## LEGALITAS PENDAFATARAN SERTIFIKASIPRODUK HALAL SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA
Andoko email: andoko@dosen.pancabudi.ac.id Universitas Pembangunan Pancabudi
Irma Fatmawati email: zikinif@yahoo.com Universitas Pembangunan Pancabudi
Saiful Asmi Hasibuan email: syaiful_asmi@dosen.pancabudi.ac.id Universitas Pembangunan Pancabudi
Abstrak:  Sebagai  negara  berpenduduk  mayoritas  Muslim,  tak  perlu dikatakan  lagi  bahwa  Indonesia  melindungi  hak-hak  umat  Islam konsumen  tentang  distribusi  makanan  yang  bebas  risiko  dan  halal. Pendekatan  yuridis  doktrinal  ini  bertujuan  untuk  menganalisis pengaturan tentang hak-hak konsumen pangan yang aman dan halal serta penerapannya  ke  ranah  hukum;  keputusan.  Pengaturan  peredaran makanan  halal  telah  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap makanan tersebutkonsumen. Kelemahan peraturan tersebut terletak pada sanksi pidana yang bersifat umum tanpa ada ketentuan khusus ketentuan minimal.  Peninjauan  terhadap  putusan  pengadilan  menunjukkan  bahwa penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pelanggaran  hak  konsumen  pangan yang  aman  dan  halal  masih  belum  konsisten.  Ini  adalah  implikasi  dari sanksi  pidana  umum  yang  memberikan  ruang  bebas  kepada  penegak hukum  untuk  menerapkan  pidana  minimum.  Ini  Kondisi  tersebut menyebabkan  berpotensi  dilanggarnya  regulasi  oleh  pelaku  usaha makanan.
Kata Kunci: kewajiban , pendaftaran, sertifikasi halal perlindungan konsumen

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  dengan  populasi  Muslim  terbesar  di dunia, dengan lebih dari dua ratus dan tujuh juta orang atau sekitar 87% dari  total  penduduk  Indonesia.  Meski  berpenduduk  mayoritas  Muslim,
Pancasila  tetap  menjadi  ideologi  bangsa  Indonesia  tanpa  mengurangi nilai-nilai hukum Islam. Dalam UUD 1945 Pasal  28E ayat (1)  disebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk suatu agama dan beribadah menurut agamanya.  Ini  adalah  dasar  bahwa  negaraharus  melindungi  dan menjamin  hak  warga  negaranya  untuk  beribadah  dan  kesanggupan menjalankan keyakinan yang diajarkan dalam agama mereka.
Halal  adalah nilai yang baik, itu sebagai sebuah pernyataan  yang tepat  untuk  mendefinisikan  tentang  konsep  halal.  Meski  awalnya sertifikasi  halal  muncul  sebagai  alternatif  untuk  melindungi  konsumen dengan  menggunakan  ajaran  Islamsebagai  landasannya 1 ,  halal  sekarang tidak  lagi  terbatas  pada  kewajiban  agama  kalangan  Muslim.  Secara etimologis, kata 'halal' mengacu pada arti dari apa adanya boleh dan bisa dilakukan  karena  gratis  atau  tidak  terikat  dengan  ketentuan  yang melarangnya. 2
Itu menjadi hal urgen  untuk naik tidak hanya sebagai entitas pasar yang kuat tetapi juga sebagai fenomena yang berkembang di dunia untuk baik muslim maupun non muslim. Yang "halal" label pada suatu produk tidak  hanya  menjaminbahwa  itu  diperbolehkan  untuk  dikonsumsi  oleh umat Islam tetapi juga telah menjadi simbol global untuk jaminan kualitas dan pilihan gaya hidup. 3 Sejalan dengan itu, halal dalam arti lengkapnya “HalalanThoyyiban” dapat diartikan sebagai hal -hal yang diizinkan untuk dikonsumsi  dalam  kaitannya  dengan  hukum  Syariah  selama  mereka aman dan tidak berbahaya.
Definisi  ini  menunjukkan  bahwa  selain  memenuhi  persyaratan syariah.  kualitas  halal  juga  menuntut  produk untuk  aman,  higienis,  dan sehat.  Ini  kebaikan  (Thoyyiban)  membuat  halal  manfaat  tidak  hanya terkait  dengan  keyakinan  agama,  tetapi  juga  untuk  kualitas  gizi, keamanan, kebersihan, dan prinsip non-kontaminasi diterapkan di proses produksi,  membuat  konsep  halal  semakin  menarik  bagi  kedua  muslim dan pemeluk agama lainnya.
1 Akim  etal.  ‘Contribution of  Higher  Education  Institutions  in  Supporting Indonesian Halal Product Guarantee Policy 2019’, in 2nd International Conference on Social and  Political  Development (ICOSOP  2017).  (Paris:  Atlantis  Press,  2018)  pp.  321 – 326. Availableat: https://www.atlantis-press. com/proceedings/icosop-17/25892103.
2 F.  Mudhafier,  and  H.  A.  F.  Wibisono, Makanan  Halal  Kebutuhan  Umat  dan Kepentingan Pengusaha . 2nd edn. (Jakarta: Zakia Press, 2005)
3 A.  R.  Ambali  and  A.  N.  Bakar,  “People’s awareness  on  halal  foods  and products: Potential issues for policy- makers,” Procedia Soc. Behav. Sci., vol. 121, pp. 3 – 25,
Sebagai  tambahan  untuk  kedua  aspek  tersebut,  konsep  halal  juga mencakup  nilai-nilai  konsumerisme  etis  seperti:  sebagai  pemenuhan prinsip keberlanjutan,tanggung jawab sosial, peduli lingkungan, keadilan sosial-ekonomi, dan kesejahteraan hewan yang meningkatkan popularitas, minat, dan  permintaan  produk bersertifikat halal  di  kalangan konsumen non Muslim secara lebih luas.Menurut Pusat Penelitian PEW, ada sekitar 1,6  miliar  populasi  Muslim  pada  tahun  2010,  dan  jumlah  itu  akan bertambah menjadi 30% dari total populasi dunia pada tahun 2030. 4
Tingginya  populasi  pertumbuhan  yang  bertepatan  dengan pertumbuhan kesadaran kepatuhan syariah di antara Konsumen Muslim telah  menyebabkan  peningkatan  permintaan  produk  halal.  Pada  tahun 2010,  pasar  produk  halal  diperkirakan  telah  mencapai  2,3  triliun  USD secara  global,  di  mana  hanya  347  miliar  USD  di  antaranya  yang terpenuhi. 5 Permintaan  besar  yang  tidak  terpenuhi  menciptakan komitmen pasar yang berkembang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini  ditunjukkan  oleh  tingkat  pertumbuhan  industri  halal  global  yang mencapai  20%  per  tahun, 6 menjadikannya  salah  satu  yang  paling  cepat berkembang segmen konsumen di dunia. 7
Seiring  dengan  tingkat  pertumbuhannya,  halal  industri  telah memperluas jangkauannya dari makanan produk hanya di awal, menjadi holistik konsep halal  yang mencakup semua komersial  nilai-nilai  seperti obat-obatan,  kosmetik,  kesehatanproduk,  perlengkapan  mandi,  alat kesehatan.  Itu  kemudianbervariasi  ke  bidang  layanan  seperti logistik,perbankan, pemasaran, percetakan, elektronikmedia,
pengemasan, dan pembiayaan. Baru-baru ini,industri halal global ini telah berkembang lebih jauhke dalam penawaran gaya hidup seperti perjalanan halalpaket  dan  fashion  pakaian.  ini  terus  menerusfenomena  membuat 'halal'  tumbuh  sampai  batasbahwa  itu  bisa  dianggap  sebagai  tren
4 Edbiz Consulting, Global Islamic Finance Report 2013 (London: Edbiz Consulting,
2013)
5 A. Kassim,‘The  Global  Market Potential of  Halal’,  in Proceedingsof International Conference & Expoon Halal Industry Lahore 2010
6 Lihat Edbiz Consulting, Global Islamic Finance …,
7 Sukesti,  F.  and  Budiman,  M.  (2014).  The  Influence  Halal  Label  and  Personal Religiosity on Purchase Decision on Food  Products in Indonesia. International Journal of Business, Economics and Law , vol. 4, issue 1,
yangdapat  memberikan  rasa  bangga  dan  percaya  diriuntuk pelanggannya. 8
Ini  tidak  hanya  terjadi  di  mayoritas  Muslimnegara  seperti Indonesia, tetapi juga di beberapa negaranegara dengan populasi Muslim minoritasseperti  Thailand,  Korea  Selatan,  dan  Jepang.Negara-negara minoritas  Muslim  itu  melihat  halalsebagai  tren  yang  menawarkan peluang  besar  untukekonomi  mereka,  oleh  karena  itu  mengembangkan halalsistem  sertifikasi  mereka  sendiri  tidak  diragukan  lagimenjadi  salah satu  prioritas  mereka 9 Satuhal  yang  harus  kita  sadari  adalah,  aslebih banyak  negara  berkembang  dan  melegitimasi  merekamemiliki  sistem sertifikasi  halal,  kebutuhan  untukmenjaga  standar  kualitas  halal  itu sendiri  (sebagaimana  adanya)diketahui)  menjadi  lebih  tinggi, membuatseluruh  pemahaman  dan  tata  cara  menuju  halalsertifikasi  di seluruh dunia ditanganilebih tegas begitu juga permintaan makanan halal.
Walaupunkonsep halal berjalan beriringan dengan makanankeamanan dan kualitas, infrastruktur keduanyaskema sertifikasi keamanan  pangan  dan  halal  adalahberbeda.  Makalah  ini  bermaksud untuk meringkassecara singkat skenario rantai nilai makanan danjelaskan hubungan  antara  makanankeselamatan  (titik  kontrol  kritis  analisis bahaya(HACCP.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  untukmanajemen prosedur  sertifikasi  halaluntuk  dilindungi  oleh  otoritas  tertentuyang bertanggung jawab atas mereka.
Indonesia  yang  menurutIndikator  Ekonomi  Global  Islamic  2017 adalahnegara peringkat pertama dalam produk makanan halalbelanja dan negara  peringkat  keenam  di  dunia  narkobadan  belanja  kosm  etik 10 mengatur  prosedur  sertifikasi  halalnyamelalui  badan  khusus  non- pemerintahorganisasi  bernama  Majelis  Ulama  Indonesia(MUI)  dipimpin LPPOM  MUI.  Meskipun  tinggitingkat  kepedulian  dan  kesadaran publiknyaterhadap  produk  halal  yang  sudah  mencapai  92,2% 11 ,  hanya
8 Triasih,  D.,  Heryanti,  B.  R.,  Kridasaksana,  D.  (2016).  Kajian  Tentang Perlindungan  Hukumbagi  Konsumen  terhadap  Produk  Makanan  Bersertifikat  Halal. Jurnal Dinamika Sosial Budaya , vol. 18, issue 2
9 Muslimah,  S.  (2018).  Label  Halal  Pada  Produk  Pangan  Kemasan  dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim. Yustisia , vol.1, issue 2.
10 Lahaling,  H., et  al .  (2015).  Hakekat  Labelisasi  Halal  terhadap  Perlindungan Konsumen di Indonesia. Hasanudin Law Review, vol. 1, issue 2.
11 Suparto,  S., et  al .  (2016).  Harmonisasi  dan  Sinkronisasi  Pengaturan Kelembagaan  Sertifikasi  terkait  Halal  terkait  Konsumen  Muslim  Indonesia. Mimbar Hukum , vol. 8, October issue, pp. 427-438.
37%  darisemua  produk  yang  dijual  di  Indonesia  halalsertifikat.  Ketua LPPOM  MUI  menambahkanitu,  dari  113  ribu  produk  terdaftardi indonesia hanya 41 ribu produkmemiliki label halal di atasnya.
Banyaknyaproduk yang masih belum memiliki label halalmungkin disebabkan  oleh  prinsip  sukareladiadopsi  oleh  sistem  sertifikasi  halal diIndonesia.  Berdasarkan  kemungkinan  alasan  lainnya  adalahkarena ketidakpastian  dan  tidak  adanyaaturan  khusus  tentang  jaminan  produk halal sebagaistandar dasar yang dikeluarkan oleh pemerintah.Sebaliknya, aturan  tentang  itu  tersebardalam  sejumlah  peraturan  yang terutamamendiskusikan mata pelajaran tertentu lainnya. Dalam penelitian mereka  mengatakan  bahwa  alasan  kurangnyayang  menarik  untuk mengajukan sertifikasi halal adalahkarena standar biaya yang ditetapkan oleh LPPOMMUI yang bervariasi mulai dari 2,8 juta rupiah hingga3,7 juta rupiah relatif terlalu mahal untukusaha kecil, menengah, atau yang baru terbentuk.
Karena  usaha  kecil  dan  Usaha  Menengah(UKM) berada di  bawah tanggung  jawab  KementerianKoperasi  dan  UKM,  LPPOM  MUI melakukantidak  memiliki  kewajiban  untuk  mendukung  secara langsungUKM  untuk  mendapatkan  sertifikat  halal.  Selain  itu, menyatakan  dalam artikelnya yang membahas tentang halalsertifikasi  di
Indonesia  bersinggungan  dengan  beberapalembaga  negara,  termasuk KementerianPertanian (Direktorat Kedokteran Hewan)Kesehatan Masyarakat tentang daging hewani danbidang makanan), Pengawas Obat dan  MakananBadan  (BPOM)  makanan  kemasan,  danKementerian Kesehatan terkait status halalobat-obatan dan obat-obatan - ini membuat satupengaturan terkait aspek halal dilakukanoleh satu institusi rumit dan juga  bisamembawa  hasil  yang  rumit.  Fakta  bahwaseluruh  skema sertifikasi halal di Indonesiahanya dilakukan oleh Ulama Indonesia. 12
Islam merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia. Oleh karena itu, negara harus melindungi dan menjamin pemeluk agama Islam untuk menjalankan ibadah sesuai syariat yang diajarkan agamanya. Satu hal  yang  diajarkan  adalah  bahwa  umat  Islam  wajib  mengkonsumsi produk  halal  menurut  syariat  Islam.  ItuKata  halal  berasal  dari  bahasa Arab yang berarti  melepaskan  dan  tidak terikat. Secara  etimologis, halal
12 Talib,  M.  S.  A.  (2017).  Motivations  and  Benefits  of  Halal  Food  Safety Certification. Journal  of  Islamic  Marketing ,  vol.  8,  issue  4,  pp.  605-624, https://doi.org/10.1108/ JIMA-08-2015-0063.
berarti hal-hal yang dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat oleh ketentuan yang melarang mereka atau dapat berarti apa saja yang bebas dari  bahaya.  Produk Halal  juga merupakan  produk yang memiliki  telah dinyatakan  halal  menurut  hukum  Islam.  Industri  halal  mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Gaya hidup halal itu yang  identik  dengan  umat  Islam  telah  menyebar  ke  berbagai  negara, bahkan  ke  negara-negara  minoritas  populasi  Muslim.  Halal  adalah indikator universal jaminan kualitas produk dan standar hidup.
Namun,  perkembangan  teknologi  pangan  sudah  begitu  pesat sehingga  penggunaan  bahan-bahan  dalam  pengolahan  makanan  sangat bervariasi — perkembangan  penggunaan  bahan-bahan  dengan  properti tertentu  yang  diinginkan  dengan  harga  rendah  telah  menjadi  umum. Masalahnya  adalah  nomor  bahan  makanan,  baik  bahan  baku  utama maupun bahan adiktif, yang membuatnyasulit untuk menentukan bahan asal  halal.  Kejelasan  informasi  tentang  suatu  produk  yang  dikonsumsi merupakan  produk  halal,  atau  ketentuan  hukumnya  tidak  jelas.Oleh karena  itu,  keberadaan  label  halal  merupakan  penting  untuk  disertakan dalam setiap produk makanan.
Label  halal  akan  memudahkan  konsumen  untukmengidentifikasi produk makanan sehingga bahkan tanpa pengetahuan mendalam tentang bahan tambahan makanan yang memungkinkan penggunaan bahan yang haram, konsumen akan merasa aman saat mengkonsumsi makanan yang berlabel  halal.  Walaupun  demikian,  masih  ada  konsumen  muslim  yang mengabaikan  label  halal.  Oleh  karena  itu,  persepsi  konsumen  tentang pentingnya  informasi  kehalalan  suatu  produk  perlu  diketahui  agar produk  tersebut  yang  dikeluarkan  oleh  industri  makanan  merupakan produk  yang  aman  untuk  dikonsumsi  baik  dari  segi  nilai  gizinya  dan kehalalan.
Seiring dengan perubahan undang-undang yang mengatur tentang jaminan  kehalalan  produk  di  Indonesia,  hal  ini  tidak  dapat  tidak  lepas dari belum adanya kepastian hukum mengenai jaminan kehalalan produk di  Indonesia.  Beberapa  kasus  terjadi  pada  konsumen  di  Indonesia, khususnya  konsumen  muslim,  yang  merasa  dirugikan  karena  harus mengkonsumsi makanan yang tidak halal.
Dapat  dikatakan  tidak  ada  label  halal  pada  produk  yang  mereka konsumsi. Misalnya, ambil bakso berisi daging babi di beberapa wilayah Indonesia  dan  kasus  vaksin  meningitis  bagi  jemaah  haji  yang
mengandung enzim babi. Jika kita melihat. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa  salah  satu  faktornya  adalah  ketidakkonsistenan,  tumpang  tindih, dan  tidak  sistemik  sistem  regulasi.  Untuk  memberikan  perlindungan kepada  konsumen,  hal  yang  paling  mendasar  adalah  bahwa  Proses tersebut seharusnya menjadi kewajiban bagi setiap pelaku usaha, namun peraturan yang berlaku saat itu waktu masih bersifat sukarela.
Dari berbagai peraturan yang berkaitan dengan jaminan kehalalan produk  saat  itu,  ternyata  bahwa  mereka  masih  belum  sepenuhnya memberikan kepastian hukum kepada konsumen khususnya masyarakat muslim,  mengenai  peraturan-peraturan  tersebut.  Kemudian  pada  tahun 2006,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR  RI),  melalui inisiatif  yang  diusulkan,  mengusulkan  RUU  (RUU)  tentang  Produk HalalJaminan, yang sedang dibahas selama delapan tahun. Pada akhirnya, RUU  itu  disahkan  oleh  Presiden  Republik  Indonesia  menjadi  undang- undang nomor 33 tahun 2014 tentang Produk Halal Jaminan, pada tanggal 17  Oktober  2014.  Setelah  disahkan  dan  diundangkan  dengan  undang- undang nomor  33 tahun 2014, Pasal  67 ayat (1) tentang bahan,’ undang - undang menyebutkan untuk produk yang beredar dan diperdagangkan Wilayah Indonesia mulai berlaku lima tahun sejak undang-undang tersebut  diundangkan.  Artinya  pada  bulan  Oktober  17,  2019,  undang- undang  itu  mulai  berlaku.  Ini  menegaskan  bahwa  setiap  produk  yang masuk  bersirkulasi  dan  diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  wajib bersertifikat  halal.  Dalam  hal  ini,  melalui  Kementerian  Agama  Republik Indonesia,  Pemerintah  bertanggung  jawab  menyelenggarakan  Halal Jaminan  Produk  (JPH).  Maka  dibentuklah  Badan  Jaminan  Produk  Halal yang  berkedudukan  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada Menteri  Agama  Republik  Indonesia  selaku  penyelenggaraLembaga penjamin  kehalalan  produk.  Suatu  konsep  hukum  yang  mengandung nilai, asas, konsep, dan asas dasar pembentukannyakandungan substansi hukum  produk  halal  didasarkan  pada  kebutuhan  riil  masyarakat Indonesiamasyarakat  untuk  meningkatkan  taraf  hidup,  ekonomi,  dan kebebasan  mengamalkan  nilai-nilai  agamadan  tidak  semata-mata didasarkan pada kebutuhan bisnis.
Apalagi dengan mengorbankan kepentingan konsumen masyarakat.  Sertifikasi  halal  dalam  sistem  hukum  Nasional  Indonesia memiliki  posisi  sentral  karenasertifikasi  halal  tertuang  dalam  undang- undang  nomor  33  tahun  2014,  sebagai  bagian  dari  sistem  hukum,  yaitu
substansi  hukum  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  dan  kepastian hukum. Itu adalah keharusan. Apalagi ini adalah upayauntuk melindungi konsumen dalam Hukum Islam.
Sehubungan  dengan berlakunya undang-undang nomor  33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,  hal  iniberimplikasi  pada perubahan tata  cara  dan  sistem  pendaftaran  sertifikasi  halal  dari  sukarelamenjadi wajib,  yang  membentuk  Lembaga  baru  yang  disebut  Badan  Jaminan Produk Halal.
Dengan  demikian,terjadi  pergeseran  kewenangan  sertifikasi  halal yang semula menjadi milik Majelis Ulama Indonesia Lembaga Pengkajian Pangan,  Obat  dan  Kosmetika  (LPPOM  MUI),  baru-baru  ini.bergeser  ke Badan Jaminan Produk Halal, dan juga mempengaruhi proses penerapan halalsertifikasi produk di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut,
penulis  melihat  suatu  masalah.  Yaitu,adalah  peraturan  tentang  badan pelaksana  Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal  untuk  produk halalsertifikasi  bermanfaat  dalam  melaksanakan  prosedur  sertifikasi halal?  Ketika  suatu  negara  memasuki  tahap  negara  kesejahteraan, tuntutan  intervensi  pemerintah  melalui  pembentukan  hukum  yang melindungi yang lemah bersifat ekstrim. 13
Semua  produk  halal  harus  mengikuti  hukum  Syariah,  termasuk proses  logistik.  Penyedia  layanan  logistik  memainkan  peran  penting berperan  dalam  menjamin  kehalalan  bahan  baku,  bahan  baku, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan produk dilakukan dengan benar agar tidak terkontaminasi dengan produk yang tidak halal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  akan  dilakukan  dengan  menggunakan  literaturstudi  dari sumber  hukum  seperti  undang-undang,  peraturan,  fatwa  yang dikeluarkan  MUI  dan  sumber-sumber  hukum  lainny  yang  mendukung penelitian  ini.  Metode  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yang  bertujuan  untuk mendeskripsikan pergeseran sistem sertifikasi halal di Indonesia. Peneliti menggunakan  primer  data  dan  data  sekunder.  Sumber  Data  utama diperoleh dari literatur studi dari sumber hukum seperti undang-undang, peraturan,  fatwa  yang  dikeluarkan  MUI.  Seperti  UU  No.  33  tahun  2014;
13 Karen  S.  Fishmen, An  OverviewofConsumerReporting  Service, (Maryland: National Law Publishing Corporation, 1986)
Dokumen Visi Misi BPJPH, serta website resmi LPPOM MUI dan BPJPH. Sedangkan  data  sekunder  dari  penelitian  ini  berasal  dari  penelitian sebelumnya,artikel surat kabar, majalah, dan  berita online berita.

## ANALISIS PEMBAHASAN

## 1. Regulasi Pasar Halal di Indonesia
Sebelum  berlakunya  Produk    UU  Jaminan  Halal,  yang  secara khusus mengatur  masalah kehalalan produk di Indonesia, peraturannya mengenai  produk  halal  tersebar  di  beberapa  peraturan  perundang- undangan, antara lain sebagai berikut:

## a. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen
UU  Perlindungan  Konsumen  memiliki  beberapaperaturan  yang mengandung  masalah  halal.  BerdasarkanPasal  4  huruf  (a),  konsumen berhak  untukkenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam mengkonsumsi  barangdan/atau  jasa.  Pasal  ini  menyiratkan  bahwa setiapkonsumen, termasuk konsumen muslim diIndonesia, berhakmendapatkanbarang yang menyediakankenyamanan saat
dikonsumsi.  Salah  satu  yang  nyamanpengertian  bagi  konsumen  muslim adalah  bahwa  barang tersebuttidak bertentangan  dengan  prinsip-prinsip agama  mereka. 14 Di  samping  itu,Pasal  4  ayat  (c)  Perlindungan KonsumenUndang-undang  juga  menyatakan  bahwa  konsumen  berhak untukmendapatkan  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujurmengenai kondisi  barang  dan/atau  jasa.Artikel  ini  menyiratkan  bahwa  informasi perusahaanatau  label  Halal  pada  suatu  produk  harus  akurat, danvaliditasnya diuji.
Dengan  demikian,  perusahaan  tidak  dapat  mengklaim bahwaproduk  mereka  halal  sebelum  melalui  uji  halal  yang  telah ditentukan.  Menurut Zulham 15 pengaturan produk halal  dalam Undang- Undang ini adalahsukarela karena pengusaha berkewajiban untukmelakukan  sertifikasi  halal  hanya  jika  mereka  menempatkan "halal"pernyataan pada label produk.
