## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku “Sekstorsi” dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)
Fikri Chandra Permana fikri.chan.permana-2017@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Sextortion is one of the type of Online Gender Based Violence. It is an extortion by using the threat of distributing private photos or videos of victims with pornographic content, which intimidates the victim and fulfill the perpetrator's request. Therefore, the purpose of this study is to find out the qualification of sextortion which has implication as a  criminal  act.  It  also  to  find  out  the  criminal  responsibility  of  the perpetrator and to analyse the verdict of the related cases. This study uses the normative legal method which employs Statute Approach and Case Approach. This study concludes that the criminal qualifications of sextortion can be punished using the Criminal Code, the ITE Law and  the  Pornography  Law.  However,  more  specific  regulations  are still needed considering that the characteristics of the sextortion are actually different from those of the criminal act of extortion in general. Keywords: Online; Sextortion; Violence; Gender; Extortion.

## Abstrak
“Sekstorsi”  yaitu  salah  satu  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online (KBGO)  yang  merupakan  suatu  perbuatan  pemerasan  dengan menggunakan  ancaman  menyebarkan  foto  atau  video  korban  yang memiliki  muatan  pornografi  yang  menyebabkan  korban  takut  dan memenuhi  permintaan  pelaku.  “Sekstorsi”  belum  dikualifikasikan sebagai  tindak  pidana  yang  berbeda  dengan  pemerasan  biasa. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbuatan pelaku “sekstorsi”  belum  diatur  secara  menyeluruh.  Penulisan  skripsi  ini bertujuan  untuk  mengetahui  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku “sekstorsi”  tersebut  dapat  dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana dan  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  “sekstorsi”  dan  memahami putusan kasus terkait. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  Kasus. Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  kualifikasi  tindak  pidana  dari perbuatan  “sekstorsi”  dan  pertanggungjawaban  pelaku  “sekstorsi” telah dapat dapat dipidana dengan menggunakan KUHP, UU ITE dan UU Pornografi. Namun masih diperlukan peraturan yang lebih khusus mengingat karakteristik “sekstorsi” yang sebenarnya berbeda dengan bentuk tindak pidana pemerasan pada umumnya. Kata Kunci: Online; “Sekstorsi”; Kekerasan; Gender; Pemerasan.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 3 Mei 2022
How to cite: Fikri Chandra Permana ‘Pertanggungjawaban Pidana Pelaku “Sekstorsi” dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)’ (2022) Vol. 5 No. 3 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 26 April 2022; Diterima  23 Mei 2022; Diterbitkan 27 Mei 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i3.35776 p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297

## 884 Fikri Chandra: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku...

## Pendahuluan
Penggunaan  media  sosial  di  masyarakat  sendiri  sudah  menjelma  sebagai kebutuhan primer pada saat ini, oleh karena itu diaturlah peraturan hukum mengenai kegiatan  tersebut  yaitu cyber law atau  hukum  siber  sesuai  dengan  Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 (untuk selanjutnya disingkat UU ITE).
Dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut  memberi  hak  pada  masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara aman dan nyaman karena adanya perlindungan hukum tersebut.
Dalam  bahasa  inggris  pertanggungjawaban  pidana  disebut  sebagai responsibility atau criminal liability .  Konsep  pertanggungjawaban  pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat  atau  kelompok-kelompok  dalam  masyarakat,  hal  ini  dilakukan  agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. 1
Teknologi informasi dan komunikasi tersebut seperti pedang bermata dua, selain memberikan kontribusi yang meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, tetapi dapat juga menjadi sarana efektif bagi perbuatan melawan hukum. Oleh  karena  itu  terdapat  dampak  negatif  yang  ada  pada  media  sosial  antara  lain mempermudah munculnya tindak pidana, yaitu pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, dan sebagainya.  Selain itu, dapat juga terjadi kekerasan melalui media sosial  yaitu  kekerasan  berbasis  gender  (KBG).  Kekerasan  berbasis  gender  online (KBGO) atau kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi, sama halnya dengan  kekerasan  di  dunia  nyata,  tindak  kekerasan  tersebut  harus  memiliki  niat ataupun maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual.
Setidaknya ada 8 bentuk kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya ( cyber grooming ),
1 Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana (Ghalia Indonesia 1982).[33].
pelecehan  online  ( cyber harassment ),  peretasan  ( hacking ),  konten  ilegal  ( illegal content ), pelanggaran privasi (infringement of privacy ), ancaman distribusi foto/ video pribadi ( malicious distribution ), pencemaran nama baik ( online defamation ),
dan rekrutmen online ( online recruitment ). 2
Dalam  bentuk malicious distribution atau  ancaman  distribusi  foto/video pribadi terdapat tindak pidana yang dapat dilakukan yaitu “sekstorsi”. “Sekstorsi” merupakan  pemerasan  yang  dilakukan  dengan  memanfaatkan  foto  atau  video korban yang memiliki muatan pornografi didalamnya yang didapatkan baik melalui peretasan ( hacking ) maupun diberikan oleh korban secara langsung dengan consent tertentu  yang  bukan  untuk  disebarluaskan. 3 Foto  atau  video  yang  didapatkan pelaku disalahgunakan untuk melakukan pemerasan materi maupun konten seksual dengan  cara  mengancam  korban  bahwa  pelaku  akan  menyebarluaskan  foto  atau video korban apabila tidak dituruti permintaan pelaku.
“Sekstorsi”  dapat  dialami  oleh  siapa  saja,  namun  lebih  dapat  menyerang perempuan. “Sekstorsi” pada dasarnya sama dengan pemerasan biasa yang ada dalam Pasal 368 KUHP, namun objek yang menjadi pengancaman berbeda dengan tindakan pemerasan  biasa.  Oleh  karena  itu,  “sekstorsi”  seharusnya  tidak  hanya  melanggar Pasal 368 KUHP namun dapat melanggar peraturan lainnya seperti yang dilanggar oleh malicious distribution yaitu Pasal 27 UU ITE maupun UU Pornografi.

## Metode Penelitian
Tipe  penelitian  dalam  penulisan  ini  yaitu doctrinal legal research yaitu penelitian  sistematis  terhadap  peraturan  yang  mengatur  kategori  hukum  serta analisa hubungan antar peraturan yang menjelaskan hambatan guna memperkirakan perkembangan mendatang, karena penelitian ini menganalisis peraturan perundang- undangan  terkait.  Penelitian  ini  merupakan  legal  research  dengan  menggunakan
2 Dwi Putri Ayu Wardani, ‘Kekerasan Berbasis Gender Online’ (KBGO 2020) < modernis.co > dikunjungi pada 03-09-2020.
3 Roberta Liggett O’Malley dan Karen M. Holt, ‘Cyber Sextortion: An Exploratory Analysis of Different Perpetrators Engaging in a Similar Crime’ (2020) Vol. 1-26 Journal of Interpersonal Violence.[2].

## Fikri Chandra: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku...
pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach )  dan  pendekatan  kasus ( case approach ).  Dengan  pendekatan  perundang-undangan,  penulis  menelaah semua  peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan  dengan  isu  hukum yang  dihadapi.  Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  memperlajari  konsistensi  dan kesesuaian  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum. Dengan pendekatan kasus, penulis mencoba untuk membuat argumentasi hukum dari  beberapa  perspektif  kasus-kasus  yang  terjadi  yang  erat  dengan  topik  yang penulis pilih. Kasus yang ditinjau oleh penulis adalah kasus yang telah diselesaikan di  pengadilan.  Yang  utama  dari  setiap  kasus  yang  diteliti  adalah  pertimbangan hakim dalam membuat suatu putusan sehingga menjadi dalil dalam menyelesaikan masalah  tersebut  dan  memberikan  argumen  terhadap  putusan  tersebut.  Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.  Sumber  hukum  primer  diantaranya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun  bahan  hukum  sekunder  yang  terdiri  dari  buku-buku  serta tulisan-tulisan para ahli yang berisi konsep dan asas hukum yang memiliki relevansi terhadap pembahasan rumusan masalah dalam penelitian ini.

## Konsep Tindak Pidana
Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan tingkah laku yang melawan hukum  dan  terdapat  sanksi  atas  apa  yang  dilakukannya. Tindak  pidana  tersebut dilarang oleh hukum pidana yang disertai ancaman hukum tertentu, serta perbuatan tersebut  melanggar  hukum  dan  merugikan  masyarakat. 4 Dalam  tindak  pidana, terdapat tindak pidana yang terdapat korbannya ataupun tidak ada korbannya seperti
4 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi (Rineka Cipta 2008).[59].
drug addiction dan aborsi. Namun dalam kejahatan “sekstorsi” terdapat korbannya yaitu  orang  yang  diperas  oleh  pelaku  menggunakan  ancaman  penyebaran  foto atau videonya yang memiliki muatan pornografi. Korban dalam hal ini merupakan seseorang yang telah mengalami cidera, kehilangan, atau kesulitan karena tindakan melawan hukum dari individu, kelompok, atau organisasi lain. 5

## Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)
KBGO  merupakan  kekerasan  berbasis  gender  yang  ada  pada  dunia  nyata namun terjadi di dunia maya. KBGO yang dilakukan memiliki tujuan dan maksud yang  sama  yaitu  untuk  melecehkan  korbannya  berdasarkan  unsur  gender  atau seksual,  jika  tidak  terdapat  unsur  tersebut  makan  tidak  termasuk  dalam  KBGO. KBGO lahir karena masyarakat dalam dunia maya lebih menormalisasi kekerasan online yang dilakukan berdasarkan gender atau seksual daripada kekerasan biasa.
Menurut  Johan  Galtung,  kekerasan  adalah  setiap  kondisi  fisik,  emosional,
verbal, institusional, struktural atau spiritual, juga perilaku, sikap, kebijakan atau kondisi yang melemahkan, mendominasi atau menghancurkan diri kita sendiri dan orang lain. 6 Sesuai dengan definisi diatas, kekerasan tidak hanya berupa kekerasan fisik,  tapi  juga  emosional  dan  lainnya.  Sesuai  dengan  KBGO,  kekerasan  yang dilakukan oleh pelaku bukan secara fisik namun emosional dan lainnya.
KBGO  bisa  menimpa  siapa  saja,  tidak  hanya  perempuan  tetapi  laki-laki pun  bisa  tertimpa  KBGO.  Namun  dalam  hal  ini,  KBGO  lebih  rentan  menimpa perempuan karena banyaknya pandangan bahwa perempuan sebagai objek seksual. Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan) memiliki terminologi terhadap kasus KBGO dengan istilah Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)  berbasis cyber ,  yakni  kejahatan cyber dengan  korban  perempuan  yang seringkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan objek pornografi. 7
5 Amira Paripurna, dkk, Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana (Deepublisher 2021).[5].
6 Petrus Riski, ‘Kekerasan Berbasis Gender Daring Makin Marak’ (VOA 2021) < voaindone- sia.com > dikunjungi pada 03-04-2021.
7 Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, ‘Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan’ (Safenet 2019) < id.safenet.or.id > dikunjungi 01-09-2020.

## 888 Fikri Chandra: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku...
Terminologi  tersebut  ada  karena  mayoritas  korban  dari  KBGO  merupakan perempuan.  “Sekstorsi”  termasuk  kedalam malicious distribution karena  fokus “sekstorsi” tersebut bukan hanya pada pemerasan saja, namun juga pada ancaman penyebaran  foto  atau  video  korban  yang  memiliki  muatan  pornografi  untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh pelaku.

## Sekstorsi
“Sekstorsi” adalah salah satu bentuk kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan  cara  memeras  atau  mengeksploitasi  korban  baik  secara  materi  maupun konten  seksual.  “Sekstorsi”  atau  ( sextortion )  berasal  dari  kata sex dan extortion yang apabila digabungkan menjadi pemerasan yang menggunakan konten seksual. Pelaku “sekstorsi” ini biasanya memanfaatkan korban untuk membujuk korban agar mengirimkan materi pornografi, seperti foto atau video tidak senonoh. Terdapat 2 jenis hubungan antara pelaku dan korban dalam “sekstorsi” ini, terdapat face-to- face relationships dan online relationships . Face-to-face relationships merupakan “sekstorsi” yang pelaku dan korbannya pernah saling bertemu atau bahkan menjalin asmara,  sedangkan online relationships merupakan  “sekstorsi”  yang  pelaku  dan korbannya tidak pernah saling bertemu dikehidupan nyata.
“Sekstorsi” merupakan salah satu bentuk perkembangan kriminalitas berupa balas  dendam  pornografi.  Bedanya,  sebelum  menyebarkan  foto  atau  video  yang berisi konten pornografi korban, pelaku melakukan tindakan terhadap korban, yaitu pelaku akan memeras korban untuk memanfaatkan korban. 8
“Sekstorsi” sendiri berbeda dari pemerasan biasa karena dalam pemerasan biasa  yang  melakukan  pemaksaan  menggunakan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan. Dalam KBGO, kekerasan yang dilakukan oleh pelaku berbeda dengan kekerasan seksual di dunia nyata ataupun dengan KBG biasa. Kekerasan dalam KBGO pada “sekstorsi” dilakukan secara online dengan mengedepankan paksaan untuk  menyerahkan  harta  atau  konten  seksual  korban  pada  pelaku  dengan  cara
8 Jordy Herry Christian, ‘Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia’ (2020) Vol 9 No. 1 Binamulia Hukum.[85].
mengancam akan menyebarkan foto atau video korban yang mengandung muatan pornografi yang telah didapat pelaku.
Namun tidak menutup kemungkinan bahwa “sekstorsi” dapat dialami oleh laki- laki, misalnya seperti pejabat laki-laki yang diperas dengan ancaman penyebaran foto atau video bermuatan pornografinya. Namun dalam situasi demikian, pelaku menyerang jabatan atau kedudukan korban bukan menyerang secara pandangan seksual.
Kekerasan  menurut  R.  Soesilo  merupakan  mempergunakan  kekuatan  atau kekuasaan yang sedikit besar secara tidak sah. 9 Arti melakukan kekerasan yang terdapat dalam Pasal 89 KUHP adalah penggunaan tenaga ataupun kekuatan fisik yang  tidak  sedikit  dan  tidak  sah,  yang  contohnya  yaitu  memukul  menggunakan tangan  kosong  maupun  senjata,  menendang,  dan  semacamnya.  Hal  tersebut disamakan dengan arti melakukan kekerasan yaitu membuat orang menjadi pingsan dalam Pasal 89 KUHP.
Hoge Raad berpendapat bahwa terdapat syarat adanya ancaman yaitu ancaman harus  menimbulkan  kesan  pada  orang  yang  diancam  dan  merugikan  kebebasan pribadinya yang diucapkan dengan keadaan sedimikian rupa dan pelaku bermaksud untuk  menimbulkan  kesan  tersebut.  Contoh  dari  perbuatan  mengancam  dengan kekerasan  menurut  Hoge  Raad  yaitu  perbuatan  pengancaman  akan  menembak apabila orang yang diancam tidak memenuhi apa yang pengancam kehendaki. 10

## “Sekstorsi” Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Dalam KUHP, pelaku “sekstorsi” melanggar Pasal 368 KUHP karena pelaku “sekstorsi” ingin menguntungkan diri sendiri untuk mendapatkan hal yang diminta seperti aktivitas seksual atau harta dengan melakukan ancaman akan menyebarkan foto atau video tidak senonoh korbannya. Namun dalam kenyataannya, ancaman kekerasan dalam KUHP berbeda dengan ancaman kekerasan pada “sekstorsi”.
9 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Politeia 1994).[127].
10 PAF Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan
Hukum Negara (Sinar Grafika 2010).[72].

## 890 Fikri Chandra: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku...

## “Sekstorsi” Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Dalam  tindakan  “sekstorsi”  saja,  tidak  sampai  terjadi  penyebarluasan foto  atau  video  bermuatan  pornografi  korban,  namun  tidak  jarang  pelaku  gagal mendapatkan  yang  diinginkan  dalam  melakukan  “sekstorsi”  dan  pada  akhirnya pelaku  menyebarluaskan  foto  dan  video  bermuatan  pornografi  korban.  Namun tidak  jarang  pula  pelaku  setelah  berhasil  melakukan  tindakan  “sekstorsi”  dan mendapatkan apa yang diinginkan, pelaku tidak memperdulikan hal yang dipenuhi korban dan tetap menyebarluaskan foto atau video bermuatan pornografi korban. Dengan keadaan demikian, tindakan “sekstorsi” yang akhirnya pelaku menyebarkan foto atau video bermuatan pornografi korban melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
“Sekstorsi” Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
“Sekstorsi” yang pada akhirnya pelaku menyebarkan foto atau video korban yang bermuatan pornorgrafi telah melanggar Pasal 27 ayat (1) karena telah membuat dapat diaksesnya muatan kesusilaan. Pasal 27 ayat (1) UU ITE lekat dengan pelanggaran kesusilaan, pelanggaran kesusilaan yang dimaksud yaitu tindakan atau perbuatan yang melanggar kesusilaan yang bentuk dan jenisnya telah diatur pada pasal tersebut.
Dalam tindakan “sekstorsi”, pelaku sudah pasti mengirimkan pesan bernada pemerasan  yang  ditujukan  pada  korban.  Dari  pesan  yang  bernada  pemerasan tersebut, pelaku “sekstorsi” dapat juga dijerat dengan Pasal 27 ayat (4) UU ITE.

## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku “Sekstorsi” Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
Sanksi bagi pelaku yang melakukan “sekstorsi” pada korbannya berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 368 KUHP yaitu pidana penjara paling lama yaitu
9 (sembilan) tahun. 11 Namun, terdapat catatan mengenai penggunaan Pasal 368 ayat (1) KUHP ini pada frasa “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”, menurut R. Soesilo kekerasan merupakan mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang sedikit  besar  secara  tidak  sah.  Penggunaan  kekerasan  merupakan  penggunaan tenaga ataupun kekuatan fisik yang tidak sedikit dan tidak sah, yang contohnya yaitu  memukul  menggunakan  tangan  kosong  maupun  senjata,  menendang,  dan semacamnya seperti yang ada pada Pasal 89 KUHP yang berarti kekerasan membuat pingsan. Dan untuk ancaman kekerasan merupakan ancaman pada korban bahwa pelaku akan melakukan kekerasan pada korban seperti ancaman akan ditembaknya korban oleh pelaku apabila tidak menuruti kemauan pelaku menurut Hoge Raad.
Pengertian dari “kekerasan” dan “ancaman kekerasan” diatas berbeda dengan ancaman yang terdapat pada “sekstorsi” yang pelakunya mengancam korbannya dalam melakukan pemerasan dengan ancaman menyebarkan foto atau video korban yang mengandung muatan pornografi.

## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku “Sekstorsi” Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Penyebaran  foto  atau  video  korban  yang  mengandung  muatan  pornografi sangat jelas melanggar isi dari pasal tersebut karena pelaku dalam menyebarkan foto atau video korban yang mengandung muatan pornografi telah memperbanyak, menyebarluaskan, menyiarkan, atau bahkan memperjualbelikan konten tersebut.
Mengenai  korban,  dalam  hal  ini  korban  tidak  serta  merta  dapat  dijerat dengan pasal ini dengan alasan membuat foto atau video dirinya yang memiliki muatan  pornografi.  Dalam  penjelasan  dari  pasal  ini,  seseorang  yang  membuat foto atau video yang memiliki muatan pornografi untuk kepentingannya sendiri
11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah  Republik  Indonesia  jo.  Undang-undang  Nomor  73  Tahun  1958  tentang  Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1985  Nomor  127,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia 1660).

## 892 Fikri Chandra: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku...
tidak termasuk dalam frasa “membuat”, yang berarti korban saat membuat foto atau video yang memiliki muatan pornografi untuk pelaku yang saat itu masih menjalin hubungan dengan korban dapat disebut bahwa korban melakukannya dengan kepentingan sendiri.
Pelaku tindakan “sekstorsi” yang telah menyebarkan foto atau video korban yang mengandung muatan pornografi dapat dijatuhi hukuman pidana penjara yang paling singkat selama 6 (enam) bulan dan yang paling lama selama 12 (dua belas) tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp  250.000.000,00  (dua  ratus  lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 12
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku “Sekstorsi” Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Dalam tindakan “sekstorsi” dapat dimungkinkan pelaku mendapatkan foto atau video korban yang memiliki muatan pornografi dari korban itu sendiri. Dalam kondisi seperti itu, biasanya sebelum terjadi “sekstorsi” tersebut pelaku dan korban merupakan sepasang kekasih yang telah memiliki rasa saling percaya yang sangat tinggi.  Pada  saat  menjalin  hubungan,  dapat  dimungkinkan  korban  mengirimkan foto atau video dirinya yang mengandung muatan pornografi kepada pelaku atas permintaan pelaku dengan dasar kepercayaan dalam hubungan yang menganggap bahwa pelaku akan menjaga kepercayaannya layaknya sepasang kekasih. Namun dengan demikian tidak serta merta korban pun ikut menjadi pelaku dari pelanggaran pasal ini, perlu diperhatikan mengenai ada atau tidaknya suatu unsur kesengajaan dari korban.
Dari penjelasan mengenai unsur kesengajaan, korban tidak termasuk dalam salah  satu  teori  maupun  bentuk  kesengajaan,  karena  korban  sama  sekali  tidak memiliki  kehendak  untuk  menimbulkan  perbuatan  lain  yaitu  “sekstorsi”.  Dan
12 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2006 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4928).
korban  juga  tidak  mengetahui  dan  tidak  dapat  menduga  bahwa  akan  terjadinya tindakan  “sekstorsi”  yang  dilakukan  oleh  pelaku  karena  pada  saat  mengirimkan foto  atau  video  korban  yang  memiliki  muatan  pornografi,  korban  menaruh  rasa percaya yang sangat tinggi pada pelaku karena pada saat itu korban dan pelaku sedang menjalin hubungan.
Tindakan “sekstorsi” tidak hanya melanggar ketentuan dari Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (4) UU ITE, namun menghasilkan sanksi yang akan didapatkan oleh  pelaku.  Pelaku  “sekstorsi”  yang  melakukan  pemerasan  dengan  penyebaran ataupun pengiriman foto atau video korban yang memiliki muatan pornografi akan dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda yang paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 13

## Analisis Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/Pengadilan Negeri Banda Aceh
Dalam kasus ini, Terdakwa Elfriza merupakan mantan kekasih Sarah (pada kasus ini sebagai Korban) pada saat bangku sekolah. Pada saat berpacaran, terdakwa pernah memfoto korban dalam keadaan bugil sebanyak 2 (dua) buah foto di rumah korban pada saat itu. Kejadian memfoto tersebut atas permintaan terdakwa sendiri dan disimpan dalam handphone terdakwa.
Dengan  berbekal  2  (dua)  buah  foto  yang  memiliki  muatan  pornografi itu  terdakwa  mengirimkan  foto-foto  tersebut  dan  mengirimkan  pesan  bernada pemerasan dengan ancaman akan menyebarluaskan foto tersebut ke media sosial melalui  aplikasi  pesan  singkat  Whatsapp.  Tidak  hanya  mengirimkannya  pada korban,  terdakwa  mengirimkan  pesan  dan  foto-foto  tersebut  kepada  anak  dan keluarga, lalu anak korban pun melapor pada korban. Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada korban dan mengancam akan menyebarkan foto-foto tersebut ke media sosial apabila korban tidak memenuhi keinginan dari terdakwa.
13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

## 894 Fikri Chandra: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku...
Dengan  ketakutan  akan  foto-fotonya  yang  memiliki  muatan  pornografi  itu disebarkan ke media sosial oleh terdakwa, korban menyetujui untuk bertemu dengan terdakwa  di  Kedai  Kopi AAN  2  Kupi  Gampong  Lhong  Raya  sambil  membawa uang sebesar yang diminta oleh terdakwa.
Saat  korban  memberikan  uang  tersebut,  korban  meminta  terdakwa  untuk menghapus  foto-foto  tersebut  dari  handphone  milik  terdakwa  namun  terdakwa menolaknya. Terjadi keributan antara korban dan terdakwa di kedai kopi tersebut dan  memancing  perhatian  masyarakat  sekitar.  Disaat  itu  pula  terdapat  anggota polisi yang berada disekitar lokasi keributan lalu membawa korban dan terdakwa ke Polsek Banda Raya untuk pengusutan lebih lanjut.
Dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum yaitu dakwaan tunggal dengan mendakwa  terdakwa  dengan  Pasal  368  ayat  (1)  KUHP  yang  isinya  mengenai pemerasan  dengan  ancaman  kekerasan.  Penuntut  umum  mendakwa  terdakwa dengan pasal tersebut karena terdakwa terlah melakukan pemerasan pada korban dengan  melalui  pesan  singkat Whatsapp dengan  ancaman  akan  menyebarkan foto-foto korban yang bermuatan pornografi ke media sosial apabila korban tidak memenuhi keinginan dari terdakwa.
Majelis  hakim  menyatakan  bahwa  terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam  dakwaan  tunggal.  Dan  juga  dalam  persidangan,  majelis  hakim  tidak menemukan  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana, baik  sebagai  alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  terdakwa  harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
Dengan  dakwaan  tunggal  yang  didakwakan  oleh  penuntut  umum  dan diputuskan oleh majelis hakim yaitu Pasal 368 ayat (1) sudah tepat namun dakwaan tidak  memperhatikan  sarana  yang  digunakan  oleh  terdakwa  dalam  melakukan tindakan pemerasan dengan menggunakan ancaman penyebaran foto-foto korban yang mengandung muatan pornografi.

## Analisis Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/Pengadilan Negeri Simalungan
Terdakwa Edwin dalam kasus ini merupakan kuli bangunan yang menemukan sebuah  kartu  memori  yang  didalamnya  terdapat  foto  dari  korban  Suryatika menggunakan  daster  dengan  posisi  tersingkap  keatas  yang  berarti  foto  tersebut mengandung muatan pornografi.
Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada korban tanpa membubuhi satu katapun melalui aplikasi pesan singkat Whatsapp , korban menanyakan apa maksud dari terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada korban. Korban diminta menebus kartu memori tersebut dengan uang sejumlah Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), apabila korban tidak mengikuti keinginan dari terdakwa maka foto korban tersebut akan disebarkan ke media sosial oleh terdakwa.
Menyadari ketidakmampuan korban dalam membayar sejumlah uang yang sesuai dengan keinginan terdakwa, terdakwa memberikan pilihan untuk bersetubuh sebagai ganti dari uang tersebut pada korban. Korban menyetujuinya dan terdakwa menemui korban di rumah korban.
Dengan kecerdikan korban, terdakwa ditangkap oleh saksi Siswanto, saksi Miska  Heri  Sahputra,  saksi  bambang  Sri  Bangun  Damanik  serta  saksi  Mundut Damanik alias Bandot. Dengan demikian, terdakwa diserahkan ke pihak berwajib untuk proses lebih lanjut.
Dakwaan dalam kasus ini penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif, pertama Pasal 368 ayat (1) KUHP, kedua Pasal 369 KUHP, ketiga Pasal 368 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, keempat Pasal 369 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, dan kelima Pasal 335 ayat (1) KUHP. Bahwa 4 (empat) dakwaan alternatif yang didakwakan merupakan  dakwaan  pemerasan  dan  1  (satu)  dakwaan  alternatif  merupakan dakwaan  perbuatan  pemaksaan  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  atau membiarkan sesuatu. Majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan pemerasan dan pengancaman” dan menjatuhi terdakwa hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

## 896 Fikri Chandra: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku...

## Kesimpulan
Pertama, “sekstorsi” dapat dilakukan dengan beberapa cara, perbedaan cara tersebut dibedakan berdasarkan cara mendapatkan objek pengancaman yaitu foto atau video korban yang mengandung muatan pornografi. Dapat didapatkan dari meminta  secara  langsung  pada  korban  dengan  dalih  hubungan  dengan  korban ataupun  melakukan  peretasan  pada  gawai  korban  sampai  mendapatkan  media penyimpanan  pribadi  korban  dengan  tidak  sengaja.  Dengan  kualifikasi  pidana yang sama dengan pemerasan biasa maka dijerat dengan pasal pemerasan yaitu Pasal  368  ayat  (1)  KUHP  namun  dengan  catatan  bahwa  frasa  kekerasan  dan ancaman kekerasan yang terdapat dalam pasal tersebut berbeda maksud dengan ancaman yang terdapat dalam kasus “sekstorsi”. Pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) dan (4) UU ITE. Kedua, adanya hukum positif di Indonesia yang dapat menjerat pelaku “sekstorsi” berarti ada juga pertanggungjawaban pidana yang akan dilakukan oleh pelaku. Pelaku “sekstorsi” dapat dijatuhi dengan hukuman maksimal 9 (sembilan) tahun dengan menggunakan Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan namun menitikberatkan pada pemerasannya saja, tidak dengan objek yang akan disebarkannya sebagai ancaman.  Walaupun  masih  dengan  catatan  frasa  “kekerasan”  dan  “ancaman kekerasan” yang berbeda dari tindakan “sekstorsi”. Pelaku “sekstorsi” juga dapat dijatuhi  hukuman  pidana  penjara  yang  paling  singkat  selama  6  (enam)  bulan dan yang paling lama selama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan menggunakan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dan juga dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah) dengan menggunakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan juga dapat dijerat dengan hukuman yang sama menggunakan Pasal 27 ayat (4) UU ITE.

## Daftar Bacaan

## Buku
Amira  Paripurna,  dkk, Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana (Deepublisher 2021).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi (Rineka Cipta 2008).
PAF  Lamintang  dan  Theo  Lamintang, Delik-Delik  Khusus  Kejahatan  Terhadap Kepentingan Hukum Negara (Sinar Grafika 2010).
R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Politeia 1994).
Roeslan  Saleh, Pikiran-Pikiran  Tentang  Pertanggung  Jawaban  Pidana (Ghalia Indonesia 1982).

## Jurnal
Jordy  Herry  Christian,  ‘Sekstorsi:  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  Dalam Paradigma Hukum Indonesia’ (2020) Vol 9 No. 1 Binamulia Hukum.
Roberta Liggett O’Malley dan Karen M. Holt, ‘Cyber Sextortion: An Exploratory Analysis of Different Perpetrators Engaging in a Similar Crime’ (2020) Vol.
1-26 Journal of Interpersonal Violence.

## Laman
Dwi  Putri  Ayu  Wardani,  ‘Kekerasan  Berbasis  Gender  Online’  (KBGO  2020) <modernis.co> dikunjungi pada tanggal 3 September 2020.
Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, ‘Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan’ (Safenet 2019) <id.safenet.or.id> dikunjungi tanggal 1 September 2020.
Petrus  Riski,  ‘Kekerasan  Berbasis  Gender  Daring  Makin  Marak’  (VOA  2021) <voaindonesia.com> dikunjungi pada tanggal 3 April 2021.

## Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958  tentang  Menyatakan  Berlakunya  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran

## 898 Fikri Chandra: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku...
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1660).
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2006  tentang  Pornografi  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4928).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2008  Nomor  58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843).
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  251,  Tambahan  Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5952).