## PENGGUNAAN WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN
(Studi Kasus di Kua Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)

## Elliya Effendi
Prodi Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama
Indonesia E-mail: Ellya.effendi@gmail.com Article Information Abstak Informasi Artikel Naskah  diterima  :  20 Januari 2020 Naskah direvisi: 3 Maret Naskah  disetujui  :  15
Maret
Naskah  dipublish:  10 April 2020 Kata Kunci  Pernikahan, Wali Hakim, KUA
Penelitian ini menggambarkan fenomena pernikahan yang dilaksanakan  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dengan memakai wali Hakim, data yang digunakan adalah data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder dan tersier. Pengumpulan data dalam penelitian juga dilakukan dengan studi pustaka dan  wawancara  baik terhadap calon pengantin maupun Kepala  KUA  dan  penghulu  dalam  wilayah  KUA
Kecamatan Cengkareng, yang pada akhirnya pemeriksaan data selanjutnya dianalisis dan penulis akan uraikan dalam skripsi yang berupa bagaimana pelaksanaan perkawinan dengan  wali  hakim  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)
ditinjau dari Perundang-undangan dan Kompilasi hukum Islam  dan  factor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya perkawinan dengan wali hakim serta Sejauh mana kendala kendala dan  upaya penyelesaiannya yang  terjadi  dalam pelaksanaan pernikahan dengan wali  hakim.  Hasil  dari penelitian di KUA Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dalam  pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim selalu mengacu kepada peraturan peraturan yang berlaku tentang pelaksanaan perkawinan yang  antara  lain  adalah   yang termaktup dalam PMA No.11 Tahun 2007  dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13.

## PENDAHULUAN
Perkawinan menurut   UU No.1 tahun 1974   adalah   ikatan lahir batin antara seorang pria &  seorang wanita sebagai suami istri  dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia & kekal berdasarkan   Ketuhanan Yang Maha Esa, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, maka suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing  agamanya dan kepercayaannya itu. 1 Menurut syariat Islam salah satu rukun perkawinan yang harus dip enuhi adalah adanya wali nikah
1 Unda ng-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawina
dipihak perempuan. Wali ini bertugas melaksanakan kewajibannya   yaitu melakukan ijab dari pihak perempuan,   perkawinan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan dilakukan didepan dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam dengan menggunakan kata-kata  ijab dan   kabul.  Ijab diucapkan pihak wali perempuan atau wakilnya, sedang  kabul adalah  pernyataan menerima dari pihak laki-laki. 2
Kedudukan wali nikah sangat penting dalam suatu pernikahan anak  manusia, wali nikah memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan dalam hukum agama.    Disamping  itu  wali  nikah  juga  merupakan  sebagai  rukun  dalam  suatu pernikahan, keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad nikah yang tidak dilakukan oleh wali.  Dalam hal seorang wanita tidak mempunyai  wali  sama  sekali,  para  fuqoha  telah  sepakat  tentang  kebolehannya menggunakan wali hakim, tetapi hal perkawinan dengan wali hakim yang disebabkan oleh faktor yang lain, ternyata masih terdapat perbedaan pendapat.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian merupakan  langkah awal  yang  harus dilakukan dalam menyusun skripsi,  dan  sesuatu  yang  berkaitan dengan  pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman  atau  metode  penelitian,  sehingga  penelitian  yang  di  lakukan  dapat dipertanggung jawabkan kebenaranya.   Adapun metode penelitian yang  digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut: 1) jenis penelitian, Penelitian yang dilakukan penulis dalam melakukan pembuatan skripsi ini adalah penelitian lapangan ( field Research ) yang merupakan subjeknya adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dan sebagai objeknya adalah pelaksanaan pernikahan dengan wali  hakim pada tahun 2015 sampai dengan 2018. 2) Pengum pulan Data. Yaitu: a) Interview, Narasumber dalam pengumpulan data skripsi ini adalah Kepala KUA, Para penghulu dan pelaksana Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. b) Dokumentasi, Melihat arsip arsip pernikahan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama  Kecamatan  Cengkareng    khususnya  yang  memakai  wali  hakim  dan permasalahnnya. c) Observasi, Menganalisa dan pengamatan pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat  dengan memakai wali hakim. 3)  Metode Pendekatan, Metode  pendekatan yang  digunakan adalah metode
2 Ba dan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan ( BP 4 ) Pusa   ta hun 2013, hlm . 6
yuridis sosiologis, karena dalam penelitian hukum ini tidak hanya dikonsepkan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses untuk mewujudkan berlakunya sebuah kaidah dalam masyarakat.

## KAJIAN TEORI
Pengertian pernikahan dalam literatur fiqh yang berbahasa Arab yaitu disebut dengan dua kata yakni : pernikahan dilihat dari sudut bahasa adalah terjemahan dari kata nakaha dan zawaja, kedua kata itu yang jadi istilah pokok yang digunakan dalam al- Qur’an untuk menunjuk pernikahan atau perkawinan. kata nakaha berarti berhimpun sedangkan zawaja berarti  pasangan. dengan demikian, dari  sisi  bahasa pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Zawaja memberi kesan saling melengkapi. nikah dan zawaja merupakan dua kata yang sering dipakai dalam kehidupan sehari - hari orang Arab dan kata tersebut banyak terdapat dalam al-Qur’an atau hadits Nabi.
Pernikahan adalah salah  satu  sunnatullah yang  umum berlaku  pada semua makhluk  Tuhan,  baik  pada  manusia,  hewan  maupun  tumbuh  -  tumbuhan.  Arti pernikahan yang sebenarnya adalah akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan kelamin antara pria dan wanita, perkawainan dalam Islam sering juga  disebut dengan istilah pernikahan  adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizahan untuk menaati perintah Allah dan pelaksanakannya merupakan ibadah dalam kehidupan manusia yang taat akan perintah Allah dan Rasulnya.
Salah satu tujuan pernikahan adalah adalah untuk memperoleh keluarga yang mawaddah dan rahmah,   pernikahan mawaddah yaitu untuk memiliki keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Begitu pula dengan  pernikahan rahmah yaitu untuk memperoleh keluarga yang di dalamnya terdapat  rasa  kasih  sayang,  yakni  yang  berkaitan  dengan  hal-hal  yang  bersifat kerohanian. Pernikahan adalah  lambang  dari  kehormatan dan  kemuliaan, Dengan demikian seharusnya dalam hubungan suami istri,  satu  sama  lainnya harus  saling menutupi kekurangan pasangannya dan saling  membantu untuk mempersembahkan
yang terbaik. 3
Adapun dasar  hukum pernikahan: 1)  Menurut  Hukum  Islam,  dapat  dibagi menjadi  lima  macam. Sunnah , Wajib , Makruh , Haram , Mubah . 2)  Menurut  Fiqh Muhakahat, a) Dalil Al-Qur’an Allat SWT. Menurut Al-Qur’an, Surat Al A’raaf  ayat 189 berbunyi : “Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan dari padanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang.” (Al A’raaf  : 189). 4 Perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami istri dan anak -anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan  tenteram (Sakinah), pergaulan yang saling mencintai  (mawaddah)  dan  saling  menyantuni  (rohmah).  b)  Dalil  As-Sunnah, Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda, “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki  kemampuan,  maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiiki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya. (H.R.Bukhari-Muslim). 3) Menurut Undang –  Undang Perkawinan tahun 1974. Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2)  UU Perkawinan yang rumusannya : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut  hukum  masingmasing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Tiap  –  tiap perkawinan dicatat menurut peraturan –  peraturan, pereundang –  undangan yang berlaku. 5 4) Menurut Kompilasi Hukum Islam. Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa : Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat  atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah.  Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan:
Perkawinan adalah  sah,  apabila dilakukan menurut  hukum masing  masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan  yang  berlaku, pernyataan seperti  tersebut  diatas  juga
3 Abd. Shomad, Hukum Islam(Penormaan Prinsip Syaria h Dalam Hukum Indonesia). Penerbit Kencana Prena da Media Group : Ja karta, 2010
4 Al Qur’a n Terjemah, Ta fsir dan Tajwid wa rna   CV. Media  Fitrah Rabbani Bandung. hlm. 77
5 Unda ng Undang Perkawinan No. 1 Ta hun 1974 tentang Perkawinan Penerbit  Pustaka Yayasan Peduli Ana k Negeri
dijelaskan kembali pada bagian penjelasan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu “dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya itu,  sesuai  dengan  Undang- Undang Dasar 1945”.
Adapun yang termasuk rukun perkawinan menurut Jumhur Ulama ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, sebagai berikut :  1)  Calon suami, syarat-syaratnya: Beragama islam, Laki-laki, Jelas orangnya, Dapat memberikan persetujuan, Tidak  terdapat halangan perkawinan. 2)  Calon  isteri,  syarat-syaratnya: Beragama islam,  Perempuan, Jelas orangnya, Dapat  diminta persetujuannya, Tidak terdapat halangan perkawinan. 3)  Wali  nikah, syarat-syaratnya: Laki-laki, Dewasa, Mempunyai hak perwakilan, Tidak terdapat halangan perwaliannya. 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya: Minimal dua orang laki-laki, Hadir dalam ijab qabul, Dapat mengerti maksud akad, Islam, Dewasa.   5) Ijab  Qabul, syarat-syaratnya: Adanya pernyataan mengawinkan dari wali, Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut, Antara ijab dan qabul bersambungan, Antara ijab dan qabul jelas maksudnya, Orang yang terkait  dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah, Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi. 6

## WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN
Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam sebuah akad nikah,  karena di dalam akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri,  sedangkan dari pihak perempuan diwakili oleh walinya. Orang yang melaksanakan Ijab dalam suatu akad nikah ini  dinamakan wali  dan  apabila akad nikah yang dilakukan tanpa wali dinyatakan tidak sah. Oleh sebab wali dalam perkawinan ini dapat dibagi kepada tiga kategori, yaitu: 1) Wali nasab, wali nasab adalah wali nikah yang disebabkan karena adanya hubungan nasab dengan wanita. 2) Wali hakim, Wali hakim, ialah wali yang ditugaskan, atau ditunjuk khusus untuk melakukan akad nikah, bila wali nasab tidak ada. 7 3) Wali muhakam adalah ,  wali yang  diangkat oleh calon suami dan atau calon
6 Ahma d Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Pers, Ja karta, tahun1998, hlm. 71
7 Ahma d Idris, Fiqh isla m Meurut Mazhab Syafi’I, (siliwa nngi:Multazam tahun 1994),  hlm. 77
istri  untuk  bertindak  sebagai  wali  dalam  akad  nikah  mereka,    adapun  cara pengangkatannya (cara muhakam) adalah: calon suami mengucapkan tahkim, “Saya angkat Bapak/Saudara untuk menikahkan saya pada si … (calon istri) dengan mahar … dan putusan Bapak/Saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang  sama. Kemudian calon hakim itu  menjawab, “Saya terima tahkim ini.”.
Beberapa ulama mempunyai pendapat   tentang perwalian dalam pernikahan, yaitu :
1) Imam Syafi’i, Menurut imam Syafi’i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Sehubungan dengan hal  tersebut,    Imam  Syafi’i    juga  berpendap at wali  dilarang mempersulit perkawinan wanita yang   ada di bawah perwaliannya sepanjang wanita mendapat pasangan yang  sekufu.  Dasar yang digunakan imam Syafi’i adalah “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka  janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah : 232). 8
2) Imam Maliki, Imam Maliki mengharuskan izin dari wali atau wakil terpandang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah, akan tetapi tidak dijelaskan secara tegas apakah wali harus hadir dalam akad nikah atau cukup sekedar izinnya,   meskipun demikian Imam Malik tidak membolehkan wanita menikahkan diri-sendiri, baik gadis maupun janda.
3) Imam Hambali, Ibnu Qudamah dari Madzhab Hambali menyatakan, wali harus ada dalam perkawinan (rukun nikah), yakni harus hadir ketika melakukan   akad nikah. Menurutnya hadits yang mengharuskan adanya wali  bersifat umum yang berarti berlaku untuk semua, sedangkan hadits yang menyebutkan hanya butuh izin adalah hadits yang bersifat khusus. Sehingga yang umum harus didahulukan dari dalil khusus.
4) Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sah nikah wanita dewasa yang
8 Kementerian Agama RI. Al Qur’a n Terjemah, TAfsir dan Tajwid wa rna   CV. Media  Fitrah Rabbani Ba ndung. Hlm 37
berakal tanpa adanya wali, wanita dewasa dapat menjadi wali dalam nikahnya juga nikah wanita lain, dengan syarat calon suaminya sekufu, dan maharnya tidak kurang dari mahar yang berlaku pada masyarkat sekitar. Apabila wanita itu menikah dengan orang yang tidak sekufu dengannya maka walinya dapat menghalangi pernikahan tersebut. 5) Jumhur Ulama, Ulama yang berpendapat bahwa perkawinan tidak sah tanpa adanya wali yaitu firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 232, yang berbunyi: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah : 232). 9 Dalam hal permasalahan wali, ulama sepakat bahwa seseorang yang bisa menjadi wali dalam suatu pernikahan harus me menuhi beberapa syarat-syarat, hal tersebut juga diisyaratkan oleh  Imam Syafi’i bahwa syarat wali nikah sebagai berikut: islam, adil, baligh, berakal, tidak boleh memiliki cacat pada penglihatan, bukan orang yang sedang berihram, muhrim dari wanita yang beersangkutan, merdeka, dengan suka rela.
Dasar hukum perkawinan dengan wali hakim, dalam syari'at Islam menetapkan adanya wali  hakim   adalah upaya agar  terlaksananya suatu pernikahan yang  telah direncanakan oleh kedua pasangan calon suami dan calon istri yang disebabkan pihak calon mempelai wanita sudah  tidak mempunyai wali nasab, sedangkan pernikahan itu merupakan kebutuhan dan pelaksanaan pernikahan itu adalah wajar karena wanita itu ingin di nikahkan kepada seorang laki-laki yang sepadan dan sanggup membayar mahar, sedangkan wali nasab tidak ada, atau tidak mau menikahkannya,  maka hakimlah yang bertindak sebagai wali nikah.
Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia ( KHI ) memberikan rumusan wali hakim sebagaimana termaktub pada pasal 1 huruf (b)  bahwa wali hakim yang ditunjuk oleh Menteri  Agama  atau pejabat yang ditunjuk olehnnya yang  diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah, untuk penunjukkan atau pendelegasian sebagai wali hakim dalam suatu pernikahan bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab,
9 Kementerian Agama RI. Al Qur’a n Terjemah, TAfsir dan Tajwid wa rna   CV. Media  Fitrah  Rabbani Ba ndung. hlm. 36
maka  Kepala Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan/PPN dapat  ditunjuk sebagai  wali hakim, sebagaimana diataur dalam   Peraturan Menteri Agama  No. 30  Tahun 2005 tentang wali hakim yang telah penulis sebutkan diatas.
Dengan demikian yang dimaksud dengan wali hakim dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor  Urusan Agama  (KUA)  kecamatan yang  mewilayahi tempat  tinggal perempuan yang  mau  melangsungkan akad nikah, yang  diangkat oleh  pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali atau wanita yang akan menikah itu berselisih faham dengan walinya tentang calon mempelai/pengantin laki- laki yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005, tentang Wali Hakim. Oleh sebab itu    kedudukan wali hakim berdasarkan Undang-undang perkawinan adalah sebagai pelaksana ijab akad nikah, dan merupakan pengganti wali nasab atau wali aqrab yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali disebabkan oleh halangan -halangan yang dibenarkan oleh shar’i.

## PELAKSANAAN  PERKAWINAN  DENGAN  WALI  HAKIM  DI  KUA KECAMATAN CENGKARENG JAKARTA BARAT
Kantor Urusan Agama Kecamatan ( KUA  )  Cengkareng Kota Jakarta Barat dalam pelaksaanaan perkawinan dengan wali hakim selalu mengacu kepada peraturan peraturan yang berlaku tentang pelaksanaan perkawinan yang antara lain adalah yang termaktup dalam PMA  No.11 Tahun 2007 dalam Pasal  5 sampai dengan Pasal 13, dengan jabarannya sebagai berikut :
1. Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri;
2. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi; formulir pemberitahuan dan dilengkapi dengan persyaratan yang telag ditentukan.
3. Pemeriksaan dilakukaan oleh PPN terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah mengenai  ada  atau  tidaknya  halangan  untuk  menikah menurut  hukum islam  dan kelengkapan persyaratan
4.  Hasil  pemeriksaan  nikah  ditulis  dalam  berita  acara  pemeriksaan  nikah, ditandatangani oleh PPN, calon suami, calon istri dan wali nikah oleh pembantu PPN.
Apabila  calon  suami,  calon  istri,  wali  nkah  tidak  dapat  membaca  maka penandatanganan diganti dengan cap jempol tangan kiri;
5.  Apabila  calon  suami,  calon  istri,  wali  nikah  bertempat tinggal  diluar  wilayah kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan, pemeriksaan dapat dilakukan oleh PPN di wilayah yang bersangkutan bertempat tinggal;
6. Apabila dari hasil pemeriksaan nikah masih terdapat kekurangan maka PPN harus memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya dan jika terdapat halangan perkawinan maka perkawinan tersebut ditolak dan tidak dapat dilaksanakan; 7.  PPN  memberitahukan penolakan tersebut  kepada calon  suami  disertai  dengan penolakannya, calon suami atau wali  nikah dapat mengajukan keberatan penolakan kepada pengadilan setempat, apabila pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan  dapat  dilaksanakan,  maka  PPN  diharuskan  men gizinkan  pernikahan tersebut dilaksanakan;
8.  Apabila  persyaratan  pernikahan  sudah  terpenuhi,  PPN  akan  mengumumkan kehendak nikah, penguman dilakukan pada tempat tertentu di KUA kecamatan atau di tempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa tempat tinggal masing-masing calon mempelai;
9. PPN  dilarang membantu melaksanakan perkawinan dan mencatat peristiwa nikah apabila persyaratan pelaksanaan perkawinan tersebut belum terpenuhi dan mengetahi adanya pelanggaran dari ketentuan/persyaratan pernikahan;
10. Pengumuman kehendak nikah tersebut dilakukan selama 10 (sepuluh) hari;
Dalam pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia, ketelitian dan pemahaman seorang Kepala KUA Kecamatan/penghulu yang bertugas di KUA sangatlah penting. Sebagaimana wawancara penulis dengan Kepala KUA Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Dalam hal pendaftaran calon penganten yang tidak mempunyai wali nasab atau wali yang bermasalah dengan calon mempelai wanita maka seorang penghulu harus cermat  dan  jeli  pada  waktu  pemeriksaan dan  berupaya  mencari  data-data  calon mempelai wanita  serta  memanggil  anggota  keluarga terdeket dari  calon mempelai wanita  untuk  kepastian  hukum  dalam  pelaksanaan  Ijab  Qabul.  Sehingga  dalam penelitian administrasi dan kelengkapan persyaratan yang mengajukan pernikahan di KUA Kecamatan haruslah sesuai dengan aturan perundang–undangan yang berlaku di Negara  Indonesia dan  hukum munakahat, yang  menyebabkan perkawinan itu  bisa
dilaksanakan atau tidak. Penghulu bisa menggagalkan perkawinan dan menolak untuk mencatatnya manakala hasil pemeriksaannya terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan  ditemukan  hal-hal  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan-aturan  hukum perkawinan di Indonesia.
Pada  umumnya masyarakat yang  akan  melangsungkan pernikahan mereka biasanya  langsung  datang  ke  KUA  Kecamatan  Cengkareng  untuk  mendaftarkan rencana pernikahan mereka dan memohon kepada Kepala KUA memakai wali hakim. Hal ini disebabkan sang wali tidak setuju dengan calon mempelai pria dengan berbagai alasan, mereka berusaha menghindari lembaga pengadilan untuk penetapan wali hakim adhol dan perlu juga diketahui bahwa proses peradilan membutuhkan waktu, tenaga dan ongkos/biaya yang tidak sedikit,

## F AKTOR  PENYEBAB  TERJADINYA  PERKAWINAN  DENGAN  WALI HAKIM DI KUA KECAMATAN CENGKARENG JAKARTA BARAT
Hal- hal yang menyebabkan pemakaian wali hakim dalam suatu pernikahan di Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Cengkareng  Kota  Jakarta  Barat  Provinsi  DKI Jakarta ada beberapa penyebab antara lain:
1. Tidak mempunyai wali nasab
Wali  nasab sebagaimana yang telah  penulis uraikan dalam bab sebelumnya adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita y ang akan melangsungkan pernikahan, dalam hal urutan wali  nasab terdapat perbedaan pendapat ulama fikih, namun  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Cengkareng  selalu  berpatokan  kepada Mazhab  Syafi’i  yang  berpandangan, Jika  wali  aqrab  ghaib  maka  perwalian  akan berpindah  ke  wali  hakim,  sedang  wali  ab’ad  tidak  berhak  menikahkannnya.63 Sedangkan ghaib yang dikatakan jauh dalam hal ini adalah sesuai dengan masafah al- qashar, Imam malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas ashabah kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.
Perbedaan  tentang  wali  nikah  dalam  suatu  akad  perkawinan sudah  lama dibicarakan oleh para ahli hukum Islam, terutama tentang kedudukan wali dalam akad tersebut.  Sebagian  para  ahli  hukum  Islam  mengatakan  bahwa  perkawinan  yang
dilaksanakan tanpa wali, perkawianan tersebut tidak sah karena kedudukan wali dalam akad perkawinan salah satu rukun yang harus dipenuhi 10 .
Oleh sebab penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng yang menerima pendaftaran pernikahan harus selalu selektif dan dituntut teliti dalam pemeriksaan wali nikah, agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan dalam hal pemakaian wali hakim.
Hasil  wawancara  penulis  dengan  para  Penghulu  dan  Kepala  KUA  Kecamatan Cengkareng,  bahwa  pernikahan  dengan  memakai  wali  hakim  yang  disebabkan ketiadaan wali  nasab bagi  calon  mempelai wanita merupakan urutan pertama dari seluruh kasus pelaksanaan pernikahan dengan memakai wali hakim
2. Anak Diluar Nikah;
Sebelum penulis penguraikan tentang kasus wali bagi wanita yang lahir diluar nikah, maka perlu kita ketahui dulu def inisi dari anak diluar nikah ( hasil zina ), jika diteliti secara mendalam, Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak, sebagaimana pengelompokan yang terdapat dalam  Hukum  Perdata  Umum.  Dalam  Kompilasi  Hukum Islam  selain  dijelaskan tentang kriteria anak sah ( anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana  yang  dicantumkan  dalam  Pasal  99  Kompilasi  Hukum  Islam,  yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah :
a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
b. Hasil perbutan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut 11 . Juga dikenal anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya 12 .
Agama Islam memandang sama terhadap anak yang dilahirkan tanpa kecuali, anak yang dilahirkan tersebut semuanya dalam keadaan fitrah (suci), baik kelahiran anak sebagai akibat dari perkawinan yang sah, maupun yang lahir diluar perkawinan yang  sah.  Anak  tetap  suci  dan  tidak  menanggung  dosa  dari  dosa  orang  tuanya, sebagaimana dalam hadis yang artinya :
10 Ma wardi,M.Ag Menyoal status wa li da lam perkawinan IIQ Press Ja karta h. 85
11 Kompila si Hukum Islam di Indonesia Departemen Agama RI.tahun 2000 h.51
12 Kompila si Hukum Islam di Indonesia Departemen Agama RI.tahun 2000 h.51
“  Dari  Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) sehingga adalah kedua orang tuanya yang membuat ia beragama Yahudi, Nasrani, Majusi”. (HR. Ahmad)
Persetujuan kedua calon mempelai sangat dibutuhkan sebagaimana termaktub dalam UU No. 1/1974 (Pasal 6 ayat (1). Oleh karena itu perlu dibicarakan baik-baik dengan  calon  pasangan,  agar  di  kemudian  hari  tidak  terjadi  problem .  Langkah selanjutnya  untuk  melangsungkan  akad  nikah  dibutuhkan  seorang  wali  yang merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi  calon mempelai wanita yang  bertindak untuk menikahkannya, wali itu harus laki-laki, muslim, berakal dan baligh (dewasa). Walaupun demikian tidak semua orang yang memiliki kreteria tersebut dapat bertindak sebagai wali, ketentuan tentang siapa yang berhak menjadi wali diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KHI yaitu:
“Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Dari komposisi wali di  atas, tidak ada satupun wali yang dapat menikahkan wanita hasil zina. Ayah biologisnya tidak mempunyai kewenangan bertindak sebagai wali,  demikian  juga  dengan  kakek,  saudara,  paman  yang  secara  hukum  tidak mempunyai kapasitas sebagai wali nikah. Karena keberadaan wali hanya ditentukan oleh adanya pernikahan yang sah, laki-laki yang melakukan perzinahan tidak pernah menjadi wali nikah anak wanita hasil zina. Kalau laki-laki tersebut tidak dapat menjadi wali, maka rangkaian orang-orang dari laki-laki tersebut juga tidak dapat menjadi wali.
Meski demikian, pernikahan dengan kasus tersebut tetap dapat dilangsungkan yaitu dengan mengunakan wali hakim. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah  apabila  wali  nasab  (seperti  di  atas)  tidak  ada  atau  tidak  mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau enggan menjadi wali nikah.
3. Orang Tuanya Tidak Diketahui Keberadaanya ( Ghaib )
Dalam kasus lain yang terjadi di KUA Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat bahwa seseorang yang  akan menikah namun wali  dari  mempelai perempuan tidak diketahui keberadaanya dengan kata lain Wali nasab ghaib (mafqud), yaitu wali dekat tidak diketahui tempat tinggalnya juga kabar berita tentang dirinya hal ini disebabkan
percaraian  kedua  orang  tua  calon  mempelai  perempuan,  jika  tidak  mungkin menghadirkannya  atau tidak  diketahui tempat  keberadaan wali  tersebut  maka  hak perwalian akan pindah ke wali hakim yaitu pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat  sebagaimana  penulis  uraikan  dalam  bab-bab  sebelumnya.  Dilain  pihak keluarga  penganten  perempuan  berkeyakinan  bahwa  wali  bisa  pindah  ke  kakak kandung dari calon pengantin perempuan Menurut para ulama Fiqih tentang wali hakim bagi calon penganten perempuan yang walinya tidak diketahui adalah sebagai berikut : Mazhab Imam  Syafi’i berpendapat bahwa apabila wanita yang diakadkan oleh wali yang lebih jauh, sedang wali yang lebih dekat hadir, maka nikahnya batal. Jika walinya yang terdekat ghaib atau tidak diketahui tempat tinggalnya, hak perwaliannya tidak berpindah kepada susunan wali berikutnya, melainkan berpindah kepada hakim sebagai wali.
Wali Hakim dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan Cengkareng namun petugas KUA  Kecamatan Cengkareng  tidak  serta  merta  menerima pendaftaran  pernikahan dengan memakai wali hakim namun usaha dari pihak pihak keluarga di tuntut untuk mencari keberadaan ayah kandung/wali nasab dari calon pengantin perempuan, hal ini dilakukan agar keabsahan suatu pernikan betul betul telah sesuai hukum yang berlaku baik itu hukum munakahat maupun Undang-undang terntang pernikahan.
Mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa bila wali terdekat ghaib  sedang  peminang  tidak  mau  menunggu  lebih  lama  pendapatnya maka  hak perwaliannya berpindah ke wali berikutnya dengan mempertimbangkan kemaslahatan.
4. Wali Nasab Sedang Di Penjara
Apabila wali dalam penjara, sementara petugas yang menangani penjara itu melarang untuk bertemu dengan wali tersebut, walaupun petugas itu tidak memberi tahu alasan apa yang melarang mereka untuk bertemu, maka dalam keadaan demikian pernikahan  dapat  dilangsungkan  dengan  wali  hakim  karena  wali  tersebut  telah terhalang untuk datang dan melangsungkan akad nikah bagi  wanita yang berada di bawah perwaliannya itu.
Dalam  kasus ini  Kepala  KUA/Penghulu juga  berusaha mendatangi penjara untuk memastikan wali nikah dari seorang wanita yang telah terdaftar sebagai calon pengantin. Dalam  kasus-kasus diatas pemakaian wali hakim diperbolehkan sebagai pengganti wali  nasabnya. Untuk kemaslahatan manusia, maka bagi perempuan yang
dalam kondisi seperti ini, mereka dapat dinikahkan oleh wali hakim setempat, kasus- kasus  seperti  pernikahan  yang  tidak  adanyanya  wali  dipihak  calon  mempelai perempuan yang mengharuskan menggunakan wali hakim sering dapat ditemui tiap tahun atau bahkan setiap bulan, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat, pernikahan dengan menggunakan wali hakim dari tahun ke tahun ada penurunan dibanding tahun tahun sebelumnya, sebagaimana hasil penelitian penulis bahwasa-nya setiap tahun tidak pasti ada penurunan atau kenaikan dalam hal pemakaian wali hakim.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan diatas, maka dapat penulis simpulkan beberapa poin penting yang  berkenaan dengan pembahasan wali  hakim, antara lain:  1)  Bahwa dalam melaksanakan suatu pernikahan dengan memakai wali hakim  harus sesuai  dengan peraturan pemerintah dan hukum munakahat, 2)  Pada Umumnya faktor penyebab terjadinya wali hakim di  Kantor Urusan Agama   adalah disebabkan 4 (Empat) faktor antara lain: Wali Nasab Habis (Ketiadaan wali Nasab), Wali Mafqud (Ghoib), Wali Beda Agama, Anak di luar nikah. Dalam prakteknya di KUA Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat, masih banyak masyarakat yang belum memahami alur atau proses pernikahan dengan wali hakim, sehingga masyarakat ber anggapan bahwa sulitnya mengurus pernikahan dengan menggunakan wali hakim .

## DAFTAR PUSTAKA (BIBLIOGRAPHY)
Abdullah Sidik, Hukum Perkawinan Islam , cet 2   PT. Tinta Mas, Tahun 1993;
Abd. Shomad, Hukum Islam  (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia).
Penerbit Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 2010;
Abi Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud, Jil II ;
Abdul Rahman al Juzairi , Fiqih Alaa Madahibi al Arba’ah,  Jilid IV, (Kairo; Maktab   al Tsaqafi, 2007);
Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta, 1998;
Ahmad Idris, Fiqh islam Meurut Mazhab Syafi’I , (siliwanngi:Multazam,1994); H.M. Nurul Irfan, Dr, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam , edisi.2,cet.1, (Jakarta: Amzah,2013);
Kementerian Agama  RI, Al  Qur’an, terjamah, Tafsir  dan Tajwid  Warna ,  Lajnah

## pentashih  Mushaf Al Qur’an Fitrah Rabani, 2001;
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;