## Bestuursdwang Sebagai Upaya Pencegahan Preventif
Pelanggaran Kode Etik Bagi Penyelenggara Pemilu

## Muhtar Said
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

## Abstrak
Bestuurdwang merupakan tindakan reparatoir yang bisa dijadikan alat  untuk  mencegah  adanya  pelanggaran  professional  dalam penyelenggaraan  pemilu.  Profesional  dalam  menjalan  tugas  dan fungsi  sebagai  penyelanggara  pemilu  adalah  menaati  asas  yang sudah ditentukan. Tujuan penulisan ini untuk untuk memberikan gambaran terkait pentingnya tindakan reparatoir dalam mencegah adanya kesalahan dalam pembuatan kebijakan. Sedangkan metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  menggunakan metode  normatif,  dimana  sumber  preimernya  adalah  undang- undang  dan  sumber  skundernya  adalah  kepustakaan.  Salah satu pelanggaran  kode  etik  yakni  penyelenggaran  pemilu  tidak melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional. Artikel ini akan menganalisis  penerapan bestuursdwang terhadap  penyelenggara pemilu tingkat daerah sebagai upaya pencegahan pelanggaran etik. Ada  problem  yuridis  dalam  mekanisme  seperti  ini.  Meskipun demikian  penyelenggara  pemilu  tingkat  pusat  mempunyai wewenang  untuk  melakukan  pengawasan  dan  kontrol  terhadap penyelenggara  pemilu  tingkat  daerah  supaya  tidak  melakukan pelanngaran kode etik.
Kata Kunci: Bestuursdwang , Etik, Pemilu, Pengawasan
Corresponding Author: Muhtar Said Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Email: said@unusia.ac.id
© The Author(s) 2023 CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.
JA 91

## Classification
Research Article
Submitted  : 20 September 2023
Accepted : 23 Oktober 2023 Online : 30 Oktober 2023
JA: Jurnal Al-Wasath 4 No.2: 91-100 Journal homepage: https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index E-ISSN 2721-6160 (online) P-ISSN 2830-4207 (cetak)

## PENDAHULUAN
Bestuursdwang (paksaan pemerintah) merupakan salah satu sanksi administrasi terberat setelah  adanya  teguran  lisan  maupun  teguran  tertulis. 1 Bestuursdwang masuk  dalam  jenis pemberian sanksi administrasi reparatoir. Makna dari reparator itu sendiri adalah memulihkan kepada  keadaan  semula.  Sesungguhnya  sanksi  administrasi  itu  ada  tiga  jenis  yakni  sanksi reparatoir, sanksi punitif dan sanksi regresif. 2
a. Sanksi reparatoir  artinya sanksi yang diterapkan  sebagai  reaksi  atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula, sebelum terjadinya pelanggara, misalnya bestuursdwang (Paksaan pemerintahan).
b. Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya memberikan denda administratif bagi pelanggar
c. Sanksi regresif adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.
Penerapan  sanksi  reparatoir  penting  diterapkan  sebagai  pencegahan  atas  tindakan pelanggaran  etik  dalam  penyelenggaraan  pemilu  karena  banyak  permasalahan  dalam penyelenggaran  pemilu  di  tingkat  daerah,  misalnya  banyak  salah  tafsir  yang  dilakukan  oleh Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  dan/atau  Bawaslu  Daerah  (untuk  memudahkan  dalam penyebutan selanjutkan akan ditulis penyelenggara pemilu tingkat daerah) terhadap aturan atau intruksi  yang  dibuat  oleh  KPU  RI/Bawaslu  RI  (untuk  memudahkan  penyebuatan  kedua Lembaga tersebut maka selanjutnya akan ditulis penyelenggara pemilu tingkat pusat).
Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tingkat daerah perlu ditindak  oleh  penyelenggara  pemilu  tingkat  pusat  mengingat  ada  herarki  kekuasaan  dalam kelembagaan  tersebut.  Apabila  tidak  cepat  dilakukan  tindakan  reparatoir  terhadap  kesalahan pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  pemilu  tingkat  daerah  akan berimbas pada pelanggaran kode etik oleh keduanya, yakni penyelenggara tingkat daerah dan pusat  dianggap  tidak  menerapakan  prinsip  professionalisme  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya.  Dimana  penyelenggara  pemilu  tingkat  daerah  salah  menerapkan  prosedur  yang sudah ditentukan, sedangkan penyelenggara tingkat pusat dianggap melakukan pembiaran atau setidak-tidaknya tidak menjalakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara pemilu tingkat daerah.
Undang-Undang  Pemilu  memberikan  kewenangan  atribusi 3 kepada  penyelenggara pemilu  tingkat  pusat  untuk  membentuk  penyelenggara  pemilu  tingkat  daerah  sehingga mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerjanya lembaga yang dibuatnya itu.  Pembentukan  penyelenggara  pemilu  tingkat  daerah  menggunakan  surat  keputusan ( beschikking )  yang  dibuat  oleh  penyelenggara  pemilu  tingkat  pusat  sehingga  berlaku  asas
1 Daffa  Ladro  Kusworo  dkk, Paradigma  Ultimum  Remedium:  Proposonalitas  Kebijakan  Protokol  Kesehatan Berdasarkan Zona Penyebaran Covid-19 , Lex Renaissan, No. 4 Vol. 6 Oktober 2021 hlm 847-86
2 Ivan Fauzani Raharja, Penegakan Hukum Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Perizinan , Jurnal Inovatif Volume VII No. II Meri 2014
3 Atribusi  adalah  pemberian  Kewenangan  kepada  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  oleh  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang, baca Pasal 1 angka 22 UU No 30 tahun 2014
contrarius actus , kewenangan yang melekat pada pejabat tatausaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dapat juga membatalkan putusan tersebut. 4
Ruang  asas contrarius  actus biasanya  diterapkan  pada  diktum  surat  keputusan  yang paling akhir yang biasanya berbunyi “apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan atau kekhilafan maka keputusan ini akan ditinjau Kembali”. Pada dasarnya asas ini melekat kepada pejabat tata usaha negara yang membuat keputusan tersebut tanpa disebut secara langsung oleh undang-undang.
Sifat  sanksi  administrasi  ini  berbeda  dengan  sanksi  dalam  perkara  pidana  yang mempunyai sifat condemnatoir (menghukum). 5 Untuk membedakan sifat sanksi administrasi dengan sanksi pidana maka bisa membaca penjelasan dari Philipus M. Hadjon 6 yakni sanksi administrasi  sasarannya  adalah  perbuatan  sedangkan  sanksi  pidana  adalah  pelaku.  Lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel di bawah ini: 7
Pembeda Sanksi Administrasi Sanksi Pidana Sasaran/Tujuan Perbuatan Pelaku Sifat Reparatoir Condemnatoir Prosedur Tanpa harus melalui peradian Melalui Proses Peradilan
Isi  tabel  diatas  memberikan  gambaran  sanksi  administrasi  ditujukan  kepada  perbuatan pelanggaraanya,  sehingga  dengan  adanya  sanksi  administrasi  tersebut  diharapkan  perbuatan pelanggar  itu  dihentikan.  Sedangkan  sanksi  pidana  ditujukan  kepada  pelanggar  dengan memberi hukuman berupa nestapa.
Fokus kepada sifat sanksi administrasi yakni reparatoir, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan  seperti  semula  maka  pelanggar  tetap  bisa  menjalankan  pekerjaanya  sebagai  pejabat tata usaha negara dengan syarat jenis pelanggarannya harus dipulihkan terlebih dulu, kemudian untuk mencegah kejadian tidak berulang maka  pejabat tata usaha negara tersebut harus aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pemilu tingkat daerah. Hal ini penting untuk melakukan pencegahan preventif terjadinya pelanggaran kode etik dengan sanksi yang paling berat yakni pemberhentian.
