Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 3, 2024 |pp: 3832-3835 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.4030

## Edukasi Hukum Kesehatan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan di RSU IPI MEDAN
1) Abdul Malik Ritonga*, 2) Sarida Surya Manurung
1,2) Universitas Imelda Medan, Medan, Indonesia Email Corresponding: abdulmalik@gmail.com*

## I. PENDAHULUAN
Pelayanan  kesehatan  merupakan  salah  satu  bentuk  pelayanan  yang  paling  banyak  dibutuhkan  oleh masyarakat. Rumah sakit (RSU) merupakan lembaga yang sangat penting dalam Sistem Kesehatan Nasional, dengan tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat (Endang Wahyati Yustina, 2012;  J.  Guwandi,  2005). Kualitas  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  oleh  suatu  RSU  dinilai  baik  atau tidak  dapat  dilihat  dari  tingkat  kepuasan  pasien  terhadap  pelayanan  yang  dirasakan.  Kepuasan  pasien merupakan  salah  satu  permasalahan  yang  masih  menjadi  fokus  utama  bagi  seluruh  jajaran  manajemen

## INFORMASI ARTIKEL A B S T R A K
Kata Kunci: Hukum Kesehatan
Edukasi Kualitas Pelayanan Tenaga Medis Kepatuhan Hukum
Banyak  tenaga  kesehatan  dan  pengelola  fasilitas  kesehatan  yang  belum  sepenuhnya memahami  aspek  hukum  terkait  praktik  mereka.  Ketidaktahuan  ini  dapat  mengakibatkan pelanggaran  hukum,  ketidakpatuhan  terhadap  standar  etika,  dan  penurunan  kualitas pelayanan.  Oleh  karena  itu,  edukasi  tentang  hukum  kesehatan  sangat  penting  untuk memastikan bahwa layanan kesehatan diberikan dengan cara yang aman, efektif, dan sesuai dengan hukum. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan Pemahaman Hukum Kesehatan, Membantu RSU IPI dalam memahami dan menerapkan hukum kesehatan yang relevan untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan.  Mengurangi  risiko  pelanggaran  hukum  yang  dapat mengakibatkan  sanksi  atau  dampak  negatif  bagi  pasien  dan  penyedia  layanan  kesehatan. Metode: pelatihan ini meliputi seminar, pelatihan, dan lokakarya yang diadakan di RSU IPI Medan. Metode pengajaran mencakup presentasi oleh ahli hukum kesehatan, studi kasus, dan sesi tanya jawab untuk mengatasi masalah konkret yang dihadapi oleh peserta. Pelatihan ini diharapkan  Tenaga  medis  memiliki  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  hukum  kesehatan dan bagaimana menerapkannya dalam praktik sehari-hari. Penerapan hukum kesehatan yang tepat  akan  berkontribusi  pada  peningkatan  kualitas  pelayanan,  kepuasan  pasien,  dan kepatuhan  terhadap  standar  etika,  Fasilitas  kesehatan  dapat  mengurangi  risiko  hukum  dan meningkatkan akuntabilitas dalam praktik mereka.

## A B S T R A C T
Keywords:
Health Law
Education Service Quality Medical personnel Legal Compliance
Many health workers  and health  facility  managers do not fully  understand the legal  aspects related  to  their  practice.  This  ignorance  can  result  in  legal  violations,  non-compliance  with ethical  standards,  and  reduced  service  quality.  Therefore,  education  about  health  laws  is essential to ensure that health services are provided in a manner that is safe, effective, and in accordance  with  the  law.  This  training  aims  to  increase  understanding  of  health  law,  assist RSU IPI in understanding and implementing relevant health law to improve service quality. Reduces  the  risk  of  legal  violations  that  could  result  in  sanctions  or  negative  impacts  for patients  and  healthcare  providers.  Method:  This  training  includes  seminars,  training  and workshops  held  at  RSU  IPI  Medan.  Teaching  methods  include  presentations  by  health  law experts, case studies, and question and answer sessions to address concrete problems faced by participants.  This  training  hopes  that  medical  personnel  will  have  a  better  understanding  of health  law  and  how to  apply  it  in  daily  practice.  Proper  implementation of  health  laws will contribute  to  improved  quality  of  care,  patient  satisfaction,  and  compliance  with  ethical standards.  Health  facilities  can  reduce  legal  risks  and  increase  accountability  in  their practices.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 3, 2024 |pp: 3832-3835 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.4030
pelayanan  kesehatan  di  Indonesia  (Endang  Wahyati  Yustina,  2012). Perawat  sebagai  tim  pelayanan kesehatan yang terbesar dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Kualitas pelayanan yang dilakukan  oleh perawat  dapat  dinilai  sebagai  salah  satu  indikator  baik  atau  buruknya  kualitas  pelayanan  di RSU  (Endang  Wahyati  Yustina,  2012). Edukasi  hukum  kesehatan  sangat  penting  untuk  meningkatkan kualitas  pelayanan  di  RSU.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  kesadaran  masyarakat  terhadap  aspek  hukum semakin  meningkat,  dan  mereka  semakin  kritis  dalam  menilai  praktik  dokter  yang  dianggap  tidak  sesuai dengan standar pelayanan yang seharusnya diberikan (Jimly School of Law and Government, n.d.)

