## ANALISIS KESESUAIAN AKUNTANSI TRANSAKSI GADAI EMAS SYARIAH DENGAN PSAK DAN FATWA DSN MUI
(Studi Kasus Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Surabaya) 1)
Lina Aulia Rahman
Mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Islam-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga. Email : linaauliarahman@gmail.com
Noven Suprayogi
Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga. Email : noven.suprayogi@feb.unair.ac.id

## ABSTRACT:
One easy and practical financing is a pawn. Pawning gold is very attractive financing for fast processing and high estimates. Basic mortgage financing in Indonesia sharia is Fatwa 25 / DSN-MUI / III / 2002 on Rahn and 26 / DSN-MUI / III / 2002 on the Gold Rahn, PSAK 59 (qardh), PSAK 107 (Ijarah), and PAPSI in 2013.
This study aims to determine the accounting treatment products on the gold pawn Sharia Islamic Pawnshop Surabaya with gold pawn practice case studies on Islamic Pawnshop Blauran Surabaya Branch. This research is qualitative. The data collection methods used were interviews and take the financial statements on the official website Pawnshop. The results showed that the accounting treatment in the aspect of recognition and measurement in accordance with PSAK 107, PSAK 59, and PAPSI 2013. But, the presentation of the financial statements is not accordance with PSAK 100 and 101.
Keywords: Fatwa No: 25 / DSN-MUI / III / 2002 and No: 26 / DSN-MUI / III / 2002, PSAK 107), PSAK 59, PSAK 100, PSAK 101, PAPSI 2013.

## I. PENDAHULUAN
Dewasa ini, muncul lembaga
keuangan syariah baik bank maupun non bank yang menjadi kompetitor dari
lembaga
keuangan konvensional.
Lembaga keuangan syariah non bank yaitu lembaga keuangan diluar bank, salah satunya adalah pegadaian syariah. Sejarah juga mencatat, Nabi Muhammad pernah melakukan gadai.
Ummul Mukminin Aisyah RA bercerita Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi
dengan berutang, lalu menyerahkan baju besi sebagai agunan.
Cerita Aisyah ini dibukukan dalam kitab hadis Imam Bukhori dan Imam Muslim dan menjadi dalil tentang gadai.
Hadist A’isyah ra.yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:
ﺎ ﺮ ْﺧأ  ﻻﺎﻗ  ،مﺮْ ﺧ  ْ   ﻲ و  ،ﻲ ﻈْ ْ ا  ھاﺮْ إ  ْ   قﺎ ْ إ  ﺎ ﺛﺪ ْ   ،دﻮْ ﻷا    ، ھاﺮْ إ  ْ   ، ْ ﻷا    ﻮ   ، ْ   ﻰ يدﻮﮭ   ْ   و  ﮫ   ﷲ  ﻰ ﺻ  ﷲ  لﻮ ر  ىﺮﺘْ ا  ﺖ ﺎﻗ  ،ﺔ ﺋﺎ
ﺎً ﺎ ط ﮫﻨھرو ﺪ ﺪ   ْ  ﺎً ْرد
. Khadda
tsan ā iskhaqubnu ibroohiimulkhandalii wa aliyyubnu khasyrom
qoola. Akhbaron ā isabnu yuunusubnul amasya an ibroohiimi anil aswadi an ā isyata qoolat. Asy taro rosuulullahi min yahudii. to’ ā maa warohnuhu dir’aa minkhadiibin.
Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata:
keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin ‘Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari ‘Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang
Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Muslim).
Pegadaian syariah merupakan
sarana pendanaan yang sangat mudah.
Masyarakat
akan lebih
memilih pegadaian
dibandingkan dengan pembiayaan di bank karena syarat pemberian pendanaan pada gadai lebih mudah. Prosedur untuk mendapatkan dana juga relatif lebih cepat
dibandingkan dengan meminjam dana langsung ke bank sehingga pegadaian syariah bisa berkembang pesat, di
tengah-tengah
masyarakat
yang membutuhkan bantuan. Hal ini didukung oleh
masyarakat
Indonesia
yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu, pegadaian syariah harus selalu meningkatkan pelayanan dan produk sehingga kepuasan nasabah terpenuhi. Upaya dalam meningkatan kepuasan pelanggan salah satunya adalah dengan
adanya produk pembiayaan gadai emas yang berbasis
syariah.
Pegadaian merupakan lembaga keuangan
dimana dalam setiap aktivitasnya tidak akan lepas dari proses pencatatan akuntansi. Penerapan pada akuntansi syariah tentu sangat berbeda dengan penerapan yang terdapat pada akuntansi konvensional. Perbedaannya adalah, pada akuntansi syariah tidak mengandung maysir, gharar, dan riba sedangkan dalam akuntansi konvensional masih terdapat bunga.
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-
MUI/III/2002 merupakan panduan dalam melakukan pembiayaan gadai emas syariah. Pembiayaan gadai emas syariah memerlukan perlakuan akuntansi yang tepat, namun tidak ada peraturan akuntansi yang mengatur secara khusus tentang gadai emas. Aturan akuntansi dalam gadai emas syariah masih terpecah-pecah, tetapi terdapat akad pendamping yaitu akad Ijarah dalam PSAK 107 dan akad Qardh dalam PSAK no 59, serta dalam PAPSI tahun 2013 sebagai pedoman dasar dalam penulisan transaksi akuntansi gadai emas syariah.
Peraturan perlakuan
akuntansi gadai
yang masih terpecah-pecah
memungkinkan terjadinya kecurangan dalam perlakuan
akuntansinya.
Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pada pembiayaan gadai emas syariah,
sehingga penulis melakukan penelitian dengan
judul “Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah dengan PSAK dan Fatwa DSN MUI, Studi Kasus Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Surabaya”
Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Puspita (2013) dengan judul Analisis
Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Produk
Gadai Emas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Syariah di Surabaya . Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal
yang tidak sesuai dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Rahn dan Rahn emas serta perlakuan akuntansi gadai emas syariah yang telah sesuai dengan PSAK 107.

## Tujuan Penelitian
Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai emas syariah pada Pegadaian Syariah.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## Gadai Syariah
Menurut Antonio (2001:128) gadai syariah (rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (rahin) sebagai
barang jaminan (marhun) atas utang/pinjaman (marhun bih)
yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan
atau penerima gadai
(murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

## Rukun Gadai Syariah
Dalam menjalankan gadai syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai syariah menurut Antonio (1999:215) adalah:
1. Ar Rahn (yang menggadaikan)
Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
2. Al- Murtahin (yang menerima Gadai)
Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin
untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai) 3. Al-marhun / rahn (barang yang digadaikan)
Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
4. Al-marhun bih (Utang)
Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun .
5. Sighat , Ijab , dan Qobul Kesepakatan antara rahin dan
murtahin dalam melakukan
transaksi gadai.

## Syarat Gadai Syariah
Adapun
syarat gadai syariah menurut Rusyd (1990:308) adalah:
1. Rahin dan Murtahin
Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn , yakni rahin dan murtahin harus mengikuti syarat- syarat berikut kemampuan,
yaitu berakal sehat.
2. Sighat Sighat tidak
boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
3. Marhun bih (Utang)
a. Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
b. Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu mrnjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak
sah.
c. Harus dikuantifikasi
atau
dapat dihitung jumlahnya.
Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi rahn itu tidak sah.
4. Marhun (Barang)
Aturan pokok dalam madzab
Maliki tentang masalah ini ialah, bahwa gadai itu dapat dilakukan pada semua macam
harga pada semua macam jual-beli, kecuali pada jual-beli
mata uang ( sharf ) dan pokok
modal pada salam yang berkaitan dengan tanggungan.

## III. METODE PENELITIAN

## Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian dibatasi hanya pada pembahasan mengenai perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai emas syariah yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Blauran
Surabaya yang beralamat di Jalan
Blauran
Nomor 74-76 Surabaya Jawa Timur.

## Unit Analisis dan Protokol Pertanyaan
Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah disampaikan maka unit analisis dalam penelitian ini dibagi menjadi:
1. Perlakuan akuntansi pada saat awal akad.
2. Perlakuan akuntansi selama masa akad.
3. Perlakuan akuntansi pada masa akhir akad.
Adapun protokol pertanyaan dari penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan akuntansi pada saat awal akad gadai emas syariah?
2. Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan akuntansi selama masa akad gadai emas syariah?
3. Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi pada saat berakhirnya akad gadai emas syariah?

## Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi :

## 1. Observasi Lapangan
Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan baik secara terbuka maupun tersembunyi mengenai operasional pegadaian yang menjadi obyek penelitian.
2. Wawancara
Wawancara dilakukan dengan:
1. Pimpinan Cabang Pegadaian
Syariah Blauran.
2. Kepala Bagian Humas Kantor Wilayah Pegadaian Jawa Timur. 3. Customer
Service Pegadaian
Syariah.

