Keywords

## Abstract
The  problems discussed in this article are: first, the concept of RestorativeJustice  contained in the criminal law oflslam. Second, the contribution ofRestorative  Justiceimplementation  in Islarnic criminal law for material criminal  law reform in Indonesia. The first study concluded  that  RestorativeJustice  in the criminal  law of Islam seen in sanctions for jarimahof clisasa.nd diyat.  Forgiveness given by the victims or their families can abort the punishment  of ftzsas. Whereas it is followed by dl,at means the compensation  to the crimes can  be felt directly  by the victims or their families. The second  study concluded that the contribution in implementing of restorative justice to the renerval of rnaterial criminal  law in Indonesia  can be achieved  by the implementation  of the principle of reclrterlijk  pardon as the concept of RUU KUHP, 2008. The completion of the very easy case is urgent to use the model  ofRestorativeJustice. It is based on the fulfillment of RestorativeJustice,

## Abstrak
Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah'.  pertama, bagaimanakah konsep  restorative justice yang terdapat  dalam hukum pidana Islam. Ke du a, bagaimanakah kontribusi penerap  an re s o t ar iv e justice dalam hukum pidana Islam bagi  pembaharuan hukum pidana materiil di Indonesia.  Kajian  yang  perlama menghasilkan  kesimpulan bahwa  restorative justice  yang terdapat  dalam hukum  pidana Islam terlihat dalam  pemberlakuan sanksi mtuk jarimah kisas dan diyat. Pemaafan yang diberikan oleh korban  atau keluarganya dapat menggugurkan  hukuman  kisas,  meskipun diikuti dengan diyat,yaitu ganti rugi terhadap  akibat  kejahatan yang dapat dirasakan  langsung oleh korban atau keluarganya. Kajian yang kedua  menyimpulkan bahwa  kontribusi penerapan restorative justice bagi pembaharuan hukum  pidana materiil di Indonesia dapat diupayakan dengan pelaksanaan asas rechterlijk pardor sebagaimana konsep  RUU KUHP 2008. Penyelesaian perkara  yang  masuk klasifikasi sangat ringan mendesak mempergunakan model restorative justice.  Hal ini didasarkan pada pemenuhan keadilan yang menyeluruh.
Restoratiue Justice Dalam Hukum Pidana Islam

## Pendahuluan
Secara konvensional,  hukum dibagi menjadi hukum publik dan  hukum privat.
Hukum pidana  menjadi wilayah hukum publik. Gugatan atas  kedua varian hukum tersebut  diajukan oleh pihak-pihak yang dirugikan. Oleh karenanya, terkenallah adagium berbahasa Jerman yaitu "wo kein klager ist, ist kein richter"  (iika tidak ada aduan maka tidak ada hakim) (A.2. Abidin dan A. Hamzah. 2010:  7). Berlakunya Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana telah menimbulkan  perubahan  fundamental,  baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia  (Romli Atmasasmita, 1996: 28). Sebagai  contoh perkara pidana adalah berbagai bentuk kejahatan yang mengganggu ketertiban, kepentingan pribadi dan kepentingan publik.
Berbicara  tentang kejahatan, maka sering kali pertama muncul di benak kita adalah pelaku kejahatan. Mereka sering disebut sebagai  penjahat, pelaku kriminal, atau lebih buruk  lagi, sampah masyarakat.
Masyarakat telah terbiasa atau dibiasakan memandang pelaku sebagai satu-satunya faktor dalam  kejahatan. Tidak mengherankan apabila  upaya penanganan kejahatan masih terfokus  hanya pada tindakan penghukuman kepada pelaku. Memberikan hukuman  kepada pelaku  masih  dianggap sebagai obat manjur unfuk menyembuhkan luka atau derita korban serta kelainan perilaku yang diidap pelaku kej ahatan (Kuat Puj i Prayitno, 2012:  407) .
Terhadap penyelesaian  konfl ik akibat penyimpangan  perilaku  dalam mas y arakat
tersebut dikenal sebuah sistem peradilan pidana untuk penegakan  hukum khususnya hukum  pidana, yatg dalam pelaksanaannya dibatasi oleh mekanisme kerja  tertentu  dalam  suatu aturan  tertentu yang dikenal dengan hukum acarapidana, sebagai dasar atas pelaksanaan hukum pidana dan jaminan atas  pelaksanaan hukum. Proses ini melibatkan beberapa pihak yakni kepolisian, kejaksaan dan kehakiman,  dalam proses peradilan ini hakimlah  yang menjadi puncak dari bekerjanya sistem  peradilan pidana. Karena  putusan yang dijatuhkannya membawa  dampak yang luas  tidak hanya terhadap  pelakuiterdakwa, korban ata:u keluarganya akan tetapi masyarakat secara keseluruhan  (Eva Actrj an i Zulfadan Indriyanti SenoAdji, 2010:23).
Sistem  peradilan yang diharapkan dapat berperan dalam penataan  keadilan sebagai sarana pengendalian sosial dan mewujudkan keinginan masyarakat dalam memperoleh keadilan dirasakan kurang maksimal  dan tidak memberikan  proporsi seimbang antara perlindungan terhadap korban  dan pelaku tindak pidana. Fokus perlindungan  masih diberikan kepada pelaku sementara korban hanya sebagai  pelengkap dan bersifat pasif. Korban memiliki kontrol yang sangat  terbatas  terhadap apayangterjadi dan tidak bertanggungjawab  terhadap  tahapan dari proses  peradilan. Posisi  korban hanya sebagai pelapor dan saksi yang bersifat pasif (RenaYulia, 2010: I 83).
Kondisi  yang demikian itu terlihat dari banyaknya perkara tindak pidana ringan seperti  pencurian  dengan nilai barang yang kecil dan diadili melaluiproses  panjang di
ISTI'DAL;Jurnal Srudi Hukum Islam, Vol. 2 No. 2,Juli-Desmber 2015, ISSN: 2356-0150
Nor Soleh, Restoratiue Justice Dalam Hukum Pidana Islam I 125
Indonesia. Hal ini mengkonfirmasi bahwa  konsep tujuan  hukum  pidana adalah
ultimum  remedium (obat terakhir) bukan sebagai premium remedium (obat utama).
Konsep  pernberlakuan res torative justice  yang telah  berlangsung lama dalam hukum pidana
Islam layak  dijadikan pertimbangan dalam melakukan pembaharuan dan pembaharuan
hukum  pidana materiil di Indonesia. Wajah sistem pemidanaan di Indonesia sudah selayaknya  menampakkan wujudnya dengan w atak re s t or at iv e dan responsif.
Perrnasalahan yang akan dibahas
dalam artikel ini adalah sebagai berikut, pertama, bagaimanakah  konsep restorative justice yang terdapat dalam hukum pidana Islam. Kedua, bagaimanakah kontribusi penerapan  resotarive justice dalam  hukum pidana Islam bagi pembaharuan  hukum pidana materiil di Indonesia. Pengertian Re s to r ativ e Jus ti c e
Restorative Justice atau yang sering
diterjemahkan dengan keadilan restoratif merupakan bentuk model pendekatan penyelesaian perkara pidana yang muncul
dalam era tahun 1960-an. Model pendekatan ini diasumsikan sebagai pilihan paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang  bekerja  dalam sistem peradilan pidana dalam penanganan  perkara-perkara pidana saat ini (EvaAchj ani Zulfa danlndriyanti Seno
Adji,2009 2-3).
Res torative j us tice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang menitikberatkan pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada  kese taraansanksi  pidana  dan tindakan.  Dalam teori retributif, sanksi  pidana bersumberpada gagasan mengapa diadakan
ISTI'DAL;Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 No. 2,Juli-Desmber 2015,ISSN: 2356-0150
126l Nor  Soleh,  Restoratiue Justice Dalam Hukum Pidana Islam
pemidanaan, hal  ini lebih menekankan  pada unsur pembalasan yang bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan.
Sebagaimana diungkapkan oleh Muladi dan Barda Nawawi (1984: 4) bahwa teori ini lebih tertuju pada perbuatan  salah  seorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera, oleh karenanya sanksi tindakan terarah pada  upaya memberi pertolongan agar  dia berubah.
Muladi (2A12), mendefinisikan keadilan restoratif  adalah suatu pendekatan terhadap keadilan yang berdasarkan pada dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungi awab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan "inclusivenes" yafig berdampak  pada  pengambilan keputusan kebij  akan sistem  peradilan  pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan danhukum yaflg dapat dipertanggungiawabkan serta keadilan restoratif dapat  terlaksana apabila {bkus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan  yang sama dan komitmen untuk melibatkan  pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab,  kesempatan untuk  dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat yang terkena  dampak kejahatan dalam  proses retroaktif, mendorong  kerjasama danreintegrasi.
Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam
Dalam  hukum  pidana Islam, Abu
Rohmad  (2012)  menjelaskan  bahwa  ancaman pidana tertentu dapat tergantikan tatkala
mendapatkan  pemaafan dari korban atau keluarga korban tindak  pidana.  Terkait dengan itu, Islam memiliki 3 (tiga)  tingkatan hukuman, yaitu pertama, pidana  persamaan, kedua,  pemaafan,  dan, ketiga, diat. Hal ini menunjukan bahwa Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian  perkara, yaitu paradigma litigasi dan non litigasi. Paradigma litigasi adalahsuatu  pand angandan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non litigasi berangkat dari asumsi  dasarbahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum dan pengadilan.  Cara-cara di luar pengadilan adalah  bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif menyelesaikan perkara  tanpa meninggalkan luka dan dendam yang  berkelanjutan. Cara terakhir inilah  yang kini disebut dengan pendekatan res t orativ e j us t ic e.
Penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi tersebut dapat dilakukan atas dasar prakarsa  masing-masing pihak yang berperkara, dapat pula melibatkan pihak ketiga (hakam). Hakam tersebut berfungsi sebagai  penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak  yang sedang berperkara. Kedudukan  hakam  setara  dengan  mediator atau arbitrator.  Cara penyelesaian dengan  cara baik-baik merupakan tradisi  yang telah lama berakar  dalam masyarakat Arab bahkan sebelum agama Islam  hadir. Setelah  Islam hadir, doktrin tersebut diperkuat lagi dengan anjuran untuk senantiasa menciptakan perdamaian dan harmoni  dalam rnasyarakat.
Doktrin  yang dikembangkan  Islam dalam  penyelesaian  perkara  adalah
ISTI'DAL;Jurnal Studi Hukum Islam, \rol. 2 No. 2,Juli-Desmber 2015,ISSN: 2356-0150
Nor Soleh, RestoratiueJustice Daiam Hukum Pidana Islam I 127
"Barang  siapa dengan sengaja membnuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya. Jika  wali  ingin melakukan pembalasan yang  setimpal (kisas), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak  ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil  diyat (denda), dan apabila mereka berdamai, itu terserah  kepada wali
Pelaksanaan re s t or at iv e j us  t i c e terlihat secara kental  dalam pemberlakuan kisas dan diyat.
Aspek bar'.r yang ditemukan dalam pelaksanaan kisas adalah  proses  penuntutan
hukuman  kisas masih  menjadi hak keluarga
korban. Para fuqaha menganggap bahwa tindakan  pembunuhan  sebagai civil wrong
(Mohamed S. el-Awa, 2000:69) atau  perkara perdata. Penyelesaian perkara ini tergantung atas kesepakatanantara dua belah  pihak, yaitu
pelaku dan keluarga korban. Akan tetapi kewenangan  memutuskan hukuman kisas berada di tangan hakim. Dalam dunia hukum modern, pembunuhan dikategorikan sebagai  masalah publik dikarenakan  mengancam  keselamatan dan keamanan masyarakat umum. Hal yang demikian  menjadi  wewenang pemerintah
untuk menanganinya. Pihak  korban hanya memiliki hak  melapor dan menuntut kepada pihak yang memiliki otoritas hukum. Negara yang diwakili oleh  institusi  hukum menjadi pihak yang berwenang menangani dan menetapkan hukuman bagi pelaku
pembunuhan.
Hukum  pidana Islam memang menyebut eksistensi  pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman kisas, namun keberadaannya hanyalah sebatas menyaksikan implementasi dari hukuman tersebut agar dijalankan sesuai aturan.
Meskipun hak penuntutan  kisas berada  dalam keluarga korban, tetapi dia tidak dapat melakukannya  sendirian  tanpa sepengetahuan pemerintah yang didelegasikan hakim atau qadli (Ahmad  Fathi Bahnasi, 1969: 157).
Kisas yang dituntut oleh keluarga korban
ISTI'DAL;Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 No. 2,Juli-Desmber 2015,ISSN: 2356-0150
128 | Nor Soleh,  Restorqtiue Justice Dalam Hukum Pidana Islam
hanya  dapat dilaksanakan  setelah ada keputusanhakim.
Penegakan hukum kisas tidak melupakan prosedur atau  tata  cara  penetapan hukum. Pelaksanaan hukuman kisas harus diawali dengan pembuktian dengan sejumlah syarat tertentu. Hakim dalam menetapkan hukuman  harus memperhatikan  empat hal, yaitu adanya pengakuan, indikasi atalu q arinah yang kuat, adarya  saksi, atau  dengan  sumpah atau qas amah (Ab dullah Aly ar-Rakban, I 9 8 I : 194). Pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan dari pelaku tindak pidana,
sedangkan qarinah adalah petunjuk kuat atau alat bukti yang mengarah  pada  terjadinya tindak  pidana. Jumlah  saksi dalam kasus pembunuhan  haruslah dua orang  laki-laki yang adil dan berakal. Adapun ketentuan sumpah ata:u qasamah  berlaku  pada kasus pembunuhan yang tidak diketahui pembunuhnya.  Sumpah diambil oleh masyarakat yang bertempat di lokasi pembunuhan.  Tujuanny a adalah menyatakan bahwa masyarakat tidak terlibat dalam pembunuhan yang telah terj adi.
Syarat-syarat pembuktian sebagaimana ketentuan tersebut bersifat alternatif dan bukan komplementer.
Maknanya, semua syarat tidak dipersyaratkan harus ada, tetapi jika salah satunya terbukti maka hukuman kisas  dapat dikenakan. Dengan demikian tuntutan keluarga korban tidak secara langsung dapat dijalankan, tetapi melalui proses pembuktian  terlebih  dahulu. Di samping itu, hukuman  kisas ini dapat gugur apabila pelaku meninggal,  dimaafkan oleh keluarga korban, atau  terjadi perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban
(Ahmad Fathi Bahnasi, 1969: 175- l9l). Bagi pelaku pembunuhan  sengaja  yang dimaafkan oleh keluarga korban tidaklah terbebas dari hukuman, akan tetapi para fuqaha  memberikan  hukuman pengganti dengan  membayar kafarat dan dikenakan hukuman ta'zir Kafarat  bagi pembunuhan sengaja adalah  memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut (Hasan Mahmud Muhammad, 1994: 266-269). Di samping itu, pelaku juga harus dijilid seratus kali dan dipenjaraselama  setahun.
Adanya penetapan prosedur beracara dalam penegakan hukum kisas di atas menandakan bahwa adanya modernisasi dalam sistem  hukum Islam. Ulama mengimplementasikan aturan kisas yang tercantum dalam al-Qur'an  dalam tataran praktik untuk memberikan  pedoman  bagi qadhi dalam menjalankan tugasnya. Meskipun fiqh merupakan hasil pemikiran individu, namun  rumusannya menjadi dasar pijakan pelaksanaan  ajaran Islam oleh masyarakat maupun  negara. Transformasi nilai-nilai modernitas  tersebut  menjadikan hukum Islam menjadi sistem hukum yang aplikatif dan tidak usang seiring perkembanganzaman.
Menurut Hanafi, tujuan penjatuhan hukuman ('uqubah) dalam hukum Islam dibedakan menj adi dua, yaitu p encegahan (ar- raddu wa az-zajru/ deterrene)  dan pendidikan atau pengajaran (al-islah wq al-tahzib/ reformatif-rehabilitatiJ) (Ahmad Hanafi, 1990: 255). Dalam mendalami keberadaan hukuman kisas, perlu dikaji dasar filosofis penetapannya.  Tanpa  mengetahui dasar filosofis penetapannya akan mengakibatkan
ISTI'DAL;Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 No. 2,Juli-Desmber 2015,ISSN: 2356-0150
Nor  Soleh,  Restoratiue Justice Dalam Hukum Pidana Islam I 129
Ibn Syu'aib Ibn'Aly al-Khurasan] an- Nasa'i, 2002:760).
Filosofis pemberlakuan kisas sebagaimana tersebut di atas  adalah bersifat reformatif, yaitu bertujuan untuk memperbaiki  perilaku  pelaku kejahatan dan perilaku masyarakat pada  umumnya. Posisi
hukuman kisas  tersebut adalah hukuman maksimal,  artinya  kisas  tetap dapat dij atuhkan
kepada pelaku sebagai alternatif terakhir.
Sifat reformatif pemberlakuan kisas juga tergambar dalam asas pencegahan (deterrence), yaitu mencegah  masyarakat dari
tindakan pembunuhan berikutnya dan mencegah masyarakat  dalam melakukan tindakan  yang serupa. Tindakan pencegahan ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat,  sehingga tidak terjebak dalam tradisi  balas  dendam  sebagaimana  pada
masajahiliyah.
Bertitik tolak pada penjelasan di atas, filosofi penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Islam menganut  asas restorative justice. Prinsip
tersebut memberikan porsi  yang luas kepada para pihak dalam hal keterlibatannya menyelesaikan pidana.  Para pihak yarrg
dimaksud  adalah pelaku pidata,korban  tindak pidana  dan keluarganya, masyarakat serta negara yang diwakili oleh aparat penegak hukum.  Negara dalam hal ini tidak berposisi untuk memonopoli  penyelesaian tindak pidana, melainkan  menjadi  mediator untuk memastikan bahwa penyelesaian tindak pidana  telah disetujui oleh para pihak (Mutaz M. Qafisheh,2Ul2:487).
Asas restorative justice dalarn hukum
pidana  Islam juga terlihat  dalam  ketentuan
ISTI'DAL;Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 No. 2,Juli-Desmber 2015,ISSN:  2356-0150
13OfNor Soleh,  Restoratiue Justice Dalam Hukum Pidana Islam
ini adalah contoh pelaksanaan terkait dengan prinsip keadilan restoratif terhadap penegak  hukum,  di antaranya:
1. Polisi
Dalam menjalankan tugasnya,
polisi dibekali kewenangan yang disebut dengan discretion power (asas  diskresi).
Dalam sistem hukum kita, diskresi sering dikenal dengan sebutan Peraturan
Kebijakan,  merupakan  bagian dari ranah
Hukum  Administrasi  Negara (HAN).
Dalam HAN, diskresi dikenal juga dengan rstllah frei es erm es s en (kewenangan unfuk melakukan tindakan hukum berdasarkan penilaian sendiri). Kewenangan  menggunakan asas
diskresi sebetulnya dimiliki oleh pejabat-
pejabat yang tunduk  pada hukum publik.
Termasuk bagi polisi. Kewenangan diperoleh melalui undang-undang,
sehingga disebut pula dengan kewenangan atribusi. Sehingga barang  siapa yang diberikan kewenangan oleh undang- undang, maka ia berwenang  untuk menjalankan  berbagai hal-hal  yang  termuat dalam kewenangannva itu.
Rocky Marbun (2011) dalam artikel Menggugat Deponering menyatakan  bahwa batas-batas  yang  harus
dipertimbangkan dalam menggunakan
kewenangan diskresi adalah sebagai berikut:
a. Ditujukan untuk  melaksanakan tugas
pelayananpublik;
b. Merupakan tindakan aktif dari
administrasi  negara;
c. Tindakan yang dilakukan
dimungkinkan oleh hukum;
ISTI'DAL;Jurnal studi Hukum Islam, Vol. 2 No. 2,Juli-Desmber 2015,ISSN: 2356-0150
Nor Soleh, Restoratiue Justice Dalam Hukum Pidana Islam I 131
prinsip restorative justice adalah
didasarkan pada jenis tindak pidana.
Apabila tindak  pidana tersebut  tidak terlalu berb ahaya, apalagi termasuk kategorilklasifikasi  ringan, maka polisi
mempertimbangkan adanya kemungkinan penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan. Alasan kedua menunjukkan bahwa kondisi  ekonomi  korban dan pelaku  turut dijadikan pertimbangan. Keinginan penyelesaian tanpa  menjadikan beban lanjutan bagi korban dan pelaku  menjadi perhatian yang penting. Proses  dialog dijalankan sehingga diperoleh hasil
penyelesaian  yang baik dan manusiawi. 2.laksa Sscara umum jaksa berpandangan bahwa proses seleksi perkara telah dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga berkas yang masuk adalah perkara  yang  telah terseleksi  dan
diperlukan penanganan lanjutan ke penunfutan. Namun demikian, sejumlah jaksa di Kabupaten Jepara juga mengungkapkan bahu,a terkadang dilakukan pemeriksaan lanjutan dan dilakukan  upaya mediasi dalam kasus  pidana  Kekerasan dalam
Rumah  Tangga (KDRT), misalnya  kasus penganiayaan ringan atau penelantaran.
Terlepas dari itu, jaksa
diberikan kewenangan berupa asas oportunitas. Asas ini
merupakanpeninggalan
ISTI'DAL;Jurnal  Studi Hukurn Is1am, Vol. 2 No. 2,Jurli-Desmber 2015, ISSN:  2356-0150
132 | Nor Soleh, Restoratiue  Justice Dalam Hukum Pidana Islam
Pemerintah  Belanda pada masa kolonial, penerapannya di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, yakni diperboiehkannya melakukan
penerapan hukum penjajah
kep  ada ne g ar a j aj ahanrry a.
Prof. Dr. Andi Hanzah dalam sebuah penelitiannya mengatakan bahwa  pada tahun
1980-an, hampir 50Yo perkara
dikesampingkan oleh jaksa
dikarenakan memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
1) Tergolong perkara kecil;
2) Kerugian sudah terganti;
3) Terdakwa  adalah  anak-anak dibawahumur;
4) Terdakwa adalah  orang  tua berusiadi atas 60 tahun;
5) Perkara kadaluarsa;
6) Perkara  tersebut kurang cukupbukti;
7) Adanya penggabungan perkara; dan
8) Alasan teknis lainnya.
3. Hakim
Hasil wawancara  peneliti
dengan hakim di Kabupaten
Jepara menunjukkan hasil bahwa
setiap perkara  pidana  yang  masuk
dan sampai pada Pengadilan harus melalui suatu proses
pemeriksaan perkara  dan selalu berakhir dengan suatu putusan
hakim.
Dalam kajian ini, penulis
berupaya mencari  gambaran
secara detail mengenai pandangan hakim terhadap penanganan perkara apabila melalui pendekatan restoratif.
Dari  hasil waw ar,cara, diketemukan hal penting  yaitu proses perdamaian  antara pelaku dan korban tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk menghentikan p erkara, memperingan maupun menghapus pidana. Hasil keputusan lembaga  adat dinilai bukan merupakan hal yang  dapat mempengaruhi putusan dan bukan alasan untuk  mengakhiri proses  pemeriksaan di pengadilan.
Namun ada kegamangan juga dalam diri hakim terkait amanat Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 4 tahun 2004 menyatakan  bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Bagi hakim yang tunduk dan takut  menjatuhkan  putusan yang progresif  dan berwatak restoratif,  jalan keluar yang biasa dilakukan oleh informan di Jepara adalah melalui tindakan sebagaiberikut:
1) Meminta kepada jaksa  untuk membuat tuntutan yang rendah atas dasar b erbagai
ISTI'DAL;Jurnal Srudi Hukum Islam, Vol. 2 No. 2,Juli-Desmber 2015, ISSN:  2356-0150
Nar Soleh, Restoratiue Justice  Dalam Hukum Pidana Islam I 133
Nor Soleh,  Restoratiue Justice Dalam Hukum pidana Islam
dengan pidana denda ringan
(kategori I dengan denda  Rp.
10.000.000 dan kategori II dengan  denda Rp. 50.00C.000) secara tunggal. Delik yang dikelompokkan di sini ialah delik-delik  yang dulunya
diancam dengan pidana
penjara/kurungan di bawah I
(satu) tahun atau denda ringan
atau delik-delik  baru yang
menurut penilaian bobotnya di
bawah 1 (satu)  tahunpenjara.
b) Delik yang  dipandang "berat",
yaitu delik-delik  yang pada
dasamya patut diancam dengan
pidana penjara di atas  1 (satu)
tahun sampai  dengan 7 (tujuh)
tahun.  Pidana denda yang diancamkan adalah denda kategori III (denda Rp.
150.000.000)  atau IV (denda
Rp. 500.000.000).
c) Delik  yang dipandang  "sangat berat/sangat serius", yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau diancam lebihberat,
yaitu  pidana mati atau  pidana penjara  seumur hidup.
Dalam  hukum Islam pemberian maaf tidak hanya berlaku
pada tindak pidana klasifikasi sangat
ringan saja, melainkan diberikan
terhadap tindak pidana  pembunuhan
yang masuk klasifikasi sangat berat/sangat serius, sehingga mestinya bertitik tolak pada
ketentuan tersebut diperlukan penal reform bernuansa restoraiive justice yang menyasar pada tindak  pidana apapun tanpa memandang klasifikasi pidana. Namun demikian dalam  penelitian ini diupayakan secara bertahap dalam ranah penyelesaian perkara kalsifikasi sangat ringan terlebih dahulu akibat maraknya tindak pidana klasifikasi ringan  yang diadili dan diputus tidak sebanding  dengan bobotpidana yang  telah  dilakukan.
Kesimpulan
Restorative justice yang terdapat dalam hukum pidana Islam terlihat dalam pemberlakuan  sanksi unirkjarimaft kisas dan diyat. Pemaafan yang diberikan oleh korban atau keluarganya dapat menggugurkan hukuman  kisas. Melalui konsep diyat, ganti rugi terhadap  akibat kejahatan  dapatdirasakan langsung oleh korban atau keluarganya.
Proses perdamaian yang  dilakukan dalam penyelesaian  perkara  telah memberikan porsi yang adil dengan mempertemukan kepentingan  pelaku, korban, dan masyarakat.
Kontribusi penerapan restorative justice  bagi pembaharuan hukum pidana materiil di Indonesia  dapat diupayakan  dengan pelaksanaan  asas rechterlijk pardon sebagaimana konsep RUU KUHP 2008. Penyelesaian perkara yang masuk klasifikasi sangat ringan mendesak mempergunakan model restorative justice. Hal ini didasarkan pada pemenuhan  keadilan  yang  menyeluruh.

## DAFTARPUSTAKA
A.Z. Abidin  danA. Hamzah,2\l\, Pengantar da I am Hukum P idana  Indo nes ia, PT.
ISTI'DAL;Jurnal Stufi Hukum Islam, Vol. 2 No. 2,Juli-Desmber 2015,ISSN: 2356-0150
Nor  Soleh, Restoratiue Justice Dalam Hukum Pidana Islam I 135
Yasrif Watarnpone : Jakarta. Al-Tarmid zi, t.th., Sun an al - Tirmi dzi t.p. : t.tp. An-Nasa'i, Abi Abdurrahman Ahmad Ibn Syu'aib Ibn'Aly al-Khurasany, 2AA2,
Sunan An-Nasai, Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah:Beirut. Ar-Rakban,  Abdullah Aly, 1981, al-Kisas fi an-Nafs, Muassasah ar-Risalah: Beirut.
Atmasasmita, Romli, 1996,  Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Binacipta: Bandung.
Bahnasi, Ahmad Fathi, 1969, al-Kisas fi Fiqh al-Islamy,  Maktabah al-Anjilu al- Misriyah:  Kairo.
Hanafi, Ahmad, 1990,  Asas-asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang:
Jakarta. Marbun, Rocky, 2011, Menggugat
Deponering,  t.p.:  t.tp.
Mohamed S. El-Awa,  2000,  Punishment  in Islamic Law; A Comparative Study, American Trust Publications, Indianapolis. Muhamad, Hasan Mahmud, 1994, 'Uqubah al- Qatl al-'Amdi fi Fiqh al-Islam,
Muassasah Dar al-Kitab : Kuwait.
Muladi dan Barda Nawawi Aril 1984, Teori- teori  dan Kebijakan  Pidana, Alumni:
Bandung. Prayitno,  Kuat Puj i, 20 12, "Restorative Justic e untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)", Jurnal  Dinamika  Hukum,Vol.12 No. a J.
Qafisheh, Mutaz M.,1 2012, "Restorative Justice in The Islamic  Penal Law;  A Contribution to the Global System", International Journal of Criminal Jus tic e Sc ienc e,Yol. 7 . Wahl,uningsih, Sri Endah,  2013, Prinsip- pr ins ip Indiv idu al is as i P idan a dal am Hukum Pidana  Islam dan
Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,  Badan Penerbit Universitas  Diponegoro : Semarang. Yulia, Rena,  2A10, Whimologi  Perlindungan Hukum Tbrh a d op Korb an Kej altat an,
Graha Ilmu : Yogyakarta.
Zulfa, Eva Achjani dan Indriyanti Seno Adji, 2010, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung,
Bandung.
2009, Keadilan Restoratif,  Badan Penerbit  FHUI:
Depok.
, 2011, Restorative Justice dan Peradilan  Pro-Korban, dalam buku Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice, Kerjasama antara  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP  UI : I akarta.
ISTI'DAL;Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 No. 2,Juli-Desmber 2015, ISSN:  2356-0150