## GELOMBANG  KETIGA  PEREKONOMIAN  ASIA: PEMBANGUNAN  EKONOMI  BERBASIS  ETNIS1

## Ahmad  Erani  Yustika

## Fakultas Ekonomi Universitas BrauAjaya

## Abstraksi
Dari perspektif sejarah, setidaknya gelombang kebangkitan ekonomi  Asia  bisa  dipilah  dalam  dua  periode.  Pertama,  pada dekade  1970-an Jepang  menerobos perekonomian  intemasional dengan  kekuatan  yang  sangat  mengesankan.  Secara  spesifik, Jepang  -sebagai  pioner  negara  Asia-  produk  manufakturnya membanjiri pasar  dunia.  Bisa  dikatakan,  fenomena  Jepang  ini sebagai  ‘Gelombang Pertama’ perekonomian Asia.  Kedua,  pada dekade  1990-an,  negara-negara Asia lain,  seperti Korea Selatan, Taiwan,  Hong Kong,  dan  Singapura  (yang  lebih dikenal sebagai , Macan Asia ’) turut pula menyerbu pasar intemasional.  Fakta ini dalam literatur ekonomi dikenal sebagai formasi ,flying geese’,  di mana Jepang sebagai pemimpinnya. Kebangkitan Macan Asia ini s e k a lig u s   b isa   d isim p u lk a n   seba ga i  ‘G e lo m b a n g  K ed u a perekonomian  A sia ’.  Pada  awai  Abad  21  inilah  Indonesia  dan Malaysia bisa merumuskan, Gelombang Ketiga’perekonomian Asia sebagai  kelanjutan  dari  dua  gelombang  ekonomi  sebelumnya. Gelom bang  ketiga  perekonom ian  ini  bukan  saja  berm akna menguasai pasar dunia dengan produk Indonesia dan Malaysia, tetapi juga  memberi pijakan  baru  tentang  model pembangunan ekonomi. Pendeknya, berbeda dengan negara pengusung gelombang pertama dan kedua perekonomian Asia yang memiliki karakteristik hom ogenitas  etnis,  Indonesia  dan  Malaysia  dapat  memacu pembangunan ekonomi berbasis multietnis sebagai terobosan baru. Kata kunci:  pembangunan  ekonomi,  gelombang  ketiga,  etnis, Asia, Indonesia,  Malaysia

## Pengantar
Kesadaran bahwa gerak pembangunan ekonomi bukan cuma dipicu oleh faktor-faktor  ekonomi  semata,  diam-diam  telah  diterima  secara  umum  oleh para  ekonom,  sekalipun  yang  berpaham  klasik/neoklasik.2  Bahkan,  lembaga multilateral semacam IMF (International Monetary Fund) yang dianggap pengusung
1 Paper pernah dipresentasikan dalam acara Simposium Kebudayaan Indonesia -  Malaysia IX (SKIM IX)  yang  diselenggarakan  oleh  Universitas  Padjadjaran  dan  Universiti  Kebangsaan  Malaysia, Bandung,  1 0 - 1 2  Mei 2005
ekonomi pasar yang mengabaikan faktor-faktor non-ekonomi, pada tahun  1990- an  telah  mengeluarkan  konsep  ‘Second-Generation  Reform'  yang  berisi  revisi terhadap model reformasi ekonomi yang sudah diformulasikan sebelumnya.  Poin terpenting  dari  reform asi  generasi  kedua  itu  adalah  kesadaran  lem baga multilateral  tersebut  untuk  meletakkan  persoalan  (reformasi)  ekonomi  sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari urusan  politik.  Salah  satu  kesalahan  serius yang diproduksi oleh lembaga multilateral pada masa lalu, adalah keyakinannya bahwa  perubahan-perubahan  ekonomi  bisa  dijalankan  tanpa  memerhatikan domain  politik  (Yustika,  2002:212).  Dengan  begitu,  saat  ini  sekat-sekat  yang memisahkan  secara  tegas  ruang  ekonomi  dan  domain  non-ekonom i  telah digeser  sehingga  diantara  keduanya  tidak  lagi  berjarak.
Tentu  saja,  aspek-aspek non-ekonomi  tersebut  tidak bisa dibikin  sempit hanya urusan politik semata; tetapi membentang ke arena yang jauh lebih luas, misalnya  hukum,  budaya,  sosial,  dan  lain-lain.  Hal-hal yang  harus  dimengerti adalah,  bahwa diantara aspek ekonomi dan non-ekonomi bukan hanya terdapat hubungan,  melainkan  -lebih  jauh  lagi-  diantara  keduanya  saling  mengikat sehingga akan menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan ekonomi yang dilakukan.  Dalam  pengertian  ini,  proses  pencarian  formulasi  antara  faktor ekonomi  dan  non-ekonomi  terus  menjadi  agenda  yang  tidak  boleh  terputus. Salah  satu  ikhtiar  yang  sampai  kini  belum  mendapatkan  titik  terang  adalah mencoba  menjelaskan  aspek  etnisitas  dalam  pembangunan  ekonomi.  Studi- studi  yang  dikerjakan  selama  ini  cenderung  memotret  masalah  (perbedaan) etnis  sebagai  sumber  konflik,  baik  dalam  lapangan  sosial,  ekonomi,  budaya, maupun politik.  Padahal, dalam rangka proses pencarian tersebut, tidak tertutup kemungkinan  antara  pembangunan  ekonomi  dan  divergensi  etnis  justru terhubung  nilai  positif sehingga  berpotensi  menghasikan  energi  pembangunan yang  besar.  Secara  singkat,  tujuan  risalah  ini  hendak  melacak  pola  hubungan teoritis  antara  etnisitas  dan  pembangunan  ekonomi,  sekaligus  mengusulkan landasan implementasi yang tepat agar diantara dua aspek tersebut bisa  saling m endonorkan  sisi  p ositifn ya.  Indonesia  dan  M alaysia,  dengan  struktur masyarakatnya  yang  multietnis,  sangat  relevan  untuk  dijadikan  studi  kasus bagi  penemuan  pondasi  pembangunan yang bebasis etnis  tersebut.

## Etnis dan Etnisitas:  Sumur yang Tak Tergali
Dalam  proses  penyelenggaraan  pembangunan  ekonomi,  bisa  dikatakan realitas struktur masyarakat nyaris diabaikan secara total.  Struktur masyarakat sendiri dapat dipetakan  dengan beragam cara,  misalnya berdasarkan  kelompok pendapatan (dalam pengertian ekonomi), pandangan ideologi (dalam pemaknaan politik), dan identitas kelompok (dalam cara pandang sosiologi/antropologi). Ilmu ekonomi sering mengungkapkan perilaku individu dengan istilah ‘material rationality’, khususnya  dalam teori ekonomi  klasik/neoklasik,  di  mana
2 Seperti yang telah dipahami selam a ini, ekonomi klasik/neoklasik mengasumsikan bahwa kegiatan ekonomi steril dari pengaruh faktor-faktor non-ekonomi. Pandangan inilah yang kemudian dikoreksi oleh  aliran ekonomi  kelem bagaan  yang berpandangan  bahwa aktivitas  ekonomi  bertautan  dengan aspek-aspek non-ekonomi, seperti hukum, politik, budaya, dan lain-lain.

## Yustika,  Gelombang Ketiga Perekonomian Asia
diandaikan  setiap  individu  akan  m engerjakan  kegiatan  ekonom i  karena rangsangan  material  (pendapatan/profit).  Pandangan  ini  sekaligus  menihilkan sebuah kemungkinan bahwa preferensi individu/kelompok dituntun oleh faktor- faktor non-material, misalnya solidaritas, kedermawanan, maupun kepercayaan. Im p lik a s in y a ,  p e n g a m b il  k eb ija k a n   (baik  pada  le v e l  k on sep   m aupun im plem entasi)  tidak  pernah  memasukkan  kom pleksitas  variabel  ‘struktur masyarakat’ dalam  setiap  formulasi  kebijakan  pembangunan  ekonomi.  Dengan perspektif ini,  kegagalan  pembangunan  ekonomi  yang  terjadi  secara  massif di negara-negara  berkembang  dapat  dianggap  sebagai  keteledoran  para  ekonom yang tidak melihat hubungan antara ekonomi dengan faktor-faktor non-ekonomi (etnis)  [Storey,  1999:43].
Padahal,  dalam  kenyataannya,  identitas kelompok  (struktur masyarakat dalam  pengertian  sosiologis)  tidaklah  homogen  dan  taken f o r   granted,  tetapi heterogen dan  sarat rekayasa.  Pada titik ini konsep ‘etnis dan etnisitas’ menjadi sangat  penting  dan  relevan  untuk  menjelaskan  sebagian  dari  kegagalan pembangunan,  term asuk  munculnya  konflik-konflik  an taretnis  yang  tak terpecahkan.  Secara  definitif,  etnis  atau  ethnos  (dalam  bahasa  Yunani)  dapat dimaknai  sebagai  suatu  pengertian  (identik)  pada  dasar  geografis  dalam  suatu batas-batas wilayah dengan sistem politik tertentu (Rudolf,  1986:2; dalam Abdillah S.,  2002:75).  Namun,  dalam  pengertian  yang  umum,  makna  etnis  selalu berkaitan  dengan  penampilan  flsik  (tubuh)  seseorang,  seperti  w am a  kulit  atau bentuk  rambut.  Sungguh  pun  begitu,  dalam  identifikasi  yang  mendalam,  ciri fisik  tersebut lebih  tepat diasosiasikan  dalam  konsep  ‘ras’.  Sedangkan  etnisitas merujuk  kepada  praktik-praktik  budaya  dan  cara  pandang  alam i  sebuah komunitas  yang  memisahkan  mereka  dengan  (komunitas)  lainnya.  Anggota- anggota  kelompok  etnis  tersebut  melihat  diri  mereka  secara  kultur  berbeda dengan kelompok lainnya, demikian pula sebaliknya (Giddens,  1997:210).  Dalam konteks ini etnisitas dibangun atas dasar hubungan sosial, bahkan dapat murni produk  sosial,  terlepas  dari  motif  pemisahan,  kekenesan,  stigmatisasi,  atau perilaku  rasis  seseorang atas orang lain  (Abdillah  S.,  2002:78).
Dengan  desk rip si  tersebut,  bisa  dim engerti  ap abila  konsep  etnik bertautan  dengan  kesadaran  individu/kelompok untuk  menyatukan  diri  dalam sebuah  ikatan  (baik  longgar  maupun  ketat)  yang  biasanya  bertumpu  pada kesamaan  ciri  fisik,  bahasa,  nilai-nilai,  maupun  ornamen  primordial  (suku). Pemaknaan  ini  akhirnya  berujung  kepada  perbedaan  kelompok/etnis  yang tergambarkan  dalam  ungkapan  ‘kami’  dan  ‘mereka’.  Konsep  ‘kam i’  merujuk kepada  ikatan  yang  sudah  disepakati  diantara  anggota  komunitas  dengan  ciri- ciri  biologis  dan  sosial  tertentu,  sedangkan  konsep  ‘mereka’  mengacu  kepada ikatan  lain  yang  berbeda  ciri  fisik  dan  sosial  dengan  konsep  ‘kam i’.  Dengan kata lain,  ‘mereka’ adalah  the  other.  Bila  konstruksi  ini  diterima,  maka  konsep etnis  tidak  pernah  akan  muncul jika  tidak  terdapat  interaksi  antarmanusia/ antarkelompok.  Relasi  antarindividu  bukan  hanya  memunculkan  komunikasi, melainkan juga  kesadaran  bahwa  diantara  mereka  terdapat  perbedaan,  baik yang bersifat fisik maupun  sosial.  Ciri fisik merupakan  hal yang given (di mana setiap  manusia  tidak  mempunyai  ‘hak  pilih’),  sementara  karakteristik  sosial lebih  banyak  berakar  pada  ‘rekayasa  yang  tersistematisasi’.
Pada  tataran  karakteristik  sosial  itulah,  biasanya  etnis/etn isitas mengalami banyak persoalan.  Konstruksi etnis/etnisitas  hampir bisa dikatakan tidak  pernah  steril  dari  kepentingan  politik  maupun  ikatan  primordial.  Secara politik,  pembentukan  etnis  sering  kali  mengacu  kepada  selera  penguasa,yang
biasanya  dipicu  oleh  kepetingan-kepentingan  untuk  mempertahankan  tahta. Pada  titik  ini,  konsep  etnis  tidak  pernah  statis,  namun  dinamis  sesuai  dengan kebutuhan  politik.  Sedangkan  untuk  kepentingan  primordial,  etnisitas  kerap kali  bersinggungan  dengan  dikotomi  kelompok  ‘m ayoritas  dan  m inoritas’. Mayoritas, yang biasanya diukur lewat besaran ‘jum lah’ (walaupun tidak selalu), menganggap individu/kelompok lain yang tidak sama dengan  mereka -misalnya dalam  hal  keyakinan  agama  ataupun  pandangan  politik-  sebagai  entitas  yang harus  dianggap  berb ed a  secara  etnik.  Akibatnya,  k on figu rasi  struktur masyarakat  segera  terbelah  menjadi  satuan-satuan  kecil  kelompok  yang  sulit untuk  dihimpun.  Celakanya,  kelompok/etnis  minoritas  tidak  memiliki  ruang untuk  melakukan  rekonstruksi  sosial karena daya yang  sangat  kecil.  Pada titik inilah,  mayoritas  dan  minoritas  dalam  konstruksi  sosial/etnis  tidak  pernah berurusan  dengan  ‘benar  atau  salah’,  melainkan  kekuatan  ‘stigm a’.  Atau, meminjam  pernyataan  Giddens  (1997:212),  pembedaan  etnis  tidaklah  netral, tetapi  um um nya  d iasosiasik an   dengan  ketim pangan  kem akm uran  dan kekuasaan,  serta  antagonisme  diantara  kelompok-kelompok.
Sayangnya,  bangunan  sosial  yang  lumayan  rumit  (tetapi  riil)  itu  gagal dipahami oleh para pemangku kebijakan ekonomi (terlebih para ekonom sendiri), sehingga  fenom ena  etnis  ibarat  ‘sumur  yang  tak  te rga li’:  sum ber  airnya terdeteksi, tetapi tidak pernah dikeduk.  Hasilnya,  konsep-konsep pembangunan ekonomi yang diintrodusir tidak pernah bisa menjangkau khalayak yang beragam tersebut,  tetapi  malah  bersembunyi  di  balik  rasionalitas  material  yang  sempit. Dengan proposisi seperti ini, pembanguan ekonomi bukan cuma gagal menafkahi publik  sesuai  dengan  asas  proporsionalitas,  tetapi  ju ga  mem ancing  sikap perm usuhan  ya n g   laten  antarkelom pok  etnis.  Kisah  di  banyak  negara, khususnya di  benua Afrika,  mewartakan dengan  baik  postulat  tersebut:  bahwa politik  etnisitas  merupakan  sumber  malapetaka  di  bawah  bingkai  strategi pem bangunan  ekonom i  yan g  kedap  terhadap  realitas  m ultietnis.  Tanpa menafikan  kepentingan  aspek-aspek  lain,  penulis  berargum entasi  bahwa pembanguan ekonomi yang tidak berpihak kepada fenomena etnis hampir dapat dipastikan  akan  m enjum pai  persoalan  yang  akut,  untuk  tidak  m enyebut ‘kegagalan’.

## Pembangunan dan Etnis: Sumbu yang Terputus
Pertanyaan  gen tin g  ini  pantas  untuk  segera  dicarikan  jaw abnya: mengapa  sebuah  negara  bisa  memperoleh  kemakmuran  sementara  bangsa lainnya  tetap  terbelakang?  Setidaknya  Yeager  (1999:5-8)  m encatat  empat hipotesis  yang  diperkirakan  banyak  ahli  menjadi  sumber  kemajuan  ekonomi sebuah  negara,  yang  sekaligus  disanggahnya  melalui  fakta-fakta  penunjang. Pertama,  modal sumberdaya manusia (human capital)  dianggap merupakan stok kekayaan  pengetahuan  yang  sangat  berharga  sehingga  setiap  negara  yang memilikinya  dapat  memajukan  kegiatan  ekonomi  melalui  pencapaian  tenaga kerja  yang  produktif.  Namun  hipotesis  ini  segera  ‘gugur’  ketika  dihadapkan pada dua fakta berikut:  (i)  terdapat beberapa negara,  misalnya  Polandia,  Rusia, dan  Korea  Selatan,  yang  rakyatnya  memiliki  tingkat  pendidikan  sangat  baik, tetapi pendapatan per kapitanya jauh di belakang Jepang, Jerman,  Kanada, dan Perancis;  (ii)  berkaitan  dengan  pernyataan  kausalitas:  apakah  pendidikan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi atau -  sebaliknya - pertumbuhan ekonomi

## Yustika,  Gelombang Ketiga Perekonomian Asia
mendorong  perbaikan  tingkat  pendidikan.  Setidaknya  pada  tahun  1970-an banyak  negara  di  Sub  Sahara  Afrika  yang  meningkatkan  pengeluaran  pada sektor  pendidikan  (budget  spending)  tetapi  tidak  menunjukkan  pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapitanya malah menurun (Clague, et. al,  1997:82).
Kedua, sumberdaya alam (natural resources) juga dapat dipandang sebagai sum ber  p ertu m b u h an   ekonom i  bagi  sebuah  negara.  A rgu m en tasin ya, sumberdaya alam bisa mempermudah bagi sebuah negara untuk menumbuhkan ekonominya dengan biaya input yang lebih rendah. AS merupakan contoh negara yang  kaya  dengan  sumberdaya  alam  (mineral,  lahan,  dan  kayu)  sekaligus makmur ekonominya.  Namun anggapan ini dengan mudah bisa dibantah karena banyak  negara,  seperti  Sigapura  dan  Jepang,  tidak  memiliki  kekayaan  SDA tetapi  pertumbuhan  ekonominya  sangat  tinggi.  Dilain  pihak,  justru  banyak negara yang memiliki kelimpahan SDA mempunyai kinerja ekonomi yang buruk. Dalam  literatur  ekonomi  dikenal  dengan  istilah  “Dutch D i s e a s e di  mana  pada dekade  1960-an  Belanda  memperoleh  tingkat  kesejahteraan  ekonomi  akibat melimpahnya  SDA  yang  mereka  miliki.  Tetapi  sejak  dekade  1970-an  ekonomi negara  tersebut  ambruk  setelah  terjadi  kenaikan  angka  inflasi,  penurunan ekspor  sektor  m anufaktu r,  pertum buhan  ekonom i  y a n g   m enurun,  dan peningkatan  pengangguran  (Nafziger,  1990:171).
Ketiga, setelah dua faktor di atas gugur, ditengarai pertumbuhan ekonomi lebih disebabkan oleh tingkat kepadatan penduduk.  Suatu negara yang memiliki tingkat  kepadatan  penduduk  rendah  (low population  density)  dianggap  akan memiliki  peluang  untuk  bisa  menyejahterakan  rakyatnya.  Alasannya,  apabila kepadatan  penduduk  sangat  tinggi  maka  kegiatan  ekonomi  penduduk  hanya akan berada pada level subsistensi, karena rendahnya rasio penduduk dan lahan. Kembali  fakta  ini  terbantah  karena  nyatanya  negara-negara  dengan  tingkat kepadatan  penduduk  yang  cukup  tinggi,  seperti  Jepang  dan  Hongkong,  tetap mempunyai  tingkat  pendapatan  per  kapita  yang  tinggi.  Sebaliknya,  negara seperti  Brazil,  Cina,  dan  Rusia,  yang  tingkat  kepadatan  penduduknya  relatif rendah, justru  pendapatan  per  kapitanya jauh  lebih  kecil  dibandingkan  Swiss atau  Jerman.
Terakhir,  pandangan mutakhir menganggap teknologi merupakan faktor kunci  yang  m enjadi  penjelas  mengapa  suatu  negara  bisa  mengakumulasi kekayaan  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Teknologi  akan  membawa  suatu  negara selalu  bisa  memperbarui  kegiatan  ekonomi  secara  lebih  efisien  dan  membuat pekerjaan  menjadi  lebih  produktif.  Dalam  pengertian  yang  seluas-luasnya, k em am pu an  te k n o lo g i  m erupakan  fa k tor  ya n g   s a n g a t  p e n tin g   dalam menentukan  kinerja  ekspor  hasil-hasil  industri  suatu  negara  (Wie,  1997:4). Tetapi  pemikiran  ini  segera  menimbulkan  keraguan,  bukankah  teknologi juga bisa  diserap  oleh  negara-negara  berkembang  dengan  m udah  dan  bebas? Bukankah  teknologi  yang  baru  saja  ditemukan  di  negara  pembuatnya  (maju) pada saat yang sama sering kali juga sudah diterapkan  di negara berkembang? Bukankah  sudah  sekian  dekade  ini  negara berkembang menghamburkan  dana pem ban gu nan  h an ya  u n tuk  m en transfer  tek n o logi  d ari  n egara  m aju? Pertanyaan-pertanyaan  ini  segera  saja  membuat  sinyalemen  bahwa  teknologi merupakan  sumber keunggulan bagi pertumbuhan ekonomi  menjadi menguap.
Lantas, apa jawaban yang bisa diberikan untuk menjawab pertanyaan di muka?  Pencarian  penjelasan  terhadap  faktor  yang  menyebabkan  diperolehnya pertumbuhan  ekonomi  tersebut  terus  mengalami  pembaruan.  Dalam  beberapa dekade  terakhir  ini  telah  muncul  diskursus  yang  lebih  inten sif  mengenai
pentingnya faktor “kelembagaan”  (institutions)  sebagai  variabel yang mendorong pertumbuhan  ekonomi  sebuah  negara.  Kelembagaan  -berbeda  dengan  faktor pendidikan,  SDA,  penduduk,  dan  teknologi-  dipandang  bisa  menjelaskan fenomena  perbedaan  pencapaian  kemajuan  ekonomi  (pertumbuhan  ekonomi) antarnegara. Jika faktor pendidikan (human capital),  SDA,  kepadatan penduduk, dan teknologi lebih merupakan faktor ‘steril’ yang bisa dipisahkan dengan realitas sosial;  maka  kelembagaan  justru  hidup  dan  berjalan  di  atas  realitas  sosial masyarakat.  Masalahnya,  bagaimanakah sebuah tolok ukur harus dibuat untuk menentukan  kelembagaan  yang  ideal?
Secara  definitif  kelembagaan  sendiri  bisa  dimaknai  sebagai  ‘regulasi perilaku  atau  aturan  yang  secara  umum  diterima  oleh  anggota  dari  kelompok sosial,  yang mengatur perilaku  dalam  situasi yang spesifik,  baik yang dikontrol oleh  kelom pok n ya  sen d iri  maupun  ditegakkan  oleh  oto rita s   e k s te rn a l’ (R u th erford,  1994:182).  Dalam   konteks  ini  kelem bagaan  m em ilik i  tiga komponen,  yakni  regulasi  formai,  aturan  informal,  dan  mekanisme  penegakan (enforcement mechanism)  (North  (1994:360).3 Aturan  formai  meliputi  konstitusi, statuta,  hukum,  dan  seluruh  regulasi  pemerintah  lainnya.  Aturan  formai membentuk  sistem  politik  (struktur  pemerintahan,  hak-hak  individu),  sistem ekonomi  (hak  kepemilikan  dalam  kondisi  kelangkaan  sumberdaya,  kontrak), dan  sistem  keamanan  (peradilan,  polisi).  Sedangkan  aturan  informal  meliputi p en galam an ,  n ila i- n ila i  tra d is io n a l,  agam a,  dan  selu ru h   fa k to r  yan g mempengaruhi  bentuk  persepsi  subyektif  individu  tentang  dunia  di  mana mereka  hidup  (Pejovich,  1999:4-5).  Terakhir  adalah  penegakan,  bahwa  semua kelem bagaan  terseb u t  tidak  akan  e fek tif  apabila  tidak  d iirin g i  dengan mekanisme  penegakan.4  Dengan pengertian itu,  kelembagaan  kurang lebih  bisa dimaknai  sebagai  seperangkat  aturan  main  yang  memungkinkan  antarpelaku ekonomi  dapat  melakukan  transaksi.
Sayangnya,  kelem bagaan  ekonom i  yang  disusun  oleh  pengam bil kebijakan  (baca:  pemerintah)  kurang  menyentuh  pada  aspek  ‘inform al’  yang sesungguhnya  m em iliki  kontribusi  positif  terhadap  proses  pembangunan ekonomi.  Dalam formulasi penyusunan kelembagaan ekonomi, pemerintah lebih menekankan  kepada  kelembagaan  ‘formai’  yang  menempatkan  aspek  legal, penciptaan  sistem  (ekonomi/politik),  dan  hak  kepemilikan  (property  rights) sebagai  prioritas  yang  harus  dibangun.  Sebaliknya,  aspek-aspek  semacam stru k tu r  sosial  (le n g k a p   dengan  n ila i-n ila i  ya n g   m en yu su n n ya)  tidak mendapatkan  porsi  yang  semestinya  dalam  konseptualisasi  pembangunan ekonomi.  Sangat  sulit  ditemui  kebijakan  ekonomi  (secara  lebih  luas:  strategi pembangunan  ekonomi)  yang  diproduksi  mengadopsi  -m isalnya-  nilai-nilai budaya  dalam  formulasi  kebijakan.  Demikian  pula  isu  modal  sosial  (social capital), yang salah  satunya  menempatkan  pentingnya  solidaritas, kerjasama, kepercayaan; tidak diberi ruang dalam konsep maupun implementasi
3  Penulis  lain  memakai  istilah  yang  berbeda (tetapi  dengan  makna  yang  sama)  sebagai  pengganti kata  kelembagaan  formal  dan  informal,  yakni  kelembagaan  eksternal  dan  internal.  Lihat  Kasper Wolfgang  dan  M anfred  E.  Streit, Institutional Economics:  Social  Order  and Public  Policy, The Locke Institute, Edward Elgar, UK and USA,  1998, hal. 31 4 Di sini harus dibedakan secara tegas antara kelembagaan dan organisasi. Jika kelembagaan adalah seperangkat  aturan,  regulasi,  dan  mekanisme  penegakan;  maka  organisasi  adalah  individu  atau kelompok yang berkum pul bersam a untuk mencapai sebuah tujuan

## Yustika,  Gelombang  Ketiga  Perekonomian Asia
pembangunan ekonomi.  Padahal, seperti yang telah diulas dalam banyak tulisan, modal  sosial  memiliki  donasi  positif terhadap  kinerja  perekonomian,  misalnya melalui  penyediaan  barang-barang publik  (public goods),  perbaikan  manajemen kepemilikan  bersama  (common  property),  dan  penurunan  biaya-biaya  sosial (Wallis, Killerby, dan Dolleiy, 2004:245).
Dengan cara pandang ini, perbedaan pencapaian pembangunan (ekonomi) tidaklah  bisa  dijelaskan  secara  tunggal  lewat  perbedaan  input-input  material, semacam   sum berdaya  alam ,  teknologi,  pendidikan,  ataupun  kepadatan penduduk;  melainkan  mempertimbangkan  modal  sosial  sebagai  determinan penting  dalam  pelaksanaan  pembangunan,  seperti  nilai-nilai,  norma,  jaringan sosial,  dan  distribusi  pengetahuan  (Dhesi,  2000:201).  Sampai  di  sini  dapat dipahami  bila  fenomena  etnis/etnisitas  merupakan  pokok  soal  yang  sangat penting  untuk  dilibatkan  dalam  formulasi  kebijakan  pembangunan  ekonomi. Sekadar  ilustrasi,  sangat  sulit  dibayangkan  sebuah  kom unitas  etnis  yang berkeyakinan bahwa  Tcetua adat adalah wakil Tuhan di  dunia’ untuk menerima kenyataan  sebaliknya:  bahwa  ketua  adat  adalah  manusia  biasa  yang  memiliki kekurangan.  Jika  pemahaman  ini  dipaksakan  tanpa  melalui  proses  sosialisasi dan negosiasi,  misalnya introduksi aktivitas ekonomi tanpa melibatkan struktur komunitas  adat,  hampir  bisa  dipastikan  proses  pembanguan  tersebut  akan menemui jalan  buntu  dalam  operasionalisasinya.  Penyebabnya  sederhana saja: aktivitas  ekonomi  itu  tidak  memiliki  otoritas  ‘kebenaran’  yang  legitimasinya biasanya  diserahkan  kepada  ketua  adat.
Tentu  saja,  dalam  masyarakat yang  multietnis,  masalah  tersebut  tidak berhenti  pada  k egagalan  pembangunan  semata,  tetapi  lebih  ja u h   akan memunculkan benih-benih konflik yang sulit untuk ditangani.  Kasus di Rwanda mungkin  merepresentasikan dengan  sangat baik  persoalan  tersebut.  Penduduk Rwanda  secara  umum  dibagi  dalam  dua  kategori  etnis,  yakni  Hutu  (85%)  dan Tutsi  (15%).  Sebelum   m em peroleh  kemerdekaan,  etnik  Tutsi  merupakan penguasa  di  bawah  adm inistrasi  pemerintah  kolonial  Jerm an  dan  Belgia. Sebaliknya,  setelah era paska-kolonial,  etnik Hutu menjadi  penguasa (the ruling class)  dan  mengeluarkan  banyak  kebijakan  diskriminatif terhadap  etnis  Tutsi, misalnya  di  bidang  pendidikan  dan  ketenagakerjaan.  Akibat  dari  diskriminasi tersebut,  sebagian  besar  etnik  Tutsi  bekerja  di  sekor  swasta  (private)  karena mereka dibatasi untuk bekerja di sektor pemerintah (State employment).  Namun, dari  sisi  kesejahteraan,  dilaporkan  bahwa  sebagian  besar  sektor  bisnis  dan pinjaman bank dikuasai oleh etnik Tutsi (Austin,  1996:7; dalam Storey,  1999:51). Lebih  dramatis  lagi,  etnis  Tutsi  yang  hanya  berjumlah  15%  menguasai  sekar 70% perekonomian Rwanda (Dorsey,  1994:123,170; dalam Storey,  1999:51). Dalam posisi  seperti  ini  dapat  diim ajinasikan  betapa  sulitnya  penguasa  untuk m em p rod u k si  k e b ija k a n   ekonom i,  karen a  apapun  k e b ija k a n   itu  akan dipersepsikan  sebagai  pemihakan  terhadap  etnis  tertentu.  Pada  titik  inilah konflik  tersebut  akan  muncul  dan  menjadi  laten.

## Indonesia dan Malaysia:  Dua Kawasan,  Satu Persoalan
Berdasarkan  konfigurasi  struktur  sosial  masyarakat  di  negara-negara Asia,  setidaknya terdapat dua karakteristik yang bisa dipilah.  Pertama,  negara- negara  yang  secara  etnik  penduduknya  homogen,  seperti  Cina,  Jepang,  Korea Selatan,  dan  Hongkong.  Kedua,  negara-negara yang  secara  etnik  penduduknya
heterogen ,  m isa ln y a   In d on esia,  M alaysia,  dan  India.  W alau pu n  tidak menggambarkan  seluruhnya,  fakta  menunjukkan  bahwa  negara-negara  yang penduduknya  terdiri  dari  etnis  tunggal  memiliki  kinerja  perekonomian  yang lebih  baik.  Jepang  dan  Korea  Selatan  misalnya,  selama  ini  dikenal  sebagai penggerak ekonomi dunia melalui produk-produk sektor manufaktur yang sangat kompetitif.  Pada  era  1970-an,  komoditas-komoditas  Jepang  telah  membanjiri pasar  internasional,  termasuk  pasar  AS  dan  Eropa.  Setelah  itu,  sejak  akhir dekade  1980-an  atau  awai  dekade  1990-an,  Korea  Selatan  dan  tiga  macan Asia lainnya (Hong Kong, Taiwan, dan Singapura), mengikuti Jepang untuk menyerbu pasar  internasional  melalui  produk-produknya  yang  sangat  inovatif.  Dalam literatur  ekonomi,  proses  masuknya  barang-barang  dari  Asia  Timur  ke  pasar internasional  tersebut,  dengan  Jepang  sebagai  pemimpinnya,  sering  disebut dengan istilah  ‘fly in g geese’ (Wallerstein,  2000:255).  Langkah Jepang dan empat negara Asia lainnya itulah yang penulis sebut  sebagai  ‘Gelombang Pertama dan Kedua  Perekonomian  Asia’.
Pertanyaannya,  adakah  peluang  bagi  negara-negara  seperti  Indonesia dan  Malaysia,  yang  m asyarakatnya  multietnis,  melakukan  proses  serupa sehingga menjadi kekuatan  ekonomi yang diperhitungkan  di  dunia,  setidaknya di  kawasan Asia.  Secara  teoritis,  tentu  saja hal  itu  mungkin  dilakukan,  apalagi pada  saat  yang  bersamaan  dibarengi  dengan  keunggulan  input  ekonomi  yang cukup besar, seperti sumberdaya alam.  Namun, realitasnya,  tidak mudah untuk membuat  k inerja  ekonom i  yang  bagus  di  tengah  kon figu rasi  etnis  yang m ultiragam .  K asus  di  In d on esia  dan  M alaysia  yan g  terja d i  selam a  ini memperlihatkan  dengan  baik,  bahwa  hampir  di  sepanjang  usia  pembangunan (ekonomi)  dijalankan masalah/konflik etnis tidak pernah hilang dari peredaran. Bahkan,  kerusuhan-kerusuhan  besar  yang  berakhir  secara  dramatis,  seperti saat  Pemilu  tahun  1969  di  Malaysia dan reformasi  ekonomi/politik tahun  1998 di  Indonesia,  tidak  dapat  diasingkan  dari  masalah  etnis.  Dari  fakta  awai  ini, kesimpulan  sederhana  yang  bisa  diambil  adalah  persoalan  etnis  sering  kali menjadi  beban  pembangunan  jika  tidak  ditangani  secara  tepat.  Masalahnya, tidaklah  mudah  untuk  mencari  formulasi yang  ideal  untuk  mengelola  masalah perbedaan  etnis  tersebut.
Dari  perspektif  sejarah,  Indonesia  dan  Malaysia  bisa  dikatakan  dua wilayah dengan masalah yang sama.  Indonesia, yang selama 350 tahun menjadi koloni  Belanda  (di  luar  Portugis  dan  Jepang),  memiliki  dasar  keragaman  etnis sejak  awainya.  Secara  figuratif,  tentu  saja  yang  terbesar  adalah  etnik  Melayu (pribumi)  yang  kebanyakan  tinggal  di  wilayah  perdesaan.  Kemudian,  ada  etnis minoritas,  Cina,  yang  menguasai jalur  perdagangan  (bisnis).  Lainnya,  terbagi dalam jumlah yang kecil  semacam etnis India dan Arab.  Etnis yang terakhir ini juga  bergerak  dalam   dunia  pedagangan,  tapi  dalam  skala  yang  lebih  kecil dibandingkan  etnis  Cina.  Sungguh  pun  begitu, jika  diperinci  lagi jumlah  etnis di  Indonesia  sangat  banyak,  lebih  dari  300  etnis.  Dari  peta  tersebut  bisa dimengerti  apabila  mayoritas  etnik  pribumi  lebih  banyak  bekerja  pada  sektor pertanian  dan  banyak  m engisi  formasi  di  lembaga  pem erintah  (birokrasi, term asuk  m iliter).  Sebaliknya,  pem erintah  Orde  Baru  m elaran g  etnis  - khususnya-  Cina  untuk  masuk  dalam  struktur  pemerintah  maupun  militer, sehingga mereka  terkonsentrasi  pada  sektor  bisnis  saja.  Bahkan,  dalam  sektor pendidikan  pun  cukup  sulit  bagi  etnis  Cina  untuk  m asuk  ke  sekolah (universitas)  negeri  (yang  dimiliki  oleh  negara).

## Yustika,  Gelombang Ketiga  Perekonomian Asia
Hal  yang  mirip juga  terjadi  di  Malaysia,  di  mana  bekas jajahan  Inggris tersebut  setidaknya  terbagi  dalam  tiga  etnik  utama.  Pertama,  adalah  pribumi (etnik Malay) yang mendominasi penduduk Malaysia,  sekitar 48%.  Kedua,  etnik Cina yang  merupakan  imigran  sebanyak  36%.  Ketiga,  etnis  India  sebanyak 9% (Neher,  1991:103; dalam Maclntyre,  1994:168).  Seperti halnya di Indonesia, etnis pribumi  di  Malaysia  lebih  banyak  mendiami  wilayah  perdesaan,  meskipun sebagian  juga  tersebar  di  wilayah  perkotaan  dan  bekerja  di  sektor  bisnis. Sementara itu,  etnis  Cina yang datang pada abad  19  lebih banyak bekerja pada sektor  bisnis  (menjadi  pedagang),  sebagian  besar  tinggal  di  daerah  perkotaan, dan  industri  skala  kecil.  Sedangkan  etnik  India  yang  semula  didatangkan  oleh pemerintah kolonial Inggris untuk bekerja di  sektor perkebunan,  sekarang telah melakukan  mobilitas  kerja  ke  sektor  jasa  (bisnis  maupun  profesional).  Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa struktur etnik di Malaysia lebih seimbang dibandingkan  Indonesia.  Bahkan,  bila  dikuliti  lebih  dalam  lagi,  struktur  etnik di  Indonesia lebih  rumit untuk ditelaah karena terdiri  dari  banyak ragam etnik.
H anya  saja,  dalam   perkem bangannya,  p erbedaan  etnik  tersebut menjelma  menjadi  kepincangan  ekonomi  akibat  kebijakan  diskriminatif  yang diterapkan  oleh  pem erintah  di  kedua  negara  (In d on esia  dan  M alaysia). Pemerintah  Malaysia,  misalnya,  kebijakan  yang  diintroduksi  oleh  pemerintah baru  (setelah  memperoleh  kemerdekaan)  tanpa disadari justru  menjadi  sumber ketimpangan  ekonomi  antaretnis.  Kebijakan  tersebut  adalah  ekspansi  sektor industri,  padahal  sektor  tersebut  sebagian  besar  dihuni  oleh  etnis  Cina. Akibatnya,  mayoritas  kemakmuran  dan  aset ekonomi  dikuasai  oleh  etnis  Cina. Kerusuhan yang terjadi  pada  tahun  1969  bisa  dilihat  dari  bingkai  itu,  di  mana etnik  pribumi  cemburu  dengan  kesejahteraan  ekonomi  yang  diraup  oleh  etnis Cina. Akhirnya, muncullah Kebijakan Ekonomi Baru (New Economic Policyf NEP) yang secara eksplisit hendak melakukan redistribusi kemakmuran dan kegiatan ekonomi  dari  non-M alay  ke  etnik  Malay.  Bahkan  NEP  itu  secara  spesifik memberikan  target  dalam  dua  dekade  sejak  kebijakan  tersebut  dikeluarkan sekitar  30%  dari  total  kegiatan  di  sektor  bisnis  dan  industri  harus  melibatkan etnik  pribumi  (baca:  Malay),  baik  dalam  hal  kepemilikan  maupun  manajemen (Malaysia,  1971:158;  dalam Maclntyre,  1994:172).
Hal  yang  sama  juga  berlangsung  di  Indonesia.  Sejak  pemerintah  Orde Baru  berkuasa,  kebijakan  diskriminatif  terhadap  etnis  Cina  sudah  dilakukan dengan  membatasi  gerak  mereka  hanya  pada  sektor  privat.  Akibatnya,  etnik pribumi  terkonsentrasi  untuk  pekerjaan  di  sektor  pemerintah  (birokrasi)  dan sektor  pertanian  (perdesaan).  Celakanya,  pada  awal-awal  tahun  1970-an pemerintah justru  mengembangkan  sektor  industri  dan  perdagangan,  padahal sektor itu  dihuni oleh etnis  Cina.  Bisa diduga apabila hasil  dari pengembangan sektor industri tersebut sebagian besar dipetik oleh etnis Cina, ditambah sedikit saudagar  pribum i  yang  dekat  dengan  kekuasaan.  Akhirnya,  kesenjangan ekonomi  menjadi  tidak  dapat  dihindari  lagi.  Data-data  menunjukkan,  bahwa penguasaan aset ekonomi yang dimiliki oleh 300 konglomerat terbesar Indonesia semakin  lama  kian  bertambah.  Jika  pada  tahun  1988  nilai  aset  ekonomi yang dikuasai baru sebesar Rp 53.182 milyar, maka pada tahun  1993 jumlah tersebut sudah  menggelembung  menjadi  227.327,3  milyar.  Jumlah  itu  setara  dengan 38,1%  GDP  pada  tahun  1988  dan  75,8%  GDP  tahun  1993  (PDBI,  1994;  dalam Yustika,  2000:117).  Padahal,  seperti yang telah diterangkan di muka,  penguasa aset  ekonomi  (konglomerat)  itu  adalah  etnis  Cina  akibat  kebijakan  ekonomi
pemerintah  yang  tidak  sensitif  terhadap  isu  etnis.5
Sampai  di  sini  bisa  dimufakati  bahwa  diantara  Indonesia  dan  Malaysia terdapat  tipologi  persoalan  yang  sama,  dalam  pengertian  heterogenitas  etnik. Kedua  negara  tersebut  dihantui  dengan  pergolakan  etnis  akibat  kesenjangan ekonomi  diantara  kelompok  etnis  yang  ada.  Pendeknya,  etnis  pribumi,  yang merupakan  etnis  mayoritas,  hanya  mengakumulasi  kemakmuran  ekonomi yang sangat  sedikit.  Dalam  posisi  seperti ini,  sering kali  kebijakan apapun yang dirumuskan  oleh  pemerintah  akan  dipersepsikan  secara  subyektif  (menurut perspektif  etnis)  oleh  rakyat.  Misalnya,  kebijakan  untuk  mengembangkan wilayah  perdesaan  dianggap  hanya  menguntungkan  kaum  pribumi,  sehingga berpotensi  digagalkan  oleh  etnis  Cina.  Sebaliknya,  kebijakan  untuk  memacu sektor industri dan  perdagangan,  dimengerti  sebagai pemihakan terhadap etnik Cina  sehingga  akan  dilawan  oleh  etnik  pribumi.  Hal  seperti  inilah  yang juga terjadi  di  Rwanda,  di  mana  seluruh  kebijakan  ekonomi  pemerintah  ditanggapi secara  s u b y e k tif  (b aca:  k ep en tin gan   e tn is )  oleh  ra k ya t  y a n g   m erasa kepentingannya  terganggu  (Storey,  1999:53).
Dalam  kasus yang pelik semacam ini,  pembangunan  berbasis etnik bisa dijalankan  dalam  tiga  level  sekaligus.  Pertama,  memberi  ruang yang  sama bagi semua  individu  (apapun  kelompok  etniknya)  untuk  memilih  jenis  pekerjaan yang  diinginkan;  baik  di  sektor  swasta  maupun  pemerintah,  lokasi  perdesaan maupun perkotaan, dan pertanian maupun industri/jasa.  Singkatnya, tidak ada diskriminasi  dari  negara  (pemerintah)  terhadap  warga  negara  yang  hendak m emilih  pekerjaan.  Kedua,  memberikan  keseim bangan  kebutuhan  dasar (misalnya  pendidikan,  kesehatan,  dan  akses  ekonomi)  antarpelaku  ekonomi. Maksudnya,  harus  disadari  pula  bahwa  selama  ini  ‘kekalahan’  etnik  pribumi dalam  bersaing  dengan  etnik  pendatang  (misalnya  Cina)  tidak  selalu  akibat kebijakan  pemerintah  yang  salah,  melainkan  berlangsung  karena  kemampuan kewirausahaan  yang  berbeda  maupun  intensitas  ‘kerja  keras’  yang  berlainan. Dalam  konteks  ini,  yang  dibutuhkan  adalah  kemampuan  pemerintah  untuk memberikan  infrastruktur  ‘pengetahuan’  yang  sepadan  sehingga  mereka  bisa bersaing  secara  adil  [fair  competition).  Ketiga,  menyerap  nilai-nilai  lokal  yang berbasis etnis  untuk  diadopsi dalam  strategi/konsep  pembangunan  ekonomi.
5  Hal  Hill  m emberikan  uraian  yang  cukup  memadai  tentang  konglom erasi  di  Indonesia  tersebut dengan memberikan  deskripsi sebagai berikut. Pertama, nonpribumi  mendominasi perekonomian. Tujuh perusahaan besar sem uanya di tangan Cina-Indonesia, baik pribadi maupun keluarga. Hanya empat perusahaan pribumi ter-masuk dalam 25 besar konglomerat; dua dari tiga terbesar dimiliki oleh anak-anak  Presiden  (Soeharto)  dan  dua yang  lainnya berada di  peringkat  terbawah. Kedua, sejak akhir 1992 kelompok Salim (Liem Sioe Liong) mempunyai kelas tersendiri, ketika sumberdaya kelompok Astra harus dicairkan guna menjadi jaminan Bank Summa, yang dimiliki oleh pendiri Astra, William Soeryajaya. Salim merupakan satu-satunya konglomerat yang diakui secara intemasional dan régional, meskipun  yang  lainnya  -khususnya  Lippo  group-  sedang  merintisnya. Ketiga, sebenarnya  semua kelompok  merupakan  “new m o n e y menurut  istilah  Mackie  (1990).  Beberapa  pem ilik  menjadi berkembang selam a  O rde  Baru,  contoh  yang jelas  adalah  bisnis  para  anak pejabat  tinggi  negara. Beberapa  pengusaha  lain ju g a  belum  terdengar  sampai  pada  pertengahan  tahun  1980-an,  seperti taipan kayu Prajogo Pangestu. Lihat Hal Hill, Transformas i Ekonomi Indonesia Sejak 1966: Sebuah Studi Kritis  dan  Komprehensif, PAU  -  UGM  bekerjasama dengan  PT.  Tiara  Wacana,  Yogyakarta, 1996, hal.  159-160

## Yustika,  Gelombang Ketiga  Perekonomian Asia
Pemerintah  perlu  menyadari  bahwa  tidak  ada  konsep  pembangunan  universal, m elainkan  harus  selalu  m engalami  ‘lok alisasi’  sesuai  dengan  nilai-nilai masyarakat  setempat.  Dengan  cara  pandang  semacam  ini,  setiap  kebijakan pembangunan  yang  diintrodusir  lebih  berpotensi  untuk  berhasil  ketimbang konsep pembangunan yang kedap 'budaya’.
Penelitian  yang  pernah  penulis  lakukan  menunjukkan  beberapa  BPR (Bank  Perkreditan  Rakyat)  yang  menyerap  sistem  dan  adat  setempat  (BPR tradisional)  justru  memiliki  kinerja  lebih  bagus,  khususnya  dalam  mencegah terjadinya  kredit  macet.  Sebaliknya,  BPR  yang  menggunakan  perangkat  dan kelembagaan  baku  yang disodorkan  oleh  Bank  Indonesia  (BPR  modern)  banyak yang  terjebak  dengan  persoalan  kredit  macet  sehingga  membuat  kinerja  BPR menjadi  buruk.6  Kasus  di  wilayah  Bali  dan  Padang  membuktikan  hal  itu,  di mana Keberhasilan LPD (Lembaga Perkreditan Desa/BPR tradisional) tidak lepas dari  kedudukannya  sebagai  lembaga  keuangan  yang  sarat  dengan  nilai  adat. Ketua LPD adalah Kepala Adat (Kelian).  Sedangkan pengurusnya ditentukan oleh Kepala Adat melalui musyawarah, dan yang terpilih biasanya adalah orang-orang yang jujur,  rela  berkorban,  memiliki integritas  tinggi  terhadap  moral,  dan  tidak cacat  di  masyarakat.  Karena  kriteria  semacam  ini,  sering  kali  pengurusnya memiliki pendidikan yang relatif rendah.  Di  samping sebagai  ketua  LPD,  Kepala Adat  menguasai  “awig-awig  desa”,  yaitu  suatu  komunitas  yang  secara  turun- temurun membentuk desa adat.  Dalam kepercayaan orang Bali,  semua manusia akan  “moksa”  dan  kemudian  turun  kembali  ke  dunia  untuk  meneruskan perjalanan hidupnya dalam wujud yang lain.  Bila perangainya sewaktu  hidup di dunia sangat buruk, “reinkarnasi” mereka ke dunia akan terwujud dalam bentuk yang  sangat  buruk  seperti  menjadi  binatang.  Masyarakat  Bali  percaya  dengan “karma phala”,  yaitu  setiap  perbuatan  akan  menuai  hasil  yang  sepadan.  Bila tidak  membayar  utang  misalnya,  mereka  akan  memperoleh  hasil  buruk  pada kehidupan  nantinya,  termasuk  keturunannya.7
Fakta tersebut  memperlihatkan  bahwa  nilai-nilai  lokal,  yang bersumber dari  adat/etnis  setempat  berperan  dalam  menjustifikasi  maupun  menegasikan konsep pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.  Dengan keragaman etnis yang dimiliki oleh Indonesia dan Malaysia, sesungguhnya kedua negara tersebut mempunyai peluang yang besar untuk membangun perekonomian dengan basis etnik.  Dengan  m engadopsi  keunggulan  nilai-nilai  setiap  kelom pok  etnis, diharapkan  pencapaian  (outcome)  pembangunan  yang  diperoleh  akan  lebih bermutu  ketimbang hanya  berdasarkan  nilai-nilai  satu  etnik  tertentu.  Sekadar
6 Yang  dikelompokkan  sebagai  BPR  “modem”  adalah  BPR  yang  didirikan  baik  sebelum  maupun setelah dikeluarkannya kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 88). Semuanya ini dikelompokkan sebagai BPR modem karena telah menerapkan manajemen modem seperti halnya bank umum pada umumnya. Sedang yang dimaksud dengan BPR “tradisional” adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD), di mana dalam praktiknya budaya lokal sangat mewarnai model operasi LPD.
7 Penelitian ini dilakukan di tujuh propinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, DKI  Jakarta, Bali, dan  Sumatra Barat.  Informasi  lebih lengkap,  lihat  M.  Ju su f W ibisana,  Munawar Ismail,  Iwan Triyuwono,  Nurkholis,  dan Ahmad  Erani Yustika, Penelitian Penyem purnaan Sistem Pimbinaan dan Pengaw asan Bank Perkreditan Rakyat , Laporan Hasil Penelitian kerjasama antara Bank Indonesia dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang,  1998.
contoh, apabila keunggulan kewirausahaan etnis Cina,  sikap pantang menyerah etnik  Madura,  dan  mental  migrasi  etnik  Minang  digabung  menjadi  satu;  maka diproyeksikan  akan  menghasilkan  daya  saing  dan  inovasi  ekonomi  yang  lebih k om p etitif.  D en gan   k ata  lain ,  m asin g-m asin g  e tn ik   d ip a s tik a n   akan mendonorkan  sifat  positif  yang  bisa  diserap  oleh  pemerintah  sebagai  sumber konseptualisasi  pembangunan  ekonomi.  Jika ini  terjadi,  bukan  hanya  masalah ketimpangan  ekonomi  yang  akan  menjauh,  tetapi  juga  mengikat  masyarakat multietnis  tersebut  dalam  solidaritas yang  kuat.

## Penutup
Seluruh  uraian  di  muka  sebetulnya  masih  m enyisakan  beberapa p erta n yaan   p e n tin g   y a n g   m em erlu kan  kajian   leb ih   la n ju t.  M isaln ya, bagaimanakah prosedur untuk mengadopsi nilai-nilai lokal (berbasis etnis) dalam konsep  pembangunan?  Nilai-nilai apa  saja yang harus  diadopsi  sehingga dapat m enopang  p em b an gu n an   ekonom i?  Siapakah  yan g  b erta n ggu n g  ja w a b merumuskan konsep pembangunan berbasis etnis tersebut? Tetapi terlepas dari pertanyaan-pertanyaan  lanjutan  itu,  pesan  inti  dari  risalah  ini  adalah  ingin mendeskripsikan  betapa  isu  etnis  merupakan  masalah  kronik yang  mengiringi proses  pembangunan  ekonomi  di  sebagian  besar  negara,  khususnya  negara dengan  penduduk  multietnik.  Dengan  kesadaran  seperti  ini,  sudah  menjadi keniscayaan  apabila  negara-negara  dengan  karakter  penduduk  yang  semacam itu  mulai bersikap je m ih  untuk menegosiasikan konsep pembangunan ekonomi yang  tidak  berjarak  dengan  masalah  etnisitas.  Indonesia  dan  Malaysia,  yang secara tipikal mewakili  kekayaan  heterogenitas etnis di  Asia,  berpeluang untuk menjadi  pioner  dalam  pencarian  konsep  dan jejak  pelaksanaan  pembangunan ekonomi  yang  berbasis  etnik.  Jika  berhasil,  gelombang  ketiga  perekonomian Asia  akan  segera  terjadi  dengan  Indonesia dan  Malaysia  sebagai  pemimpinnya.
Wallahu a ’lam bissawab.

## Yustika,  Gelombang Ketiga  Perekonomian Asia

## Daftar  Pustaka
Abdillah S., Ubed.  2002.  Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas.

## Yayasan Indonesiatera.  Magelang
Clague,  Christopher  et.  al.  1997.  Democracy,  Autocracy,  and  the  Institutions Supportive  of  Economic  Growth.  Dalam  Christopher  Clague.  (eds). Institutions and Economic Development: Growth and Governance in Less- Developed and Post-Socialist Countries. The Johns Hopkins University Press.  Baltimore  and  London
Dhesi,  Autar S.  (2000).  Social  Capital and Community  Development.  Community Development Journal Vol. 30, No. 3, July:  199-214
Hill,  Hal.  1996.  Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak  1966:  Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif. PAU - UGM bekerjasama dengan PT. Tiara Wacana. Yogyakarta Giddens, Anthony.  1997. Third Edition.  Sociology.  Polity Press.  Cambridge. UK Kasper, Wolfgang dan Manfred E. Streit.  1998. Institutional Economics: Social Order and Public Policy. The Locke Institute.  Edward Elgar.  UK and USA MacIntyre,  Andrew.  (Ed.).  1994.  Business and Govenment in Industrialising Asia.
Allen  &  Unwin.  Sidney.  Australia Nafziger,  E.  Wayne.  1990.  The Economics  o f Developing  Countries.  Prentice-Hall Inc.  Englewood  Cliffs.  New Jersey North, Douglass C.  1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance.
Cambridge  University  Press.  United  Kingdom Pejovich, Svetozar.  1999.  The Transition Process in an Arbitrary State: The Case fo r the  Mafia.  International  Centre  for  Economic  Research.  Italy Rutherford,  Malcolm.  1994.  Institutions  in  Economics:  The  Old  and  the  New
Institutionalism.  Cambridge  University Press.  United  Kingdom Storey,  Andy.  1999.  Economics  and  Ethnic  Conflict:  Structural  Adjustment  in
Rwanda. Development Policy Review. Vol.  17: 43-63 Wallerstein,  Immanuel.  2000.  Globalization  or  the  Age  of Transition?  A  Long- Term View of the Trajectory of the World System. International Sociology. Vol.  15  (2), June:  249-265
Wallis,  Joe,  Paul  Kilerby,  dan  Brian  Dollery.  2004.  Social  Economics and  Social Capital.  International Journal o f  Social Economics.  Vol.  31,  No.  3:  239- 258
Wibisana,  M.  Jusuf,  Munawar  Ismail,  Iwan  Triyuwono,  Nurkholis,  dan  Ahmad Erani Yustika.  1998. Penelitian Penyempurnaan Sistem Pembinaan dan Pengawasan  Bank  Perkreditan  Rakyat.  Laporan  Hasil  Penelitian k erjasam a  an tara  Bank  Indon esia  dan  P u sat  P e n e litia n   dan Pengembangan  Fakultas  Ekonomi  -  Universitas  Brawijaya.  Malang Wie, The Kian,  1997.  Pengembangan Kemampuan Teknologi Industri di Indonesia.
UI  Press.  Jakarta
Yeager,  Tim othy  J.  1999.  Institutions,  Transition  Econom ies,  and  Economic Development.  Political Economy of Global Interdependence. Oxford Yustika, Ahmad Erani.  2000. IndustrialisasiPinggiran. Pustaka Pelajar. Yogyakarta ------------------ . 2002. Pembangunan dan Krisis: Memetakan Perekonomian Indonesia.
PT  Gramedia Widyasarana  Indonesia  (Grasindo).  Jakarta