## Destabilisasi Relasi Otoritas Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Jember
Destabilization of the Relationship between the Regent Authority and Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) in Jember
Nurul Azizah 1
Universitas Ibrahimy, Situbondo 1 email : unibsitubondo2022@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  mengeksplorasi  dan  membahas  destabilitas  relasi  kewenangan, konflik politik antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hubungan  disharmoni  yang  terjadi  inilah  yang  berakibat  terhadap  pemakzulan  Bupati. pola resolusi konflik politik dan disfungsi komunikasi menjadi persoalan utama. Persoalan Konflik politik antara Bupati dan partai-partai yang ada di Legislatif. menjadi marak pada fenomena  pemilihan  kepala  daerah  lansung,.  Penelitian  ini  dilakukan  secara  kualitatif, dengan menggunakan paradigma struktural-fungsionalisme Dahrendorf. Data lapangan terdiri dari teks naratif pada serangkaian peristiwa berdasarkan pengalaman pribadi. Data ini berupa transkrip narasi data untuk mengurangi bias melalui perbandingan antar subjek dan  dianalisis  secara  komprehensif.  Studi  ini  menemukan  keselarasan,  determinan, arketipe rekonsiliasi, poin-poin fundamental, dan prasyarat untuk resolusi.  Kesimpulan penelitian ini adalah terjadinya konflik politik antara kepala daerah dan DPRD disebabkan abuse of power partai-partai politik di Parlemen. Saran dan rekomendasi kepada lembaga eksekutif dan legislatif hendaknya selaran dan berintegrasi dalam relasi otoritas, sehingga terbangun struktural fungsional antar lembaga.
Kata kunci:  Teori Konflik, Relasi Kewenangan, Abuse of Power, Pemakzulan, Politik Lokal

## Abstract
This  article  explores  and  discusses  the  destability  of  authority  relations  and  political  conflicts between regional heads and Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). It was this disharmony that ensued that resulted in the impeachment of the Regent. Patterns of political conflict resolution and  communication  dysfunction  are  the  main  issues.  The  issue  of  political  conflict  between  the Regent and the parties in the Legislature. It became rampant in the phenomenon of regional elections directly. This research was conducted qualitatively, using the paradigm of Dahrendorf's structural- functionalism.  Field  data  consists  of  narrative  texts  on  a  series  of  events  based  on  personal experience.  This  data  is  in  the  form  of  transcripts  of  data  narratives  to  reduce  bias  through comparisons  between  subjects  and  is  comprehensively  analyzed.  The  study  found  alignment, determinants, reconciliation archetypes, fundamental points, and prerequisites for resolution. This study concludes that there is a political conflict between regional heads and the DPRD due to the abuse of power of political parties in Parliament. Suggestions and recommendations to executive and legislative institutions should be integrated with authority relations to establish a functional structure between agencies.
Keywords: Conflict Theory, Relation of Authority,  Abuse of Power Impeachment, Local Politics

## PENDAHULUAN
Disharmonisasi,  miskomunikasi  dan  konflik  sosial  struktural fungsional:  kepemimpinan perempuan kepala daerah menjadi fenomena di  berbagai  daerah  di  Indonesia.  Konflik  antara  kepala  daerah  dengan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  bahkan  ada  yang  berakhir  dengan pemakzulan  kepala  daerah.  Seperti  halnya  yang  terjadi  yang  terjadi  di Jember Jawa Timur Indonesia. Konflik serta buruknya komunikasi antara Bupati  dengan  DPRD  sudah  berlangsung  lama  sejak  masa  periode  2014- 2019.  Hubungan  disharmoni  kepala  daerah  dan  DPRD    di  Kabupaten Jember  memanas  disaat  DPRD  melakukan  interpelasi  tentang  Aparatur Sipil  Negara  di  lingkungan  pemkab  Jember  dan  Puncaknya  berakhir dengan pemakzulan Bupati oleh DPRD secara kuorum yang dihadiri oleh seluruh  anggota  DPRD.  Kejadian  pemberhentikan  ini  adalah  pertama kalinya, disaat  Faidah, MMR menjadi perempuan pertama yang berhasil memenangkan pemilihan Bupati Jember.
Tulisan  ini  untuk  melengkapi  kekurangan  studi  yang  ada, menemukan  retaknya  hubungan  antara  executive  dan  legeslative,  yang berakhir  pemakzulan  Bupati.  Sejauh  ini  studi  yang  membahas  tentang disharmonisasi  antara  eksekutif  dan  legislatif  setelah  masa  pemilihan kepala  daerah  langsung.  Tulisan  ini  didasarkan  pada  argumen  bahwa power sharing dan relasi kewenangan  memegang peranan sangat penting dalam membangun komunikasi poilitik antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  sehingga  tercipta  kehidupan  demokrasi berkeadilan yang dirasakan manfaatnya bagi khalayak masyarakat banyak dan  kebijkana  yang  berpihak  bagi  publik:  pertama,  membangun  relasi kewenangan antara eksekutif dan legislatif. Kedua, pemerintahan daerah
dan  administrasi  kebijakan  publik.  Ketiga,  implikasi  terhadap  roda pemerintahan daerah dan sosial masyarakat dan proses demokrasi di aras lokal.
Kepemimpinan  Perempuan  politik . Seiring  dengan  perkembangan zaman, perempuan juga ikut berpartispasi di arena politik seperti halnya laki-laki  khususnya  di  negara-negara  berkembang.  Kepemimpinan perempuan  juga  berdampak  terhadap  ekonomi,  sosial  dan  budaya  di masyarakat.  Di  India  terdapat  temuan  penelitian  tentang  partisipasi perempuan  diranah  politik  disebabkan  adanya  kesenjangan  gender  yang cukup  luas.  dengan  meningkanya  keterwakilan  perempuan  dalam pemerintahan  mampu  menyuarakan  aspirasi  dan  harapan  kaum perempuan secara efektif.(Bullough et al., 2012).
Secara garis besar perempuan bisa sukses karena ada beberapa faktor, semangat  dan  kemauan  perempuan  itu  sendiri,  dukungan  dari  keluarga, mempunyai  lingkungan  pertemanan  yang  mendukung,  mempunyai perencanaan manajemen yang bagus(Ford & Pande,  2011; Mendelberg & Karpowitz,  2016;  O’Brien  &  Rickne,  2016) Wanita  baru-baru  ini memperoleh keuntungan dramatis dalam politik elektoral, memenangkan sejumlah posisi penting dalam kepemimpinan nasional dan rekor jumlah kursi di parlemen di seluruh dunia. Artikel ini mensurvei dan menganalisis perkembangan ini, berusaha memahami mengapa representasi perempuan meningkat di beberapa negara tetapi tidak di negara lain, serta apa yang ditunjukkan oleh pola-pola ini tentang perubahan status perempuan dalam kehidupan  politik(Tentang  et  al.,  2011).  Ini  diakhiri  dengan  beberapa refleksi tentang sifat gender dari ruang publik dan apa arti pergeseran ini bagi perempuan sebagai sebuah kelompok (Jalalzai & Krook, 2010).
E.Harmer  mengemukakan  tentang  gender  dan  model  Kekuatan Kepemimpinan  di  Amerika  dan  Pakistan:  gaya  Kepemimpinan perempuan,  kepemimpinan  transformasional  media  dan  representasi kepemimpinan mediatisasi dan  personalisasi politik budaya populer dan kepemimpinan  media  baru.  Liputan  Media  tentang  Visibilitas  pemimpin wanita antara kuantitas dan kualitas, bagaimana menghapus stigma negatif dan  bayang – bayang  stereotip.  Media  mampu  melatih  dan  menjadikan perempuan menjadi pemimpin di masa depan. Peran ganda, sifat feminitas. Kompetensi  menjadi kekuatan utama bagi seorang perempuan. Terdapat perempuan sebagai Ibu di saat menjadi pemimpin  terlalu feminin, tetapi ada pula kasus Segolene Royal saat pemimpin wanita terlalu kuat: seperti kasus  Hillary  Clinton  muncul  menjadi  pemimpin  perempuan  dan berpatisipasi  dalam  kekuasaan  Negara.    dan  Faktor  fashionable  dan baiknya  seorang  ibu  dan  siteri  menjadikan  perempuan  masuk  dalam lingkaran politik dinasti, ketika putri atau isteri memasuki domain politik kekuasaan.  Upaya  mencari  gaya  baru  kepemimpinan  politik  krisis  masa kepemimpinan  demokratis  tradisional  untuk  merosotnya  kepemimpinan media sebagai agen referensi transformasi (Harmer, 2014).
Strukturalisme fungsionalisme m enurut Dahrendorf bahwa pendekatan  struktural  yang  merupakan  fungsionalisme,  memandang manusia  sebagai  paradigma  ganda.  (Dahrendorf,  1959).  Pada  satu  ujung memiliki  konflik,  sementara  yang  lain  memiliki  konsensus.  Keduanya memiliki  timbal  balik  relasi  antar  manusia.  Konsensus  diperoleh  dari integrasi nilai. Sistem sosial adalah kerjasama sukarela terpadu dan / atau consen-sus bersama-sama. Dalam sebuah komunitas, konflik terjadi adalah antara  pseudo  dan  kelompok  kepentingan  yang  nyata  dan  laten. Masyarakat tidak ada tanpa konsensus dan konflik menjadi re-quirements
masing-masing  ((Toffler,  2002)).  Ini  berarti  tidak  ada  konflik yang  terjadi tanpa konsensus sebelumnya, dan sebaliknya.

## TINJAUAN PUSTAKA
Studi  ini  menggunakan  fungsionalisme  struktural  Dahrendorf, sebagai  paradigma  untuk  mengeksplorasi  dan  memahami  masalah kehidupan  manusia,  sejarah,  budaya,  dan  hubungannya  dengan lingkungan (Becker, 1986; Li et al., 2017). Manusia dipelajari sebagai elemen fungsional dalam berbagai struktur bawah sadar, menggunakan roda kecil dalam  mekanisme  otonom.  Fungsi  terletak  pada  struc-ture  dan  manusia tidak  dilihat  sebagai  subjek,  melainkan  sebagai  produk  struktur  (Al- Ghamdi, 2021; Warczok & Beyer, 2021), Struktur dan fungsi tidak berjalan secara  terpisah,  mereka  usu-sekutu  berjalan  beriringan.  Peran  penataan menandai fungsi, di sisi lain, disfungsi menandai kematian struktur.
Asumsi  struktural  fungsionalisme  Dahrendorf  menjelaskan  manfaat sulang-silima;  (1)  itu  membawa  keseimbangan  bagi  masyarakat,  (2) menekankan keteraturan dalam masyarakat, (3) setiap elemen memainkan peran dalam stabilitas utama, (4) bahwa masyarakat secara informal terikat oleh norma, nilai, dan moral, dan (5) kohesi diciptakan oleh nilai bersama. Kemanjuran  dan  efektivitas  resolusi  terkait  dengan  tiga  upaya komprehensif  untuk  menemukan  perdamaian;  (1)  kedua  belah  pihak mengakui situasi dan realitas konflik, (2) ada organisasi kepentingan untuk memahami  tuntutan  pihak  lain,  dan  (3)  keduanya  menyetujui  aturan keterlibatan  yang  lain  untuk  menjembatani  interaksi.  Perspektif Dahrendorf  yang  mengakui  konflik  sebagai  diferensiasi  otoritas didamaikan melalui pemulihan struc-tures dan fungsi. Pemulihan otoritas
adalah  sentuhan  mendalam  dari  subcon-scious  tentang  posisi  dan fungsinya. Hal ini dianalisis melalui hermeneutika  mekanisme interpretasi di  mana  unsur-unsur  menjelaskan  keseluruhan  dan  sebaliknya,  yang terdiri  dari  sejarah,  budaya,  religiusitas,  nilai-nilai,  dan  norma-norma. Peran  penataan  tidak  selalu  mutlak,  namun  dilengkapi  dengan  fungsi. Juga,  fungsi  tidak  memainkan  peran  absolut  yang  dilegitimasi  oleh struktur.
Teori Konflik Dalam Relasi kewenangan : Konflik kewenangan antara legislatif  dan  executif.  Legislatif  mempunyai  kewenangan  merancancang Undang – Undang,  mengontrol  birokasi  eksekutif,  dan  fungsi  anggaran. Penggunaan control legislatif dipengaruhi oleh institusi partai politik, jadi strategi  kontrol  yang  optimal  juga  bergantung  pada  aksi  antar  konflik kepentingan,  biaya  tawar  menawar,  kapasitas  negosiasi  aktor  kekuasaan yang  kesemuanya  dilatar  belakangi  oleh  kepentingan  partai  politik  yang sangat beragam dalam sistem(Ismawati et al., 2019; Miski, 2017). Jika ada konflik  maka  legislatif  memiliki  kapasitas  terlibat  dalam  kontrol  untuk mengendalikan  birokrasi(Oedi  et  al.,  2020),  maka  biaya  negosiasi  akan meningkatkan peluang konflik antara kedua lembaga yakni legislatif dan executive.(Astuti  et  al.,  2019).  Power  sharing  adalah  tentang  bagaimana berbagi  keputusan,  seperti  hasil  penelitian  Ross  &  coutts  di  Vietnam menemukan  bahwa  para  nelayan  di  Tan  Giang  memiliki  ruang  terbatas untuk membuat keputusan berdasarkan otoritas pemerintah dan lemahnya lembaga  hukum.  (Ho  et  al.,  2015).  relasi  kekuasaan  merupakan  aspek penting  dari  manajemen,  harus  ada  kerjasama  antara  kedua  belah pihak(Zurba et al., 2012).
Tujuan penulisan penelitian ini untuk melengkapi kekurangan studi yang  telah  ada,  hanya  mengurai  konflik  antara  kepala  derah  dan  DPRD, untuk  tulisan  ini  membahas  konflik,  relasi  kewenangan,  ada  sanksi administrasi  dari  kemendagri,  yang  berakhir  dengan  pemakzulan  Bupati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sejalan dengan itu makanterdapat tiga  pertanyaan  yang  dirumuskan:  (a)  Bagaimanakah  disharmoni  antara kepemimpinan  perempuan  dan  legislatif  berakhir  dengan  pemakzulan Bupati  Jember?,  (b)  Faktor  faktor  apakah  yang  menyebabkan  terjadinya pemakzulan  bupati  perempuan  pertama  di  Jember?,  (c)  Bagaimanakah relasi kewenangan  dan  antara Eksekutif  sebagai pengambil kebijakan dan legislatif dalam menjalankan fungsi pembuat peraturan daerah, anggaran, dan  control,  mempengaruhi  proses  jalannya  pemerintahan?.  Ketiga pertanyaan ini menjadi penting dipertanyakan. Ketiga pertanyaan penting diajukan mengingat semakin banyaknya fenomena konflik antara eksekutif dan legislatif dalam konteks proses demokrasi dan dinamika poltik lokal di Indonesia.  Kajian  tentang  implikasi  dari  konflik  inilah  yang  perlu  dikaji bersama untuk diperhatikan.

## METODE PENELITIAN
Permasalahan  relasi  kewenangan  dan  konflik  antara  kepemimpinan perempuan  politik  sebagai  kepala  daerah  dan  dewan  perwakilan  rakyat daerah, merupakan gambaran betapa buruknya komunikasi politik diantara keduanya.  Sebagaimana  yang  tunjukkan  pemerintahan  yang  terbelah mebawa resiko terhambatnya roda pemerintahan. Kasus yang diangkat dalam hal ini terjadi di pemerintahan kabupaten Jember dan DPRD. Hal ini dipilih karena pemerintahan yang harmonis memberikan kesempatan kepada DPRD
melakukan  Interpelasi  dan  Pemakzulan  terhadap  Bupati  terpilih  yang  telah memerintah lima tahun.
Data  yang  digunakan  adalah  Metode  penelitian  kualitatif  dengan prespektif  studi  kasus.  Studi  kasus  penelitian  analisis  deskriptif,    melalui pendekatan  yang  difokuskan  pada  studi  kasus  terbelahnya  pemerintahaan dan buruknya komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif di kabupaten Jember.  Dengan  cara  penguraian  laporan  akademeik  menggunakan pendekatan  kronologis  konflik  dan  disharmoni  komunikasi  politik  yang terjadi  antara  kepala  daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  di Kabupaten Jember masa periode 2014-2019. Dan puncak dari konflik adalah pemberhentian  yang  di  sahkan  secara  korum  dengan  dihadiri  oleh  seluruh anggota DPRD kabupaten Jember periode 2019-2024.
Data selanjutnya dianalis senada dengan (Farah et al., 2020; Oubrich et al.,  2021;  Wyatt  &  Silvester,  2018):  menentukan  permasalahan  penelitian, memilih individu untuk diteliti dan dicari cerita dan kisahnya dari berbagai sumber  baik  dokumentasi  dan  dari  internet,  mengumpulkan  cerita  melalui majemuk informasi dari berbagai pihak, mengumpulkan cerita dari konteks cerita yang dipilih. Analisis naratif dengan cara mengumpulkan deskripsi dari cerita  penelitian  tersebut,  kemudian  menyusun  menjadi  laporan  akademik dengan menggunakan alur cerita dalam pedoman laporan akademik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Potret Kepemimpinan Bupati Perempuan Pertama di Jember
Sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah langsung pada sistem pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Menjadi peluang bagi Faida
yang  mempunyai  profesi  sebagai  dokter  dan  saat  itu  menjabat  sebagai direktur rumah sakit Bina Sehat di Jember. Faida mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah di Kabupaten Jember Jawa Timur periode 2015-2020, dan terpilih menjadi Bupati perempuan pertama di Jember.  Tetapi seiring perjalanan  waktu  dissat  berkuaasa  muncullah  disharmoni  dan miskomunikasi antara kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Jember sudah berlangsung sekian lama, sehingga menyebabkan hubungan  yang  tidak  harmonis.  Berikut  adalah  tabel  yang  menjelaskan tentang perjalanan politik Bupati Faida:
Potret riwayat politik dr.Hj. Faida MMR Menang dan terpilih menjadi Bupati  Jember  periode  2016-2021.  Di  dampingi  Wakil  Bupati  KH.  Abdul Muqid.  Mereka  dilantik  oleh  Gubenur  Jawa  Timur  Soekarwo  di  Gedung Grahadi Surabaya. Terdiri dari  beberapa partai pengusung yakni; Partai Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  PDIP,  Partai  Amanat  Nasional  (PAN), Partai  Hati  Nurani  Rakyat  (HANURA),  Nasional  Demokrat  (NASDEM), memperoleh  525.519  Suara.  Sedangkan  lawannnya  yang  kalah  adalah Sugiharto sebagai calon Bupati dan Dwi sebagai calon wakil Bupati, mereka diusung  oleh  3  partai  politik  yakni;  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB), Partai Golongan Karya (GOLKAR), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

## B. Konflik Bupati dan DPRD dalam Pemerintahan
Pada hakekatnya Bupati sebagai kepala daerah mempunyai wewenang sebagai  pengambil  kebijakan.  Hubungan  dengan  kelompok  masyarakat dan  masyarakat  luas  sudah  sangat  baik  n  namun  terjadi  miskomunikasi dan relasi yang tidak harmonis dengan legislatif, sehingga muncul berbagai permasalahan  yang  merugikan  banyak  pihak.  Antara  lain  berdampak
terhadap  gagalnya  pengesahan  Aggaran  Pendapatan  Daerah  (APBD) Kabupaten  Jember.  Sehingga  pemerintahan  kabupaten  diberikan  surat peringatan  dari  kementerian  dalam  negeri  Republik  Indonesia (KEMENDAGRI).  Sanksi  administrasi  juga  datang  dari  Gubenur  Jawa Timur,  perihal  tidak  menerima  tunjangan  dan  tidak  menerima  gaji. Sehingga  DPRD  mengambil  keputusan  mengadakan  sidang  pemakzulan atau  pemberhentian  Bupati  perempuan  pertama  di  Jember.A  Gagalnya Komunikasi politik antara Bupati dan legislatif
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  kabupaten  Jember,  berusaha mencegah  Bupati  Pertahana  maju  mencalonkan  kembali  menjadi  Kepala Daerah periode 2019-2024, karena semua hasil survey mengunggulkannya. Maka sebagai upaya antisipasi parpol diparlemen menunjukkan abuse of power. Karena alasan inilah, akhirnya Bupati Faidah sebagai kepala daerah pertahana mencalonkan diri kembali melalui jalur perseorangan.
Adapun  dampak  konflik  Bupati  dengan  DPRD  diantaranya;  1)  gagal mengesahkan APBD, 2) diberi peringatan oleh Kementerian dalam negeri, 3)  Sanksi  administrasi  dari  Gubenur  Jawa  Timur  :  tidak  menerima tunjangan, tidak menerima gaji, 4) Pemakzulan Bupati. Demikian dampak yang  ditimbulkan  dari  konflik  antara  Bupati  dengan  DPRD  sangat merugikan  masyarakat  luas.  Seharusnya  Bupati  sebagai  kepala  daerah mempunyai  wewenang  sebagai  pengambil  kebijakan.  Dan  didukung sepenuhnya  oleh  lembaga  legislatif.  Sehingga  pengesahan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu. Kementerian Dalam Negeri sudah memberikan surat peringatan kepada pemerintahan daerah. Pun  juga  Gubenur  Jawa  Timur  menjatuhkan  sanksi  administrasi  dengan
tidak ada penerimaan Tunjangan gaji. Persoalan rumit inilah yang menjadi dasar pemakzulan Bupati oleh DPRD Jember.

## C. Faktor Pemicu pemakzulan Bupati Perempuan di Jember
Hancurnya  relasi  dan  gagal  komunikasi  antara  DPRD  dengan  Faida Bupati Jember menyebabkan tidak ada satu partai politikpun di Parlemen yang  memberikan  rekomendasi  menjadi  calon  Kepala  Daerah  2019-2024. Langkah partai-partai politik ini dilakukan sebagai upaya abuse of power, seolah tidak gentar, Faida yang sedang menjabat Bupati Jember maju lagi mencalonkan  diri  menjadi  calon  kepala  daerah  lagi  melalui  jalur independent.  Berbagai  upaya    dilakukan  DPRD  untuk  mencegah  Bupati Pertahana maju, karena elektabilitasnya unggul dari hasil berbagai lembaga survey.
Faktor-faktor Kesalahan Bupati  Pemicu Pemakzulan, sehingga  DPRD Jember  melakukan  sidang  paripurna:  1)  Kabupaten  Jember  tidak memperoleh kuota CPNS Penyampaian  hak  menyatakan  pendapat (HMP); 2) Melakukan Sidang paripurna Mutasi  jabatan:  700  ASN  tak sesuai proseduralTerbit  surat  teguran  dari  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara (KASN); 3) Melakukan Sidang paripurna penyusunan kelembagaan yang dinilai  menyalahi  aturan  hukum;  4)  Melakukan  Sidang  paripurna
Merubah  Peraturan  Bupati  kedudukan,  susunan  organisasi  tata kerja (KSOTK); 5) Memutasi aparatur sipil negara (ASN) dengan mengeluarkan 15  Surat  Keputusan  Bupati.  Faktor-faktor  inilah  yang  menjadi  pemicu pemberhentian  Bupati  Faidah  sebagai  Bupati  Jember.  Disaat  masa jabatannya belum berakhir ada upaya pemakzulan Bupati oleh 45 anggota
DPRD  Jember.  Pemakzulan  ini  dilakukan  dengan  alasan  karena  dinilai bupati banyak melakukan pelanggaran.

## KESIMPULAN
Relasi hubungan dan komunikasi politik yang terbelah antara kepala daerah dengan DPRD menyebabkan banyak kerugian yang dirasakan oleh masyarakat.
Rekomendasi  dan  saran  pada  penelitian  ini  adalah,  sangat menyayangkan  munculnya  konflik  sosial  ini  terjadi  antara  excekutif  dan legislatif apalagi di masa pandemi covid-19, seharusnya kepala daerah dan para politisi sebagai wakil rakyat memberikan manfaat dan tauladan bagi masyarakat.  Seyogyangan  konflik-konflik  kepentingan  pribadi  lebih dikesampingkan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Diharapkan  semua  pimpinan  mampu  bekerja  sama  sehingga  mampu memberikan  solusi  bagi  masyarakat  seperti  kondusifitas,  pemulihan ekonomi dimasa pandemi sekarang ini.

## DAFTAR REFERENSI
V Bailey, J. D. (2008). Constitutionalism, conflict, and consent: Jefferson on the impeachment power. Review of Politics.
https://doi.org/10.1017/S0034670508000776
Bullough, A., Kroeck, K. G., Newburry, W., Kundu, S. K., & Lowe, K. B. (2012). Women's political leadership participation around the world: An institutional analysis. Leadership Quarterly.
https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2011.09.010
Ford, D., & Pande, R. (2011). Gender Quotas and Female Leadership: A
Review. World Development Report 2012.
Harmer, E. (2014). Women Political Leaders and the Media. European Journal of Communication. Al-Ghamdi, N. A. (2021). Ideological representation of fear and hope in online newspaper reports on COVID-
19 in Saudi Arabia. Heliyon, 7(4), e06864. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06864 Bailey, J. D. (2008). Constitutionalism, conflict, and consent: Jefferson on the impeachment power. Review of Politics, 70(4), 572 – 594.
https://doi.org/10.1017/S0034670508000776
Becker, H. (1986). Writing for Social Scientists, Personality and Authority. Bullough, A., Kroeck, K. G., Newburry, W., Kundu, S. K., & Lowe, K. B.
(2012). Women's political leadership participation around the world: An institutional analysis. Leadership Quarterly. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2011.09.010
Farah, B., Elias, R., De Clercy, C., & Rowe, G. (2020). Leadership succession in different types of organizations: What business and political successions may learn from each other. Leadership Quarterly, 31(1), 101289. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2019.03.004
Ford, D., & Pande, R. (2011). Gender Quotas and Female Leadership: A Review. World Development Report 2012, 1 – 44.
Harmer, E. (2014). Women Political Leaders and the Media. European
Journal of Communication. https://doi.org/10.1177/0267323114531871d Ho, N. Al-Ghamdi, N. A. (2021). Ideological representation of fear and hope in online newspaper reports on COVID-19 in Saudi Arabia. Heliyon ,
7 (4), e06864. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06864
Astuti, P., Afandi, M. A., & Listyani, R. H. (2019). Kajian Peran dan Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah di Jawa
Timur. Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan , 13 .
Becker, H. (1986). Writing for Social Scientists, Personality and Authority .
Bullough, A., Kroeck, K. G., Newburry, W., Kundu, S. K., & Lowe, K. B.
(2012). Women’s political leadership participation around the world: An institutional analysis. Leadership Quarterly . https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2011.09.010
Farah, B., Elias, R., De Clercy, C., & Rowe, G. (2020). Leadership succession in different types of organizations: What business and political successions may learn from each other. Leadership Quarterly , 31 (1), 101289. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2019.03.004
Ford, D., & Pande, R. (2011). Gender Quotas and Female Leadership: A Review. World Development Report 2012 , 1 – 44.
Harmer, E. (2014). Women Political Leaders and the Media. European Journal of Communication . https://doi.org/10.1177/0267323114531871d Ho, N. T. T., Ross, H., & Coutts, J. (2015). Power sharing in fisheries co- management in Tam Giang Lagoon, Vietnam. Marine Policy .
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.006
Ismawati, R. D., Rohadi, R., & Nulhaqim, S. A. (2019). PERAN POLITIK CEU POPONG DALAM MEMBANGUN BANGSA YANG HARMONI. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik . https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i2.23236
Jalalzai, F., & Krook, M. L. (2010). Beyond hillary and Benazir: Women’s political leadership worldwide. International Political Science Review ,
31 (1), 5 – 21. https://doi.org/10.1177/0192512109354470
Li, T., Munir, Q., & Abd Karim, M. R. (2017). Nonlinear relationship between CEO power and capital structure: Evidence from China’s listed SMEs.
International Review of Economics and Finance , 47 (October 2016), 1 – 21. https://doi.org/10.1016/j.iref.2016.09.005
Mendelberg, T., & Karpowitz, C. F. (2016). Women’s authority in political decision-making groups. Leadership Quarterly .
https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2015.11.005
Miski. (2017). Dinamikan politik elite NU (studi tentang perbedaan preferensi politik kiai Jawa Timur pada pemilihan presiden 2014). In M.A Thesis .
O’Brien, D. Z., & Rickne, J. (2016). Gender quotas and women’s political leadership. American Political Science Review . https://doi.org/10.1017/S0003055415000611
Oedi, R. F., Erawan, E., Dwivayani, K. D., & Mulawarman, U. (2020). Strategi Humas Polisi Resort Kota Samarinda dalam Menangani Berita Hoax di Samarinda . I (1), 52 – 70. https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jasima.v1i1.17 Oubrich, M., Hakmaoui, A., Benhayoun, L., Solberg Söilen, K., &
Abdulkader, B. (2021). Impacts of leadership style, organizational design and HRM practices on knowledge hiding: The indirect roles of organizational justice and competitive work environment. Journal of Business Research , 137 (November 2020), 488 – 499. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.08.045
Tentang, K., Perempuan, K., & Utara, S. (2011). Perempuan pemilukada .
Toffler, A. (2002). Futureshock . Printed in The United of America.
Warczok, T., & Beyer, S. (2021). The logic of knowledge production: Power structures and symbolic divisions in the elite field of American sociology. Poetics , 87 (March 2020), 101531. https://doi.org/10.1016/j.poetic.2021.101531
Wyatt, M., & Silvester, J. (2018). Do voters get it right? A test of the ascription-actuality trait theory of leadership with political elites. Leadership Quarterly , 29 (5), 609 – 621. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2018.02.001
Zurba, M., Ross, H., Izurieta, A., Rist, P., Bock, E., & Berkes, F. (2012).
Building co-management as a process: Problem solving through partnerships in Aboriginal Country, Australia. Environmental Management . https://doi.org/10.1007/s00267-012-9845-2
T. T., Ross, H., & Coutts, J. (2015). Power sharing in fisheries co-management in Tam Giang Lagoon, Vietnam. Marine Policy. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.006
Huber, J. D., Shipan, C. R., & Pfahler, M. (2001). Legislatures and Statutory Control of Bureaucracy. American Journal of Political Science. https://doi.org/10.2307/2669344
Jalalzai, F., & Krook, M. L. (2010). Beyond hillary and Benazir: Women's political leadership worldwide. International Political Science Review, 31(1), 5 – 21. https://doi.org/10.1177/0192512109354470
Li, T., Munir, Q., & Abd Karim, M. R. (2017). Nonlinear relationship between CEO power and capital structure: Evidence from China's listed SMEs. International Review of Economics and Finance, 47(October 2016), 1 – 21. https://doi.org/10.1016/j.iref.2016.09.005
Mendelberg, T., & Karpowitz, C. F. (2016). Women's authority in political decision-making groups. Leadership Quarterly. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2015.11.005
O'Brien, D. Z., & Rickne, J. (2016). Gender quotas and women's political leadership. American Political Science Review.
https://doi.org/10.1017/S0003055415000611
Oubrich, M., Hakmaoui, A., Benhayoun, L., Solberg Söilen, K., &
Abdulkader, B. (2021). Impacts of leadership style, organizational design and HRM practices on knowledge hiding: The indirect roles of organizational justice and competitive work environment. Journal of Business Research, 137(November 2020), 488 – 499.
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.08.045
Toffler, A. (2002). Futureshock. Printed in The United of America.
Warczok, T., & Beyer, S. (2021). The logic of knowledge production: Power structures and symbolic divisions in the elite field of American sociology. Poetics, 87(March 2020), 101531. https://doi.org/10.1016/j.poetic.2021.101531
Wyatt, M., & Silvester, J. (2018). Do voters get it right? A test of the ascription-actuality trait theory of leadership with political elites. Leadership Quarterly, 29(5), 609 – 621. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2018.02.001
Zurba, M., Ross, H., Izurieta, A., Rist, P., Bock, E., & Berkes, F. (2012).
Building co-management as a process: Problem solving through
partnerships in Aboriginal Country, Australia. Environmental Management. https://doi.org/10.1007/s00267-012-9845-2 https://doi.org/10.1177/0267323114531871d Ho, N. T. T., Ross, H., & Coutts, J. (2015). Power sharing in fisheries co- management in Tam Giang Lagoon, Vietnam. Marine Policy. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.006
Huber, J. D., Shipan, C. R., & Pfahler, M. (2001). Legislatures and Statutory Control of Bureaucracy. American Journal of Political Science. https://doi.org/10.2307/2669344
Jalalzai, F., & Krook, M. L. (2010). Beyond hillary and Benazir: Women's political leadership worldwide. International Political Science Review. https://doi.org/10.1177/0192512109354470
Mendelberg, T., & Karpowitz, C. F. (2016). Women's authority in political decision-making groups. Leadership Quarterly.
https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2015.11.005
O'Brien, D. Z., & Rickne, J. (2016). Gender quotas and women's political leadership. American Political Science Review.
https://doi.org/10.1017/S0003055415000611
Zurba, M., Ross, H., Izurieta, A., Rist, P., Bock, E., & Berkes, F. (2012).
Building co-management as a process: Problem solving through partnerships in Aboriginal Country, Australia. Environmental Management. https://doi.org/10.1007/s00267-012-9845-2