## Amanna Gappa
Amanna Gappa, Vol. 29 No. 1, 2021
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Status  Hukum  Hak  Milik  atas  Tanah  yang  Ditetapkan sebagai Zona Merah : Studi Kasus Kota Palu

## Meiske Meiske, Marwati Riza, Sri Susyanti Nur
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.
* E-mail: meiske.not19@gmail.com

## Abstract:
This study aims to determine the legal status and legal protection for land rights owners, which are designated as red zones by the Regional Government of Palu City. This study uses empirical legal research methods. The research  was  conducted  in  Palu  City,  designated  a  red  zone  after  the  tsunami  and  liquefaction.  This  study indicates that the community in the affected area can no longer claim their land in the affected area. Juridically, based on Central Sulawesi Governor Regulation Number 10 of 2019 concerning Post-Disaster Rehabilitation and Relocation Plans that affected areas in the red zone are relocated to safer locations, as well as regulating the implementation of house construction for the relocation of liquefaction victims who have legal rights to land and buildings according to law.
Keywords: Natural Disaster; Right of ownership; Soil; Red Zone Land

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  status  hukum  dan  perlindungan  hukum  bagi  pemilik  hak  atas tanah yang ditetapkan sebagai zona merah oleh Pemerintah Daerah Kota Palu. Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  dilakukan  di  di  Kota  Palu  yang  ditetapkan  zona  merah  pasca tsunami dan likuifaksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat pada kawasan terdampak tidak dapat lagi dapat menuntut tanahnya di kawasan terdampak. Secara yuridis, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi  Tengah  Nomor  10  Tahun  2019  tentang  Rencana  Rehabilitasi  dan  Relokasi  Pascabencana  bahwa kawasan terdampak dalam zona merah direlokasi ke lokasi yang lebih aman, sekaligus mengatur pelaksanaan pembangunan rumah untuk relokasi korban likuifaksi yang memiliki hak atas tanah dan bangunan secara sah menurut hukum.
Kata Kunci: Bencana Alam; Hak Milik; Tanah; Zona Merah

## 1. Pendahuluan
Permasalahan  atas  tanah  merupakan  sesuatu  hal  yang  cukup  rumit  dan  sensitif, karena  menyangkut  berbagai  aspek  kehidupan  hingga  terkait  stabilitas  dan kesejahteraan  di  masyarakat. 1 Untuk  itu,  penataannya  harus  diatur  sedemikian  rupa sehingga  berguna  bagi  masyarakat  hukum  adat  dan  bagi  negara.  Negara  kemudian mengatur keperuntukan bagi sekalian orang dalam hal ini rakyat agar dapat dinikmati bersama-sama, sebab tanah bersifat sosial. 2 Atas dasar kebutuhan terhadap tanah yang semakin meningkat, maka negara memiliki hak untuk mengatur di bidang pertanahan yang dapat menunjang dan mengakomodir mengenai bidang pertanahan tersebut dan
1 Abdurrahman, (1999). Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria , Kehutanan, Transmigrasi dan Pengairan , Alumni, Bandung, hlm.13. 2 Ramadhani,  R.  (2017).  Jaminan  Kepastian  Hukum  Yang  Terkandung  Dalam  Sertipikat  Hak  Atas Tanah. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1), 139-157.
rakyat mendapatkanperlakuan yang lebih adil mengenai status kepemilikan atas tanah di bidang pertanahan. 3
Permasalahan  di  bidang  pertanahan  di  Indonesia  disebabkan  oleh  beberapa  faktor, salah  satu  faktor  penyebab  itu  adalah  bencana  alam,  seperti  tsunami,  tanah  longsor, bencana  alam  banjir,  hingga  fenomena  likuifaksi  yang  terjadi  di  Sulawesi  Tengah. 4 Bencana alam yang menyebabkan kerusakan yang begitu parah, yaitu bencana gempa bumi di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, yang terjadi pada tanggal 28 September 2018.
Secara historis, di tahun 2001, BMKG telah melakukan identifikasi melalui pemetaan zona  rawan  tsunami,  dan  memang  Teluk  Palu  itu  masuk  di  zona  merah.  Artinya, sebenarnya  sudah  diprediksi  sejak  tahun  2001.  Kemudian  tahun  2010,  berdasarkan data-data  sejarah  kegempaan  yang  terjadi  di  sekitar  Sulawesi  Barat  atau  sekitar  Palu seperti Donggala, Bappenas mengadakan program untuk mengurangi (mitigasi) risiko bencana.  Dengan  telah  diketahuinya  bahwa  Palu  itu  rawan  gempa  dan  tsunami, pemerintah  juga  membina  BPBD  Kota  Palu  agar  mampu  meningkatkan  kapasitas untuk menyiapkan kemungkinan menghadapi bencana gempa dan tsunami. Misalnya pelatihan rutin tentang pemetaan, dan analisis risiko bencana. Apalagi bencananya itu multi-hazard karena  diperkirakan  tidak  hanya  gempa  dan  tsunami  saja.  Sudah diperkirakan longsor juga akan terjadi. Badan Geologi saat itu juga sudah memetakan kemungkinan adanya likuefaksi.
Bencana  gempa  tersebut  juga  membuat  masyarakat  Kota  Palu  kehilangan  tempat tinggalnya  dan  segala  miliknya  yang  berada  di  atas  tanah.  Bencana  yang  didahului oleh gempa kemudian terjadi peristiwa likuifaksi tanah sampai menghilangkan batas- batas tanah dan kepemilikan. Kepemilikan tanah ada juga yang menjadi hilang, karena tanah  daratan  amblas  kedalam  tanah  yang  berubah  menjadi  lumpur.  Begitu  pula batas-batas  tanah  tersebut  menjadi  semakin  sulit  terlacak,  terutama  setelah dilakukannya  pembersihan  dan  pembenahan  dengan  menggunakan  alat-alat  berat. Pematokan  zona  rawan  bencana  ini  terbagi  dalam  tiga  kategori,  yakni  zona  rawan likuifaksi  dengan  panjang  28,39  km  dan  luas  568,4  ha.  Kemudian  untuk  zona  rawan bencana tsunami terbentang di wilayah bibir pantai sepanjang 72 km, dan zona rawan bencana patahan (gempa bumi) yang memiliki panjang 30 km. 5
Untuk membuat masyarakat yang tinggal di zona merah tak kembali lagi, pemerintah telah memulai pembangunan hunian tetap (huntap) di 3 lokasi dan beberapa hunian satelit. Huntap yang sedang dibangun berada di Kelurahan Tondo, Duyu, Pombewe, dan huntap satelit yang menyebar di berbagai wilayah. Huntap yang akan dibangun rencananya  mencapai  11.788  unit.  Nantinya,  hunian-hunian  itu  diperuntukkan masyarakat  korban  bencana  terutama  yang  rumahnya  hancur  dan  berada  di  zona merah.  Dalam  membangun  huntap,  pemerintah  sejauh  ini  telah  mendapat  bantuan dari  Yayasan  Buddha  Tzu  Chi  Indonesia.  Yayasan  itu  membantu  membangun  3.000 rumah, sehingga pemerintah tinggal membangun 8.778 huntap sisanya. Pembangunan
3 Sri  Susyanti  Nur.  (2015).  Aspek  Hukum  Pendaftaran  Tanah  Bekas  Milik  Asing  sebagai  Aset Pemerintah Daerah. Hasanuddin Law Review, Vol. 1 No. (1), 87-100. 4 Nurahmin,  M.  F.,  Maisa,  M.,  &  Syafaat,  M.  R.  (2020).  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Hak  Milik Bersertifikat  Melalui  Mediasi  Oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Palu. Jurnal  Kolaboratif  Sains , Vol.  1 No (1): 31-42
5 Harian Merdeka. https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-tetapkan-zona-merah-di-palu.html
huntap oleh pemerintah akan dilakukan paling cepat 2 bulan lagi, setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan lelang proyek. 6 Apabila  melihat  dari  status  hukum  dan  fisik  atas  tanah,  terdapat  beberapa  masalah pertanahan  yang  terjadi  pasca  bencana  alam  gempa  bumi  di  Kota  Palu  Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain sebagai berikut:
a. Tanah masih ada, tetapi tidak memiliki tanda batas pada persil bidang tanah,
b. Tanah  masih  ada,  tetapi  administrasi  dokumen  pembuktian  hak  atas  tanah hilang,
c. Tanah masih ada, tetapi pemilik hak atas tanah ikut hilang pada saat bencana alam tsunami terjadi,
d. Bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah  masih  ada,  tetapi  bentuk  tanah  telah mengalami perubahan pada bentuk fisik atau tanah musnah akibat terjadinya bencana alam dan sama sekali tidak dapat dikuasai secara fisik dan/atau tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan fungsinya. 7
Komplikasi permasalahan dalam hal penataan dan penemuan kembali identitas tanah hak  milik,  karena  hancurnya  batas-batas  tanah,  dan  hilangnya  bukti-bukti  atas kepemilikan tanah akibat bencana gempa bumi. Surat-surat kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat turut hilang karena ikut terendam tanah pada saat bencana itu terjadi. Mereka yang selamat pun belum tentu mempunyai surat kepemilikan tanahnya. Selain itu, lembaga-lembaga terkait yang memiliki salinan dan arsip dokumen-dokumen hak kepemilikan  tanah  masyarakat  juga  ikut  hancur  dan  hilang  karena  kantornya  turut terkena bencana.
Di tetapkannya beberapa wilayah dikota Palu pasca bencana tsunami sebagai wilayah zona  merah  menimbulkan  2  (dua)  keadaan.  Pertama,  jaminan  kepastian  atau  pun perlindungan  yang  efektif  terhadap  hak  kepemilikan  atas  tanah;  Kedua,  prinsip pendaftaran tanah dan peraturan perundang-undangan lainnya secara langsung atau tidak  langsung  akan  mempengaruhi  pejabat  atau  pegawai  pertanahan,  melakukan perlindungan hak kepemilikan atas tanah, yang bersangkut paut dengan registrasi dan ajudikasi  pemberian  kepastian  hukum  kepada  individu  atas  pemilik  tanah  korban bencana alam gempa bumi.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  penelitian hukum  empirik  ( empirical  legal  research ), yaitu  mengkaji  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  perilaku  nyata  ( actual  behavior ), mempelajari tindakan atau perbuatan ( act ) yang berkaitan dengan norma dan prinsip hukum. Penelitian dilakukan di Kota Palu yang ditetapkan zona merah pasca tsunami dan likuifaksi. Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan  secara  deskriptif, 8 dengan menjelaskan dan menggambarkan permasalahan dalam isu utama penelitian.
6 Harian  Sulawesi  Bisnis.  https://sulawesi.bisnis.com/read/20190701/539/1118722/masyarakat- diminta-patuhi-zona-merah-di-palu-dan-sekitarnya
7 Afifuddin  Manan  dan  Amrullah, Hak  Pemilikan  Atas  Tanah  (Studi  Kasus  di  Gampong  Alue  Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh), www.theacehinstitute.org diunduh pada hari Selasa, 23 Oktober 2018, hlm.7
8 Irwansyah.  2020. Penelitian  Hukum;  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel. Yogyakarta:  Mirra Buana Media, hlm 164

## 3. Status  Hukum  Hak  Milik  atas  Tanah  yang  Ditetapkan  sebagai  Zona Merah Pemerintah Daerah Kota Palu
Pemerintah  Daerah  Kota  Palu  menetapkan  zona  ruang  rawan  bencana  yang  di  atur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  Pascabencana.  Penetapan  zona  merah  juga  meng- akibatkan  masyarakat  yang  memiliki  tanah  di  daerah  tersebut  dilarang  untuk membangun  kembali  permukiman  di  wilayah  tersebut.  Dengan  adanya  penetapan zona  merah,  maka  tentunya  akan  menghilangkan  hak  atas  tanah  pada  pemiliknya. Walau  disadari,  dalam  hal  ini,  ada  batas-batas  menurut  UUPA  dan  peraturan- peraturan hukum lain yang lebih tinggi. 9
Dalam  menangani  hal  tersebut  pemerintah  mempersiapkan  kawasan  khusus  bagi masyarakat  yang  tempat  tinggalnya  rusak  berat  ataupun  kawasannya  berada  pada zona merah. Masyarakat tersebut rencananya di relokasi ke lahan baru sebagai ganti atas  tanah  yang  berada  di  zona  merah  berupa  hunian  yang  disebut  sebagai  hunian tetap  (huntap),  akan  tetapi  tanah  hak  milik  yang  sebelumnya  masuk  dalam  zona merah tidak dapat lagi sepenuhnya menjadi haknya karena tidak dapat memanfaatkan tanah  tersebut  akibat  larangan  membangun  di  atas  kawasan  zona  merah  yang  di tetapkan oleh pemerintah. 10
Di  sisi  lain  dari  tanah  yang  perlu  diperhitungkan  adalah  aspek  yuridis.  Mengingat kenyataannya, banyak permasalahan tanah yang muncul dan dialami oleh masyarakat. Oleh  karena  itu  sisi  yuridis  atas  tanah  harus  menjadi  pertimbangan  serius  karena menyangkut  kepastian  hukum  bagi  pihak  yang  memanfaatkan  tanah  tersebut  untuk saat ini dan jangka waktu kedepannya. Tanah dari sisi yuridis berkaitan erat terhadap hak  atas  tanah.  Sebagai  hak  dasar,  hak  atas  tanah  sangat  berarti  sebagai  tanda eksistensi,  kebebasan  danharkat  diri  seseorang. 11 Pemerintah  dalam  hal  pelaksanaan pembangunan hunian tetap harus memastikan bahwa tanah yang digunakan sebagai lokasi  pembangunan  hunian  tetap  bagi  korban  bencana  alam  adalah  legal. Pembangunan  hunian  tetap  sejatinya  dapat  juga  dikonsepsikan  sebagai  bagian  dari kepentingan umum karena merupakan bagian dari kepentingan masyarakat.
Dalam  rangka  meningkatkan  kapasitas  Pemerintah  Daerah  untuk  pemberdayaan masyarakat  melalui  upaya  pelayanan  masyarakat  secara  lebih  efektif,  efisien  dan berkeadilan, diperlukan penataan kembali administrasi dan manajemen pemerintahan yang bertumpu kepada nilainilai dan paradigma baru. Terkait huntap dapat dikatakan bagian  dari  program  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  pascabencana,  sehingga  dapat menyelenggarakannya  pada  hakekatnya  dapat  dilakukan  di  atas  tanah  yang  berasal dari  tanah  negara  atau  tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh  negara.  Pembangunan huntap  tersebut  di  dasari  atas  fenomena  bencana  alam  di  mana  bencana  dalam pengertian  hukum  adalah  peristiwa  atau  rangkaian  peristiwa  yang  mengancam  dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. 12
9 Urip  Santoso,  (2012). Hukum  Agraria  Kajian  Komperhensif ,  Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta, hlm, 10.
10 Kurniawan  Robi  Cahyadi.  (2016).  "Tantangan  Kualitas  Pelayanan  Publik  Pada  Pemerintah Daerah." Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol. 7 No. 1: 15. 11 Budi Harsono, (2003). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya . Djambatan: Jakarta, hlm. 24
12 Achmad  Ali.  (2008). Menguak  Realitas  Hukum:  Rampai  Kolom  dan  Artikel  Pilihan  dalam  Kolom  Bidang Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 52
Bencana  alam  gempa  dan  likuifaksi  yang  terjadi  di  Palu,  Sigi  dan  Donggala  telah meluluh lantakkan bangunan maupun harta benda milik penduduk. Bahkan, di daerah seperti palu dan sekitarnya, bangunan instansi pemerintahan nyaris rata dengan tanah dan  menghancurkan  dokumen-dokumen  penting.  Korban  yang  saat  ini  selamat  dari bencana  alam  tersebut,  umumnya  telah  kehilangan  rumah  sebagai  bangunan  tempat tinggal. Mereka yang menjadi korban sekeluarga harus meninggalkan aset dan harta benda.
Dalam  surat  yang  ditujukan  kepada  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan nasional tersebut juga Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional bahwa  pada  bulan  februari  tahun  2020  telah  dikeluarkan  surat  pemberitahuan  yang ditujukan  kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota  palu,  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Sigi  dan  Kepala  Kantor  pertanahan  Kabupaten  Donggala,  agar  bidang tanah yang masuk dalam kategori 3 (Bidang Tanah masuk dalam zona likuifaksi) objek tanah dimaksud, untuk sementara tidak diterbitkan hak atas tanah ( status quo ) sampai ada  petunjuk  khusus  atau  surat  edaran  dari  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Dalam  hal  ini,  pemilik  tanah  tidak  dapat  mengupayakan  atau  mengurus  kembali batas-batasnya, karena tanah tersebut sudah tidak layak untuk di jadikan permukiman atau  tempat  tinggal.  Pemerintah  kota  palu  bertanggung  jawab  dalam  merelokasi warganya  yang  terkena  dampak  bencana  alam  likuifaksi  ke  tempat  yang  lebih  aman untuk  mendapatkan  fasilitas  tempat  tinggal/hunian  tetap  bagi  korban  bencana  alam Gempa  bumi,  Tsunami  dan  Likuifaksi.  Pemerintah  Daerah  Kota  Palu  dalam  hal  ini diwakili  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  memberikan  Status  hak  atas  tanah menjadi  Status  Hak  Milik  bagi  korban  bencana  likuifaksi  yang  telah  di  relokasi  di tempat relokasi hunian tetap.
Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat di kawasan terdampak (Kelurahan  Petobo,  Kecamatan  Palu  Selatan,  Kota  Palu,  Provinsi  Sulawesi  Tengah) sesuai  dengan  Pergub  Nomor  10  Tahun  2019,  bahwa  masyarkat  tidak  dapat  lagi menuntut  tanahnya  di  kawasan  terdampak.  Sebab,  sangat  jelas  didalam  pergub Nomor  10  Tahun  2019  bahwa  kawasan  terdampak  (Keluarahan  Petobo)  termasuk dalam  Zona  Merah,  yang  dalam  hal  ini  dengan  dipindahkannya  masyarakat  korban bencana  dikawasan  terdampak  ke  lokasi  yang  lebih  aman  (relokasi).  Maka,  dengan adanya  relokasi  tersebut,  masyarakat  tidak  lagi  dapat  menuntut  hak  atas  tanahnya dikawasan terdampak.

## 4. Upaya  Pemerintah  dalam  Perlindungan  Hukum  Hak  atas  Tanah  yang Ditetapkan sebagai Zona Merah
Dengan  memperhatikan  berbagai  macam  kemungkinan  kebijakan  yang  akan diberlakukan  pada  area  terdampak  bencana,  Kantor  Pertanahan  Kota  Palu  mulai melakukan  inventarisasi  subjek  dan  objek  kepemilikan  bidang  tanah.  Inventarisasi dilakukan untuk mempersiapkan database yang lengkap, sehingga Kantor Pertanahan akan dapat menyajikan data lengkap dan akuntabel.
4.1. Rekonstruksi Batas
Rekonstruksi  batas  berarti  mengembalikan  kembali  patok-patok  batas  bidang  tanah yang  hilang  atau  berpindah  tempat  ke  posisi  asalnya  berdasarkan  dokumen  yang tersedia  atau  alat  bukti  valid  lainnya.  Sesuai  dengan  Juknis  PMNA  3/1997 rekonstruksi  batas  merupakan  kegiatan  pengukuran  yang  dilakukan  kedua  atau  ke beberapa  kali  terhadap  suatu  bidang  tanah  dengan  mengacu  pada  data  pendaftaran tanah  pertama.  Beberapa  pemilik  bidang  tanah  mulai  memilih  untuk  rekonstruksi batas mengingat belum ada kepastian terhadap pelaksanaan relokasi hunian ke tempat yang lebih aman.
Terhadap  bidang  tanah  yang  sudah  terdaftar  dan  masih  aktif  status  haknya  akan dilayani rekonstruksi batasnya. Rekonstruksi ini dianggap penting karena pada bidang yang  telah  direkonstruksi  dapat  digunakan  sebagai  acuan  penentuan  batas  bidang tanah  lainnya.  Namun  demikian,  rekonstruksi  dapat  dilakukan  sepanjang  kondisi  di lapangan memungkinkan. Apabila tidak memungkinkan maka dilakukan pengukuran ulang batas bidang tanah berdasarkan kondisi fisik yang ada di lapangan dan dengan sepengetahuan pemilik tanah dan tetangga bersebelahan, pengukuran ulang dilakukan dalam rangka updatening atau perbaikan data special bidang tanah terdaftar.
Gambar 1. Zona Prediksi Wilayah Permukiman.
Gambar  di  atas  menampilkan  zona  likuifaksi,  dengan  area  warna  merah  muda merupakan  area  yang  terdampak  paling  parah  dibandingkan  area  berwarna  hijau. Dengan  tingkat  keparahannya  tersebut  maka  dibutuhkan  kebijakan  khusus  terhadap bidang-bidang tanah yang ada di dalamnya, sedangkan di area berwarna hijau masih dimungkinkan dilakukan pengukuran ulang atau rekonstruksi batas mengingat sudah mulai didirikannya sejumlah bangunan dan dibukanya kavlingan tanah. Dari sejumlah 2.644  bidang  tanah  yang  terdampak  likuifaksi  di  wilayah  Balaroa  dan  Petobo  hanya sejumlah 506 bidang tanah atau sekitar 19,14% dengan kondisi masih berpotensi untuk dikembalikan batasnya atau dapat dilakukan pengukuran ulang dan dihuni kembali, sedangkan  sisanya  perlu  dicarikan  tempat  baru  yang  lebih  aman  untuk  dijadikan tempat hunian.

## 4.2. Relokasi Hunian
Pasca terjadinya bencana alam, Menteri Agraria dan Tata Ruang sempat menyatakan bahwa  para  penghuni  yang  ada  di  wilayah  yang  hancur  akibat  gempa  akan dipindahkan  ke  tempat  yang  aman  dan  wilayah  yang  telah  hancur  akan  dijadikan lahan  pertanian  dan  perkebunan  mengingat  masih  adanya  potensi  terulangnya pergeseran  tanah. 13 Dengan  adanya  wacana  tersebut  maka  Kantor  Pertanahan  Kota Palu sedang mulai melakukan survei ke lokasi atau area lain yang dinilai berpotensi untuk  dijadikan  kawasan  permukiman.  Area  yang  terpilih  sebagai  kawasan  hunian kemudian  dipetakan  dan  digunakan  sebagai  dasar  untuk  membuat  desain  site  plan hunian.
Menurut Rahab, pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palu, secara fisik lahan di area  likuifaksi  memang  berubah  karena  bergeser  dari  posisi  semula.  Namun  BPN katanya  bisa  menunjukkan  lokasi  lahan  lahan  warga  berdasarkan  koordinat  jika dibutuhkan. 14 Terlebih sejauh ini pemerintah belum menetapkan peruntukan kawasan likuefaksi tersebut dalam sebuah regukasi. Seperti misanya dalam rencana tata ruang dan wilayah (RTRW).
Alfons  dari  BPN  Sulteng  menambahkan,  sesuai  UUPA,  penghapusan  hak  atas  tanah bisa  dilakukan  tetapi  dalam  pengertian  jika  tanah  dianggap  musnah.  Atau  lokasinya tidak  bisa  ditemukan  lagi.  Akan  tetapi  pengertian  tanah  musnah  dalam  UU  tersebut perlu  ditafsirkan  bersama  lebih  dalam.  Sebab  lahan  likiefaksi  secara  fisik  masih  bisa ditemukan  melalui  rekonstruksi  kembali  letak  tanah  sesuai  sertifikat.  Karena  itu, sepanjang  koordinat  bisa  ditemukan,  maka  tanah  tersebut  masih  sah  sebagai  milik warga.
Namun  status  hukum  menurut  saya status  quo  karena  belum  ada  penetapan pemerintah  untuk  pemanfaatan  lokasi.  Jadi  tak  perlu  cemaskan  sertifikat sepanjang belum ada penetapan. 15
Pada  tanggal  13  Juli  2020  penulis  melakukan  wawancara  dengan  bapak  Muhammad Ikbal, selaku bagian perencanaan penataan ruang dan Pertahanan wilayah kota palu. Bahwa kawasan terdampak bencana (likuifaksi) di kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan,  Kota  Palu  tidak  bisa  diperuntukkan  atau  dibangunkan  perumahan  atau dengan  kata  lain  tidak  bisa  dijadikan  kembali  sebagaimana  mestinya  lokasi pemukiman  seperti  halnya  dahulu,  dikarenakan  kawasan  tersebut  berpotensi  untuk terjadi likuifaksi. 16
Dalam  kaitannya  dengan  hal  itu,  kawasan-kawasan  terdampak  bencana  (likuifaksi) termasuk  kawasan  kelurahan  petobo,  kecamatan  palu  selatan,  kota  palu  rencananya akan  dimanfaatkan  sebagai  area  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  namun  rencana  masih belum  disahkan  dalam  satu  bentuk  peraturan  perundang-undangan,  yang  ada hanyalah  baru  sebatas  rancangan  Perda  Kota  Palu  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kota  Palu,  dan  rancangan  tersebut  belum  diajukan  dan  disusulkan  untuk dibahas Pemerintah Kota palu bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palu.
13 Akbar dan Syaefullah 2018, Loc.Cit. 14 Wawancara, 14 Agustus 2019. 15 Wawancara, 16 Mei 2020 16 Wawancara  3  Juli  2020.  Muhammad  Ikbal,  selaku  Bagian  Perencanaan  Penataan  Ruang  dan Pertahanan Wilayah Kota Palu
4.3. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Pasca Likuifaksi di Kota Palu
Dalam  konstelasi  perencanaan  pembangunan  wilayah,  penataan  ruang  memiliki spesifikasi khusus yang harus diperhatikan oleh segenap stake holder yang mempunyai kepentingan  terhadap  pemanfaatan  dan  keberlanjutan  pemanfaatan  ruang, mengingat: 17
a. Penataan  ruang  berkaitan  dengan  berbagai  masalah  kehidupan  yang  sangat komplek,
baik  ekonomi,  politik  maupun  sosial  kemasyarakatan  bagi  segenap  anggota masyarakat yang memiliki kepentingan berbeda-beda.
b. Penataan  ruang  merupakan  sebuah  aktivitas  yang  harus  direncanakan  secara matang  oleh  semua stake  holder yang  berkepentingan  terhadap  ruang  serta mempunyai kompetensi di bidang perencanaan.
c. Penataan  ruang  merupakan  basis  bagi  kegiatan  pembangunan  yang  berpijak pada ruang.
d. Penataan  ruang  yang  meliputi  perencanaan,  pemanfaatan  dan  pengendalian pemanfaatan  ruang  dilakukan  oleh  pihak  yang  berbeda-beda,  sehingga implementasinya memberikan peluang munculnya hasil yang berbeda pula.
e. Hasil  dari  perencanaan  ruang  hanya  dapat  dilihat  dalam  jangka  waktu  yang relative  lama  (10,  15  atau  25  tahun  ke  depan),  sehingga  tidak  memungkinkan dilakukan inovasi ataupun revisi/peninjauan kembali secara cepat.
f. Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  penataan  ruang  harus  dilakukan  secara intensif agar tidak menyimpang dari tujuan dan dapat segera dilakukan evaluasi apabila ditemukan sesuatu yang mengindikasikan sebuah penyimpangan
Secara  regulatif,  hal  di  atas  juga  sudah  diamanahkan  dalam  UU  26/2007  tentang Penataan  Ruang  dan  Peraturan  Pemerintah  No  15  Tahun  2010  tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang menyebutkan bahwa kegiatan Penataan uang meliputi  perencanaan,  pemanfaatan  dan  pengendalian  pemanfaatan  ruang.  Esensi ketiga  ranah  kegiatan  penataan  ruang  ini  adalah  keberlanjutan  pemanfaatan  ruang dalam menopang perikehidupan penduduk suatu wilayah.
Berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Sulawesi  Tengah  Nomor  10  Tahun  2019  tentang Rencana  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  Pascabencana,  mengatur  mengenai  Penataan Ruang Wilayah Dan Kawasan Rawan Bencana yaitu mengenai struktur dan pola ruang wilayah  terdampak  bencana  dikembalikan  fungsinya,  bila  memungkinkan,  atau dijadikan fungsi lindung, apabila bila tidak memungkinkan untuk digunakan kembali, pendekatan  pemulihan  ini  berbasis  pada  pendekatan  mitigasi  dan  adaptasi  bencana dimasa yang akan datang. 18
Mengingat  bencana  yang  terjadi  di  Provinsi  Sulawesi  Tengah  mengindikasikan perlunya perubahan pemanfaatan ruang di beberapa lokasi terdampak bencana masif, maka  menjadi  penting  penyusunan  arahan  pemanfaatan  ruang  baru  yang  dapat diterima  oleh  masyarakat.  Disamping  itu,  di  daerah-daerah  yang  tidak  terdampak
17 Sutaryono,  (2007). Dinamika  Penataan  Ruang  dan  Peluang  Otonomi  Daerah ,  Tugu Jogja Grafika, Yogyakarta, hlm. 48.
18 Pergub  Nomor  10  Tahun  2019  Tentang  Rencana  Rehabilitasi  dan  Rencana  Rekonstruksi Pascabencana
bencana, maka arahan pemanfaatan ruang lama akan mengalami perubahan minimal, atau bahkan tidak berubah sama sekali.
Sebagai  salah  satu  Provinsi  dengan  potensi  bencana  yang  beragam,  pengendalian pemanfaatan  ruang  di  Provinsi  Sulawesi  Tengah  sangat  penting.  Pemanfataan  ruang yang berlandaskan informasi Kajian Resiko Bencana (KRB) menjadi sebuah keharusan. Disamping  itu,  penegakan  rencana  tata  ruang  melalui  arahan  pengendalian pemanfaatan ruang diharapkan dapat mencegah timbulnya korban jiwa yang banyak bila terjadi bencana dimasa yang akan datang.
Pasca  kejadian  bencana,  pembinaan  kelembagaan  penataan  ruang  daerah  perlu dilakukan.  Ini  bukan  hanya  pengendalian  fungsi-fungsi  pemerintahan  daerah dalamurusan  penataan  ruang,  tetapi  juga  memastikan  instrumen  kelembagaan penataan  ruang  daerah  mempertimbangkan  risiko  bencana  di  dalam  perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang ke depannya.
Selain  kegiatan  peninjauan  kembali  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi, Kabupaten/Kota, dibutuhkan juga penyusunan Peraturan daerah Rencana Detail Tata Ruang. Peraturan Daerah tersebut akan menjadi instrumen operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dalam skala yang lebih besar yaitu skala 1:5000 dan menjadi dasar dalam pemberian izin lokasi pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi yang juga  diatur  dalam  peraturan  daerah  Rencana  Detail  Tata  Ruang  menjadi  sangat penting  untuk  membantu  pemerintah  daerah  dalam  mengendalikan  pemanfaatan ruang  (pembangunan),  utamanya  untuk  mengembalikan  keadaan  seperti  semula. Melalui  Peraturan  Gubernur  Sulawesi  Tengah  No.  10  Tahun  2019  Tentang  Rencana Rehabilitasi  dan  Relokasi  Pascabencana,  yang  mengatur  pelaksanaan  pembangunan rumah untuk relokasi korban likuifaksi yang memiliki hak atas tanah dan bangunan secara  sah  menurut  hukum.  Pembanguan  tempat  tinggal  untuk  relokasi  disini prinsipnya adalah pemerataan dan adil antara luas tanah dan fisik rumah adalah sama.

## 5. Penutup
Masyarakat  pada  kawasan  terdampak  tidak  dapat  lagi  dapat  menuntut  tanahnya  di kawasan  terdampak.  Secara  yuridis,  berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Sulawesi  Tengah Nomor  10  Tahun  2019  tentang  Rencana  Rehabilitasi  dan  Relokasi  Pascabencana  bahwa kawasan  terdampak  dalam  zona  merah  direlokasi  ke  lokasi  yang  lebih  aman,  sekaligus mengatur  pelaksanaan  pembangunan  rumah  untuk  relokasi  korban  likuifaksi  yang memiliki hak atas tanah dan bangunan secara sah menurut hukum.

## Referensi
Abdurrahman,  (1999). Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Tentang  Masalah  Agraria , Kehutanan, Transmigrasi dan Pengairan , Alumni, Bandung.
Achmad  Ali.  2008. Menguak  Realitas  Hukum:  Rampai  Kolom  dan  Artikel  Pilihan  dalam Kolom Bidang Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Afifuddin Manan dan Amrullah, Hak Pemilikan Atas Tanah (Studi Kasus di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh), www.theacehinstitute.org diunduh pada hari Selasa, 23 Oktober 2018.
Budi  Harsono,  (2003). Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya . Djambatan: Jakarta. Harian Merdeka. https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-tetapkan-zona- merah-di-palu.html
Harian Sulawesi Bisnis. https://sulawesi.bisnis.com/read/20190701/539/1118722/masyarakat- diminta-patuhi-zona-merah-di-palu-dan-sekitarnya
Irwansyah.  2020. Penelitian  Hukum;  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel.
Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Kurniawan  Robi  Cahyadi.  (2016).  "Tantangan  Kualitas  Pelayanan  Publik  Pada Pemerintah  Daerah." Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Publik  dan  Pembangunan, Vol. 7 No. 1: 15.
Nurahmin, M. F., Maisa, M., & Syafaat, M. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik  Bersertifikat  Melalui  Mediasi  Oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota Palu. Jurnal Kolaboratif Sains , Vol. 1 No (1): 31-42
Ramadhani, R. (2017). Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1), 139-157.
Sri Susyanti Nur. (2015). Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Bekas Milik Asing sebagai Aset Pemerintah Daerah. Hasanuddin Law Review, Vol. 1 No. (1), 87-100.
Sutaryono,  (2007). Dinamika  Penataan  Ruang  dan  Peluang  Otonomi  Daerah ,  Tugu Jogja Grafika, Yogyakarta.
Urip  Santoso,  (2012). Hukum  Agraria  Kajian  Komperhensif ,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta.