## ETIKA PUSTAKAWAN DENGAN ORGANISASI PROFESI PADA KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

## Nur’aini
Dosen Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara Email: cahayaaini45@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertempat di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman. Tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  etika  hubungan  pustakawan  dengan  organisasi  profesi  pada  Kantor Perpustakaan  Daerah  Kabupaten  Sleman.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  etika  hubungan  pustakawan  di Kantor  Perpustakaan  Daerah  Kabupaten  Sleman  dengan  organisasi  profesi  dilaksanakan  dengan baik  meskipun  belum  maksimal  sesuai  dengan  pernyataan  dari  kode  etik  pada  poin  hubungan pustakawan dengan organisasi profesi yang dibuat oleh IPI.
Kata Kunci : Etika, Profesi, Kode Etik Pustakawan

## Abstract
This research took place at the Regional Library Office of  Sleman Regency. The purpose of this study  was  to  determine  the  ethics  of  librarian  relations  with  professional  organizations  in  the district  Library  Office  of  Sleman  Regency.  This  type  of  research  is  qualitative  research  with  a descriptive approach. The results of this study indicate that the ethics of librarian relations in the district library office in sleman with professional organizations are well implemented even though they have not been maximally in accordance with the statement of the code of ethics on the point of librarian relations with professional organizations created by IPI.
Keywords: Ethics, Professional, Librarian Code of Ethics

## PENDAHULUAN
Pustakawan  merupakan  sebuah  profesi  bahwa  ketika  sebutan  sebagai  pustakawan disandang,  profesi  itupun  melekat  pada  dirinya.  Sikap  saling  menghargai,  saling menghormati  dan  saling  menolong  merupakan  contoh  simbol  bahwa  pustakawan  memiliki etika.  Etika  profesi  merupakan  sistem  norma  perilaku  yang  seharusnya  dilakukan  oleh profesional.  Dengan  adanya  kriteria  perilaku  tersebut,  maka  kriteria  ini  digunakan  untuk menilai perilaku profesional. Masalah etika pada profesi pustakawan diatur dalam kode etik yang dikenal dengan Kode Etik Pustakawan (KEP). Kode etik mengikat kepada pustakawan sebagai anggota profesinya, Suwarno (2016: 92).
Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan  apa  yang  tidak  benar  dan  tidak  baik  bagi  profesional.  Kode  etik  pustakawan merupakan  tujuan  awal  bagi  para  pustakawan  dalam  melakukan  tugasnya  di  tempat
pustakawan  bekerja.  Suwarno  (2016:  92)  menyatakan  bahwa  kode  etik  akan  menjadi pegangan,  tuntunan  moral  dan  rujukan  bagi  setiap  pustakawan  Indonesia.  Oleh  karena  itu, kode  etik  tidak  hanya  tertulis  tetapi  harus  tercermin  dalam  sikap  dan  perilaku  pustakawan dalam melayani pemustaka. Tujuan kode etik sebenarnya adalah untuk mengatur ruang gerak para  profesional  agar  memberikan  jasa  sebaik-baiknya  kepada  pemakai  atau  nasabah  dan mencegahnya dari perbuatan yang tidak profesional,
Berdasarkan  kenyataan  yang  ada,  kode  etik  pustakawan  masih  banyak  tidak dilaksanakan  dengan  baik,  banyak  pustakawan  yang  berlatar  belakang  pendidikan perpustakaan,  tentu  pustakawan  tersebut  mengetahui  tentang  kode  etik  pustakawan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya kode etik belum dapat dilaksanakan secara utuh atau belum semua pustakawan melaksanakan kode etik tersebut. Pustakawan sebagai pemilik profesi  masih  banyak  yang  belum  mengenal  kode  etik  pustakawan.  Kalaupun  mengenal, tetapi belum mengamalkannya dengan baik, karena keterbatasan pemahaman.
Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumukan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah  etika  pustakawan  pada  Kantor  Perpustakaan  Daerah  Kabupaten  Sleman dengan organisasi profesi? ”.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Etika Profesi
Etika mencakup analisis dan penerapan   konsep  seperti benar, salah, baik, buruk dan tanggung jawab. Rindjin menyatakan bahwa etika mempunyai banyak arti, tetapi yang utama adalah berarti kebiasaan, akhlak atau watak. Selain itu, etika mempunyai tiga makna, yaitu:
a. Etika  (kebiasaan,  watak)  sesungguhnya  mengacu  pada  masing-masing  pribadi seseorang  yang  mempunyai kebiasaan, akhlak atau watak tertentu. Dalam perjalanan hidup  seseorang  proses  pembentukannya  berlangsung  secara  perlahan,  tetapi berkelanjutan, sehingga terbentuk kebiasaan dan kemudian menjadi watak yang kuat.
b. Etika dalam  bentuk jamak, berarti adat istiadat, yaitu norma-norma  yang dianut oleh kelompok, golongan atau masyarakat tertentu mengenai perbuatan baik dan buruk.
c. Etika  adalah  studi  tentang  prinsip-prinsip  perilaku  yang  baik  dan  yang  buruk. (Hermawan S & Zen, 2006: 75)
Harefa  menyatakan  Profesi  bukan  sekedar  pekerjaan  tetapi  suatu  pekerjaan  yang memerlukan  keahlian  dan  tanggung  jawab.  Kata  profesi  berasal  dari  bahasa  latin  yaitu professus yang  bermakna  sumpah  atau  janji  yang  bersifat  keagamaan  dan  pengakuan. Seorang  penulis  inggris  bernama  Adisson  menyebutkan  adanya  tiga  profesi  besar  yaitu
pendeta,  pengacara  dan  dokter.  Ketiga  profesi  tersebut  terdapat  dalam  masyarakat,  setiap masyarakat  memiliki  pendeta  juga  mengenal  pengacara  dan  dokter  bahkan  masyarakat primitif mengenal dukun sebagai tokoh masyarakat yang bergerak dalam bidang pengobatan, Sulistyo-Basuki ( 2007: 4-7)
Dari  pendapat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  etika  profesi  merupakan  aturan,  perilaku dan norma-norma yang harus dijalankan oleh pustakawan sebagai anggota profesi sesuai hak dan kewajiban.

## Pustakawan
Pustakawan  adalah  seseorang  yang  mempunyai  keahlian  dibidang  perpustakaan  atau ahli  dalam  pengelolaan  perpustakaan.  Pustakawan  adalah  ahli  perpustakaan,  dengan pengertian  tersebut  berarti  pustakawan  sebagai  tenaga  yang  berkompeten  dibidang perpustakaan,  dokumentasi,  dan  informasi  (Azis,  2006:  45).  Seorang  tenaga  kerja  bidang perpustakaan  yang  telah  memiliki  pendidikan  ilmu  perpustakaan,  baik  melalui  pelatihan, kursus, seminar maupun dengan kegiatan sekolah formal, Suwarno ( 2011: 33).  Pustakawan merujuk  pada  kelompok  atau  perorangan  dengan  karya  atau  profesi  di  bidang  dokumentasi, informasi dan perpustakaan, Sudarsono (2006: 78)
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pustakawan  adalah  orang  yang mempunyai  keahlian  dalam  bidalng  perpustakaan  seperti  pengelolaan  bahan  pustaka, pencarian informasi, pengadaan bahan pustaka dan pelayanan kepada pemustaka.

## Kode Etik
Kode etik dilihat dari etismologis terdiri dari dua kata yaitu kode dan etik. Dalam bahasa Inggris  terdapat  berbagai  makna  dari  kata  “ code” diantaranya  adalah  :  1)  Tingkah  laku, perilaku  (behaviour),  yaitu  sejumlah  aturan  yang  mengatakan  bagaimana  orang  berperilaku dalam  hidupnya  atau  dalam  situasi  tertentu.  2)  Peraturan  atau  undang-undang  (rules/laws), tertulis  yang  harus  diikuti,  Hermawan  S  &  Zen  (2006:  80).Soepardan  menyatakan  bahwa kode  etik  adalah  seperangkat  prinsip  etik  yang  disusun  atau  dirumuskan  oleh  anggota- anggota   kelompok  profesi,  yang  merupakan  cermin  keputusan  moral  dan  dijadikan  standar dalam memutuskan dan melakukan tindakan profesi, (Soepardan dan Hadi, 2007). Shachaf, a code of ethics is a formal statement of the profession’s value regarding ethical behaviors, ( Dutta: Vol 36, 142-156) .
Berdasarkan  beberapa  pengertian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  kode  etik  adalah seperangkat standar aturan tingkah laku yang berupa nilai dan norma-norma yang dibuat oleh
organisasi profesi  yang diharapkan dapat menuntun  anggotanya dalam  menjalankan peranan dan tugas profesinya dalam masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.  Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  untuk  memahami  fenomena  tentang apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  pada  konteks  khusus  yang  alamiah  dengan memanfaatkan  metode ilmiah. Metode pengumpulan data pada penelitian  ini  menggunakan observasi  lapangan  dan  wawancara  langsung  kepada  5  pustakawan  pada  Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman.

## HASIL PEMBAHASAN
Pustakawan  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan organisasi profesinya. Hidup  dan  berkembangnya  organisasi  profesibergantung  pada  pustakawan  sebagai  pendiri dan  anggotanya,  Suwarno  (2016:  220).  Pada  kode  etik  pustakawan  Indonesia,  hubungan pustakawan  dengan  organisasi  profesi  terdapat  3  butir,  yaitu  membayar  iuran  keanggotaan secara  disiplin,  mengikuti  kegiatan  organisasi  sesuai  kemampuan  dengan  penuh  tanggung jawab dan mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi.

## Pustakawan iuran keanggotaan secara disiplin.
Salah satu tanggung jawab dari anggota profesi adalah membayar iuran keanggotaan secara disiplin. Iuran keanggotaan pustakawan telah diatur dalam AD/ART IPI. Berikut hasil wawancara  peneliti  dengan  para  informan  terkait  pustakawan  iuran  keanggotaan  secara disiplin.
“Belum  membayar  iuran  keanggotaan  secara  maksimal  dikarenakan kurangnya  pertemuan,  koordinasi  dan  komunikasi  dari  para  pengurus  IPI. Perlunya kegiatan pertemuan dari IPI membahas iuran rutin keanggotaan” (I.1)
“Belum  rutin  membayar  iuran  keanggotaan  karena  jarang  adanya pertemuan  dari  organisasi  profesi  untuk  membahas  iuran  keanggotaan secara rutin bagi pustakawan.”(I.2)
“Belum adanya sosialisasi dari IPI dalam membayar iuran anggota secara rutin,  bukan  tidak  mau  membayar  tetapi  kurangnya  sosialisasi  dari  para pengurus untuk mendiskusikan mengenai iuran keanggotaan”(I.3) “Selama ini tidak pernah merasa membayar iuran keanggotan, karena tidak adanya  sosialisasi  dan  koordinasi  dari  para  pengurus  untuk  membahas iuran keanggotaan secara rutin.” (I.5)
Dari  uraian  para  informan  diatas  terkait  membayar  iuran  kedisiplinan  para  anggota berpandangan  bahwa  tidak  pernah  membayar  dan  tidak  maksimal  dalam  membayar  iuran sebagai  keanggotaan  dari  IPI.  Kurangnya  koordinasi,  komunikasi  dan  sosialisasi  dari organisasi  profesi  itu  sendiri  membuat  para  anggota  jarang  bahkan  tidak  membayar  iuran keanggotaan secara rutin.
Berbeda  pandangan  dari  pendapat  salah  satu  informan  dibawah  ini  yang mengungkapkan bahwa:
“Di  tingkat  DIY  telah  lunas  membayar  iuran  keanggotaan,  dengan membayar  tiap  bulan  kepada  pengurus  tingkat  DIY.  Di  tingkat  daerah belum jalan dikarenakan pembentukkan yang masih baru.” (I.4)
Menurut  I.2  telah  membayar  lunas  iuran  keanggotaan  IPI  DIY  dan  untuk  tingkat daerah belum berjalan dikarenakan pengurusan yang masih baru dibentuk. IPI telah mengatur mengenai  iuran  para  anggota  sebagai  dukungan  program  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan dikemudian hari.
Dengan  demikian,  terkait  pustakawan  iuran  keanggotaan  secara  disiplin  dapat disimpulkan  bahwa  secara  umum  pustakawan  ingin  membayar  iuran  yang  telah  ditetapkan, tetapi tidak aktifnya IPI sebagai organisasi profesi membuat iuran keanggotaan tidak berjalan secara lancar.

## Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan.
Setiap organisasi  mempunyai program kegiatan,  pustakawan sebagai anggota profesi hendaknya dapat mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan. Berikut hasil wawancara para informan terkait mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan.
“Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemapuan adalah pernah mengikuti kepengurusan  organisasi  profesi  sebagai  wakil  ketua  pada  tahun  2015. Selain  itu,  mengikuti  kegiatan  kepustakawanan  seperti  seminar  dan workshop.” (I.1)
“Mengikuti  kegiatan  organisasi  sesuai  kemampuan  dengan  Ikut  dalam kegiatan kepustakawanan seperti seminar, pelatihan,  workshop dan GPMB (Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca).” (I.2)
“Mengikuti  kegiatan  kepustakawanan  yang  di  selenggarakan  oleh  daerah dengan  ikut  serta  dalam  kegiatan  seminar,  workshop  dan  bimbingan teknologi.” (I.3)
“Sering  mengikuti  kegiatan  kepustakawanan  seperti  diklat,  seminar,  TOT, pengembangan koleksi juga pernah ikut kegiatan consal di Bangkok.” (I.4) “Mengikuti  kegiatan  organisasi  seperti  seminar  dan  workshop  baik  yang berada di daerah maupun di provinsi.” (I.5)
Terkait  mengikuti  kegiatan  organisasi  sesuai  kemampuan,  para  informan  di  atas berpandangan  bahwa sering  mengikuti kegiatan kepustakawanan  seperti  seminar, workshop , bimbingan  teknologi,  TOT,  dan  diklat  yang  diselenggarakan  di  tingkat  daerah,  provinsi  dan luar negeri.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  pustakawan  Kantor  Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman sering mengikuti kegiatan kepustakawanan.

## Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.
Pustakawan  mempunyai  kewajiban  mengutamakan  kepentingan  organisasi  di  atas kepentingan pribadi. Berikut hasil wawancara para informan.
“ Jika disuruh memilih lebih memprioritaskan kepentingan keluarga seperti ada keluarga meninggal dan menikah.” (I.1)
“Lebih  memperioritaskan  keluarga  karena  pada  akhirnya  akan  kembali kepada keluarga.” (I.2)
“Kepentingan  keluarga  lebih  didahulukan  kemudian  kepentingan  profesi, sekiranya  dapat  dialihkan  dengan  suami  kepentingan  profesi  dapat didahulukan.” (I.4)
“Kepentingan  keluarga  terlebih  dahulu  kemudian  melaksanakan kepentingan organisasi profesi.” (I.5 )
Dari uraian para informan di atas terkait  mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan  pribadi,  para  informan  memberikan  pernyataan  yang  sama  bahwa  memilih kepentingan  keluarga  dengan  pertimbangan  keluarga  menikah,  kesehatan  dan  hubungannya dengan nyawa manusia.
“Berbicara  tentang  aturan,  ketika  mendapatkan  tugas  tidak  ada  alasan urusan keluarga, ketugasan itu harus dilaksanakan.” (I.3)
Menurut  informan  di  atas  bahwa  memilih  kepentingan  tugas,  karena  ketika mendapatkan tugas harus dilaksanakan.
Dengan  demikian,  terkait  mengutamakan  kepentingan  organisasi  di  atas  kepentingan pribadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  meski  kepentingan  organisasi  profesi  (IPI)  lebih diutamakan,  ada  pertimbangan  yang  dapat  dijadikan  toleransi  untuk  mementingkan kepentingan pribadi.

## PENUTUP Simpulan
Dari  hasil  penelitian  yang  diuraikan  di  atas,  adapun  kesimpulan  pada  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Kurangnya  koordinasi,  komunikasi  dan  sosialisasi  dari  organisasi  profesi  itu  sendiri membuat para anggota jarang bahkan tidak membayar iuran keanggotaan secara rutin.
2. Pustakawan  Kantor  Perpustakaan  Daerah  Kabupaten  Sleman  sering  mengikuti kegiatan  kepustakawanan,  seperti  seminar, workshop ,  GPMB,    bimbingan  teknologi, TOT, dan diklat yang diselenggarakan di tingkat daerah, provinsi dan luar negeri.
3. Selain kepentingan organisasi profesi (IPI) lebih diutamakan, ada pertimbangan yang dapat dijadikan toleransi untuk mementingkan kepentingan pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Azis,Afrizal. “Pustakawan sebagai Tenaga Profesional di Bidang Perpustakaan,
Informasi dan Dokumentasi,” JKDMM: Jurnal Kepustakawanan dan Masyarakat Membaca . Volume 22. Nomor 1 Januari – Juni 2006.
Dutta,Nandini “Identifying values of special library professionals os India with reference to the JOCLAI Code of Ethics”, Library Management , Vol. 36 Iss ½, 142- 156,  dalam http://www.emeraldinsight.dx.doi.org/10.1108/LM-06-2014-0071 , diakses tanggal 04 Desember 2016.
Harefa,Andreas. Membangkitkan etis profesionalisme . Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama.
Hermawan S, Rachman dan Zulfikar Zen, Etika Kepustakawanan: Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia. Jakarta : Sagung Seto, 2006.
Ikatan Pustakawan Indonesia. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia 2015-2018 . Jakarta:
Pengurus Pusat IPI, 2015.
Nur’aini. “Etika Pustakawan Pada Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman ( Analisis Hubungan Pustakawan dengan Pengguna Berdasarkan Kode Etik Pustakawan Indonesia)”, JIPI, Vol 2 No. 2 Tahun 2017, hal 212-221.
Soepardan, Suryani dan Anwar Dadi Hadi. Etika kebidanan dan hukum kesehatan . Jakarta : EGC, 2007.
Sudarsono,Blasius. Antologi Kepustakawanan Indonesia . Jakarta: Sagung Seto,
2006.
________________. Pendidikan Profesional Pustakawan dan Kebutuhan Perpustakaan Kita. Semarang: Unika, 2008.
SulistyoBasuki. PengantarIlmuPerpustakaan. Jakarta:GramediaPustaka
Utama,1993.
____________. Etika Profesi Kearsipan. Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.
Suwarno, Wiji. Ilmu Perpustakaan & Kode Etik Pustakawan. Yogyakarta: ARRUZ Media, 2016.
___________. Implementasi Kode Etik Pustakawan Studi Kasus Di Badan Arsip Dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah . Jakarta: UI, 2009.
Tim Penyusun Kode Etik Pustakawan, Kiprah Pustakawan . Jakarta: IPI, 2007.