BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 4 No 3,  2023, pp. 2475-2480 DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v4i3.6077

## Pembuatan Pelayanan Digital Mandiri Desa (PDMD) Menuju Desa Digital Pada Desa Wanasalam
Tri Ferga Prasetyo, Ardi Mardiana, Aceng Jarkasih, Geraldy Fatullah, Citra Pebrianti Fitria
Universitas Majalengka, Indonesia *e-mail korespondensi: triferga.prasetyo@gmail.com

## Abstract
The creation of the Independent Village Independent Digital Service PDMD is a form of the commitment of Majalengka University, which synergizes with the Wanasalam village, to implement this application with the aim of going to a Digital Village to simplify and speed up public services in local villages. In this service, the creation of Independent Village Independent Digital Services is adjusted to the needs of the community in the field of letter writing services. An innovative cover letter service program whose operation is webview- based which can be accessed in each community's device. People who wish to request a cover letter from the  village  can  first  access  it  at  home  on  their  respective  mobile  devices.  Next,  the  printed  results  are requested  for  signatures  and  CAP  to  the  Village  Head.  There  are  29  types  of  correspondence  services through  this  digital  administrative  PDMD.  This  is  to  prevent  being  used  by  irresponsible  people  such  as brokers. It is also not complicated to wait for letters to be made, because residents only need to make them on their cellphones, after which authentic proof is carried out in the village.
Kata Kunci: Services, Village, Correspondence, Majalengka University, Digital Services Independent Village.

## Abstrak
Pembuatan  PDMD  Pelayanan  Digital  Mandiri  Desa  Mandiri  ini  sebagai  bentuk  komitmen  Universitas Majalengka  yang  bersinergi  bersama      desa  wanasalam,  dapat  menerapkan  aplikasi  ini  dengan  bertujuan menuju  Desa  Digital  untuk  mempermudah  dan  mempercepat  pelayanan  publik  di  desa  setempat.  Dalam pengabdian  ini,  pembuatan  Pelayanan  Digital  Mandiri  Desa  Mandiri  disesuaikan  dengan  kebutuhan masyarakat dalam bidang pelayanan pembuatan surat. Sebuah inovasi program pelayanan surat pengantar yang  pengoperasiannya  berbasis  webview  yang  dapat  diakses  dalam  gawai  masing-msaing  masyarakat. Masyarakat yang hendak meminta surat pengantar dari desa, dapat diakses terlebih dahuu di rumah pada perangkat gawainya masing-masing. Selanjutnya, hasil print yang tercetak dimintakan tanda tangan dan CAP ke Kepala Desa. Terdapat 29 jenis pelayanan surat menyurat melalui PDMD administrasi secara digital ini. Hal ini untuk mencegah dimanfaatkan oleh orang yang tak bertanggung jawab seperti calo juga tidak ribet menunggu dalam pembuatan surat, karena warga cukup membuatnya di handphone masing-masing setelah itu bukti autentik dilakukan di desa terebut.
Keywords: Pelayanan, Desa, Surat Menyurat, Universitas Majalengka, Pelayanan Digital Desa Mandiri
Accepted: 2023-07-11 Published: 2023-07-31

## PENDAHULUAN
Sesuai  dengan  tujuan  utama  pembangunan  desa  berdasarkan  Pasal  4  huruf  e  Undang Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  “membentuk  pemerintahan  desa  yang  profesional, efisien  dan  efektif,  terbuka, serta  bertanggung jawab”  serta  Pasal  4  huruf  f “Meningkatkan pelayanan  publik  bagi  masyarakat  desa  guna  mempercepat  perwujudan  kesejahteraan  umum”. Hal  tersebut  sejalan  dengan  Pasal  3  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik yang bertujuan untuk “mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak,  tanggung  jawab,  kewajiban,  dan  kewenangan  seluruh  pihak  yang  terkait  dengan penyelenggaraan pelayanan publik” dan huruf b “terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik  yang  layak  sesuai  dengan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik”.  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  telah  diberlakukan  sejak  tahun  2014,  akan  tetapi  masih banyak  ditemukan  permasalahan-permasalahan  dalam  pelaksanaannya  terutama  dalam  hal
pelayanan  publik  desa.  Kurangnya  koordinasi  antara  Kementerian  Dalam  Negeri  RI  dan Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  belum  adanya  peraturan  teknis  terkait pelayanan  publik  di  desa,  kurangnya  partisipasi  masyarakat,  dan  SDM  yang  tidak  kompeten, berpotensi  menimbulkan  maladministrasi  dalam  tata  kelola  pelayanan  publik  desa.  Ombudsman Republik  Indonesia  sebagai  sebagai  lembaga  negara  yang  memiliki  tugas  dan  kewenangan mengawasi peyelenggaraan pelayanan publik, banyak menerima laporan/pengaduan  masyarakat terkait    penyelenggaraan    dalam  pemerintahan      desa,      seperti      yang      berkaitan      dengan pelayanan      pendidikan,      pelayanan  kesehatan,  administrasi  pertanahan  dan  administrasi kependudukan.  Bentuk-bentuk  maladministrasi  antara  lain  penyalahgunaan  wewenang, penyimpangan  prosedur,  penundaan  berlarut,  tidak  kompeten,  permintaan  imbalan  dan  tidak memberikan layanan yang dilakukan oleh aparat desa. Pasal 8 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman  RI  menjelaskan  bahwa  “Ombudsman  berwenang menyampaikan  saran  kepada  Presiden,  kepala  daerah,  atau  Pimpinan  Penyelenggara  Negara lainnya  guna  perbaikan  dan  penyempurnaan  organisasi  dan/atau  prosedur  pelayanan  publik”, maka  Ombudsman  RI  mengadakan  Own  Motion  Investigation  (OMI)  terkait  implementasi  dari perundangan yang berlaku dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa.
Oleh Karena itu dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat perlu adanya terobosan inovasi dalam  pelayanan  publik  adalah  pelayanan  pendidikan,  pelayanan  kesehatan,  administrasi pertanahan  dan  administrasi  kependudukan,  perlu  adanya  beberapa  dokumen  yang  harus disiapkan  desa  dalam  menunjang    kegiatan  tersebut  salah  satunya    memajukan  SDM  desa  dan memanfaatkan teknologi di era industri 4.0 dengan pemanfaatan teknologi internet dan perangkat elektronik lainnya.
Pembuatan  Pelayanan  Digital  Desa  Mandiri  (PDMD)  salah  satu  solusi  yang  dapat dimanfaatkan desa yaitu Desa Wanasalam dalam mewujudkan pelayanan desa yang optimal dan terpadu  dalam  peningkatan  PKD  desa  dalam  masalah  pelayanan  publik.  Dengan  bantuan  dan kolaborasi  Universitas  Majalengka  (insan  akademisi)  Desa  Wanasalam  Kecamatan  Ligung (pemerintah  desa)  yang  mana  dapat  menciptakan  pemberdayaan  SDM  desa  dan  pemanfaatan teknologi  dalam  pelayanan  publik  dapat  memberikan  kesiapan  untuk  pengembangan  desa  itu sendiri dalam hal pemanfaatan teknologi dalam hal pelayanan publik.
Adanya  inovasi  tersebut  dapat  memberikan  pelayanan  yang  optimal  dan  memperbaiki efisiensi    waktu    dalam    pembuatan    administrasi    tersebut    dan    mengurangi    efek ketidaknyamanan  dalam  pelayanan  publik  menamabah  nilai  desa  dalam  pelayanan  publik  yang disoroti oleh Ombusdman Republik Indonesia juga memberikan sebuah solusi dalam menjalankan RPJMD salah satunya Desa Wanasalam yang mana menginginkan Desa Digital dalam mendukung program  Kabupaten  Majalengka  yaitu  Pemberdayaan  Desa  dalam  meningktakan  kesejahteraan masyarakat desa dalam membangun Majalengka Raharja.

## METODE
Metode  kegiatan  dalam  pengabdian  ini  yaitu  menggunakan  metode  experimental  dengan tahapan  awal  melakukan  obeservasi  lapangan  pada  Desa  Wanasalam  perangkat  desa  dan  tes kondisi  jaringan  internet  yang  ada.  Setelah  proses  pertama  selesai  tahap  berikutnya  proses  FGD dengan  kepala  desa  dan  kasi  pelayanan  umum,  setelah  tahapan  itu  selesai  tahapan  beriktunya merancang    aplikasi    PDMD,    pembuatan    aplikasi,  pengujian  PDMD  kepada  masyarakat  desa, evaluasi  hasil  percobaan  tahap  1,  tahap  percobaan  akhir  dan  implementasi  PDMD  di  Desa Wanasalam sekaligus Soft Launcing Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (PDMD).
Kegiatan  pengabdian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Wanasalam  Kecamatan  Palasah  dengan melibatkan  Warga  Desa,  yang  memiliki  dan  perangkat  desa  Wanasalam.  Metode  pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan dengan 8 tahapan yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut.
Gambar 1. Tahapan Metode Pengabdian Kepada Masyarakat

