Analisis Wasiat Melalui Notaris Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam

## Khoirun Niam
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
niamrunni@gmail.com

## Alfa Syahriar
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara alfasyahriar@unisnu.ac.id
Keywords: Testament; Notary; Compilation of Islamic Law; Islamic law.

## Abstract
This  research  is  intended  to  analyze  testaments  through Notaries with perspective of the Compilation of Islamic Law and Islamic Law, and examine the comparison of them. Cause many  people  who  made  testaments  according  to  custom  and according to Islamic law only. whether done through speech or writing, where the testament is very prone to lawsuits, especially testaments related to property matters, so legal force is needed so that the testament runs as expected. This type of research uses a normative legal research type using a statutory approach and a conceptual approach. The data sources used are primary data sources,  namely  from  the  Koran,  hadith,  Islamic  boarding books,  the  Notary  Position  Law,  Islamic  Law  Compilation Books, the Civil Code. and tertiary data sources in the form of legal  journals,  books  notaries,  testaments  and  Islamic inheritance with library research. The data was analyzed using qualitative  methods  and  then  interpreted  using  comparative legal  interpretation.  Both  conclude  that  the  law  of  making testaments through Notaries is not an obligation, but just option for  someone  who  wants  to  make  a  testament  deed  that  has legality which can be used to resolve claims from various parties because of the legal force it has.

## Abstrak
Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis wasiat melalui Notaris  dalam  pandangan  Kompilasi  Hukum  Islam  dan Hukum  Islam,  dan  mengkaji  perbandingan  dari  keduanya karena masih banyak masyarakat yang berwasiat secara adat maupun  secara  syariat  Islam  saja  baik  dilakukan  melalui ucapan  maupun  tulisan,  yang  mana  wasiat  tersebut  sangat rawan terjadi gugatan, apalagi wasiat terkait masalah harta,
Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam
Kata Kunci: Wasiat;  Notaris;  Kompilasi Hukum Islam; Hukum Islam.
sehingga  dibutuhkan  kekuatan  hukum  agar  wasiat  berjalan sesuai dengan harapan. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Sumber data  yang  digunakan  adalah  sumber data  primer  yaitu dari alquran,  hadis,  kitab  pesantren,  Undang-Undang  Jabatan Notaris, Buku Kompilasi Hukum Islam, beberapa pasal Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  dan  sumber  data  tersier berupa  jurnal-jurnal  Hukum,  dan  juga  buku-buku  tentang Notaris,  wasiat  dan  kewarisan  Islam  dengan  teknik pengumpulan  data  pustaka.  data  dianalisis  dengan  metode analisis  yang  bersifat  kualitatif  dengan  cara  melakukan penafsiran terhadap sumber data yang telah diolah. Dengan metode penafsirannya menggunakan penafsiran perbandingan hukum.  Keduanya  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Hukum berwasiat  melalui  Notaris  bukanlah  suatu  kewajiban,  tetapi hanya sebagai pilihan bagi seseorang yang akan berwasiat dan menjadikan  wasiat  sebuah  akta  autentik  yang  memiliki legalitas  yang  dapat  digunakan  untuk  mengatasi  gugatan – gugatan  dari  berbagai  pihak  karena  kekuatan  hukum  yang dimiliki.

## Pendahuluan
Ulama  Fikih  mendefinisikan  wasiat adalah  penyerahan  harta  secara  sukarela dari  seseorang  kepada  pihak  lain  yang berlaku  setelah  orang  tersebut  wafat,  baik harta berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.(Muhibbussabry,  2020,  p.  92) Sehingga  pelaksanaan  wasiat  dilakukan tatkala  pemberi  wasiat  telah  meninggal dunia, ketika pemberi wasiat ternyata diberi umur  panjang  maka  ia  berhak  penuh terhadap  hartanya,  dan  berhak  pula
menarik  segala  bentuk  pesan  dan  wasiat yang  sudah  dilontarkannya  jika  di kemudian  hari  ditemukan  penyimpangan- penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  ahli waris  atau  penerima  wasiatnya  terutama terkait dengan pelanggaran moral dan adat istiadat.(Nawawi, 2016, p. 195)
Dalam  kitab  Fath  al-Qarib  dijelaskan bahwasanya sah/ diperbolehkan wasiat dari setiap orang yang sudah balig dan berakal, maksudnya  adalah  orang  yang  memilih/ berkehendak sendiri, orang yang merdeka,
walaupun  itu  orang  kafir  atau  orang  yang mahjur alaih sebab safih yang artinya orang yang  memasuki  usia  balig  tetapi  menyia- nyiakan  hartanya. (Faishal  Amin,  2015,  p.
476)
Buku  II  Kompilasi  Hukum  Islam  ayat  1 Pasal  195  dijelaskan  Bahwa  “Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi,  atau  tertulis  di  hadapan  dua  orang saksi, atau di hadapan notaris ” .
Melihat pelaksanaan wasiat yang terjadi setelah  pewasiat  meninggal  dunia,  maka keabsahan  dan  kebenaran  isi  wasiat  dari pewasiat sangat diperlukan sehingga wasiat yang  ditinggalkan  dapat  dilaksanakan sesuai  cita-cita/  keinginan/  kehendak pewasiat.
Pelaksanaan  wasiat  yang  ditulis  dan disimpan sendiri/ disampaikan secara lisan kepada  seseorang  sangat  rawan  terjadi gugatan  antar  ahli  waris  atau  dengan penerima  wasiat,  apalagi  yang  diwasiatkan merupakan  harta  benda/barang  berharga peninggalan pewasiat, sangat rawan terjadi gugatan  maka  dari  itu  diperlukan  bukti autentik atas wasiat yang telah terjadi.
Mengapa wasiat harus dibuat di hadapan notaris? karena dengan dibuatnya wasiat di
hadapan  notaris  akan  memiliki  akta autentik sehingga memiliki suatu kepastian dan  jaminan  dari  perbuatan  hukum  yang akan  dibuat.  Adanya  akta  autentik  ini didasarkan  pada  Pasal  1868  KUH  Perdata yang berbunyi “ suatu akta autentik adalah akta  yang  di  dalam  bentuknya  ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadap  pegawai-pegawai  umum  yang berkuasa  itu  di  tempat  di  mana  akta dibuatnya ” .  (Hoesin  dan  Utama,  2022,  p.
1335)
Sehingga adanya notaris sebagai pejabat umum  yang  berwenang  untuk  membuat akta  autentik  dan  kewenangan  lainnya sebagaimana  dimaksud  dalam  undang – undang sangatlah diperlukan.
Notaris  dalam  perkara  wasiat  memiliki aturan yang berbeda dari Kompilasi Hukum Islam  (KHI)  dan  Hukum  Islam.  seperti contoh  dalam  KHI  orang  yang  berwasiat sekurang-kurangnya  berumur  21  tahun, sedangkan  pelaksanaan  wasiat  menurut KUH Perdata Pasal 897 menyatakan bahwa anak-anak  di  bawah  umur  yang  belum mencapai  umur  18  tahun  penuh,  tidak diperkenankan  membuat  surat  wasiat,  di dalam  Hukum  Islam  sendiri  tidaklah  ada
Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam
persyaratan batasan umur, asalkan ia sudah balig dan berakal sehat, merdeka dari segala paksaan  dan  berkehendak  sendiri  untuk berwasiat  maka  wasiatnya  sudah  sah hukumnya.
