## JURNAL SOSAINS

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 4 NOMOR 2 2024 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KOTA BOGOR
Kusuma Dewi, Zahra Dini Alfiani, Erli Yulia Cahyani Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, Indonesia Email: kusumadewi16@ibik.ac.id, zdinialfiani15@gmail.com, erliyuliacahyani30@gmail.com
Kata kunci: Kepatuhan, Wajib
Pajak, Pajak Restoran
Keywords: Compliance, Taxpayer, Restaurant Tax

## ABSTRAK
Latar Belakang: Pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang kepada negara oleh orang pribadi maupun badan dan bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun digunakan untuk keperluan negara yaitu kemakmuran rakyat. Adapun pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Dimana salah satu pajak daerah adalah pajak restoran. Kepatuhan wajib pajak  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  harus  mampu  memenuhi  kewajiban dalam membayar pajak .
Tujuan: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  pengetahuan perpajakan,  pemahaman  wajib  pajak,  kesadaran  wajib  pajak,  kualitas  pelayanan pajak, penerapan e-system pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran  di  Kota  Bogor.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  wajib pajak restoran yang telah terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.
Metode :  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif,  dimana  data diperoleh dari data primer berupa kuesioner yang disebar kepada Wajib Pajak Restoran sebanyak 94 wajib pajak yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan bantuan software SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 22.
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, penerapan e-system pajak,  dan  sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak restoran di Kota Bogor.
Kesimpulan: banyak  sekali  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak terdapat faktor internal dan faktor eksternal dari kepatuhan wajib pajak tersebut.

## ABSTRACT
Background:  Tax  is  a  mandatory  contribution  owed  to  the  state  by  individuals  and entities and is coercive based on laws that do not get direct rewards, but are used for state purposes, namely the prosperity of the people. The taxes are divided into two types, namely central taxes and regional taxes. Where one of the local taxes is the restaurant tax.  Taxpayer  compliance  is  a  condition  where  taxpayers  must  be  able  to  fulfill obligations in paying taxes
Purpose:  This  study  aims  to  determine  the  effect  of  tax  knowledge,  taxpayer understanding,  taxpayer  awareness,  quality  of  tax  services,  implementation  of  tax  e- system  and  tax  sanctions  on  restaurant  taxpayer  compliance  in  Bogor  City.  The population in this study is all restaurant taxpayers who have been registered with the Bogor City Regional Revenue Agency
Method: This study used quantitative research methods, where data was obtained from primary data in the form of questionnaires distributed to Restaurant Taxpayers as many as 94 taxpayers who were used as research samples. Data analysis in this study used Multiple  Linear  Regression  Analysis  with  the  help  of  SPSS  (Statistical  Product  and Service Solutions) software version 22
Results:  The  results  showed  that  tax  knowledge,  taxpayer  understanding,  taxpayer awareness,  quality  of  tax  services,  implementation  of  tax  e-system,  and  tax  sanctions have a positive effect on restaurant taxpayer compliance in Bogor City
Conclusion: There are many factors that can affect taxpayer compliance, there are internal factors and external factors from the compliance of the taxpayer.

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan pungutan pemerintah kepada rakyat yang dapat dipaksakan karena berdasarkan  undang-undang,  yang  kontribusinya  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan negara (Husnurrosyidah, 2017). Dalam hal ini, pajak merupakan salah sumber penerimaan negara yang memiliki peranan sebagai sumber dana bagi pembiayaan negara yang berasal dari sektor nonmigas, sehingga seharusnya peranan pajak dapat ditingkatkan secara optimal dalam  rangka  mempercepat  laju  pertumbuhan  di  Indonesia.  Pajak  sangat  penting  bagi negara  kita,  hal  ini  diperkuat  dimana  pemerintah  Indonesia  selalu  menaikkan  target penerimaan  dari  sektor  perpajakan  dari  tahun  ke  tahun  dengan  tujuan  membiayai pengeluaran dan pembangunan dalam negeri. Berdasarkan data sumber penerimaan APBN, sumber penerimaan dari sektor Pajak masih menempati urutan pertama dengan komposisi terbesar yaitu sebesar 79% pada tahun 2022 (bps.go.id)
Adapun  jenis  pajak  yang  terbagi  dalam  dua  macam  yaitu  pajak  pusat  dan  pajak daerah  (Wijayanti,  2012).  Sebagai  sumber  dari  penghasilan  daerah  yang  diperoleh pemerintah daerah kepada wajib pajak guna meningkatkan pendapatan daerah merupakan definisi  dari  pajak  daerah.  Untuk  membelanjai  pengeluaran  pemerintah  daerah  dan pengembangan  masyarakat,  pemerintah  menggunakan  perolehan  dari  sektor  pajak sehingga  jumlah  pendapatan  pajak  penting  dan  perlu  selalu  ditingkatkan  agar  terus meningkat.  Kemampuan  yang  dimiliki tiap masing  –  masing  daerah  untuk  pajak  daerah dapat  menjadikan  salah  satu  parameter  yang  menggambarkan  potensi  otonomi  daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan dengan melihat perolehan atas pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan oleh pemerintah daerah dengan cara mengetahui sumber – sumber yang dapat memiliki kemampuan sebagai pajak daerah agar pendapatan daerah semakin meningkat (Nasir, 2019).
Pajak Daerah terbagi atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi yang  dipungut  berdasarkan  penetapan  Kepala  Daerah  terdiri  atas:  Pajak  Kendaraan Bermotor,  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  dan  Pajak  Air  Permukaan.  Sedangkan
Jenis Pajak Provinsi yang dibayar berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas:  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  dan  Pajak  Rokok.  Kemudian  Jenis  Pajak Kabupaten/Kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas: Pajak Reklame, Pajak Air dan Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sedangkan Jenis Pajak Kabupaten/Kota yang dibayar berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan,  Pajak  Mineral  Bukan  Logam dan Batuan,  Pajak  Parkir,  Pajak  Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan” (Leatemia, 2017).
