## DEMOKRASI VIRTUAL DAN HASRAT DALAM MENYAMPAIKAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

## Nik Amul Lia
Mahasiswa Magister Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang nikamullia@gmail.com

## Abstract
Since the government passed the Job Creation Bill, various circles of society have voiced their opinion against the existence of this policy. This rejection was conveyed by the community either through real action in the form of demonstrations or entering the virtual realm by utilizing social media such as Instagram. However, the problem here is that when the freedom of opinion to reject the bill is accompanied by anger, what happens is words or sentences that contain hate speech. So, this study aims to describe the culture of digital community groups in expressing their rejection of the Job Creation Bill by understanding language and attitudes through several comments on the Instagram account of the President, the chairman of the DPR RI, the Deputy Chairperson of the DPR RI and the Instagram account of the DPR RI. The approach used in this research is descriptive-qualitative with the Netnographic Approach. Netnography is a method used to see social or cultural phenomena that occur in cyberspace. The results of this study indicate that the virtual democracy that was formed as a result of rejection of the ratification of the Job Creation Bill in terms of language and attitudes of digital community groups through several comments has the potential to lead to the desire or desire to convey hate speech to the government. And the accounts that receive the most comments containing hate speech are the account @puanmaharani as the chairman of the Indonesian Parliament, the account @ azissyamsuddin.korpolkam as the deputy chairman of the DPR RI, and the official account of the DPR RI @dpr_ri.
Keywords:Virtual Democracy, Hate Speech, Instagram, and the Job Creation Bill.

## A.  PENDAHULUAN
Beberapa bulan terakhir ini, dunia tengah digemparkan oleh sebuah fenomena yang mampu membuat World Healt Organizer (WHO) menetapkan status darurat internasional. Fenomena tersebut berhubungan dengan aspek kesehatan yakni sebuah virus yang dikenal dengan nama COVID-19 atau Corona. COVID-19 pertama kali ditemukan di wilayah Wuhan, China pada akhir bulan Desember 2019. Namun karena adanya pengaruh globalisasi yang memudahkan antara satu negara kenegara lain, satu wilayah kewilayah yang lain dan masyarakat yang saling terkoneksi satu sama lain membuat virus tersebut lambat laun menyebar keseluruh penjuru dunia. Bahkan beberapa negara besar seperti Amerika, Rusia, Korea Selatan, Jepang dan
tidak terkecuali Indonesia juga tidak luput dari penyebaran virus tersebut (Safiradewi, 2020: 1).
Virus Corona yang penyebarannya begitu cepat dan dapat menginfeksi saluran pernafasan manusia sehingga dibeberapa kasus yang terjadi banyak menimbulkan kematian pada penderita, membuat masyarakat diseluruh dunia termasuk Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mengobati masyakarat yang terjangkit virus covid-19 serta melakukan antisipasi pencegah penyebaran untuk memutus rantai penularan virus tersebut. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi covid-19, salah satunya yakni dengan mensosialisasikan gerakan Social Distanding. Konsep gerakan ini menjelaskan bahwa

## Abstrak
Sejak pemerintah mengesahkan RUU Cipta Kerja, berbagai kalangan masyarakat menyuarakan pendapatnya untuk menolak adanya kebijakan tersebut. Penolakan tersebut disampaikan masyarakat baik melalui aksi nyata berupa demo maupun masuk kedalam ranah virtual dengan memanfaatkan media sosial seperti instagram. Namun yang menjadi permasalahan disini adalah ketika kebebasan berpendapat untuk menolak RUU tersebut diiringi dengan kemarahan, maka yang terjadi adalah kata-kata atau kalimat yang mengandung ujaran kebencian. Maka, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan budaya kelompok masyarakat digital dalam mengungkapkan aksi penolakannya terhadap RUU Cipta Kerja dengan cara memahami bahasa dan sikap melalui beberapa komentar yang terdapat diakun instagram Presiden, ketua DPR RI, Wakil Ketua DPR RI dan akun instagram DPR RI. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif-kualitatif  dengan  Pendekatan  Netnografi.  Netnografi merupakan metode yang dilakukan untuk melihat fenomena sosial ataupun budaya yang terjadi di ruang siber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi virtual yang terbentuk akibat dari penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja dilihat dari segi bahasa dan sikap kelompok masyarakat digital melalui beberapa sempel komentar ternyata berpotensi lebih mengarah pada hasrat atau keinginan untuk menyampaikan ujaran kebencian pada pemerintah. Dan adapun akun yang paling banyak mendapat komentar bermuatan ujaran kebencian adalah akun @puanmaharani selaku ketua DPR RI, akun @azissyamsuddin.korpolkam selaku wakil ketua DPR RI, serta akun resmi DPR RI @dpr_ri.
Kata Kunci: Demokrasi Virtual, Ujaran Kebencian, Instagram, dan RUU Cipta Kerja
untuk dapat mengurangi bahkan memutus mata rantai infeksi covid-19, seseorang harus menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter dan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain serta menghindari pertemuan massal (CNN Indonesia, 2020). Namun ternyata kebijakan tersebut membawa dampak buruk yang sangat besar pada sektor ekonomi di Indonesia. Gerakan social distanding yang membatasi interaksi sosial dan mengharuskan masyarakat untuk bekerja dari rumah membuat sejumlah pekerja nonformal kehilangan mata pencariannya karena menggantungkan hidup dengan pendapatan harian dari hasil interaksi sosial (Agung, 2020).
Selain itu, banyak juga perusahaan atau instansi yang memutuskan untuk melakukan PHK kepada sejumlah karyawannya karena pendapat perusahaan yang menurun sejak virus corona masuk ke Indonesia. Berdasarkan laporan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigasi, dan Energi DKI Jakarta menyatakan bahwa sebanyak 162.416 pekerja dirumahkan dan kena PHK. Jumlah pekerja tersebut berasal dari 18.045 perusahaan dengan rinciannya sebanyak 30.137 dari 3.348 perusahaan terkena PHK dan 132.279 dari 14.697 perusahaan terpaksa dirumahkan untuk sementara waktu. Hal yang sama juga dialami oleh kabupaten Bogor yang mencatat ada 82 karyawan yang diPHK serta sebanyak 1.467 pekerja dirumahkan tanpa mendapatkan gaji. Selain DKI Jakarta dan Bogor, hal yang sama juga dialami oleh beberapa wilayah yang tersebar secara merata di Indonesia (Pipit, 2020). Dan kondisi tersebut, tentu menyebabkan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan data dari
Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat bahwa jumlah pengangguran yang terjadi pada bulan Februari 2021 meningkat sebanyak 8,75 juta orang dibandingkan Februari tahun lalu yang hanya sekitar 6,93 juta. Hal tersebut merupakan dampak dari beberapa perusahaan atau instansi disejumlah wilayah yang melakukan PHK kepada karyawannya (Bidara Pink dan Noverius Laoli, 2021).
Melihat jumlah pengangguran yang semakin banyak dan perekonomian Indonesia yang semakin memburuk, pemerintah Indonesia mengambil sebuah langkah dengan mempersiapkan sebuah Rancangan Undang-Undang sebagai upaya untuk membangun perekonomian Indonesia sekaligus untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan cara menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Rancangan Undang-Undang yang tengah dipersiapkan pemerintah sejak awal tahun 2020 lalu yakni RUU Cipta Kerja dengan menggunakan konsep Omnibus Law (Kurniawan, 2020: 64).
Konsep Omnibus Law ini merupakan konsep yang baru digunakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini biasanya disebut sebagai Undang- Undang sapu jagat karena mampu mengganti beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan. Selain itu konsep ini juga dijadikan misi untuk memangkas beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan merugikan kepentingan negara. Di dalam RUU Cipta Kerja tersebut memiliki 11 klaster yang salah satu diantaranya mengatur tentang ketenagakerjaan. Klaster ini melingkupi 3 undang-undang yang dilebur menjadi satu
yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang- Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial. Pada klaster ketenagakerjaan ini Pemerintah berupaya untuk mengharmonisasikan 3 undang- undang tersebut agar sejalan sehingga mampu memberikan sebuah ruang kepada investor untuk melihat regulasi yang telah disempurnakan tanpa perlu khawatir adanya regulasi yang tumpang tindih dan mengakibatkan kerugian kepada investor itu sendiri (Kurniawan dan Wisnu, 2020: 65).
Namun, selama proses perencanaan sampai disahkannya RUU ini, banyak sekali masyarakat terutama kaum buruh yang menyuarakan ketidaksetujuannya atas beberapa kebijakan yang terdapat didalam RUU tersebut. Salah satu kebijakan tersebut yakni berkaitan dengan adanya pemotongan pesangon kepada para buruh yang di putus hubungan kerjanya oleh perusahaan yang terdapat dipasal 89 ayat 45 RUU Cipta Kerja yang mengganti ketentuan pasal 156 Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan beberapa ketentuan perhitungan uang pesangon yang mengalami perubahan pada ayat 1 pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang diganti dengan redaksi “ Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja ”, kemudian pada ayat 3 pasal 156 perubahan yang dilakukan pada huruf g dan h diganti dengan ketentuan huruf g yang berbunyi “ masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau
lebih,  8  (delapan)  bulan  upah ”. Perubahan tersebut merupakan upaya menghapuskan perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana yang telah diatur masa kerja 24 tahun atau lebih akan mendapatkan 10 bulan upah yang diterimanya (Kurniawan dan Wisnu, 2020: 57).
Penolakan-penolakan yang dilakukan oleh masyarakat atas disahkannya RUU Cipta Kerja tersebut, tidak hanya dalam bentuk aksi nyata seperti melakukan unjuk rasa atau demo akan tetapi juga masuk kedalam ranah ruang virtual dengan tujuan agar pemerintah baik presiden maupun DPR RI mau membatalkan RUU Cipta Kerja yang telah dianggap banyak merugikan masyarakat terutama kaum buruh serta lebih menguntungkan para investor asing. Ranah virtual dengan memanfaatkan jaringan internet dipilih oleh masyarakat untuk menghubungkan antara satu orang keorang yang lain yang kemudian membentuk sebuah kelompok jaringan yang sama-sama memiliki pandangan yang sama dan membuat sebuah ruang untuk mengungkapkan pendapatnya melalui media sosial. Karena media sosial dianggap sebagai ruang publik yang sifatnya lebih demokrastis bagi setiap orang atau masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam aksi menolak adanya RUU tersebut (Juditha, 2016: 2).
Ruang virtual juga membuat masyarakat lebih merasa puas ketika menyampaikan semua gagasannya untuk menolak RUU tersebut dibandingkan dengan melalui aksi demo karena tidak semua masyarakat dapat ikut turun kejalan untuk demo dan menyuarakan suara mereka kepada pemerintah. Namun
yang menjadi permasalahan disini adalah ketika kebebasan menyampaikan pendapat tersebut diiringi dengan kemarahan maka yang tercipta adalah demokrasi virtual atau kebebasan dalam mengungkapkan pendapat diranah virtual yang digunakan untuk memenuhi hasrat dalam menyampaikan ujaran yang penuh dengan kebencian terhadap pemerintah yang memiliki pengaruh besar atas disahkan RUU Tersebut. Dalam hal ini, pemerintah yang dianggap memiliki pengaruh besar atas disahkannya RUU Cipta Kerja adalah Presiden Joko widodo, Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, Wakil ketua DPR RI Bapak Aziz Syamsuddin, dan selalu jajaran anggota DPR RI yang menyetujui adanya RUU tersebut.
Masyarakat yang bergerak diranah ruang virtual tersebut memanfaatkan berbagai media sosial seperti salah satunya instagram untuk menggungkapkan semua gagasannya yang tidak jarang diiringi dengan kemarahan yang diluapkan kebeberapa akun pemerintah yang dianggap memiliki pengaruh yang cukup besar atas disahkannya RUU Cipta Kerja. Maka, dari itu peneliti tertarik untuk mengidentifikasi tanda-tanda berupa kata- kata ataupun kalimat yang menunjukkan adanya pesan yang bermuatan hate speech yang terdapat dikolom komentar akun @puanmaharani selaku ketua DPR RI, akun @azissyamsuddin.korpolkam selaku wakil ketua DPR RI, akun @jokowi selaku presiden RI, akun @dpr_ri sebagai akun resmi DPR RI untuk menyimpulkan apakah demokrasi virtual yang tercipta dari penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait  RUU Cipta Kerja lebih mengarah pada peningkatan hasrat masyarakat
untuk meluapkan emosi sehingga yang keluar adalah kata-kata atau kalimat yang mengandung ujaran kebencian.

## B.   METODOLOGI
Jenis penelitian yang digunakan kualitatif dengan menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma kontruktivisme memiliki pemahaman bahwa sebuah fenomena terbentuk melalui pandangan-pandangan pribadi partisipan. Sedangkan para partisipan memberikan pemahaman-pemahamannya terhadap sebuah fenomena berdasarkan interaksi sosial yang mereka alami (Bandur, 2016: 58).
Adapun pendekatan yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  netnografi. Netnografi  berasal  dari  dua  kata  yakni internet ( internetconnection network ) dan etnografi.  Etnografi  sendiri  merupakan aplikasi dari ilmu antropologi yang berasal dari Bahasa Yunani, yaitu gabungan kata ethnos yang berarti warga suatu bangsa atau masyarakat dan kata graphien yang berarti  tulisan.  Sehingga  netnografi dapat diartikan sebagai sebuah metode penelitian daring yang diadaptasi dari etnografi yang kemudian diterapkan untuk memahami  interaksi sosial dalam konteks komunikasi  digital.  Netnografi  juga  dapat didefinisikan  sebagai  metodologi  riset kualitatif yang mengadaptasi teknik riset etnografi  untuk  mempelajari  budaya  dan komunitas yang terjadi dalam computer- mediatedcommunications yang kemudian berkembang menjadi teknik riset untuk bidang media sosial (Anisa, 2019: 1112).
Netnografi  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah untuk mengamati teks. Sedangkan teks yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teks-teks yang diperkirakan mengandung muatan hate speech yang terdapat di dalam kolom komentar. Lalu kemudian, berdasarkan teks-teks tersebut, peneliti berusaha mengidentifikasi tanda-tanda berupa kata- kata ataupun kalimat yang menunjukkan adanya pesan yang bermuatan hate speech yang menjadi dasar peneliti menyimpulkan bahwa demokrasi virtual yang terbentuk akibat dari penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja berpotensi lebih mengarah pada hasrat atau keinginan masyarakat digital untuk menyampaikan ujaran kebencian pada pemerintah yang mendukung disahkannya RUU tersebut.

## C.   HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Publik Untuk Menyampaikan
Pendapat Tentang Penolakan RUU Cipta Kerja
Perkembangan media sosial yang begitu pesat dan terciptanya media baru seperti internet ternyata memiliki dampak pada cara berkomunikasi masyarakat. Masyarakat yang dulunya berkomunikasi atau berinteraksi secara tatap muka untuk mendiskusikan sesuatu atau hanya sekedar menyampaikan pendapat disebuah forum diskusi tatap muka, kini perlahan telah beralih menjadi masyarakat digital yang memanfaatkan jaringan internet  untuk berkomunikasi atau berdiskusi dimedia sosial. Media sosial yang berbasis pada teknologi internet ternyata mampu mengubah pola komunikasi dari tatap
muka keranah virtual karena media sosial dianggap lingkup penyebaran informasi lebih luas dan dapat menghubungkan dari yang sebelumnya bersifat satu ke banyak orang, kini dari banyak orang ke lebih banyak orang. Sehingga kehadiran media sosial yang didukung dengan jaringan internet dapat dikatakan memberikan sebuah kekuatan pada setiap individuagar dapat berpengaruh bagi individu lain. Di media sosial tidak lagi berlaku one man one vote, tetapi satu orang bisa memiliki kekuatan setara banyak orang (Tsagarousianou: 189). Kehadiran media sosial yang didukung media baru seperti semakin canggihnya jaringan internet ternyata juga telah memberikan ruang bagi masyarakat atau pengguna internet untuk mengungkapkan pendapatnya melalui media sosial. Selain dianggap lebih demokratis, setiap orang dapat berpartisipasi di dalamnya secara interaktif. Dengan sifat-sifatnya yang demikian, media sosial dapat dikategorikan sebagai ruang publik (Juditha, 2016: 2).
Media sosial sebagai ruang publik tentunya memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat digital untuk dapat menyampaikan semua gagasannya sebagai wujud peran aktif mereka dalam merespon setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah termasuk kebijakan terkait pengesahan  RUU Cipta Kerja. Adanya kekecewaan pada sistem demokrasi yang sebelumnya hanya sebatas interaksi antara elit dengan masyarakat melalui wakil baik eksekutif maupun legislatif dimana seharusnya mereka sebagai wakil rakyat dapat mewakili suara masyarakat untuk memikirkan kepentingan rakyat dalam pembuatan RUU Cipta Kerja. Namun yang terjadi malah sebaliknya, para wakil rakyat
dianggap lebih berpihak pada investor asing. Masyarakat yang merasa suara mereka tidak terwakilkan dalam proses perumusan RUU tersebutpada akhirnya mencari saluran lain dan masuk keranah virtual untuk mengekspresikan suara mereka salah satunya yakni melalui media sosialseperti instagram, twiter, facebook dan lain sebagainya untuk menolak adanya RUU tersebut (Juditha, 2016: 3).
Salah satu media yang digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya yang bertujuan untuk menolak adanya RUU tersebut adalah media sosial instagram. Sebab media sosial instagram, selain difungsikan untuk berbagi pemikiran pribadi dan pengalaman, juga semakin banyak digunakan dalam hal situasi kritis seperti menyikapi masalah bencana alam maupun sosial, kebijakan pemerintah dan lain sebagainya (Pee, 2012: 2).Peran instagram disini juga dapat membantu serta memudahkan masyarakat digital atau biasa akrab disebut dengan netizen untuk menyampaikan berbagai pandangan dan pendapatnya tentang RUU Cipta Kerja langsung kepada akun resmi pemerintah seperti diakun @puanmaharani selaku ketua DPR RI, akun @azissyamsuddin. korpolkam selaku wakil ketua DPR RI, akun @jokowi selaku presiden RI, akun @ dpr_ri sebagai akun resmi DPR RI dan beberapa akun tokoh publik lainnya melalui kolom komentar yang telah disediakan oleh pihak instagram. Para netizen selain dapat menggunakan fasilitas kolom komentar untuk menyampaikan pendapatnya, mereka juga dapat melihat berbagai ribuan komentar lainnya serta dapat memantau perkembangan dari kasus RUU Tersebut. Dan jika pendapatnya tidak
ditanggapi oleh pemerintah, netizen dapat memanfaatkan segala fitur yang disediakan oleh pihak instagram untuk menyampaikan pendapatnya melalui postingan foto maupun video dengan ditambah caption, hashtag, mention, dan lain sebagainya atau bahkan mentag akun resmi pemerintah (Yunika, 2019: 19).Melalui postingan- postingan yang berkaitan dengan penolakan RUU tersebut, masyarakat digital atau netizen dapat dengan mudah memobilitasi massa untuk mendesak pemerintah agar segera memberikan respon atau jawaban atas segala aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat digital.

## Demokasi Virtual dan Hasrat Untuk Menyampaikan Ujaran Kebencian Kepada Pemerintah Di Media Sosial Instagram
Terkoneksinya masyarakat secara global serta beragamnya media komunikasi dan atau interaksi melalui perangkat internet memberikan peluang baru terciptanya ruang virtual bagi demokrasi (Nasrullah, 2012: 33). Barber mengungkapkan bahwa internet menawarkan sebuah alternatif komunikasi dimana masyarakat saling berkomunikasi dan bersuara tanpa perantara elit politik baik itu dari pihak legislatif maupun eksekutif (Barber, 2003: 113). Sehingga dalam hal ini, internet dapat dikatakan sebagai medium yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara individu dengan individu yang lain melalui media sosial untuk melakukan diskusi, pertukaran ide maupun gagasan, hingga membangun wacana sebagai jawaban terhadap realitas kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat yang masuk dalam
jaringan internet ( network society ) dapat turut mempengaruhi satu sama lain untuk menyelaraskan pandangan mereka di media sosial. Karena itu, Papacharissi menegaskan dalam sebuah kalimat “ A virtual spaceenhances discussion; a virtual sphere enhancesdemocracy ”. Namun, Habermes menyatakan bahwa fungsi internet tersebut hanya dapat dikatakan sebagai medium saja yang dapat dilekatkan pada realitas masyarakat apa saja, tergantung dari pengguna yang mengaksesnya (Nasrullah, 2012: 30).Sehingga jika masyarakat penggunanya dalam menyuarakan pendapatnya misalnya dalam menyoroti kebijakan pemerintah diiringi dengan rasa emosi, maka yang muncul adalah pendapat yang mengandung ujaran kebencian.
Memang menyuarakan pendapat diperbolehkan dalam sistem demokrasi, akan tetapi pandangan demokrasi yang diiringi dengan rasa emosi hanya akan membuat seseorang menulis kata-kata atau kalimat dimedia sosial yang mengandung ujaran kebencian. Dan tentunya apa yang ditulis oleh seseorang yang masuk dalam networksociety akan mempengaruhi pandangan orang lain yang tergabung didalam jaringan tersebut untuk melakukan hal yang sama. Salah satu media sosial yang sering dimanfaatkan untuk mengungkapkan gagasan yang mengandung stimulasi atau hasrat ujaran kebencian adalah instagram. Dalam hal ini, terdapat dua karakteristik kunci yang menentukan. Karakter tersebut adalah  bentuk  spesifik  dari  berbagai  jenis media sosial. Pertama , setiap bentuk yang spesifik  tersebut  memiliki  kemampuan memobilisasi berbagai dukungan jika digunakan  sesuai  karakter  spesifiknya. Instagram merupakan jenis media sosial
yang mampu memberikan pengaruh terhadap perubahan kebijakan pemerintah melalui pembentukan opini publik karena memiliki fasilitas tanda pagar ( hashtag ).
Hashtag tersebut memiliki tiga kekuatan sekaligus, melokalisir topik, memfokuskan topik dan memudahkan sistem pencarian berbasis internet. Kedua , karena berlangsung secara virtual dengan dilengkapi berbagai fasilitas seperti foto maupun video dengan ditambahi caption untuk membuat suatu konten status, namun jika seseorang yang memposting mengekspresikan sebuah kemarahan pada kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat seperti misalnya terkait RUU Cipta Kerja, maka konten setatus tersebut dapat memiliki kemampuan untuk membangkitkan kemarahan netizen atau pengguna internet yang lain kepada pemerintah. Sehingga konten-konten status tersebut menjadi perbincangan diantara pengguna internet yang lain dengan membawa kemarahan yang serupa. Kemarahan tersebut kemudian menjelmamenjadi kerumunan virtual.
Kerumunan virtual tersebut pada giliran dapat saling memicu dan mendorong produksi ujaran kebencian di media sosial. Ujaran kebencian ( hate speech ) dapat berupa bentuk penghinaan kepada individu yang sedang dijadikan sebagai topik pembicaraan misalnya jika topik pembicaraannya adalah seputar RUU Cipta Kerja maka yang menjadi sasaran amarah netizen adalah pemerintah yang memiliki pengaruh besar atas disahkannya RUU Tersebut (Syahputra, 2017: 461- 462).Dan akibatnya, Para netizen biasanya meluapkan semua kekesalannya terhadap pemerintah dengan memanfaatkan fasilitas kolom
komentar dimasing-masing akun resmi pemerintah yang bersangkutan. Pendapat- pendapat yang dilontarkanpun tidak jarang berisi cacian sehingga demokrasi virtual di sini dimaknai secara kebablasan oleh masyarakat digital.

## Respon Masyarakat Digital Terkait RUU Cipta Kerja di Akun Media Sosial Instagram Pemerintah
Pengesahan Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan anggota DPR RI, menimbulkan berbagai tanggapan dikalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang memberikan tanggapan yang negatif baik pada saat proses perumusan sampai disahkannya RUU tersebut. Adanya berbagai tanggapan negatif tersebut tidak lain disebabkan karena dalam proses perumusan atau pengerjaannya yang hanya dideadline selama 100 hari oleh presiden Joko Widodo serta tidak melibatkan banyak pihak dalam proses pembuatannya (Kurniawan dan Wisnu, 2020: 64). Selain itu masyarakat terutama kaum butuh juga menolak adanya beberapa ketentuan yang terdapat didalam materi muatan Draf RUU Cipta Lapangan Kerja yang terdiri atas 11 klasterisasi karena tidak ada klaster yang menitikberatkan pada kepentingan buruh. Dan adapun klasterisasi yang terdapat dalam Draf RUU Cipta Lapangan Kerja di antaranya yakni tentang penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan
proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi khusus. Sehingga draf RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut dipandang telah mengabaikan kepentingan kaum buruh yang terindikasi dari minimnya ketentuan yang mengatur mengenai perburuhan. Alih-alih sebagai upaya mewujudkan proses percepatan ekonomi, namun omnibus law justru mereduksi kepentingan dan hak- hak buruh sebagai salah satu aspek penting dalam kegiatan perekonomian (Pangestu: 9).
Kejanggalan lain yang disoroti oleh masyarakat adalah terkait proses pengesahan RUU tersebut dalam sidang paripurna DPR RI yang memunculkan dua kubu partai antara yang pro dan yang kontra terhadap materi yang berada didalam draft RUU Cipta Kerja. Dari sembilan fraksi yang mengikuti sidang paripurna pengesahan RUU tersebut ada dua fraksi yang menolak yakni Demokrat dan PKS. Sedangkan tujuh fraksi yang setuju yakni dari fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN (Nur Aziza, 2020). Bahkan dalam sidang paripurna yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu sempat diwarnai kericuhan pada saat terjadi insiden ibu Puan Maharani selaku pemimpin sidang yang mematikan mikrofon Irawan yang merupakan salah satu anggota dari fraksi Demokrat ketika sedang menyampaikan pendapat untuk menolak adanya RUU tersebut (CNN Indonesia, 2020). Sehingga dari indisen tersebut yang diliput diberbagai media massa ramai diperbincangkan dikalangan masyarakat.
Masyarakat menilai bahwa ketujuh fraksi yang mengikuti sidang paripurna pengesahan RUU tersebut tidak lagi
mewakili suara dari masyarakat sehingga masyarakat menunjukkan kemarahannya melalui berbagai aksi seperti demo maupun beramai-ramai melakukan hujatan kepada pemerintah diakun resmi media sosial mereka untuk menunjukkan penolakannya terhadap  keputusan  final  sidang  tersebut. Bahkan masyarakat menggunakan haknya dalam kebebasan berpendapat untuk melakukan hujatan kebeberapa individu yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap disahkannya RUU tersebut diakun sosial media mereka salah satunya yakni instagram. Akun-akun yang menjadi sasaran kemarahan dari masyarakat diantaranya diakun resmi @puanmaharani selaku ketua DPR RI, akun @azissyamsuddin.korpolkam selaku
wakil ketua DPR RI, akun @jokowi selaku presiden RI, dan @dpr_ri sebagai akun resmi DPR RI. Masyarakat memanfaatkan berbagai  fitur  yang  telah  disediakan  oleh instagram seperti kolom komentar untuk menyampaikan berbagai pendapat yang mengandung muatan hate speech . Dalam hal ini peneliti akan memaparkan beberapa sampel data interaksi atau percakapan yang berasal dari komentar masyarakat digital yang mengandung hate speech yang terdapat diakun @puanmaharani selaku ketua DPR RI, akun @azissyamsuddin. korpolkam selaku wakil ketua DPR RI, akun @jokowi selaku presiden RI, dan akun @dpr_ri sebagai akun resmi DPR RI melalui sebuah tabel.
Tabel 1. Analisis Teks di Akun Instagram@puanmaharani
Selaku Ketua DPR RI dengan jumlah followers sebanyak 484 Ribu No Isi Postingan Yang di Komentari Netizen Postingan & Sampel Komentar Hate Speech Tanggal Publish 1 Dirgahayu TNI, Sinergi Untuk Negeri. - TNI manunggal bersama rakyat #HUT75TNI #TNI# 5 Oktober 2020
2
10 Oktober 2020
3 11 Oktober 2020
Tabel 2. Analisis Teks di Akun Instagram @azissyamsuddin.korpolkam Selaku Wakil Ketua DPR RI. ¬dengan jumlah followers sebanyak 16,9 Ribu No Isi Postingan Yang di Komentari Netizen Postingan & Sampel Komentar Hate Speech Tanggal Publish
1 Selamat pagi. Hari ini saya menunju Kalimantan Tengah untuk kunjungan sehari. Setiba di Bandara
Tjilik Riwut, Kota Palangka Raya, saya melanjutkan perjalanan dengan helikopter menuju kabupaten Pulau Pisau. Disana saya hendak meninjau kawasan lumbung pangan yang sedang kita kembangkan berikut penanaman padi, keramba ikan, serta peternakan bebek yang terletak di Kecamatan Pandih Batu.
8 Oktober 2020
2
9 Oktober 2020
Tabel 3. Analisis Teks di Akun Instagram @dpr_ri Sebagai Akun Resmi DPR RI.

## ¬dengan jumlah followers sebanyak 673 Ribu
No Isi Postingan Yang di Komentari Netizen Postingan & Sampel Komentar Hate Speech Tanggal Publish 1 “Kami menghormati, sikap politik itu kan bisa berbeda satu sama lain. tentu, sikap politik itu kami hormati sesuai mekanisme dan menjadi catatan di dalam Rapat Paripurna”, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin.
6 Oktober 2020
2 6 Oktober 2020 3 Meluruskan 12 Hoax Omnimbus Law RUU Cipta Kerja. 7 Oktober 2020
Berdasarkan beberapa sampel data interaksi atau percakapan netizen diberbagai kolom komentar yang berhasil peneliti kumpulkan dari akun resmi @ puanmaharani selaku ketua DPR RI, akun @azissyamsuddin.korpolkam selaku wakil ketua DPR RI, akun @jokowi selaku presiden RI, dan @dpr_ri sebagai akun resmi DPR RI, peneliti menyimpulkan bahwa demokrasi virtual yang terbentuk akibat dari penolakan pengesahan  RUU Cipta Kerja berpotensi lebih mengarah pada hasrat atau keinginan masyarakat digital untuk menyampaikan ujaran kebencian pada pemerintah yang mendukung disahkannya RUU tersebut. Dibandingkan dengan mengungkapkan gagasan penolakannya dalam bentuk kata- kata ataupun kalimat yang sopan serta kritik yang membangun untuk tujuan perbaikan kebijakan  RUU Cipta Kerja. Hal tersebut terbukti dari beberapa sampel komentar yang lebih dominan menggunakan bahasa kasar sebagai bentuk pengungkapan terhadap sikap penolakan RUU tersebut. Dan akun-akun yang paling banyak menuai hujatan dari masyarakat digital atau netizen adalah akun @puanmaharani selaku ketua DPR RI, akun @azissyamsuddin.korpolkam selaku wakil ketua DPR RI, serta akun resmi DPR RI @dpr_ri. Bahkan setelah isu
tentang RUU Cipta Kerja meredapun, para netizen terus menuliskan ujaran kebencian disemua postingan dari ketiga akun tersebut. Sedangkan untuk akun resmi presiden Joko Widodo hanya mendapat hujatan yang bersifat sementara ketika isu tentang penolakan RUU Cipta Kerja ini masih menjadi tranding topik diberbagai media.

## D.   SIMPULAN
Sejak mulai dirumuskannya RUU Cipta Kerja diawal tahun 2020, sudah menuai berbagai pro dan kontra diberbagai kalangan masyarakat. RUU Cipta Kerja yang awalnya memiliki tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki perekonomian di Indonesia yang semakin memburuk sejak pandemi virus corona hadir nyatanya menuai penolakan didalam masyarakat terutama kaum buruh. Sebab RUU tersebut dianggap lebih berpihak pada para investor asing dibandingkan dengan mengutamakan kepentingan para kaum buruh. Masyarakat juga menilai bahwa DPR RI bukan lagi mencerminkan suara rakyat seperti sistem demokrasi yang telah diyakini selama ini, akan tetapi lebih kepada membuat kebijakan
atau Undang-Undang untuk kepentingan mereka sendiri. Sehingga pada akhirnya masyarakat masuk kedalam ranah virtual untuk menyampaikan berbagai aspirasinya untuk mengkritisi segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Adanya perubahan ini menyebabkan terwujudnya sebuah demokrasi diranah virtual.
Namun demokrasi virtual yang dilakukan oleh masyarakat digital dalam mengungkapkan gagasan penolakan adanya RUU Cipta Kerja ini ternyata dilihat dari penggunaan bahasa dan pengungkapan sikap penolakan lebih mengarah pada ujaran kebencian yang dilontarkan melalui komentar dibeberapa akun pemerintah yang dianggap memiliki pengaruh yang besar terhadap disahkannya RUU tersebut. Dan adapun akun pemerintah yang banyak menuai hujatan dari masyarakat digital atau netizen adalah diakun @ puanmaharani selaku ketua DPR RI, akun @azissyamsuddin.korpolkam selaku wakil ketua DPR RI, serta akun resmi DPR RI @ dpr_ri.Bahkan setelah isu tentang RUU Cipta Kerja meredapun, para netizen terus menuliskan ujaran kebencian disemua postingan dari ketiga akun tersebut. Sehingga peneliti memberikan kesimpulan bahwa demokrasi virtual disini dianggap sebagai kebebasan dalam berpendapat yang lebih mengarah pada kebebasan untuk menyampaikan ujaran kebencian kepada pemerintah, dibandingkan dengan menggunakan kebebasan berpendapat untuk tujuan mengkritisi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anisa, Serra. (2019). Studi Netnografi Aksi Beat Plastic Pollution Oleh United Nation Environment Di Instagram. Jurnal ASPIKOM. Vol. 3. No. 6. Januari 2019.
Azmi, Khaerul. (2014). Filsafat Ilmu Komunikasi . Tangerang: Indigo M e d i a .
Bandur, Agustinus. (2016). Penelitian Kualitatif, Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data Dengan NVIVO 11 Plus. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Barber, B. (2003). Which Democracy and Which Technology? Democracy and New Media (Eds.1) Henry Jenkins and David Thorburn. Cambridge: Mass: The MIT Press.
Juditha, Christiany. (2016). Demokrasi Di Media Sosial: Kasus Polemik Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pengembangan. Vol. 17. No.1. Juni 2016.
Kurniawan, Fajar & Wisnu Aryo Dewanto. (2020). Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnimbus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang di PHK. Jurnal Panorama Hukum . Vol. 5. No. 1. Juni 2020.
Nasrullah, Rulli. (2012). Internet dan Ruang Publik  Virtual  Sebuah  Refleksi Atas Teori Ruang Habermas. Jurnal Komunikator. Vol. 4. No. 1. Mei 2012.
Pangestu, Anjas. RUU  Omnimbus  Law. Diakses Melalui Academia.edu.
Pee, L. G. (2012). Trust of Information on Social Media: An Elaboration Likelihood Model. Tokyo: Institute of Technology.
R. V, Kozinets. (2015). Netnography: Redifined, Los Angeles: SAGE Publications Inc.
Safiradewi,  Dhea  Cinthya.  (2020). Ekonomi Politik Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19. Purwokerto Selatan: Cakradewi Ilmu. 2020.
Syahputra, Iswandi. (2017). Demokrasi Virtual dan Peran Siber di Media Sosial: Perspektif Netizen Indonesia.
Jurnal ASPIKOM. Vol. 3. No. 3. Juli 2017.
Tsagarousianou, R. Electronic Democraty: Rhetoric and Reality. Communications: The European Journal Of Communications Research . Vol. 24. No.2.
Yunika, Kirana Catur. (2019). Presepsi Khalayak Terhadap Unggahan Akun  Instagram Studi Deskriptif Kuantitatif Pada Followers Akun Instagram @Jogja Garuk Sampah”. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
Agung Hari Baskoro. (24 Maret 2020). Dilema Social Distanding Bagi Masyarakat Dengan Pendapatan Harian. Suara Surabaya.net. Diunduh dari https://www.suarasurabaya. net/kelanakota/2020/dilema- social-distanding-bagi-masyarakat- dengan-pendapatan-harian/. Pada tanggal 06 April 2021 Pukul 00.33 WIB.
Pipit Ika Ramadhai, Dkk. (10 April 2020). Headline: Ancaman Gelombang PHK Massal Akibat Pandemi Corona, Apa Antisipasi Pemerintah?. M.Liputan.com. Diunduh dari https://m.liputan6.com/bisnis/
read/4223898/headline-ancaman- gelombang-phk-massal-akibat- pandemi-corona-apa-antisipasi- penerintah. Pada tanggal 07 April 2021 Pukul 02.15 WIB.
Bidara Pink dan Noverius Laoli. (2021).
BPS Catat Jumlah Pengangguran Per  Februari  2021  Bertambah  1,82 Juta Orang. Kontan.co.id. Diundur dari https://nasional.kontan. co.id/news/bps-catat-jumlah- pengangguran-pada-februari-2021- bertambah-182-juta-orang. Pada Tanggal 06 April 2021 Pukul 19.59 WIB.
CNN Indonesia. (13 November 2020). Puan Akui Matikan Mik Politikus Demokrat di Rapur Omnimbus Law, diunduh dari laman Puan-Akui-Matikan- Mik-Politikus-Demokrat-di-Rapur- Omnimbus-Law-cnn.id/569252. Diakses pada tanggal 07 April 2021, Pukul 02.27 WIB.
CNN Indonesia. (14 Maret 2020). Mengenal Social Distanding Sebagai Cara Mencegah Corona. CNN Indonesia. Diunduh dari https:// www.cnnindonesia.com/gaya- hidup/20200314102823-255-483358/ m e n g e n a l - s o c i a l - d i s t a n d i n g - sebagai-cara-mencegah-corona. Pada tanggal 06 April 2021 Pukul 23.27 WIB.
Nur Aziz Rizki Astuti. (05 Oktober 2020). Demokrat-PKS Tolak RUU  Cipta Kerja, 7 Fraksi Mendukung Jadi UU, Detiknews, diunduh dari laman https://news.detik.com/ berita/d-5200573/demokrat-pks- tolak-ruu-cipta-kerja-7-fraksi- mendukung-jadi-uu. Diakses Pada Tanggal 07 April 2021, Pukul 02.18 WIB.