Tindakan reparatoir ini merupakan kewenangan atasan kepada bawahan, bisa saja koreksi keputusan yang dilakukan oleh KPU kepada KPU Provinsi. Berdasarkan latar belakang di atas maka  rumusan  masalah  yang  dibuat  peneliti  adalah  bagaimana  penerapan bestuursdwang terhadap penyelenggara pemilu tingkat daerah sebagai upaya pencegahan pelanggaran etik.
4 Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati dalam Imam Sukadi, 2020, Asas Contratius Actus Sebagai Control Pemerintah  Terhadap  Keabsahan  Berserikat  Dan  Berkumpul  Di  Indonesia ,  Jurnal  Mimbar  Keadilan,  Vol.  12 Nomor 2 2020, hlm 183
5 Sri  Nur  Hari  Susanto, Karakter  Yuridis  Sanksi  Hukum  Administrasi:  Suatu  Pendekatan  Komparasi , Adminitrative Law & Governance Journal, Volume 2 Issue 1, march 2019,  hlm 126- 142
6 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm 247
7 Ibid Sri Nur Hari Susanto ibid 32

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yakni  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  bahan  skunder. 8 Dimana bestuurdwang dikaji melalui undang-undang dan beberapa doktrin dalam hukum administrasi negara terutama terkait dengan penerapan prinsip reparatoir dengan menggunakan tindakan bestuursdwang bagi penyelenggara pemilu tingkat daerah. Sehingga bahan primernya adalah undang-undang dan peraturan  perundang-undangan  dan  putusan  mahkamah  konstitusi.  Sedangkan  bahan skundernya adalah kepustakaan. Untuk memperoleh memperoleh bahan penelitiannya, peneliti menggunakan  studi  dokumen  dan  literatur.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh  dari  dua  bahan tersebut selanjutnya dianalisis secara diskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Alur Pengawasan dalam Penyelenggara Pemilu
Penyelenggara  pemilu  tingkat  daerah  diangkat  melalui  surat  keputusan  penyelenggara pemilu  tingkat  pusat,  apabila  memegang  teguh  asas contrarius  actus seharusnya  yang melakukan pemberhentian adalah penyelenggara pemilu tingkat pusat. Namun, dalam hal ini pemberhentian harus melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terlebih dulu. Khususnya pada pelanggaran-pelanggaran yang teradapat pada Pasal 38 ayat 1 UU No 7 tahun 2017, pelanggaran yang dimaksud adalah :
a) tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  anggota  KPU,  KPU  Provinsi,  dan  KPU Kabupaten/Kota
b) melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik
c) tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
d) tidak menghadiri  rapat  pleno yang menjadi  tugas  dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
e) melakukan  perbuatan  yang  terbukti  menghambat  KPU,  KPU  Provinsi,  dan  KPU Kabupaten/Kota  dalam  mengambil  keputusan  dan  penetapan  sebagaimana  ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemberhentian langsung yang dilakukan oleh pejabat yang membuat keputusan sesuai asas contrarius  actus hanya  dilakukan  pada  Pasal  39  ayat  (1) jucnto ayat  (2)  yakni penyelenggara pemilu yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilu dan tindak pidana lainnya, yang diawali dengan pemberhentian sementara apabila sudah ditetapkan sebagai terdakwa.
Mekanisme  pemberhentian  (pencabutan  surat  keputusan)  atas  dasar  putusan  Dewan Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  bisa  dibilang  ada  permasalahan  yuridis  ketika mekanisme  tersebut  ditinjau  menggunakan  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2014 Administrasi Pemerintahan dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021
8 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  PT.  Jakarta  :Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.
Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2014,  pada  pasal  64  ayat  (3)  pencabutan  surat keputusan dapat dilakukan oleh :
a) Pejabat pemerintahan yang menetapkan Keputusan
b) Atasan pejabat yang menetapkan Keputusan
c) Atas perintah Pengadilan
Untuk pencabutan melalui huruf a). Pejabat pemerintahan yang menetapkan Keputusan dan  huruf  b)  Atasan  Pejabat  yang  menetapkan  Keputusan  relatif  tidak  ada  problem  yuridis. Sedangkan  huruf  c)  Atas  perintah  pengadilan,  bisa  dibilang  ada  problem  yuridis,  mengingat DKPP tidak masuk dalam katagori Pengadilan.
Tidak  masuknya  DKPP  dalam  nomenklatur  pengadilan  diperkuat  dengan  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 bagian [3.12.2] yang berbunyi :
“Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah sama dengan final dan mengikatnya putusan lembaga peradilan. Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya  ketentuan  tersebut,  Mahkamah  perlu  menegaskan  bahwa  putusan  final  dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya, oleh karena DKPP adalah perangkat internal Penyelenggara Pemilu  yang  diberi  wewenang  oleh  Undang-Undang.  Sifat  final  dan  mengikat  dari putusan  DKPP  haruslah  dimaknai  final  dan  mengikat  bagi  Presiden,  KPU,  KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN  yang bersifat konkrit, individual dan final, yang dapat  menjadi objek gugatan  di peradilan TUN”
Mencermati Kalimat “… DKPP adalah perangkat internal Penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai  final  dan  mengikat  bagi  Presiden,  KPU,  KPU  Provinsi,  KPU Kabupaten /Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN”
Kalimat yang digarisbawahi tersebut menegaskan DKPP bukanlah Pengadilan karena ada  unsur  bersifat  konkret,  individual  dan  final.  Unsur  tersebut  ada  pada  Keputusan (beschikking) yang  merupakan  produk  dari  pemerintah.  Berbeda  dengan  Pengadilan  yang masuk dalam wilayah judikatif produknya adalah vonis (putusan).
Sedikit mengulas beschikking , menurut Utrech 9 ada 4 (emapat) macam yakni ketetapan positif  dan  negatif,  ketetapan  deklaratur  dan  ketetapan  konstitutif,  ketetapan  kilat  dan  tetap (blijvend) dan ketetapan despensasi, ijin, lisensi dan konsesi.
Kembali kepada asas actus contrarius actus dalam pemberhentian Penyenggara Pemilu tidak diterapkan secara langsung tetapi diterapkan secara tidak langsung. Hal ini dilegitimasi dengan  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017,  dimana  DKPP  memperoleh  kewenangan atribusi 10 dari undang-undang tersebut, kewenangan atribusi merupakan kewenangan tertinggi daripada kewenangan yang sifatnya delegasi dan kewenangan yang bersifat mandat.
9 Utrech dalam Raja Chaesar, Klarifikasi Keputusan Tata Usaha Negara , makalah 2020
10 Muhtar Said, Asas-Asas Hukum Administrasi Negara , Thafa Media, Yogyakarta, 2019 hlm 34
Peneliti  memang  menyatakan  ada  problem  yuridis  Ketika  DKPP  disebut  sebagai pengadilan.  Namun  tidak  menyalahkan  secara  hukum  dikarenakan  ada  asas lex  posteriori derogat  legi  priori yang  artinya  undang-undang  baru  itu  merubah  atau  meniadakan  undang- undang lama yang mengatur materi yang sama. 11 Dimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965  tentang  Pengadilan  Dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Mahkamah  Agung  lahir lebih  dulu  ketimbang  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum. Sehingga  dalam  lingkungan  pemilu  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  meniadakan Undang-Undang  Nomor  13  tahun  1965.  Titik  tekannya  adalah  “meniadakan”  bukan menghapus/mematikan undang-undang yang lama, sehingga Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 tetap “hidup”.
Ada  permakluman  dalam  hal  ini,  karena  pemilu  harus  dijalankan  secara  cepat  dan efektif karena tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan juga dijalankan dengan cepat dan ketat. Apabila  mengikuti  proses  hukum  acara  di  pengadilan  pada  umumnya  bisa  dipastikan  akan banyak hambatan dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Sehingga ditinjau dari asas kemanfaatan hukum keberadaan DKPP bisa dibilang sangat diperlukan. Apalagi diperkuat dengan praktek ketatanegaraan  yang  ada,  dimana  bukan  hanya  DKPP  saja  yang  berfungsi  seperti  layaknya pengadilan, Komisi Infomasi juga memiliki produk yang sama dengan pengadilan yakni vonis, namun putusan Komisi Informasi bisa dibanding di Pengadilan Tata Usaha Negara.

## Bestuursdwang : Pencegahan Preventif terhadap Pelanggaran Etik
Problem  yuridis  dalam  penindakan  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  pemilu seharusnya  bisa  ditutupi  denghan  peran  aktif  penyelenggara  pemilu  tingkat  pusat  terhadap pelanggaran-pelanggan  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  pemilu  tingkat  daerah.  Sudah dijelaskan  di  atas  penyelenggara  pemilu  tingkat  pusat  tidak  bisa  memberikan  sanksi pemberhentian terhadap penyelenggara pemilu tingkat daearah secara langsung karena harus melalui  verifikasi  DKPP  terlebih  dulu  maka  penyelenggara  pemilu  tingkab  pusat  bisa menjalankan  proses  pencegahan  preventif  supaya  penyelenggara  pemilu  tingkat  daerah  bisa menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diberlakukan  oleh  Undang- Undang maupun peraturan perundang-undangan.
Pencegahan pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tingkat pusat adalah melalui pemberian sanksi administratif yang bersifat  reparatoir, dengan menerapakan sanksi bestuursdwang.
Sebagai  sanksi  administrasi,  bestuursdwang  mempunyai  peranan  yang  sangat  urgen karena merupakan Tindakan yang nyata (fietelijkehandelingen) dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi. 12
Bestuursdwan g  merupakan  suatu  wewenang,  bukan  kewajiban.  Artinya  penerapan bestuursdwang merupakan  wewenang  pemerintahan  yang  mandiri,  sehingga  dalam pelaksanaannya  pemerintah  tidak  membutuhkan  kuasa  dari  organ  lain,  khususnya  badan peradilan. KPU atau Bawaslu bisa menerapkan tanpa melibatkan DKPP.
Sesuai  dengan  penjelasan  di  atas bestuursdwang dalam  pelaksanaanya  diserahkan kepada  organ  atau  pejabat  tata  usaha  yang  mempunyai  wewenang  tersebut.  Dalam
11 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum , Ghalia Indonesia, Bogor, 2004 hlm 95
12 Philipus  M.  Hadjon  dalam  W.  M.  Herry  Susilowati, Pelaksanaan  Bestuursdwang  Dalam  Bidang  Perizinan (Suatu Studi Dalam Konteks Hukum Lingkungan), Perpektif Vol. VII No. 4 Tahun 2002 hlm 216-230
pemerintahan  terdapat  jargon  yang  terkenal  yakni No  activity  without  authority ,  tidak  ada aktivitas tanpa adanya kewenangan. Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. 13 Maka, sangat disayangkan apabila penyelenggara  pemilu  tingkat  pusat  tidak  menerapkan  sanksi  tersebut  sebagai  sarana pencegahan preventif terhadap timbulkan pelanggaran kode etik.
Penyelenggara  pemilu  tingkat  pusat  mempunyai  kewenangan  sampai  dengan  tingkat daerah  dikarenakan  undang-undang  memberikan  kewenangan  kepada  penyelenggara  pemilu tingkat  pusat  untuk  membentuk,  bahkan  aturan  tata  kerja  organnya  juga  dibuat  oleh penyelenggara pemilu tingkat pusat. Kewenangan untuk membentuk dan membuat peraturan tata kerja itulah yang dijadikan dasar penyelenggara pemilu  juga  memiliki  tangggung jawab untuk  melakukan  kontrol  terhadap  penyelenggara  pemilu  tingkat  daerah.  Dengan  demikian, penyelengara  pemilu  tingkat  pusat  mau  menerapkan  atau  tidak  menerapan  sanksi bestuuursdwang adalah kehendaknya sendiri.
Dalam  konteks  ini  penyelenggara  pemilu  diharapkan  bisa  menerapkan  sanksi bestuursdwang kepada penyelenggara pemilu tingkat daerah yang dalam pengamatannya akan ada potensi pelanggaran administratif dalam pengambilan kebijakannya. Sehingga ada koreksi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tingkat pusat supaya tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara  pemilu  tingkat  daerah  tidak  berakibat  hukum  lain  atau  setidak-tidaknya mencegah  tindakan  tersebut  masuk  dalam  ranah  pelanggaran  kode  etik.  Dan  juga  mencegah adanya putusan DKPP dengan amar putusan memerintahkan penyelenggara KPU tingkat pusat untuk melakukan pemberhentian terhadap anggotanya.
Pemberhentian  penyelenggara  pemilu  tingkat  daerah  bisa  berimbas  kepada penyelenggara  pemilu  tingkat  pusat  karena  dianggap  tidak  melakukan  pembinaan  dan pengawasan  terhadap  kinerja  dibawahnya.    Contoh  penerapan bestuursdwang dengan mengembalikan pelanggaran ke awal lagi yakni KPU menemukan KPU Kabupaten Semarang membuat keputusan yang salah tentang penetapan Calon Kepala Daerah. Maka, KPU kemudian memerintahkan  (melalui  surat  ketua  KPU)  kepada  KPU  Kabupaten  Semarang  untuk mengkoreksi  dan  memperbaruhi  keputusannya.  Tindakan  yang  dilakukan  oleh  KPU  adalah bentuk bestuursdwang ,  yakni  dengan  mengembalikan  Surat  Keputusan  KPU  Kabupaten Semarang ke keadaan semula (memperbaiki). Hal ini diperbolehkan karena sesuai dengan pasal 64  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2014  yakni  Ketua  KPU  adalah  atasan  pejabat pejabat yang menetapkan keputusan.
Tindakan  pemberian  sanksi  reparatoir  seperti  ini  bukan  perkara  mudah  mengingat atasan  pejabat  tersebut  harus  mempunyai  instrument  sampai  dengan  tingkatan  bawah  untuk melakukan  pengawasan.  Salah  satu  fungsi  pengawasan  yang  dimiliki  oleh  atasan  kepada bawahannya  adalah  menjaga  kualitas  atau  kontrol  terhadap  produk-produk  yang  dibuat  oleh bawahannya.
Penerapan  sanksi bestuursdwang ini  juga  menjadikan  penyelenggara  pemilu  tingkat daerah  untuk  aktif  melaporkan  secara  berkala  Tindakan  administrasi  kepada  penyelenggara pemilu  tingkat  pusat.  Sehingga  dibutuhkan  insturmen-instrumen  yang  dibuat  oleh penyelenggara pemilu tingkat pusat untuk digunakan panduan bagi pelaporan secara berkala.
Seperti  yang  sudah  dijelaskan  di  atas,  bahwa  pengenaan bestuursdwang terhadap pelanggarannya bukan kepada pelakunya. Sehingga kontrol yang dilakukan oleh penyelenggara
13 Satriya  Nugraha, Konsep  Penyalahgunaan  Wewenang  Dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  Di Indonesia, Socioscientie, Jurnal Ilmu Sosial Volumen 8 Nomor 1 Maret
pemilu tingkat pusat adalah terkait dengan produk-produk kebijakan yang dibuat oleh pelaku. Sedangkan  pelanggaran-pelanggaran  etik  seperti  pelanggaran  moral  yang  dibuat  oleh penyelenggara pemilu kurang tersentuh dalam pembahasan tentang bestuursdwang ini .
Meskipun  bestuurdwang  adalah  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  atasan  pejabat  tata usaha  negara,  namun  dalam  melaksanakan  kewenangan  tersebut  juga  tidak  boleh sekehendaknya  sendiri  harus  melalui  prosedur-prosedur  yang  sudah  ditetapkan  sehingga menegaskan adanya kepastian hukum. Hal ini dilakukan karena sanksi bestuurrsdwang yang diterapkannya  akan  menimbulkan  akibat  hukum  yang  tentunya  dapat  diuji  oleh  hakim administrasi (Pengadilan Tata Usaha Negara).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Penerapan bestuursdwang selain untuk menjaga kewalitas produk-produk yang dibuat oleh penyelenggara pemilu tingkat daerah, juga bisa dijadikan alat kontrol bagi penyelenggara pemilu  tingkat  pusat  supaya  menjalan  tugas  dan  fungsi  dengan  baik.  Sehingga  ruang-ruang terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu bisa ditutupi dengan peran aktif atasan untuk  melakukan  pengawasan  kepada  bawahannya.  Dan  juga  memunculkan  peran  aktif bawahan untuk melaporkan kegiatan administrasinya secara berkala kepada atasannya.
Peran  aktif  tersebut  bisa  diwujudkan  dengan  kordinasi,  monitoring  dan  evaluasi. Kordinasi dilakukan dalam melakukan persiapan kegiatan, monitoring dilakukan etika kegiatan sedang berlangsung dan evalauasi dilakukan setelah kegiatan dilakukan. Tiga hal tersebut bisa dijadikan acuan untuk mengambil Tindakan paksaan untuk mengembalikan ke awal apabila ada pelanggaran yang terjadi.
Penerapan bestuursdwang tersebut  adalah  wewenang,  namun  harus  ada  peraturan terkait  dengan  mekanisme  penerapannya,  karena  peraturan  tersebut  sebagai  sarana  kontrol pejabat tata usaha negara dalam menjalankan wewenangnya sudah sesuai dengan kaidah dan asas-asas yang berlaku, salah satunya adalah asas kepastian hukum.

## REFERENSI Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1965  tentang  Pengadilan  Dalam  Lingkungan  Peradilan Umum dan Mahkamah Agung
Undang - Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021
Daffa  Ladro  Kusworo  dkk, Paradigma  Ultimum  Remedium  :  Proposonalitas  Kebijakan Protokol Kesehatan Berdasarkan Zona Penyebaran Covid-19 , Lex Renaissan, No. 4 Vol. 6 Oktober 2021
Imam  Sukadi, Asas  Contratius  Actus  sebagai  control  pemerintah  terhadap  keabsahan berserikat dan berkumpul di Indonesia , Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 12 Nomor 2 2020 Ivan  Fauzani  Raharja, Penegakan  Hukum  Sanksi  Administrasi  terhadap  Pelanggaran Perizinan , Jurnal Inovatif Volume VII No. II Mei 2014
Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum , Ghalia Indonesia, Bogor, 2004
Muhtar Said, Asas-Asas Hukum Administrasi Negara , Thafa Media, Yogyakarta, 2019
Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994
Raja Chaesar, Klarifikasi Keputusan Tata Usaha Negara , makalah 2020
Satriya Nugraha, Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Socioscientie , Jurnal Ilmu Sosial Volumen 8 Nomor 1 Maret Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat , PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003
Sri  Nur  Hari  Susanto, Karakter  Yuridis  Sanksi  Hukum  Administrasi:  Suatu  Pendekatan Komparasi, Adminitrative Law & Governance Journal, Volume 2 Issue 1, march 2019
W. M. Herry Susilowati, Pelaksanaan Bestuursdwang Dalam Bidang Perizinan (Suatu Studi Dalam Konteks Hukum Lingkungan), Perpektif Vol. VII No. 4 Tahun 2002

## Competing interests
No conflict interest.
Funding. None.

## Acknowledgements.
Thank you to all those who have supported and helped this research.

## About the Authors
The authors is a from Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia