## Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin  Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

## Bagoes Rendy Syahputra
bagoesrendysyahputra@yahoo.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
Firearms are any tools, whether they have been installed or which cannot be operated or which are incomplete, which are designed or modified or that can be easily changed to remove projectiles due to the development of gases - gases produced from ignition of combustible materials in the device , and includes additional equipment designed or intended for such devices. The rise of illegal firearms ownership by civil society is quite disturbing to the public. Ownership and use of firearms by the general public / civil society, also cannot be separated from several factors, especially security factors. For some people the possession of firearms is used to protect themselves, and in some others it is possible to use them to launch their crimes. In order to anticipate the misuse of these firearms and prevent the circulation of illegal firearms, a number of regulations were made, including Law No. 12/Drt/1951 concerning Changing "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen and" Law No. 8 of 1948 to control the circulation of illegal firearms, Decree of the Chief of Police No.Pol .: Skep/82/II/2004 concerning supervision manuals and control of non-organic weapons of the TNI / Polri. These regulations include the procedures for civilians outside the TNI / Polri to be able to possess firearms, while also regulating the limits of a gun owner in using his firearms. The illegal possession of firearms also afflicted Defendant Tommy Salindeho and Ahmad Bakri Siregar, both of whom were sentenced by the Court.
Keywords: Firearms; Firearms Ownership Crime; Criminal Liability.

## Abstrak
Senjata api merupakan setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk dari perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimasudkan pada alat demikian. Maraknya kepemilikan senjata api illegal oleh masyarakat sipil cukup meresahkan masyarakat. Kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat umum / sipil, juga tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor, khususnya faktor keamanan. Bagi sebagian orang kepemilikan senjata api digunakan untuk melindungi dirinya, dan di sebagian orang lain kemungkinan dapat digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan mereka. Guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan senjata api tersebut dan mencegah peredaran senjata api ilegal, maka dibuatlah beberapa peraturan yang mendukung antara lain Undang-Undang No. 12/Drt/ Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen dan” Undang-Undang No 8 Tahun 1948 untuk mengontrol peredaran senjata api ilegal, Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/82/II/2004 tentang buku petunjuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata non- organik TNI / Polri. Peraturan-peraturan tersebut antara lain berisi tentang tata cara warga sipil di luar TNI / Polri untuk dapat memiliki senjata api, selain itu juga mengatur mengenai batasan- batasan seorang pemilik senjata api dalam menggunakan senjata apinya. Kasus kepemilikan senjata api illegal juga menimpa Terdakwa Tommy Salindeho dan Ahmad Bakri Siregar yang keduanya telah dijatuhi putusan oleh Pengadilan.
Kata Kunci: Senjata Api; Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api; Pertanggungjawaban Pidana.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 6, November 2019 2007

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 6, November 2019
Histori artikel: Submit 2 September 2019; Diterima 2 Oktober 2019; Diterbitkan online 1 November 2019.

## 2008 Bagoes Rendy: Pertanggungjawaban Pidana Atas

## Pendahuluan
Maraknya kepemilikan senjata api illegal oleh masyarakat sipil cukup meresahkan masyarakat. Hal ini karena kepemilikan tersebut tidak mustahil akan disalahgunakan untuk hal-hal yang bersifat melawan hukum, seperti mengancam, menakut-nakuti bahkan menggunakan untuk melakukan kejahatan. Razia peredaran senjata api illegal, termasuk senjata api rakitan telah dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat umum / sipil, juga tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor, khususnya faktor keamanan. Bagi sebagian orang kepemilikan senjata api digunakan untuk melindungi dirinya, dan di sebagian orang lain kemungkinan dapat digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan mereka.
Kasus kepemilikan senjata api illegal juga menimpa mantan Ketua Persatuan Artis  Film  Indonesia  (Parfi),  Gatot  Brajamusti,  melanggar  ketentuan  pidana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 karena memiliki beberapa senjata api beragam jenis beserta amunisinya tanpa izin. 1
Beberapa waktu ini Jajaran Polres Metro Tangerang mengamankan sejumlah senjata api ilegal dan senjata hasil rakitan berikut alat pembuatnya serta peluru tajam yang selama ini diperjualbelikan secara bebas di masyarakat. 2 Kasus itu bermula dari laporan warga bahwa ada yang memiliki senjata api di kawasan Buaran, Kota Tangerang. Ada seorang yang memiliki senjata api ilegal tanpa surat-surat. Dari informasi awal, kami tangkap saudara JA, yang ada pada dirinya satu senjata api,” dari keterangan sementara JA, polisi kemudian mengembangkan kasus itu.
Penyelidikan membawa polisi ke tempat tinggal Iwan di Bogor, selaku salah satu penjual senjata api kepada JA. Secara keseluruhan, barang bukti yang diamankan polisi berupa satu pucuk senapan angin yang diubah jadi senjata api, dua senjata
1 Andi Muttya Keteng Pangerang, ‘Gatot Brajamusti Dijerat 3 Dakwaan, dari Satwa Liar dan Senjata Api’ (Kompas.com, 2010) < http://entertainment.kompas.com/read/2017/10/10/164344110/ gatot-brajamusti-dijerat-3-dakwaan-dari-satwa-liar-dan-senjata-api> accessed 20 September 2017.
2 Andri Donnal Putera, ‘Polisi Amankan Senjata Api Rakitan Dan Ilegal Di Tangerang’ (Kompas.com,  2017)  < http://megapolitan.kompas.com/read/2017/07/27/15205741/polisi-amank- an-senjata-api-rakitan-dan-ilegal-di-tangerang> accessed  20 September 2017.
api rakitan jenis revolver, satu senjata api rakitan jenis FN, satu senjata api rakitan jenis laras panjang mini, 135 peluru tajam, serta alat pembuat senjata api seperti bor, obeng, pipa besi, hingga paku baja. Sampai saat ini, polisi baru mengetahui dua pembeli senjata api ilegal itu. 3
Kepolisian Resor Jakarta Pusat menangkap dua orang pria, Andika alias Daeng dan Iwan Darmawan alias Iwan, yang kedapatan memiliki senjata api jenis airsoft gun tanpa izin di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu malam, 5 Agustus 2017.
Salah seorang di antaranya (Daeng) ditemukan memiliki airsoft gun jenis revolver dan beberapa peluru gotri. Berdasarkan pemeriksaan sementara, Daeng sudah dua kali melakukan kejahatan dengan modal airsoft  gun tersebut pada Juli 2017 di Palmerah, Jakarta Barat. Dia berhasil mendapatkan satu telepon genggam dan dua motor dari perbuatannya itu. Barang hasil kejahatannya berupa telepon genggamnya dijual dengan harga Rp 50 ribu, sedangkan sepeda motor dijual seharga Rp 1 juta, sedangkan Iwan  yang masih di bawah umur dipulangkan ke keluarganya. 4
Guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan senjata api tersebut dan mencegah peredaran senjata api ilegal, maka dibuatlah beberapa peraturan yang mendukung antara lain Undang-Undang No. 12/Drt/ Tahun 1951 tentang Mengubah “ Ordonantie  Tijdelijke  Bijzondere  Strafbepalingen dan” Undang-Undang No 8 Tahun 1948 untuk mengontrol peredaran senjata api ilegal, Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/82/II/2004 tentang buku petunjuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata non-organik TNI / Polri. Peraturan-peraturan tersebut antara lain berisi tentang tata cara warga sipil di luar TNI / Polri untuk dapat memiliki senjata api, selain itu juga mengatur mengenai batasan-batasan seorang pemilik senjata api dalam menggunakan senjata apinya. Pengertian senjata api berdasarkan Ordonansi Senjata Api Tahun 1939 juncto Undang -  Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah termasuk juga:
3 ibid.
4 Tempo.co, ‘Polisi Tangkap Pria Pembawa Senjata Api untuk Kejahatan di Gambir’ (Tempo. co,  2017)  <https://metro.tempo.co/read/897602/polisi-tangkap-pria-pembawa-senjata-api-untuk- kejahatan-di-gambir> accessed 20 Oktober 2018.

## Bagoes Rendy: Pertanggungjawaban Pidana Atas
1.  Bagian – bagian dari senjata api;
2. Meriam – Meriam dan vylamen werpers (penyembur api) termasuk bagiannya;
3.  Senjata – senjata tekanan udara dan tekanan per tanpa mengindahkan kalibernya, slachpistolen (pistol  penyembelih  /  pemotong) sein pistolen (pistol  isyarat), demikian juga senjata api seperti alarm pistolen (pistol  tanda  bahaya), start revolvers (revols  perlombaaan) shijndood pistolen (pistol  suar) schijdood pistolen (pistol suar), schijdood revolver (revolver suar) dan benda – benda lain sejenis itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakut – nakuti begitu pula bagian-bagiannya. 5
Dikeluarkan dari pengertian senjata api :
1.  Senjata yang nyata-nyata dipandang sebagai mainan anak – anak;
2.  Senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang antik;
3.  Sesuatu senjata yang tidak tetap terpakai atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.
Penggolongan senjata api menurut polri / TNI, yaitu: 6
1.  Pistol / revolver, dari berbagai macam tipe dan kaliber;
2.  Pistol mutraliur;
3.  Senapan;
4.  Senapan mesin;
5.  Roket launcher;
6.  Meriam.
Menurut Undang – Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Pasal 1 yakni bahwa: “barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara selama- lamanya 20 tahun”.
Senjata api berarti setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan
5 ibid.
6 ibid.
gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk dari perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimasudkan pada alat demikian.
Sanksi berdasarkan undang-undang ini hukumannya jauh lebih berat dibandingkan dengan Ordonasi 1937 yang sanksi hukumnya hanya satu tahun kurungan. Senjata api diimpor apabila memiliki izin dalam hal ini pejabat yang berwenang untuk memberikan izin pemasukan senjata api non standar TNI/POLRI adalah kepala kepolisian republik Indonesia.
Kepala direktorat intelijen pengamanan dalam keputusan menteri pertahanan keamanan / panglima angkatan bersenjata nomor KEP/27/XII/1997 tentang tuntunan kebijakan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian senjata api sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976, izin untuk mengimpor, memiliki dan menguasai serta mengunakan senjata api dan atau amunisi untuk perorangan dapat diberikan untuk keperluan:
1.  Pembatasan senjata Api perorangan untuk bela diri:
a.  Izin untuk memasukkan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan senjata api dan atau amunisi untuk perorangan dibatasi untuk kepentingan bela diri karena untuk kepentingan bela diri karena untuk menghadapi ancaman yang nyata-nyata dapat membahayakan keselamatan jiwanya.
b.  Pemberian izin senjata api perorangan untuk membela diri tersebut dibatasi 1 (satu) pucuk senjata api dari jenis, macam dan ukuran / kaliber non standar TNI / POLRI dengan amunisi sebanyak untuk 1 magasin / silinder.
c.  Kepala kepolisian Republik I ndonesia mengeluarkan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan lainnya yang diperlukan agar pembatasan dapat dikendalikan.
d.  Izin senjata api perorangan untuk bela diri sewaktu – waktu dapat dicabut atau tidak diperbaharui, apabila alasan tersebut tidak sesuai lagi.
Dalam hal dipandang perlu kepada pejabat – pejabat pemerintah tertentu dapat diberikan izin untuk menguasai dan atau menggunakan senjata api dan amunisi dari jenis, macam dan ukuran standar TNI / POLRI. Senjata api yang dimaksudkan merupakan pinjaman dari departemen pertahanan dan keamanan yang diperoleh melalui permohonan diri yang berkepentingan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan bersenjata Republik Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## Bagoes Rendy: Pertanggungjawaban Pidana Atas
2.  Pembatasan senjata api perorangan untuk olahraga
a.  Izin untuk memasukkan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan senjata api dan atau amunisi untuk olahraga dibatasi pada olahraga menembak sasaran dan atau berburu.
b.  Senjata api yang digunakan untuk olahraga tersebut adalah senjata api dari jenis, macam dan ukuran / kaliber yang khusus (original) digunakan untuk olahraga tersebut dan bukan berasal dari senjata api lain yang telah dirombak.
c.  Setiap olahragawan menembak sasaran dan atau berburu diwajibkan menjadi anggota dari persatuan olahraga menembak dan atau berburu yang telah mendapat pengesahan dari komite olahraga nasional Indonesia.
3.  Pembatasan senjata api perorangan untuk koleksi
a.  Izin untuk memasukkan, memiliki, menguasai, senjata api untuk keperluan koleksi dibatasi pada senjata api antik atau senjata api lainnya yang mempunyai arti khusus bagi si kolektor.
b.  Senjata api koleksi dibuat menjadi tidak berfungsi dengan diambil pasak, dan pegas pemalunya atau peralatan vital lainnya.
c.  Pasak dan pegas pemalu atau peralatan vital lainnya dari senjata koleksi tersebut wajib diserahkan kepada pihak kepolisian yang memberikan izin.
d.  Senjata api koleksi tidak dapat digunakan untuk tujuan lain kecuali untuk koleksi semata – mata.
Ketentuan wajib simpan senjata dan amunisi pada komando – komando kepolisian dapat dikenakan bagi senjata api perorangan untuk membela diri, olahraga dan amunisinya berdasarkan pertimbangan keamanan. 7
Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat yang melakukan aksi jahatnya atau dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi beasal dari bahasa latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Dalam hal ini modus operandi berdampak negatif. baik dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok penjahat.
7 Andi  Bustomi,  ‘Pengertian  dan  Definisi  Senjata Api’  (Ships  Chartering,  2016)  <http:// ships-chartering.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-dan-definisi-senjata-api.html> accessed 11 Juli 2018.
Pada umumnya dari sudut pandang masyarakat, kita lebih berkepentingan untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan dimasa depan daripada membalas dendam kepada penjahat bagi tindakan-tindakannya dimasa lampau. Perhatian orang lebih terarah pada kemungkinan timbulnya bahasa dimasa depan daripada kejahatan yang telah lewat.
Kriminalitas berasal dari kata “ crimen ” yang berarti kejahatan. Pengertian tindak kriminalitas menurut bahasa adalah sama dengan kejahatan yaitu perkara kejahatan dapat dihukum menurut Undang-Undang, sedangkan pengertian kriminalitas menurut istilah diartikan sebagai suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum positif (hukum yang berlaku disuatu Negara).
Pengertian modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat. Modus operandi yang digunakan pelaku dilakukan dengan terencana secara baik dan tersusun dengan rapi karena semua pelaku mempunyai peran dan tugas masing-masing, sehingga memudahkan pelaku untuk melarikan diri. Bentuk- bentuk  kekerasan  terdiri  atas  beberapa  macam  yakni  kekerasan  fisik,  kekerasan suhu, kekerasan arus listrik, kekerasan karena perubahan tekanan, kekerasan udara dan kekerasan bahan kimia. Bentuk kekerasan yang disebutkan di atas terdapat bentuk  kekerasan  lainnya  antara  lain  bentuk  kekerasan  fisik  berupa  memukul, menampar, melukai dengan tangan kosong atau alat atau senjata, bentuk kekerasan psikologi berupa berteriak-teriak, mengancam, bentuk kekerasan seksual yakni melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual, bentuk kekerasan financial berupa mengambil uang korban dan bentuk kekerasan spritiual berupa merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban.
Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak – gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.ndak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

## 2014 Bagoes Rendy: Pertanggungjawaban Pidana Atas
Dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur - unsur tindak pidana yaitu:
1.  Unsur obyektif:
a.  Sifat melanggar hukum
b.  Kualitas dari si pelaku
2.  Unsur subyektif
a.  Kesengajaan atau ketidaksengajaan
b. Maksud  pada  suatu  percobaan  seperti  ditentukan  dalam  pasal  5  ayat  (1) KUHP.
c.  Macam – macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
d.  Merencanakan terlebih dahulu, tercantum seperti dalam pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
e.  Perasaan takut seperti terdapat didalam pasal 308 KUHP.
Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :
a.  Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
b.  Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,
c.  Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang
Hukum  Pidana  (KUHP)  oleh  pembentuk  undang-undang  sering  disebut  dengan strafbaarfeit. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap  tata  tertib  hukum)  yang  dengan  sengaja  ataupun  dengan  tidak  sengaja telah dilakukan seorang oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan
hukum. Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen positif) atau suatu melalaikan (natalen-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkn karena perbuatan atau melalaikan itu). Van Hamael juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut :
1.  Diancam dengan pidana oleh hukum;
2.  Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld);
4.  Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;
5.  Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau diberi sanksi pidana. Unsur formal meliputi :
a.  Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
b.  Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
c.  Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yag telah dilakukan.
d.  Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, kenginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-umdang.
e.  Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

## 2016 Bagoes Rendy: Pertanggungjawaban Pidana Atas
Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Unsur- unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:
a.  Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu  ada  yang  aktif  (berbuat  sesuatu),  missal  membunuh  (Pasal  338  KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
b.  Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
c.  Ada unsur melawan hukum setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.
Unsur subyektif, meliputi :
a.  Keseng ajaan  (dolus),  dimana  hal  ini  terdapat  dalam  pelanggaran  kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
b. Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain- lain.
c. Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (pasal 53 KUHP)
d. Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain
e. Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini terdapat dalam  membuang  anak  sendiri  (Pasal  308  KUHP),  membunuh  anak  sendiri dengan rencana (pasal 342 KUHP).
Suatu perbuatan dilakukan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Tidak semua tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum karena ada alasan pembenar, berdasarkan pasal 50, pasal 51 KUHP. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi:
1.  Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang.
2.  Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat. Dalam hukum pidana, larangan ditujukan pada perbuatan, yaitu perbuatan yang tercela sedangkan sanksi ditujukan pada si pembuat yaitu orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan undang-undang. Orang yang dimaksudkan adalah subyek tindak pidana. Menut Muladi dan Barda Nawawi Arief pengertian subyek tindak pidana terdapat dua hal yaakni siapa yang melakukan perbuatan tindakan pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. 8
Moeljatno berpendapat bahwa “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana”. 9 Orang  yang melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Untuk dapat dipertanggung-jawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk seseorang dapat dikenai pidana atas perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. 10
Hal tersebut sesuai dengan asas tidak tertulis yakni” Tiada pidana tanpa kesalahan” ( geen straf zonder schuld beginsel ) dan kemudian akan mendapat penegasan dalam bentuk tertulis dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sebagai subyek tindak pidana sehingga sah jika dijatuhi pidana.
Dalam KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia ( natuurlijk  persoon ).  Dapat  dilihat  pada  rumusan-rumusan  dari  tindak pidana  dalam  KUHP,  yang  memperlihatkan  alur  berfikir  sebagai  subjek  tindak pidana itu terlihat pada wujud pidana yang temuat dalam pasal-pasal KUHP yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda. 11
8 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggung - jawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Kencana,2008).[40].
9 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Bina Aksara 1987).[155].
10 Roeslan Saleh, Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana;  Dua  Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana (Aksara Baru, 1983).[89].
11 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (Refika Aditama 2003).[59].

## 2018 Bagoes Rendy: Pertanggungjawaban Pidana Atas
Subyek tindak pidana adalah seorang manusia pada rumusan dalam KUHP orang berkesimpulan bahwa pada tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan dikenai hukuman pidana, namun dalam prakteknya sering terjadi pelaku tindak pidana dalam suatu kejadian, tidak selalu hanya dilakukan oleh satu orang, melainkan beberapa orang lain yang turut serta atau pernyataan (deelbeming) dalam tindak pidana tersebut.
Dalam sejarahnya diceritakan oleh Hazawinkle-Suringa bahwa dahulu kala perhatian hanya diarahkan kepada si pelaku saja, dan baru pada penghabisan abad ke-18 dalam hukum pidana mulai diperlihatkan sampai dimana juga orang-orang lain yang turut serta itu dapat dipertanggungjawabkan dan dikenai hukuman. 12
Masalah yang berkaitan dengan pelaku dan turut serta diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, Pada umumnya dalam suatu tindak pidana terjadi apabila suatu delik melibatkan beberapa orang atau lebih dari seseorang. Keterlibatan orang tersebut berupa: 13
a.  Beberapa orang bersama-sama melakukan delik ;
b.  Mungkin hanya seseorang yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri tetapi ia menggunakan orang lain dalam pelaksanaan delik tersebut ;
c.  Dapat juga terjadi, hanya seorang yang melakukan delik sedangkan orang lain membantu dalam melaksanakan delik.
Dalam KUHP yang berkaitan dengan masalah deelneming dibedakan atas: 14
1.  P elaku (dader) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP;
2.  Membantu melakukan (medeplichtighe id);sebagaimana diatur dalam Pasal 56
KUHP.
Rumusan turut serta terdapat dalam ketentuan pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berbunyi: 15
Pasal 55
(1) Dipida na sebagai pembuat (dader) sesuatu pidana:
12 ibid .[117].
13 A. Fuad Usfa, Pengantar Hukum Pidana (UMM Pres 2004).[155].
14 Wirjono Prodjodikoro. Op.Cit .[121].
15 ibid .[122].
ke-1Mereka yang melakukan dan menyuruh lakukan dan turut serta meakukan perbuatan.
ke-2Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan suatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
(2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
Pada ketentun Pasal 55 KUHP secara eksplisit menentukan bahwa siapa yang disebut sebagai pelaku, berdasarkan Pasal 55 KUHP dibedakan menjadi 4 (empat) macam pelaku:
a. Mereka yang melakukan (dader) sendiri
Mereka yang melakukan yang  dimaksud disini adalah orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana, sedangkan pelakunya tunggal. Dalam tindak pidana orang yang memnuhi unsur dalam perumusan delik pada pelaku tunggal yang melakukan adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur delik. Sehingga pelaku yang mendanai terorisme secara sendiri sebagai pelaku tunggal.
b. Orang  yang  menyuruh  lakukan  (doenplegen)  atau  middelijk  daderscap  Yang dimksu dengan doenplegen adalah seseorang yang berkehendak melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melakukannya sendiri. Untuk melakukannya adalah dengan menyuruh orang lain. Menurut Hazewinkle Suringa dan beberapa penulis terkemuka  yakni Simon, Van Hamel dan Trapman berpendepat bahwa si penyuruh hanya dapat dipersalahkan menyuruh melakukan suatu tindak pidana apabila padanya terdapat semua unsur dari tindak pidana. Maka si penyuruh lakukan dapat dikenai berdasar “menyuruh lakukan” tindak pidana. Dalam “menyuruh melakukan” selalu mengandung unsur kesengajaan, sedangkan perbuatan pelaku tidak berarti selalu sengaja melainkan karena culpa atau kurang berhati-hati. Seseorang yang menyuruh melakukan sebagai otak yang berfikir akan tindak pidana tersebut, dengan sengaja menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme.
c. Orang yang turut melakukan (medeplegen) atau mededaderschap.

## 2020 Bagoes Rendy: Pertanggungjawaban Pidana Atas
Turut melakukan terjadi apabila beberapa orang bersama-sama, melakukan tindak pidana apabila beberapa orang melakukan suatu perbuatan pidana secara bersama-sama, jadi dengan kekuatan sendiri-sendiri atau antara beberapa orang melakukan suatu perbuatan pidana harus ada kesadaran bahwa mereka melakukan kerjasama. Kesadaran antara peserta dapat dibuktikan dengan sebelum melakukan tindak pidana beberapa orang tersebut melakukan perundingan / pemufakatan untuk melakukan tindak pidana. Namun adanya perundingan tersebut bukan syarat mutlak medepleger sudah dianggap ada apabila antara peserta tindak pidana dengan sadar bekerja sama pada waktu melakukan tindak pidana. Menurut Hazenwikle Suringa bahwa Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat turut melakukan tindak pidana yaitu Kesatu: kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu  kehendak  bersama  (afsprak)  diantara  mereka.  Kedua,  mereka  harus bersama-sama melaksanakan kehedak itu. 16
d.  Orang yang membujuk / menggunakan orang lain ( uitlokking ).
Orang yang membujuk/menggerakkan orang lain adalah mereka yang memberi/
menjanjikan dalam sesuatu kepada orang yang dibujuk/disuruh dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana. 17 Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa tidak semua pembujukan untuk melakukan tindak pidana dikenai hukuman, tetapi hanya pembujukan dengan cara-cara yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2, seseorang peserta (deelnemer) tindak pidana yang memberikan kesempatan, sarana, keterangan dapat merupakan seseorang “pembujuk” apabila “inisiatif” kearah tindak pidana datang dari si pembujuk, sedangkan ia adalah seorang “pembantu” apabila inisiatif itu datang dari pelaku utama. 18
16 ibid .[123]. 17 A. Fuad Usfa, Pengantar Hukum Pidana (UMM Press, 2004).[116].
18 Wirjono Prodjodikoro. Op.Cit .[130].

## Kesimpulan
Kualifikasi  tindak  pidana  yang  terkait  kepemilikan  senjata  api  tanpa  izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “ Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stblt. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kepemilikan senjata api tanpa izin  menurut Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Tahun 1951 tentang mengubah “ordonanntietdelijke bijzondere strafbepalingen” (stblt. 1948 Nomor  17)  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Dahulu  Nomor  8  Tahun 1948 diatur secara jelas pada Pasal 1 Barang Siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerimaa, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengaangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

## Daftar Bacaan

## Buku
A. Fuad Usfa, Pengantar Hukum Pidana (UMM Pres 2004).
Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  menuju  kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Kencana 2008).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Bina Aksara 1987).
Roeslan Saleh, Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana;  Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana (Aksara Baru 1983).
Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia (Refika Aditama 2003).

## Laman
An di  Bustomi,  ‘Pengertian  dan  Definisi  Senjata  Api’  (Ships  Chartering,  2016)

## 2022 Bagoes Rendy: Pertanggungjawaban Pidana Atas
<http://ships-chartering.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-dan-definisi- senjata-api.html> accessed 11 Juli 2018.
Andri Donnal Putera, ‘Polisi Amankan Senjata Api Rakitan Dan Ilegal Di Tangerang’  (Kompas.com,  2017)  < http://megapolitan.kompas.com/ read/2017/07/27/15205741/polisi-amankan-senjata-api-rakitan-dan-ilegal- di-tangerang> accessed  20 September 2017.
Andi Muttya Keteng Pangerang, ‘Gatot Brajamusti Dijerat 3 Dakwaan, dari Satwa Liar  dan  Senjata  Api’  (Kompas.com,  2010)  < http://entertainment.kompas. com/read/2017/10/10/164344110/gatot-brajamusti-dijerat-3-dakwaan-dari- satwa-liar-dan-senjata-api> accessed 20 September 2017.
Tempo.co, ‘Polisi Tangkap Pria Pembawa Senjata Api untuk Kejahatan di Gambir’ (Tempo.co, 2017) <https://metro.tempo.co/read/897602/polisi-tangkap-pria- pembawa-senjata-api-untuk-kejahatan-di-gambir> accessed 20 Oktober 2018.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  8 TAHUN 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Peraturan Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 Dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api.
Undang – Undang Darurat Republik Indonesia  Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah’ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN’  (STBL.  1948  NOMOR  17)  DAN  UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan Menurut Perundang - undangan Mengenai Senjata Api
Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 1976 Tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api
Keputusan menteri pertahanan keamanan / panglima angkatan bersenjata nomor KEP/27/XII/1997 tentang tuntunan kebijakan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian senjata api sebagai pelaksanaan Instruksi
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 6, November 2019
HOW TO CITE : Bagoes Rendy Syahputra, ‘Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin  Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ’ (2019) Vol. 2 No. 6 Jurist-Diction.
Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976.
Surat Keputusan Kepala Polri No. Skep/244/II/1999.
Surat Keputusan Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non – Organik.
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--