Kota  Bogor  terkenal  dengan  wisata  kulinernya.  Tercatat  sebanyak  447  restoran maupun tempat makan yang ada di Kota Bogor, belum termasuk UMKM kuliner lainnya. Namun  dengan  total  sebanyak  447  restoran  dan  tempat  makan  tersebut  tentunya  akan membantu  memberikan  kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dari  pajak  restoran. Pajak restoran adalah pajak yang dibayarkan dengan serta merta oleh warga negara kepada pemerintah  dengan  mengkonsumsi  dan  menikmati  pelayanan  di  restoran  yang bersangkutan.  Pajak  restoran  menjadi  salah  satu  dari  pajak  daerah  yang  juga  memiliki kemampuan untuk terus meningkat (Putri & Ma’ruf, 2023). Dengan itu dapat terjadi sejalan dengan  meningkatnya  kapasitas  atau  potensi  dalam  sektor  pariwisata.  Dalam  Peraturan Pemerintah (PP) No 65 Tahun 2001 menyatakan bahwa “Restoran merupakan tempat yang digunakan untuk mengonsumsi makanan dan/atau minuman yang telah disediakan dengan dipungut biaya”.
Berikut Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:
Tabel 1 Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
Kota Bogor Tahun Realisasi Kontribusi (%) Pajak Restoran Pendapatan Asli Daerah 2018 Rp131.478.976.530,00  Rp912.197.971.288,00 14,41 2019 Rp153.467.175.721,00  Rp1.012.529.573.960,00  15,11 2020 Rp97.248.318.272,00 Rp872.017.242.152,12 11,15 2021 Rp112.302.634.290,00  Rp1.075.240.926.213,11  10,41 Sumber data: Bapenda Kota Bogor (2022)
Pada  tabel  diatas,  pajak  restoran  memiliki  kontribusi  yang  cukup  besar  terhadap PAD yaitu sebesar Rp1.012.529.573.960,00 dengan persentase 15,11% pada tahun 2019. Kemudian  untuk  meningkatkan  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  tentunya diperlukan  sikap  patuh  wajib  pajak  restoran  itu  sendiri  dalam  memberitahukan, menyampaikan, dan memenuhi pajak restoran tersebut.
Kepatuhan  pajak  ini  mendefinisikan  sebagai  suatu  perihal  mengenai  ketika  wajib pajak  mengartikan  atau  mengerti  norma  dan  undang  –  undang  tentang  perpajakan, melakukan  pengisian  Surat  Pemberitahuan  secara  benar  dan  akurat,  menjumlah keseluruhan  pajak  terutang  dengan  cermat  dan  teliti  serta  menyetorkan  pajak  terutang sebelum  jatuh  tempo.  Kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan dipengaruhi  oleh faktor eksternal  dan internal.  Faktor  internal  adalah  faktor  atau  bagian yang bersumber melalui pribadi individu yang dapat berkaitan dengan karakter dari tiap individu  dimana  dalam  menjalankan  tanggung  jawab  perpajakannya.  Sedangkan,  faktor
eksternal ialah penyebab yang terjadi di luar individu atau pribadi seseorang, seperti situasi dan kondisi di lingkungan daerah tersebut.
Berdasarkan  fenomena  tersebut,  faktor-faktor  yang  diduga  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut berasal dari faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal  dari  kepatuhan  wajib  pajak  tersebut  yaitu  pengetahuan  perpajakan,  pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan penerapan e-system. Sedangkan faktor eksternal dari kepatuhan wajib pajak tersebut dapat dipengaruhi kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan.
Menurut (Anggraini & Rahmamita, 2022) menyatakan “ Theory Planned Behavior atau yang disebut dengan teori perilaku terencana mendefinisikan secara intelektual aspek – aspek yang dapat mempengaruhi sifat dan karakter kepatuhan wajib pajak sebagai wajib pajak” (Handayani, 2017). Teori ini mengartikan bahwa integritas akan muncul dari tiap wajib  pajak  dikarenakan  terdapat  maksud  dan  tujuan  tersendiri  yang  dapat  memberikan pengaruh mengenai sikap dan perilaku individu untuk menjadi taat dan tidaknya terhadap semua  peraturan  pajak. Theory  of  Reasoned  Action melakukan  ekspansi  atau  perluasan menjadi Theory Planned Behaviour dimana pajak restoran atas kualitas layanan yang telah disediakan oleh pihak restoran merupakan definisi dari pajak restoran tersebut.
Terdapat  3  (tiga)  faktor  dalam  teori  perilaku  terencana  yakni behavioral  beliefs , normative  beliefs serta control  beliefs (Tondok  &  Ardiansyah,  2012).  Setiap  pribadi mempunyai pandangan prinsip mengenai pengaruh negatif atau positif yang terdapat dari suatu perbuatan dan penilaian dari hasil merupakan definisi dari behavioral beliefs . Setuju atau tidaknya individu terkait keputusan atau hasil yang timbul disebabkan karena terdapat dampak yang diperoleh dari pihak lain serta adanya dorongan untuk menerima keputusan tersebut  merupakan  arti  dari normative  beliefs .  Pendirian  yang  ada  di  dalam  individu mengenai berbagai macam yang dapat mendukung dan yang dapat membatasi tingkah laku bisa diperoleh dari banyak hal merupakan pengertian dari control beliefs .
Dalam pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak termasuk  dalam behavioral  beliefs ,  karena  perilaku  wajib  pajak  mempengaruhi  wajib pajak agar memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman perihal pajak ditambah dengan kesadaran wajib pajak agar selalu patuh atas kewajiban perpajakannya. Sedangkan untuk kualitas  pelayanan  pajak  termasuk  dalam normative  beliefs karena  wajib  pajak  dapat memenuhi  dan  membayar  perpajakannya  jika  pertugas  pajak  memberikan  pelayanan terbaik kepada wajib pajak. Sedangkan sanksi perpajakan termasuk dalam control beliefs , karena  sanksi  perpajakan  bertindak  untuk  menjatuhkan  sanksi  kepada  wajib  pajak  yang melanggar dan tidak patuh terhadap perpajakan dalam membayar pajaknya.
Kepatuhan merupakan perilaku atau sikap yang harus mematuhi hukum dan aturan yang berlaku dan harus dimiliki oleh setiap individu. Ada 2 jenis kepatuhan diantaranya formal dan material. Kepatuhan formal memiliki definisi yaitu wajib pajak memiliki derajat atau kedudukan untuk bersedia dan menerima tanggung jawag perpajakannya secara resmi dan  searah  dengan  yang  telah  tercantum  pada  UU  perpajakan.  Sedangkan,  kepatuhan material  merupakan  kedudukan  atau  jabatan  dimana  wajib  pajak  tersebut  berdasarkan substantif  sesuai  dengan  keseluruhan  hukum  material  perpajakan,  dan  sejalan  dengan peraturan perundang – undang perpajakan.
Untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  yang  tinggi  diperlukan  kondisi perpajakan  karena  itulah  yang  membuat  wajib  pajak  dapat  berkontribusi  agar  terus melakukan dan membayar perpajakannya. Kepatuhan dalam wajib pajak menjadi kondisi ketika wajib pajak sebagai wajib pajak mematuhi semua peraturan perundang – undangan serta  memenuhi  hak  dan  kewajibannya.  Jadi  kepatuhan  wajib  pajak  itu  keadaan  yang memperlihatkan  seseorang  dengan  nyata  untuk  melengkapi  semua  ketentuan  materiil dalam perpajakan sesuai dengan norma dan aturan pajak yang tercantum dalam undang – undang.
Untuk mengukur variabel pada kepatuhan wajib pajak restoran dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:
1. Melakukan  pendaftaran  secara  pribadi  dan/atau  individu  untuk  mendaftarkan  diri sebagai wajib pajak restoran di Bapenda setempat
2. Menjumlahkan  pajak  dengan  baik  dan  benar  dilakukan  wajib  pajak  agar  tidak  ada kesalahan dalam melakukan pembayaran pajak.
3. Wajib pajak membayar pajaknya secara individu.
4. Wajib pajak melaporkan secara tepat waktu.
Kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan  dipengaruhi  oleh faktor  eksternal  dan  internal.  Faktor  internal  adalah  faktor  atau  bagian  yang  bersumber melalui pribadi individu yang dapat berkaitan dengan karakter dari tiap individu dimana dalam  menjalankan  tanggung  jawab  perpajakannya.  Sedangkan,  faktor  eksternal  ialah penyebab yang terjadi di luar individu atau pribadi seseorang, seperti situasi dan kondisi di lingkungan  daerah  tersebut.  Faktor-faktor  yang  diduga  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak tersebut berasal dari faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal dari kepatuhan  wajib  pajak  tersebut  yaitu  pengetahuan  perpajakan,  pemahaman  wajib  pajak, kesadaran wajib pajak, dan penerapan e-system. Sedangkan faktor eksternal dari kepatuhan wajib pajak tersebut dapat dipengaruhi kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan.
Dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  diperlukan  pengetahuan  perpajakan guna membantu kepatuhan membayar pajak bagi wajib pajak (Nurhayati, 2023). Jika wajib pajak  mendalami  pengetahuan  perpajakan  dengan  teratur  hal  tersebut  akan  memberikan kesadaran akan membayar pajak perlu didorong oleh kesadaran wajib pajak. Wajib pajak harus  memiliki  sikap  sadar  serta  kesungguhan  agar  mengerti  pentingnya  manfaat  pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Setiyani, Andini, & Oemar, (2018) berpendapat mengenai pengetahuan pajak adalah segala rancangan ketetapan umum pada bidang  perpajakan  mengenai  jenis  pajak  yang  ada  di  Indonesia  meliputi  objek  pajak, subjek,  tarif,  perhitungan  pajak  terutang,  pencatatan  pajak  terutang  hingga  pada  tahap pelaporan pajak. Pentingnya pengetahuan perpajakan agar warga negara yang membayar pajak dapat memahami manfaat perpajakan bagi kesejahteraan masyarakat maupun bagi kemajuan bangsa.
Tidak hanya memiliki pengetahuan perpajakan saja, tentunya wajib pajak juga harus paham  terhadap  pajak  tersebut.  Pemahaman  bagi  wajib  pajak  mengenai  sistem  aturan perpajakan juga merupakan pemahaman terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Karena dengan melakukan pemahaman mengenai peraturan perundang – undangan pajak kepada wajib pajak memiliki tujuan agar wajib pajak tersebut menyadari pentingnya tentang pajak
dan berusaha memahami atau mengerti akan aturan perpajakan yang telah ditetapkan, maka wajib pajak pun tentu lebih taat dan tidak melanggar kewajiban perpajakannya.
Sikap  mengerti  wajib  pajak  pada  pemenuhan  tanggung  jawab  perpajakannya mengenai  pelaksanaan  fungsi  sebagai  wujud  kewajiban  perpajakannya.  Kemauan  wajib pajak saat hendak memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa paksaan. Wajib pajak harus menjunjung  peraturan  perpajakan,  mewujudkan  ketetapan  pajak  dengan  imbang.  Ketika menentukan  tinggi  rendahnya  kepatuhan  perpajakannya  hal  tersebut  dapat  dilihat  sebab faktor  atau  tingkat  kesadaran  wajib  pajak  dalam  mematuhi  kewajiban  perpajakannya. Kesadaran  wajib  pajak  menurut  Setiyani  et  al.,  (2018)  ialah  kesanggupan  saat  memberi kontribusi dana dengan memenuhi tanggung jawab pajaknya untuk melaksanakan fungsi pemerintah. Sehingga kesadaran wajib pajak tentunya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak,
Adapun  pelayanan  dari  Kantor  Badan  Pendapatan  Daerah  (Bapenda)  Kota  Bogor yang selalu siap sedia dalam melayani keperluan wajib pajak daerah sehingga semakin baik kualitas dalam pelayanan pajaknya maka wajib pajak akan terbantu dalam melunasi dan menyetor  kewajiban  dalam  membayar  perpajakannya.  Salah  satu  cara  agar  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  dapat  meningkat  adalah  dengan  memberikan  layanan  yang berkualitas kepada wajib pajak. Menurut  Herwinarni & Anggraeni, (2016) mengemukakan bahwa “Ketika wajib pajak puas dengan layanan yang diberikan  maka ia akan memenuhi kewajiban perpajakannya di bawah hukum dan ketentuan yang benar”. Kualitas pelayanan digunakan sebagai kemampuan badan atau organisasi yang berguna untuk memenuhi atau mewujudkan  harapan  pelanggan.  Bilamana  sumber  daya  manusia  mampu  menjalankan tugasnya  secara  profesional,  teratur  serta  jelas  maka  akan  memenuhi  kriteria  kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kualitas pelayanan pajak biasanya berupa tindakan pelayanan pajak yang dilakukan oleh  apparat  pajak  yang  berguna  untuk  mencukupi  keperluan  akan  kewajiban perpajakannya.  Dalam  melakukan  kewajiban  perpajakannya  apparat  pajak  memberikan pelayanan terbaik untuk wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat dengan signifikan. Tetapi, jika layanan yang diberikan kepada wajib pajak tidak memenuhi keinginannya  maka  wajib  pajak  pun  memiliki  loyalitas  pajak  yang  kecil  akan  dalam membayar perpajakannya. Pelayanan yang memiliki kualitas baik bukan hanya pelayanan dalam  bentuk  fisik  melainkan  pelayanan  di  dalam  ruangan  seperti  fasilitas  yang  telah disediakan  oleh  kantor  pajak  agar  wajib  pajak  merasakan  kenyamanan  ketika melaksanakan kewajibannya.
Selain itu, sanksi pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Definisi sanksi  pajak  menurut    Mardiasmo,  (2013)“Jaminan  bahwa  penetapan  dasar  pajak  akan dihormati/patuh/dipahami”.  Dengan  istilah  lain  sanksi  pajak  dapat  menjadi  alat  sebagai pencegahan atau preventif untuk mencegah wajib pajak agar dalam peraturan perundangan – undangan perpajakan itu tidak dilanggar. Sesuai Undang–Undang nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan  bahwa  “Sanksi  perpajakan  ditetapkan karena  untuk  menaikkan  kepatuhan wajib  pajak  mengenai  sistem  ketentuan  umum  dan  tatacara  sistem  perpajakan”.  Sanksi menurut Manek & Subardjo, (2019) mengungkapkan bahwa “Sanksi dibutuhkan supaya aturan dan hukum yang sudah ditetapkan tidak bisa dilanggar”. Kaidah dan hukum dapat menjadi rambu – rambu bagi individu untuk mengetahui entitas yang harus dilakukan dan
tidak  dilakukan.  Dapat  diperoleh  kesimpulan  bahwa  sanksi  pajak  yang  berat  dan  keras dapat digunakan sebagai paksaan untuk memaksa wajib pajak dalam memenuhi anggaran perpajakan.

## METODE PENELITIAN
Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  yang  diperoleh  melalui  penyebaran kuesioner  dan  wawancara.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan menggunakan  data  primer.  Objek  penelitian  ini  adalah  Wajib  Pajak  Restoran  di  Kota Bogor,  variabel  yang  diteliti  adalah  kepatuhan  wajib  pajak  sebagai  variabel  terikat (dependen),  selanjutnya  pengetahuan  perpajakan,  pemahaman  wajib  pajak,  kesadaran wajib  pajak,  kualitas  pelayanan  pajak,  dan  sanksi  pajak  sebagai  variabel  bebas (independen).    Pada  peneltiian  ini,  metode  yang  digunakan  untuk  teknik  pengambilan sampel  yaitu  metode  Nonprobability  Sampling.  Sedangkan  teknik  pengambilan  sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling insidental. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yakni siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data yaitu Restoran yang menjadi Wajib Pajak sehingga wajib memungut pajak restoran sebesar 10% setiap transaksi penjualannya yang  ada  di  Kota  Bogor  serta  bersedia  mengisi  angket  kuesioner  dengan  kondisi  yang sebenar-benarnya.
Besaran atau ukuran sampel ini sangat tergantung dari besaran tingkat ketelitian atau kesalahan yang diinginkan peneliti. Namun, dalam hal tingkat kesalahan, pada penelitian sosial  maksimal  tingkat  kesalahannya  adalah  5%  (0,05).  Makin  besar  tingkat  kesalahan maka makin kecil jumlah sampel. Namun yang perlu diperhatikan adalah semakin besar jumlah  sampel  (semakin  mendekati  populasi)  maka  semakin  kecil  peluang  kesalahan generalisasi dan sebaiknya, semakin kecil jumlah sampel (menjauhi jumlah populasi) maka semakin besar peluang kesalahan generalisasi metode(Ali, 2021).
Dalam  penelitian  ini,  metode  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk melihat pola hubungan antara variabel bebas dengan variabel  terikat.  Penjelasan  mengenai  pola  hubungan  tersebut  menggunakan  pendekatan analisis  regresi  linear  berganda,  yaitu  suatu  analisis  yang  digunakan  untuk  mengetahui pengaruh  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y)  yang  terdiri  dari  Pengetahuan  Perpajakan  (X 1 ), Pemahaman Wajib Pajak (X 2 ), Kesadaran Wajib Pajak (X 3 ), Kualitas Pelayanan Pajak (X 4 ), Penggunaan e-system Pajak (X 5 ), dan Sanksi Perpajakan (X 6 ) pada Wajib Pajak Restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Untuk memudahkan pelaksanaan perhitungan maka penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS ( Statistical Package for the Social Science ).
Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan uji kualitas data yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian menggunakan uji asumsi klasik untuk menghasilkan estimator liniear yang tidak bias dengan variabel minimum, adapun uji asumsi klasik yang dilakukan  adalah  uji  normalitas,  uji  multikolinearitas,  uji  heteroskedastisitas,  dan  uji autorelasi. Setelah itu, dilakukan uji f, uji regresi, dan uji koefisien determinasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Valid berarti instrumen tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur (Sugiyono, 2020).  Instrumen  yang  valid  berarti  alat  ukur  yang  digunakan  untuk  mendapatkan  data (mengukur) adalah valid. Berikut ini merupakan kriteria pengambilan keputusan validitas.
1. Jika r hitung> r tabel ( degree of freedom ) maka instrument dianggap valid.
2. Jika r hitung< r tabel ( degree of freedom ) maka instrument dianggap tidak valid (drop), sehingga instrument tidak dapat digunakan dalam penelitian.
Tabel 2 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X 1 )
Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X1_1 298.09 575.864 .392 .917 X1_2 298.28 572.675 .416 .917 X1_3 298.35 573.263 .435 .917 X1_4 298.34 575.066 .389 .917 X1_5 298.34 571.689 .475 .916 X1_6 298.54 578.810 .362 .917 X1_7 298.24 569.972 .512 .916 Sumber: data diolah SPSS (2023)
Pada  kolom Corrected  Item  Total  Correlation menunjukkan  korelasi  antara  skor item dengan skor total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. R tabel pada uji adalah sebesar 0,1707. Dapat dilihat bahwa r hitung di atas lebih besar dari r tabel 0,1707, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan variabel diatas dikatakan valid.
Tabel 3. Hasil Uji Validitas Pemahaman Wajib Pajak (X 2 ) Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X2_1 298.14 579.067 .291 .917 X2_2 298.18 582.644 .209 .918 X2_3 298.37 580.559 .223 .918 X2_4 298.14 582.787 .209 .918 Sumber: data diolah SPSS (2023) Pada  kolom Corrected  Item  Total  Correlation menunjukkan  korelasi  antara  skor item dengan skor total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. R tabel pada uji adalah sebesar 0,1707. Dapat dilihat bahwa r hitung di atas lebih besar dari r tabel 0,1707, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan variabel diatas dikatakan valid.
Tabel 4. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X 3 ) Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X3_1 297.86 570.615 .670 .916 X3_2 297.64 576.620 .576 .917 X3_3 297.93 570.478 .605 .916 X3_4 298.45 577.390 .302 .917 X3_5 298.47 571.886 .497 .916 X3_6 298.13 565.403 .665 .915 X3_7 297.98 572.451 .581 .916 Sumber: data diolah SPSS (2023)
Pada  kolom Corrected  Item  Total  Correlation menunjukkan  korelasi  antara  skor item dengan skor total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. R tabel pada uji adalah sebesar 0,1707. Dapat dilihat bahwa r hitung di atas lebih besar dari r tabel 0,1707, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan variabel diatas dikatakan valid.
Tabel 5. Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan Pajak (X 4 ) Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X4_1 298.19 570.070 .566 .916 X4_2 298.28 572.030 .509 .916 X4_3 298.19 573.081 .475 .916 X4_4 298.17 575.906 .403 .917 X4_5 298.19 570.544 .488 .916 Sumber: data diolah SPSS (2023)
Pada  kolom Corrected  Item  Total  Correlation menunjukkan  korelasi  antara  skor item dengan skor total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. R tabel pada uji adalah sebesar 0,1707. Dapat dilihat bahwa r hitung di atas lebih besar dari r tabel 0,1707, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan variabel diatas dikatakan valid.
Tabel 6. Hasil Uji Validitas Penggunaan e-system Pajak (X 5 ) Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X5_1 297.98 570.322 .637 .916 X5_2 298.13 574.715 .448 .917 X5_3 298.07 573.489 .496 .916 X5_4 298.02 574.430 .465 .917 Sumber: data diolah SPSS (2023)
Pada  kolom Corrected  Item  Total  Correlation menunjukkan  korelasi  antara  skor item dengan skor total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. R tabel pada uji adalah sebesar 0,1707. Dapat dilihat bahwa r hitung di atas lebih besar dari r
tabel 0,1707, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan variabel diatas dikatakan valid.
Tabel 7. Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X 6 ) Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X6_1 298.44 571.646 .506 .916 X6_2 298.07 564.457 .718 .915 X6_3 297.95 571.943 .611 .916 X6_4 298.07 564.457 .718 .915 Sumber: data diolah SPSS (2023)
Pada  kolom Corrected  Item  Total  Correlation menunjukkan  korelasi  antara  skor item dengan skor total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. R tabel pada uji adalah sebesar 0,1707. Dapat dilihat bahwa r hitung di atas lebih besar dari r tabel 0,1707, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan variabel diatas dikatakan valid.
Tabel 8. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Y1 298.15 579.741 .404 .917 Y2 297.70 574.297 .572 .916 Y3 297.94 573.179 .628 .916 Y4 298.03 576.934 .486 .917 Y5 298.05 572.567 .581 .916 Sumber: data diolah SPSS (2023)
Pada  kolom Corrected  Item  Total  Correlation menunjukkan  korelasi  antara  skor item dengan skor total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. R tabel pada uji adalah sebesar 0,1707. Dapat dilihat bahwa r hitung di atas lebih besar dari r tabel 0,1707, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan variabel diatas dikatakan valid.

## Uji Reliabilitas
Pemberian  interpretasi  terhadap  reliabilitas  variabel  dapat  dikatan  reliabel  jika koefisien variabelnya lebih dari 0.60 dan umumnya digunakan patokan sebagai berikut: 1. Reliabilitas uji coba ≥ 0.60 berarti hasil uji coba memiliki reliabilitas baik.
2. Reliabilitas uji coba < 0.60 berarti hasil uji coba memiliki reliabilitas kurang baik. Berikut ini adalah tabel uji reliabilitas yang telah diolah:
Tabel 9. Uji Reliabilitas Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,918 7 Sumber: data diolah SPSS (2023) Tabel reliability  statistics menunjukkan  hasil  analisis  dari  uji  reliabilitas dengan Cronbach's Alpha = 0,918 dari 7 item variabel. Sehingga kuesioner ini dikatakan konsisten ( reliable )
Uji Asumsi Klasik
Grafik. 1 Uji Normalitas Sumber: data diolah SPSS (2023)
Berdasarkan grafik normal p-plot terlihat titik-titik data terletak menyebar disekitar dan mengikuti garis diagonal yang menunjukkan data berdistribusi normal. Grafik tersebut menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.
Tabel 10. Uji Multikolinearitas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Pengetahuan Perpajakan .716 1.397 Pemahaman Wajib Pajak .897 1.115 Kesadaran Wajib Pajak .188 5.318 Kualitas Pelayanan Pajak .760 1.316 Penggunaan e-system Pajak  .645 1.551 Sanksi Perpajakan .202 4.956 a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Sumber: data diolah SPSS (2023)
Hasil pengujian menunjukkan nilai VIF Pengetahuan Perpajakan (X 1 ), Pemahaman Wajib Pajak (X 2 ), Kesadaran Wajib Pajak (X 3 ), Kualitas Pelayanan Pajak (X 4 ), Penggunaan e-system Pajak (X 5 ), dan Sanksi Perpajakan (X 6 ) kurang dari 10. Hal ini berarti bahwa tidak terjadi multikolinearitas, atau dengan kata lain tidak ada korelasi antar variabel independen.
Tabel 11. Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1.370 1.000 1.370 .174 Pengetahuan Perpajakan .037 .027 .168 1.369 .175 Pemahaman Wajib Pajak -.027 .045 -.067 -.606 .546 Kesadaran Wajib Pajak -.044 .056 -.189 -.786 .434 Kualitas Pelayanan Pajak .001 .028 .006 .047  .962 Penggunaan e-system Pajak -.065 .046 -.182 - 1.406 .163 Sanksi Perpajakan .083 .073 .262 1.130 .262
a. Dependent Variable: Abresid
Sumber : data diolah SPSS (2023)
Hasil tampilan output SPSS menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi seluruh variable  independen  lebih  besar  dari  0,05,  berarti  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

## Tabel 12. Uji Autokorelasi Runs Test
Unstandardized Predicted Value Test Value a 21.73123 Cases < Test Value 47 Cases >= Test Value  47 Total Cases 94 Number of Runs 40 Z -1.659
Asymp. Sig. (2-tailed)  .097 Sumber: data diolah SPSS (2023) Berdasarkan  diatas,  nilai  Asymp.  Sig.  (2-tailed)  yaitu  0,097  dan  lebih  dari  0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala autorkorelasi.
Table 13. Uji Model ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square  F Sig. 1 Regression 218.355 6 36.392 23.820 .000 b Residual 132.922 87 1.528 Total 351.277 93 a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Penggunaan e-system Pajak, Sanksi Perpajakan Sumber : data diolah SPSS (2023)
Berdasarkan  tabel  tersebut,  diketahui  tingkat  signifikansi  sebesar  0,000  <  0,05. Dengan  demikian  artinya  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  dari  variabel  independen (Pengetahuan  Perpajakan,  Pemahaman  Wajib  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas Pelayanan  Pajak,  Penggunaan  e-system  Pajak,  Sanksi  Perpajakan)  terhadap  variabel
dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) secara simultan, dan model tersebut dapat digunakan sebagai penelitian ini.
Kemudian,  uji  regresi  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel-variabel independen  yaitu  Pengetahuan  Perpajakan,  Pemahaman  Wajib  Pajak,  Kesadaran  Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Penggunaan e-system Pajak, Sanksi Perpajakan terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji regresi linier berganda adalah sebagai berikut:
Tabel 13. Uji Regresi Coefficients a Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5.304 1.747 3.035 .003 Pengetahuan Perpajakan .095 .047 .159 2.039 .044 Pemahaman Wajib Pajak .148 .079 .130 1.871 .065 Kesadaran Wajib Pajak .225 .097 .352 2.313 .023 Kualitas Pelayanan Pajak .109 .049 .170 2.246 .027 Penggunaan e-system Pajak  .163 .080 .166 2.027 .046 Sanksi Perpajakan .245 .128 .280 1.909 .060 a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Sumber: data diolah SPSS (2023)
Berdasarkan  tabel  diatas,  yang  diperoleh  dari  analisis  regresi  dapat  disusun persamaan sebagai berikut:
Kepatuhan Wajib Pajak =5,304  +  0,095  Pengetahuan  Perpajakan  +  0,148  Pemahaman Wajib Pajak + 0,225 Kesadaran Wajib Pajak + 0,109 Kualitas Pelayanan Pajak + 0,163 Penggunaan e-system Pajak + 0,245 Sanksi Perpajakan
Dari persamaan regresi tersebut dapat dilihat: 1. Konstanta positif sebesar 5,304 mengindikasikan bahwa jika semua variabel diabaikan maka  kepatuhan  wajib  pajak  restoran  Kota  Bogor  akan  naik.  Konstanta  memiliki probabilitas (sig.) 0,003 yang berarti signifikan terhadap pendapatan yang naik.
2. Koefisien positif Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,095 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan pengetahuan perpajakan maka akan berpengaruh terhadap naiknya kepatuhan wajib  pajak  restoran  Kota  Bogor.  Kemudian  nilai  probabilitas  (sig.)  pengetahuan perpajakan  sebesar  0,044  <  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  koefisien  regresi pengetahuan  perpajakan signifikan.  Dengan  kata  lain,  pengetahuan  perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran Kota Bogor.
3. Koefisien positif  pemahaman wajib pajak sebesar 0,148 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan pemahaman wajib pajak maka akan berpengaruh terhadap naiknya kepatuhan wajib pajak restoran Kota Bogor. Kemudian nilai probabilitas (sig.) Pemahaman wajib pajak sebesar 0,065 dan pada penelitian ini tingkat signifikansi tidak hanya ditentukan sebesar  0,05  atau  5%  namun  juga  sebesar  0,1  atau  10%.  Sehingga  nilai  0,065 masih memiliki  pengaruh  yang  signifikan  pada  tingkat  signifikansi  0,1  dimana  0,065  <  0,1 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi pemahaman wajib pajak signifikan. Dengan  kata  lain,  pemahaman  wajib  pajak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak restoran Kota Bogor.
4. Koefisien positif kesadaran wajib pajak sebesar 0,225 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan kesadaran wajib pajak maka akan berpengaruh terhadap naiknya kepatuhan wajib  pajak  restoran  Kota  Bogor.  Kemudian  nilai  probabilitas (sig.)  kesadaran wajib pajak sebesar 0,023 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi kesadaran
wajib  pajak signifikan.  Dengan  kata  lain,  kesadaran  wajib  pajak berpengaruh  positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran Kota Bogor.
5. Koefisien positif kualitas pelayanan pajak sebesar 0,109 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan kualitas pelayanan pajak maka akan berpengaruh terhadap naiknya kepatuhan wajib pajak restoran Kota Bogor. Kemudian nilai probabilitas (sig.) kualitas pelayanan pajak sebesar 0,027 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi kualitas pelayanan  pajak  signifikan.  Dengan  kata  lain,  kualitas  pelayanan  pajak  berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran Kota Bogor.
6. Koefisien  positif  penggunaan  e-system  pajak sebesar  0,163  mengindikasikan  bahwa setiap kenaikan penggunaan e-system pajak maka akan berpengaruh terhadap naiknya kepatuhan  wajib  pajak  restoran  Kota  Bogor.  Kemudian  nilai  probabilitas  (sig.) penggunaan  e-system  pajak  sebesar  0,046  <  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa koefisien regresi penggunaan e-system pajak signifikan. Dengan kata lain, penggunaan e-system pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran Kota Bogor.
7. Koefisien  positif  sanksi  perpajakan sebesar  0,245  mengindikasikan  bahwa  setiap kenaikan sanksi perpajakan maka akan berpengaruh terhadap naiknya kepatuhan wajib pajak restoran Kota Bogor. Kemudian nilai probabilitas (sig.) sanksi perpajakan sebesar 0,060  <  0,1  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  koefisien  regresi  sanksi  perpajakan signifikan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran Kota Bogor.

## Uji Koefisien Determinasi
Hasil  Uji  koefisien  determinasi  menunjukkan  kemampuan  independen  variabel menjelaskan  dependen  variabel.  Semakin  tinggi  nilai  koefisien  determinasi,  maka kemampuan independen variabel semakin mampu menjelaskan dependen variabel. Berikut dibawah ini adalah tabel koefisien determinasi:

## Tabel 14. Koefisien Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square 1 ,788 a ,622 ,596 a.  Predictors:  (Constant),  Pengetahuan  Perpajakan,
Pemahaman  Wajib  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas Pelayanan Pajak, Penggunaan e-system Pajak, Sanksi Perpajakan
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : data diolah SPSS (2023)
Berdasarkan hasil pengujian dengan analisis regresi yang terlihat dalam tabel diatas diperoleh nilai Adjusted R-Square (Adj. R 2 ) sebesar 0,596. Ini berarti bahwa sebesar 59,6% keadaan Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan dari keadaan Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Penggunaan e-system Pajak, dan Sanksi Perpajakan. Kemudian sisanya 40,4% dari keadaan Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi atau bisa dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain.
Dari hasil pengolahan data diatas, mengungkapkan bahwa banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak restoran yang terdaftar di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Bogor.  Adapun  faktor  internal  dari  kepatuhan  wajib pajak  tersebut  yaitu  pengetahuan  perpajakan,  pemahaman  wajib  pajak,  kesadaran  wajib pajak,  dan  penerapan  e-system.  Sedangkan  faktor  eksternal  dari  kepatuhan  wajib  pajak tersebut dapat dipengaruhi kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan.
Adapun  pada  profil  responden  pada  penelitian  ini  yaitu  sebanyak  83%  responden dalam penelitian ini telah berdiri selama lebih dari 1 tahun. Hal tersebut bisa menjadi salah satu  faktor  bahwa  pihak  responden  dari  restoran  tersebut  memiliki  pengetahuan  terkait perpajakan  dalam  bidang  restoran  bukan  hal  yang  baru  sehingga  rata-rata  memiliki kepatuhan yang baik dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Namun untuk restoran yang berdiri kurang dari 1 tahun pun tetap harus melakukan kewajiban perpajakan restorannya.
Pengetahuan  perpajakan,  pemahaman  wajib  pajak,  dan  kesadaran  wajib  pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bogor. Hal ini dapat dilihat  dari  hasil  penelitian  yang  sejalan  dengan  landasan  teori  yang  dicantumkan  yaitu Theory Planned Behavior artinya pada teori ini dijelaskan bahwa yang ditampilkan oleh perilaku  seseorang  atas  niat  untuk  berperilaku,  perilaku  yang  timbul  dipengaruhi  atas  3 (tiga) komponen yaitu sikap seseorang ( attitude ), norma subjektif ( subjective norm ) dan persepsi kontrol perilaku ( perceived behavior control )”. Pengetahuan wajib pajak mengacu pada  kesanggupan  wajib  pajak  agar  memahami  peraturan  perpajakan,  termasuk  yang mengatur  tarif  pajak  UU  dan  manfaat  pajak  yang  berguna  untuk  kebutuhan  sehari-hari. Kemampuan  wajib  pajak  untuk  mempelajari  peraturan  perpajakan  menunjukkan pentingnya  pengetahuan  aspek  pajak.  Aspek  pengetahuan  perpajakan  yang  baik  mampu mempengaruhi sikap wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang adil. Maka pengaruh positif  pada  pengetahuan  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  itu  sendiri  pada pelaksanaan  kewajiban  perpajakannya.  Pemahaman  pajak  dari  pemilik  restoran  juga memiliki  peran  sebagai  wajib  pajak  diharapkan  memahami,  memaknai    dan  memiliki interpretasi  sepenuhnya  terhadap  peraturan  perpajakan  yang  ada.  Sehingga,  pemahaman pajak  yang  mumpuni  mengenai  pentingnya  pajak  itu  sendiri  maka  dapat  mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak merupakan  keadaan  wajib  pajak  dalam  mengetahui,  memahami  serta  melaksanakan ketentuan pajak yang berlaku secara seksama dan sukarela. Wajib pajak yang memahami tujuan membayar pajak akan mengembangkan perspektif tentang ketetapan, pengetahuan dan  kecenderungan  untuk  bertindak  sesuai  dengan  undang-undang  perpajakan.  Untuk mewujudkan  kesadaran  dan  peduli  pajak,  masyarakat  perlu  dukungan  penuh  agar mengetahui,  mengakui,  menghargai  dan  menaati  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku. Pemahaman  wajib  pajak  pada  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya  merupakan pelaksanaan  atas  kontribusi  serta  peran  aktif  masyarakat  terhadap  kewajiban perpajakannya. Semakin besar kesadaran seseorang dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maka  semakin  besar  kepatuhan  pajaknya  dalam  memahami  dan  menjalankan  kewajiban perpajakannya.
Kualitas  pelayanan  pajak  memiliki  pengaruh  positif  signifikan  juga  terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak juga merupakan salah satu unsur penting yang  diberikan  oleh  pemerintah  untuk  mendorong  individu  terutama  pada  wajib  pajak untuk  mematuhi  dan  menaati  peraturan  perpajakannya.  Sejalan  dengan  Teori  Perilaku Terencana yang mengemukakan keterkaitannya dengan normative beliefs . Pelayanan yang memiliki kualitas yang tinggi dari petugas pajak menjadi dasar utama dalam menentukan sikap  dan  tindakan  patuh  tidaknya  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Demi  terdorongnya apparat  pajak  memperlakukan  wajib  pajak  maka  memiliki  tekad  dan  pendirian  untuk memenuhi wajib pajaknya. Jenis normative beliefs ini berkenaan meningkatkan ketentuan khusus kepada pada wajib pajak maka adanya kemauan dalam melaksanakan perilaku taat pada perpajakan.
Penerapan  e-system  pajak  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak. Dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan sistem perpajakan manual, pemerintah berupaya  melakukan  reformasi  administrasi  perpajakan  dengan  menggunakan  sistem online. Sistem online tersebut akan sangat membantu administrasi pelayanan perpajakan
serta  mampu  memberikan  pelayanan  yang  berkualitas.  Sistem  administrasi  perpajakan diandalkan  untuk  memberi  kemudahan  serta  dapat  dipahami  oleh  wajib  pajak. Self Assessment  System ialah  peraturan  yang  memberikan  kebebasan  dan  kekuasaan  kepada wajib  pajak  sekaligus  mewajibkan  wajib  pajak  untuk  berperan  aktif  dan  patuh  saat memenuhi kewajiban perpajakannya melalui sistem online.
Yang terakhir, sanksi perpajakan juga memiliki perngaruh positif signifikan terhdap kepatuhan  wajib  pajak  pajak.  Sanksi  perpajakan  adalah  tindakan  sebagai  preventif (pencegahan)  yang  digunakan  untuk  mencegah  wajib  pajak    agar  tidak  melakukan pelanggaran  serta  mematuhi  aturan  pajak  yang  ada.  Adanya  pelanggaran  atas  peraturan perundangan – undangan mengenai pajak maka akan terjadi sanksi dalam perpajakan. Jika pelanggaran yang dilakukan wajib pajak itu besar atau berat maka  akan semakin besar pula sanksi yang diberikan kepada pelanggarnya. Oleh karena itu, wajib pajak yang melanggar perpajakan  harus  diberi  sanksi  agar  menimbulkan  sikap  patuh  dan  taat  terhadap pembayaran pajak.
Adapun saran untuk peneliti selanjutnya untuk menambah jumlah variabel penelitian yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  restoran.  Kemudian  pelayanan  pajak  yang diberikan  oleh  petugas  pajak  pun  mulai  digantikan  dengan  pelayanan  online,  sehingga kualitas pelayanan pajak tidak hanya diukur dengan pelayanan secara tatap muka namun juga pelayanan secara online. Selain itu menambahkan jumlah sampel yang dapat dijadikan sebagai responden untuk memperluas pengetahuan terkait kepatuhan wajib pajak restoran terutama di Kota Bogor

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  banyak  sekali  faktor  yang  dapat mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  terdapat  faktor  internal  dan  faktor  eksternal  dari kepatuhan  wajib  pajak  tersebut.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengetahuan perpajakan,  pemahaman  wajib  pajak,  kesadaran  wajib  pajak,  kualitas  pelayanan  pajak, penerapan e-system pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bogor.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin. (2021). Metode penelitian hukum . Sinar Grafika.
Anggraini, Ninik, & Rahmamita, Dias. (2022). Analisis Perencanaan Pajak melalui Metode Penyusutan Aset Tetap dan Revaluasi Aset Tetap untuk Meminimalkan Beban Pajak Terutang (Studi Kasus pada CV. ELITA Kerudung Kediri). Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi , 7 (3), 29–41.
Handayani,  Wahyu.  (2017).  Pengaruh  Penerapan  Billing  System  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Dengan  Moderasi  Pemahaman  Perpajakan  (Studi Pada  KPP  Pratama Surabaya Karangpilang). Jurnal Ekonomi Akuntansi , 3 (4).
Herwinarni,  Yunarti,  &  Anggraeni,  Antika  Reza.  (2016).  Pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak,
Kesadaraan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Sanksi Perpajakan, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Tanjung  Kabupaten  Brebes. Permana:  Jurnal  Perpajakan,  Manajemen,  Dan Akuntansi , 8 (1).
Husnurrosyidah,  Husnurrosyidah.  (2017).  Pengaruh  E-Filing,  e-Billing  dan  e-Faktur Terhadap  Kepatuhan  Pajak  pada  BMT  Se-Kabupaten  Kudus. Jurnal  Analisa Akuntansi Dan Perpajakan , 1 (1).
Leatemia,  Senda  Yunita.  (2017).  Pengaruh  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di provinsi Maluku. Jurnal Cita Ekonomika , 11 (1), 99–107.
Manek,  Kristo  Josep,  &  Subardjo,  Anang.  (2019).  PENGARUH  PENGETAHUAN PAJAK,  KESADARAN  WAJIB  PAJAK,  DAN  SANKSI  PAJAK  TERHADAP KEPATUHAN WAJIB. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) , 8 (2). Mardiasmo, Mardiasmo. (2013). Assessing Accountability Of Performance Measurement System  And  Local  Government  Budgetary  Management. Gadjah  Mada International Journal of Business , 4 (3), 373–395.
Nasir, Muhammad Safar. (2019). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekadeotonomi daerah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan , 2 (1), 30–45. Nurhayati, Nurhayati. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan  dan  akuntabilitas  pelayanan  publik  pada  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor . Universitas Islam" 45" Bekasi.
Putri, Verlinda Anisa, & Ma’ruf, Muhammad Farid. (2023). Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2016- 2020. Publika , 1517–1528.
Setiyani, Nunung Manis, Andini, Rita, & Oemar, Abrar. (2018). Pengaruh motivasi Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening (Pada kantor pelayanan pajak pratama di Kota Semarang). Journal of Accounting , 4 (4).
Sugiyono,  P.  D.  (2020). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  Kombinasi  (Mix Methods)(DI Sutopo (ed.) . ALFABETA, CV.
Tondok, Marselius Sampe, & Ardiansyah, Ficky. (2012). Intensi kepatuhan menggunakan helm pada pengendara sepeda motor: aplikasi teori perilaku terencana. Jurnal Sains Psikologi , 2 (2), 96–112.
Wijayanti, Tina Lukas. (2012). Analisis Kontribusi dan Proyeksi Jenis-Jenis Pajak daerah di Kabupaten Ngawi . UNS (Sebelas Maret University).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.