## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 4, Nomor 1, 2024

## Authors
1 Lilis Christine Lesmana
2 Lenny Dwinijanti
3 Leonathan Setiawan
4 Yuyut Prayuti
Affiliation 1,2,3,4 Universitas Islam Nusantara
Email lesmana.christine@gmail.com

## Date Submission
3 November 2023
Date Accepted 30 January 2024
Date Published 30 January 2024

## DOI
10.52249
PENGARUH  STATUS  KEPEGAWAIAN DAN  TUNTUTAN  PROFESIONALISME

## TERHADAP PENGUPAHAN TENAGA KESEHATAN

## Abstract
In  many  cases,  the  wages  of  health  workers  are  still  below  the average  regional/provincial  minimum  wage  (UMR/UMP).  This can  have  an  impact  on  the  motivation  and  fulfilment  of  health workers' performance standards. In addition, the high level of risk in  the  work  environment  requires  physical  and  spiritual  fitness which costs money. Based on these problems, this research tries to examine  the  influence  of  employment  status  and  demands  for professionalism on the wages of health workers for nursing health workers,  who  have  the  largest  number  in  both  government  and private institutions. This type of research is normative-empirical, the  data  used  is  secondary  data.  Secondary  data  was  obtained from  library  research  sourced  from  Institute  reports,  official government  statistics,  regulations  as  primary,  secondary,  and tertiary legal sources. From the results of the study, information was  obtained  that  employment  status  and  professional responsibilities have a significant influence on wage standards in the  form  of  salaries  and  allowances  for  ASN/PPPK  which  are regulated  in  applicable  laws  and  regulations.  Meanwhile,  in private institutions, the amount is regulated in the non-employee agreement  for  state  civil  servants  (private  sector),  given  in accordance  with  the  work  agreement  or  collective  work agreement.
Keywords:  Employment  Status,  Health  Personnel Profesionalism, Rumenaration,

## Abstrak
Masih  banyak  terjadi  upah  tenaga  kesehatan  masih  di bawah  rata-rata  upah  minimum  regional/  provinsi (UMR/UMP).  Hal  tersebut  dapat  berdampak  pada motivasi dan pemenuhan standar kinerja tenaga kesehatan.
Ditambah lagi tingkat resiko tinggi pada lingkungan kerja membutuhkan  kesamaptaan  jasmani  dan  rohani  yang membutuhkan  biaya.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut, penelitian  ini  mencoba  mengkaji  pengaruh  status kepegawaian  dan  tuntutan  profesionalisme  terhadap pengupahan  tenaga  kesehatan  pada  tenaga  kesehatan perawat,  yang  memiliki  jumlah  terbesar  baik  di  institusi pemerintah  dan  swasta.  Penelitian  berjenis  normatif- empiris, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan  yang bersumber  dari  laporan  Lembaga,  statistik  resmi pemerintah,  peraturan-perundangan  sebagai  sumber hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Dari  hasil  kajian
1 Lilis Christine Lesmana, 2 Lenny Dwinijanti, 3 Leonathan Setiawan, 4 Yuyut Prayuti Universitas Islam Nusantara
diperoleh  informasi  bahwa  status  kepegawaian  dan tanggung  jawab  professional  berpengaruh  signifikan  pada standar  pengupahan  berupa  Gaji  dan  Tunjangan  untuk ASN/PPPK  yang  diatur  di  dalam  peraturan-perundangan yang berlaku. Sedangkan pada institusi swasta besarannya diatur  di  dalam  perjanjian  non-pegawai  aparatur  sipil negara  (swasta)  diberikan  sesuai  dengan  perjanjian  kerja atau kesepakatan kerja bersama
Kata  Kunci:  Profesionalisme,  Pengupahan,  Status Kepegawaian, Tenaga Kesehatan

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  bidang  kesehatan  selama  RPJMN  2020-2024  pada  dasarnya ditujukan  untuk  meningkatkan  kualitas  kesehatan  masyarakat.  Dimulai  peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan menerapkan pola hidup sehat bagi setiap orang, guna mewujudkan  derajat  kesehatan  yang  optimal.  Kesehatan  masyarakat  sebagai  salah  satu unsur kesejahteraan telah diamanatkan oleh pembukaan UUD  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan adalah salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) mendasar yang harus diwujudkan  dalam  bentuk  pelaksanaan  berbagai  upaya  pelayanan  kesehatan  oleh pemerintah  kepada  seluruh  rakyat  Indonesia,  melalui  penyelenggaraan  pembangunan kesehatan yang terintegrasi, berkualitas, terjangkau,  dan berkelanjutan (Permenkes, 2022). Sistem pelayanan kesehatan saat ini khususnya di era digitalisasi bergantung pada sumber daya  manusia  bidang  kesehatan  yang  handal  dan  kompeten  sesuai  kemajuan  teknologi, agar  bisa  berjalan  secara  efektif  (Pritasari,  2020).  Tenaga  kesehatan  dengan  jumlah  dan kualitas  yang  memadai  sangat  penting  untuk  diwujudkan,  khususnya  di  daerah  3T (terdepan,  terpencil,  dan  tertinggal)  untuk  mencapai  indikator  pelayanan  kesehatan  yang optimal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Serta  secara langsung mempengaruhi kualitas layanan  kesehatan  yang  diberikan,  baik  oleh  institusi  pelayanan  kesehatan  pemerintah maupaun swasta (CISDI, 2022).
Bangsa  Indonesia  tengah  mengalami  bonus  demografi,  di  mana  secara  komposisi kependudukan  populasi  usia  produktif  melampaui  usia  non-produktif  dengan  persentase 68%.  Bonus  demografi  merupakan  potensi  positif  dimana  jumlah  usia  produktif mendominasi,  apabila  berhasil  maka  akan  menjadi  motor  pendorong    kemajuan  negara. Namun di sisi lain ada ancaman penuaan populasi ( ageing-population ) seperti saat ini dialami negara  Jepang  jika  tidak  bisa  meningkatkan  daya  saing  SDM  di  era  bonus  demografi (Nasution,  2021).  Penuaan  populasi  ( ageing-population )  menjadi  fenomena  yang  dialami banyak  negara  maju  seperti    Jepang,  Taiwan,  Korea,  dan  Jerman  (Sholihin,  2022).  Lansia yang ketika usia produktif  tidak difasilitasi oleh pemerintah untuk menjadi profesional di bidangnya,  menerima  remunerasi  yang  layak,  tidak  punya  tabungan  dan  lainnya,  akan membebani  negara  dan  masyarakat  saat  purna  tugas  (SEFILA,  2016).  Menyambut  kondisi tersebut,  Indonesia  dituntut  dapat  memaksimalkan  kontribusi  bonus  demografi  untuk menciptakan  produktivitas  guna  mencapai  target  perkembangan  GDP  8%  per  tahun (Kemenkes,  2020).  Demi  mencapai  tingkat  kompetensi  global,  Indonesia  perlu meningkatkan  produktivitas  sampai  40%,  yang  bisa  dicapai  melalui  peran  aktif  dan kontribusi  efisiensi  sistem  kesehatan.  Namun,  hambatan  tidak  terduga  dalam  pencapaian
1 Lilis Christine Lesmana, 2 Lenny Dwinijanti, 3 Leonathan Setiawan, 4 Yuyut Prayuti Universitas Islam Nusantara
pembangunan  kesehatan  nasional  terjadi  pada  tahun  2020,  kejadian  pandemi  COVID-19 menyebabkan disrupsi besar-besaran dalam skala global (Muhyiddin, 2020).
Pandemi  COVID-19  menjadi  ujian  tersediri  bagi  kesiapan  sistem  kesehatan  secara nasional. Ketersediaan tenaga kesehatan profesional masih sangat rendah, lebih rendah dari standar  WHO  dan  rata-rata  negara  Asia  Tenggara.  Hanya  terdapat  0,62  dokter  per  1.000 penduduk  dibandingkan  dengan  1,0  per  1.000,  mengacu  standar  WHO.  Jumlah  dokter spesialis  lebih  rendah  lagi,  hanya  terdapat  0,12  dokter  spesialis  per  1.000  penduduk dibandingkan median Asia Tenggara di 0,20/1.000 penduduk  (DPR, 2023). Peran strategis sumber  daya  manusia  kesehatan  yang  berkualitas  menjadi  indikator  keberhasilan operasional skenario ideal keseimbangan antara Layanan Primer ( Primary Care ) dan Fungsi Pelayanan  Kesehatan  Masyarakat.  Dalam  konteks  perencanaan  masa  depan  dibutuhkan peningkatan  jumlah,  kualitas,  dan  pemerataan  tenaga  kesehatan.  Pemerataan  tenaga kesehatan  diamanatkan  PP  Nomor  67  tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Tenaga  Kesehatan, pada Pasal 14 ayat 7, Pasal 16 ayat 2, Pasal 38 ayat 3, Pasal 40 sampai Pasal 48, Pasal 74 ayat 3  dan  Pasal  84.  Peraturan  Pemerintah  tersebut  adalah  upaya  konkrit  untuk  mendukung pemerataan  tenaga  kesehatan  (kuantitas  dan  kualitas),  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan kesehatan,  serta  peningkatan  akses  seluruh  lapisan  masyarakat  terhadap  pelayanan kesehatan.  Upaya  menjamin  pelayanan  yang  berkualitas  meliputi,  pembinaan  teknis, sumpah  dan  janji  profesi  nakes,  pemindahtugasan  nakes,  dan  pelatihan  tenaga  kesehatan pemerintah dan swasta (Permenkes, 2022).
Data  Kementerian  Kesehatan  yang  diolah  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  menunjukkan tenaga kesehatan  di  Indonesia  pada  2022  mencapai 1,4  juta  orang.  Ternyata  jumlah  nakes paling banyak adalah perawat dengan jumlah 563 ribu orang. Setelahnya disusul oleh bidan dengan jumlah 336 ribu orang (BPS, 2022).
Gambar 1. Komposisi Jumlah Tenaga Kesehatan 2022
1 Lilis Christine Lesmana, 2 Lenny Dwinijanti, 3 Leonathan Setiawan, 4 Yuyut Prayuti Universitas Islam Nusantara
Pada posisi ketiga adalah tenaga medis dengan jumlah 176 ribu orang. Tenaga medis yang dimaksud meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis, baik lulusan  di  dalam  maupun  di  luar  negeri  yang  diakui  oleh  pemerintah  sesuai  dengan Undang-Undang  No.  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran.  Berikutnya  ada  tenaga kefarmasian  atau  apoteker  sebanyak  121  ribu  orang.  Diikuti  biomedika  sejumlah  75  ribu orang  (Kemenkes,  2022).  Dari  berbagai  bidang  tenaga  kesehatan  dalam  lingkup  PP  No. 67/2019,  jumlah  paling  sedikit  adalah  psikolog  klinis  sebanyak 1,2 ribu  orang  dan  tenaga kesehatan  tradisional,  hanya  sejumlah  422  orang.    Jumlah  tenaga  kesehatan  eksisting tersebut masih kurang dibandingkan kebutuhan saat ini dan ke depan. Berdasarkan sistem Informasi  SDM  Kementerian  Kesehatan  pada  tahun  2022,  diketahui  gambaran  tentang masih terbatasnya sebaran dan minimnya jumlah tenaga kesehatan di daerah. Ada 586 dari 10.373  (5,65%)  Puskesmas  tidak  memiliki  dokter,  sebanyak  5.498  dari  10.373  (53%) Puskesmas tidak memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar Permenkes No. 75/2014. Sebanyak 268 dari 646 (41,49%) RSUD belum memiliki 7 jenis Dokter Spesialis (Anak, Obgin, Bedah,  Penyakit  Dalam,  Anestesi,  Radiologi,  dan  Patologi  Klinik)  sesuai  Permenkes  No. 3/2020. Ditambah lagi kebutuhan pada institusi kesehatan swasta yang semakin banyak dan berkembang di kota-kota besar seluruh Indonesia (DPR, 2023).
Namun  di  sisi  lain,  banyak  tenaga  kesehatan  yang  mengeluhkan  status kepegawaiannya  yang  belum  jelas,  padahal  memikul  beban  tanggungjawab  berat  terkait kesehatan  dan  keselamatan  pasien  dan  tuntutan  profesionalisme  yang  tinggi  (jam  kerja, peningkatan  kompetensi,  dan  etika  profesi)  (Hutomo  et  al.,  2020).  Status  kepegawaian honorer membuat para tenaga kesehatan sulit untuk memperoleh pengupahan yang sesuai dengan tugasnya. Bahkan masih banyak terjadi upah tenaga kesehatan masih di bawah rata- rata upah minimum regional/ provinsi (UMR/UMP) atau upah minimum Kabupaten/Kota (Al Fithri et al., 2022). Hal tersebut dapat berdampak pada motivasi dan pemenuhan standar kinerja  tenaga  kesehatan.  Ditambah  lagi  tingkat  resiko  tinggi  pada  lingkungan  kerja membutuhkan  kesamaptaan  jasmani  dan  rohani  yang  membutuhkan  biaya.  Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mencoba mengkaji pengaruh status kepegawaian dan tuntutan  profesionalisme  terhadap  pengupahan  tenaga  kesehatan  pada  tenaga  kesehatan perawat, yang  memiliki  jumlah terbesar  baik  di  institusi  pemerintah  dan  swasta  (Perpres, 2020).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  pihak pemberi kerja dan pihak tenaga kesehatan. Penelitian berjenis  yuridis normatif, data yang digunakan yakni data sekunder yang kemudian dikaji dan dianalis sesuai kaidah keilmuan hukum (Sarwono, 2006). Data sekunder tersebut diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber  dari  laporan  lembaga  pemerintah,  statistik  resmi  pemerintah,  dan  peraturan- perundangan  dari  tingkat  Pusat  sampai Kabupaten/Kota,  sebagai  sumber  hukum  primer, sekunder,  dan  tersier.  Data  dan  informasi  tersebut  dianalisis  secara  kualitatif  dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitis berupa grafik dan tabel (Priyono, 2016).
Kajian penelitian ini menitikberatkan pada status kepegawaian, tanggung-jawab, dan pengupahan (remunerasi) tenaga kesehatan, yang terfokus pada tenaga kesehatan perawat. Status kepegawaian tenaga kesehatan diatur di dalam Permenkes No.
1 Lilis Christine Lesmana, 2 Lenny Dwinijanti, 3 Leonathan Setiawan, 4 Yuyut Prayuti Universitas Islam Nusantara
1199/Menkes/Per/X/2004  tentang  Pedoman  Pengadaan  Tenaga  Kesehatan  dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah, ialah suatu perjanjian kerja antara tenaga  kesehatan  atau  tenaga  medis  dengan  pimpinan  suatu  sarana  kesehatan  secara tertulis,  dalam  waktu  tertentu, yang  memuat  syarat-syarat  kerja,  hak,  dan  kewajiban  para pihak (Permenkes, 2004).
Menurut  Irayadi  (2021)  perjanjian  adalah  kesepakatan  para  pihak  mengenai  sesuatu hal yang menghasilkan perikatan atau hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, dan apabila tidak dilaksanakan sebagai mana yang diperjanjikan akan menimbulkan sanksi. Suatu kesepakatan berbentuk perjanjian pada intinya adalah mengikat, mengacu Pasal 1338 ayat  (1)  KUHPerdata,  suatu  kesepakatan  memiliki  kekuatan  mengikat  sebagai  undang- undang  bagi  para  pihak  yang  membuatnya.  Pembuatan  suatu  perjanjian  harus memperhatikan hal-hal penting berikut, seperti syarat-syarat sahnyasuatu perjanjian, asas- asas perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, struktur dan anatomi pembuatan perjanjian, dan penyelesaian perselisihan, serta berakhirnya suatu perjanjian.
Lingkup tanggungjawab dan profesionalisme tenaga kesehatan sesuai Permenkes No. 1796 tahun 2011, yang dibuktikan dengan kepemilikan Surat Tanda Registrasi (STR), sebagai pengakuan  tertulis  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  tenaga  kesehatan  yang  telah memiliki sertifikat kompetensi. Tenaga kesehatan atau medis yang telah memiliki STR dapat melakukan aktivitas pelayanan kesehatan. STR dapat diperoleh  oleh tiap tenaga kesehatan yang telah memiliki ijazah dan sertifikat uji kompetensi. STR berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang (Permenkes, 2022).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perjanjian  kerja  tenaga  kesehatan  pada  institusi  kesehatan  pemerintah  harus berdasarkan dan berkesesuaian dengan Permenkes No. 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah.  Berdasarkan  hal  tersebut,  hasil  penelitian  berdasarkan  rumusan  masalah dijelaskan  pada  poin-poin  berikut.  Pertama,  keseimbangan  pada  perjanjian  kerja  diartikan sebagai  suatu  kedudukan  antar  para  pihak  (tenaga  kesehatan  dan  kepala  institusi)  yang harus  dalam  keadaan  seimbang,  hingga  tiada  kesepakatan  yang  sah  apabila  diberikan karena  kekhilafan,  keterpaksaan,  penipuan,  dan  penyalahgunaan  kehendak.  Kriteria  yang digunakan  untuk  menilai  keseimbangan  suatu  perjanjian  yakni  suatu  perjanjian  tersebut tidak  dilarang  oleh  undang-undang  yang  mengakibatkan  klausula  tersebut  batal  demi hukum  (BPHN,  2010).  Sedangkan  suatu  perjanjian  yang  isi/  klausulanya  bertentangan dengan  moral,  ketertiban  umum,  kepatutan,  kesusilaan,  dan  kebiasaan  dapat  dimintakan pembatalannya oleh hakim (Herlina & Santi, 2016).
Langkah-langkah  dalam  pengadaan  tenaga  kesehatan  pemerintah  dengan  perjanjian kerja  sesuai  Permenkes  No.  1199/Menkes/Per/X/2004  pada  susunan  Perjanjian  Kerja meliputi bagian judul atau nama perjanjian, sebaiknya dibuat dalam kalimat yang singkat dan  jelas.  Bagian  pembukaan,  merupakan  awal  dari  suatu  akta.  Bagian  komparasi/  para pihak, yang menyebutkan nama-nama para pihak penandatangan perjanjian, secara lengkap menyebutkan  pekerjaan  dan  identitas,  serta  tempat  tinggal  yang  bersangkutan.  Bagian premise/recitals,  sebagai  pendahuluan  suatu  akta  atau  pengantar  yang  menunjukkan maksud utama dan para pihak. Serta menyampaikan secara jelas alasan mengapa suatu akta
1 Lilis Christine Lesmana, 2 Lenny Dwinijanti, 3 Leonathan Setiawan, 4 Yuyut Prayuti Universitas Islam Nusantara
dibuat,  atau  latar  belakang  dan  pertimbangan,  serta  alasan  dibuatnya  perikatan  tersebut. Mengawali  suatu  premise  biasanya  dimulai  dengan  kata  “bahwa”.  Bagian  Isi  Perjanjian, memuat ketentuan dan persyaratan. Bagian Klausula, berisikan hal-hal khusus dan penting yang  belum  tercantum  di  dalam  isi  perjanjian,  seperti  misalnya  perihal  force  majeur (ketentuan indispliner, pendefinisian halangan tetap/sementara dan sebagainya) dan aspek konsekuensi  hukum  (administrasi,  perdata  dan/atau  pidana).  Bagian  penutup,  berisikan kalimat  yang  menyatakan  bahwa  perjanjian  dibuat  dalam  jumlah  atau  rangkap  tertentu yang  diperlukan  dan  bermeterai  cukup,  serta  ditandatangani  oleh  para  pihak/saksi  yang memenuhi  persyaratan  sesuai  perundang-undangan.  Terakhir,  bagian  Tanda  Tangan (Attestation), yaitu pihak-pihak yang menandatangani disini bisa pihak perseorangan atau suatu badan hukum. Apabila berbentuk badan hukum, maka di bawah tanda tangan harus disebutkan  nama  dan  jabatan  penanggungjawabnya,  dilengkapi  dengan  cap  atau  stempel sarana kesehatan disebelah tanda tangan (Permenkes, 2004).
Sedangkan dari sisi tanggungjawab profesinya, tenaga kesehatan dalam menjalankan tanggungjawab dan profesinya, mendapat perlindungan hukum. Seperti yang disebutkan di dalam  pasal  273-278  dalam  Undang-Undang  Kesehatan  (2014)  telah  menjamin  bahwa tenaga  medis  dan  tenaga  kesehatan  (pemerintah  dan  swasta)  dalam  menjalankan  praktik mendapatkan perlindungan hukum, sesuai dengan standar dan etika profesi yang berlaku. Serta  memperhatikan  kebutuhan  kesehatan  pasien,  perlindungan  atas  keselamatan,  dan kesehatan  kerja.  Menjamin  pula  keamanan  dan  perlindungan  atas  perlakuan  yang  tidak sesuai dengan harkat, martabat manusia, moral, keasusilaan, serta nilai sosial budaya yang berlaku  di  masyarakat.  Tenaga  medis  dan  tenaga  kesehatan  yang  menjalankan  praktik (institusi  kesehatan  pemerintah  dan  swasta),  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan pelayanan  kesehatan  secara  profesional, sesuai  dengan  standar  profesi,  standar  pelayanan profesi,  standar  dan  prosedur  operasional,  serta  etika  profesi  berdasarkan  kebutuhan kesehatan  Pasien.  Mengacu  Permenkes  No.  290/2008,  tenaga  kesehatan  atau  medis  harus mendapatkan persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan dan memberikan penjelasan secara lengkap (informed consent ) mengenai tindakan pelayanan kesehatan yang akan dilakukan terhadap pasien (Hutomo et al., 2020).
Dari  sisi  pengupahan,  mengacu  pada  bahwa  Tenaga  Medis  dan  Tenaga  Kesehatan berhak  mendapatkan  gaji/upah,  imbalan  jasa,  dan  tunjangan  kinerja  yang  layak  sesuai dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan.  Tenaga  Medis  dan  Tenaga  Kesehatan juga  berhak  untuk  mendapatkan  jaminan  kesehatan  dan  jaminan  ketenagakerjaan, penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan, dan kesempatan untuk mengembangkan diri:  kompetensi,  keilmuan,  dan  karier  (Salamate  &  Pangemanan,  2014). Proporsionalitasnya dapat diukur berdasarkan pada besarnya beban aset yang dikelola dan besaran  pendapatan  institusi  kesehatan  bersangkutan.  Mengedepankan  kesetaraan  tanpa membedan  ras,  gender,  agama,  atau  golongan,  yang  memperhatikan  praktik  industri pelayanan  kesehatan  sejenis.  Serta  menjamin  kepatutan  dengan  melihat  kemampuan institusi  kesehatan  bersangkutan  dalam  memberikan  remunerasi  (gaji,  tunjangan,  dan insentif) kepada pegawai (IDI, 2016).
Sebelum  kejadian  pandemi  Covid-19,  standar  pengupahan  (remunerasi)  tenaga kesehatan mengacu pada Permenkes No. 1199 tahun (2004). Permenkes tersebut mengatur, pertama Imbalan  Tenaga  Kesehatan  yang  berstatus  sebagai  pegawai  aparatur  sipil  negara
(sekarang  ASN  dan  PPPK)  diberikan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Kedua,  Imbalan  Tenaga  Kesehatan  yang  berstatus  sebagai  non- pegawai  aparatur  sipil  negara  (swasta)  diberikan  sesuai  dengan  perjanjian  kerja  atau kesepakatan  kerja  bersama  (Kemenpan  RB,  2020).  Namun  besaran  pengupahan  tersebut dirasakan masih belum seimbang dibandingan beban tugas dan tanggungjawab profesional yang  dituntut.  Masih  banyak  ditemukan  remunerasi  tenaga  kesehatan  apabila  mengacu kepada peraturan tersebut besarannya masih di bawah UMP/UMK (Al Fithri et al., 2022). Berdasarkan  kondisi  tersebut  dan  hasil  analisa  kebijakan  terakhir  mengenai  status  dan standar pengupahan tenaga kesehatan yang diindikasikan dengan besaran remunerasi (gaji, tunjangan, dan insentif), telah ada upaya dari pemerintah untuk memastikan pengupahan yang diperoleh tenaga kesehatan sesuai dengan status kontrak kepegawaian dan tanggung jawab profesionalnya (Al Fithri et al., 2022). Berdasarkan status kepegawain telah ditetapkan standar  pengupahan  tenaga  kesehatan  berstatus  ASN  mengacu  pada  Permenkes  No. 41/2022  Tentang  Pelaksanaan  Pemberian  Tunjangan  Kinerja  Bagi  Pegawai  di  Lingkungan Kementerian Kesehatan. Sedangkan untuk tenaga kesehatan berstatus Pegawai Pemerintah dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK)  di  atur  dalam  Perpres  No.  98/2020  tentang  Gaji  dan Tunjangan PPPK (Perpres, 2020).
Berdasarkan  Permenkes  No.  41/2022  di  atas,  pemerintah  baru-baru  ini  berupaya menyesuaikan  pengupahan  dengan  mengacu  pada  status  kepegawaian  dan  pengalaman (golongan) berupa gaji dan berdasarkan tanggungjawang professional (sesuai kelas jabatan tau  fungsional)  berupa  tunjangan.  Besaran  pengupahan  berdasarkan  peraturan  terbaru untuk tenaga kesehatan yang sudah memiliki STR dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1 Pengupahan Perawat Kesehatan Pemerintah No . Tugas Keperawatan Kisaran Remunerasi (Gaji dan Tunjangan) Gol. 3 Per Bulan 1 Perawat Ahli Utama Rp. 13.422.700 2 Perawat Ahli Madya Rp.  11.168.400 3 Perawat Ahli Muda Rp.     7.416.400 4 Perawat Ahli Pertama Rp.     6.627.250 5 Perawat Penyelia Rp.     6.627.250 6 Perawat Mahir Rp.     6.181.850
(Sumber: Hasil Pengolahan Data 2023)
Sedangkan untuk kisaran pengupahan perawat Kesehatan Swasta yang memiliki STR, dapat dilihat pada tabel berikut:
1 Lilis Christine Lesmana, 2 Lenny Dwinijanti, 3 Leonathan Setiawan, 4 Yuyut Prayuti Universitas Islam Nusantara
Tabel 2. Pengupahan Perawat Kesehatan Swasta No . Tugas Keperawatan Kisaran Remunerasi (Gaji dan Tunjangan) Semua Golongan Per Bulan 1 Perawat Umum Rumah Sakit Rp 4.000.000,00 – Rp7.000.000,00 2 Perawat Unit Gawat Darurat Rp 4.400.000,00 - Rp7.000.000,00 3 Perawat Unit ICU Rp 4.500.000,00 - Rp7.000.000,00 4 Perawat Home Care Rp 2.500.00,00 - Rp7.000.000,00 5 Perawat Klinik Kecantikan Rp 2.500.000,00 - Rp5.000.000,00 6 Perawat Anastesi Rp1.366.973,00 - Rp2.623.040,00 7 Perawat OK Rp. 6.000.000,00 8 Perawat Jiwa Rp 4.000.000,00 -

## Rp6.000.000,00
(Sumber: Hasil Pengolahan Data 2023)
Lebih lanjut untuk menyesuaikan antara tugas dan profesionalisme tenaga kesehatan dengan pengupahan (remunerasinya), pemerintah melalui Kementerian Kemenpan-RB akan menghapus seluruh tenaga honorer mulai November 2023. Penghapusan tenaga honorer itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pada Pasal 96 ayat 1,  PP  No.  49/2018  tentang  Manajemen  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kontrak (PPPK)  pun  menyebutkan  pegawai  non-ASN  yang  bertugas  di  instansi  pemerintah  dapat diangkat  menjadi  PPPK  apabila  memenuhi  persyaratan,  dalam  jangka  waktu  paling  lama lima tahun sejak PP tersebut diundangkan (PP, 2018).  Tenaga kesehatan yang bukan bagian dari aparatur sipil negara (ASN), antara lain tenaga kontrak/honorer, PTT, dan sukarelawan (saat  pandemi  COVID-19)  akan  diangkat  menjadi  PPPK  mulai  2022.  Tercatat  sudah  lebih dari  200  ribu  nakes  honorer  yang  sudah  mendaftar.  Pendaftar  terbanyak  adalah  nakes perawat  sebanyak  102.521  orang,  diikuti  bidan  (72.176  orang),  dan  dokter  (11.075  orang). Program itu pun akan dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun 2023 (PP, 2019).

## KESIMPULAN
Pengaruh  status  kepegawaian  dan  tuntutan  profesionalisme  terhadap  pengupahan tenaga  kesehatan,  diperoleh  informasi  bahwa  status  kepegawaian  dan  tanggung  jawab professional berpengaruh signifikan pada standar pengupahan berupa Gaji dan Tunjangan untuk ASN/PPPK yang diatur di dalam peraturan-perundangan yang berlaku. Sedangkan pada  institusi  swasta  besarannya  diatur  di  dalam  perjanjian  non-pegawai  aparatur  sipil negara  (swasta)  diberikan  sesuai  dengan  perjanjian  kerja  atau  kesepakatan  kerja  bersama. Memperhatikan  kebijakan  dan  peraturan-perundangan  terbaru,  pemerintah  telah mengeluarkan  beberapa  peraturan  dan  standar  yang  memastikan  remunerasi  tenaga kesehatan  lebih  baik  dan  lebih  tinggi  dari  standar  UPM  atau  UMR,  mengingat  tingginya
1 Lilis Christine Lesmana, 2 Lenny Dwinijanti, 3 Leonathan Setiawan, 4 Yuyut Prayuti Universitas Islam Nusantara
resiko  yang  dihadapi  tenaga  keseahatan.  Pemerintah  sebaiknya  dapat  memantau  dan mengevaluasi  penerapan  standar  pengupahan  tenaga  kesehatan  secara  berkala.  Guna memastikan  komponen  pengupahan  yang  diatur  di  dalam  peraturan  menteri  kesehatan masih lebh di atas nilai UMR/UMP

## Daftar Pustaka
Al  Fithri,  M.  N.,  Sonhaji,  &  Solechan.  (2022).  Urgensi  Perlindungan  Upah  Bagi  Tenaga Kesehatan Pada Klinik  Pratama Majelis Tafsir Al-Qur’an Surakarta. Administrative Law & Governance , 5 (2), 154–164. BPHN. (2010). Penelitian Hukum tentang Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit dan Pasien . BPS. (2022). Statistik Kesehatan 2022 . CISDI. (2022). Foresight untuk Menata Masa Depan Layanan Kesehatan Primer Indonesia (Vol. 1). DPR. (2023). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (pp. 1–434). DPR RI.
Herlina,  E.,  &  Santi,  S.  (2016).  Model  Perjanjian  Baku  Pada  Kontrak  Berlangganan Sambungan  Telekomunikasi  Telepon  Selular  Pasca  Bayar. Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM , 3 (23), 415–438.
Hutomo,  M.,  Lalu,  K.,  &  Suhartana,  W.  P.  (2020).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Pasien Pengguna Jasa Layanan Kesehatan Online. Jurnal Education and Development , 8 (3), 967– 975. IDI. (2016). Panduan Penyusunan Remunerasi Dokter .
Irayadi,  M.  (2021).  Asas  Keseimbangan dalam Hukum  Perjanjian. Jurnal  HERMENEUTIKA ,
5 (1), 98–107. https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2
Kemenkes. (2020). Keputusan Ka BPPK No. 02 tentang Rencana Aksi Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 2020-2024. In Kementerian Kesehatan (pp. 1–142). Kemenkes. (2022). Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022-2024 . Kemenpan RB. (2020). Permenpan RB Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja .
Muhyiddin.  (2020).  Covid-19,  New  Normal,  dan  Perencanaan  Pembangunan  di  Indonesia. Jurnal  Perencanaan  Pembangunan:  The  Indonesian  Journal  of  Development  Planning , 4 (2),
240–252. https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118
Nasution,  M.  (2021).  Hubungan  Bonus  Demografi,  Indeks  Pembangunan  Manusia,  dan Indeks  Pembangunan  Ketenagakerjaan  dengan  Pertumbuhan  Ekonomi. Jurnal  Budget , 6 (1), 75–85.
Permenkes.  (2004).  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  1199  tahun  2004.  In Peraturan Menteri .
Permenkes. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  21  tahun  2020  tentang  Rencana  Strategis Kementerian Kesehatan  Tahun 2020-2024. In Peraturan Menteri (pp. 1–592).
Perpres. (2020). Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja. In Peraturan Presiden .
PP.  (2018).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  49  Tahun  2018  Tentang  Manajemen  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. In Peraturan Pemerintah (pp. 1–64).
1 Lilis Christine Lesmana, 2 Lenny Dwinijanti, 3 Leonathan Setiawan, 4 Yuyut Prayuti Universitas Islam Nusantara
PP. (2019). Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan .
Pritasari, K. (2020). Arah kebijakan dan rencana aksi program kesehatan masyarakat tahun 2020 - 2024. Rapat Kerja Nasional Kementerian Kesehatan RI , 1–31. Priyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif (2nd ed.). Zifatama Publishing.
Salamate, G. A., & Pangemanan, A. J. M. R. J. N. (2014). Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia  Kesehatan  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Minahasa  Tenggara. JIKMU , 4 (4),
625–633.
Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif (1st ed.). Graha Ilmu.
SEFILA. (2016). Tantangan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Menghadapi Bonus Demografi 2020-2030. Prosiding Seminar Nasional , 1–171.
Sholihin,  F.  (2022).  Global  Migration  sebagai  Solusi  Jepang  dalam  Menghadapi  Aging Population  melalui  the  Immigration  Control  and  Refugee  Recognition  Act. JURNAL TRANSBORDERS | , 6 (1).
Undang-Undang.  (2014).  Undang-Undang  No.  36  tentang  Tenaga-Kesehatan.  In Undang- Undangq (pp. 1–78).
1 Lilis Christine Lesmana, 2 Lenny Dwinijanti, 3 Leonathan Setiawan, 4 Yuyut Prayuti Universitas Islam Nusantara