## FRAMING PEMBERITAAN “PEMBONGKARAN PUNGKRUK” PADA SURAT KABAR SUARA MERDEKA

## Mahfudlah Fajrie, Ika Suryani Kusuma Dewi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Unisnu Jepara Jl. Taman Siswa (Pekeng) Tahunan Jepara mahfudlahfajrie@gmail.com

## Abstract
This research was conducted to know the objectivity of Suara Merdeka newspaper on the news related to conflict of demolition of karaoke building and culinary business in Pungkruk  area  Mororejo  village,  Mlonggo  sub-district,  Jepara  regency.  The  research method used is qualitative by using Robert framing approach. N. Entman. Sources of data in this study are primary data, data obtained from the Suara Merdeka reporting from 3 August to 16 October 2016 edition, and secondary data in the form of papers on Suara Merdeka and books related to Robert's framing analysis. N. Entman. The results of his research are 1) framing conducted by journalists Suara Merdeka in news texts written tend to use a single point of view in defining the problem. This is done by reporters by giving more space to the Jepara regency statements in written texts than with statements from entrepreneurs Pungkruk and society; The dominant figure in the reporting texts written by journalists is Jepara Pemkab while Pungkruk entrepreneurs are figures who are considered as the cause of the problem, while the community is a supporter of Jepara regency policy; The journalist's report uses two depictions of moral values, positive and negative values. Positive values   are often raised against the depiction of District Government actions, whereas negative values   are often raised against the description of the actions of the Pungkruk entrepreneur; 2) reporters Suara Merdeka in preaching conflicts related dismantling Pungkruk building is less balanced, because it tends to prioritize the Jepara regency and marginalize the position of entrepreneurs.
Keywords: Framing, News, Newspaper, Suara Merdeka

## A.  PENDAHULUAN
Media memiliki peran penting dalam pendidikan, kehidupan sosial, dan budaya, namun seiring berkembangnya zaman, media juga menjadi ujung tombak dalam perekonomian dan politik. Secara ekonomis, media merupakan penunjang bisnis yang membantu masyarakat untuk memperoleh keuntungan dari berbagai usaha yang digeluti; sedang dari ranah politik, media memberi ruang atau arena pertarungan diskursus bagi kepentingan berbagai kelompok sosial-politik yang ada dalam masyarakat demokratis. Pentingnya peran media massa dalam berbagai aspek kehidupan secara umum, maka memicu banyak pihak baik yang bertujuan mengumpulkan  profit  sebesar  besarnya maupun yang berkepentingan dibidang
politik, berlomba-lomba memanfaatkan media massa sebagai alat untuk mencapai tujuannya.
Hal seperti ini juga terungkap dalam teori ekonomi-politik media yang dikemukakan oleh Golding dan Murdock. Dengan memakai pendekatan strukturasi Giddens, mereka menguraikan bahwa media massa memang telah beralih fungsi sebagai industri yang menjual produk berupa informasi untuk dikonsumsi masyarakat  demi  memperoleh  profit  bagi pemiliknya, dengan kata lain para pemeran media telah menjadikan kapitalisme menjadi konstruksi sosial media massa (Bungin, 2011:30).
Adanya kepentingan-kepentingan yang telah dijelaskan di atas pada akhirnya memungkinkan adanya

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui objektivitas surat kabar Suara Merdeka  pada  pemberitaan  terkait  konflik  pembongkaran  bangunan  karaoke dan usaha kuliner di kawasan Pungkruk desa Mororejo Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan framing Robert. N. Entman. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data yang didapatkan dari pemberitaan Suara Merdeka dari edisi 3 Agustus sampai 16 Oktober 2016, dan data sekunder berupa tulisan mengenai Suara Merdeka serta buku-buku yang berkaitan dengan analisis framing Robert. N. Entman. Hasil penelitiannya yaitu 1) framing yang dilakukan oleh wartawan Suara Merdeka dalam teks-teks berita yang ditulis cenderung menggunakan  satu  sudut  pandang  dalam  mendefinisikan  masalah  yang  ada. Hal ini dilakukan wartawan dengan memberikan ruang lebih banyak terhadap pernyataan Pemkab Jepara dalam teks yang ditulis dibanding dengan pernyataan dari pihak pengusaha Pungkruk maupun masyarakat; tokoh dominan dalam teks pemberitaan yang ditulis wartawan adalah Pemkab Jepara sedangkan pengusaha Pungkruk merupakan tokoh yang dianggap sebagai penyebab masalah, sementara masyarakat adalah sebagai pendukung kebijakan Pemkab Jepara; pemberitaan yang ditulis wartawan menggunakan dua penggambaran nilai moral, yaitu nilai positif dan nilai negatif. Nilai positif sering dimunculkan terhadap penggambaran tindakan Pemkab, sedangkan nilai negatif sering dimunculkan terhadap penggambaran tindakan pengusaha Pungkruk; 2) wartawan Suara Merdeka dalam memberitakan konflik terkait pembongkaran bangunan Pungkruk kurang berimbang, karena cenderung mengutamakan pihak Pemkab Jepara dan memarjinalkan posisi pengusaha.
Kata Kunci: Framing, Berita, Surat Kabar, Suara Merdeka
ketidakberimbangan isi berita, sehingga terdapat pihak yang lebih diuntungkan dari pihak yang lain. Selain ketidakberimbangan isi berita, efek dari kapitalisme media menjadikan media massa lebih berorientasi pada pasar dan lebih peka terhadap dinamika persaingan pasar dengan memberikan ruang lebih terhadap berita- berita yang mengandung sensasi, dan kontroversi agar selalu mendapat tempat di hati pembacanya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa berita tentang peristiwa yang mengandung pro dan kontra akan lebih menarik perhatian para pembaca sehingga mendapat banyak pemasukan dari iklan. Secara tidak langsung efek dari kapitalisme media tersebut dapat berakibat tergesernya fungsi media massa.
Setidaknya terdapat empat fungsi media massa, yaitu: fungsi edukasi, informasi, hiburan, persuasi dan pengawasan. Masing-masing mempunyai ketentuan, dan orientasi tersendiri berdasarkan tujuan dan kepentingan dari redaktur media massa tertentu, dan selama ini media massa telah berkecenderungan menggeser paradigmanya dari media yang independen ke arah media yang hanya mencari kekayaan ekonomi kapitalistik (Sholihati, 2007:35).
Mengenai kepemihakan dalam pemberitaan, media Indonesia mendapat kritik dari Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin. Mikhail menilai pemberitaan di media Indonesia terkait konflik  Ukraina  tidak  berimbang  dan hanya bersumber dari salah satu pihak. Ini disampaikan oleh kepala Pusat Kerja Sama Internasional Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) Ikhsan Baidirus, setelah acara dialog media bertajuk “Global  Media,  Global  Challenges ”
(kominfo.go.id, 19/11).
Adanya kritikan terhadap pemberitaan media massa di Indonesia yang tidak berimbang, harus menjadi perhatian khusus. Hal ini sebagai bukti kemungkinan adanya media massa di Indonesia yang menyajikan berita-berita tidak berimbang.  Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian terhadap salah satu Surat Kabar, yaitu Surat Kabar Suara Merdeka yang merupakan salah satu koran tertua di Indonesia yang lahir pada era pasca kemerdekaan RI. Misi awal Suara Merdeka yang terbit perdana pada 11 Februari 1950 di Semarang adalah memperdengarkan suara rakyat yang baru saja merdeka (jasaiklankoran.blogspot.com, 15/11).
Alasan penulis memilih surat kabar Suara Merdeka, yang pertama adalah Suara Merdeka merupakan surat kabar dengan jumlah pelanggan terbesar di Jepara, yaitu dengan total penjualan sekitar 1980-2160 eksemplar dalam kurun waktu satu bulan; kedua karena peristiwa yang diangkat termasuk dalam wilayah Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah (jasaiklankoran. blogspot.com, 15/11);  alasan ketiga berdasarkan data yang telah penulis kumpulkan, Suara Merdeka memberikan ruang dan perhatian lebih dalam pemberitaan pembongkaran Pungkruk bahkan jauh sebelum pembongkaran dilakukan.
Fenomena pembongkaran Pungkruk sendiri terjadi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 300/3004 tentang pembongkaran bangunan di atas tanah negara, pemerintah memutuskan untuk merobohkan semua bangunan yang ada di Pungkruk, dikarenakan penggunaan beberapa bangunan sebagai tempat karaoke dan menyediakan minuman keras.
Keputusan ini mendapatkan perlawanan dari pihak pengusaha kuliner maupun karaoke, karena sebelumnya Surat Edaran Bupati Nomor 300/1310 yang diterima oleh pengusaha Pungkruk hanya berisi tentang penutupan tempat hiburan karaoke.
Atas dasar perselisihan antara Pemkab Jepara dan Pengusaha Pungkruk penulis ingin mengetahui bagaimana realitas konflik kedua belah pihak dibingkai dalam berita yang diterbitkan oleh Suara Merdeka. Sehingga fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Suara Merdeka  dalam  memberitakan  konflik pembongkaran Pungkruk bersifat objektif dan berimbang atau bersifat subjektif dengan lebih menonjolkan salah satu pihak dan menghilangkan kepentingan pihak lain. Penelitian dilakukan dengan menganalisis konstruksi berita melalui penggunaan kata dan kalimat dalam berita, gambar dan citra tertentu yang ditampilkan pada khalayak, sehingga diketahui tingkat objektivitas, serta keberimbangan cara penyampaian isi berita yang ditulis oleh wartawan di Suara Merdeka mulai edisi 3 Agustus sampai dengan edisi 16 Oktober 2015.
Setidaknya terdapat dua konsep dalam  melihat  realitas  refleksi  media, yang pertama media berperan aktif dalam mengkonstruksi pesan, dan yang kedua media bersifat pasif dalam mengkonstruksi pesan, dengan kata lain media bersifat netral. Untuk menganalisis suatu media mengkonstruksikan pesan dapat dilakukan melalui analisis framing .
Dengan menggunakan analisis framing dapat diketahui bagaimana media menggambarkan sebuah peristiwa dengan memilih aspek tertentu dan mengabaikan aspek yang lain, serta bagaimana media menempatkan informasi dalam konteks
yang khas sehingga isu tertentu mendapat alokasi dan perhatian yang lebih besar ketimbang isu lain. Praktiknya, hampir semua media akan menyeleksi isu yang ada, menonjolkan isu tertentu dengan mengabaikan isu yang lain, menonjolkan aspek tertentu dari isu tersebut sambil menyembunyikan dan bahkan membuang aspek  yang  lain.  Verifikasi  dan  seleksi data, penyajian dalam bentuk berita, hingga penempatannya di sebuah rubrik tertentu. Di sini realitas sosial dimaknai dan dikonstruksikan dengan makna tertentu. Semua elemen tersebut tidak hanya bagian dari teknis jurnalistik, tetapi menandakan bagaimana peristiwa dimaknai dan ditampilkan (Eriyanto, 2002:3).

## B.  METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam meneliti surat kabar Suara Merdeka ini adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan  Taylor,  mendefinisikan  “metode kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari subyek yang diamati. Sehingga berdasarkan pengertian tersebut penelitian yang dilakukan terhadap surat kabar Suara Merdeka ini dapat dikatakan sebagai penelitian kualitatif, dikarenakan penelitian ini tidak menggunakan angka atau rumus dalam mengumpulkan data maupun memberikan penafsiran terhadap hasilnya, melainkan menggunakan data deskriptif berupa bahasa dan teks-teks tertulis.
Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan framing Robert. N. Entman. Framing menurut Entman secara konsisten menawarkan sebuah cara untuk mengungkap the power of a communication text, yaitu menunjukkan identitas para aktor yang berkompetisi
untuk mendominasi teks (Sobur, 2001:165).
Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari surat kabar Suara Merdeka yang  menyajikan  konflik  pembongkaran Pungkruk edisi 3 Agustus sampai 16 Oktober 2015. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa tulisan mengenai Suara Merdeka serta buku-buku yang berkaitan dengan analisis framing dan analisis teks media lainnya. Buku tersebut diantaranya adalah Analisis Teks Media (Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika, dan Analisis Framing) karya Alex Sobur, dan Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media) karya Eriyanto.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah surat kabar Suara Merdeka yang memuat berita tentang pembongkaran Pungkruk serta beberapa data lain yang berhubungan dengan surat kabar Suara Merdeka yang mendukung dalam penelitian ini. Dengan demikian, dokumen hasil dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sebuah dokumen independen yang sudah ada sebelum penyusunan penelitian (Moelong, 2001:217).
Penelitian ini menggunakan teknik analisis framing dari Robert. N. Entman. Entman melihat framing dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu. Dalam prakteknya framing dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain. Serta menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana, misalnya isu ditempatkan pada halaman depan, pengulangan, pemakaian
grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, dan pemakaian label tertentu (Eriyanto, 2002:186-187).
Menurut Entman, framing dalam berita dilakukan dengan empat cara, yaitu: pertama,  identifikasi  masalah  ( problem identification ), yaitu peristiwa dilihat sebagai apa, dan dengan nilai positif atau negatif; kedua, identifikasi penyebab masalah ( causal interpretation ), yaitu siapa yang dianggap penyebab masalah; ketiga, evaluasi moral ( moral evaluation ), yaitu penilaian atas penyebab masalah; dan keempat, saran penanggulangan masalah ( treatment recommendation ), yaitu menawarkan suatu cara penanganan masalah dan kadang kala memprediksikan hasilnya (Sobur, 2001:172).
Gambar 01 Skema Framing Robert. N. Entman

## Teknik Framing

## C.    HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profil Harian Suara Merdeka
Suara Merdeka merupakan salah satu koran tertua di Indonesia yang lahir pada era pasca kemerdekaan. Berbagai pengalaman di bidang jurnalistik menjadikan H. Hetami seorang wartawan yang ulet. Setelah menjadi pengasuh di majalah Reethe Hoge School (fakultas hukum pada zaman Belanda) di Jakarta dan Harian  Sinar Baru pada zaman masa perjuangan di Solo, menumbuhkan niatnya untuk mendirikan surat kabar sendiri (Sadono, 1996:33).

## Problem Identification
Peristiwa dilihat Sebagai Apa
Causal Interpretation Siapa Penyebab
Masalah Treatment Recommendation Saran Penanggulangan
Masalah
Moral Evaluation Penilaian atas Penyebab Masalah
Ketika terbit untuk pertama kalinya, kantor Suara Merdeka masih menumpang pada harian berbahasa Belanda, De Locomotife. Beberapa tahun kemudian, Suara Merdeka bisa menempati gedungnya sendiri lengkap dengan percetakannya di Jl. Merak II A. Suara Merdeka yang didirikan oleh H. Hetami dan dibantu oleh H.R. Wahyoedi dan Moh. Sulaiman. Rencana awalnya, koran tersebut akan diberi nama “Mimbar Merdeka” yang terdapat 13 huruf, sedangkan H. Hetami tidak menyukai angka ganji, sehingga dilakukan perubahan nama asalkan tidak meninggalkan kata “merdeka”, dan akhirnya diputuskan nama koran tersebut adalah “Suara Merdeka” yang jumlah hurufnya adalah 12 (Massoesiswo, 2002:22).
Misi awal Suara Merdeka yang terbit perdana pada 11 Februari 1950 di Semarang adalah memperdengarkan suara rakyat yang baru saja merdeka. Aspirasi dan suara hati nurani rakyat perlu ditampung oleh media yang dikelola oleh para pejuang pers. "Suara Hati, Suara Rakyat, Suara Merdeka...". Itu pula yang menjadi pertimbangan mengapa koran ini diberi nama “Suara Merdeka”. Pada mulanya koran tersebut terbit pada sore hari, empat halaman dan dicetak hanya dengan bantuan dua karyawan, dua meja dan dua mesin ketik. Untuk mencetaknya, Suara Merdeka menumpang di harian “ De Locomotief ” di Jalan Kepodang Semarang. Hal yang sangat menggembirakan ketika Suara Merdeka dipercaya dan mendapat kehormatan sebagai satu-satunya koran di Jawa Tengah yang diambil langganan secara kolektif oleh kesejahteraan Teer IV (Kodam IV/ Diponegoro sekarang) sebanyak 100 eksemplar tiap harinya (Massoesiswo, 2002:22).
Pada awal tahu 1970-an Suara Merdeka memasuki babak baru era offset (googleweblight.com, 20/9/2016) .  Dengan demikian semua perangkat huruf, lay out dan unsur pra-cetak menyesuaikan. Meskipun masih menggunakan mesin ketik, namun sebagian perangkat lain sudah dapat diganti dengan komputer, dan mesin Duplex diganti dengan mesin Web Offset yang mampu mencetak dengan kecepatan 30.000 eksemplar per jamnya, dan ditambah lagi mesin baru merk “ Goos Orbanite ” dengan kecepatan cetak 60.000 eksemplar per jam (Massoesiswo, 2002:20).
Setelah mengalami banyak kemajuan, kurang lebih empat tahun sebelum wafatnya H. Hetami pada tanggal 9 Februari 1986 yang bertepatan satu hari setelah Hari Pers Nasional yaitu 8 Februari, H. Hetami telah menyerahkan pengelolaan koran pada menantunya, Ir. H. Budi Santoso pada tanggal 11 Februari 1982 (Sadono, 1996:33). Di bawah pimpinan Budi Santoso, Suara Merdeka semakin berkembang, pada tahun 1992, Suara Merdeka sudah menggunakan teknologi lay out layar dengan menggunakan “macintos”. Dengan teknologi ini proses pembuatan berita, pengiriman, editing, penyusunan, dan pemilihan huruf lay out serta pengaturan warna sudah dilakukan dengan komputer dan seluruh bagian bisa on-line (Massoesiswo, 2002:21).
Saat ini Suara Merdeka merupakan surat kabar dengan pangsa pasar terbesar di Jawa Tengah. Dalam rangka memberikan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Tengah, Suara Merdeka Group terus- menerus melakukan langkah perbaikan. Berbagai terobosan telah dilakukan untuk meningkatkan performa perusahaan. Usaha penerbitan di Suara Merdeka Group meliputi majalah “MOP dan Belia” yang
bekerjasama dengan Depdikbud Jawa Tengah, “Hello” dalam bahasa inggris, harian sore Wawasan, serta tabloid Cempaka yang dulunya Terbitan Minggu. Sementara, jumlah anak perusahaan yang dibangun terus bertambah dibarengi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup handal, seperti PT. Dentrace yang bergerak di bidang kontraktor, radio FM setereo “Suara Sakti” dan percetakan PT. Mascom Graphy.  Sebagai group media terbesar, tersebar, terlengkap dan terbaik khususnya di Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya, Suara Merdeka  memiliki visi untuk selalu dekat dengan komunitas pembacanya. Melalui “Suara Merdeka Community” pembaca bisa berbagi informasi pada Suara Merdeka. Sebagai bentuk wadah komunitas pembaca Suara Merdeka yang dihimpun dari berbagai media dan forum dari Group Suara Merdeka.
Komitmen yang merupakan kombinasi idealistis dan realistis itu diraih dengan motto yang akan selalu diaktualkan oleh generasi penerus, yakni independen- obyektif. Tanpa prasangka yang telah dicanangkan oleh perintisnya, yang dalam perkembangannya mewujudkan sebagai upaya visioner untuk memposisikan Suara Merdeka, dengan segala kematangan tampilan isinya, menjadi moderator sekaligus perekat seluruh komunitas Jawa Tengah (Massoesiswo, 2002:25).  Akan tetapi saat hari ulang tahun ke 55, slogan Suara Merdeka “independen-obyektif” itu diganti menjadi Suara Merdeka perekat komunitas  Jawa  Tengah .
Deskripsi Pantai Pungkruk
Lokasi pantai Pungkruk berada di Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah,
Indonesia. Pantai tersebut terletak pada koordinat 6°07′36″S 110°24′00″E / 6.1268°S 110.400°E. Kawasan pantai tersebut dikelola oleh Pemkab Jepara dan dijadikan sebagai objek wisata pantai.
Pantai Pungkruk berada 7 km dari pusat kota Jepara, pantainya datar dan berkarang. Walaupun wisata “Pungkruk” berada di daerah pantai, akan tetapi “Pungkruk” lebih terkenal dengan wisata kulinernya, karena di lokasi ini terdapat banyak rumah makan tradisional yang menyajikan masakan laut ( seafood ) dengan menu andalan ikan bakar dan pindang serani. Beberapa rumah makan tertata cukup rapi, bahkan ada gazebo di atas air Pantai  Pungkruk.
Seiring dengan permintaan konsumen, selain keberadaan rumah makan muncul juga tempat-tempat karaoke. “Karaoke” tersebut ada yang hanya sebagai fasilitas penunjang yang ditawarkan oleh rumah makan, ataupun yang berada di bangunan ( room ) khusus karaoke.
Dengan keberadaan tempat karaoke tersebut, kawasan pantai Pungkruk mulai terkenal sebagai pusat lokasi hiburan karaoke. kawasan yang mulanya hanya terdapat semak belukar, lalu mulai didirikan kios kuliner oleh warga dalam perkembangannya justru lebih terkenal dengan pusat karaokenya. Sepanjang pantai, berdiri puluhan bangunan tempat karaoke.
Awalnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara tidak mempermasalahkan adanya usaha karaoke di kawasan pantai Pungkruk, akan tetapi setelah adanya penilaian buruk terhadap Bupati dan warga sekitar kawasan Pungkruk akibat
keberadaan tempat karaoke tersebut, Pemkab memutuskan untuk merobohkan seluruh bangunan di kawasan pangtai Pungkruk pada tahun 2015 kemarin. Pada saat itu Pemkab Jepara melakukan pembongkaran seluruh bangunan di kawasan pantai Pungkruk dengan alasan akan menghilangkan hiburan karaoke dari kawasan itu, dan menjadikannya sebagai pusat kuliner. Alasan tersebut juga diperkuat dengan pelanggaran para pengusaha karaoke yang membangun bangunan tetap di atas tanah milik Negara (www.murianews.com, 20/8/2016).
Analisis Pemberitaan Pembongkaran Pungkruk pada Surat Kabar Suara Merdeka Edisi 3 Agustus sampai 16 Oktober 2015
Terdapat 11 berita Pembongkaran Pungkruk yang diteliti yaitu dengan judul berita sebagai berikut :
1.  Menunggu Jepara Memiliki Perda Soal Usaha Karaoke (Senin 3 Agustus 2015)
Teks berita ini memberitakan kekhawatiran Pemkab Jepara terhadap perkembangan moral anak-anak yang tinggal disekitar tempat karaoke Pungkruk, sehingga Pemkab Jepara mengeluarkan kebijakan untuk menutup dan menghancurkan bangunan karaoke di Pungkruk dan berencana untuk menjadikan
kawasan Pungkruk murni tempat wisata kuliner. Akan tetapi kebijakan tersebut tidak didasari kekuatan hukum yang jelas seperti halnya Perda yang telah dimiliki oleh Kabupaten Pati dan Kudus.
Teks berita tersebut juga telah memperlihatkan ketegangan antara pihak Pemkab dengan para pengusaha. Sebagaimana telah dijelaskan dalam teks berita tersebut bahwa pihak pengusaha mempertanyakan dasar SK Bupati tentang pembongkaran tersebut. Sehingga para pengusaha karaoke berani melakukan pembelaan. Sementara pihak DPRD Jepara mengkritik Pemkab melakukan pembiaran terhadap pengusaha karaoke.
Terdapat  beberapa  definisi  masalah ( define  problems ) yang dikembangkan wartawan dalam berita tersebut. Pertama, mengenai akibat yang ditimbulkan oleh tempat karaoke di Pungkruk terhadap perkembangan moral  anak-anak yang sering berlalu lalang di sekitar tempat tersebut. Kedua, belum adanya Perda yang dimiliki Pemkab untuk menindak lanjuti keputusan untuk menutup tempat karaoke di Jepara khususnya di Pungkruk. Ketiga, kekhawatiran Mulud sebagai Wakil Ketua Paguyuban Pengusaha Pungkruk (Papepung) terhadap penyebaran PK di Jepara yang tidak terkontrol apabila tidak terdapat lokalisasi.
Adanya masalah yang digambarkan oleh wartawan, maka kemudian akan muncul diagnose causes yaitu dimunculkannya penyebab dari munculnya masalah tersebut. Wartawan memunculkan dua aktor yang lebih dominan dalam berita tersebut yaitu orang yang terdapat dan terlibat aktivitas di dalam tempat karaoke serta anggota Pemkab, sementara yang lain hanya sebagai pelengkap.
Penggambaran masalah yang dilakukan oleh wartawan dalam teks berita tersebut menggunakan moral judment untuk melegitimasi ataupun mendelegitimasi suatu tindakan. Pertama, kerusakan moral anak-anak sebagai generasi penerus bangsa ditampilkan sebagai akibat tidak dibongkarnya tempat karaoke di Pungkruk. Kedua, perlawanan dari pemilik tempat karaoke ditampilkan sebagai akibat tidak adanya Perda yang jelas mengenai usaha karaoke di Jepara. Ketiga, penyebaran PK yang identik dengan prostitusi akan semakin tidak terkontrol ditampilkan sebagai akibat tidak terdapatnya lokalisasi di luar Pungkruk.
Pada paragraf terakhir dari teks berita tersebut terdapat treatment recommendation . Secara tidak langsung wartawan menghimbau Pemkab untuk segera membentuk Perda tentang usaha karaoke.
Jika dikaitkan dengan teori analisis Entman secara umum, secara garis besar framing dalam berita dapat dilihat dari dua aspek, yaitu seleksi isu dan penekanan aspek yang digunakan untuk menojolkan isu yang dipilh. Pertama, dalam teks berita tersebut wartawan memilih dan lebih menonjolkan ketidak pastian Pemkab dalam memberantas usaha karaoke yang dinilai akan merusak moral penerus bangsa. Kedua, aspek yang digunakan untuk memberikan penekanan pada isu yang telah dipilih oleh wartawan untuk ditulis. Bagian awal penulisan berita yang dilakukan oleh wartawan Suara Merdeka dalam teks berita ini dapat dikategorikan sebagai berita features dengan menekankan aspek humant interest dengan memberikan penggambaran kondisi moral yang akan dialami oleh anak-anak di sekitar tempat karaoke Pungkruk. Dengan demikian
wartawan juga memunculkan citra negatif terhadap keberadaan tempat karaoke tersebut.
Penekanan juga dilakukan wartawan melalui bahasa dan kalimat yang digunakan untuk menggambarkan ketidak seriusan Pemkab dalam memberantas usaha karaoke, yaitu terletak di paragraf keempat
“Sayangnya, penegakkan aturan penutupan tempat karaoke itu tak didasari kekuatan hukum jelas dan tegas. Tak seperti Kabupaten Kudus dan Pati yang telah membuat dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) pengaturan usaha karaoke pada Juli kemarin, Jepara belum memilikinya. Jepara hanya mengandalkan Surat Keputusan (SK) Bupati untuk menjalankan kebijakan itu”.
Wartawan juga menggunakan kalimat persuasif untuk membuat kesan penekanan agar Pemkab segera membentuk Perda tentang usaha karaoke, ini terletak pada paragraf ketujuh
“Pemkab Jepara harus iri dengan Kudus. Tanpa adanya pusat karaoke di kota kretek itu, mereka punya Perda yang mengatur usaha karaoke”. Kalimat ini mensugestikan kepada pembaca, bahwa Pemkab harus segera membuat Perda tentang usaha karaoke.
2. Gugatan Class  Action Tak Pengaruhi kebijakan (7 Agustus 2015)
Teks berita ini memberitakan warga desa Mororejo yang melakukan perlawanan terhadap kebijakan Pemkab Jepara untuk mengambil alih dan mengelola tanah di
kawasan Pungkruk. Warga mengajukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Jepara. Warga meminta agar tanah tersebut diserahkan dan dikelola sendiri oleh warga. Menurut para warga, yang diwakili oleh Arif Hasan tanah itu adalah milik desa dan warga berhak mengelolanya. Akan tetapi gugatan tersebut tidak mempengaruhi keputusan Pemkab untuk mengelola dan menjadikan tanah tersebut sebagai pusat wisata kuliner. Hal tersebut dijelaskan oleh Nursinwan yang menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Jepara. Nursinwan juga menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 gugatan class action hanya ditujukan untuk permintaan ganti rugi.
Terdapat dua definisi masalah ( define problems ) yang dikembangkan wartawan dalam berita tersebut. Pertama, warga Mororejo mengajukan gugatan class action untuk menggugat tanah di kawasan pantai Pungkruk yang berdasarkan riwayatnya lahan itu adalah milik desa, namun tiba- tiba diakui sebagai tanah milik Negara. Kedua, Pemkab tetap tidak ingin menunda pembongkaran bangunan yang ada di lahan tersebut dan menata kembali sebagai pusat wisata kuliner, meskipun lahan telah digugat dengan class action .
Adanya masalah yang digambarkan oleh wartawan, maka kemudian akan muncul diagnose causes. Wartawan memunculkan dua aktor yang dominan dalam berita tersebut yaitu warga Mororejo dan Pemkab Jepara. Wartawan menggambarkan kedua aktor tersebut terlibat dalam konflik dimana posisi Pemkab Jepara lebih kuat sementara warga Mororejo dirugikan.
Penggambaran masalah yang dilakukan oleh wartawan dalam teks berita tersebut menggunakan moral judment untuk
melegitimasi ataupun mendelegitimasi suatu tindakan. Pertama, perebutan secara sepihak kepemilikan tanah oleh Pemkab Jepara serta ketidak taatannya terhadap hukum ditampilkan sebagai nilai yang digunakan untuk menjelaskan keputusan Pemkab untuk melakukan pembongkaran bangunan Pungkruk dan menata kembali meskipun kawasan yang akan dibongkar sedang digugat class action. Kedua, perjuangan warga untuk mempertahankan hak kepemilikan tanah ditampilkan sebagai nilai yang digunakan untuk menjelaskan tindakan warga mengajukan gugatan class action yang digambarkan oleh wartawan.
Jika dikaitkan dengan teori analisis Entman dapat dilihat dua aspek, yaitu seleksi isu dan penekanan aspek yang digunakan untuk menonjolkan isu yang dipilh. Pertama, realitas yang dipilih wartawan dalam teks berita tersebut lebih menonjolkan Pemkab Jepara dinilai merebut secara sepihak dan tidak menghormati hukum, karena meskipun warga telah mengajukan gugatan class action di Pengadilan Negeri (PN) Jepara, Pemkab tetap tidak menunda rencana pembongkaran bangunan di kawasan Pungkruk. Kemudian wartawan memunculkan penjelasan  dari Kepala Bagian Hukum Jepara Nursinwan yang mengatakan bahwa menurut peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002, tidak ada satu pasal pun yang menyatakan Pemkab atau pihak manapun tidak bisa melakukan apapun terhadap lahan yang digugat dengan class action. Penjelasan tersebut menggambarkan begitu  kuatnya posisi dan kebijakan yang dimiliki Pemkab untuk merobohkan bangunan di Pungkruk dan mengambil alih lahan tersebut sebagai tanah milik Negara, sekalipun lahan tersebut telah digugat dan masih dalam
proses  hukum.
Kedua, aspek yang digunakan untuk memberikan penekanan pada isu yang telah dipilih oleh wartawan untuk ditulis. Aspek disini berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, serta citra tertentu dalam penulisan isu yang dipilih. Penekanan dilakukan wartawan pada kata “kembali” dalam kalimat yang terdapat pada paragraf keempat,
“Menurutnya, warga menuntut kawasan Pungkruk kembali dikelola oleh warga sebab lokasi itu menjadi satu-satunya aset desa yang bisa dimanfaatkan bagi warga”.
Dalam kalimat tersebut kata “kembali” ditulis dengan menggunakan tanda kutip. Hal itu menegaskan bahwa sebelumnya lahan tersebut telah ada yang memiliki dan mengelolanya, namun secara tiba-tiba lahan tersebut diakui oleh Pemkab sebagai tanah Negara. Hal ini menggambarkan bahwa Pemkab telah merebut lahan yang selama ini dikelola oleh warga.
Wartawan juga menggunakan kalimat koherensi. Hal ini digunakan oleh wartawan dalam menjelaskan tindakan Pemkab yang tidak memperdulikan gugatan class action yang telah diajukan oleh warga Mororejo. Seperti kalimat yang dikutip dari Arif:
“Dengan alasan ini warga menggugat Pemkab Jepara melalui class action di Pengadilan Negeri (PN) Jepara. Hanya saja proses ini kerap tidak diindahkan Pemkab sebab beberapa kali tak hadir dalam sidang”.
Kalimat ini mensugestikan kepada pembaca bahwa  Pemkab tidak perduli dengan gugatan dan proses hukum yang sedang berjalan.
Untuk mengimbangi penilaian atas tindakan Pemkab Jepara yang digambarkan
dalam teks, wartawan juga menggunakan kutipan dari Nursinwan Ketua Bagian Hukum Setda Jepara: “
Sifatnya perwakilan karena, kasus yang digugat sama. Hanya saja, tak ada satu pasal pun yang menyatakan Pemkab atau pihak tertentu tak bisa melakukan apa pun terhadap lahan yang digugat dengan class action tersebut”.
Kalimat ini mensugestikan bahwa kebijakan Pemkab memiliki posisi serta dasar yang kuat dan tidak ada yang bisa merubah keputusannya meskipun melalui jalur hukum.
3. Pengusaha Tak Diundang Rapat Terakhir (10 Agustus 2015)
Teks berita ini memberitakan penjelasan Trisno Santoso sebagai Kepala Satpol PP Jepara mengenai rencana rapat terakhir yang akan membahas teknis pembongkaran Pungkruk. Berita tersebut juga memuat penjelasan Trisno mengenai siapa saja yang akan diundang untuk menghadiri rapat tersebut, dan alasan kenapa para pengusaha karaoke maupun kuliner di Pungkruk tidak diundang dalam rapat tersebut.
Selain memuat keterangan Trisno, berita tersebut juga menyinggung permintaan Dewan pada rapat sebelumnya. Dewan meminta agar pengusaha diundang dalam rapat terakhir. Selain itu, dalam paragraf terakhir teks berita tersebut
memuat pesan Ketua Komisi A. Junarso, yaitu agar segala aspirasi dari pengusaha dapat ditampung.
Definisi masalah ( define problems ) yang dikembangkan wartawan dalam berita ini adalah Pertama, pengusaha Pungkruk tidak diundang saat rapat terakhir oleh pihak Pemkab Jepara, karena rapat sudah membahas tentang teknis pembongkaran. Kedua, berlainan dengan keputusan Pemkab, pada rapat sebelumnya DPRD meminta agar pengusaha juga diikutkan dalam rapat terakhir.
Kemudian muncul diagnose causes yaitu wartawan memunculkan dua aktor yang dominan dalam berita tersebut yaitu Pemkab Jepara dan DPRD. Wartawan menggambarkan kedua aktor tersebut memiliki pendapat yang berbeda, dimana Pemkab merasa tidak perlu mengundang pengusaha pada saat rapat terakhir, sementara DPRD ingin agar pengusaha diundang dalam rapat tersebut. Walaupun terdapat penggambaran tindakan Pemkab yang tidak sesuai dengan permintaan DPRD, namun aktor yang lebih ditonjolkan adalah Pemkab dibuktikan dengan pemberian ruang lebih dalam pemberitaan sementara posisi DPRD hanya sebagai pelengkap.
Penggambaran masalah yang dilakukan oleh wartawan dalam teks berita tersebut menggunakan moral judment untuk melegitimasi ataupun mendelegitimasi suatu  tindakan.  Pertama,  klarifikasi  atas tindakan Pemkab yang tidak mengundang pengusaha saat rapat terakhir merupakan nilai moral yang ingin disampaikan dari kutipan penjelasan-penjelasan Pemkab yang diwakili oleh Trisno Santoso, Kepala Satpol PP Jepara. Kedua, kurangnya koordinasi antara Pemkab dengan DPRD merupakan nilai yang digunakan wartawan untuk
menjelaskan perbedaan pendapat antara Pemkab dengan DPRD mengenai keikut sertaan pengusaha dalam rapat terakhir.
Jika dikaitkan dengan teori analisis Entman maka, pertama, realitas yang dipilih wartawan dalam teks berita tersebut lebih menonjolkan  tentang  klarifikasi  Pemkab Jepara karena tidak mengundang pihak pengusaha Pungkruk pada rapat terakhir. Walaupun pada akhir paragraf wartawan memunculkan kutipan dari DPRD yang berisi permintaan DPRD untuk mengikut sertakan pihak pengusaha dalam rapat tersebut, namun secara keseluruhan isi dari teks berita tersebut adalah kutipan kutipan dari Trisno Susanto, sebagai Kepala Satpol PP Jepara mengenai alasan  ketidak ikut sertaan pengusaha dan mekanisme rapat yang akan dilakukan.
Kedua, aspek yang digunakan untuk memberikan penekanan pada isu yang telah dipilih oleh wartawan untuk ditulis. Aspek disini berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, serta citra tertentu dalam penulisan isu yang dipilih. Penekanan dilakukan wartawan dengan memuat beberapa kutipan dan keterangan dari Trisno Susanto sebagai Kepala Satpol PP Jepara sebanyak enam paragraf dari delapan paragraf yang wartawan tulis. Sementara dua paragraf lainnya diletakkan di akhir teks, berisi tentang kutipan dari DPRD yang menyarankan agar pengusaha diikut sertakan dalam rapat dan Ketua Komisi A yang menyarankan agar aspirasi pengusaha ditampung. Dengan penempatan dua paragraf yang berisi kutipan dari DPRD dan Ketua Komisi pada akhir teks, memberikan kesan bahwa permintaan DPRD dan Ketua Komisi A menjadi tak penting lagi. Karena paragraf sebelumnya yang berisi kutipan- kutipan dari Trisno telah menjawab permintaan tersebut. Seperti kalimat dalam
kutipan ini,
“Karena ini rapat teknis pembongkaran, dan bukan agenda audiensi, maka kami merasa tak perlu mengundang pengusaha Pungkruk. Pada dasarnya kami sudah tahu apa yang diinginkan pengusaha.”
Kalimat ini mensugesti pembaca bahwa memang kehadiran pengusaha Pungkruk sudah tidak diperlukan lagi dalam rapat tersebut. Sugesti itu semakin diperkuat dengan kutipan ini “Semua sudah kami catat. Kami pastikan akan menyampaikan saat rapat”. Kalimat ini semakin memperkuat alasan Pemkab bahwa kehadiran pengusaha Pungkruk tidak lagi diperlukan dalam rapat tentang teknis pembongkaran tersebut.
4.  Hari Ini Pungkruk Dibongkar (19 Agustus 2015)
Teks  berita  ini  memuat  konflik  yang mengiringi rencana proses pembongkaran bangunan di Pungkruk. Walaupun pihak aparat yang telah ditugaskan untuk membongkar bangunan karaoke telah disiapkan, namun rencana pembongkaran tidak akan berjalan lancar. Karena Paguyuban Pengusaha Pungkruk secara resmi mengajukan gugatan terhadap kebijakan pembongkaran dengan nomor register No. 050/E/2015/PTUN di Pengadilan Tata Usaha Negara. Walaupun begitu, Kabag Humas Pemkab Jepara Hadi Priyanto tetap akan menerjunkan aparat untuk memastikan pembongkaran tersebut
tetap berlangsung.
Dua definisi masalah ( define problems ) yang dikembangkan wartawan adalah pertama, Pemkab Jepara telah menyiapkan aparat gabungan yang ditugaskan untuk membongkar bangunan karaoke di kawasan Pungkruk. Kedua, pengusaha Pungkruk telah mengajukan gugatan terhadap kebijakan pembongkaran di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, karena merasa Pemkab tidak memiliki solusi yang jelas untuk mengganti usaha dan aset yang mereka bangun sendiri.
Diagnose causes -nya yaitu wartawan memunculkan dua aktor yang dominan dalam berita tersebut yaitu Pemkab Jepara yang diwakili oleh Kabag Humas Pemkab Jepara, Hadi Priyanto dan Wakil Ketua Paguyuban Pengusaha Pungkruk, Mulud. Dalam berita ini Wartawan memberikan ruang yang sama terhadap dua aktor yang dimunculkan, hanya saja wartawan menggambarkan Mulud sebagai penghalang atas tindakan yang akan dilakukan oleh Pemkab .
Penggambaran masalah yang dilakukan oleh wartawan dalam teks berita tersebut menggunakan moral judment untuk melegitimasi ataupun mendelegitimasi suatu tindakan. Pertama, konsistensi Pemkab Jepara untuk menegakkan Perda dan membongkar bangunan di Pungkruk merupakan nilai moral yang ingin disampaikan wartawan atas penggambaran persiapan Pemkab mensiagakan aparat gabungan untuk merobohkan bangunan Pungkruk. Kedua, salah satu bentuk pelawanan terhadap kebijakan Pemkab merupakan nilai yang digunakan wartawan untuk menggambarkan tindakan pengusaha mengajukan gugatan terhadap kebijakan
Pemkab ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.
Seleksi isu dan penekanan aspek yang digunakan untuk menonjolkan isu yang dipilih adalah pertama, realitas yang dipilih wartawan dalam teks berita tersebut lebih menonjolkan tentang kesiapan Pemkab Jepara untuk membongkar bangunan di kawasan Pungkruk dengan penjelasan mengenai aparat gabungan yang telah disiagakan oleh Pemkab Jepara, kemudian wartawan menggambarkan adanya perlawanan dari pihak pengusaha dengan memasukkan penjelasan Mulud mengenai gugatan yang dilayangkan pengusaha di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai cara untuk menghentikan pembongkaran.
Kedua, aspek yang digunakan untuk memberikan penekanan pada isu yang telah dipilih oleh wartawan untuk ditulis. Aspek disini berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, serta citra tertentu dalam penulisan isu yang dipilih. Penekanan dilakukan wartawan pada kalimat yang terdapat di paragraf awal,
“aparat yang ditugaskan untuk membongkar bangunan karaoke di kawasan Pungkruk Desa Mororejo pada Rabu (19/8) ini tetap akan diberangkatkan”.
Pada penggalan kalimat “tetap akan diberangkatkan” menjelaskan bahwa walaupun Pemkab Jepara mengetahui pihak pengusaha melayangkan gugatan atas kebijakan Pemkab membongkar bangunan di Pungkruk, Pemkab tetap konsisten pada tujuan utama yaitu melakukan pembongkaran.
Penekanan juga diberikan pada kalimat ini,
“hanya saja, proses eksekusi tersebut tidak
akan berjalan mulus lantara Paguyuban Pengusaha Pungkruk (Papepung) secara resmi mengajukan gugatan terhadap kebijakan pembongkaran itu.”
Kalimat ini mensugesti pembaca bahwa pengusaha Pungkruk telah menghalangi proses pembongkaran tersebut. Perlawanan dari pengusaha juga digambarkan wartawan melalui kalimat yang dikutip dari Mulud:
“ini bukti kami taat hukum. Tapi jika langkah ini tetap diterabas dan Pemkab tetap melakukan eksekusi, maka kami akan melawan.”
5.  Pengusaha dan Pekerja Bakar Ban (20 Agustus 2015)
Teks berita ini memuat kelanjutan proses pembongkaran bangunan Pungkruk. Secara garis besar berita ini menggambarkan proses berlangsungnya pembongkaran yang dipimpin oleh Wakil Bupati Jepara Subroto, Komandan Kodim 0719 Letkol Inf Adek Chandra Kurniawan, serta Kapolres Jepara, AKBP Fajar Budianto. Seperti yang dijelaskan dalam berita tersebut Subroto tetap melakukan pembongkaran bangunan tersebut karena selain melanggar IMB dan menempati tanah negara, karaoke yang dibangun juga mengakibatkan peredaran miras dan prostitusi terselubung. Berita ini juga memuat komentar Wakil Ketua DPRD Jepara, Imam Ghozali tentang kekhawatirannya akan nasib para pengusaha serta kejelasan nasib
pembangunan Pungkruk tersebut.
Define  problems yang dikembangkan wartawan adalah mengenai proses pembongkaran bangunan Pungkruk yang hanya berhasil merobohkan empat bangunan. Hal ini terjadi karena adanya perlawanan dari pihak pengusaha.
Diagnose causes nya adalah wartawan memunculkan dua aktor yang dominan dalam berita tersebut, dan keduanya berasal dari kubu yang sama yaitu Pemkab Jepara yang diwakili oleh Wakil Bupati Subroto dan Kabag Humas Pemkab Jepara, Hadi Priyanto. Sementara yang lain hanya sebagai pelengkap.
Penggambaran masalah yang dilakukan oleh wartawan dalam teks berita tersebut menggunakan moral judment untuk melegitimasi ataupun mendelegitimasi suatu tindakan. Pertama, ketidak konsistensian Pemkab Jepara untuk membongkar bangunan di Pungkruk merupakan nilai moral yang ingin disampaikan wartawan atas penggambaran hasil dari pembongkaran tersebut hanya berhasil membongkar empat bangunan yang sudah tak terpakai. Kedua, klarifikasi Pemkab Jepara dalam rangka menampik tuduhan ketidak konsistensian tindakan Pemkab merupakan nilai yang ingin disampaikan wartawan melalui kutipan- kutipan penjelasan dari Subroto maupun Hadi Priyanto.
Seleksi isu dan penekanan aspek yang digunakan untuk menonjolkan isu yang dipilh yaitu pertama, pada paragraf awal realitas yang dipilih wartawan dalam teks berita tersebut lebih menonjolkan tentang ketidak konsistensian Pemkab Jepara untuk merobohkan bangunan Pungkruk. Akan tetapi kemudian wartawan memberikan klarifikasi  dari  realitas  yang  wartawan
munculkan pada paragraf awal, dengan memasukkan kutipan-kutipan yang berisi  klarifikasi  dari  pihak  Pemkab atas tertundanya proses pembongkaran bangunan di kawasan Pungkruk.
Kedua, aspek yang digunakan untuk memberikan penekanan pada isu yang telah dipilih oleh wartawan untuk ditulis. Aspek disini berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, serta citra tertentu dalam penulisan isu yang dipilih. Penekanan dilakukan wartawan pada kalimat yang terdapat di paragraf awal,
“hanya saja, hingga kemarin baru empat bangunan yang dirobohkan. Dua bangunan yang diratakan dengan tanah merupakan bangunan yang sudah lama tak terpakai. Dua bangunan lain hanya dirusak pada bagian atap depan. Adapun bangunan masih berdiri kooh”.
Pada kalimat ini dapat mensugesti pembaca bahwa Pemkab tidak serius untuk membongkar bangunan yang terdapat di kawasan Pungkruk, terbukti hanya empat saja bangunan yang dirobohkan. Bahkan dua bangunan yang dirobohkan merupakan bangunan yang sudah tidak terpakai sedangkan dua yang lainnya hanya dirusak pada bagian atap.
Walaupun pada paragraf awal wartawan memunculkan citra negatif terhadap tindakan Pemkab Jepara, namun pada paragraf-paragraf berikutnya wartawan memberikan ruang untuk Pemkab  memberikan  klarifikasi  dan kembali menguatkan sugesti pembaca bahwa Pemkab serius untuk melakukan pembongkaran. Hal tersebut digambarkan melalui kalimat yang dikutip dari Subroto:
“jika hanya dipakai untuk bangunan karaoke, yang menikmati lahan Pemkab itu hanya segelintir orang. Sedangkan jika dibangun tempat wisata, maka akan bisa dinikmati 1,2 juta penduduk Jepara.”
Kalimat ini mensugesti pembaca bahwa, disatu sisi Pemkab serius akan membongkar bangunan karaoke dan disisi lain Pemkab juga mementingkan kepentingan masyarakat secara umum.
Klarifikasi  pihak  Pemkab  juga dimunculkan melalui kalimat yang terdapat pada paragaraf 10,
“mengenai proses eksekusi yang hanya membongkar empat bangunan itu, Pemkab Jepara menampik jika tak konsisten. Kabag Humas Setda Jepara, Hadi priyanto menjelaskan, sesuai hasil pembicaraan internal lanjutan dengan pimpinan DPRD, Dandim, Kapolres, serta pengusaha, memang hari ini hanya dilakukan pembongkaran beberapa bangunan. Pasalnya, dari hasil survei, masih banyak perlengkapan di dalam bangunan.”
Kalimat tersebut mensugesti pembaca bahwa tindakan Pemkab menunda pembongkaran terdapat alasan kemanusiaan.
6.  Pengusaha Usulkan Bangun Ruko (21 Agustus 2015)
Teks berita ini menggambarkan kepanikan para pemilik bangunan karaoke saat bego yang akan meratakan bangunan mereka telah memasuki area Pungkruk.
Seperti yang dijelaskan dalam teks tersebut bahwa usaha para pengusaha untuk menghadang di pintu masuk kawasan dengan membakar kayu dan ban serta negosiasi yang dilakukan pengusaha dengan Pemkab tidak menghentikan proses pembongkaran. Gugatan yang diajukan di PTUN sebelumnya juga tidak bisa merubah kebijakan Pemkab untuk melakukan pembongkaran.
Teks berita ini juga mencantumkan ungkapan terima kasih dari Wakil Papepung, Mulud karena Pemkab berkenan tidak membongkar semua bangunan saat itu juga, karena masih banyak bangunan yang belum dikosongkan. Akan tetapi pihaknya menuntut solusi yang adil jika pembongkaran dilakukan pada semua bangunan, karena rata-rata bangunan yang akan diratakan merupakan tempat usaha sekaligus tempat tinggal mereka.
Define  problems yang dikembangkan wartawan adalah mengenai ketidak berdayaan pengusaha Pungkruk melawan proses pembongkaran bangunan oleh Pemda Jepara, dan akhirnya para pengusaha tersebut menyerah dengan syarat kepada Pemkab Jepara.
Sedangkan diagnose causes- nya  yaitu wartawan memunculkan dua aktor yang dominan dalam berita tersebut, dan keduanya berasal dari kubu yang sama yaitu pengusaha Pungkruk yang diwakili oleh Wakil Ketua Papepung, Mulud dan kuasa hukum pengusaha karaoke Pungkruk, Yusuf.
Penggambaran masalah yang dilakukan oleh wartawan dalam teks berita tersebut menggunakan moral judment untuk melegitimasi ataupun mendelegitimasi
suatu tindakan. Pertama, ketidak berdayaan pengusaha Pungkruk melawan kebijakan Pemkab Jepara merupakan nilai moral yang ingin disampaikan wartawan atas penggambaran sikap para pengusaha yang akhirnya membiarkan bego menggaruk salah satu bangunan yang ada di kawasan Pungkruk. Kedua, kekecewaan para pengusaha Pungkruk merupakan nilai yang ingin disampaikan wartawan melalui kutipan-kutipan penjelasan dari Mulud dan Yusuf.
Seleksi isu dan penekanan aspek yang digunakan untuk menonjolkan isu yang dipilh yaitu pertama, secara keseluruhan dalam teks berita tersebut wartawan lebih menonjolkan tentang ketidak berdayaan para pengusaha Pungkruk dalam melawan kebijakan Pemkab Jepara, meskipun segala cara telah dilakukan oleh  para pengusaha untuk menggagalkan proses pembongkaran tersebut. Selain itu wartawan juga menggambarkan kekecewaan para pengusaha atas tindakan Pemkab yang dinilai tak sesuai dan melenceng dari kebijakan awal yang hanya akan melakukan penutupan usaha bukan pembongkaran bangunan.
Kedua, aspek yang digunakan untuk memberikan penekanan pada isu yang telah dipilih oleh wartawan untuk ditulis. Aspek disini berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, serta citra tertentu dalam penulisan isu yang dipilih. Teks berita ini disusun dalam bentuk berita feature, menggunakan gaya bahasa yang dapat memunculkan nilai emosional. Sehingga penggambaran wartawan terhadap nasib yang dialami oleh tokoh yang dalam hal ini adalah para pengusaha begitu mendalam. Penekanan dilakukan wartawan pada kalimat yang terdapat di paragraf- paragraf awal, yaitu paragraf satu sampai
paragraf tiga. Dalam paragraf tersebut wartawan menggambarkan kepasrahan para pengusaha karena segala tindakan perlawanan hanya dapat menunda, tetapi tidak dapat menghentikan proses pembongkaran, seperti pada kalimat ini,
“Paguyuban Pengusaha Pungkruk pun saat itu hanya bisa mengarahkan aparat, mana bangunan yang boleh dibongkar terlebih dahulu, sesuai dengan hasil negosiasi dengan Pemkab Jepara”.
Pada kalimat ini yang tergambar selain kepasrahan para pengusaha, juga tergambar bahwa Pemkab masih memiliki rasa kemanusiaan. Hal ini semakin dikuatkan dengan ucapan terima kasih dari Mulud yang dituliskan oleh wartawan pada paragraf selanjutnya,
“Wakil Papepung, Mulud menyampaikan rasa terima kasihnya karena Pemkab berkenan tak membongkar semua bangunan hari itu.”
Secara tidak langsung kalimat tersebut menggambarkan citra positif Pemkab Jepara.
Pada paragraf-paragraf akhir wartawan memuat kutipan-kutipan yang menggambarkan kekecewaan para pengusaha terhadap tindakan Pemkab. Seperti dalam kalimat yang dikutip dari Yusuf:
“dalam surat itu jelas tertera hanya penutupan karaoke. jadi yang dilarang hanya karaoke. bukan terus membumihanguskan bangunannya”.
Dalam kalimat ini menggambarkan Pemkab Jepara telah melenceng dari keputusan awalnya. Akan tetapi karena letaknya berada di akhir teks, pernyataan tersebut dianggap tidak penting.

## 7.  Pemkab Tetap Akan Ratakan Bangunan
(21 Agustus 2015)
Teks berita ini secara umum memuat persoalan kelanjutan pembongkaran bangunan Pungkruk yang sempat tertunda. Pihak Pemkab akan terus melanjutkan proses pembongkaran tersebut. pihak Pemkab mengklaim banyak masyarakat yang mendukung pelaksanaan pembongkaran. Dukungan masyarakat diwakili oleh empat anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dari lima anggota BPD, serta dua ketua RT dari empat RT yang ada di Desa Mororejo yang menemui Wakil Bupati Jepara. Berita ini diambil dari penjelasan Kabag Humas Pemkab Jepara, Hadi Priyanto.
Define  problems yang dikembangkan wartawan  adalah  klarifikasi  dari  Pemkab Jepara atas tertundanya pembongkaran Pungkruk sebelumnya. Diagnose causes nya yaitu wartawan memunculkan satu aktor yang dominan dalam berita tersebut, yaitu Kabag Humas Pemkab Jepara Hadi Priyanto dan menyudutkan pihak lain yaitu Petinggi dan pengusaha Pungkruk.
Penggambaran masalah yang dilakukan oleh wartawan dalam teks berita tersebut menggunakan moral judment untuk melegitimasi ataupun mendelegitimasi suatu tindakan. Secara
keseluruhan wartawan Suara Merdeka ingin  menggambarkan  bentuk  klarifikasi dari Pemkab Jepara atas tertundanya proses pembongkaran bangunan di Pungkruk dengan menggunakan kutipan-kutipan yang berasal dari Hadi Priyanto. Selain itu secara tidak langsung wartawan juga menggambarkan posisi Petinggi Mororejo yang membela pengusaha Pungkruk dengan sudut pandang negatif melalui kutipan Hadi Priyanto.
Jika dikaitkan dengan teori analisis Entman maka pertama, secara keseluruhan dalam teks berita tersebut wartawan lebih menonjolkan  tentang  klarifikasi  Pemkab Jepara atas tertundanya pembongkaran bangunan di Pungkruk. Hal tersebut digambarkan melalui kutipan penjelasan dari Kabag Humas Pemkab Jepara, Hadi Priyanto mengenai keseriusan Pemkab untuk membongkar bangunan tersebut. Hal itu diperkuat dengan adanya dukungan dari warga. Selain itu pada bagian akhir wartawan juga memberikan gambaran negatif terhadap Petinggi Mororejo dengan mencantumkan kutipan dari Hadi Priyanto mengenai kekecewaan dari warga karena Petinggi telah membela para pengusaha. Dapat dikatakan bahwa dalam teks berita tersebut wartawan hanya menguatkan satu pihak dan melemahkan pihak lain. Hal itu diperkuat dengan hanya terdapat satu pihak  saja yang dijadikan nara sumber dalam teks berita tersebut.
Kedua, aspek yang digunakan untuk memberikan penekanan pada isu yang telah dipilih oleh wartawan untuk ditulis. Aspek disini berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, serta citra tertentu dalam penulisan isu yang dipilih. Pada teks berita ini wartawan melakukan penekanan isu dengan menggunakan kalimat-kalimat
dalam bentuk kutipan-kutipan dari Hadi Priyanto. Contohnya pada paragraf ketiga,
“Kami akui jika pembongkaran kemarin tidak sesuai rencana. Seharusnya memang semua bangunan karaoke dibongkar hari itu juga. Jika tidak selesai, besoknya lagi. Tapi hal ini bukan berarti Pemkab gagal melakukan pembongkaran. Hanya saja situasi kemarin tidak memungkinkan.”
Kalimat ini mensugesti dan meyakinkan pembaca bahwa Pemkab serius akan melanjutkan proses Pembongkaran.
Penekanan juga diberikan wartawan pada paragraf kelima, wartawan menuliskan kalimat
“Dia mengklaim, banyak masyarakat yang menyesalkan tidak semua bangunan dibongkar. Bahkan saat ini banyak pihak yang mendukung langkah Pemkab. Hal itu berdasarkan dari sejumlah masyarakat dan perangkat desa yang menemui Wakil Bupati Jepara pada Kamis (20/8).”
“Dia” yang dimaksud disini adalah Hadi Priyanto, sedangkan kata “mengklaim” disini menggambarkan suatu pernyataan tentang fakta dan kebenaran sesuatu, yaitu kebenaran tentang adanya dukungan para warga atas kebijakan Pemkab. Secara tidak langsung wartawan ingin menggambarkan bahwa kebijakan Pemkab merupakan tindakan yang didukung oleh masyarakat.
Pada paragraf ketujuh wartawan menuliskan
“Tak hanya membawa suara warga Desa Mororejo yang mendukung langkah Pemkab, namun juga menyatakan kekecewaan dengan kepala desa atau petinggi yang memilih membela pihak pengusaha karaoke.”
Kalimat ini mensugesti pembaca bahwa petinggi Mororejo ikut andil dalam menentang kebijakan Pemkab Jepara.

## 8.  Pengusaha Pungkruk Diberi Tengggang
Sepekan (3 September 2015)
Teks berita ini memberitakan keputusan Pemkab yang akan kembali melakukan pembongkaran bangunan Pungkruk tahap kedua. Sebelum dilakukan pembongkaran kembali, pihak pengusaha diberi tenggang waktu sepekan untuk membongkar bangunannya sendiri. Keputusan Pemkab ditandai dengan diedarkannya surat edaran Bupati Jepara tentang pembongkaran bangunan kepada pihak pengusaha Pungkruk, yang disampaikan oleh Trisno, Kepala Satpol PP Jepara.
Teks berita ini juga memaparkan penjelasan Kabag Humas Jepara, Hadi priyanto mengenai anggaran yang akan diprioritaskan untuk membangun fasilitas kuliner di kawasan Pungkruk. Selain penjelasan Hadi priyanto, di sisi lain terdapat kritik dari wakil Ketua DPRD Jepara Imam Zusdi Ghozali mengenai konsep pembangunan Pungkruk yang terlalu mewah serta membutuhkan dana yang besar, ditakutkan proyek akan mangkrak seperti proyek-proyek sebelumnya.
Define  problems yang dikembangkan oleh wartawan dalam teks berita tersebut adalah pertama, mengenai pemberian tenggang waktu oleh Pemkab Jepara untuk pengusaha agar bisa membongkar bangunannya sendiri, sehingga bagian bangunan yang masih bisa dimanfaatkan
dapat diselamatkan. Kedua, mengenai anggaran yang telah disiapkan dan akan dialokasikan Pemkab Jepara untuk membangun kembali kawasan Pungkruk sebagai pusat kuliner. Ketiga, mengenai respon DPRD terhadap rencana pembangunan Pungkruk  yang terlalu mewah.
Diagnose causes- nya yaitu wartawan memunculkan tiga aktor dalam berita tersebut, yaitu Kabag Humas Pemkab Jepara Hadi Priyanto, Kepala Satpol PP Jepara Trisno Santosa, dan Wakil Ketua DPRD Jepara Imam Zusdi Ghozali.
Penggambaran masalah yang dilakukan oleh wartawan dalam teks berita tersebut menggunakan moral judment untuk melegitimasi ataupun mendelegitimasi suatu tindakan. Pertama, kepedulian Pemkab terhadap nasib bagian bangunan yang masih memungkinkan untuk diselamatkan oleh para pemilik bangunan merupakan nilai yang ingin ditampilkan oleh wartawan atas pemberitaan Pemkab yang memberikan tenggang waktu sepekan untuk para pengusaha membongkar bangunannya sendiri. Kedua, keseriusan Pemkab untuk membangun Pungkruk kembali merupakan nilai yang ingin digambarkan wartawan dalam penulisan kutipan Hadi Priyanto mengenai jumlah anggaran yang akan dialokasikan untuk pembangunan Pungkruk. Ketiga, ketidak sepemahaman antara Pemkab dan DPRD mengenai gambaran rencana pembangunan kembali kawasan Pungkruk merupakan nilai yang ingin wartawan gambarkan dari kutipan Wakil Ketua DPRD.
Secara garis besar framing dalam berita dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pertama, secara keseluruhan dalam teks berita tersebut wartawan memang mengembangkan tiga
isu, akan tetapi terdapat dua isu yang lebih ditonjolkan dari yang lainnya. Kedua isu tersebut adalah mengenai sisi kemanusiaan Pemkab Jepara dengan memberikan tenggang waktu para pengusaha untuk membongkar bangunannya sendiri, dan mengenai anggaran yang telah Pemkab siapkan untuk proyek pembangunan kembali kawasan Pungkruk. Sedangkan isu mengenai ketidak sepemahaman antara Pemkab Jepara dan DPRD Jepara mengenai konsep rencana pembangunan kawasan Pungkruk sengaja diletakkan setelah dua isu yang lainnya, sehingga secara tidak langsung wartawan menganggap isu yang ketiga kurang penting dari dua isu yang lainnya.
Kedua, aspek yang digunakan untuk memberikan penekanan pada isu yang telah dipilih oleh wartawan untuk ditulis. Aspek disini berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, serta citra tertentu dalam penulisan isu yang dipilih. Penekanan mengenai isu pertama pada teks berita ini wartawan menggunakan kalimat dalam bentuk kutipan dari Trisno Santosa,
“sebab Kami menyayangkan jika bangunan dibongkar dengan alat berat. Jika dibongkar sendiri, pemilik bangunan bisa memanfaatkan sejumlah bagian bangunan.”
Kalimat ini mensugesti dan menggambarkan kepada pembaca bahwa Pemkab masih memiliki sisi kemanusiaan, dan tidak serta merta bertindak seenaknya.
Penekanan isu kedua wartawan gambarkan melalui kalimat pada paragraf keenam yang berisikan jumlah anggaran yang akan diprioritaskan untuk pembangunan. Hal itu diperkuat dengan kutipan dari Hadi Priyanto:
“Anggaran sebanyak itu akan diprioritaskan untuk membangun
fasilitas kuliner di kawasan Pungkruk. Sebab tujuan pembangunan memang untuk mengembalikan fungsi Pungkruk ke kawasan kuliner.”
Kalimat ini mensugesti para pembaca bahwa Pemkab serius akan membangun kembali kawasan Pungkruk dan akan menjadikannya menjadi kawasan kuliner. 9.  Bandel, Peralatan Karaoke Disita (7 September 2015)
Teks berita ini memberitakan tentang razia gabungan Satpol PP dan Kodim 0719 Jepara serta Polres Jepara terhadap sejumlah tempat karaoke yang masih buka di kawasan Pungkruk, setelah diedarkannya surat edaran Bupati tentang himbauan untuk mengkosongkan dan membongkar bangunan sendiri sebelum tanggal yang ditentukan. Seperti yang dijelaskan dalam teks tersebut didapat satu karaoke yang masih buka, sehingga sejumlah peralatan karaoke yang ada disita beserta beberapa botol miras dan peralatan judi dadu.
Definisi masalah yang dikembangkan oleh wartawan dalam teks berita tersebut adalah mengenai razia yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap sebagian tempat karaoke di kawasan Pungkruk yang masih buka setelah adanya surat peringatan tentang larangan membuka tempat karaoke.
Adanya masalah yang digambarkan oleh wartawan, maka kemudian akan muncul
diagnose causes yaitu dimunculkannya penyebab dari munculnya masalah tersebut. Wartawan hanya memunculkan satu aktor yang lebih dominan dalam teks ini, yaitu Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Jepara Anwar Sadat. Sedangkan pihak pengusaha tidak diberikan ruang oleh wartawan dalam teks berita ini, dan yang dianggap sebagai penyebab masalah adalah pemilik tempat  karaoke.
Ketidaktaatan sebagian pemilik tempat usaha karaoke di kawasan Pungkruk terhadap larangan membuka kembali usaha karaoke di kawasan tersebut merupakan nilai negatif yang ingin wartawan gambarkan dari isu yang wartawan kembangkan dalam teks berita ini. Selain itu wartawan juga menggambarkan sikap tegas Pemkab Jepara terhadap para pengusaha yang melanggar kebijakan.
Jika dikaitkan dengan teori analisis Entman secara umum, secara garis besar framing dalam berita dapat dilihat dari dua aspek, yaitu seleksi isu dan penekanan aspek yang digunakan untuk menonjolkan isu yang dipilh. Pertama, secara keseluruhan dalam teks berita tersebut wartawan memilih satu isu mengenai razia yang dilakukan Satpol PP terhadap tempat karaoke yang melanggar surat peringatan dari pemkab mengenai larangan membuka usahannya. Penggambaran isu hanya dilakukan dari satu sudut pandang dan menghilangkan sisi lainnya. Hal ini berkaitan dengan nara sumber yang dicantumkan dalam teks berita tersebut hanya berasal dari satu pihak saja yaitu dari pihak Satpol PP.
Kedua, aspek yang digunakan untuk memberikan penekanan pada isu yang telah dipilih oleh wartawan untuk ditulis. Aspek disini berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, serta citra tertentu dalam
penulisan isu yang dipilih. Penekanan dilakukan wartawan dalam judul yang dipilih “Bandel, Peralatan Karaoke Disita” dengan judul tersebut dari awal wartawan sudah memberikan penekanan sisi negatif dari isu yang ditulis dalam teks tersebut. Hal itu dipertegas dengan bagian lead yang menjelaskan gambaran keseluruhan isi teks berita, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian pengusaha karaoke di kawasan Pungkruk. Selain itu secara umum mulai dari paragraf awal hingga akhir wartawan menggambarkan mengenai sikap para pemilik usaha karaoke yang tidak mentaati kebijakan Pemkab Jepara.
Penekanan juga dilakukan untuk menujukkan sikap tegas Pemkab Jepara terhadap para pemilik usaha karaoke yang melanggar. Hal itu digambarkan melalui kalimat pada paragraf keempat,
“Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Jepara Anwar sadat menyampaikan, tindakan tegas ini dilakukan karena Pemkab sudah membuat surat edaran yang ditujukan kepada pengusaha karaoke untuk tidak kembali membuka usaha karaoke sejak tanggal 2 September.”
Kalimat ini mensugesti pembaca bahwa Pemkab Jepara secara konsisten akan mengambil sikap tegas apabila terdapat pihak yang menentang proses penutupan dan pembongkaran tempat karaoke di kawasan Pungkruk. Hal ini menggambarkan keseriusan Pemkab memberantas karaoke di Jepara.
10.  Warga Datangi Kantor Setda (7 Oktober 2015)
Teks berita ini secara umum memberitakan demonstrasi yang dilakukan oleh sebagian warga Desa Mororejo dan Desa Suwawal yang dikoordinasi oleh Sigiono. Demonstrasi dilakukan di gedung pemerintah Sekertariat Daerah (Setda) dan DPRD Jepara. Para demonstran mendesak Pemkab untuk segera melakukan pembongkaran dan menuntut agar DPRD dan LSM tidak membela pengusaha karaoke Pungkruk. Para warga menjelaskan keberadaan karaoke tersebut menyebabkan kerusakan moral remaja dan anak-anak mulai dari kasus asusila hingga miras.
Definisi masalah yang dikembangkan oleh wartawan dalam teks berita tersebut adalah mengenai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga desa Mororejo dan Suwawal di kantor Sekretaris Daerah (Setda) Jepara dan DPRD Jepara.
Adanya masalah yang digambarkan oleh wartawan, maka kemudian akan muncul diagnose causes yaitu dimunculkannya penyebab dari munculnya masalah tersebut. Wartawan memunculkan tiga aktor dalam teks ini, yaitu Sigiono sebagai pemimpin demonstrasi, Mirsih sebagai perwakilan suara dari warga dan Kabag Humas Pemkab Jepara Hadi Priyanto.
Penggambaran masalah yang dilakukan oleh wartawan dalam teks berita tersebut menggunakan moral judment untuk melegitimasi ataupun mendelegitimasi suatu tindakan. Nilai teks berita yang ditulis oleh wartawan berisi gambaran bentuk kritikan dari warga kepada Pemkab Jepara karena Pemkab dinilai tidak serius dan terlalu lama menunda pembongkaran.
Jika dikaitkan dengan teori analisis Entman secara umum, secara garis besar
framing dalam berita dapat dilihat dari dua aspek, yaitu seleksi isu dan penekanan aspek yang digunakan untuk menonjolkan isu yang dipilh. Pertama, secara keseluruhan wartawan memberikan ruang lebih untuk warga dalam pemberitaan ini. Wartawan lebih menonjolkan sikap dan keresahan warga terhadap sikap Pemkab Jepara yang dinilai kurang tegas dan selalu mengundur proses pembongkaran bangunan Pungkruk. Wartawan juga menggambarkan dampak yang dirasakan warga akibat masih bukanya beberapa tempat karaoke. Sisi lain pemberitaan ini juga memberikan ruang untuk pihak Pemkab dalam mengklarifikasi dan menjawab tuntutan dari warga.
Kedua, aspek yang digunakan untuk memberikan penekanan pada isu yang telah dipilih oleh wartawan untuk ditulis. Aspek disini berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, serta citra tertentu dalam penulisan isu yang dipilih. Penekanan tentang kritikan terhadap Pemkab dilakukan wartawan dengan menuliskan kalimat pada paragraf keempat, “Rencana pembongkaran terus diundur, bahkan cenderung tidak pasti pelaksanaanya.” Dari kalimat ini mensugesti pembaca bahwa Pemkab Jepara tidak memiliki komitmen untuk segera menyelesaikan proses pembongkaran bangunan di kawasan Pungkruk, seperti janjinya kepada warga. Hal tersebut semakin diperkuat dengan penulisan pada paragraf selanjutnya seperti pada paragraf delapan, “dengan tak kunjung dilaksanakannya kebijakan pembongkaran itu, warga menilai jika Pemkab tidak konsisten, bahkan melemah.” Kalimat ini semakin memperkuat sugesti pembaca bahwa Pemkab telah mengingkari janjinya terhadap warga yang dirugikan akan adanya tempat karaoke tersebut.
Tidak hanya sebatas itu, wartawan juga menuliskan kutipan dari salah satu warga, yaitu Mirsih “Sebagai wanita, saya malu. Sebab saya sering diejek jika saya merupakan salah satu pemandu karaoke (PK). Bahkan pelacur.” Kalimat ini menggambarkan realita yang dihadapi oleh para warga yang citranya menjadi negatif karena keberadaan pusat  karaoke tersebut. Adanya dampak negatif yang wartawan gambarkan akan mensugesti pembaca agar tergugah untuk memberikan dukungan terhadap pembongkaran tersebut. Di sisi lain pemberitaan ini akan mendorong Pemkab untuk segera menindak lanjutinya. 11. Dibongkar Tanpa Perlawanan (16 Oktober 2015)
Berita ini memberitakan proses pembongkaran bangunan Pungkruk tahap kedua. Dijelaskan pembongkaran tahap kedua tersebut tidak mendapat perlawanan dari pemilik dan pekerja karaoke seperti pembongkaran sebelumnya. Akan tetapi pembongkaran sempat terkendala karena masih terdapat bangunan yang belum dikosongkan, sehingga harus menunggu pemilik mengkosongkan bangunan tersebut.
Seperti yang dijelaskan dalam teks tersebut, bahwa proses pembongkaran juga diwarnai kesalah pahaman antara
Pemkab dengan pengusaha. Wakil Paguyuban Pengusaha Pungkruk, Mulud mengatakan bahwa pembongkaran tidak sesuai dengan jadwal yang dicantumkan dalam surat edaran yaitu enam hari setelah surat diterima, serta uang kompensasi Rp 1 juta yang dijanjikan belum diserahkan. Sedangkan pihak Pemkab membantahnya, karena pembongkaran tersebut sesuai dengan jadwal yaitu enam hari setelah surat tersebut dibuat. Mengenai uang kompensasi pengusaha bisa mengambil di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jepara.
Definisi masalah yang dikembangkan oleh wartawan dalam teks berita tersebut adalah mengenai proses pembongkaran total bangunan karaoke dan usaha kuliner di kawasan Pungkruk oleh Pemkab Jepara, yang berjalan tanpa adanya perlawanan yang berarti dari pengusaha.
Adanya masalah yang digambarkan oleh wartawan, maka kemudian akan muncul diagnose causes yaitu dimunculkannya penyebab dari munculnya masalah tersebut. Wartawan hanya memunculkan dua aktor  dalam teks ini, yaitu Wakil Ketua Paguyuban Pengusaha Pungkruk Mulud dan Kabag Humas Pemkab Jepara Hadi Priyanto.
Penggambaran masalah yang dilakukan oleh wartawan dalam teks berita tersebut menggunakan moral judment untuk melegitimasi ataupun mendelegitimasi suatu tindakan. Secara keseluruhan nilai yang ingin dimunculkan oleh wartawan dalam pemberitaan ini adalah bukti keseriusan Pemkab Jepara dalam pembongkaran pusat karaoke di kawasan Pungkruk.
Jika dikaitkan dengan teori analisis Entman secara umum, secara garis besar framing dalam berita dapat dilihat dari dua
aspek, yaitu seleksi isu dan penekanan aspek yang digunakan untuk menonjolkan isu yang dipilh. Pertama, secara keseluruhan wartawan menggambarkan dan lebih menonjolkan tentang kesuksesan Pemkab Jepara dalam mengeksekusi pembongkaran bangunan Pungkruk tanpa adanya perlawanan yang berarti dari pengusaha. Walaupun wartawan juga menggambarkan adanya protes dari pengusaha saat proses pembongkaran akan dimulai, akan tetapi kemudian wartawan juga mencantumkan klarifikasi  dari  pihak  Pemkab  mengenai kesalah pahaman yang terjadi.
Kedua, aspek yang digunakan untuk memberikan penekanan pada isu yang telah dipilih oleh wartawan untuk ditulis. Aspek disini berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, serta citra tertentu dalam penulisan isu yang dipilih. Penekanan dilakukan wartawan mulai dari lead yaitu yang terletak pada paragraf awal dalam teks berita yang menggambarkan keseluruhan isi berita. Wartawan menuliskan,
“Jepara- Pemkab Jepara membongkar total puluhan bangunan karaoke dan usaha kuliner di kawasan Pungkruk Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo, Kamis(15/10).”
Jika dikaitkan dengan berita sebelumnya, kalimat ini menggambarkan dan mensugesti kepada khalayak bahwa Pemkab telah memenuhi janjinya pada warga untuk melakukan pembongkaran dan menseterilkan pusat karaoke dari kawasan Pungkruk.
Teks berita ini juga memberikan ruang untuk pihak pengusaha dengan menuliskan kalimat yang diambil dari penjelasan Wakil Papepung Mulud, “Wakil Paguyuban Pengusaha Pungkruk (Papepung) Mulud berkeberatan pembongkaran dilakukan hari itu lantaran tak sesuai surat edaran.
Akan tetapi pada paragraf setelahnya wartawan juga memberikan ruang untuk Pemkab  mengklarifikasi  pernyataan  dari pihak pengusaha tersebut.
“Kabag Humas Pemkab Jepara Hadi priyanto menandaskan, pembongkaran yang dilakukan tidak bertentangan dengan surat edaran. Sebab di dalam surat itu Pemkab memberikan batas waktu enam hari setelah surat dibuat.”
Kalimat ini menggambarkan kepada pembaca bahwa adanya kesalahpahaman pihak pengusaha dalam membaca dan memahami surat edaran yang diberikan oleh Pemkab Jepara.
Posisi Suara Merdeka dalam Memberitakan Berita Pembongkaran Pungkruk
Ketika menyajikan suatu berita setiap surat kabar memiliki strategi tersendiri dalam mengkonstruksi berita sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan lembaga masing-masing. Hal ini juga berlaku pada Suara Merdeka. Di sisi lain wartawan juga memiliki peran besar dalam mengkonstruksi berita yang ditulis. Secara keseluruhan memang pemberitaan di Suara Merdeka memberikan ruang dalam pemberitannya kepada semua pihak yang terlibat dalam fenomena pembongkaran bangunan di kawasan Pungkruk. Akan tetapi yang perlu dilihat kembali adalah seberapa jauh wartawan memberikan ruang dan penekanan kepada masing- masing pihak yang terlibat. Hal ini bisa dilihat melalui hasil analisis konstruksi berita dengan menggunakan teori framing.
Berdasarkan analisis peneliti dengan menggunakan teori framing Robert. N. Entman, pemberian ruang yang dilakukan oleh wartawan Suara Merdeka kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam pembongkaran tersebut kurang berimbang.
Karena wartawan lebih menonjolkan posisi Pemkab Jepara dibandingkan dengan pihak lain, yaitu warga, pengusaha dan DPRD. Hampir seluruh pemberitaan yang dipublikasikan oleh Suara Merdeka cenderung menguntungkan Pemkab Jepara dan memarjinalkan posisi pengusaha.
Framing sendiri juga merupakan teknik yang bisa digunakan oleh wartawan untuk menyusun agenda yang akan dilakukan oleh khalayak. Wartawan Suara Merdeka dari awal telah menciptakan framing untuk menggiring masyarakat secara luas, agar memberikan dukungan terhadap keputusan Pemkab untuk merobohkan bangunan di kawasan Pungkruk. Wartawan memperkuat posisi Pemkab dengan memunculkan dukungan warga sekitar untuk segera melakukan pembongkaran tersebut. Sehingga pihak pengusaha semakin tersudutkan dan segala upaya yang dilakukan menjadi tidak berarti.
Seharusnya media massa bersifat independen dan berimbang, yaitu memberitakan secara objektif dan tidak hanya menggunakan satu sudut pandang saja. Akan tetapi dalam pemberitaan mengenai pembongkaran Pungkruk ini wartawan hanya menonjolkan salah satu pihak dan melemahkan pihak yang lain, sehingga realitas yang ditampilkan dapat menutupi atau bahkan menghilangkan realitas yang lain dan pemberitaan menjadi tidak berimbang. Hal ini dibuktikan dengan realitas yang sering dimunculkan oleh wartawan adalah mengenai usaha Pemkab untuk melakukan pembongkaran bangunan di kawasan Pungkruk, sedangkan di sisi lain juga terdapat realitas nasib dan kerugian yang diterima oleh para pengusaha yang kurang mendapat perhatian dalam berita-berita yang ditulis oleh wartawan. Kalaupun ada hanya sebatas pernyataan
mengenai ganti rugi yang dijanjikan oleh Pemkab, bukan pernyataan langsung dari pengusaha.

## D.   SIMPULAN
Hasil analisis framing dengan menggunakan teori Robert. N. Entman pada pemberitaan terkait pembongkaran bangunan Pungkruk di surat kabar Suara Merdeka dapat dilihat dari dua aspek. Aspek pertama adalah mengenai framing yang dilakukan oleh wartawan Suara Merdeka dalam teks-teks berita yang ditulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:
Wartawan  dalam  mendefinisikan dan  melihat  masalah  terkait  konflik pembongkaran bangunan di kawasan Pungkruk belum menyeluruh. Wartawan cenderung menggunakan satu sudut pandang  dalam  mendefinisikan  masalah yang ada. Hal ini dilakukan wartawan dengan memberikan ruang lebih banyak terhadap pernyataan-pernyataan Pemkab Jepara dalam teks yang ditulis dibanding dengan pernyataan dari pihak pengusaha karaoke.
Tokoh dominan yang lebih sering dimunculkan dalam teks pemberitaan yang ditulis wartawan adalah Pemkab Jepara sedangkan pengusaha karaoke merupakan tokoh yang dianggap sebagai penyebab masalah, sementara tokoh yang lain seperti masyarakat dan DPRD hanya sebagai pelengkap.
Pemberitaan yang ditulis wartawan menggunakan dua penggambaran nilai moral, yaitu nilai positif dan nilai negatif. Nilai positif sering dimunculkan terhadap penggambaran tindakan Pemkab Jepara, sedangkan nilai negatif sering diimunculkan terhadap penggambaran tindakan pengusaha Pungkruk.
Hampir seluruh teks berita yang wartawan tulis hanya sebatas menggambarkan permasalahan yang ada tanpa adanya penyelesaian yang ditawarkan oleh wartawan untuk mengatasi masalah.
Aspek kedua adalah mengenai posisi Suara Merdeka dalam memberitakan konflik pembongkaran bangunan Pungkruk. Wartawan Suara Merdeka dirasa kurang berimbang  dalam  memberitakan  konflik tersebut. Hal ini dapat dilihat dari penekanan dan pemberian ruang yang lebih terhadap Pemkab Jepara dibanding tokoh yang lain. Hampir seluruh berita yang diambil sebagai objek kajian dalam penelitian ini cenderung mengutamakan pihak Pemkab Jepara dan memarjinalkan posisi pengusaha. Pemkab Jepara digambarkan sebagai pihak yang memperjuangkan hak warga sedangkan pengusaha Pungkruk semata-mata digambarkan sebagai pihak yang bersalah dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk menentang kebijakan pemkab Jepara.

## DAFTAR PUSTAKA

## Ardianto, Elvinaro dan Komala Erdinaya
Lukiati, Komunikasi Massa: Suatu Pengantar, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2004.
Assegaf, Djafar H. Jurnalistik  Massa  Kini, Jakarta: Ghalia Inonesia, 1983.
Bungin, Burhan, Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat, Jakarta: Kencana, 2009.
_______, Konstruksi Sosial Media Massa, Jakarta: Kencana, 2011.
Cangara, Hafied, Pengantar Ilmu Komunikasi , Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
Djuraid, Husnun N., Panduan Menulis Berita, Malang: UMM Pers, 2007.
Effendy, Onong Uchayana, Dinamika Komunikasi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
_______, Komunikasi Teori dan Praktek, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
Eriyanto, Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media), Yogyakarta: LKIS, 2002.
Imawan, Teguh, “Media Surabaya Mengaburkan Makna: Kasus Pemilihan Walikota”, Pantau, Edisi09/Tahun 2000.
K., Septiawan Santana, Jurnalisme kontemporer, Jakarta: Yayasann Obor Indonesia, 2005.
Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat,  Jurnalistik  Teori dan Praktik, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
Massoesiswo, dkk. Moderator Masyarakat Jawa  Tengah:  Buku  Pintar  Wartawan Suara Merdeka, Semarang: Redaksi Suara Merdeka, 2002.
Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
Mondry, Pemahaman Teori dan praktek Jurnalistik, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
_______, Dasar-Dasar  Jurnalistik, Malang: Universitas Brawijaya, 2007.
Mulyana, Deddy, Ilmu Komunikasi Suatu pengantar, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
Nazir, Moh, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
Nuruddin, Pengantar Komunikasi Massa, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Qodari, Muhammad, “Papua Merdeka dan pemaksaan Skenario Media”, Pantau, 08/Maret-April 2000.
Romli, Asep Syamsul M., Jurnalistik Praktis Untuk Pemula, Bandung: Remaja Rosdakarya,2001.
Sholihati, Siti, Wanita dan Media Massa, Yogyakarta: Teras, 2007.
Siahaan, M. Hotman et. al., Pers yang Gamang;  Studi  Pemberitaan  Jajak Pendapat Timor Timur, Jakarta: ISAI, 2001.
Siregar, Ashadi, Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
Sobur, Alex, Analisis Teks Media, Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika, dan Analisis Framing, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
Sudibyo, Agus, Citra Bung Karno, Analisis Berita Pers Orde Baru, Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1999.
Sudibyo, dkk., Kabar-kabar Kebencian: prasangka agama di media massa,
Jakarta: ISAI, 2001.
Sujatmiko, Eko, Kamus IPS , Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2014, Cet. I.
Sumadiria, Haris, Jurnalistik  Indonesia Menulis berita dan feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008.
SY., Bambang Sadono, Profil Pers Indonesia, Semarang: Pamda Grafika, 1996.
Taufik, Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia, Triyinco: Jakarta, 1976.
Tribuana, Said, Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila, Jakarta:
CV Haji Masagung, 1988.
Wiryanto, Teori Komunikasi Massa, Jakarta: Grasindo, 2006.
Hudori, Ahmad, Aksi Bunuh Diri Sondang Hutagalung (Analisis Konstruksi Makna Teori Van Dijk di Harian Jawa Pos Edisi 8-13 Desember 2011, skripsi , Malang: Universitas Tribuwana Tunggadewi, 2011, tidak dipublikasikan.
Setiansah, Mite, Politik Media dalam Membingkai Perempuan (Analisis Framing Pemberitaan Kasus Video Porno Yahya Zaini dan Maria Eva di Harian Umum Kompas dan Suara Merdeka), Jurnal  Ilmu  Komunikasi, Volume 6, Nomor 2, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
Widiyanto, Kiki, “Analisis Framing Berita Blok Mahakam pada Surat Kabar Kaltim Post Edisi 2013”, eJournal Ilmu Komunikasi, Volume 2, Nomor 2, Kalimantan Timur: Universitas Mulawarman, 2014.
Yanto,  Analisis  Wacana  Berita  Konflik Manajemen Arema Indonesia pada Surat Kabar Radar Malang, skripsi, Malang: Universitas Tribuwana Tunggadewi, 2011, tidak dipublikasikan.
Zaman, Khoiruz Wahyu Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Seputar
Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama Tahun 2012 pada surat kabar harian Kompas dan Suara Merdeka (Studi Analisis Framing Model Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki), skripsi, Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama, 2013, tidak dipublikasikan.
Komunikasi, Kementerian dan Informatika Republik Indonesia, “Kominfo Ingatkan Media Soal Pemberitaan Berimbang”, http://kominfo.go.id/ index.php/content/detail/4602/ diakses 19 November, Pukul 11:17 WIB.
Merdeka, Suara News “Profil Koran Suara Merdeka”, http://jasaiklankoran. blogspot.com/2013/06/profil- koran-suara-merdeka.html, diakses 15 November, Pukul 13:32 WIB.
Pungkruk,  Profil,  https://id.m.wikipedia. org/wiki/pantai_pungkruk.
Pungkruk, Berita, http:/www.murianews. com/2016/04/14/79031/tempat- karaoke-di-kawasan-pungkruk- jepara-bergeliat-lagi.html, diakses 20 Agustus 2016, Pukul 10:31 WIB.
Sara, Triana, Informasi Mengenai Tajuk Rencana, Karikatur dan Pojok, http://googleweblight.com/ diakses 20 September 2016, Pukul 23:16 WIB.
Wikipedia, Gunting Syarifuddin, https:// googleweblight.com diakses 20 September 2016, Pukul 22:52 WIB.
Wikipedia, Teknik Offset, https:// googleweblight.com, diakses 20 September 2016, Pukul 23:47 WIB.