## PEMILIHAN PANTAI PRIORITAS DENGAN PRINSIP COMMUNITY BASED TOURISM DI KAWASAN CLUNGUP MANGROVE CONSERVATION, DUSUN SENDANGBIRU, KABUPATEN MALANG
Akbar Tribowo, M. Yuwana Marjuka, Devi Roza K. Kausar Akbartribowo69@gmail.com Program Studi Pariwisata Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640

## ABSTRAK
Kawasan  wisata  Clungup  Mangrove  Conservation  (CMC)  secara  administrasi  terletak  di  Dusun Sendangbiru,  Kecamatan  Sumbermanjing  Wetan,  Desa  Tambakrejo,  Kabupaten  Malang.  Didalam kawasan ini terdapat enam pantai yaitu; Pantai Clungup, Pantai Gatra, Pantai Sapana, Pantai Mini, Pantai Batu  Pecah,  dan  Pantai  Tiga  Warna.  Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  memilih  pantai  prioritas berdasarkan  prinsip Community  Based  Tourism (CBT)  sebagai  proses  pengembangan  kawasan  wisata, pemilihan  pantai  prioritas  dititikberatkan  terhadap  empat  pantai  yaitu;  Pantai  Clungup,  Pantai  Sapana, Pantai Mini, dan Pantai Batu Pecah. Dalam proses mendefinisikan pilihan, metode yang digunakan adalah Analytical  Hierarchy  Process (AHP),  untuk  menemukan  prioritas  keriteria  dan  alternatif.  Hasil  analisis AHP melibatkan beberapa narasumber terkait sebagai pakar dalam pemangku kepentingan pengembangan kawasan  Clungup  Mangrove  Conservation  (CMC).  Dari  analisis  data,  terlihat  bahwa  kriteria  prioritas berdasarkan  prinsip  CBT  adalah  dimensi  lingkungan  (0,373),  diikuti  oleh  dimensi  ekonomi  (0,330), dimensi sosial (0,172), dimensi budaya (0,076), dan terakhir dimensi politik (0,49). Sedangkan alternatif prioritas  pemilihan  pantai  adalah  Pantai  Clungup  dengan  skor  (1,000)  dari  masing-masing  kriteria. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pantai  yang  memiliki prioritas pengembangan adalah Pantai Clungup dengan kepentingan yang berada pada dimensi lingkungan.
Kata Kunci: Analytical Hierarchy Process , Kawasan Wisata Pantai, Pakar, Kriteria dan Alternatif.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Salah  satu  prinsip  kepariwisataan  yang terkandung  dalam  Undang-undang  No  10 Tahun  2009  tentang  kepariwisataan  adalah memberdayakan masyarakat setempat dimana masyarakat  berhak  berperan  dalam  proses pembangunan kepariwisataan dan berkewajiban  menjaga dan  melestarikan daya tarik  wisata;  serta  membantu  terciptanya suasana  aman,  tertib,  bersih,  berperilaku santun,  dan  menjaga  kelestarian  lingkungan destinasi pariwisata.
Keikutsertaan  masyarakat  juga  dijelaskan dalam  undang-undang  tersebut  diperlukan untuk  mendorong  pemerataan  tantangan perubahan  kehidupan  lokal,  nasional  dan global. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di tingkat lokal memiliki kesempatan yang
sama dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
Kabupaten Malang memiliki
keanekaragaman  potensi  dan  daya  tarik  wisata  yang dapat  memicu  wisatawan  untuk  datang  ke  berbagai destinasi  yang  ada.  Berdasarkan  jumlah  kunjungan wisatawan  mancanegara  dan  wisatawan  nusantara  di Kabupaten  Malang  selama  kurun  waktu  enam  tahun dari  tahun  2010-2016  mengalamin  kenaikan  drastis hampir  dua  kali    lipat    pada    tahun    2016    yaitu sebanyak 5.849.544 kunjungan dari sebelumnya yaitu 3.654.482  kunjungan.  Hal  ini  diperkirakan  karena banyaknya  wisata  pantai  di  daerah  pesisir  Malang yang  masih  sangat  asri  dan  telah  banyak  diketahui oleh masyarakat umum.
Salah  satu  diantara  banyak  wisata  pantai  di  Malang yaitu  kawasan Clungup  Mangrove  Conservation (CMC)  yang  terletak    di  Dusun  Sendangbiru, Kabupaten  Malang  yang  dikelola  oleh  masyarakat setempat.  Dalam  pengelolaannya  saat  ini  di  kawasan Clungup Mangrove Conservation  terdapat
enam  pantai  yaitu,  (1)  Pantai  Clungup,  (2) Pantai  Gatra,  (3)  Pantai  Sapana,  (4)  Pantai Mini,  (5)  Pantai  Batu  Pecah,  (6)  Pantai  Tiga Warna.
(CMC)  dikelola  oleh  Yayasan  Bhakti  Alam Sendangbiru, serta terdapat empat stakeholder lain  yang  berperan  dalam  pengembangannya yaitu  EJEF  (East  Java  Ecotourism  Forum), Indecon  (Indonesia  Ecotourism  Network), Sahabat  alam  Indonesia,  serta  Pemerintah Desa Tambakrejo. Karena empat stakeholders tersebut berkepentingan  maka pengembangan ini  dilakukan    secara    bersama  dalam  proses pengambilan keputusan didalam aspek ekonomi,  sosial,  budaya,  lingkungan,  dan politik.
Berdasarkan jumlah kunjungan  wisatawan di
Kawasan CMC, kunjungan menurun sebanyak  6.329  wisatawan  dari  tahun  2016 sebanyak  61.480  wisatawan  sampai  tahun 2017  sebanyak  55.151  wisatawan.  Hal tersebut  mengindikasikan  bahwa  wisatawan dirasa  cukup  bosan  dengan  produk  yang  ada, dimana  saat  ini  hanya  tersedia  2  produk utama  yaitu  Pantai  Gatra  dan  Pantai  Tiga Warna. Apabila hal tersebut dibiarkan,  maka ini  dapat  menurunkan  kualitas  destinasi wisata kawasan Clungup Mangrove
Conservation  dan  bahkan  bukan  tidak mungkin  kawasan  CMC  ini  akan  kehilangan wisatawan,  seperti  apa  yang  dikatakan  oleh Nuryanti  dalam  wawancaranya  kepada  travel kompas  mengatakan  bahwa  tanpa  produk baru  kita  akan  mengalami  product  fatique, keletihan produk, jadi susah untuk mendongkrak wisatawan. Jadi, selain promosi yang  digenjot,  yang  lebih  penting  adalah pembangunan kualitas destinasi.
Fenomena serupa pun pernah terjadi ditempat lain,  yaitu  Pantai  Bangsring,  Banyuwangi, pengembangan produk dilakukan untuk mengembalikan  ekosistem  yang  telah  rusak sekaligus membentuk Pantai Bangsring sebagai  destinasi  wisata  (Budiman,  2017). Hal  tersebut    menimbulkan  efek  pengganda (multiplier  effect)  seperti  pendapat  Yoeti
(2008)  yang  menyatakan  bahwa  uang  yang dibelanjakan  wisatawan,  setelah  dibelanjakan tidak  berhenti  beredar,  akan  tetapi  berpindah dari satu tangan ke tangan orang lain atau dari satu  perusahaan  ke  perusahaan  lain  (yang berkaitan dengan pariwisata). Fenomena ini
sangat  selaras  dengan  apa  yang  terjadi  pada  kawasan Clungup Mangrove Conservation, dimana kawasan ini sangat  memerlukan  pengembangan  produk  demi meningkatkan  jumlah  kunjungan  dan  dampak  positif lainnya.
Pantai  yang  menjadi  bagian  dalam  pengembangan produk  yaitu    Pantai  Clungup,  Pantai  Sapana,  Pantai Mini,  dan  Pantai  Batu  Pecah.  Ke  empat  pantai  ini yang  akan  dikembangkan  oleh    pengelola  kawasan. Skema pengembangan telah dilakukan oleh pengelola kawasan  namun,  belum  adanya  prioritas  pemilihan pantai  dan  juga  wilayah  yang  dikaji  belum  memiliki akses  sehingga  pengembangan  produk  dimaksudkan dibatasi  sebatas  pemilihan  pantai.  Artinya  pengelola belum  melihat  seberapa  penting  sebuah  pantai  yang ada  untuk  dilakukan  sebuah  pengembangan  produk pariwisata  sehingga  manfaat  yang  dihasilkan  dapat maksimal
Untuk  mengetahui  bagaimana  pemilihan  pantai prioritas di Kawasan Clungup
Mangrove Conservation  dengan  prinsip Community  Based Tourism (CBT)  dibutuhkan  beberapa  aspek  utama pengembangan  CBT.  Menurut  Suansri  (2003)  aspek pengembangan  CBT  berupa  lima  dimensi  yaitu dimensi  ekonomi,  dimensi  sosial,  dimensi  budaya, dimensi lingkungan, dan dimensi politik. Oleh karena itu,  penting  untuk  terlebih  dahulu  mengetahui  sejauh mana penerapan prinsip CBT di kawasan CMC dalam hal ini adalah Pantai Clungup, Sapana, Mini, dan Batu Pecah.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Pariwisata
Spillane  (2003)  mendefinisikan  pariwisata  sebagai “perjalanan  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain,  bersifat sementara,  dilakukan  perorangan  maupun  kelompok, sebagai  usaha  mencari  keseimbangan  hidup  dalam dimensi  sosial,  budaya,  alam  dan  seni”.  Pendapat  ini diamini  oleh  Suwantoro  (2004)  yang    menyatakan bahwa  perjalanan  wisata  merupakan  suatu  perjalanan yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  lebih  dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi  hasrat  ingin  sesuatu.  Pendapat  lain disampaikan  oleh  Damanik  dalam  Suwantoro  (2004) bahwa  pariwisata  adalah  fenomena  pergerakan manusia, barang, dan jasa, yang sangat
kompleks.  Ia  terkait  erat  dengan  organisasi, hubungan-hubungan  kelembagaan  dan individu, kebutuhan layanan, penyediaan kebutuhan layanan, dan sebagainya.
Menurut  Sihite  dalam  Suwantoro  (2004), pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan  orang  untuk  sementara  waktu,  yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan  tempatnya  semula,  dengan  suatu perencanaan  dan  dengan  maksud  bukan  untuk berusaha  atau  mencari  nafkah  di  tempat  yang dikunjungi,  tetapi  semata-mata  untuk  menikmati kegiatan  pertamasyaan  dan  rekreasi  atau  untuk memenuhi  keinginan  yang  beraneka  ragam. Secara  luas  pengertian  pariwisata  dikemukakan oleh Goeldner dalam Suwantoro (2004), pariwisata adalah kombinasi aktivitas, pelayanan dan  industri  yang  menghantarkan  pengalaman perjalanan: transportasi, akomodasi, usaha makanan  dan    minuman,  toko,  hiburan,  fasilitas aktivitas  dan  pelayanan  lainnya  yang  tersedia bagi  perorangan  atau    grup  yang  sedang ,melakukan perjalanan jauh dari rumah. Menurut Undang-Undang Nomor 10  Tahun  2009  pariwisata  adalah  berbagai macam  kegiatan  wisata  dan  didukung  berbagai fasilitas  serta  layanan  yang  disediakan  oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
Dari  pengertian-pengertian  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan perjalanan  yang  dilakukan  manusia  ke  daerah yang bukan  merupakan tempat tinggalnya dalam waktu  paling  tidak  satu  malam  dengan  tujuan perjalanannya  bukan  untuk  mencari  nafkah, pendapatan  atau  penghidupan  di  tempat  tujuan. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan  untuk  sementara  waktu  dari  satu tempat  ke  tempat  lain  yang  mempunyai  obyek dan  daya  tarik  wisata  untuk  dapat  dinikmati sebagai  suatu  rekreasi  atau  hiburan  yang mendapatkan kepuasan lahir dan batin.

## Pengertian  Pariwisata  Berbasis  Masyarakat
Adimihardja,  1999  dalam  Sunaryo  (2013) mendefinisikan  pemberdayaan masyarakat sebagai  suatu  proses  yang  tidak  sengaja  hanya mengembangkan  potensi  ekonomi  masyarakat yang sedang tidak berdaya, namun demikian juga harus  berupaya  dapat  meningkatkan  harkat  dan bartabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta terpeliharanya  tatanan  nilai  budaya  setempat. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai suatu upaya untuk menguatkan power (daya) atau empowering dari  golongan  masyarakat  yang powerless
(tidak  berdaya),  biasanya  mereka  yang  sedang tergolong ke dalam masyarakat yang marjinal.
Sunaryo (2013) menyatakan bahwa untuk mewujudkan  pengembangan  pariwisata    berjalan dengan  baik  dan  dikelola  dengan  baik  maka  hal yang paling mendasar dilakukan adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang luas dari komunitas  lokal  dalam  proses  pengembangan  dan memaksimalkan  nilai  manfaat  sosial  dan  ekonomi dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat setempat.  Masyarakat  lokal  memiliki  kedudukan yang  sama  pentingnya  sebagai  salah  satu pemangku kepentingan (stakeholder ) dalam pembangunan kepariwisataan, selain pihak pemerintah dan industri swasta.
Pentingnya  pemberdayaan  masyarakat  dalam pengembangan  kepariwisataan  menjadi  sorotan penting  menurut  pakar  kepariwisataan  dunia. Murphy, 1988, Dwyer et al ., 2010 dalam Sunaryo,
(2013) pembangunan kepariwisataan harus merupakan  suatu  kegiatan  yang  berbasis  pada komunitas,  dengan  faktor  utama  bahwa  sumber daya  dan  keunikan  komunitas  lokal  baik  berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya) yang  melekat  pada  komunitas  tersebut  harus menjadi  penggerak  utama  dalam  pariwisata tersebut.
Menurut  Suansri  (2003)  mendefinisikan  CBT sebagai  pariwisata  yang  memperhitungkan  aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya. CBT merupakan  alat  pembangunan  komunitas  dan konservasi  lingkungan.  Dengan  kata  lain  CBT merupakan  alat  untuk  mewujudkan  pembangunan pariwisata  yang  berkelanjutan.  Aspek  utama pengembangan CBT berupa 5 dimensi, yaitu :
1. Dimensi  Ekonomi,  dengan  indikator  berupa adanya  dana  untuk  pengembangan  komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata,  dan  timbulnya  pendapatan  masyarakat lokal dari sektor pariwisata.
2. Dimensi  Sosial,  dengan  indikator  meningkatnya kualitas hidup;
peningkatan kebanggaan komunitas; pembagian peran yang adil antara laki- laki,  perempuan,  generasi  muda,  dan  tua; membangun penguatan organisasi komunitas.
3. Dimensi budaya, dengan indikator berupa mendorong masyarakat untuk menghormati budaya  yang  berbeda,  membantu  berkembangnya pertukaran  budaya,  budaya  pembangunan  melekat erat dalam budaya lokal.
4. Dimensi lingkungan, dengan indikator mempelajari  carrying  capacity  area,  mengatur
pembuangan sampah, meningkatkan kepedulian akan perlunya konservasi.
5. Dimensi politik, dengan indikator: meningkatkan partisipasi  dari  penduduk  lokal,  peningkatan kekuasaan  komunitas  yang  lebih  luas,  menjamin hak-hak dalam pengelolaan sumber daya alam.
Suansri  (2003)  menyebutkan  beberapa  prinsip dari  community  based  tourism  yang  harus dilakukan,  yaitu:  1)  mengenali,  mendukung,  dan mempromosikan  kepemilikan  masyarakat  dalam pariwisata;  2)  melibatkan  anggota  masyarakat dari  setiap  tahap  pengembangan  pariwisata dalam  berbagai  aspeknya;  3)  mempromosikan kebanggaan terhadap komunitass lokal bersangkutan;  4)  meningkatkan  kualitas  hidup; 5)  menjadi  keberlangsungan  lingkungan;  6) melindungi    ciri  khass  (keunikan)  dan  budaya masyarakat lokal;
7)
mengembangkan pembelajaran  lintas  budaya;  8)  menghormati perbedaan  budaya  dan  martabat  manusia;  9) mendistribusikan  keuntungan  dan  manfaat  yang diperoleh  secara  proposional  kepada  anggota masyarakat;  10)  memberikan  kontribusi  denga perstentase  tertentu  dari  pendapatan  yang diperoleh  untuk  pengembangan  masyarakat;  dan 11)  menonjolkan  keaslian  hubungan  masyarakat dengan lingkungannya.
Berdasarkan pendapat beberapa ahli terkait CBT di  atas  terlihat  bahwa  Community-Based Tourism  atau  pariwisata  berbasis  masyarakat sangat berbeda dengan pengembangan pariwisata pada  umumya  (mass  tourism).  Dalam  CBT masyarakat  merupakan  aktor  utama  dalam menggerakan  roda    kepariwisataan,  dengan tujuan utama untuk peningkatan standar kehidupan  manusia  dan  menjaga  kestabilan ekosistem yang ada.

## Pengertian Analytical Hierarchy Process (AHP)
Analytical  Hierarchy  Process  (AHP)  adalah sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya  adalah  persepsi  manusia.  Dengan hierarki,  suatu  masalah  kompleks  dan  tidak terstruktur  dipecahkan  ke  dalam  kelompok- kelompoknya.  Kemudian  kelompok-kelompok tersebut  diatur  menjadi  suatu  bentuk  hierarki (Mulyono,  2004).  AHP  adalah  pendekatan  dasar untuk  pengambilan  keputusan.  AHP  didesain untuk  menanggulangi  rasional  dan  intuisi  untuk memilih yang terbaik  dari
alternarif-alternatif  yang  di  evaluasi  dengan beberapa  kriteria.  Dalam  proses  ini  pembuatan keputusan  menggunakan  pairwise  comparison judgement  yang  digunakan  untuk  membentuk seluruh  prioritas  untuk  mengetahui  ranking  dari alternatif.  Secara  sederhana,  AHP  sering  diartikan sebagai  pembobotan  (penentu  prioritas)  dari serangkaian persoalan yang dihadapi, baik terhadap  kriteria  maupun  alternatifnya  (Bustanul, 2010).
AHP dikembangkan tahun 1970 oleh Thomas L. Saaty,  seorang  ahli  matematika  dari Amerika  Serikat.  Dalam  perkembangannya  tidak saja  digunakan  untuk  menentukan  prioritas pilihan-piihan  dengan  banyak  kriteria,  tetapi penerapanna  telah  meluas    sebagai  metode alternatif  untuk  menyelesaikan  bermacam-macam masalah seperti memilih portofolio, peramalan dan lain-lain. Dengan  metode AHP ini memungkinkan kita  untuk  mengambil  keputusan  secara  efektif terhadao  persoalan  yang  kompleks  dimana  faktor- faktor  logika,  intuisi,  pengalaman,  pengetahuan data,  emosi  dan  rasa  dioptimasikan  dalam  suatu proses yang sistematis (Mulyono, 2004).
Sumber  kerumitan  masalah  keputusan  bukan hanya  ketidakpastian  atau  ketidaksempurnaan informasi.  Penyebab  lainnya  adalah  banyaknya faktor  yang  berpengaruh  terhadap  pilihan-  pilihan yang ada, beragamnya  kriteria pemilihan dan jika pengambilan  keputusan lebih dari satu (Mulyono, 2004).  Terkadang  timbul  masalah  keputusan  yang dirasakan  dan  diamati  perlu  diambil  secepatnya, tetapi  variasinya  cukup  rumit  sehingga  datanya tidak  mungkin  dapat  diolah  menjadi  numerik, hanya  kualitatif  saja  yang  dapat  diukur  yaitu berdasarkan persepsi pengalaman dan intuisi.
Prinsip kerja AHP adalah dengan
menyederhanakan  suatu  persalan  kompleks  yang tidak  terukur,  stratejik  dan  dinamik  menjadi sebuah  bagian-bagian  dan  tersusun  dalam  satu hierarki. Tingkat kepentingan setiap variabel diberi nilai numerik, secara subjektif tentang arti penting variabel  tersebut  dan  secara  relatif  dibandingkan dengan  variabel  lain.  Dengan  membuat  struktur keputusan  yang  sistematis  dan  serangkaian prosedur  perhitungan,  maka  dapat  dihasilkan rekomendasi  prioritas  atau  bobot  keputusan    tiap alternatif yang diajukan. Dari berbagai pertimbangan  kemudian  dilakukan    sintesa  untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas tinggi dan berperan dalam
mempengaruhi  hasil  pada  sistem  tersebut (Mulyono, 2004).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam  penelitian ini adalah  pendekatan  kualitatif,    yaitu  penelitian yang  tidak  menggunakan  perhitungan,  atau diistilahkan  dengan    penelitian  ilmiah  yang menekankan  pada  karakter  alamiah  sumber  data (Moleong, 2002). Sedangkan Sukmadinata (2007)  mengatakan  penilitian  kualitatif  yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan  dan  menganalisis  fenomena, peristiwa,  aktivitas  sosial,  sikap,  kepercayaan, persepsi,  pemikiran  orang  secara  individu maupun  kelompok.  Dalam  penelitian  kualitatif ini  digunakan  untuk  menggambarkan  tanggapan responden terhadap obyek berdasarkan kuesioner yang  diberikan  serta  relevan  dengan  variabel- variabel yang diteliti.
Pada  penerapan  metode  AHP  yang  diutamakan adalah  kualitas  data  dari  responden,  dan  tidak tergantung pada kuantitasnya (Saaty, 1993). Oleh karena  itu,  penilaian  AHP  memerlukan  pakar sebagai responden dalam pengambilan keputusan dalam  pemilihan  alternatif.  Para  pakar  disini merupakan  orang-orang  kompeten  yang  benar- benar  menguasai,  mempengaruhi  pengambilan kebijakan atau benar-benar mengetahui informasi yang dibutuhkan. Untuk jumlah responden dalam metode AHP tidak memiliki perumusan tertentu, namun  hanya  ada  batas  minimum  yaitu  dua orang responden (Saaty, 1993).
Teknik  pengambilan  data  sampel  ini  didasarkan oleh pertimbangan tertentu, misalnya keterbatasan  waktu,  tenaga  dan  dana  sehingga tidak  dapat  mengambil  sampel  yang  besar  dan jauh.  Adapaun  cara  dalam  penentuan  sampel, penulis  menggunakan  cara  pusposive  sampling. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi  didasarkan  atas    adanya  tujuan  atau pertimbangan  tertentu  (Sugiyono,  2009),  dengan kriteria  mewakili  setiap  bidang  keahlian  dan diprioritaskan  kepada  pakar  yang  disyaratkan untuk menggunakan AHP cukup beberapa orang (Saaty,  1993).  Para  pakar  tersebut  adalah  para decision  maker  yang  terlibat  aktif  dalam pengembangan Kawasan
Clungup  Mangrove  Conservation  yaitu;  (1) Yayasan  Bhakti  Alam  Sendangbiru  berperan sebagai  pengelola,  dalam  hal  ini  yayasan  tersebut cukup  mengerti  terkait  semua  dimensi  yang  ada dalam  aspek  pengembangan  CBT  karena  yayasan ini  adalah  bagian  dari  masyarakat  setempat,  (2) EJEF (East Java Ecotourism Forum), organisasi ini berfokus  terhadap  perjuangan  pariwisata  di  Jawa Timur yang berkelanjutan menuju kelestarian alam melalui  ekowisata,  dengan  kata  lain  organisasi  ini berperan  sebagai  pihak  yang  memberi  saran  dan masukan  terhadap  pengembangan  di  kawasan Clungup  Mangrove  Conservatoin  dalam  bidang lingkungan,  (3)  Indecon  (Indonesia  Ecotourism Forum)  yang  berperan  untuk  membina  anggota Yayasan Bhakti Alam Sendangbiru dalam mengelola  destinasi  serta  pengembangan  kawasan CMC  di  berbagai  aspek  mulai  dari  sosial, lingkungan,  budaya  sampai  ekonomi,  (4)  Sahabat Alam  Indonesia  berperan  dalam  melakukan perlindungan  hutan  dan  laut  di  kawasan  CMC dalam  bentuk  pengawasan  serta  melakukan  riset terhadap berbagai jenis burung yang nantinya akan dijadikan  atraksi  wisata  tambahan  di  kawasan CMC,  dengan  demikian  dalam  penelitian  ini organisasi  tersebut  lebih  berperan  terhadap  aspek lingkungan,  (5)  Pemerintah  Desa  Tambakrejo sebagai  regulator  dalam  pengembangan  kawasan CMC, peran ini melengkapi dari semua peran yang ada pada stakeholder di kawasan  CMC,  selain itu, pemerintah  desa  dalam  rangka  menyelenggarakan otonomi daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperhatikan  potensi  dan  keanekaragaman daerah,  namun  sayangnya  pengetahuan  terkait aspek  lingkungan  terbilang  kurang,  maka  dari  itu dalam  penelitian  ini  Pemerintah  Desa  Tambakrejo cenderung  memahami  dalam  aspek  ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
Untuk  menganalisis  data  yang  telah  terkumpul selanjutnya  akan  dianalisis  secara  kualitatif  dan kuantitatif  yang  disajikan  dalam  bentuk  tabel, bagan  dan  uraian.  Analisis  kualitatif  dilakukan secara  deskriptif  berdasarkan  hasill  kuantitatif, sedangkan  analisis  kuantitatif  yang  dihasilkan berupa  bobot,  rating  dan  skor.  Untuk  mengetahui Pantai yang akan menjadi prioritas pengembangan menggunakan  alat  analisis  Analitycal  Hierarcy Process (AHP).
Struktur Hirarki Pemilihan Kawasan Pantai Sumber: Hasil Penelitian
Validasi  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini dengan  menggunakan rasio konsistensi,  AHP sebagai alat pengambil keputusan telah dikonfirmasi  dengan  membandingkan  antar masing-masing  kriteria  dan  alternatif.  Validasi data dikatakan berhasil apabila nilai inkonsistensi dibawah 0,10 maka nilai dikatakan konsisten.  Dengan  demikian,  apabila  nilai inkonsistensi  di  atas  0,10  dianggap  gugur/tidak dipakai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Dusun Sendangbiru berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan  Sumbermanjing  Wetan,  Kabupateng Malang, yang terdiri dari dua dusun yaitu Dusun Tambakrejo  dan  Dusun  Sendangbiru.  Dusun Sendangbiru  merupakan  daerah  pesisir  pantai dengan  wilayah  pantainya  yang  berhadapan langsung  dengan  Pulau  Sempu.  Panjang  garis pantai    Kabupaten  Malang  secara  keseluruhan adalah 85,92 km dengan luas perairan laut 4 mil sekitar  565,45  km²  atau  luas  perairan  12  mil sekitar  1696,35  km².  Panjang  garis  pantai Sumbermanjing Wetan sekitar 27,02 km, dengan luas  perairan  laut  4  mil  sekitar  176,76  km²  dan luas  perairan 12 mil sekitar 536,29 km² (Sumber: Kantor Desa Tambakrejo, 2016).
Dengan  luasnya  perairan  yang  dimiliki  oleh Dusun  Sendangbiru  bukan  hanya  menjadi potensi bagi kegiatan wisata saja,  bahkan dalam sektor  perikanan  memiliki  potensi  yang  cukup melimpah.  Pada  dasarnya  Dusun  Sendangbiru merupakan  salah  satu  tujuan  wisata  bagi masyarakat  di  sekitar  Kota  Malang  karena Sendangbiru  memiliki  panorama  alam  yang indah.  Hal  tersebut  ditunjang  dengan  adanya Pulau Sempu yang memiliki fungsi sebagai cagar alam  atau  break  water  alami  dan  penghalang kencangnya  gelombang  dari  arah  timur  lepas. Perairan  Sendangbiru  memiliki  kedalaman  rata- rata 1.000 meter. Perairan ini
berbatasan  langsung  dengan  Samudera  Hindia, sehingga  memiliki  gelombang  yang    relatif  besar terutama pada daerah-daerah yang masuk ke pantai- pantai  yang  curam  dan  terjal.  Namun,  dengan adanya  Pulau  Sempu  maka  Pantai  yang  berada  di Sendangbiru  relatif  aman,  sehingga  pada  saat  ini oleh  pemerintah  setempat  dimanfaatkan  sebagai tempat  wisata  dan  pusat  produksi  perikanan Kabupaten  Malang.  Beberapa  destinasi  wisata  yang berada  di    Dusun  Sendangbiru  maupun  sekitarnya antara  lain:  Pulau  Sempu,  Pantai  Sendiki,  Pantai Sendangbiru, Pantai Pasir Panjang, Pantai Clungup, Pantai  Gatra,  Pantai  Sapana,  Pantai  Mini,  Pantai Batu  Pecah,  dan  Pantai  Tiga  Warna.  Banyaknya destinasi  wisata  di  Sendangbiru  membuat  pilihan bagi wisatawan yang akan datang, sehingga menjadi alternatif  bagi  wisatawan  apabila  salah  satu  pantai sedang  padat  pengunjung.  Pada  umumnya  pantai- pantai  yang  berada  di  Sendangbiru  dikelola  oleh komunitas  masyarakat  setempat,  termasuk  Pantai Clungup,  Pantai  Gatra,  Pantai  Sapana,  Pantai  Mini, Pantai  Batu  Pecah,  dan  Pantai  Tiga  Warna  yang  di kelola  oleh  sebuah  komunitas  lokal  berbadan yayasan  yaitu  Yayasan  Bhakti  Alam  Sendangbiru dengan menjadikan ke enam pantai tersebut menjadi satu  kawasan  yaitu  kawasan    Clungup  Mangrove Conservation.
Lembaga  Masyarakat  Konservasi  Bhakti  Alam Sendangbiru  sebagai  pengelola  kawasan  Clungup Mangrove  Conservation  dengan  luas  lahan  117  ha, 81 ha diantaranya adalah  kawasan hutan mangrove yang  mana  73  ha  kawasan  hutan  mangrove  telah direhabiltasi, dengan batas-batasnya serta daya tarik kawasan CMC sebagai berikut.
Sebelah Barat Desa Sitiarjo Sebelah Timur Kampung Baru dan TPI Sendangbiru Sebelah Utara Perkebunan Milik Warga Sebelah Selatan Pulau Sempu dan Samudra Hindia Batas Lokasi Kawasan CMC Sumber:
Yayasan Bhakti Alam Sendangbiru

## Peta Daya Tarik Kawasan CMC Sumber: BIG (diolah pribadi)

## Perkembangan  Kawasan  Clungup  Mangrove Conservation
Berawal  pada  masa  reformasi  1998  yang  lepas kendali  menjadi  biang  kerusakan  lingkungan  di pesisir  selatan  Jawa  Timur,  termasuk  hutan mangrove  di  pesisir  Pantai  Clungup,  serta keanekaragaman  hayati  yang  ada.  Lahan  yang ada  menjadi  lahan  pertanian  sekitar  81  hektar, yang  diakibatkan  karena  masyarakat  turut  adil dalam penebangan yang terjadi.
Ketergantungan  masyarakat  terhadap  hasil  laut juga  sangat  besar.  Hal  ini  dibuktikan  dengan semakin banyaknya  masyarakat pendatang  yang menetap  di  Sendangbiru  sebagai  nelayan  atau pegusaha  ikan.  Keadaan  ini  menimbulkan kesenjangan sosial, semakin minimnya sumberdaya laut, dan degradasi lingkungan yang drastis. Keadaan inilah yang mendorong sebagian  masyarakat  untuk  memberdayakan dirinya pada sektor usaha yang lain.
Berangkat  dari  hal  inilah  munculnya  gerakan masyarakat yang di awali dengan rehabilitasi dan konservasi  mangrove  di  Pantai  Clungup  dalam upaya  merestorasi  kawasan  Pantai  Clungup  di awali  oleh  Bapak  Saptoyo  seorang  diri,  dengan melakukan    penghijauan  penanaman  bibit mangrove  kawasan  Pantai  Clungup  yang  terjadi pada  tahun  2005-2011,  hingga  pada  24  Oktober 2014  resmi  terbentuk  Lembaga  Masyarakat Konservasi Bhakti Alam Sendangbiru. Yayasan  Bhakti  Alam  Sendangbiru  berdiri  atas inisiatif Bapak Saptoyo, Lia Putrinda, dan Aditya Rheza  selaku  pendiri  yayasan  yang  dilatar belakangi  oleh  kerusakan  alam  yang  terjadi  di kawasan  mangrove.  Pada  tahun  2012  mulai terbentuknya POKMASWAS GOAL guna mengawasi  lingkungan  pesisir  seperti  kawasan hutan  mangrove  serta  pantai.  Kemudian  pada tahun  2014  mulai  berkembang  untuk  aktifitas lebih dari pengawasan pesisir. Setelah berjalannya  aktifitas-aktifitas  tersebut,  perlahan inisiator dan anggota POKMASWAS
GOAL  Sendangbiru  mulai  menyebarkan  “virus” kepedulian terhadap lingkungann kepada masyarakat setempat.
Pada  tanggal  24  Oktober  2014  berdirilah  yayasan ini  guna  meningkatkan  kelestarian  lingkungan. Tidak  hanya  berfokus  pada  pengawasan  saja melainkan  upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan masyarakat  setempat  dan  masyarakat  umum (wisatawan)  untuk  ikut  serta  dalam  pelestarian lingkungan. Hingga kini, kegiatan konservasi yang dilakukan oleh Yayasan Bhakti Alam Sendangbiru semakin  besar  seiring  pengelolaan  kawasan mangrove,  pesisir,  dan  pantai  dengan  konsisten. Kegiatan  yang  lebih  fokus  pada  konservasi mangrove  melahirkan  gerakan  baru  dari  Yayasan Bhakti  Alam  Sendangbiru  yang  berlabel  Clungup Mangrove  Conservation.  Sesuai  dengan  namanya, pengelolaan  Clungup  Mangrove  Conservation tidak  berorientasi  pada  bisnis  melainkan  pada ekologi,  sosial,  dan  ekonomi.  Bahkan,  kegiatan wisatawan  pun  terus  dipantau  sehingga  tidak  ada kegiatan  wisatawan  yang  dapat  menimbulkan kerusakan lingkungan.

## Penerapan  Prinsip  Community  Based  Tourism di Pantai Clungup, Pantai Sapana, Pantai Mini, dan Pantai Batu Pecah
Dalam  penerapan  CBT  pada  suatu  daerah  wisata, diperlukan  berbagai  aspek-aspek  pendukung  baik itu  aspek  fisik  maupun  sosial.  Aspek  fisik  yang terdapat di kawasan Clungup Mangrove Conservation  ini  berupa  banyaknya  pantai  yang indah  dengan  potensi  untuk  dikelola.  Meskipun pantai-pantai  yang  berpotensi  untuk  dikelola tersebut banyak namun tetap dalam pengelolaannya  yang  beraspek  berkelanjutan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan dan tentunya  berpegang  teguh  pada  prinsip  CBT dipengaruhi  beberapa  aspek  yang  tidak  bisa dihindari,  mulai  dari  aspek  ekonomi,  sosial, budaya, lingkungan hingga politik.
1. Dimensi Ekonomi Berdasarkan  pengamatan  di  lapangan  serta keterangan  yang  peneliti  peroleh  dari  responden, didapatkan  bahwa  pengelolaan  wisata  kawasan Clungup  Mangrove  Conservation,  telah  dikelola dengan  prinsip  ekonomi,  dimana  pada  wisata kawasan CMC ini telah mampu menghimpung dan memanfaatkan dana untuk pengembangan komunitas  dari  beberapa  sumber  dan  dalam perkembanganannya
menggunakan
hasil operasional kelompok yaitu dari retribusi pengunjung  setiap  bulannya.  Adanya  masyarakat yang terlibat dalam
keanggotaan  Yayasan  Bhakti  Alam  Sendangbiru mengisyaratkan  bahwa  ada  jenis  pekerjaan  yang ditentukan  berdasarkan  standar  pelayanan  oleh pengelola  kemudian  dari    masyarakat  melihat adanya  peluang  untuk  mengambil  keuntungan didalamnya  dengan  membuka  beberapa  usaha, usaha  ini  meliputi  homestay,  rumah  makan,  dan ojek
2. Dimensi Sosial Manfaat  yang  diterima  oleh  masyarakat  Dusun Sendangbiru,  jika  ditinjau  dari  aspek  sosial dimana  manfaat  ini  dirasakan  setelah  adanya perubahan  status  lahan  dari  lahan  tambak menjadi lahan konservasi.
Peningkatan kebanggaan komunitas telihat dengan  adanya  kebersamaan  kelompok  ini dengan  masyarakat  setempat  dalam  melayani pengunjung sebagi  suatu  masyarakat  yang masih mengunjungi  tinggi  semangat  kekeluargaan  dan kebersamaan.  Mereka  berusaha  memberikan pelayanan  yang  terbaik  bagi  para  pengunjung untuk  memberikan  kesan  sebagai  tuan    rumah yang  baik,  dalam  melibatkan  masyarakat,
Yayasan  Bhakti  Alam  Sendangbiru  ini  tidak mendeskriminasi  gender  dan  umur  dengan  tetap menempatkan  posisi  sesuai  dengan  status  dan perannya masing-masing.
3. Dimensi Budaya Berdasarkan  hasil  observasi  dilapangan  dan wawancara  terhadap expert terdapat  prinsip budaya  di  dalam  pengelolaan  kawasan  Clungup Mangrove  conservation,  dimana  kawasan  CMC ini  melakukan  tutup  kunjungan  pada  saat  hari raya  keagamaan,  hal  tersebut  dilakukan  untuk menunjukkan nilai toleransi antar umat beragama di  Dusun  Sendangbiru.  Khusus  di  Pantai Clungup  terdapat  tempat  terlaksananya  kegiatan ambal  warso  sebagai  bentuk  memperingati lahirnya    semangat  perjuangan  yang  sudah dibentuk dengan ketulusan dan rasa ikhlas dalam semangat  kebersamaan  Yayasan  Bhakti  Alam Sendangbiru  dalam  merestorasi  dan  mengelola kawasan  CMC,  kegiatan  ini  dilaksanakan  setiap tanggal  21  September.  Kegiatan  ini  memberikan nilai-nilai  kebudayaan  dan  kebersamaan  dalam pelaksanaannya,  sehingga  menjadi  daya  tarik tersesendiri bagi wisatawan yang datang bertempatan dengan tanggal  tersebut.
4. Dimensi Lingkungan
Phillips  (2009)  mengatakan  sektor  pariwisata selain  dapat  menyediakan  keuntungan  ekonomi, sosial    maupun  budaya,  juga  dapat  membantu mencapai sasaran konservasi lingkungan. Kawasan Clungup Mangrove Conservation menerapkan  pembatasan  jumlah  kunjungan  dalam satu waktu, pengelola hanya memperbolehkan 100 orang  dalam  satu  waktu.  Demi  terciptanya  alam yang  bersih,  pengelola  tidak  hanya  menerapkan batasan  kunjungan  tapi  juga  turut  mengatur pembuangan sampah. Pengaturan sampah diterapkan  pada  saat  wisatawan  mendaftar  ulang di  pos  registrasi,  wisatawan  wajib  didata  barang bawaan  yang  berpotensi  menjadi  sampah  yang akan  dibawa  masuk,  ketika  nanti  wisatawan  akan meninggalkan  kawasan  CMC  wisatawan  kembali di  cek  sampah-sampah  yang  dibawa,  apabila jumlah  sampah  tidak  sesuai  dengan  pengecekan pertama  makan  pengelola  berasumsi  bahwa sampah tersebut telah tertinggal di dalam kawasan, wisatawan  wajib  kembali  lagi  kedalam  kawasan dan  mencari  sampah  tersebut,  apabila  tidak ditemukan  maka  wisawan  diharuskan  untuk berdonasi sebersar Rp. 100.000,-/item sampah.
5. Dimensi Politik Pengelolaan dan pengembangan kawasan CMC ini meningkatkan  partisipasi  dari  penduduk  lokal, masyarakat  yang  awalnya  marah  karena  lahan tambak  mereka  dibebaskan  oleh  Yayasan  Bhakti Alam  Sendangbiru,  namun  dengan  keseriusan yayasan  untuk  merestorasi  kawasan  perlahan- lahan  masyarakat    menyadari  betapa  pentingnya kestabilan  ekosistem  lingkungan  hidup,  bahkan masyarakat  diberi  ruang  untuk  ikut  berpartisipasi dalam  pembangunan  dan  pengembangan,  mata pencaharian  mereka  bertransformasi  dari  awalnya sebagai  penambak  sekarang banyak dari  mereka yang telah menjadi pemandu dengan sertifikasi.
Sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  kekuasaan komunitas  lokal  pengelola  tidak  mengizinkan adanya  investasi  yang  berupa  ruko-ruko  untuk menjual  makanan  pada  pengunjung.  Untuk menjamin hak-hak dalam pengelolaan sumberdaya alam  di  kawasan  CMC,  Yayasan  Bhakti  Alam Sendangbiru  telah  mempunyai  legalitas  sebagai suatu lembaga yang berdasarkan
“Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-15997 .AH.01.04.

## Pemilihan Pantai Prioritas Kawasan Clungup Mangrove Conservation
Dalam  pemilihan  pantai  prioritas  kawasan Clungup
Mangrove
Conservation, telah diidentifikasi  beberapa  faktor  yang  dianggap menentukan bagi prioritas pengembangan pariwisata.  Penelitian  ini  menitikberatkan  pada empat  pilihan  pantai  di  kawasan  Clungup Mangrove  Conservation¸  yaitu  (1)  Pantai Clungup, (2) Pantai Sapana, (3) Pantai Mini, (4) Pantai Batu Pecah. Ke empat pantai  tersebut dipilih berdasarkan observasi di lapangan dimana ditemukan bahwa ke empat pantai tersebut belum mendapat prioritas pengembangan oleh pengelola.
1. Penyusunan Kerangka Hirarki
Keseluruhan  struktur  hirarki  yang  dibentuk dalam penelitian ini terdiri dari tiga level, dimana level  tertinggi  yang  sering  disebut  fokus  atau tujuan hanya berisi satu elemen yang merupakan tujuan dari penelitian ini, yaitu memilih destinasi pantai prioritas berdasarkan prinsip CBT.
Level  berikutnya  masing-masing  terdiri  dari beberapa elemen, dimana elemen-elemen (kriteria  dan  alternatif)  pada  tiap  level  harus berada  pada  tingkat    kepentingan    yang  sama, karena  elemen-elemen  pada  level  yang  sama akan  diperbandingkan  tingkat  kepentingannya satu sama lain berdasarkan kriteria di atasnya.
Hirarki kriteria dengan prinsip CBT Sumber: Hasil Penelitian
Level selanjutnya adalah level terakhir atau level ketiga  dari  tingkatan  hirarki.  Level  terakhir  ini adalah  yang  akan  dipilih  (menjadi  alternatif) untuk diprioritaskan.
Hirarki alternatif kawasan CMC Sumber: Hasil penelitian
Kemudian  setelah  itu  hirarki  level  satu  sampai level  tiga  disusun  menjadi  satu  kesatuan  hirarki yang utuh, seperti terlihat pada gambar berikut.
Strukut hirarki pemilihan panti prioritas kawasan CMC Sumber: Hasil penelitian
Kerangka  hirarki  tersebut  merupakan  suatu penguraian  masalah  kompleks  dalam  kerangka mencapai    tujuan    penyusunan  skala  prioritas pemilihan  pantai  di  kawasan  CMC,  menjadi beberapa bagian  hirarki yang saling berhubungan satu sama lain.
2. Menentukan Matriks Perbandingan Berpasangan ( Pairwise Comparison )
tahap ini tahap pemberian bobot derajat kepentingan  yang  secara  khusus  ditentukan  oleh expert. Pihak responden (expert) akan memberikan  penilaian  untuk  mengisi  seluruh matriks perbandingan berpasangan (sampai dengan level 3 dalam hirarki). Dalam menentukan matriks perbandingan berpasangan peneliti menggunakan perangkat komputer disertai dengan program expert choice 11.
Perhitungan terhadap hasil penilaian ini menghasilkan  bobot  masing-masing  kriteria  yang berasal  dari  kuesioner  yang  ditujukkan  kepada para responden (expert) di bidang pariwisata, yang telah di olah melalui program expert choice . Hasil terkait pemilihan destinasi pantai prioritas dengan prinsip  community  based  tourism  adalah  dimensi lingkungan  menjadi  prioritas  utama  dalam pemilihan pantai dengan hasil AHP sebesar 0,373 membuktikan  bahwa  seluruh  stakholders  yang mengembangkan  kawasan  CMC  lebih  memilih faktor  kepentingan  lingkungan  dibandingkan dengan  faktor  kepentingan  lainnya.  Kemudian prioritas  kedua  adalah  kriteria  ekonomi  dengan hasil
AHP sebesar 0,335 menunjukkan bahwa pengelola memperhatikan betul tingkat kesejahteraan  masyarakat  disekitarnya,  karena dengan  hadirnya  pariwisata  dapat  menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Pada prioritas  ketiga  adalah  kriteria  dimensi  sosial dengan hasil AHP sebesar 0,172, ini membuktikan  bahwa  kepentingan  sosial  juga turut  dipertimbangkan  oleh  stakeholder  demi terciptanya  peningkatan  dalam  kualitas  hidup. Sedangkan  dimensi  budaya  dan  dimensi  politik bukanlah kepentingan yang terlalu di pertimbangkan,  kedua  dimensi  tersebut  masing- masing  mendapatkan  nilai  sebesar  0,076  dan 0,049.
Untuk  pemilihan  pantai  prioritas  didapati  bahwa Pantai  Clungup  lah  yang  mendapatkan  nilai paling  besar  yaitu  1,000.  Pada  kriteria  ekonomi Pantai  Clungup  mendapatkan  nilai  1,000,  pada kriteria    sosial  mendapatkan  1,000,  kriteria budaya  mendapatkan  1,000,  kriteria  lingkungan mendapatkan  1,000  dan  kriteria  politik  juga mendapatkan 1,000.
3. Rasio Konsistensi ( Consistency ratio ) Consistency
ratio  merupakan tingkat konsistensi dalam kualitas pengambilan keputusan. Saaty (2003) menentukan jika CR mendapatkan nilai 0,10 atau kurang, maka
perbandingan yang dilakukan pengambil keputusan secara relatif dapat dikatakan konsisten.
Menurut  perhitungan  yang  dilakukan  dengan program  expert  choice  dimana  nilai  CR  untuk antar  kriteria  mendapatkan  nilai  (0,02),  kriteria dimensi ekonomi sebesar (0,02), kriteria dimensi sosial  sebesar  (0,02),  kriteria  dimensi  budaya sebesar  (0,02),  kriteria  dimensi  lingkungan sebesar  (0,02),  dan  kriteria  dimensi  politik sebesar  (0,02).  Hasil  tesebut  menunjukkan bahwa  nilai  CR  pada  masing-masing  kriteria lebih kecil dibanding 0,10.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa perbandingan berpasangan pada pemilihan pantai prioritas  di  kawasan  CMC  adalah  konsisten, sehingga  nilai  evaluasi  terhadap  kriteria-kriteria pemilihan pantai prioritas tersebut dapat diterima.

## PENUTUP
1. Simpulan
Kawasan  Clungup  Mangrove  Conservation  dalam pengelolaannya telah menerapkan prinsip
Community  Based  Tourism  (CBT).  Didalam dimensi  ekonomi  dengan  adanya  kawasan  wisata CMC masyarakat mendapatkan keuntungan dengan  membuka  beberapa  usaha  meliputi homestay,  rumah  makan,  dan  ojek.  Pada  dimensi sosial  manfaat  dirasakan  setelah    adanya perubahan  status  lahan  dari  lahan  tambak  menjadi lahan konservasi dimana masyarakat semakin aktif untuk  melakukan  pembangunan  serta  semakin menjunjung  tinggi  semangat  kekeluargaan  dan kebersamaan sehingga mereka memberikan pelayanan  yang  baik  bagi  wisatawan  untuk memberikan kesan sebagai tuan  rumah yang baik. Pada    dimensi    budaya  keberadaan  wisatawan berdampak terhadap adanya transformasi tata nilai, dimana  dahulu  masyarakat  menganggap  bahwa wisatawan  yang  datang  hanya  biasa  saja,  sejak mereka mengetahui bahwa wisatawan yang datang membawa  peluang  dan  berkah,  masyaraka  mulai terbuka  terhadap  wisatawan  yang  datang.  Pada dimensi lingkungan pengelola menerapkan batasan kunjungan  dan  pengaturan  sampah  dengan melakukan checklist barang bawaan yang berpotensi  menjadi  sampah.    Kemudian    pada dimensi  politik  pengelola  tidak  mengizinkan adanya  investasi  yang  berupa  ruko-ruko  untuk menjual makanan pada wisatawan.
Kriteria  yang  menjadi  prioritas  dalam  pemilihan pantai  prioritas  kawasan  CMC  adalah  dimensi lingkungan  (0,373),  dimensi  ekonomi  (0,330), dimensi  sosial  (0,172),  dimensi  budaya  (0,076), dimensi  politik  (0,049).  Alternatif  yang  menjadi prioritas dalam pemilihan pantai prioritas kawasan CMC adalah Pantai Clungup dengan mendapatkan nilai  (1,000)  pada  kriteria  ekonomi,  (1,000)  pada kriteria  sosial,  (1,000)  pada  kriteria  budaya, (1,000) pada kriteria lingkungan, dan (1,000) pada kriteria politik.
Dengan  demikian  penelitian  mengenai  pemilihan pantai  prioritas  sebagai  proses  pengembangan produk  pariwisata  ini  telah  menentukan  bahwa Pantai Clungup  lah yang menjadi prioritas dengan kepentingan yang berada pada dimensi lingkungan,
sehingga  pengembangan  produk  yang  nantinya akan  dilakukan  pengelola  mendapatkan  manfaat secara maksimal.

## 2. Saran
Berdasarkan hasil analisis, telah diketahui bahwa kawasan Clungup Mangrove Conservation memiliki pontesi yang baik untuk dikembangkan terutama  Pantai  Clungup,  Pantai  Sapana,  Pantai Mini,  dan  Pantai  Batu  Pecah.  Pengelolaan  yang dilakukan  berbasiskan  pada  kemasyarakatan telah    sesuai    dengan  prinsip,  walupun  peran masyarakat begitu kuat dalam pengelolaan, tidak menutup kemungkinan kemudian hari terjadi hal- hal yang menyimpang dari pengelolaan kawasan yang berbasiskan konservasi dan masyarakat ini. Pengelola  harus  tetap  berpegang  teguh  dengan budaya  konservasi  serta  pengelolaannya  yang mensejahterakan  masyarakat,  dan  sebagai  upaya untuk terus meningkatkan kapasitas diri pengelola  diperlukan  pelatihan-pelatihan  yang terkait dengan konservasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus,  A.  2013.  Dasar-dasar  Pengembangan Masyarakat  Islam.  IAIN  Sunan  Ampel Press. Surabaya.
Budiman,  M. A.  2017.  Identifikasi  dan Pengembanan  Produk  Wisata  Serta Kepuasan  Wisatawan  Terhadap  Produk Wisata.  Universitas Brawijaya. Malang Bustanul,  A.N.  2011.  Belajar  Mudah  Riset
Operasional. Penerbit Andi. Yogyakarta Dahuri,  R.,  J.  2004.  Pengelolaan  Sumberdaya Wilayah  Pesisir  dan  Lautan  Secara Terpadu. Edisi Revisi. Pradnya Paramita. Jakarta. Dewi, L.G.K. 2013. Usaha Pemberdayaan Sosial Ekonomi  Masyarakat  Desa  Beraban Dalam Pengelolaan Tanah Lot Berkelanjutan.  Universitas  Udayana. Bali Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten Malang. 2017. Kebudayaan dan Pariwisata  Kabupaten  Malang  dalam Angka. Malang (ID): Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata   Kabupaten Malang [KKP]  Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan.
2011. Kelautan dan Perikanan dalam
Angka.  Jakarta  (ID):
Kementrian Kelautan dan Perikanan
Marimin.  2004.  Teknik  dan  Aplikasi  Pengambilan Keputusan  Kriteria  Majemuk.  PT  Grasindo. Jakarta Moleong,  L.J.  2002.  Metodologi  Penelitian Kualitatif.  PT  Remaja  Rosda  Karya. Bandung
Mulyono,  S.  2003.  Riset  Operasi.  Edisi  Kedua.
Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia
Murphy,  P.E.  1983.  Tourism  as  a  Community Industry. Journal of Tourism Management Nurhaeni,  I.D.A.  2017.  Disparitas  Gender  Dalam Pembangunan Pariwisata Ramah Lingkungan.  Universitas  Sebelas  Maret. Solo
Phillips.  2009.  An  Introduction  to  Community Development. Routledge. New York Pitana, I. G. 2009. Pengantar Ilmu
Pariwisata. Penerbit Andi : Yogyakarta Prasetya,  G.S.  1994.  Masalah  Pantai  di  Indonesia dan Usaha-Usaha Penangan Inter- institusi yang Pernah dan Perlu Dilakukan.  Prosiding.  Seminar  Teknik Pantai  1993.  Laboratorium  Pengkajian Teknik  Pantai.  Badan  Pengkajian  dan Penerapan Teknologi (LPTP-BPP Teknologi). Yogyakarta. Probowati, N.A. 2015. Identifikasi  Faktor Penentu Pengembangan Obyek Wisata di Kabupaten Demak. Fakultas Ilmu Ekonomi. Jember. Universitas Jember Rusdiyanti,  K.  2012.  Konservasi  Lahan  Hutan Mangrove  serta  Upaya  Penduduk  Lokal dalam Merehabilitasi Ekosistem Mangrove. Jurnal Sosiologi Pedesaan. Saaty,  T.L.  1993.  Pengambilan  Keputusan  Bagi
Para  Pemimpin.  Proses  Hirarki  Analitik Untuk  Pengambilan  Keputusan  Dalam Situasi  Yang  Kompleks.  PT  Gramedia.
Jakarta. Sastrayuda, G.S. 2013. Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resort and Leisure. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung Suansri,  P.  2003.  Community  based  Toursim Handbook. Bangkok, Thailand: Responsible  Ecological  Social  Tours (REST) Project. Subardin, F.N. 2010. Penentuan Prioritas Pengembangan Wisata Alam di Kabupaten Lebak. Fakultas Teknik. Universitas Pasundan. Bandung Suharsimi.  2013.  Prosedur  Penelitian:  Suatu
Pendekatan Praktik. Rineka Cipta Jakarta
Sugiyono.  2009.  Metode  Penelitian  Kuantitatif,
Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung Sukmadinata,  N.S.  2007.  Metode  Penelitian Pendidikan.  PT  Remaja  Rosdakarya. Bandung Sunaryo,  B.  2013.  Kebijakan  Pembangunan Destinasi  Pariwisata  Konsep  dan Aplikasinya di Indonesia. Gava Media. Yogyakarta Suwantoro, G. 2004. Dasar-Dasar Pariwisata. Penerbit Andi. Yogyakarta Spillane,  J.  J.  1987.  Ekonomi  Pariwisata Sejarah  dan  Prospeknya.  Kanisius. Yogyakarta Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Yachya,  A.N.  2016.  Pengelolaan  Kawasan Wisata  Sebagai  Upaya  Peningkatan ekonomi  Masyarakat  Berbasis  CBT (Community  Based  Tourism).  (Studi
Pada  Kawasan  Wisata  Pantai  Clungup
Kabupaten Malang).
Universitas
Brawijaya. Malang. Yoeti, O.A. 2008. Ekonomi Pariwisata. Jakarta:
Kompas. Yoeti, O.A
1997. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. PT.
Pradyana  Paramita  (cetakan  pertama). Jakarta.