## Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) Di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda

## Aji Ratna Kusuma
Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman
Abstract: This research aims to find out to what extent the program of subsidized rice  for  the  needs  of  Sambutan  Sub-district  Samarinda  has  been  successful.  It  is measured by effectiveness, efficiency, sufficiency, distribution, responsiveness, and accuracy and based on those criteria the reccomendations for future policy can be formulated.
Keywords: “Policy Evaluation, Subsidized Rice Program”
Abstrak: Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sejauhmana keberhasilan  Pelaksanaan  Program  Beras  Miskin  Oleh  Pemerintah  Kecamatan Sambutan Kota Samarinda  Provinsi Kalimantan Timur di  Kota Samarinda, ditinjau dari  segi  efektivitas,  efisiensi,  kecukupan,  pemerataan,  responsivitas,  dan ketepatan  agar  nantinya  hasil  evaluasi  ini  dapat  memberikan  penilaian  dan rekomendasi /saran terhadap perbaikan program kegiatan ini kedepannya.
Kata Kunci : “Evaluasi Kebijakan, Program Beras Miskin,”
Kemiskinan/keterbelakangan  adalah  persoalan  yang  seringkali  muncul bersamaan  dan  tidak  bisa  dipisahkan  dari  pembangunan,  apakah  kemiskinan sebagai alasan untuk bangkit dan keluar melalui pembangunan atau seringkali pula kemiskinan itu muncul bersamaan dengan kemajuan pembangunan.
Kemiskinan  sering  digambarkan  sebagai  ketidak  mampuan  masyarakat berpenghasilan  rendah  untuk memenuhi  kebutuhan dasarnya  seperti  sandang dan perumahan  yang  layak  akibat  dari  rendahnya  produktifitas  dan  pendapatan  serta terbatasnya  lapangan  pekerjaan  yang  bisa  diakses  karena  tidak  adanya keterampilan  (skill)  serta  rendahnya  kemampuan  untuk  menciptakan  lapangan pekerjaan atau berwirausaha.
Ukuran kemiskinan yang dipakai di Indonesia menurut Suyanto. B (2013) yaitu sembilan  bahan  pokok  hidup  yang  senantiasa  dijaga  jangan  sampai  harganya membumbung  tinggi  hingga  tidak  terbeli  oleh  sebagian  besar  rakyat,  pun  supaya jumlahnya  di pasar bebas cukup banyak. Apabila ada rumah tangga tertentu yang terus  menerus  tidak  mampu  mencukupi  keperluan  bahan  pokok  menurut  ukuran tertentu, maka rumah tangga itu dianggap miskin.
Persoalan  kemiskinan  masyarakat  tentu  saja  menjadi  bagian tanggung  jawab pemerintah untuk mengatasinya. Banyak program yang telah dijalankan pemerintah dalam  upaya  membantu  masyarakat  miskin  minimal  bisa  bertahan  hidup  baik program berupa santunan  atau pemberian maupun program-program pemberdayaan seperti PNPM serta pemberdayaan UMKM.
Program  pemberdayaan  memerlukan  waktu  yang  lama  dan  tidak  bisa memberikan hasil seketika sementara persoalan pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin  menyangkut    pangan  harus  diatasi  dengan  program-program  yang  bisa segera  memenuhi  kekurangan  pangan  khususnya  beras.  Oleh  sebab  itu  melalui Instruksi Presiden No. 9 tahun 2008 pemerintah mengeluarkan  program Kebijakan
Perberasan.  Salah  satu  ketetapan  dalam  Inpres  ini  adalah  :  Menetapkan  kebijakan penyediaan  dan  penyaluran  beras  bersubsidi  bagi  kelompok  mayarakat berpendapatan  rendah.  Selain  kebijakan  dalam  bentuk  Inpres  tahun  2009 pemerintah  juga  mengeluarkan  Peraturan  Presiden  No.  13  tahun  2009  tentang Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan No.  13  tahun  2009  tentang  Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
Pasal  5  peraturan  ini  menyebutkan  :  program  penanggulangan  kemiskinan berbasis  bantuan  dan  perlindungan  sosial  memiliki  karakteristik  kegiatan  program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi dan air bersih.
Agar pelaksanaan penyaluran beras miskin bisa mencapai sasaran secara tepat pemerintah  mengatur  pelaksanaannya  melalui  pedoman  umum  beras  miskin  yang digunakan  sebagai  acuan  didalam  pelaksanaan.  Dalam  pedoman  penyaluran  Beras Miskin  tahun  2015  yang  tertuang  dalam  Keputusan  Menteri  Koordinator  Bidang Kesejahteraan  Rakyat  No.  54  tahun  2015  disebutkan  bahwa  tujuan  Program  Beras Miskin  adalah  :  untuk  mengurangi  beban  pengeluaran  Rumah  tangga  sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.
Yang  menjadi  sasaran  dari  program  ini  adalah  15.530.897  Rumah  Tangga Sasaran (RTS) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebnyak 15 kg/RTS/bulan.
Program  penanggulangan  kemiskinan  ini  dilaksanakan  di  semua  wilayah Republik  Indonesia  secara  menyeluruh  tidak  hanya  dilaksanakan  oleh  pemerintah tetapi  juga  melibatkan  masyarakat  dan  swasta.  Salah  satu  wilayah  pelaksanaan program  penanggulangan  kemiskinan berupa Penyaluran  Beras  Miskin pada tahun 2015  adalah  wilayah  Kecamatan  Sambutan.  Dengan  adanya  alokasi  anggaran pelaksanaan  program  dan  sasaran  rumah  tangga  yang  berhak  menerima  di Kecamatan Sambutan maka program ini diharapkan bermanfaat untuk :
1. Peningkatan  ketahanan  pangan  di  tingkat  rumah  tangga  sasaran,  sekaligus mekanisme perlindungan sosisal dan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan  akses  pangan  baik  secara  fisik  (beras  tersedia  di  TD)  maupun ekonomi (harga jual yg terjangkau) kepada RTS.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras dipasaran.
5. Pengendalian  inflasi  melalui  intervensi  pemerintah  dengan  menetapkan  harga beras bersubsidi sebesar Rp 1.600,- / kg dan menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan manfaat yang akan dicapai diatas maka perlu dilakukan  evaluasi apakah  pelaksanaan  penyaluran  beras  miskin  tersebut  sudah  sesuai  dengan  apa yang diharapkan pemerintah melalui program ini.

## Kebijakan Publik dan Evaluasi Kebijakan Publik: Sebuah Kerangka Teoritis
Robert Eyestone (1971) mengemukakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat  didefinisikan  sebagai  “hubungan  suatu  unit  pemerintah  dengan lingkungannya”  ,  sementara  itu  Thomas  R.  Dye  (1975)  mengemukakan  bahwa kebijakan  publik  adalah  apapun  yang  dipilih  oleh  pemerintah  untuk  dilakukan  dan
tidak dilakukan”. Pengertian diatas memberikan gambaran bahwa kebijakan publik adalah  keputusan  yang  diambil  pemerintah  untuk  melakukan  sesuatu  dan  tidak melakukan  sesuatu  sehingga  kebijakan  publik  terkait  erat  dengan  pengambilan keputusan.
Karena  menyangkut  obyek  yang  akan  diatur  dalam  kebijakan  maka  konsep kebijakan  harus  mencakup  arah  tindakan  apa  yang  akan  dilakukan  secara  jelas sehingga  tidak  ada  pengertian  yang  ambigu  dan  membuat  kebijakan  itu  semakin tidak jelas. Oleh sebab itu James Anderson dalam Winarno.B (2012) mengemukakan konsep  kebijakan  merupakan  arah  tindakan  yang  mempunyai  maksud  yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.
Evaluasi  kebijakan  adalah  kegiatan  untuk  menilai  tingkat  kinerja  suatu kebijakan. Evaluasi dapat dilakukan jika suatu kebijakan sudah berjalan dalam waktu yang  cukup  lama,  sebab  evaluasi  yang  dilakukan  terlalu  dini  maka  outcome  dan dampak  dari  suatu  kebijakan  belum  tampak.  Semakin  strategis  suatu  kebijakan, maka  diperlukan  tenggang  waktu  yang  lebih  panjang  untuk  melakukan  evaluasi. Sebaliknya,  semakin  teknis  sifat  dari  suatu  kebijakan  atau  program,  maka  evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lebih cepat semenjak diterapkannya kebijakan yang bersangkutan, (Subarsono, 2005).
Pengertian  evaluasi  kebijakan  diatas  memberikan  petunjuk  bahwa  evaluasi harus  dilakukan  setelah  kebijakan  tersebut  dilaksanakan  dalam  waktu  yang  cukup lama  sehingga  dapat  diketahui  manfaat  dan  dampak  kebijakan  tersebut.  Hal  ini sejalan  dengan  pendapat  Winarno.  B,  (2012)    bahwa  evaluasi  kebijakan  ditujukan untuk  melihat  sebab-sebab  kegagalan  suatu  kebijakan  atau  untuk  mengetahui apakah  kebijakan  publik  yang  telah  dijalankan  meraih  dampak  yang  diinginkan. Dalam  bahasa  yang  lebih  singkat  evaluasi  adalah  kegiatan  yang  bertujuan  untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan. Karena menurut Winarno.B. (2012) secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini,  evaluasi  kebijakan  dipandang  sebagai  suatu  kegiatan  fungsional.  Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap  perumusan  masalah-masalah  kebijakan,  program-program  yang  diusulkan untuk  menyelesaikan  masalah  kebijakan,  implementasi,  maupun  tahap  dampak kebijakan.
Evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda. Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh  suatu  kebijakan  dengan  cara  menggambarkan  dampaknya.  Sedangkan  tugas kedua  adalah  untuk  menilai  keberhasilan  atau  kegagalan  dari  suatu  kebijakan berdasarkan  standard  atau  kriteria  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Tugas pertama  merujuk  pada  usaha  untuk  melihat  apakah  program  kebijakan  publik mencapai  tujuan  atau  dampak  yang  diinginkan  ataukah  tidak.  Tugas  kedua  dalam evaluasi kebijakan pada dasarnya berkait erat dengan tugas yang pertama. Setelah kita  mengetahui  konsekuensi-konsekuensi  kebijakan  melalui  penggambaran dampak  kebijakan  publik,  maka  kita  dapat  mengetahui  apakah  program  kebijakan
yang  dijalankan  sesuia  atau  tidak  dengan  dampak  yang  diinginkan.  Dari  sini  kita dapat melakukan penilaian apakah program yang dijalankan berhasil ataukah gagal. Suatu  evaluasi  kebijakan  harus  meliputi  beberapa  kegiatan,  yakni  pengkhususan ( specification ), pengukuran ( measurement ), analisis, dan rekomendasi.

## Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan Publik
James  Anderson  membagi  evaluasi  kebijakan  ke  dalam  tiga  tipe.  Masing- masing  tipe  evaluasi  yang  diperkenalkan  ini  didasarkan  pada  pemahaman  para evaluator  terhadap  evaluasi.  Tipe  pertama,  evaluasi  kebijakan  dipahami  sebagai kegiatan  fungsional,  maka  evaluasi  kebijakan  dipandang  sebagai  kegiatan  yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
Tipe kedua merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan  atau  program-program  tertentu.  Tipe  evaluasi  seperti  ini  berangkat  dari pertanyaan-pertanyaan  dasar  yang  menyangkut:  Apakah  program  dilaksanakan dengan semestinya? Berapa biayanya? Siapa yang menerima manfaat (pembayaran atau pelayanan), dan berapa jumlahnya? Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program-program lain? Apakah ukuran-ukuran dasar dan prosedur-prosedur secara sah diikuti.
Tipe evaluasi kebijakan ketiga adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis. Tipe ini secara  komparatif  masih  dianggap  baru,  tetapi  akhir-akhir  ini  telah  mendapat perhatian  yang  meningkat  dari  para  peminat  kebijakan  publik.  Evaluasi  sistematis melihat  secara  obyektif  program-program  kebijakan  yang  dijalankan  untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.
Setidaknya  ada  tiga  hal  yang  dapat  dilakukan  oleh  seorang  evaluator  dalam melakukan  kebijakan  publik.  Pertama,  evaluasi  kebijakan  mungkin  menjelaskan keluaran-keluaran  kebijakan,  seperti  misalnya  pekerjaan,  uang,  materi  yang diproduksi, dan pelayanan yang disediakan. Keluaran ini merupakan hasil yang nyata dari  adanya  kebijakan,  namun  tidak  memberi  makna  sama  sekali  bagi  seorang evaluator.  Kedua,  evaluasi  kebijakan  barangkali  mengenai  kemampuan  kebijakan dalam  memperbaiki  masalah-masalah  sosial,  seperti  misalnya  usaha  untuk mengurangi  kemacetan  lalu  lintas  atau  mengurangi  tingkat  kriminalitas.  Ketiga, evaluasi  kebijakan  barangkali  menyangkut  konsekuensi-konsekuensi  kebijakan dalam  bentuk policy  feedback ,  termasuk  didalamnya  adalah  reaksi  dari  tindakan- tindakan  pemerintah  atau  pernyataan  dalam  system  pembuatan  kebijakan  atau dalam beberapa pembuat keputusan.
Pada sisi yang lain, dampak dari suatu kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan  semuanya  harus  diperhitungkan  dalam  membicarakan  evaluasi.  Ada  lima dimensi  yang  akan  dibahas  di  sini.  Pertama,  dampak  kebijakan  pada  masalah- masalah  publik  dan  dampak  kebijakan  pada  orang-orang  yang  terlibat.  Dengan demikian,  mereka  atau  individu-individu  yang  diharapkan  untuk  dipengaruhi  oleh kebijakan  harus  dibatasi,  seperti  misalnya  apakah  termasuk  kelompok  miskin, pengusaha kecil, anak-anak sekolah yang cacat, produsen minyak, atau apapun.
Kedua,  kebijakan  mungkin  mempunyai  dampak  pada  keadaan-keadaan  atau kelompok-kelompok  di  luar  sasaran  atau  tujuan  kebijakan.  Kebijakan-kebijakan  ini dinamakan  eksternalitas  atau  dampak  yang  melimpah  ( externalities  or  spillover effects ).
Ketiga,  kebijakan  mungkin  akan  mempunyai  dampak  pada  keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang. Untuk menjelaskan dimensi yang ketiga  ini,  kita  dapat  mengajukan  pertanyaan  seperti:  Apakah  suatu  program direncanakan  untuk  memperbaiki  keadaan  yang  secara  langsung  untuk  jangka pendek atau untuk jangka panjang, menjangkau beberapa atau berapa dasawarsa?.
Keempat,  evaluasi  juga  menyangkut  unsur  lain,  yakni  biaya  langsung  yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
Dimensi  yang  terakhir  dari  evaluasi  kebijakan  adalah  menyangkut  biaya-biaya tidak  langsung  yang  ditanggung  oleh  masyarakat  atau  beberapa  anggota masyarakat  akibat  adanya  kebijakan  publik.  Biaya-biaya  seperti  itu  seringkali  tidak dipertimbangkan dalam membuat evaluasi-evaluasi kebijakan.
Untuk mengukur keberhasilan kebijakan atau program menurut Dunn (2003) diperlukan adanya kreteria sebagai berikut :
Tabel Kriteria Evaluasi TIPE KRITERIA PERTANYAAN Efektivitas Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? Efisiensi Seberapa  banyak  usaha  diperlukan  untuk  mencapai  hasil  yang diinginkan? Kecukupan Seberapa  jauh  pencapaian  hasil  yang  diinginkan  memecahkan masalah? Perataan Apakah  biaya  dan  manfaat  didistribusikan  dengan  merata  kepada kelompok-kelompok tertentu? Responsifitas Apakah  hasil  kebijakan  memuaskan  kebutuhan,  preferensi,  atau nilai kelompok-kelompok tertentu? Ketepatan Apakah  hasil  (tujuan)  yang  diinginkan  benar-benar  berguna  atau bernilai? Sumber : Dunn (2003)
Untuk  menentukan  efektivitas/keberhasilan  suatu  program/kebijakan menurut Steers (1985) diukur melalui :
1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi;
2. Produktifitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan;
3. Kesiagaan  yaitu  penilaian  menyeluruh  sehubungan  dengan  kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik;
4. Efisiensi  merupakan  perbandingan  beberapa  aspek  prestasi  terhadap  biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut;
5. Penghasilan  yaitu  jumlah  sumber  daya  yang  masih  tersisa  setelah  semua biaya dan kewajiban dipenuhi;
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya;
7. Stabilitas  yaitu  pemeliharaan  struktur,  fungsi  dan  sumber  daya  sepanjang waktu;
8. Kecelakaan  yaitu  frekwensi  dalam  hal  perbaikan  yang  berakibat  pada kerugian waktu;
9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang  melibatkan  usaha  tambahan,  kebersamaan  tujuan  dan  perasaan memiliki;
10. Motivasi  artinya  adanya  kekuatan  yang  muncul  dari  setiap  individu  untuk mencapai tujuan;
11. Kepaduan  yaitu  fakta  bahwa  para  anggota  organisasi  saling  menyukai  satu sama  lain,  artinya  bekerjasama  dengan  baik,  berkomunikasi  dan  saling mengkordinasikan;
12. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan.

## Kebijakan Beras Miskin
Salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  menanggulangi  rendahnya  daya  beli masyarakat  berpenghasilan  rendah  untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan  adalah melalui  Instruksi  Presiden  No.  8  tahun  2008  tentang  Kebijakan  Perberasan diantaranya  berisi  tentang  kebijakan  subsidi  harga  beras  bagi  keluarga  miskin. Instruksi  Presiden  ini  diantaranya  “menetapkan  kebijakan  pengadaan  dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah”.
Tahun  2009  pemerintah  juga  mengeluarkan  kebijakan  yang  bertujuan membantu  masyarakat  miskin  melalui  Peraturan  Presiden  No.  13  tahun  2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
Pasal 1 peraturan ini menyebutkan :
1. Penanggulangan  kemiskinan  adalah  program  kebijakan  pemerintah  dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistimatis, terencana,  dan bersinergi dengan  dunia  usaha  dan  masyarakat  untuk  mengurangi  jumlah  penduduk miskin  dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
2. Program  penanggulangan  kemiskinan  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah,  pemerintah  daerah,  dunia  usaha  serta  masyarakat  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  miskin  melalui  bantuan  sosial, pemberdayaan  masyarakat  serta  pemberdayaan  usaha  ekonomi  mikro  dan kecil.
Secara  jelas  perpres  ini  juga  mengelompokkan  tiga  bentuk  program  yang secara lengkap bisa menanggulangi kemiskinan yang meliputi :
1. Kelompok  program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis  bantuan  dan perlindungan  sosial  yang  terdiri  atas  program-program  untuk  melakukan pemenuhan  hak  dasar,  pengurangan  beban  hidup  serta  perbaikan  kualitas hidup masyarakat miskin.
2. Kelompok  program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis  pemberdayaan masyarakat  yang  terdiri  atas  program-program  yang  bertujuan  untuk mengembangkan  potensi  dan  memperkuat  kapasitas  kelompok  masyarakat miskin untuk kerlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
3. Kelompok  program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis  pemberdayaan usaha  ekonomi  mikro  dan  kecil  terdiri  atas  program-program  yang  bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi  bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
Mengacu kepada peraturan presiden diatas jelas bahwa program beras miskin masuk  dalam  kelompok    program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis  bantuan dan  perlindungan  sosial  yang  terdiri  atas  program-program  untuk  melakukan pemenuhan  hak  dasar,  pengurangan  beban  hidup  serta  perbaikan  kualitas  hidup masyarakat  miskin.  Sesuai  dengan  tujuan  program  untuk  membantu  masyarakat miskin  maka  pemerintah  juga  mengeluarkan  aturan-aturan  yang  secara  teknis mengatur tentang mekanisme penyaluran beras miskintersebut agar tepat sasaran dan bisa dinikmati masyarakat yang berhak.

## Evaluasi Kebijakan Program Beras Miskin di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Penerima Program Beras Miskin di Kecamatan Sambutan
Program  Beras  Miskin  di  Kecamatan  Sambutan  dilaksanakan  pada  lima kelurahan yaitu :
1. Kelurahan Makroman,
2. Kelurahan Sambutan,
3. Kelurahan Sindang Sari,
4. Kelurahan Sungai Kapih, dan
5. Kelurahan Pulau Atas.
Dengan  demikian  penyebaran  jumlah  rumah  tangga  yang  berhak  menjadi penerima  Beras  Miskin  di  Kecamatan  Sambutan  merata  disemua  kelurahan walaupun jumlahnya bervariasi.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  pada  tahun  2012-2015  jumlah  penerima Raskin di lima kelurahan disajikan pada tabel berikut :
Tabel
Jumlah Penerima Raskin di Kecamatan Sambutan Berdasarkan Kelurahan Tahun 2012-2015 No Kelurahan 2012 2013 2014 2015 1 Makroman 471 437 437 437 2 Sambutan 366 366 366 366 3 Sungai Kapih 252 252 252 252 4 Sindang Sari 151 151 151 151 5 Pulau Atas 43 43 43 43 Jumlah 1.346 1.249 1.249 1.249
Sumber Data : Kecamatan Sambutan, 2015
Data diatas menunjukkan jumlah penerima Beras Miskin menurun pada tahun 2013 sampai tahun 2015 dibandingkan tahun 2012. Penurunan ini disebabkan karena
sejumlah  keluarga  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  penerima  manfaat  seperti kepala  keluarga  sudah  mendapatkan  pekerjaan  dan  menerima  pendapatan  tetap sehingga  dicoret  dari  daftar  penerima  berdasarkan  mekanisme  musyawarah desa/musyawarah kelurahan.
Jumlah  penerima  terbanyak  ada  pada  Kelurahan  Makroman  walaupun  tahun 2013  sampai  tahun  2015  jumlah  penerima  turun  namun  kelurahan  ini  tetap merupakan  kelurahan  terbanyak  penerima  Beras  Miskin  dibandingkan  empat kelurahan lainnya.

## Analisis  Evaluasi  Kebijakan  Penyaluran  Program  Beras  Miskin  di  Kecamatan Sambutan
Program  beras  miskin  merupakan  program  pemerintah  dalam  rangka ketahanan  pangan  masyarakat  telah  dilaksanakan  sejak  tahun  2008  dan  berlanjut pelaksanaannya  sampai  tahun  2015.  Program  ini  dirancang  pemerintah  melalui sharing  pembiayaan  dari  pemerintah  pusat  yang  memberikan  subsidi  harga  beras sehingga  sampai  di  tangan  keluarga  sasaran  hanya  sebesar  Rp  1.600,-/kg. Pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam  hal  ini  Pemerintah  Kota  Samarinda  dibebani biaya  distribusi  dari  gudang  Dolog  sampai  di  rumah  tangga  sasaran. Sharing pembiayaan  ini  menggambarkan  tanggung  jawab  bersama  pemerintah  dalam membantu  keluarga  miskin  meringankan  beban  ekonomi  keluarga  melalui pengadaan beras.
Jumlah  beras  yang  diberikan  dengan  harga  murah  kepada  keluarga  sasaran sebanyak  15  kg/KK/bulan  walaupun  berdasarkan  hasil  penelitian  dilapangan  semua keluarga  mengatakan  jumlah  ini  masih  kurang  untuk  memenuhi  kebutuhan  setiap bulan rumah tangga baik rumah tangga anggota keluarganya kecil 3-4 orang apalagi yang  anggota  keluarganya  banyak.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  jumlah anggota  keluarga  penerima  beras  miskin  di  Kecamatan  Sambutan  sebanyak  6-8 orang/rumah tangga.
Evaluasi  program  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  enam  komponen evaluasi  dari  William  Dunn  (2003)  yaitu  melalui  efektivitas  program,  efisiensi, kecukupan,  perataan,  responsivitas  dan  ketepatan.  Keenam  komponen  evaluasi tersebut  dijadikan  sebagai  dasar  menggali  informasi,  pengelompokan  data  dan penyajian data pada bagian terdahulu.
Berdasarkan  data  dan  informasi  yang  telah  disajikan  pada  penyajian  data terdahulu baik data sekunder maupun data primer berupa informasi yang diperoleh dari informan penerima beras miskin analisis disajikan sebagai berikut :

## 1. Efektivitas Program Beras Miskin
Efektivitas  diartikan  sebagai  sejauh  mana  pencapaian  tujuan  suatu  program telah  tercapai  berdasarkan  penggunaan  sumber  daya  dalam  prosesnya. Berdasarkan  pengertian  ini  maka  untuk  mengevaluasi  ekeftifitas  program  beras miskin  khususnya  di  Kelurahan  Sambutan  terlebih  dahulu  diketahui  apa  yang menjadi tujuan program ini berdasarkan buku pedoman umum yang menjadi acuan pelaksanaan  program  setiap  tahunnya.  Pedoman  Umum  tahun  2015  menyebutkan
bahwa  tujuan  program ini  adalah  "mengurangi  beban  pengeluaran  Rumah Tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras".
Berdasarkan tujuan ini data dan informasi dikumpulkan dan sebagaimana telah digambarkan  pada  bagian  penyajian  data  bahwa  sebanyak  1.346  KK  tahun  2012, turun  menjadi  1.249  KK  tahun  2013,  tahun  2014  sebanyak  1.249  KK  dan  tahun  2015 sama  dengan  tahun  sebelumnya  yaitu  sebanyak  1.249  KK  miskin  telah  menjadi keluarga sasaran penerima beras miskin di Kecamatan Sambutan.
Penerima  beras  miskin  adalah  keluarga  yang  sudah  teridentifikasi  memenuhi syarat sebagai penerima yang telah ditentukan secara nasional yaitu kepala keluarga tidak  memiliki  penghasilan  tetap  (tidak  bekerja),  memiliki  balita  dan  memiliki  anak usia sekolah sehingga berhak untuk dibantu melalui program ini.
Sesuai tujuannya program ini ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran maka keluarga yang menjadi penerima adalah keluarga yang diidentifikasi  miskin  sehingga  tidak  mampu  untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan keluarganya. Agar program ini tepat sasaran maka pemerintah menanggung semua biaya  yang  timbul  dalam  pelaksanaan.  Dan  oleh  sebab  itu  selain  subsidi  harga pemerintah  melalui  Pemerintah  Kabupaten/Kota  juga  mengalokasikan  biaya distribusi agar tidak ada biaya yang dikeluarkan keluarga sasaran selain harga beras Rp  1.600,-/kg.  Dengan  demikian  biaya  yang  ditanggung  keluarga  sasaran  benar- benar  sesuai  dengan  kemampuan  sehingga  mereka  bisa  mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan lainnya.
Berdasarkan  informasi  yang  digali  dari  informan  di  masing-masing  kelurahan dapat  diketahui  bahwa  program  ini  dirasakan  masyarakat  sudah  membantu meringankan  beban  pendapatan  keluarga.  Sebagian  kebutuhan  pangan  terpenuhi dengan  harga  murah  sehingga  keluarga  sasaran  hanya  mencari  tambahan  yang tidak terlalu banyak.
Harga  yang  harus  dibayarkan  Rumah  Tangga  Sasaran  ditetapkan  sebesar  Rp 1.600,-/kg  selisih  harga  beli  dengan  harga  beras  dipasar  yang  disubsidi  oleh pemerintah  pusat,  pemerintah  kabupaten/kota  sudah  mampu  mengurangi pengeluaran  Rumah  Tangga  Sasaran  (RTS).  Jika  rata-rata  harga  beras  dipasaran masing-masing  daerah  Rp  6.000,-  -  Rp  7.000,-/kg  nya  maka  setiap  rumah  tangga sasaran  bisa  mengurangi  pengeluaran  Rp  4.400,-  -  Rp  5.400,-/kg  dan  dikalikan dengan  jumlah  beras  yang  diterima  maka  setiap  rumah  tangga  sasaran  akan menghemat  pengeluaran  sebesar  Rp  4.400,-  x  15  kg/bulan  =  Rp  66.000,-  atau  Rp 81.000,-  kalau  harga  pasar  Rp  7000,-.  Dengan  demikian  setiap  tahunnya  Rumah Tangga Sasaran bisa mengurangi pengeluaran  sebesar Rp 792.000,- - Rp 972.000,-. Angka ini cukup signifikan mengurangi beban pendapatan rumah tangga yang tidak menetap.
Pelaksanaan  program  yang  diatur  dengan  pedoman  dan  dilindungi  oleh berbagai  aturan  hukum  membuat  semua  pihak  yang  terlibat  baik  secara  vertikal maupun  horizontal  bekerja  berdasarkan  aturan  dan  selalu  dievaluasi  sehingga program ini berjalan efektif dan sesuai dengan tujuannya.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Camat  Sambutan  diketahui  bahwa  Camat memiliki  tanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan  program  sehingga  fungsi pengawasan  dan  evaluasi  selalu  dilakukan  untuk  mengantisipasi  kalau  terjadi
persoalan  dalam  pelaksanaannya.  Hambatan  yang  ditemukan  dilapangan  menjadi bahan  masukan  untuk  memperbaiki  program  kedepan  sehingga  persoalan- persoalan  yang  timbul  tidak  berulang  terus  dan  keluarga  sasaran  bisa  menerima beras sesuai jumlah dan kualitas yang telah ditetapkan.
Besarnya  selisih  harga  yang  ditanggung  pemerintah  yang  dibebankan  pada APBN  setiap  tahunnya  sehingga  keluarga  sasaran  hanya  menanggung  harga  yang sesuai  kemampuannya.  Dengan  cara  ini  keluarga  sasaran  menjadi  terbiasa bertanggung  jawab  terhadap  keluarganya  dan  tidak  malas  karena  ada  kewajiban yang harus ditanggungnya walaupun kecil nilainya.
Bantuan pemerintah melalui program ini tidak hanya dalam bentuk beras yang murah  bahkan  sampai  biaya  distribusi  juga  menjadi  beban  pemerintah  sehingga beras  diterima  di  rumah  masing-masing  atau  ditingkat  RT  untuk  keluarga  sasaran yang terlalu jauh untuk dijangkau dengan kendaraan.
Mengacu  kepada  beberapa  pengertian  efektivitas  dengan  berbagai  ukuran penilainya  maka  dapat  diketahui  bahwa  sesuai  dengan  tujuan  awal,  program  ini cukup  efektif  dalam  membantu  meringankan  beban  rumah  tangga  sasaran  dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga khususnya pemenuhan pangan berupa beras.

## 2. Efisiensi Program Beras Miskin
Efisiensi  diartikan  dengan  jumlah  usaha  yang  diperlukan  untuk  menghasilkan tingkat  efektivitas  tertentu.  Efisiensi  juga  merupakan  sinonim  dari  rasionalitas ekonomi.  Secara  ekonomi  program  ini  dibiayai  oleh  pemerintah  melalui  anggaran (APBN  dan  APBD)  yang  cukup  besar  oleh  sebab  itu  efisiensi  program  ini  tidak terlepas dari tercapainya tujuan program beras miskin.
Berdasarkan  data  dan  informasi  yang  diperoleh  melalui  penelitian  diperoleh gambaran  bahwa  umumnya  informan  keluarga  sasaran  mengatakan  bahwa  dilihat dari  harga  beli  yang  ditanggung  masyarakat  memang  murah  tetapi  beras  miskin yang diterima tidak menyelesaikan masalah pangan keluarga karena jumlahnya yang hanya  mencukupi  sebagian  kebutuhan  rumah  tangga  sasaran,  bahkan  untuk keluarga  dengan  jumlah  anggota  yang  besar  jumlah  15  kg/bulan  hanya  mencukupi sepertiga kebutuhan mereka sehingga kekurangannya masih harus ditutupi dengan membeli beras dipasar dengan harga normal.
Banyaknya  rumah  tangga  sasaran  tahun  2015  misalnya  sebanyak  15.530.897 Rumah  Tangga  Sasaran  Penerima  Manfaat  (RTS-PM),  disisi  lain  sumber  daya  yang terlibat  di  semua  level  pemerintahan  hanya  mampu  menyelesaikan  sebagian  kecil persoalan pemenuhan pangan keluarga miskin sehingga program ini kurang efisien menyelesaikan persoalan pangan keluarga sasaran/keluarga miskin.
Berdasarkan  penggunaan  sumber  daya  baik  sumber  daya  manusia  yang terlibat  dan  bersifat  lintas  sektor  maupun  sumber  dana  untuk  pembiayaan  mulai dari  pembelian  beras  sampai  distribusi  kepada  rumah  tangga  sasaran  dan banyaknya rumah tangga sasaran yang harus dibantu membuat program ini belum efisien dalam menyelesaikan persoalan masyarakat miskin.

## 3. Kecukupan Program Beras Miskin
Kecukupan  program  dinilai  dari  seberapa  jauh pencapai  hasil  yang  diinginkan memecahkan masalah. Pangan adalah merupakan kebutuhan dasar semua manusia dan  sebagai  komoditas strategis  yang  dilindungi  UUD  tahun  1945.  Untuk  bertahan hidup  setiap  orang  bertanggung  untuk  memenuhinya  agar  keluarga  bisa  bertahan hidup.  Kebutuhan  pokok  pangan  utama  masyarakat  adalah  beras  yang  menjadi makanan pokok setiap orang dan tidak bisa digantikan dengan jenis pangan lainnya khususnya bagi mereka yang mengkonsumsi beras.
Menurut  data  statistik  tahun  2013,  95%  penduduk  lndonesia  mengkonsumsi beras  sebagai  pangan  utama  dengan  rata-rata  konsumsi  beras  sebesar  102 kg/jiwa/tahun. Menurut BPS tahun 2013 jumlah konsumsi lndonesia jauh diatas rata- rata konsumsi dunia yaitu 60 kg/kapita/tahun.
Bagi  keluarga  yang  masuk  dalam  kategori  miskin  (yaitu  mereka  yang  tidak bekerja  atau  tidak  berpenghasilan  tetap)  memenuhi  kebutuhan  pokok  utamanya bukanlah  sesuatu  yang  mudah  untuk  dilakukan.  Dengan  penghasilan  yang  kecil sementara  kebutuhan  pangan  tidak  bisa  ditunda  dan  harga  beras  dipasar  selalu naik.  Hal  ini  membuat  umumnya  keluarga  miskin  tidak  mampu  memenuhi kebutuhan pangan keluarganya dan jika dibiarkan akan berdampak pada banyak hal misalnya  kesehatan  dan  kemampuan  bertahan  hidup  dan  pada  akhirnya  akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia.
Dengan pola sharing melalui subsidi harga beras yang ditanggung pemerintah sampai distribusi ke rumah tangga sasaran program ini belum memecahkan masalah keluarga sasaran sepenuhnya. Walaupun keluarga sasaran merasa terbantu dengan program  ini  sebagaimana  yang  diungkapkan  melalui  wawancara  dengan  informan namun  masalah  pangan  keluarga  belum  teratasi  sepenuhnya  mengingat  sebagian kebutuhan  beras  ditanggung  masyarakat  dengan  harga  sesuai  pasar  yang  selalu mengalami kenaikan sehingga sering tidak terjangkau masyarakat miskin.
Sehingga  dengan  demikian  program  ini  baru  menyelesaikan  sebagian persoalan pangan masyarakat dan pada dasarnya masalah pangan masih dirasakan oleh keluarga miskin.
Oleh  sebab  itu  program  ini  hanya  bisa  membantu  meringankan  beban keluarga  sasaran  namun  persoalan  kebutuhan  pangan  keluarga  masih  tetap merupakan beban setiap rumah tangga miskin terlebih rumah tangga yang anggota keluarganya besar.

## 4. Pemerataan Program Beras Miskin
Distribusi beras miskin hanya dilakukan terhadap keluarga  sasaran yang telah terdaftar  di  kelurahan  masing-masing  dan  berdasarkan  data  yang  diperoleh  di lapangan (di Kecamatan Sambutan), data yang digunakan adalah data yang dibuat tahun  2011  sehingga  dilihat  dari  jumlah  keluarga  yang  teridentifikasi  sebagai keluarga sasaran dan terdaftar semuanya menjadi penerima beras miskin.
Tidak  semua  keluarga  miskin  masuk  dalam  daftar  penerima  manfaat  karena pertambahan  jumlah  keluarga  miskin  setelah  tahun  2011  tidak  berhak  menerima beras  miskin.  Sistem  pendataan  yang  tidak  fleksibel  membuat  sejumlah  keluarga miskin  sekalipun  memenuhi  kriteria  yang  ditentukan  tidak  serta  merta  bisa  masuk dalam daftar yang sudah baku.
Berdasarkan  sistem  pendataan  tersebut  maka  distribusi  beras  miskin dilakukan  berdasarkan  kuota  karena  pagu  setiap  tahunnya  ditentukan  tetap berdasarkan  data  tahun  2011.  Sementara  itu  perubahan  jumlah  keluarga  miskin  di masyarakat bisa terjadi tanpa bisa diprediksi misalnya akibat PHK atau akibat lainnya tetapi tidak bisa serta merta menjadi penerima manfaat.
Penggantian  bisa  dilakukan  apabila  ada  keluarga  sasaran  teridentifikasi  tidak berhak  menjadi  penerima  manfaat  lagi  misalnya  sudah  mendapatkan  pekerjaan, maka keluarga miskin lainnya bisa menggantikan melalui musyawarah kelurahan.
Berdasarkan  aturan  sistim  kuota  yang  diterapkan  selama  ini  maka  manfaat program belum merata diterima semua keluarga miskin karena hanya diterima oleh keluarga sasaran yang sudah ada dalam data base.
Data base penerima beras miskin juga tidak di update setiap tahun sementara perubahan  kondisi  masyarakat  dari  mampu  menjadi  miskin  bisa  terjadisetiap  saat dan  tidak  serta  merta  bisa  dibantu  melalui  program  ini.  Sementara  itu  masyarakat penerima yang berstatus miskin tidak mudah untuk keluar dan melepaskan diri dari status  miskin  sehingga  tidak  serta  merta  bisa  keluar  dari  daftar  penerima  untuk digantikan  oleh  keluarga  lain  yang  tidak  terdaftar.  Artinya  status  miskin  bisa bertahan  lama  pada  masyarakat  dan  sulit  untuk  keluar  dari  statusnya  untuk mengurangi beban pemerintah melalui program ini.

## 5. Responsivitas Program Beras Miskin
Kebijakan  memberikan  subsidi  beras  miskin  secara  umum  belum  mampu memenuhi  kebutuhan  pangan  keluarga  miskin  sehingga  mereka  belum  bisa  keluar dari kondisi kemiskinan.
Besarnya  jumlah  keluarga  miskin  yang  harus  dibantu  pemerintah  membuat efisiensi  program  ini  menjadi  kurang  mengingat  manfaat  yang  diterima  keluarga sasaran  dibandingkan  dengan  besarnya  sumber  daya  yang  digunakan  pemerintah dalam melaksanakan program ini.
Rata-rata  keluarga  miskin  baru  bisa  teratasi  sebagian  kecil  kebutuhannya melalui program ini sementara kebutuhan pangan lainnya masih terlalu banyak yang harus  mereka  penuhi  dengan  hanya  mengandalkan  penghasilan  yang  tidak menetap.
Responsivitas  menurut  William  N.  Dunn  ( responsiveness )  berkenaan  dengan seberapa  jauh suatu  kebijakan dapat  memuaskan  kebutuhan,  preferensi, atau  nilai kelompok-kelompok  masyarakat  tertentu.  Mengacu  kepada  pendapat  tersebut pemerintah  sudah  berupaya  membuat  program  yang  cukup  baik  untuk  merespon kebutuhan  mendasar  masyarakat  miskin  dalam  bentuk  memberi  bantuan  subsidi beras  sehingga  keluarga  sasaran  hanya  membayar  dengan  harga  yang  terjangkau dan diberikan dalam jumlah yang sama yaitu 15 kg/bulan/KK dengan harga beli hanya sebesar Rp 1.600,-/kg nya.
Jumlah  yang  dialokasikan  pemerintah  memang  jauh  dari  mencukupi kebutuhan keluarga sasaran namun demikian jumlah ini bisa membantu mengurangi beban  keluarga  miskin  dalam  memenuhi  kebutuhan  pokoknya.  Semua  informan yang  diteliti  menyebutkan  jumlah  ini  hanya  mampu  mencukupi  sebagian  dari
kebutuhan  beras  keluarga  mereka  sehingga  informan  mengatakan  belum sepenuhnya membantu.
Patut dihargai program ini dirancang dengan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat  yaitu  beras.  Kepedulian  pemerintah  untuk  memenuhi  hak-hak  dasar masyarakat  diharapkan  dapat  membantu  keluarga  sasaran  untuk  bertahan  hidup dan  memenuhi  kebutuhan  keluarga  karena  pada  dasarnya  mereka  yang  menjadi keluarga sasaran adalah keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap dan bekerja serabutan bahkan ada yang menyandang status pengangguran.

## 6. Ketepatan Program Beras Miskin
Dalam  pedoman  umum  yang  digunakan  sebagai  petunjuk  pelaksanaan  beras miskin,  pemerintah  sudah  berupaya  agar  program  ini  tepat  untuk  menyelesaikan masalah kebutuhan pangan  masyarakat  khususnya  keluarga  miskin rawan  pangan. Enam  T  yang  digunakan untuk  mengevaluasi  program  ini  meliputi  : Tepat  Sasaran, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi.
Tepat yang pertama dalam program ini adalah tepat sasaran yaitu sejauh mana program diberikan kepada yang memang memenuhi kreteria yang telah ditetapkan sehingga  berhak  menjadi  penerima  manfaat.  Untuk  itu  melalui  mekanisme  yang telah  ditetapkan  dan  bekerjasama  dengan  BPS  dan  berdasarkan  musyawarah kelurahan  ditetapkan  keluarga  sasaran  ditingkat  RT. Mekanisme  ini  ditempuh agar keluarga  sasaran  yang  ditetapkan  adalah  berdasarkan  data  BPS  dan  ditetapkan melalui musyawarah.
Mereka  yang  sudah  masuk  dalam  daftar  penerima  tidak  bisa  digantikan dengan  yang  lain  kecuali  yang  bersangkutan  menyatakan  berhenti  atau  yang bersangkutan  sudah  memperoleh  pekerjaan  tetap  sehingga  tidak  berhak  lagi menjadi  keluarga  sasaran.  Penetapan  keluarga  sasaran  secara  tepat  dalam  hal  ini dilakukan  dengan  mekanisme  yang  transparan  agar  hasil  (tujuan)  yang  diinginkan benar-benar  berguna  atau  bernilai  dan  apa  yang  menjadi  tujuan  program  ini  bisa tercapai.
Berdasarkan data  yang  diperoleh dilapangan diketahui bahwa lima kelurahan yang ada sudah mendistribusikan beras miskin kepada keluarga sasaran yang tepat yaitu  keluarga  yang  tidak  memiliki  penghasilan  tetap,  memiliki  tanggungan  balita dan anak usia sekolah. Namun demikian karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah dibanding dengan jumlah keluarga miskin yang harus dibantu membuat program  ini  hanya  bisa  dinikmati  oleh  keluarga  yang  sudah  terdaftar  sehingga sewaktu-waktu  terjadi  musibah  ada  keluarga  yang  terpaksa  kehilangan pekerjaannya maka tidak serta merta bisa masuk daftar penerima beras miskin.
Sistem  kuota  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  ditinjau  dari  aspek  tertib administrasi dan menghindari jumlah yang bisa berubah setiap waktu memang tidak serta  merta  bisa  mengakomodir  kebutuhan  masyarakat  miskin  lainnya.  Namun demikian  pemerintah  sudah  berupaya  untuk  tertib  administrasi  yang  didasarkan pada penggunaan pagu anggaran tetap setiap tahunnya.
Ditinjau dari kuantitas, jumlah yang diberikan kepada keluarga sasaran belum tepat  untuk  mencukupi  kebutuhan  pangan  semuanya  mengingat  jumlah  tersebut
hanya  mampu  membantu  sebagian  kebutuhan  dan  sebagian  lagi  harus  dipenuhi dengan membeli beras dipasar dengan harga normal/harga sesuai pasar.
Kualitas beras yang disalurkan juga terkadang tidak bisa dikonsumsi sehingga keluarga  sasaran  harus  mengolah  kembali  melalui  penggilingan  ulang  agar  layak dikonsumsi.  Semua  informan  mengatakan  pernah  menerima  beras  yang  kurang layak dikonsumsi walaupun berapa kali jumlahnya informan mengatakan tidak ingat tapi pernah.
Tepat  kualitas  bukan  berarti  beras  yang  disalurkan  sesuai  harga  yang  dibeli keluarga  sasaran.  Jumlah  yang  dibayar  keluarga  sasaran  adalah  selisih  harga  yang ditetapkan  Dolog  dengan  yang  dibayar  pemerintah  sehingga  harusnya  beras  yang sampai  kepada  keluarga  sasaran  adalah  beras  dengan  kualitas  harga  yang  sesuai dengan harga yang diterima oleh Dolog bukan kualitas harga Rp 1.600,-.
Rendahnya  kualitas  beras  yang  disalurkan  juga  ditentukan  oleh  waktu penyaluran  oleh  sebab  itu  tepat  waktu  menjadi  bagian ukuran  ketepatan  program sehingga  kualitas  beras  yang  sampai  kepada  keluarga  sasaran  layak  konsumsi  dan sesuai waktu yang telah ditentukan dan disepakati. Kesepakatan waktu penyaluran adalah  kesepakatan  antara  pemerintah  kelurahan  dengan  keluarga  sasaran.  Pada umumnya  kecamatan  atau  kelurahan  tidak  memiliki  gudang  penyimpanan  yang aman  sehingga  menurut  Camat  Sambutan  selain  waktu  yang  telah  diatur  dalam regulasi  penyaluran  yang  penting  adalah  kesepakatan  antara  keluarga  sasaran dengan pemerintah dalam hal ini kelurahan.
Berdasarkan  beberapa  pertimbangan  tersebut  waktu  penyaluran  disepakati setiap  bulan,  setiap  dua  bulan  atau  setiap  tiga  bulan.  Hal  ini  bertujuan  untuk menjaga  kualitas  beras  yang  akan  disalurkan  walaupun  keluarga  sasaran  harus membayar sekaligus tiga bulan dalam waktu yang bersamaan.
Keterkaitan antara  kapasitas  penampungan  pemerintah kelurahan,  keinginan untuk  mempertahankan  kualitas  beras  yang  akan  disalurkan  dan  kemampuan masyarakat  membayar  sekaligus  tiga  bulan  membuat  program  ini  masih  harus dievaluasi  kedepannya  agar  tujuan  awal  program  yang  diinginkan  pemerintah  bisa efektif.
Tupoksi Camat dalam program ini adalah melakukan evaluasi dan pengawasan mekanisme pelaksanaan dilapangan baik penyaluran maupun ketepatan penerima. Tidak adanya peluang untuk menambah jumlah penerima setiap saat sehingga yang bisa dilakukan adalah mengawasi keluarga penerima dan ketika ia sudah mendapat pekerjaan dan melapor maka penggantian nama keluarga sasaran dilakukan melalui mekanisme musyawarah kelurahan.
Mekanisme  yang  diatur  ini  mengindikasikan  adanya  ketepatan  administrasi sehingga tidak bisa dilakukan penggantian tanpa melalui proses yang sudah diatur dalam  petunjuk  pelaksanaan.  Koordinasi  antara  camat  dengan  pemerintah kelurahan  memudahkan  untuk  melakukan  pengawasan  dan  memungkinkan pelaksanaan  program  yang  sesuai  dengan  petunjuk  pelaksanaan  yang  sudah ditetapkan  pemerintah.  Peraturan  yang  sudah  dibuat  diharapkan  mampu mengurangi  kemungkinan  terjadinya  kebocoran  dan  penyimpangan  lainnya  di lapangan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  melalui  evaluasi  kegiatan program yang dilaksanakan dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Berdasarkan  tujuan  program  untuk  membantu  meringankan  beban  ekonomi rumah  tangga  sasaran  melalui  bantuan  subsidi  beras  untuk  keluarga  miskin cukup  efektif  karena  bantuan  sebanyak  15kg/KK/bulan  mampu  mengurangi sebagian  kebutuhan rumah tangga sasaran  sehingga  kebutuhan dasar  pangan rumah tangga sasaran sebagian teratasi melalui program ini.
2. Banyaknya  jumlah  rumah  tangga  sasaran  dan  banyaknya  instansi  pemerintah yang  terlibat  baik  horizontal  maupun vertikal,  besarnya  alokasi  anggaran  yang diberikan  untuk  subsidi  beras  dibandingkan  dengan  penyelesaian  persoalan kebutuhan  rumah  tangga  sasaran  program  ini  belum  efisien  menyelesaikan masalah keluarga sasaran.
3. Hasil  evaluasi  menunjukkan  program  baru  mampu  menyelesaikan  sebagian masalah  keluarga  sasaran  karena  kebutuhan  beras  rumah  tangga  dengan jumlah  anggota  4-8  orang  sebesar  25-30  Kg  sementara  beras  yang  disalurkan hanya  15  kg  sehingga  persoalan  pangan  keluarga  miskin  baru  tercukupi sebagian  dan  sebagiannya  lagi  menjadi  tanggungan  keluarga  dengan penghasilan yang terkadang tidak mampu memenuhinya.
4. Distribusi  beras  miskin  dilakukan  merata  hanya  kepada  keluarga  yang  sudah terdaftar  sementara  keluarga  miskin  lainnya  yang  tidak  masuk  dalam  daftar penerima tidak bisa menjadi keluarga penerima manfaat sehingga tidak berhak penerima beras miskin.
5. Sistim  pendataan  yang  tidak  fleksibel  dan  tidak  di  update  setiap  tahun menyebabkan progam ini tidak merata kepada semua keluarga miskin sekalipun mereka memenuhi karakteristik sebagai penerima.
6. Hasil  evaluasi  menunjukkan  bahwa  Program  Beras  Miskin  belum  memuaskan kebutuhan keluarga sasaran baik dilihat dari kuantitas, kualitas maupun waktu penyaluran.
7. Enam  T  yang  dievaluasi  meliputi  Tepat  Sasaran,  Tepat  Harga,  Tepat  Jumlah, Tepat  Mutu,  Tepat  Waktu  dan  Tepat  Administrasi  memberikan  gambaran sebagai berikut :
Tepat  sasaran  sudah  terlaksana  karena  dengan  evaluasi  terus  menerus semua  yang  menerima  program  adalah  mereka  yang  telah  memenuhi  kriteria yang ditetapkan dan sudah masuk dalam daftar penerima.
Tepat  harga  juga  dirasakan  keluarga  penerima  sudah  sangat  sesuai dengan  penghasilan  mereka  sehingga  semua  informan  menyebutkan  sangat terbantu dengan harga Rp 1.600,-/kg. Namun demikian secara kuantitas belum memenuhi harapan semua keluarga sasaran karena jumlah yang diterima masih belum  cukup  bagi  keluarga  sehingga  harus  ditambah  dengan  membeli  sesuai harga di pasar yang tentu saja seringkali tidak terjangkau keluarga miskin.
Mutu beras yang diterima keluarga sasaran terkadang masih kurang layak dikonsumsi  sehingga  masyarakat  harus  menyiasati  dengan  cara  menggiling kembali agar layak konsumsi. Seharusnya kualitas yang diterima adalah kualitas dengan  harga  yang  dibayar  ditambah  harga  subsidi  pemerintah  sehingga
harusnya  kualitas  yang  diterima  adalah  beras  dengan  kualitas  sedang  bukan kualitas rendah.
Berdasarkan waktu distribusi dari Dolog seharusnya keluarga sasaran bisa menerima setiap bulan. Namun tidak adanya gudang penyimpanan di kelurahan maka  distribusi  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  keluarga  sasaran  dengan pihak kelurahan sehingga bisa dilakukan setiap bulan, dua bulan atau sekaligus tiga  bulan.  Sekalipun  merupakan  hasil  kesepakatan  sistim  distribusi  ini terkadang  memberatkan  keluarga  sasaran  karena  harus  membayar  tiga  bulan sekaligus  dan  beras  pun  bisa  habis  dikonsumsi  sehingga  menunggu  tiga  bulan ke depan juga merupakan persoalan bagi keluarga sasaran.
Keterlibatan  berbagai  instansi  yang  terkait  langsung  sampai  pada  level kelurahan  sehingga  penerima  tepat  sasaran,  pengawasan  mudah  dan  sistim pendataan  yang  tidak  fleksibel  walaupun  mengurangi  hak  keluarga  miskin lainnya  namun  tepat  untuk  mengurangi  penyimpangan  dan  kebocoran  di lapangan.
Jumlah  penerima  beras  miskin  atau  keluarga  sasaran  yang  sama  selama tiga tahun terakhir mengindikasikan jumlah keluarga miskin di setiap kelurahan masih  tetap  dan  kemungkinan  bertambah  karena  ada  sejumlah  keluarga  yang memenuhi  syarat  sebagai  keluarga  sasaran  tapi  tidak  masuk  daftar  penerima karena  pagu  beras  miskin  yang  disalurkan  tidak  ada  peningkatan  setiap tahunnya.

## Saran
Berdasarkan  hasil  evaluasi  terhadap  keseluruhan pelaksanaan  program  beras miskin diperoleh berbagai hal yang perlu diperbaiki agar tujuan program bisa benar- benar  efektif  menyelesaikan  persoalan  pangan  masyarakat.  Adapun  saran  yang dapat dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut:
1. Sistem  pendataan  yang  diperbaharui  dalam  kurun  waktu  yang  lama menyebabkan  sebagian  keluarga  miskin  yang  harusnya  dibantu  sehingga program  ini  bisa  berkeadilan  hendaknya  diganti  dengan  pendataan  yang  lebih fleksibel  dan  dilakukan  setiap  enam  bulan  atau  paling  lama  satu  kali  setiap tahun  sehingga  bisa  cepat  mengakomodir  keluarga  yang  tiba-tiba  menjadi miskin karena sebab yang tidak bisa dihindari.
2. Jumlah  beras  yang  diterima  belum  mampu  memenuhi  kebutuhan  keluarga khususnya  keluarga  yang  anggotanya  banyak.  Oleh  sebab  itu  disarankan  agar pemberian  bantuan  disesuaikan  dengan  jumlah  keluarga  yang  menjadi tanggungan  sehingga  beban  keluarga  bisa  berkurang  dan  penghasilan  lainnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.
3. Masih  adanya  beras  yang  disalurkan  dengan  kualitas  yang  kurang  layak konsumsi disarankan agar pengawasan pada setiap jenjang distribusi terutama pada  saat  diterima  dari  Dolog  harus  terus  diperketat  mengingat  harga  beras yang  diterima  masyarakat  adalah  beras  subsidi  bukan  beras  seharga  yang dibayarkan.
4. Tidak  tersedianya  gudang  penyimpanan  yang  layak  di  kecamatan  maupun  di kelurahan sering menjadi penyebab distribusi dilaksanakan sesuai kesepakatan
yang tidak sesuai dengan aturan oleh sebab itu disarankan agar jalur distribusi dipangkas  menjadi  langsung  dari  Dolog  kepada  keluarga  sasaran  sehingga kualitas beras dan biaya distrubisi juga bisa dikurangi.
5. Sistem  antrean  keluarga  miskin  untuk  masuk  dalam  daftar  keluarga  sasaran menunggu  keluarga  yang  terdaftar  di  daftar  penerima  keluar  karena  alasan tidak memenuhi kriteria keluarga sasaran menjadi penyebab ketidakadilan bagi keluarga  yang  tidak  terdaftar  oleh  sebab  itu  disarankan  agar  dilakukan pemantauan  terus  menerus  dan  pemberian  keterampilan  keluarga  miskin melalui  pemberian  modal  usaha  agar  bisa  mandiri  dan  tidak  terus  menerus menjadi keluarga sasaran program.

## Daftar Pustaka
Anonim, Instruksi Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan . ______,Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan .
______,Peraturan  Presiden  No.  13  tahun  2009  tentang Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan.
______,Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 54 tahun 2014 tentang Pedoman Beras Miskin Tahun 2015 . Anderson,  James.  1975. Public  Policy  Making .  Second  Edition.  New  York:  Holt, Renehart And Wiston.
Dunn,  2003.  William  N. Analisis  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Dye, Thomas R.  1975. Understanding Public Policy . Second Edition. Englewood Cliff,
N.J : Prentice-Hall.
Eyestone,  Robert.  1971. The  Theads  of  Policy : A  Study  in  Policy  Leadership . Indianapolis: Bobbs-Hall.
Subarsono.  2005. Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suyanto,  B.  1995. Perangkap  Kemiskinan  Problem  dan  Strategi  Pengentasannya . Surabaya: Airlangga University Press. Winarno,  B.  2012. Kebijakan  Publik,  Teori,  Proses,  Dan  Studi  Kasus. Yogyakarta: Penerbit CAPS.