Kepastian Hukum Sertifikasi Akreditasi Rumah Sakit Sebagai Instrumen Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Didin Syaefuddin *

## STIKes RSPAD Gatot Soebroto Jakarta
INFORMASI ARTIKEL:
A B S T R A K
Riwayat Artikel:
Tanggal di Publikasi : Juli 2024
Kata kunci: Akreditasi rumah sakit Kepastian hukum Pelayanan kesehatan
Keywords:
Hospital accreditation Legal certainty
Health services

## Copyright © 2023 Jurnal JKFT
The  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Atttribution
Kesehatan  merupakan  hak  asasi  manusia  dan  salah  satu  unsur  kesejahteraan  yang  harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Upaya menjaga Kesehatan masyarakat adalah dengan memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat. Salah satu pelayanan Kesehatan bagi masyarakat adalah dengan pelayanan rumah sakit yang berkualitas dan mutu pelayanan  yang  terakreditasi.  Pelaksanaan  akreditasi  rumah  sakit  konsisten  dilaksanakan namun  belum  dibarengi  dengan  sangsi  yang  jelas  bagi  rumah  sakit  yang  belum melaksanakannya..Tulisan  ini  berupaya  mengupas  perlunya  peraturan  hukum  tentang akreditasi rumah sakit, mengetahui penerapan hukum sertifikasi akreditasi rumah sakit sebagai instrumen hukum pelayanan kesehatan masyarakat, dan kemudian memahami akibat hukum bagi rumah sakit yang tidak terakreditasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative, spessifikasi penelitian bersipat  deskriptif analitis terkait hukum  primer, sekunder dan tersier dengan  teknis  analisis  kualitatif.  Penerapan  hukum  akreditasi  dilaksanakan  hanya  untuk menghindari pemutusan Kerjasama dengan Lembaga BPJS Kesehatan dan adanya peraturan yang berbeda dalam pelaksanaan akreditasi rumah sakit terutama tentang durasi pelaksanaan akreditasi. Akibat hukum dari rumah sakit yang tidak terakreditasi sampai saat ini belum ada sangsi yang jelas di dalam perundang undangan yang berlaku saat ini. Ketetapan hukum dari akreditasi  rumah  sakit,  maka  pencapaian  rumah  sakit  yang  bermutu  akan  semakin memungkinkan.  Akreditasi  rumah  sakit  adalah  cara  untuk  peningkatan  kualitas  pelayanan kesehatan masyarakat. Pengakreditasian rumah sakit harus dilakukan karena menjadi tuntutan hukum terhadap mutu pelayanan rumah sakit yang semakin meningkat.
Health is a human right and one element of prosperity that must be realized in accordance with the ideals of the Indonesian nation. Efforts to maintain public health are by providing health  services  to  the  community.  One  of  the  health  services  for  the  community  is  quality hospital services and accredited service quality. The implementation of hospital accreditation is consistently implemented but has not been accompanied by clear sanctions for hospitals that have not implemented it. This article seeks to explore the need for legal regulations regarding hospital accreditation, understand the legal application of hospital accreditation certification as a legal instrument for public health services, and then understand legal consequences for hospitals  that  are  not  accredited.  This  research  is  normative  legal  research.  The  research specification has a descriptive analytical nature related to primary, secondary and tertiary law with qualitative analysis techniques. The application of the accreditation law is carried out only to avoid termination of cooperation with the BPJS Health Institution and the existence of  different  regulations  in  implementing  hospital  accreditation,  especially  regarding  the duration of accreditation implementation. There are currently no clear sanctions for hospitals that  are  not  accredited  as  a  legal  consequence  in  the  current  legislation.  With  the  legal provisions  of  hospital  accreditation,  achieving  quality  hospitals  will  become  increasingly possible.  Hospital  accreditation  is  a  way  to  improve  the  quality  of  public  health  services. Hospital accreditation must be carried out because it is a legal requirement for the increasing quality of hospital services.

## Cite This Article
Syaefuddin, D. (2024). Kepastian Hukum Sertifikasi Akreditasi Rumah Sakit Sebagai Instrumen Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Jurnal JKFT Vol. 9 (1), 1-10.
* Korespondensi penulis.
Alamat Email : didinsyaefudin66@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pelayanan kesehatan dengan penyediaan  rumah  sakit  memerlukan kepastian  aturan  hukum  dalam  rangka mewujudkan  kesejahteraan  dan  menjaga ketertiban  masyarakat,  maka  pemerintah sebagai  pemegang  amanah  dari  rakyat  atau warga Negara berwenang mengatur keberadaan  lembaga  penyelenggara  jasa pelayanan  kepada  masyarakat  dengan dikeluarkanya Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit atau selanjutnya disebut “UU Rumah Sakit” yang menegaskan bahwa tugas rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif). 1
Di dalam Undang-Undang nomor 44 tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit  bagian ketiga  pasal  40  menyatakan  bahwa  dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit  wajib  dilakukan  akreditasi  secara berkala  minimal  3  (tiga)  tahun  sekali.
Akreditasi Rumah Sakit merupakan pengakuan pemerintah terhadap rumah sakit yang  telah  memenuhi  standar  yang  telah tetapkan.  Tujuan  umum  akreditasi  ialah untuk  mendapatkan  gambaran  sejauh  mana pemenuhan  standar  yang  ditetapkan  rumah sakit di Indonesia, sehingga mutu pelayanan dapat  dipertanggungjawabkan.  Akreditasi rumah  sakit  sangat  bermanfaat  baik  bagi rumah sakit itu sendiri, masyarakat maupun pemilik rumah sakit. Akreditasi Rumah Sakit yang ada di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi (LIPA). Akreditasi rumah sakit adalah salah satu  cara  untuk  menilai  mutu  pelayanan rumah  sakit.  Peningkatan  mutu  pelayanan rumah sakit adalah hal yang sangat penting,
.
karena  rumah  sakit  dapat  memberikan pelayanan yang paling kritis dan berbahaya dalam  pelayanan  dan  sasaran  kegiatannya adalah  jiwa  manusia.  Tujuan  penulisan makalah  ini  adalah  agar  lebih  dipahami bahwa  akreditasi  sangat  penting  bagi peningkatan  mutu  rumah  sakit.  Peran Pemerintah sangat besar dalam
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, diantaranya  adalah  penyediaan  pelayanan kesehatan termasuk penyediaan rumah sakit.
Melihat  fakta  yang  terjadi  berkaitan dengan banyaknya rumah sakit yang belum memiliki  akreditasi,  ternyata  Pemerintah belum  memberikan  sanksi  yang  tegas  bagi rumah sakit, yang mana masih membiarkan rumah  sakit  belum  memiliki  akreditasi, namun  sanksi  hanya  fokus  pada  pemutusan hubungan  Kerjasama  dengan  BPJS  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS), sehingga  perlu  adanya  norma  hukum  yang diatur dalam UU Rumah Sakit atau peraturan terkait  mengenai  sanksi  bagi  rumah  sakit yang  belum  melakukan  akreditasi  selain pemutusan hubungan BPJS oleh pemerintah.
Masih  banyak  alasan  klinik  dan rumah sakit yang tidak melakukan akreditasi karena persiapan operasional dan pemenuhan  prasarana  yang  memerlukan biaya yang besar, Syarat akreditasi memiliki waktu yang lama tergantung rumah sakitnya dalam mempelajari syarat-syarat yang diatur dalam  akreditasi  tersebut.  Adapun  syarat- syarat lain yang masih banyak terjadi jumlah dan  kompetensi  SDM  dihadapkan  dengan tuntutan  pelayanan  dan  belum  ada  ijin operasional tetap. Berdasarkan latar belakang  tersebut,  maka  penulis  tertarik untuk  mengangkat  ini  sebagai  penelitian berjudul  “Kepastian  Hukum  Sertifikasi Akreditasi  Rumah  Sakit  Sebagai  Instrumen Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian  hukum  normatif  yang  menggunakan studi  kasus  hukum  normatif  berupa  produk perilaku hukum Pokok kajiannya adalah hukum yang  dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah yang  berlaku  dalam  masyarakat  dan  menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum  normatif  berfokus  pada  inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktin hukum

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  hukum  sertifikasi  akreditasi rumah  sakit  guna  perlindungan  hukum dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat
Regulasi  tentang  akreditasi  rumah  sakit bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  dan kepastian  hukum  bagi  rumah  sakit  dalam meningkatkan fungsinya sebagai sarana pelayanan kesehatan. Selain itu juga regulasi ini bertujuan  agar  adanya  kepastian  hukum  bagi pelaksana akreditasi rumah sakit sehingga tujuan dari akreditasi rumah sait dapat tercapai dengan maksimal.  Pelaksana  akreditasi  rumah  sakit sebagai lembaga independent memiliki kepastian hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.  Selain  itu  juga  rumah  sakit sebagai  objek  akreditasi  memiliki  kewajiban yang pasti dalam melaksanakannya.
Akreditasi rumah sakit adalah upaya terus menerus,  suatu  proses  perjalanan  tanpa  akhir, yang  bertujuan  meningkatkan  mutu  pelayanan dan keselamatan, dengan memberikan pelayanan berfokus  pada  pasien  dan  dengan  budaya  dan semangat.  Akreditasi  juga  bertujuan  untuk melindungi  keselamatan  pasien  rumah  sakit, meningkatkan  perlindungan  bagi  masyarakat, melindungi sumber daya manusia di rumah sakit baik, meningkatkan tata kelola rumah sakit dan tata  kelola  klinis  serta  mendukung  program pemerintah di bidang kesehatan. Pada akhirnya,
akreditasi  bertujuan  juga  untuk  meningkatkan profesionalisme  rumah  sakit  Indonesia  di masyarakat kesehatan Internasional
Mengacu  pada  pembentukan  formulasi kebijakan di atas, untuk mendapatkan kepastian hukum  tentang  akreditasi  rumah  sakit  di Indonesia  maka  diperlukan  suatu  peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan akreditasi rumah sakit di Indonesia. Peraturan  ini  bersifat  mengikat  bagi  siapapun tanpa  adanya  pengecualian.    Akreditasi  rumah sakit  memiliki  tujuan  yang  sangat  baik  dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan kesahatan  bagi  masyarakat.  Akan  tetapi akreditasi  rumah  sakit  memiliki  kesan  kurang diperhatikan  oleh  manajemen  rumah  sakit dikarenakan  beberapa  hal.  Akreditasi  rumah sakit yang selama ini dilaksanakan di Indonesia kurang  mendapatkan  perhatian  dalam  hal pengaturannya.  Berbagai  permasalahan  tampak terlihat seperti tidak jelasnya sanksi bagi rumah sakit yang tidak melakukan akreditasi, mahalnya biaya  akreditasi  serta  dampak  nyata  akreditasi bagi  manajemen  rumah  sakit  serta  pasien  itu sendiri.
Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan maka berdasarkan pasal 8 yang  berbunyi:  Pasal  8  Materi  muatan  yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal- hal yang:
a. Mengatur  lebih  lanjut  ketentuan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:
1. Hak-hak asasi manusia;
2. Hak dan kewajiban warga negara;
3. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara  serta  pembagian  kekuasaan negara;
4. Wilayah negara dan pembagian daerah;
5. Kewarganegaraan dan kependudukan;
6. Keuangan negara,
b. Diperintahkan  oleh  suatu  Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas  maka pengaturan mengenai akreditasi rumah sakit harus  diatur  dalam  bentuk  Undang-undang karena  telah  memenuhi  unsur  hak  azasi manusi,  hak  dan  kewajiban  warga  negara,
pembagian kekuasaan negara serta keuangan Pengaturan  Hukum  Terhadap  Sertifikasi Akreditasi  Rumah  Sakit  Sebagai  Instrumen Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat
Pengertian  akreditasi  rumah  sakit  dapat didefinisikan dari Pasal 1 angka 1, Pasal angka 2, dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) Permenkes No. 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah sakit. Pengertian  akreditasi  Rumah  sakit  (RS)  adalah sebuah  pengakuan  terhadap  mutu  pelayanan rumah sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa rumah  sakit  telah  memenuhi  standar  akreditasi .Pada  tahun  2017    pengaturan  lembaga independen  penyelenggara  akreditasi  (LIPA) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Tujuan dari dilakukannya proses akreditasi rumah sakit, dapat merujuk pada  Pasal  2 Permenkes  No. 12 Tahun  2020  tentang  Akreditasi  rumah  sakit. Tujuan  Akreditasi  rumah  sakit,  yaitu  untuk meningkatkan  mutu  pelayanan  rumah  sakit secara berkelanjutan dan mnelindungi keselamatan  pasien  rumah  sakit,  meningkatkan perlindungan  bagi  masyarakat  sumber  daya manusia  di  rumahsakit,  meningkatkan  tata Kelola  rumah  sakit  dan  tatakelola  klinis,  dan mendukung  program  pemerintah  di  bidang Kesehatan.. Dasar hukum akreditasi rumah sakit adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009 tentang Rumah Sakit 3. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023 tentang Kesehatan ;
4. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 417/MENKES/PER/II/2011 tentang Komisi Akreditasi Rumah sakit;
5. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  56 Tahun  2014  tentang  Klasifikasi  dan Perizinan Rumah sakit;
6. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  34 Tahun  2017  tentang  Akreditasi  Rumah sakit;
7. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah sakit dan Kewajiban Pasien;
8. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  12 Tahun  2020  tentang  Akreditasi  Rumah Sakit;
9. Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor 428/MENKES/SK/XII/2012
tentang Penetapan  Lembaga  Independen  Pelaksana Akreditasi Rumah sakit di Indonesia;
10. Peraturan  Ketua  Eksekutif  KARS  Nomor 1666/KARS/X/2014  tentang  Penetapan
Status Akreditasi Rumah sakit; 11. Surat Edaran Nomor: 861/SE/KARS/VII/2017 tentang Persyaratan Mutlak Kelulusan Rumah sakit. 12. Permenkes  RI  No  30  tahun  2019  tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit
13. Permenkes  RI  No.  12  tahun  2020    tentang Akreditasi Rumah Sakit 14. Kepmenkes RI No HK 01.07/MENKES/406/2020 tentang penetapan  Komisi  Akreditasi  Rumah  Sakit (KARS) sebagai Lembaga independen 15. Kepmenkes RI No HK 01.07/MENKES/6604/2021 tentang Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi Akreditasi Rumah Sakit 16. Kepmenkes RI No HK 01.07/MENKES/1119/2022  tentang  tarif survei  Akreditasi Rumah Sakit 17. Kepmenkes RI No HK 01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
18. Kepdirjenyankes No : HK.02.02/I/1130/2022  tentang  Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit
Akreditasi  rumah  sakit  adalah  cara  untuk peningkatan  kualitas  pelayanan  kesehatan masyarakat. Pengakreditasian rumah sakit harus dilakukan  karena  menjadi  tuntutan  hukum terhadap  mutu  pelayanan  rumah  sakit  yang semakin  meningkat.  Kewajiban  melakukan akrediasi  rumah  sakit  diatur  pada  pasal  3 Permenkes No 12 tahun 2020. Adanya akreditasi rumah  sakit,  akan  membuat  rumah  sakit memperhatikan  fisik  bangunannya,  karena masih  banyak  yang  belum  memenuhi  standar dasar  opersional  rumah  sakit.  Peralatan  medis juga  masih  kurang,  sehingga  akreditasi  akan membuat  rumah  sakit  berusaha  melengkapkan peralatan medisnya. Disamping itu, sumber daya manusia  juga  akan  terstandarsasikan  sesuai dengan komposisi jumlah dan disiplin keilmuan yang  sesuai.  Dengan  adanya  akreditasi,  rumah sakit  juga  akan  pula  meningkatkan  komitmen mereka karena komitmen ini akan menjadi bahan evaluasi  persyaratan  perpanjangan  perijinan rumah  sakit.  Bagi  rumah  sakit  yang  tidak melakukan akreditasi, maka rumah sakit tersebut akan sulit melakukan kerjasama dalam program program  pemerintah  seperti  BPJS.  Sementara penyelenggaraan  akreditasi  didasarkan  dari standar standar akreditasi yang berlaku.
Akreditasi  dibidang  kesehatan  tidak  hanya untuk  rumah  sakit.  Akreditasi  pelayanan kesehatan  lainnya  meliputi  Puskesmas,  Klinik Pratama,  Tempat  Praktik  Mandiri  Dokter,  dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Akreditasi ini dimaksudkan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan  dasar  secara  berkesinambungan. Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dilakukan oleh surveior Akreditasi dari lembaga independent/mandiri  penyelenggara  Akreditasi yang  ditetapkan  oleh  Menter  Kesehatan. Manfaat  dari  akreditasi  rumah  sakit,  akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan  rumah  sakit  yang  bersangkutan
karena berorientasi  pada  peningkatan  mutu  dan keselamatan pasien. Kemudian proses administrasi,  biaya  serta  penggunaan  sumber daya  akan  menjadi  lebih  efisien.  Dapat menciptakan  lingkungan  internal  rumah  sakit yang  lebih  kondusif  untuk  penyembuhan, pengobatan,  serta  perawatan  pasien.  Pihak rumah  sakit  akan  lebih  mendengarkan  keluhan pasien  dan  keluarganya  serta  akan  lebih menghormati hak hak  pasien  serta  melibatkan pasien  dalam  proses  perawatan  sebagai  mitra. Dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan  efisien  sehingga  akreditasi  rumah  sakit berkontribusi terhadap kepuasan karyawan rumah sakit.
Akibat  Hukum  Diberikannya  Akreditasi Rumah Sakit Terhadap Rumah Sakit Dalam Rangka Pelayanan Kesehatan Bagi

## Masyarakat
Dengan  diberikannya  sertifikasi  akreditasi suatu  rumah  sakit,  maka  melahirkan  hak  dan kewajiban  bagi  masing  masing  subjek  hukum yang terkait. Belum ada pengaturan sangsi bagi rumah  sakit  yang  tidak  melakukan  akreditasi. Namun  rumah  sakit  tetap  terancam  tidak  dapat melayani  pasien  BPJS,  JKN-KIS  kalau  tidak terakreditasi.  Bila  seluruh  warga  negara Indonesia  menjadi  peserta  JKN-KIS,  maka rumah  sakit  yang  tidak  terakreditasi  akan kehilangan  pasiennya  kepada  rumah  sakit  lain. Rumah sakit juga seharusnya menyadari bahwa akreditasi  bukan  hanya  demi  keselamatan pasien, tetapi untuk dokter, tenaga kesehatan lain dan  rumah  sakit  itu  sendiri.  Bagi  pasien,  tentu saja mendapatkan pelayanan yang bermutu dan aman. Bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya dapat  memberikan  pelayanan  sesuai  hak  hak pasien tanpa harus takut membuat kesalahan atau pelanggaran  yang  bisa  berakhir  pada  proses hukum. Demikian pula rumah sakitnya, dengan pelayanan terstandar dan sesuai ketentuan, maka potensi untuk terjadi kesalahan dalam pelayanan bisa diminimalisir
Terlepas  dari  pro  kontra  akreditasi, pengakreditasian rumah sakit merupakan bentuk perlindungan  pemerintah  dalam  memenuhi  hak setiap  warga  negara,  agar  mendapatkan pelayanan  kesehatan  yang  layak  dan  bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Dilakukannya akreditasi rumah sakit adalah  upaya  untuk  mendapatkan  gambaran seberapa  besar  rumah  sakit  di  Indonesia  telah memenuhi  standar  yang  ditetapkan.  Disamping itu juga memberikan apresiasi dan penghargaan bagi rumah sakit yang telah memenuhi standar, memberikan  jaminan  tersedianya  fasilitas, tenaga  dan  lingkungan  yang  diperlukan  untuk dapat  memberikan  pelayanan  kesehatan  publik dengan  sebaik  baiknya.  Dampak  akreditasi akhirnya diharapkan dapat memberikan jaminan dan  kepuasan  kepada  masyarakat.  Pelaksanaan akreditasi juga memiliki manfaat yang baik tidak hanya  untuk  rumah  sakit,  namun  juga  kepada staf kesehatan dan juga masyarakat.
Melakukan penilaian layanan Rumah Sakit agar  sesuai  standar  yang  menjamin  mutu pelayanan  dan  keselamatan  pasien  itulah merupakan  tugas  LIPA,    dalam  hal  ini  hanya bertugas  mengeluarkan  tingkat  kelulusan akreditasi  sebuah  Rumah  Sakit,  bukan  sebagai lembaga  penentu  apakah  Rumah  Sakit  tersebut dapat  menjalin  bekerjasama  dengan  BPJS  atau tidak.  Jadi  bijaklah  menilai  proses  akreditasi terhadap rumah sakit, karena penilaian akreditasi bukan  bertujuan  merepotkan  atau  menjatuhkan Rumah  Sakit.  Tetapi  justru  untuk  membenahi Rumah  Sakit,  mengajak  Rumah  Sakit  dalam memberikan  pelayanan  kepada  pasien  selalu senantiasa  menjaga  mutu  pelayanan  dan keselamatan pasien.
KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa pengaturan  hukum  akreditasi  rumah  sakit  guna perlindungan hukum dalam pelayanan Kesehatan  bagi  masyarakat  perlu  diatur  dalam bentuk  undang  undang  agar    memenuhi  unsur hak  azasi  manusia,  hak  dan  kewajiban  warga negara,  pembagian  kekuasaan  negara  serta keuangan.
Penerapan hukum akreditasi dilaksanakan hanya untuk menghindari pemutusan  Kerjasama  dengan  Lembaga  BPJS Kesehatan  dan  adanya  peraturan  yang  berbeda dalam  pelaksanaan  akreditasi  rumah  sakit terutama tentang durasi pelaksanaan akreditasi.
Akibat  hukum  dari rumah sakit yang tidak terakreditasi  sampai  saat  ini  belum  ada  sangsi yang  jelas  di  dalam  perundang  undangan  yang berlaku  saat  ini  .      Ketetapan  hukum  dari akreditasi rumah sakit, maka pencapaian rumah sakit yang bermutu akan semakin memungkinkan.  Akreditasi  rumah  sakit  adalah cara  untuk  peningkatan  kualitas  pelayanan kesehatan  masyarakat.  Pengakreditasian  rumah sakit  harus  dilakukan  karena  menjadi  tuntutan hukum  terhadap  mutu  pelayanan  rumah  sakit yang semakin meningkat.

## SARAN
Perlunya  pengaturan  tentang  akreditasi rumah  sakit  ke  dalam  Undang-undang  agar adanya  kepastian  hukum  terhadap  pelaksanaan akreditasi  rumah  sakit.  Perlunya  pembentukan Lembaga  berupa  badan  akreditasi  nasional rumah  sakit  sebagai  badan  pelaksana  dan pengawas pelaksanaan akreditasi rumah sakit di Indonesia, agar tidak terjadi adanya subyektivitas  dalam  pelaksanaan  akreditasi.
Perlunya  sangsi  yang  tegas  berupa  sangsi administrasi dan sangsi perdata  bagi rumah sakit yang tidak melaksanakan akreditasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewa Gede Atmaja, “Asas -Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, Jurnal Kertha Wicaksana,
Volume  12,  Nomor  2,  2018,  hal.  146
Jurnal  Crepido,  Volume  01,  Nomor  01,
Juli 2019

## Eni  Dasuki  Suhardini,  “Perlindungan  Hukum
Terhadap  Pasien  Sebagai  Pengguna  Jasa Pelayanan Rumah Sakit Swasta”, Wacana Paramarta:  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol.  15, No. 1, April 2016.
Greenfield, D & Braithwaite, J (2007). A review of  Health  Sector  Accreditation  Research Literature.  International  Journal  for Quality in Health Care. 20 (3).
Hardijan  Rusli,  Penelitian  Hukum  Normatif: Bagaimana  ?,  artikel  dimuat  dalam  Law Review,  Fakultas  Hukum  Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3, Maret 2006.
Johni  Najwan,  “Implikasi  Aliran  Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum  Inovatif,  Volume  2,  Nomor  3, 2010.
Kurbaryanto,  Peningkatan  Mutu  Rumah  Sakit dengan  Akreditasi,  Mutiara  Medika  Vol. 10 No. 1:86-89, Januari 2010.
Mandawati  M,  Fu’adi  MJ,  Jaelan.  (2018).
Dampak  Akreditasi  Rumah  Sakit:  Studi Kualitatif  Terhadap  Perawat  di  RSUD KRT  Setjonegoro  Wonosobo.  Jurnal Keperawatan  dan  Pemikiran  Ilmiah  4(4): 23-9
Murti  Mandawati,  et.al.,  “Dampak  Akreditasi Rumah  Sakit:  Studi  Kualitatif  Di  RSUD

## KRT  Setjonegoro  Wonoso”,  Jurnal
Keperawatan dan Pemikiran Ilmiah, Vol. 4 No. 4.
Rif’atul Hidayat,  “Hak  Atas  Derajat  Pelayanan Kesehatan  Yang  Optimal”,  SYARIAH
Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 16, No. 2, Desember 2016.

## Safil Rudiarto Hendroyogi, “Keterkaitan antara
Persepsi  Penting  Akreditasi  Rumah  Sakit dengan  Partisipasi  Komitmen,  Kepuasan Kerja,  dan  Kinerja  Karyawan”,  Daya Saing, Vol. 18, No. 2, Desember 2016.

## Samuel Dwi Krisna Triyono, “Konsep Sehat dan
Sakit  Pada  Individu  Dengan  Urolithiasis
(kencing  batu)  di  Kabupaten  Klungkung, Bali, Jurnal Psikologi Udayana, Vol. 4 No. 2.
Setya Wahyudi, “Tanggung Jawab Rumah Sakit

## Terhadap  Kerugian  Akibat  Kelalaian
Tenaga  Kesehatan  dan  Implikasinya”, Jurnal Dinamika Hukum,  Vol. 11, No. 3, September 2011.
Siswati  dan  Yati  Maryati,  Manajemen  Mutu Informasi  Kesehata  II:  AKreditasi  dan Manajemen  Resiko,  2017,  Buku  Ajar Menkes edisi 2017.
Sitti  Raodhah  et  al.,  Penerapan  Komunikasi Pasien Dan Keluarga Berdasarkan Standar Komisi  Akreditasi  Rumah  Sakit  (Kars) 2012  Di  Rs  Tk.Ii  Pelamonia  Makassar, 2018,  Al-Sihah  :  Public  Health  Science Journal Vol 10.
Suhardy  Hetharia,  “Aspek  Tanggung  Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pelayanan Medis”, Jurnal  Lex  et  Societatis ,  Vol.  I.,
No. 5, September 2013.
Tetuko  Rawidyo  Putro  dan  Riwi  Sumantyo, Model Evaluasi Standar Pelayanan Publik Sektor  Kesehatan  Pada  Rumah  Sakit Umum  Daerah  Atau  Pusat  Kesehatan Masyarakat  Di  Kabupaten  Pacitan,  Jawa Timur,  2018,  Vol.  8  p-ISSN:  2089-4473, Hal.49
Untung  Kuzairi  Dkk, Implementasi  Standar Pelayanan Minimal (Spm) Pada Pelayanan Publik Bidang Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus  Pada  Rumah  Sakit  Umum  Dr.  H.
Koesnadi  Bondowoso),  2017,  Jurnal Politico P-1829-6696. Varidina  Ayu  N.,  Model  Pelayanan  Kesehatan (Studi Deskriptif Tentang Model Pelayanan  Program  Antenatal  care  di Puskesmas Peterongan Kabupaten Jombang), Jurnal Kebijakan dan Manajemen  Publik,  Vol.  4,  No.  3, September-Desember 2016.