EFEKTIVITAS PASAL 107 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22

## TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

## ANTORY ROYAN ADYAN Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

## ABSTRACT
One  of  the  conducted  by  effort  is  government  in  lessening  great  street  accident  is strarting  to  be  gone  into  effect  Code  Number  22  Year  2009  about  Traffic  and Transportation Road, where decanted some new rule in the form of regulation obliging consumer  society  walke  to  turn  on  the  light  day  time  to  rider  of  wheel  motor  vehicle two, as which is decanted in rule of Section 107, where pursuant to result of research which  is  komprenhensif  by  police,  by  turning  on  the  light  day  time  to  rider  of  wheel motor  vehicle  two  making  vehicle  become  in  evidence  and  directly  improve  journey security  storey;level.  Besides  proven  by  turning  on  the  light  day  time  earn meminimalisir accident of rider of wheel two. But go into effect rule of Section 107 not yet earned to be told to go into effectively.
Keyword: Effectively, Transportation of road

## PENDAHULUAN
Kecelakaan  lalu-lintas  merupakan suatu  peristiwa  yang  tidak  disangka- sangka  dan  tidak  disengaja  melibatkan kendaraan  dengan  atau  tanpa  pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan korban  manusia  (mengalami  luka  ringan, luka  berat,  dan  meninggal)  dan  kerugian harta benda (Fachrurrozy, 2001:  2).
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan pemerintah  dalam  mengurangi  angka kecelakaan  di  jalan  raya  adalah  dengan mewajibkan  masyarakat  pengguna  jalan untuk  menyalakan  lampu  di  siang  hari bagi  pengendara  kendaraan  bermotor roda  dua,  sebagaimana  yang  tertuang dalam  ketentuan  Pasal  107  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  yang menyatakan:
(1)  Pengemudi  kendaraan  bermotor  wajib menyalakan  lampu  utama  kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.
(2).  Pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  wajib  menyalakan  lampu  utama pada siang hari.
Ayat  kedua  pada  pasal  tersebut mengundang kontroversi dikalangan masyarakat.  Satu  pihak  mengatakan  bahwa peraturan tersebut dikeluarkan untuk menekan  angka  kecelakaan  yang  selalu meningkat  setiap  tahunnya.  Sementara pihak lainnya berpendapat bahwa peraturan tersebut  suatu  kekeliruan  yang  dipaksakan kepada masyarakat. Banyak sekali anggota masyarakat yang belum memahami pentingnya  menyalakan  lampu  kendaraan sepeda  motornya  di  siang  hari.  Padahal secara  faktual  penerapan  aturan  ini terbukti mampu menekan angka kecelakaan  lalu  lintas  (P.  Suwardjoko Warpani, 2010: 2).
Di  Indonesia,  angka  kecelakaan  pada triwulan  pertama  tahun  2007  meningkat 161,5 persen dibandingkan dengan triwulan tahun  2006.  Dari  data  yang  ada  di Direktorat  Lalu  Lintas  Mabes  Polri,  jumlah korban  meninggal  meningkat  29,7  persen, luka  berat  meningkat  93,5  persen  dan  luka ringan  meningkat  tajam  yakni  54,2  persen. Jika  diakumulasikan  pada  kurun  waktu 2007-2010  saja  kecelakaan  lalu  lintas mencapai  746.872  kasus,  dengan  total korban  luka  ringan,  berat  dan  meninggal mencapai  +  20.000  orang    (Singgih  B Setiawan,2010:  4).  Angka  ini  melebihi jumlah  korban  meninggal  dalam  perang (Singgih B Setiawan,2010: 4).
Berdasarkan data-data di atas membuat  pihak  berwenang  mengeluarkan ketentuan  menyalakan  lampu  disiang  hari bagi  kendaraan  bermotor  roda  dua . Namun jarang sekali informasi yang sampai kepada masyarakat mengapa aturan ini dibuat serta hal  apa  yang  menyebabkan light-on untuk sepeda  motor  disiang  hari  bisa  menekan angka kecelakaan lalu lintas.
Berdasarkan fenomena tersebut, maka pemerintah  telah  mengeluarkan  undang- undang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  baru yaitu  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009 yang mana apabila disimak pasal demi pasalnya sangat menghormati dan menghargai  para  pengguna  jalan  raya khususnya  para  pejalan  kaki.  Dibuatnya undang-undang tersebut adalah untuk menggantikan  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 1992.
Meski  tujuan  Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 2009  sangat  baik dan  positif  guna menekan  angka  fatalisasi  dan  kecelakaan lalu-lintas, namun banyak pengamat meragukan efektifitas pelaksanaannya. Dalam  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  2009,  terutama  yang  berkaitan dengan ketentuan yang mewajibkan pengendara  kendaraan  roda dua menyalakan lampu  disiang  hari,  perlu  kesatuan  visi. Pengawasannya harus ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan  wewenang  oleh  petugas. Masyarakat  perlu  menyadari  dan  mengikuti aturan,  karena  Undang-Undang  itu  lahir
melalui pembahasan DPR sebagai representatif  masyarakat  (P.  Suwardjoko Warpani, 2010: 4).
Pada kenyataannya, kesadaran pengguna motor untuk menyalakan lampu  utamanya  di  siang  hari,  mulai kendur. Sebagian besar pengendara motor lebih  memilih  mematikan  lampunya. Hanya  beberapa  pengendara  saja  yang menyalakan lampunya, khususnya pengendara  yang  memakai  motor-motor keluaran baru (Wordpress, 2010). Padahal, aturan menyalakan lampu utama motor di siang  hari,  telah  diatur  dalam  Pasal  107 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009.  Jika  ada  yang  melanggar, maka  ancamannyapun  cukup  berat  yaitu denda Rp 100.000,00 atau pidana kurungan selama 15 hari.
Apabila  ditelusuri  lebih  mendalam, kekurang  patuhan  masyarakat  pengguna jalan  raya  untuk  menyalakan  lampu disiang  hari  ini  dapat  dikaji  dari  aspek keefektivitasan hukum. Efektifitas hukum adalah  bahwa  hukum  itu  berhasil  guna dan  efektif,  di  mana  hukum  mengemban fungsi  ekspresif  yaitu  mengungkapkan pandangan  hidup,  nilai-nilai  budaya  dan nilai  keadilan  serta  hukum  mengemban fungsi  instrumental  yaitu  sarana  untuk menciptakan  dan  memelihara  ketertiban, stabilitas  dan  prediktabilitas,  sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan  keadilan,  sarana  pendidikan dan  pengadaban  masyarakat  serta  sarana pembaharuan  masyarakat  (mendorong, mengkanalisasi dan mengesahkan perubahan  masyarakat)  (Bernard  Arief Sidharta, 2001: 189).
Berdasarkan  pandangan  tersebut  di atas, maka terwujudnya efektifitas hukum itu  dibuktikan  dengan  terwujudnya  nilai- nilai  keadilan  yang  diciptakan  oleh penegak  hukum,  terwujudnya  ketertiban dan  peradaban  masyarakat  yang  meng hargai  hukum  dan  sadar  hukum  serta adanya  perubahan  masyarakat  yang  bisa diakomodasikan  kedalam  sistem  hukum, tercipanya peraturan hukum yang berorientasi  kepada  kesejahteraan  rakyat
dan kepentingan bangsa bukan kepentingan politik, kepentingan pengusaha.
Secara  substansi,  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  masih  dapat diperdebatkan. Mulai dari banyaknya amanat  untuk  membuat  aturan  pelaksana dan teknis; nilai keefektifan dari penegakan hukum  berupa  sanksi  administrasi,  perdata hingga  pada  pidana;  pengaturan  mengenai hak  dan  kewajiban  dari  penyelenggara negara dan masyarakat, dan sebagainya.
Selain  itu, culture dari  masyarakat akan  menentukan  bagaimana  suatu  norma dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Akan menjadi tantangan bagi penyelenggara negara ketika culture masyarakat tidak mendukung untuk melakukan social  engineering .  Sehingga didapat  bagaimana  masyarakat  sadar  untuk melaksanakan  peraturan  karena  ia  tahu  apa hak  dan  kewajibannya,  atau  bagaimana aparat  penegak  hukum  yang  benar-benar menjunjung tinggi hukum (Ramdlon Naning, 2009: 72).
Norma-norma  atau  peraturan  apapun tanpa  adanya  sarana  pendukung  seperti struktur  keorganisasian  yang  memiliki kewenangan  untuk  melaksanakan  pastinya akan  berjalan  tidak  efektif  dan  efisien. Selain  itu,  budaya  dalam  melakukan  dan melaksanakan  norma-norma  atau  peraturan juga  harus  dinilai,  apakah  memang  sudah tepat  masyarakat  dapat  melaksanakan (Soerjono  Soekanto,  2002:  71).  Hal  ini berkaitan  dengan  bagaimana  nantinya Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009, khususnya Pasal
107,
dapat diimplementasikan dengan baik.
Berdasarkan uraian di atas penulis mencoba meneliti    efektivitas  Pasal  107  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## II. PEMBAHASAN

## Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas
Lalu  lintas  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan  sebagai  gerak  Kendaraan dan  orang  di  Ruang  Lalu  Lintas  Jalan, sedang  yang  dimaksud  dengan  Ruang Lalu  Lintas  Jalan  adalah  prasarana  yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan,  orang,  dan/atau  barang  yang berupa  Jalan  dan  fasilitas  pendukung Pasal 1 angka 1)
Permasalahan  lalu  lintas  secara umum  meliputi  meliputi  keamanan  dan keselamatan  lalu  lintas  yang  sangat kurang, kemacetan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas serta
ketidaktertiban  lalu  lintas.  Persoalan- persoalan lalu lintas tersebut menimbulkan  berbagai  kerugian  baik kerugian materiil maupun non materiil.

## 1. Kecelakaan Lalu Lintas
S. Wojowasito dalam Kamus Umum Lengkap Inggris – Indonesia, mengartikan  kecelakaan  sebagai  kejadian (yang tidak disangka) sehingga kecelakaan  lalu  lintas  dapat  diartikan sebagai  suatu  peristiwa  yang  tidak disengaja terjadi di jalan umum, melibatkan  kendaraan  dengan  atau  tanpa pemakai jalan lainnya yang mengakibatkan  korban  jiwa  dan  atau kerugian harta benda (S. Wojowasito).
Arif Budiarto dan Mahmudah menyatakan  bahwa  kecelakaan  lalu  lintas sebagai  suatu  kejadian  yang  jarang  dan acak  yang  bersifat  multi  faktor,  yang umumnya  didahului  oleh  suatu  situasi dimana  satu  atau  lebih  dari  pengemudi dianggap  gagal  menguasai  lingkungan jalan (lalu lintas dan lingkungannya) (Arif Budiarto  dan  Mahmudah,  2007:  136). Pengertian lainnya menggambarkan bahwa  kecelakaan  lalu  lintas  merupakan suatu peristiwa di jalan yang terjadi akibat ketidakmampuan seseorang
dalam menterjemahkan informasi dan perubahan kondisi  lingkungan  jalan  ketika  berlalu lintas yang  pada  gilirannya menyebabkan terjadinya tabrakan. Warpani berpendapat bahwa, ”penyebab kecelakaan dapat
dikelompokkan  dalam  empat  unsur,  yaitu: manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan” (Arif Budiarto dan Mahmudah, 2007:  136). Keempat  unsur  tersebut  dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Manusia Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai  pejalan  kaki  dan  pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Interaksi antara faktor Manusia, Kendaraan,  Jalan  dan  Lingkungan  sangat bergantung dari perilaku Manusia sebagai pengguna  jalan  menjadi  hal  yang  paling dominan terhadap Kamseltibcar Lantas. b. Jalan Jaringan transportasi jalan merupakan  serangkaian  simpul  dan/atau ruang  kegiatan  yang  dihubungkan  oleh ruang  lalu  lintas  sehingga  membentuk satu  kesatuan  sistem  jaringan  untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan  jalan,  Jalan  adalah  jalan  yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. c. Lingkungan Lingkungan  alam  atau  lingkungan binaan sangat mempengaruhi keselamatan lalu  lintas.  Bukit  atau  pohon  yang  meng halangi  pandangan,  tanjakan  terjal,  serta tikungan  tajam  merupakan  faktor  alam yang  perlu  mendapat  perhatian  dalam pengelolaan  lalu  lintas. Cuaca buruk  juga mem  pengaruhi  keselamatan  arus  lalu lintas.  Hujan  yang  deras  atau  berkabut menjadikan pandangan pengemudi sangat terbatas  sehingga  mudah  sekali  terjadi kesalahan antisipasi.
Berdasarkan  unsur-unsur  di  atas, penyebab kecelakaan yang paling dominan adalah  faktor  manusia  kemudian  faktor kendaraan, faktor  jalan, dan  terakhir faktor lingkungan.

## 2. Kemacetan Lalu Lintas
Kemacetan  lalu  lintas  adalah  kondisi dimana arus lalu lintas meningkat pada ruas jalan  tertentu,  sehingga  waktu  tempuh bertambah  (karena  kecepatan  menurun) yang  berakibat  pada  tidak  lancarnya
pergerakan  pada  ruas  jalan ( T.  Tjahjono, 2008: 11).
Menurut  Budiarto  dan  Mahmudah, kemacetan  dapat  disebabkan  antara  lain oleh sarana dan prasarana lalu lintas yang masih  terbatas,  manajemen  lalu  lintas yang  belum  berfungsi  secara  optimal, pelayanan  angkutan  umum  penumpang yang  belum  memadai,  dan  disiplin pemakai  jalan  yang  masih  rendah  (Arif Budiarto dan Mahmudah, 2007: 6).  Sarana dan  prasarana  lalu  lintas  yang  masih terbatas  disini  yang  paling  utama  adalah faktor  jalan.  Meskipun  manajemen  lalu lintas,  pelayanan  angkutan  serta  disiplin berkendara tersebut sudah baik, sedangkan  faktor  prasarana  jalan  belum memadai  maka  masih  sangat  mungkin untuk terjadi kemacetan.
Masalah kemacetan lalu lintas merupakan problema yang sangat kompleks dan merupakan fenomena yang tidak  mudah  untuk  diatasi  terutama fenomena kemacetan yang terjadi di kota- kota  besar,  kawasan  wisata,  kawasan industri,  perkantoran,  pasar  tumpah  dan tempat-tempat lain di mana sebagai faktor penyebab antara lain :
a. Sikap  mental  sebagian  masyarakat pengguna  jalan  yang  kurang  disiplin, mau menang sendiri dan tidak memenuhi peraturan lalu lintas.
b. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor  dari  tahun  ketahun  tidak diimbangi dengan penambahan panjang jalan yang memadai.
c. Menjamurnya  pedagang  kaki  lima, pedagang  asongan  di  badan-badan jalan dan di persimpangan jalan.
d. Tidak  tersedianya  tempat  parkir  yang memadai akibat kurang adanya koordinasi antar  instansi terkait dalam perencanaan  tata  ruang  perkotaan  dan penerbitan  ijin  mendirikan  bangunan terutama di tempat-tempat konsentrasi publik.
e. Tidak  terencananya  rencana  umum tata  ruang  wilayah  (RUTRW)  dalam penataan  kota  khususnya  di  kota-kota
besar menimbulkan permasalahan baru dibidang kemacetan lalu lintas.

## 3. Pelanggaran Lalu Lintas
Pelanggaran merupakan suatu tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan yang  ada,  baik  dalam  norma  masyarakat atau hukum yang berlaku. Dalam konteks ini  pelanggaran  lalu  lintas  adalah  suatu tindakan  baik  sengaja  ataupun  tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi  aturan-aturan  lalu  lintas  yang berlaku.  Pada  umumnya  pelanggaran  lalu lintas merupakan awal terjadinya kecelakaan lalu lintas.
Sanksi  atau  hukuman  bagi  para pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas sangat beragam, yaitu tergantung  dari  tingkat  pelanggaran  yang dilakukan.  Sanksi  yang  paling  ringan yaitu  peringatan  atau  teguran  agar pemakai  jalan  lebih  disiplin,  kemudian sanksi  tilang  dan  denda  dikenakan  bagi pemakai jalan yang melakukan pelanggaran tidak mempunyai kelengkapan surat-surat mengemudi, diantaranya Surat Ijin Mengemudi   (SIM) dan  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan (STNK).
Pelanggaran  pengemudi  yang  tidak melengkapi  administrasi  atau  surat-surat cukup dominan, namun pelanggaran yang mempunyai kecenderungan terhadap terjadinya  kecelakaan  yang  lebih  banyak disebabkan  oleh  pelanggaran  kecepatan dan  pelanggaran  rambu  dan  marka menduduki  posisi  dibawah  pelanggaran surat-surat.  Sedangkan  dari  pelanggaran yang  sering  terjadi  dan berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan dan kemacetan  lalu  lintas  belum  secara maksimal bisa dilakukan penindakan oleh aparat penegak hukum.
Konsep
Kewajiban Pengendara Kendaraan  Bermotor  Menyala  kan Lampu Di Siang Hari
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan  menetapkan  peraturan  bagi  pengguna
motor  untuk  tetap  menyalakan  lampu  di siang  hari.  Adanya  kewajiban  untuk menyalakan  lampu  pada  siang  hari  agar pengguna  kendaraan  lebih  berhati-hati  juga untuk  keselamatan  berkendara.  Adapun tujuan  dituangkannya  pertauran  tersebut adalah  untuk  menghindari  kecelakaan  lalu lintas  yang  banyak  menimpa  pengendara. Aturan  menyalakan  lampu  di  siang  hari untuk  motor  itu  tertuang  dalam  Pasal  107 (2)  UU  Nomor  22  Tahun  2009  yang berbunyi : “Pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.” Untuk  ketentuan  pidananya  tertuang  dalam Pasal 293 ayat (2) dimana setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan  lampu  utama  pada  siang  hari dipidana  dengan  kurungan  paling  lama  15 hari atau denda paling banyak Rp. 100 ribu.
Kebijakan  menyalakan  lampu  siang bagi  kendaraan  roda  dua  merupakan  hasil penelitian yang komprenhensif oleh kepolisian,  dimana  membuat  kendaraan menjadi mudah terlihat dan secara langsung meningkatkan tingkat keamanan perjalanan. Pengendara  kendaraan  lain  hanya  dengan melihat  cahaya  dari  spion  sudah  bisa langsung  berjaga-jaga.  Selain  itu  terbukti dengan  menyalakan  lampu  di  siang  hari dapat meminimalisir kecelakaan pengendara roda dua.
Bukan  tanpa  alasan,  menyalakan lampu  utama  di  siang  hari  akan  membantu pengendara  lain  mendeteksi  keberadaan motor  melalui  pancaran  cahaya  lampunya. Hal  ini  sekaligus  menjadi  peringatan  dini bagi pengendara lain khususnya pengendara mobil,  bahwa  di  belakang  atau  sekitarnya ada  kendaraan  lain.  Meski  belum  ada  data pasti  seberapa  besar  persentasenya  untuk meminimalisasi  kecelakaan  berkendaraan, tetapi  hal  itu  sangat  efektif  dan  memang menjadi sebuah keharusan.
Saat  mengendarai  kendaraan,  mata adalah  salah  satu  panca  indera  yang  paling penting.  Indera  mata  itulah  yang  menjadi sensor  penghindar  kecelakaan.  Untuk  dapat memberikan  respon,  mata  membutuhkan suatu  bentuk  stimulus  awal.  Syarat  utama terjadinya hubungan stimulus respon
bukanlah  jarak,  tetapi  adanya  saling kesesuaian antara stimulus dan respon. Jika seseorang  melihat  suatu  objek  maka stimulus  yang  mengenai  mata  bukanlah objeknya secara langsung, tetapi sinar yang dipantulkan  oleh  objek  tersebut  yang bekerja  sebagai  stimulus  yang  mengenai mata.  Stimulus  yang  diindera  itu  lalu diorganisasikan dan kemudian diinterpretasikan sehingga seseorang tersebut  menyadari,  serta  mengerti  tentang apa  yang  diindera  itu  (Ferry  Hadary,  2011: 314).
Mata  bekerja  dengan  cara  menangkap pantulan  sinar  yang  diperoleh  pada  jarak pandang  mata.  Pantulan-pantulan  itu  akan menentukan  persepsi  pengendara  terhadap warna,  bentuk  dan  jarak.  Semua  variabel hasil  pengukuran  ini  jelas  memengaruhi reaksi  pengendara  kendaraan  tersebut. Sinyal  dari  mata  akan  diteruskan  ke  otak yang berfungsi sebagai pengendali ( controller ), kemudian menghasilkan stimulasi  gerakan  tubuh  ( tactile atau body movement )  yang  dalam  hal  ini  sebagai aktuator ( actuator ) untuk menjaga kestabilan  dan  gerak  laju  kendaraan  (Ferry Hadary, 2011: 314).
Seperti  yang  diketahui  bersama, lampu  adalah  suatu  alat  yang  dapat memproduksi cahaya dan cahaya itu sendiri adalah radiasi elektromagnetik yang mampu menyebabkan rangsangan kasat mata (visibilitas). Sementara, mengemudi kendaraan bermotor adalah aktivitas dinamis  akibat  adanya  perubahan  situasi. Secara  umum  kemampuan  otak  dan koordinasi  fisik  manusia  hanya  mampu bereaksi  secara  antisipatif  terhadap  benda yang  bergerak  dengan  kecepatan  5-10 km/jam.  Oleh  karena  itu  reaksi  antisipasi akan lamban jika sewaktu-waktu ada sepeda motor  yang  dipacu  hingga  kecepatan mencapai  100  km/jam.  Ini  dikarenakan kecepatan  reaksi  adalah  jumlah  stimulus yang  diindera  dan  sangat  berhubungan  erat dengan  unit  waktu  (Ferry  Hadary,  2011: 314).
Oleh  Karena  itu,  mata  membutuhkan cahaya,  yang  dalam  kasus  ini  dihasilkan
oleh  lampu  sepeda  motor.  Dengan  adanya bantuan  cahaya  maka  mata  sebagai  sensor akan cepat merangsang interpretasi pengemudi  terhadap  suatu  benda  sehingga mempercepat  waktu  untuk  bereaksi.  Mata akan  lebih  reaktif  memprediksi  jarak kendaraan  lain,  mengirim  sinyal-sinyal  ke otak  dan  kemudian  mengkoordinasikannya dengan  pergerakan  tubuh.  Cahaya  lampu tersebut  juga  dapat  mengurangi  kondisi fatamorgana  yang  timbul  akibat  uap  panas dari  aspal  jalanan.  Oleh  karena  itu diberlakukan sebagai upaya memicu kecepatan  reaksi  antisipasi  pengemudi sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan.
Efektivitas  Pasal  107  Ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Kepadatan  penduduk  yang  terus bertambah,  kebutuhan  orang  yang  semakin banyak,  serta  kemajuan  teknologi  yang semakin  canggih  membawa  implikasi semakin  ramainya  transportasi  di  jalanan. Kepadatan  lalu  lintas  di  jalan  tentu  saja memerlukan  pengaturan  yang  tepat  agar keselamatan  dan  kenyamanan  berlalu  lintas dapat  tetap  terpelihara.  Disamping  itu  juga disiplin masyarakat dalam mentaati peraturan  lalu  lintas  harus  pula  dijaga. Keteguhan  penegak  hukum  dalam  hal  ini polisi lalu lintas harus senantiasa ditingkatkan  agar  polisi  tidak  mudah terjebak oleh berbagai bujuk rayu masyarakat  yang  selalu  saja  menggoda polisi  untuk  tidak  me  matuhi  hukum  yang berlaku.
Paradigma  yang  muncul  kemudian adalah  paradigma  penyadaran  masyarakat bahwa  penegakan  hukum  adalah  untuk kepentingan  bersama  seluruh  anggota masyarakat, karena itu tidak dapat dibebankan  secara  sepihak  kepada  polisi lalu  lintas  belaka.  Secara  teoritis  untuk membentuk  disiplin  masyarakat  haruslah melalui proses pelembagaan ( institulization ) hal  ini  disebabkan  karena  normaa-norma dalam  berlalu  lintas  bukanlah  norma  yang tumbuh  dari  nilai-nilai  sosial  dalam
kehidupan sehari-hari. Suatu norma terlembaga  ( institutionalized )  dalam  suatu sistem  sosial  tertentu,  apabila  dipenuhi paling sedikit tiga syarat, yakni :
1. Sebagian  terbesar  dari  warga  suatu sistem sosial menerima norma tersebut.
2. Norma-norma  tersebut  telah  menjiwai bagian  terbesar  warga-warga  sistem sosial tersebut. Norma tersebut bersanksi  (Agus  Joko  Purwadi  dan Mena Saebani).
3. Adaptasi  masyarakat  terhadap  norma- norma tersebut akan memerlukan waktu yang  relatif  lama,  dan  ini  adalah  suatu hal  yang  normal.  Adaptasi  itu  harus dilakukan  melalui  proses  edukasi  dan karenanya  memerlukan  biaya  yang besar.  Karena  itu  norma  yang  dibuat hendaknya  juga  harus  memiliki  nilai filosofis,  logika  serta  sosiologisnya,  di samping tentu saja yuridis. Hal ini untuk menghindari  kesia-siaan  dalam  proses internalisasi di masyarakat.
Berdasarkan  Penelitian  tentang  hal berlakunya kaedah hukum tentang kewajiban  pengendara  bermotor  untuk menyalakan  lampu  utama  pada  siang  hari menurut  Kasat  Lantas  Polresta  Bengkulu ada anggapan-anggapan sebagai berikut: 1. Kaedah  hukum  yang  berlaku  secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan  pada  kaedah  yang  lebih tinggi tingkatnya atau apabila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan  antara  suatu  kondisi  dan akibatnya.
2. Kaedah hukum berlaku secara sosiologis,  apabila  kaedah  tersebut efektif  Artinya,  kaedah  tersebut  dapat dipaksakan  berlakunya  oleh  penguasa walaupun  tidak  dapat  diterima  oleh warga  masyarakat  atau  kaedah  tadi berlaku karena diterima atau diakui oleh masyarakat.
3. Kaedah  hukum  tersebut  berlaku  secara filosofis,  artinya  sesuai  dengan  cita-cita hukum  sebagai  nilai  positif  yang tertinggi.
Namun  juga  diakui  bahwa  betapapun melembaganya  suatu  norma,  akan  tetapi kadang-kadang  terjadi  juga  penyimpangan- penyimpangan.  Hal  itu  terbukti  dari bereksistensinya  sanksi-sanksi.  Karena  itu sangat diperlukan adanya faktor pengendali sosial.  Faktor  pengendali  sosial  haruslah dibedakan dari pengendalian diri, walaupun keduanya  berhubungan  erat.  Pada  taraf individual, maka pengendalian sosial mengacu  pada  usaha  umuk  mempengaruhi pihak  lain,  sedangkan  pengendalian  diri tertuju  pada  pribadi  sesuai  dengan  ide  atau tujuan tertentu yang ditetapkan sebelumnya (Otje  Salman,  77).  Apabila  ditilik  dari proses  perkembangan  hukum  lalu  lintas dalam  sejarah  terhadap  hubungan  dengan eksistensi  dan  peranan  dari  kesadaran hukum  masyarakat  ini  dalam  tubuh  hukum positif,  terdapat  suatu  proses  pasang  surut dalam  bentangan  waktu  yang  teramat panjang.  Hukum  masyarakat  primitif,  jelas merupakan hukum yang sangat berpengaruh, bahkan secara total merupakan penjelmaan dari hukum masyarakatnya.
Masalah kesadaran hukum masyarakat mulai  lagi  berperan  dalam  pembentukan, penerapan,  dan  penganalisaan  hukum. Dengan  demikian,  terhadap  hukum  dalam masyarakat  maju  berlaku  ajaran  yang disebut  dengan co-variant  theory .  Teori  ini mengajarkan  bahwa  ada  kecocokan  antara hukum  dan  bentuk-bentuk  perilaku  hukum. Di  samping  itu  berlaku  juga  doktrin volksgeist (jiwa  bangsa)  dan rechtsbemu stzijn (kesadaran hukum) sebagaimana yang diajarkan  oleh  Eugen  Ehrlich  misalnya doktrin-doktrin tersebut mengajarkan bahwa  hukum  haruslah  sesuai  dengan  jiwa bangsa/kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dipandang sebagai mediator  antara  hukum  dan  bentuk-bentuk perilaku  manusia  dalam  masyarakat  (Otje Salman, 78). Apabila Membicarakan efektifitas  hukum  dalam  masyarakat  berarti membicarakan  daya  kerja  hukum itu  dalam mengatur  dan  atau  memaksa  masyarakat untuk  taat  terhadap  hukum.  Efektifitas hukum  yang  di  maksud  berarti  mengkaji
kembali  hukum  yang  harus  memenuhi syarat  yaitu  berlaku  secara  yuridis,  berlaku secara  sosiologis  dan  berlaku  secara filosofis. Oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mem pengaruhi kesadaran masyarakat dalam  mematuhi  ketentuan  Pasal  107 Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 dalam  masyarakat  menurut  Kasat  Lantas Polresta  Bengkulu  dapat  ditinjau  melalui cara sebagai berikut :

## 1. Kaidah Hukum
Dalam  teori  Ilmu  hukum  dapat dibedakan  tiga  macam  hal  mengenai berlakunya  hukum  sebagai  kaidah.  Hal  itu diungkapkan sebagai berikut:
a. Aspek Yuridis Dari sisi yuridis untuk terjadinya suatu perundang-undangan  harus  memenuhi  2 asas, yaitu  asas  regulatif  dan  asas konstitutif.  Asas  konstitutif  yaitu  asas  yang bila  itu  tidak  dipenuhi,  maka  Undang- Undang itu tidak sah.
Agaknya  asas  ini  memang  sudah dipenuhi, yaitu prosedur pembuatan Undang-Undang  tersebut  telah  melalui  hak inisiatif dari Pemerintah kemudian disetujui oleh DPR lalu diundangkan. Tetapi dari sisi asas  regulatif  yaitu  azas  yang  bila  tidak dipenuhi  maka  Undang-Undang  itu  akan kehilangan rasa keadilan, agaknya Undang- Undang  ini  tidak  memenuhi  persyaratan, sebab  asas  regulatif  harus  dipenuhi  dengan memperhatikan  perkembangan  masyarakat secara historis dan kultural.
Secara  historis-kultural,  menyalakan lampu utama di siang hari adalah mempakan  hal  yang  baru  bagi  masyarakat yang  tengah  mengalami  modemisasi,  sebab sebelum  periode  ini,  masyarakat  kita  masih dalam  kondisi  yang  tradisional.  Artinya jumlah  kendaraan  bermotor  pada  saat  itu belum  sebanyak  sekarang.  Demikian  pula dengan  berbagai  perkembangan  teknologi dibidang  pengaturan  lalu  lintas  jalan  serta kelengkapan  kendaraan  dalam  berlalu lintas.  Kalau  dulu  belum  dikenal  adanya traffic-light , kini traffic-light telah menjamur  di  mana-mana.  Demikian  pula kalau  dulu  belum  dikenal  adanya  berbagai
rambu-rambu lalu lintas, kini sudah banyak. Kesemuanya itu tentu memerlukan sosialisasi  yang  luas  dan  membutuhkan waktu.
Asas regulatif harus mampu mengkomodasikan  berbagai  perkembangan masyarakat  tersebut.  Tentang  berbagai kelengkapan kendaraan untuk dapat dikatakan  sebagai  laik  jalan,  sesuai  dengan peruntukan,  dan  sebagainya  harus  ada ketentum yang jelas. Hal ini dimaksud agar asas lex-certa dapat  dipenuhi.  Hal  itu dikarenakan Undang-Undang yang memenuhi  asas  legalitas  memberikan  sifat perlindungan terhadap rakyat dari kekuasaan pemerintah yang tanpa batas.
b. Aspek Sosiologis
Dalam  rangka  memahami  keterkaitan antara  hukum  dengan  masyarakat  yang mendukung  hukum  itu,  perlu  diperhatikan adanya  reaksi  masyarakat  terhadap  hukum itu,  dan  yang  harus  diperhatikan  ialah bagaimana hukum yang berlaku di masyarakat  itu  sesuai  dan  terjalin  dengan baik  ke  dalam  jaringan  interaksi  sosial; apakah  hukum  sebagai  hukum  sebagai sarana  pengatur  masyarakat  sudah  bekerja secara  efektif  atau  belum,  artinya  apakah masyarakat  masih  mencari  sarana  lain  di luar hukum itu.
Untuk memparalelkan ketentuan Pasal 107  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009  dengan  nilai-nilal  sosial  yang  tumbuh di  masyarakat  tentu  hal  yang  tidak  mudah. Menurut  Durkheim  agar  hukum  dapat berlaku efektif di masyarakat harus ada rasa kebersamaan di masyarakat tersebut. Perasaan  kebersamaan  ini  tidak  hanya menarik  para  anggota  menjadi  satu, melainkan  sekaligus  juga  menjadi  landasan berdirinya masyarakatnya Dengan demikian, serangan terhadap masyarakatnya akan  dihadapi  dengan  kesadaran  bersama pula,  berupa  penindakan  terhadap  serangan tersebut, dalam hal ini berupa pemidanaan.
Paragraf  di  atas  menjelaskan  bahwa kewajiban  pengendara  dan  pengguna  jalan raya  untuk  menyalakan  lampu  utama  di siang  hari  sejalan  dengan  kebutuhan masyarakat  atau  tidak.  Apakah  masyarakat
membutuh  kan  pengaturan  itu  dan  apakah masyarakat  benar-benar  menerima  dengan adanya ketentuan tersebut.
Oleh  karena  itu  agaknya  memang untuk  bisa  berlakunya  ketentuan  Pasal  107 Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 secara efektif,  masyarakat  harus lama-sama merasakan  pentingnya  pengaturan  yang tegas  dan  keras  dalam  penegakan  disiplin berlalulintas.  Sampai  saat  ini  agaknya media  massapun  belum  banyak  menyorot tentang penerapan disiplin dalam penerapan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  tersebut,  sehingga polisi  pun  tampaknya  belum  merasa  perlu untuk  menindak  tegas  para  pelanggar  lalu- lintas  sesuai  dengan  Pasal  107  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tersebut. Perhatian  masyarakat  beserta  media  masa masih  banyak  tertuju  pada  pemberantasan KKN  ditingkat  atas,  sehingga  kasus-kasus pelanggaran  lalu  lintas  dianggap  sebagai kasus murahan atau kasusnya orang jalanan saja.
c. Aspek Filosofis Menurut Krabbe hukum tidak memperoleh  kekuatan  mengikutinya  dari kehendak
pemerintah, melainkan
pemerintah hanya memperoleh kekuasaannya  (Krabbe).  Sesuai  pernyataan Krabbe tersebut dihubungkan dengan pembuatan  Pasal  107  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009,  maka  sebenarnya kekuatan  mengikut  ketentuan  Undang- Undang  itu  bukan  karena  pemerintah menghendakinya. Menurut Krabbe Undang- Undang  itu  mengikat  berdasarkan  hukum yang  menjelma  di  dalamnya.  Hukum  itu sendiri  datangnya  adalah  dari  perasaan hukum  individu.  Akan  tetapi  individu  itu sangatlah  banyak,  sedang  pergaulan  hidup menghendaki  kesatuan  kaidah  hukum  : hukum  harus  sama  untuk  seluruh  anggota masyarakat.  Ini  adalah  merupakan concitio sine qua non .
Keseragaman  kaidah  hukum  lebih penting  daripada  isi  kaidah  itu,  sehingga kesadaran  hukum  kita  memberikan  nilai yang  tertinggi  kepada  kesatuan  kaidah tersebut,  jika  perlu  mengorbankan  sesuatu
isi  yang  tertentu  yang  lebih  kita  sukai. Karena menurut Krabbe untuk mendapatkan kaidah  hukum  yang  mewakili  seluruh perasaan hukum masyarakat, kaidah hukum haruslah  dipilih  dari  orang  terbanyak  untuk dijadikan  kaidah  persekutuan,  yaitu  dari suara  mayoritas  yang  mempunyai  nilai hukum tertinggi.
Pemikiran tentang hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat berasal dari Roscoe  Pound  dalam  bukunya  yang terkenal " An Introduction to the philosophy of  law "  (1954).  Disesuaikan  dengan  situasi dan  kondisi  di  Indonesia,  konsepsi  " law  as tool of social engineering " yang merupakan inti  pemikiran  dari  aliran  Pragmatic  Legal Realism  itu.  Bila  ini  dihubungkan  dengan keadaan  Pasal  107  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  2009,  ketentuan  ini  memang dimaksudkan untuk menjadi agen pembaharuan  terhadap  perilaku  masyarakat dalam  berlalu  lintas  di  jalan.  Ketentuan  ini juga  dimaksudkan  sebagai  rekayasa  sosial yang akan mengarahkan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas agar sesuai dengan kehendak pembuat Undang- Undang.
Jelasnya di bidang pengaturan disiplin berlalu lintas ini memang pemerintah harus menetapkan  hukum  untuk  merekayasa perilaku masyarakat agar berdisiplin. Perilaku  masyarakat  hendak  dipolakan  ke dalam suatu peraturan perundang-undangan. Namun usaha ini belum memenuhi persyaratan yang lain, yaitu aspek sosiologis,  guna  mendapatkan  dukungan dari masyarakat luas.

## 2. Penegak Hukum
Dalam hal ini akan dilihat apakah para penegak hukum sudah betul–betul melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya dengan  baik,  sehingga  dengan  demikian hukum  akan  berlaku  secara  efektif  dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya para penegak hukum tentu saja harus berpedoman  pada  peraturan  tertulis,  yang dapat berupa peraturan perundang– undangan  peraturan  pemerintah  dalam aturan-aturan lainnya yang sifatnya
mengatur,  sehingga  masyarakat  mau  atau tidak mau, suka atau tidak suka harus patuh pada  aturan-aturan  yang  dijalankan  oleh para  penegak  hukum  karena  berdasarkan pada  aturan  hukum  yang  jelas.  Namun dalam kasus–kasus tertentu, penegak hukum  dapat  melaksanakan  kebijakan- kebijakan  yang  mungkin  tidak  sesuai dengan peraturan–peraturan yang ada dengan pertimbangan–pertimbangan tertentu  sehingga  aturan  yang  berlaku dinilai  bersifat  fleksibel  dan  tidak  terlalu bersifat mengikat dengan tidak menyimpang  dari  aturan-aturan  yang  telah ditetapkan.
Suatu  pameo  klasik  memberikan alternative  yang  dilematis,  antara  materi hukum  yang  bagus  dijalankan  oleh  aparat penegak  hukum  yang  jelek,  atau  materi hukum  yang  cacat  dijalankan  oleh  aparat penegak  hukum  yang  bagus,  maka  akan terpilih  alternatif  kedua,  karena  outputnya akan lebih baik dari pada memilih alternatif pertama.  Kondisi  idealnya  adalah  baik materi  hukum  maupun  aparat  penegak hukumnya  bagus.  Hal  ini  menunjukkan pentingnya “Kualitas moral dan etika aparat penegak  hukum”  khususnya  Polri  dan PPNS yang  diberi  wewenang  untuk melakukan  dan  mengambil  tindakan  dalam rangka  penegakan  hukum  akan  berdampak pada  kinerja  yang  profesional.  Kualitas moral dan etika penegak hukum yang tinggi guna  terwujudnya  kinerja  penegak  hukum yang baik.
Kenyataan dalam proses ini penyelenggaraan  penegakan  hukum  di bidang  lalu  lintas,  bahwa  masing-masing aparat belum bekerja secara profesional, hal ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  hal  sebagai berikut :
a. Penegakan Hukum
1) Penerapan  hukum  sebagaimana  yang diamanatkan  dalam  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 maupun peraturan  pemerintah  yang  ada  tidak dilaksanakan  sebagaimana  mestinya, seperti  penerapan  terhadap  pasal-pasal ancaman  pidana  Pasal  273  sampai dengan Pasal 317.
2) Penjatuhan  vonis  oleh  hakim  terhadap pelaku  pelanggaran  lalu  lintas  masih mengacu  pada  tabel  tilang  denda minimum tidak mengindahkan ancaman pidana  yang  tercantum  pada  ketentuan yang  diatur  pada  pasal-pasal  yang tertera pada Undang-Undang  Nomor 22 Tahun  2009  dengan  nominal  denda yang  relatif  sangat  ringan  sehingga vonis yang dijatuhkan tidak memberikan  efek  jera  bagi  pelanggar yang dihukum.
3) Sistem  tilang  dan  mekanisme  proses peradilan  terhadap  pelanggaran  lalu lintas  tidak  dilaksanakan  sebagaimana mekanisme  sidang  pengadilan  yang benar.
4) Konsistensi dalam pelaksanaan penegakan  hukum  belum  diproyeksikan pada  upaya  peningkatan  keselamatan lalu  lintas  dan  kepatuhan  hukum masyarakat  walaupun  telah  ada  konsep tentang penindakan dengan pola System Potensial  Point  Target (SPPT)  dan pelaksanaan  kawasan  tertib  lalu  lintas (KTL).
5) Pemanfaatan teknologi dan laboratorium  forensik  dalam  bidang pengungkapan  kasus  kecelakaan  lalu lintas utamanya kasus-kasus kecelakaan yang menonjol belum dilaksanakan.
b. Sikap Penegak Hukum
1) Lemahnya etika moral dan profesionalisme  sebagai  aparat  penegak hukum  serta  sikap  arogansi  yang  masih melekat  dalam  melaksanakan  tugas penegakan hukum.
2) Banyaknya penyimpangan yang dilakukan dengan cara melampaui batas wewenang,  pungli,  bertindak  kasar  dan tidak  mencerminkan  sebagai  sosok pelindung,  pengayom  dan  pelayan masyarakat.
3) Lemahnya  koordinasi  antar  aparat penegak  hukum  baik  sesama  aparat penegak hukum di jalan maupun dengan unsur Criminal Justice System (CJS).
4) Pelaksanaan  penegakan  hukum  oleh penyidik  pegawai  negeri  sipil  (PPNS) Departemen Perhubungan /LLAJR
terhadap pelanggaran yang sesuai dengan kewenangannya tidak dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan yang ada.
5) Traffic  Education  belum  dilaksanakan dengan baik dan kontinyu.
6) Proses  pemberian  surat  ijin  mengemudi (SIM) tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada.
c. Sarana dan Prasarana
1) Terbatasnya  sarana  dan  prasarana  yang mendukung  terlaksananya  penegakan hukum dibidang lalu lintas antara lain :
2) Tidak  berfungsinya  jalan  se  bagaimana mana  mestinya,  akibat  nya  penggunaan untuk  kaki  lima,  parkir  pada  badan jalan,  bangunan  pada  daerah  manfaat jalan dan sebagainya.
3) Rendahnya  disiplin  dan  budaya  tertib para  pemakai  jalan,  sebagaimana  akibat kualitas disiplin yang rendah,
pemahaman  aturan  yang  kurang,  dan pengaruh  manajemen  transportasi  yang tidak sehat.
4) Belum  adanya  organisasi  khusus  yang bertanggung jawab terhadap
keselamatan  lalu  lintas  di  negeri  ini dalam wadah/badan koordinasi di bidang  lalu  lintas  yang  ada  di  wilayah- wilayah  belum  mencerminkan  kinerja yang terfokus pada masalah keselamatan lalu lintas.
3. Masyarakat Kesadaran  hukum  dalam  ma  syarakat belumlah  merupakan  proses  sekali  jadi, melainkan  merupakan  suatu  rangkaian proses  yang  terjadi  tahap  demi  tahap kesadaran  hukum  masyarakat  sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum,  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju orang  yang  patuh  pada  hukum  karena memang  jiwanya  sadar  bahwa  mereka membutuhkan  hukum  dan  hukum  itu bertujuan baik untuk mengatur masyarakat  secara  baik  benar  dan  adil.
Sebaliknya
dalam masyarakat tradisional kesadaran hukum masyarakat  berpengaruh  secara  tidak
langsung pada kepatuhan hukum (Soerjono Soekanto, 1994: 17).
Mental dan perilaku yang membudaya dari  pengguna  jalan  merupakan  salah  satu faktor  utama  yang  sangat  berpengaruh terhadap  situasi  lalu  lintas.  Bisa  dipahami bahwa  dalam  proses  bekerjanya  hukum menempatkan  manusia  pada  posisi  sentral. Ini  terjadi  karena  proses  legislasi  sampai aplikasi  dilaksanakan  dan  menjadi  otoritas manusia, di mana pada tataran operasionalnya  diwujud  kan  dalam  bentuk sikap  dan  perilaku.  Dalam  tulisannya, Satjipto  Rahardjo,  penggagas  pemikiran hukum  progresif  di  Indonesia,  secara  tegas memasuk  kan  perilaku  (manusia)  sebagai unsur  penting  dalam  hukum,  bahkan menempatkan  perilaku  manusia  tersebut  di atas  peraturan.  Menurut  nya,  kasus  di Indonesia, proses hukum masih lebih dilihat sebagai  proses  peraturan  daripada  perilaku mereka  yang  terlibat  di  situ  (Satjipto Rahardjo, 95).
Faktanya, soal ketidaktertiban di jalan dan  tingginya  angka  kecelakaan  lalu  lintas di  Indonesia  sebagian  terbesar  disebabkan oleh  perilaku  manusia.  Hasil  penelitian yang dilakukan Haryono mengenai interaksi faktor-faktor  penyebab  kecelakaan  lalu lintas  di  jalan  tol  menunjukkan  bahwa faktor  pengemudi  merupakan  penyebab kecelakaan  yang  paling  besar  pengaruhnya. Dalam  survey  lain  ditemukan  bahwa terdapat  10  penyebab  utama  terjadinya kecelakaan, 6 di antaranya dipicu oleh sikap dan keteledoran pengemudi seperti ketidakdisiplinan, kelelahan, emosional dan karena  pengaruh  minuman  keras/narkoba. Faktor human  error sebagai  penyebab kecelakaan  mencapai  91%  (Nurul  Huda, 2011).
Adapun apabila
pelanggaran disepelekan maka akan menjadikan kecelakaan  lalu lintas.  Secara  umum  paling tidak  ada  tiga  faktor  yang  memberikan kontribusi  terjadinya  kecelakaan lalu lintas. Ketiga  faktor  tersebut  adalah  sarana  atau kendaraan,  disini  diasumsikan  kendaraan yang  tidak  dalam  kondisi  yang  baik  dapat menyebabkan  kecelakaan,  seperti  tidak
berfungsinya  rem  dan  masalah  lain    yang berhubungan dengan sarana. Faktor berikutnya adalah prasarana yang mencakup jalan  dan  lingkungan  jalan,  dalam  hal  ii kondisi jalan yang buruk dapat mengakibatkan  terjadinya  kecelakaan  lalu lintas  dan  ini  memang  tanggung  jawab pemerintah  untuk  memberikan  prasarana berupa  jalan  yang  bagus  maksudnya  disini dalam  kondisi  yang  baik  dan  selalu  ada perawatan  berkala.  Lalu  faktor  yang terakhir  adalah  faktor  manusia  yang mencakup pengemudi dan pejalan kaki.
Dalam  hal  ini  terlihat  sangat  jelas sekali  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya kecelakaan  adalah  dari  individu  itu  sendiri. Dan  bila  kita  lihat  lebih  jauh  hal  ini berkaitan  dengan  masyarakat  yang  tidak menaati  peraturan  sehingga  melakukan pelannggaran-pelanggaran  yang  berdampak pada  terjadi  suatu  kecelakaan.  Oleh  karean itu perlu diciptakan budaya tertib lalu lintas yang  akhirnya  bila  hal  itu  terus  dilakukan akan  menjadi  budaya  hukum  yang  akan menata kehidupan sosial masyarakat.
Di  dalam  teori  mengenai  pelaksanaan hukum seringkali dikatakan bahwa, efektivitas hukum tergantung pada penerapan sanksi-sanksinya, yang bertujuan untuk  kepastian  hukum  dan  menghasilkan sikap  jera  bagi  pelanggar  hukum.  Karena banyak  pelanggar  terutama  pelanggar  lalu lintas  yang  disebut  dengan  tidak  adanya kesadaran  hukum  mengakibatkan  wibawa hukum menjadi melemah. Hukum menggunakan suatu kekuasaan untuk memaksakan orang-orang menghormati norma sosial dan dengan demikian membantu supaya kebudayaan dapat lestari. Dapat  juga  dikatakan  secara  lebih  halus bahwa  hukum  mendorong  agar  para  warga masyarakat berlaku secara tidak menyimpang,  karena  ada  ancaman  akan digunakan  paksaan.  Sebenarnya  malahan banyak  warga  masyarakat  tanpa  terlalu sadar akan  adanya ancaman, secara otomatis berlaku menurut apa yang dituntut oleh  norma  sosial  dan  hukum.  Ketaatan yang  agak  otomatis  itu  berlangsung  akibat proses  internalisasi  dari  norma  yaitu  proses
pengasuhan  sehingga  seseorang  menerima norma-norma  sosial  dan  nilai  budaya  yang mendasarinya.
Dapat dilihat bahwa dalam pengendalian  sosial  itu  digunakan  berbagai cara atau instrumen, dari cara yang terhalus sampai  kepada  cara  yang  paling  keras,  dari cara yang menghimbau kepada kemampuan akal  sampai  kepada  paksaan  yang  tidak mengenal  ampun.  Semua  acara  ini  tertuju untuk  mewujudkan  suatu  keadaan  yang serasi  atau  situasi  yang  damai,  atau  untuk mewujudkan  suatu  tatanan  sosial  yang memungkinkan  para  warga  masyarakat melaksanakan  cara  hidup  seperti  terumus, baik secara eksplisit maupun secara implisit dalam  kebudayaan  yang  dianut  masyarakat yang bersangkutan.
Menurut Kasat Lantas Polresta Bengkulu  Contoh  yang  paling  sederhana yaitu  banyaknya  pengendara  kendaraan tidak menyalakan lampu utama di siang hari yang  diamanatkan  oleh  Pasal  107  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kesemuanya  itu  tentunya  tidak  dapat dibiarkan  begitu  saja.  Karena  jelas-jelas tindakan  ini  sangat  merugikan  keselamatan masyarakat  pengguna  jalan  lain.  Salahkan bila polisi menindak dengan tegas pelanggaran-pelanggaran tersebut? Menurut peneliti memang seharunya aparat pemangku  kebijakan  penegakan  hukum  di Indonesia harus selalu mewujudkan masyarakat  yang  patuh  dan  peduli  hukum dan  menindak  tegas  para  pelanggar  hukum tersebut.
Sebenarnya  pelanggaran  lalu  lintas seperti  hal  tersebut  sangatlah  sepele.  Bila ini semua dibiarkan maka akan mengakibatkan kecelakaan, perkelahian dan bentuk  kekerasan  yang  lain  yang  tidak mencermikan  sebuah  budaya  bangasa Indonesia.  Hal-hal  tersebut  bisa  sebenarnya diminimalisasi  dengan  cara  penegakan hukum  yang  tegas  bila  perlu  digalangkan kembali  mengenai  sopan  berlalu  lintas  di jalan.  Serta  perlunya  penambahan  personel kepolisian/pos  polisi  di  sekitar  daerah rawan  terjadinya  tindak  pelanggaran  lalu lintas seperti yang terjadi di atas.
Di  Lain  pihak,  masyarakat  juga mestinya  jeli  memahami  apa  sebetulnya yang  diharapkan  polisi  lalu  lintas  dengan adanya  kebijakan light  on .  Jika  dicermati lebih  dalam  sebetulnya  tujuan  adanya aturan light  on sungguh  mulia.  Dengan bahasa  lain,  aturan  tersebut  sebetulnya memiliki muatan kemanusian yakni mencegah  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas yang jumlahnya cukup tinggi di negeri ini.
Negara Indonesia adalah negara hukum  yang  seharusnya  masyaratakat didalamnya  menjunjung  tinggi  nilai-nilai hukum  dan  mematuhinya  baik  dalam bidang lalu lintas ataupun bidang yang lain. Tidak  sulit  untuk  mewujudkan  itu  semua tetapi  hanya  perlu  dengan  iktikad  tenggang rasa  dan  saling  menghargai  antar  warga negara  mungkin  dapat  meredam  itu  semua, rasa  senasib  dan  sepenanggungan,  rasa kesetiakawanan dan sterusnya.
Tentunya  selalu  senantiasa  menjaga dan  menghargai  hukum  atau  undang- undang  yang  telah  ditentukan,  karena undang-undang  dibuat  untuk  kepentingan bersama  dan  bukan  untuk  kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Jadi didalam meyikapi  permasalahan  yang  melibatkan antar  individu  hendaknya  disikapi  dengan sabar  dan  rendah  diri  agar  tercipta  suasana yang  nyaman  dan  tercipta  kondisi  yang kondusif.  Tentunya  kita  tidak  ingin  negeri ini  kacau  balau  dan  tidak  beraturan, tentunya  kita  ingin  negeri  yang  damai  dan sejahtera,  nyaman  dan  tentram  serta  aman dari segala bentuk tindakan kejahatan.
Tanggung
jawab bersama
menciptakan  negeri  yang  aman  dan kondusif bebas dari permasalahan- permasalahan yang dapat memicu perpecahan.
Pemerintah
hanya mengesahkan undang-undang
dan
masyarakatlah  yang  seharusnya  turut  serta mengawal  undang-undang  tersebut  selain aparat  penegak  hukum.  Peran  masyarakat memang sangatlah diperlukan dalam kegiatan penciptaan kondisi tersebut.

## III. PENUTUP
Ketentuan  Pasal  107  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  yang  mewajibkan pengendara  kendaraan  bermotor  untuk menyalakan  lampu  utama  di  siang  hari belum  dapat  dikatakan  berlaku  secara efektif.  Hal  ini  dikarenakan  masih  banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mematuhi  ketentuan  ini.  Ketentuan  Pasal 107  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009  tidak  mampu  mempolakan  disiplin masyarakat  dalam  berlalu  lintas  di  jalan, sebab kurang mendapat dukungan masyarakat  luas,  kurang  memenuhi  syarat berlakunya  secara  filosofis,  walaupun secara yuridis memenuhi syarat.
Adapun  saran  yang  dapat  penulis berikan  berdasarkan  penelitian  ternyata diketahui kebanyakan masyarakat pengguna jalan  raya  yang  mengendarai  kendaraan belum  memahami  secara  komprehensif  arti pentinya  menyalahkan  lampu  kendaraan. Oleh  karena  itu  disarankan  kepada  Satuan Lalu  Lintas  khususnya  dan  Kapolresta Bengkulu/Dit Lantas Polda Bengkulu untuk mensosialisasikan  dan  pengawasan  baik secara preventif maupun represif.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Bernard  Arief  Sidharta, Refleksi  Tentang Struktur Ilmu Hukum , Alumni, Bandung, 2001.
Fachrurrozy, Keselamatan  Lalu  Lintas (Traffic  Safet) ,  Universitas  Gadjah Mada, Yogyakarta,  2001.
Ramdlon Naning, Menggairah kan Kesadaran  Masyarakat  dan  Disiplin Penegak  Hukum  Dalam  Lalu  Lintas , Bina Ilmu, Surabaya, 2009.
Satjipto  Rahardjo, Sisi-Sisi  Lain  Dari Hukum  Di  Indonesia ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2004.
Soerjono Soekanto, Beberapa Teori Tentang Struktur Masyarakat , Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
_________________, Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Penegak  kan  Hukum , Rajawali, Jakarta, 2002.
P.  Suwardjoko  Warpani, Pengelola  Lalu lintas  dan  Angkutan  Jalan ,  Penerbit
ITB, Bandung, 2010.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan
Jalan.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## Sumber Lain
Satjipto  Rahardjo, Peningkatan  Wibawa
Hukum  Melalui  Pembinaan  Budaya Hukum ,  Makalah  pada  Lokakarya Pembangunan Bidang Hukum Repelita VII, BPHN, 1997. Wordpress, Kesadaran Masyarakat Rendah,  Light  On  Masih  Dicuekin , http://wordpress.com,  diakses  pada tanggal 2 Januari 2010.