beberapa  konsep maqa>s}id  al-syari>‘ah    yang berupa  pemeliharaan  agama,  pemeliharaan jiwa  dan  pemeliharaan  keturunan  atau  dalam istilah ulama’ lain menjaga kehormatan.
Keberadaan ketenuan undang-undang yang mengatur keharusan izin poligami dimaksudkan  untuk  mewujudkan  ketertiban umum, memberikan perlindungan dan jaminan  khusus  atas  hak-hak  dan  kewajiban yang timbul dari hubungan hukum dalam hal, seberapa  penting  keharusan  mendapat  izin untuk berpoligami, secara formal, urgensi izin poligami  adalah  agar  terwujud  kepastian hukum, ketertiban, perlindungan, dan jaminan hukum atas perkawinan itu sendiri.
Simpulan
Berdasarkan  analisis  dari  bab  IV  dapat diambil kesimpulan bahwa Kompilasi Hukum
Islam  yang  terbagi  atas  3  (tiga)  ketentuan hukum materiil Islam yang meliputi ketentuan pernikahan, kewarisan dan perwakafan, secara garis  besar  terkandung  konsep maqa>s}id  al- syari>‘ah    baik  konsep  yang  umum  meliputi daru>riyyah  (kebutuhan  primer),  ha>jiyyah (kebutuhan  sekunder),  dan tahsi>niyyah (kebutuhan tersier) maupun konsep yang lebih terperinci  yang  meliputi  lima  aspek  dalam kehidupan  yaitu hifz  al-din  (pemeliharaan agama), hifz  al-‘aql  (pemeliharaan  akal),  hifz al-nafs  (pemeliharaan  jiwa),  hifz  al-nasl (pemeliharaan  keturunan)  atau hifz  al-‘irdhi (pemeliharaan  kehormatan)  dan hifz  al-ma>l (pemeliharaan  harta)  yang  pada  dasarnya semuanya  mempunyai  tujuan  yang  sama dalam  penerapan  hukum  Islam  yaitu mewujudkan  kemaslahatan  manusia  di  dunia dan akhirat.
Jika  ditinjau  dari  lima  unsur  pokok  dalam konsep maqa>s}id al-syari>‘ah   yang terdiri dari hifz al-di>n (pemeliharaan agama), hifz al-nafs
(pemeliharaan jiwa) , hifdz al-‘aql (pemeliharaan akal) , hifz al-nasl
(pemeliharaan keturunan) ,  hifz  al-ma>l (pemeliharaan  harta)  maka,  keharusan  izin poligami  dalam  KHI  Pasal  56  dan  57, dimaksudkan  untuk  mewujudkan  ketertiban umum, memberikan perlindungan dan jaminan  khusus  atas  hak-hak  dan  kewajiban yang timbul dari hubungan hukum dalam hal terwujudnya  kepastian  hukum,  ketertiban, perlindungan,  dan  jaminan  hukum  atas perkawinan  itu  sendiri,  sesuai  dengan beberapa  konsep maqa>s}id  al-syari>‘ah    yang berupa  pemeliharaan  jiwa  dan  pemeliharaan keturunan  atau  dalam  istilah  ulama’  lain menjaga kehormatan.
DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman,  Muhammad.  2001. Tuh}fah}  al- Ah}wazi Syarh Ja>mi‘ al-Tirmizi, vol III, Kairo: Dar al-Hadits.
Abdurrahman,  Sayyid.  t.th. Bughyah  al- Mustarsyidin,  Indonesia:  Dar  aal-Ihya’ al-‘Arobiyyah.
Al-  Fadholi,  Muhammad.  t.th, Tahqi>q  al-
Maqa>m ‘ala> Kifa>yah al-Ahka>m,
Semarang: Toha Putera.
Al Syatibi, Abu Ishaq. 2005. al-Muwa>faqa>t fi>
Ushu>l  al-Syari>‘ah,  vol  I  &  II,  Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
Ali,  Asy-Syarif.  2012. Kitab  al-Ta‘ri>fa>t, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah. Al-Jaziri,  Sayyid  Abdurrahman.  2010. Al- Fiqh  ‘ala  al-Maza>hib  al-‘Arba‘ah,
Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah.
Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1993. Terjemah Tafsir  Al-Mara>ghi,  diterjemahkan  oleh Bahrun  Abu  Bakar  &  Hery  Noer  Aly, dari Tafsir Al-Maraghi, Semarang: CV. Toha Putra.
Al-Razi,  Fakhrudin.  2012. al-Tafsi>r  al-Kabi>r (Mafa>tih al-Ghaib) vol V, Kairo: Dar al- Hadits.
Asmawi.  2011. Perbandingan  Ushul  Fiqh, Jakarta: AMZAH.
Al-Shobuni,  Muhammad  Ali.  1999. Rawa>i‘ al-Baya>n Tafsir Ayat al-Ahka>m min al- Qur’an  vol  I,  Jakarta:  Dar  al-Kutub  al- Islamiyyah.
Asy  Syarif,  Muhammad.  2012. Poligami  itu Wajib?  Explanation  of  Polygamy  that Leads  to  Heaven,diterjemahkan  oleh Abul  Qasim,  dari az-Zaujah  Ats- Tsa>niyah  Wahmun  am  Haqiqatun, Yogyakarta: Mumtaz.
Auda,  Jasser.  2008. Maqa>s}id  al-syari>‘ah    as Philosophy  of  Islamic  Law;  a  Systems Approach,  London:  The  International Institute of Islamic Thought.
Auda, Jasser. 2011. Maqa>s}id al-syari>‘ah  Dalil Lil  Mubtadiin,  Beirut:  Maktab  At- Tauzi’ Fii Al-‘Alam Al-Arobi.
Auda,  Jasser,  2012, Maqa>s}id  al-syari>‘ah    ka Falsafatin  li  al-Tasyri’i  al-Islami; Ru’yatun  Mandhumiyyatun,  Beirut:
Maktab  At-Tauzi’  Fii  Al-‘Alam  Al- Arobi.
Azhar,  2013,  ‚Pembaharuan  Hukum  Islam dalam  KHI  Melalui  Analisis  Maqashid Syari’ah‛, Jurnal Islamika, 13 (1), 1- 14.
Azni,  2015,  ‚Izin  Poligami  di  Pengadilan Agama  (Suatu  Tinjauan  Filosofis)‛, Jurnal RISALAH, 26 (2), (Juni), 55-68. Az-Zuhaili,  Wahbah,  2011, Fiqih  Islam  wa Adillatuhu  Jilid  9:  Pernikahan,  Talak, Khulu,  Meng-ila  Istri,  Li’an,  Zhihar, Masa  Iddah,  diterjemahkan  oleh  Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dari Al-Fiqh al- Islam  wa  Adillatuhu,  Jakarta:  Gema Insani.
Budi  Lestari,  Ike  Wahyu,  2013,  ‚Studi Analisis  Undang-Undang  Perkawinan No.  1  Tahun  1974  Dan  KHI  Tentang Prosedur  Poligami‛,  S kripsi,  Jepara: UNISNU.
Darwis,  Mohammad,  2013,  ‚Maqashid  Al- Shari’ah Dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum  Islam  Perspektif  Jasser  Auda‛, dalam  M.  Arfan  Mu’ammar  &  Abdul Wahid  Hasan,  (Ed.), Studi  Islam Perspektif Insider/  Outsider,  Jogjakarta: IRCiSoD.
Departemen  Pendidikan  Nasional,  2015, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hermawan,  Dadang  &  Sumardjo,  2015, ‚Kompilasi  Hukum  Islam  Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama‛, Jurnal  Yudisia,  6  (1),  (Juni),
25- 46.
Ibn  Katsir,  al-Hafidz,  2006, Tafsir  al-Qur’an al-Adhim Juz I, Cet. III, Beirut: Dar al- Kotob al-Ilmiyah.
Ismatullah, Dedi, 2011, Hukum Perdata Islam di  Indonesia,  Bandung:  CV  Pustaka Setia.
Khoiruddin,  Isro,  2015,  ‚Izin  Poligami Karena  Dorongan  Isteri:  Studi  Putusan
No.  790/Pdt.G/2013/PA.Smn.‛, Jurnal Al-Ahwal, 8 (2), 189-201.
Ma’luf, Louis, 1986, Al-Munjid fi Al-Lughoh wa  Al-A’lam,  Beirut:  Dar  El-Machreq Sarl Publishers.
Malarangan,  Hilal,  2008,  ‚Pemabaharuan Hukum  Islam  Dalam  Hukum  Keluarga di  Indonesia‛, Jurnal  Hunafa,  5  (1),
(April), 37- 44.
Manan,  Abdul,  2010,  ‚Hukum  Islam, Persoalan Masa Kini dan Harapan Masa Depan  Dalam  Bingkai  Pluralisme Bangsa‛, Jurnal  Mimbar  Hukum  dan Peradilan, 72, 1- 39.
Maulana,  Achmad,  2011, Kamus  Ilmiah Populer, Jakarta: Absolut.
Mujib,  Abdul,  2015,  ‚  Izin  Poligami  Karena Isteri  Menderita  Tumor  Otak  (Studi Analisis  Putusan  Pengadilan  Agama Jepara)  No:  1584/  Pdt.G/  2014/ PA.JEPARA‛, Skripsi, Jepara: UNISNU.
Musyarrofah & Chumaidah, 2013, ‚Maqashid
Al-Shari’ah  Metode  Analisis  Sistem
Dalam  Filsafat  Hukum  Islam  Studi Pemikiran  Jasser  Auda‛,  dalam  M. Arfan  Mu’ammar  &  Abdul  Wahid Hasan,  (Ed.), Studi  Islam  Perspektif Insider/ Outsider, Jogjakarta: IRCiSoD. Nabil,  Muhammad  Faried,  2015,  ‚Tinjauan Maqasid  Asy-Syari’ah  Terhadap  The Code  Of  Personal  Status  Tahun  1958 Pasal  18  Tentang  Poligami  di  Tunisia‛, Skripsi,  Yogyakarta:  UIN  Sunan Kalijaga.
Nasution,  Khoiruddin,  1996, Riba  dan Poligami;  Sebuah  Studi  atas  Pemikiran Muhammad Abduh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, ACAdeMIA.
Nurhadi,  2017,  ‚Maqashid  Syari’ah  Hukum
Perkawinan  Dalam  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)‛, Al-Fikra:  Jurnal  Ilmiah Keislaman,  16  (2),  (Juli-Desember), 203- 232.
Nurjihad,  2004,  ‚Pembaharuan  Hukum  Islam di  Indonesia  Studi  Kasus  CLD Kompilasi  Hukum  Islam‛, Jurnal Hukum, 27 (11), (September), 106-117. Setiati,  Eni,  2007, Hitam  Putih  Poligami
(Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai  Sebuah  Fenomena),  Jakarta:
Cisera Publishing.
Sugiyono,  2012, Memahami  Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta. Sumaryanto,  Mukh,  ‚Maq ā shid  Al-Shari’ah Metode  Analisis  Sistem  Dalam  Filsafat Hukum  Islam  (Studi  Pemikiran  Jasser
Auda)‛, 2017, dalam http://www.jasserauda.net/portal/maqashid- al-shariah-metode-analisis-sistem-dalam- filsafat-hukum-islam/?lang=id, diunduh pada 6 Desember 2017. Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia,  2012, Kompilasi

## Hukum Islam, Bandung: CV. Nuansa Aulia.
Tirtana,  Dani,  2008,  ‚  Analisis  Yuridis  Izin  Poligami Dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Jakarta Selatan‛, Skripsi , Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.