Pertanggungjawaban Pidana badan usaha Milik negara (buMn) sebagai Pelaku tindak Pidana Pencucian uang Yang berasal dari koruPsi

## Fakhri arindra Zaki
fahri_az@rocketmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
Money laundering is a method to hide, move, and use the result of a criminal act, the activities of the Organization of the crime, economic crime, corruption, and other activities that constitute the crime activity. Set in law No. 8 Year 2010 Concerning the prevention and eradication of the crime of money laundering (PPTPPU). Unlike the criminal offence of corruption set in Act No. 20 Year 2001 corruption as a predicate crime or criminal act of origin of the crime on Money Laundering. To achieve this, the countries forming the State-owned enterprises (BUMN)  that aims to do maintenance against fields that deal with the intention of living people and also to benefit for the country. BUMN have a very important role in the economy of the country, so the scrutiny of him very necessary given the financial state of the BUMN in law No. 8 Year 2010 on prevention and suppression of acts of Money laundering (PPTPPU) money laundering is in fact a disguised or hidden assets of origin to be used without being detected that the assets derived from criminal acts, which will be converted into an asset that seems derived from legitimate/legal.
Keywords: Money Laundering; Corruption; State-owned enterprises (BUMN).

## abstrak
Pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana. Di atur dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU). Berbeda dengan Tindak Pidana Korupsi yang di atur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 korupsi sebagai predicate crime atau tindak pidana asal pada kejahatan Money Laundering. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk melakukan pengelolaan terhadap bidang-bidang yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak dan juga untuk mendapatkan keuntungan bagi negara. BUMN memilki peran yang sangat penting di dalam perekonomian negara, sehingga pengawasan terhadapnya sangat perlu dilakukan mengingat keuangan negara yang terdapat di dalam BUMN dalam undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) Pencucian uang pada hakekatnya merupakan aset yang disamarkan atau disembunyikan asal usulnya agar dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana, yang akan diubah menjadi aset yang seolah-olah berasal dari sumber sah/legal.

## Pendahuluan
Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), maka menjadi tugas negara untuk memaksimalkan
Fakhri arindra: Pertanggungjawaban Pidana Badan

## Jurist-Diction
Volume 1 No. 2, November 2018
Article history: Submitted 1 October 2018; Accepted 8 October 2018; Available online 1 November 2018
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
pengelolaan sumber daya alam yang ada wilayah Indonesia. Diantaranya adalah memaksimalkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan pengelolaan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD NRI 1945  yaitu  ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.  Selain itu, dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 juga menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Sehingga pengaturan, penyelengaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara, yang bercirikan mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. 1
Peran penting BUMN pada hakikatnya merupakan pengejewantahan amanat konstitusional yang tertuang pada Pasal 33 UUD NRI 1945. Pasal ini merupakan entry point yang diambil para founding fathers dalam merumuskan strategi nasional di bidang ekonomi, yang diarahkan menuju cita-cita luhur yaitu kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Hal ini mengindikasikan secara eksplisit bahwa negara akan mengambil peran dalam kegiatan ekonomi, yang mana dalam tataran praktiknya BUMN memiliki tugas tidak hanya semata-mata mengejar keuntungan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat .2
Eksistensi BUMN pada tahun 2017 tercatat ada 108 BUMN Persero pada sektor ekonomi, dengan jumlah total investasi Rp 4.576 Trilliun. 3 Dari 108 BUMN yang
1 http://www.artikelsiana.com/2015/02/pengertian-bumn-fungsi-bentuk-bentuk-bumn.html., diakses 24 April 2018, Pukul 13.38 WIB.
2 Man Suparman Sastrawidjaja, Eksistensi BUMN Sebagai Perusahaan, Makalah dalam Seminar Nasional Implikasi Berlakunya Ketentuan Keuangan Negara Terhadap Pengelolaan Aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kelompok Studi Hukum Bisnis FH-UNPAD, Jakarta, 5 Juli 2007.[10].
3 http://bumn.go.id/halaman/238/Statistik.Jumlah.BUMN., diakses 21 Februari 2018, Pukul 14.03 WIB.
terdaftar pada sektor ekonomi dalam pelaksanaan tugasnya berdasar pada peraturan perundang-undangan yang ada. Penguasaan atas seluruh kekuatan ekonomi oleh negara dilakukan melalui regulasi sektoral yang merupakan kewenangan Menteri Teknis dan kepemilikan negara pada unit-unit usaha milik negara yang menjadi kewenangan Menteri BUMN. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bahwa “Badan Usaha Milik Negara yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.
Bentuk BUMN dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: Perusahaan perseroan, Perusahaan umum, dan Perusahaan perseroan terbatas. Perusahaan perseroan, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perusahaan umum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/ jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Perusahaan perseroan terbatas, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 4
BUMN merupakan badan usaha, yang dalam hukum pidana dapat dikatakan sebagai suatu korporasi. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang Undnag No.31 Tahun 1999 jo. Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor),  korporasi yang diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganiasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang melihat melalui pertanggungjawaban pidana oleh peraturan yang berlaku.  Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu kejahatan yang berdampak pada kerugian negara dan pemberantasannya harus dilakukan secara
4 http://id.beritasatu.com/tajuk/sinergi-bumn-swasta/166081., diakses 25 April 2018, Pukul 15.32 WIB.

## Fakhri arindra: Pertanggungjawaban Pidana Badan
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
luar biasa. Sehingga, dari efek yang ditimbulkan itu harus dilakukan pemberantasan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib/yang menangani yaitu KPK. 5
Tidak selamanya dalam aktivitasnya BUMN mendapat keuntungan tidak jarang yang merugi, ada 24 BUMN yang  telah merugi di tahun 2017 ini, antara lain; PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Perum Bulog, PT Berdikari (Persero), PT Indofarma (Persero) Tbk, PT Energy Management Indonesia (Persero), PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Pos Indonesia (Persero), Perum PFN, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Balai Pustaka (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Boma Bisma Indra (Persero), PT INTI (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT PDI Pulau Batam (Persero), Perum Damri, PT Danareksa (Persero), PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero), PT Iglas (Persero), PT Istaka Karya (Persero), dan yang terakhir adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dari 24 BUMN yang merugi, salah satunya adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang bergerak pada bidang Transportasi dan Pergudangan yang dimana PT Garuda Indonesia dikategorikan sama dengan PT Angkasa Pura sebagai landasan utama dari PT Garuda Indonesia yang dimana melakukan tugasnya di Bandara untuk PT Garuda Indonesia ini maupun yang lainnya. 6
korupsi  sebagai Predicate Crime tindak Pidana Pencucian uang
Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki keterkaitan, bahwa korupsi menempati urutan pertama sebagai tindak pidana asal pencucian uang. Tindak pidana asal merupakan sumber tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  (Undang Undang PP TPPU). Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang
5 http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/02/23/lztpqj-inilah-3-alasan-menga- pa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa, diakses diakses 24 April 2018, Pukul 14.03 WIB.
6 Kompas, “Korupsi BUMN yang berkaitan dengan Pencucian Uang (Money Laundering) ”, www.ekonomi.kompas.com/read/2017/04/15/070000926 /korupsi. bumn. yang. makin.menggila.
diperoleh dari tindak pidana a. korupsi; b. penyuapan;  c. narkotika; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migrant; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan dan; s. pemalsuan, serta tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuaan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. 7
Keterkaitan tindak pidana dan tindak pidana pencucian uang, dikarenakan hampir sebagian besar hasil korupsi disembunyikan atau disamarkan untuk menghindari penuntutan dari aparat penegak hukum. Dapat dilihat dari keuntungan di dalam tindak pidana korupsi yang digunakan untuk kepentingan individu (pribadi). Seperti, seorang pelaku yang mempunyai uang hasil dari kejahatan yang uang tersebut digunakan untuk membeli aset lalu disamarkan. Keuntungan yang disamarkan biasanya dibantu oleh seorang yang berkerjasama dengan pelaku dan bisa di jerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang.
Penanganan perkaranya tindak pidana pencucian uang dalam hal ini mempunyai arti penting bagi pengembalian aset Negara terkait dengan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana pencucian uang hanya diperlukan dalam hal uang yang tersangkut jumlahnya besar, karena bila jumlahnya kecil, uang itu dapat terserap ke dalam peredaran secara tidak kentara/tidak terlihat. Uang kotor itu harus dikonversikan menjadi uang sah sebelum uang itu dapat diinvestasikan atau dibelanjakan, yaitu dengan cara yang disebut “pencucian uang” sebagaimana telah dikemukakan di atas.8 Tindak pencucian uang dalam UU No. 8 Tahun 2010, ditegaskan dalam Pasal-pasal 3, 4,  dan Pasal 5, yaitu:
7 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberan- tasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
8 Sarah N. Welling, Smurfs, Money Laundering , and the United States Criminal Federal Law, yang dimuat dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss.[201].

## Fakhri arindra: Pertanggungjawaban Pidana Badan
Pasal 3
Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

## Pasal 4
Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 5
(1)  Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
Pasal 3 dan 4 UU PP TPPU merupakan tindak pidana pencucian uang aktif, sedangkan Pasal 5 merupakan tindak pidana pencucian uang pasif.

## konsep Pertanggungjawaban korporasi
Pengertian korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris “ Corporation ” yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh Undang-undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai
subjek hukum, berbeda dengan para pemegang sahamnya.9 Istilah dalam kamus Belanda untuk korporasi ialah “ Corporatie ” yang berarti perhimpunan, perkumpulan atau persatuan Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengenaan terhadap pertanggungjawaban korporasi kaitannya erat dengan teori- teori pertanggungjawaban korporasi. 10 Adapun teori-teori pertanggungjawaban korporasi dibagi dalam 5 (lima) teori. yaitu: (1) Teori Pertanggungjawaban Mutlak; (2) Teori Pertanggungjawaban Pengganti; (3) Teori Identifikasi; (4) Teori Pelaku Fungsional; dan (5) Teori Agregat. 11
Teori pertama, Teori Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) , disebut sebagai konsep pertanggungjawaban tanpa kesalahan ( liability  without  fault ), konsep yang dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana yang melanggar kesejahteraan masyarakat yang jika dilanggar akan di kenakan untuk pidana ringan yang hanya mengancam pidana denda saja. Diatur dalam pasal Pasal 36 yaitu ”Sebagai perkecualian dari Pasal 35 Undang-undang dapat menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat dalam melakukan tindak pidana tersebut”.
Teori kedua, Teori Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious  Liability) , merupakan korporasi yang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya, agen/perantara atau pihak-pihak lain yang menjadi tanggung jawab korporasi. Dengan melihat dari kesalahan yang dilakukan oleh salah satu individu tersebut, kesalahan itu secara otomatis diatribusikan kepada korporasi.  Dalam hal ini korporasi bisa dipersalahkan meskipun tindakan yang dilakukan tersebut tidak disadari atau tidak dapat dikontrol yang dibebankan oleh pertanggungjawaban yang ada.
9 https://translationpapersbali.com/2013/09/30/istilah-istilah-peradilan-judicial-terms-ri/, diakses 7 Maret 2018, Pukul 19.46 WIB.
10 https://blogdenni.wordpress.com/2011/11/19/istilah-hukum-dalam-bahasa-belanda/, diak- ses 7 Maret 2018, Pukul 19.50 WIB.
11 Hasbullah F. Sjawie, “ Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Ko - rupsi “, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.[23].

## Fakhri arindra: Pertanggungjawaban Pidana Badan
Teori  Ketiga,  Teori  Identifikasi  ( Identifiication  Theory ). Pada teori ini merupakan korporasi yang dianggap mempunyai mens rea , berupa prinsip utamanya yaitu penentuan quality mind yang harus ditemukan pada diri seseorang yang melakukan tindak pidana yang bisa diidentifikasi sebagai salah satu korporasi, yang membedakan hanyalah directing mind dengan pegawai biasa adalah tingkatan kewenangan pengambilan atau pembuatan keputusan dalam praktek individual. Individu yang bertanggungjawab menyusun dan menerapkan kebijakan korporasi adalah directing mind dari perusahaan bersangkutan. Sebaliknya, individu yang membuat kebijakan untuk operasional day-to-day basis , bukanlah directing mind .
Supreme Court menempatkan directing mind yang disebut the very ego , vital organ atau mind .
Teori Keempat, Teori Pelaku Fungsional ( Functionele Dader ) merupakan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan korporasi, yang dilakukan oleh orang yang berada di dalam korporasi yang bersangkutan. Dalam melakukan fungsi dan tugasnya, dan masih dalam lingkup kewenangan korporasi dan tindakan orang tersebut secara umum dipandang sebagai tindakan korporasi tersebut yang dimana perbuatan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan atau membuatnya) menghasilkan perbuatan fungsional yang berpengaruh terhadap yang lain.
Teori Kelima, Teori Agregat merupakan penjumlahan ( aggregating ) tindakan
( acts ) dan  kelalaian ( omission ) dari dua atau lebih orang perorangan yang bertindak sebagai perusahaan, unsur actus reus dan mens rea dapat dikonstruksikan dari tingkah laku ( conduct) dan pengetahuan (knowledge ) dari beberapa individu. Yang diumpamakan dalam kumpulan dari gabungan pengetahuan berbagai karyawan atau officers , di mana pengumpulan tersebut pelaksanaannya dalam rangka untuk menemukan dan menentukan adanya kesalahan guna dilakukan pembenaran dalam pertanggungjawaban korporasinya, sehingga dianggap dapat digabungkan secara keseluruhan semua tindakan dan sikap mental dari beberapa orang yang dianggap penting atau relevan.
badan usaha Milik negara sebagai korporasi dalam hal terjadi tindak Pencucian uang yang berasal dari korupsi
Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa BUMN, sebagai suatu badan usaha mempunyai beberapa bentuk diantaranya adalah berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Untuk mengetahui pertanggungjawaban suatu korporasi yang berbentuk PT, perlu dijelaskan Organ dari sebuah Perseroan Terbatas.   Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UU PT),  Organ PT “Terdiri dari RUPS, Komisaris, dan Direksi, di mana masing-masing organ tersebut memiliki tugas dan wewenang yang saling melengkapi.” RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki wewenang paling tinggi  dibanding dengan organ Perseroan Terbatas lainnya, RUPS bertugas untuk menentukan arah dan tujuan Perseroan Terbatas tersebut berdiri.
Menurut Undang-Undang PT, anggota Direksi tidak berwewenang mewakili perseroan di Pengadilan untuk sengketa yang terjadi antara perseroan dan anggota Direksi yang bersangkutan. Tidak berwenang ini mewakili juga berlaku jika anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Didalam kondisi tersebut, yang berhak mewakili perseroan adalah anggota Direksi lainnya atau apabila seluruh dari anggota Direksi memiliki pembenturan kepentingan, maka kewenangan itu dilaksanakan oleh dewan komisaris. 12
Senada dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PT,  Pasal 1 angka 9 UU BUMN, juga menegaskan bahwa Direksi  adalah organ BUMN yang bertanggungjawab  atas pengurusan Badan Usaha Milik Negara untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Negara, Serta Mewakili Badan Usaha Milik Negara baik didalam maupun diluar pengadilan. Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 5 UU BUMN,  bahwa :
(1)  Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi.
(2)  Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
12 Harahap, M. Yahya, Hukum Perseroan Terbatas , Sinar Grafika, Cetakan ketiga, 2001.[136].
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
(3)  Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-  prinsip  profesionalisme,  efisiensi,  transparansi,  kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

## jenis sanksi Pidana untuk korporasi  Menurut undang-undang tindak Pidana korupsi
UU BUMN hanya menentukan siapa-siapa yang bertanggungjawab dalam kepengusrusan korporasi tersebut, tidak satupun mengatur mengenai ketentuan mengenai sanksi pidana. Sanksi pidana tidak dpat dibebankan terhadap BUMN sebagai korporasi. Sanksi pidana hanya dapat dikenakannya kepada Direksi ataupun pengurusnya di dalam suatu BUMN.  Contohnya, sanksi yang dijatuhkan terhadap direksi yang melakukan tindak pidana korupsi yang sebagaimana diatur dan disebutkan didalam dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tindak pidana korupsi yang berbunyi : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Dan dalam Pasal 3 yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (3), Pasal 2 ayat (1) Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun
perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perudang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur- unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Serta Penjelasan  Pasal 3 yaitu kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2.
Sedangkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN tidak diatur tentang sanksi pidana bagi BUMN yang berbentuk PT, jika melanggar atau melawan hukum dalam kegiatan bisnis yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas.

## jenis sanksi Pidana untuk korporasi menurut undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian uang
Jenis sanksi pidana bagi pelaku korporasi berbeda dengan pelaku orang perorang. Dalam Undang-Undang PP TPPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 terdapat bentuk sanksi pidana pelaku korporasi, baik jenis pidana pokok yang berupa denda maupun pidana tambahan.  Dalam penerapannya sanksi pidana pada korporasi terhadap tidak hanya berupa sanksi denda saja tetapi juga pidana tambahan yang dapat diterapkan secara kumulatif. Artinya hakim  bisa saja menjatuhkan hanya satu pidana tambahan maupun lebih dari satu jenis pidana tambahan tersebut. Pidana denda sebagai pidana pokok bagi korporasi dapat dijatuhkan bersama dengan satu atau lebih pidana tambahan.
Pengaturan sanksi pidana untuk korporasi dalam UU PP TPPU diatur dalam ketentuan Pasal 7, bahwa  Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: (a) pengumuman putusan hakim;
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
(b) pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;  (c) pencabutan izin usaha; (d) pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;  (e) perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau  (f) pengambilalihan Korporasi oleh negara.

## analisis Putusan Mahkamah agung nomor 787k/Pid.sus/2014 an. terdakwa Perkara indar atmanto
a.  duduk Perkara
Berawal pada tanggal 18 Januari 2012 yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia memerintahkan penyelidikan terkait penyalahgunaan frekuensi radio 2,1 GHz oleh IM2 dengan tersangka Direktur Utama IM2. Penyidikan ini dilakukan berdasarkan laporan yang diterima mengenai dugaan penyalahgunaan jaringan 3G milik Indosat oleh IM2. Berlanjut pada tanggal 30 Oktober 2012 pelapor dugaan korupsi, Denny AK diputuskan bersalah setelah terbukti secara sah melakukan pemerasan terhadap Indosat hanya saja dalam kasus yang berbeda. Dengan demikian, Denny AK dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 4 bulan. Tidak lama, pada bulan November 2012 setelah Denny AK dijatuhi hukuman, kejagung memberikan pernyataan mengenai kerugian yang ditanggung negara akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh IM2. Kerugian tersebut berjumlah Rp 1,3 triliun. Hingga akhirnya mantan Direktur Utama IM2, Indar Atmanto diperiksa oleh Kejagung sebagai tersangka pada tanggal 12 Desember 2012. Indosat dan IM2 ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam dugaan penyalahgunaan frekuensi radio 2,1 Ghz. Akhirnya, Indar Atmanto mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Negara (PTUN) Jakarta terhadap Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan (BPKP). BPKP terlibat karena lembaga itu bertugas menghitung besarnya kerugian negara akibat perbuatan hukum terduga IM2. Dan berakhir pada tanggal 14 Januari 2013 persidangan perdana dilakukan dengan tersangka mantan Direktur Utama IM2,
Indar Atmanto. Salah satu perkara yang telah dieksekusi oleh Kejagung dan  KPK adalah perkara tindak pidana korupsi atas nama  terpidana Indar Atmanto.

## b.  dakwaan jaksa Penuntut umum
Dalam surat dakwaannya tertanggal 15 Januari 2012, kejaksaan mengajukan
dakwaan terhadap terdakwa Indar Atmanto dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

## Pertama:
Bahwa Terdakwa Indar Atmanto selaku Direktur Utama PT. Indosat Mega Media berdasarkan Akta Notaris Nomor : 71 tanggal 31 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Notaris Julius Purnawan SH,  MSi pada tanggal 24 November 2006 sampai dengan tanggal 15 Januari 2012 atau setidak- tidaknya dalam Tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) di Jalan Kebagusan Raya No. 21 Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 35 UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Kaizad B Heerjee, Johnny Swandy Sjam, dan Harry Sasongko.
kedua:
Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 dalam kenyataannya, selain menggunakan jaringan milik PT. Indosat, juga menggunakan frekuensi 2,1 GHz milik Indosat untuk mengoperasionalkan jasa akses internet sehingga PT. IM2 bersama dengan PT. Indosat telah menggunakan pita frekuensi 2,1 GHz milik Indosat, yang bertentangan dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit yang menyatakan : Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio bagi penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio dibebankan secara penuh kepada masing- masing pengguna;

## c. tuntutan jaksa Penuntut umum
Mengajukan tuntutannya terhadap terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 787K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 atas nama terdakwa Indar Atmanto adalah sebagai berikut:
Menyatakan terdakwa Indar Atmanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (3) Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
Fakhri arindra: Pertanggungjawaban Pidana Badan

## Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018

## analisis
Berdasarkan putusan kasasi yang telah ditetapkan, PT. IM2 selaku penyelenggara jasa dalam melaksanakan kegiatannya hanya dapat menggunakan jaringan tetap tertutup sebagai mana diatur dalam Pasal 33ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan No. 20 Tahun 2001 Tentang penyelengaraan jaringan tetap tertutup diwajibkan membangun jaringan untuk disewakan. Karena adanya kerjasama antara Indar Atmanto selaku direktur PT. IM2 dengan Johnny Swandy Sjam dan Herri Sasongko masing-masing selaku direktur utama PT. Indosat dalam menggunakan frekuensi 2.1 Ghz milik PT. Indosat mendapatkan fasilitas untuk menggunakan voucher isi ulang milik PT. Indosat untuk layanan internet prabayar IM2 pada penyediaan jasa akses internet broadband yang diselenggarakan oleh IM2.
Putusan Mahkamah agung republik indonesia nomor1616k/Pid.sus/ 2013 an. terdakwa angelina Patricia Pingkan sondakh a. duduk Perkara
Terdakwa dalam perkara yang bernama Angelina Patricia Pingkan Sondakh (Angelina Sondakh). Pekerjaan terdakwa adalah sebagai Anggota DPR yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Anggota DPR nomor urut 487, Sdr. Angelina Sondakh, SE. Terdakwa mewakili Partai Demokrat dengan daerah pemilihan Jawa Tengah VI untuk masa jabatan keanggotaan DPR Tahun 2009-2014. Terdakwa juga berkedudukan sebagai Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrat berdasarkan Keputusan DPR Nomor: 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014. Selain itu terdakwa juga menjabat sebagai Anggota Badan Anggaran DPR sebagaimana Keputusan DPR Nomor : 48/DPR RI/I/2009- 2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR dengan masa Keanggotaan Tahun 2009-2014. Komisi-komisi di DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki mitra kerja, dimana mitra kerja dari Komisi X antara lain Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Pendidikan
Nasional (Kemendiknas), Kementerian Budaya dan Pariwisata dan Badan Perpustakaan berdasarkan Keputusan DPR Nomor: 31/DPR RI / I / 2009-2010 tentang Pembentukan komisi-komisi dan penetapan ruang lingkup tugas serta mitra kerja komisikomisi DPR masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.

## b. dakwaan jaksa Penuntut umum
Dalam surat dakwaannya telah mengajukan dakwaan terhadap terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh dalam kewenangannya sebagai Anggota Komisi X DPR ataupun Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak dapat berdiri sendiri termasuk di dalam memberikan persetujuan anggaran karena mekanisme kerjanya bekerja sama dengan pihak mitra kerja dan Anggota Banggar lainnya, sehingga kewenangan dalam menentukan besaran anggaran bukan merupakan kewenangan tunggal dari Terdakwa, akan tetapi merupakan kewenangan kolektif. Oleh karena itu, dari jumlah uang yang diterima sebagaimana dipertimbangkan di atas yaitu sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US $. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) tidak dapat dibuktikan secara pasti berapa jumlah uang yang benar-benar dinikmati oleh Terdakwa dan berapa jumlah yang dinikmati oleh pihak lain;

## c.  tuntutan jaksa Penuntut umum
Mengajukan tuntutannya terhadap terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1616K/Pid.Sus/2013 tanggal 20 November 2013 atas nama terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh adalah sebagai berikut:
Menyatakan terdakwa Indar Atmanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 11 jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## d. Pertimbangan hakim
Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusannya 54/PID.B./TPK/2012/PN.JKT.PST terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan memberikan dasar pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa dalam kewenangannya sebagai Anggota Komisi X DPR
Fakhri arindra: Pertanggungjawaban Pidana Badan
ataupun Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak dapat berdiri sendiri termasuk di dalam memberikan persetujuan anggaran, karena mekanisme kerjanya bekerja sama dengan pihak mitra kerja dan Anggota Banggar lainnya, sehingga kewenangan dalam menentukan besaran anggaran bukan merupakan kewenangan tunggal dari Terdakwa, akan tetapi merupakan kewenangan kolektif. Oleh karena itu, dari jumlah uang yang diterima sebagaimana dipertimbangkan di atas yaitu sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US $. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) tidak dapat dibuktikan secara pasti berapa jumlah uang yang benar-benar dinikmati oleh Terdakwa dan berapa jumlah yang dinikmati oleh pihak lain;

## analisis
Berdasarkan putusan kasasi yang telah ditetapkan, proses pemeriksaan perkara Angelina Sondakh dilakukan hingga putusan atas perkara tindak pidana korupsi tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht . Dalam putusan kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bahwa mantan anggota DPR/ anggota DPR yang masih menjabat dari Fraksi Demokrat diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp12,58 milliar dan 2,35 dolar Amerika atau sekitar Rp27,4 milliar, jika terkena kasus korupsi. Majelis hakim berpendapat bahwa perlu adanya proses pemeriksaan perkara Angelina Sondakh. Angelina Sondakh memang masih berstatus sebagai anggota DPR (Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrat).

## kesimpulan
Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.  Dalam hal terjadi tindak pidana pencucian uang  yang berasal dari korupsi di PT BUMN sebagai koporasi, meskipun korporasi diakui sebagi subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, di hadapan hukum pidana.  Hal ini dikarenakan BUMN bukan suatu korporasi atau badan usaha privat, tetapi korporasi yang tunduk pada
Fakhri arindra: Pertanggungjawaban Pidana Badan
UU BUMN  di mana terdapat penyertaan modal dari Negara dalam menjalankan aktivitasnya . Sehingga dalam hal terjadi tindak pidana yang mengatasnamakan BUMN maka pertanggungjawaban pidana  tidak dapat dibebankan pada korporasinya, tetapi dibebankan pada organ korporasi  yang dalam hal ini pengurus korporasi. Oleh karena yang bertanggung jawaba atas tindakan korporasi BUMN adalah orang atau pengurus koporasi maka jenis sanksi pidana  yang dapat dijatuhkan adalah sanksi yang diterapkan untuk orang menurut undang-undang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan analisis dua putusan pengadilan yang melibatkan  korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi,  baik untuk Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 787K/Pid.Sus/2014) atas nama terdakwa Indar Atmanto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1616K/Pid.Sus/2013) atas nama Angelina Sondakh.  Kedua putusan  tersebut  memuat pertimbangan hukum hakim telah memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi. Dalam kasus Indar Atmanto Indar Atmanto selaku Direktur Utama PT. Indosat Mega Media terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan cara menyalahgunakan frekuensi radio 2,1 GHz oleh IM2 yaitu penyalahgunaan jaringan 3G milik Indosat oleh IM2. Sedangkan dalam kasus Angelina Sondakh selaku Anggota Komisi X DPR terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dengan cara menerima hadiah atau janji yang diberikan oleh pihak Permai Group.

## daftar bacaan buku
Alford, Money Laundering, N.C.J Int’l & Com, (Reg.Vol 19), 1994.
Ali, Mahrus, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, Jakarta , Raja Grafindo Persada,
2013.
Amrullah, M. Arief, Money Laundering , Tindak pidana pencucian uang, Malang,
Bayumedia, 2004.
F. Sjawie, Hasbullah, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak
Pidana Korupsi , Jakarta, Prenada Media Group, 2015.
Hamzah, Andi, Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama, Alumni, Bandung, 1997.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rinekacipta, Jakarta, 2000.
Nasution, Bismar , Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia , Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2008.
Prinst, Darwan, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
Priyatno, Dwijaya, Kebijakan  Legislatif  tentang  Sistem  Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia, CV Utomo, Bandung, 2004.
Setiadi, Edi, Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi dalam Romli Atmasasmita, Asas- Asas Perbandingan Hukum, Jakarta, YLBHI, 1989.
Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Korporasi , Cet.II, Sinar Grafiti Pers, Jakarta, 2007.
Uly, Jacky, Bernard L Tanya, Money Laundering, Surabaya, Dunia Grafindo, 2009.
Welling, Sarah N, Smurfs, Money Laundering , and the United States Criminal Federal Law, yang dimuat dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss, h. 201.

## karya ilmiah
Winny Liana Sari, “Tindak Pidana Pencucian Uang ” , Skripsi , Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001.
Mirza Febriyanto, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Berbadan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Skripsi , Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2016.
Prasetyo, Rizki Dwi, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korporasi”,http://repository.unpas.ac.id/5388/7/G.%20BAB%20II.pdf, 2014.
Alfanisa, Theodora Yuni Shah Putri, “Korporasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawababan Pidana” http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-06/ S55781-Alfanisa, 2014.
laman
http://www.artikelsiana.com/2015/02/pengertian-bumn-fungsi-bentuk-bentuk- bumn.html, diakses 24 April 2018.
http://bumn.go.id/halaman/238/Statistik.Jumlah.BUMN, diakses 21 Februari 2018. http://id.beritasatu.com/tajuk/sinergi-bumn-swasta/166081, diakses 25 April 2018.
https://www.sahamok.com/daftar-perusahaan-bumn/definisi-bumn/, diakses 27 April 2018.
https://www.jurnal.id/id/blog/2017/jenis-dan-ciri-ciri-badan-usaha-milik-negara- bumn, diakses 27 April 2018.
http://www.legalakses.com/maksud-dan-tujuan-serta-kegiatan-usaha-perseroan- umum-perseroan-terbatas/ di akses 18 Mei 2018.
http://www.dw.com/id/daftar-tangkapan-terbesar-kpk/a-18214980, diakses 13 Mei 2018.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/02/23/lztpqj-inilah-3-alasan- mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa, diakses diakses 24 April 2018.
Kompas, “Korupsi  BUMN  yang  berkaitan  dengan  Pencucian  Uang  (Money Laundering) ”,  www.ekonomi.kompas.com/read/2017/04/15/070000926 / korupsi. bumn. yang. makin.menggila.
http://badanusaha.com/perusahaan-persero, diakses 18 Mei 2018.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt510a46a7325da/erat--hubungan- korupsi-dan-pencucian-uang, diakses 24 April 2018.
NCB-INTERPOL INDONESIA, “Kerugian  Negara  Akibat  Pencucian  Uang” , www.interpol.go.id, diakses 2 Januari 2013.
NCB-INTERPOL INDONESIA, “Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang yang didasarkan pada maraknya tindak pidana ini” , www.interpol.go.id, diakses 2 Januari 2013.
nasib-indonesia-soal-pencucian-uang-ditentukan-juni/>, 12 September 2003, diakses 2 Oktober 2017.
Tanpa Nama, “Menunggu proses Pidana Tersangka Pelanggar UU Pidana Ekonomi yang berkaitan dengan Pencucian Uang ” www.hukumonline.com 23 Januari
2009, diakses 7 Februari 2018.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5885f90a1ca8f/dilema-kpk-menjerat- bumn-sebagai-korporasi-pelaku-korupsi, diakses 16 Mei 2018.
http://www.bpk.go.id/news/pemisahan-kekayaan-negara-di-bumn, diakses 16 Mei 2018.
https://translationpapersbali.com/2013/09/30/istilah-istilah-peradilan-judicial- terms-ri/, diakses 7 Maret 2018.
https://blogdenni.wordpress.com/2011/11/19/istilah-hukum-dalam-bahasa- belanda/, diakses 7 Maret 2018.
http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html, diakses 8 Maret 2018.
http://www.negarahukum.com/hukum/bentuk-bentuk-sanksi-pidana-pelaku- pembantu-kejahatan-oleh-kaisaruddin-kamaruddin.html, diakses 11  Maret 2018.
https://elisatris.wordpress.com/tindak-pidana-pencucian-uang/, diakses 11 Maret 2018.
how to cite : Fakhri Arindra Zaki, ‘Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Korupsi’ (2018) Vol. 1 No. 2 Jurist-Diction.