## Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Pulau Morotai
Suriana A.R. Mahdi 1, , Rinto Syahdan 1, , Nurdin 1, , dan Irfandi Buamonabot 2, * , 1 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun,
97719, Ternate, Provinsi Maluku Utara, Indonesia
2 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun,
97719, Ternate, Provinsi Maluku Utara, Indonesia
* Korespondensi: irfandi@unkhair.ac.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Mahdi, S. A. R., Syahdan, R., Nurdin, N., & Buamonabot, I. (2021). Transparency of Village Financial Management Pulau Morotai Regency. Society, 9(1), 331-355.

## DOI: 10.33019/society.v9i1.289
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dikirim: 13 Januari, 2021; Diterima: 23 April, 2021;
Dipublikasi: 30 Juni, 2021;
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang transparansi  pengelolaan  keuangan  desa  di  Kabupaten  Pulau Morotai  Provinsi  Maluku  Utara,  Indonesia.  Sampel  dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purposive sampling,  dengan  melibatkan  440  responden,  dan  tersebar  di 88 desa di Kabupaten Pulau Morotai. Teknik pengolahan data menggunakan  statistik  deskriptif  dengan  pendekatan  interval kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kejelasan peran dan tanggung jawab, pelaksanaan urusan pemerintahan masih didominasi oleh kepala desa yang memiliki kewenangan pengelolaan keuangan desa. Indikator pengungkapan anggaran menunjukkan  relatif  sama  dengan  indikator  kejelasan  peran dan  tanggung  jawab.  Indikator  ketersediaan  informasi menunjukkan bahwa aksesibilitas informasi publik di desa-desa yang  berada  di  ibukota  kecamatan  relatif  baik.  Sebaliknya, indikator  terakhir,  jaminan  integritas,  menunjukkan  bahwa validitas  data  masih  menjadi  masalah  dalam  proses perencanaan  desa.  Penelitian  ini  juga  membahas  implikasi serta saran untuk penelitian selanjutnya.
Kata Kunci: Transparansi;  Pengelolaan  Keuangan  Desa; Kabupaten Pulau Morotai

## Society, 9 (1), 347-372, 2021
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289

## 1. Pendahuluan
Indonesia  dibentuk  berdasarkan  daerah-daerah  dalam  Negara  Kesatuan  (pasal  8  Undang Undang Dasar 1945). Dalam perkembangannya, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan dalam  mengakui  kedudukan  daerah  dan  perubahan  substansi  sejak  disahkannya  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dengan  sistem  desentralisasi yang dilanjutkan dengan desentralisasi fiskal. Pada prinsipnya desentralisasi fiskal merupakan instrumen  untuk  mencapai  salah  satu  tujuan  negara,  yaitu  terutama  untuk  memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih  demokratis.  Dampak  desentralisasi  adalah  pengelolaan  keuangan  daerah  diserahkan sepenuhnya  kepada  daerah  dan  menjadi  tugas  dan  wewenang  di  masing-masing  daerah (provinsi, kabupaten atau kota, dan desa).
Sebagai  negara  dengan  sistem  demokrasi,  Indonesia  dikenal  sebagai  negara  kepulauan. Struktur  pemerintahannya  meliputi  pemerintah  pusat,  provinsi,  kabupaten,  kota,  kecamatan, dan  pemerintah  desa.  Namun,  sebuah  desa memiliki  keluhuran dan  kearifan  lokal  yang  luar biasa.  Desa  merupakan  pelopor  sistem  demokrasi  yang  otonom  dan  berdaulat  penuh.  Desa telah  lama  memiliki  sistem  dan  mekanisme  pemerintahan  serta  norma  sosialnya  masing- masing,  namun  pemerintah  masih  meremehkan  pembangunan  desa.  Kebijakan  pemerintah terkait  pembangunan  desa  khususnya  pembangunan  sumber  daya  manusia  sangat  tidak terpikirkan,  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa.  (atau  dengan  nama  lain)  sebagai  pemerintahan  otonom  dengan keistimewaan khusus, termasuk yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa, dan proses pembangunan desa. Oleh karena itu, desa diberikan pedoman teknis dan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan.
Pengelolaan  keuangan  dan  ekonomi  desa  dapat  dijadikan  sebagai  masyarakat  yang berbasis  pengetahuan,  setidaknya  mampu  menangkap  banyak  hal  tentang  peraturan  desa, apakah  sudah  sesuai  dengan  tujuan  yang  diinginkan,  manfaat  apa  yang  bisa  dihasilkan  bagi pemerintah daerah, pelaku pemerintahan desa, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga. Itulah yang  disebut  pemerintahan  yang  baik.  Semua  metodologi  sistem  pengelolaan  keuangan- ekonomi  di  desa  dapat  digulirkan  melalui  kebijakannya,  melalui  skenario  untuk mengembangkan mekanisme pembangunan yang berorientasi desa. Transparansi pengelolaan keuangan  menjamin  peningkatan  kinerja  pemerintahan,  dengan  memperhatikan  aspek partisipatif  ( Mardiasmo,  2006 )  melalui  pelibatan  pemangku  kepentingan  dalam  pengelolaan pembangunan  daerah,  prinsip  transparansi  dimaksudkan  untuk  mempengaruhi  tata  kelola keuangan yang baik. Transparansi adalah asas yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, informasi tentang kebijakan,  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan,  serta  hasil  yang  dicapai  ( Krina,  2003 ). Transparansi  tidak  dapat  dipisahkan  dari  akuntabilitas.  Transparansi  memungkinkan  semua pemangku kepentingan untuk melihat struktur dan fungsi, kebijakan fiskal, dan kinerja masa lalu, sedangkan akuntabilitas mengacu pada kewajiban untuk membuat laporan sebagai bentuk akuntabilitas ( Shende & Bennett, 2004 ).
Transparansi  juga  berarti  tersedianya  informasi  yang  cukup,  akurat,  dan  tepat  waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Dengan tersedianya informasi semacam ini,  masyarakat  dapat  berpartisipasi  dan  melakukan  pengawasan  sehingga  penerapan kebijakan publik dapat memberikan hasil yang optimal dan mencegah terjadinya kecurangan dan  manipulasi  yang  hanya  menguntungkan  satu  kelompok  masyarakat  secara  tidak proporsional.
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289
Pada  tingkat  pengelolaan  keuangan  terkecil  di  Indonesia,  desa  menjadi  sorotan  utama mengingat kebijakan pemerintah untuk mengelola keuangan negara yang dilimpahkan kepada desa  melalui  dana  desa.  Pemerintah  Kabupaten  Pulau  Morotai  telah  menerapkan  kebijakan Satu Miliar Satu Desa sejak tahun 2014. Memang tantangan terbesar yang akan dihadapi adalah bagaimana  menciptakan  sistem  pengelolaan  yang  baik  untuk  mewujudkan  transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pulau Morotai.
Beberapa  studi  tentang  transparansi  yang  dilakukan  di  tingkat  global,  seperti United Nations  (2005) ,  meneliti  manajemen  urusan  publik  dan  akuntabilitas  dalam  konteks transparansi anggaran di Afrika. Penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip transparansi yang dikeluarkan  oleh  IMF,  yaitu  Kejelasan  Peran  dan  Tanggung  Jawab  ( Clarity  of  Roles  and Responsibilities ),  Ketersediaan  Informasi  Publik  ( Availability  of  Public  Information ),  Penyusunan Anggaran Terbuka ( Open Budget Preparation ), Eksekusi dan Pelaporan ( Execution and Reporting ), dan  Penjaminan  Integritas  ( Assurances  of  Integrity ). Kitunzi  (2003) menjelaskan  dalam penelitiannya bahwa keempat prinsip di atas berperan penting dalam mengukur transparansi keuangan publik.
Secara  lebih  sempit,  penelitian  keuangan  daerah  yang  selama  ini  dilakukan  di  Indonesia hanya  melihat  pada  aspek  pengelolaan  dan  kinerja  keuangan  daerah.  Sebaliknya  penelitian tentang  pengukuran  transparansi  keuangan  daerah  belum  pernah  dilakukan,  sehingga penelitian  ini  termasuk  penelitian  baru.  Sebagai  contoh, The  World  Bank  (2007) meneliti tentang  pengukuran  kinerja  Pemerintah  Daerah  di  Aceh. Widodo  (2001) mengkaji  kinerja keuangan  daerah  melalui  analisis rasio  keuangan  pada  APBD  Kabupaten Boyolali. Dwiranda (2008) melakukan  penelitian  serupa  yang  meneliti  tentang  efektivitas  dan  kemandirian keuangan kabupaten atau kota di Provinsi Bali.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  transparansi  dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  di  Kabupaten  Pulau  Morotai  dengan  mengadopsi studi United Nations (2005) yang meneliti tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan daerah dalam konteks penganggaran di Afrika. Karena penelitian dilakukan sangat luas, maka penelitian ini difokuskan pada desa-desa di Kabupaten Pulau Morotai hingga skala terkecil.
Selanjutnya penelitian Faridah & Suryono (2015) mengukur transparansi dan akuntabilitas di  Desa  Sido  Gedung  Batu  Kecamatan  Sangakpura  Kabupaten  Gresik  dengan  pendekatan metode  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  transparansi  pada  tahap perencanaan,  pelaksanaan  dan  pelaporan  sudah  sangat  baik  dengan  mengedepankan  prinsip partisipatif,  responsif,  dan  akuntabel.  Untuk  akuntabilitas  khususnya  administrasi  keuangan masih  lemah  karena  faktor  kompetensi  sumber  daya  manusia  masih  menjadi  kendala  yang cukup signifikan.

