## Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 11, No.1.
Nasab Bayi Tabung dalam Perspektif Agama Islam: Tinjauan Hukum

## Ahmad Hasanuddin
Universitas Islam Nahdlatul Ulama setiarizqijepara@yahoo.com
Miswan Ansori
Universitas Islam Nahdlatul Ulama miswan@unisnu.ac.id Abstract
Keywords: Lineage, Test- Tube Babies, Law
This  research  examines  the  status  of  test-tube  babies  from  an  Islamic perspective, focusing on legal, ethical, and social implications related to In Vitro  Fertilization  (IVF)  technology.  Employing  normative  juridical  and descriptive analytical approaches, this study analyzes legal regulations and data from interviews with Islamic law experts, medical professionals, and family law experts, as well as relevant literature. The findings indicate that according to Islamic law, children born through IVF from a legally married couple are considered legitimate. However, legal uncertainties arise when third-party donors are involved. Indonesian civil law currently lacks specific regulations regarding the status of test-tube babies, leading to complex issues such as inheritance rights and child custody. This research emphasizes the need for comprehensive regulations developed through collaboration among legal, medical, religious, and community experts to address the legal, ethical, and social issues surrounding test-tube babies in Indonesia from an Islamic perspective.  These  findings  contribute  to  a  better  understanding  and resolution of related issues.
Abstrak
Kata Kunci: Nasab, Bayi Tabung, Hukum
Penelitian  ini  mengkaji status bayi  tabung dari  perspektif  Islam,  dengan fokus pada implikasi hukum, etika, dan sosial terkait teknologi Fertilisasi In Vitro  (IVF).  Menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  deskriptif analitis, studi ini menganalisis regulasi hukum dan data dari wawancara dengan  pakar hukum Islam,  medis,  dan  keluarga,  serta  literatur terkait. Temuan  menunjukkan  bahwa  menurut  hukum  Islam,  anak  yang  lahir melalui  IVF  dari  pasangan  suami  istri  sah  dianggap  sah.  Namun, ketidakpastian hukum muncul jika melibatkan donor pihak ketiga. Hukum perdata  Indonesia  belum  memiliki  regulasi  khusus  tentang  status  bayi tabung,  menimbulkan  masalah  seperti  hak  waris  dan  hak  asuh  anak. Penelitian  ini  menekankan  perlunya  regulasi  komprehensif  yang dikembangkan  melalui  kolaborasi  pakar  hukum,  medis,  agama,  dan masyarakat  untuk  mengatasi  masalah  hukum,  etika,  dan  sosial  seputar bayi tabung di Indonesia dari perspektif Islam. Temuan ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik dan penyelesaian masalah terkait.
Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  medis  telah memberikan berbagai solusi inovatif untuk masalah  kesehatan  yang  kompleks.  Salah satu terobosan signifikan adalah teknologi bayi  tabung  (In  Vitro  Fertilization/IVF), yang  telah  memberikan  harapan  baru  bagi pasangan yang mengalami kesulitan dalam memiliki anak.
Teknologi ini melibatkan pembuahan sel telur  oleh  sperma  di  luar  tubuh  wanita dalam kondisi laboratorium yang terkendali.  Setelah  pembuahan  berhasil, embrio yang dihasilkan kemudian ditanamkan  kembali  ke  dalam  rahim wanita, memungkinkan terjadinya kehamilan.
Namun, keberhasilan teknologi ini tidak hanya  membawa  implikasi  medis  dan kebahagiaan bagi pasangan yang sebelumnya tidak memiliki harapan untuk memiliki  anak,  tetapi  juga  menimbulkan berbagai  pertanyaan  hukum,  etika,  dan sosial  yang  kompleks,  terutama  dalam konteks agama Islam.
Salah  satu  isu  utama  yang  menjadi perdebatan  adalah  status  nasab  bayi  yang
lahir  melalui  proses  bayi  tabung.  Nasab, atau garis keturunan, memiliki makna yang sangat penting dalam hukum Islam, karena berkaitan dengan identitas, hak waris, dan berbagai aspek hukum keluarga lainnya.
Penelitian  terdahulu  telah  membahas beberapa  pandangan  terkait  nasab  bayi tabung  dalam  hukum  Islam.  Misalnya, menurut  pandangan  yang  diuraikan  oleh Zulfikar  (2019),  anak  yang  lahir  melalui teknologi bayi  tabung  dianggap  sah  dalam Islam  jika  sperma  dan  ovum  berasal  dari pasangan  suami  istri  yang  sah.  Namun, teknologi ini juga menimbulkan pertanyaan baru yang belum terjawab secara memadai dalam literatur hukum Islam klasik maupun kontemporer.
Hakim  (2018)  menekankan  bahwa meskipun  ada  panduan  umum  dalam hukum Islam tentang reproduksi, belum ada konsensus  yang  jelas  mengenai  nasab  bayi tabung,  terutama  jika  melibatkan  donor sperma atau ovum dari pihak ketiga. Hal ini menciptakan  ketidakpastian  hukum  yang memerlukan kajian lebih mendalam untuk memberikan  kepastian  hukum  bagi  semua pihak yang terlibat.
Selain itu, dalam konteks hukum perdata Indonesia, sebagaimana diuraikan oleh Aziz (2020),  belum  ada  regulasi  khusus  yang mengatur  status  nasab  bayi  tabung. Ketidakjelasan ini mengakibatkan berbagai implikasi  sosial  dan  hukum  yang  rumit, seperti masalah hak waris, kepemilikan, dan hak asuh anak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam nasab bayi tabung dalam perspektif  hukum  Islam,  serta  implikasi etika dan sosial yang muncul dari teknologi ini.  Dengan  pendekatan  yuridis  normatif dan  deskriptif  analitis,  penelitian  ini  akan menganalisis  data  dan  pandangan  dari berbagai  sumber  hukum  Islam  serta implikasinya dalam konteks hukum perdata di Indonesia.
Diharapkan  penelitian  ini  dapat memberikan  kontribusi  yang  signifikan dalam  mengembangkan  pemahaman  yang lebih  komprehensif  dan holistik  mengenai nasab  bayi  tabung.  Hal  ini  penting  untuk menyusun  regulasi  yang  tidak  hanya  adil dan  sesuai  dengan  nilai-nilai  agama  dan budaya, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi semua pihak  yang  terlibat,  termasuk  anak  yang
dilahirkan  melalui  teknologi  ini.  Dengan demikian,  penelitian  ini  dapat  membantu mengatasi tantangan hukum dan etika yang terkait dengan teknologi bayi tabung dalam masyarakat Muslim di Indonesia.
Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis  normatif  dan  deskriptif  analitis untuk  mengkaji  nasab  bayi  tabung  dalam perspektif  agama  Islam,  serta  implikasi hukumnya.  Pendekatan  ini  dipilih  karena mampu  memberikan  gambaran  yang  jelas mengenai  ketentuan  hukum  yang  berlaku serta analisis mendalam mengenai masalah yang dihadapi.
Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder  yang  diperoleh  dari  berbagai literatur,  termasuk  buku  referensi,  jurnal ilmiah,  artikel,  dan  dokumen  resmi  yang membahas  mengenai  nasab  bayi  tabung dalam  hukum  Islam  dan  hukum  perdata Indonesia.  Sumber  data  juga  mencakup fatwa  dari  lembaga  keagamaan  seperti Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  serta analisis dari pakar hukum.
Data  yang  masuk  kemudian  dianalisis menggunakan  teknik  analisis  kualitatif, dimaksud  sebagai  langkah  melibatkan
pengorganisasian  data,  pengkodean,  dan penginterpretasian  untuk  menemukan pola,  tema,  dan  hubungan  yang  relevan dengan  nasab  bayi  tabung.  Dan  content analysis  dimaksud  untuk  membantu memahami  konteks  dan  implikasi  dari berbagai  pandangan  mengenai  nasab  bayi tabung.
Status  Hukum  Keperdataan  Bayi  Tabung dan  Hubungan  Nasabnya  Ditinjau  dari Hukum  Islam  dan  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata
Perdebatan mengenai keabsahan hukum bayi tabung telah menjadi sorotan utama di kalangan  Ulama  dan  Cendekiawan  agama Islam,  dengan  beragam  pandangan  dari berbagai mazhab dalam Islam.
Sebagian  Ulama  meyakini  bahwa teknologi  bayi  tabung  dapat  dihalalkan dengan  syarat-syarat  tertentu.  Pertama, apabila  sperma  yang  ditabung  dan dimasukkan  ke  dalam  rahim  wanita bukanlah  sperma  dari  pihak  lain,  maka hukumnya  haram.  Kedua,  jika  sperma tersebut  adalah  milik  suami  istri,  namun cara  pengambilannya  tidak  sesuai  dengan aturan  syariah,  maka  hukumnya  juga haram. Ketiga, jika sperma yang digunakan
adalah  sperma  suami  istri  dan  proses pengambilannya  sesuai  dengan  ketentuan syariah,  serta  dimasukkan  ke  dalam  rahim istri sendiri, maka hukumnya diperbolehkan.
