Analisis Halal Value Chain untuk Self Declare : Studi pada Halal Centre Universitas Trunojoyo Madura
 1 Rahma Qumil Laila, Mohammad Nizarul Alim
1 Universitas Trunojoyo Madura, Madura, Indonesia

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Juni 2024 ISSN (Cetak) : 2598-9804; ISSN (Online) : 2654-9387 http://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/istithmar DOI : http://doi.org/10.30762/istithmar.v8i1.33
60
Email : 200221100078@student.trunojoyo.ac.id Address  : Raya Telang Street, Telang, Kamal, Bangkalan, East Java 69162, Indonesia
Page: 60-73
Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Article History:
Submitted : 3 Desember 2023; Accepted: 8 Agustus 2024; Published: 1 Juni 2024
How to Cite: Rahma Qumil Laila, Mohammad Nizarul Alim. 2024. Analisis Halal Value Chain untuk Self Declare : Studi pada Halal Centre Universitas Trunojoyo Madura. Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah 8 (1): 60-73. http://doi.org/10.30762/ istithmar.v8i1.3

## Abstrak
Self declare merupakan pernyataan produk halal dari pelaku usaha yang akan dibawa ke si- dang fatwa untuk memperoleh penetapan halal yang akan menjadi landasan bagi BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta jenis pe - nelitian deskriptif. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaima - na sistem self declare dari perspektif analisis halal value chain serta permasalahan apa saja yang  muncul  dalam  proses  self  declare  pada  Halal  Center  UTM.  Hasil  penelitian  memperli - hatkan sertifikasi halal melalui self declare di Indonesia merupakan suatu penghargaan karena mencerminkan pelaku usaha memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi dalam memastikan kehalalan produk dan menunjukkan kemandirian dalam mematuhi standar halal. Kemudian ber - dasarkan pelaksanaan self declare, antara lain: a) lembaga dan wewenang terkait pelaksan- aan self declare, b) sepuluh lembaga dan empat aktor pelaksana serta satu Undang-undang dan dua peraturan Pemerintah Republik Indonesia dalam pelaksanaan self declare, c) value chain pelaksanaan  self  declare  di  Indonesia  dan  d)  permasalahan  dalam  pelaksanaan  self  declare.
Kata kunci: Halal Value Chain; Sertifikasi Halal; Self Declare; Halal Center

## Abstract
Self declare is a statement of halal products from business actors that will be brought to a fatwa hearing to obtain a halal determination which will be the basis for BPJPH to issue a halal certifi - cate. This research uses a qualitative approach and descriptive research type. The purpose of this research is to describe how the self declaration system from the perspective of halal value chain analysis and what problems arise in the self declaration process at the UTM Halal Center. The results showed that halal certification through self declaration in Indonesia is an honor because it reflects that business actors have a high level of confidence in ensuring the halalness of products and demonstrating independence in complying with halal standards. Then based on the implemen - tation of self declare, including: a) institutions and authorities related to the implementation of self declare, b) ten institutions and four implementing actors as well as one law and two regulations of the Government of the Republic of Indonesia in the implementation of self declare, c) value chain implementation of self declare in Indonesia and d) problems in the implementation of self declare.
Keywords: Halal Value Chain; Halal Certification; Self Declare; Halal Center
61 | Rahma Qumil Laila, Mohammad Nizarul Alim , Analisis Halal Value Chain untuk Self Declare..

## PENDAHULUAN
Jumlah UMKM di Indonesia mencapai angka sekitar 64 juta per September 2023 (bps.go.id). Akan tetapi, kesenjangan yang signifikan timbul dalam hal sertifikasi halal, dimana hanya sekitar 900 ribu UMKM per September 2023 yang  telah  berhasil  memperoleh  sertifikat halal (bpjph.halal.go.id). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk  mempercepat  proses  sertifikasi  dan memberikan dukungan kepada UMKM dalam memenuhi standar kehalalan. Peran  pemerintah,  lembaga  sertifikasi, dan asosiasi industri sangat penting dalam mengatasi tantangan ini dan membantu UMKM bersaing di pasar yang semakin kompetitif.
Populasi penduduk muslim di Indonesia per September 2023 mencapai lebih dari 207 juta jiwa (Indonesia.go.id). Demi menjamin kejelasan hukum dalam rangka melindungi penduduk muslim serta meningkatkan jumlah UMKM yang bersertifikat  halal,  pemerintah  Indonesia telah menerbitkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai jaminan produk halal (UU JPH) guna memastikan bahwasannya produsen menjamin kehalalan produk dengan penerapan sistem jaminan halal dalam proses produksinya, dimaksudkan supaya produsen dipastikan mampu menjamin bahwasannya produk makanan dan/atau minuman yang mereka produksi dan/atau mereka pasarkan telah memperoleh sertifikasi halal.
Implementasi UU JPH dimulai pada
tahun 2015 yang disosialisasikan dalam lingkup internal Kementerian Agama, internal pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan. Regulasi turunan dari UU JPH mulai disusun dan dipersiapkan pada tahun 2016 untuk pendirian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) hingga pengesahan. Infrastruktur BPJPH disiapkan dengan penuntasan RPP dan RPMA serta memperkuat kolaborasi bersama sejumlah instansi pada periode 2017-2018 (bikinpabrik. id). BPJPH berkolaborasi dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam menjalankan wewenang (Muhamad, 2020). LPH dapat didirikan melalui halal center. Halal Centre adalah sebuah lembaga atau lokasi di mana penelitian dapat dilakukan dan merupakan lembaga yang mampu melakukan pendampingan UMKM, riset dan lain-lain (Ghafur & Nahidloh, 2021). Halal Centre sendiri berada di bawah naungan BPJPH dan berkomitmen untuk melakukan pendampingan dan pengawasan JPH, mengentri data dan mengolah data.
Suatu usaha yang diakui halal harus memegang sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH (Hosen, et al. 2022). Suatu usaha harus mematuhi persyaratan yang diverifikasi  oleh  BPJPH.  Setelah  proses selesai sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal.
Berdasarkan adanya Peraturan Kementerian Agama, proses pengajuan sertifikat  halal  terbagi  dalam  dua  skema, yaitu reguler dan self declare (bpjph.halal.
Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah , Vol. 8, No. 1 2024: 49-59 | 62
go.id).  Sertifikat  halal  diterbitkan  melalui skema reguler atau audit oleh BPJPH Kementerian Agama. BPJPH bertanggung jawab untuk memastikan produk halal, sementara LPH memeriksa dokumen dan melakukan audit. Kemudian, laporan audit disampaikan dalam persidangan Komisi Fatwa MUI. Komisi Fatwa MUI mengukuhkan status kehalalan produk dan menerbitkan ketetapan halal MUI.
Sertifikasi  halal  dengan  skema self declare merupakan pernyataan produk halal dari pelaku usaha berdasarkan pemahaman mereka sendiri serta kepatuhan terhadap persyaratan produk halal, sehingga mengurangi beban birokrasi dan biaya yang berkaitan  dengan  proses  sertifikasi  halal (Pratikto, et al. 2023). Biaya pengajuan sertifikasi  halal  pada  skema self declare adalah nol rupiah atau gratis. Pendamping PPH dari lembaga pendamping melakukan verifikasi  dan  validasi  di  tempat  pelaku usaha. Dokumen self declare akan dibawa ke sidang fatwa untuk memperoleh penetapan halal yang akan menjadi landasan bagi BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal.
Halal value chain merupakan elemen kunci untuk memastikan kehalalan suatu produk serta layanan apakah sudah sesuai dengan ketentuan agama Islam. Halal value chain dari awal hingga akhir perlu dilakukan penguatan untuk menjamin nilai kehalalan suatu produk (Pangukir, 2021). Berdasarkan kompleksitas halal value chain, sertifikasi  halal  melibatkan  banyak halal value chain yang terpencar di banyak
sektor (kemenag.go.id). Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat tantangan dalam menghubungkan seluruh elemen halal value chain.
Dalam ringkasan singkat latar belakang, sejumlah penelitian sebelumnya telah memfokuskan pada sistem sertifikasi halal secara umum. Beberapa peneliti juga telah melakukan tinjauan yang terbatas tentang analisis value  chain. Meskipun demikian, belum ada penelitian yang secara komprehensif membahas tentang sistem self declare dan permasalahan dalam proses self declare di Indonesia khususnya pada Halal Centre Universitas Trunojoyo Madura dari perspektif analisis halal value chain. Halal Centre Universitas Trunojoyo Madura dipilih sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa alasan yang relevan. Pertama, Halal Centre ini memiliki LPH dan LPPPH yang telah mendapatkan sertifikasi dari BPJPH. Kedua, berdasarkan data survei awal pada Halal Centre Universitas Trunojoyo Madura yang telah didapatkan, halal center ini telah melakukan sertifikasi halal melalui skema reguler atau audit sebanyak 2 produk dan self declare sebanyak 3654 produk per Agustus 2023.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk untuk mendeskripsikan bagaimana sistem self declare dari perspektif analisis halal value chain serta permasalahan apa saja yang muncul dalam proses self declare pada Halal Centre Universitas Trunojoyo Madura. Selain itu, pendamping PPH pada Halal Centre Universitas Trunojoyo Madura dapat menjadikan penelitian
63 | Rahma Qumil Laila, Mohammad Nizarul Alim , Analisis Halal Value Chain untuk Self Declare..
ini untuk menambah pengetahuan dan informasi sebagai acuan dalam proses self declare pada halal center tersebut.

## KAJIAN LITERATUR

## Sertifikasi Halal
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai jaminan produk halal (UU JPH) mengemukakan bahwasannya sertifikat  halal  merujuk  pada  pengukuhan kehalalan sebuah produk yang diterbitkan BPJPH berlandaskan fatwa halal yang telah diterbitkan  MUI.  Keberadaan  sertifikasi halal terhadap suatu produk mampu memberikan preservasi bagi konsumennya. Sertifikat  halal  bukan  sekedar  melindungi secara hukum serta hak-hak yang dimiliki konsumen muslim, melainkan pula meningkatkan nilai penjualan suatu produk (Dewi & Tarigan, 2022). Proses pengajuan sertifikat halal ini terbagi dalam dua skema, yaitu reguler dan self declare (bpjph.halal. go.id).
Pentingnya  sertifikasi  halal  terletak pada kebutuhan guna mengetahui validitas produk yang diproduksi dan dikemas oleh produsen. Produsen memastikan kelangsungan proses produksi halal dengan menerapkan SJH (Ilyas, 2018). SJH ini mencakup 11 kriteria, melibatkan institusi manajemen halal, training, bahan (dengan menilik titik darurat bahan), karakteristik produk, akomodasi pembuatan produk, kebijakan tersurat untuk kondisi darurat, kecakapan penelusuran, penindakan produk yang tidak mencukupi standar, audit intern, dan evaluasi kembali manajemen (Dewi & Tarigan, 2022).
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bisa  dipahami  bahwasannya  sertifikasi halal  merujuk  pada  sertifikat  yang membuktikan bahwasannya suatu produk memenuhi standar kehalalan berlandaskan prinsip-prinsip Islam, diterbitkan BPJPH berlandaskan fatwa halal yang ditetapkan MUI.  Sertifikat  halal  digunakan  menjadi standar kualitas tentang kandungan suatu produk yang memberikan nilai, dan memberikan kemaslahatan yang signifikan untuk konsumen serta produsen.

## Self Declare
Pengertian self declare berlandaskan ketetapan yang termuat pada UU JPH merujuk pada pernyataan secara sepihak dari pelaku UKM mengenai kehalalan produknya (Mardiyah, et al. n.d.). Self declare juga merujuk pada pernyataan dari pelaku UKM yang mengacu atas standar halal dalam ketetapan BPJPH (Maidah & Hammam, 2022). Self declare atau pernyataan halal secara sepihak diharuskan mematuhi persyaratan khusus antara lain, wajib didampingi oleh pakar, serta adanya proses penetapan dari Komite Fatwa Produk Halal mengenai status kehalalan produk.
Self declare ini  secara  signifikan mempermudah pelaku UMK dalam hal sertifikasi  halal  dikarenakan  prosedur pendaftarannya sangat mudah dan tidak rumit.  Penyelarasan  sertifikasi  halal pada Omnibus Law Cipta Kerja sudah memperhitungkan perspektif pelaku usaha, yaitu pelaku UMK. Oleh karena itu, keharusan bersertifikat halal untuk pelaku
Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah , Vol. 8, No. 1 2024: 49-59 | 64
UMK dilandaskan atas prinsip self declare/ declaratoir halal products (Zulham & Hum, n.d.).
Skema reguler dan self declare memiliki perbedaan yang terletak pada proses pengajuannya. Proses audit pada skema reguler dilaksanakan oleh auditor menggunakan ketentuan yang selektif, sementara pada skema self declare pemrosesannya melibatkan seorang pendamping serta ketentuan yang sederhana. Biaya pengajuan sertifikasi halal untuk skema self declare tidak dikenai tarif alias tanpa biaya (Mardiyah, et al. n.d.).
Pelaku usaha sangat dimudahkan dalam  mengajukan  sertifikasi  halal menggunakan skema self declare dikarenakan sejak awal sampai akhir tahapan serta kebijakan, pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang telaten mendampingi mereka (Maidah & Hammam, 2022). Ketika hendak melakukan pendaftaran self declare , pelaku usaha harus memperhatikan beberapa hal seperti persyaratan dan alur/tahapan untuk proses sertifikasi halal.
Analisis Value Chain Value chain merujuk pada serangkaian aktivitas bisnis di mana pada setiap tahapannya menambahkan nilai terhadap produk atau jasa dari suatu badan usaha (Hadinata & Marianti, 2020). Profitabilitas suatu badan usaha bergantung pada seberapa efektif usaha tersebut mengelola berbagai aktivitas dalam value chain (Kumar & Rajeev, 2016). Jadi, kemampuan suatu badan usaha untuk
mengembangkan dan meningkatkan atau mempertahankan kemampuan bersaingnya amat bergantung terhadap keberhasilannya dalam hal mengendalikan value chain melalui pemberian nilai tambah yang lebih baik untuk konsumen menggunakan biaya yang sepadan atau kebalikannya, dengan memberikan nilai yang sepadan dengan biaya yang kian kecil.
Peran analisis value chain adalah guna memahami keunggulan kompetitif dengan  cara  mengidentifikasi  keseluruhan aktivitas suatu badan usaha sehingga mampu mengurangi biaya, dan untuk mengidentifikasi  hubungan  antara  badan usaha dengan pemasok serta pelanggan dalam dunia industri (Rayyes, 2017). Analisis value chain memiliki tujuan guna mengidentifikasi setiap tahapan dalam value chain dimana suatu badan usaha mampu meningkatkan nilai kepada konsumen atau merendahkan biaya. Lebih lanjut, suatu badan usaha dapat mengembangkan satu atau lebih dari tahap-tahap dalam value chain secara mandiri. Pengembangan tahapan tersebut bersumber pada analisis strategi atas keunggulan kompetitif suatu badan usaha.

## Konsep Halal Value Chain
Halal value chain merujuk pada ekosistem atau rantai pasok halal dengan meliputi berbagai bidang industri dimulai pada hulu sampai dengan hilir (Ahla, et al. 2020). Penguatan halal value chain diantaranya komoditas pangan serta minuman halal adalah salah satu taktik dengan tujuan merealisasikan target
65 | Rahma Qumil Laila, Mohammad Nizarul Alim , Analisis Halal Value Chain untuk Self Declare..
Indonesia menjadi sentral perekonomian syariah global (Muhlisin, 2022). Dalam konteks ini, ketersediaan instrument sama halnya sertifikasi halal serta taraf kesadaran yang tinggi atas komoditas halal berperan serta menjadi poin pendukung.
Value chain dalam proses s elf declare merupakan serangkaian aktivitas yang dilaksanakan untuk memberikan jaminan bahwa produk yang telah dihasilkan sesuai dengan standar kehalalan. Pendamping self declare berperan sebagai pihak yang telah diberi pelatihan untuk melakukan pendampingan  serta  verifikasi  dan validasi berdasarkan pernyataan pelaku usaha (Fahmi, 2023). Pendamping self declare memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan, proses produksi, dan pengelolaan sesuai dengan standar halal yang telah ditetapkan.
Keberadaan pendamping diperlukan dalam hal memastikan bahwa pelaku usaha tetap  menjaga  sertifikasi  halal  dan  sesuai dengan standar halal (Saputra & Redaputri, 2023). Mereka memfasilitasi komunikasi dan koordinasi untuk memastikan bahwa semua persyaratan dan prosedur terpenuhi. Dengan demikian, halal value chain memegang peranan sentral dalam memastikan integritas dan kepatuhan terhadap prinsip halal dalam industri pangan dan layanan terkait lainnya.
Dalam rangka pengembangan industri halal, aktivitas pendampingan self declare perlu terus ditingkatkan untuk memberikan jaminan bahwa pelaku usaha mematuhi standar halal yang telah disahkan
dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Sinergi  antara  lembaga  sertifikasi  halal juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa proses self declare berjalan dengan baik dan efektif. Dukungan literasi ekonomi syariah dan penguatan halal value chain juga perlu ditingkatkan untuk mendukung aktivitas pendampingan self declare.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode kualitatif merujuk pada suatu metode penelitian dengan didasarkan dengan positivisme yang digunakan untuk melakukan penelitian terhadap kondisi obyek alamiah dan melibatkan peneliti menjadi instrument utama (Sugiyono, 2016:7). Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gejala, fakta atau kejadian karakteristik suatu kelompok atau daerah tertentu secara metodis dan tepat. Subyek penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini yakni halal value chain antara lain, proses, informasi dan pelaksana. Penelitian ini akan mengkaji tentang sistem self declare dan permasalahan dalam proses self declare dari perspektif analisis halal value chain.
Metode pendekatan yang diterapkan untuk penelitian ini yakni pendekatan studi kasus yang merupakan bentuk penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif (Yin, 2014:1). Penggunaan pendekatan studi kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk berkonsentrasi pada satu objek tertentu, yang dapat dipelajari sebagai suatu
Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah , Vol. 8, No. 1 2024: 49-59 | 66
kasus. Kasus ini diangkat karena adanya persoalan, kepelikan, kendala, deviasi, namun dapat juga dibuat tanpa adanya kesalahan itu dapat menjadikan keunggulan atau keberhasilan suatu penelitian. Studi kasus bertujuan untuk mempermudah pembaca memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peristiwa komunikasi kontemporer yang sesungguhnya dalam suatu konteks (Ahyar, et al. 2020:65).
Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber data primer serta sumber data sekunder. Data primer yang digunakan pada penelitian ini diperlukan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan data sekunder yang dipergunakan sebagai penunjang pada pelaksanaan penelitian.
1. Data Primer, merujuk pada data dalam penelitian yang didapatkan secara langsung lewat kegiatan observasi, wawancara, dan lainnya (Ahyar, et al. 2020: 247). Sumber data kunci pada penelitian ini diperoleh lewat wawancara terperinci dengan informan pada Halal Centre Universitas Trunojoyo Madura.
2. Data Sekunder, merujuk pada data pendukung atau sumber informasi tambahan yang diperlukan untuk menambah data awal yang dikumpulkan (Ahyar, et al. 2020: 247). Sumber data sekunder yang didapatkan pada penelitian ini berasal dari arsip Halal Centre Universitas Trunojoyo Madura dan halaman website bpjph.halal.go.id.
Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:
Dokumentasi serta wawancara. Data yang telah dihimpun kemudian diolah serta dianalisis dalam bentuk kualitatif beserta posedur berikut ini (Miles & Hubarman, 1994 dalam Sugiyono, 2016:246):
a)  Reduksi Data (Data Reduction)
b) Penyajian Data (Data Display)
c) Penarikan  Kesimpulan (Concelusion
Drawig And Verification).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan juga pembahasan berasal dari keseluruhan data yang berhasil dikumpulkan ketika penulis melakukan penelitian pada Halal Centre Universitas Trunojoyo Madura dan halaman website bpjph.halal.go.id. Data pada konteks ini merujuk pada data primer yang didapati menggunakan hasil wawancara bersama dua informan pada Halal Centre Universitas Trunojoyo Madura dan data sekunder yang bersumber dari dokumen arsip Halal Centre Universitas Trunojoyo Madura dan halaman website bpjph.halal.go.id menjadi media pengumpulan data yang digunakan untuk kebutuhan penelitian. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan tersebut didapatkan beberapa jawaban yang berkaitan dengan value chain dalam self declare dengan mengambil studi kasus di Halal Centre Universitas Trunojoyo Madura.

## Lembaga dan Wewenangnya terkait Self Declare di Indonesia
Pemerintah berkomitmen dalam mendukung industri halal di Indonesia. Hal tersebut tercermin dari pembentukan
67 | Rahma Qumil Laila, Mohammad Nizarul Alim , Analisis Halal Value Chain untuk Self Declare..
BPJPH yang bertujuan memperkuat sistem  sertifikasi  halal  di  Indonesia.  Satu lembaga utama yang terlibat pada proses pengajuan sertifikasi halal telah dinyatakan (Donny & Kurniawan, 2023). Seiring berkembangnya industri halal, jumlah lembaga yang terlibat juga meningkat.
Dari tinjauan literatur, lembaga- lembaga yang terlibat tidak hanya bertanggung jawab terhadap pengawasan proses pengajuan self declare, tetapi juga dalam perdagangan, dukungan keuangan,
penelitian serta pengembangan dan lainnya.

## Tabel 1

## Lembaga dan Wewenang terkait
Self Declare. Lembaga Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BP- JPH) 1.  Menyusun serta mengesahkan prosedur JPH; 2. Mengesahkan kriteria, kebijakan, kualifikasi serta asas JPH;
3. Mengeluarkan juga menarik sertifikat halal serta label halal dari produk;
4.  Melaksanakan penyuluhan, edukasi, dan penyebarluasan informasi mengenai produk halal;
5.  Melaksanakan pengendalian JPH; dan
6.  Berkerjasama dengan lembaga dari dalam serta luar negeri pada implementasi JPH. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Melaksanakan penetapkan kehalalan produk melampaui sidang fatwa halal MUI. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Ke- menperin RI) 1.  Melaksanakan pengelolaan, pembimbingan, dan pemantauan industri berkaitan dengan bahan baku, olahan, tambahan, dan penolong yang dipergunakan dalam memproduksi produk Halal; 2.  Membantu penyelenggaraan JPH untuk industri dengan skala kecil serta menen- gah; dan
3.  Melaksanakan pembentukan wilayah industri halal. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Ke- mendag RI) 1.  Memberikan pengarahan dan pembimbingan kepada para pelaku usaha serta ma- syarakat; 2.  Melaksanakan pemantauan terhadap produk halal yang telah diedarkan; 3.  Memberikan akomodasi implementasi JPH kepada pelaku usaha pada sektor per- niagaan; 4.  Mengembangkan jangkauan pasar dalam serta luar negeri untuk produk halal; dan 5.  Melaksanakan pengeluaran produk dari sirkulasi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Ke- menkes RI) 1. Melaksanakan pemantauan sertifikat halal serta label halal terhadap fasilitas serta perlengkapan kesehatan rumah tangga; 2. Memberikan fasilitas sertifikasi halal terhadap fasilitas serta perlengkapan keseha - tan rumah tangga; dan
3. Menganjurkan untuk mencabut sertifikat halal serta label halal terhadap fasilitas serta perlengkapan kesehatan rumah tangga. Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Ke- mentan RI Melaksanakan penyuluhan, edukasi, dan penyebarluasan informasi mengenai produk halal. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Ke- men KUKM RI) 1. Melaksanakan koordinasi dan penyebaran informasi sertifikasi kehalalan produk kepada koperasi serta pelaku UMKM; 2.  Membantu penyelenggaraan JPH kepada koperasi dan pelaku UMKM;
3.  Melaksanakan pencatatan koperasi serta pelaku UMKM; dan
4. Memberikan fasilitas sertifikasi halal untuk pelaku UMKM. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Ke- mendagri RI) 1.  Mengadakan penyuluhan, edukasi, dan penyebarluasan informasi mengenai produk halal; 2.  Membantu penyelenggaraan JPH kepada koperasi serta pelaku UMKM;
3.  Melaksanakan pemantauan JPH; dan
4.  Mengembangkan JPH.
Value Chain pada Self Declare Secara umum, value chain merupakan suatu kerangka kunci guna menelusuri pergerakan biaya serta aktivitas untuk memberikan dasar yang berguna sehingga  biaya  mampu  diidentifikasi, dikelompokkan, dan juga diusut (Ilham, 2014). Value chain juga dapat merujuk pada serangkaian aktivitas bisnis dimana pada setiap tahapan suatu aktivitas bisnis tersebut, nilai dapat ditambahkan pada barang dan layanan dari suatu badan usaha (Hadinata & Marianti, 2020). Value chain dianalisis dengan tiga elemen yang saling berkaitan antara lain, (1) Proses, (2) Informasi dan (3) Pelaksana (Noordin, et al. 2009). Elemen-elemen tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis permasalahan operasional. 1.  Proses
Secara umum, proses guna mengajukan sertifikasi halal menggunakan skema Self declaredibagi menjadi enam tahapan langkah yaitu (1) Pengajuan Permohonan,  (2)  Verifikasi  dan  Validasi, (3)  Verifikasi  dan  Validasi  Secara  Sistem serta Penerbitan STTD, (4) Sidang Fatwa, (5) Penerimaan Ketetapan serta Penerbitan Sertifikat  Halal  dan  (6)  Pengunduhan Sertifikat Halal serta Label Halal Nasional
(bpjph.halal.go.id). Permasalahannya bukan terletak pada prosesnya, namun pelaksanaan kewajiban pada setiap proses akan menimbulkan permasalahan jika prosedurnya tidak memadai. Misalnya, proses akan tertunda jika pelaku usaha tidak segera mengirimkan persyaratan kepada pendamping sehingga proses pengajuan tidak bisa dilaksanakan. Proses juga akan tertunda jika sistem pada halaman website SIHalal yang dikelola oleh BPJPH sedang ada perbaikan sehingga pengisian data dan verifikasi validasi oleh pendamping tidak bisa dilaksanakan. Di sisi lain, Kepkaban terbaru yaitu Undang- undang Nomor 22 Tahun 2023 mengenai kode KBLI belum disesuaikan dengan website atau sistem SIHalal. Pendamping mungkin akan memerlukan waktu yang agak lama selama pemrosesan self declare. Tampaknya  proses  sertifikasi  halal self declare sangat mengandalkan informasi dan aktor untuk mempercepat prosesnya. Sejalan dengan hal tersebut, diungkapkan bahwa BPJPH mengembangkan SIHalal dengan maksud guna mendukung pelayanan sertifikasi  halal  (Selviana,  2023).  Melalui SIHalal, pengguna mampu mengakses informasi  terkait  prosedur  sertifikasi, mengunggah dokumen pendukung, dan
Kementerian Luar Negeri Re- publik Indonesia (Kemenlu RI) 1.  Memberikan fasilitas kolaborasi tingkat internasional;
2.  Mempromosikan produk halal di luar negeri; dan
3.  Memfasilitasi penjelasan tentang lembaga halal di luar negeri Organisasi Kemasyarakatan Islam atau Lembaga Keaga- maan Islam dan/atau Pergu- ruan Tinggi 1.  Melaksanakan perekrutan Pendamping PPH; 2.  Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada Pendamping PPH; 3.  Memberikan laporan kinerja dari pendampingan PPH kepada BPJPH; dan 4.  Berkomitmen dalam menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diberikan oleh pelaku UMK selama pendampingan PPH
Sumber: Data diolah, 2023
69 | Rahma Qumil Laila, Mohammad Nizarul Alim , Analisis Halal Value Chain untuk Self Declare..
memantau status permohonan secara online. Tujuan dari halaman website ini adalah untuk memfasilitasi dan mempersingkat waktu dalam pemrosesan sertifikasi halal.
2. Informasi
Informasi penting dalam proses self declare. Tanpa informasi yang akurat, pengambilan keputusan bisa jadi tidak tepat. Informasi tambahan diperlukan dalam proses self  declare. Informasi tambahannya adalah sebagai berikut (Keputusan Kepala Badan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan 150 Juknis Pendamping PPH Self Declare): a.  Informasi umum perusahaan b.  Jenis produk c.  Merek atau nama produk d.  Bahan yang digunakan e.  Proses produksi f.  Fasilitas produksi
g.  Prosedur fasilitas bebas babi, pencucian, pemeriksaan bahan datang, produksi, penyimpanan, pemusnahan dan audit internal serta kaji ulang
h.  Lokasi, tempat, dan alat yang digunakan untuk produksi
i.  NIB (Nomor Induk Berusaha)
j.  Omset atau hasil penjualan
k.  Surat izin edar.
Skema self declare ini tidak dapat diajukan oleh semua pelaku usaha dalam hal  pengajuan  produk  untuk  sertifikasi halal (Lutfika, et al. 2023:2). Persyaratan/ informasi tambahan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha agar dapat mengajukan self declare didasarkan pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022 dan
Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2023. Pendamping PPH membantu pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban untuk mengumpulkan persyaratan/informasi tambahan tersebut dengan rinci pada SIHalal.
3. Pelaksana
Makna  dari  pelaksana  dalam penelitian ini merujuk pada individu- individu yang berkaitan dengan proses self  declare. Secara umum, terdapat empat pelaksana  dengan  peran berbeda yang terlibat dalam proses self  declare. Pertama, pelaku usaha  yang bertanggung jawab dalam menyiapkan data pengajuan sertifikasi halal, mendaftar dan mengajukan permohonan sertifikat halal di aplikasi yang disediakan serta mengunduhnya ketika sudah disetujui. Kedua, Pendamping Proses Produk Halal (PPH) bertugas melaksanakan  verifikasi  serta  validasi berdasarkan pernyataan dari pelaku usaha. Ketiga, BPJPH  bertugas      memverifikasi serta validasi dengan sistem pada SI HALAL, mengeluarkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen), memperoleh ketetapan kehalalan produk dan mengeluarkan sertifikat  halal. Keempat, Komite Fatwa Produk Halal  bertugas memperoleh laporan pendampingan untuk pemrosesan produk halal yang sudah diverifikasi oleh BPJPH dengan sistem serta melaksanakan sidang fatwa guna mengukuhkan kehalalan produk.

## Permasalahan dalam Self Declare
Permasalahan yang muncul dalam proses  Self  declareadalah  inefisiensi operasional.
Efisiensi merupakan
Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah , Vol. 8, No. 1 2024: 49-59 | 70
indeks pemanfaatan sumber daya dalam suatu proses (Sedarmayanti, 2014). Proses  dikatakan  semakin  efisien  saat penggunaan sumber daya semakin sedikit.  Tanda  dari  proses  yang  efisien yaitu pembenahan dalam proses sehingga menjadi lebih cepat dan lebih murah.
Hasil dari penelitian ini, berdasarkan kegiatan wawancara bersama informan selaku Pendamping PPH terlihat bahwa kemampuan para pelaksana dalam menggunakan sumber daya dalam melakukan pemrosesan pengajuan sertifikasi halal self declare dalam jangka waktu tertentu. Hasilnya menunjukkan bahwa inefisiensi  operasional  proses  pengajuan self declare disebabkan oleh dua faktor yaitu pertama dari pelaku usaha, diantaranya:
a.  Kurangnya pemahaman tentang prosedur sertifikasi halal dan teknologi informasi
b.  Jaringan dan teknologi yang tidak memadai
c.  Tidak adanya komunikasi yang baik dengan pendamping
d.  Keterlambatan penyerahan persyaratan.
Kedua, dari Pendamping PPH, diantaranya yaitu:
a.  SIHalal yang belum disesuaikan dengan
Kepkaban terbaru dan sering terjadi perbaikan
b.  Jaringan yang tidak memadai
c.  Tidak adanya komunikasi yang baik dengan pelaku usaha
d.  Kurangnya kejelasan pernyataan dari pelaku usaha
Temuan ini mendukung permasalahan
yang telah disorot oleh (Saefullah, 2023) dan  (Rafianti,  et  al.  2023).  Pelaku  Usaha dan Pendamping PPH memainkan peran penting agar proses Self declaremenjadi efisien.
Proses Self
declaredapat ditingkatkan  dan  efisiensi  dapat  dicapai dengan adanya pemahaman, kerjasama dan pelatihan yang baik bagi kedua sisi

## SIMPULAN
Bersumber pada hasil dari penelitian ini bisa diambil kesimpulan bahwasannya sertifikasi  halal  melalui self declare di Indonesia merupakan suatu penghargaan karena mencerminkan bahwa pelaku usaha memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi dalam memastikan kehalalan produk dan menunjukkan kemandirian dalam mematuhi standar halal. Pelaksanaan self declare yang  efisien  diperlukan  untuk mendukung citra Indonesia sebagai produsen produk halal. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai jaminan produk halal (UU JPH) agar produsen menjamin kehalalan produk melalui penerapan SJH dalam proses produksinya, dimaksudkan agar produsen harus mampu memastikan bahwasannya produk makanan atau minuman yang mereka produksi dan dipasarkannya sudah bersertifikat halal.
Penelitian ini telah menghasilkan beberapa kesimpulan penting. Secara khusus, pelaksanaan self declare tampaknya menjadi minat bagi sebagian besar peneliti ekosistem halal. Melalui telaah literatur
71 | Rahma Qumil Laila, Mohammad Nizarul Alim , Analisis Halal Value Chain untuk Self Declare..
yang mendalam, lembaga dan wewenang yang berkaitan dengan dengan pelaksanaan self declare dapat  diidentifikasi.  Secara khusus, sepuluh lembaga dan empat aktor pelaksana serta satu Undang-undang dan dua peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang relevan dengan pelaksanaan self declare telah diidentifikasi. Selain itu, penelitian ini memunculkan value chain dalam pelaksanaan self declare di Indonesia khususnya pada Halal Centre Universitas Trunojoyo Madura. Lebih lanjut perlu ditekankan bahwa, penelitian ini terbatas pada  sistem  sertifikasi  halal  yang  ada  di Indonesia khususnya pada Halal Centre Universitas Trunojoyo Madura untuk kategori self declare.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahla, A., Hulaify, A., & Budi, H. I. S. (2020). Strategi Pengembangan Ekonomi Syari’ah melalui Penguatan Halal Value Chain (Studi Kasus pada Industri Pariwisata Halal di Kota Banjarbaru).
Ahyar, H., Andriani, H., & Sukmana, D.
J. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March). CV Pustaka Ilmu.
Dewi, A. K., & Tarigan, T.M. (2022). Analisis Hukum Standar Akreditasi terhadap Sertifikat Halal Luar Negeri Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 4(2), 631–40. https://doi. org/10.37680/almanhaj.v4i2.2036. Donny, A., & Kurniawan, B., (2023). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi  Jaminan  Produk  Halal dalam Mendorong Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasca Covid-19. Publika, 11(2),
1965–1982. Fahmi, I. (2023). Efektivitas Pendampingan Sertifikasi  Produk  Halal  Program Self declaredi Kabupaten Banyumas (Studi pada Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto). Skripsi, Purwokerto: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
Ghafur, N. A., & Nahidloh, S. (2021). Kebijakan Rektor Universitas Trunojoyo Madura tentang Pembentukaan Halal Centre Universitas Trunojoyo Madura sebagai Media Kontribusi terhadap Masyarakat. 2.
Hadinata, S., & Marianti, M. M. (2020). Analisis Dampak Hilirisasi Industri Kakao di Indonesia. Jurnal Akuntansi Maranatha, 12(1), 99–108. https:// doi.org/10.28932/jam.v12i1.2287. Hines, Peter, & Rich, N. (1997). The Seven Value Stream Mapping Tools. International Journal of Operations & Production Management, 17(1), 46–64. https://doi. org/10.1108/01443579710157989. Hosen, Nadratuzzaman, M., Hutagalung, A. Z., & Suma, M. A. (2022). Analisis Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan Undang- Undang tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan). YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 13(1), 103. https://doi.org/10.21043/yudisia. v13i1.13721.
Ilham. (2014). Analisis Value Chain dalam Meningkatkan  Efisiensi  Pada  PT Nuansa Cipta Magello di Makassar. Skripsi, Makassar: Jurusan Akuntansi.
Ilyas, M. (2018). Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 4(2), 357. https://doi.org/10.24252/al-qadau.
v4i2.5682.
Kumar, D. (2016). Value Chain: A Conceptual Framework. Lutfika, E., Amalia, L., & Mardiah. (2023). Panduan Pendamping PPH (Proses
Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah , Vol. 8, No. 1 2024: 49-59 | 72
Produk Halal). Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Maidah, A., & Hammam. (2022).

## Tinjauan Maqasidus Syariah tentang
Sertifikasi  Halal  dengan  Skema Self declare(Studi di Pelaku Usaha Kerupuk Udang Aconk, Dsn. Junganyar Pesisir, Kec. Socah, Kab. Bangkalan). Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 2022.
Mardiyah, S., Sari, Y. E. S., & Azizah, F. (n.d). Sosialisasi Sertifikasi Halal Self declarePelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Wilayah Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Kec. Genteng Kota Surabaya. Muhamad, M. (2020). Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory  Sertifikasi  Halal  (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 dan Pp No. 31 Th. 2019). Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(2), 1–26. https://doi.org/10.24239/jiebi. v2i2.29.1-26.
Muhlisin. (2022). Analisis Literasi Ekonomi Syariah dan Ekosistem Halal Value Chain terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Pondok Pesantren di Provinsi Lampung. Thesis, Lampung: Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah. Noordin, N., Noor, N. L., Hashim, M., & Samicho, Z. (2009). Value Chain of Halal  Certification  System:  A  Case of The Malaysia Halal Industry. European and Mediterranean Conference on Information Systems 2009 (EMCIS2009).
Pangukir, L. (2021). Halal Value Chain Analysis pada Daging Sapi di Peternakan Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Skripsi, Purwokerto: Jurusan Ekonomi Syariah.
Pemerintah Republik Indonesia, Keputusan Kepala Badan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan 150 Juknis Pendamping PPH Self Declare. Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun

## 2021 tentang Sertifikasi Halal untuk
Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pemerintah Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Pratikto, H., Agustina, Y., & Kiranawati, T.M.  (2023).  The  Influence  of Various Factors on MSME Halal Certification  Behavior: An Analysis With Intention as an Intervening Variable. International Journal of Professional Business Review, 8(9), 3444. https://doi.org/10.26668/ businessreview/2023.v8i9.3444.
Rafianti,  Fitri,  Krisna,  R.,  &  Radityo,  E. (2022). Dinamika Pendampingan Manajemen Halal bagi Usaha Mikro dan Kecil melalui Program Self Declare. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 6(1), 636–43. https://doi. org/10.22437/jssh.v6i1.19732. Rayyes, F. (2017). Peran Penerapan Analisis Rantai  Nilai  terhadap  Efisiensi Biaya guna Mencapai Keunggulan Kompetitif. 6.
Saefullah, A. (2023). Pendampingan Pelaku UMK  dalam  Program  Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022. Masyarakat Berdaya dan Inovasi, 4(1). https://doi.org/10.33292/ mayadani.v4i1.108. Saputra, Y. A., & Redaputri, A. P. (2023). Pendampingan dan Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi UMKM Mitra Binaan Rumah BUMN Bandar Lampung. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN), 4, 978–84. https://doi.org/10.55338/ jpkmn.v4i2.932.
Sedarmayanti. (2014). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Jakarta: Mandar Maju.
Selviana. (2023). Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik, Disiplin Kerja, Motivasi Intrinsik dan Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
73 | Rahma Qumil Laila, Mohammad Nizarul Alim , Analisis Halal Value Chain untuk Self Declare..

## Kota Tegal. Skripsi, Universitas
Pancasakti Tegal.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Supoto (Ed.)). Alfabeta. Yin, R. K. (2014). Case Study Research: Design and Methods (1st–13th Ed.). PT Raja Grafindo Persada.
Zulham, D., & Hum, M. (n.d). Self declaredan Peran Negara dalam Kebijakan Sertifikasi Halal.
Website http://bpjph.halal.go.id/ diakses pada tanggal 14 Oktober 2023. https://bikinpabrik.id/ diakses pada tanggal
04 September 2023. https://indonesia.go.id. diakses pada tanggal 27 September 2023.
https://kemenag.go.id/ diakses pada tanggal
28 Agustus 2023.
https://www.bps.go.id/ diakses pada tanggal 05 Oktober 2023.