## PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

## KABUPATEN KUTAI BARAT
Mulyadi 1
1 Mahasiswa Program Studi MIAN Fisip UNMUL Alamat Korespondensi : mulyadimianunmul@gmail.com
Abstract: The purpose of this study to describe and analyze of Implementation of the  principle  of  good  governance  the  public  service  in  the  Departement  of Transportation,  Communication  and  Informatics  at  West  Kutai  Regency.  The method used is descriptive qualitative. Analysis is an interactive model.The results showed  Implementation  of  the  principleof  good  gover-nancene  the  public  service in  departemnt  of  transportation  communication  and  informatics  West  Kutai  is generally quite effctive. However apllicative before by various abstacles so that not all  the  principles  of  good  governance  effective,  that  not  all  the  principles  of  new gets implemented effectively.
Keywords: implementation, good governance, public service
Abstrak: Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis Pelaksanaan  Prinsip-prinsip  Good  Governance  Dalam  Pelayanan  Publik  di  Dinas Perhubungan,  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Kutai  Barat.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  kualitatif.  Analisis  data  yang digunakan  adalah  Model  Interaktif.  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  prinsip-prinsip  good  governance  dalam  pelayanan  publik  di  Dinas Perhubungan  Komunikasi  dan  Informatika  secara  umum  cukup  efektif.  Meski demikian secara aplikatif  dihadapkan oleh berbagai kendala sehingga tidak semua prinsip good governance dapat dilaksanakan secara efektif.
Kata Kunci : implementation, good governance, public service

## Pendahuluan
Dalam  rangka  terciptanya  tata  pemerintahan  yang  baik,  bersih,  dan  ber- tanggung  jawab  maka  perlu  didukung  dengan  aparatur  yang  profesional.    Di samping  itu  suatu  hal  yang  dinilai  sangat  penting  dalam  rangka  mewujudkan  tata pemerintahan  yang  baik  ( Good  Governaance )  adalah  perlunya    kerjasama  antara pemerintah,  private  sector,  dan  masyarakat.  Kerja  sama  dimaksudkan  untuk mensinkronkan  tugas  dan  fungsi  masing-masing  pelaku  yaitu  pemerintah, private sector dan masyarakat, sehingga terdapat keselarasan dalam bertindak.
Dalam  perkembangannya  ternyata  peran  pemerintah  tidak  lagi  maksimal dalam  memberi  layanan  publik,  justru  peran  pemerintah  menjadi  semakin  setara dengan  lembaga  swasta.  Dampak  dari  fenomena  tersebut  adalah  layanan  publik yang  berkualitas  semakin  mahal,  karena  masyarakat  dihadapkan  pada pilihan yang sulit. Masyarakat hanya mendapat layanan publik yang prima jika mampu membayar ekstra.
Dinas  Perhubungan,  Komuniskasi  dan  Informatika,  sebagai  satuan  kerja perangkat  daerah  pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat,  berusaha  untuk  mengubah suatu  paradigma  yang  dapat    mewujukan  tata  pemerintahan  yang  baik,  yaitu dengan  menerapkan  prinsip-prinsip Good  Governance .  Nampaknya  upaya  telah dilakukan meski demikian secara aplikatif  menghadapi persoalan sehingga harapan
tersebut kurang terpenuhi. Hasil  observasi awal menunjukkan indikasi antara lain, 1) Kurangnya  keterbukaan  aparatur  dalam  memberikan  layanan  pada  publik (transparansi),  2)  Terbatasnya  aparatur  yang  profesional,  3)  Masih  terjadinya diskriminasi perlakuan dalam layanan pada publik,  dan  4) kurangnya responsibilitas aparatur dalam menangkap tuntutan dan  kepentingan publik, serta 5) tidak semua layanan pada publik dapat diselesaikan secara efektif.

