Al-Qur'an and the hadis do not regulate in detail the division of joint property in a polygamous marriage. That is why, KHI (the Compilation of Islamic Law) set the regulation on the basis of accepted practices in public life in Indonesia and not contrary to the principles of the shari'ah. In the Islamic legal system, this kind of habit called "urf” which could be the basis for  determining  the  law. However,  the  provision  of  article  96  KHI  in paragraph (1), ie, “regarding the case of divorce of the cerai mati (divorce caused by the husband death), then half of the joint property belongs to couple  living  longer”.  It  was  confusing.  Therefore,  when  applied  in  a polygamous marriage, the definition of "living longer spouses" is open to multiple  interpretations.  Which  couple  should  have  the  right  to  own property together? Socio-legal considerations in this article gave space to the oldest wife as the part that can be called as a "living longer". From the beginning  she  risked  her  life  in  marriage,  which  absolutely  faced  the challenges and trials that are not easy. Then the oldest wife should get half of the joint property before it will be given according to the inheritance law. Moreover, when viewed from the side of habit, after a new couple has just sarted to tread the prosperity that they have desired for years, suddenly the  husband  decided  to  do  polygamy,  it  would  be  unfair  if  the  legal treatment of the first wife is equated with his second wife, third or fourth
Nash al-Qur'an dan hadis tidak mengatur secara rinci pembagian harta bersama  dalam  perkawinan  poligami.  Itu  sebabnya,  KHI  mengaturnya atas  dasar  kebiasaan  yang  diterima  dalam  kehidupan  masyarakat  di Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'at. Dalam sistem hukum Islam, kebiasaan semacam ini disebut urf yang bisa menjadi dasar penentuan hukum. Akan tetapi, ketentuan KHI dalam pasal 96 ayat (1), yakni “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”, terasa membingungkan. Sebab, ketika  diterapkan  dalam  perkawinan  poligami,  pengertian  “pasangan yang  hidup  lebih  lama”  ini  bersifat  multitafsir.  Pasangan  mana  yang berhak memiliki harta bersama? Pertimbangan sosio-legal terhadap pasal ini, memberikan ruang kepada istri tertua sebagai pihak yang memenuhi kriteria sebagai ”yang hidup lebih lama”. Sejak awal ia mempertaruhkan jiwa dan hidupnya dalam perkawinan, yang tentu mendapat tantangan dan  cobaan  yang  tidak  ringan.  Maka  selayaknya  istri  tertua  mendapat separuh harta bersama sebelum dibagi dalam hukum kewarisan. Apalagi, jika dilihat dari sisi kebiasaan, setelah pasangan suami-istri yang lama baru menapak  kesejahteraan  yang  mereka  idam-idamkan  selama  bertahun- tahun, tiba-tiba suami melakukan poligami, maka akan tidak adil kalau perlakuan hukum terhadap istri pertama disamakan dengan istri kedua, ketiga atau keempat.
Abstract joint property, divorce, fair, marriage Keywords Abstrak
ISTI’DAL; , Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2014, ISSN: 2356-0150 Jurnal Studi Hukum Islam

## PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

## Sofwan Ahadi
Pesantren Mahasiswa al-Fattah Semarang Email: sofwanahadi01@gmail.com
berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya. 206-207).  Persoalan  ini  akibat  adanya  salah Sementara  itu,  pasal  91  KHI  men- satu  dari  mereka  meninggal.  Di  sinilah, jelaskan  ragam  bentuk  kekayaan  bersama persoalan  akan  semakin  rumit  lagi  karena antara suami dan istri sebagai berikut; akibat  meninggalnya  salah  satu  pasangan, 1. Harta  bersama  sebagaimana  tersebut maka timbul permasalahan warisan. dalam  pasal  85  di  atas  dapat  berupa Secara  khusus,  pasal  96  KHI  berbicara benda berwujud atau tidak berwujud.
mengenai  pembagian  harta  bersama  akibat
2. Harta  bersama  yang  berwujud  dapat meninggalnya  salah  satu  pasangan.  Pasal  itu meliputi  benda  tidak  bergerak,  benda berbunyi;
bergerak dan surat-surat berharga. 1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh 3. Harta  bersama  yang  tidak  berwujud harta  bersama  menjadi  hak  pasangan dapat berupa hak maupun kewajiban. yang hidup lebih lama. 4. Harta  bersama  dapat  dijadikan  sebagai 2. Pembagian  harta  bersama  bagi  seorang barang  jaminan  oleh  salah  satu  pihak
suami atau istri yang istri atau suaminya atas persetujuan pihak lainnya.
hilang,  harus  ditangguhkan  sampai
Berdasarkan  pasal-pasal  tersebut,  jelas
adanya  kepastian  matinya  yang  hakiki bahwa  dalam  perkawinan  muncul  adanya
atau  matinya  secara  hukum  atas  dasar harta bersama. Namun, dijelaskan pula bahwa
putusan Pengadilan Agama.
tidak  ada  penggabungan  atau  percampuran
Sebagaimana  judul  tulisan  ini,  fokus harta  antara  suami  dan  istri  karena masalahnya adalah persoalan dari pasal 96 ayat perkawinan.  Ketentuan  semacam  inilah  yang (1) yang menyebutkan kalimat ”pasangan yang kemudian  menjadikan  batas-batas  harta hidup lebih lama”. Pasal ini terasa kurang tegas bersama  semakin  rumit.  Apalagi  jika dan  konkrit.  Sebab  pengertian  hidup  lebih pembagian  harta  bersama  terjadi  akibat lama  bersifat  multitafsir.  Karena  itu, kematian  salah  satu  pasangan  dalam penyelesaian pembagian harta  bersama  perlu perkawinan poligami.
memperhatikan  nilai-nilai  keadilan  secara Kaitannya  harta  bersama  dalam menyeluruh.
perkawinan poligami, Kompilasi Hukum Islam
Dilihat  dari  sudut  asal  usulnya,  harta mengaturnya dalam pasal 94, yaitu;
bersama  dapat  digolongkan  menjadi  tiga
1. Harta  bersama  dari  perkawinan golongan, yaitu: seorang suami yang mempunyai istri
1. Harta  masing-masing  suami  istri  yang lebih  dari  seorang,  masing-masing telah dimilikinya sebelum mereka kawin, terpisah dan berdiri sendiri.
baik  berasal  dari  warisan,  hibah  atau
2. Pemilikan  harta  bersama  dari
usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat perkawinan  seorang  suami  yang disebut sebagai harta bawaan. mempunyai  istri  lebih  dari  seorang 2. Harta  masing-masing  suami  istri  yang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dimilikinya  sesudah  mereka  berada dihitung  pada  saat  berlangsungnya dalam  hubungan  perkawinan,  tetapi akad perkawinan yang kedua, ketiga diperolehnya bukan dari usaha mereka
atau keempat.
baik seorang-seorang atau bersama-sama,
Ketentuan  pasal  94  ini  dimaksudkan
tetapi  merupakan  hibah,  wasiat  atau
agar  antara  istri  pertama  dan  istri-istri  yang
warisan untuk masing-masing.
lainnya  tidak  terjadi  perselisihan,  termasuk
3. Harta  yang  diperoleh  sesudah  mereka salah  satunya  kemungkinan  adanya  gugat
berada  dalam  hubungan  perkawinan warisan di antara masing-masing keluarga dari
atas  usaha  mereka  berdua  atau  usaha istri-istri tersebut. Kemungkinan ini   muncul
salah seorang mereka atau disebut harta akibat  dari  ketidakjelasan  kepemilikan  harta
pencaharian.
bersama antara istri pertama, kedua, ketiga dan
Harta  suami  dan  harta  istri  adalah keempat  sehingga  akan  berdampak  pada
terpisah,  baik  harta  bawaan  masing-masing timbulnya  persengketaan  waris  yang atau harta yang diperoleh oleh salah seorang dihadapkan kepada pengadilan (Rofiq, 2003: suami  istri  atas  usahanya  sendiri-sendiri
93 | Sofwan Ahadi ; Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami
maupun  harta  yang  diperoleh  oleh  salah masyarakat  Indonesia.  KHI  menegaskan seorang dari mereka karena hadiah atau hibah bahwa separuh harta sebagai hak suami atau atau  warisan  sesudah  mereka  terikat  dalam
istri, bukan sebagai warisan. Baru setelah itu, hubungan perkawinan. harta tersebut dibagi secara pewarisan (hukum Usaha  suami  sendiri  menjadi  harta waris) (Rofiq, 2003: 208-209). bersama. Hal ini karena pembagian kerja yang
Inovasi  huk um  ini  t ampaknya saling  berkaitan  antara  kesibukan  istri
memberikan ruang kepada istri tertua sebagai mengurus anak-anak dan rumah tangga. Begitu pihak yang memenuhi kriteria pasal 96 ayat (1) pula,  penggabungan  harta  bawaan  pribadi sebagai ”yang hidup lebih lama”. Sejak awal ia masing-masing  dalam  perkawinan  menjadi mempertaruhkan  jiwa  dan  hidupnya  dalam milik  bersama,  karena  merupakan  modal perkawinan, yang tentu mendapat tantangan bersama yang termasuk dalam kategori syirkah . dan cobaan yang tidak ringan. Maka selayaknya Kemudian, apakah harta yang diperoleh istri  tertua  mendapat  separuh  harta  bersama masing-masing  selama  perkawinan  termasuk sebelum  dibagi  dalam  hukum  kewarisan. harta individual atau harta kolektif? Dalam hal Apalagi, jika dilihat dari sisi kebiasaan, setelah ini  terdapat  dua  pendapat; Pertama, harta pasangan suami-istri yang lama baru menapak bersama  bisa  didapat  atas  usaha  masing- kesejahteraan  yang  mereka  idam-idamkan masing. Dan kedua, harta yang didapat selama selama  bertahun-tahun,  tiba-tiba  suami perkawinan baik karena perkawinan maupun melakukan  poligami,  maka  akan  tidak  adil usaha  sendiri-sendiri  menjadi  milik  bersama kalau perlakuan hukum terhadap istri pertama (Thalib, 1986: 83, 97).
disamakan  dengan  istri  kedua,  ketiga  atau Dalam  hukum  Islam,  proses  ter- keempat.  Pada  pertimbangan  sosial  inilah, bentuknya  harta  perkawinan  atau  harta hukum  perlu  pemaknaan  ulang.  Pemaknaan bersama itu adalah harta yang diperoleh atau yang  dimaksud  di  sini  melalui  pendekatan didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri sosio-legal. selama  masa  ikatan  perkawinan.  Dalam
Mengenai  pembagian  harta  benda konteks  konvensional,  beban  ekonomi perkawinan,  baik  cerai  mati  maupun  cerai keluarga adalah pencaharian suami, sedangkan hidup  (perceraian),  dikenal  adanya  dua  cara; istri  sebagai  ibu  rumah  tangga  bertindak pertama ,  harta  bersama  dibagi  dua  sama  rata sebagai  pengatur  ekonomi  rumah  tangga. antara suami-istri, dan kedua , dibagi menurut Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, perbandingan dua berbanding satu atau sering istri  juga  dapat  melakukan  pekerjaan  yang disebut sepikul-segendongan .  Kedua  macam mendatangkan  kekayaan.  Kondisi  ini  dapat pembagian  itu  sudah  lama  berkembang  di digolongan  ke  dalam syirkah  abdan ,  di  mana masyarakat. modal berasal dari suami, istri berperan dalam
Dalam  hal  perkawinan  yang  menganut hal jasa dan tenaganya. Sedangkan jika masing- sistem  monogami,  akan  mudah  mencari masing  suami  istri  mampu  mendatangkan penyelesaiannya.  Seperti  apabila  terjadi modal,  dan  dikelola  bersama,  maka perceraian  hidup  dalam  sistem  ini,  harta pengelolaan  ini  disebut syirkah  inan  ( Rofiq, kekayaan mereka yang telah menjadi syirkah itu 2003: 200-201).
dibagi  berimbang.  Akan  tetapi,  dalam  hal perkawinan  poligami,  perlu  lebih  dulu
Pembagian  Harta  Bersama  dalam  Tinjauan
“perlindungan” atas harta bersama suami istri dalam pasangan pertama. Sedangkan terhadap
Sosio-Legal
istri  muda  perlu  penegasan  bahwa  harta
Pada  dasarnya,  porsi  pembagian  harta terpisah  antara  suami  istri  tetap  di- bersama  dalam  pasal  96  ayat  (1)  ini  adalah pertahankan.  Harta  bersama  suami  dengan sebuah  inovasi  dan  merupakan  terobosan
istri  muda  terdapat  barang-barang  rumah
hukum  dari  para  yuris  di  Indonesia.
tangga si istri muda saja yang berasal dari usaha
Alasannya,  pembagian  harta  bersama  dalam
mereka  bersama  atau  salah  seorang  mereka.
perkawinan poligami tidak diatur dalam nash . Sedangkan  mengenai  barang-barang  lainnya
Itu  sebabnya,  perlu  pemecahan  tersendiri terutama  barang-barang  yang  besar  dan
berdasar  pada  kondisi  sosio-kultural
Fakultas Hukum UII. Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia. Departemen  Agama  RI, t.th, al-Qur'an  dan Thalib,  Sayuti,  1986, Hukum  Kekeluargaan  di
Terjemahnya , Surabaya: Al-Hidayah. Indonesia , Jakarta: UI-Press.
Hadikusuma,  Hilman,  1977, Hukum Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa, 2005, Perkawinan  Adat ,  Bandung:  Penerbit Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta: Alumni. Balai Pustaka.
Hakim, Rahmad, 2000, Hukum Perkawinan
Zuhdi, Masjfuk, 1986, Pengantar Hukum Islam , Bandung: Pustaka Setia.
Syari'ah , Jakarta: Haji Masagung.
Hanafie, A., 1989, Usul Fiqh , Jakarta: Penerbit Widjaya. Ilyas, Yunahar, 2006, Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an;  Studi  Pemikiran  Para  Mufasir , Yogyakarta: Labda Press. Khalaf,  Abdul  Wahab,  1989, Kaidah-kaidah Hukum Islam , Jakarta: CV. Rajawali. Rofiq, Ahmad, 2003, Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: PT Raja Grafindo. Saleh, K. Wantjik, 1976, Hukum Perkawinan
97 | Sofwan Ahadi ; Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami