Vol. 3 No. 1 (2021) pp. 37-52 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604

## Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan
Covid-19  di Indonesia

## Dian Kus Pratiwi
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia *email: dian.pratiwi@uii.ac.id
DOI : https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.929
Submitted: November 2020 Revised: Januari 2021 Accepted: Januari 2021

## ABSTRAK
Kata Kunci: Inovasi Kebijakan, Penanganan
Covid-19,
Otonomi Daerah
Kondisi  darurat  akibat  Covid-19  dalam  kerangka  negara  kesatuan tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  pusat,  namun perlu  peran  dan  tanggungjawab  pemerintah  daerah.  Hal  inilah penting  bagi  pemerintah  untuk  melakukan  inovasi  kebijakan penanganan  pandemi  Covid-19  tanpa  mengesampingkan  kebijakan yang  telah  di  keluarkan  oleh  pemerintah  pusat.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengidentifikasi  urgensi  dan  bentuk  inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19.
Penelitian  dilakukan  secara  yuridis  normatif  dengan  pendekatan kualitatif terhadap urgensi inovasi kebijakan pemerintah daerah dan bentuk  inovasi  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  penanganan Covid-19.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  inovasi  kebijakan pemerintah  daerah  dalam  penangangan  Covid-19  di  Indonesia penting dilakukan dengan alasan: 1) dalam konteks negara kesatuan terdapat  hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah;  2) adanya problematika  hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  secara  umum  maupun  dalam  penanganan  Covid-19  di Indonesia  mengakibatkan  ketidak  efektifan  kebijakan  penanganan Covid-19;  3)  sejumlah  peraturan  dan  kebijakan  pemerintah  pusat belum  cukup  efektif  mengatasi  pandemi  Covid-19;  4)  pemerintah daerah  memiliki  tanggung  jawab  langsung  kepada  masyarakat  di daerah;  5) bahwa  inovasi  kebijakan  merupakan  bagian  dari kepentingan  nasional  guna  melaksanakan  tujuan  bernegara  yang berpegang  pada  asas solus  populi  suprema  lex .  Bentuk  inovasi kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  dalam  penanganan
Vol. 3 No. 1 (2021)
pandemi  Covid-19  diantaranya:  1)  inovasi  kebijakan  terkait pemulihan  sektor  birokrasi  dan  pelayanan  masyarakat;  2) berkaitan dengan  sektor  kesehatan  dan  ketertiban  masyarakat;  dan  3) inovasi dibidang ekonomi dengan memberikan fasilitas perpajakan.

## ABSTRACT
Keywords: Policy Innovation, Handling Covid- 19, Regional Autonomy The  emergency  conditions  due  to  Covid-19  within  the  framework  of  a unitary state are  the central government's responsibility and the roles  and responsibilities  of  local  governments.  The  government  needs  to  innovate policies for handling the Covid-19 pandemic without overriding the central government's policies. This study aims to identify the urgency and forms of innovation in local government policies in handling the Covid-19 pandemic.
The  research  was  conducted  in  a  normative  juridical  manner  with  a qualitative  approach  to  the  urgency  of  local  government  policy  innovation and forms of local government policy innovation in handling Covid-19. The results  of  the  study  show  that  innovation  in  local  government  policies  in handling Covid-19 in Indonesia is important for the following reasons: 1) in the context of a unitary state, there is a relationship between the central and regional governments; 2) the existence of problematic relations between the central  government  and  regional  governments  in  general  as  well  as  in handling Covid-19  in  Indonesia,  resulting  in  the  ineffectiveness  of  policies for  handling  Covid-19;  3)  several  central  government  regulations  and policies have not been effective enough to overcome the Covid-19 pandemic; 4)  local  governments  have  direct  responsibilities  to  local  communities;  5) that policy innovation is part  of the national interest  in order to carry out the goals of the state adhering to the solus populi suprema lex principle. The forms of policy innovations carried out by local governments in handling the Covid-19 pandemic include 1) policy innovations related to the recovery of the  bureaucratic  sector  and  public  services;  2)  related  to  the  health  sector and public order; and 3) innovation in the economic field by providing tax facilities.

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  Wabah  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid  19)  telah ditetapkan  sebagai  pandemi  oleh  World  Health  Organization  (WHO).  Hal  ini mengingat  penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid  19)  tidak  hanya menjangkit  daratan  Cina  khususnya  Wuhan,  namun  juga  di  berbagai  negara dunia. Hal ini lah yang mengakibatkan saat ini negara-negara mengupayakan segala  daya  upaya  agar  dapat  memutus  rantai  penyebaran  virus  corona,  dan menekan angka penyebaran dan bertambahnya korban (Iswahyudi et al., 2020) . Untuk  mengatasi  covid-19  ini,  diperlukan  cara-cara  yang  tidak  biasa. Terlebih,  sistem  norma  hukum  diberlakukan  berdasarkan  undang-undang dasar  dan  perangkat  peraturan  perundang-undangan  yang  secara  resmi
Vol. 3 No. 1 (2021)
diadakan  untuk  mengatur  berbagai  aspek  yang  berkenaan  dengan penyelenggaraan  kegiatan  bernegara  pada  umumnya  dalam  keadaan  normal, namun pada keadaan tertentu juga memungkinkan adanya keadaan lain yang bersiat  tidak  normal,  dimana  sistem  hukum  yang  biasa  itu  tidak  dapat diharapkan  efektif  untuk  mewujudkan  tujuan  hukum  itu  sendiri (Sagama, 2016) .
Dalam  konteks  Negara  Indonesia,  instrumen  hukum  perihal  “keadaan bahaya”  dan  “hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa”  dapat    ditemukan landasan  hukumnya  dalam  Pasal  12  dan  Pasal  22  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 12 menegaskan bahwa  “Presiden  menyatakan  keadaan  bahaya,  syarat-syarat  dan  akibatnya keadaan  bahaya  ditetapkan  dengan  undang-undang”.  Perundang-udangan yang  merupakan  penjabaran  ketentuan  Pasal  12  yang  masih berlaku  sampai sekarang  adalah  Perppu  Nomor  23  Tahun  1959  tentang  Keadaan  Bahaya. Di dalam  Perppu  tersebut,  diatur  berbagai  hak berkenaan  dengan  pemberlakuan dan  pengakhiran  serta  tentang  syarat-syarat dan akibat hukum pemberlakuan keadaan  bahaya. Meskipun  secara  umum  keadaan  bahaya  dibedakan  antara keadaan  darurat  ( staat  van  beleg )  dan  keadaan  perang  ( staat  van  oorlog ), dalam UU  yang  terakhir  ini,  keadaan  bahaya  itu  dibedakan  menurut  tingkatannya antara keadaan darurat perang; keadaan darurat militer; dan keadaan darurat sipil (Nuh,  2011) .  Perkataan  keadaan  darurat  dianggap  identik  atau  meru- pakan  sinonim  dari  perkataan  keadaan  bahaya  Kondisi  darurat  sipil,  seperti timbulnya  ketegangan  sosial,  bencana  alam,  atau  yang  sejenisnya  dapat dimasukkan  ke  dalam  kategori  “ state  of  tension ”  atau  kondisi  tegang (Adhari, 2019) .
Kondisi  kedaruratan  akibat  Covid  ini  pemerintah  telah  menetapkan virus corona (Covid 19) sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana  Non-alam  Penyebaran Covid-19  sebagai  Bencana  Nasional (Samudro  &  Madjid,  2020) .  Sebelumnya Presiden  juga  telah  mengeluarkan  sejumlah  peraturan  dan  kebijakan, diantaranya  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.  1  Tahun 2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan untuk  Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid  19)  dan/atau dalam  Rangka  Menghadapi  ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan,  Peraturan  Pemerintah  No.  21 Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  Rangka
Vol. 3 No. 1 (2021)
Percepatan Pe- nanganan  Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019), Keputusan Presiden  No.  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019). Keppres Nomor  12 Tahun 2020  ttg  Penetapan  Covid  19  sebagai  Bencana  Nasional.  Permenkes  9  Tahun 2020  tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.
Sejumlah  peraturan  perundang-  undangan  diatas  penting  untuk dikeluarkan  pemerintah  dalam  penanggulangan  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid  2019).  Hal  ini  mengingat  beberapa  waktu  lalu  sempat  terjadi  miss koordinasi antara  pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penentuan kebijakan dan tanggungjawab terhadap masyarakat di daerah (Muhawarman et al.,  2017) .  Di  satu  sisi  langkah  beberapa  daerah  dalam  mengambil  inisiasi kebijakan  penanggulangan  penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid 2019)  dengan  membuat  kebijakan  “karantina wilayah”  atau  “ local  lockdown” secara  mandiri  sebelum  payung  hukum  dan  kebijakan  pemerintah  pusat diambil  dirasa  tepat,  namun  disisi  lain  juga  perlu  kebijakan  yang  tegas  dan jelas dalam penanggulangan Covid-19 di Indonesia (Suherman, 2020) .
Kondisi darurat  akibat  Covid-19  da lam  kerangka  negara  kesatuan  pun tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, namun juga perlu peran  dan  tanggungjawab  pemerintah  daerah (Ariyanto,  2020) .  Hal  inilah penting  bagi  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  inovasi  kebijakan penanganan pandemi Covid-19 tanpa mengesampingkan kebijakan yang telah di keluarkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut dalam perjalanannya hampir satu  tahun  ini,  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  telah  menginisiasi diberlakukanya  adaptasi  tatanan  kebiasaan  baru  atau  “ new  normal ”  di masyarakat (Mardiana  et  al.,  2020) .  Hal  ini  mengingat  Indonesia  tidak  dapat berlama-lama  dalam  situasi Covid-19  dengan  semakn  menurunya  ekonomi maupun  aspek  sosial  masyarakat  akibat  pandemi  Covid-19  ini  berlangsung. Lebih  dari  itu,  perlu  sebuah  kebijakan  strat-  egis  yang  dibangun  pemerintah pusat  maupun  daerah  dalam  menanggapi  tatanan new  normal dalam masyarakat, dengan tetap megedepankan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran  Covid-19 (Ilham  &  Renyaan,  2021) .  Untuk  itu  menjadi  menarik untuk di teliti terkait apa urgensi  inovasi kebijakan pemerintah daerah  dalam penanganan  pandemi  Covid-19  dan  bagaimanakah  bentuk  inovasi  kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19.
Vol. 3 No. 1 (2021)

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  dengan  mengkaji peraturan  perundang-undangan  serta  teori  yang  berkaitan  dengan  dengan hukum da rurat negara, bentuk negara kesatuan serta pemerintahan daerah di Indonesia.  Selanjutnya  data  yang  diperoleh  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif (Ishaq, 2017) .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Urgensi Inovasi Pemerintah Daerah dalam penanganan Covid-19
Gagasan  tentang  bentuk  negara  kesatuan  sendiri  jauh  sebelum kemerdekaan Indonesia. Seperti yang di kemukakan oleh Yamin bahwa “dasar unitarisme sejak Kongres Indonesia Muda (Sumpah Pemuda) 28 Oktober 1928 membuang  dasar  federalism  dan  kebusukan  rasa  kepulauan  tau  kedaerahan (insularisme  provincialism) dan  menanam  kesatuan  Indonesia  atas  dasar persatuan  bangsa,  daerah  tanah  air  dan  Bahasa  di  bawa  lindungan  satu bendera Merah-Putih” (Yamin, 2006) .
Negara  kesatuan  menurut Cohen dan  Peterson dapat dipahami  sebagai suatu  negara  dimana  pemerintah  pusat  menjalankan  kedaulatan  tertinggi dalam  negara  tersebut.  Agar  pemerintah  pusat  dapat  menjalankan  tugasnya dengan efektif maka aktivitasnya diawasi dan dibatasi langsung oleh undang- undang.  Seluruh  unit  pemerintahan  yang  dibentuk  dibawah  pemerintahan pemerintah  pusat  harus  tunduk  kepada  pemerintah  Pusat  secara organisasional  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Fred  Isjwara  mengemukakan  bahwa  negara  kesatuan  adalah  bentuk kenegaraan yang  paling  kokoh  dibandingkan  dengan  negara  federal  atau konfederasi,  karena  di  negara  kesatuan  terdapat  persatuan  ( union )  serta kesatuan  ( unity ) (Wasistiono,  2004) . Negara  kesatuan  memiliki  dua bentuk, pertaama  adalah  negara kesatuan  bersistem  sentralisasi  dan  negara  kesatuan bersistem desentrali sasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi seluruh urusan dalam negara langsung diatur oleh pemerintah pusat, semestara daerah akan  menjalankan  instruksi  dari  pemerintah  pusat  tersebut (Simandjuntak, 2016) .  Sedangkan  dalam  negara  kesatuan  bersistem  desentralisasi,  daerah- daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.
Menurut  Ni’matul  Huda,  dalam  desentralisasi  memang  tidak  mempu- nyai  suatu  definisi  yang  tunggal.  Apapun  definisi  desentralisasi  yang  dipilih, harus terjadi harmonisasi yang baik antara desentralisasi politik, administrasi,
dan fiskal. Desentralisasi politik pada intinya memberikan kewenangan kepada pemerintah  daerah  untuk  menjalankan  suatu  kebijakan (Thamrin,  2019) . Desentralisasi administrasi atau desentralisasi manajerial memberikan petunjuk bagaimana  implementasi  dari  pengalihan  kewenangan  fungsi  tersebut. Desentralisasi  fiskal  menyediakan pembiayaan  untuk  pengalihan  kewenangan tersebut (Kharisma, 2013) .
Bentuk  negara  kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan  amanat Undang-Undang  Dasar  1945.  Pasal  1  ayat 1 dengan tegas menyatakan bahwa "Negara  Indonesia  ialah  negara  kesatuan,  yang  berbentuk    Republik".  Prinsip yang terkandung pada negara kesatuan ialah, bahwa yang memegang tampuk kekuasaan  tertinggi  atas  segenap  urusan  negara  adalah  Pemerintah  Pusat ( central  government )  tanpa  adanya  gangguan  oleh  delegasi  atau  pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah ( local government ) (Barama, 2016) .
M Solly Lubis mengatakan bahwa  dalam  negara  kesatuan  terdapat asas bahwa  segenap  urusan-urusan  Negara  ini  tidak  dibagi  antara  Pemerintah Pusat  ( central  government ) sedemikian  rupa,  sehingga  urusan-urusan  Negara dalam  Negara  Kesatuan  itu  tetap  merupakan  suatu  kebulatan (eenheid) dan bahwa  pemegang kekuasaan  tertinggi  di  negara  itu  adalah  Pemerintah  Pusat (Lubis,  2007) . Bentuk  negara  kesatuan  sebagai  pilihan  dianggap  paling  tepat untuk  Indonesia.  Dalam  Pasal  18  UUD  NRI  ditegaskan  bahwa  Negara kesatuan  republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan  kota  itu  mempunyai  pemerintahan  daerah, yang  diatur  dengan  Undang- Undang.  Selanjutnya  hubungan  antara  pemerintah  pusat  dengan  daerah ditegaskan  pula  dalam  Pasal  18A  UUD  NRI  Tahun  1945,  bahwa  hubungan wewenang  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  propinsi, kabupaten, kota, atau antara propinsi dan kabupaten  dan  kota,  diatur dengan undang- undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan  keuangan,  pelayanan  umum,  pemanfaatan sumber  daya  alam  dan sumber  daya  lainnya  antara  pemerintahan  pusat  dan  pemerintahan  daerah diatur  dan  dilaksanakan  secara  adil  dan  selaras  berdasarkan  undang-undang (Nasution, 2011).
Bentuk  negara  kesatuan  yang  terdesentralisasi  yang  terdiri  atas pemerintahan  daerah  provinsi  dan  kabupaten  kota  ini  lah  yang  penyeleng- garaannya dilaksanakan melalui asas otonomi daerah beserta hubungan antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  yang  diatur  lebih  lanjut  dengan
Vol. 3 No. 1 (2021)
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (UU Pemda).  Dalam  konteks  negara  kesatuan,  tanggung  jawab  pelaksanaan pemerintahan  tetap  berada  di  tangan  pemerintah  pusat,  namun  dikarenakan salah  satu  asas  yang  dipergunakan  dalam  sistem  pemerintahan  di  Indonesia adalah  asas  negara  kesatuan  yang  didesentralisasikan  maka  ada  tugas-tugas yang diurus sendiri oleh daerah sehingga lahirlah hubungan kewenangan dan yang mengatur mekanisme keseimbangan tuntutan kesatuan dengan tuntutan otonomi yang pengawasan antara pusat dan daerah (Nur Wijayanti, 2017) .
Dilihat  dari  status  hierarkhi,  pemerintah  daerah  merupakan  wakil pemerintah  pusat  di  daerah  dalam  pelaksanaan  urusan-urusan  tertentu, namun disisi lain pemerintah daerah membawa status sebagai wakil rakyat di daerah yang dengan kewenangan otonominya dapat mengatur dan mengurus rumah  tangganya  sendiri  untuk  kepentingan  dan  kesejahteraan  rakyat  di daerah (Makhfudz, 2019) . Oleh karenanya dapat dikatakan desentralisasi yang dilaksanakan  di  daerah  bertujuan  politik  dan  ekonomi.  Tujuan  politik  dapat dilihat  dengan  tujuan  memperkuat  kedudukan  pemerintah  daerah,  aparat pemerintah  daerah  maupun  masyarakat  di  daerah,  dan  mempertahankan integrasi nasional dalam bingkai negara kesatuan. Sedangkan tujuan ekonomi, dapat  dilihat  dari  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  guna menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat (Hamid, 2011) .
Pola  hierarkhi  yang  diperlukan  adalah  memberi  keleluasaan  daerah untuk  menerapkan  kebijakan  dan  program  untuk  memajukan  daerah.  Suatu kebijakan  yang  memberikan  kepastian  dan  keterukuran  serta  jaminan  pada masyarakat  di  daerah.  Pemerintah  pusat  sebagai  pemegang  amanat kepentingan nasional  memiliki  tanggung  jawab  akhir  dan yang juga memiliki tugas  dan  fungsinya  sendiri.  Oleh  karenanya  dalam  realitasnya  terdapat problematika terdapat  hubungan  diantara  keduanya,  yakni pertama adanya hubungan  koordinasi,  bimbingan  dan  pengawasan   (korbinwas)  antar  jenjang pemerintahan  yang sejauh  ini  kesan yang  tampak seolah daerah  jalan sendiri- sendiri  dalam  membuat  kebijakan  bagi  daerahnya. Kedua, pemerintah  pusat sebagai  pembuat  NSPK  menjadi  kendala  bagi  daerah-daerah  dalam melaksanakan  otonomi, karena  terkunci  dengan  bagaimana  daerah membangun  daerah  sekaligus  ekonomi  di  daerah. Ketiga control  kuat  dari pemerintah pusat melalui NSPK akan dapat menciptakan sinkronisasi, sinergi, dan  koordinasi  antar  jenjang  pemerintahan  secara  realitas  terjadi  adalah kebalikannya (Zuhro, 2020) .
Fungsi  kordinasi  bimbingan  dan  pengawasan  yang  belum  efektif  ini menjadikan  daerah  seolah-olah  jalan  sendiri  untuk  mengatasi  persoalan- persoalan  yang  muncul  di  daerah.  Sehingga  menimbulkan  kesan  antara pemerintah  pusat  dan  daerah  belum  satu  perpektif  dalam  menjalankan otonomi.
Melihat pada hal-hal yang telah disampaikan diatas, problem hubungan pusat  dan  daerah  juga  terjadi  dalam  realitas  penanganan  Covid-19  dalam kerangka  negara  kesatuan  di  Indonesia. Pemerintah  pusat  telah  mengambil Langkah  dengan  mengeluarkan  beberapa  kebijakan  strategis  untuk  mitigasi Covid-19 diantaranya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem Keuangan untuk Penanganan  Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau  dalam  Rangka  Menghadapi  ancaman  yang  Membahayakan Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan,  Peraturan Kendali  sebagai  pembuat  norma, standar,  prosedur dan  kriteria  (NSPK)  yang memiliki  tugas  dan  fungsi  sendiri.  Sedangkan  pemerintah  daerah  sebagai bagian negara  kesatuan juga memegang amanat kepentingan nasional sebagai sub  sistem  pemerintah  nasional  Pemerintah  No.  21  Tahun  2020  tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona  Virus  Disease  2019  (Covid  2019),  Keputusan  Presiden  No.  11  Tahun 2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  Corona  Virus Disease 2019 (Covid 2019). Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Covid 19 sebagai Bencana Nasional. Permenkes 9 Tahun  2020 tentang Pedoman Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona  Virus  Disease  2019  hingga  Instruksi  Presiden Nomor  6  Tahun  2020 tentang  Peningkatan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan Dalam  Pencegahan  dan  Pengendalian  Corona  Virus  Disease  2019.  Namun dalam  realitasnya peraturan  perundang-undangan  maupun  kebijakan  yang  di keluarkan  oleh  pemerintah  pusat  belum  cukup  mampu  mengatasi  pandemi Covid-19  secara  efektif  di  Indonesia.  Tanggungjawab  penanganan Covid-19 memang  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  pusat  dengan  mengambil berbagai  kebijakan  strategis  di  Indonesia,  namun  banyak  pihak  menyatakan bahwa  kebijakan  ini  tidak  cukup  signifikan  mengatasi  Pandemi  Covid-19 hingga hampir satu tahun ini. Kebijakan penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah  pusat  melalui  3T ( testing,  tracing,  treatment )  dan  3M  tanggung jawab  terhadap  kesehatan  dan  keselamatan  masyarakat.  Oleh  karenanya
Vol. 3 No. 1 (2021)
kebijakan  pemerintah  daerah  acap  kali  lebih  responsif  di  bandingkan  oleh pemerintah pusat.
Pemerintah daerah yang lebih dahulu mengambil langkah antisipasi dan penanganan  Covid-19  tentu saja  tak  bermaksud  mendahului  atau 'membangkang'  pada  pemerintah  pusat. Secara  umum,  pastinya  mempunyai maksud baik, yaitu untuk melindungi masyarakat yang telah memberikannya 'mandat' secara konstitusional melalui pemilihan umum sebagaimana Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945. Secara sadar, tentu pemerintah daerah merasa mempunyai tanggung jawab atas kondisi wabah  yang terjadi di masyarakat, yang bahkan menyebabkan korban jiwa. Karena kesehatan merupakan salah satu kewajiban pemerintah  daerah  kepada  masyarakatnya,  sebagaimana  amanat  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah.  Sehingga  jika pemerintah daerah 'berdiam diri', tentu akan mendapatkan 'serangan' aksi dari masyarakat  untuk  menagih  tindakan  konkrit  atas  problem yang  terjadi  ini, akan  menjadi  'beban'  pemerintah  daerah  ketika  tidak  mengambil  langkah dengan cepat (Mandasari, 2021).
Tindakan  responsif  dan  inovatif  pemerintah  daerah  dalam  mengambil kebijakan-kebijakan  mengatasi  pandemi  Covid-19  yang  kadang  dirasa  masih tidak  efektif  menekan  penyebaran  Covid-19,  tata  regulasi  yang  dibuat  oleh pemerintah  pusat  acap  kali  terlambat  dan  belum  mampu  mengatasi masalah pandemi yang dibutuhkan masyarakat. Disisi lain di  level daerah pemerintah daerah sebagai wakil  pemerintah pusat dan wakil rakyat berimbulkan berbagai konflik  dengan  pemerintah  daerah  tentu  saja  tidak dapat  di  salahkan  secara keseluruhan. Hal ini mengingat, meskipun pemerintah daerah secara hierarkhi adalah wakil pemerintah pusat, namun secara politik pemerintah daerah meru- pakan  wakil  rakyat  di  daerah.  Selain itu,  secara  filosofi  tujuan  bernegara “melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan melaksanakan  ketertiban  dunia”  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab pemerintah  pusat,  namun  juga  perlu  tanggung  jawab  pemerintah  daerah dalam mewujudkannya, baik dalam  keadaan negara normal  maupun keadaan darurat negara seperti pandemi Covid19 saat ini.
Selain  itu  dalam  UU  No.  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah (UU Pemda) yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi, sebagaimana diatur dalam  Pasal  386  yang  menyatakan bahwa  “dalam rangka  peningkatan  kinerja  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah,
Pemerintah  Daerah  dapat melakukan  inovasi”.  Inovasi  seperti   yang  termuat dalam  Pasal  386  UU  Pemda  ini  juga  dapat  dimaksnai  inovasi  yang  berkaitan dengan penanganan Covid-19 di masing-masing daerah.
Terakhir,  urgensi  inovasi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  ini penting dilakukan dengan merujuk pada adagium Salus populi suprema lex yang berarti  keselamatan  rakyat  harus  menjadi  tujuan  yang  paling  utama.  Oleh karenanya,  pemerintah  daerah  menjadi  relevan  untuk  melakukan  inivasi kebijakan penangangan Covid 19 karena memiliki tanggungjawab besar untuk mewujudkan  kesehatan  dan  keselamatan  rakyat  di  masa  pandemi ini.  Tentu saja,  dalam  implementasinya tidak  hanya  berpijak  pada  asas  tersebut,  namun juga harus perpedoman pada konstitusi dan aturan hukum yang berlaku.

## 3.2 Bentuk Inovasi Kebijakan Pemerintah  Daerah
Setidaknya  ada  tiga  hal  yang dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah dalam  inovasi  penanganan  covid-19. Pertama berkaitan  dengan  pemulihan sektor  birokrasi  dan  pelayanan  masyarakat.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  dapat berpedoman pada:
1. SE  Menteri  PANRB  58/2020  Dalam  SE  ini  memuat  sistem  kerja    bagi Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementrian/Lembaga/Daerah untuk beradaptasi  dengan  tatanan  normal baru  produktif  dan  aman  Covid-19. Selain  itu  juga  terdapat penyesuaian  jam  kerja  bagi  ASN  baik Work  from Home (WFH), Work  from  Office (WFO),  maupun  perjalanan  dinas; management  SDM  dg  memperhatikan  kinerja  dan  disiplin  kerja; Infrastruktur  normal  baru:  prasarana,  IT  dan protokol  kesehatan  Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan public Kementrian/Lembaga/Daerah agar:
a. Melakukan  penyederhanaan  proses  bisnis  dan  standar  operasional prosedur  pelayanan  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi;
b. Menggunakan media informasi untuk penyamapaian standar pelayanan baru melakui media publikasi;
c. Membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan;
Vol. 3 No. 1 (2021)
d. Memastikan  bahwa  output  dari  produk  pelayanan  yang  dilakukan secara online maupun offline tetap sesuai dengan standar yang telah di tetapkan;
e. Memperhatikan  jarak  aman  ( physical  distancing ),  kesehatan,  dan keselamatan pegawai yang melakukan pelayanan langsun secara offline dengan protocol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan.
2. SE  Menteri  PANRB  No  64/2020  Dalam  surat  edaran  tersebut  memuat perjalanan  dinas  yang    kembali  diperbolehkan,  namun    dengan memperhatikan zona  penyebaran  Covid-19  dan  men gutamakan protocol kesehatan.
3. SE  Menteri  PANRB  No  67/2020  Surat  edaran  ini  merupakan  perubahan terhadap  SE  Menteri PANRB  No.58/2020.  Dimana   dilakukan  penyesuaian proporsi Work  from  Home (WFH)  dan Work from Office (WFO) berdasarkan zona kabupaten/kota.
Selain  itu  juga  dilakukan  pembedaan  terhadap  zona  terdampak, rendah,  sedang,  tinggi  terkait  dengan  pelayanan  masyarakat,  sebagai  contoh pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  telah  mengeluarkan  Peraturan Gubernur  No.  48  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Penyusunan  Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat di DIY dalam  Pencegahan  dan  Pengendalian  Covid-19.  Peraturan  Gubenur  ini menjadi  salah  satu  kebijakan  pemerintah  daerah  guna  mengatur  kegiatan pelayanan  publik  dan  perekonomian masyarakat  di  Yogyakarta  tetap  berjalan namun juga tetap mengedepankan pencegahan dan pengendalian Covid- 19.
Kedua, berkaitan dengan inovasi di sektor kesehatan dan/atau ketertiban masyarakat.  Lahirnya  Inpres  6  Tahun  2020  Peningkatan  Disiplin  Dan Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan Dalam  Pencegahan  Dan  Pengendalian Covid  19  memberikan  peluang  kepada  pemerintah  dalam  hal  ini  Gubernur, Bupati,  dan  Walikota  untuk  membentuk  Peraturan  Gubernur,  Peraturan Bupati,  maupun  Peraturan  Walikota  terkait  Penegakan  Hukum  Protokol Kesehatan  berdasarkan  kearifan  lokal di  masing-masing  daerah.  Di  dalam peraturan  kepala  daerah  tersebut,  tidak  hanya  berisi  edukasi  secara  massif terkait  dengan  protokol  Covid-19  maupun  PHBS  dalam  masyarakat,  namun juga  dapat  mengatur  sanksi  bagi  individu,  kelompok,  maupun  pelaku  usaha yang  melanggar  ketentuan  dalam  peraturan  lepala  daerah  tersebut,  yang dalam pelaksanaanya dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti TNI maupun Polri.
Vol. 3 No. 1 (2021)
Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarya  sendiri  telah  ada  beberapa  peraturan kepala  daerah  terkait,  berkenaan  dengan  ketertiban  masyarakat  dalam  upaya penanggulangan  Covid-19,  diantaranya  di  level  provinsi  Gubernur  DIY  telah mengeluarkan  Peraturan  Gubernur  (Pergub)  Nomor  77  Tahun 2020  tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan  dan  Pengendalian  Covid-19.  Aturan  ini  meliputi  pelaksanaan, monitoring  dan  evaluasi,  sanksi,  sosialisasi  dan  partisipasi,  serta  pendanaan. Pada  ruang  lingkup  pelaksanaan,  subjek  pengaturan  mencakup  perorangan, pelaku  usaha,  dan pengelola,  penyelenggara  atau  penanggung  jawab  tempat dan  fasilitas  umum.  Di  Kabupaten  Sleman,  Bupati  mengeluarkan  Peraturan Bupati  Sleman No. 37.1 Tahun 2020 tentang Penerapan Disipin dan Penegakan Hukum  Protokol  Kesehatan  sebagai  Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian Covid-19 dan juga mengeluarkan Intruksi Bupati Sleman No. 443/0021 tentang Peningkatan  Kewaspadaan  dan penaganan  terhadap  Resiko  Penularan  Infeksi Covid-19.  Kemudian  Peraturan  Bupati  Bantul  No.  79  Tahun  2020  tentang Adaptasi  Kebiasaan  Baru  Protokol  Kesehatan  Pencegahan  Covid-19,  dan sejumlah peraturan kepala daerah di wilayah DIY lainya.
Dengan  adanya  peraturan  kepala  daerah  ini,  secara  payung  hukum telah memadai dalam pening- katan ketertiban masyarakat dalam pencegahan Covid-19, namun perlu optimalisasi pelaksanaan  dari peraturan kepala daerah tersebut  oleh  semua pihak  baik  pemerintah  daerah  perangkat  daerah,  dan masyarakat, sehingga dapat menekan angka  penyebaran Covid-19 khususnya di DIY.
Disisi  lain  dari  segi  formalitas,  pembentukan  peraturan  kepala  daerah ini  memunculkan  pertanyaan  kesesuaian  isi  pengaturan  yang  berlaku  secara umum yang diatur dengan peraturan kepala daerah ini apakah tepat atau tidak. Saat ini Perkada atau Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan  Wali  Kota)  menjadi  sesuatu  yang  penting  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perkada sudah menjadi salah satu jenis peraturan  perundang-undangan.  Perkada  menjadi  salah  satu  produk  hukum daerah  berbentuk  pengaturan  selain  Perda  dan  Peraturan  DPRD.  Perkada menjadi  pilihan  penyusun,  perumus,  dan  pembentuk  peraturan  perundang- undangan  di  lingkungan  Kementerian/Lembaga  untuk  menjadi  kuasa peraturan  perundang-undangan  dan  untuk  melaksanakan  Perda  (Peraturan Daerah),  serta  Perkada  sebagai  pelaksana  perintah  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  dan  dibentuk  berdasarkan  kewenangan.
Vol. 3 No. 1 (2021)
Pengaturan  atas  Perkada  sebagai  kuasa  peraturan  perundang-undangan  dan untuk  melaksanakan  Perda  merupakan  bagian  pengaturan  yang  ditetapkan dalam  Pasal  246  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah, “Untuk melaksanakan Perda atau atas  kuasa peraturan perundang-undangan,  kepala  daerah  menetapkan  Perkada”.  Pengaturan Perkada  sebagai  pelaksana  perintah  peraturan  perundang-  undangan  yang lebih tinggi dan diben- tuk berdasarkan kewenangan ditetap- kan dalam Pasal 8 ayat  (2)  Undang-  undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh  Peraturan Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan kewenangan”. Namun disisi lain, dalam keadaan tertentu pejabat publik dalam hal ini adalah kepala daerah memiliki kewenangan untuk membetuk peraturan kebijakan  dalam  bentuk  peraturan  kepala  daerah  dengan  syarat  adanya kewenangan diskresi yang dimiliki pejabat publik untuk mengambil kebijakan secara cepat untuk mengatasi  kondisi darurat tersebut.
Melihat  pertimbangan  tehadap  jangkauan  materi  muatan  peraturan kepala  daerah  dan  pelaksana  perintah  dari  peraturan  perundang-undangan diatasnya,  dan  di  dukung  dengan  kenyataan  bahwa  Covid-19  ini  merupakan jenis  penyakit  dengan  tingkat  penularan  yang  tinggi  (seperti  HIV  dan Hepatitis)  kedepan  perlu  diatur  lebih lanjut  dalam  Peraturan  Daerah  di  level Provinsi maupun Kabupaten/Kota terkait pencegahan penyakit menular, yang memungkinkan tidak hanya Covid-19 maupun jenis penyakit lain yang telah di temukan,  namun  juga  memungkinkan  untuk  jenis  penyakit  dengan  resiko penyebaran  tinggi.  Pengaturan  lebih  lanjut  dalam  level  peraturan  daerah  ini juga  agar  lebih  bersifat  menyeluruh  tidak  hanya  berkaitan  dengan  sejumlah himbauan dan  larangan  dalam  penanggulangan  Covid-19  maupun  penyakit lainya, namun juga agar lebih komprehensif mengatur mengenai upaya-upaya pencehagan dan pengendalian, pemantauan, pemulihan, maupun pengawasan terhadap jenis penyakit menular (Widayatun & Fatoni, 2013) .
Ketiga, inovasi  dibidang  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah,  diantaranya  yakni  memberikan  fasiltas  perpajakan  seperti  adanya penundaan pembayaran pajak terdampak seperti hotel,  restoran, parkir dalam kurun  waktu  tertentu,  memperpanjang  jatuh  tempo  PBB dalam  kurun  waktu tertentu, penghapusan  denda  tarif  retribusi  tertentu,  melakukan  stimulus  dan
Vol. 3 No. 1 (2021)
pemberdayaan UMKM, dan peningkatan  serapan  anggaran  keuangan daerah. Dengan setidaknya tiga inovasi yang telah dibahas di atas, pemerintah daerah diharapkan  akan  lebih  siap  dalam  pelaksanaan  tatanan  kebiasaan  baru  ( new normal ) dimasa yang akan datang.

## 4. KESIMPULAN
Inovasi  kebijakan  pemerintah  dae  rah  menjadi  penting  dilakukan dalam  penanganan  pandemi  Covid-19  karena  Peran  Gubernur  dalam berapa  alasan,  yakni pertama dalam  konteks  negara  kesatuan  terdapat hubungan  antara pemerintah  pusat  dan  daerah  baik  hubungan kewenangan, keuangan,  maupun  hubungan  pengawasan, kedua adanya  problematika hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  secara  umum maupun  dalam  penanganan  Covid-19  di  Indonesia mengakibatkan  ketidak efektifan  kebijakan  penanganan  Covid-19  yang  dilakukan  oleh  pemerintah pusat dan daerah. Ketiga, sejumlah peraturan dan kebijakan pemerintah pusat belum cukup efektif mengatasi pandemi Covid-19. Kempat, pemerintah daerah sebagai  bagian  pemerintah  pusat  dan  wakil  rakyat  di  daerah  memiliki tanggung  jawab  langsung  kepada  masyarakat  di  terhadap  Kesehatan  dan keselamatan  rakyat  di  daerah. Kelima, bahwa  inovasi  penanganan  Covid-19 yang  dilakukan  pemerintah  daerah  sebagai  bagian dari  kepentingan  nasional guna melaksanakan  tujuan  bernegara  yang  berpegang  pada  asas solus  populi suprema lex .
Bentuk  inovasi  kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  dalam penanganan pandemi Covid-19 diantaranya pertama, mengefektifkan berkaitan dengan  pemulihan  sektor  birokrasi  dan  pelayanan  masyarakat. Kedua, berkaitan dengan inovasi di sektor kesehatan dan/atau ketertiban masyarakat. Ketiga, inovasi  dibidang  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah   daerah, diantaranya yakni memberikan fasiltas perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhari,  A.  (2019).  Ambiguitas  Pengaturan  Keadaan  Bahaya  dalam  Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Dialogia Iuridica , 11 (1), 43–61.
Ariyanto,  B.  (2020).  Pengelolaan  Hubungan  Antar  Pusat  dan  Daerah. Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum , Edisi Khus (Oktober), 37–57.
Barama,  M.  (2016).  Pelaksanaan  Pemerintahan  Daerah  dan  Penerapan  Sanksi Adiminstrasi dalam Peraturan Daerah. Jurnal Hukum Unsrat , 22 (5), 28–39.
Vol. 3 No. 1 (2021)
Hamid,  A.  (2011).  Otonomi  Daerah  dan  Pelayanan  Publik. Jurnal  Academica , 03 (01), 535–546.
Ilham,  &  Renyaan,  D.  (2021).  Edukasi  Membudayakan  Protokol  Kesehatan Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Di  Kampung  Yobeh  Distrik  Sentani Kabupaten  Jayapura. JMM  (Jurnal  Masyarakat  Mandiri) , 5 (1),  12–23. http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/3186/pdf
Ishaq.  (2017).  Metode  Penelitian  Hukum  Dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta Disertasi. In ALFABETA, cv .
Iswahyudi,  F.,  Darwin,  M.,  Hadna,  A.  H.,  &  Kutanegara,  P.  M.  (2020). Kontekstualisasi Adopsi Kebijakan: Studi Kasus Kebijakan Pengendalian Covid-19  di  Korea  Selatan. Jurnal  Borneo  Administrator , 16 (2),  117–136. https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.682
Kharisma,  B.  (2013).  Desentralisasi  Fiskal  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi :
Sebelum  Dan  Sesudah  Era  Desentralisasi  Fiskal  Di  Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan , 14 (2), 101–119.
Lubis,  M.  S.  (2007). Pergeseran  Garis  Politik  dan  Perundang-Undangan  Mengenai Pemerintah Daerah, . Alumni.
Makhfudz,  M.  (2019).  Kontroversi  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah. ADIL:  Jurnal Hukum , 3 (2), 380–406. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.816
Mandasari,  Z.  (2021). Tarik  Menarik  Penanganan  Covid-19 .  Ombudsman.Go.Id. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel%0A--tarik-menarik- penanganan-covid-19 %0A
Mardiana,  U.,  Novitriani,  K.,  Virgianty,  D.  P.,  &  Irmayanti,  E.  (2020).  Upaya Peningkatan Kebiasaan Mencuci Tangan Sebagai Bagian Dari Gerakan 3 M  Melalui  Donasi  Sabun  Cuci  Tangan  Hasil  Produksi  Tim  Kelompok Pengabdian. Jurnal Pengabdian Masyarakat , 1 (2), 57–66.
Muhawarman,  A.,  Ayuningtyas,  D.,  &  Misnaniarti,  M.  (2017).  Formulasi Kebijakan  Komunikasi  Untuk  Pelaksanaan  Program  Pembangunan Kesehatan. Media Kesehatan Masyarakat Indonesia , 13 (2), 97. https://doi.org/10.30597/mkmi.v13i2.1980
Nasution,  F.  A.  (2011).  Kebijakan  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat Dan Daerah Pasca Reformasi. Jurnal Hukum & Pembangunan , 18 (3), 381–404. https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no4.257
Nuh, M. S. N. S. (2011). Hakekat Keadaan Darurat Negara (State of Emergency)
Sebagai  Dasar  Pembentukan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 18 (2), 229–246. https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art5
Nur  Wijayanti,  S.  (2017).  Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Dalam  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23
Vol. 3 No. 1 (2021) Tahun 2014. Jurnal Media Hukum , 23 (2), 186–199.
https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199
Sagama,  S.  (2016).  Analisis  Konsep  Keadilan,  Kepastian  Hukum  dan Kemanfaatan  dalam  Pengelolaan  Lingkungan. Mazahib , 15 (1),  20–41. https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590
Samudro,  E.  G.,  &  Madjid,  M.  A.  (2020).  Pemerintah  Indonesia  Menghadapi Bencana  Nasional  Covid  -19  Yang  Mengancam  Ketahanan  Nasional. Jurnal Ketahanan Nasional , 26 (2), 132. https://doi.org/10.22146/jkn.56318
Simandjuntak,  R.  (2016).  Sistem  Desentralisasi  Dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  Perspektif  Yuridis  Konstitusional. Journal  de  Jure , 7 (1), 57. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512
Suherman, D. (2020). Peran Aktor Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Mengatasi Penyebaran COVID-19 Di Indonesia. Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah , 2 (2), 51–62.
https://doi.org/10.15575/jbpd.v2i2.9383
Thamrin, A. (2019). Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata
Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik  di  Bidang  Kesehatan. Al-Adalah:  Jurnal Hukum Dan Politik Islam , 4 (1), 33–51.
https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.130
Wasistiono,  S.  (2004).  Kajian  Hubungan  antara  Pemerintah  Pusat  dengan Pemerintah  Daerah  (Tinjauan  dari  Sudut  Pandang  Manajemen Pemerintahan). Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah , 1 (2), 9.
Widayatun,  &  Fatoni,  Z.  (2013).  Permasalahan  Kesehatan  dalam  Kondisi Bencana:Peran  Petugas  Kesehatan  dan  Partisipasi  Masyarakat  (Health Problems  in  a  Disaster  Situation :  the  Role  of  Health  Personnels  and Community Participation). Jurnal Kependudukan Indonesia , 8 (1), 37–52.
Yamin, M. (2006). Proklamasi dan Konsitusi Re publik Indonesia . Djambatan.
Zuhro, S. (2020). Relasi Pemerintah Pusat dan Daerah Era Covid-19 .
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License