Tantangan dunia pendidikan saat ini diantaranya  harus  mampu  berinovasi  dan melahirkan  sumber  daya  manusia  unggul. Jenjang  pendidikan  yang  merupakan  ujung tombak  membangun  sumber  daya  unggul yaitu perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus memiliki gerak inovasi tercepat dibandingkan semua  jenjang  pendidikan  yang  lainnya, karena  keberadaan  perguruan  tinggi  yang begitu dekat dengan dunia pekerjaan. Dengan demikian,  tuntutan  untuk  mengembangkan kreativitas,  kolaborasi  dan  inovasi  dalam dunia  perguruan  tinggi  menjadi  suatu keharusan,  baik  inovasi  dalam  bidang pendidikan  dan  pengajaran,  inovasi  dalam riset  dan  inovasi  dalam  bidang  pengabdian pada masyarakat. Pendidikan yang menghendaki  adanya  perubahan  praktik
pendidikan  ke  arah  yang  lebih  maju, berkualitas  dan  modern  secara  cepat  serta memberikan  manfaat  yang  nyata  bagi peserta  didik  dalam  menghadapi  persoalan kehidupan di masa yang akan datang sesuai perkembangan zaman (Mustaghfiroh, 2020). Komponen pendidikan menjadi satu kesatuan yang harus saling berkontribusi dan harus  saling  mendorong  atau  membantu, karena  bagaimanapun  tugas  pendidikan adalah  bagian  dari  pengaplikasian  fungsi sosial  (Hendri,  2020).  Pendidikan  harus mampu  mengembangkan  pemikiran  krittis dan kreatif, sehingga dapat menemukan hal- hal  baru  dan  mampu  menghasilkan  lulusan dengan memiliki jiwa entepreneurship yang mampu  mengelola  negara  dan  segenap potensinya (Aiman Faiz, 2020).

## DAMPAK PENERAPAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) TERHADAP KEBIJAKAN AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI
Hetty Hassanah 1 ; Sahat Maruli Tua Situmeang 2 ; Musa Darwin Pane 3 ; Wahyudi 4 ;
Febilita Wulan Sari 5
Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia Jln. Dipatiukur No. 102 – 116 Bandung E-mail : hetty.hassanah@email.unikom.ac.id (Koresponding)
Abstract : This study aims to find the impact of the implementation of the Independent Campus, Freedom  to  Learn  programme  on  academic  policies  in  higher  education,  especifically  the Faculty of Law, Indonesian Computer University so that this programme can be implemented more optimally in the future. The study conducted by the author is descriptive analytical with a normative juridical approach. The resulting data is analyzed in a qualitative juridical manner so that the hierarchy of laws and regulations can be considered and can guarantee legal certainty. Based on the results of the study, it can be seen that the Independent Campus, Freedom to Learn programme  organized  by  the  Unikom  Faculty  of  Law  has  met  the  expectations  of  both  the institution and its partners, although there are still shortcomings in its implementation practice, including internal policy alignment. The increasing competence of students participating in the Independent Campus, Freedom to Learn programme is a factor that needs to be followed up by the program, as well as the need to expand collaboration with various parties/partners to provide wider opportunities for students. The Independent Campus, Freedom  to Learn programme at the Faculty of Law, Unikom, still has obstacles, namely related to the addition of new partners, curriculum  adjustments  and  adjustments  to  the  Academic  Information  System  that accommodates  the  Independent  Campus,  Freedom  to  Learn  programme.  This  research  is  a media for searching for problems, analyzes and solutions needed in the implementation of the Independent Campus, Freedom to Learn programme at the UNIKOM Faculty of Law, so that appropriate  solutions  can  be  found  for these  problems,  especially  related  to  internal  policies within the UNIKOM Faculty of Law relating to with  the implementation  of the Independent Campus, Freedom to Learn programme.
Keywords: The Independent Campus, Freedom to Learn programme, impact, policies
Dampak Penerapan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Terhadap Kebijakan Akademik di Perguruan Tinggi (Hetty Hassanah; Sahat Maruli Tua Situmeang; Musa Darwin Pane; Wahyudi; Febilita Wulan Sari)
244
Upaya  untuk  menjawab  tuntutan tersebut  yaitu  dengan  adanya  Kebijakan Merdeka  Belajar  –  Kampus  Merdeka (selanjutnya ditulis MBKM) yang merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem. Program  merdeka  belajar  tersebut  untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul  dengan  mengutamakan  pendidikan karakter  dengan  tujuan  menciptakan  peserta didik  yang  kritis,  kreatif,  kolaboratif  dan terampil  (Aan  Widiyono,  Saidatul  Irfana, 2021).
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  memberikan terobosan  melalui  berbagai  program  untuk menjawab tantangan pendidikan dalam situasi pandemi  covid  19  dengan  memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi  menjadi  katalisator  penting  dalam pembelajaran  (Anang  Fathoni,  Ali  Mustadi, 2021). Teknologi tersebut diharapkan membantu  segala  elemen  pendidikan  dari pendidikan dasar, menengah atas dan tingkat perguruan  tinggi  yang  dapat  memudahkan proses belajar mengajar yang tidak memberatkan semua pihak terutama mahasiwa  yang  menjalankan  perkuliahan secara  daring.  Perkembangan  teknologi informasi  dan  komunikasi  telah  membuka jalan bagi munculnya metodologi pengajaran dan  pembelajaran  baru  (Hoerunnisa,  A., Suryani, N., & Efendi, 2019).
Perkuliahan  secara  daring  menjadi salah satu solusi dalam mencegah penyebaran covid  19  yang  diberikan  kebebasan  kepada pendidik untuk memodifikasi sistim pembelajarannya. Dalam beberapa kesempatan  pendidik  seringkali  memberikan penugasan  kepada  mahasiswa  melalui  sistim perkuliahan  daring  tersebut.  Pemberian penugasan yang berlebihan dalam pembelajaran daring (Kusnayat, A., Muiz, M. hifzul,  Sumarni,  N.,  Mansyur,  A.  salim,  & Zaqiah,  2020)  juga  tidak  akan  efektif,  oleh karena itu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka  (MBKM)  memberikan  alternatif pebelajaran  yang  efektif  dengan  tujuan memberikan  kemampuan  tambahan  bagi
mahasiswa. Merdeka belajar berisi beberapa keputusan  kebijakan  pendidikan  yang menjadi  solusi  untuk  memperbaiki  kondisi pendidikan yang dianggap belum ideal bagi terseleggaranya  pendidikan  di  Indonesia (Dimas Aldi Pangestu, 2021). Pembangunan pendidikan  di  Indonesia  dalam era  revolusi industri 4.0 mengharuskan mengikuti perkembangan  teknologi  dan  mengadaptasi perubahan  dengan  tidak  menghilangkan nilai-nilai  jati  diri  bangsa.  Pembangunan pendidikan  merdeka  belajar  dalam  telaah metode  pembelajaran  melalui  sistem  dan pengajarannya harus memenuhi kecenderungan  dalam  pendidikan  di  era Revolusi  Industri  4.0  (Muhammad  Yamin, 2020).
Era  teknologi  Revolusi  Industri  4.0 dalam situasi pandemi covid 19 di Indonesia membuat program merdeka belajar menjadi solusi  dalam  kondisi  darurat  kesehatan sekarang ini. implementasi kebijakan Merdeka  Belajar  di  tengah  pandemi COVID-19 dilaksanakan melalui penguatan proses pembelajaran berbasis teknologi yang telah  dimiliki  sekolah.  Penguatan  pertama dilakukan  melalui  peneguhan  kurikulum internal  sekolah  dengan  mengacu  pada kebijakan Merdeka Belajar dan pelaksanaan protokol  upaya  pencegahan  COVID-19  di lembaga pendidikan (Dina Mardiana, 2020). Pengimplementasian  kebijakan  merdeka belajar  dapat  dilakukan  dengan  belalui peningkatkan  mutu  pendidikan,  proses pembelajaran, komitmen dari guru, dukungan dari kepala sekolah, dan kurikulum pendidikan (Sari, 2019).
Implementasi  kurikulum  MBKM  untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi, dengan pendidikan sistem pembelajaran  berbasis  OBE  ( Outcame Based  Education )  sehingga  lulusannya fokus  terhadap  capaian  pembelajaran  yang selaras  sesuai  dengan  disiplin  ilmu  (Deni Sopiansyah,  Siti  Masruroh,  Qiqi  Yuliati Zaqiah, 2021).
Pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat empunyai peran dalam meningkatkan standar satuan
Dampak Penerapan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Terhadap Kebijakan Akademik di Perguruan Tinggi (Hetty Hassanah; Sahat Maruli Tua Situmeang; Musa Darwin Pane; Wahyudi; Febilita Wulan Sari)
245
pendidikan diwilayahnya.
Mengingat beberapa  bulan  terakhir,Pendidikan  telah memasuki  paradigma  baru  di  masa  pandemi COVID19,  maka  pemerintah  menempuh kebijakan  yang  menetapkan  merdeka  belajar menjadi  era  baru  dalam  dunia  pendidikan (Ammas,  2021).  Konsep  merdeka  belajar menjadi  suatu  isu  yang  ramai  didiskusikan didunia pendidikan, konsep yang menyuarakan  adanya  kemerdekaan  dalam belajar ini dilakukan dalam upaya mempersiapkan mahasiswa lulusan perguruan tinggi  baik  negeri  atau  swasta  agar  dapat menghadapi  perkembangan  zaman  serta perubahan  yang  terjadi  begitu  cepat  (Tuti Marjan Fuadi, 2021).
Salah  satu  program  dari  kebijakan MBKM  adalah  hak  belajar  tiga  semester  di luar program studi. Semua perguruan tinggi di Indonesia berusaha
mengimplementasikannya sesegera mungkin, setelah  adanya  sosialisasi  dari  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adanya pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tentu saja sangat mempengaruhi  berbagai  kebijakan  akademik di  tingkat  program  studi,  fakultas  maupun universitas, seperti kurikulum, sistem perwalian, sistem perkuliahan, metode pembelajaran  dan  sebagainya.  Pelaksanaan program  MBKM  ini  telah  menimbulkan berbagai  dampak,  baik  secara  positif  dan negatif.    Dampak  positif  tentu  saja  menjadi motivasi  dan  nilai  tambah  yang  sangat  baik bagi para pihak yang melaksanakan program Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  ini. Pandemi  Coronavirus  Disease  (Covid-19) justru  memberikan  potensi  besar  menjadi katalis dalam implementasi kebijakan Merdeka  Belajar:  Kampus  Merdeka.  Dosen dan mahasiswa menjadi actor dalam pembelajaran secara mandiri dengan bantuan teknologi  informasi  (Endang  Kartini,  Lalu mimbar,  2021).  Namun  demikian  dampak negatif pun timbul karena berbagai faktor dan tidak  sedikit  menjadi  masalah  di  lingkungan akademik.  Dampak  yang  muncul  didunia pendidikan  menjadi  tantangan  dan  adaptasi baru  bagi  pendidik  (Dewi,  2020).  Kebijakan
merdeka  belajar ini  sangatlah  baik,  namun demikian dasar-dasar historis dan filosofisnya  belum  membumi.  Akibatnya, kebijakan merdeka belajar belum
sepenuhnya
mampu memotivasi
penyelenggara pendidikan untuk
mengimplementasikannya (Jamiluddin, 2020).  Merdeka  belajar  yang  diterapkan beberapa  perguruan  tinggi  sangat  beragam dan disesuaikan dengan visi misi perguruan tingginya,  salah  satunya  dengan  metode mobile learning . Kemerdekaan belajar yang ditawarkan  melalui  mobile  learning  belum spenuhnya  membuat  mahasiswa  merdeka dalam belajar (Arif Widodo, 2020).
Dampak yang timbul dalam penerapan program MBKM terhadap kebijakan  akademik  inilah  yang  dianalisis lebih  lanjut  untuk  memperoleh  gambaran jelas  optimalisasi  program  tersebut  di lingkungan Fakultas Hukum Unikom.
Pada  saat  ini,  terdapat  penelitian yang  terkait  dengan  program  MBKM, diantaranya  yaitu  penelitian  dari  Agil Nanggala dan Karim Suryadi yang berjudul “Analisis  Konsep  Kampus  Merdeka  dalam Perspektif  Pendidikan  Kewarganegaraan”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis  konsep  kampus  merdeka dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan,  khususnya  pada  dimensi kurikuler dan sosio-kultural (Suryadi, 2020). Selain  itu,  terdapat  pula  penelitian  yang dilakukan  oleh  Syamsul  Arifin  dan  Moh. Muslim yang berjudul “Tantangan Implementasi  Kebijakan  Merdeka  Belajar, Kampus  Merdeka  Pada  Perguruan  Tinggi Islam  Swasta  di  Indonesia.  Penelitian tersebut disusun untuk untuk melihat bentuk kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Republik  dalam  Kurikulum Merdeka
Belajar serta tantangan implementasi  kurikulum  tersebut  pada Perguruan Tinggi Islam Swasta (PTKIS) di Indonesia (Muslim, 2020).
Penelitian-penelitian  yang  terdahulu terkait  MBKM  tersebut  memiliki  tujuan penelitian  yang  berbeda  dengan  tujuan penelitian  yang  dikaji  penulis.  Posisi
Dampak Penerapan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Terhadap Kebijakan Akademik di Perguruan Tinggi (Hetty Hassanah; Sahat Maruli Tua Situmeang; Musa Darwin Pane; Wahyudi; Febilita Wulan Sari)
246
penelitian  penulis  di  antara  penelitian- penelitian  terdahulu  tersebut  yaitu  untuk memperkaya  khasanah  kajian  penelitian terkait  MBKM  yang  sudah  ada  sebelumnya. Penerapan  program  MBKM  di  setiap perguruan  tinggi  tentu  mengalami  berbagai tantangan dan penyelarasan kebijakan akademik.
Hal  inilah  yang  akan  menjadi  fokus masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, terutama  bagaimana  dampaknya  terhadap kebijakan  akademik  di  lingkungan  Fakultas Hukum Unikom. Penelitian ini diharapkan   dapat   memberikan  sumbangan pemikiran  atau  bahan  bagi  pengembangan ilmu  pengetahuan  dan  wawasan  terkait program MBKM khususnya bagi pengambilan kebijakan internal di lingkungan Fakultas  Hukum  Universitas  Komputer Indonesia.  Mengingat  melalui  program MBKM yang dirancang dan diimplementasikan  dengan  baik,  maka hard dan soft  skills mahasiswa  akan  terbentuk dengan  kuat.  Program  MBKM  diharapkan dapat  menjawab  tantangan  perguruan  tinggi untuk  menghasilkan  lulusan  yang  sesuai perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  tuntutan  dunia usaha  dan  dunia  industri,  maupun  dinamika masyarakat.

## METODE
Spesifikasi  penelitian  yang  dilakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan fakta-fakta  secara  sistematis  disertai  analisis tentang  dampak  penerapan  program  MBKM terhadap  kebijakan  akademik  di  perguruan tinggi, juga menganalisis data sekunder bahan hukum  primer  tentang  dampak  penerapan program MBKM terhadap kebijakan akademik  perguruan  tinggi.  Data  sekunder bahan  hukum  sekunder  yaitu  pendapat  para ahli (doktrin) tentang program MBKM seperti karya  ilmiah  para  pakar  hukum,  serta  data sekunder  bahan  hukum  tertier  seperti  kamus hukum, bibliografi, ensiklopedia dan sebagainya untuk menunjang data penelitian. Metode  pendekatan  yang  digunakan  yaitu metode  pendekatan  yuridis  normatif,  dalam
hal ini menguji dan mengkaji data sekunder yang  berkaitan  dengan  dampak  penerapan program MBKM terhadap kebijakan akademik di perguruan tinggi, pada tahap ini dilakukan penelitian sejarah hukum tentang pengaturan program merdeka belajar kampus  merdeka  dalam  sistem  pendidikan tinggi,  juga  beberapa  penafsiran  hukum antara  lain  penafsiran  hukum  sistematis dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan  yang  satu  dengan perundang-undangan lainnya, dalam kaitannya  dengan  penerapan  program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) di perguruan tinggi.
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  studi  dokumen  yang dilakukan  terhadap  data  sekunder  untuk mendapatkan  landasan  teoritis,  pendapat- pendapat  atau  tulisan-tulisan  para  ahli  atau pihak  lain  berupa  informasi  baik  dalam bentuk formal  maupun data melalui naskah resmi  terkait.  Seluruh  data  yang  diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, dalam hal ini analisis dilakukan dengan memperhatikan hirarki peraturan
perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan yang satu tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  lain  serta  tercapainya kepastian hukum. Lokasi penelitian dilakukan  di  Fakultas  Hukum  Universitas Komputer Indonesia Bandung.

## HASIL
Program Merdeka Belajar – Kampus
Merdeka (MBKM) merupakan pembaharuan  dalam  kebijakan  pendidikan tinggi.  Secara  normatif,  kebijakan  kampus merdeka  memiliki  tujuan  untuk  mengatasi kompleksnya  kebutuhan  serta  tantangan zaman  pada  era  modern  ini.  Hal  ini merupakan  bentuk  aktual  dalam  kebijakan pendidikan  tinggi,  guna  mengoptimalkan eksistensi  dari  perguruan  tinggi,  sehingga kesenjangan  pendidikan  tinggi,  khususnya pada  aspek  kualitas  serta  pemerataannya bisa terselesaikan (Suryadi, 2020).
Dampak Penerapan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Terhadap Kebijakan Akademik di Perguruan Tinggi (Hetty Hassanah; Sahat Maruli Tua Situmeang; Musa Darwin Pane; Wahyudi; Febilita Wulan Sari)
Kebijakan  MBKM  secara  yuridis formil  berlandaskan  pada  Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan Tinggi.  Dengan  demikian  Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa  untuk  3  semester  belajar  di  luar program  studinya.  Melalui  program  ini, terbuka  kesempatan  luas  bagi  mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai  dengan  cita-cita,  kemauan  dan kemampuannya. Syarat maju dan berkembang lembaga  pendidikan  harus  memiliki  daya inovasi,  dan  dapat  berkolaborasi  (Syahrir, 2020).
Fakultas Hukum Universitas Komputer  Indonesia  pada  semester  ganjil tahun  akademik  2021/2022  sudah  ikut  serta dalam program MBKM. Pada semester ganjil Tahun  Akademik  2021-2022  ini  terdapat  4 (empat)  orang  mahasiswa  yang  lolos  seleksi dan  diterima  untuk  mengikuti  beberapa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan  ini  merupakan  awal  yang  cukup  baik dalam mengimplementasikan program tersebut.
Implementasi  pelaksanaan  program MBKM Fakultas Hukum Universitas
Komputer Indonesia, meliputi :
a. Pertukaran  Pelajar  dalam  Program  Studi yang  sama  pada  Perguruan  Tinggi  yang berbeda.  Bentuk  pembelajaran    ini  dapat memperkaya  pengalaman  dan  konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain  yang  mempunyai  kekhasan  atau wahana  penunjang  pembelajaran  untuk mengoptimalkan CPL. Kegiatan pembelajaran  dalam  Program  Studi  yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat  dilakukan  secara  tatap  muka  atau dalam  jaringan  (daring).  Pembelajaran yang  dilakukan  secara  daring  dengan ketentuan  mata  kuliah  yang  ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.    Ada  1  (satu)  orang mahasiswa  Fakultas  Hukum  UNIKOM yang lolos untuk mengikuti program ini.
b. Program  Kredensial  Mikro  Mahasiswa Indonesia  (KMMI).    KMMI  merupakan program  pelengkap  pembelajaran  untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan  mahasiswa  di  dunia  kerja dan industri yang mendukung implementasi  program  Merdeka  Belajar Kampus  Merdeka  (MBKM).    Program KMMI  sebagai  aktualisasi  dan  referensi materi yang digunakan dalam dunia kerja dan  Industri.    memberikan  tambahan keterampilan  kepada  mahasiswa  calon lulusan  perguruan  tinggi  di  Indonesia, Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat
Pembelajaran  dan  Kemahasiswaan  akan melaksanakan program Kredensial Mikro Mahasiswa  Indonesia  (KMMI).    Ada  2 (dua)  orang  mahasiswa  Fakultas  Hukum UNIKOM  yang  mengikuti  program KMMI ini.
c. Program  Magang  yang  dilaksanakan selama  1-2  semester.    Program  magang ini  dapat  memberikan  pengalaman  yang cukup  kepada  mahasiswa,  pembelajaran langsung  di  tempat  kerja  ( experiential learning ).  Selama  magang  mahasiswa akan mendapatkan hardskills
(keterampilan, complex problem solving, analytical skills , dan sebagainya.), maupun  soft  skills  (etika  profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dan sebagainya.). Sementara  industri  mendapatkan  talenta yang  bila  cocok  nantinya  bisa  langsung direkrut,  sehingga  mengurangi  biaya recruitment dan training awal  dari perusahaan  atau  instansi.  Mahasiswa yang  sudah    mengenal  tempat  kerja tersebut  akan  lebih  professional  dalam memasuki  dunia  kerja  dan  karirnya. Melalui  kegiatan  ini,  permasalahan industri  akan  mengalir  ke  perguruan tinggi  sehingga  meng-update  bahan  ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset  di  perguruan  tinggi  akan  makin relevan.  Kegiatan  pembelajaran  yang dilakukan  melalui  kerja  sama  dengan mitra  antara  lain  perusahaan,  yayasan
Dampak Penerapan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Terhadap Kebijakan Akademik di Perguruan Tinggi (Hetty Hassanah; Sahat Maruli Tua Situmeang; Musa Darwin Pane; Wahyudi; Febilita Wulan Sari)
248
nirlaba,  organisasi  multilateral,  institusi pemerintah,  maupun  perusahaan  rintisan (startup).  Ada  1  (satu)  orang  mahasiswa Fakultas  Hukum  UNIKOM  yang  lolos mengikuti program magang ini.
Melalui  kebijakan  Kampus  Merdeka, Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Kemendikbud)  ingin  agar  universitas  di Indonesia  diberi  ruang  yang cukup  memadai untuk  beradaptasi  mengikuti  perkembangan zaman (Suteja, 2021).
Penelitian ini berfungsi menjadi media penelusuran  masalah,  analisis  serta  solusi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program Program  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka (MBKM)  di  Fakultas  Hukum  UNIKOM, sehingga  dapat  dicari  solusi  yang  tepat  atas masalah  tersebut  terutama  berkaitan  dengan kebijakan  internal  di  lingkungan  Fakultas Hukum  UNIKOM  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  program  MBKM  tersebut. Sebagai upaya menunjang data penelitian dan analisis,  penulis  mengkaji  pula  survey mengenai  dampak  pelaksanaan  program Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  di lingkungan  Fakultas  Hukum  UNIKOM, terutama  yang  berkaitan  dengan  kebijakan internal  di  Fakultas  Hukum  UNIKOM. Survey dilakukan pada 14-20 Desember 2021 dengan  tujuan  untuk  mengetahui  dampak pelaksanaan  program  MBKM  di  Fakultas Hukum  Unikom.  Pada  pelaksanaannya, survey  tersebut  dilakukan  terhadap  seluruh sivitas  akademika  Fakultas  Hukum  Unikom diantaranya  yaitu  mahasiswa,  Dosen  dan Tenaga  Pendidik  serta  mitra  pelaksana program  MBKM  yaitu  Sekretariat  Jendral
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Republik Indonesia (Setjen DPR RI), Universitas Fajar, Universitas  17  Agustus  1945  Jakarta, Universitas  Kuningan,  Universitas  Syiah Kuala.  Universitas  Udayana,  Universitas Indonesia,  Universitas  Dirgantara  Marsekal Suryadarma,  Universitas  Kristen  Indonesia Paulus.
Berikut sebagian diagram yang dihimpun  berdasarkan  hasil  survey  terhadap mahasiswa Fakultas Hukum Unikom :
Gambar 1. Diagram Survey Mahasiswa terkait informasi dan pemahaman  mengenai  kebijakan  Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)
Gambar  1.  menunjukkan  bahwa sebagian besar mahasiswa telah mengetahui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Informasi dan pemahaman terkait program  MBKM  diperoleh  mahasiswa melalui  sosialisasi  dan  media  informasi daring.
Gambar 2. Diagram  Survey  Mahasiswa terkait keikutsertaan dalam Program MBKM Gambar  2  menunjukkan  bahwa sekitar  98  %  mahasiswa  tertarik  untuk mengikuti  program  MBKM  akan  tetapi terdapat
54,9
% mahasiswa
mengkhawatirkan  terkait  biaya  program
Dampak Penerapan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Terhadap Kebijakan Akademik di Perguruan Tinggi (Hetty Hassanah; Sahat Maruli Tua Situmeang; Musa Darwin Pane; Wahyudi; Febilita Wulan Sari)
tersebut.  Kemudian  sekitar  84,9%  responden mahasiswa  memberikan  pendapat  bahwa program
MBKM dapat menambah kompetensi sesuai kebutuhan.
Survey  dilakukan  juga  kepada  pihak mitra  program  MBKM  Fakultas  Hukum Unikom,  sebagian  besar  mitra  memberikan gambaran bahwa ke depannya ingin memperpanjang  bentuk  kerjasama  program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dengan Fakultas  Hukum  Unikom.  Responden  mitra menyatakan  99%  program  MBKM  sesuai dengan  harapan  dan  berkeinginan  untuk memperpanjang kerjasama dengan FH Unikom.  Selanjutnya  responden  Dosen memberikan persentasi sebayak 98% mengetahui  program  MBKM  dari  sosialisasi secara  luring/daring  yang  diselenggarakan oleh  kampus  dan  seluruhnya  bersedia  untuk menjadi  pembimbing  program  MBKM. Kemudian  sebanyak  94%  responden  dosen mengalami  kendala  terkait  penjajagan  mitra, penyesuaian  kurikulum  dan  penyesuaian Sistem Informasi Akademik.
Adanya penelitian ini, memberi  pula dampak  terhadap  faktor  ekonomi  dan  sosial bagi para pihak yang terlibat.  Dampak secara ekonomis dari penelitian ini, dapat memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan program  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka (MBKM) agar menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang, sehingga mahasiswa lebih termotivasi untuk turut melaksanakannya dan memperoleh  peningkatan  dalam  pemahaman bidang ilmu nya dan  ilmu lainnya, kemampuan,  skill,    serta  kompetensi  yang dapat  bermanfaat  bagi  kepentingannya  di masa  depan  khususnya  dalam  menjalankan profesinya  yang  tentu  saja  akan  berdampak pada  peningkatan  perekonomian  baik  secara pribadi maupun kontribusinya bagi kesejahteraan  masyarakat.    Selain itu beberapa program MBKM yang dilaksanakan berhubungan  dengan  masyarakat  desa  atau instansi  lain,  ini  juga  akan  memberikan pengaruh positif dalam peningkatan perekonomian.    Selanjutnya,  hasil  penelitian ini  juga  memberi  masukan  dan  arahan  bagi Fakultas  Hukum  UNIKOM  dalam  membuat
kebijakan  terkait  pelaksanaan  program MBKM  yang  menguntungkan  mahasiswa serta  Fakultas  Hukum  UNIKOM,  seperti perubahan  kurikulum,  sistem  perwalian, metode  pembelajaran  dan  sebagainya, sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas Fakultas  Hukum  dan  hal  ini  menjadi  salah satu  kelebihan  yang  dapat  dipromosikan kepada masyarakat.
Sementara itu dari aspek sosial hasil penelitian  ini  dapat  memberikan  masukan terkait  sikap  yang  harus  diambil  baik  oleh pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan, pihak perguruan tinggi, termasuk di dalamnya Fakultas Hukum UNIKOM dan seluruh sivitas akademiknya, dalam pelaksanaan program MBKM yang bermanfaat bagi para mahasiswa khususnya dan masyarakat umumnya. Pada pelaksanaan  program  MBKM  ini  juga  para mahasiswa  memperluas  jejaring  sosial  atau network ,  karena  para  mahasiswa  tersebut tidak hanya beraktivitas dan bersosialisasi di lingkungan  kampusnya  saja,  tetapi  juga  di universitas dan atau instansi dan lingkungan yang lain.
Hasil  penelitian  tentang  survey dampak  pelaksanaan  program  MBKM terhadap  kebijakan  di  Fakultas  Hukum UNIKOM,  dapat  memberikan  kontribusi pada sektor lain, yaitu :
a. Sektor  Pendidikan,  dalam  hal  ini  hasil penelitian dapat memberikan gambaran, arahan  dan  petunjuk  terkait  kebijakan internal  Fakultas  Hukum  UNIKOM khususnya, dan umumnya semua pihak perguruan tinggi terkait dalam membuat kebijakan  terkait  pelaksanaan  program Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka (MBKM).
b. Sektor Hukum, dalam hal ini kaitannya dengan  kebijakan  berupa  peraturan perundang-undangan  yang  dibuat  oleh lembaga  legislatif  bersama  lembaga eksekutif    terkait    program  Merdeka Belajar  Kampus  Merdeka  (MBKM) haruslah  menjamin  kepastian  hukum dan  mencerminkan  keadilan  bagi  para pihak  dalam  masyarakat.    Ketentuan
Dampak Penerapan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Terhadap Kebijakan Akademik di Perguruan Tinggi (Hetty Hassanah; Sahat Maruli Tua Situmeang; Musa Darwin Pane; Wahyudi; Febilita Wulan Sari)
250
hukum  yang  dibuat  diharapkan  tidak tumpang tindih sehingga akan menyulitkan  berbagai  pihak  dalam mentaatinya.  Di samping itu pemerintah harus  selalu  segera  membuat  peraturan pelaksanaan dari undang-undang sebagai pedoman teknis agar tidak menimbulkan multi  penafsiran  terhadap  ketentuan undang-undangnya.
c. Sektor  Budaya,  hal  ini  dapat  dilihat bahwa  pelaksanaan  program  Merdeka Belajar  Kampus  Merdeka  (MBKM) dengan  berbagai  bentuk  kegiatan  dari satu daerah ke daerah lain yang dilakukan oleh  mahasiswa  dan  dosen  ini,  akan memberi  dampak  positif  dalam  upaya saling  mengenal  budaya  daerah  yang beraneka  ragam  di  seluruh  wilayah Indonesia.
d. Sektor  Dunia  kerja,  adanya  pelaksanaan program  Merdeka  Belajar  Kampus Merdeka (MBKM) ini dapat memberikan manfaat  bagi  para  mahasiswa  yang berpartisipasi  dalam  program  tersebut, yakni menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman, skill/keahlian, memperluas jejaring sosial/network serta meningkatkan kompetensi para mahasiswa yang akan sangat mempengaruhi profesionalismenya
dalam  dunia  kerja  di  masa  yang  akan dating.

## PEMBAHASAN
Program  Merdeka  Belajar  Kampus Merdeka  (MBKM)  yang  diinisiasi  oleh Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan merupakan salah satu upaya untuk menjawab tantangan  pendidikan  tinggi  di  era  modern. Dengan  memberikan  kebebasan  kepada mahasiswa  untuk  belajar  di  luar  program studinya  selama  3  semester,  program  ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi, wawasan, serta kesiapan mahasiswa  dalam  menghadapi  dunia  kerja. Pelaksanaan  program  MBKM  di  Fakultas Hukum  Universitas  Komputer  Indonesia (UNIKOM)  pada  semester  ganjil  tahun akademik  2021/2022  telah  menunjukkan
langkah awal yang positif. Sebanyak empat mahasiswa  berhasil  lolos  seleksi  dan mengikuti  berbagai  program  MBKM, termasuk  pertukaran  pelajar,  Program Kredensial  Mikro  Mahasiswa  Indonesia (KMMI), dan program magang.
Penelitian  sebelumnya  mengenai implementasi program MBKM telah banyak membahas  dampak  positif  dari  program ini terhadap pengembangan keterampilan mahasiswa dan peningkatan kualitas pendidikan  tinggi  di  Indonesia.  Menurut penelitian (Suryadi, 2020), program MBKM diharapkan  dapat  mengatasi  kesenjangan pendidikan  tinggi,  khususnya  dalam  hal kualitas  dan  pemerataan.  Dalam  konteks UNIKOM, penelitian (Syahrir, 2020) menyoroti pentingnya inovasi dan kolaborasi  dalam  implementasi  program MBKM untuk memastikan keberhasilan dan relevansi pendidikan tinggi di era global.
Selain  itu,  (Suteja,  2021)  dalam penelitiannya menekankan pentingnya adaptasi universitas terhadap perkembangan zaman melalui kebijakan MBKM. Penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program MBKM, seperti penyesuaian  kurikulum  dan  penjajagan mitra kerja sama, yang juga tercermin dalam hasil survey di Fakultas Hukum UNIKOM.
Penelitian ini memberikan gambaran bahwa  pelaksanaan  program  MBKM  di Fakultas  Hukum  UNIKOM  telah  berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi  mahasiswa  dan  mitra  kerja  sama. Namun,  masih  ada  beberapa  kendala  yang perlu diatasi, terutama terkait biaya program dan penyesuaian kurikulum. Sebagai rekomendasi, UNIKOM perlu mempertimbangkan  penyediaan  bantuan finansial  untuk  mahasiswa  yang  ingin mengikuti program MBKM serta melakukan penyesuaian kurikulum secara lebih fleksibel untuk mendukung program ini.
Selain  itu,  perlu  ada  upaya  lebih lanjut untuk memperkuat kerjasama dengan mitra  industri  dan  institusi  lainnya,  guna memperluas  peluang  magang  dan  program kredensial lainnya bagi mahasiswa. Dengan
Dampak Penerapan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Terhadap Kebijakan Akademik di Perguruan Tinggi (Hetty Hassanah; Sahat Maruli Tua Situmeang; Musa Darwin Pane; Wahyudi; Febilita Wulan Sari)
demikian,  program  MBKM  di  UNIKOM dapat  terus  berkembang  dan  memberikan manfaat  yang  lebih  besar  bagi  mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas.

## SIMPULAN
Program  MBKM  memiliki  dampak besar  terhadap  kebijakan  akademik  di perguruan tinggi, salah satunya yaitu perlunya pedoman  dan  kebijakan  akademik  perguruan tinggi  yang  selaras  dengan  kebijakan  pusat. Berdasarkan  hasil  survey  dapat  disimpulkan bahwa
program MBKM yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Unikom telah sesuai dengan harapan baik oleh institusi maupun dengan mitra, bertambahnya kompetensi  mahasiswa  yeng  mengikuti program  MBKM  menjadi  faktor  yang  perlu ditindaklanjuti program tersebut. Akan tetapi program  MBKM  tersebut  masih  terdapat kendala  yaitu  terkait  dengan  penyelarasan kebijakan, penyesuaian kurikulum dan penyesuaian  Sistem  Informasi  Akademik yang mengakomodir program MBKM.

## DAFTAR RUJUKAN
Aan Widiyono, Saidatul Irfana, K. F. (2021).
Implementasi Merdeka Belajar melalui Kampus Mengajar Perintis di Sekolah  Dasar. Metodik  Didakdik ,
16 (2),
102–107. https://doi.org/https://doi.org/10.175
09/md.v16i2
Ahmad suryadi. (2020). Teknologi dan Media Pembelajaran  Jilid  I.  Jawa  Barat:Cv Jejak, anggota IKAP Aiman  Faiz,  I.  K.  (2020).  Konsep  Merdeka Belajar Pendidikan Indonesia Dalam Perspektif  Filsafat  Progresivisme.
Konstruktivisme:  Jurnal  Pendidikan Dan Pembelajaran , 12 (2), 155–167. https://doi.org/https://doi.org/10.354 57/konstruk.v12i2.973
Ammas,  S.  (2021).  Pembelajaran  Daring
Dalam  Perspektif  Merdeka  Belajar. Jurnal Sipatokkong
BPSDM-
SULSEL , 2 (1), 35–45.
Anang  Fathoni,  Ali  Mustadi,  W.  K.  (2021). Persepsi  Mahasiswa  PGSD  Pada
Pembelajaran  Daring  Di  Masa Pandemi Covid-19. Kwangsa : Jurnal Teknologi Pendidikan , 9 (1), 107–123.
https://doi.org/https://doi.org/10.31 800/jtp.kw.v9n1.p107--123 Arif Widodo, N. N. (2020). Merdeka belajar dalam pandemi: Persepsi mahasiswa  terhadap  pembelajaran jarak  jauh  berbasis  mobile. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi , 8 (2). https://doi.org/10.21831/jppfa.v8i2
.35747
Deni  Sopiansyah,  Siti  Masruroh,  Qiqi
Yuliati  Zaqiah,  M.  E.  (2021). Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka
Belajar Kampus Merdeka). Reslaj: Religion  Education  Social  Laa
Roiba Journal , 4 (1), 34–41.
https://doi.org/https://doi.org/10.47
467/reslaj.v4i1.458
Dewi. (2020). Dampak COVID-19 terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar. Edukatif : Jurnal Ilmu  Pendidikan , 2 (1),  55–61. https://doi.org/https://doi.org/10.31 004/edukatif.v2i1.89
Dimas Aldi Pangestu, S. R. (2021). Filosofi
Merdeka Belajar Berdasarkan
Perpektif  Pendiri  Bangsa. Jurnal Pendidikan  &  Kebudayaan , 6 (1), 78–92.
https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i1.
1823
Dina Mardiana, U. (2020). Merdeka Belajar di  Tengah  Pandemi  COVID-19: Studi di Sekolah Menengah Pertama  di  Indonesia. Al-TA’DIB
Jurnal  Kajian  Ilmu  Kependidikan ,
13 (2),
78–91. https://doi.org/http://dx.doi.org/10. 31332/atdbwv13i2.1896
Endang  Kartini,  Lalu  mimbar,  I.  (2021).
TANTANGAN DALAM PEMBELAJARAN PERGURUAN TINGGI DAN IMPLEMENTASI MERDEKA
Dampak Penerapan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Terhadap Kebijakan Akademik di Perguruan Tinggi (Hetty Hassanah; Sahat Maruli Tua Situmeang; Musa Darwin Pane; Wahyudi; Febilita Wulan Sari)
252

## BELAJAR  DI  MASA  PANDEMI
COVID-19. Jurnal  Ilmiah  Rinjani , 9 (2), 43–50. https://doi.org/https://doi.org/10.539 52/jir.v9i2.321
Hendri,  N.  (2020).  Merdeka  Belajar;  Antara Retorika  dan  Aplikasi. E-Tech :
Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan , 8 (1), 1–29. https://doi.org/https://doi.org/10.240
36/et.v8i1.107288
Hoerunnisa,  A.,  Suryani,  N.,  &  Efendi,  A. (2019). The Effectiveness of the Use of E-Learning In Multimedia Classes to  Improve  Vocational  Students’ Learning Achievement and Motivation. Kwangsa : Jurnal
Teknologi  Pendidikan , 7 (2),  123.
https://doi.org/https://doi.org/10.318 00/jtp.kw.v7n2.p123--137 Jamiluddin. (2020). Merdeka Belajar Menapaki Syara’ (Kebijakan Merdeka  Belajar  Dalam  Perspektif Pendidikan Islam). AL-ISHLAH Jurnal  Pendidikan  Islam , 18 (2),
249–273. https://doi.org/https://doi.org/10.359 05/alishlah.v18i2.1577
Kusnayat,  A.,  Muiz,  M.  hifzul,  Sumarni,  N., Mansyur,  A.  salim,  &  Zaqiah,  Q. yulianti. (2020). Pengaruh Teknologi Pembelajaran Kuliah Online Di Era Covid-19 Dan Dampaknya Terhadap Mental  Mahasiswa . 1 (2),  153–165.
https://doi.org/https://doi.org/10.378 59/eduteach.v1i2.1987 Muhammad Yamin, S. (2020). PEMBANGUNAN  PENDIDIKAN MERDEKA  BELAJAR  (TELAAH METODE PEMBELAJARAN). Jurnal  Ilmiah  Mandala  Education (JIME) , 6 (1), 126–136.
https://doi.org/10.36312/jime.v6i1.1 121 Muslim,  S.  A.  dan  M.  (2020).  Tantangan Implementasi  Kebijakan  Merdeka Belajar,  kampus  Merdeka  Pada Perguruan  Tinggi  Islam  Swasta  di
Indonesia. Jurnal Pendidikan Islam Al Ilmi , 3 (1), 1. Mustaghfiroh, S. (2020). Konsep “Merdeka Belajar” Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey. Jurnal
Studi  Guru  Dan  Pembelajaran , 3 (1), 141–147. https://doi.org/https://doi.org/10.30
605/jsgp.3.1.2020.248
Sari,  R.  M.  (2019).  Analisis  Kebijakan Merdeka  Belajar  Sebagai  Strategi Peningkatan  Mutu  Pendidikan. PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam ,
1 (1), 38–50.
Suryadi,  A.  N.  dan  K.  (2020).  Analisis Konsep  Kampus  Merdeka  dalam Perspektif
Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal  Global Citizen , IX (2), 10.
Suteja,  J.  (2021). Kampus  Merdeka: Merdeka Belajar . Https://Www.Researchgate.Net. Syahrir,  M.  Y.  (2020).  Pembangunan Pendidikan Merdekan Belajar (Telaah  Metode  Pembelajaran). Jurnal Ilmiah Mandala Education , 6 (126).
Tuti  Marjan  Fuadi,  D.  A.  (2021).  Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm) : Bagaimana Penerapan Dan Kedala Yang  Dihadapi  Oleh  Perguruan Tinggi  Swasta  Di  Aceh. Jurnal Dedikasi  Pendidikan , 5 (2),  603–
614.