CAUGHT BETWEEN THREE FIRES Book Review (Leiden: INIS, 2003; 334 halaman)

## Ridwan Rosdiawan

## Abstrak
Judul besar Caught betweem Three Fires memberikan sinyal akan adanya tiga variabel yang ‗memantik api‘ penelitian ini. Variabel pertama adalah fungsi dan peran penghulu yang telah mapan dalam struktur social masyarakat Jawa dan Madura. Variabel kedua berupa upaya pemerintah colonial Belanda untuk mengintegrasikan institusi informal penghulu ke dalam system mereka. Variabel ketiga adalah tumbuh dan berkembangnya reformisme Islam yang bersumber dari Timur Tengah dan munculnya gerakan nasionalis.
Dasar dari praktik-praktik ke-Pangulu- an adalah sebuah ―misi suci‖ memperjuangkan kelestarian Syari‘at Islam dalam kehidupan masyarakat. Dan dalam misi suci itu para Pangulu berhasil menunaikannya sekalipun mereka mendapatkan tekanan-tekanan hebat dari pihak penguasa yang secular dan non-Muslim.
Kata Kunci: skill, sejarah, metodologi

## A. Review Penyusun dan Karyanya
Buku dari disertasi yang penyusunannya  selesai  pada  tahun 2001  ini  adalah  karya  Muhammad Hisyam  dalam  upayanya  meraih  gelar Doktor  di  Universiteit  Leiden  The
Netherlands. Sang penulis menyelesaikan studi S1-nya di
Jurusan  Sejarah  Kebudayaan  Islam IAIN  Yogyakarta  dan  meraih  gelar
Master  dalam  bidang  sosiologi  di Universitas Indonesia dengan spesialisasi
agama dan
kemasyarakatan.  Proses  penyusunan disertasi  ini  menghabiskan  waktu  9 tahun. Penelitian dimulai ketika penulis mengawali  studinya  di  Leiden  tahun 1992.  Saat  itu  ia  telah  berprofesi sebagai  peneliti  di  CSCS  LIPI  dan menduduki  jabatan  kepala  bagian agama dan filsafat.
Bagi mereka yang berkesempatan  mengambil  studi  di Belanda,  pemilihan  topic  penelitian dengan  focus  studi  sejarah  Indonesia pada  masa  colonial  adalah  sebuah
keputusan  yang  tepat.  Negara  ini memiliki beberapa perpustakaan nasional dengan koleksi artefak colonial  terlengkap.  Rekaman  sejarah di  bidang  politik,  ekonomi  maupun social-kemasyarakatan dari setiap rentangan  masa  pendudukan  Belanda di  Indonesia  tersimpan  dengan  rapi dalam  bentuk  manuscript,  memoir, microfilm  atau  buku.  Kesemua  bentuk arsip  tersebut  dapat  dengan  mudah diakses public di perpustakaan- perpustakaan seperti Algemeen
Rijksarchieft  (ARA),  Van  Vollenhaven Institute, Oosterse Letteren en Geschiedenis (OLG) Universiteit
Leiden  atau  di  Koninklijk  Instituut  voor de  Taal,  -Land,  en –Volkenkunde (KITLV). Dengan ‗pemanjaan‘ literature seperti  di  atas  maka  tak  heran  bila hasil-hasil  karya  studi  historiografi Indonesia  yang  dilakukan  di  Belanda selalu  menawarkan  fakta-fakta  baru yang ditunggu.
Di  samping  itu,  latar  belakang skill  sang  penulis  dalam  penguasaan bahasa-bahasa pendukung juga menjadi  nilai  tambah  dari  disertasi  ini. Mayoritas referensi utama yang menjadi  dasar  acuan  karya  ini  adalah manuscript-manuscript yang ditulis dalam  bahasa  Belanda.  Meski  diakui penulis  bahwa  kemampuannya  dalam bahasa  Belanda  sangat  terbatas,
kondisi  tersebut  bukan  merupakan sebuah halangan besar. Mencari penterjemah ‗sukarela‘ bahasa Belanda  di  Leiden  tidak  begitu  sulit. Kredibilitas  penulis  tampak  dalam penguasaannya  terhadap  bahasa  dan tulisan  Jawa  serta  Arab-Melayu.  Dia dengan  tangkas  membedah  referensi- referensi  manuscript  local  yang  pada akhirnya membantunya dalam memeparkan  fakta  dan  mempertajam analisis.  Selain  itu,  factor  pembimbing juga berkontribusi. Supervisi dan arahan  Prof.  Dr.  Christian  ―Kees‖  van Dyke –Seorang  Professor  dalam  studi Indonesia —menawarkan nuansa
‗menjanjikan‘  bagi  siapapun  yang membaca karya ini.

## B. Resume Latar Belakang Pemilihan Topik Penelitian
Dari  judulnya,  Disertasi  ―Caught Between  Three  Fires:  The  Javanese Pangulu  Under  The  Dutch  Colonial
Administration 1882- 1942‖
memberikan impresi yang jelas mengenai point-point inti yang menjadi sentral  pembahasannya.  Studi  ini menyoroti  tugas,  fungsi,  wewenang serta  peran  yang  dimainkan  penghulu dalam  suatu  fase  di  rentangan  masa colonial Belanda.
Fakta sejarah menunjukkan bahwa  sejak masa  awal  pembentukan
kerajaan Islam di Jawa penghulu telah memainkan  peranan  penting  dalam men-sinkron- kan  ‗kehendak  langit‘ dengan  realitas  kehidupan  social. Sebagai individu mereka adalah pemuka-pemuka agama di lingkungannya yang pendapatnya berimplikasi religio-legal yang otoritatif. Pengaruh  tersebut  dalam  banyak kasus mengangkat strata peran mereka  sebagai  sebuah  lembaga advisory informal yang keberadaannya diakui oleh raja/pemerintahan.
Fungsi  dan  peran  penghulu  ini kemudian  berada  dalam  ‗masalah‘ ketika  ada  intervensi  --baik  langsung ataupun  tidak--  yang  mengusiknya. Periodisasi  1882-1942  yang  dipilih penulis  dalam  membatasi  studi  ini mengisyaratkan  keunikan  fase  yang menandai  interaksi  peran  status  quo penghulu dengan variabel-variabel lain yang  mengintervensinya.  Ada  dua variabel utama yang disinyalir
berpengaruh besar
dalam merekonstruksi posisi dan peran penghulu. Yang pertama adalah diafiliasikannya  penghulu  ke  dalam struktur  lembaga  resmi  di  bawah system pemerintahan colonial Belanda,  dan  yang  kedua  adalah menjamurnya  pergerakan-pergerakan Islam  dan  nasionalis  di  Indonesia sebagai  akibat  dari  intensitas  kontak
antara  nusantara  dengan  dunia  luar. Berdasarkan deskripsi fenomena situasi tersebut, kajian mengenai dialektika  antara  variabel-variabel  di atas menjadi sangat signifikan.
Studi  seputar  sejarah  eksistensi penghulu  di  Indonesia  memang  telah banyak dilakukan. Setidaknya ada dua karya  klasik  yang  telah  ditempuh  oleh ilmuwan  Belanda  dengan  focus  status penghulu dalam struktur pemerintahan VOC. H. P. Grobbee dalam disertasinya De Panghoeloe als Advisor  in  Strafzaken  (1884)  mengkaji fungsi  penghulu  sebagai  penasihat bagi lembaga peradilan local (landraad)  khususnya  dalam  kasus hokum  criminal  yang  terjasi  antara warga pribumi. Disertasi Van de Velde yang  berjudul    De  Godsdienstige Rechtspraak  in  Nederlandsch-Indie (1928)  mengambil  focus  penerapan kaidah-kaidah  umum  hokum  positif dalam  peradilan  agama  di  Indonesia. Selain  kedua  karya  klasik  tersebut, studi modern yang dilakukan Daniel S. Lev  (1972)  dan  M.B.  Hooker  (1984) juga  menyoroti  interkoneksitas  antara peran peradilan agama dengan interest politik dari kebijakan pemerintahan  colonial.  Studi  Husni Rahim  (1998)  tentang  system  otoritas dan  administrasi  yang  diterapkan  oleh pejabat  agama  pada  masa  kesultanan
Palembang juga memberikan kontribusi penting dalam mengeksaminasi transisi
peran
penghulu dari masa kesultanan Palembang ke masa penjajahan Belanda.
Meski  kaya  dengan  ilustrasi penjabaran fungsi dan peran penghulu dalam  struktur  masyarakat  Indonesia, karya  klasik  dan  modern  tersebut  di atas tampak seragam dalam meletakkan  posisi  penghulu  yang  tak lebih  dari  sekedar  obyek  intervensi politik. Studi-studi tersebut tidak begitu memperhatikan kajian mengenai kemungkinan  peran  yang  dimainkan oleh individu-individu pejabat penghulu dalam  kapasitasnya  sebagai  pemuka agama.  Padahal  dualisme  peran  yang dijalankan oleh individu-individu tersebut  justru  menempatkan  mereka dalam  posisi  yang  dilematis.  Di  satu sisi sebagai pejabat pemerintah mereka  harus  tunduk  pada  kebijakan politik,  sementara  di  sisi  lain  sebagai pemuka  agama  mereka  ditunut  untuk mempertahankan
nilai-nilai fundamental agama yang dianut masyarakat di lingkungannya. Di tengah  gap  studi  yang  ditinggalkan oleh  karya-karya  klasik  dan  modern inilah Muhammad Hisyam
memfokuskan pembahasannya.

## C. Review Metodologis
Sebagaimana tampak dalam latar  belakang  di  atas,  judul  besar Caught betweem Three Fires memberikan  sinyal  akan  adanya  tiga variabel yang ‗memantik api‘ penelitian ini. Variabel pertama adalah fungsi dan peran  penghulu  yang  telah  mapan dalam struktur social masyarakat Jawa dan  Madura.  Variabel  kedua  berupa upaya  pemerintah  colonial  Belanda untuk mengintegrasikan institusi informal  penghulu  ke  dalam  system mereka. Variabel ketiga adalah tumbuh dan berkembangnya reformisme Islam yang bersumber dari Timur Tengah dan munculnya gerakan nasionalis.  Pertanyaan  inti  penelitian yang muncul berikutnya adalah: ―Bagaimanakah  status  fungsi  dan peran  penghulu  selanjutnya  ketika ketiga variabel di atas berinteraksi?‖.
Demi  kemudahan  pembahasan, pertanyaan  inti  tersebut  kemudian dipecah  menjadi  dua  permasalahan penelitian,  yaitu:  ―Peran  penting apakah yang diemban penghulu dalam konteks  kehidupan  social?‖,  dan ―Bagaimanakah mereka mengejawantahkan peran penting tersebut?‖.  Permasalahan  penelitian tersebut berkonsekuensi pada diperlukannya sebuah pendekatan yang  memandang  penghulu  tidak
hanya  sebagai  agen  pemerintah  yang ditempatkan  di  peradilan  agama  tetapi juga  sebagai  pemuka  agama  yang mempunyai  pengaruh  di  kalangan masyarakat  muslim.  Kemudian  dari permasalahan itu lahirlah tujuan penelitian  yang  berupa  pemetaan posisi  penghulu  di  tengah  himpitan tuntutan modernisasi
dari
pemerintahan  colonial  dan  kewajiban untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional  agama.  Tujuan  berikutnya adalah  mengkaji  peran  dan  efektifitas kepemimpinan  penghulu  di  tengah euphoria  era  reformasi  agama  dan maraknya pergerakan nasional.
Pemilihan periodisasi waktu 1882-1942  jelas  mempunyai  konteks yang  spesifik,  dimana  yang  pertama merupakan  tonggak  diresmikannya penghulu  sebagai  bagian  dari  legal- formal  pemerintahan  colonial  dan batasan  waktu  terakhir  adalah  masa berakhirnya pendudukan colonial Belanda di Indonesia. Meskipun demikian,  bukan  berarti  masa  pra- 1882  dan  pasca-1942  luput  dari sorotan. Review umum terhadap dinamika  pra-  dan  pasca  periodisasi disajikan secara sistematis yang memperjelas  peta  kajian  pada  fase waktu yang menjadi focus.
Kerangka pembahasan yang dilakukan  penulis  terskema  dengan
rapi.  Dalam  penjabarannya  mengenai status  fungsi  dan  peran  penghulu sebelum  tahun  1882  penulis  menggali informasi  dari  beragam  manuscript yang tersimpan di perpustakaan kesultanan  Yogyakarta  dan  Surakarta. Beberapa  arsip  yang  diakses  dari perpustakaan Kerajaan Belanda (ARA) di Amsterdam juga melengkapi referensi  yang  memberikan  ilustrasi utuh. Sementara untuk mengkaji posisi,  struktur  organisasi,  tugas  serta tanggungjawab  penghulu  di  bawah system colonial, penulis menggunakan arsip-arsip  kolonial  berupa  surat-surat resmi pengangkatan dan pemberhentian  penghulu,  biografi  dari masing-masing penghulu yang dipromosikan, keputusan-keputusan yang  dikeluarkan  peradilan  agama, serta surat-surat nasehat dan permohonan  nasehat  yang  ditulis  oleh atau  melibatkan  penghulu  itu  sendiri. Sedangkan  untuk  memetakan  peran social  penghulu  dan  pola  hubungan mereka  dengan  gerakan  reformasi agama  dan  pergerakan  nasional, penulis  mengakses  informasi  dari koran-koran  klasik  yang  diaksesnya  di Arsip  Nasional  Jakarta,  perpustakaan Van  Vollenhaven  Instituut  dan  KITLV di Leiden.
Untuk  memperkaya  pengkajian penelitiannya  dan  untuk  menutupi
lobang  gap  yang  ditinggalkan  studi pustaka,  penulis  juga  mempraktikan beberapa  instrument  pengumpul  data. Dia  melakukan  observasi  di  beberapa kota  di  Jawa  Baratdan  Jawa  Tengah untuk  mendapatkan  gambaran  empiris mengenai  lokasi-lokasi  yang  pernah dijadikan  pusat  kegiatan  penghulu pada  masanya.  Beberapa  proses wawancara  juga  dilakukan  penulis dengan keturunan-keturunan dua penjabat  penghulu  yaitu  Mas  Hadji Ichsan  dan  Raden  Hadji  Mohammad adnan.  Wawancara  juga  dilakukan dengan Pangulu Ageng kraton
Yogyakarta berikut staf-stafnya dengan tujuan untuk memahami struktur  organisasi  pejabat  agama  di lingkungan kraton.
Data-data yang diperoleh selanjutnya  dianalisis  oleh  penulis dengan menggunakan pendekatan historis-sosiologis. Pendekatan ini ditempuh  dalam  upaya  memahami hubungan antara aktifitas atau pengalaman  personal  dengan  struktur social di lingkungannya sebagai sebuah bangunan proses yang
berkelanjutan.  Analisa  data  sejarah dengan  menggunakan  pendekatan  ini menawarkan sebuah kerangka konseptual  unik  yang  tidak  hanya menggambarkan  fenomena  masa  lalu tetapi  juga  menyajikan  representasi
dari  bagaimana  peristiwa  tersebut terekonstruksi.

## D.  Resume Hasil Penelitian
Istilah  ―Caught  between  Three Fires‖  adalah  terjemahan  Bahasa inggris  dari  idiom  Bahasa  Belanda ―Tussen  Drie  Vuren‖.  Kalimat  ini dimunculkan oleh Clifford Geertz dalam bukunya Islam Observed dengan  merujuk  pada  istilah  yang beredar  luas  di  kalangan  Pangulu pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Istilah  tersebut  adalah  analogi  yang digunakan  oleh  para  pangulu  untuk mendiskripsikan  kesadaran  diri  ( self- consciousness) terhadap  posisi  peran yang  mereka  pegang.  Para  pangulu memandang  bahwa  mereka  adalah agen  dari  kehendak  Tuhan  dan bertugas  menerjemahkan  ‗kehendak agung‘  itu  di  tengah  kehidupan  social, sementara  realitas  lingkungan  saat  itu memaksa  mereka  untuk  bernegosiasi dengan ‗keinginan‘ pemerintah colonial yang berkuasa dan dinamika ‗keinginan‘  masyarakat  bawah  yang menuntut perubahan.
Eksistensi pangulu sebagai ‗pemuka‘  atau  pemegang  otoritas keagamaan dalam kehidupan masyarakat  Jawa  telah  terbentuk  jauh sebelum  masa  colonial  dan  telah mapan bahkan sejak masa-masa awal
kerajaan  Islam.  Kemapanan  posisi pangulu  dalam  struktur  pemerintahan kerajaan  didukung  oleh  fakta  bahwa sejak  masa  awal  konsepsi  kerajaan Islam factor kehidupan beragama tidak bisa dipisahkan dari kehidupan secular.  Contoh  nyata  dari  integritas Negara  dan  Agama  ini  tampak  jelas dalam  gelar  kesultanan  Yogya  yang menyebut  beberapa  istilah  seperti Sampeyan  Dalem  Hingkang  Sinuwun yang  merupakan  symbol  kekuasaan pemerintahan, Senopati  Hing  Ngalaga yang melambangkan kekuasaan
tertinggi militer dan Sayidin Panatagama
Kalipatullah yang menunjukkan kekuasaan tertinggi
dalam kehidupan beragama.
Penjabaran  hierarki  dari  kekuasaan yang  dimiliki  oleh  Sultan  dalam  ketiga bidang  ini  juga  diperjelas  dengan pengangkatan beberapa deputi seperti Patih yang  membantu  sultan  dalam bidang pemerintahan, Hadipatih sebagai  asisten  bidang  militer  dan Pangulu sebagai  pendamping  utama Sultan  dalam  bidang  keagamaan. Relasi  kebersatuan  tiga  elemen  ini juga  tampak  dalam  penyusunan  tata ruang  ibukota  pemerintahan  yang senantiasa mengintegrasikan tiga unsur Kraton-Alun-alun-Mesjid.
Karena factor kehidupan beragama  merupakan  salah  satu
unsur utama dalam kehidupan bernegara,  maka  pengurusannya  pun ditempuh dalam cara-cara yang formal melalui  pembentukan  beberapa  badan yang  disusun  secara  hierarkis  dari lingkungan pemerintahan pusat hingga bisa  bersentuhan  langsung  dengan masyarakat.
Dalam struktur pemerintahan pusat kerajaan Mataram,  sebuah  departemen  yang khusus menangani permasalahan Agama  Islam  dibentuk  dan  dikepalai oleh seorang Pangulu Ageng.
Kesultanan
Surakarta menamai departemen  ini  dengan Yogaswara, sementara Kesultanan Yogya menamainya dengan Suranata. Depertemen  ini  beranggotakan  40 orang  yang  menggambarkan  syarat minimum  dari  diberlangsungkannya Shalat Jum‘at menurut Mazhab syafi‘i.
Dalam struktur masyarakat, Pangulu  Ageng  digolongkan  sebagai kelas priyayi sehingga dalam beberapa acara  resmi  kerajaan  dia  harus mengenakan seragam kebesaran laksana  Sultan.  Fungsi  utama  yang dijalankan  oleh  pangulu  Ageng  ini adalah mengatur keseluruhan kegiatan keagaamaan  yang  berkaitan  langsung dengan kraton, dan fungsi ini dikejawantahkan  melalui  dua  koridor yaitu  sebagai  kepala  Masjid  Agung dan Ketua Pangadilan Surambi.
Sebagai kepala Masjid Agung,
Pangulu  Ageng  bertanggung  jawab menjadi corong Kraton dalam penegakan  hukum  Islam  dan  dalam pelaksanaan  ritual  agama  khususnya di lingkungan istana. Dalam melaksanakan tugasnya, pangulu Ageng  dibantu  oleh  Sembilan Ketib (Khatib), Lima Mudin  (Mu’adzin), dan empat  puluh Ngulomo  (‘Ulama), dan beberap[a Merbot. Pangulu  Ageng adalah imam utama mesjid baik dalam shalat  5  waktu  ataupun  dalam  Shalat Jum‘at.  Sementara  Mudin  bertindak sebagai  pembaca  Adzan  panggilan shalat,  Ketib  bertindak  sebagai  Khatib pada Shalat Jum‘at. Ngulomo mempunyai tugas utama yang berkaitan  dengan  pengurusan  jenazah dan upacara penguburan serta menjaga dan mengurus makam- makam  keramat  di  lingkungan  kraton. Ngulomo juga berfungsi sebagai pengkhutbah  jika  seandainya  sang Ketib  berhalangan  hadir.  Sedangkan Merbot  adalah  struktur  terendah  dari kepengurusan  mesjid.  Ia  bertanggung jawab atas kebersihan dan pemeliharaan inventaris mesjid. Dalam seluruh  kegiatan  Mesjid  Kraton  ini, Pangulu  Ageng  bertindak  sebagai pemimpin  utama  dan  penanggung jawab  sehingga  jika  ada  upacara- upacara  Kraton  yang  berhubungan
dengan  Mesjid  seperti  pernikahan keluarga  kerajaan  Pangulu  Ageng selalu  bertindak  sebagai  pemimpin prosesi.
Sementara  dalam  kapasitasnya sebagai pemimpin Pangadilan Surambi, Pangulu  Ageng  mengemban tugas  menjalankan  fungsi  yudikatif dalam  menangani  kasus-kasus  hukum yang melibatkan masyarakat. Awalnya, Pengadilan Surambi menangani kasus hukum  yang  luas  yang  meliputi permasalahan hukum keluarga, ekonomi  bahkan  criminal.  Namun, setelah tahun 1831 kekuaasaan Pangulu dibatasi hanya pada beberapa  bagian  hukum  keluarga  dan ekonomi  yang  meliputi  pernikahan, perceraian, rekonsiliasi keluarga ( ruju’), Nafkah, pembagian harta gono- gini,  pembagian  warisan,  wakaf,  dan perselisihan harta perusahaan
kerjasama ( syirkah/mudarabah).
Walaupun kekuasaannya telah dipangkas, pangulu di sepanjang abad 19  selalu  dilibatkan  sebagai  dewan pertimbangan  dalam  masalah  hukum criminal berat yang berimplikasi hukuman mati.
Poses  yudikatif  yang  dipimpin oleh  Pangulu  ini  berlangsung  di beranda mesjid dan oleh karena itulah proses  ini  dinamakan  Pangadilan Surambi. Dalam administrasinya,
Pangulu Ageng dibantu oleh beberapa asisten  yang  terdiri  dari  delapan Ketib (Katib/ juru  tulis),  enam Mudin, dua atau  tiga Ngulomo, satu Jakso, dan satu Kori sebagai  pembawa  acara.
Adapun  landasan  hukum  yang  dipakai sebagai kitab pedoman penyelenggaraan  pengadilan  tersebut semuanya  berlandaskan  pada  kitab- kitab  Fiqh  mazhab  syafi‘i  dan pemerintahan kerajaan samasekali tidak mempunyai kitab baku indigenous  yang  menjadi  pegangan. Kitab  Hukum  Pekih yang  menjadi acuan  proses  pengadilan  sangatlah banyak  dan  beragam,  tetapi  ada empat kitab induk yang selalu menjadi rujukan  utama  yaitu kitab  Mukarrar (Muharrar),  Kitab  Makalli  (Mahalli), Tupah  (Tuhfah  al-Muhtaj) dan Kitab Patakulwahab (Fath al-Wahhab).
Sistem ke-Pangulu-an yang berlaku  di  lingkungan  Kraton  atau pusat  pemerintahan  kerajaan  juga berlaku  di  tingkatan  pemerintahan  di bawahnya. Di tingkat kabupaten,
pangulu  menjadi  corong  agama  bagi Bupati dan  di  tingkat  kecamatan terdapat Na’ib yang  menjadi  asisten Camat dalam  bidang  keagamaan,
sementara di  desa terdapat  ‗ Amil atau dalam  istilah  lain Kaum dan Lebe sebagai asisten Lurah. Pangulu kabupaten adalah kepala bidang
keagamaan  Islam  dan  bertanggung jawab  atas  urusan  yang  menyangkut pendidikan  agama,  pernikahan  dan mengadili kasus-kasus keluarga seperti perceraian, pembagian warisan,  wakaf  dan  lain-lain.  Dalam bidang  pengadilan  kasus-kasus  umum seperti  criminal,  pangulu  kabupaten menduduki  posisi  penasehat  bupati bersama  dengan  jaksa.  Pelaksanaan tugas  rutin  Pangulu  kabupaten  di bantu  oleh  beberapa Ketib yang masing-masing dinamai sesuai dengan keahlian dan masalah yang ditanganinya. Ketib  Pekih adalah  staf ahli  yang  membantu  Pangulu  dalam penelusuran hukum-hukum yang terdapat  dalam  Fiqh. Ketib  Prabot membantu  Pangulu  kabupaten  dalam pengadministrasian  dan  inventarisasi property
yang menjamin keberlangsungan kegiatan rutin Pangulu.  Sedangkan Ketib  Kojah (hujjah) membantu  Pangulu  dalam menjelaskan dan menerangkan seputar tanya-jawab mengenai permasalahan agama Islam. Di tingkat kecamatan, Naib kadang  juga  disebut Kalipah menjalankan  fungsi  Pangulu hanya sebatas dalam kasus pernikahan  dan  perceraian. Naib tidak diberi  otoritas  untuk  menjalankan fungsi kehakiman agama sehingga dia tidak  bisa  menangani  kasus-kasus
seperti pembagian warisan atau gugatan  cerai  yang  diajukan  kaum perempuan.  Sementara  di  tingkat desa, Kaum,  ‘Amil, atau Lebe hanya berfungsi sebagai penghubung.
Mereka  bertugas  mendampingi  calon mempelai  pengantin  atau  membantu yang hendak berperkara dalam urusan keluarga dan masalah warisan ke Naib di kecamatan.
Penghasilan para Pangulu umumnya  tidak  begitu  besar.  Mereka memang  mendapatkan  upah  dari Kerajaan  berupa  tanah  dan  property. Mereka juga mendapatkan bagian dari biaya  penanganan  kasus-kasus  yang diurusnya. Tetapi andalan utama kehidupan  mereka  biasanya  kasil wiraswasta dari berdagang atau bertani.  Tampaknya,  yang  menjadi daya  tarik  utama  dari  posisi  Pangulu ini  adalah  implikasi  wibawa  dan pengaruh  yang  ditimbulkannya  di tengah  masyarakat.  Para  Pangulu  ini berlatarbelakang  pendidikan  agama Islam  yang  cukup  kuat.  Mulai  dari menempuh pendidikan dasar di
Langgar atau  di  Mesjid  dengan mempelajari  tatacara  shalat,  hafalan- hafalan surat-surat pendek dan membaca al- Qur‘an, para calon pangulu kemudian meneruskan pendidikannya ke pesantren-pesantren dan  madrasah  untuk  memperluas  dan
memperdalam  pengetahuan  mereka dalam  bidang  agama  Islam.  Tentu saja, proses menjadi Pangulu bukanlah  sebuah  proses  yang  mudah dan  harus  menempuh  kompetisi  yang panjang  dan  ketat.  Persyaratan  umum utama  untuk  menjadi  Pangulu  adalah Ahli  dalam  bidang  hukum  Islam, mempunyai kemampuan administrative dan setia pada penguasa.  Namun,  factor  penentu seseorang masuk dalam jajaran kandidat Pangulu adalah tingkat kedekatan  mereka  dengan  penguasa. Maka  tak  heran  jika  biasanya  jabatan Pangulu  ini  turun  dari  ayah  ke  anak. Sebelum  menduduki  posisi  utama, para calon Pangulu biasanya menempuh  proses Magang, yaitu menjadi  pembantu  di  tempat  kerja Pangulu.  Proses  magang  ini  bisanya berlangsung  lebih  dari  sepuluh  tahun dan  biasanya  keturunan  ningrat  dari kasta yang tertinggi lah yang mempunyai  kesempatan  lebih  besar untuk menjadi Pangulu utama.
Pada  awal  abad  19,  ketika  VOC semakin  memantapkan  posisinya  di daerah  Jawa  dan  Madura  sehingga memungkinkan mereka untuk membentuk pemerintahan Hindia
Belanda,  posisi  Pangulu  khususnya  di kabupaten-kabupaten  yang  jauh  dari wilayah  kraton  mengalami  masa-masa
turbulensi.  Pangulu  di  wilayah  Kraton praktis belum menghadapi permasalahan  yang  berarti  karena pemerintah Hindia Belanda memberikan  hak  otonomi  kepada Sultan untuk mengatur sendiri wilayahnya meski teritorialnya terbatas.  Sementara  Pangulu-pangulu di  luar  kraton  harus  berhadapan dengan upaya Belanda yang berusaha menerapkan hukum Eropa di kabupaten-kabupaten  yang  menjadi jajahannya  termasuk  dalam  wilayah urusan  yang  sebelumnya  telah  lama menjadi  domain  penghulu.  Namun karena terdapat perbedaan yang substansial  antara  hukum  Eropa  yang berlandaskan  ideology  secular  dan domain penghulu yang berbasis hukum agama Islam upaya
pemerintahan  Hindia  Belanda  selalu menghantam  benteng  terjal  sehingga kegiatan  Pangulu  tetap  berada  di  luar jangkauan administrasi mereka.
Walaupun  demikian,  para  Pangulu senantiasa  dilibatkan  sebagai  advisor setiapkali  pemerintah  Hindia  Belanda melakukan  kodifikasi  hukum-hukum sosial  yang  akan  diberlakukan  di wilayah  kekuasaannya.  Upaya-upaya bernuansa  ‗mediasi‘  yang  ditempuh oleh pemerintah Belanda ini tentu saja dimaksudkan untuk meminimalisir tingkat  resistensi  yang  mungkin  saja
timbul akibat ketidakpuasan masyarakat  local  terhadap  kekuasaan mereka.
Baru  sekitar  60 tahun kemudian, atau  tepatnya  tahun  1882,  pemerintah Hindia  Belanda  akhirnya  memasukkan kegiatan  ke-Pangulu-an  ke  dalam administrasi  mereka.  Pada  tahun tersebut  dibentuk Priesterraad atau Raad  Agama  ( Pengadilan  Agama) yang  memformalkan  aktifitas  Pangulu di  Jawa  dan  Madura  sebagai  bagian dari  administrasi  Pemerintah  Belanda yang  bersandingan  dengan Landraad (Pengadilan  Umum).  Korporasi  ini pada  perkembangan  selanjutnya  jelas memicu revolusi dalam keorganisasian dan  fungsi  dari  Pangulu.  Secara hierarkis,  Raad  Agama  adalah  sub- ordinat dari Landraad sehingga keputusan  Pangulu  di  Raad  Agama baru  berkekuatan  hukum  bila  telah mendapat  persetujuan  dari  Landraad. Selain  itu,  keputusan  tertinggi  yang tadinya  hanya  bertumpu  di  seorang Pangulu  utama  kini  harus  melalui keputusan  bersama  (Collegial)  di mana  Pangulu  dan  asistennya  yang terdiri  dari  3 –  8  ulama  harus  secara bersama-sama menandatangani putusan  tersebut.  Sistem  seperti  ini terus  berlangsung  bahkan  hingga pemerintahan colonial Belanda berakhir.
Efek  yang  paling  nyata  dari dimasukkannya  pengulu  ke  dalam Priesterraad adalah  dua  konsekuensi
yang berimplikasi panjang.
Konsekuensi  pertama  adalah  bahwa pangulu  yang  tadinya  ditunjuk  dan diangkat  oleh  penguasa  local  kini ditentukan  oleh  pemerintah  colonial Belanda  dan  dengan  demikian  control terhadap  segala  aktifitas  Pangulu  pun diatur penuh oleh Belanda. Kedua, tata laksana  aktifitas  dari  pangulu  dalam Pristerraad harus  sejalan  dengan administrasi  modern  yang  dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda.
Implikasi  dari  dua  konsekuensi  ini kemudian tampak dalam hal remunerasi. Pangulu tidak lagi menerima  upah  dari  penguasa  local, sementara  pemerintah  Hindia  Belanda tidak  memberikan  upah  khusus  bagi Pangulu dan asistennya. Kantor Priesterraad dituntut  untuk  membiayai operasional dan upah karyawan secara  mandiri  dengan  mengandalkan penghasilan  dari  biaya  penanganan kasus  dalam  yurisdiksi  yang  mereka jalankan sehari-hari. Pangulu memang mendapatkan  upah  dari  pemerintah Hindia  Belanda  tapi  bukan  dalam posisi mereka sebagai kepala Priesterraad, melainkan  dari  posisinya sebagai advisor bagi Landraad.
Implikasi  lain  yang  kemudian timbul  adalah  perubahan  signifikan dalam proses rekrutmen calon Pangulu.  Ketika Priesterraad dibentuk, Pemerintah Belanda menganggap bahwa kebanyakan Pangulu pada saat itu  kurang  memenuhi  syarat  dan  tidak mempunyai  kemampuan  yang  cukup untuk menjalankan administrasi modern.  Tahun  1889  akhirnya  sebuah badan  yang  mengurusi  permasalahan pribumi  dibentuk  dan  berperan  besar dalam  perekrutan  Pangulu.  Proses perekrutan  ini  diawali  oleh  pengajuan beberapa  nama  calon  Pangulu  oleh Bupati kepada Residen. Residen kemudian  menyampaikan  proposal  ini ke Direktorat Kehakiman yang selanjutnya  meminta  pertimbangan terhadap  kantor  urusan  pribumi  yang melakukan penyeleksian berkas- berkas  pengajuan.  Di  Kantor  inilah nama-nama yang ditetapkan kemudian menjabat  sebagai  Pangulu  kepala Priesterraad di  tiap  kabupaten.  Lima tahun  berikutnya  proses  perekrutan Pangulu mengalami impropisasi lanjutan.  Setelah  tahun  1894,  setiap kandidat Pangulu
diwajibkan melampirkan Verklaring (pernyataan) yang  terdiri  dari  berkas-berkas  berupa Curriculum  Vitae  yang  mencantumkan data-data  latar  belakang  pendidikan, pengalaman  kerja  dan  posisi  yang
pernah  diduduki,  posisi  yang  pernah diduduki  oleh  leluhur,  serta  tingkat kedekatan  koneksi  dengan  pejabat tinggi.  Para  kandidat  Pangulu  juga diwajibkan  menguasai  bahasa  resmi yaitu  bahasa  Melayu  dan  bahkan Bahasa Belanda serta mampu menulis dalam  huruf  latin. Skill lain yang harus dimiliki juga tergambar dari persyaratan  yang  mewajibkan  para kandidat Pangulu untuk menulis Verklaring mereka  dalam  tiga  bentuk tulisan;  Tulisan  Jawa,  arab  dan  latin. Pada perkembangan selanjutnya, proses kualifikasi Pangulu terus dimodernkan.  Pada  awal  abad  dua puluh,  system  ujian  bagi  proses rekrutmen  Pangulu  mulai  ditempuh. Penguji adalah sebuah tim yang terdiri dari empat ulama besar yang berpengaruh, dimana tiga di antaranya adalah Syaikh besar dari Arab.
Adapun  skill  yang  diujikan  biasanya meliputi  kemampuan  membaca  dan memahami kitab fath al- Mu’in, menulis dalam  huruf  Jawa,  Arab  dan  Latin, pengetahuan  seputar Raad  Agama
serta administrasinya, dasar-dasar
Hukum  Islam  serta  kecakapan  dalam Bahasa  Arab.  Tuntutan  kualitas  yang dibebankan kepada Pangulu ini mendorong  mereka  untuk  berbenah diri  di  tengah  enggannya  pemerintah Hindia  Belanda  untuk  menggagas
sekolah khusus ke-Pangulu-an.
Akhirnya  atas  inisiatif  dan  semangat mereka, para Pangulu berhasil menggagas pendirian sebuah lembaga pendidikan yang mereka namai Manbaul ‗Ulum.
Implikasi  yang  timbul  dari  posisi pangulu  sebagai  agen  pemerintahan Hindia Belanda juga mempunyai keunikan. Mereka seringkali melakukan  aktifitas  yang  kontradiktif tetapi justru memainkan peran mediasi.  Di  satu  sisi  pangulu  dituntut menjadi  corong  sosialisasi  pencitraan Belanda  sehingga  masyarakat  merasa tidak  keberatan  berada  di  bawah administrasi  asing.  Di  sisi  lain,  para Pangulu  juga  berperan  aktif  dalam menyampaikan aspirasi-aspirasi keberatan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan  pemerintah  Hindia Belanda. Para Pangulu bahkan menjadi  garda  terdepan  pertahanan masyarakat  Islam  dalam  menangkal dan mengcounter aktifitas-aktifitas missionaries  yang  membawa  misi kristenisasi.
Pada  masa  yang  sama  di  awal abad  dua  puluh,  perkembangan  trend baru  dalam  proses  sosio-politik  di Indonesia  juga  tengah  berlangsung sebagai  akibat  dari  semakin  intensnya akses  masyarakat  Muslim  Indonesia dengan  dunia  Islam  lainnya.  Trend  ini
ditandai  dengan  maraknya  gerakan pembaharuan  Islam  yang  masing- masing mengusung platform nasionalisme dan menyulut sisi radikalisme  masyarakat  di  wilayah Jawa dan Madura. Kondisi ini memaksa  pemerintah  Hindia  Belanda untuk  selalu  terus  waspada  terhadap kemungkinan munculnya pemberontakan missal terhadap kekuasaan mereka.
Fenomena ini juga sangat berpengaruh secara signifikan terhadap  pola  peran  dan  fungsi  yang telah  lama  sebelumnya  dipegang  dan dijalankan  Pangulu.  Posisi  sebagai corong  sosialisasi  pemerintah  colonial yang  memfasilitasi  mereka  dalam menjalankan  fungsi  mediasi  justru menjadi boomerang. Kebencian kelompok  reformis  Islam  terhadap pemerintahan colonial yang non- Muslim  serta  keterbatasan  dalam melakukan  perlawanan  mendorong mereka  untuk  ―menyerang‖  institusi Pangulu. Serangan ini dilakukan melalui cara-cara pendiskreditan dengan mendemonisasi Pangulu sebagai  kaki  tangan  pemerintah  kafir. Kritik  tajam  terhadap  aktifitas  Pangulu mulai bermunculan ketika para
reformis Islam mempublikasikan bulletin Islam Bergerak yang
mempertanyakan kredibilitas dan
kompetensi  mereka  sebagai  ulama dan  hakim  agama.  Para  reformis mencela praktik Pangulu dalam pengutipan uang perkara dari masyarakat  sebagai  aktifitas  korupsi yang bertujuan untuk memperkaya diri serta  menuduh  para  Pangulu  telah memanipulasi ajaran Islam demi kepentingan  kekuasaan  pemerintah colonial  dan  nafsu  diri.  Tuduhan- tuduhan ini kemudian menjadi polemic panjang  di  tengah  masyarakat  dan kredibilitas Pangulu benar-benar dalam posisi terancam. Rebutan pengaruh  antara  Pangulu  dengan kaum  reformis  dalam  menarik  simpati masyarakat  terus  terjadi  dan  satu- satunya  kekuatan  yang  membantu posisi Pangulu adalah kekuatan administrative mereka sementara kaum  reformis  terus  menancapkan eksistensi seiring dengan bergabungnya ulama-ulama
berpengaruh dalam organisasi- organisasi yang mereka bentuk.
Sadar  akan  menurunnya  pamor mereka sebagai akibat dari ‗serangan- serangan‘  kritik  ulama  reformis  para pangulu kemudian menempuh beberapa cara mediasi dan rehabilitasi.  Untuk  memulihkan  nama baik  mereka,  para  Pangulu  kemudian menjalin kerjasama yang intens dengan  ormas-ormas  Islam  serta
mendengar  advis-advis  dari  ulama berpengaruh dalam rangka memperbaiki kinerja mereka
khususnya  dalam  pengelolaan  dan peningkatan  pelayanan Priesterraad.
Dan sebagai upaya konsolidasi internal mereka untuk memperkuat diri dari  ‗serangan-serangan‘  luar,  para pangulu kemudian membentuk sebuah organisasi profesi dalam rangka menggalang solidaritas di antara mereka.  Perserikatan  Penghulu  dan Pegawai Mesjid (PPPM) yang didirikan sekitar  tahun  1920-an  dan  kemudian
Perhimpunan
Penghulu dan
Pegawainya (PPDP) yang berdiri pada tahun  1937  adalah  hasil  dari  upaya para  Pangulu  dalam  mengcounter perkembangan-perrkembangan baru yang  ‗menyerang‘  fungsi  dan  peran mereka.

## E. Kesimpulan Studi
Kesimpulan  dari  studi  ini  adalah bahwa  dasar  dari  praktik-praktik  ke- Pangulu- an  adalah  sebuah  ―misi  suci‖ memperjuangkan  kelestarian  Syari‘at Islam  dalam  kehidupan  masyarakat. Dan  dalam  misi  suci  itu  para  Pangulu berhasil menunaikannya sekalipun mereka mendapatkan tekanan- tekanan  hebat  dari  pihak  penguasa yang  secular  dan  non-Muslim.  Mereka juga berhasil mempertahankan
eksistensi  dari  ‗serangan-serangan‘ hebat  yang  dilancarkan  oleh  sesame organisasi  Muslim  yang  pada  saat bersamaan  tumbuh  bak  jamur  di musim  hujan.  Tingkat  survivalitas  dari eksistensi Pangulu ini sangat ditentukan oleh pendekatan- pendekatan  yang  mereka  lakukan dalam  mengkompromikan  ―misi  suci‖ mereka  dengan  dinamika  kenyataan yang terus berkembang dalam kehidupan sosio-politis di sekitar mereka.