JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)
Volume 12 Nomor 1 (Maret 2024)
E-ISSN : 2746-8178 DOI :   10.47828/jianaasian.v12i1.227

## Ombudsman Dalam Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik
Yuswarni 1* , Diemyati Soedja 2 , Silvia Balqis 3 , Arizal 4
1,2,3,4 Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jl. Sawo Manila No.61, RT.14/RW.7, Pejaten Barat., Pasar. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta 12520
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 07/08/2024 Revised 14/08/2024 Accepted 16/08/2024

## Abstract
In this study discusses how the ombudsman in increasing transparency and accountability of public services, where the ombudsman is an institution that has the authority to oversee the implementation of  public  services  organized  by  the  government  of  State  Enterprises,  Regions,  Private  Bodies  or individuals given the task of organizing public services where the budget in its implementation comes from state finances, This research uses a  qualitative  method where  data sources are  obtained from literature sources (Literature Study) where the data obtained is analyzed and summarized and written descriptively, so that the results obtained that what the ombudsman does in increasing transparency and accountability of public services is to improve the quality of settlement of public reports, Increase Access to Public Service Complaints, Prevention of Maladministration, Acceleration and Organizational Transformation and Efforts to Expand Cooperation. where from the activities activities carried out are efforts to make public services better transparent and accountable. accountable and  in the last five years public participation has increased, this indicates that the increase, this indicates that that the ombudsman institution has the trust of the community to solve public service problems and can can solve public service problems and can affect changes in public services from the recommendations of the results of the Ombudsman examination. public services from the recommendations of the results of the Ombudsman examination, but what the first concern is how the ombudsman can be strengthened with the need for strengthened by the need for sanctions, where sanctions are needed to increase compliance of  public  institutions  to  implement  to  increase  the  compliance  of  public  institutions  in  order  to implement  all  the  results  of  the  ombudsman  examination,  both  in  corrective  actions  and recommendations, Secondly, there needs to be protection and security for victims or whistleblowers so that they can be protected from potential threats. protection and security for victims or whistleblowers so that they can be protected from potential threats both from physical and administrative threats that can be or administrative threats that can have an impact on careers, jobs and businesses.
Keywords: Ombudsman, Participation, Service, Public, Transparency

## Abstrak
Dalam penelitian ini membahas tentang bagimana ombudsman dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas  pelayanan  publik,  dimana  ombudsman  merupakan  lembaga  yang  memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan  pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah Badan  Usaha  Negara,  Daerah,  Badan  Swasta  atau  perseorangan  yang  diberikan  tugas menyelenggarakan pelayanan publik dimana anggaran dalam penyelenggaraanya bersumber dari keuangan negara, pada penelitian ini memakai metode kualitatif dimana sumber data didapatkan
dari  sumber  literatur  (Studi  Kepustakaan)  dimana  data  yang  didapatkan  dilakukan  analisis  dan dirangkum  dan  dituliskan  secara  deskriptif,  sehingga  didapatkan  hasil  bahwa  yang  dilakukan ombudsman dalam peningkatan transparans dan akuntabilitasi pelayanan publik adalah melakukan peningkatan  mutu  penyelesaian  laporan  masyarakat,  Peningkatan  Akses  Pengaduan  Pelayanan Publik,  Pencegahan  Maladministrasi,  Akselerasi  dan  Transformasi  Organisasi  dan  Upaya Memperluas  Kerja  Sama,  dimana  dari  aktivitas-aktivitas  yang  dilakukan  adalah  upaya  untuk pelayanan  publik  lebih  baik  transparan  dan  akuntabel  dan  dalam  kurun  lima  tahun  terakhir partisipasi  masyarakat  mengalami  peningkatan,  hal  ini  menandakan  bahwa    bahwa  lembaga ombudsman  mendapatkan  kepercayaan  dari  masyarakat  untuk  dapat  menyelesaikan  masalah layanan publik dan bisa mempengaruhi perubahan pada layanan publik dari rekomendasi hasil dari pemeriksaan Ombudsman, namun yang perlu menjadi perhatian saat ini pertama adalah bagaimana ombudsman agar bisa dikuatkan dengan perlu adanya pemberian sanksi, dimana sanksi diperlukan adalah  untuk  meningkatkan  kepatuhan  lembaga  publik  agar  dapat  melaksanakan  seluruh  hasil pemeriksaan pemeriksaan ombudsman, baik dalam tindakan korektif maupun rekomendasi, kedua perlu adanya perlindungan dan keamanan bagi korban ataupun pelapor agar dapat terlindung dari potensi-potensi  ancaman  baik  dari  ancaman  fisik  dan  ataupun  ancaman  admnistratif  yang  dapat berdampak pada karir, pekerjaan dan usaha.
Kata Kunci: Ombudsman, Partisipasi, Pelayanan, Publik, Transparansi
PENDAHULUAN Pasca  Reformasi,  Indonesia mengalami  perubahan  besar-besaran di berbagai aspek kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 ditandai dengan  runtuhnya  rezim  Orde  Baru dan  lahirnya  era  baru  yang  lebih demokratis.  Tuntutan  utama  dari gerakan reformasi adalah pemberantasan  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme  (KKN)  serta  peningkatan kualitas  pelayanan  publik  (Siti Nurhayati, 2023).
Dalam upaya mewujudkan tata kelola  pemerintahan  yang  lebih  baik dan transparan, dibentuklah berbagai lembaga  independen,  salah  satunya adalah Ombudsman Republik Indonesia, dimana lembga ini berkewenangan mengawasi penyelenggaraan    pelayanan  publik yang  bersifat  independen  yang bertugas  menerima  dan  menangani laporan masyarakat terkait maladministrasi  dalam  pelayanan publik. Melalui investigasi, rekomendasi, dan edukasi, Ombudsman bekerja untuk memastikan  instansi  pemerintah memberikan  layanan  yang  baik  dan bebas  dari  praktik  Korupsi,  Kolusi, Nepotisme  (KKN)  (Hastuty  Christin Nalle et al., 2023). Keberadaan Ombudsman merupakan wujud nyata dari komitmen Indonesia dalam memperkuat  prinsip-prinsip  good governance, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap  pemerintah,  karena  pada masa sebelumnya masyarakat memiliki ketidakpercayaan yang berujung terjadinya gerakan reformasi  dan  turun  tahktanya presiden soeharto pemimpin era orde baru yang dicap sebagai pemerintahan  yang  penuh  dengan KKN  yang  menibulkan  kesewenang- wenangan dan ketidakadilan termasuk dalam bidang penyelenggaraan  pemerintahan  atau birokrasi,  sehingga  dengan  hal tersebut mengawali semangat reformasi  pentingnya  memberantas praktek  KKN  melalui  peran  serta masyarakat dan sekaligus perlindungan  hak-hak  masyarakat dalam memperoleh pelayanan  publik
*) Penulis Korespondensi E-mail : yuswarni@civitas.unas.ac.id
yang  berkeadilan  dan  kesejahteraan lebih  baik,  sehingga  dengan  hal tersebut  menjadi  dasar  pemikiran pentingnya mendirikan lembaga ombudsman  dan  terdapat  tiga  fase pembentukan (Hasjimzoem, 2015). Fase Pertama : Ditandai dengan  pandangan  dan  pemikiran dari  sejumlah  sarjana  mengenai pentingnya pembentukan Ombudsman, ide ini telah diperkenalkan sejak era pemerintahan  Orde  Baru.  Media massa, seperti harian umum Kompas,
turut  berperan  dalam  menyebarkan pemikiran-pemikiran  ini,  seperti tulisan  P.  K.  Ojong  pada  10  Februari 1967  dan  artikel  Satjipto  Rahardjo tahun 1976 berjudul "Ombudsman ke Arah  Perlindungan  Warganegara." Selain  itu,  buku  Muchsan  yang diterbitkan  tahun  1981  berjudul "Peradilan  Administrasi"  dan  buku
Junaidi  Suwartojo  tahun  1995 berjudul "Korupsi, Pola Kegiatan, dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dan Penanggulangannya" juga berkontribusi  pada  diskusi  ini. Terakhir,  pemikiran  penting  lainnya muncul  dari  tulisan  Markus  Lukman dalam  makalah  perspektif  yang menyarankan pentingnya pembentukan  lembaga  pengawasan ekstra fungsional dengan mengadopsi konsep Ombudsman (Panuntun, 2015). Fase  Kedua : Berdasarkan gagasan-gagasan yang muncul mengenai  pentingnya  keberadaan lembaga  Ombudsman,  pemerintah telah  melakukan  berbagai  langkah konkret. Langkah-langkah ini dilakukan selama masa pemerintahan B.J.  Habibie  dan  K.H.  Abdurrahman
Wahid.  Pada  masa  pemerintahan  B.J.
Habibie,  tahap  awal  dimulai  dengan menugaskan  CFG.  Sunarti  Hartono untuk  melakukan  studi  banding tentang lembaga
dan pranata
Ombudsman  ke  beberapa  negara  di Eropa  pada  tahun  1999.  Hasil studinya menunjukkan bahwa negara- negara  demokrasi  merasa  perlu membentuk  lembaga  dan  pranata Ombudsman  untuk  memfasilitasi masyarakat  dalam  menyampaikan keluhan  terkait  pelayanan  publik (Tiara et al., 2023).
Fase  Terakhir : adalah  fase pembentukan  Ombudsman.  Setelah masa pemerintahan B.J. Habibie yang singkat,  pada  era  pemerintahan  K.H. Abdurrahman Wahid, upaya pembentukan Ombudsman dilanjutkan dengan memanggil Menteri  Kehakiman  dan  HAM  serta Kejaksaan  Agung.  Latar  belakang pembentukan  Ombudsman  oleh  K.H. Abdurrahman Wahid menggarisbawahi  bahwa  lembaga pengawas  saat  itu  tidak  berfungsi secara  efektif.  Oleh  karena  itu,  ada kebutuhan akan lembaga pengawasan di  mana  partisipasi  masyarakat menjadi kunci. Pada tanggal 10 Maret 2000,  Komisi  Ombudsman  Nasional didirikan melalui Keputusan Presiden Nomor  44  Tahun  2000.  Pendirian  ini didasari  oleh  tiga  prinsip  dasar: partisipasi masyarakat dalam pengawasan, peran masyarakat dalam meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan, serta penciptaan keadilan dan  kesejahteraan.  Berlanjut  pada tahun  2008  Ombudsman  mengalami penguatan  pada  pemerintahan  Susilo Bambang  Yudhoyono  (SBY)  dengan menjadikan  Ombudsman  sebagai lembaga  pemerintah  non  struktural dan bersifat independen  yang diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun  2008  tentang  Ombudsman  RI yang  berfungsi  untuk  menunjang pelaksanaan  fungsi  negara  dan pemerintah terkait dengan pengawasan pelayanan publik. Dalam perjalananya  saat  ini  ombudsman sudah  hadir  hampir  diseluruh
provinsi  indonesia  (Kadarsih,  2010), adalah sebagai berikut:

## Gambar 1. Kantor Ombudsmasn di Indonesia
Sumber: Ombudsman RI Tahun 2024 Dengan diperkuatnya ombudsman  dengan  Undang-Undang maka  mendorong  untuk  dilakukanya pembentukan  kantor  perwakilan ombudsman di daerah-daerah Indonesia  dimana  saat  ini  untuk kantor  perwakilan  sudah  berjumlah 34  yang  tersebar  diseluruh  wilayah Indonesia  dimana  hal  ini  adalah bertujuan untuk memberikan kemudahan  bagi  masyarakat  untuk dapat  mengakses  pelayanan  dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan untuk mewujudkan peningkatan  kualitas  pelayanan  yang lebih  baik,  selaian  itu  juga  bertujuan Pembentukan Perwakilan Ombudsman  dilakukan  berdasarkan studi  kelayakan  yang  dilaksanakan oleh Ombudsman dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat,  ketersediaan  sumber daya,  efektifitas,  efisiensi,  dan  beban kerja (Chandra Febrianto, 2023). Dalam  aktivitas  penyelesaian permasalahan dan pengawasan pelayanan  publik  dalam  kurun  lima tahun  terakhir  ombudsman  telah menangani  jumlah  laporan  aduan masyarakat, adalah sebagai berikut:
Tabel 1. umlah Laporan Aduan Ombudsman Dalam Lima Tahun Terakhir Tahun Jumlah 2019 7.903 2020 7.146 2021 7.186 2022 8.292 2023 8.458 Sumber: Ombudsman RI Tahun 2024 Dari  tabel  diatas  menunjukan dalam  kurun  lima  tahun  terakhir jumlah  laporan  aduan  masyarakat kepada Ombudsman semakin meningkat maka dengan meningkatnya  pelaporan  masyarakat ini  menunjukan  semakin  tinggi  pula partisipasi dan kesadaran masyarakat, terhadap kontrol pelayanan  publik  dan  dari  laporan- laporan  tersebut  diatas  berasal diantaranya  dari  Pemerintah  Daerah, Kementerian,  Peradilan,  Perbankan, Badan  Usaha,  Kejaksaan,  Kepolisian,
TNI,  dan  lain-lain.  Dengan  adanya lembaga  Independen  Ombudsman menjadikan dan menciptakan keadilan dimana masyarakat diberikan jalur untuk dapat melakukan  pengawawasan  kepada lembaga-lembaga publik yang sebelum  reformasi  dan  adanya lembaga  Ombudsman  masyarkat sangat  sulit  untuk  dapat  melakukan pengawasan dan pelanggaran- pelanggaran yang dapat terjadi karena permainan  oknum-oknum  dalam lembaga-lemabaga  negara  tersebut (Ombudsman RI, 2023).
Semakin  tingginya  partisipasi masyarakat,  maka  akan  semakin tinggi  juga  jumlah  kasus  yang  akan ditangani  Ombudsman  kedepanya,
meskipun lembaga ini dapat menegakan keadilan bagi masyarakat bukan berarti tidak memiliki tantangan-tantangan  yang  dihadapi dapat  memengaruhi  efektivitas  dan kredibilitas dalam peningkatan
transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama : Salah satu tantangan utama yang akan dihadapi Ombudsman ke depan adalah peningkatan  jumlah  pengaduan  dari masyarakat.  Dengan  meningkatnya kesadaran  masyarakat  akan  hak-hak mereka,  semakin  banyak  orang  yang memahami  pentingnya  melaporkan ketidakpuasan  terhadap  pelayanan publik yang diterima. Peningkatan ini, meskipun  positif dari  segi  partisipasi masyarakat,  juga  membawa  beban tambahan bagi Ombudsman. Lembaga ini  harus  mampu  menangani  volume pengaduan  yang  lebih  besar  tanpa mengorbankan kualitas penanganan.
Jika tidak dikelola dengan baik, penumpukan  kasus  dapat  terjadi, yang berujung pada penundaan dalam penyelesaian dan menurunkan efisiensi  serta  efektivitas  kerja Ombudsman. Oleh karena itu, diperlukan  peningkatan  kapasitas baik dalam hal sumber daya manusia maupun teknologi, serta penyempurnaan prosedur kerja untuk memastikan bahwa setiap pengaduan dapat  ditangani  secara  cepat  dan tepat. Ini akan membantu mempertahankan kepercayaan publik terhadap  kemampuan  Ombudsman dalam  menyelesaikan  masalah  dan meningkatkan  kualitas  pelayanan publik (Ombudsman RI, 2023).
Kedua : tantangan  yang  akan dihadapi  oleh  Ombudsman  di  masa depan adalah menangani kompleksitas kasus pelayanan publik yang  semakin  meningkat.  Seiring dengan  perkembangan  teknologi  dan perubahan regulasi, kasus-kasus yang masuk  menjadi  lebih  rumit  dan membutuhkan  pemahaman  yang mendalam  serta  keahlian  khusus. Misalnya,  munculnya  teknologi  baru seperti kecerdasan buatan dan sistem digital  dalam  pelayanan  publik
menciptakan  situasi  yang  belum pernah  dihadapi  sebelumnya,  yang memerlukan  pendekatan  baru  dalam penanganannya (Pambudi, 2023).
Ketiga : tantangan  signifikan yang akan dihadapi oleh Ombudsman ke depan adalah penyesuaian terhadap  perubahan  regulasi  dan kebijakan  yang  terus  berkembang. Regulasi  dan  kebijakan  pemerintah sering  kali  mengalami  pembaruan atau  modifikasi  sesuai  dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Ombudsman harus mampu menyesuaikan  diri  dengan  cepat terhadap  perubahan-perubahan  ini untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugas pengawasan pelayanan  publik.  Keterlambatan dalam adaptasi terhadap regulasi baru dapat mengakibatkan ketidakmampuan  dalam  menangani kasus-kasus  yang  sesuai  dengan kerangka hukum terkini (Pania Putri, 2020). Selain itu, perubahan kebijakan yang tidak dipahami dengan baik oleh Ombudsman dapat mengarah  pada  interpretasi  yang salah  dan  rekomendasi  yang  kurang tepat.  Oleh  karena  itu,  diperlukan upaya  yang  berkelanjutan  untuk memperbarui pengetahuan dan pemahaman  tentang  regulasi  dan kebijakan terbaru, termasuk pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi staf Ombudsman. Dengan demikian, Ombudsman dapat menjaga kredibilitasnya  dan  memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar hukum dan kebijakan yang berlaku. Selain  itu  tentunya  masih banyak  tantatangan  yang  akan dihadapai Ombudsman dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, dimana dalam menjawab hal tersebut membutuhkan  strategi  yang  harus dilakukan oleh Ombudsman sehingga tantangan-tantangan  yang  dihadapi
dapat  terselesaikan  dan  Ombudsman dapat  berjalan  dan  terus  dapat mewujudkan transparansi
dan akuntabilitas pelayanan publik. METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  menggunakan  dengan pendekatan kualitatif studi kepustakaan  yang  digunakan  untuk mendapatkan data dan informasi dari sumber-sumber dan dokumen- dokumen  yang  berhubungan  dengan objek  yang  diteliti  dan  berhubungan dengan  kelembaggaan  ombudsman diantaranya  dapati  dari  dari  laporan tahunan  ombudsman  yang  memuat informasi-informasi bagaimana lembaga ombudsman dalam aktivitasnya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas  pelayanan  publik  yang penulis paparkan lebih lengkap dalam poin hasil dan pembahasan yang juga ditambah  dengan  melihat  referensi- referensi yang bersumber dari jurnal- jurnal  terkait  ombudsman,  setelah data didapatkan selanjutnya dilakukan analisis dengan merangkum poin-poin penting mengenai jumlah laporan masyarakat ke  ombudsman  dalam  lima  tahun terakhir  yang  penulis  yang  sudah dipaparkan  pada  poin  pendahuluan dan  juga  merangkum  aktivitas- aktivitas atau kegiatan-kegiatan ombudsman  yang  dilaporkan  dalam laporan  tahunanya  dan  pemilihan metode  ini  diambil  dikarenakan dalam  laporan  tahunan  sudah memuat beragam informasi dan data- data  yang  penulis  butuhkan  dalam memaparkan bagaimana ombudsman dalam  meningkatkan  transparasnsi dan akuntabilitas pelayanan publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ombudsman  adalah  lembaga negara  yang  memiliki  kewenangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pelayanan yang diberikan  kepada  masyarakat.  Dalam menjalankan  tugasnya,  ombudsman mengawasi kinerja instansi pemerintah  dan  penyedia  layanan publik  untuk  memastikan  kepatuhan terhadap  standar  pelayanan  yang telah  ditetapkan  (Puruhito  et  al., 2014).
Selain  itu,  ombudsman  juga memberikan  rekomendasi  perbaikan kepada  instansi  terkait  berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan, guna meningkatkan  efisiensi  dan  kualitas layanan. Untuk mendukung transparansi, ombudsman mendorong  penyedia  layanan  publik untuk  menyediakan  informasi  yang akurat  dan  mudah  diakses  oleh masyarakat, serta memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan  secara  terbuka  dan  adil (Setiawan, 2020). Dalam hal akuntabilitas, ombudsman memastikan bahwa pejabat  publik  bertanggung  jawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta  mendorong  penerapan  sistem pengawasan internal yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang  dan  korupsi.  Dengan demikian,  ombudsman  berperan penting  dalam  menciptakan  sistem pelayanan  publik  yang  lebih  baik, efisien,  dan  responsif  terhadap kebutuhan  masyarakat  (Br  Sebayang
&  Hartati,  2021).  Maka  dalam peningkatan transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Ombudsman  melakukan  berbagai langkah-langkah,  diantaranya  adalah sebagai berikut: Peningkatan MutuPenyelesaian Laporan Masyarakat Ombudsman berdasrakan pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman
memeiliki kewengan menerima, melakukan pemeriksaan, menindaklanjuti  dan  melaksanakan investigasi  atas  prakarsa  sendiri terhadap  laporan  masyarakat  terkait dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan publik, Ombudsman membuat prosedur layanan pengaduan  masyarakat  yang  terbagi menjadi tahap-tahap dalam penyelesain  laporan  masyarakat,
dapat dilihat sebagai berikut:
Gambar 2. Alur Penyelesaian Laporan  Ombudsman RI
Sumber: Obudsman Tahnun 2024
Dari  gambar  diatas  dapat dilihat dalam alur pnyelesaian laporan ombudsman RI membagi tiga tahapan yang pertama  tahap pemeriksaan dan verivikasi  dimana  Setelah  laporan masuk, dilakukan proses administrasi pencatatan dan pemeriksaan kelengkapan  dokumen  (Verifikasi Formil).  Jika  tidak  lengkap,  laporan dikembalikan  untuk  dilengkapi.  Jika tidak dilengkapi dalam waktu tertentu, dilakukan pembatalan laporan.  Laporan  yang  lengkap  akan diperiksa  secara  materiil  untuk diteruskan  ke  Tahap  kedua  yaitu tahap  pemeriksaan  dimana  dalam pemeriksaan  laporan  masyarakat akan  memanggil  terlapor  dan  saksi ahli  untuk  dimintai  keterangan  dan penjelasan  secara  tertulis,  serta melakukan pemeriksaan lapangan jika
dianggap  perlu  (Fadila  &  Magriasti, 2022).
Setelah dilakukan pemeriksaan kepada  semua  pihak,  Ombudsman  RI bisa menolak laporan atau menerima dan  mengeluarkan  rekomendasi  jika ditemukan  maladmi  nistrasi  dimana tahap  ini  dilakukan  pada  tahap  tiga yaitu  tahap  resolusi  &  Monitoring yang  diawali  dengan  dengan  proses mediasi  jika  ada  peluang  dan  jika tidak,  maka  akan  masuk  pada  tahap ajudikasi dimana pelapor mendapatkan rekomendasi dan dijalankan paling lama 60 hari setelah diterbitkan, dengan adanya penetapan  standart  penyelesaian laporan  masyakat  ini  adalah  bagian agar pelapor untuk mendapatkan hak nya memiliki prosedur yang jelas dan juga mempermudah penyidik ombudsman  untuk  dapat  melihat realita kebenaran jika adanya dugaan pelanggaran maladministrasi, sehingga  bisa  membuat  rekomendasi putusan  secara  adil  dengan  dapat berinteraksi anatar pihak pelapor dan terlapor (Christofel, 2020).
Selain itu dalam menjaga mutu penyelesaian  laporan  masyarakat Ombudsman  melalui  respon  cepat ombudsman  atau  Reaksi  Cepat Ombudsman adalah salah satu metode penyelesaian  laporan  masyarakat secara  cepat,  dimana  Pertimbangan melaku  kan  reaksi  cepat  adalah kondisi  darurat  serta  meng  ancam keselamatan  jiwa  dan  hak  hidup. Kasus  yang  harus  ditangani  secara cepat  antara  lain  yang  berkaitan dengan  bencana,  atau  pelapor terancam jiwa dan hak hidupnya yang dapat penyampaian pelaporan melalui  media  sosial  Ombudsman  RI atau  aplikasi  pesan  singkat,  yang dapat diberkaskan/proses kelengkapan administrasi pada kesempatan pertama  setelah terlebih dahulu  dilakukan  tindakan  pena nganan yang diperlukan, dengan tetap
memprihatikan  kebenaran  data  dan informasi,  Serta  juga  melakukan pengembangan  jaringan  pengawasan dimana Ombudsman telah membentuk  kantor  perwakilan  di daerah-daerah sehingga terbentuknya Focal point merupakan program yang dirancang dengan tujuan meningkatkan  optimalisasi  kerja pengawasan pelayanan publik di unit kerja  dan  juga  melakukan  koordinasi pengelolaan pengaduan melalui narahubung  sebagai  jaringan  kerja
Ombudsman RI (Hakim, 2015). Peningkatan  Akses  Pengaduan Pelayanan Publik Banyak warga belum menyadari  bahwa  mereka  memiliki hak  atas  pelayanan  publik  yang berkualitas dan bahwa penyelenggara negara berkewajiban untuk menyediakannya. Seringkali masyarakat  menerima  begitu  saja pelayanan  yang  buruk.  Hal  ini  bisa disebabkan oleh ketakutan menghadapi  aparat  birokrasi  yang sering  bertindak  seperti  penguasa, bukannya  pelayan  atau  pelindung masyarakat. Atau, kemungkinan
lainnya,  masyarakat  tidak  tahu  ke mana  harus  mengadukan  masalah tersebut. Di sinilah pentingnya pengawasan  terhadap  pelayanan publik.  Pengawasan  ini  dilakukan untuk  memastikan  bahwa  layanan yang diberikan benar-benar memenuhi  hak  dan  kebutuhan  dasar masyarakat tanpa melanggar hak-hak tersebut.  Maka  sejak  Sejak  2021,
Ombudsman  RI  memulai  upaya peningkatan akses pengaduan pelayanan  publik  ke  masyarakat  di kabupaten/kota  dengan  melakukan Sosialisasi  dan  edukasi  merupakan salah  satu  cara  efektif  untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran  masyarakat  mengenai pengaduan  pelayanan  publik.  Untuk
memaksimalkan tujuan dari sosialisasi  dan  edukasi  tersebut, kolaborasi dengan pemangku kepentingan  pengawasan  pelayanan publik  akan  memberikan  manfaat lebih (Renaldi & Anwar, 2023). Pada tahun 2023 Ombudsman RI  bekerja  sama  dengan  Dewan Perwakilan  Rakyat  RI  yang  juga merupakan pengawas eksternal pelayanan publik. Sahabat Ombudsman  sebagai  jejaring  di daerah  dan  pihak  lainnya  seperti media juga dilibatkan untuk melakukan  sosialisasi  dengan  tujuan untuk  peningkatan  akses  pengaduan pelayanan publik yang sudah dilakukan  pada  52  kabuapten/kota (Ombudsman  RI,  2023),  diantaranya adalah sebagai berikut :
Gambar 3. Daerah Dilakukanya Sosialosasi peningkatan akses pengaduan pelayanan publik

## Sumber: Ombudsman Tahun 2024
Dari  gambar  diatas  daerah yang  dipilih sebagai  lokasi  sosialisasi adalah  yang  tingkat  akses  pada pengaduan pelayanan publiknya sangat  rendah  atau  rendah.  Meski beberapa  daerah  dipilih  dengan pertimbangan untuk menaikkan tingkat  akses  yang  sudah  baik,  ada lima  kategori  daerah  berdasarkan jumlah  laporan  masyarakat  yang masuk ke Ombudsman RI, yaitu sangat rendah,  rendah,  sedang,  tinggi,  dan sangat  tinggi,  dimana  daerah  dengan akses  pengaduan  sangat  rendah didominasi  oleh  daerah-daerah  yang
jauh  dari  pusat  ibu  kota  atau  diluar pulau  Jawa  diantaranya  padang sidempuan, payakumbuh pagar alam, landak  dan  lainya,  sementara  daerah dengan  kategori  yang  sangat  tinggi adalah seperti Kabupaten Sleman dan Kota  Banjar  masin,  serta  wilayah  di sekitar ibu kota Jakarta seperti Bogor, Depok,  Tangerang,  dan  Bekasi (Bodetabek) (Ombudsman RI, 2023).

## Pencegahan maladministrasi
Pencegahan  maladministrasi merupakan  serangkaian  kegiatan untuk  dapat  dalam  melakukan peningkatan dan akuntabilitas pelayanan  publik,  sehingga  akan terbangunya tata kelola yang baik  dan menciptakan  pemerintahan  yang bersih  dan  jauh  dari  perbuatan  KKN, sehingga akan baik pula dalam proses transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan  publik  (Purnama  et  al., 2023),  berikut  beberapa  kegiatan yang  dilakukan  ombudsman  untuk mencegah terjadinya maladministrasi: a) Saran  Perbaikan  Kebijakan Pelayanan Publik. b) Pendampingan kepada Lembaga  dalam  Pemenuhan Standar Pelayanan Publik. c) Pendampingan kepada Pemerintah  Daerah  dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik. d) Pendampingan kepada Lembaga yang menyelenggarakan  pelayanan bagi  Kelompok  Marjinal  dan bagi  Masyarakat  di  Daerah Terluar,  Terdepan,  Tertinggal (3T). e) Survei Indeks Persepsi Maladministrasi. f) Opini  Pengawasan  Pelayanan Publik. g) Satu  Data  Pelayanan  Publik terkait  Pelayanan  Dasar  h. Survei Kepatuhan K/L
terhadap  Pelaksanaan  UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Pusat. h) Survei  Kepatuhan  Pemerintah Daerah  terhadap  Pelaksanaan UU  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan. Dalam  kegiatan  pencegahan maladmnistrasi  diatas  Ombudsman memerlukan  dukungan  koordinasi lintas  sektoral  dengan  pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh lapisan  masyarakat  agar  dapat berjalan  efektif,  sehingga  agar  dapat menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan  serta  menciptakan keadilan  dan  kepastian  hukum  bagi seluruh warga negara serta mencegah dan  menghapuskan  penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyeleggara negara dan pemerintahan.  Selain  itu,  hasil  dari kegiatan  pencegahan  dapat  diukur melalui Saran Perbaikan yang dihasilkan  dari  serangkaian  tahapan dengan  pendekatan  sistemik,  mulai dari mendeteksi potensi maladministrasi, menganalisis penyebabnya,  hingga  melakukan pemantauan dan pendampingan agar Saran tersebut dapat diimplementasikan  oleh  Instansi Penyelenggara  terkait.  Pendekatan sistemik  ini  melibatkan  pemetaan berbagai  data  yang  tidak  hanya berasal  dari  laporan  atau  pengaduan masyarakat  yang  diterima  oleh Ombudsman, tetapi juga dari regulasi terkait,  isu-isu  yang  sedang  tren  di media,  informasi  dari  pemangku kepentingan, serta literatur akademik. Dengan  demikian,  dasar  dan  analisis terkait  identifikasi  potensi  maupun penyebab  maladministrasi  dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah kepada pihak-pihak terkait. Selain itu, dengan  adanya  kredibilitas  tersebut,
Saran  yang  diberikan  dapat  menjadi bahan  bagi  pemberitaan  media, literatur  atau  referensi  akademik, serta  sebagai  salah  satu  dasar pertimbangan bagi instansi pemerintah  terkait  untuk  melakukan perbaikan  internal  (Purnama  et  al., 2023). Akselerasi dan Transformasi Organisasi Di  era  globalisasi  saat  ini, organisasi harus mampu bersaing dan beradaptasi  dengan  perubahan  yang cepat.  Sumber  daya  manusia  dalam organisasi  perlu  bergerak  dengan cepat,  meningkatkan  kinerja,  terus memperbaiki  kualitas  layanan,  serta menerapkan sistem pengawasan yang efektif dan efisien. Memenuhi tuntutan  ini  merupakan  bagian  dari percepatan  dan  transformasi  yang sangat  dibutuhkan  oleh  organisasi saat  ini.  Agar  percepatan  dan transformasi organisasi berjalan optimal,  sumber  daya  manusianya harus memiliki tiga kompetensi utama diantaranya yaitu kemampuan digital, ketahanan  dalam  budaya  organisasi, dan inovasi birokrasi yang adaptif. Ini adalah  strategi  reformasi  birokrasi untuk  menciptakan  aparatur  yang lebih  efisien  dan  efektif  dalam memberikan pelayanan publik. Ombudsman  RI,  sebagai  lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan  pelayanan  publik, telah  melaksanakan  serangkaian langkah percepatan dan transformasi organisasi ini diantaranya melakukan pelaporan  melalui  media  pengaduan Ombudsman (Muslimin, 2021).
Upaya Memperluas Kerja Sama Ombudsman memainkan peran  krusial  dalam  meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan  publik  melalui  perluasan kerjasama  dengan  berbagai  pihak. Dengan membangun kemitraan strategis bersama lembaga pemerintah, organisasi non- pemerintah,  dan  masyarakat  sipil, Ombudsman dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan standar pelayanan publik. Kerjasama  ini  mencakup  pertukaran informasi,  penyelarasan  kebijakan yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kesadaran dan kapasitas para penyedia layanan melalui sinergi yang terjalin,  sehingga  kegiatan  perluasan kerjasama ditargetkan dan diharapkan dapat meningkatnya transparansi  dan  akutablitas  dalam pelayanan  publik,  dimana  perluasan kerjasama yang dilakukan Ombudsman adalah sebagai berikut: Dalam Negeri Kerjasama dalam negeri kegiatan  rutin  yang  terus  dilakukan oleh Ombudsman RI dan untuk tahun 2023 saja Ombudsman telah membangun kerjasama dengan diantaranya dengan kementerian dan lembaga  seperti  Lembaga  Arsip Nasional,  Komnas  HAM,  Komanas, Perlindungan Anak Indonesia, Komnas  Perlindungan  Perempuan, Komanas  Disabilitas,  Kemeneterian Perhubungan,  Kemneterian  LHK, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian  Perdagangan,  selain melakukan kerjasama dengan kementerian dan lembaga Ombudsman juga melakukan kerjasama  dengan  40  pemerintah daerah yang difokuskan pada penyelesaian  laporan  masyarakat, pencegahan maladministrasi, penguatan kelembagaan, dan mendorong  peningkatan  kualitas penyelenggaraan  pelayanan  publik. Serta  juga  melakukan  kerjasama dengan 21 perguruan tinggi di seluruh Indonesia  terkait  dengan  kerjasama penelitian dan penerimaan magang di Ombudsman (Ibad, 2018).

## Luar Negeri
Untuk  kerjasama  luar  negeri Ombudsman  RI  aktiv  hadir  dalam forum-forum  internasional  terutama pada South  East  Asian  Ombudsman
Forum (SEAOF) dimana  dalam forum ini  Ombudsman  juga  dapat  menjalin hubungan bilateral dengan Ombudsman  dari  negara  lainya  guna mendapatkan  pemahaman  baru  dan bertukar  fikiran  dalam  peningkatan pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelayanan publik.
berikut kegiatan perluasan kerjasama yang dilakukan Ombudsman:
Gambar 4. Kegiatan Perluasan Kerjasama Ombudsman Hadir dalam SEAOF tahun 2023
Sumber: Ombudsman Tahun 2024 Dari  gambar  diatas  dapat dilihat  bahwa  Ombudsman  aktif menghadiri forum internasional ombudsman, dimana dalam forum ini berkumpulnya lembaga-lembaga Ombudsman  dari  seluruh  dunia sebagai  langkah  untuk  terbangunya hubungan  bilateral  dan  kerjasama Ombudsman  RI  dengan  Ombudsman dari negara lain diantaranya hubungan  kerjasama  yang  terbangun adalah  dengan  Ombudsman  negara belanda yang membahas dan menyepakati tujuan Sustainable Development  Goals  (SDGs)  atau tujuan pembagunan yang berkelanjutan  untuk  perwujudan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (Fadhila & Firdaus,  2024).  Dari  poin-poin  upaya ombudsman lakukan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas  pelayanan  publik  yang dirangkum  dan  bersumber  dari literaratur laporan ombudsman dalam  lima  tahun  terakhir  yang memuat  akitivitas  dan  kegiatan- kegiatan ombudsman, dimana aktivitas  dan  kegiatan  ombudsman tersebut  adalah  untuk  berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, dimana angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan semakin meningkat  setiap  tahunya  dalam kurun lima tahun terakhir di lembaga ombudsman  dan  hal  ini  menandakan bahwa lembaga ombudsman mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk dapat menyelesaikan masalah layanan publik  dan  bisa  mempengaruhi perubahan  pada  layanan  publik, karena  memang  setiap  lembaga  yang mendapatkan laporan dari masyarakat akan diberikan rekomendasi perbaikan, agar pelayanan  publik  semakin  baik, namun yang perlu menjadi perhatian saat  ini  pertama  adalah  bagaimana ombudsman  agar  bisa  dikuatkan dengan  perlu  adanya  pemberian sanksi,  dimana  sanksi  diperlukan adalah untuk meningkatkan kepatuhan lembaga publik agar dapat melaksanakan seluruh hasil pemeriksaan pemeriksaan ombudsman,  baik  dalam  tindakan korektif maupun rekomendasi, kedua perlu  adanya  perlindungan  dan keamanan  bagi  korban  ataupun pelapor  agar  dapat  terlindung  dari potensi-potensi  ancaman  baik  dari ancaman  fisik  dan  ataupun  ancaman admnistratif  yang  dapat  berdampak pada  karir,  pekerjaan  dan  usaha (Detiknews, 2024).

## KESIMPULAN
Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan    pelayanan  publik yang diselenggarakan oleh pemerintah  Badan  Usaha  Negara, Daerah, Badan Swasta atau perseorangan  yang  diberikan  tugas menyelenggarakan  pelayanan  publik dimana anggaran dalam penyelenggaraanya  bersumber  dari keuangan  negara,  dalam  sejarahnya
Ombudsman  hadir  setelah  reformasi pada  saat  transisi  kepemimpinan presiden  Bj.  Habibie  dan  presiden gusdur dimana diperlukanya lembaga pengawas  yang  bertujuan  untuk menciptakan tata kelola yang baik dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat  yang  mana  pada  saat reformasi  terjadinya  penggulingan pemerintahan karena krisis kepercayaan  masyarakat  kepada pemerintahan,  maka  dibentuklah Ombudsman  dan  pada  tahun  2008 diperkuat  dengan  lahirnya  Undang- Undang Nomor 37 Tentang Ombudsman, sehingga lahirlah perwakilan-perwakilan  ombudsman di berbagai daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat daerah yang  saat  ini  sudah  berjumlah  34 Perwakilan di daerah demi terwujudanya  transaparansi  dana akuntabilitas pelayanan publik dimana peningkatanya dialakuan oleh Ombudsman adalah dengan melakukan peningkatan mutu penyelesaian  laporan  masyarakat, Peningkatan Akses Pengaduan Pelayanan Publik, Pencegahan Maladministrasi, Akselerasi dan Transformasi  Organisasi  dan  Upaya Memperluas Kerja Sama, dimana dari aktivitas-aktivitas  yang  dilakukan adalah upaya untuk pelayanan publik lebih  baik  transparan  dan  akuntabel
dan dalam kurun lima tahun terakhir partisipasi  masyarakat  mengalami peningkatan,  hal  ini  menandakan bahwa    bahwa  lembaga  ombudsman mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk dapat menyelesaikan masalah layanan publik  dan  bisa  mempengaruhi perubahan  pada  layanan  publik  dari rekomendasi  hasil  dari  pemeriksaan
Ombudsman,  namun  yang  perlu menjadi  perhatian  saat  ini  pertama adalah  bagaimana  ombudsman  agar bisa  dikuatkan  dengan  perlu  adanya pemberian  sanksi,  dimana  sanksi diperlukan adalah untuk meningkatkan  kepatuhan  lembaga publik  agar  dapat  melaksanakan seluruh hasil pemeriksaan pemeriksaan ombudsman, baik dalam tindakan korektif maupun rekomendasi,  kedua  perlu  adanya perlindungan  dan  keamanan  bagi korban  ataupun  pelapor  agar  dapat terlindung dari potensi-potensi ancaman baik dari ancaman fisik dan ataupun  ancaman  admnistratif  yang dapat berdampak pada karir,
pekerjaan dan usaha.
PENGHARGAAN Ucapan terimakasih dan penghargaan  yang  luar  biasa  yang penulis ucapkan kepada para tim yang yang  telah  berpartisipasi  dalam menyumbangkan  ide  dan  pemikiran masing-masing,  sehingga  penelitian ini  dapat  selesai  dan  tertuang  dalam artikel ini dan dapat dijadikan sebagai pedoman  dan  pandangan  dalam mewujudkan tata kelola dan pelayanan  pemerintahan  yang  lebih baik kepada masyarakat yang semakin partisipatif dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga publik.

## REFERENSI
Br  Sebayang,  R.  A.,  &  Hartati,  H. (2021). Peran Ombudsman Sebagai  Lembaga  Pengawas Pelayanan  Publik  Di  Indonesia. Mendapo: Journal of Administrative  Law , 2 (2),  63–75. https://doi.org/10.22437/mend apo.v2i2.11428
Chandra Febrianto, M. (2023). Strategi Ombudsman  Republik  Indonesia Perwakilan  Provinsi  Sulawesi Selatan Dalam Mendorong Kualitas Pelayanan Publik Melalui  Laporan  Masyarakat. Jurnal Administrasi Negara , 29 (3), 254–274. https://doi.org/10.33509/jan.v2 9i3.2467 Christofel. (2020). Sanksi Hukum Bagi Kepala  Daerah  Yang  Tidak Menjalankan  Pelayanan  Publik Berdasarkan Rekomendasi Ombudsman. Lex Administratum , 8 (https://ejournal.unsrat.ac.id/v
3/index.php/administratum/iss ue/view/2726).
Detiknews.  (2024).  Ombudsman  RI dan  Masa  Depan  Pelayanan
Publik. https://news.detik.com/kolom/ d-7238519/ombudsman-ri-dan- masa-depan-pelayanan-publik.
Fadhila, E., & Firdaus, A. (n.d.). Journal of  Election  and  Leadership (JOELS) Implementation Sustainable  Development  Goals (SDGs)  Through the Development of  Badan  Usaha  Milik  Nagari
(BUMNag):  A  Case  Study  Nagari
Mungka . Fadila, F., & Magriasti, L. (2022). Peran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi  Sumatera  Barat  Dalam Penyelesaian Laporan Maladministrasi Bidang Pendidikan  Di  Kota  Padang Tahun  2020. JISIP  (Jurnal  Ilmu
Sosial  Dan  Pendidikan) , 6 (3).
https://doi.org/10.58258/jisip.v 6i3.3376
Hakim.  (2015).  Fungsi  Dan  Peran Ombudsman  Republik  Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat Dalam  Mendorong  Kepatuhan Pemerintah  Daerah  Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2009  Tentang  Pelayanan Publik. Jurnal  IUS  Kajian  Hukum Dan Keadilan , 3 (https://www.jurnalius.ac.id/oj
s/index.php/jurnalIUS/issue/vie
w/25).
Hasjimzoem,  Y.  (2015).  Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum ,
8 (2). https://doi.org/10.25041/fiatjus tisia.v8no2.303 Hastuty Christin Nalle, J., Yohanes, S., &  Ratu  Udju,  H.  (2023). Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dan Implikasi Rekomendasinya dalam Penegakan  Hukum  di  Indonesia: Perspektif  Hukum  Tata  Negara.
COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian  Masyarakat , 3 (1), 271–279.
https://doi.org/10.59141/coms erva.v3i1.768 Ibad,  S.  (2018).  Eksistensi  Lembaga Ombudsman Daerah Dalam Mengawal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. DIALEKTIKA :  Jurnal  Ekonomi Dan  Ilmu  Sosial , 3 (1),  114–131.
https://doi.org/10.36636/dialek tika.v3i1.85 Kadarsih,  S.  (2010).  Tugas  Dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut Uu No. 37 Tahun  2008. Jurnal Dinamika Hukum , 10 (2).
https://doi.org/10.20884/1.jdh.
2010.10.2.150
Muslimin,  M.  (2021).  Manajemen Penanganan  Pengaduan  Pada
Kantor Ombudsman Ri Perwakilan  Sulawesi  Selatan. Jurnal  Manajemen  &  Organisasi Review  (MANOR) , 3 (2),  78–91. https://doi.org/10.47354/mjo.v 3i2.299
Ombudsman  RI.  (2023). Laporan Ombudsman Tahunan 2023 . Pambudi,  A.  S.  (2023).  Permasalahan Pelayanan  Publik  Dan  Peran
Ombudsman  Perwakilan  Dalam Pendampingan  Aparatur  Sipil Negara. Jurnal  Ilmiah  Wahana Bhakti  Praja , 13 (2),  128–141. https://doi.org/10.33701/jiwbp. v13i2.3178
Pania  Putri,  C.  (n.d.). Peranan  Dan Fungsi  Ombudsman  Republik Indonesia Dalam Efektivitas Penegakan Hukum . Panuntun. (2015). Kedudukan Lembaga  Ombudsman  Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah .  Program  Pasca  Sarjana Fakultas  Hukum  Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
Purnama,  N.,  Miskiyah,  A.,  Khoirul
Anwar, M., Ahmad Dahlan, J. K., & Tanggerang  Selatan,  K.  (2023). Upaya Pencegahan Maladministrasi Oleh OMBUDSMAN Republik Indonesia  Dalam  Meningkatkan Kualitas  Pelayanan  Publik  Di
Indonesia. Jurnal  Relasi  Publik , 1 (1),
17–29.
https://doi.org/10.59581/jrp- widyakarya.v1i1.276
Puruhito,  Harsasto,  &  Adnan.  (2014). Peran  Ombudsman  Republik
Indonesia  Perwakilan  Provinsi
Jawa  Tengah dalam  Peningkatan dan Perbaikan Pelayanan Publik. Journal of Politic and Government Studies , 3 , 1–17.
Renaldi,  F.,  &  Anwar,  M.  K.  (2023).
Strategi  Ombudsman  Republik Indonesia Dalam Mensosialisasikan  Peran  Kepada Masyarakat. Pentahelix , 1 (2), 115.
https://doi.org/10.24853/penta. 1.2.115-124 Setiawan,  A.  (2020).  Pelaksanaan Fungsi Rekomendasi Ombudsman  Republik  Indonesia Terhadap Kepala Daerah. Veritas et  Justitia , 6 (2), 274–297.
https://doi.org/10.25123/vej.36 57 Siti  Nurhayati.  (2023).  Dinamika Perkembangan  Demokrasi  serta Problematikanya Pasca Reformasi. As-Shahifah :  Journal of  Constitutional  Law  and Governance , 3 (1), 14–30. https://doi.org/10.19105/assha hifah.v3i1.8282 Tiara, Kurniasih, & Tobirin. (2023). 25 Tahun  Reformasi:  Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pemerintah  Republik  Indonesia. Jurnal  Ekonomi,  Koperasi  &
Kewirausahaan , 14 (http://journal.ikopin.ac.id/in dex.php/covalue/issue/view/15
9), 898–906.