## Kajian Kritis Terhadab Kebijakan Pemerintah
Dalam Pengembangan Bank Syari’ah Di Indonesia
Ahmad Mukhlishin
Institut Agama Islam Ma’arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ahmadlisin1988@gmail.com

## Aan Suhendri
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung aansuhendri76@gmail.com

## Abstract
The development of sharia banking in  Indonesia is a manifestation of the demand of the people who need an alternative banking system which in addition to  providing  healthy  banking  /  financial  services,  also  fulfill  the  principles  of sharia.  The  development  of  a  politically-based  Islamic  banking  system  in Indonesia  is  finally  recognized  as  part  of  the  national  development  goal  of achieving  a  just  and  prosperous  society  based  on  economic  democracy.  It  is marked  by  the  active  role  of  government  in  developing  sharia  banking  industry which is expected to be the first step for the development of economic system will be able to be the first step for the development of economic system based on the value of justice, togetherness, equity and expediency. Shari'ah economic system is increasingly  known  in  the  society  today.  Not  only  for  the  Islamic  community alone, but also for those who are non-Muslims. This is marked by the increasing number  of  customers  in  banks  that  apply  the  concept  of  sharia.  Seeing  this development, it is possible in the future all aspects of the economy will be based on shari'ah. This shows that Islamic values are acceptable in many circles because they  are  universal,  not  exclusive  and  of  course  have  competitive  output  with conventional banking.
Keywords : Policy, government, Sharia Bank.

## Pendahuluan
Dalam  historisnya  di  Indonesia,  perbankan  syariah  lahir  dari  rahim  MUI yang  secara  formal  ditandai  dengan  berdirinya  Bnak  Muamalat  Indonesia  (BMI) pada  tahun  1991.  BMI  ini  sebagai  bank  syariah  pertama  yang  dikatakan  sebagai anak  emas  dari  hasil  kerja  keras  tim  Perbankan,  yang  dibentuk  oleh  MUI.  Bank syariah semakin lama semakin mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat hingga sekarang.
Dalam  jangka  panjang,  pengembangan  bank  syariah  diharapkan:  (1) memiliki  daya  saing  tinggi  dengan  tetap  konsisten  berpegang  pada  nilai-nilai syariah,  (2)  mampu  berperan  secara  signifikan  dan  menjadi  institusi  perbankan yang handal dalam meningkatkan kinerja perekonomian dan kesejahtraan rakyat,
dan  (3)  memiliki  kemampuan  untuk  bersaing  secara  global  dengan  standar operasional  keuangan  internasional  dengan  strategi  pengembangan  bank  syariah untuk  menuju  harapan  tersebut  dilakukan  dengan  mengambil  langkah-langkah yang  dihadapi.  Dalah  satu  aspek  penting  yang  harus  menjadi  pertimbangan adalam pandangan dan pengetahuan masyarakat mengenai sistem bank syariah.
Dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir sejak diberlakukannya UU. No.7 tahun  1992  tentang  perbankan  yang  memberikan  peluang  didirikannya  bank syariah.  Perkembangan  bank  syariah  dipandang  dari  sisi  jumlah  jaringan  kantor dan  volume  kegiatan  usaha,  masih  belum  memuaskan.  Oleh  karena  itu, pemerintah  mempunyai  keinginan  untuk  lebih  mendorong  perkembangan  bank syariah di Indonesia. Untuk mendorong perkembangan bank syariah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat Indonesia pada saat ini sangat menantikan  suatu  sistem  perbankan  syariah  yang  sehat  dan  terpercaya  untuk mengakomodasi  kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan  yang sesuai dengan prinsip syariah.

## Rumusan Masalah
1. Apa permasalahan dalam perbankan syariah ?
2. Apa tujuan pengembangan bank syariah ?
3. Bagaimana strategi pengembangan bank syariah ?

## Kajian Teoritik
1. Pengembangan Bank Syariah di indonesia
Pasca-perubahan  UU  Perbankan  dengan  UU  No.  10/1998  mengalami pertumbuhan  dan  perkembangan  yang  amat  pesat.  Perkembangan  yang  pesat  itu terutama  tercatat  sejak  dikeluarkannya  ketentuan  Bank  Indonesia  yang  memberi izin  untuk  pembukaan  bank  syariah  yang  baru  maupun  pendiriaan  Unit  Usaha Syariah (UUS) (Aziz Budi Setiawan: 2006, 14).
Pada UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi  siapa  saja  yang  akan  mendirikan  bank  syariah  maupun  ingin  mengkonversi dari  sistem  konvensional  menjadi  syariah.  Terbitnya  UU  No  10  tahun  1998 memiliki  hikmah  tersendiri  bagi  dunia  perbankan  Nasional  dimana  pemerintah membuka kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan pada prinsip syariah. Hal ini  guna  menampung  asporasi  dan  kebutuhan  yang  berkembang  dimasyarakat.
Masyarakat  diberikan  kesempatan  seluas  luasnya  untuk  mendirikan  bank berdasarkan  prinsip  bank  syariah,  termauk  juga  kesempatan  konversi  dari  bank umum berdasarkan pola konvensional menjadi pola syariah.
Jika dilihat dari ekonomi makro ekonomi, pengembangan bank syariah di Indonesia  memiliki  peluang  besar  karena  pasarnya  yang  luas  sejurus  dengan mayoritas  penduduk  negeri  ini.  UU  No  10  tidak  menutup  kemungkinan  bagi pemilik  bank  BUMN,  swasta  Nasional  bahkan  pihak  asing  sekalipun  untuk membuka  cabang  syariahnya  di  Indonesia.  Dengan  terbukanya  kesempatan  ini jelas akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dunia perbankan, terutama bila  terjalin  hubungan  kerjasama  antara  bank-bank  syariah  (Muhammad:  2006, 22).

## 2. Regulasi Pemerintah
Tidak dapat dipungkiri bahwa regulasi pemerintah, mempunyai kontribusi paling  besar  dalam  pekembangan  perbankan  syariah  di  Indoesia.  Secara  singkat dapat dilihat dibawah ini:
a. Pakto (Paket Oktober) 1988 yang membolehkan pendirian bank-bank baru yang  menghasilkan  Lokakarya  MUI:  Peserta  sepakat  untuk  segera mendirikan bank syariah.
b. Pengenalan  Dual  banking  system:  BMI  berdiri  sebagai  hasil  pertemuan tahunan MUI bulan Agustus 1990
c. UU No. 7/1992 tentang pendirian bank bagi hasil
d. Diperbolehkannya  bank  beroperasi  secara  dual  system:  UU  No.10/1998, BI mengakui keberadaan bank syariah Bank konvensional boleh membuka Kantor Cabang syariah.
e. Kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah:
1) UU No.23/1999: BI mengatur & mengawasi perbankan syariah.
2) BI dapat menetapkan kebijakan moneter dg prinsip syariah.
3) Berdiri BSM.
4) Berdiri UUS pertama.
5) BI mendirikan Tim R & D Perbankan Syariah
f. Keluarnya  Reg.  Operasional  &  Kelembagaan:  BI  menetapkan  peraturan kelembagaan perbankan syariah dan berdiarinya PUAS (Pasar Uang Antar Bank Syariah) & SWBI (Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia).
Kebijakan-kebijakan  regulasi  diatas  perlu  dituntun  kearah  yang  sinergis sehingga  akan  menimbulkan  pemahaman  yang  syumuliyah  dan  berkelanjutan dalam  menciptakan  bank  syariah  yang  kompetitif.  Konsep  trias  politika  yang berdasarkan  nilai  ta’awun,  dapat  diterapkan  dalam  hal  ini,  dimana  praktisi berperan  sebagai  eksekutifnya,  lalu  pemeritah  bersama  MUI  mempunyai  peran fungsi  legislatif  dan  akademisi  bersama  MUI  mempunyai  fungsi  yudikatif  yang senantiasa menilai perkembanganny (Maulana Hamzah: 2008, 28).

## 3. Permasalahan Perkembangan Bank Syariah
Bank  syariah  secara  resmi  telah  diperkenalkan  kepada  masyarakat  sejak tahun  1992,  yaitu  dengan  diberlakukannya  UU  No.  7  Tahun  1992  tentang perbankan. Undang-undang ini yang selanjutnya di interpretasikan dalam berbagai ketentuan  pemerintah,  telah  memberikan  peluang  seluas-luasnya  untuk pembukaan  bank-bank  yang  beroperasi  dengan  prinsip  bagi  hasil/syariah. Perkembangan  bank  syariah  hingga  saat  ini  masih  menunjukkan  pertumbuhan yang belum menggembirakan, baik jaringan maupun volume usaha, dibandingkan dengan  pertumbuhan  bank  konvensional.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  populasi bank syariah yang masih kecil.
Banyak tantangan dan permasalahan  yang dihadapi  dalam pengembangan perbankan syariah, terutama berkaitan dengan penerapan suatu sistem perbankan yang  baru,  suatu  sistem  yang  mempunyai  sejumlah  perbedaan  prinsip  dengan sistem  yang  dominan  dan  telah  berkembang  pesat  di  Indonesia.  Berikut  ini dikemukakan  beberapa  kendala  yang  muncul  sehubungan  dengan  perkembangan perbankan syariah (Muhammad Syafi’i Antonio: 2010, 224).
a. Pemahaman  Masyarakat  yang  Belum  Tepat  Terhadap  Kegiatan Operasional Bank Syariah
Karena  masih  dalam  tahap  awal  perkembangan,  dapat  dimaklumi  bahwa pada saat ini pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai sistem dan prinsip perbankan syariah masih belum tepat. Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam telah jelas,  yaitu  melarang  memprakikkan  riba  serta  akumulasi  kekayaan  hanya  pada pihak tertentu secara tidak adil. Akan tetapi secara praktis, bentuk produk dan jasa pelayanan,  prinsip-prinsip  dasar  hubungan  antara  bank  dan  nasabah,  serta  cara- cara berusaha yang halal dalam bank syariah, masih sangan perlu disosialisasikan secara luas.
Adanya  perbedaan  karakteristik  produk  bank  konvensional  dengan  bank syariah  telah  menimbulkan  adanya  keengganan  bagi  pengguna  jasa  perbankan. Keengganan  tersebut  antara  lain  disebabkan  oleh  hilangnya  kesempatan mendapatkan  penghasilan  tetap  barupa  bunga  dari  simpanan.  Oleh  karena  itu, secara  umum  perlu  diinformasikan  bahwa  penempatan  dana  pada  bank  syariah juga  dapat  memberi  keuntungan  finansial  yang  kompetitif.  Disamping  itu,  salah satu  karakteristik  khusus  dari  hubungan  bank  dengan  nasabah  dalam  sistem perbankan  syariah  adalah  adanya moral  force dan  tuntunan  terhadap  erika  usaha yang tinggi dari semua pihak.
b. Peraturan Perbankan yang Berlaku Belum Sepenuhnya

## Mengakomodasi Operasional Bank Syariah
Karena adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional antara bank  syariah  dan  bank  konvensional,  ketentuan-ketentuan  perbankan    syariah perlu disesuaikan agar  memenuhi  ketentuan syariah sehingga bank syariah dapat beroprasi  secara  efektif  dan  efisien.  Ketentuan-ketentuann  tersebut  antara  lain adalah hal-hal yang mengatur:
1) Instrumen yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas,
2) Instrumen  moneter  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah  untuk  keperluan pelaksanaan tugas bank sentral,
3) Standar akuntansi, audit, dan pelapor dan,
4) Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian.
Ketentuan-ketentuan  tersebut  sangan  diperlukan  agar  perbankan  syariah menjadi  elemen  dari  sistem  moneter  yang  dapat  menjalankan  fungsinya  secara baik (Muhammad Syafi’i Antonio: 2010, 225).

## c. Jaringan Kantor Bank Syariah yang Belum Luas
Pengembangan  jaringan  kantor  bank  syariah  diperlukan  dalam  rangka perluasan  jangkauan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Disamping  itu,  kurangnya jumlah bank syariah  yang ada juga menghambat perkembangan kerja sama antar bank  syariah.  Kerjasam  yang  sangat  diperlukan  antara  lain  berkenaan  dengan penempatan  dana  antar  bank  dalam  hal  mengatasi  masalah  likuiditas.  Sebagai suatu  badan  usaha,  bank  syariah  perlu  beroperasi    dengan  skala  yang  ekonomis. Karena,  jumlah  jaringan  kantor  bank  yang  luas  akan  meningkatkan  efisiensi usaha.
d. Sumber Daya Manusia yang Memiliki Keahlian dalam Bank Syariah Masih Sedikit
Kendala dibidang sumber daya manuasia dalam pengembangan perbankan syariah disebabkan kaena sistem ini masih belum lama dikembangkan. Disamping itu,  lembaga-lembaga  akademik  dan  pelatihan  dibidang  ini  sangat  terbatas sehingga  tenaga  terdidik  dan  berpengalaman  dibidang  perbankan  syariah,  baik dari  sisi  bank  pelaksana  maupun  dari  bank  sentral  (pengawas  dan  peneliti  bank) masih  sangat  sedikit.  Pengembangan  sumber  daya  manusia  dibidang  perbankan syariah  sangat  perlu  karena  keberhasilan  pengembangan  bank  syariah  pada  level mikro  sangat  ditentukan  oleh  kualitas  manajemen  dan  tingakt  pengetahuan  serta keterampilan  pengelola  bank.  Sumber  daya  manusia  dalam  bidang  perbankan syariah  harus  memiliki  pengetahuan  yang  luas  dibidang  perbankan,  memahami implementasi  prinsip-prinsip  syariah  dalam  praktik  perbankan,  serta  mempunyai komitmen  kuat  untuk  menerapkannya  secara  konsisten  (Muhammad  Syafi’i Antonio: 2010, 226).
Untuk  itu,  Bank  Indonesia  memprogramkan  “Penguatan  Sumber  Daya Insani (SDI) Bank Syariah” melalui berbagai kegiatan: 1) Melakukan pelatihan, 2) Melakukan kajian/ penelitian, 3) Memfasilitasi kesempatan kerja praktik, magang, serta  penelitian,  4)  Memberikan  bantuan  tehnis  peningkatan  kompetensi pengelolaan bank syariah (Amir Machmud & Rukmana: 2010, 63).
e. Problem Legal/ Struktural
Pertama,  belum  selarasnya  visi  dan  kurangnya  koordinasi  antara pemerintah  dan  otoritas  dalam  pengembangan  perbankan  syariah.  Kedua, pengaturan  dan  pengawasan  yang  masih  belum  optimal.  Ketiga,  Kurangnya support  dan  dukungan  pemerintah  terhadap  pengembangan  perbankan  syariah, terutama  jika  dibandingkan  dengan  negeri  Jiran (Aam  Slamet  Rusydiana:  2016, 241).
4. Tujuan Pengembangan Bank Syariah
Tujuan pengembangan perbankan syariah adalah untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:
a. Kebutuhan Jasa Perbankan bagi  Masyarakat  yang Tidak Dapat  Menerima Konsep Bunga
Dengan  diterapkannya  sistem  perbankan  syariah  yang  berdampingan dengan  sistem  perbankan  syariah  yang  berdampingan  dengan  sistem
perbankan  konvensional,  Mobilisasi  dana  masyarakat  dapat  dilakukan secara luas, terutama dari segmen masyarakat yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional.
b. Peluang  Pembiyaan  bagi  Pengembangan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip Kemitraan
Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan antar investor yang  harmonis  ( mutual  investor  relationship ).  Adapun  dalam  sistem konvensional,  konsep  yang  diterapkan  adalah  hubungan  debitur  dan kreditur yang antagonis ( debtor to creditor relationship ).
c. Kebutuhan Akan Produk dan Jasa Perbankan Unggulan
Sistem pernakan syariah memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa penghapusan  pembebanan  bungan  yang  berkesinambungan  (Iperpetual interest  effect),  membatasi  kegiatan  spekulasi  yang  tidak  produktif,  dan pembiayaan  yang  ditunjukkan  pada  usaha-usaha  yang  memperhatikan unsur moral (halal) (Muhammad Syafi’i Antonio: 2010, 227).
5. Strategi Pengembangan Bank Syariah
Strategi  pengembangan  bank  syariah  diarahkan  untuk  meningkatkan kompetensi  usaha  yang  sejajar  dengan  perbankan  konvensional  yang  dilakukan secara  komperhensif  dengan  mengacu  pada  analisis  kekuatan  dan  kelemahan perbankan  syariah  di  Indonesia  saat  ini.  Bank  syariah  menggunakan  sistim  bagi hasil  seperti  pada  produk  jual  beli,  yaitu  suatu  perjanjian  tukar-menukar  benda atau  barang  yang  mempunyai  nilai  secara  sukarela  di  antara  kedua  belah  pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai perjanjian atau ketentuan  yang  telah  dibenarkan  Syara’  dan  disepakati ( Ahmad  Mukhlishin  dan Saipudin  Saipudin:  2017,  333).  Upaya  yang  di  lakukan  bank  syariah  tersebut melalui  peningkatan  keahlian  sumber  daya  manusia,  penyempurnaan  ketentuan, dan  program  susialisasi.  Fokus  utama  strategi  pengembangan  sistem  perbankan syariah meliputi:
a. Penyempurnaan Ketentuan
Upaya  yang  dilakukan  adalah  penyesuaian  perangkat  dasar  Undang- Undang  Bank  Sentral,  Undang-Undang  Perbankan  dan  penyusunan  perangkat- perangkat  ketentuan  pendukung  kegiatan  operasional  bank  syariah.  Dalam  UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan,
telah diterapkan pasal-pasal yang membuka peluang pengembanganan yang lebih luas  bagi  bank  syariah.  Pasal-pasal  dalam  undang-undang  tersebut  yang berhubungsn  dengan  syariah,  selanjutnya  akan  dituangkan  kedalam  surat-surat keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  yang  mengatur  seluruh  kegiatan  operasional bank syariah.
b. Pengembangan Jaringan Bank Syariah
Pengembangan  jaringan  perbankan  syariah,  terutama  ditunjukan  untuk menyediakan  akses  yang  lebih  luas  kepada  masyarakat  dalam  mendapatkan  jasa pelayananan bank syariah. Merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan  bank  syari’ah  melalui  perangkat  hukum  dan  undang-undang. Efektifitas  dan  efisiensi  kelembagaan  bank  syari’ah,  misalnya  Dewan  Pengawas syari’ah,  harus  selalu  ditingkatkan.  Pengembangan  jaringan  perbankan  syariah dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut: 1) Peningkatan kualitas bank umum syariah  dan  bank  perkreditan  rakyat  syariah  (BPRS)  yang  telah  beroprasi,  2) Perubahan  kegiatan  usaha  bank  konvensional  ( total  convertion )  yang  memiliki kondisi  usaha  yang  baik  dan  berminat  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  bank berdasarkan  prinsip  syariah,  3)  Pembukaan  kantor  cabang  syariah  ( full  branch ) bagi  bank  konvensional  yang  memiliki  konsisi  usaha  yang  baik  dan  berminat untuk melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah.
c. Pengembangan Piranti Moneter
Penyusunan  piranti  moneter  dilakukan  dalam  rangka  mendukung kebijakan  moneter  dan  kegiatan  usaha  bank  syariah.  Dalam  kaitanya  dengan kagiatan  usaha  bank  syariah  maka  pembentukan  piranti  ini  diharapkan  dapat membantu pengembangan pasar uang antara bank syariah.
d. Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Perbankan Syariah
Kegiatan  sosialisasi  yang  dilakukan  bertujuan  untuk  memberikan informasi  yang  lengkap  dan  benar  mengenai  kegiatan  usaha  perbankan  syariah kepada masyarakat, baik itu pengusaha, kalangan perbankan, maupun masyarakat lainnya (Muhammad Syafi’i Antonio: 2010, 229).
e. Edukasi
Kegiatan  edukasi  atau  pendidikan  ini  merupakan  strategi  mendasar  untuk menumbuhkan pemahaman terhadap  ekonomi syari’ah pada umumnya dan bank syari’ah pada khususnya, bagi semua lapisan masyarakat termasuk generasi muda dan  anak-anak.  Kegiatan  edukasi  ini  harus  menjadi  strategi  bersama  baik
pemerintah  melalui  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dalam  penyusunan program pendidikan nasional (Mansur Chadi Mursadi dan Anny Ratnawati:  2011, 13).  Diisi  permintaan,  antusiasme  masyarakat    untuk  menggunakan  produk  dan jasa  perbankan  syariah  semakin  meningkat,  citra  baru  yang  lebih  universal  dan inklusif  dan  industri  menempatkan  bank  syariah  sebagai  alternatif  sistem perbankan  yang  dapat  dinikmati  masyarakat  tanpa  terkecuali  (Nadia  Galuh Hendriana: 2013, 28).
f. Konsistensi
Konsistensi dalam menjalankan prinsip syari’ah harus dipegang teguh oleh lembaga bank syari’ah. Jangan tergoda untuk menyimpangkan mekanisme produk syari’ah  ke  arah  non  syari’ah  hanya  karena  ingin  cepat  memperoleh  nasabah. Dalam jangka pendek mungkin usaha ini membawa hasil yang memuaskan tetapi akan  menjadi  batu  sandungan  dalam  jangka  panjang  sehingga  merugikan pengembangan  sistem  perbankan  syari’ah  secara  keseluruhan.  Tetap  konsisten menerapkan  prinsip  syari’ah,  menjadi  salah  satu  strategi  kunci  dalam mengembangkan bank syari’ah (Mursadi dan Ratnawati: 2011, 13).
g. Peningkatan pelayanan.
Perbankan  syariah  perlu  terus  meningkatkan  kualitas  pelayanannya. Prinsip pelayanan yang ramah, mudah, cepat dan murah harus menjadi trade mark bank syariah. Ramah dalam melayani, mudah dan cepat dalam proses, serta murah dalam biaya (administrasi). Begitu pula upaya mempermudah akses informasi dan pengambilan  uang  atau  tabungan  harus  ditingkatkan  (Ahmad  Khumaidi  Ja’far: 2016, 55).
6. Tahapan dan Sasaran Pengembangan Bank Syariah
Untuk  mendukung  keberhasilan  strategi  pengembangan  yang  telah ditetapkan,  pemerintah  memandang  perlu  mempersiapkan  agenda  program pengembangan  perbankan  syariah  yang  jelas  dan  terarah  melalui  beberapa tahapan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi hal sebagai berikut:
a. Membentuk komite pengarah, komite ahli, dan komite kerja pembangunan perbankan syariah
b. Melakukan  investarisasi  perangkat  ketentuan  yang  ada  serta  menyusun ketentuan  yang  lebih  lengkap  dan  dibutuhkan  dalam  rangka  membentuk iklim perbankan syariah yang bersifat kondusif.
c. Membantu  pelaksanaan  kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan  sumber  daya manusia merupakan tulang punggung keberhasilan program pengembangan perbankan syariah.
d. Melaksanakan  kegiatan  sosialisasi  perbankan  syariah  kepada  kalangan perbankan,  masyarakat  umum  dan  ulama  (Muhammad  Syafi’i  Antonio: 2010, 230).
Bank Indonesia telah menentukan empat tahap pencapaian pengembangan perbankan  syariah  nasional.  Tahap  pertama  (2002-2004),  yaitu  taham  peletakan landasan  pengembangan  yang  kuat  bagi  pertumbuhan  industri  perbankan syariah.tahap  kedua  (2005-2009),  yaitu  tahap  penguatan  industri,  peningkatan daya  saing,  efisiensi  operasi,  spesifikasi  produk,  serta  kompetensi  dan profesionalisme  SDI  perbankan  syariah.  Selanjutnya  tahap  ketia  (2010-2012) adalah  tahap  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  dan  operasional  perbankan syariah  sesuai  dengan  standar  keuangan  dan  kualitas  pelayanan  internasional. Kemudian  yang  keempat  (2013-2015),  yaitu  tahap  dimana  industri  perbankan syariah telah mencapai satu pangsa yang signifikan untuk memberikan kontribusi dalam sistem perekonomian nasional (Amir Machmud & Rukmana: 2010, 60).

## Kesimpulan
permasalahan  yang  dihadapi  dalam  pengembangan  perbankan  syariah antara  lain:  1)  Peraturan  Perbankan  yang  Berlaku  Belum  Sepenuhnya Mengakomodasi  Operasional  Bank  Syariah,  2)  Pemahaman  Masyarakat  yang Belum  Tepat  Terhadap  Kegiatan  Operasional  Bank  Syariah,  3)  Jaringan  Kantor Bank  Syariah  yang  Belum  Luas,  4)  Sumber  Daya  Manusia  yang  Memiliki Keahlian  dalam  Bank  Syariah  Masih  Sedikit.  Tujuan  pengembangan  perbankan syariah  adalah  untuk  memenuhi  hal-hal  sebagai  berikut:  1)  Kebutuhan  Jasa Perbankan  bagi  Masyarakat  yang  Tidak  Dapat  Menerima  Konsep  Bunga,  2) Peluang  Pembiyaan  bagi  Pengembangan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip  Kemitraan, 3)  Kebutuhan  Akan  Produk  dan  Jasa  Perbankan  Unggulan.  Strategi pengembangan  bank  syariah  diarahkan  untuk  meningkatkan  kompetensi  usaha yang sejajar dengan perbankan konvensional yang dilakukan secara komperhensif dengan  mengacu  pada  analisis  kekuatan  dan  kelemahan  perbankan  syariah  di Indonesia saat ini. Fokus utama strategi pengembangan sistem perbankan syariah meliputi:  Penyempurnaan  Ketentuan,  Pengembangan  Jaringan  Bank  Syariah,
Pengembangan  Piranti  Moneter,  Pelaksana  Kegiatan  Sosialisasi  Perbankan Syariah.

## Daftar Pustaka
Aam  Slamet  Rusydiana.  2016.  “ANALISIS  MASALAH  PENGEMBANGAN PERBANKAN  SYARIAH  DI  INDONESIA:  APLIKASI  METODE ANALYTIC NETWORK PROCESS” 6, no. (2) (2016).
Amir  Machmud  &  Rukmana.  2010. Bank  Syariah  Teori,  Kebajikan,  Dan  Studi Empiris Di Indoensia . Jakarta: Erlangga.
Hamzah, Maulana. 2008. “Pengembangan Perbankan Syariah Secara Objektif dan Rasional dengan Pendekatan Mekanisme Pasar.” La_Riba 2, no. 1.
Ja’far,  Ahmad  Khumaidi.  2016.  “PELUANG  DAN  TANTANGAN PERBANKAN SYARI’AH DI INDONESIA.” ASAS 8, no. 2 (2016).
Muhammad.  2006. Bank  Syariah  Analisis  Kekuatan,  Kelemahan  dan  Ancaman . Yogyakarta: Ekonisia.
Antonio, Muhammad Syafi’i. 2010. Bank Syariah . Jakarta: Gema Insani.
Mukhlishin,  Ahmad,  dan  Saipudin  Saipudin.  2017.  “SISTEM  JUAL  BELI PUPUK  KANDANG  PRESPEKTIF  IMAM  SYAFI’I  DAN  IMAM HANAFI  (Studi  di  Kampung  Sulusuban  Kecamatan  Seputih  Agung).” JURNAL MAHKAMAH: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam 2, no. 2 (2017).
Mursadi,  Mansur  Chadi,  dan  Anny  Ratnawati.  2011.  “Potensi  dan  Strategi Pengembangan Bank Syari ah di Indonesia: Kajian Produk Syari ah dari Segi Fiqih Mu amalat.” Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan 9, no. 2.
Nadia  Galuh  Hendriana.  2013.  “Analisis  Perkembangan  Dan  Tingkat Pertumbuhan  Bank  Syariah  Di  Indonesia.”  Universitas  Islam  Negeri Syarif Hidayatullah.
Setiawan,  Aziz  Budi.  2006.  “Perbankan  Syariah;  Challenges  dan  Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia.” Jurnal Kordinat 8, no. 1 (2006).