## PERAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN DALAM PENEGUHAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL INDONESIA:

## PROSPEK DI TENGAH DESAKAN BUDAYA GLOBAL
Oleh: Tolak Totok
Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

## ABSTRAK
Negara bangsa Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok-kelompok etnis, budaya, agama  dan  lain-lain.  Indonesia  memiliki  warisan  dan  tantangan  pluralisme  budaya (cultural  pluralism) secara lebih mencolok,  sehingga dipandang  sebagai  “lokus klasik” bagi bentukan baru “masyarakat majemuk” (plural society). Keberagaman yang dimiliki negara  Indonesia  dapat  ditinjau  dari  dua  ciri  uniknya,  pertama  secara  horizontal,  ini lazimnya  ditandai  dengan  kenyataan  bahwa  adanya  kesatuan  sosial  didasarkan  pada perbedaan adat, agama, suku, dan perbedaan kedaerahan, kedua secara vertikal biasanya ditandai  dengan  adanya  perbedaan  lapisan  atas  dan  lapisan  bawah  yang  mencolok. Kondisi  di  atas  tergambar  dalam  prinsip  bhinneka  tunggal  ika,  yang  berarti  meskipun Indonesia  adalah  berbhinneka,  tetapi  terintegrasi  dalam  kesatuan.  Pada  abad  21, keragaman  kultur  di  Indonesia  mendapatkan  ujian  yang  serius,  yang  ditandai  berbagai konflik  kekerasan  yang  bersifat  komunal,  seperti  konflik  Ambon,  Poso,  dan  Sambas. Konflik sosial yang berbau SARA ini tidak dapat dianggap remeh, karena kemungkinan akan menyulut konflik  di  daerah lain, ditambah dengan masuknya budaya global  yang tidak terbendung tentu akan menjadikan pluralisme sebagai tantangan bukan keindahan. Persoalan  tersebut  menggambarkan  bahwa  masih  ada  persoalan  mendasar  yang  belum terselesaikan.  Untuk  itu,  perlu  adanya  strategi  fundamental  dalam  dunia  pendidikan, strategi  dalam  konteks  ini  adalah  melalui  pembelajaran  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dimaksud dalam hal ini  adalah  Pendidikan  Kewarganegaraan  dalam  arti  luas  yang  memiliki  perspektif kewarganegaraan dunia abad 21 yang biasa disebut kewarganegaraan multidimensi yang memiliki karakteristik multikultural. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan pengetahuan  dan  wawasan  yang  lebih  mendalam  mengenai  pembelajaran  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk peneguhan masyarakat multikultural Indonesia.
Kata Kunci : Pembelajaran PPKn, Multikultural, Budaya Global

## A. Pendahuluan
Pengalaman  Indonesia  sejak  masa  awal  kemerdekaan,  khususnya  pada  masa demokrasi  terpimpin  Presiden  Soekarno  dan  masa  Orde  Baru  Presiden  Soeharto memperlihatkan  kecenderungan  kuat  pada  politik  monokulturalisme.  Lebih  lanjut  Azra (2006:152)  mengemukakan  bahwa  dalam  politik  ini,  yang  diberlakukan  bukannya
penghormatan  terhadap  keragaman  (kebhinnekaan,  atau  multikulturalisme),  tetapi sebaliknya  adalah  keseragaman  (monokulturalisme)  atas  nama  stabilitas  untuk pembangunan.
Berakhirnya  sentralisasi  Orde  Baru  yang  memaksakan  monokulturalisme,  pada gilirannya  telah  memunculkan  kesadaran  akan  pentingnya  memahami  kembali kebhinnekaan,  multikulturalisme  Indonesia.  Di  samping  itu,  wacana  multikulturalisme Indonesia  yang  semakin  mendapat  tempat  dalam  masyarakat  Indonesia  disebabkan  oleh beberapa kondisi (Saifuddin, 2006:137), pertama , desentralisasi mendorong ditingkatkannya batas-batas identitas kebudayaan di Indonesia, baik identitas etnik, agama maupun golongan. Integrasi sosial dan nasional mendapat tantangan besar dari perubahan yang terjadi. Kedua , desentralisasi politik masa kini sangat kurang memperhatikan dimensi kebudayaan.  Keputusan  untuk  melaksanakan  desentralisasi  lebih  pada  keputusan  politik oleh  para  elit  politik  partai  ketimbang  mempertimbangkan  dimensi  kebudayaan  yang sesungguhnya  sangat  mendasar  dan  penting. Ketiga ,  ketika  batas-batas  kebudayaan  itu semakin nyata dan tajam, dan orientasi primordialisme mulai memicu konflik yang tajam antar etnik, agama, dan golongan, dan gejala ini dikuatirkan mengancam integrasi bangsa, para elit politik tergesa-gesa mencari obat penawarnya, mencari strategi untuk membangun kembali integrasi bangsa dan kebudayaan mulai diperhatikan.
Berkaitan dengan kondisi di atas, bentuk tubuh Indonesia Baru dari hasil reformasi adalah sebuah “masyarakat multikultural Indonesia”. Berbeda dengan masyarakat majemuk yang  menunjukkan  keanekaragaman  suku  bangsa  dan  kebudayaan  suku  bangsa, multikulturalisme dikembangkan dari konsep pluralisme budaya dengan menekankan pada kesederajatan  kebudayaan  yang  ada  dalam  sebuah  masyarakat  (Suparlan,  2005:  98). Multikulturalisme  ini  mengusung  semangat  untuk  hidup  berdampingan  secara  damai ( peaceful  coexistence )  dalam  perbedaan  kultur  yang  ada  baik  secara  individual  maupun secara  kelompok  dan  masyarakat  (Azra,  2006:  154).  Refleksi  yang  dapat  diambil  bahwa Individu dalam hal ini dilihat kesatuan sosial dan budaya di mana mereka menjadi bagian darinya. Dengan demikian, bentuk dari masyarakat Indonesia yang beragam tidak dan bukan lagi  dalam  bentuk  keanekaragaman  suku  dan  budaya  bangsa  melainkan  keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.
Multikulturalisme  meliputi  sebuah  pemahaman,  penghargaan  dan  penilaian  atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain.  Ia  meliputi  sebuah  penilaian  terhadap  budaya-budaya  orang  lain,  bukan  dalam  arti
menyetujui  seluruh  aspek  dari  budaya-budaya  tersebut,  melainkan  mencoba  melihat bagaimana sebuah budaya yang asli dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri. (Blum, 2001:16).
Tuntutan  pengembangan  masyarakat  multikultural  tidak  dapat  dilepaskan  dari kebutuhan warganegara. Memasuki abad ke-21, warganegara suatu bangsa dihadapkan pada berbagai perubahan dan ketidakpastian seiring dengan perkembangan konstelasi kehidupan dalam  berbagai  aspek,  baik  aspek  politik,  sosial,  ekonomi,  pendidikan,  kebudayaan,  dan sebagainya. Dalam kehidupan ini, perubahan merupakan suatu kaniscayaan karena tidak ada yang tetap keculai perubahan itu sendiri. Perubahan merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia dan terjadi secara terus menerus. Dalam dimensi  manusia, perubahan yang terjadi menyangkut perubahan yang berkaitan erat langsung atau tak langsung dengan pemikiran, sikap, dan tindakan manusia dalam lingkup  global, memberi konteks terhadap pemikiran, sikap dan tindakan manusia.
Sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  potensi  konflik  dalam  masyarakat  yang multikultural cukup besar, karena itu pendidikan yang mampu membangun karakter warga negara yang cinta damai mutlak diperlukan. Sebab tanpa kepemilikan karakter tersebut, sulit bagi  bangsa  dan  negara  untuk  tetap  bertahan  menghadapi  berbagai  tantangan,  berbagai konflik  yang  lahir  dari  realitas  kebhinnekaan  tersebut.  Dalam  hal  ini,  pendidikan  adalah jembatan  paling  penting  untuk  membentuk  karakter  masyarakat  yang  multikultural. Pernyataan  Ellen  G.  White  yang  dikutip  Hidayatullah  (2011:24)  menyebtukan  bahwa pembangunan karakter adalah usaha paling penting yang pernah diberikan kepada manusia. Pembangunan  karakter  adalah  tujuan  luar  biasa  dari  sistem  pendidikan  yang  benar. Pernyataan  tersebut  memberikan  penguatan  bahwa  pembangunan  karakter  tidak  bisa dilepaskan  dari  pendidikan.  Dalam  hal  ini  adalah  Pendidikan  Kewarganegaraan  berbasis multikultural, sebab Pendidikan Kewarganegaraan mengemban nilai karakter bangsa yang salah satunya adalah toleransi, tanggung jawab, dan integritas.
Terkait  dengan  peneguhan  masyarakat  multikultural  di  atas,  peran  penting pendidikan  menjadi  tak  terelakan.  Dalam  pandangan  Azra  (2006:153)  peneguhan masyarakat multikultural Indonesia yang sehat tidak bisa secara taken for granted atau trial and  error.  Sebaliknya  harus  diupayakan  secara  sistematis,  programatis,  integrated  dan berkesinambungan. Salah satu strategi penting itu adalah Pendidikan Kewarganegraan yang diselenggarakan melalui seluruh lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, dan bahkan informal di masyarakat.
Secara sederhana, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu bidang kajian dalam konteks pendidikan nasional yang memiliki peran strategis bagi pembentukan karakter  bangsa  ( nation  and  character  building )  di  tengah  heterogenitas  masyarakat Indonesia.  Realitas  pluralitas  dan  heterogenitas    tesebut  tergambar  dalam  prinsip berbhineka,  tetapi  integrasi  dalam  kesatuan.  Untuk  itu,  PKn  menemukan  momentumnya menjadi  topik  sentral  dalam  membangun  negara  bangsa  Indonesia.  Dengan  demikian, masyarakat multikultural Indoensia tidak bisa dibangun secara taken for  granted atau trial and  error,  sebaliknya  harus  diupayakan  secara  sistematis,  programatis,  integrated  dan berkesinambungan. Salah satu strategi yang bisa dilakukan dalam konteks tersebut adalah melalui  pendidikan  kewarganegaraan.  Pendidikan  kewarganegaraan  yang  dimaksudkan dalam  hal  ini  adalah  pendidikan  kewarganegaraan  dalam  arti  luas  ( citizenship  education ) yang memiliki perspektif kewarganegaraan dunia abad ke-21 yang terkenal dengan sebutan kewarganegaraan multidimensi yang salah satu cirinya memiliki karakteristik multikultural (Cogan & Derricott 1998:116). Terdapat delapan karakteristik yang merupakan karakteristik warga abad kedua puluh satu dalam perspektif PKn abad ke-21 (Karsten, Kubow, Matrai, & Pitiyanuwat, 2000: 13; Kubow, Grossman , & Ninomiya, 2000: 132). Diantaranya sebagai berikut:
1. Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global.
2. Kemampuan untuk bekerja dengan orang lain secara kooperatif dan bertanggung jawab atas peran / tugas seseorang di masyarakat.
3. Kemampuan  untuk  memahami,  menerima,  menghargai  dan  menoleransi  perbedaan budaya.
4. Kemampuan berpikir secara kritis dan sistematis.
5. Kesediaan untuk menyelesaikan konflik dengan cara tanpa kekerasan.
6. Keinginan  untuk  mengubah  gaya  hidup  dan  kebiasaan  konsumsi  seseorang  untuk melindungi lingkungan.
7. Kemampuan untuk peka terhadap dan membela hak asasi manusia (Hak perempuan, etnis minoritas).
8. Kesediaan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
Penulisan karya tulis ini  didasarkan  pada  teori  bahwa  PKn merupakan   salah   satu ujung   tombak   dari   pendidikan   multikultural   dalam   rangka pembentukan  karakter warga  negara  multikultural  yang  menghargai  identitas  budaya masyarakat yang  plural
secara    demokratis,    dan    membentuk    mosaik    yang    indah    ( cultural  pluralism:  mozaik analogy ) dalam satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Garcia, 1982: 37-42).
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran pembelajaran PKn berbasis multikultural dalam meneguhkan masyarakat multikultural Indonesia”. Tujuan dari penulisan  ini  adalah  untuk  memberikan  pengetahuan  dan  wawasan  yang  lebih  mendalam mengenai  pembelajaran  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  untuk  peneguhan masyarakat multikultural Indonesia.

## B. Pembahasan

## 1. Multikultural dan Pendidikan Multikultural
Penjelasan  yang  sesuai  untuk  dijadikan  refrensi  adalah  pendapat  Grace  C.  Huerta. Baginya, Multicultural  education  is  an  all  encompassing  approach  to  educational  policy which  affects  administrative  processes,  faculty  recruitment,  student  retention,  pedagogy, evaluation, as well as curriculum design . Dengan kata lain Pendidikan multikultural adalah pendekatan  menyeluruh  terhadap  kebijakan  pendidikan  yang  mempengaruhi  proses administrasi, retensi siswa, pedagogi, evaluasi, serta desain kurikulum (Huerta, 2016: 150).
Pendapat  yang  secara  substansial  sama  juga  dikemukakan  oleh  Bank  (1993:  359) bahwa  pendidikan  multikultural  adalah  reformasi  transformasional  yang  dirancang  untuk mengubah  total  lingkungan  pendidikan  sehingga  beragam  kelompok  ras  dan  etnis,  baik kelompok gender, dan siswa dari setiap kelompok kelas sosial akan mengalami kesempatan pendidikan  yang  sama  di  sekolah  dan  universitas.  Lebih  lanjut  Bank  menjelaskan Pendidikan  multikultural  mengasumsikan  bahwa  keragaman  adalah  bagian  berharga  dari jalinan  negara  juga  masyarakat  global.  Multikulturalis  berpendapat  bahwa  keragaman memperkaya  masyarakat  dan  meningkatkan  cara-cara  di  mana  warga  negara  dapat memecahkan masalah.
Untuk itu, pendidikan sangat diperlukan terutama oleh negara demokrasi baru seperti Indonesia,  untuk  melakukan  rekontruksi  sosial  dengan  mengembangkan civic  skill ,  yakni keterampilan menjadi warga dari masyarakat demokratis yang di antaranya mampu bersikap toleran dan mengakomodasi berbagai jenis perbedaan untuk kesejahteraan bersama.
Dalam  konsep  multikulturalisme  tercakup  tiga  sub  nilai. Pertama ,  menegaskan identitas  kultural  seseorang,  mempelajari  dan  menilai  warisan  budaya  seseorang; Kedua , menghormati  dan  berkeinginan  untuk  memahami  dan  belajar  tentang  kebudayaan- kebudayaan selain kebudayaannya; Ketiga , menilai dan merasa senang dengan perbedaan-
perbedaan kebudayaan itu sendiri, yaitu memandang keberadaan dari kelompok-kelompok budaya  yang  berbeda  dalam  masyarakat  seseorang  sebagai  kebaikan  yang  positif  untuk dihargai dan dipelihara (Arif, 2008: 19).
Sebagai  negara  kepulauan,  keragaman  budaya  menjadi  ciri  khas  bangsa  Indonesia. Tingkat kemajemukan yang tinggi menjadikannya sebagai negara multikultural. Perbedaan wilayah  melahirkan  suku,  ras,  bahasa  dan  kesenian  yang  sangat  beragam.  Keunikan  ini merupakan  kelebihan  tersendiri  bagi  bangsa  Indonesia  sangat  disayangkan  jika  kekayaan budaya bangsa Indonesia hilang. Entah dicuri bangsa lain, maupun melebur digerus budaya asing.
Globalisasi  dan  karakteristik  yang  semakin  multikultural  dari  banyak  negara  dan masyarakat  telah  menyoroti  apakah  negara  mampu  mengembangkan  warga  negara  yang berpendidikan  multikultural  dan  terlibat  secara  global.  Bagi  sekolah  dan  guru  untuk mempersiapkan warga negara untuk dididik secara multikultural dan terlibat secara global, setidaknya ada dua argumen  yang menarik untuk dipertimbangkan. Yang pertama adalah globalisasi dan yang kedua adalah karakter dan pendidikan kewarganegaraan. Kedua alasan ini sangat sesuai dengan sifat ganda yang aktif dan terkait dengan karakter kewarganegaraan seseorang.  Untuk  mencapai  kedua  tujuan  tersebut,  kerangka  kecerdasan  budaya  akan diperkenalkan  di  sini  untuk  pengembangan  kecerdasan  budaya  sebagai  sarana  untuk mengembangkan  warga  yang  aktif  dan  peduli.  Dalam  hal  ni,  juga  akan  menyarankan bagaimana  guru  diposisikan  untuk  menghasilkan  pertumbuhan  siswa  sebagai  calon pemimpin  melalui  pembelajaran  budaya  di  kelas  (Goh,  2012:  396).  Sementara  literatur pendidikan karakter dan kewarganegaraan di Asia sering menyebutkan pemahaman lintas budaya  dan  pemikiran  global  sebagai  hasil  yang  diinginkan,  hanya  sedikit  model  yang menerjemahkan dengan mudah ke dalam kurikulum kewarganegaraan atau pedagogi kelas. Dengan demikian, untuk menciptakan warga negara muda yang aktif dan peduli diperlukan seorang guru yang memiliki pemahaman atau kecerdasan budaya dan berwawasan global.
Seiring  dengan  kemajuan  teknologi  komunikasi  dan  transportasi,  kepedulian  warga negara  terhadap  kebudayaan  lokal  semakin  merosot.  Kebudayaan  warisan  nenek  moyang terancam hilang, melebur menjadi ‘tumbal’ globalisasi. Globalisasi memberi pengaruh yang kuat  dan  nyata  terhadap  pendidikan  serta  telah  berhasil  masuk  ke  dalam  kebijakan pendidikan  dan  mempengaruhi  praktik  pengajaran  dan  pendidikan  guru  (Wang,  Lin, Spalding,  Odell,  &  Klecka,  2011:  119).  Maka  dari  itu,  aktualisasi  Pendidikan Kewarganegaraan yang memuat nilai nasionalisme sangat diperlukan untuk menjawab dan
membendung arus globalisasi. Sebab, nasionalisme erat kaitanya dengan identitas nasional. Dengan  mengembangkan  rasa  cinta  tanah  air  diiringi  gerakan  nyata  dalam  melestarikan budaya, kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia akan terjaga eksistensinya.

## 2. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Multikultural untuk peneguhan masyarakat multikultural indonesia
Pendidikan Kewarganegraan merupakan topik sentral  yang memiliki peran strategis dalam pendidikan multikultural.  Oleh karena itu  modus dan isi pembelajaran PPKn  yang ada  di  sekolah  termasuk  di  dalamnya  Sekolah  Menengah  Atas,  harus  menghargai  dan mengeksploitasi  nilai-nilai  multikultural.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan kewarganegaraan merupakan nama  mata  pelajaran  wajib  untuk  kurikulum  pendidikan  dasar  dan  menengah  dan  mata kuliah wajib untuk  kurikulum  pendidikan tinggi  (Pasal  37). Ketentuan ini  lebih jelas dan diperkuat  lagi  pada  Pasal  37  bagian  Penjelasan  dari  Undang-Undang  tersebut  bahwa “Pendidikan  kewarganegaraan  dimaksudkan  untuk  membentuk  peserta  didik  menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Dengan adanya ketentuan UU tersebut  maka  kedudukan  pendidikan  kewarganegaraan  sebagai  basis  pengembangan masyarakat multikultural dalam sistem pendidikan di Indonesia semakin jelas dan mantap.
Terkait  dengan  pendidikan  multikultural,  Pendidikan  Kewarganegaraan  memiliki peranan  penting  dalam  rangka  mempersiapkan  peserta  didik  menjadi  warganegara  yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  tujuan  pendidikan  multikultural  di  Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Tilaar (2004:192),  yaitu membina pribadi-pribadi bangsa Indonesia  yang  mempunyai  kebudayaan  sukunya  masing-masing,  memelihara  dan mengembangkannya,  serta  sekaligus  membangun  bangsa  indonesia  dengan  kebudayaan Indonesia sebagaimana yang diamanatkan di dalam UUD 1945.
Terdapat  arti  penting  yang  dimiliki  Pendidikan  Kewarganegaraan  bagi  pendidikan multikultural  di  Indonesia  didasarkan  atas  lima  dimensi  pendidikan  multikultural sebagaimana dikemukakan oleh Bank (Tilaar, 2004:138), yaitu:
1. Content  integration ,  mengintegrasikan  berbagai  budaya  dan  kelompok  untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu.
2. The  knowledge  construction  process ,  membawa  siswa  untuk  memahami  implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin)
3. An equity paedagogy , menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya ataupun sosial.
4. Prejudice  reduction ,  mengidentifikasi  karakteristik  ras  siswa  dan  menentukan  metode pengajaran mereka.
5. Empowering school culture , melatih kelompok untuk berpartisipasi, berinteraksi dengan seluruh  staf  dan  siswa  yang  berbeda  etnis  dan  ras  dalam  upaya  menciptakan  budaya akademik.
Kelima dimensi tersebut, memerlukan dukungan kompetensi/karakteristik yang harus nampak pada diri warganegara. Cogan (1998:115) mengkonstruksi karakteritik yang harus dimiliki warganegara sebagai berikut:
1. Kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global
2. Kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat
3. Kemampuan  untuk  memahami,  menerima,  dan  menghormati  perbedaan-perbedaan budaya
4. Kemampuan berpikir kritis dan sistematis
5. Kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan
6. Kemampuan  mengubah  gaya  hidup  dan  pola  makanan  pokok  yang  sudah  biasa  guna melindungi lingkungan
7. Memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb)
8. Kemauan  dan  kemampuan  berpartisipasi  dalam  kehidupan  politik  pada  tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional
Karakteristik  warganegara  di  atas  dibutuhkan  sebagai  dasar  bagi  peneguhan masyarakat multikutural, yang dalam pandangan Cogan (1998:2-3) diidentifikasi ke dalam lima  atribut  kewarganegaraan  yang  mungkin  akan  berbeda  di  tiap  negara  sesuai  dengan sistem  politik  negara  masing-masing,  yakni:  (1 )  a  sense  of  identity ;  (2) the  enjoyment  of certain rights ; (3) the fulfilment of corresponding obligations ; (4) a degree of interest and involvement in public affairs; and (5) an acceptance of basic societal values . Bagi Indonesia, karakter kewarganegaraan akan memiliki kekhususan sesuai dengan ideologi yang dianut, yakni  Pancasila,  dan  Konstitusi  yang  berlaku  di  Indonesia,  ialah  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Terdapat beberapa hal yang diperlukan seorang guru dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam peneguhan masyarakat multikultural Indonesia. Adapun langkah- langkah pembelajaran PKn berbasis multikultural dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.
Gambar  1.  Langkah-langkah  Pembelajaran  PKn  Berbasis  Multikultural  (Rondli, 2014: 4).
Berdasarkan tabel  yang  ada di  atas terdapat  lima tahap  yang perlu dilakukan oleh seorang  guru  mengenai  langkah-langkah  pembelajaran  PKn  berbasis  kearifan  lokal. Pertama , menentukan materi pembelajaran dari Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar apa yang akan diajarkan berbasis multikultural sesuai dengan Permendiknas  No 22 Tahun 2006. Sebab tidak semua materi dapat disamaikan melalui poreses pembelajaran berbasis multikultural. Pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X semister pertama materi yang dapat disampaikan melalui proses pembelajaran berbasis multikulturan salah satunya materi tentang memahami hakikat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua , menetapkan  tujuan  pembelajaran  berdasarkan  indikator  yang  ditetapkan  dari  Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam pembelajaran PKn berbasis multikultural. Ketiga , menetapkan  metode  yang  akan  digunakan,  dalam  hal  ini  penulis  menganjurkan  untuk menggunakan metode Contexstual Teaching and Learning (CTL).
Metode CTL ditentukan oleh guru sendiri dan disesuaikan dengan karakteristik dan materi  yang  akan  dikembangkan  dalam  pembelajaran. Keempat ,  menentukan  media pembelajaran  yang  disesaikan  dengan  Standar  Kompetensi  dan  Komptensi  Dasar.  Guru dalam menentukan media harus jelih dan bisa menyesuaikan dengan sarana prasarana yang ada  disekolah,  penggunakan  media  pembelajaran  disini  bertujuan  agar  memberika kemudahan  pada siswa untuk memahami materi secara mendalam. Kelima , setelah semuah
TUJUA N MATE RI PBM MEDIA METO DE EVAL UASI HASIL
langkah-langkah  yang  ada  sudah  terlaksana  maka  guru  selanjutnya  melakukan  evalusi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilannya.
Berkenaan dengan sesuatau yang diperlukan dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Aly, (2005: 42) menjelaskan tiga faktor dalam manajemen pembelajaran, yaitu:  (a)  lingkungan  fisik  ( physical  environment ),  (b)  lingkungan  sosial  ( human environment ), dan (c) gaya pengajaran guru ( teaching style ). Selama proses pembelajaran yang diperlukan siswa adalah lingkungan sosial dan fisik yang nyaman serta menyenangkan, untuk  itu  guru  sebagai  pendidik  harus  mampu  mempertimbangkan  beberapa  aspek diantaranya  adalah  penataan  meja  dan  kursi,  warna,  tanaman,  dan  pencahayaan.  Dengan demikian,  akan  tercipta  lingkungan  sosial  dan  fisik  yang  aman  dan  nyaman  untuk  siswa. Lebih dari itu, guru juga harus mampu memahami latar belakang budaya siswanya karena dengan  guru  yang  memiliki  pemahaman  terhadap  latar  belakang  budaya  siswanya,  akan menciptakan lingkungan fisik yang kondusif untuk belajar. Sementara itu, lingkungan sosial yang aman dan nyaman dapat diciptakan oleh guru melalui bahasa yang dipilih, hubungan simpatik antar siswa, dan perlakuan adil terhadap siswa yang beragam budayanya.
Selain  lingkungan  fisik  dan  sosial,  siswa  juga  memerlukan  gaya  pengajaran  guru yang  menggembirakan.  Dalam  proses  pembelajaran,  gaya  kepemimpinan  guru  sangat berpengaruh  bagi  ada-tidaknya  peluang  siswa  untuk  berbagi  pendapat  dan  membuat keputusan. Gaya kepemimpinan guru berkisar pada otoriter, demokratis, dan bebas ( laizzes faire ). Gaya kepemimpinan otoriter tidak memberikan peluang kepada siswa untuk saling berbagi pendapat. Apa yang diajarkan guru kepada siswa ditentukan sendiri oleh sang guru. Sebaliknya, gaya kepemimpinan guru yang demokratis memberikan peluang kepada siswa untuk menentukan materi yang perlu dipelajari siswa. Selanjutnya, guru yang menggunakan gaya  kepemimpinan  bebas  ( laizzes  faire )  menyerahkan  sepenuhnya  kepada  siswa  untuk menentukan materi pembelajaran di kelas.
Bentuk  pendekatan  yang  demokratis  ini  akan  sangat  membantu  siswa  memahami materi yang dikembangkan dikelas maupun luar kelas. Dengan pendekatan ini,  para guru dapat menggunakan beragam strategi pembelajaran, seperti dialog, simulasi, bermain peran, observasi, dan penanganan kasus (Aly, 2003: 70-71). Melalui dialog para guru, misalnya, mendiskusikan  sumbangan  aneka  budaya  dan  orang  dari  suku  lain  dalam  hidup  bersama sebagai bangsa. Selain itu, melalui dialog para guru juga dapat mendiskusikan bahwa semua orang dari budaya apa pun ternyata juga menggunakan hasil kerja orang lain dari budaya lain.  Sementara  itu,  melalui  simulasi  dan  bermain  peran,  para  siswa  difasilitasi  untuk
memerankan  diri  sebagai  orang-orang  yang  memiliki  agama,  budaya,  dan  etnik  tertentu dalam  pergaulan  sehari-hari.  Dalam  momen-momen  tertentu,  diadakan  proyek  dan kepanitiaan  bersama,  dengan  melibatkan  aneka  macam  siswa  dari  berbagai  agama,  etnik, budaya,  dan  bahasa  yang  beragam.  Sedangkan  melalui  observasi  dan  penanganan  kasus, siswa dan guru difasilitasi untuk tinggal beberapa hari di masyarakat multikultural. Mereka diminta untuk mengamati proses sosial yang terjadi di antara individu dan kelompok yang ada, sekaligus untuk melakukan mediasi bila ada konflik di antara mereka.
Dengan  strategi  pembelajaran  tersebut  para  siswa  diasumsikan  akan  memiliki wawasan  dan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  adanya  keragaman  dalam  kehidupan sosial.  Bahkan,  mereka  akan  memiliki  pengalaman  nyata  untuk  melibatkan  diri  dalam mempraktikkan nilai-nilai dari pendidikan multikultural dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku yang toleran, simpatik, dan empatik pun pada gilirannya akan tumbuh pada diri masing-masing siswa. Dengan demikian, proses pembelajaran  yang difasilitasi guru tidak sekadar  berorientasi  pada  ranah  kognitif,  melainkan  pada  ranah  afektif  dan  psikomotorik sekaligus. Selanjutnya, pendekatan demokratis dalam proses pembelajaran dengan beragam strategi  pembelajaran  tersebut  menempatkan  guru  dan  siswa  memiliki  status  yang  setara (equal status), karena masing-masing dari mereka merupakan anggota komunitas kelas yang setara  juga.  Setiap  anggota  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  absolut.  Perilaku  guru  dan siswa harus diarahkan oleh kepentingan individu dan kelompok secara seimbang.
Lebih jauh, pendekatan demokratis dalam pembelajaran ini menuntut guru memiliki kompetensi multikultural. Farid Elashmawi dan Philip P. Harris (Aly, 2005) menawarkan enam  kompetensi  multikultural  guru,  yaitu:  (a)  memiliki  nilai  dan  hubungan  sosial  yang luas,  (b)  terbuka  dan  fleksibel  dalam  mengelola  keragaman  siswa,  (c)  siap  menerima perbedaan disiplin ilmu, latar belakang, ras, dan gender; (d) memfasilitasi pendatang baru dan siswa yang minoritas, (e) mau berkolaborasi dan koalisi dengan pihak mana pun, dan (f)  berorientasi  pada  program  dan  masa  depan.  Selain  itu,  James  A.  Bank  (Aly,  2005) menambahkan  kompetensi  multikultural  lain  yang  harus  dimiliki  oleh  guru,  yaitu:  (a) sensitif  terhadap  perilaku  etnik  para  siswa,  (b)  sensitif  terhadap  kemungkinan  adanya kontroversi tentang materi ajar, dan (c) menggunakan teknik pembelajaran kelompok untuk mempromosikan integrasi etnik dalam pembelajaran.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berbasis multikultural paraksis menjadi suatu usaha dalam meneguhkan masyarakat  multikultural  Indonesia.  Dengan  pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegara, siswa akan dibekali pemahaman yang mendalam terkait bagaimana menyikapi keragaman dan  siswa  juga  ditanamkan  kemampuan  untuk  memahami,  menerima,  dan  menghormati perbedaan-perbedaan  budaya,  sebab  materi yang  termuat  dalam Pendidikan Kewarganegaraan  sejalan  dengan  nilai-nilai  multikultural  indonesia,  yang  diperlukan sekarang  hanya  bagaimana  seorang  guru  mampu  memahami  keragaman,  mampu mengembangkan pembelajaran, dan mampu menggunakan media pembeajaran.
Lebih dari itu, pendidikan multikultural melalui pendidikan kewarganegaraan juga menemukan  relevansinya  untuk  konteks  Indonesia.  Sebagai  sebuah  konsep,  pendidikan multikultural  sejalan  dengan  semangat  semboyan  bangsa  Indonesia  “ Bhinneka  Tunggal Ika ”. Semboyan yang sangat adil dan demokratis ini memiliki pengertian bahwa Indonesia merupakan  salah  satu  bangsa  di  dunia  yang  terdiri  dari  beragam  suku  dan  ras,  yang mempunyai budaya, bahasa, dan agama yang berbeda-beda tetapi dalam kesatuan Indonesia. Semboyan ini mengandung seni manajemen untuk mengatur keragaman Indonesia ( the art of managing diversity ).
Tawaran dan rekomendasi pada karya tulis ini adalah  Sekolah perlu bekerja untuk menerapkan kewarganegaraan multikultural yang mengakui hak dan kebutuhan siswa untuk mempertahankan komitmen terhadap komunitas budaya mereka dan negara-negara tempat mereka  tinggal.  Dalam  implementasi  Pembelajaran  PKn  untuk  peneguhan  masyarakat multikultural  Indonesia  guru  harus  memperhatikan  langkah-langkah  dalam  pembelajaran Pendidikan  Kewarganegaraan  sebab  tidak  semua  materi  yang  ada  dalam  pelajaran Pendidikan  Kewarganegaraan  dapat  dikembangkan  melalui  pembelajaran  PKn  berbasis multikultural. Langkah-langkah yang dimaksud adalah langkah-langkah pembelajaran PKn berbasis multikultural. Pertama , menentukan materi pembelajaran dari Standar Kompetensi dan  Kompetensi  Dasar  apa  yang  akan  diajarkan  berbasis  multikultural  sesuai  dengan Permendiknas    No  22  Tahun  2006.  Sebab  tidak  semua  materi  dapat  disamaikan  melalui poreses pembelajaran berbasis multikultural. Pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas  X  semister  pertama  materi  yang  dapat  disampaikan  melalui  proses  pembelajaran berbasis multikulturan salah satunya materi tentang memahami hakikat bangsa dan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia. Kedua ,  menetapkan  tujuan  pembelajaran  berdasarkan
indikator  yang  ditetapkan  dari  Standar  Kompetensi  dan  Kompetensi  Dasar  dalam pembelajaran PKn berbasis multikultural.
Ketiga ,  menetapkan  metode  yang  akan  digunakan,  dalam  hal  ini  penulis menganjurkan  untuk  menggunakan  metode Contexstual  Teaching  and  Learning (CTL). Metode CTL ditentukan oleh guru sendiri dan disesuaikan dengan karakteristik dan materi yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. Keempat , menentukan media pembelajaran yang  disesaikan  dengan  Standar  Kompetensi  dan  Komptensi  Dasar.  Guru  dalam menentukan  media  harus  jelih  dan  bisa  menyesuaikan  dengan  sarana  prasarana  yang  ada disekolah, penggunakan media pembelajaran disini bertujuan agar memberika kemudahan pada  siswa  untuk  memahami  materi  secara  mendalam. Kelima ,  setelah  semuah  langkah- langkah yang ada sudah terlaksana maka guru selanjutnya melakukan evalusi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aly,  A.  (2005).  “Pendidikan  multikultural  dalam  tinjauan  pedagogik” . Makalah dipresentasikan  pada  “ Seminar  Pendidikan  Multikultural  sebagai  Seni  Mengelola Keragaman ”,  yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial
(PSB-PS) Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada Sabtu, 8 Januari 2005.
Arif,  D.  B.  (2008).  ”Kompetensi  Kewarganegaraan  untuk  Pengembangan  Masyarakat Multikultural Indonesia”. Acta Civicus: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , Vol. 1 (3). 19-25
Azra, A. (2006). Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme”. Dalam Restorasi Pancasila: Mendamaikan politik identitas dan modernitas . Bogor: Brighten Press.
Bank, J. A.  (1989). Multicultural  education: Issues and perspectives .  London:  Allyn  and Bacon Press.
Blum, L. A. (2001). “Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar-Ras: Tiga Nilai yang Bersifat Mendidik bagi Sebuah Masyarakat Multikultural”. Dalam May, Larry, Shari Collins-Chobanian, and Kai Wong (Eds). Etika Terapan I: Sebuah pendekatan
multikultural . Terjemahan oleh Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
Cogan,  J. J., & Derricott, R.  (1998). Citizenship  for  the  21st  Century:  An international perspective on education . London: Kogan Page.
Garcia,  R.  L.(1982). Teaching  in  a  pluristic  society:  Concepts,  models,  strategies .  New York: Harper & Row Publisher.
Goh, M.  (2012). Teaching with  cultural  intelligence:  developing multiculturally educated and globally engaged citizens. Asia Pacific Journal of Education , 32 (4), 395–415
Hefner,  R.  W.  (2007). Politik multikulturalisme:  Menggugat  realitas  kebangsaan.
Terjemahan oleh Bernardus Hidayat dari judul asli “The Politics of Multiculturalism, Pluralism  and  Citizenship  in  Malaysia,  Singapore,  and  Indonesia”.  Yogyakarta: Kanisius.
Huerta,  G.  C.  (2016).  Barriers  to  the  Implementation  of  Multicultural  Education  in  a Secondary Teacher Preparation Program. The High School Journal , 82 (3) 150-164
Hidayatullah, M. F. (2011). “Pendidikan Karakter dan Pengembangan Metode Pembelajaran Nilai”. Bahan tayangan disampaikan dalam Pentaloka Doswar se-Jawa Tengah dan DIY di Dodik Bela Negara Resimen Kodam IV/Diponegoro Magelang, 12 April 2011.
Karsten, S.,  Kubow, P.,  Matrai,  Z.,  &  Pitiyanuwat,  S. (2000). Challenges facing the 21st century citizen: Views of policy makers. In J. Cogan & R. Derricott (Eds.), Citizenship for  the  21st  century:  An  international  perspective  on  education (pp.  109–130). London: Kogan Page.
Kubow,  P.,  Grossman,  D.  L.,  &  Ninomiya,  A.  (2000).  Multidimensional  citizenship: Educational policy for the 21st century. In J. Cogan & R. Derricott (Eds.), Citizenship for  the  21st  century:  An  international  perspective  on  education (pp.  131–150). London: Kogan Page.
Rondli, W. S. (2014). Strategi pembelajaran PKn berbasis multikultural: Studi kasus di SMA Mataram kota Semarang Jurnal ilmiah civic , IV (2) 4-5
Saha,  L.  J.  (1997). International  encyclopedia  of  sociology  of  education (Resources in Education Series) . New York: Pergamon
Saifuddin,  A.  F.  (2006).  Reposisi  Pandangan  mengenai  Pancasila:  Dari  Pluralisme  ke Multikulturalisme.  Dalam Restorasi  Pancasila:  Mendamaikan  politik  identitas  dan modernitas . Bogor: Brighten Press
Suparlan,  P.  (2005). Sukubangsa  dan  hubungan  antar  sukubangsa .  Jakarta:  Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
Tilaar, H.A.R. (2004). Multikulturalisme: Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional . Jakarta: Grasindo.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.
Wang, J., Lin, E., Spalding, E., Odell, S. J., & Klecka, C. L. (2011). Understanding teacher education in an era of globalization. Journal of Teacher Education , 62 (2).