## Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Di Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Timur (Studi Di UPT Pendidikan Muara Bengkal)
Aweq Ampung 1 , Adam Idris 2 , Achmad Djumlani 3

## Abstract
This study has  two  objectives:  first, to know the  financial management  system in  East  Kutai  District  Education  Office  in  particular UPT  Bengkal  Muara  Education  and  Evaluation and  second,  to know the policies  relating  to  the  management  of  the  Department  of  Education  in East  Kutai  in  particular  financial delegation to  the  Education  Unit in Muara  Bengkal.  In  this  study  the  author  uses  primary  data from informants which are structural officials and employees directly involved in the financial management system and other relevant officials. Keywords:  Financial  Management,  Delegation  of Finance, Department of Education, Muara Bengkal. Abstrak Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sistem pengelolaan  keuangan  di  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kutai  Timur khususnya  UPT  Pendidikan  Muara  Bengkal  dan  Untuk  mengetahui Evaluasi  kebijakan  berkaitan  dengan pengelolaan  keuaangan  di  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Kutai  Timur  khususnya  pelimpahan  keuangan  ke UPT  Pendidikan  Muara  Bengkal. Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan data primer yang bersumber dari informan yaitu beberapa pejabat  struktural  dan  pegawai  yang  terlibat  langsung  pada  sistem pengelolaan keuangan dan pejabat terkait lainnya.
Kata  Kunci  : Pengelolaan  Keuangan,  Pelimpahan  Keuangan,  Dinas Pendidikan, Muara Bengkal.
Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur diberikan mandat oleh Bupati Kabupaten  Kutai  Timur sebagai  pengelola  pendidikan  di  Kabupaten  Kutai Timur. Pengelola  pendidikan  yang  baik  adalah  pengelola  yang  mengetahui persis  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  diembannya  termasuk  pembinaan  dan bimbingan terhadap unit-unit pelaksana teknis, sehingga mampu membawa pendidikan ke arah pencapaian visi dan misi serta tujuan yang ingin dicapai. Hal itu akan terwujud apabila seluruh stake holder yang ada dalam organisasi pendidikan ini digerakkan secara visioner.
Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten  Kutai  Timur,  perlu  diimbangi  dengan  penyempurnaan  sistem
1 Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda.
2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda.
3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda.
pengelolaan  keuangan. Selama  ini  semua  kegiatan  yang  melibatkan Unit Pelaksana  Teknis  (UPT) Dinas  Pendidikan  di  masing-masing  kecamatan, pengelolaan  keuangannya masih  terpusat  di Dinas  Pendidikan  Kabupaten Kutai  Timur yang  bertempat  di  Ibu  Kota  Kabupaten, Sangatta. Hal  ini menyebabkan  banyaknya  kendala  dalam  hal  pemberian  gaji  dan  tunjangan bagi guru maupun staff Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur di masing- masing Kecamatan.
Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kutai  Timur dalam  mempermudah pengelolaan  keuangan  melakukan  kebijakan  pembagian  tugas  dalam pengelolaan keuangan kepada UPT Pendidikan di masing-masing kecamatan. Salah  satu  UPT  Pendidikan  yang  diberikan  kewenangan  untuk  mengatur keuangannya adalah UPT Pendidikan Kecamatan Muara Bengkal. Kebijakan ini  bertujuan  untuk  mempermudah  bagi masing-masing UPT  dalam mengelola  keuangannya.  Penelitian  ini  mencoba  untuk  menganalisis pemberian  kewenangan  pengelolaan  keuangan  ke  UPT Dinas  Pendidikan Kabupaten  Kutai  Timur.  Selain  itu, pemberian  kewenangan  juga untuk melihat  respon  dari  para  kepala  UPT  mengenai  kebijakan  pengelolaan keuangan yang diserahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur ke UPT,  berikut gambaran  keuangan  UPT  Pendidikan  Muara  Bengkal dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
Kecamatan Muara Bengkal memiliki luas wilayah 1.562,30 km², UPTD Dinas  Pendidikan  Kec.  Muara  Bengkal  merupakan  salah  satu  unit  di  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Kutai  Timur  yang  telah  menerima  kebijakan pelimpahan  wewenang  pengelolaan  keuangan  dari  pusat  ke  daerah.  Jenis kewenangan  anggaran  yang  dilimpahkan  disini  adalah  pos  gaji  dan operasional kantor yang tercatat pada mata anggaran besaran yang diterima oleh UPTD Kecamatan Muara Bengkal pada tahun 2014. Digambarkan pula jumlah  sekolah  di  Kecamatan  Muara  Bengkal  sebanyak  17  Sekolah  terdiri dari  9  Sekolah  Dasar,  5  Sekolah  Menengah  Pertama,  2  Sekolah  Menengah Atas yang berstatus milik pemerintah Dinas Pendidikan Kutai Timur, dengan jumlah  murid  masing–masing  untuk  Sekolah  Dasar  sebanyak  1.908  Jiwa dengan  jumlah  tenaga  pengajar  sejumlah  212  Jiwa,  jika  diprosentasekan antara  tenaga  pengajar  dengan  siswa  sekolah  adalah  sembilan  murid berbanding satu guru, hal ini masih terlihat wajar.  Selanjutnya siswa Sekolah Menengah  Pertama  sebanyak  664  Jiwa  dengan  jumlah  tenaga  pengajar sejumlah  83  jiwa,  jika  dihitung  perbandingannya  adalah  8  siswa  dengan  1 guru, sekolah menengah atas di Kecamatan Muara Bengkal berdasarkan data yang  diperoleh  pada  Dinas  Pendidikan  tercatat  hanya  2  sekolah  dengan jumlah siswa 389 jiwa dengan jumlah tenaga pengajar 31 jiwa.

## Evaluasi  Kebijakan Sistem  Pengelolaan  Keuangan  dalam  Perspektif Kebijakan Publik
Evaluasi  biasanya  ditujukan  untuk  menilai  sejauh  mana  keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana  tujuan  dicapai  serta  untuk  melihat  sejauh  mana  kesenjangan  antara
harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno ( 2008:166), secara  umum  evaluasi  kebijakan dapat  dikatakan  sebagai  kegiatan  yang menyangkut  estimasi  atau  penilaian  kebijakan  yang  mencakup  substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.
Menurut  Lester  dan  Stewart  (Winarno,  2008:166)  evaluasi  kebijakan dapat  dibedakan  ke  dalam dua  tugas  yang  berbeda,  tugas  pertama  adalah untuk  menentukan  konsekuensi-konsekuensi  yang  ditimbulkan  oleh  suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah  untuk  menilai  keberhasilan  atau  kegagalan  dari  suatu  kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
Evaluasi  kebijakan  merupakan  persoalan  fakta  yang  berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun  terhadap  hasil  ( outcome )  atau  dampak  ( impact )  dari  bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.
Sebelum  membahas  lebih  jauh  mengenai  konsep  kebijakan  publik, perlu dikaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah policy . Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,  kebijakan  diartikan  sebagai  rangkaian  konsep  dan  asas  yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan  cita-cita,  tujuan,  prinsip  dan  garis  pedoman  untuk  manajemen dalam usaha mencapai sasaran.
Carl  J.  Federick  sebagaimana  dikutip  Leo  Agustino  (2008:  7) mendefinisikan  kebijakan  sebagai  serangkaian  tindakan/kegiatan  yang diusulkan  seseorang,  kelompok  atau  pemerintah  dalam  suatu  lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan  tertentu.  Pendapat  ini  juga  menunjukkan  bahwa  ide  kebijakan melibatkan  perilaku  yang  memiliki  maksud  dan  tujuan  merupakan  bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam  beberapa    kegiatan  pada  suatu  masalah. Solichin  Abdul Wahab mengemukakan  bahwa  istilah  kebijakan  sendiri  masih  terjadi  silang pendapat dan masih menjadi perdebatan tersendiri dikalangan para ahli. Policy diterjemahkan  dengan  kebijakan  yang  berbeda  artinya dengan wisdom yang  artinya  kebijaksanaan.  Pengertian  kebijaksanaan  memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy  (2009:  17)  mengungkapkan  bahwa  kebijakan  adalah “  a  purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or  matter  of  concern” (Serangkaian  tindakan  yang  mempunyai  tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).
Arti dari keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan  APBD.  Oleh  sebab  itu  keuangan  daerah  identik  dengan  APBD. Menurut  Mamesah  dalam  Halim  (2004:  18),  Keuangan  Daerah  dapat diartikan  sebagai  semua  hak  dan  kewajiban  pemerintah  yang  dapat  dinilai dengan  uang.  Demikian  pula  dengan  segala  sesuatu  baik  berupa  uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Berdasarkan  PP  Nomor  58  Tahun  2005,  Keuangan  Daerah  adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kewajiban  daerah  tersebut  perlu  dikelola  dalam  suatu  sistem  pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem  pengelolaan  keuangan  negara  dan  merupakan  elemen  pokok  dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
Menurut Halim (2004: 20), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan  daerah  yang  dikelola  langsung  dan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan.  Yang  termasuk  dalam  keuangan  yang  dikelola  langsung  adalah APBD  dan  barang-barang  inventaris  milik  daerah.  Sedangkan  keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sistem  pengelolaan  keuangan  yang  diberikan  oleh  Dinas  Pendidikan Kutai Timur kepada UPT. Dinas Pendidikan Kec. Muara Bengkal merupakan sebuah  bentuk  kebijakan  pemerintah  daerah  berupa  pelimpahan kewenangan untuk mengatur keuangan secara mandiri sesuai dengan aturan yang  ada  dan  akan  ada  sistem  evaluasi  apakah  kebijakan  tersebut  berjalan dengan baik atau tidak.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah    metode deskriptif  eksploratif  dengan  pendekatan  survey.  Metode  eksploratif  yaitu penyelidikan  yang  diadakan  untuk  memperoleh  dan  menggumpulkan informasi serta keterangan-keterangan secara faktual yang ada di lapangan. Adapun fokus penelitian ini untuk menggali tentang kelembagaan keuangan di  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kutai  Timur  khususnya  pelimpahan pengelolaan  keuangan  ke  UPT  Pendidikan.  Kelembagaan  yang  dimaksud disini  yaitu  kebijakan  tentang  pengelolaan  keuangan  di  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Kutai  Timur  khususnya  pelimpahan  pengelolaan  keuangan  ke UPT Pendidikan.
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis kualitatif  yaitu  dengan  mendeskripsikan  dan  menganalisis  lebih  mendalam dari data yang telah diperoleh di objek penelitian dan selanjutnya dijabarkan dalam  bentuk  penjelasan  yang  sebenarnya.  Model  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  data  model  interaktif  dari Miles dan Huberman (1992 : 20)
Implementasi Sistem  Pengelolaan  Keuangan  di  Dinas  Pendidikan Kabupaten Kutai Timur
Berdasarkan landasan teori, metode penelitian dan hasil analisis maka hasil penelitian yang ada adalah kebijakan publik merupakan sebuah sistem, khususnya dalam hal ini sistem politik yang terdiri dari minimal tiga elemen pokok  yang  memiliki  hubungan  kausal  yang  sangat  erat. Ketiga  elemen tersebut  adalah Input ,  proses,  dan output .  Dalam  hal  ini  kebijakan  publik merupakan  out  put  yang  dihasilkan  dari  sistem  politik  tersebut (Budiman, 2009).  Dikaitkan  dengan  hasil  analisis  diatas  maka  dapat  dijelaskan implementasi  kebijakan  dalam  hal  ini  adalah  pelimpahan  kewenangan pengelolaan keuangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur kepada UPT  Pendidikan  Muara  Bengkal,  menghasilkan  kebijakan  yang  bermanfaat bagi  kelancaran  operasional  di  UPT  tersebut,  terjadinya  efisiensi  waktu, terciptanya kondisi aman bagi bendahara dalam pencairan dana operasional, realisasi anggaran yang tepat sasaran.
Dalam  sistem  negara  kesatuan,  seperti  halnya  Negara  Kesatuan Republik Indonesia ditemukan adanya dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan daerah. Cara pertama disebut sentralisasi, yang mana  segala  urusan,  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  penyelenggaraan pemerintahan  ada  pada  pemerintah  pusat  yang  pelaksanaannya  dilakukan secara  dekonsentrasi.  Cara  kedua  dikenal  sebagai  desentralisasi,  dimana urusan, tugas dan wewenang pelaksanaan pemerintahan diserahkan seluas- luasnya  kepada  pemerintah  daerah.  Dikaitkan  dengan  sistem  pelimpahan kewenangan  pengelolaan  keuangan  di  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kutai Timur kepada UPT Pendidikan Muara Bengkal sangatlah sejalan dengan asas desentralisasi  dimana  sistem  pengelolaan  keuangan  sudah  diberikan sepenuhnya  kepada  daerah  dan  diharapkan  semua  sistem  pengelolaan keuangan  dapat  terakses  dengan  baik. Darwin  (1999)  menyatakan  bahwa ada 3 aspek  yang  menentukan  tingkat  implementabilitas  kebijakan  publik, yaitu :

## 1. Sifat kepentingan yang dipengaruhi
Dalam  proses  implementasi  suatu  kebijakan  publik  seringkali menimbulkan  konflik  dari  kelompok  sasaran  atau  masyarakat,  artinya terbuka  peluang  munculnya  kelompok  tertentu  yang  diuntungkan  ( gainer ), sedangkan  dipihak  lain  implementasi  kebijakan  tersebut  justru  merugikan kelompok lain ( looser ) (Agus Dwiyanto, 2000).
Implikasinya,  masalah  yang  muncul  kemudian  berasal  dari orang- orang  yang  merasa  dirugikan.  Upaya untuk  menghalang-halangi,  tindakan komplain, bahkan benturan fisik bisa saja terjadi. Singkatnya, semakin besar konflik kepentingan yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik, maka semakin  sulit  pula  proses  implementasi  yang  akan  dilaksanakan,  demikian pula sebaliknya.
Bila dikaitkan dengan Implementasi kebijakan yang sedang berjalan di UPT  Muara  Bengkal  maka  diinterpretasikan  bahwa  sistem  pelimpahan
kewenangan  mempengaruhi  tingkat  kepentingan  baik  pimpinan  maupun pegawai yang ada di UPT Pendidikan Muara Bengkal.

## 2. Kejelasan Manfaat dari Kebijakan
Jika dilihat dari aspek bermanfaat atau tidak, maka semakin bermanfaat implementasi  kebijakan  publik,  dengan  sendirinya  dalam  proses implementasi nantinya akan lebih mudah, dalam artian hanya butuh waktu yang tidak begitu lama untuk implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan serta  mudah  dalam  proses  implementasinya,  sebaliknya  bila  tidak bermanfaat maka akan sulit dalam proses implementasi lebih lanjut.

## 3. Tenaga Pelaksana dan Dukungan Sumber Daya
Aparat  pelaksana  atau  implementor  merupakan  faktor  lain  yang menentukan  apakah  satu  kebijakan  publik  sulit  atau  tidak diimplementasikan.  Komitmen  untuk  berperilaku  sesuai  tujuan  kebijakan penting  dimiliki  oleh  aparat  pelaksana.  Oleh  Darwin  (1999)  mengatakan bahwa dalam hal ini diperlukan pengembangan aturan yang jelas dan sistem monitoring  dan  kontrol  yang  efektif  dan  transparan  yang  dapat  mencegah kemungkinan  terjadinya  perilaku  aparat  yang  berlawanan  dengan  tujuan kebijakan publik tersebut.
Selain  itu,  masyarakat  perlu  diberdayakan  agar  lebih  kritis  dalam menyikapi  perilaku  aparat  yang  menyimpang,  hal  ini  penting  untuk mengarahkan dan evaluasi perilaku aparat. Selain itu, kualitas aparat dalam melaksanakan  proses  impementasi  pun  menjadi  kendala  yang  sering dijumpai.  Terutama,  menyangkut  implementasi  kebijakan  yang membutuhkan ketrampilan khusus.
Dengan demikian aparat pelaksana kebijakan menjadi salah satu aspek untuk  menilai  sulit  tidaknya  implementasi  kebijakan.  Komitmen,  kualitas, dan  persepsi  yang  baik  nantinya  akan  memudahkan  dalam  proses implementasi kebijakan dan sebaliknya.
