## DENDA SEBAGAI ALTERNATIF HUKUMAN (Kajian Hukum Islam kontemporer)

## Faisar Ananda Arfa

## Abstrak
Di  antara  berbgai  jenis  hukuman  yang  diperkenalkan  oleh  hukum  Islam baik  dalam  bentuk  qishash,hudud  dan  ta’zir,  denda  meru[pakan  hukuman  yang sangat  jarang  dibahas  dan  dipopulerkan  sebagi  jenis  hukuman  yang  dibenarkan oleh Islam. Kebanyakan peminat hukum Islam lebih sering menyebut qishash dan hudud  sebagai  trademark  hukum  Islam,  padahal  denda  juga  layak  diterapkan sebagai jenis hukuman yang lebih moderat dan manusiawi.
Kata Kunci : denda, alternatif, hukum Islam kontemporer

## Pendahuluan
Sanksi  hukum  merupakan  isu  kontroversial  dalam  pembicaraan  hukum 1 . Pertanyaan  yang  kerap  mengemuka  adalah  jenis  hukuman  apa  yang  pantas diterapkan  untuk  seorang  pelaku  kriminalitas.  Dalam  sejarah  hukum  pidana dikenal  banyak  jenis  hukuman  yang  diterapkan  untuk  pelaku  tindak  pidana, seperti  hukuman  cambuk  hingga  hukuman  mati.  Pelaksanaan  hukuman  matipun bervariasi.  Dalam  sejarah  hukum,  eksekusi  hukuman  mati  dilaksanakan  dengan memenggang kepala siterpidana dengan pisau Guillotine seperti Di Perancis atau dengan pedang seperti di negeri Arab.
Namun  dalam  perkembangan  peradaban  kemanusiaan  modern  jenis hukuman  mendapat  kritikan  yang  cukup  keras  terutama  hukuman  mati  dan  cara pelaksanaannya.  Di beberapa negara hukuman mati sudah mulai  dihapus   dan di negara yang masih menerapkan hukuman jenis ini pelaksanaanya dihumanisasikan  dengan  cara  yang  dianggap  lebih  manusiawi  seperti  hukuman tembak atau hukuman suntik.
Hukum  Islam  yang  hingga  masa  kontemporer  ini  masih  bertahan  sebagai salah satu sistem hukum yang dijalankan oleh beberapa negara Muslim, juga tidak luput dari kritikan,sebab di  dalam hukum  Islam  dikenal  beberapa jenis hukuman yang  bila  diukur  dengan  pendekatan  humanisme  dianggap  telah  kehilangan sentuhan  dengan  peradaban  modern  kontemporer.  Beberapa  Jenis  hukuman  di dalam Islam seperti hukuman cambuk, potong tangan dan hukuman mati  dengan
62 Analytica Islamica, Vol. 3, No. 1, 2014: 61-72
kepala  dipenggal  pedang  dianggap  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia  yang telah diratifikasi dalam bentuk UDHR (Universal Declaratioan of Human Rights).
Tulisan ini mencoba untuk mendekati persoalan hukuman di dalam Islam dengan mengangkat satu jenis hukuman yang sering tidak diangkat kepermukaan yakni  hukuman  denda  (diyat)  sebagai  salah  satu  jenis  hukuman  alternatif  yang selayaknya dapat dipromosikan sebagai jenis hukuman yang paling beradab yang diperkenalkan Islam empat belas abad yang lalu. Ironinya jenis hukuman ini tidak terdengar  karena  kelompok  Islam  radikal  sangat  lantang  mempromosikan  jenis- jenis  hukuman  kuno  dan  tidak  cocok  lagi  dengan  perkembangan  peradaban kemanusiaan.

## Pengertian Hukuman
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  yang  dikeluarkan  oleh  Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan  menjelaskan  bahwa  hukuman  adalah  siksa  yang dikenakan  kepada  orang  yang  melanggar  undang-undang  dan  sebagainya. Hukuman  juga  bisa  berarti  keputusan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim.  Dengan demikian hukuman adalah akibat menghukum 2 .
Luis  Ma’luf  dalam  Kamus Al  Munjid  fi  al  Lughat  wa  al  A’lam, menyatakan bahwa iqab adalah al jaza’ bi as syarri 3 , yaitu balasan yang bersifat tidak bagus, karena hukuman yang ada pada semua bentuk di atas adalah balasan yang  tidak  menyenangkan. Hukuman  dalam  Bahasa  Inggris  adalah punishment , sedangkan  menurut  Bahasa  Arab  adalah uqubah .  Ini  dapat  dilihat  dalam  kamus hukum  yang  ditulis  oleh  Harith  Suleiman  Faruqi  yang  berjudul  Faruqi’s  Law Dictionary.  Menurutnya  punishment  adalah uqubah  atau  ‘iqab,  qishas,  had  dan jaza’ 4 .
Abdul Qadir Audah berpendapat hukuman adalah balasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan jama’ah karena melanggar perintah Syari’. 5 Menurut Grolier, punishment  describes  the  imposition  by  some  authority  of  a  deprivation-usually painful-on  a  person  who  has  violated    a  law,  rule  or  other  norm 6 .(  hukuman menggambarkan  pembebanan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk mencabut hak yang biasanya menyakitkan terhadap seseorang yang telah melanggar hukum, peraturan  atau  norma-norma  lain)  Menurut  R.  Soesilo  hukuman  adalah  suatu
perasaan tidak enak (sengsara)  yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. 7
Dari  definisi-definisi  di  atas  dapat  dianalisa  bahwa  hukuman  itu  adalah balasan atas suatu perbuatan yang melanggar hukum. Permasalahan yang muncul adalah  hukum  siapa?  Menurut  Hukum  Umum  bahwa  yang  dimaksud  adalah hukum  yang  menjadi  kesepakatan  bersama  antara  anggota  masyarakat  yang diwakilkan kepada pemerintah untuk melaksanakannya, sehingga menurut mereka hukuman  adalah  bagian  dari  hukum  publik,  yaitu  hukum  pidana  yang  biasanya menyakitkan  ( painful ).  Berbeda  dengan  Hukum  Islam,  mereka  berpendapat hukum  yang  dimaksud  adalah  Hukum  Allah  yang  bersifat maslahat untuk jama’ah.

## Teori tentang Hukuman
Menurut  Martin  P.  Golding  dari  Duke  University  bahwa  ada  dua  teori besar  yang  berkaitan  dengan  hukuman.  Kedua  teori  ini  saling  bersaing,  yaitu deterrence  theory dan retributivism .  Sedangkan  teori  ketiga  adalah reformative yang  pertama  sekali  diperkenalkan  oleh  Plato.  Namun  teori  ini  menurut kebanyakan orang masuk kepada salah satu dua teori di atas 8 .

## Deterrence theory
Teori  ini  berasal  dari  kata deterrent yang  berarti  mencegah  atau menghindari. Menurut Teori Deterrence  bahwa hukuman adalah  untuk mencegah dan mengindari orang untuk berbuat jahat atau berbuat salah. Barangkali teori ini adalah teori  yang paling lama dan kuno yang diungkapkan oleh Plato. Jadi wajar saja teori reformative yang dikemukakan oleh Plato dimasukkan kedalam teori ini. Menurut  Plato 9 hukuman  bukanlah  suatu  balasan  atas  apa  yang  telah  lalu,  tetapi apa  yang  telah  dikerjakan  tidak  dikerjakan  lagi.  Hukuman  itu  dibebankan  demi masa yang akan datang dan menjamin bahwa orang yang dihukum dan orang yang melihatnya  dapat  belajar  untuk  menghindari  kejahatan  tersebut  atau  paling  tidak mengurangi  tingkat    kesalahan  mereka  selama  ini).  Teori  ini  sangat menitikberatkan  hukuman  dari  segi  tujuannya  ( teleological ).  Hukuman  itu  pada dasarnya tidak bagus,  tetapi  yang perlu diperhatikan adalah  akibat dari hukuman itu.  Jadi  yang  dipandang  adalah  tujuan  dan  akhir  hukuman  itu.  Hukuman  hanya
sebagai alat dari  tujuan hukum .Dengan demikian teori deterrence adalah forward looking  (  menatap  jauh  kedepan).  Menurut  teori  ini  hukuman  harus  dapat mencegah  orang  berbuat  jahat,  dia  tidak  memandang  apa  bentuk  hukuman tersebut. Apabila bentuk hukuman tersebut mendidik pelaku kejahatan dan orang lain  yang  melihatnya,  maka  menurut  teori  deterrence  itu  adalah  hukuman  yang bagus.
Hal  ini  bisa  dipertimbangkan  bahwa  hukuman  sering  tidak  mencegah orang  lain  untuk  berbuat  jahat.  Hal  ini  ditandai  dengan  meningkatnya  para residivis. Ini menunjukkan lemahnya hukuman tersebut. Jadi lebih bagus mencoba untuk    mengurangi  kejahatan  dengan  mengesampingkan  atau  memusnahkan penyebab kejahatan tersebut 10 .
Tetapi  walaupun  demikian,  pada  teori  ini  ada  permasalahan  yang  perlu dikaji,  yaitu    ketidaksesuaian  ancaman  dengan  hukuman  yang  diterima  oleh pelanggar  hukum.  Permasalahan  kedua  adalah  pencegahan  umum  ( general deterrence )  dan  pencegahan  khusus  ( particular  deterrence ).  Seseorang  yang melakukan  tindak  kejahatan  kemudian  ia  dihukum,  maka  selanjutnya  adalah  ia akan  tercegah  untuk  berbuat  jahat  setelah  ia  dihukum,  sedangkan  general deterrence  adalah  apabila  masayarakat  melihat  seseorang  terhukum,  maka masyarakat tercegah untuk melanggar hukum. Untuk memahami permasalahan ini lebih  mendalam  harus  berhubungan  dengan  filsafat.  Dan  hal  ini  berhubungan dengan  etis.  Karena  teori  deterrence  ini  mengutamakan  kesenangan  masyarakat, maka teori ini termasuk kepada teori utilitarian, dimana seseorang dihukum adalah untuk  baiknya  suatu  masyarakat.  Namun  kalau  begitu,  apakah  dengan menghukum satu orang, maka akan tercapai suatu kebaikan masyarakat? Kenapa tidak dihukum saja orang yang tidak tahu. Dan selanjutnya adalah berapa banyak kita menghukum.

## Teori Retributivism
Teori ini berasal dari kata retribution yang berarti deserved punishment 11 . Ini berarti hukuman yang layak. Jadi menurut teori ini bahwa hukuman yang layak adalah  hukuman  balas,  yaitu  sama  ( equal) dan  berhubungan  ( relative ).  Menurut teori retributivism bahwa hukuman adalah berbentuk balasan. Apabila seseorang membunuh,  maka  dia  harus  dibunuh,  apabila  seseorang  membakar  orang  lain,
maka  ia  juga  harus  dibakar  ( lex  talionis) .  Menurut  teori retributivism hukuman adalah  sebagai  sarana  dan  tujuan  ( punishment  as  a  mean  and  end ) 12 .    Teori  ini terdiri dari dua aliran, yaitu Aliran Maximal dan Minimal position. Menurut teori retributivism maximal position bahwa hukuman tidak hanya dihukum tetapi juga adalah  suatu  kewajiban  untuk  menghukum  orang  yang  telah  melanggar  hukum. Dia  tidak  bisa  dimaafkan.  Hukuman  adalah  suatu  kewajiban  untuknya.  Menurut minimalist    hukuman    tetap  dilaksanakan  namun  tidak  boleh  lebih  dari  tindakan kejahatan yang diperbuatnya.Bila seorang mencuri, maka ia tidak boleh dihukum sampai  mati.  Namun  menurut  mereka  hukuman  tetap  ada.  Bahkan  menurut mereka  bahwa  seorang  hakim  boleh  mengugurkan  sebahagian  atau  seluruh hukuman terhadap seorang pelaku kejahatan pada keadaan tertentu 13 .
Oleh  karena  itu,  maka  kejahatan  yang  melanggar  hukum  dapat  disusun berdasarkan  rangking,  hukuman  juga  dapat  dirangking.  Oleh  karena  itu  mereka menerima  ide  kecocokan  moral    antara  hukuman  dan  kejahatan.  Mereka  hanya berbeda  bagaimana  mengukur  kecocokan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  maka hukuman bergabung dengan permasalahan moral. 14
Dengan demikian maka mereka membagi  dua bentuk kekerasan hukuman, yaitu Pertama hukuman  harus  sama  dengan  bentuk  kejahatan  yang  telah dilakukannya  Kejahatan  yang  lemah,  maka  hukumannnya  juga  harus  lemah. Kejahatan  yang kasar, maka hukumannya juga kasar. Kedua hukuman itu harus berhubungan  terhadap tingkat kejahatan yang dilakukannyanya. Ini berarti bahwa orang  yang  melakukan  tindakan  kejahatan  pada  tingkatan  yang  sama,  maka hukumannya bisa jadi sama antara pelaku tindak kejahatan. Tetapi apabila pelaku tindak  kejahatan  tidak  sama  dayanya,  maka  hukuman  tidak  boleh  sama.  Jadi kejahatan  itu  berhubungan  dengan  hukuman  yang  akan  diberikan  kepadanya. Namun yang pasti menurut aliran retributivism bahwa hukuman tidak boleh lebih dari kejahatan yang telah dilakukannya. 15
Menurut  Immanel  Kant,  seseoramg  yang  bersalah  akan  dihukum  adalah karena  pertimbangan  hukum,  hak  dan  keadilan.  Pada  dasarnya  seorang  manusia adalah  bebas.  Mereka  bebas  dengan  segalanya.  Tetapi  juga  ia  harus  menyadari bahwa  orang  lain  juga  bebas.  Ini  berarti  bahwa  kebebasan  seseorang  terhambat oleh kebebasan orang lain. Apabila seseorang melakukan kebebasannya sehingga melanggar  hak  orang  lain,  maka  oleh  karena  itulah  dia  dihukum.  Dia  telah
melanggar  hukum.  Ini  berarti  ia  juga  telah  melanggar  hak  orang  lain  sehingga menimbulkan  ketidakadilan.  Sedangkan  ukuran  hukuman  menurut  teori retributivism yang  diwakili  Kant  adalah  sama  dengan  kesalahan  tindak  pelaku kejahatan 16

## Prinsip-prinsip Hukuman menurut Hukum Islam
Prinsip-prinsip Hukuman menurut Hukum Islam:
a. Hukuman  itu  hendaknya  mencegah  semua  orang  untuk  berbuat  jahat sebelum  terjadi  kejahatan  tersebut.  Dan  apabila  kejahatan  tersebut  sudah terjadi  maka  hukuman    tersebut  hendaknya  mendidik  si  penjahat  dan mencegah  orang  lain  untuk  melakukan  hal  yang  sama  dan  menempuh cara-caranya.  Berdasarkan  hal  ini  sesuai  dengan  ungkapan  para fuqaha’ tentang hukuman:
هذعب رجاوز لعفلا لبق عناىمبهنإ
b. Sesungguhnya  batasan  hukuman  adalah  kebutuhan  jama’ah  dan kemaslahatan  mereka.  Apabila  maslahat  jama’ah  menghendaki  hukuman tersebut  dikeraskan,  maka  hukuman  tersebut  dikeraskan.  Tetapi  apabila kemaslahatan  jama’ah  menghendaki  diringankan  maka  hukuman  tersebut seharusnya  diringankan.  Oleh  karena  itu  tidak  boleh  menambah  sanksi atau mempersikit, tetapi hukuman harus sesuai dengan kebutuhan jam’ah.
c. Apabila  menghendaki  pemeliharaan  jama’ah  dari  kejahatan  si  penjahat, maka hendaklah dibinasakan atau dicabut dia dari jama’ah atau dipenjara kejahatannya  darinya.  Hukuman    hukumnya  adalah  wajib,  yaitu membunuh  si  penjahat  atau  memenjarakannya  dari  jama’ah  hingga  dia meninggal selama dia belum taubat atau memperbaiki keadaannya.
d. Sesungguhnya  setiap  hukuman  dijalankan  adalah  untuk  memperbaiki individu-individu  orang  dan  memelihara  jama’ah,  yaitu  hukuman  yang disyariatkan  tidak  boleh  memperpendek  atas  hukuman  yang  telah ditentukan, lain halnya yang tidak ditentukan.
e. Sesungguhnya mendidik si penjahat bukanlah berarti menyiksanya, hanya saja adalah untuk memperbaikinya. Sedangkan hukuman dengan berbagai jenisnya adalah disepakati sebagaimana dikatakan oleh para fuqaha :
بنذلا فلاتخا بسحب فلتخي رجزو حلآصتسا بيدبئت

## 17
Artinya: mendidik  adalah  perbaikan  dan  bentakan  atau  larangan berbeda sesuai dengan  perbedaan dosa
Hukuman itu hanya disyariatkan sebagai rahmat dari Allah Ta’ala terhadap hamba-Nya.  Dia  adalah  sumber  dari  rahmat  penciptaan  dan  keinginan  perbaikan kepada  mereka.  Dan  oleh  karena  itu  pantaslah  siapa  yang  menghukum  manusia atas  dosa  mereka    bermaksud    berbuat  baik  kepada  mereka  dan  rahmat  terhadap mereka  sebagaimana  seorang  orang  tua    bermaksud  mendidik  anaknya,  atau sebagaimana  seorang  dokter  mengobati  seorang  yang  sakit.  Sebagai  kesimpulan dalam  mendidik  sesungguhnya  harus  berbeda  sesuai  dengan  individunya. Mendidik orang yang terdidik lebih ringan dibandingkan dengan mendidik orang bodoh 18 .

## Bentuk-bentuk  Hukuman
Bentuk  hukuman  itu  berbeda-beda.  Menurut  Hukum  Islam,  hukuman dibagi  kepada tiga,  yaitu hukuman Had, Qishas  dan Hukuman Ta’zir. Hukuman had meliputi tujuh kejahatan, yaitu Zina, Qazaf, minum khamar, mencuri, perang melawan  pemerintah,  murtad  dan  makar 19 .  Sedangkan  qishas  adalah  kejahatan membunuh  atau  melukai  salah  satu  anggota  badan.  Sedangkan  ta’zir  adalah bentuk  hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  kepada  pelaku  tindak  kejahatan yang tidak termasuk kepada salah satu bentuk kejahatan di atas, seperti melakukan onani  ( istimna’ ),  homoseksual  ( liwath ),  lesbi  ( sihaq )  berhubungan  dengan binatang dan lain sebagainya. 20
Adapun  bentuk-bentuk  hukumannya  adalah  menjilid  si  pelaku  kejahatan, merajam dan bahkan membunuhnya. Ini adalah bentuk-bentuk hukuman yang ada dalam  Hukum  Islam,  Sedangkan  dalam  sejarah  peradaban  manusia  hukuman  itu sangat bermacam-macam. Diantaranya adalah dibakar hidup-hidup dalam keadaan terikat  dalam  satu  tiang  atau  lebih  dikenal  dengan  disalib,    dimatikan  dengan memakai alat-alat benda tajam, seperti pedang, keris dan golok. Hukuman bentuk lain  adalah  dipukul  dengan  rantai.  Penjara  dan  pembuangan  juga  merupakan bentuk  hukuman 21 .  Yang  pasti  hukuman  adalah  suatu  bentuk  sengsara  yang dibebankan kepada seseorang karena melakukan tindakan kejahatan.

## 68 Analytica Islamica, Vol. 3, No. 1, 2014: 61-72
Dengan demikian hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang sehingga ia terhukum adalah karena si pelaku malakukan tindakan kejahatan yang merugikan kepentingan  masyarakat.  Hukuman  ini  bisa  dikembangkan  bukan  hanya  sebagai mana  yang  tertuang  dalam  kitab  undang-undang  saja.  Apabila  seorang  hakim hanya terikat kepada bentuk kejahatan yang ada dalam undang-undang, sementara tindak kejahatan terus berkembang, maka banyak tindak kejahatan yang tidak bisa diatur oleh hukum. Padahal kejahatan tersebut telah merugikan masyarakat.
Berkaitan  dengan  bentuk-bentuk  kejahatan  yang  diatur  dalam  Hukum Islam atau kejahatan  yang diatur dalam hukum  pidana harus dikembangkan. Hal ini  ini  sebenarnya  sudah  dilakukan  oleh  Hukum  Islam,  yaitu  dalam  bentuk institusi ta’zir .  Dimana  hukuman  ini  adalah  berdasarkan  kemampuan  seorang hakim dalam menilai tindak kejahatan tersebut.

## Tujuan Hukuman
Maksud  dari  kewajiban  melaksanakan  hukuman    terhadap  orang  yang melanggar  perintah  Syari’  adalah  untuk  memperbaiki  keadaan  manusia, memelihara  mereka  dari  kerusakan,  menghukum  mereka  karena  kebodohan, mendidik  mereka  dari  kesesatan,  mencegah  mereka  dari  perbuatan  maksiat, membangkitkan mereka untuk taat. Hukuman yang ditetapkan untuk memperbaiki individu-individu  dan  memelihara  masyarakat  dan  menciptakan  keteraturan. Permasalahan  tujuan  hukuman  sangat  terpengaruh  kepada  sistem  hukum  yang berlaku.  Dengan  demikian  tujuan  hukuman  menurut  Hukum  Islam  berbeda dengan tujuan Hukum Umum.
Tujuan hukuman menurut Hukum Islam adalah :
1. Untuk  memberikan  hukuman  terhadap  pelaku  tindak  kejahatan  sebesar kesalahan  yang  telah  dilakukannya (to  award  punishment  to  the  culprit equal to the magnitude of his guilt.)
2. Untuk  mencegah  pelaku  tindak  kejahatan  dari  pengulangan  (to  prevent him for repeating the crime)
3. Untuk menjadi bahan  pelajaran terhadap orang lain (to sereve as a lesson for others so that luclinations of crime be removed through this operation and none  maydare commit crime)
4. Untuk melindungi  harga diri (Protection of honour and chasty)
5. Pemeliharaan hidup (preservation of life)
6. Untuk pemeliharaan harta kekayaan (preservation of property) 22
Para  pakar  hukum  berbeda  pendapat  tentang  tujuan  hukuman.  Menurut filsafat  tujuan  hukuman  itu  rupa-rupa  tergantung  dari  sudut  mana  soal  itu ditinjaunya, misalnya:
1. E.  Kant  mengatakan  bahwa  tujuan  hukuman  adalah  suatu  pembalasan, berdasar atas pepatah kuno: “ Siapa membunuh harus dibunuh”. Pendapat ini biasa disebut teori pembalasan (vergeliding theorie)
2. Feurbach  antaranya  berpendapat,  bahwa  hukuman  harus  dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat. Teori ini biasa disebut theorie mempertakutkan ( afchrikkingstheorie )
3. Yang    lain  berpendapat  bahwa  hukuman  itu  bermaksud  pula  untuk memperbaiki  orang  yang  telah  berbuat  kejahatan.  Teori  ini  biasa  disebut memperbaiki ( verbeterngstheorie)
4. Selain  dari  pada  itu  ada  pula  yang  mengatakan  bahwa  dasar  dari penjatuhan  hukuman  itu  adalah  pembalasan,  akan  tetapi  maksud  lain- lainnya;  -pencegahan,  mempertakutkan,  mempertahankan  tata  tertib kehidupan  bersama,  memperbaiki  orang  yang  telah  berbuat-  tidak  boleh diabaikan.  Mereka  ini  menganut  teori  yang  biasa  disebut  dengan  teori gabungan. 23
Perbedaan  sistem  hukum  yang  berlaku  menyebabkan  perbedaan pemahaman  tentang  hukuman.  Menurut  Sistem  Hukum  Islam  bahwa  hukum adalah bersumber dari wahyu, dengan demikian hukuman juga harus berdasarkan wahyu.  Berbeda  dengan  hukum  umum  yang  bersifat  sekular,  dimana  hukum adalah bersumber kepada rasio.
Hukum  Islam  menganggap  bahwa  hukuman  bukanlah  suatu  penyiksaan, namun  ada  suatu  kewajiban  untuk  menjalankannya  bagi  penegak  hukum  dan pelanggar  hukum  Allah  SWT.  Menurut  Hukum  Islam  bahwa  hukuman  adalah demi kemaslahatan ummat dan mendidik pribadi si pelanggar hukum dan pelaku kejahatan  ( jarim ).  Menurut  hukum  umum  yang  terdiri  dari  dua  aliran  filosofis- deterrence  theory  dan  retributivism -  bahwa  hukum  adalah  sebagai  pelajaran  dan balasan.  Dengan  demikian  hal  ini  sudah  diatur  dalam  Al  Qur’an,  yakni  tindakan hukum yang berbentuk qisash dan had sudah diatur hukumannya yang berbentuk
70 Analytica Islamica, Vol. 3, No. 1, 2014: 61-72
balasan.  Sedangkan  yang  berbentuk takzir diserahkan  sepenuhnya  kepada  hakim dengan tetap mengambil pertimbangan pesan wahyu dan filosofis.
Perbedaan  aliran  filosofis  menyebabkan  perbedaan  sumber  hukuman, kadar hukuman, bentuk hukuman dan tindak pidana yang diancam dengan pidana atau  hukuman.  Semua  ini  memberikan  kontribusi  bagi  seorang  hakim  dan  jaksa dalam menjatuhkan putusan dan melaksanakan putusan pengadilan.

## Prospectus
Denda  sebenarnya  merupakan  jenis  hukuman  lain  yang  dikenal  di  dalam hukum Islam hanya saja kurang dipopulerkan di kalangan ahli hukum sebab denda dianggap  sebagaiu  alternatif  dari  hukumana  antara  qishash  dan  maaf.  Padahal hukuman ini akan menarik untuk dikaji dan ditawarkan pada era kontemporer ini ketika  manusia  telah  mencapai  satu  kesadaran  penuh  tentang  hak  asasi  manusia, bahwa  hukuman  terhadap  si  pelaku  kejahatan  tidak  akan  mengembalikan  bekas bekas  kejahatan  yang  telah  dilakukannya.  Oleh  karena  itu  denda  dapat  dijadikan sebagai hukuman alternatif yang paling rasional dalam era modern sekarang ini.

## Catatan
1 Martin P. Golding, Philosophy of Law ( New Jersey: Prentice Hall, 1975), h. 69
2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia ed. III ( Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.411
3 Luis Ma’luf, Munjid fi al Lughat wa al A’lam ( Berut: Dar al Masyriq, 1973), h. 518
4 Harith  Suleiman  Faruqi, Faruqi’s  Law  Dictionary  English  Arabic (  Berut:  Librarie  Du Liban, 1991), h. 231
5 Abd al Qadir Audah, at Tasyr’ al Jina’y al Islamy, ( Berut: Muassasah ar Risalah, 1992), h. 609
6 Grolier, Grolier Family Encyclopedia Vol. 15 ( Danbury: Grolier Incorporated, t.t), h. 300
7 R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pideana  serta  Komentarnya (  Bogor:  Politea, 19940, h.35
8 Golding, Philosophy of Law, h. 72
9 Ibid
10 Ibid
11 A.P Cowie, Oxford Learner’s Pocket Dicrionary ( Oxford: Oxford University Press, 1987), h. 319
12 Golding, Philosophy of Law, h. 72
13 Ibid, h.85
14 Ibid, h. 86
15 Ibid
16 Ibid. h.96
17 Audah, at Tasyr’, h. 609-610
18 Ibid.
19 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid II ( Berut: Dar al Fikr, 1982), h.302
20 Abd.  Rahman  al  Jaziry, Kitab  al  Fiqh  ala  Mazahib  al  Arba’ah  Juz  V (  Mesir:  Kairo, 1994), h.121
21 Bentuk-bentuk  hukuman  dan  jenis  tindak  pidana  bisa  dilihat  pada  disiplin  Ilmu  Hukum Pidana dan Ilmu Fiqih Jinayah.
22 Muhammad Iqbal Siddiq, The Penal Law of Islam; Object of Punishment (  Lahore:  Kazi Publication, 1985), h. 10-12
23 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, h. 35-36

## DAFTAR PUSTAKA
Audah, Abd al Qadir, at Tasyr’ al Jina’y al Islamy, Berut: Muassasah ar Risalah,
1992
Azizy,  A.  Qodri  ,  Hukum  Nasional; Eklektisisme  Hukum  Islam  dan  Hukum Nasional Jakarta: Teraju, 2004
Cowie,  A.P  , Oxford  Learner’s  Pocket  Dicrionary, Oxford:  Oxford  University Press, 1987
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia ed. III, Jakarta: Balai Pustaka, 2001
Faruqi, Harith Suleiman, Faruqi’s Law Dictionary English Arabic, Berut: Librarie Du Liban, 1991
Golding, Martin P, Philosophy of Law , New Jersey: Prentice Hall, 1975
Grolier, Grolier Family Encyclopedia Vol. 15, Danbury: Grolier Incorporated, t.t,
Jaziry, Abd. Rahman, Kitab al Fiqh ala Mazahib al Arba’ah Juz V, Mesir: Kairo, 1994
Ma’luf, Luis, Munjid fi al Lughat wa al A’lam, Berut: Dar al Masyriq, 1973
Sabiq, Sayyid , Fiqh Sunnah Jilid II, Berut: Dar al Fikr, 1982
Siddiq,  Muhammad  Iqbal, The  Penal  Law  of  Islam;  Object  of  Punishment, Lahore: Kazi Publication, 1985
Soesilo,  R., Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pideana  serta  Komentarnya, Bogor: Politea, 1994