## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174

## Volume 4, Nomor 2, 2024

## Authors
1 Rya Elita Br Sembiring
2 Edo Maranata Tambunan
3 Herman Fasiona Hutabarat
4 Muhammad Afandi
Affiliation Universitas Murni Teguh
Email 1 ryaelitaspandia@gmail.com
2 edomaranata8@gmail.com
3 hermanhutabarat92@gmail.com
4 muhammadafandi01@gmail.com

## Date Submission
28 Mei 2024
Date Accepted 28 Mei 2024
Date Published 31 Mei 2024
DOI https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.408

## ANALISIS TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DAN QANUN JINAYAT DI ACEH

## Abstrak
Tindakan zina merupakan salah satu problematika yang sampai saat ini belum  terselesaikan  di  Indonesia.  Pembaharuan  hukum  pidana  yang dilakukan  secara  menyeluruh  diharapkan  mampu  menyelesaikan problem perzinaan. Dalam KUHP yang berlaku saat ini dan yang akan berlaku  di  Tahun  2026,  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku zina  terbilang  ringan.  Pelaku  zina  hanya  dapat  dimintai pertanggungjawabannya secara pidana apabila adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan dari perbuatan zina. Selain di KUHP delik zina juga  diatuar  dalam  Qanun  jinayat  Aceh.  Di  Aceh,  pelaku  zina  dapat dimintai  pertanggungjawabannya  secara  pidana  tanpa  harus  adanya laporan  dari  pihak  yang  dirugikan.  Sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  di Aceh juga berbeda karena pidananya berupa hukuman cambuk. Metode peneltian  yang  digunakan  adalah  metode  hukum  normatif  dengan pendekatan comparative law .  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini  merupakan  sanksi  pidana  zina  dalam  peraturan  perundang- undangan yang berlaku di Indonesia masih sangat ringan.
Kata Kunci : KUHP, Qanun, Zina

## Abstract
The  act  of  adultery  is  one  of  the  problems  that  has  yet  to  be  resolved  in Indonesia. The comprehensive reform of criminal law is expected to be able to solve the problem of adultery. In the current Criminal Code and the one that will take effect in 2026, the criminal sanctions imposed on adulterers are fairly light. The perpetrator of adultery can only be held criminally responsible if there is a complaint from a party who feels harmed by the act of adultery. In addition to the Criminal Code, adultery offenses are also regulated in the Aceh Qanun Jinayat. In Aceh, the perpetrator of adultery can be held criminally responsible without the need for a report from the aggrieved party. The criminal sanctions imposed in Aceh are also different because the punishment is  in the form of flogging. The research method used is normative law method with comparative law  approach.    The  data  collection  technique  used  in  this  research  is  the literature study method. The result of this research is that the criminal sanction of adultery in the legislation in force in Indonesia is still very light.
Keywords: KUHP, Qanun, Adultery

## PENDAHULUAN
Pembaharuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  menunjukkan peradaban suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, menjunjung tinggi nasionalisme, dan mengapresiasi  partisipasi  masyarakat  (Supriyadi,  2023).  Pada  dasarnya,  pembaharuan hukum pidana bertujuan untuk mengarahkan ulang dan mereformasi Hukum Pidana agar selaras dengan nilai-nilai utama sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia, yang mana nilai-nilai ini membentuk kebijakan sosial, kriminal, serta penegakan hukum di Indonesia (Ariyanti, 2022). Dilakukannya pembaharuan yang paling mendasar juga karena pada kenyataannya, KUHP memiliki jiwa yang berbeda dengan jiwa bangsa Indonesia (Isnawan, 2019).
Salah  satu  tindak  pidana  dalam  KUHP  yang  dinilai  tidak  sesuai  dengan  budaya bangsa Indonesia adalah perzinaan yang diatur dalam Pasal 284. Tindak pidana perzinaan dalam KUHP hanya berlaku bagi pelaku yang sudah menikah, sementara pelaku yang belum menikah tidak dapat dikenai pidana. Selain itu, tindak pidana perzinaan merupakan delik aduan absolut, artinya tidak dapat dituntut tanpa adanya pengaduan dari suami atau istri yang  dirugikan  (Christa,  2024).  Terlepas  dari  pengaturan  perzinaan  dalam  KUHP  yang dianggap tidak selaras dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, semua ajaran agama juga tidak membenarkan  atau  memperbolehkan  perbuatan  zina.  Terdapat  salah  satu  provinsi  yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan syariat islam, yaitu provinsi Aceh. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh mulai berlaku semenjak di keluarkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
Berlakunya  syariat  islam  di  Aceh  sehingga  melahirkan  qanun-qanun  di  Provinsi. Qanun di Aceh berisi mengenai berbagai aturan-aturan dari sendi kehidupan di Aceh yang sesuai  dengan  Syariat  Islam.  Salah  satu  qanun  Aceh  yang  yang  menarik  perhatian  ialah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dengan diberlakukannya qanun jinayat, sehingga di Aceh ada dualisme hukum.
Aceh  menjalankan  dua  sistem  hukum  pidana;  Qanun  dan  KUHP  (Syahrul  dan Mukhtaruddin,  2022).  Pengaturan  delik  yang  menarik  perhatian  dalam  KUHP,  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (UU  No.  1 Tahun  2023),  dan  Qanun  Jinayat  adalah  delik  perzinaan.  Terdapat  perbedaan  dalam pengaturan delik perzinaan, di mana dalam KUHP, zina tidak dianggap sebagai pelanggaran dan tidak dapat dihukum selama tidak ada yang dirugikan (Firdaus, 2021). Di Aceh, sesuai dengan penegakan syariat Islam, zina dianggap sebagai jarimah yang dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman cambuk sebanyak seratus kali.
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  mencakup  dua  pertanyaan  utama,  yaitu bagaimana pengaturan tindak pidana perzinaan di Indonesia setelah adanya pembaharuan hukum pidana? Kemudian, bagaimana pengaturan tindak pidana perzinaan dalam Qanun Jinayat di Aceh?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian ini melibatkan pengkajian terhadap literatur atau data sekunder belaka (HS dan Nurbani, 2013). Pendekatan yang  digunakan  ialah  perbandingan  hukum  ( comparative  law ). Comparative  law adalah penyelidikan  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  dalam  tentang materi hukum tertentu (Arief, 2011). Saat ini terdapat tiga tren model perbandingan, yaitu: Perbandingan  Epistemologis,    Perbandingan  Metodologis  dan    Perbandingan  Substantif (Sugiyatmo,  2024).  Maka  dalam  penelitian  ini  mengkaji  perbandingan  pengaturan  Zina  di KUHP  warisan  Kolonial,  Undang-Undang  Nomor.  1  Tahun  2003  tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Qanun  Aceh.  Kemudian,  penelitian  ini  juga mengumpulkan data melalui metode studi pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan Setelah Pembaharuan Hukum Pidana
Pada awalnya, KUHP dilihat sebagai induk dan bentuk dari kodifikasi serta unifikasi. Namun,  seiring  waktu,  KUHP  dianggap  tidak  dapat  menangani  sepenuhnya  berbagai masalah dan jenis tindak pidana baru yang muncul sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat  (Pradityo,  2017).  Mulai  tahun  1968,  dilakukan  upaya  pembaharuan  hukum pidana dengan menyusun konsep KUHP dengan tujuan menggantikan KUHP (WvS) yang berlaku saat ini (Adinda et. al, 2024). Upaya pembaharuan hukum pidana secara menyeluruh menuai banyak sorotan publik dan kritik terhadap sejumlah isu krusial. Salah satu isi krusial merupakan  delik  perzinaan  (Hidayat,  2022).  Namun,  dalam  KUHP  peninggalan  Belanda (kolonial)  delik  perzinaan  mambatasi  hanya  untuk  salah  satu  pihak  yang  terikat  dalam perkawinan. Jika kedua pelaku perzinaan tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun maka tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana.

## a. Pengaturan Zina di Dalam KUHP
Sebelum di sahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang hukum pidana pengaturan tindak pidana perzinaan di atur di dalam KUHP tepatnya pada  Pasal  284,    Dalam  Pasat  284  Ayat  (1)  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama sembilan bulan. Dimana point ke-1, bagian a menyebutkan bahwa: seorang pria yang telah menikah  melakukan  zina  padahal  diketahui,  bahwa  Pasal  27  BW  berlaku  baginya;  poin  b menyebutkan bahwa “seorang wanita telah nikah yang melakukan zina”. Pasal 284 ayat (1) pelaku  perzinaan  yang  dapat  diancam  dengan  pidana  penjara  bila  seorang  dari  pelaku perzinaan  tersebut  sudah  terikat  perkawinan  yang  sah  dengan  orang  lain.  Menurut penjelasan  Pasal  di  atas  dalam  KUHP,  hanya  pelaku  perzinaan  yang  sudah  terikat perkawinan yang sah yang dapat dipidana. Namun, kedua pelaku perzinaan yang berstatus tidak terikat perkawinan tidak dapat diancam pidana.
Tindak  pidana  perzinaan  dapat  dipidana  apabila  ada  pengaduan  baik  dari  pihak suami atau istri yang merasa dirugikan dari perbuatan zina yang dilakukan pasangannya. Namun bila tidak ada pengaduan maka tindak pidana perzinaan tidak dapat dipidana. Dalam Pasal 284 terlihat jelas bahwa tidak semua pelaku perzinaan dapat dipidana. Delik perzinaan
dalam KUHP adalah delik aduan jika tidak ada aduan maka tidak dapat dipidana, dan pidana yang  dijatuhkan  bagi  pelaku  tindak  pidana  perzinaan  yang  tertuang  di  dalam  KUHP terbilang ringan sehingga tindak memberi rasa takut bagi pelaku zina.
b. Pengaturan Zina di Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Sejak awal Indonesia merdeka sudah mulai melakukan pembaharuan hukum pidana namun pembahruan tersebut hanya pembaharuan bersifat parsial atau tambal sulam artinya pembaharuan yang tidak mneyeleruh atau tidak semua. Namun, setelah perjalanan panjang upaya pembahruan sejak dirumuskannya pembaruan hukum pidana sejak tahun 1963  pada tahun  2023  disahkan  KUHP  karya  anak  bangsa  (Hidayat,  2022).  Dimana  dalam  upaya pembaharuan hukum pidana tersebut Indonesia berdasarkan pada pancasila sebagai Ideologi negara  Indonesia.  Hal  ini  karena  lima  sila  dalam  pancasila  mengandung  lima  nilai fundamental.  Nilai  fundamental  yang  terkandung  didalam  pancasila  sepatutnya  mampu menjawab problematika yang terjadi salah satunya ialah mengenai delik perzinaan (Ningsih, 2023).
Perzinaan dalam UU No.1 Tahun 2023 di atur dalam BAB XV Tentang Kesusilaan, bagian keempat Perzinaan. Dalam Pasal 411  disebutkan bahwa “Ayat (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena  perzinaan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  pidana  denda paling  banyak kategori II.  Ayat  (2) Terhadap  Tindak  Pidana  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan. Dan Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Berdasarkan penjelasan UU yang dimaksud “bukan suami istri” merupakan:
1. Laki-laki  yang  berada  dalam  ikatan  perkawinan  melakukan  persetubuhan  dengan perempuan yang bukan istrinya;
2. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
3. Laki-laki  yang  tidak  dalam  ikatan  perkawinan  melakukan  persetubuhan  dengan perempuan,  padahal  diketahui  bahwa  perempuan  tersebut  berada  dalam  ikatan perkawinan;
4. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
5. Laki-laki  dan  perempuan  yang  masing-masing  tidak  terikat  dalam  perkawinan melakukan persetubuhan.
Dari  penjelasan  di  atas,  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  bagi  pelaku  zina  masih terbilang ringan hanya satu tahun. Bahwa di dalam KUHP baru juga sanksi yang dijatuhkan tidak jauh berbeda dengan sanksi pada KUHP warisan Belanda. Tidak hanya hukuman nya yang  terbilang  tidak  jauh  berbeda,  dalam  KUHP  baru    juga  pelaku  zina  dapat  dimintai pertanggungjawabannya secara pidana apabila adanya aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan sebagaimana disebutkan di atas.

## Pengaturan Perzinaan Dalam Qanun Jinayat Aceh
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  memiliki  banyak  provinsi.  Sejak Indonesia  dinyatakan  merdeka  tahun  1945  sampai  tahun  2023,  terdapat  38  provinsi  di Indonesia  (Fikriansyah, 2023). Dari 38 Provinsi, lima diantaranya memiliki daerah khusus dan istimewa (Harruma, 2022). Pengaturan mengenai Daerah Khusus dan Daerah Istimewa
sudah  tertuang  aturannya  melalui  Pasal  18B  ayat  (1)  UUD  1945  (Oktaviani,  Nibras,  dan Nailufar,  2023).  Salah  satu  yang  menjadi  daerah  Istimewa  adalah  Aceh  karena  memiliki kewenangan  sesuai  dengan  syariat  islam  untuk  menjalankan  daerahnya.  Pemberlakuan syariat  islam  tersebut  melahirkan  Qanun  di  Aceh.  Qanun  adalah  bagian  dari  sistem perundang-undangan  Indonesia  dengan  kedudukannya  yang  sama  dengan  Peraturan Daerah atau Perda. Salah satu Qanun yang menarik perhatian ialah Qanun nomor 6 Tahun 2014 Tenang Hukum Jinayat (Perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam). Salah satu delik yang  menjadi  perhatian  ialah  pengaturan  mengenai delik  perzinaan dalam  Qanun  Jinayat Aceh. Dalam Qanun Jinayat, tindak pidana perzinaan di ataur di dalam Pasal 33. “1. Setiap orang yang sengaja melakukan Jarimah Zina diancam dengan ”Uqubat Hudud” cambuk 100 (seratus) kali. (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diancam dengan hukuman Uqubat Hudud Cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan Uqubat Ta’azir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau Uqubat Ta’azir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”.
Pengaturan  zina  dalam  Qanun  Aceh  dengan  KUHP  yang  berlaku  di  Indonesia mengalami perbedaan. Di Aceh, pelaku zina yang dapat dipidana tidak hanya untuk pelaku zina yang sudah terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, tetapi juga untuk pelaku zina yang belum terikat perkawinan yang sah juga dapat dimintai pertanggungjawabannya. Tak sampai situ saja yang menarik ialah pelaku zina di Aceh dikenakan pidana badan berupa pidana cambuk. Padahal dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia  tidak mengenal sanksi  pidana  berupa  pidana  badan.  Namun,  karena  Aceh  memiliki  kewenangan menjalankan daerahnya berdasarkan syariat Islam, maka sanksi pidana di dalam Qanun Aceh ada sanksi berupa pidana badan yaitu pidana cambuk.

## KESIMPULAN
Pembaharuan  hukum  pidana  di  Indonesia  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2023,  memperlihatkan  upaya  bangsa  ini  untuk  menyesuaikan  regulasi dengan  nilai-nilai  sosio-politik,  sosio-filosofis,  dan  sosio-kultural  masyarakat.  Salah  satu perubahan signifikan adalah perluasan cakupan tindak pidana perzinaan. Berbeda dengan KUHP  warisan  kolonial  yang  hanya  mempidanakan  perzinaan  yang  melibatkan  individu yang sudah menikah, KUHP baru mencakup semua bentuk persetubuhan di luar pernikahan untuk  yang  sudah  menikah maupun  yang  belum menikah.  Walaupun kedua  KUHP  tetap menjadikan delik perzinaan sebagai delik aduan yang memerlukan laporan dari pihak yang dirugikan untuk dapat diproses secara hukum. Hukuman yang ditetapkan juga relatif ringan, yaitu pidana penjara paling lama satu tahun atau denda.
Sanksi pidana bagi pelaku perzinaan yang diatur di dalam KUHP yang berlaku saat ini, yang akan berlaku di tahun 2026 dan yang ada di Qanun Aceh terbilang ringan. Hal ini menimbulkan  kurangnya  rasa  takut  bagi  pelaku  zina  mengingat  minimnya  sanksi  yang ditumbulkan. Di Aceh, penerapan syariat Islam melalui Qanun Jinayat menciptakan sistem hukum yang berbeda dan lebih ketat dalam mengatur perzinaan. Semua bentuk perzinaan yang  sudah  menikah  maupun  yang  belum  menikah,  dikenakan  sanksi  pidana.  Hukum Jinayat menetapkan hukuman cambuk sebanyak seratus kali sebagai sanksi utama, dengan
kemungkinan  penambahan  hukuman  denda  atau  penjara  jika  pelaku  mengulangi perbuatannya. Berbeda dengan KUHP nasional yang tidak mengenal hukuman fisik, Qanun Jinayat  memberikan  hukuman  badan  sebagai  bagian  dari  penegakan  hukum  syariat. Perbedaan  ini  mencerminkan  adanya  dualisme  hukum  pidana  di  Aceh,  dimana  hukum nasional  dan  hukum  syariat  Islam  berlaku  berdampingan,  menyesuaikan  dengan keistimewaan dan otonomi khusus yang dimiliki provinsi Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA
Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1 (1): 12-25. Arief, B. N. (2011). Perbandingan Hukum Pidana Cetakan ke-Sembilanan. Jakarta: Raja Grafindo. Ariyanti, D. O. (2022). Pedoman Pemidanaan dalam Konteks Pembaharuan Pidana Indonesia di Masa Datang. Jurnal Kajian Hukum, 7 (1): 92-102.
Christha,  R.  (2024,  Januari  15). Bunyi  Pasal  284  KUHP  Tentang  Perzinaan .  Retrieved  from Hukum  Online:  https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-284-kuhp- tentang-perzinaan-lt65a525183776f/
Fikriansyah, I. (2023, April 27). Berapa Jumlah Provinsi di Indonesia? Ini Data Terbaru di 2023 . Retrieved from Detikedu: https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6693208/berapa- jumlah-provinsi-di-indonesia-ini-data-terbaru-di-2023
Firdaus,  M.  (2021). DNA  (Deoxyribonucleic  Acid)  sebagai  Alat  Bukti  Zina  dalam  Qanun  Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Analisis Qanun dan KUHP). Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
Harruma, I. (2022, Februari 16). Daerah-daerah Khusus dan Istimewa di Indonesia . Retrieved from Kompas:  https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/01150071/daerah-daerah- khusus-dan-istimewa-di-indonesia?page=all.
Hidayat, R. (2022, Desember 13). Mengulas Reformulasi Delik Perzinahan dan Kohabitasi dalam
KUHP Baru . Retrieved from Hukum Online:
https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-reformulasi-delik-perzinahan- dan-kohabitasi-dalam-kuhp-baru-lt63985b4e67b90/
Isnawan,  F.  (2019).  Politik  Hukum  Pidana  terkait  Pasal  Perzinahan  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (Studi tentang Tindak Pidana Perzinahan yang Dilakukan oleh Laki-Laki  dan  Perempuan  yang  Belum  Menikah). Mahkamah,  4 (1):  2-23. doi:10.25217/jm.v4i1.458
Supriyadi.  (2023,  Juni  8). Kumham  Goes  to  Campus  2023,  Prof.  Eddy  Sebut  KUHP  Baru  Ialah Paradigma  Hukum  Pidana  Modern .  Retrieved  from  Kementerian  Hukum  dan  HAM Republik Indonesia: https://kaltim.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita- utama/5763-kumham-goes-to-campus-2023-prof-eddy-sebut-kuhp-baru-ialah- paradigma-hukum-pidana-modern
Ningsih, N. D. (2023). Perbandingan Hukum Perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam. Jolsic, 11 (2): 97- 106.
Oktaviani, T., Nibras, & Nailufar, N. (2023, September 23). Perbedaan Daerah Khusus dan Daerah Istimewa . Retrieved from Kompas.com:
https://nasional.kompas.com/read/2023/09/23/00150001/perbedaan-daerah-khusus- dan-daerah-istimewa.
Pradityo, R. (2017). Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat (Towards Criminal Law Reform of Indonesia: An Overview). Legilasi Indonesia , 137-144. Sugiyatmo, A., &  Sumantor,  L.  (2024).  Perbandingan  Hukum  tentang  Pidana  di Indonesia dengan  Republik  Rakyat  China  Tiongkok. Innovative:  Journal  of  Social  Science  Research, 4 (2): 8042-8057.