Suatu kebijakan akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh  sumber  daya  yang  memadai,  dalam  hal  ini  dapat  berbentuk  dana, peralatan  teknologi,  dan  sarana  serta  prasarana  lainnya.  Kesulitan  untuk melaksanakan satu program terkait erat dengan beberapa hal yang disebut terakhir,  bila  sumber  daya  yang  ada  tidak  mendukung  maka  dalam implementasi program tersebut akan menemui kesulitan.
Berkaitan  dengan  hal  diatas  dalam  rangka  pertanggungjawaban kepada  publik,  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kutai  Timur    seharusnya melakukan  optimalisasi  anggaran  yang  dilakukan  secara  efisien  dan  efektif untuk meningkatkan operasional
kegiatan
di UPT Muara Bengkal. Pengalaman  yang  terjadi  selama  ini  menunjukkan  bahwa manajemen  keuangan  di  UPT  Pendidikan  Muara  Bengkal  masih memprihatinkan.
Anggaran  mengenai  operasional  kegiatan  ,  khususnya  pengeluaran belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju operasional di  UPT.  Pendidikan  Muara  Bengkal. Di  samping  itu,  banyak  ditemukan
keluhan  pada  Pegawai  di  UPT.  Pendidikan  Muara  Bengkal    yang  berkaitan dengan  pengalokasian  anggaran  yang  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  dan skala  prioritas,  serta  kurang  mencerminkan  aspek  ekonomi,  efisiensi  dan efektivitas, keadilan dan pemerataan.
Evaluasi Kebijakan  Dinas  Pendidikan  Kutai    terhadap  Pengelolaan Keuangan  dan  Proses  Pelimpahan  kepada  UPT  Pendidikan  Muara Bengkal . Kebijakan  merupakan  penetapan  prioritas  dan  dalam  hubungannya dengan  undang-undang  merupakan  landasan  yang  menjadi  dasar pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kebijakan setidaknya selalu mengandung tiga komponen dasar yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Sebagai suatu tindakan yang mempunyai tujuan tertentu maka  kebijakan  tidak  begitu  saja  lahir  karena  kebijakan  harus bersifat  menyeluruh  dan  dilandasi  prinsip-prinsip  dasar  demokrasi, kesetaraan,  keadilan  dan  disertai  oleh  kesadaran  akan  keanekaragaman kehidupan kita bersama sebagai bangsa dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ketentuan yang menjadi dasar pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus  pemerintahan  adalah  Pasal  18  ayat  (2)  UUD  1945  yang menyatakan bahwa pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerntahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Apabila  dikaitkan  dengan  kewenangan    Kepala    Dinas  Pendidikan untuk  membuat  suatu  kebijakan  maka    UPT  Pendidikan  Muara  Bengkal diharapkan mampu menjalankan kewenangan tersebut. Pembahasan dalam membuat  suatu  kebijakan  dapat  diketahui  dengan  tidak  bertentangannya suatu  kebijakan/peraturan  dengan  peraturan  di  atasnya.  Hal  ini  senada dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Hans  Kelsen  tentang stufen  theory. Di dalam  teori  tersebut  dijelaskan  bahwa  tertib  hukum  atau legal  order itu merupakan a system of norm yang berbentuk seperti tangga-tangga piramid.
Pada tiap-tiap tangga terdapat kaidah-kaidah ( norm ) dan di puncak piramid terdapat  kaidah  yang  disebut  kaidah  dasar  ( Grundnorm ).  Di  bawah  kaidah dasar  ini  terdapat kaidah  yang  disebut  Undang-Undang  Dasar;  di  bawah Undang-Undang  Dasar  terdapat  kaidah  yang  disebut  Undang-Undang;  di bawah Undang-Undang terdapat kaidah yang disebut Ketetapan.
Jadi  menurut  teori  ini  bahwa  suatu  aturan  seperti  piramid  yang mengerucut  ke  atas,  aturan  yang  paling  bawah  harus  sesuai  atau  tidak bertentangan  dengan  aturan  di  atasnya,  sehingga  tidak  terjadi  tumpang tindih antar peraturan perundangan. Apabila teori hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tentang stufen theory diaplikasikan ke dalam permasalahan kebijakan  Dinas  Pendidikan  Kutai  Timur  kepada  UPT.  Pendidikan  Muara Bengkal  maka  dapat  diperoleh  formulasi  bahwa  kebijakan-kebijakan  yang mengatur  tentang  sistem  pengelolaan  keuangan  yang  sesuai  dengan  yang telah direncanakan sebelumnya. Berkaitan dengan data hasil penelitian maka kebijakan yang diambil berada dalam tingkat yang terendah.
Pelimpahan  wewenang  memungkinkan  UPT.  Pendidikan  Muara Bengkal  mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukannya.  Keadaan  ini  memungkinkan  bawahan  untuk  belajar bertanggung  jawab.  UPT  sendiri  akan  merasakan    sesuatu  yang  baru diantaranya: Pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik pada berbagai hal; Penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan  lebih  cepat  jika  pelimpahan  wewenang  tersebut  berjalan sebagaimana  mestinya  dan  diberikan  kepada  pegawai  yang  bertanggung jawab terhadap tugas dan jabatannya.
Setiap  kebijakan  tentunya  memiliki  kendala  khususnya  dalam pelimpahan wewenang. Bentuk kendala tersebut antara lain adalah staf yang menerima delegasi tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas tugas yang di delegasikan  padanya yang  akan  berdampak  pada  kurang  bertanggung jawabnya atasan terhadap apa yang semestinya ia lakukan. Oleh karena itu, perlu  ditekankan  bahwa  pelimpahan  wewenang  tidak  berarti juga  terjadi pelimpahan  tanggung  jawab.  Pelimpahan  wewenang  bisa  jadi  hanya merupakan  pelimpahan  beberapa  hal  yang  dapat  dikerjakan  oleh  Kepala Dinas  Pendidikan  kepada  UPT  Pendidikan,  akan  tetapi  tanggung  jawab sepenuhnya masih berada di tangan pihak yang melimpahkan wewenang .
Tabel 1 Matrik Hasil  Penelitian NO Uraian Sebelum Pelimpahan Kewenangan Sesudah Pelimpahan Kewenangan 1 Sistem Pengelolaan Keuangan Semua kegiatan pengelolaan  dilakukan oleh  Dinas  Pendidikan Kab. Kutai Timur Sistem  Pengelolaan dilakukan  di  UPTD terkait  dan  adanya Bendahara Pembantu 2 Perkembangan Pelimpahan Kewenangan Mengharapkan  adanya pelimpahan kewenangan  sehingga dinas pendidikan lebih fokus terhadap pelayanan  publik  ke pada  siswa/siswa  dan pihak – pihak lainnya. Kegiatan  operasional menjadi lancar. 3 Faktor Pendukung Adanya  auran  hukum dan  ketentuan  dari kepala  daerah  dan Dinas  Pendidikan  Kab. Kutai  Timur.  Jarak tempuh diharapkan adanya efisiensi waktu UPT diharapkan mampu mengelola keuangan sendiri 4 Faktor Keterbatasan SDM Keterbatasan SDM,
Penghambat Akses jaringan IT
Sumber: Peneliti, 2015.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  penulis  menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Proses  pelimpahan  keuangan  dimulai  sejak  diterbitkan  Perbub  No. 9/02.188.3/HK/II/2010  pada  tanggal  16  Februari  2010, selanjutnya yang  menjadi  syarat  dari  pelimpahan  tersebut  adalah  letak  Geografis yang  jauh  dan  susah  dijangkau  sehingga  Kepala  Dinas  diangggap  perlu melakukan    kebijakan yaitu  pelimpahan  wewenang  pengelolaan keuangan yang semula di Dinas Pendidikan Kutai Timur untuk dialihkan kepada  masing–masing  UPT  Pendidikan  di  Kecamatan.    Harapannya dengan  adanya  pelimpahan  kewenangan  ke  UPT.  Pendidikan  Muara Bengkal  harus  mampu  membedakan  hal-hal  yang  bisa  dan  tidak  bisa dilaksanakan. Termasuk di dalamnya juga tujuan dari kebijakan tersebut.
2. Pos Anggaran yang di limpahkan adalah Pos Gaji PNS ( Pegawai dan Guru Sekolah ), Gaji TK2D , Insentif dan Uang makan. UPT. Pendidikan Muara Bengkal  mengharapkan  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kutai  Timur memberikan kesempatan kepada Kepala UPT untuk menyusun Anggaran sesuai dengan kebutuhan dilapangan.
3. Penyediaan  sumber  daya  yang  dibutuhkan agar  pelimpahan  wewenang bisa  berjalan  efektif. Penentuan  tenaga  yang  layak  mengerjakan pengelolaan  keuangan,  Kepala  UPT  Pendidikan harus  mampu menentukan  siapa  yang  memiliki  kemampuan  untuk  menerima pelimpahan  wewenang. Kadangkala  ketidakpercayaan  Kepala  UPT Pendidikan Muara Bengkal terhadap bawahan justru akan menghambat dalam keefektifan pelimpahan wewenang. Oleh karena itu berikan tugas yang akan dilimpahkan itu sepenuhnya.
4. Intervensi  pada  saat  diperlukan. Sudah  menjadi  hal  yang  lumrah  jika kadang kala apa yang didelegasikan ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya.  Ketika  hal  tersebut  terjadi,  maka  intervensi  kadangkala diperlukan  agar  kegiatan  yang  telah  dilimpahkan  berikut kewenangannya  tetap  dalam  jalur  pencapaian  tujuan  UPT  Pendidikan Muara  Bengkal. Adanya  komunikasi  yang  terbuka  antara  Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur dan UPT Pendidikan Muara Bengkal. Keterbukaan  dalam  berkomunikasi  selain  akan  memberikan  kejelasan akan  keinginan  kedua  belah  pihak,  juga  akan  meminimalkan  persepsi- persepsi yang keliru akan berbagai hal yang terkait dengan pekerjaan.

## Saran
Berkaitan  dengan  kesimpulan tersebut  di  atas,  berikut  beberapa  saran sebagai masukan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur :
1. Pelimpahan  kewenangan  keuangan  diharapkan  dapat  meningkatkan kinerja  di  lingkungan  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kutai Timur termasuk  pada  UPT  Pendidikan  Muara  Bengkal. Sehingga  operasional
kegiatan sehari–hari di UPT Pendidikan menjadi lancar dan kewenangan diharapkan sepenuhnya dilimpahkan ke UPT Pendidikan.
2. Adanya  pelatihan/Bimtek  bagi  tenaga  keuangan  di  UPT  Pendidikan, sehingga tidak terjadi kesalahan–kesalahan dalam proses pencairan baik di bank maupun kepada pegawai yang berhak menerima dana tersebut.
Daftar Pustaka Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: CV. Alfabeta. Arikunto, S. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Edisi Revisi V. Jakarta: Rineka Cipta.
Dunn,  William.  N.  2003. Analisis  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:Gadjah  Mada University Press ________, 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik : Edisi Kedua . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Gedeian,  Arthur  G.  1991. Organization  Theory  and  Design. Colorado: University of Colorado at Denver.
Husein,  Muhammad  Fakhri  dan  Amin  Wibowo.  2002. Sistem  Informasi Manajemen . Yogyakarta: AMP YKPN.
Irfan,  Islamy.  M.  1987. Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara .
Jakarta:Bina Aksara.
Mangkunegara,  Prabu  Anwar.  2001. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia Perusahaan . Bandung: PT. Remaja Rodakarya.
Miles,  Matthew  B.  dan  A  Michel  Huberman.  2002. Analisis  Data  Kualitatif. Cetakan I . Jakarta: UI – Press . Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah . Jakarta:PTIK Pres Jakarta dan CV. Restu Agung.
Steers, M Richard. 1985. Efektivitas Organisasi . Jakarta: Erlangga.
Sugiyono.  2006. Statistika untuk Penelitian . Bandung : CV Alfabeta. ________, 2005. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: CV.Alfabeta. Susanto, Astrid S. 1975. Pendapat Umum . Bandung: Bina Cipta. Suyanto,  Bagong.  2005. Metode  Penelitian  Sosial:  Berbagai  Alternatif Pendekatan . Jakarta: Prenada Media Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.