https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN URBAN FARMING

## THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN DEVELOPMENT URBAN FARMING
Dzulhijjah Dwi Yanti 1* , Ertien Rining Nawangsari 2
Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya *Koresponden email: dzulhijjahdwiyanti05@gmail.com

## ABSTRAK
Ketersediaan  lahan  pertanian  pada  saat  ini  semakin  menurun  oleh  pertumbuhan  pembangunan  gedung  perkotaan, sehingga berakibat bagi berkurangnya lahan pertanian untuk bercocok tanam dan kemungkinan juga berdampak pada kelangsungan lingkungan hidup. Permasalahan tersebut harusnya menjadi nafas dari pola kebijakan oleh pemerintah daerah  dan  perkotaan  untuk  membangkitkan  pertanian  pada  kawasan  kota  ( Urban  Agriculture ),  salah  satu  solusi alternatif yang mudah penerapannya adalah urban farming . Penelitian ini dilakukan di salah satu kampung di Surabaya yakni kampung songo Surabaya. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian di Kampung songo Surabaya dikarenakan  kampung  songo  Surabaya  menjadi  percontohan urban  farming di  Kota  Surabaya  karena  sukses menerapkan urban farming di wilayahnya, dengan mengubah lahan sempit menjadi lahan produktif. Jenis penelitian ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  pengambilan  data  diperoleh  dari  observasi,  dokumentasi,  dan  wawancara  dengan informan  terkait.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  interaktif  dengan  tahapan; pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah menurut Rosmaladewi (2018) dalam (Anggraini, 2021) yang terdiri atas 3 (tiga) peran yaitu peran sebagai regulator, fasilitator, dinamisator. Hasilnya adalah menunjukkan bahwa peran  Dinas Ketahanan Pangan dan  Pertanian  Surabaya  telah  menjalankan  peran  dengan  cukup  baik  dalam  Pengembangan Urban  Farming di Kampung Songo Kecamatan Sukomanunggal Surabaya.
Kata kunci : Pengembangan; pemerintah daerah; pertanian perkotaan

## ABSTRACT
The  availability  of  agricultural  land  is  currently  decreasing  due  to  the  growth  of  urban  building  development, resulting  in  reduced  agricultural  land  for  growing  crops  and  possibly  also  having  an  impact  on  environmental sustainability. This problem should be the inspiration for policy patterns by regional and urban governments to revive agriculture in urban areas (Urban Agriculture). One alternative solution that is easy to implement is urban farming. This  research  was  conducted  in  one  of  the  villages  in  Surabaya,  namely  Songo  Village,  Surabaya.  Therefore, researchers are interested in conducting research in Kampung Songo Surabaya because Kampung Songo Surabaya is a model for urban farming in the city of Surabaya because it has successfully implemented urban farming in its area, by converting narrow land into productive land. This type of research is descriptive qualitative. Data collection was obtained from observation, documentation, and interviews with related informants. The data analysis technique used in this research is interactive with stages; data collection, data condensation, data presentation and conclusion drawing. This research uses the theory of the role of government according to Rosmaladewi (2018) in (Anggraini, 2021) which consists of 3 (three) roles, namely the role of regulator, facilitator, dynamist. The results show that the role of the Surabaya Food Security and Agriculture Service has carried out its role quite well in the development of Urban Farming in the Kampung Songo District Sukomanunggal Surabaya.
Keywords: Development; local governmet; urban farming

## PENDAHULUAN
Pada awalnya tren ketahanan pangan yang ada di  Indonesia  dipengaruhi  oleh  peran  Perum  BU- LOG  sebagai  penyedia  dan  mengatur  kebutuhan bahan  pangan  masyarakat.  Peran  Perum  BULOG diperluas  untuk  mengontrol  beberapa  komoditas lain  seperti  gula,  tepung,  daging,  jagung,  kedelai, kacang  tanah,  kacang  hijau,  serta  telur  dan  ayam khususnya pada saat Idul Mubarak dan Natal. Na- mun sejak krisis Indonesia tahun 1998, peran ter- sebut  telah  berubah  total  akibat  tekanan  inter- nasional untuk meliberalisasi perekonomian Indo- nesia. Sejak itu, Perum BULOG kembali mengon- trol  beras  saja  (Panuju,  Mizuno,  and  Trisasongko 2013).
Berkaitan  dengan  ketahanan  pangan,  akses ekonomi  memiliki  peran  dalam  peningkatan  ke- tahanan pangan. Tingginya tingkat urbanisasi dapat menciptakan  kelompok  masyarakat  miskin  di perkotaan  yang  dapat mengakibatkan  adanya  per- bedaan akses terhadap pangan setiap rumah tangga dan  turut  menjadi  penyebab  timbulnya  masalah ketahanan pangan perkotaan. Masalah ketersediaan pangan  dan  akses  pangan  penduduk  perkotaan akibat  dari  urbanisasi  yang  tinggi  di  perkotaan menyebabkan  distribusi  pendapatan  yang  tidak merata,  tingkat  kemiskinan  yang  cenderung  me- ningkat dan menurunnya ketersediaan lahan prod- uktif (Adriani, Andrias dan Anggrayni, 2015). Kota
Surabaya  sebagai  kota  besar  dan  banyaknya  pen- duduk  tak  mungkin  mengelak  dari  persoalan urbanisasi  yang  terus  meningkat  pesat.  Arus urbanisasi yang terus tumbuh menimbulkan sebuah dampak seperti pengangguran, kemiskinan, kurang gizi, kriminalitas, kepadatan penduduk, timbulnya bangunan  liar,  kurangnya  lapangan  pekerjaan  dan yang  tak  terkecuali  yaitu  meningkatnya  jumlah kebutuhan  dan  naiknya  harga  bahan  makanan pokok. (Junainah, et al. 2016: 149). Berkurangnya kebutuhan  bahan  pangan  tersebut  sebagian  besar dialami  oleh masyarakat  yang  berpenghasilan  ku- rang,  sehingga  sulit  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya.
Ketersediaan  lahan  pertanian  pada  saat  ini semakin menurun oleh pertumbuhan pembangunan gedung  perkotaan,  sehingga  berakibat  bagi  ber- kurangnya  lahan  pertanian  untuk  bercocok  tanam dan  kemungkinan  juga  berdampak  pada  kelang- sungan  lingkungan  hidup.  Permasalahan  tersebut harusnya  menjadi  nafas  dari  pola  kebijakan  oleh pemerintah daerah dan perkotaan untuk membang- kitkan  pertanian  pada  kawasan  kota  ( urban  agri- culture )  (Mochtar  dan  Widojoko,  2021).  Peran strategis  sektor  pertanian  dalam  membantu  pem- bangunan perekonomian nasional berupa berbagai bidang seperti perkebunan, perhutanan, perikanan. Sebanyak  31.9%  lapangan  pekerjaan  dari  total angkatan  kerja  di  Indonesia  (2016)  diakibatkan oleh  sektor  pertanian  secara  strategis  sehingga dapat  memperoleh  prosentase  sebesar  13,38% dalam GNP Indonesia (2014). (Khoirunnas 2019). Namun  saat  ini  masih  rendahnya  pola  perilaku masyarakat perkotaan yang memanfaatkan budaya pertanian  seperti  di  pedesaan  menjadikan  hal  ter- sebut suatu permasalahan baru yang ditemukan di perkotaan dikarenakan banyak perilaku masyarakat yang  konsumerisme  dari  pada  menjadi  produsen akan pemenuhan kebutuhan barang pokok.
Salah  satu  solusi  alternatif  yang  mudah  pe- nerapannya  adalah urban  farming .  Pada  saat  ini telah  terdapat  beberapa  kegiatan urban  farming , akan tetapi kegiatan urban farming tersebut belum sepenuhnya  merata  dilakukan  oleh  semua  warga dan belum optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi  masyarakat  setempat  akan  gerakan urban  farming ini.  Tantangan  dalam  ketersediaan pangan  di  Kota  Surabaya  adalah  lahan  pertanian yang dari tahun ke tahun semakin menyusut, situasi produksi pangan yang ada di Kota Surabaya cukup beragam dan cenderung mengalami penurunan.
Urban farming dapat meningkatkan ketahanan pangan melalui perbaikan ketersediaan dan mengu- rangi pengeluaran pangan rumah tangga. (Kurniasih,  2015). Dinas  Ketahanan  Pangan  dan Pertanian sebagai organisasi perangkat daerah yang menjadi ujung tombak urusan pertanian.
(Nugrohowati  &  Prathama,  2022).  Diperlihatkan berdasarkan tugas, fungsi dan kedudukannya yang dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. (Naziyah & Arif, 2023). Pemerintah kota Surabaya melalui  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian menyusun  program  urban  farming  yang  berdasar- kan  kebijakan  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ru- ang Wilayah Kota Surabaya dimana implementasi program urban  farming ini  nantinya  akan mewujudkan  pembangunan  Kota  Surabaya  yang berkelanjutan,  berdayaguna,  berhasil  guna,  serasi, selaras dan seimbang.
Penelitian ini dilakukan disalah satu kampung di  Surabaya  yakni  kampung  songo  Surabaya, alasan  peneliti  melakukan  penelitian  di  Kampung songo  Surabaya  dikarenakan,  bahwa  di  kampung songo  Surabaya  menjadi  percontohan urban  far- ming di Kota Surabaya karena sukses menerapkan urban  farming di  wilayahnya,  dengan  mengubah lahan  sempit  menjadi  lahan  produktif.  Adanya program urban  farming ini,  membuat  Kampung Songo yang dulunya lingkungan kotor, dan banyak sampah  menumpuk,  sekarang  juga  menjadi  ling- kungan yang bersih, hijau, dan asri.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian kualitatif.  Metode  deskriptif-kualitatif  bertujuan untuk  memberi  gambaran  secara  mendalam  dan komprehensif  dalam  kajian  pada  penelitian.  Ber- dasarkan (Anggito  &  Setiawan,  2018)  Penelitian Kualitatif  adalah  pengumpulan  data  pada  suatu latar  alamiah  dengan  maksud  menafsirkan fenomena  yang  terjadi  dan  hasil  pada  penelitian kualitatif  lebih  menekankan  makna  dari  pada generalisasi. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara  yang  dilakukan  peneliti  dengan  pe- gawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya  dan  masyarakat  setempat.  Sedangkan, data  sekunder  diperoleh  dari  sumber-sumber  ter- tulis  seperti  dokumen,  laporan  dan  lainnya  yang terkait  dengan  topik  penelitian.  Teknik  pengum- pulan  data  yang  dilakukan  yaitu  dengan  proses observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Teknik analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah analisis dengan menggunakan model in- teraktif ( interactif model of analysis ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini  merupakan  uraian  data mengenai  peran  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan Pertanian dalam Pengembangan Urban Farming di Kampung Songo Kecamatan Sukomanunggal Kota
Surabaya  yang  merupakan  suatu  penjabaran  dari hasil penemuan pada lokasi penelitian berdasarkan pengamatan  penulis  yang  berkaitan  dengan fenomena  sesuai  dengan  fokus  penelitian . Terdiri dari  3  variabel  peran  pemerintah  yang  mengacu pada  fokus  penelitian  menurut  Rosmaladewi (2018)  dalam  (Anggraini,  2021),  yakni:  Peran Pemerintah  sebagai  regulator,  Peran  Pemerintah sebagai  fasilitator,  dan  Peran  Pemerintah  sebagai dinamisator.

## Peran Pemerintah sebagai Regulator
Peran Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) sebagai regulator  adalah  Pemerintah  menyiapkan  arah untuk  menyeimbangkan  pelaksanaan  pembangu- nan melalui penerbitan regulasi. Sebagai regulator pemerintah memberikan acuan dan pedoman dasar kepada  masyarakat  sebagai  instrumen  untuk  me- ngatur  segala  kegiatan  yang  berkaitan  dengan pemberdayaan  masyarakat.  Peran  pemerintah  se- bagai  regulator  dapat  dilihat  dari  pelaksanaan penyusunan  kebijakan  pengembangan  pertanian perkotaan atau urban farming di Kampung Songo Kota  Surabaya,  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan Pertanian  (DKPP)  berperan  dalam  menggerakkan dan  mendukung  berbagai  aspek  kegiatan urban farming di  Kota  Surabaya  antara  lain:  Pengem- bangan  Kebijakan:  DKPP  dapat  berperan  dalam merumuskan kebijakan dan pedoman terkait urban farming di Kota Surabaya. Ini termasuk mengatur izin,  regulasi,  dan  panduan  teknis  yang  memu- ngkinkan  warga  kota  untuk  melakukan  kegiatan pertanian  di  lingkungan  perkotaan,  kemudian  Di- nas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) dapat membantu  dalam  mengidentifikasi  lokasi  yang cocok dan pengelolaan lahan kosong atau terlantar menjadi  lahan  pertanian  yang  produktif  untuk kegiatan urban farming di Kota Surabaya.
Pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Ke- tahanan  Pangan  dan  Pertanian  menyusun urban farming berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sura- baya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Lahan pertanian yang dari tahun ke tahun semakin menyusut,  situasi  produksi  pangan  yang  ada  di Kota  Surabaya  cukup  beragam  dan  cenderung mengalami  penurunan.  Ketersediaan  cadangan pangan  utama  baik  beras  maupun  setara  beras cukup  penting  dalam  meningkatkan  ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pengelolaan  cadangan  pangan  pemerintah  pusat, daerah  dan  masyarakat  yang  dapat  dilihat  pada tabel berikut:
Tabel  1. Ketersediaan  Pangan  Produktivitas  & Nilai Produksi Komoditas Pangan Utama

## Sumber: DKPP Kota Surabaya, 2022
Urban  Farming ini  selain  menciptakan  lahan terbuka  hijau,  manfaat  lain  dari  yakni  dapat  me- ningkatkan  kreativitas  dan  memberdayakan  ang- gota  masyarakat,  mengurangi  sampah-sampah organik  dan  limbah  dapur  rumah  tangga  dapat diolah  dan  dimanfaatkan  sebagai  pupuk  organik, mengurangi  polusi  udara  dan  suara  Gas  karbon dioksida  (CO2)  yang  mencemari  udara  akan  di- serap  oleh  tanaman  yang  diubah  menjadi  oksigen (O2) melalui fotosintesis, menumbuhkan dinamika dan kepemimpinan, diskusi dan penyusunan prog- ram.    Selain  itu,  dapat  digunakan  sebagai  wadah belajar  dan  penyediaan  buah  serta  bibit  tanaman yang  berkualitas  untuk  kebutuhan  pasar  lokal, maupun  regional.  Selama  ini  tercatat,  di  Kota Surabaya program urban farming sudah tersebar di 26  kecamatan  termasuk  salah  satunya  Kampung Songo Kecamatan Sukomanunggal.
Selain,  memberikan  regulasi  terkait urban farming Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian (DKPP) Kota Surabaya juga memiliki daftar jenis tanaman yang diperbolehkan atau tidak diperboleh- kan untuk ditanam dalam skala urban farming. Hal ini  dapat  berkaitan  dengan  faktor  seperti  ukuran tanaman,  risiko  invasif,  dan  dampak  terhadap lingkungan.  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Per- tanian  (DKPP)  juga  memiliki  regulasi  yang mengatur  aspek  kesehatan  dan  keamanan  dalam urban  farming ,  seperti  perlindungan  terhadap penyakit  tanaman,  penggunaan  bahan  aman,  dan pengelolaan risiko lainnya.

## Peran Pemerintah sebagai Fasilitator
Peran  Pemerintah daerah  dalam  hal ini  Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) sebagai fasilitator  adalah Pemerintah  menyiapkan  kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan un- tuk  menjembatani  berbagai  kepentingan  masya- rakat dan pemerintah dalam optimalisasi program. Sebagai fasilitator, pemerintah juga berperan dalam memberikan  bantuan  melalui  pelatihan,  pendidi- kan,  peningkatan  keterampilan,  dan  pemberian
Capaian Produktivitas, Luas,Produksi Tanaman Pangan
Tahun 2018 2019 2020 2021 Produktivitas (Ton/Ha) Padi 5,44 5,53 6,49 6,51 Jagung 4,88 3,38 3,37 3,3 Luas Lahan Tanaman Pangan (Ha) Padi 1.844 1.750 1.854,90 1.242,80 Jagung 82 32,5 68,3 49,2 Produksi (Ton) Padi 10.130,64 9.685,21 12.042,85 8.082,50 Jagung 400,49 109,88 230,35 162,22
dana atau permodalan agar masyarakat dapat ber- tahan  dan  dapat  memperoleh  dana  yang  dibutuh- kan (Rosmaladewi, 2018).
Peran  Pemerintah  sebagai  fasilitator  dapat dilihat dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya memberikan pelatihan dan menyediakan sarana prasarana pembangunan untuk perkembangan pelaksanan urban farming di Kam- pung  Songo  Kecamatan  Sukomanunggal  Kota Surabaya.  Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  ini mengindikasikan bahwa fasilitas tambahan diperoleh dari sektor perusahaan melalui program tanggung  jawab  sosial  perusahaan  (CSR).  Dalam bentuk  bantuan,  perusahaan  menyediakan  pupuk dan bibit tanaman yang digunakan oleh kelompok sasaran dalam kegiatan bercocok tanam.
Fasilitas  lainnya  diberikan  oleh  Dinas  Keta- hanan  Pangan  dan  Pertanian  (DKPP)  Kota  Sura- baya  melalui  alokasi  anggaran  mereka.  Ini  men- cakup  fasilitas  seperti polybag atau  karung, sebagian pot atau media tanam, pupuk, bibit-bibit tanaman,  instalasi  hidroponik,  serta  penyediaan peralatan untuk bertani. disamping itu, masyarakat sebagai  kelompok  sasaran  juga  menyediakan fasilitas-fasilitas  sendiri  dengan  menggunakan limbah  atau  barang  tak  terpakai.  Semua  ini  ber- tujuan  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  men- dukung pengembangan urban farming , membantu masyarakat  perkotaan  khususnya  di  kampung Songo  Surabaya  menjadi  lebih  mandiri  secara pangan, dan meningkatkan ketahanan pangan pada wilayah perkotaan.
Gambar 1. Panen hasil Urban Farming
Pada dasarnya, peran pemerintah sebagai fasi- litator  yaitu  penyedia  fasilitas  layanan  bagi  mas- yarakat.  Peran  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Per- tanian  (DKPP)  Kota  Surabaya  sebagai  fasilitator adalah menciptakan perkembangan yang baik bagi pelaksanaan urban farming untuk mengoptimalkan pelaksanaan dan pengembangan urban farming di Kota  Surabaya.  Sebagai  fasilitator,  Dinas  Keta- hanan  Pangan  dan  Pertanian  (DKPP)  Kota  Sura-
baya bergerak dibidang pendamping melalui sosia- lisasi,  pembinaan  dan  memfasilitasi  pendanaan serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Sebagai  fasilitator,  Dinas  Ketahanan  Pangan dan  Pertanian  (DKPP)  Kota  Surabaya  memiliki peran  kunci  dalam  mendorong,  mendukung,  dan memfasilitasi  berbagai  kegiatan  terkait  pertanian dan pangan di Kampung Songo Kecamatan Suko- manunggal  Kota  Surabaya.  Peran  penting  lainnya yang  dimainkan  oleh  DKPP  sebagai  fasilitator yaitu pendampingan teknis, pelatihan dan edu- kasi,  fasilitasi  akses  ke  sumber  daya,  peng- hubung  dengan  sumber  daya  eksternal,  koor- dinasi  kolaborasi,  pengembangan  Jaringan: memfasilitasi  pembentukan  jaringan  komu- nitas  petani  dan  pelaku  pertanian,  baik  dalam skala lokal maupun regional, penyediaan infor- masi, promosi inovasi, advokasi dan kebijakan.
Dengan. memainkan peran sebagai fasilitator, Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  (DKPP) Kota Surabaya dapat memperkuat sektor pertanian dan  pangan  di  wilayahnya,  memajukan  praktik berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan pe- laku urban  farming di  perkotaan  dan  pelaku  per- tanian  lokal. Ketersediaan  fasilitas  dan  peralatan dalam  pelaksanaan  program urban  farming di Kampung Songo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya  ini  cukup  memadai  dan  berpengaruh untuk operasionalisasi pelaksanaan urban farming .

## Peran Pemerintah sebagai Dinamisator
Berdasarkan  Rosmaladewi  (2018),  peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) sebagai dinamisator adalah Pemerintah  menggerakkan  partisipasi berbagai  pihak,  baik  individu  maupun  lembaga untuk mendorong dan memelihara dinamika prog- ram  pemerintah.  Sebagai  dinamisator,  pemerintah berperan  dengan  memberikan  pembinaan  dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada mas- yarakat,  yang  diwujudkan  melalui  tim  penyuluh dan instansi tertentu untuk memberikan pelatihan.
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya sebagai dinamisator yang berperan untuk memberikan  bimbingan  dan  arahan  yang  intensif dan efektif pada masyarakat dalam pengembangan urban  farming di  Kampung  Songo  Kecamatan Sukomanunggal  Kota  Surabaya.  Secara  keseluru- han,  melalui  kombinasi  evaluasi  yang  baik,  apre- siasi  terhadap  hasil,  peran  aktif  Dinas  Ketahanan Pangan  Dan  Pertanian  (DKPP)  dan  masyarakat Kampung Songo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya  dan  dalam  partisipasi  lapangan,  dan upaya  sosialisasi  yang  efektif,  program  pengem- bangan memiliki potensi untuk mencapai  partum- buhan yang signifikan dan dampak yang lebih luas
dalam  masyarakat.  Berperan  memberikan  bimbi- ngan  dan  pengarahan  secara  intensif  dan  efektif kepada  masyarakat  atau  kelompok  tani urban farming .  Kegiatan  ini  dilakukan  oleh  Dinas  Ke- tahanan  Pangan  dan  Pertanian  Kota  Surabaya dengan  cara  berkoordinasi  dengan  warga  yang melakukan kegiatan urban farming .
Gambar 2. Bimbingan Budidaya Tanaman Urban Farming
Pemerintah  daerah  melalui  DKPP  Surabaya berperan  melalui  pemberian  pembinaan  secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan pemberdayaan melalui  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian (DKPP)  Kota  Surabaya  untuk  memberikan  pem- binaan kepada masyarakat khususnya di Kampung Songo dengan tujuan meningkatkan kualitas urban farming ,  melalui  monitoring  dan  evaluasi  rutin pelaksanaan  pertanian  perkotaan  atau urban  far- ming di  Kampung  Songo  Kecamatan  Sukoma- nunggal Kota Surabaya dapat mencapai hasil yang optimal  jika  ada  kolabrasi,  komunikasi  antara masyarakat dan Dinas Ketahanan Pangan dan Per- tanian (DKPP) Kota Surabaya, sebab tanpa adanya kolaborasi  dan  komunikasi  yang  sinergi  antara Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  (DKPP) Kota  Surabaya  dan  warga  kampung  Songo  Kota Surabaya  maka  program urban farming ini  dapat berjalan.  Pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi urban farming di  kampung  Songo  Surabaya  yang terstruktur  dan  terkoordinasi  adalah  kunci  untuk memastikan  bahwa  program  tersebut  efektif,  ber- kelanjutan,  dan  dapat  memberikan  manfaat  yang signifikan bagi masyarakat perkotaan dalam men- dukung ketahanan pangan.

## KESIMPULAN
Peran  Pemerintah  Kota  Surabaya  dalam  pe- ngembangan urban  farming di  Kampung  Songo dilihat  pada  tugas  dan  fungsi  dinas  yang  mana  3 (tiga)  peran  yang  ada  yaitu  peran  regulator,  fa- silitator  dan  dinamisator  telah  dilaksanakan  de-
ngan cukup baik. Namun, Dinas Ketahanan Pangan dan  Pertanian  (DKPP)  Kota  Surabaya  perlu  me- laporkan perkembangan program urban farming di Kampung  Songo  Kota  Surabaya  dengan menyaji- kan  data  pencapaian  yang  akurat.  Hal  ini  penting agar  dapat  mengukur  sejauh  mana  program  telah berjalan  dan  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan setelah diberlakukannya kebijakan urban farming. Laporan  ini  akan  membantu  dalam  mengevaluasi hasil  program  dan  mengambil  keputusan  terkait kelanjutan program dimasa mendatang, untuk men- jaga komunikasi yang lancar antara para pelaksana dan  perencana  program, serta untuk  mencegah timbulnya  kesalahpahaman  dan  komunikasi  yang kurang efektif diantara berbagai bagian organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Rohayatin dan Azizi, (2019). “Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pelestarian Kesenian  Wayang  Golek  di  Kabupaten Bandung Barat”. Jurnal Caraka Prabu. 3(1). Afrida,  R.,  &  Nawangsari,  E.  R.  (2022).  Peran Dinas Perdagangan dan Industri dalam Upaya Membangun Eks-PKL Alun-Alun Kabupaten Jombang. DiA:  Jurnal  Administrasi  Publik , 20(1).
Amelia  &  Nawangsari,  (2021).  Implementasi Program  U rban  Farming sebagai  Upaya Pemenuhan  Kebutuhan  Pangan  Pada  Masa Pandemi  Covid-19. Jurnal  Governansi, p- ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138. 7(2). Amir,  H.  M.,  &  Saidin.  (2020).  Pengembangan Urban Farming dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat  di  Kota  Kendari. Jurnal  Neo Societal , 5(3), 942– 942. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95675-
6_300092
Anggito,  A.,  &  Setiawan,  J.  (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak. Andiani,  R.,  Harsoyo,  H.,  &  Subejo,  S.  (2019). Motivasi Warga  dalam Pelaksanaan Program Demplot Urban  Farming Di  Kawasan Kampung  Marunda  Kecamatan  Cilincing Jakarta  Utara.  Agritech: Jurnal  Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purwokerto , 20(2), 49. Anggara, S. (2015). Metode Penelitian
Administrasi.  CV.Pustaka  Setia.  Anggraini,
O.  (2020).  Program  Edukasi Urban  Farming Penunjang
Kemandirian Masyarakat.
Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama , 20 (2), 129–136.
Austin,  T.,  &  Marleni.  (2021).  Implementasi Program  Kampung  Iklim: Urban  Farming Melalui  Hidroponik  Dan  Budikdamber  di
Kelurahan Sialang Palembang. Jurnal
Abdimas Indonesia , 1(2), 26–32.
Ayun, Q., Kurniawan, S., & Saputro, W. A. (2020). Perkembangan  Konversi  Lahan  Pertanian  di Bagian  Negara  Agraris.  Vigor: Jurnal  Ilmu Pertanian Tropika  dan Subtropika , 5(2), 38– 44. https://doi.org/10.31002/vigor.v5i2.3040
Baturangka, T., Kaawoan, J., & Singkoh, F. (2019).
Peran  Dinas  Sosial  Kota  Manado  Dalam
Pemberdayaan Masyarakat
Penyandang Disabilitas. Jurnal Eksekutif, 3(3), 1–9. Fazry,  R.  W.  (2019).  Implementasi  Kebijakan Ketahanan  Pangan  Di  Kecamatan  Cibogo Kabupaten  Subang.  Dinamika: Jurnal  Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 6(4), 358–375 . Iswanti,  S.  I.  S.,  &  Zulkarnaini,  Z.  (2022).  Peran Pemerintah  Desa  Dalam  Pengembangan  Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan  Tanah  Putih  Kabupaten  Rokan Hilir. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 8 (1), 92-103.
Lidia  Lusiana.  (2017).  Implementasi  Program Indonesia  Pintar  (PIP)  Di  Desa  Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara  (Studi  Kasus  DiSDN  011  dan  SDN 013). Jurnal Administrasi Negara , 6(1), 6991– 7005.
Anggraini,  D.  M.  (2021).  Upaya  pemerintah
Daerah  dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan Petani  Kelapa  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir Provinsi Riau Tahun 2016-2019. Jurnal JOM FISIP, 8, 1-15.
Naziyah,  F.  A.,  &  Arif,  L.  (2023).  Peran  Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan
Sampah  Masker. Jurnal  Kebijkan  Publik (JKP), 14(1).
Nugrohowati, R. H., & Prathama, A. (2022). Peran Dainas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian dalam  Meningkatkan  Produksi  Padi. Jurnal Kebijakan Publik (JKP), 13(2).
Miles,  M.,  Huberman,  M.,  &  Saldana,  J.  (2014).
Qualitative  Data  Analysis  A  Methods Sourcebook (3rd Ed). SAGE Publications.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 68  Tahun  2002  tentang  Ketahanan  Pangan, (2002).
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah
Kota Surabaya Tahun 2014-2034 .
Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  78  Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,  Uraian  Tugas  Dan  Fungsi  Serta Tata  Kerja  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan Pertanian Kota Surabaya, (2021). https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali_20 29.pdf.
Kumparan.com. (2021). Melihat Kampung Songo,
Percontohan Urban  Farming di  Surabaya. Kumparan.Com.
Salam,  M.  D.,  &  Prathama,  A.  (2022).  Peran Pemerintah  Daerah  Dalam  Pengembangan Umkm. Jurnal  Kebijakan Publik , 13 (2),  137-
143.
Suarasurabaya.net. (2021). Kembangkan Ketahanan Pangan, Kampung Songo Simomulyo  Panen  Perdana  dari Urban Farming . Suarasurabaya.Net. https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/20 21/kembangkan-ketahanan- pangan-
kampung-songo-simomulyo-panen-perdana- dari-urban-farming/.