## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG MASUK KE DALAM KAWASAN HUTAN AKIBAT TERBITNYA
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK. 44/MENHUT-II/2005 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI  PROVINSI SUMATERA UTARA (STUDI DI KABUPATEN LABUHANBATU)
Oleh : Elviana Sagala, SH, M.Kn Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

## ABSTRAK
Pada tahun 2005 terjadi persoalan hukum dan sosial di Provinsi Sumatera Utara khususnya di  Kabupaten  Labuhanbatu  yaitu  adanya  penunjukan  kawasan  hutan  sebagaimana  diatur  dalam Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  SK.44/Menhut-II/2005  tanggal  16  Pebruari  2005  tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas 3.742.120 Ha, sebagai turunan atau pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
Berdasarkan  pengamatan  Peneliti  bahwa  akibat  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor SK.44/Menhut-II/2005  tanggal  16  Pebruari  2005  menyebabkan  semua  tanah  yang  telah terdaftar/disertipikatkan  namun  masuk  kawasan  hutan  yang  dimaksud  SK.44/Menhut-II/2005 tersebut  tidak  dapat  dilakukan  perbuatan  hukum  baik  jual-beli,  perubahan  hak  dari  Hak  Guna Bangunan  menjadi  Hak  Milik,  termasuk  juga  perbuatan  hukum  pembebanan  Hak  Tanggungan sehingga  apa  yang  menjadi  tujuan  pendaftaran  tanah  sebagaimana  di  maksud  Pasal  19  ayat  (1) UUPA dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak tercapai lagi, sehingga dapat dikatakan  bahwa  produk  pendaftaran  tanah  berupa  sertipikat  tersebut  seperti  tidak  memiliki kekuatan dan kepastian hukum, hal ini berakibat terkendalanya pengembangan usaha khususnya di sektor pertanian/perkebunan di Sumatera Utara khususnya Kabupaten Labuhanbatu sebagai daerah yang menjadi pengamatan Peneliti, sebab sertipikat tersebut tidak dapat dialihkan atau dibebankan haknya akibat adanya SK Menteri Kehutanan tersebut, kalaupun telah dilakukan perbuatan hukum peralihan dan pembebanannya, maka tidak dapat didaftarkan peralihan dan pembebanan tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.
Perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  sertipikat  hak  atas  tanah  yang  masuk  kedalam kawasan  hutan  akibat  terbitnya  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  SK.  44/Menhut-II/2005, belum  sepenuhnya  diberikan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Labuhanbatu  sampai  ada keputusan pembatalan SK tersebut oleh Menteri Kehutanan sekalipun telah ada putusan Mahkamah Konsitusi  nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal  21  februari 2011  yang menyatakan tidak sah dan  tidak berkekuatan hukum.
Kata Kunci : Perlindungan Sertifikat Hukum

## I. PENDAHULUAN

## 1.1  Latar Belakang Permasalahan
Hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem  berupa  hamparan  lahan  berisi sumber  daya  alam  hayati  yang  didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya,  yang  satu  dengan  lainnya tidak  dapat  dipisahkan 1 yang  begitu  luas terdapat  di  wilayah  Indonesia  seharusnya dikuasai  sepenuhnya  oleh  negara  untuk dipergunakan  sesuai  peruntukannya  yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat.
Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal 19  ayat  (1)  UUPA  bahwa  obyek  pendaftaran tanah  tersebut  adalah  bidang-bidang  tanah yang  ada  di  seluruh  wilayah  Indonesia  dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997
dilaksanakan  oleh  instansi  Badan  Pertanahan Nasional,  namun  dalam  kenyataannya,  tidak semua  bidang-bidang  tanah  yang  ada  di seluruh  wilayah  Indonesia  dapat  didaftarkan, hal ini disebabkan terbitnya beberapa peraturan  perundang-undangan  yang  bersifat sektoral  mengatur  obyek  yang  sama  (bidang- bidang  tanah)  namun  tidak  mempedomani UUPA.
Undang-undang sektoral tersebut seperti  Undang-undang  Nomor  5  tahun  1967
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
1 Pasal  1  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  1999  Tentang  Kehutanan  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  19  tahun 2004 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2004  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.
Kehutanan  (telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Kehutanan  Nomor  41  tahun  1999 tentang  Kehutanan  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  19  tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan menjadi  Undang-Undang),  Undang-Undang Nomor  24  tahun  1992  tentang  Penataan Ruang  (telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  26  tahun  2007)  yang  diharapkan sebagai  suatu  undang-undang  yang  akan disinkronkan  seluruh  kegiatan  yang berkaitan dengan bumi, air dan ruang udara. 2
Pada  tahun  2005  terjadi  persoalan hukum dan sosial di Provinsi Sumatera Utara khususnya  di  Kabupaten  Labuhanbatu  yaitu adanya penunjukan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan  Nomor  SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan  Hutan  di  Provinsi  Sumatera  Utara seluas  3.742.120  Ha,  sebagai  turunan  atau pelaksanaan  dari  Undang  Undang  Nomor  41 tahun  1999  tentang  Kehutanan  jo  Undang- Undang Nomor 19 tahun 2004.
Berdasarkan pengamatan Peneliti bahwa  akibat  Keputusan  Menteri  Kehutanan Nomor  SK.44/Menhut-II/2005  tanggal  16 Pebruari  2005  menyebabkan  semua  tanah yang  telah  terdaftar/disertipikatkan  namun
2 AP  Parlindungan,  Komentar  Atas  Undang Undang  Penataan  Ruang,  Mandar  Maju,  Bandung, 1993, hal. 2.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
masuk  kawasan  hutan  yang  dimaksud SK.44/Menhut-II/2005  tersebut  tidak  dapat dilakukan  perbuatan  hukum  baik  jual-beli, perubahan  hak  dari  Hak  Guna  Bangunan menjadi  Hak  Milik  atau  dari  Hak  Milik menjadi  Hak  Guna  Usaha,  termasuk  juga perbuatan hukum pembebanan Hak Tanggungan  sehingga  apa  yang  menjadi tujuan  pendaftaran  tanah  sebagaimana  di maksud  Pasal  19  ayat  (1)  UUPA  dan  Pasal  3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 3 tidak  tercapai  lagi,  sehingga  dapat  dikatakan bahwa  produk  pendaftaran  tanah  berupa sertipikat  tersebut  seperti  tidak  memiliki kekuatan dan kepastian hukum.
Dengan  kondisi  tersebut  seolah-olah terdapat  2  (dua)  peraturan  perundang- undangan  yang  saling  tumpang  tindih  yang mengatur  hal  yang  sama  dengan  kewenangan yang  berasal  dari  masing-masing  undang- undang  tersebut  khususnya  menyangkut  hak- hak atas tanah yakni berdasarkan UUPA yang turunannya  adalah  aturan  pendaftaran  tanah sebagaimana  yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997  Tentang
3 Pendaftaran tanah bertujuan:
a. Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
b. Untuk  menyediakan  informasi  kepada pihak-pihak  yang  berkepentingan  termasuk Pemerintah  agar  dengan  mudah  dapat memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam mengadakan  perbuatn  hukum  mengenai bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
c. Untuk  terselenggaranya  tertib  administrasi pertanahan.
Pendaftaran  Tanah  dan  Undang  Undang Kehutanan yang turunannya adalah
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005.
Dengan adanya tumpang tindih pengaturan  tersebut,  maka  dalam  praktek, sertipikat  tanah  yang  diterbitkan  oleh  Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu merupakan  produk  dari  kegiatan  pendaftaran tanah  berdasarkan  UUPA  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 seolah-olah tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  atau  tidak sah  jika  obyek  tanah  yang  disertipikatkan masuk  dalam  lokasi  kawasan  hutan  yang ditunjuk  oleh  Keputusan  Menteri  Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005.
Bila  hal  tersebut  sengaja  dilanggar maka akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  78 Undang-undang  Nomor  41  tahun  1999 Tentang  Kehutanan,  yakni  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas) tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 5.000.000.000,00  (lima  milyar  rupiah),  atau apabila  karena  kelalaiannya  diancam  dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda  paling  banyak  Rp.  1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana penggaturan perlindungan hukum  terhadap  pemegang  sertipikat  hak
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
atas tanah menurut Undang-undang Nomor 5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004? 2. Bagaimana  akibat  hukum  Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.
44/Menhut-II/2005  tentang  Penunjukan Kawasan  Hutan  di  Provinsi  Sumatera Utara  terhadap  sertipikat  hak  atas  tanah yang masuk dalam kawasan hutan?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap  pemegang  sertipikat  hak  atas
tanah yang masuk kedalam kawasan hutan
akibat terbitnya Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor SK. 44/Menhut-II/2005
Tentang  Penunjukan  Kawasan  Hutan  di Provinsi  Sumatera  Utara  khususnya  di Kabupaten Labuhanbatu?
1.3 Tujuan Penelitian
Bertitik tolak dari rumusan permasalahan  di  atas,  maka  tujuan  yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pengaturan
perlindungan hukum terhadap pemegang  sertipikat  hak  atas  tanah menurut  Undang-undang  Nomor  5 Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar Pokok-pokok  Agraria  dan  Undang- Undang  Nomor  41  tahun  1999  tentang Kehutanan  jo  Undang-Undang  Nomor
19 tahun 2004.
2. Untuk  mengetahui  kekuatan  hukum
Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor
SK. 44/Menhut-II/2005
Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk  menelusuri  perlindungan  hukum terhadap  pemegang  sertipikat  hak  atas tanah  yang  masuk  kedalam  kawasan hutan akibat terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 44/Menhut-II/2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Labuhanbatu.

