PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Magister Hukum Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli
EDITOR IN-CHIEF Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H
EDITORIAL BOARDS MEMBERS Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H
MANAGING EDITOR Indah Satria, S.H., M.H

## ASSISTANT EDITORS
Yulia Hesti, S.H., MH Shany Carolina Mawuntu
PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## TINJAUAN HUKUM ATAS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIDUGA MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN
Irhammudin, 1 Ibrahim Fikma Edrisy 2

## Abstract
Article 44 of the Penal Order stipulates that it is not punishable for anyone acting in a state  of  disficed  or  impaired  soul  due  to  a  disease.  Article  44  of  the  Criminal  War clearly mentions one of the possible restrictions on a person's ability to account for his  or  her  actions  before  the  law.  The  research  methods  used  in  this  study  are normative  approaches  and  empirical  approaches.  The  data  sources  in  this  study consist  of  primary  data  and  secondary  data.  The  problem  is,  in  the  process  of investigating the  perpetrator  of  a  crime  suspected  of  having a  psychiatric  disorder and  whether  the  legal  consequences  arising  from  the  investigation  of  a  criminal suspected  of  having  a  psychiatric  disorder.  The  results  of  this  study  show  that  the investigation  of  suspected  criminals  with  psychiatric  disorders  in  accordance  with sop  investigations  ranging  from  summons,  arrest,  detention,  seizure,  examination, requesting forensic expert information, shooting suspects and submiting case files to the court. As a result of the law that arises from the investigation of the perpetrator of the alleged criminal disorder based on the expert's description in this case forensic experts  through  psychological  examination  of  the  psychological  condition  of  the perpetrator which from the results of Visum et Repertum Psychiatricum states that the  suspect  is  in  a  healthy  condition  of  his  soul  and  continues  the  investigation process.

## Keywords: Crime, Investigation, Psychiatric Disorders

## I. PENDAHULUAN
Dalam  bukunya  Van  Hamel 3 menyebutkan  bahwa,  hukum  pidana  ialah keseluruhan  aturan  dasar  yang  dianut  oleh  negara  untuk  menegakkan  hukum, yaitu  dengan  melarang  segala  sesuatu  yang  bertentangan  atau  melawan  hukum dan  menjatuhkan  sanksi  kepada  siapa  saja  yang  melanggar  larangan  tersebut. Kemudian  dikatakan  bahwa,  pelaku  tindak  pidana  dapat  dihukum  apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 4
1 Dosen Universitas Muhammadiyah Kotabumi Lampung, irhammudin812@yahoo.com 2 Dosen Universitas Muhammadiyah Kotabumi Lampung, ibrahimfikmaedrisy@gmail.com 3 Handa  rSubhandi,” Hukum  Pidana ”  diakses  dari http://handarsubhandi.blogspot.com/
2012/06/hukum-pidana.html , pada tanggal 12 Agustus 2020.
4 Ibid .
1. Keadaan  psikologisnya  sehat,  sehingga  dapat  mengerti  akan  niat  perbuatan, dan akibat dari perbuatannya;
2. Haruslah dalam keadaan bebas untuk menentukan kehendaknya;
3. Sadar bahwa perbuatannya adalah larangan.
Pasal  44  KUHP  menetapkan  bahwa  tidak  dapat  dihukum  barangsiapa bertindak  dalam  keadaan  jiwanya  cacat  atau  terganggu  akalnya  karena  suatu penyakit.Pasal  44  KUHP  secara  jelas  menyebutkan  salah  satu  kemungkinan pembatasan  kemampuan  seseorang  dalam  mempertanggung  jawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karena itu sangat diperlukan analisa secara medisoleh tim forensik guna mengetahui kondisi kejiwaan pelaku yang berkaitan erat  dengan  Pasal  dimaksud.  Apabila  dokter  forensik  memberi  persaksian mengenai adanya penyakit epilepsy , psychosis , otak yang kurang berkembang dan lain-lain,  guna  dipertimbangkan  dalam  tuntuan  pidana,  maka  hakim  dapat mengirim orang itu ke rumah sakit jiwa, serta diberikan batasan waktu paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan.
Terdapat  kekurangan  pada  Pasal  44  KUHP  yang  tidak  menjelaskan  secara rinci klasifikasi atau kategori pelaku dengan gangguan kejiwaan yang seperti apa yang  bisa  atau  tidak  bisa  dihukum,  malainkan  hanyamemberikan  gambaran umumsaja  atas  suatu  kondisi  dimana  seorang  pelaku  tindak  pidana  tidak  dapat menerima akibat hukum atas perbuatan yang dilakukannya dikarenakan gangguan kejiwaan  yang  mengakibatkan  pelaku  tersebut  tidak  sadar  akan  maksud  dari perbuatannya itu atau dia tidak sadar bahwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka hal itu tidak dapat dipersalahkan kepadanya.
Pada  kasus yang kemungkinan terdapatnya ganguan jiwa dalam diri pelaku tindak pidana, aspek psikologis dan psikiatri diperlukan dalam penegakan hukum serta memberi pegangan bagi setiap Law Enforcement . Di dalam Proses penyidikan untuk  membuktikan  adanya  seseorang  dapat  mempertanggungjawabkan perbuatannya,  dibutuhkan Visum  et  Repertum  Psychiatricum .  Dokter  Ahli  Jiwa menyumbang data klinis  yang disusun  sedemikian rupa,  sehingga menjadi  bahan yang  sangat  berguna  untuk  membantu  pelaksanaan  dalam  menentukan  akibat hukum  atas  seorang  terdakwa.  Oleh  sebab  itu  maka  ilmu  forensik  sangat dibutuhkan  sebagai  suatu  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  guna  memperoleh pembuktian secara ilmiah. 5
Sebagai  salah  satu  aparat  penegak  hukum,  Kepolisian  bertanggung  jawab untuk  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  segala  jenis  tindak  pidana  seperti kasus  yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Polsek  Pakuan  Ratu  Polres  Way  Kanan, berdasarkan  Laporan  Polisi  Nomor  :  LP/B-139/V/2018/LPG/RES  WK/  SEK PAKUAN  RATU  yang  kemudian  dilimpahkan  kepada  penyidik  Satreskrim  Polres Way  Kanan  atas  nama  Bripda  Sukron  Alwasih  Nasution.  Dalam  kasus  tersebut
5 Ramadinne  Nuzunulriyanti,  2018, Fungsi  Ilmu  Kedokteran  Forensik  Dalam  Mengungkap Kasus Pembunuhan , Bandar Lampung, Unila, hlm. 39.
dijelaskan  bahwa  seorang  yang  diduga  mengalami  gangguan  kejiwaan  telah melanggar  pasal  338  KUHP  yang  berbunyi “ Barang  siapa  dengan  sengaja menghilangkan  nyawa  orang  lain”  dan  pasal  351  ayat  (3)  “Penganiayaan  yang mengakibatkan kematian ” . Lalu apakah pelaku tersebut bisa dihukum? Sedangkan KUHP  telah  menetapkan  bahwa  tidak  dapat  dihukum  barangsiapa  seseorang bertindak dalam keadaan gangguan jiwa.Walaupun demikian,rangkaianpenyidikan harus  tetap  dilaksanakan  sesuai  dengan  tahapan  penyidikan  yang  berpedoman pada  Pasal  1  angka  2  KUHAP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana), kegiatan  penyidikdiantaranya  melakukan  pemeriksaan  terhadap  pelapor  dan saksi,  melalukan  visum  terhadap  jasad  korban,  melakukan  penahanan  terhadap tersangka  serta  melakukan  penyitaan  barang  bukti.  Dalam  kasus  ini  mungkin suatu  hukuman  tidak  dapat  mengubah/memperbaiki  kondisi  pelaku,  hukuman tidak  akan  memberikan  efekterhadap  orang-orang  yang  mempunyai  gangguan kejiwaan, dalam arti kata tidak ada gunanya dia dihukum.
Sebagai  penegak  hukum,  penyidik  mempunyai  peranan  penting  dalam melakukan  penyidikan  terhadap  suatu  perkara,  dalam  kasus  ini  yang  menjadi tantangan  bagi  penyidik  adalah  dikarenakan  pelakunya  diduga  mengalami gangguan  kejiwaan  sehingga  penyidik  harus  melakukan  proses  penyidikan  yang tidak  biasa.  Berkaitan  dengan  latar  belakang  masalah  tersebut,  maka  penulis merumuskan  permasalahannya  yaitu  bagaimana  proses  penyidikan  terhadap pelaku  yang  diduga  mengalami  gangguan  kejiwaan?  apakah  akibat  hukum  atas proses penyidikan terhadap pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan?

## II. PEMBAHASAN

## a. Tinjauan Umum Obyek Penelitian
Pada penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Polres Way Kanan. Dipilihnya lokasi ini karena mudah dijangkau oleh penulis, juga karena berdasarkan rumusan masalah  yang  berhubungan  pada  pelaksanaan  tugas  penyidik  dalam  melakukan penyidikan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  diduga  mengalami  gangguan kejiwaan.  Penegakan  hukum  yang  berkaitan  dengan  peranan  Polres  Way  Kanan dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka yang  diduga  mengalami  gangguan  kejiwaan,  dilaksanakan  oleh  Unit  I  Reserse Umum  (Resum).  Unit  ini  dipimpin  oleh  Kepala  Unit  (Kanit)  Resum  berpangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda) yang merupakan unsur pembantu dari Kepala Satuan Reserse  Kriminal  (Kasat  Reskrim).  Dalam  pelaksanaan  tugasnya,  Kanit  Resum dibantu oleh 7 penyidik pembantu yang bertugas melaksanakan penyidikan kasus- kasus tindak pidana diantaranya pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, penipuan, penggelapan, penganiayaan, pembunuhan dan penjudian. 6
Kronologi  terjadinya  peristiwa  pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  pelaku yang  diduga  mengalami  gangguan  kejiwaan  adalah  sebagai  berikut:  “Pada  hari
6 Surat Perintah Tugas Nomor:Sp.Gas/63/V/2018/Reskrim.Polres Way Kanan.
Selasa  tanggal  29  Mei  2018  sekira  pukul  15.00  Wib,  telah  terjadi  tindak  pidana pembunuhan  dan  penganiayaan  yang  mengakibatkan  meninggal  dunia  oleh tersangka  Mendra  Lesmana  (22  tahun)  terhadap  korban  Yoga  Ardiansyah  (25 tahun)  di  areal  lahan  perkebunan  milik  Juprul  tepatnya  di  petak  10  Register  46 Inhutani  Kecamatan  Pakuan  Ratu  Kabupaten  Way  Kanan.  Kronologi  kejadian awalnya  tersangka  sedang  berada  di  areal  tersebut  untuk  mencari  batang singkong.  Kemudian  korban  bersama  3  orang  rekannya  datang  ke  areal  untuk menemui  tersangka.  Sebelum  menemui  tersangka,  korban  bersama  3  orang rekannya  terlebih  dahulu  mandi  di  sungai  untuk  membersihkan  badan  dan pakaian. Setelah selesai mandi, korban bersama 1 (satu) rekannya yang bernama Ahmat  Roni  pergi  ke  sebuah  gubuk  di  areal  tersebut  tempat  dimana  tersangka Mendra  Lesmana  sedang  beristirahat,  sementara  2  (Dua)  rekan  lainnya  sedang mandi  di  sungai  tidak  jauh  dari  gubuk  tersebut. Setibanya  di  gubuk,  Ahmat  Roni meninggalkan korban dan pergi ke sungai untuk mengambil air. Sekitar 15 menit kemudian  terdengar  suara  teriakan  dari  arah  gubuk,  kemudian  Ahmat  Roni berbalik badan dan melihat tersangka Mendra Lesmana sedang membacok korban secara  berulang-ulang  yang  mengenai  bagian  kepala  dan  tubuh  korban.  Melihat kejadian itu lalu Ahmat Roni memanggil 2 (Dua) rekan lainnya yang sedang mandi dan  langsung  mendatangi  gubuk.  Didalam  gubuk  tersebut  ditemukan  korban dalam  keadaan  tergeletak  di  tanah  dan  berlumuran  darah,  sedangkan  tersangka Mendra  Lesmana  sudah  tidak  ada  di  tempat,  lalu  Ahmat  Roni  bergegas  pulang untuk  memberitahukan  kepada  keluarga  korban.  Mendengar  berita  tersebut, keluarga  korban  langsung  mendatangi  tempat  kejadian  dengan  menggunakan kendaraan Pick  Up dan  langsung  membawa  korban  ke  Puskesmas  Negara  Ratu Kecamatan Sungkai Utara  Kabupaten Lampung Utara dengan kendaraan tersebut namun di perjalanan korban sudah meninggal dunia”. 7

