Judge : Jurnal Hukum Volume 05, Number 02, 2024,  doi.org/10.54209/judge.v5i02.695 E.SSN : 2775-4170 (Online - Elektronik) https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index
Pelaksanaan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sorong) – Fatimah Zahra  et.al
Pelaksanaan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sorong)
Fatimah Zahra 1 , Muharuddin Abu 2 , Wahab Aznul Hidaya 3
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong
Article Info ABSTRAK Keywords: Restorative Justice KDRT Kejaksaan Efektivitas Tujuan  dari  penelitian  ini  guna  untuk  mengetahui  bagaimana  proses pelaksanaan restorative justice dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam  rumah  tangga  serta  bagaimana  efektivitas  pelaksanaan restorative  justice dalam  perkara  tindak  pidana  kekerasan  dalam rumah  tangga  (studi  kasus  Kejaksaan  Negeri  Sorong).  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  empiris  atau field  research ,  yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi secara nyata dengan memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder serta data tersier sebagai data pendukung,  melakukan observasi dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan dalam hal  ini  yaitu  Kejaksaan  Negeri  Sorong.  Hasil  dari  penelitian menunjukkan bahwa Jaksa mempunyai kewenangan menjadi fasilitator dalam  penyelesaian  perkara  menggunakan  upaya restorative  justice dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pelaksanaan restorative justice diawali dengan penyerahan tersangka dan  barang  bukti  oleh  penyidik  ke  Kejaksaan  atau  biasanya  disebut dengan tahap dua. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan mengkaji berkas perkara apakah perkara tersebut patut berdasarkan persyaratan untuk  dilaksanakan  upaya restorative  justice. Jika  memenuhi  syarat maka  perkara  tersebut  dapat  diselesaikan  menggunakan  pendekatan restorative  justice .  Berdasarkan  Pasal  7  sampai  dengan  Pasal  14
Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  15  Tahun  2020  terdapat  pedoman pelaksanaan restorative  justice dari  upaya  perdamaian  sampai kesepakatan  perdamaian.  Pelaksanaan restorative  justice dalam perkara  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  banyak memperoleh keberhasilan dalam penerapannya, sehingga berdasarkan hal ini upaya keadilan restoratif dapat dikategorikan cukup efektif. This  is  an  open  access  article
under the CC BY-NC license Corresponding Author: Fatimah Zahra Universitas Muhammadiyah Sorong
Jl. Pendidikan No. 27 Email : fatimahhhzzahra@gmail.com

## PENDAHULUAN
“Negara Indonesia adalah Negara hukum” hal ini merupakan pernyataan yang tertera pada  Pasal  1  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa Negara Indonesia menempatkan hukum sebagai  kekuasaan  tertinggi  dalam  kehidupan  bermasyarakat  ,  berbangsa  dan  bernegara
sehingga  Negara  Indonesia  adalah  Negara  yang  berdasarkan  atas  hukum.(Denovita  & Puspitosari, 2022)
Fungsi hukum tidak hanya mengatur masyarakat namun dapat berfungsi sebagai alat kontrol  sosial  (social  control)  yang  dapat  memberikan  pemahaman  bahwa  hukum merupakan alat untuk menetapkan tingkah laku manusia. Dalam hal ini tingkah laku dapat diartikan  sebagai  sesuatu  yang  menyimpang  terhadap  aturan  hukum  itu  sendiri.  Sebagai konsekuensinya hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap masyarakat yang melanggar,  dengan  tujuan  agar  dapat  memberikan  efek  jerah  kepada  pelanggar hukum.(Orlando,  2023)  Oleh  sebab  itu,  hukum  dapat  dilihat  secara  menyeluruh  bersifat mengatur dan memaksa sehingga masyarakat patuh terhadap aturan tersebut dan dapat mewujudkan ketentraman dan kedamaian.
Perwujudan  dari  hukum  atau  peraturan  yang  sudah  dijelaskan  diatas  yaitu  salah satunya dalam lingkup rumah tangga. Definisi rumah tangga menurut KBBI adalah sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah atau yang berkenaan dengan keluarga. Keluarga  merupakan  unit  terkecil  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  dalam bermasyarakat,  adanya  keluarga  dapat  membuat  masyarakat  menjalankan  peran  dan pertanggung jawaban.
Keluarga  sejatinya  terdiri  dari  orang  tua  dan  anak  yang  masing-masing  dapat memberikan  perlindungan,  rasa  kasih  sayang  serta  rasa  antar  sesamaanggota  keluarga sehingga  terciptanya  kerukunan  dan  keharmonisan  dalam  rumah  tangga  yang  dapat menghindari  konflik.  Namun  tidak  dipungkiri  bahwa  dalam  lingkup  rumah  tangga  dapat terjadinya penyimpangan yang membuat keutuhan dalam rumah tangga perlahan hancur, yang diartikan sebagai penyimpangan dalam hal ini adalah kekerasan dalam rumah tangga.
Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:
“K ekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama perempuan,  yang  mengakibatkan  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik, seksual,  psikologis  dan  penelantaran  rumah  tannga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan,  pemaksaan  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum dalam lingkup rumah tangga”.
Kekerasan dalam rumah tangga diidentifikasi sebagai tindak pidana yang memberikan pengaruh buruk terhadap individu, komunitas, maupun masyarakat.(Yani & Djanggih, 2023) Seperti  yang  dapat  kita  ketahui  bahwa  tindak  pidana  merupakan  perbuatan  melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahan yang diperbuat.  Bantuan  yang  dibutuhkan  oleh  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak hanya  pada  bantuan  legal  saja  melainkan  pada  bantuan  psikologis  dengan  tujuan  untuk memulihkan tekanan psikisnya. Karena pada dasarnya korban dari kekerasan dalam rumah tangga  butuh  didengar,  didampingi  serta  diyakinkan  bahwa  mereka  tindak  sendiri  dalam menghadapi permasalahan ini.
Seringkali  kita  ketahui  bahwasannya  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga terjadi kepada suami dan istri namun pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa lingkup dari undang-undang  ini  tidak  hanya  terhadap  pasangan  suami  istri  namun  pada  pihak-pihak seperti  1).  Suami,  istri  dan  anak  2).  Orang-orang  yang  memiliki  hubungan  keluarga  baik
karena darah, perkawinan persusuan, pengasuhan, dan yang menetap dalam rumah tangga 3).  Orang  yang  bekerja  membantu  rumah  tangga  dan  menetap  di  dalam  rumah  tangga tersebut.(Sembiring & Saleh, 2019)
Pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi di lingkup masyarakat  menjadi  sebuah  permasalahan  yang  cukup  kompleks,  mengingat  kekerasan dalam  rumah  tangga  juga  sering  terjadi  di  samping  permasalahan  kekerasan  pada umumnya, ada yang berbeda diantara kekerasan dalam rumah tangga dengan kekerasan pada  umumnya  yakni  terletak  pada  hubungan  antara  pelaku  dan  korban  yang  memiliki kedekatan  baik  secara  personal  maupun  legal  yang  dapat  berdampak  pada  kehidupan social di dalam masyarakat.(Wahyudhi & Liyus, 2020) Apabila permasalahan tidak segera diselesaikan,  dikhawatirkan  akan  terjadi  pengancaman  untuk  melakukan  kekerasan  baru termasuk kekerasan seksual, emosional, pemkasaan atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum dan berlaku dalam lingkup rumah tangga.(Prayudi, 2008)
Termuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  dijelaskan  bahwa  adanya  4  (empat)  bentuk  kekerasan yaitu, kekerasan fisik (Pasal 6), kekerasan psikis (Pasal 7), kekerasan seksual (Pasal 8), dan penelantaran rumah tangga (Pasal9) sebagai bentuk kekerasan ekonomi. Perbuatam yang termasuk  dalam  kategori  penelantaran  rumah  tangga,  yakni  seseorang  yang  menurut hukum  berlaku  wajib  memberikan  perawatan  atau  pemeliharaan  kepada  orang  yang menjadi  tanggung  jawabnya  serta  terhadap  seseorang  yang  dibatasi  untuk  melakukan pekerjaan di luar rumah.
Kecenderungan upaya penegakkan hukum dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia melalui jalur persidangan. Penyelesaian perkara tindak pidana dikenal sebagai  hukum  formil.  Hukum  formil  dipergunakan  agar  mencapai  nilai  keadilan,  akan tetapi  hakikatnya  tidak  mudah  terpenuhi.  Pemidanaan  diberikan  agar  menimbulkan  efek jerah bagi pelaku kejahatan dan menciptakan rasa aman terhadap korban, kendati demikian hal ini belum menampilkan efektivitasnya, baik segi kemanfaatan hukum, kepastian hukum atau nilai keadilan.(WIDYASTUTI, 2022)
Penanganan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  ditangani  melalui  pendekatan restorative  justice  secara  terperinci  melalui  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pendekatan ini melibatkan proses sistematis pemulihan kerugian yang dirasakan oleh korban atau masyrakat sebagai akibat dari perubahan pelaku, serta memastikan keterlibatan aktif dan langsung dari pelaku dan korban dalam penyelesaiannya.
Sebelum  dibentuk  dan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004. Perkara  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  termasuk  dalam  delik  aduan  dan diselesaikan secara hukum menurut KUHP dengan menggunakan pasal-pasal pengaiayaan seperti Pasal 351 KUHP. Namun berdasarkan ketentuan dari pasal penganiayaan tersebut ditemukannya kelemahan-kelemahan seperti, pengaturan mengenai besar luka yang dapat menentukan  sanksi  pidana  atas  penganiayaan  ringan,  sedang  dan  berat  yang  belum dirincikan  secara  jelas.  Kelemahan  seperti  ini  dapat  menimbulkan  asumsi  yang  berbeda- beda  terhadap  perkara  tindak  kekerasan  yang  pada  akhirnya  berdampak  pada  putusan hakim atas perkara tersebut.
Hadirnya  perkembangan  baru  dalam  sistem  peradilan  pidana  dalam  menangani perkara pada lingkup masyarakat dengan pendekatan yang berbeda dan melibatkan pelaku, korban  dan  masyarakat  merupakan  metode  optimal  untuk  menyelesaikan  kasus-kasus dengan  karakteristik  dan  dampak  yang  spesifik,  seperti  kekerasan  yang  terjadi  dalam lingkup  rumah  tangga  melalui  keadilan  restoratif  (restorative  justice).(Pane,  2023) Pemilihan pendekatan restorative justice untuk kasus-kasus yang memiliki karakter dan ciri khas  ini  disebabkan  oleh  ketidakpuasan  terhadap  penyelesaian  melalui  sistem  peradilan konvensional  yang  dirasa  tidak  memuaskan  para  pencari  keadilan  dan  berpotensi memperburuk situasi.
Pertama kali dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian  dan  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice). Restorative Justice adalah upaya pemulihan kembali atau mengembalikan keadaan seperti semula. Pengertian lainnya terdapat pada Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa:
“keadilan  restoratif  adalah  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan pelaku,  korban,  keluarga  pelaku  atau  korban  dan  pihak-pihak  lain  yang  terkait  untuk bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”.
Adapun pemenuhan syarat dalam pelaksanaan restorative justice diatur dalam Pasal 5  Ayat  (1)  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  15  tahun  2020.  Prosedur  penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan tersangka diawali dengan upaya kesepakatan antara dua belah pihak, selanjutnya yaitu upaya pencatatan kesepakatan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan sampai dengan diputuskan dan dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara korban dan tersangka.
Dalam  hal  ini  penyelesaian  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dengan  upaya restorative  justice  merupakan  penyelesaian  perkara  diluar  persidangan  yang  diterapkan oleh  Kejaksaan  khususnya  oleh  Kejaksaan  Negeri  Sorong.  Penyelesaian  perkara  di  luar persidangan  atau  keadilan  restoratif  ditempuh  sesuai  dengan  Peraturan  Jaksa  Agung Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian  dan  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Salah satu perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga  yang  diselesaikan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  di  Kejaksaan  negeri  Sorong  yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sorong dengan  tersakwa  berinisial  YG,  korban  berinisial  RK  dan  saksi  berinisial  FK.  Bahwa terdakwa selaku suami sah dari korban telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban selaku istri sah terdakwa.
Melihat  fenomena  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Indonesia  kebanyakan  tidak menempatkan  keadilan  bagi  korban  dan  tidak  mengedepankan  prinsip  pemulihan  bagi korban dan tidak mengedepankan prinsip pemulihan bagi korban. Oleh karena itu, perlunya mengintegrasikan  pendekatan  restorative  justice  dalam  sistem  hukum  yang  berlaku  di Indonesia agar dapat memberi dampak keadilan yang seimbang yang bisa dirasakan oleh korban akibat perbuatan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
Berdasarkan  permasalahan-permasalahan  tersebut  banyak  hal  yang  muncul  dan tidak  tuntas  terkait  dengan  penerapan  restorative  justice  dalam  perkara  tindak  pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis
tertarik  untuk  membahas  dan  meneliti  fenomena  mengenai  restorative  justice  dengan mengambil judul penelitian. “Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sorong).

## METODE
Berdasarkan  permasalahan  yang  akan  diteliti  oleh  penulis,  maka  metode  yang digunakan  penulis adalah metode penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian terhadap data primer atau dikenal dengan kata lain sebagai field research (studi lapangan) yang  berarti  penelitian  ini  mengkaji  peraturan-peraturan  hukum  yang  selanjutnya digabungkan  dengan  data  dan  perilaku  yang  hidup  dan  berkembang  di  tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini memuat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer  adalah  data  utama  yang  diambil  langsung  dari  narasumber  terkait  dengan permasalahan  yang  akan  diteliti  dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  seperti wawancara  dan  dokumentasi.  Selanjutnya  yaitu  data  sekunder  adalah  data  yang bersumber dari kepustakaan atau data yang bukan berasal dari sumber utama melainkan sumber-sumber data yang sudah terdokumen dalam bentuk bahan hukum berupa primer, sekunder,  tersier.  Dalam  hal  ini  penulis  akan  mengkaji  tentang  Pelaksanaan  Restorative Justice  dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (Studi  Kasus Kejaksaan Negeri Sorong).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Proses Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Penegakkan  hukum  (law  enforcement)  yang  berjalan  lambat  biasanya  oleh  karena diberlakukannya  penyelesaian  perkara  yang  ditempuh  melalui  tahap  peradilan  dan berujung  pada  ketetapan  pengadilan  atau  putusan  hakim.  Dalam  hal  ini  menjelaskan bahwasannya penegakkan hukum harus melalui proses yang cukup panjang, sebagaimana melalui beberapa tahap pada tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan juga Mahkamah Agung yang berujung pada banyaknya perkara yang tumpang tindih, akibatnya sistem peradilan di Indonesia kurang maksimal dalam penerapannya. Hal ini juga berpengaruh pada pemenuhan rasa keadilan masyrakat yang menganggap bahwa penyelesaian  perkara  melalui  jalur  litigasi  dapat  memberikan  keadilan  yang  sebenar- benarnya. Namun, pada praktiknya terdapat biaya yang cukup besar dalam proses tersebut dan  juga  adanya  beberapa  praktik  KKN  (Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme)  membuat masyarakat  menjadi  tidak  yakin  bahwa  rasa  keadilan  dalam  penegakkan  hukum  di Indonesia dapat terpenuhi.(Rahardjo, 2003)
Seiring  dengan  berkembangnya  zaman,  muncul  sebuah  kenijakan  untuk  menyelesaikan perkara secara non litigasi atau di luar peradilan yang dimana penyelesaiannya diselesaikan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.(Putri et al., 2024) Konsep penyelesaian suatau perkara  yang  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak,  membuat  masyarakat  dapat  menilai bahwa  aparat  penegak  hukum  yaitu  Polisi  dan  Jaksa,  tidak  harus  melanjutkan  beberapa perkara  untuk  naik  ke  Pengadilan.  Hal  ini  sesuai  dengan  sifat  dari  hukum  pidana  yaitu ultimatum remedium yang artinya hukum pidana sebagai upaya terakhir apabila tidak ada upaya  lain  dalam  menyelesaikan  perkara.  Akan  tetapi,  sering  perkembangan  sistem
peradilan,  hukum  pidana  sering  dijadikan  sebagai  pilihan  pertama  dalam  menyelesaikan suatu  perbuatan  yang  diidentifikasi  sebagai  tindak  pidana.  Gambaran  ini  menunjukkan bahwa masyarakat perlahan mulai meninggalkan budaya musyawarah mufakat.(Humairah, 2020)
Adanya  asas  dominus  litis  yang  melekat  pada  kewenangan  instansi  Kejaksaan  membuat Jaksa  Agung  menetapkan  Peraturan  Kejaksaan  Agung  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang Penghentian  dan  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice).  Hal yang  mendasari  penetapan  peraturan  di  atas  yakni,  dengan  mempertimbangkan penyelesaian  perkara  tindak  pidana  yang  mendahulukan  keadilan  restoratif,  dengan menekankan  pemulihan  kembali  atau  pengembalian  keadaan  seperti  semula  serta memberikan perlindungan dan kepentingan korban maupun pelaku tindak pidana, dengan tidak terfokus pada pembalasan.
Implementasi keadilan restoratif sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelesaian perkara pidana didasarkan pada beberapa kebijakan, yaitu:
1. Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan kepada korban (criminal justice system that disempowers individu)
2. Menghikangkan  konflik  antara  pelaku,  korban  dan  masyarakat  (taking  away  the conflict from them)
3. Perasaan  ketidakberdayaan  yang  dialami  akibat  tindak  pidana  harus  diatasi  untuk mencapai  perbaikan  (in  oderto  achievereparation).  (Aludya  Danu  Siswanto  et  al., 2024)
Oleh  karena  itu,  penetapan  dan  pengendalian  kebijakan  penuntutan  hanya  berada  di bawah kendali satu instansi, yaitu Kejaksaan. Sehingga tidak ada instansi lain yang dapat melakukan  wewenang  tersebut.  Selain  itu,  Jaksa  Penuntut  Umum  juga  memilki kewenangan  untuk  menghentikan  penuntutan.  Sebagaimana  dalam  Pasal  140  Ayat  (2) KUHAP yang menyatakan bahwa:
“dalam  hal  penuntut  umum  memutuskan  untuk  menghentikan  penuntutan  karena tidak   terdapat  cukup  bukti  atau  peristiwa  tersebut  ternyata  bukan  merupakan  tindak pidana, atau   perkara  ditutup  demi  hukum,  penuntut  umum  menuangkan  hal  tersebut dalam surat ketetapan”.
Pendekatan restorative justice menjadi salah satu acuan bagi Penuntut Umum untuk dapat menghentikan suatu kasus pidana sebelum berada dalam persidangan. Hal ini lahir karena rasa  kekecewaan  masyarakat  terhadap  sistem  hukum  di  Indonesia  yang  dianggap  tidak memenuhi  rasa  keadilan.  Oleh  karena  itu,  keadilan  restoratif  menjadi  alternatif penyelesaian untuk kasus-kasus tindak pidana ringan dengan tujuan menciptakan keadilan yang lebih manusiawi.
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Sorong telah melakukan proses penghentian penuntutan  perkara,  perkara  yang  ditutup  demi  hukum  dengan  memperhatikan  serta mempertimbangkan syarat untuk melaksanakan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Jaksa  Agung  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  dan  Penuntutan  Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Sebagai  mediator  atau  fasilitator  penal,  Jaksa  Penuntut  Umum  dapat  melakukan  upaya perdamaian  antara  pelaku  dan  korban.  Akan  tetapi,  sebelum  dilakukannya  penghentian penuntutan  perkara  demi  hukum  berdasarkan  keadilan  restoratif,  wajib  hukumnya  tindak
pidana  tersebut  telah  memenuhi  syarat  berdasarkan  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  15 tahun 2020 pada Pasal 5 yaitu perkara tindak pidana ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Tindak pidana  hanya diancam  dengan  pidana denda  atau  diancam  dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima ) tahun
3. Tindak  pidana  dilakukan  dengan  nilai  barang  bukti  atau  nilai  kerugian  yang ditimbulkan   akibat  dari  tindak  pidana  tidak  lebih  dari  Rp.2.500.000,00  (dua  juta lima ratus ribu rupiah)
Jika telah memenuhi syarat, maka perkara tersebut dapat menempuh penyelesaian melalui keadilan restoratif.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Kepala  Sub  Seksi  Penuntutan  Kejaksaan negeri Sorong yang menjelaskan tentang tahapan awal hingga akhir penyelesaian perkara kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yang diselesaikan  pada  tingkat Kejaksaan,  dalam  hal  ini Kejaksaan Negeri Sorong.
Tahapan  dari  proses  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif  dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator untuk menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.berikut adalah proses perdamaian yang dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:
Proses  awal  pelaksanaan  restorative  justice  pada  tahap  penuntutan  yang  merupakan wewenang  Jaksa,  diawali  dengan  penyerahan  tersangka  dan  barang  bukti  (tahap  dua). Selanjutnya Penuntut Umum akan melakukan analisa dan mengkaji berkas perkara apakah perkara  tersebut  memenuho  syarat  diberlakukannya  penghentian  penunttutan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Jika dirasa memenuhi syarat maka Penuntut Umum  akan  mengupayakan  perdamaian  anatar  korban  dan  tersangka.  Termuat  secara terperinci  tentang  tata  cara  pelaksanaan  upaya  perdamaian  sampai  dengan  kesepakatan perdamaian  yang  tertera  pada  Pasal  7  sampai  dengan  Pasal  14  Peraturan  Jaksa  Agung Nomor  15  tahun  2020.  Pada  penerapan  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan restoratif, adanyan situasi perdamaian antara korban dan tersangka menjadi hal yang wajib dipenuhi.  Penuntut  Umum  selaku  fasilitator  berperan  aktif  dalam  upaya  perdamaian tersebut  dengan  dilakukan  tanpa  tekanan,  paksaan,  dan  intimidasi.  Adanya  penawaran perdamaian  yang  diberikan  Penuntut  Umum  kepada  korban  dan  tersangka,  selanjutnya dilakukan  pemanggilan  terhadap  korban  secara  sah  dan  patut  dengan  diserati  dengan alasan  pemanggilan.  Dalam  hal  dianggap  perlu  upaya  perdamaian  dapat  melibatkan keluarga korban atau tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lainnya yang terkait.
Penuntut  umum  setelah  melakukan  pemanggilan,  selanjutnya  memberitahukan  maksud dan  tujuan  serta  hak  dan  kewajiban  korban  dan  tersangka  dalam  upaya  perdamaian termasuk  hak  untuk  menolak  upaya  perdamaian.  Jika  korban  dan  tersangka  menerima untuk  dilakukannya  upaya  perdamaian  makan  akan  dilanjutkan  pada  proses  perdamaian. Selanjutnya  Penuntut  Umum  membuat  laporan  diterimanya  upaya  perdamaian  kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada kepala Kejaksaan Tinggi dan diteruskan lagi pada Kejaksaan Agung secara bertahap. Apabila terjadinya penolakan perdamaian dari korban ataupun tersangka maka Penuntut Umum mencantumkan tidak tercapainya upaya
perdamaian  dalam  berita  acara,  membuat  nota  pendapat  bahwa  perkara  dilimpahkan  ke Pengadilan  dengan  disertai  dengan  disertai  alasannya,  dan  selanjutnya  melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan.
Jaksa  sebagai  fasilitator  dalam  proses  perdamaian  melaksanakan  tahapan  prosesnya secara sukarela untuk mencapai musyawarah mufakat tanpa adanya tekanan, paksaan dan intimidasi. Tidak adanya keterkaitan hubungan antara Penuntut Umum dengan korban dan tersangka  baik  secara  personalitas  atau  pekerjaan.(Rahmatsyah  et  al.,  2023)  Kantor Kejaksaan  sebagai  sarana  dilaksanakannya  proses  perdamaian  terkecuali  adanya  alasan khusus  yang  mengharuskan  pelaksanaan  proses  perdamaian  dilakukan  di  luar  daripada Kantor Kejaksaan seperti Kantor Pemerintahan ataupun tempat lainnya yang memadai dan sesuai  dengan  surat  perintah  yang  telah  disepakati  oleh  Kepala  Kejaksaan  Negeri. pemenuhan kewajiban dan proses perdamaian dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari  terhitung  sejak  penyerahan  tersangka  dan  barang  bukti  oleh  penyidik  (tahap  dua). Apabila proses perdamaian tercapai maka masing-masing korban dan tersangka membuat kesepakatan  perdamaian  secara  tertulis  berupa:  surat  pernyataan  sepakat  berdamai disertai pemenuhan kewajiban bersyarat atau tanpa syarat di hadapan penuntut umum. Kesepakatan  perdamaian  ditandatangani  langsung  oleh  korban,  tersangka  dan  2  (dua) saksi  di  hadapan  Penuntut  Umum.  Jika  adanya  pemenuhan  kewajban  bersyarat  pada kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum membuat berita acara dan nota pendapat setelah  dipenuhinya  pemenuhan  kewajiban  tersebut.  Akan  tetapi,  jika  pemenuhan kewajiban  tanpa  syarat  pada  kesepakatan  perdamaian,  maka  Penuntut  Umum  dapat langsung  membuat  berita  acara  dan  nota  pendapat.  Apabila  pada  kondisi  kesepakatan perdamaian  tidak  berhasil  atau  pemenuhan  kewajiban  bersyarat  tidak  terpenuhi  karena pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan awal dengan alasan ekonomi atau  alasan  lainnya  disertai  dengan  itikad  baik  dari  tersangka  maka  hal  ini  menjadi pertimbangan Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dengan menjelaskan bahwa tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara dan membuat nota pendapat bahwa perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan dengan menuangkan alasannya, kemudian berkas akan dilimpahkan ke Pengadilan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Kepala  Sub  Seksi  Penuntutan  Kejaksaan Negeri Sorong, proses penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif harus melewati beberapa  proses  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Umum Nomor:  B-4301/E/EJP/9/2020  Tanggal  16  September  2020  memuat  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif proses dilaksanakannya penghentian perkara berdasarkan  keadilan  restoratif  diawali  dengan  meminta  persetujuan  Jaksa  Agung  Muda Tindak Pidana Umum melalui gelar perkara atau disebut dengan ekspose. Tahapan yang dapat ditempuh dalam proses ini adalah sebagai berikut:
1. Laporan  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  menyatakan  bahwa  musyawarah perdamaian  telah  sampai  pada  kesepakatan  selanjutnya  dilaporkan  kepada Kepala  Kejaksaan  Negeri  dan  kemudian  diajukan  kepada  Jaksa  Agung  Muda Tindak Pidana Umum melalui Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu selambat- lambatnya 1 hari setelah adanya kesepakatan perdamaian.
2. Melampirkan  berita  acara  musyawarah  perdamaian,  kesepakatan  perdamaian, dan nota pendapat Penuntut Umum sebagai permohonan penghentian perkara.
3. Melakukan gelar perkara (ekspose) menggunakan zoom meeting dengan dihadiri oleh Penuntut Umum beserta pimpinan Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi di  hadapan  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Umum  dengan  memaparkan kronologis  singkat  perkara,  upaya  perdamaian,  proses  perdamaian,  dan kesepakatan  perdamaian  yang  difasilitasi  oleh  Penuntut  Umum,  ekspose dilakukan selambat-lambatnya 2 hari sejak diterimanya permohonan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
4. Jika  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Umum  menyetujui,  maka  Kepala Kejaksaan  Tinggi  membuat  persetujuan  penghentian  penuntutan  berdasarkan keadilan restoratif secara tertulis.
5. Setelah  diperolehnya  persetujuan  penghentian  penuntutan  berdasarkan keadilan  restoratif,  Penuntut  Umum  melakukan  pemanggilan  terhadap  para pihak  untuk  menginformasikan  persetujuan  penghentian  penuntutan  dan meminta  para  pihak  untuk  melakukan  kesepakatan  perdamaian  selambat- lambatnya 2 hari sejak diinfokan.
6. Jika  pelaksanaan  perdamaian  telah  dilakukan,  Penuntut  Umum  melakukan pemanggilan  kembali  terhadap  para  pihak  untuk  melakukan  verifikasi  tanda bukti pelaksanaan kesepakatan perdamaian.
7. Berdasarkan  hasil  verifikasi  tanda  bukti  maka  kesepakatan  perdamaian  telah dilaksanakan.
8. Penuntut  Umum  membuat  laporan  kepada  Kepala  Kejaksaan  Negeri  dengan melampirkan  tanda  bukti  pelaksanaan  kesepakatan  perdamaian,  berdasarkan laporan  Penuntut  Umum  maka  Kepala  Kejaksaan  Negeri  mengeluarkan  Surat Ketetapan  Penghentian  Penuntutan  selambat-lambatnya  1  hari  sejak pelaksanaan kesepakatan perdamaian.
Adapun  hasil  dari  penelitian  penulis  yang  telah  dilakukan  di  Kejaksaan  Negeri  Sorong bahwa  sejak  dikeluarkannya  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun 2020,  Kejaksaan  Negeri  Sorong  telah  menyelesaikan  salah  satu  perkara  tindak  pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  dengan  menggunakan  upaya  keadilan  restoratif  atau restorative justice, bahwa berdasarkan perkara tersebut melibatkan tersangka atau suami sah korban atas nama Yunus Gideon Wanane yang didakwakan melanggar Pasal 44 ayat (4)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga, dengan kasus posisi sebagai berikut:
“Bahwa  pada  hari  Jumat  tanggal  24  November  2023  sekitar  pukul  09:00  WIT  di  Jalan Danau  Swiki  kelurahan  Pal  Putih  Distrik  Sorong  Barat  Kota  Sorong  Papua  Barat  Daya, tersangka Yunus Gideon Wanane melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada saksi korban Rode Kareth selaku istri sah dari tersangka yang dibuktikan dengan kutipan  Akta  Perkawinan  Nomor:  9271-KW-25062021-0007  tanggal  29  Juni  2021. Bahwa tesangka Yunus Gideon Wanane memukuli saksi korban dengan cara mengayunkan tangan  kanannya  sekuat  tenaga  berbentuk  kepalan  tinju  sebanyak  2  (dua)  kali  yang diarahkan ke pipi kiri saksi korban Rode Kareth”.
Penyebab  terjadinya  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dilakukan  oleh tersangka  Yunus  Gideon  Wanane  terhadap  saksi  korban  Rode  Kareth  adalah  tersangka ingin  pulang  ke  rumah  orang  tuanya  karena  sedang  ada  masalah  dengan  saksi  korban, namun  saksi  korban  tidak  mau  tersangka  pergi  meninggalkannya  dalam  keadaan  hamil, akhirnya  saksi  Frederik  Kareth  mengucapkan  agar  menyelesaikan  mas  kawinnya  terlebih dahulu, mendengar pernyataan tersebut tersangka lalu marah dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
Akibat dari perbuatan tersebut saksi korban mengalami kondisi sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 627/RSM/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dr.  Laumart  H  selaku  dokter  pemeriksa  Rumah  Sakit  Maleo  menerangkan  pada  24 November  2023  bertempat  di  Rumah  Sakit  Maleo  telah  dilakukan  pemeriksaan  luar  dan didapati hasil pasien datang dalam keadaan sadar dan ada bengkak di pipi kiri yang tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.
Bahwa  perkara  atas  nama  Yunus  Gideon  Wanane  dikenakan  Pasal  44  ayat  (4)  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga yang berbunyi:
“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri  atau  sebaliknya  yang  tidak  menimbulkan penyakit  atau  halangan untuk  menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.
Berdasarkan  rumusan  dari  Pasal  44  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  perkara  Yunus  Gideon  Wanane telah memenuhi syarat untuk pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif  atau  restorative  justice,  dikarenakan  ancaman  pidana  dari  Pasal  44  ayat  (4) adalah pidana penjara selama 4 (empat) bulan, hal ini sesuai dengan syarat pada Pasal 5 ayat  (1)  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020,  bahwa  perkara tindak  pidana  dapat  ditutup  demi  hukum  dan  dihentikan  penuntutannya  berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
2. Tindak  pidana  hanya  diancam  dengan  pidana  denda  atau  diancam  dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak  pidana  dilakukan  dengan  nilai  barang  bukti  atau  nilai  kerugian  yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Kemudian  dengan  ketentuan  dari  Pasal  5  ayat  (6)  yang  menyatakan  bahwa  selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan  Ayat  (4)  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif  dengan  memenuhi syarat berikut:
1. Telah  ada  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  yang  dilakukan  oleh tersangka dengan cara:
a) Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.
b) Mengganti kerugian korban.
c) Mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
d) Memperbaiki kerusakkan yang ditimbulkan akibat tindak pidana
2. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.

## 3. Masyarakat merespon dengan baik.

## Efektivitas  Restoratif  Justice  dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan keadilan restoratif  sebagai penyelesaian  perkara pidana dengan  mengikutsertakan  pelaku,  korban, keluarga  pelaku  dan  korban,  dan  pihak-pihak  lain  yang  terkait  dengan  perkara  tersebut untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  melakukan  pemulihan keadaan seperti semula dan bukan pembalasan, tentu untuk mencapai pelaksanaan yang optimal  terkait  kebijakan  ini  diperlukan  penerapan  yang  optimal  dari  pihak kejaksaan.(Machmud et al., 2024)
Keadilan  restoratif  atau  restorative  justice  adalah  keadilan  yang  berupaya  untuk mengembalikan  keadaan  seperti  semula,  serta  untuk  mencapai  kepentingan  dan kemerdekaan  semua  pihak  dengan  tidak  dibatasi  oleh  mekanisme  hukum  yang prosedural.(Wardiman  et  al.,  2023)  Seringnya  penyelesaian  suatu  tindak  pidana  dengan sistem  peradilan  pidana  akan  berujung  pada  pemenjaraan.  Pada  dasarnya  Lembaga Pemasyarakatan  (Lapas)  bukan  merupakan  jalan  keluar  terbaik  atas  masalah  kejahatan yang  terjadi  karena  sering  kali  masih  terdapat  pengulangan  kejahatan  oleh  pelaku, sehingga  hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  pemenjaraan  tidak  serta  merta  dapat merubah  pribadi  pelaku  serta  hanya  menimbulkan  stigma  buruk  dan  masalah  ekonomi. (Mansyur, 2016)
Konsep  keadilan  restoratif  diajukan  sebagai  gerakan  penghapusan  yang  bertujuan mengambil alih konsep yang digunakan dalam sistem peradilan pidana, salah satunya yaitu keadilan  retributif.  (Aji,  2020) Konsep  daripada  keadilan  restoratif  adalah  dengan  tidak berfokus  pada  kesalahan  masa  lalu,  tetapi  dengan  menangani  persoalan  pertanggung jawaban dan masa depan pelaku.(Wardiman et al., 2023) Berdasarkan hal ini Jaksa Agung mengeluarkan  dan  menetapkan  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  15  Tahun  2020  tentang Penghentian dan Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Konsep keadilan restoratif yang dimana keadilan sebagai bentuk keseimbangan dalam kehidupan manusia,  membuktikan  bahwa  penegakkan  hukum  di  Indonesia  lebih  mengikuti perkembangan masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa keberhasilan dalam penerapan keadilan restoratif (restorative justice) bergantung pada penerapan konsep yang tepat, adanya dukungan dari semua  pihak  terkait,  dan  kesanggupan  pelaku  untuk  beranggung  jawab  atas  perbuatan yang  dilakukan.  Namun,  dapat  dikatakan  efektif  atau  tidaknya  keadilan  restoratif  dapat dilihat dari beberapa faktor.
Faktor yang menjadikan keadilan restoratif dikatakan efektif adalah dengan adanya prinsip dari keadilan restoratif itu sendiri, bahwa keadilan restoratif tidak dipergunakan lebih dari 1 kali  penanganan  kasus  tindak  pidana  khususnya  tindak  pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga (KDRT). Hal tersebut dapat menyebabkan tersangka atau pelaku dapat berpikir dan menimbang  untuk  tidak  lagi  melakukan  tindak  pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT), selain itu adanya pemulihan hubungan antara tersangka dan korban, dalam hal ini
restorative justice dapat membantu memulihkan hubungan yang sempat berantakan akibat kekerasan dalam rumah tangga, meningkatkan rasa empati dan memberikan kesempatan bagi  tersangka  untuk  meminta  maaf  dan  mengembalikan  kerugian  yang  disebabkan  dan juga adanya pemberdayaan korban dimana korban  diberi  hak untuk dapat mengutarakan keinginan  dan  kebutuhan  mereka  dan  dapat  ikut  serta  dalam  menentukan  sanksi  bagi pelaku. Tentu hal ini dapat memberikan rasa keadilan bagi korban dan mengurangi dampak traumatis akibat menjadi korban tindak pidana.
Faktor  yang  menjadikan  keadilan  restoratif  tidak  efektif  dalam  pelaksanaan  penyelesaian perkara  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  jika  keadilan  restoratif diterapkan  pada  kasus-kasus  yang  berulang  (residivis).  Seperti  pada  penjelasan  di  atas bahwa  keadilan  restoratif  hanya  dapat  dilakukan  1  kali  dalam  penanganan  kasus  tindak pidana,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pengulangan  tindak  pidana  dikarenakan  pelaku belum bisa merubah perilakunya.
Berdasarkan hasil penelitian penulis, adapun data mengenai kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari rentang tahun 2022-2024 pada wilayah Kota Sorong sebagai berikut:
Table 1. Tabel Kasus KDRT Wilayah Kota Sorong Tahun  Terjadinya Kasus KDRT Jumlah Kasus KDRT Pasal Dakwaan Terjadinya Kasus KDRT 2022 18 9 Pasal 44 Pasal 49 2023 33 6 Pasal 44 Pasal 49 2024 (Januari-Agustus) 16 2 Pasal 44 Pasal 49
*) sumber data: Penyidik Polresta Sorong Kota Unit PPA
Berdasarkan data yang penulis lampirkan di atas mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga  di  wilayah  Kota  Sorong,  bahwa  sekiranya  90%  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga  yang  diselesaikan  menggunakan  upaya  restorative  justice  memperoleh keberhasilan dalam penerapannya. Adapun 10% dari kasus kekerasan dalam rumah tangga di  wilayah  Kota  Sorong  menempuh  jalur  Pengadilan  dengan  alasan  tertentu,  salah  satu alasannya  adalah  korban  tidak  ingin  mengambil  jalur  damai  karena  sudah  sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari tersangka atau pelaku.
Menurut  Kepala  Sub  Seksi  Penuntutan  Kejaksaan  Negeri  Sorong,  bahwa  pelaksanaan upaya  keadilan  restoratif  (restorative  justice)  dapat  dikategorikan  efektif  apabila  telah tercapainya  keberhasilan  dalam  penerapannya  serta  pelaku  tidak  lagi  mengulangi  tindak pidana. Setelah dilakukannya upaya restorative justice, jaksa memiliki hak untuk melakukan monitoring  atau  pemantauan  yang  ditunjukkan  untuk  korban  dan  pelaku  agar  dapat
diketahui masih ada atau tidaknya tindak pidana yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Monitoring  atau  pemantauan  dilakukan  sekali  dalam  sebulan  dengan  rentang  waktu  1 sampai  dengan  3  bulan,  jika dirasa  tidak  adanya  pengulangan  tindak pidana, maka jaksa tidak lagi melakukan pemantauan dan menganggap telah berhasilnya suatu tindak pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  dengan  menggunakan  pendekatan  keadilan  restoratif (restorative  justice).  Berdasarkan  hal  ini,  pelaksanaan  upaya  keadilan  restoratif  dapat dikategorikan cukup efektif dalam penerapannya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  penulis  akan menjelaskan  beberapa  poin  dalam  pembahasan  yang  dirangkum  menjadi  sebuah kesimpulan bahwa Jaksa mempunyai kewenangan menjadi fasilitator dalam penyelesaian perkara  menggunakan  upaya  restorative  justice  dalam  perkara  tindak  pidana  kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pelaksanaan restorative justice diawali dengan penyerahan tersangka  dan  barang  bukti  oleh  penyidik  ke  Kejaksaan  atau  biasanya  disebut  dengan tahap  dua.  Selanjutnya  Jaksa  Penuntut  Umum  akan  mengkaji  berkas  perkara  apakah perkara  tersebut  patut  berdasarkan  persyaratan  untuk  dilaksanakan  upaya  restorative justice.  Jika  memenuhi  syarat  maka  perkara  tersebut  dapat  diselesaikan  menggunakan pendekatan  restorative  justice.  Berdasarkan  Pasal  7  sampai  dengan  Pasal  14  Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 terdapat pedoman pelaksanaan restorative justice dari upaya perdamaian sampai kesepakatan perdamaian. Pelaksanaan restorative justice dalam perkara  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  banyak  memperoleh  keberhasilan dalam  penerapannya,  sehingga  berdasarkan  hal  ini  upaya  keadilan  restoratif  dapat dikategorikan cukup efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga
Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  dan  Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
Aji, L. T. (2020). Penerapan Restorative Justice System Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Vol. 21, Nomor 1). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
Aludya Danu Siswanto, R., Nugroho, B., Kusumawati, T. A., Anjani, A. G., & Prabowo, W. (2024).  Analisis  Penanganan  Kejaksaan  Negeri  Wonogiri  Dalam  Upaya  Restorative Justice. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2(9), 81 – 90. https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2474
Denovita, A. H., & Puspitosari, H. (2022). Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro).
Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 2(2), 89.
https://doi.org/10.51825/yta.v2i2.14352
Humairah,  S.  (2020).  PENYELESAIAN  TINDAK  PIDANA  KEKERASAN  DALAM  RUMAH TANGGA  (KDRT)  SECARA  RESTORATIVE  JUSTICE  MENURUT  KEJAKSAAN  DI
KABUPATEN BIREUEN (Studi Empiris Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15  Tahun  2020)  [UNIVERSITAS  ISLAM  NEGERI  AR-RANIRY  BANDA  ACEH]. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5720
Machmud, I. S., Ismail, D. E., & Puluhulawa, J. (2024). Efektivitas Konsep Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Penganiayaan Oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 2(1), 157 – 185.
Mansyur,  R.  (2016).  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Menurut  Sistem Peradilan  Pidana  Dalam  Perspektif  Restorative  Justice.  Jurnal  Hukum  dan  Peradilan, 5(3), 431. https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.431-446
Orlando,  G.  (2023).  Hukum Sebagai Kontrol Sosial  Dan Social  Enggineering.  Tarbiyah bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, 7(1), 31 – 48. https://doi.org/10.58822/tbq.v7i1.111
Pane,  E.  (2023).  Peranan  Kejaksaan  Negeri  Labuhanbatu  dalam  Penyelesaian  Tindak Pidana  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  dengan  Pendekatan  Restorative  Justice. Indonesia Berdaya, 4(4), 1419 – 1430. https://doi.org/10.47679/ib.2023579
Prayudi,  G.  (2008).  Berbagai  Aspek  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.
Merhid Press.
Putri,  L.  A.,  Koesoemo,  A.  T.,  &  Musa,  D.  A.  A.  (2024).  PENIADAAN  PENUNTUTAN MELALUI  RESTORATIVE  JUSTICE  SYSTEM  DALAM  PENYELESAIAN  PERKARA TINDAK  PIDANA  KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA  PADA  TAHAP PENUNTUTAN. 13(02).
Rahardjo, S. (2003). Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Buku Kompas.
Rahmatsyah, R., Yustrisia, L., & Munandar, S. (2023). Penerapan Restorative Justice Sebagai Mekanisme  Penyelesaian  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  Di  Kejaksaan  Negeri Bukittinggi.  Law,  Development  and  Justice  Review,  6(2),  166 – 179. https://doi.org/10.14710/ldjr.6.2023.166-179
Sembiring,  H.,  &  Saleh,  M.  (2019).  Efektivitas  Penegakan  Hukum  terhadap  Kekerasan
Dalam Rumah Tangga. Jurnal Mimbar Hukum, 3(23), 46 – 58. http://www.jim.unsyiah.ac.id/kenegaraan/article/view/14891%0Ahttp://www.jim.unsyi ah.ac.id/kenegaraan/article/download/14891/6325
Wahyudhi,  D.,  &  Liyus,  H.  (2020).  Pendekatan  Restorative  Justice  Dalam  Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 4(2), 495 – 509. https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.10997
Wardiman, H., Isnaini, A. M., & Rifai, A. (2023). Efektifitas Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice (Studi Di Polres Lombok Tengah ). Unizar Recht Journal, 2(2), 278 – 288. https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/117 WIDYASTUTI, E. (2022). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Pada Polresta Yogyakarta). UII Yogyakarta.
Yani,  R.,  &  Djanggih,  H.  (2023).  Efektivitas  Penerapan  Restorative  Justice  dalam  Tindak Pidana Ringan. Journal of Lex Philosophy (JLP), 4(2), 2023.