PRANATA PRANATA
H U K U M H U K

## U M JURNAL ILMU HUKUM
Analisis Keadilan Restoratif (restorative Justice) Dalam Konteks  Ultimum  Remedium  Sebagai  Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak
Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia Analisis  Pj.  Kepala  Daerah  Yang  Memutasi    Pegawai
Negeri Sipil Tidak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pns Dalam Jabatan Struktural Dan Peraturan   Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pns Di Lampung
Analisis  Yuridis  Normatif  Perbandingan  Prosedur Pemberhentian  Presiden  Dalam  Masa  Jabatannya Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Korea Selatan
Keterbatasan Pengadilan Untuk Melakukan  Pengujian Konstitusional (constitutional  Review) :  Pengalaman Jepang
Analisis Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Yang Di Lindungi
Kebijakan Rekonstruksi Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan  Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara Pidana Tahun 2015
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan  Perempuan  Yang  Dijadikan  Pekerja  Seks Komersial
BAMBANG
HARTONO RIFANDY RITONGA YULI ERNITASARI ISHARYANTO BENNY KARYA LIMANTARA 86-98 99-108 109-122 123-134 135-144 145-157
Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 10 Nomor 2 Juli 2015 ISSN 1907-560X 181-193
LINTJE ANNA MARPAUNG 158-180 DWI NURAHMAN INTAN NURINA SEFTINIARA
Benny Karya Simantar, S.H., M.H. Rifandi Ritonga, S,H., M.H. Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.
ini juga dapat ditambahkan ide yang bisa digunakan sebagai pertimbangan pemerintah  dalam  merancang  peraturan mengenai  pengaturan  Partai  Politik dimasa yang akan datang dengan harapan akan  lebih  menjamin,  dan  melindungi kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan mengeluarkan  pendapat  yang  di  jamin oleh  UUD  1945.  Diharapkan  pengaturan yang  baru  nanti  bukan  saja  menegaskan bahwa  pembubaran  Partai  Politik  itu dapat  dilakukan  hanya  sebatas  ideologi, asas,  tujuan,  kegiatan  dan  program  saja yang  bertentangan  dengan  UUD  1945, akan  tetapi  kedepannya  tindakan melangar  hukum  anggota  dari  Partai Politik pun diharapkan akan bisa menjadi salah  satu  cela,  dimana  Partai  Politik dapat dibubarkan. Diharapkan pengaturan yang  akan  datang  bukan  hanya pemerintah  yang  diberikan  keistimewaan untuk  dapat  mengajukan  permohonan pembubaran  partai  politik,  akan  tetapi warga  negara  juga  diberikan  hak  yang sama untuk dapat mengajukan permohonan pembubarakan Partai Politik yang  di  indikasikan  merugikan  negara dan  mengancam  demokrasi  dan  merusak konstitusi.
DAFTAR PUSTAKA A. BUKU Jimly Asshiddiqie , kemerdeakaan Berserikat,  dan  Pembubaran
Partai  Politik,  dan  Mahkamah Konstitusi, Konstitusi  Press, Jakarta, 2006. Samuel Issacharoff, Fragile Democracies Constested  Power  in  the  Era  of Constitusinal Courts,Constitusional Law at New York  University  School  of  Law,
2012.
Muruarar  Siahaan, Hukum  Acara Mahkamah  Konstitusi ,  Edisi kedua,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2011.
Mahfud  MD,  Demokrasi  dan  Konstitusi di Indonesia, Yogyakarta, 1993.
United Nations, Universal Declaration of Human  Rights  (UCHR) ,  tahun 1948 Usmaidi  Radi,  MA, Strategi  PPP,  Studi Tentang  Kekuatan  Politik  Islam Tingkat  Nasional ,  Intergritas Press, Jakarta, 1989 Yves  Meny  and  Andrew  Knap,
Government  and  Politics  in Western  Europe:  Britain,  Frace, Italy,  Germany,  Third  Edition , Oxford University Press, 1998.

## B. PERATURAN  PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011 tentang Partai  Politik perubahan atas  Undang  Undang    Nomor  31 Tahun  2002    tentang Partai Politik ,  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor    2    Tahun  1999 tentang Partai Politik ; Keputusan Presiden Indonesia Nomor 200 Tahun 1960 Keputusan Presiden Indonesia Nomor
201 Tahun 1960
C. SUMBER-SUMBER LAINNYA http://mardian.wordpress.com/2011/11/1 0/mungkinkah-membubarkan- partai-politik/ di akses pada tanggal 7 Februari 2012.
ANALISIS PJ. KEPALA DAERAH YANG MEMUTASI  PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN PERATURAN  PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS DI LAMPUNG

## YULI ERNITASARI Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

## ABSTRACT
Alleged violations of procedure by a five-acting mutations Regional Head (Pj. Kada) in Lampung. In its recommendation, the fifth mutation KASN decided to cancel the  area.  These  areas  are  the  city  of  Bandar  Lampung,  Metro  City,  South  Lampung, East  Lampung  District,  and  District  Right  Way.  Recommendations  KASN  namely  Pj. Kada must return the official who appointed the post of promotion. Similarly, relieved officials assigned (Nonjob) must be returned to its original position. The formulation of the  problem  What  should  be  the  procedure  of  mutated  PNS  appropriate  Government Regulation No. 12 Year 2002 concerning Amendment to the Government Regulation No. 99  Year  2000  of  promotion  of  civil  servants  in  structural  positions  and  Government Regulation No. 53 of 2010 on Discipline PNS. Results of the analysis that I get is as follows, That the ordinance mutated PNS in Environmental Lampung Province has not been  in  accordance  with  Government  Regulation  No.  12  Year  2002  concerning Amendment to Government Regulation No. 99 of 2000 of promotion of civil servants in structural positions and Government Regulation No. 53 of 2010 on PNS discipline. Pj. Regional  Head  should  not  be  arbitrarily  mutated,  appoint  and  dismiss  civil  servants who have positions on the basis of personal interest only. Moreover, civil servants in these positions have a good performance over the years. It's not just a civil servant pro at Pj. That or not.
Keywords: civil servants, Violations, Mutation.
I PENDAHULUAN
Indonesia adalah salah satu negara yang  menganut  sistem  otonomi  daerah dalam  pelaksanaan  pemerintahannya. Pelaksanaan  otonoi  daerah  mulai diberlakukan  sejak  tahun  1999    yang diharapkan  dapat  membantu  dan mempermudah  penyelenggaraan  negara. Dengan  adanya  otonomi  daerah,  daerah memiliki  hak  untuk  mengatur  daerahnya sendiri  namun  tetap  dikontrol  oleh pemerintah  pusat  dan  undang-undang. Otonomi  daerah  ini  merupakan  bagian
dari  desentralisasi.  Usaha  serius  untuk melakukan  desentralisasi  terjadi  setelah rezim  orde  baru  tumbang  dan  berganti dengan  orde  reformasi.  Pada  masa  itu pemerintah  Habibie  memberlakukan hukum desentralisasi.
Undang-undang  otonomi  daerah kemudian disempurnakan kembali dengan  dikeluarkannya  Undang-undang nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintah  Daerah  dan  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004  Tentang Perimbangan
Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setelah  itu  terjadi  kembali  beberapa perubahan dalam otonomi daerah. Namun perubahan  tersebut  meskipun  penting namun tidak bersifat substantif dan tidak terlalu  memberikan  pengaruh  terhadap tata  cara  penyelenggaraan  pemerintah daerah  karena  hanya  berkaitan  dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Otonomi daerah merupakan sistem perpanjangan kewenangan pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah  untuk  melaksanakan  pemerintah sendiri  di  wilayahnya.  Sistem  otonomi daerah  diharapkan  mampu  membangun negara  secara  lebih  efisien  karena implementasi pembangunan dilaksanakan di  daerah  secara  langsung.  Dengan kewenangan  yang  diberikan  pemerintah pusat  ke  pemerintah  daerah  harusnya dapat  memberi  layanan  kepada  publik dengan  lebih  baikkarena  pemerintah berada  lebih  dekat  dengan  masyarakat. Sistem desentralisasi atau otonomi daerah ini  mendukung  demokrasi  sehingga memunculkan  pemimpin  pemerintahan baru yang berasal dari rakyat oleh rakyat untuk  rakyat.  Oleh  karena  pemerintahan ini  dalam  tulisan  ini  Penulis  ingin membahas  sedikit  tentang  pemerintahan daerah di indonesia adalah penyelenggaraan  pemerintah  daerah menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan  dengan  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-
Undang  Dasar  1945,  Pemerintah  daerah adalah  Gubernur,  Bupati,  atau  Walikota, dan  perangkat  daerah  sebagai  unsur penyelenggara peerintah daerah.
Sistem  pemerintahan  daerah begitu  dekat  hubungannya  dengan otonomi  daerah  yang  saat  ini  telah diterapkan  di  Indonesia.  Sebelumnya semua  sistem  pemerintahan  bersifat terpusat  atau  sentralisasi  maka  setelah diterapkannya otonomi daerah diharapkan daerah  bisa  mengatur  kehidupan pemerintah  daerah  sendiri  dengan  cara mengoptimalkan potensi daerah yang ada. Meskipun  demikian  beberapa  hal  masih diatur  oleh  Pemerintah  Pusat  seperti urusan  keuangan  negara,  agama, hubungan  luar  negeri,  agama,  hubungan luar  negeri,  dan  lain-lain.  Siste pemerintahan  daerah  juga  sebetulnya merupakan salah satu wujud penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan  efisien.    Pada  umumnya  tidak mungkin  pemerintah  pusat  mengurusi semua  permasalahan  negara  yang  begitu kompleks.  Pemerintah  daerah  juga sebagai training ground dan
pengembangan  demokrasi  dalam  sebuah kehidupan  negara.  Pemerintah  daerah sebenarnya  adalah  persiapan  untuk  karir politik  level  yang  lebih  tinggi  yang umumnya berada di pemerintahan pusat.
Pemerintah  daerah  ini  yang didalamnya  terdapat  Pegawai  Negeri Sipil  yang  membantu  melaksanakan Pemerintahan  daerah  dibawah  Kepala Daerah. Kepala Daerah berhak mengangkat,  memberhentikan,  mutasi Pegawai  Negeri  Sipil  melalui  Peraturan Pemerintah    Nomor  12  Tahun  2002 tentang  Kenaikan  Pangkat  Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun 2010  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil.  Bukan  memutasi  Pegawai  Negeri Sipil  tanpa  alasan  selanjutnya  dalam
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setelah  itu  terjadi  kembali  beberapa perubahan dalam otonomi daerah. Namun perubahan  tersebut  meskipun  penting namun tidak bersifat substantif dan tidak terlalu  memberikan  pengaruh  terhadap tata  cara  penyelenggaraan  pemerintah daerah  karena  hanya  berkaitan  dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Otonomi daerah merupakan sistem perpanjangan kewenangan pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah  untuk  melaksanakan  pemerintah sendiri  di  wilayahnya.  Sistem  otonomi daerah  diharapkan  mampu  membangun negara  secara  lebih  efisien  karena implementasi pembangunan dilaksanakan di  daerah  secara  langsung.  Dengan kewenangan  yang  diberikan  pemerintah pusat  ke  pemerintah  daerah  harusnya dapat  memberi  layanan  kepada  publik dengan  lebih  baikkarena  pemerintah berada  lebih  dekat  dengan  masyarakat. Sistem desentralisasi atau otonomi daerah ini  mendukung  demokrasi  sehingga memunculkan  pemimpin  pemerintahan baru yang berasal dari rakyat oleh rakyat untuk  rakyat.  Oleh  karena  pemerintahan ini  dalam  tulisan  ini  Penulis  ingin membahas  sedikit  tentang  pemerintahan daerah di indonesia adalah penyelenggaraan  pemerintah  daerah menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan  dengan  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945,  Pemerintah  daerah adalah  Gubernur,  Bupati,  atau  Walikota, dan  perangkat  daerah  sebagai  unsur penyelenggara peerintah daerah.
Sistem  pemerintahan  daerah begitu  dekat  hubungannya  dengan otonomi  daerah  yang  saat  ini  telah diterapkan  di  Indonesia.  Sebelumnya semua  sistem  pemerintahan  bersifat terpusat  atau  sentralisasi  maka  setelah diterapkannya otonomi daerah diharapkan daerah  bisa  mengatur  kehidupan pemerintah  daerah  sendiri  dengan  cara mengoptimalkan potensi daerah yang ada. Meskipun  demikian  beberapa  hal  masih diatur  oleh  Pemerintah  Pusat  seperti urusan  keuangan  negara,  agama, hubungan  luar  negeri,  agama,  hubungan luar  negeri,  dan  lain-lain.  Siste pemerintahan  daerah  juga  sebetulnya merupakan salah satu wujud
penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan  efisien.    Pada  umumnya  tidak mungkin  pemerintah  pusat  mengurusi semua  permasalahan  negara  yang  begitu kompleks.  Pemerintah  daerah  juga sebagai training ground dan pengembangan  demokrasi  dalam  sebuah kehidupan  negara.  Pemerintah  daerah sebenarnya  adalah  persiapan  untuk  karir politik  level  yang  lebih  tinggi  yang umumnya berada di pemerintahan pusat.
Pemerintah  daerah  ini  yang didalamnya  terdapat  Pegawai  Negeri
Sipil  yang  membantu  melaksanakan
Pemerintahan  daerah  dibawah  Kepala
Daerah. Kepala Daerah berhak mengangkat,  memberhentikan,  mutasi Pegawai  Negeri  Sipil  melalui  Peraturan
Pemerintah    Nomor  12  Tahun  2002 tentang  Kenaikan  Pangkat  Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun 2010  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil.  Bukan  memutasi  Pegawai  Negeri Sipil  tanpa  alasan  selanjutnya  dalam
tulisan  ini  disingkat  PNS.  Polemik  yang saat ini terjadi pada Daerah Penulis yaitu Provinsi Lampung. Komisi Aparatur Sipil Negara  selanjutnya  dalam  tulisan  ini disingkat KASN merampungkan rekomendasi  dalam  menindaklanjuti dugaan pelanggaran prosedur mutasi oleh lima  penjabat  Kepala  Daerah  (Pj.  Kada) di  Lampung.  Dalam  rekomendasinya,
KASN memutuskan membatalkan mutasi kelima  daerah  tersebut.  Daerah-daerah tersebut  adalah  Kota  Bandar  Lampung, Kota  Metro,  Kabupaten  Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten  Way  kanan.  Rekomendasi KASN yakni Pj. Kada harus mengembalikan  pejabat  yang  diangkat jabatan  promosi.  Begitu  pula  pejabat yang  dibebas  tugaskan  (Nonjob)  harus dikembalikan  ke  posisi  semula.  Menurut KASN  apabila  ada  pegawai  yang melakukan  pelanggaran  disiplin  diproses terlebih  dahulu  dengan  memberi peringatan  dan  pembinaan,  bukan langsung  dimutasi  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun 2002  Tentang  Kenaikan  Pangkat  PNS dalam  Jabatan  Struktural  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 tentang Disiplin PNS.
Atas  dasar  polemik  yang  terjadi diatas  maka  Penulis  mengangkat  judul “ Analisis  Pj.  Kepala  Daerah  Yang Memutasi  Pegawai  Negeri  Sipil  Tidak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat  PNS  dalam  Jabatan  Struktural dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun  2010  tentang  Disiplin  PNS  Di
Lampung” ,  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimanakah seharusnya  tata  cara  memutasi  PNS
sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun  2002  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 Tentang  Kenaikan  Pangkat  PNS  dalam Jabatan  Struktural  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 tentang Disiplin PNS?

## II PEMBAHASAN
Tata cara memutasi PNS sesuai dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun  2002  tentang  Memutasi  PNS Sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor 99  Tahun  2000  tentang  Kenaikan Pangkat PNS Dalam Jabatan Struktural  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin PNS a. Prosedur dan Persyaratan Penetapan Penjabat Kepala Daerah Setiap  daerah  dipimpin  oleh pemerintah  daerah  yang  disebut  kepala daerah.  Kepala  daerah  provinsi  disebut Gubernur,  kepala  daerah  kabupaten disebut  Bupati  dan  kepala  daerah  kota disebut  Walikota.  Setiap  kepala  daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. untuk  provinsi  disebut  Wakil  Gubernur, untuk  kabupaten  disebut  Wakil  Bupati dan  untuk  kota  disebut  Wakil  Walikota. Eksistensi kepala daerah terkait atas asas desentralisasi  yang  dianut  suatu  negara kesatuan  karena  desentralisasi  akan melahirkan  daerah  otonom  yang  mana daerah  otonom  tersebut  dipimpin  oleh kepala daerah otonom. Dengan demikian kedudukan kepala daerah dapat dipahami sebagai  kedudukan  kepala  pemerintah lokal  yang  terdapat  dalam  Negara kesatuan yang  diperoleh  sebagai konsekuensi diberlakukannya asas desentralisasi.  (Dian  Bakti  Setiawan.
2011. Hal. 80)
Pengisian  jabatan  kepala  daerah sejatinya  dilakukan  secara  demokratis melalui  pemilihan  berpasangan,  artinya pemilihan  lansung  Kepala  Daerah  dan pasangannya  Wakil  Kepala  Daerah. Disini  terdapat  suatu  diskrepansi  antara UUD 1945 dengan ketentuan UU Nomor 32  Tahun  2004.  UUD  1945  setelah amandemen
menetapkan
bahwa Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  masing- masing  sebagai  kepala  pemerintah provinsi,  kabupaten  dan  kota  dipilih secara demokratis.
Kedudukan  kepala  daerah  yang  strategis mengakibatkan  banyaknya  kepala  daerah terlibat masalah hukum yang memaksanya  diberhentikan  dari  masa jabatannya. Untuk menghindari terjadinya  kekosongan  jabatan  maka ditetapkan  pengganti  kepala  daerah defenitif. Ada  tiga  jenis  pengganti  kepala daerah yang dikenal dalam
ketatanegaraan Indonesia yaitu pelaksana harian  (Plh),  Pelaksana  tugas  (Plt)  dan Penjabat  (Pj).  Pelaksana  harian  bersifat mandat,  dimana  pertanggungjawaban masih  melekat  pada  kepala  daerah, sedangkan  penjabat  (Pj)  bersifat  khusus dan hanya dapat digunakan untuk pejabat pengganti  kepala  daerah  jika  terjadi kekosongan  jabatan  kepala  daerah  dan wakil  kepala  daerah  dalam  waktu  yang bersamaan,  dan  peristilahan  pelaksanaan tugas  (Plt)  bersifat  umum  tidak  terbatas untuk pejabat pengganti kepala daerah.
Meskipun  pada  dasarnya  istilah Penjabat  dan  Pelaksana  tugas  dapat digunakan  untuk  sebutan  pengganti kepala daerah, namun terdapat perbedaan kondisi  dalam  penggunaan  kedua  istilah tersebut.  Penggunaan  istilah  Pelaksana
tugas  kepala  daerah  melekat  pada  wakil kepala daerah dikarenakan diberhentikannya kepala daerah (kekosongan  jabatan  hanya  pada  posisi kepala  daerah  saja).yang  dalam  hal  ini adalah Penjabat kepala daerah ditetapkan oleh  Menteri  Dalam  Negeri  atas  usulan Gubernur untuk penjabat Bupati/Walikota sedangkan  Penjabat  gubernur  melalui penetapan  Presiden  atas  usulan  Menteri Dalam  Negeri.  (Pasal  130  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,  Pengesahan,  Pengangkatan dan  Pemberhentian  Kepala  Daerah  dan Wakil Kepala Daerah) fungsi pengawasan Gubernur atas kabupaten/kota.  (Dian  Bakti  Setiawan. 2011.  Hal.  171)  pengusulan  Penjabat Bupati/Walikota  kepada  Menteri  Dalam Negeri menjadi hak prerogatif Gubernur, sebagaimana Syamsurizal yang diusulkan Gubernur  untuk  ditetapkan  sebagai Penjabat  walikota  Pekanbaru.  Untuk dapat  diangkat  sebagai  Penjabat  Kepala Daerah  harus  memenuhi  syarat  dan kriteria  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6 Tahun 2005 pasal 132 ayat (1) “Penjabat Kepala  Daerah  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  130  ayat  (3)  dan  Pasal  131 ayat  (4),  diangkat  dari  Pegawai  Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan kriteria:
1. Mempunyai  pengalaman  di  bidang pemerintahan, yang dibuktikan dengan riwayat jabatan. 2. Menduduki jabatan struktural eselon I dengan  pangkat  golongan  sekurang- kurangnya  (IV/c)  dan  jabatan struktural  eselon  II  pangkat  gologan sekurang-kurangnya  (IV/b)  bagi penjabat Bupati/Walikota.
Pengisian  jabatan  kepala  daerah sejatinya  dilakukan  secara  demokratis melalui  pemilihan  berpasangan,  artinya pemilihan  lansung  Kepala  Daerah  dan pasangannya  Wakil  Kepala  Daerah. Disini  terdapat  suatu  diskrepansi  antara UUD 1945 dengan ketentuan UU Nomor 32  Tahun  2004.  UUD  1945  setelah amandemen menetapkan bahwa Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  masing- masing  sebagai  kepala  pemerintah provinsi,  kabupaten  dan  kota  dipilih secara demokratis.
Kedudukan  kepala  daerah  yang  strategis mengakibatkan  banyaknya  kepala  daerah terlibat masalah hukum yang memaksanya  diberhentikan  dari  masa jabatannya. Untuk menghindari terjadinya  kekosongan  jabatan  maka ditetapkan  pengganti  kepala  daerah defenitif. Ada  tiga  jenis  pengganti  kepala daerah yang dikenal dalam ketatanegaraan Indonesia yaitu pelaksana harian  (Plh),  Pelaksana  tugas  (Plt)  dan Penjabat  (Pj).  Pelaksana  harian  bersifat mandat,  dimana  pertanggungjawaban masih  melekat  pada  kepala  daerah, sedangkan  penjabat  (Pj)  bersifat  khusus dan hanya dapat digunakan untuk pejabat pengganti  kepala  daerah  jika  terjadi kekosongan  jabatan  kepala  daerah  dan wakil  kepala  daerah  dalam  waktu  yang bersamaan,  dan  peristilahan  pelaksanaan tugas  (Plt)  bersifat  umum  tidak  terbatas untuk pejabat pengganti kepala daerah. Meskipun  pada  dasarnya  istilah Penjabat  dan  Pelaksana  tugas  dapat digunakan  untuk  sebutan  pengganti kepala daerah, namun terdapat perbedaan kondisi  dalam  penggunaan  kedua  istilah tersebut.  Penggunaan  istilah  Pelaksana
tugas  kepala  daerah  melekat  pada  wakil kepala daerah dikarenakan diberhentikannya kepala daerah (kekosongan  jabatan  hanya  pada  posisi kepala  daerah  saja).yang  dalam  hal  ini adalah Penjabat kepala daerah ditetapkan oleh  Menteri  Dalam  Negeri  atas  usulan Gubernur untuk penjabat Bupati/Walikota sedangkan  Penjabat  gubernur  melalui penetapan  Presiden  atas  usulan  Menteri Dalam  Negeri.  (Pasal  130  Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,  Pengesahan,  Pengangkatan dan  Pemberhentian  Kepala  Daerah  dan Wakil Kepala Daerah) fungsi pengawasan Gubernur atas kabupaten/kota.  (Dian  Bakti  Setiawan. 2011.  Hal.  171)  pengusulan  Penjabat Bupati/Walikota  kepada  Menteri  Dalam
Negeri menjadi hak prerogatif Gubernur, sebagaimana Syamsurizal yang diusulkan Gubernur  untuk  ditetapkan  sebagai Penjabat  walikota  Pekanbaru.  Untuk dapat  diangkat  sebagai  Penjabat  Kepala Daerah  harus  memenuhi  syarat  dan kriteria  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6 Tahun 2005 pasal 132 ayat (1) “Penjabat Kepala  Daerah  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  130  ayat  (3)  dan  Pasal  131 ayat  (4),  diangkat  dari  Pegawai  Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan kriteria:
1. Mempunyai  pengalaman  di  bidang pemerintahan, yang dibuktikan
dengan riwayat jabatan. 2. Menduduki jabatan struktural eselon I dengan  pangkat  golongan  sekurang- kurangnya  (IV/c)  dan  jabatan struktural  eselon  II  pangkat  gologan sekurang-kurangnya  (IV/b)  bagi penjabat Bupati/Walikota.
3. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan  selama  3  (Tiga)  tahun terakhir  sekurang-kurangnya  bernilai baik. b. Batasan  Kewenangan  Penjabat
Kepala Daerah Penjabat  kepala  daerah  walaupun bersifat  sementara,  pada  dasarnya merupakan  pengganti  dari  kepala  daerah sehingga membuatnya memiliki kewenangan yang sama dengan kewenangan  yang  melekat  pada  kepala daerah  defenitif.  Hal  ini  terbukti  bahwa tidak  ada  peraturan  yang  membatasi kewenangan  penjabat  kepala  daerah hingga  lahirnya  Peraturan  Pemerintah Nomor  49  Tahun  2008.  Dengan berpedomankan  Pasal  132  A  ayat  (1) terdapat pembatasan kewenangan penjabat  kepala  daerah  sebagai  berikut: ”Penjabat  kepala  daerah  atau  pelaksana tugas  kepala  daerah  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  130  ayat  (1)  dan ayat  (3),  serta  Pasal  131  ayat  (4),  atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan  menjadi  calon kepala  daerah/wakil  kepala  daerah,  serta kepala  daerah  yang  diangkat  dari  wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah  yang  mengundurkan  diri  untuk mencalonkan/dicalonkan  sebagai  calon kepala  daerah/wakil  kepala  daerah dilarang: 1. Melakukan mutasi pegawai, Kepegawaian  daerah  adalah  suatu sistem  dan  prosedur  yang  diatur dalam  perundang-undangan.  Dalam sistem  kepegawaian  secara  nasional, pegawai  negeri  sipil  (PNS)  memiliki posisi penting untuk penyelenggaraan
pemerintahan dan difungsikan sebagai alat  pemersatu  bangsa.  (Max  Boli Sabon.  2011.  Hal.206-212)  Sejalan dengan kebijakan desentralisasi, maka ada  sebagian  kewenangan  di  bidang kepegawaian  diserahkan  kepada daerah  untuk  dikelola  dalam  sistem kepegawaian daerah. Sebagai konsekuensi  desentralisasi  sistem manajemen kepegawaian menggunakan gabungan antara unified  system dan separated  system , artinya ada bagian-bagian kewenangan  yang  tetap  menjadi kewenangan  pusat  dan  ada  bagian- bagian  kewenangan  yang  diserahkan kepada  daerah  untuk  dilaksanakan oleh  Pembina  kepegawaian  daerah. (Max Boli Sabon. 2011. Hal.213)
2. Membatalkan  perijinan  yang  lah dikeluarkan  pejabat  sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan  pejabat  sebelumnya, Menurut  Sjachran  Basah,  izin  adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi  satu  yang  mengaplikasikan peraturan  dalam  hal  konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana  yang  ditetapkan  oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan  menurut  Ateng  Syafrudin izin bertujuan menghilangkan halangan  sehingga  suatu  hal  yang dilarang  menjadi  .boleh.  Dalam menerbitkan perizinan harus memenuhi  lima  unsur,  yaitu: instrument yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah,  peristiwa  konkret  serta prosedur  dan  persyaratan.  (Ridwan HR.2006.  Hal.  201)  Penjabat  kepala
daerah  dengan  masa  jabatan  singkat yang  hanya  maksimal  satu  tahun menjadi  satu  alasan  dilarangnya Penjabat  kepala  daerah  untuk mengeluarkan perijinan, karena diterbitkannya  suatu  perizinan  selalu dibarengi  dengan  batas  waktu  izin tersebut.  Bagaimana  jadinya  jika  ijin yang  dikeluarkan  masih  berlaku sedangkan  Pejabat  kepala  daerah yang mengeluarkan perijinan tersebut telah  habis  masa  jabatan  dan digantikan pejabat kepala daerah yang baru, dan pajabat kepala daerah yang baru  tidak  sependapat  dengan
Penjabat sebelumnya mengenai perijinan  tersebut.  sudah  pasti  pihak yang diberikan izin merasa dirugikan yang  pada  akhirnya  menimbulkan sederet persoalan.
3. Membuat kebijakan tentang pemekaran  daerah  yang  bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya. Pemekaran daerah merupakan  salah  satu  tipe  dari pembentukan daerah. Secara filosofis tujuan pemekaran daerah terdapat dua kepentingan, yaitu pendekatan pelayanan umum pemerintahan kepada  masyarakat  dan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  setempat.  (Siswanto
Sunarno.  2008.  Hal.  15)  Di  dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004,  perihal  pemekaran  daerah diatur pada Pasal 4 ayat (3), (4) serta Pasal  5  ayat  (1)  sebagai  berikut: “Pembentukan  daerah  dapat berupa penggabungan  beberapa  daerah  atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran  dari  satu  daerah  menjadi dua daerah atau lebih”. Pada ayat (4)
disebutkan  bahwa  pemekaran  dari satu  daerah  menjadi  dua  daerah  atau lebih  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3)  dapat  dilakukan  setelah mencapai  batas  maksimal  usia penyelenggaraan
pemerintahan.
Sementara,  pada  Pasal  5  ayat  (1) disebutkan:  ’Pembentukan  daerah sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  4 harus  memenuhi  syarat  administratif, teknis dan fisik kewilayahan”.
4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan  pemerintahan  dan program pembangunan pejabat sebelumnya.  Menurut  Werf  yang dimaksud  dengan  kebijakan  adalah usaha  mencapai  tujuan  tertentu dengan  sasaran  tertentu  dan  dalam urutan  tertentu.  Sedangkan  kebijakan pemerintah  mempunyai  pengertian baku  yaitu  suatu  keputusan  yang dibuat  secara  sistematik  oleh pemerintah  dengan  maksud  dan tujuan  tertentu  yang  menyangkut kepentingan umum. Kebijakan pemerintah  pusat  bisa  berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan  Menteri  (Kepmen)  dan lain-lain. Sedangkan jika kebijakan pemerintah daerah akan melahirkan Surat Keputusan  (SK),  Peraturan  Daerah (Perda)  dan  lain  sebagainya.  Setiap kebijakan  mesti  dipertanggungjawabkan, pertanggung  jawaban  kepala  daerah defenitif  dengan  penjabat  kepala  daerah memiliki  perbedaan,  kepala  daerah defenitif  harus  memberikan  laporan bertanggungjawab  kepada  tiga  pihak (pemerintah,  DPRD,  dan  mayarakat) sedangkan  penjabat  kepala  daerah  hanya
daerah  dengan  masa  jabatan  singkat yang  hanya  maksimal  satu  tahun menjadi  satu  alasan  dilarangnya Penjabat  kepala  daerah  untuk mengeluarkan
perijinan, karena diterbitkannya  suatu  perizinan  selalu dibarengi  dengan  batas  waktu  izin tersebut.  Bagaimana  jadinya  jika  ijin yang  dikeluarkan  masih  berlaku sedangkan  Pejabat  kepala  daerah yang mengeluarkan perijinan tersebut telah  habis  masa  jabatan  dan digantikan pejabat kepala daerah yang baru, dan pajabat kepala daerah yang baru  tidak  sependapat  dengan Penjabat sebelumnya mengenai perijinan  tersebut.  sudah  pasti  pihak yang diberikan izin merasa dirugikan yang  pada  akhirnya  menimbulkan sederet persoalan.
3. Membuat kebijakan tentang pemekaran  daerah  yang  bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya. Pemekaran daerah merupakan  salah  satu  tipe  dari pembentukan daerah. Secara filosofis tujuan pemekaran daerah terdapat dua kepentingan, yaitu pendekatan pelayanan umum pemerintahan kepada  masyarakat  dan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  setempat.  (Siswanto Sunarno.  2008.  Hal.  15)  Di  dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004,  perihal  pemekaran  daerah diatur pada Pasal 4 ayat (3), (4) serta Pasal  5  ayat  (1)  sebagai  berikut: “Pembentukan  daerah  dapat berupa penggabungan  beberapa  daerah  atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran  dari  satu  daerah  menjadi dua daerah atau lebih”. Pada ayat (4)
disebutkan  bahwa  pemekaran  dari satu  daerah  menjadi  dua  daerah  atau lebih  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3)  dapat  dilakukan  setelah mencapai  batas  maksimal  usia penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara,  pada  Pasal  5  ayat  (1) disebutkan:  ’Pembentukan  daerah sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  4 harus  memenuhi  syarat  administratif, teknis dan fisik kewilayahan”.
4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan  pemerintahan  dan program pembangunan pejabat sebelumnya.  Menurut  Werf  yang dimaksud  dengan  kebijakan  adalah usaha  mencapai  tujuan  tertentu dengan  sasaran  tertentu  dan  dalam urutan  tertentu.  Sedangkan  kebijakan pemerintah  mempunyai  pengertian baku  yaitu  suatu  keputusan  yang dibuat  secara  sistematik  oleh pemerintah  dengan  maksud  dan tujuan  tertentu  yang  menyangkut kepentingan
umum. Kebijakan pemerintah  pusat  bisa  berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan  Menteri  (Kepmen)  dan lain-lain. Sedangkan jika
kebijakan
pemerintah daerah akan melahirkan Surat
Keputusan  (SK),  Peraturan  Daerah (Perda)  dan  lain  sebagainya.  Setiap kebijakan  mesti  dipertanggungjawabkan, pertanggung  jawaban  kepala  daerah defenitif  dengan  penjabat  kepala  daerah memiliki  perbedaan,  kepala  daerah defenitif  harus  memberikan  laporan bertanggungjawab  kepada  tiga  pihak (pemerintah,  DPRD,  dan  mayarakat) sedangkan  penjabat  kepala  daerah  hanya
harus meyerahkan satu laporan pertanggungjawaban  kepada  presiden melalui  menteri  dalam  negeri  bagi penjabat  gubernur,  dan  kepada  menteri dalam  Negeri  bagi  Penjabat  Bupati/ Walikota.  Hal  ini  disebabkan  cara perolehan  wewenang  seorang  penjabat berbeda dengan pejabat defenitif. Kepala Daerah defenitif memperoleh kewenangan  lansung  dari  rakyat  yang dikenal  dengan  istilah  perjanjian masyarakat  yang  dicetuskan  J.J.Rosseu yang  kemudian  dikenal  dengan  nama pemilu  di  Indonesia  untuk  pemelihan Presiden dan pemilu-kada untuk pemilihan  Kepala  Daerah.  Sedangkan Penjabat  Kepala  Daerah  memiliki  unsur politis  dimana  Menteri  Dalam  Negeri menetapkan  Penjabat  Bupati  atau Walikota  berdasarkan  usulan  gubernur dan  penetapan  Penjabat  gubernur  oleh Presiden  atas  usulan  Menteri  Dalam Negeri.  (Pasal  33  Ayat  (3)  Peraturan Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2005) Sehingga kewenangan dan pertanggungjawabannya pun berbeda. c. Akibat  Hukum  Bagi  Penjabat Kepala  Daerah  yang  Melampaui Batas Kewenangannya Dari  keempat  hal  yang  menjadi batasan  kewenangan  Penjabat  kepala daerah, perihal mutasi pegawai merupakan  kasus  yang  paling  sering terjadi, di peringkat kedua adalah perihal pembatalkan  perijinan  yang  telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan  dengan  yang  dikeluarkan pejabat sebelumnya, sedangkankan perihal  pemekaran  daerah  dan  membuat kebijakan  yang  bertentangan  dengan kebijakan  penyelenggaraan  pemerintahan
dan  program  pembangunan  pejabat sebelumnya  memiliki  peluang  yang sangat  kecil  dapat  dilakukan  seorang Penjabat  kepala  daerah  mengingat banyaknya  persyaratan  dan  Penjabat kepala  daerah  bukanlah  satu-satunya pengambil  keputusan  untuk  kedua  hal tersebut.
Penetapan Penjabat Gubernur oleh Presiden  dan  Penjabat  Bupati/Walikota oleh  Menteri  Dalam  Negeri  memberikan makna  bahwa  Penjabat  gubernur  dapat diberhentikan  oleh  Presiden  sedangkan Penjabat Bupati/Walikota dapat diberhentikan  oleh  Menteri  Dalam Negeri.  Kewenangan  Penjabat  kepala daerah  dibatasi  dengan  empat  hal berdasarkan  Pasal  132  A  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  49  Tahun 2008.
1. Melakukan mutasi pegawai Mutasi pegawai merupakan kasus yang sering kali muncul. Bahkan hampir disetiap pergantian kepemimpinan. Tidak saja  terbatas  pada  pergantian  kepala daerah  hasil  pemilu  namun  juga pergantian  kepala  daerah  dengan penetapan  penjabat  kepala  daerah. Sebagai  contohnya  mutasi  pegawai  yang dilakukan  Syamsurizal  ketika  ditetapkan sebagai  penjabat  walikota  menggantikan Herman Abdullah  yang telah habis  masa jabatannya  sedangkan  pejabat  yang  baru belum dilantik.
Persoalan  mutasi  yang  dilakukan pejabat  kepala  daerah  yang  hampir disetiap pergantian kepemimpinan dilakukan  dengan  memperhatikan  segala persyaratan  dan  pertimbangan,  namun secara  tidak  lansung  hal  tersebut mengindikasikan  bahwa  keberadaan pegawai  bergantung  pada  kepala
daerahnya (like  and  dislike). Maka  tidak mengherankan  berganti  kepala  daerah, berganti  juga  pejabat  di  tingkat  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)-nya. Penjabat  kepala  daerah  bisa  saja diberhentikan  dari  jabatannya  jika terbukti mengeluarkan keputusan ataupun kebijakan  yang  berada  diluar  batas kewenangannya.  Namun  tidak  begitu halnya dengan konsekuensi dari keputusan atau kebijakan yang diambilnya  semasa  menjabat,  sebagai contohnya mutasi pegawai. Diberhentikannya penjabat kepala daerah tidak  serta  merta  mengembalikan pegawai  yang  dimutasikan  tersebut kembali ke posisi semula.
Jika  pegawai  yang  dimutasikan  tersebut mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  karena  merasa  dirugikan terkait  keputusan  penjabat  kepala  daerah tersebut, proses hukumnya tetap berjalan sekalipun  Penjabat  yang  mengeluarkan keputusan  pemutasian  tersebut  telah diberhentikan.
2. Membatalkan  perijinan  yang  telah dikeluarkan  pejabat  sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.
Maksimal  waktu  satu  tahun jabatan  seorang  Penjabat  kepala  daerah akan  berpengaruh  terhadap  izin  yang dikeluarkannya,  karena  kewenangan mengeluarkan  perijinan  tersebut  melekat pada  jabatan  bukan  pada  individu pemikul jabatan.
3. Membuat kebijakan tentang pemekaran  daerah  yang  bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya.
Kebijakan  tentang  pemekaran daerah  bisa  menimbulkan  dampak  yang sangat  besar,  karena  pemekaran  suatu daerah  bukan  sekedar  mengesahkan daerah  baru,  namun  konsekuensi- konsekuensi  lainnya  akan  menyusul. Pemekaran  suatu  daerah  kadangkala dapat  menimbulkan  konflik  kepentingan dan  konflik  horizontal  antar  masyarakat yang  pro  dan  kontra  atas  pemekaran daerah  tersebut.  disisi  lain  pemekaran daerah  berimplikasi  terhadap  pengisian penjabat,  pengisian  perangkat  daerah, kepegawaian daerah, pembentukan lembaga-lembaga penegak hukum. (Siswanto Sunarno. 2008. Hal. 78)
Terdapat  tiga  syarat  pemekaran daerah  yaitu:  syarat  administratif,  syarat teknis dan syarat fisik kewilayahan bukan sekedar  syarat  formalitas  semata,  namun juga  menjadi  panduan  dapat  tidaknya suatu  daerah  dilakukan  pemekaran. Ketidakmampuan  pengambil  kebijakan dalam  menjadikan  syarat  ini  sebagai panduan  pemekaran  daerah,  menjadikan penyalahgunaan wewenang dalam pemekaran  daerah  dengan  pertimbangan subjektif  pasti  akan  meningkat.  Bahkan penggunaan tekanan publik dan ancaman akan mengganggu kesinambungan jalannya  pemerintahan  daerah  sendiri. (Hari Sabarno. 2008. hal. 192) 4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan  pemerintahan  dan program pembangunan pejabat sebelumnya  Larangan  terakhir  bagi penjabat  kepala  daerah  adalah membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan  pemerintahan  dan program pembangunan pejabat
daerahnya (like  and  dislike). Maka  tidak mengherankan  berganti  kepala  daerah, berganti  juga  pejabat  di  tingkat  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)-nya. Penjabat  kepala  daerah  bisa  saja diberhentikan  dari  jabatannya  jika terbukti mengeluarkan keputusan ataupun kebijakan  yang  berada  diluar  batas kewenangannya.  Namun  tidak  begitu halnya dengan konsekuensi dari
keputusan atau kebijakan yang diambilnya  semasa  menjabat,  sebagai contohnya mutasi pegawai. Diberhentikannya penjabat kepala daerah tidak  serta  merta  mengembalikan pegawai  yang  dimutasikan  tersebut kembali ke posisi semula.
Jika  pegawai  yang  dimutasikan  tersebut mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  karena  merasa  dirugikan terkait  keputusan  penjabat  kepala  daerah tersebut, proses hukumnya tetap berjalan sekalipun  Penjabat  yang  mengeluarkan keputusan  pemutasian  tersebut  telah diberhentikan.
2. Membatalkan  perijinan  yang  telah dikeluarkan  pejabat  sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan
yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. Maksimal  waktu  satu  tahun jabatan  seorang  Penjabat  kepala  daerah akan  berpengaruh  terhadap  izin  yang dikeluarkannya,  karena  kewenangan mengeluarkan  perijinan  tersebut  melekat pada  jabatan  bukan  pada  individu pemikul jabatan.
3. Membuat kebijakan tentang pemekaran  daerah  yang  bertentangan dengan kebijakan
pejabat
sebelumnya.
Kebijakan  tentang  pemekaran daerah  bisa  menimbulkan  dampak  yang sangat  besar,  karena  pemekaran  suatu daerah  bukan  sekedar  mengesahkan daerah  baru,  namun  konsekuensi- konsekuensi  lainnya  akan  menyusul. Pemekaran  suatu  daerah  kadangkala dapat  menimbulkan  konflik  kepentingan dan  konflik  horizontal  antar  masyarakat yang  pro  dan  kontra  atas  pemekaran daerah  tersebut.  disisi  lain  pemekaran daerah  berimplikasi  terhadap  pengisian penjabat,  pengisian  perangkat  daerah, kepegawaian daerah, pembentukan lembaga-lembaga
penegak hukum.
(Siswanto Sunarno. 2008. Hal. 78)
Terdapat  tiga  syarat  pemekaran daerah  yaitu:  syarat  administratif,  syarat teknis dan syarat fisik kewilayahan bukan sekedar  syarat  formalitas  semata,  namun juga  menjadi  panduan  dapat  tidaknya suatu  daerah  dilakukan  pemekaran. Ketidakmampuan  pengambil  kebijakan dalam  menjadikan  syarat  ini  sebagai panduan  pemekaran  daerah,  menjadikan penyalahgunaan
wewenang
dalam
pemekaran  daerah  dengan  pertimbangan subjektif  pasti  akan  meningkat.  Bahkan penggunaan tekanan publik dan ancaman akan mengganggu kesinambungan
jalannya  pemerintahan  daerah  sendiri. (Hari Sabarno. 2008. hal. 192) 4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan  pemerintahan  dan program pembangunan pejabat sebelumnya  Larangan  terakhir  bagi penjabat  kepala  daerah  adalah membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan  pemerintahan  dan program pembangunan pejabat
sebelumnya akan menimbulkan akibat hukum, karena tidak semua kebijakan yang  dikeluarkan  pemerintah  berlaku untuk  rentang  waktu  yang  singkat bisa  saja  kebijakan  yang  diambil seorang    penjabat  tidak  dapat dilaksanakan  karena  habisnya  masa jabatan  yang  maksimal  satu  tahun, yang mana nantinya akan berdampak terhadap laporan pertanggungjawaban.    menjamin  dan memberikan  landasan  hukum  karena Indonesia merupakan Negara hukum, maka perbuatan pemerintahan (bestuurhendeling) yang  dilakukan oleh  pemerintah  sebagai  suatu perbuatan  yang  sah (legitimate  dan justified),
dapat dipertanggungjawabkan (accountable and  responsible) dan  bertanggung jawab (liable), maka setiap perbuatan pemerintahan  itu  harus  berdasarkan atas  hukum  yang  adil,  bermartabat dan demokratis.
Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS  untuk  menaati  kewajiban  dan menghindari  larangan  yang  ditentukan dalam  peraturan  perundang-undangan dan/atau  peraturan  kedinasan  yang apabila  tidak  ditaati  atau  dilanggar dijatuhi  hukuman  disiplin.  Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan  PNS  yang  tidak  menaati kewajiban  dan/atau  melanggar  larangan ketentuan  disiplin  PNS,  baik  yang dilakukan  di  dalam  maupun  di  luar  jam kerja.  Hukuan  disiplin  adalah  hukuman yang  dijatuhkan  kepada  PNS  karena melanggar peraturan disiplin PNS. PNS akan dilakukan apabila PNS tersebut  melalaikan  larangan  dan kewajiban  sebagai  PNS  adapun    yang
menjadi  larangan  bagi  PNS  menurut Pasal  4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS adalah :
a. Menyalahgunakan wewenang;
b. Menajdi perantara untuk mendapatkan  keuntungan  pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan  kewenangan  orang lain;
c. Tanpa  izin  Pemerintah  menjadi pegawai  atau  bekerja  untuk  negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
d. Bekerja  pada  perusahaan  asing, konsultan  asing,  atau  lembaga swadaya masyarakat asing;
e. Memiliki, menjual, membeli,
menggadaikan,menyewakan, atau meminjamkan  barang-barang  baik bergerak  atau  tidak  bergerak, dokumen  atau  surat  berharga  milik negara secara tidak sah;
f. Melakukan  kegiatan  bersama  atasan, tean  sejawat,  bawahan,  atau  orang lain  di  dalam  maupun  di  luar lingkungan  kerjanya  dengan  tujuan untuk  keuntungan  pribadi,  golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau  tidak  langsung  merugikan negara;
g. Memberi  atau  menyanggupi  akan memberi  sesuatu  kepada  siapapun baik  secara  langsung  atau  tidak langsung  dan  dengan  dalih  apapun untuk diangkat dalam jabatan;
h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang  berhubungan  dengan  jabatan dan/atau pekerjaannya;
i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
j. Melakukan  suatu  tindakan  atau  tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi  atau  mempersulit  salah satu  pihak  yang  di  layani  sehingga mengakibatkan  kerugian  bagi  yang dilayani;
k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
l. Memberikan  dukungan  kepada  calon Presiden/Wakil  Presiden,  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah,  atau  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  dengan cara :
1) Ikut  serta  sebagai  pelaksana kampanye: 2) Menjadi peserta kampanye dengan  menggunakan  atribut partai atau atribut PNS;
3) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau;
4) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
m. Memberikan  dukungan  kepada  calon Presiden/Wakil  Presiden  dengan  cara :
1) Membuat  keputusan  dan/atau tindakan  yang  menguntungkan atau  merugikan  salah  satu pasangan  calon  selama  masa kampanye; dan/atau 2) Mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada keberpihakan  terhadap  pasangan calon  yang  menjadi  peserta pemilu  sebelu,  selama,  dan sesudah  masa  kampanye  meliputi pertemuan,  ajakan,  himbauan, seruan,  atau  pemberian  barang kepada  PNS  dalam  lingkungan unit  kerjanya,  anggota  keluarga, dan masyarakat;
n. Memberikan  dukungan  kepada  calon anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah atau  calon  Kepala  Daerah/  Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan  surat  dukungan  disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat  Keterangan  Tanda  Penduduk sesuai  peraturan  perundang-undanga;
dan
o. Memberikan  dukungan  kepada  calon Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
1) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk  mendukung  calon  Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
2) Menggunakan  fasilitas  yang terkait  dengan  jabatan  dalam kegiatan kampanye;
3) Membuat  keputusan  dan/atau tindakan  yang  enguntungkan  atau merugikan  salah  satu  pasangan calon  selama  masa  kampanye; dan/atau 4) Mengadakan kegiatan yang mengarah  kepada  keberpihakan terhadap  pasangan  calon  yang menjadi  peserta  pemilu  sebelum, selama,  dan  sesudah  masa kampanye  meliputi  pertemuan, ajakan,  himbauan,  seruan,  atau pemberian  barang  kepada  PNS dalam  lingkungan  unit  kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Menurut  Pasal  3  Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 Tentang  Disiplin  PNS  Selain  itu  pula kewajiban  PNS  yang  harus  dikerjakan apabila  dilanggar  akan  mendapatkan hukuman yaitu :
1) Mengucapkan sumpah/janji PNS;
2) Mengucapkan
sumpah/janji jabatan;
j. Melakukan  suatu  tindakan  atau  tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi  atau  mempersulit  salah satu  pihak  yang  di  layani  sehingga mengakibatkan  kerugian  bagi  yang dilayani;
k. Menghalangi berjalannya tugas
kedinasan; l. Memberikan  dukungan  kepada  calon Presiden/Wakil  Presiden,  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah,  atau  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  dengan cara :
1) Ikut  serta  sebagai  pelaksana kampanye: 2) Menjadi peserta kampanye dengan  menggunakan  atribut partai atau atribut PNS; 3) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau;
4) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
m. Memberikan  dukungan  kepada  calon Presiden/Wakil  Presiden  dengan  cara :
1) Membuat  keputusan  dan/atau tindakan  yang  menguntungkan atau  merugikan  salah  satu pasangan  calon  selama  masa kampanye; dan/atau
2) Mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada keberpihakan  terhadap  pasangan calon  yang  menjadi  peserta pemilu  sebelu,  selama,  dan sesudah  masa  kampanye  meliputi pertemuan,  ajakan,  himbauan, seruan,  atau  pemberian  barang kepada  PNS  dalam  lingkungan unit  kerjanya,  anggota  keluarga, dan masyarakat;
n. Memberikan  dukungan  kepada  calon anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah atau  calon  Kepala  Daerah/  Wakil Kepala Daerah
dengan cara
memberikan  surat  dukungan  disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau
Surat  Keterangan  Tanda  Penduduk sesuai  peraturan  perundang-undanga; dan
o. Memberikan  dukungan  kepada  calon Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan cara : 1) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk  mendukung  calon  Kepala
Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
2) Menggunakan  fasilitas  yang terkait  dengan  jabatan  dalam kegiatan kampanye;
3) Membuat  keputusan  dan/atau tindakan  yang  enguntungkan  atau merugikan  salah  satu  pasangan calon  selama  masa  kampanye; dan/atau
4) Mengadakan kegiatan yang mengarah  kepada  keberpihakan terhadap  pasangan  calon  yang menjadi  peserta  pemilu  sebelum, selama,  dan  sesudah  masa kampanye  meliputi  pertemuan, ajakan,  himbauan,  seruan,  atau pemberian  barang  kepada  PNS dalam  lingkungan  unit  kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Menurut  Pasal  3  Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 Tentang  Disiplin  PNS  Selain  itu  pula kewajiban  PNS  yang  harus  dikerjakan apabila  dilanggar  akan  mendapatkan hukuman yaitu :
1) Mengucapkan sumpah/janji PNS;
2) Mengucapkan
sumpah/janji jabatan;
3) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,  UUD  1945,  Negara Kesaruan RI dan Pemerintah; 4) Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) Melaksanakan  tugas  keginasan yang  dipercayakan  kepada  PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 6) Menjunjung  tinggi  kehormatan negara,  Pemerintah,  dan  martabat PNS; 7) Mengutamakan kepentingan negara  daripada  kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan; 8) Memegang  rahasia  jabatan  yang menurut  sifatnya  atau  menurut perintah harus dirahasiakan; 9) Bekerja  dengan  jujur,  tertib, cermat,  dan  bersemangat  untuk kepentingan negara; 10) Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal  yang  dapat  membahayakan atau  merugikan  negara  atau Pemerintah  terutama  di  bidang keamanan, keuangan, dan materiil; 11) Masuk  kerja  dan  menaati ketentuan jam kerja; 12) Memcapai  sasaran  kerja  pegawai yang ditetapkan;
13) Menggunakan  dan  memelihara barang  barang  milik  negara dengan sebaik-baiknya; 14) Memberikan  pelayanan  sebaik- baiknya kepada masyarakat; 15) Membimbing  bawahan  dalam melaksanakan tugas; 16) Memberikan  kesempatan  kepada bawahan  untuk  mengembangkan karier;
17) dan
18) Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan  oleh  pejabat  yang berwenang. Atas  dasar  ketemtun  diatas barulah  PNS  yang  dimaksud  dapat dijatuhi  hukuman  diantaranya  mutasi berikut  merupakan  tingkat  dan  jenis hukuman disiplin:
1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
a. Hukuman Disiplin Ringan;
b. Hukuman Disiplin Sedang;
c. Hukuman Disiplin Berat.
2. Jenis  hukuman  didiplin  ringan sebagaimana  dimaksud  adalah  terdiri dari:
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis; dan
c. Pernyataan  tidak  puas  secara tertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
a. Penundaan  kenaikan  gaji  berkala selaa 1 (satu) tahun;
b. Penundaan  kenaikan  pangkat selama 1 (satu) tahun;
c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
4. Jenis  hukuan  disiplin  berat  terdiri dari:
a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. Pemindahan dalam rangka penurunan  jabatan  setingkat  lebih rendah; c. Pembebasan dari jabatan d. Pemberhentian  dengan  hormat tidak atas permintaan sendirisebagai PNS;dan
e. Pemberhentian  tidak  dengan hormat sebagai PNS.
Dari  uraian  diatas  jelas  terlihat bahwa  pj.  Kepala  Daerah  tidak  boleh sewenang-wenang
memutasi, mengangkat  dan  memberhentikan  PNS yang  memiliki  jabatan  atas  dasar kepentingan  pribadinya  saja.  Apalagi PNS yang pada jabatan tersebut memiliki kinerja yang baik pula selama ini. Bukan hanya  seorang  PNS  itu  pro  pada  Pj. Tersebut ataupun tidak.
Polemik  yang  berkembang  dalam masyarakat  saai  ini  adalah  bila  pejabat atau  PNS  itu  bukan  lah/  tidak  Royal terhadap Pj. Kepala Daerah yang ada saat ini  maka  PNS  atau  Pejabat  eselon  II tersebut akan berhentikan (Non Job) atau dimutasi  ke  bidang  lain.  Bukan  lagi dilihat dari selama ini pekerjaan mereka. Hal  ini  menjadi  miris  karena  bukan  lagi dilihat  dari  kinerja  tapi  dekat  atau  tidak mereka dengan Walikota/Bupati.
Dalam  ulasan  Pasal  9  Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2002
Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS menjelaskan  bahwa  kenaikan  pangkat pilihan diberikan kepada PNS yang :
a. Menduduki  jabatan  struktural  atau jabatan fungsional tertentu;
b. Menduduki  jabatan  tertentu  yang pengangkatannya  ditetapkan  dengan Keputusan Presiden;
c. Enunjukkan  prestasi  kerja  luar  biasa baiknya;
d. Menemukan  peneuan  baru  yang bermaanfaat bagi negara;
e. Diangkat menjadi pejabat negara;
f. Memperoleh  surat  tanda  taman belajar/ijazah;
g. Melaksanakan  tugas  belajar  dan sebelumnya  mendududki  jabatan struktural  atau  jabatan  fungsional tertentu;
h. Telah selesai dan mengikuti dan lulus tugas belajar; dan
i. Diperkerjakan  tau  diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya yang  diangkat  dalam  jabatan pimpinan  yang  telah  ditetapkan persamaan  eselonnya  atau  jabatan fungsional tertentu. Pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2002 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2000
Tentang  Kenaikan  Pangkat  PNS  juga menjelaskan bahwa :
PNS yang mendududki jabatan struktural dan  pangkatnya  masih  satu  tingkat dibawah  jenjang  pangkat  terendah  yang ditentukan  untuk  jabatan  itu,  dapat dinaikkan  pangkatnya  setingkat  lebih tinggi, apabila :
a. Telah  1  (satu)  tahun  dalam  pangkat yang dimilikinya;
b. Sekurang-kurang  telah  1  (satu)  tahun dalam  jabatan  struktural  yang diduduki; dan
c. Setiap  unsur  penilaian  prestasi  kerja sekurang-kurangnya    bernilai  baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
Pejabat  kepala  daerah  yang melakukan rolling PNS tersebutpun harus memiliki  prosedur  atau  telah  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang  ada.  Pebebasan  tugas  dari  jabatan apabila  PNS  yang  mendududki  jabatan tersebut  telah  melakukan  pelanggaran berat.,  barulah  dapat  dirolling  atau  tidak diberi jabatan lagi. Selain itu kejanggalan terjadi  juga  karena  mutasi  tersebut  tidak
e. Pemberhentian  tidak  dengan hormat sebagai PNS. Dari  uraian  diatas  jelas  terlihat bahwa  pj.  Kepala  Daerah  tidak  boleh sewenang-wenang memutasi,
mengangkat  dan  memberhentikan  PNS yang  memiliki  jabatan  atas  dasar kepentingan  pribadinya  saja.  Apalagi PNS yang pada jabatan tersebut memiliki kinerja yang baik pula selama ini. Bukan hanya  seorang  PNS  itu  pro  pada  Pj. Tersebut ataupun tidak. Polemik  yang  berkembang  dalam masyarakat  saai  ini  adalah  bila  pejabat atau  PNS  itu  bukan  lah/  tidak  Royal terhadap Pj. Kepala Daerah yang ada saat ini  maka  PNS  atau  Pejabat  eselon  II tersebut akan berhentikan (Non Job) atau dimutasi  ke  bidang  lain.  Bukan  lagi dilihat dari selama ini pekerjaan mereka. Hal  ini  menjadi  miris  karena  bukan  lagi dilihat  dari  kinerja  tapi  dekat  atau  tidak mereka dengan Walikota/Bupati.
Dalam  ulasan  Pasal  9  Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2002
Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS menjelaskan  bahwa  kenaikan  pangkat pilihan diberikan kepada PNS yang : a. Menduduki  jabatan  struktural  atau jabatan fungsional tertentu;
b. Menduduki  jabatan  tertentu  yang pengangkatannya  ditetapkan  dengan Keputusan Presiden;
c. Enunjukkan  prestasi  kerja  luar  biasa baiknya;
d. Menemukan  peneuan  baru  yang bermaanfaat bagi negara;
e. Diangkat menjadi pejabat negara;
f. Memperoleh  surat  tanda  taman belajar/ijazah;
g. Melaksanakan  tugas  belajar  dan sebelumnya  mendududki  jabatan struktural  atau  jabatan  fungsional tertentu;
h. Telah selesai dan mengikuti dan lulus tugas belajar; dan
i. Diperkerjakan  tau  diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya yang  diangkat  dalam  jabatan pimpinan  yang  telah  ditetapkan persamaan  eselonnya  atau  jabatan fungsional tertentu.
Pada Pasal 12 Peraturan
Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2002 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2000 Tentang  Kenaikan  Pangkat  PNS  juga menjelaskan bahwa : PNS yang mendududki jabatan struktural dan  pangkatnya  masih  satu  tingkat dibawah  jenjang  pangkat  terendah  yang ditentukan  untuk  jabatan  itu,  dapat dinaikkan  pangkatnya  setingkat  lebih tinggi, apabila :
a. Telah  1  (satu)  tahun  dalam  pangkat yang dimilikinya;
b. Sekurang-kurang  telah  1  (satu)  tahun dalam  jabatan  struktural  yang diduduki; dan
c. Setiap  unsur  penilaian  prestasi  kerja sekurang-kurangnya    bernilai  baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
Pejabat  kepala  daerah  yang melakukan rolling PNS tersebutpun harus memiliki  prosedur  atau  telah  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang  ada.  Pebebasan  tugas  dari  jabatan apabila  PNS  yang  mendududki  jabatan tersebut  telah  melakukan  pelanggaran berat.,  barulah  dapat  dirolling  atau  tidak diberi jabatan lagi. Selain itu kejanggalan terjadi  juga  karena  mutasi  tersebut  tidak
mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri hanya  Kepala  Daerah  (Gubernur)  terkait saja.

## III PENUTUP
Dari  tulisan  diatas  penulis menarik  kesimpulan  sebagai  berikut bahwa  tata  cara  memutasi  PNS  di Lingkungan Provinsi  Lampung belumlah sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor  12  Tahun  2002  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Kenaikan Pangkat
PNS  dalam  Jabatan  Struktural  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun 2010  tentang  Disiplin  PNS.  Pj.  Kepala Daerah  tidak  boleh  sewenang-wenang memutasi, mengangkat dan memberhentikan  PNS  yang  memiliki jabatan atas dasar kepentingan pribadinya saja.  Apalagi  PNS  yang  pada  jabatan tersebut  memiliki  kinerja  yang  baik  pula selama ini. Bukan hanya seorang PNS itu pro pada Pj. Tersebut ataupun tidak. Pejabat  kepala  daerah  yang  melakukan rolling  PNS  tersebutpun  harus  memiliki prosedur  atau  telah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pebebasan tugas dari jabatan apabila PNS yang  mendududki  jabatan  tersebut  telah melakukan  pelanggaran  berat.,  barulah dapat  dirolling  atau  tidak  diberi  jabatan lagi.  Selain  itu  kejanggalan  terjadi  juga karena  mutasi  tersebut  tidak  mendapat izin  dari  Menteri  Dalam  Negeri  hanya Kepala  Daerah  (Gubernur)  terkait  saja. Pj.  Kelima  Kepala  Daerah  tersebut menyatakan,  bahwa  rolling  mereka  di daerah  masing-masing  telah  sesuai dengan  prosedur  yang  ada  padahal kenyataannya  tidak  mungkin  lembaga sebesar KASN mengeluarkan
rekomendasi sebesar itu apabila tidak ada dugaan pelanggaran didalamnya. DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
J.  Kaloh,  2010, Kepemimpinan  Kepala Daerah:  Pola  Kegiatan  , Kekuasaan,  dan  Perilaku  Kepala Daerah  dalam  Pelaksanaan Otonomi  Daerah ,  Sinar  Grafika, Jakarta.
Muhammad,  Abdulkadir.  2004. Hukum dan  Penelitian  Hukum .  PT  Citra Aditya Bakti. Bandung.
Ridwan  HR,  2006 ,  Hukum  Administrasi Negara ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Sabarno,  Hari,  2008, Memandu  Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa , Sinar Grafika. Sabon, Max Boli, 2011, Hukum Otonomi
Daerah ,  Universitas  Atma  Jaya, Jakarta. Setiawan, Dian Bakti, 2011, Pemberhentian  Kepala  Daerah: Mekanisme Pemberhentiannya Menurut  Sistem  Pemerintahan Indonesia , Rajawali Press, Jakarta. Sunarno,  Siswanto,  2008, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta.
Zaini,  Hasan,  1974, Pengantar  Tentang Negara Hukum , Alumni, Bandung.

## B.  PERATURAN  PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004
Tentang  Pemerintahan  Daerah Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian  Kepala  Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan  Pemerintah  No.  99 Tahun  2000  Tentang  Kenaikan Pangkat PNS.
Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010
Tentang Disiplin PNS C. SUMBER LAINNYA http://nasional.news.viva.co.id/news/read/ 249670-dievaluasi--mutasi-134- pejabatpekanbaru. http://repository.usu.ac.id/bitstream/1234 56789/31304/4/Chapter%20II.pdf diaksespadatanggal13/01/201
Jurnal PRANATA HUHUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui
bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat,
maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat
dalam jurnal ini.
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng Bandar Lampung Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261 Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tami_rusli@yahoo.co.id
ISSN 1907-560X