## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Abidin,  A.Z, Asas-Asas  Hukum Pidana , Alumni Bandung, 1987.
Barda Nawawi  Arief, Beberapa Aspek kebijakan Penegakan dan pengembangan Hukum  Pidana ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1998.
Bambang Poernomo, Azaz-Azaz Hukum  Pidana ,  Dali  Mutiara,  Tafsir KUHP, Bintang Indonesia, Jakarta, 1991.
Herbert  L.  Parker, Toward  an
Integrated  Theory  oc  Criminal  Punishme From  The  Limits  of  The  Criminal Sanctions ,  Stanford  California  Stanford University Press, 1968. Kartini Kartono, Patologi Sosial, Cet.
1, Jilid 1 , Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2005.
Lilik  Mulyadi, Hukum  Acara  Pidana suatu  tinjauan    khusus  terhadap  suatu dakwaan,eksepsi dan putusan pengadilan , PT.Citra Aditya Bhakti Bandung, 1996.
Muladi,  ―Kapita  Selekta  Sitem Peradilan  Pidana‖,  Badan  Penerbit UNDIP, Semarang,1995.
M.Anwar,  HAK, Hukum  Pidana
Bagian Khusus, (KUHP Buku II), Alumni, Bandung,1979.
M.Yahya  Harahap, Permasalahan- permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP Edisi 2 Cet.5 , Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
Moelyatno, Azaz-azaz Hukum Pidana , Bintang Indonesia, Jakarta, 1978.
Saparinah  Sadli,  dalam  Muladi  dan Barda  Nawawi  Arief, Teori-teori  dan Kebijakan  Pidana,  Cet.II ,  Alumni, Bandung, 1998.
Soerjono Soekamto,
Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2010.

## B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA.

## Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945
Hasil Amandemen
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang  pemberlakuan  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) diseluruh Indonesia.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun
2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  49  Tahun
2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang.
Undang  Nomor  14  Tahun  1985 tentang Pelaksanan KUHAP.

## C. SUMBER LAINNYA
Pusat  Bahasa, Kamus  Besar
Bahasa  Indonesia ,  Gramedia,  Jakarta,
2008.
John  M.Echlos, Kamus  Inggris
Indonesia-  Indonesia  Inggris ,  Gramedia, Jakarta,2010.
R.Subekti, Kamus Hukum , Paradnya, Jakarta, 2003.
ANALISIS KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENGATASI KEMACETAN LALU LINTAS MELALUI OPERASIONALISASI BUS RAPID TRANSIT (Studi di Kota Bandar Lampung)

## AGUS ISKANDAR
Dosen FISIP UT Jalan Soekarno Hatta Bandar Lampung

## ABSTRACT
Policy  in  traffic  congestion  by  Government  of  Bandar  Lampung  directed  to  create  good traffic order for the present and for the future. Problems of this research are: (1) What is the Department  of  Transportation  policy  of  Bandar  Lampung  in  addressing  traffic  congestion through the operationalization of Bus Rapid Transit? (2) What are the factors supporting and inhibiting Policy Bandar Lampung Transportation Agency in addressing traffic congestion through the operationalization
of Bus Rapid
Transit? This research approach is normative and empirical jurisdiction. Data was collected through library  research  and  field  study.  The  data  was  then  analyzed  to  obtain  qualitative researchconclusions.  The  results  and  discussion  indicate:  (1)  Bandar  Lampung  city government  policy  in  addressing  traffic  congestion  through  operationalization  Bus  Rapid Transit (BRT) is a policy that is both urgent and requires settlement in a short time , because congestion has become a problem that needs to be as  soon as possible addressed. (2) The factors  that  support  the  policy  of  Bandar  Lampung  transportation  agencies  in  addressing traffic  congestion  through  the  operationalization  of  Bus Rapid  Transit  is  a legal  umbrella operation of BRT, the BRT implementation and operationalization of the expectations of the people in town that mass transportation
Keywords : Policy, Bus Rapid Transit, Congestion

## I.PENDAHULUAN
Negara
Indonesia  merupakan negara  konstitusi,  bersendikan  demokrasi, dan berbentuk republik kesatuan, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang menyebutkan  Negara  Indonesia  ialah negara  kesatuan  yang  berbentuk  republik, dan  dipertegas  dengan  Pasal  37  ayat  (5) bahwa  khusus  mengenai  bentuk  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  tidak  dapat dilakukan  perubahan.  Pada  Pasal  18  A UUD 1945 disebutkan bahwa:
1. Hubungan wewenang antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  provinsi,  kabupaten  dan  kota, atau  antara  provinsi,  kabupaten  dan kota,  diatur  dengan  undang-undang dengan  memperhatikan  kekhususan dan keragaman daerah.
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan  sumber  daya  lainnya  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  diatur  dan  dilaksanakan  secara
adil  dan  selaras  berdasarkan  undang- undang (Bagir Manan, 2005: 13) Asas-asas  yang  pada  awalnya adalah  asas  sentralisasi  dan  konsentrasi, berkembang  menjadi  asas  desentralisasi dan  dekonsentrasi,  dengan  prinsip demokrasi,  peran  serta,  prakarsa  dan aspirasi  masyarakat  sendiri  atas  dasar pemerataan  dan  keadilan  serta  sesuai dengan  kondisi,  potensi  dan  keragaman daerah.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2008  Tentang  Pemerintahan Daerah,  berkaitan  erat  dengan  perubahan kebijaksanaan  desentralisasi  di  Indonesia. Undang-undang  ini  membawa  pergeseran paradigma  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan  mulai  dari  pemerintahan pusat  sampai  pada  pemerintahan  desa. Inilah  konsekuensi  dari  sebuah  tuntutan kebijakan  dan  paradigma  baru  yang  harus dipilih. Undang-undang ini telah memberikan  otonomi  yang  jauh  lebih besar  kepada  daerah  otonom  yaitu Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan  Kota. Otonomi  daerah  dianggap  sebagai  opsi yang  tepat  untuk  meningkatkan  derajat keadilan sosial serta distribusi kewenangan secara  proporsional  antara  Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota  dalam  hal  penentuan kebijakan  publik,  penguasaan  aset ekonomi  dan  politik  serta  pengaturan sumber  daya  lokal  (Affan    Gaffar,  2006  : 72).
Terkait dengan hal di atas, Pasal 18 Undang-Undang  Dasar  1945  Amandemen Keempat  menyebutkan  bahwa  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu  dibagi  atas  Kabupaten  dan  kota,  yang tiap-tiap  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  itu
mempunyai  pemerintahan  daerah,  yang diatur  dengan  Undang-Undang.  Negara pada  hakikatnya  sangat  menghargai  hak- hak  asal  usul  suatu  daerah  yang  telah otonomi  sepenuhnya  dalam  mengatur  dan mengelola rumah tangganya sendiri.
Salah  satu  urusan  yang  menjadi kewenangan  daerah  otonom  adalah penyelenggaraan  sistem  transportasi  yang sesuai  dengan  kebutuhan  masing-masing daerah.  Transportasi  merupakan  sarana yang  sangat  penting  dan  strategis  dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan serta  mempengaruhi  semua  aspek kehidupan  bangsa  dan  negara.  Pentingnya transportasi, baik darat, laut maupun udara, ini  tercermin  pada  semakin  meningkatnya kebutuhan  akan  jasa  angkutan  bagi mobilitas orang serta barang. Menurut  C.S.T.  Kansil  dan Christine  S.T.  Kansil,  Transportasi berperan  sebagai  penunjang,  pendorong dan  penggerak  bagi  pertumbuhan  suatu daerah, sehingga diperlukan jasa transportasi  yang  serasi  dengan  tingkat kebutuhan  lalu  lintas  dan  pelayanan angkutan  yang  memenuhi  nilai-nilai  ideal seperti ; ketertiban, keteraturan, kelancaran,  keselamatan  dan  keamanan. Untuk  mencapai  nilai-nilai  ideal  tersebut, dituntut  adanya  suatu  penataan  dalam sistem  pengaturan  dan  manajemen  lalu lintas  transportasi  yang  terpola,  terpadu, terorganisasi, sistematis serta berasas pada kepentingan,  keadilan  dan  kesejahteraan rakyat di daerah (provinsi, kabupaten/kota) yang  bersangkutan  (C.S.T.    Kansil    dan Christine S.T. Kansil, 1995: 4). Demikian pula halnya dengan Kota Bandar  Lampung,  sebagai  Ibu  Kota Provinsi Lampung, secara otomatis Bandar Lampung menjadi pusat aktivitas
.............................................
adil  dan  selaras  berdasarkan  undang- undang (Bagir Manan, 2005: 13) Asas-asas  yang  pada  awalnya adalah  asas  sentralisasi  dan  konsentrasi, berkembang  menjadi  asas  desentralisasi dan  dekonsentrasi,  dengan  prinsip demokrasi,  peran  serta,  prakarsa  dan aspirasi  masyarakat  sendiri  atas  dasar pemerataan  dan  keadilan  serta  sesuai dengan  kondisi,  potensi  dan  keragaman daerah.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2008  Tentang  Pemerintahan Daerah,  berkaitan  erat  dengan  perubahan kebijaksanaan  desentralisasi  di  Indonesia. Undang-undang  ini  membawa  pergeseran paradigma  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan  mulai  dari  pemerintahan pusat  sampai  pada  pemerintahan  desa. Inilah  konsekuensi  dari  sebuah  tuntutan kebijakan  dan  paradigma  baru  yang  harus dipilih. Undang-undang ini telah memberikan  otonomi  yang  jauh  lebih besar  kepada  daerah  otonom  yaitu Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan  Kota. Otonomi  daerah  dianggap  sebagai  opsi yang  tepat  untuk  meningkatkan  derajat keadilan sosial serta distribusi kewenangan secara  proporsional  antara  Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota  dalam  hal  penentuan kebijakan  publik,  penguasaan  aset ekonomi  dan  politik  serta  pengaturan sumber  daya  lokal  (Affan    Gaffar,  2006  :
72). Terkait dengan hal di atas, Pasal 18
Undang-Undang  Dasar  1945  Amandemen Keempat  menyebutkan  bahwa  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu  dibagi  atas  Kabupaten  dan  kota,  yang tiap-tiap  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  itu
mempunyai  pemerintahan  daerah,  yang diatur  dengan  Undang-Undang.  Negara pada  hakikatnya  sangat  menghargai  hak- hak  asal  usul  suatu  daerah  yang  telah otonomi  sepenuhnya  dalam  mengatur  dan mengelola rumah tangganya sendiri.
Salah  satu  urusan  yang  menjadi kewenangan  daerah  otonom  adalah penyelenggaraan  sistem  transportasi  yang sesuai  dengan  kebutuhan  masing-masing daerah.  Transportasi  merupakan  sarana yang  sangat  penting  dan  strategis  dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan serta  mempengaruhi  semua  aspek kehidupan  bangsa  dan  negara.  Pentingnya transportasi, baik darat, laut maupun udara, ini  tercermin  pada  semakin  meningkatnya kebutuhan  akan  jasa  angkutan  bagi mobilitas orang serta barang.
Menurut  C.S.T.  Kansil  dan Christine  S.T.  Kansil,  Transportasi berperan  sebagai  penunjang,  pendorong dan  penggerak  bagi  pertumbuhan  suatu daerah, sehingga diperlukan jasa transportasi  yang  serasi  dengan  tingkat kebutuhan  lalu  lintas  dan  pelayanan angkutan  yang  memenuhi  nilai-nilai  ideal seperti ; ketertiban, keteraturan, kelancaran,  keselamatan  dan  keamanan. Untuk  mencapai  nilai-nilai  ideal  tersebut, dituntut  adanya  suatu  penataan  dalam sistem  pengaturan  dan  manajemen  lalu lintas  transportasi  yang  terpola,  terpadu, terorganisasi, sistematis serta berasas pada kepentingan,  keadilan  dan  kesejahteraan rakyat di daerah (provinsi, kabupaten/kota) yang  bersangkutan  (C.S.T.    Kansil    dan Christine S.T. Kansil, 1995: 4).
Demikian pula halnya dengan Kota Bandar  Lampung,  sebagai  Ibu  Kota Provinsi Lampung, secara otomatis Bandar Lampung menjadi pusat aktivitas
pemerintahan,  perekonomian,  pendidikan, dan  sosial  budaya,  sehingga  sistem transportasi  kota,  khususnya  sistem transportasi  dan  lalu  lintas  darat  harus ditata  dengan  pengaturan  dan  manajemen yang  memenuhi  kriteria  nilai-nilai  ideal sebagaimana telah disebutkan di atas.
Transportasi
merupakan permasalahan  yang  mempunyai  pengaruh penting  dalam  kehidupan  masyarakat modern. Selain mempunyai dampak secara ekonomis,  transportasi  berdampak  secara sosial  dan  budaya  yaitu  dengan membentuk  gaya  hidup  dan  dampak politik. Isu ini acap kali menduduki tempat terkemuka  dalam  pembahasan  agenda politik.  Permasalahan  yang  terjadi  dalam transportasi  kota  adalah  kemacetan  lalu lintas.  Di  Bandar  Lampung,  kemacetan lalu  lintas  merupakan  fenomena  dan permasalahan  strategis  yang  sehari-hari dapat dijumpai.
Selanjutnya
akan digambarkan  pada  dua  pembahasan  yaitu; peta  kemacetan  lalu  lintas  dan  faktor penyebab  kemacetan  lalu  lintas  di  Kota Bandar Lampung.
Karakteristik lalu  lintas  darat  Kota Bandar  Lampung  pada  dasarnya  hampir sama  dengan  kota-kota  lain  di  Indonesia. Apabila  dilihat  dari  jaringan  jalannya, terdapat  bagian  yang  membentuk  jaringan jalan  dan  area  khusus  pada  daerah  pusat kegiatan  atau Central  Business  District (CBD). Terdapat pula jalan-jalan alternatif yang  merupakan  jalan  lain  untuk  menuju tempat  tujuan  (Dinas  Perhubungan  Kota Bandar Lampung, 2012: 2).
Kota  Bandar  Lampung  merupakan kota  perlintasan  bagi  kendaraan  pribadi maupun  umum  untuk  angkutan  orang  dan angkutan  barang  yang  akan  menuju  ke Pulau Jawa atau masuk ke Pulau Sumatera melalui  Pelabuhan  Bakauheni.  Jalan  yang
dilintasi  yaitu  Jalan  Soekarno  Hatta  yang merupakan  jalan  lintas  trans  Sumatera. Kemacetan lalu lintas disebabkan berbagai faktor  yang  kompleks,  multidimensional dan  saling  berhubungan,  sehingga pembahasan  mengenai  masalah  ini,  tidak dapat dilakukan secara terpisah dan parsial tetapi  dilakukan  secara  utuh  dan menyeluruh.
Kemacetan  lalu  lintas  disebabkan berbagai faktor yang kompleks, multidimensional dan saling berhubungan, sehingga  pembahasan  mengenai  masalah ini,  tidak  dapat  dilakukan  secara  terpisah dan  parsial  tetapi  dilakukan  secara  utuh dan menyeluruh. Berbagai faktor penyebab kemacetan  lalu  lintas  di  Bandar  Lampung meliputi:
1) Terkonsentrasinya berbagai aktivitas di pusat kota
2) Hampir bersamaannya waktu beraktivitas di kota
3) Besarnya  jumlah  angkutan  umum  dan kendaraan pribadi
4) Banyaknya  Pedagang  Kaki  Lima (PKL)  yang  berjualan  di  trotoar sepanjang jalan protokol kota.
5) Rendahnya kedisiplinan pemakai jalan
6) Banyaknya  terminal  bayangan  di sepanjang tepi jalan
7) Perlintasan/rel kereta api
Oleh karena itu,
untuk mengantisipasi  pergerakan  orang  maupun barang  maka  diperlukan  suatu  pola transportasi yang diatur dalam suatu sistim jaringan  transportasi.  Sarana  infrastruktur lalu  lintas  darat  Kota  Bandar  Lampung yang  berkaitan  dengan  sistem  jaringan transportasi  meliputi  jalan,  jembatan penyeberangan,  perparkiran,  dan terminal. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung merupakan  salah  satu  satuan  kerja perangkat  daerah  yang  memiliki  tugas
pokok dan fungsi dalam bidang pengaturan dan  penertiban  lalu  lintas  di  Kota  Bandar Lampung.
Kebijakan  untuk  mengantisipasi kemacetan  lalu  lintas  ini  oleh  Pemerintah Kota  Bandar  Lampung  dituangkan  ke dalam  suatu  program  kerja  dengan memperhatikan  berbagai  aspek  yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Pada dasarnya  kebijakan  ini  diarahkan  pada terciptanya  kelancaran  dan  ketertiban  lalu lintas  baik  untuk  saat  ini  maupun  untuk masa yang akan datang, selain harus secara terpola,  terpadu,  terorganisasi,  sistematis serta  berasas  pada  kepentingan,  keadilan dan  kesejahteraan  rakyat,  harus  pula memberi  ruang  bagi  keterlibatan  publik berupa  partisipasi  dan  peran  serta  seluruh komponen masyarakat luas.
Masalah  yang  melatarbelakangi penelitian  ini  adalah  adanya  kurangnya kenyamanan masyarakat pengguna angkutan  kota  (angkot)    di  Kota  Bandar Lampung,  di  antaranya  pelayanan  awak angkot  yang  tidak  sopan,  praktik pemberlakuan  tarif  yang  tidak  sesuai dengan ketentuan, usia angkot yang sudah tidak layak beroperasi,  sopir angkot yang tidak  memiliki  Surat  Izin  Mengemudi (SIM)  atau  dikenal  dengan  sopir  tembak, perilaku  sopir  angkot  yang  tidak mengindahkan  keselamatan  penumpang  . Berbagai  permasalahan  angkot  tersebut tentunya    memerlukan  solusi  dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar  Lampung sebenarnya  sudah  menetapkan  produk yuridis  terkait  dengan  lalu  lintas  Kota Bandar  Lampung  yang  dituangkan  dalam Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  1985 tentang Pola Angkutan Umum dalam Kota Madya    Daerah  Tingkat  II  Bandar Lampung. Namun permasalahannya adalah
apakah  produk  yuridis  yang  telah ditetapkan tersebut sudah terlaksana secara efektif,  apakah  produk  yuridis  tersebut sudah  meng- cover semua  permasalahan lalu  lintas  Kota  Bandar  Lampung  yang semakin  kompleks  dan  multidimensional saat ini Solusi  atas  berbagai  permasalahan angkot  di  Kota  Bandar  Lampung diarahkan  pada  pencapaian  sistem transportasi  darat  yang  memenuhi  nilai- nilai  ideal  ketertiban,  keteraturan, kelancaran,  keselamatan  dan  keamanan. Oleh  karena  itu  diperlukan  penyusunan rencana-rencana  strategis  oleh  Pemerintah Kota  Bandar  Lampung  melalui  instansi terkait,  khususnya  Dinas  Perhubungan. Upaya  pengaturan  dan  penertiban  lalu lintas  di  Kota  Bandar  Lampung  tersebut dilaksanakan  oleh  Dinas  Perhubungan dengan  melaksanakan  kebijakan  untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah pemberlakuan  Bus  Rapid  Transit  (BRT), sebagai  sarana  transportasi  masal  bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. Kebijakan  pemberlakuan  BRT dituangkan  ke  dalam  Peraturan  Walikota Bandar  Lampung  Nomor  10  Tahun  2011 Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Tahun 2011-2030, Pasal 10 ayat (4) huruf (c)  menyatakan  bahwa  untuk  peningkatan penyediaan  prasarana  dan  sarana  kota secara  terpadu  yang    berwawasan lingkungan, dikembangkan sistem transportasi  perkotaan  menggunakan sistem  transportasu massal di pusat primer Tanjung  Karang  serta  penyediaan    bus rapid    transit    (BRT)  yang  berimplikasi pada  penyediaan  fasilitas  bagi  pejalan kaki.
Pemberlakuan  kebijakan  BRT menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.
.............................................
pokok dan fungsi dalam bidang pengaturan dan  penertiban  lalu  lintas  di  Kota  Bandar Lampung.
Kebijakan  untuk  mengantisipasi kemacetan  lalu  lintas  ini  oleh  Pemerintah Kota  Bandar  Lampung  dituangkan  ke dalam  suatu  program  kerja  dengan memperhatikan  berbagai  aspek  yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Pada dasarnya  kebijakan  ini  diarahkan  pada terciptanya  kelancaran  dan  ketertiban  lalu lintas  baik  untuk  saat  ini  maupun  untuk masa yang akan datang, selain harus secara terpola,  terpadu,  terorganisasi,  sistematis serta  berasas  pada  kepentingan,  keadilan dan  kesejahteraan  rakyat,  harus  pula memberi  ruang  bagi  keterlibatan  publik berupa  partisipasi  dan  peran  serta  seluruh komponen masyarakat luas.
Masalah  yang  melatarbelakangi penelitian  ini  adalah  adanya  kurangnya kenyamanan masyarakat pengguna angkutan  kota  (angkot)    di  Kota  Bandar Lampung,  di  antaranya  pelayanan  awak angkot  yang  tidak  sopan,  praktik pemberlakuan  tarif  yang  tidak  sesuai dengan ketentuan, usia angkot yang sudah tidak layak beroperasi,  sopir angkot yang tidak  memiliki  Surat  Izin  Mengemudi (SIM)  atau  dikenal  dengan  sopir  tembak, perilaku  sopir  angkot  yang  tidak mengindahkan  keselamatan  penumpang  . Berbagai  permasalahan  angkot  tersebut tentunya    memerlukan  solusi  dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar  Lampung sebenarnya  sudah  menetapkan  produk yuridis  terkait  dengan  lalu  lintas  Kota Bandar  Lampung  yang  dituangkan  dalam Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  1985 tentang Pola Angkutan Umum dalam Kota Madya    Daerah  Tingkat  II  Bandar Lampung. Namun permasalahannya adalah
apakah  produk  yuridis  yang  telah ditetapkan tersebut sudah terlaksana secara efektif,  apakah  produk  yuridis  tersebut sudah  meng- cover semua  permasalahan lalu  lintas  Kota  Bandar  Lampung  yang semakin  kompleks  dan  multidimensional saat ini Solusi  atas  berbagai  permasalahan angkot  di  Kota  Bandar  Lampung diarahkan  pada  pencapaian  sistem transportasi  darat  yang  memenuhi  nilai- nilai  ideal  ketertiban,  keteraturan, kelancaran,  keselamatan  dan  keamanan. Oleh  karena  itu  diperlukan  penyusunan rencana-rencana  strategis  oleh  Pemerintah Kota  Bandar  Lampung  melalui  instansi terkait,  khususnya  Dinas  Perhubungan. Upaya  pengaturan  dan  penertiban  lalu lintas  di  Kota  Bandar  Lampung  tersebut dilaksanakan  oleh  Dinas  Perhubungan dengan  melaksanakan  kebijakan  untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah pemberlakuan  Bus  Rapid  Transit  (BRT), sebagai  sarana  transportasi  masal  bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.
Kebijakan  pemberlakuan  BRT dituangkan  ke  dalam  Peraturan  Walikota Bandar  Lampung  Nomor  10  Tahun  2011 Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Tahun 2011-2030, Pasal 10 ayat (4) huruf (c)  menyatakan  bahwa  untuk  peningkatan penyediaan  prasarana  dan  sarana  kota secara  terpadu  yang    berwawasan lingkungan, dikembangkan sistem transportasi  perkotaan  menggunakan sistem  transportasu massal di pusat primer Tanjung  Karang  serta  penyediaan    bus rapid    transit    (BRT)  yang  berimplikasi pada  penyediaan  fasilitas  bagi  pejalan kaki.
Pemberlakuan  kebijakan  BRT menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.
Bagi  pihak  yang  mendukung  BRT  ini dinilai menjadi
alternatif dalam menyediakan transportasi
massal,
sedangkan  bagi  pihak  yang  tidak mendukung  pemberlakukan  BRT  dinilai akan  mematikan  para  pelaku  usaha angkutan  kota,  sehingga  pro  dan  kontra tersebut  merupakan  aspek  yang  menarik untuk dibahas lebih lanjut ke dalam suatu penelitian ilmiah.
Berdasarkan  uraian  pada  latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasikan  permasalahan  sebagai berikutBagaimanakah  kebijakan  Dinas
Perhubungan  Kota  Bandar  Lampung Dalam  mengatasi  kemacetan  lalu  lintas melalui  operasionalisasi  Bus  Rapid Transit? Apakah  faktor-faktor  yang mendukung  dan  menghambat  Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam  mengatasi  kemacetan  lalu  lintas melalui  operasionalisasi  Bus  Rapid Transit?

## II.PEMBAHASAN
Konsep Kebijakan Publik Menurut  Dunn  dalam  Suharto, analisis  kebijakan  adalah  suatu  aktivitas intelektual  yang  dilakukan  dalam  proses politik.  Analisis  kebijakan  merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan  dalam  proses  pembuatan  kebijakan. Keberhasilan analisis pembuatan kebijakan dapat  dikembangkan  melalui  tiga  proses, yaitu:
1) Proses pengkajian
kebijakan, menyajikan  metodologi  untuk  analisis kebijakan.  Metodologi  di  sini  adalah sistem  standar,  aturan,  dan  prosedur untuk  menciptakan,  menilai  secara kritis, dan mengkomunikasikan
pengetahuan  yang  relevan  dengan kebijakan.
2) Proses  pembuatan  kebijakan  adalah serangkaian  tahap  yang  saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu:penyusunan  agenda,  formulasi kebijakan,
adopsi kebijakan, implementasi
kebijakan,dan penilaiankebijakan. 3) Proses komunikasi kebijakan, merupakan upaya untuk meningkatkan proses  pembuatan  kebijakan  berikut hasilnya.
Selanjutnya  menurut  Suharto,  terdapat enam  tahapan  dalam  analisis  kebijakan publik yaitu sebagai berikut:
1. Mendefinisikan Masalah Kebijakan Mendefinisikan  masalah  kebijakan pada  intinya  merujuk  pada  kegiatan untuk  mengeksplorasi  berbagai  isu-isu atau  masalah  sosial,  dan  kemudian menetapkan  satu  masalah  sosial  yang akan  menjadi  fokus  analisis  kebijakan. Pemilihan  masalah  sosial  didasari beberapa  pertimbangan,  antara  lain: masalah  tersebut  bersifat  aktual, penting dan mendesak, relevan dengan kebutuhan dan aspirasi publik, berdampak  luas  dan  positif,  dan  sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial (artinya  masalah  tersebut  sejalan dengan  transformasi  sosial  yang sedang bergerak di masyarakat, misalnya penguatan  demokratisasi,  hak  azasi manusia  atau  transparansi  dan good governance).
2. Mengumpulkan Bukti tentang Masalah Kebijakan adalah seperangkat pernyataan  strategis  yang  didukung oleh  fakta,  bukan  oleh  gosip  atau ‗kabar  burung'.  Pernyataan  masalah kebijakan,  karenanya,  harus  didukung oleh  bukti  atau  fakta  yang  relevan,
terbaru, akurat dan memadai. Pernyataan  masalah  tanpa  bukti  tidak akan  meyakinkan  pihak-pihak  yang akan  menjadi  target  naskah  kebijakan kita.  Bukti  yang  disertakan  bisa berdasarkan  hasil  penelitian  kita  (data primer),  khususnya  pada  naskah kebijakan yang berbentuk policy study . Data  bisa  pula  berasal  dari  data sekunder,  yakni  hasil  temuan  orang lain  yang  dipublikasikan  di  buku, koran,  internet,  dokumen  pemerintah. Naskah  kebijakan  yang  berbentuk policy  brief dan policy  memo jarang menyertakan  bukti  berdasarkan  hasil penelitian primer.
3. Mengkaji Penyebab Masalah Para  analis  dan  pembuat  kebijakan dapat  mengidentifikasi  penyebab  atau faktor  yang  memberi  kontribusi terhadap masalah sosial. Mereka dapat mengembangkan  kebijakan  publik untuk  mengeliminasi  atau  mengurangi penyebab atau faktor tersebut.
4. Mengevaluasi  Kebijakan  yang  Ada ( existing policy )
Mengevaluasi  kebijakan  atau  produk yang ada saat ini dapat mengarah pada perbaikan-perbaikan, namun demikian, evaluasi  juga  sering  menghasilkan keputusan-keputusan  untuk  mengganti secara total model yang ada
5. Mengembangkan  Alternatif atau Opsi- Opsi Kebijakan
Mengembangkan  solusi  kebijakan publik untuk mengatasi masalah sosial juga perlu mempertimbangkan beberapa alternatif. Dua langkah utama akan sangat bermanfaat bagi pengembangan  alternatif  kebijakan publik adalah mengembangkan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah  sosial  adalah  mengelimnasi
atau  mengurangi  sebab-sebab  atau faktor-faktor  penyumbang  terhadap masalah dan menelisik kebijakan yang ada saat ini.
6. Menyeleksi Alternatif Terbaik Pada  langkah  ini  telah  terdapat alternatif  kebijakan  yang  dianggap terbaik  dan  merupakan  penyeleksian awal  dalam  mengatasi  masalah.  Dua kriteria  yang  dapat  membantu menentukan alternatif yang paling baik adalah  fisibilitas  ( feasibility )  dan efektifitas  ( effectiveness ).  Kebijakan yang  terbaik  harus  memenuhi  dua kriteria tersebut (memiliki nilai tinggi), jika memungkinkan.
Analisis kebijakan, sebagai aktivitas  fungsional,  sama  tuanya  dengan kebijakan itu sendiri. Pada dasarnya ketika seseorang  hendak  melakukan  analisis kebijakan,  ada  tiga  hal  yang  perlu diperhatikan yaitu:
a. Analisis  kebijakan  berusaha  untuk memberikan  informasi  yang  valid tentang  kinerja  kebijakan.  Analisis dalam  hal  ini  berfungsi  untuk  menilai aspek  instrumen  (cara  pelaksanaan) kebijakan  dan  menilai  hasil  dari penggunaan instrumen tersebut.
b. Analisis  kebijakan  berusaha  untuk menilai  kepastian  tujuan  atau  target dengan  masalah  dihadapi.  Pada  fungsi ini  analisis  kebijakan  memfokuskan diri  pada  substansi  dari  kebijakan publik  yang  ada.  Dasar  asumsi  yang digunakan  adalah  bahwa  kebijakan publik  dibuat  untuk  menyelesaikan masalah-masalah  yang  ada.  Hal  yang seringkali terjadi adalah tujuan tercapai tapi masalah tidak terselesaikan.
c. Analisis  kebijakan  berusaha  untuk member  sumbangan  pada  analisis kebijakan  lain  terutama  dari  segi
.............................................
terbaru, akurat dan memadai. Pernyataan  masalah  tanpa  bukti  tidak akan  meyakinkan  pihak-pihak  yang akan  menjadi  target  naskah  kebijakan kita.  Bukti  yang  disertakan  bisa berdasarkan  hasil  penelitian  kita  (data primer),  khususnya  pada  naskah kebijakan yang berbentuk policy study . Data  bisa  pula  berasal  dari  data sekunder,  yakni  hasil  temuan  orang lain  yang  dipublikasikan  di  buku, koran,  internet,  dokumen  pemerintah. Naskah  kebijakan  yang  berbentuk policy  brief dan policy  memo jarang menyertakan  bukti  berdasarkan  hasil penelitian primer.
3. Mengkaji Penyebab Masalah Para  analis  dan  pembuat  kebijakan dapat  mengidentifikasi  penyebab  atau faktor  yang  memberi  kontribusi terhadap masalah sosial. Mereka dapat mengembangkan  kebijakan  publik untuk  mengeliminasi  atau  mengurangi penyebab atau faktor tersebut.
4. Mengevaluasi  Kebijakan  yang  Ada ( existing policy )
Mengevaluasi  kebijakan  atau  produk yang ada saat ini dapat mengarah pada perbaikan-perbaikan, namun demikian, evaluasi  juga  sering  menghasilkan keputusan-keputusan  untuk  mengganti secara total model yang ada
5. Mengembangkan  Alternatif atau Opsi- Opsi Kebijakan
Mengembangkan  solusi  kebijakan publik untuk mengatasi masalah sosial juga perlu mempertimbangkan beberapa alternatif. Dua langkah utama akan sangat bermanfaat
bagi pengembangan  alternatif  kebijakan publik adalah mengembangkan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah  sosial  adalah  mengelimnasi
atau  mengurangi  sebab-sebab  atau faktor-faktor  penyumbang  terhadap masalah dan menelisik kebijakan yang ada saat ini.
6. Menyeleksi Alternatif Terbaik
Pada  langkah  ini  telah  terdapat alternatif  kebijakan  yang  dianggap terbaik  dan  merupakan  penyeleksian awal  dalam  mengatasi  masalah.  Dua kriteria  yang  dapat  membantu menentukan alternatif yang paling baik adalah  fisibilitas  ( feasibility )  dan efektifitas  ( effectiveness ).  Kebijakan yang  terbaik  harus  memenuhi  dua kriteria tersebut (memiliki nilai tinggi), jika memungkinkan.
Analisis kebijakan, sebagai aktivitas  fungsional,  sama  tuanya  dengan kebijakan itu sendiri. Pada dasarnya ketika seseorang  hendak  melakukan  analisis kebijakan,  ada  tiga  hal  yang  perlu diperhatikan yaitu:
a. Analisis  kebijakan  berusaha  untuk memberikan  informasi  yang  valid tentang  kinerja  kebijakan.  Analisis dalam  hal  ini  berfungsi  untuk  menilai aspek  instrumen  (cara  pelaksanaan) kebijakan  dan  menilai  hasil  dari penggunaan instrumen tersebut.
b. Analisis  kebijakan  berusaha  untuk menilai  kepastian  tujuan  atau  target dengan  masalah  dihadapi.  Pada  fungsi ini  analisis  kebijakan  memfokuskan diri  pada  substansi  dari  kebijakan publik  yang  ada.  Dasar  asumsi  yang digunakan  adalah  bahwa  kebijakan publik  dibuat  untuk  menyelesaikan masalah-masalah  yang  ada.  Hal  yang seringkali terjadi adalah tujuan tercapai tapi masalah tidak terselesaikan.
c. Analisis  kebijakan  berusaha  untuk member  sumbangan  pada  analisis kebijakan  lain  terutama  dari  segi
metodologi. Artinya, analisis kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi  dari  penilaian-penilaian yang  dilakukan  atas  kebijakan  yang dianalisis.
Berkenaan dengan
produksi informasi  mengenai  nilai-nilai  atau manfaat-manfaat kebijakan
hasil kebijakan.  Ketika  ia  bernilai  bermanfaat bagi  penilaian  atas  penyelesaian  masalah, maka  hasil  tersebut  member  sumbangan pada  tujuan  dan  sasaran  bagi  evaluator, secara  khusus,  dan  pengguna  lainnya secara  umum.  Hal  ini  dikatakan bermanfaat  apabila  fungsi  analisis kebijakan memang terpenuhi dengan baik. Salah satu fungsi analisis kebijakan adalah harus  memberi  informasi  yang  valid  dan dipercaya  mengenai  kinerja  kebijakan. Penjelasan  di  atas  menunjukkan  bahwa analisis  kebijakan  harus  bersifat  empirik dalam arti bahwa penilaian yang dilakukan tidak boleh hanya bersifat spekulatif hipo- tetik  atau  asumtif-teoretik,  melainkan mesti diuji atau dikuatkan dengan data atau setidaknya hasil penelitian yang pemah di- lakukan.  Selanjutnya,  karena  analisis  itu dilakukan terhadap altematif yang tersedia, yang  hasilnya  nanti  adalah  pemilihan  kita terhadap  alternatif  yang  paling  tepat  atau baik,  maka  kita  harus  bersikap  tidak memihak  atau  bias  terhadap  salah  satu altematif.  Maksudnya,  sebelum  analisis dilakukan,  kita  tidak  menentukan  atau memilih  alternatif  kebijakan  mana  yang dianggap baik.
Dinas  Perhubungan  Kota  Bandar Lampung  Dalam  mengatasi  kemacetan lalu  lintas  melalui  operasionalisasi  Bus Rapid Transit
BRT  sebagai  angkutan  massal  yang diharapkan  dapat  mengatasi  kemacetan  di
Kota Badar Lampung. Dalam operasionalnya  jam  pelayanan  BRT  dari jam  06.00  pagi  hingga  jam  18.00  sore. Saat  ini  kendaraan  BRT  di  Bandar Lampung berjumlah 250 kendaraan,
Langkah  Pemerintah  Kota  Bandar Lampung dalam sektor transportasi, adalah sebagai berikut:
1. Bidang  Penyelenggaraan  Angkutan Umum
2. Bidang Lalu Lintas
3. Bidang Perparkiran
4. Penyelenggaraan Terminal Menurut  penjelasan  Normansyah selaku  Kepala  Dinas  Perhubungan  Kota Bandar  Lampung  maka  diketahui  bahwa kebijakan mengatasi kemacetan didasarkan pada  tugas  pokok  dan  fungsi  Dinas Perhubungan  Kota  Bandar  Lampung sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  12 Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung Nomor  3  Tahun  2008  Tentang  Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung,  yatu  Dinas  Perhubungan merupakan  unsur  pelaksana  tugas Walikota,  mempunyai  tugas  Pokok melaksanakan  urusan  pemerintahan  Kota di  bidang  Perhubungan  berdasarkan  asas otonomi dan tugas pembantuan.
Dinas Perhubungan menyelenggarakan  fungsi:  (a)  Perumusan kebijakan  teknis  di  bidang  Perhubungan; (b)  Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan dan  pelayanan  umum  di  bidang Perhubungan; (c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan; (d)  Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan oleh Walikota di bidang Perhubungan; (e) Pelayanan administratif.
Sesuai  dengan  penjelasan  tersebut maka  dapat  dinyatakan  bahwa  kebijakan merupakan  proses  penyusunan  secara sistematis  mengenai  serangkaian  kegiatan
yang  perlu  dilakukan  untuk  mengatasi berbagai  masalah  yang  dihadapi  dalam rangka  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan. Kebijakan merupakan aktivitas memilih  dan  menghubungkan  fakta, membuat  serta  menggunakan  asumsi- asumsi  mengenai  masa  yang  akan  datang dengan jalan mengambarkan dan merumuskan  kegiatan  yang  diperlukan untuk  mencapai  hasil  yang  diinginklan. Dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat  melihat  keadaan  ke  depan, memperhitungkan  berbagai  kemungkinan yang  akan  terjadi,  serta  menjabarkan kegiatan  dan  membuat  urutan  prioritas utama yang ingin dicapai.
Penjelasan  di  atas  menunjukkan bahwa  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis  sehingga  penyelenggaraannya dikuasai  oleh  negara,  dan  pembinaannya diakukan  oleh  pemerintah  dengan  tujuan untuk  mewujudkan  lalu  lintas  dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, aman dan efisien, mampu  memadukan  transportasi  lainnya, menjangkau  seluruh  pelosok  wilayah daratan,  untuk  menunjang  pemerataan, pertumbuhan  dan  stabilitas  sebagai pendorong,    penggerak  dan  penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.
Menurut Iskandarsyah selaku Kepala Bidang  Teknik,  maka  diketahui  bahwa Kebijakan  dalam  bidang  manajemen  lalu lintas  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota Bandar  Lampung  merupakan  pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan,  bahwa  penyelenggaraan  dan pembinaan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan dilaksanakan  pemerintah  berdasarkan ketentuan undang-undang.
Keterangan  di  atas  menunjukkan bahwa  pembinaan  di  bidang  lalu  lintas jalan  yang  meliputi  aspek-  aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu  lintas  harus  ditujukan  untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran  lalu  lintas.  Disamping  itu, dalam  melakukan  pembinaan  lalu  lintas jalan  juga  harus  diperhatikan  aspek kepentingan  umum  atau  masyarakat pemakai jalan, kelestarian lingkungan, tata ruang,  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi,  hubungan  internasional serta koordinasi antar wewenang pembinaan lalu lintas jalan di tingkat pusat dan daerah serta antar instansi, sektor dan unsur  terkait  lainnya.  Di  samping  itu, untuk dapat lebih meningkatkan daya guna dan    hasil  guna  dalam  penggunaan  dan pemanfaatan jalan, diperlukan pula adanya ketentuan-ketentuan  bagi  Pemerintah dalam  melaksanakan  kegiatan-kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian  lalu  lintas  dan  juga  dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan  fasilitas  perlengkapan  jalan di seluruh jaringan jalan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka dapat dinyatakan bahwa tahap pendefinisian masalah kebijakan mengatasi  kemacetan  lalu  lintas  Kota Bandar Lampung pada Dinas Perhubungan sesuai dengan konsep bahwa mendefinisikan  masalah  kebijakan  pada intinya  merujuk  pada  kegiatan  untuk mengeksplorasi  berbagai  isu  sosial,  dan menetapkan satu masalah sosial yang akan menjadi  fokus  analisis  kebijakan.  Pemilihan masalah sosial didasari beberapa pertimbangan, antara lain: masalah tersebut bersifat  aktual,  penting  dan  mendesak, relevan  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi
.............................................
yang  perlu  dilakukan  untuk  mengatasi berbagai  masalah  yang  dihadapi  dalam rangka  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan. Kebijakan merupakan aktivitas memilih  dan  menghubungkan  fakta, membuat  serta  menggunakan  asumsi- asumsi  mengenai  masa  yang  akan  datang dengan jalan mengambarkan dan merumuskan  kegiatan  yang  diperlukan untuk  mencapai  hasil  yang  diinginklan. Dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat  melihat  keadaan  ke  depan, memperhitungkan  berbagai  kemungkinan yang  akan  terjadi,  serta  menjabarkan kegiatan  dan  membuat  urutan  prioritas utama yang ingin dicapai.
Penjelasan  di  atas  menunjukkan bahwa  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis  sehingga  penyelenggaraannya dikuasai  oleh  negara,  dan  pembinaannya diakukan  oleh  pemerintah  dengan  tujuan untuk  mewujudkan  lalu  lintas  dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, aman dan efisien, mampu  memadukan  transportasi  lainnya, menjangkau  seluruh  pelosok  wilayah daratan,  untuk  menunjang  pemerataan, pertumbuhan  dan  stabilitas  sebagai pendorong,    penggerak  dan  penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.
Menurut Iskandarsyah selaku Kepala Bidang  Teknik,  maka  diketahui  bahwa Kebijakan  dalam  bidang  manajemen  lalu lintas  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota Bandar  Lampung  merupakan  pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan,  bahwa  penyelenggaraan  dan pembinaan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan dilaksanakan  pemerintah  berdasarkan ketentuan undang-undang.
Keterangan  di  atas  menunjukkan bahwa  pembinaan  di  bidang  lalu  lintas jalan  yang  meliputi  aspek-  aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu  lintas  harus  ditujukan  untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran  lalu  lintas.  Disamping  itu, dalam  melakukan  pembinaan  lalu  lintas jalan  juga  harus  diperhatikan  aspek kepentingan  umum  atau  masyarakat pemakai jalan, kelestarian lingkungan, tata ruang,  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi,  hubungan  internasional serta koordinasi antar wewenang pembinaan lalu lintas jalan di tingkat pusat dan daerah serta antar instansi, sektor dan unsur  terkait  lainnya.  Di  samping  itu, untuk dapat lebih meningkatkan daya guna dan    hasil  guna  dalam  penggunaan  dan pemanfaatan jalan, diperlukan pula adanya ketentuan-ketentuan  bagi  Pemerintah dalam  melaksanakan  kegiatan-kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian  lalu  lintas  dan  juga  dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan  fasilitas  perlengkapan  jalan di seluruh jaringan jalan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka dapat dinyatakan bahwa tahap pendefinisian masalah kebijakan mengatasi  kemacetan  lalu  lintas  Kota Bandar Lampung pada Dinas Perhubungan sesuai dengan konsep bahwa mendefinisikan  masalah  kebijakan  pada intinya  merujuk  pada  kegiatan  untuk mengeksplorasi  berbagai  isu  sosial,  dan menetapkan satu masalah sosial yang akan menjadi  fokus  analisis  kebijakan.  Pemilihan masalah sosial didasari beberapa pertimbangan, antara lain: masalah tersebut bersifat  aktual,  penting  dan  mendesak, relevan  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi
publik,  berdampak  luas  dan  positif,  dan sesuai  dengan  visi  dan  agenda  perubahan sosial  (artinya  masalah  tersebut  sejalan dengan  transformasi  sosial  yang  sedang bergerak di masyarakat.
Kebijakan  Pemerintah  Kota  Bandar Lampung dalam mengatasi kemacetan lalu lintas  yang  bersifat  mendesak  dan membutuhkan  penyelesaian  dalam  waktu yang  cepat,  karena  kemacetan  telah menjadi  masalah  yang  perlu  sesegera mungkin  dicarikan  jalan  keluarnya. Kebijakan  yang  cukup  strategis  adalah pembukaan  median  taman  di  Jalan  Teuku Umar  dan  pembukaan  median  jalan  di Jalan  RA.  Kartini  dan  Pembukaan  Jalan Dua Arah di Jalan Katamso, karena tingkat kemacetan  di  dua  titik  tersebut  sudah cukup  padat,  sehingga  perlu  dicarikan solusi atau jalan keluarnya.
Menurut  penjelasan  Normansyah selaku  Kepala  Dinas  Perhubungan  maka diperoleh penjelasan bahwa beberapa bukti mengenai terjadinya  kemacetan  lalu lintas dapat  diidentifikasi  dari  Permasalahan transportasi  yang  dihadapi  oleh  Kota Bandar  Lampung  saat  ini  adalah kemacetan  lalu  lintas  yang  terjadi  pada ruas-ruas  jalan  utama  didalam  kawasan pusat  kota.  Kemacetan  lalu  lintas  ini terjadi  karena  arus  lalu  lintas  kendaraan bermotor  terhambat  oleh  hambatan samping  di  sepanjang  sisi  kiri  dan  kanan ruas  jalan.  Hambatan  samping  penyebab kemacetan berupa PKL, parkir kendaraan, kendaraan  tidak  bermotor  (gerobak  dan becak), dan pejalan kaki.
Penjelasan  di  atas  menunjukkan bahwa  bukti  yang  nampak  secara  nyata adalah  keberadaan  PKL  yang  menempati trotoar,  lahan  parkir,  dan  tepi  badan  jalan untuk  berjualan.  Lahan  parkir  tersedia yang  ditempati  oleh  PKL  menyebabkan
kendaraan  menggunakan  trotoar  dan  tepi badan  jalan  untuk  parkir.  Terganggunya sarana  pejalan  kaki  yang  disebabkan kendaraan parkir di trotoar serta minimnya fasilitas penyeberangan jalan menimbulkan  ketidakdisiplinan  pejalan kaki  menyeberang  jalan.  Kendaraan  tidak bermotor  yang  berbaur  dengan  kendaraan bermotor menyumbang hambatan samping yang cukup besar. Ketidakdisiplinan supir angkutan  umum  dan  pengendara  sepeda motor  menimbulkan  kesemrawutan  arus kendaraan.
Hambatan  samping  yang  ada menyebabkan  kapasitas  ruas  jalan menurun. Permasalahan ketersediaan lebar dan  panjang  ruas  jalan  utama  dalam kawasan  pusat  kota  yang  minim menyebabkan  daya  tampung  ruas  jalan sangat  terbatas.  Permasalahan  lalu  lintas lainnya  adalah  kepadatan  lalu  lintas  yang disebabkan  oleh  tingginya  volume  arus lalu  lintas  kendaraan  di  ruas-ruas  jalan utama.  Bertambahnya  volume  arus  lalu lintas  kendaraan  dikarenakan  adanya peningkatan  aktivitas  yang  melibatkan pergerakan  arus  kendaraan  melalui  dan menuju kawasan pusat aktivitas kota. Menurut Iskandarsyah selaku Kepala Bidang  Teknik  Dinas  Perhubungan  Kota Bandar  Lampung,  maka  diperoleh penjelasan  bahwa  bukti  kemacetan  lalu lintas  adalah  padatnya  kendaraan  pada jam-jam  sibuk.  Kemacetan  lalu  lintas  di Kota  Bandar  Lampung  terjadi  pada  ruas- ruas  jalan  utama  dalam  kawasan  aktivitas kota  terutama  pada  jam-jam  sibuk  yaitu pada pukul 07.00 – 08.00 WIB dan 17.00 – 18.00 WIB.
Penjelasan  di  atas  menunjukkan bahwa  kemacetan  lalu  lintas  muncul  saat terjadi  peningkatan  arus  kendaraan bermotor  seperti  mobil  pribadi,  sepeda
motor dan angkutan umum dipagi dan sore hari, seiring aktivitas pergerakan pengguna jalan  ke  kantor  atau  sekolah  dan  kembali lagi  ke  rumah.    Pergerakan  kendaraan bermotor yang ada bercampur baur dengan kendaraan  tidak  bermotor  seperti  becak dan  gerobak  yang  bergerak  tidak  searah dengan  arus  lalu  lintas  kendaraan bermotor.  Ketidakdisiplinan  para  pejalan kaki dalam menyeberang ditambah dengan banyaknya  kendaraan  parkir  di  sisi  jalan serta  trotoar  yang  dipergunakan  pedagang kaki  lima  menimbulkan  keruwetan  dan kesemrawutan  lalu  lintas.  Kendaraan angkutan umum (angkot dan bus DAMRI) yang  beroperasi  juga  menjadi  penyebab kemacetan  dikarenakan  mereka  berhenti untuk  menaikkan  dan  menurunkan penumpang di jalan.
Kesulitan  parkir  juga  menjadi masalah  yang  terjadi  di  Kota  Bandar Lampung  yaitu  ketersediaan  lahan  parkir yang  terbatas  dan  pengaturan  parkir  yang kurang  baik.  Pinggiran  badan  jalan  kerap digunakan  sebagai  tempat  parkir  bagi kendaraan bermotor roda-4 maupun roda-2 sehingga menyebabkan hambatan samping pada  ruas  jalan.  Penggunaan  kerb  sebagai tempat parkir kendaraan dikarenakan lahan parkir yang tersedia dipakai oleh para PKL untuk berjualan. Hambatan samping akibat kendaraan  parkir  dan  PKL  menyebabkan kapasitas  ruas  jalan  berkurang  sehingga dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas.
Pertambahan  jumlah  penduduk  dan peningkatan  aktivitas  memunculkan  arus pergerakan  pada  dan  menuju  kawasan aktivitas  kota.  Pergerakan  arus  kendaraan tersebut  dipengaruhi  oleh  pola  jaringan jalan  pusat  aktivitas  kota  dan  perilaku karakteristik  lalu  lintasnya.  Kemacetan lalu lintas yang terjadi karena terhambatnya  arus  pergerakan  kendaraan
juga dipengaruhi oleh pola penataan ruang dari  tiap-tiap  elemen  kota  seperti penggunaan lahan dan tata-guna bangunan kawasan  pusat  aktivitas  kota.  Kondisi lingkungan  dan  lalu  lintas  dilokasi kemacetan yang dapat sedikit menggambarkan permasalahan di kawasan pusat  aktivitas  kota  Kota  Bandar  antara lain  situasi  lalu  lintas  tidak  tertib,  lalu lintas  kendaraan  padat  dan  merayap,  tata- guna  bangunan  padat  dan  tidak  teratur, aktivitas  kawasan  bercampur,  padat  PKL, kendaraan  parkir  tidak  beraturan,  pejalan kaki  tidak  disiplin,  dan  sopir  angkutan umum serta pengendara sepeda motor juga tidak disiplin.
Menurut  Iskandar  Z  selaku  Kepala Bidang  Lalu  Lintas  Jalan  Dinas Perhubungan  Kota  Bandar  Lampung, maka  diperoleh  penjelasan  bahwa  secara jelas  bukti  kemacetan  adalah  kondisi  lalu lintas pada kawasan pusat aktivitas di Kota Bandar Lampung.
Sesuai  dengan  kondisi  Kota  Bandar Lampung  sebagai  ibukota  Provinsi Lampung  telah  mengalami  perkembangan yang cukup pesat dalam kurun waktu tiga tahun  terakhir,  kondisi  ini  dapat  dilihat dari perkembangan dan pertumbuhan lahan terbangun  yang  setiap  tahun  rata-rata mengalami  peningkatan.  Kondisi  tersebut dipengaruhi  oleh  pertambahan  jumlah penduduk (alami dan migrasi), perkembangan  investasi,  dan  kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan. Selain itu, kawasan-kawasan pusat pertumbuhan baru mulai bermunculan dan telah memberikan implikasi terjadinya pemekaran wilayah di Kota  Bandar  Lampung.  Perkembangan yang  pesat  tersebut  tidak  terlepas  dari fungsi  Kota  Bandar  Lampung  dalam konteks  pertumbuhan  wilayah  Provinsi Lampung  sebagai  pusat  pemerintahan
.............................................
motor dan angkutan umum dipagi dan sore hari, seiring aktivitas pergerakan pengguna jalan  ke  kantor  atau  sekolah  dan  kembali lagi  ke  rumah.    Pergerakan  kendaraan bermotor yang ada bercampur baur dengan kendaraan  tidak  bermotor  seperti  becak dan  gerobak  yang  bergerak  tidak  searah dengan  arus  lalu  lintas  kendaraan bermotor.  Ketidakdisiplinan  para  pejalan kaki dalam menyeberang ditambah dengan banyaknya  kendaraan  parkir  di  sisi  jalan serta  trotoar  yang  dipergunakan  pedagang kaki  lima  menimbulkan  keruwetan  dan kesemrawutan  lalu  lintas.  Kendaraan angkutan umum (angkot dan bus DAMRI) yang  beroperasi  juga  menjadi  penyebab kemacetan  dikarenakan  mereka  berhenti untuk  menaikkan  dan  menurunkan penumpang di jalan.
Kesulitan  parkir  juga  menjadi masalah  yang  terjadi  di  Kota  Bandar Lampung  yaitu  ketersediaan  lahan  parkir yang  terbatas  dan  pengaturan  parkir  yang kurang  baik.  Pinggiran  badan  jalan  kerap digunakan  sebagai  tempat  parkir  bagi kendaraan bermotor roda-4 maupun roda-2 sehingga menyebabkan hambatan samping pada  ruas  jalan.  Penggunaan  kerb  sebagai tempat parkir kendaraan dikarenakan lahan parkir yang tersedia dipakai oleh para PKL untuk berjualan. Hambatan samping akibat kendaraan  parkir  dan  PKL  menyebabkan kapasitas  ruas  jalan  berkurang  sehingga dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas. Pertambahan  jumlah  penduduk  dan peningkatan  aktivitas  memunculkan  arus pergerakan  pada  dan  menuju  kawasan aktivitas  kota.  Pergerakan  arus  kendaraan tersebut  dipengaruhi  oleh  pola  jaringan jalan  pusat  aktivitas  kota  dan  perilaku karakteristik  lalu  lintasnya.  Kemacetan lalu lintas yang terjadi karena terhambatnya  arus  pergerakan  kendaraan
juga dipengaruhi oleh pola penataan ruang dari  tiap-tiap  elemen  kota  seperti penggunaan lahan dan tata-guna bangunan kawasan  pusat  aktivitas  kota.  Kondisi lingkungan  dan  lalu  lintas  dilokasi kemacetan yang dapat sedikit menggambarkan permasalahan di kawasan pusat  aktivitas  kota  Kota  Bandar  antara lain  situasi  lalu  lintas  tidak  tertib,  lalu lintas  kendaraan  padat  dan  merayap,  tata- guna  bangunan  padat  dan  tidak  teratur, aktivitas  kawasan  bercampur,  padat  PKL, kendaraan  parkir  tidak  beraturan,  pejalan kaki  tidak  disiplin,  dan  sopir  angkutan umum serta pengendara sepeda motor juga tidak disiplin.
Menurut  Iskandar  Z  selaku  Kepala Bidang  Lalu  Lintas  Jalan  Dinas Perhubungan  Kota  Bandar  Lampung, maka  diperoleh  penjelasan  bahwa  secara jelas  bukti  kemacetan  adalah  kondisi  lalu lintas pada kawasan pusat aktivitas di Kota Bandar Lampung.
Sesuai  dengan  kondisi  Kota  Bandar Lampung  sebagai  ibukota  Provinsi Lampung  telah  mengalami  perkembangan yang cukup pesat dalam kurun waktu tiga tahun  terakhir,  kondisi  ini  dapat  dilihat dari perkembangan dan pertumbuhan lahan terbangun  yang  setiap  tahun  rata-rata mengalami  peningkatan.  Kondisi  tersebut dipengaruhi  oleh  pertambahan  jumlah penduduk (alami dan migrasi), perkembangan  investasi,  dan  kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan. Selain itu, kawasan-kawasan pusat pertumbuhan baru mulai bermunculan dan telah memberikan implikasi terjadinya pemekaran wilayah di Kota  Bandar  Lampung.  Perkembangan yang  pesat  tersebut  tidak  terlepas  dari fungsi  Kota  Bandar  Lampung  dalam konteks  pertumbuhan  wilayah  Provinsi Lampung  sebagai  pusat  pemerintahan
Provinsi,  pusat  perdagangan  regional, pusat  pelayanan  transportasi  regional, pusat pendidikan dan kebudayaan regional, pusat industri maritim dan pengolah bahan baku  pertanian  serta  pusat  penyediaan energi dan telekomunikasi.
Pertumbuhan
investasi
serta perkembangan  aktivitas  perkotaan  telah mendorong
munculnya pusat-pusat pertumbuhan  baru  di  Kota  Bandar Lampung.  Terdapat  tiga  pusat  kegiatan yang  dominan  dalam  lingkup  pelayanan ekonomi perkotaan, yaitu Tanjung Karang, Teluk  Betung  dan  Panjang,  akan  tetapi pada  saat  ini  tumbuh  pusat  kegiatan  baru yang  merupakan  kawasan  jasa  pelayanan skala  kota,  seperti  wilayah  Sukarame, Kedaton, Langkapura dan wilayah-wilayah lainnya di Kota Bandar Lampung.
Pemanfaatan  ruang  di  pusat  Kota Bandar  Lampung  adalah  digunakan sebagai  lokasi  berdirinya  bangunan- bangunan  gedung  (pertokoan-perkantoran, bank,  dan  hotel)  juga  dipakai  sebagai kawasan  perumahan,  tempat  badan  jalan, dan  sebagian  dimanfaatkan  sebagai kawasan  konservasi  (sumber  air  dan kawasan  hijau  perbukitan).  Di  kawasan pusat  aktivitas,  penggunaan  lahan bercampur  antara  struktur  fisik  gedung- gedung  pertokoan-perkantoran  dengan bangunan  rumah-rumah  penduduk  dan kios-kios pedagang kaki lima (PKL).
Beberapa  bukti  yang  berkaitan dengan  kemacetan  lalu  lintas  di  Kota Bandar Lampung adalah adanya jam sibuk terutama  di  pagi  hari,  aktivitas  pelajar yang menuju sekolah memenuhi ruas jalan sehingga  menimbulkan  kemacetan  lalu lintas.  Kondisi  tersebut  dikarenakan gedung sekolah yang terletak di tepi jalan utama  dan  dilalui  angkutan  umum (angkot),  sehingga  para  pelajar  yang
menggunakan kendaraan umum dinaikkan dan  diturunkan  oleh  pengemudi  angkot  di tepi  jalan  yang  menyebabkan  munculnya antrian bagi kendaraan lain dibelakangnya. Kemacetan  lalu  lintas  di  kawasan  pusat aktivitas  Bandar  Lampung  banyak disebabkan  oleh  belum  disiplinnya pengguna jalan baik pengemudi kendaraan bermotor pribadi, angkutan umum maupun pejalan  kaki  yang  mengakibatkan  tidak teraturnya lalu lintas di ruas jalan. Banyak calon  penumpang  angkutan  kota  yang tidak  disiplin  menyetop  dan  menaiki angkutan  tersebut  dari  tepi  jalan  seperti yang terjadi di ruas Jl. Raden Intan, Ruas Jl.  Kartini  (Kawasan  Jaka  Utama- Pertokoan  Golden),  dan  ruas  Jl.  Imam Bonjol (Bambu Kuning Plaza – Pasar Pasir Gintung).  Hal  itu  dikarenakan  tidak tersedianya  sarana  halte  bagi  kendaraan umum  (angkot  dan  bus  DAMRI)  untuk berhenti  menaikkan  dan  menurunkan penumpang  mengakibatkan  penumpang harus  menyetop  dan  menaiki  kendaraan umum  di  tepi  jalan.  Hal  ini  diperparah dengan  kurang  disiplinnya  pengemudi angkutan  umum  yang  bersedia  melayani penumpang  menaikkan  dan  menurunkan penumpang  di  tepi  jalan.  Selain  itu, besarnya  hambatan  samping  berupa angkutan  becak  dan  gerobak  yang bergerak  melawan  arus  lalu  lintas mengakibatkan  kondisi lalu  lintas  di  Kota Bandar  Lampng  mengalami  kemacetan setiap harinya. Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  tahap  mengumpulkan bukti  tentang  masalah,  diketahui  dengan adanya  hambatan  samping  ( side  friction ) di sepanjang sisi kiri dan kanan ruas jalan. Hambatan  samping  penyebab  kemacetan berupa  PKL,  parkir  kendaraan,  kendaraan tidak  bermotor  (gerobak  dan  becak),  dan
pejalan  kaki.  Selain  itu  ketidakdisiplinan sopir  angkutan  umum  dan  pengendara sepeda motor menimbulkan kesemrawutan arus  kendaraan,  khususnya  pada  titik kemacetan lalu lintas di Jalan Jalan Teuku Umar dan Jalan RA. Kartini. Menurut  penjelasan  Normansyah  selaku Kepala Dinas Perhubungan maka diketahui bahwa banyak sekali penyebab kemacetan lalu  lintas  di  Kota  Bandar  Lampung,  di antaranya  tingginya  jumlah  kendaraan, badan  jalan  yang  tidak  mampu menampung kendaraan, pergerakan manusia  yang  terjadi  pada  wakt bersamaan,  para  PKL  yang  berjualan  di trotoar dan sebagainya.
Kemacetan  lalu  lintas  disebabkan berbagai faktor yang kompleks, multidimensional dan saling berhubungan, sehingga  pembahasan  mengenai  masalah ini,  tidak  dapat  dilakukan  secara  terpisah dan  parsial  tetapi  dilakukan  secara  utuh dan menyeluruh. Sesuai dengan penjelasan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa penyebab  kemacetan lalu  lintas  di  Bandar Lampung yaitu:
a. Terkonsentrasinya berbagai aktivitas di pusat kota
b. Hampir bersamaannya waktu beraktivitas di kota
c. Besarnya  jumlah  angkutan  umum  dan kendaraan pribadi
d. Banyaknya  Pedagang  Kaki  Lima (PKL)  yang  berjualan  di  trotoar sepanjang jalan protokol kota.
e. Rendahnya kedisiplinan pemakai jalan
f. Banyaknya  terminal  bayangan  di sepanjang tepi jalan
g. Tidak maksimalnya rambu lalu lintas. (Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2013).
Mengidentifikasi  penyebab  atau faktor  yang  memberi  kontribusi  terhadap
masalah sosial dan dapat mengembangkan kebijakan publik untuk mengeliminasi atau mengurangi penyebab atau faktor tersebut. Dalam penelitian ini telah dikaji beberapa penyebab masalah kemacetan lalu lintas di Kota Bandar
Lampung adalah terkonsentrasinya  berbagai  aktivitas  di pusat  kota,  hampir  bersamaannya  waktu beraktivitas  di  kota,  besarnya  jumlah angkutan  umum  dan  kendaraan  pribadi, banyaknya  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL) yang  berjualan  di  trotoar  sepanjang  jalan protokol  kota,  rendahnya  kedisiplinan pemakai  jalan,  banyaknya  terminal bayangan  di  sepanjang  tepi  jalan,  adanya perlintasan/rel  kereta  api  dan  tidak maksimalnya rambu lalu lintas. Berdasarkan  uraian  di  atas  maka dapat  disimpulkan  bahwa  pada  tahap mengkaji  penyebab  masalah,  didapat beberapa  penyebab  kemacetan  lalu  lintas di  Bandar  Lampung  khususnya  di  Jalan Teuku  Umar  dan  Jalan  RA  Kartini,  yang meliputi adalah terkonsentrasinya berbagai aktivitas di pusat kota, hampir bersamaannya  waktu  beraktivitas  di  kota, besarnya  jumlah  angkutan  umum  dan kendaraan  pribadi,  banyaknya  PKL  yang berjualan  di  trotoar  sepanjang  jalan protokol,  rendahnya  kedisiplinan  pemakai jalan  dan  tidak  maksimalnya  rambu  lalu lintas. Berdasarkan  uraian  di  atas  maka beberapa  alternatif  kebijakan  dalam mengatasi  kemacetan  lalu  lintas  di  Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:
a. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) secara bijaksana
b. Intensifikasi upaya membangun kedisiplinan pemakai jalan
c. Menutup terminal-terminal bayangan
d. Maksimalisasi  rambu  lalu  lintas  dan marka jalan
.............................................
pejalan  kaki.  Selain  itu  ketidakdisiplinan sopir  angkutan  umum  dan  pengendara sepeda motor menimbulkan kesemrawutan arus  kendaraan,  khususnya  pada  titik kemacetan lalu lintas di Jalan Jalan Teuku Umar dan Jalan RA. Kartini. Menurut  penjelasan  Normansyah  selaku Kepala Dinas Perhubungan maka diketahui bahwa banyak sekali penyebab kemacetan lalu  lintas  di  Kota  Bandar  Lampung,  di antaranya  tingginya  jumlah  kendaraan, badan  jalan  yang  tidak  mampu menampung kendaraan, pergerakan manusia  yang  terjadi  pada  wakt bersamaan,  para  PKL  yang  berjualan  di trotoar dan sebagainya.
Kemacetan  lalu  lintas  disebabkan berbagai faktor yang kompleks, multidimensional dan saling berhubungan, sehingga  pembahasan  mengenai  masalah ini,  tidak  dapat  dilakukan  secara  terpisah dan  parsial  tetapi  dilakukan  secara  utuh dan menyeluruh. Sesuai dengan penjelasan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa penyebab  kemacetan lalu  lintas  di  Bandar Lampung yaitu:
a. Terkonsentrasinya berbagai aktivitas di pusat kota
b. Hampir bersamaannya waktu beraktivitas di kota
c. Besarnya  jumlah  angkutan  umum  dan kendaraan pribadi
d. Banyaknya  Pedagang  Kaki  Lima (PKL)  yang  berjualan  di  trotoar sepanjang jalan protokol kota.
e. Rendahnya kedisiplinan pemakai jalan
f. Banyaknya  terminal  bayangan  di sepanjang tepi jalan
g. Tidak maksimalnya rambu lalu lintas.
(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2013).
Mengidentifikasi  penyebab  atau faktor  yang  memberi  kontribusi  terhadap
masalah sosial dan dapat mengembangkan kebijakan publik untuk mengeliminasi atau mengurangi penyebab atau faktor tersebut. Dalam penelitian ini telah dikaji beberapa penyebab masalah kemacetan lalu lintas di Kota Bandar
Lampung adalah terkonsentrasinya  berbagai  aktivitas  di pusat  kota,  hampir  bersamaannya  waktu beraktivitas  di  kota,  besarnya  jumlah angkutan  umum  dan  kendaraan  pribadi, banyaknya  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL) yang  berjualan  di  trotoar  sepanjang  jalan protokol  kota,  rendahnya  kedisiplinan pemakai  jalan,  banyaknya  terminal bayangan  di  sepanjang  tepi  jalan,  adanya perlintasan/rel  kereta  api  dan  tidak maksimalnya rambu lalu lintas.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka dapat  disimpulkan  bahwa  pada  tahap mengkaji  penyebab  masalah,  didapat beberapa  penyebab  kemacetan  lalu  lintas di  Bandar  Lampung  khususnya  di  Jalan Teuku  Umar  dan  Jalan  RA  Kartini,  yang meliputi adalah terkonsentrasinya berbagai aktivitas di pusat kota, hampir bersamaannya  waktu  beraktivitas  di  kota, besarnya  jumlah  angkutan  umum  dan kendaraan  pribadi,  banyaknya  PKL  yang berjualan  di  trotoar  sepanjang  jalan protokol,  rendahnya  kedisiplinan  pemakai jalan  dan  tidak  maksimalnya  rambu  lalu lintas.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka beberapa  alternatif  kebijakan  dalam mengatasi  kemacetan  lalu  lintas  di  Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:
a. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) secara bijaksana
b. Intensifikasi upaya membangun kedisiplinan pemakai jalan
c. Menutup terminal-terminal bayangan
d. Maksimalisasi  rambu  lalu  lintas  dan marka jalan
e. Membangun kesadaran pemilik kendaraan  bermotor  untuk  peduli lingkungan dan kesehatan.
(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2013).
Menurut Iskandar Z selaku Kepala Bidang  Lalu  Lintas  Jalan  Dinas Perhubungan  Kota  Bandar  Lampung, maka  diperoleh  penjelasan  bahwa alternatif  kebijakan  Pemerintah  Kota Bandar  Lampung  dalam  mengatasi kemacetan  lalu  lintas  didasarkan  pada skenario  pemecahan  masalah  kemacetan lalu  lintas  dengan  pendekatan  manajemen lalu  lintas,  terdiri  dari  manajemen kapasitas dan manajemen prioritas.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut maka  dapat  dieketahui  bahwa  alternatif kebijakan  Pemerintah  Kota  Bandar Lampung dalam mengatasi kemacetan lalu lintas didasarkan pada skenario pemecahan masalah  kemacetan  lalu  lintas  meliputi Aspek  Manajemen  Kapasitas,  Aspek Manajemen Prioritas.
Dinas  Perhubungan  dalam  hal  ini mengembangkan  solusi  kebijakan  publik untuk mengatasi masalah sosial juga perlu mempertimbangkan  beberapa  alternatif. Beberapa  alternatif  dalam  mengatasi masalah  kemacetan  lalu  lintas  di  Kota Bandar  Lampung  dikembangkan  dengan skenario  pemecahan  masalah  kemacetan lalu  lintas  dengan  pendekatan  manajemen lalu  lintas.  Konsep  yang  dikembangkan meliputi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu dikembangkan  pula  Langkah-langkah dalam  sektor  transportasi,  adalah  pada bidang  penyelenggaraan  angkutan  umum, bidang  lalu  lintas,  bidang  perparkiran  dan penyelenggaraan terminal. Tahapan selanjutnya  adalah  menyeleksi  alternatif terbaik  yaitu  tahap  melakukan  seleksi
terhadap  berbagai  alternatif  terbaik  dalam upaya  mengatasi  kemacetan  lalu  lintas  di Kota Bandar Lampung.
Rute  perjalanan  kendaraan  untuk mencapai  lokasi  aktivitas  tersebut dibedakan  menjadi  empat  macam  pola pergerakan  yaitu  perjalanan  antar  zona didalam kawasan pusat aktivitas, perjalanan  dari  dalam  menuju  keluar kawasan,  perjalanan  dari  luar  menuju kedalam kawasan, dan perjalanan dari luar kawasan  melewati  kawasan  dan  bertujuan akhir diluar kawasan pusat aktivitas.
Pergerakan  arus  kendaraan  yang terjadi dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu pergerakan kendaraan bermotor pribadi (roda-4 dan roda-2) dan pergerakan kendaraan  umum  (angkutan  kota  dan  bus DAMRI). Selain kendaraan bermotor, ruas jalan  yang  ada  juga  dipenuhi  oleh pergerakan  manusia  yang  berjalan  kaki. Hambatan  samping  yang  dominan menghambat  pergerakan  arus  lalu  lintas kendaraan  adalah  kendaraan  tidak bermotor  (becak  dan  gerobak),  kendaraan parkir, dan PKL. Menurut Iskandar Z selaku Kepala Bidang  Lalu  Lintas  Jalan  Dinas Perhubungan  Kota  Bandar  Lampung, maka diperoleh penjelasan bahwa langkah- langkah Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi kemacetan lalu lintas tersebut didahului dengan penyusunan rencana-rencana strategis oleh Dinas  Perhubungan  sebagai  organisasi pelaksana. Rencana-rencana  strategis  itu dituangkan dalam program kerja perencanaan dengan memperhatikan aspek program  dan  program  kerja  perencanaan terpadu.  Kemudian  disusun  rencana transportasi  yang  terdiri  dari  manajemen sistem  transportasi  (jangka  pendek  dan
jangka  menengah)  dan  manajemen  sistem transportasi  jangka  panjang  dengan memperhatikan aspek perangkat perencanaan, evaluasi pilihan rencana dan seleksi  elemen  rencana  dan  selanjutnya dilakukan penyempurnaan rencana. Proses selanjutnya  adalah  program  perbaikan transportasi untuk tahapan beberapa tahun dan  tahunan.  Keseluruhan  alur  dalam penyusunan  rencana-rencana  strategis mengatasi  kemacetan  dan  permasalahan transportasi  ini  dikembalikan  pada program  kerja  perencanaan  yang  telah dirumuskan sebelumnya.
Selanjutnya  menurut  Iskandarsyah selaku  Kepala  Bidang  Teknik  Dinas Perhubungan  Kota  Bandar  Lampung, maka  diperoleh  penjelasan  bahwa alternatif  kebijakan  pemerintah  Kota Bandar Lampung yang tebaik dalam upaya mengatasi permasalahan lalu lintas di Kota Bandar  Lampung  pada  saat  ini  adalah dengan mengoperasionalisasikan BRT.
Sesuai  dengan  kondisi  tersebut maka alternatif kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung yang tebaik dalam upaya mengatasi permasalahan lalu lintas di Kota Bandar  Lampung  pada  saat  ini  adalah dengan  mengoperasionalisasikan  BRT. Pada  langkah  ini  telah  terdapat  alternatif kebijakan  yang  dianggap  terbaik  dan merupakan  penyeleksian  awal  dalam mengatasi  masalah.  Dua  kriteria  yang dapat  membantu  menentukan  alternatif yang  paling  baik  adalah  fisibilitas ( feasibility ) dan efektifitas ( effectiveness ). Kebijakan Walikota dalam Pemberlakuan  BRT  ini  merupakan  upaya untuk  menyediakan  jasa  transportasi perkotaan  yang  nyaman  bagi  masyarakat kota  Bandar  Lampung.  Warga  Kota Bandar  Lampung,  merasa  nyaman  selama
menggunakan Bus Trans Bandar Lampung sebagai sarana transportasi.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka dapat  dinyatakan  bahwa  angkutan  Umum diselenggarakan  dalam  upaya  memenuhi kebutuhan  angkutan  yang  selamat,  aman, nyaman, dan terjangkau. Bukan merupakan aib apabila dalam perjalanannya,  Trans  Bandar  Lampung mendapatkan  bantuan  operasional.  Pasal 139  ayat  3  telah  mewajibkan  Pemerintah Daerah  kabupaten/kota  untuk  menjamin tersedianya  angkutan  umum  untuk  jasa angkutan  orang  dan/atau  barang  dalam wilayah  kabupaten/kota.  Jangan  sampai asa masyarakat Kota Bandar Lampung atas kehadiran  sarana  dan  prasarana  angkutan umum yang aman, nyaman dan berbudaya lenyap  begitu  saja  hanya  karena kepentingan  ego  sepihak  saja,  sedangkan masyarakat  Kota  Bandar  Lampung  masih terus berharap. Berdasarkan  uraian  di  atas  maka dapat  dianalisis  bahwa  hasil  penelitian  ini sesuai  dengan  teori  kebijakan  yang dikemukakan  Thomas  R.  dalam  Malayu S.P.  Hasibuan  adalah  mendefinisikan kebijakan publik sebagai:
“is  whatever  government  choose  to do  or  not  to  do” (apapun  yang  dipilih pemerintah  untuk  dilakukan  atau  untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa  kebijakan  publik  adalah  mengenai perwujudan  ―tindakan‖  dan  bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan  sesuatu  juga  merupakan kebijakan  publik  karena  mempunyai pengaruh  (dampak  yang  sama    dengan pilihan  pemerintah  untuk  melakukan sesuatu),  (Malayu  S.P.  Hasibuan,  2004:
23)
.............................................
jangka  menengah)  dan  manajemen  sistem transportasi  jangka  panjang  dengan memperhatikan aspek perangkat
perencanaan, evaluasi pilihan rencana dan seleksi  elemen  rencana  dan  selanjutnya dilakukan penyempurnaan rencana. Proses selanjutnya  adalah  program  perbaikan transportasi untuk tahapan beberapa tahun dan  tahunan.  Keseluruhan  alur  dalam penyusunan  rencana-rencana  strategis mengatasi  kemacetan  dan  permasalahan transportasi  ini  dikembalikan  pada program  kerja  perencanaan  yang  telah dirumuskan sebelumnya.
Selanjutnya  menurut  Iskandarsyah selaku  Kepala  Bidang  Teknik  Dinas Perhubungan  Kota  Bandar  Lampung, maka  diperoleh  penjelasan  bahwa alternatif  kebijakan  pemerintah  Kota Bandar Lampung yang tebaik dalam upaya mengatasi permasalahan lalu lintas di Kota Bandar  Lampung  pada  saat  ini  adalah dengan mengoperasionalisasikan BRT.
Sesuai  dengan  kondisi  tersebut maka alternatif kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung yang tebaik dalam upaya mengatasi permasalahan lalu lintas di Kota Bandar  Lampung  pada  saat  ini  adalah dengan  mengoperasionalisasikan  BRT. Pada  langkah  ini  telah  terdapat  alternatif kebijakan  yang  dianggap  terbaik  dan merupakan  penyeleksian  awal  dalam mengatasi  masalah.  Dua  kriteria  yang dapat  membantu  menentukan  alternatif yang  paling  baik  adalah  fisibilitas ( feasibility ) dan efektifitas ( effectiveness ). Kebijakan Walikota dalam
Pemberlakuan  BRT  ini  merupakan  upaya untuk  menyediakan  jasa  transportasi perkotaan  yang  nyaman  bagi  masyarakat kota  Bandar  Lampung.  Warga  Kota Bandar  Lampung,  merasa  nyaman  selama
menggunakan Bus Trans Bandar Lampung sebagai sarana transportasi.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka dapat  dinyatakan  bahwa  angkutan  Umum diselenggarakan  dalam  upaya  memenuhi kebutuhan  angkutan  yang  selamat,  aman, nyaman, dan terjangkau. Bukan merupakan aib apabila dalam perjalanannya,  Trans  Bandar  Lampung mendapatkan  bantuan  operasional.  Pasal 139  ayat  3  telah  mewajibkan  Pemerintah Daerah  kabupaten/kota  untuk  menjamin tersedianya  angkutan  umum  untuk  jasa angkutan  orang  dan/atau  barang  dalam wilayah  kabupaten/kota.  Jangan  sampai asa masyarakat Kota Bandar Lampung atas kehadiran  sarana  dan  prasarana  angkutan umum yang aman, nyaman dan berbudaya lenyap  begitu  saja  hanya  karena kepentingan  ego  sepihak  saja,  sedangkan masyarakat  Kota  Bandar  Lampung  masih terus berharap.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka dapat  dianalisis  bahwa  hasil  penelitian  ini sesuai  dengan  teori  kebijakan  yang dikemukakan  Thomas  R.  dalam  Malayu S.P.  Hasibuan  adalah  mendefinisikan kebijakan publik sebagai:
“is  whatever  government  choose  to do  or  not  to  do” (apapun  yang  dipilih pemerintah  untuk  dilakukan  atau  untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa  kebijakan  publik  adalah  mengenai perwujudan  ―tindakan‖  dan  bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan  sesuatu  juga  merupakan kebijakan  publik  karena  mempunyai pengaruh  (dampak  yang  sama    dengan pilihan  pemerintah  untuk  melakukan sesuatu),  (Malayu  S.P.  Hasibuan,  2004: 23)
Kebijakan untuk mengatasi kemacetan  lalu  lintas  di  Kota  Bandar Lampung  yang  ada  pada  saat  ini  adalah Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang  Pemerintahan  Daerah  Pasal  10 ayat (1) dan (2) bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan  urusan  pemerintahan yang  menjadi  kewenangannya,  kecuali urusan  yang  menjadi  urusan  pemerintah pusat.
Dalam  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan
yang menjadi kewenangannya daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  berdasarkan  asas  otonomi dan tugas pembagian. Selanjutnya menurut Pasal 14 ayat (1) , urusan pemerintah yang menjadi wewenang
Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4) Penyediaan  sarana  dan  prasarana umum
5) Penanganan bidang kesehatan
6) Penyelenggaraan pendidikan
7) Penanggulangan masalah sosial
8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan
9) Fasilitasi  pengembangan  koperasi, usaha kecil dan menengah
10) Pengendalian lingkungan hidup
11) Pelayanan pertanahan
12) Pelayanan  kependudukan,  dan  catatan sipil
13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan 14) Pelayanan  administrasi  penanaman modal
15) Penyelenggaraan  pelayanan  dasar lainnya 16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas maka  jelaslah  kebijakan  Pemerintah  Kota dalam  mengatasi  kemacetan  lalu  lintas merupakan pelaksanaan wewenang Pemerintah  Kota,  khususnya  di  bidang perencanaan,
pemanfaatan, dan pengawasan  tata  ruang  dan  penyediaan sarana dan prasarana umum.
Kebijakan untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas pada saat ini didasarkan  pada  PP  Nomor    41  Tahun 2007  Tentang  Organisasi  Perangkat Daerah,  yang  menyatakan  bahwa  dalam hal    penyelenggaraan  pemerintahan daerah,  kepala  daerah  dibantu  perangkat daerah  yang  dapat  menyelenggarakan seluruh  urusan  pemerintahan  yang dilaksanakan  oleh  pemerintahan  daerah. Dinas  daerah  merupakan  unsur  pelaksana otonomi  daerah  yang  mempunyai  tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan. Dinas daerah dalam melaksanakan berfungsi:
(a) Perumusan  kebijakan  teknis  sesuai dengan lingkup tugasnya;
(b) Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan dan  pelayanan  umum  sesuai  dengan lingkup tugasnya;
(c) Pembinaan  dan  pelaksanaan  tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
(d) Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan oleh  bupati/walikota  sesuai  dengan tugas dan fungsinya.
Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas  yang  berkedudukan  di  bawah  dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui  sekretaris  daerah.  Pada  dinas
daerah  dapat  dibentuk  unit  pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan  teknis  operasional  dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai  wilayah  kerja  satu  atau beberapa  kecamatan.  Dalam  konteks penelitian ini Dinas Daerah yang dimaksud adalah  Dinas  Perhubungan  Kota  Bandar Lampung.
Pemberlakuan  produk  yuridis  ini tentu  saja  harus  melalui  perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan  yang  matang.  Sehingga pelaksanaanya dapat diukur,
dan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaanya  dapat  diketahui.  Adapun hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan utama di dalam menyusun pola lalu lintas dan  angkutan  tersebut  adalah  sebagai berikut :
1. Adanya  keseimbangan  antara  laju perkembangan  kota  dengan  kondisi sosio-kultural masyarakat.
2. Perlunya  pembinaan  angkutan  umum massa untuk angkutan kota.
3. Angkutan  umum  merupakan  suatu kebutuhan yang penting dari masyarakat.
Adapun  sasaran  yang  akan  dicapai dengan  menerapkan  pola  lalu  lintas  dan angkutan adalah :
1. Adanya  keselarasan  antara  pola angkutan kota dan struktur kota.
2. Mengarahkan  prioritas  pelaksanaan program-program pembangunan prasarana jalan dalam keseimbangannya  dengan  kebutuhan angkutan  di  dalam  kota  dan perkembangan  lalu  lintas  sesuai dengan kebutuhan kota.
3. Menciptakan  keseimbangan  antara perkembangan angkutan umum dengan
pertambahan  kendaraan  pribadi  dalam hubungannya dengan fungsi kota.
4. Mengendalikan  keseimbangan  jumlah dan  jenis  angkutan  umum,  sesuai dengan  kemampuan,  tugas  dan  daya penyesuaiannya terhadap lingkungan.
5. Mewujudkan  sistem  angkutan  umum sedemikian  rupa  sehingga  membantu kelancaran dan tertib lalu lintas dalam kota.
6. Menentukan  jenis-jenis  sedemikian rupa  sehingga  dapat  terjangkau  oleh kemampuan  lapisan  masyarakat  yang membutuhkan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka manajemen  BRT  di  Bandar  Lampung perlu  melakukan  pembenahan  dalam rangka  meningkatkan  pelayanan  jasa transportasi  kepada  masyarakat  Kota Bandar Lampung secara lebih optimal dan professional, sehingga persepsi masyarakat kota  bandar  lampung  terhadap  kebijakan Walikota tentang pemberlakuan BRT akan mengalami peningkatan dan menjadi lebih baik di masa yang akan datang.  Kebijakan pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  dalam mengatasi    kemacetan  lalu  lintas  melalui opersionalisasi  Bus  Rapid  Transit  (BRT) merupakan  kebijakan  yang  yang  bersifat mendesak dan membutuhkan penyelesaian dalam  waktu  yang  cepat,  karena kemacetan  telah  menjadi  masalah  yang perlu  sesegera  mungkin  dicarikan  jalan keluarnya.  Oleh  karena  itu  Pemerintah Kota Bandar  Lampung memilih kebijakan opersionalisasi BRT sebagai salah satu alat transportasi massal yang mampu mengangkut  penumpang  dalam  jumlah banyak  dan  memberikan  keamanan  serta kenyamanan pada masyarakat.
.............................................
daerah  dapat  dibentuk  unit  pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan  teknis  operasional  dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai  wilayah  kerja  satu  atau beberapa  kecamatan.  Dalam  konteks penelitian ini Dinas Daerah yang dimaksud adalah  Dinas  Perhubungan  Kota  Bandar Lampung.
Pemberlakuan  produk  yuridis  ini tentu  saja  harus  melalui  perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan  yang  matang.  Sehingga pelaksanaanya dapat diukur, dan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaanya  dapat  diketahui.  Adapun hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan utama di dalam menyusun pola lalu lintas dan  angkutan  tersebut  adalah  sebagai berikut :
1. Adanya  keseimbangan  antara  laju perkembangan  kota  dengan  kondisi sosio-kultural masyarakat.
2. Perlunya  pembinaan  angkutan  umum massa untuk angkutan kota.
3. Angkutan  umum  merupakan  suatu kebutuhan yang penting dari masyarakat.
Adapun  sasaran  yang  akan  dicapai dengan  menerapkan  pola  lalu  lintas  dan angkutan adalah :
1. Adanya  keselarasan  antara  pola angkutan kota dan struktur kota.
2. Mengarahkan  prioritas  pelaksanaan program-program
pembangunan
prasarana jalan
dalam keseimbangannya  dengan  kebutuhan angkutan  di  dalam  kota  dan perkembangan  lalu  lintas  sesuai dengan kebutuhan kota.
3. Menciptakan  keseimbangan  antara perkembangan angkutan umum dengan
pertambahan  kendaraan  pribadi  dalam hubungannya dengan fungsi kota.
4. Mengendalikan  keseimbangan  jumlah dan  jenis  angkutan  umum,  sesuai dengan  kemampuan,  tugas  dan  daya penyesuaiannya terhadap lingkungan.
5. Mewujudkan  sistem  angkutan  umum sedemikian  rupa  sehingga  membantu kelancaran dan tertib lalu lintas dalam kota.
6. Menentukan  jenis-jenis  sedemikian rupa  sehingga  dapat  terjangkau  oleh kemampuan  lapisan  masyarakat  yang membutuhkan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka manajemen  BRT  di  Bandar  Lampung perlu  melakukan  pembenahan  dalam rangka  meningkatkan  pelayanan  jasa transportasi  kepada  masyarakat  Kota Bandar Lampung secara lebih optimal dan professional, sehingga persepsi masyarakat kota  bandar  lampung  terhadap  kebijakan Walikota tentang pemberlakuan BRT akan mengalami peningkatan dan menjadi lebih baik di masa yang akan datang.  Kebijakan pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  dalam mengatasi    kemacetan  lalu  lintas  melalui opersionalisasi  Bus  Rapid  Transit  (BRT) merupakan  kebijakan  yang  yang  bersifat mendesak dan membutuhkan penyelesaian dalam  waktu  yang  cepat,  karena kemacetan  telah  menjadi  masalah  yang perlu  sesegera  mungkin  dicarikan  jalan keluarnya.  Oleh  karena  itu  Pemerintah Kota Bandar  Lampung memilih kebijakan opersionalisasi BRT sebagai salah satu alat transportasi massal yang mampu mengangkut  penumpang  dalam  jumlah banyak  dan  memberikan  keamanan  serta kenyamanan pada masyarakat.
Faktor-Faktor  Yang  Mendukung  dan Menghambat
Kebijakan Dinas Perhubungan  Kota  Bandar  Lampung dalam  mengatasi  kemacetan  lalu  lintas melalui  operasionalisasi  Bus  Rapid Transit
Faktor-faktor  yang  mendukung kebijakan dinas perhubungan Kota Bandar Lampung dalam mengatasi kemacetan lalu lintas  melalui  operasionalisasi  Bus  Rapid Transit adalah sebagai berikut:
1. Adanya payung hukum operasionalisasi BRT Payung hukum kebijakan pemberlakuan  BRT  adalah  Peraturan
Walikota  Bandar  Lampung  Nomor  10 Tahun  2011  Tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Tahun  2011-2030, Pasal 10 ayat (4) huruf (c) menyatakan bahwa  untuk  peningkatan  penyediaan prasarana  dan  sarana  kota  secara terpadu yang  berwawasan lingkungan, dikembangkan  sistem  transportasi perkotaan menggunakan sistem transportasu  massal  di  pusat  primer
Tanjung Karang serta penyediaan  bus rapid  transit  (BRT) yang berimplikasi pada  penyediaan  fasilitas  bagi  pejalan kaki.
2. Adanya  pelaksana  operasionalisasi BRT
Kebijakan  pemberlakukan  BRT  di
Kota Bandar Lampung bersifat mampu kelola  dengan  manajemen  yang diserahkan kepada
konsorsium perusahaan  atau  pihak  swasta  serta perbaikan  sarana  dan  prasarana pendukung.    Kedepannya  Trans Bandar  Lampung  akan  dikembangkan sebagai angkutan massal berbasis jalan dengan jaringan koridor yang menjangkau  hampir  seluruh  kawasan Bandar  Lampung.  Kawasan-kawasan
yang  dijangkau  tersebut  tidak  hanya berada  di  pusat  kota  saja,  tetapi  juga kawasan-kawasan daerah. Pengembangan Trans Bandar Lampung  kedepan  akan  dilakukan dengan  pengurangan  angkutan  kota perkotaan  reguler  (angkot)  yang  akan dilakukan dengan mekanisme konsorsium.  Dengan  adanya  Trans Bandar  Lampung  ini  diharapkan  tidak mematikan  angkutan  eksisting,  namun dengan  sendirinya  masyarakat  akan bisa  memilih  fasilititas  angkutan  yang akan  mereka  gunakan.  Tersedianya angkutan  massal  yang  nyaman  dan aman  ini  diharapkan  sebagai  langkah awal  program  penanganan  kemacetan di  Kota  Bandar  Lampung  seiring semakin membanjirnya tingkat kepemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi.
3. Adanya  harapan  masyarakat  pada sarana transportasi kota yang massal Kebijakan  pemberlakukan  BRT  di Kota  Bandar  Lampung  mempunyai tujuan  yaitu  penyediaan  sarana transportasi  darat  yang  bersifat  massal untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat terhadap
sarana transportasi  yang  dapat  mengangkut penumpang  dengan  jumlah  yang banyak  dan  mampu  menciptakan kepuasan  masyarakat  pada  sarana transportasi.
Jangkauan Trans Bandar  Lampung diharapkan mampu merangsang pertumbuhan  perekonomian  di  Lampung. Terciptanya  sistem  transportasi  yang  baik akan memperlancar aktivitas perekonomian.  Tarif  yang  murah, pelayanan  yang  baik  serta  fasilitas  yang nyaman  mendukung  mobilitas  manusia dari  suatu  tempat  ke  tempat  lainnya,
sehingga  tidak  ada  lagi  diskriminasi transportasi  di  daerah  Lampung  karena semua  daerah  di  Lampung  di  layani  oleh Trans Bandar Lampung yang di bantu oleh feeder - feeder yang ada.
Selanjutnya  faktor-faktor  yang menghambat kebijakan dinas perhubungan Kota  Bandar  Lampung  dalam  mengatasi kemacetan lalu lintas melalui operasionalisasi  Bus  Rapid  Transit  adalah sebagai berikut:
1. Kontroversi terhadap keberadaan BRT
2. Kurang  Optimalnya  Sarana  dan Prasarana Pendukung BRT
3. Adanya  polemik  dalam  Manajemen BRT
Lawrence  Friedman  sebagaimana dikutip  Mardjono  Reksodiputro,  unsur- unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum  ( legal  structure ),  substansi  hukum ( legal substance ) dan budaya hukum ( legal culture ), sebagai berikut:
a. Struktur  hukum  meliputi  badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti
Kejaksaan,  Kepolisian,  Pengadilan,
Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dan lain-lain.
b. Substansi  hukum  adalah  mengenai norma,  peraturan  maupun  undang- undang
c. Budaya  hukum  adalah  meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari  masyarakat  mengenai  pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain,  budaya  hukum  itu  adalah  iklim dari pemikiran sosial tentang
bagaimana  hukum  itu  diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.
Implementasi teori tersebut adalah sebagai berikut:
a. Struktur hukum
Diwujudkan  dalam  organisasi  Dinas Perhubungan  Kota  Bandar  Lampung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota
Bandar Lampung yang melaksanakan upaya mengatasi kemacetan  lalu  lintas  di  Kota  Bandar Lampung.  Dinas  Perhubungan  Kota Bandar  Lampung  melaksanakan  tugas di bidang transportasi dengan upaya: (1) Meningkatkan pengetahuan, kemampuan,  dan  perilaku  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  dalam melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsi  Dinas  Perhubungan  Kota Bandar
Lampung
melalui Pendidikan  dan  Pelatihan  Teknis Sub  Sektor  Perhubungan  maupun diklat dan pelatihan lainnya.
(2) Terpenuhinya  kebutuhan  sarana dan  prasarana  transportasi  yang mampu  menunjang  keselamatan dan  kenyamanan  serta  kelancaran transportasi
(3) Terkendalinya
pelaksanaan pelayanan, pengaturan dan pengawasan  serta  pengendalian operasional  lalu  lintas  dan angkutan jalan (orang dan barang).
(4) Meningkatkan  Koordinasi  dengan Pemerintah  Pusat  maupun  Daerah terkait dengan Program
Perencanaan  Pusat  dan  Daerah dalam sektor transportasi.
(5) Menggali  dan  mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang telah ada  maupun  potensi  Pendapatan yang  belum  dapat  dimaksimalkan dari Sektor Transportasi.
b. Substansi hukum Diwujudkan dalam Peraturan Walikota Bandar  Lampung  Nomor  10  Tahun 2011  Tentang  Rencana  Tata  Ruang
.............................................
sehingga  tidak  ada  lagi  diskriminasi transportasi  di  daerah  Lampung  karena semua  daerah  di  Lampung  di  layani  oleh Trans Bandar Lampung yang di bantu oleh feeder - feeder yang ada. Selanjutnya  faktor-faktor  yang menghambat kebijakan dinas perhubungan Kota  Bandar  Lampung  dalam  mengatasi kemacetan lalu lintas melalui operasionalisasi  Bus  Rapid  Transit  adalah sebagai berikut:
1. Kontroversi terhadap keberadaan BRT
2. Kurang  Optimalnya  Sarana  dan Prasarana Pendukung BRT
3. Adanya  polemik  dalam  Manajemen BRT Lawrence  Friedman  sebagaimana
dikutip  Mardjono  Reksodiputro,  unsur- unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum  ( legal  structure ),  substansi  hukum ( legal substance ) dan budaya hukum ( legal culture ), sebagai berikut:
a. Struktur  hukum  meliputi  badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti
Kejaksaan,  Kepolisian,  Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dan lain-lain.
b. Substansi  hukum  adalah  mengenai norma,  peraturan  maupun  undang- undang
c. Budaya  hukum  adalah  meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari  masyarakat  mengenai  pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain,  budaya  hukum  itu  adalah  iklim dari pemikiran sosial tentang
bagaimana  hukum  itu  diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.
Implementasi teori tersebut adalah sebagai berikut:
a. Struktur hukum
Diwujudkan  dalam  organisasi  Dinas Perhubungan  Kota  Bandar  Lampung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota
Bandar
Lampung yang melaksanakan upaya mengatasi kemacetan  lalu  lintas  di  Kota  Bandar Lampung.  Dinas  Perhubungan  Kota Bandar  Lampung  melaksanakan  tugas di bidang transportasi dengan upaya:
(1) Meningkatkan pengetahuan, kemampuan,  dan  perilaku  Sumber
Daya  Manusia  (SDM)  dalam melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsi  Dinas  Perhubungan  Kota Bandar Lampung melalui Pendidikan  dan  Pelatihan  Teknis Sub  Sektor  Perhubungan  maupun diklat dan pelatihan lainnya.
(2) Terpenuhinya  kebutuhan  sarana dan  prasarana  transportasi  yang mampu  menunjang  keselamatan dan  kenyamanan  serta  kelancaran transportasi
(3) Terkendalinya
pelaksanaan pelayanan, pengaturan dan pengawasan  serta  pengendalian operasional  lalu  lintas  dan angkutan jalan (orang dan barang).
(4) Meningkatkan  Koordinasi  dengan Pemerintah  Pusat  maupun  Daerah terkait dengan Program Perencanaan  Pusat  dan  Daerah dalam sektor transportasi.
(5) Menggali  dan  mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang telah ada  maupun  potensi  Pendapatan yang  belum  dapat  dimaksimalkan dari Sektor Transportasi.
b. Substansi hukum Diwujudkan dalam Peraturan Walikota
Bandar  Lampung  Nomor  10  Tahun
2011  Tentang  Rencana  Tata  Ruang
Wilayah  Tahun  2011-2030,  Pasal  10 ayat  (4)  huruf  (c)  menyatakan  bahwa untuk
peningkatan penyediaan prasarana  dan  sarana  kota  secara terpadu yang  berwawasan lingkungan, dikembangkan  sistem  transportasi perkotaan menggunakan sistem transportasi  massal  di  pusat  primer Tanjung Karang serta penyediaan  bus rapid  transit  (BRT) yang berimplikasi pada  penyediaan  fasilitas  bagi  pejalan kaki.
c. Budaya hukum
Diwujudkan dalam sikap, perilaku dan tuntutan masyarakat terhadap pemerintah kota untuk menyelenggarakan  sarana  transportasi massal  yang  dapat  mengangkut penumpang  dalam  jumlah  besar. Masyarakat  mengharapkan  terciptanya kelancaran  dan  ketertiban  lalu  lintas baik untuk saat ini maupun untuk masa yang  akan  datang,  selain  harus  secara terpola, terpadu, terorganisasi, sistematis serta berasas pada kepentingan,
keadilan
dan kesejahteraan  rakyat,  harus  pula memberi ruang bagi keterlibatan publik berupa  partisipasi  dan  peran  serta seluruh komponen masyarakat luas.
Dalam  konteks  penelitian  ini kebijakan  yang  ditempuh DInas  Perhubugan adalah upaya untuk mengatasi kemacetan lalu lintas  di  Kota  Bandar  Lampung.  Kebijakan dalam  kaitannya  dengan  transportasi  jalan sebagai  salah  satu  moda  transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran  hukum,  dan  percaya  pada  diri sendiri. Transportasi jalan diselenggarakan dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  lalu
lintas  dan angkutan  jalan  dengan  selamat, aman,  cepat,  lancar,  tertib  dan  teratur, nyaman  dan  efisien,  mampu  memadukan modal  transportasi  lainnya,  menjangkau seluruh  pelosok  wilayah  daratan,  untuk menunjang  pemerataan,  pertumbuhan  dan stabilitas  sebagai  pendorong,  penggerak dan  penunjang  pembangunan  nasional dengan biaya terjangkau oleh masyarakat.

## III.PENUTUP
Kebijakan  pemerintah  Kota  Bandar Lampung  dalam  mengatasi    kemacetan lalu  lintas  melalui  opersionalisasi  Bus Rapid Transit (BRT) merupakan kebijakan yang  yang  bersifat  mendesak  dan membutuhkan  penyelesaian  dalam  waktu yang  cepat,  karena  kemacetan  telah menjadi  masalah  yang  perlu  sesegera mungkin  dicarikan  jalan  keluarnya.  Oleh karena  itu  Pemerintah  Kota  Bandar Lampung memilih kebijakan opersionalisasi BRT sebagai salah satu alat transportasi massal yang mampu mengangkut  penumpang  dalam  jumlah banyak  dan  memberikan  keamanan  serta kenyamanan  pada  masyarakat.  Kebijakan ini  cukup  maksimal  dalam  mengatasi kemacetan  lalu  lintas  di  Kota  Bandar Lampung,  karena  dengan  operasionalisasi BRT,  Dinas  Perhubungan  Kota  Bandar Lampung tidak memperpanjang izin trayek angkutan  kota  (angkot),  sehingga  jumlah angkot  yang  beroperasi  di  wilayah  Kota Bandar  Lampung  menjadi  berkurang  dan mengurangi  kapasitas  beban  jalan, sehingga  arus  lalu  lintas  menjadi  lebih lancar.
Faktor-faktor yang mendukung kebijakan dinas perhubungan Kota Bandar Lampung dalam mengatasi kemacetan lalu lintas  melalui  operasionalisasi  Bus  Rapid Transit  adalah  adanya  payung  hukum
operasionalisasi  BRT,  adanya  pelaksana operasionalisasi  BRT  dan  adanya  harapan masyarakat  pada  sarana  transportasi  kota yang  massal.    Faktor-faktor  yang menghambat  adalah  adanya  kontroversi terhadap  keberadaan  BRT,  Kurang Optimalnya  Sarana  dan  Prasarana Pendukung  BRT  dan  adanya  polemik dalam Manajemen BRT.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.BUKU
Bagir  Manan, Menyongsong    Fajar Otonomi    Daerah, Pusat  Studi Hukum. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 2005.
Affan  Gaffar, Paradigma Baru Otonomi Daerah  dan  Implikasinya ,  Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006.
C.S.T.  Kansil  dan Christine S.T. Kansil. Disiplin  Berlalu  Lintas  di  Jalan Raya .  Rineka  Cipta.  Jakarta.
1995.
Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Kemacetan dan
Karakteristik  Lalu  Lintas  Kota
Bandar Lampung . 2012.
Malayu  S.P.  Hasibuan. Organisasi  dan
Manajemen . Rajawali Press. Jakarta 2004.

## B.UNDANG- UNDANG DAN PERATURAN LAINYA
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.
PP  Nomor    41  Tahun  2007  Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung Nomor  3  Tahun  2008  Tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas Daerah Kota Bandar Lampung.
Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung Nomor  10  Tahun  2011  Tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Tahun 2011-2030.