## Kedudukan dan Kekuasaan Konstitusional Wakil Presiden dalam Sistem Presidensiil

## Abstrak
Kedudukan dan kekuasaan Presiden diatur secara konkrit dalam UUD NRI 1945, namun tidak halnya dengan kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden. Kedudukan Wakil Presiden ini dapat disebut masih samar dikarenakan kewenangannya bergantung pada kebijakan Presiden. Dalam UUD NRI 1945, Wakil Presiden hanya dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 8. Kebijakan Presiden yang berbeda itulah mengakibatkan sering terjadinya perselisihan kewenangan diantara keduanya dan bahkan dengan Menteri. Fokus utama dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan dan kekuasaan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil dengan membandingkan pengaturan tersebut pada konstitusi negara Amerika Serikat dan Filiphina. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana hubungan hukum Presiden dan Wakil Presiden pada masa mendatang jika dikaji berdasarkan praktik ketatanegaraan Wakil Presiden di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Wakil Presiden memang dimaksudkan untuk membantu Presiden dan memiliki peran utama dalam menggantikan kedudukan Presiden sesuai dengan Pasal 8 UUD NRI 1945. Sedangkan, Wakil Presiden tidak memiliki kekuasaan mutlak karena kekuasaan Wakil Presiden hanyalah shadow dari kekuasaan Presiden. Kata Kunci : Wakil Presiden; Sistem Presidensiil; Kedudukan dan Kekuasaan.

## Pendahuluan
Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem Presidensiil. Hal ini didasarkan pada kesepakatan pendiri bangsa ( founding father ) dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (selanjutnya disebut BPUPKI) pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni dan 10 sampai dengan 17

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 4, Juli 2020

## Dian Ayu Firdayanti dianayufirdayanti@gmail.com Universitas Airlangga
How to cite: Dian Ayu Firdayanti, ‘Kedudukan dan Kekuasaan Konstitusional Wakil Presiden dalam Sistem Presidensiil’ (2020) Vol. 3 No. 4 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 15 Mei 2020; Diterima 16 Juni 2020; Diterbitkan 1 Juli 2020.
DOI: 10.20473/jd.v3i4.20220

## Dian Ayu: Kedudukan dan Kekuasaan
Juli 1945 1 . Sistem Presidensiil adalah sistem pemerintahan yang berpusat pada kekuasaan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan Presidensiil, kedaulatan berada di tangan rakyat maka dasar hukum dari kekuasaan eksekutif berada pada pemilihan rakyat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).
Gagasan adanya jabatan Wakil Presiden muncul saat pembentukan Undang- Undang Dasar 1945 oleh BPUPKI. Pada saat itu para pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menawarkan gagasan tentang masalah jumlah Wakil Presiden yang berjumlah 2 orang. 2 Namun, disepakati bahwa jumlah Wakil Presiden hanyalah 1 orang saja. Berdasarkan rumusan tersebut, telah membuktikan bahwa Indonesia menghendaki sistem presidensiil. Kedudukan dan kewenangan Presiden yang diatur lebih rinci dalam UUD NRI 1945 sebagai konsekuensi dari kedudukannnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10 sampai Pasal
15 serta Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945. Sedangkan, UUD NRI 1945 tidak mengatur lebih lanjut terkait kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden selain tugasnya untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan. UUD NRI 1945 hanya menyebutkan Wakil Presiden dalam syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, mekanisme pemilihan, masa jabatan, alasan pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden berserta mekanisme pemberhentiannya.
Kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden dapat disebut masih samar dikarenakan jabatannya bergantung pada kebijakan Presiden. Sehingga, dalam praktik Presiden yang menentukan bidang tugas Wakil Presiden. Menurut kajian ini, pada masa awal kepemimpinan Soekarno – Hatta, antara tahun 1945-1949, Wakil Presiden mengambil peran yang cukup aktif dalam menjalankan tugas
1 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia (Rajawali Pers 2010).[48].
2 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI ) (SNRI 1995).[227].
pemerintahan. Wakil Presiden Mohammad Hatta mengambil keputusan pada tanggal 16 Oktober 1945 untuk mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X yang nantinya menjadi dasar lahirnya fungsi konstitusional Komite Nasional Indonesia sebagai lembaga legislatif. 3
Seperti tindakan sebelumnya, tanpa delegasi kewenangan dari Presiden, pada tanggal 3 November 1945, Mohammad Hatta kembali mengeluarkan Maklumat Pemerintah yang berisi anjuran kepada rakyat untuk membentuk partai-partai politik dan anjuran ini dilaksanakan oleh sejumlah tokoh dengan mendirikan partai politik. Anjuran pemerintah ini kemudian diikuti dengan keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang pada intinya sama dengan maklumat tanggal 3 November 1945, hanya saja dalam Maklumat tanggal 14 November 1945 ini pemerintah secara eksplisit memberikan kesempatan kepada partai-partai politik yang sempat muncul pada era sebelum kemerdekaan dan dilarang oleh penjajahan Belanda dan Jepang untuk dapat hidup lagi selama aksinya tidak melanggar asas- asas demokrasi. 4
Rezim orde baru yang dipimpin oleh Soeharto akhirnya dijatuhkan oleh gerakan reformasi pada Juli 1998 dikarenakan kepemimpinannya yang otoriter. 5
Turunnya pemerintahan Soeharto merupakan awal dimulainya tahapan baru bagi masyarakat Indonesia, yang kemudian dikenal dengan era reformasi. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi di era reformasi didasari komitmen untuk mempertegas sistem presidensiil. Pada kurun waktu tahun 1999 hingga 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami empat kali amandemen. Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini merubah pertanggungjawaban Presiden yang awalnya bertanggung jawab ke Majelis  Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi bertanggung jawab kepada rakyat karena pemilihan umum
3 Sekretariat Jenderal DPR RI, Seperempat Abad DPR-RI (Sekretariat DPR RI 1983).[9].
4 Abdul  Bari Azed,  ‘Konflik  Internal  Partai  sebagai  Salah  Satu  Penyebab  Kompleksits Sistem Multiparti di Indonesia’, (Kemenkumham 2008) <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn- dan-puu/437-konflik-internal-partai-sebagai-salah-satu-penyebab-kompleksitas-sistem-multi-par - tai-di-indonesia.html>, diakses 14 Oktober 2019.
5 Mahfud M.D, Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara (FH UII Press 1999).[32].

## 1564 Dian Ayu: Kedudukan dan Kekuasaan
dilaksanakan secara langsung dipilih oleh rakyat. Penegasan Indonesia menganut sistem presidensiil juga memberi isyarat bahwa Indonesia menganut sistem multi partai. Aturan ini secara tersirat terdapat dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
Terpilihnya pasangan Presiden dan Wakil Presiden haruslah memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945. 6 Kedudukan wakil presiden menjadi penting karena calon presiden tidak mungkin terpilih tanpa pasangan wakil presiden, yang merupakan hasil koalisi dengan partai lainnya. Sudah tentu harus ada praktik perwujudan dari Pasal 4 UUD NRI 1945. 7 Berdasarkan hal-hal di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kedudukan dan kekuasaan konstitusional Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penulis juga menggunakan studi perbandingan Negara Amerika Serikat dan Filiphina untuk menganalisis sistem pemerintahan presidensiil mengenai kedudukan dan kekuasaan Wakil Presiden Indonesia dengan Negara lain.

## Wakil Presiden dalam Sistem Presidensiil
Wakil Presiden merupakan jabatan yang terdapat pada beberapa negara di dunia. Demikian juga Indonesia yang menganut bentuk pemerintahan republik terdapat beberapa ketentuan jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam konstitusinya. 8
Definisi Wakil Presiden terdapat dalam beberapa pengertian antara lain menurut Merriam-Webster, definisi dari Wakil Presiden ialah “an officer next in rank to a president and usually empowered to serve as president in that officer’s absence or disability or any of several officers serving as a president’s deputies in charge
6 (3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
7 Sulastom, ‘Memilih Presiden dan Wakil Presiden’, (Perpustakaan Bappenas 2003) <http:// perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F28968/Memilih%20Presiden%20 dan%20Wakil%20Presiden.htm>, diakses 15 Oktober 2019.
8 Mochammad Isnaeni Ramdhan, Jabatan Wakil Presiden menurut Hukum Tata Negara In- donesia (Sinar Grafika Offset 2015).[17].
of particular locations or functions”. 9 Sedangkan dalam perspektif perbandingan, Wakil Presiden di Amerika Serikat berdasarkan Cambridge Dictionary adalah pejabat terpilih yang berkedudukan di bawah Presiden yang terpilih secara langsung satu pasangan dengan Presiden setiap empat tahun. 10

## Kedudukan dan Kekuasaan Wakil Presiden Amerika Serikat
Kekuasaan Presiden Amerika Serikat sangatlah besar, namun secara konstitusional tugas dan kewenangan Wakil Presiden Amerika Serikat hanya diatur dalam Arcticle  I  Section  3 Konstitusi Amerika bahwa Wakil Presiden Amerika Serikat harus menjadi Ketua Senat, tetapi tidak memiliki hak suara, kecuali suara mereka terbagi secara seimbang. Keinginan untuk memberi peran tambahan kepada Wakil Presiden juga diajukan oleh ahli-ahli Hukum Tata Negara Amerika Serikat. Terkait dengan kewenangan Wakil Presiden Amerika Serikat sebagai pengganti Presiden, berdasarkan Amendment 25 Konstitusi Amerika Serikat diatur empat syarat yang ada sehinggga hal tersebut terjadi, antara lain: 11
1. Menjadi Presiden apabila terjadi pemecatan Presiden dari jabatannya atau kematiannya atau mengundurkan diri.
2. Menjadi Presiden saat Presiden secara tertulis menyatakan ketidak mampuannya dalam melaksanan kekuasaan dan tugas-tugas kepresidenan.
3. Menjadi Presiden dan mengajukan calon Wakil Presiden yang harus disahkan oleh Senat dan Ketua DPR. Pengajuan tersebut harus dilaksanakan melalui deklarasi tertulis.
4. Menjadi Presiden saat Wakil Presiden dan beberapa orang Menteri atau sebuah dewan Kongres secara tertulis menyatakan ketidakmampuan Presiden dalam mengajukan kekuasaan dan tugas-tugas kepresidenan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa Wakil Presiden didukung oleh para menteri memiliki kewenangan untuk menyatakan ketidakmampuan Presiden Amerika Serikat melaksanakan kekuasaan dan tugas- tugas kepresidenan. Namum sebaliknya, Presiden dapat mengajukan pernyataan
9 https://www.merriam-webster.com/dictionary/vice%20president#learn-more, diakses 5 November 2019.
10 “the elected official immediately below the president who is elected with the president ev - ery four years”, Cambridge Academic Content Dictionary (Cambridge University Press 2019).
11 Mochammad Isnaeni Ramdhan, Op.Cit. [29].

## Dian Ayu: Kedudukan dan Kekuasaan
yang bertentangan dengan penyataan Wakil Presiden. 12 Dalam kondisi terjadinya pertentangan antara dua pejabat kepresidenan tersebut, Konstitusi Amerika Serikat menyerahkan pemyeleseiannya pada Kongres Amerika Serikat.
Mengacu pada ketentuan di atas, tugas Wakil Presiden Amerika Serikat secara konstitusional terbatas dalam Article  I  Section  3 , yakni sebagai Ketua Senat. Namun, pada praktiknya Wakil Presiden Amerika Serikat terlihat cukup aktif dalam beberapa periode. Seperti saat Lyndon Johnson menjabat sebagai Wakil Presiden dari John Kennedy (1961-1963). Lyndon Johnson mengepalai “Komite Presiden untuk Kesetaraan Kesempatan Kerja” dan beberapa misi diplomatik. 13 Nelson Rocklover saat menjabat sebagai Wakil Presiden dari Gerald Ford (1974-1977) memberikan pengaruh terhadap Gerald Ford dalam pembuatan dan pengambilan keputusan tentang program-program domestik. 14 Wakil Presiden Albert A. Gore (1993-2001) memiliki wewenang untuk berpartisipasi dalam seleksi kabinet, pengangkatan sub-kabinet, mereview draft pidato Presiden, dan serangkaian peran yang penting terutama dalam National Performance Review Project untuk melakukan “ reinventing government ” agar pemerintahan lebih efisien dan efektif. 15
Dari praktik ketatanegaran tersebut, tugas Wakil Presiden masih tergantung pada Presiden Amerika Serikat, meskipun secara konstitusional ditetapkan bahwa Wakil Presiden menjabat sebagai Ketua Senat. Gaya kepemimpinan Presiden dapat memberikan peran yang lebih menonjol kepada Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan Wakil Presiden menggantikan Presiden diatur baik atas kehendak yang berasal dari Presiden maupun yang berasal dari Wakil Presiden dengan dukungan beberapa orang Menteri.
12 Mochammad Isnaeni Ramdhan, Op.Cit .[30].
13 Nico Ermann,[ et.,al .], America  Undercover  :  Kupas  Tuntas  Skandal  di  Gedung  Putih (Shaf Electronic Publishing).[169].
14 Agus Surono, Hubungan Presiden dan Wakil (Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indo- nesia 2008).[79].
15 George C Edward III,[ et.,al .], Presidential Leadership Politics and Policy Making (Worth Publisher 1999).[210]. Menurut David Osborne, reinventing government adalah transformasi sistem dan organisasi pemerintah secara fundamental untuk menciptakan peningkatan dalam efektifitas, efisiensi dan kemampuan negara untuk melakukan inovasi.
Selain itu, kewenangan lain yang dimiliki oleh Wakil Presiden Amerika Serikat tertuang dalam Article  II  Section  I Konstitusi Amerika Serikat yaitu menerima penghitungan surat suara dari Electoral College terkait pemilihan untuk Presiden dan Wakil Presiden yang masih tersegel dan kemudian dibuka di hadapan Senat dan House of Representatives (DPR). 16

## Kedudukan dan Kekuasaan Wakil Presiden Filiphina
Tugas dan kewenangan wakil presiden sebagaimana dijelaskan dalam Konstitusi Filiphina yang menganut sistem presidensiil, seperti halnya jabatan wakil presiden di Indonesia dan Amerika Serikat yang berhak mendampingi Presiden. Dalam Article  VII  Section  1 Konstitusi Filiphina dijelaskan bahwa kekuasaan eksekutif diserahkan kepada Presiden, dan bersama Wakil Presiden memangku jabatannya dalam jangka waktu 6 tahun. Maka, tugas dan kewenangan wakil presiden masih tergantung pada Presiden.
Berkaitan dengan hal tersebut, kewenangan wakil presiden Filiphina hanya diatur dalam Article VII Section 3 17 Konstitusi Filiphina yang menjelaskan bahwa Ia dapat ditunjuk menjadi anggota kabinet oleh Presiden. Selain itu, wakil presiden juga pasti memiliki wewenang untuk menggantikan Presiden. Dalam kaitannya dengan kewenangan tersebut, diatur pada Article VII Section 7 Konstitusi Filiphina yang mengatur ketentuan sebagai berikut :
1. Wakil Presiden Filiphina menggantikan jabatan Presiden apabila Presiden terpilih gagal memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Wakil Presiden bertindak sebagai Presiden sampai Presiden yang terpilih memenuhi syarat;
2. Wakil Presiden Filiphina menggantikan jabatan Presiden jika pada awal masa jabatan Presiden, Presiden terpilih wafat atau tidak mampu melaksanakan tugas untuk jangka waktu yang lama;
16 Article II Section I Constituion of United of States, … The President of the Senate shall, in the Presence of the Senate and House of Representatives, open all the Certificates, and the Votes shall then be counted....
17 Article VII Section 3 Constitution of Phillipines, The Vice-President may be appointed as a Member of the Cabinet. Such appointment requires no confirmation.

## Dian Ayu: Kedudukan dan Kekuasaan
3. Wakil Presiden Filiphina menggantikan jabatan Presiden jika Presiden menyerahkan kepada Ketua Senat dan Ketua DPR pernyataan tertulis tentang ketidakmampuannya untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas kepresidenan, sampai presiden tersebut mengirimkan pernyataan tertulis yang membatalkannya.
Praktik tersebut terjadi saat Presiden Filiphina Ramon Magsaysay (1953- 1957), meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat di bulan Maret. Wakil Presiden Carlos Garcia dilantik menjadi Presiden untuk menggantikan jabatan tersebut. 18
Wewenang tersebut menjadi mandat dalam konstitusi Filiphina bahwa Wakil Presiden memangku jabatan kepresidenan berkaitan dalam Article VII Section 7-11 . Konsep wewenang Wakil Presiden juga tidak lepas dari kekuasaan Presiden Filiphina sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, dalam praktiknya Wakil Presiden dalam menjalankan tugas juga bergantung pada Presiden. Leni Robredo (2016-sekarang), Wakil Presiden Filiphina, yang ditunjuk sebagai Menteri Perumahan Filiphina sekaligus aktivis HAM oleh Presiden Roa Duterte dalam menjalankan tugas dan wewenang meskipun mereka terpilih dari partai berbeda tetap harus mendapatkan mandar dari Presiden terlebih dahulu. 19

## Kedudukan Konstitusional Wakil Presiden di Indonesia
Dalam Konstitusi Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam UUD NRI 1945 tentang Wakil Presiden hanya diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.” Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) tersebut, dapat dipahami fungsi dan tugas pemerintahan Wakil Presiden yang utama adalah membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahannya. Tugas pemerintahan dan kewenangan yang dimiliki Wakil Presiden tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana dan dalam bentuk apa tugas
18 Etha Pasan, ‘Politik Dinasti dalam Pemilihan Presiden di Filipina Tahun 2001-2011’, (2016), 01 Interdependence Jurnal Hubungan Internasional.[227].
19 Embun, ‘Wakil Presiden Filipina Lepas Satu Jabatan’, (Pos Kota News 2016) <https://posko- tanews.com/2016/12/05/wakil-presiden-filipina-lepas-satu-jabatan/ > diakses 1 Desember 2019.
tersebut dijalankan oleh UUD NRI 1945. Sebenarnya pengaturan dalam Pasal tersebut menentukan kedudukan wakil presiden di Indonesia, yaitu sebagai pejabat yang membantu dan mendampingi Presiden.
Presiden dan Wakil Presiden adalah satu kesatuan institusi kepresidenan, namun keduanya adalah jabatan konstitusional yang mandiri dan harus dibedakan satu dengan yang lain. 20 Pada Pasal 4 UUD NRI 1945 mengatur wakil presiden sebagai jabatan yang berdiri sendiri dalam ayat (2) berbeda dengan dengan ayat (1) meskipun fungsi antara keduanya saling berhubungan satu sama lain. Kedudukan wakil presiden sebagai pihak yang membantu presiden juga dibedakan dengan kedudukan menteri negara karena UUD NRI 1945 menempatkan wakil presiden bersama-sama dengan presiden sebagai suatu lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif tertinggi, sedangkan menteri negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 UUD NRI 1945  membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mengangkatnya.
Kedudukan Wakil Presiden dalam pembahasan ini akan dilihat dari dua sudut pandang, yaitu kedudukan Wakil Presiden terhadap Presiden dan kedudukan Wakil Presiden terhadap menteri negara sebagai pihak yang sama-sama membantu Presiden, sebagai berikut :
a. Kedudukan Wakil Presiden terhadap Presiden
Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 4 UUD NRI 1945 yang  kemudian  kualifikasi  Presiden  dan  Wakil  Presiden  sama-sama  diatur  dalam Pasal 6 UUD NRI 1945 yang kemudian ayat (2) menjelaskan bahwa untuk syarat- syarat diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Persamaan pengaturan keduanya juga terdapat dalam Pasal 6A UUD NRI 1945 mengenai ketentuan umum proses pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menjadi pemenang dalam pemilihan umum kemudian dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Meskipun dipilih oleh rakyat secara langsung, hanya
20 Nyoman Mas Ariani,[ et.,al] ‘Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden dalam Kerangka Penguatan dan Penegasan Sistem Presidensial Indonesia’,(2018), 15 Jurnal Legislasi In- donesia . [95].

## 1570 Dian Ayu: Kedudukan dan Kekuasaan
MPR yang berhak untuk melantik presiden dan wakil presiden. Pelantikan presiden dan wakil presiden sama-sama diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUD NRI 1945.
Tata cara pengambilan sumpah atau janji jabatan dalam Pasal 9 UUD NRI 1945 juga tidak membedakan antara keduanya. Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan sama-sama bersumpah atau berjanji di hadapan MPR dengan pelafalan isi sumpah atau janji jabatan yang sama. Mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden juga diatur bersamaan dalam Pasal 7 UUD NRI 1945, masa jabatan keduanya adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali maksimal satu kali masa jabatan saja.
Mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat sejak tahun 2004, membuat kedudukan keduanya terbilang sangat kuat dalam pemerintahan, Oleh karena itu, presiden dan/atau wakil presiden sangat sulit untuk dijatuhkan dalam masa jabatannya karena alasan politik ataupun melalui forum politik semata. Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya dapat dilakukan apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Mekanisme pemakzulan atau pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu MPR. Usul pemakzulan tersebut diajukan oleh DPR kepada MPR setelah terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR.
Apabila dilihat dari Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 9 UUD NRI 1945 berdasarkan sumber pengaturannya, maka dapat dikatakan kedudukan Wakil Presiden dengan Presiden adalah sejajar. Kualifikasi untuk menjadi calon  Presiden dan Wakil Presiden, cara pemilihan, masa jabatan, mekanisme dan alasan pemakzulan dan sumpah jabatan dirumuskan dalam pasal yang sama sebagai satu kesuatuan. Maka, penggunaan klausula “satu pasangan” menunjukkan bahwa keduanya ialah “satu paket” lembaga kepresidenan.
Namun, apabila dilihat dari fungsinya maka kedudukan Wakil Presiden adalah tidak sejajar dengan Presiden. Perlu diingat, berdasarkan fungsinya Wakil
Presiden adalah membantu Presiden sesuai dengan Pasal 4 ayat (1), kekuasaan pemerintahan tertinggi dipegang oleh Presiden. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu seperti yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) mengenai penggantian jabatan Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka Ia akan digantikan oleh Wakil Presidem hingga habis masa jabatannya. Hubungan antara keduanya dapat dianggap sejajar karena dari ketentuan tersebut, Wakil Presiden juga memiliki kedudukan sebagai pengganti Presiden. Tugas dan fungsi Wakil Presiden menggantikan kedudukan Presiden yang berhalang tersebut, baik tetap maupun sementara dipandang sebagai tugas pemerintahan lainnya dalam kedudukan Wakil Presiden sebagai pengganti Presiden atau dapat juga dipandang sebagai bentuk dari tugas pembantuan Wakil Presiden sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UUD NRI 1945. Dari rumusan pasal tersebut, untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam kedudukannya sebagai pengganti Presiden, perlu pelimpahan wewenang pemerintahan. Maka dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut, wakil presiden dianggap bukan bawahan Presiden melainkan memiliki kompetensi yang sama dengan presiden untuk menjalankan pemerintahan.
b. Kedudukan Wakil Presiden terhadap Menteri
Menteri negara diatur dalam Pasal 17 UUD NRI 1945. Dalam Pasal 17 ayat (1) dijelaskan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara dan dalam ayat (2) dijelaskan menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Struktur pemerintahan Indonesia menempatkan menteri sebagai pihak yang membantu Presiden dalam menjalankan urusan pemerintahan. Hal ini dikarenakan pada Presiden melekat fungsi Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan sekaligus. Posisi itulah yang tidak memungkinkan Presiden untuk terlibat langsung secara mendetail dalam urusan-urusan operasional pemerintahan sehari-hari. Oleh karena itu, jabatan menteri untuk masing-masing bidang pemerintahan tersebut dipercayakan penuh kepada orang yang memiliki kompetensi di bidang yang sesuai.
Hal-hal mengenai jabatan menteri negara diatur khusus dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara. Dalam Pasal 1 angka

## 1572 Dian Ayu: Kedudukan dan Kekuasaan
2 disebutkan bahwa Menteri adalah pembantu presiden yang memiliki kedudukan sebagai pemimpin sebuah Kementerian. Sedangkan, Kementrian berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Kedudukan Menteri dipertegas dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Ruang lingkup kewenangan menteri berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 menjelaskan jenis urusan pemerintahan yang dipimpin oleh Menteri dan dipertanggung jawabkan langsung kepada Presiden. Hal inilah yang membedakan kedudukan Wakil Presiden dengan Menteri Negara sebagai “pembantu” Presiden. Sumber pengaturan antara keduanya berbeda, Wakil Presiden diatur oleh UUD NRI 1945 dan dirumuskan dalam Pasal yang sama dengan Presiden, sedangkan Menteri diatur oleh Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara meski prinsip-prinsip umumnya juga diatur dalam Pasal 17 UUD 1945. Kemudian dari cara pemilihan, pelantikan dan mekanisme pemberhentian maka kedudukan antara keduanya tidak sama. Wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, dilantik dan diberhentikan oleh MPR dengan mekanisme yang sama dengan Presiden, sedangkan menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

## Kekuasaan Konstitusional Wakil Presiden di Indonesia
Kekuasaan berasal dari kata “kuasa” artinya kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. 21 Soerjono Soekanto menjelaskan lebih lanjut bahwa adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara penguasa dengan yang dikuasai, atau dengan kata lain antara pihak yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dan pihak lain menerima pengaruh itu. 22 Kekuasaan yang kita ketahui terdiri dari kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Erat kaitannya jika membahas tentang Presiden dan Wakil Presiden maka ruang lingkupnya adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan pemerintahan dalam
21 Anton Moeliono,[ et.,al ], Kamus Umum Bahasa Indonesia (Balai Pustaka 1995).[533].
22 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Rajawali Pers 1988).[79-80].
menjalankan roda pemerintahan. 23 Kekuasaan berhubungan dengan kewenangan atau kemampuan untuk bertindak. Kekuasaan dalam pembahasan ini merujuk pada kewenangan pejabat atau hak yang oleh sebahagian orang harus mendapatkan pihak lain untuk melakukan segala yang mereka anggap sebagai wewenang. 24 Maka dapat dianalogikan, kewenangan ada karena sebuah jabatan tersebut memiliki kekuasaan. Semakin besar kekuasaan yang diberikan kepada sebuah jabatan, maka semakin besar pula kewenangan yang dimiliki pemangku jabatan tersebut.
Dalam UUD NRI 1945, pemegang kekuasaan pemerintahan adalah Presiden dimana dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden. Secara konklusif, untuk sementara, sistem pemerintahan presidensiil membawa konsekuensi hukum yang jelas dan tegas tentang kekuasaan wakil presiden. Kedudukan konstitusionalnya terbatas pada memberi bantuan kepada presiden dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya. 25 Maka, kewenangan konstitusional yang dimiliki Wakil Presiden juga terbatas bahkan dapat dikatakan tidak memiliki kewenangan konstitusional yang melekat kepadanya.
Pada periode awal kemerdekaan berlakunya UUD 1945, dalam menjalankan pemerintahan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta sangatlah aktif. Wakil Presiden Mohammad Hatta mengambil keputusan pada tanggal 16 Oktober 1945 untuk mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X yang nantinya menjadi dasar lahirnya fungsi konstitusional Komite Nasional Indonesia sebagai lembaga legislatif. 26 Saat itu, Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dapat mengeluarkan sebuah produk hukum. Sehingga pada masa pemerintahan tersebut, pemerintahan dijalankan bersama (kolegial) oleh presiden dan wakil presiden. Tindakan presiden adalah tindakan wakil presiden, dan sebaliknya tindakan wakil presiden adalah tindakan presiden juga. Dengan demikian, tindakan wakil presiden
23 Imam Hidayat, Teori-Teori Politik (Setara Press 2009).[29].
24 Umaimah Wahid, ‘Perempuan dan Kekuasaan Politik dalam Pemilukada DKI Jakarta Ta- hun 2012’, (2013), 29 Malaysian Journal of Communication.[80].
25 Agus Surono, Op.Cit. [76].
26 Sekretariat Jenderal DPR RI, Seperempat Abad DPR-RI (Sekretariat DPR RI 1983).[9].

## Dian Ayu: Kedudukan dan Kekuasaan
adalah tindakan pemerintah, karena presiden adalah pemerintah. 27
Pada periode orde baru, kewenangan Wakil Presiden tergantung pada kebijakan Presiden Soeharto. Berdasarkan TAP MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Tata Hubungan Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa hubungan kerja antara keduanya diatur dan ditentukan oleh Presiden dibantu oleh Wakil Presiden.
Wewenang Wakil Presiden juga ditetapkan dalam pengumuman pembentukan Kabinet Pembangunan II bahwa terdapat tugas khusus untuk Wakil Presiden seperti memperhatikan dan memecahkan masalah dalam bidang kesejahteraan rakyat dan melakukan pengawasan operasional pembangunan. 28
Saat kepemimpinan Presiden Abdurrahman  Wahid mendelegasikan kekuasaannya sebagai Kepala Pemerintahan kepada Wakil Presiden Megawati melalui Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden kepada Wakil Presiden untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari. 29
Sejak periode pasca reformasi dengan sistem pemilihan langsung, kewenangan Wakil Presiden mengalami pergeseran, peran keduanya cukup aktif dalam menjalankan pemerintahan. Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, Presiden SBY mengurusi politik, hukum, keamanan, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menangani masalah ekonomi. 30 Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, saat Jusuf Kalla menjabat sebagai Wakil Presiden periode kedua wewenangnya terbilang sebatas sebagai wakil kepala negara, seperti menghadiri sidang PBB, menerima duta besar, kunjungan ke berbagai daerah. 31
Periode terbaru ini, Wakil Presiden Ma’ruf Amin sejak menjabat bulan Oktober 2019 belum terlihat wewenang bidang apa yang akan dipegang. Sebagai Wakil
27 Bagir Manan,[ et.,al], Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia (Alumni 1997).[28].
28 Roy B.B. Janis, Wapres: Pendamping Atau Pesaing? (Buana Ilmu Populer 2008).[75].
29 Mochammad Isnaeni Ramdhan, Op.Cit .[128].
30 Bisnis, ‘Sri Mulyani Beberkan Perbedaan Masalah Era Jokowi dan SBY’, (Bisnis Tempo 2019)< https://bisnis.tempo.co/read/1231498/sri-mulyani-beberkan-perbedaan-masalah-era-joko- wi-dan-sby>, diakses 8 Desember 2019.
31 Resty Armenia, ‘Jokowi Tegaskan Perbedaan Tugas Wapres dan Menko’, (CNN Indonesia 2015) < https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150819144400-20-73137/jokowi-tegaskan-per- bedaan-tugas-wapres-dan-menko>, diakses 18 November 2019.
Presiden sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjalankan kewenangannya secara mandiri untuk menghadiri beberapa agenda seremonial seperti membuka acara, atau meresmikan acara yang berkaitan dengan latar belakang Ma’ruf Amin sebagai Ulama Indonesia.
Dapat disimpulkan bahwa dari beberapa periode kepemimpinan Wakil Presiden di Indonesia, kewenangan yang dimiliki setiap Wakil Presiden sangat tergantung pada pola hubungan kerja dengan Presiden dan situasi pemerintahan. Wakil Presiden berdasarkan UUD NRI 1945 memang tidak memiliki cakupan kekuasaan. 32 Akan tetapi, apabila melakukan penafsiran dari pasal-pasal dalam UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen, TAP MPR, Undang-Undang, Keputusan Presiden dan praktik ketatanegaraan selama ini, dapat ditemukan kewenangan-kewenangan Wakil Presiden. Kewenangan Wakil Presiden antara lain:
a. Mendampingi Presiden dalam Melaksanakan Tugas
Kewenangan untuk mendampingi Presiden termasuk dalam satu kesatuan lembaga kepresidenan yang bersifat seremonial. Secara umum, Wakil Presiden mendampingi pada saat acara-acara bersifat kenegaraan.
b. Mewakili Presiden atas nama Presiden atau atas nama Wakil Presiden
Bagir Manan dan Kuntana Magnar berpendapat bahwa Wakil Presiden bertindak atas nama Presiden apabila mendapat pelimpahan wewenang (mandat) dari Presiden seperti ketika Presiden cuti, kunjungan keluar negeri, sakit. 33 Atas nama Wakil Presiden itu sendiri jika Presiden melimpahkan atau mendelegasikan kewenangannya kepada Wakil Presiden, seperti yang termaktub dalam Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden kepada Wakil Presiden untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari.
c. Menggantikan Kedudukan Presiden
Kewenangan Wakil Presiden untuk menjadi pengganti jabatan atau kedudukan Presiden dimungkinkan dalam Pasal 8 ayat (1) UUD NRI 1945. Keadaan ini
32 Nurus Zaman, Rekonstruksi Kekuasaan Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia (Refika Aditama 2018).[140].
33 Bagir Manan, Op.Cit. [29].

## 1576 Dian Ayu: Kedudukan dan Kekuasaan
dimungkinkan apabila Presiden berhalangan tetap atau sementara, mangkat, berhenti atau diberhentikan.
d. Melakukan tugas Wakil Presiden secara mandiri
Meskipun dalam UUD NRI 1945 tidak ditentukan bagaimana kewenangan wakil presiden sebagai lembaga negara mandiri, ternyata ada jabatan-jabatan yang pernah dipegang oleh wakil presiden, seperti Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat dan Ketua Umum Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Indonesia yang pernah dijabat oleh Wakil Presiden Sri Sultan Hamengku Buwono IX, wakil presiden pada masa Orde Baru selaku Ketua Koordinasi Pengawasan Pembangunan, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) yang dijabat Wakil Presiden Jusuf Kalla. Suatu kelompok atau organisasi dalam masyarakat dapat mengajukan permohonan agar wakil presiden membuka atau meresmikan suatu acara tertentu. 34
Berdasarkan uraian di atas terkait kekuasaan Wakil Presiden yang dapat dikatakan tidak ada dalam konstitusi Indonesia, atau hanyalah sebagai shadow dari kekuasaan Presiden. Namun karena kekuasaan sangat erat dengan kewenangan, maka untuk mendapatkan kewenangan tersebut harus ada pelimpahan wewenang dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk membantunya dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kewenangan yang dimiliki Wakil Preiden tidak berasal dari konstitusi saja, melainkan berasal dari praktik ketatanegaraan dan hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden.

## Kesimpulan
Pendiri bangsa Indonesia telah merumuskan dasar adanya jabatan Wakil Presiden dalam pembentukan UUD 1945 adalah untuk membantu atau mendampingi Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Kedudukan Wakil Presiden apabila dilihat dari sumber pengaturannya adalah sejajar dengan Presiden, sedangkan apabila dilihat dari fungsi kedudukannya dapat dikatakan di bawah Presiden atau tidak sejajar karena memang dimaksudkan pemegang kekuasaan eksekutif adalah
34 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme (Sekjen & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI 2006).[111].
Presiden. Kedudukan Wakil Presiden akan menjadi sejajar apabila Ia menggantikan posisi tersebut. Sedangkan, kedudukan Wakil Presiden adalah lebih tinggi daripada menteri negara baik dari sumber pengaturan maupun dari fungsi. Wakil Presiden tidak memiliki kekuasaan eksekutif namun memiliki kewenangan meskipun tidak ditemukan secara tegas, rinci dan eksplisit dalam UUD NRI 1945. Kekuasaan yang dimiliki Wakil Presiden hanya sebatas “bayangan” kekuasaan Presiden.

## Daftar Bacaan

## Buku
Agus Surono, Hubungan Presiden dan Wakil (Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia 2008).
Anton Moeliono,[ et.,al ], Kamus Umum Bahasa Indonesia (Balai Pustaka 1995).
Bagir Manan,[ et.,al], Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia (Alumni 1997).
Cambridge Academic Content Dictionary (Cambridge University Press 2019).
George C Edward III,[ et.,al .], Presidential Leadership Politics and Policy Making (Worth Publisher 1999).
Imam Hidayat, Teori-Teori Politik (Setara Press 2009).
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme (Sekjen & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI 2006).
Mahfud M.D, Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara (FH UII Press 1999).
Mochammad Isnaeni Ramdhan, Jabatan Wakil Presiden menurut Hukum Tata Negara Indonesia (Sinar Grafika Offset 2015).
Nico Ermann,[ et.,al .], America  Undercover  :  Kupas  Tuntas  Skandal  di  Gedung Putih (Shaf Electronic Publishing).
Nurus Zaman, Rekonstruksi Kekuasaan Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia (Refika Aditama 2018).
Roy B.B. Janis, Wapres: Pendamping Atau Pesaing? (Buana Ilmu Populer 2008).

## 1578 Dian Ayu: Kedudukan dan Kekuasaan
Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia (Rajawali Pers 2010).
Sekretariat Jenderal DPR RI, Seperempat Abad DPR-RI (Sekretariat DPR RI 1983).
Sekretariat Negara Republik Indonesia, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha- Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI ) (SNRI 1995).
Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Rajawali Pers 1988).

## Jurnal
Etha Pasan, ‘Politik Dinasti dalam Pemilihan Presiden di Filipina Tahun 2001-2011’ (2016) 01 Interdependence Jurnal Hubungan Internasional.
Nyoman Mas Ariani,[ et.,al] ‘Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden dalam Kerangka Penguatan dan Penegasan Sistem Presidensial Indonesia’,(2018), 15 Jurnal Legislasi Indonesia.
Umaimah Wahid, ‘Perempuan dan Kekuasaan Politik dalam Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2012’, (2013), 29 Malaysian Journal of Communication.

## Laman
Abd ul Bari Azed, ‘Konflik Internal Partai sebagai Salah Satu Penyebab Kompleksits Sistem Multiparti di Indonesia’, (Kemenkumham 2008) <http://ditjenpp. kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/437-konflik-internal-partai-sebagai-salah- satu-penyebab-kompleksitas-sistem-multi-partai-di-indonesia.html>, diakses 14 Oktober 2019.
Bisnis, ‘Sri Mulyani Beberkan Perbedaan Masalah Era Jokowi dan SBY’, (Bisnis Tempo 2019) <https://bisnis.tempo.co/read/1231498/sri-mulyani-beberkan- perbedaan-masalah-era-jokowi-dan-sby>, diakses 8 Desember 2019.
Embun, ‘Wakil Presiden Filipina Lepas Satu Jabatan’, (Pos Kota News 2016)
< https://poskotanews.com/2016/12/05/wakil-presiden-filipina-lepas-satu- jabatan/> diakses 1 Desember 2019.
Resty Armenia, ‘Jokowi Tegaskan Perbedaan Tugas Wapres dan Menko’, (CNN Indonesia 2015) <https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20150819144400-20-73137/jokowi-tegaskan-perbedaan-tugas- wapres-dan-menko>, diakses 18 November 2019.
Sulastom, ‘Memilih Presiden dan Wakil Presiden’, (Perpustakaan Bappenas 2003)
<http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F28968/ Memilih%20Presiden%20dan%20Wakil%20Presiden.htm>, diakes 15 Oktober 2019.

## Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden kepada Wakil Presiden untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari.
United States Constitution 1789 (rev. 1992).
Philoppines’s Constitution of 1987.

## Dian Ayu: Kedudukan dan Kekuasaan
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--