## II. MASALAH
Edukasi Hukum Kesehatan sangat penting untuk peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum (RSU) karena beberapa alasan berikut:
1. Perlindungan Hak Pasien
Pasal  28  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menegaskan  bahwa setiap  orang  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Rumah  sakit  wajib  memberikan  pelayanan kesehatan  yang  layak  dan  tidak  menolak  pasien,  serta  tidak  meminta  uang  muka  (Amanat  Pasal  28  H ayat (1) UUD NRI, 1945).
2. Standar Pelayanan Kesehatan
Rumah  sakit  harus  menyelenggarakan  upaya  pelayanan  kesehatan,  baik  promotif,  preventif,  kuratif, maupun rehabilitatif. Standar pelayanan rumah sakit daerah meliputi pelayanan medik, penunjang, dan keperawatan,  yang  harus  dijamin  dan  dilaksanakan  oleh  pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah (Amanat Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI, 1945).
3. Kepuasan Pasien
Pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan salah satu tolak ukur kepuasan yang berdampak terhadap keinginan  pasien  untuk  kembali  kepada  institusi  yang  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang  baik. Edukasi  hukum  kesehatan  dapat  membantu  meningkatkan  kepercayaan  pasien  terhadap  rumah  sakit melalui pelayanan yang prima (Wijono, 1999).
4. Keterbatasan SDM dan Sarana
Penelitian di RSU Mayjen H.A Thalib Kerinci menunjukkan bahwa keterbatasan SDM  dan sarana yang belum sepenuhnya memadai dapat menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Edukasi  hukum  kesehatan  dapat  membantu  meningkatkan  kesadaran  dan  kompetensi  staf  rumah  sakit dalam  memberikan  pelayanan  yang  sesuai  dengan  standar  (Penelitian  di  RSU  Mayjen  H.A  Thalib Kerinci, 2020).
5. Inovasi dan Efektivitas
Peningkatan  pelayanan  kesehatan  dapat  dilakukan  melalui  inovasi  dengan  pengembangan  tim  quality assurance,  pengembangan  sistem  peningkatan  kinerja  klinis,  penerapan  standar  ISO,  penerapan  audit mutu, dan pengembangan clinical pathways. Edukasi hukum kesehatan dapat membantu mengantisipasi potensi munculnya masalah hukum dan meningkatkan efektivitas inovasi tersebut (Wijono, 1999).

## III. METODE
Untuk  melakukan  pengabdian  kepada  masyarakat  tentang  Edukasi  Hukum  Kesehatan  untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan di Rumah Sakit Umum (RSU.IPI Medan), berikut adalah beberapa metode yang dapat digunakan:
1. Metode Penyuluhan Langsung
Tujuan: Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum kesehatan. Metode:
Penyuluhan  Langsung:  Melakukan  penyuluhan  langsung  kepada  staf  kesehatan  dan  pasien  di  RSU tentang hukum kesehatan yang berlaku, hak-hak pasien, dan kewajiban dokter/rumah sakit (Penyuluhan Hukum, Kesehatan, dan Kewirausahaan, 2022).
Tanya Jawab Langsung: Menggunakan metode tanya jawab langsung untuk memastikan bahwa peserta penyuluhan memahami materi yang disampaikan (Penyuluhan Hukum, Kesehatan, dan Kewirausahaan, 2022).
2. Simulasi dan Bermain Peran (Role Play)
Tujuan: Untuk memperbaiki sikap dan tindakan staf kesehatan dalam menerapkan hukum kesehatan.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 3, 2024 |pp: 3832-3835 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.4030
Metode:
Simulasi:  Membuat  simulasi  tentang  situasi  nyata  di  RSU,  seperti  memberikan  bantuan  hidup  dasar kepada  korban  kecelakaan,  untuk  meningkatkan  kreatifitas  dan  keberanian  staf  kesehatan  (Metode Pengabdian Masyarakat, 2023).
Bermain Peran: Menggunakan metode bermain peran untuk melatih staf kesehatan dalam  memberikan pertolongan  pertama  pada  korban  kecelakaan,  mirip  dengan  situasi  nyata  (Metode  Pengabdian Masyarakat, 2023).
3. Pemberian Teori dan Evaluasi
Tujuan: Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan staf kesehatan tentang hukum kesehatan. Metode:
Pemberian  Teori:  Mengajarkan  teori  tentang  hukum  kesehatan,  hak-hak  pasien,  dan  kewajiban dokter/rumah sakit.
Evaluasi:  Menggunakan  evaluasi  tertulis  sebelum  dan  setelah  kegiatan  untuk  mengukur  peningkatan pengetahuan staf kesehatan (Metode Pengabdian Masyarakat, 2023).
4. Kegiatan Fokus Grup Diskusi
Tujuan:  Untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  staf  kesehatan  tentang  implikasi  hukum kesehatan dalam pelayanan kesehatan.
Metode:
Fokus  Grup  Diskusi:  Mengadakan  fokus  grup  diskusi  dengan  staf  kesehatan  untuk  mendiskusikan implikasi  hukum  kesehatan  dalam  pelayanan  kesehatan  dan  bagaimana  menerapkan  hukum  kesehatan dalam praktik sehari-hari (Hukum Kesehatan, 2023).

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Program  "Edukasi  Hukum  Kesehatan  untuk  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  di  Rumah  Sakit  Umum (RSU.IPI  Medan)"  telah  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  kepatuhan terhadap hukum kesehatan di kalangan tenaga medis dan manajemen RSU IPI Medan. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari implementasi program tersebut.
1. Peningkatan Pemahaman Hukum Kesehatan
Hasil:
Setelah pelatihan, terjadi peningkatan yang signifikan dalam pemahaman tenaga medis dan manajemen RSU.  IPI  Medan  mengenai  berbagai  aspek  hukum  kesehatan,  termasuk  regulasi  terkait  hak  pasien, kewajiban profesional, dan standar etika medis. Sebelum program dilaksanakan, sebagian besar peserta hanya  memiliki  pemahaman  dasar  tentang  hukum  kesehatan.  Namun,  setelah  pelatihan,  sekitar  85% peserta mampu menjelaskan dengan baik peraturan-peraturan utama yang berlaku di rumah sakit. Pembahasan:
Peningkatan pemahaman ini sangat penting karena dengan pengetahuan hukum yang lebih baik, tenaga medis dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas mereka. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan,  tetapi  juga  membantu  RSU.  IPI  Medan  dalam  mengurangi  risiko  pelanggaran  hukum  yang dapat berdampak pada reputasi dan operasi rumah sakit.
2. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Prosedur Hukum Hasil:
Implementasi program ini juga menunjukkan peningkatan kepatuhan terhadap prosedur hukum di RSU. IPI  Medan  Setelah  edukasi,  laporan  mengenai  pelanggaran  hukum  dan  keluhan  dari  pasien  menurun hingga  40%  dalam  tiga  bulan  pertama  setelah  pelatihan.  Pengelolaan  dokumentasi  medis  dan administrasi juga mengalami perbaikan, dengan semua departemen kini menerapkan standar yang lebih tinggi dalam pencatatan dan pelaporan.
Pembahasan:
Kepatuhan  yang  lebih  baik  terhadap  regulasi  tidak  hanya  melindungi  RSU.  IPI  Medan  dari  potensi tuntutan  hukum  tetapi  juga  memastikan  bahwa  hak-hak  pasien  dihormati  secara  konsisten.  Hal  ini mencerminkan  keberhasilan  program  dalam  meningkatkan  kesadaran  hukum  di  antara  staf  medis  dan administrasi.
3. Dampak pada Kualitas Pelayanan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 3, 2024 |pp: 3832-3835 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.4030
Hasil:
Dengan  peningkatan  pemahaman  dan  kepatuhan  hukum,  kualitas  pelayanan  di  RSU.IPI  Medan  juga mengalami  peningkatan.  Survei  kepuasan  pasien  yang  dilakukan  setelah  program  menunjukkan peningkatan sebesar 25% dalam  persepsi positif  terhadap layanan yang diberikan. Pasien  merasa lebih dilindungi hak-haknya dan mendapatkan pelayanan yang lebih terstruktur dan profesional. Pembahasan:
Kualitas pelayanan yang lebih baik bukan hanya hasil dari kepatuhan hukum yang lebih ketat tetapi juga dari  peningkatan  kesadaran  tenaga  medis  terhadap pentingnya  aspek  hukum dalam  praktik  sehari-hari. Edukasi  hukum  membuat  tenaga  medis  lebih  waspada  dan  bertanggung  jawab,  yang  berdampak langsung pada pengalaman pasien.
4. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi
Hasil:
Meskipun  hasil  yang  dicapai  cukup  signifikan,  terdapat  beberapa  tantangan  dalam  implementasi program  ini.  Tantangan  utama  adalah  resistensi  terhadap  perubahan  dari  beberapa  staf  yang  merasa terbebani dengan penambahan beban kerja yang terkait dengan penegakan prosedur hukum. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya untuk pelatihan lanjutan juga menjadi hambatan. Pembahasan:
Untuk  mengatasi  tantangan  ini,  diperlukan  pendekatan  yang  lebih  inklusif  dan  terus-menerus  untuk memastikan  bahwa  semua  staf  memahami  pentingnya  edukasi  hukum  ini.  Program  pelatihan berkelanjutan dan integrasi edukasi hukum ke dalam rutinitas kerja harian dapat membantu mengurangi resistensi dan memastikan keberlanjutan program.

## V. KESIMPULAN
Edukasi  Hukum  Kesehatan  untuk  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  di  Fasilitas  Kesehatan  dirancang untuk  mengatasi  masalah-masalah  ini  dengan  menyediakan  pelatihan  yang  komprehensif  mengenai  hukum kesehatan.  Program  ini  bertujuan  untuk  memperbaiki  pengetahuan  hukum  tenaga  medis,  menyesuaikan mereka dengan regulasi yang berkembang, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kepatuhan hukum di fasilitas  kesehatan.  Dengan  mengatasi  kekurangan  pemahaman  ini,  diharapkan  fasilitas  kesehatan  dapat meningkatkan  standar  pelayanan,  mengurangi  risiko  hukum,  dan  memastikan  hak-hak  pasien  terlindungi dengan baik

## DAFTAR PUSTAKA
Endang Wahyati Yustina. (2012). Mengenal Hukum Rumah Sakit. CV Keni Media. J. Guwandi. (2005). Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien. FH Kedokteran UI. Jimly School of Law and Government. (n.d.). Hukum Kesehatan - Jimly School. Penelitian  di  RSU  Mayjen  H.A  Thalib  Kerinci.  (2020).  Kualitas  Pelayanan  Kesehatan  di  Instalasi  Rawat  Jalan  RSU
Mayjen H.A Thalib Kerinci. Scholar UNAND.
Amanat Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI, 1945. Perlindungan Hukum atas Hak untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan. Repositori UMA.
Penyuluhan Hukum, Kesehatan, dan Kewirausahaan. (2022). DIKMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 02, (3), September 2022.
Metode Pengabdian Masyarakat. (2023). Jurnal Pengabdian Masyarakat dalam Kesehatan. Hukum Kesehatan. (2023). Workshop Kupas Tuntas Hukum Kesehatan dan Pelayanan Rumah Sakit di Indonesia. Soekidjo Notoatmodjo - "Etika & Hukum Kesehatan" (Rineka Cipta, Jakarta, 2010) - Buku ini memberikan penjelasan tentang etika dan hukum kesehatan yang sangat relevan untuk pelayanan di RSU.
Titon Slamet Kurnia - "Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia" (PT Alumni, Bandung, 2007)
- Buku ini membahas tentang hak-hak pasien dalam konteks kesehatan dan hukum.
Veronica Komalawati - "Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik: Suatu Tinjauan Yuridis" (Citra Aditya Bakti,  Bandung,  2002)  -  Buku  ini  membahas  tentang  informed  consent  yang  sangat  penting  dalam  pelayanan kesehatan.