TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017 | 191

## IKHWANUL   MUSLIMIN   DAN DEMOKRASI DI MESIR

## Said Abdullah Syahab
UIN Raden Fatah Palembang syahababdullah@gmail.com
Democratization  in  Muslim-majority  countries  has  been  running since  the  end  of  World  War  II,  not  just  secularists  who participated  in  the  elections  but  Islamic  movements  like  the Muslim  Brotherhood  stamped  as  radical  and  identical  with terrorism also took part in the democratic party in Egypt. Despite having to deal with authoritarian leaders and experienced various kinds  of  terror,  torture  and  murder,  this  Islamic  movement  still istiqomah even in the end get the trust of Egyptian society.
Demokirasi  di  negara-negara  mayoritas  muslim  bergulir  sejak berakhirnya  perang  dunia  II,  bukan  hanya  kalangan  sekuler  yang mengikuti Pemilu namun gerakan Islam seperti Ikhwanul Muslimin yang  dicap  radikal  dan  identik  dengan  terorisme  juga  mengambil bagian  dalam  pesta  demokrasi  di  Mesir,  Walau  harus  berhadapan dengan  pemimpin  otoriter  dan  mengalami  berbagai  macam  teror, penyiksaan  dan  pembunuhan,  gerakan  Islam  ini  tetap  istiqomah bahkan  pada  akhirnya  mendapatkan  kepercayaan  masyarakat Mesir.

## Pendahuluan
Demokrasi  adalah  sistem  politik  yang  menjamin  kedaulatan rakyat, konsep ini telah digunakan di berbagai negara dunia setelah berakhirnya  Perang  Dunia  II 1 ,  khususnya  negara  berpenduduk
1 Perubahan  yang  mendorong  demokratisasi  pemerintahanpada  negara- negara di berbagai belahan dunia telah mulai melaksanakan reformasi politik dan demokrasi yang cenderung pada desentralisasi dan pemberdayaan pemerintahan
192 | TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017
mayoritas muslim. 2 Dimana negara-negara menjalankan pemilihan umum secara periodik untuk melakukan pergantian kepemimpinan negara dan memungkinkan terwujudnya artikulasi kehendak politik rakyat. 3 Yusuf Qardhawi berpandangan bawah subtansi  demokrasi sejalan  dengan  Islam,  proses  pemilihan  melibatkan  banyak  orang untuk mengangkat seorang yang berhak menjadi pemimpin daerah atau negara berdasarkan suara mayoritas dan sebagai upaya usaha untuk menghindarkan dari penguasa yang tirani tidak bertentangan dengan  prinsip  Islam.  Gagasan  demokrasi  telah  diterima  oleh masyarakat di negara-negara berpenduduk mayoritas berpenduduk muslim namun para pemikir Islam yang mempelajari budaya Barat menekankan  pentingnya  umat  Islam  untuk  mengadopsi  hukum- hukum Barat dengan cara selektif. 4
Sebagian  pemikir  Islam  beryakinan  bahwa  berpandangan hubungan antara Islam dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda dan  Islam  bertentangan  dengan  demokrasi.  Maka  di  kalangan masyarakat  muslim  yang  teguh  dalam  menjalankan  agama  akan menolak  konsep  demokrasi.  Sebagian  pemikir  Islan  membantah pandangan  tersebut  seperti  Syaiful  Mujani  yang  telah  melakukan penelitian.  Dalam  penelitiannhya  Syaiful  Mujani.  menunjukkan bahwa sesungguhnya umat Muslim dapat menerima nilai-nilai atau budaya  demokrasi.  Keterlibatan  umat  Muslim  untuk  selanjutnya akan  berkontribusi  besar  terhadap  keterlibatan  politik,  partisipasi politik dan dukungan terhadap demokrasi. Partisipasi umat Muslim dalam berbagai kelompok keagamaan, baik pada tingkat lokal dan
lokal.  Brian  Clive  Smith, Understanding  Third  World  Politics:  Theories  of  Political Change and Development (Indiana USA: Indiana University Press, 2003), 23 2 Demokrasi  dicetuskan  Abraham  Lincoln,  yaitu  terbentuknya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat; government of the people, by the people, and for the people .Gabor S. Borritt dan Bradley R. Hoch, The Lincoln Trail in  Pennsylvania (Pennsylvania:  Pennsylvania  State  University  Press,  2001),  51.  S
Miriam  Budiardjo, Dasar–dasar  Ilmu  Politik (Jakarta:  Gramedia,  1986)  46-49. Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, 1993), 281.
3 Samuel  P.  Huntington, The  Third  Wave:  Democratization  in  The  Late Twentieth  Century (London  and  Norman:  University  of  Oklahoma  Press,  1991),
127.
4 John L. Esposito dan John Obert Vol.l, Islam and Democracy , (New York: Oxford University Press, 1996), 49.
TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017 | 193
nasional  merupakan  hal  penting  bagi  partisipasi  politik kewarganeraan yang plural dan menjadi penghubung warga dengan sistem  demokrasi.  Kemudian  sebagian  pemikir  Islam  lainnya mengambil  sikap  pertengahan  dalam  mensikapi  perbedaan terhadap konsep demokrasi dengan bersifat kritis dalam menerima nilai-nilai demokrasi dari Barat. 5
Sekuler dan Demokrasi dalam Perspektif  Islam
S ecular berasal dari bahasa Latin saeculum , mengandung suatu makna yang ditandai dengan dua pengertian yaitu waktu dan tempat atau ruang .  Sekular  dalam  pengertian  waktu  merujuk  kepada ‘sekarang‘  atau  ‘kini‘,  sedangkan  dalam  pengertian  ruang  merujuk kepada  ‘dunia‘  atau  ‘duniawi‘ . 6 Sekularisasi  dalam  politik    adalah memisahkan agama dengan politik dengan alasan bahwa jika agama dicampur  dengan  politik  (negara)  maka  agama  akan  digunakan untuk kepentingan kelompok  elit negara  atau ‖politisasi agama‖ 7 . Kaum  sekuler  beryakinan  bahwa  agama  sebagai  wilayah  pribadi dan politik  (negara) adalah wilayah publik, agama adalah hal yang suci  sedangkan  politik  adalah  hal  yang  kotor  dan  profan. 8 Secara garis  besar  sekularisasi  ditandai  oleh  pemisahan  antara
5 Penelitian Saiful Mujani dalam konteks di Indonesia menunjukkan bahwa Islam  memiliki  korelasi  negatif  terhadap  partisipasi  politik,    tidak  terbukti  dan tidak  ada  satu  pun  unsur  Islam  yang  menunjukkan  korelasi  negatif  terhadap partisipasi  politik  tersebut.  Bahkan  sebaliknya,  sebagian  besar  unsur  Islam memiliki  korelasi  positif  terhadap  partisipasi  politik.  Baik  partisipasi  politik tersebut  bersifat  keagamaan  maupun  non-keagamaan.  Saiful  Mujani, Muslim Demokrat;  Islam,  Budaya  Demokrasi,  dan  Partisipasi  Politik  di  Indonesia  Pasca-Orde Baru (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 253 dan 319. Robert W Hefner, Civil  Islam:  Muslims  and  Democratization  in  Indonesia (New  Jersey:  Princenton University Press, 2011), 231.
6 Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Islam dan Sekularisme , (Kuala Lumpur : International Institute of  Islamic Thought and Civilization (ISTAC) 2011), 18.
7 Yusuf  Qardhawi  berpandangan  bahwa  sekularisme  adalah  pemisahan agama dari kehidupan individu atau sosial. Tuhan dan hokum-hukumNya tidak boleh mengatur mereka seakan tuhan mereka adalah diri mereka sendiri, berbuat dan  membuat  hukum  sesuai  dengan  seleranya,  dan  hal  tersebut  sangat bertentangan dengan syariat IslamYusuf Qardhawi, Sekuler Ekstrim. Penerjemah Nabhari Idris, cet. 1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000)
8 Adian  Husaini, Wajah  Peradaban  Barat,  Dari  Hegemoni  Kristen  ke  Dominasi Sekuler-Liberal, 39.
194 | TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017
pemerintahan  dan  ideologi-ideologi  keagamaan  serta  struktur keagamaan. 9 Kemudian  terjadinya  pengembangan    (ekspansi) pemerintahan  untuk  melaksanakan  peranan  mengatur  lapangan sosioekonomis  yang  dulu  dilakukan  oleh  struktur-struktur keagamaan, transvaluasi budaya politik untuk menekankan tujuan- tujuan  duniawi  yang  non-transenden  dan  cara-cara  yang  rasional serta pragmatis yang berupa nilai-nilai politik sekuler 10 .
Pada  prinsipnya,  sekularisme  tidak  memiliki  akar  di  dalam Islam.  Islam  tidak  pernah  memberikan  tempat  bagi  sekularisme, karena  sebagai  agama  wahyu,  Islam  tidak  mengenal  dikhotomi secara tegar antara kehidupan dunia dan kehidupan akherat antara yang  profan  dan  yang  sakral,  antara  yang  immanen  dan  yang transenden. Karena itu, doktrin Nasrani ‖ render unto Caesar the things which  are  Caesar`s;  and  unto  God  the  things  which  are  God`s” tidak dikenal dalam agama Islam. 11 Lahirnya konsep sekularime bermula dari    zaman  pencerahan  pada  abad  ke-17  sampai  19,  bersamaan dengan  keruntuhan  keyakinan  keagamaan  kristen  oleh  arus kebangkitan  akal  rasional,  empirisme,  serta  kemajuan  sains  dan
9 ―Sekularisme‖  adalah  sebuah  faham,  maka  ―sekularisasi‖  adalah  sebuah proses,  yakni  proses  pemisahan  antara  urusan-urusan  dunia  dengan  urusan agama  Harvey  Cox, The  Secular  City (New  York:  The  Macmillan  Company, 1966), h. 2 10 Donald  Eugene  Smith, Agama  dan  Modernisasi  Politik, Penerjemah  Drs.
Machnun Husen (Jakarta: CV. Rajawali), h. 115-116 Harun Hadiwiyono, Sari Sejarah Filsafat
Barat 2 (Yogyakarta: Kanisius, 1980), 56.
11 M. Amin Rais, ―Kata Pengantar‖ dalam John J. Donohue dan John L.
Esposito, Islam  dan  Pembaharuan, Penerjemah  Machnun  Husein  (Jakarta:  CV Rajawali,  1984),  h.  xvi.  Pada  pertengahan  awal  abad  ke-19,  filsuf-sosiolog Prancis, Auguste Comte, telah membayangkan kebangkitan sains dan kejatuhan agama  dan  meyakini,  bersesuaian  dengan  logika  sekular  perkembangan  filsafat dan  sains  Barat,  bahwa  masyarakat  ‘berevolusi‘  dan  ‘berkembang‘  dari  tahap primitif  ke  modern.  Kemudian  dengan  melihat    dari  aspek  perkembangan metafisik  terjadi  pergeseran  dari  teologi  kepada  sains.  Dilanjutkan  pada  abad yang  sama,  filsuf-penyair  dan  peramal  Jerman,  Friedrick  Nietzsche, mengeluarkan  pernyataan  fenomenalnya  bahwa  Tuhan  telah  mati.  Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat, Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler-Liberal (Jakarta:  Gema  Insani  Press,  2005),  3—50.  Michael  Baigent,  Richard  Leigh, Henry Lincoln, The Messianic Lagacy (New York: Dell Publishing, 1986), 36-42.
50. Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Islam dan Sekularisme , 2.
TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017 | 195
teknologi  di  Barat. 12 Amin  Rais  menyakini    bahwa    setiap  usaha untuk melancarkan sekularisasi di dunia Muslim tidak akan pernah bisa  berhasil  karena  upaya  sekularisme  tidak  memiliki  akar  dalam masyarakat  Muslim.Dan  masyarakat  Islam  akan  menolak  arus sekularisasi tersebut. 13
Sebagai  agama  yang  memberikan  rahmat  buat  seluruh  umat manusia, Islam memiliki prinsip-prinsip dasar dan tata nilai dalam mengelola organisasi atau pemerintahan. Dalam Al-Qur‘an dan As- sunnah  terdapat  beberapa  prinsip  pokok  dan  tata  nilai  yang berkaitan  dengan  kepemimpinan,  kehidupan  bermasyarakat, berorganisasi,  dan  bernegara  (berpolitik). 14 Prinsip-prinsip  atau nilai-nilai  tersebut  diantaranya  adalah  prinsip  tauhid,  yang merupakan  salah  satu  prinsip  dasar  dalam  kepemimpinan  Islam
12 Pertama,  trauma  sejarah  yang  sangat  membekas  atas  nama  agama  oleh masyarakat  barat  pada  abad  pertengahan  yang  kemudian  digambarkan  oleh tokoh  kontemporer  Barat  Scott  Peck  bahwa  akumulasi  dari  kekecewaan masyarakat  yang  menjadi  pembenaran  untuk  melakukan  sekularisasi  adalah sekali kata ‘religion‘ disebutkan di dunia Barat, ini akan membuat orang berpikir tentang:...Inquisisi,  tahyul,  lemah  semangat,  paham  dogmatis,  munafik,  benar sendiri,  kekakuan,  kekasaran,  pembakaran  buku,  pembakaran  dukun,  larangan- larangan,  ketakutan,  taat  aturan  agama,  pengakuan  dosa  dan  kegilaan.  Lebih lanjut ia menyatakan apakah semua ini yang Tuhan lakukan untuk manusia atau apa yang manusia lakukan untuk Tuhan. Kedua problema teks Bible yang akar masalahnya pernah di sebut oleh Profesor Bruce M.Metzger, seorang guru besar bahasa  Perjanjian  Baru  di  Princeton  Theological  Seminary  menulis  di pembukaan bukunya ”A Textual Commentary on the Greek New Tentament” ada dua kondisi yang selalu dihadapi oleh penafsir Bible, yaitu (1) tidak adanya dokumen Bible  yang  original  saat  ini,  dan  (2)  bahan-bahan  yang  ada  pun  sekarang  ini bermacam-macam,  berbeda  satu  dengan  yang  lain.  Yang  ketiga,  problema Teologi  Kristen  misalnya  tentang  ketuhanan  Yesus  mencatat  bahwa  Kristen yang dikenal saat ini bukan berasal dari zaman Yesus, tetapi dari konsili Nicea, yang dicapai melalui pemungutan suara. Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln, The  Messianic  Lagacy (New  York:  Dell  Publishing,  1986),  36-42.  Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat, Dari Hegemoni Kristen ke  Dominasi Sekuler-Liberal (Jakarta:  Gema  Insani  Press,  2005),  3-51.  Syed  Muhammad  Naquib  Al-Attas, Islam dan Sekularisme , 2.
13 M. Amin Rais, ―Kata Pengantar‖ dalam John J. Donohue dan John L.
Esposito, Islam  dan  Pembaharuan, Penerjemah  Machnun  Husein  (Jakarta:  CV Rajawali, 1984), h. xvi.
14 Muhammad  Imarah, Mencari  Format  Peradaban  Islam ,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2005), 85.
196 | TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017
(pemerintahan  Islam).  Kemudian  prinsip  musyawarah  (syuro), dalam pengertian mengajukan atau mengeluarkan pendapat, dalam menetapkan  keputusan  yang  berkaitan  dengan  kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Dalam  pandangan  demokrasi,  suara  mayoritas  menentukan keputusan baik yang terkait dengan kehidupan masyarakat maupun bernegara.  Islam  tidak  menentang  adanya  mekanisme  keputusan pendapat  mayoritas  selama  tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai syariah Islam selama keputusan mayoritas tersebut tidak menzalimi kelompok  minoritas.  Dalam  Al-Quran  dan  As-Sunnah  terdapat konsep musyawarah yang telah digunakan oleh umat Islam dalam membuat  pedoman  dalam  sistem  pemerintahan.  Sistem pemerintahan  merupakan  hasil  dari  ijtihad  masing-masing  sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural yang merupakan  hasil  dari  kontrak  sosial  dalam  masyarakat  Islam tersebut. 15 Prinsip  islam  lainnya  adalah    prinsip  keadilan  (Al- ‗adalah),  dalam  mengelola  pemerintahan.  Dan  ajaran  Islam  telah menjadikan seorang pemimpin harus berlaku adil dalam mengelola negara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 16
Dalam membedah  hubungan Islam dan demokrasi tidak bisa lepas  dari  realitas  pergulatan  panggung  politik,  negara,  kekuasaan dan pemerintahan. Islam mengedepankan kemaslahatan bagi umat Islam  (konsep  Al-maslahah)    dalam  mensikapi  kondisi  realitas suatu wilayah atau negara. Dengan dasar tersebut maka Islam bisa sejalan  dengan  demokrasi,  tetapi  dalam  kondisi  dan  dalam  hal tertentu  dapat  berseberangan  dengan  demokrasi. 17 Terkait  sikap terhadap  demokrasi,  baik  yang  menerima  secara  utuh  maupun menolaknya, kecenderungan dengan mengambil sikap kristis untuk belajar  dari  nilai-nilai  demokrasi  dari  Barat  dengan  segala
15 Ali  Syari‘ati, Islam  Mazhab  Pemikiran  dan  Aksi (Bandung:  Mizan,  1995),
15.  Diterjemahkan  dari  beberapa  artikel  yang  pernah  dimuat  di  Kayhan International edisi tahun 1990-1992, diedit oleh Afif Muhammad.
16 Al-Mawardi, Al-Ahkam  as-Sulthaniyah  wa  al-Wilayah  ad-Diniyyah Vol.  5
(Lebanon: Dar Al-Fikr, 1994), 74.
17 Robert W Hefner, dalam Bukunya  yang berjudul Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia (New Jersey: Princenton University Press, 2011), 231.
TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017 | 197
kekurangan  dan  kelebihannya.  Yang  bisa  dikontekstualisasikan dengan  budaya  lokal  pun  bisa  dipakai,  sementara  yang  tidak  bisa dikontekstualisasikan  dengan  budaya  lokal  sebaiknya  ditepiskan. Dengan  demikian  jika  demokrasi  dikontekstualisasikan  dengan tepat, demokrasi dapat relevan dengan konteks masyarakat Islam. 18
Sejak  berakhirnya  Perang  Dunia  II,  gelombang  demokrasi telah  meluas  ke  berbagai  negara,  tidak  terkecuali  negara-negara berpenduduk  muslim.  Demokrasi  adalah  sistem  politik 19 yang menjamin  kedaulatan  rakyat  dengan  terbentuknya  pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 20 Pemilihan umum secara periodik  untuk  melakukan  kepemimpinan  negara.  Dimana mekanisme  ini  memungkinkan  terwujudnya  artikulasi  kehendak politik  rakyat. 21 Arus  perubahan  yang  mendorong  demokratisasi pemerintahan  lokal  telah  terjadi  di  berbagai  negara  dengan melaksanakan  reformasi  politik  dan  demokrasi  yang  cenderung pada desentralisasi dan pemberdayaan pemerintahan lokal. 22 Walau di  antara  pemikir  Islam  masih  memiliki  perbedaan  dalam  hal  ini,
18 Robert  W  Hefner, Remaking  Muslim  Politics:  Pluralism,  Contestation, Demoratization (New Jersey: Princenton University Press, 2004), 184.
19 Sistem  biasanya  diartikan  sebagai  komponen-komponen  yang membentuk  kesatuan  yang  utuh.  Politik  adalah  sebuah  konsep  yang berhubungan  dengan  kekuasaan  ( power )  atau  secara  institusional  bermakna negara.  Jadi,  yang  dimaksud  sistem  politik  di  sini  adalah  suatu  konsepsi  yang jalin-menjalin  di  dalamnya  ketentuan  tentang  sumber  kekuasaan-negara,  siapa pelaksana  kekuasaan  tersebut,  cara  menentukan  pemberian  kewenangan melaksanakan  kekuasaan,  bentuk  pertanggungjawaban  kekuasaan  dan  kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggungjawab. Dengan demikian, ada empat variable  dalam  sistem  politik,  yakni  kekuasaan,  kepentingan,  kebijakan,  dan budaya politik. t Miriam Budiardjo, Dasar – dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 1986) 46-49. Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, 1993),
281.
20 G overnment of the people, by the people, and for the people . government of the people, by the people, and for the people. .Gabor S. Borritt dan Bradley R. Hoch, The Lincoln Trail  in  Pennsylvania (Pennsylvania:  Pennsylvania  State  University  Press,  2001),
51.
21 Samuel  P.  Huntington, The  Third  Wave:  Democratization  in  The  Late Twentieth  Century (London  and  Norman:  University  of  Oklahoma  Press,  1991),
127.
22 Brian  Clive  Smith, Understanding  Third  World  Politics:  Theories  of  Political Change and Development (Indiana USA: Indiana University Press, 2003), 231.
198 | TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017
ada yang  memandang demokrasi sebagai sistem yang kompatibel dengan  Islam 23 dan  ada  pula  yang  memandang    inkompatibalitas Islam dengan demokrasi dengan menekankan pemilihan dilakukan secara  bebas,  akuntabilitas,  transparansi,  penegakan  hukum  dan perlindungan hak asasi manusia. 24
Pada masa kontemporer dunia Islam saat ini, demokrasi telah menjadi  sistem  banya  yang  telah  digunakan  oleh  umat  Islam. Revolusi  yang  terjadi  negara-negara  di  Timur-Tengah menunjukkan  Negara-negara  yang  mayoritasnya  umat  Islam  telah menyongsong  demokrasi  dan  momen  revolusi  tersebut  dalam rangka  memperjuangkan  lahirnya  demokrasi. 25 Lahirnya  era demokrasi  ini  merupakan  bagian  dari  perlawanan  terhadap  rezim diktator  yang  telah  berkuasa  di  negara-ngara  muslim  di  Timur Tengah    yang  menggunakan  demokrasi  sebagai  katalisator  untuk
23 Mark Tessler, ―Islam and Democracy in the Middle East: The Impact of Religious  Orientations  on  Attitudes  toward  Democracy  in  Four  Arab Countries,‖ Comparative Politics, 34 (April 2002): 340. Lihat juga Fred Halliday, Islam and the Myth of Confrontation: Religion and Politic in the Middle East (London: I. B. Tauris, 1995), 116. John Esposito and John Voll, Islam and Democracy (Oxford: Oxford  University  Press,  1996).  Mohamed  Elhachmi  Hamdi,  ―Islam  and Democracy:  The  Limits  of  the  Western  Model,‖ Journal  of  Democracy, 7  (April
1996): 81-85 dan Fatima Mernissi, Islam and Democracy: Fear of the Modern World (Reading: Addision-Walley, 1992).
24 Ephraim Yuchman-Ya‗ar  and Yasmin Alkaray, ―Political Attitudes in the Muslim  World,‖ Journal  of  Democracy, 21  (July  2010):  1.  Samuel  P.  Huntington, The  Clash  of  Civilization  and  the  Remaking  of  World  Order (New  York:  Simon  and Schuster, 1996), 217. Azzam Tamimi, ―Islam and Democracy from Tahtawi to Ghannouchi,‖ Theory,  Culture  and  Society 24  (Mach  2007):  39-58,.  Y  Choueiri, ―The  Political  Discourse  of  Contemporary  Islamist  Movements,‖  in  Abdel Salem  Sidahmed  and  Anoushiravam  Ehteshami,  eds., Islamic  Fundamentalism (Boulder: Westview Press, 1996). Bernard Lewis dalam, The Shaping of the Modern Middle East (New York: Oxford University Press, 1994), 54-56.
25 Dina  Shehata,  ―The  Fall  of  the  Paraoh:  How  Hosni  Mubarak‘s  Reign Came  to  an  End,‖  in The  New  Arab  Revolt:  What  Happend,  What  it  Means,  and What Comes Next (New York: Foreign Affairs, 2011), 146-148. Lihat juga, Bruce Feiler, Generation Freedom: the Middle East Uprisings and the Remaking of the Modern World (New  York:  Harper  Parennial,  2011),  3-24,  menyatakan  bahwa Tahrīr Square menjadi  saksi  sejarah  tentang  kembalinya  kebebasan  dan  demokrasi  ke Mesir. Tahrīr  Square dijadikan  sebagai  tempat  shalat  Jumat  dan  shalat  lima waktu, tetapi juga pusat penggulingan rezim Hosni Mubarak.  Para demonstran meneriakkan demokrasi dan kebebasan.
TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017 | 199
mempertahankan  kekuasaan  dan  mengutamakan  kepentingan penguasa serta telah gagal dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. 26
Otoritarianisme politik di dunia Islam telah menjadikan Islam sering hanya menjadi subordinasi politik. 27 Sistem mono-partai juga dapat  mencegah  tumbuhnya  partai  politik,  sehingga  tidak melahirkan  persaingan  yang  demokratis  melalui  pemilu  yang kompetitif,  akuntabel  dan  transparan. 28 Kemiskinan  dan keterbelakangan yang dirundung dunia  Islam khususnya di Timur Tengah  telah  membangkitkan  kesadaran  umat  Islam  dari  bahaya rezim  otoriter.  Ketidakadilan    rezim-rezim  otoriter  mendorong kaum  Islamis  bergerak  mengambil  bagian  dalam  perebutan kekuasaan negara dengan membentuk patai politik dan ikut dalam proses  demokrasi.Realiltas  ini  yang  membuat  para  tokoh  muslim menilai bahwa pandangan mengenai demokrasi dengan Islam tidak penting  lagi  untuk  diperdebatkan  dan  mendorong  gerakan  Islam untuk ikut dalam sistem demokrasi karena menilai ini yang paling memungkinkan  umat  Islam  untuk  melepaskan  dari    kezaliman pemimpinnya dan kehancuran negara. Walau demokrasi di negara- negara  Arab  di  Timur  Tengah  masih  dianggap  beberapa  peneliti menyatakan  bahwa    negara-negara  Muslim  Non-Arab  jauh  lebih demokratis dibandingkan dengan negara-negara Arab. 29
Menguatnya  kesadaran  umat  Islam  denga  tumbuhnya  gerkan Islam  di  negara-negara  mayoritas  muslim  sejak  jatuhnya  Dinasti Ottoman di Turki pada tahun 1923. 30 Gerakan tersebut menjadikan
26 John  Waterbury,  ―Democracy  without  Democrats?:  the  Potensial  for {Political Liberalization in the Middle East,‖ in Democracy without Democrats?: The Renewal of Politics in the Muslim World (New York: I. B. Tauris, 2011), 25-23.
27 Abdurra ḥ mān  al-Kawākibī, Ţabāi‘  al-Istibdād  wa  Ma ș āri‘  al-Isti‘bād (Damaskus:  Al-Awāil,  2003),  27.  Menurut  Rone  Raz  dalam  ―Interpretation  of Kawākibī‘s Thought, 1950-1980s,‖ Middle Eastern Studies, 32 (January, 1996): 179,
28 Alfred  Stepan  and  Graeme  B.  Robertson,  ―Arab,  Not  Muslim,
Exceptionalism, Journal of Democracy, 15 (October 2004): 5
29 Alfred  Stepan  and  Graeme  B.  Robertson,  ―Arab,  Not  Muslim, Exceptionalism, Journal of Democracy, 15 (October 2004): 5.
30 Ladan  Boroumand  and    Roya  Boroumand,  ―Terror,  Islam,  and Democracy,‖ Journal  of  Democracy 13  (April,  2002):  4-5.  Kebangkitan  kesadaran nasional  negara-negara  Arab, The  Awakening  Arab  Nation ,  dibelokkan  tidak
200 | TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017
ideologi  dan  program  yang  bersumber  langsung  dari  ajaran  Islam dengan  menjadikan  al-Quran  dan  Sunnah  sebagai  landasannya. 31
Dan jika diterima oleh rakyat secara demokratis, Gerakan Islam ini ingin    mewujudkan  pemerintahan  Islam  berdasarkan  Syariat Islam. 32 Yang  menarik  adalah  para  peneliti  Barat  sangat  tidak menginginkan keterlibatan gerakan Islam modern dalam demokrasi di negara-negara timur tengah dan menganggapnya Gerakan Islam seperti  Ikhwanul  Muslimin  di  Mesir  sebagai  terorisme  dan halangan serius bagi demokrasi sehingga demokrasi hanya menjadi
melawan imperialisme Barat; Inggris, Perancis, Jerman, dan  Italia. Akan tetapi, berbalik menjadi  menentang  Kesultanan  Turki Dengan  dikembangkan gerakan sekularisasi.  Di  Turki,  Kemal  Pasha  berhasil  membubabarkan  gerakan  Pan- Islamisme  yang  merupakan    gerakan  anti–imperialism  Barat  dan  mematahkan gerakan  Islam.  Kemudian  menegakkan  Turki  sebagai  negara  Republik  Sekuler Turki,1924  M.  maka  segenap  kekuatan  Kesultanan  Turki  dengan  Islamnya, sebagai  penghambat  kemajuan  Imperialis  Barat,  dapat  dipatahkan  oleh pemimpin  turki  dengan  dukungan  Barat.  Nasionalisme  Arab  sebagai  bentuk perlawanan  terhadap  penguasa  kolonial  Kesultanan  Turki  Usmani.  Pada  1875, sekolompok  orang  Muslim  berpendidikan  Barat  dan  para  intelektual  Arab Kristen  di  Beirut  menyatakan  perlunya  studi  sejarah,  sastra  dan  bahasa  Arab untuk  membangkitkan  identitas  Arab.  Melalui  publikasi  dan  cetakan  mereka berupaya  untuk  mengangkat  kekejaman  pemerintahan    Turki  Usmani    serta berusaha  membangkitkan  suatu  ―kesadaran  Arab‖  sebagai  satu  keseluruhan. Setelah  selama  berabad-abad  kemudian,  Nasionalisme  sekuler  Arab  sebelum perang  dunia  beranjak  dari  ungkapan  Islam  menuju  ungkapan  nasionalis  di tengah  perjuangan  untuk  meraih  otonomi  dari  pemerintah  pusat  di  Istambul Turki.  Tuntutan  otonomi  ini  kemudian  berkembang  menjadi  tuntutan  ke  arah Arab  merdeka.    Dalam  perkembangan  selanjutnya  memicu  berbagai  tuntutan dari  sejumlah  negara-negara  Arab  untuk  memisahkan  diri  dari  pemerintah Kesultanan Turki Usmani Ira M.Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, bagian ketiga (Jakarta:  Rajawali  Press,  1988),  178.  dhyaksa  Dault, Islam  dan  Nasionalisme Reposisi  Wacana  Universal  Dalam  Konteks  Nasional (Jakarta:  Pustaka  Al-Kautsar, 2005), 24. Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah–Mahakarya Perjuangan Ulama dan  Santri  dalam  Menegakkan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia Cetakan  III (Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010),  336.
31 Najib Ghadbian, Democratization and the Islamist Challenge in the Arab World (Boulder, CO and Oxford: Westview Press, 1997), 6.
32 Salwa  Ismail,  ―Being  Muslim:  Islam,  Islamism  and  Identity  Politics,‖
Goverment  and  Opposition 39,  no.  4  (2004):  66.  Menurut  Jon  Armajani  dalam, Modern  Islamist  Movements:  History,  Religion,  and  Politics (United  Kingdom:  Wiley- Blackwell, 2012), 1.
TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017 | 201
milik  negara  Barat  dan  kaum  sekuler  serta  menganggap  ajaran Islam bertentangan dengan demokrasi. 33
Kehawatiran  keikutsertaan  Gerakan  Islam  dalam  demokrasi telah  banyak  dinyatakan  oleh  peneliti  barat  yang  cenderung menganut  islam  phobia  dan  menuduh  kelompok  Islam  yang menerima  demokrasi  hanya  secara  prosedural,  tetapi  di  sisi  lain mereka  mempunyai  intensi  untuk  membangun  demokrasi  dengan cita-rasa Islam. 34 Khawatiran terhadap gerakan Islam bukan hanya oleh negara Barat, kaum sekuler juga merasakan sebagai ancaman atas  kekuasaan  Mesir  yang  selama  ini  dkuasai  kalangan  nasionalis sekuler .

## Ikhwanul Muslimin di Mesir
Keikutsertaan Gerakan Islam dalam demokrasi di Mesir salah satu  dilakukan  oleh    gerakan  Ikhwanul  Muslimin  yang  didirikan pada  tahun  1928  oleh  Hasan  al-Banna  (1906-1949).  Gerakan  ini lahir  atas  keprihatinan  al-Banna  melihat  bentuk  pengaruh modernisasi  sekuler  Barat  pada  nilai-nilai  Islam  serta  kelemahan pemerintah  yang  kurang  tanggap  menghadapi  kesenjangan  sosio- ekonomi  masyarakat  Mesir.  Tujuan  dari  gerakan  ini  adalah mengajak umat Islam untuk kembali kepada prinsip-prinsip Islam yang bersumber pada al-Qur`an dan Sunnah. 35
Gerakan  Islam  yang  ingin  mengembalikan  Islam  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  pada  umumnya  akan mendapat  sorotan  sebagai  terorisme  (fundamentalis),  hal  tersebut juga ditujukan kepada  kepada  Ikhwanul Muslimin di Mesir, yang
33 Peneliti  Barat  berpandangan  bahwa  kalangan  Islamis  sejak  tahun  1942 mempunyai agenda yang sejalan dengan Syariat Islam dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Abdullāh Sāmī Ibrāhīm al-Dallāl, Al-Islāmiyyūn wa al- Dīmuqrāţiyyah fī Mi ș r: ‘A ș fun wa Ramīmun (Kairo: Maktabah Madbūlī, 2006), 319. Ladan Boroumand and  Roya Boroumand, ―Terror, Islam, and Democracy,‖ 4.
34 Masdar  Hilmy, Islamism  and  Democracy  in  Indonesia:  Piety  and  Pragmatism (Singapore: Institute of Southeast AKehsian Studies, 2010), 6.
35 Manfred Halpern, The Politics of Social Change in the Middle East and North Africa (Princeton: University Press, 1963), h. 134-150.
202 | TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017
didirikan  oleh  Hasan  al-Banna  pada  tahun  1928. 36 Ikhwanul Muslimin merupakan gerakan Islamis yang pertama kali muncul di dunia Islam dengan misi mempersatukan kembali kekuatan politik umat Islam di dunia. Oleh karena itu, mereka mengusung ideologi, ―Pan-Islamisme‖. 37 Kebangkitan  gerakan  Islam  ini  merupakan perlawanan  terhadap  imprealisme  Barat  dan  seiring  runtuhnya Dinasti  Ottoman  di  Turki  pada  tahun  1923.  Gerakan  Islam  ini mengalami  pasang  surut  dalam  perjuangan  politiknya,  tantangan berat harus dihadapi gerakan Islam ini karena negara Barat menilai gerakan  ini  sebagai  ancaman  serius  dan  menggunakan  pemimpin yang  berkuasa  di  Mesir  untuk  menghambat  bahkan menghancurkan  gerakan  Islam  seperti  yang  dialami  Ikhwanul Muslimin  bahkan  upaya  ini  berhasil  dengan  dibunuh  pemimpin gerakan ini yakni Hasan Al- Banna.
Pasca  wafatnya Ḥ asan  Al-Bannā  pada  tahun  1949  dianggap negara  Barat  sebagai  kemenangan  untuk  memudarkan  gerakan tersebut.  Pasca  revolusi  1954,  Ikhwanul  Muslimin  dilarang  oleh Gamal  Abdul  Naseer  yang  memilih  komunisme  sebagai  ideologi negara. Sayyid QuŢb sebagai salah tokoh yang sangat berpengaruh di  Ikhwanul  Muslimin  pun  dieksekusi  oleh  rezim  yang  berkuasa pada tahun 1966. 38 Namun walau para tokoh terkemuka di gerakan Islam  ini  telah  wafat,  pemikiran  dan  ruh  semangat  perjuangan Ikhwanul  Muslimin  masih  tetap  hidup  bahkan  menjadi  rujukan Umat Islam, tulisan sayyid qutb yang sampai saat ini menjadi kajian dan  diskusi  para  pemuda  Islam  dan  pemikir  Islam  kontemporer
36 Olivier  Roy, The  Failure  of  Political  Islam, translated  by  Carol  Volk (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994), 35. Richard P. Mitchell, The Society of the Muslim Brothers, (London: Oxford University Press, 1969
37 Pada  mulanya,  Pan-Islamisme  diusung  oleh  Jamāl  al-Dīn  al-Afghānī (1838-1897),  Muhammad  Abduh  (1849-1905)  dan  Muhammad  Rashīd  Rid}a (1865-1935). Ideologinya berdiri di atas pemikiran perlunya perlawanan terhadap Barat dalam rangka meraih kemerdekaan dan solidaritas keislaman. Ketiga sosok reformis  Muslim  tersebut  menjadikan  ijtihad  sebagai  pintu  masuk  mencapai solidaritas  umat  Islam.  Namun,  pada  tahun  1928,  Hasan  al-Bannā mentransformasikannya  menjadi  gerakan  politik  sebagai  awal  dari  kebangkitan ideologi Pan-Islamisme dalam ranah politik.
38 Nazih  N.  M.  Ayyubi,  ―The  Political  Revival  of  Islam:  The  Case  of Egypt,‖  in An  Anthology  of  Contemporary  Middle  Eastern  History, edited  by  Syafiq Mughni (Canada: Canadian International Development Agency), 571-572.
TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017 | 203
hingga  saat  ini.  Di  antara  bukunya  yang  sangat  terkenal  yakni manifesto  pergerakan  yang  kemudian  dijadikan  sebagai  rujukan utama,  yaitu Ma‘ālim  fī  al-Ţarīq, tulisan  dalam  buku  ini memantapkan  al-Quran  dan  Sunnah  sebagai  ideologi  pergerakan. Kesabaran  dan  kegigihan  serta  semangat  dari  penerus  Ikhawanul Muslimin  pada  akhirnya  berhasil  membebaskan  mereka  dari kezaliman  yang  dlakukan  pada  pemerintahan  sebelumnya.  Pada tahun 70-an, Presiden Anwar Sadat memberikan kebebasan politik kepada  Ikhwanul  Muslimin  dengan  memperkenankan  mereka membuka kembali kantor dan melaksanakan aktivitas. 39 Ikhawanul Muslimin  tetap  komitmen    ideologi  dan  strategi  pergerakannya yang telah dilakukan oleh pendahulunya.
Ikhwanul Muslimin pun harus rela mengalami kembali ―ujian perjuangan‖ di masa berkuasanya Hosni Mubarak sebagai Presiden pasca-tewasnya Anwar Sadat pada tahun 1981. Ikhwanul Muslimin diperlakukan  lebih  buruk  daripada  pendahulunya.  Gerakan  Islam ini  diperlakukan  secara  represif  dan  diskrimatif.  Pemimpin  dan aktivis  Ikhwanul  Muslimin  ditangkap,  dipenjara,  disiksa,  bahkan dibunuh  tanpa  melalui  proses  hukum  yang  adil.  Namun  simpatik dan  dukungan  rakyat  Mesir  terhadap  gerakan  Islam  ini  semakin besar dalam perjalanan waktunya, hal  ini  dapat  dlihat  gerakan Islam  ini  dari  perjalanan  politik  Ikhwanul  Muslimin  pada  tahun 1984 dan puncaknya, pada pemilu 2005, mereka mendapatkan 88 kursi  di  parlemen.  Fakta  ini  telah  menyadarkan  Hosni  Mubarak, bahwa  Ikhwanul  Muslimin  mempunyai  basis  politik  yang  riil  di tengah-tengah  masyarakat.  Dalam  kondisi  politik  yang  represif pun,  mereka  masih  mendapatkan  perolehan  suara  yang  cukup signifikan. 40
Tidak  hanya  itu  saja,  pengaruh  Ikhwanul  Muslimin  semakin meluas  di  berbagai  dunia  Islam,  khususnya  di  negara-negara Timur-Tengah lainnya, seperti Suriah, Yaman, Libya, Libanon, Al- Jazair, Maroko, dan lain-lain. Mereka kerapkali membangun aliansi dengan  Hamas,  terutama  dalam  konteks  perlawanan  terhadap
39 John L. Esposito and John O. Voll, Islam and Democracy (Oxford: Oxford
University Press, 1996), 174-175.
40 Jon  Armanjani, Modern  Islamist  Movements:  History,  Religion,  and  Politics (United Kingdom: Wiley-Blackwell, 2012), 63-76.
204 | TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017
Israel dan upaya meraih kemerdekaan Palestina. 41 ersamaan dengan Revolusi yang melengserkan Hosni Mubarak Ikhwanul, Ikhawanul Muslimin. 42 mendirikan  partai  politik  pasca-revolusi  yaitu Ḥ izb al- hurriyyah  wa  al-‘Adālah (Partai  Kebebasan  dan  Keadilan)  yang didukung  oleh  Dewan  Agung  Militer  Mesir  yang    meminta Ikhwanul  Muslimin  juga  terlibat  dalam  proses  amandemen konstitusi.  Dan  atas  dukungan  rakyat  mesir, Ikhwanul  Muslimin pasca-revolusi  mendapatkan  suara  yang  signifikan  dalam  pemilu tersebut. 43
Pada  prinsip  Ikhwanul  Muslimin  mendukung  konsep  negara bangsa  ( nation-state )  selama  ini  menjadi  keinginan  dan  kehendak rakyat Mesir dengan tetap mengedepankan nilai-nilai Islam. 44 Dan Ikhwanul Musliminpun mendapat dukungan dari kalangan Kristen Koptik  seperti  di  Alexandria  yang  merupakan  basis  komunitas Kristen Koptik. Ikhwanul Muslimin  juga memberikan  hak wanita khususnya  dalam  politik  praktis  yang  menunjukkan  adanya kesetaraan  jender  dalam  ranah  politik.  Sebagai  kekuatan  politik baru,  Ikhwanul  Muslimin  mempunyai  ideologi  Islamis  ( al-‘aqīdah ) dengan  basis  pengikut  yang  sangat  militan  dalam  menegakkan ideologi tersebut slamis dan pendanaan yang cukup baik 45

## Penutup
Gerakan Pan Islamisme atau Revivalisme Islam  yang muncul pada awal abad ke-20 di Timur Tengah, ternyata tumbuh menjadi kekuatan  yang  bersifat  ganda,  di  satu  pihak  sebagai  gerakan
41 Anders  Strindberg  and  Mats  Wärn, Islamism (United  Kingdom:  Polity Press,  2011),  87-90.  Barry  Rubin, The  Muslim  Brotherhood:  The  Organization  and Policies of Global Islamist Movement (New York: Palgrave Macmillan, 2010), 1-3.
42 Shadi  Hamid,  ―The  Rise  of  the  Islamists:  How  Islamists  Will  Change Politics,  and  Vice  Versa,‖  in The  New  Arab  Revolt (New  York:  The  Council  of Foreign Relations, 2011), 360.
43 Dalam pemilu yang digelar pada pemilu pertama pasca revolusi, Ikhwanul Muslimin mendulang suara mayoritas di parlemen, yaitu sekitar 40%.
44 Vali  Nasr,  ―The  Rise  of  Muslim  Democracy,‖ Journal  of  Democracy, 16 (April, 2005): 13-26. M. Hakan Yavuz, Secularism and Muslim Democract in Turkey (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).
45 Nalar  politik  ini  dinyatakan  oleh  Muhammad  ‗Abid  al-Jābirī  dalam Al- ‘Aql al-Siyāsī al-‘Arabī: Muhaddidātuhū wa Tajalliyātuhū, Markaz (Beitut: Dirāsāt al-
Wi ḥ dah al-‗Arabiyyah, Cetakan VI, 2007) .
TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017 | 205
kebangkitan  Islam  untuk  melawan  keterbelakangan,  kebodohan, kemiskinan  sekaligus  sebagai  kebangkitan  umat  Islam  yang sebelumnya  meninggalkan  sebagian  ajaran  Islam. 46 Dan  Mesir dengan dipolopori oleh Gerakan Islam seperti Ikhwanul Muslimin telah  melakukan  perubahan  mendasar  dari  sistem  pemerintahan sekuler menuju pemerintahan yang menerapkan nilai-nilai Islam di pemerintahan  negara  tersebut  bersamaan  dengan  era  kesadaran umat Islam terhadap ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya Ikhwanul Muslimin tidak mudah mengingat sekuler  telah  juga  mengakar  dalam  pemerintahan  sekuler  dan kehadiran  konsep  Islam  akan  menganggu  kepentingan  Barat  dan Israel.

## Daftar Pustaka
Al-Attas,  Syed  Muhammad  Naquib. Islam  dan  Sekularisme ,  Kuala Lumpur : International Institute of  Islamic Thought and Civilization,
(ISTAC) 2011.
Al-Dallāl,  Abdullāh  Sāmī  Ibrāhīm. Al-Islāmiyy  ūn  wa  al- DīmuqrāŢiyyah  fī  Mi ș r:  ‘A ș fun  wa  Ramīmun, Kairo:  Maktabah Madbūlī, 2006.
Al-Kawākibī, Abdurra ḥ mān. Ţabāi‘ al-Istibdād wa Ma ș āri‘ al-Isti‘bād,
Damaskus: Al-Awāil, 2003.
Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah Vol.
5, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1994.
Armanjani,  Jon. Modern  Islamist  Movements:  History,  Religion,  and
Politics, United Kingdom: Wiley-Blackwell, 2012.
Ayyubi, Nazih N. M. ―The Political Revival of Islam: The Case of Egypt,‖ in An Anthology of Contemporary Middle Eastern History, , Canada: Canadian International Development Agency.
Baigent,  Michael.  Richard  Leigh,  Henry  Lincoln, The  Messianic Lagacy, New York: Dell Publishing, 1986.
