BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No 42  2023, pp. 1341-1349 DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v4i2.3717

## Penguatan Status Badan Hukum Bumdes Kaliangsana Sebagai Fasilitator Olahan Tape Ketan

## Hamdan Drian Adiwijaya, Bella Kristiana
Universitas Subang, Subang, Indonesia *e-mail korespondensi: hamdanadiwijaya@gmail.com

## Abstract
BUMDes  is  established  based  on  a  Village  Conference  and  its  establishment  is  stipulated  by  Village Regulations. BUMDes obtain legal entity status upon issuance of an electronic registration certificate  from the minister in charge of government affairs in the field of law and human rights.  To  obtain legal  entity status,  BUMDes  registered  to  the  Minister  through  the  Village  Information  System.  BUMDes  registration results are integrated with the legal entity administration system and form the basis for ministries that carry out  government  affairs  in  the  fields  of  law  and  human  rights  to  issue  BUMDes  legal  entity  registration certificates. This devotion uses qualitative methods. collecting data come from the authorities and in-depth interviews,  as  well  as  documentation  to  further  become  material  in  the  registration  of  the  BUMDes.  The results of strengthening the BUMDes are expected to be able to encourage the marketing of processed sticky rice tape which is a typical product from Kaliangsana Village.
Keywords: BUMDes, Sticky Tape, BUMDes Legal Entity

## Abstrak
BUMDes  didirikan  berdasarkan  Musyawarah  Desa  dan  pendiriannya  ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa. BUMDes memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Untuk memperoleh status badan hukum, BUMDes melakukan pendaftaran kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa. Hasil pendaftaran BUMDes terintegrasi dengan sistem administrasi badan hokum dan menjadi dasar bagi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUMDes. Pengabdian ini bertujuan untuk penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kaliangsana Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang sebagai fasilitator umkm olahan tape ketan melalui program pendaftaran BUMDes Desa Kaliangsana agar berbadan hukum. Pengabdian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni mengambil data dari pihak yang  berwenang  dan  wawancara  mendalam,  serta  dokumentasi  untuk  selanjutnya  menjadi  bahan dalam pendaftaran  BUMDes  tersebut.  Hasil  dari  penguatan  BUMDes  tersebut  diharapkan  mampu  mendorong pemasaran olahan tape ketan yang merupakan produk khas dari desa kaliangsana.
Kata Kunci: BUMDes, Tape Ketan, Badan Hukum BUMDes
Accepted: 2022-11-17 Published: 2023-04-07

## PENDAHULUAN
Desa  kaliangsana  merupakan  bagian  dari  Kecamatan  kalijati  Kabupaten  Subang.  Desa Kaliangsana terkenal akan olahan tape ketan dan memiliki potensi pengembangan usaha yang cukup baik.  Akan  tetapi,  pada  saat  ini  potensi  pasar  dalam  pengembangan  tape  ketan  tersebut  masih bersifat local, hal ini disebabkan salah satunya adalah BUMDes sebagai penampung hasil produksi olahan  tape  ketan  masih  belum  memiliki  pondasi  yang  kuat  khususnya  terkait  masalah  legalitas (Badan  Hukum).  Dalam  pengabdian  ini  penyusun  selaku  dosen  pembimbing  lapangan  untuk mahasiswa  KKNM  mencoba  untuk  lebih  memperkuat  BUMDes  dari  segi  legalitas  sehingga  pasar untuk  produk  tape  ketan  bias  lebih  luas  dan  menjadikan  tape  ketan  sebagai  produk  olahan  dari kabupaten  subang  yang  memiliki  daya  saing  dan diminati  oleh  banyak  orang baik  warga  subang maupun luar daerah.
KKNM adalah media pembelajaran mahasiswa dalam masyarakat luar kampus yang bermuatan Tridharma Peguruan Tinggi yang relevan dengan proses pembangunan menuju masyarakat Subang
JAWARA. Fungsi KKNM adalah sebagai ajang bagi mahasiswa untuk belajar mendekatkan diri dengan masyarakat untuk belajar mengidentifikasi masalah dan mencari alternatif pemecahan masalah serta merupakan  wujud  aktivitas  Tridharma  Perguruan  Tinggi  yang  pada  hakikatnya  memotivasi masyarakat meningkatkan swadaya, gotong royong, self planning,self action, self evaluation dalam pembangunan daerahnya.
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  dilaksanakan  di  Desa  Kaliangsana.  Kaliangsana  adalah Desa  di  Kecamatan  Kalijati  Kabupaten  Subang  Provinsi  Jawa  Barat.  Wilayah  Desa  Kaliangsana meliputi 3 Dusun, 4 RW, dan 20 RT. Dengan luas wilayah 563,1 Ha/m3 dengan jumlah penduduk 4.023 jiwa, meliputi laki-laki 2.016 jiwa dan perempuan 2.007 jiwa. Sebelah Timur Desa Kaliangsana berbatasan  dengan  Desa  Batusari  Kecamatan  Dawuan,  sebelah  barat  berbatasan  dengan  Desa Marengmang, sebelah utara berbatasan denga Desa Ciruluk, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kalijati Timur. Nama Desa Kaliangsana sendiri diambil dari nama sebuah pohon besar, yaitu pohon angsana yang tumbuh di tepi kali (sungai). Kepala Desa yang menjabat untuk masa bhakti tahun 2018-2024 adalah Bapak Usnari,A.Md .

## METODE
Pengabdian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yakni mengambil  data  dari  pihak  yang  berwenang  dan  wawancara  mendalam  kepada  Kepala  Desa, Aparatur  Pemerintahan  Desa  (Sekretaris  Desa,  Kasi  dan  Kaur),  UMKM  setempat  serta  kepada Pengurus BUMDes. Data tersebut kemudian menjadi bahan atau dasar dalam mendaftarkan BUMDes Kaliangsana  tersebut  agar  bias  mendapatkan  sertifikat  berbadan  hukum  sehingga  mangsa  pasar untuk olahan tape ketan bias lebih luas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasar Hukum Pendirian BUMDes adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, bahwa BUMDes terdiri atas BUMDes dan BUMDes  bersama sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau  bersama  desa-desa  guna  mengelola  usaha,  memanfaatkan  aset,  mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Unit Usaha BUMDes adalah badan usaha milik BUMDes yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDes.
 Profil BUMDes Kaliangsana
Logo : Nama BumDes :  BUMDes Jembar Mandiri Pendirian BUMDes :  Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 Tanggal 11 Januari 2019 tentang PEMBENTUKAN BADAN
USAHA  MILIK  DESA  “JEMBAR  MANDIRI”  DESA KALIANGSANA, KALIJATI, KABUPATEN SUBANG Susunan Kepengurusan : Penyertaan Modal BUMDes :  Penyertaan Modal Desa (APBDes) Jenis Usaha : - Jasa pelayanan penyediaan air bersih untuk masyarakat - Perdagangan  sarana  dan  hasil  pertanian meliputi  :  Toserba,  Peternakan,  Perikanan,
Agrobisnis, Holtikultura
- Industri Kecil dan kerajinan rakyat
- Unit sosial : Pengelolaan sampah
Terbitnya  Undang  Undang  Nomor  11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  dibarengi  dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor  3  tahun  2021  tentang  Pendaftaran Pendataan dan Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan atau Jasa BUMDes  dan  BUMDes  bersama  menjadi  titik  tolak  baru  bagi  BUMDes  di  Indonesia  untuk menjalankan fungsi penggerak ekonomi di desa. Pelaksanaannya dengan merubah status BUMDes menjadi badan hukum usaha pada level desa atau kampung dengan status badan hukum BUMDes menjadi lebih fleksibel dalam mengelola aktivitas usahanya. Status badan hukum membuat BUMDes lebih mudah mendapatkan akses permodalan. Kemudian dapat mendirikan perseroan terbatas atau PT  maupun  perseroan  komanditer  atau  CV  sebagai  unit  usaha.  BUMDes  diatur  sangat  berbeda dengan koperasi yang sudah lebih dulu tumbuh dan berkembang di Indonesia. BUMDes sepenuhnya dimiliki  oleh  Pemerintah  Desa  melalui  modal  yang  diberikan  melalui  pernyataan  modal  sehingga porsi keuntungan serta pemanfaatan yang akan diberikan oleh BUMDes kepada pemerintah Desa dan  keuntungan  masyarakat  pun  lebih  besar.  Kedudukan  BUMDes  sebagai  badan  hukum  setara dengan badan usaha milik nasional atau BUMN di level nasional dan badan usaha milik daerah atau BUMD  di  level  daerah  yang  memiliki  kepastian  usaha  dan  berdampak  positif  pada  penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu dengan status BUMDes di Indonesia yang berubah menjadi badan hukum  diharapkan  dapat  meningkatkan  penyerapan  tenaga  kerja.  Hanya  saja  perubahan  status sebagai badan hukum tidak serta merta diperoleh BUMDes melainkan harus melalui pendaftaran pada laman resmi yang disediakan pada sistem informasi desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Adapun alur pendaftaran badan hukum BUMDes melalui sistem informasi desa Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :
Sumber : https://bumdes.kemendesa.go.id
 Alur pendaftaran badan hukum BUMDes Jembar Mandiri Desa Kaliangsana
Buka browser internet kemudian klik alamat https://bumdes.kemendesa.go.id
Halaman Utama
Klik menu login untuk masuk ke menu berikutnya
Sumber : https://bumdes.kemendesa.go.id
Apabila sudah memiliki akun maka bisa langsung menginput username dan password, namun apabila belum maka harus melakukan Registrasi terlebih dahulu

## Alur Ke- 1 : Pengajuan Nama
Pengisian Formulir elektronik di sistem informasi desa, meliputi :
a. Nama yang diajukan
b. Jenis BUM Desa
c. Nama Desa
d. Alamat kedudukan
Sumber : https://bumdes.kemendesa.go.id
Mengisi pernyataan elektronik :
a. Nama BUM Desa telah sesuai ketentuan;
b. Bertanggung jawab penuh terhadap nama yang diajukan
Sumber : https://bumdes.kemendesa.go.id

## Alur Ke- 2 : Persetujuan Nama
- Tidak memenuhi ketentuan : ditolak secara elektronik
- Memenuhi  ktiteria  :  keluar  persetujuan  Menteri  secara  elektronik,  dengan  output  dokumen yang memuat:
a. Nomor pengajuan nama;
b. Nama yang dapat dipakai;
c. Nama pemohon;
d. Tanggal pengajuan;
e. Tanggal kadaluarsa.

## Alur Ke- 3 : MD/MAD
Musyawarah  Desa,  dengan  peserta  yang  terdiri  dari  pengurus  BUMDes,  aparatur  desa (sekdes, kasi dan kaur), BPD. Dengan output Peraturan Desa, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

## Alur Ke- 4  : Pendaftaran BUM Desa
- Pengisian formular elektronik di sistem informasi desa, meliputi :
a. Nomor pengajuan nama yang sudah didapat;
b. Nama BUM Desa;
c. Jenis BUM Desa;
d. Nama administratif Desa pendiri;
e. Bidang usaha.
Sumber : https://bumdes.kemendesa.go.id
- Unggah data pendukung :
a. Berita Acara Musdes;
Adiwijaya et al. 1348
b. Perdes c. AD dan ART d. Program kerja
Sumber : https://bumdes.kemendesa.go.id
- Mengisi pernyataan elektronik :
a. Dokumen pendukung lengkap;
b. Isian formular dan dokumen pendukung sesuai ketentuan;
c. Bertanggung jawab penuh terhadap isian dan okumen pendukung
Sumber : https://bumdes.kemendesa.go.id

## Alur Ke- 5  : Penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum
Berdasarkan verivikasi data dari Kemendes, Kemenkumham menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa secara elektronik .

## KESIMPULAN
Dari hasil dapat diambil kesimpulan bahwa tahapan penguatan adalah tahapan lanjutan setelah revitalisasi  BUMDes,  dalam  proses  ini  BUMDes  yang  sudah  terbentuk  dengan  adanya  pengurus
BUMDes, Anggaran  Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART), dalam tahap ini Badan Usaha Milik Desa tersebut akan dipersiapkan menjadi lembaga ekonomi profesioanal pedesaan yang siap untuk mandiri. Kemudian dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas pengurus dan karyawan BUMDes, dengan memberikan pelatihan-pelatihan atau capacity building bagi pengurus diharapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan professional, pelatihan yang diberikan  antara  lain  Manajemen,  keuangan,  tata  kelola  pembukuan,  kombinasi  teknologi  dan sejenisnya.    Dilanjutkan  dengan  peningkatan  kualitas  kelembagaan  dengan  pembuatan  SOP (Standart Operating Procedures) yang bersisi seperangkat peraturan proses kerja dengan langkah langkah yang harus distandartkan dan menjadi acuan yang harus dilaksanakan untuk menuju tujuan BUMDes tersebut. Selain itu sosialisasi kepada Pemerintah Desa serta Pengurus BUMDes mengenai Perubahan Status BUMDes menjadi badan hukum juga perlu dilakukan, karena berdasarkan hasil penelitian yang menjadi alasan masih banyak BUMDes belum terdaftar atau mendaftarkan BUMDes nya dikarenakan kurangnya informasi mengenai alur maupun tata cara pendaftaran status BUMDes badan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
BUMDes Kemendes. (2022, 05 September). Login BUMDes kemendes. Diakses pada 05 September 2022, dari http://bumdes.kemendesa.go.id
Kadek, N., Candra, D., Sinarwati, N. K., & Arie, M. (2017). Efektivitas pengelolaan dana pada badan usaha milik desa kerta danu mandara di desa songan a 1, 1.
Kurniawan,  B.  (2015).  Desa  Mandiri,  Desa  Membangun.  Jakarta:  KEMENTERIAN  DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.
Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2010). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai  Penguat  Ekonomi  Desa  (Studi  di  Desa  Landungsari,  Kecamatan  Dau,  Kabupaten Malang), 1(6), 1068–1076.
Rosyidi, S. (2017). Pengantar Teori Ekonomi (edisi revisi). Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
Steiner,  G.  A.,  &  Miner,  J.  B.  (1997).  Kebijakan  dan  Strategi  Manajemen  (edisi  kedua).  Jakarta:
Erlangga.
Sugiyono.  (2017).  Metode  Penelitian  Pendidikan  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D) (cetakan ke). Bandung: Alfabeta.
Sekretariat Website JDIH BPK RI. (2022, 04 September). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021  Tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa.  Diakses  pada  04  September  2022,  dari http://peraturan.bpk.go.id
Universitas  Subang.  2022. Pedoman  KKNM-MBKM  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  dalam Pelaksanaan KKNM-MBKM Tahun Akademik 2021/2022. Subang : Universitas Subang.