## PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD NRI TAHUN 1945 H. Deni Nuryadi, S.H., M.H dan Pamungkas Satya Putra, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur Karawang deni.nuryadi@gmail.com; pamungkas.satya.putra@gmail.com
Naskah diterima: 25 Maret; direvisi: 17 April; disetujui: 30 April

## ABSTRAK
Hukum memiliki posisi sentral di dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (yang  selanjutnya  dapat disebut  dengan  UUD  NRI  Tahun  1945),  Pasal  1  ayat  (3)  dinyatakan  tegas  bahwa “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”. Adapun  pemberhentian  suatu  jabatan negara  harus  didasarkan  kepada  pengaturan  yang  jelas  tentang  kedudukan  hukum seseorang, terlebih pejabat tinggi negara demi menjamin kepastian hukum itu sendiri. Presiden  sebagai  Kepala  Negara  dan  Kepala  Pemerintahan  (di  Republik  Indonesia) berperan penting di negara yang menganut sistem presidensil. Pengkajian tentang hal ini  memang  bukan  yang  pertama  kali  dilakukan,  akan  tetapi  di  dalam  penulisan  ini ada  upaya  untuk  lebih  dalam  memahami  Pengaturan  Pemberhentian  Presiden dan/atau Wakil Presiden di Republik Indonesia. Dalam lintas sejarah ketatanegaraan di  Republik  Indonesia  Presiden  Soekarno  (tahun  1967)  dan  Presiden  Abdurahman Wahid (tahun 2001) merupakan potret “Pemberhentian Presiden” yang pernah terjadi yang  melalui  tahapan  peraturan  negara  yang  hingga  kini  dapat  menjadi  bahan perdebatan  panjang  dan  mungkin  akan  banyak  sekali  argumentasi-argumentasi  yang dapat dibuktikan dari segi hukum, politik, bahkan moralitas.
Kata  Kunci:  Pemberhentian,  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden,  UUD  NRI  Tahun 1945
∽ Volume 1 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2016 ∽
∽ Pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945 ∽ Deni Nuryadi dan Pamungkas Satya Putra ∽
DISMISSAL OF THE PRESIDENT AND/OR VICE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA POST AMENDMENTS UUD NRI 1945 H. Deni Nuryadi, S.H., M.H dan Pamungkas Satya Putra, S.H., M.H
Faculty of Law, University of Singaperbangsa Karawang Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur Karawang deni.nuryadi@gmail.com; pamungkas.satya.putra@gmail.com

## ABSTRAK
Law has a central position in the constitutional system is based on the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 ( hereinafter be referred to the UUD NRI 1945 ), Article 1 ( 3 ) stated explicitly that "Indonesia is a state of law". As for the dismissal of a public office should be based on clear regulations on the legal position of a person, especially high state officials in order to  ensure legal certainty itself. The President as Head of State and Head of Government ( in The Republic of Indonesia ) played an important role in countries that follow a presidential system. An examination of this case  is  not  the  first  time  to  do,  but  in  this  paper  there  is  an  attempt  to  better understand the setting Dismissal President and/or Vice President of the Republic of Indonesia.  In  the  history  of  cross  constitutional  laws  the  Republic  of  Indonesia President  Sukarno ( in 1967 ) and  President  Abdurahman  Wahid  (in  2001)  is  a portrait  of  "Dismissal  President"  whichever  occurs  through  the  stages  of  state regulations, which until now could be a matter of debate in length and may be a lot of arguments can be proven in terms of legal, political and even morality.
Keywords: Dismissal, the President and/or Vice President, the UUD NRI Year 1945.
∽ Volume 1 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2016 ∽
∽ Pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945 ∽ Deni Nuryadi dan Pamungkas Satya Putra ∽

## A. Pendahuluan
Republik  Indonesia  merupakan  negara  kesatuan  yang  berbentuk  republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Kemudian negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut merupakan ketentuan  hukum  dasar  yang  termuat  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab I Bentuk dan Kedaulatan. 1
Setidak-tidaknya  Negara  Hukum  Republik  Indonesia  telah  merdeka  selama tujuh  puluh  satu  (71)  tahun.  Segala  konsekuensi  logis  dalam  lalu  lintas  bernegara mengharuskan tidak hanya hukum tidak tertulis saja yang berlaku, tapi hukum tertulis sebagai pedoman dalam menjamin kepastian, kemanfaatan, dan keadilan setiap warga Negara Republik Indonesia, di mana Republik Indonesia sebagai negara berdasar atas hukum  ( rechtsstaat )  bertolak  belakang  dengan  konsep  negara  kekuasaan ( machtsstaat ) wajib melaksanakan cita kenegaraan “ rechtssidee ”.
Pemberhentian  Presiden  dan/atau  wakil  Presiden  di  Republik  Indonesia merupakan bagian dari kajian Hukum Tata Negara. Sebelum perubahan konstitusi 1-4 (pada  tahun  1999-2002)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  setidak-tidaknya  kata  “berhenti”  telah  diatur  di  dalam  Naskah  Asli  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (sebelum  perubahan)  pada Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 8 yang menyatakan:
Jika  Presiden  mangkat,  berhenti,  atau  tidak  dapat  melakukan kewajibannya  dalam  masa  jabatannya,  ia  diganti  oleh  Wakil  Presiden sampai habis waktunya. 2
Ketentuan tersebut dipahami baik oleh para akademis maupun oleh politisi jauh dari kata jelas dan komperhensif, atau setidak-tidaknya belum memberikan landasan yang  dapat  menjamin  bahwa  Presiden  tidak  akan  melakukan  peletakan  kekuasaan sebagai  Kepala  Negara  dan  Kepala  Pemerintahan  sewenang-wenang.  Hal  tersebut dapat  dijelaskan  pada  periode  Presiden  Soekarno  dalam  detik-detik  akan diselenggarakannya  Sidang  Istimewa  pada  tanggal  7-11  Mei  1966,  pada  tanggal  20 Februari  1967  Presiden  Soekarno  terlebih  dahulu  menyerahkan  kekuasaan  kepada Pengemban  Ketetapan  MPRS  No.  IX/MPRS/1966  yaitu  Letnan  Jenderal  (yang selanjutnya  disebut  Letjen)  Soeharto  dan bukan  kepada “Wakil  Presiden”. 3 Seketika pada  saat  Sidang  Istimewa  pada  tanggal  7-11  Mei  1966  digelar  oleh  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Sementara  Republik  Indonesia  tersebut  diakhiri  dengan
1 Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 ,  UUD  NRI  Tahun  1945. Hasil Amandemen . 2 Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 ,  UUD  NRI  Tahun  1945. Sebelum Amandemen (Naskah Asli).
3 Lihat Presiden Republik Indonesia Surat Perintah 11 Maret 1966 Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar  Revolusi/Mandataris  MPRS  Soekarno.  Lihat  Laporan  Pertanggungan  Jawab  Presiden  Soekarno  Kepada Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Sementara  (Nawaksara)  dan  Pelengkap  Laporan  Pertanggung  Jawab  Presiden Soekarno  Kepada  MPRS  (Pelnawaksara)  Presiden  Republik  Indonesia  No.  01/Pres/67  pada  tanggal  19  Januari 1967.  Lihat  juga  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Sementara  Republik  Indonesia  Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara pada tanggal 12 Maret 1967.
∽ Volume 1 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2016 ∽
∽ Pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945 ∽ Deni Nuryadi dan Pamungkas Satya Putra ∽
Pencabutan  Kekuasaan  Pemerintahan  Negara  Presiden  Soekarno  dan  Pengangkatan Letjend TNI Soeharto menjadi Presiden. 4
Kemudian pada periode detik-detik yang menentukan yaitu masa peralihan atau sering  disebut  dengan  masa transisi  dari orde  baru  ke era  reformasi  ditandai  dengan Pidato  Presiden  pada  tanggal  21  Mei  1998  yang  dengan  tegas  menyerahkan kekuasaan  sebagai  Kepala  Negara  dan  Kepala  Pemerintahan  kepada  Wakil  Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia. Inti dari dua kasus tersebut  yaitu pertama pada  kasus  Pemberhentian  Presiden  Soekarno,  MPRS  dan Presiden  Soekarno  mengambil  keputusan  yang  telah  nyata  bertentangan  dengan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Bab  III  Kekuasaan Pemerintahan  Negara  Pasal  8  yang  menegaskan  bahwa  “ Jika  Presiden  mangkat, berhenti,  atau  tidak  dapat  melakukan  kewajibannya  dalam  masa  jabatannya,  ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya ”.
Kata  prasa  digantikan  oleh  “Wakil  Presiden  sampai  habis  waktunya”  tersebut merupakan amanah konstitusi sebagai hukum dasar di Republik Indonesia yang telah nyata  ditentang  dengan  pengangkatan  Letjend  TNI  Soeharto  menjadi  Presiden. Kedua,  Presiden  Soeharto  yang  menyatakan  berhenti  tanpa  terlebih  dahulu  melalui mekanisme  laporan  pertanggungjawaban  resmi  dalam  Sidang  Istimewa  dihadapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  merupakan  potret  lemahnya  pengaturan  terhadap mekanisme pemilihan dan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di masa itu.

## B. Perumusan Masalah
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  dinamika  pengaturan  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden di Republik Indonesia?
2. Bagaimana  implementasi  pengaturan  pemberhentian  Presiden  dan/atau Wakil Presiden di Republik Indonesia?
4 Pemakzulan/pemberhentian  Presiden  Soekarno  tidak  terlepas  dari  Peristiwa  G-30  S/PKI  Tahun  1965 sebagai upaya revolusi PKI. Pada tanggal 01  November 1965 dikeluarkan  Kepres  No. 179/KOTI/1965 Presiden Soekarno  yang  mengangkat  Panglima  Kostrad  Mayjend  TNI  Soeharto  sebagai  Panglima  Operasi  Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang berlaku surut. Pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah  (dikenal  Supersemar)  kepada  Letjend  TNI  Soeharto  untuk  mengambil  tindakan  bagi  terjaminnya keamanan,  ketenangan,  kestabilan  pemerintah.  Kemudian  dilakukan  pembubaran  PKI,  pernyataan  PKI  sebagai organisasi  terlarang.  Tanggal  21  Juni  1966  MPRS  mengukuhkan  Supersemar  dengan  Ketetapan  MPRS  No. IX/MPRS/1966. Presiden Soekarno selaku mandataris MPRS 22 Juni 1965 dengan inisiatif sendiri tanpa diminta oleh  MPRS  tmenyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  yang  disebut  dengan  “Nawaksara”.  Kemudian dikeluarkan  Keputusan  No.  5/MPRS/1966  tanggal  5  Juli  1966  dan  22  Oktober  1966  (yang  menolak  laporan pertanggungjawaban  tersebut  dan  meminta  Presiden  untuk  melengkapi  laporan  pertanggungjawaban  terkait adanya indikasi keterlibatan G-30 S/PKI, kemunduran ekonomi, dan akhlak). Hal tersebut dijawab oleh Presiden Soekarno  dengan  mengeluarkan  Surat  Presiden  No.  01/Pres/67  (sebagai  Pelengkap  “Nawaksara”  atau “Pelnawaksara”). Penolakan MPRS  melalui  Keputusan Pimpinan MPRS  No. 13/B/1967 berisi Presiden setidak- tidaknya telah melanggar haluan negara berdasarkan UUD 1945 dan Tap SU MPR IV MPRS. Pada tanggal 7-11 Maret  1967  digelar  Sidang  Istimewa  di  Jakarta,  sebelum  digelarnya  SI  pada  tanggal  20  Februari  1967  Presiden Soekarno  dengan sadar  menyerahkan kekuasaan  kepada Pengemban  Ketetapan MPRS No.  IX/MPRS/1966 yaitu Letjend TNI Soeharto. Akan tetapi Sidang Istimewa tetap dilangsungkan dengan diakhiri Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan  Negara  dari  Presiden  Soekarno  dan  Pengangkatan  Letjen  TNI  Soeharto  menjadi  Presiden.  Lihat Resolusi dan Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Tanggal 9 dan 23 Februari 1967.
∽ Volume 1 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2016 ∽
∽ Pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945 ∽ Deni Nuryadi dan Pamungkas Satya Putra ∽

## C. Tujuan Penulisan
Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan adalah:
1. Mengkaji dan menganalisis mengenai  dinamika pengaturan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Republik Indonesia.
2. Meneliti dan menganalisis mengenai implementasi pengaturan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Republik Indonesia.

## D. Metode Penelitian
Secara  umum  jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah penelitian  kualitatif.  Secara  khusus,  dalam  ranah  ilmu  hukum  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan  normatif  digunakan  untuk meneliti atau menganalisis dan menjelaskan norma hukum yang mengulas mengenai Pengaturan  Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden  di Republik Indonesia. Sifat  penelitiannya  termasuk  dalam  penelitian  deskriptif  yaitu  untuk  melukiskan tentang sesuatu hal tertentu pada saat tertentu yang mempunyai gambaran data awal permasalahan  yang  akan  diteliti  terutama  berkaitan  dengan  judul  mengenai “Pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  Pasca Amandemen  UUD  NRI  Tahun  1945”,    sehingga  diharapkan  mampu  menjawab pertanyaan  yang  tersaji  di  dalam  pokok  permasalahan  yang  telah  dijelaskan sebelumnya.

## E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis
Proses  Negara  Republik  Indonesia  menuju  negara  dengan  kematangan berdemokrasi dan berdasakan hukum dapat terekam melalui upaya perubahan ketiga (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dengan melakukan  penambahan  Pasal  7A,  Pasal  7B,  Pasal  7C,  dan  Pasal  8.  Upaya  tersebut dimaksudkan agar proses “Pemberhentian” dan “Pergantian” Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bersifat multi tafsir. Hal tersebut berkaitan  pula  dengan  upaya  dalam  menjamin  kepastian  hukum  seorang  Presiden dan/atau Wakil Presiden. 5
Kata  “Pemberhentian”,  “Pemakzulan”,  dan  “Impeachment”  selalu  dimaknai sama.  Hal  tersebut  telah  banyak  dijelaskan  oleh  para  akademisi-akademisi  bahwa ketiga  kata  tersebut  memiliki  arti  “pemaknaan”  yang  berbeda  satu  dengan  lainnya. Kesalahan penafsiran mengenai peristilahan-peristilahan tersebut sering ditemui.
Pertama,  kata  “Pemberhentian”  merupakan  kata  resmi  yang  dipergunakan dalam  ketentuan  UUD  NRI  Tahun  1945.  Dilihat  dari  sudut  bentuk  kata “Pemberhentian”  berasal  dari  kata  “berhenti”  yang  mendapat  beberapa  imbuhan ( affic ),  secara  sekaligus  ( simulfix )  berupa  awalan  ( prefix ):  “pe”  dan  “pem”,  serta akhirnya  “ sufix an”  yang  berarti  upaya  seseorang  yang  memerintahkan  untuk  tidak melakukan sesuatu kepada  orang lain. Sedangkan apabila dimaknai “berhenti” dapat bersifat timbul dari dalam diri pribadi “otonom” atau timbul karena paksaan dari luar diri pribadi “otonom”. Setidak-tidaknya terdapat sekitar delapan (8) penggunaan kata “berhenti”  khusus  terhadap  jabatan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dan  secara
5 Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 ,  UUD  NRI  Tahun  1945. Hasil Perubahan Ketiga yang ditetapkan di DKI Jakarta pada tanggal 09 November 2001.
∽ Volume 1 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2016 ∽
∽ Pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945 ∽ Deni Nuryadi dan Pamungkas Satya Putra ∽
umum  terdapat tiga  belas  (13)  penggunaan  kata “berhenti”  dalam  UUD  NRI  Tahun 1945. Hal tersebut didasarkan pada perubahan ketiga-keempat (3-4) UUD NRI Tahun 1945 pada tanggal 09 November 2001-10 Agustus 2002 menambahkan dalam Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 3 ayat (3), Bab  III  Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 7A, 7B, dan 7C, serta merubah dan menambahkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2). Hal tersebut dapat dilihat dalam Gambar 1.
Gambar 1. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
Proses  “Pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dalam  masa jabatannya”  di  Republik  Indonesia  menghadirkan  mekanisme  ikut  sertanya Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, memutus pendapat ( Impeachment ) Dewan Perwakilan Rakyat (atas dasar dukungan sekurang-kurangnya 2/3  jumlah  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  yang  hadir  dalam  sidang  paripurna yang  dihadiri  oleh  sekurang-kurangnya  2/3  dari  jumlah  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat)  bahwa  “ Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  telah  melakukan  pelanggaran hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela;  dan/atau  pendapat  bahwa  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden ” .
Kendati hal tersebut kemudian menjadi pertentangan sistem penegakan hukum pidana di sisi lain dan penegakan hukum konstitusi di sisi lainnya. Hal tersebut dapat terlihat  apabila  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  kemudian  diadili  pada  saat  yang bersamaan  oleh  dua  (2)  badan  peradilan  yaitu  Peradilan  Pidana  seperti  Peradilan TindakPidana  Korupsi  untuk  memerika,  memutus,  dan  mengadili  dugaan  tindak pidana korupsi maupun dalam ranah Peradilan Konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi yang  memeriksa,  memutus,  mengadili  dugaan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden atas tindakan melakukan perbuatan pidana dan/atau tidak memenuhi lagi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Para  ahli  hukum  kemudian  bertanya-tanya  mengenai  bagaimanakah  status seseorang  yang  tengah  diadili  oleh  dua  (2)  peradilan  yang  berbeda  tapi  memiliki pokok  perkara  yang  sama  apakah  tidak  bertentangan  dengan  asas nebis  in  idem . Penulisan  ini  lebih  mendasarkan  kepada  ketentuan  UUD  NRI  Tahun  1945  Bab  IX Kekuasaan  Kehakiman  Pasal  24,  Pasal  24A,  Pasal  24B,  Pasal  24C  dan  Pasal  25
PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
OTONOM BERHENTI DENGAN SENDIRI-
NYA
HETERONOM DIBERHENTI- KAN MELALUI PROSES KETATANEGA -RAAN
∽ Volume 1 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2016 ∽
∽ Pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945 ∽ Deni Nuryadi dan Pamungkas Satya Putra ∽
kendati secara implisit menegaskan lingkungan Peradilan Tindak Pidana Korupsi dan Mahkamah  Konstitusi  itu  berbeda  karena  telah  dipisahkan  dalam  konsep  pemisahan kekuasaan “separation of power”. Maka hal tersebut telah nyata berbeda maksud dan tujuan  masing-masing,  Peradilan  Tindak  Pidana  Korupsi  memiliki  tujuan  mengawal pemerintahan  yang  sehat  “good  governnance”  tanpa  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme dengan  mengadili  dan  menjatuhkan  hukuman  pidana.  Sedangkan  Mahkamah Konstitusi memiliki tujuan mengawal konstitusi yang sehat tanpa adanya pelanggaran terhadap  konstitusi  “ the  guardian  of  the  constitutions ”.  Implikasi  terhadap  hal tersebut yaitu sebagaimana tergambar pada Tabel 1.
NO. PERADILAN PIDANA PERADILAN KONSTITUSI DAMPAK 1. Menyatakan  sah  dan  meyakinkan Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden melakukan tindak pidana. Menyatakan sah dan meyakinkan  Presiden  dan/atau Wakil Presiden melakukan tindak pidana. Presiden dan/atau Wakil Presiden dipidana dan berpotensi diberhentikan. 2. Menyatakan  sah  dan  meyakinkan Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden melakukan tindak pidana. Menyatakan tidak terbukti secara  sah  dan  meyakinkan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindak pidana. Presiden dan/atau Wakil Presiden dipidana dan tidak diberhentikan. 3. Menyatakan  tidak  terbukti  secara sah  dan  meyakin-kan  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  melaku- kan tindak pidana. Menyatakan  sah  dan  meyakin- kan  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden melakukan tindak pidana. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dipidana dan berpotensi diberhentikan. 4. Menyatakan  tidak  terbukti  secara sah  dan  meyakin-kan  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  melaku- kan tindak pidana Menyatakan tidak terbukti secara  sah  dan  meyakinkan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindak pidana Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dipidana dan tidak berpotensi diberhentikan.
Tabel 1. Dampak Proses Hukum Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden
Kedua,  kata  “Pemakzulan”  merupakan  kata  yang  sering  didengar  di  kalangan akademisi akan tetapi awam bagi kalangan masyarakat luas. Menurut Hamdan Zoelva ditegaskan  bahwa  pada  saat  terjadi  perubahan  UUD  NRI  Tahun  1945  pada  tahun 1999-2002 (empat kali perubahan) sebagian kalangan mengusulkan penggunaan kata “Pemakzulan”  untuk  menggantikan  kata  “Pemberhentian”  dalam  Pasal  7A  dan  7B. Akan  tetapi  hal  tersebut  ditolak  dengan  alasan  istilah  tersebut  belum  familiar dipergunakan  baik  di  dalam  wacana  akademik  maupun  sebagai  istilah  hukum  pada umumnya. 6 Hal  tersebut  dapat  juga  berdampak  (inkonsistensi  penggunaan  bahasa hukum  perundang-undangan)  pada  perlunya  perubahan  ketentuan-ketentuan  yang terkait  penggunaan  kata  “berhenti”  seperti  Bab  II  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Pasal 3 ayat (3), Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 7A, 7B, Pasal 8 ayat (1)  dan  ayat  (3),  Bab  V  Kementerian  Negara  Pasal  17  ayat  (2),  Bab  VII  Dewan
6 Hamdan Zoelva, Pemakzulan Presiden Di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 99. Lihat juga Hamdan Zoelva, Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945 , o.p cit., hlm. 13.
∽ Volume 1 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2016 ∽
∽ Pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945 ∽ Deni Nuryadi dan Pamungkas Satya Putra ∽
Perwakilan  Derah  Pasal  22B  ayat,  Bab  VIIA  Dewan  Perwakilan  Daerah  Pasal  22D ayat (4), Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24B ayat (3), Pasal 24C ayat (6).
Peristilahan “Pemakzulan” lebih diterima oleh kalangan akademisi karena lebih mewakili  arti  sebenarnya  dibandingkan  dengan  istilah  pemakzulan.  Hal  tersebut dinyatakan oleh Hamdan Zoelva bahwa:
Istilah  pemakzulan  sebagai  istilah  hukum  dan  akademik  lebih  mewakili makna  yang  dikehendaki  dibanding  istilah  pemberhentian.  Pemakzulan berasal  dari  kata  “azala”  yang  memiliki  dua  arti  yaitu:  1) to  isolate,  set apart,  separate,  seclude ,  dan  2) dismis,  discharge,  recall,  remove ( from office ). Jadi, pemakzulan presiden adalah proses pemecatan, penyingkiran atau  penurunan  seseorang  presiden  dari  kursi  tahta  atau  jabatannya. Sedangkan  pemberhentian  mengandung  makna  yang  lebih  luas  seperti: proses, cara, perbuatan memberhentikan atau tempat berhenti. 7
Ketiga,  kata  “Impeachment”  yang  dijelaskan  oleh  Martin  Basiang  dalam Law Dictionary menegaskan  “Impeachment”  berasal  dari  Bahasa  Inggris  dengan  kata dasar “Impeach” yang berarti mendakwa atau menuduh ( accuse of crime ) dan dalam Bahasa  Belanda  disebut  dengan aanklagen,  beschuldigen . 8 Kemudian  kata “Impeachtment”  berarti  tuduhan,  dakwaan  yang  dilakukan  parlemen  kepada  pejabat publik  atau  kepala  negara  karena  melakukan  perbuatan  pidana  atau  melanggar konstitusi ( beschuldigin atau aanklacht dalam Bahasa Belanda). 9
Berdasarkan  hal  tersebut,  kata  Pemakzulan  dan Impeachment memiliki pengertian  yang  sama  yaitu  proses/upaya/mekanisme  (cara)  yang  dilakukan  oleh parlemen yaitu Dewan Perwakilan Rakyat ( House of Representative- U.S, dan House of  Commons -U.K)  sebagai  tindak lanjut  terhadap tindakan  kepala  negara  yang  patut diduga  atau  didakwa  telah  melakukan  pelanggaran  hukum  yang  bersifat  pidana (korupsi,  penyuapan)  dan/atau tata  negara  (penghianatan  terhadap  negara,  perbuatan tercela,  tidak  memenuhi  syarat  menjadi  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden)  dan apabila dugaan atau dakwaan tersebut diterima oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ( Senat -U.S,  dan House  of  Lords -U.K)  setelah  mendapatkan  putusan  dari  badan peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus dugaan atau dakwaan tersebut  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  ( Senat -U.S,  dan House  of  Lords -U.K) melakukan pemberhentian atau pemecatan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan  terlebih  dahulu  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  ( Senat -U.S,  dan House  of Lords -U.K) mempersilahkan Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan
7 Ibid ., hlm. 13.
8 Martin  Basiang, Law  Dictionary  First  Edition ,  (Indonesia:  Red&White  Publishing,  2009),  hlm.  223. Impeach diartikan  juga sebagai To charge with a crime or misconduct, esp. to formally charge a public official with a violation of public trust . 9 Ibid .,  hlm.223-224. Impeachment diartikan  juga  sebagai The    act  by  a  legislature  of  calling  for  the removal  from  office  of  a  public  official,  accomplished  by  presenting  a  written  charge  of  the  official’s  alleged misconduct.
∽ Volume 1 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2016 ∽
∽ Pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945 ∽ Deni Nuryadi dan Pamungkas Satya Putra ∽
penjelasan  dihadapan  majelis  ( an  extraordinary  legislative  checks  and  balances principles ).

## F. Hasil Pembahasan
Sejarah ketatanegaraan di Republik Indonesia Tahun 1945-2015 merefleksikan terjadinya  polemik  dan  paradoks  pergantian  dan  pemberhentian  Presiden (Pemberhentian  Presiden  Soekarno,  Soeharto,  Bacharuddin  Jusuf  Habibie,  dan Abdurrahman Wahid terjadi sebelum masa jabatan berakhir) dan/atau Wakil Presiden. Pasca perubahan konstitusi (1999-2002) khusunya perubahan ketiga (3) pada tanggal 9  November  2001  Undang-Undang  Dasar  NRI  Tahun  1945,  pengaturan  tentang Pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  diberlakukan  sebagai  bentuk komitmen  mencegah  terjadinya  kesalahan  masa lalu tentang  penafsiran  konstitusi  di Republik  Indonesia.  Hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  7A  dan  Pasal  7B  UUD  NRI Tahun  1945,  kedudukan  Presiden  sebagai  Kepala  Negara  dan  Kepala  Pemerintahan serta Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan hanya dapat diberhentikan oleh Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  berdasarkan  usul  Dewan  Perwakilan  Rakyat  yang terlebih dahulu diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa  pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat lainnya,  atau  perbuatan  tercela;  dan/atau  pendapat  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mahkamah  Konstitusi  wajib  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  dengan seadil-adilnya  perkara  sejak  diterima  oleh  Mahkamah  Konstitusi  paling  lama sembilan  puluh  hari  (hari  biasa  dan  bukan  hari  kerja).  Mahkamah  Konstitusi berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  putusan  Mahkamah Konstitusi  tersebut  bersifat  final  ( final  and  binding :  Pasal  24C  UUD  NRI  Tahun 1945).  Apabila  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  dalam  amar  putusannya menyatakan terbukti bersalah dalam arti  terbukti sebagaimana diatur dalam Pasal 7B ayat  (5)  maka  putusan  tersebut  menjadi dasar  usulan  DPR  bahwa  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden  telah  melakukan  pelanggaran  hukum  (pidana  dan/atau  tata  negara) dan/atau  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden ( incompetent ).  Maka  tidaklah  mungkin  apabila  dalam  amar  putusan  Mahkamah Konstitusi  menyatakan  tidak  terbukti  DPR  tetap  mengusulkan  kepada  MPR  untuk melakukan Rapat Paripurna dengan agenda “Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden”.
DPR  berdasarkan  salinan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak  lagi  memenuhi  syarat  menjadi  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  maka  sejak diterimanya  usul  tersebut  oleh  MPR,  MPR  menyelenggarakan  sidang  paling  lambat tiga  puluh  hari  (hari  biasa).  Kemudian  MPR  mengadakan  Rapat  Paripurna  dengan agenda  “Pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden”  dengan  dihadiri  oleh sekurang-kurangnya  3/4  jumlah  anggota  MPR,  dan  disetujui  oleh  sekurang- kurangnya  2/3  dari  jumlah  anggota  yang  hadir  dengan  terlebih  dahulu  memberikan kesempatan  kepada  Presiden  dan  Wakil  Presiden  untuk  menyampaikan  penjelasan dalam  Rapat  Paripurna  tersebut.  Konsekuensi  logis  dalam  penggunaan  kata
∽ Volume 1 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2016 ∽
∽ Pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945 ∽ Deni Nuryadi dan Pamungkas Satya Putra ∽
“dan/atau”  sebagai  sifat  kumulatif  dan alternatif  (lihat  Pasal  7B  ayat  (7)  UUD  NRI Tahun 1945), maka baik dalam prosedur impeachment Presiden, Wakil Presiden, atau kedua-duanya.  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  berhak  menyampaikan  penjelasan dalam Rapat Paripurna tersebut. 10
Terbuktinya  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dalam  melakukan  pelanggaran hukum  pidana  yang  tidak  mengesampingkan  bahwa  peradilan  pidana  tidak berwenang  untuk  tidak  memeriksa,  mengadili,  memutus  dengan  dasar  “ jurisriction dan  asas  praduga  tidak  bersalah/ presumtion  of  innocent ”  karena  Mahkamah Konstitusi  menerima,  mengadili,  dan  memutus  tentang  terbukti  atau  tidak  terbukti dugaan  DPR  terhadap  pelanggaran  hukum  atau  tidak  memenuhi  syarat  sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Keterikatan  lembaga  yudikatif  atau  “Lembaga  Kekuasaan  Kehakiman”  dalam mekanisme  Pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  yaitu  Mahkamah Konstitusi  merupakan  bentuk  penerapan  dari  asas  perimbangan  dan  pengawasan kekuasaan “checks and balances principles” antar lembaga tinggi negara. Hal tersebut dituangkan  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PMK/2009  tentang  Pedoman  Beracara  Dalam Memutus  Pendapat  DPR  mengenai  Dugaan  Pelanggaran  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden.  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dapat  diberhentikan  dalam  masa jabatannya  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  atas  usul  Dewan  Perwakilan Rakyat apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum yaitu:
1.Penghianatan  terhadap  negara  (lihat  Konstitusi  Amerika  Serikat, Article  I Section  2  (5),  Section  3  (6) dan (7),  Article  II  Section  2,  Section  3  Section  4 (...) Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors; ); 11
2.Korupsi (lihat ):
3.Penyuapan;
4.Tindak pidana berat lainnya;
5.Perbuatan tercela.
Serta  terbukti  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden.  Berdasarkan  perbandingan  konstitusi  yang  dilakukan,  terdapat  setidak- tidaknya  alasan  Pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden.  Setidak-tidaknya berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat dua (2) dasar hukum dalam mekanisme Pemakzulan/ Impeachment di  Republik  Indonesia,  yaitu  pertama  terbukti  melakukan
10 Indonesia, Undang-undang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan ,  UU  No.  12  Tahun  2011, LN.  No.  82  Tahun  2011,  TLN.  No.  5234.  Lihat  Lampiran  II  Nomor  242-284  khusus  Nomor  262-264  Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
11 Dalam  perbandingan  konstitusi  lihat  pengaturan  Konstitusi  Prancis Article 68  “only  the  case  of  high treason” yang berarti hanya untuk kasusu penghianatan berat. Lihat Konstitusi Rusia Article 93 ayat (1) “treason or  the  commission  of  some  other  grave  crime”  atau  penghianatan  berat  berdasarkan  pada  pelanggaran  hukum pidana. Lihat juga Konstitusi Jerma Pasal 61 ayat (1) mengkaitkan “impeachment” itu baik dengan pelanggaran tata negara maupun pidana dan bahkan semua bidang hukum. “The Bundestag or the Bundesrat may impeach the Federal  President  Before  the  Federal  Constitutional  Court  for  wilful  violation  of  this  Basic  Law  or  any  other federal statute”. Presiden hanya  dapat diberhentikan baik  karena  didakwa  melanggar UUD ataupun  UU Federal lainnya.
∽ Volume 1 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2016 ∽
∽ Pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945 ∽ Deni Nuryadi dan Pamungkas Satya Putra ∽
pelanggaran  hukum  (berupa  penghianatan  terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan, tindak  pidana  berat  lainnya,  dan  perbuatan  tercela),  kedua  terbukti  tidak  lagi memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  (atau  dapat  disebut dengan incompetent .  Setidak-tidaknya  terdapat  enam  (6)  alasan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  melakukan  Pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden.  Kemudian  Proses  perkara  “Pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden”  lebih  lanjutdiatur  dengan  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor  98, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4316  sebagaimana  telah diubah oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  70,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  5226 vide. Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan  Rakyat  Mengenai  Dugaan  Pelanggaran  oleh  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden.
G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Hukum  memiliki  posisi  sentral  di  dalam  sistem  ketatanegaraan berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (yang  selanjutnya  dapat  disebut  dengan  UUD  NRI  Tahun  1945), Pasal 1 ayat (3) dinyatakan tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.  Adapun  pemberhentian  suatu  jabatan  negara  harus  didasarkan kepada  pengaturan  yang  jelas  tentang  kedudukan  hukum  seseorang, terlebih  pejabat  tinggi  negara  demi  menjamin  kepastian  hukum  itu sendiri.  Presiden  sebagai  Kepala  Negara  dan  Kepala  Pemerintahan  (di Republik  Indonesia)  berperan  penting  di  negara  yang  menganut  sistem presidensil.
b. Pengkajian  tentang  hal  ini  memang  bukan  yang  pertama  kali  dilakukan, akan  tetapi  di  dalam  penulisan  ini  ada  upaya  untuk  lebih  dalam memahami  Pengaturan  Pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden di  Republik  Indonesia.  Proses  perumusan  Pemberhentian  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  dapat  terekam  melalui  upaya  perubahan  ketiga (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dengan melakukan penambahan Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, dan Pasal 8.  Upaya  tersebut  dimaksudkan  agar  proses  “Pemberhentian”  dan “Pergantian”  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  memiliki  dasar  hukum yang  jelas  dan  tidak  bersifat  multi  tafsir.  Hal  tersebut  berkaitan  pula dengan  upaya  dalam  menjamin  kepastian  hukum  seorang  Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Saran
a. Implementasi  terhadap  pengaturan  dan  proses  Pemberhentian  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  di  Republik  Indonesia  merupakan  persepsi dilematis  dan  menciptakan  suatu  paradoks  dialektis  secara  konsepsional
∽ Volume 1 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2016 ∽
∽ Pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945 ∽ Deni Nuryadi dan Pamungkas Satya Putra ∽
karena tatkala Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam amar putusannya bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  terbukti  bersalah  melakukan pelanggaran hukum atau sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  maka  proses Impeachment bergulir dengan  voting  oleh  MPR  yang  seharusnya  digelar  mekanisme  dengan konsep pengaturan yang jelas bukan berdasarkan mekanisme case by law, akan  tetapi  melalui  pembentukan  produk  hukum  yang  baik  ( good legislation ).
b. Kemudian bagaimana dengan peradilan pidana “Peradilan Tipikor” yang apabila  dalam  waktu  yang  relatif  sama  menyatakan  bahwa  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  dalam  amar  putusannya  menyatakan  tidak bersalah  dan  tidak  memenuhi  unsur-unsur  korupsi  dan  atau  penyuapan atau  apabila  MK  menyatakan  tidak  terbukti  akan  tetapi  Tipikor menyatakan  terbukti?  Maka  perlu  penegasan  dalam  pengaturan  di  dalam UUD  NRI  Tahun  1945  sebagai  bahan  amandemen  kelima  (5)  dengan mempertegas  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  terlebih  dahulu  atau menunggu  Putusan  Peradilan  Pidana  terhadap  dugaan  pelanggaran Hukum  Pidana.  Hal  tersebut  merupakan  perenungan  untuk  kita  semua guna  memperbaiki  sistem  ketatanegaraan  Republik  Indonesia  atau good of the constitutional systems .
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme . Jakarta: Sinar Grafika. 2010. __________________. Komentar  Atas  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 . Jakarta: Sinar Grafika. 2009. Basiang,  Martin. Law  Dictionary  First  Edition .  Indonesia:  Red&White  Publishing, 2009.
Bentham,  Jeremy. A  Fragment  on  Government. UK:  Cambrige  University  Press. 1988.
_________________. The  Theory  of  Legislation .  Bombay:  N.M.  Tripadi  Private Limited.  1979,  Diterjemahkam  Oleh  Nurhadi, Teori  Perundang- undangan : Prinsip-prinsip,  Hukum  Perdata  dan  Hukum  Pidana. Cet.  2. Bandung: Nuansa Cendikia & Nusamedia. 2013.
_________________. Of  Laws  ln  General .  Ed.  H.L.A.  Hart.  London:  Athlone  Press, University of London. 1970.
Cahyadi,  Antonius.,  dan  E.  Fernando  M.  Manulang. Pengantar  Ke  Filsafat  Hukum . Cet. 3. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
Zoelva,  Hamdan. Impeachment  Presiden  Alasan  Tindak  Pidana  Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945. Jakarta: Konstitusi Press. 2014.
_________________. Pemakzulan  Presiden  Di  Indonesia .  Jakarta:  Sinar  Grafika. 2011.
2. Peraturan perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
∽ Volume 1 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2016 ∽
∽ Pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945 ∽ Deni Nuryadi dan Pamungkas Satya Putra ∽
_________________. Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan ,  UU  No.  12  Tahun  2011,  LN.  No.  82  Tahun  2011,  TLN.  No. 5234.
_________________. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi . _________________. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman  Beracara  Dalam  Memutus  Pendapat  DPR  mengenai  Dugaan Pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden .