SISTEMATIKAL REVIEW: PENINGKATAN KOMPETENSI SDM UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS PADA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI INDONESIA)
https://10.0.205.137/jikk.v7i1.574
Submitted: 02-12-2023    Reviewed: 17-01-2024   Published: 25-02-2024

## Pretty Luci Lumbanraja
prettyluci@gmail.com
PT. RISET PERKEBUNAN NUSANTARA
Penny Chariti Lumbanraja
pennycharitylumbanraja@gmail.com

## DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN
Abstract  (In  English).  The  concept  of  sustainable  development  continues  to develop, one of which is the balance of development dimensions in the form of a sustainability prism. Based on the prism of sustainability, development must pay attention to the balance between three dimensions, namely economic, social and environmental. This view is also the basic concept in this research. Development in  Indonesia  still  does  not  show  a  balance  between  economic,  social  and environmental dimensions. So the aim of this study is to examine the economic, environmental and social dimensions of sustainable development and reveal the meaning  of  each  of  these  dimensions.  The  indicators  which  are  interpreted  as explanations  of  each  dimension  will  later  become  the  basis  for  the  State  Civil Apparatus (ASN) to develop their competencies. Increasing ASN competency will later become a driving force in realizing sustainable development in Indonesia. The research  method  is  a  literature  review  using  secondary  data  and  nationally accredited literature studies. The results of this research show that increasing the competency  of  ASN  human  resources  can  realize  quite  significant  sustainable development goals, namely goal 1; 3; 4; 8; 9; and 14.
Keywords : Competence, Sustainable Development, State Civil Service
Abstract  (In  Bahasa).  Konsep  pembangunan  berkelanjutan  terus  mengalami perkembangan,  salah  satunya  adalah  keseimbangan  dimensi  pembangunan dalam  bentuk  prisma  keberlanjutan.  Berdasarkan  prisma  keberlanjutan, pembangunan  harus  memperhatikan  keseimbangan  antara  tiga  dimensi  yaitu ekonomi,  sosial,  lingkungan.  Pandangan  ini  pula  yang  menjadi  konsep  dasar dalam  penelitian  ini.  Pembangunan  di  Indonesia  masih  belum  menunjukkan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, lingkungan. Sehingga tujuan dari studi  ini  adalah  mengkaji  dimensi  ekonomi,  lingkungan  dan  sosial  dari pembangunan  berkelanjutan  serta  mengungkapkan  arti  dari  setiap  dimensi tersebut. Indikator-indikator yang diartikan sebagai penjelasan setiap dimensi itu nantinya sebagai dasar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengembangkan kompetensinya. Peningkatan kompetensi ASN nantinya sebagai penggerak dalam mewujudkan  pembangunan  Indonesia  yang  berkelanjutan.  Metode  penelitian dengan  literatur  review  menggunakan  data  sekunder  serta  studi  literatur terakreditasi nasional. Hasil dari penelitian ini diperoleh peningkatan kompetensi SDM  ASN  dapat  mewujudkan  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  yang  cukup signifikan yaitu tujuan 1; 3; 4; 8; 9; dan 14.
Keywords : Kompetensi, Pembangunan Berkelanjutan, Aparatur Sipil Negara

## 1. INTRODUCTIONS
Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan tantangan yang  harus  dicapai  dalam  penyelenggaraan  administrasi  negara  Indonesia. Sayangnya,  pengelolaan  ASN  dengan  menggunakan  sistem  merit  belum sepenuhnya  mampu  diterapkan.  Kebijakan  dalam  hal  manajemen  ASN  belum terlaksana berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Tak hanya itu, dalam hal  pengembangan  ASN  juga  belum  bisa  memenuhi  unsur  yang  adil,  objektif serta  wajar  sesuai  dengan  kebutuhan  birokrasi  pemerintahan.    Rendahnya tingkat kompetensi ASN yang kerap ditemukan dalam prakteknya akan sangat berpengaruh  terhadap  kualitas  kinerja  ASN,  menghambat  pembangunan nasional  serta  mengakibatkan  kurangnya  kebermanfaatan  kepada  publik.  Ini menjadi  perhatian  serius  sebab  dengan  kondisi  yang  terjadi  secara  terus- menerus akan berakibat buruk pada pembangunan negara yang berkelanjutan. Akan sangat sulit untuk melahirkan ASN yang profesional dan proporsional untuk mengemban tanggung jawab pelayanannya dengan baik.
Dalam  menjalankan  tugas  pelayanan,  pemerintah  dibantu  oleh  pegawai  yang disebut dengan ASN. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja  pada  instansi  pemerintah.    Pelayanan  pemerintahan  dapat  dikatakan baik  apabila  ASN  mampu  memberikan  kinerja  dalam  sebuah  organisasi. Pelayanan yang baik akan tercipta jika setiap elemen dalam sebuah organisasi mengetahui secara detail tugas pokok dan fungsinya masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan sehingga program untuk meningkatkan kinerja pegawai dapat berjalan dengan baik.
Terdapat  paling  sedikit  5  kajian  yang  dilakukan  Lembaga  Administrasi  Negara (LAN)  yang  memetakan  permasalahan  pengembangan  kompetensi  ASN  di Indonesia  baik  yang  datang  dari  dalam  maupun  luar  pemerintah.  Pertama, penyusunan  kebijakan  pengembangan  kepegawaian  ASN  saat  ini  belum dipedomani sesuai dengan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Kedua, pengembangan  kompetensi  ASN  belum  mengacu  pada  perencanaan pembangunan  mulai  dari  tingkat  nasional  hingga  daerah.  Ketiga,  antara perencanaan pembangunan nasional maupun daerah tidak memiliki keterkaitan dalam  tataran  organisasional  sehingga  menyebabkan  ketidakjelasan  program pengembangan  kepegawaian  dengan  rencana  strategis  yang  telah  disusun. Keempat, pengembangan kompetensi masih diartikan dalam ruang lingkup yang sempit dan pelaksanaan pendidikan dan  pelatihannya sebatas dilakukan secara klasikal. Kelima, pengembangan kompetensi masih diterapkan secara terpisah dengan kebijakan karir.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor 5  Tahun 2014  Pasal 69  ayat  3 menjelaskan bahwa  kompetensi  yang  harus  dimiliki  seorang  ASN  telah  diatur  di  dalam peraturan  perundang-undangan.  Pada  pasal  tersebut  mengkaji  tiga  komponen penting dalam pembagian kompetensi seorang ASN yang terdiri dari, kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis berarti  kompetensi  yang  harus  dimiliki  ASN  dan  dapat  diukur  dari  tingkat  dan
spesialisasi  pendidikan,  pelatihan  teknis  fungsional,  dan  pengalaman  bekerja secara teknis. Kompetensi manajerial berarti kompetensi yang diukur dari tinggi rendahnya  pendidikan,  pelatihan  struktural  atau  manajemen  dan  pengalaman kepemimpinan.  Sementara  kompetensi  sosial  kultural  merupakan  kompetensi yang dapat diukur dari pengalaman kerja ASN yang berhubungan erat dengan masyarakat dan lingkungan kerjanya.
Sesuai    dengan  Peraturan  Badan  Kepegawaian  Negara  Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran  Indeks  Profesionalitas  Aparatur  Sipil  Negara  Bab  IV  yang menjelaskan  Standar  dan  Dimensi  Pengukuran  Indeks  Profesionalitas  ASN. Adapun kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi kualifikasi,  kompetensi,  kinerja  dan  disiplin.  Setiap  dimensi  dalam  Standar Profesionalitas  ASN  sebagaimana  dimaksud  mencakup  bobot,  deskripsi,  dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar Profesionalitas ASN. Salah satunya merupakan dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data atau informasi mengenai  riwayat  pengembangan  kompetensi  yang  pernah  diikuti  PNS  dan tentunya  harus  sesuai  dengan  pelaksanaan  tugas  dan  jabatannya  di  dunia pemerintahan.

## Pembangunan berkelanjutan
Pembangunan  berkelanjutan  memiliki  definisi  dan  umum  diartikan  sebagai “gagasan  umat  manusia  yang  memiliki  kekuatan  untuk  menciptakan pembangunan yang memenuhi kebutuhannya saat ini tanda harus mengganggu kemampuan  generasi  selanjutnya  saat  memenuhi  kebutu hannya  pribadi” (WCED, 1987).
Terdapat lima prinsip   untuk   mencapai   tujuan pembangunan   berkelanjutan yang   disampaikan   oleh Jacobs,  dkk (1986), yaitu sebagai berikut:
a)  Integrasi        antara        konservasi        dan        pembangunan  (integration  of conservation and development);
b)  Pemeliharaan  integritas lingkungan (maintenance  of ecological integrity);
c)  Pemenuhan  kebutuhan  dasar  masyarakat (fullfilment of   basic   human needs) baik   kebutuhan   materi maupun non-materi;
d)  Mewujudkan  keadilan  sosial (social  equity) masa kini dan masa yang akan datang;dan
e)  Kesempatan  menentukan  nasib  sendiri  (self  determination)  melalui kemandirian  atau  partisipasi masyarakat
Indikator pembangunan berkeberlanjutan mencakup banyak aspek keberlanjutan,  namun  tidak  semuanya.  Mungkin  terdapat  perbedaan  antara indikator  yang  digunakan  di  satu  negara  dengan  indikator  yang  digunakan  di negara  lain.  Ada  berbagai  subjektivitas  dalam  sistem  indikator  di  berbagai negara, wilayah, dan tahap pembangunan. Ada banyak indikator dalam sistem pembangunan berkelanjutan yang dapat memberikan pengaruh terhadap sistem ini.  Indikator-indikator  tersebut  dirangkum  pada  tiga  dimensi  pembangunan berkelanjutan    yang    paling  mengemuka,  yaitu  dimensi  sosial,  ekonomi  dan lingkungan.  Keseimbangan  dari  tiga    dimensi    tersebut    dapat  mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

## Core Values ASN
BerAKHLAK  sebagai  Core  Values  ASN  adalah  nilai  mutlak  yang  harus dilaksanakan  oleh  setiap  ASN  di  seluruh  Indonesia.  BerAKHLAK  merupakan akronim  dari  Berorientasi  Pelayanan,  Akuntabel,  Kompeten,  Harmonis,  Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Core Values ASN ini adalah inti dari nilai-nilai dasar ASN sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara.  Core  values  merupakan  titik  tonggak  penguatan  budaya  kerja,  yang tidak hanya dilakukan oleh para ASN tingkat pusat namun sampai pada tingkat daerah.  Semangat  dari  penyeragaman  core  values  tersebut  ialah  untuk membangun  kesadaran  aparat,  pemahaman  hingga  akhirnya  implementasi budaya kerja harus sesuai dengan core values dan menjadi mindset yang harus tertanam dalam hati seluruh ASN saat menjalankan tugasnya.

## Berorientasi Pelayanan
1.  Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
2.  Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan
3.  Melakukan perbaikan tiada henti

## Akuntabel
1.  Melaksanakan  tugas  dengan  jujur,  bertanggungjawab,  cermat  serta disiplin dan berintegritas tinggi
2.  Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawa, efektif, dan efisien
3.  Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

## Kompeten
1.  Meningkatkan  kompetensi  diri  untuk  menjawab  tantangan  yang  selalu berubah
2.  Membantu orang lain belajar
3.  Membangun lingkungan kerja yang kondusif

## Harmonis
1.  Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
2.  Suka menolong orang lain
3.  Membangun lingkungan kerja yang kondusif

## Loyal
1.  Memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD RI Tahun 1945
2.  Setiap kepada NKRI serta pemerintahan yang sah
3.  Menjaga  nama  baik  sesama  ASN,  pimpinan,  instansi  dan  negara,  serta menjaga rahasia jabatan dan negara

## Adaptif

## 1.  Cepat menyesuaikan diri menghadapai perubahan
2.  Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
3.  Bertindak proaktif

## Kolaboratif
1.  Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
2.  Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
3.  Menggerakkan pemanfaatn berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

## 2. METHOD
Kerangka  SALSA  digunakan  untuk  pencarian  literatur  dan  analisis  untuk meminimalkan  subyektivitas.  Literatur  ilmiah  menunjukkan  metodologi  SALSA sebagai salah satu alat yang terbaik untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensistematisasikan  literatur,  yang  menjamin  presisi  dan  kelengkapan metodologi.  Selanjutnya  pernyataan  PRISMA  pun  disusul  untuk  menjamin konsistensi  dan  kelengkapan  proses  penelitian.  PRISMA  juga  memastikan bahwa penelitian tersebut akurat dan lengkap. Gambar 1 menunjukkan kerangka kerja untuk pencarian dan tinjauan literatur sistematis.
Gambar 1. Kerangka SALSA untuk pencarian dan tinjauan literatur sistematis
Fase pertama dari teknik SALSA adalah pencarian; pencarian literatur dilakukan pada  database  Google  Scholar  dengan  kombinasi  topik:  “peningkatan kompetensi  SDM”  dan  “tujuan  pembangunan  berkelanjutan”.  Pencarian mencakup  periode  2012 –2023.  Tahap  kedua  dari  SALSA  adalah  penilaian dengan menggunakan PRISMA. Teknik ini digunakan untuk pemilihan makalah yang  diikuti.  Publikasi  ini  disertakan  untuk  analisis  lebih  lanjut  jika  memenuhi kriteria inklusi. Kriteria inklusi adalah sebagai berikut: kombinasi kata kunci pada judul,  kata  kunci  bagian,  atau  abstrak  makalah;  penilaian  berorientasi  pada penelitian  yang  melibatkan  ASN  sebagai  penulis  dan  atau  sebagian  objek penelitian;  makalah  yang  diterbitkan  di  jurnal  ilmiah  yang ditinjau  sejawat; dan makalahnya  diterbitkan  di  bidang  ekonomi,  sosial,  hukum,  politik,  hingga pengabdian  masyarakat,  yang  membahas  indikator-indikator  dari  tujuan pembangunan  berkelanjutan.  Kriteria  eksklusi  adalah  sebagai  berikut:  review artikel;  tajuk  rencana  surat;  makalah  prosiding  konferensi;  makalah  yang  tidak ditulis dalam bahasa Inggris; dokumen bukan makalah penelitian utama. Tabel 1 menunjukkan  jumlah  penelitian  yang  diperoleh  dari  pencarian  setiap  dimensi. Gambar 2 menunjukkan langkah PRISMA untuk tahap penilaian.
Pencarian Penilaian Sintesis Analisis identifikasi kata kunci; basis data pencarian seleksi makalah melalui pernyataan PRISMA ekstraksi dan kategorisasi data analisis data, perbandingan hasil dan kesimpulan
Gambar 2. Langkah-langkah PRISMA untuk tahap penilaian.
Kumpulan  indikator  yang  teridentifikasi  ditemukan  dalam  artikel  jurnal  yang diterbitkan dari tahun 2012 hingga tahun 2023. Dari 40 publikasi yang dianalisis, sebanyak  11  publikasi  diterbitkan  tahun  2022  (27,5%);  7  publikasi  tahun  2022 (17,5%);  6  publikasi  tahun  2021  (15%);  5  publikasi  tahun  2020  (12,5%);  3 publikasi  tahun  2019  (7,5%);  3  publikasi  tahun  2018  (7,5%);  2  publikasi  tahun 2015 (5%); serta masing-masing 1 publikasi tahun 2017; 2016; dan 2012 (2,5%). Gambar  3  menunjukkan  jumlah  makalah  yang  diterbitkan  pada  tahun  2012 – 2023.

## Gambar 3. Tahun Penelitian Diterbitkan
Analisis  menunjukkan  ditemukan  40  total  penelitian  untuk  mengekstraksi indikator-indikator  tujuan  pembangunan  berkelanjutan.  Tabel  1  menunjukkan
‘Percepatan peningkatan kompetensi SDM ASN berakhlak untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan’, n = 248
Pembacaan teks selesai. Analisis konten. Aplikasi dari
pengecualian kriteria, n = 40
Judul bacaan, abstrak, dan kata kunci. Aplikasi dari kriteria inklusi
dan eksklusi, n = 52 Kriteria
- Peneliti dan atau objek penelitian: ASN di Indonesia
- Membahas 3 pilar utama dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan Identifikasi Penyaringan Kelayakan Studi disertakan untuk analisis dan evaluasi lebih lanjut, n = 40 Pembahasan /Included Penelitian yang dikecualikan Penelitian yang dikecualikan n = 196
0 2 4 6 8 10 12 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 Jumlah Publikasi
indikator-indikator  yang  diambil  dari  makalah-makalah  tersebut.  Untuk  dimensi sosial,  ditemukan  6  indikator;  untuk  dimensi  ekonomi,  ditemukan  5  indikator; untuk dimensi lingkungan hidup terdapat 3 indikator.
Tabel 1. Penelitian yang diperoleh dari pencarian setiap dimensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Dimensi Indikator Referensi Sosial Kontribusi terhadap lapangan kerja [1]; [11] Struktur demografi [16]; [25]; [30]; [32] Pendidikan/ Pengetahuan/ Kompetensi/ Pengembangan [3]; [4]; [5]; [6]; [7]; [8]; [9]; [10]; [11]; [13]; [14]; [15]; [16]; [19]; [20]; [21]; [22]; [23]; [24]; [25]; [26]; [27]; [28]; [29]; [30]; [31]; [32]; [33]; [34]; [35]; [37]; [38]; [39]; [40] Keamanan Makanan/ Kesehatan dan Nutrisi [24]; [25]; [26]; [28]; [30]; [31]; [32]; [35]; [37]; [40] Teknologi [1]; [3]; [6]; [8]; [9]; [10]; [11]; [14]; [36]; [40] Kualitas Proses Pelayanan [2]; [3]; [4]; [5]; [6]; [8]; [9]; [10]; [11]; [12]; [13]; [14]; [15]; [16]; [17]; [18]; [23]; [24]; [25]; [26]; [28]; [29]; [30]; [31]; [32]; [33]; [34]; [35]; [36]; [37]; [38] Ekonomi Produktivitas Modal [1]; [11] Produktivitas Tenaga Kerja [1]; [4]; [5]; [6]; [8]; [11]; [20]; [21]; [34]; [38] Aksesibilitas [11]; [16]; [28]; [31] Efisiensi/ Efektivitas [2]; [3]; [6]; [7]; [10]; [12]; [13]; [14]; [19]; [20]; [21]; [27]; [28]; [32]; [34]; [36]; [37]; [38]; [39]; [40]
Dimensi Indikator Referensi Profitability [1] Lingkungan Polusi [11] Biodiversitas/Keanekaragaman Hayati [11] Sumber Daya [1]; [2]; [6]; [8]; [11]; [17]; [27]
Sumber: Data Diolah Peneliti, (2023)

## 3. RESERCH
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemukan  indikator-indikator  yang  relevan dengan  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  dalam  meningkatkan  kompetensi SDM  ASN  ber-AKHLAK  di  Indonesia.  Aspek  ekologi,  ekonomi,  dan  sosial semuanya menjadi bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan  Badan  Pusat  Statistika  (2023)  dalam  buku,  ‘Indikator  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  tahun  2022’  menerangkan  bahwa  tujuan-tujuan pembangunan  berkelanjutan  yang  dapat  tercapai  melalui  peningkatan kompetensi SDM ASN yaitu:
✓ Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
✓ Tujuan  3: Menjamin  Kehidupan  yang  Sehat  dan  Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
✓ Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat
✓ Tujuan  8 :  Meningkatkan  Pertumbuhan  Ekonomi  yang  Inklusif  dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan  Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
✓ Tujuan  9: Membangun  Infrastruktur  yang  Tangguh,  Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
✓ Tujuan  14: Melestarikan  dan  Memanfaatkan  Secara  Berkelanjutan Sumber  Daya  Kelautan  dan  Samudera  untuk  Pembangunan Berkelanjutan

## Ekonomi
- Produktivitas Modal
- Produktivitas Tenaga
Kerja
- Aksesibilitas
- Efisiensi/ Efektivitas
- Profitability
Sosial
- Kontribusi terhadap lapangan kerja - Struktur demografi
- Pendidikan/ Pengetahuan/
Kompetensi/ Pengembangan - Keamanan Makanan/
Kesehatan dan Nutrisi - Teknologi - Kualitas Proses Pelayanan Lingkungan - Polusi - Biodiversitas/Keanek aragaman Hayati - Sumber Daya
Gambar 4. Indikator yang paling direkomendasikan untuk keberlanjutan kompetensi SDM ASN
Indikator-indikator  pada  Gambar  4  di  atas  dihubungkan  dengan core  values AKHLAK ASN, dapat diperoleh bahwa dimensi sosial yang paling mendominasi untuk  meningkatkan  kompetensi  SDM  agar  mencapai  tujuan  pembangunan berkelanjutan  dengan  melalui  kegiatan  pendidikan,  pengetahuan,  kompetensi (sertifikasi), dan pengembangan (pelatihan). Selanjutnya disusul kualitas proses pelayanan,  kesehatan,  dan  teknologi.  Hal  ini  didukung  dengan  penelitian Hasmidah,  (2022)  mengenai  peran  tenaga  ASN  di  bidang  pendidikan  dalam menyelesaikan  permasalahan  anak  putus  sekolah.  Selanjutnya  didukung penelitian  Maksin,  dkk,  (2022)  dengan  memegang  teguh  nilai  Ber-AKHLAK dalam melaksanakan tugas, maka ASN dapat mendorong terciptanya birokrasi yang semakin dinamis untuk mendukung pembangunan Indonesia. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  disajikan  pada  Gambar  4,  dapat  diperoleh bahwa indikator yang lebih mendominasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada dimensi ekonomi yaitu indikator efisiensi dan efektivitas. Hal ini  didukung  penelitian  Destiana,  (2022)  menyatakan  bahwa  untuk  merespon persaingan global yang masuk dalam ranah digital, SDM di sektor publik dituntut untuk dapat lebih adaptif agar kinerja pelayanan pemerintah lebih optimal dengan memberdayakan kemajuan teknologi dalam menunjang efektifitas dan efisiensi organisasi.
Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada Gambar 4, dapat diperoleh  bahwa  indikator  yang  lebih  mendominasi  untuk  mencapai  tujuan pembangunan  berkelanjutan  pada  dimensi  lingkungan  yaitu  indikator  sumber daya. Menurut penelitian Lumbanraja (2023), demi mewujudkan pembangunan yang  berkelanjutan  maka  sangat  diperlukan  mengembangkan  sistem  yang menghasilkan keuntungan beriringan dengan menghindari kerusakan lingkungan. Hal ini dengan mempertimbangkan inovasi ramah lingkungan (bebas polusi), pengelolaan sumber daya dan limbah dengan baik, penggunaan kembali bahan baku serta transisi menuju konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Menurut penelitian Maksin, dkk, (2022) menyatakan bahwa ASN dibekali dengan sumber daya oleh negara yang sudah barang tentu berupa entitas yang harus dipertanggungjawabkan.  ASN  diharapkan  untuk  menggunakan  kekayaan  dan barang milik negara secara bertanggung jawab,  efektif, dan efisien.  Efektivitas yang  merupakan  tingkat  penggunaan  sumber  daya  organisasi  (tenaga,  uang, teknologi,  bahan  baku)  dimaksimalkan  dengan  maksud  menaikkan  hasil  dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Menurut penelitian yang dilakukan Widyasari,  dkk,  (2023)  bahwa  tenaga  ASN  yang  berperan  melakukan pengembangan sumber daya dengan melibatkan peran masyarakat. Sehingga pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan, dapat memberikan keuntungan secara ekonomi, sosial, budaya kepada masyarakat. Berdasarkan  indikator-indikator  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  yang  telah diuraikan  dalam  penelitian-penelitian  tersebut  telah  memenuhi core  values AKHLAK ASN, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
1.  Nilai yang pertama adalah nilai berorientasi pelayanan, setiap insan ASN diwajibkan  berkomitmen  memberikan  pelayanan  prima  bagi  kebutuhan masyarakat. ASN  dituntut  untuk  bersikap  ramah,  cekatan,  solutif,  serta dapat  diandalkan  dalam  memahami  dan  mematuhi  segala  kebutuhan
masyarakat. Perbaikan tiada henti juga wajib dilakukan sebagai evaluasi dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat.
2.  Nilai yang kedua adalah akuntabilitas, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, serta berintegritas tinggi wajib dijunjung dan tertanam dalam diri ASN
3.  Nilai yang ketiga adalah kompeten. Nilai ini menggambarkan ASN untuk terus  belajar  mengembangkan  kapabilitas.  ASN  harus  mampu meningkatkan kompetensi untuk menjawab tantangan yang akan selalu berubah serta melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan kualitas terbaik, seperti menguasai bidang teknologi informasi sebagai penunjang proses pelaksanaan pekerjaan.
4.  Nilai yang keempat adalah harmonis. Nilai ini menjadi penting terutama dalam kaitannya dengan proses, kemampuan, dan kualitas berorganisasi dalam pekerjaan. Setiap ASN harus menumbuhkan rasa saling peduli dan menghargai  perbedaan.  Terciptanya  harmonisasi  dapat  membangun lingkungan  kerja  yang  kondusif  yang  berefek  kepada  pelayanan  yang prima kepada masyarakat
5.  Nilai  yang  kelima  yaitu  loyal,  dimana  ASN  dituntut  untuk  selalu mendedikasikan dirinya serta mengutamakan kepentingan untuk bangsa dan negara.
6.  Nilai  yang  keenam  yaitu  adaptif,  dimana  ASN  diharapkan  terus  untuk selalu  mengembangkan  kreativitas  dan  inovasinya  dalam  pemberian pelayanan publik terhadap masyarakat.
• Nilai yang terakhir yaitu kolaboratif. Nilai tersebut diperlukan untuk berupaya dalam mengatasi pemecahan masalah bangsa ini, yang mana sebaiknya dilakukan dengan membangun suatu kerja sama secara sinergis antar sesama ASN (Maksin, dkk, (2022).

## 4. CONCLUSION
1.  Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dimensi sosial yang paling mendominasi  untuk  meningkatkan  kompetensi  SDM  ASN  ber-AKHLAK untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  dengan  melalui kegiatan  pendidikan,  pengetahuan,  kompetensi  (sertifikasi),  dan pengembangan  (pelatihan),  kualitas  proses  pelayanan,  kesehatan,  dan teknologi.
2.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  indikator  yang  lebih mendominasi  meningkatkan  kompetensi  SDM  ASN  ber-AKHLAK  untuk mencapai  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  pada  dimensi  ekonomi yaitu  indikator  efisiensi  dan  efektivitas,  produktivitas  tenaga  kerja, aksesibilitas.
3.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  indikator  yang  lebih mendominasi  meningkatkan  kompetensi  SDM  ASN  ber-AKHLAK  untuk mencapai  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  pada  dimensi  lingkungan yaitu indikator sumber daya.

## REFERENCES
[1] Mulyadi, A., T. A. Dwisasti, C. Rahmanasari. (2022). Mewujudkan
Pemerintahan   Berkelas   Dunia   Melalui Rekruitmen Smart Asn Berakhlak Di Era 4.0. Musamus Journal Of Public Administration. Pp: 529-537.
Diakses dari
https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/fisip/article/view/5412/3048 [20
November 2023].
[2] Maksin, M., R. A. Tantri, S. Hidayat, dan A. E. Ariyanto. (2022). Pelaksanaan Program “ASN Ber-Akhlak” Sebagai Bentuk Pengembangan Pegawai Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Loyalitas Pegawai. Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi.Vol 8 (1). Pp: 27 –
34. Diakses dari https://journal.umpr.ac.id/index.php/restorica/article/view/3117/2493 [20 November 2023]
[3] Sari, S. I., dan M. Maya. (2021). Efektivitas Program Kartu Smart Madani Di Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara.Vol. 19 (2). Pp: 75-85 76 e-ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X.
[4] Wahyuni, S. (2020). Capacity Building Strategy Of Public Training Institute In Improving Civil Servant’s Competencies To Realized Learning Organization. Jurnal Bestari. Vol 1 (1). Pp:32-46. Diakses dari https://jurnalbestari.ntbprov.go.id/index.php/bestari1/article/view/6/4 [20
November 2023]
[5] Ahmad, A. (2023). Efektivitas Service Excellent Training dan Implementasi Core Value Ber akhlak Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Instansi Pemerintah Sektor Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang). Diakses dari http://repository.itbwigalumajang.ac.id/2001/ [20 November 2023]
[6] Destiana, R. (2023). Kepemimpinan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol. 5 (1). Pp: 437- 460. Diakses dari
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/view/15762/9173 [20
November 2023].
[7] Pramudito, H., E. Brotojoyo, A. Utomo, L. A. Imron. (2023). Mewujudkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Boyolali. Wasana Nyata: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat. Vol 7 (1). Pp: 68-79. Diakses dari https://www.e-journal.stie- aub.ac.id/index.php/wasana_nyata/article/view/1479/977 [20 November 2023].
[8] Safiri, R. B. (2022). Pelatihan Penerapan Perilaku Adaptif PNS dalam Menghadapi Era Globalisasi. COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 2 (2). Pp. 107-114. Diakses dari https://www.jurnalp4i.com/index.php/community/article/view/1917/1787 [20 November 2023].
[9] Pratiwi, S., N, Faradila, dan Y. Iashania. (2022). Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik. Nusantara Innovation Journal. Vol. 1(1). Pp: 28-37. Diakses dari https://bpsdm.kaltimprov.go.id/ [20 November 2023].
[10] Basuki, A. (2021). Pembangunan Pendidikan di Provinsi Banten. Jurnal Sumber Daya Aparatur. Vol. 3 (1). Pp: 99-114. Diakses dari https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/JSDA/article/view/278 [20 November 2023].
[11] Christanto, L. M. H., S. J. Purnomo, dan F. I. Farhan. (2023). Transformasi Pembangunan di Kabupaten Sanggau melalui Rencana Induk Kelitbangan dan Kualitas Riset yang Unggul. AoEJ: Academy of Education Journal. Vol. 14 (2). Pp: 435-445. Diakses dari https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/fkip/article/view/1712/1470 [20 November 2023].
[12] Kadarisman, M., Izzatusholekha, dan N. Putra. (2021). Dinamika Politik dalam Reformasi Administrasi Publik. KAIS Kajian Ilmu Sosial. Vol. 2 (1). Pp: 141-157. Diakses dari
https://jurnal.umj.ac.id/index.php/kais/article/view/9660/5820 [20 November 2023].
[13] Sedarmayanti, dan N. Nurliawati. (2012). Strategi Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi dalam Rangka Pencegahan Korupsi Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol. 10 (3). Pp: 337-362. Diakses dari
https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/311/285 [20
November 2023].
[14] Mufhidah, S. (2022). Penerapan Nilai Integritas Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung. Skripsi Diakses dari https://digilib.unila.ac.id/59856/ [20 November 2023].
[15] Purnomo, A. H., dan P. Hapsari. (2019). Analisis Kebutuhan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Riset Pembangunan. Vol. 2(1). Pp: 12-21. Diakses dari https://jrp1.kaltimprov.go.id/index.php/jrp/article/view/43/26 [20 November 2023].
[16] Wardi, S. (2020). Gaya Kepemimpinan Walikota untuk Meningkatkan Kinerja dan Akhlak Aparatur Sipil Negara di Kota Pontianak. Jurnal Kajian Pembelajaran dan Keilmuan Vol. 3 (2). Pp: 185-192. Diakses dari https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jurnalkpk/article/view/41212/756765862 16 [20 November 2023].
[17] Widyasari, N. K. Puspa, Swadaya, A. A. Putu, Budiarta, I. Putu. (2023). Penanganan BIMTEK untuk Pengembangan Desa Wisata. Diploma thesis, Politeknik Negeri Bali. Diakses dari https://repository.pnb.ac.id/9510/ [20 November 2023].
[18] Awanis, I. D. (2021). Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menciptakan Smart City Madani. Diakses dari https://repository.uin- suska.ac.id/46681/ [20 November 2023].
[19] Septiady, G. (2017). Peran Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Lpmp) dalam Meningkatkan Kompetensi Guru (Studi Kasus: LPMP Propinsi DKI
Jakarta). Skripsi. Diakses dari http://repository.unj.ac.id/ [20 November 2023].
[20] Mahendra, R. O. (2021). Analisis Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian melalui Jalur Inpassing pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Tesis. Diakses dari https://repository.uir.ac.id/ [20 November 2023].
[21] Partiningsih. (2018). Pelatihan dan Pengembangan Profesionalisme Guru di MAN 2 Bandar Lampung. Diakses dari http://repository.radenintan.ac.id/4565/ [20 November 2023].
[22] Yudo, W. H. (2016). Analisis Kompetensi Aparat dalam Meningkatkan Ketertiban Siswa Berlalu Lintas di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Tesis. Diakses dari http://eprint.stieww.ac.id/ [20 November 2023].
[23] Pradana, H. D. dan I. K. P. Arthana. (2015). Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur. Jurnal Mahasiswa UNS. Pp: 1-10. Diakses dari https://core.ac.uk/ [20 November 2023].
[24] Fahrezi, A. (2022). Standardisasi Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik di Era Pandemi Covid-19. Skripsi. Diakses dari https://eprints.uinsaizu.ac.id/ [20 November 2023].
[25] Yurza, R. (2020). Pelaksanaan Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Camat Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu. Diakses dari https://repository.uir.ac.id/ [20 November 2023].
[26] Pratama, D. (2023). Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dengan Upaya Reward, Punishment dan Motivasi Kerja. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Diakses dari http://repository.unissula.ac.id/ [20 November 2023].
[27] Mubarok, L. (2022). Implementasi Penilaian Autentik Kurikulum 2013 di Mi Maarif Nu Karangdadap Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. Diakses dari https://repository.uinsaizu.ac.id/ [20 November 2023].
[28] Putri, B. A. (2020). Analisis Penerapan Rujukan Berjenjang Pasien Peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas Mandala Kota Medan. Skripsi. Diakses dari http://repository.uinsu.ac.id/ [20 November 2023].
[29] Ramadhania, D. (2021). Hubungan Disiplin Kerja dengan Kinerja Pegawai Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. Skripsi. Diakses dari https://repository-feb.unpak.ac.id/ [20 November 2023].
[30] Yunita, E. P.  (2019). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mengupayakan Program Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru. Tesis. Diakses dari https://repository.uir.ac.id/ [20 November 2023].
[31] Hasmidah, R. (2022). Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Tenayan Raya. Diakses dari https://repository.uir.ac.id/11199/ [20 November 2023].
[32] Anggraini, W. P.  (2022). Analisis Etika Pelayanan Publik Di Kantor Lurah Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Diakses dari https://repository.uir.ac.id/18328/ [20 November 2023].
[33] Sudjatmoko, P. H. (2018). Evaluasi Dan Strategi Peningkatan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Jenjang Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga Diy Tahun 2017. Tesis. Diakses dari http://eprint.stieww.ac.id/296/ [20 November 2023].
[34] Hamdanah, E. (2023). Strategi Pengelolaan Anggaran Lembaga Pendidikan (Studi tentang Sistem Pengelolaan Dana BOS dan Dampaknya terhadap Kualitas Pendidikan di MI Misbahul Ulum Pasucen Trangkil Pati). Diakses dari http://repository.iainkudus.ac.id/11221/ [20 November 2023].
[35] Putri, D. M. (2019). Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) Pada Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura. Diakses dari https://repository.uir.ac.id/7131/ [20 November 2023].
[36] Yanti, S. (2022). Strategi Media Relations Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dalam Mensosialisasikan Program Kerja Pemerintah. Diakses dari https://etheses.iainponorogo.ac.id/20969/ [20 November 2023].
[37] Utama, W. R. (2018). Efektivitas Pengelolaan Pangkalan TNI AL (Lanal) Banten dalam Menjaga Wilayah Perairan Banten. https://eprints.untirta.ac.id/1069/ [20 November 2023].
[38] Arfiansyah, M. R. (2020). Implementasi Perilaku Kerja Berbasis Nilai Budaya Kerja (NBK) Pada Kementerian Agama Republik Indonesia: Analisis Dengan Pendekatan Modifikasi Theory of Planned Behavior (TPB). Tesis. Diakses dari https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/28102 [20 November 2023].
[39] Hormansyah. (2015). Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah (Studi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kereng Bangkirai Palangka Raya). Diakses dari http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/57/ [20 November 2023].
[40] Azizah, Firdhany Nur. (2022). Persepsi guru Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Khairat Semarang terhadap digitalisasi pendidikan. Diakses dari https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20042/ [20 November 2023].
[41] Bathaei, A, dan D. Streimikiene. (2023). A Systematic Review of Agricultural Sustainability Indicators. https://doi.org/10.3390/agriculture13020241http
[42] Lumbanraja, P.C. dan Lumbanraja, P.L. (2023). Analisis Variabel Ekonomi Hijau (Green Economy Variable) Terhadap Pendapatan Indonesia (Tahun 2011-2020) dengan Metode SEM-PLS. Cendekia Niaga : Journal of Trade Development and Studies. Volume 7 Nomor 1: 61-73. [Diakses pada 23 November 2023].
[43] World  Commission  on  Environment  and  Development(WCED). (1987). Report     of     the     World Commission  on  Environment  and Development: Our Common Future. Diakses pada:  http://www.un- documents.net/our-common-future.pdf [Diakses pada 23 November 2023].
[44] Jacobs, P., J. Gardner.,&D. Munro. (1986). Sustainable and    Equitable Development:    An    Emerging Paradigm,  in  P.  Jacobs  and  D.  A. Munro (Eds.), Conservation     with     Equity:     Strategies     for
Sustainable Development. International Union for Conservation  of  Nature and  Natural  Resources, Cambridge, U. K. [Diakses pada 23 November 2023].