Jurnal Layanan Masyarakat ( Journal of Public Services ), Vol. 8 No. 2 Tahun 2024 , halaman 247 – 256

## ISSN 2580-8680, e-ISSN 2722-239X
Received  24  January  2024;  Received  in  revised  form  28  March  2024;  Accepted  6  April  2024; Available online 15 June 2024.
10.20473/jlm.v8i2.2024.247-256
Copyright: © by the author(s) Open acces under CC BY-SA license Creative CommonsAttribution-ShareAlike 4.0 International License

## GOVERNMANET PUBLIC RELATIONS IN FACING POLITICAL YEAR: TRAINING FOR LOCAL GOVERNMENT OF MAGETAN

## PELATIHAN GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS DI KABUPATEN MAGETAN DALAM MENGHADAPI TAHUN POLITIK
Rani Sukma Ayu Suteja* 1 , Titik Puji Rahayu 1 , Irfan Wahyudi 1 , Suko Widodo 1 , Dina Septiani 1 , Santi Isnaini 1 , Intan Fitranisa 1 ,
Ratih Puspa 1
*1 Departemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
*e-mail: rani.sukma@fisip.unair.ac.id

## Abstract
The issues faced by Indonesia in the 2019 elections are likely to reemerge in the 2024 elections. In  the  2019  elections,  digital  media  became  a  highly  effective  tool  for  disseminating information related to politics and governance. Unfortunately, not all information available on digital media was accurate. Social media, in particular, saw a lot of misinformation and the spread of fake news (hoaxes). This led to a negative perception of the government among the public, which consequently influenced the opinions and political participation of Indonesian society.  Therefore,  a  transformation  is  needed  to  support  the  formation  of  a  positive government image. One of the strategies is maximizing government public relations. On August 8,  2023,  the  Communication  Department  at  the  Faculty  of  Social  and  Political  Sciences, Universitas  Airlangga,  held  a  community  service  activity  on  the  topic  of  government  public relations  training  in  Magetan  Regency  to address  the  political  year.  The  main  target  of  this activity  was  government  officials  in  Bulukerto  Subdistrict,  Magetan  District,  Magetan Regency.  The  implementation  mechanism  consisted  of  three  stages.  In  the  initial  stage,  the community service team conducted surveys and coordinated with local government officials to gain a detailed understanding. During this stage, the Communication Department observed the involvement and performance of government public relations to obtain an initial overview of the  strategies  or  designs  used  for  the  training. Subsequently,  it  was  decided  that  the  activity would be conducted through seminars and workshops covering topics such as public speaking, digital government, corporate social responsibility, and government public relations. After the activity, an evaluation was conducted to measure its success. It is hoped that this activity can serve as a foundation for improving the function of government public relations in addressing the political year and can be a supportive factor in ensuring the success of the 2024 elections. Keywords: Government Public Relations; Election; Digital Government.

## Abstrak
Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Indonesia  pada  Pemilu  2019,  berpotensi  untuk  muncul kembali  pada  Pemilu  2024. Pada  Pemilu  2019  lalu,  media  digital  menjadi  alat  yang  sangat efektif  untuk  menyebarkan  informasi  terkait  politik  dan  pemerintahan.  Sayangnya,  tidak semua informasi yang tersedia di media digital itu benar adanya. Dalam media sosial, banyak pula  terjadi  disinformasi  dan  penyebaran  berita  bohong  (hoaks).  Hal  ini  kemudian mengarahkan  pandangan  negatif  masyarakat  terhadap  pemerintah,  sehingga  berpengaruh
pada  opini  dan  partisipasi  politik  masyarakat  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  diperlukan transformasi yang mampu mendukung terbentuknya citra positif pemerintah. Salah satunya melalui pemaksimalan government public relations. Pada tanggal 8 Agustus 2023, Departemen Komunikasi  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Airlangga,  mengadakan kegiatan  pengabdian  masyarakat  dengan  topik  pelatihan  government  public  relations  di Kabupaten Magetan dalam menghadapi tahun politik. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah aparat  pemerintah  di  Kelurahan  Bulukerto,  Kecamatan  Magetan,  Kabupaten  Magetan. Mekanisme  pelaksanaan  terdiri  dari  3  (tiga)  tahap.  Pada  tahap  awal,  tim  pengabdian masyarakat  melakukan  survei  dan  koordinasi  dengan  pejabat  pemerintah  setempat  untuk mendapatkan gambaran detail. Pada tahap ini, tim Departemen Komunikasi mengamati peran serta kinerja government public relations untuk mendapatkan gambaran awal terkait strategi atau  rancangan  yang  digunakan  untuk  melakukan  pelatihan.  Selanjutnya,  diputuskan kegiatan  ini  dilakukan  melalui  seminar  dan  workshop  dengan  materi  yang  meliputi  public speaking, digital government, corporate social responsibility, dan government public relation. Setelah  kegiatan  selesai,  dilakukan  evaluasi  guna  mengukur  keberhasilan.  Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi landasan peningkatan fungsi government public relations dalam menghadapi  tahun  politik  dan  dapat  menjadi  faktor  pendukung  untuk  menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.
Kata kunci: Hubungan Publik Pemerintah; Pemilu; Pemerintahan Digital.

## PENDAHULUAN
Permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada Pemilu 2019, berpotensi untuk muncul  kembali  pada  Pemilu  2024.  Pada  Pemilu  2019  lalu,  media  digital  atau  media sosial, menjadi alat yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi terkait politik dan pemerintahan. Sayangnya, tidak semua informasi yang tersedia di media digital itu benar adanya.  Dalam  media  sosial,  banyak  pula  terjadi  disinformasi  dan  penyebaran  berita bohong (hoaks). Hal ini kemudian mengarahkan pandangan negatif masyarakat terhadap pemerintah,  sehingga  berpengaruh  pada  opini  dan  partisipasi  politik  masyarakat Indonesia. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aminulloh et al. (2022),  yang  menunjukkan  bahwa  media  sosial  merupakan  sumber  hoaks  yang  dapat menjadi  penyebab  perpecahan  dalam masyarakat  dan  buruknya citra  pemerintah.  Pada tahun politik, hoaks yang mengandung isu kebencian berbasis ras, agama, dan ideologi, tumbuh subur di media sosial. Masalah ini juga didukung dengan rendahnya pemahaman dan  tindakan  dari  aparat  pemerintah  dalam  membentuk  citra  positif  di  media  sosial. Apalagi, terbukti bahwa media sosial sangat berperan dalam membentuk pemahaman dan perilaku masyarakat (Afdhal 2016).
Oleh  karena  itu,  diperlukan  transformasi  yang  mampu  mendukung  terbentuknya  citra positif pemerintah (baik dalam level nasional maupun daerah), utamanya melalui media sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan aparat pemerintah pada logika serta cara kerja media digital. Harapannya, pemahaman ini dapat digunakan sebagai pendukung pengembangan literasi digital dan optimalisasi government public  relations pada  aparat  pemerintah. Mengutip  dari  laman  Kemkominfo  (Kominfo 2016), government  public  relations (GPR)  merupakan  program  prioritas  untuk memastikan masyarakat  mengetahui apa yang  dilakukan  pemerintah  dan  berpartisipasi dalam pembangunan. Implementasi GPR dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.
Basis  kerja government  public  relations adalah  pengelolaan  informasi  dan  komunikasi yang  berkelanjutan  untuk  memperoleh  pemahaman  dan  dukungan  publik  terhadap
Program dan Kebijakan Pemerintah. Aparat pemerintah merupakan garda terdepan dalam membentuk  citra  pemerintah  yang  transparan  dan  akuntabel.  Dengan  peningkatan pemahaman dan keterampilan akan literasi digital serta government public relations oleh aparat pemerintah, diharapkan dapat menjadi pondasi agar Pemilu 2024 dapat terlaksana dengan  kondusif.  Hal  ini  selaras  dengan  tujuan  pembangunan  keberlanjutan  (SDGs) nomor  11  dan  16  tentang  Kota  dan  Komunitas  yang  bekerlanjutan  serta  Perdamaian, Keadilan  dan  Keilmuan  yang  Kuat,  serta  nomor  4,  5,  dan  10  tentang  kualitas edukasi, kesetaraan gender, dan pengurangan ketimpangan.
Dengan menimbang permasalahan di atas, Departemen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Airlangga, mengadakan  kegiatan  pengabdian masyarakat dengan  topik  pelatihan government  public  relations di  Kabupaten  Magetan dalam menghadapi  tahun  politik.  Kegiatan  ini  dilaksanakan  pada  tanggal  8  Agustus  2023. Sasaran  utama  dari  kegiatan  ini  adalah  aparat  pemerintah  di  Kelurahan  Bulukerto, Kecamatan  Magetan,  Kabupaten  Magetan.  Analisis  yang  dilakukan  oleh  tim menunjukkan  bahwa  (1)  rendahnya  kualitas  dan  kuantitas  ASN  yang  ada  pada  lokasi tersebut dan (2) minimnya landasan pelayanan dan pembangunan e-government, menjadi dasar pentingnya kegiatan ini untuk dilakukan. Kurangnya kualitas tersebut dapat terlihat dari beberapa kemampuan yang dimiliki ASN, terutama dalam bidang public relations dan pelayanan publik. Dengan masih banyaknya ASN yang memiliki pendidikan terakhir SMA/Sederajat dapat menjadi penyebab kurangnya kualitas pelayanan serta komunikasi kepada publik. Lembaga pemerintah dituntut untuk mampu memberikan informasi dan edukasi  kepada  masyarakat  mengenai  tugas  dan  fungsinya  (Dewi  2020).  Sehingga, kemampuan  dan  pemahaman  terhadap public  relations menjadi  salah  satu  kegiatan komunikasi yang ditujukan untuk membangun serta meningkatkan citra  (Amalia 2020). Hal  ini  diharapkan  dapat  menjadi  landasan  institusi  pemerintahan  dalam  menghadapi tahun politik.

## METODE PENGABDIAN MASYARAKAT
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan praktik government public relations pada aparat pemerintah pada kelurahan Bulukerto, Kecamatan Magetan, Kabupatan Magetan. Government public relations menjadi satu dari banyak  kemampuan  dasar  yang  harus  dimiliki  oleh  ASN  sebagai  pelayan  publik. Mekanisme pelaksanaan ditempuh oleh Departemen Komunikasi melalui 3 (tiga) tahap, yakni  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi.    Pertama,  pada  tahap  perencanaan,  tim pengabdian  masyarakat  melakukan  survei  dan  koordinasi  dengan  pejabat  pemerintah setempat untuk mendapatkan gambaran terkait masalah secara lebih mendetil. Pada tahap ini, tim Departemen Komunikasi mulai mengamati peran serta kinerja government public relations untuk  mendapatkan  gambaran  awal  terkait  strategi  atau  rancangan  yang digunakan untuk melakukan pelatihan. Selanjutnya, tahap pelaksanaan dilakukan dengan mengadakan seminar dan workshop dengan materi seputar (1) public speaking , (2) digital government ,  (3) corporate  social  responsibility ,  dan  (4) government  public  relation . Penguatan kemampuan ini sangat penting bagi pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel dan  transparan  yang  pada  akhirnya  dapat  mendukung  pembangunan  citra  positif pemerintah,  yang  kemudian  dapat  menjadi  dasar  yang  kuat  untuk  menghadapi  tahun politik yang akan segera datang. Kemampuan ini menjadi salah satu penopang kesuksesan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Rangkaian program ini diselaraskan dengan tujuan pembangunan keberlanjutan (SDGs) nomor 11 dan 16 tentang kota dan komunitas yang
berkelanjutan serta perdamaian, keadilan dan keilmuan yang kuat. Terakhir adalah tahap evaluasi  yang  berisi  penulisan  laporan  akhir  dan  publikasi  kegiatan.  Pengukuran peningkatan  pengetahuan  mitra  pasca  penyampaian  materi  dilakukan  melalui  metode diskusi partisipatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  era  kemajuan  teknologi  dan  informasi  seperti  saat  ini,  peran  humas  bukan  lagi sebagai  penyampai  informasi  semata.  Humas  di  masa  kini,  menjadi  salah  satu  unsur strategis  dalam  mendukung  keberhasilan  pelaksanaan  program  pemerintah.  Humas bertanggungjawab untuk menciptakan reputasi kinerja pemerintahan yang baik di mata masyarakat. Oleh karena itu, saat ini peran humas dikembangkan lagi secara proaktif agar dapat mengemas informasi dengan baik, membentuk citra positif pemerintah, dan mampu menekan  adanya  berita  miring  yang  berkembang  di  kalangan  masyarakat,  yang  dapat menyebabkan  persepsi  negatif  pada  pemerintah.  Dalam  hal  ini,  humas  pemerintah diwajibkan  untuk  dapat  menyediakan  informasi  yang  benar  dan  sesuai  fakta,  serta berimbang  dan  proporsional.  Humas  pemerintahan  dikenal  dengan  istilah government public relations (Lani and Handayani 2021). Program kerja government public relations antara lain: (1) pemerintah sebagai penentu agenda ( agenda setting ) isu-isu di masyarakat untuk  membangun  kepercayaan  publik  terhadap  pemerintah  sebagai  sumber  informasi yang  akurat  dan  dapat  dipercaya,  (2)  membentuk  lembaga  jejaring  komunikasi,  (3) menyusun  dan  memantau  implementasi  regulasi  tentang  GPR  oleh  K/L/D,  (4) menyediakan dan menyebarkan konten informasi publik ke seluruh Indonesia (Kominfo 2016). Seorang praktisi PR, khususnya PR pemerintahan harus memiliki kepekaan untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat (Kadarisman 2021).
Menurut Phillips and Young (2013), semua institusi di masa kini sangat bergantung pada media digital khususnya media sosial, untuk mendongkrak citra positif. Dalam konteks pemerintah Indonesia, media digital digunakan untuk mendiseminasikan informasi terkait kegiatan  pemerintah  yang  pada  akhirnya  mampu  menghubungkan  antara  pemerintah, masyarakat dan juga organisasi yang lain. Lebih lanjut Nepal, Paris, and Georgakopoulos (2015) menyatakan bahwa di sektor pemerintahan, media sosial digunakan untuk banyak hal, seperti kegiatan pengabdian pada masyarakat, manajemen resiko, perencanaan, dan kampanye  program  dalam  rangka  menciptakan  pemerintahan  yang  transparan  dan akuntabel.  Hal  ini  didukung  oleh  karakteristik  platform  media  digital  yakni  interaktif sehingga  mampu  mengembangkan  budaya sharing,  transparency,  openness, collaboration (STOC).  Dengan  mempertimbangkan  hal-hal  ini,  diharapkan  insitusi pemerintahan mampu menampilkan citra yang baik, apalagi Indonesia sedang memasuki tahun politik. Selain itu, konsisten menggunakan media sosial juga dapat mendukung hal tersebut (Verawati & Anwar, 2023).
Berdasarkan  hal  tersebut,  Departemen  Komunikasi  mengadakan  kegiatan  ini  melalui seminar  dan  workshop  dengan  materi  mencakup  (1) public  speaking ,  (2) digital government , (3) corporate social responsibility , dan (4) government public relation . Hal ini  sudah  sesuai  dengan  kebutuhan  mitra  berdasarkan  hasil  survei  dan  observasi  pra- pelaksanaan kegiatan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, tim pengabdian masyakat terlebih dulu  melakukan  audiens  dengan  Bupati  Magetan  yang  bertempat  di  ruang  Jamuan Pendapa Surya Graha Magetan. Audiensi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengenal lebih  dalam  mengenai  potensi  dan  kendala  perkembangan  kabupaten  Magetan,  serta
untuk menjalin silaturahmi dengan mitra pengabdian masyarakat. Pada kegiatan audiensi tersebut,  Bupati  Magetan  menyambut  dengan  baik  kehadiran  tim  dari  Departemen Komunikasi  dan  berharap  agar  kegiatan  pengabdian  masyakarat  ini  memiliki  dampak jangka panjang dan keberlanjutan bagi Kabupaten Magetan, yang memang sedang gencar melakukan  perubahan  ke  arah  yang  lebih  bai.  Diharapkan  juga,  kegiatan  ini  dapat dilakukan juga di tahun-tahun berikutnya, dengan sasaran audiens yang berbeda. Setelah audiensi dilakukan, tim berangkat menuju kelurahan Bulukerto yang bertempat tidak jauh dari pendapa kabupaten untuk melakukan kegiatan utama.
Gambar 1. Audiensi dengan Bupati Magetan .
Materi pertama yaitu public speaking atau wicara publik, adalah kemampuan yang sangat diperlukan,  terutama  bagi  seorang  ASN  sebagai  pejabat  dan  pelayan  publik.  Wicara publik adalah teknik penyampaikan pesan atau seni berkomunikasi dengan publik atau audiens. Wicara publik merupakan bagian dari strategi komunikasi yang efektif (Girsang 2018).  ASN  sebagai  pihak  yang  banyak  bertemu  dan  berkomunikasi  dengan  banyak pihak,  wajib  memiliki  kemampuan  wicara  publik  yang  mumpuni  untuk  menghidari adalah  kesalahan  komunikasi.  Penguasaan  kemampuan  ini  dapat  meningkatkan kredibilitas  dan  akuntabilitas  seorang  ASN  sebagai  aparat  pemerintah.  Pada  materi pertama ini, pada aparat kelurahan Bulukerto, tidak hanya diberikan materi, tetapi juga diminta untuk mempraktikkan secara langsung, bagaimana wicara publik yang baik dan benar.
Materi  kedua  yang  disampaikan  oleh  tim  pengabdian  masyarakat  Departemen Komunikasi adalah mengenai digital government . Materi ini disampaikan karena adanya urgensi terkait belum meratanya praktik digital government di Indonesia. Di zaman yang serba digital seperti sekarang ini, semua institusi dituntut untuk mengembangkan sistem pelayanan dan administrasi agar berbasis elektronik. Inilah yang disebut dengan digital government. Digital  government pada  intinya  merupakan  pemanfaatan  teknologi informasi secara optimal sebagai alat bantu dalam menjalankan sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efisien dari segala aspek (Setyawati and Fitriati 2023). Hal ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi  pelayanan  publik.
Rani Ayu Sukma Suteja, et al : Governmanet Public Relations in Facing Political Year: Training for Local Government of Magetan.
Dengan mengedepankan sistem kerja digital government , baik aparat pemerintah maupun masyarakat Kelurahan Bulukerto, dapat mengakses layanan publik darimana saja. Digital government bisa meliputi optimalisasi situs web dalam menyediakan fitur-fitur pelayanan publik, seperti penyediaan informasi, pengurusan surat atau dokumen administrasi publik, layanan  saran  dan  kritik  masyarakat,  dan  lain-lain.  Selain  itu, digital  government juga meliputi  penyediaan  informasi  melalui  media  sosial  agar  lebih  mudah  diakses  oleh masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pula karena pelayanan menjadi  lebih  efektif,  efisien,  cepat  dan  transparan.  Materi  ini  disampaikan  melalui seminar,  guna  memberikan  wawasan  betapa  pentingnya  mengembangkan digital government .
Selanjutnya, materi ketiga adalah mengenai CSR ( Corporate Social Responsibility ) atau tanggungjawab  sosial  institusi.  CSR  merupakan  tanggung  jawab  institusi  pada lingkungan  sekitarnya.  CSR  merupakan  suatu  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh instansi  untuk  memberi  kontribusi  dan  peran  aktif  dalam  menjaga  lingkungan  sekitar dengan  tujuan  pembangunan  sosial.  Di  era  globalisasi  saat  ini,  pemahaman  aparat pemerintah mengenai CSR masih sangat kurang (bkn.go.id 2019). Padahal, ASN dituntut untuk berpikir logis, kritis, inovatif, dan terus mengembangkan diri dalam menghadapi tantangan global (mediaindonesia.com 2019).  Dalam hal ini, ASN perlu memahami apa itu CSR. Hal ini bertujuan agar ASN memiliki wawasan mengenai pentingnya melakukan sinergi  dengan  berbagai  lembaga  lain  dalam  masyarakat  untuk  memaksimalkan pelayanan dan juga mengembangkan potensi daerahnya. Materi ini disesuaikan dengan kebutuhan  dan  permintaan  dari  pihak  Kelurahan  Bulukerto,  karena  pada  tanggal  9 Agustus  2023  akan  dilakukan  peresmian  Kampung  Bahasa  dan  Kuliner  di  wilayah kelurahan  tersebut  (kominfo.magetan.go.id  2023).  Tujuan  pendiriannya  adalah pemberdayaan masyarakat agar mampu berbahasa asing dan juga pemberdayaan UMKM setempat.  Pendirian  kampung  ini merupakan  hasil  sinergi  dengan  berbagai  perusahaan dan  lembaga  melalui  pemaksimalan  dana  CSR.  Oleh  karena  itu,  dengan  penyampaian materi  mengenai  CSR,  diharapkan  aparat  pemerintah  kelurahan  Bulukerto  dapat memahami  pentingnya  CSR,  kemudian  mampu  memaksimalkan  dan  menjaga keberlanjutan  dari  program-program  CSR.  Hal  ini  dapat  meningkatkan  kepercayaan masyarakat.
Materi  keempat  yaitu government  public  relation s  atau  humas  pemerintah.  Hal  ini merupakan  salah  satu  elemen  penting  bagi  sebuah  institusi  pemerintahan.  Materi  ini merupakan  materi  inti  dari  kegiatan  pengabdian  masyarakat  Departemen  Komunikasi tahun  2023.  Materi  mengenai government  public  relation s  berfokus  pada  peningkatan wawasan aparat pemerintah Kelurahan Bulukerto dalam menciptakan citra positif di mata masyarakat.  Citra  institusi  pemerintah  di  mata  masyarakat  dapat  dibentuk  melalui bagaimana aparat mampu menjalin hubungan yang baik dengan publik agar kepercayaan dapat diraih, bagaimana humas mengatasi masalah di masyarakat, dan lain sebagainya. Hal  ini  sudah  menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  hal  keterbukaan informasi  publik.  Selain  itu,  salah  satu  fungsi  dari government  public  relations adalah sebagai  jembatan  pemerintah  dengan  masyakarat  dalam  hal  komunikasi  program- program pemerintahan dan pelayanan publik (Djusan 2013). Ini dapat dilakukan melalui pemaksimalan kemampuan dan kompetensi yang telah disampaikan pada 3 (tiga) materi sebelumnya.
Gambar 2. Penyampaian materi oleh salah satu narasumber .
Adapun  materi  pertama  dan  kedua  disampaikan  oleh  Irfan  Wahyudi,  S.Sos,  M.Comm, Ph.D, selanjutnya materi ketiga dan keempat disampaikan oleh Dr. Suko Widodo, Drs, M.Si, kemudian untuk sesi praktik dan tanya jawab dipandu oleh Dr. Santi Isnaini, S.Sos, MM dan Dina Septiani B.Comm, M.Comn, Ph.D. Keempat narasumber merupakan dosen aktif Departemen Komunikasi FISIP UNAIR yang kompetensinya sesuai dengan materi yang disampaikan.
Peserta pelatihan tidak hanya sekadar mengikuti acara, tetapi mereka juga terlibat secara aktif.  Dalam  setiap  sesi,  peserta  terlihat bersemangat  untuk  memahami  konsep-konsep dasar digital  government dan government  public  relations yang  disampaikan  oleh pemateri. Setelah semua materi disampaikan, pengukuran peningkatan pengetahuan mitra pasca penyampaian materi dilakukan melalui metode diskusi partisipatif bersama peserta yang merupakan aparat pemerintah kelurahan Bulukerto dan juga Lurah Bulukerto sendiri yaitu Ibu Widya Yusti Atlisiaji, M.Med.Kom. Pada tahap ini, dilakukan diskusi mengenai bagaimana  rencana  implementasi  dan  peningkatan government  public  relations di kelurahan  Bulukerto.  Diskusi  ini  meliputi  masalah  dan  studi  kasus  yang  dihadapi oleh kelurahan  Bulukerto  dan  bagaimana  penyelesaiannya  menggunakan  pengetahuan yang sudah didapat dari penyampaian materi. Pada diskusi ini, didapatkan kesimpulan bahwa peserta mampu menghubungkan materi yang sudah disampaikan dengan studi kasus di kelurahan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  salah  satu  rencana implementasi  dan  peningkatan fungsi government public relations , akan dimulai dari pemaksimalan layanan masyarakat melalui website bulukerto.magetan.go.id.  Selanjutnya,  aparat  kelurahan  akan  mulai membangun  layanan  penyediaan  informasi  melalui  media  sosial  dan  program  lainnya yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat  sekitar.  Dari  sini,  tim  pengabdian masyarakat  dapat  menyimpulkan  bahwa  substansi  kegiatan  dapat  diterima  baik  oleh peserta.
Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini juga menghasilkan beberapa publikasi di media online (tabel 1) sebagai berikut:
Tabel 1. Publikasi Kegiatan Pada Media Online Judul Berita Tautan Berita Masuki Tahun Politik, Departemen Ilmu Komunikasi Lakukan Pengabdian Masyarakat Terkait Literasi Media https://fisip.unair.ac.id/masuki-tahun- politik-departemen-ilmu-komunikasi- lakukan-pengabdian-masyarakat-terkait- literasi-media/ Audiensi Bersama Tim Pengabdian Masyarakat Unair https://kominfo.magetan.go.id/audiensi- bersama-tim-pengabdian-masyarakat-unair/ Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Unair Ajak Masyarakat Magetan Waspadai Hoak Politik. https://rasifm.co.id/melaksanakan-kegiatan- pengabdian-kepada-masyarakat-unair-ajak- masyarakat-magetan-waspadai-hoak-politik/ Masuki Tahun Politik, Departemen Ilmu Komunikasi Lakukan Pengabdian Masyarakat Terkait Literasi Media https://unair.ac.id/post_fetcher/fisip-masuki- tahun-politik-departemen-ilmu-komunikasi- lakukan-pengabdian-masyarakat-terkait- literasi-media/ Tim Pengmas UNAIR Terjun ke Masyarakat Kelurahan Bulukerto, Gelar Pelatihan GPR https://prokopim.magetan.go.id/tim- pengmas-unair-terjun-ke-masyarakat-
kelurahan-bulukerto-gelar-pelatihan-gpr/

## PENUTUP
Simpulan. Pelaksanaan kegiatan masyarakat ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar sesuai perencanaan. Materi yang disampaikan telah sesuai dengan kebutuhan mitra  yaitu  Kelurahan  Bulukerto,  Kecamatan  Magetan,  Kabupaten  Magetan.  Tim juga mendapat  sambutan  yang  baik  dari  Bupati  Magetan  yang  juga  sedang  melakukan transformasi  pemerintahan  Kabupaten  Magetan.  Materi  yang  telah  disampaikan, diharapkan  dapat  menjadi  landasan  peningkatan  fungsi government  public  relations dalam  menghadapi  tahun  politik  dan  dapat  menjadi  faktor  untuk  menyukseskan pelaksanaan  Pemilu  2024.  Hasil  evaluasi  menunjukkan  peningkatan  pengetahuan  dari peserta. Hal ini ditunjukkan melalui diskusi partisipatif pasca penyampaian materi terkait studi kasus yang dihadapi oleh peserta.
Saran. Untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang selanjutnya dapat dilakukan di  kelurahan  yang  lainnya  di  Kabupaten  Magetan,  agar  pemahaman  mengenai government  public  relations dapat  lebih  merata  untuk  keberlanjutan  yang  lebih berdampak positif.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  kami  berikan  kepada  Universitas  Airlangga  dan  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas dukungannya sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.  Terima  kasih  kepada  Bupati  Magetan,  Dr.  Drs.  Suprawoto,  SH,  M.Si  dan  Lurah Bulukerto, Widya Yusti Atlisiaji, M.Med.Kom atas sambutan baiknya. Terima kasih juga disampaikan  kepada  Kelurahan  Bulukerto,  Kecamatan  Magetan,  Kabupaten  Magetan sebagai mitra kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Afdhal, R. 2016. “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Membangun Citra Positif Melalui Media  Online  (Studi  Pada  Bagian  Hubungan  Masyarakat  Pemerintah  Kota Malang).” Jurnal Administrasi Publik .
http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1391.
Amalia, Viki. 2020. “Strategi Komunikasi Humas Dalam Meningkatkan Public Trust  Di Perguruan Tinggi (Studi Kasus Di Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo).” AL-TANZIM:  Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Islam 4,  no.  1  (March):  13–23. https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i1.812.
Aminulloh, Akhirul, Fathul Qorib, Latif Fianto, and Emei Dwinanarhati Setiamandani. 2022. “Propaganda and Political Memes on Social Media in the 2019 Indonesian Presidential Election.” Journal of Islamic World and Politics 6, no. 2 (December): 342–65. https://doi.org/10.18196/jiwp.v6i2.16115.
bkn.go.id.  2019.  “Policy  Brief  Februari  2019.”  2019.  https://www.bkn.go.id/wp- content/uploads/2014/06/Policy-Brief-Februari-2019.pdf.
Dewi,  N.  M.  R.  2020.  “Peran  Humas  Dalam  Peningkatan  Pelayanan  Informasi  Pada Kanwil DJKN Jawa.” Djkn.Kemenkeu.Go.Id. 2020.
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/13117/Peran-Humas- Dalam-Peningkatan-Pelayanan-Informasi-pada-Kanwil-DJKN-Jawa-Barat.html.
Djusan, Aizirman. 2013. “Praktik Government Public Relations Paska Otonomi Daerah, Sebuah Tinjauan Dengan Kasus Penyuluh KB Sebagai Government Public Relations Bidang  KB.” Jurnal  Studi  Komunikasi  Dan  Media 16,  no.  1  (August):  61. https://doi.org/10.31445/jskm.2012.160104.
Girsang,  Lasmery  Rosentauly  Maissalinya.  2018.  “‘Public  Speaking’  Sebagai  Bagian Dari Komunikasi EFEKTIF  (Kegiatan Pkm Di SMA Kristoforus 2, Jakarta Barat).” Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan 2, no. 2 (November). https://doi.org/10.30813/jpk.v2i2.1359.
Kadarisman,  Ade.  2021.  “Government  Public  Relations  Dalam  Pengembangan Pariwisata Masa Pandemi COVID-19 Di Geopark Ciletuh.” Profesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat 5, no. 2 (February): 270–90. https://doi.org/10.24198/prh.v5i2.29800.
Kominfo.  2016.  “Lingkup  Program  Government  Public  Relations.”  Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. 2016. https://www.kominfo.go.id/content/detail/6857/lingkup-program-government- public-relations/0/pp_gpr.
kominfo.magetan.go.id. 2023. “Kelurahan Bulukerto Launching Kampung Bahasa Dan Kampung  Kuliner.”  Dinas  Komunikasi  Dan  Informatika  Kab.  Magetan.  2023. https://kominfo.magetan.go.id/kelurahan-bulukerto-launching-kampung-bahasa- dan-kampung-kuliner/.
Lani,  Oktri  Permata,  and  Beni  Handayani.  2021.  “Peranan  Humas  Pemerintahan (Government Public Relations) Dalam Menciptakan Reputasi Pemerintahan Yang Baik.” LONTAR:  Jurnal  Ilmu  Komunikasi 9,  no.  2  (December):  130–40. https://doi.org/10.30656/lontar.v9i2.4071.
mediaindonesia.com. 2019. “ASN Dituntut Inovatif Terhadap Tantangan Global.” Media Indonesia. 2019. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/220761/asn- dituntut-inovatif-terhadap-tantangan-global.
Nepal, S, C Paris, and D Georgakopoulos. 2015. Social Media for Government Service . SPRINGER.
Phillips,  D,  and  P  Young.  2013. Online  Public  Relations:  A  Practical  Guide  to Developing an Online Strategy in the World of Social Media . Kogan Page.
Setyawati,  Desy  Nirmala,  and  Rachma  Fitriati.  2023.  “Digital  Governance  Dalam Keterbukaan  Informasi  Publik.” Jurnal  Kebijakan  Publik 14,  no.  1  (March):  48. https://doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8217.
Verawati, Liesta, and Muhamad Syaeful Anwar. “Training of Social Media Marketing (Tiktok  Shop  And  Facebook)  In  Stars  Bakery,  Kendal  Regency  For  Business Promotion”. Jurnal  Layanan  Masyarakat  (Journal  of  Public  Services) 7,  no.  4 (December  4,  2023):  589–598.  Accessed  January  24,  2024.  https://e- journal.unair.ac.id/jlm/article/view/48829.