Menuju Era Akta Lelang Digital: Legalitas dan Tantangan Digitalisasi Minuta Risalah Lelang di Indonesia

## Rita Kartika Jayanti
Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya Ritakartikajayanti22@gmail.com
Volume  22  Nomor  2  Agustus  2024:  DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri.2024 A rticle  History Submission: 21-06-2024 Revised: 20-07-2024 Accepted: 29-07-2024 Published: 18-08-2024

## ABSTRACT
The  transformation  of  the  auction  process  in  Indonesia  is  now  entering  the  digital  era  with  the issuance of Minister of Finance Regulation (PMK) number 122 of 2023 concerning Guidelines for Auction Implementation. This PMK allows the creation and storage of quotations/grosse/copies of auction minutes electronically. The rapid development of digitalization makes the concept of digital auction minutes very feasible in the future. However, this concept raises issues due to the absence of  specific  regulations  governing  electronic  minutes  and  the  prevention  of  cyber  crimes,  which contradicts Article 5 paragraph (4) of the ITE Law and the role of notaries who are also class  II auction officials, as it contradicts the UUJN. A normative juridical approach is used to analyze the legality  and  evidentiary  strength  of  digital  auction  minutes.  This  approach  examines  existing regulations and applicable legal principles to assess whether the current regulations are adequate for implementing the concept of digital auction minutes. The research results indicate that without more specific regulations, there is a risk that the creation and storage of digital auction minutes could be legally  questioned  and  potentially  lose  their  perfect  evidentiary  strength  in  court.  Therefore, comprehensive regulations are needed to ensure the security and validity of digital auction minutes, in order to support the digital transformation of the auction process in Indonesia.
Keywords: Auction Officer; digital transformation; legality; Digital Auction Deed

## ABSTRAK
Transformasi  proses  lelang  di  Indonesia  kini  tengah  memasuki  era  digital  dengan  diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 122 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. PMK ini memungkinkan kutipan/grosse/salinan  minuta risalah lelang untuk dibuat dan disimpan secara elektronik. Perkembangan pesat era digitalisasi membuat konsep minuta risalah lelang digital sangat  mungkin  diwujudkan  di  masa  depan.  Namun,  konsep  ini  menimbulkan  masalah  sebab ketiadaan regulasi khusus yang mengatur minuta akta elektronik dan pencegahan kejahatan siber, bertentangan dengan UU ITE Pasal 5 ayat (4) dan notaris yang juga merupakan pejabat lelang kelas II karena bertentangan dengan UUJN. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis legalitas  dan  kekuatan  pembuktian  dari  akta  lelang  digital.  Pendekatan  ini  mengkaji  peraturan perundang-undangan  yang  ada  serta  prinsip-prinsip  hukum  yang  berlaku  untuk  menilai  apakah peraturan  yang  ada  saat  ini  cukup  memadai  untuk  menerapkan  konsep  akta  lelang  digital.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  tanpa  adanya  regulasi  yang  lebih  spesifik,  terdapat  risiko  bahwa pembuatan  dan  penyimpanan  akta  lelang  digital  dapat  diragukan  legalitasnya  dan  berpotensi menghilangkan  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  di  muka  pengadilan.  Oleh  karena  itu, diperlukan  penyusunan  regulasi  yang  komprehensif  untuk  memastikan  keamanan  dan  keabsahan akta lelang digital, guna mendukung transformasi digital dalam proses lelang di Indonesia.
Kata Kunci: Pejabat Lelang; transformasi digital; legalitas; Akta Lelang Digital.
Menuju Era Akta Lelang Digital: Legalitas dan Tantangan Digitalisasi Minuta Risalah Lelang di Indonesia

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  telah  membawa  perubahan  signifikan  dalam  berbagai aspek  kehidupan,  termasuk  dalam  proses  lelang.  Salah  satu  sektor  yang  terpengaruh  secara signifikan  adalah  pasar  lelang,  di  mana  proses  tersebut  telah  mengalami  evolusi  yang  cukup mencolok dari lelang konvensional yang bergantung pada pertemuan fisik menjadi lelang berbasis internet yang dapat diakses secara virtual. Lelang di Indonesia telah hadir sejak tahun 1908, ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Lelang atau Vendu Reglement dalam Staatsblad Nomor 189 Tahun 1908, yang menjadi fondasi bagi mekanisme lelang di Indonesia. Pada awalnya, Vendu Reglement hanya  berlaku  bagi  warga  Belanda  di  Indonesia  dan  digunakan  untuk  menangani  barang-barang milik pejabat Belanda yang berpindah tugas. Namun, seiring berjalannya waktu, lelang berkembang menjadi  lelang  eksekusi,  yaitu  penjualan  barang-barang  yang  diminta  oleh  pengadilan.  Vendu Reglement  mengatur  secara  detail  prosedur  pelaksanaan  lelang,  penyelenggara  lelang,  barang- barang yang dilelang, biaya-biaya yang terkait, pembukuan lelang, dan lembaga yang berwenang untuk  menyelenggarakan  lelang  (Indra  Wilantika,2023).    Peraturan  ini  juga  menjadi  dasar  bagi pembentukan  kantor  Inspeksi  Lelang,  sebagai  lembaga  pertama  di  Indonesia  yang  memiliki kewenangan untuk melaksanakan lelang.
Saat ini melalui platform digital, lelang dapat diadakan tanpa batasan geografis, memberikan akses yang lebih luas untuk peserta lelang dari berbagai lokasi dan memungkinkan transaksi yang lebih efisien serta transparan. Proses lelang telah mengalami transformasi besar, beralih dari metode konvensional  menuju  lelang  digital  melalui  platform  lelang.go.id.  Perubahan  ini  tidak  hanya merefleksikan  kemajuan  teknologi,  tetapi  juga  respon  adaptif  terhadap  tantangan  global  seperti pandemi  COVID-19  yang  memaksa  pelaksanaan  lelang  secara  daring.  Pandemi  COVID-19 mempercepat adopsi lelang digital di Indonesia, mengingat pembatasan sosial yang mengharuskan lelang dilakukan tanpa kehadiran fisik peserta. Dalam konteks ini, regulasi yang mengatur proses lelang, yaitu Vendu Reglement , mengalami berbagai revisi untuk tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Perubahan terbaru diwujudkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 122 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Tujuan utama dari PMK ini adalah untuk meningkatkan layanan lelang digital agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pembangunan ekonomi nasional.
Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 sebagai bentuk penyempurnaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 membawa berbagai inovasi, termasuk ketentuan  bahwa  kutipan/grosse/salinan  minuta  risalah  lelang  dapat  dibuat  dan  disimpan  dalam bentuk dokumen elektronik. Kebijakan ini membuka kemungkinan untuk mengintegrasikan minuta
Menuju Era Akta Lelang Digital: Legalitas dan Tantangan Digitalisasi Minuta Risalah Lelang di Indonesia
risalah  lelang  dalam  format  elektronik,  mengingat  bahwa  hukum  di  Indonesia  terus  berkembang mengikuti  perkembangan  zaman.  Namun,  penerapan  kebijakan  ini  menimbulkan  dilema  hukum, karena selama ini risalah lelang yang merupakan akta otentik selalu berbentuk fisik. Salah satu isu utama yang muncul jika minuta risalah lelang dibuat dalam bentuk digital  adalah keabsahan akta lelang digital serta penggunaan tanda tangan elektronik dalam proses tersebut. Ketidakjelasan dalam regulasi  menyebabkan  keraguan  akan  keabsahan  dokumen  elektronik  dalam  sistem  lelang, meningkatkan risiko penipuan dan kebingungan hukum di antara para pihak yang terlibat. Tanpa regulasi yang jelas dan terperinci, proses lelang berbasis internet rentan terhadap penyalahgunaan serta pelanggaran hukum.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  penelitian  ini  menggunakan  metode  yang  bersifat  yuridis  normatif.  Dimana penelitian  ini  menitikberatkan  pada  pengkajian  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  putusan pengadilan, serta doktrin hukum untuk menemukan, menjelaskan, dan merumuskan aturan hukum yang  berlaku. Menurut  Soerjono  Soekanto,  penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  yang dilakukan untuk mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau aturan yang hidup dalam masyarakat. Pendapat ini dikuatkan oleh Johnny Ibrahim yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif  adalah  penelitian  yang  lebih  menekankan  pada  studi  kepustakaan  atau  studi  dokumen hukum .
Pendekatan  terhadap  masalah  hukum  dapat  dilakukan  melalui  dua  metode  yaitu statute approach dan conceptual  approach .  Pendekatan Statute  approach dilakukan  dengan  cara menekankan  pada  penelaahan  terhadap  semua  undang-undang,  peraturan,  dan  regulasi  yang berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani.  Dalam  pendekatan  ini,  peneliti  melakukan analisis  mendalam  terhadap  teks  peraturan  perundang-undangan  untuk  memahami  bagaimana hukum tertulis mengatur dan mengarahkan penyelesaian masalah tersebut. Sedangkan conceptual approach adalah  metode  yang  berangkat  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  hukum yang digunakan sebagai dasar argumentasi dalam perkembangan ilmu hukum. Pendekatan ini lebih menekankan  pada  penggunaan  teori  dan  konsep  hukum  yang  telah  dikembangkan  oleh  para  ahli hukum, baik melalui literatur hukum maupun ajaran-ajaran yang telah diakui dalam dunia akademis. Dalam  conceptual  approach,  peneliti  mengkaji  berbagai  pandangan  teoretis  dan  doktrinal  untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari isu yang sedang  diteliti.  Ini  mencakup  analisis  terhadap  konsep-konsep  hukum  dasar,  interpretasi  yang diberikan oleh para ahli hukum, serta perkembangan pemikiran hukum yang relevan.
Penulisan penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
Menuju Era Akta Lelang Digital: Legalitas dan Tantangan Digitalisasi Minuta Risalah Lelang di Indonesia
yaitu:
1. Bahan  hukum  primer  adalah  sumber  hukum  utama  yang  memiliki  otoritas  dan  kekuatan mengikat dalam sistem hukum. Sumber ini terdiri dari berbagai bentuk peraturan perundang- undangan,  putusan  pengadilan,  dan  dokumen  hukum  lainnya  yang  secara  langsung  memuat norma hukum yang berlaku. Bahan hukum primer berfungsi sebagai dasar dalam penerapan dan penegakan hukum, serta menjadi referensi utama dalam penelitian dan analisis hukum. Bahan hukum  primer  yang  digunakan  dalam  penulisan  penelitian  ini  antara  lain,  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata, Vendu Reglement Staatsblad 1908:189, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan juga peratuan perundang-undangan lainnya.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah serta buku- buku literatur yang mendukung penulisan jurnal ini. Bahan-bahan ini dikumpulkan dan diolah untuk kemudian diseleksi sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Perkembangan Lelang di Indonesia
Dasar  hukum  untuk  lelang  penjualan  di  Indonesia  saat  ini  adalah Vendu  Reglement , Ordonantie  28  Februari  1908  Staatsblad  1908-189,  yang  telah  mengalami  beberapa  kali perubahan, dengan yang terakhir adalah Staatsblad 1941:3. Vendu Reglement, yang dikeluarkan sebelum adanya Volksraad (DPR pada zaman Hindia Belanda), menjadi sumber hukum tertinggi dalam  pelaksanaan  lelang  di  Indonesia.  Peraturan  ini  masih  berlaku  hingga  sekarang  sebagai satu-satunya "undang-undang" yang mengatur prosedur pelaksanaan lelang di Indonesia.
Istilah "lelang" berasal dari bahasa Belanda "Vendu," sementara dalam bahasa Inggris disebut  " Auction ."  Terjemahan  lainnya  dari  bahasa  Belanda  adalah  "openbare  veiling"  atau "openbare verkopingen," yang berarti "lelang" atau "penjualan di  muka umum."  Kata Lelang berasal  dari  kata Auctio yaitu  merujuk  pada  proses  peningkatan  bertahap.Pengertian  lelang apabila  berdasarkan  Pasal  1  Peraturan  Lelang  (Ordonansi  28  Februari  1908)  atau Vendu Reglement ,  lelang  atau  penjualan  umum  ( Openbare  Verkopingen )  berarti  adalah  proses penjualan barang kepada publik melalui penawaran harga yang meningkat atau menurun, atau melalui penawaran tertutup. Penjualan ini dapat diikuti oleh orang-orang yang diundang atau diberitahu sebelumnya, atau yang diizinkan untuk berpartisipasi dan menawar harga. Menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, Vendu Reglement  tidak secara spesifik mengatur definisi lelang.
Menuju Era Akta Lelang Digital: Legalitas dan Tantangan Digitalisasi Minuta Risalah Lelang di Indonesia
(Ibnu  Arly,  2022).  Dalam  menginterpretasikan  Pasal  1  Vendu  Reglement,  dia  mengacu  pada pemikiran Polderman dan Roell , yang mengkategorikan metode penawaran lelang dalam VR menjadi tiga:
a. Bij opbod (penawaran harga meningkat);
b . Bij afslag (penawaran harga menurun); dan
c. Bij openbare inschrijving (penawaran tertutup dalam sampul).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 tahun 2023 khususnya Dalam Bab 1 Ketentuan Umum  Pasal  1  angka  1,  mendefinisikan  lelang  sebagai  proses  penjualan  barang  secara  terbuka untuk  umum,  dengan  peserta  memberikan  penawaran  harga  tertulis  atau  lisan  yang  dapat meningkat  atau  menurun  hingga  mencapai  harga  tertinggi,  dimana  proses  ini  diawali  dengan Pengumuman  Lelang.  Dari  pengertian  tersebut  dapat  dipahami  bahwasanya  lelang  sering  kali diasosiasikan  dengan  penjualan  di  depan  banyak  orang.  Ini  sejalan  dengan  pengertian  yang diberikan  oleh  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  yang  menggambarkan  lelang  sebagai bentuk  penjualan  yang  dilakukan  di  depan  khalayak  ramai  dan  dipimpin  oleh  seorang  pejabat lelang. Maka dapat disimpulkan bahwa lelang merupakan cara unik untuk menjual barang dengan melibatkan proses penawaran dari berbagai peserta (Ibnu Arly, 2022).