## 1.4 Metode Penelitian
Sebagai  konsekuensi  pemilihan  topik permasalahan yang  akan  dikaji  dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan  hukum  (sedangkan  hukum adalah  kaidah  atau  norma  yang  ada  dalam masyarakat),  maka  tipe  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif, yakni  penelitian  yang  difokuskan  untuk mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau norma-norma  dalam  hukum  positif  mengenai permasalahan hukum. Karena seorang peneliti harus  memfokuskan  perhatiannya  terhadap bidang  yang  akan  diteliti  yaitu  hanya permasalahan hukum.
Sesuai dengan sifat penelitian ini yang bersifat  deskriptif  kualitatif.  Maka  setelah diperoleh data sekunder, dilakukanlah analisis
data 4 sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Penelusuran  data  dalam  penelitian  ini mulai  dari  aspek  bukti  pemilikan  atas  tanah, dan cara - cara untuk mengembalikan hak atas tanah  tersebut  kepada  pemegang  hak  sesuai dengan  peruntukan  yang  diberikan  atas  tanah yang masuk kawasan hutan akibat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut- II/2005  yang  merupakan  kenyataan  dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian diuji dan dianalisis dengan teori  hukum  yang  ada  serta  peraturan perundangan yang berlaku.
Setelah  itu  dengan  menggunakan  metode deduktif,  ditarik  suatu  kesimpulan  dari  data yang  telah  selesai  dianalisis  tersebut  yang merupakan hasil penelitian, sehingga memungkinkan  menghasilkan  kesimpulan yang  menjawab  permasalahan  yang  telah ditetapkan.

## II    PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM  TERHADAP  PEMEGANG SERTIPIKAT  HAK  ATAS  TANAH

## MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  5  TAHUN 1960  TENTANG
4 Analisis  data  merupakan  kegiatan  dalam penelitian  yang  berupa  melakukan  kajian  dan  telaah terhadap  hasil  pengolahan  data  dibantu  dengan  teori- teori  yang  telah  didapatkan  sebelumnya  secara sederhana  analisis  data  ini  disebut  sebagai  kegiatan memberikan  telaah,  yang  dapat  berarti  menentang, mengkritik,  mendukung,  menambah,  atau  memberi komentar  dan  kemudian  membuat  suatu  kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan dibantu  dengan  teori  yang  telah  dikuasainya  (Mukti Fajar  ;  et  al;2010,  Dualisme  Penelitian  Hukum Normatif  dan  Empiris,  Yogyakarta,  PT.  Pustaka Pelajar, hal. 183).

## PERATURAN DASAR POKOK-
POKOK AGRARIA DAN UNDANG- UNDANG  NOMOR  41  TAHUN  1999 TENTANG  KEHUTANAN  JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2004
2.1  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  Dalam Perspektip Teoritis
Sertipikat  hak  atas  tanah  merupakan produk  akhir  dari  kegiatan  pendaftaran  tanah yang dilakukan oleh instansi Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang Pokok  Agraria  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  atau dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria  (UUPA)  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah.
Sertipikat  hak  atas  tanah  tersebut sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  19  ayat  (2) UUPA  adalah  sebagai  tanda  bukti  hak  yang kuat  atas  pemilikan  sebidang  tanah  oleh subyek  hak  (orang  atau  badan  hukum)  yang menerima hak atas tanah tersebut.
Apabila  instansi  Badan  Pertanahan Nasional telah menerbitkan sertipikat hak atas tanah  kepada  subyek  hak  maka  instansi tersebut mengikatkan diri untuk mempertanggungjawabkan keabsahan, kekuatan  dan  kepastian  hukumnya,  sebab sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  19  ayat  (1) UUPA,  Pemerintah  menjamin  kepastian hukum  atas  bidang-bidang  tanah  yang  telah didaftarkan.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
Mengikatkan  diri  dalam  hal  ini  dapat juga  berarti  apabila  terjadi  kekeliruan  atau kesalahan menerbitkan sertipikat, maka sertipikat  tersebut  dapat  diperbaiki  atau dibatalkan.  Kekeliruan  dapat  dari  tiga  segi, pertama  segi  kesalahan  administratif  yakni kesalahan mencantumkan data dalam sertipikat,  baik  mengenai  nama  pemegang haknya  (subyek  hak)  maupun  data  mengenai luas,  atau  letaknya  (obyeknya),  kedua kesalahan pada prosedur penerbitannya (formalnya)  dan  kesalahan  pada  penentuan pihak  yang  berhak  atas  tanah  tersebut (materilnya).  Kesalahan  administratif  cukup dilakukan atas hasil penelitian yang dituangkan  dalam  berita  acara,  sedangkan kesalahan  formal  dan  kesalahan  materil tersebut harus diuji oleh lembaga peradilan.
Apabila  mengacu  kepada  UUPA, maka secara konsepsional pengaturan mengenai  unsur-unsur  agraria  tersebut  tidak boleh  bertentangan  dengan  undang-undang yang  mengatur  secara  sektoral,  termasuk tentunya undang-undang mengenai kehutanan yang  sekarang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan  jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004.
UUPA  merupakan  peraturan  yang pertama  mengatur  unsur-unsur  sumber  daya alam yang merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal  33  ayat  (3)  UUPA  seharusnya  menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan yang mengatur  unsur-unsur dari  sumber daya alam, termasuk di dalamnya mengenai materi kehutanan yang diatur dalam Undang-undang
Nomor  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan  jo Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2004. Apabila dipedomani  UUPA dalam penerbitan Undang-Undang  Kehutanan,  maka  dapat dipastikan  tidak  akan  terjadi  benturan  atau permasalahan  dalam  penanganan  masalah kehutanan,  termasuk  di  dalamnya  ketika  ada sertipikat  hak  atas  tanah  yang  diterbitkan  di atas  tanah  kawasan  kehutanan,  sebab  yang menjadi  titik  tolak  dalam  penanganan  tanah dan  kawasan  kehutanan  tersebut  pada akhirnya ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran  rakyat  sebagaimana  diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
2.2 Perlindungan Hukum Menurut UUPA Secara umum sertipikat hak atas tanah merupakan  bukti  hak  atas  tanah  yang diterbitkan  oleh  instansi  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  yang  diberikan kepada  subyek  hak  (orang  atau  badan hukum).
Dalam  rangka  penetapan  hak  atas tanah,  Pasal  4  UUPA  ditentukan  bahwa Negara  memberikan  hak-hak  atas  tanah kepada perorangan atau badan hukum (subyek hak)  untuk  memanfaatkan  tanah  tersebut dalam rangka mensejahterakan kehidupannya.
Akan  tetapi  Negara  tidak  hanya memberikan  begitu  saja  hak-hak  atas  tanah tersebut kepada subyek hak untuk dimanfaatkan  dalam  rangka  mensejahterakan kehidupannya, tetapi Negara juga memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  atas
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
tanah  tersebut  melalui  pendaftaran  tanah sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  19  UUPA dan  kemudian  dibuat  aturan  pelaksanaannya dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  10 Tahun  1961  yang  disempurnakan  dengan  PP No. 24 Tahun 1997. 5
Tujuan Pendaftaran tanah tidak semata-mata untuk menjamin kepastian hukum,  tetapi  dijabarkan  dalam  Pasal  3  PP Nomor  24  Tahun  1997  yakni  untuk  1) memberikan kepastian hukum dan perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak atas  tanah;  2)  menyediakan  informasi  kepada pihak-pihak  yang  berkepentingan  termasuk Pemerintah  dan  3)  terselenggaranya  tertib administrasi pertanahan.
Pengertian sertipikat ditemukan dalam Pasal  32  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yakni merupakan tanda bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian  yang  kuat  mengenai  data  fisik dan  data  yuridis  yang  memuat  dalamnya sepanjang  data  fisik  dan  data  yuridis  sesuai dengan  data  yang  ada  dalam  surat  ukur  dan buku tanah hak yang bersangkutan.
Sertipikat  tanah  membuktikan  bahwa pemegang  hak  mempunyai  suatu  hak  atas bidang  tanah  tertentu.  Data  fisik  mencakup keterangan  mengenai  letak,  batas,  dan  luas tanah, sedang data yuridis mencakup keterangan  mengenai  status  hukum  bidang
5 Data  dan  hasil  wawancara  dengan  Kepala Seksi  Penetapan  Hak  Atas  Tanah  Perorangan  Kantor Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Sumatera  Utara, tanggal 16 Maret 2012.
tanah,  pemegang  haknya  dan  hak  pihak  lain serta beban-beban lain yang membebaninya.
Data fisik dan data yuridis dalam buku tanah diuraikan dalam bentuk daftar, sedangkan data  fisik dalam bentuk surat ukur disajikan dalam bentuk peta dan uraian.
Syarat  ini  berkaitan  dengan  ketentuan Pasal  4  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  9  Tahun  1999  tentang  Tata  Cara Pemberian  dan  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah Negara  dan  Hak  Pengelolaan  yang  bunyinya “sebelum  mengajukan  permohonan  hak  atas tanah,  pemohon  harus  menguasai  tanah  yang dimohonkan  yang  dibuktikan  dengan  data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. 6
Sertipikat  yang  dikeluarkan  oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  (dalam  hal  ini  Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kota)  merupakan  bukti  hak  yang dianggap  benar  selama  tidak  dibuktikan sebaliknya,  bahkan  Pasal  32  ayat  (2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997 telah  menegaskan  bahwa  apabila  sertipikat sudah  diterbitkan  selama  5  (lima)  tahun berturut-turut,  maka  apabila  ada  pihak  lain yang menggugatnya tidak dapat lagi melaksanakan  gugatannya  dan  pemegang sertipikat  hak  atas  tanah  tersebut  menjadi pemilik  tanah  yang  sebenarnya,  artinya sertipikat  tersebut  jadi  berdetensi  positif  dan
6 Djoko  Walijatun,  Persyaratan  Permohonan hak,  Majalah  Renvoy  No.  10.34.III,  Maret  2006, halaman 65.
tidak  dapat  diganggu  gugat  dengan  arti  tidak dapat  dilakukan  gugatan  atas  hak  atas  tanah tersebut. 7
Jika hukum memutuskan akan mendapatkan  pengakuan  dan  perlindungan terhadap  pemilikan  seseorang  atas  suatu barang,  maka  hukum  akan  melindungi  orang tersebut  dari  gangguan  orang  lain,  karena  di sini  hukum  berhadapan  dengan  persoalan yang  bersifat  faktual,  sehingga  ukuran  untuk memberikan  keputusan  tersebut  bersifat faktual juga. 8
Sertifikat  hak  atas  tanah  merupakan perbuatan  pemerintah  bersegi  satu  yang  lahir karena  hukum  dan  bersifat  konkret  karena ditujukan  bagi  mereka  yang  tercantum  dalam sertifikat  tersebut  serta  tidak  memerlukan instansi  lain.  Hal  ini  berdasarkan  ketentuan Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara.
Sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur dalam  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  Nomor 24  Tahun  1997,  maka  tidak  ada  lagi  yang berwenang  mengeluarkan  sertipikat  selain instansi Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  dan Pemerintah melalui instansi Badan Pertanahan Nasional  memberikan  perlindungan  hukum dan  jaminan  kepastian  hukum  bagi  pemilik sertipikat hak atas tanah sesuai dengan aturan
7 Hasil  wawancara  dengan  Kepala  seksi  Hak Tanah  dan  Pendaftaran  Tanah  Kantor  Pertanahan Labuhanbatu,  15 Maret 2012
8 Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, halaman 31
dalam  Pasal  19  UUPA  dan  Pasal  3  dan  4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
2.3 Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Kehutanan Apabila dilihat dari konsideran Undang-Undang  Nomor  41  tahun  1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19  tahun  2004,  maka  yang  menjadi  landasan hukumnya  adalah  Pasal  33  ayat  (3)  UUD 1945  yang  menegaskan  bahwa  bumi,  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Artinya,  Undang-Undang  Kehutanan tersebut  mengatur  salah  satu  unsur  sumber daya  alam  yang  juga  sudah  diatur  dalam UUPA.  Oleh  karena  itu  Undang-Undang Kehutanan seharusnya dilandasi oleh Pasal 33 ayat  (3)  UUD  1945  dan  disemangati  oleh UUPA.
Lebih  lanjut  dalam  Pasal  12  UU  No. 41  tahun  1999  diatur  bahwa  perencanaan kehutanan meliputi : a) inventarisasi hutan; b) pengukuhan  kawasan  hutan;  c)  penatagunaan kawasan  hutan;  d)  pembentukan  wilayah pengelolaan  hutan  dan  ;  e)  penyusunan rencana kehutanan.
Dalam  hal  pengukuhan  kawasan hutan,  menurut  pasal  14  dan  15  UU  No.  41 tahun  1999  dapat  dilakukan  setelah  terlebih dahulu  dilakukan  inventarisasi  hutan  dan pengukuhan kawasan hutan tersebut dilakukan  melalui  proses  :  a)  penunjukan kawasan  hutan;  b)  penataan  batas  kawasan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
hutan;  c)  pemetaan  kawasan  hutan  dan  d) penetapan kawasan hutan.
Sehingga bila terpenuhi apa yang telah merupakan  suatu  penetapan  maka  kawasan hutan  tersebut  dapat  dijadikan  landasan wilayah mana yang merupakan suatu kawasan untuk  menjaga  keseimbangan  lama  demi kelangsungan  hidup  manusia  yang  seimbang melalui ekosistemnya. Dalam hal SK tersebut masih  merupakan  sebatas  hanya  penunjukan saja  yang  seharusnya  tidak  menimbulkan dampak  sosial  dan  hukum  di  provinsi Sumatera Utara dan Labuhanbatu khususnya.
Khusus terhadap status kawasan hutan tersebut,  sesuai  ketentuan  Pasal  5  Undang Undang No. 41 tahun 1999 ditentukan bahwa status  hutan  terdiri  dari  hutan  negara  dan hutan  hak,  dalam  hal  ini  hutan  hak  adalah hutan  yang  berada  pada  tanah  yang  dibebani hak  atas  tanah.  Hal  ini  berarti  bahwa  produk dari  UUPA  (hak-hak  atas  tanah)  sangat dipertimbangkan  dalam  UU  Kehutanan  dan menurut pasal 36 disebutkan bahwa pemanfaatan  hutan  hak  dilakukan  oleh pemegang  hak  atas  tanah  yang  bersangkutan, sesuai  dengan  fungsinya.  Selain  itu  dalam penjelasan  pasal  36  ayat  (2)  antara  lain disebutkan Pemerintah memberikan kompensasi  kepada  pemegang  hutan  hak apabila  hutan  hak  tersebut  diubah  menjadi kawasan hutan.
Mengenai sertipikat bukanlah kewengan  dari  Instansi  kehutanan  tetapi merupakan  hak  dan  wewenang  dari  Badan Pertanahan  Provinsi  (Kantor  Pertanahan
tingkat Kabupaten) sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 19 UUPA ayat (1) dan Pasal  1  angka  3  undang-undang  Nomor  5 Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara sedangkan Undang-Undang Nomor 41 tahun  1999  tentang  Kehutanan  jo  Undang- Undang  Nomor  19  tahun  2004  hanya pemberian  izin  penggunaan  atas  tanah  yang masuk  kawasan  hutan  sebagaimana  diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 UUK tersebut.
Dengan  demikian,  Undang-undang Kehutanan  mengakomodir  adanya  sertipikat hak  atas  tanah  di  dalam  kawasan  hutan  dan tentunya  sebagai  produk  hukum  negara  yang diterbitkan  oleh  instansi  Pemerintah,  maka instansi Kehutanan sebagai instansi pemerintah juga mengakui keabsahan, kekuatan  dan  jaminan  kepastian  hukum  dari sertipikat hak atas tanah.

## III   AKIBAT HUKUM KEPUTUSAN

## MENTERI  KEHUTANAN  NOMOR SK. 44/MENHUT-II/2005 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI  PROVINSI  SUMATERA  UTARA TERHADAP SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH  YANG  MASUK
DALAM KAWASAN HUTAN.
3.1 Sejarah Perkembangan Kawasan Hutan Di Provinsi Sumatera Utara
Luas  daratan  Provinsi  Sumatera  Utara 7.162.763,56  ha  sedangkan  luas  kawasan hutan  seluruh  provinsi  Sumatera  Utara
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
3.742.120  ha  dan  persentase  kawasan  hutan terhadap  daratan  provinsi  Sumatera  Utara adalah  52,24%  berdasarkan  penunjukan  SK 44/Mehut-II/2005  tersebut. 9 Hutan  sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang sepenuhnya  dikuasai  oleh  Negara  (pasal  33 UUD 1945).
Bahwa  penunjukan  kawasan  hutan  di provinsi  Sumatera  Utara  telah  mengalami beberapa kali perubahan yaitu: 10 Pertama kali penunjukan  kawasan  hutan  dilakukan  pada jaman  belanda,  dimana  kawasan  yang ditunjuk  dan  ditetapkan  sebagai  kawasan hutan  didaftar/diregisterasi  serta  ditata  batas, juga sering dikenal sebagai Hutan Register.
Kemudian  pada  tahun  1982  kawasan hutan  Propinsi  Sumatera  Utara  kembali ditetapkan  sesuai  dengan    Tata  Guna  Hutan Kesepakatan (TGHK) melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No.
923/Kpts/Um/12/ 1982 Tanggal 27 Desember 1982  yang  seluruhnya  seluas  3.780.132,02 Ha.    Kawasan  Hutan  dalam  TGHK  berasal dari  kawasan  hutan  yang  telah  ditunjuk  dan ditetapkan  pada  zaman  Belanda  ditambah perluasannya.
Pada tahun 2003 berdasarkan Peraturan  Daerah  Propinsi  Sumatera  Utara
9 Data dan hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan  dan  Kepala  Sub  Bidang  Tata  Ruang  dan Pengembangan  Wilaya  Bappeda  Sumatera  Utara, tanggal 10 April 2012
10 Data dan hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Labuhanbatu Selatan, 06 Maret 2011.
No.  7  Tahun  2003  Tanggal  28  Agustus  2003 Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Propinsi Sumatera  Utara  (RTRWP)  2003  –  2018, kawasan  hutan  di  Provinsi  Sumatera  Utara ditetapkan seluas 3.679.338,48 Ha.
Berdasarkan  Perda  Provinsi  Sumatera Utara No. 7 Tahun 2003 Tanggal 28 Agustus 2003  Gubernur  Sumatera  Utara  melalui  surat No.  522/779  tanggal  11  Pebruari  2004 memohon  kepada  Menteri  Kehutanan  untuk penetapan  Kawasan  Hutan  di  Provinsi Sumatera Utara.
Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan No.  44/Menhut-II/2005  tanggal  16  Pebruari 2005  Tentang  Penunjukan  Kawasan  Hutan Propinsi  Sumatera  Utara  yang  dikeluarkan berdasarkan  atas  Perda  Propinsi  Sumatera Utara No. 7 Tahun 2003 Tanggal 28 Agustus 2003  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Propinsi Sumatera  Utara  adalah  seluas    3.742.120,00 Ha.
Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu  yang  ditunjuk  dan  atau  ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya  sebagai  hutan  tetap  (Pasal  1 angka  3  UU  No.  41  Tahun  1999).  Fungsi kawasan hutan adalah :
a. Fungsi  konservasi  :  fungsi  pokok pengawetan keaneka ragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya
b. Fungsi  lindung  :  fungsi  pokok  sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan  untuk  mengatur    tata  air, mencegah  banjir,  mengendalikan  erosi,
mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan c. Fungsi  produksi  : fungsi  pokok memproduksi hasil hutan.
Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan No.  44/Menhut-II/2005  tanggal  16  Pebruari 2005  Tentang  Penunjukan  Kawasan  Hutan Propinsi  Sumatera  Utara  yang  dikeluarkan berdasarkan  atas  Perda  Propinsi  Sumatera Utara No. 7 Tahun 2003 Tanggal 28 Agustus 2003  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Propinsi Sumatera  Utara  adalah  seluas    3.742.120,00 Ha diterbitkan dengan alasan pokok permasalahan sebagai berikut:
1. Penggunaan  kawasan  hutan  untuk kegiatan  non  kehutanan  akan  berakibat pada:
a. Naiknya  sumbangan kegiatan sektor lain pada pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya  menurunkan  besarnya sumbangan  sektor  kehutanan  dalam pertumbuhan ekonomi;
b. Menambah besarnya angka
deforestasi, hal ini akan kontraproduksif dengan upaya pencapaian target nasional
penurunan emisi s/d 26 %;
2. Perluasan  pembangunan  kebun  sawit yang “menabrak” kawasan hutan didorong oleh:
a. Membaiknya  harga  minyak  sawit dunia;
b. Investasi usaha kebun sawit berjangka  lebih  pendek  dibanding usaha kehutanan ;
3. Masih  banyak  kawasan  hutan  “open access”  dan  “kawasan  hutan  yang dianggap  tidak  produktif”  menarik untuk kegiatan non kehutanan;
4. Perizinan ;
a. Tumpang  tindih  perizinan    dan kurang sinkronnya kebijakan ;
1) Tidak  ada  jaminan  kepastian usaha ;
2) Kerugian  pemegang  IUPHHK dan  juga  kerugian  pengusaha kebun ;
b. Keberadaan kegiatan non kehutanan  dalam  kawasan  hutan tanpa izin ; c. Keberadaan kegiatan non
kehutanan  dalam  kawasan  hutan dengan  izin  yang  tidak  selaras dengan UU 41/1999:
1) Di  backup  dengan  kewenangan (benturan kewenangan) Otonomi Daerah
2) HGU dan proses HGU di dalam kawasan hutan
5. Kegiatan non kehutanan dalam kawasan hutan  tanpa  izin  yang  selaras  dengan UU 41 tahun 1999
6. Pembukaan hutan yang tidak terkontrol/terencana menyebabkan kayu terbuang  (hilangnya  hak  negara  atas hasil hutan)
7. Ketentuan hukum yang kurang diacu:
a. Ketentuan pelangaran kehutanan dan sanksi di  dalam UU 41/1999
b. Larangan  pemutihan  di  dalam  UU 26/2007
c. Perda yang tidak selaras dengan UU
d. Kuatnya dorongan kepentingan bisnis (investasi) kurang
memperhatikan ketentuan hukum
8. Penegakan hukum yang lemah
a. Tugas  dan  wewenang  pengamanan hutan  kurang  berjalan  dengan  baik,
penanganan secara  dini proses pelanggaran  kawasan  hutan  tidak berjalan sehingga membesar
b. Penegakan  hukum  setelah  masalah yang  terlanjur  besar  menghasilkan masalah baru.
9. Sosial ekonomi masyarakat
a. Pengabaian  hak  masyarakat  adat dan lokal lainnya
b. Keberadaan  permukiman  di  dalam kawasan hutan
10. Pengembangan
infrastruktur
pemekaran wilayah administrasi
pemerintahan yang “menabrak” kawasan hutan 11. Kerusakan
lingkungan dan perlindungan investasi a. Pengurangan  kawasan  hutan  yang tidak  terencana  dapat  menurunkan daya dukung dan kemanpuan lingkungan
b. Bencana  lingkungan  (banjir  dan longsor)  merusak  investasi  yang telah ditanam. 11
Akibat  SK  inilah  menyebabkan semua perbuatan hukum tidak dapat dilakukan  dan  bila  dilakukan  itu  batal  demi hukum  dengan  sendirinya  walaupun  sesuai dengan  perundang-undangan    yang    berlaku, yaitu mengenai perbuatan hukum atas bidang- bidang  tanah  yang  terkena  penunjukan kawasan hutan.
3.2 Keberadaan  Hak  Masyarakat  Akibat SK 44/Menhut-II/2005
Adanya tanah-tanah masyarakat bahkan  yang  sudah  merupakan  tempat pemukiman  penduduk  yang  permanen  seperti desa-desa bahkan ibukota kecamatan dimasukkan  lagi  dalam  kawasan  hutan, persoalan tersebut dapat dilihat dari perspektif peraturan perundangan.
Dalam  sebuah  desa  yang  sudah permanen  dan  banyak  yang  sudah  dibentuk sebagai  desa  sebelum  kemerdekaan,  maka hukum  yang  berlaku  biasanya  adalah  Hukum Adat setempat, termasuk dalam hal pengaturan pemilikan tanahnya yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara warga  masyarakat  desa  baik  secara  pribadi maupun  hak  bersama  (komunal)    dengan tanah  yang  ada  di  desa  tersebut,  biasanya dalam  bentuk  hak  milik  adat  (secara  pribadi) dan  hak  ulayat  (secara  komunal)    yang bersifat  tradisional.  Sementara  dalam  Pasal  5 dan  67  UUK    mengakui  adanya  hukum  dan masyarakat adat.
Hak-hak warga masyarakat desa yang bersifat  tradisional  yang  tunduk  pada  Hukum
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
Adat  tersebut  diakui  dan  dihormati  oleh Negara.  Buktinya  terlihat  dalam  Pasal  18-B UUD  1945  (Perubahan-II  tahun  2000)  yang menyatakan  bahwa  Negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang diatur dalam undang-undang.
Begitu juga pada Pasal 28-I angka (3) UUD  1945  menegaskan  bahwa  identitas budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional dihormati  selaras  dengan  perkembangan zaman dan peradaban. Dengan demikian jelas bahwa  konstitusi  mengatur  dan  mengakui dengan  tegas  hak-hak  tradisional  masyarakat hukum adat  yang merupakan bagian dari hak- hak dasar rakyat.
Hak  Milik  adat  dan  hak  ulayat tersebut  biasanya  masih  dalam  bentuk  hutan. Sementara  dalam  Pasal  5  UU  No.  41  tahun 1999 disebutkan bahwa hutan adat dimasukkan  dalam  hutan  negara.  Walaupun dalam  penjelasan  pasal  5  diterangkan  bahwa hutan  yang  dikelola  oleh  masyarakat  hukum adat  dimasukkan  dalam  pengertian  hutan negara  sebagai  konsekwensi  adanya  hak menguasai negara, dan tidak meniadakan hak- hak  masyarakat  hukum  adat  sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya  untuk  melakukan  kegiatan pengelolaan hutan. 12
Bahkan  lahirnya  pemilikan  tanah  bagi individu menurut sistem hukum adat umumnya    diawali  dengan  pembukaan  tanah yang diberitahukan kepada persekutuan hukum  dan  diberikan  tanda  bahwa  tanah  itu telah digarap. 13
Dari pembukaan tanah tersebut apabila terus  dikuasai  dan  diusahakan  secara  terus menerus dan mendapat persetujuan pemerintahan  desa/persekutuan  adat  akan melahirkan hak wenang pilih lalu menjadi hak menarik  hasil,  selanjutnya  jika  dari  upaya penguasaan  dan  pengusahaan  tanah  tersebut telah beberapa kali panen dan tetap mengolah tanahnya secara tidak terputus lalu diperolehnya hak milik atas tanah. 14
Pada bab 3  konsep   wilayah Provinsi Sumatera  Utara  mengenai  visi,  misi,  terdapat juga hal sama yang harus mejadi pertimbangan pengembangan tata ruang harus menghormati  hak  keperdataan  masyarakat. Hak keperdataan masyarakat dimaksud adalah hak-hak  sebagimana  diatur  dalam  UU  Pokok Agraria  (UU  No.5  Tahun  1960);  Hak  Milik Adat, Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atau Hak Ulayat sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Negara  Agraria/Kepala  BPN  No.  5  Tahun 1999,  maupun  Hak-Hak  Keperdataan  lainnya sebagaimana  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  yang  sudah  ada
13 Mukhtar Wahid, Memaknai Kepastian Hukum Hak  Milik  Atas  Tanah,  Jakarta,  Republika,  2008, halaman 59
14 Van  Dijk,  Pengantar  Hukum  Adat  Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 2006, halaman 78-79
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
sebelum RUTRW Propinsi Sumatera Utara ini ditetapkan,  baik  yang  tergambar  dalam  Peta RTRW  Propinsi  Sumatera  Utara  maupun tidak tergambar. Menghormati hak-hak keperdataan  artinya  apabila  pengukuhan kawasan  RUTRW  Propinsi  Sumatera  Utara dilaksanakan  sehingga  terjadi  pengambil- alihan  hak-hak  atas  tanah  masyarakat,  maka masyarakat  harus  mendapat  ganti  rugi  yang layak  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. 15
3.3 Kelemahan  Hukum  dari  SK  No.
44/Menhut-II/2005 16 Terbitnya
Keputusan Menteri Kehutanan  No.  44/Menhut-II/2005  yang seyogyianya  sebagai  pelaksanaan  dari  Pasal 15  UU  No.  41  Tahun  1999,  ternyata  terdapat beberapa  hal  yang  menunjukkan  tidak  taat pada aturan yang berlaku  yaitu : 1.  Tidak  dilaksanakan  perencanaan  yang baik
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  11 UU  No.  41  Tahun  1999,  pengelolaan  dan penyelenggaraan kehutanan dilakukan dengan membuat perencanaan kehutanan yang dilaksanakan  secara  transparan,  bertanggung- gugat, partisipatif, terpadu serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.
Dalam  hal  ini  penunjukan  kawasan hutan  menurut  Keputusan  No.  44/Menhut-
15 Buku  Rencana  Tata  Ruang  Provinsi  Sumatera Utara tanggal 28 agustus 2003
16 Op.cit,  Data  dan  hasil  wawancara  dengan Kepala  Seksi  Penetapan  Hak    Atas  Tanah  Perorangan Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Sumatera Utara, tanggal 16 Maret 2012.
II/2005  hanya  memperhatikan  RTRW  dan sebelumnya  tidak  terdengar  dilakukannya sosialisasi  untuk  mendapatkan  umpan  balik dari  masyarakat  sebagai  wujud  adanya partisipasi  masyarakat,  sehingga  banyak lokasi  pemukiman  penduduk  dimasukkan dalam kawasan hutan.
2.  Tidak melakukan inventarisasi hutan.
Demikian juga halnya dengan ketentuan  Pasal  13  UU  No.  41  Tahun  1999 mengenai  pelaksanaan  inventarisasi  hutan, dalam hal ini penunjukan kawasan hutan tidak didahului  dengan  proses  inventarisasi  hutan guna  mengetahui  dan  memperoleh  data  dan informasi  tentang  sumber  daya,  potensi kekayaan  alam  hutan  serta  lingkungannya secara lengkap, yang pelaksanaannya dilakukan dengan  survei mengenai status  dan keadaan  fisik  hutan,  flora  dan  fauna,  sumber daya  manusia serta  kondisi  sosial  masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.
3.  Pertimbangan Hukum
Selain terdapatnya unsur cacat prosedur dalam  penunjukan  kawasan  hutan    dari Keputusan  No.  44/Menhut-II/2005  jo.  No. 201/Menhut-II/2006  tersebut,  juga  terdapat data ketidak-konsistenan baik dari segi formal maupun materilnya yaitu:
a) Dari segi formal
Hal ini dapat dilihat dari penulisan  nomor  keputusan.  Dalam Keputusan  Menteri  Kehutanan  judulnya ditulis dengan Nomor 44/Menhut-
II/2005,  sedang  dalam  Keputusan  No.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
201/Menhut-II/2006  ditulis  Perubahan Keputusan No. SK 44/Kpts-II/2005. b) Dari segi materil Dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 ditentukan  kawasan  hutan  seluas  + 3.742.120  Ha,  sedang  dalam  Keputusan
No. 201/Menhut-II/2006 disebutkan kasawan hutan berkurang menjadi 2.969.448  Ha  (berkurang  seluas  772.672 Ha),  yakni  terjadi  perubahan  kawasan hutan  menjadi  bukan  kawasan  hutan seluas  1.109.067  Ha  dan  sebaliknya terjadi  perubahan  peruntukan  bukan kawasan    hutan  menjadi  kawasan  hutan seluas 336.395 Ha.
Terjadinya perubahan luas tersebut  tidak  disertai  penjelasan  yang memadai dan
dapat dipertanggungjawabkan, alasan yang dikemukakan  sebagaimana  dicantumkan dalam konsideran “menimbang”
Keputusan No.  201/Menhut-II/2005 pada huruf  a  dan  c  adalah  hasil  perhitungan secara  digital,  bukan  didasarkan  pada kegiatan inventarisasi sebagaimana diperintahkan pasal 13 UU No. 41 Tahun 1999.
c)  Dari Segi Dasar Keputusan
Keputusan  Menteri  Kehutanan
No.  44/Menhut-II/2005  dalam  konsideran “menimbang” huruf a disebutkan didasarkan  pada  Peraturan  Daerah  (Perda) Propinsi Sumatera Utara No. 7 tahun 2003 tentang  Rencana    Tata  Ruang  Wilayah
Propinsi  Sumatera  Utara  Tahun  2003- 2018,  namun  jika  dilihat  pada  Perda tersebut  dalam  Pasal  19  s/d  21  tidak disebutkan mengenai  rincian  luas kawasan hutan  baik  berupa  kawasan  hutan  lindung maupun  kawasan  budidaya  kehutanan  dan hanya  menyebut  letak  lokasinya  pada masing-masing  daerah  Kabupaten/Kota. Berarti  luas  suatu  kawasan  hutan  hanya didasarkan  pada  peta  yang  menjadi lampiran  Perda  yang  menurut  Pasal  72 Perda  dimaksud  digambar  dalam  peta dengan tingkat skala ketelitian 1 : 250.000.
Seharusnya luasan kawasan hutan  disebutkan  secara  terinci dalam  pasal-pasal  Perda  Nomor  7 Tahun 2003 sebagaimana dilukiskan dalam  peta  yang  menjadi  lampiran Perda  tersebut,  lalu  ditegaskan dalam Keputusan Nomor
44/Menhut-II/2005,  sehingga  tidak menimbulkan ketidak-konsistenan
dan salah penafsiran dalam penentuan  luas  kawasan  hutan, apalagi  peta  yang  menjadi  lampiran Perda dan Keputusan tersebut didasarkan  pada  skala  1  :  250.000 yang ketelitiannya  sangat  sulit diterapkan di lapangan.
3.4 Akibat Hukum Adanya Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  45/PUU- IX/2011
Satu  hal  yang  dapat  menjadikan acuan  sebagai  perkembangan  yang  diperoleh
peneliti  adalah  sikap  Pemerintah  Kalimantan Tengah yang mengajukan masalah penunjukan  kawasan  hutan  tersebut  ke Mahkamah  Konstitusi  yang  mungkin  dengan membaca ini penulis berharap agar pemerintah  sama  beraninya    dan  tidak  itung- itungan dana dalam hal menegakkan kebenaran  dan  benar-benar  membela    hak rakyat  khususnya  harapan  penulis  adalah pemerintah Sumatera Utara khususnya kabupaten Labuhanbatu.
Adapun  garis  besar  dari  pengajuan pemerintah Kalimantan Tengah yang menggungat  adalah  5  Bupati  dan  1  orang pengusaha  di  Kalimantan  tengah  tentang pengujian pasal 1 angka nomor 3 dari putusan Mahkamah  Konstitusi  yaitu  nomor  45/PUU- IX/2011.
Dengan  adanya  putusan  ini  secara otomatis  turut  membatalkan  semua  SK penunjukan  kawasan  hutan  termasuk  SK 44/Menhut-II/2005    tentang  penunjukan kawasan  hutan  di  provinsi  Sumatera  Utara. Permasalahan  saat  ini  bagaimana  pemerintah daerah bersama wakil rakyat di DPRD segera menyikapinya  dalam  rangka  mempercepat pembahasan  dan  penetapan  RUTRWP  dan RUTRW  kabupaten/Kota  untuk  kepentingan kemajuan  dan  kesejahteraan  masyarakat Sumatera Utara. 17
Sekalipun sebelum putusan
Mahkamah Konstitusi telah dilakukan
17 Data  dan  hasil  wawancara  dengan  Kepala Seksi  Penetapan  Hak    Atas  Tanah  Perorangan  Kantor Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Sumatera  Utara, tanggal 02 April 2012.
kebijakan-kebijakan  oleh  Instansi  Kehutanan, maka  semua  yang  mengakibatkan  kerugian masyarakat di Sumatera Utara dan Labuhanbatu  khususnya  agar  pemerintah mengakhiri  semua  tindakan  yang  menyakiti rakyat  dan  memberikan  napas  segar  dan segera merevisi semua tindakan yang dilakukan  karena  banyak  dilatarbelakangi keterpaksaan  agar  tidak  di  tindak  oleh  aparat akibat  KS  44  tersebut.  Dan  mengumumkan kepada masyarakat dan  pihak perbankan agar dapat  dilakukan  tindakan  penyokongan  dana pada  pelaku  usaha  yang  telah  terkendala sekian lama.
IV PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH  YANG  MASUK  DALAM KAWASAN HUTAN AKIBAT TERBITNYA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR  SK.  44/MENHUT-II/2005 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

## KHUSUSNYA    DI  KABUPATEN
LABUHANBATU.
4.1 Profil  Kabupaten Labuhanbatu 18 Kabupaten
Labuhanbatu secara geografis  terletak  pada  1º00’  -  2º13’  Lintang Utara,  99º40’ - 100º21’ Bujur Timur dengan ketinggian 0 – 215 m diatas  permukaan laut.
18 Data  Kantor  Dinas  Cipta  Karya  dan    Tata Ruang  Kabupaten  Labuhanbatu  dari  Kepala  Bidang Tata  Ruang  Kabupaten  labuhanbatu,  tanggal  07  Maret 2012.
Kabupaten  Labuhanbatu  merupakan  salah satu  kabupaten  yang  luas  dan  berada  di wilayah pantai timur di bagian timur Provinsi Sumatera  Utara.  Karena  luas  wilayah  yang begitu  besar  (922,318  ha)  maka  Kabupaten Labuhanbatu  pada  tahun  2008  dimekarkan menjadi 3 Kabupaten menjadi :
a. Kabupaten  Labuhanbatu  (kabupaten induk)
b. Kabupaten Labuhanbatu
Utara (kabupaten  pemekaran  Labuhanbatu berdasarkan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Di Provinsi
Sumatera Utara)
c. Kabupaten Labuhanbatu
Selatan
(kabupaten pemekaran berdasarkan Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  22  Tahun  2008  Tentang Pembentukan  Kabupaten  Labuhanbatu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara).
Dari  pemekaran  tersebut,  posisi Kabupaten  Labuhanbatu  berada  di  antara Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu  Selatan.  Meskipun  telah  mekar, Kabupaten Labuhanbatu tetap memiliki wilayah  yang  bervariasi  dari  laut  hingga bukit.
4.2 Wilayah Administrasi 19
Saat  ini  secara  administrasi,  wilayah Kabupaten  Labuhanbatu  memiliki  batas wilayah yaitu :
19 Ibid
 Sebelah Utara
:  berbatasan
dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara  dan  Selat
Malaka (Malaysia);  Sebelah Selatan :  berbatasan dengan
Kabupaten Padang  Lawas Utara dan
Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;  Sebelah Barat :  berbatasan dengan
Kabupaten Labuhanbatu Utara dan
Kabupaten
Padang  Lawas Utara;
 Sebelah Timur
:  berbatasan
dengan Propinsi
Riau. Setelah pemekaran hanya 9
Kecamatan, luas kecamatan-kecamatan tersebut  terhadap  rasio  luas  Kabupaten Labuhanbatu  dapat  digambarkan  dalam  tabel di bawah ini :
Tabel  4.1.
Luas Kecamatan dan Rasio Terhadap Luas Kabupaten Labuhanbatu
No Kecamatan Luas Wilayah (Km 2 ) Rasio terhadap luas total (%) 1 Bilah Barat 202,98 7,92 2 Rantau Utara 112,47 4,39 3 Rantau Selatan 64,32 2,51 4 Bilah Hulu 293,23 11,45 5 Pangkatan 355,47 13,88 6 Bilah Hilir 430,83 16,82 7 Panai Hulu 276,31 10,79 8 Panai Tengah 483,74 18,89 9 Panai Hilir 342,03 13,35 Kab. Labuhanbatu 2.561,38 100,00
Sumber : Labuhanbatu Dalam Angka Tahun 2010
Setelah  mengalami  pemekaran  menjadi  3  kabupaten,  Kabupaten  Labuhanbatu  (induk) memiliki luas 2.561,38 km 2 dari 9.223,18 km 2 luas sebelumnya atau 27,7 % dari luas sebelumnya.
4.3 Kependudukan Dan Sumber Daya Manusia 20

## a.  Laju Pertumbuhan Penduduk
Secara  umum,  laju  pertumbuhan  penduduk  Labuhanbatu  per  tahun  selama  sepuluh  tahun  terakhir yakni  dari  tahun  2000  -  2010  sebesar  2,20  persen.  Laju  pertumbuhan  penduduk  kecamatan  Rantau Selatan adalah yang tertinggi dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di Labuhanbatu yakni sebesar 4,03 persen, sedangkan yang terendah di Kecamatan Panai Hilir yakni sebesar 0,96 persen.
20 Ibid
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1.
Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Dalam Angka Tahun 2010
Gambar 4.1. Perkembangan Penduduk Tahun 1998 – 2009
b.  Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
Jika  ditinjau  berdasarkan  jenis  kelamin  dan  mata  pencaharian  serta  penduduk  yang berumur 15 tahun ke atas.
Tabel  4.2.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama Kecamatan  di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2009
No  Lapangan Pekerjaan Laki-laki  Perempuan Laki-laki + Perempuan 1 Pertanian,  Kehutanan,  Perburuan, & Perikanan 181.48 0 65.481 246.961 2 Pertambangan dan Penggalian 1.271 - 1.271 3 Industri Pengolahan 10.411 7.105 17.516 4 Listrik, Gas dan Air Minum 209 - 209 5 Konstruksi 14.611 - 14.611 6 Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan & Hotel 32.057 35.159 67.216 7 Transportasi, Pergudangan & Komunikasi 20.977 542 21.519 8 Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah & Jasa Perusahaan 2.142 305 2.447 9 Jasa Kemasyarakatan 26.775 21.053 47.828 Jumlah 289.933 129.645 419.578
Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Dalam Angka Tahun 2010
4.4 Kondisi Obyektif Penunjukan Kawasan
Hutan 21 Sebagaimana ditentukan dalam Keputusan
Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005  telah  ditunjuk  kawasan hutan  di  Provinsi  Sumatera  Utara    menurut fungsi hutan dengan luas + 3.742.120 Ha.
Penetapan  kawasan  hutan  tersebut sebagian  ada  yang  berasal  dari  bukan kawasan  hutan  dan  ada  juga  kawasan  yang semula  merupakan  kawasan  hutan  berubah fungsi  menjadi  bukan  kawasan  hutan,  dan berdasarkan  Keputusan  No.  SK.201/Menhut- II/2006  tanggal  5  Juni  2006  telah  ditunjuk kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas  +  1.109.067  Ha  dan  bukan  kawasan hutan  menjadi  kawasan  hutan  seluas  + 336.395 Ha.
Khusus  di  Kabupaten  Labuhanbatu, luas  kawasan  hutan  berdasarkan  Keputusan Menteri  Kehutanan  No.  44/Menhut-II/2005 adalah 270.156,35 Ha, terdiri dari :
1. Kawasan hutan lindung seluas 83,353,17 Ha
2. Kawasan  hutan  konservasi  2.076,31 Ha. 2. 2.076,31 076,31 2.076,31
3. Kawasan hutan produksi terbatas (HTP) seluas 43, 276, 17 Ha
4. Kawasan  hutan  produksi  tetap  (HP) seluas 135.827,7 Ha.
21 Op.cit, Data dan hasil wawancara dengan Abd. Rahim  Lubis,  Analisis  Masalah  Kawasan  Hutan  di Sumatera  Utara  –  2010  (Kanwil  BPN  Sumatera Utara), tanggal 16 Maret 2012.
5. Kawasan hutan produksi dapat dikonversi (HPK) seluas 1.993,00 Ha.
Penunjukan  kawasan  hutan  yang
didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan  No.  44/Menhut-II/2005  tersebut, maka khusus di wilayah Kabupaten Labuhanbatu  terdapat  kondisi  obyektif  di lapangan  yang  telah  menimbulkan  berbagai permasalahan  yang  menyangkut  dengan  hak- hak atas tanah, antara lain :
a.  Terdapat  pemukiman  penduduk  berupa desa, kecamatan dan ibukota kecamatan, yang masuk dalam kawasan hutan,  contoh  di  Kab.  Labuhanbatu adalah  kota  Labuhan  Bilik,  Sibargot dan Sei Berombang
b. Terdapat  fasilitas publik  yang dibangun oleh  Pemerintah/Pemerintah  Daerah, contohnya Kantor  Bupati  Labuhanbatu, Kantor Camat di beberapa tempat.
c.  Terdapat  tanah-tanah  milik  warga  yang telah diterbitkan sertipikat Hak Miliknya seperti di Kabupaten Labuhanbatu.
d. Terdapat tanah-tanah yang dikuasai oleh badan  hukum/perusahaan  yang  telah diterbitkan  Hak  Guna  Usaha  (HGU)- nya, contohnya di Kabupaten Labuhanbatu adalah :
- PT.  Graha  Dura  Leidong  Prima  di desa  Sukarame  Kec.  Kualuhhulu, seluruh  areal  seluas  8.323  Ha masuk kawasan hutan
- PT.  Siringo-ringo  di  Kecamatan Bilah Hulu (seluas 355 Ha)
- PTPN-III Kebun Torgamba di Desa Panigoran  Kec.  Aek  Natas  (14328
Ha HPT dan 288 Ha Kawasan hutan suaka)
- PTPN-III  Labuhanhaji  di  Kec.
Kualuhhulu.
Oleh  karena  adanya  SK  Menteri Kehutanan  tersebut  mengakibatkan  semua perbuatan  hukum,  baik  peralihan  maupun pembebanan  hak,  tidak  dapat  dilakukan, termasuk    atas  obyek  tanah  yang  sudah bersertipikat,  karena  pada  kenyataannya instansi  Badan  Pertanahan  Nasional  yang menerbitkan  sertipikat  Hak  Guna  Usaha, dalam  hal  ini  Hak  Guna  Usaha  PT.  Graha Dura  Leidong  Prima),  pernah  dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum dengan menjadikan pejabat BPN sebagai tersangka di kepolisian atas pengaduan aparat kehutanan.
Padahal secara  yuridis,  terhadap  tanah yang  sudah  dilakukan  pendaftaran  tanah  atau telah  diterbitkan  sertipikat  tanahnya,  maka negara menjamin kepastian hukum atas tanah tersebut dan tidak ada halangan apapun untuk melakukan penguasaan, pemilikan, penggunaan  dan  pemanfaatan  tanahnya  dan dengan pendaftaran tanah juga telah menegaskan  status  hak  atas  tanah,  sedangkan tanah  yang  sudah  ditetapkan  status  haknya seperti  hak  milik,  hak  guna  usaha,  hak  guna bangunan  dan  hak  pakai,  sesuai  ketentuan UUPA  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40 tahun  1996,  dengan  tegas  diatur  bahwa  hak- hak  atas  tanah  tersebut  dapat  beralih  dan
dialihkan  dan  dapat  dijadikan  sebagai  obyek hak tanggungan.
.
4.5 Pendapat Pemerintah Mengenai SK No.
44/Menhut-II/2005 Dalam rangka pemberian
perlindungan  dan  jaminan  hukum  terhadap pemegang sertipikat tanah yang masuk dalam kawasan hutan terutama setelah diterbitkannya  Keputusan Menteri  Kehutanan Nomor
44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan  Kawasan  Hutan  di  Provinsi Sumatera  Utara,  maka  dilakukan  penelitian dengan  mengambil  data  dan  wawancara kepada  Instansi  pemerintah  yang  terkait dengan  permasalahan  yang  diteliti,  baik  di tingkap Provinsi maupun tingkat Kabupaten.
Pemerintah tetap akan mempertahankan  hak-hak  rakyat  tapi  tidak mengutamakan  tanah  yang  telah  bersertipikat hanya  saja  tidak  lepas  kemungkinan  untuk mengupayakan  semaksimal  mungkin  untuk memperhatikan hak-hak atas tanah yang telah didaftarkan  juga  yang  telah  dikuasai  oleh rakyat  dan  secara  hukum  harus  memang dipertahankan keberadaannya dan haknya.
Berdasarkan hal tersebut, maka sekalipun  telah  ada  putusan    Mahkamah Konstitusi mengenai tidak sah dan berkekuatan  hukum  lagi  SK  penunjukan kawasan  hutan,  ternyata  instansi  kehutanan dan  Pemerintah  Daerah  Labuhanbatu  masih menganggap perlu  ada  revisi  usulan  kawasan hutan,  sedangkan  instansi  Kantor  Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu masih belum
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
sepenuhnya  menjamin  kekuatan  hukum  dari sertipikat yang diterbitkannya terutama apabila  masuk  dalam  kawasan  lindung,  tetap menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan dan pembebanan haknya.
4.6 Penyelesaian Masalah
Dasar untuk melakukan revisi kawasan  hutan  yaitu  pada  mulanya  ada namanya  hutan  Register  pada  jaman  Belanda yaitu  berdasarkan  kelompok-kelompok  hutan dan pada tahun 1982 kawasan hutan Propinsi Sumatera  Utara  kembali  ditetapkan  sesuai dengan  Tata  Guna  Hutan  Kesepakatan (TGHK)  melalui  Surat  Keputusan  Menteri Pertanian No. 923/Kpts/Um/12/ 1982 Tanggal 27  Desember  1982  yang  seluruhnya  seluas 3.780.132,02 Ha.
Kawasan  Hutan  dalam  TGHK  berasal dari  kawasan  hutan  yang  telah  ditunjuk  dan ditetapkan  pada  jaman  Belanda  ditambah perluasannya. Kemudian pada tahun 2005 No. 44/Menhut-II/2005  tanggal  16  Pebruari  2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan berdasarkan atas  Perda  Propinsi  Sumatera  Utara  No.  7 Tahun  2003  Tanggal  28  Agustus  2003 Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Propinsi Sumatera  Utara  adalah  seluas  3.742.120,00 Ha  walaupun  pada  kenyataan  berdasarkan Perda  No.  7  Tahun  2003  yaitu  3.679.338,48 Ha.
Luas  kawasan  hutan  dalam  SK tersebut  terdapat  kejanggalan  sebab  data dalam  Perda  Provinsi  Sumatera  Utara  No,  7
tahun  2003  tidak  sama  dengan  data  dari Badan  Planologi  Kehutanan  sebagaimana yang  dimuat  dalam  SK  Nomor  44/Menhut- II/2005.
Selain  itu  SK  Nomor  44/Menhut- II/2005  tersebut  telah  diubah  dengan  SK Nomor  201/Menhut-II/2006,  namun  dalam SK  Nomor  201/Menhut-II/2006    tersebut terdapat  kekeliruan  dalam  penomorannya. Dalam Keputusan Menteri Kehutanan judulnya  ditulis  dengan  Nomor  44/Menhut- II/2005,  sedang  dalam  Keputusan  No.
201/Menhut-II/2006 ditulis Perubahan Keputusan No. SK 44/Kpts-II/2005 , sehingga secara  hukum  hal  itu  tentu  tidak  sah  sebab tidak  ada  hubungan  dengan  SK  44  dan  tetap kembali  kepada  apa  yang  ternyata  dalam  SK 44 tersebut.
Hal  tersebut  menimbulkan  gejolak dari  segala  bidang  terutama  hukum  sehingga keributan  terjadi  dimana-mana  termasuk  di Labuhanbatu  dan  daerah  lain  sehingga  pada tanggal  22  Agustus  2007,    Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan surat keputusan nomor 522/5597 perihal permasalahan  kawasan  hutan  di  Provinsi Sumatera  Utara,  yang  terdiri  dari  enam  hal yang  intinya  adalah  memerintahkan  kepada seluruh  kabupaten/kota  di  provinsi  sumatera utara paling lama tanggal 20 September 2007 menyampaikan  data  dan  informasi  masalah kawasan hutan didaerah masing-masing. 22
22 Data  Kantor  Bupati  Labuhanbatu  yang diperoleh  dari  Asisten  II  Kabupaten  Labuhanbatu, tanggal 10 Maret 2012.
Terhadap permintaan tersebut
Pemerintah  Kabupaten  Labuhanbatu  telah mengirimkan data sementara kepada Gubernur Sumatera Utara tanggal 28 September  2007  nomor  522/3232/Hut/2007 perihal  permasalahan  kawasan  hutan  di Kabupaten  Labuhanbatu  yang  belum  terpisah dari  akibat  pemekaran,  yang  memberikan keterangan  mengenai  lokasi  setiap  usulan revisi  yang  dituangkan  dalam  bentuk  peta usulan  revisi  perubahan  kawasan  hutan  di kabupaten Labuhanbatu dengan skala 1:50.000. 23
Melalui  data  yang  diberikan  setiap kabupaten  di  Provinsi  Sumatera  Utara dibuatlah  revisi  mengenai  kawasan  hutan  di Sumatera  Utara.  Saat  ini  revisi  terhadap  SK No. 44/Menhut-II/2005 telah diajukan Gubernur  Sumatera  Utara  dengan  surat Nomor  522/7585  Tanggal  7  Oktober  2009 dan  Gubernur  telah  ekspose  di  Kementerian Kehutanan tanggal 13 Januari 2010 serta saat ini sudah dalam proses finalisasi, Kementerian Kehutanan juga telah membentuk Tim terpadu untuk memverifikasi usulan revisi tersebut sebagaimana Keputusan Menteri  Kehutanan  Nomor  320/Menhut- VII/2010  tanggal  19  Mei  2010  lengkap dengan susunan Tim Terpadu tertanggal yang sama, demikian juga Gubernur telah membentuk  Tim  terpadu  dalam  rangka penelitian terhadap usulan perubahan peruntukan  dan  fungsi  kawasan  hutan  dalam
23 Ibid, tanggal 11 Maret 2012.
review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara. 24
Pemekaran Labuhanbatu yang menjadi tiga  wilayah  menyebabkan  usulan  revisi tanggal  7  Oktober  2009  tersebut  tidak  bisa menjadi  acuan  sebab  mengingat  banyaknya daerah yang dibutuhkan untuk pengembangan daerah  otonomi  tersebut.  Pada  tanggal  9 September  2011 dengan  surat  Nomor 522/8939,
Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu telah mengajukan usulan revisi/perubahan  penunjukan  kawasan  hutan yang terpisah dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan  dan  Labuhanbatu  Utara  yang  dimuat dalam Peta Usulan tanggal 21 Mei 2011 yang lebih  memperhatikan  hak  milik  dan  hak-hak lain tanah yang terdaftar.
Dalam  hal  ini,  usulan  revisi  tersebut hendaknya  harus  dibaca  dalam  rangka penyusunan  dan  penyesuaian  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Provinsi  sesuai  dengan perintah  Undang  Undang  Nomor  26  tahun 2007  tentang  Penataan  Ruang  dan  peraturan pelaksanaannya  yang  dituangkan  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  tahun  2008, sedangkan  untuk  penetapan  dan  pengukuhan kawasan  hutan,  tetap  harus  mempedomani ketentuan  Pasal  14  dan  15  Undang  Undang Nomor  41  tahun  1999  Tentang  Kehutanan  jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004, yakni dengan  melakukan  inventarisasi  hutan  dan pengukuhan  kawasan  hutan    melalui  proses  :
24 Data  dari  Kanwil  BPN  Provinsi  Sumatera Utara  sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan  pejabat pada  Bidang  Hak  Tanah  dan  Pendafaran  Tanah,    16 Maret 2012.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
a)  penunjukan  kawasan  hutan;  b)  penataan batas  kawasan  hutan;  c)  pemetaan  kawasan hutan dan d) penetapan kawasan hutan.
Usulan  revisi  tersebut  juga  harus  di sesuaikan dengan keadaan yang ada khususnya  hak  atas  tanah  yang  bersertipikat mengingat hak atas tanah yang terdaftar tidak merupakan  perhatian  utama  dari  pemerintah yang  jelas  memberikan  rasa  was-was  bagi pemegang  hak  atas  tanah  yang  bersertipikat dan  hak  atas  tanah  yang  telah  dikuasai  oleh rakyat  baik  pemukiman  maupun  lahan pertanian  yang  merupakan  mata  pencaharian rakyat,  sebab  bisa  saja  data  yang  diberikan kabupaten  tidak  mengutamakan  kepentingan rakyat  tapi  malah  untuk  kepentingan  tertentu yang mengorbankan rakyat.
Tentu  dalam  hal  telah  memperoleh persetujuan  dari  menteri  kehutanan  maka akan  diserahkan  kembali  kepada  Gubernur yang  berkerjasama  dengan  DPRDSU  untuk melakukan  revisi  RUTRWP  yang  akan melahirkan  Perda  Provinsi,  yang  dengan demikian  tentu  tiap  kabupaten/Kota  yang dalam  hal  ini  Bupati/Walikota  bekerjasama dengan  DPRD  untuk  melakukan  revisi RUTRWK  yang  akan  melahirkan  Perda Kabupaten/Kota.
Data  terakhir  yang  diperoleh  adalah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011. Putusan Mahkamah Konstitusi  tersebut  didasarkan  pada  gugatan lima  bupati  dari  Kalimantan  Tengah  masing- masing  Ir.  H.  Muhammad  Mawardi,  MM (Bupati  Kapuas),  Drs.  Hambit  Bintih,  MM
(Bupati  Gunung  Mas,  Drs.  Duwel  Rawing (Bupati  Katingan),    Drs.  H.  Zain  Alkim (Bupati  Barito  Timur),  H.  Ahmad  Dirman (Bupati Sukamara) serta Drs. Akhmad Taufik, M.Pd  (pengusaha dari Palangkaraya), karena seluruh wilayahnya ditunjuk sebagai kawasan hutan.
Ketentuan  Pasal  1  angka  3  UU Kehutanan  menyatakan  “Kawasan  hutan adalah  wilayah  tertentu  yang  ditunjuk  dan atau  ditetapkan  oleh  Pemerintah  untuk dipertahankan  keberadaannya  sebagai  hutan tetap” .
Salah satu alasan yang melatarbelakangi  pengajuan  uji  materil  Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kehutanan, karena penunjukan diidentikan dengan
penetapan/pengukuhan,  padahal  ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Kehutanan, penunjukan kawasan hutan merupakan kegiatan  pengukuhan  kawasan  hutan  dan masih ada kegiatan lanjutan setelah penunjukan,  yakni  penataan  batas,  pemetaan dan penetapan kawasan hutan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU  Kehutanan,  pengertian  kawasan  hutan yang  ditafsirkan  sepihak  oleh  Kementerian Kehutanan  sebagai  kegiatan  penunjukan  dan penunjukkan tersebut dianggap sudah mempunyai kekuatan hukum, maka berdampak  kepada  pelaksanaan  penegakan hukum  di  bidang  kehutanan  yang  tidak  adil juga  mengakibatkan  adanya  ketidakpastian hukum  dalam  menentukan  sebuah  kawasan sebagai  kawasan  hutan  dan  tumpang  tindih
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
dalam pemberian izin kawasan hutan. Bahkan di  daerah  ini  dengan  penunjukan  kawasan hutan,  banyak  warga  masyarakat  yang dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum.
Terhadap  adanya  putusan  Mahkamah Konstitusi tersebut, Menteri Kehutanan Zulkifli  Hasan  menegaskan  bahwa  peta penunjukan  kawasan  hutan  tidak  berlaku  lagi sehingga  pemanfaatan  hutan  harus  mengacu kepada  tata  guna  hutan  kesepakatan  tahun 1986 25 .
Apabila dikatakan penunjukan kawasan hutan tidak berlaku, maka dapat juga dibaca  bahwa  Surat  Keputusan  Menteri Kehutanan  (SK  Menhut)  Nomor  44/Menhut- II/2005  tanggal  6  Pebruari  2005  tentang penunjukan  kawasan  hutan  di  Provinsi Sumatera Utara tentunya tidak berlaku lagi.
Dengan  tidak  berlakunya  lagi  SK Menhut  Nomor  44/Menhut-II/2005,  tentunya akan  membawa  konsekwensi  hukum  bagi masyarakat, khususnya pemilik sertipikat hak atas tanah. Sebab selama ini dalam prakteknya  kehadiran  SK  Menteri  Kehutanan Nomor  44/Menhut-II/2005  tersebut  telah menimbulkan  keresahan  warga  masyarakat, karena  ada  warga  pemegang  Sertipikat  Hak Milik  dikriminalisasi  oleh  aparat  penegak hukum, juga timbulnya ketidakpastian hukum terhadap  pemegang  hak  atas  tanah,  padahal sesuai  ketentuan  yang  berlaku,  tanah  yang sudah  disertipikatkan dijamin kepastian hukumnya oleh Negara.
25 Harian  Kompas,  terbitan  tanggal  28  Pebruari 2012.
Dengan  adanya  putusan  Mahkamah Konsitusi tersebut, diharapkan dapat mengakhiri  keresahan  warga  masyarakat  dan ketidakpastian hukum tersebut. 26
Sebab  putusan  Mahkamah  Konstitusi merupakan awal untuk menyegerakan penyelesaikan  ketidakpastian  yang  terjadi sejak  tahun  2005  akibat  terbitnya  SK  44 tersebut,  dan  diharapkan  pemerintah  bersikap tegas  agar  kepastian  hukum  terlaksana    dan rakyat  Sumatera  Utara  khususnya  dapat menjadi  tenang  setelah  sekian  lama  resah dengan dampak SK 44/Menhut-II/2005 tersebut,  terutama  sekali  rakyat  yang  telah ditangkap  oleh  para  aparat  kepolisian  agar segera  dibebaskan  dan  diberi  hak  rehabilitasi nama baik sehingga segala beban mental yang diderita  oleh  rakyat  dapat  terobati  dengan adanya ketidakpastian hukum selama ini yang membuat  rakyat  dan  pelaku  usaha  menderita, sebab  hak  mereka  dijadikan  penderitaan rakyat  yang  korban  akibat  ketidakpastian hukum  yang  dibuat  oleh  menteri  kehutanan dengan  terbitnya  SK  44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005.
Sekalipun  ada  surat  edaran  nomor SE.3/Menhut-II/2012 tentang putusan
Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011  tanggal  21  Februari  2012 yang  mana  menteri  kehutanan  yang  intinya menyatakan  bahwa  keputusan  penunjukan kawasan  hutan  Provinsi  maupun  parsial  yang
26 Abd.  Rahim  Lubis,  Status  SK  44  Dan RUTRW  Pasca  Putusan  MK,  opini  harian  Waspada tanggal 10 April 2012, hal B 5.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
telah  diterbitkan  Menteri  Kehutanan  serta segala  perbuatan  hukum  yang  timbul  dari berlakunya UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan  jo  Undang-Undang  Nomor  19 tahun  2004  tetap  sah  dan  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat,  dan  putusan  MK tersebut  berlaku  sejak  diputuskan  tidak  turut membatalkan  keptusan  sebelumnya,  tidak berlaku  sebab  surat  edaran  tidak  memiliki kekuatan  hukum  untuk  memberi  pengertian lain,  karena  putusan  Mahkamah  Konstitusi sudah final dan berkekuatan hukum tetap dan tidak  ada  upaya  lain  yang  dapat  dilakukan sebab  telah  nyata  bertentangan  dengan  UUD 1945. 27

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian tersebut pada bab- bab  terdahulu,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah    dalam  hal  ini  negara  tidak menjamin mutlak yaitu mengenai data yang disajikan dalam sertipikat karena sistem  pendaftaran  tanah  di  Indonesia menganut  sistem  campuran  yaitu sistem  publikasi  negatif  bertendensi
27 Penjelasan  Prof.  Syafruddin  Kalo  dalam Seminar Hasil Tesis perlindungan hukum terhadap    pemegang  sertipikat  hak  atas  tanah  yang masuk  ke  dalam  kawasan  hutan  akibat  terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 44/Menhut- II/2005  Tentang  Penunjukan  Kawasan  Hutan  di Provinsi  Sumatera  Utara    (Studi  di  Kabupaten Labuhanbatu)  selaku  Dosen  Pembimbing  Kamis tanggal 24 Mei 2012
positif  (Pasal  32  ayat  (2)  PP  24  tahun 1997) yang berarti bahwa selama tidak ada  orang  lain  yang  mengajukan gugatan  kepengadilan  yang  merasa lebih  berhak  maka  data  dalam sertipikat adalah tanda bukti hak  yang kuat (Pasal 19 ayat  (2)  UUPA), sebab sertipikat  merupakan  alat  bukti  bagi pemegang  hak  atas  tanah  yang  telah didaftarkan  dan  memiliki  kepastian hukum  karena  telah  tertuang  dengan jelas  mengenai  kepastian  subyek  dan obyek  yang  terangkum  dalam  data fisik  dan  data  yuridis  (Pasal  32  ayat (1)  PP  24  tahun  1997),  maka  dengan terciptanya  kepastian  hukum  tentu telah  memberi  perlindungan  hukum kepada  pemegang  sertipikat  hak  atas tanah. Demikian juga halnya sertipikat di  akui  dan  dijamin  sekalipun  dalam kawasan  hutan  sebab  hutan  hak  yang berada  pada  tanah  yang  dibebani  hak milik lazim disebut hutan rakyat (pasal 5 ayat (1) UUK).
2. Terbitnya Keputusan Menteri
Kehutanan  Nomor  SK.  44/Menhut- II/2005  tentang  Penunjukan  Kawasan Hutan  di  Provinsi  Sumatera  Utara mengakibatkan permasalahan terhadap hak  atas  tanah  yang  masuk  dalam kawasan hutan, antara lain tidak dapat dilakukan  perbuatan  hukum  baik peralihan  dan  atau  pembebanannya, sehingga timbul kesan bahwa
sertipikat hak atas tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Perlindungan hukum terhadap pemegang  sertipikat  hak  atas  tanah yang  masuk  ke  dalam  kawasan  hutan akibat  terbitnya  Keputusan  Menteri Kehutanan  Nomor  SK.  44/Menhut- II/2005,  tidak  sepenuhnya  diberikan oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Labuhanbatu  karena  tidak  bersedia melakukan pelayanan pertanahan seperti  pendaftaran  peralihan  dan pembebanan  haknya,  akan  tetapi keberadaannya tetap sah sebagai bukti hak yang kuat dan dijamin perlindungan  hukum  oleh  negara kecuali  ada  keputusan  hukum  atau putusan  pengadilan  yang  menyatakan sebaliknya, sebab SK tersebut menggunakan  Pasal  1  angka  3 Undang-Undang  Nomor  41  tahun 1999  tentang  Kehutanan  bukan  Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan tahapan  penunjukan  kawasan  hutan, penataan batas kawasan hutan,
pemetaan kawasan hutan dan penetapan  kawasan  hutan,  sehingga perbuatan hukum diatas bidang-bidang tanah  sesuai  penunjukan  SK  tersebut dianggap sebagai penetapan dan harus memperoleh izin dari instansi kehutanan bila dilanggar akan
dikenakan  sanksi  Pasal  50  dan  78 Undang-Undang  Nomor  41  tahun
1999  tentang  Kehutanan  jo  Undang- Undang  Nomor  19  tahun  2004. Seharusnya  sertipikat  tanah  dijamin sepenuhnya oleh negara dan Notaris/PPAT  dapat  membuat  akta perbuatan hukum peralihan dan pembebanannya dan dilanjutkan dengan  pendaftarannya  oleh  Kantor Pertanahan, sekalipun obyek  tanahnya masuk dalam kawasan hutan berdasarkan penunjukan kawasan hutan, sebab sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
45/PUU-IX/2011  tanggal  21  Februari 2012 penunjukkan  kawasan  hutan belum  dapat  disebut  kawasan  hutan dan  harus  ditindaklanjuti  dengan tahapan penataan batas, pemetaan dan penetapannya  dan  apa  yang  dimaksud Pasal 1 angka 3 Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Undang- Undang  Nomor  19  tahun  2004  tidak berlaku  karena  penunjukan  sudah merupakan penetapan.
5.2 Saran
1. Perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah mengenai  ketentun  pelaksanaan  Pasal 5  Undang  Undang  Nomor  41  tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  19  tahun  2004 tentang
Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 tahun  2004  tentang  Perubahan  atas
Undang-Undang  Nomor  41  tahun 1999  tentang  Kehutanan  menjadi Undang-Undang  yang  menegaskan dimungkinkannya penerbitan
sertipikat  di  atas  tanah  yang  masuk dalam  kawasan  hutan  yang  disebut dengan  hutan  hak  yang  sinkron dengan  Undang-undang  Nomor  5 Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar Pokok-pokok  Agraria  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.
2. Agar tidak  timbul  salah  persepsi  yang mengakibatkan  tidak  dapat  dilakukan
perbuatan hukum atas tanah yang telah diterbitkan  sertipikat  di  atas  tanah yang  masuk  dalam  kawasan  hutan, maka  perlu  adanya  regulasi  dari Menteri  Kehutanan  yang  menegaskan kembali adanya hutan hak
sebagaimana  diatur  dalam  Undang- undang Kehutanan dan tidak menghalangi orang untuk
mensertipikatkan  tanah  di  atas  tanah kawasan hutan. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
45/PUU-IX/2011 perlu disosialisasikan  dan  diberikan  arahan oleh Menteri Kehutanan kepada Pemerintah  Daerah  sehingga  hak  atas tanah masyarakat terutama yang sudah sertipikat  terlindungi,  sekaligus  dapat mendorong  percepatan  revisi  Perda mengenai Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) sebagaimana diperintahkan  oleh  Undang-undang
Nomor  26  tahun  2007 tentang Penataan Ruang.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku
Ali Zainuddin, 2008, Filsafat Hukum, Jakarta,

## Sinar Grafika
Fajar  Mukti,  2010,  Dualisme  Penelitian Hukum  Normatif  dan  Empiris, Yogyakarta, PT. Pustaka
Pelajar
Komaruddin, Yooke Tjuparmah Komaruddin, 2000,  Kamus  Istilah  Karya Tulis  Ilmiah,  Bumi  Aksara, Jakarta
Parlindungan  AP,  1993,  Komentar  Atas
Undang  Undang  Penataan Ruang, Mandar Maju, Bandung Suryabrata Sumandi, 1998, Metodologi Penelitian  ,  PT.Raja  Grafindo Persada, Jakarta Walijatun Djoko, 2006, Persyaratan Permohonan hak, Majalah Renvoy No. 10.34.III
Wahid Mukhtar,  2008, Memaknai  Kepastian Hukum Hak  Milik Atas  Tanah, Jakarta, Republika
Van  Dijk,  2006,  Pengantar  Hukum  Adat Indonesia,  Bandung,  Mandar
Maju
B. Makalah,  Majalah,  Tesis  dan  Surat Kabar
Buku Rencana Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara tanggal 28 agustus 2003
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
Emri,  2005,  Pelaksanaan  Konversi  Tanah Grant  Sultan  di  Kota  Medan, Tesis, Medan, PPS USU
Harian  Kompas,  terbitan  tanggal  28  Pebruari 2012.
Lubis  Abd.  Rahim,  Status  SK  44  Dan RUTRW  Pasca  Putusan  MK, opini  harian  Waspada  tanggal 10 April 2012
Tim  Prima  Pena,  Kamus  Besar  Bahasa Indoensia,  Gita  Media  Press, hal. 635
Ramli  Ahmad  M.,  2008,  Majalah  Hukum
Nasional; Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan,  Jakarta, BPHN

## C. Internet
Blogspot.com/2011/01/penunjukan_kawan_h utan.html
http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2 011/04/masalah-harmonisasi- peraturan-perundang.html
Prasxo  wordpress.com  /  2011  /  02  /  17  / defenisi_perlindungan_hukum/

## D. Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  19  tahun  2004  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  1  tahun  2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  41 tahun  1999  tentang  Kehutanan
menjadi Undang-Undang.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah