## PENGUKURAN CAPABILITY LEVEL PENGAWASAN OJK TERHADAP TATA KELOLA TI PENYELENGGARA PINJOL MENGGUNAKAN COBIT
2019

## Farhan Muhammad Irdana
Program Studi Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika Universitas Telkom Email: farhanirdana@student.telkomuniversity.ac.id

## Candiwan
Program Studi Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika Universitas Telkom Email: candiwan@telkomuniversity.ac.id

## Eva Nurhazizah
Program Studi Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika Universitas Telkom Email: evazizah@telkomuniversity.ac.id

## ABSTRAK
Pinjaman online (pinjol)  tengah berkembang saat ini di Indonesia, namun masih terdapat 7.200 laporan pengaduan yang masuk ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terkait kasus pinjol. Sekitar  satu  per  tiga  dari  total  laporan  merupakan  pengaduan  atas  aplikasi  pinjol  yang  terdaftar maupun  berizin  OJK.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  aktivitas  pengawasan  OJK terhadap penyelenggara pinjol yang terdaftar maupun berizin OJK dan misi OJK dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Analisis dilakukan dengan mengukur capability level pada tujuan  tata  kelola  dan  tujuan  manajemen  COBIT  2019  yang  telah  disesuaikan  berdasarkan  hasil pemetaan dari permasalahan yang ada. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa capability level tujuan  tata  kelola EDM01 Ensured  Governance  Framework  Setting  and  Maintenance dan  tujuan manajemen MEA03 Managed Compliance with External Requirements masing-masing berada pada tingkat  2  dan  3.  Sedangkan  misi  OJK  dalam  melindungi  kepentingan  konsumen  dan  masyarakat memperoleh capability level 2. Hal tersebut menandakan bahwa aktivitas pengawasan OJK terhadap pengaturan  dan  pemeliharaan  kerangka  tata  kelola  penyelenggara  pinjol  serta  upaya  OJK  dalam melindungi  kepentingan  konsumen  dan  masyarakat  telah  mencapai  tujuannya  dan  serangkaian aktivitas  dapat  dikategorikan  sebagai  terlaksana.  Selain  itu,  proses  OJK  dalam  memastikan penyelenggara  pinjol  memenuhi  persyaratan  eksternal,  yaitu  POJK  77/2016  dan  SEOJK  18/2017 telah mencapai tujuannya dengan cara yang jauh lebih terorganisir.
Kata kunci: pinjol, capability level , COBIT 2019

## ABSTRACT
Peer to peer lending (P2PL) is currently developing in Indonesia. Behind that, there are 7,200 complaint reports that have been submitted to the Jakarta Legal Aid Institute related to the P2PL case. About one-third of the total reports are complaints about P2PL applications that are registered or licensed by the OJK. This study aims to analyze OJK's supervisory activities on P2PL providers registered and licensed by the OJK. The analysis is carried out by measuring the capability level in the governance and management objectives of COBIT 2019 which have been adjusted based on the results of the mapping of existing problems. The findings of this study indicate that the capability level  of  the  EDM01  Ensured  Governance  Framework  Setting  and  Maintenance  and  the  MEA03 Managed Compliance with External Requirements are at levels 2 and 3. While the OJK's mission to protect the interests of consumers and the public obtain level 2 capability. This indicates that the
OJK's  supervisory  process  for  setting  and  maintaining  the  governance  framework  for  P2PL providers and OJK's efforts to protect the interests of consumers and the public have achieved their objectives and a series of activities can be categorized as implemented. In addition, the OJK process in ensuring that P2PL providers meet external requirements has achieved its objectives in a much more organized way.

## Keywords: P2PL, capability level, COBIT 2019

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi saat ini telah merambah ke berbagai bidang, termasuk salah satunya pada bidang keuangan. Teknologi finansial yang berkembang saat ini telah memberikan solusi atas banyak  permasalahan  keuangan  masyarakat  Indonesia.  Terdapat  banyak  model  bisnis  teknologi finansial,  salah  satunya  adalah  pinjaman online (pinjol).  Menurut  data  yang  dipaparkan  Menteri Koordinator  Perekonomian,  Darmin  Nasution  pada  Indonesia Fintech  Forum ,  pinjol  merupakan model bisnis yang paling pesat perkembangannya, lalu disusul oleh model bisnis pembayaran pada urutan  kedua  [1].  Jumlah  penyaluran  dana  pinjol  dari  tahun  2018  hingga  tahun  2021 mengalami peningkatan.  Pada  tahun  2021,  penyaluran  dana  pinjol  mencapai  Rp249  triliun  [2].  Masyarakat banyak  menggunakan  aplikasi  pinjol  karena  persyaratan  dan  pengaksesan  yang  cenderung  lebih mudah [3].
Ditengah perkembangannya, aktivitas pinjam meminjam uang secara online ini menimbulkan beberapa permasalahan baru. Tercatat hingga Bulan Agustus 2021, terdapat lebih dari 7.200 laporan pengaduan permasalahan yang masuk ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terkait pinjol, dan  satu  per  tiga  dari  laporan  (sekitar  2.400)  merupakan  pengaduan  atas  aplikasi  pinjol  yang terdaftar maupun berizin OJK [4]. Aplikasi pinjol yang terdaftar merupakan penyelenggara pinjol yang  dapat  melakukan  kegiatan  operasionalnya  dalam  kurun  waktu  satu  tahun  setelah  mendapat tanda  terdaftar,  selanjutnya  penyelenggara  harus  mengajukan  izin  usaha  kepada  OJK.  Setelah mendapatkan izin usaha, maka penyelenggara pinjol dapat menjalankan kegiatan operasional tanpa masa kedaluarsa [5]. Jenis pengaduan permasalahan yang dilaporkan masyarakat beragam, seperti penyalahgunaan  data  pribadi  dan  juga  penagihan  yang  mengintimidasi.  Terkait  dengan penyalahgunaan  data  pribadi,  penyelenggara  pinjol  mengakses  data  kontak  yang  terdapat  pada perangkat  seluler nasabah secara ilegal  yang bertujuan untuk mempermalukan nasabah yang telat membayar hutang. Lalu, dalam melakukan penagihan hutang, pihak pinjol kerap kali menggunakan kata-kata  yang kasar dan tidak jarang berisi kalimat ancaman.
Pinjol  yang  sudah  terdaftar  atau  berizin  OJK  seharusnya  sudah  mematuhi  pengaturan- pengaturan  dasar  yang  telah  ditetapkan  OJK,  diantaranya  tidak  diperkenankan  menyebarkan  data pribadi  nasabah  tanpa  seizin  pemilik  data,  edukasi  dan  perlindungan  pengguna,  serta  prosedur standar  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  [6].  Berdasarkan  fenomena yang  telah  dijelaskan,  penulis  bermaksud  melakukan  analisis  pada  aktivitas  pengawasan  OJK terhadap  tata  kelola  teknologi  informasi  penyelenggara  pinjol,  kepatuhan  penyelenggara  pinjol terhadap  POJK  77/2016  dan  SEOJK  28/2017,  serta  misi  OJK  dalam  melindungi  kepentingan konsumen dan masyarakat. Analisis dilakukan dengan mengukur capability level pada tujuan tata kelola  dan  manajemen  COBIT  2019  yang  telah  disesuaikan  berdasarkan  hasil  pemetaan  dari permasalahan. Adapun dalam penelitian ini, penulis mengukur capability level aktivitas pengawasan OJK  terhadap  penyelenggara  pinjol  yang  terbatas  pada  penyelenggara  pinjol  yang  terdaftar  dan berizin OJK.
Control  Objectives  for  Information  and  Related  Technology (COBIT)  merupakan  panduan bagi suatu perusahaan dalam mengimplementasikan tata kelola teknologi dan informasi [7]. COBIT 2019  merupakan  versi  terbaru  dari  kerangka  COBIT  ISACA  yang  dirancang  untuk  membantu mengintegrasikan standar industri, sebagai pedoman, peraturan, dan praktik terbaik solusi tata kelola IT pada sebuah perusahaan [8]. Sedangkan capability level merupakan sebuah alat untuk mengukur sejauh mana suatu proses dijalankan oleh sebuah perusahaan [9]. Untuk menghasilkan peningkatan
kemampuan,  setiap  tingkatan  dibangun  di  atas  tingkatan  sebelumnya  dengan  menambahkan fungsionalitas atau ketelitian baru [10].
Tabel 1. Capability Level for Process [11] Tingkat Deskripsi 0 Kurangnya  kemampuan  dasar,  pendekatan  yang  tidak  lengkap  untuk  menangani tujuan  tata  kelola  dan  manajemen,  dan  tidak  memenuhi  tujuan  dari  praktik  proses apapun.
1 Prosesnya kurang lebih mencapai tujuannya melalui penerapan serangkaian aktivitas yang  tidak  lengkap  yang  dapat  dicirikan  sebagai  awal  atau  intuitif-tidak  terlalu terorganisasi.
2 Proses mencapai tujuannya melalui penerapan set dasar, namun lengkap, serangkaian aktivitas dapat dicirikan sebagai terlaksana.
3 Proses mencapai tujuannya dengan cara yang jauh lebih terorganisir menggunakan aset organisasi. Proses biasanya terdefinisikan dengan baik.
4 Proses  mencapai  tujuannya,  terdefinisikan  dengan  baik,  dan  kinerjanya  (secara kuantitatif) dapat diukur.
5 Proses  mencapai  tujuannya,  terdefinisikan  dengan  baik,  kinerja  yang  terukur  agar dapat ditingkatkan dan dilakukan perbaikan berkelanjutan.
Temuan dari penelitian sebelumnya yang mengukur Regulasi Sandbox OJK klaster aggregator menggunakan maturity  level COBIT  5  pada  Domain  DSS  menunjukkan  bahwa maturity  level domain manage problem yaitu sebesar 3,8 atau termasuk dalam kategoti predictable [12]. Selain itu, domain manage  business  process  control memperoleh maturity  level 3,3  atau  termasuk  dalam kategori established .  Perbedaan  penelitian  terletak  pada  objek  yang  diteliti.  Pada  penelitian  yang dilakukan Nur Lelasari et al , objek yang diteliti adalah satuan kerja Inovasi Keuangan Digital (IKD). Sedangkan peneliti meneliti Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech (DP3F). Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Noor  Azizah  yang  berjudul  “Audit  Sistem  Informasi menggunakan Framework COBIT  4.1  pada E-Learning UNISNU  Jepara”  menemukan  bahwa maturity  level e-learning UNISNU  Jepara  pada  domain Deliver  and  Support (DS) berada  pada tingkat  4  [13].  Hal  tersebut  menandakan  bahwa  sistem e-learning sudah  terukur  dan  terintegrasi antar  prosesnya.  Selain itu,  rata-rata  kesenjangan  antara  kondisi  saat  ini  dengan  yang  diharapkan adalah sebesar 0,6.
Suatu  penelitian yang dilakukan oleh Priscilla dan Lovinta untuk  mengukur capability level pada  sebuah  hotel  menggunakan  domain Build,  Acquire,  and  Implement (BAI)  COBIT  2019 menunjukkan bahwa management objective BAI02 dan BAI06 memperoleh capability level 2 [14]. Sedangkan BAI03, BAI05, BAI07, dan BAI11 memperoleh capability level 1. Hengki Tamando et al melakukan sebuah penelitian untuk mengukur maturity level tata kelola teknologi  informasi  STMIK  Pelita  Nusantara  Medan  menggunakan  domain Align,  Plan,  and Organise (APO)  dan  dan  domain Monitor,  Evaluate,  and  Assess (MEA)  COBIT  5  [15].  Hasil menunjukkan  bahwa  teknologi  informasi  STMIK  Pelita  Nusantara  Medan  memperoleh maturity level 1 pada kedua domain dengan nilai rata-rata 1,80. Sebuah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Roby  Wijaya et  al dengan  judul  “Audit  Sistem Informasi pada PT. Walepay Finansial Teknologi Menggunakan Kerangka COBIT 4.1 dan Balanced Scorecard ” menemukan bahwa maturity level tertinggi, yaitu level 3 berada pada domain PO1 dan PO6 [16]. Sedangkan maturity level terendah ada pada domain PO7 dengan nilai 1,5. Nilai rata-rata maturity level pada domain PO secara keseluruhan adalah sebesar 2,25 dan termasuk dalam kategori repeatable but intuitive . Ahmad Ishlahuddin et al melakukan sebuah pengukuran capability level pada sebuah lembaga pendidikan di Kota Depok menggunakan COBIT 2019 dan memperoleh hasil capability level 0 [17]. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Katili et  al dengan  judul  “ Measuring  the  Capability  Level  of  IT Governance:  a  Research  Study  of  COBIT  5  at Universitas  Gorontalo”  mengukur  kerangka  IT
Universitas Negeri Gorontalo menggunakan COBIT 5 [18]. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil, capability  level secara  keseluruhan  dari  manajemen  teknologi  informasi  Universita  Negeri Gorontalo mencapai level 3.
Pengukuran capability  level dapat  memberi  gambaran  terkait  kinerja  pengawasan  OJK terhadap  penyelenggara  pinjol  saat  ini  dengan  kinerja  yang  diharapkan,  sehingga  dapat  menjadi masukan bagi OJK untuk memperbaiki atau meningkatkan proses pengawasan. Dengan melakukan perbaikan  maupun  peningkatan  pengawasan  OJK  terhadap  penyelenggara  pinjol  berdasarkan wilayah-wilayah  tujuan  tata  kelola  dan  manajemen  COBIT  2019  yang  telah  ditetapkan, permasalahan  ketidakpatuhan  penyelenggara  pinjol  terhadap  peraturan  OJK,  jumlah  pengaduan masalah dari konsumen pinjol, serta publisitas negatif terhadap OJK maupun penyelenggara pinjol dapat diatasi atau diminimalisasi.

## 2.  METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data melalui wawancara. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi seputar aktivitas pengawasan OJK terkait tata kelola teknologi informasi dan kepatuhan penyelenggara pinjol di Indonesia. Dalam hal  ini,  penulis  mewawancarai  Direktorat  Pengaturan,  Perizinan,  dan  Pengawasan Fintech pada OJK. Setelah data terkumpul, data-data tersebut  selanjutnya dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu mereduksi  data,  menampilkan  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Kesimpulan  yang  dibuat  adalah berdasarkan  hasil  pengukuruan capability  level pada  tujuan  tata  kelola  dan  tujuan  manajemen COBIT 2019 yang telah ditetapkan.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan secara bertahap yang dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Tahapan Penelitian
a. Studi Awal
Penelitian  diawali  dengan  pencarian  fenomena  atau  permasalahan  yang  berkaitan  dengan teknologi finansial di Indonesia. Selanjutnya, peneliti melakukan studi terhadap hal-hal yang berkenaan  dengan  objek  yang  akan  diteliti.  Metode  pemecahan  masalah  didasarkan  pada tinjauan  literatur  yang  berasal  dari  penelitian  terdahulu  dan  juga  mengkaji  teori-teori  yang relevan.
b. Pemetaan
Proses  pemetaan  terdiri  dari  tiga  tahapan,  yaitu  pemetaan  permasalahan  terhadap enterprise goals , pemetaan enterprise goals terhadap alignment goals , dan yang terakhir adalah pemetaan alignment  goals terhadap governance  and  management  objectives .  Tahapan  pertama  dapat dilihat pada gambar 2.
Permasalahan yang ada akan dipetakan kepada salah satu dari tiga belas enterprise goals . EG03 Compliance with external laws and regulation dipilih karena permasalahan yang ada erat kaitannya dengan kepatuhan penyelenggara pinjol terhadap peraturan dan regulasi eksternal. Tahap pemetaan selanjutnya dapat dilihat pada gambar 3.

## Gambar 2. Pemetaan Permasalahan terhadap Enterprise Goals
Pada tahap pemetaan kedua ini, EG03 akan dipetakan terhadap salah satu alignment goals yang memiliki  kaitan  erat  dengan EG03  yang  ditandai  dengan  huruf  “P”.  AG01 I&T  compliance  and support  for  business  compliance  with  external  laws  and  regulations terpilih  karena  berhubungan dengan  AG03  yaitu  mengenai  kepatuhan  persyaratan  dan  regulasi  eksternal.  Tahap  pemetaan terakhir dapat dilihat pada gambar 4.
Tabel 2. Pemetaan Enterprise Goals terhadap Alignment Goals [19] Mapping Enterprise Goals and Alignment Goals
EG 01 EG 02 EG 03 EG 04 EG 05 EG 06 EG 07 EG 08 EG 09 EG 10 EG 11 EG 12 EG 13 AG01 S P S AG02 P S
AG03 S S S S P AG04 P P P AG05 P S S S
S
AG06 P S S S S AG07 P
P
AG08 P
P
S S P S AG09 P S S S
P S AG10 P P S AG11 S P P AG12 S
P
AG13 P S S P
Pada tahap ini, AG01 akan dipetakan terhadap governance and management objectives yang memiliki  tanda  huruf  “P”  yang  berarti  domain  tersebut  erat  kaitannya  dengan  AG01.  Maka terpilihlah EDM01 Ensured governance framework setting and maintenance dan MEA03 Managed compliance  with  external  requirements sebagai governance  and  management  objective pada penelitian ini. Hasil dari pemetaan dapat dilihat pada gambar 5.

## Tabel 3. Pemetaan Alignment Goal terhadap Governance and Management Objectives
Mapping Governance and Management Objectives to Alignment Goals
AG 01 AG 02 AG 03 AG 04 AG 05 AG 06 AG 07 AG 08 AG 09 AG 10 AG 11 AG 12 AG 13 EDM01 P S P S S EDM02 P S S S S EDM03 S P P S EDM04 S S S S P S EDM05 S P S APO01 S S P S S S S S P APO02 S S S P S S APO03 S S P S P APO04 S P S S P APO05 P P S S S APO06 S P P S APO07 S S S P P APO08 S P P S S P P APO09 P S APO10 P S S APO11 S S S P P APO12 P P APO13 S S P APO14 S S S S P BAI01 P S S P BAI02 S P P S P S BAI03 S P P S P BAI04 P S S BAI05 P S S P P S BAI06 S S P S BAI07 S P S BAI08 S S S S P P BAI09 P S BAI10 S P BAI11 P S P P DSS01 P S DSS02 S P S DSS03 S P S DSS04 S P P DSS05 S P S P S DSS06 S S S P S MEA01 S S P S P S MEA02 S S S S S S S P MEA03 P S MEA04 S S S S S
S P
Gambar 3. Hasil Pemetaan
c. Pengumpulan Data
Data dikumpulkan dengan teknik wawancara. Dalam hal ini, penulis mewawancarai Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech pada OJK untuk menggali informasi seputar aktivitas pengawasan OJK terkait tata kelola teknologi informasi dan kepatuhan penyelenggara pinjol di Indonesia.
d. Analisis Data
Setelah  data  terkumpul,  data-data  tersebut  selanjutnya  dianalisis  melalui  tiga  tahapan,  yaitu mereduksi data, menampilkan data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat adalah berdasarkan hasil pengukuruan capability level pada tujuan tata kelola dan tujuan manajemen COBIT 2019 yang telah ditetapkan.
e. Rekomendasi
Hasil dari  penelitian selanjutnya dijadikan sebagai  rekomendasi  bagi  OJK  untuk  melakukan perbaikan  maupun  pengembangan  terhadap  aktivitas  pengawasan  tata  kelola  penyelenggara pinjol yang terdaftar dan berizin OJK.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil Pengukuran Tujuan Tata Kelola EDM01
Penulisan persamaan matematika harus diberi nomor secara berurutan dan dimulai dengan (1) sampai akhir makalah. Penomoran ini harus ditulis dalam tanda kurung buka dan kurung tutup. Persamaan dituliskan rata kiri dan nomor persamaan dituliskan rata kanan, seperti contoh dibawah. Tambahkan satu spasi kosong di atas dan di bawah persamaan.
Pada  proses  EDM01.01  mengenai  evaluasi  sistem  tata  kelola,  OJK  memperoleh capability level 1,  yang menandakan  tujuan  dari  proses  mengevaluasi  sistem  tata  kelola  dari  penyelenggara pinjol kurang mencapai tujuannya melalui penerapan serangkaian aktivitas yang tidak lengkap. Hal tersebut  disebabkan  tidak  adanya  prosedur  standar  operasional  maupun  dokumen  yang  secara spesifik  membahas  mengenai  proses  evaluasi  desain  tata  kelola  teknologi  dan  informasi penyelenggara  pinjol.  Selanjutnya,  untuk  proses  EDM01.02  mengenai  pengarahan  sistem  tata kelola,  OJK  memperoleh capability  level 4,  yang  menunjukkan  bahwa  upaya  OJK  dalam memberikan  arahan  terkait  sistem  tata  kelola    kepada  penyelenggara  pinjol  telah  mencapai tujuannya, terdefinisikan dengan baik, dan kinerjanya dapat diukur. Hal tersebut disebabkan OJK melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran hukum serta kepatuhan penyelenggara pinjol terhadap prinsip-prinsip tata kelola teknologi informasi.
Proses EDM01.03 mengenai pemantauan sistem tata kelola, OJK memperoleh capability level 1,  yang  berarti  upaya  OJK  dalam  memantau  sistem  tata  kelola  penyelenggara  pinjol  kurang mencapai  tujuannya  melalui  penerapan  serangkaian  aktivitas  yang  tidak  lengkap.  Hal  tersebut
disebabkan  pengawasan  yang  dilakukan  OJK  merupakan  pengawasan  yang  bersifat  umum,  tidak khusus terkait masalah teknologi dan informasi. Nilai capability level rata-rata dari tujuan tata kelola EDM01 mengenai pengaturan dan pemeliharaan kerangka tata kelola adalah sebesar 2 atau termasuk dalam  kategori  terlaksana.  Terkait  hal  tersebut,  sebaiknya  OJK  memantau  sistem  tata  kelola teknologi dan informasi penyelenggara pinjol yang terdaftar dan berizin OJK secara langsung. Hal ini  sejalan  dengan  pernyataan  Afifi, et.al .  yaitu  Satgas  Waspada  Investasi  OJK  seharusnya  dapat lebih  giat  lagi  dalam  melaksanakan  pengawasan  di  lapangan,  seperti  melakukan  patroli  siber terhadap sejumlah platform penyedia layanan fintech dapat menjadi salah satu prioritas kerja [20].
Tabel 4. Governance Objective EDM01
Proses Capability Level Gap Current Expected EDM01.01 Mengevaluasi sistem tata kelola. 1 5 4 EDM01.02 Mengarahkan sistem tata kelola. 4 5 1 EDM01.03 Memantau sistem tata kelola. 1 5 4 Rata-rata 2 - -
Gambar 4. Diagram Radar EDM01

## 3.2 Hasil Pengukuran Tujuan Manajemen MEA03
Pada proses MEA03.01 mengenai pengidentifikasian persyaratan eksternal, OJK memperoleh capability level 1, yang memberi arti bahwa aktivitas OJK dalam melakukan penyesuaian terhadap peraturan  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  seiring  dengan perkembangan  industri  pinjol  di  Indonesia  belum  lengkap.  Hal  tersebut  disebabkan  penyesuaian peraturan  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  masih  dalam  proses penyusunan dan belum disahkan. Selanjutnya, untuk  proses MEA03.02 mengenai  pengoptimalan respons  terhadap  persyaratan  eksternal,  OJK  memperoleh capability  level 5.  Hal  tersebut menandakan, langkah OJK dalam mengomunikasikan terkait POJK 77/2016 dan SEOJK 18/2017 telah mencapai tujuan dari proses. Selain itu, proses terdefinisikan dengan baik, kinerja yang terukur yang  dapat  memudahkan  dalam  melakukan  peningkatan  maupun  perbaikan  berkelanjutan.  OJK dalam hal ini senantiasa menyampaikan muatan rancangan peraturan OJK (RPOJK) kepada publik dengan tujuan menerima masukan dari semua kalangan dalam menyusun RPOJK.
0 1 2 3 4 5 EDM01.01 EDM01.02 EDM01.03 Diagram Radar EDM01 Current Expected
Pada  proses  MEA03.03  mengenai  konfirmasi  kepatuhan  eksternal,  OJK  memperoleh capability level 5. Hal itu menunjukkan upaya OJK dalam memastikan bahwa penyelenggara pinjol yang terdaftar dan berizin mematuhi segala peraturan yang tertuang pada POJK 77/2016 dan juga SEOJK 18/2017 mencapai tujuannya dan terdefinisikan dengan baik. Selain itu, kinerja pengawasan dapat  diukur  dalam  upaya  peningkatan  dan  perbaikan  berkala.  Dalam  hal  ini,  OJK  secara  rutin melakukan  pengawasan  baik  secara on-site ,  maupun off-site terhadap  penyelenggara  pinjol.  Lalu untuk proses MEA03.04 mengenai jaminan kepatuhan eksternal OJK memperoleh capability level 1. Hal ini dapat diartikan bahwa tindakan korektif yang OJK lakukan jika mendapati penyelenggara yang terdaftar dan berizin OJK melakukan pelanggaran terhadap POJK tidak terlalu terorganisasi. Terkait hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Sugangga dan Sentoso yang mengungkapkan bahwa  pinjol  yang  terdaftar  maupun  berizin  OJK  juga  ada  yang  melakukan  pelanggaran.  Kasus pinjol  yang  terdaftar  dan  berizin  OJK  yang  dilaporkan  kepada  LBH  Jakarta  sebanyak  25  dari  89 laporan  [21]. Nilai capability level rata-rata dari  tujuan manajemen MEA03 mengenai  kepatuhan terhadap persyaratan eksternal adalah sebesar 3 atau terdefinisikan dengan baik.
Tabel 5. Management Objective MEA03 Proses Capability Level Gap Current Expected MEA03.01 Mengidentifikasi persyaratan kepatuhan eksternal. 1 5 4 MEA03.02 Mengoptimalkan respons terhadap persyaratan eksternal. 5 5 0 MEA03.03 Konfirmasi kepatuhan eksternal. 5 5 0 MEA03.04 Dapatkan jaminan kepatuhan eksternal. 1 5 4 Rata-rata 3 - -
Gambar 5. Diagram Radar MEA03

## 3.3 Hasil Pengukuran capability level Misi Perlindungan Konsumen dan Masyarakat
Berikut merupakan proses-proses pada kontrol COBIT 2019 yang memiliki kaitan dengan misi OJK yaitu perlindungan kepentingan konsumen dan masyarakat:
0 1 2 3 4 5 MEA03.01 MEA03.02 MEA03.03 MEA03.04 Diagram Radar MEA03 Current Expected

## Tabel 6. Pemetaan Misi OJK dengan COBIT 2019
Misi Proses pada COBIT Keterangan Capability Level
Melindungi kepentingan konsumen dan Masyarakat EDM01.01 Mengevaluasi  Sistem Tata Kelola Dengan mengevaluasi  sistem tata kelola teknologi informasi penyelenggara,  maka  keluhan konsumen  terhadap  masalah  data pribadi dapat diminimalisasi. Sejauh  ini  OJK  mewajibkan penyelanggara yang ingin mendaftar agar melakukan sertifikasi ISO 27001 dan menyerahkan  hasil Penetration Test terlebih dahulu. 1 MEA03.02 Mengoptimalkan Respons Terhadap Persyaratan Eksternal. Dengan mengomunikasikan peraturan  kepada  para  pemangku kepentingan, termasuk konsumen,
maka  permasalahan  konsumen dapat  dihindari.  Sejauh  ini  OJK telah  melakukan  sosialisasi  dan edukasi  terkait fintech  peer  to peer  lending kepada  masyarakat dan juga mewajibkan para penyelenggara pinjol untuk melaksanakan  edukasi  kepada masyarakat pula. 5 MEA03.04  Dapatkan Jaminan  Kepatuhan Eksternal. Dengan melakukan tindakan korektif  terhadap  ketidakpatuhan penyelenggara,  maka  tindakan yang  merugikan  konsumen  dapat diminimalisasi. 1 Rata-rata 2,33
Pada tabel diatas dapat dilihat proses mana saja pada tujuan tata kelola dan tujuan manajemen yang berkaitan dengan misi OJK dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Upaya OJK dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat  memperoleh capability level 2,33 atau  berada  pada  tingkat  2.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  misi  tersebut  mencapai  tujuannya melalui  penerapan  set  dasar  namun  lengkap,  serta  serangkaian  aktivitas  dapat  dicirikan  sebagai terlaksana.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pardosi  dan  Primawardani,  walaupun terdapat sanksi pada peraturan perundang-undangan mengenai pelanggaran terhadap hak atas rasa aman seseorang melalui media elektronik, perlindungan terhadap hak para pengguna layanan pinjol masih belum dapat dikatakan optimal [22].

## 4.  KESIMPULAN
Secara keseluruhan, tujuan tata kelola EDM01 memiliki rata-rata nilai capability level 2 atau termasuk  dalam  kategori  terlaksana.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa  pengawasan  OJK  terhadap pengaturan dan pemeliharaan kerangka tata kelola penyelenggara pinjol  terdaftar maupun berizin OJK mencapai tujuannya melalui penerapan set dasar namun lengkap.
Secara umum, tujuan manajemen MEA03 memperoleh nilai capability level rata-rata sebesar 3.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  pengawasan  OJK  pada  kepatuhan  penyelenggara  pinjol terdaftar maupun berizin OJK terhadap persyaratan eksternal (POJK 77/2016 dan SEOJK 18/2017) mencapai tujuannya dengan cara yang jauh lebih terorganisir.
Upaya  OJK  dalam  menjalankan  misi  perlindungan  terhadap  kepentingan  konsumen  dan masyarakat dapat dikategorikan sebagai terlaksana. Prosesnya dapat mencapai tujuan dari misi, serta melalui penerapan set dasar namun lengkap. Hal tersebut disebabkan nilai capability level rata-rata misi tersebut adalah sebesar 2,33 atau berada pada tingkat 2.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Jayani,  “Fintech  P2P  Lending  dan  Pembayaran  Tumbuh  Paling  Pesat,” Katadata ,  2019. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/05/fintech-p2p-lending-dan- pembayaran-tumbuh-paling-pesat (accessed Nov. 08, 2021).
[2] Finpedia,  “Sejarah  Munculnya  Pinjaman  Online  di  Indonesia,” Finpedia ,  2021.
https://www.finpedia.id/info-keuangan/pinjaman/sejarah-pinjol-di- (accessed indonesia Apr. 14, 2022). [3] A. N. Dzulfaroh, “Bermasalah dan Merugikan, Mengapa Masih Banyak Orang yang Akses Pinjol?,” Kompas.com 2021. , https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/21/203100365/bermasalah-dan-merugikan- mengapa-masih-banyak-orang-yang-akses-pinjol-?page=all (accessed Nov. 08, 2021).
[4] N. Shihab, “Terjerat Pinjol (FULL VERSION) | Mata Najwa - YouTube,” Indonesia, 2021.
[5] OJK, “FAQ: Kategori Umum.” OJK, 2016.
[6] OJK, PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 /POJK.01/2016 . 2016, pp. 1–31.
[7] ITG.ID,  “Kupas  Tuntas  Tata  Kelola  IT  (IT  Governance)  -  ITGID  |  IT  Governance Indonesia,” ITGID https://itgid.org/kupas 2021. , -tuntas-tata-kelola-it-it-governance/
(accessed Feb. 15, 2022).
[8] ISACA, “COBIT | Control Objectives for Information Technologies | ISACA,” isaca.org , 2022. https://www.isaca.org/resources/cobit (accessed Jan. 06, 2022).
[9] Masduki, Introduction and Methodology . 2020.
[10] ISACA, “CMMI Institute - CMMI Levels of Capability and Performance,” CMMIInstitute , 2022. https://cmmiinstitute.com/learning/appraisals/levels (accessed Apr. 05, 2022).
[11] ISACA, COBIT® 2019 Framework: Introduction and Methodology . Schaumburg: ISACA, 2018.
[12] N. Lelasari, “Pengukuran Maturity Level Cobit 5 Dan Domain Dss (Deliver, Service, and Support) Pada Regulasi Sandbox Ojk Klaster Aggregator,” JATISI (Jurnal Tek. Inform. dan Sist. Informasi) , vol. 8, no. 2, pp. 561–572, 2021, doi: 10.35957/jatisi.v8i2.843.
[13] N. Azizah, “AUDIT SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.1 PADA E-LEARNING UNISNU JEPARA,” J. SIMETRIS , vol. 8, 2017.
[14] P. N. Anastasia, L. H. Atrinawati, P. Studi, S. Informasi, and I. T. Kalimantan, “Perancangan Tata  Kelola  Teknologi  Informasi  Menggunakan  Framework  Cobit  2019  Pada  Hotel  Xyz perkembangan bisnis maupun tamu hotel . Dampak positif tersebut seperti jangkauan yang TI . Jika layanan TI dalam perusahaan tidak dikelola dengan baik , maka akan,” J. Sist. Inf. , vol. 12, no. 2, 2020.
[15] H. T. Sihotang, M. Zarlis, S. Efendi, D. Jollyta, and Husain, “Evaluation of Maturity Level of  Information  and  Communication  Technology  (ICT)  Governance  with  CobIT  5.0  Case Study: STMIK Pelita Nusantara Medan,” J. Phys. Conf. Ser. , vol. 1255, no. 1, 2019, doi: 10.1088/1742-6596/1255/1/012046.
[16] R. Wijaya, H. Honni, and H. Pratama, “Audit Sistem Informasi Pada Pt Walepay Finansial Teknologi Menggunakan Kerangka Kerja Cobit 4.1 Dan Balanced Scorecard,” JBASE - J. Bus. Audit Inf. Syst. , vol. 3, no. 1, pp. 14–21, 2020, doi: 10.30813/jbase.v3i1.2058.
[17] A. Ishlahuddin, P. W. Handayani, K. Hammi, and F. Azzahro, “Analysing IT Governance Maturity  Level  using  COBIT  2019  Framework:  A  Case  Study  of  Small  Size  Higher Education Institute (XYZ-edu),” 2020 3rd Int. Conf. Comput. Informatics Eng. IC2IE 2020 , pp. 236–241, 2020, doi: 10.1109/IC2IE50715.2020.9274599.
[18] M. R. Katili, V. Pateda, M. G. Djafri, and L. N. Amali, “Measuring the capability level of
IT governance:  A research study  of COBIT 5 at Universitas Negeri  Gorontalo,” J. Phys. Conf. Ser. , vol. 1387, no. 1, 2019, doi: 10.1088/1742-6596/1387/1/012021.
[19] ISACA, COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives . Schaumburg:
ISACA, 2018.
[20] Afifi, et.al , 2019, Politik Hukum Era Jokowi, cetakan kedua, PUSKAPKUM, Tanggerang Selatan.
[21] R. Sugangga and S. Erwin, Hari, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL,” PAJOUL (Pakuan Justice J. Law) , vol. 01, pp. 47–61, 2020.
[22] R. O. A. G. Pardosi and Y. Primawardani, “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” J. HAM , vol. 11, no. 3, p. 353, 2020, doi:
10.30641/ham.2020.11.353-368.