Dalam Hukum Islam dan KHI dijelaskan bahwasanya  wasiat  hanya  diperbolehkan sebanyak-banyaknya  sepertiga  dari  harta warisan  kecuali  apabila  semua  ahli  waris menyetujui. Sedangkan KUH Perdata tidak memberikan  pembatasan  secara  langsung mengenai  besaran  wasiat,  namun  KUH Perdata  mengenal Legitieme  Portie yakni suatu bagian dari harta peninggalan Pewaris yang  harus  diterima  oleh  ahli  waris  dalam garis lurus baik lurus ke atas atau lurus ke bawah dari pewaris dan terhadap bagian ini si Pewaris tidak diperbolehkan menetapkannya  sebagai  hibah  ataupun wasiat.  (Fransisca  dan  Setyowati,  2018,  p. 128)
Sarjana  lain  pernah  membahas  dalam tulisannya  terkait  perkara  wasiat  dan notaris  seperti  dalam  tesis  Renno  Khrisna Abiyasa mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas Sumatera  Utara  Medan  yang  berjudul
“Wasiat  Tanpa  Akta Notaris  Menurut
Hukum  Islam  Dan  KUH  Perdata (BW)” dengan  menitikberatkan  analisis  pada dampak  dan  akibat  yang  terjadi  bila pelaksanaan  wasiat  tanpa  adanya  akta Notaris. (Abiyasa, 2020 p. i)
Dalam  Jurnal Lex  Privatum,  Vol.  VI/No. 1/Jan-Mar/2018 Karini  Rivayanti  Medellu Mahasiswa  Universitas  Sam  Ratulangi Manado yang berjudul “Pelaksanaan Surat
Wasiat Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Praktek Kenotariatan”  telah  menganalisis  tata  cara melaksanakan  wasiat  Berdasarkan  KUH Perdata dalam praktik kenotariatan, dengan memfokuskan  cara  wasiatnya  berdasarkan KUH Perdata. (Medellu, 2018, p. 13)
Begitu  juga  dalam  Jurnal El-Iqtishady Volume 1, Nomor 1 Juni 2019 oleh Nur Aisyah Mahasiswa  Universitas  Islam  Negeri Alauddin  Makassar  dengan  judul  “Wasiat dalam Pandangan Hukum Islam dan BW” di dalamnya  lebih  menganalisis  tentang perbandingan  wasiat  dalam  pandangan hukum  Islam  dan Burgerlijk  Wetboek atau KUH Perdata. (Aisyah, 2022, p. 59) Sehingga sangatlah berbeda dengan artikel yang akan dibahas pada kajian ini.
Dari beberapa uraian di atas, maka sangat perlu  dikaji  dan  dianalisis  dalam  perkara wasiat  melalui  notaris  dalam  perspektif hukum  Islam  dan  KHI  ini,  dimana  hal  ini sangat penting karena dengan mengkajinya akan ditemukan fakta-fakta tentang wasiat melalui notaris dalam pandangan KHI dan Hukum  Islam  sehingga  masyarakat  dalam melaksanakan  wasiat  melalui  notaris  tidak akan  ragu  dan  yakin  dalam  pengurusan wasiat melalui notaris mengingat banyaknya  cara  dalam  berwasiat  yang berlaku  dalam  masyarakat  maka  kepastian hukum  yang  mengikat  adalah  salah  satu cara yang dapat dijadikan sebagai bukti sah dalam  berwasiat,  sehingga    di  zaman  yang setiap orang menginginkan keuntungan ini sangatlah  penting  sesuatu  memiliki  bukti autentik agar terhindar dari segala gugatan dari pihak-pihak lain.
Dan bisa disimpulkan bahwa orang yang berwasiat  bukan  melalui  notaris  tidak memiliki  kekuatan  hukum  dan  bukti autentik  yang  dibutuhkan  walaupun sebenarnya sudah diperbolehkan, sehingga andai terjadi gugatan dari pihak lain maka wasiat  yang  seharusnya  terjadi  akan  batal, mengingat  tidak  adanya  bukti  autentik
dalam  berwasiat  sebelumnya.  Selain  itu dengan adanya kajian ini diharapkan dapat dimengerti  dan  dipahami  dalam  berwasiat melalui notaris yang sesuai dengan KHI dan Hukum  Islam,  dan  mengakibatkan  wasiat yang terjadi tidak keluar dari tatanan syariat Islam.
Metode
Metode menurut Senn merupakan suatu prosedur  atau  cara  untuk  mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. (Arfa dan Marpaung, 2016, p. 19) Jenis  Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  hukum  normatif  ( legal  research ) yang  biasa  disebut  juga  penelitian  hukum doktrinal, penelitian kepustakaan atau studi dokumen  yang  kajiannya  menggunakan sumber  bahan  hukum  yang  berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/  akad,  teori  hukum,  dan pendapat sarjana.(Muhaimin, 2020, p. 45)
Dalam  kajian  ini  digunakan  beberapa pendekatan  yaitu  pendekatan  perundang- undangan  dengan  cara  menelaah  semua undang — undang dan regulasi yang terkait dengan isu  hukum  yang  sedang  ditangani, (Atikah,  2022,  pp.  56-57)  dan  pendekatan
Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam
konseptual  di  mana  pendekatan  ini beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan doktrin-doktrin  yang  berkembang  dalam ilmu hukum dalam rangka mencari jawaban atas  isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. (Muhaimin, 2020, p. 57).
Dalam  kajian  ini  sumber  data  yang digunakan adalah sumber data primer yaitu sumber  pertama  yang  membahas  masalah yang  dikaji  diantaranya  yaitu  al-Quran, kitab  hadis,  kitab  Fikih  seperti  Fath  al- Qorib,  Fath  al- Mu’in,  Bulugh al-Maram,
Undang – undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris, Undang – undang Nomor  2  Tahun  2014,  Perubahan  Atas Undang – undang  Nomor  30  Tahun  2004,
Jabatan Notaris, Buku II Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang lainnya seperti Pasal 897 KUH Perdata dan Pasal 1868 KUH perdata,  dan  sumber  data  sekunder  yaitu pada  Jurnal-jurnal  hukum,  tesis  magister kenotariatan, dan juga buku-buku tentang notaris dan juga tentang fikih terutama bab wasiat dan kewarisan.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik pengumpulan  data  pustaka  berupa  data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan  cara  mengadakan  penelusuran
terhadap peraturan-peraturan dan literatur- literatur lain berkaitan dengan permasalahan  yang  diteliti.  (Benuf  dan Azhar, 2020, p. 26)
Kemudian data dianalisis dengan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap  bahan-bahan  hukum  yang  telah diolah,  penelitian  ini  diawali  dengan menganalisis  pembahasan  apa  saja  yang dibutuhkan sebagai data penelitian.
Setelah itu masing-masing dicari melalui website  penyedia  jurnal,  tesis,  ebook,  dan buku-buku  lainnya,  disamping  itu  juga mengumpulkan  dari  sumber  kitab-kitab Fikih,  serta  buku-buku  cetak  yang dimilikinya.  Setelah  semua  terkumpul, kemudian  mengelompokkannya  sesuai kegunaan  dan  menggunakannya  sesuai kebutuhan.  Analisis  ini  dengan  metode penafsiran  perbandingan  hukum  yaitu mengusahakan  penyelesaian  suatu  isu hukum ( legal issue ) dengan membandingkan berbagai  stelsel  hukum.(Muhaimin,  2020, pp. 68-69)
Hasil dan Diskusi
Ulama  Fikih  dalam  kitab  Fath  al- Mu’in mendefinisikan  wasiat  adalah  penyerahan
harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak  lain  yang  berlaku  setelah  orang tersebut meninggal dunia. Wasiat juga bisa diartikan  sebagai  permintaan  terakhir seseorang  untuk  dilaksanakan  ketika  ia sudah tiada setelah meninggal nantinya.(Nawawi,  2016,  p.  101)  Wasiat berarti ittashala yang  artinya  bersambung, berhubungan, dijelaskan oleh Prof. Dr. M. Quraish Shihab, wasiat berarti menyampaikan  pesan  kepada  orang  lain dengan  perkataan  yang  halus  agar  yang bersangkutan  melakukan  suatu  pekerjaan yang diharapkan darinya secara berkesinambungan.  Yang  artinya  dapat dipahami  bahwa  isi  pesan  hendaknya dilakukan secara berkesinambungan, bahkan  mungkin  juga  menyampaikannya dan  melakukannya  secara  terus-menerus, dan  tidak  bosan-bosannya  menyampaikan kandungan  pesan  itu  kepada  yang  diberi pesan.(Shihab,  2007,  p.  1074)  Wasiat  juga diartikan  sebagai  akad  atau tasharruf atas harta  benda.  Sebagian  Ulama  Fikih mengartikannya  lebih  luas  dari  ini,  bahwa wasiat  adalah  perintah  untuk  melakukan tasharruf  setelah  kematian,  dan  perintah untuk melakukan tabarru' atas harta benda
setelah kematian. Maka, arti ini mencakup wasiat kepada seseorang untuk menikahkan anak  perempuannya,  memandikan,  atau sebagai  imam  dalam  menyalatkannya.(Az- Zuhaili, 2011 pp. 154-155)
Hukum  kewarisan  Islam  di  Indonesia telah  mengatur  tentang  sistem  pembagian wasiat di mana wasiat tidak boleh melebihi sepertiga  dari  harta  atau  tirkah  yang ditinggalkan.  Wasiat  pada  dasarnya hukumnya boleh atau mubah, tetapi dapat diperhatikan  bahwa  masalah  wasiat  juga masalah warisan, sehingga patut diperhatikan kondisi atau status sosial para ahli  waris.  Karena  bagi  ahli  waris  yang berhak  menerima  warisan  maka  ia  tidak boleh untuk mendapatkan wasiat. Menurut Fikih  orang  Islam  seharusnya  berwasiat kepada  orang  yang  dianggap  berjasa  pada dirinya  dan  orang  tersebut  tidak  akan mendapatkan harta warisan yang bersangkutan karena ia terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris.
Karena  hal  itulah  wasiat  merupakan perbuatan  suci  sehingga  diatur  dalam alquran  secara  jelas  dan  terinci.(Supardin 2020, pp. 93-94) Namun dalam Islam hukum wasiat  dibagi  menjadi  lima  (Sabiq
diterjemah  oleh  Al-Albani,  2008  pp.  592- 594) yaitu:

## 1. Wasiat Wajib
Wasiat  wajib  adalah  wasiat  di mana  pada  suatu  keadaan  jika seseorang  memilki  tanggungan kewajiban syariat yang dikhawatirkan  tidak  terlaksana  jika tidak  diwasiatkan  seperti  halnya titipan,  amanah  dan  hutang  baik terhadap  Allah  maupun  terhadap manusia (misalnya haji dan zakat).
2. Wasiat Sunah Wasiat sunah yaitu wasiat yang
dianjurkan  terkait  ibadah – ibadah untuk  mendekatkan  diri  kepada
Allah,  wasiat  kepada  kerabat  yang miskin, wasiat kepada orang – orang saleh.
3. Wasiat Haram
Wasiat haram terjadi jika wasiat
mengandung  dampak  buruk  dan yang  membahayakan  terhadap  ahli waris  walaupun  besarannya  kurang dari  sepertiga.  Termasuk  pula dilarang  menyampaikan  wasiat berupa  arak  atau  minuman  keras,
wasiat  untuk  pembangunan  gereja, dan wasiat untuk gedung hiburan.

## 4. Wasiat Makruh
Wasiat makruh yaitu jika wasiat yang  terjadi  hartanya  sedikit, sementara  dia  memiliki  satu  atau sejumlah ahli waris yang membutuhkan  harta.  Begitu  juga makruh wasiat kepada orang – orang fasik  bila  diketahui  berdasarkan prediksi  yang  meyakinkan  bahwa mereka  akan  menggunakan  harta wasiat  itu  pada  kefasikan  dan kedurhakaan.
Namun  sebaliknya  andai  ada dugaan kuat bahwa penerima wasiat akan menggunakan harta wasiatnya dalam ketaatan, maka wasiat tersebut sangat dianjurkan
5. Wasiat Mubah
Wasiat mubah yaitu wasiat yang diberikan kepada orang  yang  sudah berkecukupan,  baik  itu  kerabat dekat  maupun  orang  yang  jauh hubungannya.
Maka dapat diartikan bahwa wasiat dari seseorang  dapat  dijalankan  maupun  tidak, seperti halnya orang yang menerima wasiat
ternyata  meninggal  dunia  terlebih  dahulu, maka  wasiat  dianggap  batal,  begitu  juga wasiat  untuk  hal-hal  keburukan  dan kemaksiatan  dan  juga  apabila  barang  yang diwasiatkan  ternyata  telah  hilang/  sirna sebelum  pelaksanaan  wasiat,  maka  wasiat menjadi batal.
Mengenai rukun wasiat ada perbedaan pendapat  Ulama  Fikih  dalam  menentukan rukun  wasiat  di  antaranya  ulama  mazhab Hanafi  menyatakan  bahwasanya  rukun wasiat hanya satu yaitu ijab atau pernyataan pemberian  wasiat  dari  pemilik  harta  yang akan wafat. Karena menurut mereka wasiat adalah  suatu  akad  yang  hanya  mengikat pihak yang berwasiat, tidak mengikat pihak yang menerima wasiat. Oleh sebab itu kabul tidak  diperlukan.  Akan  tetapi  jumhur Ulama  Fikih  menyatakan,  bahwa  rukun wasiat itu ada empat (Muhibbussabry, 2020, p. 90) yaitu:
a. Orang  yang  berwasiat/pemberi wasiat  yaitu  orang  yang  membuat surat  wasiat  itu  harus  cakap  dan bertindak  secara  sukarela  tanpa paksaan  serta  ia  harus  benar-benar berhak atas harta/sesuatu yang akan diwasiatkan.
b. Penerima  wasiat  yaitu  orang  yang akan  menerima  wasiat  harus  cakap untuk  menerimanya,  ia  tidak termasuk ahli waris pemberi wasiat, dan harta yang diperoleh dari wasiat itu  tidak  boleh  dipergunakan bertentangan dengan hukum.
c. Barang/benda  yang  diwasiatkan, yaitu  benda  yang  akan  diwasiatkan sifatnya harus dapat dipindahtangankan.  Wasiat  tidak boleh  melebihi  sepertiga  dari  harta setelah  dikurangi  dengan  semua hutang. sebab melebihi dari sepertiga berarti mengurangi hak ahli waris.
d. Bacaan/ lafal wasiat ( sighat ) yaitu isi dari  wasiat  yang  terang  dan  jelas, tidak menimbulkan kekeliruan, dan dilakukan di depan saksi-saksi paling sedikit dua orang.(Aisyah, 2019, p. 35) Maka dalam berwasiat haruslah ada ke empat unsur/ rukun yang telah disebutkan sebelumnya  dengan  terang  dan  Jelas, sehingga  ketika  pelaksanaan  wasiat  pada saat  pewasiat  meninggal  dapat  terlaksana sesuai yang telah diwasiatkan.
Dalam  kitab  Fikih  pelaksanaan  wasiat haruslah  ada  beberapa  syarat  yang  harus
dipenuhi  (Amin  et  al,  2015,  pp.  474-478) yaitu:
a. Syarat Barang Yang Di Wasiatkan
Barang  yang  diwasiatkan  tidak disyaratkan  harus  maklum  dan sudah  ada  wujudnya.  Dengan demikian, maka boleh wasiat dengan barang  yang  sudah  diketahui
( ma’lum ) maupun barang yang belum diketahui  ( majhul )  seperti  air  susu yang  masih  berada di  kantong  susu binatang.  Dan  wasiat  boleh  dengan barang  yang  sudah  wujud  maupun yang  belum  wujud  seperti  wasiat kurma  di  pohon  yang  telah ditentukan sebelum wujud buahnya.
Harta  yang  diwasiatkan  paling banyak adalah sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan, tetapi andai wasiat  lebih  dari  sepertiga  maka tambahannya dimohonkan persetujuan  dari  ahli  waris  mutlak tasharruf nya,  jika  tidak  di  setujui maka  bagian  wasiat  yang  melebihi sepertiga tersebut batal.
Begitu juga tidak diperbolehkan wasiat  kepada  ahli  waris  walau diambil  dari  bagian  sepertiga  harta
wasiat  kecuali  ahli  waris  mutlak tasharruf lainnya menyetujui.
Alasan diperbolehkan berwasiat dengan  perkara  yang  belum diketahui  ( majhul )  adalah  karena untuk memberikan kemudahan dan keleluasaan kepada manusia.
Sedangkan alasan mengapa diperbolehkan wasiat dengan perkara yang belum wujud ( ma’dum ) karena  barang  yang  belum  wujud/ tidak ada, bisa dimiliki melalui akad musaqah , qiradl dan Ijarah , maka juga boleh  dengan  cara  wasiat,  sebab wasiat  lebih  memberikan  toleransi dari pada bab yang lain.
b. Syarat Orang Yang Berwasiat
Hukumnya  sah/  diperbolehkan wasiat dari setiap orang yang sudah balig dan berakal, maksudnya adalah orang  yang  memilih/berkehendak sendiri,  orang  yang  merdeka, walaupun itu orang kafir atau orang yang mahjur  alaih sebab safih yang artinya  orang  yang  yang  memasuki usia  balig  tetapi  menyia-nyiakan hartanya.  Jadi  tidak  sah  wasiatnya orang gila, mughma ‘alaih yaitu orang
yang sakit epilepsi/ ayan, anak kecil, dan orang yang dipaksa.
c. Syarat Orang Yang Diberi Wasiat

## Wasiat hukumnya sah diberikan
kepada  setiap  orang  yang  bisa
“menerima  kepemilikan”  artinya wasiat  bisa  diberikan  kepada  setiap orang yang bisa memiliki yaitu anak kecil,  orang  dewasa,  orang  yang sempurna  akalnya,  orang  gila,  dan janin yang sudah wujud saat terjadi wasiat  dengan  artian  bayi  itu  lahir kurang  dari  enam  bulan  setelah waktu wasiat. Mengecualikan “orang yang  tertentu”  yaitu  permasalahan ketika  yang  diberi  wasiat  adalah jihhat ‘ammah atau  diperuntukkan untuk tujuan umum.
Dapat  dijelaskan  bahwa  syarat dalam  berwasiat  adalah  tidak  pada untuk kemaksiatan
seperti membangun  gereja  karena  untuk beribadah di sana. Jadi diperbolehkan  pula  wasiat  di  jalan Allah  seperti  wasiat  untuk  orang – orang  fakir,  dan  wasiat  untuk pembangunan masjid.
Diterangkan  pula  bahwa  dalam berwasiat dibolehkan untuk melunasi  hutang,  melaksanakan wasiat,  dan mengurus urusan anak- anak  kecil  diperuntukkan  orang – orang yang memiliki lima sifat yaitu Islam,  balig,  berakal  sehat,  merdeka dan amanah dalam men tasharruf kan.
Sehingga  orang  yang  tidak mampu untuk tasharruf sebab terlalu tua atau karena pikun semisal, maka tidak  sah  berwasiat  padanya.  Dan ketika syarat-syarat tersebut terkumpul  pada  ibu  si  anak  kecil, maka  ia  lebih  berhak/lebih  utama dari pada yang lainnya.
Wasiat  menurut  jenisnya  dibagi menjadi dua (Az-Zuhaili, 2011, p. 155) yaitu:
1. Wasiat Muthlaqah (bebas)
Wasiat muthlaqah adalah wasiat secara  bebas  tanpa  bergantung atau memiliki  syarat  tertentu  seperti contoh  “aku  berwasiat  sesuatu  ini untuk zaid”.
2. Wasiat Muqayyadah
Wasiat muqayyadah yaitu wasiat yang  bergantung  terhadap  sesuatu contoh: “jika aku mati dari penyakit
Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam
ini,  atau  di  negara  ini,  atau  dalam perjalananku  ini  maka  sesuatu  ini untuk  zaid”,  jika  syarat  yang disebutkan  terjadi  maka  wasiat menjadi sah.
Dan jika apa yang disyaratkannya tidak terjadi,
misalnya dia sembuh dari penyakitnya  tadi  atau  tidak meninggal di negara yang ditentukan atau  selamat  dalam  perjalanan tersebut, wasiat menjadi batal karena
tidak terwujudnya syarat penggantungan yang
telah disebutkan sebelumnya.
Pada  bab  V  KHI  tentang  wasiat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pada  Pasal  194  dijelaskan  bahwa Pewasiat berumur sekurang-
kurangnya  21  tahun,  berakal  sehat tanpa  adanya  paksaan  dapat mewasiatkan sebagian harta
bendanya  kepada  orang  lain  atau lembaga  dengan  menyebutkan secara  jelas  dan  tegas  sesuai  pada Pasal 196.
2. Pelaksanaanya  menurut  Pasal  195 boleh secara lisan maupun tertulis di
hadapan  dua  orang  saksi  atau  di hadapan  Notaris  paling  banyak sepertiga  dari  harta  warisan  dan tidak  diberikan  kepada  ahli  waris kecuali  apabila  semua  ahli  waris menyetujuinya,  dengan  membuat pernyataan  persetujuan  baik  secara lisan maupun tulisan di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris. Kemudian  disusuli  pada  Pasal  201 apabila  ahli  waris  ada  yang  tidak menyetujuinya  maka  pelaksanaan wasiat sampai sepertiga hartanya saja dan  wasiat  kepada  ahli  waris  juga tidak berlaku.
3. Wasiat  menurut  Pasal  197  menjadi Batal  apabila calon  penerima wasiat berdasarkan  putusan  hakim  yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap dihukum karena dipersalahkan telah  memfitnah,  membunuh  atau mencoba membunuh atau menganiaya  berat  kepada  pewasiat, dipersalahkan melakukan kekerasan atau  ancaman  mencegah  pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah  wasiat  untuk  kepentingan calon  penerima  wasiat  serta
dipersalahkan  telah  menggelapkan/ merusak/memalsukan  surat  wasiat dan pewasiat.
Selain itu wasiat akan batal bila penerima wasiat menolak atau tidak pernah  menyatakan  menerima ataupun  menolak  wasiat  tersebut serta  penerima  wasiat tidak mengetahui  tentang  wasiat  yang terjadi sampai ia meninggal. Wasiat akan juga batal bila yang diwasiatkan telah musnah.
4. Pasal 198 menjelaskan bahwa wasiat yang  berupa  hasil  dari  suatu  benda ataupun  pemanfaatan  suatu  benda harus  diberikan  jangka  waktu tertentu.  Ditambahkan  pada  pasal 200  bila  harta  wasiat  yang  berupa barang  tak  bergerak,  bila  karena suatu  sebab  yang  sah  mengalami penyusutan  atau  kerusakan  yang terjadi  sebelum  pewasiat  meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.
Pasal 202 menambahkan Apabila wasiat  ditujukan  untuk  berbagai kegiatan  kebaikan  sedangkan  harta wasiat  tidak  mencukupi,  maka  ahli
waris  dapat  menentukan  kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.
5. Pasal  199  menjelaskan  bahwa  wasiat dapat  dicabut  untuk  kemudian ditarik  kembali,  dengan  cara pencabutan mengikuti cara berwasiat baik  secara  lisan  maupun  tulisan, tetapi  tetap  disaksikan  dua  orang saksi atau di hadapan Notaris.
6. Seperti  diterangkan  pada  Pasal  203 apabila  wasiat  ditujukan  untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan  harta  wasiat  tidak mencukupi,  maka  ahli  waris  dapat menentukan  kegiatan  mana  yang didahulukan pelaksanaannya.
7. Pasal  204  menerangkan  tentang peran  notaris  dalam  wasiat.  Yaitu bila pewasiat meninggal dunia, maka surat  wasiat  yang  tertutup  dan disimpan  pada  notaris,  dibuka olehnya  di  hadapan  ahli  waris, disaksikan  dua  orang  saksi  dan dengan  membuat  berita  acara pembukaan  surat  wasiat  itu;  bila surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada notaris maka penyimpan
Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam
harus  menyerahkan  kepada  notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat  dan  selanjutnya  notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka  sebagaimana  ditentukan sebelumnya.
Kemudian  bila  semua  isi  serta maksud  surat  wasiat  itu  diketahui maka  oleh  Notaris  atau  Kantor Urusan  Agama  diserahkan  kepada penerima  wasiat  guna  penyelesaian selanjutnya.
8. Pasal  205  telah  ditentukan  bahwa dalam  kondisi  peperangan,  para anggota  tentara  dan  mereka  yang termasuk  dalam  golongan  tentara yang berada dalam daerah pertempuran  atau  yang  berada  di suatu  tempat  yang  ada  dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat  surat  wasiat  di  hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.
Begitu  juga  dalam  pasal  206 menerangkan  bahwa  bagi  mereka yang  berada  dalam  perjalanan melalui  laut  dibolehkan  membuat surat  wasiat  di  hadapan  nakhoda
atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut  tidak  ada,  maka  dibuat  di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.
9. Pasal 208 menjelaskan bahwa wasiat yang  dibuat  tidak  berlaku  bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut.  ditambahkan  dalam  pasal 207 bahwa Wasiat tidak diperbolehkan  kepada  orang  yang melakukan  pelayanan  perawatan bagi  seseorang  dan  kepada  orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya,  kecuali  ditentukan dengan  tegas  dan  jelas  untuk membalas jasa.
10. Harta  peninggalan  anak  angkat menurut Pasal 209
dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal  193  Buku  I  KHI,  sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima  wasiat  diberi  wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta  wasiat  anak  angkatnya.  Dan terhadap  anak  angkat  yang  tidak menerima  wasiat  diberi  wasiat
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
Berdasarkan pada paparan diatas, dapat disimpulkan  bahwa  pada  dasarnya  dalam Islam wasiat melalui notaris bukanlah suatu kewajiban, asalkan sudah memenuhi syarat dan  rukunnya  dalam  syariat  Islam,  wasiat dapat  dijalankan  sesuai  dengan  yang dikehendaki tanpa melalui notaris. Sedikit berbeda  dengan  hukum  Islam,  dalam  KHI pada  Pasal  194  dan  195  bahwa  pewasiat sekurang-kurangnya  berumur  21  tahun pelaksanaanya sama-sama boleh secara lisan maupun tertulis tetapi harus di hadapan dua orang saksi, dan juga memiliki opsi/pilihan di hadapan notaris.
Dari  paparan  diatas  pula  dapat dikatakan  bahwa  dalam  KHI  sudah mengalami  sedikit  pembaruan  tentang aturan wasiat  yang melibatkan notaris bila dibandingkan dengan hukum Islam, dengan perbandingannya sebagai berikut:
a. Umur Pewasiat
Pewasiat  dalam  Islam  tidak ditentukan umurnya, asalkan sudah balig  maka  sudah  diperbolehkan berwasiat,  sedangkan  menurut  KHI Pewasiat sekurang-kurangnya
berumur  21  tahun.  Tetapi  dalam KUH  Perdata  diterangkan  bahwa pewasiat sekurang-kurangnya berumur 18 tahun.
b. Saksi
Rukun  wasiat  dalam  hukum  Islam tidak ada saksi, sehingga wasiat dapat diucapkan  atau  dituliskan  sendiri tanpa diketahui orang lain.
Sedangkan dalam KHI sangatlah diperlukan  dua  orang  saksi  dalam berwasiat.  bahkan  dalam  KUH Perdata  Pasal  940  dijelaskan  bahwa dalam membuat surat wasiat rahasia atau  tertutup  harus  di  hadapan empat orang saksi.
c. Pencabutan wasiat
Dalam  hukum  Islam  wasiat sewaktu – waktu bisa dibatalkan atau dicabut  oleh  pewasiat,  mengingat pelaksanaannya  yang  dilaksanakan setelah pewasiat meninggal. Namun dalam  KHI  diterangkan  bila  wasiat akan  dicabut  atau  ditarik  kembali, maka juga harus dicabut atau ditarik kembali di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris.
d. Penerima wasiat
Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam
Wasiat  dalam  Islam  hukumnya sah  diberikan  kepada  setiap  orang yang  bisa  “menerima  kepemilikan” artinya wasiat bisa diberikan kepada setiap  orang  yang  bisa  memiliki dengan mengecualikan “orang yang tertentu” yaitu permasalahan ketika yang  diberi  wasiat  adalah jihhat ‘ammah atau  diperuntukkan  untuk tujuan umum.
Berbeda  dalam  KHI  dijelaskan ada beberapa orang yang tidak dapat menerima  wasiat  yaitu  Notaris  dan saksi-saksi pada pembuatan akta itu sendiri,  dan  juga  orang  yang melakukan  pelayanan  perawatan bagi  seseorang  dan  kepada  orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya,  kecuali  ditentukan dengan  tegas  dan  jelas  untuk membalas jasa.
Selain  itu  juga  penerima  wasiat akan  batal  hukumnya  menerima wasiat  bila  berdasarkan  putusan hakim  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  dihukum karena dipersalahkan telah
memfitnah, membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya  berat  kepada  pewasiat, dipersalahkan melakukan kekerasan atau  ancaman  mencegah  pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah  wasiat  untuk  kepentingan calon  penerima  wasiat  serta dipersalahkan  telah  menggelapkan/ merusak/  memalsukan  surat  wasiat dan pewasiat.
Dan di antara keduanya masih banyak memiliki  persamaan  seperti  cara  berwasiat baik diucapkan secara lisan maupun dengan tulisan.  Selain  itu  sama-sama  tidak diperbolehkan wasiat untuk para ahli waris, kecuali  ahli  waris  lainnya  menyetujuinya. Sesuai dengan hadis:
هيلع للها ىلص ِهَّللَا َلوُسَر ُتْعِمَس هنع للها يضر ِّيِلِهاَبْلَا َةَماَمُأ يِبَأ ْنَعَو ملسو ٍثِراَوِل َةَّيِصَو اَلَف , ُهَّقَح ٍّقَح يِذ َّلُك ىَطْعَأ ْدَق َهَّللَا َّنِإ ُلوُقَي . ُهاَوَر
َةَمْيَزُخ ُنْبِا ُهاَّوَقَو , ُّيِذِمْرِّتلَاَو ُدَمْحَأ ُهَنَّسَحَو , َّيِئاَسَّنلا اَّلِإ ُةَعَبْرَأْلاَو , ُدَمْحَأ اَمُهْنَع ُهَّللَا َيِضَر ٍساَّبَع ِنْبِا ِثيِدَح ْنِم ُّيِنْطُقَراَّدلَا ُهاَوَرَو ِدوُراَجْلَا ُنْباَو ,
ِهِرِخآ يِف َداَزَو , ُةَثَرَوْلَاَءاَشَي ْنَأ اَّلِإ . ٌنَسَح ُهُداَنْسِإَو
“Abu  Umamah  al -Bahily  r.a  berkata:  Aku mendengar  Rasulullah  Saw  bersabda: "Sesungguhnya  Allah  telah  memberi  hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat  untuk  ahli  waris."  Riwayat  Ahmad
dan  Imam  Empat  kecuali  Nasa'i.  Hadis hasah  menurut  Ahmad  dan  Tirmidzi,  dan dikuatkan oleh  Ibnu Khuzaimah  dan Ibnu al-Jarud.  Daruquthni  meriwayatkan  dari hadis  Ibnu  Abbas  Radliyallaahu  'anhu dengan tambahan di akhir hadits: "Kecuali ahli  waris  menyetujui."  Dan  sanadnya hasan. (Al-Asqalani, pp. 471-472)
Begitu  juga  terkait  bagian  harta  yang dapat  diwasiatkan  keduanya  sama-sama mebatasi  paling  banyak  adalah  sepertiga dari  seluruh  harta  pewasiat,  karena  bila melebihi sepertiga harta wasiat, maka harus dimintakan  persetujuan  oleh  seluruh  ahli waris pewasiat. Sebagaimana hadis berikut ini:
وُذ اَنَأ  ِهَّللَا َلوُسَر اَي ُتْلُق  َلاَق هنع للها يضر ٍصاَّقَو يِبَأ ِنْب ِدْعَس ْنَعَو
ٍلاَم ، ٌةَدِحاَو يِل ٌةَنْبِا اَّلِإ يِنُثِرَي اَلَو ، ُتْلُق اَل  َلاَق ?يِلاَم ْيَثُلُثِب ُقَّدَصَتَأَفَأ
ُثُلُّثلَا  َلاَق ? ِهِثُلُثِب ُقَّدَصَتَأَفَأ  ُتْلُق اَل  َلاَق ? ِهِرْطَشِب ُقَّدَصَتَأَفَأ ، ُثُلُّثلاَو
ٌيرِثَك ،
َنوُفَّفَكَتَي  ًةَلاَع ْمُهَرَذَت  ْنَأ  ْنِم ٌرْيَخ َءاَيِنْغَأ َكَتَثَرَو َرَذَت ْنَأ َكَّنِإ َساَّنلا . ِهْيَلَع ٌقَفَّتُم
.
“Saad  Ibnu  Waqqash r.a  berkata  Aku berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuanku satu-satunya. Bolehkah aku  bersedekah  dengan  dua  pertiga hartaku? Beliau  menjawab: "Tidak  boleh." Aku bertanya: Apakah aku
menyedekahkan  setengahnya?  Beliau menjawab:  "Tidak  boleh."  Aku  bertanya lagi: Apakah aku sedekahkan sepertiganya? Beliau  menjawab:  "Ya,  sepertiga,  dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu kaya lebih baik daripada  engkau  meninggalkan  mereka dalam keadaan fakir meminta-minta kepada orang." Muttafaq Alaihi. (Al-Asqalani, pp. 471-472)
Mengapa  pada  KHI  diperbolehkan wasiat  di  hadapan  notaris?  karena  notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk  membuat  akta  autentik  dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan kewenangannya ini tidak dikhususkan bagi pejabat  umum  lainnya.  Sebagai  pejabat umum notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban  untuk  melayani  publik  dalam hal-hal tertentu.
Oleh  karena  itu  notaris  merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang  untuk  membuat  akta  autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan  yang  diharuskan  oleh  suatu peraturan  umum  atau  oleh  yang
berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan  dalam  suatu  akta  autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan  aktanya  dan  memberikan grosse,  salinan  dan  kutipannya,  semua sepanjang  pembuatan  akta  itu  oleh  suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan  kepada  pejabat  atau  orang lain.(Alkatiri et el, 2021, p. 5)
Keberadaan notaris menjawab kebutuhan  masyarakat  akan  bantuan hukum yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat.  notaris  diharapkan  dapat memberi  penyuluhan  dan  pelayanan hukum  kepada  masyarakat,  khususnya dalam  hal  pembuatan  akta,  sehingga masyarakat  akan  mendapat  perlindungan dan kepastian hukum, sehubungan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan  sehingga  meningkat  pula kebutuhan  hukum  dalam  Masyarakat. (Dewi  dan  Diradja,  2011,  p.  8)  Karena masyarakat Indonesia sudah tidak mengenal lagi perjanjian yang berdasar pada kepercayaan satu sama lain.
Setiap  orang  yang  ingin  melakukan perjanjian  maka  akan  mengarah  pada
notaris sebagai sarana keabsahan perjanjian yang dilakukan diantara kedua belah pihak. Sehingga  kedudukan  notaris  sangatlah dibutuhkan  hingga  saat  ini.  (Mahdi  dan Wiba, 2015, p. 17)
Perlu dipertimbangkan mengapa dalam Kompilasi Hukum Islam terkait pelaksanaan  wasiat  dilaksanakan  di hadapan  notaris  karena  notaris  sendiri memiliki  dua  prinsip  penting  dan melaksanakan jabatannya yaitu:
a. Prinsip Profesional
Prinsip profesional notaris harus selalu  ada  dalam  diri  notaris  dalam menjalankan  jabatannya  karena notaris  terikat  pada  kewenangan, kewajiban,  dan  larangan,  serta terikat  pada  sumpah  jabatannya sebagai notaris.
Selain itu seorang notaris dalam menjalankan  jabatannya  harus bersikap  amanah,  jujur,  seksama, mandiri,  dan  tidak  berpihak. Seorang notaris  juga  wajib  menjaga sikap  dan  tingkah  lakunya,  dan dalam  menjalankan  kewajibannya harus  sesuai  dengan  kode  etik profesi,  kehormatan,  martabat,  dan
tanggung  jawabnya  sebagai  notaris.
(Alkatiri et el, 2021, p. 18)
b. Prinsip Kemandirian
Prinsip  kemandirian  notaris dapat  dilihat  bahwa  meskipun notaris diangkat oleh menteri tetapi notaris  bukan  subordinat  dari menteri, selain itu notaris tidak digaji oleh  negara  sehingga  jelas  bahwa dengan  kondisi  tersebut  notaris menjadi sosok yang independen atau mandiri  serta  bebas  dari  pengaruh kekuasaan  baik  itu  eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
Maka  dari  itu  notaris  dilarang merangkap  jabatan  terlebih  dalam lingkup pelaksana salah satu dari tiga unsur tersebut diatas maka kemandirian  notaris  akan  menjadi hilang.  (Sesung  et  el,  2017,  p.  147) notaris  merupakan  orang  semi swasta, karena ia tidak bisa bertindak dengan  bebas  sebagaimana  seorang swasta.  Ia  harus  menjunjung  tinggi martabatnya,  oleh  karena  itu  ia diperkenankan  menerima  uang  jasa atau  honorarium  untuk  setiap
pelayanan yang diberikannya.
(Borman, 2019, p. 78-80)
Alasan mengapa wasiat harus dituangkan  dalam  sebuah  akta  notaris adalah  agar  wasiat  yang  telah  dibuat menjadi  akta  autentik.  Akta  autentik memiliki  dua  fungsi  penting,  yaitu  fungsi formil  ( formalitas  causa )  dan  fungsi  alat bukti  ( probationis  causa ).  Fungsi  formil ( formalitas  causa )  berarti  bahwa  untuk lengkapnya  atau  sempurnanya  dan  bukan untuk  sahnya  suatu  perbuatan  hukum haruslah dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti ( probationis  causa )  bahwa  akta  itu  dibuat sejak  semula  dengan  sengaja  untuk pembuktian  dikemudian  hari,  sifat tertulisnya  suatu  perjanjian  dalam  bentuk akta itu  tidak  membuat sahnya perjanjian, tetapi  hanyalah  agar  dapat  digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari. (Tjukup et el, 2016, p. 181)
Jabatan  notaris  diatur  oleh  Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan atas  Undang-undang nomor 30 Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris,  di dalam  alquran  bersama  dengan  PPAT Notaris  dihubungkan  dengan  surah  Al Baqarah  ayat  282  (Iswara,  2020,  pp.  1-3)
Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam
karena  terdapat  beberapa  prinsip-prinsip kerja seorang penulis yang dimaksud dalam ayat  tersebut  yang  mempunyai  kemiripan dengan profesi Notaris, beberapa kemiripan tersebut antara lain:
1. Penulis  membuat  akad/perjanjian hutang  piutang,  Notaris  membuat akta  yang  dapat  berupa  perjanjian hutang  piutang.  Atau  dalam  artian
notaris  dalam  hal  ini  berhutang kepada  pewasiat  agar  nantinya menunaikan
kewajibannya
membacakan  wasiat  kepada  ahli waris ketika pewasiat telah meninggal dunia.
2. Kesamaan  dalam  berbuat  adil, artinya  hendaklah  seorang  penulis menulisnya  dengan  adil,  yakni dengan  benar,  tidak  menyalahi ketentuan  Allah  dan  perundang- undangan  yang  berlaku  dalam masyarakat.  Tidak  juga  merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata adil dan diantara kamu.
Dengan  demikian,  dibutuhkan tiga  kriteria  bagi  penulis,  yaitu kemampuan  menulis,  pengetahuan
tentang  aturan  serta  tata  cara menulis perjanjian, dan kejujuran.
3. Keharusan menghadirkan saksi, peran saksi  dalam  setiap  pembuatan  akta notaris merupakan kewajiban, di sini kita  dapat  melihat  persamaan  antara profesi  notaris  dengan  tuntunan penulisan oleh penulis dalam Surat al- Baqarah 282.
4. Anjuran  memudahkan kerja  penulis, maka  tidak  boleh  ditimpakan kemudaratan  kepada  penulis  atau saksi.  Karena,  mereka  menunaikan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah atasnya itu. Kalau terjadi,
sesungguhnya kalian telah keluar dari syariat  Allah  dan  menyimpang  dari jalan-Nya.  Karena  itu,  harus  diambil langkah kehati-hatian.
5. Kehendak  para  pihak  yaitu  yang menjadi  dasar  utama  atau  inti  dalam pembuatan  notaris,  yaitu  harus  ada keinginan  atau  kehendak  dan permintaan  dari  para  pihak,  jika keinginan dan permintaan para pihak tidak  ada,  maka  notaris  tidak  akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan
para pihak Notaris dapat memberikan saran  dengan  tetap  berpijak  pada aturan hukum.
Dari  uraian  di  atas  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  fungsi  penulis  dalam quran surat al-Baqarah ayat 282 adalah sama dengan fungsi notaris, hal ini diperkuat oleh tafsir  beberapa  ulama,  seperti  Prof  Dr.  M. Quraish  shihab  yang  dalam  tafsirnya tentang ayat ini langsung menyebut penulis yang  dimaksud  dalam  ayat  ini  adalah notaris. (Effendi, 2019, p. 4-8)
Kajian atas isu pertama, diawali dengan pemaparan tentang akibat wasiat tanpa akta notaris  Suryati  menjelaskan  bahwa  wasiat tanpa adanya akta notaris atau dalam artian wasiat hanya berupa akta di bawah tangan, menjadikan  wasiat  tersebut  rawan  akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan  karena  pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum sehingga  disinilah  pentingnya  wasiat memiliki  bukti  autentik,  hal  ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal negatif yang  tidak  diinginkan  pewasiat  maupun penerima wasiat.(Suryati, 2023, p. 26)
Khoirul  Anam,  Sutisna  dan  Yono memaparkan  terkait  pelaksanaan  wasiat
menurut hukum Islam cukuplah seseorang berwasiat  terhadap  sesuatu  kepada seseorang secara lisan maupun tulisan maka sah  menurut  syarak.  Menurut  hukum perdata, pelaksanaan wasiat yang didasarkan  pada  keabsahan  hukum  Islam hanya berlaku untuk kalangan yang terlibat dalam  pembuatan wasiat tersebut.  Hukum perdata mengharuskan adanya keterlibatan pejabat yang berwenang dalam pembuatan wasiat yaitu notaris. Akibat hukum wasiat dibuat di bawah tangan, menjadikan wasiat tersebut  rawan  akan  gugatan  dari  pihak- pihak  yang  berkepentingan  karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian  hukum.  (Khoirul  Anam,  sutisna dan yono, 2022, p. 138-139)
Pasal  208  KHI  melarang  notaris  dan saksi – saksi  menerima  wasiat  yang  ditulis/ diucapkan oleh pewasiat, alasannya karena notaris  dan  saksi-saksi  yang  berkaitan dengan  pembuatan  akta  wasiat  tidak diperbolehkan menerima wasiat, karena ada kekhawatiran  akan  menyalahgunakan kedudukannya  apabila  diperbolehkan menerima wasiat. Misalnya mengubah atau mengganti  isi  surat  wasiat  untuk
Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam
kepentingannya sendiri. (Jannah, Abdullah dan Anggraeni, 2022, p. 28)
Ketentuan  persaksian  dalam  wasiat pasal  195  KHI  adalah  sesuai  dengan  ide sentral maqasid al- syari’ah yaitu kemaslahatan.  Tujuan  hukum  Islam terletak  bagaimana  sebuah  kemaslahatan bersama  tercapai.  Ukuran  kemaslahatan mengacu  pada  doktrin  usul  Fikih  yang dikenal  dengan  sebutan al-kulliyat  al- khamsah (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan maqasid al- syari’ah yang artinya  tujuan-tujuan  universal  syariah. (Mahmud, 2023, p. 368)
Berdasarkan  paparan  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  melaksanakan wasiat  melalui  notaris  dalam  tinjauan Hukum  Islam  dan  KHI  sangatlah diperlukan  karena  wasiat  yang  terjadi menjadikan  wasiat  sebuah  akta  autentik yang  berbadan  hukum,  walaupun  ada permasalahan  yang  terjadi  seperti  halnya beberapa kasus notaris lupa dan atau tidak melaporkan  ke  daftar  pusat  wasiat  tidak menjadikan  hilangnya  keautentikan  akta tersebut.
Selain  itu  dalam  pengurusan  wasiat melalui notaris juga diwajibkan
menghadirkan  saksi  sebagai  alat  bukti terjadinya  suatu  akad yang  mengikat. Dan dengan  melaksanakan  wasiat  melalui notaris  memiliki  jaminan  legalitas  bahwa wasiat  yang  terjadi  berkekuatan  hukum sehingga aman dari segala gugatan – gugatan dari berbagai pihak.
Simpulan
Dari  pemaparan-pemaparan  diatas dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dalam Islam wasiat sangatlah mudah dilaksanakan, secara  lisan  tinggal  menyampaikan wasiatnya  kepada  ahli  waris  atau  orang kepercayaannya terkait sighat atau isi wasiat yang  akan  ditinggalkan  tatkala  ia meniniggal dunia, atau melalui tulisan yang disimpan dan nantinya disampaikan kepada ahli waris atau orang kepercayaannya untuk dilaksanakan  setelah  ia  meninggal  asalkan memenuhi  syarat  dan  rukun  wasiat  sesuai syariat Islam.
Akan  tetapi  wasiat  secara  lisan  dan wasiat secara tertulis yang disimpan sendiri atau dititipkan orang lain (bukan disimpan notaris) sangat rawan terjadi gugatan pada saat  ia  meninggal  nanti  dengan  faktor terpentingnya yaitu tidak adanya kekuatan hukum  yang  menjamin  wasiat  dari  orang
yang  telah  meninggal  itu  dan  akan berdampak ketidak terlaksananya cita – cita atau harapan pewasiat setelah ia meninggal.
Di  mana  dalam  Islam  maupun  dalam KHI  memang  memberikan  hukum  tidak diwajibkannya  mengurusi  wasiat  melalui notaris tetapi dengan adanya akta autentik yang dibuat di hadapan notaris dan dihadiri oleh  saksi-saksi  sangat  berguna  dan memiliki kekuatan hukum untuk terlaksananya  cita-cita/  harapan  dari pewasiat.
Terkait  pengurusan  wasiat  masing- masing  dari  Hukum  Islam  dan  KHI  masih sangat banyak memiliki persamaan, seperti halnya cara berwasiat yang dapat dilakukan baik  secara  lisan  maupun  tulisan,  bagian harta yang dapat diwasiatkan paling banyak adalah sepertiga dari harta peninggalan atau bila lebih harus memohon persetujuan dari seluruh  ahli  waris,  tidak  diperbolehkan wasiat untuk ahli waris kecuali seluruh ahli waris menyetujuinya.
Namun  antara  KHI  dan  hukum  Islam memiliki  sedikit  perbedaan  yaitu  umur pewasiat menurut KHI sekurang- kurangnya  adalah  21  tahun,  sedangkan menurut  Hukum  Islam  pewasiat  haruslah
sudah balig, selain itu KHI dalam berwasiat mewajibkan  menghadirkan  dua  orang saksi/  diperbolehkan  di  hadapan  notaris tetapi  dalam  Islam  tidak  ada  keharusan menghadirkan  saksi,  dalam  hukum  Islam orang  yang  dapat  menerima  wasiat  adalah bagi  setiap  orang  yang  dapat  menerima kepemilikan  dengan  mengecualikan  bila yang diberi wasiat adalah jihhat ‘ammah atau diperuntukkan  untuk  tujuan  umum sedangkan dalam  KHI  ada beberapa orang yang  tidak  dapat  menerima  wasiat  yaitu notaris dan saksi-saksi pada pembuatan akta itu  sendiri,  orang  yang  melakukan pelayanan  perawatan  bagi  seseorang  dan kepada  orang  yang  memberi  tuntunan kerohanian  sewaktu  ia  menderita  sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa dan  orang  yang  dihukumi  batal  menerima wasiat  karena  berdasarkan  putusan  hakim yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap  dihukum  karena  dipersalahkan telah memfitnah,  membunuh  atau  mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat,  dan  dipersalahkan  melakukan kekerasan  atau  ancaman  mencegah pewasiat  untuk  membuat  atau  mencabut
Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam
atau  merubah  wasiat  untuk  kepentingan calon  penerima  wasiat  serta  dipersalahkan telah menggelapkan/merusak/memalsukan surat  wasiat  dan  pewasiat;  selain  itu perbedaan lainnya adalah terkait pencabutan  wasiat  di  mana  dalam  hukum Islam  wasiat  sewaktu – waktu  bisa dibatalkan  atau  dicabut  oleh  pewasiat, tetapi  dalam  KHI  diterangkan  bila  wasiat akan  dicabut  atau  ditarik  kembali,  maka juga  harus  dicabut  atau  ditarik  kembali  di hadapan  dua  orang  saksi  atau  di  hadapan notaris.
Alasan  paling  mendasar  mengapa dalam KHI memiliki pilihan melaksanakan wasiat  di  hadapan  notaris  adalah  karena wasiat  yang  dibuat  di  hadapan  notaris menjadikan  wasiat  sebagai  akta  autentik yang  memiliki  legalitas  yang  dapat digunakan  untuk  mengatasi  gugatan – gugatan  dari  berbagai  pihak  karena  akta wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum.

## Daftar Pustaka
Abiyasa, R.  K. (2020) ‘Wasiat Tanpa Akta
Notaris  Menurut  Hukum  Islam  Dan Kitab  Undang  -  undang  Hukum Perdata  (BW)’,  Tesis,  Universitas Sumatera Utara.
Aisyah, N. (2019) ‘Wasiat dalam Pandangan Hukum  Islam ’, El-Iqtishady, 1(1)  pp.  54-
61,  doi:  10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9905, diakses 22 Januari 2022.
Al-Asqalani,  H.  I.  H.  (  ) Bulughul  Maram.
Bab wasiat.
Alkatiri,  N.  M.  dkk.  (2021) Perbandingan Tugas Dan Wewenang Notaris Indonesia Dan Amerika Serikat . Bantul: Tanah Air
Beta.
Anam,  K,  Sutisna  dan  Yono  (2022)
‘Pelaksanaan Wasiat Di Bawah tangan Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan Hukum Perdata’, Rayah Al-Islam, 6(2) p.
138-139,  doi:  10.37274/rais.v6i2.544, diakses 21 Agustus 2023.
Amin,  F.  dkk.  (2015) Menyingkap  sejuta permasalahan  dalam  Fath  Al-Qarib .
Kediri: Anfa’ Press.
Arfa,  F.  A.  dan  Marpaung,  W.  (2016)
Metodologi  Penelitian  Hukum  Islam . Jakarta: Prenadamedia Group.
Atikah,  I.  (2022) Metode  Penelitian  Hukum . Sukabumi: Haura Utama.
Az-Zuhaili,  W.  (2011) Fikih  Islam  Wa Adillatuhu 10 . Jakarta: Gema Insani.
Benuf, K. dan Azhar, M. (2020) ‘Metodologi
Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen
Mengurai Permasalahan Hukum
Kontemporer’, Jurnal  Gema  Keadilan,
7(1), p. 26, diakses 23 Agustus 2023
Borman,  M.  S.  (2019) ‘Kedudukan Notaris Sebagai  Pejabat  Umum  Dalam Perspektf  Undang-Undang  Jabatan Notaris ’ , Jurnal Hukum Dan Kenotariatan 3(1),  pp.  74-83,  doi:
10.33474/hukeno.v3i1.1920,  diakses  21
Februari 2023.
Dewi,  S.  dan  Diradja,  R.  M.  F.  (2011)
Panduan  Teori  dan  Praktis  Notaris .
Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Effendi,  B.  (2019)  ‘Kode  Etik Notaris Ditinjau  Dari  Perspektif  Islam  (Kajian Analisis  Surat  Al  Baqarah  Ayat  282)’,
Premise Law Jurnal, 10( ), pp. 1-21. diakses
3 April 2023.
Fransisca,  P.  dan  Setyowati,  R.  (2018)
‘Wasiat  Kepada  Ahli  Waris  Menurut
Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Kitab Undang – Unang  Hukum  Perdata’,
Notarius, 11(1), p. 128. diakses 23 Agustus
2023.
Iswara,  I.  (2020) Profesi  Notaris  dan  PPAT ditinjau  dari  Perspektif  Hukum  Islam .
Kediri: Muslim Sunnah Press.
Jannah, A. R, Abdullah, Z. dan Anggraeni,
R.  (2019) ‘Pandangan  Hukum Islam Tentang  Hibah.  Wasiat  Dan  Hibah Wasiat  Kajian  Putusan  Nomor
0214/PDT.G/2017/PA.PBR’, Jurnal
Legal  reasoning ,  1(2),  pp.  81-105,  doi: 10.35814/jlr.v1i2.2179, diakses 19
Desember 2022.
Mahdi. dan Wiba, V S. (2015) Teori Hukum Dan Implementasinya . Surabaya:

## R.A.De.Rozarie.
Mahmud,  Z.  (2021)  ‘Tinjauan  Maqasid  Al -
Syari’ah  Terhadap  Pasal  195  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  Tentang  Saksi dalam Wasiat’, El-Usrah: Jurnal Hukum
Keluarga, 4(2),  pp.  357-369,  doi:
10.22373/ujhk.v4i2.11146,  diakses  17
April 2023.
Medellu,  K.  R.  (2018)  ‘Pelaksanaan  Surat
Wasiat  Berdasarkan  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata Dalam Praktek
Kenotariatan’, Lex Privatum , 4(1), pp. 13- 19. diakses 19 Januari 2022.
Muhaimin. (2020) Metode Penelitian Hukum .
Mataram: Mataram University Press.
Muhibbussabry.  (2020) Fikih  Mawaris . Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya.
Nawawi,  M.  (2016) Pengantar  Hukum Kewarisan  Islam .  Surabaya:  Pustaka
Radja.
Sabiq,  S.  terjemah  oleh  Al-Albani  M.  N.
(2008) Fikih  Sunah  V .  Jakarta:
Cakrawala Publishing.
Sesung,  R  dkk.  (2017) Hukum  Dan  Politik
Hukum  Jabatan  Notaris .  Surabaya:
R.A.De.Rozarie.
Shihab,  M. Q. (2007) Ensiklopedi  Al-Quran
Kajian  Kosakata  Jilid  3  Q-Z. Jakarta:
Lentera Hati.
Supardin.  (2020) Fikih  mawaris  dan  hukum
waris . Gowa: Pusaka Almaida.
Suryati.  (2022)  ‘Akibat  Hukum  Wasiat
Tanpa  Akta  Notaris  Dalam  Perspektif
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Dan  Kompilasi  Hukum  Islam ’,
Cakrawala Hukum, 24(2), pp. 18-26, doi:
10.51921/chk.v24i2.204,  diakses  26
Februari 2023.
Tjukup, I K. dkk. (2016) ‘Akta Notaris (Akta
Otentik)  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam
Peristiwa  Hukum  Perdata’, Acta
Comitas, (2),  pp.  180-188,  doi:
10.24843/AC.2016.v01.i02.p05, diakses 1
Agustus 2022.
Utama.  S.  L.  W.  dan  Hoesin,  S.  H.  (2022) ‘Saksi Di Muka Pengadilan: Bagaimana Kedudukan Akta Dan Peran Notaris? ’,
Jurnal  Kertha  Semaya, 10(6),  pp.  1354-
1366, doi: 10.24843/KS.2022.v10.i06.p12, diakses 08 Juni 2022.