## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2018. Vol.5. No.2
©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

## KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN DALAM PEMBANGUNAN MORALSOSIAL
Moh. Afiful Hair
Dosen  Prodi PAI Fakultas TarbiyahUIM Pamekasan E-Mail: Affkhir@gmail.com

## Abstrak
Pendidikan    sebagai  instrument  pemberdayaan  masyarakat  sejatinya  memahami bahwa  pendidikan  moral  bukan  hanya  semata  menginginkan  orang  Indonesia  kembali pada  moralitas    identitas  jati  dirinya,  melainkan    adanya  reduksi  maknayang  terjadi dalam      pelaksanaan  proses.  Pendidikan  yang  diberikan  juga  harus      sedemikian  rupa sehingga  menekankan  pada  perubahan-perubahan  sosial  dan  kecerdasan  serta  bersifat membebaskan.  Porsi  terbesar  dari  kegagalan  dunia  pendidikan  terhadap  kaum  muda dewasa  ini  diakibatkan  pendidikan  ilmu-ilmu  social  yang  hanya  menjejalkan    informasi hafalan  dan  tidak  menyentuh  kepada  pembentukan  watak,  moralitas,  sikap,  atau prosesberpikirpesertadidik.
Kata kunci: P o l i t i k ,   Pendidikan,  Perubahan Sosial.

## Abstract
Education  as  instument  society  improvement.  Clearly  understanding  of  moral education  does  not  only  want  that  Indonesian  come  to  their  own  morality  identity. But  the  reduction  of  meaning  happen  in  their  process.  Education  which  given  must effective in order to get the social change, cleverness and freedom. The biggest failed in  education  for  teenager  is  caused  socials  education  only  implement  to  building character, morality, attitude or thinking process of students.
Keywords : politic, education, social change.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2018. Vol.5. No.2
©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

## Pendahuluan
Pendidikan merupakan sebuah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan    potensi  peserta  didik, “Sebuah  upaya  sadar”, merupakan  upaya pertama  yang  harus  dilakukan  institusi pendidikan.  Upaya  penyadaran  yang dilakukan oleh institusi pendidikan bukanlah  menyadarkan    bahwa  diri peserta didik bodoh dan perlu dicerdaskan, melainkan upaya penyadaran      tentang    eksistensi    dirinya di   dala dirinya  dan  di dalam  masyarakat dimana  ia  melakukan  kegiatan  sosial. Upaya    menyadarkan    eksistensi    diri sendiri  oleh  pendidikan  haruslah bersifat dasar pada diri individu tersebut, sedangkan  upaya  penyadaran  eksistensi dirinya  di  dalam  masyarakat    adalah upaya yang dilakukan institusi pendidikan  agar  peserta  didik  mampu merefleksikan  apa  yang  terjadi  pada dirinya  dengan  masyarakat,  permasalahan dirinya dengan masyarakat,  permasalahan masyarakat    dengan  dirinya  dan  lebih luas  lagi  eksistensi  dirinya  sebagai seorang  warga  sebuah  negara.  Dengan demikian  hanya  frase  „‟upaya  sadar‟‟ tidak  bisa  lepas  dari  sebuah  kegiatan politis,    yaitu    kegiatan    yang    memiliki kepentingan  menyadarkan  diri  tentang eksistensi dirinya dan masyarakatnya.
Namun demikian, pendidikan hanyalah  sebuah  alat  untuk  mencapai tujuan.  Disinilah  politik  berperan  dalam pendidikan,  sebagai variabel  bebas  yang bisa    dimanipulasi,    pendidikan    bisa digunakan  untuk  kepentingan    apapun dalam ukuran baik atau buruk. Pendidikan  dimata  politik  hanyalah  alat untuk  melanggengkan  sistem  dan  alat rekonstruksi  sistem.  Sebagai    contoh ketika  elit  politik  menghendaki  karakter orang  Indonesia  harus  kembali  pada jalurnya  sebagai  karakter  yang  ramah, santun  dan  jujur.  Maka  pendidikan sebagai  alat  pencapai  tujuan  menggarap kurikulum pendidikan karakter. Pendidikan sebagai upaya sadar seharusnya mengetahui bahwa pendidikan karakter bukan hanya semata menginginkan   karakter   orang  Indonesia kembali    pada  jati  dirinya,    melainkan adanya  reduksi    makna  yang  terjadi dalam pelaksanaan proses. Orang berkarakter Indonesia disimbolkan dengan  orang      yang      menggunakan pakaian    rapi,    licin,    berkemeja    dan bersepatu kinclong. Ini  merupakan   ekses yang    terjadi    ketika    dalam  pengerjaan kurikulum          yang          terintegrasi dengan          pendidikan  karakter  digarap asal-asalan.  Sehingga          pelaku pendidikan          seperti  pendidik-peserta didik      mengalami      pendangkalan

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2018. Vol.5. No.2
©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
makna.  Dari      segi  politik,  bisa  saja memang inilah yang dikehendaki  oleh elit politik,  menghegemoni  budaya  kaum elit.Kaum  elit  seringkali  dianggap  lebih tinggi    derajatnya    dan  dianggap    lebih santun  ketimbang  tukang    becak  dan kaum proletariat.
Maka sudah jelas kiranya pendidikan tidak boleh bebas nilai, karena akan  sangat  menguntungkan  kaum  yang sedang  berkuasa  pada  saat  itu,  sebagai contoh kita seringkali mendapati perubahan kurikulum  di      setiap perubahan      rezim      yang      berkuasa. Pendidikan      haruslah  bermuatan      nilai yang      dapat      mengayomi      masyarakat, pendidikan haruslah  menjadi  solusi  bagi masyarakat    sehingga    terjadi    perubahan struktur    sosial   menghapus    kesenjangan yang    dibuat    ideologi    liberal  yang memisahkan    antara    pendidikan    dan masyarakat,    dan  Indonesia  bukanlah berideologi    liberal    namun    berideologi Pancasila,      yang  didalamnya    telah mencanangkan    keadilan    sosial  bagi seluruh  rakyat Indonesia.
Dengan demikian pendidikan pasti menghasilkan perubahan. Perubahan tersebut dapat terjadi hanya pada individu  terdidik,  tetapi juga dapat terjadi pada  aras  sosial.  Pendidikan  memberikan sumbangan  pada  perubahan  sosial  yang terjadi pada individu maupun masyarakat.

## A. Politik Pendidikan
Kata  Politik  berasal  dari  bahasa Inggris, Politics yang berarti permainan politik. 1 Sedangkan  dalam  bahasa Indonesia, politik diartikan pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tatacara pemerintahan dan sebagainya,  dan  dapat  berarti  pula segala urusan dan tindakan, kebijaksanaan,  siasat  dan  sebagainya, mengenai  pemerintahan  suatu  negara atau  terhadap  negara  lain. 2 Dalam bahasa Arab kata politik dikenal dengan istilah siyasah yang berarti cipta, upaya- upaya  strategis  dan  pengaturan  tentang sesuatu. 3 Jadi  dapat  diapahami  bahwa politik  adalah  sebuah  tindakan,  cara atau  siasata,  upaya  strategis  dan pengaturan tentang sesuatu.
pendidikan berasal dari kata didik yang mendapat awal pen- dan akhiran – an, dan berarti perbuatan, hal, cara, dan sebagainya mendidik, pengetahuan tentang  mendidik,  dan  berarti  pula pemeliharaan, latihan-latihan dan sebagainya  yang  meliputi  badan,  batin, dan  sebagainya. 4 Kata  pendidikan dalam  bahasa  Yunani,  dikenal  dengan
1 John M. Echols Shadily, Kamus Bahasa Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1980). hlm. 437.
2 W.J.S. Poerdarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1991). hlm. 763.
3 Jamil Saliba, Mu’jam al-falsafi (Mesir: Dar al- Fikr, 1978). hlm. 45
4 W.J.S. Poerdarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, hlm. 250.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2018. Vol.5. No.2
©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
paedagogos yang  berarti  menuntun anak.  Dalam  bahasa  Romawi  dikenal dengan educare ,  artinya  membawa keluar, dalam bahasa Belanda menyebut istilah  pendidikan  dengan opvoeden , dalam  Bahasa  Inggris  dikenal  dengan education yang  artinya  menanamkan moral  dan  melatih  intelektual. 5 Dalam bahasa  Arab  kata  pendidikan  diwakili oleh kata tarbiyah , ta’dib, ta’lim, tadris,
tadzkiyah, dan tadzkirah yang  secara keseluruh  menghimpun  kegiatan  yang terdapat dalam pendidikan yaitu membina,  memelihara,  mengajarkan, menyucikan  jiwa  dan  mengingatkan manusia  terhadap  hal-hal  yang  baik. 6
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa pendidikan adalah sebuah proses mendidik, memelihari, menuntun, menanamkan moral dan melatih inteleketual  anak  didik  sehingga  anak didik  bisa  mengembangkan  potensi yang dimilikinya.
Dalam  perkembangan  sejarahnya politik  pendidikan  adalah  penjelasan atau pemahaman umum yang ditentukan  oleh  penguasa  pendidikan tertinggi  untuk  mengarahkan  pemikiran dan menentukan tindakan dengan perangkat  pendidikan  dalam  berbagai
5 Noeng Muhadjir, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993). hlm. 15.
6 Abudin Nata, Manajemen Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007). hlm. 9.
kesamaan  yang  beraneka  ragam  beserta tujuan dan program untuk merealisasikanya. 7 Dari  paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa politik pendidikan  merupakan  suatu  proses, cara,  upaya  strategis  dan  pengaturan tentang penanaman moral dan peningkatan  intelektual  anak  didik dengan  tujuan  bisa  mengembangkan potensi yang dimiliki anak didik.
Menurut  Nata,  ada  lima  unsur yang terkandung dalam politik pendidikan sebagai berikut:
1. Politik pendidikan mengandung kebijakan  pemerintah  suatu  negara. Sebuah  pemerintah  Negara  dalam berkomunikasi  dengan  rakyatnya biasanya menggunakan berbagai kebijakan.  Kebijakan  inilah  yang kemudian  dilaksanakan  oleh  seluruh abdi  Negara  dan  masyarakat  sesuai dengan bidangnya termasuk pendidikan.
2. Politik  pendidikan  bukan  hanya berupa  peraturan  perundangan  yang tertulis,  melainkan  juga  termasuk kebijakan  lainnya.  Misalnya  situasi dan  kondisi  sosial  politik,  budaya, keamanan  dan  hubungan  pemerintah dengan dunia internasional.
Meskipun  kondisi  tersebut  tidak berkaitan secara langsung akan tetapi cukup  berpengaruh  terhadap  proses penyelenggaraan  pendidikan  suatu Negara.
3. Politik  pendidikan  ditujukan  untuk mensukseskan penyelenggaraan
pendidikan karena pemerintah
memiliki infrastruktur dan
suprastruktur  yang  lebih  kuat  dalam
7 Ibid.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2018. Vol.5. No.2
©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
memikul  tugas  dan  tanggung  jawab terselenggaranya pendidikan, walaupun  swasta  juga  ikut  berperan di dalamnya.
4. Politik  pendidikan  dijalankan  demi tercapainya tujuan Negara.
5. Politik pendidikan merupakan sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan suatu negara. 8
Dari  penjelasan  diatas,  dapat dipahami bahwa unsur yang terkandung dalam  politik  pendidikan  mengandung kebijakan  suatu  negara  dan  juga peraturan perundangan baik yang tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang bertujuan untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan demi tercapainya tujuan negara. Hal ini perlu dilakukan  karena  politik  pendidikan merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dalam suatu negara.

## B. Moral dan Perubahan Sosial
Kata  moral  berasal  dari  kata Mores dalam  bahasa  Latin.  Mores sendiri  berasal  dari  kata mos yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Sjarkawi menyatakan moral adalah nilai kebaikan  manusia  sebagai  manusia.
Kebaikan moral mengandung nilai-nilai yang universal tentang kemanusiaan. 9
8 Ibid. 9-11.
9 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak, Peran Moral, Intelektual, Emosional, dan Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). hlm. 15.
Turiel menyatakan ada perbedaan antara moralitas dan konvensi  sosial  bagi  anak.  Menurutnya perilaku moral, seperti memukul seseorang  tanpa  alasan,  memiliki  efek intrinsik  (misalnya  kejahatan)  terhadap kesejahteraan  orang  lain.  Inti  dari  ciri kognisi moral berpusat pada pertimbangan  terhadap  efek  perilaku tertentu  terhadap  kesejahteraan  orang lain.  Konvensi  sosial  tidak  memiliki konsekuensi  interpersonal.  Misalnya ketika  memberi  panggilan  "profesor" atau  bapak  atau  ibu  kepada  guru  atau menggunakan  nama  mereka.  Konvensi sosial hanya berkaitan dengan koordinasi  sejumlah  perilaku  yang memperlancar  fungsi  sosial  kelompok tertentu. 10 Perbuatan-perbuatan bermoral  adalah  perbuatan-perbuatan terpuji. 11 Durkheim  menyatakan  bahwa moralitas  akan  mencegah  individu  agar tidak melakukan hal-hal yang terlarang. Disiplin  moral  tidak  diciptakan  untuk kepentinganNya tetapi untuk kepentingan manusia. 12
10 Elliot  Turiel, Domain  Theory:  Distinguishing Morality
and Convention ( http://tigger.uic.edu/~Inucci )  yang  diakses  pada tanggal 01 Maret 2018 jam 20. 45 WIB.
11 Jamaal, Tahapan  Mendidik  Anak  Teladan Rasulullah ,  Terjemahan  Bahrun  Abubakar  Ihsan Zakaria,  (Bandung:  Irsyad  Baitus  Salam,  2005). hlm. 25
12 Emile Durkheim, Pendidikan Moral: Suatu Studi dan  Aplikasi  Sosiologi  Pendidikan ,  Terjemahan Lukas Ginting (Jakarta: Erlangga, 1990). hlm. 53.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2018. Vol.5. No.2
©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
james  rachels  menggambarkan suatu konsep minimum tentang moralitras  yang  merupakan  suatu  usaha untuk  membimbing  tindakan  seseorang dengan  akal-yaitu  untuk  melakukan  hal yang baik menurut akal, seraya memeberi bobot yang sama menyangkut kepentingan setiap individu  yang  akan  terkena  tindakan itu.sehingga  penekanan  yang  dilakukan oleh  Rachels  pada  fungsi  akal  untuk menentukan  segala  tindakan  yang dilakukan bermoral atau tidak. 13
Selaras dengan itu Frans Magnis Suseno  dalam  Adiningsih  menyatakan bahwa  moral  mengacu  pada  baik buruknya  manusia  sebagai  manusia. Dalam  hal  ini  moral  adalah  bidang kehidupan  manusia  dilihat  dari  segi kebaikannya. Norma-norma moral adalah  tolok  ukur  yang  digunakan manusia  untuk  mengukur  kebaikan seseorang. 14
Sedangkan  bahwa        perubahan sosial  merupakan      perubahan-perubahan yang   terjadi   dalam   struktur   dan fungsi masyarakat  perubahan  sosial  dapat  terjadi sebagai  hasil  faktor-faktor  ekologis  dan demografis,  yang  mengubah  kehidupan masyarakat  dari  kondisi  tradisional  yang
13 Mohammad Muchlis Sholihin, Akhlak  & Tasawuf : dalam Wacana Kontemporer (Surabaya : Pena Salsabila). hlm. 23.
14 Ibid. 24.
diikat  solidaritas    mekanistik,    ke    dalam kondisi    masyarakat    modern    yang  diikat oleh solidaritas organistik. 15
Berikut ini, beberapa teori mengenai  perubahan  sosial  yang  dapat menjadi kerangka acuan:
a. Teori  evolusioner  (Evolusi  Budaya),
Ada  dua  tipe  teori  evolusi  mengenai cara masyarakat berubah, yaitu: unilinear dan multilinear. Teori unlinear mengasumsikan bahwa semua masyarakat  mengikuti  jalur  evolusi yang  sama.  Setiap  masyarakat  berasal dari  bentuk  yang  lebih  sederhana  ke bentuk  yang  lebih  kompleks,  dan masing-masing melewati proses perkembangan yang seragam.
Sedangkan  teoretikus  multilinear  tidak mengasumsikan bahwa semua masyarakat  mengikuti  urutan  yang sama, melainkan masing-masing mempunyai jalur yang berbeda mengarah  pada  tahapan  perkembangan yang sama. Jadi teori evolusi baik yang unilinear  maupun  multilinear,  ialah asumsi mengenai kemajuan budaya. 16
b. Teori siklus,
Teori siklus mengasumsikan bahwa peradaban adalah  laksana  organism:  peradaban dilahirkan,  menjalani  masa  muda  yang
15 Emile Durkheim, Pendidikan Moral: Suatu Studi dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan , hlm. 55.
16 James M. Henslin, Sosiologi dengan Pendekatan Membumi (Jakarta: Erlangga, 2006) hlm. 221.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2018. Vol.5. No.2
©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
mencapai usia lanjut, dan akhirnya mati. Masyarakat itu berputar melewati tahap-tahap  yang  berbeda  dan  tahap- tahap  tersebut  lebih  bersifat  berulang daripada bergerak.
c. Teori  keseimbangan, Menurut  teori  ini masyarakat  terdiri  dari  bagian-bagian yang  saling  bergantung  satu  sama  lain, di  mana  masing-masing  bagian  itu membantu keefektifan masyarakat, sehingga  jika  terjadi  perubahan  sosial yang  mengganggu  salah  satu  dari bagian tersebut yang kemudian menggoyahkan  masyarakat,  maka  akan terjadi dalam bidang-bidang lain masyarakat. Hal itu akan mengembalikan  masyarakat  ke  dalam kedudukan  yang  harmonis  dan  lahirlah keseimbangan.
d. Teori  konflik, Pada  psikolog  yang menganut paham ini memandang masyarakat sebagai mass of group yang selalu  berselisih  satu  sama lain.  Karena kelompok-kelompok  ini  bersaing  untuk memperoleh  barang-barang  dan  sumber daya yang ada, maka terjadilah perubahan perubahan sosial. Dan
berhubungan dengan kelompok- kelompok yang beroposisi selalu berusaha  untuk  mengubah  keadaan maka terjadilah diorganisasi dan ketidakstabilan dalam masyarakat.
Keserasian atau harmoni dalam
masyarakat ( social equilibrium ) merupakan  keadaan  yang  diidam- idamkan setiap masyarakat.
Dengan keserasian masyarakat dimaksudkan  sebagai  suatu  keadaan  di mana  lembaga-lembaga  kemasyarakatan yang  pokok  benar  benar  berfungsi  dan saling  mengisi.  Dalam  keadaan  demikian, individu  secara  psikologis  merasakan adanya  ketenteraman,  karena  tidak  adanya pertentangan  dalam  norma-  norma  dan nilai-nilai.  Setiap  kali  terjadi  gangguan terhadap keadaan keserasian, maka masyarakat dapat menolaknya atau mengubah  susunan  lembaga  lembaga kemasyarakatannya dengan maksud menerima  unsur  yang  baru.  Akan  tetapi, kadang  kala  unsur  baru  dipaksakan masuknya  oleh  suatu  kekuatan.  Apabila masyarakat tidak dapat menolaknya karena unsur  baru  tersebut  tidak  menimbulkan kegoncangan, pengaruhnya tetap ada, akan tetapi  sifatnya  dangkal  dan  hanya  terbatas pada  bentuk  luarnya.  Norma-norma  dan nilai-nilai  sosial  tidak  akan  terpengaruh olehnya  dan  dapat  berfungsi  secara wajar. 17
Perubahan   sosial   mengakibatkan terjadinya masalah-masalah sosial seperti kejahatan, atau kenakalan remaja.Meskipun  begitu,  tidak  setiap
17 Wahyu  Ilahi, Komunikasi  Dakwah ,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010). hlm. 44-45.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2018. Vol.5. No.2
©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
masalah    yang  terjadi  pada  masyarakat disebut  masalah  sosial.
C. Relasi kebijakan Politik Pendidikan dan moral sosial yang  dimaksud  dengan  kebijakan politik    pendidikan    dalam  mengurai permasalahan  social  adalah  berkaitan dengan  kekuatan    dari    penguasa pembuat    kebijakan    di    bidang pendidikan dalam rangka untuk mengubah struktur dan fungsi masyarakat  serta  upaya  memecahkan permasalahannya.
Pendidikan selalu sepihak, pendidikan  yang  diberikan  oleh  pendidik selalu berdasarkan keinginan pola penguasa yang menetapkan kurikulum.Dan    karenanya    politik ternyata  sangat  berkait  erat  dengan pendidikan.Politik  adalah kebijakan.Siapa yang  menguasai  politik  atau  siapa  yang menjadi  pemimpin  dialah  yang  kemudian menentukan  arah  pendidikan.Hal    seperti ini  bisa   membawa   ke   dua   hal   positif dan negatif
Karena  bahaya-bahaya tersebut Ivan Illich menggambarkan bahwa pendidikan formal justru harus ditolak.Peningkatan  ilmu  harus dikaitkan dengan keberhasilan.Imaginasi murid
dilatih untuk menerima jasa bukan nilai. 18
Pelembagaan ternyata
akan mengakibatkan  polusi  fisik,  polarisasi sosial dan impotensi psikologis.
Degradasi    nilai   ini   ternyata    semakin dipercepat      ketika      orang  menganggap kebutuhan    non    material    itu    sebagai suatu    komoditi.  Karena  itu  sistem pendidikan formal harus ditolak. 19
Politik      modern      telah      selalu melupakan    perannya    sebagai pendidik, karena  adanya  gambaran  “jasa”  tersebut. Pendidikan  hanya  dipandang  sebagai sebuah  tujuan  dan  bukan  proses  belajar. Karenanya perubahan sosial yang seharusnya  dibawa  dalam  pendidikan dilupakan.  Semua  tergantung  apabila ternyata  pemerintah  yang  menetapkan kebijakan    pendidikan    adalah    sebuah pemerintahan    yang    baik,    yang  serius ingin      memajukan      pendidikan      di negaranya,    maka   dunia pendidikan    di Negara      tersebut      akan      maju. Sebaliknya,      apabila  pemerintah  yang menetapkan  kebijakan  politik  pendidikan adalah  pemerintahan      yang      kurang peduli      terhadap      pendidikan,      bahkan cenderung  ingin  menguasai  pendidikan tersebut,  maka  politik  pendidikannya akan  menjadi  sangat  subyektif.  Sebagai
18 Ivan Illich. Bebas Dari  Sekolah (Jakarta: Sinar Harapan, 1982). hlm. 11.
19 Ibid. 40.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2018. Vol.5. No.2
©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
sebuah  contoh  pelajaran  sejarah  adalah sebuah  pelajaran  yang  sangat  rentan terhadap  manipulasi  pendidikan.  Sejarah bisa  saja  ditulis  berdasarkan  pemenang sejarah,  dan  bukan  berdasarkan  apa  yang sebenarnya  terjadi.
Secara    negatif,    pendidikan    bisa dipandang    sebagai  perpanjangan  tangan penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya karena
mereka memberikan  pendidikan  berdasarkan  apa yang  mereka  suka  dan  inginkan  agar kelanggengan  kekuasaan  mereka  tetap terjaga.  Politik  pendidikan  yang  dibawa oleh pemerintahan yang cenderung memandang  pendidikan  sebagai  sebuah perpanjangan  tangan  penguasa  akan menjadi  sebuah  politik  pendidikan  yang sepihak,  berdasarkan  apa  yang  ingin diberikan oleh penguasa.
Sebaliknya, apabila kita
memandang  politik  pendidikan  secara positif, di mana pemerintah yang menetapkan  kebijakan-kebijakan  tersebut adalah benar-benar serius terhadap perubahan sosial, maka politik pendidikan yang dibawa akan memberikan    sebuah  perubahan  sosial yang  positif.  Masyarakat  akan  bisa dididik melalui pendidikan yang ditetapkan  oleh politik  pendidikan  sebuah pemerintahan  tertentu.
Pendidikan      yang      diberikan juga    harus    sedemikian    rupa sehingga tidak menekankan pada perubahan- perubahan sosial dan kecerdasan.Pendidikan    yang  negatif cenderung  selalu  menguntungkan  kaum yang  kuat.Padahal  semestinya  pendidikan itu bersifat membebaskan.

## Penutup
Politik      dan      pendidikan      pada dasarnya   saling   melengkapi. Pendidikan politik      yang      benar      akan      membawa sebuah      politik  pendidikan    yang  baik pula.  Tidak  dapat  disangkal    bahwa perubahan yang    dibawa politik pendidikan    tersebut    dapat  berjalan menuju    dua  arah,  ke  arah  yang  terikat tangan  penguasa,    atau  ke  arah  yang lebih membebaskan.
Indonesia    adalah    sebuah    contoh negara      yang      selama      inirakyatnya terbelenggu oleh pendidikan yang disajikan oleh penguasa, sehingga pemikiran    menjadi    sangat    sempit. Pendidikan yang seharusnya membebaskan tersebut,  telah  dipakai sebagai  alat  melanggengkan  kekuasaan, sehingga hanya membawa sebuah kesenjangan  sosial  yang  semakin  lebar antara  mereka  yang  mampu  dan  mereka yang   tidak  mampu.   Bagi   yang  mampu membiayai  pendidikannya  tentu  akan

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2018. Vol.5. No.2
©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
memilih  pendidikan  yang  baik,  sehingga nantinya  dia  juga  akan  mendapatkan penghasilan yang tinggi karena pendidikannya  tersebut.  Orangtua  juga jangan melepaskan tanggungjawabnya
sebagai    pendidik    yang    utama.    Sekolah hanyalah rekan orangtua dalam memberikan  pendidikan,  bukan  sebagai satu-  satunya      pendidik     sebagai      solusi terhadap      permasalahan      politik pendidikan      dan      perubahan      sosial adalah   menanamkan    nilai-nilai akhlakul karimah  kepada  warga  Negara  melalui pendidikan.
Pendidikan      di    Indonesia    selama ini    lebih    sering    dianggap  sebagai sebuah  batu  loncatan  bagi  narasi  ekonomi yang  sudah  ada  di  benak  naradidik. Pendidikan yang setinggi-tingginya diperoleh hanya  untuk mendapatkan gelar  bagi  pencapaian    taraf  ekonomi yang  lebih  baik.  Praktek  penjualan  gelar mampu  melihat  pangsa  pasar  yang  sangat menjanjikan    di    Indonesia    akibat    pola pikir    yang    demikian.    Sedikit  sekali nilai-nilai  yang  diajarkan  di  Indonesia, karena  pola  pendidikan  di  Indonesia berangkat  dari  ketakutan  naradidik  dan trauma terhadap pendidik. Hal ini membawa  perubahan  sosial  ke  arah  yang lebih  baik.  Itu      semua      harus      dirubah apabila      Indonesia      ingin      memperoleh perubahan  sosial  ke  arah  yang  baik.
Pendidikan  jangan  diberangkatkan  dari ketakutan, dan jangan menjadikan pendidikan  formal  sebagai  satu-  satunya sarana pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Durkheim,  Emile. Pendidikan  Moral: Suatu  Studi  dan  Aplikasi  Sosiologi Pendidikan . Terjemahan Lukas Ginting. Jakarta: Erlangga. 1990. Elliot Turiel. Domain Theory: Distinguishing Morality and Convention
( http:// tigger .uic.edu/~Inucci ). http://belajarpsikologi.com/makala- dampak-perubahan-sosial/).
Henslin, James M. Sosiologi  dengan Pendekatan Membumi . Jakarta: Erlangga. 2006. Ilahi, Wahyu. Komunikasi Dakwah . Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.
Illich, Ivan. Bebas  Dari  Sekolah .  Jakarta: Sinar Harapan. 1982.
Jamaal. Tahapan  Mendidik  Anak  Teladan Rasulullah . Terjemahan Bahrun Abubakar  Ihsan  Zakaria.  Bandung: Irsyad Baitus Salam. 2005.
Muhadjir,  Noeng. Ilmu  Pendidikan  dan Perubahan  Sosial  . Yogyakarta: Rake Sarasin. 1993.
Nata,  Abudin. Manajemen  Pendidikan. Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group. 2007.
Poerdarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa  Indonesia. Jakarta:  Balai Pustaka. 1991.
Saliba,  Jamil. Mu’jam  al-falsafi. Mesir: Dar al-Fikr. 1978.
Shadily,  John  M. Echols . Kamus  Bahasa Inggris Indonesia. Jakarta:
Gramedia. 1980.
Sjarkawi. Pembentukan Kepribadian Anak,
Peran Moral, Intelektual, Emosional, dan  Sosial  Sebagai  Wujud  Integritas Membangun Jati Diri. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.