Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas Vol. 6, No. 2, 2023, pp. 193-207 P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303
DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.143
The Urgency of Narcotics Law Certainty in Indonesia After the Ratification of the Single Convention for Medical Purposes
Urgensi Kepastian Hukum Narkotika di   Indonesia Pasca Ratifikasi Konvensi Tunggal Untuk Kepentingan Medis
Rino Dedi Aringga 1 , Agung Arafat Saputra 2 1-2 Faculty of Law, Universitas Pamulang
*Corresponding Author: dosen02171@unpam.ac.id Article Info Abstract
Received: 02-11-2023 Revised: 20-11-2023 Accepted: 20-12-2023
Keywords: judicial review; Narcotics; regulation. Judicial Review of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Indonesia  is  currently a  step  to  reform  the  law  on  the  use  of narcotics,  one  of  which  is  marijuana,  so  that  it  can  be  used  for medical  purposes.  Not  a  few,  patients  with  diseases  who  need alternative  treatment  using  marijuana extracts must be hindered by regulations that bind Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Indonesia  adopted  the  results  of  The  United  Nation's  Single Convention  On  Narcotic  Drugs  1961  or  (single  convention)  as  a step to combat illicit trafficking and misuse of narcotics which was made  into  narcotics  law  in  Indonesia  which  is  contained  in  Law Number 35 of 2009 today. The purpose of this writing and research is so that the government and society can increase their concern for the rights of citizens in carrying out the constitutional mandate. As stated in Article 28 H of the 1945 Constitution, "Every person has the right to live in physical and spiritual prosperity, to have a place to live, and to receive protection from a good and healthy life and the right to obtain health services". The data collection technique used by researchers is library research, with qualitative methods, in order to  contain  the  results  of  studies  from  collecting  literacy  data  from literature  and  scientific  journals.  Therefore,  the  use  of  library research and qualitative methods in research can be used to analyze the results of the study and With this research, it will be studied to find  legal  reasons  from  the  government  in  the  case  of  medical marijuana in Indonesia. These problems will then be analyzed using analytical  descriptive  methods  to  find  new  concepts  related  to  the legalization  of  medical  marijuana  in  Indonesia.  This study  suggests that medical marijuana may have legal potential in the future. This urgency is also demonstrated by the political will of the Indonesian Ulema  Council  and  the  Ministry  of  Health.  It  is  hoped  that  this research  will  provide  recommendations  regarding  appropriate educational  insights  about  medical  marijuana  and  potential
legalization in the future. Info Artikel Abstrak Kata Kunci: peninjauan kembali; Narkotika; peraturan. Judicial Review Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  di  Indonesia  sampai  saat  ini  menjadi  langkah mereformasikan  Undang-Undang  tentang  penggunaan  narkotika salah  satunya  adalah  marijuana  agar  dapat  dimanfaatkan  untuk keperluan  medis.  Tidak sedikit,  pasien  pengidap  penyakit  yang membutuhkan  pengobatan  alternatif  menggunakan  ekstrak marijuana ini harus terhalangi oleh peraturan yang mengikat pada Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009  Tentang  Narkotika. Indonesia  mengadopsi  hasil  dari The  United  Na tion’s Single Convention On Narcotic Drugs 1961 atau (konvensi tunggal) sebagai langkah  pemberatasan  peradaran  gelap  dan  salah  guna penggunaan  narkotika  yang  dijadikan  Undang-  undang  narkotika di  Indonesia  yang  dimuat  pada  Undang-Undang  Nomor  35
Tahun  2009  saat  ini.  Penulisan  dan  penelitian  ini  bertujuan  agar pemerintah  dan  masyarakat  dapat  lebih  meningkatkan kepeduliannya terhadap hak warga negara dalam menjalani amanat konstitusional.  Sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  28  H Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa “Setiap orang berhak hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan mendapatkan perlindungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah library research , denagn metode kualitatif, agar dapat memuat hasil studi dari pengumpulan data-data literasi dari  kepustakaan  maupun  jurnal  ilmiah.  Oleh  karenanya, penggunaan  metode library  research dan  kualitatif  dalam penelitian dapat  menghasilkan  kajian  atas  suatu  fenomena  dan  yang  lebih komprehensif  dan  Dengan  penelitian  ini  akan  dikaji  untuk menemukan  alasan  hukum  dari  pemerintah  dalam  kasus  ganja medis  di  Indonesia.  Masalah-masalah  tersebut  kemudian  akan dianalisis  menggunakan  metode  deskriptif  analitis  dengan  untuk menemukan konsep-konsep baru terkait legalisasi ganja medis di Indonesia.  Studi  ini  menunjukkan  bahwa  ganja  medis  akan mungkin  memiliki  potensi  legal  di  masa  depan.  Urgensi  ini  juga didemonstrasikan  oleh  kemauan  politik Majelis  Ulama Indonesia dan Kementerian Kesehatan. Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan rekomendasi terkait wawasan pendidikan yang tepat tentang ganja medis dan potensi legalisasi di masa depan.
Copyright© 2023 by Author(s)
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-Non  Commercial-Share  Alike  4.0  International License .

## PENDAHULUAN
Kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan)  terhadap  tindakan  sewenang-  wenang,  yang  berarti  bahwa  seseorang  akan  dan dapat  memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan  dalam  keadaan  tertentu.  Sehingga,  dalam meraih  kepastian hukum  menunjuk  kepada  pemberlakuan  hukum  yang  jelas,  tetap  dan
konsisten  dimana  pelaksanaannya  tidak  dapat  dipengaruhi  oleh  keadaan-keadaan  yang sifatnya subjektif. 2 Pada Tahun 1961, Indonesia ikut serta dalam The United Nation’s Single Convention On Narcotic Drugs 1961 ( Konvensi Tunggal). The United Nation’s Single Convention On Narcotic Drugs 1961 ( Konvensi  Tunggal)  adalah  sebuah  perjanjian  internasional  yang melarang produksi dan penyediaan narkotika tertentu dan obat-obatan dengan efek serupa kecuali  bagi  substansi  yang  sudah  mendapatkan  lisensi  untuk  tujuan  tertentu,  misalnya untuk penanganan medis atau penelitian.
Indonesia meratifikasi dan juga mengadopsi hasil The United Nation’s Single Convention On  Narcotic  Drugs  1961 ( Konvensi  Tunggal).  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 adalah  seperangkat  aturan  yang  mengikat  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  sebagai  langkah perlawanan  terhadap  peredaran  gelap  dan  penyalahgunaan  narkotika.  Akan  tetapi, pengunaan  narkotika  jenis  hemp,marijuana  (Ganja)  menjadi  alternatif  keperluan  medis untuk  pengobatan  bagi  setiap  pasien  pengidap  penyakit  keras  seperti Celebral  Palsy contohnya. Cerebral Palsy adalah suatu kelainan kongenital pada gerakan, otot, atau postur.
Cerebral  Palsy disebabkan  oleh  perkembangan  otak  yang  tidak  normal.  Akan  tetapi, penggunaan  narkotika  jenis  hemp,  marijuana  (Ganja)  saat  ini  menjadi  penghalang  bagi setiap  pasien  pengidap  penyakit  keras  seperti Cerebral  Palsy karena  regulasi  yang  dimuat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
Namun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1) huruf  dijelaskan  dalam  ketentuan  ini  yang  d imaksud  dengan  “Narkotika  Golongan  I” adalah  Narkotika  yang  hanya  dapat  digunakan  untuk  tujuan  pengembangan  ilmu pengetahuan  dan  tidak  digunakan  dalam  terapi,  serta  mempunyai  sangat  berpotensi menimbulkan ketergantungan. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  Pasal  7  undang-undang  tersebut,  yang  menyatakanbahwa  narkotika  hanya  dapat digunakan  untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan,  pengembangan  ilmu  pengetahuan, dan  teknologi  kesehatan.  Pemanfaatan  ganja  sebagai  tanaman  obat  jika  dapat menggantikan  obat-obatan  farmasi  sebagai  bentuk  pengobatan  karena  sangat  mudah diperoleh  dan  disiapkan.  Karena  secara  de  facto  tidak  ada  orang  atau  organisasi  yang pernah  memberikan  izin  untuk  melakukan  penelitian  tentang  ganja  di  Indonesia,  hal itu  sepenuhnya  dilarang,  bahkan  untuk  tujuan  ilmiah.  Ketika  ketidaksesuaian  antara kondisi,  hubungan,  dan  kejadian  masyarakat  dan  hukum  yang  berlaku  mulai  muncul, hukum menuntut reformasi (Qadrina & Risal, 2022).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  seberapa  relevan  berlangsungnya  Undang-
Undang  Nomor.  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  terhadap  marijuana  (Ganja)  guna keperluan  medis  di  Indonesia.  Serta  pemerintah  bersama-sama  masyarakat  dapat  lebih meningkatkan  kepeduliannya  terhadap  hak  warga  negara  dalam  menjalani  amanat konstitusional. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan perlindungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Untuk  mewujudkan  tujuan  ini,  artikel  ini  mengajukan  pertanyaan  apakah Judicial  Review  Undang-Undang  Nomor.  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  menjadi langkah mereformasikan regulasi narkotika di  Indonesia  guna pemanfaatan ganja sebagai keperluan medis?

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  sangat  diperlukan  dalam  suatu  penelitian  untuk  menentukan arahan suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu  pemikiran yang  sistematis  mengenai  berbagai  jenis  masalah  yang  pemecahannya memerlukan  pengumpulan dan  penafsiran  faktafakta,  terhadap  suatu  paradigma  hukum atau  suatu  pemikiran.  Jadi  metode  penelitian  adalah  metode  atau  cara-cara  dalam melakukan  satu  bentuk  penelitian  dan  aktifitas  penelitian.  Mengingat  penelitian  ini termasuk dalam bidang Ilmu Hukum, metode yang digunakan adalah metode kualitatif.
Saiffudin Anwar menyatakan pendekatan kualitatif lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena  yang  diamati  dengan  menggunakan  logika  ilmiyah. Menurut  Bisri,  metode penelitian  kualitatif  juga  disebut  sebagai  pendekatan  kualitatif,  paradigma  kualitatif, paradikma naturalistis dan alamiah.
Adapun  sumber  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  sumber  penelitian  kepustakaan ( Library Research ), yaitu sumber data yang diperoleh dari penelaahan beberapa literatur dan sumber  bacaan  lainnya  yang  dapat  mendukung  dalam  penulisan  jurnal  ilmiah  ini. Penelitian  kepustakaan  dimaksudkan  yaitu  Menganalisis  yuridis  terhadap  pengobatan medis tanaman ganja dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

## HASLI DAN PEMBAHASAN
Urgensi  Kepastian  Hukum  Marijuana  di  Indonesia  Pasca  Ratifikasi  Konvensi Tunggal “ The United Nation’s Single Convention n Narcotic Drugs 1961” Untuk Kepentingan Medis.
Narkotika  diatur  pertama  kali  dengan  Undang-Undang  nomor  8  Tahun  1976 tentang  Pengesahan  Konvensi  Tunggal  Narkotika  1961  berserta  Protokol  yang Mengubahnya. Narkotika kemudian diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-Undang ini tidak merumuskan kategorisasi atau penggolongan  zat  psikoaktif  dan  hanya  menjelaskan  bahwa  tanaman  ganja  merupakan jenis napza yang penggunaanya terbatas untuk tujuan medis serta penelitian ilmiah. Pada perkembangannya,  kemudian  peraturan  narkotika  berganti  menjadi  Undang-Undang Nomor  22  tahun  1997  tentang  Narkotika.  Dalam  Undang-  Undang  ini  tanaman  ganja masuk  ke  dalam  narkotika  golongan  I  yang  penggunaannya  sangat  dibatasi  dan  hanya untuk  tujuan  penelitian.  Lalu  undang-undang  tersebut  dicabut  dan  digantikan  dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika,yang masih berlaku sampai saat ini.  Undang-undang  ini  tidak  mengenal  pembedaan  antara  narkotika  dan  psikotropika. Unsur ganja diklasifikasikan sebagai narkotika golongan I bersama dengan heroin, kokain, dan metamfetamin.
Pada  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Tepatnya  pada Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa:
“Narkotika Golongan  1  adalah  narkotika  yang  hanya  dapat  digunakan  untuk  tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.”
Kemudian dalam Pasal 8 Ayat (1) disebutkan bahwa :
“ Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan .”
Dengan  adanya  peraturan  tersebut  maka  setiap  kepemilikan  ganja  walaupun hanya  sedikit, berupa  tanaman  ataupun  sintesis,  seseorang  dapat  dikenai  sanksi  sesuai dengan  Pasal  111  sampai dengan  Pasal  116  Undang-  Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika.
Pasal 111 Ayat (1) menyebutkan bahwa:
“Setiap orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menanam,  memelihara,  memiliki, menyimpan, menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I  dalam  bentuk  tanaman, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  12  (dua
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (dela pan miliar rupiah).”
Pasal 112 Ayat (1) menyebutkan bahwa:
“Setiap orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menanam,  memelihara,  memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”
Pasal 113 Ayat (1) menyebutkan bahwa:
“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi , mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan  Narkotika  Golongan  I  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  5 (lima)  tahun dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
Pasal 114 Ayat (1) menyebutkan bahwa:
“Setiap orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual,  menjual, membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling  lama  20  (dua  puluh) tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp.  1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh m iliar rupiah).”
Pasal 115 Ayat (1) menyebutkan bahwa:
“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransitoNarkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun  dan  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp. 800.000.000,00 (delapan  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”
Pasal 116 Ayat (1) menyebutkan bahwa:
“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
Isu tentang ganja menjadi hal menarik di dunia internasional dan nasional saat ini, tidak sedikit masyarakat yang mulai berupaya untuk memperjuangkan legalitas ganja yang  dapat digunakan  untuk  kepentingan  medis.  Beberapa  negara  seperti  Amerika Serikat, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, Thailand telah resmi membuka akses ganja untuk
keperluan  pengobatan,  industri  dan  juga  rekresional.  Namun  di  beberapa  negara termasuk Indonesia, akses ganja masih menjadi hal yang dilarang secara ketat.
Marijuana  (ganja)  adalah  salah  satu  keanekaragaman  hayati  di  Indonesia  yang memiliki  potensi  di  bidang  ekonomi  cukup  besar  sesuai  dengan  amanat  yang  tertuang pada  Pasal  33  ayat  3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di mana  bumi  dan  air  dan  kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya  di  kuasai  oleh Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-  besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pasal  ini bermakna bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam termasuk di dalamnya air beserta  kekayaan  alam  lainnya  milik  atau  berada  dalam  wilayah  teritori  NKRI  berarti dikuasai,  diatur,  dikelola,  dan  didistribusikan  oleh  negara  atau  pemerintah  dengan segenap  lembaga  pengelolanya  untuk  dipergunakan  bagi  memakmurkan  atau mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya.
Dilihat  dari  makna  Pasal  33  ayat  3  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945 bahwa  ganja  sebagai  tanaman  yang  hidup  di  bumi  indonesia memeiliki  potensi untuk dikuasai,  diatur,  dikelola,  dan  didistribusikan  oleh  negara  atau pemerintah  dengan  segenap  lembaga  pengelolanya  untuk  dapat  dipergunakan  sebagai komoditas  di  beberapa  sektor  yang  memakmurkan  atau  mensejahterakan  rakyat Indonesia seluruhnya. Akan tetapi saat ini masyarakat di Indonesia terkhusus pada pasien pengidap penyakit cerebral palsy masih berjuang bersama- sama dengan koalisi advokasi narkotika  untuk  kesehatan  dan  tim  Lingkar  Ganja  Nusantara  (LGN) untuk  dapat merubah  regulasi  yang dimuat  pada  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika  agar  marijuana  (ganja)  dapat  digunakan  untuk  pelayanan  kesehatan sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dan UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1)
Banyak penelitian yang telah mengeluarkan karya ilmiah, jurnal dan buku-buku tentang manfaat penggunaan ganja medis untuk mengobati beberapa penyakit tertentu. Seperti contoh, menurut data yang diterbitkan oleh NIH pada tahun 2007, orang dengan kelumpuhan  otak  lumpuh kejang yang sering mengalami kejang parsial, penelitian telah mengungkapkan bahwa bahan kimia tertentu yang ditemukan  pada  tanaman  ganja  dapat membantu  penderita cerebral  palsy  spastic quadriplegia. Dalam  penelitian  berbeda  yang dilakukan  pada  tahun  2014,  ditemukan  bahwa  kejang otot  sangat  berkurang  dengan pengobatan ganja medis.
Dengan  terbukanya  satu  pintu  untuk  melegalkan  ganja  medis  di  dunia
Internasional, banyak negara kemudian mencoba melakukan penelitian-penelitian untuk membuktikan  sendiri  kebermanfaatan  ganja  dalam  dunia  medis.  Beberapa  negara  juga telah  mantap  untuk  melegalkan  ganja  di  negaranya  masing-masing.  Secara  global, pelegalan  ganja  dibedakan  menjadi  3  kategori, yakni  untuk  kebutuhan  medis,  untuk rekreasi karena memberikan sensasi “tinggi”, dan untuk budidaya  itu  sendiri.  Austria, Belgia,  Kroasia,  Siprus,  Perancis,  Jerman,  Selandia  Baru  dan Spanyol menjadi negara yang hanya melegalkan ganja hanya untuk kepentingan medis.
Pada  tanggal  20  Juli  2022,  Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan  putusannya Nomor  106/PUU-XVIII/2020  atas  perkara  yang diajukan  oleh 3  ibu  yang sama-sama memiliki seorang anak berusia dibawah 17 tahun yang sedang menderita jenis penyakit dari lumpuh otak / Cerebral Palsy. Ketiga ibu tersebut adalah yang pertama Dwi Pertiwi sebagai pemohon I, merupakan ibu kandung dari Musa Ibnu Hassan Pedersen. Seorang anak berusia 16 tahun yang menderita Cerebral Palsy. Penyakit yang dialami Musa berawal dari penyakit Pneumonia yang menyerangnya sewaktu bayi. Akibat dari kekeliruan dalam diagnosa pengobatannya, penyakit Pneumonia tersebut berkembang menjadi Meningitis yang  menyerang  otak.  Metode  pengobatan  yang  dijalani  oleh  Musa  adalah  berupa fisioterapi  dan  pemberian  obat-  obatan  anti  kejang  seperti  vaporic  acid  5.5ml, phenobarbital 30mg, latropil 5ml dan stesolid.
Walaupun  telah  menjalani  sejumlah  pengobatan,  keadaan  Musa  tidak  kunjung membaik.  Otot-ototnya  kaku,  kesulitan  mengeluarkan  dahak  dan  mengalami  kejang hampir seminggu sekali. Pada anak-anak pengidap Cerebral Palsy, menghentikan kejang adalah  hal  paling  krusial.  Dalam  setiap  terapi,  anak  Cerebral  Palsy  akan  diajarkan  dan dilatih untuk menggerakkan anggota badan, namun semua yang sudah diajarkan tersebut akan  lenyap  apabila  anak  mengalami  kejang.  Itu  artinya  terapi  harus  dimulai  dari  nol kembali.  Setelah  mencoba  mencari  informasi  pengobatan  terbaik yang dapat dilakukan untuk menghilangkan kejang, Dwi Pertiwi akhirnya membawa Musa ke Kota Daylesford, negara  bagian  Victoria,  Australia,  untuk  menjalani  terapi  ganja  medis  dengan sistem pengasapan  dan  minyak  ganja.  Harapan  pun  muncul,  kejangnya  berhenti  total  dan keadaan Musa  mulai  membaik.  Karena  terdapat  beberapa  pekerjaan  di  Indonesia,  Dwi Pertiwi  kemudian  harus  membawa  Musa  pulang  kembali  ke  Indonesia.  Hal  ini menyebabkan pengobatan ganja medis harus  dihentikan  karena  Indonesia  adalah  salah satu negara yang melarang tanaman ganja digunakan untuk kebutuhan medis. Ironisnya, keadaan  Musa  kemudian memburuk  dengan  kejang yang  berkelanjutan,  dan  meninggal
pada tanggal 26 Desember 2020.
Kedua  adalah  Ibu  Santi  Wirastuti  sebagai  pemohon  II  yakni  ibu  dari  Pika Sasikirana anak perempuan umur 12 tahun. Pika didiagnosis menderita epilepsi pada saat duduk di bangku taman kanak-kanak. Kemudian beberapa bulan kemudia Pika kembali didiagnosis  menderita  Japanesse  Encephalitis  yaitu  infeksi  pada  otak  yang  disebarkan oleh  virus.  Pika  sering  mengalami  kejang  yang  lama,  muntah  dan  pingsan.  Beberapa pengobatan telah dicoba seperti obat- obat dokter, terapi tusuk jari dan fisioterapi. Santi Wirastuti  sempat  mengetahui  bahwa  terapi  ganja  medis  dapat  membantu  penderita epilepsi  sembuh  dari  kejangnya.  Namun  ia  tak  berani  mencoba  karena  dihantui  rasa takut  akan  ancaman  pidana  bagi  siapa  saja  yang  menggunakan  ganja  di  Indonesia. Akibatnya  Pika  tidak  mendapatkan  pengobatan  ganja  medis  untuk  meningkatkan kualitas  hidup  hingga  taraf  semaksimal  mungkin  yang  dapat  diupayakan  kedua orangtuanya.  Ketiga  adalah  Ibu  Nafiah  Muharyanti,  A.Md.  sebagai  pemohon  III.  Ibu dari Masayu Keynan Almeera P. seorang anak berusia 10 tahun yang menderita Epilepsi dan Diplegia Spactic yang merupakan bentuk dari penyakit Cerebral Palsy. Pada usia 2 bulan Keynan sudah didiagnosis Cerebral Palsy yang mengakibatkan gangguan motorik halus dan kasar serta kejang yang berulang. Keynan setiap harinya mengkonsumsi obat- obatan  rutin  berupa  obat  kejang,  Diazepam,  beberapa  vitamin  untuk  syaraf  dan fisioterapi.  Namun  hingga  kini,  kejang  yang  dialami  Keynan  masih  terus  berulang.  Itu artinya  terapi-  terapi  yang  dilakukan  akan  gagal  mendorong  kemajuan  tubuh  Keynan akibat kejang yang terjadi. Lagi-lagi akibat ganja medis yang dilarang keras dimanfaatkan di Indonesia, Nafiah tidak dapat berbuat banyak untuk mengobati putrinya.
Pemohon  IV  adalah  Organisasi  Non  Pemerintah  atau  Lembaga  Swadaya Masyarakat  yang tumbuh  dan  berkembang  secara  swadaya  atas  kehendak  dan  kaingin sendiri di tengah masyarakat serta didirikan atas dasar kepedulian untuk menghapuskan stigma dan diskriminasi  yang ada pada masyarakat. Lembaga  tersebut  Bernama  Rumah Cemara  yang  diwakili  oleh  Aditia  Taslim  yang  kedudukannya  sebagai  Ketua  Badan Pengurus  dan  Ridwa  Natakusuma  yang  kedudukannya  sebagai  Sekretasris  Badan Pengurus.  Pemohon  V  adalah  organisasi  nirlaba  yang  memiliki  tujuan  dalam  bidang sosial  dan  kemanusiaan  untuk  mendorong  terwujudnya  sistem  peradilan  pidana  dan hukum  yang  berkeadilan  dengan  berorientasi  pada  nilai-nilai  hak  asasi  manusia  di Indonesia, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak untuk mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan dari hasil pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Organisasi tersebut bernama Institute for Criminal Justice Reform  (ICJR).  diwakili  oleh  Wahyu  Wagiman,  dalam  kedudukannya  sebagai  Ketua Badan  Pengurus  dan  Anggara,  S.H.,  dalam  kedudukannya  sebagai  Sekretaris  Badan Pengurus.  Dan  yang  terakhir  Pemohon  VI  adalah  Perkumpulan  Lembaga  Bantuan Hukum Masyarakat atau LBH Masyarakat. Pemohon VI diwakili oleh Ori Rahman yang berkedudukan sebagai Ketua Dewan Pengurus LBH Masyarakat. Pasal pelarangan ganja yang masuk pada narkotika golongan 1 menjadi hal yang menyulitkan, padahal banyak penelitian  di  dunia  internasional  telah  mengakui  manfaat  ganja  untuk  menghilangkan kejang  pada  penderita  Cerebral  Palsy  dan  Epilepsi.  Para  pemohon  menguji konstitusionalitas Penjelasan pada Pasal 6 Ayat (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi: “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu  pengetahuan  dan  tidak  digunakan  dalam  terapi,  serta  mempunyai  potensi  sangat tinggi  me ngakibatkan  ketergantungan.”  Dan  Pas al 8  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2009  yang  berbunyi:  “Narkotika  Golongan  I  dilarang  digunakan  untuk kepentingan pelayanan kesehatan.” Para pemohon pada pokoknya mendalilkan dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1.
Bahwa  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009  tentang  Narkotika  telah  jelas  dinyatakan  memiliki  fungsi  pelayanan  kesehatan, tetapi  dibatasi  dengan  adanya  ketentuan  pada  Penjelasan  Pasal  6  Ayat  (1)  huruf  a  dan Pasal  8  Ayat  (1)  yang  melarang  penggunaan  sepenuhnya  Narkotika  Golongan  I  untuk pelayanan kesehatan. 2.
Pelarangan  penggunaan  Narkotika  Golongan  I  untuk pelayanan kesehatan telah mengakibatkan tidak dapat dilakukannya penelitian narkotika yang  termasuk  dalam  golongan  I  sehingga  masyarakat  Indonesia  tidak  bisa  menikmati hasil  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam  konstitusi.  Potensi  Legalisasi  Ganja  Medis  Dalam  Hal  Pemenuhan  Hak  Atas Kesehatan  di  Indonesia  Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  secara  konsisten  berusaha mewujudkan jaminan pemenuhan hak-hak setiap warganya, termasuk pemenuhan hak di sektor  kesehatan.  Beberapa  norma  hukum  telah  mengatur  hak  atas  kesehatan,  antara lain: 1. Pasal  25  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (UDHR)  menyatakan bahwa  setiap  orang  berhak  atas  taraf  hidup  yang  layak  untuk  kesehatan  dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan layanan kesehatan, yang diperlukan sosial, serta hak atas jaminan pada saat menganggur, sakit,  kecacatan,  ditinggalkan  oleh  pasangannya,  orang  tua,  atau  keadaan  lain  yang
mengakibatkan  kemerosotan  standar  hidup  yang  terjadi  di  luar  kekuasaannya.  2.
Pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional Ekonomi, Sosial dan Budaya Hak yang ditetapkan  oleh  Majelis  Umum  PBB  2200  A  (XXI)  tanggal  16  Desember  1966,  yaitu bahwa  negara  peserta  perjanjian  mengakui  hak  setiap  orang  untuk  menikmati  standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental. 3. Pasal  28  H  ayat  (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hidup sejahtera lahir dan batin, hidup  dan  memiliki  kehidupan  yang  baik  dan  sehat  lingkungan,  dan  memperoleh pelayanan kesehatan. 4.
Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak  Asasi  Manusia  menyatakan  bahwa:  Setiap  orang  mempunyai  hak  untuk  hidup, mempertahankan  hidup  dan  meningkatkan  taraf  hidupnya.  Setiap  orang  berhak  untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Setiap orang memiliki hak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat.  Atas  dasar  beberapa  norma  hukum tersebut,  ada  yang  mendukung  upaya  legalisasi  ganja  untuk  keperluan  medis  lahir  di Indonesia.  Salah  satu  organisasi  yang  rajin  berkampanye  atau  legalisasi  Ganja  sebagai kebutuhan  medis  adalah  Lingkaran  Ganja  Nusantara  (Lingkar  Ganja  Nusantara, selanjutnya disebut 'LGN'). LGN berpendapat bahwa ganja untuk kondisi medis tidak dapat  diganti  dengan  obat  lain  karena  permintaannya  sama  spesifiknya  dengan  dosis tertentu  (Rasmi,  Mengge,  &  Raf,  2022);(Tarigan  &  Naibaho,  2020).  Beberapa  kasus penyakit  langka  di  Indonesia  membutuhkan  ganja  sebagai  komoditas  medis.  Misalnya dalam kasus Fidelis Ari Sudarwoto. Fidelis adalah PNS asal Provinsi Kalimantan Barat yang  ditangkap  BNN  karena  tumbuh  ganja.  Alasan  Fidelis  menanam  ganja  itu  untuk pengobatan  istrinya,  Yeni,  yang  menderita  penyakit  Syringomyelia.  Fidelis mengumpulkan  informasi  untuk  menyembuhkan  penyakitnya,  Fidelis  melakukan ekstraksi  ganja  sendiri  dengan  mencampurkan  ganja  ke  dalam  makanan  istrinya  dan minum. Sehingga membuat istrinya sulit makan, melahap, dan berbicara dengan lancar (Murdomo et al., 2021). Selain Syringomyelia, berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis,  penyakit  tertentu  dan  gangguan  kesehatan  juga  memerlukan  ganja  medis, seperti:  1)  penyakit  Alzheimer;  2)  Kehilangan  nafsu  makan;  3)  Kanker;  4)  penyakit Crohn; 5) Penyakit yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh seperti HIV/AIDS atau Multiple  Sclerosis  (MS);  6)  Gangguan  makan  seperti  anoreksia;  7)  Epilepsi;  8) Glaukoma;  9)  Kondisi  kesehatan  mental  seperti  skizofrenia  dan  stres  pascatrauma gangguan (PTSD); 10) Sklerosis multipel; 11) Kejang otot; 12) Mual; 13) Kejang; dan 14) Wasting  syndrome  (cachexia)  (Solahuddin,  2022).  Banyak  penyakit  dan  masalah
kesehatan,  seperti  tersebut  di  atas,  memerlukan  perawatan  dan  pengobatan menggunakan  mariyuana  medis.  Jadi,  dengan  kajian  ilmiah  dan  penelitian,  pemerintah perlu  mengambil  kebijakan  terkait  pemenuhannya  hak  kesehatan  warga  negara  dalam konteks  penggunaan  ganja  untuk  kebutuhan  medis.  Hal  ini  semakin  diperkuat  dengan amanat yang tegas dalam Pasal 7 dan 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika dan/atau Narkotika golongan I dapat dimanfaatkan kebutuhan medis, penelitian,  dan  pendidikan.  Oleh  karena  itu,  jika  mengacu  pada  ketentuan  tersebut, secara  hukum  dan  mengikat,  orang  dapat  menggunakan  ganja  untuk  tujuan  medis. Namun,  untuk  menghindari  penggunaan  ganja  secara  ilegal  dengan  dosis  yang  tidak sesuai  dengan  takaran,  Pemerintah  harus  segera  menanggapi  Pasal  7  dan  8  UU Kesehatan  dengan  peraturan  teknis  lainnya,  misalnya  dalam  bentuk  Peraturan  Menteri Kesehatan  atau  dalam  bentuk  yang  lebih  tinggi  melalui  sebuah  Peraturan  Presiden. Melalui  keterikatan  norma  hukum  yang  tampak,  BNN  dan  Polisi  diharapkan  tidak sembarangan menangkap pengguna ganja untuk kebutuhan medis. Ini karena masyarakat mendapatkan  perlindungan  hukum  untuk  memenuhi  hak  kesehatannya.  Beberapa elemen  dan  organisasi  masyarakat  telah  memberikan  dukungan  terkait  hal  tersebut proyeksi  legalisasi  ganja  medis  di  Indonesia.  Ikhsan  Abdullah,  di  Eksekutif  Direktur Indonesia Halal Watch (IHW) bahkan menyebut legalisasi medis ganja sebenarnya tidak membutuhkan  instrumen  hukum  tambahan  atau  semacam  fatwa  dari  pihak  yang berwenang MUI (Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia) (Mukhtar, 2022). Hal  ini  dikarenakan  Pasal  7  dan  8  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika, dimana Narkotika dan/atau Narkotika Golongan I, dapat digunakan untuk keperluan  medis,  penelitian  dan  pendidikan.  Sementara  itu,  sampai  artikel  ini  ditulis, MUI belum mengeluarkan fatwa tentang penggunaan ganja untuk tujuan medis. Komisi fatwa  MUI  masih  melakukan  penelitian  dan  kajian  terkait  untuk  legalisasi  ganja  medis (Priyasmoro, 2022). Di sisi lain, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  Edward  Omar  Sharif  Hiariej,  mengatakan  bahwa  putusan  Mahkamah Konstitusi  (MK)  mendorong  pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia  untuk  melakukan  kajian  tentang  penggunaan  mariyuana  medis.  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  juga  berjanji  akan  melakukan  kajian  terkait wacana  amandemen  Narkotika  Hukum.  Demikian  proyeksi  mengenai  legalisasi  ganja medis  di  Indonesia  ke  depan  kondisi  yang  sangat  mungkin  untuk  direalisasikan. Meskipun  demikian,  perlu  untuk  memperkuat  keduanya  pendekatan  fatwa  agama  dan
penelitian  ilmiah  terkait  dengan  proyeksi  legalisasi  tersebut  ganja  medis.  Beberapa lembaga  pemberi  fatwa,  seperti  Tarjih  Muhammadiyah  Dewan  atau  Lajnah  Bahtsul Masail  Nahdlatul  Ulama,  dua  aliran  Islam  terkemuka  di  Indonesia,  diharapkan  dapat menyumbangkan pemikiran ijtihad melalui pendekatan agama Islam (Al-Fatih & Aditya, 2019).  Selanjutnya,  pemerintah  juga  cenderung  memberikan  perhatian  melalui  Badan Riset dan Inovasi Nasional (Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN) untuk melakukan penelitian dengan topik ganja medis. Karena Indonesia itu tanah air umat Islam sebagai mayoritas, sehingga sangat penting untuk memiliki fatwa besar oleh MUI dan sebagainya pada,  untuk  memperkuat  regulasi  dan  prospek  legalisasi  ganja  medis  di  masa  depan (Nurhan,  2023).  Kolaborasi  ilmiah  dan  ijtihad  agama  akan  memberikan  kejelasan  dan lugas proyeksi terkait upaya legalisasi ganja medis di Indonesia ke depan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  proses legalisasi penggunaan ganja medis di Indonesia masih membutuhkan waktu, perlu waktu yang  tepat  untuk  mewujudkannya.  Pasal  7  dan  8  dalam  Undang-undang  Narkotika mengandung aturan secara jelas dalam penggunaan ganja medis. Namun, peraturan yang berlaku di Indonesia perlu adanya norma hukum sebagai salah satu unsur kebijakan yang bersifat mengikat.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Fatih,  Sholahuddin,  &  Aditya,  Zaka  Firma.  (2019).  Analisis  Yuridis  Kedudukan Hukum  Lembaga  Pemberi  Fatwa  Halal  Di  Beberapa  Negara.  Jurnal  Wacana Hukum, 25(1), 68-79. https://doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.1.3033
Alghifary,  Rappin  Muhamad.  (2023).  ANALISA  YURIDIS  KRIMINALISASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA OLEH APARAT PENEGAK HUKUM  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM  PROGRESIF  DI  INDONESIA. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Anywar, Godwin, Kakudidi, Esezah, Byamukama, Robert, Mukonzo, Jackson, Schubert, Andreas,  &  Oryem-Origa,  Hannington.  (2020).  Data  on  medicinal  plants  used  by herbalists for boosting immunity in people living with HIV/AIDS in Uganda. Data in Brief, 29, 105097. https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.105097
Saebani, B.A. Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia.
Irwansyah. (2020). Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (2nd ed.). Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Ismansyah, Ismansyah, Elvandari, Siska, & Sofyan, Syofirman. (2023). Rehabilitasi Medik Terhadap  Pasien  yang  Menggunakan  Ganja  Medis  dalam  Pengawasan  Sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia. UNES Law Review, 6(1), 33903402.
Majid, Abdul. (2020). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba. Alprin.
Murdomo,  J.  S.,  Ramadhani,  Vidya  Ratri,  Gomang,  Jovan  Ramadhan,  Wibiyanto,  Dery Yoga,  &  Nugroho,  Lanjar  Jalu.  (2021).  Pandangan  Hukum  Pidana  Terhadap Legalisasi Ganja di Indonesia. Jurnal Kajian Hukum, 6(1), 12-19.
Nurhan,  Siti  Rahmawati.  (2023).  Legalisasi  Ganja  Medis  Dalam  Perspektif  Hukum Positif Dan Hukum Islam. UIN KH Achmad Siddiq Jember.
Palace, Zachary J., & Reingold, Daniel A. (2019). Medical cannabis in the skilled nursing facility: a novel approach to improving symptom management and quality of life. Journal  of  the  American  Medical  Directors  Association,  20(1),  9498. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2018.11.013
Petzke,  Frank,  Tlle,  Thomas,  Fitzcharles,  Mary  Ann,  &  Huser,  Winfried.  (2022). Cannabis-based  medicines  and  medical  cannabis  for  chronic  neuropathic  pain. CNS Drugs, 36(1), 31-44. https://doi.org/10.1007/s40263-021-00879-

## R.  Tony  Prayogo,  “Penerapan  Asas  Kepastian  Hukum  Dalam  Peraturan  Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  06/Pmk/2005  Tentang  Pedoman  Beracara Dalam  Pengujian  Undang-Undang “, Jurnal  Legislasi  Indonesia,  Volume  13, Nomor 2, 2016
Rasmi, Muhammad Zulkifli, Mengge, Buchari, & Raf, Nuvida. (2022). Perempuan dalam Gerakan  Lingkar  Ganja  Nusantara.  Jurnal  Noken:  Ilmu-Ilmu  Sosial,  7(2),  182- 191.
Rocki Caniago, Antonius Agung. Et al., 2023, Pelarangan Penggunaan Gnja dalam Sektor Medis: Kasus Sirup Anti- Kejang yang Tak Lagi Aman bagi Pengidap Cerebral Palsy, Jurnal Fusion, Vol 3 No 01
Saifuddin Anwar, (2009 ) Metode Penelitian , Cet. 9, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sudikno  Mertokusumo,  Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum,  Citra  Aditya  Bakti: Bandung, 1993
Tarigan,  Maria,  &  Naibaho,  Nathalina.  (2020).  Perbuatan  Memberikan  Ganja  Kepada Orang Lain Sebagai Alternatif Pengobatan Ditinjau Dari Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana (Studi Kasus Fidelis Arie Sudewarto). Riau Law Journal, 4(1), 6585.
Tina  Magrabi, “A Guide  to  Medical  Marijuana  Legalization  Around the World”, https://leafwell.com/blog/countries-where-weed-is- legal/, diakes pada tanggal 20 Mei 2023 pkl 21.30
Wu,  Mariah  M.,  Zhang,  Xinwen,  Asher,  Melissa  J.,  &  Thayer,  Stanley  A.  (2019). Druggable  targets  of  the  endocannabinoid  system:  Implications  for  the treatment  of  HIV-associated  neurocognitive  disorder.  Brain  Research,  1724, 146467. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2019.146467