EFEKTIVITAS  SK. GUBERNUR NOMOR : G/196/IV.02/HK/2006 TENTANG TIM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG

## AGUS ISKANDAR

## Dosen Universitas Terbuka Lampung

## ABSTRACT
Environmental Enforcement Law Team in Lampung Provincy to Effort Industrial Waste Reduction as Impact from Firms Avaibility in Lampung Provincy. This research aims to know what Regent Policy to set up Environmental Law Enforcement Team in Lampung Provincy  ( team )  can  implementation  effective.This  research  takes  Lampung  Provincy with empirical evaluative research. The collection data methods are field and reference study in which to obtain primary and secondary data. This research use qualitative data analysis This research gets conclution that implementation of the team which have been set up with decision letter of Lampung Provincy Number G/196/IV.02/HK/2006 on Mei 4 th 2006 can’t run effective. This matter can be seen from indicators of target matchness and working program realization, also from indicators of perception  level and society responsiveness..
Keywords : efektifity, Environmental Enforcement Law, Lampung Provincy

## I.  PENDAHULUAN
Pencemaran dan kerusakan
lingkungan  di  Indonesia  telah  terjadi  di mana-mana. Dari tahun ke tahun akumulasinya selalu bertambah dan cenderung  tidak  dapat  terkendali,  seperti kerusakan  dan  kebakaran  hutan,  banjir pada  waktu    musim  penghujan,  dan kekeringan pada waktu musim kemarau.
Salah satu upaya pencegahan kerusakan  lingkungan  adalah  pemaksaan dan  imbauan  kepada  anggota  masyarakat agar  menjaga,  memelihara  lingkungan yang  baik  dan  sehat  serta  lestari.  Untuk pemaksaan  dan  imbauan  ini  diperlukan penciptaan perangkat hukum yang bak dan lengkap, disertai penerapan dan penegakan yang  baik  pula.  (Andi  Hamzah,  2005, Penegakan  Hukum    Lingkungan ,  Sinar Grafika, hlm. 2.)
Upaya penanganan lingkungan hidup di Indonesia diwujudkan dengan diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan
Hidup.  Kemudian  disempurnakan  kembali dengan  diundangkannya  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Peraturan tersebut  merupakan  landasan  hukum  yang mengatur mengenai Lingkungan Hidup.
Peran  pemerintah  dalam  penegakan hukum  lingkungan  sekaligus  melibatkan berbagai instansi pemerintah seperti Polisi, Jaksa,  Pemerintah  Daerah,  Pemerintah Pusat terutama Depar temen Perdagangan, Departemen  Perindustrian,  Departemen Kehutan  an,  dan  Departemen  Pekerjaan Umum,
Kantor Menteri Negara
Lingkungan Hidup, Laboratorium
Kriminal,  bahkan  swasta  seperti  LSM (lembaga  swadaya  masyarakat),  dan  lain- lain.  (Andi  Hamzah,  2005, Penegakan Hukum    Lingkungan ,  Sinar  Grafika,  hlm.
2.)
Masalah  pencemaran  dan  perusakan lingkungan  merupakan  masalah  lokal, sekarang menjadi masalah nasional bahkan international.  Tingkat  pencemaran  dan perusakan  juga  jauh  lebih  hebat  karena kemajuan teknologi industri. (Andi
Hamzah, 2005, Penegakan Hukum
Lingkungan , Sinar Grafika, hlm. 13).
Persoalan
lingkungan hidup disinyalir  berasal  dari  pihak  swasta  dan kinerja  Pemerintah  Daerah  di  bidang lingkungan  hidup  menjadi  suatu  sisi  yang perlu  dikaji.  Untuk  itu  analisis  yang mendalam mengenai kinerja dan peran dari pemerintah  dalam  pengelolaan lingkungan hidup diwilayahnya patut dilakukan.
Menurut  data  Bapedalda  Propinsi Lampung,  Propinsi  Lampung  memiliki  70 (tujuh  puluh)  perusahaan  yang  masuk dalam  sekala  industri  besar  (Keputusan Kepala  Bapedalda  Provinsi  Lampung  No. 073/331/IV.02/2006). Akhir-akhir ini telah menarik perhatian publik karena munculnya kasus-kasus pencemaran lingkungan  hidup  yang  dilakukan  oleh sebagian  para  pelaku  industrial  tersebut dan  dari  beberapa  kasus  pencemaran lingkungan hidup yang terjadi baru 20 (dua puluh)  kasus  yang  ditangani  oleh  aparat pemerintah  yakni  terdiri  dari  12  (dua belas)  kasus  dalam  tahap  penyelidikan yang  dilakukan  oleh  Badan  Pengendali Dampak  Lingkungan  Daerah  (Bapedalda) Provinsi  Lampung  dan  8  (delapan)  telah diberikan sanksi administratif oleh Gubernur  Lampung  selaku  Kepala  Daerah Provinsi Lampung .
Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan  karena  di  satu  sisi Pemerintah  Daerah  bergantung  kepada keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut untuk meningkat kan kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)  tetapi  di  sisi  lain  Pemerintah Daerah  juga  perlu  melindungi  warga  yang terkena dampak pencemaran limbah industri.  Tentu  kondisi  ini  perlu  dicarikan solusi dan penanganannya termasuk masalah  kebijakan  penegakan  hukum lingkungan  hidup  yang  diawali  dengan
Surat Keputusan Kepala Bapedalda propinsi lampung Nomor
188.6/36/IV.02/2003  tanggal  30  Januari
2003 tentang pembentukan Tim penegakan
hukum  Badan  Pengendalian  dampak lingkungan  daerah  Propinsi  Lampung. Kemudian  sejak  tahun  2005  ditingkat kedalam Surat Keputusan Gubernur
Nomor 6/330/IV.02/HK/2005 yang diterbit kan  dan  berakhir  setiap  tahun.  Kemudian dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung  Nomor:  G/196/IV.02/HK/2006 tentang  Pembentukan  Tim  Pelaksana Penegakan  Hukum  Lingkungan  Hidup Provinsi  Lampung  tertanggal  4  Mei  2006. Adapun tugas Tim Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung  (TPPHL)  dengan  tugas – tugas sebagai berikut :
a. Melaksanaan pembinaan dan penegakan hukum lingkungan.
b. Menetapkan prioritas perusahaan industri yang menjadi target operasional penegakan hukum lingkungan.
c. Melaksanakan penanggulangan pencemaran  dan  kerusakan  hukum lingkungan  baik  pembinaan  teknis maupun analisis uji sampel.
d. Meminta, mengumpulkan dan memeriksa bahan bukti terhadap industri yang diduga melakukan pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan hidup.
e. Mengkoordinasikan hasil kegiatan pemantauan  dan  pengendalian  dengan pihak terkait.
Menurut  data  di  Bapedalda  Provinsi Lampung,  sejak  kebijakan  penegakan hukum  lingkungan  yang  dikukuhkan dalam  Surat  Keputusan  Gubernur  tampak kesan kurang berjalan sebagaimana mestinya.  Dari  permasalahan  seperti  itu akan  diteliti adalah  bagaimana  efektifitas SK  Gubernur  Nomor  G/196/IV.02/HK/ 2006  tanggal  4  Mei  2006  tentang  Tim Penegak Hukum Lingkungan Hidup

## II. PEMBAHASAN

## Penegakan Hukum Lingkungan
Penegakan hukum tidak saja berlaku  dalam  tata  hubungan  manusia dengan  manusia,  tetapi  juga  manusia dengan  lingkungan  hidup.  Sehubungan dengan hal itu penegakan hukum lingkungan  hidup  merupakan  upaya  untuk mencapai  ketaatan  terhadap  peraturan  dan persyaratan  dalam  ketentuan  hukum  yang berlaku  secara  umum  dan  individual, melalui  pengawasan  dan  penerapan  secara administratif,
keperdataan dan kepidanaan.(Andi Ahmad, 2005,
Penegakan  Hukum  Lingkungan,  Jakarta, Sinar Grafika, Hal 52).
Penegakan  hukum  berkaitan  erat dengan  ketaatan  bagi  pemakai  dan pelaksana  peraturan  perundang-undangan, dalam hal ini masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum. Dengan adanya sinyalemen bahwa hukum  itu  dipatuhi  oleh  masyarakatnya merupakan  pertanda  tujuan  diciptakannya peraturan telah tercapai.
Penegakan  hukum  dalam lingkungan hidup,  berkaitan  dengan  berbagai  aspek yang  cukup  komplek  dengan  tujuan  tetap mempertahankan dan menciptakan lingkungan  yang  dapat  dinikmati  oleh setiap manusia dalam pengertian yang luas dengan  tidak  mengganggu  lingkungan  itu sendiri. Dalam menjaring sikap para pihak yang  tidak  bertanggung  jawab  telah diciptakan  berbagai  bentuk  peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan pelaksanaannya.
Penegakan  hukum  lingkungan  dapat dilakukan  secara  preventif  dan  represif Penegakan  hukum  secara  preventif  yaitu upaya penegakkan hukum untuk mencegah terjadinya  pencemaran  lingkungan  hidup. Sedangkan  secara  represif  berarti  upaya penegakan  hukum  dengan  melakukan tindakan  hukum  kepada  siapa  yang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Andi Hamzah dalam penegakan  hukum  lingkungan  telah  diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan bagi pelaku baik yang dilakukan perorangan  maupun  badan  hukum  dengan tindakan  preventif  dan  represif.  Untuk tindakan  represif  ini  ada  beberapa  jenis instrumen  yang  dapat  diterapkan  dan penerapannya  tergantung  dari  keperluan sebagai  pertimbangan  antara  lain  dengan melihat  dampak  yang  ditimbulkan.  Jenis- jenis  instrumen  yang  dimaksud  adalah meliputi :
- Sanksi administratif
- Sanksi perdata
- Sanksi pidana Dari  ketiga  bentuk  instrumen tersebut  tidak  ada  skala  prioritas  atau merupakan  urutan  pertama  dan  terakhir, sehingga  apabila  ada  asumsi  tindakan pidakan  merupakan  hukuman  terakhir dalam  penerapannya  dan  apabila  tindakan yang  lain  tidak  menyelesaikan  masalah, hal  ini  tidak  seluruhnya  benar.  Bahkan tindakan  pidana  ini  hanya  menyelesaikan secara  sepihak  belum  menjangkau  pada pihak  penderitanya  yaitu  sekelompok orang yang terkena dampak tersebut dalam bentuk  pemulihan  kekeadaan  semula. Dengan  demikian  pada  dasarnya  setiap instrumen  mempunyai  jangkauan  masing- masing  dengan  tujuan  yang  berskala proporsional yaitu tergantung dari kepentingan  yang  ingin  diselesaikan. (Andi  Ahmad,  2005,  Penegakan  Hukum Lingkungan,  Jakarta,  Sinar  Grafika,  Hal 61).
Permasalahan lingkungan hidup merupakan  permasalahan  pemerintah    dan masyarakat.  Namun  perlu  disadari  tidak semua  hal  yang  berkaitan  dengan  jenis pencemaran  telah  dijadikan  permasalahan. Hal  ini  dikarenakan  adanya  beberapa faktor  yaitu :
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor;
- Kurangnya keberanian masyarakat untuk bertindak (mengklaim);
- Kurangnya  pengetahuan  masyarakat untuk menangani masalah lingkungan;
- Keterbatasan  sarana  dan  prasarana  dari pemerintah;
- Kurang  tegasnya  aparat  (lingkungan)
untuk bertindak; Tidak adanya satu
pandangan/konsepsi mengenai lingkungan. (Andi  Ahmad,  2005,  Penegakan  Hukum Lingkungan,  Jakarta,  Sinar  Grafika,  Hal 52).
Di  Indonesia  penyelesaian  masalah kasus  lingkungan  belum  sebanyak  di negara  lain  atau  dengan  kata  lain  masih langka  walaupun  saat  ini  sudah  mulai bermunculan dipermukaan. Hal ini dikarenakan  masih  terbatasnya  sarana ( hardware )  dalam  menunjang  pembuktian mengingat kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan  sangat  erat  dengan  zat-zat kimia yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang.
Penegakan  hukum  lingkungan  di Indonesia mencakup penaatan dan penindakan  yang  meliputi  bidang  hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.

## a. Penegakan  Hukum  Melalui  Sanksi Administratif
Dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  1997,  penegakan  hukum  melalui tindakan  administratif  ini  di  atur  dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27.
Pasal  25  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 1997 menyebutkan :
(1) Gubernur  atau  Kepala  Daerah  Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan  terhadap  penanggung jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  untuk mencegah  dan  mengakhiri  terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat  yang  ditimbulkan  oleh  suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penganggulangan dan/atau  pemulihan  atas  beban  biaya penanggung  jawab  usaha  dan/atau
kegiatan,  kecuali  ditentukan  berdasar undang-undang.
(2) Wewenang  sebagaimana  dimaksudkan pada  ayat  (1)  dapat  diserahkan  kepada Bupati  atau  Walikota  Madya  atau Kepala  Daerah  Tingkat  II  dengan Peraturan Daerah Tingkat I.
(3) Pihak  ketiga  yang  ber  kepentingan berhak mengajukan permohonan
kepada  pejabat  yang  berwenang  untuk melakukan paksaan pemerintahan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dan ayat (2).
(4) Paksaan  pemerintahan  sebaga  imana dimaksudkan  pada  ayat  (1)  dan  ayat (2),  didahului  dengan  Surat  Perintah dari pejabat yang berwenang.
(5) Tindakan penyelamatan,
pe nanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana  di  maksud  pada  ayat  (1) dapat  diganti  dengan  pembayaran sejumlah uang tertentu.
Penyelesaian kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diselesaikan  melalui  tindakan  dengan sanksi administratif hal ini dapat berupa :
- Penutupan usaha
- Pencabutan izin
- Membayar uang denda
Dalam penyelesaian melalui tindakan dengan  sanksi  administrasi  ini,  instansi yang cukup terkait adalah :
- Departemen Dalam Negeri cq. Pemerintahan Daerah
- Departemen Perindustrian
b. Penegakan  Hukum  Melalui  Sanksi Perdata
Penyelesaian  melalui  jalur  perdata sebagai alternatif penegakan hukum lingkungan  hidup,  ketentuan  ini  diatur dalam  Pasal  34-39  UU  No.  23  Tahun 1997.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  23
Tahun  1997  tersebut  tidak  memuat  istilah “perdata”, namun memakai istilah “sengketa”.  Kedua  istilah  ini  tentunya  ada persamaan  dan  perbedaannya.  Menurut
Pasal  1  UU  Nomor  23  Tahun  1997  yang dimaksud  dengan  sengketa  lingkungan hidup  adalah  “Perselisihan  antara  dua pihak  atau  lebih  yang  ditimbulkan  oleh adanya  atau  diduga  adanya  pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan”. Sedangkan  pengertian  perdata  adalah hukum  antar  perorangan  yang  mengatur hak  dan  kewajiban  perorangan  yang  satu terhadap  yang  lain  di  dalam  hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Dari batasan di atas, maka ada persamaan  bahwa  sengketa  lingkungan hidup  merupakan  bagian  dari  hukum perdata  karena  menyangkut  perselisihan yang ditimbulkan dari hubungan hukum/peristiwa hukum. Sedangkan perbedaannya  adalah  sengketa  lingkungan itu timbul dari hubungan hukum baik yang sudah  diperjanjikan  oleh  pihak-pihak maupun  yang  belum  diperjanjikan  oleh pihak-pihak, namun pada umumnya sengketa  yang  terjadi  belum  diatur  atau ditentukan dalam perikatan oleh para pihak yaitu  pelaku  pencemar/perusak  dengan pihak yang terkena dampak pencemaran.
Dalam penegakan hukum lingkungan melalui  tindakan/proses  perdata  akan dijumpai  adanya  gugutan  perdata  yang dalam undang-undang ini dapat berupa :
- pemulihan
- membayar ganti kerugian Pada dasarnya setiap perbuatan yang melanggar  hukum  berupa  pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan  kerugaian  pada  orang  lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk  membayar  ganti  rugi  dan/atau melakukan  tindakan  tertentu.  Selain  itu hakim juga dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan penyelesaian  tindakan  tertentu  tersebut sebaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  34 Undang-Undang Lingkungan Hidup.
Dalam  undang-undang  ini  juga menjamin  bahwa  masyarakat  maupun oraganisasi  lingkungan  hidup  mempunyai hak untuk mengajukan gugatan.
Masyarakat  berhak  mengajukan  gugatan perwalian ke pengadilan dan/atau melaporkan kepada penegak hukum mengenai  berbagai  masalah  lingkungan hidup  yang  merugikan  perikehidupan manusia  dan  apabila  diketahui  bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sehingga mempengaruhi perikehidup  an  pokok  masyarakat,  maka instansi  pemerintah  yang  bertanggung jawab  di  bidang  lingkungan  hidup  dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
Pasal  38  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  1997  mengatur  bahwa  di  dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan  lingkungan  sesuai  dengan pola  kemitraan,  organisasi  lingkungan hidup  berhak  mengajukan  gugutan  untuk kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan syarat organisasi tersebut :
1. Berbentuk badan hukum atau yayasan.
2. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan  hidup  yang  bersangkutan menyebut  kan  dengan  tegas  bahwa tujuan  didirikannya  organisasi  tersebut adalah  untuk  kepentingan  pelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Telah  melaksanakan  kegiatan  sesuai dengan anggaran dasar nya.
Adapun mengenai tata cara pengajuan  gugatan  dalam  penyelesaian masalah  lingkungan  hidup  baik  yang diajukan  oleh  orang,  masyakat  maupun organisasi  lingkungan  hidup  tersebut  tetap mengacu  pada  hukum  acara  perdata  yang berlaku.

## c. Penegakan  Hukum  Melalui  Sanksi Pidana
Pengertian  tindak  pidana  lingkungan hidup yang dimaksud di sini adalah semua tidak  pidana  yang  diatur  dalam  Bab  IX Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkung an Hidup dan tindak pidana umum lainnya di  luar  KUHP  dan  di  luar  UU  Nomor  23
Tahun  1997  tersebut  di  atas  yang menimbulkan  dampak  negatif  terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup dan/atau perlindungan
kelestarian lingkungan  hidup.  Dengan  demikian  yang dimaksud
dengan tindak pidana lingkungan  hidup  tidak  hanya  terbatas pada tindak pidana lingkungan hidup yang diatur  dalam  UU  Nomor  23  Tahun  1997 tetapi  juga  termasuk  beberapa  tindak pidana  yang  mempunyai  dampak  terhadap lingkungan  hidup  yang  antara  lain  diatur dalam :
1.  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2004 tentang Sumber Daya Air;
2. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1984 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1985 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Dalam penegakan hukum lingkungan melalui  tindakan  pidana  (proses  pidana) selain ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  1997  terhadap pelaku  tindak  pidana  lingkungan  hidup dapat  pula  dikenakan  tindakan  tata  tertib yang berupa perampasan keuntungan yang diperoleh  dari  tindak  pidana  tersebut. Dengan  demikian  sanksi  pidana  yang dapat diterapkan adalah :
- pidana
- administrasi
- perdata
- perampasan keuntungan yang diperolehnya Apabila penyelesaian kasus lingkungan hidup ditempuh melalui proses pidana,  maka  yang  perlu  diperhatikan adalah masalah perencanaan dan terlaksananya  investigasi  yang  teliti  dan akurat yaitu dalam hal :
- Pengambilan sampel
- Pembuatan photo
- Bantuan saksi ahli Adapun  aparat  penegak  hukum  yang berwenang  untuk  melakukan  penyidikan terhadap  tidak  pidana  lingkungan  hidup adalah :
1. Penyidik  Polri  (Pasal  6  ayat  (1)a KUHAP),  kecuali  tindak  pidana  yang terjadi  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia  (ZEE  Indonesia)  dan  tindak pidana  mengenai  perikanan  yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.
2. Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang.
3. Penyidik  Perwira  TNI  AL  yang berwenang melakukan penyidikan tidndak  pidana  yang  diatur  dalam  UU Nomor  5  Tahun  1983  yang  terjadi  di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Penegakan  hukum  lingkungan  hidup selain  penyelesaiannya  dapat  ditempuh melalui  pengadilan,  juga  dapat  ditempuh melalui  jalur  di  luar  pengadilan.  Dal  ini diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 1997. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan  ini pemerintah dan/masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan  hidup  yang  bersifat  bebas  dan tidak berpihak.
Penyelesaian  sengketa  lingkung  an hidup  di  luar  pengadilan  ini  dapat menggunakan  jasa  pihak  ketiga  baik  yang memiliki kewenangan me ngambil keputusan  ( arbiter )  maupun  yang  tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan  (mediator  atau  pihak  ketiga lainnya)  guna  membantuk  penyelesaian sengketa  lingkungan  hidup.  Ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian  lingkungan  hidup  ini  diatur dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54 Tahun  2000  tentang  Lembaga  Penyedia Jasa  Pelayanan  Sengketa  Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.
Penyelesaian  sengketa  lingkung  an hidup  di  luar  pengadilan  diselenggarakan untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi  dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak  akan  terjadinya  atau  terulanya dampak  negatif  terhadap  lingkungan hidup.  Namun  apabila  upaya  penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan  tersebut  dinyatakan  tidak berhasil  secara  tertulis  oleh  salah  satu pihak  atau  para  pihak  yang  besengketa atau salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka  dapat  ditempuh  gugatan  melalui pengadilan.

## Efektivitas  Tim  Penegakan  Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
Pencapaian  efektivitas  atau  derajat keberhasilan  suatu  kebijakan  adalah  tidak mudah,  kadang  proses  implementasinya terasa  rumit  dan  sulit  lebih-lebih  yang berkaitan  dengan  masalah  pencemaran lingkungan  hidup  khususnya  pencemaran limbah  industri  yang  mempunyai  dampak sangat  luas  terhadap  kebijakan  Gubernur Lampung  untuk  kelancaran  dan  ketertiban kegiatan  pengawasan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  Provinsi  Lampung  telah membentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan  Hidup  Provinsi  Lampung seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan  Gubernur  Provinsi  Lampung Nomor  G/196/IV.02/HK/2006  Tanggal  04 Mei  2006.  Tim  Penegakan  Hukum Lingkungan  Hidup  Provinsi  Lampung tentunya  diharapkan  dapat  menanggulangi permasalahan  pencemaran  limbah  industri di Provinsi Lampung secara efektif.
Adapun indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas Tim Penegakan Hukum
Lingkungan  Hidup  Provinsi  Lampung  di dalam  upaya  menanggulangi  pencemaran limbah  industri  di  Provinsi  Lampung, antara lain yaitu :
Kesesuaian target dan realisasi program kerja.
Kesesuaian target dan realisasi program  kerja  efektivitas  implementasi seuatu  kebijakan  pada  dasarnya  tidakakan terlepas  dari  pembahasan  yang  berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Efektivitas organisasi adalah keseimbangan  atau  pendekatan  secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan  dan  pemanfaatan  tenaga manusia.  Selanjutnya  pengukuran  kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan  sasaran  dan  tujuan  yang  telah ditetapkan.
Berdasakan  hasil  wawancara  dengan Bapak. Syaiful Sesunan, (selaku penasehat Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup  Provinsi  Lampung),  mengatakan sebagai berikut :
“Setelah  Tim  Penegakan  Hukum Lingkungan  Hidup  Provinsi  Lampung yang  dibentuk  dengan  SK  Gubernur Nomor G/196/IV.02/HK/2006 sampai sekarang tugas-tugas tim dilaksanakan dan belum  optimal,  karena  masih  tumpang tindih  kewenangan  dari  badan  atau  Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota Bandar Lampung.” Wawancara  dengan  Bpk.  Sarjana (anggota Tim Penegakan Hukum
Lingkungan  Hidup  Provinsi  Lampung), mengatakan :
“Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang dibentuk dengan SK Gubernur G/196/IV.02/HK/2006  belum  ada  tindak lanjutnya  dan  belum  disosialisasikan bahkan tempat sekretariatannya pun belum ada.”
Menurut  Herry  Munzili  (sekretaris Tim Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup Provinsi Lampung) mengatakan :
“Pembentukan Tim Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung  adalah  hanya  sebagai  sarana
koordinasi  untuk  penanganan  perkara pencemaran lingkungan hidup.”
Dari  hasil  wawancara  di  atas,  maka terlihat bahwa ternyata belum ada realisasi program kerja dari Tim Penegakan Hukum Lingkungan  Hidup  Provinsi  Lampung sehingga tingkat pencapaian tujuan organisasi dalam hal ini adalah tujuan dari dibentukanya  Tim  Penegakan  Hukum Lingkungan  Hidup  Provinsi  Lampung sebagaimana  Surat  Keputusan  Gubernur Lampung  Nomor  G/196/IV.02/HK/2006 belum dapat dikatakan telah terwujud.
Tingkat persepsi dan respon
masyarakat
Untuk mengukur tingkat persepsi dan respon masyarakat terhadap suatu kebijakan,  sangat  tergantung  dari  tingkat informasi  adanya  kebijakan  tersebut.  Hal ini  dapat  dimaklumi  karena  kekurangan informasi dengan sendirinya akan mengakibatkan  adanya  gambaran  yang kurang  tepat  baik  kepada  obyek  kebijakan maupun  kepada  para  pelaksana  dari  isi kebijakan  yang  akan  dilaksanakan  dan hasil-hasil dari kebijakan itu.
Dari hasil wawancara yang dilakukan ternyata keberadaan Tim Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup Provinsi
Lampung tersebut ternyata baik keberadaannya
maupun
tugas/kewenangannya
belum disosialisasikan  kepada  masyarakat,  lebih- lebih kepada para pengusaha selaku pelaku industri  yang  rentan  terhadap  pelanggaran yang  dapat  menimbulkan  pencemaran limbah industri di Provinsi Lampung.
Uraikan  di  atas,  dapat  dikatakan bahwa keberadaan Tim Penegakan Hukum Lingkungan  Hidup  Provinsi  Lampung  di dalam  upaya  menanggulangi  pencemaran limbah  industri  di  Provinsi  Lampung belum berjalan secara efektif.
Adapun tugas-tugas yang berhubungan  dengan  pengawasan  dan pemeriksaan pengelolaan lingkungan hidup  termasuk  yaitu  terhadap  kegiatan
industri  yang  dicurigai  telah  melakukan pelangguran  lingkungan  hidup  yang  dapat menimbulkan  pencemaran  dan  kerusakan lingkungan  hidup,  selama  ini  dilakukan oleh Bapedalda Provinsi Lampung. Karena ternyata  di  dalam  Bapedalda  Provinsi Lampung juga mempunyai Tim Pengawasan dan Pemeriksaan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  di  mana  tim  tersebut mempunyai  tugas-tugas  yaitu  sebagai berikut :
- Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha/industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan; - Melakukan pemeriksaan untuk kebenaran laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup terhadap kegiatan usaha/industri yang berpotensi  menimbulkan  pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- Melakukan pemeriksaan untuk kebenaran  laporan  atau  keterangan berkenaan  dengan  dugaan  pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- Meningkatkan kesadaran para pengusaha terhadap kinerja
pengelolaan lingkungan hidup.
Menurut  hasil  wawancara  dengan Kepala  Seksi  Pengelolaan  Bapedalda Provinsi  Lampung  Tim  pengawasan  dan pemeriksaan pengelolaan lingkungan hidup  yang  ada  di  Dinas  Lingkungan Hidup Provinsi Lampung ini sesuai dengan tugasnya,  setiap  seminggu  sekali  telah melakukan sidak dalam rangka mengawasi dan  memantau  perusahaan/industri  yang ada di Provinsi Lampung.
Kenyataan yang tidak dapat disangkal adalah bahwa manusia itu hidup di  alam  sekaligus  berinteraksi  dengan lingkungan  alamnya.  Tuhan  mengkaruniai alam  kepada  manusia  sebagai  makhluk berakal  agar  bisa  memetik  kemanfaatan- kemanfaatan  secara  berkelanjutan.  Tetapi ada  dua  kontradiksi  sifat  antara  manusia dengan  alam.  Yang  pertama  manusia memiliki  sifat  untuk  menguasai  dan  sifat
tersebut tidak  akan  punah  selama manusia itu  ada.  Sedangkan  sifat  alam  adalah dikuasai dan akan habis jika tidak dikelola secara  manusiawi.  Sehingga  lingkungan alam perlu dimanfaatkan secara manusiawi atas  berbagai  kepentingan  dan  kebutuhan yang diciptakan manusia, alam harus tetap dijaga kelestariannya.
Manusia secara ekologi adalah bagian  integral  lingkungan  hidupnya. Manusia terbentuk oleh lingkungan hidupnya dan sebaliknya manusia membentuk lingkungan hidupnya. Kelangsungan hidup manusia hanya mungkin  dalam  batas  kemampuannya untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan  dalam  lingkungan  hidupnya. Citra lingkungan tradisional manusia ialah manusia  merupakan  bagian  lingkungan hidup,  karena  itu  kelangsungan  hidup manusia tergantung dari keutuhan lingkungan  hidup  itu  sendiri.  Lingkungan hidup tidak dipandang semata-mata sebagai sumber daya yang harus dieksploitasi,  melainkan  sebagai  tempat hidup yang mensyaratkan adanya keserasian antara manusia dengan lingkungan hidupnya.
Kualitas  lingkungan  dapat  diukur dengan  menggunakan  kualitas  hidup sebagai  acuan,  yaitu  dalam  lingkungan yang  berkualitas  tinggi  terdapat  potensi untuk berkembangnya hidup dengan kualitas  yang  tinggi  pula.  Kualitas  hidup ditentukan oleh tiga komponen yaitu :
1. Derajat  dipenuhinya  kebutuh  an  untuk kelangsungan hidup hayati,
2. Derajat  dipenuhinya  kebutuh  an  untuk kelangsungan hidup manusiawi, dan

## Derajat kebebasan untuk memilih.
Pembangunan pada hakekatnya adalah “gangguan” terhadap keseimbangan lingkungan,  yaitu sebagai usaha sadar dari manusia  untuk  mengubah  keseimbangan lingkungan  dari  tingkat  kualitas  yang dianggap kurang baik menuju kekeseimbangan baru pada tingkat kualitas
yang  dianggap  lebih  tinggi.  Dalam  usaha ini  tentunya  harus  dijaga  agar  lingkungan tetap  mampu  untuk  mendukung  tingkat hidup  pada  kualitas  yang  lebih  tinggi tersebut.  Sehingga  pembangunan  dapat dikatakan  berwawasan  lingkungan  dan berkelanjutan.  Namun  pada  kenyataannya percepatan  pembangunan  di  satu  sisi  dan perilaku  manusia  di  sisi  lain  terkadang berseberangan  satu  sama  lain.  Dan  yang menjadi korban seringkali adalah keberlanjutan dari alam. Lingkungan rusak dan  keseimbangannya  menjadi  hancur. Orientasi  untuk  mengejar  pertumbuhan ekonomi  setinggi-tingginya  dan  juga  sifat keserakahan  manusia  menjadi  faktor pemicu  utama  adanya  kerusakan  alam. Mereka  tidak  lagi  memperhatikan  hukum alam  bahwa  alam  itu  perlu  diselatkan karena mencakup keselamatan masa depan generasi  mendatang.  Oleh  karena  itu  di dalam  rangka  pembangunan  dewasa  ini banyak  sekali  mengalami  masalah  dan yang  utama  adalah  masalah  lingkungan hidup.
Berdirinya pabrik-pabrik dan industri-industri,  di  samping  membawa akibat positif juga membawa akibat negatif yang  kurang  diprediksikan.  Akibat  negatif tersebut  antara  lain  adalah  masalah pencemaran lingkungan yang akan mengganggu  keseimbangan  ekologis  dan juga  akan  mempengaruhi  keselamatan hidup manusia.
Sejalan dengan hal di atas di Provinsi Lampung yang memiliki banyak perusahaan  atau  industri  tidak  luput  dari masalah  lingkungan  hidup.  Di  satu  sisi banyaknya perusahaan atau industri tersebut  tentunya  sangat  membanggakan dan menggembirakan karena akan memberikan  kontribusi  positif  terhadap peningkatan  atau  pertumbuhan  ekonomi dan  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD),  selain  itu  dapat  memperluas penciptaan tenaga kerja sehingga mengurangi  beban  pemerintah  daerah Provinsi Lampung untuk mengatasi pengangguran  di Provinsi Lampung.
Namun  di  sisi  lain  pengaruh  dari  adanya aktivitas  perusahaan  atau  industri  tersebut juga  menimbulkan  dampak  lingkungan yang berupa pencemaran limbah industri.
Pada  dasarnya  semua  perusahaan atau industri yang dalam kegiatan operasionalnya menghasilkan limbah industri  di  mana  limbah  tersebut  akan dibuang  kesaluran  umum  diharuskan memenuhi  persyaratan  standar  kualitas limbah  yang  telah  ditentukan.  Di  Provinsi Lampung  salah  satu  standar  kualitas limbah  ditentukan  dengan  adanya  Baku Mutu  Limbah  Cair  di  Provinsi  Lampung sebagaimana  persyaratan  dalam  Surat Keputusan  Gubernur  Lampung  Nomor G/196/IV.02/HK/  2006  Tanggal  04  Mei 2006  yang  kemudian  diperbaharui  lagi dengan  adanya  SK  Gubernur  Provinsi Lampung Nomor 104 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair.

## III. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  ukuran berhasil  tidaknya  pencapaian  tujuan  suatu program,  dapat  dikatakan  bahwa  apabila pelaksanaan  suatu  organisasi  telah  dapat mencapai tujuan yang telah didesain, maka program  tersebut  dapat  dikatakan  telah berjalan secara efektif. Sehubungan dengan  hal  di  atas,  kebijakan  Gubernur melalui keputusan Gubernur Nomor G/196/IV.02/HK/2006  Tanggal  04  Mei 2006 tentang Pembentukan Tim Penegakan  Hukum  Lingkungan  Hidup Provinsi  Lampung  belum  berjalan  secara efektif. Ketidakefektifan tersebut di tunjukkan melalui indikator yaitu indikator kesesuaian  target  dan  realisasi  program kerja  maupun  indikator  tingkat  persepsi dan  respon  masyarakat.  Berdasarkan  dua indikator ini terlihat bahwa Tim Penegakan  Hukum  Lingkungan  Hidup Provinsi  Lampung  yang  dibentuk  dengan
SK  Gubernur  Lampung  tersebut  ternyata sejak dibentuk hingga sekarang belum ada tindak  lanjutnya  atau  belum  ada  realisasi program kerjanya.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Andi  Ahmad,  2005, Penegakan  Hukum Lingkungan, Jakarta, Sinar Grafika,
Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan , Jakarta, Sinar Grafika
Offset, 2007.
Eddi Wibowo, dkk, Hukum dan Kebijakan Publik , Jakarta, YPAPI 2004,
Koesnadi  Harjasumantri, Hukum  Tata Lingkungan , Gadjah
Mada
University Press, Yogyakarta, 2006,
M. Said Saile, Penegakan Hukum
Lingkungan  Hidup,  Jakarta, Sinar Grafika, 2003. Muchsin, Nilai-nilai Hukum dan Implementasinya dalam
Pembangunan Hukum di   Indonesia, Liberty, Yogyakarta. 2001.
Soejono  Dirjosisworo, Pengantar  Ilmu Hukum, Rajawali, Jakarta. 1999,

## PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
----------, KUHP  dan  KUHAP ,  Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

## SUMBER LAIN
Andi Hamzah, Kamus Hukum ,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.