## Perlawanan Sosial Melawan Korporasi Untuk Menyelamatkan Lingkungan dari Eksplorasi Pertambangan
Syafruddin * ,1, , Hamidsyukrie Z. M. 1, , Hairil Wadi 1, , Yuliatin 2, , dan Ulfatun Hasanah 3,
1 Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, 83125, Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia 2 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, 83125, Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia 3 Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram, 83116, Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia * Korespondensi: syafruddin_fkip@unram.ac.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Info Publikasi:
Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Syafruddin, S., Hamidsyukrie, Z. M., Wadi, H., Yuliatin, Y., & Hasanah, U. (2022). Social Resistance against Corporations for Environmental Preservation from Mining Exploration. Society, 10(2), 399-409.
DOI: 10.33019/society.v10i2.426
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dikirim: 3 Oktober, 2022;
Diterima: 26 November, 2022; Dipublikasi: 30 Desember, 2022;
Pelestarian lingkungan perlu diperhatikan untuk menghindari konflik dan protes sosial di dunia pertambangan khususnya di masyarakat  di  sekitar  pertambangan  tersebut.  Konflik perlawanan  sosial  dan  upaya  menyelamatkan  lingkungan melalui  protes  untuk  melestarikan  lingkungan  di  Nusa Tenggara  Barat.  Metode  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil  penelitian ini menunjukkan bahwa perijinan eksplorasi tanpa memperhatikan kondisi  sosiologis  dan  ekologis  menyebabkan  konflik  sosial. Selanjutnya  bentuk  konflik  sosial  berupa  demo  dan  protes secara  besar-besaran  dengan  menutup  akses  utama  Nusa Tenggara Barat – Nusa Tenggara Timur, pembakaran fasilitas negara  dan  kerawanan  sosial.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan pihak-pihak  yang  bersinggungan  dengan  kebijakan  dan pemberian izin usaha pertambangan untuk lebih memperhatikan masalah sosial yang terjadi. Kata Kunci: Eksplorasi Pertambangan; Korporasi; Pelestarian Lingkungan; Perlawanan Sosial
Society, 10 (2), 412-422, 2022
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id

## 1. Pendahuluan
Protes  dalam  rangka  mempertahankan  lingkungan  merupakan  suatu  keharusan  bagi masyarakat di lingkungan tersebut. Protes muncul karena adanya ketidakterbukaan satu pihak kepada  pihak  lain  dalam  melakukan  aktifitas.  Dalam  melakukan  eksplorasi  pertambangan, protes  biasanya  muncul  karena  satu  pihak  merasa  dirugikan  oleh  pihak lain  karena  kegiatan tersebut. Umumnya, masalah ini muncul karena pihak tertentu kurang tepat dalam melakukan sosialisasi rencana baik secara resmi maupun kekeluargaan. Pertambangan yang beroperasi di daerah  Sumbawa,  misalnya,  menimbulkan  protes  di  masyarakat  karena  pemberian izin  tidak terbuka  dan  cederung  menimbulkan  persepsi  bahwa  masyarakatnya  diperlakukan  tidak  adil dengan pertambangan tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini membahasa tentang Perlawanan sosial yang dilakukan masyarakat dan upaya menyelamatkan lingkungan melalui protes untuk melestarikan lingkungan di Pulau Sumbawa.
Penelitian  sebelumnya  dengan  topik  yang  sama  pernah  dilakukan  oleh Ahmad  (2018) menunjukkan  bahwa  maraknya  pertambangan  di  tanah  adat  suku  Moronene  mengakibatkan semakin  terpinggirkannya  peran  masyarakat  adat  dalam  mengelola  sumber  daya  alamnya. Situasi  ini  diperparah  dengan  munculnya  kelompok  sosial  penambang  dan  masuknya perusahaan tambang skala nasional dan lokal. Pradiatmika et al. (2020) membahas bagaimana pengaturan  izin  pertambangan  di  Indonesia  dan  bagaimana  perlindungan  hukum  bagi masyarakat  di  wilayah  pertambangan. Syahputra  (2018) menyatakan  bahwa  prinsip transaksional menggerakkan media massa sebagai institusi ekonomi.
Di  sisi  lain,  perusahaan  tambang  timah  dan  pemerintah  daerah  memiliki plan  setting bersama. Aulia  (2020) menyatakan  perencanaan  kebijakan  terkait  pengelolaan  logam  tanah jarang sudah dimulai namun masih membutuhkan beberapa tahapan lainnya, serta kerjasama dengan mitra terkait pertambangan. Namun dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, belum ada pembahasan mengenai konflik perlawanan sosial. Penelitian ini membahas izin eksplorasi pertambangan  tanpa  memperhatikan  kondisi  sosiologis  dan  ekologis  sehingga  menyebabkan konflik sosial.

## 2. Studi Pustaka

## 2.1. Perspektif Teori Konflik Sosial
Sosiolog  melihat  pertikaian  atau  konflik  sebagai  cerminan  dari  konflik  kepentingan,  dan naluri permusuhan dapat dibatasi oleh hubungan berdasarkan naluri kasih sayang. Lebih lanjut dikatakannya  bahwa  secara  empiris  dan  rasional,  permusuhan  secara  alamiah  disandingkan dengan  simpati  sehingga  kepedulian  manusia  terhadap  penderitaan  pihak  lain  hanya  dapat dijelaskan dari sudut pandang adanya antipati pada manusia. Ini disebut semangat kontradiktif ( Lutfi, 2018 ; Santoso, 2019 ; Safei, 2020 ).
Dalam kelompok masyarakat, konflik dapat digunakan untuk menentukan kekuatan relatif keinginan antagonis dalam hubungan mereka. Situasi ini akan membentuk mekanisme untuk melanjutkan adaptasi kekuatan yang berimbang, dan munculnya konflik menunjukkan adanya penolakan  akomodasi  dari  berbagai  elemen  yang  ada  sebelumnya,  dan  kekuatan  masing- masing pihak yang berselisih ditentukan melalui konflik ini ( Wahyudi, 2021 ; Ashari et al. , 2019 ). Yang menjadi masalah adalah jika kepentingan yang bertentangan dari masing-masing pihak yang terlibat konflik dan permusuhan tidak diungkapkan atau ditekan. Ini akan menyebabkan setidaknya  dua  konsekuensi:  Pertama,  penekanan  konflik  dapat  mengakibatkan  putusnya hubungan.  Misalkan  keterlibatan  emosional  para  anggota  telah  mencapai  puncaknya.  Dalam hal  itu,  hubungan  mereka  akan  dipicu  oleh  pecahnya  konflik  yang  tiba-tiba  dan  penuh kekerasan, dan ketegangan serta permusuhan yang mengikutinya akan muncul dalam amukan
hebat yang membahayakan hubungan. Pemicu konflik ini bisa datang dari hal-hal remeh dan sepele ( Nurwindawati & Damayanti, 2021 ). Sebaliknya jika hubungan bersifat sekunder maka putusnya hanya berupa sikap apatis dan akhirnya mundur ( Murni, 2018 ). Konflik semacam ini dapat disebut konflik non-komunal, yaitu konflik di mana pihak-pihak yang mengalami konflik seolah-olah  tidak  ada  lagi  persamaan  yang  dapat  dipertemukan  untuk  menghasilkan  suatu kompromi,  dan  masing-masing  pihak  akan  mencari  jalannya  sendiri;  perpisahan  dan pembubaran tidak bisa dihindari ( Dewi, 2018 ; Fatah, 2018 ). Kedua, konsekuensi yang muncul dari  penekanan  konflik  adalah  pengalihan  perasaan  permusuhan  dari  sumbernya  yang sebenarnya,  dan  mereka  mengembangkan  saluran  alternatif  untuk  mengekspresikannya, seperti  melalui  katup  pengaman,  di  mana  impuls  agresif  atau  permusuhan  dapat diekspresikan.  cara-cara  yang  tidak  merusak  atau  mengancam  solidaritas.  Katup  pengaman akan mengalihkan permusuhan ke target pengganti atau berfungsi sebagai saluran pelepasan katarsis  ( Susanto,  2019 ).  Institusi  katup  pengaman  ( safety-valve )  adalah  mekanisme  khusus untuk  mempertahankan  kelompok  dari  kemungkinan  konflik  sosial.  Katup  pengaman memungkinkan  pencurahan  permusuhan  mengalir  tanpa  merusak  seluruh  struktur  dan berfungsi sebagai jalan keluar untuk meredakan ketegangan atau permusuhan, yang tanpanya hubungan  antara  pihak  yang  berlawanan  akan  memburuk.  Katup  pengaman  ini  diperlukan seiring  dengan  struktur  sosial  yang  semakin  kaku  sehingga  tidak  ada  lagi  kesempatan  bagi individu  untuk  mengungkapkan  tuntutan  antagonis  dari  anggota  masyarakat,  atau  mungkin juga dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan ketidakpuasan terhadap struktur sosial yang  ada  ( Sopamena,  2020 ).  Di  sisi  lain,  konflik  dalam  masyarakat  berakar  dari  anggapan bahwa:  1)  perubahan  merupakan  gejala  yang  melekat  pada  setiap  masyarakat.  Konflik merupakan  gejala  yang  selalu  melekat  pada  setiap  masyarakat.  3)  setiap  elemen  dalam masyarakat  berkontribusi  pada  disintegrasi.  4)  setiap  masyarakat  terintegrasi  atas  dominasi atau  dominasi  oleh  banyak  orang  atas  banyak  orang  lainnya.  Dari  asumsi  tersebut,  maka konflik  yang  terjadi  dalam  masyarakat  adalah  sebagai  berikut:  a)  bahwa  kehidupan  sosial merupakan arena konflik antar dan di dalam kelompok – kelompok yang berkonflik, b) bahwa sumber  daya  ekonomi  dan  kekuatan  politik  merupakan  hal  penting  yang  diperebutkan  oleh berbagai  kelompok,  c)  Konsekuensi  khas  dari  konflik  menimbulkan  perpecahan  masyarakat menjadi  kelompok  yang  dominan  secara  ekonomi  dan  kelompok  yang  tersubordinasi  ( Aziz, 2019 ; Sumartono, 2019 ).
Kemudian  menurut  kaum  New  Marxian  bahwa  konflik  yang  terjadi  kebanyakan disebabkan  oleh  adanya  pertentangan  kepentingan  yang  tidak  dapat  dicegah  dalam  struktur sosial.  Benturan  kepentingan  ini  mencerminkan  adanya  pembedaan  pembagian  kekuasaan antara  kelompok  yang  berkuasa/dominan  dan  yang  dikuasai/dibawah.  Sumber  konflik melibatkan  otoritas  yang  dilembagakan  dalam  asosiasi  yang  terkoordinasi  secara  paksa. Dengan  kata  lain,  sumber  konflik  adalah  hubungan  otoritas  yang  dilegalkan,  atau  konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan objektif antara kelompok dominan (pihak yang menguasai dan kelompok yang didominasi (pihak yang dikuasai) dalam situasi tertentu dalam masyarakat ( Tuwu, 2018 ; Sunarto et al., 2020 ).

