…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
SINKRONISASI PASAL 1868 KUHP PERDATA DALAM MENUNJANG TERSELENGGARANYA KONSEP CYBER NOTARY DI INDONESIA
Oleh Apriandy Iskandar Dalimunthe 1 , Achmad Fitrian 2 , Mardi Candra 3 1,2,3 Pascasarjana universitas Jayabya Email: 1 apriandiiskandar@gmial.com , 2 fitrian.achmad@gmail.com
Article History: Received: 08-06-2023 Revised: 10-07-2023 Accepted: 11-08-2023
Abstract: The implementation of cyber notary in Indonesia raises  legal  phenomena.  On  the  one  hand,  cyber  notary enhances  the  capabilities  of  Notaries  in  accordance  with current  technological  developments.  On  the  other  hand, cyber  notary  creates  an  unsynchronization  between traditional  Notary  tasks  and  digital  Notary  tasks.  The purpose of writing is to synchronize the implementation of the  tasks of the Notary  according  to  the  Law  and the  Civil Code,  and  the  implementation  of  the  tasks  of  the  Notary according  to  the  ITE  Law. The  research  method used  by the  author  is  Normative  Juridical  supported  by empirical  research. The  results  of  the  study  and  the conclusion that the application of cyber notary in Indonesia raises  doubts  for  the  Notary  regarding  the  saving  of  the minutes  of  the  deed,  must  be  stored  manually  or electronically, in line with the lack of legal basis governing the  mechanism  for  the  storage  of  the  minutes  of  the  deed. The  conclusion  is  cyber  notary  in  Indonesia  should  not  be fully implemented and there needs to be some consideration because the legal system in Indonesia with the legal system in other countries is much different.

## Keywords:
Synchronization of Article 1868 Civil Code, Cyber Notary
PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  kemajuannya  semakin menakjubkan,  bahkan  di  masa  pandemic  Covid-19  ini  pertumbuhan  TIK  sebesar  9,81% atau hampir double digit (Rakyat, 2020). Teknologi, Informasi, dan Komunikasi merupakan suatu  kombinasi  antara  teknologi  informatika  dan  teknologi  komunikasi  (Daniel,  2012). Dalam  konteks  yang  sama,  Elston  mengemukakan  teknologi  informasi  dan  komunikasi (TIK)  mencakup  2  (dua)  aspek  yaitu  aspek  Teknologi  Informasi  dan  aspek  Teknologi Komunikasi. Perbedaan Teknologi Informasi (TI) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) secara sederhana yaitu “ It as the technology used to managed information and ICT as the technology used to manage information and communication ” (Elston, 2007). Mengacu  pada  pengertian  tersebut  menunjukkan  bahwa  TIK  merupakan  suatu kebutuhan  bagi  setiap  orang  dan  mau  tidak  mau  harus  mengikuti  perkembangannya, sehingga  TIK  berkembang  dengan  luar  biasa  apalagi  di  masa  sulit  pandemic  ini.  Bahkan rakyat  Indonesia  dari  berbagai  kalangan  mulai  dari  pelajar  SD  sampai  perguruan  tinggi harus  memanfaatkan  kecanggihan  TIK  dalam  melaksanakan  aktivitasnya  di  dunia

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.3, Agustus 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
pendidikan.  Tidak  hanya  kalangan  pelajar  dan  mahasiswa,  seluruh  kalangan  juga  sudah mulai  terbiasa  memanfaatkan  kecanggihan  TIK  atau  teknologi online demi  mencegah terinfeksinya Covid-19.
Salah satu kalangan yang mulai memanfaatkan kecanggihan teknologi online yakni kalangan  profesi  Notaris,  apalagi  dengan  keberadaan  konsep cyber  notary sehingga kalangan  profesi  ini  perlu  mempelajari  lagi  dan  meningkatkan  kemampuannya  di  bidang teknologi online .  Meskipun  sulit  untuk  menerapkannya  namun  seiring  dengan  tuntutan, sehingga Notaris wajib menyelenggarakan aktivitasnya dengan memanfaatkan dunia cyber . Menurut  (Nurita,  2012),  penerapan  dunia  TIK  bagi  Notaris  untuk  sementara  dapat dimaknai  sebagai  Notaris  yang  menjalankan  tugas  atau  kewenangan  jabatannya  dengan berbasis  teknologi  informasi,  yang  berkaitan  dengan  tugas  dan  fungsi  Notaris,  khususnya dalam  pembuatan  akta.  Pada  hakekatnya,  keberadaan  dan  perkembangan  dunia  TIK  bagi kehidupan  Notaris  sangatlah  bermanfaat  guna  menunjang  efektivitas  dan  efisiensi  kerja Notaris  di  dalam  menjalankan  tugas  fungsi  dan  wewenangnya  sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
Notaris  menurut Habib  Adjie  yaitu  “Pejabat  umum  yang  satu -satunya  berwenang untuk  membuat  akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan  yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse , salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu  peraturan  umum tidak juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  atau orang lain” (Adjie, 2008).
Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan Notaris,  pengertian  Notaris  adalah  “Pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini  atau  berdasarkan  Undang- undang  lainnya”. Kewenangan  lain  yang  diberikan  kepada Notaris  yakni  di  dalam  proses  pendirian  Perseroan  yang  diatur  dalam  Pasal  9  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  yang  menyatakan bahwa  “Untuk  memperoleh  Keputusan Menteri  mengenai  pengesahan  badan  hukum Perseroan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (4),  pendiri  bersama-sama mengajukan  permohonan  melalui  jasa  teknologi  informasi  sistem  administrasi  badan hukum  secara  elektronik  kepada  Menteri  dengan  mengisi  format  isian  yang  memuat sekurang-kurangnya  a)  nama  dan  tempat  kedudukan  Perseroan,  b)  jangka  waktu berdirinya  Perseroan,  c)  maksud  dan  tujuan  serta  kegiatan  usaha  Perseroan,  d)  jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, serta e) alamat lengkap p erseroan.” Selanjutnya  dalam  Pasal  9  ayat  (3)  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  mengatakan, “Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dan  (2),  pendiri  hanya  dapat  memberi  kuasa  kepada  Notaris.”  Sehingga  jika berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka yang dapat atau berhak mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan kepada  Menteri  adalah  pendiri  Perseroan  secara  bersama-sama,  dan  mereka  dapat memberi  kuasa  untuk  mengajukan  permohonan  tetapi  yang  dapat  diberi  kuasa  hanya terbatas kepada Notaris (Harahap, 2009)
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Untuk  dapat  menunjang  pelaksanaan  tugas  profesi  Notaris  di  era  teknologi online atau digitalisasi, menuntut Notaris untuk lebih meningkatkan kemampuannya di bidang teknologi dan informasi sejalan dengan tugas dan kewajibannya sebagai Notaris. Salah  satu  kewajiban  yang  harus  dilakukan  Notaris  adalah  terkait  pembuatan  akta Notaris,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  7  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014  tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN).  Dalam  pasal  tersebut  dinyataka n  bahwa  “Akta Notaris  yang  selanjutnya  disebut  Akta  adalah  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  atau  di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.” (Subekti, 2010).
Akta  Notaris  (Minuta  akta)  merupakan  alat  bukti  yang  sempurna  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  1870  KUHPerdata,  minuta  akta  memberikan  diantara  para  pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti  yang  sempurna  tentang  apa  yang  diperbuat/dinyatakan  dalam  akta  ini,  berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan “bukti wajib” atau  “ Verplicht  Bewijs ” (Tjukup,  2016).  Dengan  demikian,  barang  siapa  yang menyatakan  bahwa  akta  otentik  itu  palsu  maka  ia  harus  membuktikan  tentang kepalsuan  akta  itu,  oleh  karena  itulah  maka  akta  otentik  mempunyai  kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil maupun materiil. (Chandera, 2001).
Selain  kewajiban  tersebut  di  atas,  maka  untuk  melakukan  hal-hal  yang  telah diatur  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  seorang  Notaris  masih  memiliki  suatu kewajiban  lain.  Hal  ini  berhubungan  dengan  sumpah/janji  Notaris  yang  berisi  bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan  Notaris.  Penggunaan  hak  untuk  merahasiakan  sesuatu  yang  berkaitan  dengan jabatan  diatur  pula  dalam  hukum  acara  pidana,  hukum  perdata,  dan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana.  Pasal  170  ayat  (1)  KUHAP  menyatakan  bahwa  mereka  yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia,  dapat  minta  dibebaskan  dari  penggunaan  hak  untuk  memberikan  keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya (Arisaputra, 2012).
Kewajiban  tersebut  di  atas,  diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f  Undang- Undang Jabatan Notaris disebutkan juga perihal kewajiban Notaris dalam merahasiakan akta notaris (Minuta akta) yang dibuatnya di hadapan para penghadap atau pihak-pihak yang  berkepentingan  dalam  pembuatan  akta.  Dalam  pasal  tersebut  ditegaskan “merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  akta  yang  dibuatnya  dan  segala  keterangan yang  diperoleh  guna  pembuatan  akta  sesuai  dengan  sumpah/janji  jabatan,  kecuali Undang- undang  menentukan  lain”.  Apabila  Notaris  melakukan  pelanggaran merahasiakan akta Notaris, maka bagi Notaris bersangkutan dapat dikenakan Pasal 322 ayat  (1)  dan  (2)  KUHP,  yaitu  membongkar  rahasia,  padahal  sebenarnya  Notaris  wajib menyimpannya.
Mencermati makna dari Pasal 1 angka 7, dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris,  tercermin  bahwa  ketentuan- ketentuan yang diatur dalam kedua pasal tersebut menunjukkan ketidaksinkronan atau bertentangan dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini yang mewajibkan Notaris  dalam  menjalankan  tugas  profesinya  menggunakan  teknologi  terkini  atau
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
dikenal dengan dunia cyber , dan lebih relevannya adalah cyber notary . Dikatakan adanya ketidaksinkronan  antara  pelaksanaan  tugas  dan  kewajiban  Notaris  menurut  Undang- Undang Jabatan Notaris, utamanya Pasal 1 angka 7 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f, jelas nampak terlihat.
Suatu fakta, Notaris dalam membuat dan membacakan sebuah akta, diwajibkan akta  tersebut  dibuat  di  hadapan  Notaris  dan  dibacakan  di  depan  para  pihak  yang berkepentingan,  dalam  suatu  ruangan  tertentu  (kantor  Notaris).  Di  sisi  lain,  dengan keberadaan  teknologi  canggih  saat  ini  (dunia cyber ) mewajibkan  Notaris  menjalankan tugas  profesinya  memanfaatkan  kecanggihan  teknologi cyber ,  sehingga  makna  dari Pasal  1  angka  7  UUJN  menyimpang  jauh  dari  pelaksanaan  tugas  Notaris  secara konvensional.  Sama  halnya  dengan  makna  dari  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f  perihal “merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai akta”,  bertentangan  dengan  adanya  konsep cyber notary . Konsep cyber  notary diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pada Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE. Makna dari “dokumen elektronik” dala m Pasal 5 tersebut menunjukkan bahwa akta Notaris  (minuta  akta)  yang  telah  dibuat  Notaris  diwajibkan  untuk  disimpan  secara elektronik  ( e-save ).  Hal  ini  tidak  menutup  kemungkinan  data  rahasia  Notaris  terkait akta-akta  klien  dapat  dengan  mudah  dibobol  oleh  para hacker dengan  keahliannya membobol data-data penting milik Notaris atau milik suatu instansi.
Kewajiban sebagaimana dimaksud juga bertentangan dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdata, yang menegaskan “ Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk  yang  ditentukan  oleh  Undang-undang  atau  di  hadapan  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  itu  di  tempat  akta  itu  dibuat ” (KUHPerdata).  Akta  otentik  harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, sifatnya kumulatif atau  harus  meliputi  semuanya.  Akta-akta  yang  dibuat,  walaupun  ditandatangani  oleh para  pihak,  namun  tidak  memenuhi  persyaratan  Pasal  1868  KUHPerdata,  tidak  dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan. Selain akta Notaris bersifat otentik, akta tersebut juga dibuat sebagai alat bukti yang sempurna dalam setiap permasalahan yang terkait dengan akta notaris  tersebut. Kekuatan akta notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatnya, yaitu  Notaris  yang  ditunjuk  oleh  Undang-undang  sebagai  pejabat  umum  yang  diberi wewenang untuk membuat akta (Sjaifurrachman, 2011).
Permasalahan  yang  dibahas  dalam  tulisan ini  adalah  “bagaimana  sinkronisasi Pasal  1868  KUHPerdata  dalam  menunjang  terselenggaranya  konsep cyber  notary di Indonesia?”  Tujuan  penulisan  ingin  men -sinkronisasikan  antara  pelaksanaan  tugas Notaris sesuai UUJN dan KUHPerdata, dengan pelaksanaan tugas Notaris sesuai Undang- Undang ITE.

## METODE PENELITIAN
Dalam  melakukan  penelitian  ini  peneliti  memakai  Metode  Penelitian  Yuridis Normatif, didukung dengan penelitian empiris.
Tulisan  berupa  artikel jurnal  ini  merupakan  asli  hasil  pemikiran  (gagasan) penulis dan bukan hasil penelitian di suatu obyek penelitian. Untuk mengantisipasi plagiatisme dan
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
untuk  menjamin  orisinalitas  (keaslian)  penelitian,  penulis  mencantumkan  beberapa penelitian  sejenis  yang  pernah  diteliti  oleh  peneliti  sebelumnya.  Penelitian  sejenis  yang berupa artikel jurnal tersebut, meliputi:
Artikel  jurnal  yang  pernah  ditulis  oleh  Luthvi  Febryka  Nola  berjudul  “Peluang Penerapan Cyber  Notary Dalam  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indo nesia”,  dimuat dalam  Jurnal  NEGARA  HUKUM  Vol.2,  No.1  Juni  2011.  Persamaan  artikel  jurnal  Luthvi dengan artikel jurnal penulis yakni sama-sama membahas mengenai konsep dan penerapan cyber  notary di  Indonesia.  Perbedaannya  adalah  artikel  jurnal  milik  Luthvi  mengkaji peluang  dengan  diterapkannya cyber  notary dikaji  dari  sudut  pandang  Undang-Undang Jabatan  Notaris  dengan  Undang-Undang  ITE.  Dengan  kata  lain,  cakupannya  lebih  luas. Sedangkan artikel jurnal penulis cakupannya lebih sempit namun mengarah pada objeknya yakni  memperbandingkan  antara  sistem  penyimpanan  dokumen  Notaris  secara  manual dengan  sistem  penyimpanan  secara  elektronik  ( e-document )  seiring  dengan  tingkat keamanan dan kerahasiaan dokumen tersebut.
Selanjutnya  artikel  jurnal  yang  pernah  ditulis  oleh  Edmon  Makarim  berjudul “Modernisasi  Hukum  Notaris  Masa  Depan:  Kajian  Hukum  terhadap  Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia”, dimuat dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke - 41 No.3 Juli-September 2011. Persamaan artikel jurnal Makarim dengan artikel jurnal penulis  yakni  sama-sama  membahas  dan  mengkaji  tentang cyber  notary yang  akan diterapkan  di  Indonesia.  Perbedaannya  adalah  artikel  jurnal  Makarim mendeskriptifkan harapan-harapan kedepannya apabila diimplementasikannya cyber notary di  Indonesia  terhadap  penyelenggaraan  tugas  kewajiban  dan  wewenang Notaris  dari  yang  selama  ini  dilakukannya.  Sedangkan  artikel  jurnal  penulis membahas  dan  mengkaji  ketidaksinkronan  antara  Pasal  1868  KUHPerdata,  Pasal  1 angka  7  UUJN  dengan  Pasal  5  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  (UU  ITE)  perihal  membuat  dan membacakan  akta  serta  penyimpanan  minuta  akta.  Dengan  kata  lain,  perbedaannya sangat signifikan antara artikel jurnal Makarim dengan artikel jurnal penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sinkronisasi  Pasal  1868  KUHPerdata  dalam  Menunjang  Terselenggaranya  Konsep Cyber Notary di Indonesia
Point  penting  dari  jurnal  ini  adalah  pembahasan,  yakni  membahas  permasalahan sinkronisasi Pasal 1868 KUHPerdata dalam menunjang terwujudnya c yber notary . Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang- undangan dan/atau  yang dikehendaki  oleh yang berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam akta  otentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta,  memberikan grosee,  salinan  dan  kutipan  akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  akta-akta  itu  tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.
Apabila  kita  simak  dari  makna  Notaris  tersebut  di  atas,  terdapat  kata  “menyimpan akta”.  Kata  “menyimpan  akta”  menunjukkan  bahwa  seorang  Notaris  diwajibkan menyimpan minuta akta (asli akta Notaris). Di dalam minuta akta tersebut mencakup asli tanda  tangan,  paraf  atau  cap  jempol  tangan  kiri  para  penghadap,  saksi  dan  Notaris,  serta
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
bukti-bukti lain yang mendukung akta yang dilekatkan pada minuta akta tersebut.  Minuta akta  ini wajib disimpan oleh  Notaris,  diberi  nomor  bulanan  dan  dimasukkan  ke  dalam buku  daftar  akta  notaris  ( repertorium )  serta  diberi  nomor  repertorium.    Sebelum  minuta akta  dilakukan  penyimpanan  oleh  Notaris,  minuta  tersebut harus  di  jilid yang  dibuat dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika  jumlah  akta  tidak dapat  dimuat  dalam  satu  buku,  akta  tersebut  dapat  dijilid  menjadi lebih  dari  satu  buku,  dan  mencatat  jumlah  minuta  akta,  bulan,  dan  tahun  pembuatannya pada sampul setiap buku (Fitriyeni, 2012).
Permasalahannya  adalah  dengan  keberadaan  konsep cyber  notary yang  mewajibkan Notaris  dalam  proses  penyimpanan  akta  secara  elektronik  atau  dokumen  elektronik  (e- document )  seiring  era  digitalisasi,  menjadi  tantangan  bagi  profesi  Notaris.  Tantangannya adalah  bagaimana  mengubah  dari  kebiasaan  menggunakan  kertas  diganti  dengan  cara elektronik  meskipun  tidak  mudah  menggunakan  dokumen  elektronik.  Sehingga  perlu pengetahuan  dan  keahlian  tertentu  agar  familiar  dengan  dokumen  elektronik  (Keakopa, 2008).
Seiring  dengan  penyelenggaraan  profesi  Notaris,  titik  permasalahannya  adalah bagaimana keabsahan dan keamanan dari akta Notaris yang biasanya disimpan dan di jilid secara manual, namun kini disimpan secara elektronik atas dokumen-dokumen Notaris ( e- document ),  sehingga  diragukan  keamanan  dari  dokumen-dokumen  tersebut  apalagi semakin  banyaknya  pakar-pakar  teknologi  bermunculan,  dengan  mudahnya  membobol dokumen  rahasia  sebuah  lembaga  penting  pemerintah.  Pengertian e-document menurut (Kurniadi, 2012) adalah suatu konten elektronik yang berupa program atau file komputer yang  membutuhkan  media  elektronik  atau  teknologi  elektronik display untuk  bisa menggunakan, membaca, atau melihatnya.
Dokumen  elektronik  dapat  dijadikan  alat  bukti  yang  sah,  ini  sesuai  dengan  Pasal  5 ayat  (1)  Undang-Undang  ITE.  Berkaitan  dengan  kewenangan  lain  yang  diberikan  kepada Notaris  yaitu  untuk  mensertifikasi  transaksi  yang  menggunakan cyber  notary ,  maka  hasil print out dari sertifikasi tersebut dapat juga dikategorikan ke dalam dokumen elektronik. Hal  mana  dokumen  elektronik  tersebut  juga  harus  memenuhi  unsur-unsur  dalam  Pasal 1868 KUHPerdata mengenai keotentikan akta (Rossalina, 2018).
Kewajiban  menyimpan  akta  Notaris  secara  elektronik  atau  e- document, tentunya bertentangan atau bertolak belakang dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdata, yang mengatur bahwa  “Suatu  akta  otentik  adalah  suatu  akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan oleh  Undang-undang  oleh  atau  di  hadapan  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  itu  di tempat  akta  itu  dibuat”.  Dalam  kata  lain,  akta  otentik  harus  memenuhi  apa  yang dipersyaratkan  dalam  Pasal  1868  KUHPerdata,  sifatnya  kumulatif  atau  harus  meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi  persyaratan  Pasal  1868  KUHPerdata,  maka  tidak  dapat  diperlakukan  sebagai akta  otentik,  hanya  mempunyai  kekuatan  sebagai  tulisan  di  bawah  tangan  (Pasal  1869 KUHPerdata) (Wahid, 2019). Dari bunyi pasal tersebut tercermin bahwa keberadaan Pasal 1868  KUHPerdata  berkontribusi  besar  terhadap  keabsahan  (autentifikasi)  suatu  akta. Dikatakan demikian, karena sebuah akta dapat dikatakan otentik apabila telah memenuhi kriteria-kriteria  berikut  yaitu  1)  Dibuat  dalam  bentuk  yang  telah  ditentukan  Undang- undang; dan 2) Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki wewenang. Pasal
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
1869  KUHPerdata  juga  menyebutkan  bahwa  akta  tidak  dapat  diberlakukan  sebagai  akta otentik apabila pejabat umum yang membuatnya tidak berwenang atau tidak cakap sebagai pejabat  umum  atau  bentuk  akta  tersebut  tidak  memenuhi  persyaratan  yang  dinyatakan dalam  Undang-undang.  Suatu  fakta,  keberadaan  konsep cyber  notary di  Indonesia,  yang mewajibkan  seluruh  minuta  akta disimpan  secara  elektronik,  sehingga  minuta  akta dapat dikategorikan  sebagai  akta  di  bawah  tangan  karena  tidak  memenuhi  unsur-unsur  yang ditentukan oleh Pasal 1868 KUHPerdata.
Kegiatan menyimpan akta merupakan bagian dari protokol Notaris. Protokol Notaris merupakan dokumen negara yang salah satu fungsinya adalah dapat digunakan sebagai alat bukti  mengenai  adanya  perbuatan  hukum  yang  telah  dilakukan  oleh  para  pihak  terkait dengan  perjanjian  dalam  ranah  hukum  perdata  (Rositawati,  2018).  Sementara  menurut Pasal 1 angka 13 UUJN, Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.
Demikian  pentingnya  kedudukan  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  Notaris,  sehingga penyimpanan  minuta  akta  sebagai  bagian  dari  protokol  Notaris  merupakan  hal  yang penting.  Protokol  Notaris  yang  merupakan  arsip  negara  harus  disimpan  dan  dipelihara dengan  sebaik-baiknya  oleh  Notaris.  Dalam  penyimpanan  protokol  Notaris  diperlukan proses kehati-hatian, agar protokol Notaris tersebut tidak tercecer, hilang atau rusak (Putri, 2019).  Kurun  waktu  penyimpanan  protokol  Notaris  tidaklah  sebentar  dan  dalam perjalanannya sering ditemukan resiko kerusakan atau bahkan kehilangan.
Hematnya  menurut  penulis  bahwa  dengan  memperluas  pengertian  akta  otentik dengan  memasukkan  akta  ke  dalam bentuk  elektronik  sebagai  hasil  praktek cyber  notary justru  akan  menimbulkan  pertentangan  baru  yang  mungkin  akan  menurunkan  kekuatan pembuktian dari akta otentik tersebut. Merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (Undang- Undang  ITE),  disebutkan  pada  Pasal  5  ayat  (4)  perihal  “ Ketentuan  mengenai  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak berlaku untuk a) Surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan  b)  Surat  beserta  dokumennya  yang  menurut  Undang-undang  harus  dibuat  dalam bentuk  akta  notaril  atau  akta  yang  dibuat  oleh  pejabat  pe mbuat  akta.”  Karenanya,  dari makna  pasal  tersebut,  tercermin  bahwa  akta  elektronik  tidak  memiliki  kekuatan pembuktian  yang  sempurna  layaknya  akta  otentik.  Hingga  saat  ini  akta  elektronik  hanya dianggap  sebagai  akta  di  bawah  tangan  yang  disamakan  dengan  dokumen,  surat  dan sertifikat  elektronik.    Sehingga,  penulis  berpendapat  bahwa  konsep cyber  notary yang semata-mata  berasal  dari  Amerika  hendaknya  tidak  diterapkan  secara  serta  merta mengingat adanya perbedaan mengenai fungsi dan kewenangan Notaris dan public notary. Selain itu, perubahan terhadap ketentuan baik pengertian maupun syarat terkait akta otentik  harus  dikaji  secara  lebih  mendalam  sampai  kepada  alasan  filosofis  yang menciptakan pengertian maupun syarat tersebut yang meskipun terlihat kuno dan terkesan memaksa  Notaris  untuk  tetap  bekerja  secara  tradisional  justru  memiliki  pertimbangan hukum  yang  lebih  baik  dan  memberikan  perlindungan  yang  lebih  kuat  sehingga  menjaga keutuhan  kekuatan  pembuktian  dari  akta  otentik  tersebut  yaitu  terkait  3  (tiga)  hal, kekuatan  pembuktian  formil,  kekuatan  pembuktian  materiil,  dan  kekuatan  pembuktian keluar.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Sebagai  jalan  keluar,  menurut  penulis  Indonesia  sebagai  Negara civil  law dapat memberikan  pengertian  tersendiri  terkait cyber  notary dan  menerapkan  pembatasan- pembatasan  penggunaan  teknologi  guna  menjaga  keabsahan  dari  sebuah  akta  otentik tersebut agar tetap sejalan dengan semangat utama adanya profesi Notaris sebagai seorang pejabat umum. Misalnya, seperti yang diterapkan di Georgia, sebuah negara di Eropa Timur, di  mana  elektronisasi di  sana  tidak meniadakan  kewajiban  pihak untuk  hadir di  hadapan Notaris.  Solusinya  pengertian  Notaris  ini  diperluas  bahwa  kedua  belah  pihak  tidak  harus hadir  pada  satu  Notaris  yang  sama,  namun  masing-masing  hadir  di  hadapan  Notaris  di daerah  domisilinya  dan  kemudian  para  Notaris  tersebut  berperan  sebagai  pihak  yang memfasilitasi  jalannya  pembiaran  perjanjian  lewat video  conference. Contoh  tersebut memberikan  penegasan  bahwa cyber  notary dalam  praktek  di  negara civil  law tidak menghapuskan  kewajiban  dari  seorang  Notaris  untuk  tetap  menjunjung  tinggi ketradisionalannya  dalam  rangka  menjaga  keutuhan  kekuatan  pembuktian  akta  yang dibuatnya (Wijaya, 2018).
Karenanya suatu  bentuk  dokumen  elektronik,  dapat  memiliki  kekuatan  pembuktian asli dan original jika menggunakan sistem elektronik secara aman, andal serta bertanggung jawab. Akan tetapi menurut hukum positif Indonesia, terkait dengan akta notaris terhadap pemberlakuan cyber notary tersebut tidak diakui sebagai alat bukti elektronik. Hal tersebut dikarenakan terdapat pasal yang melarangnya yaitu Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE. Dengan  demikian,  apabila  dikaitkan  dengan  akta  notaris  terhadap  pemberlakuan cyber notary dimana  akta  notaris  berbentuk  elektronik  (akta  elektronik),  maka  kekuatan  akta notaris  tersebut  tidak  memiliki  pembuktian  yang  sempurna  layaknya  akta  otentik.  Hal tersebut  karena  akta  notaris  terhadap  pemberlakuan cyber  notary dengan  akta  notaris berbentuk  elektronik  tidak  memenuhi  syarat  keotentikan  suatu  akta,  selain  itu  Undang- Undang  Jabatan  Notaris  tahun  2014  dan  Undang-Undang  ITE  juga  belum  mengakomodir (Wijanarko, 2015) .
Alasan  mengapa  akta  otentik  saat  ini  belum  bisa  berbentuk  elektronik  dikarenakan beberapa hal, yaitu:
1.   Akta otentik ditentukan oleh Undang-undang dan hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  secara  khusus  yang  menyatakan  bahwa  akta otentik dapat dibuat secara elektronik (akta elektronik).
2.   Mengenai tanda tangan, akta otentik harus ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan  Notaris,  namun  hingga  saat  ini  belum  ada  peraturan  perundang-undangan  yang menyatakan bahwa tanda tangan digital boleh untuk digunakan dalam akta otentik.
3.   Pada  dasarnya  dalam  pembuatan  akta  otentik,  para  pihak  harus  hadir  secara  fisik dihadapan  Notaris  dan  disaksikan  oleh  para  saksi,  untuk  selanjutnya  dibacakan  oleh Notaris dihadapan para pihak dan para saksi dan kemudian ditandatangani oleh para pihak,  saksi-saksi,  dan  oleh  Notaris.  Namun  hingga  saat  ini  belum  ada  peraturan perundang-undangan  yang  menyatakan  bahwa  konsep  berhadapan  boleh  melalui media teleconferens.
Menurut Eddy O.S. Hiariej, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang- Undang ITE, akta elektronik tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik. Hingga saat ini akta elektronik hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan yang  disamakan  dengan  dokumen,  surat,  dan  sertifikat  elektronik.  Jadi,  meskipun  telah
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
sahnya  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pun juga tidak menjadikan akta elektronik sebagai akta otentik. Ketentuan yang ada dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN-P yang menyatakan bahwa  “Selain  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Notaris mempunyai  kewenangan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan”.  Dalam hal ini yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dala m peraturan perundang- undangan”  tersebut  adalah  kewenangan  mensertifikasi  transaksi  yang  dilakukan  secara elektronik  ( cyber  notary ).  Namun  kekuatan  mensertifikasi  tersebut  tidaklah  sama  dengan suatu  akta  otentik  yang  tetap  berpegang  pada  ketentuan  dalam  Pasal  1868  KUHPerdata (Hiariej, 2014).
Ketentuan  dari  Pasal  1868  KUHPerdata  yang  di  dalamnya  mengatur  akta  otentik termasuk juga akta Notaris, wajib dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang- undang  dan  akta  tersebut  dibuat  oleh  atau  dibuat  di  hadapan  pejabat  umum  yang berwenang di tempat di mana akta itu dibuat, sehingga apabila akta yang dibuat tersebut telah sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dan pejabat umum yang membuat  akta  tersebut  sesuai  dengan  kewenangannya  maka  akta  tersebut  dapat digolongkan  sebagai  akta  otentik.  Namun  akan  menjadi  masalah  apabila  dalam  proses pembacaan  dan  penandatanganan  aktanya  menggunakan cyber  notary atau  dengan  kata lain  menggunakan  alat-alat  elektronik  misalnya teleconfirence atau video  call .  Hal  ini dikarenakan  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 menyatakan  bahwa  pembacaan  akta  harus  dilakukan  di  hadapan  para  penghadap  dan paling sedikit dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi. Kata  Hadir secara  fisik,  jika  dijabarkan  kata  demi  kata  yaitu  hadir dan  secara  fisik.  Hadir artinya  ada  atau  datang  (Soeroso,  2010),  sedangkan  kata  fisik  mempunyai  arti badan/jasmani,  sehingga  maksud  hadir secara  fisik  yaitu  ada  secara  jasmani  dengan  kata lain berwujud atau terlihat secara fisik. Penjelasan tentang hadir secara fisik menimbulkan konflik  norma  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014,  karena cyber  notary sebagai bagian dari kemajuan teknologi dapat mempertemukan dua pihak atau lebih di tempat yang berbeda dengan fasilitas suara dan gambar yang senyatanya, sehingga bentuk wajah, suara dan keadaan nyata dapat terlihat.
Merujuk  pada  pembahasan  di  atas,  dapat  dianalisis  bahwa  akta  notaris  terhadap pemberlakuan cyber notary tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta  otentik.  Hingga  saat  ini  akta  notaris  terhadap  pemberlakuan cyber  notary hanya dianggap  sebagai  akta  di  bawah  tangan  yang  disamakan  dengan  dokumen,  surat,  dan sertifikat elektronik. Meskipun telah sahnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  dimana ketentuan  yang  ada  dalam  Pasal  15  ayat  (3)  UUJN- P  yang  menyatakan  bahwa  “Notaris mempunyai  kewenangan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan”.  Dalam hal ini yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang - undangan”  tersebut  adalah  kewena ngan  mensertifikasi  transaksi  yang  dilakukan  secara elektronik  ( cyber  notary) tersebut  tidaklah  sama  dengan  suatu  akta  otentik  yang  tetap berpegang pada ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdata . Meskipun demikian jika melihat teori  Roscoe  Pound,  “ law  as  a  tool  of  society  engineering ”  (hukum  sebagai  suatu  alat
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
pembaruan  masyarakat),  yang  diharapkan  posisi  hukum  seharusnya  berada  di  depan pembangunan  (Salim,  2010),  maka  bukan  tidak  mungkin  jika  suatu  saat cyber  notary di Indonesia dapat diterapkan, mengingat Indonesia yang saat ini berada dalam era globalisasi dengan ditandainya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Dengan  demikian,  agar  akta  Notaris  terhadap  pemberlakuan cyber  notary bernilai otentik  dan  mendapat  landasan  hukum,  maka  harus  merubah  Pasal  1868  KUHPerdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena ruh atau otensitas dari akta notaris terdapat pada Pasal 1868 KUHPerdata.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  dan  analisa  sebagaimana  telah  dibahas  sebelumnya, dapatlah  penulis  ambil  kesimpulan  bahwa  pada  hakekatnya  upaya  pemerintah  untuk memberlakukan konsep cyber notary di Indonesia belumlah tepat untuk saat ini. Untuk menerapkan sepenuhnya konsep cyber notary di Indonesia, hendaknya perlu dilakukan  beberapa  langkah  konstruktif  terutama  adalah  pembaharuan  Pasal  1868 KUHPerdata terhadap Undang-Undang ITE sehingga keduanya terdapat sinkronisasi dalam mendukung  pelaksanaan cyber  notary di  Indonesia.  Langkah  konstruktif  lainnya  adalah perlunya  optimalisasi  kemampuan  Notaris  di  bidang  ITE,  agar  dalam  pelaksanaan  tugas profesinya  tidak  ada  lagi  keragu-raguan  dan/atau  ketidakpastian  hukum  di  dalam menjalankan profesinya sebagai Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Adjie,  H.  (2008).  Hukum Notaris  Indonesia  Tafsir Tematik  terhadap  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Refika Aditama.
[2] Arisaputra,  M.  I.  (2012).  Kewajiban  Notaris  Dalam Menjaga  Kerahasiaan  Akta  Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris. Jurnal PERSPEKTIF, XVII No.3(September).
[3] Chandera,  R.  T.  W.  &  H.  (2001).  Pengantar  Praktis  Penanganan  Perkara  Perdata. Universitas Atmajaya.
[4] Daniel,  J.  (2012).  ICT  dan  Pembelajaran  (Kurikulum  untuk  Sekolah  dan  Program Pengembangan Guru). Referensi.
[5] Elston, C. (2007). Using ICT in the Primary School. Sage Publication.
[6] Fitriyeni,  C.  E.  (2012).  Tanggungjawab  Notaris  terhadap  Penyimpanan  Minuta  Akta Sebagai Bagian dari Protokol Notaris. Jurnal KANUN Jurnal Ilmu Hukum, No.58.
[7] Harahap, M. Y. (2009). Hukum Perseroan Terbatas. Sinar Grafika.
[8] Hiariej,  E.  O.  .  (2014).  Telaah  Kritis  Konsep  Cyber  Notary  Dalam  Sudut  Pandang Hukum Pembuktian. Andi Offset.
[9] Keakopa. (2008). International Records Management Trust: Module I: Understanding the  Contest  Of  Electronics  Record  Management.  The  International  Records Management Trust.
[10] Kurniadi. (2012). Membangun Sistem Informasi Kearsipan e-document. Andi Offset.
[11] Nurita,  E.  (2012).  Cyber  Notary,  Pemahaman  Awal  dalam  Konsep  Pemikiran.  Refika Aditama.
[12] Putri,  C.C.  (2019).  Penyimpanan  Protokol  Notaris  secara  Elektronik  dalam  Konsep Cyber Notary. FH Universitas Sriwijaya.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
[13] Rakyat,  P.  (2020).  Sektor  Teknologi  Informasi  Tumbuh  9,81%  Di  tengah  Pandemi Ekonom:  Telkom  Jadi  Trend  Positif.  https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pt- 01395663/sektor-teknologi-informasi-tumbuh-9,81-persen-di-tengah-pandemi- ekonom-telkom-jadi-trend-positif.
[14] Rositawati, D. (2018). Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary. Jurnal ACTA COMITAS Prodi Magister Kenotariatan.
[15] Rossalina,  Z.  (2018).  Keabsahan  Akta  Notaris  yang  Menggunakan  Cyber  Notary Sebagai Akta Otentik. Jurnal Magister Kenotariatan FH Universitas Brawijaya.
[16] Salim, H. (2010). Perkembangan Teori Dalam ilmu Hukum. Raja Grafindo Persada.
[17] Sjaifurrachman.  (2011).  Aspek Pertanggungjawaban  Notaris  Dalam Pembuatan  Akta. Mandar Maju.
[18] Soeroso, R. (2010). Perjanjian Dibawah Tangan. Sinar Grafika.
[19] Subekti, R. (2010). Hukum Pembuktian. Pradnya Paramita.
[20] Tjukup, I. K. (2016). Akta Notaris (Akta  Otentik) Sebagai Alat Bukti  Dalam Peristiwa Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Acta Comitas Prodi Magister Kenotariatan.
[21] Wahid,  A.  (2019).  Kekuatan  Alat  Bukti  Akta  Otentik  terhadap  Akta  Pejabat  Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 juncto Pasal 1868 KUHPerdata. Jurnal Kajian Hukum Islam, 4 No.2.
[22] Wijanarko, F. R. (2015). Tinjauan Yuridis Akta Notaris terhadap Pemberlakuan Cyber Notary  di  Indonesia  menurut  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014.  Jurnal REPERTORIUM.
[23] Wijaya,  A.  W.  (2018).  Konsep  Dasar  Cyber  Notary:  Keabsahan  Akta  Dalam  Bentuk Elektronik. https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber- notary-keabsahan-akta-dalam-untuk-elektronik/.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN