## POLA PRINSIP KEMITRAAN DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH
Dahyar Daraba 1 Sari Indah Murwani 2 , Frans Dione 3 , Rudi Salam 3
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Indonesia 1,2,3
Unversitas Negeri Makassar 4
Email: dahyardaraba@ipdn.ac.id 1 , dahyardaraba@ipdn.ac.id 2 , fransdione@ipdn.ac.id 3 , rudisalam@unm.ac.id 4

## ABSTRACT
In the development of tourism in the region requires planning, strategy and innovation where managers and governments must seriously develop their regional tourism sector to improve the regional economy and society is descriptive qualitative with an inductive approach. Sources of data obtained from primary and  secondary  data.  Data  collection  is  done  by  observation,  interviews,  and  documentation.  Data analysis techniques through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the partnership pattern in the development of tourism in Purbalingga District had gone quite well but not yet at maximum. This is stated by fulfilling the 3 principles of partnership namely mutual  respect,  respect  and  trust.  To  realize  partnerships in  tourism  it is  necessary  to  agree  on  the perception of partnerships between the private sector, the government and the community.

## Keywords: Partnership Pattern, Tourism, Regional Tourism

## ABSTRAK
Abstrak:  Dalam  pengembangan  pariwisata  di  kawasan  ini  membutuhkan  perencanaan,  strategi  dan inovasi dimana manajer dan pemerintah harus secara serius mengembangkan sektor pariwisata regional mereka  untuk  meningkatkan  ekonomi  regional  dan  masyarakat  bersifat  deskriptif  kualitatif  dengan pendekatan induktif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pola  kemitraan  dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Purbalingga sudah berjalan cukup baik tetapi belum maksimal. Ini  dinyatakan  dengan  memenuhi  3  prinsip  kemitraan  yaitu  saling  menghormati,  menghormati  dan kepercayaan.  Untuk  mewujudkan  kemitraan  dalam  pariwisata,  perlu  disepakati  persepsi  tentang kemitraan antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat.
Kata kunci: Pola Kemitraan, Pariwisata, Pariwisata Daerah

## PENDAHULUAN
Pariwisata merupakan salah satu urusan pilihan  dalam  penyelenggaraannya  dibagi antara  pemerintahan  pusat  maupun  daerah (Deng,  Hu,  &  Ma,  2019;  Park,  Lee,  Yoo,  & Nam,  2016;  Pike  &  Ives,  2018;  Situmorang, Trilaksono,  &  Japutra,  2019).  Pemerintah daerah  melaksanakan  urusan  pilihan  yaitu pariwisata berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan  tenaga  kerja,  dan  pemanfaatan lahan.  Di  era  globalisasi  saat  ini  pariwisata merupakan  penyumbang  terbesar  pendapatan negara (Andrades & Dimanche, 2017; Chookaew, Chanin, Charatarawat, Sriprasert, & Nimpaya, 2015; Jafari & Scott, 2014; Jonsa & Salwan, 2018; Kapera, 2018).
Indonesia  adalah  negara  yang  kaya raya,  selain  sumber  daya  alam  melimpah  juga adat  istiadat  budaya  bahasa  agama  yang beraneka ragam. Disetiap daerah memiliki ciri khas kebudayaan serta flora fauna dan kekayaan alam  yang  menjadi  potensi  pariwisata  daerah. Hakikat  pariwisata  Indonesia  bertumpu  pada keunikan  dan  kekhasan  budaya  alam  serta hubungan antar manusia (Li, Xu, Tang, Wang, & Li, 2018; Richards, 2018; Said, Salam, Akib, &  Baharuddin,  2017;  Said,  Wahidiyat, Andayani,  Harifuddin,  &  Salam,  2017). Pariwisata juga didukung dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan.  Dalam Pasal 29 disebutkan bahwa wewenang pemerintah daerah yaitu membangun, mengkoordinasi dan menyelenggarakan kepariwisataan  provinsi.  Hasil  penelitian mengenai potensi pariwisata daerah dilihat dari berbagai  aspek  budaya,  agama  dan  kekayaan alam  seperti:  Harnida  &  Tahir,2012;  Pudianti, 2012; Susilo & Soeroso, 2014.
Kabupaten  Purbalingga  adalah  sebuah Kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Tengah  yang memiliki  keunggulan  dan  keunikan  di  bidang industri  dan  pariwisata.  Pada  tahun  2016 tercatat  ada  1,58  juta  wisatawan  datang  ke Purbalingga.  Jumlah  tersebut  menjadikan Purbalingga  menempati  posisi  ke  4  jumlah wisatawan terbanyak di Jawa tengah. Tiap- tiap kecamatan di Kabupaten Purbalingga memiliki karakteristik  objek  dan  daya  tarik  yang  sangat kompetitif  sebagia  produk  wisata  yang  harus dikelola  secara  optimal.  Objek  dan  daya  tarik wisata  yang  dapat  dinikmati  seperti  wisata alam, wisata buatan, wisata edukasi dan wisata sejarah. Dengan visi purbalingga “Purbalingga
yang  mandiri  dan  berdaya  saing  menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia”.
Berdasarkan  misi  ke  5  Kabupaten Purbalingga  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  Kabupaten  Purbalingga  memiliki  fokus mempercepat  pertumbuhan  dan  pemerataan ekonomi  rakyat  dengan  berorientasi  pada kemitraan.  Dalam  Rencana  Pembanguanan Jangka  Menengah  (RPJMD)  yang  mengacu pada RPJP menyatakan bahwa sektor pariwisata saat  ini  sangat  penting  dalam  pengembangan perekonomian daerah. Sektor pariwisata tumbuh dari upaya memanfaatkan potensi alam maupun  dengan  membuat  objek  wisata buatan yang  memiliki  kekhasan  dan  keunggulan. Usaha  pengembangan  kepariwisataan  juga didukung dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga  No  11  Tahun  2015  tentang Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan Tahun  2015-2025.  Kinerja  urusan  pariwisata dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya  yaitu  program  pengembangan destinasi  pariwisata  ada  4  indikator  jumlah objek  wisata,  jumlah  wahana  baru  pada  objek wisata,  jumlah  kelompok  sadar  wisata/ pemandu  wisata,  jumlah  penyerapan  tenaga kerja  di  sektor  pariwisata.  Dan  pada  program pengembangan  promosi  pariwisata  terdapat indikator  yaitu  nilai  tambah  sektor-  sektor pendukung  pariwisata, Product  Domestic Regional  Bruto (PDRB)  sektor  hotel  dan restoran, Produk  Domestic  Regional (PDR) sektor transportasi, jumlah kunjungan wisatawan, rata-rata tingkat hunian hotel, rata- rata lama tinggal wisatawan, jumlah Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  tingkat pariwisata.
Pengembangan  pariwisata  Kabupaten Purbalingga kurang bekerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Kecamatan Karangreja yang merupakan kawasan pariwisata  kurang  menjalin  kerjasama  dengan pihak  swasta  dan  investor  sehingga  kurang maksimal dalam pengembangannya. Kerjasama dengan  swasta  baru  akan  dilakukan  dengan investor  asal  Korea  Selatan  tahun  2017  ini. Rencananya  akan  di  bangun  resort  yang dilengkapi  dengan  taman  bunga  smile  flower, cottage,  kereta  listrik, camping  site,  horse riding square , dan restoran. Dengan pembangunan resort diharapkan akan menambah  daya  tarik  wisatawan  untuk berkunjung ke Purbalingga, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan pendapatan Kabupaten
Purbalingga. Kerjasama
pengembangan pariwisata yang dilakukan dengan pihak swasta juga  harusnya  berkaitan  dengan  hotel,  yang memberikan fasilitas penginapan bagi wisatawan  baik  wisatawan  nusantara  maupun wisatawan mancanegara.
Banyak objek wisata di Purbalingga berbanding terbalik dengan ketersediaan hotel, penginapan, cottage,  home  stay  ataupun  yang  sejenisnya. Tercatat  bahwa  selama  tahun  2015  hanya  ada satu  penambahan  penginapan/  hotel  dari  12 menjadi 13 hotel, sedangkan jumlah kamar dan tempat  tidurnya  malah  mengalami  penurunan. Bagi  para  wisatawan  luar  kabupaten  yang membutuhkan  penginapan/  hotel  sepeti  ada sebuah  stigma  tak  tertulis  “biar  rekreasinya  di Purbalingga tapi nginapnya tetap di Banyumas”.  Ini  merupakan  sebuah  PR  bagi pemerintah  Kabupaten  Purbalingga  untuk  bisa menarik  para  wisatawan  yang  berwisata  di Purbalingga  tetap  menginap  di  Purbalingga Kondisi tersebut menunjukan bahwa pemerintah  daerah  belum  memiliki  komitmen dalam  menjalin  kerjasama  yang  konsisten antara  pemerintah  daerah,  pihak  swasta  dan masyarakat  karena  untuk  mengembangkan pariwisata  di  daerah,  diperlukan  kerjasama, koordinaasi  dan  sinergi  yang  kuat  antara pemerintah  daerah  dan  pihak  swasta  terutama dalam pembuatan kebijakan regulasi, program, dan implementasi.
Permasalahan-permasalahan  dibidang pariwisata  ini  tentunya  menjadi  pemicu  bagi Pemerintah  daerah  khususnya  Dinas  Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga kedepan dalam
upaya pengembangan pariwisata yang mampu meningkatkan  pendapatan  objek  wisata  dan jumlah  kunjungan  wisatawan  ke  Kabupaten Purbalingga  agar  mengalahkan  3  peringkat teratas  di  Jawa  Tengah.  Sehingga  perlu dilakukan  pengkajian  lebih  dalam  hubungan kesinergian  dan  kemitraan  antar  pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

## KAJIAN PUSTAKA
Kemitraan  dan  model  pemberdayaan dilihat  dari  kata partnership, dan  berasal  dari akar kata partner. Partner dapat diterjemahkan “pasangan,  jodoh,  sekutu  atau  kompanyon”. Sedangkan partnership diterjemahkan  menjadi persekutuan  atau  perkongsian.  Bertolak  dari sini  maka  kemitraan  dapat  dimaknai  sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih  yang  membentuk  suatu  ikatan  kerjasama
atas  dasar  kesepakan  dan  rasa  saling membutuhkan  dalam  rangka  meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu,  atau  tujuan  tertentu,  sehingga  dapat memperoleh hasil yang lebih baik.
Kemitraan (partnership) antara pemerintah  daerah,  swasta  dan  masyarakat dalam  berbagai  kegiatan  pembangunan  di daerah memberikan manfaat dan dampak positif yang sangat besar. Manfaat positif bagi pihak- pihak yang bermitra, terutama pihak swasta dan masyarakat adalah memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, yang selanjutnya  diharapkan  akan  meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Kemitraan pembangunan  akan  menimbulkan  dampak positif, yaitu menumbuhkembangkan peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan aliran investasi, kelancaran distribusi  dan  pemasaran,  aksesibilitas  dan mobilitas  penduduk,  peningkatan  keterkaitan pembangunan  ekonomi  dan  interaksi  sosial antara  daerah  atau  wilayah.  Keberhasilan kemitraan  pembangunan  berarti  pula  akan meringankan beban keuangan  bagi pemerintah daerah.
Goles  dan  Alexandrova  mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kemitraan  terlihat  bahwa  para  ahli  terebut menentukan  dari  beberap  perspektif  yaitu  dari sudut  pandang  obyek  dan  subyek  hingga evaluasi dari kemitraan itu. Dalam mengembangkan  pariwisata  peran  kemitraan sangat  dibutuhkan.  Pariwisata  hendaknya tersedianya  atraksi  wisata  sebagai  daya  tarik bagi  wisatawan  untuk  mengunjungi  daerah tujuan wisata, memiliki fasilitas yang mendukung  pengembangan  pariwisata  yang menarik. Penyediaan sarana dan prasana dapat dilakukan  oleh pemerintah  daerah,  masyarakat sekitar dan swasta. Maka dengan terlengkapinya  fasilitas  tersebut  pengunjung akan merasakan kenyamanan dan tertarik untuk datang ke suatu objek wisata. Selain penyediaan fasilitas  yang  lengkap  juga  harus  didukung dengan kelestarian alam, budaya, dan lingkungan  sekitar.  Pengembangan  pariwisata dikatakan berhasil apabila hal tersebut terpenuhi.
Supaya  diperoleh  hasil  yang  optimal maka
pengembangannya memerlukan perencanaan  yang  matang  dan  cermat  serta pemikiran  yang  luas  mencakup  unsur-unsur yang  berbentuk  fisik  dan  institusional.  Ada beberapa komponen dasar yang harus
dipertimbangkan  dalam  penyusunan  rencana pariwisata  supaya  dihasilkan  rumusan  rencana pariwisata  yang  komprehensif,  sesuai  dengan kondisi lingkungan setempat dan sesuai dengan sasaran  yang  akan  dituju,  sehingga  dapat direalisasikan  pembangunan  pariwisata  yang berkelanjutan  dan  bermanfaat  secara  optimal. George  McIntyre  (1993)  dalam  Wardiyanto (2011)  menyatakan  bahwa  komponen  dasar pariwisata  terdiri  dari:  1)  Atraksi  wisata  dan Kegiatan Wisata yang menjadi objek/ daya tarik wisata,  2)  Fasilitas  Akomodasi  beserta pelayanannya,  3)  Fasilitas  transportasi  dan pelayanan lainnya, 4) Sumberdaya manusia, 5) Fasilitas pelayanan lainnya dan 6) Unsur-unsur institusional. Sedangkan menurut Sedarmayanti (2014:28)  komponen-komponen  pariwisata meliputi:  1)  Objek  dan  daya  tarik  wisata,  2) Akomodasi,  3)  Angkutan  wisata,  4)  Saranan dan fasilitas wisata, dan 5) Prasarana wisata.
Berdasarkan  pendapat  ahli  tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen dasar yang harus dipertimbangkan untuk memperoleh hasil yang  optimal  dalam  pengembangan  pariwisata yaitu  meliputi    daya  tarik  /atraksi  wisata  yang dapat  membuat  wisatawan  terkesan  dapat berupa objek maupun kegiatan yang ditunjukan secara  khusus,  akomodasi  seperti  hotel, penginapan,  losmen  dll,  transportasi  berupa infrastruktur  jalan  yang  dilalui  wisatawan  dan alat/sarana transportasi berupa terminal, mobil, bandara, area parkir, dan sumberdaya manusia yang  berperan  sebagai  pelaku  wisata  maupun pengelola  usaha  wisata.    Komponen  dasar tersebut  harus  dijadikan  pertimbangan  dalam membuat kerangka pengembangan dan
pemasaran  pariwisata  serta  dijadikan  bahan kajian supaya diperoleh kajian pariwisata yang komprehensif. Komponen dasar
dalam pengembangan pariwisata tentunya, tidak akan terwujud tanpa adanya berbagai kemitraan yang mengawal  setiap  kegiatan  yang  dilaksanakan oleh  pengembangan  pariwisata.  Tentunya membutuhkan masyarakat setempat, stakeholders ,  pemerintah  daerah,  pihak  swasta dan  pihak  lainnya  yang  berkepentingan  dan mewujudkan  pariwisata  yang  tertata  yang mampu memberikan value cration .

## METODE PENELITIAN
Peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif  yakni  sebuah  penelitian  yang mendeskripsikan  kejadian  berupa  data  yang sebenarnya  terjadi  dilingkungan  dengan  cara
mengembangkan berbagi teori, mengumpulkan data lalu menafsirkannya kedalam suatu analisis berdasarkan  kajian  teori  yang  sebelumnya sudah  ditelaah  (Creswell  &  Creswell,  2018). Informan  yang  menjadi  sumber  data  dalam penelitian  seperti:  a)  Kepala  Dinas  Pemuda Olahraga  dan  Pariwisata,    b)  Sekertaris  Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata, c) Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata,  d)  Kepala  Seksi  Promosi  dan Pemasaran  Pariwisata,  e)  Kepala  Seksi Pengembangan Destinasi Dan SDM Pariwisata,
f) Kepala Seksi Industri dan Usaha Pariwisata, g)  Tokoh  Masyarakat/  masyarakat  sekitar kawasan objek wisata, h) Pelaku usaha wisata/ pengelola  objek  wisata,  i)  Pemandu  Wisata/ Petugas  wisata,  j)  Kelompok  Sadar  Wisata,  k) Wisatawan,  l)  Pemilik  restoran,  m)  Pemilik hotel.  Peneliti  memilih  informan  tersebut karena dianggap mampu memberikan informasi akurat mengenai situasi dan kondisi berdasarkan  latar  belakang  penelitian  dan merupakan  keterwakilan  dari  masing-masing stakeholder yaitu  pemerintah  diwakilkan  oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, swasta, dan  masyarakat.  lokasi  penelitian  yang  dipilih oleh penulis bertempat di Kabupaten Purbalingga  Provinsi  Jawa  Tengah.  Peneliti menggunakan beberapa cara pengumpulan data seperti:  a)  observasi,  b),  wawancara,  dan  c) dokumentasi.  Teknik  analis  data  kualitatif menggunakan  analisis  interatif  yaitu:  a) Pengumpulan  data,  b)  Penyajian  data,  c) Kondensasi  data,  d)  Kesimpulan-kesimpulan (penarikan/verifikasi)  (Miles,  Huberman,  & Saldana, 2014).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Destinasi wisata di Kabupaten Purbalingga  memberikan  kesempatan  kepada para  usahawan  untuk  berkonstribusi  dalam mendukung  aktivitas  usaha  parwisata.  Usaha pariwisata  yang  diterbitkan  tanda  daftar  usaha pariwisata (TDUP) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata  Kabupaten  Purbalingga  terdapat  51 usaha  pariwisata  yang  sudah  memiliki  tanda daftar  usaha  pariwisata  (TDUP)  antara  lain usaha  penyelenggaraan  kegiatan  hiburan  dan rekresi, usaha pelayanan akomodasi, usaha jasa makanan  dan  minuman,  usaha  jasa  perjalanan wisata,  usaha  jasa  informasi  pariwisata,  usaha jasa  penyelenggaraan  pertemuan,  perjalanan insentif,  koferensi  dan  pameran,  usaha  daya
tarik  pariwisata,  usaha  wisata  tirta,  dan  usaha jasa transportasi wisata. Selain itu, bekerjasama dengan  badan  usaha  milik  desa  (Bumdes) setempat. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat beberapa usaha pariwisata yang belum memiliki tanda daftar usaha pariwisata sehingga dari  pihak  pemerintah  mendatangi  usaha tersebut  untuk  mensosialisasi  dan  memberi informasi  agar  segera  memiliki  tanda  daftar usaha pariwisata.
Salah satu indikator untuk menciptakan suatu  kesetaraan  atau  keseimbangan  didalam melakukan suatu kemitraan adalah harus saling menghormati, menghargai dan percaya sehingga dalam pola kemitraan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Purbalingga  antara  pemerintah  daerah,  swasta dan  masyarakat  harus  saling  menghormati, menghargai dan percaya.
Saling  menghormati,  menghargai  dan percaya setiap orang merupakan hal yang sangat terpuji  dan  mampu  mewujudkan  keterikatan batin antara satu dengan lainnya. Sebagai wujud dari  penghormatan  tentunya  dapat  dilihat  dari komunikasi  yang  disampaikan  oleh  seseorang baik  secara  lisan  maupun  dengan  pembuktian atau  memberikan  hal  yang  sangat  berharga. Sebagai  elemen  masyarakat  baik  pengunjung dan  masyarakat  ditempat  destinasi  wisata tentunya secara tidak langsung dalam pemberian  penghormatan.  Sebagai  bentuk penghormati  yang  diberikan  oleh  pengelola destinasi  wisata  saling  menghargai  dalam melakukan silaturahmi, komunikasi dan koordinasi dengan mereka. Selain itu, memberikan  hak-hak  sebagai  pengunjung maupun  masyarakat  sekitar  seperti:  pemberian tarif parkir kami samakan dengan yang berada diluar  destinasi  wisata  sehingga  pengunjung tidak  merasa  dirugikan.  Pedagang  yang merupakan  warga  sekitar  tidak  kami  tarik retribusi  dan  bagi  masyarakat  setempat diperbolehkan masuk di tempat destinasi wisata secara gratis.
Sebagai  wujud  penghargaan  juga melibatkan  masyarakat  sebagai  pengelola, pengurus/  karyawan  dan  pedagang  didalam destinasi  wisata,  dan  terlibat  dalam  kegiatan sosial  masyarakat  sehingga  dampak  adanya destinasi wisata juga dirasakan masyarakat baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat. Agar kekerabatan  antara  satu  sama  lain  terwujud, maka  pemerintah  melakukan  pembinaan  misal dalam  hal  pengawasan.  Pada  obyek  usaha pariwisata  kita  datangi  dan  kita  tanya  untuk
mendekatkan pemerintah dengan usaha pariwisata  tersebut  kemudian  pemerintah melakukan  sosialisasi  untuk  berTDUP  (tanda daftar usaha pariwisata).
Saling  menghormati,  menghargai  dan percaya  yang  nantinya  akan  mencitakan kesetaraan atau keseimbangan dalam kemitraan antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat di lakukan dengan cara dan teknik masing-masing pihak. Pihak swasta yang dalam pengelolaannya  dilakukan  sendiri  tanpa  ikut campur  pemerintah  tetap  menghormati  dan menghargai pemerintah dengan menaati segala peraturan  yang  ditetapkan  pemerintah  seperti halnya  mendaftarkan  usaha  pariwisatanya kepada pemerintah untuk memilliki tanda daftar usaha  pariwisata  (TDUB)  walaupun  belum semua melakukan hal tersebut dimana pemerintah sangat perhatian dengan mendatangi  tempat  usaha  pariwisata  tersebut sekaligus  sebagai  pengawasan  sedangkan kepada  masyarakat  dengan  cara  melibatkan masyarakat  didalam  usaha  pariwisata  dan  ikut kerlibat  didalam  kegiatan  sosial  masyarakat. Cara  yang  dilakukan  Desa  wisata  yaitu melibatkan masyarakat baik untuk berinvestasi maupun sebagai pengurus, melakukan evaluasi dan pertemuan musyawarah kepada masyarakat sehingga  masyarakat  percaya,  didukung  juga dengan  adanya  badan  pengawas  di  dalam BUMDes.

## Pembahasan
Saling  menghargai,  Penghargaan  dan percaya yang diberikan oleh pemerintah selain sebagai  bentuk  apresiasi  juga  sebagai  bentuk menciptakan  kesetaraan  atau  keseimbangan dalam bermitra. Sebagai acuan dalam melaksanakan kewajiban, hak dan penghargaan maka pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat berpedoman dengan dalam (Undang-Undang  Republik  Indonesia,  2009 Nomor 10 tahun 2009) tentang kepariwisataan antara  lain  yang  mengatur  kewajiban  dan  hak pemerintah  dan  pemerintah  daerah,  kewajiban dan  hak  pengusaha  pariwisata  hak  orang,  hak prioritas  orang  didalam/  sekitar  destinasi, penghargaan dan lain-lain.
Adanya  penghargaan,  kewajiban  dan ikatan  sehingga  menciptakan  suatu  kesetaraan atau  keseimbangan  terhadap  pelaksanaan kemitraan  yang  dijalin  pemerintah  daerah, swasta  dan  masyarakat  dalam  pengembangan pariwisata  di  Kabupaten  Purbalingga  adalah sudah  cukup  baik.  Pemerintah  daerah,  swasta
dan masyarakat sebagian besar sudah melaksanakan  kewajibannya  masing-masing walapun  ada  beberapa  pihak  yang  belum melaksanakan  kewajibannya  secara  maksimal. Penghargaan  yang  diberikan  dari  masing- masing  pihak  dilakukan  agar  menciptakan hubungan  kerjasama  yang  sinergi  sehingga pengembangan pariwisata akan terus mengalami  kemajuan.  Sama  halnya  dengan ikatan  yang  telah  dituangkan  dalam  surat perjanjian  menjadikan  salah  satu  upaya  agar lebih mengikat secara formal dan menciptakan kesetaraan atau keseimbangan antar pihak yang terkait.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai penghargaan,  kewajiban  dan  ikatan  diatur dalam  UU  No  10  Tahun  2009  mengenai kepariwisataan.  Pola  kemitraan  tentunya  harus mengembangkan  prinsip  yang  saling  sinergi antara  satu  sama  lain.  Sehingga  keakraban saling  memiliki  akan  destinasi  wisatawa  yang ada,  hal  ini  sesuai  dengan  berbagai  penelitian yang  diungkapkan  oleh  Graci,  2013;  Hakim, Zaenuri,  &  Fridayani,  2019;  Mtapuri  & Giampiccoli,  2016;  Saarinen,  Rogerson,  & Manwa,  2013;  Tomaselli,  2012;  Zach  &  Hill, 2017.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Pola  Prinsip  kemitraan  antara  Pemerintah Daerah,  swasta,  dan  masyarakat  dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Purbalingga  sudah  berjalan  msekipun  belum terlaksana  secara  maksimal.  Dalam  konteks realitas dilapangan terdapat 3 prinsip kemitraan yaitu  sikap  saling  menghormati,  menghargai dan  percaya  antara  pemerintah  daerah,  swasta dan masyarakat. Wujud dari prinsip kemitraan tersebut, tentunya akan terwujud pengembangan destinasi parwisata yang saling bersinergi  antara  satu  sama  lain.  Sehingga kunjungan wisatawan bukan hanya dilihat dari jumlah  kunjungan  yang  bertambah  melainkan kenyamanan antara pengujung, stakeholder dan masyarakat setempat.

## Saran
Disarankan  bahwa  pola  kemitraan  harus dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  yang telah  ditetapkan.  Selain  itu,  apabila  terdapat masalah  dilapangan  diharapkan  mampu  untuk mencarikan solusi yang terbaik. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrades,  L.,  &  Dimanche,  F.  (2017).
Destination  competitiveness  and  tourism development  in  Russia:  Issues  and challenges. Tourism  Management , 62 , 360–376. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.to urman.2017.05.008
Chookaew,  S.,  Chanin,  O.,  Charatarawat,  J., Sriprasert,  P.,  &  Nimpaya,  S.  (2015). Increasing  halal  tourism  potential  at Andaman  Gulf  in  Thailand  for  Muslim country. Journal  of  Economics,  Business and Management , 3 (7), 739–741.
Creswell,  J.  W.,  &  Creswell,  J.  D.  (2018).
Research and Design Qualitative,
Quantitative and Mixed Methods Approaches. In Thousand Oaks
California .
Deng,  T.,  Hu,  Y.,  & Ma, M.  (2019).  Regional policy  and  tourism:  A  quasi-natural experiment. Annals of Tourism Research ,
74 , 1–16. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.a nnals.2018.10.001
Graci, S. (2013). Collaboration and partnership development  for  sustainable  tourism.
Tourism Geographies , 15 (1), 25–42.
Hakim, A. R., Zaenuri, M., & Fridayani, H. D.
(2019).  Collaborative  Governance  In Managing  Educative  Tourism  Of  Jogja Exotarium  In  Sleman  Regency  2019. Journal of Governance and Public Policy ,
6 (2), 195–215.
Harnida,  H.,  &  Tahir,  M.  (2012).  Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Obyek  Wisata  Hutan  Batu  Rammang– Rammang di Kabupaten Maros. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 2 (2).
Jafari, J., & Scott, N. (2014). Muslim world and its tourisms. Annals of Tourism Research , 44 , 1–19. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.a nnals.2013.08.011 Jonsa, A., & Salwan, Y. (2018). Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Meulaboh dalam Meningkatkan Pelayanan  Minat  Wajib  Pajak. Jurnal
Public Policy , 3 (2).
Kapera, I. (2018). Sustainable tourism development efforts by local governments in Poland. Sustainable Cities and Society , 40 ,
581–588.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sc s.2018.05.001
Li,  J.,  Xu,  L.,  Tang,  L.,  Wang,  S.,  &  Li,  L. (2018).  Big  data  in  tourism  research:  A literature  review. Tourism  Management ,
68 , 301–323. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.to urman.2018.03.009
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J.
(2014). Qualitative  Data  Analysis:  A Methods Sourcebook (3 ed.). United States of America: Sage Publications.
Mtapuri,  O.,  &  Giampiccoli,  A.  (2016). Towards  a  comprehensive  model  of community-based  tourism  development. South  African  Geographical  Journal , 98 (1), 154–168.
Park, J. H., Lee, C., Yoo, C., & Nam, Y. (2016). An analysis of the utilization of Facebook by local Korean governments for tourism development  and  the  network  of  smart tourism ecosystem. International Journal of  Information  Management , 36 (6,  Part B), 1320–1327. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.iji nfomgt.2016.05.027
Pike, S., & Ives, C. (2018). The restructuring of New  Zealand’s  Regional  Tourism Organisations. Journal  of  Destination Marketing  &  Management , 9 ,  371–373. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jd mm.2017.11.005
Pudianti,  A.  (2012). Perpaduan  Budaya  Lokal dan  Potensi  Fisik  sebagai  Daya  Tarik Wisata  Pedesaan  di  Sleman,  Daerah Istimewa Yogyakarta .
Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia  No.  10  Tahun  2009  Tentang Kepariwisataan .
Richards, G. (2018). Cultural tourism: A review of  recent  research  and  trends. Journal  of Hospitality and Tourism Management , 36 , 12–21. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jh tm.2018.03.005
Saarinen,  J.,  Rogerson,  C.  M.,  &  Manwa,  H. (2013). Tourism  and  the  millennium
development goals: Tourism, local communities and development . Routledge.
Said, F., Salam, R., Akib, H., & Baharuddin, A. (2017). An  Analysis  of  Tourism  Visit Trend . 149 (Icest), 34–36.
Said,  F.,  Wahidiyat,  A.,  Andayani,  D.  D., Harifuddin,  H.,  &  Salam,  R.  (2017). Development of Travel Attractions Through the Design of Google SketchUp Based Coastal Tourist Map (Pengembangan  Daya  Tarik  Wisata
Melalui  Perancangan  Peta  Wisata  Pantai Berbasis  Google  SketchUp). Pekommas , 2 (2).
Situmorang,  R.,  Trilaksono,  T.,  &  Japutra,  A. (2019).  Friend  or  Foe?  The  complex relationship  between  indigenous  people and policymakers regarding rural tourism in  Indonesia. Journal  of  Hospitality  and Tourism Management , 39 , 20–29. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jh tm.2019.02.001
Susilo,  Y.  S.,  &  Soeroso,  A.  (2014).  Strategi pelestarian  kebudayaan  lokal  dalam menghadapi globalisasi pariwisata: Kasus Kota  Yogyakarta. Jurnal  Penelitian BAPPEDA Kota Yogyakarta , 4 , 3–11.
Tomaselli, K. G. (2012). Cultural tourism and identity: Rethinking indigeneity . Martinus Nijhoff Publishers.
Zach,  F.  J.,  &  Hill,  T.  L.  (2017).  Network, knowledge  and  relationship  impacts  on innovation in tourism destinations. Tourism Management , 62 , 196–207.