## POSITIONING OF WOMEN AND POWER RELATION IN THE ENGAGEMENT TRADITION: AN ANTHROPOLOGICAL REVIEW OF GENDER
Zulfa Safitri Kusumaningrum 1*
1 Program  Studi Magister  Antropologi  Sosial,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik Universitas Indonesia, Jalan Margonda Raya, Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok Jawa Barat 16424 *Corresponding author: zulfa.safitri@ui.ac.id
Abstract Engagement  tradition  has  placed  women  in  subordinate position. Seen from preparation of the engagement, the ongoing rituals, to the discussion of marriage planning which is determined by the family and those who hold the highest positions in social structure such as Kiai, traditional leaders and others. Some social studies haven’t discussed the engagement tradition from the perspective of women position, therefore analysis of the process of positioning women and their influences with power relay in the engagement tradition is needed. For this analysis, I use the theory of practice by Sherry B. Ortner. Aim of this paper is to provide an  anthropological  review  about  gender  with  the  discussion  of engagement tradition as a cultural phenomenon. The result shows that women can be aware of situation that make them subordinate and carry out agency related to power as form of resistance to be able to think and take  actions  and  how  they  positioned  themselves  in  the  engagement tradition. Task for Anthropologist is to observe this phenomenon as act of  domination  of  women,  to  explore  cultural  values  and  norms  which cause the subordination of women and to explain cultural phenomenon as a meaningful practice contains pattern of interaction between actors.

## Keyword:
Women positioning, power relation, engagement tradition, agency
Article Info Received:  21 Dec 2022 Accepted: 30 June 2022 Published: 15 Nov 2022

## 1. Pendahuluan
Permasalahan mengenai ketidaksetaraan gender hingga kini belum usai diperdebatkan. Perempuan  masih  menjadi  objek  mayoritas  ketidakadilan  yang  narasinya  tidak  pernah diperhatikan,  seperti  pemosisian  perempuan  dalam  tradisi  pertunangan.  Perempuan  di  sini yang dimaksud secara khusus adalah calon mempelai perempuan yang melangsungkan ritual pertunangan. Tradisi pertunangan sangat populer di masyarakat, memiliki makna lebih dari sekedar selebrasi bahwa seseorang telah menemukan calon pasangan untuk menikah. Lebih dari itu, pertunangan menurut Paul dalam Amoako (2020:73) adalah bukti kesepakatan atau janji yang mengikat dua pihak untuk melangsungkan pernikahan. Pendapat lain mengatakan pertunangan adalah tahapan yang dilalui atau dilaksanakan sebelum melangsungkan upacara pernikahan.  Di  suku  Toraja,  fase  pertunangan  terjadi  setelah  lamaran  keluarga  laki-laki diterima oleh keluarga perempuan. Penerimaan ditandai dengan penyerahan sirih, sekaligus

## ENDOGAMI: JURNAL ILMIAH KAJIAN ANTROPOLOGI
menjadi tanda adanya perjanjian pernikahan yang bersifat perbuatan hukum yang bermakna perbuatan tersebut memiliki konsekuensi hukum (Skukubun, dkk, 2017:169).
Menurut  Jannah  (2021:15),  pertunangan  adalah  permintaan  pihak  keluarga  laki-laki kepada  pihak  keluarga  perempuan  untuk  menjadikan  anak  perempuannya  pasangan  hidup. Berbeda  dengan  Jannah,  Haryono  (2018:264)  melihat  pertunangan  sebagai  bentuk  upaya pendekatan  dan  proses  saling  mengenal  antara  calon  mempelai  perempuan  beserta  pihak keluarga dengan calon mempelai laki-laki beserta keluarga. Pratiwi dkk (2017:2) menjelaskan keunikan lain dari simbol pertunangan yang biasanya menggunakan cincin. Pada masyarakat Kayaan  Mendalam  Putussibau,  pertunangan  dikenal  dengan  istilah  betunang,  menggunakan gelang berbahan dasar benang yang diberi hiasan dua butir manik masing-masing berwarna hitam  dan  putih.  Gelang  tersebut  adalah  tanda  pengikat  dua  orang  resmi  menjadi  sepasang kekasih  dan  harus  dikenakan  sampai  hari  pernikahan.  Dilihat  dari  beberapa  definisi pertunangan,  penulis  memahami  bahwa  tradisi  tersebut  dilakukan  sebelum  melangsungkan pernikahan  dengan  tujuan  mengikat  laki-laki  dan  perempuan  dalam  perjanjian  ketetapan pernikahan, mencegah calon mempelai agar tidak melangsungkan pernikahan dengan pihak lain dan sebagai masa saling mengenal untuk menyelaraskan visi misi dalam kehidupan rumah tangga yang akan dijalani.
Merujuk pada penelitian terdahulu, posisi perempuan dalam tradisi pertunangan kurang dilibatkan. Di Jawa, perempuan yang akan bertunangan harus melalui proses nembung, dan mulai  dari  proses  tersebut  perempuan  sudah  kehilangan  kuasa  atas  dirinya  sendiri  karena keluarga  atau  wali  yang  memberikan  putusan  pada  seorang  laki-laki  untuk  dapat melangsungkan ritual pertunangan atau tidak. Widarti (2007: 39) menjelaskan, sebelum ritual pertunangan  dilaksanakan,  laki-laki  yang  ingin  meminang  datang  ke  rumah  keluarga perempuan  untuk  menanyakan  apakah  anak  perempuannya  sudah  ada  yang  melamar  atau belum. Jika belum, laki-laki tersebut menyampaikan niatnya untuk melamar. Proses ini adalah persiapan  ritual  pertunangan  yang  disebut  nembung  atau nakokake dalam  istilah  Jawa. Tahapan tersebut dapat diwakilkan oleh wali jika ayah calon mempelai perempuan sudah tidak ada.  Syaratnya  yaitu  harus  dari  anggota  keluarga  terdekat  pihak  perempuan  sesuai  dengan garis ayah. Setelah proses nembung selesai dan pihak keluarga laki-laki diterima barulah dapat dilaksanakan  ritual  pertunangan.  Fakta  lain  yang  menggambarkan  posisi  perempuan  dalam tradisi pertunangan adalah perjodohan yang dilakukan oleh orangtua untuk anaknya di Aceh. Tujuan dari perjodohan tersebut antara lain agar anaknya bertunangan dan menikah dengan kerabat  yang  latar  belakangnya  jelas,  membantu  mengurangi  beban  keluarga  dengan memilihkan  pasangan  yang  mapan  secara  ekonomi,  khawatir  anaknya  akan  terjebak  dalam pergaulan bebas, menaikkan martabat keluarga perempuan dengan status sosial yang dimiliki calon suami (Zulbaidah, 2014:3). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perempuan dalam tradisi  pertunangan  tidak  memiliki  andil  untuk  memilih  siapa  yang  menjadi  pasangannya. Perempuan selaku alat untuk menaikkan strata keluarga yang tidak dipandang berdaya atas dirinya sendiri secara kultural belum pernah diteliti secara rinci.
Studi  psikologi  menunjukkan  terjadinya  pertunangan  anak  usia  dini  berdampak  pada penurunan  kondisi  psikis,  fisiologis  dan  sosial.  Penyebabnya  tidak  lain  karena  kondisi emosional  yang  belum  matang.  Anak  perempuan  yang  masih  duduk  di  sekolah  dasar  dan seharusnya menikmati masa remaja dengan pencarian jati diri, membangun relasi pertemanan, mengembangkan  potensi  diri  dan  menggapai  mimpinya  harus  kehilangan  momen  itu.  Anak tersebut dipersiapkan perannya oleh orang tua mereka untuk menjadi seorang istri (Kuswandi, 2018:22).  Mawardi  dan  Imrotul  (2021:60)  mengkaji  pertunangan  dalam  perspektif  orang Madura memperlihatkan perempuan yang telah bertunangan sudah seperti menjadi hak milik
laki-laki  yang  meminangnya.  Dia  harus  melakukan  peran  layaknya  seorang  istri  yang mendampingi  pasangannya  dalam  acara  keluarga  saat  hari  raya  dan  acara  penting  lainnya. Penelitian mengenai pertunangan dari sudut pandang pemosisian perempuan belum dibahas lebih mendalam, apalagi yang berkaitan dengan relasi kuasa.
Penelitian di bidang ilmu sosial mengenai pertunangan lebih banyak mengupas tentang prosedur pertunangan, perspektif pertunangan menurut budaya tertentu, dampak psikologis perjodohan dalam pertunangan dini dan pola relasi pasangan dalam ikatan pertunangan , itu pun masih sedikit jumlahnya. Padahal akan menjadi menarik jika penelitian tersebut dilengkapi dengan penjelasan konseptual dan teoritis dalam kerangka Antropologi Gender untuk melihat bagaimana  pemosisian  perempuan  dalam  tradisi  pertunangan  dan  mengapa  terjadi permosisian perempuan dalam tradisi pertunangan. Tulisan ini bertujuan untuk memperkuat argumen penulis bahwa analisis pemosisian perempuan dalam kaitannya dengan relasi kuasa dalam  pertunangan  dibutuhkan  guna  melengkapi  informasi  kultural  tentang  tradisi pertunangan.

## 2. Metode
Kajian penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data jenis studi pustaka atau library  research ,  disajikan  dalam  bentuk  paparan  kualitatif  yaitu  hasil  penelitian  berupa informasi yang  dituangkan dalam tulisan deskriptif secara detail dan mendalam. Alat utama jenis metode ini adalah buku dan literatur lainnya yang senada dengan topik penelitian (Hadi, 1995). Studi pustaka memiliki definisi lain yang biasa disebut dengan tinjauan pustaka, kajian teoritis dan telaah pustaka, oleh karenanya proses penelitian sangat bertumpu pada literatur atau karya tulis yang tersedia, termasuk juga hasil penelitian (Zed, 2014). Sifat penelitian ini yaitu deskriptif-eksplanatif (mendeskripsikan dan menjelaskan sebab akibat) dan deskriptif- eksploratif (mengeksplorasi dan menjelaskan suatu fenomena). Sumber data terbagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Data primer didasarkan pada berbagai tulisan ahli mengenai konsep dan teori agency , kemudian data sekunder didapatkan melalui jurnal dan tulisan ilmiah lain mengenai ritual pertunangan utamanya di Indonesia.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1.   Perempuan dalam Ritual Pertunangan
Faktor  yang  menjadi  landasan  terjadinya  pertunangan  dini  di  Pragaan  adalah  wujud pertama dari tidak adanya keterlibatan perempuan dalam tradisi pertunangan. Ada mitos yang dipercaya dan digenggam erat secara turun-temurun mengenai pertunangan. Bagi perempuan, praktik  tersebut  bisa  jadi  sangat  merugikan  karena  mereka  kehilangan  masa  muda  untuk mengeksplorasi diri secara utuh. Sayangnya, belum ada penelitian mendalam yang dilakukan pada  calon  mempelai  perempuan  untuk  melihat  bagaimana  mitos  tersebut  mempengaruhi kehidupan  perempuan  dan  bagaimana  respon  perempuan  dalam  menghadapi  tradisi pertunangan dini.
Pragaan merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Sumenep dan masuk wilayah pulau Madura.  Masyarakatnya  yang  berkebudayaan  Madura  terkenal  sangat  kental  dengan kepatuhan  terhadap  agama  Islam.  Bagi  masyarakat  Pragaan,  Islam  adalah  pedoman  untuk kehidupan  yang  seimbang.  Nilai  dalam  agama  Islam  betul-betul  menjadi  detak  jantung  bagi kehidupan mereka. Bukti nyata dapat  dilihat dari cara seorang anak memuliakan dan patuh pada orang tua yang terjadi pada kasus perjodohan dan pertunangan dini. Kuswandi dan Lilik (2018) menyatakan bahwa kasus tersebut dialami oleh anak yang masih duduk di sekolah dasar dengan rentang umur 6-12 tahun. Salah satunya seorang anak perempuan yang bertunangan
sejak kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Masa pertunangannya sudah 8 tahun tetapi tidak kunjung ada kejelasan tentang tanggal pelaksanaan pernikahan. Bagi orang Madura, hal itu wajar karena pertunangan hanya tanda anak perempuan sudah memiliki calon suami. Lalu, apakah itu berarti anak  perempuan  yang  sudah  bertunangan  tidak  boleh  memilih  laki-laki  lain?  Dan  apakah aturan tersebut berlaku juga untuk anak laki-laki?
Dalam penjelasan lanjutan, Kuswandi dan Lilik (2018) juga menyatakan ada kepercayaan leluhur yang dipegang teguh oleh masyarakat Madura yaitu tentang mitos tako’ san gkal yang menyebabkan dampak buruk bagi anak perempuan yang menolak lamaran pertama. Dengan kata lain, dampak tersebut dapat membawa ketidakberuntungan bagi anak perempuan untuk mendapatkan jodoh selanjutnya, bahkan dapat berlangsung sampai tua. Jika ada perempuan yang terlanjur sangkal, solusinya menurut kiai adalah mengubah namanya bertepatan dengan tanggal lahir dan bersedekah pada anak yatim. Sang kiai percaya bahwa tidak ada cara paling ampuh dalam menolak bala bencana kecuali dengan sedekah. Kekhawatiran terhadap anaknya yang akan menjadi perawan tua mendominasi pola pikir keluarga untuk menjodohkan anak perempuan mereka ketika belum cukup umur. Namun di sisi lain, masyarakat Pragaan memiliki keyakinan bahwa seorang anak perempuan sudah pantas bertunangan ketika menginjak akil baligh atau saat pertama datang bulan. Lebih lanjut mengenai mitos tako’ sangkal , di daerah lain juga disinggung hal serupa hanya berbeda istilah saja. Dilansir dari film Yuni tahun 2021 karya Kamila  Andini  yang berlatar  di  daerah Serang Banten, menolak lamaran  pertama kali dianggap  menolak  rezeki  serta  dikhawatirkan  tidak  mendapatkan  jodoh  yang  lebih  baik. Masyarakat percaya bahwa perempuan yang langsung dilamar adalah ia yang diberi anugerah karena dipertemukan dengan laki-laki yang kepribadiannya baik. Pribadi baik itu tercermin pada tindakan langsung melamar atau khitbah ke orang tua pihak perempuan tanpa melalui proses  pacaran 1 .  Penolakan  yang  kedua  kalinya  adalah  ancaman ,  karena  dianggap  “pamali” . Perempuan  tersebut  dapat  mengalami  kesulitan  dalam  mendapatkan  jodoh  selanjutnya. Sejumlah peneliti juga telah mengkaji film Yuni, Hidayah, dkk (2022: 153) mengatakan bahwa posisi perempuan menjadi tersudukan akibat menolak lamaran. Ia  dinilai melepaskan rezeki dan dapat menimbulkan penyesalan di kemudian hari karena telah melepaskan laki-laki yang mampu menafkahinya secara finansial. Selanjutnya, Giswandhani (2022: 6) melihat fenomena tabu  menolak  lamaran  sebagai  bentuk  sistem  patriarki  yang  mengontrol  perempuan. Perempuan dikurung dalam ketakutan dari mitos seperti sulit mendapatkan jodoh, menolak rezeki  dan  mendapatkan  laki-laki  yang  tidak  lebih  baik  dari  sebelumnya.  Hampir  senada dengan  Giswandhani,  Yuliana  (2022:  3)  mengulas  penolakan  lamaran  bukan  dari  sistem patriarki  melainkan  budaya  patriarki,  ketika  masyarakat  ikut  serta  dalam  melanggengkan ketidaksetaraan  terhadap  perempuan.  Budaya  patriarki  dinormalisasi  masyarakat  melalui sanksi  sosial  yang  berakibat  melemahkan  otoritas  perempuan  dalam  menentukan  jalan hidupnya sendiri.
Kasus  pertunangan  dini  di  usia  remaja  juga  dapat  mempengaruhi  relasi  dengan pasangannya. Ketidaksiapan psikis dan fisik membuat kualitas hubungan pertunangan menjadi tidak  sehat.  Masa  remaja  adalah  peralihan  dari  masa  anak-anak  yang  ditandai  dengan perubahan fisik dan psikis. Biasanya pada masa ini anak-anak cenderung ingin mengetahui dan mencoba  hal-hal  baru  terutama  yang  berhubungan  dengan  lawan  jenis  seperti  perilaku
1 Pacaran disebut proses saling mengenal dengan cara berteman akrab dan membangun komunikasi intens, selain itu dua orang yang terlibat dalam hubungan ini memiliki perasaan saling suka sehingga timbul ikatan secara emosi (Setiawan dan Siti, 2008: 60). Sementara itu, menurut Bogle dalam Indrawati (2008: 73) menyampaikan bahwa pacaran adalah relasi eksklusif antara dua orang sebelum terikat pernikahan. Hubungan eksklusif berarti tidak memiliki relasi dengan seseorang selain pasangannya.
hubungan intim dan tidak intim. Remaja yang berada dalam ikatan pertunangan memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan hal tersebut. Pada penelitian (Anesia C.P. dan Hari, 2013) yang dilakukan  di  Kecamatan  Kendit  Kabupaten  Situbondo  menunjukkan  bahwa  faktor  yang mempengaruhi perilaku seksual pranikah adalah pengetahuan orang tua yang minim tentang seksualitas  dan  kontrol  terhadap  anaknya.  Budaya  yang  terbentuk  di  lingkungan  tersebut memberikan kebebasan pada laki-laki dan perempuan yang berada dalam ikatan pertunangan untuk  melakukan  interaksi  tidak  intim  seperti  berpegangan  tangan,  berpelukan,  berciuman tanpa mempertimbangkan interaksi fisik yang mengarah ke perilaku seksual kategori intim. Menurut orang tua, interaksi tersebut adalah hal yang wajar karena sudah resmi bertunangan dan akan menikah. Zona nyaman inilah yang dapat menyebabkan perempuan secara sukarela menyerahkan  dirinya  pada  pasangan.  Jelas  saja  yang  paling  dirugikan  adalah  perempuan, mengingat sistem reproduksinya yang belum matang dan risiko terinfeksi penyakit menular dari pasangan. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan bagi penulis tentang bagaimana pandangan budaya terhadap peran perempuan yang telah bertunangan.
Pada penelitian ini terdapat penemuan yang serupa dengan penelitian Kuswandi dan Lilik (2018) yaitu berkembangnya kepercayaan “pamali menolak lamaran” laki -laki yang melamar anak  perempuan  karena  penolakan  tersebut  dapat  menyebabkan  anak  perempuan  susah mendapatkan pasangan lagi. Sebaliknya, diterimanya lamaran menjadi kebanggaan bagi orang tua karena anak perempuannya sudah laku.
Studi lapangan yang dilakukan oleh Mardhatillah (2014) memperkuat temuan penelitian sebelumnya mengenai terjadinya pertunangan dini di Madura. Konteks penelitian ditekankan pada identitas perempuan sebagai simbol prestise dan pelaku tradisi perjodohan. Perempuan Madura  diharuskan  untuk  menjalani  skenario  perjodohan  yang  telah  dipercaya  turun-turun oleh keluarga. Adakalanya kiai sebagai tokoh agama yang berada dalam struktur sosial tertinggi di Madura ikut terlibat dalam prosesi tradisi tersebut. Kiai dipercaya dalam memberikan saran dan  juga  membantu  menjembatani  komunikasi  antar  dua  pihak  keluarga  yang  melakukan perjodohan.  Lantaran  status  sebagai  kiai  sangat  dijunjung  tinggi,  maka  dapat  dipastikan perjodohan berhasil. Keluarga perempuan akan merasa sungkan pada kiai jika maksud baik permintaan perjodohan tidak diterima.
Kedudukan  perempuan  sebagai  simbol  prestise  dinilai  berharga  jika  dia  bersedia menerima lamaran laki-laki yang meminangnya, sedangkan perempuan yang masih melajang dan  belum  bertunangan  dipandang  sebagai  noda  bagi  keluarganya.  Mengutip  kembali penjelasan Kuswandi dan Lilik (2018) mengenai mitos tako’ sangkal , lamaran pertama seorang laki-laki hukumnya pamali jika ditolak. Dengan demikian perempuan tidak sepenuhnya bebas menentukan  pilihannya  sendiri  dengan  siapa  dan  kapan  akan  menikah.  Tugas  perempuan hanya  menunggu  dan  menerima  laki-laki  yang  telah  disiapkan  oleh  orang  tuanya  sekalipun tidak saling mengenal.
Konsep prestise yang disematkan pada diri perempuan hampir sama dengan menganggap perempuan sebagai piala. Semakin bagus pialanya maka semakin tinggi pula derajat orang yang mendapatkannya.  Laki-laki  yang  sudah  bertunangan  maupun  menikah  meletakkan  harga dirinya  pada  diri  seorang  perempuan  yang  dianggap  mampu  menjalankan  perannya  dalam ranah  domestik  dengan  baik.  Bagi  laki-laki,  siapapun  yang  mengganggu  atau  mendekati pasangannya adalah suatu ancaman bagi harga dirinya. Hal itulah yang kerap melatarbelakangi terjadinya  kekerasan  di  Madura  atau  carok 2 .    Namun,  laki-laki  Madura  menganggap  praktik
2 Pada masa awal kolonial, orang-orang etnis Madura sudah dikenal sebagai sosok yang kasar dan kejam. Karakternya digambarkan melalui carok, serangan yang dimotivasi oleh perselisihan atas perebutan perempuan atau properti (Anderson, 2004: 207).
budaya yang demikian justru mengistimewakan perempuan dengan cara menjaganya sebaik mungkin. Tradisi sejenis lainnya yang menganut konsep pratriarkal tentang kehormatan dikaji oleh Kiefer (1972: 83), menurutnya di suku Tausug Filipina, penyerangan terhadap orang lain akibat  mempertahankan  harga  diri  dikenal  dengan  istilah Maisug .  Laki-laki  yang  mampu berkelahi dianggap memiliki jiwa kejantanan dan keberanian, sebaliknya jika ia tidak melawan ketika  direndahkan  oleh  orang  lain  maka  akan  me ndapatkan  “malu”. Dalam  konteks  ini, perkelahian adalah satu-satunya cara agar terhindar dari malu dan mendapatkan kembali citra diri  sebagai  pemberani.  Fenomena  lain  tentang  upaya  mempertahankan  kehormatan  juga terdapat  di  Bugis,  Sulawesi  Selatan.  Salah  seorang  Antropolog  yaitu  Idrus  (2003:  65) menjelaskan  bahwa  rasa  malu  ( siri ’ )  adalah  bentuk  dari  kehormatan,  apabila  individu mempermalukan individu atau kelompok lainnya maka dapat terjadi perpecahan. Masyarakat setempat  meyakini  bahwa  seseorang  harus  memulihkan siri’ dengan  cara pasampo  siri ’ jika memungkinkan,  tetapi  jika  tidak,  bisa  terjadi  penganiayaan  dan  pembunuhan. Pasampo siri’ sendiri bermakna  menutup malu, misalnya ada seorang laki-laki yang mengalami kegagalan pertunangan,  demi  memulihkan siri’ ia  harus  segera  mencari  perempuan  pengganti  untuk dinikahi.
Menjadi simbol prestise menuntut perempuan untuk tampil sempurna bagi pasangannya. Sebagai contoh, perempuan harus tampil secantik dan semenarik mungkin di hadapan calon suami dan keluarganya pada acara-acara tertentu. Misalkan mendampingi di hari raya, acara keluarga,  acara  dengan  tetangga,  teman  dan  lainnya.  Tidak  jarang  pula  calon  suami memfasilitasi calon istrinya berbelanja pakaian, riasan wajah, aksesoris dan perhiasan emas untuk mendukung penampilan, sebab keluarga pasangan akan merasa malu jika tunangannya berpenampilan  sangat  sederhana.  Penampilan  seorang  perempuan  menjadi  cerminan kesejahteraan  ekonomi  pasangannya,  sehingga  seorang  laki-laki  rela  memberikan keistimewaan materi pada pasangan tidak lain hanya untuk mendapatkan strata sosial yang tinggi.
Penulis melihat posisi perempuan sebagai simbol prestise dalam praktik perjodohan di Madura  tidak  diberikan  pilihan  untuk  menentukan  siapa  yang  akan  menjadi  pasangannya. Orang  tua  menganggap  anak  perempuan  berharga  dan  memiliki  nilai  dalam  dirinya  karena kepatuhan  terhadap  perjodohan  dan  mendapatkan  laki-laki  dengan  strata  sosial  tinggi. Bahasan ini dapat bertambah menarik jika ditelaah lebih jauh mengenai bagaimana perempuan memaknai  dan  mempersepsikan  dirinya  yang  dijadikan  sebagai  simbol  prestise  oleh lingkungan budaya. Peristiwa penyematan simbol prestise pada perempuan juga terjadi dalam konteks lain yaitu jilbab. Lila Abu Lughod (2013) membahas hal ini dalam bukunya, Do Muslim Women  Need  Saving? mengenai  pemikiran  kaum  feminis  yang  memandang  jilbab  sebagai bentuk opresi terhadap perempuan muslim. Mereka secara tidak sadar telah dikendalikan oleh aturan  bahwa  jilbab  adalah  bentuk  “tudung  kehormatan” ,  padahal  belum  tentu  setiap perempuan dengan sukarela mengenakannya. Tindakan kekerasan bahkan pembunuhan kerap terjadi terhadap perempuan oleh keluarga laki-laki karena dianggap melanggar kode etik (tidak memakai  jilbab)  yang  demikian  itu  tidak  menghormati  keluarga.  Abu-Lughod  (2013:115) menekankan  bahwa  kekerasan  terhadap  perempuan  adalah  bentuk  dari  kebiasaan menyimpang yang dilanggengkan oleh masyarakat muslim dalam rangka menjaga kehormatan. Jadi dapat dikatakan, bukan agama yang menjadi penyebab kekerasan tetapi masyarakat yang begitu menjunjung tinggi kehormatan.
Tiga penelitian di atas telah memberikan sedikit gambaran tentang tradisi perjodohan dan pertunangan dini di Madura, utamanya mengenai perempuan sebagai simbol prestise. Di sudut kota lain, perempuan dalam ikatan pertunangan menjadi tanggung jawab untuk dinafkahi
secara ekonomi oleh laki-laki yang meminangnya. Penelitian tersebut dilakukan oleh Salma, dkk (2018) di Nagari Manggilang, Sumatera Barat. Studinya menggunakan metode wawancara dengan pasangan yang bertunangan dan yang pernah bertunangan. Data kemudian dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi, display dan verifikasi.
Pemberian  nafkah  atau  sejumlah  uang  pada  perempuan  yang  menjadi  tunangannya disebut sebagai maagiah piti balanjo . Tradisi itu sudah berlangsung secara turun temurun, oleh karenanya  tulisan  Salma  dkk  (2018)  bertujuan  mengungkapkan  keunikan  tradisi  tersebut. Sejarah pemberian piti balanjo tidak diketahui secara pasti, namun mereka meyakini tradisi itu sudah ada sejak zaman nenek moyang dan menjadi salah satu prosedur dari rangkaian ritual pertunangan.  Jumlah  uang  yang  diberikan  setiap  minggunya  beragam,  berkisar  Rp  50.000 sampai  Rp  500.000  bahkan  bisa  lebih.  Meskipun  belum  resmi  menikah  secara  agama, pemberian piti balanjo menjadi tanda seorang perempuan tidak berhak dilamar oleh laki-laki lain.  Menurut  pemahaman  penulis, piti  balanjo adalah  tanda  perempuan  yang  telah bertunangan menjadi hak milik laki-laki yang meminangnya.
Saking  melekatnya  tradisi maagih  piti  balanjo di  Nagari  Manggilang,  ada  sanksi  sosial yang  harus  diterima  jika  tidak  melakukan  tradisi  tersebut.  Masyarakat  setempat  memiliki kebiasaan menanyakan piti balanjo yang diterima perempuan. Bila ada yang melanggar atau tidak sesuai jumlah uang yang diberikan, pernikahannya akan menjadi buah bibir orang-orang di sekitarnya. Namun jika pemberian piti balanjo sudah sesuai tetapi pertunangan dibatalkan, pihak mempelai yang membatalkan harus menerima sanksi. Pembatalan yang dilakukan oleh perempuan  mendapat  sanksi  mengganti piti  balanjo yang  sudah  diberikan  dua  kali  lipat, sedangkan pembatalan oleh pihak laki-laki wajib merelakan piti balanjo yang sudah diberikan. Pemberian  sanksi  ganti  rugi  tersebut  tidak  mempertimbangkan  alasan  pembatalan pertunangan, sehingga dapat memberatkan salah satu pihak khususnya perempuan.
Maagih piti balanjo ada tatacaranya sendiri, calon mempelai laki-laki tidak diperbolehkan menemui calon mempelai perempuan secara sembunyi-sembunyi atau hanya bertemu berdua saja. Pihak laki-laki harus datang ke rumah pihak perempuan didampingi oleh ayah, ibu atau kerabat dekat lainnya untuk memberikan piti balanjo . Masyarakat Nagari Manggilang percaya bahwa  sebagai  seorang  yang  beragama  Islam  atau  Muslim  di  Minangkabau,  laki-laki  dan perempuan yang belum menikah dilarang berdua-duaan tanpa ada orang lain yang menyertai mereka.  Hal  tersebut  bertolak  belakang  dengan  penelitian  tentang  tradisi  pertunangan  di Madura  yang  menormalisasikan  laki-laki  dan  perempuan  yang  sudah  bertunangan  sering bertemu dan pergi berdua.

## 3.2.   Pemosisian Perempuan dalam Tradisi Pertunangan
Bagian ini menganalisis bagaimana proses atau cara budaya menempatkan, memosisikan dan memaknai perempuan dalam tradisi pertunangan. Pertama pada penelitian Kuswandi dan Lilik (2018) di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep tentang kematangan emosional siswa bertunangan. Pertunangan sudah sangat umum terjadi di masyarakat daerah tersebut di usia sekolah dasar. Perempuan diposisikan sebagai objek anak milik orang tua yang berkewajiban sedari lahir untuk mematuhi segala perintah terutama dalam hal perjodohan. Aturan tersebut menjerat  perempuan  yang  seharusnya  bisa  dengan  leluasa  menikmati  masa-masa  belia, sehingga mereka kehilangan kemampuan untuk menyuarakan pendapatnya sendiri.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Kuswandi dan Lilik (2018) juga menunjukkan alasan di balik terjadinya pertunangan dini di Madura selain perintah taat pada orang tua yaitu tentang mitos tako sangkal. Perempuan hukumnya wajib menerima perjodohan dan lamaran pertama jika tidak ingin tertimpa kemalangan menjadi perawan tua seumur hidup. Mitos ini membuat
keluarga  perempuan  diliputi  oleh  kekhawatiran  sehingga  secara  tidak  langsung  anak perempuan  diposisikan  sebagai  alat  penjaga  kehormatan  keluarga. Fear  of  stigma atau ketakutan keluarga mendapatkan stigma dari lingkungan sekitar menjadi bukti bahwa anak perempuan  sebagai  lakon  utama  dalam  tradisi  pertunangan  tidak  pernah  didengarkan. Orangtua  mempercayai  bahwa  pilihan  mereka  adalah  yang  terbaik,  apalagi  mengingat  anak perempuan masih berusia dini.
Penelitian selanjutnya yang dilakukan Anesia C.P. dan Hari (2013) di Kecamatan Kendit, Kabupaten  Situbondo,  menggambarkan  perempuan  dalam  tradisi  pertunangan  diposisikan sebagai  “bakal  istri”  yang  diharuskan  berlatih  untuk  melayani  calon  suaminya  dan mendampingi  dalam  acara-acara  keluarga.  Jenis  relasi  tersebut  dapat  menjerumuskan perempuan ke dalam perilaku seksual pranikah karena tidak adanya kontrol dan batasan dari orang tua mulai dari interaksi tidak intim, seperti berpegangan tangan, berpelukan, dan lainnya.
Studi lapangan yang dilakukan oleh Mardhatillah (2014) secara gamblang menunjukkan perempuan  diposisikan  sebagai  simbol  prestise  di  lingkungan  Madura.  Penyematan  simbol prestise berbanding lurus dengan kewajiban perempuan untuk patuh pada tradisi perjodohan dan pertunangan yang telah diatur oleh orang tua dan kiai sebagai tokoh agama. Keberhasilan pertunangan  membuat  perempuan  bernilai  di  mata  keluarganya,  sedangkan  kegagalan menjadikan perempuan dipandang sebagai noda keluarga. Bagi calon suaminya,  perempuan yang diposisikan sebagai simbol prestise harus menjaga diri agar tidak didekati laki-laki lain, karena dia telah diberikan tanda ikatan (cincin) oleh calon suaminya. Selanjutnya, perempuan harus  berpenampilan  menarik  di  acara-acara  penting  keluarga  calon  suami  agar  tidak mempermalukan karena kesejahteraan laki-laki dapat  dilihat dari penampilan pasangannya. Terakhir, perempuan lebih bernilai jika mampu mengelola urusan domestik atau rumah tangga dengan baik. Dapat dilihat dari uraian tersebut bahwa perempuan diposisikan sebagai alat oleh laki-laki dan keluarga untuk mengangkat strata sosial.
Penelitian  berikutnya,  oleh  Salma,  dkk  (2018)  melihat  pemberian piti  balanjo sebagai simbol tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi. Tetapi jika dipahami dari  segi  pemosisian  perempuan  dalam  tradisi  pertunangan, maagih  piti  balanjo dijadikan sebagai tanda kepemilikan atas diri perempuan. Pemosisian ini membuat perempuan tidak bisa memilih pasangan lain lagi karena posisinya sudah diberi piti balanjo atau uang muka sebagai tanda jadi pernikahan. Jika dilakukan pembatalan pertunangan oleh pihak perempuan maka piti balanjo harus diganti dua kali lipat, sedangkan jika dibatalkan oleh pihak laki-laki maka piti balanjo yang telah diberikan harus direlakan. Piti balanjo dapat disebut juga sebagai hadiah tidak  gratis  karena  mengandung  makna  sakralitas  perjanjian  pertunangan,  artinya  calon mempelai perempuan harus memberikan dirinya sebagai ganti. Mauss (2002) dalam bukunya The  Gift menjelaskan  bahwa  setiap  hadiah  merupakan  sebuah  sistem  timbal  balik  yang melibatkan harga diri pemberi dan penerima. Oleh karenanya ada aturan yang mengharuskan pengembalian  hadiah.  Pada piti  balanjo hadiah  memiliki  fungsi  untuk  memperkuat  ikatan pertunangan dan solidaritas antara pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki.

## 3.3.  Perempuan dan Relasi Kuasa
Pemosisian perempuan dalam tradisi pertunangan dapat terjadi karena adanya pengaruh dari status dan peran tertinggi dalam struktur sosial maupun keluarga. Umumnya pengaruh tersebut dikenal dengan istilah relasi kuasa. Foucault (2001) menyebutkan dalam relasi kuasa terdapat  dominasi  dan  ketidaksetaraan  yang  dipraktikan  oleh  manusia  yang  satu  terhadap manusia lain. Pada implementasinya, relasi kuasa tidak sesederhana melihat hubungan antar pasangan, individual atau kolektif namun lebih ke cara seseorang mempengaruhi orang lain
tanpa mempertimbangkan consent, yaitu persetujuan secara sadar. Penelitian Kuswandi & Lilik (2018)  mengenai  perjodohan  dan  pertunangan  dini  di  Madura  memosisikan  perempuan sebagai objek “anak perempuan” yang melekatkan kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap orang tua termasuk dalam urusan jodoh. Selain itu, temuannya juga membahas mengenai mitos tako sangkal menempatkan perempuan juga sebagai objek penjaga nama baik keluarga. Posisi perempuan  yang  subordinat  dikarenakan  ada  kuasa  orang  tua  atas  dirinya.  Keyakinan  dan kepatuhan dalam agama serta  mitos tako sangkal dijadikan alat kontrol orang tua terhadap anaknya. Anak perempuan pun menjadi tidak memiliki daya atas dirinya sendiri karena takut dianggap tidak patuh dan harus menanggung kemalangan karena mitos tako sangkal.
Mitos atau cerita suci memilki karakteristik kekuatan yang sacred atau sakral. Di setiap lapisan masyarakat baik tradisional maupun modern meyakini bahwa kekuatan sakral tersebut menjadi  elemen  penting  dalam  aktivitas  sosial-budaya  khususnya  ritual  keagamaan,  oleh karena  itu  tidak  boleh  disepelekan  bahkan  dihilangkan  (Mauss,  1972).  Mitos  juga  dilihat sebagai bagian dari kehidupan manusia untuk lebih memahami eksistensi diri dan mengenal lingkungan  sekitarnya.  Pendapat  tersebut  diperkuat  oleh  pernyataan  Madjid  (2000)  bahwa mitos  adalah  suatu  pengetahuan  yang  disederhanakan  dalam  penyampaiannya  agar  dapat dipahami  dan  diinterpretasikan  dengan  mudah  oleh  masyarakat.  Melalui  pengetahuan  itu manusia  dapat  memahami  posisi  dirinya  dalam  tatanan  sosial,  kemudian  dengan  bekal pengetahuan tersebut mereka dapat menjalani hidup dalam aturan yang dinilai benar. Mitos tako sangkal yang berkembang di Madura menjadi alat kontrol dalam relasi orang tua dan anak dengan maksud memberikan pemahaman pada anaknya bahwa ada konsekuensi yang harus ditanggung  oleh  anak  perempuan  jika  mempermalukan  orang  tua  dan  menyakiti  orang  lain karena menolak perjodohan dan pertunangan dini.
Perempuan yang bertunangan dini cenderung melakukan perilaku seksual dengan calon suaminya  karena  diposisikan  sebagai  “bakal  istri” .  Hal  tersebut  dimulai  dari  kebiasaan mengharuskan calon mempelai perempuan mendampingi calon suaminya di setiap acara-acara keluarga maupun acara lain di ranah publik. Pada acara-acara tersebut tidak dapat dipungkiri terjadi interaksi tidak intim seperti berpegangan tangan, berpelukan dan lainnya. Interaksi itu menjadi sebuah tanda bahwa perempuan tersebut sudah menjadi hak milik laki-laki yang akan menikahinya. Relasi demikian menjadikan posisi perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Orang  tua  yang  tidak  memiliki  pengetahuan  mumpuni  tentang  seksualitas  dan  kesehatan reproduksi  menormalisasikan  interaksi  tidak  intim  dalam  hubungan  pertunangan  anaknya. Menurut mereka, interaksi tersebut normal sebagai pasangan, malahan akan dianggap ada yang salah pada hubungan pertunangan anaknya jika tidak menunjukkan tanda kemesraan. Selain calon  suami  yang  memiliki  kuasa  atas  diri  perempuan,  orang  tua  pun  ikut  andil  dalam penguasaan atas diri perempuan terlihat dari penanaman nilai bahwa perempuan harus belajar melayani calon suaminya pada acara-acara penting (Anesia C.P. dan Hari, 2013).
Seksualitas  dalam  ilmu  sosial  memiliki  arti  bukan  sekedar  perilaku  seks,  namun  juga persoalan  relasi  kuasa  dan  gender.  Gender  adalah  konstruksi  budaya  yang  menempatkan perempuan dan laki-laki dalam tatanan sifat alamiah dan peran yang berbeda yaitu feminin dan maskulin. Di dalam gender yang tidak ada kesetaraan, maka disitulah ada relasi kuasa. Wacana seksualitas dalam penelitian dapat dipahami melalui konsep relasi kuasa yang dikemukakan oleh Foucault (1997) bahwa ada kaitan antara seksualitas dan pengetahuan, pada relasinya dua hal itu saling mempengaruhi secara dinamis. Menurutnya pula tidak ada pola relasi kuasa yang tidak  melahirkan  pengetahuan,  sebaliknya  di  dalam  pengetahuan  terdapat  relasi  kuasa.  Jika dipahami  kembali  secara  lebih  detail  terdapat  aspek  penting  yang  mendasari  perilaku seksualitas  dalam  pertunangan  remaja  di  Madura  yaitu  pertama  adanya  pengetahuan  yang
terbentuk  mengenai  perilaku  seksualitas  pada  remaja  yang  baru  memasuki  masa  pubertas. Masa  pubertas  adalah  masa  peralihan  dari  masa  anak-anak  ke  masa  remaja  yang  ditandai dengan  perubahan  psikis,  salah  satunya  ketertarikan  dengan  lawan  jenis.  Hyde  (2006) menyatakan, masa pubertas mempengaruhi perilaku seksual seseorang. Hal ini dikarenakan perubahan  hormon  dalam  tubuh.  Remaja,  terutama  perempuan  dalam  tradisi  pertunangan yang terlibat perilaku seksual memahami bahwa interaksi tidak intim dianggap normal oleh lingkungan  sekitar,  sehingga  cenderung  permisif  untuk  melakukan  interaksi  yang  sifatnya intim.  Kedua,  ada  faktor  kekuasaan  yang  mendominasi  yaitu  relasi  antara  calon  mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki terlebih keharusan untuk selalu mendampingi dan melayani.  Ketiga  yaitu  perempuan  dipaksa  untuk  mempercayai  dirinya  sebagai  subyek seksualitas, yang menyerahkan dirinya karena terjerat zona nyaman rencana pernikahan.
Penelitian selanjutnya yang menunjukkan posisi perempuan tidak memiliki otoritas atas dirinya dilakukan oleh Mardhatillah (2014). Tradisi perjodohan dan pertunangan ditentukan oleh orang tua dan kiai, itu artinya mereka memiliki kuasa lebih tinggi dari perempuan yang terlihat  dari  bagaimana  tradisi  dilakukan  dengan  dalih  “memilihkan  jodoh  yang  terbaik”. Padahal jika dipahami, ada relasi kuasa yang mempengaruhi antara orang tua perempuan dan kiai. Posisi kiai dalam struktur sosial yang paling tertinggi dan dihormati membuat orang tua merasa sungkan bila menolak perjodohan. Perasaan sungkan inilah yang mengontrol orang tua untuk  akhirnya  menerima  perjodohan.  Setelahnya,  perempuan  juga  tidak  dapat  memaknai dirinya sendiri karena telah disematkan simbol prestise oleh pasangan dan orang tua. Pengaruh dari  dominasi  tersebut  membentuk  pengetahuan  dalam  pikiran  perempuan  untuk  selalu menjadi yang sempurna agar dianggap memliki prestise atau nilai yang tinggi bagi pasangan dan harus rela menerima perjodohan dengan laki-laki yang dianggap mampu secara ekonomi supaya dapat menaikkan strata sosial orang tua.
Penelitian  oleh  Salma,  dkk  (2018)  menunjukkan  adanya  relasi  kuasa  antara  calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Laki-laki mendapatkan keistimewaan dari masyarakat Nagari Manggilang karena memberikan piti balanjo yang sesuai atau bahkan lebih besar jumlahnya dari ketentuan sebagai tanda tanggung jawab terhadap calon istrinya. Maagih piti balanjo ini secara tidak langsung menjadi alat kontrol pada perempuan yang diposisikan sebagai hak milik laki- laki yang meminangnya. Tanda “hak milik” tersebut menunjukkan dan mempertegas kekuasaan atas diri perempuan sehingga dia tidak bisa didekati atau memilih laki-laki lain. Selain itu, sanksi sosial dan keharusan mengembalikan piti balanjo dua kali lipat menjadi pertimbangan tersendiri membatalkan pertunangan.

## 3.4. Tinjauan Antropologi Gender
Ortner  (2005)  memberikan  perhatian  lebih  pada  teori  praktik  budaya  dalam  hal subjektivitas  agen  atau  aktor  penelitian.  Subjektivitas  sendiri  diterjemahkan  sebagai kompleksitas “perasaan” dalam merespon peristiwa yang dialami. Eksistensi subjektivitas juga merujuk pada kesadaran aktor yang secara spesifik meliputi pandangan, perasaan, persepsi, tujuan, keinginan, kekhawatiran yang berkelindan dengan konstruksi sosial budaya serta relasi kuasa yang membentuk kesadaran itu sendiri. Subjektivitas disebut Ortner sebagai landasan dari  agensi.  Ortner  (2006)  di  dalam  bukunya  A nthropology  and  Social  Theory menegaskan bahwa agensi merupakan kesadaran dalam bentuk emosi dan pemikiran yang diarahkan pada satu tujuan yaitu mengubah nilai dan norma budaya. Contoh subjektivitas yang berhasil saya telusuri  adalah  sebagai  berikut,  pertama  struktur  perasaan  yang  diekspresikan  oleh perempuan Badui melalui narasi dan puisi (Abu-Lughod, 1986). Kedua yaitu karya etnografi Mankekar  (1999)  yang  dikombinasikan  dengan  penelitian  lapangan,  wawancara  dengan
penonton dan produser, analisis tekstual dan institusional pada televisi yang dikelola negara. Pengambilan  data  berdasarkan  permasalahan  kasta,  kelas,  kepercayaan,  gender  dan nasionalisme  mengenai  perempuan  India  yang  bereaksi  pada  epos  televisi.  Ketiga,  tulisan Patrojani  dan  Suraya  (2018)  mengenai  bagaimana  kekerabatan  dalam  sistem  adat memengaruhi agensi sekelompok petani terkait proyek pembangunan irigasi di Sumatra Barat.
Agensi  sejatinya  dibentuk  oleh  intensionalitas,  konstruksi  budaya  dan  dominasi. Intensionalitas mengacu pada kondisi internal individu berupa keadaan emosional dan kognitif yang dimaksudkan pada suatu tujuan. Wujudnya berupa kreativitas membuat rencana, skema, atau pola secara sadar untuk mencapai impian, cita-cita, keinginan dan tujuan. Sewell (1992) menambahkan bahwa agensi bukanlah praktik rutin namun suatu kemampuan menyadari dan membentuk  tujuan.  Selanjutnya,  konstruksi  budaya  berhubungan  dengan  kebiasaan, pandangan,  pola  pemikiran  dan  keadaan  sosial  yang  dibentuk  oleh  masyarakat.  Terakhir, mengenai  sistem  kekuasaan  yang  melingkupi  agen  dalam  ruang  budaya.  Konsep  agensi menurut  Ahearn  (2001:144)  memiliki  makna  bahwa  seseorang  memiliki  kekuatan  untuk bertindak namun terhalang oleh kekuasaan. Sehingga agency sifatnya tidak memiliki kebebasan utuh  ( free  will )  karena  terbatas  oleh  keadaan  budaya  sekitar.  Tindakan  agensi  tidak  selalu bertolak  belakang  dengan  persoalan  yang  terjadi,  artinya  tidak  selalu  berhubungan  dengan perlawanan. Abu Lughod (1990) menyampaikan kemungkinan kegagalan agensi dalam temuan studinya tentang the romance of resistance: tracing transormations of power through Bedouin Women ,  bahwa  perlawanan  belum  tentu  bisa  membuat  seseorang  melepaskan  diri  dalam jeratan  relasi  kuasa.  Pandangan  teori  praktik  yang  diangkat  oleh  Sherry  B.  Ortner  memuat tindakan  agensi  yang  tidak  harus  diukur  dari  seberapa  berhasilnya  seseorang  mengubah budaya  yang  tidak  menguntungkan,  namun  lebih  pada  bagaimana  perempuan  menyadari interest  or  needs untuk  menampilkan agency .  Ortner  memperjelas  pranata  sosial  yang membatasi  agensi  dengan  pernyataan  bahwa  agensi  yang  dibangun  terhalang  oleh  sistem kultural (nilai dan norma) serta kekuasaan yang mendominasi.
Pada  tradisi  pertunangan,  menarik  untuk  ditelusuri  lebih  jauh  mengenai  subjektivitas calon mempelai perempuan dalam membangun agensi untuk merespon konstruksi kultural dan relasi  kuasa  terkait  tradisi  pertunangan.  Perempuan  sebagai  individu  yang  utuh  setidaknya harus menyadari bahwa mereka memiliki kemampuan untuk merefleksi diri serta keinginan untuk dapat mewujudkannya di tengah keadaan yang dihadapi. Kesadaran atau consciousness menurut  Ortner  adalah  kepekaan  perasaan  dan  pemikiran  terhadap  suatu  hal.  Individu dikatakan  sadar  ketika  ia  merasakan  kecemasan,  kekhawatiran,  ketakutan,  keinginan  dan sebagainya. Subjektivitas sendiri telah melibatkan faktor budaya dan perasaan individu, yang berarti menunjukkan adanya hubungan antara diri dan dunia di luar diri. Melalui subjektivitas, Ortner  ingin  menunjukkan  bahwa  agensi  mampu  melatarbelakangi  kritik  terhadap  budaya. Kerangka pemikiran Ortner dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan secara kritis pada para perempuan yang posisinya subordinat dalam tradisi pertunangan, serta memahami bahwa  mereka  memiliki  keberdayaan  dalam  diri  untuk  merespon  praktik  kultural  yang menjerat.
Adapun beberapa penelitian terkait pertunangan yang perlu mendapatkan perhatian dari sudut  pandang  perempuan  adalah  sebagai  berikut:  pertama,  penelitian  Kuswandi  dan  Lilik (2018)  yang  memercayai  bahwa  dalam  agama  ada  norma  patuh  terhadap  orang  tua  yang membuat  anak  perempuan  usia  dini  tidak  bisa  menolak  perjodohan,  kemudian  penemuan lanjutannya yaitu kepercayaan pada mitos yang hidup di Madura mengenai tako sangkal juga membuat  perempuan  dihantui  oleh  kekhawatiran  sulit  mendapatkan  jodoh  sampai  tua. Dominasi  orang  tua  dan  pemuka  agama  atau  kiai  memiliki  andil  dalam  melanggengkan
kepercayaan  tersebut.  Anesia  C.P.  dan  Hari  (2013)  menemukan  fakta  tentang  alasan keterlibatan perilaku seksual remaja dalam masa pertunangan yaitu kepercayaan dan norma mengenai kewajiban calon mempelai perempuan dalam berlatih melayani calon suami. Hal itu menyebabkan  dua  mempelai  sering  bertemu  dan  melakukan  interaksi  tidak  intim.  Menurut orang tua, interaksi tersebut wajar dan menjadi nilai plus karena hubungan anaknya terlihat baik-baik saja. Sementara itu, mereka tidak mempertimbangkan interaksi tidak intim lambat laun dapat mengarah pada interaksi intim. Pada penelitian Madhatilah (2014), menunjukkan bahwa nilai dan norma yang dianut dalam kasus pertunangan usia remaja adalah pemosisian dan  penilaian  perempuan  sebagai  simbol  prestise.  Oleh  karenanya,  sesuai  posisi  yang disematkan  perempuan  wajib  mematuhi  norma,  yaitu  berpenampilan  baik  dan  bisa menjalankan  peran  menjadi  calon  istri  atau  ibu  rumah  tangga  yang  dibuktikan  dengan keterampilan  mengurus  pekerjaan  rumah.  Terakhir  penelitian  Salma,  dkk  (2018)  mengenai nilai dan norma pemberian piti balanjo yang menjadi tanda bahwa perempuan sudah menjadi hak  milik  laki-laki  yang  akan  menikahinya.  Tanda  tersebut  menjadi  beban  bagi  perempuan untuk  menampilkan  agensi  jika  tidak  ingin  melanjutkan  pertunangan  karena  harus mengembalikan  dua  kali  lipat piti  balanjo .  Melihat  penjabaran  beberapa  studi  penelitian tersebut  mengindikasikan  adanya  konstruksi  kultural  dan  relasi  kuasa  dalam  tradisi pertunangan, perempuan sebetulnya mampu menampilkan agensinya yang harus diteliti lebih jauh  lagi  mengenai  bagaimana  mereka  dapat  menampilkan  agensinya  dan  dengan  cara  apa agensi itu dibangun.
Sehubungan dengan perempuan dalam tradisi pertunangan yang dilingkupi oleh pranata budaya yang memuat kontruksi kultral dan relasi kuasa, maka Ortner menganalogikan praktik budaya  menjadi serious  games .  Asumsi  dasar  teori  praktik  adalah  budaya  mengonstruksi individu  ke  dalam  peran  dan  status  sosial  tertentu,  kemudian  individu  dalam  perjalanan kehidupannya  mereproduksi  atau  mengubah  budaya  yang  membentuk  mereka.  Kehidupan sendiri adalah ruang permainan secara aktif yang orientasinya adalah tujuan, keinginan, proyek yang dibentuk secara budaya dengan melibatkan tindakan dan perilaku terus menerus yang terencana. Disebut “ serious ” karena mencakup relasi antar individu yang kompleks, dominasi dan subjektivitas dari agen. Penerapannya dalam kajian ini yaitu, perempuan dalam permainan serius dilibatkan sebagai aktor yang disebut agen, namun sebagai agen tidak  pernah benar- benar bebas. Mereka mendapatkan tekanan dan terkekang oleh relasi kekuasaan dan pranata budaya.
Serious games mencakup dua bentuk agensi yaitu agency of project dan agency of power . Di dalam agency of project , seseorang menampilkan agensi dengan niat, keinginan dan rencana mereka sendiri yang dibentuk secara budaya. Gagasan ini disebut oleh Ortner cultural life on the margins of power , sebuah agensi di tepi kekuasaan. Jadi, agensi ini terkait dengan ide untuk proyek  (dibentuk  secara  budaya)  dengan  kemampuan  dan  keterlibatan  individu  untuk melakukannya. Di sisi lain, agency of power berkaitan erat dengan kekuasaan, dominasi, kontrol dan  perlawanan.  Model  agensi  pertama  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  terlihat  seperti “ goals ” yang ingin dicapai oleh individu, seperti dalam kasus dongeng ketika tokoh utama ingin tumbuh  dewasa,  mendapatkan  pasangan  sempurna  dan  kebahagiaan  selamanya.  Niat  dan keinginan itu muncul ke permukaan tanpa melupakan fakta bahwa budaya ikut andil dalam membentuknya.  Perbedaan  mendasar agency  of  project dan agency  of  power yaitu,  pertama ditentukan  oleh  logika  dalam  diri  untuk  mencapai  suatu  keinginan  dan  cara  mengejarnya, sedangkan  yang  kedua  diatur  oleh  dominasi  (pihak  yang  berkuasa)  dan  perlawanan  (pihak yang dikuasai).

## 4.  Simpulan
Beberapa  penelitian  ilmu  sosial  belum  menyoroti  persoalan  pemosisian  perempuan kaitannya dengan relasi kuasa dalam ritual pertunangan. Tradisi tersebut hanya dilihat sebatas prosedur  ritual  yang  saling  berkelindan  sesuai  dengan  aturan  atau  tata  cara  yang  berlaku. Tantangan  terbesar  bagi  Antropolog  yang  berkiprah  dalam  kajian  gender  terletak  pada bagaimana  menganalisis  fenomena  tradisi  pertunangan  dari  sudut  pandang  perempuan. Dengan  begitu,  dapat  berguna  sebagai  pedoman  penyelesaian  masalah  yang  tepat  dalam menangani  opresi  terhadap  perempuan  dalam  ruang  budaya.  Dibatasinya  ruang  gerak perempuan  dalam  tradisi  pertunangan  dapat  menimbulkan  dampak  yang  tidak  baik  seperti penderitaan dan kesengsaraan. Dalam kesempatan ini, penulis menganalisis fenomena tersebut menggunakan practice theory oleh Sherry B. Ortner untuk meninjau bahwa tradisi pertunangan dalam Antropologi Gender tidak hanya sekedar praktik budaya berdasarkan prosedur, namun juga melihat praktik tersebut memiliki makna pada setiap interaksi antar aktor yang terlibat dan  yang  terpenting  adalah  bagaimana  perempuan  dipandang  berdaya  sebagai  agen  yang memiliki agensinya sendiri.
Agensi menurut Ortner dibentuk secara kultural dengan subjektivitas individu, aktor atau agen sebagai poros untuk menyadari posisinya dalam ruang sosial. Perempuan sebagai agen pada studi yang disurvei dalam tulisan ini selalu terikat dengan jaringan-jaringan hubungan sosial  seperti  kekerabatan,  pertemanan,  solidaritas,  kasih  sayang  dan  lainnya.  Di  saat bersamaan, hubungan tersebut mengandung komponen dominasi, persaingan, pranata budaya dan  konstruksi  kultural.  Artinya,  perempuan  dalam  tradisi  pertunangan  bukan  agen  yang memiliki  kebebasan.  Mereka  tidak  mampu  mengendalikan,  menghindar  atau  mengubah kualitas  hubungan  seperti  apa  yang  diinginkan,  namun  mereka  dapat  menampilkan  agensi dalam lingkup hubungan tersebut.
Melihat  pola  relasi  perempuan  dan  lingkungan  sosial  dalam  tradisi  pertunangan  yang selalu diliputi oleh dominasi, maka kemungkinan yang paling mendekati dapat diklasifikasikan dalam jenis agency  of power .  Agensi dibentuk oleh, pertama kemampuan  perempuan dalam menyadari perasaannya terkait posisi subordinat dalam tradisi pertunangan yang diarahkan pada  suatu  tujuan.  Kedua  mengenai  berbagai  jenis  dominasi,  seperti  dominasi  orang  tua terhadap anak pada penelitian Kuswandi dan Lilik (2018), dominasi orang tua pihak keluarga perempuan dan laki-laki terhadap calon mempelai perempuan pada penelitian Anesia C.P. dan Hari (2013), dominasi lingkungan sosial terhadap calon mempelai perempuan pada penelitian Madhatilah  (2014)  dan  dominasi  calon  mempelai  laki-laki  terhadap  calon  mempelai perempuan pada penelitian Salma, dkk (2018). Ketiga, agensi dibentuk oleh konstruksi kultural mengenai ritual pertunangan yang terlihat dalam penelitian Kuswandi dan Lilik (2018) tentang mitos tako sangkal (sulit mendapatkan jodoh setelah menolak lamaran), penelitian Anesia C.P. dan  Hari  (2013)  tentang  kepercayaan  keluarga  yang  mengharuskan  calon  mempelai perempuan  berlatih  mendampingi  calon  suami  dalam  setiap  acara  formal,  penelitian Madhatilah (2014) mengenai mitos perempuan sebagai simbol prestise dan terakhir penelitian Salma,  dkk  (2018)  mengenai  perjanjian piti  balanjo .  Agensi  perempuan  dalam  ritual pertunangan  tidak  hanya  tentang  pemosisian  subjek  di  ruang  sosial,  melainkan  juga mengungkap  permainan  serius  dalam  budaya  tersebut  (dominasi  orang  lain,  konstruksi kultural yang mengikat dan respon atau perlawanan terhadap dominasi tersebut), mengungkap keberdayaan dan ketidakberdayaan perempuan, peran dalam permainan budaya, dasar-dasar ideologi dan kepercayaan serta dampak dari permainan yang dapat mereproduksi dasar-dasar ideologi tersebut.

## Referensi
Abu-Lughod, L. 1990. The Romance of Resistance: Tracing Transormations of Power through Bedouin Women. American Ethnologist . 17(1), 41-55. Abu-Lughod, Lila. 2013. Do Muslim Women Need Saving? London: Harvard University Press. Abu-Lughod,  Lila.  1986. Veiled  Sentiments:  Honor  and  Poetry  in  a  Bedouin  Society .  Barkeley: University of California Press.
Ahearn, L.M. 2001. Language and Agency. Annual Review of Anthropology . 30, 109-137.
Amoako, E.A., Samuel, N.O., & Christiana, O.D. 2020. Effects of Betrothal and Early Marriage on Academic  Development  and  Performance  of  Learners  in  Basic  Schools  in  Ghana. International Journal of Education and Research . 8(6), 71-86. Anderson,  M.  2004. Cultural  Shaping  of  Violence:  Victimization,  Escalation,  Response. West Lafayette, Ind: Purdue University Press.
Anesia  C.P.  Finda  dan  Hari  Basuki  Notobroto.  2013.  Faktor  yang  Mempengaruhi  Perilaku Seksual Pranikah Remaja yang Bertunangan. Jurnal Biometrika dan Kependudukan . 2(2), 140-147.
Foucault, Michel. 1997. Disiplin Tubuh . Yogyakarta: LkiS. Foucault, M., Faubion, J.D., & Rainbow, P. 2001. The Essential Works of Foucault 1954-1984. Giswandhani, Mariesa. 2022. Yuni: Stereotype Representation of Women. Bustechno . 3(1), 1-9. Hadi, S. 1995. Metodologi Research Jilid 3 . Yogyakarta: Andi Offset.
Haryono, Akhmad. 2018. Strategi Komunikasi dalam Proses Bhakalan Etnik Madura di daerah Tapal Kuda. LITERA . 17(3), 259-278.
Hyde, J.S. 2006. Psychology of Women . Cengage Learning Publisher Idrus, Nurul Ilmi. 2003. To Take Each Other: Bugis Practices of Gender, Sexuality and Marriage . Thesis: The Australian National University, Australia.
Indrawati, Fenny., dkk. 2008. Hubungan Antara Harapan dan Kualitas Hubungan pada Dewasa Muda yang sedang Menjalani Hubungan Pacaran. Jurnal Psikologi Ulayat . 5(1), 72-85. Jannah,  Syaifatul.  2021.  Upaya  Keluarga  dalam  Menjaga  Pertunangan  Anak  Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga. Journal of Islamic Studies . 6(2), 13-23. Kuswandi, Iwan dan Lilik Fadilatin Azizah. 2018. Kematangan Emosional Siswa Bertunangan . Jurnal Autentik . 2(1), 20-33.
Kuswandi, Iwan dan Lilik Fadilatin Azizah. 2018. Mitos Sangkal dalam Tradisi Pertunangan Dini di Madura. Seminar Nasional PPM UNESA . 1451-1459. Kiefer, Thomas M. 1972. The Tausug: Violence and Law in a Philippine Moslem Society . New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
Mankekar,  Purnima.  1999. Screening  Culture,  Viewing  Politics:  An  Ethnography  of  Television, Womanhood and Nation in Poscolonial India . Durham: Duke Univesity Press. Mardhatillah, Masyithah. 2014. Perempuan Madura sebagai Simbol Prestise dan Pelaku Tradisi Perjodohan. Musawa . 13(2), 168-178. Madjid, Nurcholis.  2000. Islam  Agama  Peradaban,  Membangun Makna dan  Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah . Jakarta: Paramadina. Mauss, Marcel. 1972. A General Theory of Magic . New York: Routledge Classics. Mauss, Marcel. 2002. The Gift . London: Routledge Classics. Mawardi, Moh. Maqbul dan Imrotul Konita. 2021 . Pertunangan dalam Perspektif Orang Madura. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora . 2(1), 59-66.
Ortner, Sherry B. 2005. Subjectivity and Cultural Critique. Anthropological Theory . 5(1), 31-52. Ortner, Sherry B. 2006. Anthropology and Social Theory: Culture, Power and The Acting Subject . Durham and London: Duke University Press.
Patrojani,  P.  D.  dan  Suraya,  A.  Afif.  2018.  Kekerabatan  sebagai  Pranata  Sosial  yang Mempengaruhi  Agency  Perlawanan  Masyarakat:  Studi  Kasus  Protes  Petani  terhadap Proyek Pembangunan Irigasi di Sumatra Barat. Antropologi Indonesia. 39(2),157-175. Pratiwi,  Felissiana  Bella  dkk.  2017.  Peristilahan  Bertunang  dalam  Masyarakat  Kayaan Mendalam Putussibau. Artikel Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia.
Salma  dkk.  2018.  Tradisi  Pemberian  Piti  Balanjo  Pada  Perempuan  dalam  Masa  Pinangan  di Nagari Manggilang. PALASTREN . 11(2), 259-288.
Setiawan, Rony dan Siti Nurhidayah. 2008. Pengaruh Pacaran terhadap Perilaku Seks Pranikah. Jurnal Soul . 1(2), 60-72.
Sewell,  William  H.,  Jr.  1992.  A  Theory  of  Structure:  Duality,  Agency  and  Transformation.
American Journal of Sociology . 98(1), 1-9.
Skukubun, Christiforus dkk. 2017. Suatu Tinjauan tentang Sistim Peminangan dan Pembayaran Mas Kawin Suku Toraja . PATRIOT . 10(1), 157-174. Widarti.  2007. Tinjauan  hukum  islam  terhadap  praktek  pertunangan  (studi  kasus  di  Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang). Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang.
Yuliana,  Rosa.  2022.  Representasi  Budaya  Patriarki  Tokoh  Wanita  dalam  Film  Yuni  Karya Kamila Andini. Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pembelajaran . 17(13), 1-18. Zed, M. 2014. Metode Penelitian Kepustakaan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Zulbaidah.  2014. Dampak  perjodohan  pilihan  orang  tua  di  Gampong  Geulanggang  Gajah Kecamatan  Darul  Makmur  Kabupaten  Nagan  Raya .  Skripsi:  Universitas  Teuku  Umar, Meulaboh-Aceh Barat.