## PENDIDIKAN PERDAMAIAN DAN FENOMENA KEKERASAN KULTURAL PADA ANAK DAN REMAJA DI INDONESIA
Frisca Alexandra 1
1 Staff Pengajar di Program Studi Hubungan Internasioanl FISIP Unmul Alamat Korespondensi : frisca.alexandra2108@gmail.com
Abstract: The phenomenon of cultural violence involving children and adolescents in Indonesia shows an increasing number from year to year. This causes cases in the world  of  education  to  be  in  the  top  four  after  cybercrime  and  pornography.  The phenomenon of cultural violence was born because so far the education system in Indonesia has only focused on the transfer of knowledge while aspects of character development and the cultivation of moral values have received minimal attention. The  Indonesian  government  itself  realizes  the  importance  of  overcoming  the problem  of  cultural  violence  in  children  and  adolescents,  the  government  then issued Minister of Education and Culture Regulation No. 82 of 2015. However until 2018,  the  number  of  cases  of  cultural  violence  in  children  and  adolescents  is  still very  high.  There  is  another  approach  that  can  be  taken  to  complement  existing efforts,  namely  through  peace  education.  The  main  goal  of  peace  education  is  to create and increase tolerance in children and adolescents.
Keywords: peace education, cultural violence, children and adolescents
Abstrak: Fenomena  kekerasan  kultural  yang  melibatkan  anak  dan  remaja  di Indonesia menunjukkan angka yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan  kasus  dalam  dunia  pendidikan  berada  dalam  urutan  empat  teratas setelah  kasus  cybercrime  dan  pornografi.  Fenomena  kekerasan  kultural  ini  lahir karena  selama  ini  sistem  pendidikan  di  Indonesia  hanya  berfokus  pada  transfer pengetahuan sedangkan aspek pengembangan karakter dan penanaman nilai-nilai moral  mendapatkan  perhatian  yang  minim.  Pemerintah  Indonesia  sendiri menyadari pentingnya mengatasi permasalahan kekerasan kultural pada anak dan remaja,  pemerintah  kemudian  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Nomor  82  Tahun  2015.  Namun  hingga  tahun  2018,  angka  kasus kekerasan  kultural  pada  anak  dan  remaja  nyatanya  masih  sangat  tinggi.  Ada pendekatan  lain  yang  dapat  dilakukan  untuk  melengkapi  upaya  yang  telah  ada yakni melalui pendidikan perdamaian. Sasaran utama dari pendidikan perdamaian adalah  menimbulkan  dan  meningkatkan  rasa  toleransi  didalam  diri  anak  dan remaja.
Kata Kunci : Pendidikan Perdamaian, Kekerasan Kultural, Anak dan Remaja

## Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  kunci  bagi  seseorang  untuk  menghadapi  dan menjalani  hidup  bahkan  ketika  tantangan  ada  ditengah  perjalanan  hidupnya sehingga melalui pendidikan, seseorang tersebut dapat melakukan suatu perubahan untuk  menciptakan  kehidupan  yang  layak  bagi  dirinya  sendiri  bahkan  bagi lingkungannya. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tatalaku seseorang atau  sekelompok  orang  dalam  usaha  mendewasakan  manusia  melalui  upaya pengajaran  dan  pelatihan,  proses,  cara,  serta  perbuatan  yang  mendidik  (Pusat Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional,  2002  :  263).  Sementara  menurut  UU  RI No.  20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan   proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan negara . Definisi-definisi  tersebut  dapat  menjadi  landasan  bagi  setiap  orang memahami pendidikan berdasarkan fungsi dan prosesnya
Sementara  pendidikan  sendiri  memiliki  tiga  tujuan,  yaitu:  (1)  menanamkan pengetahuan/pengertian,  pendapat  dan  konsep-konsep,  (2)  mengubah  sikap  dan persepsi,  dan  (3)  menanamkan  tingkah  laku/kebiasaan  yang  baru  (Notoatmodjo, 2003 : 68). Yang terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia saat ini lebih berfokus pada  tujuan  pertama  dari  pendidikan  seperti  yang  diutarakan  oleh  Notoatmodjo, yakni untuk menanamkan pengetahuan, pendapat serta konsep-konsep sedangkan tujuan  kedua  dan  ketiga,  yakni  mengubah  sikap  serta  menanamkan  tingkah  laku atau  kebiasaan  baru  mendapatkan  perhatian  yang  sangat  minim.  Padahal  pada kenyataannya  penerapan  perubahan  sikap  dan  persepsi  serta  tingkah  laku  dan kebiasaan yang baru memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter seorang anak karena karakter yang tertanam didalam dirinya sejak ia masih usia dini akan ia bawa saat ia dewasa nantinya. Karakter dalam diri seseorang juga menentukan  bagaimana  cara  ia  menanggapi  permasalahan  yang  ada  dikemudian hari.
Masa pendidikan dibangku sekolah banyak disebut sebagai masa emas bagi anak-anak  karena  pada  masa  itulah  anak-anak  tidak  hanya  belajar  tentang pengetahuan  tetapi  juga  belajar  bagaimana  saling  bertoleransi  dengan  sesama, bertanggung jawab kepada sesama serta hidup berdampingan dengan alam. Masa- masa  emas  ini  dianggap  sebagai  masa  terbaik  untuk  membentuk  karakter  anak- anak,  terkhusus  untuk  penanaman  prinsip-prinsip  perdamaian  melalui  kegiatan belajar-mengajar  yang  ada.  Hal  ini  semakin  menegaskan  pentingnya  tujuan  kedua dan  ketiga  dari  pendidikan  itu  sendiri,  bahwa  seyogyanya  sistem  pendidikan  yang baik  adalah  sistem  pendidikan  yang  tidak  hanya  memfasilitasi  anak  dan  remaja untuk  mendapatkan  pengetahuan  tetapi  juga  mengembangkan  karakter  dari  anak dan remaja tersebut. Kurangnya perhatian  pemerintah terhadap tujuan  kedua  dan ketiga  dari  pendidikan  tidak  hanya  melemahkan  sistem  pendidikan  di  Indonesia tetapi juga telah menimbulkan masalah berupa kekerasan kultural serta kekerasan terbuka  dimana  anak  dan  remaja  di  Indonesia  tidak  hanya  menjadi  korban  tetapi juga pelaku.
Johan  Galtung  membedakan  perdamaian  menjadi  dua  bagian,  yaitu perdamaian  positif  dan  perdamaian  negatif.  Perdamaian  negatif  didefinisikan sebagai kondisi dimana tidak terjadi perang ataupun kekerasan terbuka, sedangkan perdamaian  positif  merupakan  suatu  kondisi  dimana  kekerasan  struktural  dan kultural  tidak  terjadi  lagi.  Masih  banyak  orang  yang  belum  memahami  apa  itu kekerasan struktural dan kultural. Kekerasan struktural merupakan kekerasan yang tidak  terlihat  tetapi  dapat  dirasakan  dampak  secara  psikologi,  hal  ini  dikarenakan oleh struktur yang timpang dalam masyarakat. Kekerasan struktural dalam bidang pendidikan dapat kita lihat contoh seperti sekolah-sekolah yang memiliki bangunan yang  tidak  layak  untuk  proses  belajar-mengajar  dan  tidak  mendapatkan  perhatian dari  pemerintah.  Sementara  kekerasan  kultural  dapat  terjadi  karena  budaya  yang telah  lama  tertanam  dalam  masyarakat.  Kekerasan  kultural  dalam  pendidikan  juga
dapat  dilihat  melalui  contoh  pendiskriminasian  yang  dilakukan  oleh  sesama  murid kepada  temannya  yang  memiliki  kekurangan  atau  fisik  yang  berbeda  dari  dirinya. Kekerasan  kultural  ini,  apabila  terus  menerus  mendapatkan  pembiaran  maka  akan berubah sifatnya menjadi kekerasan terbuka.
Tulisan  ini  mencoba  mengkaji  permasalahan  dalam  sistem  pendidikan  di Indonesia, dimana terdapat tiga bentuk kekerasan seperti yang diutarakan Galtung, yakni  kekerasan  struktural,  kultural  dan  juga  kekerasan  terbuka  didalam  sistem tersebut,  namun  tulisan  ini  akan  menitik  beratkan  pada  fenomena  kekerasan kultural yang semakin merebak dengan angka yang semakin meningkat dari tahun ke  tahun  dikalangan  anak  dan  remaja  kemudian  tulisan  ini  juga  akan  mencoba melihat  upaya-upaya  yang  sudah  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mengurangi fenomena  kekerasan  kultural  tersebut,  dan  tulisan  ini  akan  diakhiri  dengan memberikan  tawaran  alternatif  solusi  untuk  mengatasi  fenomena  kekerasan kultural  pada  anak  dan  remaja  yakni  melalui  pendidikan  perdamaian.  Pendidikan perdamaian  dapat  dijadikan  basis  untuk  membentuk  sikap  dan  persepsi  serta tingkah laku dan kebiasaan yang baru.  Sasaran utama dari pendidikan  perdamaian adalah untuk menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dengan sesama manusia dan  dengan  mahluk  hidup  lainnya  di  bumi  ini.  Pendidikan  perdamaian  berusaha untuk  melihat  kedepan  dan  bertanya  “Apa  yang  akan  terjadi,  jika  manusia  tetap hidup  dengan  melanjutkan  keadaan  yang  ada  sekarang  ini?  Apa  yang  bisa  kita lakukan  untuk  membuat  dunia  menjadi  lebih  baik?”.  Prioritas  dari  pendidikan perdamaian  adalah  untuk  mengembangkan  sikap-sikap  seperti    menghormati  dan menghargai  diri  sendiri  dan  orang  lain  serta  lingkungan,  toleransi,  empati,  serta tanggung jawab terhadap sesama.

## Permasalahan Dalam Sistem Pendidikan di Indonesia
Di  tahun  2018,  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  mencatat  kasus  dalam dunia pendidikan di Indonesia masuk dalam posisi 4 teratas untuk kasus terbanyak yang  dilaporkan  selama  tahun  2018  setelah  kasus Cybercrime dan  juga  pornografi ( www.nasional.sindonews.com ,  diakses  pada  tanggal  24  november  2018).    Berbagai permasalahan  yang  menyelimuti  dunia  pendidikan  Indonesia  sendiri  terdiri  dari masalah  yang  berupa  kekerasan  struktural,  kekerasan  kultural  hingga  kekerasan terbuka.
Gambar 1. Permasalahan dalam sistem pendidikan di Indonesia
Kekerasan  struktural  dalam  dunia  pendidikan  di  Indonesia  meliputi  kualitas guru  dan  juga  infrastruktur.  Hingga  tahun  2018,  masih  terdapat  ketimpangan kualitas  guru  serta  infrastruktur  yang  cukup  tajam  antara  satu  daerah  dengan daerah  lainnya,  antara  daerah  di  Pulau  Jawa  dan  juga  daerah  di  luar  Pulau  Jawa, khususnya diwilayah perbatasan, antara di Kota dan di Desa. Ketimpangan kualitas guru  serta  infrastruktur  yang  menjadi  penyokong  dari  proses  belajar  mengajar tersebut tentunya akan mempengaruhi kualitas dari siswa siswi itu sendiri. Berbagai upaya  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  guna  mempersempit  jarak  kesenjangan tersebut  namun  nyatanya,  hingga  tahun  2018  ini  ketimpangan  tersebut  masih menjadi salah satu permasalahan besar dalam dunia pendidikan di Indonesia.
Permasalahan  besar  lainnya  dalam  dunia  pendidikan  di  Indonesia  adalah kekerasan  terbuka  yakni  tawuran  antar  pelajar  serta  kekerasan  kultural  yakni bullying atau  perundungan.  Berdasarkan  data  KPAI  ditahun  2010-2015  terdapat  271 kasus  tawuran  antar  pelajar  di  Indonesia  ( www.kemenpppa.go.id diakses  pada tanggal  24  november  2018).  Secara  psikologis,  anak  usia  remaja  yang  kerap  kali terlibat  dalam  tawuran  berada  dalam  masa  transisi  dengan  keadaan  emosi  yang tidak  stabil,  mereka  juga  cenderung  sedang  dalam  proses  pencarian  jati  diri  serta ingin  mendapatkan  pengakuan  atau  eksistensi.  Lebih  lanjut,  terdapat  beberapa faktor terjadinya tawuran, seperti: (1)  faktor pribadi, dimana remaja merasa terjadi krisis  identitas;  (2)  faktor  lingkungan  keluarga,  dimana  pada  saat  orang  tua  tidak ikut serta dalam pembangunan karakter dan penanaman nilai-nilai moral pada anak; (3) faktor lingkungan teman sebaya, dimana anak ingin diakui eksistensinya dan ini sering mempengaruhi kepribadian anak untuk terlibat langsung kepada kekerasan; (4)  faktor  lingkungan  sekolah,  tidak  hanya  permusuhan  antar  sekolah  yang  terjadi menahun,  tetapi  peran  guru  dan  sistem  pendidikan  di  sekolah  tersebut  berperan aktif  dalam  hal  ini;  (5)  faktor  lingkungan  masyarakat,  kesenjangan  sosial-ekonomi, peran  media  massa,  rendahnya  disiplin  masyarakat  juga  menjadi  faktor meningkatnya  budaya  kekerasan  (Janu,  2012).  Melihat  faktor-faktor  terjadinya tawuran  dapat  disimpulkan  bahwa  tawuran  yang  merupakan  kekerasan  terbuka, dipengaruhi  oleh  aspek-aspek  kekerasan  kultural  seperti  anak  tidak  mendapatkan penanaman nilai-nilai moral selain itu anak juga tidak didampingi dengan baik oleh orang  tua  dan  guru  dalam  proses  pengembangan  karakter.  Kekerasan  kultural semacam  ini  yang  terus  menerus  mendapatkan  pembiaran  maka  bertransformasi menjadi  kekerasan  terbuka  yakni  tawuran  antar  pelajar,  yang  secara  harfiah didefinisikan sebagai kerusuhan massal dimana anak dan remaja yang notabenenya adalah pelajar sebagai pelakunya.
Tawuran adalah salah satu bentuk nyata, pengabaian dari kekerasan kultural yang berujung pada kekerasan terbuka. Dampaknya tentu saja, anak akan tumbuh dengan jiwa premanisme dan cenderung bertindak agresif dan anarki. Namun masih ada  satu  lagi  bentuk  kekerasan  kultural  yang  sama  mengkhawatirkannya  dengan tawuran  bahkan  mungkin  lebih  mengkhawatirkan  mengingat  jumlah  kasusnya semakin meningkat dari tahun ke tahun yakni bullying atau perundungan.
Kekerasan  yang  melibatkan  anak  dan  remaja,  paling  banyak  terjadi  dalam bentuk bullying atau  perundungan.  Olweus  (Flynt&Morton,  2006)  mengartikan
bullying sebagai  suatu  perilaku  agresif  yang  diniatkan  untuk  menjahati  atau membuat individu merasa kesusahan, terjadi berulang kali dari waktu ke waktu dan berlangsung dalam suatu hubungan yang tidak terdapat keseimbangan  kekuasaan atau kekuatan di dalamnya. Hergert (Flynt&Morton, 2006) mendefinisikan bullying dengan agresi secara bebas  atau perilaku melukai secara penuh kepada orang lain yang  dilakukan  secara  berulang  dari  waktu  ke  waktu.  Ada  empat  jenis  tindakan bullying yakni bullying secara verbal, bullying secara fisik, bullying secara sosial dan juga cyber-bullying .  Menurut  Diena  Haryana  dari  Yayasan  Sejiwa,  perundungan  ini memberikan  dampak  negatif  terhadap  fisik  dan  terlebih  lagi  psikologis  yang berakibat  panjang  yang  membentuk  anak  menjadi  tidak  percaya  diri  saat  tumbuh dan berkembang dan dimungkinkan terjadinya  pengulangan  akan perundungan ini di masa depan apabila tidak segera ditangani.
Di  Indonesia  sendiri,  kasus bullying merupakan  kasus  kekerasan  pada  anak dan remaja yang paling banyak terjadi, angka kasus bullying semakin meningkat dari tahun  ke  tahun  bahkan  ditahun  2018  angkanya  melampaui  angka  kasus  tawuran antar pelajar. KPAI mencatat terdapat 26 ribu kasus perundungan sejak tahun 2011 hingga tahun 2017 ( www.news.detik.com diakses pada tanggal 25 november 2018). Di tahun  2016,  berdasarkan  data  yang  dihimpun  oleh  UNICEF,  kasus  perundungan  di Indonesia meningkat dari 41 % menjadi 50 % remaja di Indonesia pernah mengalami tindakan bullying ( www.kumparan.com diakses  pada  tanggal  25  november  2018). Sementara  Kementrian  Sosial  ditahun  2017,  mencatat  bahwa  jumlah  kasus perundungan  di  Indonesia  meningkat  sebanyak  84  %,  dimana  pelaku  dan  korban berada  dalam  rentang  usia  12  hingga  17  tahun  serta  kebanyakan  perundungan dilakukan  melalui  media  sosial  atau  dikenal  juga  sebagai cyber-bullying ( www.news.detik.com diakses pada tanggal 25 november 2018). Pada tanggal 30 Mei 2018,  KPAI  mengeluarkan  data  terkait  jumlah  kasus  bullying  yang  masuk  ke  KPAI pada periode tahun 2018, dimana dari 161 total jumlah kasus yang dilaporkan masuk ke  KPAI,  36  kasus  diantaranya  adalah  kasus  korban bullying dan  41  kasus diantaranya adalah kasus pelaku bullying , angka ini lebih besar dibandingkan angka kasus tawuran yang hanya menyentuh angka 23 kasus ( www.nasional.sindonews.com , diakses pada tanggal 24 november 2018).
Berdasarkan data yang telah dipaparkan dapat terlihat bahwa jumlah kasus bullying yang  terjadi  Indonesia  semakin  meningkat  setiap  tahunnya.  KPAI  bahkan menambahkan bahwa kasus bullying merupakan fenomena gunung es yakni angka yang  tercatat  atau  kasus  yang  terlihat  nampak  tidak  terlalu  besar  dimana sesungguhnya kasus yang tidak terlihat justru jauh lebih besar,  hal ini dikarenakan kebanyakan korban bullying merasa takut untuk berbicara  atas perundungan yang mereka alami.  Fenomena ini tentu saja tidak bisa lagi dipandang sebelah mata oleh pemerintah, guru dan orang tua, mengingat dampak buruk dari bullying itu sendiri. Bagi anak korban bullying , mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang tertutup dan tidak  percaya  diri,  apabila  anak  korban bullying tidak  mendapatkan  bantuan,  tidak jarang mereka akan menjadi depresi. Ketika anak korban bullying sudah mengalami depresi, tidak jarang mereka akan berani melakukan tindak kekerasan seperti bunuh diri atau tindakan penembakan disekolah seperti yang terjadi di Amerika Serikat.
Disisi lain, bagi anak pelaku bullying yang telah akrab dengan kekerasan sejak usia  dini    tentu  saja  akan  mempengaruhi  perkembangan  anak-anak  tersebut dikemudian  hari  dimana  seperti  dikatakan  oleh Social  Aggression  Theory, bahwa anak-anak  yang  sejak  masa  pendidikan  telah  akrab  dengan  aspek-aspek  kekerasan maka  ia  akan  cenderung  tumbuh  menjadi  sosok  pribadi  yang  agresif  dan  anarkis. Ketika  anak-anak  usia  pendidikan  tumbuh  menjadi  sosok  pribadi  yang  agresif  dan anarki,  maka  mereka  yang  notabenenya  adalah  generasi  penerus  bangsa  akan memberikan dampak negatif bagi perkembangan bangsa dan negara tersebut dan kepribadian  yang  seperti  ini  akan  menimbulkan  jiwa  premanisme  pada  anak-anak tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara yang memiliki generasi penerus yang dekat  dengan  aksi-aksi  kekerasan,  tentunya  akan  menjadi  negara  yang  memiliki tingkat  kekerasan  yang  semakin  meningkat  dari  masa  ke  masa.  Keberlangsungan masa  depan  suatu  bangsa  ada  di  tangan  generasi  penerusnya  yang  akan  menjadi pemimpin bangsa tersebut.

## Upaya pemerintah mengatasi kekerasan kultural pada anak dan remaja
Pemerintah Indonesia menyadari untuk memutus mata rantai perundungan bukanlah  hal  yang  mudah,  secara  tegas  Presiden  Joko  Widodo  pun  pernah mengutarakan bahwa peran negara menjadi amat sangat penting dalam fenomena kekerasan  kultural  dikalangan  anak  dan  remaja,  negara  perlu  hadir  dalam melakukan  tindakan  pencegahan  dan  penanggulangan  atas  fenomena  kekerasan kultural  ini.  Pemerintah  pun  kemudian  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak  Kekerasan  di  Lingkungan  Satuan  Pendidikan.  Pada  Bab  III  Pasal  5  dalam Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  82  Tahun  2015,  mengatur tentang  ruang  lingkup  peraturan  menteri  yang  meliputi  :  Penanggulangan,  Sanksi dan  juga  Pencegahan.  Tindakan  pencegahan  dituangkan  dalam  Bab  IV,  sementara tindakan  penanggulangan  dituangkan  dalam  Bab  V  dan  sanksi  dituangkan  dalam Bab VI.
Tindakan  pencegahan  yang  dilakukan  pemerintah  seperti  tertuang  dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Bab IV Pasal 8 antara lain :
a. Sekolah  wajib  melaporkan  kepada  orang  tua/wali  termasuk  mencari informasi  awal  apabila  telah  ada  dugaan  atau  gejala  akan  terjadinya  tindak kekerasan  yang  melibatkan  peserta  didik  baik  sebagai  korban  maupun pelaku.
b. Sekolah  wajib  menyusun  dan  menerapkan  Prosedur  Operasi  Standar  (POS) pencegahan  tindak  kekerasan  dengan  mengacu  kepada  pedoman  yang ditetapkan kementrian.
c. Melakukan  sosialisasi  POS  dalam  upaya  pencegahan  tindak  kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah dan masyarakat.
d. Menjalin  kerjasama  antara  lain  dengan  lembaga  psikologi,  organisasi keagamaan dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan.
e. Wajib  membentuk  tim  pencegahan  tindak  kekerasan  dengan  keputusan kepala  sekolah,  yang  terdiri  dari  ;  kepala  sekolah,  perwakilan  guru, perwakilan siswa dan perwakilan orang tua.
f. Wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan.
Sementara  tindakan  penanggulangan  yang  dilakukan  pemerintah  seperti tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  82  Tahun 2015 Bab V Pasal 10 antara lain :
a. Wajib memberikan pertolongan kepada korban
b. Wajib melaporkan kepada orang tua/wali baik korban maupun pelaku
c. Wajib melakukan identifikasi fakta kejadian
d. Menindaklanjuti kasus secara proporsional
e. Berkoordinasi dengan pihak/lembaga terkait
f. Wajib menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan
g. Wajib  menjamin  hak  perserta  didik  baik  korban  maupun  pelaku  untuk mendapatkan perlindungan hukum
h. Wajib memberikan rehabilitasi
i. Wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat
j. Wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum
Kemudian  sanksi  yang  akan  diberikan  pemerintah  kepada  pelaku perundungan  seperti  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Bab VI Pasal 11 antara lain :
a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis
c. Tindakan yang bersifat edukatif
Dengan  dikeluarkannya  peraturan  ini,  pemerintah  telah  menyasar  tindakan preventif,  antisipatif  serta  rehabilitatif  guna  mengurangi  fenomena  kekerasan kultural  pada  anak  dan  remaja.  Namun  melihat  angka  kasus  perundungan  yang semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun  bahkan  setelah  peraturan  ini  dibuat menunjukkan bahwa peraturan ini belum mampu mengurangi fenomena kekerasan kultural  pada  anak  dan  remaja.  Dalam  aturan  mengenai  pemberian  sanksi  kepada pelaku bullying , pemerintah hanya akan memberikan teguran lisan, teguran tertulis serta tindakan yang bersifat edukatif, lebih lanjut tidak ada penjelasan secara detail apa yang dimaksud dengan tindakan yang bersifat edukatif tersebut. Apakah pelaku bullying akan  diberikan  edukasi  tentang  dampak  buruk bullying ?  apakah  pelaku bullying akan  diberikan  edukasi  tentang  nilai-nilai  moral  ?  temuan  penulis,  ketika melakukan  sosialisasi  pendidikan  perdamaian  bagi  anak  dan  remaja  di  salah  satu sekolah  menengah  pertama  negeri  di  kota  Samarinda,  pelaku bullying biasanya hanya  akan  diberikan  teguran  secara  lisan  oleh  guru  dan  teguran  ini,  tidak memberikan  efek  jera  kepada  siswa  tersebut  karena  perilaku bullying tidak berkurang dilingkungan sekolah tersebut.
Sementara  itu  dalam  tindakan  penanggulangan  yang  dilakukan  pemerintah seperti  tertuang  dalam  peraturan  tersebut,  pemerintah  menyasar  pada  tindakan punitif  atau  hukuman  dengan  melibatkan  aparat  penegak  hukum.  Para  pelaku bullying adalah  anak  usia  remaja  dengan  rentang  usia  12  hingga  17  tahun,  dengan memberikan  pendekatan  secara  punitif,  hal  ini  dirasa  kurang  efektif  untuk
menanggulangi bullying .  Dengan  memberikan  pendekatan  secara  punitif,  anak pelaku bullying mungkin  akan  mendapatkan  efek  jera  namun  jiwa  agresi  dan premanisme dalam diri mereka belum tentu akan hilang.  Anak pelaku bullying juga wajib diberikan fasilitasi untuk rehabilitasi bukan hanya anak korban bullying , karena perilaku bullying tumbuh  disaat  rasa  toleransi  tidak  ada  didalam  diri  anak.  Anak pelaku bullying harus  ditanamkan  rasa  toleransi  agar  mereka  tidak  mengulangi kembali perbuatannya  namun sayangnya dalam peraturan menteri pendidikan  dan kebudayaan  nomor  82  tahun  2015,  hanya  diatur  tentang  fasilitasi  rehabilitasi  bagi anak korban bullying .
Kemudian dalam tindakan pencegahan, pemerintah telah sangat  baik untuk berupaya dengan melakukan kerjasama dan melibatkan tidak hanya orang tua/wali dan  guru  tetapi  juga  psikolog  serta  organisasi  keagamaan  namun  pemerintah hendaknya  juga  melibatkan  siswa  dan  siswi  itu  sendiri.  Orang  tua/wali,  guru, psikolog  maupun  organisasi  keagamaan  tidak  bisa  selalu  mengawasi  anak  dan remaja  peserta  didik.  Kasus bullying ,  kerap  dilakukan  ketika  pengawasan  orang tua/wali maupun guru lemah namun disisi lain sesama anak dan remaja peserta didik lainnya  biasanya  kerap  menyaksikan  dan  mengetahui  apabila  ada  kawan  mereka yang menjadi korban bullying atau pun kawan mereka yang menjadi pelaku bullying . Anak dan remaja ini biasanya akan memilih untuk diam, karena mereka takut akan turut menjadi korban bullying juga. Peran serta keterlibatan dari para peserta didik dirasa juga sama pentingnya, apalagi mengingat anak korban bullying kerap merasa takut untuk menyuarakan apa yang mereka alami.
Meskipun  terdapat  kekurangan  dalam  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  guna  mengatasi  fenomena  kekerasan  kultural  dikalangan  anak  dan remaja,  setidaknya  upaya  ini  tetap  patut  untuk  diapresiasi  karena  pemerintah indonesia  telah  menyadari  pentingnya  mengatasi  fenomena  kekerasan  kultural serta  pentingnya  menghadarikan  peran  negara  dalam  mengatasinya.  Seperti  telah penulis  sampaikan  sebelumnya  bahwa  tulisan  ini  juga  akan  menawarkan  sebuah pendekatan baru dalam mengatasi fenomena kekerasan kultural dikalangan remaja. Pendekatan  baru  tersebut  adalah  melalui  pendidikan  perdamaian,  harapannya pendekatan  baru  ini  dapat  melengkapi  upaya-upaya  yang  sudah  dilakukan  oleh pemerintah.

## Menjadi Agen Perdamaian
Apabila  menilik  kembali  tujuan  pendidikan  seperti  yang  disampaikan  oleh Notoatmodjo,  yakni:  (1)  menanamkan  pengetahuan/pengertian,  pendapat  dan konsep-konsep,  (2)  mengubah  sikap  dan  persepsi,  dan  (3)  menanamkan  tingkah laku/kebiasaan  yang  baru  (Notoatmodjo,  2003  :  68),  maka  solusi  atas  fenomena kekerasan  kultural  dikalangan  anak  dan  remaja  adalah  poin  dua  dan  tiga  yakni mengubah  sikap  dan  persepsi  serta  menanamkan  tingkah  laku/kebiasaan  baru. Pendidikan perdamaian dapat dijadikan basis untuk membentuk sikap dan persepsi serta  tingkah  laku  dan  kebiasaan  yang  baru.  Sasaran  utama  dari  pendidikan perdamaian  adalah  untuk  menciptakan  kehidupan  yang  lebih  harmonis  dengan sesama  manusia.  Pendidikan  perdamaian  menjadi  begitu  penting  karena  hal-hal yang diajarkan akan membentuk anak berpikir kreatif sejak dini selain itu anak-anak
juga akan ditanamkan rasa solidaritas dan toleransi kepada sesamanya. Jiwa sosial yang tertanam di dalam diri anak-anak akan mengeksplorasi “ good will ” atau “niat baik”  yang  ada  dalam  diri  mereka  dan  ini  akan  terbawa  dalam  kehidupan  mereka selanjutnya  sehingga  kekerasan-kekerasan  yang  melibatkan  anak  menjadi  dapat dikurangi.
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  telah  dipaparkan  tentang  kekerasan dikalangan  anak  dan  remaja  serta  dampak  buruk  dari  kekerasan  itu  sendiri,  maka belajar  tentang  perdamaian  disekolah  menjadi  suatu  awal  yang  penting  bagi  anak dan  remaja.  Kekerasan  dikalangan  remaja  seperti  perundungan  terjadi  karena pengaruh  lingkungan,  kurangnya  rasa  toleransi,  empati  serta  tanggung  jawab terhadap  sesama.  Hal  inilah  yang  menjadi  sasaran  utama  dari  pendidikan perdamaian itu sendiri, dimana untuk dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik dan  harmonis  dimuka  bumi  ini,  maka  terlebih  dahulu  harus  tercipta  rasa  toleransi dan juga empati.
Pendidikan  Perdamaian  menggabungkan  ketiga  elemen,  seperti  tradisi pengajaran,  teori-teori  pendidikan,  dan  gagasan  internasional    untuk  memajukan perkembangan  manusia  dengan  belajar.  Pendidikan  perdamaian  pada  dasarnya tumbuh  di  dalam  karya-karya  atau  yang  telah  dilakukan  pendidik-pendidik  seperti John  Dewey,  Maria  Montessori,  Paulo  Freire,  Johan  Galtung,  Elise  and  Kenneth Building  yang  mana  bersifat  dinamis,  multikultur,  dan  interdispliner.  Membangun prinsip-prinsip  dan  praktek  perdamaian,  pendidikan  perdamaian  ditujukan  untuk mengembangkan  pengetahuan,  kemampuan  dan  sikap  yang  dibutuhkan  untuk mencapai  dan  memelihara  kebudayaan  perdamaian  global.  Oleh  karena  itu sangatlah  penting  bagi  anak  dan  remaja  untuk  mengerti  dan  mentransformasi kekerasan dan hubungannya terhadap perdamaian.
Akan  tetapi  terkadang  pendidikan  perdamaian  menjadi  sulit  untuk diterapkan  karena  berbenturan  dengan stereotype yang  selama  ini  telah  tertanam didalam pikiran manusia dan bukanlah hal yang mudah untuk mengubah stereotype yang  telah  lama  tertanam  sehingga  cara  terbaik  adalah  dengan  membuat  suatu stereotype baru melalui pendidikan perdamaian pada pendidikan dasar. Pada tahun 1999, PBB melalui salah satu badannya yakni UNESCO telah menyatakan bahwa:
“  Young  people  are  the  present;  their  involvement  is  a  necessity  for  human development  and  sustainability.  The  strongest  demand  expressed  today  by young people themselves is that for participation”
“  Peace  education  is  not  just  about  what  happens  in  school.  It  is  not  about what you need to know for the test or memorise to please the teacher. Peace education is about how you can help build the future and make your world a more peaceful place to live.” (UNESCO)
Seperti  yang  telah  dinyatakan  oleh  UNESCO  bahwa  generasi  muda  adalah penentu  masa  depan  dunia  kita  nantinya  dan  akan  sangat  berarti  apabila  para generasi  muda  ini  mulai  berpartisipasi  dalam  menjaga  stabilitas  dunia  sejak  dini. Untuk  dapat  berpartisipasi  dengan  baik  dalam  mengubah  dunia  kearah  yang  lebih
baik  maka  pendidikan  perdamaian  merupakan  salah  satu  bekalnya.  Pendidikan perdamaian  mengajak  siswa  untuk  menjadi  pribadi  yang  lebih  aktif  dan  bukan menjadi pribadi yang pasif.
Gambar 2. Diagram pendidikan perdamaian
Sumber: http://www.un.org/cyberschoolbus/peace/frame.html
Diagram  diatas  menjelaskan  hubungan  yang  saling  terkait  antara pengetahuan-pengetahuan  yang  didapatkan  anak-anak  dan  remaja,  sikap-sikap yang  dimiliki  mereka,  serta  kemampuan    mereka  dalam  perdamaian  dapat membentuk  anak-  anak  dan  remaja  tumbuh  menjadi  manusia  yang  mencintai,  dan mengimplementasikan  perdamaian  di  kehidupan  sehari-harinya  dalam  berhadapan dengan orang lain yang berbeda serta lingkungan.
Berdasarkan Peace Education Notes yang dikeluarkan oleh UNESCO, terdapat 5 unit dari pendidikan perdamaian yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari- hari
1. Unit Satu : Ecological Thinking and respect for life
2. Unit Dua : Tolerance and respect for dignity and identity
3. Unit Tiga : Critical Thinking and Active Non Violence
4. Unit Empat : Social Justice and Civic Responsibility
5. Unit Lima : Leadership and Global Citizenship
Dari kelima unit tersebut, kita dapat berfokus pada unit dua untuk mengatasi permasalahan  kekerasan  pada  anak  dan  remaja,  utamanya bullying atau perundungan.
Kita  dapat  menciptakan  kegiatan-kegiatan  sederhana  yang  akan mengembangkan  dan  mengasah  kemampuan,  pengetahuan,  dan  sikap  anak  dan remaja  dengan  metode-metode  yang  kooperatif,    pembelajaran  yang  mengajak anak-anak  dan  remaja  untuk  berpartispasi  langsung  dan  mengembangkan lingkungan yang sarat akan kepedulian, toleransi dan menghormati orang lain serta alam  dengan  menggunakan  “ Dialog ”  dan  “ Eksplorasi ”  (kegiatan  untuk memperoleh  pengalaman  baru  dari  sesuatu  yang  baru).  Dialog  dapat  diwujudkan melalui pemberian materi sementara eksplorasi dapat diwujudkan melalui aktivitas kemanusiaan.
1. Pemberian Materi serta Diskusi Perdamaian
Pemberian  materi  perdamaian  ini  memiliki  banyak  aspek  yang  dapat diterapkan,  namun  terlebih  dahulu  anak  dan  remaja  perlu  mulai diperkenalkan  apa  itu  kekerasan,  terutama  kekerasan  kultural,  apa  itu bullying ,  apa  dampak  buruk  kekerasan  kultural,  apa  dampak  buruk bullying , apa  itu  perdamaian  dan  cara-cara  melakukan  tindakan  perdamaian. Kemudian  dapat  pula  dilakukan  melalui  pemberian  contoh-contoh  kasus yang  sering  ada  dalam  kehidupan  sehari-hari,  dimana  akan  memberikan pembelajaran  positif  dari  contoh  tersebut  dan  mengambil  pesan  moral melalui  diskusi  kelompok  ataupun  bersama.  Contohnya:  kasus  perusakan lingkungan, toleransi  antar sesama yang berbeda agama, suku, warna kulit, rambut dan faktor “pembeda” lainnya. Pemberian materi ini tentunya untuk para  siswa  dan  guru  sebagai  pendamping.  Contoh  kegiatan  lainnya  yang dapat  diterapkan  seperti:  pemutaran  film  atau  berita-berita  tentang perdamaian  positif  dan  negatif  dan  apa  dampak-dampaknya  pada  manusia. Melalui  pemutaran  film  tersebut  diharapkan  dapat  mengasah  rasa  empati dan simpati pada anak dan remaja. Diharapkan melalui pemberian materi ini dapat  meningkatkan  kemampuan  dialog  dan  eksplorasi  siswa  dan  guru sehingga menjadi pembelajaran bagi diri sendiri dan mampu mengembangkan  cara-cara  kreatif  untuk  melihat  suatu  fenomena  yang  ada dalam kehidupan sehari-hari.
2. Aktivitas Kemanusiaan
Berperan aktif di dalam mengerjakan perdamaian positif. Hal-hal yang dapat dilakukan  dalam  aktivitas-aktivitas  kemanusiaan  ini  seperti  bakti  sosial, membuat  karangan  mengenai  tindakan  kekerasan  yang  terjadi  di  sekitar mereka dan respon terhadap hal tersebut, pengelolaan limbah secara kreatif.
Penulis tentu saja tidak melupakan peran serta orang tua/wali dan guru. Jika dua  kegiatan  diatas  menyasar  pada  aktivitas  yang  dapat  dilakukan  oleh  anak  dan remaja maka orang tua/wali juga dapat melakukan aktivitas pendidikan perdamaian yakni  melalui  kegiatan Parenting  and  Teaching  Education ,  sebuah workshop , talkshow ,  dan  seminar  tentang  pendidikan  anak  di  dalam  rumah  dan  di  sekolah dengan  menekankan  pendidikan  perdamaian.  Orang  tua  diundang  oleh  pihak sekolah  dengan  tujuan  orang  tua  juga  dapat  mengajarkan  anak  dengan  prinsip perdamaian,  lebih  memahami  tentang  hak-hak  anak,  serta  ikut  serta  membangun karakter anak yang menjunjung tinggi perdamaian dengan mengundang pembicara
ahli dalam bidangnya. Selain itu, diadakan diskusi terbuka antara orang tua dan para pengajar  di  sekolah  mengenai  perkembangan  siswa  di  bidang  akademik  dan karakter.  Tujuan  dari  keterlibatan  orang  tua/wali  serta  guru  dalam  pendidikan perdamaian  adalah  agar  sosok  orang  tua/wali  dan  juga  guru  dapat  hadir  dalam proses pembangunan karakter anak dan remaja.
Fenomena  kekerasan  kultural  erat  kaitannya  dengan  karakter  anak  dan remaja,  oleh  karenanya  untuk  mengatasi  kekerasan  kultural  maka  harusnya merubah  karakter  anak  dan  remaja  Indonesia.  Hal  ini  bukanlah  pekerjaan  mudah, negara  telah  hadir  dan  mencoba  berupaya  dengan  dikeluarkannya  Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  82  Tahun  2015  tentang  Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Meskipun peraturan  ini  belum  berhasil  sepenuhnya  mengurangi  angka  kekerasan  kultural pada  anak  dan  remaja,  penulis  berkeyakinan  tidak  hanya  negara  yang  perlu  hadir dalam mengatasi fenomena ini tetapi juga orang tua/wali dan guru. Penulis melihat bahwa  sekolah  memegang  peranan  yang  penting  dalam  membentuk  karakter seorang  siswa.  Dengan  demikian,  penulis  memfokuskan  penerapan  aktivitas- aktivitas  pendidikan  perdamaian  ini  di  dalam  lingkungan  sekolah.  Tetapi  walaupun demikian, penulis juga melihat peranan dan tindakan orang tua terhadap anak juga akan  sama  pentingnya.  Sehingga  keterlibatan  orang  tua/wali  dalam  pendidikan perdamaian  juga  sama  pentingnya  dengan  keterlibatan  guru.  Aktivitas-aktivitas dalam pendidikan perdamaian memang nampak sederhana namun apabila aktivitas tersebut  dilakukan  secara  berkala  maka  rasa  toleransi  dalam  diri  anak  dan  remaja akan tumbuh dan berkembang. Apabila rasa toleransi ini telah berkembang dengan baik dalam diri seorang anak dan remaja, maka kekerasan kultural yang melibatkan anak dan remaja pun akan dapat berkurang.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Pendidikan  perdamaian  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam tumbuh  kembang  anak  dan  remaja  karena  akan  membantu  membangun  karakter anak tersebut. Pendidikan  perdamaian  tidak berarti mengesampingkan pendidikan formal  (komprehensif)  hanya  sebagai  tambahan  bagi  bekal  para  siswa  untuk kedepannya  menjadi  aktor-aktor  penting  dalam  pencipta  perdamaian  bagi kehidupan  masyarakat.  Keberlangsungan  dari  suatu  negara  dilihat  dari  potensi generasi  mudanya,  apabila  generasi  tersebut  telah  difokuskan  untuk  aktif  dalam pemikiran dan tindakan nirkekerasan, maka akan tercipta negara yang menjunjung tinggi  perdamaian dalam  menghadapi  konflik yang terjadi di negara tersebut, baik antar warga negara maupun dengan negara lain. Dengan kata lain, setiap generasi penerus  tersebut  mampu  berpikir  kreatif  untuk  menciptakan  perdamaian  dan menghindari kekerasan dalam konflik-konflik yang ada kedepannya.

## Daftar Pustaka
Anonim. 2003. Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem  Pendidikan  Nasional. http://www.usu.ac.id/sisdiknas.pdf  diakses  24 November 2018 .
______.2015.  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Tentang  Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
Flynt, S.W. dan R. C. Morton. 2006. “Alabama Elementary Principals’ Perception of Bullying”. Education . 2, 187-191. Janu, Ary, 2012. Mengapa Ada Tawuran? . Kompasiana.com, http://edukasi.kompasiana.com/2012/10/09/mengapa-ada-tawuran-499743.html
diakses 24 November 2018.
Peace Education Notes. http://www.un.org/cyberschoolbus/peace/frame.htm diakses 25 November 2018.
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional,  2002. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. Soekidjo Notoatmodjo, 2003. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan . Jakarta : PT Rineka Cipta.

## Website
Catatan  KPAI  Bidang  Pendidikan  :  Kasus  Bullying  Paling  Banyak Tersedia  di https://nasional.sindonews.com/read/1324346/15/catatan-kpai-bidang-pendidikan- kasus-bullying-paling-banyak-1532346331 (diakses  pada  tanggal  24  November 2018)
Kasus  bullying  meningkat,  pelaku  didominasi  oleh  remaja Tersedia  di https://kumparan.com/@kumparanstyle/kasus-bullying-meningkat-pelaku- didominasi-oleh-remaja (diakses pada tanggal 25 november 2018) KPAI  terima  aduan  26  ribu  kasus  bully  selama  2011-2017 Tersedia  di https://news.detik.com/berita/d-3670079/kpai-terima-aduan-26-ribu-kasus-bully- selama-2011-2017 (diakses pada tanggal 25 november 2018)
Mensos  :  84%  anak  usia  12-17  tahun  mengalami  bullying Tersedia  di https://news.detik.com/berita/d-3568407/mensos-84-anak-usia-12-17-tahun- mengalami-bullying (diakses pada tanggal 25 november 2018)
Tawuran  :  Bentuk  kesalahan  remaja  dalam  bereksistensi Tersedia  di https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1405/tawuran-bentuk- kesalahan-remaja-dalam-bereksistensi (diakses pada tanggal 24 November 2018)