## Analisis Konflik PT Emas Mineral Murni di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah
Dharma Kelana Putra 1, *   Wahyu Wiji Astuti 2, dan Muhammad Hafidz Assalam 2
1 Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 23123, Banda Aceh, Indonesia
2 Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, 20222, Medan, Sumatera Utara, Indonesia * Korespondensi: dharma.kelana@kemdikbud.go.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Studi Pustaka
Sitasi Cantuman: Putra, D. K., Astuti, W. W., & Assalam, M. H. (2020). Conflict Analysis of PT Emas Mineral Murni in Nagan Raya and Central Aceh Regency. Society, 8(2), 529- 545.

## DOI: 10.33019/society.v8i2.193
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dikirim: 14 Juni, 2020;
Diterima: 31 Agustus, 2020;
Dipublikasi: 18 Desember, 2020;
Studi ini mendeskripsikan bagaimana konflik pertambangan di Nagan  Raya  dan  Kabupaten  Aceh  Tengah  antara  masyarakat sekitar  dengan  PT  Emas  Mineral  Murni  (PT  EMM). Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif dengan  teknik  pengumpulan  data  studi  literatur  dengan mencari  literatur  melalui  halaman  berita  online  di  internet menggunakan kata kunci pencarian “Konflik Aceh PT EMM”. Analisis  isi  menggunakan  prinsip  logika  pisau  Occam  untuk membaca  dan  menginterpretasikan  data  untuk  menjelaskan gambaran  lengkap  situasi  konflik  tanpa  melibatkan  asumsi yang  tidak  perlu.  Studi  ini  menemukan  banyak  pemangku kepentingan yang terlibat konflik selain masyarakat sekitar dan PT  EMM.  Selain  itu,  konflik  difokuskan  tidak  hanya  pada persaingan  perebutan  sumber  daya  alam  tetapi  juga  pada tumpang  tindih  kewenangan  hukum.  Interaksi  yang  rendah antar  pemangku  kepentingan  menyebabkan  konflik  tumbuh dan  berkembang.  Hasil  akhir  konflik  tersebut  adalah penyelesaian dalam bentuk petisi yang ditandatangani oleh Plt Gubernur. Ia menyatakan akan menggugat PT EMM dengan jaminan mundur dari jabatannya jika tidak bisa  mewujudkan aspirasi mahasiswa Aceh.
Kata Kunci: Izin  Usaha  Pertambangan;  Kewenangan Pemerintah;  Konflik  Aceh;  PT  EMM;  Sumber Daya Alam

## Society, 8 (2), 557-574, 2020
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id

## Analisis Konflik PT Emas Mineral Murni di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.193

## 1. Pendahuluan
Indonesia  sudah  lama  dikenal  sebagai  negara  yang  kaya  akan  sumber  daya  alam,  yang terdiri dari sumber daya alam yang terbarukan dan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Dari salah satu BUMN yang bergerak di bidang pertambangan mineral saja, potensi kekayaan alam  (cadangan  mineral)  senilai  Rp15.000  triliun  ( CNBC  Indonesia,  2018 ).  Tak  heran  jika kemudian banyak pihak yang ingin mengelola kekayaan alam ini untuk mendapatkan manfaat yang  maksimal  bagi  dirinya  sendiri,  dan  konflik dalam  konteks  ini  terjadi  sebagai  ekses  dari perebutan kekayaan alam ( Apriyanto & Harini, 2012 ; Irwandi & Chotim, 2017 ).
Dalam  konflik  pertambangan,  pelaku  usaha  atau  korporasi  seringkali  mengalami perselisihan  dengan  masyarakat  sekitar  ( Prayogo,  2010 ; Juniah et  al., 2013 ; De  Angelis,  2004 ; Hidayat,  2020 ).  Konflik  terjadi  karena  kepentingan  pelaku  usaha  cenderung  bersinggungan dengan  kepentingan  masyarakat  lokal  ( Akpalu  &  Parks,  2007 ; Fringka,  2016 ).  Ketika masyarakat  mengetahui  bahwa  terdapat  kekayaan  alam  di  daerahnya  yang  memiliki  potensi ekonomi tinggi, banyak pihak yang ingin memiliki dan mengelolanya. Namun kekayaan alam sebesar itu tidak seharusnya dimiliki oleh segelintir orang seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” ( Republik Indonesia, 2002 ).
Konflik di sektor pertambangan tidak diragukan lagi bukan hal baru di Indonesia karena konflik ini sudah berlangsung lama di berbagai daerah dan telah menjadi penyakit sosial (gejala sosial)  di  masyarakat  ( HukumOnline,  2015 ).  Belakangan  ini,  konflik  pertambangan  kembali berulang,  tepatnya  di  Kabupaten  Nagan  Raya  dan  Kabupaten  Aceh  Tengah,  Provinsi  Aceh, Indonesia.  Pada  awalnya  konflik  hanya  terjadi  antara  korporasi  (PT  Emas  Mineral  Murni) dengan  masyarakat  sekitar  yang  terungkap dalam  bentuk  aksi  penolakan di beberapa lokasi. Konflik  tersebut  berkembang  dan  berubah  menjadi  sengketa  pemberian  Izin  Usaha Pertambangan (IUP) antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
Penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  dalam  konflik  yang  terjadi  di  sektor pertambangan,  masyarakat  setempat  secara  langsung  terpengaruh  oleh  aktivitas  yang dilakukan  oleh  perusahaan.  Mulai  dari  hilangnya  mata  pencaharian,  penurunan  kualitas kesehatan masyarakat, munculnya penyakit masyarakat di lingkungan tempat mereka tinggal, hingga dampak kerusakan lingkungan yang berkepanjangan ( Down & Stock, 1977 ; Fisher et al., 2009 ; Hilson, 2010 ; Maconachie, 2011 ; Zhang et al., 2012 ; Apriyanto & Harini, 2012 ; Juniah et al., 2013 ; Aminah,  2017 ; Listiyani,  2017 ; Hidayat,  2020 ).  Studi  sebelumnya  mengaitkan  kesamaan tipologi  dimana  negara  lebih  berpihak  pada  korporasi  daripada  masyarakat  lokal.  Seringkali dalam kenyataannya tidak sesuai janji ketika perusahaan tambang akan berdiri.
Situasi ini menjadi pelajaran bagi banyak pihak bahwa bisnis pertambangan lebih banyak membawa  dampak  negatif  daripada  manfaat  positif  bagi  masyarakat  di  wilayah  tersebut. Apalagi dalam hal ini masyarakat melihat bahwa kekayaan alam yang terdapat di tanah Aceh adalah  milik  masyarakat  Aceh,  sehingga  mereka  tidak  bisa  merelakan  setiap  “orang  luar” mengambilnya  untuk  kepentingannya  tanpa  mempertimbangkan  keberlangsungan  hidup masyarakat  setempat  sekalipun  dengan  izin  dari  Pemerintah  Pusat  ( Sinarpidie.co,  2019 ). Mereka  memahami  bahwa  eksploitasi  emas  dan  mineral  lainnya  menyisakan  area pertambangan yang rusak dan terlantar ( WALHI Aceh, 2019 ). Kalaupun ada manfaatnya bagi masyarakat  Aceh  selama  operasi  penambangan,  jumlahnya  kecil,  sering  disebut  dengan Corporate Social Responsibility . Sisanya sebenarnya adalah “orang luar” yang sangat menikmati. Kondisi  ini  sebelumnya  dirasakan  masyarakat  Aceh  saat  PT  Arun  masih  beroperasi  di Lhokseumawe ( TRIBUNnews.com, 2014 ). Keberadaan PT Arun saat itu membawa modernisasi

## Analisis Konflik PT Emas Mineral Murni di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.193
ke Aceh dan menjadikan Aceh sebagai salah satu kawasan “ Petrodollar ” di Sumatera. Namun, pada  akhirnya  ketika  PT  Arun  berhenti  beroperasi,  yang  tersisa  hanyalah  kenangan. Pengalaman  tersebut  niscaya  telah  mendidik  masyarakat  Aceh  untuk  bersikap  skeptis  dan menolak  perusahaan  tambang  yang  keberadaannya  dinilai  tidak  memberikan  kontribusi signifikan  bagi  pembangunan  Aceh.  Puncaknya,  mahasiswa  menggelar  aksi  dengan menduduki kantor Gubernur Aceh mulai 9 hingga 11 April 2019.
Konflik di sektor pertambangan jika tidak ditangani dengan benar akan berdampak negatif dalam skala yang relatif luas. Selain itu, penanganan konflik yang lamban akan menimbulkan berbagai  dampak  pada  kehidupan  masyarakat,  seperti  hancur  atau  rusaknya  persatuan kelompok,  kerusakan  harta  benda,  dan  hilangnya  nyawa.  Oleh  karena  itu,  konflik  tersebut perlu  diungkap  untuk  mengetahui  apa  yang  terjadi  di  balik  konflik  pertambangan  di Kabupaten  Nagan  Raya  dan  Kabupaten  Aceh  Tengah.  Atas  dasar  itulah,  penelitian  ini mendeskripsikan bagaimana konflik pertambangan di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh  Tengah  antara  masyarakat  sekitar  dengan  PT  Emas  Mineral  Murni  (PT  EMM).  Dengan harapan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian lainnya, yang akan menemukan mekanisme  yang  sesuai  agar  konflik  tidak  semakin  meluas  dan  menimbulkan  dampak  yang lebih signifikan.

## 2. Tinjauan Pustaka
Konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial dalam masyarakat. Secara sederhana Lacey  (2003, p. 17) mengatakan  bahwa  konflik  diartikan  sebagai  pertarungan,  bentrokan, perlawanan, kontestasi, kontradiksi, dan pendapat yang memiliki tujuan, perselisihan mental, atau pertarungan antar kepentingan  yang saling bertentangan. Konflik bersifat dinamis, tidak kaku, dan dapat dikelola serta dimanfaatkan untuk menguntungkan kelompok tertentu ( Susan, 2009 ; Wirawan,  2010 ).  Sifat  ini  menjadikan  konflik  sangat  rentan  terhadap  pengaruh  dari berbagai aspek, baik antara pihak yang berkonflik maupun struktur lain atau pihak di luarnya. Fisher et al. (2001) mengemukakan bahwa masalah sikap, perilaku, dan situasi konflik terbagi menjadi tiga jenis, diantaranya:
1) Konflik  laten;  menggambarkan  situasi  dimana  konflik  yang  ada  berada  di  bawah permukaan yang berpotensi untuk muncul.
2) Konflik  terbuka;  menggambarkan  situasi  konflik  nyata  yang  telah  sangat  terlihat  dan mengakar serta membutuhkan berbagai tindakan untuk mengatasi akar masalahnya.
3) Konflik permukaan; menggambarkan sebuah konflik yang terlihat tetapi dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman.
Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Penanganan  Konflik  Sosial ( Republik Indonesia, 2012 ) menyebutkan bahwa konflik dapat bersumber dari:
1. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
2. perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
3. sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
4. sengketa  sumber  daya  alam  antarmasyarakat  dan/atau  antarmasyarakat  dengan  pelaku usaha; atau
5. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang di dalam masyarakat.
Konflik yang muncul akibat sengketa sumber daya alam antara masyarakat dan atau antara masyarakat dengan pelaku usaha di sektor pertambangan seringkali timbul dan relatif rumit. Karena tidak hanya gesekan antara dua pihak yang berkonflik tetapi juga melibatkan banyak

## Analisis Konflik PT Emas Mineral Murni di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.193
pihak  dengan  berbagai  kepentingan  atas  sumber  daya  yang  diperebutkan  ( Akpalu  &  Parks, 2007 ; Hilson, 2010 ; Apriyanto & Harini, 2012 ; Satriani, 2015 ; Aminah, 2017 ; Irwandi & Chotim, 2017 ; Hidayat, 2020 ).
Pelaku  usaha  (korporasi)  biasanya  menang  dalam  konflik  sektor  pertambangan  dengan masyarakat  lokal.  Mereka  memiliki  sumber  daya  yang  sangat  besar,  baik  keuangan  maupun sumber daya manusia yang berpengalaman ( Down & Stock, 1977 ; De Angelis, 2004 ; Yunita & Hendrastomo,  2018 ; Hidayat,  2020 ).  Kelompok  masyarakat  yang  berhasil  memenangkan konflik  dengan  pelaku  usaha  jarang  terjadi  kecuali  mendapat  dukungan  dari  berbagai  pihak ( Fringka, 2016 ; Irwandi & Chotim, 2018 ; Pratama, 2018) . Konsensus atas dasar win-win solution seringkali  terjadi  karena  masyarakat  tidak  memiliki  pilihan  lain  ( Soares,  2004 ; Usboko,  2016 ; Putri & Adi , 2020 ).
Terkait  hal  tersebut, De  Angelis  (2004) mengemukakan  bahwa  korporasi  memiliki kecenderungan  yang  besar  untuk  bekerjasama  dengan  Pemerintah  Daerah  dalam  konflik pertambangan.  Kolaborasi  ini  menghasilkan  praktik enclosure atau  pemagaran  yang  dapat diartikan  sebagai  strategi  untuk  secara  alamiah  menjauhkan  masyarakat  lokal  dari  berbagai sumber  daya  yang  ada  di  sekitarnya  dengan  cara  meminjam  tangan  negara.  Penguasaan sumber  daya  alam  cenderung  lebih  mudah  dikuasai  oleh  korporasi  jika  menjauhkan masyarakat dari akses sumber daya alam di sekitarnya.
Tabel 1. Kerangka Analisis Praktik Enclosure oleh Negara
Type of Enclosure Mode of Enclosure Tanah dan sumber daya 1. Membuat kebijakan pertanahan dan menentukan tarif pajak (Meksiko);
2. Eksternalitas  (mencemari  tanah  dan  air  untuk menjauhkan masyarakat) (Nigeria dan India);
3. Privatisasi air (Bolivia).
4. Perang neoliberal. Ruang kota 1. Desain kota (pembangunan infrastruktur); 2. Pembangunan jalan.
Kepentingan sosial
1. Pemotongan anggaran untuk biaya sosial; 2. Pemotongan hak.
Pengetahuan dan kehidupan
1. Hak kekayaan intelektual;
2. Marketisasi pendidikan.

## Sumber: De Angelis (2004)
Kolaborasi  antara  pemerintah  dan  korporasi  telah  menghasilkan  banyak  jenis  dan  mode enclosure untuk  menjauhkan  masyarakat  lokal  dari  sumber  dayanya. Prayogo  (2010) mengungkapkan bahwa anatomi konflik antara korporasi dan masyarakat lokal seringkali tidak lepas  dari  peran  pemerintah  sebagai  pihak  ketiga,  terutama  dalam  arti  signifikansi  konflik, tingkat  dinamika  konflik,  dan  signifikansi  penyelesaian  konflik.  Di  sisi  mana  pemerintah berpihak  biasanya  akan  menentukan  pihak  mana  yang  akan  memenangkan  konflik  ( Susan, 2009 ; Wirawan, 2010 ; De Angelis, 2004 ; Syah, 2015 ; Irwandi & Chotim, 2017 ; Munawwaroh et al., 2018 ).
Lebih  lanjut, Susan  sebagaimana  dikutip  dalam  Putra  (2010) ,  mengemukakan  bahwa konflik  biasanya  muncul  pada  skala  yang  berbeda,  mulai  dari  konflik  antarpribadi,  konflik

## Analisis Konflik PT Emas Mineral Murni di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.193
antarkelompok,  konflik  antarkelompok  dengan  negara  ( vertical  conflict ),  dan  konflik antarnegara  ( interstate  conflict ).  Semakin  besar  skala  konflik  yang  terjadi,  semakin  kompleks konflik  yang  akan  dianalisis.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, Putra  (2010) mengemukakan bahwa  dalam  menganalisis  konflik  setidaknya  ada  beberapa  faktor  yang  perlu  diperhatikan, antara lain:
1) Pihak-pihak  yang  berkepentingan  ( stakeholders ),  yaitu  pihak-pihak  yang  berkonflik  atau berkepentingan dengan terjadinya konflik, baik individu, kelompok, maupun pihak ketiga (mediator, free rider , dan lain-lain).
2) Sumber-sumber  konflik  ( sources  of  conflict )  antara  lain  perbedaan  fisik,  perbedaan kepentingan, perbedaan perlakuan, perbedaan identitas, kekecewaan, keterbatasan sumber, perbedaan bahasa, putusnya komunikasi, perbedaan persepsi, dan lain-lain.
3) Interaksi  ( interaction ),  yaitu  hubungan  sosial  antar  individu  atau  kelompok,  dapat menimbulkan konflik atau terjadi pada saat konflik.
4) Proses  konflik  ( process ),  yaitu  bagaimana  konflik  dimulai  dan  bagaimana  konflik  itu berlangsung  sampai  sekarang.  Proses  konflik  juga  mencakup  sejauh  mana  konflik  atau potensi konflik akan terjadi, yang digambarkan sebagai eskalasi dan deeskalasi konflik.
5) Ekspresi konflik ( expression ), yaitu dalam bentuk apa konflik ditampilkan, meliputi ucapan
( verbal ), tulisan, gerak tubuh ( gesture ), kontak fisik ( physical contact ), dan lain-lain.
6) Hasil konflik ( result ), termasuk bagaimana hasil akhir atau perkembangan sementara dari suatu konflik sedang atau telah terjadi, seperti win-win , win-lose , dan lose-lose conditions .

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  yang  menurut Bogdan  & Taylor sebagaimana  dikutip  dalam  Moleong  (2007, p. 3) sebagai  prosedur  yang  menghasilkan  data deskriptif  secara  fleksibel  dan  bervariasi.  Cara  ini  lebih  cocok  untuk  melihat  suatu  masalah secara lebih tepat dan mendalam.
Penelitian  ini  bukan  penelitian  lapangan,  sehingga  tidak  ada  data  dari  wawancara  dan observasi langsung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan  dari  buku,  jurnal,  dan  halaman  berita online di  internet  dengan  menggunakan kata kunci pencarian “Konflik Aceh PT EMM”.
Proses  pengumpulan  data  dilakukan  selama  satu  minggu,  dimulai  dari  tanggal  3  Mei hingga  9  Mei  2019.  Data  yang  terkumpul  ditelaah,  disunting,  kemudian  dituangkan  dalam bentuk kronologis.  Informasi yang diperoleh dari satu media online harus diverifikasi dengan memeriksa  dan  membandingkan  dengan  media online lain  atau  laman  kredibel  yang  berisi informasi  tersebut,  seperti  perusahaan,  organisasi,  pemerintah,  dan  lain-lain,  untuk memastikan keabsahan data ( William et al., 1988, p. 110 ).
Teknik analisis isi digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkap makna data dalam teks.  Teknik  ini  dapat  mengurai  teks  secara  objektif  dan  sistematis  dan  diterapkan  untuk menghasilkan deskripsi yang lebih sederhana ( Krippendorf, 1993 ; Suprayogo & Tobroni, 2001 ). Sebuah  benang  merah dapat  ditarik dari  rangkaian  proses  ini  untuk  mendapatkan  gambaran utuh dari konflik yang telah terjadi hingga akhirnya menjadi sebuah kesimpulan.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1. Pihak-Pihak yang Berkepentingan ( Stakeholders )
Konflik  pertambangan  dalam  kasus  PT  EMM  di  Kabupaten  Nagan  Raya  dan  Kabupaten Aceh Tengah ternyata tidak sesederhana yang diperkirakan. Pihak-pihak yang terlibat konflik adalah  masyarakat  setempat  dan  PT  EMM  serta  melibatkan  banyak  pemangku  kepentingan.

## Analisis Konflik PT Emas Mineral Murni di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.193
Berdasarkan  analisis  data  sekunder  yang  dihimpun  dari  beberapa  media online dapat disimpulkan  bahwa  pihak-pihak  yang  berkonflik  atau  berkepentingan  dengan  terjadinya konflik dalam hal ini antara lain:
1) PT  Emas  Mineral  Murni  (PT  EMM)  merupakan  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang pertambangan  dan  merupakan  anak  perusahaan  Asiamet  Resources  Limited.  Asiamet Resources  Limited  adalah  perusahaan  milik  Australia.  PT  Emas  Mineral  Murni memperoleh  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  dari  Pemerintah  Pusat  melalui  Badan Koordinasi  Penanaman  Modal  Republik  Indonesia  (BKPM-RI)  untuk  mengelola  operasi produksi  pertambangan  di  wilayah  konsesi  di  Kabupaten  Nagan  Raya  dan  Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan kepemilikan, 80% dari PT EMM saat ini dimiliki oleh Beutong Resources  PTE  Ltd  (BRPL),  sedangkan  PT  Media  Mining  Resources,  sebuah  perusahaan milik Indonesia, memiliki 20% lainnya. BRPL sendiri pada awalnya merupakan perusahaan swasta  milik  Singapura  yang  50%  kepemilikannya  dimiliki  oleh  Tigers  Copper  Singapore No. 1, PTE Ltd. Karena hal tertentu, Asiamet Resources Limited telah mengakuisisi Tiger Copper No. 1 PTE Ltd ( Asiamet Resources, 2019 ). Pergeseran kepemilikan ini terjadi pada tahun  2017  yang  secara  tidak  langsung  mengalihkan  skemanya  dari  Penanaman  Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) pada 19 Desember 2017, yang  kemudian  mengalihkan  kewenangan  Pemerintah  Daerah  menjadi  Pemerintah  Pusat ( Kontan.co.id, 2019 ).
2) Masyarakat tersebut terdiri dari masyarakat yang tinggal di sekitar areal konsesi PT EMM di  empat  desa  di  Kecamatan  Beutong  Ateuh  Banggalang,  Kabupaten  Nagan  Raya,  dan terkena  dampak  langsung  operasi  produksi  tambang  PT  EMM.  Beberapa  dari  mereka kemudian membentuk wadah perjuangan yang diberi nama Kombatan (Koalisi Masyarakat Bersatu Tolak Tambang).
3) Mahasiswa  merupakan  koalisi  beberapa  organisasi  kemahasiswaan  dari  berbagai perguruan tinggi di Aceh, yang kemudian bersatu dalam aksi Barisan Pemuda Aceh (BPA) di  Banda  Aceh  dan  Aksi  Mahasiswa  untuk  Generasi  Beutong  Ateuh  Banggalang  (AM- GBAB) di Aceh Barat.
4) Pemerintah  Aceh,  dalam  konteks  ini,  dapat  memberikan  izin  kepada  perusahaan pertambangan  dengan  skema  PMDN  yang  beroperasi  di  Provinsi  Aceh.  Kewenangan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ( Republik  Indonesia,  2006 ),  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2015  tentang Kewenangan  Pemerintah  yang  Bersifat  Nasional  di  Aceh  ( Presiden  Republik  Indonesia, 2015 ), Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara ( Gubernur Aceh, 2013 ), dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh ( Gubernur Aceh, 2016 ).
5) Pemerintah  Pusat  melalui  BKPM,  dalam  konteks  ini,  berwenang  memberikan  Izin  Usaha Pertambangan  (IUP)  Operasi  Produksi  kepada  perusahaan  pertambangan  dengan  skema PMA.  Dalam  konteks  ini,  Pemerintah  Pusat  dianggap  telah  melangkahi  Pemerintah  Aceh dalam hal pengambilan keputusan dan perizinan.
6) Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  (WALHI)  Aceh  merupakan  lembaga  swadaya masyarakat  yang  fokus  pada  isu  kelestarian  lingkungan,  termasuk  pendampingan  dan advokasi bagi masyarakat sekitar.

## 4.2. Sumber-Sumber Konflik ( Sources )
Konflik  antara  perusahaan  tambang  dan  masyarakat  di  sekitar  wilayah  operasi pertambangan bukan lagi hal baru di Indonesia. Selama periode 2018, Polri mencatat 240 kasus

## Analisis Konflik PT Emas Mineral Murni di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.193
pelanggaran  hukum  di  sektor  pertambangan,  beberapa  di  antaranya  terkait  peraturan perundang-undangan seperti izin tumpang tindih, kesalahan prosedur dalam pemberian izin, dan lainnya ( CNN Indonesia, 2018 ).
Dalam  kasus  PT  EMM  dengan  masyarakat  Aceh,  sumber  konflik  berasal  dari  perbedaan persepsi kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah  Pusat  melalui  BKPM-RI.  Pemerintah  Pusat  menilai  pemberian  IUP  kepada perusahaan  dengan  skema  PMA  merupakan  kewenangan  BKPM.  Sementara  itu,  masyarakat Aceh menilai pemberian IUP oleh BKPM melanggar berbagai keistimewaan Pemerintah Aceh.
Apalagi, PT EMM diduga tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  ( WALHI  Aceh,  2018a ).  Selanjutnya berdasarkan  hasil  overlay  peta  yang  dilakukan  oleh  WALHI  Aceh  pada  Laporan  Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan  PT  EMM,  areal  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  Operasi Produksi  seluas  10.000  hektare  berada  di  Kecamatan  Beutong,  seluas  21,71  hektare,  dan Kecamatan  Beutong  Ateuh  Banggalang  seluas  6.259,93  hektare,  di  Kabupaten  Nagan  Raya. Kemudian di Kecamatan Peugasing dengan luas 2.084,81 hektare dan Kecamatan Cilala dengan luas  1.259,74  hektare,  keduanya  berada  di  Kabupaten  Aceh  Tengah.  Sementara  itu,  kawasan konsesi tersebut berstatus Hutan Lindung seluas 5.914,87 hektare (Hutan Lindung di Ekosistem Leuser (KEL) seluas 918,25 hektare), sedangkan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 3.914,33 hektare (APL di KEL 343,22 hektare) ( Merdeka.com, 2019 ).
Selain  perbedaan  persepsi,  terdapat  perbedaan  kepentingan  antar  pihak  yang  berkonflik. PT  EMM  berkepentingan  untuk  mempertahankan  konsesi  seluas  10.000  hektar  yang diperkirakan mengandung sumber daya mineral berupa tembaga sebanyak 1,5 juta ton, emas 79,8 ribu ons, dan perak sekitar 941,5 ribu ons di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah  ( Kontan.co.id,  2019 ).  Sedangkan  masyarakat  berkepentingan  untuk  mengelola sumberdaya  hutan  dan  lahan  yang  selama  ini  menjadi  mata  pencaharian  mereka  di  wilayah tersebut ( Liputan6.com, 2018 ). Selain itu, terdapat pula makam ulama karismatik yang sangat dihormati oleh masyarakat sekitar.
Sementara  itu,  WALHI  berkepentingan  dengan  kelestarian  sumber  daya  alam  di  areal konsesi PT EMM. Selain kawasan ini, menurut rencana tata ruang Aceh, merupakan kawasan rawan  bencana  ekologis  yang  harus  steril  dari  segala  kegiatan  eksploitasi.  Kawasan  tersebut merupakan  Kawasan  Ekosistem  Leuser  (KEL)  yang  dilindungi.  Eksploitasi  alam  oleh perusahaan  tambang  juga  akan  meninggalkan  lubang  besar  di  tanah  dan  kerusakan  alam dalam waktu yang lama ( Merdeka.com, 2019 ).

## 4.3. Interaksi ( Interaction )
Dalam  hal  ini,  interaksi  terkait  hubungan  sosial  antar  pemangku  kepentingan menimbulkan konflik yang realistis antara PT EMM dan masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu  diperhatikan,  yang  pertama  adalah  komunikasi,  dan  yang  kedua  adalah  persoalan kepentingan “siapa melakukan apa, untuk mendapatkan apa”.
Berdasarkan data berita yang dikumpulkan dari media online , tidak ada upaya komunikasi yang  wajar  dari  PT  EMM  kepada  masyarakat  terkait  aktivitas  mereka.  Bagi  perusahaan,  ini mungkin  hal  yang  sederhana,  namun  memiliki  dampak  yang  signifikan.  Meski  telah mendapatkan  izin  dari  Pemerintah  Pusat,  perusahaan  tidak  bisa  mengabaikan  keberadaan masyarakat yang terkena dampak sebagai pemberi lisensi sosial. Tanpa komunikasi yang baik, perusahaan  akan  terlihat  semena-mena  terhadap  kepentingan  masyarakat  di  sekitar  wilayah operasionalnya. Tentunya keadaan ini juga akan menimbulkan reaksi  negatif dari masyarakat yang berakibat pada konflik berkepanjangan.

## Analisis Konflik PT Emas Mineral Murni di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.193
Kemudian  yang  menarik  adalah  bagaimana  relasi  yang  terjalin  antara  PT  EMM  dengan pemerintah,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah,  khususnya  dalam  perizinan.  Meski masyarakat  setempat  menolak  kegiatan  yang  dilakukan  PT  EMM  melalui  berbagai  tindakan, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tetap teguh memberikan izin eksplorasi, izin penghentian sementara (suspensi) hingga izin lingkungan. Situasi ini menunjukkan bahwa ada relasi yang baik  dari  PT  EMM  kepada  Pemerintah  Kabupaten  selaku  pemberi  izin,  dan  ada  relasi  yang tidak baik antara PT EMM dan Pemerintah Kabupaten terhadap masyarakat yang terdampak.
Terbitnya  Instruksi  Gubernur  Aceh  Nomor  11/INSTR/2014  tentang  Moratorium  Izin Usaha  Pertambangan  Mineral  Logam  dan  Batubara  mengindikasikan  buruknya  hubungan antara PT EMM dengan Pemerintah Aceh yang menurut mereka dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Namun, PT EMM melakukan manuver yang membuat proses kewenangan perizinan  bergeser  dari  Pemerintah  Aceh  ke  Pemerintah  Pusat  dengan  mengubah  skema penanaman  modal  dari  PMDN  menjadi  PMA  pada  2017.  Pada  akhirnya,  proses  ini menimbulkan reaksi publik yang memaksa Pemerintah Aceh melakukan sengketa kewenangan terhadap  Pemerintah  Pusat  (BKPM)  terkait  kewenangan  Pemerintah  Aceh  dalam  mengelola sumber  daya  alam.  Pemerintah  Pusat  dinilai  telah  melanggar  keistimewaan  Aceh  dalam mengelola sumber daya mineral dan bahan tambang.
Berdasarkan  regulasi,  pemberian  izin  kepada  PT  EMM  harus  dipertimbangkan  oleh Gubernur Aceh, namun hal tersebut tidak terjadi. Adanya permasalahan yang cukup signifikan terkait  interaksi  antara  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Aceh,  dan  PT  EMM  dalam  pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang menimbulkan dugaan dari masyarakat bahwa  ada conflict  of  interest dan  potensi  pelanggaran  hukum  dalam  prosesnya ( TRIBUNnews.com, 2018 ).

## 4.4. Proses Konflik ( Process )
Konflik antara PT EMM dengan masyarakat lokal tidak muncul baru-baru ini tetapi sudah sejak  awal  PT  EMM  melakukan  eksplorasi  pada  tahun  2006.  Hingga  akhir  tahun  2018,  lebih dari sembilan aksi memprotes kegiatan PT EMM yang berlangsung di tempat dan waktu yang berbeda.  Namun  rangkaian  aksi  tersebut  dinilai  belum  mendapat  respon  yang  baik  dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Pemerintah Aceh ( Kompas.com, 2019b ). Pada 11 April 2019,  Plt  Gubernur  Aceh  memberikan  jawaban  tegas  terkait  arah  kebijakan  dan keberpihakannya.
Di  satu  sisi,  masyarakat  dan  mahasiswa  geram  karena  PT  EMM  dinilai  memiliki  posisi tawar  yang  kuat  untuk  mendapatkan  berbagai  izin  guna  kelancaran  kegiatannya  di  Aceh. Apalagi  aksi-aksi  yang  dilakukan  selama  ini  sepertinya  tidak  memiliki  pengaruh.  Hal  ini ditafsirkan  sebagai  bentuk  kesewenangan  Pemerintah  Pusat  terhadap  rakyat  dan  penindasan korporasi  terhadap  masyarakat  di  sekitar  wilayah  pengelolaan  pertambangan,  sehingga memicu aksi yang lebih konkrit.
Di  sisi  lain,  perjuangan  PT  EMM  untuk  mendapatkan  izin  merupakan  proses  negosiasi yang  sangat  panjang  dan  rumit.  Tidak  hanya  di  tingkat  Pemerintah  Kabupaten  Nagan  Raya tetapi  juga  di  tingkat  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah  Pusat.  PT  EMM  telah  berhasil mendapatkan  berbagai  izin  terkait  operasi  yang  akan  mereka  lakukan  di  tingkat  kabupaten, mulai dari izin eksplorasi hingga izin lingkungan. Sedangkan di tingkat Pemerintah Pusat, PT EMM juga memperoleh berbagai izin, baik izin eksplorasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun izin investasi dari BKPM.
Selama kurun waktu 2005 hingga 2014, PT EMM telah melakukan banyak hal, mulai dari perizinan eksplorasi hingga penelitian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Namun, semua

## Analisis Konflik PT Emas Mineral Murni di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.193
itu  berubah  menjadi  ketidakpastian  ketika  Gubernur  Aceh  mengeluarkan  moratorium  pada Oktober  2014.  Apalagi  moratorium  tersebut  dikeluarkan  beberapa  bulan  setelah  PT  EMM mendapatkan  Surat  Persetujuan  Penghentian  Sementara  dari  Bupati  Nagan  Raya  pada  Juni 2014. Tentu saja, tidak mudah untuk melepaskan semua kerja keras itu, sehingga mendorong mereka untuk mencari cara lain untuk memperkuat posisinya secara hukum.
Pada 2017, 80% saham PT EMM diakuisisi oleh perusahaan Singapura, Beutong Resources PTE  Ltd  (BRPL).  50%  saham  BRPL  dimiliki  oleh  Tigers  Cooper  Singapore  No.  1  PTE  Ltd. Kemudian,  sebuah  perusahaan  Australia,  Asiamet  Resources  Limited,  mengakuisisi  seluruh saham  Tigers  Cooper  Singapore  No.  1  PTE  Ltd.  Perubahan  status  kepemilikan  saham  dari PMDN  menjadi  PMA  mengakibatkan  kewenangan  perizinan  beralih  dari  Pemerintah  Daerah ke  Pemerintah  Pusat  ( AceHTrend.com,  2018 ).  Tidak  lama  kemudian,  Pemerintah  Pusat menerbitkan  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  Operasi  Produksi  kepada  PT  EMM  melalui BKPM-RI  dengan  Surat  Keputusan  Nomor  66/I/IUP/PMA/2017  pada  19  Desember  2017 ( Tirto.id, 2019 ).
Dasar  perizinan  ini  kemudian  menempatkan  operasional  PT  EMM  di  luar  kewenangan Pemerintah Aceh. Apalagi, PT EMM mengaku mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku  sehingga  tidak  ada  alasan  bagi  pihak  lain  untuk  menghentikan  kegiatannya.  Strategi yang  ditempuh  PT  EMM  mirip  dengan  kasus  perampasan  lahan  hutan  di  Desa  Lingkar Tambang, Kecamatan Lede, Kabupaten Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini, ketika konflik dengan  masyarakat  setempat  mulai  mengalami  fase  gestasi,  perusahaan  mengalihkan skema kepemilikan saham dari PMDN kepada PMA untuk mendapatkan dukungan yang lebih kuat dari Pemerintah Pusat untuk masalah perizinan ( Hidayat, 2020 ).

## 4.5. Ekspresi Konflik (Expression)
Sejak  awal,  aktivitas  yang  dilakukan  PT  EMM  sudah  mengalami  penolakan  dari masyarakat,  bahkan  sejak  pembukaan  tambang  masih  menjadi  wacana  pada  tahun  2006. Masyarakat memahami bahwa pembukaan areal tambang akan mempengaruhi kehidupan dan mata  pencaharian  mereka.  Surat  dilayangkan  masyarakat  kepada  Bupati  Nagan  Raya  dan Gubernur Aceh pada 28 Maret 2013 untuk menyampaikan tuntutan penolakan keberadaan PT EMM  di  wilayahnya.  Surat  tersebut  sudah  ditandatangani  sebelumnya  oleh Geuchik (kepala desa)  dan  tokoh  masyarakat  dari  empat  desa,  yaitu  Desa  Babah  Suak,  Kuta  Tengoh,  Blang Puuk, dan Blang Meurandeh ( Merdeka.com, 2019 ).
Ekspresi  sikap  penolakan  tersebut  bertujuan  agar  para  pemimpin  menyadari  bahwa membuka  areal  tambang  tidak  akan  menyejahterakan  masyarakat  setempat  tetapi  hanya memperkaya pemilik modal dengan mengekstraksi sumber daya alam Aceh dan meninggalkan kerusakan  lingkungan  yang  berkepanjangan.  Selain  itu,  sikap  penolakan  ini  merupakan peringatan  bahwa  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  PT  EMM  berpotensi  menimbulkan  konflik yang cukup luas dan berkepanjangan.
Selain  melalui  korespondensi,  konflik  juga  diekspresikan  dengan  melakukan  upaya hukum  melalui  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  oleh  WALHI  Aceh  dan  masyarakat  ( WALHI Aceh,  2018b ).  Mereka  mengajukan  gugatan  kepada  BKPM-RI  atas  pemberian  Izin  Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT EMM. Pemberian izin ini memiliki beberapa kejanggalan, antara lain  peralihan kepemilikan saham PT EMM,  peralihan skema dari PMDN menjadi PMA, dan peralihan kewenangan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat. Belum ada  sosialisasi  dalam  pemberian  tanda  batas,  areal  konsesi  yang  tidak  mengikuti  dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

## Analisis Konflik PT Emas Mineral Murni di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.193
WALHI  Aceh  dan  masyarakat  menyadari  bahwa  izin  yang  dimiliki  membuat  PT  EMM memiliki  hak  pengelolaan  yang  dilindungi  undang-undang.  Tidak  ada  yang  bisa mengintervensi aktivitas mereka selama beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Atas dasar  itu,  mereka  pun  mengajukan  gugatan  kepada  pemerintah  untuk  mencabut  izin  yang diberikan dengan menghadirkan barang bukti dan menghadirkan beberapa warga desa sebagai wakilnya untuk bersaksi di persidangan pada 11 April 2019 ( BBC News Indonesia, 2019 ). Dalam  konflik  ini,  publik  dan  mahasiswa  juga  menyatakan  penolakannya  melalui  aksi damai dan demonstrasi. Sejauh ini, aksi tersebut sudah terjadi hingga sembilan kali sejak 2013 ( Kompas.com,  2019b ).  Aksi  damai  dan  demonstrasi  dilakukan  oleh  masyarakat  dari  4  desa terdampak,  yaitu  Desa  Babah  Suak,  Kuta  Tengoh,  Blang  Puuk,  dan  Blang  Meurandeh  di Kecamatan  Beutong  Ateuh  Banggalang  bersama  WALHI  Aceh  dan  mahasiswa  dari  berbagai universitas di Aceh. Misalnya, menandatangani petisi di atas kain putih dan memasangnya di jembatan  rangka  baja,  akses  jalan  dari  Beutong  Ateuh  Banggala  ke  Aceh  Tengah,  serta mengadakan acara dzikir akbar bertema “Doa Bersama Tolak Tambang PT EMM” ( Mongabay, 2018 ).
Masyarakat  dan  mahasiswa  juga  melakukan  demonstrasi  untuk  menekan  para  pembuat kebijakan  agar  lebih  berpihak  pada  kepentingan  masyarakat.  Pada  tanggal  15  Oktober  2018, mahasiswa yang tergabung dalam Aksi Mahasiswa untuk Generasi Beutong Ateuh Banggalang (AM-GBAB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRK Aceh Barat di Meulaboh untuk menuntut pencabutan izin produksi dan operasional PT EMM.
Kemudian,  ribuan  mahasiswa  dari  berbagai  perguruan  tinggi  di  Aceh,  yang  tergabung dalam Barisan Pemuda Aceh (BPA) melakukan aksi dengan menduduki kantor Gubernur Aceh sejak 9 hingga 11 April 2019. Mereka mengawal proses gugatan yang diajukan kepada Badan Koordinasi  Penanaman  Modal  Republik  Indonesia  (BKPM-RI)  terkait  dengan  izin  yang diberikan kepada PT EMM di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Selain itu, mereka juga menuntut Plt Gubernur Aceh untuk mencabut izin operasi PT EMM.
Demonstrasi  pada  tanggal  9  April  2019  berujung  pada  bentrok  yang  mengakibatkan korban  luka  baik  dari  pihak  keamanan  maupun  mahasiswa  serta  kerusakan  fasilitas  gedung perkantoran  ( Kompas.com,  2019a ),  sedangkan  pada  hari  kedua  demonstrasi  juga  berujung pada kerusuhan. Mahasiswa merusak pagar dan melepas papan nama kantor Gubernur Aceh. Selain itu, mereka juga membuat “kuburan” dari paving blok di sekitar lokasi. Di hari ketiga, aksi  memuncak  saat  mahasiswa  mendapat  informasi  bahwa  PTUN  Jakarta  menolak  gugatan mereka. Untuk menenangkan situasi, Plt Gubernur Aceh kemudian menemui para pengunjuk rasa. Plt Gubernur Aceh setuju untuk menandatangani petisi yang berisi komitmen Pemerintah Aceh untuk mencabut izin PT EMM dan menyelesaikan sengketa tersebut ( Mongabay, 2019 ). Isi petisi antara lain:
“Pertama, saya, Plt Gubernur Aceh siap melaksanakan gugatan melalui  Pemerintah Aceh  sebagai  bentuk  mempertahankan  kekhususan  Aceh  dan  membela  rakyat  Aceh. Kedua, saya, Plt Gubernur Aceh siap menerbitkan rekomendasi pencabutan izin PT Emas  Mineral  Murni  [EMM].  Ketiga,  mengutuk  tindakan  Pemerintah  Pusat  yang tidak  menghargai  kekhususan  Aceh  yang  dihasilkan  dari  butir-butir  perdamaian antara  Aceh  dan  Indonesia.  Keempat,  saya,  Plt  Gubernur  Aceh  siap  membuka  dan mengecam dalang di balik berdirinya PT EMM di Aceh”
Mengetahui penolakan gugatan mereka, di lokasi terpisah, masyarakat Kecamatan Beutong Ateuh  Banggalang  kemudian  menuju  kompleks  kamp  PT  EMM.  Mereka  melakukan

## Analisis Konflik PT Emas Mineral Murni di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.193
pengusiran paksa terhadap pekerja dan menghentikan semua aktivitas di area pertambangan emas.  Setelah  didesak,  Dwiyanto,  Humas  PT  EMM  akhirnya  bersedia  menandatangani  surat pernyataan  dengan  materai  yang  menyatakan  akan  meninggalkan  Aceh  ( Mongabay,  2019 ). Humas PT EMM, Dwiyanto, menyatakan bahwa dirinya dan pekerja mengalami intimidasi dan menandatangani surat pernyataan tersebut karena berada di bawah paksaan ( ANTARA News Aceh, 2019 ).

## 4.6. Hasil Akhir ( Result )
Hingga saat ini konflik antara PT EMM dengan masyarakat Aceh masih berlangsung secara administratif. Ketegangan sudah tidak terjadi secara fisik, namun dalam proses hukum PTUN yang  sedang  berlangsung  untuk  mencari win-win  solution .  Hingga  saat  ini,  PT  EMM  telah menghentikan  semua  aktivitasnya  di  area  tambang.  Mereka  membongkar  kamp  dan mengevakuasi seluruh pekerja sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani Humas PT EMM pada 11 April 2019 ( DetikNews, 2019a ). Masyarakat dan mahasiswa telah menghentikan aksi tersebut sebagai komitmen terhadap petisi. Di sisi lain, Pemerintah Aceh telah membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa Pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada PT Emas Mineral Mumi (PT EMM).
Upaya  awal  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Aceh  adalah  dengan  mengirimkan  surat nomor 545/6320 pada tanggal 18 April 2019, kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang  memuat  pencabutan  Rekomendasi  Gubernur  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor 545/12161 tanggal 8 Juni 2006. Pemerintah Aceh juga mengirimkan surat nomor 545/6321 pada tanggal 18 April 2019, kepada BKPM-RI untuk meninjau atau mengevaluasi kembali Keputusan BKPM  Nomor  66/1/IUP/PMA/2017,  tanggal  19  Desember,  2017,  tentang  pemberian  Izin Usaha  Pertambangan  Operasi  Produksi  kepada  PT  EMM  ( DetikNews,  2019b ).  Harapannya, tidak  ada  tumpang  tindih  dalam  perizinan  antara  Pemerintah  Aceh  dan  Pemerintah  Pusat  di masa mendatang.

## 4.7. Benang Merah Konflik Pertambangan di Aceh
Konflik  antara  perusahaan  tambang  dan  masyarakat  lokal  bukanlah  hal  baru  bagi Indonesia  dan  menunjukkan  fenomena  yang  sama. Susan  (2009) mengkategorikan  konflik antara  perusahaan  pertambangan  dan  masyarakat  lokal  sebagai  konflik  antarkelompok. Sedangkan  menurut  konsepsi  yang  dikemukakan Fisher et  al. (2001) ,  konflik  yang  terjadi  di sektor pertambangan merupakan konflik terbuka dan memerlukan penanganan yang kompleks dalam penyelesaiannya.
Dalam  berbagai  literatur  disebutkan  bahwa  konflik  ini  biasanya  berakhir  dengan  tiga skenario, yaitu 1) perusahaan menang, masyarakat kalah, 2) masyarakat menang, perusahaan kalah,  dan  3)  masyarakat  dan  perusahaan  menjalin  hubungan  baik  dan  mencapai  mufakat berdasarkan  prinsip win-win  solution ( Down  &  Stock,  1977 ; De  Angelis,  2004 ; Soares,  2004 ; Susan,  2009 ; Usboko,  2016 ; Yunita  &  Hendrastomo  ,  2018 ; Hidayat,  2020 ; Putri  &  Adi,  2020 ). Akhir  konflik  antara  masyarakat  dengan  PT  EMM  tersebut,  masyarakat  berhasil  menang melawan  perusahaan  tambang  tersebut  dan  memaksa  perusahaan  untuk  menarik  diri  untuk jangka waktu yang belum dipastikan.
Berdasarkan kerangka analisis yang dikembangkan oleh De Angelis (2004) , konflik antara masyarakat  dengan  PT  EMM  tidak  sulit  terungkap  karena  masih  dalam  jenis enclosure tanah dan  sumber  daya  alam.  Sedangkan  mode enclosure cenderung  mengarah  pada  eksternalitas, yakni dengan meminjam tangan negara untuk menjauhkan masyarakat dari sumber daya alam

## Analisis Konflik PT Emas Mineral Murni di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.193
di lingkungannya, termasuk memanfaatkan celah-celah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di  sektor  pertambangan,  terdapat  banyak  celah  dalam  peraturan  perundang-undangan Indonesia,  dan  celah  tersebut  cenderung  dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  tertentu  dalam mencapai tujuannya (Pratama, 2009 ; Sarmadi, 2012 ; Putra, 2016 ; Buli et al., 2018 ). Perspektif ini melihat PT EMM memanfaatkan celah-celah regulasi yang tumpang tindih antara Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Aceh  sehingga  manuver  skema  penanaman  modal  yang  dilakukan  PT EMM  terlihat  sah  secara  hukum.  Padahal,  masyarakat  sudah  menyadari  bahwa  perubahan skema penanaman modal tersebut terjadi tidak lama setelah Gubernur mengeluarkan instruksi Moratorium  Izin  Usaha  Pertambangan  Mineral  Logam  dan  Batubara  pada  2014.  Secara sederhana,  perusahaan  tersebut  masih  perusahaan  yang  sama  meskipun  skema  penanaman modalnya  sudah  beralih  dari  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  ke  Penanaman  Modal  Asing ( Suhesti, 2018 ).
Berbeda  dengan  daerah  lain  di  Indonesia,  masyarakat  Aceh  dalam  konflik  ini  memiliki posisi tawar yang tinggi. Ada beberapa faktor, antara lain 1) Aceh merupakan daerah otonomi khusus yang memberikan kewenangan lebih besar kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur pengelolaan  sumber  daya;  2)  Masyarakat  Aceh  memiliki  pengalaman  konflik  yang  panjang, mulai  dari  masa  penjajahan  hingga  pasca  kemerdekaan.  Konflik  tersebut  diakhiri  dengan penandatanganan  MoU  antara  Aceh  dan  Pemerintah  Pusat  di  Helsinki  beberapa  tahun  lalu. Dengan demikian konflik dengan perusahaan tambang bukan lagi persoalan yang besar, sebab negara saja sudah pernah dilawan.
Pasca  eskalasi  konflik,  belum  ada  penyelesaian  pasti  sengketa  kewenangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh terkait perizinan PT EMM di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah. Di satu sisi, masyarakat berharap izin operasi PT EMM dicabut oleh Pemerintah Pusat, sedangkan di sisi lain, PT EMM berharap bisa melanjutkan kegiatannya yang  tertunda.  Tentu  saja,  ini  adalah  proses  tarik  menarik  yang  relatif  intens.  Sederhananya, perusahaan  telah  menghabiskan  banyak  sumber  daya  untuk  melakukan  aktivitas penambangan.  Sebaliknya,  masyarakat  menolak  perusahaan  ini  dan  dilarang  beroperasi  oleh Pemerintah  Aceh.  Bukan  hanya  karena  legalitas,  tetapi  yang  menjadi  masalah  adalah masyarakat tidak ingin perusahaan tambang mengeksploitasi sumber daya alam di tanahnya.

## 5. Kesimpulan
Konflik pertambangan dalam kasus PT EMM di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah ternyata  tidak  sesederhana  yang  diasumsikan  sebelumnya.  Dalam  hal  ini,  ada  banyak  pihak ( stakeholders )  yang  terlibat.  Kemudian,  sumber  konflik  juga  bukan  hanya  perebutan  sumber daya alam, tetapi ada persoalan kewenangan hukum yang saling terkait. Interaksi yang rendah antar  pemangku  kepentingan  ( stakeholders )  menyebabkan  konflik  tumbuh  dan  berkembang, seperti api dalam sekam,  banyak yang tidak menduga ketika hal itu diekpresikan. Sementara ini,  hasil  akhir  yang  diperoleh  adalah  sengketa  kewenangan  pemberian  Izin  Usaha Pertambangan (IUP) antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Konflik pertambangan yang terjadi di Aceh dan daerah lain harusnya membuat pemerintah membuka  mata  bahwa  sejatinya  kekayaan  sumber  daya  alam  harus  dimanfaatkan  sebaik- baiknya untuk kepentingan rakyat, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dalam Pasal 33 ayat 3. Bukan  hanya  untuk  kepentingan  korporasi  asing  atau  bahkan  segelintir  oknum  pejabat  yang memanfaatkan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil kerjasama. Pada akhirnya  keberpihakan  pemerintah  atau  pejabat  diuji  melalui  kebijakan  yang  diambil  untuk

## Analisis Konflik PT Emas Mineral Murni di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.193
menyelesaikan konflik, apakah tetap berpihak pada korporasi ataukah kepada masyarakat.
Penelitian  ini  memiliki  banyak  kekurangan,  yang  memungkinkan  dilakukannya  studi lanjutan yang lebih intensif dan mendalam. Kekurangan dalam penelitian ini adalah data yang dianalisis  bersumber  dari  halaman  berita online ,  sehingga  konstruksi  yang  terbentuk  belum dapat menggambarkan keseluruhan konflik dari berbagai aspeknya. Terlebih, karena penelitian ini bukan penelitian lapangan, maka tidak diperoleh data aktual dari lokasi konflik antara PT EMM  dengan  masyarakat  setempat,  baik  berupa  dokumentasi,  catatan  pengamatan,  maupun keterangan  dari  sumber  pertama  (pihak-pihak  yang  berkonflik).  Meski  demikian,  kelemahan dalam penelitian ini diharapkan dapat membuka jalan bagi penelitian selanjutnya, dengan data pendukung yang lebih lengkap dan analisis yang lebih mendalam dari satu aspek ke aspek lain dari konflik yang terjadi.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu selama penelitian ini dilakukan.

## 7. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
AceHTrend.com.  (2018,  November  2018).  Ramai-ramai  Tolak  PT.  EMM.  Retrieved  from: https://www.acehtrend.com/2018/11/18/ramai-ramai-tolak-pt-emm/
Akpalu,  W.,  &  Parks,  P.  J.  (2007).  Natural  resource  use  conflict:  gold  mining  in  tropical rainforest in Ghana. Environment and Development Economics , 55-72. Retrieved from from http://www.jstor.org/stable/44379330
Aminah,  A.  (2017). Tambang  Rakyat  Rentan  Konflik  (Studi  Kasus  Pertambangan  Emas  Rakyat  Di Gunong  Ujeun  Kabupaten  Aceh  Jaya ). Jurnal  Public  Policy , 3 (2),  183-192. https://doi.org/10.35308/jpp.v3i2.123
ANTARA  News  Aceh.  (2019,  April  11).  Humas  PT  EMM  mengaku  diintimidasi  massa  dan dipaksa teken petisi. Retrieved from:
https://aceh.antaranews.com/berita/71279/humas-pt-emm-mengaku-diintimidasi- massa-dan-dipaksa-teken-petisi
Apriyanto,  D.,  &  Harini,  R.  (2012).  Dampak  Kegiatan  Pertambangan  Batubara  Terhadap Kondisi  Sosialekonomi  Masyarakat  Di  Kelurahan  Loa  Ipuh  Darat,  Tenggarong,  Kutai Kartanegara. Jurnal Bumi Indonesia , 1 (3), 289-298. Retrieved from
http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/96
Asiamet  Resources.  (2019,  November  14).  Beutong  Copper  Gold.  Retrieved  from https://asiametresources.com/our_project/beutong-copper-gold/
BBC News Indonesia. (2019, April 12). Tambang emas di Aceh: Aktivis dan masyarakat  akan terus tolak rencana produksi PT EMM. Retrieved from:
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47891913
Buli,  W.,  Bakri,  S.,  &  Febryano,  I.  G.  (2018).  Kelembagaan  Pertambangan  Batubara  di  Hutan Rakyat. Jurnal Sylva Lestari, 6(3), 81-90. http://dx.doi.org/10.23960/jsl3681-90

## Analisis Konflik PT Emas Mineral Murni di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.193
CNBC  Indonesia.  (2018,  May  21).  RI  Punya  Kekayaan  Tambang  Rp  15.000  T  yang  Belum Tergali.  Retrieved  from https://www.cnbcindonesia.com/news/20180521040045-4- 15765/ri-punya-kekayaan-tambang-rp-15000-t-yang-belum-tergali
CNN  Indonesia.  (2018,  February  22).  Polri  Catat  240  Kasus  Hukum  di  Sektor  Pertambangan.
Retrieved from: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180222172759-85- 278120/polri-catat-240-kasus-hukum-di-sektor-pertambangan
De Angelis, M. (2004). Separating the doing and the deed: Capital and the continuous character of enclosures. Historical Materialism , 12 (2), 57-87. Retrieved from
https://doi.org/10.1163/1569206041551609
DetikNews. (2019a, April 11). PT. EMM Keluar dari Aceh dan Kamp Dibongkar dalam 24 Jam. Retrieved  from: https://news.detik.com/berita/d-4506641/pt-emm-kami-keluar-dari- aceh-dan-kamp-dibongkar-dalam-24-jam
DetikNews.  (2019b,  April  22).  Pemprov  Aceh  Cabut  Rekomendasi  Izin  PT.  EMM.  Retrieved from: https://news.detik.com/berita/d-4520302/pemprov-aceh-cabut-rekomendasi- izin-pt-emm
Down, C. G. & Stock, J. (1977). Environmental Impact of Mining . New York, United States: John Wiley and Sons.
Fisher,  E.,  Mwaipopo,  R.,  Mutagwaba,  W.,  Nyange,  D.,  &  Yaron,  G.  (2009).  “The  ladder  that sends  us  to  wealth”:  Artisanal  mining  and  poverty  reduction  in  Tanzania. Resources Policy , 34 (1-2), 32-38. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2008.05.003
Fisher, S., Ludin, J., Williams, S., Abdi, D. I., Smith, R., & Williams, S. (2001). Mengelola konflik: keterampilan dan strategi untuk bertindak . Jakarta, Indonesia: British Council.
Fringka,  Y.  (2016).  Resistensi  Berbasis  Adat:  Perlawanan  Masyarakat  Nagari  III  Koto,  Tanah Datar,  Sumatera  Barat,  Terhadap  Rencana  Tambang  Bukit  Batubasi. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi , 205-231. https://doi.org/10.7454/mjs.v21i2.4670
Gubernur Aceh. (2013, December 13). Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 15. Retrieved from https://ppid.acehprov.go.id/inpub/?keyword=Qanun  Aceh  Nomor  15  Tahun 2013 Pengelolaan Pertambangan Minerba
Gubernur Aceh. (2016, November 10). Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan
Aceh. Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 10. Retrieved from
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/34504/qanun-prov-nad-no-7-tahun-2016 Hidayat, R. (2020). Politik Teritorial dan Perampasan Tanah-Hutan di Desa Lingkar Tambang Bijih  Besi,  Kecamatan  Lede,  Kabupaten  Taliabu,  Provinsi  Maluku  Utara. Emik:  Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial , 3 (1), 1-16. https://doi.org/10.46918/emik.v3i1.491
Hilson, G. M. (2010). Enclaves of Wealth and Hinterlands of Discontent . Accra, Ghana: Third World Network-Africa.
HukumOnline.  (2015,  October  16).  Konflik  di  Wilayah  Tambang  Telah  Jadi  Penyakit  Sosial.
Retrieved  from https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt561f67b0661b6/konflik- di-wilayah-tambang-telah-jadi-penyakit-sosial/
Irwandi,  I.,  &  Chotim,  E.  R.  (2017).  Analisis  Konflik  Antara  Masyarakat,  Pemerintah  Dan Swasta. JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 7 (2), 24-42.
https://doi.org/10.15575/jp.v7i2.2414
Juniah, R., Dalimi, R., Suparmoko, M., & Moersidik, S. S. (2013). Dampak Pertambangan Batubara terhadap  Kesehatan  Masyarakat  Sekitar  Pertambangan  Batubara  (Kajian  Jasa  Lingkungan Sebagai  Penyerap  Karbon). Jurnal  Ekologi  Kesehatan,  12  (2),  128-138.  Retrieved  from

## Analisis Konflik PT Emas Mineral Murni di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.193
https://www.neliti.com/publications/80463/dampak-pertambangan-batubara- terhadap-kesehatan-masyarakat-sekitar-pertambangan
Kompas.com (2019a, April 9). Tolak Izin Tambang di Aceh, Demo Mahasiswa Ricuh di Kantor
Gubernur.
Retrieved
from: https://regional.kompas.com/read/2019/04/09/22375571/tolak-izin-tambang-di-aceh- demo-mahasiswa-ricuh-di-kantor-gubernur
Kompas.com. (2019b, April 11). 5 Fakta Demo Mahasiswa di Aceh Tolak Izin Tambang, Ricuh hingga  9  Kali  Tak  Ada  Tanggapan  Plt  Gubernur  Halaman  2  -  Kompas.com.  Retrieved from https://regional.kompas.com/read/2019/04/11/14523361/5-fakta-demo- mahasiswa-di-aceh-tolak-izin-tambang-ricuh-hingga-9-kali-tak?page=2
Kontan.co.id. (2019, April 12). ESDM: Soal PT EMM minta dicabut, nanti dulu. Retrieved from https://industri.kontan.co.id/news/esdm-soal-pt-emm-minta-dicabut-nanti-dulu Krippendorff, K. (1993). Analisis Isi: Pengantar dan Teori Metodologi . Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
Lacey,  H.  (2003). How  to  Resolve  Conflict  in  The  Workplace .  Jakarta,  Indonesia:  PT  Gramedia Pustaka Utama.
Liputan6.com. (2018, September 29). Gejolak Tambang Emas di Daerah Sakral Aceh. Retrieved from https://www.liputan6.com/regional/read/3653595/gejolak-tambang-emas-di- daerah-sakral-aceh
Listiyani,  N.  (2017).  Dampak  Pertambangan  Terhadap  Lingkungan  Hidup  di  Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-hak Warga Negara. Al-Adl: Jurnal Hukum , 9 (1), 67-86. Retrieved from https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/803 Maconachie,  R.  (2011).  Re ‐ agrarianising  livelihoods  in  post ‐ conflict  Sierra  Leone?  Mineral wealth  and  rural  change  in  artisanal  and  small ‐ scale  mining  communities. Journal  of International Development , 23 (8), 1054-1067. https://doi.org/10.1002/jid.1831 Merdeka.com.  (2019,  April  12).  Geger  Emas  di  Perut  Bumi  Aceh.  Retrieved  from https://www.merdeka.com/peristiwa/geger-emas-di-perut-bumi-aceh.html
Moleong,  L.  J.  (2007). Metodologi  Penelitian  Kualitatif :  Bandung,  Indonesia:  PT  Remaja Rosdakarya.
Mongabay.  (2018,  September  11).  Tegas!  Masyarakat  Beutong  Tolak  Perusahaan  Tambang Emas.  Retrieved  from: https://www.mongabay.co.id/2018/09/11/tegas-masyarakat- beutong-tolak-perusahaan-tambang-emas/
Mongabay  (2019,  April  14).  Janji  Plt  Gubernur  Aceh  pada  Masyarakat:  Akan  Gugat  Izin Tambang  PT.  EMM.  Retrieved  from: https://www.mongabay.co.id/2019/04/14/janji- plt-gubernur-aceh-pada-masyarakat-akan-gugat-izin-tambang-pt-emm/
Munawwaroh,  T.,  Zuhdi,  S.,  &  Wahyudi,  B.  (2018).  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam Penanganan  Konflik  Tambang  Emas  di  Kabupaten  Trenggalek,  Provinsi  Jawa  Timur.
Damai dan Resolusi Konflik , 4 (1), 45-72. Retrieved from
http://139.255.245.7/index.php/DRK/article/view/205
Prayogo,  D.  (2010).  Anatomi  konflik  antara  korporasi  dan  komunitas  lokal  pada  industri geotermal  di  Jawa  Barat. Makara,  Sosial  Humaniora , 14 (1),  25-34.  Retrieved  from http://www.ijil.ui.ac.id/index.php/humanities/article/view/568
Pratama, M. I. C. (2009). Kepastian Hukum Dalam Product Sharing Contract (Thesis). Universitas Islam Indonesia. Retrieved from https://fh.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH- UII-KEPASTIAN-HUKUM-DALAM.pdf
Pratama, S. (2018). Dimensi Ekonomi Politik Dalam Konflik Tata Kelola Pertambangan (Studi Kasus  Surat  Keputusan  Gubernur  Bangka  Belitung  Tentang  Penghentian  Sementara

## Analisis Konflik PT Emas Mineral Murni di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.193
Operasional Pertambangan Laut PT Timah, Tbk Tahun 2016). JWP (Jurnal Wacana Politik) , 3 (1), 40-53. https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16084
Putra,  D.  A.  (2016).  Eksistensi  Sistem  Hukum  Perizinan  Kegiatan  Pertambangan  Dalam Otonomi  Daerah  Sebagai  Salah  Satu  Instrumen  Hukum  Hak-Hak  Masyarakat .  Legality: Jurnal Ilmiah Hukum , 24(1), 12-26. https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4264 Putra, D. K. (2010). Potensi Konflik Komunitas Jawa Muslim Terhadap Etnis Berbeda Dan Penganut Agama  Lain  Di  Kota  Medan (Thesis).  Universitas  Sumatera  Utara.  Retrieved  from http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/22509
Putri, M. S. P., & Adi, A. P. (2020). The Myth of Economic Growth in Tumpang Pitu Gold Mine in Banyuwangi East Java. Jurnal Partisipatoris , 2 (1), 51–57. https://doi.org/10.22219/jp.v2i1.11746
Sarmadi,  A.  S.  (2012).  Penerapan  hukum  berbasis  hukum  progresif  pada  pertambangan  batu bara  di  Kalimantan  Selatan. Masalah-Masalah  Hukum , 41 (1),  8-19.  Retrieved  from https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4155
Satriani,  S.  (2015).  Hubungan  negara-warga  dan  demokrasi  lokal:  Studi  konflik  tambang  di Bima. Jurnal Penelitian Politik , 12 (2), 33-49. Retrieved from
http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/540
Sinarpidie.co.  (2019,  April  12).  Warga  Beutong  Ateuh  Kawal  Kepergian  PT  EMM  dari  Lokasi Tambang.  Retrieved  from https://sinarpidie.co/news/warga-beutong-ateuh-kawal- kepergian-pt-emm-dari-lokasi-tambang/index.html
Soares, A. J. (2004). The Impact of Corporate Strategy on Community Dynamics: A Case Study of  the  Freeport  Mining  Company  in  West  Papua,  Indonesia. International  Journal  on Minority and Group Rights , 11 (1–2), 115–142. https://doi.org/10.1163/1571811041631263 Suhesti,  I.  (2018). Pembentukan  Perusahaan  Cangkang  Oleh  Penanam  Modal  Asing  Di  Indonesia (Thesis). Universitas Airlangga. Retrieved from http://repository.unair.ac.id/id/eprint/70007
Suprayogo ,  I.,  &  Tobroni.  (2001 ) . Metodologi  Penelitian  Sosial-Agama .  Bandung,  Indonesia:  PT Remaja Rosdakarya.
Susan, N. (2009). Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer . Jakarta, Indonesia: PT Kencana Prenada Media Group.
Syah,  R.  F.  (2015). Menambang  Emas  di  Tanah  Using:  Kekuasaan  dan  Manajemen  Konflik  Pada Tambang Emas Tumpang Pitu di Kabupaten Banyuwangi (Master’s dissertation). Universitas Gadjah Mada. Retrieved from http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/81273 Presiden  Republik  Indonesia.  (2015,  February  12).  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  28.  Retrieved  from https://www.bphn.go.id/data/documents/15pp003.pdf
Republik  Indonesia.  (2002,  August  10).  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Retrieved  from https://peraturan.go.id/common/dokumen/lain- lain/1945/UUD1945PerubahanKeempat.pdf
Republik  Indonesia.  (2006,  August  1).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun
2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2006 Nomor 62. Retrieved from http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_11.pdf
Republik Indonesia. (2012, May 12). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

## Analisis Konflik PT Emas Mineral Murni di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.193
Nomor 116. Retrieved from
http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2012_7.pdf
Tirto.id (2019, April 12). Gejolak di Aceh: Mahasiswa dan Masyarakat Menolak Tambang Emas. Retrieved from: https://tirto.id/gejolak-di-aceh-mahasiswa-masyarakat-menolak- tambang-emas-dlXF
TRIBUNnews.com.  (2014,  September  30).  Mau  Apa  Aceh  Setelah  PT  Arun  Gulung  Lapak?
Retrieved  from https://aceh.tribunnews.com/2014/09/30/mau-apa-aceh-setelah-pt- arun-gulung-lapak
TRIBUNnews.com.  (2018,  September  21).  PT  EMM  Beri  Penjelasan  Terkait  Kasus  Penolakan Tambang  Emas.  Retrieved  from https://aceh.tribunnews.com/2018/09/21/pt-emm- beri-penjelasan-terkait-kasus-penolakan-tambang-emas
Usboko, I. (2016). Role Players Analysis dalam Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Kasus  Konflik  Pertambangan  Mangan  Di  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan,  Provinsi Nusa  Tenggara  Timur  Tahun  2010-2011). Politika:  Jurnal  Ilmu  Politik , 7 (1),  16-36. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/12561
WALHI Aceh. (2018a, December 19). Press Release: PT.EMM Tidak Memiliki IPPKH. Retrieved from: https://walhiaceh.or.id/press-release-pt-emm-tidak-miliki-ippkh/
WALHI  Aceh.  (2018b,  May  9).  Press  Release:  Walhi  Aceh  Tolak  PT.  EMM.  Retrieved  from: https://walhiaceh.or.id/press-release-walhi-aceh-tolak-pt-emm/
WALHI  Aceh.  (2019,  April  4).  WALHI  Ajukan  Kesimpulan  Para  Penggugat  pada  Sidang Gugatan  Izin  PT.  EMM.  Retrieved  from https://walhiaceh.or.id/press-release-walhi- ajukan-kesimpulan-para-penggugat-pada-sidang-gugatan-izin-pt-emm/
Wirawan. (2010). Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian . Jakarta, Indonesia: Salemba Humanika.
Yunita, C. E., & Hendrastomo, G. (2018). Konflik Tambang Emas Tumpang Pitu, Desa Sumber Agung, Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur. E-Societas , 7(3), 1-16. http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/view/12530
William, F., Rice, R. E., & Rogers, E. M. (1988). Research Methods and the New Media . New York, United States: Simon and Schuster.
Zhang, X., Yang, L., Li, Y., Li, H., Wang, W., & Ye, B. (2012). Impacts of lead/zinc mining and smelting on the environment and human health in China. Environmental monitoring and assessment , 184 (4), 2261-2273. https://doi.org/10.1007/s10661-011-2115-6

## __________________________

## Tentang Penulis
1. Dharma  Kelana  Putra ,  memperoleh  gelar  Magister  Antropologi  dari  Universitas  Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2020. Penulis adalah Pegawai Negeri Sipil Fungsional Umum di Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, Banda Aceh, Indonesia.
E-Mail: dharma.kelana@kemdikbud.go.id
2. Wahyu  Wiji  Astuti ,  memperoleh  gelar  Magister  Sastra  dari  Universitas  Gadjah  Mada, Indonesia,  pada  tahun  2014.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Sastra  Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, Indonesia.
E-Mail: wahyu_wiji@yahoo.com

## Analisis Konflik PT Emas Mineral Murni di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.193
3. Muhammad  Hafidz  Assalam ,  memperoleh gelar  Magister  Sastra  dari  Universitas  Gadjah Mada,  Indonesia,  pada  tahun  2015.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, Indonesia.
E-Mail: hafidzassalamku@gmail.com