VOLUME 6

## IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KONFLIK SOSIAL
DI KABUPATEN BUTON 1

## La Janu 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis  konflik  sosial  di Kabupaten Buton, terutama untuk mendapatkan gambaran tentang identitas para pihak yang terlibat baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  konflik,  jenis  relasi  para  pihak  yang  terlibat dalam konflik, berbagai kepentingan yang terlibat dalam konflik, berbagai isu yang terlibat dalam konflik  dan  pihak  yang  dapat  didorong  dalam  melakukan  resolusi  konflik.  Pengumpulan  data dalam penelitian ini berdasarkan informasi dari beberapa sumber, yaitu melalui media o nline , studi literatur, dan penelitian lapangan, dengan cara melakukan observasi terhadap kejadian konflik dan menemui  langsung  informan  yang  telah  ditetapkan,  kemudian  melakukan  wawancara  yang berkaitan  dengan  kejadian  konflik.  Data  yang  terkumpul  selanjutnya  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  terdapat  6  konflik  sosial  yang  terjadi  di Kabupaten  Buton  dalam  beberapa  tahun  belakangan  ini  dan  keseluruhannya  disebabkan  oleh konflik  kepentingan  berupa  pemuasan  dan  pemenuhan  kebutuhan  dengan  cara  mengorbankan orang  lain, penguasaan dan monopoli sumberdaya alam dan lingkungan khususnya  ketidakjelasan tapal batas  tanah dan masalah pembebasan lahan oleh pihak perusahaan. Tidak  ada korban dalam konflik  tersebut  karena  skalanya  baru  sebatas  perang  kata-kata  atau  adu  muluk.  Namun  sebelum menjelma menjadi konflik yang berskala besar, perlu adanya upaya atau tindakan untuk mencegah, mengurangi, bahkan menyelesaikan secara totalitas konflik tersebut hingga ke akar-akarnya.
Kata kunci : identifikasi, analisis, konflik social

## ABSTRACT
This study aims to identify and analyze social conflicts in Buton District, especially to get a picture of the identity of stakeholder involved either directly or indirectly in the conflict, the types of  relationships  of  the  stakeholder  involved  in  the  conflict,  the  various  interests  involved  in  the conflict,  various  issues  who  are  involved  in  the  conflict  and  who  can  be  encouraged  in  conflict resolution. The data collection in this research is based on information from several sources, that is through online media, literature study, and field research, by observing the conflict incident and meeting  the  informant  directly,  then  conducting  the  interview  related  to  conflict  incident.  The collected data then analyzed as descriptive qualitative. The results of this study indicated that there were 6 social conflicts that occurred in Buton district in recent years and overall caused by conflict of interest in the form of satisfaction and the fulfillment of needs by sacrificing others, the control and monopoly of natural resources and environment, especially the uncertainty of land boundaries and problems land acquisition by the company. There are no casualties in the conflict because the scale  is  only  limited  to  war  of  words  or  grandiosity.  But  before  transforming  into  a  large-scale conflict, they need efforts or actions to prevent, reduce, and even resolve the totality of the conflict to the roots.
Keywords : identification, analyse, social conflict
1 Hasil penelitian
2 Dosen  pada  Jurusan  Antropologi,  Fakultas  Ilmu  Budaya,  Universitas  Halu  Oleo,  Jl.  H.E.A.  Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridharma Kendari, Pos-el: lajanu@yahoo.com

## A. PENDAHULUAN
Masyarakat  Indonesia  sebagai  ma- syarakat  pluralis  yang  terdiri  dari  berbagai suku  bangsa    menempati  wilayah  yang  ter- bentang  dari  Pulau  Sumatera  sampai  Pulau Irian  yang  kini  dikenal  Tanah  Papua,  me- miliki  banyak  kearifan  lokal  dalam  meme- lihara  hubungan  antar  sukubangsa.  Keka- yaan  budaya  yang  begitu  banyak  sehingga memungkinkan  tidak  mampu  menjadi  pra- nata  yang  penting  bagi  masyarakatnya.  Ke- nyataan  seperti  itulah  yang  memungkinkan terjadinya  disharmoni  yang  akhirnya  mela- hirkan konflik sosial.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2012  tentang  Penanganan  Konflik Sosial,  memberi  pengertian  bahwa  konflik sosial  adalah  perseteruan  dan/atau  benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat  atau  lebih  yang  berlangsung dalam kurun waktu tertentu dan berdampak luas  yang  mengakibatkan  ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga menggangu stabilitas nasional.
Akhir-akhir ini kita disuguhi peman- dangan  miris  tentang  aksi  kekerasan  atas nama agama yang ramai diberitakan media. Insiden  Cikeusik yang  disusul  kerusuhan disidang  kasus  penodaan  agama  di  Peng- adilan  Negeri  Temanggung  terjadi  pada awal  bulan  Februari  2011  yang  berakhir dengan  pembakaran  dan  perusakan  tiga  ge- reja  semakin  menambah  deretan  panjang luka-luka  kemanusian  di  negeri  ini.  Feno- mena  kekerasan  agama  atau  yang  berlabel agama,  suku  bangsa  atau  etnis,  perebutan sumberdaya  ekonomi  sebenarnya  bukanlah perkara  baru  di  negeri  ini.  Hal  ini  telah dipikirkan  sejak  puluhan  tahun  yang  silam misalnya,  Koentjaraningat  telah  mewanti- wanti  akan  bahaya  laten  konflik  tersebut yang jika dibiarkan akan menjadi bom wak- tu  yang  sewaktu-waktu  bisa  meledak.  Da- lam  kacamata  Koentjaraningat  (2000),  seti- daknya  ada  empat  masalah  pokok  yang  ha- rus  diselesaikan  negara  jika  menginginkan negeri  ini  tercipta  kedamaian,  antara  lain: (a) mempersatukan aneka-warna suku bang-
sa;  (b)  hubungan  antarumat  beragama;  (c) hubungan  mayoritas-minoritas,  dan  (d)  in- tegrasi  kebudayaan  di  Irian  Jaya  (kini  Pa- pua) dengan kebudayaan Indonesia.
Namun, puluhan tahun berlalu masa- lah  tersebut  sepertinya  tak  juga  menemui titik terang. Negara sepertinya mengabaikan pesan-pesan  itu  sejak  lama.  Bahkan  negara yang  seharusnya  memberikan  jaminan  hi- dup  dan  rasa  aman  bagi  setiap  warganya seperti  dikebiri  dan  kehilangan power (ke- kuasaan). Maka tidak heran jika banyak ka- langan  yang  merasa  terkhianati  dan  kehi- langan kepercayaan kepada negara.
Kondisi Indonesia yang penuh deng- an  keragaman  menjadikannya  rawan  kon- flik. Karenanya, tidak mengherankan jika di Indonesia  sering  terjadi  konflik  sosial  baik personal maupun impersonal. Indonesia me- rupakan  negeri  yang  sarat  dengan  konflik yang  disertai  kekerasan.  Lihat  saja  di  ber- bagai  media  massa.  Ketidakpuasan  terha- dap  kebijakan-kebijakan  pemerintah  diuta- rakan  dalam  bentuk  kekerasan  fisik,  seperti amuk massa, perusakan, dan konflik  komu- nal  yang  tentunya  berdampak  negatif  bagi keduanya.  Selain itu,  konflik pun dapat ter- jadi pada sesama anggota masyarakat mana- kala  kepentingan  antarsatu  anggota  masya- rakat  bertentangan  dengan  anggota  masya- rakat yang lain.
Kabupaten  Buton  sebagai  salah  satu wilayah  dalam  negara  kesatuan  Republik Indonesia  yang  didiami  oleh  beberapa  suku bangsa  yang  besar  diantaranya  adalah  Bu- ton  sebagai  suku  bangsa  mayoritas,  Muna, Moronene,  Bajo,  dan  suku  bangsa  bangsa pendatang  diantaranya  adalah  suku  bangsa, Bugis, Jawa, Madura, Batak, Toraja, Sunda, Ambon  dan  lainya.  Keberadaan  suku  bang- sa  tersebut  turut  mewarnai  pluralisme  ke- hidupan  berbangsa  dan  bertanah  air  di  dae- rah  ini,  yang  juga  rawan  dengan  bencana sosial.  Untuk  itulah  perlu  dilakukan  kajian tentang  identifikasi  dan  analisis  konflik  so- sial di Kabupaten Buton.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan pada se- luruh  kecamatan  di  Kabupaten  Buton. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meng- identifikasi  dan  menganalisis  konflik  sosial di  Kabupaten  Buton,  terutama  untuk  men- dapatkan  gambaran  tentang  identitas  para pihak  yang  terlibat  baik  secara  langsung maupun tidak langsung dalam konflik, jenis relasi  para  pihak  yang  terlibat  dalam  kon- flik, berbagai kepentingan  yang terlibat da- lam  konflik,  berbagai  isu  yang  terlibat  da- lam konflik dan pihak yang dapat didorong dalam melakukan resolusi konflik.Pengum- pulan data dalam penelitian ini berdasarkan informasi  dari  beberapa  sumber,  yaitu: ( 1 ) media online , yaitu  berasal  dari  media online  lokal  dan  nasional.  Teknik  yang dilakukan  adalah  terlebih  dahulu  memas- tikan  media  online  apa  saja  (lokal  dan  na- sional)  yang  sering  memberitakan  kejadian konflik kekerasan. Kemudian membuka dan menggunakan fasililitas search engine (me- sin  pencarian)  dimasing-masing  media  on- line  tersebut,  dengan  menggunakan key- word antara  lain:  bentrok,  rusuh,  tawuran, babak  belur,  bonyok,  dimasa,  dihakimi, di- bakar dan lain-lain; (2) studi literature, yang memuat tentang konflik yang ada di daerah penelitian  yang  bersumber  dari  media cetak,  hasil  penelitian,  kajian,  laporan,  ma- jalah,  buletin  dan  sumber-sumber  lainnya; dan (3) survey, dengan cara menemui lang- sung  narasumber  atau  informan  yang  telah ditetapkan,  kemudian  melakukan  wawan- cara  yang  berkaitan  dengan  kejadian  kon- flik. Data yang diperoleh dianalisis melalui beberapa  tahapan,  yaitu  melakukan  seleksi terhadap  keseluruhan  data  yang  terkumpul, baik data primer maupun data sekunder. S e- leksi  data  dilakukan  untuk  melihat  mana yang  sesuai  dengan  tujuan  penelitian.  Bagi data  yang  belum  lengkap,  maka  dilengkapi terlebih dahulu dengan melakukan cek vali- dasi.  Setelah  seluruh  data  sudah  lengkap, baik  data  primer  maupun  data  sekunder, maka  dilakukan  pengelompokan-penge- lompokan  data  secara  sistematis  dengan
menggunakan  pola  pikir  induktif  dan  de- duktif  sehingga  melahirkan  laporan  kom- prehensif  yang  dapat  menjawab  perma- salahan penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Beberapa Konflik Sosial Yang Terjadi
Beberapa  kejadian  konflik  di  Kabu- paten  Buton  selama  kurun  waktu  3  tahun terakhir  yang  diperoleh  baik  melalui  media online ,  media  cetak,  data  dari  kepolisian (Polres  Buton)  maupun  dari  para  informan setempat.
a. Konflik  Tapal  batas  Antara  Warga Desa Wakuli dengan Warga Desa Bu- kit Asri Kecamatan Kapontori
Konflik ini berawal sejak kedua de- sa dimekarkan dari UPTD Todanga pada ta- hun  1971.  Untuk  diketahui  bahwa  UPTD Todanga terbentuk pada tahun 1969. Penye- bab  konflik  semata-mata  karena  kesalahan pemetaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah, dalam  hal  ini  Badan  Pertanahan  Nasional dan  Dinas  Transmigrasi  Kabupaten  Buton. Karena  faktor  kondisi  alam  (lembah  dan berbukit)  menyebabkan  penetapan  tapal batas untuk lahan 2 (dua) warga Desa Bukit Asri menjadi tidak simetris sehingga secara geografis  kelihatan  lebih  dekat  dengan wilayah Desa Wakuli. Padahal menurut hu- kum  agraria,  lahan  tersebut  mutlak  meru- pakan hak milik warga Desa Bukit Asri ka- rena telah bersertifikat.
Pada  tahun  2013,  suasana  konflik semakin memanas karena warga Desa Bukit Asri  mulai  mempersoalkan  dua  lahan  hak milik  mereka  yang  sudah  sekian  lama  di- olah oleh warga Desa Wakuli. Warga Desa Wakuli pun tidak menerima hal tersebut ka- rena  mereka  sudah  bertahun-tahun  meng- olah  lahan  tersebut,  bahkan  kini  lahan tersebut  sudah  produktif.  Tidak ada  korban jiwa,  luka-luka,  maupun  kerusakan  dalam konflik  ini.  Konflik  tersebut  hanya  berupa perang  kata-kata  atau  adu  mulut  antara warga desa yang bersengketa.
b. Konflik  Antara  Warga  Desa  Swanda- la  Kecamatan  Lasalimu  dengan  Pab- rik Perusahaan Aspal Lawele
Konflik  ini  berawal  dari  kehadiran beberapa  pabrik  perusahaan  yang  hendak mengolah  tambang  aspal  di  desa  ini  pada tahun 2014 silam. Beberapa pabrik tersebut antara  lain;  PT.  KAI  (Karunia  Alam Indonesia)  dan  PT.  BPI  (Bitumen  Prima Indonesia).  Konflik dipicu masalah pembe- basan  lahan  oleh  pihak  perusahaan.  Dari 100  hektar  (Ha)  lahan  yang  hendak  dija- dikan areal kawasan pabrik, baru 50 hektar (Ha)  yang  berhasil  dibebaskan  atau  diba- yarkan  ke  pemilik  lahan.  Kini  lahan  areal pabrik  tersebut  sudah  mulai  digusur  atau dibersihkan  karena  menurut  rencana  pabrik tersebut  mulai  beroperasi  pada  bulan  Ok- tober tahun 2015. Meski 11 (sebelas) dinas di  Kabupaten  Buton  sudah  melakukan investigasi  dan  peninjauan  terhadap  lokasi tersebut,  namun  hingga  kini  pembebasan terhadap areal atau kawasan pabrik tersebut masih menjadi hal yang misterius.
Tidak  ada  korban  dalam  peristiwa ini,  namun  harus  menjadi  perhatian  serius bagi  pemerintah  setempat,  pasalnya  keha- diran  perusahaan  tambang  di  hampir  selu- ruh  daerah  di  tanah  air  selalu  menyisakan kisah sedih bagi warga sekitar dan tidak se- dikit berujung pada munculnya konflik ber- skala besar sehingga melahirkan korban da- lam jumlah yang besar pula.
c. Konflik  Antara  Warga  Desa  Nambo Kecamatan  Lasalimu  dengan  Pabrik Perusahaan Aspal Lawele
Konflik  ini  berawal  sejak  kehadiran beberapa  pabrik  perusahaan  yang  hendak mengolah  tambang  aspal  di  desa  ini  pada tahun 2014 silam. Beberapa pabrik tersebut antara  lain;  KMB  (Karya  Mega  Buton), WK (Wijaya Karya) metamorfosa baru dari PT.  SAKA  (Sarana  Karya),  JRG  (Jung Rahmat  Group),  dan  WKB  (Wira  Kirana Bakti).  Masalah  kemudian  muncul  karena jalur  transportasi  menuju  dermaga  atau pelabuhan  melintasi  jalan  umum  dan kawasan  hutan mangrove sebagai  hutan
penyangga. Selain itu, kendaraan berat yang melintasi  jalan  umum  menyebabkan  polusi udara  yang  dapat  menimbulkan  berbagai bentuk  penyakit  bagi  masyarakat  sekitar, seperti  ISPA  (infeksi  saluran  pernafasan), dan sebagainya.
Masalah  lain  yang  muncul  dengan kehadiran  perusahaan  ini  adalah  masalah pembebasan  lahan.  Masih  sekitar  25% lahan  warga  yang  belum  dibebaskan  (diba- yarkan).  Masalahnya  tidak  hanya  disebab- kan  oleh  pihak  perusahaan,  namun  juga karena  lahan-lahan  tersebut  merupakan  ta- nah  ulayat.  Mereka  yang  sudah  mening- galkan Desa  Nambo  sejak  tahun  1953  aki- bat  ulah  gerombolan,  kembali  ingin  meng- ambil  areal  pabrik  tersebut  karena  merasa sebagai  tanah  warisan  nenek  moyang mereka. Hal ini terjadi karena tanah di desa ini  sudah  bernilai,  yakni  sudah  mencapai Rp.  15.000,-  permeter.  Meskipun  para anggota  Muspika  kecamatan  sudah  mela- kukan  beberapa  kali  pertemuan  untuk  me- nyelesaikan hal ini, namun hingga kini tetap saja belum ada solusi.
d. Konflik  Antara  Warga  Desa  Wining dengan  Pihak  Perusahaan  (PT.  Petin- do Bintech)
Konflik  ini  dipicu  oleh  pengkap- lingan lahan milik 18 kepala keluarga (KK) oleh  PT.  Petindo  Bintech.  Hingga  kini  la- han  tersebut  belum  diselesaikan  pembeba- sannya  seharga  Rp.  10.000,-  permeter  dan pohon  jati  Rp.  100.000,-  perpohon  oleh pihak  perusahaan.  Selain  menuntut  pem- bebasan  lahan  untuk  segera  diselesaikan, warga  Desa  Wining  juga  menuntut  agar sebelum  kendaraan  berat  milik  perusahaan melintasi  jalan  umum  terlebih  dahulu  dila- kukan  penyiraman  sehingga  tidak  menim- bulkan  polusi  (pencemaran)  udara  bagi warga masyarakat sekitar.
Berdasarkan  keterangan  dari  bapak La  Budi (kepala desa setempat), koordinasi antar  warga  dengan  pihak  perusahaan terkait  masalah  tersebut  sudah  dilakukan sejak  tahun  2014  silam,  namun  pihak
perusahaan  selalu  mengabaikan  tuntutan warga. Puncaknya pada tanggal 2 September 2015 lalu, masa yang berjumlah sekitar  30  warga  melakukan  aksi  pem- blokiran/pemalangan  akses  jalan  ke  tam- bang.  Aksi tersebut berlangsung selama se- pekan  sehingga  menyebabkan  mobil  peru- sahaan  tidak  dapat  beroperasi  sebagaimana mestinya.
Mendengar  hal  ini,  bapak  H.  Umar Samiun, SH. selaku Bupati Buton langsung memanggil  dan  menginstruksikan  Kepala Dinas  Pekerjaan  Umum  (Kadis  PU)  Kabu- paten  Buton  untuk  dilakukan  pengaspalan terhadap  jalan  yang  rusak  di  desa  ini  agar tidak menimbulkan polusi udara bagi warga sekitar. Rencana pengaspalan akan dilaksa- nakan  pada  tahun  2016  yang  akan  datang melalui APBD.
Tidak ada  korban jiwa  maupun  ma- teri  dalam  konflik  tersebut,  namun  pe- merintah harus mendengarkan rintihan war- ga  dan  tidak  silau  dengan  kontribusi  yang diberikan  oleh  pihak  perusahaan.  Konflik seperti  ini  biasa  laten  dan  jika  tidak  di- tanggapi  serius  maka  suatu  saat  akan muncul  ke  permukaan  sehingga  bisa  me- nimbulkan korban yang tidak sedikit. Sejak kehadiran  perusahaan  tambang  di  desa  ini, terhitung sudah 3 (tiga) orang anak mening- gal  dunia,  tenggelam  dalam  genangan  air akibat galian tambang.
e. Konflik  Antara  Warga  Desa  Wajah Jaya (SP1) dengan Warga Desa Lasa- limu  Pantai  Kecamatan  Lasalimu Selatan
Konflik  ini  dipicu  oleh  ulah  warga Desa  Lasalimu  Pantai  yang  melakukan pematokan  terhadap  tanah  restan  atau  APL (Areal Peruntukan Lain) milik warga Trans- migran (SP1) Desa Wajah Jaya sejak tahun 2013  silam.  Mereka  melakukan  penyero- botan  karena  menganggap  lahan  tersebut merupakan milik nenek moyang mereka se- cara  turun-temurun.  Tidak  ada  korban  da- lam peristiwa ini karena warga Desa Wajah Jaya  tidak melakukan  perlawanan  sama  se- kali  dan  lebih  mengedepankan  persau-
daraan,  apalagi  mereka  adalah  pendatang dari Jawa. Mereka menyerahkannya kepada pemerintah,  dalam  hal  ini  Dinas  Trans- migrasi Kabupaten Buton untuk mengambil langkah-langkah  konkrit  terhadap  penyele- saian kasus tersebut.
Meskipun Dinas Transmigrasi, Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  dan Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Buton  sudah turun  meninjau  lokasi  yang  disengketakan, tetap  saja  tidak  ada  alternatif  solusi  karena tidak  adanya  batas-batas  permanen  yang jelas  atas  lahan  tersebut.  Kejadian  tersebut sudah  sampai  pula  informasinya  ke  DPRD Kabupaten  Buton,  namun  hingga  kini belum ada tindak lanjut.

## f. Konflik  Antar  Sesama  Anggota  Ke- lompok  20  (Lapokamata)  Desa  Rejo Sari
Konflik  ini  berawal  dari  itikad  baik HPL  Transmigrasi  setempat  untuk  mem- buka  areal  pemukiman  bagi  para  warga transmigran  baru  di  Desa  Rejo  Sari  Keca- matan  Lasalimu  Selatan.  Hal  ini  dilakukan mengingat  di  desa  tersebut  masih  tersedia lahan  kosong  sekitar  450  hektar  (Ha). Permohonan  tersebut  diajukan  sejak  tahun 2014  lalu  dan  baru  terealisasi  pada  tahun 2015  ini.  Dari  200  kepala  keluarga  (KK) yang  diusulkan  sebagai  calon  warga transmigran,  baru  100  kepala  keluarga (KK)  yang  disetujui  oleh  pemerintah  untuk dialokasikan  pada  tahun  ini  dan  sisanya nanti tahun 2016. Adapun komposisi warga transmigran  yang  dialokasikan  tahun  ini adalah  50:50  yakni  50  KK  untuk  warga trans asal Jawa-Bali dan 50 KK dari warga trans  lokal.  Menurut  rencana,  penempatan warga trans baru tersebut akan direalisasikan  pada  bulan  Desember  tahun ini.
Belakangan  muncul  konflik  karena lahan  peruntukan  warga  transmigran  baru tersebut,  sekitar  120  hektar  (Ha)  diantara- nya sudah ditanami dengan tanaman jangka panjang  seperti  jati,  pala,  kelapa,  jambu, dan  coklat  oleh  para  petani  asal  Burangasi sejak puluhan tahun silam. Tanaman jangka
panjang  tersebut  kini  sudah  menghasilkan (produktif).  Selain  masalah  lahan,  pemicu konflik  selanjutnya  adalah  mengenai  calon warga  transmigran  lokal,  di  mana  diteng- garai ada beberapa oknum diantaranya ber- inisial KD dan LMRSD ikut bermain di da- lam  masalah  ini.  Mereka  hendak  me- masukan calon warga transmigran lokal be- rasal  dari  kalangan  keluarga  sendiri.  Bebe- rapa  anggota  kelompok  ini  tidak  setuju dengan kebijakan tersebut dan akhirnya me- lakukan  perlawanan,  demikian  pula  halnya dengan para petani asal Burangasi.  Konflik ini  berhenti  setelah    ada  kesepakatan  inter- nal  untuk  mengakomodir  kepentingan  se- mua pihak yang bersengketa.

## 2. Sumber Konflik
Berdasarkan sumbernya, konflik so- sial yang terjadi di Kabupaten Buton dalam kurun waktu dua tahun terakhir semata-ma- ta  disebabkan  oleh  konflik  kepentingan  be- rupa  pemuasan  dan  pemenuhan  kebutuhan dengan  cara  mengorbankan  orang  lain, penguasaan  dan  monopoli  sumberdaya alam  serta  ekonomi.  Analisanya  dapat  di- kemukakan sebagai berikut:
Pertama ,  bahwa  keberadaan  lahan terutama  setelah  masuknya  tambang  men- jadi pemicu utama letupan konflik di daerah ini.  Masuknya  beberapa  pabrik  perusahaan yang mengolah tambang aspal, spontan me- micu  naiknya  nilai  tanah  hingga  melonjak tajam.  Hal  ini  memancing  dahaga  semua pihak, tidak terkecuali mereka-mereka (para kerabat)  yang  telah  lama  meninggalkan daerah tersebut. Mereka merasa sebagai ah- li waris atas tanah yang dilintasi  oleh peru- sahaan atau areal di sekitar pabrik tambang tersebut merupakan  warisan  nenek  moyang mereka,  karenanya  mesti  memperoleh bagian  secara  proporsional.  Oleh  sebab  itu, perusahaan  tidak  dapat  melakukan  pem- bebasan atas tanah tersebut karena dianggap sebagai  tanah  ulayat.  Hal  ini  dapat  dilihat pada  konflik  antara warga  Desa  Swandala dan warga Desa Nambo Kecamatan Kapon- tori  dengan  beberapa  pabrik  perusahaan yang  mengolah  tambang  aspal  Lawele,
seperti PT. KAI (Karunia Alam Indonesia), PT.  BPI  (Bitumen  Prima  Indonesia),  KMB (Karya  Mega  Buton),  WK  (Wijaya  Karya), JRG  (Jung  Rahmat  Group),  dan  WKB (Wira  Kirana  Bakti).  Berbeda  dengan  kon- flik  antara  warga  Desa  Wining  dengan  PT. Petindo  Bintech  yang  mengolah  tambang aspal,  semata-mata  karena  keangkuhan  pe- rusahaan  hingga  kini  belum  membebaskan 18 kapling lahan warga setempat.
Kedua , ketidakjelasan status atas la- han (tanah) berupa tidak adanya batas-batas permanen  khususnya  pada  peruntukan  la- han  2  dan  tanah  restan  atau  APL  (Areal Peruntukan  Lain)  bagi  para  warga  trans- migran, menjadi pemicu konflik berikutnya di  Kabupaten  Buton.  Hal  ini  nampak  pada konflik  antara  warga  Desa  Wakuli  dengan warga Desa Bukit Asri
Kecamatan  Kapontori  dan  konflik antara warga Desa Wajah Jaya dengan war- ga  Desa  Lasalimu  Pantai  Kecamatan  Lasa- limu Selatan.
Ketiga ,  tidak  adanya  perencanaan yang  matang  dalam  membuka  areal  pemu- kiman  bagi  warga  komunitas  transmigran baru.  Kurangnya  analisis  terhadap  eksis- tensi  lahan  seperti  ada  atau  tidaknya  peng- huni  lama  di  sekitar  areal  lahan,  siapa  saja calon  warga  transmigran  termasuk  trans- migran  lokal,  dan  sebagainya  menjadi  pe- micu konflik tersendiri karena sarat dengan kepentingan,  seperti  halnya  konflik  yang terjadi  di  Desa  Rejo  Sari  Kecamatan Lasalimu Selatan.
3. Stakeholder (Aktor) Konflik
a. Peta Stakeholder
No Nama Tindakan Nyata Sumber Kekuasaan 1 Pemerintah Mengeluarkan izin operasional tambang, mediator Kedudukan, otoritas, politik 2 DPRD Menyetujui izin operasi tambang, mediator Kedudukan, otoritas, politik 3 Kelompok Masyarakat Menolak aktivitas tambang, berdemonstrasi, melakukan Lokasi
tindakan kriminal 4 Pabrik/Peru sahaan Melakukan aktivitas tambang Uang, hubungan/jari ngan kerja b. Hubungan Antar Pihak
Keterangan:
: Lawan konflik
: Hubungan dekat
: Hubungan tidak resmi

## 4. Dampak Konflik
Meksipun konflik di Kabupaten Bu- ton  wujudnya  sudah  pada  tahap  mencuak ( emerging ) dan bahkan beberapa sudah ter- buka  ( manifest ),  namun  belum  sampai  me- nimbulkan  korban  jiwa,  luka-luka,  keru- sakan  berat maupun  yang  ringan  baik  pada fasilitas  umum  maupun  pribadi.  Konflik yang  terjadi  baru  sebatas  perang  kata-kata atau adu mulut. Meski demikian, hal ini ha- rus menjadi perhatian serius utamanya bagi pemerintah  karena  konflik  tersebut  pasti menyisakan  tekanan-tekanan  yang  tidak nampak  atau  sakit  hati  yang  mendalam ( latent )  dan  suatu  saat  bisa  meledak  ke permukaan  dengan  intersitas  dan  volume yang lebih besar.

## 5. Potensi Konflik di Masa Depan
Problematika  sosial  bukanlah  se- buah  masalah  sepele  yang  apabila  didiam- kan akan menghilang dengan sendirinya. Ia bisa  saja  muncul  kembali  ke  permukaan dengan skala yang besar dan frekuensi yang lebih  tinggi.  Konflik  sosial  di  Kabupaten Buton  selama  ini  umumnya  merupakan konflik  terbuka  ( manifest )  di  mana  mem- perlihatkan   dua  muka  yang  saling  berha- dapan,  artinya  konflik  itu  mucul,  terlihat
dan  dapat  disimak  oleh  masyarakat  ( pub- lic ).  Skalanya  pun  masih  dalam  kategori konflik  kecil  karena  baru  sebatas  perang kata-kata  atau  adu  muluk.  Sebelum  men- jelma  menjadi  konflik  yang  berskala  besar, tentunya  perlu  adanya  upaya  atau  tindakan yang bertujuan untuk mencegah ( preventif ), mengurangi,  bahkan  untuk  menyelesai- kannya  secara  totalitas  hingga  ke  akar- akarnya.
Penyelesaian terhadap beberapa konflik sosial di atas tentunya tidaklah mu- dah.  Oleh  karena itu,  diperlukan  partisipasi dan kesungguhan semua pihak (pemerintah, TNI/Polri,  tokoh  masyarakat  dan  warga secara  keseluruhan)  untuk  menyelesaikan- nya  sehingga  tidak  berdampak  laten  di masa  depan.  Di  sini  diperlukan  pendekatan dan  metode  penyelesaian  konflik  yang  te- pat.
Jika  berbagai  konflik  di  atas  tidak segera  diatasi  dengan  mempertemukan  as- pirasi  kedua  belah  pihak  yang  berkonflik dan  atau  mempercepat  prosesnya  melalui jalur hukum serta tidak adanya upaya alter- natif  yang  dilakukan  baik  oleh  pemerintah maupun  tokoh  masyarakat  maka  bisa  me- nimbulkan gejolak sosial yang lebih besar.

## 6. Upaya Membangun Perdamaian
Upaya  yang  dilakukan  untuk  mem- bangun  perdamaian  terhadap  pihak-pihak yang  berkonflik  di  Kabupaten  Buton  telah dilakukan oleh berbagai pihak. Pada konflik antara  warga  Desa  Wakuli  dengan  warga Desa  Bukit  Asri  Kecamatan  Kapontori, pada  tahun  2013  lalu  pemerintah  melalui tim  11  (sebelas),  Dinas  Transmigrasi  dan Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Ka- bupaten  Buton  melakukan  pertemuan  di Kantor  Camat  Kapontori  guna  memediasi konflik  tersebut.  Pertemuan  tersebut  diha- diri pula oleh beberapa anggota DPRD Ka- bupaten  Buton.  Pertemuan  tersebut  meng- hasilkan  sebuah  keputusan  untuk  meme- riksa  atau  mengklarifikasi  kembali  lahan yang disengketakan berdasarkan bukti-bukti yang  ada.  Dari  hasil  klarifikasi  lapangan, ditemukan ternyata terdapat 37 lahan ganda
Pemerintah DPRD Pemerintah
Masyarakat
dan  dari  37  lahan  tersebut,  25  diantaranya di-kembalikan  ke  warga  Desa  Bukit  Asri se-suai bukti kepemilikan (sertifikat) dan 12 lainnya  dikembalikan  ke  pemerintah  (BPN dan  Dinas  Transmigrasi)  untuk  diatur.  Ter- akhir pada tahun 2014 lalu, Bapak H. Umar Samiun selaku Bupati Buton turut langsung memediasi  pihak-pihak  yang  berkonflik  di kantor  bupati  Buton.  Pertemuan  tersebut memutuskan agar lahan yang disengketakan diserahkan  kepada  warga  Desa  Bukit  Asri sesuai dengan bukti kepemilikan yang syah (sertifikat).
Guna  mendamaikan  konflik  antara warga Desa Swandala Kecamatan Lasalimu dengan  Pihak  Perusahaan  Aspal  Lawele, pemerintah  melalui  sebelas  (11)  dinas  di Kabupaten  Buton  telah  melakukan  inves- tigasi  dan  peninjauan  terhadap  objek  kon- flik.  Meski  demikian,  hingga  kini  pembe- basan  terhadap  areal  atau  kawasan  pabrik tersebut  masih  menjadi  hal  yang  misterius. Upaya perdamaian telah beberapa kali dila- kukan  oleh  anggota  Muspika  kecamatan Lasalimu  untuk  mencari  alternatif  solusi konflik  antara  Warga  Desa  Nambo  dengan Pabrik  Perusahaan  Aspal  Lawele,  namun demikian hingga kini belum ada solusi yang diambil.  Sedangkan  untuk  mendamaikan warga  Desa  Wining  dengan  PT.  Petindo Bintech,  H.  Umar  Samiun,  SH.  selaku Bupati  Buton  telah  menginstruksikan  Ke- pala  Dinas  Pekerjaan  Umum  (Kadis  PU) Kabupaten  Buton  untuk  dilakukan  pengas- palan terhadap  jalan  yang  rusak  di  desa  ini agar  tidak  menimbulkan  polusi  udara  seba- gaimana tunutan warga sekitar.  Bupati ber- janji  pengaspalan  akan  dilaksanakan  pada tahun 2016 yang akan datang.
Lain  halnya  dengan  konflik  antara warga Transmigran di Kecamatan Lasalimu Selatan. Karena penyebab konflik di daerah ini umumnya menyangkut klaim atas batas- batas  lahan  pertanian,  maka  upaya  perda- maian sepenuhnya diserahkan kepada dinas terkait,  dalam  hal  ini  Dinas  Transmigrasi, Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  dan Dinas  Kehutanan Kabupaten Buton. Dinas-
dinas  tersebut  telah  meninjau  lokasi  yang disengketakan,  tetap  saja  tidak  ada  alter- natif solusi karena tidak adanya batas-batas permanen. Demikian pula konflik yang ter- jadi  di  Desa  Rejo  Sari,  hingga  kini  belum ada upaya penyelesain sama sekali dari pe- merintah.

## 7. Kearifan  Lokal  sebagai  Upaya  Alter- natif Pembangunan Perdamaian
Buton yang mulai dikenal dalam Se- jarah  Nasional  dalam  naskah  Negara  Ker- tagama  karya Prapanca tahun 1365 Masehi merupakan  sebuah  negeri  atau  daerah  bu- daya  bekas  kerajaan/kesultanan  yang  per- nah  berdaulat  pada  masanya.  Buton  telah menapaki  proses  perjalanan  sejarahnya  se- lama kurang lebih 7 (tujuh) abad.
Buton  memiliki  sistem  ketatane- garaan  yang  mapan  sehingga  mampu  men- jaga integrasi wilayah dan rakyatnya selama ratusan  tahun.  Wujud  kegemilangan  masa lalu  negeri  ini  sebagian  masih  terefleksi dalam kehidupan masyarakatnya hingga se- karang, baik dalam wujud sistem nilai (nor- ma-norma),  adat-istiadat,  benda-benda  bu- daya,  maupun  dalam  berbagai  bentuk  pra- nata  sosial  budaya  lainnya.  Inilah  yang  di- sebut dengan kearifan lokal setempat.
Kearifan lokal adalah pandangan hi- dup  dan  ilmu  pengetahuan  serta  berbagai strategi  kehidupan  yang  berwujud  aktivitas yang  dilakukan  oleh  masyarakat  lokal  da- lam  menjawab  berbagai  masalah  untuk  pe- menuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing  sering  juga  dikonsepsikan  sebagai “kebijakan  setempat”  ( local  wisdom )  atau “pengetahuan  setempat”  ( local  knowledge ) atau “kecerdasan setempat” ( local genious ). Dalam  kehidupan  bermasyarakat, masyarakat Buton memiliki Falsafah Hidup yaitu  falsafah bhinci-bhinciki  kuli yang merupakan  landasan  utama  Hukum  Adat Wolio.  Makna-makna  hakiki  yang  terkan- dung di dalamnya kemudian terjabar dalam Sara  Pataanguna atau  dasar  hukum  yang empat, yaitu sebagai berikut:
a. Pomaa-maasiaka (saling sayang menya- yangi)  yaitu  saling  menyayangi,  saling
mengasihi, saling mencintai terhadap se- sama.
b. Poangka-angkataka (saling  menghor- mati)  yaitu  saling  menghormati,  meng- hargai  dan  saling  mengutamakan  terha- dap sesama.
c. Popia-piara (saling  memelihara  atau mengabdi)  yaitu  saling  memelihara,  sa- ling  menghargai,  mencintai  atau  saling mengabdi terhadap sesama.
d. Pomae-maeaka (saling  takut-menakuti) yaitu saling merasa takut atau segan me- langgar  hal  azasi,  hormat  terhadap  se- sama. Falsafah  “ bhinci-bhinciki  kuli ”  (sa- ling  cubit-mencubit  kulit)  yaitu  kemanu- siaan/diri  manusia  ( nafsahu )  telah  dikem- bangkan  oleh  para  ilmuwan  (pemikir-pe- mikir) lokal  di  Buton  pada  zamannya.  Wa- laupun  sistem  pemerintahan  kerajaan  dan kesultanan  pada  saat  ini  sudah  tidak  ber- jalan  secara  formal  di  lingkungan  masya- rakat  lokal,  namun  nilai-nilai  yang  terkan- dung di dalamnya masih mengakar dan me- lekat  serta  merasuk  dalam  lubuk  hati  sanu- bari masyarakat Buton.
Hukum bhinci-bhinciki  kuli meru- pakan  “Pokok  Adat  dan  Dasarnya  Sara.” Selain  itu,  dinyatakan  pula  bahwa  adat-is- tiadat Buton itu berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits  Nabi  Muhammad  Rasulullah  SAW. Demikian pula sara di Buton itu adalah sara Allah SWT dan sara Nabi SAW.
Dari  pengertian bhinci-bhinciki  kuli yang telah dikemukakan di atas jika dikait- kan  dengan  pelaksanaan  tugas  kepemim- pinan,  intinya  adalah  saling  takut,  saling malu, saling segan dan saling insyaf. Hal ini jika  diterapkan  dalam  suatu  organisa- si/kelompok  masyarakat,  walaupun  dalam lembaga  tersebut  ada  atasan,  ada  bawahan dan  ada  peserta  personil  lainnya  atau terdapat  berbagai  personil,  berbagai  suku dan  agama,  tingkat  umur  dan  kepangka- tannya, namun yang ditakuti, dimalui, dise- gani  dan  diinsyafi  adalah  Tuhan  Yang Maha Esa di atas segalanya.
Falsafah  ini  mengandung  makna yang  fundamental  yaitu  bahwa  setiap  ma- nusia  selaku  anggota  masyarakat  bila  men- cubit kulitnya sendiri pasti akan terasa sakit karena  itu  janganlah  mencoba  mencubit kulit  orang  lain,  sebab ia juga  akan merasa sakit sebagaimana Anda sendiri akan mera- sakan  sakitnya  bila  hendak  dicubit   oleh orang  lain.  Falsafah  ini  bersumber  dari  ke- yakinan  bahwa  manusia  secara  universal mempunyai  perasaan  yang  sama.  Seluruh umat manusia dilahirkan ke dunia memiliki perasaan yang sama dan hak-hak azasi yang sama  pula  sebagai  anugerah  Tuhan  yang harus  dihormati  dan  tidak  boleh  dilanggar oleh  siapapun  juga.  Secara  singkat  dapat dikatakan  bahwa  falsafah  “ bhinci-bhinciki kuli ” identik dengan “ perikemanusiaan dan perikeadilan .”  Falsafah “bhinci-bhinciki kuli” adalah  dasar  hukum  yang  dijadikan landasan  nilai-nilai,  cara  berfikir  dan sekaligus sebagai sumber hukum.
Secara  lebih  khususnya  dijelaskan bahwa falsafah “bhinci-bhinciki kuli” yaitu salah  satunya  adalah pomaa-maasiaka berarti  senantiasa  hidup  saling  peduli  dan saling  menyayangi  antara  sesama  anggota masyarakat.  Hal  ini  mengandung  makna yang luhur, bahwa antara masyarakat harus saling  menyayangi  dan  kasih  mengasihi secara  timbal  balik,  saling  menyayangi  an- tara  yang  muda  kepada  yang  tua,  demikian pula  sebaliknya,  antara  si  kaya  dan  si miskin,  antara  si  kuat  dan  si  lemah,  peme- rintahan  dengan  rakyatnya  dan  lain  seba- gainya.  Dengan  demikian  rasa  kekeluar- gaan,  kebersamaan  dan  gotong  royong dapat  akan  berjalan  dalam  masyarakat. Namun,  apabila pomaa-maasiaka ini  tidak diindahkan  lagi.  Maka timbul  sifat  sebalik- nya,  yaitu  iri  hati,  dengki  dan  sifat-sifat menjatuhkan harga diri yang bisa memecah belah  rasa  kekeluargaan,  kebersamaan,  dan gotong royong.
Falsafah ini pada keempat kandung- annya  menganut  dasar  hukum  kekerabatan dalam  arti  berasaskan  kehidupan  kekeluar- gaan,  kebersamaan,  seperasaan  dan  sepe-
nanggungan.  Kandungan  falsafah  ini  juga mengajarkan  sebuah  kehidupan  sosial  yang lebih  harmonis,  ketentraman,  saling  meng- hargai  dan  toleran.  Falsafah  ini  kemudian memiliki  daya  tahan  yang  cukup  kuat  bagi masyarakat penganutnya selama ini.
Bhincibhinciki kuli adalah  dasar  ke- hidupan  dan  ciri  budaya  khas  yang  selalu dibumikan.  Ia  perlu  diaplikasikan  dalam kehidupan  nyata  sehingga  menjadi  salah satu  solusi  untuk  Baubau  yang  damai.  Ia juga merupakan identitas kemanusiaan. Da- lam  syair  Wolio  pun  selalu  mengalun,  ber- dendang tentang mulianya orang yang men- junjungi dentitas kemanusiaan ini:
Aposalamo amembalimo kancia, Tabeanamo pakea motopenena, Momuliana incana dunia si, Tea toangga naile i-akherati

## Artinya:
Berbeda dengan awalnya ,
Kecuali pakaian yang teramat baik ,
Yang mulia di dunia ini ,
Yang terhormat esok di akherat).” Atau Nama angu kabarina tangkanapo, Ise kaea jua akalo-alo, Talu kaea Apake okasi, Lima piara, Anaka oincafu
Artinya: Enam banyaknya hanya itu , Satu malu, Dua segan, Tiga takut, Empat kasih sayang , Lima piara, Enam insyaf .
Berbagai  konflik  yang  terjadi  me- mang memiliki pengertian yang bermacam- macam, tergantung latar belakang dan pers- pektif  yang  dipakai.  Tetapi  para  ahli  me- nyimpulkan  bahwa  konflik  disebabkan kerena  terjadi  disharmoni  atau  keretakan yang  terjadi  antara  elemen-elemen  yang ada,  baik  dalam  skala  individu  maupun
kelompok.  Apalagi  pada  masyarakat  yang heterogen  atau  multicultural,  kecurigaan satu etnis atau kelompok terhadap etnis atau kelompok lainnya sangat besar, yang akhir- nya berujung pada meledaknya konflik.
Namun demikian, ada fakta berbeda yang  ditampilkan  oleh  daerah  ini  di  masa lampau.  Hampir  dalam  setiap  naskah  atau- pun  cerita-cerita  ( tula-tula )  sangat  jarang ditemukan  atau  mendengar  adanya  perti- kaian  atau  konflik  sosial  yang  melibatkan antar  etnis.  Eksodus  Ambon  yang  ada  di Kabupaten Buton saat ini adalah satu nenek moyang (turunan asli Buton). Jauh sebelum terjadinya  kerusuhan  Ambon  (1999)  mere- ka sudah lama hidup menetap di sana.
Keharmonisan  selama  ini  dikarena- kan  adanya  sistem  nilai  dan  filosofi  yang dianut oleh orang-orang tua dahulu. Kemu- dian  senantiasa  diwariskan  ke  setiap  ge- nerasi  untuk  hidup  berdampingan  dengan baik.  Nilai  dan  filosofi  yang  mengajarkan kita  menyayangi  sesama  insan,  baik  level antar individu, kelompok, masyarakat mau- pun konteks yang lebih luas yaitu antar per- adaban. Itulah bhincibhinciki kuli .

## D. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini, maka  dapat  disimpulkan  beberapa  hal,  se- bagai berikut:
1. Beberapa  konflik  masih  berkelanjutan dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa  pola  resolusi  konflik  yang  dila- kukan  selama  ini  oleh  pihak-pihak  yang kompeten  masih  belum  mencapai  hasil yang diharapkan.
2. Dilihat  dari  intensitas  konflik  berda- sarkan  isu,  penelitian  ini  menemukan bahwa  keseluruhan  konflik  di  atas  ber- kaitan  dengan    sumbedaya  alam  dan lingkungan.
3. Sebagai  besar  konflik    selama  3  tahun terakhir didorong oleh penolakan masya- rakat atas operasi perusahaan di kawasan mereka.  Penolakan  atas  operasi  perusa- haan di kawasan mereka merupakan tun- tutan tertinggi masyarakat, meskipun pa-
da  dasarnya  mereka  dapat  menorelansi operasi  perusahaan  sejauh  izin  yang diberikan  tidak  tumpang  tindih  dengan lahan  yang  menjadi  hak  kelola  masya- rakat.
4. Pemerintah belum memiliki sumber daya yang memadai dan mekanisme yang baik dan relevan dengan kondisi kekinian da- lam  penyelesaian  konflik-konflik  yang ada,  akibatnya  upaya-upaya  fasilita- si/mediasi  oleh  satuan  tugas  (dinas/ba- dan)  maupun  oleh  kalangan  eksekutif dan  legislatif  cenderung  tidak  berhasil mengantisipasi  dan  atau  menyelesaikan konflik-konflik  yang  laten  maupun  yang sudah terjadi. Satuan tugas  yang  bersifat adhock sebenarnya  bisa  menjadi  pilihan pemerintah  untuk  mengefektifkan  tugas- tugas ini, dan disertai dengan mekanisme atau  protokol  standar  penyelesaian  kon- flik  yang  disusun  dengan  melibatkan multi-stakeholders perlu  dirumuskan  se- bagai  panduan  kerja  bagi  satuan  tugas adhock .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Irwan.2007. Konstruksi  dan  Re- produksi  Kebudayaam ,  Yogyakarta,
Pustaka Pelajar
Appadurai,  Arjun.  1995.  “ The  Production of  Locality” ,  dalam  Richard  Fardon
(ed) Counterworks  Managing  the  Di- versity  of  Knowledge .  London:  Rout-
ladge Benda-Beckmann,  Keebet  von.  2000. Go- yahnya  Tangga  Menuju  Mufakat (Ter- jemahan  oleh  Indira  Simbolon).  Jakar- ta: Grasindo.
Biezeveld,  Renske.  2001.  “ Nagari, Negara dan  Tanah  Komunal  di  Sumatera  Ba- rat”  dalam  Franz  von  Benda-Beck- mann,  Keebet  von  Benda-Beckmann, dan  Juliette  Koning  (eds.), Sumber Daya  Alam  dan  Jaminan  Sosial ,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Chris  Mitchell.  1981. The  Structure  of  In- ternational  Conflict .  London:  Mac
Millan.
Francis,  Diana.  2006. Teori  Dasar  Trans- formasi  Konflik (Terjemahan  oleh Hendrik  Muntu  dan  Yossy  Suparyo). Yogyakarta: Quills.
Georg Frerks and Bart Klem, 2005, Dealing With  Diversity,Sri  Lankan  Discourse on Peace and Conflict,The Hague Green, James W. 1995. Cultural Awareness in the Human Services: A Multi-Ethnik Apparoach. Boston: Allyn and Bacon Paul  van  Tongeren,  and  Co.  (Editors), 2005, People  Building  Peace  II,  Suc- cessful  Stories  of  Civil  Society .
London: Lynne Rienner Publishers.
Simon Fischer and Co.2000. Working With Conflict,  Skills  and  Strategies  for Action , London-New York.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang- Undang  No.  32  Tahun  2004  ten- tang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial