## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174

## Volume 4 Nomor 1, 2024

## Authors
1 Abdil Azizul Furqon
2 Jaury Douglas Pardomuan
3 Michael Geovani Joseph
4 Iwan Erar Joesoef

## Affiliation
1,2,3 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email 1 abdilazizul@gmail.com
2 yauridouglas7110@gmail.com
3 giovannijoseph77@gmail.com
4 iwan.erar@gmail.com
Date Submission 17 December 2023

## Date Accepted
30 January 2024
Date Published 31 January 2024

## DOI
10.52249

## PUTUSAN  MAHKAMAH  KONSTITUSI NO. 90/PUU-XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT  HUKUM  H.L.A  Hart  dan  Ronald Dworkin

## Abstract
This  article  focuses  on  the  Constitutional  Court  decision  no. 90/PUU-XXI/2023  which  has  attracted  a  lot  of  attention  from experts and practitioners in the field. So the author is interested in studying the decision using the perspective of Hart and Dworkin's legal philosophy. The method used in writing is normative juridical with a case study approach and statutory regulations. Regarding the data collection method used is literature study. Based on the author's analysis, it can be concluded that if we use H.L.A. Hart's legal philosophy, the Constitutional Court Decision No. 90/PUU- XXI/2023 is in line with his framework of thought. However, if you  use  Dworkin's  concept  of  thought,  Constitutional  Court Decision no. 90/PUU-XXI/2023 is contrary to the legal concept of integrity Keywords: Constitutional  Court,  Legal  Philosophy, Hart, Dworkin

## Abstrak
Penulisan  artikel  ini  berfokus  pada  putusan  Mahkamah Konstitusi  No.  90/PUU-XXI/2023  yang  sempat  menarik banyak  perhatian  dari  ahli  hingga  praktisi  di  bidang. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji putusan tersebut dengan  menggunakan  perspektif  filsafat  hukum  Hart  dan Dworkin.  Metode  yang  digunakan  pada  penulisan  adalah yuridis normative dengan metode pendekatan studi kasus dan  peraturan  perundang-undangan.  Mengenai  metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi  pustaka. Berdasarkan analisis penulis maka dapat disimpulkan jika menggunakan  filsafat  hukum  H.L.A  Hart  maka  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  90/PUU-XXI/2023  selaras dengan  kerangkan  pemikirannya.  Namun  apabila menggunakan  konsep  pemikiran  Dworkin,  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  90/PUU-XXI/2023  ini bertentangan dengan konsep hukum sebagai integritas Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Filsafat Hukum, Hart, Dworkin

## PENDAHULUAN
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Perkara 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia  pencalonan  presiden  dan  wakil  presiden  menjadi  contoh  kasus  perdebatan  terkait pelaksanaan hukum di Indonesia yang terus berkembang. Putusan ini menjadi contoh kasus yang ideal untuk dijadikan pembahasan karena dalam kasus putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor perkara 90/PUU-XXI/2023 terdapat gambaran langsung dari perdebatan antara Hart  dan  Dworkin.  Putusan  mahkamah  konstitusi  dapat  dianggap  final  dan  mengikat
Abdil Azizul Furqon 1 ,Jaury Douglas Pardomuan 2 ,Michael Geovani Joseph 3 ,Iwan Erar Joesoef 4
1,2,3 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
sehingga secara positivisme hukum sudah sesuai prosedur, namun permasalahannya justru ada pada hakimnya. Ketua mahkamah konstitusi, hakim Anwar Usman dianggap memiliki konflik kepentingan karena putusan tersebut secara tidak langsung menguntungkan anggota keluarganya  yaitu  Gibran  Rakabuming  Raka  yang  dapat  mendaftar  menjadi  calon  wakil presiden dari Prabowo Subianto.
Sebelum lebih lanjut membahas kasus tersebut, perlu dijelaskan terlebih dahulu secara singkat  apa  itu  perdebatan  Hart  dan  Dworkin.  Secara  singkat  perdebatan  Hart-Dworkin adalah perdebatan mengenai posisi moralitas dalam hukum itu sendiri. Filsafat hukum H.L.A Hart  menekankan  akan  kepastian  hukum  atau  positivisme  hukum,  Hart  menganggap moralitas  seharusnya  tidak  diberikan  porsi  signifikan  dalam  diri  seorang  hakim  dalam memutuskan  perkara.  Hart  beranggapan  bahwa  hakim  seharusnya  mengikuti  undang- undang  yang  berlaku  secara  imparsial  terlepas  dari  nilai-nilai  yang  dimiliki  dirinya. Penekanan Hart pada kepastian hukum tidak terlepas dari keadaan pelaksanaan hukum di masa Hart berkarya, di masa tersebut hukum seringkali didorong oleh keyakinan bersama/ moralitas  dari  hakim.  Pelaksanaan  hukum  di  tradisi  yurisprudensi  atau  anglo-saxon mengakibatkan hakim seringkali tidak mendasarkan diri pada hukum yang berlaku atau jika belum ada hukumnya hakim dapat bertindak menemukan hukum.
Filsafat hukum Hart yang memisahkan antara moralitas dan hukum dipengaruhi oleh Jeremy Bentham (Schofield, 2010). Ketika membicarakan Bentham, bayangan banyak orang akan langsung tertuju pada teori utilitarian atau kemanfaatan hukum (Schofield, 2021). Maka dengan memahami teori utilitarian akan mempermudah kita memahami dasar berpikir dari Hart  untuk  memisahkan  moralitas  dan  hukum.  Utilitarian  lahir  dari  upaya  untuk memberikan  manfaat  sebanyak-banyaknya  bagi  manusia  disertai  derita  yang  serendah- rendahnya. Maka daripada itu hakim seharusnya memiliki pola pikir yang rasional bukan mendasarkan diri pada moralitas.
Berikutnya  filsafat  hukum  yang  sangat  berpengaruh  pada  konsepsi  berpikir  Hart adalah konsep kepastian hukum dari Hans Kelsen.(Bix, 2018) Secara sederhana pendekatan Hans Kelsen mempengaruhi H. L. A. Hart dalam hal pandangan normativitas hukum yang sederhana dan tidak ambisius: hukum sebagai bentuk normatif. Norma hukum sering kali menentukan  apa  yang  harus  atau  tidak  boleh  dilakukan  seseorang.  diperlukan.  Hukum seharusnya tidak dipandang secara moral melainkan secara normatif.
Terakhir  adalah  pandangan  Hart  mengenai  keadilan.  Hart  menginginkan  konsep keadilan  formal  yang  terpisah  dari  moralitas.  Hart  berpendapat  bahwa  keadilan  dapat dikonsepsikan  melalui  konsep-konsep  keadilan  yang  telah  ada.  Hart  menekankan  bahwa diperlukan penanganan yang serupa untuk kasus yang serupa (konsistensi) dan penanganan yang berbeda atau khusus untuk kasus-kasus tertentu. Dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan  keputusan-keputusan  yang  adil.  Unsur-unsur  teori  keadilan  Hart  ini  dapat ditelusuri  kembali  ke  preseden  doktrinalnya  dalam  teks  Aristoteles,  Sidgwick,  Perelman, Ross, dan Del Vecchio.(Popovic, 2022)
Berikutnya  kita  perlu  memahami  pemikiran  Ronald  Dworkin.  Ronald  Dworkin menekankan  akan  pentingnya  moralitas  dalam  pelaksanaan  hukum.  Hakim  seharusnya bertindak  sebagai  seseorang  yang  memahami  moralitas  secara  penuh  sehingga  dapat bertindak seperti “Hercules” yaitu seseorang yang memahami cara mengambil keputusan- keputusan  terbaik  berdasarkan  penguasaannya  terhadap  moralitas.(Rai,  2017)  Dengan demikian  cara  pandang  Dworkin  memposisikan  hakim  layaknya  “wakil  Tuhan”  di  bumi
Abdil Azizul Furqon 1 ,Jaury Douglas Pardomuan 2 ,Michael Geovani Joseph 3 ,Iwan Erar Joesoef 4
1,2,3 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
dalam  memutuskan  perkara.  Maka  daripada  itu  hakim  seharusnya  merupakan  seseorang yang memiliki kualitas-kualitas seperti Hercules agar hukum dapat berjalan dengan baik.
Pemikiran Ronald Dworkin sejalan dengan mazhab hukum Yurisprudensi yang dianut oleh negara-negara anglo-saxon dimana hakim memiliki wewenang luas untuk menemukan hukum  dan  menciptakan  yurisprudensi.  Filsafat  hukum  Ronald  Dworkin  juga  sangat mendukung  filsafat  liberalism.  Dworkin  seringkali  dikritik  karena  dianggap  tidak berperasaan  dalam  filsafatnya  terkait  keadilan  sosial.  Hal  ini  karena  Dworkin  mengikuti konsep filsafat dari Rawls. Dworkin berangkat dari konsep keadilan John Rawls.(Dworkin, 2012) Sederhananya Dworkin tidak menolak kesenjangan sosial melainkan lebih menekankan bagaimana negara dapat berperan dalam memanfaatkan sumberdaya yang didapatkan dari kesenjangan  sosial  tersebut  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial.  Dalam  hal  ini  negara memiliki peran sentral dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.
Dari pemaparan kedua filsafat hukum tersebut terlihat permasalahan perdebatan Hart dan Dworkin. Hart menginginkan hukum yang normatif dan bebas dari moralitas, moralitas berada  pada  posisi  yang  terpisah  daripada  hukum.  Peran  hakim  adalah  sejauh  undang- undang  mengamanatkan.  Dworkin  tidak  setuju  dengan  filsafat  hukum  dari  Hart  dan berpendapat bahwa moralitas merupakan dasar memahami hukum, filsafat hukum Dworkin yang  dipengaruhi  paham  liberalism  dan  teori  keadilan  Rawls  mendorong  Dworkin  untuk menciptakan filsafat hukum liberal yang menekankan pada kompetensi moralitas daripada hakim.
Maka  permasalahan  dari  putusan  mahkamah  konstitusi  nomor  perkara  90/PUU- XXI/2023  terkait  batas  usia  pencalonan  presiden  dan  wakil  presiden  terlihat  jelas  dengan mempertimbangkan  perdebatan  Hart-Dworkin.  Jika  kita  menggunakan  kerangka  berpikir dari  Hart  maka  yang  dikedepankan  adalah  asas  kepastian  hukum  beserta  manfaat  yang dibawanya. Pendekatan filosofis inilah yang mendorong dukungan terkait putusan tersebut. Menurut pemberitaan di RRI (18/10/2023)Putusan tersebut dianggap membuka jalan bagi orang-orang yang berusia masih muda atau “anak muda”. Pembelaan inilah yang seringkali digaungkan  dari  sisi  utilitarian  hukum  terkait  putusan  mahkamah  konstitusi  tersebut. Terlepas adanya Gibran yang diuntungkan secara langsung oleh putusan tersebut, faktanya putusan mahkamah konstitusi tersebut memang membuka kesempatan bagi kepala-kepala daerah lain jika memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.
Berikutnya  adalah  dari  sisi  kepastian  hukum,  pendekatan  kepastian  hukum  dalam hukum  Indonesia  mengamanatkan  mahkamah  konstitusi  untuk  memodifikasi  undang- undang.  Dengan  demikian  putusan  mahkamah  konstitusi  tersebut  meskipun menguntungkan  Gibran  dan  diputuskan  dengan  permasalahan  terkait  etik  dari  hakim Mahkamah Konstitusi tetap berkekuatan hokum. Dengan memisahkan moralitas daripada hukum, permasalahan putusan mahkamah konstitusi menjadi 2 permasalahan berbeda yaitu permasalahan hukum dan permasalahan etik. Secara hukum sesuai dengan asas kepastian hukum  dan  kemanfaatan  putusan  mahkamah  konstitusi  sudah  sesuai  dan  dianggap  tepat meskipun secara etik hakim Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat. 1
Maka daripada itu untuk menjelaskan secara lebih komprehensif mengapa Mahkamah Konstitusi  (MK)  nomor  perkara  90/PUU-XXI/2023  terkait  batas  usia  pencalonan  presiden dan  wakil  presiden  seharusnya  tidak  dapat  diterima  atau  ditolak  karena  adanya  konflik
1
Abdil Azizul Furqon 1 ,Jaury Douglas Pardomuan 2 ,Michael Geovani Joseph 3 ,Iwan Erar Joesoef 4
1,2,3 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
kepentingan diperlukan pendekatan dari Ronald Dworkin. Dalam kasus ini jelas dan terbukti secara sah bahwa hakim mahkamah konstitusi Anwar Usman tidak bertindak sebagai hakim yang memiliki moralitas. Hakim Anwar Usman memiliki kepentingan pribadi yang dapat menutupi objektivitasnya sebagai seorang hakim, dalam hal ini hakim Anwar Usman tidak dapat  disandingkan  dengan  “Hercules”.  Terlebih  lagi  dalam  memutus  perkara  yang menguntungkan  keluarganya  sendiri,  hakim  Anwar  Usman  menciderai  sisi  keadilan  dari penegakan hukum.
Dengan demikian dalam perkara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor perkara 90/PUU-XXI/2023  terjadi  perdebatan  yang  serupa  seperti  perdebatan  Hart-Dworkin. Pendukung  dari  putusan  tersebut  akan  mencoba  mengedepankan  cara  pandang  manfaat yang didapatkan daripada putusan tersebut dan bagaimana pengajuan uji materi berasal dari rakyat.  Sehingga,  menurut  Tim  Kompas  (17/10/2023),  putusan  mahkamah  konstitusi tersebut  merupakan  bagian  dari  partisipasi  rakyat  biasa  dalam  pembentukan  hukum  di Indonesia. Argumentasi H.L.A Hart dapat dikemas sebagai pembenaran karena mengabaikan sisi moralitas dari hakim dalam hal ini hakim mahkamah konstitusi.
Maka  dalam  penulisan  ini  digunakan  cara  pandang  dari  Ronald  Dworkin  untuk mengisi  kekosongan  pembahasan  dari  H.L.A  Hart  terkait  dengan  sisi  moralitas  hakim. Menurut  (Hardianto,  2016) , hakim  konstitusi  sudah  selayaknya  menjadi  hati  dari  tubuh konstitusi terlebih jika hakim tersebut adalah ketua mahkamah konstitusi. Maka daripada itu penelitian  ini  akan  dibahas  mengenai  mengapa  sisi  moralitas  seharusnya  tetap  memiliki peran dalam pelaksanaan hukum di Indonesia dan tidak dipisahkan. Pelanggaran etik yang mengakibatkan hukum “cacat” sudah semestinya tidak dipisahkan karena pelanggaran etik tersebut merupakan pencideraan terhadap hukum sendiri.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor perkara 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden dapat menjadi contoh implementasi pemikiran dalam perdebatan Hart-Dworkin terkait dengan kasus berat ( hard cases). Filsafat positivisme hukum  Hart  memiliki  kelemahan  dalam  menegakkan  positivisme  hukum  terkait  dengan kasus berat. Maka seringkali hakim harus mengambil diskresi yang berdasarkan moralitas. Dalam  hal  inilah  pemikiran  Dworkin  melengkapi  kelemahan  dari  pemikiran  positivisme hukum. Dari kasus ini dapat terlihat bahwa ketika suatu putusan memaksakan positivisme atau  kepastian  hukum  secara  berlebihan  dengan  mengabaikan  moralitas,  maka  putusan tersebut memang tetap sah namun akan menimbulkan gejolak perdebatan di masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  pada  penulisan  ini  adalah  yuridis  normative  dengan dikombinasikan  pendekatan  kasus,  peraturan  perundang-undangan,  konseptual,  dan perbandingan (Marzuki, 2015). Mengenai kasus yang menjadi lokus utama penulis adalah Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dengan analisis menggunakan konsep filsafat hukum H.L.A.  Hart  dan  Ronald  Dworkin.  Putusan  tersebut  menjadi  sumber  hukum  primer, sementara  untuk  bahan  hukum  sekundernya  adalah  artikel,  jurnal,  maupun  buku  yang terkait dengan focus utama penulisan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah  studi  pustaka.  Dalam  menganalisis  data,  peneliti  menggunakan  metode  analisis deskriptif.
Abdil Azizul Furqon 1 ,Jaury Douglas Pardomuan 2 ,Michael Geovani Joseph 3 ,Iwan Erar Joesoef 4
1,2,3 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  90/PUU-XXI/2023  Perspektif  Filsafat  Hukum  H.L.A Hart
Untuk  memulai  analisis  Putusan  MK  No.  90/PUU-XXI/2023,  perlu  kiranya menjelaskan mengenai kerangka berpikir filsafat dari H.L.A Hart atau dikenal dengan Hart terlebih dahulu. Hart adalah satu satu pemikir hukum yang begitu penting pada abad ke-20. Konsep hukum yang digagas oleh Hart mempertanyakan mengenai perbedaan antara hukum dan perintah kemudian hukum dengan perintah yang ditopang oleh ancaman. Pertanyaan lain yang diajukan oleh Hart adalah korelasi dan perbedaan antara hukum dengan kewjiban moal, serta pertanyaan mengenai peraturan dan sejauh mana hukum merupakan bentuk dari peraturan (Bello, 2016).
Secara pemikiran, pemikiran Hart merupakan antithesis dari kerangka filsafat hukum dari Austin. Dalam pandangan Austin, hukum merupakan sebuah perintah dari seorang raja atau  penguasa  yang  berdaulat,  sehingga  secara  politik  memiliki  superioritas.  Superioritas kelompok atau orang tersebut, menurut Austin, ditandai dengan 2 ciri utama, yaitu 1) warga yang memiliki kebiasaan patuh terhadap perintah yang dikeluarkan oleh superioritas; dan 2) yang superioritas tidak tunduk dan patuh terhadap orang lain. Sementara Hart memandang bahwa  hukum  berbeda  dengan  perintah.  Jika  hukum  diartikan  dengan  perintah  disertai dengan sanksi, maka hal tersebut tidak dapat memberi pemahaman utuh mengenai hukum.
Untuk membantah pemikiran tersebut, Hart mengajukan konsep hukum primer dan hukum  sekunder.  Konsep  hukum  primer  yang  dimaksud  oleh  Hart  adalah  aturan  yang memberikan  kewajiban,  baik  kepada  masyarakat  maupun  kepada  pembuat  peraturan tertulis. Selain memberikan kewajiban pada konsep hukum primer, Hart juga menyatakan terdapat  hak  yang  melekat  saat  pemberian  kewajiban  itu  terjadi.  Salah  satu  yang membedakan  antara  pemikiran  Hart  dan  Austin  terletak  pada  pengakuan  Hart  pada peraturan  yang  tidak  tertulis.  Bagi  Hart,  konsep  hukum  sekunder  erat  kaitannya  dengan moralitas dalam hukum kodrat minimum. Sebab bagi Hart, moralitas yang ada pada hukum kodrat memiliki berbagai macam nilai atau dikenal sebagai pluralism nilai (Sebastian, 2023). Pluralism nilai yang menjadi pondasi korelasi antara hukum dan moralitas ini yang membuat pandangan Hart meyakini bahwa hubungan dan moralitas itu tidak mutlak. Namun bukan berarti hukum terpisah dengan nilai-nilai yang terkadung pada moralitas.(Rusydi, 2021)
Dalam  konsep  hukum  sekunder  ini  merupakan  serangkaian  norma  hukum  yang memuat kewenangan kepada subjek hukum, dimana norma hukum tersebut berfungsi untuk mengubah,  memodifikasi,  sampai  mengontrol  berjalannya  hukum  primer.  Pada  konsep hukum sekunder ini Hart membagi menjadi tiga jenis, yaitu pertama, aturan pengakuan ( rule of  recognition )  didefinisikan  sebagai  aturan  yang  digunakan  untuk  mengakui primary  rules. Kedua, aturan perubahan ( rule of change ) merupakan aturan yang memberikan kewenangan terhadap  lembaga  legislative,  eksekutif,  dan  yudikatif  untuk  mengubah  hukum  primer. Ketiga, aturan pemutusan ( rule of adjudication ) adalah aturan yang mengatur lembaga yudisial dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum.(Yasa, 2023)
Pada kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 ini objek utama yang akan  diputuskan  ada  pada  Pasal  169  huruf  q  UU  No.  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu  yang berbunyi  “berusia  paling  rendah  40  tahun”.  Namun  pada  amar  putusan,  hakim  MK memutuskan  untuk  mengabulkan  permohonan  Pemohon  untuk  sebagian.  Kemudian putusan tersebut juga menyatakan kalimat yang tertuang pada Pasal 169 huruf q tersebut
Abdil Azizul Furqon 1 ,Jaury Douglas Pardomuan 2 ,Michael Geovani Joseph 3 ,Iwan Erar Joesoef 4
1,2,3 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga secara utuh pasal tersebut  berbunyi  “berusia  paling  rendah  40  (empat  puluh)  tahun  atau  pernah/sedang menduduki  jabatan  yang  dipilih  melalui  pemilihan  umum  termasuk  pemilihan  kepala daerah.  Kemudian  bagaimana  putusan  itu  jika  dianalisis  menggunakan  perspektif  H.L.A. Hart?
Pada  bagian  awal  sudah  dipaparkan  bahwa  konsep  filsafat  hukum  Hart  harus mengandung  2,  yaitu  hukum  primer  dan  hukum  sekunder.  Jika  merujuk  pendapat  Yasa, konsep primary rules memberi indikasi pada keterkaitan antara hukum nasional dan hukum internasional. Dalam hukum internasional sendiri hanya berisi mengenai aturan kewajiban sebuah  negara.  Kewajiban  tersebut  disebabkan  karena  pada  hukum  internasional  tidak memiliki badang legislative, pengadilan dengan yurisdiksi yang bersifat memaksa, maupun organisasi  yang  tersentral  seperti  eksekutif.  Dengan  alasan  tersebut,  Yasa  (2023) mengkategorikan hukum internasional sebagai primary rules pada konsep Hart.
Namun  bagi  penulis,  penggunaan  hukum  internasional  sebagai primary  rules merupakan  suatu  hal  yang  terlalu  luas.  Sebab  dalam  konsep  hukum  primer  ini  menjadi rujukan  standar  kehidupan  bagi  sebuah  masyarakat. Sementara itu, masyarakat Indonesia merupakan  kelompok  masyarakat  yang  sudah  hidup  pada  sebuah  system  yang  berbeda dengan kelompok lainnya di negara lain. Dengan alasan tersebut, maka terdapat 2 pilihan yang  dapat  dijadikan  sebagai  hukum  primer  untuk  kasus  Putusan  MK  No.  90/PUU- XXI/2023,  yaitu  Pancasila  atau  UUD  1945.  Namun  jika  menggunakan  Pancasila  sebagai primary rules , maka belum sesuai dengan konsep yang dipaparkan oleh Hart. Sebab dalam Pancasila  hanya  berisi  nilai-nilai  moralitas  dan  tidak  berisi  kewajiban  maupun  hak  yang diberikan  kepada  kelompok  masyarakat.  Sehingga  yang  lebih  tepat  untuk  konsep primary rules oleh  Hart  adalah  UUD  1945.  Hal  tersebut  disebabkan  pada  konsep primary  rules menekankan adanya penerimaan aturan oleh pembuat dan penerima hak dan kewajiban yang tidak bersifat memksa, dan UUD 1945 merupakan bentuk penerimaan aturan oleh pembuat dan masyarakat mengenai hak dan kewajiban.
Dengan  adanya primarty  rules pada  tatanana  hukum  Indonesia,  maka  dibutuhkan secondary  rules untuk  memperkuat  system  hukum  yang  dikonsepkan  oleh  Hart.  Dalam hukum sekunder ini, Hart membaginya menjadi 3 (tiga), yaitu pertama, aturan pengakuan ( rule of recognition ), kedua, aturan perubahan ( rule of change ), ketiga, aturan pemutusan ( rule of adjudication ).  Aspek rule  of  recognition merupakan  kritik  pada  ketidakpastian  hukum  yang muncul  dari  hukum  primer.  Sehingga  untuk  menutupi  kelemahan  tersebut,  perlu  adanya pengakuan  untuk  menentukan  validitas  hukum  yang  berlaku  pada  sebuah  masyarakat. Mengenai  konsep rule  of  recognition itu  sendiri  merupakan  praktik-praktik  social  yang dianggap otoritatif, seperti sidang dewan, putusan presiden, atau praktik pengadilan di masa lalu (Bello, 2016). Jika pada kasus Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 ini focus utama kasus yang diputuskan adalah pengaturan mengenai syarat pencalonan capres-cawapres. Aturan spesifik yang membicarakan mengenai syarat pencalonan capres-cawapres diatur pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kemudian secara spesifik, persyaratan pencalonan capres- cawapres dituangkan pada Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang kemudian setelah terbitnya putusan MK 90/PUU-XXI/2023 direvisi menjadi Peraturan KPU No. 23 Tahun tentang Perubahan atas
Abdil Azizul Furqon 1 ,Jaury Douglas Pardomuan 2 ,Michael Geovani Joseph 3 ,Iwan Erar Joesoef 4
1,2,3 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Peraturan  KPU  No.  19  Tahun  2023  tentang  Peraturan  KPU  No.  19  Tahun  2023  tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Kemudian  mengenai  aturan  perubahan  ( rule  of  change )  yang  diartikan  sebagai seperangkat  aturan  yang  memfasilitasi  adanya  lembaga  pada  sebuah  negara  untuk mengubah primary  rules .  Jika  ditinjau  mengenai  Putusan  MK  90/PUU-XXI/2023  ini merupakan upaya pengubahan pada hukum primer, yaitu pada Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Dasar  aturan  mengenai  kewenangan  lembaga  yang  berhak  untuk  mengubah  peraturan perundang-undangan adalah DPR-RI. Hal tersebut tertuang pada Pasal 20 UUD 1945 yang kemudian diatur kembali pada UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3).
Aspek terakhir yang terdapat pada hukum sekunder adalah rules of adjudication . Apabila pada kasus Putus MK 90/PUU-XXI/2023 ini, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menangani perkara judicial review. Hal tersebut tertuang pada Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Tahun 24 Tahun 2003 tetang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003  tentang  Mahkamah  Konsitusi  (selanjutnya  disebut  UU  MK).  Selain  diatur  pada ketentuan tersebut, kewenangan mengenai hakim di Mahkamah Konstitusi juga diatur pada Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun begitu, pada kasus putusan ini MK melebihi kewenangan yang diamanahkan oleh UU MK, yaitu MK seperti pembentuk norma baru pada Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Hal tersebut disebabkan  adnaya  penambahan  kalimat  pada  peraturan  perundang-undangan.  Padahal seperti  yang  sudah  disebutkan  pada  paragraph  sebelumnya  bahwa  DPR-RI  memiliki kewenangan untuk membuat maupun merevisi peraturan perundang-undangan. Kemudian yang  menjadi  pertanyaan,  bagaimana  jika  terjadi  kondisi  tersebut  jika  menggunakan pemikiran H.L.A Hart?
Jika menggunakan korelasi antara moralitas dan hukum yang dikembangkan oleh Hart, maka hal tersebut tidak menjadi permasalahan. Hart memandang korelasi antara moralitas dan  hukum  bukan  sesuatu  yang  mutlak  harus  terjadi.  Sebab  moralitas  dalam  kerangka pemikiran  Hart  merupakan  pluralism  nilai.  Dengan  adanya  pluralism  nilai  ini  membuat hubungan  hukum  dan  moralitas  terkadang  sulit  untuk  dicari.  Namun  apabila  masyarakat menerima hukum yang telah terbentuk, maka artinya hukum telah memenuhi kriteria moral yang ada di masyarakat.

## Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Perspektif Filsafat Hukum Ronald Dworkin
Ronald Dworkin merupakan salah satu pemikir filsafat hukum yang berkembang di dunia  dan  merupakan  murid  dari  H.L.A  Hart.  Namun  yang  menarik,  pemikiran  filsafat hukum  Dworkin  menjadi  antithesis  dari  pemikiran  Hart.  Bahkan  pertentangan  pemikiran filsafat hukum antara Hart dan Dworkin seperti perseteruan dua posisi pemikiran besar soal metodologi filsafat hukum.(Sebastian, 2015)
Hart  mengkonsepsikan  hukum  pada  daya  mengikat  yang  bersifat  otoritatif  dan mekanistik,  maka  Dworkin  mengkonsepkan  hukum  sebagai  peraturan  yang  bersifat argumentative  dan  praktik.  Kedua  dasar  tersebut  yang  membuat  konsep  hukum  sebagai sebuah  pranata  yang  hidup  di  masyarakat.  Sehingga  pemikiran  filsafat  hukum  Dworkin menyakut  tiga  bidang  pada  hukum,  yaitu  kewenangan  yudisial,  tanggungjawab  moral-
Abdil Azizul Furqon 1 ,Jaury Douglas Pardomuan 2 ,Michael Geovani Joseph 3 ,Iwan Erar Joesoef 4
1,2,3 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
profesional  pengemban  hukum  praktis,  dan  bidang  Pendidikan  serta  kesarjanaan  hukum. Secara konsep aktualisasi, pemikiran filsafat hukum Dworkin disebut sebagai interpretivisme hukum. Penafsiran dalam kerangka Dworkin bkan sekadar menunjuk pada dogma tentang bagaimana hakim menafsirkan teks sumber hukum yang tidak jelas. Namun penafsiran ini harus  melingkupi  2  aspek  sekaligus,  yaitu  aspek  konsep  dan  aspek  praktik  dari  hukum sebagai  pranata.  Untuk  aspek  praktik  ini  yang  menjadikan  kerangka  penafsiran  Dworkin harus berdasarkan pada prinsip moral.(Sebastian, 2018)
Untuk  prinsip  moral  yang  dijadikan  pedoman  dalam  kerangka  pemikiran  Dworkin tentu  berbeda  dengan  Hart.  Jika  Hart  memandang  moralist  dengan  menggunakan pendekatan pluralism nilai, maka Dworkin menggunakan konsep kesatuan nilai. Kerangka moralitas ini yang akhirnya menjadi titik tolok untuk pembentukan kerangka bahwa hukum dan moralitas sebagai sebuah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebab dalam penalaran sebuah  hukum  terdapat  penalaran  secara  moral.  Hal  tersebut  yang  mengantarkan  pada konsep hukum sebagai sebuah pranata. Sehingga hukum dan praktik hukum, pada dasarnya merupakan konsep interpretative.
Menemukan  interpretasi  terbaik  atas  suatu  peraturan  atau  aturan  hukum,  hakimm harus  mencoba  membangun  nilai  di  balik  praktik  tersebut.  Apabila  suatu  aturan  tertentu menimbulkan  pertanyaan,  mengembangkan  sikap  interpretative  merupakan  solusi  untuk membantu  menemukan  jawaban  terbaik.  Sikap  tersebut  terdiri  dari  2  komponen,  yaitu pertama , asumsi bahwa setiap praktik tidak sekadar ada, namun juga memiliki sebuah nilai tertentu. Sehingga praktik tersebut memiliki sebuah kepentingan tertentu atau menengakkan prinsip yang ada secara independent dari aturan itu sendiri. Kedua, hakim berasumsi bahwa peraturan  yang  berlaku  saat  ini  tidak  semata-mata  memenuhi  kepentingan,  tujuan,  atau prinsip yang mendasarinya sehingga mungkin harus ditafsirkan secara berbeda.(de Graaf, 2016) Menurut penulis, kedua komponen sikap ini bisa diaktualisasikan secara bersamaan maupun opsional. Sehingga dengan menggunakan dua pedoman sikap intepretatif tersebut pada  suatu  aturan  tertentu,  diharapkan  penafsiran  mengarah  pada  keterikatan  dari  suatu praktik hukum dan nilai-nilai dibaliknya.
Jika  menggunakan  komponen  sikap  yang  harus  dimiliki  dalam  menginterpretasikan hukum pada kasus putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, maka komponen sikap yang pertam lebih tepat digunakan. Sebab putusan ini erat kaitannya dengan politik. Hal tersebut disebabkan pertama, objek permohonan yang diajukan berkaitan dengan syarat pencalonan capres-cawapres. Kedua , momentum saat pengajuan permohonan ini bertepatan dengan  pembukaan  pendaftaran  bakal  capres-cawapres. Ketiga, jika  permohonan  ini dikabulkan  maka  akan  membuka  kemungkinan  adanya  pertentangan  pada  etika.  Hal tersebut  disebabkan  Ketua  Hakim  MK  yang  memutuskan,  Anwar  Usman,  memiliki hubungan  kekeluargaan  dengan  nama  salah  satu.  Meskipun  begitu,  putusan  ini  juga mengandung  nilai  perlindungan  hak  bagi  setiap  warga  negara  untuk  mencalonkan  diri sebagai presiden.
Aspek  penting  teori  interpretasi  konstruktif  Dworkin  adalah  gasan  bahwa  hukum sebagai integritas. Pada konsep ini, hukum dipandang sebagai sebuah nilai politik intristik yang  mengharuskan  pembuat  undang-undang  harus  membuat  peraturan  yang  koheren dengan  moralitas  di  masyarakat.  Kemudian  hakim  harus  menggunakan  system  standar public sebagai bentuk mengekspresikan dan menghormati serangkaian prinsip yang koheren.
Abdil Azizul Furqon 1 ,Jaury Douglas Pardomuan 2 ,Michael Geovani Joseph 3 ,Iwan Erar Joesoef 4
1,2,3 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Sehingga  setiap  kali  hakim  memutuskan  sebuah  perkara,  hal  yang  harus  paling  diingat adalah hukum sebagai sebuah tatanan nilai yang penuh dengan integritas.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 ini terlihat bahwa Ketua Hakim Anwar Usman memungknkan munculnya konflik kepentingan pada putusan ini. Sementara itu, konflik kepentingan yang muncul pada Ketua Hakim MK saat itu berbenturan dengan moralitas  dan  semangat  demokrasi  yang  sudah  dibangun  oleh  masyarakat  Indonesia. Menurut  Dworkin,  ketika  saat  memutuskan  terjadi  persingggungan  pada  sebuah  prinsip, maka  orang  yang  menyelesaikan  sebuah  perkara  harus  memperhitungkan  bobot  masing- masing  konflik.  Bobot  konflik  yang  harus  diputuskan  adalah  seberapa  penting  prinsip tersebut  dengan  prinsip  lainnya  (de  Graaf,  2016).  Pada  kasus  ini,  pada  Ketua  Hakim  MK memiliki  keterbenturan  antara  prinsip  sebagai  seorang  hakim  MK  yang  menjadi  tiang demokrasi dan hukum di Indonesia, dengan prinsip dirinya sebagai seorang anggota salah satu  keluarga  yang  dimungkinkan  mendapatkan  keuntungan  jika  dikabulkan  putusan tersebut. Namun Ketua Hakim MK saat itu menjatuhkan dirinya pada prinsip sebagai bagian dari  sebuah  keluarga  di  masyarakat.  Sehingga  cerminan  hukum  sebagai  integritas  tidak terlihat pada putusan yang diberikan.
Pasal 17 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kehakiman)  sudah  mengatur  mengenai  kode  etik  bagi  hakim  di  Indonesia.  Mengenai ketentuan etik untuk hakim Mahkamah Konstitusi sendiri juga telah diatur pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau disebut juga Sapta Karta Hutama. Peraturan tersebut berisi mengenai prinsip yang harus dimiliki dan dijalankan oleh para  hakim  Mahkamah  Konstitusi.  Mengenai  prinsip-prinsip  tersebut  diantaranya indepndensi, ketakberpihakan, integritas, kepantasan dan kesopanan, kesetaraan, kecakapan dan  keseksamaan,  serta  kearifan  dan  kebijaksanaan.    Jika  merujuk  pada  konsep  Dworkin, maka kode etik tersebut merupakan agar terwujudnya hukum sebagai integritas.
Adanya  indikasi  pelanggaran  etik  oleh  hakim  MK,  khususnya  Ketua  Hakim,  dalam memutuskan masyarakat melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi. Sehingga Mahkamah Konsitusi  membentuk  Mahkamah  Kehormatan  Mahkamah  Konstitusi  (selanjutnya  disebut MKMK)  untuk  memutuskan  laporan  dari  masyarakat.  Atas  laporan  tersesbut,  MKMK menuangkan hasil sidang pemeriksaan dan serangkaian mekanisme yang sudah dilakukan pada  Putusan  Nomor  02/MKMK/L/2023  terhadap  dugaan  pelanggaran  Kode  Etik  dan Perilaku  Hakim  Konstitusi  atas  Terlapor  Ketua  MK  Anwar  Usman  yang  dilaporkan  oleh Denny Indrayana, dkk. Pada putusan tersebut, MKMK menjatuhkan hukuman kepada Ketua Mahkamah Konstitusi berupa pemberhetian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim  Terlapor.  Selain  putusan  tersebut,  masih  ada  tiga  putusan  lain  yang  memutuskan memberikan sanksi teguran kepada hakim lainnya.
Pelanggaran  hukum,  moral,  dan  etik  yang  telah  dilakukan  oleh  hakim  MK  ini  telah meruntuhkan kelembagaan MK yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat untuk mencari keadilan.  Selain  itu,  apabila  pelanggaran  tersebut  semakin  sering  terjadi,  maka  akan berdampak pada wibawa MK yang semakin redup, serta mencitrakan MK pada penilaian yang  negative,  khususnya  pada  aspek  independensi,  imprasialitas,  dan  integritas  hakim (Lailam, 2020).
Abdil Azizul Furqon 1 ,Jaury Douglas Pardomuan 2 ,Michael Geovani Joseph 3 ,Iwan Erar Joesoef 4
1,2,3 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

## KESIMPULAN
Perdebatan  pada  ranah  filsafat  hukum  memberikan  perbedaan  perspektif  dalam menganalisis sebuah kasus secara konkrit. Hal tersebut terlihat dari kasus yang digunakan pada penulisan ini yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Pendekatan filsafat hukum Hart menekankan pada hukum sebagai sesuatu yang bersifat deskriptif dan procedural. Hal tersebut terlihat pada kerangka konsepnya yang membagi hukum pada dua bentuk, yaitu hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer merupakan sumber dari segala hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat dan pembuatnya. Sementara  hukum  sekunder  merupakan  hukum  yang  menopang  berjalan  dengan  baiknya hukum primer. Secara sederhana, hukum sekunder adalah mekanisme yang diberikan guna mengubah,  memodifikasi,  hingga  mengontrol  hukum  primer.  Sehingga  jika  menganalisis menggunakan kerangka filsafat Hart, maka tatanan hukum di Indonesia sudah menyediakan mekanisme  yang  ada  guna  memastikan primary  rules berjalan  dengan  baik  pada  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Sementara untuk moralitas yang terjadi pada putusan ini, konsep Hart memandang bahwa hubungan moralitas dan hukum tidak bukan sesuatu  yang  mutlak  harus  terjadi.  Sebab  moralitas  dalam  kerangka  pemikiran  Hart merupakan pluralism nilai. Dengan adanya pluralism nilai ini membuat hubungan hukum dan  moralitas  terkadang  sulit  untuk  dicari.  Namun  apabila  masyarakat  menerima  hukum yang  telah  terbentuk,  maka  artinya  hukum  telah  memenuhi  kriteria  moral  yang  ada  di masyarakat. Hal tersebut berbeda dengan pendekatan filsafat Dworkin yang menjadi hukum secara  konsep  dan  praktik.  Sehingga  hakim  memiliki  peran  yang  penting  dalam  upaya penginterpretasian  hukum.  Interpretasi  hukum  dalam  konsep  Dworkin  adalah  bentuk penalaran  hukum  yang  sama  saja  dengan  penalaran  moralitas.  Para  pembuat  maupun pembentuk  undang-undangan  harus  membuat  peraturan  yang  koheren  dengan  moralitas yang ada di masyarakat. Sementara itu, jika saat membentuk peraturan terjadi bentuk konflik pada pembuat, maka harus memperhitungkan bobot masing-masing konflik. Bobot konflik yang  harus  diputuskan  adalah  seberapa  penting  prinsip  tersebut  dengan  prinsip  lainnya. Pada  Putusan  Ketua  Hakim  MK  memutuskan  bobot  dirinya  sebagai  sebagai  entitas  pada sebuah keluarga, ketimbang menjadi prinsip nilai dirinya sebagai penjaga pilar demokrasi. Sehingga  putusan  tersebut  bertentangan  dengan  konsep  hukum  sebagai  integritas  dari Dworkin.  Hal  tersebut  diperkuat  oleh  putusan  MKMK  No.  02/MKMK/L/2023  yang menjatuhkan  hukum  berupaya  pemberhentian  dari  jabatan  Ketua  Mahkamah  Konstitusi kepada Hakim Terlapor.

## DAFTAR PUSTAKA
Bello, P. C. (2016). Hubungan Hukum dan Moralitas Menurut H.L.A Hart. Jurnal Hukum & Pembangunan , 44 (3),  373–386.  https://www.researchgate.net/project/Hubungan- Hukum-dan-Moral#:~:text=3. Hukum mengatur perbuatan lahiriah,lebih menyangkut sikap batin manusia.&text=Hukum dan moralitas hanya berbeda,sama-sama mengatur perilaku manusia.
Bix, B. H. (2018). Kelsen, Hart, and Legal Normativity. Revus: Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law , 34 . https://doi.org/https://doi.org/10.4000/revus.3984
de  Graaf,  F.  C.  W.  (2016).  Dworkin’s  Constructive  Interpretation  as  a  Method  of  Legal Research. Law and Method , 1–15. https://doi.org/10.5553/rem/.000012
Dworkin,  R.  (2012).  Rawls  and  the  Law.  In  T.  Brooks  (Ed.), Rawls  and  Law (pp.  35–54).
Routledge.
Abdil Azizul Furqon 1 ,Jaury Douglas Pardomuan 2 ,Michael Geovani Joseph 3 ,Iwan Erar Joesoef 4
1,2,3 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Hardianto,  D.  (2016).  Hakim  Konstitusi  Adalah  Hati  dalam  Tubuh  Mahkamah  Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 11 (2), 315. https://doi.org/10.31078/jk1126 Ibnu, F. (2023). Putusan MK Membuka Lebar Pintu Hak Politik Puluhan Kepala Daerah Muda . RRI. Kompas,  T.  (2023). Uji  Materi  Usia  Capres-Cawapres  dari  Mahasiswa  Gulirkan  Bola  Panas . Kompas. https://doi.org/https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/10/17/uji- materi-usia-capres-cawapres-dari-mahasiswa-gulirkan-bola-panas
Lailam, T. (2020). Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 20 (4), 511. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.511-530 Marzuki, P. M. (2015). Penelitian Hukum (10th ed.). Kencana.
Popovic, P. (2022). Hart on The Role of Justice in The Concept of Law: Some Further Remarks.
Jurisprudence: An International Journal of Legal and Political Thought , 13 (4), 489–515.
Rai, A. (2017). Dworkin’s Hercules as A Model for Judges. Machester Review of Law Crime and Ethics , 6 , 58.
Rusydi, M. (2021). Hukum Dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum Dan Teori Hukum Kodrat H.L.a Hart & Lon F. Fuller. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1),
1–8. https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.134
Schofield, P. (2010). Jeremy Bentham and HLA Hart’s ’Utilitarian Tradition in Jurisprudence.
Jurisprudence: An International Journal of Legal and Political Thought , 1 (2), 147–167.
Schofield,  P.  (2021).  Jeremy  Betham  and  the  Origins  of  Legal  Postivism.  In  T.  Spaak  &  P. Mindus (Eds.), The Cambridge Companion To Legal Positivism (pp. 203–224). Cambridge University Press.
Sebastian,  T.  (2015).  Siasat-Siasat  Naturalisme  Dalam  Filsafat  Hukum:  Sebuah  Kontribusi Filsafat Ilmu. Veritas et Justitia , 1 (2), 473–493. https://doi.org/10.25123/vej.1697 Sebastian,  T.  (2018).  Untuk  Apa  Filsafat  Hukum?  Problem  Metodologi  Setelah  Debat Hart/Dworkin. DISKURSUS: Jurnal Filsafat Dan Teologi , 17 (1), 102–136.
Sebastian, T. (2023). Anti-Positivisme Ronald Dworkin: Menalar Hukum sebagai Moralitas.
Undang: Jurnal Hukum , 6 (1), 269–308. https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.269-308
Yasa, I. W. B. (2023). Penalaran Hukum dan Konsep Hukum H.L.A. Hart Sebagai Solusi Untuk Meredakan Gejala Antinomi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum , 9 (1), 469–480.
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863