## Kerangka Teori

## Etika Birokrasi
Secara umum pengertian birokrasi merujuk pada empat hal, yaitu  Pertama, menunjuk  pada  kelompok  pranata  atau  lembaga  tertentu.  Pengertian  ini menyamakan  birokrasi  dengan  biro.  Kedua,  menunjuk  pada  metode  khusus  untuk pengalokasian  sumberdaya  dalam  suatu  organisasi  besar.  Pengertian  ini  berpa- danan  dengan  istilah  pengambilan  keputusan  birokratis.  Ketiga,  menunjuk  pada “kebiroan”  atau  mutu  yang  membedakan  antara  biro-biro  dengan  jenis-jenis organisasi  lain.  Pengertian  ini  lebih  menunjuk  pada  sifat-sifat  statis  organisasi. Keempat, sebagai  kelompok  orang, yakni  orang-orang  yang  digaji  berfungsi  dalam pemerintahan (Kumorotomo, 2004:172).
Menurut  Weber  (1988:23)  birokrasi  adalah  sistem  administrasi  rutin  yang dilakukan  dengan  keseragaman,  diselenggarakan  dengan  cara-cara  tertentu, didasarkan  atas  aturan  tertulis,  oleh  orang-orang  yang  kompeten  di  bidangnya. Rourke  (dalam  Keban,  2007:83)  mengatakan  bahwa  birokrasi  adalah  sistem administrasi  dan  pelaksanaan  tugas  keseharian  yang  terstruktur,  dalam  sistem hierarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertulis ( written procedures ), dilakukan oleh  bagian  tertentu  yang  terpisah  dengan  bagian  lainnya,  oleh  orang-orang  yang dipilih karena kemampuan dan keahlian dalam bidangnya.
Etika  cenderung  dipandang  sebagai  suatu  cabang  ilmu  dalam  filsafat  yang mempelajari  nilai-nilai  baik  dan  buruk  bagi  manusia.  Bahkan  secara  eksplisit dikatakan,  etika  adalah  ilmu  pengetahuan  tentang  kesusilaan  atau  moral. Sedangkan  moral  adalah  hal-hal  yang  mendorong  manusia  untuk  melakukan tindakan-tindakan yang baik sebagai “kewajiban” atau “norma”. Sedangkan moral diartikan  sebagai  sarana  untuk  mengukur  benar  tidaknya  tindakan  manusia. Disamping  itu,  etika  lebih  banyak  dikaitkan  dengan  prinsip-prinsip  moral  yang menjadi landasan bertindak seseorang yang mempunyai profesi tertentu.
Dengan  demikian    etika  birokrasi  merupakan  landasan  bertindak  seseorang yang  mempunyai  profesi  tertentu  yang  biasa  disebut  dengan  kode  Etik  Etika birokrasi  sebagai  panduan  norma  atau  pedoman  sikap  dan  perilaku  bagi  para birokrat  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dengan  mengedepakan kepentingan  publik.  Oleh  karena  itu  cukup  beralasan  jika  konsep  etika  birokrasi dipandang  sebagai  landasan  tata  nilai  untuk  menentukan  baik  buruknya  perilaku birokrat.

## Good Governance
Menurut World Bank (dalam Mardiasmo, 2002:24) “ Good Governance adalah suatu  penyelenggaraan  manajemen  pemerintahan  yang  solid  dan  bertanggung
jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah  satu  alokasi  dana  investasi  dan  pencegahan  korupsi  baik  secara  politik maupun  administratif,  menjalankan  disiplin  anggaran  serta  penciptaan  legal  and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.”
Menurut Domai (2001:64) “ Good Governance adalah sebagai penyelenggaraan  pemerintah  negara  yang  solid  dan  bertanggung  jawab  serta efisiensi  dan  efektifitas  dengan  menjaga  kesinergian  interaksi  yang  konstruktif diantara  domain  negara,  sektor  swasta  dan  masyarakat.  Oleh  karena  itu Good Governance juga  merupakan  upaya  melakukan  penyempurnaan  pada  sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara keseluruhan.”
Dalam konsep negara kesejahteraan ( welfare state ), negara bertujuan untuk mewujudkan  kesejahteraan  warganya.  Dalam  konteks  ini,  administrasi  negara diberikan  tugas  penyelenggaraan  kesejahteraan umum  yang  meliputi segala  aspek kemasyarakatan.  Pemerintah  daerah  secara  aktif  turut  serta  dalam  kehidupan warganya. Permasalahan muncul ketika peran birokrasi menjadi semakin besar dan kurang  efisien.  Adanya  permasalahan tersebut  dituntut  adanya  pemerintahan  baik pemerintahan pusat maupun daerah dengan tatanan yang lebih baik.

## Prinsip-prinsip Good Governance
Berbicara mengenai prinsip-prinsip good governance, menurut UNDP (dalam Adisasmita, 2011:24) terdapat sembilan pokok karakteristik good govemance, yaitu: Partisipasi,  Penerapan  Hukum,  Transparansi,  Responsivitas,  Orientasi,  Keadilan, Efektivitas, Akuntabilitas,dan Strategi Visi.
Sedangkan  Kumorotomo  (2004:263),    merumuskan  prinsip-prinsip Good Governance sebagai berikut.
1. Kepastian hukum
2. Kesamaan dalam mengambil keptusan
3. Bertindak cermat
4. Motivasi untuk setiap keputusan
5. Tidak mencampuradukkan
6. Permainan yang layak
7. Keadilan dan kewajaran
8. Menanggapi penghargaan yang wajar
9. Meniadakan akibat suatu keputusan yang batal
10. Perlindungan atas pandangan cara  hidup pribadi
11. Azas kebijakan
12. Penyelenggaraan kepentingan umum

## Pelayanan Publik
Menurut Moenir 2004 : 182) pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Pusat,  Daerah, dan di lingkungan  Badan  Usaha  Milik  Negara/Daerah  dalam  bentuk  barang  dan  atau  jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pelayanan  Publik merupakan  sehala  bentuk  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  dasar
sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa  atau  pelayanan  administrasi  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan yang  terkait  dengan  kepentingan  publik.  Memberikan  pelayanan  publik  yang dilakukan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  (pemerintah  daerah)  merupakan kegiatan  yang  harus  dilakukan  secara  berkesinambungan  seiring  dengan perkembangan harapan publik yang menuntut adanya peningkatan.

## Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif  kualitatif.    Metode  kajian  menggunakan  studi  kasus  untuk  mendapatkan uraian  dan  penjelasan  komprehesif  mengenai  berbagai  aspek  seorang  individu, suatu  kelompok,  suatu  komunitas,  atau  suatu  situasi  sosial.  Analisa  data  yang digunakan adalah Analisa Kualitatif Model Interaktif.

## Hasil dan Pembahasan

## Akuntabilitas Aparatur Dalam Pelayanan
Akuntabilitas  dalam  pelayanan  merupakan  perihal  penting  dalam  rangka terciptanya tata pemerintahan yang baik. Karena itu semua satuan kerja perangkat daerah diharuskan untuk mempertanggungjawabkan, atas tindakan yang dilakukan dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  publik.  Dengan  pertanggung  jawaban tersebut  dapat  diketahui  dengan  jelas,  dan  tidak  menimbulkan  teka  teki  di kalaangan  publik.  Apalagi  terkait  dengan  kepentingan  publik  perlu  disampaikan secara terbuka pada publik terutama terkait dengan pelayanan perijinan, diperlukan pertanggung  jawaban,  bukan  hanya  pada  publik  tetapi  juga  pada  institusi.yang bersangkutan.
Sehubungan  dengan  azas  akuntabilitas,  dapat  ditinjau  dari  dua  aspek,  yaitu pertanggungjawaban  terhadap  mekanisme  pelayanan  dan  kepastian/ketepatan waktu  dalam  pelayanan. Kemudian  dari  aspek  mekanisme pelayanan  publik, dapat dijelaskan  mengenai  proses  atau  prosedur terkait  dengan  perijinan  yang  dilakukan Dinas  Perhubungan,  Komunikasi  dan  Informatika  terhadap  pengguna  jasa.  Fakta menunjukkan  bahwa  pertanggungjawaban  lembaga  terhadap  pengguna  jasa  telah dilakukan,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Kepmenpan  Nomor  63  Tahun  2003 tentang pelayanan umum. Tetapi secara khusus terkait dengan pelayanan perijinan kendaraan darat dan sungai diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011  tentang  penyelenggaraan  dan  pengujian  kendaraan  angkutan  darat,  dan sungai.
Secara  normatif,  tindakan  yang  dilakukan  lembaga  tersebut  selalu  merujuk pada  mekanisme  yang  berlaku  dengan  memperhatikan  kemudahan  akses, keamanan dan kenyamanan, sehingga para pengguna jasa tidak selalu dihadapkan oleh  pengorbanan  yang  tinggi.  Sedangkan  pertanggungjawaban  terhadap  institusi merupakan tugas rutin yang dilakukan staf pelaksana terkait dengan tingkat capaian lembaga dan permasalahan yang terjadi ketika dalam proses pelayanan menghadapi persoalan.  Sedangkan  pertanggungjawaban  terhadap  kepastian/ketepatan  watu dalam  pelayanan  dapat  dilihat  dari  kemampuan  staf  pelaksana  dalam  melayani publik,  baik  yang  berkenaan  dengan    pengurusan  ijin  trayek,  pemeriksaan  kondisi
sarana  transportasi  (darat  dan  sungai),  maupun  perijinan  penggunaan  alat komunikasi dan informatika, meskipun secara aplikatif masih terdapat kesenjangan tetapi  secara  normatif  dapat  dipertanggungjawabkan  pada  publik.  Misalnya pelayanan  pengurusan  uji  kendaraan  darat  dan  sungai  di  Dinas  Perhubungan, Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Kutai  Barat,  meskipun  tidak  semuanya dapat  diselesaikan  sesuai  standar  pelayanan,  tetapi  sebagian  besar  dapat diselesaikan tepat waktu. hal tersebut disebabkan terbatasnya tenaga operasional, dan  sarana/alat  ujinya  kurang  berfungsi  secara  efektif.  Dengan  demikian responsibilitas  staf  pelaksana  dalam  memberikan  pelayanan  pada  publik  ditinjau dari aspek daya tanggap aparatur, menunjukkan cukup baik.

## Responsibilitas Aparatur Dalam Pelayanan
Sehubungan  dengan  azas  responsibilitas  dalam  pelayanan  publik  di  Dinas Perhubungan,  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Kutai  Barat,    menunjukkan bahwa daya tanggap staf pelaksana dalam memberikan layanan pada publik cukup baik.  Terindikasi  oleh  tingkat  kepatuhan  staf  pelaksana  dalam  melaksanakan tugasnya.  Dari  aspek  tersebut  dapat  dilihat  dari  daya  tanggap  aparatur  dalam pelayanan dan sikap aparatur pelaksana dalam pelayanan.
Dari  aspek  daya  tanggap  staf  pelaksana  dalam  pelayanan  menunjukkan bahwa  secara  aplikatif  daya  tanggap  staf  pelaksana  terhadap  kepentingan publik/pengguna  jasa  cukup  tinggi.  Tercermin  oleh  kesigapan  aparatur  dalam merespon kepentingan publik. Hal tersebut memang sudah menjadi komitmen staf pelaksana untuk memberikan layanan yang terbaik bagi pengguna jasa. Hanya saja kurang didukung dengan kompetensi aparatur yang memadai.
Responsibilitas  staf  pelaksana  dalam  menghadapi  para  pengguna  jasa,  baik yang  berkepentingan  untuk  mengurus  trayek,  pengujian  kendaraan  darat  dan sungai, maupun penggunaan  alat komunikasi telah mendapat sambutan cukup bak dari staf pelaksana. Daya tanggap staf pelaksana dalam memenuhi tuntutan publik telah  dilakukan, hanya  saja  terbentur  oleh  kebijakan  pimpinan  vertikal, maka  tidak semua  tuntutan  publik  dapat  terpenuhi.  Dalam  hal  responsibilitas  aparatur  dalam pelayanan,  menunjukkan  adanya  kepekaan  staf  pelaksana  dalam  memahami tuntutan  publik.  Sebagai  staf  pelaksana  sesuai  siap  bahkan  mempunyai  kesigapan dalam  memenuhi  tuntutan  publik,  karena  kurang  didukung  dengan  faktor penunjang  misalnya  faktor  alat  kerja  dan  perlangkapan  kerja  serta  staf  pelaksana yang  kompeten,  tuntutan  pengguna  jasa  tidak  semuanya  dapat  terlayanan  sesuai yang diharapkan.
Sedangkan  responsibilitas  ditinjau  dari  aspek  sikap  staf  pelaksana  dalam memberikan  layanan,  menunjukkan  sikap  dan  perilaku  yang  etis  dan  keprimaan dalam  pelayanan.  Hanya  saja  kurang  ditunjang  kemampuan  staf  pelaksana  yang profesional,  maka  sikap  staf  pelaksana  dalam  menghadapi  tuntutan  publik  kurang efektif.  Dalam  rangka  meningkatkan  kepekaan  staf  pelaksana  dalam  menghadapi tuntutan  pengguna  jasa  perlu  diberikan  pembinaan  dan  pemahaman  dalam  dalam menghadapi  pengguna  jasa.  Bukan  hanya  menunjukkan  sikap  yang  ramah  serta sigap dalam menghadapi pengguna jasa, tetapi juga  efektivitas pelayanan.

## Responsivitas Aparatur Dalam Pelayanan
Sebagai  penyedia/penyelenggara  pelayanan  publik,  sudah  semestinya mempunyai  responsivitas  yang  tinggi  terhadap  kepentingan  publik,  baik  berupa masukan,  kritik  dan  saran  dari  berbagai  pihak  yang  memerlukan  layanan.  Sebagai penyedia  pelayanan  publik,  diharapkan  dapat  menunjukkan  sikap  inovatif,  dan mampu  menyesuaikan  diri  terhadap  perubahan,  yang  berorientasi  pada peningkatan  mutu  pelayanan.  Fakta  menunjukkan  bahwa  secara  aplikatif responsivitas  aparatur  dalam  memberikan  layanan  termasuk  cukup  efektif. Terindikasi  oleh  kepekaan  dan  kesanggupan  aparatur,  bukan  hanya  melakukan perubahan  sikap  dan  perilaku  tetapi  juga  dapat  menerima  keluhan-keluhan  yang disampaikan  para  pengguna  jasa.  Terutama  terkait  dengan  pelayanan  perijinan trayek  kendaraan  bermotor,  pengujian  kendaraan  umum,  maupun  perijinan penggunaan  alat  komunikasi,  selalu  mendapat  perhatian  dan  selanjutnya  mencari jalan keluarnya, sehingga permasalahan tidak meluas.
Seperti  yang  disampaikan  oleh  salah  satu  informan,  mengatakan  bahwa sikap  tanggap  memang  sudah  menjadi  komimen  kami  untuk  memberikan  layanan yang  terbaik.  Jika  masih  terdapat  pengguna  jasa  yang  mengeluh  maka  saya  selalu berupaya untuk mnecari solusi yang terbaik. Dengan demikian prinsip-prinsip good governance ditinjau  dari  azas  responsivitas  aparatur  dalam  memberikan  layanan, menunjukkan  indikasi  cukup  efektif.  Terindikasi  oleh  tingkat  kepekaan  aparatur dalam  memahami  segala  persoalan  yang  dihadapi  pengguna  jasa.  terutama mengenai  keluhan  yang  disampaikan  mengenai  ketidapastian  atas  layanan  yang diberikan.  Semua  masukan,  baik  berupa  kritik  maupu  saran  telah  ditampung, kemudian  ditindaklanjuti  pada  rapat  koordinasi  untuk  menentukan  tindakan selanjutnya.

## Transparansi Aparatur Dalam Pelayanan
Asas keterbukaan dalam pelayanan pada publik merupakan prasyarat untuk menentukan  terciptanya  tata  pemerintahan  yang  baik,  karena  itu  setiap  staf pelaksana atau sebagai ujung tombak dapat mengaplikasikan hal tersebut. Sebagai pengguna  jasa  akan  merasa  puas  jika  para  penyelenggara  pelayanan  publik bertindak  secara  terbuka  atau  transparan  terhadap  siapapun  yang  memerlukan layanan  tanpa  ada  perlakuan  yang  diskriminatik.  Fakta  menunjukkan  bahwa  azas transparansi  secara  aplikatif  di  lembaga  tersebut  kurang  efektif.  Namun  demikian secara  umum  soal  transparansi  aparatur  dalam  memberikan  layanan  termasuk cukup  baik.  Hal  tersebut  terindikasi  oleh  masih  terjadinya  perlakuan  yang  kurang adil dan sikap tranasparan dalam memberikan layanan. Terutama ditinjau dari aspek prosedur,  dan  kepastian/ketepatan  waktu  dalam  pelayanan,  masih  saja  terjadi. Tetapi  hanya  terbatas  pada  orang-orang  tertentu,  khususnya  yang  mempunyai hubungan  emosional,  dan  ikatan  primordial,  telah  mendapat  perlakuan  yang  lebih istimewa.
Secara  aplikatif  sikap  aparatur  yang  kurang  transparan  memang  tidak  bisa dihindarkan,  di  daerah  tersebut  masih  kuatnya  hubungan  emosional,  dan  ikatan primordial, sehingga sulit untuk bertindak secara ideal. Dari hasil observasi di objek penelitian,  bahwa  fenomena  tersebut  meruapakan  suatu  fakta  yang  tidak  bisa
dipungkiri.  Dengan  demikian  pelaksanaan  prinsip-prinsip good  governance ditinjau dari  azas  transparansi  di  Dinas  Perhubungan  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten  Kutai  Barat,  cukup  efektif.    Terindikasi  oleh  kurang  efektifnya  aparatur dalam  menerapkan  kriteria  yang  dipersyaratkan  dalam  transparansi,  terutama  dari aspek perlakuan dan kepastian/ketepatan waktu dalam pelayanan.

## Profesionalisme Aparatur Dalam Pelayanan
Profesionalisme aparatur merupakan determinan penting dalam meningkatkan  efektivitas  pelayanan  publik.  Karena  itu  perlu  diterapkan  sesuai kualifikasi  yang  diharapkan  yaitu  dengan  penempatan  kerja  pegawai  secara  tepat, baik  ditinjau  dari  aspek  keterampilan  dan  keahlian,  latar  belakang  pendidikan  dan pengalaman.  Untuk  mengetahui  lebih  jelas  mengenai  azas  profesionalisme dapatditinjau dari dua aspek yaitu, keterampilan dan keahlian dan penempatan kerja pegawai. Fakta menunjukkan bahwa profesionalisme ditinjau dari keterampilan dan keahlian  aparatur  di  Dinas  Perhubungan,  Komunikasi  dan  Informatika  kurang memenuhi  kualifikasi  yang  diharapkan,  karena  terbatasnya  aparatur  yang  memiliki legalitas  pelatihan  sesuai  bidang  kerjanya,  sehingga  dalam  penempatannya  tidak selalu  identik  formasi  yang  tersedia.  Berdasarkan  hasil  observasi  menunjukkan bahwa  masih  terdapat    ketidakselarasan  antara  jenis  pekerjaan  dengan keterampilan dan keahlian. Keadaan demikian tentunya dapat berimplikasi terhadap efektivitas pelayanan.
Sedangkan  dari  aspek  penempatan  kerja  pegawai  menunjukkan  indikasi masih  adanya  kesenjangan  antara  kemampuan  kerja  pegawai  dengan  beban  kerja Dengan  demikian  penerapan  profesonalisme  aparatur  dalam  pelayanan  publik  di Dinas  Perhubungan,  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Kutai  Barat  belum sepenuhnya diterapkan, sebab tidak semua formasi diisi oleh orang yang tepat.  Hal tersebut sebagai manifestasi dari rekruitmen pegawai yang kurang didasarkan pada pendekatan  meret  system.  Di  sisi  lain,  kebijakan  lembaga  yang  tidak  memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, sebelum ditempatkan pada posisinya,  dan  juga  disamping  distribusi  pegawai  oleh  Badan  Kepegawaian Daerah yang tidak selaras dengan usulan, sehingga sulit untuk menempatkan pegawai pada posisi yang tepat.

## Faktor Yang Mendukung
Sehubungan  dengan  pelaksanaan  prinsip-prinsip  good  Governance  dalam pelayanan publik terdapat beberapa fakor yang mendukung, antara lain :
1. Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan.
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  1993  tentang  Kendaraan  dan Pengemudi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
4. Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  71  Tahun  1993  Tentang  Pengujian Kendaraan Bermotor.
5. Peraturan  Daerah    Kabupaten  Kutai  Barat    Nomor  14  Tahun  2011  tentang Peng-ujian Kendaraan Bermotor.

## Faktor Yang Menghambat
Sehubungan  dengan  pelaksanaan  prinsip-prinsip  good  governance  dalam pelayanan publik terdapat beberapa fakor yang menghambat, antara lain:
1. Terbatasnya  sarana  dan  prasarana  (alat  uji)  yang  digunakan  untuk  menguji kelayakan, baik secara kuantitas maupun kualitas.
2. Terbatasnya  aparatur/tenaga  penguji  yang  memenuhi  kualifikasi  yang diharapkan, baik secara kuantitas maupun kualitas.
3. Terbatasnya  alokasi  anggaran  operasional,  sehingga  kurang  menunjang kelancaran  tugas  pemantauan  terhadap  kendaraan  umum  dan  penggunaan alat komunikasi, dan informatika yang beroperasi di daerah Kabupaten Kutai Barat.
4. Beragamnya  daya  tanggap  staf  pelaksana  dalam  memberikan  layanan  pada pengguna  jasa  terkait  dengan  pengurusan  ijin  trayek  dan  perpanjangan  uji kendaraan serta perizinan.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  prinsip-prinsip  good  governance  dalam  pelayanan  pubik  di Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika secara umum cukup efektif. Meski demikian secara aplikatif  dihadapkan oleh berbagai kendara sehingga tidak  semua  prinsip  good  governance  dapat  dilaksanakan  secara  efektif. Terutama  berkenaan  dengan  aspek  profesionalisme  aparatur,  masih dihadapkan  oleh  penempatan  pegawai  yang  kurang  tepat  dan  terbatasnya kompetensi  staf  pelaksana  sehingga  tidak  semua  prinsip-prinsip  good governance  dapat  dilaksanakan  secara  efektif.  Untuk  mengetahui  secara parsial/substantif dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Dari aspek akuntabilitas aparatur dalam pelayanan menunjukkan adanya kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atas tugas dan fungsinya sebagai  pelayan  publik.  Pertanggungjawaban  bukan  hanya  pada pengguna  jasa,  tetapi  juga  pada  pimpinan  lembaga.  Hal  tersebut ditunjukkan  pada    daya  kemampuan  dan  sikap  staf  pelaksana  dalam memberikan layanan  pada pengguna jasa.
b. Dalam  hal  responsibilitas  aparatur  dalam  pelayanan,  menunjukkan adanya  kepekaan  staf  pelaksana  dalam  memahami  tuntutan  publik. Sebagai staf pelaksana sesuai siap bahkan mempunyai kesigapan dalam memenuhi  tuntutan  publik,  karena  kurang  didukung  dengan  faktor penunjang  misalnya  faktor  alat  kerja  dan  perlengkapan  kerja  serta  staf pelaksana  yang  kompeten,  tuntutan  pengguna  jasa  tidak  semuanya dapat terlayanani sesuai yang diharapkan.
c. Kemudian dalam hal responsivitas aparatur dalam memberikan layanan, menunjukkan  indikasi  cukup  efektif.  Terindikasi  oleh  tingkat  kepekaan aparatur  dalam  memahami  segala  persoalan  yang  dihadapi  pengguna jasa.  Terutama  mengenai  keluhan  yang  disampaikan  mengenai ketidakpastian  atas  layanan  yang  diberikan.  Semua  masukan,  baik
berupa  kritik  maupu  saran  telah  ditampung,  kemudian  ditindaklanjuti pada rapat koordinasi untuk menentukan tindakan selanjutnya.
d. Kemudian  dalam  hal  transparansi  dalam  pelayanan,  meskipun  secara aplikatif  menunjukkan  indikasi  kurang  efektif,  tetapi  dari  tindakan  yang dilakukan secara umum lebih terbuka dalam menghadapi pengguna jasa. Meski  demikian  sikap  kurang  transparan  memang  tidak  dapat dihindarkan  terutama  pada  pengguna  jasa  yang  memiliki  ikatan primordial dan hubungan emosional, nampaknya sulit untuk dihindarkan, karena perlakuan diskriminatif kadangkala bisa saja terjadi.
e. Berikut  mengenai  profesionalisme  aparatur  dalam  pelayanan,  fakta menunjukkan  bahwa  secara  aplikatif  profesionalisme  kurang  berjalan secara  efektif  karena  dihadapkan  oleh  terbatasnya  aparatur  yang kompeten sehingga penempatan kerja aparatur sulit memenuhi formasi yang  dibutuhkan.  Pada  akhirnya  penempatan  kerja  aparatur  tidak semuanya  pada  posisi  yang  tepat,  atau  tidak  selaras  antara  formasi pegawai dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki.
2. Kurang  efektifnya  pelaksanaan  prinsip-prinsip  good  governance  dalam pelayanan publik disebabkan oleh berbagai kendala, diantaranya terbatasnya aparatur  yang  memiliki  kompetensi  profesional,  terbatasnya  sarana operasional  yang  memadai,  baik  dari  segi  kualitas  maupun  kuantitas,  dan keragaman  daya  tanggap  aparatur  dalam  memahami  dan  mengatasi permasalahan yang dihadapi, serta kurang stabilnya arus listrik di lingkungan kerja.
Berdasarkan  pembahasan  dan  hasil  kesimpulan  yang  dikemukakan  diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Sehubungan dengan terbatasnya sarana operasional, baik alat kerja maupun perlengkapan  kerja,  dan  kondisinya  kurang  memenuhi  kualifikasi  yang dibutuhkan,  maka  agar  terlaksanaanya  tugas  dan  fungsi  lembaga  secara efektif,  perlu  menambah  sarana  operasional  yang  memadai,  baik  secara kuantitas  maupun  kualitas,  dan  hal  tersebut  dapat  mengajukan  melalui usulan rencana kerja pada tahunn anggaran.
2. Mengingat  masih  terbatasnya  aparatur  yang  memiliki  kompetensi profesional,  maka  untuk  menunjang  efektivitas  pelaksanaan  prinsip-prinsip good  governance  dalam  pelayanan  publik,  perlu  menambah  sejumlah aparatur  sesuai  kualifikasi  yang  dibutuhkan,  dan  atau  memberikan kesempatan  untuk  mengikuti  pendidikan  formal  dan  mengikuti  pelatihan sesuai bidang kerjanya, dan hal tersebut dapat dilakukan melalui usulan yang dibuat dalam rencana kerja lembaga ada tahun anggaran.
3. Mengingat  keragaman  daya  tanggap  aparatur  dalam  memahami  dan mengatasi permasalahan yang dihadapi maka perlunya diberikan pembinaan secara  simultan,  baik  melalui  internal  lembaga  maupun  internal pemerintahan Kabupaten Kutai Barat.

## Daftar Pustaka
Anonim, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah . _____.  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan .
_____.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  1993  tentang Kendaraan  dan Pengemudi .
_____. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan .
_____.  Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  71  Tahun  1993  Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.
_____.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  Nomor  14  Tahun  2011 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.
_____.  Keputusan  Menpan  No:  63/KEP/M.PAN/7/2003  tentang Pedoman  Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Domai. 2001. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Djambatan. Jakarta. Keban,  Yeremis  T.  2004. Enam  Dimensi  Strategis  Administrasi  Publik.  Konsep,  Teori dan Isu . Gava Media. Jakarta. Kumorotomo,  Wahyudi.  2004. Etika  Administrasi  Negara .  Raja  Grafindo  Perkasa. Jakarta.
Mahmudi.  2007. Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik .  Unit  Terbit  dan  Percetakan Akademik Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . ANDI. Yogyakarta.
Moenir,  H.A.S.  2005. Manajemen  Pelayanan  Umum  di  Indonesia .  Cetakan  Pertama. Bumi Aksara. Jakarta.
Thoha, Mifftah. 2003. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara . Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Weber,  Max.  1988. Organize  Efforts  for  the  Improvement  of  Methods  of Administration in the United State . Appleton. New York.