RESISTENSI KELOMPOK MASYARAKAT LOKAL ATAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI KABUPATEN MUNA 1
La Ode Topo Jers 2

## ABSTRAK
Penelitian  mengenai  resistensi  kelompok  masyarakat  lokal  atas  pengelolaan  sumberdaya hutan  dilaksanakan  di  kawasan  hutan  lindung  Kabupaten  Muna,  salah  satu  daerah  yang  dikenal sebagai penghasil kayu jati. Penelitian ini menggunakan metode dan analisis secara etnografi untuk mengkaji  kerusakan  hutan  berkaitan  dengan  penguasaan  lahan  di  dalam  kawasan  hutan  oleh kelompok  masyarakat  petani. Pada  penelitian  ini  melihat  perlawanan  kelompok  masyarakat terhadap  pemerintah  dalam  pengelolaan  sumberdaya  alam  yang  menjadi  sumber  ekonomi  dan kesejahteraan  bagi  masyarakat  lokal  di  Muna.  Konflik  penguasaan  lahan  oleh  kelompok masyarakat  yang  bertani  di  dalam  kawasan  hutan  negara  akhir-akhir  ini  semakin  tidak  terkendali dan tidak diselesaikan dengan baik antara masyarakat dan pemerintah. Perlawanan ini diasumsikan sebagai  akibat  dari  kekecewaan  masyarakat  khususnya  yang  bermukim  di  sekitar  kawasan  hutan atas  kebijakan  negara  terhadap  pengelolaan  sumberdaya  alam  khususnya  hutan.  Menurut masyarakat pengelolaan sumberdaya alam di bidang kehutanan dinilai tidak demokratis, sentralistik sehingga  tidak  berpihak  kepada  masyarakat  lokal  sebagai  pihak  yang  dirugikan.  Kebijakan pengelolaan  hutan  yang  tidak  menguntungkan  rakyat  diangap  tidak  adil,  sehingga  menimbulkan kesenjangan dan aksi perlawanan sosial dari kelompok masyarakat yang bermukim sekitar kawasan hutan lindung di Muna.
Kata kunci: pengelolaan hutan, masyarakat, kebijakan, perlawanan

## ABSTRACT
This  research  is  about  the  resistance  of  local  society  groups  to  the  management  of  forest resources carried out in protected forest areas of Muna Regency, one of the areas known as teak producers.  This  research  used  ethnographic  methods  and  analysis  to  analyze  the  forest  damage related  to  land  tenure  within  forest  area  by  farmer  group.  This  study  looked  at  the  opposition  of group of society to the government in the management of natural resources that were the source of the  economy  and  welfare  for  the  local  people  in  Muna.  Land  tenure  conflicts  by  farming  groups within  state  forest  areas  are  becoming  increasingly  out  of  control  and  not  well  resolved  between society and governments. This resistance was been assumed as a result of the disappointment of the people  especially  the  people  who  living  around  the  forest  area  on  the  state  policy  on  the management of natural resources, especially forests. According to the society, the management of natural resources in the field of forestry was considered undemocratic, centralized so it was not to the side of the local society as the aggrieved party. Forest management policies that did not bring benefit  to  the  people  were  perceived  as  unfair,  resulting  gaps  and  social  resistance  actions  from society groups living around protected forest areas in Muna .
Keywords: management of forest, society, policies, resistance
1 Hasil Penelitian
2 Dosen  Pada  Jurusan  Antropologi  Fakultas  Ilmu  Budaya  Universitas  Halu  Oleo,  Kampus  Hijau  Bumi Tridharma, Jl. H.E Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: laodetopojers@yahoo.com

## A. PENDAHULUAN
Persoalan dan benturan kepemilikan dan  sistem  tata  pengelolaan  hutan  telah terjadi  secara  terus-menerus  khususnya  ka- wasan  hutan  di  tingkat  lokal.  Penguasaan lahan di dalam kawasan hutan adalah seba- gai salah satu bentuk perlawanan kelompok masyarakat lokal yang mempertahankan hi- dup  sebagai  petani  terhadap  kebijakan  da- lam  hal  pengelolaan  sumberdaya  hutan. Bagi  kelompok  masyarakat  petani,  hutan dijadikan  sebagai  sumber  kehidupan  bagi mereka  yang  bermukim  di  sekitar  kawasan hutan.  Klaim  kepemilikan  lahan  oleh  ke- lompok masyarakat lokal di dalam kawasan hutan  yang  dilindungi  oleh  negara  semakin tidak  terkendali  akibat  perambahan  ter- hadap  hutan  secara  terus-menerus.  Semen- tara,  hutan  sebagai  sumberdaya  alam  yang menjadi  sumber  ekonomi  masyarakat  be- lum  dapat  memberikan  kesejahteraan  bagi masyarakat di tingkat lokal.
Berbagai  kasus  yang  terjadi  terha- dap penurunan luas kawasan hutan, banyak disebabkan  oleh  tindakan  penebangan  liar, perambahan  maupun  penjarahan  terhadap hutan  telah  mengakibatkan  hutan  meng- alami  perusakan  yang  memprihatinkan. Namun perusakan hutan terjadi oleh karena tindakan  manusia  yang  tidak  bertangung- jawab.  Sehingga  berdampak  pada  ketidak- seimbangan  pengelolaan  hutan  khususnya di  setiap  daerah  penghasil  kayu.  Tindakan manusia  yang  mengakibatkan  ketidak- seimbangan ini berawal dari kebijakan yang dimunculkan oleh pemerintah daerah terha- dap masyarakat lokal dianggap oleh masya- rakat sebagai bentuk ketidakadilan terhadap hak-hak mereka.
Secara  umum,  tindakan  perusakan hutan,  eksploitasi  dan  klaim  atas  kepe- milikan  tanah  oleh  kelompok  masyarakat sudah menjadi persoalan sosial menyangkut kekerasan  terhadap sumberdaya alam khususnya  hutan  dan  telah  berlangsung terus-menerus mulai di tingkat lokal sampai ke tingkat nasional. Oleh karena itu, menu-
rut  Astuti  (2011)  dalam  jurnalnya  tentang kekerasan  dalam  konflik  agraria  menga- takan bahwa maraknya kasus perusakan hu- tan  dan  klaim  kawasan  hutan  oleh  masya- rakat berkaitan dengan kebijakan negara ya- ng  dinilai  sangat  tidak  adil.  Dalam  konflik pengelolaan  hutan  dan  lahan,  penguasaan dan  pengambilan  lahan  kembali  oleh  ma- syarakat marak terjadi di daerah-daerah.
Persoalan  klaim  kawasan  dan  kon- flik atas lahan dalam kawasan hutan negara sering  terjadi  diberbagai  daerah  di  penjuru tanah air yang menjadi penghasil kayu. Sa- lah  satu  dari  kasus  tentang  kehutanan  di daerah adalah konflik dan penguasaan lahan di dalam kawasan hutan jati di Muna, khu- susnya  di  kawasan  hutan  Patu-Patu  dan Warangga.  Saat  ini  kawasan  hutan tersebut telah  menjadi  sengketa  antara  kelompok masyarakat lokal di sekitar hutan dan peme- rintah  daerah.  Permasalahan  ini  dibiarkan berlarut  tanpa  ada  solusi  yang  tepat  untuk menjaga  dan  membangun  hutan  yang  telah mengalami kerusakan secara terus-menerus. Sengketa kepemilikan lahan di dalam kawa- san  hutan  ini,  akibat  dari  munculnya  kebi- jakan  negara  yang  dianggap  tidak  mengun- tungkan  bagi  kelompok  masyarakat  petani di sekitar hutan tanpa ada solusi yang tepat untuk  mengakhiri  konflik.  Kasus  pengua- saan lahan di kawasan hutan Patu-Patu dan Warangga  merupakan  salah  satu  contoh dari  berbagai  persoalan  yang  menyangkut kehutanan di berbagai daerah.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut, Lubis  (2004)  dalam  bukunya  tentang  keti- dakadilan  dan  kemiskinan  musuh  kita  ber- sama mengatakan bahwa penyebab ketidak- adilan  dan  kemiskinan  di  tingkat  lokal  di sebabkan  oleh    lima  hal. Pertama ,  adanya implementasi  kebijakan  makro  dengan  pe- laksanaan di lapangan tidak sinkron. Kedua , pendekatan  yang  bersifat  sentralistik  dan efek  tetesan  ke  bawah  ( trickle  down  effect ) yang  tidak  tepat,  sehingga  mengakibatkan ketidakadilan  dan  kesenjangan  pertum- buhan  strata ekonomi  antar  daerah  maupun
antar  sektor. Ketiga ,  kerentanan  dan  keti- dakmampuan  dalam  menghadapi  gon- cangan  karena  krisis  ekonomi,  kegagalan panen, PHK, konflik sosial-politik, maupun korban kekerasan sosial. Keempat , ketidak- mampuan  mengelola  sumberdaya  alam  dan lingkungannya. Kelima, tidak  terselengga- ranya pemerintahan yang bersih dan baik.
Sejauh ini, masyarakat melihat kebi- jakan  negara  khususnya  di  bidang  kehu- tanan dinilai  tidak memenuhi rasa keadilan bagi  kelompok  masyarakat  lokal  di  daerah. Rasa ketidakadilan ini, telah mengendap la- ma di dalam kehidupan mereka yang hidup dalam  tekanan  ekonomi  sehingga  menjadi salah  satu  sumber  pemicu  perlawanan  ke- lompok  masyarakat  lokal  terhadap  negara yang  pernah  terjadi  di  kawasan  hutan  jati dan  Patu-Patu  sebagai  kawasan  hutan  ne- gara.  Bentrokan antara kelompok masyara- kat lokal dan pemerintah di dalam kawasan ini  lebih  banyak  dilakukan  oleh  mereka yang  bermukim  di  sekitar  kawasan  hutan mulai pada 2003 dan 2005 yang menimbul- kan korban harta benda masyarakat.
Bentuk  perlawanan  kelompok  ma- syarakat petani di kawasan hutan Patu-Patu dianggap  sebagai  gerakan  sosial  yang dilakukan  oleh  masyarakat  terhadap  peme- rintah.  Namun  bentuk  perlawanan  kelom- pok  masyarakat  petani  dianggap  selalu  ti- dak  menguntungkan  karena  tanpa  ada  pro- ses yang solutif oleh pemerintah. Perlawan- an ini mengacu pada pendapat Scott (1993) yang  menggambarkan  bahwa  gerakan  per- lawanan masyarakat petani didasarkan pada pemikiran bagaimana petani dapat memper- tahankan  hidup  berdasarkan  hak  mereka, yang  dikenal  dengan  ekonomi  moral.  Per- lawanan yang sering dilakukan oleh kelom- pok  masyarakat  petani  di  daerah  ini  meru- pakan  satu-satunya  pilihan  untuk  menolak kebijakan  negara  yang  tidak  berpihak  pada masyarakat miskin yang bertahan hidup da- ri hasil kebun di hutan.
Menurut  Scott  (1993:267-273)  ter- kait dengan kebijakan pengelolaan hutan, di kalangan kelompok masyarakat petani khu-
susnya  yang  bermukim  di  sekitar  hutan, oleh pemerintah diposisikan sebagai kelom- pok masyarakat yang termarjinalkan dan di- hadapkan  dengan  berbagai  bentuk  masalah sosial  yang  menyulitkan  kehidupan  eko- nomi  mereka.  Akibatnya,  mereka  meng- adakan  gerakan  perlawanan  terhadap  ne- gara menjadi pilihan yang dianggap penting untuk  menyelesaikan  rasa  ketidakadilan yang  dinilai  merugikan  mereka  dalam mempertahankan hidupnya.
Studi  mengenai  perlawanan  kelom- pok  masyarakat  petani  atas  pengelolaan sumber daya alam akan merujuk pada kon- sep  yang  dikemukakan  oleh  Popkin  (1979) dalam  bukunya  perlawanan  masyarakat  pe- tani.  Menurut  Popkin  (1979)  menyatakan bahwa  gerakan  perlawanan  masyarakat lokal  yang  bekerja  sebagai  petani  lebih mengedepankan pada pertimbangan tindak- an rasional dengan prinsip untung dan rugi. Namun pada kelompok masyarakat khusus- nya  kaum  tani  yang  rasional  tindakan  ini dianggap  sebagai  sesuatu  perjuangan  eko- nomi yang menguntungkan bagi mereka se- bagai  pilihan  hidup.  Oleh  karena  itu, konsep  ini  menurut  Popkin  disebut  dengan konsep  ekonomi-politik.  Namun  bentuk perlawanan  kelompok  masyarakat  lokal yang dilakukan secara individu maupun ke- lompok  dianggap  tidak  akan  menye- lesaikan masalah, sehingga solusinya deng- an  cara  membangun  komunikasi  dan  kom- promi  atara  satu  sama  lain  yaitu  pihak pemerintah,  pengusaha  serta  masyarakat. Hal  ini  Menurut  Popkin,  menjadi  sebuah solusi yang dianggap lebih menguntungkan, baik  bagi  pemerintah,  penguasa  maupun masyarakat,  khususnya  kelompok  petani yang  hidup  di  sekitar  kawasan  hutan  di tingkat lokal.
Masyarakat menguasai tanah di dalam kawasan  hutan  negara  dianggap  telah melanggar  Undang-Undang  Nomor  41  ta- hun 1999 tentang Kehutanan. Tindakan ma- syarakat  menerobos  lahan  dengan  modus untuk  memanfaatkan  lahan  yang  menurut mereka  dianggap  sebagai  lahan  tidur  yang
diterlantarkan.  Masyarakat  memanfaatkan lahan  ini,  untuk  dijadikan  sebagai  lahan permukiman  dan  pertanian  musiman.  Me- reka  menanam  palawija  dan  tanaman  jang- ka  panjang  yang  dapat  memberikan  nilai ekonomi  untuk  memperoleh  kesejahteraan. Popkin  (1979)  menyatakan  bahwa  ketika kaum  petani  melibatkan  diri  dalam  per- kembangan ekonomi pasar, menanam tana- man  komoditi,  atau  menjual  tenaga  ke  pa- sar, hal itu terjadi bukan karena mereka me- rasakan etika subsistensinya terancam, teta- pi  mereka  melihat  kondisi  pasar  membuka peluang yang besar dan menguntungkan ba- gi  kehidupan  masyarakat  yang  lebih  baik daripada  yang  ada  di  desa  selama  ini. (Sairin, dkk. 2002: 221).
Berdasarkan  perspektif  teori  eko- nomi-politik,  menurut  Popkin  (1986)  yang dimuat  dalam  Tenri  (2011:51-52)  menga- takan  bahwa  perlawanan  petani  merupakan pilihan yang rasional dengan motif mencari keuntungan  maksimal.  Menurutnya,  petani sebagai  kelompok  sosial  berusaha  untuk mendapatkan  kehidupan  yang  baik  dan ingin menjadi sejahtera. Kaum petani bebas menentukan  pilihan  hidupnya  guna  mem- peroleh  keuntungan  bukan  saja  untuk  diri sendiri  namun  juga  keluarganya  dengan cara  pandang  yang  berbeda,  tergantung  ra- sionalitasnya masing-masing.
Sehubungan  dengan  resistensi  ini, maka  Popkin  (1986)  dan  Scott  (1993),  me- lihat  perlawanan  yang  dilakukan  oleh  ke- lompok masyarkat petani yang bermukim di kawasan hutan lebih disebabkan oleh sistem proses  produksi  dan  tuntutan  hidup  bagi masyarakat  di  tingkat  lokal  yang  tidak terpenuhi  telah  menghimpit  ekonomi  ke- luarga  dalam  mempertahankan  hidup  sehi- ngga  dapat  merugikan  kelompok  masya- rakat  petani  semakin  terpinggirkan  secara ekonomi.
Sesuai dengan hasil penelusuran da- ta lapangan, selain karena tekanan ekonomi, faktor  lain  yang  menyebabkan  munculnya gerakan  dan  perlawanan  petani  adalah  me-
rosotnya  tingkat  ekonomi  masyarakat kelompok  tani  lokal  dan  terbatasnya  pel- uang  kerja  yang  tersedia  khususnya  bagi para petani yang bermukim di kawasan hu- tan  jati  Muna  yang  dilindungi  oleh  negara. Secara  ekonomi,  kebijakan  pemerintah  da- lam  mengelola  sumberdaya  hutan  di  Muna dinilai  tidak  menguntungkan  bagi  kelom- pok  masyarakat  khususnya  petani  karena produk  kebijakan  yang  diterapkan  hanya mengutamakan eksploitasi untuk kepenting- an produksi, sehingga secara politik negara tidak  pernah  melibatkan  kelompok  masya- rakat lokal  dalam  pengelolaan  hutan  secara terbuka dan efektif.
Perlawanan  kelompok  masyarakat petani  di  kawasan  hutan  Patu-Patu,  meru- pakan  gerakan  sosial  yang  menghendaki penolakan terhadap kebijakan yang bersifat tidak menguntungkan  terhadap  masa  depan masyarakat  lokal  di  Muna.  Ketidaksepa- haman  antara  kelompok  masyarakat  petani dan  pemerintah  akan  berimplikasi  pada pengelolaan hutan yang tidak adil dan tidak seimbang.  Hal  ini  berdampak  pada  berku- rangnya  hak  kelompok  masyarakat  petani akan  kebutuhan  lahan  untuk  perkebunan dan pertanian. Kebijakan pengelolaan hutan oleh pemerintah dan penguasaan lahan oleh kelompok  masyarakat  di  kawasan  hutan negara  diibaratkan  dua  kutub  yang  saling berlawanan  arah.  Sehingga  kasus  kepe- milikan dan status pengelolaan kawasan hu- tan  yang  dianggap  tidak  adil  menimbulkan benturan  kepentingan  antara  msyarakat, pengusaha sebagai pemodal dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan di daerah.

## B. METODE PENELITIAN.
Penelitian  mengenai  resistensi  ke- lompok  masyarakat  lokal  atas  pengelolaan sumberdaya  hutan,  menggunakan  metode etnografi  terutama  mengenai  kondisi  kehi- dupan  masyarakat  petani  di  kawasan  hutan jati Patu-Patu dan sekiyarnya di  Kabupaten Muna  dengan  kondisi  hutan  jati  yang mengalami  kerusakan  secara  massif.  Oleh
karena penelitian ini membutuhkan data-da- ta  kualitatif,  maka  penelitian  ini  dilakukan dalam  dua  tahap,  yaitu:  a)  tahap  survei lapangan.  Pada  tahap  ini  melihat  loksi  dan pola  kehidupan  kelompok  masyarakat  pe- tani lokal di sekitar kawasan hutan lindung yang  menjadi  objek  penelitian;  b) tahap pengumpulan  data  lapangan  dengan  mela- kukan  pengamatan  secara  terlibat  dan  wa- wancara  mendalam  pada  kelompok  ma- syarakat petani serta mengadakan studi lite- ratur  yang  berkaitan  dengan  tujuan  pene- litian, selanjutnya penulisan hasil penelitian mulai awal sampai dengan kesimpulan.
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  dila- kukan berkaitan dengan maksud dan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui dan me- mahami terjadinya resistensi kelompok ma- syarakat  lokal  terhadap  kebijakan  penge- lolaan  sumberdaya  alam  di  kawasan  hutan lindung  Patu-Patu.  Selain  itu,  penelitian  ini dilakukan untuk mencari data dan informasi tentang bentuk pengelolaan sumberdaya hu- tan  jati  Muna  melalui  pendekatan  kuali- tatif. Pendekatan ini digunakan untuk mem- peroleh  data  lapangan  atau  informasi  lang- sung  dari  kelompok  masyarakat  petani  se- suai dengan tujuan penelitian.
Data  dan  informasi  yang  dikumpul- kan  dalam  penelitian  mengacu  pada  per- masalahan  penelitian  yang  berkaitan  deng- an  resistensi  kelompok  masyarakat  lokal atas  pengelolaan  sumberdaya  hutan,  peru- sakan  hutan  secara  massif,  keterlibatan  ke- lompok  masyarakat  petani  dalam  hal  peng- elolaan  dan  pemanfaatan  hutan  yang  ber- ujung  pada  perusakan  kawasan  hutan. Pengambilan  data  lapangan  dilakukan  atas persetujuan dan kesepakatan bersama pene- liti  dan  kelompok  masyarakat  petani  yang dijadikan  sebagai  informan  (Spradley, 1997).
Kelompok masyarakat yang menjadi informan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari informan  pangkal  dan  informan  kunci.  In- forman  pangkal  adalah  kelompok  masya- rakat petani lokal yang bermukim di sekitar hutan  jati  yang  dapat  mengetahui  tentang
permasalahan  penelitian  dan  dapat  mem- berikan  informasi  tentang  informan  yang benar-benar  dapat  mengetahui  dan  me- mahami  maksud  dan  tujuan  penelitian.  Se- dangkan  informan  kunci  adalah  kelomok masyarakat  petani  lokal,  dan  pemerintah yang dianggap benar-benar mengetahui per- soalan penelitian.
Setelah  data-data  lapangan  terkum- pul, selanjutnya peneliti melakukan analisis data etnografi dengan pendekatan kualitatif. Melalui  teknik  ini,  seluruh  data  yang  di- peroleh  di lapangan  akan  dianalisis  dan di- buatkan  deskripsi  berdasarkan  kategori-ka- tegori  yang  relevan  dengan  tujuan  pene- litian.  Analisis  ini  dimaksudkan  dapat mengungkap  makna  dan  simbol  gambaran kehidupan  kelompok  masyarakat  petani yang  bermukim  di  sekitar  hutan  secara  ob- jektif  dan  valid  (Creswel,  2011).  Selan- jutnya,  setelah  proses  analisis  data  ini  se- lesai  maka  hasil  analisis  data  kemudian di- susun  sesuai  dengan  sistematika  penulisan dan  dibuat  dalam  tulisan  lengkap  sebagai karya ilmiah.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Macetnya  Sistem  Demokrasi  Penge- lolaan  Kawasan  Sumberdaya  Hutan di Muna.
Sejak  zaman  kolonial  jati  Muna sudah  di  eksploitasi  untuk  memenuhi  ke- butuhan  pasar  Eropa.  Kabupaten  Muna yang  menjadi  penghasil  kayu  jati  bangga dengan  kekayaan  alamnya  yang  bernilai ekonomi  tinggi.  Pada  masa  kolonial  peng- elolaan  dan  pembudidayaan  kayu  jati  me- manfaatkan  kerjasama  dengan  masyarakat lokal.  Namun,  pada  masa  Orde  Baru  ke- bijakan pengelolaan jati di Muna dilakukan secara  sentralistik  yakni  pemerintah  pusat memberikan  kewenangan  kepada  peme- rintah Provinsi. Selanjutnya pada 1985, Pe- merintah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan hutan  di  Muna  melalui  Surat  Keputusan Gubernur  Nomor  336  Tahun  1985  tentang pengelolaan kayu jati di Sulawesi Tenggara
dengan  cara  swakelola.  ( Jakarta  Inde- pendent Media Center , 2 Desember 2005). Selanjutnya  pada  tahun  1986, Pe- merintah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  kem- bali  mengeluarkan  Surat  Keputusan  No. 516/1986  untuk  menguatkan  kebijakan pengelolaan  hutan  di  Muna  yang  memberi kewenangan penuh kepada salah satu peru- sahaan  atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD)  yang  dikenal  dengan  Badan  Oto- rita  untuk  melakukan  eksploitasi  dan  pe- masaran  kayu  jati  di  Muna . Menjelang  pe- riode  ini,  pengelolaan  dan  eksploitasi  kayu jati  semakin  meningkat  bahkan  terjadi  pe- nebangan  yang  tidak  terencana  dan  tidak terkendali yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Kemudian men-je- lang  waktu  yang  tidak  terlalu  lama,  Peme- rintah  Daerah  Sulawesi  Tenggara  kembali mengeluarkan kebijakan baru terkait penge- lolaan  hutan    di  Muna  dalam  bentuk  Per- aturan  daerah  (Perda)  No.9/1989  tentang Perusahaan  Daerah  Perhutanda  (PD  Perhu- tanda).  Melalui  Perda  ini,  maka  kegiatan eksploitasi  semakin  berlanjut  ketika  PD Perhutanda  mempunyai  kewenangan  penuh untuk melakukan eksploitasi dan pemasaran kayu  jati  di  Muna.  Sehingga  menurut  ma- syarakat  pada  periode  ini  menjadi  awal  ru- saknya  sistem  tata  pengelolaan  hutan  di Muna
Hasil  penelusuran  data  di  lapangan pada  6  Oktober  2008,  bahwa  penunjukan Ba-dan  Otorita  dalam  pengelolaan  hutan, atas  usulan  pihak  Eksekutif  kemudian disyahkan melalui pihak Legislatif sehingga lolos  dalam  Perda.  Dalam  Perda  ini, sebenarnya  menekankan  bahwa  pengelolan dan pemberdayakan sumber daya hutan un- tuk meningkatkan kemakmuran rakyat khu- susnya  masyarakat  di  tingkat  lokal.  Oleh karena itu,  dalam aturan  pengelolaan  hutan yang  profesional  dan  seimbang  harus  me- libatkan  masyarakat  khususnya  di  sekitar hutan. Namun praktiknya tidak sesuai deng- an  harapan,  sehingga  berakibat  pada  mun- culnya masalah curat marutnya pengelolaan
hutan  jati  di  Muna. Berdasarkan  data tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  tata  cara pengelolaan  hutan  di  Muna  oleh  Badan Otoritas  dan  Perhutanda  tidak  berjalan dengan  baik  karena  praktiknya,  perusahaan milik  pemerintah  ini  hanya  be-kerja mengumpulkan  kayu  jati  hasil  tebang-an liar  di  setiap  kawasan  hutan.  Kayu  te- bangan liar kemudian dijadikan sebagai ka- yu temuan yang tidak ketahui siapa pelaku- nya,  karena  penebangnya  kabur  dan  meng- hilangkan  jejak  sehingga  sulit  ditemukan oleh petugas.
Secara  umum  hasil  dari  penjualan kayu  jati  dapat  menambah  Pendapat  Asli Daerah  (PAD)  untuk  membangun  daerah, namun  kebijakan  pembentukan  perusahaan daerah  (BUMD)  oleh  pemerintah  dianggap menjadi  penyebab  utama  kekisruhan  tata cara  pengelolaan  kayu  jati  di  Muna.  Pe- nebangan liar, perambahan serta penjarahan kayu  jati  semakin  marak  terjadi  akibat  ke- wenangan yang luas kepada Perhutanda.
Hal ini menurut Husima (2005), da- lam  hasil  penelitiannya  tentang  pem- bangunan hutan jati: di  BKPH Muna  Utara I,  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Muna  Pro- vinsi  Sulawesi  Tenggara  menyatakan  bah- wa  pada  masa  Orde  Baru  sistem  penge- lolaan hutan jati di Muna secara sentralistik, dengan  keluarnya  SK  Gubernur  Sulawesi Tenggara  Nomor  516/1986  tentang  Pem- bentukan  Badan  Otorita  Eksploitasi  dan Pemasaran  Kayu  Jati  Sulawesi  Tenggara. Menurutnya  pada  masa  ini  mulai  dikenal sebagai  periode  eksploitasi  kayu  jati, sebagai  model  pengelolaan  hutan  yang didasarkan  pada  persepsi  bahwa  hutan adalah tambang kayu yang dapat diproduksi sehingga  aktivitasnya  terpusat  pada  pene- bangan yang tidak terkendali.
Setelah  zaman  Orde  Baru  berakhir, kebijakan pengelolaan hutan berubah sesuai dengan  perubahan  kekuasaan.  Pada  masa reformasi,  pengelolaan  hutan  merupakan periode lanjutan  rusaknya  kawasan  lindung di  Muna.  Bersamaan  dengan  munculnya
krisis  ekonomi  pada  era  reformasi,  untuk memenuhi  kebutuhan  pangaan  keluarga, masyarakat yang bermukim di sekitar hutan mulai  memanfaatkan  lahan  di  dalam kawasan  hutan  yang  dilindung  oleh  negara sebagai  lahan  permukiman  dan  pertanian. Menurut  mereka  lahan  yang  digarap masyarakat  sekitar  hutan  dianggap  sebagai lahan  tidur.  Pada  tahun  1998,  kelompok masyarakat petani dihadapkan pada kondisi ekonomi  yang  sulit  sehingga  banyak  ang- gota  keluarga  mereka  memanfaatkan  lahan di  dalam  kawasan  untuk  dijadikan  sebagai pertanian  musiman.  Krisis  ekonomi  yang berkepanjangan pada 1998 telah berdampak besar  terhadap  kehidupan  masyarakat  pe- tani  khususnya  di  perdesaan.  Tekanan  eko- nomi  yang  membuat  masyarakat  menjadi miskin  membuat  kelompok  masyarakat lokal  berpaling  masuk  ke  dalam  kawasan hutan  negara  untuk  memperoleh  sumber ekonomi yang besar dengan cara yang cepat sebagai pilihan mereka yang dianggap tepat untuk mempertahankan hidup (survive).
Dengan  demikian,  berbagai  kalang- an mengasumsikan bahwa  salah satu faktor penyebab  permasalahan  pengelolaan  ka- wasan  hutan  tingkat  lokal  adalah  kuatnya pengaruh  kebijakan  negara  yang  masih sentralistik.  Kebijakan  ini  dinilai  semakin mempersempit  peran  masyarakat  untuk terlibat  langsung  dalam  tata  pengelolaan sumberdaya alam khusnya hutan. Selain itu, munculnya  gerakan  reformasi  bersamaan dengan  semangat  desentralisasi,  berakibat makin  menguatnya  tuntutan  akan  sistem pembagian kewenangan pemerintahan dalam  bidang  kehutanan.  Bila  hal  ini  dapat dijalankan  dengan  baik,  pengelolaan  hutan di  tingkat  lokal  dapat  memberi  peluang besar  bagi  masyarakat  di  daerah  untuk mencapai  kesejahteraan  dari  hasil  hutan. Oleh karena itu, Awang (2003) mengatakan bahwa pengelolaan hutan perlu berorientasi pada  pembangunan  hutan  yang  berkeadilan dan berwawasan pada kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan
kelompok  masyarakat  yang  bermukim  di sekitar hutan.
Menjelang  tahun  2000,  bersamaan dengan  bergulirnya  kebijakan  otonomi daerah, bagi pemerintah daerah menjadikan kawasan hutan sebagai sumber penghasilan daerah.  Namun  hal  ini  menyebabkan tudingan yang dialamatkan kepada kelompok  masyarakat  yang  tinggal  di sekitar  kawasan  hutan.  Kelompok  ini kemudian dianggap sebagai pelaku perambah hutan yang mengakibatkan hancurnya  sumberdaya  alam  dan  ancaman keseimbangan ekologi. Masyarakat beranggapan  bahwa  kawasan  hutan  adalah kekayaan  bersama  yang  diperuntukan  bagi rakyat  untuk  memperoleh  kesejahteraan. Perlakuan  masyarakat  terhadap  penguasaan dan  eksploitasi  sumberdaya  alam  semakin marak  terjadi  berdampak  pada  kehancuran kawasan  hutan  jati  di  Muna  dan  akibatnya membawa  kerugian  maupun  kesengsaraan hidup  yang  berlipat  bagi  masyarakat khususnya di tingkat petani.
Hal  ini,  menurut  Husima  (2005) bahwa kerusakan hutan dan penebangan liar kayu jati di Muna telah terjadi sejak dekade 1970-an,  namun  jumlah  sangat  sedikit  dan terbatas hanya untuk kepentingan pembangunan  rumah  warga  masyarakat lokal.  Tetapi  aktivitas  penebangan  liar  dan pembalakan  kawasan  hutan  jati  serta penguasaan  kepemilikan  lahan  di  dalam kawasan  terjadi  secara  besar-besaran,  sejak awal  reformasi  hingga  saat  ini.  Fenomena pencurian kayu di kawasan ini bahkan telah dipolitisir  untuk  kepentingan  pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab telah menimbulkan  kerusakan  hutan  tanpa  ada solusi yang tepat. Kasus perambahan hutan, klaim  masyarakat  atas  lahan  di  kawasan hutan jati Muna yang dilindungi berdasakan Undang-Undang no. 41 tahun 1999, saat ini telah  rusak  dan  pelakunya  tidak  hanya melibatkan  petani  kecil,  melainkan  juga telah  melibatkan  oknum  yang  tidak bertanggung jawab.
Penjelasan di atas memberikan bukti bahwa  sejauh  ini  tata  pengelolaan  sumber daya  alam  khususnya  hutan  dirasa  kurang efektif  dan  belum  memberikan  kesejah- teraan bagi masyarakat. Dari penjelasan se- belumnya  dikatakan  bahwa  pada  era  re- formasi,  pengelolaan  hutan  di  Muna  ber- dasarkan  kebijakan  pemerintah  provinsi dengan  memberikan  izin  kepada  perusa- haan  daerah.  Sehingga  membuat  pemerin- tah  daerah  maupun  masyarakat  lokal  yang memiliki wilayah pemerintahan hanya men- jadi  penonton  setia  saat  melihat  sepak  ter- jang  pebisnis  kayu  yang  mengejar  ke- untungan  dari  hasil  kayu.    Di  sinilah  keru- sakan hutan jati di Muna semakin parah dan tidak dapat teratasi dengan baik. Kisruh ma- salah  pengelolaan  hutan,  juga  diungkap oleh  Sukardi  (2007).  Ia  mengatakan  bahwa pemberlakuan  UU  No.  22/1999  tentang Pemerintahan  Daerah  tidak  dapat  dipung- kiri dan berdampak besar terhadap kebijak- an dan tugas pokok dari pihak Departemen Kehutanan.  Sistem  desentralisasi  sebagai wujud  dari  gerakan  reformasi,  sehingga daerah  akan  memiliki  kewenangan  besar untuk  mengatur  rumah  tangganya  sendiri, termasuk urusan di bidang kehutanan.

## 2.  Kepentingan  Ekonomi  Masyarakat Lokal Terhadap Kawasan Hutan.
Meski  luas  kawasan  hutan  jati  di Muna  pada  2013  sudah  semakin  mem- prihatinkan  banyak  pihak,  namun  kaju  jati yang  menjadi  andalan  masyarakat  tetap diperebutkaan  oleh  oknum  yang  berkepen- tingan  khususnya  pebisnis  jenis  kayu  yang berkualitas.  Dalam  penjelasan  tersebut memperlihatkan  bahwa  pihak  pemerintah tidak  berdaya  dalam  menghadapi  tekanan perusakan hutan yang terjadi secara massif.
Persoalan  perusakan  hutan  yang terjadi  di  Muna,  bila  dibuat  runut  eksploi- tasi  hutan  jati  di  Muna  mulai  terjadi  pada pemerintahan  kolonial  Belanda  hingga  saat ini dan terus dilakukan hingga kawasan hu- tan  khususnya  jati  yang  sudah  mengalami keterpurukan. Menurut Nugraha (2005) me-
nyatakan  bahwa  eksploitasi  kayu  jati  pada masa  kolonial  menganggap  bahwa  sumber daya hutan jati untuk memenuhi kebutuhan pasar di negara-negara Eropa dan dijadikan sebagai  pundi  ekonomi  yang  dapat  me- ningkatkan  pendapatan  daerah  dan  devisa negara.  Lebih  lanjut  Nugraha  (2005)  men- jelaskan ada tiga fungsi pokok hutan, yaitu: a. sebagai  fungsi  ekonomi,  hutan  sebagai sumber  pendapatan  daerah  maupun  ne- gara,  serta  untuk  meningkatkan  kese- jahteraan masyarakat di sekitar hutan;
b. sebagai  fungsi  ekologi,  menjadikan sumber  daya  hutan  sebagai  tulang  pung- gung  dalam  penciptaan  stabilitas  eko- sistem  penyangga  kehidupan,  sehingga mampu  mempertahankan  fungsi  hutan sebagai sumber keaneka ragaman hayati;
c. sebagai  fungsi  sosial  budaya,  menem- patkan  sumber  daya  hutan  sebagai  arena keseimbangan antara dunia realitas deng- an  budaya  kosmos.  Oleh  karena  itu, ma- nusia  diharapkan  mampu  mengelola sumber  daya  hutan  secara  berkeadilan, lestari  dan  berkelanjutan  untuk  kesejah- teraan masyarakat (Nugraha, dkk. 2005:- 92-93).
Namun dari ketiga fungsi pokok ter- sebut,  fungsi  ekonomi  sumberdaya  hutan telah mendasari munculnya berbagai ketim- pangan  dalam  pengelolaan  hutan  yang  di- akibatkan  oleh  perebutan  sumberdaya  eko- nomi tentang hutan jati di Muna.
Kawasan  hutan  jati  di  wilaya  Patu- Patu  sebagai  kawasan  hutan  yang  lindungi oleh negara  menjadi sengketa antara peme- rintah daerah dan kelompok masyarakat pe- tani,  telah  berubah  menjadi  rusak  parah. Hal  ini  diakibatkan  kawasan  hutan  jati  di daerah  ini  telah  dibabat  habis  dan  telah  di- manfaatkan  oleh  kelompok  masyarakat  se- kitar  hutan  sebagai  lahan  permukiman  dan pertanian  yang  bersifat  musiman.  Sebelum masa  reformasi  digulirkan,  kawasan  hutan jati  di  Muna  menjadi  ikon  dan  kebanggan daerah  dan  masyarakat  sebagai  tambang emas  hijau  yang    yang  menjanjikan  kehi-
dupan  ekonomi  rakyat  yang  sejahtera.  Na- mun,  kondisi  hutan  jati  tersebut  sekarang telah  mengalami  kerusakan  yang  sangat parah.
Adanya  kebijakan  pengelolaan  hu- tan  yang  selalu  mengalami  perubahan  ini, menjadikan  kondisi  kawasan  hutan  jati Patu-Patu  di  Muna  mengalami  banyak  te- kanan  yang  berujung  pada  perusakan  sum- ber  daya  alam  khususnya  hutan.  Pene- bangan  liar,  penjarahan  kawasan  kayu  jati di  Muna  telah  menjadi  permasalahan  pan- jang  yang  tak  berkesudahan  karena  tidak ada  solusi  penyelesaian  yang  tepat.  Pen- curian  kayu  jati  di  Muna,  tidak  hanya  di- lakukan di luar kawasan hutan, namun juga terjadi di dalam kawasan hutan yang selama ini dilindungi oleh negara. Menurut Husima (2005)  bahwa  kerusakan  hutan  jati  Muna terjadi dalam berbagai cara, mulai dari pen- curian  kayu  oleh  masyarakat  yang  ber- mukim di sekitar hutan dan perambahan ka- wasan  hutan  jati    dialih  fungsikan  sebagai lahan perkebunan dan peranian masyarakat.
Lahirnya  sistem  pemerintahan  se- cara otonomi, masyarakat menganggap bah- wa  sistem  pemerintahan  otonomi  dapat  di- jadikan  sebagai  momentum  penting  untuk mengambil  peran  secara  langsung  dalam sistem  pengelolaan  hutan  di  Muna.  Namun harapan  masyarakat  ternyata  tidak  sesuai dengan kenyataan dan hanya menjadi suatu rangkaian  kesalahan  dalam  penafsiran  ten- tang hutan untuk kesejahteraan rakyat. Fak- tanya, pengelolaan sumberdaya hutan jati di Muna  belum  dapat  memberikan  rasa  ke- adilan  dan  kesejahteraan  bagi  kehidupan masyarakat  khususnya  petani  di  perdesaan. Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  Wiati (2005)  mengatakan  bahwa  benturan  kepen- tingan  terhadap  pengelolaan  hutan  di  suatu daerah  atau  kawasan  tidak  hanya  terjadi pada tingkat lokal dan nasional, namun juga melebar sampai pada tingkat global. Hal ini dipicu  oleh  konflik  perebutan  sumber  daya alam  karena  ketidakpastian  batas  kawasan maupun  terbatasnya  akses  masyarakat  ter- hadap pemanfaatan hutan.
Berbagai  kasus  di  sektor  kehutanan menyangkut  penebangan  liar  di  tingkat lokal,  telah  mengisyaratkan  akan  mening- katnya  laju  kerusakan  kawasan  hutan.  Se- perti  halnya,  di  Muna  saat  ini  sudah  tidak ada  lagi  kawasan  hutan  yang  tersisa  dari tindakan  pencurian  kayu.  Hanya  me- ninggalkan  sebuah  sejarah  panjang  bahwa di  Muna  pernah  dikenal  dengan  tambang emas  hijaunya  yang  menjadi  kebanggaan masyarakat dan pemerintah. Kondisi seperti ini  dipengaruhi  oleh  banyaknya  aktivitas penebangan  kayu  jati  secara  liar  di  dalam kawasan  hutan  Patu-Patu  dan  sekitarmya. Penebangan  ini  tidak  diimbangi  dengan gerakan  pemulihan  kawasan  hutan  atau program penghijauan kembali sebagai tana- man  pengganti  untuk  menjaga  keseim- bangan alam.
Kayu  dari  hasil  penebangan  liar yang  ditemukan  oleh  petugas  di  dalam  ka- wasan  hutan,    dijadikan  sebagai  barang  te- muan.  Pihak  petugas  Dinas  Kehutanan  ke- mudian  diadakan  proses  lelang  kayu  atas persetujuan  pemerintah.  Hasil  lelang  kayu ini kemudian dimasukkan ke dalam kas ne- gara  yang  diperuntukan  sebagai  pem- bangunan  daerah  dan  untuk  meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya masyarakat lokal.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  di lapangan  bahwa  penjualan  kayu  melalui proses  lelang  tidak  hanya  diberlakukan  pa- da  perusahaan  dari  di  luar  daerah,  namun juga  pada  perusahaan  lokal  yang  diberikan peluang  untuk  membeli  kayu  jati  dalam bentuk  gelondongan  yang  dibutuhkan  oleh pemerintah  daerah  maupun  masyarakat lokal  sesuai  dengan  aturan  dan  prosedur yang ditetapkan.
Secara  ekonomi,  kayu  jati  di  Muna sangat  menjanjikan,  mempunyai  kualitas yang  baik  sehingga  harganya  pun  juga dapat  dikategorkan  mahal.  Namun  nilai ekologinya selalu tidak mendapat perhatian yang berakibat pada kehidupan manusia.
Terkait  dengan  perusakan  hutan, Manan  (1998)  dalam  bukunya  mengenai hutan  rimbawan  dan  masyarakat menya-
takan  bahwa  manusia  sebagai  bagian  dari makhluk hidup, memegang peranan penting terhadap  kelestarian  hutan  dan  dapat mempertimbangkan  keseimbangan  ekologi, yang  mencakup  komponen  makhluk  hidup dan  lingkungannya.  Masyarakat  dapat berinteraksi  dengan  lingkungannya  untuk menjaga  keseimbangan  sumberdaya  alam yang dinamis.
Menurut data BPS Kabupaten Muna (2008), luas kawasan hutan di Muna sekitar 235.759  ha  pada  2003-2006,  dan  108.381 ha pada 2007. Saat ini berdasarkan fakta di lapangan membuktikan bahwa kawasan hu- tan jati Patu-Patu dan sekitarnya telah rusak parah  dan  tergantikan  dengan  permukiman dan  lahan  kebun  palawija  masyarakat.  Ke- rusakan  kawasan  hutan  jati  di  Muna  telah terjadi  sejak  lama.  Kerusakan  ini  diangap sebagai salah satu akibat dari seluruh rang- kaian  proses  dan  regulasi  pengelolaan  ka- wasan hutan yang masih curat marut. Selain itu  adanya  konflik  dan  klaim  masalah  ke- pemilikan lahan di dalam kawasan yang di- biarkan berlarut-larut. Terkait dengan masa- lah kerusakan hutan,  Li (2007) melihat ada tiga  hal  penting  yang  dikaji  dalam  pe- rusakan  hutan,  yakni  sistem  pemerintahan, kekuasaan  serta  kedaulatan.  Menurut  Li (2007)  mengatakan  bahwa  intervensi  ke- kuasaan  pemerintah  telah  membentuk  cara berfikir  masyarakat  dan  memberikan  ber- bagai pengalaman dalam sejarah untuk me- mahami  dan  menerima  bagaimana  ke- kuasaan, pemerintahan serta kedaulatan da- pat diperjuangkan dan dihidupkn dalam ma- syarakat. Namun, kerusakan kawasan hutan jati Muna, telah menunjukkan tidak adanya sikap  dan  kesadaran  kolektif  baik  dari  ma- syarakat,  pengusaha  maupun  pemerintah dalam  prinsip  pengelolaan  sumberdaya  hu- tan yang seimbang dan efektif.
Tindakan  atas  perusakan  kawasan hutan  jati  tersebut  disebabkan  oleh  tekanan dari  banyak  pihak  yang  berkepentingan dengan  modus  penebangan  secara  ilegal, perambahan  kawasan  hutan,  serta  peng-
uasaan  lahan  di  dalam  kawasan.  Aktivitas pembalakan  liar  disinyalir  ada  permainan oleh  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab dilakukan  secara  sistematis,  tanpa  peng- awasan  yang  ketat  menurut  peraturan  hu- kum yang berlaku.
Menurut  Asrawati  (2006)  dalam  te- sisnya  tentang  eksploitasi  hutan  di  Muna (1906-1936) mengatakan bahwa secara his- toris, eksploitasi sumberdaya alam di Muna telah berjalan sejak masa pemerintahan ko- lonial  Belanda  berkuasa.  Namun,  tingkat kerusakan  hutan  di  masa  ini  dapat  di- kendalikan  dengan  program  penenanaman pada arel hutan yang ditebang. Bila di lihat kondisi hutan jati pada masa reformasi, ke- rusakan hutan semakin tidak terkendali dari tindakan  penjarahan  yang  amat  drastis  se- hingga  kondisinya  sangat  memprihatinkan. Hal  ini,  disertai  dengan  perubahan  politik mempengaruhi  tatacara  pengelolaan  hutan yang  dianggap  bersifat  tidak  efektif.  Di sinilah  masyarakat  maupun  oknum-oknum yang  tidak  bertanggungjawab  meman- faatkan  dan  mengelola  kawasan  hutan  jati dengan penjarahan.
Menurut  Momo  (2011)  tentang  po- litik,  konflik  dan  kekerasan  terhadap  hutan di  kabupaten  Muna  mengatakan  bahwa  ke- bijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan jati  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Ka- bupaten  Muna  telah  membuat  tindakan  ke- rusakan  serta  kekerasan  terhadap  sumber daya  hutan,  yang  dilakukan  oleh  aparat negara,  perusahaan  kayu,  masyarakat  atau media  massa  lokal.  Tindakan  kerusakan atas sumber daya hutan melalui penebangan liar pada setiap kawasan di Muna dilakukan melalui  hubungan  interaksi  di  antara banyak  pihak  dengan  bentuk  kerjasama yang terorganisir .
Berdasarkan  data  yang  dijelaskan tersebut,  dapat  memberikan  pemahaman bahwa aktivitas perusakan hutan jati di Mu- na  telah  melibatkan  banyak  pihak,  dengan membangun  kerjasama  pihak  penebang  jati dengan  pemodal,  maupun  oknum-oknum
yang tidak bertanggungjawab dalam perusakan  hutan.  Para  oknum  yang  tidak bertanggung  jawab,  yang  terlibat  dalam kerjasama pencurian kayu jati Muna secara ilegal  yang  menjadi  sumber  perusakan sumberdaya hutan jati di Muna, melibatkan sistem  kerjasama  ilegal  yang  diorganisir secara  sistematis.  Oleh  karena  itu,  ada  du- gaan  bahwa  besar  kemungkinan  sistem  ini mendapatkan  dukungan  dari  oknum  aparat keamanan  maupun  pemerintah  khususnya oknum  petugas  Dinas  Kehutanan  Ka- bupaten  Muna,  sehingga  para  pelakunya sulit  ditangkap  (Jers,  2012).  Hal  ini  telah menimbulkan  rasa  kecurigaan  adanya praktik  kolusi  antara  masyarakat,  peng- usaha kayu dan petugas dalam kegiatan pe- nebangan  liar  di  setiap  kawasan  hutan  jati di Muna.
Kajian tentang problematika perusakan  hutan  jati  di  Muna  hingga  saat ini sudah masuk dalam ruang permasalahan sosial  yang  belum  ditemukan  solusinya. Kegiatan pembalakan liar di dalam kawasan hutan  dapat  mencerminkan  tata  cara  peng- elolaan  sumberdaya  alam  telah  menuai berbagai  masalah  yang  kompleks  dan tidak menguntungkan  masyarakat  secara  umum. Sementara  masyarakat  yang  bermukim  di sekitar  kawasan  mayoritas  berpenghasilan rendah  dan  terbatas  sehingga  telah  men- dorong kelompok warga masyarakat sekitar hutan  masuk  mengolah  tanah  di  dalam  ka- wasan  hutan  lindung  dengan  alasan  ke- miskinan  yang  menekan  hidup  mereka. Simon  (2006)  mengatakan  bahwa  peng- elolaan  dan  pembangunan  hutan  di  tingkat daerah perlu memperhitungkan keterlibatan masyarakat terkait dengan penglolaan hutan khususnya bagi kelompok masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan.
Selama  ini  ada  tuduhan  yang  di- alamatkan  pada  kelompok  masyarakat  pe- tani  yang  bermukim  di  sekitar  kawasan  se- bagai  perusak  kawasan  hutan.  Namun, menurut  mereka  tuduhan  ini  dianggap  se- bagai  tindakan  yang  memojokkan.  Mereka berani  mengambil  langkah    masuk  ke  ka-
wasan  hutan  yang  dilindungi  oleh  negara karena melihat kondisi hutan di kawasan ini sudah  rusak  dan  hanya  diterlantarkan.  Ma- syarakat  memanfaatkan  kawasan  hutan hutan  yang  rusak  sebagai  lahan  untuk  ber- cocok  tanam  dengan  sietem  tradisisonal berdasarkan penegetahuan lokal.
Kawasan hutan jati selama ini men- jadi  kebanggaan  masyarakat  di  Muna  kini telah  berubah  menjadi  kawasan  per- mukiman  dan  pertanian  masyarakat.  Ano- mali  pengelolaan  hutan  jati  menimbulkan perubahan  status  kawasan  sudah  dapat  di- pastikan  bahwa  menjadi  akibat  dari  pe- rusakan  hutan  yang  dilakukan  oleh  pihak- pihak  yang  tidak  bertanggungjawab  secara terus-menerus  tanpa  ditemukan  para  pe- lakunya. Bila dilihat secara ekologisnya ke- rusakan  hutan  ini  tidak  hanya  sebagai  ke- jahatan  terhadap  sumberdaya  alam,  me- lainkan  juga  sebagai  ancaman  besar  bagi kelangsungan hidup manusia jangka panjang.

## E. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  yang  telah  di- kemukakan dalam pemabahasan di atas, da- pat  disimpulkan  bahwa  kawasan  hutan  jati di  Muna  yang  menjadi  andalan  masyarakat dan  pemerintah  sudah  mengalami  ke- rusakan  yang  sangat  parah.  Hal  ini  mem- perlihatkan  bahwa  pihak  pemerintah  tidak berdaya  dalam  menghadapi  tekanan  pe- rusakan hutan yang terjadi secara massif.
Kebijakan  pengelolaan  sumberdaya hutan  yang  selalu  mengalami  perubahan, menjadikan  kondisi  kawasan  hutan  jati  di kawasan  Patu-Patu  dan  sekitarnya  meng- alami  banyak  tekanan  yang  berujung  pada perusakan  hutan  secara  terus  menerus.  Pe- nebangan  liar,  penjarahan    kawasan  hutan jati di Muna menjadi permasalahan panjang yang tak berkesudahan karena tidak ada ke- sepahaman  dan  solusi  yang  tepat.  Secara ekonomi,  kayu  jati  di  Muna  sangat  men- janjikan, mempunyai kualitas yang baik se- hingga  harganya  pun  juga  dapat  dikatakan mahal. Namun nilai ekologinya selalu tidak
mendapat  perhatian  yang  berakibat  pada kehidupan manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Asrawati, 2006. Eksploitasi Hutan di Muna (1906-1936). Yogyakarta:  Tesis  Jurus- an Sejarah, Universitas Gadjah Mada. Astuti,  Puji. Kekerasan  Dalam  Konflik  Ag- raria:  Kegagalan  Negara  dalam  Men- ciptakan  Kaeadilan  di  Bidang  Perta- nahan . http://ejournal.undip.acid/in- dex.php/forum/article.
Awang,  San  Afri.  2003. Politik  Kehutanan Masyarakat .  Yogyakarta:  Kreasi  Wa- cana.
Awang,  San  Afri.  2001. Gurat  Hutan  Rak- yat  di  Kapur  Selatan. Yogyakarta:  De- but Press.
Awang,  San  Afri.  2004. Dekonstruksi  So- sial  Forestri:  Reposisi  Masyrakat  dan Keadilan  Lingkungan. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.
Awang,  San  Afri.  2005. Negara,  Masyara- kat  dan  Deforestasi.  Kontruksi  Sosial Atas Pengetahuan dan Perlawanan Pe- tani  Terhadap  Kebijakan  Pemerin- tah .Yogyakarta:  Disertasi  Ilmu  Sosio- logi, Universitas Gadjah Mada.
Awang,  San  Afri.  2005. Petani,  Ekonomi dan  Konservasi.  Aspek  Penelitian  dan Gagasan. Yogyakarta: Debut Press. Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Muna, 2008. Kabupaten Muna Dalam Angka . Creswell, John W. 2010. Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Husima,  L.  2005. Perencanaan  Pembang- unan Hutan Jati: di BKPH Muna Uta- ra I, Dinas Kehutanan Kabupaten Mu- na  Propinsi  Sulawesi  Tenggara. Yog- yakarta:  Tesis.  Ilmu  Kehutanan.  Uni- versitas Gadjah Mada.
Iskandar,  Johan.  1992. Ekologi  Perladang- an di Indonesia . Jakarta: Djambatan. Iskandar, Johan. 1999. “Forest Management in The Tradisional Badui Community”. dalam Bionatura .1:26-36.
Iskandar,  Johan.  2001. Manusia  Budaya dan Lingkungan Ekologi Budaya . Ban- dung: Humaniora Utama Press.
Jakarta  Independent  Media  Center . 2 Desember  2005. Riwayat  Kesewe- nang-wenangan  PEMKAB  Muna  Ter- hadap  Masyarakat  Adat  Kontu-Muna Sulawesi Tenggara.
Jers,  Topo  L.  2012. Menebang  Jati  Meng- ejar  Rupiah:  Studi  Etnografi  Hutan Jati Muna . Yogyakarta: Disertasi Prog- ram  Studi  Antropologi  Fakultas  Ilmu Budaya. Universitas Gadjah Mada.
Li,  Tania  Murray.  2002. Proses  Transfor- masi  Daerah  Pedalaman  di  Indonesia .
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Li,  Tania  Murray.  2007. The  Will  to Improve:  Governmentality,  Develop- ment, and the Practise of Politic. Durk- ham  &  London:  Duke  University Press.
Lubis,  Djoharis,  2004.  “Ketidakadilan  dan Kemiskinan  Musuh  Kita  Bersama” dalam Jurnal Analisis Sosial, Ekonomi, Politik dan Hukum Perburuhan (ALNI)  Indonesia,  Vol  2,  No  1,  Mei 2004.
Manan, Syafii. 1998. Hutan Rimbawan dan Masyarakat . Bogor: IPB Press. Momo,  Hamrudin  L.  2011. Politik,  Konflik dan Kekerasan Terhadap Hutan di Ka- bupaten  Muna .  Yogyakarta:  Tesis Program Studi Ilmu Kehutanan, Fakul- tas Kehutanan Universitas Gadjah Ma- da.
Nugraha, Agung., Untung, Iskandar. 2004.
Politik  Pengelolaan  Sumberdaya  Hu- tan:  Issue  dan  Agenda  Mendesak. Yogyakarta: Debut Press.
Nugraha,  Agung.  Murtijo.  2005. Antro- pologi Kehutanan . Banten: Wana  Ak- sara.
Popkin, Samuel L, 1979. The Rational Pea- sant:  The  Political  Economy  of  Rural Society  in  Vietnam .  Berkeley:  Uni- veristy of California Press.
Popkin,  Samuel  L.  1986. Petani  Rasional . Terj.  Sahrir  Mawi.  Jakarta:  Yayasan Padamu Negeri.
Sairin, Safri., Pujo, Semedi., Bambang, Hu- dayana.  2002. Pengantar  Antropologi Ekonomi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Scoot, James. C. 1981. Moral Ekonomi Pe- tani:  Pergolakan  dan  Subsistensi  di Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES. Scoot,  James.  C.  1985. Weapons  of  the Weak: Everyday forms of Peasant Re- sistance . USA: Yale University Press. Scoot, James. C. 1993. Perlawanan Kaum
Tani. Jakarta:  Yayasan  Obor  Indo- nesia. Scoot, James. C. 1994. The Moral Economy of  the  Peasant:  rebellion  and  subsis- tence  in  Southeast  Asia diterjemahkan Hasan Basari, Jakarta: LP3 Simon,  Hasanu.  2003. Pengelolaan  Hutan Bersama  Rakyat  (Cooperative  Forest Management). Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar. Simon,  Hasanu.  2006. Hutan  Jati  dan  Ke- mamuran Problem dan Strategi Peme- cahannya .  Yogyakarta:  Pustaka  Pela- jar.
Spradley,  James.  1997. Metode  Etnografi . Yogyakarta: Tiara Wacana. Sukardi. 2005. Illegal LoggingDalam Pers- pektif  Politik  Hukum  Pidana .  Yogya- karta: Universitas  Atmajaya.
Sukardi.  2007. Jiwa Korsa Disanding Ha- rapan . MIKI, Edisi III tahun 2007. Tenri, Andi. 2011. Perlawanan Sehari-hari
Masyarakat Sekitar Hutan: Studi Pada Komunitas  Kontu  di  Muna  Sulawesi
Tenggara. Makassar:  Disertasi  Prog- ram  Pascasarjana.  Universitas  Negeri Makassar. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No- mor  41  Tahun  1999  Tentang  pokok- pokok Kehutanan.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No- mor 25 Tahun 1999 dan Nomor 32 Ta- hun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
Wiati,  Catur  Budi.  2005. Kepentingan Nasional  atau  Lokal?  Konflik  Peng- uasaan  Lahan  di  Hutan  Penelitian  Se- bulu di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. CIFOR.