Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 10 No. 02 September 2022

## PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK DI LPKA KELAS II YOGYAKARTA
Endang Heriyani & Prihati Yuniarlin Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Email: endangheriyani@umy.ac.id, prihatiyuniarlin@umy.ac.id

## ABSTRACT
The rights of children who are undergoing a criminal period have been regulated in Article 4 of Law Number  11  of  2012  concerning  the  Child  Criminal  Justice  System  (Child  Justice  Law).  Child prisoners in LPKA are separated from their families, so their rights can be neglected. This research is normative empirical by collecting legal literature, looking for principles, doctrines and comparing the actual conditions that occur in society. The conclusion in this study is child prisoners living in LPKA Yogyakarta have obtained their rights as children, such as right of education, worship, develop themselves, and so on. LPKA's efforts to optimize the fulfillment of the rights of child prisoners in the context of child protection are collaborating with the Disdikpora of Gunungkidul Regency by forming an  SKB  (Study  of  Learning  Activities),  and  the  Ministry  of  Religion  of  Gunungkidul  Regency  to provide tutorials on religious lessons.

## Keywords: Children’s rights, child prisoner, child protection

## ABSTRAK
Hak-hak anak yang sedang menjalani masa pidana telah diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Peradilan Anak). Narapidana anak dalam LPKA  terpisah  dengan  keluarganya,  sehingga  hak-haknya  dapat  terabaikan.  Penelitian ini  bersifat normatif dan empiris dengan mengumpulkan literatur hukum, mencari asas, doktrin dan dibandingkan keadaan  sebenarnya  yang  terjadi  di  masyarakat.  Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahwa narapidana anak penghuni LPKA Yogyakarta telah mendapatkan hak-hak sebagai anak, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk beribadah, hak untuk mengembangkan diri, dan lain-lain. Adapun  upaya  LPKA  untuk  mengoptimalkan  pemenuhan  hak  narapidana  anak  dalam  rangka perlindungan anak adalah melakukan kerjasama dengan Disdikpora Kabupaten Gunungkidul dengan membentuk  SKB  (Sanggar  Kegiatan  Belajar),  dan  Kementerian  Agama  Kabupaten  Gunungkidul untuk memberikan tutorial pelajaran agama.
Kata Kunci: Hak-hak anak, narapidana anak, perlindungan anak

## I. PENDAHULUAN
Menurut  Pasal  45  ayat  (1)  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  (UUP)  ditentukan  bahwa  kedua orang  tua  wajib  memelihara  dan  mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
Selanjutnya  menurut  Pasal  45  ayat  (2)  UUP,
kewajiban  orang  tua  tersebut  berlaku  terus sampai  anak  itu  kawin  atau  berdiri  sendiri, kewajiban  mana  berlaku  terus  meskipun perkawinan  antara  kedua  orang  tua  putus. Kewajiban  orang  tua  memelihara  dan mendidik anaknya merupakan kewajiban yang mutlak  harus  dilaksanakan.  Hal  ini  sesuai
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 10 No. 02 September 2022
dengan prinsip dalam Pasal 18 Konvensi Hak Anak  bahwa  orang  tua  atau  wali  mempunyai tanggung jawab utama membesarkan anak.
Dalam  kehidupan  sehari-hari,  pada umumnya orang tua mendidik anaknya dalam keluarga  dengan  sebaik-baiknya.  Selain dididik sendiri, setiap hari anak mendapatkan pendidikan  dari  sekolah.  Semua  pendidikan yang  dilakukan  bertujuan  agar  anak  menjadi anak  yang  pandai,  cerdas,  berakhlak  mulia. Seperti  halnya  dengan  ilmu  dan  harta,  anak- anak  akan  memiliki  nilai  dan  manfaat  jika dapat mendidiknya menjadi anak yang saleh. 1
Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-  Kahfi  Ayat  46  yang  artinya  “harta  dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”.
Perhiasan  dapat  ditafsirkan  sesuatu yang  indah  dipandang  yang  membuat  senang orang yang melihat, memakai atau memilikinya.  Anak  yang  rajin,  pandai, berakhlak  mulia  dapat  dipandang  sebagai perhiasan.    Tidak  demikian  halnya  dengan anak  nakal.  Bagi  orang  tua,  anak  yang  nakal sungguh  sebagai  cobaan.  Jadi  selain  anak dapat  sebagai  perhiasan,  anak  juga  dapat sebagai ujian atau cobaan. Firman Allah SWT dalam Al-qur’an  surat Al-Anfaal:  27-28  yang artinya “ ... dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya  di  sisi  Allah-lah  pahala  yang besar”.
Saat  ini  masih  banyak  ditemukan anak  nakal,  anak  berkelakuan  buruk,  bahkan
1 Mifta Hulzannah et all., Pembagian Hak Ahli Waris  pada  Anak  Angkat  di  Kabupaten  Labuhan Batu
anak  yang  melakukan  tindak  pidana.  Komisi Nasional  Perlindungan  Anak  menerima laporan  anak  yang  melakukan  tindak  pidana sekitar  3.339  kasus  diantaranya  atau  58% sebagai  kejahatan  seksual.  Selain  itu  ada kriminalitas  berupa  pencurian,  pembunuhan, dan penyalahgunaan narkoba. Komisi Nasional  Perlindungan  Anak  (Komnas  PA) memprediksi angka kekerasan yang pelakunya merupakan  anak  berusia  di  bawah  14  tahun sebagai pelaku tindak kriminal atau anak yang berhadapan dengan hukum akan meningkat di tahun 2015.
Menjadi  narapidana  anak,  berada dalam  penjara  tentunya  merupakan  suatu mimpi  buruk  yang  harus  dijalani  bagi  anak setelah  diputus  hakim  menjadi  terpidana. Perlakuan  buruk  berada  dalam  lapas  dapat menimpa  napi  anak;  seperti  tempat  yang berdesakan,  sanitasi  yang  buruk.  Dari  sisi psikologis  anak  menjadi  rendah  diri,  merasa bersalah, dan pesimis dengan label narapidana yang  tentunya  akan  mendapat  cemohan  dari masyarakat sekitar.
Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 angka 8  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan  antara  lain  terdiri  dari Anak Pidana,  yaitu  anak  yang  berdasarkan  putusan pengadilan  menjalani  pidana  di  Lapas  Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
Ditinjau  dari  Perspektif  Hukum  Islam, Jurnal  Ilmiah “Advokasi” Volume 08 No. 01 Maret 2020, Hlm.19-20
Berdasarkan  Pasal  85  ayat  (1)  UU Peradilan  Anak,  anak  yang  dijatuhi  pidana penjara  ditempatkan  di  LPKA.  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  adalah lembaga  atau  tempat  anak  menjalani  masa pidananya.  Di  LPKA  anak  tersebut  disebut anak binaan. 2
Keberadaan anak dalam LPKA tidak dapat  diremehkan.  Sebagai  anak,  juga  perlu dipenuhi hak-haknya. Mengenai hak-hak anak sudah  diatur  dalam  berbagai  peraturan perundangan. Dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945  (perubahan  kedua)  ditentukan  bahwa setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Hak-hak  anak  menurut  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan Anak meliputi:
1. Anak berhak atas kesejahteraan,
perawatan,  asuhan  dan  bimbingan berdasarkan kasih sayang. 2. Anak  berhak  atas  pelayanan  untuk mengembangkan kemampuan dan
kehidupan sosialnya. 3. Anak  berhak  atas  perlindungan  terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
Dalam  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  (UU
2 Prihatini Purwaningsih, 2021, Pola Pembinaan Narapidana  Anak  di  Bawah  Umur  (Studi  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  I  Tangerang), Yustisi
Perlindungan  Anak)  diatur  berbagai  macam hak anak, antara lain adalah:
1. Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.
2. Hak atas nama.
3. Hak untuk beribadah.
4. Hak  memperoleh  pelayanan  kesehatan dan jaminan sosial.
5. Hak memperoleh pendidikan.
6. Hak  untuk  menyatakan  dan  didengar pendapatnya.
Menurut Pasal 4 UU Peradilan Anak, anak  yang  sedang  menjalani  masa  pidana berhak:
1. Mendapat pengurangan masa pidana.
2. Memperoleh asimilasi.
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
4. Memperoleh pembebasan bersyarat.
5. Memperoleh cuti menjelang bebas.
6. Memperoleh cuti bersyarat.
Selanjutnya    anak  yang  dijatuhi pidana penjara menurut Pasal 85 ayat (2) UU Peradilan Anak, berhak memperoleh pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan, pendampingan, pendidikan dan latihan. Untuk itu LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan ketrampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain (Pasal 85 ayat (3) UU Peradilan Anak).
Dalam  konsiderans  huruf  c  UU Perlindungan  Anak  dinyatakan  bahwa  anak adalah  tunas,  potensi,  dan  generasi  muda
Jurnal Hukum & Hukum Islam, Vol. 8,No. 2, September 2021, Hlm. 91.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 10 No. 02 September 2022
penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran  yang strategis dan mempunyai ciri dan sifat  khusus  yang  menjamin  kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Artinya kelangsungan bangsa ke depan dapat dikatakan  berada  di  tangan  anak-anak Indonesia  karena  mereka  sebagai  generasi penerus.
Anak  sebagai  input  penduduk,  ahli waris  dan  pemegang  nasib  bangsa,  juga  ikut menentukan  lajunya  proses  pembangunan nasional di segala bidang, oleh karena itu anak perlu mendapat perlindungan hak, baik secara perdata maupun pidana. 3
Anak  di  manapun  berada  harus mendapatkan  hak-haknya  sebagai  anak  agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Setiap  anak  tidak  pernah  minta  dilahirkan, tetapi  sekali  ia  lahir  ia  berhak  mendapat perlindungan  hukum. 4 Demikian  pula  secara tegas  Paulus  Hadisuprapto,  anak  dalam kehidupannya di masyarakat memiliki hak-hak yang harus dilindungi. 5
Perlindungan  anak  menurut  Pasal  1 angka 2 UU Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal
3 Bunadi  Hidayat,  2014, Pemidanaan  Anak  Di Bawah Umur , Bandung, PT. Alumni, Hlm. 35
4 Siregar,  Bismar,  1986, Hukum  dan  Hak-hak Anak, Jakarta, CV. Rajawali, Hlm. 5 5 Hadisuprapto Paulus, 1996, Masalah Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak, (Seminar  Nasional Peradilan  Anak),  Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran, Bandung, Hlm. 15
6 Mardani, Dr., 2011, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern , Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm.
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Keluarga merupakan  tempat  yang  paling  ideal  seorang mendapatkan hak-haknya. Suami isteri sebagai orang tua wajib mengasuh, memelihara anak- anak  mereka  baik  mengenai  pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan pendidikan agama. 6
Pada  umumnya  orang  tua  dengan  tulus ikhlas  memenuhi  hak  anak;  mencurahkan  kasih sayang,  merawat  ketika  sakit,  menghibur  ketika sedih,  dan  lain  sebagainya.  Anak  yang  berada dalam  LPKA  terpisah  dengan  orang  tua,  maupun keluarganya,  sehingga  hak-hak  anak  dapat terabaikan. Beberapa studi menunjukkan bahwa mereka  mendapat  perlakuan  yang  buruk, bahkan  kadang-kadang  lebih  buruk  dari perlakuan  terhadap  orang  dewasa,  perlakuan yang  buruk  tidak  hanya  terjadi  di  Rumah
Tahanan (rutan)
atau Lembaga Permasyarakatan (lapas), namun tindak kekerasan  terhadap  mereka  sering  dialami sejak  berada  di  kantor  polisi  yang  berupa tamparan,  tendangan,  bahkan  kadang-kadang pelecehan seksual. 7
Anak tidak dapat melindungi kepentingannya  sendiri.  Untuk  itu  perlu
7 Achmad Ratomi, 2013, Penyelesaian Anak yang  Berkonflik  dengan  Hukum  dalam  Konteks  Sosial Masyarakat ( Penghindaran Labeling Terhadap Anak), de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum,Volume  V Nomor 2, Desember 2013, Hlm. 135.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 10 No. 02 September 2022
bantuan dari berbagai pihak.  Anak tidak dapat melindungi hak-haknya seperti orang dewasa, oleh  karena  itu  diperlukan  bantuan  orang dewasa  untuk  mengurusi  hak-haknya,  oleh karena  itu  perlindungan  anak  sangatlah penting. 8
Adapun  akibat  yang  dapat  menimpa anak  jika  tidak  dilindungi;  anak  menjadi terhambat  tumbuh  kembangnya,  karena kesehatan tidak diperhatikan.
Anak  yang  kurang  asuhan  dan bimbingan dapat kehilangan rasa percaya diri sehingga menjadi pesimis dengan masa depan. Setiap anak merupakan harapan orang tuanya. Perjalanan  mereka  masih  panjang,  masih terbuka peluang bagi anak untuk berkembang. Setiap  anak  pasti  mempunyai  potensi  positif yang  dapat  dikembangkan,  untuk  itu  anak sebagai  generasi  penerus  bangsa  perlu diselamatkan.

## II.  METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  normatif  dan  empiris.  Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan
konseptual ( conceptual approach ) dan pendekatan undang-undang, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder. 9
Penelitian  hukum  normatif  berpijak  pada bahan  hukum  sekunder  sebagai  bahan
8 Elviana  Sagala,2018, Hak  Anak  Ditinjau dari  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, Jurnal  Ilmiah “Advokasi” Vol.06 No. 01 Maret 2018, Hlm. 19
kajiannya  untuk  mencari  asas-asas,  doktrin– doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis, sosiologis dan yuridis tentang hak narapidana anak  yang  berada  dalam  lapas.  Penelitian hukum empiris mengkaji pemenuhan hak anak terhadap  narapidana  anak  di  lapas  Daerah Istimewa Yogyakarta.

## III.  PEMBAHASAN
3.1 Pelaksanaan  Pemenuhan  Hak-hak Narapidana  Anak  Penghuni  LPKA Yogyakarta di Wonosari
Menurut  UU  Peradilan  Anak,  setiap anak  dalam  proses  peradilan  pidana mempunyai  berbagai  hak,    antara  lain  anak berhak untuk tidak dipublikasikan identitasnya.  Identitas  anak,    anak  korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik (Pasal 3 jo. 19  UU Peradilan Anak).  Identitas tersebut meliputi nama anak, nama orang tua, alamat,  wajah,  dan  hal  lain  yang  dapat mengungkapkan jati diri anak.
Hal  ini  memang  untuk  memberikan perlindungan terbaik bagi anak dan menghindari  adanya  labelisasi  terhadap  anak yang  berkonflik  dengan  hukum,  pemberian label  (stigma)  pada  anak  akan  memberikan dampak  psikologis  yang  tidak  baik  bagi perkembangan  mental  anak. 10 Jadi  data  diri
9 Soerjono  Soekanto,    dan  Sri  Mamudji,  2006, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 13-14
10 M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk  Dihukum  Catatan  Pembahasan  UU  Sistem
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 10 No. 02 September 2022
mengenai  anak  penghuni  LPKA  harus dirahasiakan.
Jumlah  narapidana  anak yang menghuni  LPKA  sebanyak  37  orang, semuanya berjenis kelamin laki-laki, rata-rata berusia  15  sampai  dengan  17  tahun.    Jenis kejahatan  yang  dilakukan  napi  anak  adalah ; klithih, pemerkosaan (kekerasan seksual), dan pengeroyokan, serta penjambretan. Mayoritas kejahatan yang dilakukan  adalah klithih. Ada 8 napi anak yang melakukan  klithih di wilayah Bantul  dan  5  anak    di  daerah  Timoho,  Kota Yogyakarta.  Rata-rata hukuman yang diterima 3  sampai  dengan  7  tahun  penjara. Pemberlakuan sanksi dan proses hukum dalam kasus  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak berbeda  dengan  kasus  kejahatan  yang dilakukan  oleh  orang  dewasa,  karena  anak dianggap  sebagai  individuyang  belum  dapat bertanggung  jawab  atas  perbuatannya,  oleh karena itu dalam proses hukum dan pemberian sanksi, anak harus mendapat perlakuan khusus yang  tidak  sama  dengan  proses  hukum  dan pemberian sanksi orang dewasa. 11
Adapun  pelaksanaan  pemenuhan  hak-hak narapidana  anak  penghuni  LPKA Yogyakarta di Wonosari, sebagai berikut:
a. Hak Atas Pendidikan Untuk memenuhi hak anak
mendapatkan  pendidikan LPKA  Wonosari bekerjasama  dengan  Dinas  Pendidikan
Peradilan  Pidana  Anak ,    Jakarta,  Sinar  Grafika,  Hlm. 143.
11 Hafidh Fajar Bahari, Perlindungan
Narapidana Anak di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas
Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Gunungkidul.  Untuk  memfasilitasi  belajar napi  anak  dengan  membentuk  sanggar kegiatan  belajar  yang  biasa  dikenal  dengan sebutan  SKB.  Kegiatan  belajar  dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis, jadi 2 (dua)  kali dalam  seminggu.  Dalam  setiap  pertemuan hanya diberikan satu atau dua mata pelajaran, waktu pelaksanaan antara 2,5 sampai dengan 3 jam.
Pelajaran  yang  diberikan  meliputi; Pengetahuan  Umum,  Pendidikan  Agama. Pelaksanaan  pemberian  pendidikan  ini tentunya  amat  kurang.  Idealnya  pemberian pendidikan  dilakukan  setiap  hari,  karena waktunya  ada.  Seharusnya  keberadaan  dalam lapas anak atau   LPKA tidak menjadi halangan untuk menempuh pendidikan, karena pendidikan  merupakan  hal  sangat  penting untuk perkembangan anak.
Dalam  pelaksanaannya  ada  kendala yang dihadapi oleh LPKA yaitu pengajar  yang sering  tidak  hadir  pada  waktu  yang  sudah ditentukan  dan  LPKA  tidak    dapat  memaksa pengajarnya  hadir  dalam  setiap  waktu  yang sudah  dijadwalkan,  karena  LPKA  tidak mempuyai  kewenangan.  Bahkan  pada  saat penulis  wawancara  dengan  petugas  LPKA bulan Agustus 2017 Sanggar Kegiatan  Belajar sudah  tidak    berjalan  selama  3  bulan,  karena pengajar tidak pernah hadir.
II B Jombang, Jurnal Recidive, Volume 4 No. 3 Sep-Des 2015, Hlm. 337.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 10 No. 02 September 2022
Dalam  memberikan  hak  pendidikan ini, pada tahun 2017 ada satu anak napi yang sudah  duduk  di  bangku  SMA  kelas  XII  dan SMP  kelas  IX  yang  harus  mengikuti  ujian nasional.  Untuk  itu  LPKA  memfasilitasi dengan  memberikan  pendampingan,  yaitu dengan  mendaftarkan  untuk  mengikuti  ujian kejar Paket C dan paket B, sehingga ada satu anak  yang  mengikuti  Ujian  Negara  Paket  C untuk kelulusan setara SMA, dan 3 (tiga) anak mengikuti  Ujian  Negara  Paket  B  untuk kelulusan  setara  SMP.  Salah  satu  hak  anak untuk  memperoleh  pendidikan  sebagaimana yang  diatur  dalam  UU  Perlindungan  Anak, telah  diupayakan  dipenuhi  oleh    LPKA Yogyakarta.
2. Hak Untuk Beribadah Untuk  memenuhi  hak  napi  anak dalam beribadah, LPKA Yogyakarta
bekerjasama  dengan  Kantor  Kementrian Agama  Kabupaten  Gunungkidul.  Untuk  napi anak  diberi  tutorial  pelajaran  agama  dua  kali setiap  minggunya,  yaitu  hari  Selasa  dan Jum’at.    Pelajaran  agama  sesuai  agamanya masing-masing.  Selain  itu  untuk  napi  anak yang  beragama  Islam  diadakan  pengajian setiap  hari  Senin  dan  Kamis,  bekerjasama dengan Pondok
Pesantren, pengajian dilaksanakan  pada  sore  hari  sekitar  pukul 15.30  s/d  pukul  17.00  wib,  selain  itu  juga diberikan pelajaran baca tulis Al-Qur’an  oleh ustadz dari pondok pesantren.
Untuk  napi  anak  yang  beragama
12 Purwanto, Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana dalam Perspektif
Islam diajak untuk sholat berjamaah, terutama shalat  dhuhur  dan  menjalankan  kewajiban shalat Jumat di Masjid dalam rutan Wonosari. Napi anak yang beragama Nasrani juga diberi kesempatan beribadah di Gereja yang terdapat dalam rutan Wonosari.
3. Hak Atas Kasih Sayang Orang Tua Menurut  Pasal  9  UU  No.4  Tahun 1979 orang tua bertanggung jawab mewujudkan  kesejahteraan  anak,  baik  secara rokhani,  jasmani  maupun  sosial.    Kalau ditelusuri  dengan  teliti,  rasa  kasih  sayang adalah  merupakan  kebutuhan  psikis  yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. 12
Kesejahteraan anak dapat diwujudkan melalui  perhatian  orang  tua  pada  saat  anak terpisah  karena  menjalani  hidup  di  LPKA, yaitu dengan menjenguknya pada waktu yang telah  ditentukan.  Kunjungan  orang  tua sayangnya  hanya  diperkenankan  1  (satu)  kali dalam seminggu, dan waktunya hanya berkisar 15 sampai 20 menit saja.
Dalam kunjungannya biasanya orang tua membawa makanan dan minuman. Selain kunjungan  dari  orang  tuanya,  diperbolehkan juga  melakukan  hubungan    atau  komunikasi melalui  telpon.  LPKA  memberikan  fasilitas telepon yang dapat digunakan napi anak  untuk menghubungi  keluarganya,  napi  anak  yang menggunakan  fasilitas  telepon  tersebut  akan mencatat  berapa  lama  dia  menggunakan  dan nantinya  biaya  akan  dimintakan  kepada keluarga  napi  anak  pada  saat  keluarganya
Hukum  Positif  Indonesia, Jurnal  Idea  Hukum,  Vol.  6 No. 1 Maret 2020,Hlm. 80.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 10 No. 02 September 2022
menjenguk.
Bisa  juga  keluarga  napi  anak menitipkan    sejumlah  uang  yang  nanti  akan dicatat oleh petugas berapa jumlah uang yang dititipkan  dan  setiap  kali  anak  menggunakan telepon biayanya akan dikurangkan dari uang yang dititipkan tersebut. Dalam menyediakan fasilitas  komunikasi  (telepon)  ini  LPKA mendirikan warung telekomunikasi bekerjasama  dengan  Perusahaan  Penyedia Telekomunikasi Mufindo dari Magelang.
4. Hak Atas Makanan
Menurut  Pasal  14  ayat  (1)  Undang-
undang  Nomor    12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan, narapidana
berhak mendapatkan  makanan yang layak. Pemberian hak  atas  makanan  di  LPKA    telah dilaksanakan, yaitu para napi anak mendapatkan  jatah makan 3 (tiga) kali dalam sehari,    dan    tiap  10    (sepuluh)  hari  ada pemberian  makanan  extra    atau  tambahan, seperti; puding, buah pisang, telur rebus, dan bubur kacang hijau.
5. Hak Bermain
Kodrat  seorang  anak  adalah  senang bermain.  Dengan  bermain  anak  dapat melupakan  beban  berat  yang  disandangnya, dan untuk menghilangkan rasa jenuh hidup  di LPKA.  Untuk  memenuhi  hak  bermain  di LPKA   disediakan berbagai fasilitas olahraga dan  alat  musik.  Karena  keterbatasan  dana fasilitas  olahraga  yang  saat  ini  tersedia  di LPKA adalah  tenis meja, dan catur. Untuk alat musik ada gitar, bas, ketipung, kajur,  selain itu ada  alat  musik  karawitan  dan  hadroh  tetapi
milik  rutan  yang  juga  bisa  dipinjam  karena rutan dan LPKA ada dalam satu lokasi.
Semua  alat  musik  dan  peralatan olahraga tersebut  hasil usaha pengelola lapas karena memang tidak ada anggaran untuk itu. Dalam  menyambut  HUT  RI  ke  72,  LPKA menyelenggarakan  perayaan  dengan  berbagai lomba antara lain; lomba volly, sepak takraw, yang pelaksanaannya dilakukan di rutan Klas II Wonosari.
6. Hak Atas  Pelayanan Kesehatan Untuk memberikan layanan kesehatan  tersedia    poliklinik  dan  stok  obat yang ada di rutan. Jika anak sakit maka akan diperiksa  di  poliklinik.  Selain  itu  diadakan pemeriksaan  kesehatan  setiap 2 (dua) minggu sekali.  Pelayanan  kesehatan  yang  hanya mengandalkan  penanganan  dari  poliklinik tersebut  belum  maksimal,  karena  petugas kesehatan yang tersedia hanya perawat, tidak ada  dokter. Akibatnya  pernah  ada  anak  yang sakit  harus  dibawa  ke  rumah  sakit  dengan biaya  menggunakan  asuransi  kesehatan  dari BPJS.
7. Hak  Untuk Mengembangkan Diri Pada umumnya setiap anak mempunyai talenta, bakat, ataupun potensi diri yang  dapat  dikembangkan.  Di  LPKA disediakan sarana untuk mengembangkan diri anak,  dengan  menyediakan  alat  musik  dan sarana    olah  raga.  Bagi  anak  yang  punya potensi menyanyi dibimbing untuk menyanyi dan melakukan perekaman  dalam video yang kemudian  diunggah  di  youtube.    Selain  itu mereka  juga  diberi  kesempatan  menyanyi
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 10 No. 02 September 2022
tampil  di  luar  LPKA  yaitu  di  depan  pentas dalam  acara  yang  dihadiri  oleh  Bupati Kabupaten  Gunungkidul.    Bagi  anak  yang punya  bakat  melukis  juga  diberikan  fasilitas untuk  mengembangkan  diri  di  bidang  seni lukis.
8. Hak Mendapat Pengurangan Masa Pidana

## Atau Remisi
Pada  waktu    HUT  RI  ke  72  tahun 2017  LPKA  Wonosari  merayakannya,  dan memberikan  remisi  atau  pengurangan  masa pidana.  Ada 7 anak penghuni LPKA Wonosari yang  mendapatkan  remisi  atau  pengurangan hukuman.  Napi  anak  yang  mendapat  remisi tersebut sebagian besar terkait masalah klithih atau kekerasan, remisi yang diberikan rata-rata satu bulan.
9. Hak Memperoleh Pembebasan Bersyarat Menurut  Pasal  81  ayat    (4)  UU Peradilan Anak , anak yang telah menjalani ½ (seper dua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan  berkelakuan  baik  berhak  mendapatkan pembebasan  bersyarat.  Hak  memperoleh pembebasan bersyarat ini selalu diberikan oleh LPKA  kepada  anak  yang  telah  memenuhi syarat  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang- undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
LPKA dalam melaksanakan kewajiban  pemenuhan  hak  anak  dan pembinaan menghadapi kendala-kendala berupa:
a. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana yang  Terbatas
13 Bernardine R.  Wirjana, 2008,
Mencapai  Masa  depan  yang  Cerah  Pelayanan  Sosial
SDM  yang  terbatas  ini,  misalnya tenaga  pendidik  yang  disediakan  terbatas sehingga  tidak  dapat  memberikan  pelajaran kepada napi anak secara intensif.  Pendidikan yang diberikan di LPKA pelaksanaannya tidak maksimal,  karena  keterbatasan  jumlah pengajar.  Fasilitas  sarana  dan  prasarana  bagi anak untuk mendapatkan hak pendidikan  juga terbatas.
b. Adanya  Orang  Tua/  Keluarga  Dari Narapidana  Anak  yang  Tidak  Peduli Terhadap Anaknya yang Berada Di LPKA
Hak  maupun  kewajiban  orang  tua untuk  mendidik  anak  bersifat  hakiki,  karena keistemewaan  hubungan  cinta  kasih  antara orang  tua  dengan  anak,  yang  merupakan pengabdian  kepada  kehidupan. 13 Dengan demikian  orang  tua  napi  merupakan  orang yang paling bertanggungjawab dalam memberikan  pendidikan  dan  bimbingan kepada  anaknya,  tetapi  dalam  kenyataan  ada orang  tua  napi  yang  sama  sekali tidak  peduli kepada anaknya yang berada di LPKA.
Orang tua tidak pernah menjenguknya,  bahkan  pada  saat  anak  akan diberikan hak pembebasan bersyarat juga tidak mau  mengurusinya.  Petugas  LPKA  kesulitan mencari  orang  tuanya  karena  napi  anak tersebut selama ini (sebelum menjadi penghuni LPKA) tinggal bersama neneknya.
Pada  saat  pelaksanaan  pembebasan bersyarat tidak ada satupun keluarganya yang menjemputnya,  mengingat  nenek  yang
yang Berfokus pada Anak , Yogyakarta, Yayasan Sayap Ibu, Hlm. 99.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 10 No. 02 September 2022
mengurusnya  sudah  sangat  renta  dan  tidak mungkin  menjemput  maka  petugas  LPKA meminta  bantuan  perangkat  desa  tempat tinggalnya  untuk  menjemput  anak  tersebut, bahkan  karena  rasa  kasihan  petugas  LPKA memberikan  sejumlah  uang  (pribadi)  untuk uang  saku  napi  anak  yang  pulang  karena mendapatkan pembebasan bersyarat.
c. Anggaran yang Minim
Adanya  anggaran  yang  minim  dan aturan birokrasi menyebabkan pegawai LPKA tidak  dapat  dengan  cepat  dan  leluasa  untuk memenuhi  hak-hak  napi  anak,  bahkan adakalanya pegawai LPKA
harus menggunakan  uang  pribadi  terlebih  dahulu untuk  membiayai  kegiatan  yang  dilakukan  di LPKA.  Demikian  juga  dana  yang  terbatas mengakibatkan  tidak  dapat  menyediakan sarana  dan  prasarana  untuk  memenuhi  hak narapidana anak secara optimal.
3.2  Upaya-upaya  yang  Dilakukan      LPKA Untuk  Mengoptimalkan Pemenuhan  Hak Narapidana Anak dalam Rangka

## Perlindungan Anak
Anak  tidak  saja  menjadi  harapan orang  tuanya  saja,  tetapi  menjadi  harapan masyarakat  dan  negara.  Pada  saatnya  nanti anak  akan  tumbuh  berkembang  sebagai generasi  muda  penerus  bangsa  harus menggantikan    peran  orang  tua.    Agar  anak menjadi  generasi  yang  berkualitas  harus dipenuhi hak-haknya, walaupun harus menjadi penghuni  LPKA. Untuk itu semua pihak, baik orang tua, guru, masyarakat, pemerintah harus
mempunyai  komitmen  untuk  memenuhi  hak- hak  anak. Selama menjalani pidana  di LPKA, pihak yang paling bertanggungjawab memenuhi hak anak adalah pihak LPKA.
Perlindungan  anak  menurut  Pasal  1 angka 2 UU Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  LPKA untuk  mengoptimalkan    pemenuhan  hak narapidana anak adalah:
a. Melakukan Kerjasama
Kerjasama  yang  pernah  dilakukan dengan  Disdikpora  Kabupaten  Gunungkidul dalam memberikan hak di bidang pendidikan, yaitu  dengan  membentuk  SKB  (sanggar kegiatan belajar). Kerjasama yang lain dengan Kantor  Kementrian  Agama  Kabupaten Gunungkidul  dalam  memberikan  pembinaan di  bidang  kehidupan  spiritual  dengan memberikan tutorial pendidikan agama sesuai agama  masing-masing.  Tutorial  pendidikan agama  Islam  bagi  yang  beragama  Islam,  dan pendidikan  Nasrani  bagi  yang  beragama Nasrani.
Kerjasama  juga  dilakukan    dengan psikolog  dari  UGM  Yogyakarta,  dengan melakukan  pendampingan  satu  per  satu  dari napi  anak,  untuk  melakukan assesment atau penilaian  terhadap  kondisi    dari  anak. Assesment ini  penting  dilakukan  karena  dari
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 10 No. 02 September 2022
penggalian  informasi  yang  dilakukan  sangat membantu  pihak  LPKA  maupun  orang  tua untuk mengetahui bakat, minat, potensi anak. Setelah  diketahui  potensinya  maka  dapat ditentukan arah pembinaan atau pengembangannya  agar  napi  anak  setelah keluar  dari  LPKA  dapat  mengaktualisasikan dirinya.
Tak kalah pentingnya, kerjasama juga dilakukan  dengan  orang  tua  dari  narapidana anak.
Kerjasama dilakukan dengan membentuk komite yang ada pengurusnya dan dengan membuat grup WA untuk memudahkan saling  memberikan  informasi.    Komite  ini mengadakan pertemuan sekali tiap satu bulan. Sebagai hasil kerja dari komite ini pada waktu napi  anak  di  LPKA  kesulitan  air  dengan memberikan    sambungan  saluran  air  dengan PDAM.

## b. Melakukan Pembinaan
Seorang  anak  apalagi  narapidana anak  memerlukan  dukungan,  bantuan  dari berbagai  pihak  untuk  mendukung  dirinya dalam  mengembangkan  potensi  dirinya.
Adanya  bimbingan  dan  dukungan  dapat membantu pertumbuhan maupun perkembangannya dalam
menjalankan kehidupan  dengan  wajar  dan  sebaik-baiknya. Untuk itu perlu pembinaan  di berbagai bidang. Pembinaan  dan  pembimbingan  narapidana meliputi  program  pembinaan  dan  bimbingan
14 Prins  David  Jamil  Tamba,et  all., Pembinaan  Narapidana  Anak  di  Lembaga Pemasyarakatan  Anak  Kelas  I  Tanjung  Gusta ,
berupa  kegiatan  pembinaan  kepribadian  dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan  keterampilan    agar  narapidana  dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. 14
Upaya  pembinaan  yang  sudah dilakukan  oleh  LPKA,  dengan  memberikan pembinaan  dalam  masalah  kedisiplinan,  budi pekerti.  Selain  itu  juga  diberikan  latihan pembudidayaan  kolam  ikan,  dan  berkebun. Pembinaan ini penting untuk dilakukan karena dengan adanya pembinaan untuk berwiraswasta diharapkan ada tambahan ilmu bagi napi anak, agar bertambah wawasannya, dan  dapat menjadi  bekal  kelak  setelah  keluar dari LPKA. Jika anak telah keluar dari tahanan dan mempraktekkan usaha maka paling tidak akan  dapat    mencegah  untuk  mengulangi berbuat kejahatan lagi.

## II. KESIMPULAN
Bertitik tolak dari permasalahan yang diajukan  dan  berdasarkan  hasil  analisis  data, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa:
1. Narapidana anak selama menjadi penghuni LPKA Wonosari telah mendapatkan  hak-hak,  berupa  hak mendapatkan  pendidikan,  hak  pelayanan kesehatan,  hak  beribadah,  hak  bermain, hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, hak mendapatkan makanan, hak untuk
Jurnal  Rectum,  Vo.  4  No.  1  (2022)  Edisi  Bulan Januari 2022, Hlm. 84-85.
mengembangkan  diri,  hak  mendapatkan remisi,  pembebasan bersyarat. Hanya saja pemenuhan  hak  pendidikan  belum maksimal.
2. Upaya  yang  dilakukan  LPKA  untuk mengoptimalkan pemenuhan    hak narapidana anak dalam rangka perlindungan  anak  adalah  melakukan kerjasama  dengan Disdikpora Kabupaten Gunungkidul  membentuk SKB (Sanggar Kegiatan Belajar), dan Kemenag Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan  tutorial  pelajaran  agama. Kerjasama  juga  dilakukan    dengan psikolog  dari  UGM  Yogyakarta,  untuk melakukan assesment terhadap narapidana anak. Kerjasama juga
dilakukan  dengan  orang  tua  dari narapidana  anak  dengan  membentuk komite dan grup WA untuk memudahkan saling  memberikan  informasi.    Selain kerjasama,    juga  melakukan  pembinaan dengan memberikan latihan pembudidayaan kolam ikan, dan
berkebun.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Badudu,  Yus  dan  Sutan  Muhammad,  1994,
Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
Bernardine R. Wirjana, 2008, Mencapai Masa depan yang Cerah Pelayanan Sosial yang Berfokus pada Anak , Yogyakarta, Yayasan Sayap Ibu.
Djamil,  M.  Nasir,  2013, Anak  bukan  untuk dihukum  Catatan  Pembahasan  UU Sistem  Peradilan  Pidana  Anak , Jakarta, Sinar Grafika.
Gosita,  Arif,  1989, Masalah  Perlindungan Anak , Jakarta, Akademika Pressindo.
Gultom, Maidin, 2013, Perlindungan Hukum terhadap  Anak  dan  Perempuan , Retika Aditama, Bandung.
Hadisuprapto Paulus, 1996, Masalah Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak, (Seminar  Nasional  Peradilan Anak), Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. Hidayat, Bunadi,  2014, Pemidanaan anak di
Bawah Umur , Bandung, PT Alumni.
Joni Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, Aspek  Hukum  Perlindungan Anak  Dalam  Perspektif  Konvensi Hak  Anak, PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Prawirohamidjodjo, Soetojo, dan Marthalena Pohan,  1995, Hukum  Orang  dan Keluarga, Surabaya, Airlangga
University Press.
Soekanto  Soerjono  dan  Sri  Mamudji,  2006, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan  Singkat, Jakarta,  Raja Grafindo Persada.
Siregar,  Bismar,  1986, Hukum  dan  Hak-hak Anak, Jakarta, CV. Rajawali.
Usman Rachmadi, 2006, Aspek-aspek Hukum Perorangan  dan  Kekeluargaan  di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995
Tentang Pemasyarakatan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 10 No. 02 September 2022
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012

## Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana
Anak

## Jurnal
Bahari, Hafidh Fajar, Perlindungan
Narapidana  Anak  di  Lemabaga
Pemasyarakatan Kelas II B Jombang,
Jurnal  Recidive,    Volume  4  No.  3 Sep-Des 2015, Hlm. 337.
Hulzannah,
Mifta, Riduansyah, Jefri Rahmansyah  Putra,  Riki  Afri  Riski,
Ibrahim Pohan, Pembagian Hak Ahli Waris pada Anak Angkat di
Kabupaten  Labuhan  Batu  Ditinjau dari  Perspektif  Hukum  Islam, Jurnal Ilmiah Advokasi,  Volume 08 No. 01 Maret 2020, Hal 19-20.
Purwaningsih,  Prihatini, Pola  Pembinaan Narapidana Anak di Bawah Umur (Studi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I  Tangerang), Yustisi  Jurnal  Hukum  & Hukum  Islam,  Vol.  8,No.  2,September 2021, Hlm. 91.
Purwanto, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Sebagai  Korban  Tindak  Pidana  dalam Perspektif  Hukum  Positif  Indonesia, Jurnal  Idea  Hukum,  Vol. 6  No. 1  Maret 2020,Hlm. 80.
Ratomi,  Achmad, Penyelesaian  Anak  yang Berkonflik  dengan  Hukum  dalam Konteks Sosial Masyarakat (Penghindaran  Labeling  Terhadap Anak), de  Jure,  Jurnal  Syariah  dan Hukum,Volume    V  Nomor  2,
Desember 2013, Hal 135.
Sagala,  Elviana, Hak  Anak  Ditinjau  dari Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, Jurnal  Ilmiah  Advokasi,  Vol.06  No. 01 Maret 2018, Hlm.19.
Tamba,  Prins  David  Jamil,  Husni  Silvia
Tessalonika, Muhammad Iqbal Sinaga, 2022, Pembinaan
Narapidana  Anak  di  Lembaga Pemasyarakatan  Anak  Kelas  I Tanjung Gusta , Jurnal Rectum, Vo. 4 No.  1  (2022)  Edisi  Bulan  Januari 2022, Hlm. 84-85.