## Jurnal Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing

## Research Article
JBIPA
Hambatan dalam upaya pengembangan BIPA di luar negeri
Nastiti, Ayu Dwi, Lale Li Datil, Bayu Permana Sukma *)
Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan
*) Correspondences author: Jalan Anyar, KM. 4, Desa Tangkil, Citeureup, Bogor, 16910 e-mail: bayu.permana@kemdikbud.go.id
Abstract: Law  Number  24  Year  2009  gives  a  mandate  to  National  Agency  of  Language  Cultivation  and Development, Ministry of Education and Culture through the Centre for Language Strategy and Diplomacy Development to increase function of Indonesian language as an international language. The  mandate is then realized by the Centre by launching a program deploying Indonesian language teachers to 23 countries.  As part  of  its  evaluation,  this  research  aims  to  identify  obstacles  in  developing Indonesian  as  a  Foreign Language (IFL) abroad particularly during the program from 2015 to 2017. This research used a descriptive qualitative  method  through  document  analysis.  The  data  were  obtained  from  95  assignment  reports  by  the Indonesian  as  a  Foreign  Language (IFL)  teachers  assigned  by  the  Centre  for  Language  Strategy  and Diplomacy  Development.  The  results  show  that  there  are  eight  aspects  of  obstacles  found.  The  aspects  are learning  standard,  students,  teachers,  infrastructures,  institutions,  environments,  administration  abroad,  and inter-agency coordination.
Key  Words: Indonesian  as  a  Foreign  Language;  internationalization  of  Indonesian  language; obstacles
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0 International License.

## Pendahuluan
Sejak diikrarkan sebagai bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928  dan ditetapkan sebagai bahasa negara seperti tercantum pada Pasal 36 UUD 1945, bahasa Indonesia hingga  saat  ini  telah  mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat.  Perkembangan  itu  telah mengantarkan  bahasa  Indonesia  sebagai  lambang  jati  diri  bangsa  dan  sebagai  alat  pemersatu berbagai  suku  bangsa  yang  berbeda-beda  latar  belakang  sosial,  budaya,  agama,  dan  bahasa daerahnya.  Di  samping  itu,  bahasa  Indonesia  juga  berfungsi  sebagai  sarana  komunikasi  yang modern  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  pendidikan,  dan  pengembangan  ilmu pengetahuan serta teknologi dan seni. Fungsi tersebut semakin berkembang dengan disahkannya Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2009  yang  mengamanatkan  peningkatan  fungsi  bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan pada bagian keempat Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa “pemerintah meningkatkan  fungsi  bahasa  Indonesia  menjadi  bahasa  internasional  secara  bertahap,  sistematis,  dan berkelanjutan.” Ketiga strategi peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagaimana tercantum pada pasal tersebut,  yaitu bertahap , sistematis ,  dan berkelanjutan memiliki  beberapa  konsekuensi,  sebagaimana dinyatakan  Sugono  (2017).  Menurut  Sugono  (2017), bertahap maksudnya  adalah  bahwa  sasaran penyebaran  bahasa  Indonesia  dimulai  dari  cakupan  wilayah  yang  lebih  kecil  dengan  memprioritaskan wilayah-wilayah  tertentu  terlebih  dahulu,  seperti  dimulai  dari  negara-negara  Asia  Tenggara,  kemudian berlanjut  ke  negara-negara  mitra  ASEAN  (Jepang,  Korea  Selatan,  Tiongkok),  Australia,  India,  Timur Tengah,  Afrika,  Uni  Eropa,  dan  Amerika.  Selain  itu, bertahap juga  dapat  dimaknai  sebagai  sebuah penjenjangan.  Maksudnya,  penyebaran  bahasa  Indonesia  dimulai  dari  jenjang  atau  tingkat  pemula, madya, lanjut, dan profesi. Sistematis atau bersistem dimaknai bahwa upaya penginternasionalan bahasa Indonesia  menganut  prinsip  belajar-mengajar  secara  komprehensif  dan  aplikatif  dengan  sasaran  anak- anak  (sekolah  dasar),  remaja  (sekolah  menengah),  pemuda/pemudi  (perguruan  tinggi),  hingga  para
pekerja  profesional.  Sementara  itu, berkelanjutan bermakna  bahwa  upaya  penginternasionalan  bahasa Indonesia harus dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan, dan konsisten.
Ketiga  strategi  tersebut  harus  ditempuh  karena  upaya  menjadikan  bahasa  Indonesia  berjaya  di kancah  internasional  bukan  merupakan  hal  yang  mudah.  Terdapat  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh sebuah  bahasa  agar  dapat  menjadi  bahasa  internasional.  Damshauser  (2017)  menyatakan  bahwa  untuk dapat  menjadi    menjadi  bahasa  dunia,  sebuah  bahasa  harus  digunakan  dalam  bidang  diplomasi, hubungan  dagang,  dan  penyebaran  ilmu  pengetahuan.  Syarat-syarat  tersebut  juga  dipertegas  oleh Phillipson  (2008)  yang  menyatakan  bahwa  bahasa  Inggris  dapat  menjadi  bahasa  internasional  saat  ini karena  bahasa  tersebut  merupakan  bahasa  penghubung  utama  di  bidang  politik,  perdagangan,  ilmu pengetahuan,  teknologi,  aliansi  militer,  hiburan,  dan  pariwisata.  Oleh  karena  itu,  dalam  rangka memenuhi  syarat-syarat  tersebut,  terutama  syarat  nomor  (1),  (2),  dan  (3),  banyak  upaya  yang  harus ditempuh, salah satunya melalui pengiriman tenaga pengajar bahasa Indonesia ke luar negeri.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  11  Tahun  2015,  tugas  dan  fungsi  peningkatan  bahasa  Indonesia menjadi  bahasa  internasional  dijalankan  oleh  sebuah  lembaga  kebahasaan,  dalam  hal  ini  oleh  Badan Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  melalui  Pusat Pengembangan  Strategi  dan  Diplomasi  Kebahasaan  (PPSDK).  Sejak  tahun  2015,  PPSDK  telah menjalankan fungsi tersebut melalui pengiriman tenaga pengajar BIPA ke luar negeri. Tercatat hingga saat  ini  bahasa  Indonesia  telah  diajarkan  di  26  negara  dengan  jumlah  lembaga  tidak  kurang  dari 133  lembaga,  yang  terdiri  atas  perguruan  tinggi,  pusat-pusat  kebudayaan  asing,  KBRI,  dan lembaga-lembaga  kursus.
Program  ini  berjalan  baik  dan  mendapatkan  sambutan  yang  baik  pula  dari  berbagai  pihak, baik  perwakilan  Republik  Indonesia,  lembaga  penyelenggara  BIPA,  maupun  pemelajar  BIPA  di negara  sasaran.  Namun  demikian  sebagaimana  lazimnya  pelaksanaan  sebuah  program,  beberapa hambatan atau kekurangan dalam program  pengajaran  BIPA  di  luar  negeri  masih ditemukan.
A g a r   p r o g r a m   t e r s e b u t   d a p a t   b e r j a l a n   s e m a k i n   b a i k   d a n   t e p a t   s a s a r a n , d i p e r l u k a n   e v a l u a s i   y a n g   b e r p i j a k   p a d a   h a s i l   k a j i a n   a t a u   p e n e l i t i a n .   N a m u n s a y a n g n y a   penelitian  yang  mengkaji  hambatan  pengembangan  BIPA,  khususnya  program pengiriman tenaga pengajar BIPA ke luar negeri oleh PPSDK belum banyak dilakukan, bahkan dapat  dikatakan  belum  ada.  Atas  dasar  kebutuhan  tersebut  penelitian  ini  dilakukan  untuk memetakan  berbagai  hambatan  yang  terdapat  di setiap  negara serta mengidentifikasi jumlah pengajar  yang  mengalami  hambatan-hambatan  tersebut.  Hambatan  yang  dibahas  dalam penelitian  ini  tidak  hanya  mencakup  hambatan  dalam  penyelenggaraan  BIPA,  namun  juga hambatan dalam upaya pengembangan BIPA di luar negeri secara umum.  Hasil penelitian ini akan sangat berguna sebagai bahan rekomendasi dan penyusunan kebijakan untuk menentukan arah dan langkah penginternasionalan bahasa Indonesia di masa yang akan datang.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sebuah metode penelitian yang memosisikan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2010).  Data yang digunakan adalah data sekunder  berupa  laporan  yang  disusun  oleh  para  pengajar  BIPA  di  luar  negeri.  Laporan  yang dianalisis  berjumlah  95  laporan  pengajar  BIPA  dari  23  negara  tempat  dilaksanakan  pengajaran, yaitu  Malaysia,  Mesir,  Timor  Leste,  Laos,  Tunisia,  Thailand,  Prancis,  Rusia,  Filipina,  Papua Nugini,  India,  Uzbekistan,  Australia,  Amerika,  Myanmar,  Singapura,  Italia,  Kamboja,  Vietnam, Inggris,  Jerman,  Finlandia,  dan  Jepang.  Laporan-laporan  terkait  pengajaran  BIPA  yang dianalisis tersebut merupakan laporan pengajar masa tugas  tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
Data-data  yang  diperoleh  dari  laporan  tersebut  kemudian  dianalisis  dengan  pendekatan tematik,  yaitu  mengidentifikasi  tema-tema  secara  terpola  dalam  suatu  fenomena  (Maguire  & Delahunt,  2017).  Dalam  penelitian  ini,  fenomena  yang  dikaji  adalah  hambatan-hambatan  yang dialami  dalam  upaya  pengembangan  BIPA  di  luar  negeri.  Setelah  dianalisis,  data  kemudian disajikan dalam bentuk grafik dan uraian singkat.

## Hasil dan Pembahasan
Proses  pembelajaran  BIPA  di  luar  negeri  bertujuan  untuk  menyebarkan  dan menginternasionalkan  bahasa  Indonesia  agar  dikenal  dunia  sehingga  jumlah  penutur  non- Indonesia  di  kawasan  ASEAN  yang  menggunakan  bahasa  Indonesia  mencapai  2500  orang  pada 2019 (Rencana Strategis PPSDK 2015 – 2019).
Dalam  pelaksanaannya,  pembelajaran  BIPA  menemui  beberapa  hambatan.  Hambatan- hambatan  tersebut  dialami  oleh  para  pengajar  BIPA  selama  masa  penugasan  di  luar  negeri. Secara  umum,  hambatan  yang  dialami  pengajar  di  23  negara  dapat  diklasifikasikan  menjadi delapan  aspek,  yaitu  hambatan  dalam  aspek  standar  pembelajaran,  pemelajar, pengajar,  prasarana dan sarana, lembaga, lingkungan, administrasi di luar negeri,  dan  koordinasi.
Hambatan  dari  aspek  standar  pembelajaran  adalah  kesulitan-kesulitan  yang  menjadi penghambat  dalam  upaya  pengembangan  BIPA  terkait  dengan  proses  pembelajaran  BIPA, termasuk kurikulum dan silabus, kualitas dan kuantitas bahan ajar, jumlah pengajar BIPA,  dan alokasi  waktu.  Hambatan  dari  aspek  pemelajar  adalah  kesulitan-kesulitan  yang  menjadi penghambat  dalam  upaya  pengembangan  BIPA  yang  berasal  dari  pemelajar  misalnya  tingkat kehadiran, motivasi, dan minat pemelajar. Hambatan dari aspek pengajar adalah kesulitan-kesulitan yang    menjadi    penghambat    dalam     upaya    pengembangan    BIPA      misalnya kemampuan bahasa  asing  negera  sasaran.  Hambatan  aspek  prasarana  dan  sarana  adalah  kesulitan-kesulitan yang  menjadi  penghambat  dalam  upaya  pengembangan  BIPA  termasuk  ruang  kelas,  media pembelajaran,  jaringan  internet,  dan  listrik.  Hambatan  aspek  lembaga  sasaran  adalah  kesulitan- kesulitan  yang  menjadi  penghambat  dalam  upaya  pengembangan  BIPA    di    luar    negeri    yang disebabkan  oleh    kebijakan-kebijakan  dikeluarkan  oleh    lembaga  sasaran  BIPA  dan  lokasi lembaga.  Hambatan  dari  aspek  lingkungan  adalah  kesulitan-  kesulitan  yang  menjadi  penghambat dalam upaya pengembangan BIPA yang berasal dari luar  (eksternal) yang dialami oleh para pengajar BIPA,  seperti  tempat  tinggal,  cuaca,  keadaan  alam,  dan  geografis  negara  tempat  penugasan. Hambatan  dalam  aspek  administrasi  di  luar  negeri  adalah  kesulitan-kesulitan  yang  menjadi penghambat  dalam  upaya  pengembangan  BIPA  termasuk visa dan izin tinggal di negara tempat penugasan.  Hambatan  dalam  aspek  koordinasi  adalah  kesulitan-kesulitan  yang  menjadi penghambat dalam  upaya  pengembangan BIPA yang terkait dengan kerjasama dan koordinasi yang  dilakukan  oleh  seluruh  lembaga  yang  terkait  dan  bertanggung  jawab  serta  memiliki  andil dalam  pelaksanaan program pengajaran BIPA. Ilustrasi mengenai jenis hambatan yang dialami oleh para pengajar BIPA di 23 negara penugasan beserta jumlahnya ditunjukkan oleh Gambar 1.
Gambar 1. Jumlah Pengajar yang Mengalami Hambatan di 23 Negara
Gambar  1  menunjukkan  bahwa  hambatan  yang  paling  banyak  dialami,  baik  oleh  pengajar maupun  hambatan  terkait  upaya  pengembangan  BIPA  di  luar  negeri,  berasal  dari  aspek pemelajar,  yaitu  sebanyak  45  orang  mengalami  hambatan  tersebut.  Hambatan  ini  terutama berkaitan  dengan  rendahnya  tingkat  kehadiran  pemelajar,  rendahnya  minat  dan  motivasi pemelajar,  dan  pengaruh  dari  budaya  dan  bahasa  ibu  terhadap  pemelajar  yang  menyebabkan pemelajar kesulitan mempelajari bahasa Indonesia.  Adapun hambatan-  hambatan tersebut terjadi di negara  Thailand,  Timor  Leste,  Mesir,  Filipina,  Tunisia,  Australia,  India,  Laos,  Myanmar,  Papua Nugini,  Amerika  Serikat,  Finlandia,  Italia,  Jepang,  Kamboja,  Prancis,  dan  Uzbekistan.
Hambatan  berikutnya  terjadi  pada  aspek  prasarana  dan  sarana  di  luar  negeri.  Gambar  di atas  menunjukkan  bahwa  37  pengajar  mengalami  hambatan  tersebut.  Hambatan  ini  terutama berkaitan  dengan  belum  memadainya  ruang  kelas,  media  pembelajaran,  jaringan  internet,  dan listrik.  Adapun  hambatan  tersebut  terjadi  di  Australia,  Filipina,  India,  Italia,  Jerman,  Kamboja, Mesir,  Papua  Nugini,  Prancis,  Rusia,  Thailand,  Timor  Leste, Tunisia,  dan  Uzbekistan.
Hambatan  berikutnya  terjadi  pada  aspek  lembaga  sasaran.  Gambar  di  atas  menunjukkan bahwa  34  pengajar  mengalami  hambatan  tersebut.  Hambatan  ini  terutama  berkaitan  dengan belum  dijadikannya  bahasa  Indonesia  sebagai  program  studi/mata  kuliah  wajib,  kurang terjangkaunya  lokasi  lembaga,  adanya  pembatasan  jumlah  pemelajar  BIPA  oleh  lembaga  sasaran, jadwal  kelas  bahasa  Indonesia  yang  bersamaan  dengan  mata  pelajaran  lain,  dan  tidak  adanya sanksi  terkait  ketidakhadiran  pemelajar.  Adapun  hambatan  tersebut  terjadi  di  Australia,  Filipina, Finlandia, India, Inggris, Jerman, Mesir, Papua Nugini, Prancis, Rusia,  Thailand, Timor Leste, dan Tunisia.
Hambatan  berikutnya  terjadi  pada  aspek  standar  pembelajaran.  Gambar  di  atas menunjukkan  bahwa  tiga  puluh  pengajar  mengalami  hambatan  tersebut.  Hambatan  ini  terutama berkaitan  dengan  kurikulum  dan  silabus  BIPA,  materi  pada  buku  Sahabatku  Indonesia,  jumlah pengajar  BIPA,  dan  alokasi  waktu.  Adapun  hambatan  tersebut  terjadi  di  Australia,  Filipina, Finlandia,  India,  Inggris,  Jerman,  Mesir,  Papua  Nugini,  Prancis,  Rusia,  Thailand,  Timor  Leste, dan Tunisia.
Hambatan  berikutnya  terjadi  pada  aspek  lingkungan.  Gambar  di  atas  menunjukkan bahwa  26  pengajar  mengalami  hambatan  tersebut.  Hambatan  ini  terutama  berkaitan  dengan perubahan  cuaca,  tidak  tersedianya  tempat  tinggal  di  sekitar  lembaga,  biaya  hidup,  transportasi umum, dan konflik atau bencana. Adapun hambatan tersebut terjadi di Amerika  Serikat,  Australia,
Finlandia,  India,  Inggris,  Mesir,  Papua  Nugini,  Prancis,  Thailand,  Timor  Leste,  Tunisia,  dan Uzbekistan.
Hambatan  berikutnya  terjadi  pada  aspek  koordinasi  antarlembaga.  Gambar  di  atas menunjukkan  bahwa  15  pengajar    mengalami  hambatan  tersebut.    Hambatan  ini  terutama berkaitan  dengan  sosialisasi,  kerjasama,  dan  monitoring  evaluasi  program  BIPA  di  luar  negeri, serta  waktu  keberangkatan/penugasan  pengajar.  Adapun  hambatan  tersebut  terjadi  di  Amerika Serikat,  Filipina, India,  Malaysia,  Myanmar, Prancis, Thailand, Timor Leste,  dan  Uzbekistan.
Hambatan  berikutnya  terjadi  pada  aspek  administrasi  luar  negeri.  Gambar  di  atas menunjukkan  bahwa  8  pengajar  mengalami  hambatan  tersebut.  Hambatan  ini  terutama  berkaitan dengan  proses  pembuatan  dan  perpanjangan  izin  tinggal/visa.  Adapun  hambatan  tersebut  terjadi di  Amerika  Serikat,  Filipina,  India,  Malaysia,  Myanmar,  Prancis,  Thailand,  Timor  Leste,  dan Uzbekistan.
Berikut  adalah  penjelasan  secara  rinci  mengenai  hambatan  yang  dialami  oleh  pengajar dan  hambatan  dalam  upaya  pengembangan BIPA di setiap negara.
Gambar 2. Hambatan Pemelajar
Gambar  2  menunjukkan  hambatan  dari  aspek  pemelajar,  yaitu    tingkat  kehadiran,  minat, dan  motivasi  pemelajar  yang  masih  rendah,  serta  pemelajar  masih  terpengaruh  bahasa  ibu dalam  mempelajari  bahasa  Indonesia.  Adapun  hambatan  tersebut  terjadi  di  Amerika  Serikat, Australia,  Filipina,  Finlandia,  India,  Italia,  Jepang,  Kamboja,  Laos,  Mesir,  Myanmar,  Papua Nugini, Prancis, Thailand, Timor Leste, Tunisia, dan Uzbekistan.
Gambar 3. Hambatan Prasaran dan Sarana
Gambar  3  menunjukkan  hambatan  dari  aspek  prasarana  dan  sarana,  yaitu  ruang  kelas yang  digunakan  belum  memadai,  media  pembelajaran  belum  memadai,  jaringan  internet yang  kurang  memadai,  dan  listrik  yang  kurang  memadai.  Adapun  hambatan-hambatan tersebut  terjadi di negara Mesir, Thailand, Papua Nugini, Tunisia, Filipina, Timor Leste, Australia, India,  Italia, Jerman, Kamboja, Prancis, Rusia, dan Uzbekistan.
Gambar 4. Hambatan Lembaga
Gambar  4  menunjukkan  hambatan  dari  aspek  lembaga,  yaitu  bahasa  Indonesia  belum menjadi  program  studi/mata  pelajaran  wajib,  lokasi  lembaga  tidak  mudah  dijangkau,  pembatasan jumlah  pemelajar  BIPA  oleh  lembaga  sasaran,  jadwal  kelas  Bahasa  Indonesia  bersamaan dengan  mata  pelajaran/mata  kuliah  lain,  dan  tidak  ada  sanksi  terkait  ketidakhadiran  pemelajar.
Adapun  hambatan-hambatan  tersebut  terjadi  di  negara  Thailand,  Mesir,  Filipina,  India,  Inggris, Papua  Nugini,  Rusia,  Tunisia,  Australia,  Finlandia,  Jerman,  Prancis, dan Timor Leste.
Gambar 5. Hambatan Standar Pembelajaran
Gambar  5  menunjukkan  hambatan  dari  aspek  standar  pembelajaran,  yaitu  kurikulum  dan silabus  BIPA  belum  sesuai  SKL,  materi  buku  Sahabatku  Indonesia  belum  sesuai  dengan karakteristik  dan  kebutuhan  pemelajar,  jumlah  buku  penunjang  pembelajaran  belum  memadai, jumlah  pengajar  BIPA  belum  sebanding  dengan  jumlah  pemelajar,  dan  alokasi  waktu  pemelajar belum  sesuai  dengan  SKL.  Adapun  hambatan  standar  pembelajaran  terjadi  di  Amerika  Serikat, Australia,  Filipina,  Malaysia,  Mesir,  Myanmar,  Papua  Nugini,  Prancis,  Rusia,  Thailand,  Timor Leste, dan Tunisia.
Gambar 6. Hambatan Lingkungan
Gambar  6  menunjukkan  hambatan  dari  aspek  lingkungan,  yaitu  perubahan  kondisi cuaca  yang  ekstrem,  tempat  tinggal  jauh  dari  lembaga,  biaya  hidup  relatif  tinggi,  tempat
tinggal tidak  kondusif, transportasi  umum terbatas, ada  konflik atau  bencana  daerah,  dan  toleransi beragama  masih  rendah.  Adapun  hambatan-hambatan  tersebut  terjadi  di  negara  Thailand,  Papua Nugini,  Amerika  Serikat,  Australia,  Inggris,  Mesir,  Prancis,  Timor  Leste,  Tunisia,  Finlandia, India, dan Uzbekistan.
Gambar 7. Hambatan Pengajar
Gambar  7  menunjukkan  hambatan  dari  aspek  pengajar,  yaitu  pengajar  belum  menguasai bahasa  negara  penugasan.  Adapun  hal  yang  meliputi  hambatan  pada  aspek  pengajar,  adalah pengajar  belum  menguasai  bahasa  lokal.  Hambatan  tersebut  terjadi  di  negara  Thailand,  Italia, Vietnam, Laos, Malaysia, Prancis, Timor Leste, dan Tunisia.
Gambar 8. Hambatan Koordinasi Antarlembaga
Gambar  8  menunjukkan  hambatan  dari  aspek  koordinasi  antarlembaga,  yaitu  belum optimalnya  sosialisasi,  kerjasama,  dan  monitoring  evaluasi  program  BIPA    di    luar  negeri  serta waktu  pemberangkatan/penugasan  pengajar  sesuai  kalender  akademik.  Hambatan-hambatan
tersebut  terjadi  di  negara  Thailand,  Filipina,  India,  Amerika  Serikat,  Malaysia,  Myanmar, Prancis, Timor Leste, dan Uzbekistan.
Gambar 9. Hambatan Administrasi Luar Negeri
Gambar  9  menunjukkan  hambatan  dari  aspek  administrasi  luar  negeri,  yaitu  sulitnya perpanjangan  visa/izin  tinggal  dan  sulitnya  proses  pembuatan  kartu  izin  tinggal.  Adapun hambatan-hambatan  tersebut  terjadi  di  negara  Prancis,  Australia,  Jerman,  Mesir,  Singapura, Thailand, dan Uzbekistan.

## Simpulan
Dalam  penelitian  ini  telah  dipetakan  dan  dianalisis  jenis-jenis  hambatan  di  setiap  negara yang  dialami  para  pengajar  BIPA  yang  di  tugaskan  ke  23  negara.  Hal  ini  untuk  memudahkan identifikasi  dan  menentukan  jenis  hambatannya.  Adapun  hambatan-hambatan  tersebut  terbagi  ke dalam  delapan  aspek  hambatan  secara  umum  yang  terdapat  di  dalam  23  negara,  yaitu  hambatan standar  pembelajaran,  hambatan  pemelajar,  hambatan  pengajar,  hambatan  prasarana  dan  sarana, hambatan  lembaga sasaran,  hambatan  lingkungan di luar negeri, hambatan administrasi luar negeri, dan hambatan koordinasi  antarlembaga.
Pada  aspek  standar  pembelajaran,  diperoleh  data  yang    menunjukkan  bahwa  hambatan terjadi  di  Amerika  Serikat,  Australia,  Filipina,  Malaysia,  Mesir,  Myanmar,  Papua  Nugini,  Prancis, Rusia,  Thailand,  Timor  Leste,  dan  Tunisia.  Hambatan  pada  aspek  ini  berkaitan  dengan  kurikulum dan  silabus  BIPA  belum  sesuai  SKL,  materi  buku  Sahabatku  Indonesia  belum  sesuai  dengan karakteristik  dan  kebutuhan  pemelajar,  jumlah  buku  penunjang  pembelajaran  belum  memadai, jumlah  pengajar  BIPA  belum  sebanding  dengan  jumlah  pemelajar,  dan  alokasi  waktu    pemelajar belum sesuai dengan SKL.
Pada  aspek  pemelajar,  diperoleh  data    yang    menunjukkan    bahwa    hambatan    terjadi  di Amerika  Serikat,  Australia,  Filipina,  Finlandia,  India,  Italia,  Jepang,  Kamboja,  Laos,  Mesir, Myanmar, Papua Nugini, Prancis, Thailand, Timor Leste, Tunisia, dan  Uzbekistan.  Hambatan  yang terjadi  pada aspek  ini berkaitan  dengan tingkat kehadiran pemelajar, minat dan  motivasi pemelajar, dan pengaruh bahasa ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
Pada  aspek  pengajar,  diperoleh  data    yang    menunjukkan    bahwa    hambatan  terjadi  di Thailand,  Italia,  Vietnam,  Laos,  Malaysia,  Pancis,  Timor  Leste,  dan  Tunisia.  Hambatan  yang terjadi pada aspek ini berkaitan dengan penguasaan bahasa negara  penugasan.
Pada  aspek  prasarana  dan  sarana,  diperoleh  data  yang    menunjukkan    bahwa    hambatan terjadi  di  Mesir,  Thailand,  Papua  Nugini,  Tunisia,  Filipina,  Timor  Leste,  Australia,  India,  Italia, Jerman,  Kamboja,  Prancis,  Rusia,  dan  Uzbekistan.  Hambatan  pada  aspek  ini  berkaitan  dengan
ketersediaan  ruang  kelas,  media  pembelajaran,  jaringan  internet,    dan  listrik  di  lembaga  tempat mengajar BIPA.
Sementara  itu  pada  aspek  lembaga  sasaran,  diperoleh  data  yang    menunjukkan    bahwa hambatan  terjadi  Thailand,  Mesir,  Filipina,  India,  Inggris,  Papua  Nugini,  Rusia,  Tunisia,  Australia, Finlandia,  Jerman,  Prancis,  dan  Timor  Leste.  Hambatan  pada  aspek  ini  berkaitan  dengan  bahasa Indonesia  sebagai  mata  kuliah/mata  pelajaran  wajib,  lokasi  tempat  mengajar  BIPA,  batas  jumlah pemelajar  BIPA,  jadwal  kelas  bahasa  Indonesia,  dan sanksi terkait  ketidakhadiran  pemelajar.
Adapun  pada  aspek  lingkungan  di  luar  negeri,  diperoleh  data  yang  menunjukkan  bahwa hambatan  terjadi  di  Thailand,  Papua  Nugini,  Amerika  Serikat,  Australia,  Inggris,  Mesir,  Prancis, Timor  Leste,  Tunisia,  Findlandia,  India,  dan  Uzbekistan.  Hambatan  pada  aspek  ini  berkaitan dengan  perubahan  kondisi  cuaca,  tempat  tinggal  pengajar,  biaya  hidup,  kondusifitas  lingkungan tempat tinggal, akses transportasi umum, dan konflik atau bencana daerah.
Kemudian  pada  aspek  administrasi  luar  negeri,  diperoleh data  yang   menunjukkan   bahwa hambatan  terjadi  di  Prancis,  Australia,  Jerman,  Mesir,  Singapura,  Thailand,  dan  Uzbekistan. Hambatan  pada  aspek  ini  berkaitan  dengan  kemudahan  proses  pembuatan  dan  perpanjangan visa/izin  tinggal.
Terakhir  pada  aspek  koordinasi  antarlembaga,  diperoleh data  yang    menunjukkan    bahwa hambatan  terjadi di Thailand, Filipina, India, Amerika Serikat, Malaysia,  Myanmar,  Prancis,  Timor Leste,  dan  Uzbekistan.  Hambatan  pada  aspek  ini  berkaitan  dengan  sosialisasi,  kerjasama, monitoring evaluasi program  BIPA,  danwaktu  pemberangkatan/penugasan  pengajar.

## Daftar Rujukan
Damshauser, B. (2017). Dialog Sunyi: Bahasa dan Sastra Indonesia dalam Konteks Global. Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia dalam Konteks Global (xi—xix). Jember: Prodi Pendidikan  Bahasa  dan  Sastra  Indonesia  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan  Universitas Jember.
Maguire,  M.  &  Delahunt,  B.  (2017).  Doing  a  Thematic  Analysis:  A  Practical,  Step-by-Step  Guide  for Learning  and  Teaching  Scholars. All  Ireland  Journal  of  Teaching  and  Learning  in  Higher Education (AISHE-J). 8 (3): 3351--33514
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2014  tentang  Pengembangan,  Pembinaan,  dan  Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.
Phillipson, R. (2008). Linguistic Imperialism . Oxford: Oxford University Press.
Rencana Strategis Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan tahun 2015-2019.
Sugiyono. (2010). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Sugono, D. (2017). Bahasa Indonesia Menuju Bahasa Internasional. Jurnal FON , 9 (1) : 399–404.
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2009  tentang  Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang  Negara,  serta  Lagu Kebangsaan.