Mardiasmo, Otonomi  dan  Manajemen Keuangan  Daerah .  Andi  Offset, Yogyakarta, 2002. Nasikun, Urbanisasi  dan  Kemiskinan  di
Dunia Ketiga . PT. Tiara Wacana.Yogyakarta.  1993. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara ,
Gralia
Indonesia, Jakarta ,1966.
R.D.H. Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara , Alumni, Bandung 1975.
Said,  M.  Mas‘ud, Arah  Baru  Otonomi Daerah  Indonesia, UPT  Penerbitan Univ.  Muhammadiyah,  Malang, 2008.
Sarundajang, Otonomi,  Aspirasi  dan Kondisi, Rineka  Cipta.  Jakarta,
2002.
Sedarmayanti, Good Governance Kepemerintahan  Yang  Baik  Dalam Rangka  Otonomi  Daerah. Mandar Maju, Bandung 2003.
Siswanto  Sunarno, Hukum  Pemerintahan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
2009.
Soerjono  Soekanto, Metode  Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1991.
Syaukani,  HR,  dkk., Otonomi  Daerah, Dalam  Negara  Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
Titik  Triwulandari  Tutik, Pokok-Pokok Hukum  Tata  Negara  Indonesia Pasca  Amandeman  UUD  1945 , Cerdas Pustaka, Jakarta, 2008.
T  Sumarnonugroho, Sistem  Intervensi Kesejahteraan Sosial, PT.
Hanindita, catatan kedua, Yogyakarta, 2004. Utomo. Kesuksesan
Implementasi Otonomi  Daerah. Sinar  Grafika. Jakarta , 2005.
Victor  M.  Situmorang, Pokok-Pokok Hukum  Administrasi  Negara ,  Bina
Aksara, Jakarta, 1987.
Waldo,
The Study of Public
Administration ,  Random  House,
New York, 1963.
Wasistiono,  Sadu  dan  Yonatan  Wiyoso,
Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Fokusmedia, Bandung. 2009.
Wasistiono,  Sadu.  2002, Kapita  Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .  Fokusmedia,  Bandung,
2002.

## B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LASINNYA
Undang-Undang  Dasar  1945  Hasil Amandemen ke 4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun 2007  tentang  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah,  dan  Informasi  Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah Kepada
Masyarakat.

## ANALISIS TERHADAP TERJADINYA TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

## BAMBANG HARTONO
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRACT
Gambling is a form of social pathology . Gambling became a real or potential threat to the social  norms  that  could  threaten  the  ongoing  social  order , thus  gambling  can  become  an obstacle to national development beraspek material - spiritual . Therefore gambling should be addressed  in  a  rational  way . One  such  effort  is  the  rational  approach  to  criminal  law enforcement policy . The problem faced is whether the policy in Indonesian criminal law that there  has  been  sufficient  time  in  order  to  overcome  gambling  and  how  the  criminal  law applicable policies . As well as how the criminal law policy formulation in the future to cope with  gambling  offenses . Criminal  liability  of  children  who  commit  gambling  offenses punishable  and  punished  as  referred  to  in  Article  303  bis  paragraph ( 1 ) to  -  2e  of  the Criminal  Code , on  the  basis  of  these  elements , then  the  defendant  was  sentenced  to imprisonment for 2 ( two ) months in jail is in order be a deterrent against defendants accused of  committing  criminal  offenses  gambling . The  process  of  criminal  enforcement  system against gambling offenses committed by minors , it can account for a criminal offense in the Criminal Code that is generally determined in a negative way , namely in terms of the penalty exceptions . The  factors  that  lead  to  gambling  offenses  committed  by  minors  are:  law enforcement  factors , environmental  factors  family  itself,  environmental  factors  or  the community and lack of socialization of the Act prohibitions on gambling and there is a lack of understanding on existing Articles of the Criminal Code relating to gambling .
Keywords : Crime , Gambling , Children

## I.PENDAHULUAN
Anak  sebagai  generasi  muda merupakan  penerus  cita-cita  perjuangan bangsa  dan  sumber  daya  manusia  bagi pembangunan  nasional.  Anak  didalam perkembangannya  menuju  kealam  dewasa memasuki  masa  remaja  yang  sangat mudah  terpengaruh  oleh  lingkungan  yang ada disekitarnya. Pada masa remaja inilah anak  salam  suasana  atau  keadaan  peka, karena  kehidupan  emosionalnya  yang sering  berubah-ubah  sehingga  anak tersebut  mempunyai  sipat  rasa  ingin  tahu yang  lebih  dalam  lagi  terhadap  sesuatu yang  baru,  kadang  kala  membawa  anak
kepada  hal-hal  yang  negatif.  Pada umumnya remaja pada usia ini merupakan masa  peralihan  dari  anak-anak  menuju kedewasaan  yang  masih  memiliki kemampuan sangan rendah untuk menolak ajakan negatif. Penyimpangan  tingkah  laku  atau perbuatan  melanggar  hukum  yang dilakukan  oleh  anak  disebabkan  oleh berbagai  faktor,  antara  lain  adanya dampak  negatif  dari  perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang  komunikasi  dan  imformasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup dan cara hidup
sebagian  orang  tua,  telah  membawa perubahan  sosial  yang  mendasar  dalam kehidupan  masyarakat  yang  sangat berpengaruh  terhadap  nilai  dan  perilaku anak.  Selain  itu  anak  yang  kurang  atau tidak  memperoleh  kasih  sayang,  asuhan bimbingan  dalam  pembinaan  dalam pengembangan sikap, perilaku penyesuaian  diri,  serta  pengawasan  dari orang  tua,  wali  atau  orang  tua  asuh  dan pergaulan  lingkungan  masyarakat  yang kurang  sehat  juga  menyembabkan seseorang  anak  dapat  terjerumus  dalam kejahatan,  (Penjelasan  Umum  Undang- Undang  Nomor:  23  Tahun  2003  tentang Perlindungan Anak).
Semakin  kompleknya  masyarakat dewasa ini, dapat mempengaruhi seseorang  maupun  kelompok  tertentu dalam  mempertinggi  persaingan  hidup terutama  kebutuhan  ekonomi  yang ditandai  dengan  munculnya  kesenjangan antara  golongan  kaya  dan  golongan miskin yang memunculkan berbagai jenis kejahatan.
Salah  satu  bentuk  kejahatan  yang sangat  merugikan  dan  meresahkan masyarakat adalah tindak pidana perjudian,  terlebih  lagi  tindak  pidana tersebut  dilakukan  oleh  anak  di  bawah umur,  meskipun  pelaku  tindak  pidana  itu masih  tergolong  anak  di  bawah  umur tetapi  yang  mereka  lakukan  merupakan suatu  tindak  pidana  kejahatan  atau pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan.
Ketidakstabilan  emosinya  dapat melatarbelakangi seorang anak melakukan tindak  pidana  perjudian,  sehingga  anak yang  di  bawah  umur  tersebut  harus berhadapan  dengan  hukum  yang  tidak pernah  terbayangkan  dalam  dirinya. Pengkajian  terhadap  tindak  pidana
perjudian  yang  dilakukan  anak  di  bawah umur tersebut tidak lepas dari gejala sosial yang  terdapat  dilingkungan  kehidupan anak tersebut.
Pengertian  anak  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945  terdapat  di  dalam Pasal 34 yang berbunyi: ―Fakir miskin dan anak- anak terlantar dipelihara oleh negara‖
Hal  ini  mengandung  makna  bahwa  anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang  harus  dilindungi,  dipelihara  dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat  Terhadap  pengertian  anak menurut  Undang-Undang  Dasar  1945  ini, ―ketentuan  Undang -Undang  Dasar  1945, ditegaskan pengaturanya dengan dikeluarkanya  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1979  tentang  kesejahteraan  anak, yang  berarti  makna  anak  (pengertian tentang  anak)  yaitu  seseorang  yang  harus memperoleh hak-hak  yang kemudian hak- hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan  perkembangan  dengan  wajar  baik secara  rahasia,  jasmaniah,  maupun  sosial. Anak  juga  berhak  atas  pelayanan  untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan  sosial.  Anak  juga  berhak  atas pemelihraan dan perlindungan baik semasa dalam  kandungan  maupun  sesudah  ia dilahirkan ‖ (K ompasads: 2013). Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang    Pengadilan  Anak.  Anak dalam  Undang-Undang    Nomor:  3  tahun 1997  tercantum  dalam  Pasal  1  Angka  (1) yang berbunyi: ― Anak adalah orang dalam perkara  anak  nakal  yang  telah  mencapai umur  8  (delapan)  tahun  tetapi  belum mencapai  umur  18  tahun  (delapan  belas) tahun dan belum pernah menikah .‖
Jadi  dalam  hal  ini  pengertian  anak dibatasi  dengan  syarat  sebagai  berikut:
.............................................
sebagian  orang  tua,  telah  membawa perubahan  sosial  yang  mendasar  dalam kehidupan  masyarakat  yang  sangat berpengaruh  terhadap  nilai  dan  perilaku anak.  Selain  itu  anak  yang  kurang  atau tidak  memperoleh  kasih  sayang,  asuhan bimbingan  dalam  pembinaan  dalam pengembangan sikap, perilaku penyesuaian  diri,  serta  pengawasan  dari orang  tua,  wali  atau  orang  tua  asuh  dan pergaulan  lingkungan  masyarakat  yang kurang  sehat  juga  menyembabkan seseorang  anak  dapat  terjerumus  dalam kejahatan,  (Penjelasan  Umum  Undang- Undang  Nomor:  23  Tahun  2003  tentang Perlindungan Anak).
Semakin  kompleknya  masyarakat dewasa ini, dapat mempengaruhi seseorang  maupun  kelompok  tertentu dalam  mempertinggi  persaingan  hidup terutama  kebutuhan  ekonomi  yang ditandai  dengan  munculnya  kesenjangan antara  golongan  kaya  dan  golongan miskin yang memunculkan berbagai jenis kejahatan.
Salah  satu  bentuk  kejahatan  yang sangat  merugikan  dan  meresahkan masyarakat adalah tindak pidana perjudian,  terlebih  lagi  tindak  pidana tersebut  dilakukan  oleh  anak  di  bawah umur,  meskipun  pelaku  tindak  pidana  itu masih  tergolong  anak  di  bawah  umur tetapi  yang  mereka  lakukan  merupakan suatu  tindak  pidana  kejahatan  atau pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan.
Ketidakstabilan  emosinya  dapat melatarbelakangi seorang anak melakukan tindak  pidana  perjudian,  sehingga  anak yang  di  bawah  umur  tersebut  harus berhadapan  dengan  hukum  yang  tidak pernah  terbayangkan  dalam  dirinya. Pengkajian  terhadap  tindak  pidana
perjudian  yang  dilakukan  anak  di  bawah umur tersebut tidak lepas dari gejala sosial yang  terdapat  dilingkungan  kehidupan anak tersebut.
Pengertian  anak  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945  terdapat  di  dalam Pasal 34 yang berbunyi: ―Fakir miskin dan anak- anak terlantar dipelihara oleh negara‖
Hal  ini  mengandung  makna  bahwa  anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang  harus  dilindungi,  dipelihara  dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat  Terhadap  pengertian  anak menurut  Undang-Undang  Dasar  1945  ini, ―ketentuan  Undang -Undang  Dasar  1945, ditegaskan pengaturanya dengan dikeluarkanya  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1979  tentang  kesejahteraan  anak, yang  berarti  makna  anak  (pengertian tentang  anak)  yaitu  seseorang  yang  harus memperoleh hak-hak  yang kemudian hak- hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan  perkembangan  dengan  wajar  baik secara  rahasia,  jasmaniah,  maupun  sosial. Anak  juga  berhak  atas  pelayanan  untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan  sosial.  Anak  juga  berhak  atas pemelihraan dan perlindungan baik semasa dalam  kandungan  maupun  sesudah  ia dilahirkan ‖ (K ompasads: 2013).
Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang    Pengadilan  Anak.  Anak dalam  Undang-Undang    Nomor:  3  tahun 1997  tercantum  dalam  Pasal  1  Angka  (1) yang berbunyi: ― Anak adalah orang dalam perkara  anak  nakal  yang  telah  mencapai umur  8  (delapan)  tahun  tetapi  belum mencapai  umur  18  tahun  (delapan  belas) tahun dan belum pernah menikah .‖
Jadi  dalam  hal  ini  pengertian  anak dibatasi  dengan  syarat  sebagai  berikut:
pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8  (delapan)  sampai  dengan  18  (delapan belas)  tahun.Sedangkan  syarat  kedua  si anak  belum  pernah  kawin.  Maksudnya tidak  sedang  terikat  dalam  perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila  si  anak  sedang  terikat  dalam perkawinan  atau  perkawinanya  putus karena  perceraian,  maka  sianak  dianggap sudah  dewasa  walaupun  umurnya  belum genap 18 (delapan belas) tahun. Berkaitan dengan  uraian  di  atas,  terdapat  salah  satu contoh  kasus  yang  terjadi  di  Sukadana Lampung Timur ini, dimana seorang anak di  bawah  umur  bersama  dengan  5  (lima) orang  yang  telah  dewasa  telah melakukan perjudian jenis perjudian kartu yang diberi nama permainan kiyu-kiyu (99).
Bermacam  alasan  yang  melatarbelakangi pelaku yang masih di bawah umur tersebut melakukan tindak pidana perjudian.
Berdasarkan  uraian  pada  latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasikan  permasalahan  sebagai berikut Bagaimana sistem peradilan pidana terhadap  tindak  pidana  perjudian  yang dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur? Bagaimana  pertimbangan  Hakim  terhadap pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana perjudian  yang  dilakukan  oleh  anak  di bawah umur?

## II.PEMBAHASAN
Sistem  Peradilan  Pidana  Terhadap Tindak  Pidana  Perjudian  Yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur Di dalam pengertian perbuatan pidana tidak  termasuk  hal  pertanggungjawaban, Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan, apakah orang yang melakukan  perbuatan  itu  kemudian  juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai  kesalahan  atau  tidak.  Sebab didalam  hukum  pidana  berlaku  asas geen straf  zonder  schuld yang  berarti  tiada pidana tanpa kesalahan.
Menurut H. Handen, Untuk memberikan  arti  tentang  kesalahan  yang merupakan  syarat  untuk  menjatuhkan pidana, dijumpai beberapa pendapat antara lain :
1. Mezger mengatakan, kesalahan adalah keseluruhan  syarat  yang  memberi dasar  untuk  adanya  perbuatan  pribadi terhadap si pembuat pidana.
2. Simons  mengartikan  kesalahan  itu sebagai  pengertian  yang  ― social ethisch” dan  mengatakan  antara  lain sebagai dasar untuk pertanggungjawaban  dalam  hukum pidana  ia  berupa  keadaan psychisch dari  si  pembuat  dan  hubungannya terhadap  perbuatannya  dicelakan kepada si pembuatnya.
3. Van  Hammel  mengatakan  kesalahan dalam  suatu  delik  merupakan pengertian  psychologis  perhubungan antara  keadaan  jiwa  si  pembuat  dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban  dalam  hukum ( schuld  is  de  verant  woordelijkheid rechtens).
Pelanggaran norma yang dilakukannya  karena  kesalahan,  biasanya sifat  melawan  hukum  itu  merupakan  segi luarnya.  Yang  bersifat  melawan  hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya  yang berkaitan  dngan  kehendak  si  pembuat adalah  kesalahan.  Kesalahan  itu  dapat diihat  dari  dua  sudut  :  meurut  akibat  ia adalah  hal  yang  dapat  dicelakan  dan menurut  hakekatnya  ia  adalah  hal  yang dapat  dihindarkan  perbuatan  yang melawan hukum (H.Hamden. 2000: 73). Berdasarkan  beberapa  pendapat  di atas,  dapat  diberikan  suatu  batasan pengertian  mengenai  kesalahan,  yaitu kesalahan itu mengandung unsur pencelaan  terhadap  si  pelaku  karena  telah
melakukan  tindak  pidana  yang  telah dirumuskan  dalam  peraturan  perundang- undangan  dan  mengandung  unsur pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Tentang kesalahan itu terdapat dua macam bentuk  atau  corak,  yaitu  kesengajaan  dan kealpaan.  Dalam  hal  kesengajaan  dapat dikaji  dengan  dua  teori,  yaitu  Teori Kehendak dan Teori Pengetahuan. Menurut  Moeljatno,  menjelaskan bahwa  jika  menyadarkan  diri  pada  teori kehendak  merupakan  arah,  maksud  atau tujuan,  hal  mana  berhubungan  dengan motif  (alasan  pendorong  untuk  berbuat) dan tujuannya perbuatan. Konsenkuensinnya  ialah  bahwa  untuk menentukan  bahwa  sesuatu  perbuat dikehendaki oleh terdakwa, hematnya :
a. Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan  tujuannya  yang  hendak  dicapai. Dalam  tindak  pidana  Perjudian  yang dilakukan  oleh  anak  dibawah  umur, walaupun hanya melakukan perjudian seperti domino maupun hanya sekedar iseng  aja  akan  tetapi  hal  itu mempunyai tujuan untuk menghukum anak  tersebut  agar  anak  tidak mengulangi perbuatannya lagi.
b. Antara  motif,  perbuatan  dan  tujuan harus ada hubungan kausal dalam bati terdakwa. Sedangkan  jika  menyadarkan  diri pada  teori  pengetahuan  atau  dengan  kata lain  kesengajaan  diterima  sebagai pengetahuan.  Di  sini  pembuktian  lebih singkat, karena hanya berhubungan dengan unsur-unsurnya  perbuatan  yang  dilakukan saja,  tidak  ada  hubungan  kausal  antara motif  dengan  perbuatannya.  Hanya berhubungan  dengan  pernyataan  apakah terdakwa  mengetahui,  menginsyafi  atau mengerti  perbuatannya  yaitu  kelakuannya yang  telah  dilakukan,  maupun  dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
Hal terpenting di dalam menjatuhkan  pidana  terhadap  seseorang
menentukan  terlebih  dahulu  apakah perbuatan seseorang tersebut telah terbukti sebagai tindakan pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan  yang  tertulis  yang berlaku  pada  saat  atau  sebelum  perbuatan itu  dilakukan.  Kemudian  ditentukan apakah  orang  yang  melakukan  tindak pidana  itu  dapat  dipertanggungjawabaan atau tidak.
Pertimbangan
Hakim Terhadap Pertanggung  Jawaban  Pelaku  tindak Pidana  Perjudian  yang  dilakukan  oleh anak di bawah Umur Menurut  Ita  Denie  Setiyawati  selaku Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Sukadana bahwa  faktor  penyebab  terjadinya perjudian  tersebut  disebabkan  faktor lingkungan  maupun  faktor  keluarga sedangkan  pertanggungjawaban  terhadap pelaku  tindak  pidana  dilakukan  melalui proses  penyelesaian  tindak  pidana  dengan diajukannya  seseorang  di  muk  pengadilan untuk  mendatkan  pertanggungjawaban perbuatannya  yang  kemudian  akan berakhir dengan putusan pidana, lepas dari segala tuntutan hukum ataupun pembebasan adalah karena adanya indikasi atau  penunjukan  bahwa  seorang  tersebut telah melakukan suatu perbuatan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Menurut  Ita  Denie  Setiyawati,  bahwa pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan yang telah dilakukan,  yaitu  perbuatan  yang  tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan  oleh  pembuatnya dengan kata lain kesalahan jiwa yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan  tindak  pidana  yang  dilakukan berdasarkan  putusan  yang  berkekuatan hukum tetap. Adanya pertanggungjawaban piddana  harus  jelas  terlebih  dahulu  siapa yang  dapat  dipertanggungjawabkan.  Ini berarti  harus  dipastikan  siapa  pembuat suatu tindak pidana.
.............................................
melakukan  tindak  pidana  yang  telah dirumuskan  dalam  peraturan  perundang- undangan  dan  mengandung  unsur pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Tentang kesalahan itu terdapat dua macam bentuk  atau  corak,  yaitu  kesengajaan  dan kealpaan.  Dalam  hal  kesengajaan  dapat dikaji  dengan  dua  teori,  yaitu  Teori Kehendak dan Teori Pengetahuan. Menurut  Moeljatno,  menjelaskan bahwa  jika  menyadarkan  diri  pada  teori kehendak  merupakan  arah,  maksud  atau tujuan,  hal  mana  berhubungan  dengan motif  (alasan  pendorong  untuk  berbuat) dan tujuannya perbuatan. Konsenkuensinnya  ialah  bahwa  untuk menentukan  bahwa  sesuatu  perbuat dikehendaki oleh terdakwa, hematnya :
a. Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan  tujuannya  yang  hendak  dicapai. Dalam  tindak  pidana  Perjudian  yang dilakukan  oleh  anak  dibawah  umur, walaupun hanya melakukan perjudian seperti domino maupun hanya sekedar iseng  aja  akan  tetapi  hal  itu mempunyai tujuan untuk menghukum anak  tersebut  agar  anak  tidak mengulangi perbuatannya lagi.
b. Antara  motif,  perbuatan  dan  tujuan harus ada hubungan kausal dalam bati terdakwa.
Sedangkan  jika  menyadarkan  diri pada  teori  pengetahuan  atau  dengan  kata lain  kesengajaan  diterima  sebagai pengetahuan.  Di  sini  pembuktian  lebih singkat, karena hanya berhubungan dengan unsur-unsurnya  perbuatan  yang  dilakukan saja,  tidak  ada  hubungan  kausal  antara motif  dengan  perbuatannya.  Hanya berhubungan  dengan  pernyataan  apakah terdakwa  mengetahui,  menginsyafi  atau mengerti  perbuatannya  yaitu  kelakuannya yang  telah  dilakukan,  maupun  dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
Hal terpenting di dalam menjatuhkan  pidana  terhadap  seseorang
menentukan  terlebih  dahulu  apakah perbuatan seseorang tersebut telah terbukti sebagai tindakan pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan  yang  tertulis  yang berlaku  pada  saat  atau  sebelum  perbuatan itu  dilakukan.  Kemudian  ditentukan apakah  orang  yang  melakukan  tindak pidana  itu  dapat  dipertanggungjawabaan atau tidak.
Pertimbangan Hakim Terhadap Pertanggung  Jawaban  Pelaku  tindak Pidana  Perjudian  yang  dilakukan  oleh anak di bawah Umur Menurut  Ita  Denie  Setiyawati  selaku Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Sukadana bahwa  faktor  penyebab  terjadinya perjudian  tersebut  disebabkan  faktor lingkungan  maupun  faktor  keluarga sedangkan  pertanggungjawaban  terhadap pelaku  tindak  pidana  dilakukan  melalui proses  penyelesaian  tindak  pidana  dengan diajukannya  seseorang  di  muk  pengadilan untuk  mendatkan  pertanggungjawaban perbuatannya  yang  kemudian  akan berakhir dengan putusan pidana, lepas dari segala tuntutan hukum ataupun pembebasan adalah karena adanya indikasi atau  penunjukan  bahwa  seorang  tersebut telah melakukan suatu perbuatan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
Menurut  Ita  Denie  Setiyawati,  bahwa pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan yang telah dilakukan,  yaitu  perbuatan  yang  tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan  oleh  pembuatnya dengan kata lain kesalahan jiwa yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan  tindak  pidana  yang  dilakukan berdasarkan  putusan  yang  berkekuatan hukum tetap. Adanya pertanggungjawaban piddana  harus  jelas  terlebih  dahulu  siapa yang  dapat  dipertanggungjawabkan.  Ini berarti  harus  dipastikan  siapa  pembuat suatu tindak pidana.
Masih  menurut  Ita  Denie  Setiyawai, mengatakan  bahwa  pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan bertanggung  jawab  seseorang  terhadap kesalahannya telah melakukan perbuatannya  yang  dilarang  undang- undang  secara  melawan  hukum  dan  tidak dibenarkan menurut pandangan masyarakat.  Kesalahan  adalah  unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana dan antara  keduanya  terdapat  hubungan  yang erat. Mengenai pertanggungjawaban pidana  terhadp  pelaku  tindak  pidana Perjudian  yang  dilakukan  oleh  anak dibawah  umur  berbuatan  terdakwa  secara melawan  hukum  dengan  sengaja  telah melanggar ketentuan yang berlaku, dimana setelah  proses  pemeriksaan  dipersidangan terhadap  para  terdakwa,  sebagai  mana tertuang  dalam  Putusan  Nomor  :
189/Pid.B/AN/2009/PN.Skd dengan terdakwa sebagai berikut :
Nama :MIDUNBin SINUN Tempat lahir :Jawa Tengah Umur/tanggal lahir  :16Tahun/21 September 1992. Jenis kelamin :laki-laki Kebangsaan :Indonesia. Tempat tinggal :Desa  Rejo  Mulyo Kecamatan  Pasir  Sakti  Kabupaten Lampung Timur. Agama :Islam. Pekerjaan
:Buruh. Pendidikan :SMP tamat. Mengingat  dan  memperhatikan  Pasal 303  bis  Ayat  (1)  ke-  2e  KUHP,  serta ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan lainnya.
Mengadili :
1. Menyatakan  terdakwa  Midun  Bin Sinun  terbukti  secara  sah  dan menyakinkan  bersalah  melakukan tindak pidana ― Turut Serta Main Judi yang  diadakan  ditempat  yang  dapat dimasuki  khalayak  umum,  sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang.‖
2. Menjatuhkan  pidana  oleh  karena  itu terhadap  diri  terdakwa  dengan  pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan  massa  penahanan  yang telah  dijalani  terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan  terdakwa  tetap  berada dalam thanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1  (satu)  set  kartu  domino  warna merah  berjumlah  28  (dua  pulub delapan)  kartu .
- Uang  sebesar  Rp.  140.000.- (seratu  empat  puluh  ribu  rupiah) dengan perincian :
- 2  (dua)  lembar  uang  pecahan  Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- 3  (tiga)  lembar  uang  pecahan  Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
- 2  (dua)  lembar  uang  pecahan  Rp. 5.000.-  (lima  ribu  rupiah), dikembalikan kepada Jaksa Penuntut  untuk  dipergunakan dalam perkara lain.
6. Membebankan  biaya  aperkara  kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.- (seribnu rupiah). Pertanggungjawaban  pidana  terhadap pelaku  tindak  pidana  perjudian  yang dilakukan  oleh  anak  dibawah  umur  yang dilakukan oleh terdakwa Midun Bin Sinun menurut    Ita  Denie  Setiyawati  karena perbuatan terdakwa nyata-nyata memenuhi unsur-unsur  tindak  pidana  sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke- 2 e KUHP sebagai berikut :
1) Unsur Barang Siapa Menimbang  bahwa  kata  barangsiapa tidak  lain  merupakan  kata  yang menunjukkan  kepada  subyek  hukum dalam  hal  ini  manusia  sebagai pendukung  hak  dan  kewajiban  yang kepadanya  secara  pribadi  yang  dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.
2) Unsur  Ikut  Serata  bermain  Judi  di Jalan  Umum  atau  di  Pinggir  Jalan Umum  atau  di  tempat  yang  dapat dikunjugi  umum  kecuali  ada  ijin  dari pengusa yang berwenang.
Menimbang  bahwa  dalam  perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut orang yang bernama Midun Bin Sinun yang mana identitas itu dalam surat dakwaan  dan  tuntutan  telah  dibenarkan terdakwa  dan  juga  dibenarkan  oleh  saksi- saksi  yang  dihadirkan  dipersidangan bahwa benar terdakwa ini pelakunya serta selama  pemeriksaan  terdakwa  dalam keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani  serta Pengadilan  tidak  menemukan  adanya alasan  pemaaf  yang  dapat  menghapus dipidananya  terdakwa  maka  dengan demikian  terdakwa  terbukti  dapat dipertanggungjawabkan  dalam  hukum pidana.
Menimbang  bahwa  dengan  demikian maka  unsur  barang  siapa  yang  dimaksud dalam pasal ini telah dipenuhi. Menimbang bahwa  tentang  unsur  ikut  serta  bermain judi  dijalan  umum  atau  dipinggir  jalan umum  atau  ditempat  yang  dikunjungi umum kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang.
Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta humum  yang  terungkap  dipersidangan serta  satu  dengan  lainnya  telah  salin bersesuaian  bahwa  kejadian  hari  Rabu tanggal  29  April  2009  sekitar  jam  02.30 Wib  di  Dusun  VI  Purnajaya  II  Desa Gedung  Ringin  kecamatan  Pasir  Sakti Kabupaten Lampung Timur yang dilakukan oleh terdakwa Midun Bin Sinun bersama-sama  dengan  Nurhanudi  Bin Sahara,  Muhammad  Marwan  Bin  Udin Koyin  Bin  Slamet,  Edi  Junaidi  Bin Rahman  dan  Samhudin  Bin  Mukmin dirumah  saksi  Sukamto  Bin  Paijan  yang mana  permainan  judi  jenis  kiyu-kiyu tersebut dilakukan setelah selesai selamatan  dirumah  saksi  Sukamto  Bin
Paijan.  Bahwa  permainan  tersebut  tidak ada  ijin  dari  instansi  atau  pejawbat  yang berwenang dan dilakukan secara bersama- sama  terdakwa  dengan  kawan-kawannya, diman  tempat  main  judi  tersebut  terlihat umum dan dapat didatangi umum.
Menimbang  bahwa  cara  bermain  judi jenis  kiyu-kiyu  ini  yaitu  setiap  peserta secara  bersama-sama  yaitu  terdakwa Midun Bin Sinun, Nurhanudin Bin Sahara, Muhamad  Marwan  Bin  Udin  Koyin  Bin Slamet,  Edi  Junaidi  Bin  Rahman  dan Samsudin  Bin  Mukmin  meletakkan  uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 1.000.- 9seribu  rupaih)  di  atas  lantai,  selanjutnya Nurhan Nudin Bin Sahara mengocok kartu domino  dan  membagikannya  ke  masing- masning pemain sebanyak 1 (satu) lembar kartu  sampai  maing-masing  pemain mendapat  3  (tiga)  lembar  kartu  setelah selesai  membagi  setiap  pemain  membuka satu  lembar  kartu  milik  mereka  masing- masing  apabila  salah  satu  pemain  berani untuk  mengadu  kartunya  maka  pemain tersebut  iharuskan  untuk  memasang  uang taruhan  kembaali  sebesar  Rp.  1.000.- (seribu  rupiah)  ditempat  pmasangan  uang taruhan dan apa bila ada salah satu pemain tidak  berani  untuk  mengadu  kartunya dengan  kartu  pemain  yang  lain  dianggap pemain tersbeut kalah dan pemain tersebut tidak  melanjutkan  permainan  dan  uang taruhan yang ditaruhnya hanggus (hilang), selanjutnya  setiap  penain  yang  tetap melanjutkan  permainan  karena  berani mengadu  kartunya  dengan  kartu  peserta yang  lain  dan  sudah  memberikan  uang taruhan  kembali  sebesar  Rp.  1.000.- (seribu rupiah) akan diberikan satu lembar kartu lagi sehingga setiap pemain memiliki total empat lembar kartu setelah dibagikan satu  lembar  kartu  tersebut,  setiap  pemain wajib  membuka  keseluruhan  kartu  yang digemgamnya  untuk  keluar  sebagai pemenang  dalam  permainan  ini  pemain dalam  empat  lembar  kartu  yang dipegangnya  tersebut  harus  memilik  2 (dua)  kartu  yang  apa  bila  dijumlahkan berjumlah  9  (sembilan)  dan  2  (dua)  kartu
.............................................
dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.
2) Unsur  Ikut  Serata  bermain  Judi  di Jalan  Umum  atau  di  Pinggir  Jalan Umum  atau  di  tempat  yang  dapat dikunjugi  umum  kecuali  ada  ijin  dari pengusa yang berwenang.
Menimbang  bahwa  dalam  perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut orang yang bernama Midun Bin Sinun yang mana identitas itu dalam surat dakwaan  dan  tuntutan  telah  dibenarkan terdakwa  dan  juga  dibenarkan  oleh  saksi- saksi  yang  dihadirkan  dipersidangan bahwa benar terdakwa ini pelakunya serta selama  pemeriksaan  terdakwa  dalam keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani  serta Pengadilan  tidak  menemukan  adanya alasan  pemaaf  yang  dapat  menghapus dipidananya  terdakwa  maka  dengan demikian  terdakwa  terbukti  dapat dipertanggungjawabkan  dalam  hukum pidana.
Menimbang  bahwa  dengan  demikian maka  unsur  barang  siapa  yang  dimaksud dalam pasal ini telah dipenuhi. Menimbang bahwa  tentang  unsur  ikut  serta  bermain judi  dijalan  umum  atau  dipinggir  jalan umum  atau  ditempat  yang  dikunjungi umum kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang.
Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta humum  yang  terungkap  dipersidangan serta  satu  dengan  lainnya  telah  salin bersesuaian  bahwa  kejadian  hari  Rabu tanggal  29  April  2009  sekitar  jam  02.30 Wib  di  Dusun  VI  Purnajaya  II  Desa Gedung  Ringin  kecamatan  Pasir  Sakti Kabupaten Lampung
Timur yang dilakukan oleh terdakwa Midun Bin Sinun bersama-sama  dengan  Nurhanudi  Bin Sahara,  Muhammad  Marwan  Bin  Udin Koyin  Bin  Slamet,  Edi  Junaidi  Bin Rahman  dan  Samhudin  Bin  Mukmin dirumah  saksi  Sukamto  Bin  Paijan  yang mana  permainan  judi  jenis  kiyu-kiyu tersebut dilakukan setelah selesai selamatan  dirumah  saksi  Sukamto  Bin
Paijan.  Bahwa  permainan  tersebut  tidak ada  ijin  dari  instansi  atau  pejawbat  yang berwenang dan dilakukan secara bersama- sama  terdakwa  dengan  kawan-kawannya, diman  tempat  main  judi  tersebut  terlihat umum dan dapat didatangi umum. Menimbang  bahwa  cara  bermain  judi jenis  kiyu-kiyu  ini  yaitu  setiap  peserta secara  bersama-sama  yaitu  terdakwa Midun Bin Sinun, Nurhanudin Bin Sahara, Muhamad  Marwan  Bin  Udin  Koyin  Bin Slamet,  Edi  Junaidi  Bin  Rahman  dan Samsudin  Bin  Mukmin  meletakkan  uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 1.000.- 9seribu  rupaih)  di  atas  lantai,  selanjutnya Nurhan Nudin Bin Sahara mengocok kartu domino  dan  membagikannya  ke  masing- masning pemain sebanyak 1 (satu) lembar kartu  sampai  maing-masing  pemain mendapat  3  (tiga)  lembar  kartu  setelah selesai  membagi  setiap  pemain  membuka satu  lembar  kartu  milik  mereka  masing- masing  apabila  salah  satu  pemain  berani untuk  mengadu  kartunya  maka  pemain tersebut  iharuskan  untuk  memasang  uang taruhan  kembaali  sebesar  Rp.  1.000.- (seribu  rupiah)  ditempat  pmasangan  uang taruhan dan apa bila ada salah satu pemain tidak  berani  untuk  mengadu  kartunya dengan  kartu  pemain  yang  lain  dianggap pemain tersbeut kalah dan pemain tersebut tidak  melanjutkan  permainan  dan  uang taruhan yang ditaruhnya hanggus (hilang), selanjutnya  setiap  penain  yang  tetap melanjutkan  permainan  karena  berani mengadu  kartunya  dengan  kartu  peserta yang  lain  dan  sudah  memberikan  uang taruhan  kembali  sebesar  Rp.  1.000.- (seribu rupiah) akan diberikan satu lembar kartu lagi sehingga setiap pemain memiliki total empat lembar kartu setelah dibagikan satu  lembar  kartu  tersebut,  setiap  pemain wajib  membuka  keseluruhan  kartu  yang digemgamnya  untuk  keluar  sebagai pemenang  dalam  permainan  ini  pemain dalam  empat  lembar  kartu  yang dipegangnya  tersebut  harus  memilik  2 (dua)  kartu  yang  apa  bila  dijumlahkan berjumlah  9  (sembilan)  dan  2  (dua)  kartu
sisanya juga harus berjumlah 9 (sembilan) bila dijumlahkan, ataupun bila tidak maka pemain  dikatakan  pemenang  apa  bila pemain  yang  memiliki  nilai  atau  jumlah tertinggi  dan  dapat  mengambil  uang taruhannya tersebut, serta selain itu judi ini hanya  untung-untung  belaka  tergantung nasib ssaja. Menimbang bahwa terdakwa bersama- sama  kawan-kawannya  tersebut  di  atas bermain  judi  jenis  kiyu-kiyu  ini  sebagai iseng  belaka  bukan  sebagai  mata pencaharian  dan  sebagai  pengisi  waktu luang  saja,  karena  terdakwa  telah  bekerja sebagai  kernet  mobil  serta  selain  itu terdakwa  dan  kawan-kawannya  pernah diperingatkan  oleh  saksi  Sukmto  Bin Paijan  agar  tidak  bermain  judi  di rumahnya,  akan  tetapi  terdakwa  dan kawan-kawannya  tersebut  tetap  saja bermain judi tersebut.
Menimbang  bahwa  dengan  demikian maka  unsur  ikut  serta  bermain  judi ditempat  yang  dapat  dikunjungi  umum kecuali  ada  ijin  dari  Penguasa  yang berwenang  yang  dimasud  dalam  pasal  ini telah terpenuhi.
Berbicara tentang pertanggung jawaban  pidana,  maka  tidak  dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun  di  dalam  pegertian  tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya  suatu  perbuatan.  Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru berarti bermakna
manakala terdapat pertanggungjawaban  pidana.  Ini  berarti setiap  orang  yang  melakukan  tindak pidana  tidak  dengan  sendirinya  harus dipidana.  Untuk  dapat  dipidana  harus  ada pertanggungjawaban pidana.
Dasar  adanya  tindak  pidana  adalah asas  legalitas  sedangkan  dasar  dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.  Ini  berarti  bahwa  pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai  kesalahan  dalam  melakukan tindak  pidana  tersebut.  Kapan  seorang
dikatankan  mempunyai  kesalah  dalam melakukan  tindak  pidana  tersebut  ?  dan kapan  seseorang  dikatakan  mempunyai kesalahan merupankan hal yang menyangkut  masalah  pertanggungjawaban pidana.  Seseorang  mempunyai  kesalahan bilamana  pada  waktu  melakukan  tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh perbuatan tersebut. Menurut  terjemahan  J.E.  Sehetapy dari  buku  Schaftineister,  bahwa  asas kesalahan  adalah  asas  fundamental  dalam buku  pidana.  Demikian  fundamentalnya sehingga  meresap  dan  menggema  dalam hampir  semua  ajaran  dan  penting  dalam hukum  pidana.  Tetapi  harus  disadari bahwa  ini  tidak  mengenai  keharusan menurut  undang-undang  yang  empiris, tetapi tentang asas normatif (Schaffmeister, N. Keijzer, 1995: 82) Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas, Sudarto  juga  menyatakan  hal  yang  sama bahwa  dipidananya  seseorang  tidaklah cukup  apabila  orang  itu  telah  melakukan perbuatan  yang  bertentangan  dengan hukum atau bersifat melawan hukum, jadi meskipun  perbuatan  tersebut  memenuhi rumusan  delik  dalam  undang-undang  dan tidak dibenarkan ( an objective breach of a penal  provision), namun  hal  tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan  pidana.  Untuk  pemidanaan masih  perlu  adanya  syarat,  bahwa  orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan  atau  bersalah  ( subjektive  guilt). Dengan  perkataan  lain.  Orang  tersebut baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut (Sudarto,1988: 85) Menurut  Moeljatno,  dalam  hukum pidana,  kesalahan  ada  2  (dua)  macam, yaitu :
1) Kesengajaan ( opzet/dolus ) Menurut jenisnya kesengajaan mempunyai 3 (tiga) bentuk/corak, yaitu :  sengaja  dengan  maksud,  sengaja dengan  kepastian  dan  sengaja  dengan tujuan.
a) Sengaja  dengan  maksud  ( dolus directus ) Sengaja  dengan  maksud  adalah bentuk  yang  paling  sederhana karena dalam pengertiannya memang pelaku menghendaki perbuatan  tersebut,  baik  kelakuan maupun akibat/keadaan yang menyertainya.
Menurut  VOS  yang  dinyatakan sengaja  dengan  maksud,  apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya.  Ia  tidak  pernah melakukan  perbuatannya  apabila pembuat  mengetahui  bahwa  akibat perbuatannya tidak akan terjadi.
b) Sengaja dengan kepastian Sengaja  dengan  kepastian  atau sengaja  dengan  kesadaran  tentang kepastian  ( opzet  met  bewust  theid van  zekerheid  of  noodzakelijkheid ) perkataan zeker atau pasti, sedangkan bewust sadar  berarti sadar  akan  kepastian.  Jadi  dapat dijelaskan  apa  yang  dilakukannya (tersangka) dilandasi dengan kesadaran  akan  timbulnya  akibat lain  dari  akabat  yang  memang diinginkannya.
c) Sengaja dengan kemungkinan ( dolus eventualis ) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan  sekali  terjadi  ( opzet met  waarschijnlij  kjeidsbeustzijin ) dapat  diberikan  bahwa  si  pelaku mengetahui  dampak  dari  perbuatan atau mengertahui dari perbuatannya.
2) Kurang hati-hati/kealpaan ( culpa ) Arti dari culpa ialah kesalahan pada umumnya,  tetapi  dalam ilmu  pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam  kesalahan  si  pelaku  tindak  pidana yang  tidak  seberat  dengan  kesengajaan,
yaitu  kurang  berhati-hati,  sehingga akibatnya  yang  tidak  disengaja  terjadi (Moeljatno, 1993: 116). Berdasarkan  pendapat  di  atas, dengan  menganut  pandangan  yang dualistis,  hal  ini  memudahkan  dalam melakukan sistematisasi unsur-unsur  dari suatu  tindak    pidana.  Unsur-  unsur  mana saja yang masuk kedalam unsur perbuatan dan  unsur-unsur  yang  mana,  masuk  ke dalam  unsur  kesalahan.  Sehingga  hal  ini mempunyai  pengaruh  dalam  memutuskan suatu  perkara  pidana,  akan  lebih  mudah menentukan  unsur-unsur  suatu  tindak pidana  sesuai  dengan  bidangnya  (unsur perbuatan dan unsur kesalahan). Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat dianalisis  bahwa  pertanggungjawaban pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana perjudian  yng  dilakukan  oleh  anak dibawah  umur  yang  dapat  membuat rusaknya  mental  anak  dan  menyebabkan kerugian  atau  merusaknya  perekonomian keluarga tersebut. Ria  Agustien  Hakim  Pengadilan Negeri  Sukadana  mengatakan  bahwa sanksi  (hukum)  pidana  ini  bukanlah  obat ( remendium) untuk  mengatasi  gejala  atau akibat  dari  penyakit.  Dengan  kata  lain, sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan ―pengobatan kausatif‖, melainkan  hanya  sekedar  ―pengobatan simpetomik‖.  Pengobatan  Simpetomik lewat obatmasih selaludipersoalkan kesfktifannya.  Terlebih  pidana  itu  sendiri mengandung  sifat  kontradiktif  dan menimbulkan  efek-efek  samping  yang negatif  dan  membahayakan.  Disamping itu, pendekatan pengobatan yang ditempuh oleh  hukum  pidana  selama  ini  sangat terbatas  dan  fragmentaris,  yaitu  terfokus pada  dipidananya  si  pembuat.  Dengan demikian,  efek  preventif  dan  upaya perawatan atau penyembuhan lewat sanksi pidana  lebih  diarahkan  pada  tujuan ―mencegah  agar  kejahatan  itu  tidak terjadi‖,  serta  ―menimbulkan  efek  jera‖ terhadap  pelaku  tindak  pidana  agar  tidak mengulangi lagi perbuatannya.
.............................................
a) Sengaja  dengan  maksud  ( dolus directus ) Sengaja  dengan  maksud  adalah bentuk  yang  paling  sederhana karena dalam pengertiannya
memang pelaku menghendaki perbuatan  tersebut,  baik  kelakuan maupun
akibat/keadaan yang menyertainya.
Menurut  VOS  yang  dinyatakan sengaja  dengan  maksud,  apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya.  Ia  tidak  pernah melakukan  perbuatannya  apabila pembuat  mengetahui  bahwa  akibat perbuatannya tidak akan terjadi.
b) Sengaja dengan kepastian Sengaja  dengan  kepastian  atau sengaja  dengan  kesadaran  tentang kepastian  ( opzet  met  bewust  theid van  zekerheid  of  noodzakelijkheid ) perkataan zeker atau pasti, sedangkan bewust sadar  berarti sadar  akan  kepastian.  Jadi  dapat dijelaskan  apa  yang  dilakukannya (tersangka) dilandasi dengan kesadaran  akan  timbulnya  akibat lain  dari  akabat  yang  memang diinginkannya.
c) Sengaja dengan kemungkinan
( dolus eventualis ) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan  sekali  terjadi  ( opzet met  waarschijnlij  kjeidsbeustzijin ) dapat  diberikan  bahwa  si  pelaku mengetahui  dampak  dari  perbuatan atau mengertahui dari perbuatannya.
2) Kurang hati-hati/kealpaan ( culpa ) Arti dari culpa ialah kesalahan pada umumnya,  tetapi  dalam ilmu  pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam  kesalahan  si  pelaku  tindak  pidana yang  tidak  seberat  dengan  kesengajaan,
yaitu  kurang  berhati-hati,  sehingga akibatnya  yang  tidak  disengaja  terjadi (Moeljatno, 1993: 116). Berdasarkan  pendapat  di  atas, dengan  menganut  pandangan  yang dualistis,  hal  ini  memudahkan  dalam melakukan sistematisasi unsur-unsur  dari suatu  tindak    pidana.  Unsur-  unsur  mana saja yang masuk kedalam unsur perbuatan dan  unsur-unsur  yang  mana,  masuk  ke dalam  unsur  kesalahan.  Sehingga  hal  ini mempunyai  pengaruh  dalam  memutuskan suatu  perkara  pidana,  akan  lebih  mudah menentukan  unsur-unsur  suatu  tindak pidana  sesuai  dengan  bidangnya  (unsur perbuatan dan unsur kesalahan). Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat dianalisis  bahwa  pertanggungjawaban pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana perjudian  yng  dilakukan  oleh  anak dibawah  umur  yang  dapat  membuat rusaknya  mental  anak  dan  menyebabkan kerugian  atau  merusaknya  perekonomian keluarga tersebut.
Ria  Agustien  Hakim  Pengadilan Negeri  Sukadana  mengatakan  bahwa sanksi  (hukum)  pidana  ini  bukanlah  obat ( remendium) untuk  mengatasi  gejala  atau akibat  dari  penyakit.  Dengan  kata  lain, sanksi (hukum) pidana bukanlah
merupakan ―pengobatan kausatif‖, melainkan  hanya  sekedar  ―pengobatan simpetomik‖.  Pengobatan  Simpetomik lewat obatmasih selaludipersoalkan kesfktifannya.  Terlebih  pidana  itu  sendiri mengandung  sifat  kontradiktif  dan menimbulkan  efek-efek  samping  yang negatif  dan  membahayakan.  Disamping itu, pendekatan pengobatan yang ditempuh oleh  hukum  pidana  selama  ini  sangat terbatas  dan  fragmentaris,  yaitu  terfokus pada  dipidananya  si  pembuat.  Dengan demikian,  efek  preventif  dan  upaya perawatan atau penyembuhan lewat sanksi pidana  lebih  diarahkan  pada  tujuan ―mencegah  agar  kejahatan  itu  tidak terjadi‖,  serta  ―menimbulkan  efek  jera‖ terhadap  pelaku  tindak  pidana  agar  tidak mengulangi lagi perbuatannya.

## III.PENUTUP
Sistem  penegak  hukum  pidana terhadap  tindak  pidana  perjudian  yang dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur  yaitu sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  303 bis  Ayat  (1)  ke-2e    KUHP,  Atas  dasar unsur  tersebut,  maka  terhadap  terdakwa dijatuhi  dengan  pidana  penjara  selama  2 (dua)  bulan  penjara  yaitu  dengan  tujuan agar  terdakwa  menjadi  jera  terhadap terdakwa  yang  melakukan  tindak  pidana perjudian.  Perbuatan  tersebut  dapat  dicela atau  dipertanggungjawabkan  atas  pidana yang  dilakukan  itu  (asas culpabilitas atau kesalahan)  sehingga  ia  patut  si  pidana, yaitu adanya
kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Pertimbangan Hakim
terhadap pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana perjudian  yang  dilakukan  oleh  anak  di bawah  umur.  Proses  sistem  penegakan pidana  terhadap  tindak  pidana  perjudian yang  dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur maka  dapat  dipertanggungjawabkannya seorang  yang  melakukan  tindak  pidana bahwa  di  dalam  KUHP  secara  umum ditentukan  dengan  cara  negatif,  yaitu dalam  ketentuan  mengenai  pengecualian hukuman. Dengan kata lain, apabila orang yang  melakukan  tindak  pidana  itu  tiddak termasuk  dalam  golongan  orang-orang yang dikecualikan dari hukuman, maka ia dapat dipertanggungjawabkan. Pengecualian  hukuman  itu  sendiri  berarti bahwa orang yang yang melakukan tindak pidana,  tidak  dijatuhi  hukuman  atau dikecualikan  dari  hukuman.  Hal  itu didasarkan  pada  alasan-alasan  tertentu, dengan  adanya  alasan-alasan  tertentu  ini hukuman pidana seseorangmenjadi hapus/ditiadakan  walaupun  sebenarnya  ia telah  terbukti  melakukan  suatu  tindak pidana.  Alasan-alasan  ini  ada  yang
sebagian alasan-alasan pembenar (sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Ayat  (1)  KUHP)  dan  ada  sebagian  alasan pemaaf  (sebagaimana  dimaksud  di  dalam ketentuan  Pasal  44,  Pasal  49  Ayat  (2), Pasal 51 Ayat (2) KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Andi    Hamzah, Pengusutan    Perkara Melalui    Saranan    Teknik    dan Sarana
Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986).
--------, Hukum  Acara  Pidana  Indonesia, Cetakan  kedua, Jakarta  :  Sinar Grafika, 2002.
------------, Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  dan  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Renika Cipta, Jakarta,1986.
Bambang  Poernomo, Asas-Asas  Hukum Pidana, Ghalia  Indonesia,  Yogyakarta,
1978.
-----------, Asas-asas  Hukum  Pidana, Ghalia Indonesia Jakarta, 1992.

## C.S.T. Kansil,
Pengantar Ilmu Hukum San Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
Haryono, Sumber Hukum, Usaha Nasional, Surabaya, 1994.
K.E.  Jonkers, Buku  Pedoman  Hukum Pidana Belanda, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1987.
M.Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di  Dalam  Kitab  Undang-Undang
Hukum  Pidana, Remaja  Karya, Bandung, 1986.
Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  Arief Sidharta,
Pengantar Ilmu Hukum,  Suatu  Pengenalan Pertama Ruang lingkup Berlakunya Ilmu Hukum ,
Alumni, Bandung, 2000.
Moeljatno, Asas – asas  Hukum  Pidana , Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
Mulyadi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori- ateori  dan  Kebijakan  Pidana, Alumni, Bandung, 1998.

## B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997 tentang Pengadilan Anak.
Undang-Undang  Nomor  4  tahun  1979 tentang kesejahteraan Anak.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara   Pidana.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Uudang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun 1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab Undang-Unadang  Hukum  Acara Pidana.