PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL DALAM KONTEKS PENDIDIKAN ISLAM DI MADRASAH

## Muhammad Nasir
Pascasarjana STAIN Samarinda Kalimantan Timur Email: ozan99@yahoo.com
Abstrak.  Salah satu unsur yang harus dilestarikan dan dijaga melalui kegiatan pendidikan adalah nilai, tradisi, budaya, keterampilan dan konsep yang berlaku pada masyarakat.  Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menggulirkan perubahan kurikulum dengan menambahkan mata pelajaran muatan lokal. Melalui pembelajaran muatan lokal diharapkan peserta didik, tidak saja memiliki pengetahuan akademis  berupa pengetahuan yang bersifat global sebagaimana diharapkan, tetapi juga mempunyai kepedulian terhadap nilai-nilai sosio-kultural yang melingkupi peserta didik. Secara konsep, kurikulum berbasis muatan lokal terdiri dari dua bentuk.  Bentuk pertama bersifat melekat ke seluruh mata pelajaran, dan bentuk  kedua berupa kegiatan tersendiri yang tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran. Tulisan ini, berusaha mengekslor bagaimana model dan pelaksanaan kurikulum berbasis muatan lokal di Madarasah.
Abstract. One of the elements that must be preserved and maintained through education is values, traditions, culture, skills and concepts that apply to the public. In recent years, the government rolled out changes to the curriculum by adding local content subjects. Learning through local content, students were be expected to not only have academic knowledge in the form of global knowledge, but also have a concern for the values of the their surrounding socio-cultural. Conceptually, local content-based curriculum consists of two forms. The first form is attached to all subjects, and the two form a separate activity that has nothing to do with the subject. This paper, trying to explore how the model and the implementation of local content-based curriculum in Madrasah.
Kata Kunci:   Kurikulum, Muatan Lokal, Madrasah
Hunafa: Jurnal Studia Islamika

## PENDAHULUAN
Banyak pemikir dan praktisi pendidikan mengungkapkan bahwa pendidikan telah turut memberi pengaruh terhadap terjadinya alienasi peserta didik dari konteks sosial-budayanya. Politik pendidikan Orde Baru  yang menganut pespektif homogenisasi yang tercermin pada pendekatan sentralisasi pengelolaan  pendidikan  dalam  berbagai  aspeknya,  telah berdampak pada reduksi keragaman masyarakat Indonesia. Akibatnya, ketika peserta didik menyelesaikan  pendidikan formalnya, baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah bahkan pendidikan tinggi, mereka merasa asing dan pada gilirannya mereka tidak mampu memberi kontribusi nyata terhadap masyarakat yang mengitarinya. Sehingga, tidaklah terlalu berlebihan, bila dalam kenyataanya,  kemudian sering terdengar ungkapan yang menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan semakin lebar gave antara dirinya dengan lingkungan sosial yang mengitarinya.
Berbagai upaya  untuk menjembatani pendidikan  formal peserta  didik  dengan  lingkungan  sosio-kulturalnya  telah diupayakan. Sejak tahun 1980-an akhir, dalam upaya peningkatan relevansi pendidikan, pemerintah telah melakukan serangkaian terobosan, di antaranya melalui penerapan kurikulum muatan lokal. Melalui penerapan kurikulum ini, maka tuntutan untuk mewujudkan diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, sesuai dengan diversifikasi jenis pendidikan dan menyesuaikan dengan kondisi setempat menjadi sangat urgen dikembangkan. Namun, dalam implementasi kurikulum muatan lokal, sampai saat ini masih dihadapkan pada beberapa persoalan. Di antara persoalan mendasar berkenaan dengan, bagaimana perumusan kurikulum ini  dilaksanakan,  sehingga  benar-benar  mampu memberi kontribusi nyata terhadap peserta didik.
3
Dalam tulisan singkat ini, fokus kajiannya akan dikhususkan dalam konteks Madrasah di Indonesia. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa  madrasah merupakan salah bentuk pendidikan formal yang sangat dekat dengan budaya dan karakteristik masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

## PENGERTIAN  KURIKULUM MUATAN LOKAL
Dalam hal ini, beragam pandangan telah dikemukakan sejumlah  pakar. Namun, dalam bagian ini hanya akan dikemukakan beberapa definisi yang telah diajukan. Tirtaraharjda dan La Sula, sebagaimana di kutip Iim Wasliman mengungkapkan bahwa kurikulum muatan lokal adalah “…suatu program pendidikan yang isi dan media dan strategi penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta  kebutuhan daerah” 1 Yang dimaksud dengan isi adalah materi pelajaran yang dipilih dan lingkungan dan dijadikan program untuk  dipelajari oleh mund di bawah bimbingan guru guna mencapai tujuan muatan lokal.  Media penyampaian ialah metode dan berbagai alat bantu pembelajaran yang digunakan dalam menyajikan isi muatan lokal. Jadi isi program dan media penyampaian muatari lokal diambil dan mcnggunakan sumber lingkungan yang dekat dengan kehidupan peserta didik.
Mulyasa 2 dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menyebutkan bahwa Kurikulum Muatan lokal  adalah  kegiatan kurikuler yang mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.
1 Iim Wasliman, Modul Problematika Pendidikan Dasar (Bandung:  Pps Pendidikan Dasar UPI, 2007), h. 209.
2 E.  Murlyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan,
Kemandirian guru dan Kepala Sekolah,    (Cet.  ke-3;  Jakarta:  PT  Bumi  Aksara, 2009),  h. 256.
Substansi Muatan lokal  ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan.  Pendapat ini  tampaknya menganggap  bahwa kurikulum muatan lokal hanya bisa diakomodasi melalui kegiatan yang terpisah dengan mata pelajaran.
Muatan  lokal  diorientasikan  untuk  menjembatani kebutuhan keluarga dan masyarakat dengan tujuan pendidikan nasional. Dapat pula dikemukakan, mata pelajaran ini juga memberikan peluang kepada siswa untuk mengembangkan kemampuannya yang  dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, mata pelajaran muatan lokal harus memuat karakteristik budaya lokal, keterampilan, nilai-nilai luhur budaya setempat dan mengangkat permasalahan sosial dan lingkungan yang pada akhirnya mampu membekali siswa dengan keterampilan dasar sebagai bekal dalam kehidupan (life skill).
Dengan  demikian,  kurikulum  muatan  lokal  adalah seperangkat rencana dan dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan  kegiatan belajar mengajar. Muatan  lokal merupakan  kegiatan  kurikuler  dan  ekstrakurikuler  untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.  Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada standar isi di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan.

## TUJUAN  KURIKULUM MUATAN LOKAL
Menurut  Muhaimin, pengembangan kurikulum muatan lokal di Madrasah bertujuan mengembangkan potensi daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan di Madrasah serta mengembangkan potensi Madrasah sehingga
5
keunggulan kompetetif. 3 Dengan kurikulum ini diharapkan, siswa di madrasah  tidak tercerabut dari  budaya, tradisi  dan karakteristik masyarakat yang mengitarinya.
Pandangan Muhaimin di atas searah dengan   penganut filsafat  rekonstruksi sosial 4 yang beranggapan bahwa kurikulum madrasah  seharusnya  memberi pengaruh terhadap reformasi masyarakat dan membantu mensyarakat untuk menjadi lebih baik.  Ada tiga standar rekonstruksi social yang dikemukakan berdasarkan literature. Ketiga standar ini memiliki tujuan yang berbeda yaitu; a) adaptasi social yang beranggapan bahwa kurikulum sekolah itu seharusnya menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat; b) rekonstruksi social  berarti adanya tuntutan untuk dilakukan perubahan kurikulum dengan melihat kepentingan masyarakat dan dilakukan sesegera mungkin dan c) perspektif masa depan yaitu pandangan yang speculative yang menganggap sekolah itu seperti bengkel  untuk menemukan kebutuhan masyarakat.   Intinya adalah kurikulum sekolah dianggap  sebagai  wahana  untuk  perencanaan  masa  depan. Pendukung  konsep  ini  menganggap  bahwa  isi  atau  materi kurikulum adalah hasil seleksi kebutuhan masyarakat, issu-issu social, ide-ide mutakhir dan aspirasi masa depan, isu-isu lingkungan, issu lingkungan, perdamaian dunia dan lain-lain.
Dapat pula dikemukakan, melalui  penerapan kurikulum muatan  lokal  dapat  memberikan  bekal  pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku siswa, berupa wawasan  tentang  keadaan  lingkungan  dan  kebutuhan masyarakat. Dengan bekal tersebut diharapkan siswa mampu
3 Muhaimin, Pengembangan Model  Kurikulum  Tingkat  Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah dan Madrasah, Edisi I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 94
4 Uyoh  Sadulloh, Pengantar Filsafat Pendidikan,  (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 168, Bandingkan dengan  Jalaluddin dan Abdullah Idi, Filsafat Pendidikan, Manusia, Filsafat dan Pendidikan,    (Jogjakarta:    Ar-Ruzz    Media, 2007), h. 118. Lihat pula  M. Djumransyah, Filsafat Pendidikan,   (Malang:
Bayumedia Publishing, 2008), h. 188.
mengembangkan serta melestarikan sumber daya alam dan kebudayaan yang ada di sekelilingnya.  Tujuan lain dari pemberian pengajaran muatan lokal adalah agar pengembangan sumber daya manusia yang terdapat di daerah setempat dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan.   Substansi kurikulum   muatan lokal dapat ditentukan oleh satuan pendidikan yang tidak hanya terbatas pada mata pelajaran keterampilan, tetapi pembentukan sikap yang mencerminkan pengejewantahan nilai-nilai sosio-kulturla merupakan bagian penting yang  harus diberikan tempat dalam  penerapan kurikulum muatan lokal pada pendidikan formal.
Secara lebih khusus, kurikulum muatan lokal bertujuan:  a) mengenalkan  dan  mengakrabkan  peserta  didik  dengan lingkungan alam, sosial, dan  budayanya; b) membekali peserta didik dengan kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya; c) memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional serta; d) menyadari lingkungan dan masalah-masalah yang ada di masyarakat serta dapat membantu mencari pemecahannya. 5

## LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL
Pelaksanan  kurikulum  muatan  lokal  dalam  konteks pendidikan Indonesia, relatif baru. Landasan yuridis pelaksanan kurikulum muatan lokal mengacu pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaam Nomor 0412/U/1987. Sebagai penjabarannya tertuang  dalam  Keputusan Direktur Jendral
5 Wasliman, Modul Problematika..., h. 211; lihat pula Khaeruddin dkk, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; Konsep dan Implementasinya di Madrasah,  (Yogyakarta: Pilar Media. 2007),  h. 7; Lihat Pula Muhaimin, dkk, Pengembangan Model..., h. 94
7
Pendidikan Dasar Menenegah Nomor 173/-C/ Kep/M/1987. 6
Dalam perkembangannya kemudian, keberadaan muatan lokal bertambah kuat dengan dijadikannya muatan lokal sebagai salah satu  isi  dan struktur kurikulum yang harus diberikan pada tingkat dasar dan menengah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam  Pasal  37  UU  No.  20    Thn  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa Sekolah Dasar dan Menengah terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan, bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam; Ilmu Pengetahuan Sosial; Seni dan Budaya; Pendidikan Jasmani dan    Olahraga;  Keterampilan/Kejuruan; dan muatan lokal  (UU Sisdiknas No. 200 Th. 2003 Pasal 37 ayat 1).
Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi menyatakan bahwa kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) selain memuat beberapa mata pelajaran, juga terdapat mata pelajaran muatan lokal yang wajib diberikan pada semua tingkat satuan  pendidikan.  Kebijakan  yang  berkaitan  dengan dimasukkannya mata pelajaran muatan lokal dalam standar isi dilandasi kenyataan bahwa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa  yang memiliki keanekaragaman multikultur (adat istiadat, tata cara, bahasa, kesenian, kerajinan, keterampilan daerah) merupakan ciri khas yang memperkaya nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia.
Landasan  lain dari pengembangan kurikulum Muatan Lokal di Madarasah adanya kebijakan desentralisasi atau otonimi pendidikan 7 yang diberlakukan di Indoensia. Secara teori, Nana Syaodih  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan decentralized curriculum managemen  adalah  kurikulum yang disusun  dan dikelola oleh daerah, kurikulum daerah, lokal,
6 S. Dakir, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum (Jakarta: Rhineka Cipta, 2004), h. 101
7 Abdul Rachman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan Aksi.  (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2004), h. 123
sekolah /madrasah yang berlaku di daerah atau sekolah tertentu, tujuan, isi, pembelajaran, evaluasi disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik dan perkembangan setempat dan kelender pengajaran berbeda, ujian bersifat daerah atau lokal. 8
Model kurikulum ini dalam beberapa literatur dikenal dengan  istilah  pengembangan  kurikulum  berbasis  madrasah. Pengembangan kurikulum berbasis madrasah dapat didefinisikan sebagai upaya pengembangan kurikulum dengan menggunakan pendekatan botton up or school  based curriculum yang  memberi peluang secara utuh kepada madrasah   untuk melakukan pengembangan kurikulum berbasis muatan lokal.
Pendapat lain mengemukakan pengertian pengembangan kurikulum berbasis Madrasah sebagai   suatu proses yang dilakukan oleh beberapa atau keseluruhan anggota masyarakat madrasah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian  terhadap satu atau beberapa aspek kurikulum yang dilakukan  secara selektif, adaptif dan kreatif.
Tabel 1 Variasi Pengembangan Kurikulum Berbasis Madrasah/Sekolah 9
8 Nana Syaodih, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik,  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,  2008),  h. 78
9 Laurie  Broudy, Curriculum  Develoment  in  Australia,  (Australia:
Prentice-Hall of Australia Pty Ltd) ,  h.  8. Possible Varieties of SBCD Creation Adaptation Selection
Induvidual Induvidual In parameters Group Whole Staff Keterlibatan orang dalam Kurikulum Muatan Lokal Approach to SBCD
9
Berdasarkan  bagan di atas, maka dipahami  bahwa pengembangan  kurikulum  berbasis  madrasah  melibatkan beberapa hal yaitu:
- Dalam proses pengembangan kurikulum, para guru dilibatkan dalam  bentuk  partisipasi  mereka  dalam  pengambilan keputusan  yang  berkaitan  dengan  pengembangan  dan pelaksanaan kurikulum madrasah.
- Melibatkan seluruh komponen sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru, staff, masyarakat, siswa dan lain-lain.
- Pengembangan kurikulum bersifat selektif, adaftif  dan kreatif.
- Adanya pergeseran tanggungjawab pengambilan keputusan kurikulum  dengan  tidak memutuskan  garis hubungan sekolah dengan pusat.
- Bersifat terus menerus dan dinamis yang secara ideal melibatkan guru,tenaga kependidikan lainnya,  masyarakat, orang tua dan siswa.
- Melibatkan kebutuhan dukungan struktur yang bervariasi
- Adanya sebuah perubahan peran guru yang bersifat tradisional yang hanya bertugas sebagai pengajar menjadi peneliti dan pengembang kurikulum. 10

## MODEL  PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS MUATAN LOKAL DI MADRASAH
Kebijakan desentralisasi pendidikan, yang di dalamnya memberi kesempatan yang luas dalam inovasi kurikulum muatan lokal, tentu masih membutuhkan kerja keras dan waktu sebelum pada akhirnya memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan performansi  pendidikan di Madrasah.
10 Laurie Brady, Ibid.,  h. 11-13.
Sebagaimana  diungkapkan  pada  bagian  sebelumnya, kurikulum muatan lokal tidak dapat dipisahkan dari upaya menjembatani peserta didik dengan   tatanan sosial yang melingkupinya. Sehubungan dengan hal tersebut, muatan lokal yang diterapkan dalam pendidikan di Madrasah  juga senantiasa berjalan untuk mewariskan dan mentransformasikan nilai-nilai budaya islami yang telah melekat dalam kesadaran terdalam masyarakat lokal. Hal ini sejalan, dengan pandangan yang dikemukakan  Sudjana, sebagaimana di kutip Nasarudin Anshory dan Pembayun, yang mengemukakan syarat muatan lokal, yakni:;
a) kekhasan lingkungan  alam, lingkungan sosial  budaya daerahnya;  b) menunjang kepentingan pembangunan daerahnya dan pembangunan nasional pada umumnya;  c) sesuai dengan kemampuan, minat, sikap, dan perhatian siswa;  d) didukung oleh Pemerintah Kabupaten setempat dan atau oleh masyarakat, baik dan segi program, dana, sarana, maupun fasilitas;  e) tersedia tenaga pengelola pelaksanaan serta sumber-sumber lain sehingga dapat dilaksanakan di sekolah; f) dapat dilaksanakan, dibina, dikembangkan secara berkelanjutan, baik oleh pengelola tingkat nasional maupun tingkat daerah;  g)  sesuai dan selaras dengan kemajuan dan inovasi pendidikan, kebutuhan masyarakat, minat dan kebutuhan siswa, serta masyarakat pada umumnya.
Dalam mengembangkan kurikulum berbasis muatan lokal , menurut hemat penulis dapat dilakukan dengan dua model pengembangan.  Kedua  Model  yang  dimaksud  adalah pengembangan kurikulum muatan lokal yang melekat ke seluruh mata pelajaran dan pengembangan kurikulum berbasis muatan lokal yang  berbentuk kegiatan atau program yang terpisah dari mata pelajaran pada umumnya.
Mengembangkan Kurikulum  Muatan Lokal di Madrasah dengan Cara Internalisasi  ke Seluruh Mata Pelajaran.
Sebagaimana diketahui bahwa kurikulum Madrasah di Indonesia menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
11
(KTSP). Salah satu isi struktur kurikulum adalah mata pelajaran. Mata pelajaran yang dimaksud adalah a) kelompok mata pelajaran agama yang meliputi Alquran Hadis, akidah akhlak, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam dan bahasa Arab; b) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang terdiri dari  PPKN dan bahasa Indonesia ; c) kelompok mata pelajaran Ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi mata pelajaran matematika, IPS dan IPA; d) kelompok mata pelajaran estetika berupa pendidikan seni dan keterampilan dan e) kelompok mata pelajaran jasmani olaraga dan kesehatan. 11
Pengembangan muatan lokal pada mata pelajaran rumpun agama Islam dapat dilakukan dengan cara mengembangkan indikator-indikator  yang  diawali dengan budaya, tradisi dan nilai lokal, nasal dan diakhiri budaya global. Kelompok mata pelajaran agama  Islam yang meliputi Alquran Hadis, akidah akhlak, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam dan bahasa Arab dapat dikembangkan dengan cara berikut ini :
Tabel  2 Model Pengembangan Indikator Kurikulum Muatan lokal No  Nama  Rumpun Mata Pelajaran Agama  Islam Indikator 1 Sejarah Kebudayaan Islam a. Siswa memahami kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang pada masa awal daerah tertentu. b. Siswa memahami  tokoh penyebar awal mula masuknya Islam di daerah tertentu c. Siswa memahami kapan masuknya Islam di daerah tertentu d. Siswa memahami perkembangan Islam daerah tertentu e. Siswa memahami tokoh Islam yang berjasah menyebarkan dan mengembangkan Islam di daerah tertentu. 11 Muhaimin, Pengembangan Model..., h. 228-229.
Hunafa: Jurnal Studia Islamika
2 Alquran Hadis
a. Siswa memahami kitab-kitab Alquran dan Hadis terjemahan bahasa lokal b. Siswa mengenal  kitab-kitab tafsir dan hadis  karya masyarakat lokal c. Siswa  menggali kitab tafsir dan hadis  yang ditulis  oleh ahli  tafsir lokal 3 Akidah Akhlak a. Siswa memahami karakteristik keyakinan masyarakat lokal b. Siswa memahami perilaku keagamaan masyarakat lokal c. Siswa mengenal  tradisi dan budaya masyarakat lokal yang relevan dengan ajaran agama Islam d. Siswa memahami berbagai aliran atau organisasi keislaman yang berkembangan  pada masyarakat lokal. e. Siswa menerapkan tradisi keislaman yang berkembang pada masyarakat lokal 4 Fiqh a. Siswa memahami mazhab yang dianut  oleh masyarakat lokal b. Siswa mengenal kitab-kitab fiqh karya masyarakat atau ulama lokal. c. Siswa memahami bentuk penerapan hukum islam pada masyarakat lokal d. Siswa mempraktekkan  hukum adat lokal yang tidak bertentangan dengan Islam
Mengembangkan Kurikulum Muata Lokal Melalui Mata Pelajaran Muatan Lokal  Tertentu atau Program Tertentu yang Terpisah dengan Mata Pelajaran
Pengembangan  kurikulum muatan  lokal  dapat pula dilakukan melalui  pemilihan  dan  penetapan  mata pelajaran muatan lokal yang masih menjadi bagian kurikuler.  Setiap madrasah dapat mengembangkan mata pelajaran muatan lokal yang diberlakukan secara menyeluruh mulai dari  kelas terendah hingga kelas tertinggi.  Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar
13
dan  Indikator  dapat  dikembangkan  oleh  masing-masing madrasaha sesuai  kebutuhan madrasah yang bersangkutan.
Dalam pengembangan muatan lokal perlu memperhatikan hal-hal  berikut ini; a) substansi yang akan dikembangkan, materinya tidak menjadi bagian dari kelompok mata pelajaran yang telah dikemukakan; b) merupakan mata pelajaran wajib yang diselenggarakan melalui pembelajaran intra kurikuler atau masuk   dalam struktur kurikulum; c) bentuk penilaiannya kuantitatif; d) madrasah harus menyusun standar kompetensi, kompetensi dasar dan silabus;  e) substansinya dapat berupa program keterampilan produk dan jasa; f)  setiap madrasah harus mengembangkan lebih dari satu jenis muatan lokal; dan  g) peserta didik dapat mengikuti lebih dari satu muatan lokal. 12
Menurut Muhaimin,  kurikulum muatan lokal  ini dapat memuat empat mata pelajaran yaitu; a) bahasa daerah.  Bahasa daerah ini bertujuan untuk mempertahan nilai-nilai budaya masyarakat setempat dalam wujud komunikasi dan apresiasi sastra;   b) pendidikan lingkungan hidup bertujuan untuk menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan hidup dalam bentuk kegiatan pembelajaran, pola hidup bersi dan menjaga keseimbangan ekosisten; c) bahasa Inggris  bertujuan untuk mengenalkan budaya masyarakat lokal; dan  d) komputer bertujuan untuk mengembangakn keterampilan penggunanan alat teknologi secara teknis. 13
Menurut hemat penulis, dari empat mata pelajaran muatan lokal yang ditawarkan oleh muhaimin tersebut pada dasarnya hanya ada dua yang termasuk mata pelajaran muatan lokal yaitu bahasa daerah dan pendidikan lingkungan hidup.  Bahasa Inggris dan Pendidikan  komputer menurit hemat penulis tidak termasuk pada mata pelajaran muatan lokal dengan alasan substansi kajian
12 Muhaimin, Pengembangan Model...,  h. 95
13 Muhaimin, Ibid.  h. 234
dari kedua mata pelajaran ini  lebih menekankan pada kajian yang bersifat global dan berlaku untuk semua.
Salah satu contoh pengembangan kurikulum muatan lokal yang menarik adalah pengembanng kurikulum muatan lokal di Aceh. Lembaga yang dibentuk Pemerintah daerah berupa Majelis Pendidikan Daerah atau biasa disingkat MPD, telah melakukan langkah-langkah strategis. Di antaranya dengan melakukan lokakarya penyusunan materi kurikulum muatan lokal. Dalam lokakarya  penyusunan  materi  Kurikulum  Muatan  Lokal Pendidikan Dasar di Aceh di peroleh masukan dan berhasil dirumuskan  bahwa materi  muatan lokal untuk  jenjang pendidikan dasar dan Sekolah lanjutan Tingkat Pertama di Aceh mencakup; a) menulis dan membaca Huruf Arab Melayu (huruf al-Qur’an); b)  bahasa daerah Aceh; c) lingkungan alam Aceh dan d)  akhlak dan  adat istiadat Aceh. 14
Selain pengembangan kurikulum muatan lokal melalui mata pelajaran muatan lokal  yang masih menjadi bagian dari intra kurikuler, madrasa juga dapat mengembangkan kurikulum muatan lokal melalui kegiatan pengembangan diri dalam bentuk ekstrakurikuler dan bimbingan konseling.   Madrasah dapat mengembangkan  program  ekstrakurikuler  dan  kegiatan bimbingan konseling yang terkait dengan budaya, tradisi dan keunggulan lokal daerah.  Di antara kegiatan yang dimaksud adalah a) kegiatan ekstrakurikuler meliputi pengembangan bakat dan minat siswa seperti kgiatan keagamaan, senin tari dan musik, keterampilan dan lain-lain; b) bimbingan konseling yang meliputi bimbingan karir, bimbingan studi lanjut, bimbinan pribadi dan bimbingan sosial.
Dalam  pelaksanaanya,  seluruh  model  pengembangan kurikulum berbasis muatan lokal  ini  harus diimbangi dengan
14 Majelis Pendidikan Daerah, Laporan Tiga Tahun Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Propensi Daerah Istimewa Aceh 1 September 1990 – 1 September 1993. Banda Aceh: MPD, 1993 h. 4.
15
model pembelajaran yang juga menekankan pada keunggulan dan karakteristik lokal. Di antara model pembelajaran yang dimaksud adalah model pembelajaran kontekstual 15 ,  model pembelajaran kooperatif 16 , model pembelajaran inquiry 17 , model pembelajaran berbasis masalah 18 dan lain-lain.
15 Model ini menekankan pada pembelajaran yang  diawali dari masalah- masalah actual dari realitas masyarakat sekitar yang kemudian dikaitkan dengan konsep dan teori yang ada. Lihat Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi  Standar Proses Pendidikan,  (Jakarta: Kencana, 2008), h. 253 Bandingkan dengan Ramayalis, Metodologi Pendidikan Islam,  (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 253
16 Pembelajaran kooperatif  sebagai sebuah metode pengajaran dimana para siswa bekerjasama dalam kelompok kecil untuk melakukan penelitian dengan tujuan umum. Komponen yang dimaksud adalah; a) tanggungjawab individual ( individual accountability),  b)  tujuan  kelompok  (group goal),  c) dukungan tugas ( task support), dan d) sosial atau pengembangan keterampilan tugas ( social/task skill development). Oleh karena itu, kerja kelompok yang di dalamnya terdapat berbagai komponen dianggap sebagai pembelajaran kooperatif. Sebuah tim atau kelompok pada biasanya terdiri dari 4 sampai dengan enam anggota kelompok dan pada umumnya bersifat heterogen dalam hal tingkat kemampuan, jenis kelamin, suku. Setiap anggota dalam tim memiliki tugas yang berbeda agar kerja kelompok dapat berjalan untuk mencapai  tujuan  yang  akan  dicapai.  Nattiv,  Amalya. http://jte.sagepub.com/cgi/content/abstract/42/3/216, diakses 21 Mei 2013, h. 216.
17 Model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa melalui kegiatan penelitian sistematis yang dilakukan secara berkelompok atau induvidulal. Lihat Wina Sanjaya, Op.cit. h. 193-196 18 Problem Based Learning merupakan suatu proses pembelajaran yang diawali dari masalah-masalah yang ditemukan dalam suatu lingkungan belajar, selain itu pembelajaran berbasis masalah merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah secara aktual dan ilmiah dalam masyarakat. Sebelum siswa mempelajari suatu hal, mereka diharuskan mengidentifikasi suatu masalah, baik yang dihadapi secara nyata maupun telaah kasus untuk kemudian dilakukan investigasi untuk mencapai tujuan. Ibrahim, Muslimin & Nur, Muhammad. Pengajaran Berdasarkan Masalah, (Surabaya: Unesa University Press, 2000), h. 123

## PROBLEMATIKA PENERAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL DI MADRASAH
Kurikulum sebagaimana dipahami tidaklah selesai dengan selesainya dokumen kurikulum semata. Tetapi yang lebih mendasar adalah bagaimana kurikulum tersebut diterapkan dalam keseluruhan aktivitas yang berlangsung di sekolah, yang pada gilirannya turut memberi kontribusi pada perubahan pada sikap, prilaku, dan keterampilan peserta didik.  Sebagaimana dikemukakan pada bagian lain tulisan ini, implementasi kurikulum muatan lokal pada pendidikan dasar  dapat dikatakan masih relatif baru. Sehingga berbagai persoalan dalam kurikulum ini masih menyisakan berbagai problematik.
Persoalan dalam implementasi kurikulum muatan lokal sampai saat ini cukup pelik. Hal ini berkaitan perncanaannya, pelaksanaan dan evaluasinya. Dilihat dan segi ketenagaan, pelaksanaan muatan lokal memerlukan pengorganisasian secara khusus karena melibatkan pihak-pihak lain selain sekolah. Untuk itu mungkin team teaching sebagai suatu alternatif dapat dipikirkan pengembangannya. Di samping cara-cara mengajar yang rutin oleh guru kelas, harus ada kerjasama terpadu antara pembina, pelaksana lapangan dan nara sumber.
Dilihat dan segi proses belajar mengajar, pelaksanaan muatan lokal dapat menggunakan pendekatan keterampilan proses  dan  pendekatan  kontekstual.  Melalui  strtaegi pembelajaran kontekstual, peserta didik dapat menngunakan sumber belajar dari lingkungan dan berperan lebih aktif dalam mengumpulkan  pengetahuan.  Namun,  dalam  praktiknya, kompetensi guru-guru dalam menerapkannya masih merupakan persoalan besar yang harus ditangani lebih lanjut. Selain itu, sistem ujian akhir dan ijazah yang diselenggarakan di sekolah- sekolah umumnya masih menciptakan iklim pengajaran yang memberikan tekanan lebih pada mata pelajaran akademik,
17
sedangkan pelajaran-pelajaran yang membenikan bekal praktis kepada peserta didik dianggap bersifat fakultatif.

## PENUTUP
Pendidikan sebagai upaya manusia untuk mengembangkan hidupnya  menjadi  lebih  baik,  dituntut  untuk  mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat. Dalam proses ini, masuknya nilai-nilai baru menjadi tidak terelakkan. Meskipun demikian, harus tetap diingat bahwa selain misi transformatif, pendidikan juga berperan sebagai wadah konservasi nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun temurun sebagaimana terdapat dalam budaya dimana peserta didik berada. Dalam kaitan ini, pendidikan jangan sampai mencerabut peserta didiknya dari akar kultural yang dimilikinya. Dalam konteks inilah, kemudian keberadaan kurikulum muatan lokal menemukan signifikansinya.
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Rachman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan Aksi.  Jakarta : PT Grafindo Persada, 2004
Abdullah Ahmad. "Syari'at Islam di Aceh: Kajian Tentang Wewenang dan Corak Pejabat Pelaksana," Tesis.  Banda Aceh: PPS IAIN Ar-Raniry. 2002
Abdullah, Taufiq (ed.), Agama dan Perubahan Sosial. Rajawali: Jakarta. 1983
Al-Hamdany,  Teuku Thaifurrahman.  "Peranan  Perencanaan Pendidikan dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, " Tesis,.  Jakarta: Sekolah
Tinggi Ilmu administrasi Negara. 1982
Azra, Azyumardi, Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara, cet.
I, Bandung: Mizan. 2002
Badruzzaman Ismail (ed.). Perkembangan Pendididkan di Nanggro Aceh Darussalam. Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah. 2002.
Dakir,  S. Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum. Jakarta: Rineka Cipta. 2004
Djumransyah,  M., Filsafat Pendidikan,   Malang Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2008.
Ibrahim, Muslimin & Nur, Muhammad. Pengajaran Berdasarkan Masalah, Surabaya: Unesa University Press, 2000
Jalaluddin dan Abdullah Idi, Filsafat Pendidikan, Manusia, Filsafat dan Pendidikan,  Jogjakarta:  Ar-Ruzz  Media, 2007
Iim Wasliman, Modul Problematika Pendidikan Dasar. Bandung:
Pps Pendidikan Dasar UPI, 2007. Majelis  Pendidikan  Daerah, Laporan  Tiga  Tahun  Majelis pendidikan daerah (MPD) Propensi Daerah Istimewa Aceh 1 September 1990–1 September 1993. Banda Aceh: MPD, 1993. Laurie Broudy, Curriculum Develoment in Australia  (Australia:
Prentice-Hall of Australia Pty Ltd, t.th. Muhaimin, Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah dan Madrasah, Edisi I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
Murlyasa, E. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan,
Kemandirian guru dan Kepala Sekolah,   Cetakan   Ketiga, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009. Nattiv,Amalya.http://jte.sagepub.com/cgi/content/abstract/42/3
/216, diakses 21 Mei 2013. Ramayalis, Metodologi Pendidikan Islam.  Jakarta : Kalam Mulia,
2008.
Uyoh Sadulloh, Pengantar Filsafat Pendidikan,  Bandung: Alfabeta, 2007.Wina  Sanjaya, Strategi  Pembelajaran  Berorientasi Standar Proses Pendidikan.  Jakarta : Kencana, 2008.