## ANALISIS EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2011-2015
Marelis Suhud Gustaf 1
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara FISIP Unmul Alamat Korespondensi : suhud88msg@gmail.com
Abstract This  article  aim  to  describe  and  evaluate  the  Program  Medium  Term
Development  of  Education  in  West  Kutai.  The  results  showed  that  the medium-term development program in education in West Kutai in terms of the  effectiveness  of  that  activity  carried  out  effectively  enough  for  the planned  program  had  been  implemented  and  completed.  Viewed  from  in terms  of  efficiency  that  the  programs  implemented  are  not  efficient because it uses a substantial budget.
Keyword : Evaluation, Program of Education, West Kutai
Abstrak Tulisan  ini  mencoba untuk  mendeskripsikan  dan mengevaluasi  Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bidang Pendidikan di Kabupaten Kutai Barat. Hasil penelitian menunjukan bahwa program pembangunan jangka  menengah  daerah  bidang  pendidikan  di  Kabupaten  Kutai  Barat dipandang dari segi efektivitas bahwa kegiatan yang dilaksanakan cukup efektif    karena  program  yang  direncanakan  telah  dilaksanakan  dan selesai.
Kata Kunci : Evaluasi, Program Pendidikan, Kabupaten Kutai Barat

## Pendahuluan
Kabupaten  Kutai  Barat  adalah  daerah  yang  kaya  akan  sumber  daya alam  dan  sebagian  besar  pendapatan  daerah  berasal  dari  sektor  tambang batubara  dan  perkebunan  karet.  Pembangunan  infrastruktur  fisik  dan  non fisik  menjadi  prioritas  utama.  Tingkat  kesejahteraan  dan  perekonomian masyarakat  terus  meningkat  serta  daya  beli  masyarakat  tinggi  yang menjurus  pada  prilaku  konsumtif.    Akan  tetapi  di  balik  semua  itu,  kualitas Sumber  Daya  Manusia  di  Kabupaten  Kutai  Barat  masih  rendah.    Di  bidang pendidikan masih dijumpai sejumlah masalah seperti : (1) masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam bersekolah. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang bersekolah hanya mencapai 25,12 % di tahun 2009 yang lebih sedikit lebih baik dibanding tahun 2004 yaitu 24,01%; (2)  Masih  rendahnya  angka  melek  huruf  walaupun  telah  terjadi  perbaikan dalam  lima  tahun  terakhir  dan  masih  rendahnya  rata-rata  lama  bersekolah bagi anak usia sekolah.
Banyak pemuda-pemudi yang menikah di usia dini dengan pendidikan terakhir  lulusan  Sekolah  Menengah  Atas  bahkan  ada  yang  hanya berpendidikan  terakhir  Sekolah  Menengah  Pertama  tanpa  ada  keinginan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Program yang telah dilaksanakan  masih  belum  bisa  menjawab  beberapa  permasalahan  yang berkenaan  dengan  peningkatan  sumber  daya  manusia  di  Kabupaten  Kutai
Barat .  Perlu dilakukan evaluasi terhadap program pemerintah tersebut agar dapat  ditemukan  strategi  yang  tepat  untuk  mewujudkan  masyarakat  kutai barat yang cerdas dan produktif.

## Kerangka Teori Evaluasi dan Kriteria Dampak Kebijakan
Menurut  O.Jones  (1994:357),  evaluasi  adalah  suatu  aktivitas  yang dirancang  untuk  menimbang  manfaat  program  dan  semua  proses pemerintahan.    Ia  bervariasi  dalam  spesifikasi  criteria,  teknik  pengukuran, metode  analisis,  dan  bentuk  rekomendasi.    Spesifikasi  mengacu  pada identifikasi  tujuan-tujuan  serta  kriteria  yang  harus  dievaluasi.    Pengumpulan mengacu  pada  pengumpulan  informasi  yang  relevan  dengan  tujuan  dan analisis adalah penerapan dan penggunaan informasi yang dikumpulkan guna penyusunan kesimpulan.
Menurut Anderson dalam  Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan  dapat  dikatakan  sebagai  kegiatan  yang  menyangkut  estimasi  atau penilaian  kebijakan  yang  mencakup  substansi,  implementasi  dan  dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut Lester dan Stewart
(Winarno,2008:166)  evaluasi  kebijakan  dapat  dibedakan  ke  dalam  dua  tugas yang  berbeda,tugas    pertama  adalah  untuk  menentukan  konsekuensi- konsekuensi  yang  ditimbulkan  oleh  suatu  kebijakan  dengan    cara menggambarkan  dampaknya.  Sedangkan  tugas    kedua    adalah  untuk  menilai keberhasilan  atau  kegagalan  dari  suatu  kebijakan  berdasarkan  standar  atau criteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
Terdapat  enam    kriteria  untuk  mengukur  keberhasilan  program  atau kebijakan  publik.  Menurut  William  N.Dunn  (2003:429-438)  terdapat  enam kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik yaitu :
a. Efektivitas  berasal  dari  kata  efektif  yang  mengandung  pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna.
b. Efektivitas  selalu  terkait  dengan  hubungan  antara  hasil  yang diharapkan  dengan  hasil  yang  sesungguhnya  dicapai,  Efisiensi ( efficiency )  berkenaan  dengan  jumlah  usaha  yang  diperlukan  untuk menghasilkan  tingkat  efektivitas  tertentu.  Efisiensi  yang  merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas  dan  usaha,  yang  terakhir  umumnya  diukur  dari  ongkos moneter.  Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit  produk  atau  layanan.Kebijakan    yang      mencapai    efektivitas tertinggi    dengan    biaya  terkecil  dinamakan  efisien.  Kecukupan  dalam kebijakan  publik  dapat  dikatakan  tujuan  yang  telah  dicapai  sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.
c. Kecukupan ( adequacy ) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas  memuaskan  kebutuhan,  nilai,  atau  kesempatan  yang menumbuhkan  adanya  masalah  Kecukupan  masih  berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh
alternative  yang  ada  dapat  memuaskan  kebutuhan,  nilai  atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
d. Perataan  dalam  kebijakan  publik  dapat  dikatakan  mempunyai  arti dengan  keadilan  yang  diberikan  dan  diperoleh  sasaran  kebijakan publik.  Kriteria  kesamaan  ( equity )  erat  berhubungan  dengan rasionalitas  legal  dan  sosial  dan  menunjuk  pada  distribusi  akibat  dan usaha  antara  kelompok-kelompok  yang  berbeda  dalam  masyarakat. Kebijakan  yang  berorientasi  pada  perataan  adalah  kebijakan  yang akibatnya  atau  usaha  secara  adil  didistribusikan.  Suatu  program tertentu  mungkin  dapat  efektif,  efisien,  dan  mencukupi  apabila  biaya- manfaat merata.
e. Responsivitas  dalam  kebijakan  publik  dapat  diartikan  sebagai  respon dari  suatu  aktivitas.  Yang  berarti  tanggapan  sasaran  kebijakan  publik atas  penerapan  suatu  kebijakan.  Responsivitas  berkenaan  dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi,atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
f. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi  yang melandasi   tujuan-tujuan   tersebut. Kriteria yang dipakai  untuk  menseleksi  sejumlah  alternatif  untuk  dijadikan rekomendasi  dengan  menilai  apakah  hasil  dari  alternatif  yang direkomendasikan tersebut  merupakan  pilihan tujuan yang layak.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  jenis  penelitian  deskriptif kualitatif  yaitu  penelitian  yang  berusaha  menggambarkan  atau  melukiskan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Menurut Sugiyono (2007:1)  Penelitian  Kualitatif  adalah  metode  yang  digunakan  untuk  meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Pembangunan  Daerah  Bidang Pendidikan periode Tahun 2011 s.d. 2015

## Efektivitas
Efektivitas  merupakan  salah  satu  indikator  atau  kriteria  yang dikembangkan oleh Dunn (2003) untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan dan Indikator yang digunakan adalah apakah hasil yang ingin dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
Berdasarkan  hasil  evaluasi  terhadap  efektivitas  dalam  pelaksanaan program pembangunan bidang pendidikan seperti yang telah di paparkan di atas,  diketahui  bahwa  selama  tahun  anggaran  2011  s/d  2015,  penyerapan anggaran  dengan  persentase  88  %.  Kegiatan  yang  dilaksanakan  merupakan kegiatan rutin seperti pelaksanaan ujian sekolah, pelatihan untuk para guru dan  Pembayaran  Beasiswa.  Selain  dari  pada  itu  terdapat  kegiatan
pembangunan  dan  pengadaan  fasilitas  sekolah  untuk  sekolah  yang mengalami  kerusakan  atau  sekolah  yang  membutuhkan  tambahan  fasiltas untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.  Seluruh program kegiatan yang sifatnya rutin telah dilaksanakan dan program pembangunan dan pengadaan fasilitas sekolah telah  selesai di bangun. Dapat dikatakan bahwa pencapaian yang  telah  dicapai  sesuai  dengan  target  yang  ingin  dicapai,  hal  tersebut tercermin  dengan  telah  terlaksananya  aktifitas  belajar  mengajar  seluruh sekolah, Ujian sekolah, Pelatihan Bagi Guru-Guru serta monitoring dilakukan dinas pendidikan ke sekolah-sekolah yang berada dalam wilayah Kabupaten Kutai  Barat  dan  telah  selesainya  pembangunan  dan  pengadaan  fasilitas sekolah.

## Efisiensi
Program pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten  Kutai Barat khususnya  untuk  program  kegiatan  yang  dapat  langsung  di  rasakan  oleh sekolah  mulai  tahun  2014  terus  mengalami  pengurangan  anggaran sedangkan  total  alokasi  anggaran  masih  tetap  berada  di  angka  200  miliar rupiah.  Adanya  ketimpangan  dalam  pembagian  anggaran  per  kegiatan, sehingga menyebabkan kurang efisiennya pelaksanaan program.

## Kecukupan
Berdasarkan  hasil  evaluasi  dari  segi  kecukupan,  bahwa  pemberian dana  bantuan  untuk  pembangunan  dan  pengadaan  fasilitas  sekolah  masih belum  merata  di  16  kecamatan.    Program  pembangunan  dan  pengadaan fasilitas  sekolah  hanya  terpusat  di  Kecamatan  Linggang  Bigung  dan Kecamatan  Barong  Tongkok.    Mencermati  hasil  wawancara  dengan narasumber AS.  Selaku Pengawas TK, SD, SMP dan SMA di Kecamatan Mook Manaar  Bulatn,  hal  tersebut  membuktikan  bahwa  adanya  pilih  kasih  dalam pemberian  dana  bantuan  untuk  pembangunan  dan  pengadaan  fasilitas sekolah. Dari hasil observasi  mengenai kecukupan yang berkenaan dengan jumlah  kecamatan  yang  memperoleh  bantuan  dana  pendidikan  untuk pembangunan dan pengadaan fasilitas sekolah dapat dikatakan masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

## Perataan
Berdasarkan  hasil  evaluasi  terhadap  perataan  diketahui  adanya klasifikasi  dalam pemberian  bantuan  dana  pendidikan  untuk  pembangunan dan pengadaan fasilitas sekolah.  Setiap permohonan yang diajukan oleh tiap sekolah  akan  ditindaklanjuti  dengan  observasi  lapangan  oleh  Dinas Pendidikan, yang apabila sekolah tersebut telah memenuhi klasifikasi maka akan diseleksi kembali.  Sekolah yang terpilih adalah sekolah dianggap paling rusak.
Jika  mencermati  klasifikasi  yang  digunakan  untuk  Dinas  Kabupaten Kutai  Barat,  maka  sekolah-sekolah  yang  dalam  kondisi  rusak  dapat tertanggulangi.    Akan  tetapi  pada  kenyataannya  berbeda  dengan  hasil

## Analisis Evaluasi Program Pembangunan Jangka………..………………… (Marelis Suhud Gustaf)
penelitian  di  lapangan,  berdasarkan  hasil  wawancara  di  kecamatan  Mook Manaar  Bulatn  menyebutkan  bahwa  pemerintah  kurang  memperhatikan pembangunan fasilitas sekolah yang ada di Kecamatan Mook Manaar Bulatn sehingga kualitas SDM di daerah tersebut sangat jelek.
Menanggapi  hal  tersebut,  penulis  melakukan  wawancara  kembali kepada  Narasumber  TL  selaku  Kabid.  Sarana  dan  Prasarana  Dinas Pendidikan  Kab.  Kutai Barat.  Dari  hasil  wawancara  ditemukan  bahwa  salah dasar  pemberian  bantuan  adalah  laporan  rutin  dari  tiap  sekolah  ke  dinas pendidikan.    Pemerintah  mengalami  kesulitan  dalam  pemberian  bantuan karena  pihak  sekolah  jarang  memberikan  laporan,  terutama  sekolah  yang berada di daerah terpencil. Dinas pendidikan mengakui ketidakmampuannya untuk  menjangkau  seluruh  sekolah  yang  ada  di  wilayah  kabupaten  Kutai Barat karena keterbatasan anggaran.
Dari uraian pembahasan mengenai perataan yang berkenaan dengan adanya klasifikasi dalam penentuan penerima dan dana bantuan pendidikan untuk pembangunan dan pengadaan fasilitas sekolah di tiap kecamatan tidak optimal  karena  dinas  pendidikan  tidak  memiliki  data  yang  akurat  sehingga pemberian bantuan menjadi tidak tepat sasaran dan tidak merata.

## Responsivitas
Berdasarkan  hasil  evaluasi  terhadap  responsivitas  diketahui  bahwa terdapat  kecamatan  kecamatan  yang  kurang  mendapatkan  perhatian pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat.    Hal  tersebut  dibenarkan  dengan  hasil wawancara  yang  dilakukan  penulis  di  Kecamatan  Mook  Manaar  Bulat  oleh Narasumber  AD,  selaku  Pengawas  TK,SD,SMP  dan  SMA  di  Kecamatan  Mook Manaar Bulatn yang menyebutkan bahwa sebagian besar guru yang mengajar hanya  berijazahkan  paket,  di  tambah  lagi  denga  kurangnya  buku,  meja  dan kursi  serta  gedung  sekolah  rusak,  sehingga  kualitas  murid  masih  jauh dibawah standar.
Berbeda  halnya  jika  dibandingkan  dengan  sekolah  yang  berada  di daerah pusat pemerintahan, tidak terdapat banyak masalah yang berat sebab aktivitas sekolah dapat diawasi langsung oleh Dinas pendidikan. Berdasarkan data  yang  diperoleh  penulis,  capaian  program  pembangunan  bidang pendidikan  di  kabupaten  Kutai  Barat  dapat  dikatakan  belum  mampu memecahkan permasalahan.

## Ketepatan
Fasilitas sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Mook Manaar Bulan sangat  tidak  memadai,  selain  kekurangan  meja  dan  kursi  serta  buku-buku pelajaran,  guru-guru  yang  mengajar  murid  di  tingkat  sekolah  dasar  hanya berijazahkan  paket.  Perlu  adanya  perbaikan  dalam  kebijakan  pemberian dana  bantuan  untuk  pembangunan  dan  pengadaan  fasilitas  sekolah. Pendistribusian bantuan akan lebih baik jika diberikan secara merata, tanpa didasarkan tingkatan kerusakan, tapi didasarkan jatah per kecamatan.
Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan periode Tahun 2011-2015

## Penggunaan Anggaran Tidak Efisien
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan,  peneliti  menemukan hambatan  dalam  pelaksanaan  program  pembangunan  daerah  bidang pendidikan di Kabupaten Kutai Barat periode 2011 s.d 2015.  Peneliti melihat hambatan itu berasal dari Dinas Pendidikan Kutai Barat.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  Dinas  Pendidikan  menyampaikan bahwa anggaran sangat minim akan tetapi peneliti melihat anggaran yang di alokasikan untuk bidang pendidikan di Kabupaten Kutai Barat cukup besar. Setelah  Dicermati,  ternyata  anggaran  yang  di  alokasikan  untuk  pengadaan dan  pembangunan  fasilitas  sekolah    hanya  25%  dari  total  anggaran  bidang pendidikan  pada  tahun  2013,  pada  tahun  berikut  nya  terus  mengalami penurunan,  padahal  anggaran  bidang  pendidikan  masih  berkisar  di  200 miliar  rupiah.    Pada  tahun  2015  alokasi  anggaran  untuk  pengadaan  dan pembangunan  fasilitas  sekolah  hanya  2,8  %  dari  total  anggaran  bidang pendidikan  di  Kabupaten  Kutai  Barat  yang  berada  pada  angka  200  miliar rupiah.
Melihat hal tersebut, penulis berkesimpulan bahwa tidak optimalnya pelaksanaan  program  pembangunan  daerah  Kab.  Kutai  Barat  bidang pendidikan  periode  2011  s.d  2015  disebabkan  manajemen  anggaran  yang kurang baik.

## Data-Data Tidak Akurat
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan,  peneliti  mengalami kesulitan  dalam  pengumpulan  data  mengenai  kondisi  sekolah  yang  ada  di wilayah  Kab.  Kutai  Barat.  Beberapa  Kecamatan  yang  di  tetapkan  sebagai sampel  tidak  mempu  memberikan  data  terperinci  terkait  kondisi  sekolah yang ada di daerahnya masing –masing.  Bahkan, Dinas Pendidikan juga tidak memiliki  data  yang  akurat  terkait  kondisi  seluruh  sekolah  yang  ada  dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  penulis  di  Dinas  Pendidikan  Kab. Kutai  Barat  menyebutkan  bahwa  data-data  terkait  kondisi  sekolah  hanya diperolah  berdasarkan  laporan  yang  di  sampaikan  pihak  sekolah.  Dinas Pendidikan  jarang  melakukan  peninjauan  langsung  ke  lapangan  untuk mendokumentasikan  sekolah  yang  dalam  kondisi  rusak.    Dinas  pendidikan cukup mengalami kesulitan dalam pemberian bantuan karena minimnya data sehingga  penentuan  penerima  dana  bantuan  pembangunan  dan  pengadaan fasilitas sekolah tidak didasarkan klasifikasi yang jelas .
Melihat hal tersebut, penulis berkesimpulan bahwa tidak optimalnya pelaksanaan  program  pembangunan  daerah  Kab.  Kutai  Barat  bidang pendidikan  periode  2011  s.d  2015  disebabkan  tidak  tersedianya  data  yang akurat untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang  telah  dikemukakan,  dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.
a. Pelaksanaan  program  dapat  dikatakan  Efektif    dilihat  dari  telah terlaksananya seluruh Kegiatan yang telah direncanakan
b. Pelaksanaan  Program  dikatakan  tidak  efisien  karena  dalam pelaksanaan program menghabiskan anggaran yang cukup besar .
c. Pelaksanaan  Program  dapat  dikatakan  belum  memenuhi  kriteria Kecukupan  karena  belum  dapat  memenuhi  kebutuhan    kecamatan yang  berada  di  daerah  terpencil,  hanya  terpusat  di  beberapa kecamatan saja,
d. Pelaksanaan  Program  dapat  dikatakan  belum  sesuai  dengan  kriteria perataan karena pembangunan di bidang pendidikan tidak merata di seluruh  kecamatan  di  sebabkan  klasifikasi  yang  ditetapkan  untuk pemberian  bantuan  dana  pendidikan  tidak  di  dasarkan  data  yang akurat.
e. Pelaksanaan  Program  dapat  dikatakan  belum  memenuhi  kriteria Responsivitas  karena  belum  dapat  menyelesaikan  permasalahan  di bidang pendidikan
f. Pelaksanaan  Program  dapat  dikatakan  belum  memenuhi  kriteria Ketepatan  karena  Terdapat  kekeliruan  dalam  penetapan  penerima dana  bantuan  pembangunan  dan  pengadaan  fasilitas  bagi  sekolah sehingga belum bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara menyeluruh.
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  kesimpulan  yang  ada,  penulis memberikan saran-saran sebagai berikut.
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dipandang perlu untuk melakukan evaluasi  terhadap  alokasi  anggaran  di  Dinas  Pendidikan  agar  alokasi anggaran  per  program  lebih  merata  sehingga  mampu  mengakomodir kebutuhan sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
Dikarenakan  tidak  tersedianya  data  yang  akurat  mengenai  kondisi seluruh  sekolah  di  Kabupaten  Kutai  Barat,  maka  Pemerintah  Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pendidikan dipandang perlu untuk memrintahkan kepada  seluruh  sekolah  yang  ada  di  wilayah  Kabupaten  Kutai  Barat  untuk melaporkan kondisi sekolahnya secara terperinci dan rutin  agar pemerintah memiliki  dasar  yang  jelas  dalam  merencanakan  program  pembangunan bidang pendidikan pada tahun anggaran selanjutnya.

## Daftar Pustaka
Anonim.  2004.  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah .  Citra Umbara: Bandung.
Dunn,  William  N.  2003. Analisis  Kebijakan  Publik .  Gadjah  Mada  University Press. Yogyakarta.
Jones,  Charles  O.  1994. Pengantar  Kebijakan  Publik .  P.T.  Radja  Grafindo Persada. Jakarta.
Winarno,  Budi.  2008. Kebijakan  Publik:  Teori  dan  Proses .  Media  Pressindo.
Yogyakarta.