Namun,  terdapat  perbedaan  pendapat antara  Imam  Ibnu  Hajar  dan  Imam  Romli mengenai status anak yang dihasilkan dari sperma tersebut. Menurut Imam Ibnu Hajar, anak  tersebut  tidak  dapat  dihubungkan secara  langsung  dengan  pemilik  sperma secara mutlak (baik muhtarom atau tidak), sedangkan  menurut  Imam  Romli,  anak tersebut dapat dihubungkan dengan syarat bahwa sperma tersebut dikeluarkan dengan cara yang benar.
اهعضو ةفطن نم الله دنع مظعأ كرشلا دعب بنذ نمام نب ميشلها نع نادلا نبا هاور .هل ليحلا محر فى لجر يرغصلا عمالجا ئاطلا كلام
Tidak  ada  dosa  yang  lebih  besar  setelah syirik  (menyekutukan  Allah  )  disisi  Allah dari pada spermanya seorang laki-laki yang ditaruh pada rahim wanita yang tidak halal baginya.  (HR.  Ibnu  Abid-dunya  dari Hasyim bin Malik al-Thoi).
Hadis lain menyebutkan: (Jurjawi, 1885)
نمؤي ناك نم هيخأ عرز هءام ينقسي لاف رخلآا مويلاو للهبا
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali menyiram air (spermanya)  pada  lahan  tanaman  (rahim) orang lain.
Dalam sumber lain disebutkan (Al-Qalyubi, 1800)
هيفن همزل هنم هناكما عم هنم سيل هنأ ملع دلوب تنأ ولو مارح هنم سيل نم قاحلتسا نمضتي يفنلا كرت نلأ
Apabila  seoarang  perempuan  datang dengan  membawa  anak,  dan  diketahui bahwa anak tersebut bukan dari suaminya, dan dapat mungkin dari suaminya (namun secara  yakin  tidak  dari  suaminya).  Maka wajib  meniadakan  (menolak  mengakui), karena  bila  tidak  dilaksanakan  penolakan, dapat  dimasukan  nasab  dari  orang  yang tidak haram (suaminya).
Dijelaskan  juga  dalam  sumber  lain  (Al- Bujairimi, 1418)
ناورم هدمتعا ام ىلع طقف هجورخ لاح مترلمحا نيلمبا دارلما و جوزلا ملتحا اذا امك لوخدلا لاح مترمح يرغ ناك تذخأ اذه نإف بينجا نيم نم هنأ ةناظ اهجرف في هينم ةجوزلا ةدعلا بتجو لوخدلا لاح مترمح يرغو جورلخا لاح مترمح نبلا افلاخ دمتعلما ىلع ءطولا لبق ةجوزلا تقلط اذإ هب هررق امك ينلالحا في امترمح نوكي نأ برتعي هنلأ رجح انخيش .
Yang  dimaksud  mani  muhtarom  (mulia) adalah  pada  waktu  keluarnya  saja,  seperti
yang  dikuatkan  Imam  Romli,  meskipun tidak  muhtarom  pada  waktu  masuk. Contoh: suami bermimpi keluar mani, dan istrinya  mengambilnya  (air  mani  tersebut) lalu  dimasukan  ke  farjinya  dengan persangkaan, bahwa air mani tersebut milik laki- laki lain (bukan suaminya) maka hal ini dinamakan mani muhtarom keluarnya, tapi tidak  muhtarom  waktu  masuknya  ke  farji, dan dia wajib punya iddah (masa penantian) jika  suaminya  menceraikan  sebelum disetubuhi.  Menurut  yang  mu'tamad, berbeda  dengan  pendapatnya  imam  ibnu hajar  yang  mengatakan,  kriterianya  harus muhtarom  keduanya  (waktu  masuk  dan keluar).
Dan  pada  sumber  lain  (Abi  bakar  ibn Muhammad al Husayni as Syafi’i, 1995)
لمح انهلأ زاج هتما وا هتأرما ديب ةينم لجرلا نىمتسا ول اهعاتمتسا
Jika  seorang  suami  sengaja  mengeluarkan air  maninya  dengan  perantara  tangan istrinya,  atau  tangan  perempuan  amatnya, maka  boleh,  karena  perempuan  tersebut tempat istima' (senang-senang) bagi seorang suami.
Masalah  bayi  tabung  atau  inseminasi buatan menurut pandangan Islam termasuk
masalah  kontemporer  ijtihadiah,  karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik di dalam  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah  bahkan dalam kajian fikih klasik sekalipun.
Oleh  karena  itu  jika  hendak  dikaji menurut hukum Islam, maka harus dengan memakai  metode  ijtihad  yang  lazimnya dipakai  oleh  para  ahli  ijtihad,  agar  dapat ditemukan  hukumnya  yang  sesuai  dengan prinsip  dan jiwa  al-Qur’an dan  as-Sunnah yang  merupakan  sumber  pokok  hukum Islam.
Kajian  masalah  bayi  tabung  atau inseminasi  buatan ini  harus  menggunakan multidisipliner  oleh  para  ulama  dan cendekiawan muslim dari berbagai disiplin ilmu  yang  relafan,  agar  dapat  diperoleh kesimpulan  hukum  yang  benar-benar proporsional  dan  mendasar,  misalnya  ahli kedokteran,  biologi,  hukum,  agama,  dan etika.  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia tentang bayi tabung atau inseminasi buatan,
Dewan  Pemimpin  Majelis  Ulama Indonesia menfatwakan:
1) Bayi  tabung  yang  dilakukan  dengan sel  sperma  dan  ovum  dari  pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah
(boleh), sebab hal ini termasuk ikhtiar berdasaran kaidah-kaidah agama.
2) Bayi  tabung  yang  dilahirkan  dari pasangan  suami  istri  dengan  titipan Rahim  istri  lain  (misalnya  dari  istri kedua  dititip  pada  istri  pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah sadd  az-zari’ah,  sebab  hal  ini  akan menimbulkan  masalah  yang  rumit dalam  kaitannya  dengan  masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai  ovum  dan  ibu  yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).
3) Bayi  tabung  dari  sperma  yang dibekukan  dari  suami  yang  telah meninggal  dunia  hukumnya  haram berdasarkan  kaidah  sadd  az-zari’ah, sebab  hal  ini  akan  menimbulkan masalah  yang  pelik,  dalam  kaitannya dengan  penentuan  nasab  maupun dalam kaitannya dengan kewarisan.
4) Bayi  tabung  yang  sperma  dan ovumnya  diambil  dari  salah  satu pasangan  bukan  suami  istri  yang  sah hukumnya  adalah  haram,  karena  itu statusnya  sama  dengan  hubungan
kelamin  antar  lawan  jenis  di  luar pernikahan yang tidak sah (zina), dan berdasarkan  kaidah  sadd  az-zari’ah yaitu  untuk  menhindari  terjadinya perbuatan zina.
Tinjauan Tentang Bayi Tabung
Bayi    tabung    atau    inseminasi    buatan merupakan    terjemahan    dari  Artificial Insemination.  Dalam  bahasa  Indonesia orang  menyebutnya  dengan  pemanian buatan,  pembuahan    buatan,  atau penghamilan buatan. Saat  ini  bayi  tabung bukanlah  hal  yang  asing  di  telinga masyarakat Indonesia.
Bayi  tabung  merupakan  aplikasi teknologi  dalam  bidang  reproduksi manusia.  Bayi  tabung  adalah  suatu  upaya untuk memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan  sel  sperma  dan  ovum sehingga  terjadi  pembuahan  dalam  suatu wadah  yang  khusus  yang  hanya  bisa dilakukan  oleh  petugas  medis.  Karena proses pembuahan berasal dari wadah maka masyarakat  menamankannya  dengan  bayi tabung.
Proses  Teknik  Bayi  Tabung  Ditinjau Dari Kesehatan. Pelaksanaan program bayi tabung  di  Indonesia  diperbolehkan.
Berdasarkan  peraturan  kesehatan  RI ditegaskan  bahwa  hanya  pasangan  suami istri yang diperbolehkan untuk melakukan prosedur ini. Dengan kata lain, sperma yang digunakan  harus  sperma  suami,  bukan sperma donor.
Dalam  UU  No  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  Pasal  127  ayat  1  yang  berbunyi “upaya  kehamilan  di  luar  cara  alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
a) hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
b) dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  yang mempnyai  keahlian  dan  wewenang untuk itu; dan
c) pada  fasilitas  pelayanan  kesehatan tertentu.
Ayat  2  berrbunyi  “ketentuan  mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana  dimaskud  ayat  (1)  diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
Kedudukan  Hukum  Anak  Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung.
a) Kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung
menggunakan sperma suami dan sel telur isrti
Di dalam Pasal 250 KUPerdata diatur tentang pengertian anak sah yakni tiap- tiap  anak  yang  dilahirkan  atau ditumbuhkan  sepanjang  perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Selanjutnya  dalam  Pasal  42  Undang- Undang  No.  16  Tahun  2019  tentang Perubahan  atas  UndangUndang  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai akibat dari perkawinan yang sah.
Pada  prinsipnya  pendapat  di  atas menyetujui  tentang  penggunaan  proses bayi  tabung  asalkan  menggunakan sperma dan sel telur dari pasangan suami istri  yang  sah  dalam  ikatan  perkwainan dan  kemudian  embrionya  di  masukkan ke dalam rahim sang istri.
Selanjutnya  anak  hasil  dari  teknik bayi  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai anak  sah.  Anak  sah  adalah  anak  yang mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang sama dengan anak yang dilahirkan secara alami.  Oleh  karena  anak  itu  dilahirkan oleh  pasangan  suami  istri  yang  sah,
sperma dan sel telur dari pasangan suami istri  yang  sah,  serta  yang  mengandung dan  melahirkan  adalah  istri  dari  suami. Dalam  hal  ini  teknik  inseminasi  buatan hanya  hanya  untuk  membantu  proses pembuahan  saja.  Dan  pembuahan tersebut terjadi dalam tabung gelas atau cawan,  dan  proses  selanjutnya  tetap berada dalam rahim sang istri.
b) Kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui  proses  bayi  tabung  dari  sperma donor.
Masalah anak sah sudah diatur dalam Pasal  250  KUHperdata  dan  Pasal  42 Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Pasal  250  KUHPerdata bebunyi, “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau di tumbuhkan sepanjang perkawinan,  memperoleh  si  suami sebagai  bapaknya”.  Selanjutnya  dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  berbunyi  “anak  sah  adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.
Jika dilihat dari Pasal ini maka dalam menentukan  status  hukum  anak  yang dilahirkan  melalui  proses  bayi  tabung dari sperma donor, jelaslah bahwa anak itu  dikatakan  anak  sah.  Karena dikandung  dan dilahirkan dalam  ikatan perkawinan yang sah.
Tetapi  jika  dilihat  dari  hukum Islamnya  maka  anak  tersebut  bukanlah anak  sah.  Karena  dalam  Islam  hal tersebut adalah haram.
Sperma dari pendonor tidak diketahui asal  usul  atau  nasabnya, sehingga dapat menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan warisan.
Bayi  tabung  dapat  dibolehkan  jika sperma  dan  sel  telur  berasal  dari pasangan  suami  istri  yang  sah.  Bayi tabung diharamkan jika:
(1) Sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang tidak sah.
(2) Penggunaan  teknologi  bayi  tabung dari  pasangan  suami  istri  yang ditipkan di rahim perempuan lain.
Implementasi  Aturan  Mengenai  Teknologi Bayi Tabung Di Indonesia
Di Indonesia persoalan yang berhubungan dengan teknologi bayi tabung
timbuldisebabkan karena peraturan perundang-undangan  yang  mengatur tentang kedudukan hukum anak yang lahir melalui  proses  bayi  tabung  belum  ada. Hukum  positif  di  Indonesia  hanya mengatur tentang pengertian anak sah yang dilahirkan  secara  alami,  bukan  melalui proses bayi tabung (Mariana, 1997).
Status hukum seorang anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur  secara  tegas  tentang  kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung baik yang menggunakan benih dari  pasangan  suami  istri  yang  sah  yang kemudian embrionya ditransplantasikan ke rahim sang istri, dimana salah satu benihnya berasal dari oranglain kemudian ditransplantasikan  ke  rahim  sang  istri maupun  benih  yang  bersal  dari  pasangan suami  istri  kemudin  ditanamkan  ke  rahim ibu pengganti (surrogate mother).
Sedangkan  dalam  hukum  negara  hanya mengatur  secara  tegas  mengenai  anak  sah, pengesahan  anak  luar  kawin,  dan pengakuan terhadap anak luar kawin. Pasal
250  KUHPerdara  dan  Pasal  42  Undang- Undang  No.  16  Tahun  2019  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan  anak  sah  adalah  anak  yang dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat  dari perkawinan yang sah.
Kedua Pasal tersebut tidak menyinggung tentang asal-usul sel air mani dan sel telur yang digunakan. Peraturan hukum tersebut hanya  terkesan  menjelaskan  bahwa  jika anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka sah lah kedudukan anak tersebut dalam hukum.
Simpulan
Inseminasi buatan dengan sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah dan ditransfer ke dalam rahim istri dimana sel telur berasal maka diperbolehkan dalam Islam dan menjadi anak sah. Kemudian bayi tabung yang dilahirkan dari pasangan suami istri  dengan  titipan  rahim  istri  lain (misalnya dari  istri  kedua dititip  pada istri pertama),  bayi  tabung dari  sperma  yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia,  bayi  tabung  yang  sperma  dan ovumnya diambil dari salah satu pasangan bukan  suami  istri  yang  sah  hukumnya
adaalah  haram,  karena  hal  tersebut  dapat menimbulkan  masalah  yang  rumit  dalam kaitannya  dengan  penentuan  nasab maupun dalam kaitannya dengan kewarisan.
Hubungan nasab anak yang lahir melalui proses bayi tabung atau inseminasi buatan belum dijelaskan, sehingga hukum positif di Indonesia  hanya  mengatur  bagaimana proses  teknik  bayi  tabung  yang  boleh dilaksanakan  sesuai  dengan  Undang- Undang  No.  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan Pasal 127.
Persoalan  yang  berhubungan  dengan teknologi  bayi  tabung  timbul  disebabkan karena  peraturan  perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan hukum anak yang lahir melalui proses bayi tabung belum  ada.  Hukum  positif  di  Indonesia hanya  mengatur  tentang  pengertian  anak sah  yang  dilahirkan  secara  alami,  bukan melalui  proses  bayi  tabung.  Status  hukum seorang  anak  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  dan  Undang- Undang  No.  16  Tahun  2019  tentang Perubahan    atas    Undang-Undang    No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  tidak
mengatur  secara  tegas  tentang  kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung baik yang menggunakan benih dari  pasangan  suami  istri  yang  sah  yang kemudian embrionya ditransplantasikan ke rahim sang istri, dimana salah satu benihnya berasal  dari  orang  lain  kemudian  di transplantasikan  ke  Rahim  sang  istri maupun  benih  yang  bersal  dari  pasangan suami  istri  kemudin  ditanamkan  ke  rahim ibu pengganti (surrogate mother).
Sedangkan  dalam  hukum  negara  hanya mengatur  secara  tegas  mengenai  anak  sah, pengesahan  anak  luar  kawin,  dan pengakuan terhadap anak luar kawin.
Daftar Pustaka
Abi  bakar  ibn  Muhammad  al  Husayni  as Syafi’i, T. (1995). Kifayatul akhyar fi hal ghayatul  ikhtisar.  Dar  al  Kotob  Al
Ilmiyah.
Al-Bujairimi,  S.  bin  U.  bin  M.  (1418).
Bujairimi Iqna’ IV: 36. dar el-fikr.
Al-Qalyubi, S. (1800). Hasyiyah al Qaliyubi.
dar el-fikr.
Asy’ari, A.-H. A.-I. J. A. R. bin A. B. al-M. as-S.  asy-S.  al-.  (1997).  Kutub  Jam’u shogir. dar el-fikr.
Aziz,  F.  (2020).  Regulasi  Teknologi Reproduksi  Manusia:  Perspektif Hukum  Positif  Indonesia.  Jurnal Hukum & Sosial, 15(1), 67–80.
Hakim,  M.  (2018).  “Permasalahan  Hukum dalam Teknologi Bayi Tabung.” Jurnal Hukum & Keadilan, 12(3), 201–215.
Jurjawi, A. A. Al. (1885). Hikmatu Tasyri’ wal
wafatuhu. dar el-fikr.
Laksono,  B.  (2020).  "Pandangan  Hukum
Islam  Terhadap  Bayi  Tabung:  Suatu Analisis Yuridis. Jurnal Hukum Islam,
14(2), 123–136.
Mariana. (1997). StudiPerbandingan Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif Terhadap Nasab Bayi Tabung. Skripsi.
Rahman,  A.  (2021).  Pandangan  Hukum Islam  tentang  Bayi  Tabung:  Sebuah Analisis  Kritis.  Jurnal  Hukum  &

## Agama, 16(1), 34–47.
Sondakh,  H.  (2015).  Apsek  Hukum  Bayi
Tabung Di Indonesia. Lex Administratum, 3(1).
Zulfikar,  R.  (2019).  "Implikasi  Hukum Teknologi Bayi Tabung dalam Hukum Islam  dan  Hukum  Positif.  Jurnal
Hukum & Pembangunan, 23(1), 45–58.