## Implementasi Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara
Betaria Magdalena 1 , Aji Ratna Kusuma 2 , Heriyono Susilo Utomo 3

## Abstrak
Alokasi  Dana  Desa  atau  ADD  adalah  bagian  keuangan  Desa  yang diperoleh  dari  Bagi  Hasil  Pajak  Daerah  dan  Bagian  dari  Dana Perimbangan  Pusat  dan  Daerah  yang  diterima  oleh  Kabupaten.  Dalam pelaksanaannya  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanega  menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa yang memuat  mengenai  petunjuk  teknis  pelaksanaan  kegiatan  ADD.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  tentang  pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara  faktor-faktor  yang  menjadi  penunjang  dan  penghambat yang mempengaruhi implementasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi  pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kecamatan Tenggarong  Seberang  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  adalah  komunikasi kemampuan  sumber  daya,  sikap  pelaksana,  struktur  birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.
Kata Kunci: Implementasi, Alokasi Dana Desa
Pendahuluan
Keberadaan  Desa  secara  yuridis  formal  diakui  dalam  Undang- UndangNomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan PeraturanPemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa.  Berdasarkan ketentuan  iniDesa  diberi  pengertian  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum yang  memilikibatas-batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan menguruskepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan  yang  secara  politis  memiliki  kewenangan  tertentu  untuk mengurus  dan  mengatur  warga  atau  komunitasnya.  Dengan  posisi  tersebut desa  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  menunjang  kesuksesan Pemerintahan  Nasional  secara  luas.  Desa  menjadi  tolak  ukur  utama  dalam menggapai  keberhasilan  dari  segala  urusan  dan  program  dari  Pemerintah karena berdasarkan sensus terakhir pada tahun 2010 bahwa sekitar 50,21 %.
1 Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda 2 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda 3 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
Maka  menjadi  sangat  logis  apabila  pembangunan  desa  menjadi  prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.
Alokasi  Dana  Desa  atau  ADD  adalah  bagian  keuangan  Desa  yang diperoleh  dari  Bagi  Hasil  Pajak  Daerah  dan  Bagian  dari  Dana  Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Desa  pada  Pasal  18  bahwa  Alokasi  Dana  Desa  berasal  dari  APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat  dan  Daerah  yang  diterima  oleh  Kabupaten  /  Kota  untuk  Desa  paling sedikit 10% (sepuluh persen).
Dalam  kaitannya  dengan  pemberian  alokasi  dana  desa  di  Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui  3  (tiga)  peraturan  bupati,  yakni  Peraturan  Bupati  Nomor  71  Tahun 2008  Tentang  Pengelolaan  Aset  Desa,  Peraturan  Bupati  Nomor  72  Tahun 2008  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  dan  Peraturan  Bupati Nomor 73 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa, dimana dalam PerBup ini sebagai  pedoman  bagi  aparat  desa  atau  kelurahan  dalam  melaksanakan alokasi dana desa.
Bantuan  Langsung  ADD  adalah  dana  Bantuan  Langsung  yang dialokasikan  kepada  Pemerintah  Desa  digunakan  untuk  meningkatkan sarana  pelayanan  masyarakat,  kelembagaan  dan  prasarana  desa  yang diperlukan  serta  diprioritaskan  oleh  masyarakat,  yang  pemanfaatan  dan administrasi  pengelolaannya  dilakukan  dan  dipertanggungjawabkan  oleh Kepala Desa.

## Kebijakan Publik
Kebijakan  ( policy)  merupakan  suatu  program  kegiatan  yang  dipilih atau  diputuskan  oleh  seseorang  atau  kelompok  orang  dan  dapat dilaksanakan  serta  berpengaruh  terhadap  sejumlah  orang  dalam  rangka mencapai tujuan tertentu. Kemudian menurut Freidrich dalam Islamy (1997) mendefinisikan  kebijakan  sebagaiserangkaian  tindakan  yang  yangdiusulkan oleh  seseorang,  kelompok  atau  pemerintah  dalam  lingkungantertentu dengan  menunjukkan  hambatan-hambatan  dan  kesempatan–kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan untuk mencapai tujuan.
Dalam  pemahaman  mengenai  kebijakan  publik  masih  terjadi  adanya silang  pendapat  dari  para  ahli.  Namun  dari  beberapa  pendapat  mengenai kebijakan  publik  terdapat  beberapa  persamaan,  diantaranya  yang disampaikan  oleh  Dye  (Islamy,  2001)  yang  mendifinisikan  kebijakan  publik sebagai  apapun  yang  dipilih  oleh  pemerintah  untuk  dilakukan  atau  tidak dilakukan.  Apabila  pemerintah  memilih  untuk  melakukan  sesuatu,  maka harus ada tujuannnya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua  “tindakan”  pemerintah,  jadi  bukan  semata-mata  merupakan pernyataan  keinginan  pemerintah  atau  pejabat  pemerintah  saja.  Disamping itu,  “sesuatu  yang  tidak  dilaksanakan”  oleh  pemerintahpun  termasuk kebijaksanaan  negara.  Hal  ini  disebabkan  karena  “sesuatu  yang  tidak
dilakukan“ oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mengatasi  persoalan-persoalan  riil yang  muncul  ditengah-tengah  masyarakat  untuk  dicarikan  jalan  keluar  baik melalui  peraturan  perundang-undangan,  peraturan  pemerintah,  keputusan pejabat  birokrasi  dan  keputusan  lainnya  termasuk  peraturan  daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya. Dalam konteks ini, maka kebijakan publik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah  untuk  mengatasi  persoalan- persoalan  riil  yang  muncul  ditengah-tengah  masyarakat  untuk  dicarikan jalan  keluar  baik  melalui  peraturan  perundang-undangan,  peraturan pemerintah,  keputusan  pejabat  birokrasi  dan  keputusan  lainnya  termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya.

## Implementasi Kebijakan Publik
Metter  dan  Horn  (1975)  mendefinisikan  implementasi  kebijakan sebagai  tindakan  yang  dilakukan  oleh  publik  maupun  swasta  baik  secara individu  maupun  kelompok  yang  ditujukan  untuk  mencapai  tujuan  yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya  mentransformasikan  keputusan  kedalam  kegiatan  operasional,  serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.
Pandangan  lain  mengenai  implementasi  kebijakan  dikemukakan olehWilliam  dan  Elmore  sebagaimana  dikutip  Sunggono  (1994), didefinisikan  sebagai  “keseluruhan  dari  kegiatan  yang  berkaitan denganpelaksanaan  kebijakan”.  Sementara  Mazmanian  dan  Sabatier (Wibawa dkk,1986) menjelaskan bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyata-nyata terjadi sesudahsuatu  program  diberlakukan  atau  dirumuskan  yakni  peristiwa- peristiwa  dankegiatan-kegiatan  yang  terjadi  setelah  proses  pengesahan kebijakan  negara,baik  itu  usaha  untuk  mengadministrasikannya  maupun usaha-usaha  untukmemberikan  dampak  tertentu  pada  masyarakat  ataupun peristiwa-peristiwa.
Sedangkan  Wibawa  (1992),  menyatakan  bahwa  “implementasi kebijakanberarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program”.Pandangan tersebut  di  atas  menunjukkan  bahwa  proses  implementasi  kebijakan  tidak hanya  menyangkut  perilaku  badan-badan  administratif  yang  bertanggung jawab  untuk  melaksanakan  program  dan  menimbulkan  ketaatan  pada  diri target  group,  melainkan  menyangkut  lingkaran  kekuatan-kekuatan  politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari  semua  pihak  yang  terlibat,  dan  pada  akhirnya  membawa  konsekuensi logis  terhadap  dampak  baik  yang  diharapkan  ( intended)  maupundampak yang tidak diharapkan ( spillover/negatif effects).
Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut  Hogwood  dan  Gunn  (Wahab,  1997),  untuk  dapat mengimplementasikan  kebijakan  secara  sempurna  maka  diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:
a.  kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana;
b.  tersedia waktu dan sumber daya;
c.  keterpaduan sumber daya yang diperlukan;
d.  implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;
e.  hubungan  kausalitas  bersifat  langsung  dan  hanya  sedikit  mata rantaipenghubung;
f.  hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
g.  kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;
h.  tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
i.  komunikasi dan koordinasi yang baik;
j.  pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.
Menurut  Grindle  (Wibawa,  dkk.,  1994)  implementasi  kebijakan ditentukan  oleh  isi  kebijakan  dan  konteks  implementasinya.  Isi  kebijakan berkaian dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang  akan  dihasilkan,  derajat  perubahan  yang  diinginkan,kedudukan pembuat  kebijakan,  siapa  pelaksana  program,  dan  sumber  daya  yang dikerahkan.  Sementara  konteks  implementasi  berkaitan  dengan  kekuasaan, kepentingan  dan  strategi  aktor  yang  terlibat,  karakteristik  lembaga  dan penguasan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.
Sedangkan  Edward  III  dalam  Subarsono  (2005)  memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni :
(1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi(sikap), (4) stuktur birokrasi.
Pengertian ADD Bantuan  Langsung  Alokasi  Dana  Desa  yang  selanjutnya  disebut  ADD adalah  dana  bantuan  langsung  yang  dialokasikan  kepada  Pemerintah  Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan  prasarana  desa  yang  diperlukan  serta  diprioritaskan  oleh  masyarakat, yang  pemanfaatan  dan  administrasi  pengelolaannya  dilakukan  dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.
Bantuan  Langsung  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dimaksudkan  sebagai bantuan  stimulant  atau  dana  perangsang  untuk  mendorong  dalam membiayai  program  pemerintah  desa  yang  ditunjang  dengan  partisipasi swadaya  gotong-royong  masyarakat  dalam  melaksanakan  kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.
Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa.  Seluruh kegiatan yang didanai
Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan  melibatkan  seluruh  unsur  masyarakat  di  desa.  Seluruh  kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Dimana  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dilaksanakan  dengan  menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)
Berdasarkan Peraturan Bupati Nmor 73 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa, adapun tujuan dari ADD adalah:
a.  Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
b.  Meningkatkan  perencanaan  dan  penganggaran  pembangunan  di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
c.  Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
d.  Meningkatkan  pengamalan  nilai-nilai  keagamaan,  sosial  budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
e.  Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
f.  Meningkatkan  pelayanan  pada  masyarakat  desa  dalam  rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
g.  Mendorong  peningkatan  keswadayaan  dan  gotong  royong masyarakat;
h.  Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Kemudian  adapun  rumusan  yang  dipergunakan  untuk  menghitung besaran ADD untuk setiap desa dalam ADD adalah:
a.  Azas  merata  adalah  besarnya  bagian  ADD  yang  sama  untuk  setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
b.  Azas adil adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel independen utama dan variabel independen tambahan, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);
c.  Variabel  independen  utama  terdiri:  dari  jumlah  penduduk  miskin, jumlah penduduk, kesehatan, pendidikan, keterjangkauan jarak desa ke Kabupaten;
d.  Variabel  independen  tambahan  terdiri  dari:  luas  wilayah  desa,  unit komunitas (jumlah RT), potensi desa (PADes).
Dengan  besarnya  prosentase  perbandingan  antara  azas  merata  dan azas adil adalah:
a.  Besarnya    ADDM  adalah  30%  (tiga  puluh  perseratus)  dari  jumlah ADD;
b.  Besarnya  ADDP  adalah  70%  (tujuh  puluh  perseratus)  dari  jumlah ADD.
Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari bank rekening Kas Daerah langsung  ke  bank  rekening  Kas  Desa.  Bank  rekening  Kas  Desa  sebelum ditetapkan harus memenuhi syarat utama, yaitu:
a. Bank Pemerintah yang terpercaya;
b. Lokasi Bank Pemerintah yang terdekat dengan Kantor Desa.
Implementasi  Pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kecamatan Tenggarong Seberang
Dalam pelaksanaan  program dan  kegiatan yang bersumber  dari  ADD di Kecamatan Tenggarong Seberang berdasarkan PerBup Kukar No.72 Tahun 2008 yaitu tidak boleh dipergunakan untuk membangun jalan dan jembatan (infrastruktur) yang merupakan  jalan  utama/dominan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan  yang  kegiatan  utamanya  di  sekitar  lokasi  desa, misalnya:  perusahaan  tambang,  perusahaan  perkebunan  sawit.  Kemudian pelaksanaan/pengadaan  barang/jasa/kegiatan  yang  bersumber  dari  alokasi dana  desa  (ADD)  tersebut  harus  sesuai  dengan  prioritas    kebutuhan masyarakat  desa  yang  menjadi  kewenangan  desa  serta  sesuai  dengan kemampuan keuangan desa,  dilaksanakan secara swakelola pemerintah desa dan swakelola padat karya.
Sehubungan dengan pelaksanaan  swakelola  pemerintah desa dan swakelola padat  karya  tersebut,  maka  dibentuk  tim  pengadaan  dan  tim pemeriksa/pengawas  kegiatan  pada  pemerintahan  desa  untuk  satu  tahun anggaran.Tim  pengadaan  tersebut  berjumlah  maksimal  7  (tujuh)  orang, terdiri dari:
- Kepala Desa sebagai pengarah
- Sekretaris Desa sebagai wakil pengarah
- Kepala Urusan (salah satu) sebagai koordinator
- Kepala  Urusan  dan  perangkat  desa  lainnya  sebagai  anggota;  maksimal  4 (empat) orang.
Proses Implementasi Kebijakan a.  Penyusunan Rencana Kegiatan Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  semua  desa  di Kecamatan  Tenggarong  Seberang  telah  menyusun  rencana  kegiatan  ADD dengan  baik  hal  ini  dapat  dilihat  dari  disusunnya  Rencana  Kegiatan Pembangunan  Desa  (RKP  Desa)  pada  semua  desa  –  desa  di  Kecamatan Tenggarong Seberang.
b.  Penyelesaian Kegiatan ADD Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  penyelesaian kegiatan  ADD  yang  sudah  direncanakan  dalam  Proposal  Rencana  Kegiatan dan  melaporkannya  dalam  bentuk  SPJ.  Pencairan  ADD  di  Kebupaten  Kutai Kartanegara  sangat  bergantung  pada  penyelesaian  kegiatan  ADD  tahap sebelumnya.Kemudian  terdapat  permasalahan  di  desa  tertentu  pada  proses penyelesaian pertanggung jawaban (SPJ), yang disebabkan oleh Sumber Daya Desa  tersebut  kurang  terampil  dalam  memanaj  kegiatan  ADD,    dan  oleh
sebab  lain  yaitu  pada  saat  kegiatan  ADD  masih  berjalan  terjadi  pegantian kepala  Desa,  kepala  Desa  telah  habis  periode  jabatannya  kemudian  tidak terpilih  kembali,  yang  berujung  pada  tergantungnya  keberlanjutan  kegiatan pelaksanaan ADD. Hal ini  kemudian menjadi kendala dikarenakan ADD tidak dapat dicairkan untuk kemudian melanjutkan pelaksanaan ADD karena salah satu  syarat  yang  tidak  dapat  dipenuhi  yaitu  kewajiban  memberikan  SPJ kegiatan ADD pada kegiatan tahap sebelumnya.
Pencapaian Tujuan Kebijakan
a.  Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan danKemasyarakatan
Meningkatnya  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan kemasyarakatan  adalah  salah  satu  tujuan  ADD  pada  dasarnya  telah  dapat dicapai pada desa – desa di Kecamatan Tenggarong Seberang.
b. Kemampuan  Lembaga  Kemasyarakatan  di  Desa  dalamPerencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  Lembaga-Lembaga  Desa mengalami peningkatan kemampuan secara optimal, karena masyarakat dsa melalui  lembaga  –  lembaga  desa  yang  ada  selalu  dilibatkan  dalam  proses perencanaan penggunaan ADD.
c.  Partisipasi Swadaya Gotong Royong Masyarakat Partisipasi Swadaya Gotong – Royong Masyarakat mengalami fenoma yang menurun,  dimana  dengan  adanya  ADD  ini  justru  swadaya  dan  gotong  – royong masyarakat  menjadi  kurang. Hal ini disebabkan sumber pendapatan desa selain dari ADD juga bersumber dari dana CSR, APBD, dan PNM. Dimana dalam  kegiatan  ADD,  terutama  dalam  hal  pembangunan  fasilitas  desa  dapat diberikan kepada pihak swasta melalui prosedur yang ada.
Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan AlokasiDana Desa a.  Komunikasi
Komunikasi  merupakan  proses  terjadinya  interaksi  penyampaian  pesan melalui  mediator.  Pengaruh  faktor  komunikasi  terhadap  implementasi adalah  pada  kejelasan  dan  isi  pesan  untuk  dapat  dipahami  secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program.
1.  Intensitas Sosialiasi Kebijakan ADD
Sosialisai telah dilakukan dengan baik di desa – desa kecamatan Tenggarong Seberang  oleh  Tim  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dan  Tim  Kecamatan Tenggarong  seberang  mengenai  kebijakan  ADD  sehingga  perangkat  desa sudah memahami dengan baik mengenai teknis pelaksanaan kegiatan ADD. 2.  Kejelasan Komunikasi
Kejelasan  pesan  komunikasi  menunjukkan  fenomena  bahwa  komunikasi sudah  jelas  dan  dapat  dipahami  oleh  perangkat  desa  dengan  baik  di  desa  – desa Kecamatan Tenggarong Seberang.
b.  Sumber Daya
1.  Kemampuan Sumberdaya Manusia
Kemampuan  sumber  daya  manusia  sebagai  pelaksanakebijakan  ADD sudah baik karena rata – rata para perangkat desa memiliki pendidikan yang cukup  tinggi,  sehingga  mereka  dapat  melaksanakan  kegiatan  ADD  dan mempunyai kemampuan untukmendorong masyarakat dengan baik. 2.  Fasilitas Pendukung Kebijakan ADD
Fasilitas-fasilitas  yang  mendukung  kebijakan  ADD  sudah  tarpenuhi dengan  baik,  tidak  ada  keterbatasan  fasilitas  dalam  mendukung  kebijakan ADD di Kecamatan Tenggarong Seberang.
c. Sikap Pelaksana
1.  Persepsi Pelaksana
Para  pelaksana  kebijakan  ADD  di  desa  –  desa  Kecamatan  Tenggarong Seberang  mempunyai  persepsi  yang  sangat  mendukung  dan  mengharapkan dana ADD terus digulirkan bahkan ditingkatkan.
2. Respon Pelaksana
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  semua  pelaksana  kebijakan  ADD  di desa – desa Kecamatan Tenggarong Seberang memiliki respon baik terhadap kebijakan ADD, karena manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. 3. Tindakan Pelaksana
Berdasarkan  penelitan,  diketahui  bahwa  para  pelaksana  ADD  melakukan tindakan  yang  sudah  sistematis,  yaitu  melalui  musrenbang  tingkat  dusun, kemudian  musrenbang  tingkat  desa  sebagai  langkah  awal  penyusunan  ADD yang diwujudkan melalui RKP Desa.
d.  Struktur Organisasi Pelaksana
1. Pembentukan Struktur Organisasi
Pembentukan struktur  organisasi  pelaksana  ADD desa  –  desa Kecamatan Tenggarong  Seberang  telah  dilakukan  sesuai  dengan  Peraturan  ADD yangdikeluarkan oleh Bupati.
2. Pembagian Tugas
Para  pelaksana  ADD  di  desa  –  desa  Kecamatan  Tenggarong  Seberang sudah  melakukan  pembagian  tugas,  sehingga  tugas  dan  kewenangan  para pelaksanaan ADD sudah jelas.
3. Koordinasi Para Pelaksana kebijakan
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  telah  ada  pembentukan  struktur organisasi  pelaksana  ADD  sesuai  dengan  Peraturan  ADD  yang  dikeluarkan oleh Bupati.
e. Lingkungan
1.  Kapasitas Lingkungan
BPD  dan  Lembaga  Kemasyarakatan  Desa  di  desa  –  desa  Kecamatan Tenggarong  Seberang  mempunyai  kapasitas,  yaitu  kewenangan  berupa pengawasan oleh BPD sedangkan lembaga kemasyarakatan akan membantu KepalaDesa dalam melaksanakan kegiatan ADD.
2.  Kestabilan Peran
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  desa  –  desa  di  Kecamatan Tenggarong  Seberang  BPD-nya  telah  menjalankan  fungsinya  untuk
melaksanakan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  ADD,  dan  Lembaga Kemasyarakatan  Desa  lainnya  juga  sudah  berperan  dalam  mendukung kebijakan ADD.
3.  Kompleksitas Lingkungan
Kompleksitas  lingkungan  adalah  seberapa  besar  peran  masyarakat  dan lembaga-lembaga  kemasyarakatan  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  ADD. Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  masyarakat  dan lembaga – lembaga desa dalam pelaksanaan kebijakan ADD sudah berperan dengan baik.
Ukuran dan Tujuan Kebijakan 1.  Kesesuaian Program Berdasarkan pada hasil penelitian fenomena ukuran dan tujuan kebijakan, pelaksanaan  ADD telah sesuai dengan  kebijakan  Bupati  mengenai ADD, dan kebijakan  ADD  telah  dijabarkan  dalam  bentuk  program  oleh  desa-desa diwilayah  Kecamatan  Tenggarong  Seberang,  karena  disesuaikan  dengan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing desa.
2.  Ketepatan Sasaran
Ketepatan  sasaran  dari  hasil  penelitian  terungkap  bahwa  tidak  semua desa  telah  tepat  sasaran  karena  proses  perencanaan  ADD  berdasarkan aspirasi dari masyarakat desa itu sendiri.
Hubungan Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan
Keberhasilan  implementasi  sebuah  kebijakan  salah  satu  faktor  yang menentukannya  adalah  komunikasi.  Dari  hasil  penelitian  dalam  hubungan komunikasi  dengan  pelaksanaan  ADD,  terdapat  beberapa  faktor  pendorong dan penghambat.
Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :
a.  Adanya sosialissasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten.
b.  Pencapaian  informasi  dari  pembuat  kebijakan  ke  pelaksanakebijakan berjalan lancar.
c. Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan Sedangkan faktor penghambat  dalam komunikasi  ini adalah karakter sumber  daya  pelaksana  kebijakan  ADD,  dimana  hal  ini  akan  berakibat  pada keterlambatannya pelaksanaan kegiatan ADD pada tahap selanjutnya bahkan tidak  selesainya  program  ADD  dalam  satu  tahun  periode  pelaksanaan, sehingga menyebabkan kerugian pada masyarakat desa tersebut.
Hubungan sumber daya dengan Implementasi Kebijakan
Peran  penting  sumber  daya  dalam  implementasi  suatu  kebijakan disampaikan oleh Hessel (2003:55) sebagai berikut :”Komando implementasi mungkin ditransmisikan secara akurat, jelas, dan konsisten, namun jika para implementor  kekurangan  sumber  daya  yang  perlu  untuk  menjalankan kebijakan, implementasi adalah mungkin menjadi tidak efektif ”.
Dari  hasil  penelitian  dalam  hubungan  sumber  daya  dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.
Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :
a.  Adanya  kemampuan  para  pelaksana  untuk  melaksanakan  kegiatan  ADD dan  kemampuan  dalam  memberikan  dorongan  kepada  masyarakat  agar berpartisipasi  dalam  kegiatan  ADD,meskipun  hanya  berupa  tenaga  dan material.
b.  Adanya  kemampuan  pelaksana  kebijakan  ADD  dalam  melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADD.
c.  Kelengkapan sarana/prasarana desa dalam mendukung kebijakanADD.
d.  Terdapat  dukungan  masyarakat  terhadap  kebijakan  ADD  berupatenaga dan material.
e.  Tingginya tingkat pendidikan sumberdaya pelaksana kebijakan ADD. Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah karakter yang  masih  kurang  bertanggung  jawab  dalam  pembuatan  SPJ  dari  para pelaksana  ADD,  sehingga  menghambat  pelaksanaan  kegiatan  ADD  tahap selanjutnya, yang berdampak pada kerugian masyarakat desa tersebut.
Hubungan sikap pelaksana dengan Implementasi Kebijakan
Sikap  pelaksana  ADD  di  wilayah  Kecamatan  Tenggarong  Seberang menunjukkan  hal  yang  positif,  yang  berarti  bahwa  para  pelaksana  sudah memahami  dengan  baik  mekanisme  pelaksanaan  kebijakan  ADD.  Hasil penelitian terhadap sikap pelaksana terdapat beberapa faktor pendorong. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :
a.  Adanya persepsi pelaksana yang mendukung kebijakan ADD.
b.  Adanya  tindakan  dan  langkah-langkah  dari  nyata  dari  pelaksanaADD, berupa  penyusunan  RKP  Desa  dan  pelaksanaan  kegiatan  operasional Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
Hubungan struktur birokrasi dengan Implementasi Kebijakan Dalam  hubungan  struktur  organisasi  dengan  pelaksanaan  ADD, terdapat  beberapa  faktor  pendorong.  Faktor  pendorong  tersebut  adalah sudah terbentuknya struktur organisasi berupa Tim Pelaksana ADD di semua desa,  yaituKepala  Desa  selaku  Penanggung  jawab  Operasional  Kegiatan (PJOK),  sekretaris  Desa  selaku  Penanggung  jawab  AdministrasiKegiatan, Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
Hubungan Lingkungan dengan Implementasi Kebijakan Dari hasil penelitian dalam hubungan lingkungan dengan pelaksanaan ADD,  terdapat  beberapa  faktor  pendorong.  Faktor  pendorong  tersebut adalah:
a.  Adanya  kapasitas  BPD  dan  Lembaga  kemasyarakatan  desa  dalam  ikut mendukung  kebijakan  ADD  berupa  kewenangan  pengawasan  atas pelaksanaan ADD oleh BPD serta peranlembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu pelaksanaan ADD.
b. Sudah berperannya BPD dalam ikut mengawasi pelaksanaanADD.
Hubungan Ukuran dan Tujuan Kebijakan denganImplementasi Kebijakan Dari  hasil  penelitian  dalam  hubungan  ukuran  dan  tujuan  kebijakan dengan  pelaksanaan  ADD,    menunjukkan  bahwa  sudah    sesuainya  antara pelaksanaan ADD dengan kebijakan Bupati mengenai ADD.
Kesimpulan
Implementasi  Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kecamatan Tenggarong  Seberang  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  berjalan  cukup  lancar. Hal  ini  dapat  terlihat  dari  tahap  persiapan  berupa  Rencana  Kegiatan Pembangunan  Desa  (RKP  Desa)  yang  dasar  penyusunannya  adalah  aspirasi dari masyarakat desa langsung melalui Musrenbang, baik dari tingkat dusun tingkat  Desa  dan  tingkat  kecamatan  mengenai  kebutuhan  pembangunan, penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap  penyusunan pertanggungjawaban.  Sehingga  pencapaian  tujuan  Alokasi  DanaDesa  sudah optimal.  Namun  indikasi  tujuaan  untuk  meningkatkan  partisipasi  swadaya gotong – royong masyarakat  justru mengalami penurunan yang disebabkan oleh  alokasi  dana  pembangunan  desa  –  desa  di  Kecamatan  Tenggarong Seberang  bukan  hanya  bersumber  dari  ADD,  namun  juga  bersumber  dari dana  APBD,  PNPM,  Comdev  dan  CSR  dari  perusahaan  perusahaan  tambang yang  berlokasi  di  Kecamatan  Tenggarong  Seberang.  Sehingga  swadaya masyarakat  hanya  bersifat  kegiatan  gotong  –  royong  dalam  proses  realisasi pembangunan, dalam bentuk tenaga dan material sebagai pelengkap realisasi tersebut.

## Saran
1.  Meningkatkan  intensitas  sosialisasi  terhadap  kebijakan  ADD  diberikan kepada  masyarakat,  agar  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  hal pelaksanaan,  dan  pengawasan  jalannya  penerapan  ADD  sesuai  dengan ketentuan yang ada.
2.  Walaupun sumber daya masyarakat di desa – desa kecamatan Tenggarong Seberang  sudah  tergolong  bagus,  namun  peningkatan  pengetahuan melaluipendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaankeuangan desa sebaiknya juga terus dilakukan secara intensif. Hal  ini  bertujuan  agar  pelaksanaan  penerapan  ADD  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  pedesaan  melalui  peningkatan  pemenuhan kebutuhan infrastruktur dapat di implementasikan lebih maksimal.
3.  Selain musrenbang yang di  mulai dari tingkat dusun  yang terdiri atas  RT hingga  musrenbang  tingkat  kecamatan  dalam  rangka  perencanaan  dan pelaksanaan kegiatan ADD,penulis juga menyarankan bentuk
pemberdayaan  masyarakat  yang  dilaksanakan  oleh  kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas), terutama pada desa – desa yang letaknya jauh dari kecamatan.  Hal  inidiharapkan  akan  memberikan  kesadaran  pada masyarakat  bahwa  ADDbukanlah  untuk  kepentingan  Pemerintah  Desa namun untukkepentingan masyarakat.
4.  Dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  disusunperencanaan pembangunan  desa  sebagai  satu  kesatuan  dalam  sistemperencanaan pembangunan daerah kabupaten.
Dengan adanyaperencanaan pembangunan  desa  yang  terpadu  dengan  sistemperencanaan  Kabupaten diharapkan  semua  program  yang  disusun  dandilaksanakan  dapat  tepat sasaran.
5.  Sanksi  hukum  jelas  yang  dituangkan  melalui  Peraturan  Bupati  mengenai kewajiban  pembuatan  SPJ  bagi  Kepala  Desa  yang  sudah  tidak  menjabat lagi,  sehingga  selain  sanksi  moral  ada  sanksi  hukum  yang  jelas  yang mengikat  pelaksana  kegiatan  untuk  menyelesaikan  kewajibannya.  Hal  ini diharapkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan ADD dapat berjalan dengan lancar, tidak terhambat karena permasalahan teknis dari karakter yang  kurang  bertanggung  jawab  tersebut  yang  merugikan  masyarakat desa.
Daftar Pustaka Dye  Thomas  R,  1981, Understanding  Public  Policy  Marking,  New  York- Holt,Renehart & Winston.
Hessel,  Nogi  s.  Tangkilisan,  Drs,  M.Si, Implementasi  Kebijakan Publik,Transformasi  Pikiran  George  Edward,  Lukman  Offset  dan Yayasan.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  tahun  2007  Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Bupati  Kutai  Kartanegara  Nomor  71  Tahun  2008  Tentang Pengelolaan Aset Desa.
Peraturan  Bupati  Kutai  Kartanegara  Nomor  72  Tahun  2008  Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa.
Wahab, Solichin Abdul,  DR, MA, 1997, Analisis Kebijaksanaan. Bumi  Aksara.
Jakarta.
Wirasakti,  Daru,  2008, Implementasi  Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  Di Wilayah  Kecamatan  Geyer  Kabupaten  Grobogan.  Tesis.  Universitas Diponegoro, Semarang.