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  pelaksanaan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  menghabiskan  waktu  2  Bulan  yang terdiri  dari  Surpei  Lokasi,  Izin  Melakukan  Pengabdian  dan  Proses  Pembuatan  adapun  hasil pembutan PDMD ini dijadikan program utama desa dalam pendekatan desa digital yang di gagas Kementrian  Desa  dalam  meningkatkan  pelayanan  desa  digital.  Adapun  kegiatannya  di dokumentasikan  dalam  bentuk  Video  Dan  photo-photo,  pada  saat  implementasi  aplikasi  dihadiri oleh  beberapa  warga  yang  notabenenya  Ibu  ibu  PKK  dan  ketua  karang  taruna  serta  perangkat desa yang dihadiri hampir semua hadir hanya saja kepala desa di wakili oleh sekeretaris desa atau biasa disebut pa ulis.
Obeservasi lapangan Tes Kondisi Jaringan Internet Forum Grup Diskusik (FGD) Dengan Kepala Desa dan Kasi Pelayanan UMUM Merancang Aplikasi PDMD Pembuatan Aplikasi Pengujian Aplikasi Kepada Masyarakat Desa Wanasalam Evaluasi Hasil Percobaan Tahap 1 Tahap Percobaan Akhir dan Implementasi PDMD Di Desa Wanasalam
Sekaligus Softlaunching

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dalam  Pengabdian  ini  Universitas  Majalengka  Bersinergi  dalam  membangun desa,  dan  mengimplementasikan  literasi  digital  dan  membangun  desa  digital,  saran  bagi pengabdian ini sebenanrnya adalah pembutan Anjungan Pelayanan Desa Mandiri tetapi Dana yang tersampaikan  hanya  cukup  membuat  aplikasi  berbasis  Mobile,  kedepan  LP2MI  dan  Tim  Reviwer lebih  Baik  lagi  dalam  menelaah  proposal  penelitian  dengan  kesesuaian  dana  dan  output  yang hasilan  berbentuk  ATM  pelayanan  yang  cukup  besar  dalam  pembuatannya  yang  dijadikan Teknologi Tepat Guna dalam program Universitas Majalengka Membangun Desa

## DAFTAR PUSTAKA
Andina,  E. (2017).  PentingnyaLiterasiBagiPeningkatanKualitasPemuda. Majalah  Info Anggraini,  O.,  &  Supriyanto,  S.  (2019).   Literasi   Digital. Seminar   Dan  Lokakarya Kualitatif Indonesia  2019,  117–126.
Anwar.  (2007). Manajemen  pemberdayaan  perempuan:  perubahan  sosial  melalui pembelajaran  vocational  skills  pada keluarga  nelayan.  Alfabeta.
Asosiasi  Penyelenggara Jasa  Internet.  (2019).  Penetrasi  dan  Perilaku  Pengguna Internet Indonesia. In Apjii.
Abdurahman, Dede, Prasetyo,  Tri  Ferga, 2018.  Analisis Dan Perancangan E-Goverment Dalam Transparansi Sistem Pemerintahan Desa. Majalengka. Mnemonic, 1, 2, 1-13.
Adisasmita, Rahardjo. 2013. Standar Pelayanan Publik. Jakarta.: Balai Pustaka. Agus Dwiyanto, dkk., Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah , Yogayakarta: PSKK- UGM, 2003.
Bawden,  D. (2001).  Information  and   digital   literacies:   a   review   of   concepts. Journal of Documentation,                   57(2),                  218–259.
Buchori,    A.   (2018).    Pentingnya   Literasi    Digital   Untuk    Meningkatkan   Partisipasi Masyarakat  Dalam    Sosialisasi  Pembangunan  Melalui      Media      Sosial. Omnicom Jurnal      Ilmu    Komunikasi    Fikom      Unsub,      4(1),    11–16.      Retrieved  from http://www.ejournal.unsub.ac.id/index.php/FIKOM/article/view/531
Bastian, A., Susandi, D., Sujadi, H., Zaliluddin., Prasetyo, TF., Sopiandi, I., (2022). Pelatihan Cakap Bermedia Digital Di Kawasan Argapura Bumi Mandiri Jabar Digital Service Diskominfo Jabar. Bernas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 3 (3), 341-348.
Depdikbud.  (2003).  Kamus   Besar   Bahasa   Indonesia   Pusat   Bahasa.   In Pusat  Bahasa Departemen                       Pendidikan                       Nasional. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Dwiyanto,  Agus.  2012.  Mewujudkan  Good  Governance  Melayani  Publik.Yogyakarta:  UGM. Press.
Gilster,    P.,  &  Glister,    P.  (1997). Digital    literacy.    Wiley    Computer  Pub.  New  York.
Kaplan,
A.  M.  (2015).  Social  media,  the  digital  revolution, and  the  business  of  media. International Journal  on Media  Management, 17(4),  197–199.
Hardiyansah.    2012.    Kualitas    Pelayanan    Publik;    Konsep,    Dimensi,    zIndikator,    dan Implementasinya. Yogyakarta. : Gaya Media.
Kaplan,   A.  M.,  &  Haenlein,  M.  (2010).  Users  of  the  world,  unite!  The  challenges  and opportunities of  Social  Media. Business  Horizons,  53(1),  59–68.
Karwati,    L.   (2017).    Pemberdayaan   perempuan   melalui    pelatihan    kewirausahaan berbasis potensi alam setempat. Jurnal Ilmiah Visi,  12(1), 45–52.
https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JIV.1201.5
Kurnia,   N.,  &  Astuti,   S.  I.  (2017).   Peta   gerakan   literasi   digital   di  Indonesia:  studi tentang   pelaku,   ragam  kegiatan,   kelompok  sasaran   dan  mitra. Informasi,  47(2), 149–166.
KEPMENPAN Nomor 63 Tahin 2003 Tentang Pedoman pelayanan Publik Kusdarini, Eny.   2012.   Dasar-Dasar   Hukum   Adminstrasi   Negara   dan   Asas-Asas   Umum Pemerintahan Yang Baik. Yogyakarta : UNY Press.
Prasetyo,  TF.,  Sujadi,  H.,  Herawan,  Y.  (2022).  Seminar  Workshop  Literasi  Digital  Dan Digital
Marketing Di Desa Sindangpanji Cikijing Majalengka. Bernas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 3 (4), 936-942.
Rufaidah, E.  (2017).  Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Melalui  Koperasi   Unit Desa  Berbasis   Usaha  Terbimbing. Akademika:  Jurnal  Pemikiran  Islam,  22 (2),
361. https://doi.org/10.32332/akademika.v22i2.824
Moenir, 2002. Manajemen Pelayanan Umum Indonesia. Jakarta ; Bumi Aksara.
Setyaningsih,  R.,    Abdullah,  A.,    Prihantoro,  E.,    &  Hustinawaty,  H.  (2019).  Model Penguatan      Literasi      Digital      Melalui      Pemanfaatan      E-Learning. Jurnal ASPIKOM. https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i6.333 Suryanti,   S.,   &   Wijayanti,   L.   (2019).   Literasi   Digital:   Kompetensi   Mendesak Pendidik  Di  Era    Revolusi  Industri  4.0. EduStream:    Jurnal  Pendidikan  Dasar, 2(1),  1–9.
Syafi’ie, Inu Kencana. 1999. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT. Pertja Thamrin, Husni, 2013, Hukum pelayanan Publik Di Indonesia, Yogyakarta ; Aswaja Pressindo Winarsih,  E.,  &  Furinawati,  Y.  (2018).    Literasi    Teknologi  Dan  Literasi    Digital    Untuk Menumbuhkan  Keterampilan  Berwirausaha  Bagi  Kelompok  Pemuda    Di  Kota  Madiun.
Prosiding Seminar Nasional & Internasional, 1(1). https://doi.org/https://doi.org/10.1108/EUM0000000007083 SingkatKesejahteraanSosial, 9(21),  9–12.
Wahab,   Solihin   Abdul,   Analisis   Kebijakan   dari   Formulasi   ke   Penyusunan   Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta:Bumi Aksara, 2014.