## KEMASLAHATAN DALAM KEISTIMEWAAN OTONOMI KHUSUS PAPUA
Fifi Nurcahyati
fifinurcahyati3@gmail.com
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Received: 10-28-2021 Revised: 11-08-2021 Aproved: 12-05-2021

## Abstrak
Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Papua  pada  dasarnya  adalah  pemberian kewenangan  yang  lebih  luas  bagi  Provinsi  Papua  dan  rakyat  Papua  untuk mengurus diri sendiri didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas dalam arti, tanggungjawab yang lebih besar bagi Provinsi  dan  rakyat  Papua  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  dan mengatur  pemanfaatan  kekayaan  alam  di  Provinsi  Papua  bagi  kemakmuran rakyat Papua. pembentukan dan pengaturan undang-undang otonomi khusus Papua tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam kontek NKRI. Adapun  penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan,  bersifat deskriptif  analisis  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis-normatif  dan dianalisis  menggunakan  metode  deduktif  kualitatif.  Pelaksanaan  otonomi khusus Papua tentu memiliki kendala dan juga beberapa permasalahan entah dalam  pendidikan,  sosial,  ekonomi.  Adanya  langkah-langkah  yang  dilakukan pemerintah  merupakan  bentuk  terobosan  baru  untuk  meminimalisir munculnya  masalah  yang  ada  di  dalam  masyarakat  Papua  itu  sendiri. Sehingga  dengan  adanya  perbaikan  dari  pemerintah  seperti  optimalisasi keberpihakan  pemerintah  pusat  dalam  penyelenggaraan  otonomi  khusus Papua  dalam  bentuk  kesetaraan  keragaman,  optimalisasi  penyaluran  dan pengawasan  dana  serta  evaluasi  pengeluaran  anggaran,  mempertajam kebijakan  dan  memperkuat  kapasitas  lembaga  pemerintah.  Harapannya  bisa membawa  otonomi  khusus  Papua  menjadi  lebih  baik  untuk  kesejahteraan masyarakatnya.
Kata Kunci: Otonomi Khusus Papua, Pemerintah, Kesejahteraan

## A. Pendahuluan
Keberadaan  otonomi  khusus  merupakan  salah  satu  bagian  dari pembalikan politik penyelenggaraan negara yang semula bersifat sentralistis dan  seragam  menuju  kepada  desentralisasi  dan  penghargaan  kepada keberagaman. Hal ini selaras dengan demokratisasi yang menjadi arus utama
reformasi.  Demokratisasi  penyelenggaraan  pemerintahan  menghendaki adanya  desentralisasi  dan  penghormatan  terhadap  keberagaman  daerah. Dari  sisi  sosial  ekonomi,  sentralisasi  yang  telah  dipraktikkan  selama  masa orde baru telah melahirkan kesenjangan pusat dan daerah, serta kesenjangan antar  daerah,  yang  berujung  kepada  ancaman  terhadap  integrasi  nasional. Otonomi khusus baru dikenal dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia di  era  reformasi.  Sebelumnya,  hanya  dikenal  istilah  daerah  khusus  dan daerah  istimewa. Sehingga  pada  masa  inilah,  Otonomi  khusus  secara  resmi menjadi  bagian  dari  sistem  penyelenggaraan  negara  melalui  Perubahan Kedua UUD 1945.
Provinsi  Papua  merupakan  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang diberlakukan Otonomi Khusus oleh pemerintah Republik Indonesia. Otonomi Khusus  Provinsi  Papua  berlangsung  sejak  tahun  2001  dimana  setelah dikeluarkannya Nomor 21 Tahun 2001 yang telah dirubah dengan UU No.35 Tahun  2008  Tentang  Otonomi  Khusus  Provinsi  Papua  (selanjutnya  disebut dengan  UU  Otsus  Papua)  yang  mana  UU  tersebut  telah  diubah  menjadi  UU Nomor  2  Tahun  2021.  Hal  itu  menjadi  cita-cita  dan  tujuan    NKRI  untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.
Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Papua  pada  dasarnya  adalah pemberian  kewenangan  yang  lebih  luas  bagi  Provinsi  Papua  dan  rakyat Papua  untuk  mengurus  diri  sendiri  didalam  kerangka  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas dalam arti, tanggungjawab yang  lebih  besar  bagi  Provinsi  dan  rakyat  Papua  untuk  menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua bagi kemakmuran rakyat Papua, sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan.  Kewenangan  ini  berarti  pula kewenangan  untuk  memberdayakan  potensi  sosial  budaya  dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk dengan memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua.
Undang-undang Otonomi Khusus mengandung semangat penyelesaian masalah  dan  rekonsiliasi,  antara  lain  dengan  pembentukan  Komisi Keberadaan  dan  Rekonsiliasi.  Pembentukan  komisi  ini  dimaksudkan  untuk menyelesaikan  berbagai  permasalahan  yang  terjadi  di  masa  lalu  dengan tujuan memantapkan persatuan dan kesatuan nasional Indonesia di Provinsi Papua.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  pembentukan  dan  pengaturan undang-undang  otonomi  khusus  Papua  tidak  lain  untuk  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  dalam  kontek  NKRI  dan  tidak  lain  merupakan implementasi  dari  kajian  perspektif  hukum  progresif  diantaranya: mempunyai  tujuan  besar  berupa  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  manusia, memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat, bersifat kritis dan fungsional  sehingga  melihat  kekurangan  yang  ada  dan  menemukan  jalan untuk memperbaikinya. 1
Dari  latar  belakang  di  atas,  penelitian  ini  mengambil  fokus pembahasan di antaranya:
1. Apakah  hadirnya  Undang-undang  Otonomi  Khusus  Papua  merupakan bentuk  tujuan  negara  dalam  upaya  mensejahterakan  masyarakat Papua?
2. Bagaimana  bentuk  perwujudan  dalam  upaya  pelaksanaan  Undang- undang Otonomi Khusus Papua?
Untuk  membedakan  penelitian  penyusun  dengan  hasil  penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitiannya yang terfokus pada keistimewaan Otonomi Khusus Papua sedangkan penelitian lain lebih kepada kendala yang dihadapi  dalam  Otonomi  Khusus  Papua.  Terdapat  beberapa  diantaranya penelitian  Suharyo  yang  mengatakan  bahwa  masih  banyak  kendala  yang dihadapi  dalam  upaya  kesejahteraan  masyarakat  Papua. 2 Selanjutnya
1 Satjipto  Rahardjo, Membelah  Hukum  Progresif (Jakarta:  Bukum  Kompas,  2006), hlm. 214.
2 Suharyo,  Otonomi  Khusus  Di  papua  dan  Aceh  Sebagai  Perwujudan  Implementasi Peranan  Hukum  Dalam  Kesejahteraan  Masyarakat, Jurnal    RECHTS VINDING ,  Vol  05,  No.  3, Desember 2016, Diakses pada 18 Januari 2021, Pukul 13.20 WIB.
penelitian  Ahmad  Imam  Buhori  yang  mengatakan  adanya  UU  Otonomi Khusus  Papua  merupakan  prinsip  hifdzul  mal  yang  berkaitan  dengan maslahah  mursalah  yang  harapannya  bisa  meningkatkan  kesejahteraan pembangunan,  pendidikan, sumber daya, infrastruktur  dan layanan  publik. 3
Selanjutnya penelitian Nur Rohim yang mengatakan pentingnya UU Otonomi Khusus  Papua  meskipun  perlunya  perbaikan  dalam  pelaksanaannya  terkait pengawasan  dana  dan  optimalisasi  peran  Majelis  Rakyat  Papua  sehingga tujuan kesejahteraan dan perdamaian warga dapat tercapai. 4
Adapun  penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan,  bersifat deskriptif  analisis  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis-normatif  dan dianalisis  menggunakan  metode  deduktif  kualitatif.  Pembahasan ini  diawali dengan melihat pokok permasalahan berikut ini:

## B. Pembahasan
1) Undang-Undang Otonomi Khusus Papua merupakan bentuk tujuan negara dalam upaya mensejahterakan masyarakat Papua.
Otonomi  Khusus  adalah  kewenangan  khusus  yang  diakui  dan diberikan  kepada  Provinsi  Papua  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua. 5
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi atas daerah-daerah provinsi  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan  pemerintahan  daerah yang  bersifat  khusus  atau  bersifat  istimewa  yang  diatur  dengan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tepatnya di Pasal 18B. Yang
3 Ahmad  Imam  Buhori,  Perubahan  Otonomi  Khusus  Papua  Terhadap  Undang- Undang  Nomor  2 Tahun  2021 Perspektif Maslahah Mursalah, Skripsi, Fakultas  Syariah  dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Diakses pada 18 Januari 2021, Pukul 13.30 WIB.
4 Nur  Rohim,  Optimalisasi  Otonomi  Khusus  Papua  Dalam  Peningkatan  Kesadaran Hukum  Masyarakat  Guna  Meredam  Konflik  Dan  Kekerasan, Artikel ,  fakultas  Syariah  dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Diakses pada 18 Januari 2021, Pukul 13.40 WIB.
5 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2021  tentang  Otonomi  Khusus    Bagi  Provinsi Papua, Pasal  1 ayat (2).
dimaksud  dengan satuan pemerintahan  daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa  daerah  Indonesia  akan  dibagi  dalam  daerah  provinsi  dan  daerah provinsi  akan  dibagi  pula  dalam  daerah  yang  lebih  kecil.  Di  daerahdaerah yang bersifat otonom (streek and locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan  undang-undang.  Di  daerah-daerah  yang  bersifat  otonom  akan diadakan  badan  perwakilan  daerah.  Oleh  karena  itu,  di  daerah  itu  pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan . 6
Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945 adalah  mewujudkan  kesejahteraan  umum.  Untuk  pencapaian  kesejahteraan ditengah  keadaan masyarakat Indonesia yang  plural  ini, maka  bukanlah hal mudah  untuk  dicapai,  sehingga  diperlukanlah  instrument  yang  ampuh  dan tepat untuk mencapai tujuan negara di dalam masyarakat yang plural ini. Di sini  daerah-daerah  tentunya  lebih  mengetahui  dengan  pasti  apa  yang menjadi kebutuhan dari masyarakatnya untuk mencapai suatu kesejahteraan masyarakat,  maka  pemberian  otonomi  khusus  kepada  daerah  khusus hanyalah suatu kebijakan pemerintahan pusat, agar pemerintah daerah lebih leluasa untuk mencapai kesejahteraan di daerah khusus. Pemberian otonomi khusus  kepada  daerah-daerah  ini,  merupakan  suatu  bentuk  nyata dari  janji negara  untuk  memberikan pengakuan  dan  penghormatan  kepada  satuan- satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus.
Dalam  Pasal  18B  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia, dinyatakan  bahwa  negara  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus  atau  bersifat  istimewa  yang diatur  dengan  undang-undang.  Negara  juga  mengakui  dan  menghormati kesatuankesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisonalnya,
6 Siswanto  Sunarno ,  Hukum  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia (  Jakarta:  Sinar Grafika: 2006), hlm. 1.
sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  diatur  dalam  undang- undang.
Pengaturan  mengenai  Otonomi  Khusus  di  dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ada didalam Pasal 225. Pengaturan didalam Pasal 225 ini  menegaskan  tentang  pengakuan  negara  terhadap  daerah  yang memperoleh  pengakuan  khusus.  Selain  di  atur  dalam  undang-undang  ini, diatur  pula  dalam  undang-undang  lain.  Menurut  Pasal  1  huruf  B  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyatakan bahwa Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan  diberikan  kepada  daerah  khusus,  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar mayarakat.
Istilah  “Otonomi”  dalam  Otonomi  Khusus  haruslah  diartikan  sebagai kebebasan  Rakyat  Papua  mengatur  dan  mengurus  dirinya  sendiri  sekaligus untuk kebebasan pemerintahnya sendiri. Mengatur dan memanfaatkan Alam Papua  untuk  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyatnya.  Tidak meninggalkan tanggungjawab untuk ikut serta mendukung penyelenggaraan pemerintah pusat dan penting adalah kebebasan untuk menentukan strategi pembangunan sosial, budaya, politik sesuai dengan karakteristik. Hal penting sebagai  bagian  dari  pembangunan  jati  diri  orang  yang  seutuhnya  yang ditunjukkan  melalui  simbol-simbol  daerah  seperti,  lagu,  bendera  dan lambang. Istilah “Khusus” hendak diartikan sebagai perlakuan berbeda yang di  berikan  kepada  Provinsi  Papua  karena  kekhususan  yang  dimiliki. Kekhususan  tersebut  menyangkut  hal-hal  seperti  perlindungan  hak-hak dasar orang asli Papua, termasuk sejarah politik,  penegakan demokrasi dan hak asasi manusia . 7
7 Agus  Semule, Otonomi  Khusus  Jalan  Tengah  Bagi  Masalah  Konflik  Provinsi  Papua (Jayapura: Cendrawasi Press, 2007), hlm. 49-50.
Dalam rangka mewujudkan terpenuhi hak dan kewajiban dasar rakyat Papua,  Rancangan  Undang-Undang  Otonomi  Khusus  Papua  dikembangkan dan dilaksanakan dengan berpedoman pada  sejumlah nilai-nilai dasar.  Nilai nilai dasar ini bersumber dari adat istiadat rakyat Papua, nasionalisme yang4 bertumpu  pada  prinsip-prinsip  manusia  universal,  dan  penghormatan  akan demokrasi  dan  hak-hak  asasi  manusia.  Karena  itulah,  nilai-nilai  dasar  yang dimaksudkan merupakan prinsip-prinsip pokok dan suasana kebatinan yang melatar belakangkangi penyusunan kerangka dasar Rancangan
UndangUndang  Otonomi  Khusus  Provinsi  Papua  yang  selanjutnya diharapkan  akan  berfungsi  sebagai  pedoman  dasar  bagi  pelaksanaan berbagai aspek Otonomi Khusus Papua di masa mendatang.
Ada  tujuh  butir  Nilai-nilai  Otonomi  Khusus  Papua.  Nilai-nilai  dasar yang dimaksud adalah :
1) Perlindungan terhadap Hak-hak Dasar Penduduk Asli Papua
2) Demokrasi dan Kedewasaan Berdemokrasi
3) Penghargaan tehadap Etika dan Moral
4) Penghargaan terhadap Hak-hak Asasi Manusia
5) Penegakan Supremasi Hukum
6) Penghargaan terhadap Pluralisme
7) Persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara 8
Selain  itu,  terdapat  garis-garis besar  pokok  pikiran  merupakan kerangka  dasar  yang  dimasukan  kedalam  Undang-undang  Otonomi  Khusus Papua.  Pokok-pokok  pikiran  tersebut  dikembangkan  dengan  memadukan nilai-nilai  dasar  pelaksanaan  Otonomi  Khusus  Papua  dengan  pendekatan- pendekatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan riil dan  mendasar  rakyat  Papua  dalam  pengertian  yang  seutuhnya  dan  seluas- luasnya.
8 Makalah  Otonomi  Khusus  Papua  |  Kumpulan  Tugas  Kuliah  (wordpress.com)
Diakses pada hari Kamis Tanggal 6 Januari 2021 Pukul 11.33 WIB.
Garis-garis Besar Pokok pikiran tersebut meliputi aspek-aspek berikut ini:
1) Pembagian  kewenangan  antara  pemerintah  antara  pusat  dan provinsi papua
2) Pembagian Kewenangan Dalam Provinsi Papua
- Otonomi di dalam Provinsi Papua
- Pembagian  Kewenangan  yang  Tegas  antara  Badan-badan
Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif
3) Perlindungan Hak-Hak Adat Penduduk Asli
4) Bendera, Lambang dan Lagu Bendera, lambang dan lagu 9
2) Bentuk  perwujudan  dalam  upaya  pelaksanaan  Undang-undang
Otonomi Khusus Papua.
Untuk  mendorong  terciptanya  kelangsungan  dalam  upaya menjalankan  Otonomi  Khusus  di  Papua  sebagai  bentuk  kesejahteraan masyarakat  Papua,  berikut  beberapa  hal  yang  perilu  dilakukan  oleh pemerintah:
Pertama, Optimalisasi  Keberpihakan  Pemerintah  Pusat  terhadap Pelaksanaan Otonomi Khusus.
Kedua, Optimalisasi  MRP  (Majelis  Rakyat  Papua)  dalam  Undang- Undang  Otonomi  Khusus.  Berdasarkan  PP  Nomor  54  Tahun  2004 tentang  MRP,  adapun  peran  MRP  yaitu  memberikan  pertimbangan dan  persetujuan  dalam  perumusan  kebijakan  daerah  dalam  upaya kesetaraan  dan  keragaman  kehidupan  masyarakat  Papua, melestarikan  budaya  serta  lingkungan  alam  Papua.  Selain  itu,  MRP juga  memiliki  wewenang  dalam  rangka  perlindungan  hak-hak  asli Papua  dengan  berlandaskan  pada  penghormatan  terhadap  adat  dan budaya,  pemberdayaan  perempuan,  dan  pemantapan  kerukunan hidup beragama.
9 Ibid., Diakses pada hari Kamis Tanggal 6 Januari 2021 Pukul 11.33 WIB.
Ketiga, Optimalisasi  Pengawasan  Dana  Otonomi  Khusus.  Seharusnya dana APBD menggunakan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang ada bukan  berdasarkan  peraturan  ketentuan  dalam  Permendagri. Sehingga dana Oonomi Khusus dapat menggunakan Kebijakan Khusus Anggaran (KA) yang dapat dibuat  pemerintah  Papua sebagai sumber pembiayaan yang ada.
Keempat, Perlunya  upaya  khusus  untuk  mengevaluasi  alokasi  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  Provinsi  Papua  yang  selama  ini  terkesan  tidak untuk pembangunan.
Kelima, mempertajam  kebijakan  anggaran  yang  berpihak  pada  kaum miskin, gender dan kelestarian lingkungan.
Keenam, memperkuat  kapasitas  kelembagaan  dan  personal  dalam proses  pengelolaan  program  pemerintah  dan  proyek-proyek  yang telah direncanakan. 10
Selain  langkah  di  atas,  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  papua melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua diantaranya:
1. Penanganan  masalah  Papua  harus  menggunakan  pendekatan kesejahteraan seperti dilakukannya dialog.
2. Diperlukan  politik pintu terbuka  kepada tokoh-tokoh yeng  belum puas dengan kinerja pemerintah Papua.
3. Perlunya  keterlibatan  perusahaan  besar  di  Papua  yang  dalam pengerjaannya melibatkan masyarakat setempat sebagai partner.
4. Sistem  pendidikan  perlu  dirancang  sedemikian  baik  untuk pembangunan  masyarakat  Papua  khususnya  peningkatan keterampilan  dalam  bidang  kelautan,  kehutanan,  pertanian, industry maupun pertambangan.
10 Velix Wanggai, New Deal For papua, Menata Kembali Papua Dengan Hati (Jakarta: Indonesia Press dan The Irian Institute, 2009), hlm. 71-72.
5. Diperlukan  satu  program  jangka  pendek  dan  jangka  menengah untuk  meningkatkan  mutu  pelayanan  kesehatan  dalam  bentuk mendirikan sekolah perawat, bidan dan dokter.
6. Peningkatan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  tata  kelola pemerintahan yang baik untuk  merespon tantangan baru.
7. Meningkatkan  pembangunan  infrastruktur  dasar  yang  bernilai ekonomi  tinggi  sehingga  program  kerja  lembaga  jelas  dan terstruktur. 11
Adapun  pemberian  dana  otonomi  khusus  bagi  provinsi  Papua  pada dasarnya  ditujukan  untuk  menunjang  percepatan  pelaksanaan  otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dalam rangka mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM,  percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka  kesetaraan  dan  keseimbangan  dengan  kemajuan  provinsi  lain  di Indonesia.
Dalam  bidang  Keuangan  Daerah,  kekhususan  yang  diberikan  kepada Provinsi  Papua  terkait  dengan  pelaksanaan  Otonomi  Khusus  adalah  berupa adanya  Selama  Periode  tahun  2002-2016,  secara  kumulatif  jumlah  dana otsus  yang  telah  diterima  oleh  Provinsi  Papua  mencapai  sebesar  Rp.58,1 trilyun,  yang  terdiri  dari  sebesar  Rp.47,9  trilyun  berupa  dana  otsus  Papua dan  sebesar  Rp.11,2  trilyun  berupa  dana  tambahan  infrastruktur  dalam rangka otonomi khusus Papua. 12
Table alokasi penerimaan dana otonomi khusus papua (Pasal 34 UU Nomor 2 Tahun 2021)
11 Wawan H. Purwanto, Papua Meradang, Siapa Berani? (Jakarta:CMB Press, 2013), hlm. 279-281.
12 https://bpkad.papua.go.id/page/31/penerimaan-amp-pengalokasian-dana-otsus- papua.htm , diakses pada 16 Januari 2021 pukul 10.12 WIB.
No  Keterangan Provinsi Papua dan Papua Barat 1 Sumber Dana Otsus 13 a) Bagi Hasil Pajak: PBB (90%), Pajak Penghasilan Orang Pribadi (20%) b) Bagi Hasil SDA: Kehutanan (80%), Perikanan (80%), Pertambangan Umum (80%), Pertambangan Minyak Bumi (70%), Pertambangan Gas Alam (70%) c) Dana Otonomi Khusus 2,25%  plafon DAU (Dana Alokasi Umum) nasional: Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan (1%), Pendidikan dan Kesehatan 1,25% d) Dana Tambahan Infrastruktur 2 Pembagian Dana Otsus 14 a) Tahun 2020: 79,7 triliun b) Tahun 2021: 85,8 triliun c) Tahun 2022: 84,7 triliun (Papua 57,41 triliun dan Papua barat 27,24 triliun)

## C. Kesimpulan
Hadirnya  Undang-Undang  Otonomi  Khusus  Papua  sangat  berperan penting  untuk  kemajuan  kesejahteraan  masyarakat  Papua.  Hal  ini  dapat dinilai  bahwa  produk  peraturan  terkait  otonomi  khusus  Papua  merupakan sebuah terobosan hukum yang responsif dan tidak terpisahkan dari prinsip- prinsip  untuk  mewujudkan  negara  kesejahteraan.  Pelaksanaan  otonomi
13 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2021 tentang  Otonomi  Khusus  Provinsi Papua, Pasal 34.
14 https://papuabarat.bpk.go.id/wp-content/uploads/2022/01/Pemerintah- Gelontorkan-Rp84-T-untuk-Papua-dan-Papua-Barat-di-2022.pdf diakses  pada  16  Januari 2021 pukul 11.29 WIB.
khusus Papua tentu memiliki kendala dan juga beberapa permasalahan entah dalam pendidikan, sosial, ekonomi. Adanya langkah-langkah yang dilakukan pemerintah  merupakan  bentuk  terobosan  baru  untuk  meminimalisir munculnya  masalah  yang  ada  di  dalam  masyarakat  Papua  itu  sendiri. Sehingga  dengan  adanya  perbaikan  dari  pemerintah  seperti  optimalisasi keberpihakan  pemerintah  pusat  dalam  penyelenggaraan  otonomi  khusus Papua  dalam  bentuk  kesetaraan  keragaman,  optimalisasi  penyaluran  dan pengawasan  dana  serta  evaluasi  pengeluaran  anggaran,  mempertajam kebijakan dan memperkuat kapasitas lembaga pemerintah. Harapannya bisa membawa  otonomi  khusus  Papua  menjadi  lebih  baik  untuk  kesejahteraan masyarakatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buhori, Ahmad Imam,  Perubahan Otonomi Khusus Papua Terhadap Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2021  Perspektif  Maslahah  Mursalah, Skripsi, Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta,  Diakses pada 18 Januari 2021, Pukul 13.30 WIB.
Makalah Otonomi Khusus Papua | Kumpulan Tugas Kuliah (wordpress.com) Diakses pada hari Kamis Tanggal 6 Januari 2021 Pukul 11.33 WIB.
Purwanto,  Wawan  H.,  Papua  Meradang,  Siapa  Berani?,  Jakarta:CMB  Press, 2013.
Rahardjo,  Satjipto, Membelah  Hukum  Progresif ,  Jakarta:  Bukum  Kompas,
2006.
Rohim,  Nur,    Optimalisasi  Otonomi  Khusus  Papua  Dalam  Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik Dan Kekerasan, Artikel ,  fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Syarif  Hidayatullah,  Diakses pada 18 Januari 2021, Pukul 13.40 WIB.
Semule,  Agus, Otonomi  Khusus  Jalan  Tengah  Bagi  Masalah  Konflik  Provinsi Papua , Jayapura: Cendrawasi Press, 2007.
Sunarno, Siswanto , Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika: 2006.
Suharyo,  Otonomi  Khusus  Di  papua  dan  Aceh  Sebagai  Perwujudan Implementasi Peranan Hukum Dalam Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal RECHTS  VINDING ,  Vol  05,  No.  3,  Desember  2016,  Diakses  pada  18 Januari 2021, Pukul 13.20 WIB
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2021  tentang  Otonomi  Khusus    Bagi Provinsi Papua Wanggai,  Velix, New  Deal  For  papua,  Menata  Kembali  Papua  Dengan  Hati, Jakarta: Indonesia Press dan The Irian Institute, 2009.