Lelang  diatur  pada  jadwal  dan  lokasi  yang  telah  ditentukan,  serta  memerlukan pengumuman sebelumnya. Peserta lelang, pemohon lelang, pemandu lelang, dan pejabat  lelang harus hadir dalam pelaksanaannya. Lelang di Indonesia dilaksanakan di hadapan Pejabat Lelang dari Kantor Lelang Negara, kecuali ada pengecualian yang diatur oleh peraturan pemerintah (Tista, 2013).  Lelang di  Indonesia merupakan tanggung jawab Kementerian Keuangan, dipimpin oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sejak 2006, institusi lelang telah mengalami evolusi untuk menyesuaikan  dengan  perubahan  dan  kebutuhan  masyarakat.  Perubahan  tersebut  melibatkan berbagai aspek, termasuk jenis lelang, peran Pejabat Lelang yang ditingkatkan, dan peningkatan prosedur  operasional  standar  serta  sistem  penawaran.  Penerbitan  regulasi  mendukung  upaya meningkatkan  kompetitivitas,  objektivitas,  dan  transparansi  dalam  pelaksanaan  lelang.  Proses lelang juga menjadi lebih akuntabel dengan melibatkan Pejabat Lelang yang telah melewati proses verifikasi dokumen sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan. (Setyarini,2023)
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  yang  semakin  pesat    tentu  juga mengubah  tata  cara  pelaksanaan  lelang  di  Indonesia.  Menurut  Dany  Kuryanto  dalam,  seorang Pejabat Lelang Ahli KPKNL Semarang, lelang daring diselenggarakan untuk mempermudah dan mempersingkat proses lelang. Hal ini karena pembeli tidak perlu hadir secara langsung saat lelang berlangsung.  Mereka dapat  memantau lelang melalui  aplikasi  resmi Lelang  Indonesia dan situs
Menuju Era Akta Lelang Digital: Legalitas dan Tantangan Digitalisasi Minuta Risalah Lelang di Indonesia
web DJKN, www.lelang.go.id (Noviandra, 2021).  Aplikasi dan situs web lelang.go.id ini adalah platform resmi dari DJKN yang fungsinya untuk penyelenggaraan lelang daring oleh KPKNL dan Pusat  Lelang  Swasta.  Transformasi  ini  dilatarbelakangi  oleh  perkembangan  teknologi  dan komunikasi,  terjadinya  pandemi  COVID  19  yang  mengakibatkan  perlu  dilaksanakannya  lelang tanpa kehadiran peserta lelang, pemberantasan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pelelangan, pemberantasan mafia lelang serta pembentukan database pelaksanaan lelang (Setyarini,2023).
Selain itu sebuah studi menyebutkan bahwa  UU ITE juga turut mendorong transformasi pelaksanaan  lelang,  yang  sebelumnya  bersifat  konvensional,  menjadi  lebih  terkoneksi  dengan media internet. Hal ini tercermin dari adopsi aturan pelaksanaan lelang baru, yang menitikberatkan pada  kemungkinan  pelaksanaan  lelang  melalui  internet  PMK  No.  27/PMK.06/2016  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang  dan  PMK  No.  90/PMK.06/2016  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Lelang  dengan  Penawaran  secara  Tertulis  Tanpa  Kehadiran  Peserta  Lelang  Melalui  Internet (Setyowati  dalam  Fransiscanic,  2023).  Adapun  Peraturan  Menteri  Keuangan  yang  saat  ini digunakan adalah PMK nomor 122 tahun 2023 dimana PMK ini adalah bentuk penyempurnaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 yang mana pada pasal 101 ayat (2) yang  mengatur  bahwa  kutipan/salinan/  Grosse  Risalah  Lelang  dapat  disimpan  dalam  bentuk elektronik.

## b. Asas Penyelenggaraan Lelang
Pelaksanaan  lelang  diatur  berdasarkan  prinsip  keterbukaan,  keadilan,  kepastian  hukum, efisiensi, dan akuntabilitas (Iman, 2023).  Prinsip keterbukaan memastikan bahwa seluruh proses lelang dapat diakses dan diawasi oleh publik, sehingga semua informasi terkait lelang transparan dan  dapat  diakses  oleh  semua  pihak  yang  berkepentingan.  Prinsip  keadilan  menjamin  bahwa semua  peserta  lelang  diperlakukan  secara  adil  tanpa  diskriminasi.  Prinsip  kepastian  hukum memberikan  jaminan  bahwa  pelaksanaan  lelang  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  sehingga  semua  pihak  yang  terlibat  memiliki  kepercayaan  terhadap legalitas proses tersebut. Prinsip efisiensi menekankan pentingnya penggunaan sumber daya secara optimal sehingga proses lelang dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Prinsip akuntabilitas memastikan  bahwa  setiap  langkah  dalam  proses  lelang  dapat  dipertanggungjawabkan  oleh penyelenggara lelang.
Pelaksanaan lelang harus dipimpin oleh atau dilakukan di hadapan Pejabat Lelang, yang bertanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  semua  prosedur  diikuti  dengan  benar  dan  adil. Pejabat Lelang bertindak sebagai pengawas independen yang memvalidasi setiap penawaran dan memeriksa kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Namun, ada pengecualian tertentu yang diatur
Menuju Era Akta Lelang Digital: Legalitas dan Tantangan Digitalisasi Minuta Risalah Lelang di Indonesia
oleh Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang dapat  menetapkan  kondisi-kondisi  lain di mana  pelaksanaan  lelang  tidak  harus  dihadiri  langsung  oleh  Pejabat  Lelang.  Hal  ini memungkinkan adanya  fleksibilitas dalam pelaksanaan lelang, khususnya dalam konteks lelang daring atau situasi khusus lainnya
Menurut  Habib  Adjie,  Pejabat  Lelang  adalah  seorang  pejabat  umum  yang  bertanggung jawab untuk menyelenggarakan lelang dan melayani masyarakat dalam proses tersebut. Tugasnya meliputi pemeriksaan dokumen persyaratan lelang, memberikan informasi kepada peserta lelang, memimpin  jalannya  lelang,  dan  bertindak  sebagai  bendahara.  Peran  pejabat  lelang  tidak  hanya sebatas menyaksikan jalannya lelang, tetapi juga terlibat secara aktif dalam memeriksa keabsahan dokumen lelang, mengorganisir penjualan yang adil, efisien, dan transparan, serta membuat risalah lelang sebagai bukti otentik (Setyo Pambudi, 2017).

## c. Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik
Risalah Lelang memiliki ciri khusus karena dibuat oleh Pejabat Lelang yang diangkat oleh Menteri  Keuangan.  Pembuatan  risalah  ini  dilakukan  pada  akhir  proses  lelang,  sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Keuangan  terbaru,  yaitu  PMK  Nomor  122  Tahun  2023  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Menurut Pasal 100 ayat (1) , menentukan bahwa Minuta Risalah Lelang harus dibuat dan  diselesaikan paling lambat enam hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Selanjutnya, apabila Minuta Risalah Lelang tersebut telah selesai dibuat, maka berdasarkan Pasal 100 ayat (2) minuta risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang kelas I akan disimpan dan ditatausahakan oleh  KPKNL.  Apabila  Minuta  Risalah  Lelang  tersebut  dibuat  oleh  pejabat  lelang  kelas  II  akan disimpan  dan  ditatausahakan  oleh  pejabat  lelang  yang  membuat  minuta  tersebut.  Maka  dapat dikatakan bahwa Risalah Lelang memiliki peran penting dalam proses lelang, baik untuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Risalah ini memiliki kekuatan pembuktian yang meliputi aspek  lahir,  formil,  dan  materil,  yang  diatur  dalam  Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan apakah Risalah Lelang dapat dikategorikan sebagai Akta Otentik.
Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta autentik adalah akta yang dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang-undang,  oleh  atau  di  hadapan  pejabat  yang berwenang,  di  tempat  akta  tersebut  dibuat. Akta  otentik  adalah  dokumen  yang  dibuat  sesuai ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, seperti notaris, di tempat pembuatan akta. Dokumen ini mencatat perjanjian atau tindakan para pihak, memastikan kesepakatan mereka, dan menghasilkan dokumen yang sah secara hukum. Kekuatan pembuktian akta otentik sangat kuat dan terjamin, mencakup kekuatan pembuktian lahiriah yang membuktikan
Menuju Era Akta Lelang Digital: Legalitas dan Tantangan Digitalisasi Minuta Risalah Lelang di Indonesia
keaslian dan keabsahan dokumen tanpa memerlukan bukti tambahan, kekuatan pembuktian formal yang  memberikan  kepastian  mengenai  tanggal,  tanda  tangan  yang  sah,  identitas  pihak  yang terlibat, dan tempat pembuatan akta, serta kekuatan pembuktian materiil yang membuktikan bahwa tindakan  yang  dijelaskan  dalam  dokumen  tersebut  benar-benar  dilakukan  oleh  para  pihak  yang terlibat.Selanjutnya,  dalam  Pasal  165  HIR  menyatakan  bahwa  akta  autentik  adalah  akta  yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat berwenang, dan menjadi bukti yang lengkap antara para pihak, ahli waris, dan penerima hak mengenai apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka. Suatu akta disebut autentik jika memenuhi tiga unsur:
1. Dibuat dalam bentuk yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;
2. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
3. Pejabat umum tersebut berwenang di tempat akta itu dibuat.
d. Permasalahan  Legalitas  Minuta  Risalah  Lelang  Digital  Pada  Masa  Mendatang  Beserta Solusinya
Dari penjelasan mengenai kekuatan minuta risalah lelang sebagai akta otentik, maka dapat dikatakan bahwa minuta risalah lelang memang telah memenuhi persyaratan sebagai akta otentik menurut  pasal  1868KUHPerdata.  Namun  mengingat  bahwa  perkembangan  teknologi  yang semakin  pesat  disertai  dengan  penerbitan  peraturan  petunjuk  pelaksanaan  lelang  yang  mulai beradaptasi  dengan  perkembangan  teknologi,  memuculkan  kemunginan  untuk  minuta  risalah lelang  dibuat  dan  disimpan  dalam  bentuk  digital.  Hal  ini  menjadi  permasalahan  yang  serius. Pertama,  karena  semua  hal  yang  berhubungan  dengan  pemanfaatan  teknologi  informasi  di Indonesia harus menaati Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eelektronik (untuk selanjutnya disebut  UU  ITE). UU  ITE  mencakup  ketentuan  mengenai  transaksi  elektronik,  termasuk keabsahan  dokumen  elektronik,  pembuktian  dalam  ranah  hukum,  dan  tata  cara  penggunaan teknologi dalam proses transaksi.
Transformasi  digital  yang  mengatur  perubahan  akta  menjadi  alat  bukti tertulis  yang  sah diatur dalam UU ITE. UU ITE yang terbaru yaitu UU No. 1 Tahun 2024 ini belum mengakui akta autentik sebagai bagian dari Informasi Elektronik, termasuk dalam kategori Surat Elektronik. Pasal 5 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Informasi Elektronik atau hasil cetaknya adalah alat bukti yang  sah  sesuai  dengan  Hukum  Acara  yang  berlaku  di  Indonesia.  Namun,  Pasal  5  Ayat  (4) mengecualikan surat yang harus dibuat dalam bentuk tertulis, seperti akta notaris atau akta resmi. Oleh  karena  itu,  meskipun  akta  elektronik  dapat  dianggap  sah,  akta  autentik  dalam  bentuk elektronik tidak berlaku sebagai alat bukti yang sah karena kategori "Surat Yang Berharga" harus dibuat dalam bentuk tertulis atau oleh pejabat berwenang. Maka dapat dikatakan bahwa minuta
Menuju Era Akta Lelang Digital: Legalitas dan Tantangan Digitalisasi Minuta Risalah Lelang di Indonesia
risalah lelang dalam digital belum dapat diterapkan karena bertentangan dengan UU ITE.
Kedua,  dalam  hal  pembuktian  akta  lelang  digital  ini  masih  memiliki  banyak  kendala. Menurut Rab Van Esch yang dikutip oleh Dessy Susilo, syarat material untuk akta sebagai bukti mencakup  beberapa  hal  yaitu  material  harus  tahan  lama,  dengan  data  elektronik  memerlukan perangkat keras dan lunak khusus. Lalu untuk melawan pemalsuan, digunakan kriptografi dengan kunci rahasia. Kemudian untuk perihal orisinalitas lebih mudah dibedakan dalam akta fisik daripada digital, yang memerlukan kriptografi. Selain itu dari sisi publisitasnya harus memungkinkan pihak ketiga untuk melihat akta fisik atau salinannya, sedangkan versi digital lebih cepat diakses (Susilo, 2023).  Melihat  persyaratan  material  tersebut,  penerapan  akta  lelang  digital  ini  tidak  hanya membutuhkan perubahan ketentuan dalam UU ITE saja , tetapi juga memerlukan fasilitas perangkat keras dan lunak yang memadai dan menjamin keamanan serta originalitas dari minuta akta digital tersebut.
Ketiga,  penerapan  akta  lelang  digital  ini  juga  tidak  bisa  diberlakukan  oleh  Notaris  yang memiliki kewenangan sebagai pejabat lelang kelas II. Sebab konsep pembuatan dan penyimpanan akta  lelang  digital  secara  elektronik  jelas  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris (untuk selanjutnya disebut sebagai UUJN) Menurut Pasal 1 angka 13 UU Jabatan Notaris, protokol notaris adalah sekumpulan dokumen yang harus disimpan dan dijaga oleh Notaris sesuai hukum. Dokumen  ini  harus  dijaga  dengan  baik,  bahkan  jika  notaris  sedang  cuti  atau  telah  meninggal. Ketidakjelasan dalam pengaturan mengenai akta lelang secara elektronik ini membuat pembuatan akta secara elektronik masih belum bisa diterapkan karena bukti yang dihasilkan sejauh ini setara dengan  akta  di  bawah  tangan.  meskipun  Pasal  15  ayat  (3)  UU  Jabatan  Notaris  memberikan kewenangan  kepada  notaris  dalam  transaksi  elektronik.  Namun,  batasan  keotentikan  akta  telah diatur  dengan  jelas  dalam  Pasal  1868  KUH  Perdata  yang  menyatakan  bahwa  akta  otentik  harus dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang-undang  atau  di  hadapan  pejabat  umum  yang berwenang.
Pasal  1867  KUH  Perdata  juga  menegaskan  bahwa  pembuktian  dengan  tulisan  dilakukan melalui  tulisan  otentik  atau  tulisan  di  bawah  tangan,  menunjukkan  bahwa  akta  otentik  harus berbentuk tulisan. Hingga saat ini sistem pembuatan akta otentik masih menggunakan metode yang konvensional , dimana pembuatan akta otentik harus dalam bentuk fisik yang kemudian disimpan dalam protokol notaris.  Dengan tidak adanya peraturan mengenai akta lelang digital sebagai akta otentik bisa dibuat dan disimpan secara elektronik , maka dapat menimbulkan masalah pada saat terjadi sengketa di pengadilan dan dapat menjadi celah bagi pihak yang diuntungkan dalam sengketa untuk menurunkan kedudukan akta otentik menjadi akta dibawah tangan atau bisa juga dijadikan
Menuju Era Akta Lelang Digital: Legalitas dan Tantangan Digitalisasi Minuta Risalah Lelang di Indonesia
legal standing untuk membatalkan akta tersebut.
Berdasarkan ketiga permasalahan yang sudah dibahas, maka terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pertama, sebelum melakukan perubahan pada  peraturan  tata  cara  pelaksanaan  lelang,  hendaknya  melakukan  perubahan  atau  memberikan kejelasaan pada pasal dalam UU ITE terlebih dahulu khususnya perlu diberikan penjelasan lebih rinci mengenai ketentuan yang menyatakan akta autentik yaitu minuta risalah lelang dalam bentuk digital adalah termasuk dalam alat bukti sah di mata hukum. Karena seluruh transaksi atau kegiatan yang menggunakan teknologi informasi harus mematuhi segala ketentuan pada UU ITE.
Kedua,  setelah  dilakukan  perubahan  pada  UU  ITE  maka  selanjutnya  perlu  dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris agar aturan tersebut dapat beradaptasi dengan perkembangan  teknologi  serta  Notaris  yang  juga  menjabat  sebagai  pejabat  lelang  kelas  II  bisa menerapkan  digitalisasi  terhadap  akta  otentik.  Melalui  perubahan  terhadap  beberapa  peraturan tersebut, juga akan memberikan sebab memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum pada masyarakat.  Kepastian  hukum  terhadap  peraturan  yang  jelas  dan  tidak  bertentangan  dengan peraturan lainnya adalah keadaan di mana hukum jelas, tidak ambigu, dan dapat diprediksi sehingga individu  mengetahui  hak  dan  kewajiban  mereka  serta  dapat  merencanakan  tindakan  mereka berdasarkan pengetahuan tersebut. Sesuai dengan pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa kepastian  hukum  adalah  salah  satu  karakteristik  fundamental  dari  hukum.  Hukum  harus  bersifat umum,  tidak  diskriminatif,  dan  dapat  diprediksi  agar  masyarakat  dapat  memahami  dan menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepastian hukum memberikan stabilitas dan keteraturan dalam interaksi sosial.
Ketiga, setelah melakukan perubahan terhadap UU ITE , UUJN dan tata pelaksanaan lelang , maka hal yang perlu dilakukan untuk melancarakan proses transformasi digitalisasi lelang adalah dengan cara melakukan kerjasama dengan tenaga ahli dibidang teknologi informasi untuk membuat aplikasi  untuk  penyimpanan  akta  lelang  digital  yang  bisa  dipertanggung  jawabkan  keamanannya dari kejahatan siber seperti kebocoran data dan pemalsuan akta otentik serta menjamin keaslian akta lelang digital tersbut. Apabila teknologi tersebut sudah aman sebagai aplikasi penunjang digitalisasi lelang, dan dari peraturan perundang-undangannya juga sudah beradaptasi dengan teknologi, maka dai segi pembuktian akta lelang digital sebagai alat bukti yang sah sudah tidak perlu diragukan lagi.
Menuju Era Akta Lelang Digital: Legalitas dan Tantangan Digitalisasi Minuta Risalah Lelang di Indonesia

## KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

## a. Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  mengenai  legalitas  dan  tantangan digitalisali  minuta  risalah  lelang  di  Indonesia  ,  maka  penulis  dapat  memberikan  kesimpulan bahwa  perkembangan  teknologi  informasi  telah  mengubah  tata  cara  pelaksanaan  lelang  di Indonesia  secara  signifikan.  Lelang  daring  atau  lelang  yang  dilakukan  secara  online  telah menjadi  salah  satu  solusi  untuk  mempermudah  dan  mempersingkat  proses  lelang,  terutama karena adanya pandemi COVID-19 yang membatasi kehadiran peserta lelang secara langsung. Selain  itu,  UU  ITE  juga  telah  memainkan  peran  penting  dalam  mendorong  transformasi pelaksanaan lelang menjadi lebih terkoneksi dengan internet.
Adopsi  aturan  pelaksanaan  lelang  baru  menunjukkan  penekanan  pada  kemungkinan pelaksanaan lelang melalui internet, seperti yang diatur dalam PMK No. 27/PMK.06/2016 dan PMK  No.  90/PMK.06/2016.  PMK  terbaru,  yaitu  PMK  Nomor  122  Tahun  2023,  menjadi penyempurnaan dari regulasi sebelumnya dan menegaskan bahwa risalah lelang dapat disimpan dalam  bentuk  elektronik.  Melalui  perubahan  peraturan  yang  sudah  mulai  mengadaptasi teknologi, maka memungkinkan untuk kedepannya minuta risalah lelang dibuat dan disimpan secara digital. Hasil penelitian menunjukan bahwa minuta risalah lelang merupakan akta otentik karena pembuatannya juga diatur dalam Undang-undang. Namun konsep risalah lelang digital menimbulkan  ketidakjelasan  legalitasnya  karena  belum  diakui  sebagai  akta  otentik  sesuai dengan UU ITE dan juga bertentangan bagi notaris yang juga merupakan pejabat lelang kelas II  sebab  minuta  risalah  lelang  tersebut  wajib  disimpan  sesuai  dengan  protokol  notaris. Ketidakjelasan  mengenai  legalitas  minuta lelang  digital  dan  aturan  yang  saling  bertentangan dan pengembangan teknologi untuk menunjang penyimpanan minuta lelang digital harus segera diatasi. Dengan mengatasi permasalahan tersebut, proses transformasi digitalisasi lelang dapat berjalan  lancar  dan  memberikan  manfaat  yang  besar  dalam  efisiensi  dan  keamanan  proses lelang  di  Indonesia.  Langkah-langkah  tersebut  tidak  hanya  akan  meningkatkan  kepastian hukum, tetapi juga memfasilitasi adaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi dalam sistem hukum Indonesia.
b. Saran Tindak Lanjut
1. Perubahan pada UU ITE perlu dilakukan untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai status risalah lelang digital sebagai alat bukti sah.
2. perlunya penyesuaian dalam Undang-Undang Jabatan Notaris agar memungkinkan notaris sebagai pejabat lelang kelas II untuk menerapkan digitalisasi akta otentik. Melalui perubahan
Menuju Era Akta Lelang Digital: Legalitas dan Tantangan Digitalisasi Minuta Risalah Lelang di Indonesia
ini, penggunaan risalah lelang digital dapat diakui dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
3. Ketiga,  perlu  kerjasama  dengan  ahli  teknologi  informasi  untuk  mengembangkan  aplikasi yang  dapat  menjamin  keamanan  dan  keaslian  risalah  lelang  digital.  Aplikasi  ini  harus memenuhi  standar keamanan data dan pembuktian yang diperlukan dalam  proses hukum. Dengan  demikian,  risalah  lelang  digital  dapat  menjadi  alat  bukti  yang  sah  di  muka pengadilan.
Menuju Era Akta Lelang Digital: Legalitas dan Tantangan Digitalisasi Minuta Risalah Lelang di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ibnu Arly, Raden. (2022). Pembaharuan Hukum Lelang Di Indonesia . Surabaya: Putra Aksara. Soemitro, Rochmat. (1987). Peraturan dan Instruksi Lelang . Cet. 1. Bandung: PT.Eresco Bandung. Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum .UI Press.
Usman, Rachmadi. (2016). Hukum Lelang , Sinar Grafika:Jakarta.

## Jurnal:
Fransiscani  Br  Turnip,  Lydia.  (2023). Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 terhadap Keabsahan Penerbitan Risalah Lelang Elektronik Platform E-Marketplace. Jurnal Interpretasi Hukum Vol.  4  No 3–Desember  2023,  Hal. 733-741.
Noviandra, N, Marjo, Kartika Widya Utama. (2021). Implementation of Online Auction (E-Auction) in the State and Auction Service Office . European Union Digital Library.
Setyo  Pambudi,  Eko.  (2017). Peran  Dan  Tanggung  Jawab  Pejabat  Lelang  Terhadap  Keabsahan Dokumen Dalam Pelelangan (Studi Kpknl Madiun). Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017.
Susilo,  Dessy,  Nyoman  Satyayudha  Dananjaya.  (2023). Analisis  Yuridis  Implementasi  Artificial Intelligent Dalam Praktek Kenotariatan. Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitas Vol. 8 No. 02 Agustus 2023 e-ISSN: 2502-7573   p-ISSN: 2502-8960
Tista, Adwin. (2013). Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia. Jurnal Al’ Adl,V Nomor 10, Juli- Desember 2013.

## Peraturan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Vendu Reglement Staatsblad 1908:189.
Internet:
Menuju Era Akta Lelang Digital: Legalitas dan Tantangan Digitalisasi Minuta Risalah Lelang di Indonesia
Indra Wilantika, Egi. (2023). Sejarah Lelang Di Indonesia . https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15936/Sejarah-Lelang-Di-Indonesia.html dikases pada 3 Juni 2024 jam 16.23 WIB.
Iman Prasetya, Hadyan. (2022). Akuntabilitas Penyelenggaraan Lelang Dalam Pelayanan Publik: Makna  Dan  Urgensi. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14742/Akuntabilitas- Penyelenggaraan-Lelang-Dalam-Pelayanan-Publik-Makna-Dan-Urgensi.html diakses  pada 4 Juni 2023 jam 15.12 WIB
Setyarini, Atik. (2023). Digitalisasi Lelang di Indonesia Melalui lelang.go.id. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16054/Digitalisasi-Lelang-di-Indonesia-Melalui- lelanggoid.html diakses pada  3 Juni 2024 Jam 16.35 WIB.
Wagino.  (2023). Pelaksanaan  Lelang  Oleh  KPKNL. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl- ternate/baca-artikel/15971/Pelaksanaan-Lelang-Oleh
KPKNL.html#:~:text=Pelaksanaan%20lelang%20dilakukan%20berdasarkan%20asas,Und ang%2Dundang%20atau%20Peraturan%20Pemerintah . dikases pada 3 Juni 2024 jam 17.10 WIB
Wini  Novita,  Helisa.  (2022). Tanda  Tangan  Elektronik  (Digital)  Kutipan  Risalah  Lelang https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15805/TANDA-TANGAN- ELEKTRONIK-DIGITAL-KUTIPAN-RISALAH-LELANG.html diakses pada 5 Juni 2024 jam 13.00 WIB.