## 2.2. Perspektif Teori Perlawanan Sosial
Untuk  memahami  fenomena  konflik  sosial  tambang  dan  bagaimana  perlawanan masyarakat  dilakukan,  perlu  diajukan  pertanyaan  mendasar,  yaitu:  bagaimana  konflik  itu terjadi dan terhadap siapa masyarakat menentang, dalam kondisi/situasi apa perlawanan itu terjadi,  dalam  hal  apa  perlawanan  itu  terjadi?  bentuk  perlawanan  terwujud  dan dengan  cara apa? Di mana perlawanan itu terjadi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini akan
mengupasnya  melalui  pemikiran  atau  teori  hegemonik  dan  kontra  hegemonik.  Teori  ini digunakan  bukan  untuk  menguji  teori  melainkan  sebagai  perspektif  untuk  melihat,  mengkaji dan  mengkaji  fenomena  perlawanan  masyarakat  sebagai  pemilik  kawasan  (lahan)  terhadap penguasa  dan  kekuasaan  korporasi.  Ada  dua  jenis  kekuasaan:  kekuasaan  hegemonik  atau kekuasaan  yang  diperoleh  atas  persetujuan  orang-orang  yang  dikuasai;  Kedua  kekuatan tersebut diperoleh melalui kekuatan fisik. Kekuasaan penguasa dan pengusaha atas masyarakat bersifat hegemonik karena masyarakat secara sadar atau tidak sadar menerima dan menyetujui kekuasaan penguasa sebagai hal yang wajar ( Siswati, 2018 ).
Hegemoni  selamanya  bisa  dominan  tetapi  tidak  pernah  total  karena  selalu  menghadapi tantangan. Oleh karena itu, jika konsep kekuasaan dianggap hegemonik di masyarakat, hal ini masih  akan  ditentang  dan  tidak  akan  pernah  dianggap  sebagai  sistem  yang  baku  dan  baku. Lebih jauh lagi, perlu digali adanya hegemoni alternative ( counter-hegemoni ) yang muncul dari orang-orang  yang  dikuasai,  yaitu  kelompok  sosial  yang  lebih  rendah  (tereksploitasi  dan tersubordinasi)  yang  dapat  melakukan  perlawanan.  Orang-orang  yang  dikuasai  ternyata mampu  menciptakan  strukturnya  sendiri  dan  menafsirkan  realitas  sosial  sesuai  dengan pengalamannya yang cenderung diabaikan. Kontra-hegemoni masyarakat yang terkendali juga dapat dipahami sebagai pernyataan atau kontra-wacana, di mana perjuangan melawan praktik- praktik diskursif dan kekuatan disipliner terjadi baik dalam produksi simbolik maupun relasi sosial  ( Ali,  2017 ; Baharuddin  &  Gosal,  2021 )  yang  akan  timbul  dan  menggugah  pemikiran penulis  dalam  penelitian  tentang  perlawanan  masyarakat  di  daerah  eksplorasi  pertambangan sebagai  simbol  perlawanan  masyarakat  terhadap  penguasa  dan  korporasi,  mengapa masyarakat memberontak terhadap kekuasaan penguasa, dan mengapa mereka mengabaikan kepatuhan atau menolak keinginan penguasa/korporasi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut setidaknya  ada  dua  konsep  teoritis  yang  mencoba  menjelaskannya:  (1)  Bahwa  fenomena perlawanan sosial dapat dilihat dari sudut pandang otoritas moral sebagai landasan hubungan sosial  dan  stabilitas  social.  (2)  Kedua,  perlawanan  sosial  terjadi  karena  adanya  struktur kebutuhan  yang  menentukan  tindakan  dan  perilaku  masyarakat,  termasuk  perlawanan terhadap  kekuasaan.  Dari  perspektif  otoritas  moral,  perlawanan  sosial  dapat  terjadi  karena kebiadaban  moral  di  masyarakat.  Pada  pendekatan  kedua,  perlawanan  dapat  terjadi  karena rangsangan  dari  luar  sebagai  faktor  utama.  Terlepas  dari  kedua  faktor  di  atas,  setiap masyarakat  memiliki  “moralitas  alamiah”  untuk  menyelesaikan  permasalahannya.  Akhlak seperti ini memberikan dorongan untuk mengembangkan aturan moral, kemarahan moral, dan persepsi ketidakadilan di setiap komunitas ( Panggabean, 2019 ; Syukur, 2019 ).

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif.  Pendekatan  ini  dapat menunjukkan  kehidupan  masyarakat,  perilaku,  gerakan  sosial,  dan  kekerabatan  yang digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena atau gejala yang ada. Dengan metode penelitian kualitatif, peneliti dapat membuat dan menyusun konsep-konsep esensial yang tidak ditemukan pada metode lain ( Murdiyanto, 2020 ; Harahap et al., 2019 ).
Peneliti telah menggunakan metode penelitian survei dengan unit studi sebagai kelompok untuk mengkaji masalah konflik pada masyarakat di wilayah eksplorasi pertambangan. Untuk mengecek  keabsahan  data  survei,  telah  dilakukan  kegiatan  sebagai  berikut:  1)  triangulasi sumber data, yaitu dengan mencari data dari banyak sumber informan dan subjek penelitian. 2) triangulasi  metode  pengumpulan  data  (observasi,  wawancara,  studi  dokumentasi,  dan Focus Group Discussion (FGD) 3) triangulasi teoretis (emik dan etik) dengan mengkaji teori-teori yang
relevan,  tidak  menggunakan  satu  teori  melainkan  beberapa  teori.  Tahap  analisis  dimulai dengan; (1) open coding , yang meliputi breaking down , examining , comparing , konseptualisasi, dan pengkategorian data. (2) Pada tahap axial coding , hasil yang diperoleh dari open coding disusun kembali berdasarkan kategori untuk dikembangkan ke arah proposisi. (3) Pada tahap selective coding , peneliti mengklasifikasikan proses pemeriksaan kategori inti terhadap kategori lainnya. Kategori  inti  ditemukan  melalui  perbandingan  hubungan  kategori.  Kemudian  meneliti hubungan antar kategori dan akhirnya menghasilkan kesimpulan yang ditunjuk sebagai desain umum  ( Mekarisce,  2020 ; Sidik,  2019 ; Hardani et  al., 2020 ).  Selanjutnya  diadakan  seminar dan konsultasi  publik  untuk  melihat  apakah  hasil  kajian  ini  dapat  memberikan  masukan  yang berarti  bagi  masyarakat.  Melalui  seminar  dan  konsultasi  publik,  diperoleh  masukan  untuk meningkatkan kredibilitas hasil kajian.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1. Pemberian Izin Pertambangan Tanpa Melihat Faktor Keamanan Sosial
Pemberian  izin  pertambangan  kepada  15  perusahaan  untuk  melakukan  eksplorasi pertambangan  di  berbagai  lokasi  di  Kabupaten  Bima  dan  mengeluarkan  Surat  Keputusan nomor  188.45/357/004/2010  untuk  mengeksplorasi  lahan  seluas  25  ribu  hektar  di  tiga kecamatan (Sape, Lambu, dan Langgudu) mungkin tidak terpikirkan dengan teliti oleh Bupati Bima  sebagai  penguasa  yang  cenderung  mendukung  kepentingan  korporasi.  Pengaruh ketetapan  berhubungan  langsung  dengan  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat,  seperti; dimensi sosial budaya, ekonomi dan politik. Jika proses eksplorasi ini dilanjutkan, tidak akan ada  keberatan  dari  masyarakat,  dan  Surat  Keputusan  tersebut  tidak  akan  dicabut.  Sehingga dampak  langsung  dari  penggunaan  lahan  yang  sangat  luas  ini  dapat  berdampak  pada kelangkaan sumber daya alam (tanah, air, dan hutan) yang telah dinikmati masyarakat secara turun-temurun. Kerusakan sumber daya alam identik dengan rusaknya tatanan sosial budaya dan ekonomi masyarakat ( Asnawi, 2019 ; Fidelia & Salsabila, 2020 )
Di  masyarakat,  tanah,  air,  pantai,  gunung,  dan  hutan  memiliki  nilai  sosial  budaya  yang harus  dilestarikan  karena  banyak  tanah  dan  tempat  adat  yang  disakralkan.  Bahkan  oleh penganut fungsionalisme struktural, kepercayaan dan mitos dalam suatu komunitas memiliki banyak  fungsi;  yaitu  sosial  dan  psikologis,  untuk  menciptakan  tatanan  sosial.  Fungsi  sosial dapat  menumbuhkan  solidaritas  kolektif,  identitas  kolektif,  keharmonisan  komunal  dan stabilitas  budaya.  Sedangkan  fungsi  psikologis  dapat  menurunkan  kecemasan  ( Efendi et  al., 2020 ; Adiarsa, 2018 ).
Apa  yang  terjadi  di  Kabupaten  Bima  (kawasan  kecamatan  Lambu,  Sape,  dan  Langgudu) kekhawatiran  masyarakat  terhadap  kegiatan  penambangan  yang  mengancam  banyak  aspek sangat  beralasan  karena  kawasan  ini  merupakan  kawasan  pesisir,  sehingga  dikhawatirkan kegiatan  penambangan  emas  oleh  perusahaan  secara  besar-besaran  akan  mengancam ekosistem  laut  dan  tentunya  mengancam  mata  pencaharian  mereka  sebagai  nelayan.  Begitu pula  dengan  pertanian,  mata  air  yang  menjadi  tumpuan  tanaman  dan  kebutuhan  air  warga akan terancam karena aktivitas pertambangan menggusurnya.
Rencana  eksplorasi  seluas  25  ribu  hektare  yang  akan  dijadikan  sebagai  kawasan pertambangan ini tidak hanya mencakup wilayah pesisir tetapi juga meliputi wilayah daratan yaitu kawasan hutan dan pegunungan serta persawahan. Dari sisi masyarakat, fungsi ekonomi hutan  dan  sawah,  misalnya,  adalah  tempat  mencari  berbagai  kebutuhan  untuk  menghidupi keluarga dan anak-anaknya. Di hutan dan sawah, mereka bisa mengumpulkan rotan, bambu, madu,  dan  kayu,  menanam  padi  dan  palawija,  serta  berbagai  kebutuhan  lainnya.  Demikian pula  bambu,  lada,  rotan  dan  kayu  merupakan  aset  yang  tidak  habis-habisnya  yang  dapat
diambil  dan  dimanfaatkan  oleh  masyarakat.  Selain  itu,  dimensi  budaya  merupakan  sistem kepercayaan yang terancam punah jika dilakukan eksplorasi dan penambangan. Di Kecamatan Lambu  tepatnya  di  Desa  Rato  terdapat  sebuah  situs  bersejarah  bagi  masyarakat  Kecamatan Lambu yaitu Temba Romba , sebuah sumur berdinding tembaga. Warga meyakini Temba Romba sebagai  situs  budaya  yang  sudah  menjadi  bagian  dari  kehidupan  mereka  dan  memiliki  nilai sosial  yang  tinggi  bagi  masyarakat.  Situs  ini  diyakini  sebagai  awal  penyebaran  Islam  yang dibawa oleh pedagang Arab. Kehadiran saudagar Arab dan keberadaan Temba Romba (sumur tembaga) telah memberikan banyak pelajaran bagi masyarakat Adat, khususnya yang berkaitan dengan nilai dan norma kehidupan, sehingga masyarakat tetap eksis seperti saat ini.
Menurut  teori  ketamakan  ( the  greedy  theory ),  permasalahan  lingkungan  yang  ditimbulkan dari  penguasaan  sumber  daya  alam  lebih  banyak  dipicu  oleh  keserakahan  dan  ketamakan pemilik modal (korporasi), yang berakibat pada diskriminasi, ketidakadilan, dan marginalisasi kepentingan  masyarakat  adat.  Masyarakat  menyadari  bahwa  eksploitasi  sumber  daya mengakibatkan kelangkaan dan kerusakan lingkungan sehingga mengurangi mata pencaharian masyarakat, menyebabkan degradasi sumber daya alam dan lingkungan, serta meminggirkan kehidupan masyarakat yang telah turun temurun mengelola hasil hutan. Para pengusaha telah menikmati  keuntungannya.  Pengusaha  dan  penguasa  menikmati  keuntungan  dan kemakmuran,  tetapi  masyarakat  adat  merasakan  kerugian  ekologis  secara  turun-temurun. Kasus  suku  Dayak  di  bawah  pengaruh  Perusahaan  Hak  Penguasahaan  Hutan  adalah  contoh bagaimana  degradasi  lingkungan  berdampak  pada  degradasi  nilai-nilai  kemanusiaan.  Warga menjadi korban di tanah mereka dari  sistem eksploitasi tanah dan hutan yang tidak adil dan berkelanjutan ( Herdiansyah, 2019 ).
Fenomena  industri  pertambangan  harus  mampu  dan  berusaha  memanusiakan  manusia dengan memberdayakan masyarakat (pembangunan), justru yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia  dimana  korporasi  mengeksploitasi  sumber  daya  alam,  yang  berdampak  pada mendevaluasi  nilai-nilai  dasar  kemanusiaan  (devaluasi).  dan  meminggirkan  manusia  dari masyarakat (marginalisasi) yang merupakan hak miliknya. Hal ini bisa terjadi karena selama ini mereka  memandang  pembangunan  dengan  meminimalisasi  makna  non  fisik  kemanusiaan yang hanya akan menguntungkan lapisan masyarakat yang berada ( the have ) dan mengabaikan masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  memiliki  ( the  have  not ).  Dalam  pola  pembangunan  ini, penguasa  dan  pengusaha  memiliki  akses  yang  besar  untuk  mengolah  kebijakan  guna memperoleh  keuntungan  sebesar-besarnya  tanpa  mempedulikan  resiko  yang  dialami  oleh pihak lain yang umumnya adalah rakyat jelata. Jika diperhatikan dengan seksama, keuntungan yang diperoleh melalui penghancuran kekayaan alam, selain menguntungkan sekelompok kecil orang dan konsep trickle down , tidak dirasakan oleh masyarakat.
Dengan konsep pembangunan seperti ini, maka pembangunan itu hampir identik dengan kehancuran karena pembangunan itu sendiri sebenarnya menghancurkan ketersediaan sumber daya  alam  untuk  masa  depan,  tatanan  sosial,  dan  lingkungan,  yang  pada  akhirnya  akan menelantarkan umat manusia itu sendiri.
Untuk  mempertahankan  entitas  dan  eksistensi  komunitas,  mereka  melakukan  counter hegemoni terhadap dominasi penguasa dan pengusaha. Menggunakan simbol-simbol budaya lokal sebagai sumber ideologi bagi rakyat tertindas untuk melawan kelas dominan, baik secara lisan maupun konfrontasi terbuka, seperti: membakar pos jaga polisi, demo mogok, sabotase, penghindaran, dan sebagainya. Hal-hal ini adalah senjata dari yang "lemah" yang cukup kuat untuk  terlibat  dalam  kecaman  moral  dan  perlawanan  terbuka.  Apa  yang  terjadi  pada masyarakat di Kecamatan Lambu, Sape, Langgudu, dan Parado di Kabupaten Bima? Padahal mereka  harus  dibayar  dengan  nyawa  dan  kerugian  material  seperti  terbakarnya  banyak
fasilitas  negara  seperti  kantor  bupati,  Polsek  Lambu  dan  Parado,  kantor  cabang  Dinas Kehutanan,  Dinas  Pendidikan  dan  kantor  kecamatan  Lambu.  Puncaknya  karena  tidak diakomodasi  oleh  tuntutan  masyarakat  yaitu  pencabutan  SK  Izin  Usaha  Pertambangan, masyarakat  memblokade  Pelabuhan  Sape  Bima,  pelabuhan  penyeberangan  dengan  tujuan Pelabuhan  Bajo  dan  Sumba,  Nusa  Tenggara  Timur.  Selama  blokade  ini,  terjadi  bentrokan massal  dengan  aparat  negara  (polisi)  yang  menewaskan  tiga  orang.  Perjuangan  rakyat  yang berdarah-darah berakhir dengan pencabutan SK nomor 188.45/357/004/2010.

## 4.2. Bentuk Konflik Sosial (Pemblokiran Akses Pelabuhan Penyeberangan Sape-Bajo-NTT)
Ada  anggapan  dari  pemerintah  dan  pemilik  modal  bahwa  kegiatan  pertambangan merupakan  instrumen  yang  paling  ampuh  untuk  menciptakan  lapangan  kerja  dan meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Anggapan  tersebut  telah  berbalik  seratus  derajat  dari kenyataan  yang  terjadi  di  muka  bumi  bahwa  pertambangan  telah  menimbulkan  banyak masalah  sosial  dan  lingkungan  (konflik  sosial  horizontal  dan  vertikal,  konflik  agraria,  dan kerusakan lingkungan). Praktik bisnis pertambangan belum banyak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat ( Azwari & Rajab, 2021 ; Asnawi, 2019 ; Jimmy & Merang, 2020 ).
Karena adanya rencana eksplorasi seluas 25 ribu hektar di Lambu Sape dan 19,5 ribu hektar di  Parado  Bima  serta  terjadinya  perlawanan  sosial  yang  menimbulkan  kekerasan  sosial,  dan masyarakat  berhadapan  langsung  dengan  aparat  negara  yaitu  pihak  kepolisian  memberikan bukti  berupa  Konflik  yang  terjadi  adalah  konflik  vertikal,  yaitu  konflik  yang  terjadi  antara kelompok masyarakat dengan kelompok yang memiliki perbedaan kekuasaan, wewenang dan status  sosial.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  terdapat  konflik  kekerasan  langsung  antara kelompok  masyarakat  yang  menolak  pertambangan  dan  polisi  sebagai  tameng  simbolis  dari pelaku  penguasa  dan  pengusaha.  Perhatikan  pola  konflik  perlawanan  sosial  di  wilayah eksplorasi  pertambangan.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  konflik  tersebut  disebabkan  oleh perselingkuhan yang kuat antara 3 aktor: penguasa, pengusaha dan politisi yang berhadapan dengan  kekuasaan  masyarakat.  Selaku  Penguasa  (Pemerintah  Kabupaten)  yang  telah mengeluarkan SK nomor 188.45/357/2010. Keputusan ini telah lama diprotes oleh masyarakat namun  tidak  pernah  diindahkan  oleh  aparat.  Pemberian  izin  kepada  pengusaha/korporasi dilakukan terhadap 15 perusahaan dengan luas eksplorasi 25 ribu hektar di Lambu Sape yang meliputi 3 Kecamatan (Lampu, Sape, dan Langgudu). Dan di tempat lain, seperti Parado-Bima, sebanyak 19,5 ribu hektare. Pemberian izin oleh Otoritas kepada Pengusaha telah memberikan kontribusi  besar  terhadap  terjadinya  perlawanan  masyarakat  karena  pengusaha  dalam melakukan kegiatan eksplorasi tidak prosedural, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami tujuan dari kegiatan tersebut.
Hasil wawancara  dengan  masyarakat  mengungkapkan  bahwa  mereka  dikejutkan  dengan kedatangan  orang  asing  yang  mengukur/menandai  pekarangan,  sawah  dan  ladang masyarakat.  Akibatnya,  masyarakat  tidak  bersimpati  dan  curiga  terhadap  kehadiran  mereka. Dalam  pengertian  kegiatan  pertambangan,  merupakan  proses  kegiatan  yang  diawali  dengan tahapan  penyelidikan  umum,  eksplorasi  dan  eksploitasi.  Tahap  penyelidikan  umum merupakan  kegiatan  asesmen  perusahaan  yang  meliputi  sosialisasi,  ekonomi,  budaya  dan pemetaan batas-batas wilayah konsesi pertambangan. Menurut masyarakat, tahapan ini  tidak dilakukan  dan  bukan  merupakan  prioritas  yang  harus  dilakukan  oleh  penguasa  atau pengusaha. Surat Keputusan Nomor 188.45/357/2010 dikeluarkan oleh pihak berwenang; para pengusaha  tidak  akan  serta-merta  menggunakannya,  dan  suatu  keputusan  tentu  saja  akan dilegitimasi  oleh  kekuatan  legislatif  atau  politik,  yang  akan  memberikan  justifikasi  dan kekuatan sehingga penguasa merasa kuat secara politik dan moral.

## 5. Kesimpulan
Faktor penyebab konflik sosial di wilayah eksplorasi pertambangan adalah adanya rencana penguasaan  lahan  oleh  korporasi  (pengusaha).  Hal  itu  dilakukan  karena  didukung  kebijakan pemerintah  melalui  Surat  Keputusan  Nomor  188.45/357/004/2010  yang  mengizinkan  15 pengusaha  mengeksplorasi  lahan  seluas  25  ribu  hektar  di  kecamatan  (Sape,  Lambu,  dan Langgudu)  dan  19,5  ribu  hektar  di  Kecamatan  Parado.  Izin  yang  diberikan  oleh  penguasa cenderung  mendukung  kepentingan  korporasi  (pengusaha).  Pengaruh  ketetapan  tersebut berkaitan langsung dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, yaitu dimensi sosial budaya dan ekonomi.
Bentuk  konflik  kekerasan  pada  masyarakat  di  wilayah  pertambangan  adalah  konflik vertikal, yaitu konflik antara kelompok masyarakat dengan kelompok yang berbeda kekuasaan, wewenang  dan  status  sosial.  Dalam  penelitian  ini,  konflik  sosial  terjadi  antara  kelompok masyarakat yang menolak pertambangan dan aparatur negara (polisi) sebagai tameng simbolis dari  kepentingan  penguasa  dan  pengusaha.  Untuk  menjaga  entitas,  masyarakat  berjuang melawan  dominasi  penguasa  dan  pengusaha.  Menggunakan  simbol-simbol  budaya  lokal sebagai sumber ideologi untuk melawan kelas dominan, baik secara lisan maupun konfrontasi dan perlawanan terbuka, yaitu: menghancurkan  banyak fasilitas publik seperti kantor bupati, Polsek  Lambu  dan  Parado,  kantor  cabang  dinas  kehutanan,  kantor  dinas  pendidikan  dan kantor  kecamatan  Lambu.  Sebagai  puncak  penolakan  masyarakat  terhadap  tidak terakomodasinya  tuntutan  mereka,  mereka  memblokade  pelabuhan  Sape-Bima  sebagai pelabuhan penyeberangan dengan tujuan Bajo-Sumba, Nusa Tenggara Timur.
Memperhatikan  penyebab  dan  bentuk  konflik  sosial  yang  terjadi  pada  masyarakat  di wilayah  eksplorasi  tambang.  Secara  praktis  hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan  masukan kepada pemerintah, provinsi, kabupaten/kota, dan khususnya instansi terkait untuk membuat model  dan  mengembangkan  serta  melaksanakan  program  yang  berguna  untuk  pencegahan dan  penyelesaian  masalah  konflik  sosial  pada  masyarakat  di  wilayah  pertambangan.  Oleh karena  itu,  pemerintah  (penguasa)  diharapkan  dapat  meningkatkan  kinerjanya  dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi setiap orang. Korporasi (pengusaha) lebih peka lingkungan,  dan  politisi  (legislatif)  lebih  aspiratif  dan  responsif  dalam  merespon  keinginan rakyat.  Aparatur  negara  (polisi)  lebih  profesional  melindungi  kepentingan  masyarakat  dan bukan melindungi kepentingan penguasa dan pengusaha.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu selama penelitian ini dilakukan.

## 7. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Adiarsa, D. (2018). Efektivitas Tata Hutan di Kawasan Hutan Lindung Gunung Seraya dalam Upaya  Mengakomodir  Kepentingan  Religi. Kertha  Patrika , 40 (01),  24-36. https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i01.p03
Ahmad, T. (2018). Masyarakat Adat Dan Konflik-Konflik Pertambangan: Kasus Pertambangan Emas Di Moronene, Bombana, Sulawesi Tenggara. Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora, 4(2), 255-270. https://doi.org/10.36869/pjhpish.v4i2.45 Ali,  Z.  Z.  (2017).  Pemikiran  Hegemoni  Antonio  Gramsci  (1891-  1937) di  Italia. Jurnal  Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan , 3 (2), 63-81.
https://doi.org/10.24235/jy.v3i2.5482
Ashari,  A.,  Astari,  N.  F.,  &  Hasanah,  U.  (2019).  Penyelesaian  Perselisihan  Karyawan  Melalui Mediasi  (Studi  Kasus  di  Toko  House  of  Celena). Competence :  Journal  of  Management Studies , 12 (2), 125-142. https://doi.org/10.21107/kompetensi.v12i2.4954
Asnawi,  M.  I.  (2019).  Implikasi  Yuridis  Pengelolaan  Pertambangan  Dalam  Aspek  Kehidupan Sosial  Ekonomi  Masyarakat. Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan , 14 (1),  45–60. https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.909
Aulia, D. (2020). Polemik Ekstraksi Logam Tanah Jarang (Studi Terhadap Perencanaan Politik Pemerintah  Provinsi  Bangka  Belitung). Scripta:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa , 2 (2),  115–128. https://doi.org/10.33019/scripta.v2i2.86
Aziz  SR,  A.  (2019).  Transformasi  Konflik  Dan  Peran  Pemerintah  Daerah. Journal  of  Urban Sociology , 2 (1), 28-41. https://doi.org/10.30742/jus.v2i1.609
Azwari, F., & Rajab, A. (2021). Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Sosial dan Ekonomi Masyarakat  di  RT.  17,  Desa  Loa  Duri  Ulu,  Kecamatan  Loa  Janan,  Kabupaten  Kutai Kartanegara. Buletin Poltanesa , 22 (1), 116–121. https://doi.org/10.51967/tanesa.v22i1.478 Baharuddin, A. F., & Gosal, A. N. (2021). Exploitation & Social Discrimination Portrayed in the Joker  Movie  (2019):  A  Study  of  Class  Analysis. Mediator:  Jurnal  Komunikasi , 14 (2),  217–
228. https://doi.org/10.29313/mediator.v14i2.6482
Dewi, N. L. S. K. (2018). Upaya Penyelesaian Konflik Komunal Melalui Mediasi Penal Oleh Polda NTB [Thesis (Undergraduate)]. Universitas Mataram.
Efendi,  M.,  Sahrul,  M.,  &  Salma,  S. (2020).  Nilai  Kearifan  Lokal  Tradisi  Manugal   Masyarakat Dayak  Meratus  Kalimantan  Selatan  Pada  Materi  Geografi  Bidang  Lingkungan  Hidup (Kajian  Etnografi). PADARINGAN  (Jurnal  Pendidikan  Sosiologi  Antropologi) , 2 (2),  260. https://doi.org/10.20527/padaringan.v2i2.2158
Fatah, A. (2018). Konsolidasi Komunal sebagai Mitigasi Konflik Agama di Jawa Timur. Lentera Hukum , 5 (1), 105-116. https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i1.6636
Fidelia, T., & Salsabila, N. (2020). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Perspektif Kearifan Lokal Indonesia. Law Review , 19 (3), 291. https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.1809 Harahap, R. H., Afrizal, A., & Azwar, A. (2019). Social Responsibility of PT Asam Jawa to the Impacted Community as a Social Conflict Management Strategy. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan , 7 (3), 263–274. https://doi.org/10.22500/sodality.v7i3.27532
Hardani, H., Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J.,  &  Istiqomah,  R.  R.  (2020). Metode  Penelitian  Kualitatif  &  Kuantitatif .Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu.
Herdiansyah,  H.  (2018).  Pengelolaan  Konflik  Sumber  Daya  Alam  Terbarukan  di  Perbatasan dalam Pendekatan Ekologi Politik.
Jurnal Hubungan Internasional , 7 (2). https://doi.org/10.18196/hi.72134
Jimmy, N., & Merang, K. R. I. (2020). Dampak Pertambangan Batubara Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi  Masyarakat  di  Desa  Apung  Kecamatan  Tanjung  Selor  Kabupaten  Bulungan.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) , 8 (2), 111–121.
https://doi.org/10.31629/juan.v8i2.2679
Lutfi,  M.  L.  M.  (2018).  Upaya  Meningkatkan  Komunikasi  Antar  Budaya  Dengan  Tujuan Harmonisasi Hegemonitas Warga. Network Media , 1 (2). https://doi.org/10.46576/jnm.v1i2.362
Mekarisce,  A.  A.  (2020).  Teknik  Pemeriksaan  Keabsahan  Data  pada  Penelitian  Kualitatif  di Bidang  Kesehatan  Masyarakat. JURNAL  ILMIAH  KESEHATAN  MASYARAKAT :  Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat , 12 (3), 145–151.
https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102
Murni, M. (2018). Manajemen Konflik Dalam Pendidikan. Jurnal Intelektualita, 4 (1), 140-170. Retrieved from https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/intel/article/view/3948 Murdiyanto,  E.  (2020).  Metode  Penelitian  Kualitatif  (Teori  dan  Aplikasi  Disertai  Contoh Proposal).  Yogyakarta.  Indonesia:  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Pada Masyarakat UPN ”Veteran” Yogyakarta Press. Retrieved from
http://eprints.upnyk.ac.id/24095/1/Penelitian%20Kualitatif%20-

## Eko%20mUrdiyanto.pdf
Nurwindawati,  N.,  &  Damaiyanti,  M.  (2021).  Hubungan  Antara  Konflik  Dengan  Perilaku Kekerasan  Dalam  Hubungan  Pacaran  Pada  Remaja  Di  Samarinda. Borneo  Student Research
(BSR) , 2 (2), 747-752. Retrieved from
https://journals.umkt.ac.id/index.php/bsr/article/view/1514
Panggabean,  K.  A.  M.  (2019).  Perlawanan  terhadap  Ketidakadilan  Hukum  dan  Sosial  dalam Kitab Amos Nan Aplikasinya Bagi Indonesia. Stulos 17 (2), 157–182.
Pradiatmika, P. P., Widiati, I. A. P., & Karma, N. M. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat  di  Daerah  Pertambangan. Jurnal  Analogi  Hukum , 2 (2),  252–257. https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1929.252-257
Safei,  A.  A.  (2020). Sosiologi  Toleransi,  Kontestasi,  Akomodasi,  Harmoni .  Yogyakarta,  Indonesia: Deepublish.
Santoso, T. (2019). Konflik Dan Perdamaian .Surabaya, Indonesia: Pustaka Saga. Sidik, U. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan . Ponoroga, Indinesia: CV. Nata Karya.
Siswati,  E.  (2018).  Anatomi  Teori  Hegemoni  Antonio  Gramsci. Translitera :  Jurnal  Kajian Komunikasi Dan Studi Media , 5 (1), 11–33. https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355 Sopamena, C. A. (2020). Filosofi Pela Gandong Katup Perekat Masyarakat Maluku. Yogyakarta, Indonesia: Deepublish.
Sumartono.  (2019).  Dinamika  Perubahan  Sosial  Dalam  Teori  Konflik. Jurnal  Ilmu Komunikasi dan Bisnis , 5 (1),1-17.
Sunarto,  S.,  Shafira,  M.,  &  Anwar,  M.  (2020). Penanggulangan  Konflik  Sosial  Berbasis Pancasila . Bandar Lampung: PUSAKA MEDIA Anggota IKAPI.
Susanto, S. (2019). Konflik dan resolusi konflik:  Pendekatan analytical hierarchy process dalam konflik pertanahan di Urutsewu, Kebumen. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 4 (1), 59-74. https://doi.org/10.14710/jiip.v4i1.4783
Syahputra,  I.  (2018).  Strategi  Media  Relations  Perusahaan  Pertambangan  Timah  dan  Agenda Setting  Media  di  Bangka  Belitung. Jurnal  Kajian  Komunikasi , 6 (1),  91. https://doi.org/10.24198/jkk.v6i1.15233
Syukur,  M.  (2019).  Hegemonic  Practices  of  Upperclassmen  to  Freshmen  Within  College  Life. Society , 7 (2), 71–82. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.112 Tuwu, D. (2018). Konflik, Kekerasan dan Perdamaian. Kendari : Literacy Institute. Wahyudi. (2021). Teori Konflik Dan Penerapannya pada Ilmu-Ilmu Sosial. Malang :     UMM press.

## __________________________

## Tentang Penulis
1. Syafruddin memperoleh  gelar  Doktor  dari  Universitas  Airlangga,  Indonesia,  pada  tahun 2005. Penulis adalah dosen pada Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Indonesia .
E-Mail: syafruddin_fkip@unram.ac.id
2. Hamidsyukrie Z.M. memperoleh gelar Doktor dari Universitas Indonesia pada tahun 2010. Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Pendidikan  Sosiologi,  Fakultas  Keguruan  dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Indonesia . E-Mail: hamidsyukrie_fkip@unram.ac.id
3. Hairil  Wadi memperoleh  gelar  Magister  dari  Universitas  Negeri  Yogyakarta  pada  tahun 2009. Penulis adalah dosen pada Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Indonesia .
E-Mail: wadifkipunram@gmail.com
4. Yuliatin memperoleh gelar Doktor dari Universitas Mataram, Indonesia, pada tahun 2022. Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Indonesia.
E-Mail: yuliatin_fkip@unram.ac.id
5. Ulfatun  Hasanah memperoleh  gelar  Magister  dari  Universitas  Gadjah  Mada,  Indonesia, pada  tahun  2018.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Pemikiran  Politik  Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia.
E-Mail: ulfatunhasanah@uinmataram.ac.id