46 Lihat Stoddard, The New World, 48-49. Asghar Ali Engineer, Asal-Usul dan Perkembangan  Islam,  Analisis  pertumbuhan  Sosio-Ekonomi (ter.)  (Yogyakarta:  Insist, 1999), 240.
206 | TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017
Boroumand,  Ladan.  and    Roya  Boroumand,  ―Terror,  Islam,  and Democracy,‖ Journal of Democracy 13 (April, 2002)
Borritt,  Gabor  S.  dan  Bradley  R.  Hoch, The  Lincoln  Trail  in Pennsylvania, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press,
2001.
Budiardjo,  Miriam. Dasar  –  dasar  Ilmu  Politik, Jakarta:  Gramedia, 1986.
Cox,  Harvey. The  Secular  City, New  York:  The  Macmillan Company, 1966.
Dault,    Adhyaksa. Islam  dan  Nasionalisme  Reposisi  Wacana  Universal
Dalam Konteks Nasional, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
Engineer,  Asghar  Ali. Asal-Usul  dan  Perkembangan  Islam,  Analisis pertumbuhan Sosio-Ekonomi (ter.), Yogyakarta: Insist, 1999.
Esposito, John L. dan John Obert Vol.l, Islam and Democracy , New York: Oxford University Press, 1996.
------,  and  John  O.  Voll, Islam  and  Democracy, Oxford:  Oxford University Press, 1996.
------, Islam dan Pembaharuan, Penerjemah Machnun Husein, Jakarta:
CV Rajawali, 1984.
Ghadbian, Najib. Democratization and the Islamist Challenge in the Arab
World, Boulder, CO and Oxford: Westview Press, 1997.
Halpern, Manfred. The Politics of Social Change in the Middle East and
North Africa , Princeton: University Press, 1963.
Hamdi, Mohamed Elhachmi. ―Islam and Democracy: The Limits of the Western Model,‖ Journal of Democracy, 7 (April 1996). Hamid,  Shadi.  ―The  Rise  of  the  Islamists:  How  Islamists  Will Change Politics, and Vice Versa,‖ in The New Arab Revolt, New
York: The Council of Foreign Relations, 2011.
Harun, Musa. al Hukmi fi Islam, Mesir: Dar al- Kitab al-Arabi al
Ghazirah, 1963.
Hefner,  Robert  W. Remaking  Muslim  Politics:  Pluralism,  Contestation,
Demoratization, New Jersey: Princenton University Press, 2004.
TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017 | 207
Hilmy,  Masdar. Islamism  and  Democracy  in  Indonesia:  Piety  and Pragmatism, Singapore:  Institute  of  Southeast  AKehsian
Studies, 2010.
Huntington, Samuel P. The Clash of Civilization and the Remaking of
World Order, New York: Simon and Schuster, 1996.
Husaini,  Adian. Wajah  Peradaban  Barat,  Dari  Hegemoni  Kristen  ke
Dominasi Sekuler-Liberal, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
Imarah,  Muhammad. Mencari  Format  Peradaban  Islam ,  Jakarta:  Raja
Grafindo Persada, 2005.
Ismail,  Salwa.  ―Being  Muslim:  Islam,  Islamism  and  Identity Politics,‖ Goverment and Opposition 39, no. 4 (2004).
Lapidus,  Ira  M. Sejarah  Sosial  Umat  Islam, bagian  ketiga,  Jakarta:
Rajawali Press, 1988.
Lewis,  Bernard.  dalam The  Shaping  of  the  Modern  Middle  East, New York: Oxford University Press, 1994.
McLeod,  Hugh.  (ed), The  Decline  of  Christendom  in  Western Europe , 1750-2000, Cambridge:  Cambridge  University  Press,
2005.
Mernissi,  Fatima. Islam  and  Democracy:  Fear  of  the  Modern  World
(Reading: Addision-Walley, 1992).
Mitchell,  Richard  P. The  Society  of  the  Muslim  Brothers, London:
Oxford University Press, 1969.
Mujani,  Saiful. Muslim  Demokrat;  Islam,  Budaya  Demokrasi,  dan
Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
Natsir,  Mohammad.    Agama  dan  Negara  dalam  Perspektif  Islam,
Jakarta: Media Dakwah 2001.
Qardhawi,  Yusuf. Sekuler  Ekstrim. Jakarta:  Pustaka  al-Kautsar,
2000.
Rais,  M.  Amin.  ―Kata  Pengantar‖  dalam  John  J.  Donohue  dan
John L. Esposito, Islam dan Pembaharuan, Jakarta: CV Rajawali, 1984.
208 | TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017
Roy, Olivier. The Failure of Political Islam, translated by Carol Volk, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994.
Shehata,  Dina.  ―The  Fall  of  the  Paraoh:  How  Hosni  Mubarak‘s Reign  Came  to  an  End,‖  in The  New  Arab  Revolt:  What Happend,  What  it  Means,  and  What  Comes  Next, New  York:
Foreign Affairs, 2011.
Smith,  Brian  Clive. Understanding  Third  World  Politics:  Theories  of Political  Change  and  Development, Indiana  USA:  Indiana
University Press, 2003.
Smith, Donald Eugene. Agama dan Modernisasi Politik, Penerjemah
Drs. Machnun Husen, Jakarta: CV. Rajawali.
Stepan,  Alfred  and  Graeme  B.  Robertson,  ―Arab,  Not  Muslim,
Exceptionalism, Journal of Democracy, 15 (October 2004).
Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo, 1993. Suryanegara,  Ahmad  Mansur. Api  Sejarah–Mahakarya  Perjuangan Ulama  dan  Santri  dalam  Menegakkan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia , Cetakan III, Bandung: Salamadani Pustaka Semesta,
2010.
Syari‘ati,  Ali. Islam  Mazhab  Pemikiran  dan  Aksi, Bandung:  Mizan,
1995.
Tamimi,  Azzam.  ―Islam  and  Democracy  from  Tahtawi  to
Ghannouchi,‖ Theory, Culture and Society 24 (Mach 2007).
Thaba,  Abdul  Aziz. Islam  dan  Negara  Dalam  Politik  Orde  Baru ,Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Wärn,  Strindberg  Anders  and  Mats. Islamism, United  Kingdom:
Polity Press, 2011.
Waterbury, John. ―Democracy without Democrats?: the Potensial for {Political Liberalization in the Middle East,‖ in Democracy without  Democrats?:  The  Renewal  of  Politics  in  the  Muslim  World
(New York: I. B. Tauris, 2011).
Yavuz,  M.  Hakan. Secularism  and  Muslim  Democract  in  Turkey  , Cambridge: Cambridge University Press, 2009.