Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar Non Materi Yuni Nur Saidah Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara yunisaidahnur@gmail.com
Abstract
Keyword: Dowry, non-material, Islamic law
This study was conducted to discuss the issue of the Provision of Non- Material Dowry in Islamic Law, which in this case was conducted an intensive study in the opinion of the four schools of thought. This study was conducted using a qualitative-library approach by referring to the fiqh literature of each school, which was then analyzed descriptively. The results of this study indicate that the provision of non-material dowries according to the Imam madhhab can be detailed as follows: 1) Abu Hanifah, did not allow it, but from him it was obligatory for a mitsil dowry, 2) Malik, the law initially did not allow it, 3). Imam Shafi'i and Ahmad bin Hanbal allow it.
Abstrak Kata kunci: Mahar, non materi, hukum Islam
Kajian  ini  dilakukan  untuk  mendiskusikan  persoalan  Pemberian Mahar  Non  Materi  dalam  Hukum  Islam,  yang  dalam  hal  ini dilakukan  kajian  secara  intensif  dalam  pendapat  empat  mazhab. Kajian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif-kepustakaan dengan merujuk pada literature Fikih masing-masing mazhab, yang kemudian  dilakukan  analisis  secara  deskriptif.  Hasil  kajian  ini menunjukkan bahwa pemberian mahar non materi menurut  Imam madzhab dapat dirincikan sebagai berikut: 1)Abu Hanifah, tidak membolehkan, namun darinya wajib mahar mitsil, 2) Malik, hukum awalnya  tidak  membolehkan,  3).  Imam  Syafi’i    dan  Ahmad  bin Hanbal membolehkan.

## Pendahuluan
Agama    Islam    sangat    menganjurkan perkawinan,    anjuran    tersebut  sudah dijelaskan dalam al-Qur’an dan Hadits. Dalam masyarakat  Indonesia,  perkawinan  adalah sebuah proses yang agung, yang diimpikan oleh banyak orang, dan bahkan sakral (Jahrotunasipah, 2012, p.9).
Perkawinan  itu  merupakan  suatu  yang agung dan mulia yang harus dipertanggungjawabkan  kepada  Allah  Swt. Manusia dibekali oleh Allah akal dan syahwat dan  ia  merupakan  makhluk  yang  paling sempurna  yang  mempunyai  jasad  dan  roh, mempunyai panca indera, untuk berhubungan dengan  sesamanya  dan  alam  sekitarnya, mempunyai hati untuk merasakan kehidupan dan  diciptakan  berpasang-pasangan  seperti firman  Allah  Swt  dalam  al-Qur’an  surat  al- Hujurat ayat 13:
”Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan  kamu  dariseorang  laki-laki  dan seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu berbangsa-  bangsa  dan  bersuku-suku  supaya kamu  saling  kenal-  mengenal.Sesungguhnya orang  yang  paling  mulia  diantara  kamu disisi Allah     ialah     orang     yang     paling     taqwa diantara  kamu.Sesungguhnya  Allah  Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.
Demikian  juga  disebutkan  dalam  sebuah hadis sebagai berikut:
“Abdullah Ibnu Mas'ud r.a berkata: Rasulullah Saw  bersabda  pada  kami,  ‘Wahai  generasi muda,  barangsiapa  di  antara  kamu  telah mampu  berkeluarga  hendaknya  ia  kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara  kemaluan.  Barangsiapa  belum mampu  hendaknya  berpuasa,  sebab  ia  dapat mengendalikanmu.”
Pernikahan mempunyai beberapa nilai yang tinggi  dan  beberapa  tujuan  utama  yang  baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah Swt,  dan  untuk  mencapai  kehidupan  yang bahagia  dan  menjauhi  dari  ketimpangan  dan penyimpangan, Allah telah membekali syari’at dan  Hukum  Islam  agar  dilaksanakannya manusia dengan baik.
Oleh  karena  itu  tujuan  perkawinan  adalah untuk  membentuk  tatanan  keluarga  yang diliputi  rasa  kasih  sayang,  antara  sesama anggota keluarga, tujuan tersebut dapat dilihat di  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  3  : “Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah, mawaddah, dan warohmah”.
Salah  satu  keistimewaan  Islam  ialah memperhatikan  dan  menghargai  kedudukan wanita,  yaitu  memberinya  hak  untuk memegang urusan dan memiliki sesuatu. Pada zaman  jahiliyah  seorang  wanita  tidak  ada harganya,  lebih-lebih  ketika  ada  bayi  lahir perempuan  akan  ditiadakan,  tetapi  sekarang Islam sangat memperhatikan dan mengahargai kedudukan  seorang  wanita  dengan  memberi hak kepadanya di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin) dalam pernikahan (Ghazali, 2010, p.84).
Mahar  hanya  diberikan  oleh  calon  suami kepada  calon  istri.Dan  kepada  suami diwajibkan  memberikan  mahar  kepadanya bukan kepada ayahnya. Dan kepada orang yang paling  dekat sekalipun  tidak  dibenarkan
menjamah sedikitpun harta bendanya tersebut, kecuali  dengan  ridhanya  dan  kemampuannya sendiri.  Tetapi  dalam  memberikan  mahar tersebut  tidak  memberatkan  dari  pihak  suami maka  harus  ada  keridhoan  dari  kedua  belah pihak.
Imam  Syafi’i  mengatakan  bahwa  mahar adalah  sesuatu  yang  wajib  diberikan  oleh seorang  laki-laki  kepada  perempuan  untuk dapat  menguasai  seluruh  anggota  badannya (Ghazali,  2010,  p.84-85). Tetapi  Mahar menurut Ulama Fikih diartikan sebagai ‘ iwadh
(ganti) yang wajib diberikan kepada istri sebagai konsekuensi dari menikahinya dan menyetubuhinya  baik  secara  syubhat  maupun tidak.
Mahar wajib dibayarkan ketika berlangsungnya  akad  nikah  yang  sah,  separuh dari jumlah mahar yang ditentukan waktu akad. Alasannya adalah walaupun putus perkawinan atau  kematian  seorang  di  antara  suami  isteri terjadi  sebelum dukhul ,  namun  suami  telah wajib  membayar  separuh  mahar  yang disebutkan waktu akad.
Pada  umumnya  mahar  itu  dalam  bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya.  Namun  syariat  Islam  memungkinkan mahar  itu  dalam  bentuk  jasa  melakukan sesuatu.  Ini  adalah  pendapat  yang  dipegang oleh mayoritas Ulama Fikih (Syarifuddin, 2006, p.91).  Mahar  dalam  bentuk  jasa  ini  ada landasannya  dalam  al-Qur’an  dan  demikian pula  dalam  Hadits  Nabi.  Hadits  yang
menyatakan  diperbolehkannya  menggunakan mahar  berupa  bacaan  ayat–ayat  al-Qur’an, sebagaimana termaktub dalam Hadits di bawah ini,
“Dari  Sahal  Ibnu  Sa’ad  bahwa  sesungguhnya Nabi  Saw    pernah  didatangi  seorang perempuan,  lalu  perempuan  itu  berkata,  ‘ya Rasulullah,  sesungguhnya  aku  menyerahkan diriku  untukmu’,  lalu  perempuan  itu  berdiri lama, kemudian berdirilah seorang laki-laki lalu ia  berkata,  ‘ya  Rasulullah,  kawinkannlah  aku dengannya  jika  Engkau  sendiri  tidak  berhajat sendiri  kepadanya’,  kemudian  Rasulullah  Saw bertanya,  ‘apakah  engkau  mempunyai  sesuatu yang  dapat  engkau  pergunakan  sebagai  mahar untuknya?’  Ia  menjawab,  ‘aku  tidak  memiliki apapun  melainkan  pakaian  ini  lalu  Nabi bersabda,  ‘jika  engkau  berikan  pakaianmu  itu kepadanya maka engkau tidak berpakaian lagi’, maka carilah sesuatu yang lain. Kemudian Nabi Saw  bersabda,  ‘carilah  meskipun  cincin  besi’, lalu  laki-laki  itu  mencari,  tetapi  ia  tidak menemukan  apapun.  Kemudian  nabi  saw bertanya  kepadanya,  ‘apakah  engkau  memiliki hafalan ayat alQur’an?’, ia menjawab, ‘surat itu dan  surat  itu  ia  menyebutkannya  nama-nama surat-surat  tersebut,  kemudian  Nabi  bersabda kepadanya,  ‘sungguh  aku  telah  menikahkan engkau dengan apa yang engkau miliki dari al- Qur’an itu’. (HR Ahmad, Bukhori dan Muslim) (Al-Mubarok, 2002, p.2234-2236).
Hadits  di  atas  menunjukan  bolehnya menjadikan  jasa  (manfaat)  sebagai  mahar walaupun  jasa  itu  berupa  mengajarkan  al- Qur’an,  demikian  menurut  pendapat  dalam mazhab  Syafi’i,  Ishaq,  Hasan  bin  Shaleh  dan ulama’  ahli  bait.  Dan  Qodhi  ‘Iyadh  mengutip pendapat  para  Ulama  selain  golongan  Hanafi yang menyatakan bolehnya minta upah dalam mengajar al-Qur’an.
Para  Ulama  madzhab  sepakat  bahwa  tidak ada jumlah maksimal dalam pemberian mahar,
akan  tetapi  mereka  berbeda  pendapat  tentang batas  minimalnya.  Mazhab  Syafi’i,  Hambali, dan  Imamiyah  berpendapat  bahwa  tidak  ada batas minimal dalam pemberian mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli  boleh  dijadikan  mahar  sekalipun  hanya satu qirsy .
Sementara  itu  dalam  mazhab  Hanafi mengatakan  jumlah  minimal  mahar  adalah sepuluh  dirham.  Kalau  satu  akad  dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah,  dan  wajib  membayar  sepuluh  dirham. Mazhab  Maliki  mengatakan,  bahwa  jumlah minimal mahar adalah tiga dirham kalau akad dilakukan  dengan  mahar  kurang  dari  jumlah tersebut, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham.Tetapi bila belum mencampuri, dia boleh memilih antara membayar  tiga  dirham  (dengan  melanjutkan perkawinan)  atau  mem fasakh akad,  lalu membayar separuh mahar musamma.
Mahar dalam kontek Hukum Islam memang bukan merupakan rukun maupun syarat dalam perkawinan  dan  hanya  sebagai  kewajiban  dari mempelai  laki-laki  semata,  apalagi  dalam kenyataan sekarang yang dilaksanakan masyarakat  lebih  banyak  memberi  mahar materi,  uang  dan  barang-barang  yang dipandang masyarakat mewah dikarenakan bagi masyarakat  memberikan  mahar  materi  pada perkawinan lebih memuliakan seorang wanita, tetapi  mahar  yang  banyak  hukumnya  tidak menjadi  makruh  jika  tidak  bertujuan  untuk
berbangga diri dan sombong. Juga tidak untuk hura-hura  serta  tidak  memberatkan  pihak suami.
Paparan di atas, dapat dijadikan pertimbangan  penting  bagi  penulis  untuk melakukan kajian terkait mahar, dimaksudkan untuk  menemukan  jawaban  terkait  persoalan mahar  non  material  dalam  tinjauan  Islam berikut  kajian  tentang  penerapannya  di masyarakat.

## Metode Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  kajian adalah  kualitatif,  dan  jenisnya  adalah  kajian pustaka.  Data  kajian  yang  terkumpul  melalui teknik  dokumentasi  dari  pelbagai  buku-buku sebagai  sumber  primer,  kemudian  dilakukan proses  analisis  data  dengan  menggunakan analisis deskriptif.

## Pengertian mahar
Istilah mahar dapat dipahami sebagai sebuah praktik  pemberian  wajib  dari  calon  suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang  istri  kepada  calon  suaminya  (Abidin, 1999,  p.  105).  Atau  suatu  pemberian  yang diwajibkan  bagi  calon  suami  kepada  calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan  budak,  pembacaan  atau mengajarkan ayat al-Qur’an dsb).
Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia Maskawin atau mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika
dilangsungkan  akad nikah (Depdiknas, 2002, p. 696). Kata maskawin dalam al-Qur’an tidak digunakan,  akan  tetapi  menggunakan  kata shoduqoh , sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 36 sebagai berikut:
“Berikanlah  mahar  (maskawin)  kepada  wanita (yang  kamu  nikahi)  sebagai  pemberian  wajib, tetapi  apabila  istri  itu  dengan  sukarela menyerahkannya kepada kamu, maka makanlah  (ambilah)  pemberian  itu  (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”
Ayat tersebut memberi tuntunan menyangkut siapapun  yang  akan  dinikahi.  Yakni  menjadi kewajiban  suami  memberi  maskawin  kepada siapa  yang  akan  dinikahinya.  Perintah  ini tertuju  juga  para  wali  ,  yang  ketika  itu  tidak jarang  mengambil  maskawin  anak  yang dipeliharanya dari suami sang anak.
Maskawin merupakan pemberian tulus yang menyenangkan  hati,  tetapi  maskawin  juga sebagai  kewajiban  yang  ditetapkan  oleh  Allah Swt. Namun demikian, bila sang istri merelakan dengan  sepenuh  hati  sebagian  atau  semua maskawin    itu  kepada  suaminya.  Maka  hal tersebut  dapat  ditoleransi  dan  sang  suami dipersilahkan menggunakannya secara baik dan baik pula dampaknya.
Maskawin  ialah    berasal  dari  kata sadaq artinya  sangat  keras  karena  pergantiannya (bayarannya) sangat mengikat sebab maskawin tidak  dapat  gugur  dengan  rela  merelakan. Sedangkan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  mahar  adalah  pemberian  dari  calon mempelai  pria  yang  wajib  dibayarkan  kepada calon  mempelai  perempuan  dengan  jumlah,
bentuk,  dan  jenisnya  disepakati  oleh  kedua belah pihak.
Dari pengertian-pengertian di atas dapat di simpulkan  bahwa  mahar  adalah  pemberian yang  diberikan  suami  kepada  istri  sebagai pemberian wajib dalam ikatan perkawinan yang sah  serta  pertanda  atas  kerelaan  untuk  hidup sebagai suami istri.
Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi  hak  kepadanya,  diantaranya  adalah hak  untuk  menerima  maskawin.  Maskawin hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri,  bukan  kepada  wanita  lainnya  atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya.
Masa  datangnya  Islam  berbeda  dari  masa jahiliah  yang  penuh  dengan  kedzaliman, dimana  pada  saat  itu  kaum  wanita  tidak  bisa bernafas lega. Bahkan hanya seperti sebuah alat yang  dipergunakan pemiliknya  dengan sekehendak hati.
Ketika  datang  dengan  panji-panjinya  yang putih,  Islam  membersihkan ‘aib kebodohan yang  melekat  pada  diri  wanita  melalui pemberian  kembali  akan  haknya  untuk menikah  serta  bercerai.  Juga  mewajibkan  bagi laki-laki  membayar  mahar  kepada  mereka (kaum wanita).
Fukaha sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran  batas  yang  harus  dilakukan  dan  tidak melebihinya. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangannya  yang  sesuai.  Mahar  yang  di
berikan  kepada  calon  istri  harus  memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.
a. Harta berharga.
b. Barangnya  suci  dan  bisa  di  ambil manfaat.
c. Barangnya bukan barang ghasab.
d. Bukan barang yang tidak jelas keadaanya.
Macam-macam dan bentuk mahar non materi
Ulama  Fikih  sepakat  bahwa  mahar  itu  ada dua macam, yaitu :
1. Mahar Musamma
Yaitu  mahar  yang  sudah  disebut  atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah,  atau  mahar  yang  dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.
Ulama  Fikih  sepakat  bahwa,  dalam pelaksanaanya, mahar musamma harus di berikan secara penuh apabila :
a. Telah Bercampur (bersenggama
b. Salah satu dari suami meninggal.
2. Mahar Mitsli (sepadan)
Yaitu  mahar  yang  tidak  disebut  besar kadarnya  pada  saat  sebelum  ataupun ketika    terjadi  pernikahan.  Atau  mahar yang diukur sepadan dengan mahar yang pernah  diterima  oleh  keluarga  terdekat, agak  jauh  dari  tetangga  sekitarnya, dengan  memperhatikan  status  social, kecantikan dan sebagainya.
Mahar Mitsli juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut :
a. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad
nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
b. Jika  mahar musamma belum  dibayar sedangkan  suami  telah  bercmpur dengan  istri  dan  ternyata  nikahnya tidak  sah.    Nikah  yang  tidak disebutkan  dan  tidak  ditetapkan maharnya disebut nikah tafwid , hal ini menurut jumhur Ulama dibolehkan. Pada prinsipnya maskawin harus bermanfaat dan  bukanlah  sesuatu  yang  haram  dipakai, dimiliki, atau dimakan. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang  dapat  ditukar  dan  ini  terkesan  harus berbentuk benda sebab selain berbentuk benda tidak  dapat  ditukar  tampaknya  tidak dibolehkan.
Namun,  menurut  Rahmat  Hakim,  sesuatu yang  bermanfaat  tidak  dinilai  dengan  ukuran umum,  tetapi  bersifat  subjektif  sehingga  tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon istri mempunyai hak untuk menilai dan memilihnya, ini sangat kondisional, artinya, dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suaminya.
Maskawin  menunjukan  kebenaran  dan kesungguhan  cinta  kasih  laki-laki  yang meminangnya. Ia merupakan bukti kebenaran ucapan  laki-laki  atas  keinginannya  untuk menjadi suami bagi orang yang di cintainya.
Maskawin bukanlah harga atas diri seorang wanita.  Wanita  tidak  menjual  dirinya  dengan maskawin. Tetapi, ia membuktikan kebenaran
yang  kesungguhan,  cinta  dan  kasih  sayang seorang  laki-laki  yang  bermaksud  kepadanya dengan maskawin.
Jadi,  makna  maskawin  dalam  sebuah pernikahan, lebih dekat kepada syari’at agama dalam  rangka  menjaga  kemuliaan  suci.  Juga sebagai  ungkapan  penghormatan  seorang  laki- laki kepada wanita yang menjadi istrinya.
Pada umumnya mahar itu berbentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari’at Islam memungkinkan maskawin  itu  berbentuk  jasa  atau  melakukan sesuatu.  Ini  adalah  pendapat  yang  dipegang oleh mayoritas ulama. Maskawin dalam bentuk jasa  ini  di  landaskan  dalam  al-Qur’an  dan Hadits.  Contoh  maskawin  dalam  bentuk  jasa dalam  al-Qur’an  ialah  menggembalakan kambing  selama  8  tahun  sebagai  maskawin perkawinan  seorang  perempuan.  Hal  ini dikisahkan Allah dalam al-Qashash ayat 27: “Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud  menikahkan  kamu  dengan  salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu  kebaikan)  dari  kamu,  Maka  aku  tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik”.
Contoh  lain  adalah  Nabi  sendiri  waktu menikahi  Shofiyyah  yang  waktu  itu  masih berstatus hamba, maskawinnya memerdekakan Shofiyyah  tersebut.    Kemudian  ia  menjadi Ummu al Mukminin . Ulama Hanafiyah berbeda pendapat  dengan  mayoritas  Ulama  dalam  hal ini.
Menurut  ulama  ini  bila  seseorang  laki-laki mengawini  seorang  perempuan  dengan maskawin  memberikan  pelayanan  kepadanya atau  mengajarkan  al-Qur’an,  maka  maskawin itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah maskawin mitsli .
Kalau  mahar  itu  dalam  bentuk  uang  atau barang  berharga,  maka  Nabi  menghendaki maskawin itu dalam bentuk yang sederhana, hal ini tergambar dalam sabdanya dari ‘Uqbah bin ‘Amir  yang  dikeluarkan  oleh  Abu  Daud  dan disahkan  oleh  Hakim,  ucapan  Nabi  yang artinya “sebaik-baiknya mahar itu adalah  yang paling mudah”.
Hal ini dikuatkan pula dengan Hadits Nabi dari  Sahal  bin  Sa’ad  yang  mengatakan  bahwa Nabi  Muhammad  Saw  pernah  mengawinkan seorang  laki-laki  dengan  perempuan  dengan maskawinnya adalah hafalan ayat al-Qur’an.
Hikmah-hikmah adanya mahar :
1. Mempermudah anak muda untuk melaksanakan perkawinan agar tidak merasa berat.
2. Menunjukan kemuliaan kaum wanita.
3. Untuk menampakan cinta dan kasih sayang seorang  suami  kepada  istrinya,  sehingga pemberian  harta  itu  sebagai nihlah dari padanya,  yakni  sebagai  pemberian  hadiah, dan  hibah  bukan  pembayaran  harga  sang wanita.
4. Seorang  perempuan  dapat  mempersiapkan semua  perangkat  perkawinan  yang  terdiri dari pakaian dan nafkah.

## 5. Memberikan  niat  yang  baik  untuk menggaulinya.
Hikmah-hikmah  di  atas,  setidaknya  ada beberapa hikmah adanya mahar non materi, di antarnya adalah:
1. Itba’ bil Qur’an
Bahwa salah satu karakteristik ajaran Islam yang  menonjol  adalah  mudah  dan memudahkan.
2. Itba’ bi qaulin Nabi Bahwa Nabi pernah menikahkan
menikahkan Sahal bin Said dengan seorang perempuan  dengan  mahar  bacaan  ayat  al- Qur’an.
3. Taqlil  kurbat  an-naas (Meringankan  beban Orang)
Pernikahan  bagi  masyarakat  di  manapun tidak hanya sekedar acara seremonial biasa. Oleh  karena  itu,  banyak  masyarakat  yang melakukannya  dengan  kemasan  acara  yang mewah dan rame. Mereka berdalih satu kali seumur  hidup  dan  ada  pula  yang  hanya sekedar  ingin  menarik  sumbangan  dari orang lain. Bagaimanapun dan dengan motif apapun itu dilakukan tentunya membutuhkan  dana  maupun  materi  yang banyak.  Jika  hal  itu  ditambah  lagi  dengan pemberian  maskawin  berupa  materi tentunya  akan  menjadi  beban  lebih  bagi mempelai laki-laki.
Mahar  non  materi  dapat  meringankan beban orang yang ingin menikah. Bukankah
ini  yang  dianjurkan  Rasulullah  saw  untuk meringankan kesusahan orang lain.
4. Ta’awun ‘alal birri (Tolong Menolong dalam Kebaikan)
5. Mawaddah  wa  rohmah  bainahuma (Tanda Kasih  Sayang  antara  Laki-Laki  dan Perempuan)
Mahar Non Materi Menurut Mazhab Empat
1. Mazhab Hanafi
Menurut dhahirul madzhab imam Hanafi menyatakan  tidak  boleh.  Lebih  jelasnya adalah  bahwa  jika  seorang  merdeka menikah dengan mahar mengajarkan al- Qur’an  adalah  tidak  boleh,  maka  bagi istri  adalah  mahar mitsil .  Sedangkan perkawinan  dengan  mahar  mengajarkan si  istri  semua  isi  al-Qur’an  atau sebagiannya  atau sebagian Hukum agama yang berupa perkara yang halal atau yang haram.  Maka  menurut  Fukaha  Mazhab Hanafi Mutaqaddim tidak  sah.  Karena yang  tadi  disebutkan  bukanlah  harta karena  mengajarkan  al-Qur’an  dan perkara lain yang sejenisnya yang berupa kataatan dan kedekatan kepada Allah Swt tidak sah untuk diberikan upah menurut Madzhab  Hanafi.  Pengajaran  dalam bidang  ini  tidak  sah  diberikan  imbalan harta.  Oleh  karena  itu  tidak  sah  mahar yang  disebutkan  ini,  dan  diwajibkan mahar mitsil ,  karena  itu  adalah  manfaat yang tidak bisa diganti dengan harta.

## Sedangkan para Fukaha Madzhab Hanafi
Muta’akhirin memberikan
fatwa membolehkan  mengambil  upah  dari mengajarkan  al-Qur’an  dan  hukum- hukum  agama  karena  kebutuhan  akibat perubahan  kondisi  dan  kesibukan manusia  dengan  perkara  kehidupan, maka sang guru tidak bisa mengajar tanpa upah. Oleh karena itu, boleh menjadikan pengajaran al-Qur’an dan hukum-hukum
agama sebagai mahar.
2. Mazhab Malik Mazhab  Maliki  berpendapat  bahwa  non materi  pada  mulanya  tidak  patut dijadikan  mahar  ketika  disebut  sebagai mahar.  Dan Ibnu  Qosim berkata  patut dijadikan  mahar  tetapi  makruh  dan sebagian Imam-imam
Maliki
memperbolehkannya  tanpa  ada  hukum makruh.  Dan  yang mu’tamad adalah pendapat  dari  Imam  malik,  akan  tetapi ketika seseorang menyebutkan kemanfaatan  dari  hal-hal  ini  sebagai mahar, maka sesungguhnya akad tersebut sah menurut pendapat yang mu’tamad ”.
Menurut madzhab Maliki, mahar adalah sesuatu  yang  dapat  dihargakan  secara syari’at, yang berupa barang, hewan, atau bangunan  yang  suci  dan  tidak  bernajis karena  yang  bernajis  tidak  bisa dihargakan secara syari’at dan tidak bisa dimanfaatkan secara syari’at.
Perangkat  mahar  dalam  jumlah  yang diketahui, seperti sepuluh ekor unta atau domba,  dan  dia  diberikan  standar  yang pertengahan. Yang dianggap pertengahan adalah  umur,  kualitas,  dan  keburukan. Tidak  boleh  memberikan  mahar  yang berupa  manfaat  yang  tidak  berhak mendapatkan  imbalan  berupa  harta. Manfaat yang seperti ini tidak sah sebagai mahar.
3. Mazhab Syafi’i
Batasan  yang  bisa  dijadikan  mahar menurut  Madzhab  Syafi’i  adalah  beliau berpendapat  bahwa  semua  yang  bisa dijadikan  barang  jualan  bisa  dijadikan mahar.  Atau  semua  yang  bisa  dijadikan harga atau sewaan, bisa dijadikan mahar, meskipun jumlahnya sedikit. Yaitu semua barang  yang  dapat  dihargakan,  baik dalam bentuk tunai maupun utang, tunai maupun  dengan  tempo,  yang  berupa pekerjaan  serta  manfaat  yang  dapat diketahui.
Seperti  menggembala  dombanya  dalam tempo yang diketahui, menjahit bajunya, mengembalikan  budaknya  yang  kabur dari  tempat  tertentu,  melanyaninya dalam waktu yang diketahui, mengajarkan  al-Qur’an  atau  suatu  syair yang  diperbolehkan,  atau  sastra  atau mengajarkan menulis atau suatu ketrampilan  tertentu,  serta  berbagai manfaat lainnya yang diperbolehkan.

## 4. Mazhab Hanbali
Mazhab  Hanbali  berpendapat  bahwa beliau membolehkan mahar dengan ayat al-Qur’an  atau  jasa  bila  ia  tidak  mampu memberikan  yang  lain,  agar  tidak  ada persetubuhan  antara  laki-laki  dan permpuan sebelum memberikan sesuatu sebagai mahar.
Seorang  merdeka  sah  menikah  dengan wanita  dengan  mahar  melayaninya dengan  waktu  tertentu  atau  dengan mendatangkan  pelayan  merdeka  untuk melayani  mempelai  wanita  dalam  waktu tertentu, lebih-lebih jika yang didatangkan  adalah  pelayan  hamba sahaya.
Sah  menikah  dengan  perbuatan  yang diketahui  seperti  menjahit  pakaian tertentu, baik ia sendiri yang melakukannya  atau  orang  lain,  jika pakaian  tersebut  rusak  sebelum  dijahit maka  laki-laki  tersebut  wajib  membayar setengah  harga  upahnya,  meskipun  ia mengeluarkan talak sebelum berhubungan suami istri.
Menikah sah dengan mahar mengajarkan bab-bab  Fikih  atau  hadits  atau mengajarkan sesuatu yang diperbolehkan sastra, syair, atau mengajarkan keterampilan, kepenulisan, dan pekerjaan lainnya yang boleh di mintakan upah,  jika  pengajaran  tersebut  tidak mungkin  dilakukan  (Karena  ada  alasan
tertentu) maka laki-laki wajib menyerahkan  upah  orang  yang  bisa mengajarkannya. Mempelai laki-laki berkewajiban menyerahkan upah pengajarannya, apabila  ia  belum  mengajarkan  dan mengeluarkan  talak  sebelum  melakukan hubungan  suami  istr,  serta  jika  talak terjadi setelah mengajarkan maka ia bisa meminta  kembali  setengahnya  dalam bentuk upah jika perpisahan terjadi dari pihak mempelai laki-laki, jika perpisahan terjadi  dari  pihak  mempelai  perempuan maka  mempelai  laki-laki  bisa  meminta kembali seluruh upahnya.
Ulama  Hanabilah  berpendapat  bahwa mahar adalah satu imbalan dalam nikah baik  yang  disebutkan  dalam  akad  atau yang  diwajibkan  sesudahnya  dengan kerelaan  kedua  belah  pihak  atau  hakim atau  imbalan  dalam  hal-hal  yang menyerupai nikah.
Ulama  Hanabilah  juga  berpendapat bahwa sah mahar berupa manfaat seperti halnya  mahar  berupa  benda.  Seorang menikah dengan seorang wanita dengan mahar  menggembalakan  kambingnya atau membajak tanahnya atau sebagainya maka  mahar  sah  dengan  syarat  manfaat harus diketahui ( ma’lumah ), apabila tidak diketahui  ( majhulah )  maka  penyebutan mahar  tidak  sah  dan  diwajibkan  mahar mitsli .
Bentuk  mahar  non  materi  yang  sah  dalam perkawinan
Jika  seorang  laki-laki  benar-benar  tidak mampu  untuk  memberikan  mahar  dalam bentuk materi (harta) maka ia bisa memberikan mahar dalam bentuk non materi (bukan harta).
Hendaknya  sesuatu  yang  berbentuk  non materi  itu  mempunyai  manfaat  yang  kembali kepada perempuan tersebut. Mahar tidak mesti berupa  uang  atau  harta  benda,  akan  tetapi boleh juga hal-hal lainnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini hal-hal yang dapat dijadikan mahar atau maskawin dalam pernikahan:
1. Semua pekerjaan yang dapat di upahkan
Menurut  madzhab  Syafi’i  dan  Hambali pekerjaan  yang  dapat  diupahkan,  boleh juga dijadikan mahar. Misalnya mengajari membaca al-Qur’an, mengajari Ilmu-ilmu Agama, bekerja dipabriknya, menggembalakan  ternaknya,  membantu membersihkan  rumah,  ladang  atau lainnya.
Hal  ini  sebagaimana  telah  terjadi  ketika Nabi  Musa  a.s  menikahi  salah  seorang putri Nabi Syu’aib a.s dengan maskawin atau  mahar  bekerja  selama    delapan tahun  sebagaimana  firman  Allah  SWT dalam al-Qashash : 27.
2. Membebaskan budak
Menurut Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan Imam
Daud ad-dzahiri
bahwa membebaskan  budak  dapat  dijadikan sebagai maskawin.
3. Masuk Islam
Masuknya Islam seseorang bisa dijadikan maskawin.
Analisis  Tentang  Pendapat  Empat  Imam Mazhab Tentang Mahar Non Materi.
Dari  pemikiran-pemikiran  Ulama    Mazhab tersebut dapat di analisis sebagai berikut: Rasulullah Saw menyeru kepada umatnya agar memuliakan  wanita,  dan  dalam    perkawinan dengan  cara  memberi  mahar,  mahar  adalah salah  satu  kewajiban  yang  harus  dipikul  oleh calon  suami  yang  akan  menikahi  calon  istri sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup  bersama  sebagai  suami  istri  pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi baik berupa uang atau barang berharga lainnya.
Syari’at Islam  memungkinkan maskawin itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu, bahkan meskipun  hanya  lantunan  ayat  suci  al-Quran yang  dihafal  oleh  mempelai  laki-laki.    Hal  ini seperti  mahar  Nabi  Musa  ketika  menikahi putrinya Nabi Syuaib berupa jasa menggembalakan  kambing  selama  delapan tahun  atau  saat  Nabi  Muhammad  Saw menikahi Shafiyyah dengan maskawin membebaskan  Shafiyyah  dari  status  budak maupun  ketika  Nabi  Muhammad  saw menikahkan  seseorang  dengan  hafalan  al- Qur’an.
Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hambali tersebut  bila  di  perhatikan,  maka  menurut penulis bahwa Imam Syafi’i dan Imam Hambali
adalah  hendak  meringankan  kaum  laki-laki yang ingin menikah dengan mahar non materi yang  berupa  jasa  atau  manfaat,  dengan  tidak memberi mahar yang sulit, yaitu pekerjaan atau setiap  sesuatu  yang  dapat  diupahkan  atau mendatangkan  manfaat  yang  baik  bagi  istri maka sah dijadikan mahar.
Mahar  sebenarnya  memiliki  nilai  yang penting  dalam  perkawinan  dan  sebagai pemberian  yang  wajib  dalam  suatu  akad pernikahan,  dalam  firman  Allah  Swt  di  surat An-Nisa ayat 4:
“Berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh  kerelaan,  kemudian  jika  mereka menyerahkan  kepada  kamu  sebagian  dari maskawin  itu  dengan  senang  hati,  maka makanlah  (ambillah)  pemberian  itu  (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.
Hadits  Nabi  yang  memperkuat  statemen yang  mewajibkan  memberikan  mahar  berupa jasa  atau  manfaat  kepada  calon  istri  sebagai hadis  tentang  Sahl  Ibn  Said  yang  telah disebutkan di atas.
Dan ada juga hadits yang memperkuat untuk menjadikan  mahar  manfaat  atau  jasa  sebagai berikut:
“Dan  dari  Abu  Nu’man  al-Azdi,  ia  berkata: Rasulullah  saw.  Pernah  menikahkan  seorang perempuan dengan (mahar) atau surat dari al- Qur’an, kemudian ia bersabda, ‘Tidak (boleh) lagi sesudahmu ini al-Qur’an sebagai mahar.” Hadits  di  atas  selain  memberi  penjelasan tentang  wajibnya  memberi  mahar  juga menjelaskan  bahwa  mahar  tidak  ada  batasan kadarnya,  sebab  sebentuk  cincin  besi  atau mengajarkan  al-Qur’an  bisa  dijadikan  alasan
bahwa  mahar  dapat  berupa  harta  dan  dapat pula  berupa  jasa  atau  manfaat  yang  sah dijadikan mahar dalam pernikahan.
Menurut  analisis  penulis,  bahwa  menurut pendapat-pendapat  ulama  di  atas  dan  dari pembahasan bab-bab sebelumnya, bila ditinjau dari segi non materi (jasa atau manfaat), mahar dengan  mengajarkan  al-Qur’an,  masuk  Islam, memerdekakan  budak,  atau  pengajaran  ilmu- ilmu  agama  lainnya  dapat  mendatangkan banyak keuntungan.
Di samping itu juga banyak mendatangkan kemanfaatan, menikah dengan mahar tersebut mendatangkan  banyak  pahala  tersendiri  bagi suami  atau  istrinya,  yang  demikian  ini  jauh lebih mulia dibandingkan dengan harta benda yang bernilai jutaan.
Hal  ini  akan  dirasakan  bagi  mereka  yang mengerti  dan  memahami  manfaat  mahar tersebut. Jika diukur dengan materi, maka tidak bisa disepadankan nilanya yang penting kedua belah pihak atas dasar sukarela, sehingga boleh saja memberikan mahar berupa materi maupun non materi yang berupa jasa atau manfaat.
Seperti kita ketahui bahwa pernikahan pada zaman  sekarang  ini  adalah  suatu  yang  sudah menjadi  umum,    pastinya  berhubungan  yang namanya  mahar.  Dan  mahar  dikalangan masyarakat  yang  lebih  umum  adalah memberikan mahar berupa uang, tetapi agama juga membolehkan mahar berupa manfaat atau jasa dengan manfaatnya sendiri.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 sub d menyebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari  calon  mempelai  pria  kepada  calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, jasa,  yang  tidak  bertentangan  dengan  Hukum Isl.
Pasal  30  merumuskan  bahwa  calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon  mempelai  wanita  yang  jumlah,  bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
Garis  Hukum  pasal  30  KHI  di  atas, menunjukan  bahwa  calon  mempelai  laki-laki berkewajiban  untuk  menyerahkan  sejumlah mahar  kepada  calon  mempelai  perempuan, namun  jumlah,  bentuk,  dan  jenisnya  diatur berdasarkan kesepakatan antara pihak mempelai  laki-laki  dan  pihakmempelai perempuan. Penentuan mahar berdasarkan
kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam (pasal 31 KHI).
Kesederhanaan dan kemudahan penentuan mahar  yang  dimaksud,  menunjukkan  bahwa Hukum  perkawinan  dalam  Islam  berbeda dengan  Hukum  kontrak  sewa-menyewa  dalam aspek  keperdataan  lainnya,  sehingga  Hukum perkawinan  mengandung  nilai-nilai  ibadah kepada Allah SWT yang mewujudkan hak-hak dan    kewajiban  yang  benilai  ibadah  diantara pihak  calon  mempelai  laki-laki  kepada  pihak calon mempelai wanita.
Ibnu  Taimiyah  berkata,  “Mahar  wanita boleh  banyak  jumlahnya,  jika  ia  mampu  dan
hukumnya tidak makruh. Kecuali jika disertai dengan  hal-hal  atau  syarat  lain  yang  bisa menjadikan  hukumnya  menjadi  makruh, seperti  diikuti  dengan  rasa  kebanggaan  dan kesombongan.
Sedangkan  bagi  orang  yang  tidak  mampu untuk  memenuhi  jumlah  yang  besar  tersebut, maka hukumnya makruh. Bahkan bisa menjadi haram jika benar-benar pihak laki-laki tidak bisa memenuhi  hal  itu  atau  mahar  itu  berbentuk benda yang diharamkan.
Jika jumlah mahar yang ditentukan itu besar dan  ia  menyanggupi  dengan  ditangguhkan (tidak  tunai),  maka  hukumnya  juga  makruh. Karena  hal  ini  juga  bisa  menyibukan  suami dengan tanggungan yang dipikulnya.
Mahar  yang  banyak  hukumnya  tidak menjadi  makruh,  jika  tidak  bertujuan  untuk berbangga  diri  dan  kesombongan.  Juga  tidak untuk  hura-hura  serta  tidak  memberatkan pihak suami, sampai ia harus melibatkan orang lain dalam masalah ini. Jangan sampai hal ini membuat suami disibukan dengan tanggungan yang  ia  pikul,  disebabkan  jumlah  mahar  yang begitu  berat,  dengan  berbentuk  utang  dan pinjaman.
Inilah  standar  yang  tepat  untuk  menjaga mashlahat  bersama  dan  menghindarkan manusia dari bahaya yang bisa saja timbul tanpa terduga.  Dari  keterangan  di  atas  sangatlah berguna  bagi  kebanyakan  orang  khususnya untuk calon mempelai perempuan yang sering menentukan mahar secara berlebih-lebihandan
tidak memedulikan kondisi suami yang miskin.
Sehingga tidak terasa ternyata hal ini semakin menambah kesulitan baginya untuk melakukn pernikahan.
Dari  jumlah  ataupun  nilai  mahar  yang berlebih-lebihan ini, tidak diragukan lagi bahwa hukumnya  makruh.  Bahkan  bisa  menjadi haram,  terutama  jika  pihak  istri  memberikan beban-beban  lain  yang  harus  ditanggungnya, seperti  harus  membeli  pakaian  yang  mahal harganya, perkakas dan perlengkapan rumahyang  mahal,  kendaraan  mewah  dan walimah atau resepsi yang mewah.
Dasar kerelaan dan suka sama suka menjadi fondasi  yang  sangat  penting  dalam  membina rumah tangga, apabila kaum laki-laki dipersulit dalam  pernikahan  melalui  persyaratan  yang berupa  materi  (benda  atau  harta)  yang jumlahnya  harus  besar  dan  juga  ditentukan, maka ini akan menjadi masalah bagi kaum pria yang tidak mampu, serta ditambah lagi dengan pemberian  mahar  non  materi  (Jasa  atau manfaat)  yang  harus  jelas  mempunyai  sisi manfaat yang baik.
Besarnya  maskawin  tidak  menjamin langgengnya  sebuah  rumah  tangga,  karena banyak  factor  lain  yang  mempengaruhi keutuhan  rumah  tangga.  Dalam  konteks masyarakat  Islam  di  Indonesia,  yang  sebagian besar menganut mazhab Syafi‘i yaitu mengenal dan  memperbolehkan  adanya  pemberian mahar  jasa  atau  manfaat  dalam  akad pernikahan,  mayoritas  Ulama  telah  sepakat
bahwa mahar memang bukan salah satu rukun maupun  syarat  dalam  sahnya  sebuah perkawinan.
Ketentuan  yang  menguatkan  mengenai pemberian  mahar  terhadap  status  perkawinan dapat  di  lihat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  Pasal  34  ayat  (1)  yaitu  kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
Peristiwa yang terjadi dalam masa Rasulullah saw  tentang  mahar  berupa  cincin  besi  dan mengajarkan beberapa ayat al-Qur’an dan juga mengajarkan  hukum-hukm  agama  kepada istrinya, apabila dikaitkan dengan social kultur pada zaman sekarang ini, mahar berupa cincin besi,  pengajaran  beberapa  ayat  suci  al-Qur’an maupun  mengajarkan  hukum-hukum  agama yang sangat jarang dilaksanakan, karena banyak ditemui adat pemberian mahar di Indonesia ini atau  pada  zaman  sekarang  ini  memberikan mahar berupa cincin, uang, atau barang lainnya yang hampir semuanya berupa seperangkat alat shalat dan juga sebuah kitab suci al-Qur’an.
Hal  ini  seakan-akan  menjadi  suatu keharusan  atau  kewajiban  tersendiri  di  setiap perkawinan  pada  akhirnya,  kebiasaan  ini menjadi  suatu  tradisi  yang  seakan-akan  tidak afdhal (sah)  kalau  tidak  dilaksanakan,  karena adat kebiasaan ini yang ditentukan oleh calon istri  dan  calon  suami,  dan  ada  juga  yang kehendak  calon  istri  dengan  menyebutkan beberapa keinginan yang diminta.
Melalui analisis yang telah penulis lakukan, maka mahar bukanlah suatu yang mudah dan juga  bukan  suatu  yang  sukar.  Dalam  artian, segala  sesutau  yang  dijadikan  sebagai  mahar terdapat  konsekuensinya,  karena  sedikit  atau banyaknya mahar yang diberikan kepada calon istrinya  intinya  kembali  pada  kemanfaatan benda atau jasa itu sendiri.
Jika  mahar  yang  diberikan  berupa mengajarkan beberapa ayat suci al-Qur’an atau mengajarkan  ilmu-ilmu  Agama  lainnya  baik masalah  ibadah  atau  masalah  yang  terkait dengan  ubudiyah,  maka  ini  bisa  dilakukan bertahap,  tidak  asal  meminta  dan  juga memberikan mahar semata, tetapi lebih kepada tujuan  dan  manfaat  dari  benda  atau  jasa  itu sendiri  dan  diharapkan  dapat  terhindar  dari hal-hal  yang  menyimpang  dari  ajaran  agama, serta  dapat  lebih  menunjang  tinggi  ketentuan Agama  yang  telah  dibawa  oleh  Nabi Muhammad Saw.
Nabi  Muhmmad  saw  mengizinkan  sahabat menikah  dengan  mengajarkan  beberapa  ayat dari  al-Qur’an,  karena  Nabi  memuliakan  atas hafalan  tersebut,  dengan  demikian  tidak selayaknya mushaf al-Qur’an kita jadikan trend di masa kini dalam memberikan mahar kepada calon istri.
Memberikan  mahar  dengan  “seperangkat alat shalat”, akan membawa kebaikan dan juga mendatangkan  kemashlahatan  bagi  mereka yang  memahami  akan  kegunaan  dan keagungannya, kecuali mereka yang
memberikan  mahar  “seperangkat  alat  shalat” hanya sebagai tradisi semata.
Hal ini karena kemuliaan dan keagungan al- Qur’an  sebagai  kitab  suci  umat  muslim. Kecenderungan masyarakat Indonesia menganggap mahar harus berupa harta benda yang  berharga,  sedangkan  mahar  berupa  jasa atau  manfaat  belum  biasa  dilakukan  pada zaman  sekarang  khususnya  di  Indonesia, padahal mahar non materi bisa saja mempunyai manfaat atau nilai yang jauh lebih berguna bagi diri istri yang lebih menekankan nilai ibadah.
Mahar  non  materi  ini  bisa  menjadi  syi’ar tetapi  bisa  juga  menjadi  sarana  untuk mendapatkan  penilaian  social. Pertama, kita mengarahkan  masyarakat  pada  suatu  kesan yang  baik  terhadap  Agama  dan  mudah- mudahan  hati  mereka  bergerak. Kedua, penilaian masyarakat mengarahkan kita untuk menetukan mahar yang layak, baik, dan pantas. Hal  ini  tidak  relevan  dengan  pendapat  Imam Abu  Hanifah  yang  mengatakan  bahwa  mahar berupa  jasa  atau  mahar  non  materi  terutama dalam  mengajarkan  beberapa  ayat  al-Qur’an tidak  sah  dijadikan  mahar  dalam  akad perkawinan  dan  digantikan  dengan  mahar mitsil .
Dan  sejalan  dengan  pendapat  Imam Madzhab  yang  lainnya    yang  sah  menjadikan mahar non materi atau jasa atau manfaat dalam akad pernikahan. Mahar berupa jasa ini sesuai dengan KHI, bahwa mahar boleh berupa uang, barang atau jasa, asal tidak bertentangn dengan
Hukum Islam berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan.

## Kesimpulan
Berdasarkan pada paparan di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Pemberian  mahar  non  materi  dalam hukum Islam ini terkait dengan pendapat Imam Mazhab tentang mahar non materi. Adapun  pendapat-pendapat  tersebut adalah:  1)  Mazhab  Hanafi,  tidak membolehkan  terutama  mahar  berupa jasa  atau  manfaat  dalam  membacakan atau  mengajarkan  ayat-ayat  al-Qur’an karena  mahar  tersebut  tidak  termasuk harta yang tidak boleh  mengambil upah darinya,  sehingga  tidak  sah  untuk dijadikan  mahar,  namun  darinya  wajib dibayar  mahar  mitsil.  2  Mazhab  Maliki menyatakan bahwa hukum awalnya tidak membolehkan  karena  manfaat  bukan termasuk  harta,  tetapi  melihat  ulama- ulama  yang  lain  membolehkan  maka mazhab  Maliki  juga  membolehkan dengan alasan  mahar manfaat atau jasa patut  menjadi  mahar,  Karena  sama halnya  dengan  harta.    3)  Mazhab  Syafi’i membolehkan karena mahar yang berupa jasa atau manfaat yang dapat di upahkan sah dijadikan mahar. 4) Mazhab Hambali membolehkan  karena  mahar  berupa manfaat  seperti  halnya  mahar  berupa benda,  dengan  syarat  manfaat  harus diketahui.
2. Keterkaitan pemberian mahar non materi dalam akad perkawinan dengan konteks sekarang  ini  sesuai  dengan  KHI,  bahwa mahar  boleh  berupa  barang,  uang  atau jasa  yang  tidak  bertentangan  Hukum Islam (KHI Pasal 1 sub d). Mahar itu bisa berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam (KHI Pasal 30).

## Daftar Pustaka
Al-Maududi, Abdul A‘la & Fazl Ahmed (1987) Pedoman Perkawinan dalam Islam, Terj. al-Wiyah. Jakarta: Dar al-Ulum Perss.
Azam,  Abdul  Aziz  Muhammad  &  Abdul Wahhab  Sayyed  Hawwas  (2014)  Fiqh Munakahat  Khitbah  Nikah  dan  Talak. Jakarta: Amzah.
Abidin, Slamet dan H. Aminuddin (1999) Fiqh Munakahat  1.  Bandung  :  CV.  Pustaka Setia.
Al-Jaziri,  Syeikh  Abdurrahman  (t.th) Fiqh ‘ala madzhabil arba’ah, Juz IV. Beirut : Darul al-Kutub al-‘Ilmiyah.
Al-Aziz,  Saifulloh  (t.th)  Fiqih  Islam  Lengkap pedoman  Hukum  Ibadah  umat  Islam dengan berbagai permasalahanya. Surabaya: Terbit Terang.
Al- Hafidz, Ahsin (2013) Kamus Fiqh. Jakarta: Amzah.
Al-Hasyimi, Sayyid Ahmad Bik (t.th) Mukhtarul Ahadis  an  Nabawiyyah  wal  Hikam  al- Muhammadiyyah. Surabaya: al-Hidayah.
Al-Asqolani,  Ibnu  Hajar  (2008)  Fathul  Baari syarah  shohih  Al  Bukhori.  Jakarta: Pustaka Azzam.
Al-Kurdi,  Ahmad  Al-Hajj  (1995)  Hukum- hukum  Wanita  dalam  Fiqh  Islam, Semarang: Dina Utama.
Al-Maliki,  Muhammad  Alwi  (2003)  Syari’at Islam  Pergumulan  Teks  dan  Realitas.
Yogyakarta: Elsaq Press.
Amini,  Ibrahim  (1997)  Kiat  Memilih  Jodoh menurut al-Qur’an dan al-Hadits. Jakarta: PT Lentera Basritama.
Anwar,  Syaifuddin  (2011)  Metode  Penelitian,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Asrori,  Ma’ruf  dan  Mas’ud  Mubin  (1998)
Merawat cinta kasih suami istri. Surabaya:
Al-Miftah.
Asy-Syurbasi,  Ahmad  (2011)  Sejarah  dan
Biografi Empat Madzhab, diterjemahkan oleh  Sabil  Huda  dkk,  dari  al-Aimatul Arba’ah. Jakarta: Amzah.
Atsqalani, Ibnu Hajar (1994) Tarjamah Hadist
Bulughul  Maram.  Bandung:  Gema Risalah Press.
Azhar  Basyir,  Ahmad  (1990)  Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Pres. Az-Zuhaili,  Wahbah  (2011)  Fiqh  Islam  Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-kattani,
Dkk. Jakarta: Gema Insani.
Departemen  Agama  (1997)  al-Qur’an  dan Terjemahnya. Jakarta: Pustaka Mantiq.
Dieb  al-Bigha,  Musthofa  (t.th)  at-Tadzhib  Fi Adillati  Matnil  Ghayah  Wat  Taqrib,
(Taqrib Dalil (matan Taqrib dan dalilnya) ),    Terj.  Aliy  As’ad  dan  Ahmad  Haidar
Idris, Kudus: Menara Kudus. Djazuli  (2011)  Kaidah-kaidah  Fiqh  kaidah- kaidah
Hukum Islam dalam menyelesaikan  masalah-masalah  yang praktis, Cet 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Effendi,  Satria  (2009)  Ushul  Fiqh,  cet  k3.
Jakarta: Kencana.
Ghozal  (2003)  Abdul  Rahman,  Fiqh Munakahat,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Haidir,  Abdullah  (2010)  Hadits  Arba’in
penjelasan hadits-hadits Arba’in Nawawiyah. Solo:  Indiva Pustaka.
Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hasaini (t.th) Kifayatul  Akhyar  fii  Alli  Ghayabatil Ikhtishar,  Terj.  Achmad  Zaidun  dan Ma’ruf Asrori,  Surabaya: PT. Bina Ilmu.
Iskandar,  Syadzili  Ali  Maghfur  (2012)  Buku Nikah Lengkap, Surabaya: Al-Miftah.
Jahrotunasipah,  Ipah  (2012)  Tradisi  Mahar:
Pemberian  ataukah  pembelian’?  Jakarta: Rahima.
Kompilasi  Hukum  Islam  (2011).  Bandung: Nuansa Aulia.
Kementrian  Agama  RI  (2012)  al-Qur’an Terjemah  dan  New  Cordova  dilengkapi Asbabun  Nuzul,  Fadhilah  Ayat,  Hadist tentang al-Qur’an, Blok Qur’an per Tema Ayat,  dan  Indeks  Tematik.  Bandung: Syamil Qur’an.
Mubin,  Mas’ud  &  A.  Ma’ruf  Asrori  (1998)
Merawat  cinta  Kasih  suami  istri, Surabaya: Al-Miftah.
Moleong,  Lexy  J  (2004)  Metode  Penelitian
Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mughniyah, Muhammad Jawad (2007) Al- Fiqh ’ala  al-madzahib  al-  Khomsah  terjemah
Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Fiqh Lima Mazhab. Jakarta: Lentera.
Mujib,  M.Abdul  dkk  (1995)  Kamus  Istilah
Fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus.
Muzadi,  Abdul  Muchith  (2005)  Fikih
Perempuan Praktis. Surabaya: Khalista.
Naim,  Ngainun  (2009)  Sebuah  Pemikiran Hukum Islam, Cet I. Yogyakarta: Teras. Nazir, Moh (1988) Metode Penelitian, Jakarta :
Ghalia Indonesia.
Rusyd, Ibnu (2007) Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh para Mujtahid, Terj. Imam Ghazali Said,  Achmad  Zaidun.    Jakarta:  Pustaka
Amani.
Sabiq,  Sayyid  (1981)  Fikih  Sunah.  Bandung:
PT. Alma’arif.
Saleh, Hassan (2008) Kajian Fiqh Nabawi dan
Fiqh  Kontemporer,    Jakarta:  Rajawali
Pres.
Sarwat,  Ahmad  (2009) Seri  Fiqh  Islam  Fiqh
Nikah , cet I. Kampus Syari’ah.
Shihab, Quraish (2012) al-Lubab Makna, tujuan dan  pelajaran  dari  surah-surah  al-Qur’an ,
Tangerang: Lentera Hati.
Syehk  Faishol  Ibnu  Abdul  Aziz  al-Mubarok (2002) Nailul  Authar,  Jilid  5 Himpunan Hadist-Hadist Hukum, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
Syaikh al-‘Alamah Muhammad bin
Abdurrahman  ad-Damasyqi  (2012) Fiqh Empat  Madzhab ,  Terj.  ‘Abdullah  Zaki Alkaf. Bandung.
Syarifuddin,  Amir  (2006) Hukum  Perkawinan Islam  di Indonesia  antara  Fiqh  Munakahat dan  Undang-undang  perkawinan. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
Taimiyah,  Ibnu  (t.th) Majmu  Fatawa  tentang nikah ,  Terj.  Abu  Fahmi  Hunaidi  dan Syamsuri  An-Naba.  Surabaya:  Islam Rahmatan Putra Azam.
Taqi  al-Din,  Imam  (1990) Kifayatul  Akhyar,
Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah.
Uwaidah,  Syekh  Kamil  Muhammad  (1997)
Fiqih  Wanita ,  Terj.  Abdul  Ghofur, Jakarta: Pusataka Al- Kautsar.