## PENGARUH KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA TERHADAP KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI PROVINSI JAMBI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.776-789 Sutri Destemi Elsi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.30
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENGARUH KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA TERHADAP KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI PROVINSI JAMBI
Sutri Destemi Elsi 1 , Riri Maria Fatriani 2 , Rahman 3 , Maratun Saadah 4
1,2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi. Jl. Jambi - Muara Bulian No.KM. 15, Mendalo Darat, Jambi, 36361, Indonesia
3 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Adiwangsa. Jl. Sersan Muslim No.RT 24, The Hok, Kec. Jambi Sel., Kota Jambi, Jambi 36124, Indonesia
4 Program Studi Manajemen Pemerintahan, Universitas Jambi. Jl. Jambi - Muara Bulian No.KM. 15, Mendalo Darat, Jambi, 36361, Indonesia
Correspondence author: elsi@unja.ac.id

## Abstract
This paper discusses the influence of socio-cultural construction on women's political representation in Jambi Province. Women continue to be underrepresented in the public sphere, particularly in politics. In three districts in Jambi Province, namely Merangin Regency, Kerinci Regency, and Sungai Penuh City, there is no representation of women in the 2019 election results. This study was carried out using a descriptive quantitative method, which began by mapping the indicators of socio-cultural construction. According to the findings, 225 people out of 300 respondents stated that they did not vote for female legislative candidates in the 2019 election due to the strong patriarchal culture in the three districts, as well as the lack of popularity of female candidates due to their lack of activity in public spaces thus far. Another factor is women's low participation in party membership; political careers are viewed as more appropriate to pursue if they begin as partisan party cadres.

## Keywords: Politics; Socio-cultural construction; Women’s representation

## Abstrak
Tulisan ini membahas tentang pengaruh konstruksi sosial budaya terhadap keterwakilan politik perempuan di Provinsi Jambi. Perempuan masih mengalami underrepresentation di ruang publik khususnya politik, terbukti tidak ada keterwakilan perempuan di legislatif hasil pemilu 2019 di tiga Kabupaten di Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Penelitan ini dilakukan dengan metode kuantitatif deksriptif yang dilakukan dengan terlebih dahulu memetakan indikator konstruksi sosial budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 300 responden sebanyak 225 orang menyatakan dirinya tidak memilih calon legislatif perempuan pada pemilu 2019 dikarenakan faktor kuatnya budaya patriarkhi di ketiga kabupaten tersebut, kurangnya popularitas caleg perempuan yang diakibatkan kurangnya keaktifan mereka di ruang publik selama ini. Faktor lainnya adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam keanggotaan partai, karir politik dianggap lebih ‘afdol’ jika dimulai sejak menjadi kader partai yang partisan.
Kata Kunci: Konstruksi Sosial Budaya; Keterwakilan Perempuan; Politik
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 776-789
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.30

## PENDAHULUAN
Tulisan ini membahas tentang pengaruh konstruksi sosial budaya terhadap keterwakilan politik perempuan di Provinsi Jambi. Seiring dengan meningkatnya isu tentang Gerakan perempuan di seluruh dunia, kajian mengenai perempuan dan kehidupan politik ikut mengalami perubahan yang signifikan selama enam dekade terakhir (Zaetun & Mariyah, 2020). Kritik mulai bermunculan dari kalangan feminis yang disusul dengan meningkatnya seminar dan diskusi tentang peran perempuan di ruang publik (Smiler, 2004). Dikursus kemudian melebar hingga tuntutan terhadap representasi perempuan pada kehidupan politik yang identik dengan domain pria. Pandangan terhadap masalah ini kemudian semakin kompleks dengan ragam perspektif (institusi, budaya dan sosial ekonomi). Perspektif institusional dalam keterwakilan perempuan melihat dari segi sistem pemilihan, bentuk dan komposisi perempuan dalam partai politik, keterwakilan perempuan dalam calon – calon legislatif, akses bagi wanita dalam pemilihan umum dan kualitas demokrasi yang ada di suatu negara(Childs & Krook, 2006; Htun, 2002; Lindberg, 2004). Pandangan lain melihat bahwa pada dasarnya keterwakilan perempuan menjadi penting bukan hanya karena soal perbedaan cara pandang, tapi juga menyangkut kehadiran, sehingga ‘representasi’ adalah harga mati. Selain itu perbedaan antara laki-laki perempuan dalam pemahaman konvensional tidak lagi dipandang sekedar permasalahan ide tetapi juga terkait kehadiran dan representasi (STERLING, 2021).
Dewasa ini, representasi perempuan di ruang publik banyak dikaji dari berbagai perspektif keilmuan, tidak terkecuali dari kajian ilmu politik. Kualitas representasi perempuan di politik dan ruang publik menjadi penting dalam kerangka mencapai indikator pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals tahun 2030(DiLanzo, 2018). Selain itu, keterwakilan perempuan di politik dianggap penting agar pengambilan keputusan politik lebih akomodatif dan substansial terhadap kepentingan perempuan. Keterwakilan perempuan dalam politik juga dapat menguatkan demokrasi dan senantiasa dapat memberikan gagasan terkait perundang-undangan pro perempuan dan anak di ruang publik.
Agenda kolektif negara – negara di dunia dilakukan salah satunya melalui peraturan tentang keterwakilan perempuan di ruang politik. Agenda ini telah diakomodasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang mengatur agar komposisi penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%(Satris & Sabilla, 2021). Pada kelembagaan partai politikpun, affirmative action dilakukan dengan mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan

## PENGARUH KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA TERHADAP KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI PROVINSI JAMBI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.776-789 Sutri Destemi Elsi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.30
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
minimal 30% dalam penidirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur syarat pendirian Partai Politik, pada Pasal 2 menyatakan: ‟ Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan ‟ . Pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa: ‟ Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris ‟ .
Regulasi ini menjadikan partai politik sebagai pintu gerbang keterwakilan perempuan di politik(Pratiwi, 2019). Kebijakan, praktik dan politik di dalam partai sangat menentukan wajah keterwakilan perempuan di parlemen. Fungsi rekrutmen yang dimiliki oleh partai politik dan dijalankan dengan benar dapat menjadi pintu masuk sekaligus menjadi faktor pendorong bagi perempuan tentunya untuk bisa menyalurkan aspirasi dan kualitas dari dirinya (Iqbal & Kurniawan, 2020). Sebenarnya, isu perempuan ini menjadi cara tersendiri bagi partai untuk mendongkrak elektabilitas (Erick & Masyitah, 2020). Jumlah pemilih perempuan pada pemilu 2019 lalu sejumlah 92.929.422, jumlah tersebut lebih banyak 126 ribu dibanding dengan jumlah pemilih laki – laki yaitu 92.802.671(Bayu, 2018). Meskipun demikian, keterwakilan perempuan pada politik di Indonesia masih belum tercapai dari target 30% sejak pemilu 2014. Berdasarkan data Inter-Parliamentary Union (2020), Indonesia berada pada peringkat 104 untuk persentase perwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia, di bawah Kamboja (108), Filipina (62) dan Timur Leste (30). Meski demikian, hasil pemilihan umum serentak tahun 2019 menempatkan 120 wakil perempuan dari total 570 kursi yang tersedia atau 20,87%.
Lebih lanjut, kualitas kesetaraan gender dalam hal politik tidak semerta tercapai melalui peningkatan keterwakilan. Pertanyaan utama adalah apakah keterwakilan tersebut sifatnya hanya sekedar representasi untuk memenuhi kuota atau partisipasi yang bersifat substansi (Nengsi, 2019). Masalah ini menjadi muara bagi belum tercapainya kuota keterwakilan perempuan di politik yaitu 30%. Perdebatan ini akan mengembalikan kita pada akar masalah keterwakilan perempuan di ruang politik. Studi tentang faktor penyebab aktivitas dan keterwakilan perempuan di politik telah banyak dikaji oleh ilmuwan politik. Tripp dan Kang (Tripp & Kang, 2008) misalnya, berasumsi bahwa aturan dalam elektoral dan sistem kepartaianlah yang bertanggung jawab terhadap komposisi perempuan dalam politik. Inglehart dan Norris (Inglehart & Norris, 2003) berpendapat bahwa pendidikan menjadi faktor utama mengapa perempuan kurang terepresentasi dalam politik. Senada dengan Inglehart dan Norris, studi Tundi menunjukkan bahwa rendahnya kualitas Pendidikan cenderung menyebabkan elektabilitas dan partisipasi perempuan di politik menjadi rendah (Tundi, 2014). Salah satu argumen yang paling banyak disepakati oleh ilmuwan dari lintas ilmu adalah

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 776-789
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.30
faktor sosial, budaya dan agama. Lebih lanjut Tripp dan Kang (Tripp & Kang, 2008) menemukan bahwa faktor kultural dan kepercayaan masih menjadi faktor dominan dalam persepsi perempuan terhadap aktivitas di ruang publik, termasuk politik. Inglehart dan Norris menemukan pula bahwa masyarakat di negara muslim secara signifikan tidak mendukung hak – hak dan kesempatan bagi perempuan dibanding dengan di negara barat(Vishkin, Slepian, & Galinsky, 2021).
Keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bangunan sosial dan budaya masyarakat. Studi menunjukkan bahwa pada masyarakat Minangkabau dengan budaya matriarki yang kental ternyata tidak menghasilkan kualitas kesetaraan gender yang baik terutama dalam hal representasi politik, kuatnya agama Islam yang lebih condong ke ‘patrilineal’ dianggap sebagai salah satu penyebabnya (Nasir et al., 2021). Budaya patriarki yang misalnya digambarkan dalam hal anggapan bahwa laki – laki adalah kepala keluarga, perempuan harus meminta izin pada suami untuk bekerja dan asumsi bahwa bekerja adalah kewajiban laki – laki(Aspinall, White, & Savirani, 2021).
Hasil pemilihan umum tahun 2019 di Provinsi Jambi menunjukkan terdapat tiga Kabupaten yang tidak memiliki perwakilan perempuan di Lembaga legislatif. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat jumlah pemilih perempuan di ketiga kabupaten tersebut lebih banyak dari laki – laki. Mengingat bahwa faktor sosial dan budaya berpengaruh besar bagi keterwakilan perempuan di politik, maka penting untuk dikaji bagaimana kosntruksi sosial dan budaya di ketiga lokasi tersebut sehingga menghasilkan keterwakilan perempuan di politik yang rendah.

## METODOLOGI
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang berupaya untuk menganalisis secara jelas mengenai pengaruh kontruksi nilai sosial budaya terhadap keterwakilan politik perempuan di Provinsi Jambi berdasarkan informasi yang diperoleh melalui responden/ informan serta catatan dokumentasi yang dielaborasi dengan argumentasi peneliti.
Penelitian akan dilakukan di Provinsi Jambi, dengan sampel penelitiannya tersebar di Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh pada bulan September 2021.
Sumber data berasal dari sumber data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran angket dan kuisioner. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Karena jumlah populasi dari masing masing lokasi yang akan diteliti berjumlah lebih dari seribu, maka untuk

## PENGARUH KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA TERHADAP KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI PROVINSI JAMBI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.776-789 Sutri Destemi Elsi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.30
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
menentukan besaran sampel yang akan diambil peneliti menggunakan teknik slovin yang dirancang untuk menghasilkan sampel sebanyak 100 orang. Sehingga masing-masing lokasi penelitian akan memiliki sampel sebanyak 100. Teknik pengolahan data dilakukan melalui data coding guna mengetahui jawaban dari tiap kuesioner dan menilai tiap jawaban. Penulis juga memberi ruang bagi reponden untuk memberikan alasan, jika responden menyatakan sikap dan pendapat yang kemudian mempengaruhi pilihannya terhadap calon legislative perempuan pada saat pemilihan umum dengan tetap memberi skor pada setiap alasan sebagai angka untuk mempermudah pengolahan data peneliti

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keterwakilan perempuan dalam bidang politik hasil pemilihan umum 2019 di Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kota sungai penuh adalah nol. Terdapat kekosongan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif di ketiga daerah tersebut. Keterpilihan dan kemenangan dalam kontestasi politik memang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat popularitas, elektabilitas calon dan partai, rekrutmen dan kaderisasi yang secara efektif dilaksanakan oleh partai serta strategi pemenangan calon. Namun demikian tidak dapat dipungkiri faktor lain yang menarik untuk dikaji sehubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan politik perempuan adalah konstruksi nilai-nilai sosial dan budaya patriarki yang masih mengakar kuat di berbagai daerah di Indonesia, bahkan hal tersebut juga dapat berpengaruh terhadap pola rekrutmen dan kaderisasi partai politik terhadap perempuan. Rendahnya keterwakilan perempuan di ranah Politik dapat dijelaskan olah dua persoalan yaitu pertama faktor budaya yang masih mengakar kuatnya paradigma patriarki yang masih kental di sebagian besar masyarakat. Pola pikir patriarki cenderung menempatkan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki. Kedua, institusi politik pada umumnya tidak benar-benar memiliki komitmen penuh pada pemberdayaan perempuan, misalnya dalam hal pengajuan bakal calon legislatif perempuan oleh Partai Politik yang kerap kali hanya dilakukan demi memenuhi persyaratan pemilihan umum. Dinamika politik menunjukkan bahwa aspirasi dan kepentingan perempuan hingga sat ini dirasakan masih belum cukup disuarakan dan diperjuangkan oleh wakil rakyat di parlemen Ketidaksetaraan gender dalam politik yang terjadi karena nilai-nilai sosial budaya yang mengakar kuat dapat bermula dari lingkungan keluarga yang terus menjalar pada lingkungan masyarakat yang lebih luas dan pada kehidupan bernegara. Nilai-nilai sosial dan budaya ini baik secara sadar maupun tidak telah membatasi ruang gerak perempuan dalam berbagai bidang khususnya dalam aktifitas politik dan pemerintahan.
Data di bawah ini dapat menggambarkan bahwa perjuangan perempuan masih akan terus berlanjut untuk memperoleh posisi-posisi penting yang berkaitan dengan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 776-789
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.30
perumusan kebijakan dalam aktifitas politik dan pemerintahan. Ketiadaan perempuan di lembaga legislatif akan memberi dampak baik secara langsung maupun tidak terhadap kebijakan yang responsif gender.
Table 1 . Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Merangin 2019-2024 Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin
No Nama Fraksi L P Jumlah 1 DEMOKRAT 3 0 3 2 KEBANGKITAN BANGSA 2 0 2 3 PKS 3 0 3 4 PDIP 4 0 4 5 GOLKAR 6 0 6 6 GERINDRA 3 0 3 7 NASDEM 3 0 3 8 PAN 3 0 3 9 BERKARYA 1 0 1 10 HANURA 2 0 2 11 PERINDO 3 0 3 12 PPP 2 0 2 JUMLAH 35 0 35 Sumber data: Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin, 2019
Tabel 2. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Kerinci 2019-2024 Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin
No. Nama Fraksi L P Jumlah 1 DEMOKRAT 3 0 3 2 KEBANGKITAN BANGSA 4 0 4 3 PKS 3 0 3 4 PDIP 3 0 3 5 GOLKAR 4 0 4 6 GERINDRA 5 0 5 7 PAN 5 0 5 8 NASDEM 2 0 2 9 PERINDO 1 0 1 JUMLAH 30 0 30 Sumber : KPUD Kabupaten Kerinci, 2019

## PENGARUH KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA TERHADAP KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI PROVINSI JAMBI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.776-789 Sutri Destemi Elsi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.30 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Tabel 3 . Jumlah Anggota DPRD Kota Sungai Penuh 2019-2024 Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin
No Nama partai L P Jumlah 1 DEMOKRAT 6 0 6 2 PAN 3 0 3 3 PKS 2 0 2 4 PDIP 1 0 1 5 GOLKAR 1 0 1 6 GERINDA 2 0 2 7 BERKARYA 1 0 1 8 NASDEM 2 0 2 9 PPP 3 0 3 10 HANURA 3 0 3 11 PKB 1 0 1 JUMLAH 25 0 25

## Sumber : KPUD Kota Sungai Penuh, 2020
Meskipun kehidupan ekonomi dan politik mengalami kemajuan, posisi kepemimpinan perempuan masih kurang terwakili, pencarian defenisi kepemimpinan perempuan lebih dari itu, kepemimpinan perempuan dalam wilayah yang berbeda (dalam kelompok akar rumput, pekerjaan masyarakat, manajemen bisnis, dan pengajaran), belum sepenuhnya dieksplorasi atau dikembangkan.
Agenda kalangan feminis dalam politik setidaknya memiliki dua masalah. Pertama, publik masih memiliki stigma hasil konstruksi budaya dan politik bahwa ideologi liberal yang dibawa kalangan feminis dianggap tidak berjiwa ketimuran seperti halnya di daerah Jambi, karena pada dasarnya hampir kebanyakan legislatif dan LSM perempuan yang berjuang nyatanya juga memiliki ikatan dengan organisasi keagamaan yang taat. Kedua, masih ada masalah krusial yang tidak diikutkan dengan solidaritas merata. Ada ukuran-ukuran bagi kalangan perempuan yang tidak semuanya memiliki konsen yang sama. Adanya friksi politik dalam tubuh partai politik membawa gesekan kepentingan dalam proses rekrutmen dan kaderisasi sehingga kader perempuan tidak dapat dengan mudah menjalankan komitmen perjuangannya.
Berikut ini adalah tabel tentang jumlah responden yang memilih calon legislatif laki – laki dan perempuan. Dapat dilihat pada tabel 4.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 776-789
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.30

## Tabel 4. Tanggapan Responden Soal Gender

## Sumber : Data diolah
Tabel 4, tanggapan responden ini memperlihatkan bahwa dari 300 orang responden, sebanyak 225 orang memilih calon legislatif laki – laki sebagai calon legislatif tahun 2019 di Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci , dan Kota Sungai Penuh, tidak memilih perempuan sebagai calon legislatif tahun 2019 di Kabupaten Merangin dan sedikitnya ada 225 orang yang memilih calon legislatif perempuan sebagai calon legislatif tahun 2019 di Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci , dan Kota Sungai Penuh. Setelah responden diminta untuk memilih jenis kelamin/gender yang dipilih pada saat pemilu legislatif tahun 2019, peneliti juga menyediakan sejumlah pernyataan yang wajib dipilih oleh responden pemilih calon legislatif sebagai alasan responden untuk tidak memilih perempuan dan memilih laki – laki sebagai calon legislatif. Alasan responden tentang Gender dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 5. Alasan Responden Soal Gender
Alasan Responden Tidak Memilih Perempuan Jumlah % Karena Perempuan Cocoknya Mengurus Rumah Tangga Saja 42 18,7 % Tidak Mengenal Calon Legislatif Perempuan 123 54,7 % Karena Perempuan Berada Pada Nomor Urut Terakhir 12 5,3 % Partai Politik Tidak Terlalu Memberdayakan Calon Legislatif Perempuan 48 21,3 % Total Responden 225 100% Alasan Responden Memilih Laki –Laki Jumlah % Laki-Laki Lebih Pantas Menjadi Pemimpin Dibanding Perempuan 93 41,3 % Laki-Laki Lebih Populer Ketimbang Calon Legislatif Perempuan 66 29,3 % Calon Legislatif Laki-Laki Berada Pada Urutan Pertama 6 2,6 % Pemimpin Partai Politik Kebanyakan Laki-laki 60 26,7 % Jumlah Responden 225 100 %
Sumber : Data diolah.
Tabel 5 alasan responden soal gender memperlihatkan bahwa dari 225 orang responden yang memberi jawaban untuk tidak memilih perempuan sebagai calon legislatif sebanyak 54,7 % memilih alasan “Tidak Mengenal Calon Legislatif Perempuan”, sebanyak 21,3 % memilih alasan “Partai Politik Tidak Terlalu Memberdayakan Calon Legislatif
No Tanggapan Responden Ya Tidak 1 Responden memilih laki - laki sebagai calon legislatif tahun 2019 di Kabupaten Merangin 225 75 2 Responden memilih perempuan sebagai calon legislatif tahun 2019 di Kabupaten Merangin 75 225 Jumlah 300 300

## PENGARUH KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA TERHADAP KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI PROVINSI JAMBI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.776-789 Sutri Destemi Elsi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.30
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Perempuan”, sebanyak 18,7 % memilih alasan “Karena Perempuan Cocoknya Mengurus Rumah Tangga Saja”, dan sedikitnya ada 5,3 % memilih alasan “Karena Perempuan Berada Pada Nomor Urut Terakhir”.
Adapun 225 orang responden yang memberi jawaban untuk memilih laki - laki sebagai calon legislatif, dominan memilih alasan “Laki-Laki Lebih Pantas Menjadi Pemimpin Dibanding Perempuan” sebanyak 41,3 %, responden yang memilih alasan “Laki-Laki Lebih Populer Ketimbang Calon Legislatif Perempuan” sebanyak 29,3%, responden yang memilih.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner untuk memenuhi kebutuhan data penelitian dengan variabel pengamatan yaitu adanya persepsi pemilih tentang kegagalan keterwakilan politik perempuan dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Merangin. Dengan hanya menggunakan variabel mandiri, penulis dapat menemukan berbagai persepsi yang menjadi penyebab terjadinya kegagalan keterwakilan politik perempuan tersebut. Variabel mandiri tersebut yaitu:
Tabel 6. Variabel Pandangan Responden Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Politik
No Pernyataan Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Jumlah 1 Perempuan Boleh Melakukan Aktifitas Diluar Lingkungan Keluarga 75 147 12 69 300 25 % 49 % 3 % 23 % 2 Perempuan Boleh Memilih Kerja Sampingan 75 135 18 72 300 25 % 45 % 6 % 24 % 3 Perempuan Sebaiknya Harus Mengurus Keluarga Dan Tidak Perlu Berpendidikan Tinggi 144 93 33 30 300 48 % 31 % 11 % 10 % 4 Perempuan Boleh Menjabat Disebuah Organisasi Politik 57 36 138 69 300 19 % 12 % 46 % 23 % 5 Perempuan Boleh Menjadi Pemimpin Rapat Dalam Suatu Kegiatan 57 33 138 72 300 19 % 11 % 46 % 24 % 6 Lembaga/Instansi Akan Lebih Maju Apabila Dipimpin Oleh Perempuan 18 87 117 78 300 6 % 29 % 39 % 26 % 7 Saat Memilih Calon, Bagi Saya Tidak Ada Paksaan Dari Pihak Manapun 108 144 6 42 100 36 % 48 % 2 % 14 % 8 Dalam Kepanitian Suatu Partai, Bagi Saya Tidak Memandang Laki-Laki Atau Perempuan 87 132 18 63 100 29 % 44 % 6 % 21 % 9 Pemimpin Yang Baik Adalah Pemimpin Yang Mengerti Semua Kaum 153 114 21 12 100 51 % 38 % 7 % 4 % 10 Laki-Laki Selalu Menjadi Pemimpin 102 135 30 33 100 34 % 45 % 10 % 11 %

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 776-789
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.30
Tabel 6 variabel di atas akan menjadi dasar mengenai pandangan masyarakat Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh secara umum mengenai keterwakilan perempuan dalam kegiatan politik. Hasil variabel ini memperlihatkan bahwa sebanyak 300 orang responden dari berbagai deskripsi dan karakteristik memberikan jawaban yang berbeda – beda pada tiap pernyataan.
Hasil penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner memperlihatkan bahwa dari 300 jumlah responden yang menjadi sampel masyarakat di Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sebanyak 225 orang responden menyatakan dirinya tidak memilih calon legislatif perempuan dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019.
Terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab masyarakat tidak bersedia untuk memilih perempuan sebagai calon legislatif di tiga kabupaten tersebut pada tahun 2019. Pertama, adalah budaya patriarki masyarakat. Budaya masyarakat ini merupakan budaya turunan yang masih sangat dominan dengan cara pandang seperti laki – laki lebih memiliki potensi yang lebih besar dari perempuan. Partisipasi politik perempuan, saat ini sangat dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik. Partisipasi perempuan adalah bicara tentang bagaimana perempuan mengakses ranah politik. Bicara tentang bagaimana perempuan ‘merebut kursi’ dalam ranah parlemen yang masih sangat dikuasai oleh rezim patriarki bahkan ranah politik saja cenderung dikonotasikan sebagai ranah maskulin yang patriarki. Asumsinya, rendahnya partisipasi dan peran substantif perempuan di ranah politik berbanding lurus dengan realisasi potensi yang mereka miliki untuk menyuarakan kepentingan dan hak-hak perempuan.
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengaruh budaya partriarkhi masih sangat berpengaruh di Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dalam memilih calon legeislatif perempuan. Dari 225 orang yang memilih laki – laki sebagai calon legislatif sebanyak 93 orang (41,3 %) menyatakan “Laki-Laki Lebih Pantas Menjadi Pemimpin Dibanding Perempuan”. Selain itu, melalui jawaban 300 orang responden sebanyak 144 orang (48%) menjawab sangat setuju terhadap pernyataan “Perempuan Sebaiknya Harus Mengurus Keluarga Dan Tidak Perlu Berpendidikan Tinggi” dan sebanyak 45 orang (135 %) dari 300 orang responden memilih untuk setuju pada pernyataan “Laki-Laki Selalu Menjadi Pemimpin”.
Kecenderungan sikap masyarakat yang dominan memilih memberi jawaban sesuai pernyataan – pernyataan tersebut semakin memperkuat keyakinan peneliti bahwa

## PENGARUH KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA TERHADAP KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI PROVINSI JAMBI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.776-789 Sutri Destemi Elsi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.30
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
masyarakat di Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh masih terpengaruh oleh budaya patriarki dalam aktifitas politiknya. Banyaknya peluang perempuan dalam berpolitik seperti potensi perempuan yang cukup andal dan mampu berkompetisi dengan laki-laki dalam memenangkan dirinya dalam budaya politik terhalang oleh cara pandang masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki.
Kedua, Selain dari sikap patriarki yang masih membudaya di masyarakat, kecenderuangan akan kurangnya popularitas. Pada zaman milenial seperti saat ini, popularitas menjadi hal yang cukup penting. Karena itu, banyak partai yang mengusung caleg perempuan dari kalangan anak-anak muda dan juga publik figur seperti selebritis, artis, penyanyi, dan anggota dinasti politik, meskipun bukan jaminan ketika terpilih akan mempromosikan dan menjaga kepentingan perempuan dengan tingkat kepopuleran yang tinggi, diharapkan akan dapat menggalang suara yang tinggi pula. Tidak dapat dipungkiri dengan zaman seperti ini, pemilih akan lebih memilih caleg dengan tingkat kepopuleran yang tinggi. Kebanyakan pemilih akan memilih caleg-caleg yang banyak dikenal oleh orang banyak. Caleg-caleg dengan reputasi yang baik atau tingkat popularitas yang tinggi memiliki daya tarik sendiri untuk mempengaruhi masyarakat agar dapat memilihnya.
Namun, reputasi dan tingkat popularitas tersebut harus juga diimbangi dengan kompetensi yang memadai. Jika hanya mengandalkan reputasi dan tingkat popularitas tapi tidak diimbangi dengan kompetensi yang memadai, maka tidak ada jaminan caleg tersebut bisa lolos. kepengurusan dalam organisasi. Hal ini membawa pengaruh karena dengan modal ini caleg dapat berinterikasi langsung dengan masyarakat, terlebih bila organisasi yang diikutinya adalah organisasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti PKK. Dengan menjadi pengurus organisasi, caleg menjadi lebih dikenal. Saat ini, kebanyakan masyarakat memilih caleg yang populer dan sudah dikenal. Aktivitas caleg tersebut di organisasi akan menambah popularitas dirinya di tengah masyarakat. dari calon legislatif perempuan juga menjadi faktor penyebab kegagalan perempuan untuk memenangkan dirinya dalam pemilu legislatif tahun 2019 di tiga Kabupaten tersebut.
Hasil pengolahan data kuesioner memperlihatkan bahwa dari 225 orang responden yang tidak memilih perempuan dalam pemilu legislatif dan lebih memilih laki – laki sebanyak 123 orang (54,7 %) menyatakan diri untuk memberi alasan karena “Tidak Mengenal Calon Legislatif Perempuan” dan sebanyak 66 orang (29,3 %) memberi alasan karena “Laki-Laki Lebih Populer Ketimbang Calon Legislatif Perempuan”. Sedangkan hasil analisis 300 orang responden secara keseluruhan memilih laki-laki.
Ketiga, kurangnya popularitas perempuan dalam berpolitik juga sangat berkaitan dengan respon partai politik, Tidak diragukan lagi, peran partai politik dalam proses

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 776-789
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.30
rekrutmen dan kaderisasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan sebagai pengambil kebijakan di lembaga legislatif sangatlah penting. Meskipun demikian, peran partai politik yang besar tersebut tidak diimbangi dengan komitmen yang besar untuk menjamin hak politik perempuan. Setengah hati sikap dan komitmen partai bukan tanpa sebab. Negara yang tidak tegas dalam mendorong upaya meningkatkan keterwakilan perempuan menjadi salah satu penyebabnya.
Kuota 30% untuk kepengurusan partai di tingkat kabupaten/kota itupun hanya bersifat imbauan sehingga tidak mengikat partai untuk memenuhi aturan tersebut. Padahal untuk membentuk partai politik yang sensitif gender, khususnya terkait masalah perempuan, diperlukan keterwakilan perempuan sejak tingkat terendah kepengurusan sebuah parpol. maka rendahnya jumlah pengurus perempuan di dalam partai tentu saja memengaruhi hasil kebijakan yang dihasilkan oleh partai menjadi tidak peka terhadap kepentingan dan kebutuhan perempuan.
Rendahnya angka representasi perempuan dalam kepengurusan partai tidak hanya berpengaruh terhadap kebijakan partai yang tidak sensitif gender, tetapi secara tidak langsung berdampak pada rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen. Dengan demikian, apabila kehadiran perempuan sebagai pengurus partai rendah maka kemungkinan keterpilihan perempuan sebagai caleg dalam pemilu pun rendah. Tidak hanya itu, keterlibatan perempuan yang rendah sebagai pengurus berdampak juga pada penempatan caleg perempuan bukan pada nomor urut atas.
Masyarakat pemilih biasanya akan lebih memilih caleg yang memiliki riwayat menjadi pengurus partai politik karena dianggap lebih berkompeten dan memiliki nilai tambah. Selain itu, caleg yang menjadi pengurus partai juga memiliki nilai tambah tersendiri. Penentuan nomor urut caleg salah satunya juga dinilai dari apakah caleg tersebut merupakan pengurus partai atau tidak, sudah berapa lama caleg tersebut mengabdi dipartai, apa saja yang telah dilakukan oleh caleg tersebut untuk partai. Oleh karena itulah, caleg perempuan yang banyaknya berada pada, nomor sepatu pada akhirnya tidak terpilih sebagai anggota legislatif. Pemberdayaan calon legislatif perempuannya kurang diberikan ruang dalam kontestasi politik.
Kurangnya pemberdayaan perempuan di partai politik menjadi penyebab masyarakat berpandangan bahwa perempuan yang akan menjadi calon legislatif kurang dibekali persiapan matang oleh partai pengusungnya. Pernyataan tersebut juga berkaitan dengan alasan dari 225 orang responden sebanyak 48 orang (21,3 %) memberi alasan bahwa “Partai

## PENGARUH KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA TERHADAP KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI PROVINSI JAMBI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.776-789 Sutri Destemi Elsi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.30
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Politik Tidak Terlalu Memberdayakan Calon Legislatif Perempuan” dan sebanyak 60 orang (26,7 %) memberi alasan bahwa “Pemimpin Partai Politik Kebanyakan Laki-laki”. Pentingnya upaya partai politik untuk selalu siap dalam memboboti anggota/kader partai juga dapat mempengaruhi respon dari masyarakat ketika melihat calon legislatif perempuan memberi pandangan politik mereka kepada masyarakat yang akan memilih.

## KESIMPULAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah banyak kebijakan afirmatif yang menyasar keterwakilan perempuan di ranah politik khususnya pada Lembaga lesgilatif, kuota 30% perempuan masih belum dapat dicapai. Terbukti dari nihilnya keterwakilan perempuan di Lembaga tersebut di Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh pada pemilu 2019 lalu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 300 responden sebanyak 225 orang menyatakan dirinya tidak memilih calon legislatif perempuan pada pemilu 2019 dikarenakan faktor kuatnya budaya patriarkhi di ketiga kabupaten tersebut, kurangnya popularitas caleg perempuan yang diakibatkan kurangnya keaktifan mereka di ruang publik selama ini. Faktor lainnya adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam keanggotaan partai, karir politik dianggap lebih ‘layak dipilih’ jika dimulai sejak menjadi kader partai yang partisan.

## REFERENSI
Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). Women’s Political Representation in Indonesia: Who Wins and How? Journal of Current Southeast Asian Affairs . https://doi.org/10.1177/1868103421989720
Bayu, D. J. (2018, September 5). Pemilih Perempuan Lebih Banyak Dibanding Pria di Pilpres 2019 . Retrieved November 23, 2021, from Katadata.co.id website: https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5e9a55d5e6998/pemilih-perempuan-lebih- banyak-dibanding-pria-di-pilpres-2019
Childs, S., & Krook, M. L. (2006). Gender and politics: The state of the art. Politics .
https://doi.org/10.1111/j.1467-9256.2006.00247.x
DiLanzo, T. (2018). Strengthen Girls’ and Women’s Political Participation and Decision-Making Power: Facts, Solutions, Case Studies, and Calls to Action. Policy Brief .
Erick, B., & Masyitah, M. (2020). KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH. Jurnal Sosial Humaniora Sigli . https://doi.org/10.47647/jsh.v3i2.312
Htun, M. N. (2002). Women in Political Power in Latin America. Women in Parliament: Beyond the Numbers .
Inglehart, R., & Norris, P. (2003). Rising tide: Gender equality and cultural change around the world. In Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change Around the World . https://doi.org/10.1017/CBO9780511550362
Iqbal, M. M., & Kurniawan, A. S. (2020). Mekanisme Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi di DPC Partai Kebangkitan Bangsa

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 776-789
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.30
Kabupaten Malang). Jurnal Pemerintahan Dan Politik . https://doi.org/10.36982/jpg.v5i2.1030
Lindberg, S. I. (2004). Women’s empowerment and democratization: The effects of electoral systems, participation, and experience in Africa. Studies in Comparative International Development . https://doi.org/10.1007/BF02686314
Nasir, P. E., Halim, A., Herida, T., Cory, S., Sinulingga, A. A., Mukhti, A., … Gibran, F. (2021). Minangkabau Matriliny and Gender Equality: Cultural Contribution to Sustainable Development Goals. Andalas Journal of International Studies (AJIS) . https://doi.org/10.25077/ajis.10.1.16-33.2021
Nengsi, S. A. (2019). ‘Kuota Perempuan dalam Politik: Representasi atau Partisipasi?’
Pratiwi, A. M. (2019). Kebijakan, Praktik & Politik Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik:
Studi Kasus Aleg Perempuan DPRD Kabupaten/Kota Periode 2014-2019. Jurnal Perempuan .
Satris, R., & Sabilla, K. R. (2021). Influence of women political participation in parliament correlates to gender issues in Indonesia. Sociologia y Tecnociencia . https://doi.org/10.24197/st.Extra_1.2021.177-187
Smiler, A. P. (2004). Thirty Years after the Discovery of Gender: Psychological Concepts and Measures of Masculinity. Sex Roles . https://doi.org/10.1023/B:SERS.0000011069.02279.4c STERLING, M. D. (2021). The Politics of Presence. In Babylon East . https://doi.org/10.2307/j.ctv1198x5w.6
Tripp, A. M., & Kang, A. (2008). The global impact of quotas: On the fast track to increased female legislative representation. Comparative Political Studies . https://doi.org/10.1177/0010414006297342
Tundi, T. E. (2014). Factors influencing women participation in political leadership-the case of kimilili constituency of bungoma county, Kenya. Global Advanced Research Journal of Geography and Regional Planning .
Vishkin, A., Slepian, M. L., & Galinsky, A. D. (2021). The Gender-Equality Paradox and Optimal Distinctiveness: More Gender-Equal Societies Have More Gendered Names. Social Psychological and Personality Science . https://doi.org/10.1177/19485506211037576
Zaetun, S., & Mariyah, C. (2020). Politik Kekerabatan dalam Keterwakilan Perempuan pada Rekrutmen Politik Partai Nasdem pada Pemilu 2019. TheJournalish: Social and Government .