## b. Proses  Penyidikan  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Yang  Diduga Mengalami Gangguan Kejiwaan
Tindak  pidana  pembunuhan  yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Polsek  Pakuan Ratu  tergolong  kedalam  tindak  pidana  umum  sehingga  kasus  tersebut  ditangani oleh  Unit  Reserse  Umum  (Resum)  Sat  Reskim  Polres  Way  Kanan  yang beranggotakan 2 penyidik dan 6 penyidik pembantu. 8 Apabila suatu tindak pidana telah  terjadi  seperti  pada  kasus  di  atas,  maka  langkah  selanjutnya  yang  diambil oleh anggotaKepolisian sebagai penegak hukum ialah dengan melakukan tindakan represif. Tindakan represif merupakan  suatu  upaya  yang  dilakukan  oleh  penyidik guna  menanggulangi  peristiwa  tindak  pidana  yang  sedang/telah  terjadi  melalui penyelidikan dan penyidikan.
7 Berkas Perkara Nomor: BP/51/VI/2018/Reskrim.
8 Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik/63.a/V/2018/Reskrim.
Penyelidikan  merupakan  tindakan  tahap  pertama  permulaan  penyidikan, pada  tahap  penyelidikan  penekanan  diletakkan  pada  tindakan  mencari  dan menemukan  suatu  peristiwa  yang  dianggap  atau  diduga  sebagai  suatu  tindak pidana. 9 Menurut Pasal 1 angka 4  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  Acara  Pidana  menjelaskan  bahwa  “Penyelidik  adalah  Pejabat  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  (Polri)  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang untuk  melakukan  penyelidikan.  Selain  pejabat  Polri  tidak  berwenang  melakukan penyelidikan termasuk di dalamnya jaksa atau pejabat penegak hukum lainnya.
Sedangkan penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana  atau  bekerjanya  mekanisme  sistem  peradilan  pidana.  Proses  penyidikan merupakan  kegiatan  pemeriksaan  pendahuluan/awal vooronderzoek yang seyogyanya  di  titik  beratkan  pada  upaya  pencarian  atau  pengumpulan  “bukti faktual”  penangkapan  dan  penggeledahan,  bahkan  diikuti  dengan  tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. 10
Penyidikan  merupakan  suatu  rangkaian  kegiatan  penindakan/upaya  paksa, pemeriksaan,  penyelesaian  dan  penyerahan  berkas  perkara.  Dalam  hal  ini  mulai dari  proses  pembuatan  laporan  polisi,  penyelidikan,  pemanggilan,  penangkapan, penahanan,  penggeledahan,  penyitaan,  pemeriksaan,  pemberkasan,  hingga penyerahan  berkas  perkara  dan  tersangka  serta  barang  bukti  (P-21),  sehingga tindakan  yang  dilakukan  oleh  penyidik/penyidik  pembantu  dalam  setiap  upaya atau  langkah  tindakannya  dapat  berjalan  efektif  dan  efisien  dalam  rangka penegakan  hukum.  Dalam  hal  ini,  berdasarkan  Pasal  6  ayat  (1)  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana, yang di maksud sebagai penyidik adalah:
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh Undang-Undang.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya,  penyelidikan merupakan  tahap  paling  sebelum  dimulainya  proses  penyidikan.  Terkait  dengan penyelidikan sesuai dengan ketentuan  Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  yang  mengatur  tentang  wewenang penyelidik  ialah  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  a  yang  menyebutkan  bahwa  penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut :
1. Menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  seseorang  tentang  adanya  tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh  berhenti  seorang  yang  dicurigai  dan  menanyakan  serta  memeriksa tanda pengenal diri;
9 M.Yahya Harahap,2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan , Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 101.
10 Andi Hamzah, 2009, Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
Setelah menerima Laporan Polisi Nomor : LP/B-139/V/2018/PLD LPG/RES WK/SEK PAKUAN pada tanggal 29 Mei 2018, tugas penyelidik adalah mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk memastikan kebenaran laporan tersebut. Di lokasi kejadian penyelidik melakukan olah TKP guna mencari informasi selengkap- lengkapnya  serta  mengumpulkan  barang  bukti.  Selanjutnya,  Penyelidik memberikan  laporan  hasil  penyelidikan  secara  tertulis  kepada  Penyidik  untuk dilakukan proses penyidikan.
Penyidikan  menurut  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  pada  Pasal  1  angka  2  ialah  serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan  tersangkanya.  Berkaitan dengan  penyidikan,  penyidik  memiliki  wewenang  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal  7  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Adapun  wewenang penyidik sebagai berikut:
a) Menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  seorang  tentang  adanyatindak pidana;
b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c) Menyuruh  berhenti  seorang  tersangka  dan  memeriksa  tandapengenal  diri tersangka;
d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
g) Memanggil  orang  untuk  didengar  dan  diperiksa  sebagai  tersangka  atau saksi;
h) Mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan pemeriksaan perkara;
i) Mengadakan penghentian penyidikan;
j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  polisi  selaku  penyidik  membuat Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: SP. Sidik63.a/V/2018/Reskrim tanggal tanggal 29 Mei 2018 tentang perintah penyidikan terhadap perkara tindak pidana “dengan  sengaja  menghilangkan  nyawa  orang  lain”  dan  penganiayaan  yang mengakibatkan meninggal dunia. Bersamaan dengan surat perintah tersebut maka penyidik  membuat  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  Nomor: SPDP/49.a/VI/2018  tanggal  2  Juni  2018  tentang  dimulainya  penyidikan  tindak pidana  “dengan  sengaja  menghilangkan  nyawa  orang  lain”  dan  “penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia”.Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik  ialah  melakukan  penangkapan,  penahanan,  penyitaan,  pemanggilan,
pemeriksaan,  meminta  pertimbangan  ahli,  mengambil  sidik  jari  dan  memotret tersangka. Untuk lebih jelas akan dipaparkan sebagai berikut:
a. Penangkapan
Tindakan  penangkapan  baru  dapat  dilakukan  oleh  Penyidik apabila  seseorang itu  telah  diduga  keras  melakukan  tindak  pidana  yang  didasarkan  pada  bukti permulaan  yang  cukup.  Penangkapan  hanya  bisa  dilakukan  oleh  petugas Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  kecuali  dalam  hal  tertangkap  tangan, setiap orang berhak melakukan penangkapan. Penangkapan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  Pasal  16  ayat  (2) yang  berberbunyi  Untuk  kepentingan  penyidikan,  Penyidik  dan  Penyidik Pembantu berwenang melakukan penangkapan. Saat melakukan penangkapan, penyidik  harus  disertai  dengan  Surat  Perintah  Penangkapan  yang  ditanda tangani langsung oleh Kasat Reskrim.
Sesaat  setelah  peristiwa  pembunuhan  itu  terjadi,  tersangka  datang  ke Polsek  Pakuan  Ratu  dan  melaporkan  kepada  petugas  piket  jaga  bahwa tersangka  telah  melakukan  pembunuhan  terhadap  korban  Yoga  Ardiansyah  di areal perkebunan Register 46 Inhutani Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.  Tersangka  langsung  diamankan  di  Polsek  PakuanRatu  kemudian dibawaoleh penyidik ke Polres Way Kanan untuk dilakukan proses penyidikan. Berdasarkan  Surat  Perintah  Penangkapan  Nomor:  B/75/V/2018/Reskrim, tanggal 29 Mei 2018, tersangka Mendra Lesmana diamankan oleh penyidik Sat Reskrim  Polres  Way  Kanan  karena  berdasarkan  bukti  permulaan  yang  cukup dan  patut  diduga  keras  yang  bersangkutan  telah  melakukan  tindak  pidana pembunuhan  dan  penganiayaan  di  kampung  Pakuan  Ratu.  Tersangka  tidak melakukan  perlawanan  kepada  penyidik  pada  saat  tersangka  diamankan  oleh penyidik. 11 Kegiatan  tersebut  kemudian  dituangkan  kedalam  berita  acara penangkapan yang disetujui dan ditanda tangani oleh tersangka dan penyidik.
b. Penahanan
Menurut  Pasal  1  angka  21  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana bahwa Penahanan  adalah  penempatan  tersangka  atau  terdakwa  di  tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan pendapatnya, dalam  hal  serta  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini.  Perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang cukup, didasari  dengan  adanya  kekhawatiran  seorang  tersangka  atau  terdakwa tersebut:
1) Melarikan diri;
2) Merusak atau menghilangkan alat bukti;
3) Mengulangi tindak pidana tersebut. 12
Dalam  pelaksanaannya,  Penyidik  (Kepolisian)  berwenang  untuk  menahan tersangka selama 20 hari dan demi kepentingan penyidikan dapat diperpanjang selama 40 hari sebagaimana termuat dalam Pasal 24 ayat (1) KUHAP.
Berdasarkan  Surat  Perintah  Penahanan  Nomor:  Sp.Han/75/V/2018  tanggal 30  Mei  2018,  tersangka  Mendra  Lesmana  ditahan  di  rumah  tahanan  Polres  Way Kanan  selama  20  hari  karena  diduga  keras  telah  melakukan  pembunuhan  dan penganiayaan. 13 Kaitannya dengan dugaan bahwa tersangka mengalami gangguan kejiwaan,  maka  tersangka  ditempatkan  dalam  sebuah  ruangan  khusus  guna menghindari  suatu  hal  yang  tidak  diinginkan.  Langkah  pemisahan  ini  harus diambil  karena  tersangka  diduga  mengalami  gangguan  jiwa  dikhawatirkan  dapat membahayakan  tersangka  lainnya.Penahanan  tersebut  kemudian  dituangkan kedalam berita acara penahanan yang disetujui dan ditanda tangani oleh tersangka dan penyidik.
c. Penyitaan
Menurut  Pasal  1  angka  16  KUHAP,  bahwa  “Penyitaan  adalah  serangkaian tindakan  penyidik  untuk  mengambil  alih  dan  atau  menyimpan  di  bawah penguasaannya  benda  bergerak  atau  tidak  bergerak,  berwujud  atau  tidak berwujud  untuk  kepentingan  pembuktian  dalam  penyidikan,  penuntutan  dan peradilan.”  Menurut Pasal  39  KUHAP,  benda-benda  yang  dapat  dikenakan penyitaan adalah:
1) Benda  atau  tagihan  tersangka  atau  terdakwa  yang  seluruh  atau  sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2) Benda  yang  telah  dipergunakan  secara  langsung  untuk  melakukan  tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3) Benda  yang  dipergunakan  untuk  menghalang-halangi  penyelidikan  tindak pidana;
4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
Berdasarkan  Surat  Permohonan  Penyidik  Polres  Way  Kanan  Nomor: Sp.Sita/49.a/V/2018/Reskrim,  tanggal  30  Mei  2018  tentang  persetujuan penyitaan  terhadap  barang  bukti,  penyidik  melakukan  penyitaan  benda  atau barang  yang  diduga  ada  kaitannya  dengan  tindak  pidana  pembunuhan  dan penganiayaan berupa 1 (satu) bilah pisau jenis golok bergagang kayu warna coklat dan  bersarung  kayu  warna  coklat  sepanjang  +  40  cm. 14 Tujuan  penyitaan  ialah
12 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 21 ayat (1).
13 Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/75/V/2018, tanggal 30 Mei 2018.
14 Surat Permohonan  Penyidik  Polres  Way  Kanan  Nomor:  Sp.Sita/49.a/V/2018/Reskrim, tanggal 30 Mei 2018.
untuk  kepentingan  pembuktian,  terutama  diajukan  sebagai  barang  bukti  dimuka sidang  pengadilan.  Penyitaan  hanya  dapat  dilakukan  oleh  penyidik  dengan  surat izin  dari  Ketua  Pengadilan  Negeri  yaitu  Nomor:  133/Pen.Pid/2018/PN  Bbu. Tanggal  25  Juni  2018.  Penyitaan  terhadap  barang  bukti  kemudian  dituangkan kedalam berita acara penyitaan yang disetujui dan ditanda tangani oleh tersangka dan penyidik.
d. Pemanggilan
Untuk  melakukan  pemeriksaan,  penyidik  perlu  melakukan  pemanggilan terhadap saksi, dan ahli:
1) Pemanggilan Saksi
Saksi  yang  dipanggil  adalah  saksi  yang  dianggap  perlu  untuk  diperiksa. Pemanggilan  saksi  dilakukan  penyidik  dengan  berhati-hati  dan  teliti.  Jangan sampai ada saksi yang dipanggil, ternyata tidak dapat memberikan keterangan apapun.  Untuk  memanggil  dan  menjadikan  seseorang  untuk  diperiksa  sebagai saksi, pejabat/penyidik pembantu harus benar-benar berpedoman pada kriteria yang ditentukan oleh Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana,  yaitu  Pasal  1  angka  26  bahwa  seseorang  yang mendengar  sendiri,  melihat  sendiri,  mengalami  sendiri  peristiwa  pidananya, dan  orang  yang  bersangkutan  akan  memberi  keterangan  tentang  apa  yang  ia dengar  ia  lihat  serta  ia  alami.  Dalam  kasus  ini  yang  menjadi  saksi  adalah keluarga korban selaku pelapor dan 3 orang rekan yang bersama korban pada saat kejadian.
2) Pemanggilan Ahli
Selain  saksi-saksi  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  Penyidik  juga  memanggil seorang ahli forensik dari Puskesmas Negara Ratu yang telah melakukan visum terhadap jasad korban untuk dimintai keterangan terkait dengan hasil Visum Et Revertum korban. 15 Dalam  Visum  tersebut  diterangkan  bahwa  terdapat sebanyak  5  (Lima) luka  robek  yang  berukuran  20  cm  x  2  cm,  20  cm  x  1,5  cm pada  bagian  kepala  berbatasan  dengan  otak  dan  tulang  tengkorak.  Kemudian terdapat  5  (Lima)  luka  robek  pada  tangan  kiri  berbatasan  dengan  tulang masing-masing berukuran 8 cm x 3 cm, 10 cm x 8 cm, 7 cm x 6 cm, 10 cm x 2 cm, 6  cm  x  3  cm  dan  luka  robek  pada  tangan  kanan  sebanyak  2  (Dua)  luka robekyang berukuran 20 cm x 2 cm, 10 cm x 1,5 cm, serta terdapat luka memar pada  bagian  perut  dengan  diameter  15  cm  x  6  cm.  Luka  tersebut  diduga diakibatkan oleh benda tajam dan benda tumpul.
e. Pemeriksaan
Pemeriksaan  penyidikan  dilakukan  oleh  penyidik  terhadap  saksi,  ahli  dan tersangka yang akan diuraikan sebagai berikut:

## 1) Pemeriksaan Terhadap Saksi
Menurut Pasal  1  angka  26  KUHAP  bahwa  saksi  adalah  orang  yang  dapat memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pemeriksaan saksi pada tingkat penyidikan tidak disumpah terlebih  dahulu  sesuai  dengan  Pasal  116  ayat  (1)  KUHAP  yang  menyebutkan bahwa  “Saksi  diperiksa  dengan  tidak  disumpah  kecuali  apabila  cukup  alasan untuk  diduga  bahwa  ia  tidak  akan  dapat  hadir  dalam  pemeriksaan  di Pengadilan”.  Dalam  perkara  ini,  saksi  disumpah  terlebih  dahulu  sebelum dilakukan  pemeriksaan  karena  saksi  menyatakan  bahwa  tidak  dapat  hadir dalam  persidangan  dikarenakan  suatu  alasan. 16 Sumpah  tersebut  kemudian dituangkan kedalam berita acara pengambilan sumpah/janji saksi yang ditanda tangani oleh penyidik dan saksi yang melaksanakan sumpah.
Setelah  pengambilan  sumpah  kemudian  dilanjutkan  dengan  pemeriksaan oleh penyidik terhadap para saksi dengan menggunakan teknik-teknik tertentu dan  dituangkan  kedalam  berita  acara  pemeriksaan  saksi.  Berita  acara  yang berisi keterangan saksi kemudian dibacakan oleh Penyidik dan isi berita acara tersebut  disetujui  oleh  saksi.  Selanjutnya  berita  acara  tersebut  ditandatangani oleh penyidik dan saksi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  Pasal  118  ayat  (1) yang  menyebutkan  bahwa  keterangan  tersangka  dan/atau  saksi  dicatat  dalam berita  acara  yang  ditandatangani  oleh  penyidik  dan  oleh  yang  memberikan keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya.
2) Pemeriksaan Terhadap Tersangka
Dalam  melakukan  pemeriksaan  terhadap  tersangka,  penyidik  harus memperhatikan  hak-hak  tersangka  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 50 ayat (1) yaitu:
(a) Hak tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik. Hal ini  untuk  menjauhkan  kemungkinan  terkatung-katung  nasib  orang  yang disangka, sehingga dirasakan tidak ada kepastian hukum, terjadi perlakuan sewenang-wenang dan ketidak wajaran.
(b) Hak  tersangka  untuk  perkaranya  segera  diajukan  ke  pengadilan. Pemeriksaan  oleh  penyidik  dalam  mendapatkan  jawaban  atau  keterangan tersangka  tidak  boleh  dipaksa  dengan  cara  apapun  baik  penekanan  fisik dengan  tindakan  kekerasan  atau  penganiayaan,  maupun  dengan  tekanan dari  penyidik  maupun  pihak  luar.  Penyidik  mencatat  dengan  teliti keterangan-keterangan  tersangka.  Pencatatan  disesuaikan  dengan  kata- kata  dan  kalimat  yang  dipergunakan  tersangka.  Keterangan  tersangka dicatat  dalam  berita  acara  pemeriksaan  oleh  penyidik.  Setelah  selesai,
16 Berita Acara Pengambilan Sumpah. Tanggal 5 Juni 2018.
ditanyakan atau dimintai persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi berita  acara  tersebut.  Apabila  tersangka  telah  menyetujui  isi  keterangan yang  tertera  dalam  berita  acara,  tersangka  dan  penyidik  masing-masing membubuhkan tanda tangan mereka dalam berita acara pemeriksaan.
Pada  saat  dilakukan Verbal ,  penyidik  mencurigai  tersangka  mengalami gangguan  kejiwaan  berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  penyidik  di  lapangan pada  saat  proses  penyelidikan. 17 Dugaan  tersebut  diperkuat  ketika  penyidik berinteraksi  dan  berdialog  langsung  dengan  tersangka,  terdapat  ketidak  cocokan antara pertanyaan penyidik dan jawaban yang keluar dari mulut tersangka, sama halnya  juga  dengan  perilaku  tersangka.  Oleh  karena  itu,  penyidik  melakukan observasi  terkait  perilaku  tersangka  dengan  cara  menanyakan  histori  tersangka kepada  keluarga,  sahabat  atau  orang  terdekatserta  tetangga  di  sekitar  tempat tinggal tersangka.
Keluarga  tersangka  menjelaskan  kepada  penyidik  bahwa  tersangka  saat  ini sedang  mengalami  gangguan  kejiwaan.  Keluarga  tersangka  menunjukan  “kartu kuning” milik tersangka sebagai bukti bahwa yang bersangkutan pernah dirawat di rumah  sakit  jiwa. 18 Keluarga  tersangka  bercerita  kepada  penyidik  bahwa  semula tersangka  adalah  seorang  remaja  normal  yang  memiliki  karakter  pendiam, tersangka  merupakan  anak  sulung  dari  2  (Dua)  bersaudara  yang  tumbuh  besar didalam  sebuah  keluarga  sederhana.  Hingga  suatu  ketika  ayah  tersangka  jatuh sakit kemudian meninggal dunia.Sejak saat itu terjadilah perubahan pada perilaku tersangka.  Tak  lama  setelah  ayahnya  meninggal,  ibu  tersangka  juga meninggalkannya  ke  Jakarta.  Saat  itu  tersangka  hanya  tinggal  bertiga  bersama nenek dan adiknya. Selepas kejadian itu, tersangka diketahui sering mengonsumsi narkoba.
Singkat  cerita,  tersangka  mengalami  gangguan  syaraf  yang  diakibatkan karenaterlalu  sering  mengonsumsinarkobalalu  tersangka  dikirim  ke  rumah  sakit jiwa  untuk  dilakukan  pengobatan  atau  rehabilitasi.  Setahun  berlalu,  tersangka dikeluarkan  dari  rumah  sakit  jiwa  dikarenakan  kondisi  kejiwaannya  sudah  baik menurut  penilaian  dokter  yang  menanganinya  dengan  catatan  harus  meminum obat  secara  rutin  dan  teratur.  Setelah  itu  tersangka  dikembalikan  oleh  pihak rumah  sakit  kepada  keluarganya  kemudian  tersangka  kembali  menjalani kehidupan normal sebagaimana biasanya, hanya saja perasaan tersangka berubah menjadi lebih sensitif dibandingkan dengan keadaan sebelum terjadinya peristiwa yang terjadi dalam keluarganya.
Pada  saat  terjadinya  tindak  pidana  pembunuhan  yang  dilakukan  oleh tersangka,  keluarga  tersangka  menerangkan  bahwa  obat  tersangka  telah  habis sehingga  penyakit  kejiwaan  tersangka  kambuh  kembali.  Dari  hasil  observasi
17 Wawancara  dengan  Bripka  Taufik  Hendriansyah  S.H.,tanggal  22  April  2019  di  Ruang Resum Satreskrim Polres Way Kanan.
dengan keluarga tersangka, penyidik beranggapan bahwa cerita tersebut merupakan suatu  bentuk  pembelaan  fiktif  yang  dilakukan  oleh  keluarga  tersangka  sebagai  upaya untuk  melepaskan  tersangka  dari  hukum  dengan memanfaatkan  pasal  44  KUHP  dimana seorang  yang  tidak  sehat  jiwanya  maka  bebas  dari  hukum.  Namun  penyidik  menolak anggapan  tersebut  dengan  alasan  p enyidik  tidak  berwenang  untuk  melepaskan pelaku  yang  diduga  mengalami  gangguan  kejiwaan.  Hal  ini  karena  pelaku yangdiduga  mengalami  gangguan  jiwa  bukan  merupakan  alasan  dilakukannya penghentian  penyidikan  sehingga  penyidik  bisamelepaskan  pelaku.  Karena  yang berhak  menentukan  pelaku  tindak  pidana  itu  mengalami  gangguan  kejiwaan kemudian  pelaku  tersebut  tidak  dapat  dihukum  adalah  hakim  pada  persidangan berdasarkan  bukti-bukti  yang  ada,  salah  satunya  dengan  mendengar  keterangan ahli.
Berdasarkan pengalaman penyidik dalam menangani suatu perkara, dimana seorang tersangka atau pelaku tindak pidana sering mengelabuhi penyidik dengan cara berpura-pura gila, depresi, mendadak diam dan sebagainya. 19 Dalam hal yang demikian,  penyidik  menganggap  hal  tersebut  adalah  biasa  karena  keterangan tersangka bukan merupakan alat bukti yang  memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Oleh karena itu keterangan dari tersangka atau pengakuan tersangka saja  tidak  cukup  untuk  membuktikan  bahwa  ia  bersalah  atau  tidak  bersalah melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain . Adapun alat bukti sah ialah sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.
Untuk menentukan bahwa tersangka bersalah atau tidak atas perbuatan yang dilakukannya,  setidaknya  diperlukan  pembuktian  sekurang-kurangnya  dua  alat bukti yang sah. Pada tahap ini belum dapat ditetapkan terkait gangguan kejiwaan si  pelaku  melainkan  penyidik  hanya  dapat  mencurigai  pelaku  mempunyai gangguan jiwa. Dengan dasar kecurigaan tersebut, kemudian penyidik mengambil langkah  untuk  melayangkan  surat  ke  Rumah  Sakit  Jiwa  Daerah  guna memeriksakan  kondisi  kejiwaan  tersangka.  Hasil  dari  pemeriksaan  tersebut kemudian  dituangkan  dalam  surat Visum  et  Repertum  Psychiatricum yang  dibuat oleh  Dokter  Psikologis  Forensik. Visum  et  repertum  psychiatricum ialah  hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh seorang dokter psikologis atau sebuah tim dokter dan ditujukan untuk kepentingan peradilan sebagai sarana pembuktian. 20
19 Ibid.
20 Kusumawardani.2015. Peranan  Alat  Bukti  Visum  Et  Repertum  Psychiatricum  Terhadap Penilaian Kemampuan Bertanggung Jawab.Jakarta. Universitas Sebelas Maret. Hal. 12.

## 3) Pemeriksaan Terhadap Ahli
Pemeriksaan  terhadap  ahli  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan pemeriksaan perkara.  Pemeriksaan terhadap  ahli merupakan salah satu  upaya pemberian bantuan pada penyidik untuk memperjelas atas perkara yang sedang didalami.  Adanya  peran  psikologi  forensik  dalam  penyidikan  tindak  pidana sangat membantu penyidik dalam proses pencarian keadilan. Seperti yang telah dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya  bahwa  terkadang  pelaku  tindak  pidana sengaja  memanipulasi  dirinya  sedemikian  rupa  sehingga  terlihat  seolah-olah mengalami  gangguan  jiwa  agar  terhindar  dari  tuntutan.Melalui  pemeriksaan psikologi,  kondisi  kejiwaan  pelaku  tindak  pidana  bisa  diketahui  dengan  lebih rinci.  Ini  adalah  fungsi  yang  sangat  membantu  penyidik  maupun  hakim  untuk mengetahui  apakah  pelaku  benar-benar  mengalami  gangguan  kejiwaan  atau tidak.
Kaitannya  dengan  kasus  ini,  pemeriksaan  psikologis  harus  dilakukan  oleh saksi  ahli  yang  berperan  memberikan  keterangan  psikologis  mengenai seseorang  yang  sedang  menjalani  proses  hukum.  Keterangan  saksi  ahli mengenai  kondisi  psikologis  tersangka  dituangkan  dalam  suatu  hasil pemeriksaan psikologis yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu bukti pendukung  baik  dalam  proses  penyidikan  maupun  dalam  persidangan  di pengadilan.Pemeriksaan  olehsaksi  ahli  penting  dilakukan  guna  mendapatkan keterangan ada atau tidaknya hubungan antara gangguan jiwa dengan perilaku tersangka yang mengakibatkan peristiwa hukum.
Untuk  menentukan  kejiwaan  seorang  tersangka,  ada  dua  tahap pemeriksaan  dasar  yang  perlu  dilakukan  oleh  psikiater. Pertama, ialah Auto- Anamnesa , yakni dengan cara mewawancarai langsung kondisi tersangka. Dari tatap  muka  dan  berbincang  langsung  selama  wawancara,  psikiater  dapat menganalisis  kelainan  jiwa  yang  mungkin  dimiliki  si  tersangka. Kedua yaitu Hetero-Anamnesa , yakni pemeriksaan riwayat tersangka dari lingkungan sosial di  sekitarnya  seperti  keluarga,  masyarakat  sekitar,  atau  bahkan  penyidik kepolisian  sendiri. 21 Dua  tahap  pemeriksaan  itu  sudah  cukup  untuk menentukan kelainan jiwa tersangka. Namun apabila kondisi kejiwaan si pelaku ternyata  sulit  untuk  dibaca  maka  psikiater  dapat  melakukan  pemeriksaan tambahan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Kesehatan  Nomor  77  Tahun  2015 tentang  Pedoman  Pemeriksaan  Kesehatan  Jiwa  untuk  Kepentingan  Penegakan Hukum.  Pemeriksaan  lanjutan  guna  mengetahui  kondisi  kejiwaan  si  pelaku antara lain pemeriksaan pada fungsi Psikomotor , Afektif , dan Kognitif . 22
21 Redaksi  kumparan,  diakses  dari  https://kumparan.com/cara-polisi-menentukan- seorang-tersangka-gila, Diakses pada tanggal 12 Agustus 2020.
22 Ibid.
Pemeriksaan fungsi psikomotor merupakan usaha penelaahan tentang:
a) Kesadaran;
b) Sikap;
c) Tingkah laku;
d) Kontak psikis.
Dilanjutkan dengan pemeriksaan afektif merupakan pemeriksaan tentang alam Perasaan antara lain:
a) Alam perasaan dasar;
b) Stabilitas emosi;
c) Ekspresi dan emosional;
d) Empati.
Kemudian pemeriksaan kognitif antara lain:
a) Persepsi dan gangguan persepsi;
b) Daya ingat;
c) Dugaan taraf kecerdasan;
d) Kemampuan membatasi dan membedakan data, fakta, dan ide;
e) Kemampuan menilik diri sendiri;
f) Ada tidaknya kelainan pada isi pikiran, dan
g) Keadaan mutu pikiran.
Terkait dengan pemeriksaan terhadap tersangka, ahli forensik mendapatkan data  bahwa  tersangka  akan  menampakkan  emosinya  ketika  dia  mendapatkan tekanan  atau  masalah.  Pada  saat  dilakukan  verbal,  tersangka  mengaku  sangat menyesal telah melakukan pembunuhan tersebut, tersangka khilaf karena merasa tersinggung dengan ucapan korban yang terus mengejek tersangka. Hal itulah yang menjadi pemicu sehingga sifat agresifnya muncul seketika. 23
f. Mengambil Sidik Jari dan Memotret Tersangka
Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak jari, baik yang sengaja diambildicapkan menggunakan tinta, maupun bekas yangditinggalkan pada benda karena pernah disentuh  kulit  telapak  tangan  atau  kaki.  Fungsi  Pemeriksaan  Sidik  jari  adalah sebagai  sarana  Identifikasi.  Setiap  jari  orang  mempunyai  satu  ciri  khas  dari orang tersebut sudah diketahui ketepatannya. Dengan demikian, sidik jari dapat dipergunakan  sebagai  tanda  pengenal  atau  identifikasi  seseorang  yang  tidak dapat dipalsukan atau diwariskan. Sidik jari merupakan sarana identifikasi yang sangat  berguna  di  dalam  pengungkapan  suatu  tindak  pidana  atau  suatu perbandingan  yang  dapat  dilakukan  oleh  penyidik  dalam  mengungkap  siapa tersangka  tindak  pidana.  Sedangkan  memotret  tersangka  merupakan dokumentasi  dengan  cara  mengambil  foto  tersangka  dari  berbagai  sudut sehingga tersangka mudah untuk dikenali.

## g.  Selesainya Penyidikan
Pemeriksaan  penyidikan  kasus  tindak  pidana  pembunuhan  dan  penganiayaan bertujuan  untuk  menyiapkan  hasil  pemeriksaan  penyidikan  sebagai  berkas perkara,  kemudian  Penyidik  akan  menyerahkan  kepada  penuntut  umum sebagai  instansi  yang  bertindak  dan  berwenang  melakukan  penuntutan terhadap  tindak  pidana.  Dalam  perkara  ini  berkas  perkara  penyidik  diterima dan dinyatakan P-21 oleh kejaksaan maka penyidikan dianggap selesai. 24

## C.  Akibat  Hukum  Atas  Proses  Penyidikan  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Yang Diduga Mengalami Gangguan Kejiwaan
Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu  peristiwa  hukum  disebabkan  oleh  perbuatan  hukum,  sedangkan  suatu perbuatan  hukum  juga  dapat  melahirkan  suatu  hubungan  hukum,  maka  akibat hukum  juga  dapat  dimaknai  sebagai  suatu  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. 25 Dari uraian tersebut, dapat diartikan  bahwa  akibat  hukum  adalah  segala  akibat  yang  terjadi  dari  segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum, baik perbuatan  yang  sesuai  dengan  hukum,  maupun  perbuatan  yang  tidak  sesuai dengan  hukum.Akibat  hukum  tidak  selalu  dimaknai  sebagai  suatu  hal  yang negatif,hal  ini  tergantung  dari  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  subjek hukum.  Jika subjek  hukum  melakukan  perbuatan  yang  sesuai  dengan  hukum,  maka  akibat hukum  yang  ditimbulkan  juga  akan  membawa  dampak  yang  positif.  Pada  kasus pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  yang  diduga  mengalami  gangguan kejiwaan,  penyidik  membutuhkan  keterangan  ahli  guna  memastikan  apakah tersangka benar mengalami gangguan kejiwaan atau hanya sekedar berpura-pura agar terhindar dari proses hukum.
Sebagaimana  telah  diuraikan  pada  bagan  sebelumnya,  langkah  awal  yang diambil  oleh  penyidik  ialah  dengan  berinteraksi  langsung  dengan  tersangka. Tersangka  dapat  dicurigai  mempunyai  gangguan  kejiwaan  ketika  dalam  proses pemeriksaan,  saat  diwawancarai  tersangka  memberikan  jawaban  yang  tidak sesuai,  melenceng  dan  tidak  singkron  dengan  pertanyaan  yang  diajukan  oleh penyidik. Terlihat juga dari tingkah laku yang  janggal tidak seperti orang normal pada  umumnya.  Terlebih  lagi  jika  ada  keterangan  bahwa  sebelumnya  pernah dirawat  di  rumah  sakit  jiwa.  Proses  hukum  pelaku  kejahatan  yang  dicurigai mempunyai  gangguan  kejiwaan  baru  dapat  jelas  diketahui  berdasarkan Visum  et Repertum Psychiatricum yang dibuat oleh dokter forensik psikiatri atas permintaan penyidik.  Dari Visum  et  Repertum  Psychiatricum, ada  2  (Dua)  kemungkinan  inti
24 Berkas Perkara.Op.Cit.
25 Admin, diakses dari https://e-kampushukum.blogspot.com/2016/05/akibat- hukum.html,Diakses pada tanggal 12 Agustus 2020.
hasil  pemeriksaan  yaitu  terbukti  mempunyai  gangguan  kejiwaan  dan  tidak terbukti.

## D.  Akibat  Hukum  Terhadap  Proses Penyidikan  Apabila  Tersangka  Terbukti Mengalami Gangguan Kejiwaan
Jika  berdasarkan  keterangan  ahli  psikologis  menyatakan  bahwa  tersangka benar  mengalami  gangguan  kejiwaan,  maka  langkah  hukumnya  adalah diberhentikan dari segala tuntutan dengan diterbitkan Surat Perintah Penghentian penyidikan (SP3) oleh penyidik. Surat penghentian penyidikan atau biasa disebut SP3  adalah  surat  ketetapan  yang  dikeluarkan  oleh  penyidik,  yang  menetapkan dihentikannya  suatu  penyidikan  perkara  pidana.  Penghentian  penyidikan  yang dilakukan oleh penyidik harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti  penghentian  penyidikan  tersebut  berdasarkan  pada  kenyataan-kenyataan yang terjadi. Apabila penghentian tesebut dihentikan dengan tanpa adanya  suatu alasan  yang  patut,  hal  ini  akan  menimbulkan  citra  buruk  terhadap  Kepolisian selaku  penyidik.  Di  samping  itu,  hal  tersebut  dapat  diajukan  ke  sidang  pra peradilan,  baik  atas  permohonan  pihak  penuntut  umum  atau  dari  pihak  ke  tiga yang  berkepentingan,  untuk  menilai  apakah  tindakan  penghentian  penyidikan tersebut secara hukum dapat dibenarkan atau tidak.
Pra  peradilan  merupakan  wewenang  Pengadilan  Negeri  untuk  memeriksa dan  memutuskan  sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  atau  penghentian penuntutan. Oleh karena itu, Surat Perintah Penghentian Penyidikan semata-mata tidak  diterbitkan  begitu  saja  oleh  Penyidik,  terlebih  dahulu  dilakukan  gelar perkara  dengan  mengumpulkan  para  kepala  unit  (Kanit)  untuk  membahas  hal tersebut  sekaligus  dimintai  pendapat,  jika  telah  ditemukan  kesepakatan  untuk diberhentikan  penyidikannya,  maka  diterbitkanlah  SP3  dan  pelaku  dikembalikan kepada  keluarganya  untuk  diberi  pengobatan.  Dengan  dihentikannya  penyidikan berdasarkan SP3 tersebut, maka pada saat itu juga penyidikan yang dilakukan oleh penyidik  menjadi  berhenti,  dan  dalam  hal  tersangka  ditahan  maka  wajib  segera dikeluarkan, serta barang sitaan wajib segera dikembalikan.
Penghentian  penyidikan  dilakukan  karena  adanya  alasan-alasan  hapusnya hak  menuntut  dan  hilangnya  hak  menjalankan  pidana,  sebagaimana  telah terangkan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tidaklah dapat dihukum barangsiapa  melakukan  sesuatu  perbuatan  yang  tidak  dapat  dipertanggung jawabkan padanya, oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau  karena  gangguan  penyakit  pada  kemampuan  akal  sehatnya”,  yang  berarti bahwa proses penyidikan batal demi hukum.

## E.  Akibat  Hukum  Terhadap  Proses  Penyidikan  Apabila  Tersangka  Tidak Terbukti Mengalami Gangguan Kejiwaan
Jika sebelum dilakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka, penyidik hanya bisa sebatas mencurigai tersangka mengalamai gangguan kejiwaan,  namun setelah keluarnya hasil pemeriksaan oleh dokter forensik psikiatri yang kemudian dimuat  dalam Visum  et  Repertum  Psychiatricum, merangkan  bahwa  kondisi kejiwaan  tersangka  ternyata  negatif  memiliki  gangguan  kejiwaan  maka  proses penyidikan tetap dilanjutkan sesuai dengan prosedur yang ada.
Sebagaimana  hasil  penyidikan  dan  gelar  perkara  yang  dilakukan  oleh penyidik  Satreskrim  Polres  Way  Kanan,  menerangkan  bahwa  tersangka  yang bernama Mendra Lesmana dijerat pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat (3) karena telahmelakukan  tindak  pidana  pembunuhan  dan  penganiayaan  pada  hari  Selasa tanggal  29  Mei  2018  sekira  pukul  15.00  Wib,  di  petak  10  Register  46  Inhutani Kecamatan  Pakuan  Ratu  Kabupaten  Way  Kanan  yang  mengakibatkan  korbannya meninggal dunia.Berdasarkan alat bukti yang cukupserta hasil Visum et Repertum Psychiatricum yangmenerangkan  bahwa  tersangka  negatif  mengalami  gangguan kejiwaan,  maka  proses  penyidikan  tetap  dilanjutkan  sesuai  dengan  Standar Operasional  Prosedur(SOP)  penyidikan  dan  proses  hukum  terhadap  tersangka tetap dilanjutkan hingga ke pengadilan.

## III. PENUTUP
Dari  uraian  pada  bab  penyajian  dan  pembahasan,  dapat  ditarik kesimpulan untuk  menjawab  permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  bahwa  dalam perkara  ini,  Polres  Way  Kanan  telah  melaksanakan  tindakan Represif .  Tindakan Represif merupakan  upaya  yang  bersifat  penegakan  hukum  dengan  menjamin tegaknya  hukum,  tertib  hukum  yang  dilaksanakan  secara  tegas,  professional  dan tuntas dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Tindakan Represif yang dilakukan  oleh  penyidik  dengan  cara  mengadakan  penyelidikan  dan  penyidikan terhadap  suatu  tindak  pidana  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang yang mengaturnya.
Proses  penyidikan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  diduga  mengalami gangguan  kejiwaan  pada  umumnya  sama  dengan  proses  penyidikan terhadappelaku  tindak  pidana  normal.  Hanya  saja  pelaku  tindak  pidana  yang diduga  mengalami  gangguan  kejiwaan  memerlukan  pemeriksaan  khusus  atau lanjutan  yaitu  pemeriksaan  kejiwaan  ke  Dokter  spesialis/Psikiatri  guna memastikan  kondisi  kejiwaannya,  sedangkan  pelaku  tindak  pidana  normal  tidak memerlukan hal tersebut.
Penyidik  dalam  menentukan  kemampuan  bertanggungjawab  pelakutindak pidana  yang  diduga  mengalami  gangguan  kejiwaan  berpedoman  pada  latar belakang pelaku, keterangan dari keluarga pelaku, tetangga atau orang-orang yang mengenal pelaku, serta surat Visum et Repertum Psychiatrium . Akibat hukum yang
muncul  dari  proses  penyidikan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  diduga mengalami gangguan kejiwaan  dinyatakan normal oleh Dokter foresnsik Psikiatri dalam  hasil Visum  et  Repertum  Psychiatrium, maka  tersangka  akan  tetap dilanjutkan proses penyidikannya hingga ke pengadilan.
Akibat hukum tidak selalu dimaknai sebagai suatu halnegatif yang membawa dampak  buruk  terhadap  subyek  hukum  itu  sendiri.  Seperti  pada  uraian  di  atas, bahwa  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  akibat  proses  penyidikan  yang  dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka sudah sesuai dengan SOP penyidikandan benar bahwa  tersangka  tidak  terbukti  mengalami  gangguan  kejiwaan  yang  telah dibuktikan  dengan  hasil Visum  et  Repertum  Psychiatrium sehingga  proses penyidikan  terhadap  tersangka  tetap  dilanjutkan  dan  berkas  perkaranya  telah dianggap selesai (P-21) oleh pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku
Ali Mahrus. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana . Sinar Grafika. Jakarta.
Depdikbud . 2009 . Kamus Besar Bahasa Indonesia . cet. ke-2 . Balai Pustaka, Jakarta.
Hamzah Andi. 2009. Hukum Acara Pidana Indonesia . Sinar Grafika, Jakarta.
Harahap  Yahya  M.  2010. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP Penyidikan dan Penuntutan . Sinar Grafika, Jakarta.
Kaplan H.I. Sadock B.J. Grebb J.A. 2010 . Sinopsis Psikiatri Jilid 2 . Terjemahan Widjaja Kusuma. Binarupa Aksara, Jakarta.
Pramuhita A. 2014. Strafbaar Feit . Universitas Lampung, Bandar Lampung.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Moeljatno. 2011. KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta : Bumi Aksara.
Peraturan  Kepala  Badan  Reserse  Kriminal  Polri  Nomor  3  Tahun  2014  tentang Standar Operasional Prosedur penyidikan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  58  Tahun  2010  tentang Pelaksanaan KUHAP.
Redaksi Sinar Grafika. 2011. KUHP dan KUHAP . Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
Undang-Undang  nomor  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.

## C. Sumber Lain
Admin.  diakses  dari  https://dosenpsikologi.com/tingkatan-dalam-gangguan-jiwa. pada tanggal 9 Mei 2019.
Admin.  diakses  dari https://www.alodokter.com/retardasi-mental.  pada  9  Mei 2019 .
Admin. https://www.halodoc.com/komplikasi-stres-pasca-trauma-bila-tak- segera-ditangani. pada 9 Mei 2019 .
Depkes  RI  diakses  dari http://www.depkes.go.id/article/print/16100700005/ peran-keluarga-dukung-kesehatan-jiwa-masyarakat. pada  tanggal  9  Mei 2019.
Handar  Subhandi.  ” Hukum  Pidana ”  diakses  dari http://handarsubhandi. blogspot.com/2012/06/hukum-pidana.html . pada tanggal 7 Mei 2019.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
1. Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan  juga  tulisan  lain  yang  dipandang  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan  terdiri  atas  beberapa  bab  penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari  3  BAB, yaitu ;
BAB  I.  PENDAHULUAN (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah) BAB  II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia  maupun  bahasa  inggris  yang  memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar,tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak  dalam  bahasa  inggris  (200  kata)  dan  Kata  kunci,  ketentuan  ini  berlaku sebaliknya.
4. Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya  dengan  format  footnote.  Sumber kutipan  harus  memuat  nama  pengarang,  tahun  penerbitan,  judul  buku,  nama penerbit, kota penerbit, dan halaman. Contoh : Bagir Manan. 1994. Hubungan Antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945. Pustaka  Sinar  Harapan.  Jakarta. 1994,  hlm.  19.  Untuk  artikel  dari  internet  dengan  susunan:  nama  penulis,  judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah  harus  disertai  dengan  daftar  pustaka  atau  referensi  ,terutama  yang digunakan  sebagai  bahan  acuan  langsung  .  Daftar  pustaka  dan  referensi  bersifat alfabetis  dengan  format;  nama  pengarang,  judul  buku,  nama  penerbit,  kota  terbit, dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan.  1994. Hubungan  Antara  Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
6. Panjang  tulisan  antara  15-25  halaman,  font  cambria  dengan  1,15  spasi.  Dalam  hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.