INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 5779-5787 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kajian Normatif Tanggung Jawab Rumah Sakit Akibat Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis
Andry Juliansen 1 🖂 , Fahmi 2 , Yeni Triana 3
(1), (2) Jurusan Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Lancang Kuning,
3 Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau
Email: andry.juliansen.uph.edu@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan di rumah sakit, tidak semua dapat berfungsi optimal sebagaimana  seharusnya  dalam  pelayanan  kesehatan.  Terkadang  terdapat  beberapa  hal  penting dalam pelayanan kesehatan yang dalam praktiknya terabaikan sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak  diinginkan.  Rumah  sakit  sebagai  organisasi  badan  usaha  di  bidang  kesehatan  mempunyai peranan penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu rumah sakit harus mampu mengelola operasionalnya dengan mengutamakan tanggung jawab tenaga kesehatan khususnya tenaga medis dan keperawatan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Tidak selamanya layanan medis yang diberikan oleh dokter dan tenaga medis lainnya yang ada di rumah sakit, dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan semua pihak. Ada kalanya layanan tersebut terjadi kelalaian dokter dan tenaga medis lainnya yang menimbulkan malapetaka; seperti misalnya cacat, lumpuh atau bahkan meninggal dunia. Kalau hal itu terjadi, maka pasien atau pihak keluarganya sering menuntut ganti rugi. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Penelitian ini akan  menkaji  mengenai  tanggung  jawab rumah  sakit  akibat  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  tenaga medis.
Kata Kunci: Tanggung Jawab, Rumah Sakit, Kelalaian Tenaga Medis.
Abstract
In the implementation of health services in hospitals, not all of them can function optimally as they should in health services. Sometimes there are several important things in health services that are neglected  in  practice,  causing  things  that  are  not  desirable.  The  hospital  as  a  business  entity organization  in  the  health  sector  has  an  important  role  in  realizing  optimal  public  health  status. Therefore, hospitals must be able to manage their operations by prioritizing the responsibilities of health workers, especially medical and nursing staff, in carrying out their functions and authorities. The medical services provided by doctors and other medical personnel at the hospital are not always able to produce the results expected by all parties. There are times when the service occurs due to the negligence of doctors and other medical personnel which causes havoc; such as disability, paralysis or even death. If that happens, the patient or his family often demands compensation. This research uses normative method. This research will  examine the responsibility of the  hospital due to negligence committed by medical personnel.
Keywords: Liability, Hospital, Negligence of Medical Personnel.

## PENDAHULUAN
Dalam hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan penyelenggara pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit, untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan di bidang kesehatan secara optimal, khususnya melalui pendayagunaan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, baik jumlah maupun infrastrukturnya, mutu, baik melalui mekanisme akreditasi  maupun  penetapan  standar,  harus  bergerak  ke  arah  undang-undang perlindungan pasien, membutuhkan perangkat hukum kesehatan yang dinamis yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, membimbing dan memberikan  dasar  untuk  pelayanan  medis  (Juhari,  2016).  Perlu  juga  untuk  memberikan kepastian  dalam  rumah  sakit  untuk  memaksimalkan  fungsi  manajemen,  mengatur  dan mengontrol  berbagai  hal  yang  menjadi  tanggungjawab  rumah  sakit  sehingga  bisa meminimalisir berbagai hal yang tentunya bisa merugikan pasien (Ni Luh Putu Dilvia Mas ManikaI & I Made Sarjana, 2022) .  Perlindungan hukum terhadap pasien atas kelalaian medik dalam bidang medis di Indonesia bukan merupakan hal yang baru lagi, tetapi kejadian ini masih saja terus berlangsung meskipun perangkat hukum yang berlaku di Indonesia sejalan dengan kebutuhan masyarakat selaku costumer jasa kesehatan.
Umumnya, malpraktik yang dilakukan oleh dokter, dapat berupa malpraktik dibidang medik  dan  malpraktik  medik.  Dikatakan  melakukan  Malpraktik  di  bidang  medik,  yaitu perbuatan malpraktik berupa perbuatan tidak senonoh (misconduct) yang dilakukan dokter ketika  ia  menjalankan  profesinya  di  bidang  medik,  sedang  malpraktik  medik  yaitu malpraktik yang berupa adanya kegagalan (failure) dalam memberikan pelayanan medik
terhadap pasien. Ketentuan tentang rumah sakit bertanggungjawab atas kerugian pasien akibat kelalaian dokter ini, dapat menimbulkan implikasi lebih lanjut bagi pihak rumah sakit, dokter maupun bagi pasien (masyarakat). Rumah sakit perlu mengetahui bentuk kelalaian dokter yang menjadi tanggung jawab rumah sakit dan bentuk kelalain dokter yang untuk tetap berhati-hati dan tidak gegabah walaupun rumah sakit akan bertanggungjawab atas kelalaiannya (J. Guwandi, 2011). Terdapat kelalaian dokter yang tetap menjadi tanggung jawab dokter yang  bersangkutan. Implikasi bagi pasien  (masyarakat), yaitu  pasien  harus mengetahui bahwa telah terjadi kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian baginya. Jika pasien tidak mengetahui telah terjadi kelalaian dokter dan tenaga medis lainnya yang telah merugikan dirinya, maka ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit tidak dapat direalisasikan. Pegangan pokok yang dipakai untuk menetapkan adanya  malpraktik  cukup  jelas  yakni  adanya  kesalahan  profesional  yang  dilakukan  oleh seorang dokter pada waktu melakukan perawatan dan ada pihak lain yang dirugikan atas tindakan dokter tersebut (Bambang Heryanto, 2010).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  pembahasan  mengenai  kekuatan- kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny  Ibrahim,  2018).  Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan- tahapan  yaitu  mengumpulkan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat,  menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data  atau  teks  yang  terkumpul  berkaitan  dengan  topik  pembahasan  utama  di  dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset  Pustaka  tidak  hanya  sebatas  urusan  membaca  dan  mencatat  literatur  atau  buku, melainkan  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Rumah sakit berkewajiban menyediakan jasa pelayanan kesehatan sesuai standard pelayanan medis terhadap pasien (Elmas Dwi Ainsyiyah Suhaidi et al., 2015). Pada dasarnya, rumah sakit sebagai organ yang semula didirikan berdasarkan tujuan sosial, kemanusiaan atau  keagamaan  itu  dalam  sejarah  pertumbuhannya  telah  mengalami  perkembangan, sehingga rumah sakit berfungsi untuk mempertemukan 2 (dua) tugas yang prinsipil yang membedakan dengan organ lain yang memproduksi jasa. Rumah sakit merupakan organ yang mempertemukan tugas yang didasari oleh dalil etik medik karena merupakan tempat bekerjanya  para  profesional  penyandang  lafal  sumpah  medik  yang  diikat  oleh  dalil hippocrates adalah  sumpah yang  secara tradisional  dilakukan oleh para  dokter tentang etika  yang  harus  mereka  lakukan  dalam  melakukan  praktik  profesinya  (I  Komang  Aries Dharmawan,  2021).    Rumah  sakit  sebagai  organisasi  badan  usaha  di  bidang  Kesehatan mempunyai peraenan penting dalam mewujudkan derajat Kesehatan masyarakat secara optimal  (Dewi Harmono et  al., 2022). Maka dari itu  rumah sakit dituntut untuk mampu mengelola kegiatannya, dengan mengutamakan pada tanggung jawab para profesional di bidang Kesehatan, khususnya tenaga medis dan tenaga keperawatan dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangannya (Nanda Dwi Haryanto & Arief Suryono, 2019). Kewajiban rumah sakit di Indonesia, telah ditentukan dalam Pasal 29 Undang- Undang Rumah Sakit, yaitu:  memberikan  informasi  yang  benar  tentang  pelayanan  rumah  sakit  kepada masyarakat; memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif  dengan  mengutamakan  kepentingan  pasien  sesuai  dengan  standar  pelayanan rumah sakit. Berdasarkan UU Rumah sakit, rumah sakit bertanggung jawab terhadap semua kerugian  yang  menimpa  seseorang  sebagai  akibat  dari  kelalaian  dokter  di  rumah  sakit, sebagaimana ditentukan pada Pasal 46 Undang-Undang No. 44 tahun 2009. Ketentuan Pasal 46 ini menjadi dasar yuridis bagi seseorang untuk meminta tanggung jawab pihak rumah sakit jika terjadi kelalaian doker yang menimbulkan kerugian. Berdasarkan rumusan Pasal 46 tersebut, dapat ditafsirkan beberapa hal. Pertama, rumah sakit bertanggung jawab terhadap kerugian, sebatas akibat dari kelalaian dokter di rumah sakit; kedua, rumah sakit tidak  bertanggung  jawab  semua  kerugian  seseorang,  jika  ternyata  terbukti  tidak  ada tindakan kelalaian dari dokter di rumah sakit; ketiga, rumah sakit tidak bertanggung jawab terhadap  tindakan  kesengajaan  dokter  yang  menimbulkan  kerugian  seseorang  bukan menjadi  tanggung  jawab  rumah  sakit;  dan  keempat,  rumah  sakit  bertanggung  jawab terhadap tindakan kelalain dokter, jika kelalaian tersebut dilakukan dan terjadi di rumah sakit (J.Guwandi, 2017).
Jika pola hubungan terapetik antara pasien dan rumah sakit, maka kedudukan rumah
sakit sebagai pihak yang memberikan prestasi, sementara dokter hanya berfungsi sebagai employee (sub-ordinate dari rumah sakit) yang bertugas melaksanakan kewajiban rumah sakit.  Dalam  bahasa  lain,  kedudukan  rumah  sakit  adalah  sebagai  principal  dan  dokter sebagai agent. Sedangkan pasien berkedudukan adalah sebagai pihak yang wajib memberi kontraprestasi. Hubungan seperti ini biasanya berlaku bagi rumah sakit milik pemerintah yang dokter-dokternya digaji secara tetap dan penuh, tidak didasarkan atas jumlah pasien yang telah ditangani ataupun kualitas serta kuantitas tindakan medic yang dilakukan dokter. Dengan  adanya  pola  hubungan  terapeti  ini  (hubungan  pasien – rumah  sakit),  maka  jika terdapat kerugian yang diderita oleh pasien karena kelalaian dokter, maka dalam hal ini rumah sakit yang bertanggung jawab (C.S.T. Kansil, 2010).
Pola hubungan pasien-dokter terjadi jika pasien sudah dalam keadaan berkompeten dan dirawat di rumah sakit yang dokter-dokternya bekerja bukan sebagai employee, tetapi sebagai mitra (attending physician). Pola seperti ini menempatkan dokter dan rumah sakit dalam  kedudukan  yang  sama  derajat.  Dokter  sebagai  pihak  yang  wajib  memberikan prestasi, sedangkan fungsi rumah sakit hanyalah sebagai tempat yang menyediakan fasilitas (tempat  tidur,  makan  minum,  perawat/  bidan  serta  sarana  medic  dan  non-medik)  (J. Guwandi,  2011).  Konsepnya  seolah-olah  rumah  sakit  menyewakan  fasilitasnya  kepada dokter yang memerlukannya.  Pola  seperti  ini  banyak dianut oleh  rumah sakit swasta di mana  dokternya  mendapatkan  penghasilan  berdasarkan  jumlah  pasien,  kuantitas  dan kealitas tindakan medik yang dilakukan. Jika dalam satu bulan tidak ada pasien pun yang dirawat maka bulan itu dokter tidak menghasilan apa-apa. Dengan pola hubungan pasien- dokter, jika ada kelalaian dokter yang menyebabkan kerugian pada pasien, maka dokter yang bertanggung jawab, dan bukan menjadi tanggung jawab rumah sakit  (J. Guwandi, 2011).
Undang-undang  Rumah  Sakit  dibuat  untuk  lebih  memberikan  kepastian  dalam penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan,  maupun  memberikan  perlindungan  bagi masyarakat dan perlindungan bagi sumber daya di rumah sakit. Dalam UU Rumah Sakit telah menentukan bahwa rumah sakit akan bertanggungjawab secara hukum, jika terjadi kelalaian  Dokter  yang  menyebabkan  kerugian  bagi  masyarakat  atau  pasien.  Namun demikian berdasarkan uraian di atas, ketentuan ini menurut peneliti dapat menimbulkan banyak implikasi praktis atau implikasi aplikasinya, sehubungan dengan ketentuan Pasal 46 UU Rumah Sakit tersebut.
Adanya ketentuan rumah sakit bertanggungjawab atas kerugian seseorang sebagai akibat tindakan dokter, hal ini sebagai permintaan  agar  rumah sakit  bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh petugas profesi bawahannya baik sebagai status tetap
maupun tidak tetap, kecuali bagi mereka yang menjalankan tugas profesi sebagai tamu (visitor)  (Bahder  Johan  Nasution,  2015).  Selain  itu,  ketentuan  tentang  tanggung  jawab rumah  sakit  ini  dimaksudkan  agar  ada  jaminan  ganti  rugi  yang  harus  didapatkan  oleh penderita, dan sebagai kontrol agar rumah sakit melakukan penghati-hati. Dengan adanya ketentuan  rumah  sakit  bertanggungjawab  terhadap  kelalaian  dokter  ini,  merupakan genderang  pembuka  bahwa  rumah  sakit  terbuka  bagi  masyarakat  untuk  digugat  jika masyarakat merasa dirugikan karena tindakan kelalaian dokter (J.Guwandi, 2017).
Rumah  sakit  akan  bertanggungjawab  terhadap  kerugian  yang  diakibatkan  oleh kelalaian dokter sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 UU Rumah Sakit. Pasal ini dapat di terapkan jika hubungan dokter dengan pihak rumah sakit tersebut merupakan pekerja dan  majikan.  Artinya  dokter  yang  bersangkutan  adalah  pekerja/buruh  di  rumah  sakit tersebut. Oleh karena itu jika dokter tersebut bukan pekerja, maka pihak rumah sakit dapat mengelak untuk tidak bertanggung jawab atas kelalaian dokter di rumah sakit tersebut. Misalnya seorang dokter ikut berpraktek bersama dalam suatu rumah sakit.
Pihak rumah sakit dapat digugat sebagai akibat dari adanya perbuatan dokter yang merugikan, jika dipenuhi beberapa syarat (Ratna Suprapti Samil, 2014):
a. Dokter secara periodik digaji/ honor tetap yang dibayar secara periodic dari pihak rumah sakit;
b. Rumah sakit mempunyai wewenang untuk memberikan instruksi yang harus ditaati oleh bawahannya;
c. Rumah sakit mempunyai kewenangan  untuk mengadakan pengawasan terhadap dokter;
d. Adanya  kesalahan atau kelalaian yang diperbuat  dokter di  rumah sakit, di  mana kesalahan atau kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi pasien; dan
e. Tindakan dokter yang dilakukan dalam kompetensinya dan di bawah pengawasan rumah  sakit,  maka  rumah  sakit  akan  bertanggungjawab  atas  tindakan  dokter tersebut.  Namun  jika  tindakan  itu  di  luar  kompetensi  dan  tidak  di  bawah pengawasan  rumah  sakit,  maka  pihak  rumah  sakit  dapat  mengelak  untuk bertanggungjawab.
Dokter adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Menurut teori atau doktrin, tindakan malpraktik medis (khususnya bagi dokter), terdiri dari tiga hal (Sudjito Atmoredjo, 2016):
a. Intensional Profesional Misconduct, yaitu dinyatakan bersalah/ buruk berpraktik jika
dokter dalam berpraktik  melakukan  pelanggaran terhadap standar-standard dan dilakukan dengan sengaja. Dokter berpraktik dengan tidak mengindahkan standar- standar dalam aturan yang ada dan tidak ada unsure kealpaan/kelalaian.
b. Negligence atau tidak  sengaja/kelalaian,  yaitu  seorang  dokter  yang  karena kelalaiannya (culpa) yang mana berakibat cacat atau meninggalnya pasien. Seorang dokter lalai melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan keilmuan kedokteran. Kategori malpraktik ini dapat dituntut, atau dapat dihukum, jika terbukti di depan sidang pengadilan.
c. Lack of Skill, yaitu dokter melakukan tindakan medis tetapi di luar kepentensinya atau kurang kompetensinya.
Jika  ditinjau  dari  perspektif  hukum  maka  malpraktik  yang  dilakukan  oleh  dokter, dapat  merupakan  criminal  malpractice,  civil  malpractice,  dan  administrative  malpractice (J.Guwandi,  2017).  Suatu  perbuatan  dapat  dikategorikan  criminal  malpractice,  karena tindakan  malpraktik  tersebut  memenuhi  rumusan  delik  (tindak  pidana).  Syarat-syarat criminal malpractice adalah perbuatan tersebut (baik positive act atau pun negative act) harus merupakan perbuatan tercela (actus reus); dan dilakukan dengan sikap batin yang salah (mens rea), yaitu berupa kesengajaan (intensional), kecerobohan (recklessness) atau kealpaan (negligence).
Rumah  sakit  selaku  bentuk  sarana  pelayanan  Kesehatan  mempunyai  kedudukan yang berarti serta sangatlah strategis guna meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat di Indonesia, inilah yang menjadi tugas dan fungsi utama rumah sakit (Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika  &  I  Made  Sarjana,  2022).  Sehubungan  dengan  tugas  dan  fungsi  rumah  sakit tersebut,  maka  rumah  sakit  mempunyai  kewajiban-kewajiban,  yaitu  hal-  hal  yang  harus diperbuat atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Kewajiban terdiri kewajiban sempurna dan kewajiban tidak sempurna. Kewajiban sempurna yaitu kewajiban yang selalu dikaitkan dengan hak orang lain, sedangkan kewajiban tidak sempurna adalah kewajiban yang tidak terkait  dengan  hak  orang  lain.  Kewajiban  sempurna  dasarnya  adalah  kewajiban,  dan kewajiban tidak  sempurna  dasarnya adalah moral.  Dari aspek hukum, kewajiban adalah segala bentuk beban yang diberikan atau ditentukan oleh hukum kepada orang atau badan hukum.
Pasien akan menggugat rumah sakit, jika pasien mengetahui dan merasa salah atas tindakan dokter rumah sakit, maka pasien tidak akan mudah mengklaim bahwa kerugian tersebut adalah akibat dari tindakan dokter tersebut. Komplikasi yang terjadi pada pasien dapat terjadi di luar dugaan dokter. Dokter telah melakukan upaya sebagaimana mestinya dan  semampunya,  dan  musibah/kerugian  tetap  menimpa  pasien,  maka  hal  ini  tidak
termasuk  tindakan  kelalaian  dokter  tersebut.  Dalam  kondisi  demikian  tentunya  menjadi tanda tanya, apakah ketentuan Pasal 46 UU Rumah Sakit dapat diterapkan. Oleh karena itu pasein harus mengetahui rekam medik, sehingga dapat diketahui bentuk-bentuk tindakan dokter yang dilakukan kepadanya.

## SIMPULAN
Seorang dokter yang telah melaksanakan pekerjaannya secara profesional, mengabdi dan untuk  pekerjaannya  dilindungi  undang-undang.  Dalam  praktik  kedokteran,  dokter  diharuskan memenuhi informed consent dan rekam medis sebagai bukti yang dapat membebaskan dokter dari tuntutan  hukum  yang  diduga  melakukan  malpraktek  medis.  MKDKI  berwenang  menangani pengaduan yang berkaitan dengan  disiplin  dokter  dan  dokter  gigi  serta  mengambil  keputusan. MKDKI dapat menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi. Lembaga ini merupakan lembaga otonom dari  Konsil  Kedokteran  Indonesia  yang  dalam  menjalankan  tugasnya  bersifat  independen. Tanggung jawab rumah sakit atas tindakan dokter dan tenaga medis lain yang melakukan kelalaian, bahwa  rumah  sakit  bertanggung  jawab  atas  tindakan  kelalaian  dokter  rumah  sakit  sehingga menimbulkan kerugian pada pasien, dengan dasar hukum sebagai berikut:
a. Secara  yuridis  normatif  hal  ini  merupakan  penerapan  ketentuan  Pasal  1367 KUHPerdata,  dan  Pasal  46  UU  Rumah  Sakit,  dan  Standar  profesi  dan  akreditasi pelayanan kesehatan secara internasional;
b. Secara yuridis doktrinal, rumah sakit bertanggungjawab atas kelalaian Dokter dengan adanya  doktrin  respondeat  superior,  dan  rumah  sakit  bertanggungjawab  terhadap kualitas perawatan (duty to care);
c. Secara  yuridis  teoritis,  rumah  sakit  sebagai  korporasi,  maka  berlaku  asas  vicarious liability,  hospital  liability,  corporate  liability,  sehingga  maka  rumah  sakit  dapat bertanggung  gugat  atas  kesalahan  yang  dibuat  oleh  Dokter  yang  bekerja  dalam kedudukan sebagai sub-ordinate (employee).

## DAFTAR PUSTAKA
Bahder Johan Nasution. (2015). Hukum Kesehatan Petanggungjawaban Dokter. Rineka
Cipta.
Bambang Heryanto. (2010). MALPRAKTIK DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM. Jurnal Dinamika Hukum, 10(2), 185.
C.S.T. Kansil. (2010). Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia. Rieneka Cipta.
Dewi Harmono, Dinni Indrayuni, Zulhendra Das’at, & Yeni Triana. (2022). Tanggu ng Jawab Rumah Sakit Atas Kelalaian Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Kegawatgaruratan
Medik. HUMANTECH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 2(1), 139.
Elmas Dwi Ainsyiyah Suhaidi, Utary Maharani Barus, & Edy Ikhsan. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pengguna Jamkesmas dalam Pelayanan Kesehatan di RSUD DR.
RM. DJOELHAM BINJAI Terkait Berlakunya BPJS di Bidang Kesehatan. USU Law Journal, 3(3).
I Komang Aries Dharmawan. (2021). TANGGUNGJAWAB HUKUM RUMAH SAKIT DALAM PELAYANAN KESEHATAN. Seminar Peningkatan Sitasi Internasional.
J. Guwandi. (2011). Etika dan Hukum Kedokteran. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
J.Guwandi. (2017). Dokter dan Rumah Sakit. Kedokteran Universitas Indonesia.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
Juhari. (2016). STATUS HUKUM RUMAH SAKIT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT. Jurnal Spektrum Hukum, 13(2), 222 – 223.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Nanda Dwi Haryanto, & Arief Suryono. (2019). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Yang Diderita Oleh Pasien Akibat Tindakan Tenaga Medis Dalam Perjanjian Terapeutik. Jurnal Privat Law, VII(2), 247.
Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika, & I Made Sarjana. (2022). Tanggung Jawab Rumah Sakit Akibat Kelalaian Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan. Jurnal Kertha Wicara, 11(2), 225.
Ni Luh Putu Dilvia Mas ManikaI, & I Made Sarjana. (2022). TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT AKIBAT KELALAIAN TENAGA MEDIS DALAM PELAYANAN KESEHATAN. Jurnal Kertha Wicara, 11(2).
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar- Ruzz Media.
Ratna Suprapti Samil. (2014). Etika Kedokteran Indonesia. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
Sudjito Atmoredjo. (2016). Kajian Yuridis Malpraktik (Tanggung Jawab Dokter, Rumah sakit dan Hak- Hak Pasien). PT. Pradyna Paramita.