## 3. Dokumentasi
Dokumentasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan contoh perlakuan transaksi akuntansi gadai emas syariah pada Pegadaian Syariah.

## Teknik Validasi Data
Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber dan triangulasi teknik. Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. (Moleong, 2007:29).
Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. (Sugiyono, 2013:127).

## Teknik Analisis
Menurut
Sugiyono,
terdapat
tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu analisis domain, taksonomi, dan komponensial analisis tema kultural. Analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis domain dan taksonomi.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran
Umum mengenai
Subyek Penelitian Pegadaian Syariah merupakan
salah satu divisi dari PT. Pegadaian
(PERSERO). Layanan gadai syariah merupakan
hasil kerja sama PT. Pegadaian (Persero) dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip “Rahn”
yang bagi PT. Pegadaian (Persero) dapat dipandang sebagai
pengembangan produk. Untuk mengelola kegiatan tersebut, Pegadaian telah membentuk Divisi Usaha Syariah yang semula di bawah binaan Divisi Usaha Lain.

## Hasil Penelitian
Data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis domain. Pada penelitian ini analisis domain berfokus pada tiga unit analisis yaitu perlakuan akuntansi gadai emas syariah pada awal akad, selama akad, dan ketika akad berakhir. Setelah peneliti melakukan analisis domain, peneliti menguraikan domain tersebut lebih rinci dengan melalui analisis taksonomi.

## Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Pada Saat Awal Akad
Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Pak Zain selaku pimpinan cabang Pegadaian Syariah Blauran Surabaya dapat disimpulkan bahwa :
Dr. Pembiayaan qardh
Cr. Kas
Dr. Kas
Cr. Pendapatan Biaya Administrasi
Pembiayaan qardh diakui sebagai pembiayaan
qardh dan diukur berdasarkan prosentase marhun mulai dari 92%-95%. Pembiayaan qardh disajikan pada neraca sebagai pinjaman yang diberikan.
Biaya administrasi diakui sebagai
pendapatan administrasi yang besarnya berdasarkan
nilai pinjaman. Biaya administrasi disajikan pada laporan laba rugi sebagai pendapatan administrasi.

## Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Pada Saat Akad Berjalan
Hasil wawancara kepada Bapak Zain menunjukkan bahwa perlakuan akuntnsi selama masa akad adalah sebagai berikut:
Dr. Kas
Cr. Pendapatan Ijarah

## Pegadaian syariah mengakui biaya
ijarah sebagai pendapatan ijarah dan diukur sesuai dengan tarif yang berlaku sesuai
dengan berat
jaminan.
Pendapatan ijarah disajikan pada laporan laba rugi sebagai pendapatan sewa modal.
Perlakuan Akuntansi Pada Saat Akad Berakhir
Perlakuan akuntansi ketika akad berakhir adalah sebagai berikut:
Dr. Kas
Cr. Pembiayaan Qardh
Apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya sampai pada jatuh tempo maka nasabah bisa melakukan perpanjangan. Perlakuan akuntansi ketika nasabah melakukan perpanjangan adalah sebagai berikut:
Dr. Kas Cr. Pendapatan Ijarah
Dr. Pembiayaan Qardh
Cr. Kas
Apabila nasabah telah mempunyai uang untuk melunasi, maka nasabah datang ke Pegadaian untuk melunasi dengan cara membayar pokok pinjaman dan membayar biaya ijarah sesuai dengan waktu nasabah melunasi.
Dr. Kas
Cr. Pendapatan Ijarah
Dr. Kas
Cr. Pembiayaan qardh
Pada gadai emas, apabila nasabah tidak melakukan perpanjangan dengan membayar ijarah, itu berati nasabah telah menghendaki
barang jaminannya
dilelang.
Berikut penjelasan Bapak Zain pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti.
“Jadi pegadaian mengambilnya biaya lelang, pinjaman pokok, sama biaya ijarah”.
Adapun penerapan akuntansi pada saat barang di lelang adalah sebagai berikut.
Dr. Kas
Cr. Utang kepada Nasabah Pada saat terjadi
pelunasan pinjaman adalah sebagai berikut:
Dr. Utang kepada Nasabah
Cr. Pembiayaan qardh
Cr. Pendapatan ijarah
Penjualan lelang diakui sebagai
utang kepada nasabah.
Penyajian
akuntansi tentang lelang terdapat dalam neraca dan disajikan sebagai aset lain- lain.
Apabila uang hasil lelang tidak mencukupi untuk melunasi semua pinjaman maka Pegadaian
menggunakan dana CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai).
Pegadaian Syariah memiliki dana CKPN yang telah dibentuk. Perlakuan akuntansi pada saat pembentukan dana CKPN adalah sebagai berikut:
Dr. Beban Amortisasi dan Penyisihan
Piutang
Cr. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai
Pada saat pihak Pegadaian telah melakukan lelang, namun hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar hutang pokok nasabah, maka perlakuan akuntansinya adalah sebagai berikut:
Dr. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai
Cr. Pembiayaan qardh Dana cadangan kerugian penurunan nilai terdapat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian (neraca) disajikan sebagai
pinjaman yang
diberikan (setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai).
Apabila uang hasil lelang sisa, maka sisa tersebut dikembalikan kepada nasabah. Namun apabila nasabah tidak mengambil dalam jangka waktu lebih dari satu tahun maka uang kelebihan tersebut menjadi dana kebajikan umat. Berikut adalah perlakuan akuntansi pada saat Pegadaian Syariah memiliki dana
kebajikan umat:
Dr. Utang kepada Nasabah
Cr. Utang Dana Kebajikan Umat Dana kebajikan
umat diakui sebagai utang dana kebajikan umat
karena dalam laporan keuangan pada Pegadaian Syariah tidak
terdapat penggunaan
dana kebajikantersebut sehingga diakui sebagai utang. Besarnya dana kebajikan umat adalah sesuai dengan hasil lelang dikurangi kewajiban- kewajiban yang harus dibayarkan nasabah. Penyajian dana kebajikan umat dalam laporan keuangan Pegadaian disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian (neraca) disajikan sebagai liabilitas jangka pendek lainnya.

## Analisis
Berdasarkan pembahasan dan penemuan diatas dapat terlihat bahwa
dari aspek pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 107 tentang ijarah, PSAK 59 tentang qardh, serta PAPSI
tahun 2013. Sedangkan pada sisi pengungkapan dan penyajian kurang sesuai dengan PSAK 100 dan PSAK 101 karena transaksi syariah harus disajikan dengan tersendiri pada
laporan keuangan, tidak dilebur menjadi satu dengan konvensional. Meskipun Pegadaian Syariah masih bergabung dengan konvensional
seharusnya
penyajian laporan keuangan lebih rinci dan menyajikan aspek-aspek syariah pada laporan keuangannya.
Adapun hal-hal yang sesuai dan tidak sesuai dengan Fatwa DSN adalah sebagai berikut:
1. Jaminan (barang gadai/emas).
Jaminan ditahan oleh Pegadaian Syariah sampai semua hutang nasabah dilunasi. Hal ini telah sesuai dengan paragraf pertama pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN- MUI/III/2002. Barang jaminan tidak dimanfaatkan oleh Pegadaian Syariah. Hal ini telah sesuai dengan paragraf kedua Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002, bahwa marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin.
2. Biaya Administrasi Biaya administrasi yang diterapkan Pegadaian Syariah dihitung berdasarkan nilai pinjaman sehingga nilai pinjaman yang berbeda memiliki biaya
administrasi yang berbeda.
Pengeluaran biaya ini tidak sesuai dengan fatwa No.26/DSN- MUI/III/2002. 3. Biaya Pemeliharaan Akad yang digunakan untuk pemungutan biaya pemeliharaan atau penyimpanan di Pegadaian Syariah adalah akad Ijarah (sewa). Penerapan akad yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah telah sesuai dengan fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002
tentang Rahn emas paragraf 4.
Besarnya biaya ijarah pada
Pegadaian Syariah adalah sesuai dengan berat barang jaminan. Semakin berat emas yang digadaikan maka membutuhkan biaya penyimpanan dan pemeliharaan lebih tinggi. Besarnya tarif ijarah pada Pegadaian Syariah tidak berdasarkan nilai pinjaman. Hal tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN- MUI/III/2002. 4. Penjualan Jaminan Penerapan penjualan jaminan telah sesuai dengan fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002.
Penggunaan dana CKPN pada Pegadaian Syariah tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 paragraf kedua ayat 5
menjelakan bahwa apabila dari penjualan kemudian dikurangi
semua tanggungan dan masih sisa, maka menjadi hak dari rahin, jika masih
kurang maka kewajiban rahin untuk tetap
melunasinya. Tabel 1. Analisis Kesesuaian dengan PSAK, PAPSI, dan DSN-MUI Analisis Domain Analisis Taksonomi Keterangan 1. Pada awal akad 1. Pembiayaan qardh 1.Pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 59 dan PAPSI tahun 2013. 2.Penyajian dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 100. 2. Pembayaran biaya administrasi 1.Pengakuan telah sesuai dengan PSAK 107 2.Pengukuran tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI no. 26 . 2. Selama masa akad 1. Ijarah 1.Pengakuan telah sesuai dengan PSAK 107 2.Pengukuran telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI no. 26 2. Diskon ijarah 1.Pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 107. 2.Tidak disajikan dan diungkapkan pada laporan keuangan . 3. Pada saat berakhir nya akad 1. Pelunasan Telah sesuai dengan PSAK dan Fatwa yang berlaku 2. Lelang Telah sesuai dengan DSN-MUI No.25 3. Penggunaan CKPN dan Dana Kebajikan 1.Penggunaan CKPN tidak sesuai dengan DSN-MUI No. 25
2.Dana Kebajika
Umat tidak sesuai dengan PSAK 101. Sumber: Hasil Penelitian (diolah)

## V. SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dan penemuan diatas dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Aspek pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan
PSAK 107 tentang ijarah, PSAK 59 tentang qardh, serta PAPSI tahun
2013.
2. Aspek pengungkapan dan penyajian kurang sesuai dengan PSAK 100 dan PSAK 101 karena transaksi syariah tidak disajikan dengan akuntansi tersendiri pada laporan keuangan Pegadaian.
3. Berdasarkan aspek syariah, telah sesuai dengan Fatwa DSN
No.25/III/2002 dan No.26/III/2002 dalam perhitungan biaya ijarah, penerapan lelang apabila tidak sanggup membayar, dan Pegadaian Syariah tidak memanfaatkan barang jaminan gadai tersebut. Sedangkan yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN adalah dalam pengukuran biaya administrasi, dan penggunaan dana CKPN.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran dan Terjemahannya.
Ali, Zainuddin. 2008. Hukum Gadai Syariah . Jakarta: PT Sinar Grafika. Antonio, Muhammad Syafii. 1999. Bank
Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan . Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute --------------. 2001. Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan . Jakarta:
Bank Indonesia dan Tazkia Institute. Basyir, Ahmad Azhar. 1983. Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai.
Bandung: Al-Ma’arif. Fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.
Fatwa No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas.
Huda, Nurul, dkk. 2012. Keuangan Publik
Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Ikatan Akuntansi Indonesia. 2013. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Jakarta: Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia. -------------. 2002. Standar Akuntansi Keuangan . Jakarta: Salemba Empat. -------------. 2009. Standar Akuntansi Keuangan . Jakarta: Salemba Empat. Laporan Keuangan, PT. Pegadaian (PERSERO)
Muhammad dan Solikhul Hadi. 2003.
Pegadaian Syariah. Jakarta: Salemba Diniyah.
Moleong, Lexy J. 2003. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remanja
Rosdakarya.
Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi
Penelitian Kualitatif . Bandung: Remanja
Rosdakarya.
Puspita, 2013. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Produk Gadai Emas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Syariah di Surabaya . Surabaya: Universitas Airlangga. Puspitasari, Fiki. 2011. Seluk Beluk
Pegadaian. Edisi Pertama, Yogyakarta:
PT Intan Sejati Klaten.
Rais, Sasli. 2008. Pegadaian Syariah
Konsep dan Operasional. Jakarta: UIP.
Republik Indonesia. Undang-Undang No.
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Republik Indonesia. Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 tentang Gadai.
Rusyd, Ibnu. 1990. Bidayatu’l ujtahid. Bag 3. Semarang: Asy-Syifa.
Sabiq, Sayyid. 1995. Al-Fiqh As-Sunnah .
Beirut: Dar Al Fikr.
Siamat, Dahlan. 2001.
Manajemen Lembaga Keuangan. Edisi Kedua Cet I. Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia.
Siamat, Dahlan. 2004 . Manajemen Lembaga Keuangan. Edisi Keempat. Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Simurangkir, O.P. 2000. Pengantar Lembaga Keuangan dan Non Bank. Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.
792/90.
Sudarsono, Heri. 2008 . Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . Edisi Kedua. Yogyakarta: PT Ekonisia. Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian
Kualitatif. Bandung: Alfa Beta.. Warren, Reeve Fess. 2005. Pengantar Akuntansi I Edisi 21. Jakarta: Salemba Empat.
Yin, Robert K. 2000. Studi Kasus: Desain dan Mode l, Terjemahan. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.