## Instrumen Pengendalian Parkir Swasta di Tepi Jalan Umum di Kota Surabaya

## Claudio Aditya
claudioaditya123@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
Regions have the authority to collect local taxes and levies, one of which is parking. The research method used is the normative method with a statutory approach and a conceptual approach. Based on the validity of presenting permits related to statutory regulations in the implementation of Regional Regulations in the City of Surabaya, it  is  not  in  accordance  with  what  has  happened  in  the  field.  The instrument of controlling and controlling public road private parking by the Department of Transportation in the City of Surabaya in order to deal with cases of liar parking consists of laws and regulations and the application of sanctions. The Surabaya City Government through the Transportation Agency has stipulated rules regarding the Implementation of Parking in the City of Surabaya which are contained in Regional Regulation Number 3 of 2018.
Keywords: Licensing; Authority for Private Parking Control; Management and Control of Private Parking on Public Roads.

## Abstrak
Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi yang salah satunya perparkiran. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode normatif dengan melalui pendekatan undang- undang dan pendekatan konseptual. Berdasarkan keabsahan dalam pemberian izin terkait peraturan undang-undang dalam pelaksanakan Peraturan Daerah yang ada di Kota Surabaya belum sesuai dengan kenyataan yang tejadi dilapangan. Instrumen pengendalian dalam pengelolaan dan pengendalian parkir swasta ditepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan di Kota Surabaya dalam rangka mengatasi kasus parkir liar terdiri dari peraturan zonasi, perizinan, insentif/disinsentif dan penerapan sanksi. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan telah menetapkan aturan tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018. Kata Kunci: Perizinan; Kewenangan Pengendalian Parkir Swasta; Pengelolaan dan Pengendalian Parkir Swasta di Tepi Jalan Umum.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 4, Juli 2022
How to cite: Claudio Aditya, ‘Instrumen Pengendalian Parkir Swasta di Tepi Jalan Umum di Kota Surabaya’ (2022) Vol. 5 No. 4 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 7 Juli 2022; Diterima  29 Juli 2022; Diterbitkan 31 Juli 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i4.37308 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 1244 Claudio Aditya: Instrumen Pengendalian Parkir...

## Pendahuluan
Pembangunan terhadap perekonomian saat ini merupakan suatu tahapan dalam kegiatan menuju Indonesia yang lebih baik. Kerja sama antara pemerintahan dan masyarakat demi pembangunan yang mampu menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang berkembang independen terkait pelaksanaan sistem pemerintahan.
Pemerintah pusat dapat menumbuhkan kesejahteraan hidup masyarakat dan pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat demi kehidupan yang lebih baik.
Kebijakan pemerintah daerah secara efektif mulai melaksanakan pembangunan tersebut, maka pembiayaan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, setiap daerah dipacu untuk dapat mencari sumber penerimaan daerahnya yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerahnya.
Daerah kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang cukup besar dan era otonomi yang luas menjadi tanda kondisi saat ini. Bagi pemerintah daerah, hal ini dapat dijadikan motivasi dan tantangan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat di wilayahnya maka memiliki prinsip otonomi yang seluas-luasnya, bertanggung jawab dan nyata di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antar pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efektif menuju tercapainya kemandirian daerah yang merata di seluruh pelosok tanah air. 1
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas tiap-tiap daerah provinsi dan terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Pada awalnya, pajak bukanlah suatu pungutan, melainkan pemberian sukarela yang diberikan oleh rakyat untuk raja yang telah memelihara kepentingan negara, menjaga negara dari serangan musuh, membiayai pegawai kerajaan, dan lain sebagainya. Biasanya,
1 Ginandjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan (Pustaka CIDESINDO 1996).[335-336].
warga negara yang tidak melakukan penyetoran dalam bentuk iuran diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam kurun waktu yang ditentukan. Sementara, orang-orang yang memiliki status sosial lebih tinggi dan memiliki cukup harta dapat terbebas dari kewajiban tersebut dengan membayar uang ganti rugi. 2 Saat Indonesia dijajah oleh Belanda, saat itulah sistem kita mengenal sistem perpajakan modern. Salah satu jenis pajak yang berlaku saat itu di antaranya pajak rumah tinggal yang diberlakukan tahun 1839 dan pajak usaha. 3
Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah, daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan kepada masyarakat berupa pajak daerah dan retribusi, dengan membentuk peraturan daerah sebagai dasar pemungutannya. Pajak daerah dalam retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A terkait implementasi yang menegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pungutan dan pajak lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur di dalam Undang- Undang, sehingga pajak daerah dan retribusi daerah terkait pemungutan harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Kota Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur, merupakan daerah yang berkembang pesat. Dalam membahas terkait parkir yang ada di Kota Surabaya masih ditemui beberapa masalah terkait parkir liar menjadi salah satu contoh masalah perparkiran yang sering kita temui di Kota Surabaya. Parkir liar itu sendiri dapat mengurangi pendapatan hasil daerah karena tidak adanya retribusi parkir secara resmi yang masuk ke dalam pendapatan asli daerah Kota Surabaya, maka perparkiran di Surabaya yang pertama adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang masih kurang, ditandai dengan banyaknya masyarakat yang parkir sembarangan meskipun diketahui terdapat tanda larangan parkir. Kemudian yang kedua adalah masih minimnya lahan parkir yang ditandai dengan menumpuknya kendaraan ditempat-tempat parkir. Bahkan ketika tempat parkir penuh, pemakaian
2 ibid. [340-345].
3 R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Refika Aditama 1995).[23].

## 1246 Claudio Aditya: Instrumen Pengendalian Parkir...
bahu jalan menjadi alternatif sebagai tempat parkir. Disisi lain yang juga menjadi masalah adalah jaminan situasi dan kondisi lokasi parkir. Dengan Kota Surabaya yang memiliki kepadatan tinggi, maka pengguna lokasi parkir juga tinggi.
Prasarana yang harus dihadapi oleh kabupaten/kota diantaranya terkait prasarana parkir. Perlu diketahui bahwa parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Aktivitas yang dilakukan dari perjalanan yang dilakukan seseorang banyak ditempati dan pada kesempatan tertentu lainnya. 4 Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, banyak sarana dan prasarana yang harus disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Salah satu prasarana kota yang harus disediakan oleh pemerintah daerah sebagai pengelola kawasan perkotaan adalah menyediakan prasarana parkir dimana prasarana ini merupakan kondisi sebelum sarana yang ada harus dipenuhi secara logis. 5
Ada beberapa yang perlu diperhatikan terkait masalah yang terjadi dalam perparkiran. Diantaranya yaitu kenyamanan serta pelayanan parkir, lahan parkir dan tarif parkir. Hal ini dikarenakan orang selalu menginginkan kendaraannya terparkir di tempat yang berdekatan dengan tujuannya dan tempat-tempat keramaian. Disitulah kebutuhan mengenai peningkatan parkir sangat tinggi yang mana dalam keadaan ini sering kali terjadi suatu permasalahan yang serius dengan kata lain jangankan kendaraan itu hilang, meskipun hanya rusak ataupun kehilangan sebagian kecil saja tetap dipermasalahkan. Hal tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi pemberi jasa parkir. Sedangkan dari pihak kedua memiliki kendaraan yang harus dibayar sejumlah tarif parkir tersebut yang tertera pada karcis. 6
Pada tempat-tempat pusat keramaian, parkir merupakan kebutuhan yang sangat penting dan fasilitas serta tarif parkir sering kali menjadi permasalahan yang sangat serius. Permasalahan tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah
4 Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia (Bayumedia Publishing 2004).[166].
5 ibid .[154].
6 Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, Laporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (Gramedia Pustaka Utama 2003).[106].
daerah, karena pemerintah daerah mendapatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor parkir. Jalan raya yang berada di sekitar Surabaya merupakan sarana penting karena rata-rata yang ada pada jalan raya di Surabaya merupakan salah satu bentuk mobilitas masyarakat kota maupun luar Surabaya.

## Kewenangan Pengendalian Parkir Swasta di Tepi Jalan Umum di Kota Surabaya
Tindakan pemerintahan dijalankan berdasarkan norma wewenang pemerintah, baik yang diperoleh secara atribusi, delegasi maupun mandat. Wewenang atribusi adalah wewenang pemerintah yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau disebut dengan asas legalitas. Wewenang delegasi adalah wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan/organ pemerintahan yang lain. Wewenang mandat adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara bawahan dengan atasan, kecuali dilarang tegas oleh peraturan perundang-undangan. 7
Norma dasar wewenang ini disebut legalitas (legaliteit), artinya sahnya suatu tindakan pemerintahan apabila didasarkan pada suatu peraturan perundang- undangan yang memberikan wewenang untuk bertindak. Dalam hal ini terkait perparkiran sendiri telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya dimana perizinan parkir sendiri diatur dalam Pasal 11 mengenai penyelenggaraan perparkiran oleh orang atau badan hukum. Dimana Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 ini merupakan landasan ide untuk pembentukan Rancangan Peraturan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan dan selain itu dalam rangka melaksanakan tertib penataan dan perizinan penyelenggaraan parkir di Kota Surabaya, utamanya yang berada di luar ruang milik jalan agar sesuai dengan fungsi penyelenggaraan parkir yang ditetapkan serta tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 1248 Claudio Aditya: Instrumen Pengendalian Parkir...
Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan ( authority, gezag ) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang ( competence, bevoegheid ) hanya mengenai suatu ”onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan yang terdapat wewenang ( rechts bevoegdheden ). 8 Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. 9
Pengertian wewenang menurut H.D Stout adalah “ bevoegheid wet kan worden omschr evenals het geheel van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer ” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik. 10
Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” ( the rule and the ruled ). 11 Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseveen disebut sebagai “ blote match ”, 12 sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara. 13
8 Ateng Syafrudin, ‘Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab’ (2000) IV Jurnal Pro Justisia.[22].
9 Indroharto, Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik,  dimuat  dalam  Paulus  Effendi Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Citra Aditya Bakti 1994).[65].
10 H.D Stout, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah (Alumni 2004).[4].
11 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Gramedia Pustaka Utama 1998).[35-36].
12 Suwoto  Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggung jawaban Kekuasaan (Universitas Airlangga 1990).[30].
13 A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat
Indonesia (Kanisius 1990).[52].
Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:
1.  Hukum;
2.  Kewenangan/Wewenang;
3.  Keadilan;
4.  Kejujuran;
5.  Kebijakbestarian; dan
6.  Kebajikan. 14
Pengertian kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara. 15 Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara  itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan (een ambten complex) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban. 16
Di dalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental. 17 Dalam kaitan dengan konsep atribusi,
delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:
a.  With attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority.
b.  Delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that
14 Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan (Universitas Islam Indonesia 1998).[37-38].
15 Miriam Budiardjo, Op Cit .[35] .
16 Rusadi Kantaprawira, Op.Cit. [39].
17 Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah (Sinar Mulia 2002).[65].

## Claudio Aditya: Instrumen Pengendalian Parkir...
acquired the power) can exercise power in its own name.
c.  With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name. 18
Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin di bawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 19
a. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
b.  Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
c.  Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental. 20 Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandat. Tindakan administratif hanya dapat dibatalkan atau diubah dengan tindakan administratif lainnya yang menerangkan hal demikian, selain itu transaksi hukum hanya dapat dibatalkan melalui transaksi hukum lainnya yang, tindakan konkretnya adalah perjanjian kontrak hanya dapat diubah atau dibatalkan dengan perjanjian kontrak yang serupa. 21
Pendapat serupa juga disampaikan Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 22 mereka memberikan pemahaman bahwa, asas contrarius actus dalam
18 J.G. Brouwer, A Survey of Dutch Administrative Law (Ars Aequilibrium, Nijmegen, 1998).
[16-17]. 19 Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum (UGM Press 2009).[5].
20 Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Op.Cit .[65].
21 M. Lutfi Chakim, Contrarius Actus, Rubrik Kamus Hukum (Majalah Konstitusi,  Nomor 126, Agustus 2017). [78].
hukum administrasi didefinisikan sebagai kewenangan yang melekat pada badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dapat juga membatalkan putusan tersebut, meskipun di dalam keputusan tata usaha negara tidak diatur terkait klausula pengamanan yang lazim.
Pemerintahan dalam arti sempit adalah cabang kekuasaan eksekutif, baik pada tingkat pusat maupun daerah. 23 Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kebijakan pemerintah yang baru mengenai otonomi daerah memberikan perubahan mendasar mengenai pengelolaan keuangan negara dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini juga berarti bahwa pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada daerah untuk menyusun sendiri program-program kerja dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas daerah. 24 Jika pemerintah pusat berskala nasional atau lintas provinsi, maka provinsi berskala provinsi atau lintas kota atau kabupaten, sedangkan kota atau kabupaten berskala di kota atau kabupaten saja. 25

## Prosedur dalam Penerbitan Izin Parkir
Pemberian izin oleh penguasa atau pemerintah terhadap pemohon izin berarti memberikan serta memperkenankan pemohon tersebut dalam melakukan tindakan tertentu. Terkait tujuan perizinan tersebut dapat ditinjau melalui dua sisi yaitu: 26
1)  Dilihat dari sisi pemerintah sebagai pemberi izin, perizinan tersebut
23 H.R. Ridwan, Hukum Administrasi  Negara (Raja  Grafindo  Persada 2006).[39].
24 ibid .[213].
25 Eka Warni, Firmansyah dan Zulgani, ‘Analisis Retribusi Pelayanan Parkir di Kota Jambi’ (2014) Volume 1 Nomor 4 Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah.[214].
26 Adrian  Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik (Sinar Grafika 2011).
[200].

## Claudio Aditya: Instrumen Pengendalian Parkir...
mempunyai tujuan sebagai berikut:
a.  Untuk dapat melaksanakan peraturan, ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan kenyataannya di lapangan.
b.  Perizinan yang diberikan oleh pemerintah secara tidak langsung telah menjadi sumber pendapatan terhadap daerah.
2)  Dilihat dari sisi pemohon yang dalam hal ini yaitu masyarakat pada umumnya. Perizinan yang diberikan pada masyarakat bertujuan untuk:
a.  Untuk adanya kepastian hukum mengenai perizinan tersebut.
b.  Untuk dapat terhindar dari hal-hal yang nantinya akan menimbulkan masalah dikemudian hari.
c.  Perizinan juga merupakan suatu fasilitas bagi masyarakat.
Dalam hal pelaksanaan perizinan ini ada beberapa faktor pendorong yaitu: 27
a.  Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan, tidak hanya sebatas pada aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari aspek tersebut.
b.  Proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya dalam mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi hal-hal lain yang sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri.
c.  Proses perizinan tidak lepas dari interaksi dari pemohon dengan pemberi izin.

## Substansi dalam Penerbitan Izin Parkir
Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. 28 Izin dalam arti luas berarti suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. 29 Bentuk
27 ibid. [7]. 28 ibid .[167-168].
29 ibid. [207].
perizinan menurut Amrah Muslimin terbagi dalam tiga bagian, yaitu: 30 LisensI, Dispensasi, dan Konsesi. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah. 31 Selain itu, tujuan perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu: 32
1.  Dari sisi pemerintan, tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:
a.  Untuk melaksanakan peraturan, apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.
b.  Sebagai sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu.
2.  Dari sisi masyarakat, tujuan pemberian izin adalah sebagai berikut:
a.  Untuk adanya kepastian hukum
b.  Untuk adanya kepastian hak
c.  Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.

## Pengenaan Finansial dalam Penerbitan Izin Parkir
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagaimana pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Penetapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas disuatu kawasan/kota untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju ke suatu kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu
30 Sjachran  Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara (Alumni 1992).[45].
31 ibid. [193].
32 ibid. [200].

## Claudio Aditya: Instrumen Pengendalian Parkir...
lintasnya dan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting. 33 Tarif parkir ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir. Tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola tempat parkir diluar badan jalan yang memungut bayaran disesuaikan tarif parkir yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Pemungutan retribusi parkir adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan

## Instrumen dalam Pengelolaan dan Pengendalian Parkir Swasta di Tepi Jalan Umum
Dasar hukum dalam kebijakan penyelenggaraan parkir di Kota Surabaya saat ini adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya dimana kebijakan tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan perparkiran yang ada di Kota Surabaya dan dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Berdasarkan tujuan terselenggaranya yang ada pada Kota Surabaya dapat diketahui bahwa penyelenggaraan tersebut sebagai upaya pemenuhan lahan parkir kota yang nantinya dipergunakan masyarakat sehingga dapat meminimalisir tindak pelanggaran lalu lintas. Selain itu juga dipergunakan sebagai titik transit masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum atau angkutan umum, dalam hal ini Suroboyo Bus agar dapat mengurai kemacetan yang terjadi di Kota Surabaya dengan beralih menggunakan moda transportasi umum. Beberapa sanksi yang diterapkan pada pelanggar telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian juga diatur terkait tata cara atas penerapan sanksi
33 Marihot Pahala Siahaan, Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Rajawali Pers 2008).[49].
administratif terhadap pelanggar dan diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya.
Asas Ius Contrarius Actus Dalam Pengendalian Parkir Swasta di Tepi Jalan Umum di Kota Surabaya
Asas contrarius actus berasal dari bahasa Latin yang artinya tindakan yang dilakukan  oleh  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  yang  menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya (otomatis) badan atau pejabat tata usaha yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk membatalkannya. 34 Sebagai contoh, undang-undang hanya dapat diubah atau dicabut dengan tindakan hukum lain, tindakan administratif hanya dapat dibatalkan oleh tindakan administratif lain dan transaksi hukum hanya dapat diubah dengan transaksi legal lainnya, misalnya perjanjian kontrak dapat dicabut melalui kontrak pencabutan. 35
Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, dalam buku Argumentasi Hukum menyatakan bahwa asas contrarius actus dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim: Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kekhilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali. 36
Demi mengembalikan fungsi jalan untuk kelancaran lalu lintas, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan telah menetapkan aturan baru tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya. Aturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 yang merupakan revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Parkir Dan Penyelenggaraan
34 ibid.
35 ibid.
36 Loc.Cit.

## 1256 Claudio Aditya: Instrumen Pengendalian Parkir...
Perparkiran. Dalam peraturan baru ini menyebutkan beberapa hal, pertama yakni terkait adanya pemberian insentif bagi penyedia dan pengelola parkir swasta di luar Ruang Milik Jalan. Kedua, bagi setiap kendaraan yang parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) dan Tempat Khusus Parkir (TKP) akan diberikan asuransi layanan parkir. Disamping pemberian layanan asuransi bagi setiap kendaraan yang parkir, dalam peraturan ini juga menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan Surabaya juga terus melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala dan rutin kepada setiap Juru Parkir (Jukir). Selain itu, aplikasi layanan parkir (Go-Parkir) pun dirilis untuk memudahkan masyarakat menentukan lokasi titik parkir. Dan yang terakhir dalam Perda baru tersebut menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan Surabaya akan memberikan sanksi administratif bagi setiap orang yang melanggar tata tertib parkir. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyu Drajat menyampaikan, Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan DPRD Kota Surabaya telah menghasilkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 yang menyebutkan adanya perbaikan melalui sistem atau manajemen parkir di Kota Surabaya.
Dalam menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran yang baru, Pemerintah Kota Surabaya juga terus melakukan penambahan gedung atau lahan parkir pada setiap tahunnya. Dalam peraturan ini, Dinas Perhubungan mencoba memberikan solusi kepada masyarakat yang suka parkir di tepi jalan untuk beralih ke parkir gedung dengan menerapkan instrumen pengendali lalu lintas atau Transport Demand Management (TDM). Beberapa jenis layanan parkir pun juga dirumuskan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 seperti layanan Parkir Progresif (tarif berdasarkan waktu parkir), parkir khusus, parkir Inap, Parkir  Valet, dan Parkir Wisata.
Dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 pemegang izin berkewajiban:
a.  Menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
b.  Melakukan porporasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah (selanjutnya disebut BPKPD) apabila pemungutan sewa parkir dilakukan dengan menggunakan karcis parkir;
c.  Melakukan pelaporan secara berkala kepada BPKPD apabila pemungutan sewa parkir dilakukan dengan menggunakan mesin parkir elektronik;
d.  Menjaga kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam kawasan lokasi parkir;
e.  Memasang papan pengumuman (informasi) yang memuat tentang jam (waktu) parkir, tarif parkir di pintu masuk dan pintu keluar;
f.  Memasang tanda parkir berupa:
g.  Rambu papan pengumuman yang dilengkapi dengan keterangan yang menjelaskan antara lain:
i.  Waktu pelayanan parkir; ii.  Besarnya tarif sewa parkir;
iii.  Macam kendaraan yang diperbolehkan parkir.
Marka parkir dan/atau tanda-tanda lain yang menunjukkan cara parkir:
a.  Tidak menyelenggarakan parkir di luar batas yang telah ditetapkan;
b.  Menyediakan satuan ruang parkir khusus disabilitas, lansia dan wanita;
c.  Mengganti kerugian kerusakan kendaraan kehilangan dan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal asuransi kehilangan;
d.  Melaporkan kepada pemberi izin apabila mengubah denah layout dan/atau mengalihkan penyelenggaraan usaha parkir kepada pihak lain;
e.  Senantiasa mematuhi dan memenuhi kewajiban membayar pajak parkir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f.  Memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
g.  Menyusun tata tertib dan menetapkan standar operasional yang profesional, modern, prima serta mengutamakan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa parkir;
h.  Mempekerjakan petugas parkir dalam jumlah memadai, berseragam dan memakai tanda pengenal;
i.  Menarik sewa/biaya parkir sesuai dengan tarif yang tertera pada karcis/tanda bukti/tanda bayar;
j.  Memberikan karcis/tanda bukti/tanda bayar kepada pengguna jasa parkir untuk setiap kali parkir;
k.  Membayar pajak parkir sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di Daerah;
l.  Menyediakan informasi kapasitas parkir dan ketersediaan secara serta merta (real time);
m. Menyediakan layanan informasi dan pengaduan;
n.  Memberikan jaminan keselamatan ketenagakerjaan, jaminan kesehatan dan jaminan kematian;
o.  Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan sistem parkir yang saling terintegrasi dan serta merta (real time) termasuk secara bertahap menyiapkan sarana dan fasilitas penunjangnya.
Selain itu, dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan

## 1258 Claudio Aditya: Instrumen Pengendalian Parkir...
Daerah kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya. Pemberian izin tertentu atau pembayaran atas jasa yang khusus diberikan dan/atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan sebagai pungutan daerah merupakan retribusi daerah. Memperhatikan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat,baik korporasi atau individu maupun badan, dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagaimana pemasukan kas daerah. 37
Penegakan Hukum Administrasi Terkait Parkir Swasta di Tepi Jalan Umum di Kota Surabaya
Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, sarana penegakan Hukum Administrasi Negara ada dua, diantaranya yaitu: 38
1.  Pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu; dan
2.  Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Apa dikemukakan Nicolai, hampir senada dengan ten Berge, seperti Penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.
Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum Administrasi Negara tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma Hukum Administrasi
37 Muhammad Fauzan, Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (UII Press 2006).[239].
38 H.R. Ridwan, Hukum Administrasi Negara (Raja Grafindo Persada 2006).[296].
Negara tersebut. 39 Disamping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Pengawasan adalah salah satu yang. bersifat kodrati. Pengawasan diperlukan dalam kehidupan manusia dan dalam kehidupan organisasi. 40
Pengawasan dilakukan bukan karena kurang kepercayaan atau untuk mencari- cari siapa yang salah. Tetapi untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang. Jika pengawasan seperti itu terlaksana, maka semua perencanaan dan peraturan akan berjalan dengan baik, dalam artian tidak ada gangguan dan rongrongan terhadap pelaksanaannya. Hal ini akan  menciptakan suasana tenang, aman dan berkeadilan. 41
Wewenang merupakan kemampuan untuk  melakukan  suatu  tindakan hukum  publik,  atau  secara  yuridis, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang- Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan- hubungan hukum. 42 Dalam kerangka otonomi daerah, kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan didaerah diserahkan kepada daerah.  Kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Keleluasaan otonomi mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan,pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. 43
Sanksi Hukum Administrasi, menurut J.B.J.M. ten Berge, sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah–warga negara dan yang
39 ibid .
40 Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen (Ghalia Indonesia 1994).[9].
41 ibid . 42 SF. Marbun. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara (Lyberty 1997).[154].
43 ibid. [312].

## 1260 Claudio Aditya: Instrumen Pengendalian Parkir...
dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri. 44 Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi seperti berikut, Bestuursdwang (paksaan pemerintahan), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan, pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom). 45

## Instrumen Yuridis dalam pengenaan sanksi administrasi
Apabila sanksi memiliki manfaat yang terkait dengan kepatuhan terhadap norma perilaku, maka hal tersebut merupakan sanksi yang positif. Secara a contrario, maka dalam hubungannya dengan sanksi negatif adalah jika ada perilaku yang menimbulkan kerugian karena melanggar norma. Kriteria organik dari karakter sanksi administrasi merupakan satu-satunya cara yang praktis untuk membedakan sanksi administrasi dari jenis sanksi lain, terutama dari sanksi pidana. Oleh karena itu, ruang lingkup sanksi administrasi tidak termasuk ruang lingkup sanksi yang dijatuhkan oleh hakim (hakim pidana, hakim perdata maupun hakim administrasi/ PTUN). 46 Pembahasan/kajian terhadap fungsi sanksi hukum, khususnya sanksi administrasi, berhubung dalam ilmu hukum tidak ada konsensus mengenai klasifikasi  fungsi-fungsi  tertentu  dari  sanksi  hukum  (administrasi),  maka  hanya dapat dibedakannya melalui cara sebagai berikut: fungsi represif, fungsi preventif, dan fungsi restitusi/reparasi. 47

## Kesimpulan
Berdasarkan keabsahan dalam pemberian izin terkait peraturan undang- undang dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanakan Peraturan Daerah yang ada
44 N.M Spelt & J.B.J.M ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, yang disunting Philipus M. Hadjon (Yuridika 1993).
45 Philipus Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Adminsitrasi Indonesia (Gadjahmada Press 1994).[26].
46 Kurniawan dalam Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi (Bumi Aksara).[5].
47 Philipus M Hadjon, et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gajah Mada University Press 1994).[247].
di Kota Surabaya belum sesuai dengan kenyataan yang tejadi di lapangan. Instrumen pengendaliannya terdiri dari peraturan zonasi, perizinan, insentif/disinsentif dan penerapan sanksi. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan telah menetapkan aturan tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018. Dengan adanya peraturan tersebut, Dinas Perhubungan Surabaya berusaha mengembalikan fungsi jalan untuk kelancaran lalu lintas.
Saran yang dapat diambil dari pembahasan di atas yaitu Dinas Perhubungan Kota Surabaya harus bertindak tegas terkait pelanggaran parkir di jalan terutama jukir yang dimana tidak memiliki identitas atau ilegal terkait pengaturan parkir tersebut. Perlu adanya pengembangan pada sistem perparkiran di tepi jalan terutama swasta dikarenakan parkir tersebut sangat terjadi parkir liar yang tidak memiliki izin terlebih dahulu atau illegal.

## Daftar Bacaan Buku
Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik (Sinar Grafika 2011).
A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia (Kanisius 1990).
Bahder Johar Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Mandar Maju 2008).
Ginandjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan (Pustaka CIDESINDO 1996).
Gustian Djuanda Lubis dan Irwansyah, Laporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Gramedia Pustaka Utama 2003).
H.R. Ridwan, Hukum Administrasi Negara . (Raja Grafindo Persada 2006). Sarwoto. Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen (Ghalia Indonesia 1994).
Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dimuat dalam Paulus Effendi Lotulung. Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Citra Aditya Bakti Bandung 1994).

## 1262 Claudio Aditya: Instrumen Pengendalian Parkir...
J.G. A Brouwer, Survey of Dutch Administrative Law (Nijmegen Ars Aequilibrium 1998).
Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Rajawali Pers 2008).
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Gramedia Pustaka Utama 1998).
Muhammad Fauzan, Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (UII Press 2006).
Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah (Sinar Mulia 2002).
Panca Kurniawan Purwanto dan Agus, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia (Bayumedia Publishing 2004).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2011).
Philipus M Hadjon Djatmiati dan Tatiek Sri, Argumentasi Hukum (UGM Press 2009).
R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Refika Aditama 1995).
Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara (Alumni 1992).
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (UI Press 2007).
Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan (Universitas Airlangga 1990).

## Jurnal dan Makalah
Ateng Syafrudin, ‘Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab’ (2000) Jurnal Pro Justisia.
Firmansyah Eka Warni dan Zulgani. ‘Analisis Retribusi Pelayanan Parkir di Kota Jambi’ (2014) Volume 1 Nomor 4, Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah.
H.D. Stout, ‘Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah. de Betekenis van de wet, dalam Irfan Fachruddin’ (Alumni Bandung 2004).

## M. Lutfi Chakim, Contrarius Actus, ‘Rubrik Kamus Hukum, Majalah Konstitusi’
(2017).
Rusadi Kantaprawira, ‘Hukum dan Kekuasaan’ Makalah (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 1998).

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28).
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 64).

## Claudio Aditya: Instrumen Pengendalian Parkir...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--