## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-XVII/2019)

## LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS AGAINST THE EXECUTION OF FIDUCIARY SECURITY (ANALYSIS OF

## CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 18/PUU-XVII / 2019)

## Fikrotul Jadidah
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Kramat Raya No.25, Senen, Jakarta Pusat
fikrotuljadidah@iblam.ac.id Submisson : 25 April 2022 Accepted : 31 Mei 2022 Publish : 31 Mei 2022

## Abstract
The issuance of the Constitutional Court's decision No. 18/PUU-XVII/2019 is based on a request for a judicial review of Article 15 Paragraph (2) and Paragraph (3) of Law No.  42  of  1999  concerning  Fiduciary  Guarantees  which  provide  new  legal  changes regarding  the  regulation  and  implementation  of  procedures  for  object  execution Fiduciary guarantees before and after the Constitutional Court's decision No. 18/PUU- XVII/2019  and  forms  of  legal  protection  for  creditors  if  the  debtor  is  in  breach  of contract  (default).  The  research  method  used  is  normative  juridical  with  descriptive analytical research specifications. From the results of this study, it was concluded that the  arrangement  for  the  execution  of  the  object  of  fiduciary  security  was  previously regulated in Articles 29 - 34 of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, but  after  a  judicial  review  of  the  Act,  the  arrangement  and  implementation  was  in accordance  with  the  Constitutional  Court's  Decision  No.  18/PUU-XVII/2019  And Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2011 concerning Security of Execution of  Fiduciary  Guarantees.  And  the  form  of  legal  protection  for  creditors  if  the  debtor defaults is the submission of an application for the appointment of a suspension of the right  of  execution  according  to  the  mechanism  applicable  to  Law  No.  37  of  2004 concerning  Bankruptcy  and  Postponement  of  Debt  Payment  Obligations  Suggestions from  this  research  are  to  make  changes  to  the  contents  of  Law  No.  42  of  1999 concerning Fiduciary Guarantees, in addition to adding or changing the clauses of the notarial  deed  of  fiduciary  guarantees  by  accommodating  the  requirements  in  the Constitutional  Court's  decision  No.  18/PUU-XVII/2019  and  utilizing  the  mechanism simple lawsuits to streamline the case settlement process.
Keywords :  Legal  Protection, Constitutional  Court  Decision, Execution  of  Fiduciary Guarantee

## Abstrak
Terbitnya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 didasari adanya permohonan uji materiil terhadap  Pasal  15  Ayat  (2)  dan  Ayat  (3)  UU  No  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia  yang  memberikan  perubahan  hukum  baru  mengenai  pengaturan  dan pelaksanaan  tata-cara  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  sebelum  dan  sesudah  adanya putusan  MK  No  18/PUU-XVII/2019  dan  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  kreditur apabila  debitur  melakukan  cidera  janji    (wanprestasi).  Metode  penelitian  yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dari hasil  penelitian  ini  diperoleh  kesimpulan  yaitu  pengaturan  eksekusi  objek  jaminan fidusia  sebelumnya  diatur  di  dalam  pasal  29  -  34  Undang-Undang  No  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia,  namun  setelah  adanya  uji  materiil  terhadap  Undang-Undang tersebut maka pengaturan dan pelaksanaannya sesuai dengan Putusan MK No 18/PUU- XVII/2019 Dan Peraturan Kepolisian Negara RI No 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi  Jaminan  Fidusia.  Dan  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  kreditur  apabila debitur  wanprestasi  yaitu  pengajuan  permohonan  pengangkatan  penangguhan  atas  hak eksekusinya sesuai mekanisme yang berlaku pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Saran dari penelitian ini  adalah  melakukan  perubahan  terhadap  isi  Undang-Undang  No  42  Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia, selain itu melakukan penambahan atau mengubah klausul akta notaris  jaminan  fidusia  dengan  mengakomodir  syarat-syarat  dalam  putusan  MK  No 18/PUU-XVII/2019  serta  memanfaatkan  mekanisme  gugatan  sederhana  guna mengefisiensi proses penyelesaian perkara.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi,  Eksekusi Jaminan Fidusia

## A. Pendahuluan
Selaras dengan kegiatan  bisnis  yang  semakin  meningkat,  maka  tidak mungkin dihindari    terjadinya    konflik    diantara    para    pihak    yang    terlibat.  Konflik    muncul dikarenakan    berbagai    alasan    dan    masalah    yang    melatar    belakanginya,    terutama karena  adanya conflict  of  interest diantara  para  pihak (kreditor dan debitor) yang terlibat.
Seperti  contoh   kasus   di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  dengan register perkara  345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel    yang  berujung  pada  permohonan uji   materiil terhadap  Pasal   15  Ayat   (2)  dan  Ayat    (3)   Undang-Undang  No.  42 Tahun 1999 tentang  Jaminan  Fidusia.    Kasus  ini  bermula  ketika  debitor/  pemberi  jaminan  fidusia telah melakukan perjanjian pembiayaan  multiguna  dengan kreditor/ penerima  jaminan fidusia  atas  penyediaan  dana  pembelian  satu  unit mobil  sesuai  dengan perjanjian yang  telah  disepakati  diantara  para  pihak,  debitor berkewajiban membayar hutang
kepada kreditor dengan nominal perjanjian yang telah  disepakati  dalam  kurun  waktu 35  (tiga  puluh  lima)  bulan.  Namun,  pada  pertengahan  perjanjian  tersebut    kreditor/ penerima  jaminan  fidusia  mengirim  perwakilannya debt  collector untuk  mengambil kendaraan  debitor  dengan  tindakan  sewenang-wenang  tanpa  melalui  prosedur  hukum yang benar dan semestinya.
Terhadap  tindakan  kesewenang-wenangan  tersebut  Pengadilan  Negeri Jakarta Selatan  memutuskan  bahwa  kreditor/ penerima  jaminan  fidusia  dan debt collector dinyatakan  telah  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  dan menghukum  kreditor/ penerima    jaminan    fidusia    dan debt    collector secara  tanggung    renteng    untuk membayar    kerugian    materiil    dan    immaterial    kepada  debitor/  pemberi    jaminan fidusia.    Namun,    kreditor/  penerima    jaminan    fidusia  tidak  melaksanakan  putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dengan kembali melakukan penarikan paksa kendaraan debitor/ pemberi jaminan fidusia dengan disaksikan pihak kepolisian.
Menjadi   pokok  permasalahan   yang  pada  akhirnya  debitor/  pemberi  jaminan fidusia  mengajukan  permohonan  uji  materiil  kepada  Mahkamah Konstitusi,  adalah tindakan  dari  kreditor/  penerima  jaminan  fidusia   yang  tetap melakukan penarikan terhadap  objek  jaminan  fidusia,  dengan    mendasarkan  bahwa    perjanjian    fidusia dianggap  telah  berkekuatan  hukum  tetap  dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi :
(2)    Sertifikat    Jaminan    Fidusia    sebagaimana    dimaksud    dalam    ayat    (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
(3)  Apabila  debitor  cidera  janji,  Penerima  Fidusia  mempunyai  hak  menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.
Hakim  Mahkamah  Konstitusi,  Dr.  Suhartoyo.  S.H.,  M.H.,  dalam  paparannya mengatakan  bahwa  “Jaminan  Fidusia  mengandung  syarat  publisitas  yang  bersifat mutlak  dan  absolut”,  yang  artinya  bahwa  jaminan  fidusia  mempunyai  kekuatan mengikat dan bersifat eksekutorial setelah didaftarkannya perjanjian fidusia tersebut dan telah  dikeluarkan  sertifikat  Jaminan  Fidusia  yang  di  dalamnya  tercantum  irah-irah.
(Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019))
Dengan  demikian,  terhadap  sertifikat  jaminan  fidusia  melekat  kekuatan  eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 1
Debitor/ pemberi jaminan fidusia mendalilkan ketentuan Pasal Ayat (2) dan Ayat (3)  Undang-Undang  No.  42  tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  bertentangan  dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), dan Pasal 28H Ayat (4) 2 , yang berbunyi :
Pasal 1 Ayat (3) : Negara Indonesia adalah Negara Hukum
Pasal  27  Ayat  (1)  :  Segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu dengan tidak ada kecualinya.
Pasal  28D  Ayat  (1)  :  Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di hadapan hukum.
Pasal  28G  Ayat  (1)  :  Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi, keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda  yang  di  bawah  kekuasannya, serta  berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Pasal 28H Ayat (4) : Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun . Pengaturan  yang  demikian,  telah  mengabaikan  prinsip due  process  of  law yang berarti  telah  bertentangan  dengan  Pasal  1  Ayat  (3)  UUD  1945,  oleh  karena  itu  segala tindakan  dalam  kehidupan  bernegara  mesti  berdasarkan  atas  hukum.  selain  itu, bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 27  ayat  (1)  dan  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945  yang  menunjukkan  ketidaksetaraan  di hadapan hukum antara kreditur/ penerima jaminan fidusia dan debitor/ pemberi jaminan fidusia.
1 Suhartoyo, Kepastian  Hukum  dan  Perlindungan  Hukum  Jaminan  Fidusia  Pasca  Putusan  MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 , (Bandung, Februari 2020), Seminar diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Jawa  Barat  Ikatan  Notaris  Indonesia  (Pengwil  Jabar  INI)  bekerjasama  dengan  Ikatan  Keluarga  Alumni Kenotariatan Universitas Padjadjaran.
2 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 , Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), dan Pasal 28H Ayat (4).
(Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019))
Atas permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3)  Undang- Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut, pelaksanaan hak kreditor/ penerima  jaminan  fidusia  mengalami  perubahan  seiring  dengan  adanya  Putusan Mahkamah Konstutusi Republik Indonesia Nomor : 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Januari  2020.  Dalam  amar  putusannya,  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  sebagai berikut :
1. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan  Fidusia  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai  “terhadap  jaminan  fidusia  yang  tidak  ada kesepakatan  tentang  cidera  janji  (wanprestasi)  dan  debitur  keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia  harus  dilakukan  dan  berlaku  sama  dengan  pelaksanaan  eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Menyatakan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan  Fidusia  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa  “cidera  janji”  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai  bahwa  “adanya  cidera  janji  tidak ditentukan  secara  sepihak  oleh  kreditur  melainkan  atas  dasar  kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum  yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
3. Menyatakan  Penjelasan  Pasal  15  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1999  Nomor  168,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3889)  sepanjang  frasa  “kekuatan  eksekutorial”  bertentangan  dengan  Undang-
Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang  tidak  ada  kesepakatan  tentang  cidera  janji  dan  debitur  keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia  harus  dilakukan  dan  berlaku  sama  dengan  pelaksanaan  eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
Dengan  adanya  amar  putusan    tersebut,    Sertifikat    Jaminan  Fidusia    akan kehilangan  kekuatan eksekutorial  yang sama dengan putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap apabila tidak  memenuhi  syarat  yaitu : pertama, terdapat    kesepakatan    tentang    cidera  janji  (wanprestasi),  dan  kedua,  debitor  secara sukarela  menyerahkan  objek  jaminan  fidusia.  Mahkamah  Konstitusi    berpendapat bahwa  Pasal    15    ayat    (2)    UU    No.    42  Tahun    1999    tidak    mencerminkan  adanya pemberian    perlindungan    hukum    yang    seimbang    antara    kreditor  dan  debitor.  Dan mengenai substansi norma dalam  Pasal  15  ayat  (3)  UU  No.  42 Tahun 1999 tidak memberikan  kepastian  hukum  tentang  kapan  cidera  janji  (wanprestasi)  itu    dianggap telah  terjadi  dan siapa yang berhak menentukan.
Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah membawa perubahan baru terhadap tata cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan serta memberi  perkembangan  hukum  baru  mengenai  pelaksanaan  eksekusi  objek  jaminan fidusia, hal ini yang menjadi menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan,  maka  penulis  merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi titik fokus pada penelitian ini, sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor/ penerima jaminan fidusia ketika debitor/  pemberi  jaminan  fidusia  melakukan  cidera  janji  (wanprestasi)  pasca putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 ?
Sehubungan  dengan  permasalahan  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka  diperoleh tujuan pada penelitian ini, sebagai berikut :
1. Untuk  mengidentifikasi  pengaturan  dan  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia sebelum dan sesudah adanya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019.
2. Guna  mengidentifikasi  perlindungan  hukum  bagi  kreditor/  penerima  jaminan fidusia  ketika  debitor/  pemberi  jaminan  fidusia  melakukan  cidera  janji (wanprestasi) pasca putusan MK No 18/PUU-XVII/2019.
Guna  mendapatkan  hasil  yang  mempunyai  nilai  tinggi  serta  dapat dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah,  maka  diperlukan  suatu    metode  penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian  yang  digunakan  adalah  hukum    normatif  ( legal  research )  yaitu penelitian  yang  mengacu  pada  norma-norma  yang  terdapat  pada  peraturan  perundang- undangan, konvensi internasional, traktat, putusan pengadilan, dan norma yang tumbuh dalam  masyarakat. 3 Dalam  penelitian  ini  dilakukan legal  research terhadap  hukum positif, yaitu putusan mahkamah konstitusi dengan nomor MK No 18/PUU-XVII/2019.
2. Tipologi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  tipologi  penelitian  deskriptif- analitis  yaitu  menggambarkan/  mendeskripsikan  secara  sistematis  putusan  pengadilan yang berlaku terkait dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Sumber Bahan Hukum
Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif maka penelitian ini berfokus pada penelitian  kepustakaan  yang  diperoleh  dari  pengumpulan  data  sekunder.  Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a) Bahan hukum primer
3 Yetty Komala Sari, Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD  dan  WvK  Serta  Putusan-Putusan  Pengadilan  Indonesia  dan  Belanda, (Disertasi  Universitas Indonesia, Jakarta : 2011), h. 37.
(Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019))
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum  yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. 4 Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat,  yang  terdiri  atas  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang meliputi : Undang-Undang Dasar 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Undang-Undang Jaminan Fidusia UU No 42 Tahun 1999, serta  peraturan  perundang-undangan  lain  dan  peraturan  pelaksana  dari peraturan-peraturan yang telah dipaparkan di atas.
b) Bahan hukum sekunder
Bahan  hukum  sekunder  yakni  yang  mempunyai  hubungan  erat  dengan  bahan hukum  primer,  dan  membantu  menjelaskan  bahan  hukum  primer.  Bahan hukum  sekunder  dalam  penelitian  ini  dapat  berupa  buku-buku,  artikel penelitain,  jurnal,  yang  mempunyai  spesifikasi  tentang  lembaga  pembiayaan dan  jaminan  fidusia,  prinsip  kehati-hatian,  upaya  mitigasi  risiko,  dan pelaksanaan eksekusi.
c) Bahan hukum tersier
Bahan  Hukum  Tersier  adalah  bahan  hukum  yang    memberikan  petunjuk  dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pengaturan  Dan  Pelaksanaan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Sebelum  Dan Sesudah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019
Jaminan  fidusia  adalah  produk  konvensional  yang  digunakan  untuk  melindungi kreditor  dalam  suatu  perjanjian  pinjam  meminjam.  Jika  dikemudian  hari  debitor  tidak dapat  memenuhi  prestasinya  (wanprestasi),  maka  kreditor  dapat  meminta  kompensasi kepada  debitor  melalui  pelaksanaan  jaminan  fidusia.  Dengan  pendaftaran  jaminan fidusia,  eksekusi  agunan  bisa  langsung  dilaksanakan  tanpa  menunggu  putusan pengadilan.  Kondisi  seperti  itu  memudahkan  lembaga  keuangan  untuk  mengumpulkan kompensasi dari pembiayaan yang diberikan kepada debitor.
Berdasarkan  pada  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan  Fidusia,  benda  yang  dijadikan    jaminan  fidusia  diharuskan  untuk  didaftarkan
4 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  h. 141.
pada kantor pendaftaran fidusia di kantor Kementerian Hukum dan HAM. Permohonan pendaftaran  dilaksanakan  oleh  kreditor/penerima  jaminan  fidusia  (menurut  Pasal  13 Ayat  (1)  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia),  dan  apabila  setelah  dilakukannya pendaftaran,  maka  kantor  pendaftaran  fidusia  mengeluarkan  sertifikat  jaminan  fidusia yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan fidusia. Di dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka sertifikat  jaminan fidusia tersebut  mempunyai  kekuatan  eksekutorial yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap. Berlandaskan  pada  Pasal  15  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia  apabila kreditor/penerima jaminan fidusia tidak mendaftarkan jaminan pendaftaran  fidusia  tersebut  pada  kantor  pendaftaran  fidusia,  maka  jaminan  fidusia tersebut  tidak  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  dan  tidak  dapat  dilakukan  eksekusi secara  paksa  melalui  pengadilan  apabila  debitor  tidak  dapat  memenuhi  prestasinya/ cidera janji.
Pendaftaran  obyek  jaminan  fidusia  bertujuan  melindungi  kepentingan  kreditor sebagai  penerima  jaminan  fidusia  apabila  di  kemudian  hari  debitor  melakukan wanprestasi, kreditor dapat melakukan eksekusi secara langsung terhadap objek jaminan fidusia.  Adapun  pengaturan  mengenai  eksekusi  obyek  jaminan  fidusia  diatur  dalam Pasal 29 sampai pada Pasal  34  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia.
Dalam  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 diatur 3  (tiga)  cara pelaksanaan  eksekusi  benda jaminan fidusia, diantaranya sebagai berikut :
Debitur Wanprestasi/
Cideraja Janji Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh
Kreditur Pelaksanaan Titel Eksekutorial
Pelelangan Umum
Dilakukan Atas Kekuasaan Sendiri
Penjualan Di
Bawah Tangan
1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal  15 ayat (2) oleh penerima    fidusia    dalam    hal    ini    adalah    pihak  kreditur.  Pasal  tersebut berbunyi  “Sertifikat  Jaminan  Fidusia  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) mempunyai kekuatan ekseku torial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah me mperoleh kekuatan hukum tetap ” .  Dalam  sertifikat  jaminan  fidusia yang  diterbitkan  Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  maka  sertifikat jaminan  fidusia  ini  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Penjualan atas obyek  jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui  pelelangan  umum.  Penjualan  dengan  mekanisme  seperti  ini  dikenal dengan  lembaga parate eksekusi  dan  diharuskan  dilaksanakan  penjualan  di muka  umum  (lelang).  Maka  demikian, parate eksekusi  adalah  kewenangan yang  telah  diberikan  oleh  Undang-Undang  atau  putusan  pengadilan  kepada salah  satu  pihak  guna  melaksanakan  sendiri  secara  paksa  isi  dari  perjanjian dalam hal debitor tidak dapat memenuhi prestasinya (wanprestasi). Jadi apabila debitor  tidak  dapat  memenuhi  prestasinya  (wanprestasi)  maka  lembaga keuangan  dapat    melakukan    penjualan    obyek  jaminan    fidusia    melalui pelelangan  umum  guna  mendapatkan pelunasan atas hutangnya.
3. Penjualan    di    bawah    tangan    yang    dilakukan    berdasarkan    kesepakatan pemberi  dan  penerima  fidusia  jika  dengan  cara  demikian  dapat diperoleh harga  tertinggi  yang  menguntungkan  para  pihak.  Mekanisme  ini  dapat  di lakukan  setelah  lewat  waktu  1  (satu)  bulan  sejak  diberitahukan  secara  tertulis oleh  pemberi  fidusia  dan  penerima  fidusia  kepada  pihakpihak  yang berkepentingan  dan  diumumkan  sedikitnya  dalam  2  (dua)  surat  kabar  yang beredar  di  daerah  yang  bersangkutan.  Jadi  pada  prinsipnya  pelaksanaan penjualan  dibawah  tangan  di  lakukan  oleh  pemberi  fidusia/  debitor    sendiri, selanjutnya  hasil  penjualan  tersebut  di  serahkan  kepada  penerima fidusia/kreditor  guna  melunasi  hutang  pemberi  fidusia  (debitor).  Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
(Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019))
Proses  Pelaksanaan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019.
Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami suatu perubahan seusai dengan putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  yang  mana  istilah  “kekuatan  eksekutorial” dalam  Pasal  15  Ayat  (2)  dan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat sepanjang tidak ditafsirkan tidak adanya kesepakatan dalam hal cidera janji dan debitur berkeberatan  untuk  menyerahkan  secara  sukarela  objek  yang  merupakan  jaminan fidusia,  maka  pelaksanaan  prosedur  hukum  pelaksanaan  jaminan  fidusia  harus dilakukan  dan  demikian  pula  halnya  dengan  eksekusi  putusan  pengadilan  yang mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Sebaliknya,  jika  perjanjian  wanprestasi  telah disepakati antara debitur dan kreditur di awal perjanjian, maka perusahaan pembiayaan dapat  secara  langsung  melaksanakan  eksekusi  sendiri  tanpa  melalui  pengadilan. Sehingga  setelah  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi,  kreditur  tidak  dapat  lagi melaksanakan  eksekusi  secara  sepihak  terhadap  objek  jaminan  fidusia,  namun  harus melalui Pengadilan Negeri, kecuali terdapat kesepakatan cidera janji di awal perjanjian antara  debitur  dan  kreditur,  dan  debitur  secara  sukarela  menyerahkan  objek  jaminan fidusia  tersebut kepada kreditur.
Debitur Wanprestasi/ Cideraja Janji Eksekusi Jaminan Fidusia Adanya Kesepakatan Cidera Janji Tidak Adanya Kesepakatan Cidera Janji Debitur merelakan objek jaminan fidusia (parate eksekusi) Eksekusi dilaksanakan melalui putusan pengadilan yang telah
BHT
Setelah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII  /2019  penerima jaminan  fidusia  atau  kreditor  tidak  dapat  melaksanakan  eksekusi  sendiri  (parate eksekusi)  tetapi  harus  mengajukan  permohonan  pelaksanaan  ke  Pengadilan  Negeri. Parate eksekusi dapat dilaksanakan  jika ada kesepakatan tentang cidera janji yang telah ditentukan di  awal  perjanjian dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara  sukarela.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  menyebutkan  bahwa  tidak  semua eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan. Mengenai jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji antara kreditur dengan debitur, dan  debitur  berkeberatan  untuk  menyerahkan  objek  jaminan  fidusia  secara  sukarela, maka  semua  mekanisme  dan  prosedur  hukum  pelaksanaan  jaminan  fidusia  tersebut. harus  dilakukan  dan  berlaku    sama  dengan  keputusan  pengadilan  berkekuatan  hukum tetap.
2. Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditor  Ketika  Debitor  Wanprestasi  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  bersifat  final  dan  mengikat,  sehingga  tidak  ada upaya hukum untuk menguji putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut.  Oleh  karena  itu,  satu-satunya  cara  untuk  kembali  ke  hakikat  jaminan  fidusia yang  semestinya  yaitu  dengan  Resolusi  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999  tentang Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh DPR bersama Presiden menegaskan terhadap Kekuatan eksekutorial  sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan yang sama dengan  putusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  dengan  tidak diwajibkan  untuk  mengikuti  mekanisme  pelaksanaan  eksekusi  sebagaimana  putusan pengadilan, tetapi tetap memberikan peluang bagi debitur untuk mengajukan penolakan eksekusi apabila terdapat di suatu kondisi yang bisa dijadikan alasan, maka tolak untuk dieksekusi.  Selanjutnya yaitu  penegasan penafsiran cidera janji agar tidak terjadi multi tafsir dari berbagai pihak dengan mengacu pada Pasal 1238 KUH Perdata.
Selain  itu,  sebagai  salah  satu  alternatif  untuk  mengurangi  potensi  kerugian kreditor pasca putusan  Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019,  dapat  dilakukan beberapa upaya diantaranya sebagai berikut :
a) Perubahan Klausul Akta Notaris Penjaminan Kebendaan Fidusia
(Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019))
Dalam  isi  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  mensyaratkan  adanya kesepakatan  diantara  kedua  belah  pihak  mengenai  konsep  cidera  janji  dan  pemberian secara  suka  rela  mengenai  objek  jaminan  fidusia  dari  debitor  kepada  kreditor  untuk melaksanakan  eksekusi  jaminan  tersebut.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  posisi krusial  adalah  akta  notaris  sebagai  pengikat  diantara  kedua  belah  pihak.  Akta  notaris disyaratkan  mampu  menjelaskan  dengan  cermat  dan  jelas  berbagai  hal  klausul  yang berkaitan  dengan  fidusia  dan  jaminan  kebendaannya.  Selain  itu,  kreditor  dan  debitor juga  harus  dapat  memahami  isi  dari  setiap  klausul  yang  telah  disepakati  agar  tidak terjadi adanya perbedaan penafsiran/ multi tafsir ketika terjadi permasalahan.
Sebagai  bentuk  akomodir  dari  isi  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  maka perlu  adanya  penegasan  klausul  sebagaimana  amanat  putusan  Mahkamah  Konstitusi tersebut.  Untuk  selanjutnya  isi  dari  perjanjian  fidusia  sekurang-kurangnya  memuat klausula  tambahan  yakni  :  mencantumkan  klausula  yang  menjelaskan  kondisi  atau kriteria  wanprestasi/cidera  janji  oleh  debitor  secara  tegas  untuk  menghindari  adanya multi tafsir antara kreditor dan debitor;  selain itu, apabila debitor tidak dapat memenuhi prestasinya/  wanprestasi  sebagaimana  kondisi  yang  telah  disepakati  mengenai  konsep cidera  janji/  wanprestasi,  maka  debitor  secara  suka  rela  atau  dengan  kesadaran  penuh untuk dapat menyerahkan jaminan kebendaan tersebut kepada kreditor untuk dijual atas kekusannya  sendiri;  dan  apabila  terdapat  debitor  tidak  secara  sukarela  menyerahkan jaminan  kebendaan  tersebut,  maka  kreditor  dapat  menggugat  debitor  ke  pengadilan negeri setempat.
b) Gugatan Sederhana Sebagai Solusi Alternatif Pengajuan Gugatan
Gugatan  wanprestasi  akan  sering  dilakukan  oleh  kreditor  kepada  debitor  yang tidak  mengakui  wanprestasinya  ataupun  menolak  untuk  menyerahkan  secara  sukarela jaminan objek fidusia. Konsekuensi  yang akan diterima oleh kreditor dalam pengajuan gugatan  tersebut  salah  satunya  adalah  biaya  panjar  perkara,  biaya  yang  harus dikeluarkan selama proses persidangan, biaya kuasa hukum  apabila menggunakan jasa kuasa hukum, serta proses persidangan yang membutuhkan waktu yang cukup panjang dan proses yang rumit.
Guna  mewujudkan  penyelenggaraan  proses  peradilan  yang  efisien  dengan  asas sederhana, cepat,  dan biaya ringan dengan adanya  pembedaan nilai  objek dan  gugatan
(Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019))
serta  sederhana  tidaknya  pembuktian  maka  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  regulasi Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  No  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Mahkamah  Agung  (PERMA)  No  4  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  2Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan Sederhana. PERMA tersebut memperkenalkan penyelesaian perkara melalui mekanisme gugatan sederhana.
Gugatan  Sederhana  merupakan  tata  cara/  proses  pemeriksaan  di  persidangan terhadap gugatan perdata baik perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang tata cara dan pembuktiannya diselesaikan dengan sederhana, kecuali perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus  atau sengketa hak atas tanah. 5
Syarat  formil  yang harus dipenuhi untuk  beracara di  Pengadilan dengan  gugatan sederhana, yaitu : 6
1) Penggugat  dan  tergugat  tidak  boleh  lebih  dari  satu,  kecuali  apabila  memiliki kepentingan hukum yang sama;
2) Penggugat  dan  tergugat  berdomisili  di  daerah  hukum  Pengadilan  yang  sama. Apabila penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat  penggugat  dalam  mengajukan  gugatannya  dapat    menunjuk  kuasa, kuasa  insidentil,  atau  wakil  yang  beralamat  di  wilayah  hukum  atau  domisili dari institusi penggugat.
3) Penggugat dan tergugat wajib selalu menghadiri secara langsung setiap proses persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kuasa inisdentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.
Selain  syarat  formil  yang  telah  disyaratkan  tersebut,  hakim  melalui  pemeriksaan pendahuluan  yang menentukan apakah perkara tersebut  adalah  gugatan sederhana atau bukan.  Dalam  proses  pemeriksaan  gugatan  sederhana  tidak  dapat  diajukan  tuntutan
5 Indonesia, Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  No  4  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana , Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 3.
6 Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 4 Tahun 2019 …, Pasal 3 – 4.
(Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019))
provisi,  eksepsi,  rekonvensi,  intervensi,  replik,  duplik,  ataupun    kesimpulan.  Upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu “keberatan” yang diajukan tergugat terhadap putusan verstek atau putusan tanpa hadirnya tergugat.
Pengoptimalan  klausul-klausul  dalam  akta  notaris  sebagai  dasar  adanya  sebuah perjanjian  yang  mengatur  ketentuan-ketentuan  yang  tegas  dapat  mengurangi  potensi perbedaan  pendapat  atau  multi  tafsir  dari  setiap  klausul  yang  telah  dibuat  dan disepakati,  serta memberikan kedudukan hukum yang jelas dan tegas antara para pihak yang  melakukan  perjanjian.  Akta  notaris  merupakan  bentuk  upaya  non  litigasi  utama yang  digunakan  guna  menghindari  penyelesaian  secara  litigasi.  Namun  apabila  proses litigasi  tidak  dapat  dihindarkan  maka  dapat  memanfaatkan  mekanisme  gugatan sederhana  sebagai  solusi    untuk  mengefesiensi  proses  peradilan  dengan  tetap memperhatikan  syarat-syarat  yang  ditentukan.  Dengan  demikian  solusi  yang  diberikan dapat menutup celah secara nonlitigasi maupun litigasi.
3. Upaya  Hukum  Kreditor  Apabila  Debitor  Wanprestasi  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019
Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  kreditor  apabila  debitor  tidak  dapat memenuhi  prestasinya  (wanprestasi),  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  59  Ayat  (1) Undang-Undang  No  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang,  menyebutkan  bahwa  kreditor  pemegang  hak  (pemegang  gadai, jaminan  fidusia,  hak  tanggungan,  hipotek,  atau  hak  agunan  atas  kebendaan  lainnya, dapat  mengeksekusi  haknya  seolah-olah  tidak  terjadi  kepailitan)  harus  melaksanakan haknya  tersebut  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  2  (dua)  bulan  setelah  dimulainya keadaan tidak mampu membayar (insolvensi). 7
Mempertimbangkan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut dapat dirasa tidak mencukupi  oleh  kreditor  apabila  terbukti  bahwa  benda  yang  dijadikan  jaminan  fidusia masih dalam penguasaan debitor dan/atau debitor tidak dengan  sukarela menyerahkan jaminan  fidusia  tersebut  kepada  kreditor,  maka  dengan  terpaksa  kreditor  dapat mengajukan  permohonan  eksekusi  ke  Pengadilan  Niaga,  dengan  jangka  waktu  yang disediakan untuk permohonan tersebut adalah 60 (enam puluh) hari.
7 Indonesia, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , UU No 37 Tahun 2004, LN RI No 131 Tahun 2004, TLN RI No 4443 Tahun 2004, Pasal 59 Ayat (1).
(Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019))
Implikasi  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No  18/PUU-XVII/2019  pada tanggal 6 Januari 2020 dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi kreditor yaitu berbelitnya  proses  eksekusi  dan  kemudian  dilanjutkan  dengan  proses  pendaftaran lelang. Dengan terbatasnya waktu  yang tersedia bagi kreditor untuk melikuidasi benda yang  dijadikan  objek  jaminan  pelunasan  utang,  maka  tentu  akan  semakin  besar  risiko tidak  tertutupinya  piutang  tersebut.  Oleh  karena  itu,  kreditor  diharuskan  mampu memanfaatkan waktu yang telah disediakan dengan sebaik-baiknya.
Apabila  debitor  tidak  dengan  sukarela  menyerahkan  benda  yang  dijadikan  objek jaminan  fidusia,  maka  kreditor  dapat  melakukan    upaya  hukum.  Salah  satu  bentuk upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  kreditor  adalah  mengajukan  permohonan kepada kurator guna mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan atas hak  eksekusi  kreditor.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  56  Ayat  (1)  Undang- Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa hak eksekusi kreditor untuk menuntut hartanya yang berada dalam  penguasaan  debitor  pailit  atau  kurator  ditangguhkan  untuk  jangka  waktu  paling lama  90  (sembilan  puluh)  hari  sejak  tanggal  ditetapkannya  putusan  pernyataan  pailit atau setelah dimulainya keadaan tidak mampu membayar (insolvensi). 8
Penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan ini mempunyai tujuan, diantaranya :
1) Untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian;
2) Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit;
3) Untuk memungkinkan Kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.
Selama  berlangsungnya  jangka  waktu  penangguhan  tersebut,  maka  segala tuntutan  hukum  untuk  memperoleh  pelunasan  atas  suatu  piutang  tidak  dapat  diajukan dalam  sidang  badan  peradilan  baik  Kreditor  maupun  pihak  ketiga  dimaksud  dilarang melakukan proses eksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan. 9
Untuk  dapat  mengangkat  penangguhan  tersebut,  kreditor  harus  mengajukan permohonan  kepada  kurator.  Dan  apabila  didapati  kurator  menolak  permohonan tersebut,  maka  kreditor  atau  pihak  ketiga  dapat  mengajukan  permohonan  tersebut
8 Indonesia, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban …, Pasal 56 Ayat (1).
9 Indonesia, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban …, Pasal 56 Ayat (1), Bagian Penjelasan.
kepada hakim pengawas. 10 Selanjutnya, Hakim Pengawas dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah adanya permohonan kepada Kurator untuk mengangkat penangguhan atau  mengubah  syarat  penangguhan  tersebut  diterima,  maka  wajib  memerintahkan kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, Kreditor dan/ atau    pihak  ketiga  untuk  didengar  pada  saat  sidang  pemeriksaan  atas  permohonan kepada  kurator  tersebut. 11 Untuk  kemudian,  hakim  pengawas  wajib  memberikan penetapan  atas  permohonan  dalam  waktu  paling  lama  10  (sepuluh)  hari  setelah permohonan tersebut diajukan kepada hakim pengawas. 12
Apabila  permohonan  kepada  Kurator  untuk  mengangkat  penangguhan  atau mengubah  syarat  penangguhan  tersebut  dikabulkan,  maka  kreditor  dapat  meminta bantuan kepada pihak kepolisian dengan alasan keamanan untuk mengambil benda yang dijadikan objek jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Selain itu, kreditor juga  dapat  mengajukan  permohonan  eksekusi  kepada  Pengadilan  Niaga  setelah ditetapkannya  pengangkatan  masa  penangguhan  oleh  Hakim  Pengawas.  Namun  dalam hal ini permohonannya di tolak oleh hakim pengawas, maka kreditor dapat mengajukan perlawanan  kepada  Pengadilan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  5  (lima)  hari  setelah putusan ditetapkan oleh hakim, dan Pengadilan wajib memberikan putusan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah perlawanan tersebut diterima. 13 Terhadap  putusan  pengadilan  tersebut  tidak  dapat  diajukan  upaya  hukum apapun termasuk Kasasi atau pun Peninjauan Kembali (PK). 14
Apabila  dalam  hal  upaya  pelaksanaan  eksekusi  berjalan  dengan  baik  dan  lancar serta berhasil menjual benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, maka kreditor wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator mengenai hasil penjualan benda yang menjadi  agunan  dan  menyerahkan  sisa  dari  hasil  penjualan  tersebut  setelah  dikurangi jumlah  bunga,  utang,  dan  biaya  kepada  kurator. 15 Dan  apabila  dalam  hal  ada  tuntutan kurator  atau  kreditor  yang  diistimewakan  yang  kedudukannya  lebih  tinggi  dari  pada
10 Indonesia, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban …, Pasal 57 Ayat (3).
11 Indonesia, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban …, Pasal 57 Ayat (4).
12 Indonesia, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban …, Pasal 57 Ayat (5).
13 Indonesia, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban …, Pasal 58 Ayat (3).
14 Indonesia, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban …, Pasal 58 Ayat (4).
15 Indonesia, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban …, Pasal 60 Ayat (1).
Kreditor  pemegang  hak  jaminan  fidusia,  maka  kreditor  pemegang  hak  tersebut  wajib menyerahkan  sebagian  dari  hasil  penjualan  tersebut  untuk  jumlah  yang  sama  dengan jumlah  tagihan  yang  diistimewakan.  Apabila  dari  hasil  penjualan  benda  yang  menjadi agunan  tidak  mencukupi  untuk  pelunasan  piutang  yang  bersangkutan,  maka  kreditor pemegang  hak  tersebut  dapat  mengajukan  tagihan  pelunasan  atas  kekurangan  tersebut dari  harta  pailit  sebagai  kreditor  konkuren,  setelah  adanya  pengajuan  permintaan pencocokan piutang. 16
Selain  upaya  hukum  kreditor  yang  dapat  dilakukan  pada  pemaparan  diatas, penulis  juga  melakukan  wawancara  kepada  lembaga  sektor  perbankan  yaitu  PT.  Bank DKI  yaitu  Bapak Josep Nainggolan selaku pimpinan Grup RPKB  (Restrukturisasi dan Penyelesaian  Kredit  Bermasalah)  untuk  penyelesaian  sengketa  dan  upaya  lembaga sektor  perbankan  apabila  kreditor  melakukan  cidera  janji  pasca  putusan  Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Januari 2020 dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi kreditor yaitu :
(1) PT.  Bank  DKI  melakukan    negoisasi  kepada    pihak  debitur  yang  telah melakukan  cidera  janji  guna  mengetahui alasan  yang  menyebabkan  debitur kesulitan    untuk  melakukan    kewajibannya    terhadap  kreditor  PT.  Bank  DKI dan  mencoba    memberikan    solusi    agar    debitur    dapat    keluar    dari masalahnya tersebut.
(2) Setelah debitur dan kreditur melakukan negoisasi  untuk  mencari penyelesaian masalah  yang  dihadapi  namun  debitur    masih    saja    tetap    tidak  memenuhi prestasinya    maka    pihak    PT.  Bank  DKI  akan  mengambil  langkah  tegas dengan  memberikan  sanksi    berupa    denda    keterlambatan    membayar angsuran sesuai  kesepakatan  bersama  yang  tertuang  pada  isi  Perjanjian.
(3) Jika  debitur  masih  tetap  tidak  menanggapinya  maka  pihak  PT.  Bank  DKI selaku kreditor/ penerima jaminan fidusia akan mengirimkan somasi atau surat peringatan  1,  apabila  tidak  ditanggapi  kemudian  dikirimkan somasi   atau surat    peringatan    2,    dan    jika    masih    tidak  dilaksanakan    maka    akan dikirimkan    somasi    atau    surat  peringatan    terakhir    (SPT).   Apabila    somasi terakhir  tersebut  juga  tidak  di   tanggapi   maka  pihak  PT. Bank DKI  akan
16 Indonesia, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban …, Pasal 60 Ayat (3).
(Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019))
melakukan    eksekusi    atau    penyitaan    mobil    yang    menjadi  obyek pembiayaan   yang  berada  di   tangan  debitur.   Untuk melakukan  penyitaan pihak    PT.  Bank  DKI  menggunakan collector internal  perusahaan  ataupun collector eksternal    perusahaan,    tergantung    dari    kerumitan    nasabah  yang dihadapi.    Setelah    obyek    pembiayaan    disita,    pihak    PT.  Bank  DKI  akan melakukan    pelelangan    terhadap    obyek  pembiayaan    tersebut.    Proses pelelangan  tersebut  dilakukan melalui laman media sosial resmi Grup RPKB (Restrukturisasi  dan  Penyelesaian  Kredit  Bermasalah)  PT.  Bank  DKI    yaitu instagram  @lelangbdki,  selain  itu  juga  di    kantor    Pelayanan    Kekayaan Negara  dan  Lelang  Jakarta yang bertujuan  untuk  menutup  sisa  hutang  dari debitur  tersebut. 17

## C. Penutup
Menjawab    rumusan  masalah  dalam    penelitian    ini,    maka    berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan berikut simpulan yang diperoleh :
Pengaturan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  sebelum  adanya  Putusan  Mahkamah Konstitusi  diatur  di  dalam  Pasal  29  sampai  pada  Pasal    34    Undang-Undang    No  42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun setelah adanya putusan MK No 18/PUU- XVII/2019  menyatakan  bahwa  sertifikat  jaminan  fidusia  tidak  mempunyai  kekuatan eksekutorial tanpa adanya kesepakatan para pihak antara debitor dan kreditor mengenai konsep  cidera  janji  atau  wanprestasi,  dan  debitor  tidak  secara  sukarela  menyerahkan objek jaminan fidusia. Apabila sertifikat jaminan fidusia tidak memenuhi salah satu atau keduanya  maka  diperlukan  upaya  gugatan  di  lembaga  peradilan  dan  mengajukan permohonan  pelaksanaan  eksekusi  sebagaimana  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan hukum  tetap.  Adapun  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  dapat  mengajukan permohonan  bantuan  kepada  pihak  yang  berwenang  yaitu    kepolisian  dengan  alasan keamanan untuk mengambil benda yang dijadikan objek jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  RI  No  8  Tahun  2011  Tentang  Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
17 Josep  Nainggolan, Pimpinan  Grup  RPKB  (Restrukturisasi  dan  Penyelesaian  Kredit Bermasalah), PT. BANK DKI, Wawancara dilakukan pada Senin, 28 Juni 2021, Jakarta.
(Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019))
Perlindungan  hukum  bagi  kreditor/  penerima  jaminan  fidusia  ketika debitor/pemberi jaminan fidusia melakukan cidera janji (wanprestasi) dalam hal debitor tidak dengan sukarela menyerahkan objek benda  yang dijadikan jaminan fidusia pasca putusan  MK  No  18/PUU-XVII/2019,  maka  kreditor/  penerima  jaminan  fidusia  dapat mengajukan  permohonan  pengangkatan  penangguhan  atas  hak  eksekusinya  sesuai dengan  mekanisme  yang  berlaku  pada  Pasal  57  Ayat  (3),  Ayat  (4),  dan  Ayat  (5) Undang-Undang  No  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang.  Apabila  permohonan  pengangkatan  penangguhan  hak  jaminan fidusia dikabulkan, maka kreditor dapat mengajukan permohonan bantuan kepada pihak kepolisian  dengan  alasan  keamanan  untuk  mengambil  benda  yang  dijadikan  objek jaminan  fidusia  sesuai  dengan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  RI  No  8  Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
Implikasi  dari  putusan  MK  No  18/PUU-XVII/2019  menghilangkan  karakteristik kemudahan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  karena  proses  pelaksanaan  eksekusi sertifikat jaminan fidusia membutuhkan waktu yang panjang dan terjadinya biaya yang tinggi ( high cost) . Saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah  melakukan  perubahan  terhadap  isi  Undang-Undang  No  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia dengan  penegasan kekuatan  eksekutorial  Sertifikat  Jaminan  Fidusia dan  penafsiran  mengenai cidera janji. Selain itu, Penulis menyarankan kepada  kreditor untuk    menambah  atau  mengubah  klausul  Akta  Notaris  Jaminan  Fidusia  dengan mengakomodir    syarat-syarat  dalam    putusan  MK  No  18/PUU-XVII/2019  serta memanfaatkan    mekanisme    gugatan    sederhana    guna    mengefisiensi    proses penyelesaian perkara.

## D. Daftar Pustaka
Anggoro,  Teddy. Parate    Eksekusi    :    Hak    Kreditur,    Yang    Menderogasi    Hukum Formil    (Suatu  Pemahaman    Dasae    Dan    Mendalam), Fakultas    Hukum Universitas  Indonesia,  Jurnal  Hukum  dan Pembangunan, 2007, Vol. 37, No. 4.
Fuady, Munir. Jaminan Fidusia , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 .
, Undang -Undang Jaminan Fidusia , UU No 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889 Tahun 1999.
, Undang -Undang Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang , UU  No  37 Tahun 2004, LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4443 Tahun 2004.
, Putusan    Mahkamah    Konstitusi    Republik    Indonesia    Nomor    18/PUU- XVII/2019 , Mahkamah Konstitusi, 6 Januari 2020.
,  Peraturan    Mahkamah    Agung    (PERMA)  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan Sederhana , No  4  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015.
Josep  Nainggolan, Pimpinan  Grup  RPKB  (Restrukturisasi  dan  Penyelesaian  Kredit Bermasalah) , PT. BANK DKI, Wawancara dilakukan pada Senin,  28 Juni  2021, Jakarta.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jurnal  Konstitusi ,  Mahkamah  Konstutusi, Kepaniteraan  dan  Sekretarian  Jenderal, 2016, Vol. 13 No. 1.
Sari,  Yetty  Komala. Pemikiran  Baru  Tentang  Persekutuan  Komanditer  (CV):  Studi Perbandingan KUHD  dan  WvK  Serta  Putusan-Putusan  Pengadilan  Indonesia dan  Belanda ,  Disertasi  Universitas Indonesia, Jakarta : 2011.
Suhartoyo, Kepastian  Hukum  dan  Perlindungan  Hukum  Jaminan  Fidusia  Pasca Putusan    MK  Nomor  18/PUU-XVII/2019 ,  (Bandung,  Februari  2020),  Seminar diselenggarakan  oleh  Pengurus  Wilayah  Jawa  Barat  Ikatan  Notaris  Indonesia (Pengwil  Jabar  INI)  bekerjasama  dengan  Ikatan  Keluarga  Alumni  Kenotariatan Universitas Padjadjaran.
Soekanto Soerjono,  Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat .