PRANATA PRANATA H U K U M H U K U M JURNAL ILMU HUKUM I KETUT SEREGIG

## ERLINA, B

## MUHAMMAD RAFI
DARAJATI DAN

## MUHAMMAD SYAFEI
RISTI DWI RAMASARI DWI PUTRI
MELATI
OKTA AINITA NITA RIA ANGKASA
FATHUR RACHMAN 1-12 13-20 21-33 34-43 44-53 54-63 64-72

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 12 Nomor 2 Juli 2017 ISSN 1907-560X
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu
hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat,
maupun perorangan yang berminat terhadap bidang
hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat
dalam jurnal ini.
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM

## Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung
Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261 Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com
JURNAL
T A HUKUM V OLUME 12 NOMOR 2 - JULI  2017 73-81 Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi
Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Terhadap  Anak  Yang
Melakukan  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Sewa Menyewa  Antara  Pemilik  Bangunan  Dengan  Pt.
Indomarco Prismatama
Konsep United Nations Global Compact Dalam Isu Hak Asasi  Manusia  Untuk  Terwujudnya Corporate
Sustainability Analisis Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Atas
Tanah  Bagi  Warga  Negara  Asing  Dengan  Cara Pelangsungan  Perkawinan  Dengan  Warga  Negara Indonesia
Implementasi Penanganan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  Terhadap  Perempuan  Berdasarkan
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Analisis  Fungsi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  Berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  08
Tahun  2000  Tentang  Pembinaan  Umum,  Ketertiban, Keamanan,  Kebersihan,  Kesehatan  Dan  Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung
Development Of Investment In Indonesia
Implementasi  Penegakan  Hukum  Bagi  Pengedar Narkotika Di Indonesia
ISSN 1907-560X
PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung
Terbit pertama kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung
KETUA PENYUNTING Dr. Erlina B., S.H., M.H.

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.
PENYUNTING PELAKSANA Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum. Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H. Benny Karya Simantar, S.H., M.H. Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H. Melisa Safitri, S.H., M.H

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung) Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret) Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (UIN Raden Intan Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung Telp: 0721-789825  Fax: 0721-770261
Alamat Unggah Online: http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/

## ISSN 1907-560X
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tamirusli963@gmail.com
Penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari  4  (empat)  bab,  yaitu:  Bab  I Pendahuluan  (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah),  Bab  II  Metode Penelitian,  Bab  III  Hasil  Penelitian  dan  Analisis,  Bab  IV  Penutup (Kesimpulan dan Saran).

## DEVELOPMENT OF INVESTMENT IN INDONESIA
Nita Ria Angkasa nitaria10angkasa@gmail.com

## ABSTRACT
Judging  from  the  division  of  European  Law  (Civil  Law)  we  know  that  is  Public  Law  and Private  Law.  What  is  a  "Public  Law"?  Public  Law  is  a  Law  that  discusses  about  public interest concerning the interest of the State. related to the problems in the discussion of this journal.  Discussion  of  Indonesian  Legislation  Regulation  in  Indonesia  that  is  After Independence  (1945  to  present)  Beginning  of  Legislation  with  Regulatory  Sequence:  TAP MPRS Number XX / MPRS / 1966 Jo TAP MPR Number V / MPR / 1973 and TAP NO IX / MPR / 1978, TAP MPR NO.III Year 2000, Law No. 10 of 2004 on Laws and Regulations No. 12  Year  2011  and  the  Role  of  Government  Institutions  to  the  Implementation  of  Laws Regulations  in  Indonesia  Regarding  Institutions  The  establishment  of  the  law  itself  is contained  in  Article  5  paragraph  (1)  of  the  1945  Constitution,  Article  21  and  Article  20  so that  the  holder  of  the  main  legislator  is  the  DPR.  Based  on  Article  5  paragraph  (1),  the President shall be entitled to submit a draft Law to the House of Representatives. Paragraph (2) The President shall stipulate a Government Regulation to enforce the Act as appropriate. Keywords: Development, Legislation

## I . PENDAHULUAN
Dilihat dari Pembagian  Hukum eropa (Civil Law)  yang kita ketahui yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat.
Apa  yang  dimaksud  dengan  “Hukum Publik”.  Hukum  Publik  yaitu  Hukum  yang membahas  tentan  kepentingan  umum  yang menyangkut tentang kepentingan Negara.Berkaitan  dengan  Hukum  Publik yaitu :

## 1. Hukum Pidana
Menurut  Moeljatno,  Hukum  pidana adalah  bagian  daripada  keseluruhan  hukum yang  berlaku  di  suatu  negara,  yang mengadakan  dasar-dasar  dan  aturan  untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang  tidak  boleh  dilakukan  dan  yang dilarang.  Dengan  disertai  ancaman  atau sanksi  yang  berupa  pidana  tertentu  bagi barang  siapa  yang  melanggar  larangan tersebut.  ( Moeljatno. 1993: hlm, 1
2. Hukum Tata Negara (HTN)
Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang mengatur organisasi  negara  dari  tingkat  atas  sampai bawah,  struktur,  tugas  dan  wewenang  alat perlengkapan  negara,  hubungan,  antar perlengkapan tersebut secara hierarki maupun horizontal, wilayah negara, kedudukan  warga  negara  serta  hak-hak asasinya.  (Titik Triwulan Tutik, 2006: hlm, 25).
3. Hukum Administrasi Negara (HAN)
Hukum  administrasi  Negara  adalah Hukum  yang  mengenai  Pemerintah  beserta aparaturnya yang terpenting.
Sedangkan  yang  disebut  dengan Hukum Privat adalah hukum yang mengatur tenteng kepentingan orang perorangan  atau  kepentingan  pribadi  orang yang  satu  dengan  orang  yang  lain,  yang termasuk dalam hukum privat adalah:
Hukum Perdata
Hukum  Perdata  adalah  ketentuan yang  mengatur  hak-hak  dan  kepentingan antara  individu-individu  dalam  masyarakat. (Abdulkadir Muhammad, 2000: hlm, 1).
Dari  pembagian  hukum  yang  telah dijelaskan di atas, maka kita akan mengkaji mengenai  Hukum  Perundang-undangan, maka  Hukum  Perundang-undangan  di Negara  berada  dalam  tatanan  Hukum Publik, karena kita akan melihat dari isi apa yang  kita  kaji  dalam  Hukum  keuangan tersebut  adalah  hal-hal  yang  menyangkut dalam kepentingan negara.
Pengertian  negara  sebenarnya  dapat kita  pahami  sejak  dari  pendidikan  di Sekolah  Dasar,  ada  yang  namanya  unsur dari  sebuah  negara  yaitu:  unsur  konstitutif dan unsur deklaratif. (Konvensi Montevideo tahun 1933).
Unsur  konstitutif  Berdirinya  negara harus memenuhi unsur  pembentuknya yang tidak dimiliki oleh organisasi lain, yaitu:
I. Rakyat
II. Wilayah
III. Pemerintahan
Dan  unsur  secara  deklaratif  adalah pengakuan  dari  negara-negara  yang  lain secara de facto dan secara de jure.
Dengan demikian hal-hal yang mengenai  hukum  dalam  kaitannya  dengan rakyat,  wilayah  dan  pemerintahan,  maka itulah kepentingan dari sebuah negara yang disebut dengan hukum publik.
Mengenai  Definisi  hukum  banyak sekali  yang  diungkapkan  oleh  masing- masing  Pakar  hukum  ,  namun  kita  ambil dari  pengertian  para  pakar  sarjana  hukkum yaitu,  sejumlah  peraturan  atau  kumpulan peraturan  atau  kaidah  yang  mempunyai  isi yang  bersifat  umum  dan  normatif.    (H. Ishaq, 2015: hlm, 4)
Tata  hukum  adalah  susunan  hukum yang  terdiri  atas  aturan-aturan  hukum  yang
teratur  sedemikian  rupa,  sehingga  orang mudah  menemukannya  bila  suatu  ketika  ia membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa  hukum  yang  terjadi  dalam masyarakat, tata atau susunan itu berlangsung  pelaksanaan  nya  berlangsung selama  ada  pergaulan  hidup  manusia  yang berkembang.  (H. Ishaq, 2015: hlm, 15)
Berbicara Tata hukum dibagi menjadi 2 yaitu Masa sekarang (ius constitutum) dan masa yang akan datang (ius constituendum), dari kedua masa tersebutlah  kita  dapat  melihat  sejarah  dari tata hukum di Indonesia.
4. Sejarah Tata Hukum di indonesia
Sejarah  Tata  hukum  di  Indonesia dapat  terlihat  dari  sejarah  pemerintahan  di Indonesia  yaitu:    (H.  Ishaq,  2015:  hlm,  17- 33)
a. Masa Vereenigde Ostindische Compagnie (VOC) (1602-1799) Dengan alasan indonesia masih bertumpu pada adat dan kebiasaan     maka yang  digunakan  adalah  peraturan  yang dibuat oleh VOC
b. Masa besluit Regerings (1814-1855)
Tata  hukum  pada  masa  ini  adalah terdiri peraturan tertulis yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasi, serta  peraturan  yang  tidak  tertulis  (hukum adat)  yang  khusus  bagi  orang  bukan golongan eropa . (H. Ishaq, 2015: hlm, 22) c. Masa Regerings Reglement (1855-1926)
Perubahan  penggolongan  dari  dua golongan  menjadi  3  golongan  yaitu: golongan  Eropa,  Golongan  Timur  Asing dan  Golongan  Indonesia  (pribumi).    (H. Ishaq, 2015: hlm, 23).
d.  Masa  Indische  Staatsregeling  (1926- 1942)
Pada  Masa  ini  pembagian  golongan di  bagi  3  yaitu  pembagian  Golongan  untuk Golongan Eropa, Pribumi Dan Timur asing
1. Golongan Eropa
2. pembagian  Golongan  untuk  golongan eropa  yaitu  hukum      perdata      BW
(Burgelijk Wetboek) dan
WvK
(Wetboek VanKoopHandel
3. pembagian  Golongan  untuk  golongan eropa  yaitu    Hukum  Pidana:  Wetboek Van Strafrecht (WvS)
4. pembagian  Golongan  untuk  golongan eropa yaitu  Hukum Acara:
a)  Reglemen of de Burgelijke Rechtsvordering (acara perdata) b). Reglement of strafvordering (acarapidana)
2   Pribumi:
1. Hukum Perdata:
a.Hukum adat
b. WvK (Wetboek Van    Koop Handel) dan  BW  (Burgelijk  Wet  boek  untuk beberapa Pengecualian)
2. Hukum Pidana  :
a. Wetboek Van Strafrecht  (WvS)
3. Hukum Acara:
a.  (IR)  Inlandsch  Reglemen  (acara perdata)
b.  Herziene  Inlandsch  Reglement  HIR (acara pidana
3  Timur  Asing:  untuk  cina  hukum  perdata: BW  dan  WvK.  Untuk  Bukan  Cina(Arab, India):
1. Hukum Perdata:
2. a.  Hukum  adat  mereka  kecuali  yang tunduk pada Eropa
b.  WvK  (Wetboek  Van  KoopHandel) dan  BW  (Burgelijk  Wetboek)    untuk beberapa pengecualian
2.      Hukum  Pidana:    Wetboek  Van Strafrecht (WvS)
3.  Hukum  Acara:      Tidak  diatur  kadang mengikuti Eropa   atau  Pribumi.
e. Masa Jepang (Osamu Seirei) (1942-1945)
Pada  masa  pemerintahan  jepang  ini tata hukum pemerintahan berpedoman pada
Undang-undang  yang  disebut  Gun  seirei melalui  Osamu  Seirei,dengan  ketentuan sebelum tentara Jepang Datang Pasal 131 IS tentang  Pembagian  Penggolongan  Tetap berlaku.
f.  Setelah  Kemerdekaan  (1945  sampai dengan sekarang). Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan  pada  penulisan  ini  adalah Bagaimanakah
Peraturan Perundang-
undangan  di  Indonesia?  Apakah  Peran Lembaga  Pemerintahan  Negara  terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang- undangan di Indonesia. II. METODE PENELITIAN Pendekatan masalah dengan
menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif (legal research). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan  yang menelaah hukum  sebagai  kaidah  yang  dianggap sesuai  dengan  penelitian  yuridis  normatif atau  penelitian  hukum  tertulis.  Pendekatan yuridis  normatif  dilakukan  dengan  cara melihat, menelaah hukum dengan menggunakan tinajauan pustaka dan peraturan perundanga-undangan yang berlaku  dan  UUD  1945yang  berkaitan dengan  permasalahan  dalam  pembahasan jurnal ini.
III. PEMBAHASAN Pengertian Hukum
Berbicara hukum, pasti saja pemikiran  kita  akan  langsung  kepada Peraturan,  benar  sekali  hukum  tidak  dapat terlepas dari kata peraturan banyak pengertian dari para pakar hukum mengartikan bahwa hukum adalah peraturan.
Mengkaji  mengenai  Peraturan  di negara  Indonesia  dikenal  dengan  Peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis, peraturan  tertulis  juga  kita  kenal  dengan suatu bentuk yang dibahas dengan
kebijakan  yang  dibuat  oleh  orang-orang yang berwenang dalam jabatannya kemudian  dibuat  dan  disusun  menjadi bentuk perundang-undangan.
Kata  awal  dari  sebuah  peraturan  itu dapat  dilihat  dari  norma  dan  kaidah  yang berkembang  dalam  suatu  tatanan  yang  ada di  wilayah  tertentu  sehingga  dibentuk peraturan perundang-undangan untuk kepentingan penduduk di wilayah tersebut.
Dilihat dari Pembagian  Hukum eropa (Civil Law)  yang kita ketahui yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat.
Apa  yang  dimaksud  dengan  “Hukum Publik”.  Hukum  Publik  yaitu  Hukum  yang membahas  tentan  kepentingan  umum  yang menyangkut tentang kepentingan Negara.Berkaitan  dengan  Hukum  Publik yaitu :

## Hukum Pidana
Menurut  prof.  Moeljatno.  Hukum pidana  adalah  bagian  daripada  keseluruhan hukum  yang  berlaku  di  suatu  negara,  yang mengadakan  dasar-dasar  dan  aturan  untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang  tidak  boleh  dilakukan  dan  yang dilarang.  Dengan  disertai  ancaman  atau sanksi  yang  berupa  pidana  tertentu  bagi barang  siapa  yang  melanggar  larangan tersebut. (Moeljatno. 1993: hlm, 23).

## Hukum Tata Negara (HTN)
Hukum Tata Negara adalah
peraturan-peraturan yang mengatur
organisasi  negara  dari  tingkat  atas  sampai bawah,  struktur,  tugas  dan  wewenang  alat perlengkapan  negara,  hubungan,  antar perlengkapan tersebut secara hierarki maupun horizontal, wilayah negara, kedudukan  warga  negara  serta  hak-hak asasinya.  (Titik Triwulan Tutik. 2006: hlm, 64).

## Hukum Administrasi Negara (HAN)
Hukum  administrasi  Negara  adalah Hukum  yang  mengenai  Pemerintah  beserta aparaturnya yang terpenting.
Sedangkan  yang  disebut  dengan Hukum Privat adalah hukum yang mengatur tentang kepentingan orang perorangan  atau  kepentingan  pribadi  orang yang  satu  dengan  orang  yang  lain,  yang termasuk dalam hukum privat adalah:

## Hukum Perdata
Hukum  Perdata  adalah  ketentuan yang  mengatur  hak-hak  dan  kepentingan antara  individu-individu  dalam  masyarakat. (Abdulkadir Muhammad, 2000: hlm, 1).
Mengenai  Definisi  hukum  banyak sekali  yang  diungkapkan  oleh  masing- masing  Pakar  hukum,  namun  kita  ambil dari  pengertian  para  pakar  sarjana  hukum yaitu,  sejumlah  peraturan  atau  kumpulan peraturan  atau  kaidah  yang  mempunyai  isi yang  bersifat  umum  dan  normatif.    (H. Ishaq, 2015: hlm, 4).
Tata  hukum  adalah  susunan  hukum yang  terdiri  atas  aturan-aturan  hukum  yang teratur  sedemikian  rupa,  sehingga  orang mudah  menemukannya  bila  suatu  ketika  ia membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa  hukum  yang  terjadi  dalam masyarakat, tata atau susunan itu berlangsung  pelaksanaan  nya  berlangsung selama  ada  pergaulan  hidup  manusia  yang berkembang.  (H. Ishaq, 2015: hlm, 15).
Berbicara Tata hukum dibagi menjadi 2 yaitu Masa sekarang (ius constitutum) dan masa yang akan datang (ius constituendum), dari kedua masa tersebutlah  kita  dapat  melihat  sejarah  dari tata hukum di Indonesia.

## Pengertian Perundang-undangan
Tata  hukum  adalah  susunan  hukum yang  terdiri  atas  aturan-aturan  hukum  yang teratur  sedemikian  rupa,  sehingga  orang
mudah  menemukannya  bila  suatu  ketika  ia membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa  hukum  yang  terjadi  dalam masyarakat, tata atau susunan itu berlangsung  pelaksanaan  nya  berlangsung selama  ada  pergaulan  hidup  manusia  yang berkembang.  (H. Ishaq, 2015: hlm, 15).
Berbicara Tata hukum dibagi menjadi 2 yaitu Masa sekarang (ius constitutum) dan masa yang akan
datang (ius constituendum), dari kedua masa tersebutlah  kita  dapat  melihat  sejarah  dari tata hukum di Indonesia.
Sejarah  Tata  hukum  di  Indonesia dapat  terlihat  dari  sejarah  pemerintahan  di Indonesia  yaitu:    (H.  Ishaq,  2015:  hlm,  17- 33).
1. Masa Vereenigde Ostindische Compagnie (VOC) (1602-1799) Dengan alasan indonesia masih bertumpu pada adat dan kebiasaan     maka yang  digunakan  adalah  peraturan  yang dibuat oleh VOC b. Masa besluit Regerings (1814-1855)
Tata  hukum  pada  masa  ini  adalah terdiri peraturan tertulis yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasi, serta  peraturan  yang  tidak  tertulis  (hukum adat)  yang  khusus  bagi  orang  bukan golongan eropa.  (H. Ishaq, 2015: hlm, 22).
(1) Masa  Regerings  Reglement  (1855- 1926)
Perubahan  penggolongan  dari  dua golongan  menjadi  3  golongan  yaitu: golongan  Eropa,  Golongan  Timur  Asing dan  Golongan  Indonesia  (pribumi).    (H. Ishaq, 2015: hlm, 23).
Pada  Masa  ini  pembagian  golongan di  bagi  3  yaitu  pembagian  Golongan  untuk Golongan Eropa, Pribumi Dan Timur asing 1. Golongan Eropa pembagian Golongan untuk golongan eropa yaitu hukum  perdata   BW (Burgelijk
Wetboek)  dan  WvK  (Wetboek  Van Koop  Handel  pembagian  Golongan  untuk golongan eropa yaitu  Hukum Pidana:
Wetboek VanStrafrecht (WvS)
Pembagian Golongan untuk
golongan  eropa  yaitu    Hukum  Acara:  a) Reglemen of de Burgelijke Rechts vordering  (acaraperdata)  b).  Reglement  of straf vordering (acara pidana)
2   Pribumi:
1.  Hukum  Perdata:    a.Hukum  adat  b. WvK (Wetboek Van    Koop Handel) dan  BW  (Burgelijk  Wetboek  untuk beberapa Pengecualian)
2.  Hukum  Pidana:    a.  Wetboek  Van Strafrecht  (WvS)
3.  Hukum  Acara:    a.  (IR)  Inlandsch Reglemen (acara perdata) b. Herziene Inlandsch  Reglement  HIR  (acara pidana)
3. Timur Asing: untuk cina hukum perdata: BW  dan  WvK  Untuk  Bukan  Cina(Arab, India):
1. Hukum  Perdata:  a.  Hukum  adat mereka  kecuali  yang    tunduk  pada Eropa    b.  WvK  (Wetboek  Van KoopHandel)    dan  BW  (Burgelijk Wetboek)
untuk beberapa
pengecualian.
2.  Hukum  Pidana:    Wetboek  Van  Straf recht (WvS)
3. Hukum Acara   :   Tidak diatur kadang mengikuti Eropa   atau Pribumi.
e. Masa Jepang (Osamu Seirei) (1942-1945)
Pada  masa  pemerintahan  jepang  ini tata hukum pemerintahan berpedoman pada Undang-undang  yang  disebut  Gun  seirei melalui  Osamu  Seirei,dengan  ketentuan sebelum tentara Jepang Datang Pasal 131 IS tentang  Pembagian  Penggolongan  Tetap berlaku.
Pada  masa  pemerintahan  jepang  ini tata hukum pemerintahan berpedoman pada
Undang-undang  yang  disebut  Gun  seirei melalui  Osamu  Seirei,dengan  ketentuan sebelum tentara Jepang Datang Pasal 131 IS tentang  Pembagian  Penggolongan  Tetap berlaku.
f.  Setelah  Kemerdekaan  (1945  sampai dengan sekarang)

## Pengertian Pemerintahan
Pengertian  negara  sebenarnya  dapat kita  pahami  sejak  dari  pendidikan  di Sekolah  Dasar,  ada  yang  namanya  unsur dari  sebuah  negara  yaitu:  unsur  konstitutif dan unsur deklaratif. (Konvensi Montevideo tahun 1933)
Unsur  konstitutif  Berdirinya  negara harus memenuhi unsur  pembentuknya yang tidak dimiliki oleh organisasi lain, yaitu: 1. Rakyat
2. Wilayah
3. Pemerintahan
Dan  unsur  secara  deklaratif  adalah pengakuan  dari  negara-negara  yang  lain secara de facto dan secara de jure.
Melihat dari unsur dari sebuah Negara yaitu:
1) Rakyat
2) Wilayah
3) Pemerintahan
4) Pengakuan dari Negara lain
Pemerintah  adalah  bertugas  dalam menyelenggarakan ketertiban rakyat, dalam upaya  menyejahterahkan  rakyat,  suatu Negara  membutuhkan  kekuasaan,  dan kekuasaan suatu Negara tersebut membutuhkan pemerintahan. Adapun pemerintahan tersebut pada dasarnya merupakan perwakilan Negara untuk menjalankan kekuasaan negar untuk mencapai  tujuan  Negara.  Menurut  Utrecht, (Suryo  Sakti  Hadiwijoyo,      2009:  hlm,  7). jika  ditinjau  dari  pertanggungjawaban kekuasaan, maka pemerintahan itu mempunyai tiga pengertian:
a. Pemerintah dalam arti luas yang dimaksud  pemerintah  disini  adalah keseluruhan  badan-badan    kenegaraan yang  bertugas  menjalankan  kekuasaan Negara,  termasuk  didalamnya  badan yang  membuat  undang-undang,  yang menjalankan dan yang bertugas mengadili  pelaksanaan  Undang-undang, di  Indonesia  yang  dimaksud  Lembaga Tertinggi  Negara  dan  lembaga  Tinggi Negara  yaitu:  MPR,DPR,DPD,MA/MK, KY, Presiden,BPK.
b. Pemerintah  dalam  arti  sempit,  yang dimaksud    pemerintah  disini  adalah seluruh aparat yang bertugas melaksanakan  pemerintahan  sehari-hari, jadi  dalam  hal  ini  adalah  anggota Eksekutif dan Kabinet
c. Pemerintah  dalam  arti  sempit  yang dimaksud  pemerintah  di  sini  adalah penanggungjawab tertinggi dari
pelaksana pemerintahan  sehari-hari. Jadi dalam hal ini adalah kepala pemerintahan  atau  pimpinan  Kabinet, Misalnya  kalau  di  Negara  Indonesia adalah Presiden.
Dalam  sistem  demokrasi  dan  Negara Hukum  modern,  sudah  umum  diketahui bahwa  kekuasaan  Negara  dibagi  dan dipisahkan antara cabang-cabang kekuasaan legislative,  eksekutif,  dan  judikatif  pada pokoknya,  kekuasaan  untuk  atau  membuat aturan dalam kehidupan bernegara dikonstruksikan  berasal  dari  rakyat  yang berdaulat yang dilembagakan dalam organisasi  Negara  di  lembaga  legislative sebagai lembaga perwakilan rakyat, sedangkan  cabang  kekuasaan  pemerintahan Negara  sebagai  organ  pelaksana  atau eksekutif hanyamenjalankan peraturan- peraturan  yang  ditetapkan  oleh  cabang legislative, sementara itu, cabang kekuasaan kehakiman  atau  judikatif  bertindak  sebagai
pihak  yang  menegakan  peraturan-peraturan itu melalui proses peradilan yang
independen dan imparsial Lembaga  Pembentuk  Undang-Undang Peraturan Perundang-undangan
di
Indonesia Setiap  pihak  di  Negara  Indonesia berhak untuk memprakarsai Undang- Undang,  sebagaimana  yang  diungkapkan oleh Cornelius M. Kerwin sebagai berikut:
“Rules can be initiated in a variety of ways.  Statuory  mandates,  judicial  orders, petitions  from  the  public,  and  agency determinations of need can all cause a rule- making  to  begin.  A  requirement  that  those about  to  begin  writing  rules  must  secure permission  to  do  so  from  senior  agency officials  or  simply  must  inform  higher authorities  that  a  rule  making  is  being initiated, serves a number of purposes.’
Hal  yang  di  ungkapkan  tersebut berbicara  tentang  saran  dan  pendapat  dari pihak  manapun  sah-sah  saja,  namun pendapat  tersebut  dalam  pembentukan perundang-undangan harus melalui lembaga  yang  resmi  di  ,  Indonesia  adalah Presidan,  DPR  dan  DPD,  dan  pintu  yang benar-benar  resmi  pada  akhirnya  adalah presiden  dan  DPR,  apabila  salah  satu  dari kedua  lembaga  ini  sudah  menyetujui sesuatu  ide  pembentukan  undag-undang, baru  dapat  dikatakan  rancangan  undang- undang yang diajukan itu bersifat resmi dan harus  ditindaklanjuti  dengan  pembahasan bersama di DPR antara DPR dan pemerintah
Mengenai  Lembaga  Pembentukan undang-undang  itu  sendiri  terdapat  dalam Pasal  5  ayat  (1)  UUD  1945,  Pasal  21  dan Pasal  20  sehingga  pemegang  legislator utama adalah DPR.
Setelah  Kemerdekaan  (1945  sampai dengan  sekarang)Mulai  dibuat  Peraturan
Perundang-undangan  dengan  Tata  Urutan Perundang-undangan:
1. TAP  MPRS  Nomor  XX/MPRS/1966  Jo TAP MPR Nomor    V/MPR/1973
dan TAP NO IX/MPR/1978.
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang (Perpu)
d. Peraturan Pemerintah
e. Keputusan Presiden
f. Peraturan pelaksana lainnya seperti:
Peraturan Menteri dan instruksi presiden dan lain-lain 2. TAP MPR NO.III Tahun 2000 hierarkinya sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Ketetapan  Majelis  Permusyawarat  an Rakyat
c. Undang-Undang
d. Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang
e. Peraturan Pemerintah
f. Keputusan Presiden
g. Peraturan Daerah (PERDA)
2) UU  No  10  Tahun  2004  Tentang Peraturan Perundang-undangan
a) Undang-Undang Dasar 1945
b) Undang-Undang
c) Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang
d) Peraturan Pemerintah
e) Keputusan Presiden
f) Peraturan Daerah (PERDA)
3) UU No 12 Tahun 2011
a) Undang-Undang Dasar 1945
b) Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan
Rakyat
c) Undang-Undang/
Peraturan Pemerintah Pengganti undang- undang
d) Peraturan Pemerintah
e) Peraturan Presiden
f) Peraturan Daerah Provinsi
g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Peran  Lembaga  Pemerintahan  Negara terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Setiap  pihak  di  Negara  Indonesia berhak untuk memprakarsai Undang- Undang,  sebagaimana  yang  diungkapkan oleh Cornelius M. Kerwin sebagai berikut:
“Rules can be initiated in a variety of ways.  Statuory  mandates,  judicial  orders, petitions  from  the  public,  and  agency determinations of need can all cause a rule- making  to  begin.  A  requirement  that  those about  to  begin  writing  rules  must  secure permission  to  do  so  from  senior  agency officials  or  simply  must  inform  higher authorities  that  a  rule  making  is  being initiated, serves a number of purposes.’
Hal  yang  di  ungkapkan  tersebut berbicara  tentang  saran  dan  pendapat  dari pihak  manapun  sah-sah  saja,  namun pendapat  tersebut  dalam  pembentukan perundang-undangan harus melalui lembaga  yang  resmi  di  ,  Indonesia  adalah Presidan,  DPR  dan  DPD,  dan  pintu  yang benar-benar  resmi  pada  akhirnya  adalah presiden  dan  DPR,  apabila  salah  satu  dari kedua  lembaga  ini  sudah  menyetujui sesuatu  ide  pembentukan  undag-undang, baru  dapat  dikatakan  rancangan  undang- undang yang diajukan itu bersifat resmi dan harus  ditindaklanjuti  dengan  pembahasan bersama di DPR antara DPR dan pemerintah
Mengenai  Lembaga  Pembentukan undang-undang  itu  sendiri  terdapat  dalam Pasal  5  ayat  (1)  UUD  1945,  Pasal  21  dan Pasal  20  sehingga  pemegang  legislator utama adalah DPR.
Berdasarkan  Pasal 5ayat(1)  Presiden berhak  mengajukan  rancangan  Undang- undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.Ayat (2)Presiden menetapkan Peraturan  Pemerintah  untuk  menjalankan Undang-undang sebagai mana mestinya.
Perubahan  I    19  Oktober  1999, sebelumnya  berbunyi  :Presiden  memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan Rakyat.

## IV. PENUTUP
Peraturan  Perundang-undangan  di Indonesia yaitu Setelah Kemerdekaan (1945 sampai  dengan  sekarang)  Mulai  dibuat Peraturan Perundang-undangan dengan Tata  Urutan  Perundang-undangan:  TAP MPRS  Nomor  XX/MPRS/1966  Jo  TAP MPR Nomor    V/MPR/1973  dan TAP NO IX/MPR/1978,  TAP  MPR  NO.III  Tahun 2000,  UU  No  10  Tahun  2004  Tentang Peraturan  Perundang-undangan,  UU  No  12 Tahun 2011
Peran Lembaga Pemerintahan Negara terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang- undangan  di  IndonesiaMengenai  Lembaga Pembentukan  undang-undang  itu  sendiri terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, Pasal  21  dan  Pasal  20  sehingga  pemegang legislator utama adalah DPR.
Berdasarkan  Pasal ayat (1) Presiden berhak  mengajukan  rancangan  Undang- undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.Ayat
(2)Presiden menetapkan Peraturan  Pemerintah  untuk  menjalankan Undang-undang  sebagaimana  mestinya. Sebagai  saran  dalam  penulisan  ini  adalah Tata urutan Perundang-undangan sebaiknya di  tata  sebagaimana  melihat  kepentingan rakyat  Indonesia  dan  budaya  negara indonesia.  Sebagaimana  peran  Dewan Perwakilan  Rakyat  yaitu  fungsinya  untuk membuat Undang-undang sebaiknya
diberikan  hak  penuh  kepada  Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat undang- undang.
DAFTAR PUSTAKA A . BUKU
Abdulkadir  Muhammad. Hukum  Perdata
Indonesia. PT.  Citra  Aditya  Bakti.
Jakarta. 2000.
H. Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum.. Sinar Grafika. Jakarta. 2015.
Ishaq, Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum .  Sinar Grafika. Jakarta. 2015.
Moeljatno. Asas-Asas  Hukum  Pidana .  PT Rineka Cipta. Jakarta. 1993. Suryo  Sakti  Hdiwijoyo, Batas  Wilayah Negara Indonesia:Dimensi, Pemasalahan, dan Strategi Penanganan (sebuah Tinjauan
Empiris  dan  Yuridis), Gava  Media, Yogyakarta, 2009 . Titik  Triwulan  Tutik. Pokok-pokok  Hukum
Tata Negara. Prestasi Pustaka. Jakarta,  2006.
B. PERATURAN PERUNDANG-

## UNDANGAN
TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966
JoTAP MPR Nomor V/MPR/ 1973
TAP NO IX/MPR/1978, TAP MPR NO.III Tahun 2000. UU No 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-undangan, UU  No  12  Tahun  2011  Tentang  Hirarki Peraturan Perundang-Undangan.

## C. SUMBER LAIN
Konvensi Montevideo tahun 1933

## PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung
Terbit pertama kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Dr. Erlina B., S.H., M.H.

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H.
Melisa Safitri, S.H., M.H

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung) Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (UIN Raden Intan Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Alamat: Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung
Telp: 0721-789825  Fax: 0721-770261
Alamat Unggah Online: http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/

## ISSN 1907-560X
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tamirusli963@gmail.com
Penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari  4  (empat)  bab,  yaitu:  Bab  I Pendahuluan  (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah),  Bab  II  Metode Penelitian,  Bab  III  Hasil  Penelitian  dan  Analisis,  Bab  IV  Penutup (Kesimpulan dan Saran).
PRANATA PRANATA
H U K U M
H U K

## U
M

## JURNAL ILMU HUKUM

## I KETUT SEREGIG
ERLINA, B
MUHAMMAD RAFI DARAJATI DAN MUHAMMAD SYAFEI
RISTI DWI RAMASARI DWI PUTRI MELATI OKTA AINITA
NITA RIA ANGKASA FATHUR RACHMAN 1-12 13-20 21-33 34-43 44-53 54-63 64-72
Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 12 Nomor 2 Juli 2017
ISSN 1907-560X
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa. Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM

## Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261 Email: pranatahukum@yahoo.com dan tamirusli963@gmail.com
JURNAL ILMU HUKUM PRANA
T A HUKUM
V OLUME 12 NOMOR 2 - JULI  2017
Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi
Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Terhadap  Anak  Yang Melakukan  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Sewa Menyewa  Antara  Pemilik  Bangunan  Dengan  Pt. Indomarco Prismatama
Konsep United Nations Global Compact Dalam Isu Hak Asasi  Manusia  Untuk  Terwujudnya Corporate Sustainability
Analisis Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah  Bagi  Warga  Negara  Asing  Dengan  Cara Pelangsungan  Perkawinan  Dengan  Warga  Negara Indonesia
Implementasi Penanganan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  Terhadap  Perempuan  Berdasarkan Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Analisis  Fungsi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  Berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  08 Tahun  2000  Tentang  Pembinaan  Umum,  Ketertiban, Keamanan,  Kebersihan,  Kesehatan  Dan  Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung
Development Of Investment In Indonesia
Implementasi  Penegakan  Hukum  Bagi  Pengedar Narkotika Di Indonesia
ISSN 1907-560X