Hukum  Pidana, Remaja  Karya, Bandung, 1986.
Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  Arief Sidharta,
Pengantar Ilmu Hukum,  Suatu  Pengenalan Pertama Ruang lingkup Berlakunya Ilmu Hukum , Alumni, Bandung, 2000.
Moeljatno, Asas – asas  Hukum  Pidana , Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
Mulyadi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori- ateori  dan  Kebijakan  Pidana, Alumni,
Bandung, 1998.

## B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997 tentang Pengadilan Anak.
Undang-Undang  Nomor  4  tahun  1979 tentang kesejahteraan Anak.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara   Pidana.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Uudang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun 1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab Undang-Unadang  Hukum  Acara Pidana.

## IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA DALAM PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI
MEITA DJOHAN OELANGAN
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRACT
Indonesia workforce placement to foreign countries is an effort to realize equal rights and opportunities to have proper job and income, and the conduct of workforce placement should consider  human  prides,  human  rights,  legal  protections,  even  distributions  of  job opportunities, and workforce providing according to national needs. The implementation of employment  contract  for  Indonesian  workforce  placement  to  foreign  countries  was  not optimal because many PPTKIS violated the employment contract in conducting Indonesian workforce placement to foreign countries. The employment contract violation were both in procedural  and  substance  matters.  The  cause  of  employment  contract violations  were  low education level of Indonesian workforce especially those who worked for family servants, the workforce was not selectively recruited, Indonesia workforce employers’ behaviors did not respect their employees’ rights, and government regulations did not represent the Indonesian workforce interests, especially in family servant job sector.
Keywords: Employment Contract, Workforce Placement, Indonesia Workforce

## I.PENDAHULUAN
Pelaksanaan  pembangunan  mustahil dapat  ditangani  sendiri  oleh  pemerintah tanpa peran serta masyarakat. Pelaksanaan pembangunan  menuntut  peran  serta segenap  masyarakat,  termasuk  peran  sarta buruh atau tenaga kerja dan organisasinya. Pembangunan  ketenagakerjaan  kita  sudah sejak  awal  terus  diupayakan.  Di  satu  sisi sudah terlihat adanya kemajuan, dan pada sisi  lain  ada  juga  yang  masih  jauh  dari harapan  serta  memerlukan  kerja  keras berbagai pihak.
Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan  dan  pelaku  ekonomi  baik secara individu  maupun  secara  kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan  dalam  aktivitas  perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan  kesejahteraan  masyarakat.  Di
Indonesia,  tenaga  kerja  sebagai  salah  satu penggerak  tata  kehidupan  ekonomi  dan merupakan  sumber  daya  yang  jumlahnya cukup  melimpah.  Indikasi  ini  bisa  dilihat pada masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya  atau  minimnya  kesempatan kerja yang disediakan.
Setiap orang membutuhkan pekerjaan,  pekerjaan  tidak  hanya  untuk memperoleh  penghasilan  bagi  seseorang guna memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan  keluarganya,  tetapi  juga  dapat dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan  diri  sehingga  seorang merasa  hidupnya  menjadi  lebih  bermakna bagi  dirinya  sendiri,  orang  lain  dan lingkungannya (Lalu Husni,  2010: 98)
Menurut  Satjipto  Rahardjo  bahwa untuk menggambarkan masyarakat
.............................................
Indonesia  tidak  ada  yang  lebih  bagus  dan tepat  selain  dengan  mengatakan  bahwa masyarakat  itu  sedang  berubah  secara cepat  dan  cukup  mendasar.  Indonesia adalah masyarakat yang tengah mengalami transformasi struktural yaitu dari masyarakat  yang  berbasis  pertanian  ke basis  industri.  Perubahan  tersebut mengalami  akselerasi,  yaitu  sejak penggunaan  teknologi  makin  menjadi modus  andalan  untuk  menyelesaikan permasalahan,  sehingga  mobilitas  tenaga kerja tidak hanya perpindahan dari desa ke kota  saja  hal  ini  bisa  dimengerti  karena pertumbuhan  industri  lebih  kuat  berada diperkotaan  dan  semakin  dirasakan penghasilan  yang  didapat  lebih  memadai sehingga lebih lanjut menunjukkan adanya tenaga  kerja  telah  melintas  antar  negara. Banyak hal yang mempengaruhi terjadinya migrasi  antar  negara,  namun  faktor ekonomi tetap tampak dominan.
Menurut  Aris  Ananta,  kondisi perekonomian  yang  kurang  menarik  di negaranya  sendiri  dan  penghasilan  yang cukup  besar  dan  yang  tampak  lebih menarik  di  negara  tujuan  telah  menjadi pemicu  terjadinya  mobilitas  tenaga  kerja secara  internasional.  Pendapatan  yang meningkat  di  negara  yang  sedang berkembang  memungkinkan  penduduk  di negara  berkembang  untuk  pergi  melintas batas  negara,  informasi  yang  sudah mendunia  dan  kemudahan  transportasi juga  berperan  meningkatkan  mobilitas tenaga kerja secara internasional.
Pasal  1  butir  1  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  menyebutkan  bahwa ketenegakerjaan  adalah  segala  hal  ihwal menyangkut  tenaga  kerja  baik  sebelum, pada  saat  dan  sesudah  melakukan pekerjaan.
Aspek  hukum  ketenagakerjaan, harus  selaras  dengan  perkembangan ketenagakerjaan  saat  ini  yang  sudah sedemikian  pesat,  sehingga  substansi kajian hukum ketenagakerjaan tidak hanya meliputi  hubungan  kerja  kerja  semata, akan  tetapi  telah  bergeser  menjadi hubungan hukum antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang substansi kajian  tidak  hanya  mengatur  hubungan hukum  dalam  hubungan  kerja  ( during employment ),  tetapi  setelah  hubungan kerja  ( post employment ).  Konsepsi ketenagakerjaan  inilah  yang  dijadikan acuan  untuk  mengkaji  perangkat  hukum yang ada sekarang, apakah sudah meliputi bidangbidang tersebut atau belum.
Lalu  Husni  mengemukakan  bahwa aspek  hukum  ketenagakerjaan  sebelum hubungan  kerja  ( pra employment) sebagai berikut:―Bidang  hukum  ketenagakerjaan sebelum  hubungan  kerja  adalah  bidang hukum  yang  berkenaan  dengan  kegiatan mempersiapkan  calon  tenaga  kerja sehingga  memiliki  keterampilan  yang cukup  untuk  memasuki  dunia  kerja, termasuk
upaya untuk memperoleh/mengakses lowongan
pekerjaan  baik  di  dalam  maupun  di  luar negeri  dan  mekanisme  yang  harus  dilalui oleh  tenaga  kerja  sebelum  mendapatkan pekerjaan‖. Undang-undang  yang  mengatur penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke  luar  negeri  adalah  Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang  Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Luar  Negeri. Pada  konsideran  menimbang  huruf  c,  d dan  e,  disebutkan  bahwa  tenaga  kerja Indonesia  di  luar  negeri  sering  dijadikan obyek  perdagangan  manusia,  termasuk perbudakan  dan  kerja  paksa,  korban
.............................................
Indonesia  tidak  ada  yang  lebih  bagus  dan tepat  selain  dengan  mengatakan  bahwa masyarakat  itu  sedang  berubah  secara cepat  dan  cukup  mendasar.  Indonesia adalah masyarakat yang tengah mengalami transformasi struktural yaitu dari masyarakat  yang  berbasis  pertanian  ke basis  industri.  Perubahan  tersebut mengalami  akselerasi,  yaitu  sejak penggunaan  teknologi  makin  menjadi modus  andalan  untuk  menyelesaikan permasalahan,  sehingga  mobilitas  tenaga kerja tidak hanya perpindahan dari desa ke kota  saja  hal  ini  bisa  dimengerti  karena pertumbuhan  industri  lebih  kuat  berada diperkotaan  dan  semakin  dirasakan penghasilan  yang  didapat  lebih  memadai sehingga lebih lanjut menunjukkan adanya tenaga  kerja  telah  melintas  antar  negara. Banyak hal yang mempengaruhi terjadinya migrasi  antar  negara,  namun  faktor ekonomi tetap tampak dominan.
Menurut  Aris  Ananta,  kondisi perekonomian  yang  kurang  menarik  di negaranya  sendiri  dan  penghasilan  yang cukup  besar  dan  yang  tampak  lebih menarik  di  negara  tujuan  telah  menjadi pemicu  terjadinya  mobilitas  tenaga  kerja secara  internasional.  Pendapatan  yang meningkat  di  negara  yang  sedang berkembang  memungkinkan  penduduk  di negara  berkembang  untuk  pergi  melintas batas  negara,  informasi  yang  sudah mendunia  dan  kemudahan  transportasi juga  berperan  meningkatkan  mobilitas tenaga kerja secara internasional.
Pasal  1  butir  1  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  menyebutkan  bahwa ketenegakerjaan  adalah  segala  hal  ihwal menyangkut  tenaga  kerja  baik  sebelum, pada  saat  dan  sesudah  melakukan pekerjaan.
Aspek  hukum  ketenagakerjaan, harus  selaras  dengan  perkembangan ketenagakerjaan  saat  ini  yang  sudah sedemikian  pesat,  sehingga  substansi kajian hukum ketenagakerjaan tidak hanya meliputi  hubungan  kerja  kerja  semata, akan  tetapi  telah  bergeser  menjadi hubungan hukum antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang substansi kajian  tidak  hanya  mengatur  hubungan hukum  dalam  hubungan  kerja  ( during employment ),  tetapi  setelah  hubungan kerja  ( post employment ).  Konsepsi ketenagakerjaan  inilah  yang  dijadikan acuan  untuk  mengkaji  perangkat  hukum yang ada sekarang, apakah sudah meliputi bidangbidang tersebut atau belum.
Lalu  Husni  mengemukakan  bahwa aspek  hukum  ketenagakerjaan  sebelum hubungan  kerja  ( pra employment) sebagai berikut:―Bidang  hukum  ketenagakerjaan sebelum  hubungan  kerja  adalah  bidang hukum  yang  berkenaan  dengan  kegiatan mempersiapkan  calon  tenaga  kerja sehingga  memiliki  keterampilan  yang cukup  untuk  memasuki  dunia  kerja, termasuk upaya untuk memperoleh/mengakses lowongan pekerjaan  baik  di  dalam  maupun  di  luar negeri  dan  mekanisme  yang  harus  dilalui oleh  tenaga  kerja  sebelum  mendapatkan pekerjaan‖.
Undang-undang  yang  mengatur penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke  luar  negeri  adalah  Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang  Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Luar  Negeri. Pada  konsideran  menimbang  huruf  c,  d dan  e,  disebutkan  bahwa  tenaga  kerja Indonesia  di  luar  negeri  sering  dijadikan obyek  perdagangan  manusia,  termasuk perbudakan  dan  kerja  paksa,  korban
kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan  atas  harkat  dan  martabat manusia  serta  perlakuan  lain  yang melanggar hak azasi manusia. Negara  wajib  menjamin  dan melindungi  hak  azasi  warga  negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia.
Penempatan  tenaga  kerja  Indonesia di  luar  negeri  merupakan  suatu  upaya untuk  mewujudkan  hak  dan  kesempatan yang  sama  bagi  tenaga  kerja  untuk memperoleh  pekerjaan  dan  penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan  dengan  tetap  memperhatikan harkat,  martabat,  hak  azasi  manusia  dan perlindungan  hukum  serta  pemerataan kesempatan  kerja  dan  penyediaan  tenaga kerja  yang  sesuai  dengan  kebutuhan nasional.
Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia  Swasta  (PPTKIS)  atau  dahulu dikenal  dengan  nama  Perusahaan  Jasa Tenaga  Kerja  Indonesia  (PJTKI)  selama ini  punya  peran  penting  terkait  dengan keberadaan  TKI.  PPTKIS  tidak  hanya mencari dan merekrut calon TKI, tapi juga membekali  sampai  calon  TKI  siap  untuk diberangkatkan ke luar negeri PPTKIS pun harus bertanggung jawab terkait perlindungan  TKI.  Sayangnya,  banyak pihak  yang  kerap  menilai  PPTKIS  tak mampu melaksanakan peran itu. Akibatnya,  banyak  TKI  yang  tersangkut masalah,  namun  tak  jelas  penuntasannya. Hal  ini  diperparah  dengan  lemahnya pengawasan pemerintah.
TKI  yang  hendak  bekerja  ke  luar negeri sebelum diberangkatkan diwajibkan untuk membuat dan menandatangani suatu
perjanjian  dengan  PPTKIS  selaku  agen penyalur. Surat perjanjian tersebut dikenal dengan nama  ‗Perjanjian  Penempatan Kerja  Antar  Negara‘,  selain  agar  kedua belah  pihak  dapat  mengetahui  hak  dan kewajiban  masing-masing,  tujuan  utama dibuatnya  perjanjian  penempatan  adalah untuk  memberikan  perlindungan  hukum terhadap pihak yang lemah — dalam hal ini TKI — dari  perlakuan  pihak  yang  kuat (pengguna jasa). Sejalan
dengan
semakin meningkatnyas  tenaga  kerja  yang  ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI  yang  sekarang  ini  bekerja  di  luar negeri,  meningkat  pula  kasus  perlakuan yang  tidak  manusiawi  terhadap  TKI khususnya  TKI  yang  bekerja  di  luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI  semakin  beragam  dan  bahkan berkembang  kearah  perdagangan  manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan.
Satu hal  yang sering tidak diketahui oleh para calon TKI adalah bahwa ternyata mitra  usaha  dari  PPTKIS  yang  berada  di luar negeri sebenarnya hanyalah berkedudukan sebagai agen atau perantara di  negaranya  atau  dengan  kata  lain bukanlah pihak yang menjadi majikan/mempekerjakan  para  TKI  secara langsung, sedangkan yang mempekerjakan TKI adalah pihak ketiga yang sebelumnya tidak  diketahui  oleh  para  calon  TKI  itu sendiri. Perlindungan  yang  tidak  memadai terhadap  TKI  sejak  diberangkatkan, penempatan  dan  kepulangan  TKI  di  luar negeri,  tidak  mustahil  mempunyai hubungan  yang  erat  di  atas.  Seringkali terjadi  kesalahpahaman  antara  pengguna jasa dan TKI antara lain upah dan fasilitas yang diterima ternyata tidak sesuai dengan
.............................................
yang  telah  dijanjikan  oleh  pengguna  jasa, ketika  TKI  mempertanyakan  hal  itu kepada  pengguna  jasa  ternyata  ia  merasa tidak pernah menjanjikan.
Demikian  juga  dengan  pengguna jasa  yang  sering  merasa  dirugikan  karena keahlian  yang  dimiliki  oleh  TKI  ternyata tidak  seperti  yang  tercantum  dalam perjanjian  kerja.  Sementara  TKI  tidak mengetahui  adanya  syarat-syarat  keahlian tersebut  sehingga  pada  akhirnya  akan menimbulkan  kerugian  bagi  kedua  belah pihak,  baik  TKI  maupun  PPTKIS,  selain mengenai  masalah  PPTKIS  yang  berlaku sebagai  pengguna  jasa,  pasal-pasal  dalam perjanjian  penempatan  TKI  dengan PPTKIS  juga  mengakibatkan  timbulnya persoalan hukum lainnya.
Keadaan  yang tidak menguntungkan baik dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, maupun  psikologis  menyebabkan  TKI tidak  mempunyai  pilihan  lain  selain menandatangani perjanjian kontrak tersebut.  Akibatnya  adalah  praktek penipuan  dan  pemerasan  terhadap  TKI yang  dilakukan  oleh  para  calo  dan  agen penyalur  tenaga  kerja  pada  saat pemberangkatan, pemotongan upah, tindak kekerasan  dan  pekerjaan  tidak  layak  dari pihak  pengguna  jasa  sering  dialami  oleh TKI.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas, perumusan  permasalahan  yang  diajukan dalam penelitian ini adalah :
a. Bagaimanakah implementasi perjanjian dalam penempatan TKI ke luar negeri?
b. Faktor-faktor  apa  penyebab  terjadinya pelanggaran perjanjian dalam
penempatan TKI ke luar negeri?

## Konsep dan unsur Perjanjian
Perjanjian  menurut  Pasal  1313  Kitab Undang Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) berbunyi : ―Suatu Perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau l ebih‖.
Definisi  perjanjian  dalam  Pasal  1313 ini adalah:
a. tidak  jelas,  karena  setiap  perbuatan dapat disebut perjanjian,
b. tidak  tampak  azas  konsensualisime, dan
c. bersifat dualisme. Tidak jelasnya definisi ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan  perbuatan  saja.  Maka  yang bukan  perbuatan  hukum  pun  disebut dengan  perjanjian.  Untuk  memperjelas pengertian  itu  maka  harus  dicari  dalam doktrin. Jadi, menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah "Perbuatan hukum  berdasarkan  kata  sepakat  untuk menimbulkan akibat hukum"
Berdasarkan kelemahan dari pengertian perjanjian yang di berikan pasal 1313  KUHPerdata  ini,  maka  para  sarjana ahli  hukum  mencoba  memberikan pengertian  perjanjian  tersebut  dari  sudut pandang mereka mesing-masing.
Pengertian perjanjian menurut para sarjana tersebut antara lain: Wirjono Prodjodikoro
mengemukakan  perjanjian  adalah  suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji  atau  di  anggap  berjanji  untuk melakukan  suatu  hal  atau  untuk  tidak melakukan  sesuatu  hal,  sedang  pihak  lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Sedangkan menurur R. Subekti suatu perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana seseorang  berjanji  kepada  seorang  lain atau  dimana  dua  orang  itu  saling  berjanji untuk  melaksanakan  sesuatu  hal.  Dari
.............................................
yang  telah  dijanjikan  oleh  pengguna  jasa, ketika  TKI  mempertanyakan  hal  itu kepada  pengguna  jasa  ternyata  ia  merasa tidak pernah menjanjikan. Demikian  juga  dengan  pengguna jasa  yang  sering  merasa  dirugikan  karena keahlian  yang  dimiliki  oleh  TKI  ternyata tidak  seperti  yang  tercantum  dalam perjanjian  kerja.  Sementara  TKI  tidak mengetahui  adanya  syarat-syarat  keahlian tersebut  sehingga  pada  akhirnya  akan menimbulkan  kerugian  bagi  kedua  belah pihak,  baik  TKI  maupun  PPTKIS,  selain mengenai  masalah  PPTKIS  yang  berlaku sebagai  pengguna  jasa,  pasal-pasal  dalam perjanjian  penempatan  TKI  dengan PPTKIS  juga  mengakibatkan  timbulnya persoalan hukum lainnya.
Keadaan  yang tidak menguntungkan baik dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, maupun  psikologis  menyebabkan  TKI tidak  mempunyai  pilihan  lain  selain menandatangani perjanjian kontrak tersebut.  Akibatnya  adalah  praktek penipuan  dan  pemerasan  terhadap  TKI yang  dilakukan  oleh  para  calo  dan  agen penyalur  tenaga  kerja  pada  saat pemberangkatan, pemotongan upah, tindak kekerasan  dan  pekerjaan  tidak  layak  dari pihak  pengguna  jasa  sering  dialami  oleh TKI.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas, perumusan  permasalahan  yang  diajukan dalam penelitian ini adalah :
a. Bagaimanakah implementasi perjanjian dalam penempatan TKI ke luar negeri?
b. Faktor-faktor  apa  penyebab  terjadinya pelanggaran perjanjian dalam penempatan TKI ke luar negeri?

## Konsep dan unsur Perjanjian
Perjanjian  menurut  Pasal  1313  Kitab Undang Undang Hukum Perdata

## (KUHPerdata) berbunyi : ―Suatu
Perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau l ebih‖.
Definisi  perjanjian  dalam  Pasal  1313 ini adalah:
a. tidak  jelas,  karena  setiap  perbuatan dapat disebut perjanjian,
b. tidak  tampak  azas  konsensualisime, dan
c. bersifat dualisme.
Tidak jelasnya definisi ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan  perbuatan  saja.  Maka  yang bukan  perbuatan  hukum  pun  disebut dengan  perjanjian.  Untuk  memperjelas pengertian  itu  maka  harus  dicari  dalam doktrin. Jadi, menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah "Perbuatan hukum  berdasarkan  kata  sepakat  untuk menimbulkan akibat hukum"
Berdasarkan kelemahan dari pengertian perjanjian yang di berikan pasal 1313  KUHPerdata  ini,  maka  para  sarjana ahli  hukum  mencoba  memberikan pengertian  perjanjian  tersebut  dari  sudut pandang mereka mesing-masing.
Pengertian perjanjian menurut para sarjana tersebut antara lain:
Wirjono
Prodjodikoro mengemukakan  perjanjian  adalah  suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji  atau  di  anggap  berjanji  untuk melakukan  suatu  hal  atau  untuk  tidak melakukan  sesuatu  hal,  sedang  pihak  lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.
Sedangkan menurur R. Subekti suatu perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana seseorang  berjanji  kepada  seorang  lain atau  dimana  dua  orang  itu  saling  berjanji untuk  melaksanakan  sesuatu  hal.  Dari
peristiwa  ini,  timbullah  suatu  hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan (R. Subekti, 2010:1) Apakah  pengertian  istilah  perjanjian sama  dengan  pengertian  istilah  kontrak? Bab  II  Buku  III  KUHPerdata  berjudul ―Perikatan  yang  lahir  dari  Kontrak  atau Perjanjian.‖  Digunakannya  kata  ―atau‖ diantara  ―kontrak‖  dan  ―perjanjian‖ menunjukkan bahwa kata ―perjanjian‖ dan ―kontrak‖  menurut  Buku  III  KUHPerdata adalah  sama  dan  cara  penyebutannya secara berturut-turut seperti tersebut di atas memang  disengaja  dengan  tujuan  untuk menunjukkan  bahwa  pembuat  undang- undang menganggap kedua istilah tersebut mempunyai  arti  yang  sama.  Menurut Subekti  perkataan  kontrak,  lebih  sempit karena  ditujukan  kepada  perjanjian  atau persetujuan yang tertulis.
Pasal  1320  KUHPerdata  menyatakan bahwa  syarat  sahnya  suatu  perjanjian diperlukan  empat  unsur  yang  meliputi subyek  dan  obyek  perjanjian.  Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut adalah:
a. Sepakat  mereka  yang  mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal. Di  dalam  hukum  perjanjian,
banyak  para  ahli  membedakan  perjanjian menjadi perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Yang dinamakan perjanjian bernama  adalah  perjanjian  khusus  yang diatur  dalam  KUHPerdata  mulai  dari  Bab V  sampai  Bab  XVIII.  Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang  tidak  diatur  dalam  KUH  Perdata (atau  sering  disebut  perjanjian  khusus), tetapi yang terpenting adalah sejauh mana kita dapat mennetukan unsur-unsur pokok
dari  suatu  perjanjian,  dengan  begitu  kita bisa  mengelompokkan  suatu  perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1234 tentang jenis perikatan.
Terdapat  3  unsur  dalam  perjanjian, yaitu :
a. Unsur Essensialia
Menurut J. Satrio, unsur essensialia adalah unsur  perjanjian  yang  selalu  harus  ada dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, yang tanpa  adanya    unsur  tersebut  perjanjian tidak  mungkin  ada.  Kausa  yang  halal merupakan unsur essensialia untuk adanya perjanjian.
Pembicaraan tentang unsur essensialia terhadap  adanya  perjanjian dalam  uraian  di  atas  adalah  pembicaraan perjanjian  dalam  pengertian    pada umumnya,  yang  bisa  berlaku  terhadap perjanjian  khusus  (bernama)    maupun perjanjian  tidak  bernama  secara  umum. Dengan  mendasarkan    pemahaman  pada ketentuan  Pasal  1320  KUH  Perdata  maka unsur  essensialia yang menjadikan adanya perjanjian  secara  umum  adalah:  sepakat para pihak baik sepakat itu sah atau tidak sah;    adanya  para  pihak  baik  cakap  atau tidak  cakap;  obyek  prestasi  yang  tertentu atau dapat  ditentukan;  kausa yang halal, yang  kesemuanya  merupakan  sekelompok unsur essensialia yang  harus  ada  secara komulatif. Selanjutnya  J.  Satrio    menjelaskan bahwa  pada  perjanjian  riil,  syarat penyerahan  obyek  prestasi    perjanjian merupakan  essensialia;  sama  seperti bentuk tertentu  merupakan essensialia dari perjanjian formil; demikian pula harga dan barang  merupakan  unsur essensialia dari perjanjian jual beli.
Berdasarkan penjelasan diatas dapatlah di deskripsikan bahwa essensialia  suatu  perjanjian  secara  umum
.............................................
akan  membedakan  terhadap    suatu perbuatan itu sebagai suatu perjanjian atau bukan;  sedangkan    essensialia  suatu perjanjian  tertentu  akan  membedakan terhadap    keberadaan  antara  perjanjian khusus  tertentu  dengan  perjanjian  tertentu yang lain.
Pada  umumnya,  meskipun  tidak dinyatakan secara tegas, unsur essensialia seperti  tersebut  di  atur  dalam  Buku  III KUH  Perdata  melalui    pengaturan  yang bersifat  memaksa    ( dwigend  recth )    yang dapat  dikenali    dengan  ciri,  apabila ketentuan  tersebut  tidak  dipenuhi    akan berakibat    batal  demi  hukum  atas perjanjian yang bersangkutan.
b. Unsur Naturalia
Unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang  oleh  undang  undang    diatur  tetapi yang  oleh  para  pihak  dapat  di  singkirkan atau  diganti.    Unsur  ini  sebenarnya merupakan  bagian-  bagian  isi  perjanjian yang  secara    umum  patut,  dan  adil  bagi para pihak karena merupakan konsekuensi logis  dari  perjanjian  yang  bersangkutan. Dalam  keadaan  normal  orang    pada umumnya  pun  akan  menghendaki pengaturan  demikian    sebagaimana logisnya. Unsur naturalia ini oleh undang- undang diatur dengan hukum yang bersifat mengatur  atau  menambah  ( regelend  rech atau aanvullend rech ).
c. Unsur Accidentalia Unsur Accidentalia adalah  unsur perjanjian  yang  ditambahkan  oleh  para pihak  karena  undang-undang  tidak mengatur  tentang  hal  tersebut.  Semua janji-janji  dalam  suatu  perjanjian  yang sengaja  dibuat  untuk  menyimpangi ketentuan  hukum  yang  menambah merupakan unsur accidentalia . Pemahaman tentang unsur accidentalia ini  akan  menjadi  jelas  bila
dikaitkan  dengan  perjanjian  khusus  atau perjanjian  bernama  yang  umumnya  telah mendapatkan  pengaturan  secara  relatif lengkap  melalui  ketentuan  yang  bersifat menambah.  Meskipun  demikian  kadang- kadang  terkandung  hal-hal  tertentu undang-undang tidak atau lupa mengaturnya  sehingga  diserahkan  kepada para  pihak  untuk  mengaturnya  sendiri. Dengan  demikian  unsur  accidentalia  ini dapat  berupa  janji-janji  yang  dibuat  oleh para  pihak  karena  undang-undang  (yang bersifat  menambah)  tidak  mengaturnya atau  berupajanji-janji  yang  dibuat  para pihak  dalam  hal  mereka  menyimpangi ketentuan  yang  bersifat  menambah tersebut.

## Implementasi  Perjanjian  Kerja  Dalam
Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia Ke Luar Negeri Penempatan  tenaga  kerja  Indonesia di  luar  negari  dilakukan  oleh  pemerintah dan  pihak  swasta.  Hal  tersebut  sesuai dengan  amanat  dari  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2004  tentang Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri menyatakan bahwa
―pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri terdiri dari Pemerintah  dan  Pelaksanaan  Penempatan TKI Swa sta.‖. Pemerintah  sebagai  salah  satu lembaga  yang  berkewajiban  mengurus penempatan  para  TKI  di  luar  negeri, seharusnya  membuat  lembaga  dan  sistem yang teruji dalam penempatan TKI di luar negeri  tersebut  sesuai  dengan  amanat Undang-Undang  tersebut.  Lembaga  ini seharusnya merupakan lembaga pemerintahan non departemen/kementerian sebagai  operator  dalam  pelaksanaan penempatan  TKI  ini.  Sedangkan  lembaga yang  departemental/kementerian  (dalam hal  ini  adalah  Kementerian  Tenaga  Kerja
.............................................
akan  membedakan  terhadap    suatu perbuatan itu sebagai suatu perjanjian atau bukan;  sedangkan    essensialia  suatu perjanjian  tertentu  akan  membedakan terhadap    keberadaan  antara  perjanjian khusus  tertentu  dengan  perjanjian  tertentu yang lain.
Pada  umumnya,  meskipun  tidak dinyatakan secara tegas, unsur essensialia seperti  tersebut  di  atur  dalam  Buku  III KUH  Perdata  melalui    pengaturan  yang bersifat  memaksa    ( dwigend  recth )    yang dapat  dikenali    dengan  ciri,  apabila ketentuan  tersebut  tidak  dipenuhi    akan berakibat    batal  demi  hukum  atas perjanjian yang bersangkutan.
b. Unsur Naturalia
Unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang  oleh  undang  undang    diatur  tetapi yang  oleh  para  pihak  dapat  di  singkirkan atau  diganti.    Unsur  ini  sebenarnya merupakan  bagian-  bagian  isi  perjanjian yang  secara    umum  patut,  dan  adil  bagi para pihak karena merupakan konsekuensi logis  dari  perjanjian  yang  bersangkutan. Dalam  keadaan  normal  orang    pada umumnya  pun  akan  menghendaki pengaturan  demikian    sebagaimana logisnya. Unsur naturalia ini oleh undang- undang diatur dengan hukum yang bersifat mengatur  atau  menambah  ( regelend  rech atau aanvullend rech ).
c. Unsur Accidentalia Unsur Accidentalia adalah  unsur perjanjian  yang  ditambahkan  oleh  para pihak  karena  undang-undang  tidak mengatur  tentang  hal  tersebut.  Semua janji-janji  dalam  suatu  perjanjian  yang sengaja  dibuat  untuk  menyimpangi ketentuan  hukum  yang  menambah merupakan unsur accidentalia . Pemahaman tentang unsur accidentalia ini  akan  menjadi  jelas  bila
dikaitkan  dengan  perjanjian  khusus  atau perjanjian  bernama  yang  umumnya  telah mendapatkan  pengaturan  secara  relatif lengkap  melalui  ketentuan  yang  bersifat menambah.  Meskipun  demikian  kadang- kadang  terkandung  hal-hal  tertentu undang-undang tidak atau lupa mengaturnya  sehingga  diserahkan  kepada para  pihak  untuk  mengaturnya  sendiri. Dengan  demikian  unsur  accidentalia  ini dapat  berupa  janji-janji  yang  dibuat  oleh para  pihak  karena  undang-undang  (yang bersifat  menambah)  tidak  mengaturnya atau  berupajanji-janji  yang  dibuat  para pihak  dalam  hal  mereka  menyimpangi ketentuan  yang  bersifat  menambah tersebut.

## Implementasi  Perjanjian  Kerja  Dalam
Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia Ke Luar Negeri Penempatan  tenaga  kerja  Indonesia di  luar  negari  dilakukan  oleh  pemerintah dan  pihak  swasta.  Hal  tersebut  sesuai dengan  amanat  dari  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2004  tentang Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri menyatakan bahwa ―pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri terdiri dari Pemerintah  dan  Pelaksanaan  Penempatan TKI Swa sta.‖.
Pemerintah  sebagai  salah  satu lembaga  yang  berkewajiban  mengurus penempatan  para  TKI  di  luar  negeri, seharusnya  membuat  lembaga  dan  sistem yang teruji dalam penempatan TKI di luar negeri  tersebut  sesuai  dengan  amanat Undang-Undang  tersebut.  Lembaga  ini seharusnya merupakan lembaga pemerintahan non departemen/kementerian sebagai  operator  dalam  pelaksanaan penempatan  TKI  ini.  Sedangkan  lembaga yang  departemental/kementerian  (dalam hal  ini  adalah  Kementerian  Tenaga  Kerja
dan  Transmigrasi)  berfungsi  sebagai regulator dan supervisor.
Kenyataannya, sistem yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor
39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di Luar  Negeri  tidak  berjalan  sebagaimana mestinya.  Kementerian  tenaga  kerja  dan transmigrasi  melalui  Direktorat  Jenderal Binapenta  belum  maksimal  mengeluarkan regulasi  dean  melakukan  supervisi  baik terhadap  lembaga  pemerintah  yang melakukan  penempatan  maupun  terhadap PPTKIS.  Ketidakmaksimalan  tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain, pengaturan  penempatan  TKI  yang berubah-ubah, masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh BNP2TKI maupun PPTKIS yang dibiarkan, serta lemahnya kordinasi  antar sektor    dan    lembaga    pemerintah    yang bersinggungan    dengan  penempatan  TKI ini. BNP2TKI yang sejatinya merupakan lembaga  pemerintah  yang  melaksanakan tugas penempatan malah tidak jelas sistem yang  digunakan  dan  bahkan  BNP2TKI melakukan  fungsi  regulasi.  Dalam implementasinya  bahkan  BNP2TKI  yang mengeluarkan  KTKLN  bagi  semua  TKI baik  yang  ditempatkan  oleh  BNP2TKI maupun yang melalui PPTKIS. Dua fungsi ganda  ini  yakni  sebagai  eksekutor  dan sebagai  regulator  yang  menyebabkan ketidakefektifan  bagi  sistem  penempatan TKI di luar negeri. Sampai  dengan  30  September  2013 sedikitnya 13 ribu kasus saat ini menimpa TKI yang berada di berbagai negara. Dari jumlah tersebut, sekitar 300 TKI terancam hukuman  mati.  Fakta  tersebut  diketahui dari  data  Crisis  Center  BNP2TKI.  Dari 300-an TKI yang terancam hukuman mati, sudah 133 TKI yang terbebas, dan diubah menjadi hukuman penjara . Sementara itu,
Ketua  Gabungan  Aliansi  Rakyat  Daerah Buruh  Migran  Indonesia  (Garda  BMI) Kabupaten Indramayu,
Solihin, membenarkan  banyaknya  kasus  yang
menimpa  TKI  dari  daerahnya.  Sebab, Kabupaten  Indramayu  merupakan  daerah dengan  jumlah  TKI  terbanyak  di  Jawa Barat. Solihin pun mengungkapkan, dalam enam  bulan  terakhir,  pihaknya  berhasil memulangkan  21  orang  TKI  yang  terjerat kasus  di  luar  negeri.  Mereka  putus komunikasi  dengan  sanak  keluarga,  gaji tidak  dibayar,  korban trafficking ,  serta korban penganiayaan. Menurut  Koordinator Crisis  Center BNP2TKI  Henry  Prayitno,  sebagaimana diunduh  dari website BNP2TKI,  selama moratorium (penghentian  penempatan) TKI  Arab  Saudi,  Kuwait,  Yordania  dan Suriah  telah  mendorong  banyaknya laporan tentang keluarga untuk memulangkan TKI.Laporan selama Septermber  2013  tercatat  ada  99  laporan tentang  TKI  ingin  dipulangkan  dari  luar negeri. Moratorium memang telah mendorong  banyaknya  TKI  yang  tidak diizinkan  pulang  oleh  para  penggunanya. Hal  ini  disebabkan  karena  majikan  sudah tergantung  dengan  keberadaan  TKI  di keluarganya  apalagi  para  pengguna  di Timur  Tengah  umumnya  memang menyukai  TKI  kita  dibandingkan  pekerja dari  negara  lain.  TKI  kita  dianggap  rajin, cepat menyesuaikan diri, dan mudah diatur oleh majikan. Meski  sudah  memperpanjang  kerja, para  TKI  atau  majikannya  ini  tidak memberitahukan  secara  cepat  kepada keluarga di tanah air. Dia mencatat, ada 41 TKI  yang  masuk  kategori  putus komunikasi alias tidak ada kontrak dengan keluarganya  di  kampung  halamannya.  Ini berarti,  TKI  itu  bisa  saja  memang  sudah diperpanjang  masa  kerjanya  atau  TKI  itu sudah  pindah  majikan  atau  pindah  negara sehingga  keberadaannya  menjadi  sulit untuk dideteksi. Selama  ini  pengaduan  keluarga dengan mendatangi langsung ke BNP2TKI/BP3TKI  masih  lebih  tinggi dibandingkan  pengaduan  melalui  jalur telepon/  SMS.  Dari  total  penelefon
sebanyak 8.287 telefon, jumlah pengaduan valid  yang  diterima  oleh  Pusat  Pelayanan Pengaduan  TKI  Crisis  Center  selama periode 01 - 30 September 2013 sebanyak 342  kasus  dengan  perincian  269  kasus Crisis  Center  dan  72  kasus  dari  BP3TKI. Selain  itu,  ada  kasus  yang  selesai  dalam bulan  September  2013  sebanyak  84  kasus terdiri  dari  34  Crisis  Center  Pusat  dan  50 Crisis Center BP3TKI.
Di lihat dari negaranya, Saudi Arabia merupakan  negara  penempatan  yang banyak  dilaporkan.  Kasus  yang  dominan terutama laporan menyangkut masalah gaji yang  belum  lunas,  serta  masalah  putus komunikasi.  Meskipun moratorium ke negara  Saudi  Arabia  diberlakukan  sejak Agustus  2011,  namun  kasus-kasus  yang dilaporkan  adalah  menyangkut  TKI  yang sudah  terlebih  dahulu  berangkat  sebelum moratorium  diberlakukan,  antara  lain kasus gaji tidak dibayar, putus komunikasi, atau over kontrak.
PPTKIS  juga  banyak  melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya sebagai  penempat  TKI  diluar  negeri. Pelanggaran  yang  sering  dilakukan  oleh PPTKIS itu baik dalam bentuk prosedural maupun  dalam  bentuk    substansial. Pelanggaran    prosedural    antara    lain PPTKIS    yang    tidak  memiliki  ijin operasional  atau  surat  ijinnya  yang  sudah kedaluarsa,  menempatkan  TKI  yang  tidak memiliki job  order ,  serta  penyimpangan pekerjaan  yang  diberikan  pada  para  TKI yang  tidak  sesuai  dengan  perjanjian semula.
Sedangkan secara substansial PPTKIS juga kerap melakukan pelanggaran,  seperti,  mengenakan  biaya penempatan  diluar  biaya  resmi  yang ditentukan  pada  awalnya,  menempatkan TKI  yang  masih  dibawah  umur,  serta tiadanya pembekalan yang cukup bagi para calon TKI.
Implementasi  penempatan  TKI diluar  negeri,  terlihat  sangat  kurangnya koordinasi  antar  lembaga  yang  memiliki kewenangan  dibidang  penempatan  TKI  di
luar  negeri  ini,  seperti  kemenakertrans, BNP2TKI, pemerintah
daerah, keimigrasian, dan kementerian luar negeri. Kurangnya koordinasi
tersebut menyebabkan  beberapa  wewenang  terjadi tumpang  tindih  sementara  pada  beberapa urusan  malah  tidak  ada  yang  mengurus. Sehingga jika terjadi sesuatu permasalahan dikemudian  hari,  terjadi  saling  lempar tanggung jawab antar satu instansi  dengan instansi  yang  lain  dan bahkan  mencari kambing    hitang    pada  lembaga  swsata seperti PPTKIS. Bila  dicermati  secara  mendalam pelaksanaan  pelayanan  penempatan  dan perlindungan TKI bertumpu pada Instansi- instansi  yang  berkoordinasi.  Sebagai contoh  rekrut  CTKI  dilayani  oleh  Dinas Tenaga  Kerja  Kabupaten/Kota,  KTP dilayani  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri atau Dinas terkait di Kabupaten/Kota, Cek Up Kesehatan  dilayani  oleh  Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Pasport dilayani  oleh  Kemenhum  dan  HAM, Pengesahan Job  Order dan  pembelaan dilayani  oleh  Kementerian  Luar  Negeri melalui  perwakilan  Republik  Indonesia  di negara-negara tujuan penempatan, angkutan  dilayani  oleh  Kementerian Perhubungan,  keamanan  dilayani  oleh POLRI,  pelatihan  melalui  BLKN  ijinnya dikeluarkan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja Kabupaten/Kota, BNP2TKI mengkoordinasikan  pelayanan-pelayanan tersebut  melalui  penerbitan  Kartu  Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).
Sulitnya  melaksanakan  pembenahan- pembenahan  pelayanan  penempatan  dan perlindungan  TKI  selama  ini  disebabkan oleh  BNP2TKI  tidak  mampu  menjangkau PPTKIS,  karena  kewenangan  untuk menerbitkan  SIUP  PPTKIS,  menjatuhkan sanksi  dan  pencabutan  SIUP  PPTKIS
.............................................
sebanyak 8.287 telefon, jumlah pengaduan valid  yang  diterima  oleh  Pusat  Pelayanan Pengaduan  TKI  Crisis  Center  selama periode 01 - 30 September 2013 sebanyak 342  kasus  dengan  perincian  269  kasus Crisis  Center  dan  72  kasus  dari  BP3TKI. Selain  itu,  ada  kasus  yang  selesai  dalam bulan  September  2013  sebanyak  84  kasus terdiri  dari  34  Crisis  Center  Pusat  dan  50 Crisis Center BP3TKI. Di lihat dari negaranya, Saudi Arabia merupakan  negara  penempatan  yang banyak  dilaporkan.  Kasus  yang  dominan terutama laporan menyangkut masalah gaji yang  belum  lunas,  serta  masalah  putus komunikasi.  Meskipun moratorium ke negara  Saudi  Arabia  diberlakukan  sejak Agustus  2011,  namun  kasus-kasus  yang dilaporkan  adalah  menyangkut  TKI  yang sudah  terlebih  dahulu  berangkat  sebelum moratorium  diberlakukan,  antara  lain kasus gaji tidak dibayar, putus komunikasi, atau over kontrak.
PPTKIS  juga  banyak  melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya sebagai  penempat  TKI  diluar  negeri. Pelanggaran  yang  sering  dilakukan  oleh PPTKIS itu baik dalam bentuk prosedural maupun  dalam  bentuk    substansial. Pelanggaran    prosedural    antara    lain PPTKIS    yang    tidak  memiliki  ijin operasional  atau  surat  ijinnya  yang  sudah kedaluarsa,  menempatkan  TKI  yang  tidak memiliki job  order ,  serta  penyimpangan pekerjaan  yang  diberikan  pada  para  TKI yang  tidak  sesuai  dengan  perjanjian semula.
Sedangkan secara substansial
PPTKIS juga kerap melakukan pelanggaran,  seperti,  mengenakan  biaya penempatan  diluar  biaya  resmi  yang ditentukan  pada  awalnya,  menempatkan TKI  yang  masih  dibawah  umur,  serta tiadanya pembekalan yang cukup bagi para calon TKI.
Implementasi  penempatan  TKI diluar  negeri,  terlihat  sangat  kurangnya koordinasi  antar  lembaga  yang  memiliki kewenangan  dibidang  penempatan  TKI  di
luar  negeri  ini,  seperti  kemenakertrans, BNP2TKI, pemerintah daerah, keimigrasian, dan kementerian luar negeri. Kurangnya koordinasi tersebut menyebabkan  beberapa  wewenang  terjadi tumpang  tindih  sementara  pada  beberapa urusan  malah  tidak  ada  yang  mengurus. Sehingga jika terjadi sesuatu permasalahan dikemudian  hari,  terjadi  saling  lempar tanggung jawab antar satu instansi  dengan instansi  yang  lain  dan bahkan  mencari kambing    hitang    pada  lembaga  swsata seperti PPTKIS.
Bila  dicermati  secara  mendalam pelaksanaan  pelayanan  penempatan  dan perlindungan TKI bertumpu pada Instansi- instansi  yang  berkoordinasi.  Sebagai contoh  rekrut  CTKI  dilayani  oleh  Dinas Tenaga  Kerja  Kabupaten/Kota,  KTP dilayani  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri atau Dinas terkait di Kabupaten/Kota, Cek Up Kesehatan  dilayani  oleh  Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Pasport dilayani  oleh  Kemenhum  dan  HAM, Pengesahan Job  Order dan  pembelaan dilayani  oleh  Kementerian  Luar  Negeri melalui  perwakilan  Republik  Indonesia  di negara-negara tujuan penempatan, angkutan  dilayani  oleh  Kementerian Perhubungan,  keamanan  dilayani  oleh POLRI,  pelatihan  melalui  BLKN  ijinnya dikeluarkan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja Kabupaten/Kota, BNP2TKI mengkoordinasikan  pelayanan-pelayanan tersebut  melalui  penerbitan  Kartu  Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).
Sulitnya  melaksanakan  pembenahan- pembenahan  pelayanan  penempatan  dan perlindungan  TKI  selama  ini  disebabkan oleh  BNP2TKI  tidak  mampu  menjangkau PPTKIS,  karena  kewenangan  untuk menerbitkan  SIUP  PPTKIS,  menjatuhkan sanksi  dan  pencabutan  SIUP  PPTKIS
kewenangannya  berada  pada  Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Faktor-Faktor  Penyebab  Pelanggaran Perjanjian  dalam  Penempatan  Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Permasalahan  yang  merugikan  TKI legal  banyak  terjadi  di  bidang  pekerjaan sektor  informal  (pembantu  rumah  tangga, pelayan  toko/restoran,  pengasuh  anak), tetapi terjadi pula kasus pada sektor formal (buruh pabrik, buruh bangunan atau buruh perkebunan). Meskipun  proses  penempatan  TKI sektor  formal  ini  telah  diatur  secara  baik berdasarkan kesepakatan Indonesia dengan negara  tujuan  TKI  dan  proses  rekrutnya telah  dilengkapi  dengan  dokumen perjanjian  dan  sebagainya,  kasus  TKI formal ini tetap ada dan bila dibandingkan dengan  jumlah  TKI  yang  bekerja  disektor informal,  kasusnya  relatif  kecil.  Pada umumnya  penyebab  kasus  TKI  formal adalah:
1. Perjanjian  kerja  tidak  dilaksanakan secara benar oleh majikan.
2. Kedua  belah  pihak  salah  menafsirkan perjanjian kerja.
3. TKI  ditempatkan  tidak  sesuai  dengan bakat dan keterampilannya.
4. Pemberian  informasi  yg  tidak  tuntas oleh PPTKIS pada waktu rekrut TKI di tanah air.
5. Harapan  yang  terlalu  berlebihan  dari TKI  yang menganggap bekerja di  luar negeri akan mendapat upah yang besar.
6. Rekrut  TKI  oleh  sponsor  yang  tidak memahami  kondisi  dan  syarat-syarat kerja di luar negeri. Bentuk-bentuk
pelanggaran terhadap TKI adalah:
1. Upah  tidak  dibayar  sama  sekali  oleh majikan.
2. Upah dibayar secara tidak teratur.
3. Bekerja tanpa istirahat yang selayaknya.
4. Mengerjakan pekerjaan rangkap, sebagai  Pembantu  Rumah  Tangga (PRT) dan pelayan toko.
5. Perlakuan kasar majikan dan keluarganya.
6. Penganiayaan ringan dan berat bahkan sampai pembunuhan Beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran  perjanjian  dalam  penempatan TKI ke luar negeri sehingga menimbulkan ketidakamanan  yang  diderita  oleh  para TKI,  khususnya  para  Pembantu  Rumah Tangga (PRT), yaitu:
1. Tingkat pendidikan TKI di luar negeri untuk sektor PRT yang rendah Kondisi ini kurang memberikan daya tawar  ( bargaining  position )  yang  tinggi terhadap majikan di luar negeri yang akan mempekerjakannya.
Keterbatasan pengetahuan  tersebut  meliputi  tata  kerja dan budaya masyarakat setempat.
Tingkat  pendidikan  juga  berpengaruh terhadap  penguasaan  bahasa,  akses informasi  teknologi  dan  budaya  tempat TKI  bekerja.  Sebagai  TKI,  bukan  hanya bermodal skill atau keahlian teknis semata tetapi  juga  pemahaman  terhadap  budaya masyarakat tempat mereka bekerja. Karena kualitas tenaga kerja dan pendidikan selalu memiliki  keterkaitan.  Sinergisme  tersebut bagi  TKI,  khususnya  yang  bekerja  di  luar negeri  masih  kurang.  Hal  ini  terbukti  dari hasil  survey  yang  dilakukan  oleh The Political  and  Economic  Risk  Consultancy yang  memposisikan  kualitas  pendidikan Indonesia  berada  pada  peringkat  ke-12 setelah Vietnam dengan skor 6.56.
2. Pemilihan Tenaga Kerja Yang Dikirim Tidak Dilakukan Secara Selektif TKI  yang  dikirim  tersebut  belum  siap pakai, keterampilannya masih kurang. TKI yang  bekerja  di  luar  negeri  kebanyakan adalah  bekerja  sebagai  pembantu  rumah tangga, sehingga ketika mereka bekerja di rumah  majikannya,  hasil  kerjanya  tidak memuaskan  bagi  pemilik  rumah.  Hal  ini
dapat  membuat  pemilik  rumah  (majikan) sering marah,membentak, bahkan bisa jadi sampai kepada perlakuan fisik yang kasar, disebabkan  karena  ketidakpuasannya  tadi, akibatnya  membuat  hubungan  antara pekerja dengan majikan tidak harmonis.
3. Perilaku  pengguna  tenaga  kerja  yang kurang  menghargai  dan  menghormati hak-hak pekerjanya
Karakter keluarga atau majikan yang keras seringkali  menjadi  penyebab  terjadinya kasus  kekerasan.  Hal  ini  terjadi  karena perbedaan  budaya,  ritme  atau  suasana kerja  yang  ada  di  negara  tempat  TKI bekerja.  Posisi  TKI   yang  sangat  lemah, tidak  memiliki  keahlian  yang  memadai, sehingga  mereka  hanya  bekerja  dan dibayar.
4. Regulasi  atau  peraturan  pemerintah yang kurang berpihak pada TKI di luar negeri, khususnya sektor PRT
Hukum  yang  berlaku  di  daerah  tujuan penenmpatan TKI yang kurang memberikan  perlindungan.  Hal  ini  sudah jelas  terlihat  dengan  maraknya  kasus penganiayaan  yang  terjadi  terutama  pada PRT.  Ketika  terjadi  masalah  para  TKI harus  mengadu  dulu  pada  duta  besar negara Indonesia atau ketika sudah disorot oleh  media  baru  ada  respon  untuk melindungi hak mereka.
Hal  yang selama ini dipertanyakan mengenai  perjanjian  tertulis  antara Indonesia  dengan  negara  tujuan  karena banyaknya  kasus  penganiayaan  yang masih  terjadi.  Hal  tersebut  ternyata  telah diatur  dalam  Pasal  27  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2004  tentang Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  mengatur tentang  penempatan  TKI  di  luar  negeri hanya  dapat  dilakukan  ke  negara  tujuan yang  pemerintahnya  telah  membuat perjanjian  tertulis  dengan  Pemerintah Republik  Indonesia  atau  ke  negara  tujuan yang  mempunyai  peraturan  perundang-
undangan  yang  melindungi  tenaga  kerja asing. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut  penulis  Pemerintah  Indonesia harus melakukan langkah-langkah kebijakan  yang  dapat  meminimalisir permasalahan  TKI.  Kebijakan  tersebut sebagai berikut :
a. Mengubah  pandangan  bahwa  TKW dan  TKI,  bahwa  TKW  dan  TKI  yang bekerja  sebagai  pembantu  rumah tangga  adalah  posisinya  rendah  di masyarakat.
Pemerintah bisa mengeluarkan pernyataan atau dimasukkan ke dalam Undang-Undang mengenai  definisi  tenaga  kerja Indonesia.  Bahwa,  TKI  adalah pekerjaan  yang  sangat  membantu Negara  dalam  memperbesar  cadangan devisa. Hal ini penting agar masyarakat tidak  menganggap  remeh  posisi pembantu rumah tangga. Bukan hanya masyarakat Indonesia, tetapi juga yang lebih  penting  adalah  masyarakat  di Negara  penerima  TKW.  Supaya tindakan pelecehan tidak terulang lagi.
b. Memperkuat hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negera penerima TKW dan TKI.  Terutama  dalam  menyangkut masalah  TKI.  Perlu  ada  semacam kesepakatan,  perjanjian,  atau  kontrak kerja  bersama  yang  di  dalamnya termuat  sejumlah  peraturan  mengenai TKI  dan  TKW.  Juga  hak-hak  yang harus di dapat TKW selama bekerja di luar  negeri,  tentang  sanksi-sanksi  dan aturan  atas  tindak  pidana  yang  bisa dilakukan  oleh  majikan ataupun  TKW itu sendiri.
c. Memperbaiki  kualitas  pendidikan  di Indonesia  dengan  merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20%. Hal ini  baru  terasa  sekali  ketika  ternyata
.............................................
dapat  membuat  pemilik  rumah  (majikan) sering marah,membentak, bahkan bisa jadi sampai kepada perlakuan fisik yang kasar, disebabkan  karena  ketidakpuasannya  tadi, akibatnya  membuat  hubungan  antara pekerja dengan majikan tidak harmonis.
3. Perilaku  pengguna  tenaga  kerja  yang kurang  menghargai  dan  menghormati hak-hak pekerjanya
Karakter keluarga atau majikan yang keras seringkali  menjadi  penyebab  terjadinya kasus  kekerasan.  Hal  ini  terjadi  karena perbedaan  budaya,  ritme  atau  suasana kerja  yang  ada  di  negara  tempat  TKI bekerja.  Posisi  TKI   yang  sangat  lemah, tidak  memiliki  keahlian  yang  memadai, sehingga  mereka  hanya  bekerja  dan dibayar.
4. Regulasi  atau  peraturan  pemerintah yang kurang berpihak pada TKI di luar negeri, khususnya sektor PRT
Hukum  yang  berlaku  di  daerah  tujuan penenmpatan TKI yang kurang memberikan  perlindungan.  Hal  ini  sudah jelas  terlihat  dengan  maraknya  kasus penganiayaan  yang  terjadi  terutama  pada PRT.  Ketika  terjadi  masalah  para  TKI harus  mengadu  dulu  pada  duta  besar negara Indonesia atau ketika sudah disorot oleh  media  baru  ada  respon  untuk melindungi hak mereka.
Hal  yang selama ini dipertanyakan mengenai  perjanjian  tertulis  antara Indonesia  dengan  negara  tujuan  karena banyaknya  kasus  penganiayaan  yang masih  terjadi.  Hal  tersebut  ternyata  telah diatur  dalam  Pasal  27  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2004  tentang Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  mengatur tentang  penempatan  TKI  di  luar  negeri hanya  dapat  dilakukan  ke  negara  tujuan yang  pemerintahnya  telah  membuat perjanjian  tertulis  dengan  Pemerintah Republik  Indonesia  atau  ke  negara  tujuan yang  mempunyai  peraturan  perundang-
undangan  yang  melindungi  tenaga  kerja asing. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut  penulis  Pemerintah  Indonesia harus melakukan langkah-langkah kebijakan  yang  dapat  meminimalisir permasalahan  TKI.  Kebijakan  tersebut sebagai berikut :
a. Mengubah  pandangan  bahwa  TKW dan  TKI,  bahwa  TKW  dan  TKI  yang bekerja  sebagai  pembantu  rumah tangga  adalah  posisinya  rendah  di masyarakat. Pemerintah bisa mengeluarkan pernyataan atau dimasukkan ke dalam Undang-Undang mengenai  definisi  tenaga  kerja Indonesia.  Bahwa,  TKI  adalah pekerjaan  yang  sangat  membantu Negara  dalam  memperbesar  cadangan devisa. Hal ini penting agar masyarakat tidak  menganggap  remeh  posisi pembantu rumah tangga. Bukan hanya masyarakat Indonesia, tetapi juga yang lebih  penting  adalah  masyarakat  di Negara  penerima  TKW.  Supaya tindakan pelecehan tidak terulang lagi.
b. Memperkuat hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negera penerima TKW dan TKI.  Terutama  dalam  menyangkut masalah  TKI.  Perlu  ada  semacam kesepakatan,  perjanjian,  atau  kontrak kerja  bersama  yang  di  dalamnya termuat  sejumlah  peraturan  mengenai TKI  dan  TKW.  Juga  hak-hak  yang harus di dapat TKW selama bekerja di luar  negeri,  tentang  sanksi-sanksi  dan aturan  atas  tindak  pidana  yang  bisa dilakukan  oleh  majikan ataupun  TKW itu sendiri.
c. Memperbaiki  kualitas  pendidikan  di Indonesia  dengan  merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20%. Hal ini  baru  terasa  sekali  ketika  ternyata
banyak  sekali  para  TKW  yang  minim pengetahuan sehingga mudah dibodohi para  calo,  dan  majikan  mereka. Sehingga  akhirnya  mereka  menjadi korban  pelanggaran  HAM  di  tempat mereka bekerja.
d. Menetapkan  kebijakan  pengiriman TKW  yang  mempunyai  keahlian.  TKI atau  TKW  yang  mempunyai  keahlian tidak  akan  mudah  mendapatkan pelanggaran HAM di negeri penerima.
e. Penetapan  dan  sosialisasi  mengenai prosedur resmi pemberangkatan tenaga kerja  Indonesia  dan  penempatannya. Agar  tidak  ada  lagi  calon  TKW  atau TKI yang tertipu oleh para calo atau di tempatkan  di tempat  kerja  yang  salah. Sosialisasi  ini  harus  menjangkau sampai  ke  calon  TKW,  jika  tidak, maka kejadian penipuan dan pelanggaran HAM akan terus berlanjut sampai kapanpun.
f. Untuk  menghindari  adanya  lembaga penyalur TKW yang tidak resmi, maka pemerintah perlu
menetapkan standarisasi  dan  akreditasi  terhadap Penyalur  Jasa  Tenaga  Kerja  Indonesia (PJTKI)  yang  ada  atau  yang  akan didirikan.  Dan  yang  memenuhi akreditasilah  yang  berhak  menjadi lembaga  penyalur  tenaga  kerja nantinya.  Lembaga-lembaga  penyalur ini  perlu  juga  di  sosialisasikan  kepada masyarakat  dan  calon  TKW  agar masyarakat  yang  ingin  menjadi TKW/TKI  mendaftar  di  PJTKI  yang sudah diresmikan oleh Negara.
g. Pengaturan  mekanisme  yang  jelas tentang  perlindungan  TKW  di  luar negeri  dan  hal  ini  perlu  di sosialisasikan  kepada  para  TKW sebelum  di  berangkatkan  mengenai hak-hak  mereka  dan  bagaimana
prosedur  yang  harus  dilakukan  untuk mendapatklan  perlindungan  hukum ketika  terjadi  pelanggaran  pada mereka.

## III.PENUTUP
Implementasi perjanjian dalam penempatan  TKI  ke  luar  negeri  belum berjalan  secara  maksimal  hal  ini disebabkan  karena  PPTKIS  juga  banyak melakukan pelanggaran dalam melaksanakan  tugasnya  sebagai  penempat TKI diluar negeri. Pelanggaran yang sering dilakukan  oleh  PPTKIS  itu  baik  dalam bentuk  prosedural  maupun  dalam  bentuk substansial.  Pelanggaran prosedural antara lain    PPTKIS    yang    tidak  memiliki  ijin operasional  atau  surat  ijinnya  yang  sudah kedaluarsa,  menempatkan  TKI  yang  tidak memiliki job  order ,  serta  penyimpangan pekerjaan  yang  diberikan  pada  para  TKI yang  tidak  sesuai  dengan  perjanjian semula. Faktor-faktor  apa  penyebab  terjadinya pelanggaran  perjanjian  dalam  penempatan TKI  ke  luar  negeri  adalah  Tingkat pendidikan TKI di luar negeri untuk sektor PRT yang rendah, Pemilihan Tenaga Kerja Yang  Dikirim  Tidak  Dilakukan  Secara Selektif,  Perilaku  pengguna  tenaga  kerja yang kurang menghargai dan menghormati hak-hak  pekerjanya  serta  Regulasi  atau peraturan  pemerintah  yang  kurang berpihak  pada  TKI  di  luar  negeri, khususnya sektor PRT.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Perdata Indonesia ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2000.
------------------------------, Hukum  dan
Penelitian  Hukum, PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2004.
Agus  Sudono, Perburuhan  dari  Masa  ke Masa, Pustaka  Cidesindo,  Jakarta, 1997.
Aris  Ananta, Liberalisasi  Ekspor  dan
Impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran  Awal ,  Pusat  Penelitian Kependudukan UGM, 1996
G.  Kartasapoetra  dan  Rience  G. Widianingsih, Pokok-Pokok  Hukum Perburuhan ,  Armico,  Bandung,
1982.
Imam  Soepomo, Pengantar  Hukum Perburuhan, Penerbit  Djambatan, Jakarta, 1999.
J.  Satrio. Hukum  Perikatan,  Perikatan Yang  Lahir  Dari  Perjanjian,  Buku Kesatu , Citra Aditya Bakti,
Bandung. 2001.
Kahar  S.  Cahyono, Buruh  Bergerak, Pengalaman  Aliansi  Serikat  Buruh Serang, Trade Uniaon Right Centre,
Jakarta, 2010.
Lalu Husni, Pengantar Hukum
Ketenagakerjaan Indonesia , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
Mariam  Darus  Badrulzaman, Perjanjian Baku  (Standar),  perkembangannya di  Indonesia .  Alumni,  Bandung
1980.
Mohd.  Syaufii  Syamsuddin, Norma Perlindungan  Dalam  Hubungan Industrial ,  Sarana  Bhakti  Persada, Jakarta, 2004.
Purwahid Patrik, Hukum Perdata II, Undip Semarang, 1988.
R Setiawan, Pokok-Pokok Perikatan , Bina Cipta, Bandung, 1987.
R.  Subekti, Hukum  Perjanjian ,  PT. Intermasa, Jakarta, 2010.
Ridwan Khaerandy., Hukum Alih
Teknologi ,  Modul  II,  Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004.
Salim  H.S, Hukum  Kontrak:  Teori  & Teknik Penyusunan Kontrak , Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
--------------, Perkembangan  Teori  Dalam Ilmu  Hukum ,  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
Satjipto Rahardjo, Pendayagunaan Sosiologi  Hukum  untuk  Memahami Proses-proses dalam Konteks Pembangunan  dan  Globalisasi , Jurnal  Hukum,  No.  7  Vol.  4  Tahun 1997.
Tami  Rusli, Hukum  Perjanjian  yang Berkembang  di  Indonesia, Aura Printing  &  Publishing, Bandar Lampung, 2012.
Thomas  Suyatno, Aspek-Aspek  Hukum Perikatan Nasional , Alumni, Bandung, 1998.
Wirjono  Prodjodikoro, Asas-Asas  Hukum Perjanjian , PT. Bale, Bandung, 1986.
Zulfi  Diane  Zaini, Independensi  Bank Indonesia  dan  Penyelesaian  Bank Bermasalah, CV  Keni  Media, Bandung, 2012.
.............................................
------------------------------, Hukum  dan Penelitian  Hukum, PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2004.
Agus  Sudono, Perburuhan  dari  Masa  ke Masa, Pustaka  Cidesindo,  Jakarta, 1997.
Aris  Ananta, Liberalisasi  Ekspor  dan Impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran  Awal ,  Pusat  Penelitian
Kependudukan UGM, 1996
G.  Kartasapoetra  dan  Rience  G. Widianingsih, Pokok-Pokok  Hukum Perburuhan ,  Armico,  Bandung, 1982.
Imam  Soepomo, Pengantar  Hukum Perburuhan, Penerbit  Djambatan, Jakarta, 1999.
J.  Satrio. Hukum  Perikatan,  Perikatan Yang  Lahir  Dari  Perjanjian,  Buku Kesatu , Citra Aditya
Bakti, Bandung. 2001.
Kahar  S.  Cahyono, Buruh  Bergerak, Pengalaman  Aliansi  Serikat  Buruh Serang, Trade Uniaon Right Centre, Jakarta, 2010.
Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan
Indonesia , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
Mariam  Darus  Badrulzaman, Perjanjian Baku  (Standar),  perkembangannya di  Indonesia .  Alumni,  Bandung 1980.
Mohd.  Syaufii  Syamsuddin, Norma Perlindungan  Dalam  Hubungan Industrial ,  Sarana  Bhakti  Persada, Jakarta, 2004.
Purwahid Patrik, Hukum Perdata II, Undip Semarang, 1988.
R Setiawan, Pokok-Pokok Perikatan , Bina Cipta, Bandung, 1987.
R.  Subekti, Hukum  Perjanjian ,  PT.
Intermasa, Jakarta, 2010.
Ridwan Khaerandy., Hukum Alih Teknologi ,  Modul  II,  Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004.
Salim  H.S, Hukum  Kontrak:  Teori  & Teknik Penyusunan Kontrak , Cet. II,
Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
--------------, Perkembangan  Teori  Dalam Ilmu  Hukum ,  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
Satjipto
Rahardjo, Pendayagunaan Sosiologi  Hukum  untuk  Memahami Proses-proses
dalam Konteks
Pembangunan  dan  Globalisasi , Jurnal  Hukum,  No.  7  Vol.  4  Tahun 1997.
Tami  Rusli, Hukum  Perjanjian  yang Berkembang  di  Indonesia,

## Aura
Printing  &  Publishing, Bandar Lampung, 2012.
Thomas  Suyatno, Aspek-Aspek  Hukum Perikatan Nasional , Alumni,
Bandung, 1998.
Wirjono  Prodjodikoro, Asas-Asas  Hukum Perjanjian , PT. Bale, Bandung, 1986.
Zulfi  Diane  Zaini, Independensi  Bank Indonesia  dan  Penyelesaian  Bank Bermasalah, CV  Keni  Media, Bandung, 2012.

## B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 hasil  Amandemen
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2013 tentang  Perlindungan  Tenaga  Kerja
Indonesia di Luar Negeri
Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penempatan  Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia.
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang  Pemeriksaan  Kesehatan  dan Psikologis  Calon  Tenaga  Kerja Indonesia.
Keputusan  Presiden  Nomor  15  Tahun 2011 tentang Tim Terpadu Perlindungan TKI di Luar Negeri Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang  Satuan  Tugas  Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar  Negeri  yang  Terancam Hukuman Mati
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
Transmigrasi  Republik  Indonesia
Nomor
PER.14/MEN/X/2010 tentang  Pelaksanaan  Penempatan dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia di Luar Negeri