## 2. Kajian Pustaka

## 2.1. Teori Keagenan
Teori  keagenan  menjadi  landasan  teori  dalam  penelitian  ini  karena  dapat  menjelaskan Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran tentang Akuntabilitas dan Transparansi Publik. Akuntabilitas  dan  transparansi  memiliki  karakteristik  yang  berbeda,  tetapi  akuntabilitas berkaitan dengan transparansi ( Shende & Bennet, 2004 ). Menurut Jensen, sebagaimana dikutip dalam  Shende  &  Bennet  (2004) ,  teori  keagenan  menjelaskan  hubungan  kontraktual  antara prinsipal dan agen antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Prinsipal adalah pihak  yang  mengambil  keputusan  dan  memberikan  mandat  kepada  pihak  lain  (agen)  untuk melakukan  segala  kegiatan  atas  nama  prinsipal.  Inti  dari  teori  ini  adalah  kontrak  kerja  yang dirancang  secara  tepat  untuk  menyelaraskan  kepentingan  antara  prinsipal  dan  agen.
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289
Perencanaan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan pemilik dalam hal konflik kepentingan adalah inti dari teori keagenan ( Putra et al., 2019 ).
Organisasi sektor publik, khususnya hubungan lembaga pemerintah daerah, muncul antara Pemerintah  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Republik  Indonesia.  Pemerintah Daerah sebagai agen sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia sebagai prinsipal.  Jika  ditelisik  lebih  lanjut,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Republik  Indonesia sendiri  merupakan  agen  masyarakat  atau  warga  negara  sebagai  prinsipal  yang  memberikan kewenangan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Republik  Indonesia  (agen)  untuk mengawasi  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah.  Akuntabilitas merupakan konsekuensi logis dari hubungan antara agen dan prinsipal. Gray & Jenkins (1993) mendefinisikan  akuntabilitas  sebagai  kewajiban  untuk  memberikan  akuntabilitas  manajemen kepada  mereka  yang  dipercayakan  untuk  bertanggung  jawab. Gregory  (1995),  sebagaimana dikutip dalam Shende & Bennet (2004) , menjelaskan bahwa akuntabilitas didefinisikan sebagai kebutuhan untuk mempertanggungjawabkan tindakan seseorang.
Menurut Gray  &  Jenkins  (1993) ,  ada  tiga  asumsi  mengenai  teori  keagenan,  1)  asumsi tentang  sifat  manusia,  sifat  manusia  yang  mengutamakan  kepentingan  diri  sendiri, keterbatasan  rasionalitas  atau  daya  pikir  terhadap  persepsi  masa  depan  ( bounded  rationality ), dan cenderung menghindari risiko ; 2) asumsi tentang organisasi, yaitu konflik antar anggota organisasi,  efisiensi,  dan  asimetri  informasi  yang  terjadi  antara  prinsipal  dan  agen;  dan  3) asumsi  tentang  informasi,  adalah  informasi  yang  dianggap  sebagai  komoditas  yang  dapat diperdagangkan.  Masalah-masalah  tersebut  antara  lain:  1)  Risiko  moral  ( moral  hazard ) merupakan masalah yang timbul karena agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati sesuai  kontrak  kerja.  2) Adverse  selection adalah  prinsipal  yang  tidak  mengetahui  bahwa keputusan  yang  diambil  agen  adalah  keputusan  yang  mengikuti  informasi  yang  diterima prinsipal, atau ada kelalaian dalam tugas.

## 2.2. Teori Keuangan Publik
Menurut Musgrave  (1959) ,  keuangan  publik  mempelajari  kegiatan  ekonomi  pemerintah sebagai  satu  kesatuan.  Keuangan  publik  adalah  studi  tentang  penggunaan  dana  oleh pemerintah  untuk  memenuhi  pembiayaan  kegiatan  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  definisi tersebut menjadikan istilah keuangan publik identik dengan keuangan negara, ekonomi publik, dan ekonomi sektor publik. Rossen (2002) menyatakan bahwa Keuangan publik adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Isu krusial dalam  kajian  keuangan  publik  bukanlah  masalah  keuangan,  meskipun  terkait  dengan  aspek keuangan,  tetapi  masalah  utama  yang  terkait  dengan  sumber  fundamental.  Kajian  keuangan publik menggunakan analisis positif dan normatif. Analisis positif menekankan pada sebab dan akibat dari sesuatu, sedangkan analisis normatif berfokus pada masalah etika dalam keuangan publik. Oleh karena itu, Rossen menilai keuangan publik modern terkait dengan fungsi mikro ekonomi  pemerintah,  bagaimana  pemerintah  melakukan  dan  mengatur  alokasi  sumber  daya dan  distribusi  pendapatan.  Pada  bagian  penting  lainnya,  fungsi  makroekonomi  pemerintah terkait  dengan  penggunaan  pajak,  pengeluaran,  dan  kebijakan  moneter,  yaitu  pada  tingkat penyelesaian pengangguran dan tingkat harga.
Keuangan  publik  adalah  studi  tentang  intervensi  pemerintah  dalam  mengatur  pasar ( marketplace ). Menurut orientasi Continental , dengan pandangan yang berbeda, keuangan publik mempelajari bagaimana orang berpartisipasi melalui institusi politik dan fiskal untuk mencapai pola dan tujuan fiskal. Pengertian keuangan publik menurut aliran Continental juga diikuti oleh Buchanan  (1967) .  Istilah  keuangan  publik  untuk  kajian  ekonomi  di  Indonesia  biasanya
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289
menggunakan  istilah  ilmu  keuangan. Soetrisno  (1981) menyatakan  bahwa  ilmu  keuangan negara  adalah  ilmu  yang  mempelajari  atau  mengkaji  pengeluaran  dan  penerimaan  yang dilakukan oleh pemerintah dan negara.
Sebagai perbandingan, Suparmoko (2003) menyatakan bahwa keuangan adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan pemerintah di bidang ekonomi, terutama mengenai pendapatan  dan  pengeluarannya  serta  pengaruhnya.  Di  negara-negara  “ Anglo  Saxon ”, keuangan negara atau keuangan negara sebagai ilmu dipandang sebagai cabang ilmu ekonomi, sedangkan  di  daratan  Eropa,  keuangan  negara  dipandang  sebagai  cabang  ilmu  politik. Menurut Suparmoko, dalam literatur di negara-negara “ Anglo Saxon ”, keuangan negara sering disebut  “keuangan  publik”,  istilah  “publik”  sering  membingungkan  dan  bukan  istilah  yang tepat  (istilah  yang  tepat).  Dalam  literatur  keuangan  ( public  finance ),  istilah  “publik”  biasanya berarti “pemerintah”.

## 2.3. Transparansi
Tidak ada definisi transparansi yang disepakati bersama. Beberapa definisi digunakan oleh organisasi  internasional  yang  berfokus  pada  memastikan  akses  publik  terhadap  informasi. Namun  secara  umum,  transparansi  dapat  diartikan  sebagai  keterbukaan  informasi  kepada publik, yang tujuannya adalah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik.
OEDC (2003) menyatakan bahwa “transparansi” dalam perjanjian komersial internasional biasanya  mencakup  tiga  persyaratan  utama:  (1)  informasi  yang  dibuat  harus  relevan  dengan undang-undang,  serta  peraturan  dan  kebijakan  lain  yang  harus  tersedia,  (2)  menyampaikan kepada  pihak  yang  berkepentingan  tentang  perubahan  peraturan  perundang-undangan;  dan (3)  memastikan  bahwa  hukum  dan  peraturan  yang  diberikan  seragam,  tidak  memihak  dan masuk akal.
Dalam  kerangka  konseptualnya,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan  menjelaskan  bahwa  transparansi  memberikan  informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat  berhak  mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh  pertanggungjawaban pemerintah  dalam  mengelola  sumber  daya yang  dipercayakan  kepadanya dan  kepatuhannya terhadap  peraturan  perundang-undangan. Florini  (1999) ,  dalam  kamus  ilmu  politik, menyatakan transparansi sebagai “keterbukaan terhadap pandangan publik”.
Sejalan  dengan  tuntutan  transparansi  yang  semakin  pesat,  transparansi  oleh  sebagian kalangan  dipandang  sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia.  Ada  hak  mendasar  untuk mengetahui,  diberitahu  tentang  apa  yang  dilakukan  pemerintah  dan  mengapa.  Dalam  situasi prinsipal-agen, warga  negara  memiliki  hak untuk  mengetahui  tentang  perilaku  agen  mereka, terutama  jika  agen  pemerintah  atau  organisasi  dan  aktor  internasional  adalah  masyarakat umum ( Stiglitz, 1999 ). Stiglitz menambahkan bahwa di semua organisasi, ketidaksempurnaan informasi  menimbulkan  apa  yang  oleh  para  ekonom  disebut  masalah  keagenan.  Akibatnya, mungkin  ada  perbedaan  kepentingan  antara  kata-kata,  tindakan  orang  yang  mengatur,  dan kepentingan  pemegang  saham.  Demikian  pula  dalam  kasus  lembaga  sektor  publik  dapat menimbulkan  perbedaan  antara  perkataan,  tindakan  orang  yang  mengatur,  dan  orang  yang harus dilayani.
Namun, di luar hak asasi manusia, transparansi sangat penting untuk mengungkap potensi informasi bagi pembangunan manusia. Ini dapat meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya dan membantu memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan didistribusikan dan tidak diambil  oleh  elit.  Seperti  halnya  lembaga-lembaga  lain  yang  sedang  menjalani  reformasi, tantangan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terletak pada insentif.
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  dengan  desain  survei.  Pengumpulan  data menggunakan  kuesioner yang  dikembangkan  oleh International  Monetary  Fund  (2007) . Skala pengukuran dalam kuesioner menggunakan skala dummy , yaitu 0 untuk menyatakan “Tidak” dan  1  untuk  menjelaskan  “Ya”.  Pengambilan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan metode cross-sectional , pengumpulan atau pengambilan data dalam satu waktu ( Neuman, 2006 ). Penelitian ini juga melakukan wawancara terkait pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pulau Morotai.
Sampel penelitian diambil dengan metode non-probability sampling yaitu purposive sampling dengan  pendekatan  judgement  sampling  yang  melibatkan  pemilihan  subjek  yang  paling disukai  pada  posisi  terbaik  untuk  memberikan  informasi  yang  diperlukan  ( Sekaran,  2006 ). Purposive  sampling dipilih  karena  pihak  yang  merasakan  dampak  langsung  dari  transparansi pengelolaan keuangan desa adalah masyarakat. Oleh karena itu, dalam kerangka sampel yang representatif dari setiap desa, lima anggota mewakili unsur-unsur persona: Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pendidikan, dan Unsur Pemuda. Unsur karakter ini dipilih sebagai  sampel  penelitian,  mengingat  mereka  secara  langsung  dan  tidak  langsung  terlibat dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Sehingga  total  sampel  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini berjumlah 440 orang yang tersebar di 88 desa di Kabupaten Pulau Morotai.

## 3.1. Definisi Operasional
International  Monetary  Fund  (2007) dalam  “ Manual  on  Fiscal  Transparency ” menggambarkan pengukuran variabel transparansi dalam 4 (empat) indikator, yaitu kejelasan peran dan tanggung jawab, keterbukaan anggaran, keterbukaan informasi publik, dan jaminan integritas.

## 3.2. Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab
Indikator  kejelasan  peran  dan  tanggung  jawab  menjelaskan  prinsip-prinsip  transparansi fiskal,  dengan  fokus  pada  ruang  lingkup  pemerintah.  Indikator-indikator  ini  diukur  dengan menggunakan  8 item pernyataan  dengan  skala dummy seperti  1  =  “ya”  dan  0  =  “tidak”. Misalnya: “struktur dan fungsi pemerintahan desa digambarkan dan dilaksanakan”.

## 3.3. Keterbukaan Anggaran
Indikator  keterbukaan  anggaran  menjelaskan  pelaksanaan  anggaran  oleh  pemerintah dengan prinsip keterbukaan anggaran. Indikator-indikator ini diukur dengan menggunakan 7 item pernyataan dengan skala dummy seperti 1 = “ya” dan 0 = “tidak”. Misalnya: “pemerintah desa  secara  lengkap  membuat  dokumen  anggaran  dan  laporan  pelaksanaan  pemerintahan lainnya”.

## 3.4. Ketersediaan Informasi Publik
Ketersediaan informasi publik merupakan salah satu ciri transparansi anggaran. Indikator ini menjelaskan informasi tentang kegiatan dan tujuan pemerintah dalam menyajikan informasi terkait  bagaimana  anggaran  dialokasikan  secara  tepat  dalam  setiap  kebijakan  yang  diambil. Indikator-indikator  ini  diukur  dengan  menggunakan  6 item pernyataan  dengan  skala dummy seperti 1 = “ya” dan 0 = “tidak”. Misalnya: “rencana anggaran mencerminkan tren pendapatan dan pengeluaran berdasarkan kondisi ekonomi yang logis”.
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289

## 3.5. Jaminan Integritas
Inti dari keterbukaan anggaran adalah bagaimana pemerintah melaporkan data anggaran untuk  memenuhi  kriteria  penting  bahwa  semua  kegiatan  dan  anggaran  yang  dialokasikan berkualitas  mengikuti  standar  dan  mekanisme  yang  berlaku.  Indikator-indikator  ini  diukur dengan menggunakan 6 item pernyataan dengan skala dummy seperti 1 = “ya” dan 0 = “tidak”. Misalnya:  “rencana  anggaran  mencerminkan  tren  pendapatan  dan  pengeluaran  berdasarkan kondisi ekonomi yang logis”.

## 3.6. Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan kuesioner untuk mengambil penilaian dan generalisasi  dari  jawaban  yang  diberikan.  Proses  generalisasi  menggunakan  pendekatan interval  kelas  untuk  mengetahui  tingkat  kelas  yang  terjadi  sebagai  dasar  pengambilan keputusan penelitian ini. Rumus interval kelas yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk membuat interval antara 1 dan 5 (sangat buruk hingga sangat baik) dan menggunakan skor  total  rata-rata  jawaban,  persepsi  responden.  Secara  umum  dapat  ditentukan  dengan melihat letak nilai rata-rata jawaban pada interval kelas yang ditentukan dengan rumus sebagai berikut ( Pudjiastuti & Nurdhiana, 2010 ):
Kemudian dilakukan pemeringkatan sesuai hasil tabulasi skor jawaban responden per desa untuk  masing-masing  indikator  berdasarkan  kecamatan  dan  kabupaten.  Pemeringkatan dilakukan dengan mengurutkan skor tertinggi setiap desa ke skor terendah untuk membentuk peringkat desa berdasarkan tingkat kecamatan dan kabupaten.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 4.1. Hasil Distribusi Kuesioner dan Karakteristik Responden
Kuesioner yang disebarkan sebanyak 440 kuesioner, dan semuanya kembali dan memenuhi syarat  untuk  dianalisis.  Hasil  penyebaran  kuesioner  ditunjukkan  pada Tabel  1 .  Data menunjukkan bahwa berdasarkan jenis kelamin, responden laki-laki sebanyak 75,23% atau 331 responden  dan  perempuan  sebanyak  24,77%  atau  109  responden.  Berdasarkan  usia,  44,77% responden  berusia  kurang dari  30  tahun,  sedangkan  sisanya  55,23%  berusia  di  atas  30  tahun. Berdasarkan tingkat pendidikan, persentase responden pada tingkat pendidikan SMA sebesar 79,09% atau 348 responden dan tingkat pendidikan sarjana sebesar 20,91% atau 92 responden. Sedangkan  berdasarkan  persentase  responden  pada  tingkat  pekerjaan,  petani  sebesar  55,00%, diikuti oleh nelayan dan Pegawai Negeri Sipil dengan persentase masing-masing sebesar 24,19 dan 20,91%.

## Tabel 1. Hasil Distribusi Kuesioner
Informasi Total Persentase Kuesioner Terdistribusi 440 100% Kuesioner yang Diproses 440 100% Sumber: Data diproses (2018)

## Tabel 2. Karakteristik Responden
Karakteristik Total Persentase Jenis Kelamin - Laki-laki 331 75,23 - Perempuan 109 24,77 Umur - ≤ 30 197 44,77 - > 30 243 55.23 Tingkat Pendidikan - Undergraduate 92 20,91 - High School 348 79,09 Pekerjaan - PNS 92 20,91 - Petani 242 55,00 - Nelayan 106 24,19 Sumber: Data diproses (2018)

## 4.2. Pembahasan

## 4.2.1. Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab
Hasil  perhitungan  kriteria  desa  berdasarkan  indikator  kejelasan  peran  dan  tanggung jawab, dari total 88 desa di Kabupaten Pulau Morotai sebagian besar desa berada dalam kondisi sedang,  54  desa  (61,36%).  Terdapat  tujuh  desa  (7,95%)  dalam  kondisi  baik,  sisanya  26  desa (29,55%) dalam kondisi buruk, dan satu desa (1,14%) dalam kondisi sangat buruk. Namun jika dilihat dari rata-rata kejelasan indikator peran masing-masing kecamatan, secara keseluruhan kriterianya sedang. Hasil perhitungan indikator ditunjukkan pada Tabel 3 dan Tabel 4 .
Tabel 3. Kriteria Interval Kelas Indikator Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018
Kriteria Interval Morotai Selatan Morotai Selatan Barat Morotai Timur Morotai Utara Morotai Jaya Total F % F % F % F % F % FT % Sangat Baik 33 - 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 Baik 25 - 32 2 8 2 10 1 7 1 7 1 7 7 7,95 Sedang 17 - 24 16 64 11 55 9 60 8 57 10 71 54  61,36 Buruk 9 - 16 6 24 7 35 5 33
5 36 3 21 26  29.55 Sangat Buruk 1 - 8 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,14 Total 25 100 20 100 15 100 14 100 14 100 88 100
Sumber: Data diproses (2018)
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289

## Tabel 4. Nilai Rata-rata Indikator Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018
Kecamatan Nilai Rata-Rata Kriteria Morotai Selatan 19 Sedang Morotai Selatan Barat 19 Sedang Morotai Timur 17 Sedang Morotai Utara 18 Sedang Morotai Jaya 19 Sedang Sumber: Data diproses (2018)
Tabel  3 dan Tabel  4 menggambarkan  hasil  perhitungan  berdasarkan  jumlah  skor jawaban responden di setiap desa. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa ibukota kecamatan memenuhi  kriteria  baik  yaitu  Desa  Daruba,  Desa  Wayabula,  Desa  Bere-Bere,  Desa  Sopi,  dan Desa  Sangowo.  Sedangkan  dua  desa  lainnya  yang  memenuhi  kriteria  baik  adalah  Desa Cucumare,  Kecamatan  Morotai  Selatan  Barat,  dan  Desa  Aha,  Kecamatan  Morotai  Selatan. Rincian perhitungan pemeringkatan desa-desa di Kabupaten Pulau Morotai dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.
Kejelasan  peran  dan  tanggung  jawab  merupakan  salah  satu  indikator  transparansi kebijakan  fiskal  yang  menitikberatkan  pada  ruang  lingkup  pemerintahan  mulai  dari  tingkat tertinggi  yaitu  pemerintah  pusat,  hingga  tingkat  pemerintahan  terkecil  yaitu  desa.  Dominasi kepala  desa  dalam  melaksanakan  kegiatan  pemerintahan  mengurangi  tugas  dan  tanggung jawab aparat pemerintah desa lainnya. Misalnya dalam fungsi pengeluaran, kepala desa secara langsung menjalankan fungsi bendahara yang melaksanakan tugas perbendaharaan. Selain itu, Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  regulasi  memiliki  salah  satu  fungsi  sebagai  pengawas kinerja kepala desa, dan fungsi regulasi hanya dimaknai sebagai pengetahuan tanpa penerapan secara  nyata.  Kondisi  ini  memperparah  kesalahpahaman  fungsi  baik  kepala  desa  maupun Badan  Permusyawaratan  Desa.  Temuan  selanjutnya  menunjukkan  bahwa  fungsi  pemerintah dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  belum  maksimal  karena  tingginya  intervensi  kepala  desa terhadap  perangkat  desa.  Intervensi  tersebut  erat  kaitannya  dengan  politik  anggaran pemerintah  desa.  Selain  itu,  faktor  kedekatan  politik  juga  menyebabkan  Badan Permusyawaratan  Desa  tampak  apatis  terhadap  tugas  dan  fungsinya. Norton  &  Elson  (2002) menyatakan  bahwa  anggaran  yang  terbatas menyebabkan  anggaran  komoditas  politik  antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif.
Terwujudnya good governance dalam pengelolaan keuangan desa yang merupakan bagian dari subsistem pengelolaan keuangan negara tidak lepas dari kualitas Sumber Daya Manusia sebagai ujung tombak dalam pengelolaan keuangan desa. Peningkatan SDM dapat dilakukan melalui  pendidikan  dan  pelatihan.  Semakin  baik  tingkat  pendidikan  dan  semakin  sering mengikuti  pelatihan  pengelolaan  keuangan desa  maka  semakin  baik  kinerja  pemerintah  desa dalam  mewujudkan  transparansi  pengelolaan  keuangan  desa.  Pelatihan  dilakukan  dalam proses  sistematis  untuk  mengubah  perilaku  karyawan  untuk  mencapai  tujuan  organisasi. Pelatihan  berkaitan  dengan  kemampuan  karyawan  untuk  melaksanakan  pekerjaan,  memiliki orientasi saat ini, dan membantu karyawan mencapai keterampilan dan kemampuan tertentu untuk  berhasil  dalam  pekerjaannya. Azhar  (2007) menyatakan  bahwa  sumber  daya  manusia adalah kesatuan tenaga kerja manusia dalam organisasi dan bukan sekedar jumlah karyawan yang ada. Sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem dimana setiap pegawai berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi.
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289

## 4.2.2. Keterbukaan Anggaran
Indikator  keterbukaan  menjelaskan  pelaksanaan  anggaran  oleh  pemerintah  dengan prinsip  transparansi  anggaran.  Hasil  perhitungan  (Tabel  6)  menunjukkan  tidak  banyak perbedaan kejelasan peran. Sebanyak 52 desa (59,09%) berada dalam kriteria sedang, tujuh desa (7,95%)  berada  dalam  kriteria  baik,  dan  27  desa  (30,68%)  berada  dalam  kriteria  buruk, sedangkan  sisanya  dua  desa  (2,27%)  berada  dalam  kriteria  sangat  buruk.  Hal  ini  tentunya berbeda dengan indikator kejelasan peran dan tanggung jawab yang hanya ada satu desa yang masuk  dalam  kriteria  sangat  buruk  ( Tabel  5 ).  Namun,  misalkan  dilihat  dari  nilai  rata-rata indikator  keterbukaan  anggaran  untuk  masing-masing  kecamatan.  Pada  kasus  tersebut terdapat  tiga  kecamatan  yaitu  Kecamatan  Morotai  Selatan,  Kecamatan  Morotai  Timur,  dan Kecamatan  Morotai  Utara  dengan  nilai  sedang,  sedangkan  dua  kecamatan  sisanya  yaitu Kecamatan Morotai Barat Daya dan Kecamatan Morotai Jaya termasuk dalam kriteria buruk.
Tabel  6 dan Tabel  7 menggambarkan  hasil  perhitungan  berdasarkan  jumlah  skor jawaban responden di setiap desa. Hasilnya masih relatif sama dengan perhitungan indikator kejelasan  peran  dan  tanggung  jawab.  Ibukota  kecamatan  masih  dalam  kriteria  baik  kecuali Morotai  Utara,  Desa  Bere-Bere  yang  termasuk  dalam  kriteria  buruk.  Desa  lain  yang  masuk dalam  kriteria  baik  dari  indikator  ini  adalah  Desa  Galo-Galo,  Desa  Kenari, dan  Desa  Libano. Rincian  hasil  perhitungan  indikator  keterbukaan  anggaran  untuk  masing-masing  desa  dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini.
Proses  keterbukaan  anggaran  dan  informasi  yang  disajikan  dalam  dokumen  anggaran merupakan  hal  terpenting  dalam  transparansi  fiskal.  Tanpa  kecuali,  laporan  tahunan merupakan  instrumen  utama  pemerintah  dalam  mengatur  kebijakan  fiskal  ( International Monetary  Fund,  2007 ).  Besarnya  persentase  desa  dengan  kriteria  kurang  baik  menunjukkan bahwa  pemerintah  desa  tidak  dapat  melaksanakan  kebutuhan  masyarakat  untuk  proses keterbukaan anggaran. Kejelasan sasaran anggaran tidak dapat dipahami oleh masyarakat yang menjadi sasaran utama kebijakan anggaran pemerintah.

## Tabel 5. Pemeringkatan Desa Berdasarkan Indikator Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 No Desa Kecamatan Skor Kriteria 1 Daruba Morotai Selatan 28 Baik 2 Wayabula Morotai Selatan Barat 28 Baik 3 Cucumare Morotai Selatan Barat 27 Baik 4 Bere-Bere Morotai Utara 27 Baik 5 Sopi Morotai Jaya 27 Baik 6 Aha Morotai Selatan 26 Baik 7 Sangowo Morotai Timur 26 Baik 8 Mandiri Morotai Selatan 24 Sedang 9 Galo-Galo Morotai Selatan 24 Sedang 10 Leo-Leo Morotai Selatan Barat 24 Sedang 11 Totodoku Morotai Selatan 23 Sedang 12 Tiley Pante Morotai Selatan Barat 23 Sedang 13 Bobula Morotai Selatan Barat 23 Sedang 14 Leleo Jaya Morotai Utara 23 Sedang 15 Momojiu Morotai Selatan 22 Sedang 16 Daeo Morotai Selatan 22 Sedang
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289
No Desa Kecamatan Skor Kriteria 17 Usbar Pantai Morotai Selatan Barat 22 Sedang 18 Yayasan Morotai Selatan 21 Sedang 19 Joubela Morotai Selatan 21 Sedang 20 Sabatai Baru Morotai Selatan 21 Sedang 21 Sabatai Tua Morotai Selatan 21 Sedang 22 Pilowo Morotai Selatan 21 Sedang 23 Aru Burung Morotai Selatan Barat 21 Sedang 24 Maba Morotai Utara 21 Sedang 25 Titigoli Morotai Jaya 21 Sedang 26 Aru Morotai Jaya 21 Sedang 27 Juanga Morotai Selatan 20 Sedang 28 Hapo Morotai Jaya 20 Sedang 29 Towara Morotai Jaya 20 Sedang 30 Wawama Morotai Selatan 19 Sedang 31 Dehegila Morotai Selatan 19 Sedang 32 Waringin Morotai Selatan Barat 19 Sedang 33 Tutuhu Morotai Selatan Barat 19 Sedang 34 Loumadoro Morotai Selatan Barat 19 Sedang 35 Cio Dalam Morotai Selatan Barat 19 Sedang 36 Rahmat Morotai Timur 19 Sedang 37 Buho-buho Morotai Timur 19 Sedang 38 Cempaka Morotai Jaya 19 Sedang 39 Gotalamo Morotai Selatan 18 Sedang 40 Pandanga Morotai Selatan 18 Sedang 41 Sabala Morotai Selatan 18 Sedang 42 Cio Gerong Morotai Selatan Barat 18 Sedang 43 Cio Maloleo Morotai Selatan Barat 18 Sedang 44 Gamlamo Morotai Timur 18 Sedang 45 Doku Mira Morotai Timur 18 Sedang 46 Bido Morotai Utara 18 Sedang 47 Yao Morotai Utara 18 Sedang 48 Tawakali Morotai Utara 18 Sedang 49 Sakita Morotai Utara 18 Sedang 50 Cendana Morotai Jaya 18 Sedang 51 Pangeo Morotai Jaya 18 Sedang 52 Sopi Majiko Morotai Jaya 18 Sedang 53 Wewemo Morotai Timur 17 Sedang 54 Lifao Morotai Timur 17 Sedang 55 Sangowo Timur Morotai Timur 17 Sedang 56 Seseli Jaya Morotai Timur 17 Sedang 57 Hino Morotai Timur 17 Sedang 58 Kenari Morotai Utara 17 Sedang 59 Gorua Morotai Utara 17 Sedang
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289
No Desa Kecamatan Skor Kriteria 60 Libano Morotai Jaya 17 Sedang 61 Bere Bere Kecil Morotai Jaya 17 Sedang 62 Raja Morotai Selatan Barat 16 Buruk 63 Posi-Posi Morotai Selatan Barat 16 Buruk 64 Sambiki Morotai Timur 16 Buruk 65 Mira Morotai Timur 16 Buruk 66 Gorugo Morotai Jaya 16 Buruk 67 Muhajirin Morotai Selatan 15 Buruk 68 Darame Morotai Selatan 15 Buruk 69 Daeo Majiko Morotai Selatan 15 Buruk 70 Morodadi Morotai Selatan 15 Buruk 71 Tiley Morotai Selatan Barat 15 Buruk 72 Korago Morotai Utara 15 Buruk 73 Losuo Morotai Utara 15 Buruk 74 Goa Hira Morotai Utara 15 Buruk 75 Gorua Selatan Morotai Utara 15 Buruk 76 Loleo Morotai Jaya 15 Buruk 77 Podimor Padange Morotai Jaya 15 Buruk 78 Falila Morotai Selatan 14 Buruk 79 Saminyamau Morotai Selatan Barat 14 Buruk 80 Aru Irian Morotai Selatan Barat 13 Buruk 81 Ngele-Ngele Besar Morotai Selatan Barat 13 Buruk 82 West Sangowo Morotai Timur 13 Buruk 83 Gosoma Maluku Morotai Timur 13 Buruk 84 Ngele-Ngele Kecil Morotai Selatan Barat 12 Buruk 85 Sambiki Baru Morotai Timur 12 Buruk 86 Nakamura Morotai Selatan 9 Buruk 87 Tanjung Saleh Morotai Utara 9 Buruk 88 Koloray Morotai Selatan 8 Sangat Buruk Sumber: Data diproses (2018) Tabel 6. Kriteria Interval Kelas Indikator Keterbukaan Anggaran Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Kriteria Interval Morotai Selatan Morotai Selatan Barat Morotai Timur Morotai Utara Morotai Jaya Total F % F % F % F % F % FT % Sangat Baik 29 - 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Baik 22 - 28 2 8 1 5 1 7 1 7 2 14 7 7,95 Sedang 15 - 21 15 60 9 45 13 87 9 64 6 43 52  59,09 Buruk 8 - 14 7 28 10 50 1 7 4 29 5 36 27  30,68 Sangat Buruk 1 - 7 1 4 0 0 0 0 0 0 1 7 2 2,27 Total 25 100 20 100 15 100 14 100 14 100 88 100
Sumber: Data diproses (2018)
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289

## Tabel 7. Nilai Rata-rata Indikator Keterbukaan Anggaran Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018
Kecamatan Nilai Rata-Rata Kriteria Morotai Selatan 16 Sedang Morotai Selatan Barat 15 Buruk Morotai Timur 18 Sedang Morotai Utara 17 Sedang Morotai Jaya 15 Buruk
Sumber: Data diproses (2018)
Terbitnya  kebijakan  Satu  Miliar  Satu  Desa  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Pulau  Morotai pada tahun 2014 mendorong upaya pembangunan desa. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah desa masih cenderung mengabaikan proses pelaksanaan anggaran yang terbuka dan partisipatif yang seharusnya melibatkan unsur masyarakat dari kebijakan ini. Setiap  warga  negara  memiliki  suara  dalam  mengambil  keputusan,  baik  secara  langsung maupun melalui perantaraan lembaga-lembaga sah yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini  dibangun  atas  dasar  kebebasan  berserikat  dan  berpendapat  serta  partisipasi  konstruktif. Partisipasi  menggunakan  kata  partisipatif  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ini adalah partisipasi aktif  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  pembangunan.  Partisipasi  masyarakat  dalam menentukan kebijakan publik menjadi pendorong percepatan pemenuhan prinsip akuntabilitas aparatur pemerintah di desa.
Pada tahap implementasi, anggaran yang dialokasikan melalui program desa cenderung hanya  diketahui  oleh  sebagian  masyarakat  yang  cenderung  memiliki  kedekatan  emosional dengan pemerintah desa. Pada tahap pelaporan, laporan tahunan akibat pelaksanaan anggaran pemerintah desa hanya merupakan konsumsi internal aparatur pemerintah desa.

## 4.2.3. Ketersediaan Informasi Publik
Ketersediaan  informasi  publik  merupakan  salah  satu  ciri  transparansi  anggaran. Indikator  ini  menjelaskan  kegiatan  dan  tujuan  pemerintah  dalam  menyajikan  bagaimana anggaran dialokasikan secara tepat dalam setiap kebijakan yang diambil. Perhitungan indikator ketersediaan  informasi  publik  menunjukkan  angka  yang  sama  dengan  perhitungan  dua indikator  sebelumnya,  yaitu  sebanyak  tujuh  desa  dengan  kriteria  baik.  Namun,  indikator  ini masih  menunjukkan  hasil  yang  lebih  baik  dari  dua  indikator  sebelumnya.  Jumlah  desa  yang dikelompokkan dalam kriteria rata-rata adalah 62 desa (70,45%), dan penurunan pada kriteria miskin  sebanyak  19,32%  (17  desa).  Namun  demikian,  indikator  keterbukaan  anggaran  pada kriteria sangat miskin masih sama yaitu dua desa (2,27%). Rata-rata skor atau nilai indikator ini termasuk dalam kriteria kurang baik jika diurutkan berdasarkan kecamatan.
Tabel  11 menunjukkan  peringkat  desa  dalam  indikator  ketersediaan  informasi  publik. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sebanyak sembilan desa berada pada kriteria baik, 60 desa  berada  pada  kriteria  sedang,  18  desa  pada  kriteria  buruk,  dan  hanya  satu  desa  pada kriteria sangat buruk. Ibukota kecamatan masih relatif konstan dalam kriteria baik, disusul desa lainnya yaitu Desa Daeo Majiko, Desa Aha, Desa Muajirin, dan Desa Sambiki.
Ketersediaan  informasi  publik  merupakan  salah  satu  ciri  transparansi  anggaran. Indikator ini menjelaskan informasi tentang kegiatan dan tujuan pemerintah dalam menyajikan bagaimana anggaran dialokasikan secara tepat dalam setiap kebijakan yang diambil. Merujuk
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289
pada  perhitungan  pada  indikator  ini,  ibukota  kecamatan  relatif  masih  tetap  dalam  kategori baik,  disusul  desa  lainnya  yaitu  Desa  Daeo  Majiko,  Desa  Aha,  Desa  Muajirin,  dan  Desa Sambiki.  Seperti  indikator-indikator  sebelumnya,  pendidikan  masyarakat  juga  merupakan faktor  yang  dapat  menghambat  terciptanya  informasi  yang  tersedia  dari  pemerintah  desa kepada  masyarakat.  Tingginya  tingkat  partisipasi  masyarakat  dengan  pendidikan  yang memadai akan menekan pemerintah desa untuk terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Saputra  (2007) yang menemukan  adanya  hubungan  positif  antara  sikap  masyarakat  dan  partisipasi  masyarakat, tingkat  pendidikan  dengan  partisipasi  masyarakat,  dan  sikap  masyarakat  terhadap  tingkat pendidikan.
Data  BPS  Kabupaten  Pulau  Morotai  tahun  2017  menunjukkan  persentase  penduduk tidak  berpendidikan  13,71%  (8.203  jiwa),  SD  50,40%  (30.160  jiwa),  SMP  15,20%  (9.095  jiwa), SMA  sebanyak  16,82%  (10.068  jiwa),  dan  mahasiswa  sebanyak  3,87%  (2.314  jiwa).  Data  ini menjelaskan bahwa tingkat pendidikan masyarakat pada jenjang sarjana masih sangat rendah, yang  berimplikasi  pada  pemahaman  masyarakat  tentang  pengelolaan  keuangan  desa  yang transparan juga sangat rendah.

## Tabel 8. Pemeringkatan Desa Berdasarkan Indikator Keterbukaan Anggaran Kabupaten
Pulau Morotai Tahun 2018 No Desa Kecamatan Skor Kriteria 1 Daruba Morotai Selatan 26 Baik 2 Wayabula Morotai Selatan Barat 24 Baik 3 Sangowo Morotai Timur 23 Baik 4 Sopi Morotai Jaya 23 Baik 5 Galo-Galo Morotai Selatan 22 Baik 6 Kenari Morotai Utara 22 Baik 7 Libano Morotai Jaya 22 Baik 8 Mandiri Morotai Selatan 21 Sedang 9 Cucumare Morotai Selatan Barat 21 Sedang 10 Totodoku Morotai Selatan 20 Sedang 11 Sabatai Tua Morotai Selatan 20 Sedang 12 Sambiki Morotai Timur 20 Sedang 13 Gamlamo Morotai Timur 20 Sedang 14 Doku Mira Morotai Timur 20 Sedang 15 Leleo Jaya Morotai Utara 20 Sedang 16 Bere-Bere Morotai Utara 20 Sedang 17 Tanjung Saleh Morotai Utara 20 Sedang 18 Yayasan Morotai Selatan 19 Sedang 19 Juanga Morotai Selatan 19 Sedang 20 Aha Morotai Selatan 19 Sedang 21 Tiley Morotai Selatan Barat 19 Sedang 22 Wewemo Morotai Timur 19 Sedang 23 Goa Hira Morotai Utara 19 Sedang 24 Aru Morotai Jaya 19 Sedang
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289
No Desa Kecamatan Skor Kriteria 25 Muhajirin Morotai Selatan 18 Sedang 26 Momojiu Morotai Selatan 18 Sedang 27 Sambiki Baru Morotai Timur 18 Sedang 28 Rahmat Morotai Timur 18 Sedang 29 Lifao Morotai Timur 18 Sedang 30 Sangowo Timur Morotai Timur 18 Sedang 31 Bido Morotai Utara 18 Sedang 32 Maba Morotai Utara 18 Sedang 33 Leo-Leo Morotai Selatan Barat 17 Sedang 34 Sangowo Barat Morotai Timur 17 Sedang 35 Tawakali Morotai Utara 17 Sedang 36 Pangeo Morotai Jaya 17 Sedang 37 Towara Morotai Jaya 17 Sedang 38 Gotalamo Morotai Selatan 16 Sedang 39 Wawama Morotai Selatan 16 Sedang 40 Daeo Morotai Selatan 16 Sedang 41 Falila Morotai Selatan 16 Sedang 42 Usbar Pantai Morotai Selatan Barat 16 Sedang 43 Aru Burung Morotai Selatan Barat 16 Sedang 44 Cio Gerong Morotai Selatan Barat 16 Sedang 45 Tiley Pante Morotai Selatan Barat 16 Sedang 46 Cio Maloleo Morotai Selatan Barat 16 Sedang 47 Seseli Jaya Morotai Timur 16 Sedang 48 Hino Morotai Timur 16 Sedang 49 Gorua Morotai Utara 16 Sedang 50 Darame Morotai Selatan 15 Sedang 51 Pandanga Morotai Selatan 15 Sedang 52 Daeo Majiko Morotai Selatan 15 Sedang 53 Cio Dalam Morotai Selatan Barat 15 Sedang 54 Mira Morotai Timur 15 Sedang 55 Buho-Buho Morotai Timur 15 Sedang 56 Yao Morotai Utara 15 Sedang 57 Bere Bere Kecil Morotai Jaya 15 Sedang 58 Sopi Majiko Morotai Jaya 15 Sedang 59 Cempaka Morotai Jaya 15 Sedang 60 Dehegila Morotai Selatan 14 Buruk 61 Morodadi Morotai Selatan 14 Buruk 62 Ngele-Ngele Kecil Morotai Selatan Barat 14 Buruk 63 Sakita Morotai Utara 14 Buruk 64 Losuo Morotai Utara 14 Buruk 65 Gorua Selatan Morotai Utara 14 Buruk 66 Gorugo Morotai Jaya 14 Buruk 67 Joubela Morotai Selatan 13 Buruk
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289
No Desa Kecamatan Skor Kriteria 68 Sabatai Baru Morotai Selatan 13 Buruk 69 Pilowo Morotai Selatan 13 Buruk 70 Posi-Posi Morotai Selatan Barat 13 Buruk 71 Tutuhu Morotai Selatan Barat 13 Buruk 72 Bobula Morotai Selatan Barat 13 Buruk 73 Gosoma Maluku Morotai Timur 13 Buruk 74 Hapo Morotai Jaya 13 Buruk 75 Titigoli Morotai Jaya 13 Buruk 76 Loleo Morotai Jaya 13 Buruk 77 Nakamura Morotai Selatan 12 Buruk 78 Raja Morotai Selatan Barat 12 Buruk 79 Loumadoro Morotai Selatan Barat 12 Buruk 80 Korago Morotai Utara 12 Buruk 81 Sabala Morotai Selatan 11 Buruk 82 Ngele-Ngele Besar Morotai Selatan Barat 11 Buruk 83 Saminyamau Morotai Selatan Barat 11 Buruk 84 Cendana Morotai Jaya 11 Buruk 85 Waringin Morotai Selatan Barat 10 Buruk 86 Aru Irian Morotai Selatan Barat 8 Buruk 87 Koloray Morotai Selatan 7 Sangat Buruk 88 Podimor Padange Morotai Jaya 2 Sangat Buruk Sumber: Data diproses (2018)
Tabel 9. Kriteria Interval Kelas Indikator Ketersediaan Informasi Publik Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Kriteria Interval Morotai Selatan Morotai Selatan Barat Morotai Timur Morotai Utara Morotai Jaya Total F % F % F % F % F % FT % Sangat Baik 25 – 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 Baik 19 - 24 2 8 1 5 2 13 1 7 1 7 7 7.95 Sedang 13 - 18 15 60 17 85 9 60 11 79 10 71 62  70.45 Buruk 7 - 12 7 28 2 10 4 27 2 14 2 14 17  19.32 Sangat Buruk 1 - 6 1 4 0 0 0 0 0 0 1 7 2 2.27 Total 25 100 20 100 15 100 14 100 14 100 88 100 Sumber: Data diproses (2018)
Table 10. Nilai Rata-rata Indikator Ketersediaan Informasi Publik Berdasarkan Kecamatan di
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Kecamatan Nilai Rata-Rata Kriteria Morotai Selatan 15 Sedang Morotai Selatan Barat 16 Sedang Morotai Timur 15 Sedang
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289
Kecamatan Nilai Rata-Rata Kriteria Morotai Utara 15 Sedang Morotai Jaya 14 Sedang
Sumber: Data diproses (2018)
Selain  itu,  hasil  observasi  di  lapangan  menunjukkan  adanya  perubahan  pola  perilaku masyarakat  sebelum  dan  sesudah  penerapan  Kebijakan  Satu  Miliar  Satu  Desa  dan  keluarnya program Dana Desa di hampir seluruh desa di Kabupaten Pulau Morotai. Sebagian masyarakat memiliki  keinginan  yang  kuat  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  desa.  Namun, sebagian  masyarakat  menjadikan  kebijakan  ini  sebagai  komoditas  politik  pasca  pelaksanaan pemilihan kepala desa. Saputra (2007) menyatakan bahwa besarnya anggaran pemerintah yang bergulir  ke  desa  mempengaruhi  perubahan  pola  perilaku  sebagian  masyarakat  dari  sikap “apatis”  menjadi  “peduli”  terhadap  anggaran  ( Saputra,  2007 ).  Hal  ini  mengakibatkan pemerintah  desa  enggan  memberikan  beberapa  informasi  tentang  pengajaran  pengelolaan keuangan yang baik.

## 4.2.4. Jaminan Integritas
Inti dari transparansi anggaran adalah bagaimana data anggaran yang dilaporkan oleh pemerintah memenuhi kriteria dasar bahwa semua kegiatan dan anggaran yang dialokasikan berkualitas  mengikuti  standar  dan  mekanisme  yang  berlaku.  Kepastian  indikator  integritas menunjukkan hasil perhitungan 6 desa (6,82%) dalam kriteria baik. Kriteria  sedang adalah 62 desa  (70,45%),  18  desa  (20,45%)  dalam  kriteria  buruk,  dan  dua  desa  (2,27%)  dalam  kriteria sangat buruk. Selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 12 dan Tabel 13 . Tabel  14 menunjukkan  peringkat  desa  dalam  indikator  ketersediaan  informasi  publik. Hasil  perhitungan  menunjukkan  bahwa  sebanyak  6  desa  berada  pada  kriteria  baik,  62  desa berada pada kriteria sedang, 18 desa pada kriteria buruk, dan hanya 1 desa pada kriteria sangat buruk.  Ibukota  kecamatan  masih  relatif  konstan  dalam  kriteria  baik  kecuali  Desa  Sopi  yang berada pada kriteria sedang.
Anggaran  menjadi  isu  utama  dalam  indikator  ini.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan tanda  bahwa  anggaran  yang  baik  dihasilkan  dari  keakuratan  data  pendukung  (misalnya realisasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, potensi desa, standar akuntansi, dan kondisi makroekonomi).  Dengan  demikian  anggaran  yang  baik  adalah  anggaran  yang  dapat menyediakan  data  yang up-to-date dan  dapat  mencerminkan  kondisi  masa  depan  ( Norton  & Elson,  2002 ).  Hasil  kajian  menunjukkan  beberapa  hal  terkait  dengan  proses  pengelolaan keuangan  desa,  baik  dalam  aspek  perencanaan,  pelaksanaan,  maupun  penatausahaan  dan pelaporan.
Pada  tahap  perencanaan,  tren  pendapatan  masih  cenderung  tidak  terukur,  terutama untuk  pendapatan  desa  dan  pendapatan  lainnya,  tidak  termasuk  pendapatan transfer yang bukan menjadi domain pemerintah desa. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya database sumber pendapatan  desa.  Juga,  tidak  ada  peraturan  yang  dapat  dibuat  oleh  pemerintah  desa  yang mendukung pengumpulan pendapatan asli desa.
Pada  tahap  pelaksanaan  dan  administrasi,  kapasitas  aparatur  pemerintah  desa  masih menjadi kendala utama yang masih perlu dibenahi. Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai  acuan  pelaksanaan  dan  proses  administrasi  belum  dapat  dilakukan  secara  maksimal. Misalnya di bidang perpajakan, masih ada pemerintah desa yang membelanjakan anggarannya
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289
untuk penyedia barang yang belum tergolong Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dampaknya, desa masih harus mengeluarkan anggaran untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pada tahap pelaporan, setiap tahun pemerintah desa belum mampu menyusun laporan pertanggungjawabannya  seperti  Laporan  Realisasi  Anggaran.  Setiap  tahun,  pemerintah  desa harus  merekrut  tenaga  ahli  untuk  menyusun  laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan anggaran desa. Dari tahun 2016 dan 2017, pemerintah desa telah menghabiskan anggarannya untuk  mengikuti  pelatihan  penyusunan  laporan  pertanggungjawaban.  Namun,  pelatihan tersebut  dinilai  belum  cukup  efektif  untuk  mendongkrak  kapasitas  aparat  pemerintah  desa dalam menyusun laporannya secara mandiri.

## Tabel 11. Pemeringkatan Desa Berdasarkan Indikator Ketersediaan Informasi Publik
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 No Desa Kecamatan Skor Kriteria 1 Wayabula Morotai Selatan Barat 24 Baik 2 Daeo Majiko Morotai Selatan 23 Baik 3 Aha Morotai Selatan 22 Baik 4 Sangowo Morotai Timur 22 Baik 5 Sopi Morotai Jaya 22 Baik 6 Daruba Morotai Selatan 21 Baik 7 Bere-Bere Morotai Utara 20 Baik 8 Muhajirin Morotai Selatan 19 Baik 9 Sambiki Morotai Timur 19 Baik 10 Sabala Morotai Selatan 18 Sedang 11 Morodadi Morotai Selatan 18 Sedang 12 Posi-Posi Morotai Selatan Barat 18 Sedang 13 Sambiki Baru Morotai Timur 18 Sedang 14 Kenari Morotai Utara 18 Sedang 15 Tanjung Saleh Morotai Utara 18 Sedang 16 Maba Morotai Utara 18 Sedang 17 Bere Bere Kecil Morotai Jaya 18 Sedang 18 Mandiri Morotai Selatan 17 Sedang 19 Ngele-Ngele Kecil Morotai Selatan Barat 17 Sedang 20 Ngele-Ngele Besar Morotai Selatan Barat 17 Sedang 21 Raja Morotai Selatan Barat 17 Sedang 22 Aru Burung Morotai Selatan Barat 17 Sedang 23 Cio Dalam Morotai Selatan Barat 17 Sedang 24 Tiley Pante Morotai Selatan Barat 17 Sedang 25 Cio Maloleo Morotai Selatan Barat 17 Sedang 26 Gamlamo Morotai Timur 17 Sedang 27 Leleo Jaya Morotai Utara 17 Sedang 28 Totodoku Morotai Selatan 16 Sedang 29 Sabatai Tua Morotai Selatan 16 Sedang 30 Falila Morotai Selatan 16 Sedang 31 Nakamura Morotai Selatan 16 Sedang
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289
No Desa Kecamatan Skor Kriteria 32 Cucumare Morotai Selatan Barat 16 Sedang 33 Bobula Morotai Selatan Barat 16 Sedang 34 Mira Morotai Timur 16 Sedang 35 Rahmat Morotai Timur 16 Sedang 36 Yao Morotai Utara 16 Sedang 37 Korago Morotai Utara 16 Sedang 38 Libano Morotai Jaya 16 Sedang 39 Hapo Morotai Jaya 16 Sedang 40 Pangeo Morotai Jaya 16 Sedang 41 Towara Morotai Jaya 16 Sedang 42 Wawama Morotai Selatan 15 Sedang 43 Momojiu Morotai Selatan 15 Sedang 44 Galo-Galo Morotai Selatan 15 Sedang 45 Tiley Morotai Selatan Barat 15 Sedang 46 Loumadoro Morotai Selatan Barat 15 Sedang 47 Tawakali Morotai Utara 15 Sedang 48 Cempaka Morotai Jaya 15 Sedang 49 Pandanga Morotai Selatan 14 Sedang 50 Juanga Morotai Selatan 14 Sedang 51 Dehegila Morotai Selatan 14 Sedang 52 Saminyamau Morotai Selatan Barat 14 Sedang 53 Tutuhu Morotai Selatan Barat 14 Sedang 54 Cio Gerong Morotai Selatan Barat 14 Sedang 55 Sangowo Timur Morotai Timur 14 Sedang 56 Sangowo Barat Morotai Timur 14 Sedang 57 Gosoma Maluku Morotai Timur 14 Sedang 58 Hino Morotai Timur 14 Sedang 59 Sakita Morotai Utara 14 Sedang 60 Gorua Morotai Utara 14 Sedang 61 Titigoli Morotai Jaya 14 Sedang 62 Cendana Morotai Jaya 14 Sedang 63 Waringin Morotai Selatan Barat 13 Sedang 64 Leo-Leo Morotai Selatan Barat 13 Sedang 65 Lifao Morotai Timur 13 Sedang 66 Losuo Morotai Utara 13 Sedang 67 Goa Hira Morotai Utara 13 Sedang 68 Aru Morotai Jaya 13 Sedang 69 Sopi Majiko Morotai Jaya 13 Sedang 70 Darame Morotai Selatan 12 Buruk 71 Joubela Morotai Selatan 12 Buruk 72 Sabatai Baru Morotai Selatan 12 Buruk 73 Pilowo Morotai Selatan 12 Buruk 74 Aru Irian Morotai Selatan Barat 12 Buruk
No Desa Kecamatan Skor Kriteria 75 Usbar Pantai Morotai Selatan Barat 12 Buruk 76 Wewemo Morotai Timur 12 Buruk 77 Doku Mira Morotai Timur 12 Buruk 78 Daeo Morotai Selatan 11 Buruk 79 Buho-buho Morotai Timur 11 Buruk 80 Loleo Morotai Jaya 11 Buruk 81 Bido Morotai Utara 10 Buruk 82 Gorua Selatan Morotai Utara 10 Buruk 83 Yayasan Morotai Selatan 9 Buruk 84 Koloray Morotai Selatan 9 Buruk 85 Seseli Jaya Morotai Timur 8 Buruk 86 Gorugo Morotai Jaya 8 Buruk 87 Gotalamo Morotai Selatan 7 Buruk 88 Podimor Padange Morotai Jaya 6 Sangat Buruk Sumber: Data diproses (2018) Tabel 12. Nilai Rata-rata Indikator Penjaminan Integritas Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Kriteria Interval Morotai Selatan Morotai Selatan Barat Morotai Timur Morotai Utara Morotai Jaya Total F % F % F % F % F % FT % Sangat Baik 29 – 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 Baik 22 - 28 2 8 1 5 1 7 1 7 1 7 6 6.82 Sedang 15 - 21 19 76 15 75 10 67 10 71 8 57 62  70.45 Buruk 8 – 14 4 16 4 20 4 27 3 21 3 21 18  20.45 Sangat Buruk 1 - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 2 2.27 Total 25 100 20 100 15 100 14 100 14 100 88 100 Sumber: Data diproses (2018)
Tabel 13. Nilai Rata-rata Indikator Penjaminan Integritas Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Kecamatan Nilai Rata-Rata Kriteria Morotai Selatan 17 Sedang Morotai Selatan Barat 17 Sedang Morotai Timur 17 Sedang Morotai Utara 17 Sedang Morotai Jaya 15 Sedang Sumber: Data diproses (2018)
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289

## Tabel 14. Pemeringkatan Desa Berdasarkan Indikator Penjaminan Integritas Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018
No Desa Kecamatan Skor Kriteria 1 Wayabula Morotai Selatan Barat 26 Baik 2 Daruba Morotai Selatan 24 Baik 3 Sangowo Morotai Timur 24 Baik 4 Titigoli Morotai Jaya 23 Baik 5 Aha Morotai Selatan 22 Baik 6 Bere-Bere Morotai Utara 22 Baik 7 Saminyamau Morotai Selatan Barat 21 Sedang 8 Cio Maloleo Morotai Selatan Barat 21 Sedang 9 Sambiki Baru Morotai Timur 21 Sedang 10 Mira Morotai Timur 21 Sedang 11 Sopi Morotai Jaya 21 Sedang 12 Wawama Morotai Selatan 20 Sedang 13 Daeo Majiko Morotai Selatan 20 Sedang 14 Nakamura Morotai Selatan 20 Sedang 15 Ngele-Ngele Besar Morotai Selatan Barat 20 Sedang 16 Gamlamo Morotai Timur 20 Sedang 17 Maba Morotai Utara 20 Sedang 18 Gorua Selatan Morotai Utara 20 Sedang 19 Bere Bere Kecil Morotai Jaya 20 Sedang 20 Falila Morotai Selatan 19 Sedang 21 Leo-Leo Morotai Selatan Barat 19 Sedang 22 Loumadoro Morotai Selatan Barat 19 Sedang 23 Cio Gerong Morotai Selatan Barat 19 Sedang 24 Gosoma Maluku Morotai Timur 19 Sedang 25 Korago Morotai Utara 19 Sedang 26 Libano Morotai Jaya 19 Sedang 27 Hapo Morotai Jaya 19 Sedang 28 Yayasan Morotai Selatan 18 Sedang 29 Gotalamo Morotai Selatan 18 Sedang 30 Juanga Morotai Selatan 18 Sedang 31 Totodoku Morotai Selatan 18 Sedang 32 Daeo Morotai Selatan 18 Sedang 33 Morodadi Morotai Selatan 18 Sedang 34 Cucumare Morotai Selatan Barat 18 Sedang 35 Ngele-Ngele Kecil Morotai Selatan Barat 18 Sedang 36 Posi-Posi Morotai Selatan Barat 18 Sedang 37 Sangowo Barat Morotai Timur 18 Sedang 38 Hino Morotai Timur 18 Sedang 39 Yao Morotai Utara 18 Sedang 40 Towara Morotai Jaya 18 Sedang
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289
No Desa Kecamatan Skor Kriteria 41 Momojiu Morotai Selatan 17 Sedang 42 Sabatai Tua Morotai Selatan 17 Sedang 43 Raja Morotai Selatan Barat 17 Sedang 44 Tiley Pante Morotai Selatan Barat 17 Sedang 45 Seseli Jaya Morotai Timur 17 Sedang 46 Leleo Jaya Morotai Utara 17 Sedang 47 Tanjung Saleh Morotai Utara 17 Sedang 48 Muhajirin Morotai Selatan 16 Sedang 49 Galo-Galo Morotai Selatan 16 Sedang 50 Sabala Morotai Selatan 16 Sedang 51 Cio Dalam Morotai Selatan Barat 16 Sedang 52 Sambiki Morotai Timur 16 Sedang 53 Buho-buho Morotai Timur 16 Sedang 54 Tawakali Morotai Utara 16 Sedang 55 Cendana Morotai Jaya 16 Sedang 56 Sopi Majiko Morotai Jaya 16 Sedang 57 Joubela Morotai Selatan 15 Sedang 58 Mandiri Morotai Selatan 15 Sedang 59 Sabatai Baru Morotai Selatan 15 Sedang 60 Pilowo Morotai Selatan 15 Sedang 61 Usbar Pantai Morotai Selatan Barat 15 Sedang 62 Tutuhu Morotai Selatan Barat 15 Sedang 63 Aru Burung Morotai Selatan Barat 15 Sedang 64 Lifao Morotai Timur 15 Sedang 65 Bido Morotai Utara 15 Sedang 66 Sakita Morotai Utara 15 Sedang 67 Kenari Morotai Utara 15 Sedang 68 Pangeo Morotai Jaya 15 Sedang 69 Darame Morotai Selatan 14 Buruk 70 Pandanga Morotai Selatan 14 Buruk 71 Dehegila Morotai Selatan 14 Buruk 72 Waringin Morotai Selatan Barat 14 Buruk 73 Rahmat Morotai Timur 14 Buruk 74 Wewemo Morotai Timur 14 Buruk 75 Sangowo Timur Morotai Timur 14 Buruk 76 Doku Mira Morotai Timur 14 Buruk 77 Cempaka Morotai Jaya 14 Buruk 78 Tiley Morotai Selatan Barat 13 Buruk 79 Gorua Morotai Utara 13 Buruk 80 Losuo Morotai Utara 13 Buruk 81 Aru Morotai Jaya 13 Buruk 82 Aru Irian Morotai Selatan Barat 12 Buruk 83 Koloray Morotai Selatan 11 Buruk
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289
No Desa Kecamatan Skor Kriteria 84 Bobula Morotai Selatan Barat 11 Buruk 85 Goa Hira Morotai Utara 11 Buruk 86 Podimor Padange Morotai Jaya 9 Buruk 87 Gorugo Morotai Jaya 7 Sangat Buruk 88 Loleo Morotai Jaya 4 Sangat Buruk Sumber: Data diproses (2018)

