## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19
Habsyah Fitri Aryani Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia habsyahvie@unusia.ac.id

## Abstrak
Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak pada berbagai sektor. Penanganan Covid- 19 dan pemulihan ekonomi menjadi program prioritas pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum dan selama pandemi Covid-19 berlangsung. Penilaian dilakukan menggunakan analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2019-2020 yang diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis rasio keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum dan selama pandemi covid-19 sudah sangat mandiri dengan pola delegatif. Namun pengelolaan Pendapatan Asli Daerah belum efektif tetapi sudah efisien. Penggunaan dana sudah cukup berimbang dengan mengutamakan belanja daerah. Selain itu Provinsi DKI Jakarta telah mampu mempertahankan pencapaian yang diperoleh pada tahun sebelumnya.

## Kata Kunci : Kinerja Keuangan Pemerintah, Pandemi Covid-19, APBD

## Abstract
The Covid-19 pandemic has had an impact on various sectors. Handling Covid-19 and economic recovery are the government's priority programs. The purpose of this study was to analyze the financial performance of the DKI Jakarta Provincial government before and during the Covid-19 pandemic. The assessment was carried out using the analysis of the independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, compatibility ratio, and growth ratio. The type of research in this research is descriptive quantitative research. The data used in this study is secondary data in the form of the DKI Jakarta Provincial Government Financial Statements for 2019-2020 which was obtained using documentation
techniques. The data analysis method uses financial ratio analysis. The results of this study indicate that the independence of the DKI Jakarta Provincial Government before and during the COVID-19 pandemic was very independent with a delegative pattern. However, the management of Regional Original Revenue has not been effective but has been efficient. The use of funds is quite balanced by prioritizing regional expenditures. In addition, DKI Jakarta Province has been able to maintain what was obtained in the previous year.
Keywords : Government Financial Performance, Covid-19 Pandemic, APBD

## PENDAHULUAN
Sejak kemunculunnya pada awal tahun 2020, Pandemi Covid 19 telah memberikan dampak pada berbagai sektor. Sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi menjadi prioritas utama bagi pemerintah untuk segera di selesaikan. Sektor kesehatan menjadi fokus utama untuk segera diatasi dikarenakan banyak masyarakat indonesia yang terjangkit virus covid-19. Virus covid-19 menjadi urgent untuk ditangani tidak lain karena dampaknya yang mengakibatkan kematian. (Agnika dkk, 2021)
Selain kesehatan, sektor ekonomi juga terdampak akibat pandemi. Keberadaan pandemi mengharuskan masyarakat mengurangi aktifitas di luar demi memotong rantai penularan virus covid-19. Operasional industri baik menengah keatas maupun menengah kebawah menjadi terdampak dari adanya aturan pembatas aktifitas di luar. (www.liputan6.com)
Ikhtiar yang dilakukan pemerintah terus dilakukan. Salah satunya upaya dengan mengeluarkan beberapa peraturan salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 2019(Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
Peraturan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam rangka refocusing anggaran pemerintah guna penanganan covid-19. Anggaran yang sebelum pandemi di alokasikan dibanyak sektor, berdasar aturan tersebut harus di prioritaskan dalam penanganan dampak covid-19 pada sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi.
Menurut Ihsanudin (2020) Pandemi Covid-19 mengakibatkan pemerintah daerah dalam mengelola APBD tidak mampu berjalan sesuai rancangan yang telah ditetapkan sebelumnya
(Ihsannudin, 2020). Pandemi Covid-19 memberikan dampak pergeseran keperluan keuangan, khususnya pada kesehatan ekonomi lokal dan nasional. Kenaikan yang tinggi terjadi pada pengeluaran daerah guna belanja peralatan baru, kesehatan, dan layanan sosial. ( United Cities and Local Government, 2020)
Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang masyarakatnya terpapar virus covid-19 terbanyak di Indonesia. Hal tersebut berkenaan dengan posisi DKI jakarta sebagai ibukota yang di dominasi oleh kepadatan penduduk yang banyak. Dihimpun dari antaranews.com total terkonfirmasi positif covid-19 hingga bulan Juni 2022 sebanyak 1.250.715 orang. Data tersebut menempatkan Provinsi DKI Jakarta sebagai Provinsi dengan kasus covid- 19 terbanyak.
Data yang dihimpun dari Ringkasan APBD, 2019-2020, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 terjadi penurunan. Berdasar laporan realisasi APBD apabila dibandingkan di tahun 2019 sebelum adanya pandemi Covid-19. Total penerimaan PAD Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp.37.414.754.711.193 jauh lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp.45.707.400.003.802.
Menurut penelitian Agnika dkk (2021) selama masa pandemi di kabupaten Subang terjadi peningkatan kemandirian daerahi, efektifitas penggunaan anggaran dan rasio belanja modal tidak mengalami perubahan selama masa pandemi, akan tetapi efisiesi APBD selama masa pandemi menunjukkan kinerja yang tidak efisien.
Berdasar Vladimir, dkk (2020) bahwa belum terdapat pengaruh covid-19 terhadap APBD di Rusia pada kuartal pertama akan tetapi dampak krisis mulai terjadi di kuartal kedua. Hasil yang sama disampaikan oleh Rahmawati dan Kiswara (2021) bahwa Provinsi di Indonesia sebelum dan selama masa pandemi ditemukan perbedaan signifikan terkait kinerja keuangan daerah pada rasio efektivitas PAD, rasio kontribusi pajak daerah pada PAD, dan rasio belanja modal.
Pandemi Covid-19 juga mengakibatkan perbedaan rata-rata rasio kemandirian keuangan dengan solvabilitas operasional pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat Covid-19, akan tetapi pandemi Covid-19 tidak berdampak terhadap rasio fleksibilitas keuangan, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang dan solvabilitas layanan. (Kurnia dkk, 2021)

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang tengah berlangsung pada saat penelitian ini akan dilakukan atau selama kurun waktu tertentu untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut (Sugiyono, 2016).
Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 dan 2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan yang diperoleh dari website ppid Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yakni mencari data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan dan dokumen yang terdapat pada lembaga yang diteliti (Adhiantoko, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Mahsun (2013) mengemukakan bahwa RKKD adalah kapasitas pemerintah daerah guna membiayai pelaksanaan tata kelola pemerintahan dengan dibandingkan terhadap Pendapatan Asli Daerah serta bantuan dari pemerintah pusat. RKKD Provinsi DKI Jakarta pada TA 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.
Keterangan Tahun 2019 2020 Pendapatan Asli Daerah Rp45,707,400,003,802 Rp37,414,754,711,193 Transfer Pusat Rp14,551,571,351,179 Rp16,962,899,288,632 Pembiayaan Rp7,934,855,586,453 Rp1,366,825,440,491 RKKD 203.27% 204.12%
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Provinsi DKI Jakarta RKKD Provinsi DKI Jakarta TA 2019 mencapai 203,27%. Prosentase tersebut menyiratkan bahwa pada tahun
anggaran 2019 Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat kemandirian yang sangat tinggi. Pola kemandirian diatas 100% ini disebut dengan dengan tingkat kemandirian rendah sekali. Pola hubungan yang terjadi menunjukkan pola delegatif yang artinya peran pemerintah pusat tidak ada sebab daerah sudah berhasil melaksanakan otonomi daerah.
Pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 0,85% dengan total RKKD sebesar 204,12%. Prosentase tersebut menunjukkan peran pemerintah dengan pola delegatif. Hal tersebut sekaligus menandakan pada tahun anggaran 2020 saat pandemi melanda masyarakat DKI Jakarta, kemandirian daerah tidak terganggu. Selama pandemi covid-19 pada tahun 2020 Provinsi DKI Jakarta tetap mandiri dalam kemandirian penanganan covid-19.

## Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut Mahmudi (2019) Rasio efektivitas PAD berfungsi menunjukkan perolehan pemerintah daerah dalam menciptakan sasaran PAD yang disepakati. Rasio efektivitas PAD Provinsi DKI Jakarta pada TA 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.
Keterangan Tahun 2019 2020 Realisasi Penerimaan Pad Rp45,707,400,003,802 Rp37,414,754,711,193 Target Penerimaan PAD Rp74,776,745,638,013 Rp82,195,994,476,363 Rasio Efektifitas PAD 61.13% 45.52%
Melalui Tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio efektivitas PAD Provinsi DKI Jakarta pada TA 2019 sebesar 61.13%, prosentase tersebut lebih rendah dari 75% yang menandakan bahwa Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak efektif. Pada tahun pandemi covid- 19 melanda efektifitas PAD provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan sebesar 15,61%. Pada tahun anggaran 2020 Rasio Efektifitas PAD provinsi DKI Jakarta menunjukkan sebesar 45,52% nilai tersebut mencerminkan efektivitas PAD yang semakin tidak efektif.
Target PAD yang ditetapkan belum sepenuhnya tercapai, realisasi juga menunjukkan penuruan dari tahun sebelumnya. Adanya penurunan rasio efektivitas PAD pada TA 2020 dikarenakan Pandemi Covid-19. Pos PAD yang semula ditargetkan sebesar Rp74,776,745,638,013 berkurang menjadi Rp82,195,994,476,363. Terjadi penuruan rasio efektivitas PAD dari tahun sebelumnya mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD berkurang.

## Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)
Berdasar Halim (2012) REKD bermanfaat untuk membandingkan total pengeluaran belanja dengan realisasi penerimaan pendapatan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila kegiatan telah mencapai output dan input yang minimal dengan hasil yang sesuai keinginan. REKD Provinsi DKI Jakarta pada TA 2019 dan 2020 terlihat pada tabel berikut.
Keterangan Tahun 2019 2020 Realisasi Belanja Daerah Rp64,099,287,469,013 Rp51,716,860,929,662 Realisasi Pendapatan Daerah Rp45,707,400,003,802 Rp37,414,754,711,193 REKD 140.24% 138.23%
Tabel diatas menunjukkan REKD Provinsi DKI Jakarta 2019 sebesar 140,24%. Prosentase tersebut mengartikan kinerja keuangan yang tidak efisien disebabkan total belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah. Sedangkan pada TA 2020 REKD mengalami penurunan menjadi 138,23% yang berarti kinerja keuangan menjadi efisien. Berdasar penurunan prosentase REKD 2019 ke 2020 menunjukkuan kinerja keuangan tergolong efisien, namun jumlah pendapatan dan belanja daerah yang terealisasikan mengalami penurunan cukup signifikan disebabkan berlangsungnya pandemi Covid-19 yan mengharuskan APBD perlu disesuaikan dan diubah.

## RASIO KESERASIAN
Rasio ini mendeskripsikan upaya pemerintah dalam mengutamakan alokasi dana pada belanja rutin dan belanja modal dengan optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin maka presentasi belanja modal yang digunakan dalam penyediaan sarana dan prasarana ekonomi di kalangan masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2012).
Rasio belanja operasi dan belanja modal digunakan dalam mengukur rasio keserasian. Rasio belanja operasi dan belanja modal Provinsi DKI Jakarta pada TA 2019 dan 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :
Keterangan Tahun 2019 2020 Total Belanja Operasi Rp52,545,745,724,373 Rp43,835,699,863,256 Total Belanja Daerah Rp64,099,287,469,013 Rp51,716,860,929,662 Rasio Belanja Operasi 81,98% 84,76%
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diprioritaskan untuk kebutuhan belanja daerah. Rasio belanja operasi pada TA 2020 sebesar 84,76% hal tersebut mengalami kenaikan sebesar dari tahun sebelumnya. Namun, realisasi belanja operasi sendiri mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
Berikutnya dalam mengukur rasio keserasian menggunakan rasio belanja modal. Berdasar hasil analisis terhadap Laporan Anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diperoleh sebagai berikut :
Keterangan Tahun 2019 2020 Total Belanja Modal Rp11,551,927,779,590 Rp3,173,223,520,882
Total Belanja Daerah Rp64,099,287,469,013 Rp51,716,860,929,662 Rasio Belanja Modal 18.02% 6.14%
Tabel diatas menunjukkaan Laporan Anggaran Pemerintah provinsi DKI Jakarta TA 2019 dan 2020 porsi belanja daerah tetap didominasi oleh belanja operasi secara umum dan rasio belanja modal masih relatif kecil, yang berarti bahwa lebih banyak terjadi pengeluaran yang bersifat rutin dibandingkan pengeluaran yang memiliki manfaat jangka panjang.
Berdasar Mahmudi (2019) proporsi belanja operasi berada dalam batas wajar antara 60- 90%, sedangkan belanja modal antara 5-20%. Pada TA 2019 dan 2020 rasio belanja modal yaitu 18,02% dan 6,14% yang mengindikasikan proporsi belanja yang wajar. Sama halnya dengan proporsi belanja operasional yang mengalami kenaikan dari tahun 2019 tetap dalam proporsi belanja yang wajar yaitu 81,98% dan 84,76%.

## RASIO PERTUMBUHAN
Menurut Susanto (2019) Rasio pertumbuhan merepresentasikan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga dan memperluas pencapaian yang didapat sebelumnya Persentase rasio pertumbuhan yang semakin tinggi dan positif menunjukkan kapasitas daerah dalam mempertahankan dan memperluas keberhasilan yang diperoleh. Rasio pertumbuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada TA 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.
Keterangan Tahun 2018 2019 2020 PAD Rp61,235,824,747,633 Rp45,707,400,003,802 Rp37,414,754,711,193 Rasio Pertumbuhan -25.36% -18.14%
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa PAD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan meskipun dalam kondisi minus. Terlihat PAD 2019 sebesar -25,36% dan -18,14%. Dengan kata lain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah
mampu meningkatkan dan atau mempertahankan pencapaian yang diperoleh pada tahun sebelumnya.

## KESIMPULAN
Berdasar hasil analisis data yang telah dilakukan guna menilai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Kinerja APBD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan RKKD pada TA 2019 dan 2020 sebesar 203,27% dan 204,12%. Kedua tahun tersebut masih menunjukan tingkat kemandirian yang sangat tinggi dengan pola hubungan delegatif. Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memerlukan peran atau bantuan pemerintah pusat.
2) Kinerja APBD Provinsi DKI berdasarkan rasio efektivitas PAD pada TA 2019 dan 2020 sebesar 61,13% dan 45,52%. Persentase tersebut menunjukan efektivitas PAD Provinsi DKI Jakarta kurang efektif dan mengalami penurunan akibat pandemi covid-19.
3) Berdasarkan REKD TA 2019 dan 2020 sebesar diketahui Provinsi DKI Jakarta memiliki kinerja 140,24% dan 138,23%. Meski mengalami penurunan persentase dari tahun 2019 ke tahun 2020, rasio efisiensi keuangan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kinerja keuangan yang tidak efisien. Peningkatan persentase efisiensi disebabkan perubahan anggaran pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.
4) Berdasarkan rasio keserasian pada TA 2019 dan 2020 porsi belanja daerah telah mendominasi dibandingkan dengan rasio modal. Persentase belanja operasi masih dalam batas wajar yaitu 81,98% dan 84,76%. Meski mengalami penurunan, proporsi belanja modal tetap dalam batas wajar yaitu 18,02% dan 6,14%. Penyebab turunnya belanja modal disebabkan anggaran belanja modal sebagian dialokasikan guna penanganan pandemi Covid-19.
5) Provinsi DKI Jakarta berdasar rasio pertumbuhan pada TA 2019 dan 2020 memiliki kinerja pertumbuhan meski dalam kondisi minus. Hal tersebut disebabkan karena berkurangnya realisasi APBD TA 2020 akibat pandemi Covid-19, sehingga anggaran harus disesuaikan dan diutamakan guna penanganan Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhiantoko, Hony. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
Agnika, dkk. (2021). Analisis Kinerja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. Indonesian Accounting Research Journal Vol. 1, No. 3, June 2021, pp. 493 – 503
Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. “APBD” (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Ihsanuddin. (2020, Maret 26). 9 Kebijakan Ekonomi Jokowi di Tengah Pandemi Covid- 19. Retrieved Desember 25, 2020, from Kompas: https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/07412441/9-kebijakan-ekonomi- jokowi-di-tengah-pandemi-covid-19-penangguhan-cicilan?page=all
Kurnia, A.H., dkk.. 2021. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19.
Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Mahsun, M. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Ppid.dkijakarta.go,id
Rahmawati, Fitri., Kiswara, Endang (2021) Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada 34 Pemerintah Provinsi Di Indonesia). Diponegoro Juournal Of Accounting : Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022, Halaman 1-8
Susanto, H. (2019, Maret). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. Jurnal Distribusi, 7, 81-92.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
United Cities and Local Government (UCLG). 2020. The impact of the Covid-19 pandemic on subnational finance. Emergency governance for cities and regions January 2021. diunduh 2 Mei 2021. https://www.uclg.org/sites/default/files/an03the_impact_of_the_covid19_subnatio nal_fin ances.pdf
Vladimir, K.,dkk. 2020. Fiscal resilience of Russia’s regions in the face of COVID-19: Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management.

## www.liputan6.com