INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 9582-9596 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Meneropong Eksistensi Pendidikan Pesantren melalui Undang-Undang No.18 Tahun 2019
Asrulla 1 ✉ , Marwazi 2 , Abdul Halim 3 , Firdaus Jeka 4
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Email: rightasrul@gmail.com

## Abstrak
Keberadaan pesantren memiliki peran penting dalam dunia pendidikan sebagai upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks ikhtiar pendidikan, pesantren merupakan salah satu kategori lembaga kemahasiswaan  nasional.  Pesantren  diyakini  mampu  memberikan  sumbangan  pendidikan  yang menyeluruh secara mandiri di tengah masyarakat yang majemuk. Mengingat masyarakat memiliki akses yang luas terhadap berbagai sumber daya dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, maka batas akhir 18 April 2019 berpotensi untuk menekan angka putus sekolah santri. Namun, hal tersebut tidak mengubah  kenyataan  bahwa  pesantren  yang  kedua  memiliki  kekhawatiran  karena  juga  memiliki kemandirian  dan  keunikan  yang  menjadi  ciri  khas  pesantren.  Tulisan  ini  ingin  melihat  secara  utuh bagaimana undang-undang tentang pesantren berperan dalam membangun pendidikan agama. Terkait dengan Pesantren Nomor 18 Tahun 2019, perlu diingat bahwa mereka akan dinilai berdasarkan ketegasan, ketekunan, dan pengakuan mereka sebagai anggota masyarakat dalam kaitannya dengan pemilihan dan retensi mereka. Akibat dari hal tersebut di atas, maka sistem pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus berbeda dengan sistem pendidikan nasional. Organisasi Individual.
Kata Kunci: Eksistensi, Pesantren, UU No. 18 Tahun 2019

## Abstract
The existence of Islamic boarding schools has an essential role in education as an effort to participate in educating the nation's life. In the context of an educational endeavor, Islamic boarding schools are a category  of  national  student  bodies.  Islamic  boarding  schools  are  believed  to  be  able  to  provide comprehensive educational contributions independently in the midst of a pluralistic society. Due to the fact that the public has access to a wide range of resources for the purpose of serving the public,  the April 18, 2019 deadline has the potential to reduce student dropout rates. However, this does not change the  fact  that  the  second  Islamic  boarding  school  possesses  concerns  because  it  also  possesses independence and uniqueness that possesses characteristics in the Islamic boarding school. This article wants to see in full how the law on Islamic boarding schools plays a role in building religious education. Regarding Islamic Boarding School No. 18 in 2019, it is important to remember that they will be judged on  their  assertiveness,  perseverance,  and  recognition  as  members  of  the  public  in  relation  to  their selection and retention. As a result of the foregoing, the education system for students with disabilities is distinct from the national education system. Individualized organization Keywords: Existence, Islamic Boarding School, Law No. 18 of 2019

## PENDAHULUAN
Pesantren merupakan salah satu bentuk praktik pendidikan yang digunakan di Indonesia sebagai salah satu komponen pendidikan agama. Sejarah telah lama mencatat bahwa pendidikan Indonesia  tidak  dapat  dilepaskan  dari  warisan  pesantren,  bahkan  sebelum  Indonesia  merdeka. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari masyarakat setempat. Secara khusus, salah satu pesantren  disebut sebagai lembaga pendidikan tertua yang bernuansa transformasi sosial keagamaan, artinya pesantren banyak melakukan bakti sosial.  Pesantren  dikenal  oleh  masyarakat  setempat  sebagai  pusat  penekanan  keagamaan,  dan mereka dipuja sebagai panutan.(Mustofa Idam, 2020)
Pendidikan  formal  dan  informal  merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh  setiap  manusia  yang dilahirkan di dunia. Di Indonesia, pesantren merupakan lembaga pendidikan nonformal pertama yang berbasis pada ajaran Islam. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang bercorak Islam sekaligus  diakui  secara  resmi  sebagai  lembaga  pionir,  dan  berkembang  dengan  pesat  dalam konteks budaya Indonesia pada umumnya. Ketika pesantren pertama kali berdiri, tujuan utamanya adalah untuk mendidik dan menyebarkan ajaran Islam secara totalitas dengan tetap melestarikan adat  istiadat  setempat.  Alhasil,  masyarakat  yang  sebelumnya  berorientasi  pada  animisme  dan dinamisme, menyambut Islam dengan tangan terbuka.
Ciri  utama  pondok  pesantren  adalah  keberadaan  kiai,  santri,  mushola  atau  masjid, pengajaran kitab-kitab, dan asrama, di mana kiai merupakan tokoh sentral dalam segala kebijakan dan  penyelenggaraan  pendidikan  di  pondok  pesantren.  Model  pondok  pesantren  dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:(K.H.R. Zainuddin Fananie, 2011)
1) Pesantren Salaf yang beraliran asrama dan berkurikulum sorogan dan bandhongan yang diajarkan dalam bentuk kitab kuning (kajian kitab kuning).
2) Pesantren  Khalaf  (Modern),  yaitu  pesantren  yang  menggunakan  sistem,  metode,  dan kurikulum  modern  untuk  mencetak  generasi  yang  berkarakter  nilai-nilai  pesantren  dan penguasaan ilmu-ilmu modern yang sesuai dengan perkembangan zaman.
3) Pesantren  Semi  Modern,  yaitu  memadukan  pendidikan  formal  (sekolah  umum)  dengan sistem  pendidikan  pesantren  Salaf  (kitab  kuning).  Lahirnya  pesantren  pengalaman  hidup Islam  masa  kini  yang  utama  di  Indonesia  adalah  dengan  berdirinya  Pondok  Pesantren Darussalam  Gontor  yang  dilandasi  oleh  keinginan  untuk  mewujudkan  generasi  unggul menuju  terwujudnya  khaira  ummah  yang  berilmu  dengan  menampilkan  ilmu-ilmu  yang bersifat aqidah dan umum secara santun sehingga mampu bersaing secara lokal maupun global.
Pesantren  merupakan  fakta  asli  dalam  konteks  perjalanannya  yang  belum  diakui  secara hukum/formal sebagai lembaga pendidikan, namun secara historis telah terbukti kemampuannya dalam menghasilkan output/lulusan yang tentunya memiliki kualitas dan daya saing yang setara atau lebih tinggi. Pesantren telah menjadi saksi utama dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, persepsi  masyarakat  terhadap  pentingnya  pendidikan  agama  telah  mampu  dibangun  oleh keberadaan pesantren.
Berkembangnya  pesantren  sebagai  bentuk  manifestasi  kebutuhan  masyarakat  terhadap sistem  pendidikan  alternatif,  karena  keberadaan  pesantren  tidak  hanya  dapat  disebut  sebagai lembaga pendidikan tetapi juga sebagai lembaga dakwah dan penyebaran Islam dengan konteks sosial  keagamaan.  Keberadaan  pesantren  dalam  pengembangan  pendidikan  telah  teruji  jauh setelah  berdirinya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  hal  ini  ditunjukkan  dengan  banyaknya tokoh-tokoh  bangsa  yang  lahir  dari  lingkungan  pesantren,  hingga  saat  ini  pesantren  tetap berkomitmen  dan  konsisten  untuk  mampu  menciptakan  masyarakat  yang  berakhlak  mulia, momentum kehadiran pesantren dalam pengembangan pendidikan dapat dilihat dari tujuannya yang selalu mengutamakan dakwah Islam.(Mustofa Idam, 2020)
Perlu kita ketahui bersama  bahwa pesantren  juga merupakan  salah satu  garda terdepan dalam menjaga multikulturalisme-multiagama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam rangkaian sejarahnya yang cukup panjang, pesantren telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi  pendidikan nasional di Indonesia dan secara tidak langsung telah  menjadi  inspirasi dalam perumusan  sistem  pendidikan  nasional  serta  telah  banyak  melahirkan  tokoh-tokoh  intelektual dalam  bidang  pendidikan  dan  menjadi  peran  dalam  pendidikan  karakter.  Akan  tetapi  perlu diperhatikan bahwa langkah-langkah dalam proses pengembangan pesantren tersebut tentunya diharapkan bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak internal pesantren saja, akan tetapi juga perlunya  dukungan  penuh  dari  pemerintah  daerah  maupun  pemerintah  pusat  dalam  ranah peningkatan sumber daya manusia dan dalam keseluruhan proses pengembangan. Peningkatan peran  pesantren  merupakan  salah  satu  strategi  dalam  upaya  mewujudkan  tujuan  pendidikan nasional  khususnya  dalam  ranah  pendidikan,  di  samping  itu  pesantren  diharapkan  mampu membentuk dan mengembangkan nilai-nilai moral di tengah masyarakat yang sedang mengalami krisis moral.(Usman Muhammad Dan Anton Widyanto, 2021)
Dalam  dinamika  perjalanannya  sebagai  bagian  dari  pendidikan  agama,  pesantren  telah diatur  secara  hukum  dalam  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional yang berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya serta memiliki harapan menjadi ulama. Pesantren menjadi sejarah baru sejak negara mengakui pesantren yang memang diakui keberadaannya telah ada  sejak  berabad-abad  lalu,  jauh  sebelum  Indonesia  merdeka.  Namun,  berdasarkan  fakta  di lapangan,  diskriminasi terhadap  pesantren  kerap kali terjadi, seolah-olah pesantren  tidak  diakui keberadaannya dan lulusannya kerap kali diabaikan, pesantren tidak mendapat pengakuan secara tegas  dalam  konteks  peraturan  perundang-undangan.  Dari  permasalahan  tersebut  muncul pengakuan  terhadap  pesantren,  dimana  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR  RI) telah  mengesahkan  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  tentang  pesantren  menjadi  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pengesahan tersebut berlangsung pada rapat paripurna ke-10 masa sidang 2019-2020, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019. (Usman Muhammad Dan Anton Widyanto, 2021)
Dalam pemaparan isi pidato pada rapat paripurna tersebut oleh Ketua Komisi VIII (agama dan  sosial)  memaparkan beberapa pertimbangan pokok usulan RUU pesantren  sebagai bentuk penghargaan  terhadap  tokoh-tokoh  pendidik  pendidikan  Indonesia,  bahkan  pesantren  telah banyak  memberikan  sumbangsih  aktif  di  masa  lalu  dalam  perjuangan  kemerdekaan  Indonesia.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2019  tentang  Pesantren  memberikan  pengakuan, penegasan  dan  kemudahan  yang  harus  diberikan  oleh  negara  kepada  pesantren  di  seluruh Indonesia, kebijakan hukum ini tentunya banyak menimbulkan dampak positif dan negatif sebagai bagian  dari  konsekuensi  logis  yang  timbul  dari  kebijakan  tersebut.  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2019  tentang  Pesantren  tidak  muncul  secara  tiba-tiba,  ia  melalui  dinamika  yang  cukup panjang.
Wacana  perlunya  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  pesantren  telah  ada  sejak sebelum  terbitnya  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Kehadiran  Undang-Undang Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  kemudian  disusul  dengan  PP  Nomor  55  Tahun  2007  juga menempatkan  pesantren  sebagai  bagian  dari  pendidikan  agama  Islam  melalui  jalur  pendidikan nonformal. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pengakuan tersebut belum sepenuhnya mengakui praktik pendidikan pesantren yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Perlu diketahui bahwa laporan Kementerian Agama mengenai data statistik jumlah Pondok Pesantren di Indonesia per Januari 2023 adalah sekitar 36.600 Pondok Pesantren. Oleh karena itu, perlu perhatian lebih dalam  bentuk  pengakuan  terhadap  eksistensinya,  oleh  karena  itu  diperlukan  Undang-Undang untuk mendukung seluruh aktivitas pondok pesantren, namun hal ini masih menjadi pembahasan antara  pro  dan  kontra  di  antara  beberapa  pihak  berdasarkan  beberapa  pertimbangan  dan kemungkinan dampak yang akan terjadi pasca pengesahan Undang-Undang Pondok Pesantren dari  berbagai  pihak.  Selebihnya  akan  dijelaskan  di  bawah  ini  mengenai  latar  belakang  lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 serta proses dan analisis implementasi kebijakan tersebut baik  dari  segi  peluang  global  maupun  tantangan  yang  dihadapi  pondok  pesantren  pasca diundangkannya Undang-Undang tersebut.(Mustofa Idam, 2020)

## METODE PENELITIAN
Untuk memperoleh informasi yang akurat diperlukan metode yang tepat, yang dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumenter. yaitu teknik memperoleh data melalui pengumpulan dan analisis dokumen, seperti dokumen tertulis, gambar, karya, dan elektronik. Dokumen-dokumen yang diterima dianalisis, diperbandingkan, dan diintegrasikan (sintesis) menjadi suatu kajian yang sistematis, terpadu, dan utuh. Studi dokumenter bukan sekedar pengumpulan dan pencatatan atau pelaporan  dalam  bentuk  kutipan  dari  beberapa  dokumen.  Hasil  penelitian  yang  dilaporkan merupakan hasil analisis dari dokumen-dokumen tersebut.(Jailani et al., n.d.)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. CIKAL BAKAL UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2019
1. Proses Menuju Disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019
Peringatan Hari Santri yang diperingati pada tanggal 22 Oktober 2019 tahun ini terasa lebih meriah  karena  ada  “kado  istimewa”  bagi  masyarakat  santri.  Kado  istimewa  tersebut  adalah disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren menjadi Undang-Undang (UU) melalui Rapat Paripurna DPR yang berlangsung pada tanggal 24 September 2019. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi sejarah baru bentuk pengakuan negara terhadap pesantren  yang  keberadaannya  telah  ada  sejak  berabad-abad  lalu,  jauh  sebelum  negara  ini merdeka. Tidak hanya pengakuan, Undang-Undang tentang Pesantren juga menjadi bagian dari penegasan dan pemfasilitasan dunia pesantren.(Handayan, 2022)
Lahirnya Undang-Undang yang berpihak kepada masyarakat sarungan ini diawali dengan serangkaian  kekhawatiran  yang  dialami  oleh  kalangan  pesantren.  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) belum mengakomodir aspirasi dan kearifan  lokal  pondok  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  yang  jumlahnya  menurut  data Kementerian Agama pada tahun 2023 kini telah mencapai 36.600 unit. UU Sisdiknas tidak muncul begitu saja. Wacana perlunya Undang-Undang yang mengatur pondok pesantren telah ada sejak sebelum terbitnya UU Sisdiknas. Kehadiran UU Sisdiknas yang kemudian disusul dengan PP Nomor 55 Tahun 2007 juga menempatkan pondok pesantren sebagai bagian dari pendidikan agama Islam melalui jalur pendidikan nonformal. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pengakuan tersebut belum sepenuhnya mengakui praktik pendidikan pondok pesantren yang dilaksanakan secara terstruktur dan  berjenjang,  serta  dari  segi  beban  belajar  sama  dengan  pendidikan  umum  melalui  jalur pendidikan  formal.  Belum  lagi  melihat  bahwa  pondok  pesantren  selain  menjalankan  fungsi pendidikan, juga menjalankan fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
Di  sinilah  perlu  adanya  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  memberikan pengakuan kepada pesantren dalam bentuk pengaturan yang utuh dan menyeluruh. Oleh karena itu,  penetapan  tanggal  22  Oktober  sebagai  Hari  Santri  oleh  Presiden  Joko  Widodo  melalui Keputusan  Presiden  Nomor  22  Tahun  2015,  merupakan  tonggak  sejarah  pengakuan  eksistensi pesantren  dalam  memperjuangkan  bangsa  dan  negara  Indonesia.  Hal  ini  membuka  jalan  bagi pengakuan penuh terhadap pesantren yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan sebagai lembaga yang memiliki ciri khas, keaslian (indigenous), dan keindonesiaan, atas sumbangsihnya bagi tumbuh
kembangnya  Islam  Nusantara  dan  sekaligus  menjadi  gebrakan  bagi  tumbuhnya  lembaga pendidikan Islam lainnya di Indonesia, dalam bentuk Undang-Undang.
Pada awalnya DPR mengajukan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan pada 16 Oktober 2018 kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara  sesuai  surat  Nomor  B-982/M.Sesneg/D-1/HK.00.01/11/2018  tanggal  27  November  2018. Surat ini menugaskan Menteri Agama sebagai koordinator penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi,  dan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Panitia  Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Pendidikan Agama yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019 telah mengambil langkah strategis dengan melakukan berbagai kajian dalam rangka penyusunan DIM RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Agama bersama Kementerian dan lembaga terkait, organisasi masyarakat, tokoh lintas agama, pakar, pengurus pesantren, dan lain-lain.(Muhammad Nihwan & Paisun, 2019)
Dalam  perkembangannya,  pembahasan  RUU  tentang  Pesantren  dan  Pendidikan  Agama telah mengerucut hanya pada pembahasan RUU tentang Pesantren. Secara resmi, DIM dan draf RUU tentang Pesantren hasil kajian pemerintah telah disampaikan kepada DPR RI pada tanggal 25 Maret  2019,  yang  kemudian  disempurnakan  bersama  oleh  Tim  Perumus  (Timus)  dan  Tim Sinkronisasi  (Timsin)  DPR  RI  dan  Pemerintah,  berdasarkan  masukan  dari  berbagai  elemen masyarakat.

## 2. Pemahaman Substansi
Dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pesantren yang mengakar di tengah masyarakat dengan keunikannya telah memberikan kontribusi penting dalam mewujudkan  Islam  sebagai  rahmatan  lil'alamin.  Pesantren  mencetak  manusia  beriman  yang berakhlak mulia, cinta tanah air, dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan  maupun  perjuangan  mencapai  kemerdekaan  dan  pembangunan  nasional  dalam kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pondok  pesantren  sebagai  sebuah  subkultur, memiliki keunikan yang telah mengakar dan hidup serta berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
Secara  historis,  keberadaan  pondok  pesantren  menjadi  sangat  penting  dalam  upaya pembangunan  masyarakat, terutama karena  bersumber dari aspirasi  masyarakat yang sekaligus mencerminkan  kebutuhan  riil  masyarakat  terhadap  jenis  layanan  pendidikan  dan  layanan kemasyarakatan lainnya. Untuk menjamin terselenggaranya pondok pesantren, diperlukan regulasi yang  dapat  memberikan  pengakuan,  penegasan,  dan  fasilitasi  kepada  pondok  pesantren berdasarkan  keunikannya.  Sementara  itu,  regulasi  mengenai  pondok  pesantren  belum mengakomodasi  perkembangan,  aspirasi,  dan  kebutuhan  hukum  masyarakat,  serta  belum meletakkan  regulasi  hukumnya  dalam  suatu  kerangka  regulasi  hukum  yang  terpadu  dan menyeluruh.(Agus Bahar Setiawan, 2020)

## 3. Sasaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019
Sebagai  lembaga  pendidikan,  pesantren  dengan  berbagai  variannya  “dipaksa”  untuk mengikuti  pola  dan  ukuran  baku  yang  diterapkan  pada  satu  jenis  pendidikan  dalam  sistem pendidikan  nasional  dengan  dalil  bahwa  sistem  pendidikan  nasional  hanya  ada  satu.  Padahal, pendidikan  pesantren  seharusnya  menjadi  model  tersendiri  dalam  sistem  pendidikan  nasional dengan pola dan ukuran baku yang berbeda-beda. Hal ini pada akhirnya berdampak pada akses bagi  lulusan  pesantren  untuk  melanjutkan  pendidikan,  pengakuan  terhadap  mutu  lulusan pesantren, pengakuan terhadap profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu. Selain itu, ketika pesantren hanya dipandang sebagai urusan agama,  hal  ini  berdampak  pada  akses  sumber  daya  untuk  pengembangan  pesantren.  Saat  ini, terdapat lebih dari 4 juta santri yang aksesnya terhadap sumber daya anggaran terbatas karena pandangan  tersebut.  Apalagi,  fakta  sejarah  mencatat  kontribusi  pesantren,  khususnya  dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak dapat diukur hanya dalam satu hal. Pesantren perlu diberi kesempatan  untuk  berkembang,  dibina,  dan  ditingkatkan  kualitasnya  oleh  seluruh  komponen bangsa, termasuk pemerintah dan pemerintah daerah.(Muhammad Abdullah, 2019)
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2019  tentang  Pondok  Pesantren  tidak  disusun  untuk menjadi “pengekangan” terhadap kemandirian pondok pesantren dan pendidikan agama. Justru undang-undang  ini  diharapkan  dapat  memberikan  pengakuan  yang  layak  terhadap  kekhasan pondok pesantren di Indonesia, sekaligus memberikan afirmasi dan fasilitasi bagi pengembangan pondok  pesantren  dan  pendidikan  agama,  dengan  porsi  yang  wajar.  Oleh  karena  itu,  Undang- Undang tentang Pondok Pesantren  memang hadir bukan hanya untuk kebaikan  dan kemajuan insan pondok pesantren, tetapi juga kemajuan bangsa Indonesia. Sehingga hasilnya nanti dapat
dinikmati  oleh  seluruh  masyarakat  melalui  produk  pondok  pesantren  beserta  peran  dan kegiatannya di berbagai sektor. Jika tanpa pengakuan sekalipun para santri telah berpegang teguh pada  hubbul  wathan  minal  iman—Cinta  Tanah  Air  sebagian  dari  Iman,  lalu  bagaimana  peran pondok pesantren setelah diakui Negara melalui Undang-Undang.

## B. POIN-POIN PENTING DALAM UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2019
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tidak secara khusus mengatur tentang pondok pesantren, namun pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait  pendidikan  di  pondok  pesantren.  Pada  tahun  2019,  pemerintah  Indonesia  menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren. Undang-Undang ini bertujuan untuk  memberikan  pengakuan,  perlindungan,  pemberdayaan,  dan  pembinaan  bagi  pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, kreativitas,  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  Indonesia.  Beberapa  poin  penting  dari  undang- undang tersebut antara lain:(Zaini, 2021)
1) Pengakuan  dan  Perlindungan  Hukum:  Kebijakan  ini  memberikan  pengakuan  resmi  bagi pondok  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  yang  memiliki  peran  strategis  dalam membentuk  karakter  dan  kualitas  sumber  daya  manusia.  Perlindungan  hukum  diberikan kepada  pondok  pesantren  agar  dapat  menjalankan  kegiatannya  tanpa  hambatan  dan ancaman.
2) Pemberdayaan  dan  Dukungan  Pemerintah:  Pondok  pesantren  diberdayakan  melalui bantuan  dan  fasilitas  dari  pemerintah  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  dan fasilitasnya.  Dukungan  ini  meliputi  pembinaan,  pelatihan,  dan  dukungan  teknis.  3) Pembinaan:  Pemerintah  bertanggung  jawab  memberikan  pembinaan,  pelatihan,  dan dukungan teknis kepada pondok pesantren agar dapat beroperasi secara efektif dan efisien.
3) Kemitraan  dengan  Lembaga  Pendidikan  Lain:  Kebijakan  ini  mendorong  terbentuknya kemitraan  antara  pondok  pesantren  dengan  lembaga  pendidikan  formal  dan  nonformal lainnya.  Hal  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  akses  pendidikan  serta  pertukaran pengalaman dan sumber daya antarlembaga.
4) Pengelolaan  dan  Pengawasan:  Undang-undang  ini  juga  mengatur  pengelolaan  dan pengawasan  pondok  pesantren  untuk  memastikan  kegiatan  pendidikan  yang diselenggarakan  sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan.  Hal  ini  untuk  menjamin  mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh pondok pesantren.
5) Pembentukan  Karakter  dan  Kreativitas:  Salah  satu  fokus  utama  kebijakan  ini  adalah pengembangan karakter dan kreativitas santri pondok pesantren. Hal  ini sejalan  dengan tujuan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya
Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 bertujuan untuk meningkatkan peran  pondok  pesantren  dalam  pembangunan  pendidikan  nasional  serta  memberikan perlindungan dan dukungan yang memadai bagi lembaga pendidikan tersebut. mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak dan kepribadian yang baik.
Pemerintah  melalui  UU  Pesantren  juga  akan  menerapkan  sistem  penjaminan  mutu  bagi seluruh  jenis  pesantren  yang  terkait  dengan  berbagai  sistem  di  dalamnya  seperti  standar pengajaran, manajemen, dan kurikulum, sehingga hal ini memberikan peluang bagi seluruh jenis pesantren agar memiliki mutu yang lebih baik bagi para alumninya dan membuka kesempatan bagi seluruh  lulusannya  agar  mampu  bersaing  dengan  lulusan  lembaga  pendidikan  formal  pada umumnya  di  pasar  kerja.  Dengan  hadirnya  UU  Pesantren  memberikan  peluang  bagi  pesantren untuk  mendapatkan  pendanaan  dari  pemerintah,  menurut  UU  Anggaran  Pendidikan  Nasional adalah  sebesar  20%  dari  total  APBN,  dengan  adanya  UU  Pesantren  diharapkan  mampu menghilangkan disparitas dana yang diberikan kepada lembaga keagamaan termasuk pesantren. Sumber dana lain selain APBN yang menjadi peluang adalah dari pemerintah daerah, melalui APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Selain  itu  melalui  sumber  lain  yang  sah  dan  tidak  mengikat  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan,  dan  juga  yang  merupakan  peluang  sumber  pendanaan  yang bersumber dari hibah luar negeri yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tentang dana abadi pondok pesantren.(Hasbullah, 2015)

## C. TANTANGAN HADIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019
Tantangan  yang  muncul  dari  lahirnya  kebijakan  yang  diatur  dalam  UU  Pesantren  adalah sebagai berikut:
Pertama, dalam hal pendirian lembaga Pesantren pada Bagian 2 Pasal 6 disebutkan bahwa dalam proses pendirian pesantren harus terdaftar terlebih dahulu, pesantren harus memiliki izin dari Menteri. “Sebagaimana diatur dalam peraturan Kementerian Agama Nomor 13 Tahun 2018, badan,  lembaga,  dan  organisasi  wajib  mendaftarkan  diri  sebagai  badan  hukum  agar  dapat
memperoleh  dana  pemerintah.  Tidak  terkecuali  pesantren.  Pesantren  yang  menyelenggarakan kurikulum  nasional  sudah  terdaftar”.  Kementerian  Agama  melalui  sektor  yang  mengawasi penerbitan  izin  pendirian  dan  operasional  pesantren,  hal  ini  menimbulkan  kekhawatiran  bahwa pesantren yang tidak memiliki izin akan dianggap ilegal dan tidak dikukuhkan serta difasilitasi oleh pemerintah.    Fakta  sosiologisnya,  pesantren  tumbuh  dan  berkembang  tanpa  terlebih  dahulu mendapatkan  izin  dari  pemerintah  dan  nampaknya  di  Indonesia  kesadaran  masyarakat  untuk mendaftarkan lembaga atau yayasannya masih kurang.
Kedua, Analisis Pendanaan. Pada BAB 5 tentang pendanaan pondok pesantren disebutkan bahwa: “Penyelenggaraan pendanaan pondok pesantren bersumber dari masyarakat sedangkan pemerintah  hanya  membantu  menyelenggarakan  pendidikan  pondok  pesantren”,  hal  ini dikhawatirkan  pemerintah  akan  memberikan  porsi  pendanaan  yang  lebih  kecil  dibandingkan dengan  sekolah  formal  pada  umumnya.  Sebab  pemerintah  hanya  menjadi  sumber  pendanaan kedua setelah masyarakat. Sebagian besar berdirinya pondok pesantren merupakan hasil swadaya yang didirikan oleh masyarakat atau kyai yang ingin mendirikan pondok pesantren tersebut.
Mengenai pendanaan, bahwa ada keinginan agar lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren didesentralisasikan satu atap dengan dinas pendidikan daerah dengan harapan tidak lagi terpinggirkan terutama dalam hal pembiayaan karena akan masuk dalam APBD, namun di sisi lain tetap berada di bawah atap departemen agama dengan didekonsentrasikan ke kantor departemen  agama  setempat  dengan  harapan  yang  sama.  Namun  sayangnya  hingga  saat  ini belum ada kesamaan visi dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam salah satunya pesantren, karena dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota menilai hal tersebut bukan menjadi tanggung jawabnya sehingga tidak perlu adanya anggaran khusus. Sementara itu, Kementerian Agama yang menjadi payung utamanya mengakui bahwa permasalahan pembiayaan yang mereka miliki sangat terbatas,  apalagi  jarang  sekali  ada  komunikasi  antara  Kementerian  Agama  dengan  Pemerintah Daerah, hal tersebut paling banyak terjadi ketika ada momen untuk meminta bantuan, itupun tidak secara khusus tercantum dalam APBD.(Zaini, 2021)
Bahkan pendapat lain mengatakan bahwa ketika sekolah formal mendapat perhatian dari pemerintah dalam bentuk perhatian dengan memberikan dana bantuan seperti APBD, APBN dan juga dana BOS, maka hal ini memang menunjukkan suatu manfaat yang bisa diakses oleh pihak pondok pesantren, akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan menjadi kendala di kemudian hari  dalam  penerapan  undang-undang  pondok  pesantren  ini,  karena  dikhawatirkan  akan menghilangkan karakter khas pondok pesantren karena mau tidak mau ketika ada dana BOS yang
dikhawatirkan  adalah  pondok  pesantren  harus  menjalankan  dan  mengikuti  standar  dan  sistem tertentu  yang  sudah  ditetapkan  oleh  pemerintah  sebagaimana  dalam  lingkup  sekolah  umum, sedangkan  faktanya  pondok  pesantren  selama  ini  dianggap  oleh  sebagian  kalangan  sebagai warisan budaya yang sangat kental dan mengakar di masyarakat dengan ciri khas tertentu dan berbeda dengan sekolah pada umumnya. (Nasution Marihot, 2022)
Tantangan pondok pesantren di masa mendatang juga dapat terjadi dari segi pendanaan yaitu  dengan  adanya  “Dana  Abadi”  pondok  pesantren  dimana  dari  segi  pengelolaan  dan pertanggungjawaban dana wakaf tersebut secara akuntabel, hal ini mengingatkan kita pada bias anggaran Negara yang masih sangat minim, maka dengan hadirnya dana wakaf pondok pesantren ini dan juga sumber dana lainnya dalam penyelenggaraan pondok pesantren diharapkan pondok pesantren  mampu  memanfaatkan  dan  menggunakan  dana  tersebut  secara  transparan  dan akuntabel,  kekhawatiran  ini  juga  telah  disampaikan  oleh  beberapa  kalangan  di  media  tentang pengalokasian  dana  pondok  pesantren,  apalagi  jika  dana  tersebut  diberikan  kepada  pondok pesantren yang berpandangan anti NKRI.
Ketiga, yang menjadi kekhawatiran adalah regulasi baru tersebut tidak mempertimbangkan keberagaman pesantren di Indonesia. Melihat keberagaman pesantren, pemerintah sebaiknya tidak memasukkan pesantren dalam kebijakan yang seragam, karena dapat menghilangkan otonomi dan karakter keagamaan pesantren, serta karakteristik khusus dan inovatifnya.
Keempat, terkait Kewenangan Kiai. UU Pesantren memberikan insentif finansial, tetapi harus mengorbankan kewenangan pesantren itu sendiri. Terutama para Kiai yang selama ini menyuarakan keprihatinannya,  karena  peran  mereka  penting  dalam  pengembangan  pesantren.  Dengan  UU Pesantren yang baru, para Kiai harus menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah. Dapat  diprediksi  bahwa  sebagian  besar  Kiai  akan  mematuhi  UU  baru  tersebut  agar  dapat memperoleh dana dari pemerintah. Dengan demikian, tradisi pesantren yang berakar kuat pada budaya  lokal  dan  sangat  mengikuti  kewenangan  Kiai  kemungkinan  besar  akan  mengalami transformasi yang sangat signifikan dan mengikuti sistem dari atas.
Selain hal-hal yang terjadi sebagai akibat lahirnya UU Pesantren di atas, perlu kita ketahui bahwa  pesantren  juga  dilanda  dinamika  dan  tantangan  global  seiring  dengan  pesatnya perkembangan  zaman,  di  tengah  maraknya  modernisasi  sistem  pendidikan  nasional,  pesantren bahkan mampu bertahan dan melahirkan inovasi-inovasi baru tentang sistem pendidikan Islam, di tengah diskriminasi yang dialami, pertumbuhan pesantren justru semakin pesat, dengan adanya era modern, sebagian masyarakat mempercayai pesantren sebagai tempat untuk membentengi
putra-putrinya,  di  samping  beberapa  kasus  yang  terjadi  di  lingkup  pesantren  akhir-akhir  ini. Transformasi  pesantren  yang  terjadi  dilakukan  oleh  pemerintah  karena  ada  dua  pertimbangan: pertama,  pesantren  dianggap  sebagai  lembaga  adat  yang  terbelakang  dan  kurang  partisipatif, namun  memiliki  potensi  yang  cukup  besar  dalam  hal  memobilisasi  sumber  daya  lokal,  sumber tenaga kerja yang potensial dan juga sumber dukungan politik atau bahkan lebih dari itu, pesantren bisa jadi merupakan lembaga competitive power yang potensial. Kemudian yang kedua, pesantren bahkan bisa menjadi instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan dan bisa menjadi instrumen dalam menciptakan dan melestarikan kekuatan politik.(Nadia Fairuza Azzahra, 2019)
Maka dalam hal pondok pesantren yang saat ini sedang mengalami tantangan global, maka isu pro dan kontra yang terjadi akibat lahirnya UU Pesantren yang belum tuntas dan masih saja dimasukan,  tentu  semua  itu  tidak  lepas  dari  beberapa  unsur  politik,  hukum,  agama,  dan  lain sebagainya dan juga masukan kepentingan golongan tertentu. Oleh karena itu, penulis memahami bahwa lahirnya UU Pesantren sebenarnya adalah untuk memperbaiki beberapa sistem agar menjadi jelas  dan  pihak  pondok  pesantren  melakukan  penyesuaian  terhadap  langkah-langkah  yang diyakininya  sehingga  dapat  memberikan  kemaslahatan  bagi  para  santri  dan  seluruh  lapisan pesantren, menunjang keberlangsungan pondok pesantren seperti adanya hierarki dan kurikulum yang jelas dan teratur, dan juga mampu dan memiliki kuantitas dan kualitas seperti pendidikan formal pada umumnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan, ancaman bahkan dampak negatif yang muncul dari berbagai sisi akan selalu ada menyangkut dunia pesantren dan tidak dapat dihindari,  hanya  saja  diperlukan  penyelesaian  bersama  dan  bersifat  transparan  serta  adil  bagi semua pihak.(Muhammad Nihwan & Paisun, 2019)

## SIMPULAN
Undang-Undang  Pesantren  telah  ditetapkan  dan  bahkan  dianggap  sebagai  anugerah istimewa  dalam sejarahnya, bahkan  sampai  ditetapkannya hari  santri  pada tanggal 22  Oktober, dengan hadirnya ketentuan-ketentuan khusus tersebut telah menjawab dan memberi harapan bagi perkembangan laju aktivitas pesantren baik secara internal maupun eksternal. Dampak-dampak yang timbul, bahkan terlepas dari pro dan kontra yang terjadi pasca disahkannya Undang-Undang Pesantren, baik  berupa peluang  maupun tantangan dan ancaman, dapat  menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas dan kedudukan serta kemanfaatan Undang-Undang Pesantren bagi semua pihak  terkait,  khususnya  lembaga  pendidikan  di  lingkungannya  dan  juga  secara  umum  bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Di samping itu, tantangan dan ancaman dapat menjadi acuan
pendukung utama dalam penyempurnaan dan evaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Besarnya harapan masyarakat luas dan pihak-pihak terkait di lingkup pesantren terhadap eksistensi Undang-Undang ini karena selain mengharapkan pengakuan atau pengakuan juga perlu didukung dengan penegasan dan fasilitasi keterbukaan terhadap lembaga pesantren tersebut, dan juga dengan adanya tantangan dari dalam dan global, maka perlu adanya penguatan dalam bentuk komunikasi yang baik dan juga menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah  pusat,  daerah  dan  pihak  pesantren  bagaimana  agar  Undang-Undang  Pesantren  ini dapat  menjadi  pedoman  di  masa  yang  akan  datang  untuk  menghadapi  hal  tersebut,  sehingga dalam implementasinya di lapangan dapat tersusun secara nyata dan rapi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Bahar Setiawan, S. R. (2020). Antara Recognisi, Rekonstruksi Dan Kekhawatiran Hilangnya Indigenousity Pondok Pesantren. Jurnal Evaluasi, Vol.4(1), 2.
Handayan. (2022). Pesantren, Dinamika, dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No. 18
Tahun 2019. , EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam, Vol.1, 31–48.
Hasbullah. (2015). Kebijakan Pendidikan. RajaGrafindo Persada.
Jailani, Ms., Jeka, F., & Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, U. (n.d.). Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis.
K.H.R. Zainuddin Fananie. (2011). Pedoman Pendidikan Modern. Tinta Madina.
Muhammad Abdullah. (2019). DAMPAK POLITIK KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH TERHADAP EKSISTENSI PESANTREN (Kajian Maslahat dan Mafsadat PP Nomor 55 Tahun
2007) . AL MURABBI: Jurnal Pendidikan Agama Islam, VOL.5(N0.1), 92–102.
Muhammad Nihwan & Paisun. (2019). Tipolog Pesantren (Mengkaji Sistem Salaf Dan Modern.
Jurnal Keislaman Dan Ilmu Keislaman, Vol.2, 68–79.
Mustofa Idam. (2020). Formulasi Pendidikan Pesantren Dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Tinjauan Kebijakan Pendidikan. Intizam:Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4(1), 31–48.
Nadia Fairuza Azzahra. (2019). Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia – Sebuah Proyeksi. Chips.
Nasution Marihot, M. C. (2022). Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat. Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, 1(20), 31–48.
Usman Muhammad Dan Anton Widyanto. (2021). Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Indonesia. ”, Jurnal Ar-Raniry Volume. 8. No. 01, Juni 2021., Vo.8(N0.1), 57–70.
Zaini, A. (2021). Undang Undang Pesantren No 18 Tahun 2019: Kekuatan, Kelemahan, Peluang,
Ancaman Bagi Pesantren Dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Di Kabupaten Tuban. Jurnal Tadris, 15(2), 64–77.