## 5. Kesimpulan
Penelitian  ini  memberikan  gambaran  tentang  pemeringkatan  transparansi  pengelolaan keuangan  desa  Kabupaten  Pulau  Morotai  Tahun  2018.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa secara keseluruhan, berdasarkan indikator pengukuran yang digunakan yaitu kejelasan peran dan  tanggung  jawab,  keterbukaan  anggaran,  ketersediaan  informasi  publik,  dan  jaminan integritas.  Dari  keseluruhan,  ibukota  kecamatan  di  Kabupaten  Pulau  Morotai  secara  umum berada pada peringkat pertama dari 5 (lima) kecamatan.
Penelitian ini memberikan hasil bahwa pada indikator kejelasan peran dan tanggung jawab, penyelenggaraan urusan pemerintahan masih didominasi oleh kepala desa sebagai pemegang pengelolaan keuangan desa. Penyebab utama belum optimalnya peran, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah adalah rendahnya sumber daya manusia dan tingginya intervensi  kepala  desa  kepada  aparatur  pemerintah  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa. Indikator  keterbukaan  anggaran  menunjukkan  relatif  sama  dengan  indikator  kejelasan  peran dan tanggung jawab. Pada indikator ini, partisipasi masyarakat masih sangat rendah. Anggaran sebagai  instrumen  pembangunan  hanya  menjadi  konsumsi  internal  pemerintah  daerah,  dan hanya sebagian kecil masyarakat yang dapat mengakses data tersebut.
Indikator ketersediaan informasi publik menunjukkan bahwa aksesibilitas informasi publik di desa relatif baik di desa yang beribukota kecamatan. Tingkat pendidikan masyarakat yang berbeda dengan desa lain dapat menimbulkan tekanan tersendiri bagi pemerintah desa untuk lebih terbuka dalam hal informasi publik yang diberikan kepada masyarakat. Sedangkan pada indikator  terakhir  yaitu  jaminan  integritas,  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  validitas  data masih  menjadi  kendala  dalam  proses  perencanaan  di  desa.  Penganggaran,  misalnya,  tren pendapatan, khususnya pendapatan desa, cenderung tidak terukur karena lemahnya database pendapatan  desa  dan  tidak  adanya  regulasi  terkait  pemungutan  pendapatan  desa  di  desa. Penatausahaan  keuangan  desa  juga  belum  berjalan  secara  maksimal,  terutama  dalam  hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan.
Adapun keterbatasan dan saran penelitian ini untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:
a) Penelitian  ini  menggunakan  teknik  non-probability  sampling  sehingga  tidak  semua populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Akan lebih baik lagi jika penelitian  selanjutnya  menggunakan  jumlah  sampel  yang  lebih  banyak  untuk digeneralisasikan.
b) Common  Method  Bias (CMB),  dalam  penelitian  ini  dimungkinkan  terjadi  CMB,  responden menjawab  pernyataan  dengan self-reporting .  Artinya,  dalam  menjawab  pernyataan, responden hanya mengandalkan penilaian subjektif sehingga jawaban responden bisa bias perseptual. Namun, dalam penelitian ini kelemahan tersebut telah dikurangi dengan tidak menyebutkan  nama  variabel  yang  diukur  dalam  kuesioner dan  urutan  pernyataan  secara acak.
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289
c) Hasil  penelitian  ini  hanya  sebatas  sampel  dan  pengaturan  transparansi  keuangan desa  di Kabupaten  Pulau  Morotai.  Untuk  alasan  ini,  dalam  penelitian  masa  depan,  generalisasi pada mata pelajaran yang berbeda harus dipertimbangkan sehingga secara eksternal valid dalam pengaturan yang berbeda.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.
.

## 7. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Azhar.  (2007). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Penerapan  Permendagri  Nomor  13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh (Master’s dissertation). Universitas Sumatera Utara. Retrieved from https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/44485 Buchanan,  J.  M.  (1967). Public  Finance  in  Democratic  Process:  Fiscal  Institutions  and  Individual Choice. London: Oxford University Press.
Dwirandra,  A.  (2008).  Efektivitas  dan  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali Tahun 2002 – 2006. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 3 (2). Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/2592 Faridah,  &  Suryono,  B.  (2015).  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  dalam Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDES). Jurnal  Ilmu  Dan  Riset Akuntansi (JIRA) , 4 (5), 1–20. Retrieved from http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3435 Florini, A. (1999). Does the invisible hand need a transparent glove? Research Collection School of Social Sciences, Paper 2092 . Retrieved online from
https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=3349&context=soss_research .
Gray,  A.,  &  Jenkins,  B.  (1993).  Codes  of  Accountability  in  the  New  Public  Sector. Accounting, Auditing & Accountability Journal , 6 (3). https://doi.org/10.1108/09513579310042560 International  Monetary  Fund.  (2007).  Manual  on  Fiscal  Transparency,  2007  Revised  Edition. Retrieved from https://www.imf.org/external/np/fad/trans/manual.htm Kitunzi, A. (2003). Fiscal transparency for good governance. Auditing SA, 22. 17-20 . Krina, P. L. L. (2003). Indikator & alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi . Jakarta, Indonesia: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Mardiasmo. (2006). Perwujudan transparansi dan akuntabilitas public melalui akuntansi sector publik: Suatu sarana good governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan , 2(1), 1-41. Musgrave, R. (1959), The theory of public finance: A study in public economy. New York: McGraw- Hill.
Neuman, W. L. (2006). Social research method: Qualitative and quantitative approach [6 th ed]. New Jersey:  Pearson Education.
Norton, A., & Elson, D. (2002). What’s behind the budget? Politics, rights, and accountability in the budget process [Published paper]. Retrieved online from
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion- files/2422.pdf . OEDC. (2003). Regarding public sector transparency and international investment policy.
Pudjiastuti,  I.,  &  Nurdhiana,  N.  (2010).  Persepsi  Pemerintah  Daerah  terhadap  Partisipasi Masyarakat  dan  Transparansi  Akuntanbilitas  Anggaran. Jurnal  Ilmiah  Aset , 12 (2),  125- 133. Retrieved from
https://journal.widyamanggala.ac.id/index.php/jurnalaset/article/view/63
Putra, I. G. C., Saitri, P. W., & Gunadi, I. G. B. N. (2019). Accounting fraud tendency on village credit  institution. International  Journal  of  Accounting  &  Finance  in  Asia  Pasific,  2 (2),  1-9. Retrieved from https://ejournal.aibpm.org/index.php/IJAFAP/article/view/538 Republik  Indonesia.  (2010).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar Akuntansi Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Republik Indonesia (2014a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
Republik  Indonesia  (2014b).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014
Tentang  Pemerintahan  Daerah.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014 Nomor 244.
Rosen, H. S. (2002), Public finance: Essay for the encyclopedia of public choice. Working Papers 122 ,  Princeton  University,  Department  of  Economics,  Center  for  Economic  Policy Studies.
Saputra,  J.  M.  C.  (2007). Pengaruh  sikap  dan  tingkat  Pendidikan  terhadap  pertisipasi  masyarakat dalam pengelolaan sampah di sepanjang jalan Muktiharjo Raya (Published Bachelor Thesis). Semarang: Universitas Diponegoro. Sekaran,  U.  (2006). Research  method  for  business:  A  skill-building  approach  [3 rd ed]. New  Delhi: Wiley India Private Ltd.
Shende,  S.,  &  Bennet,  T.  (2004).  Concept  paper  2:  Transparency  and  accountability  in  public financial administration. Retrieved online from
https://pdf4pro.com/amp/view/concept-paper-transparency-and-accountability- 388724.html . Soetrisno, P. H. (1981). Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara . Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press.
Stiglitz,  J.  E.,  &    (1999). On  Liberty,  the  Right  to  Know  and  Public  Disclosure:  The  Role  of Transparency in Public Life [Rebel Within, Ed]. Ha Joon Chang. London; Anthem. Suparmoko,  M.  (2003).  Keuangan  Negara:  Dalam  Teori  dan  Praktek.  Yogyakart,  Indonesia: BPFE.
The World Bank. (2007). Regarding public finance management in Aceh: Measuring the performance of local governments in Aceh.
United Nations, (2005). Regarding Assessing Public Financial Management and Accountability in the Context of Budgetary Transparency in Africa.
Widodo  (2001). Analisa  Rasio  Keuangan  pada  ABPD  Kabupaten  Boyolali,  Manajemen  Keuangan Daerah . Yogyakarta, Indonesia: UPP YKPN.

## __________________________

## Tentang Penulis
1. Suriana  A.R.  Mahdi memperoleh  gelar  Magister  dari  Universitas  Brawijaya,  Indonesia, pada tahun 2012. Penulis adalah dosen pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun .
E-Mail: suriana@unkhair.ac.id
2. Rinto Syahdan memperoleh gelar Magister dari Universitas Muslim Indonesia, pada tahun 2008. Penulis adalah dosen pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun.
Email: rinto@unkhair.ac.id
3. Nurdin memperoleh gelar Magister dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2012. Penulis adalah dosen pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun.
Email: nurdin.hayat@unkhair.ac.id
4. Irfandi  Buamonabot memperoleh  gelar  Sarjana  Ekonomi  dari  Universitas  Khairun, Indonesia,  pada  tahun  2009  dan  gelar  Magister  dalam  bidang  Manajemen  Sumber  Daya Manusia dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2012. Penulis adalah dosen pada  Program  Studi  Manajemen,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas  Khairun, Indonesia . E-Mail: irfandi@unkhair.ac.id