## EFEKTIVITAS KINERJA TENAGA PENGGERAK DESA DAN KELURAHAN DALAM REALISASI PROGRAM KB DI KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS

## VENNI SUKMAWATI

## ABSTRAK
Berdasarkan  hasil  observasi  efektivitas  kinerja  Tenaga  Penggerak  Desa  dan  Kelurahan dalam realisasi program KB di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis kurang dilaksanakan dengan optimal.  Hal  ini  dikarenakan  Tenaga  Penggerak  Desa  (TPD)  dalam  penyuluhan  kurang melakukan  pendekatan  secara  personal/perorangan,  Tenaga  Penggerak  Desa  (TPD)  hanya memberikan  materi  bersifat  teoritis  tanpa  didukung  oleh  peragaan,  Minimnya  alat  bantu penyuluhan  yang  berfungsi  sebagai  perantara  yang  dapat  dipercaya  menghubungkan  antara penyuluh  dengan  sasaran  sehingga  pesan  atau  informasi  kurang  jelas  dan  nyata.  Berdasarkan latar  belakang  tersebut,  maka  yang  menjadi  rumusan  masalahnya  adalah  :  1)  Bagaimana efektivitas  kinerja  Tenaga  Penggerak  Desa  dan  Kelurahan  dalam  realisasi  program  KB  di Kecamatan  Ciamis  Kabupaten  Ciamis?,  2)  Bagaimanakah  hambatan-hambatan  dalam mewujudkan  efektivitas  kinerja  Tenaga  Penggerak  Desa  dan  Kelurahan  dalam  realisasi  program KB  di  Kecamatan Ciamis  Kabupaten Ciamis?,  3)  Bagaimana  upaya-upaya  yang  dilakukan untuk mengatasi  hambatan-hambatan  dalam  mewujudkan  efektivitas  kinerja  Tenaga  Penggerak  Desa dan Kelurahan dalam realisasi program KB di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  analisis.  Informan  sebanyak 13  orang    yang  terdiri  dari  Kepala  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  PPKBP3A  Kecamatan  Ciamis Kabupaten  Ciamis  sebanyak  1  orang,  Tenaga  Penggerak  Desa  (TPD)  di  Kecamatan  Ciamis Kabupaten Ciamis sebanyak 6 orang,  Mitra kerja  Program KB Tingkat Desa dalam hal ini Kader Sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan  wawancara)  dan  dokumentasi.  Penulis  mengunakan  teknik  analisis  data  kualitatif  melalui pengolahan  data  hasil  wawancara  dan  observasi  untuk  ditarik  kesimpulan  sehingga  dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa    efektivitas  kinerja  Tenaga  Penggerak  Desa  dan Kelurahan  dalam  realisasi  program  KB  di  Kecamatan  Ciamis  Kabupaten  Ciamis  kurang dilaksanakan dengan optimal. hal ini di karenakan Tenaga Penggerak Desa yang kurang pro aktif untuk  menggerakan  kader  dalam  menyususun  jadwal  pertemuan,  kurangnya  merangkul  tokoh masyarakat  baik  formal  maupun  non  formal  menyebabkan  kurang  mendapatkan  dukungan, kurangnya transparansi sumber dana dari kantor, kurangnya pemahaman dari para petugas TPD terkait dengan penggunaan sumber alokasi dana yang harus di gunakan secara efektif dan efisien, kurangnya  dilakukan  pengawasan  oleh  pimpinan  sehingga  kurang  mengetahui  kesesuaian  atara pelaksanaan dengan kondisi di lapangan.
Adanya  hambatan-hambatan  yang  dirasakan  seperti  kurangnya  kepedulian  sebagian masyarakat  yang  mau  menjadi  kader,  masih  ada  sebagian  petugas  TPD  yang  kurang mempersiapkan  perencanaan  yang  matang,  kurangnya  transparansi  sumber  dana  dari  kantor, belum  adanya  petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis  tentang  penggunaan  alokasi  dana  yang efektif  dan  efisien,    adanya  petugas  TPD  yang  jarang  turun  langsung  ke  lapangan,  masih  ada petugas  TPD  yang  kurang  lengkap  dalam  membuat  laporan,  belum  adanya  pusat  konseling    di Desa,  kurangnya  dilakukan  sosialisasi.    Adanya  upaya-upaya  yang  dilakukan  seperti  merangkul tokoh  formal  dan  informal  untuk  mengajak  dan  memilih  masyarakat  untuk  mau  berpartisipasi, mempersiapkan  perencanaan  yang  matang  dan  merangkul  semua  elemn  masyaraka,    meminta kepada  pimpinan  untuk  menyampaikan  sumber  dana  secara  transparan,  mengeluarkan  petunjuk pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis  tentang  penggunaan  alokasi  dana  yang  efektif  dan  efisien, memberikan  sanksi  administrasi  sampai  dengan  sanksi  yang  terberat terhadap  para  petugas  TPD yang jarang turun langsung ke lapangan, memberikan pengarahan dan pembinaan terhadap para petugas  TPD  cara  pembuatan  laporan,  menyediakan  pusat  konseling  di  Desa/Kelurahan, melakukan sosialisasi dengan turun langsung ke masyarakat untuk memberikan  informasi terkait dengan program KB.
Kata Kunci : Efektivitas, Kinerja Tenaga Penggerak Desa, Realisasi Program

## A. PENDAHULUAN
Efektivitas  kinerja  perseorangan  atau pegawai  dalam  istilah  administrasi  pemerintahan disebut aparatur determinasi pengawasan pimpinan,  etos  kerja  pegawai  bersangkutan  dan kedisiplinan  pegawai  dalam  melaksanakan  tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.
Program  Keluarga  Berencana  Nasional Merupakan  salah  satu  program  sosial  dasar  yang sangat  penting  artinya  bagi  kemajuan  suatu bangsa. Program ini memberikan kontribusi yang besar  bagi  pembangunan  sumber  daya  manusia pada masa kini dan masa yang akan datang, yang menjadi  sumber  daya  yang  menjadi  prasyarat bagi kemajuan dan kemandirian bangsa.
Kegiatan  program  KB  di  Kecamatan Ciamis  memerlukan  dukungan  berbagai  pihak. Oleh  karenanya,  UPTD  PPKBP3A  selalu bermitra  dengan  menggandeng  berbagai  elemen baik  dari  kalangan  pemerintah,  swasta,  LSM, organisasi  profesi,  akademis,  tokoh  masyarakat, tokoh  agama  yang  mempunyai  komitmen  tinggi terhadap  program  KKB.  Ini  dimaksudkan  dalam upaya meningkatkan cakupan pelayanan.
Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Penggerak Desa dan Tenaga Penggerak Kelurahan khususnya di Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut TPD dan TPK bertujuan untuk memberikan  pengarahan  agar  program  KB  bisa berjalan  dengan  baik  dan  lancar  di  lapangan dalam rangka meningkatkan pelayanan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan  menunjukkan  bahwa  efektivitas  kinerja tenaga  penggerak  desa  dan  kelurahan  dalam realisasi  program  KB  belum  optimal,  Hal  ini terlihat  dari  beberapa  indikator  yang  antara  lain sebagai  berikut:  1)  Tenaga  Penggerak  Desa (TPD)  dalam  penyuluhan  kurang  melakukan pendekatan  secara  personal/perorangan  sehingga mengakibatkan  petugas  kurang  menciptakan situasi  keserasian  dengan  masyarakat  dan menegakkan  keserasian  program.  2)  Tenaga Penggerak Desa (TPD) hanya memberikan materi bersifat  teoritis  tanpa  didukung  oleh  peragaan dan  contoh,  sehingga  banyak  masyarakat  yang kurang  memahami  secara  jelas  materi  yang disampaikan  petugas.  3)  Minimnya  alat  bantu penyuluhan  yang  berfungsi  sebagai  perantara yang  dapat  dipercaya  menghubungkan  antara penyuluh  dengan  sasaran  sehingga  pesan  atau informasi kurang jelas dan nyata.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,
maka penulis dapat merumuskan permasalahannya, sebagai berikut: 1) Bagaimana efektivitas  kinerja  Tenaga  Penggerak  Desa  dan
Kelurahan  dalam  realisasi  program  KB  di Kecamatan  Ciamis  Kabupaten  Ciamis?,  2)
Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam mewujudkan efektivitas kinerja Tenaga
Penggerak  Desa  dan  Kelurahan  dalam  realisasi program  KB  di  Kecamatan  Ciamis  Kabupaten Ciamis?,  3)  Bagaimana  upaya-upaya  yang dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan dalam  mewujudkan  efektivitas  kinerja  Tenaga Penggerak  Desa  dan  Kelurahan  dalam  realisasi program  KB  di  Kecamatan  Ciamis  Kabupaten Ciamis ?

## B. LANDASAN TEORI
Efektivitas  berasal  dari  kata  efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan.  Efektivitas  selalu  terkait  dengan hubungan  antara  hasil  yang  diharapkan  dengan hasil  yang  sesungguhnya  dicapai.  Efektivitas dapat  dilihat  dari  berbagai  sudut  pandang  ( view point ) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Menurut Sudirman (2002:31) Efektivitas adalah:
“Pemanfaatan  sumber  daya,  sarana  dan prasarana  dalam  jumlah  tertentu  yang secara  sadar  ditetapkan  sebelumnya untuk  menghasilkan  sejumlah  barang atas  jasa  kegiatan  yang  dijalankannya. Efektivitas  menunjukkan  keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah  ditetapkan,  jika  hasil  kegiatan semakin  mendekati  sasaran,  berarti makin tinggi efektivitasnya”.
Kinerja  merupakan  tingkat  pencapaian hasil  atas  pelaksanaan  tugas    tertentu.  Dalam konteks  pengembangan  sumber  daya  manusia kinerja  seorang    karyawan  dalam  sebuah perusahaan  sangat  dibutuhkan  untuk    mencapai prestasi  kerja bagi karyawan itu sendiri dan juga untuk keberhasilan perusahaan.
Menurut Mangkunegara (2004:67)
kinerja  adalah:  “Hasil  kerja  secara  kualitas  dan kualitas  yang  dicapai  oleh  seorang  pegawai dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.
TPD/TPK (Tenaga Penggerak
Desa/Tenaga  Penggerak  Kelurahan)  menurut BKKBN (2012;2) adalah :
“Petugas  dari  unsur  BKKBN  atau petugas  lapangan  KB  yang  tugasnya untuk membina dan memberikan penyuluhan  kepada  calon  akseptor  KB dan  orang-orang  yang  sudah  masuk  KB,
dengan  terjun  langsung  ke  masyarakat untuk  mensosialisasikan  program  KKB agar  tidak  terjadi  ledakan  penduduk.
Menerangkan kesehatan reproduksi remaja, pemberdayaan keluarga, penguatan  kelembagaan  dan  jaringan KB”. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Tenaga Penggerak
Desa/Kelurahan  merupakan  pegawai  BKKBN Provinsi  yang  ditugaskan  di  Kab/Kota  untuk bergerak  di  lapangan  di  desa/kelurahan  untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat  dalam  upaya  untuk  mensukseskan program keluarga sejahtera.

## C. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  digunakan  metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian  yang  penulis  lakukan  kurang  lebih  9 bulan.  Informan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari Kepala  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  PPKBP3A Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis sebanyak 1 orang,  Tenaga  Penggerak  Desa  (TPD)  di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis sebanyak 6 orang  serta  Mitra  kerja  Program  KB  Tingkat Desa  dalam  hal  ini  Kader  Sebanyak  6  orang, dengan  demikian  jumlah  informan  dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 orang.
Adapun teknik pengumpulan data menurut  Subagyo  (2004:  31)  adalah  sebagai berikut: 1. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan  data  dengan  cara  mempelajari buku-buku  dan  bahan-bahan  kepustakaan yang  ada  hubungannya  dengan  masalah yang sedang diteliti penulis.
2. Studi  lapangan  yaitu  teknik  pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian dengan cara:
a. Observasi  adalah  cara  pengambilan  data dengan  pengamatan  tanpa  ada  alat standar  lain  untuk  keperluan  tersebut, yaitu  mengadakan  pengamatan  langsung terhadap kegiatan operasional
b. Wawancara  yaitu  suatu  kegiatan  yang dilakukan  untuk  mendapatkan  informasi secara  langsung  dan  mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada informan.
3. Studi  Dokumentasi  yaitu  mencari  data mengenai  hal-hal  atau  variabel  yang  berupa catatan, transkrip, buku, suratkabar, majalah, prasasti, notulen rapat,  agenda  dan sebagainya.
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Efektivitas  Kinerja  Tenaga  Penggerak Desa  dan  Kelurahan  Dalam  Realisasi
Program  KBolehUnit  Pelaksana  Teknis Dinas PPKBP3A Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang Efektivitas  Kinerja  Tenaga  Penggerak  Desa  dan Kelurahan  Dalam  Realisasi  Program  KB  oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas PPKBP3A Kecamatan  Ciamis  Kabupaten  Ciamis  diketahui bahwa  belum  dilaksanakan  secara  maksimal  hal ini  terlihat  dari  pelaksanaan  efektivitas  waktu dimana  belum  tersusunnya  jadwal  kegiatan pertemuan di Desa/Kelurahan untuk mensosialisasikan program KB. Dengan demikian  program  KB  belum  dapat  dilakukan secara  cepat dan tepat, hal ini dikarenakan masih ada petugas Tenaga Penggerak Desa yang kurang pro  aktif  untuk  menggerakan  kader  dalam menyususun jadwal pertemuan untuk melaksanakan  program  KB  serta  kurangnya merangkul tokoh masyarakat baik formal maupun non  formal  menyebabkan  kurang  mendapatkan dukungan  dalam  pelaksanaan  program  KB sehingga  dalam  pelaksanaannya  tidak  sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.
Diketahui juga selama ini masih kurangnya  dilakukan  komunikasi  dengan  para kader  oleh  UPTD  sehingga  kesulitan  untuk menentukan jadwal pertemuan untuk melaksanakan  program  KB  di  Desa/Kelurahan serta  masih  ada  sebagian  pegawai  yang  kurang memahami  tentang  wilayah  kerjanya,  hal  ini terlihat  dari  petugas  TPD  kurang  mengenal  para kadernya  sehingga  belum  mampu  melaksanakan program  KB  seperti  pencatatan,  penyuluhan  dan pembinaan  secara    cepat  sesuai  dengan  waktu yang telah di tentukan.
Di samping  efektivitas waktu,  efektivitas biaya  perlu  diperhatikan  secara  maksimal  dalam mendukung efektivitas kinerja penggerak Desa/Kelurahan.  Namun  demikian  diketahui dalam  pelaksanaannya  masih  kurang  maksimal sumber  dana  yang  disediakan  oleh  Dinas PPKBP3A  untuk  pelaksanaan  Program  KB  di Desa/Kelurahan  hal  ini  terlihat  dari  kurangnya alat-alat  keperluan  untuk  pelaksanaan  Program KB seperti alat  untuk keperluan penyuluhan, alat Kontrasepsi  dan  obat-obatan  untuk  menunjang Program  KB.  Serta  kurang  trasparannya  sumber dana  dari  kantor  untuk  menunjang  pelaksanaan program  KB  di  Desa/Kelurahan.  Di  samping  itu
dalam pelaksanaan alokasi sumber dana diketahui masih  kurangnya  pemahaman  petugas  TPD terkait dengan penggunaan sumber dana.
Keadaan seperti itu tercipta karena belum adanya petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis  yang mengatur dalam penggunaan alokasi sumber dana yang harus digunakan secara efektif dan efisien.
Pelaksanaan prosedur belum dilaksanakan  secara  efektif,  karena  Lemahnya pimpinan dalam melakukan pengawasan mengakibatkan adanya petugas Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan yang kurang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaannya.  Sehingga  mekanisme  operasional tidak  berjalan  dengan  baik  dan  petugas  Tenaga Penggerak  Desa/Kelurahan  kurang  menguasai wilayah kerjanya.
Dengan  demikian  lemahnya  efektivitas waktu,  efektivitas  biaya  dan  efektivitas  prosedur akan menciptakan lemahnya efektivitas persyaratan  sehingga  pelaksanaan  program  KB tidak  sesuai  dengan  harapan  dan  keinginan masyarakat  dan  memberikan  kemanfaatan  dan kesejahteraan  bagi  masyarakat,  hal  ini  terlihat belum  adanya  pusat  konseling  yang  secara khusus  sebagai  sarana  untuk  dapat  lebih mengetahui keluhan-keluhan dan harapan masyarakat  terkait  dengan  pelaksanaan  program KB  di  Desa/Kelurahan.  Kurangnya  waktu  dari sebagian petugas Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan  untuk  melakukan  Konseling, lemahnya  sebagian  Petugas  Tenaga  Penggerak Desa/Kelurahan dalam melaksanakan perencanaan  dalam  melakanakan  program  KB sehingga  masyarakat  belum  merasakan  manfaat yang  signifikan dari program KB yang dilaksanakan.
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  di  atas diketahui  bahwa  efektivitas  kinerja  Tenaga penggerak  Desa  belum  dilaksanakan  secara maksimal  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh pendapat Siagian (2001:24) bahwa suatu organisasi  akan  tercipta  suatu  efektivitas  apabila terpenuhinya  Efektivitas  Waktu,  Efektivitas Biaya,  Efektivitas  Prosedur  dan  Efektivitas Persyaratan.
Dengan  demikian  untuk  menciptakan efektivitas  kinerja  yang  maksimal  maka  Tenaga Penggerak  Desa/Kelurahan  harus  menciptakan efektivitas  waktu  yaitu  harus  Pro  Aktif  dalam menggerakan  Kader  dan  menyusun  jadwal kegiatan Program KB di Tingkat Desa/Kelurahan dan  melakukan  komunikasi  aktif  kepada  tokoh masyarakat agar tokoh masyarakat lebih mendukung program KB di Desa/ Kelurahan.
Untuk menciptakan
optimalisasi efektivitas  biaya  maka  Dinas  Pengendalian Penduduk,  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  sebaiknya pengalokasian  dana  lebih  transparan  sehingga apabila  diketahui  alokasi  dana  belum  maksimal maka  sebaiknya  alokasi  dana  untuk  kegiatan tersebut diberikan penambahan.
Agar  pelaksanaan  kegiatan  program  KB berjalan  dengan  baik  maka  perlu  diperhatikan Efektivitas  prosedur  dimana  Kepala  UPTD PPKBP3A  harus  melakukan  pengawasan  secara langsung  ke  lapangan  agar  pelaksanaan  program KB tingkat Desa/Kelurahan berjalan dengan baik.
Untuk  memenuhi  efektivitas  persyaratan maka  Desa/Kelurahan  sebaiknya  menyediakan tempat untuk Pusat Konseling  Masyarakat dalam menghadapi Keluhan-keluhan mengenai Program KB tingkat Desa/Kelurahan. Dan Petugas Tenaga Penggerak  Desa  harus  mempunyai  Rencana Kerja
Mingguan dan Bulanan untuk melaksanakan  Program  KB,  sehingga  Program KB  bisa  sesuai  dengan  harapan  dan  keinginan masyarakat.
2. Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam Efektivitas Kinerja Tenaga Penggerak  Desa  dan  Kelurahan  Dalam Realisasi Program KB oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas PPKBP3A Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan  bahwa adanya  hambatan-hambatan yang  di  hadapi,  seperti  kurangnya  kepedulian sebagian  masyarakat  yang  mau  menjadi  kader sehingga kesulitan untuk menyusun jadwal untuk melakukan pertemuan dalam rangka melaksankan  program  KB,  masih  ada  sebagian petugas  TPD  yang  kurang  mempersiapkan perencanaan  yang  matang  dan  belum  mampu menggerakan  seluruh  elemen  masyarakat  dalam pelaksanaan  program  KB  sehingga  dalam pelaksanaannya  tidak  sesuai  dengan  waktu  yang telah di tentukan, kurangnya transparansi sumber dana  dari  kantor  sehingga  menghambat  terhadap pelaksanaan program KB yang sedang dilaksanakan,
belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang penggunaan alokasi dana  yang efektif dan efisien untuk  kepeluan  pelaksanaan  program  KB sehingga masih ada petugas yang kesulitan dalam penggunaannya, masih adanya petugas TPD yang jarang  turun  langsung  ke  lapangan  untuk melakukan  pembinaan  dan  penyuluhan  terhadap
masyarakat,  hal    ini  berdampak  terhadap pemberian  informasi  tidak  dapat  di  terima  oleh masyarakat  secara  umum  sehingga  pelaksanaan program  KB  kurang  sesuai  dengan  pedoman yang  telah  di  tetapkan,  masih  ada  petugas  TPD yang  kurang  lengkap  dalam  membuat  laporan mingguan  dan  laporan  bulananan  sehingga  sulit untuk dilakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan  program  KB  di  Desa/Keluraahan, belum  adanya  pusat  konseling  yang  secara khusus  sebagai  sarana  untuk  dapat  lebih mengetahui keluhan-keluhan dan harapan masyarakat  terkait  dengan  pelaksanaan  program KB.
Berdasarkan  hasil  paparan  tersebut  di atas  mengenai  adanya  hambatan-hambatan  yang di hadapi dapat di simpulkan sebagai berikut:
1. Belum  adanya  pertemuan  untuk  menyusun jadwal pelaksanaan program KB.
2. Kurangnya  dukungan  dari  sebagian  tokoh masyarakat baik formal maupun non formal.
3. Petugas  TPD  kesulitan  untuk  mendapatkan sumber dana.
4. Kurangnya  informasi  dari  pimpinan  UPTD terkait dengan penggunaan alokasi dana yang efektif dan efisien untuk keperluan pelaksanaan program KB.
5. Kurangnya  dilakukan  pengawasan  oleh pimpinan sehingga kurang mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dengan kondisi  di  lapangan  yang  sesuai  dengan pedoman yang telah di tetapkan.
6. Sulitnya waktu untuk melakukan komunikasi dengan  para  kader  sehingga  belum  mampu melakukan evaluasi  secara menyeluruh terkait dengan pelaksanaan program KB.
7. Kurangnya  waktu  dari  sebagian  masyarakat peserta  KB  untuk  melakukan  komunikasi secara personal.
8. Kurangnya  partisipasi  dari  para  kader  dan masyarakat terkait  dengan  pelaksanaan program  KB  sehingga  bealum  mengetahui manfaat  dari  pelaksanaan  program  KB tersebut.
3. Upaya-Upaya  Yang  Dilakukan  Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam Efektivitas Kinerja Tenaga  Penggerak  Desa  dan  Kelurahan Dalam  Realisasi  Program  KB  oleh  Unit Pelaksana Teknis Dinas PPKBP3A Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan  bahwa  adanya  upaya-upaya  yang
dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan yang  di  hadapi,  seperti  merangkul  tokoh  formal dan  informal  untuk  mengajak  dan  memilih masyarakat  untuk  mau  berpartisipasi  dalam pelaksanaan  program  KB  di  masyarakat  agar dapat  dilaksankan  secara  rutin,  mengintruksikan kepada  para  petugas  TPD  untuk  mempersiapkan perencanaan  yang  matang  dan  merangkul  semua elemen  masyarakat  agar  dalam  pelaksanaan program  KB  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan waktu yang telah di tentukan, petugas TPD sudah berusaha  untuk  meminta  kepada  pimpinan  untuk menyampaikan  sumber  dana  secara  transparan agar  dapat  mengalokasikan  dana  tersebut  sesuai dengan kebutuhan operasional  pelaksanaan program KB, mengeluarkan petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang penggunaan alokasi dana  yang efektif dan efisien untuk  kepeluan  pelaksanaan  program  KB sehingga petugas tidak kesulitan dalam penggunaannya,  memberikan  sanksi  administrasi sampai dengan sanksi yang terberat terhadap para petugas  TPD  yang  jarang  turun  langsung  ke lapangan  untuk  melaksanakan  pembinaan  dan penyuluhan  program  KB  terhadap  masyarakat  di Desa/Kelurahan,  memberikan  pengarahan  dan pembinaan  terhadap  para  petugas  TPD  cara pembuatan  laporan  agar  para  petugas  dapat membuat  laporan  dengan  lengkap  dan  benar sehingga  dapat  mengetahui  kesesuaian  antara pelaksanaan  dengan    pedoman  yang  telah  di tentukan,  berusaha  untuk  mengajukan  agar menyediakan pusat konseling di Desa/Kelurahan, hal  ini  untuk  memudahkan  petugas  TPD  untuk mengetahui segala keluhan, harapan dan keinginan dari mayarakat secara umum, melakukan  sosialisasi  dengan  turun  langsung  ke masyarakat  untuk  memberikan  informasi  terkait dengan program KB sehingga dalam pelaksanaannya  dapat  memberikan  manfaat  dan dapat menjadikan keluarga yang sejahtera.
Berdasarakan  hasil  paparan  di  atas mengenai  adanya  upaya-upaya  yang  dilakukan untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  yang  di hadapi, dapat di simpulkan sebagai berikut :
1. Melakukan  pendekatan  secara  personal dengan  para  kader  dan  masyarakat  di  sela waktu senggang.
2. Merangkul  para  tokoh  formal  dan  informal untuk mendapatkan dukungan.
3. Berusaha  untuk  mengajukan  sumber  dana untuk biaya pelaksanaan operasional program KB.
4. Melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan  untuk  mendengarkan  informasi
terkait  penggunaan  alokasi  dana  untuk keperluan pelaksanaan program KB. 5. Menyarankan kepada pimpinan untuk melakukan  pengawasan  secara  rutin  dengan turun langsung ke lapangan.
6. Melakukan  komunikasi  secara  instensif walaupun  di  luar  jam  kerja  dengan  para kader  agar  dapat  melakukan  evaluasi  secara menyeluruh.
7. Merangkul  semua  elemen  masyarakat  untuk turut  serta  dalam  pelaksanaan  program  KB agar  dalam  pelaksanaannya  sesuai  dengan harapan  dan  keinginan  masyarakat  secara umum.
8. Memberikan dorongan dan motivasi terhadap  masyarakat  untuk  berperan  aktif dan  berpartisipasi  secara  langsung  dalam pelaksanaan  program  KB  agar  dapat dirasakan  secara  langsung  manfaat  dari program KB yang sedang dilaksanakan.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa efektivitas  kinerja  Tenaga  Penggerak  Desa  dan Kelurahan  dalam  realisasi  program  KB  di Kecamatan  Ciamis  Kabupaten  Ciamis  maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai efektivitas  kinerja Tenaga Penggerak Desa dan Kelurahan dalam realisasi program KB di  Kecamatan  Ciamis  Kabupaten  Ciamis belum dilaksanakan dengan optimal,
seperti  Tenaga  Penggerak  Desa  yang kurang pro aktif untuk menggerakan kader dalam  menyususun  jadwal  pertemuan, kurangnya  merangkul  tokoh  masyarakat baik formal maupun non formal menyebabkan kurang mendapatkan dukungan,  kurangnya  transparansi  sumber dana  dari  kantor,  kurangnya  pemahaman dari  para  petugas  TPD  terkait  dengan penggunaan  sumber  alokasi  dana  yang harus di gunakan secara efektif dan efisien, kurangnya  dilakukan  pengawasan  oleh pimpinan  sehingga  kurang  mengetahui kesesuaian  atara  pelaksanaan  dengan kondisi  di  lapangan,  kurangnya  pimpinan turun  langsung  kelapangan  terkait  dengan pelaksanaan program KB sehingga kesulitan untuk melakukan evaluasi,
belum  adanya pusat konseling  yang secara khusus,  kurangnya  sebagian  petugas  TPD menyusun  perencanaan  yang  matang.
Sedangkan  berdasarkan  hasil  observasi kurangnya  dilakukan  komunikasi  dengan para  kader  sehingga  kesulitan  untuk menentukan  jadwal,  sebagian  pegawai yang  kurang  memahami  tentang  wilayah kerjanya,  kurangnya  sumber  dana  yang disediakan  oleh  para  petugas  TPD,  belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis  yang  mengatur  tentang  penggunaan alokasi  sumber  dana,  masih  ada  petugas TPD  yang  kurang  bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaannya, kurangnya  waktu  dari  sebagian  petugas TPD  untuk  melakukan  konseling  dengan masyarakat,  belum  adanya  peningkatan pelayanan  dalam  pelaksanaan  program KB.
2. Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya kepedulian sebagian masyarakat  yang  mau  menjadi  kader,
masih  ada  sebagian  petugas  TPD  yang kurang  mempersiapkan  perencanaan  yang matang,  kurangnya  transparansi  sumber dana  dari  kantor,  belum  adanya  petunjuk pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis  tentang penggunaan  alokasi  dana  yang  efektif  dan efisien,    adanya  petugas  TPD  yang  jarang turun  langsung  ke  lapangan,  masih  ada petugas  TPD  yang  kurang  lengkap  dalam membuat  laporan,  belum  adanya  pusat konseling    di  Desa,  kurangnya  dilakukan sosialisasi. Begitupula dengan hasil observasi terlihat belum adanya pertemuan untuk menyusun jadwal, kurangnya dukungan  dari  sebagian  tokoh  masyarakat baik  formal  maupun  non  formal,  kesulitan untuk mendapatkan sumber dana, Kurangnya informasi dari pimpinan UPTD,  kurangnya  dilakukan  pengawasan oleh  pimpinan,  sulitnya  waktu  untuk melakukan komunikasi  dengan para kader, kurangnya waktu dari sebagian masyarakat,  kurangnya  partisipasi  dari para  kader  dan  masyarakat  terkait  dengan pelaksanaan program KB.
3. Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai adanya  upaya-upaya  yang  dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan seperti merangkul  tokoh  formal  dan  informal untuk  mengajak  dan  memilih  masyarakat untuk  mau  berpartisipasi,    mempersiapkan perencanaan  yang  matang  dan  merangkul semua elemn masyaraka,  meminta kepada pimpinan  untuk  menyampaikan  sumber
dana  secara  transparan,  mengeluarkan petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis tentang  penggunaan  alokasi  dana  yang efektif  dan  efisien,  memberikan  sanksi administrasi  sampai  dengan  sanksi  yang terberat  terhadap  para  petugas  TPD  yang jarang  turun  langsung  ke  lapangan, memberikan  pengarahan  dan  pembinaan terhadap para petugas TPD cara pembuatan  laporan,  menyediakan  pusat konseling  di  Desa/Kelurahan,  melakukan sosialisasi  dengan  turun  langsung  ke masyarakat  untuk  memberikan  informasi terkait  dengan  program  KB.  Begitupula dengan  hasil  observasi  yang  dilakukan oleh  penulis  terlihat  bahwa  adanya  upaya- upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi hambatan-hambatan yang dirasakan seperti melakukan  pendekatan  secara  personal dengan  para  kader  dan  masyarakat, merangkul para tokoh formal dan informal untuk mendapatkan dukungan, mengajukan  sumber  dana  untuk  biaya pelaksanaan  operasional,  melakukan  rapat koordinasi dengan pimpinan untuk mendengarkan informasi terkait penggunaan  alokasi  dana,  melakukan pengawasan  secara  rutin  dengan  turun langsung ke lapangan, melakukan komunikasi  secara  instensif  walaupun  di luar  jam  kerja,  memberikan  dorongan  dan motivasi terhadap masyarakat untuk berperan  aktif  dan  berpartisipasi  secara langsung dalam pelaksanaan program KB.
2. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :
1. Untuk  tercapainya  efektivitas  kinerja
TPD/K  dalam  realisasi  program  KB maka  sebaiknya  dilakukan  dengan  cara melakukan  pendekatan  secara  personal dengan  mendatangi  rumah  masyarakat secara  langsung  untuk  memberikan dorongan dan motivasi  agar mau berperan  aktif  dan  berpartisipasi  dalam pelaksanaan program KB
serta merangkul  tokoh  formal  dan  informal agar  dalam  pelaksanaanya  mendapatkan dukungan  sehingga  tujuan  dan  visi  misi program  KB  dapat  tercapi  sesuai  dengan yang telah di tetapkan.
2. Saran  untuk  hambatan-hambatan  yang timbul  maka  sebaiknya,  petugas  Tenaga Penggerak  Desa  melakukan  pembinaan dan  penyuluhan  terhadap  masyarakat
secara  rutin  dan  berkesinambungan  agar informasi  terkait  dengan  pelaksanaan program  KB  dapat  di  terima  dan dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan  secara  jelas  dan  terperinci sehingga masyarakat tertarik dan tergerak  untuk  berperan  aktif  dan berpartisipasi dalam pelaksanaan program KB sebagai dasar untuk menuju keluarga kecil yang sejahtera. 3. Saran untuk upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul  maka  sebaiknya  PPKBP3A  di Kecamatan  Ciamis  Kabupaten  Ciamis menyediakan  sumber  dana  dan  sarana prasarana seperti obat-obatan, alat kontrasepsi  serta  adanya  pusat  konseling yang memadai untuk keperluan pelaksanaan program KB agar pelaksanaan  program  dapat  dilakukan secara  baik  dan  diterima  serta  dipahami oleh  masyarakat  secara  umum  sehingga masyarakat  dapat  merasakan  hasil  dan manfaat  dari  pelaksanaan  program  KB yang sedang dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku : Anwar  Prabu  Mangkunegara . 2004. Manajemen Sumber  Daya  Manusia. Perusahaan cetakan  pertama,  penerbit  PT.  Remaja Rsodakarya. Bandung Sudirman.  2002. Pengaruh  Motivasi  Kerja Terhadap Efektifitas Pelayanan . Bandung: Primako Akademika.
Subagyo,  Pangestu.  2004. Statistik  Terapan. Yogyakarta: BPFE.

## Sumber Perundang-undangan
BKKBN. 2012. Evaluasi Program Kependudukan dan KB. Semarang

## IDENTITAS PENULIS
Venni  Sukmawati,  tempat/tanggal  lahir:  Ciamis 25  Januari  1985.  Penulis  tinggal  di  Dusun Ciwahangan  Rt/Rw  08/011  Desa  Imbanagara Kecamatan  Ciamis  Kabupaten  Ciamis.  Dari tahun  2013  tercatat  sebagai  mahasiswi  di Program  Studi    Ilmu  Administrasi  Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis.