Problematika Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal dalam Mewujudkan Restorative Justice : Studi di Kepolisian Resor Bangka
Rio Armanda Agustian * , , Reko Dwi Salfutra  , dan Rahmat Robuwan
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, 33126, Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia * Korespondensi: rioarmanda.agustian@yahoo.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Agustian, R. A., Salfutra, R. D., & Robuwan, R. (2021). Law Enforcement Problems of Illegal Tin Mining in Realizing Restorative Justice: A Study at the Bangka Resort Police. Society, 9(2), 557-570.
DOI: 10.33019/society.v9i2.305
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dikirim: 2 Februari, 2021;
Diterima: 14 Desember, 2021; Dipublikasi: 31 Desember, 2021;
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  tanpa  izin (penambangan  ilegal)  harus  dilakukan  demi  keadilan  sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Kepolisian  Resor  Bangka sebagai  salah  satu  institusi  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  mempunyai  tugas  dan  kewajiban  dalam mewujudkan kondisi ideal baik dalam upaya penegakan hukum maupun  upaya  persuasif  lainnya,  harus  cepat  dan  tanggap dalam menanggulangi  penambangan  ilegal. Berkaitan dengan hal  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji permasalahan  penegakan  hukum  penambangan  timah  ilegal dalam  mewujudkan  keadilan  restoratif  (restorative  justice) dengan lokus studi yaitu Kepolisian  Resor  Bangka. Rumusan masalah  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut.  Pertama,  apa  permasalahan  hukum  untuk mewujudkan  restorative  justice  dalam  penegakan  tindak pidana penambangan timah ilegal oleh Polres Bangka? Kedua, bagaimana  upaya  Polres  Bangka  dalam  mengatasi  kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan timah ilegal? Permasalahan hukum yang terjadi melibatkan berbagai dimensi, yaitu dimensi kompetensi, komitmen personel, sarana dan  prasarana  pendukung,  dan  isu  dari  lingkungan  sosial masyarakat.  Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  Polres Bangka  dalam  aspek  internal  dan  melaksanakan  tindakan progresif sebagai bentuk pengabdian aparat penegak hukum.
Kata Kunci: Penambangan  Timah  Ilegal;  Penegakan Hukum; Polisi; Restorative Justice

## Society, 9 (2), 581-595, 2021
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id

## Problematika Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal dalam Mewujudkan Restorative Justice: Studi di Kepolisian Resor Bangka

## 1. Pendahuluan
Mewujudkan  situasi  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  yang  kondusif  merupakan tanggung  jawab  bersama  seluruh  rakyat  Indonesia.  Namun,  institusi  Kepolisian  Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan situasi keamanan dan  ketertiban  masyarakat  yang  kondusif.  Kehidupan  di  suatu  negara  biasanya  tidak  dapat berjalan  tanpa  kehadiran  polisi.  Istilah  polisi  pertama  kali  berasal  dari  bahasa  Yunani,  yaitu “ politeia ”  dari  Plato,  dengan  latar  belakang  pemikiran  bahwa  negara  yang  ideal  adalah mengikuti  cita-citanya,  bebas  dari  pemimpin  negara  yang  rakus  dan  jahat,  di  mana  keadilan ditegakkan  ( Azhari,  1995, p. 19 ).  Variasi  istilah  lain  dapat  dilihat  di  Inggris  dengan  “ police ”, Jerman dengan “ polizei ”, dan Belanda dengan “ politie ” ( Sadjijono, 2010, p. 1 ).
Sebuah negara dapat berjalan dengan baik tanpa tentara, tetapi tidak jika polisi tidak hadir di negara yang bersangkutan. Jepang dan Kosta Rika (Amerika Latin) tidak memiliki tentara. Namun  kehidupan  masyarakatnya  dapat  berjalan  dengan  aman  dan  damai  karena  di  kedua negara  tersebut  terdapat  institusi  kepolisian  yang  bertugas  menjaga  situasi  keamanan  dan ketertiban masyarakat yang kondusif ( Khoidin & Sadjijono, 2007, p. 139 ).
Tanggung  jawab  kelembagaan  dan  moral  Polri  merupakan  tugas  mulia  yang  perlu dilaksanakan  secara  arif  dan  berkeadilan  sosial.  Tugas  kemanusiaan  merupakan  tugas terpenting  yang  dilaksanakan  dalam  rangka  keselamatan  rakyat,  dilaksanakan  secara meyakinkan atau persuasif dan secara beradab atau humanistik untuk membangun paradigma masyarakat yang mengikuti cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan beradab.
Tugas  ini  pada  prinsipnya  merupakan  tugas  dan  tanggung  jawab  Polri  untuk  tetap waspada, tanggap, dan tegas dalam menangani segala bentuk pelanggaran hukum. Polri juga harus  profesional  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawab  tersebut  untuk  menjaga kepercayaan. Setiap masyarakat menginginkan kondisi untuk merasa aman, nyaman, tentram, dan  damai  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Oleh  karena  itu,  perwujudan  negara  yang didambakan  masyarakat  dapat  terwujud  apabila  dapat  menjaga  keamanan  dan  ketertiban masyarakat dalam situasi dan kondisi masyarakat yang ideal dan kondusif.
Tipologi masyarakat di wilayah pertambangan dengan eksploitasi sumber daya alam akan mempengaruhi kondusifitas masyarakat. Oleh karena itu, Polri harus memiliki skema khusus untuk menciptakan masyarakat yang kondusif.
Sebagai  daerah  dengan  kandungan  bijih  timah  terbesar  di  Indonesia,  salah  satu  sumber daya  alam  sejak  zaman  penjajahan  Belanda  dan  terus  dieksploitasi  hingga  saat  ini,  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  tentunya  merupakan  provinsi  dengan  perspektif  khusus  dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakatnya. Salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka  Belitung  yaitu  Kabupaten  Bangka,  dan  termasuk  daerah  yang  banyak  mengandung bijih timah, saat ini penambangan ilegal masih marak terjadi.
Kegiatan penambangan  ilegal biasanya  dilakukan oleh masyarakat adat dan non-pribumi di  luar  wilayah  yang  ditetapkan  sebagai  wilayah  pertambangan  tanpa  izin  pemerintah setempat.  Bahkan  penambang  sering  menggunakan  peralatan  yang  cukup  canggih  seperti genset listrik, mesin diesel, pompa air bermotor, mesin mashing / milling , dan sebagainya ( Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1995 ). Masalah  penambangan  ilegal  tidak  hanya  seputar  perizinan  dan  non-perizinan.  Kegiatan prosedur  penambangan  dilakukan  secara  tidak  terkendali.  Kegiatan  penambangan  yang berlangsung  tanpa  izin  menimbulkan  dampak  negatif  yang  besar  terhadap  lingkungan  dan konflik sosial bahkan berdampak pada tindakan kriminal lainnya. Namun dengan banyaknya masyarakat  yang  mata  pencaharian  utamanya  adalah  menambang  timah  dan  terbatasnya kesempatan  masyarakat  luas  untuk  menambang  timah  atau  minimnya  cadangan  timah  juga

## Problematika Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal dalam Mewujudkan Restorative Justice: Studi di Kepolisian Resor Bangka
menimbulkan  masalah  baru,  diantaranya  menimbulkan  kericuhan  dan  kerumunan  besar hingga  tingkat  kejahatan  lainnya  seperti  narkoba,  penganiayaan,  dan  bahkan  pembunuhan. Dari berbagai kasus yang mengiringi penambangan ilegal, kasus metamfetamin paling banyak terjadi di wilayah penambangan timah. Kegiatan penambangan ilegal sangat berisiko menjadi tempat peredaran sabu. Terungkapnya kasus narkoba jenis sabu di lokasi penambangan ilegal mengungkapkan,  tidak  hanya  pengguna  namun  pengedar  sabu  juga  kerap  melakukan transaksi  di  lokasi  penambangan  ilegal  dalam  jumlah  yang  cukup  besar  yang  ditemukan sebagai  barang  bukti  di  lapangan.  Lokasi  penambangan  yang  cukup  jauh,  dan  dimensi geografis yang menyulitkan meski berada di lokasi yang sulit seperti di  laut, menambah nilai sulitnya mengungkap kasus-kasus tersebut.
Prediksi  pengungkapan  kasus  narkoba  khususnya  jenis  metamfetamin  pada  tahun  2020 akan meningkat. Hasil ini merupakan kerjasama antara Polri, Badan Narkotika Nasional, dan instansi  terkait.  Selain  kasus  narkoba  yang  merajalela  akibat  kegiatan  penambangan  ilegal, kasus kekerasan yang menyebabkan kematian bahkan kasus pembunuhan juga terjadi. Kasus pembunuhan sadis yang berkorelasi dengan kegiatan penambangan ilegal dilakukan terhadap seorang pemilik tambang ilegal (pemilik tambang) bernama Supri, yang dibunuh oleh dua anak buahnya.
Tersangka Kanang dan Angga adalah pekerja tambang timah milik korban. Pembunuhan ini berlatar belakang luka karena bos tambang menuduh pelaku mencuri mesin dan peralatan pertambangan  lainnya,  sehingga  atas  tuduhan  itu,  kedua  pelaku  dipecat  oleh  korban.  Kedua pelaku  yang  tidak  terima  dengan  tudingan  tersebut  kemudian  melakukan  aksi  pembunuhan terhadap korban. Selain membunuh, pelaku juga mencuri barang berharga milik korban, mulai dari  uang  tunai,  perhiasan,  dan  lain  sebagainya  yang  diperkirakan  bernilai  jutaan  rupiah. Kedua  kasus  di  atas  jelas  menunjukkan  adanya  tindak  pidana  penyertaan  dalam  operasi penambangan ilegal.
Dari  berbagai  kasus  di  atas,  kasus  penambangan  ilegal  harus  menjadi  titik  fokus  dalam ranah  penegakan  hukum.  Karena  dimensi  penanggulangan  penambangan  ilegal  tidak  bisa dianggap enteng, hal ini juga menjadi indikator tindak pidana lainnya. Itu bisa menjadi budaya masyarakat yang tidak taat hukum dalam jangka panjang.
Kepolisian  Resor  Bangka,  sebagai  salah  satu  institusi  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  memiliki  tugas  dan  kewajiban  untuk  menciptakan  situasi  yang  ideal,  baik  dalam penegakan  hukum  maupun  upaya  persuasif  lainnya,  serta  harus  cepat  dan  tanggap  dalam menanggulangi  penambangan  ilegal.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan untuk  mengkaji  permasalahan  penegakan  hukum  penambangan  timah  ilegal  dalam mewujudkan keadilan restoratif dengan lokus studi yaitu Kepolisian Resor Bangka.
Rumusan masalah yang  diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, apa permasalahan hukum untuk mewujudkan keadilan restoratif dalam penegakan tindak pidana penambangan timah ilegal oleh Polres Bangka? Kedua, bagaimana upaya Polres Bangka dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan timah ilegal?

## 2. Metodologi Penelitian
Penelitian,  termasuk grounded  research ,  dimulai  dengan  merumuskan  masalah.  Masalah muncul  karena  dua  asumsi  memiliki  hubungan,  baik  praktis,  adanya  sebab-akibat,  dan  yang satu  menegaskan  yang  lain.  Masalah  hukum  menempati  posisi  penting.  Oleh  karena  itu  jika terjadi  kesalahan  dalam  mengidentifikasi  masalah  hukum,  maka  akan  berakibat  juga  pada jawaban  yang  salah  terhadap  masalah  yang  dimaksud.  Kemudian  kesalahan  juga  akan

## Problematika Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal dalam Mewujudkan Restorative Justice: Studi di Kepolisian Resor Bangka
menimbulkan  argumentasi  baru  yang  diharapkan  dapat  menyelesaikan  persoalan  hukum ( Marzuki, 2016 ).
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang ( statute  approach )  dan  metode  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Peter  Mahmud Marzuki  dalam  bukunya  berpendapat  bahwa  metode  pendekatan  undang-undang  dilakukan dengan  cara  mengkaji  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  memiliki  relevansi  atau relevansi  dengan  permasalahan  hukum  yang  sedang  ditangani.  Menurut  Peter  Mahmud Marzuki, metode pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berangkat dari pandangan para ahli dan doktrin yang berkembang dalam keilmuan hukum ( Marzuki, 2006 ).
Dalam  penelitian  yang  cenderung  empiris,  sumber  datanya  adalah  data  yang  diperoleh melalui sumber dan keterangan dari yang tertulis dalam dokumen, yang disebut sebagai bahan hukum. Maka bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :
a. Bahan hukum primer
1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  ( Republik  Indonesia, 2002a );
2) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia ( Republik Indonesia, 2002b );
3) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ( Republik Indonesia, 2020 );
b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan kejelasan tentang bahan baku primer. Bahan hukum sekunder antara lain buku atau literatur, buku elektronik atau e-book , jurnal, makalah, artikel dari website terpercaya dari internet, dan hasil karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini.
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
3.1. Problematika Hukum  dalam  Upaya  Mewujudkan Restorative Justice dalam  Penegakan Tindak Pidana Pertambangan Timah Ilegal oleh Kepolisian Resort Bangka Salah  satu  kekayaan  alam  yang  dimiliki  oleh  bangsa  Indonesia  berkaitan  dengan  sumber daya mineral. Dalam dunia pertambangan, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan kandungan  mineral  yang  siap  dieksplorasi  setiap  saat.  Jika  sumber  daya  mineral  ini  ingin dimanfaatkan,  maka  harus  dikelola  dengan  baik  dan  bijaksana  untuk  berkontribusi  positif dalam membangun perekonomian negara ( Supramano, 2012, p. 1 ).
Penambangan  harus  dilakukan  dalam  dimensi  pertambangan  yang  baik  berdasarkan prosedur  dan  prasyarat  yang  diatur  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang secara  khusus  mengatur  tentang  pertambangan  itu  sendiri.  Peraturan  perundang-undangan inilah yang disebut dengan hukum ( Helawati, 2014, p. 1 ).
Pada  hakikatnya  hukum  mengandung  gagasan  atau  konsep  yang  dapat  digolongkan abstrak,  antara  lain  gagasan  tentang  keadilan,  kepastian  hukum,  dan  kemanfaatan  sosial. Penegakan  hukum  pada  hakikatnya  berbicara  tentang  penegakan  gagasan  dan  konsep  yang bersifat  abstrak,  di  mana  penegakan  hukum  merupakan  upaya  untuk  mewujudkan  gagasan menjadi  kenyataan.  Proses  mewujudkan  ide-ide  tersebut  merupakan  inti  dari  penegakan hukum ( Rahardjo, 2009, p. 12 ).
Menurut Soekanto  (2008, p. 5) ,  penegakan  hukum  adalah  kegiatan  menyelaraskan hubungan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  aturan  dan  sikap  tindakan  yang  kokoh  dan

## Problematika Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal dalam Mewujudkan Restorative Justice: Studi di Kepolisian Resor Bangka
diwujudkan  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  akhir  untuk  menciptakan,  memelihara,  dan memelihara kehidupan sosial yang damai. .
Konflik  dapat  didefinisikan  sebagai  benturan  kekuasaan  dan  kepentingan  antara  satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses memperebutkan sumber daya sosial (ekonomi, politik,  sosial,  dan  budaya)  yang  relatif  terbatas.  Menurut Lawang  (1994, p. 53) ,  konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan  sebagainya.  Tujuan  dari  mereka  yang  berkonflik  tidak  hanya  untuk  mendapatkan keuntungan  tetapi  juga  untuk  menaklukkan  pesaing  mereka.  Salah  satu  bentuk  konflik  yang paling menonjol adalah terkait dengan penambangan ilegal.
Secara  etimologis,  pencegahan  konflik  ( conflict  prevention )  berusaha  untuk  mencegah konflik  kekerasan.  Penanggulangan  konflik  ( conflict  settlement )  merupakan  upaya  untuk mencapai kesepakatan perdamaian dengan langkah-langkah atau cara-cara untuk mengakhiri perilaku kekerasan itu sendiri. Manajemen konflik ( conflict management ) adalah suatu cara atau langkah  yang  bertujuan  untuk  menghindari,  termasuk  membatasi  kekerasan  yang  mungkin terjadi  di  kemudian  hari.  Oleh  karena  itu,  manajemen  konflik  mencari  dukungan  untuk mengubah  perilaku  menjadi  perilaku  positif,  terutama  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam konflik.  Kemudian  mengenai  resolusi  konflik  ( conflict  resolution ),  merupakan  pemikiran  yang secara  khusus  membahas  dan  menganalisis  penyebab  konflik  serta  berusaha  dan  mencoba membangun hubungan baru dan selamanya (abadi) yang diterapkan dalam interaksi kelompok masyarakat  yang  saling  bertentangan.  Terakhir,  transformasi  konflik  ( conflict  transformation ) merupakan  sumber  politik  dan  sosial  yang  banyak  dibahas  dan  dipelajari  dengan  sumber pemikiran  yaitu  konflik,  dan  melakukan  upaya-upaya  untuk  mengubah  kondisi  yang menguntungkan (energi positif) dari perang (konflik) menjadi perubahan kondisi damai dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan. kehidupan politik ( Jamil, 2007 ).
Sekelompok  masyarakat  adat  biasanya  melakukan  kegiatan  penambangan  ilegal,  dan penduduk  non-pribumi  di  luar  wilayah  tersebut  ditetapkan  sebagai  Wilayah  Pertambangan tanpa izin. Bahkan penambang sering menggunakan peralatan canggih seperti generator listrik, mesin  diesel,  pompa  air  bermotor,  mesin mashing / milling ,  dan  lain-lain  ( Badan  Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1995, p. 27 ).
Kegiatan  prosedur  penambangan  dilakukan  secara  tidak  terkendali.  Kegiatan penambangan yang berlangsung tanpa izin menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap lingkungan  dan  konflik  sosial  bahkan  berdampak  pada  tindakan  kriminal  lainnya. Permasalahan  pertambangan  ilegal  tidak  hanya  berkisar  pada  perizinan  dan  non  perizinan, tetapi  dengan  jumlah  penduduk  yang  besar  yang  mata  pencaharian  utamanya  adalah pertambangan  timah  dan  terbatasnya  kesempatan  masyarakat  untuk  menambang  timah  atau kurangnya cadangan timah juga telah menimbulkan masalah baru, di antaranya menimbulkan kekacauan dan kerumunan besar hingga tingkat kejahatan lain seperti narkoba, penganiayaan, bahkan pembunuhan.
Kegiatan  penambangan  ilegal  sangat  berisiko  menjadi  tempat  peredaran  sabu.  Lokasi penambangan  yang  cukup  jauh,  dan  dimensi  geografis  yang  menyulitkan  meski  berada  di lokasi  yang  sulit  seperti  di  laut,  menambah  nilai  sulitnya  mengungkap  kasus-kasus  tersebut. Dari berbagai kasus yang mengiringi penambangan ilegal, kasus metamfetamin paling banyak terjadi  di  wilayah  penambangan  timah.  Terungkapnya  kasus  narkoba  jenis  sabu  di  lokasi penambangan ilegal mengungkapkan, tidak hanya pengguna namun pengedar sabu juga kerap melakukan  transaksi  di  lokasi  penambangan  ilegal  dalam  jumlah  yang  cukup  besar  yang ditemukan  sebagai  barang  bukti  di  lapangan.  Hasil  ini  merupakan  kerjasama  antara  Polri, Badan Narkotika Nasional, dan instansi terkait.

## Problematika Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal dalam Mewujudkan Restorative Justice: Studi di Kepolisian Resor Bangka
Prediksi  pengungkapan  kasus  narkoba  khususnya  jenis  metamfetamin  pada  tahun  2020 akan meningkat. Selain kasus narkoba yang begitu marak akibat kegiatan penambangan ilegal, isu  kekerasan  yang  menyebabkan  kematian  bahkan  kasus  pembunuhan  juga  terjadi.  Kasus pembunuhan sadis yang berkorelasi dengan kegiatan penambangan ilegal dilakukan terhadap seorang pemilik tambang ilegal (pemilik tambang) bernama Supri, yang dibunuh oleh dua anak buahnya. Tersangka Kanang dan Angga adalah pekerja tambang timah milik korban.
Pembunuhan  ini  berlatar  belakang  luka  karena  bos  tambang  menuduh  pelaku  mencuri mesin dan peralatan pertambangan lainnya, sehingga atas tuduhan itu, kedua pelaku dipecat oleh korban. Kedua pelaku yang tidak terima dengan tudingan tersebut kemudian melakukan aksi pembunuhan terhadap korban. Selain membunuh, pelaku juga mencuri barang  berharga milik korban, mulai dari uang tunai, perhiasan, dan lain sebagainya yang diperkirakan bernilai jutaan rupiah. Kedua kasus di atas jelas menunjukkan adanya tindak pidana penyertaan dalam operasi penambangan ilegal.
Dari  berbagai  kasus  di  atas,  kasus  penambangan  ilegal  harus  menjadi  titik  fokus  dalam ranah  penegakan  hukum.  Karena  dimensi  penanggulangan  penambangan  ilegal  tidak  bisa dianggap enteng, hal ini juga menjadi indikator tindak pidana lainnya. Itu bisa menjadi budaya masyarakat  yang  tidak  taat  hukum  dalam  jangka  panjang.  Di  Kabupaten  Bangka,  kita  bisa menyaksikan dampak penambangan tanpa izin yaitu dengan munculnya bencana alam mulai dari kekeringan, banjir, tanah tidak subur, sungai menjadi kering. Hal itu akan menimbulkan kerugian  bagi  masyarakat,  bangsa,  dan  negara.  Oleh  karena  itu,  penegakan  hukum  terhadap tindak  pidana  tanpa  izin  (penambangan  ilegal)  harus  dilakukan  demi  keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia.  Sebab,  jika  dibiarkan  terus  berpotensi  meresahkan  warga  akibat dampak lingkungan akibat penambangan ilegal.

## 3.2. Upaya Kepolisian Resor Bangka untuk Mengatasi Kendala Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal
Kegiatan  tambang  timah  di  Bangka  masih  marak  terjadi  dan  tidak  lepas  dari  kegiatan penambangan  ilegal  atau  bertentangan  dengan  hukum.  Penambangan  timah  ilegal  adalah kegiatan  penambangan  yang  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan  kegiatannya, dan hal ini karena dilakukan oleh:
a. Tanpa memiliki izin tambang dari instansi yang bertanggung jawab;
b. Kegiatan di luar wilayah izin yang dimiliki; atau
c. Tidak mengikuti status peruntukan tahapan izin kegiatan.
Berikut data penanganan kasus penambangan ilegal yang dilakukan Polres Bangka sejak 2018 hingga 2020:

## Tabel 1. Data Penanganan Kasus Penambangan Ilegal Tahun 2018 - 2020
Tahun Jumlah Tindak Pidana Penyelesaian Tindak Pidana 2018 10 Selesai 2019 2 Selesai 2020 4 Selesai Sumber: Bagian Operasional (BagOps) Polres Bangka

## Problematika Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal dalam Mewujudkan Restorative Justice: Studi di Kepolisian Resor Bangka
Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa Polres Bangka  telah melakukan penegakan hukum  dengan  menertibkan  tambang  timah  ilegal.  Hal  ini tentunya  dapat  dilakukan  dengan kerjasama yang baik antar sektor sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.
Kerusakan  lingkungan  akibat  maraknya  penambangan  ilegal  di  Bangka  merupakan masalah besar yang harus segera diatasi. Namun permasalahannya adalah tingginya ekspektasi terhadap pertambangan timah yang kemudian menjadi sumber pendapatan utama masyarakat Bangka. Ini seperti dua sisi pisau yang dapat merusak lingkungan atau menjadi masalah baru akibat menipisnya timah itu sendiri sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  merupakan  landasan  hukum mengenai  masalah  pertambangan  mineral  dan  batubara,  termasuk  pertambangan  timah. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  merupakan  landasan  hukum  bagi  penyelenggaraan pertambangan  mineral  dan  batubara  yang  efektif,  efisien,  menyeluruh  ( Republik  Indonesia, 2020 ).
Penerapan  UU  Minerba  memiliki  berbagai  dimensi  dalam  administrasi,  birokrasi,  sosial, ekonomi, dan otonomi, termasuk masalah penegakan hukum, khususnya penambangan ilegal. Ini  adalah  domain  aparat  penegak  hukum,  yaitu  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia. Pelaksanaan  UU  Minerba  sebagai  peraturan  perundang-undangan  pertambangan  nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  Nomor  7  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Pertambangan  Ilegal.  Hal  tersebut  menjadi  landasan  hukum  bagaimana melaksanakan  pengelolaan  pertambangan  mineral  yang  baik  dan  benar  disertai  dengan tanggung jawab sehingga dapat memberikan kontribusi dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan  masyarakat  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung,  termasuk  di  Kabupaten Bangka  sebagai  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  ( Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, 2014 ).

## 3.3. Komitmen Bersama sebagai Upaya Nyata
Kabupaten  Bangka  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  memiliki  resiko  cukup  besar dalam  penambangan  ilegal.  Untuk  itu  diperlukan  komitmen  dan  motivasi  yang  kuat  dari Kapolri  dalam  mengimplementasikan  UU  Minerba  di  wilayah  hukum  Kabupaten  Bangka. Pelaksanaan komitmen ini dapat direduksi dari berbagai aspek, antara lain:

## 1) Grand Strategy Polri Tahun 2005-2025
Pendekatan  yang  digunakan  dalam Grand  Strategy ini  adalah  pendekatan  melalui penegakan keadilan masyarakat yang  lebih dikenal dengan restorative community  justice , yaitu upaya pencegahan kejahatan (bukan mengutamakan upaya penanggulangan untuk penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban masyarakat). Penegakan Keadilan Masyarakat menekankan aspek  keadilan  sebagai  motivasi  untuk  memecahkan  masalah  kejahatan,  mencapai  keamanan dan ketertiban umum, serta mendukung kehidupan yang demokratis;

## 2) Program Prioritas Kapolri
Disebut  “Presisi”,  yaitu  Prediktif,  Responsibilitas,  Transparansi  Berkeadilan  untuk mengatur  perubahan  kelembagaan  dalam  sistem  dan  metode  organisasi,  menjadikan  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  Polri  unggul  di  era  kepolisian  4.0,  perubahan  modernisasi  teknologi kepolisian,  peningkatan  kinerja  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  peningkatan kinerja  penegakan  hukum,  penguatan  dukungan  Polri  dalam  penanganan  COVID-19,  serta pemulihan ekonomi nasional.

## Problematika Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal dalam Mewujudkan Restorative Justice: Studi di Kepolisian Resor Bangka
16 program prioritas Kapolri, antara lain:
1) Pengaturan Kelembagaan
2) Perubahan Sistem dan Metode Organisasi
3) Menjadikan SDM Polri Unggul di Era Polri 4.0
4) Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di Era Polri 4.0
5) Pemantapan Kinerja Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
6) Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum
7) Penguatan Dukungan Polri dalam Penanganan COVID-19
8) Pemulihan Ekonomi Nasional
9) Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional
10) Penguatan Penanganan Konflik Sosial
11) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polri
12) Mewujudkan Pelayanan Publik Terpadu Polri
13) Konsolidasi Komunikasi Publik
14) Pengawasan Pimpinan Setiap Kegiatan
15) Penguatan Fungsi Pengawasan
16) Pengawasan Pengaduan Masyarakat
Program  prioritas  ini  kemudian  benar-benar  dilaksanakan  dalam  Sumpah  Jabatan Kapolres  sebelum  menjabat  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Kapolri  Nomor  20  Tahun 2011 tentang Sumpah atau Janji Pejabat di Lingkungan Negara Republik Indonesia. Polri yang terdiri dari:
1) Setia  dan  taat  sepenuhnya  kepada  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2) Menaati segala peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh dedikasi, kesadaran, dan tanggung jawab;
3) Senantiasa  menjunjung  tinggi  kehormatan  negara,  pemerintah,  dan  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  serta  selalu  mengutamakan  kepentingan  masyarakat,  bangsa,  dan negara di atas kepentingan pribadi, perseorangan, atau golongan, yang  akan menyimpan rahasia sesuatu yang sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
4) Tidak  akan  melakukan  korupsi,  kolusi,  nepotisme,  dan  gratifikasi  dalam  bentuk  apapun dari  atau  kepada  siapa  pun,  yang  patut  diduga  atau  patut  diduga  dapat  mempengaruhi untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  kewajiban jabatan dan pekerjaannya;
5) Bekerja  dengan  jujur,  disiplin,  tanggung  jawab,  cermat,  dan  penuh  semangat  untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara ( Kepala Kepolisian Republik Indonesia, 2011 ).
Dengan  mengucapkan  sumpah  tersebut,  Kapolres  berkewajiban  membangun  integritas yang menyeluruh dalam sebuah Pakta Integritas. Pelaksanaan dan pencanangan pembangunan zona integritas ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh Kapolres Bangka dan jajaran  aparat  di  lingkungan  Polres  Bangka.  Penandatanganan  pakta  integritas  tersebut merupakan  program  reformasi  birokrasi  Polri  untuk  mewujudkan  pelayanan  publik  yang terbaik di Kabupaten Bangka, termasuk penanganan penambangan ilegal.
Wujud  lain  dari  implementasi  komitmen  dan  motivasi  implementasi  UU  Minerba  dalam menanggulangi penambangan ilegal yang direduksi menjadi Grand Strategy Polri dan Program

## Problematika Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal dalam Mewujudkan Restorative Justice: Studi di Kepolisian Resor Bangka
Prioritas  Kapolri  oleh  Kapolri.  Polres  Bangka  dengan  menonjolkan  Harapan  Panglima  yang diucapkan pada setiap pertemuan pagi personel Polres Bangka pada setiap hari Rabu.
Commander Wish menyatakan antara lain Reformasi Budaya, Polisi yang  Berkemanusiaan, Peningkatan Pelayanan Publik, Peningkatan Profesionalisme Penegakan Hukum, Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Pengelolaan Media.

## 3.4. Kinerja  Satuan  Tugas  (Satgas)  Operasional  Penertiban  Timah  Ilegal  (PETI):  Antara Keadilan dan Target Operasional
Terkait  minimnya  implementasi  UU  Minerba  dalam  penanganan  penambangan  ilegal  di Polres  Bangka,  terkait  dengan  kinerja  Satgas  Operasional  Penertiban  Timah  Ilegal  yang merupakan satgas terpadu se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. hingga level Polres.
Kinerja Satgas Operasional Penertiban Timah Ilegal di Polres Bangka masih belum optimal, terkait  dengan  strategi  operasi  penanganan  penambangan  ilegal.  Hal  ini  terlihat  dari pengelolaan penambangan timah yang masih berlangsung. Masih ada penebangan selektif.

## Tabel 2. Kegiatan Satgas Operasional Penertiban Timah Ilegal Menumbing
No Satuan Tugas Jumlah Kegiatan 2018 2019 1 Preemtif 3 4 2 Preventif 10 5 3 Penegakan Hukum 11 7 Total 24 16 Sumber: Bagian Operasional (BagOps) Polres Bangka
Penanggulangan  penambangan  timah  ilegal  oleh  Satgas  Operasional  Penertiban  Timah Ilegal masih cenderung berorientasi pada target operasi yang direncanakan, bukan tujuan dari operasi  penambangan  ilegal  sehingga  pengendalian  penambangan  ilegal  tidak  berkelanjutan, orientasi evaluasi kinerja oleh Satgas Operasional Penertiban Timah Ilegal tidak mengacu pada tujuan  operasi  penanggulangan  penambangan  timah  ilegal  dan  tidak  adanya  mekanisme reward and punishment yang jelas dan transparan sehingga menyebabkan kurangnya motivasi personel dalam menjalankan kegiatan Satgas Operasional Penertiban Timah Ilegal.
Kondisi  geografis  wilayah  pertambangan  di  Kabupaten  Bangka  yang  begitu  sulit  dan berbahaya  menjadi  faktor  yang  tidak  terpisahkan  dalam  pelaksanaan  UU  Minerba  dalam penanganan  penambangan  ilegal  di  Polres  Bangka.  Dengan  kondisi  tersebut,  upaya penanggulangan penambangan timah di Polres Bangka menemui berbagai kendala, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam.
Kondisi  geografis  wilayah  pertambangan  di  Kabupaten  Bangka  yang  begitu  sulit  dan berbahaya  menjadi  faktor  yang  tidak  terpisahkan  dalam  pelaksanaan  UU  Minerba  dalam penanganan  penambangan  ilegal  di  Polres  Bangka.  Dengan  kondisi  tersebut,  upaya penanggulangan penambangan timah di Polres Bangka menemui berbagai kendala, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam.

## 3.5. Personel Polres Bangka dalam Dimensi Angka
Perspektif  kompetensi  personel  juga  menjadi  kendala  dalam  penegakan  hukum penambangan ilegal oleh Polres Bangka.

## Problematika Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal dalam Mewujudkan Restorative Justice: Studi di Kepolisian Resor Bangka
Pada  prinsipnya  masih  terdapat  beberapa  kelemahan  dalam  kompetensi  manajemen konflik  pertambangan  di  Polres  Bangka.  Hal  ini  terlihat  dari  jumlah  personel  Polres  Bangka yang masih belum standar. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

## Tabel 3. Personal Polres Bangka
No Nama Unit Kepolisian Nomor (Personel) Riil Daftar Susunan Personel Polisi Jumlah Kekurangan Personel 1 Polres Bangka 260 500 240 2 Polsek Sungailiat 34 50 16 3 Polisi Sektor Belinyu 34 90 56 4 Polsek Merawang 29 50 21 5 Polsek Mendobarat 30 50 20 6 Polsek Pemali 21 30 9 7 Polisi Sektor Bakam 20 30 10 8 Polsek Riau Silip 27 50 23 9 Polsek Puding Besar 25 50 25 10 Polres Bangka 480 900 420 11 Polsek Sungailiat 260 500 240 12 Polisi Sektor Belinyu 34 50 16 13 Polsek Merawang 34 90 56 14 Polsek Mendobarat 29 50 21 Total 30 50 20
Kondisi  ini  menggambarkan  bahwa  sebenarnya  jumlah  personel  Polres  Bangka  masih belum sesuai standar. Hal ini menyebabkan penanganan penambangan ilegal menjadi kurang efektif, mengingat luas wilayah yang tidak sebanding dengan jumlah personel yang cenderung kurang atau tidak sesuai standar.

## 3.6. Dukungan Sarana dan Prasarana serta Teknologi Dibandingkan Medan Lapangan
Penanggulangan kegiatan penambangan ilegal tentu bukan pekerjaan mudah bagi personel Polres  Bangka,  mengingat  kondisi  lapangan  atau  medan  yang  sulit  dijangkau  baik  dengan berjalan kaki maupun dengan kendaraan bermotor. Lokasi kegiatan penambangan ilegal bukan lagi rahasia, dilakukan di tempat-tempat tersembunyi, jauh dari akses transportasi, khususnya di  Bangka.  Biasanya  dilakukan  di  sungai  atau  rawa  yang  merupakan  habitat  hewan  ilegal seperti buaya dan ular berbisa.
Dari  sini  dapat  dikatakan  bahwa  personel  yang  menjalankan  tugasnya  akan  memiliki tantangan  dan  berbahaya  baik  bagi  tim  maupun  personal  personel  yaitu  keselamatan.  Salah satu  bentuk  pemanfaatan  teknologi  untuk  memberantas  penambangan  ilegal  adalah  dengan membangun aplikasi LADA, namun aplikasi ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi untuk memberantas penambangan ilegal adalah dengan  membangun  aplikasi  LADA,  namun  aplikasi  ini  belum  dimanfaatkan  secara  optimal. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga diwujudkan dengan tersedianya drone dan GPS sebagai alat  pendukung  pencegahan  penambangan  ilegal.  Drone  dan  GPS  dapat  memantau  titik-titik lokasi kegiatan penambangan ilegal yang tidak dapat dijangkau oleh personel dan kendaraan

## Problematika Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal dalam Mewujudkan Restorative Justice: Studi di Kepolisian Resor Bangka
secara  cepat  dan  sembunyi-sembunyi  untuk  meminimalisir  pelaku  menyembunyikan  barang bukti dan kabur dari petugas Polres Bangka.
Kelemahan  tersebut  terkait  dengan  keterbatasan  sarana  transportasi  khusus  untuk menangani  penambangan  ilegal  dengan  menyesuaikan  berdasarkan  lokasi  kegiatan penambangan seperti kendaraan truk yang sangat dibutuhkan sebagai moda alat angkut yang merupakan  bukti  adanya  penambangan  dan  pengangkutan  secara  ilegal.  personel  ke  lokasi penambangan  ilegal.  Peran  sarana  dan  prasarana  sangat  penting  dalam  melaksanakan  tugas penanggulangan  penambangan  ilegal  di  Polres  Bangka.  Hal  ini  sangat  mendukung  untuk menentukan  keberhasilan  dalam  melaksanakan  tugas  penegakan  hukum  khususnya  dalam menanggulangi  penambangan  ilegal  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  lengkap.  Dukungan anggaran dan sarana prasarana masih belum optimal dan sangat terbatas.
Dalam  menanggulangi  penambangan  ilegal  di  lokasi  yang  memiliki  perairan  seperti sungai,  transportasi  air  menuju  lokasi  perairan  penambangan  ilegal  di  Polres  Bangka  telah dilengkapi dengan perahu karet. Namun, perahu karet yang  jumlahnya terbatas, yang  hanya berjumlah 2 unit, ditambah satu, rusak. Padahal alat ini sangat penting untuk mengamankan barang bukti dari kegiatan penambangan ilegal sebagai alat transportasi khusus, namun perahu karet ini menjadi syarat mutlak karena lokasinya yang sulit dijelaskan di atas.

## 3.7. Budaya Hukum Masyarakat
Suatu aturan yang ada tentunya memiliki maksud dan tujuan yang tidak lain adalah agar masyarakat  menjadi  tertib  dan  aman.  Menaati  hukum  merupakan  kewajiban  moral  karena hukum  memberikan  kepastian  dan  keadilan  bagi  setiap  orang.  Faktor  kepatuhan  hukum masyarakat dalam dinamika pertambangan di Bangka masih kurang.
Beberapa bentuk ketidaktaatan masyarakat terhadap hukum dari perspektif pertambangan di  Kabupaten  Bangka,  berbagai  kegiatan  penertiban  telah  dilakukan  oleh  Polres  Bangka. Namun,  aksi  ini  kerap  menuai  penolakan  dari  masyarakat,  meski  sudah  berulang  kali diingatkan dan disosialisasikan.
Penegakan  hukum  meliputi  penegakan  hukum  preventif  dan  represif.  Penegakan  hukum lingkungan adalah upaya untuk mematuhi peraturan dan persyaratan ketentuan hukum yang berlaku  secara  umum,  secara  individu,  melalui  pengawasan  dan  penerapan  sanksi administratif, pidana, dan perdata. Penegakan hukum lingkungan juga erat kaitannya dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.
Hukum  sebagai  norma  mengajak  manusia  untuk  mencapai  cita-cita  dan  kondisi  tertentu tanpa  mengabaikan  kenyataan,  meskipun  sering  terjadi  antara  norma  yang  ada  dengan perilaku yang tidak sejalan.

## Table 4. Data Konflik Tambang Timah Tahun 2018-2019
No

## Konflik
1 Aksi  main  hakim  sendiri  oleh  warga  terhadap  aktivitas  penambangan  Tambang Inkonvensional Apung di Desa Lumut, Sungai Perimping
2 Penolakan penyerahan lahan plasma warga Desa Mabat kepada PT THEP
3 Seringnya  penertiban penambangan  ilegal di Sungai Perimping  dan Desa Mapur pasca penertiban  penambangan  ilegal  oleh  Polsek  Riau  Silip  tidak  memberikan  efek  jera mengingat para penambang adalah pendatang.
4 Pembakaran  dilakukan  oleh  rombongan  dari  Lembaga  Kelautan  dan  Perikanan Indonesia  (LKPI)  Bangka  dan  nelayan  dari  Batu  Dinding,  Bukit  Tulang,  Kecamatan

## Problematika Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal dalam Mewujudkan Restorative Justice: Studi di Kepolisian Resor Bangka
Belinyu, dan nelayan dari Rambang, Pangkal Niur, Kecamatan Riau Silip di ±12 ponton Tambang  Inkonvensional  Apung  milik  warga  Dusun  Tanjung  Batu,  Desa  Lumut, Kecamatan  Belinyu  dan  warga  Tirus  (beberapa  pendatang  dari  Sungai  Lumpur  yang pernah tinggal di Desa Kade Belinyu dan Tirus Riau Silip).
5 Lokasi Kel. Bukit Ketok mengingat aktivitas penambangan sudah berlangsung sejak 2018 hingga 2020, jika dilakukan tindakan akan berdampak pada perekonomian warga yang sebagian besar adalah penambang.
Setiap  kali  kegiatan  Tambang  Inkonvensional  Apung  meningkat,  kejahatan  semakin meningkat  mengingat  para  pekerja  Tambang  Inkonvensional  Apung  adalah  pendatang dari Sumatera Selatan, Bugis, Buton, dan Lampung.
6 Aksi  warga  terhadap  pengusiran  operasi  Kapal  Isap  Produksi  di  Teluk  Kelabat menimbulkan  konflik  antara  warga  dengan  perusahaan  yang  mengoperasikan  Kapal Isap Produksi di Teluk Kelabat.
7 Pro  dan  kontra  Komunitas  Nelayan  Belinyu  terhadap  pengoperasian  Kapal  Iisap Produksi  di  perairan Teluk  Kelabat,  Kecamatan  Terentang,  Belinyu  berujung  hingga  di wilayah  sekitarnya.  Aksi  masyarakat  semakin  besar  karena  adanya  informasi  pemicu konflik yang belum tentu benar.
Rendahnya  pemahaman  masyarakat  dan  sikap  tidak  mau  dipersulit  menjadi  salah  satu penyebab ketidaktaatan mereka terhadap hukum. Timah dan Bangka Belitung sulit dipisahkan. Peristiwa yang sering terjadi dalam penambangan ilegal terkait dengan anarkisme masyarakat, yang terbagi menjadi pihak yang pro dan kontra. Keduanya selalu identik.
Unsur  budaya  masyarakat  dalam  dimensi  ekonomi  juga  turut  andil  dalam  munculnya konflik  pertambangan.  Berdasarkan  kenyataan  di  lapangan,  penambang  timah  tidak  dapat membangun  mekanisme  penambangan  yang  mengikuti  hukum  karena  prosedurnya  yang rumit dan biaya yang dikeluarkan relatif besar. Waktu yang memakan waktu hingga berhari- hari  sementara  mereka  harus  cepat  mencari  penghasilan  untuk  menghidupi  keluarganya, membentuk budaya hukum yang berangkat dari perspektif ekonomi.
Bangka Belitung awalnya kaya akan sumber daya alam, kekayaan hutan, mineral, bahkan hasil laut. Penduduknya yang mulai hidup dari tumbuh-tumbuhan alam, menghormati daerah penghidupannya,  sehingga  berlaku  hukum  adat  untuk  menjaga  keseimbangan  kehidupan antara alam dan penggunanya ( Bakhtiar, 2012 ).
Dalam  satu  dasawarsa  yang  panjang,  perusahaan  tambang  timah  di  Bangka  Belitung mampu  membuai  “kemakmuran”  karyawannya  dengan  menciptakan  budaya  “ Dak  Kawa Nyusah ”  dalam  pola  konsumtif  karena  tetap  bergantung  pada  gaji  dan  ransum  serta  fasilitas perusahaan timah ( Istin, 2009 ).
Namun,  pola  konsumsi  masyarakat  di  pertambangan  sangat  mengkhawatirkan.  Budaya “ Dak  Kawa  Nyusah ”  bagi  masyarakat  untuk  mencari  mata  pencaharian  lain  membuat masyarakat  masih  melakukan  penambangan  ilegal.  Apalagi  dampak  kegiatan  penambangan ilegal dapat melahirkan potensi konflik sosial.
Belum  optimalnya  penanganan  penambangan  ilegal  di  Polres  Bangka  berimplikasi  pada pencegahan konflik sosial. Untuk mengatasi terjadinya pencegahan konflik sosial, maka perlu adanya  upaya  pencegahan,  mitigasi,  dan  mitigasi  pasca  konflik  yang  dituangkan  dan dirumuskan dalam mengatasi kegiatan penambangan ilegal atau kegiatan penambangan tanpa izin. Peran keamanan dan ketertiban masyarakat serta peran perlindungan, pengayoman, dan pengabdian  kepada  masyarakat  harus  dijalankan  oleh  Polres  Bangka.  Selain  menangani

## Problematika Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal dalam Mewujudkan Restorative Justice: Studi di Kepolisian Resor Bangka
kejahatan ( repressive policing ), polisi harus memperhatikan masalah pencegahan masalah konflik sosial  dan  penyebab  sumber  konflik  dengan  menganalisis  masalah  sosial  sebagai  masalah ( problem-oriented  policing ).  Dengan  menganalisis  dan  memecahkan  masalah  sejak  dini, munculnya  penyimpangan  sosial  dan  konflik  sosial  dapat  dicegah  sejak  dini.  Dalam  hal  ini, melalui penanganan penambangan ilegal di Polres Bangka.

## 4. Kesimpulan
Masalah  hukum  dalam  menciptakan  dunia  pertambangan  yang  baik  adalah  bahwa penambangan  harus  dilakukan  berdasarkan  prosedur  dan  prasyarat  yang  diatur  dalam beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  secara  khusus  mengatur  pertambangan  itu sendiri.  Peraturan  perundang-undangan  ini  disebut  undang-undang.  Permasalahan penambangan  ilegal  tidak  hanya  berkisar  pada  perizinan  dan  non-perizinan  tetapi  dengan jumlah  penduduk  yang  besar  yang  mata  pencaharian  utamanya  adalah  penambangan  timah dan  terbatasnya  kesempatan  masyarakat  untuk  menambang  timah  atau  kurangnya  cadangan timah  juga  telah  menciptakan  masalah  baru,  termasuk  menimbulkan  kekacauan  dan kerumunan  besar  hingga  tingkat  kejahatan  lain  seperti  narkoba,  penganiayaan,  bahkan pembunuhan.
Upaya  Polres  Bangka  dalam  penegakan  tindak  pidana  penambangan  ilegal  menemui berbagai  kendala,  baik  eksternal  maupun  internal.  Secara  internal,  masalah  ini  dapat digambarkan  dalam  berbagai  dimensi.  Mulai  dari  dimensi  kompetensi,  komitmen  personel, serta  sarana  dan  prasarana  pendukung.  Sementara  itu,  dimensi  eksternal  memiliki kompleksitas  yang  besar,  antara  lain  kondisi  lapangan  dengan  medan  yang  sulit,  budaya hukum  masyarakat,  dan  perekonomian  masyarakat  yang  masih  bergantung  pada  komoditas tambang timah.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

## 6. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Azhari.  (1995). Negara  Hukum  Indonesia  Analisis  Yuridis  Normatif  Terhadap  Unsur-Unsurnya . Jakarta, Indonesia: UI Press.
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia (1995). Analisa dan evaluasi hukum tentang prosedur perizinan pertambangan rakyat . Jakarta, Indonesia:  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Kementerian  Hukum  dan  HAM Republik Indonesia.
Bakhtiar,  A.  (2012,  September  29).  sejarah  tentang  bangka  belitung.  Retrieved  June  20,  2021, from https://anggunessay90.wordpress.com/2012/09/29/sejarah-tentang-bangka- belitung/

## Problematika Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal dalam Mewujudkan Restorative Justice: Studi di Kepolisian Resor Bangka
Gubernur  Kepulauan  Bangka  Belitung.  (2014).  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Ilegal.
Helawati, S. (2014). Kendala Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Tanpa Izin oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Studi di Kepolisian Resort  Mojokerto ),  Student  Journal,  February  2014 ,  1-20.  Retrieved  from http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/326
Istin.  (2009,  June  11).  Budaya  “Dak  Kawa  Nyusah.”  Retrieved  June  20,  2021,  from https://istinmerlivia.wordpress.com/budaya-bangka-belitung/budaya-dak-kawa- nyusah/
Jamil, M. M. (Ed.). (2007). Mengelola Konflik Membangun Damai:  Teori,  Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik . Semarang, Indonesia: Walisongo Mediation Centre.
Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  (2011).  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2011  Tentang  Sumpah  Atau  Janji  Pejabat  Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Khoidin,  M.  &  Sadjijono.  (2007). Mengenal  Figur  Polisi  Kita .  Yogyakarta,  Indonesia:  LaksBang PRESSindo.
Lawang,  R.  M.  Z.(1994). Buku  Materi  Pokok  Pengantar  Sosiologi .  Jakarta,  Indonesia:  Universitas Terbuka.
Marzuki, P. M. (2006). Penelitian Hukum . Jakarta, Indonesia: Kencana. Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum. Yogyakarta, Indonesia: Genta Publishing. Sadjijono. (2010). Memahami Hukum Kepolisian . Yogyakarta, Indonesia: LaksBang PRESSindo. Republik Indonesia. (2002a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia. (2002b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Republik  Indonesia.  (2020).  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tambang Mineral dan Batu Bara.
Soekanto,  S.  (2008). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Jakarta,  Indonesia: PT.RajaGrafindo Persada.
Supramano, G. (2012). Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia . Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta.

## __________________________

## Tentang Penulis
1. Rio Armanda Agustian memperoleh gelar Magister dari Universitas Sriwijaya, Indonesia, pada  tahun  2009.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Hukum,  Fakultas  Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia.
E-Mail: rioarmanda.agustian@yahoo.com
2. Reko  Dwi  Salfutra memperoleh  gelar  Magister  dari  Universitas  Jambi,  Indonesia,  pada tahun  2010.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Hukum,  Fakultas  Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia.
E-Mail: dwisalfutra@gmail.com

## Problematika Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal dalam Mewujudkan Restorative Justice: Studi di Kepolisian Resor Bangka
3. Rahmat  Robuwan memperoleh  gelar  Magister  dari  Universitas  Gadjah  Mada,  Indonesia, pada  tahun  2017.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Hukum,  Fakultas  Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia.
E-Mail: iwandjohan222@gmail.com