14 Apriyantono,  Anton,  dan  Nurbowo,  Panduan  Belanja  dan  Konsumsi  Halal. Jakarta: Khairul Bayaan. 2013
15 Zulham, Peran  Negara  dalam  Perlindungan  Konsumen  Muslim  Terhadap  Produk
Halal , (Disertasi, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015)

## b. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2009  tentang  Peternakandan Kesehatan Hewan
Pasal  58  ayat  (4)  Undang-undang  ini  menyatakan  bahwaproduk yang  berasal  dari  hewan  yang  diproduksi  didan/atau  dimasukkan  ke dalam  wilayah  Indonesia  untukpendistribusian  harus  didampingi  oleh dokter  hewansertifikat  dan  Sertifikat  Halal.  Regulasi  dariSertifikat  Halal untuk  produk  hewani  dalam  Undang-undang  ini  adalahwajib,  yang dibuktikan dengan adanyaSertifikat Halal. Namun, setelah
PengadilanPeninjauan kembali Pasal 58 ayat (4) Undang-undang ini,frase "harus  didampingi  oleh  dokter  hewansertifikat  dan  sertifikat  halal” diartikan  sebagaisertifikat  halal  wajib  untuk  produk  hewani yangdiizinkan  secara  hukum.  Oleh  karena  itu,  jelas  bahwapengaturan Pasal  58  ayat  (4)  UUPeternakan  dan  Kesehatan  Hewan  tidakmelarang produksi dan distribusi hewan-produk turunan yang dilarang oleh syariat Islam.
c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Salah  satu  ketentuan  penting  dari  Makanan  Undang-undang mengatur pelabelan makanan. Pasal 97 ayat (3) UU Pangan menyiratkan bahwa label makanan harus: memuat informasi tentang label halal untuk produk yang harus halal. Menurut Zulham norma untuk mengatur label halal dalam Undang-undang ini adalah wajib jika diperlukan.
Meskipun  peraturan  sebelumnya  tidak  dibahas  secara komprehensif tentang masalah  halal, itu memberikan beberapa ketentuan untuk produk halal. UU Perlindungan Konsumen mengatur halal produk secara sukarela, UU Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatur produk halal  wajib,  sedangkan  UU  Pangan  mengatur  kehalalan  produk  secara wajib  jika  diperlukan.  Perbedaan  dari  norma  akan  menciptakan ketidakharmonisan antar peraturan yang pada gilirannya akan merugikan konsumen. 16
UU No. 33 Tahun 2014 tentang Produk Halal Jaminan memberikan regulasi  yang  komprehensif  mengenai  masalah  halal.  Jaminan  Produk Halal  Undang-undang  mengatur  kewajiban  Sertifikat  Halal  bagi  produk di  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  dapat  dilihat  bahwa Sertifikasi  Halal  untuk  produk  adalah  tidak  lagi  bersifat  sukarela  tetapi wajib. Sementara itu, Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa produsen yang
16 A. R. Ambaliand A. N. Bakar, “People’sawarenesson halal foods and products: Potential issues for policy- makers,” Procedia Soc. Behav. Sci., vol. 121, pp. 3 – 25, 2014.
memproduksi  barang  yang  berasal  dari  barang  terlarang  bahan dikecualikan  dari  Sertifikasi  Halal  kewajiban.  Dari  artikel  ini  dapat disimpulkan bahwa produk yang mengandung zat terlarang (non- halal) tidak  diharuskan  untuk  melakukan  Halal  Sertifikasi.  Namun,  mereka wajib menampilkaninformasi non-halal pada produk.
Ketentuan  dalam  Jaminan  Produk  HalalHukum,  yang membutuhkan  Sertifikasi  Halal  untuk  halalproduk  dan  keterbukaan informasi  non-halal  untukproduk  yang  mengandung  zat  terlarang, adalahbenar. Dengan Sertifikasi Halal dan Label Halal,Pelaku Usaha yang menghasilkan  produk  halal  dapatmemiliki  nilai  tambah  untuk  produk mereka,  dan  tentu  saja,produk  tersebut  akan  memiliki  pangsa  pasarnya, yaitukonsumen  muslim.Pada  dasarnya,  UU  Jaminan  Produk Halaldiciptakan  untuk  memberikan  kepastian  hukum.  Olehkewajiban Sertifikasi  Halal  untuk  produk  halaldan  pengungkapan  informasi  non- halal  untuk  non-produk  halal,  peraturan  ini  telah  memberikan legalitaskepastian label halal atau keterangan nonhalalpada produk.

## SISTEM SERTIFIKASI HALAL MASYARAKAT  DI INDONESIA
Sejarah  sertifikasi  halal  di  Indonesia  tidak  dapat  dipisahkan  dari sejarah  terbentuknya  LPPOM  MUI  sebagai  lembaga  pemeriksa  halal pertama  di  Indonesia.  Ketua  MUI  saat  itu,  Hasan  Basri,  menyatakan bahwa  munculnya  halal  sertifikasi  di  Indonesia  dilatarbelakangi  oleh masalah yang timbul dari hasil penelitian dilakukan oleh Tri Sutrisno dari Universitas  Brawijaya  pada  tahun  1988.  Hasil  penelitian  dirilis  fakta bahwa  beberapa  produk  makanan  beredar  di  kalangan  masyarakat terdapat DNA babi.
Penemuan ini mengejutkan umat Islam Indonesia masyarakat dan menimbulkan  keraguan  tentang  kehalalannya  produk  makanan  yang menyebar  dengan  cepat,  dan  kemudian  berubah  menjadi  masalah  di mana  sumbernya tidak valid dan  kredibel.  Sebagai  negara berpenduduk mayoritas  Muslim,  ini  isu  tersebut  telah  menjadi  perhatian  masyarakat luas dan telah mengakibatkan penurunan drastis dalam angka penjualan produk  yang  menurut  masalah  luar  biasa  dianggap  mengandung  lemak babi,  dan  karenanya  haram.  Mie  instan,  susu,  dan  berbagai  produk makanan  lainnya  yang  bahkan  tidak  tercantum  dalam  daftar  makanan yang  diperiksa  oleh  Tri  Sutrisno  juga  terkena  imbasnya.  Ini  kejadian
tersebut  tentu  mengakibatkan  kerugian  besar  bagi  industri  yang menghasilkan produk.
Itu  tidak  adanya  label  halal  pada  kemasan  produk-produk  ini menambah kecurigaan konsumen meskipun, pada saat itu, tidak ada label atau  simbol  resmi  untuk produk yang bersertifikat halal.  Kehebohan  isu tersebut lantas membuat pemerintah  mengamanatkan  MUI sebagai  LSM yang  menampung  forum  lintas  masyarakat,  seperti:  ulama,  zuama (pemimpin),  dan  cendekiawan  Islam untuk melakukan  penelitian terkait dengan meluasnya masalah produk yang mengandung lemak babi.
Munculnya  masalah  memicu  peningkatan  kesadaran  masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya lembaga yang memiliki kewenangan untuk  melakukan  pemeriksaan  dan  memberikan  sertifikasi  halal  secara formal  dan  berkesinambungan.  Untuk  menanggapi  dan  menangani masalah  tersebut,  MUI  memutuskan  untuk  membentuk  lembaga  yang bisa  memberikan  pernyataan  resmi  atau  halal  sertifikasi  pada  produk yang  beredar  di  publik.  Instansi  yang  bertugas  membawa  pemeriksaan produk  halal  disebutLembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat,  dan  Kosmetik Majelis Ulama Indonesia(LPPOM MUI). LPPOM MUI resmi berdiri pada tanggal 6 Januari 1989, berdasarkan Surat Keputusan  dari Majelis Ulama Indonesia.  Setelah  Pendirian  LPPOM  MUI  secara  teknis  selesai,  proses sertifikasi  halal  pada produk makanan  oleh  LPPOM MUI mulai  berjalan benar-benar  sekitar  tahun  1994.  Pada  awalnya  pendiriannya,  MUI bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) di bentuk penyediaan laboratorium dan penelitian untuk melakukan sertifikasi halal. 17
Sebagai  Lembaga  Snspeksi  Halal  pertama  di  Indonesia,  bisa dikatakan  bahwa  LPPOM  MUI  adalah  perancang  halal  aturan  proses sertifikasi  di  Indonesia.  Dalam  prosedur  sertifikasi  halal,  LPPOM  MUI libatkan  Fatwa  MUI  Komisi.  Dalam  hal  ini  LPPOM  MUI  mengusung keluar  tugas  berbasis  ilmuwan  untuk  memeriksa  bahan-bahan  yang terkandung dalam suatu  produk, sedangkan  Komisi  Fatwa MUI sebagai bagian  dari  basis  ulama  kelompok  akan  ditugaskan  untuk  memutuskan sifat  kehalalan  suatu  produk  dengan  memeriksa  kesesuaiannya  dengan hukum Islam.
Dengan  kata  lain,  sertifikasi  halal  prosesnya  terdiri  dari  beberapa tahapan,  antara lain:  (1) Persyaratan pengiriman  online. Di  dalam tahap,
17 Muslimah  Siti.  Label  Halal  pada  Produk  Pangan  Kemasan  dalam  Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim.” Jurnal Yustisia h. 86 – 95.
pendaftar  akan  mengirimkan  semua  yang  diperlukan  dokumen  yang terdiri  dari  perusahaan  dokumen  atau  surat  dan  penjelasannya  produk dan  bahan  yang  mereka  gunakan.  Selama  tahap  ini,  auditor  telah memeriksa  informasi  yang  dijelaskan  dalam  persyaratan.Setelah mendapatkan hasil dari auditor, MUI kemudian akan menentukan apakah auditor  perlu  melakukan  kunjungan  ke  lokasi  produksi  atau  hanya melakukan  review  materi  digunakan;  (2)  Pemeriksaan  tahap  pertama akan menghasilkan dua dokumen: (a) Status Halal Sistem Jaminan (SJH), yang berisi penilaian produk yang terkait dengan produksi kegiatan dan bahan  produksi,  seperti:  bahan  baku,  bahan  tambahan,  bahan  penolong) dan (b) dokumen yang berkaitan dengan kualitas implementasi sistem. Di keduanya  diperiksa  dokumen,  ada  penilaian  A/B/C  kategori,  dengan kualitas minimal B.
Jika  adaadalah  C  dalam  setidaknya  satu  aspek  penilaian, permohonan  halal  akan  ditolak  atau  dianggap  tidak  sah.  Setelah melakukan  inspeksi,  temuan  tersebut  kemudian  didiskusikan  bersama Komisi  Fatwa  MUI;  (3)  tahap  terakhir  adalah  pemberian  sertifikat.  Usai pertemuan  antara  LPPOM  MUI  auditor  dan  Komisi  Fatwa  MUI,  Komisi Fatwa  akan  memberikan  keputusan  mengenai  apakah  produk  tersebut halal atau bukan. Karena proses sertifikasi halal adalah kerjasama antara LPPOM  MUI  dan  Komisi  Fatwa  MUI,  Sertifikat  Halal  dikeluarkan  akan dibubuhi 3 tanda tangan, yaitu: Ketua LPPOM MUI, Ketua Komisi Fatwa MUI, dan Ketua Umum MUI. 18
Sebelum  berlakunya  UU  No.  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk Halal, sistem sertifikasi halal untuk semua industri dilakukan oleh satu  lembaga, yaitu  LPPOM MUI. UU memfasilitasi  koordinasi  berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola  sertifikasi  halal,  yang  nantinya  wajib  untuk  semua produkdipasarkan di Indonesia. Padahal halal  sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah,yang melakukan pemeriksaan adalah LPH, bukanKementerian  Agama  atau  BPJPH.Karena  UU  memberikan  LPH peran  penting  dalamproses  sertifikasi  halal,  secara  tidak  langsung mendorongkesempatan kerja baru di masyarakat. Diajuga memungkinkan sistem  checksandbalancesantara  BPJPH  sebagai  pengambil  kebijakan,
18 Panji Adam Agus. Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai  Upaya  Perlindungan  Konsumen  dalam  Hukum  Islam. Jurnal  Ekonomi  dan Keuangan Syariah , 2017
LPH dan MUIsebagai pelaksana, dan masyarakat sebagai
kebijakanpengawas  melalui  penyampaian  laporan  dan  pengaduan  ke BPJPH  jika  terjadi  pelanggaran  ditemukan.  Selain  itu,  sistem  ini  juga menghindari  akumulasi  dalam  satu  tahap  tertentu  yang  akan menghambat proses sertifikasi secara keseluruhan.
Dalam  Penjelasan  Umum  UU  Jaminan  Produk  Halal  dijelaskan bahwa  tujuanmenjamin  agar  setiap  pemeluk  agama  beribadah  dan menjalankan  ajaran  agamanya,  memberikanperlindungan  dan  jaminan kehalalan  produk yang  dikonsumsi  dan  digunakan  masyarakat  olehasas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitasdan efisiensi, dan profesionalisme. Selain itu, penerapan sistem produk  halal  bertujuan  untuk  memberikankenyamanan,  keamanan, keselamatan,  dan  kepastian  ketersediaan  produk  halal  bagi  masyarakat untuk  dikonsumsi  danmenggunakan  produk  dan  meningkatkan  nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.
Beberapa  ketentuan  di  dalamnya  antara  lain  dalam  Pasal  4
mengatur  tentang  kewajiban  sertifikasi  halal,  yaitu  produk  yang  masuk, beredar,  dan  diperdagangkan  di  Indonesia  harus  bersertifikat.halal. Apalagi  Pasal  5  mengamanatkan  Lembaga  baru  untuk  melaksanakan sertifikasi  halal,  yaitu:Badan  Penjaminan  Produk  Halal,  yang  kemudian memerlukan  Peraturan  Presiden  yang  akan  mengaturnyafungsi,  tugas pokok, dan struktur organisasi.

## LEMBAGA PELAKSANA SERTIFIKASI PRODUK HALAL
UU  Jaminan  Produk  Halal  mengatur  kewenangan  masing-masing lembaga  yang  berperan  dalam  proses  sertifikasi  halal  suatu  produk. Badan  Penjaminan  Produk  Halal  harus  bekerja  sama  dengan:  Majelis Ulama  Indonesia  untuk  melaksanakan  sertifikasi  produk  halal  dan mengawasi  Indonesia  produk.  Jika  dilihat  dari  segi  penegakan  hukum, keberadaan  UU  Jaminan  Produk  Halal  ini  memberikan  jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih besar dari sebelum adanya undang-undang  ini.  Pasca  pemberlakuan  UU  Jaminan  Produk  Halal, Komisi  VIII  DPRPerwakilan  Republik  Indonesia  mengeluarkan pernyataan bahwa mereka menganggap bahwa Lembaga Jaminan Produk Halal  di  bawah  Kementerian  Agama  masih  lamban  dalam menjalankannya tugas. Dilaporkan bahwa Kepala Badan Jaminan Produk Halal, Sukoso, percaya bahwa Penyebab lambatnya kinerja karena Majelis Ulama Indonesia tampak melambat proses sertifikasi
Auditor  Halal,  yang  merupakan  persyaratan  untuk  pembentukan HalalLembaga  Inspeksi.  Namun  pernyataan  tersebut  terbantahkan dengan bukti bahwa Ulama Indonesia Dewan telah melakukan sertifikasi untuk  142  auditor  dari  Lembaga  Inspeksi  Halal  untuk  Majelis  Ulama Indonesia untuk Pengkajian Pangan dan Obat-obatan (LPPOM MUI) dan calon  lainnya  Lembaga  Pemeriksaan  Halal  dari  beberapa  perusahaan.
Masalah lain juga muncul dari bisnis pelaku terkait pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia.
Banyak pelaku usaha mengaku semakin bingung dengan tata cara pengajuan  sertifikasi  halal  karena  masyarakat  sudah  tidak  asing  lagi dengan  Majelis  Ulama  Indonesia  sebagai  pemegang  halal  otoritas sertifikasi. Pelaku usaha juga mengeluhkan sertifikasi halal baru prosedur yang  dianggap  lebih  rumit  dan  membingungkan  dari  prosedur sebelumnya.  Menurut  hemat  penulis,  dari  segi  kekuatan  tradisionalnya, UU  Jaminan  Produk  Halal  adalah  cukup  baik  untuk  mengakomodir perlindungan  hak-hak  konsumen  muslim.  Jika  ditinjau  lebih  lanjut mengenai  pengalihan kewenangan  lembaga pelaksana  sertifikasi  produk halal, khususnya terhadap efektivitas dan kemudahan akses pelaku usaha dalam  mengajukan  sertifikat  halal,  pada  dasarnya  proses  pelaksanaan sertifikasi  produk  halal  dapat  berjalan  optimal  jika  ada  keserasian kerjasama antar instansi terkait.
Penulis  membandingkan  pelaksanaan  sertifikasi  produk  halal dengan  perbankan  syariah  di  Indonesia  yang melibatkan  lebih  dari  satu lembaga  yaitu  Bank  Indonesia  yang  berada  di  bawah  Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Perbankan  syariah  di  Indonesia  mulai dikenal  dengan Bank  Muamalat  Berdirinya  Indonesia  (BMI)  pada  tahun  1991.  Dasar hukum  penyelenggaraan  perbankan  syariah  adalahundang-undang nomor  21  tahun  2008  tentang  perbankan  syariah.  Pasal  1  angka  7 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan syariah adalah bank adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Apa yang dimaksud dengan syariah asas menurut Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah adalah asas hukum Islam dalam perbankan kegiatan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang menetapkan fatwa dalam bidang syariah.
Lembaga  yang  berwenang  mengeluarkan  fatwa  tentang  lembaga keuangan syariah, antara lain: Perbankan Syariah, adalah Dewan Syariah
Nasional  yang  dibentuk  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia.  Pada  awal pembentukannya  dilatarbelakangi  untuk  mewujudkan  aspirasi  umat Islam mengenaimasalah ekonomi dan mendorong penerapan ajaran Islam di  bidang  ekonomi/keuangan  sektor,  yang  dilakukan  dengan  tuntunan syariat  Islam,  sebagai  ukuran  efisiensi  dan  koordinasi  ulama  dalam menanggapi isu-isu yang berkaitan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai  permasalahan  atau  kasus  yang  memerlukan  fatwa  akan diakomodasi  dan  didiskusikan  bersama  untuk  mendapatkan  standar pandangan dalam penanganannya oleh setiap DPS di lembaga keuangan syariah.
Berdasarkan latar belakang pendiriannya, Dewan Syariah Nasional Ulama  Indonesia  Dewan  memiliki  kewenangan  mengeluarkan  fatwa ekonomi  syariah,  termasuk  perbankan  syariah.  Fatwanya  dijadikan pedoman  bagi  lembaga  keuangan  syariah  dalam  menjalankan aktivitasnya. Menilai dari  praktik kegiatan  perbankan  syariah  saat ini  di Indonesia,  maka  lahirlah  fatwa  perbankan  syariahdari  Dewan  Syariah Nasional  Majelis Ulama Indonesia  mengikat perbankan  Syariah  institusi. Artinya,  lembaga  perbankan  syariah  harus  mengikuti  fatwa  yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam menjalankan  kegiatannya.  Saat  ini,  hampir  100  fatwa  terkait  lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, dikeluarkan oleh Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia.  Jadi,  jika  perbankan  Islam lembaga  tidak  mengikuti  atau  menyimpang  dari  fatwa,  dapat  diberikan peringatan.
Selain  itu,  Nasional  Dewan  Syariah  juga  dapat  mengusulkan kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk  mengambil  tindakan  tegas terkait pelanggaran ini. Dengan demikian, lembaga pelaksana sertifikasi produk halal  yang  telah  yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Jaminan Produk  Halal  akan  bermanfaat  dalam  menjalankan  tugasnya  jika  ada kerjasama yang baik antar instansi terkait, seperti kerjasama antar instansi dalam  bidang  perbankan  Islam  dikemukakan  oleh  penulis.  Undang- undang juga telah menekankan masing-masing institusi tugas pokok dan fungsinya sehingga instansi  terkait perlu  menjalankan  perannya masing- masing.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  sertifikasi  produk  halal  erat  kaitannya  dengan perlindungan  umat  Islam  konsumen  di  Indonesia.  Sebagai  dukungan, sebuah  lembaga  pelaksana  sertifikasi  produk  halal  adalah  diperlukan, yang  harus  dituangkan  dalam  suatu  produk  hukum.  Pada  tahun  2014, Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  UU  Jaminan  Produk  Halal  dan berlaku  efektif  tahun  2019.  UU  Jaminan  Produk  Halalmengamanatkan kewajiban  bagi  setiap  produk  yang  beredar  di  Indonesia  untuk mendapatkan  sertifikasi  halal.  Juga  disana  merupakan  pengalihan kewenangan  kepada  lembaga  pelaksana  sertifikasi  halal,  yang  semula hanya  dilakukan  dikeluarkan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia,  yang  kini berada  di  bawah  kewenangan  Kementerian  Agama  denganlembaga bernama  Badan  Jaminan  Produk  Halal.  Namun,  ternyata  peran  Majelis Ulama  Indonesia  tidak  seluruhnya  dipindahkan  dan  diberhentikan.
Namun,  Produk  Halal  Lembaga  Penjaminan  harus  berkoordinasi  dan bekerja sama dalam melaksanakan sertifikasi produk halal di proses.

## Daftar Pustaka
Agus,  Panji  Adam,  Kedudukan  Sertifikasi  Halal  dalam  Sistem  Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2017
Akim, etal.  ‘ ContributionofHigherEducationInstitutions  in  Supporting
Indonesian  Halal  ProductGuaranteePolicy  2019’,  in  2nd International  ConferenceonSocialandPolitical  Development (ICOSOP 2017).  (Paris:  AtlantisPress,2018)  pp.  321 – 326.  Availableat: https://www.atlantis-press. com/proceedings/icosop- 17/25892103.
Ambali, A.  R.  and  A.  N.  Bakar,  “People’s awareness  on  halal  foods  and products: Potential issues for policy- makers,” Procedia Soc. Behav. Sci., vol. 121, pp. 3 – 25, 2014
Ambaliand,  A.  R., A.  N.  Bakar,  “People’sawa renesson  halal foodsandproducts: Potentialissuesforpolicy- makers,” ProcediaSoc. Behav.Sci., vol. 121, pp. 3 – 25, 2014.
Apriyantono,  Anton,  dan  Nurbowo,  Panduan  Belanja  dan  Konsumsi Halal. Jakarta: Khairul Bayaan. 2013
Edbiz  Consulting, Global  Islamic  Finance  Report  2013 (London:  Edbiz Consulting, 2013)
Fishmen,    Karen  S. An  OverviewofConsumerReporting  Service, (Maryland:
National Law Publishing Corporation, 1986)
Kassim, A.  The  Global  MarketPotentialof  Halal’,  in Proceedingsof International Conference&Expoon Halal IndustryLahore2010
Lahaling, H., et al . (2015). Hakekat Labelisasi Halal terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia. Hasanudin Law Review, vol. 1, issue 2.
Mudhafier,  F.  and  H.  A.  F.Wibisono, Makanan Halal Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha . 2nd edn. (Jakarta: Zakia Press, 2005)
Muslimah,  S.  (2018).  Label  Halal  Pada  Produk  Pangan  Kemasan  dalam Perspektif  Perlindungan  Konsumen  Muslim. Yustisia , vol.1,  issue 2.
Muslimah,  Siti.  Label  Halal  pada  Produk  Pangan  Kemasan  dalam Perspektif  Pe rlindungan  Konsumen  Muslim.” Jurnal  Yustisia  86– 95.
Sukesti,  F.  and  Budiman,  M.  (2014).  The  Influence  Halal  Label  and Personal  Religiosity  on  Purchase  Decision  on  Food  Products  in Indonesia. International Journal of Business, Economics and Law , vol. 4, issue 1,
Suparto,  S., et  al .  (2016).  Harmonisasi  dan  Sinkronisasi  Pengaturan Kelembagaan  Sertifikasi  terkait  Halal  terkait  Konsumen  Muslim Indonesia. Mimbar Hukum , vol. 8, October issue, pp. 427-438.
Talib,  M.  S.  A.  (2017).  Motivations  and  Benefits  of  Halal  Food  Safety Certification. Journal of Islamic Marketing ,  vol.  8,  issue  4,  pp.  605- 624, https://doi.org/10.1108/ JIMA-08-2015-0063.
Triasih,  D.,  Heryanti,  B.  R.,  Kridasaksana,  D.  (2016).  Kajian  Tentang Perlindungan Hukumbagi Konsumen terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal. Jurnal Dinamika Sosial Budaya , vol. 18, issue 2 Zulham, Peran Negara dalam PerlindunganKonsumen MuslimTerhadapProdukHalal ,  (Disertasi,  Jakarta,  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2015)