Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Individual

## Muhammad Alfaruq Nirwana
Universitas Selamat Sri

## Abstrak
Setiap orang pasti memiliki data pribadi. Data pribadi merupakan sesuatu  yang  melekat  pada  diri  setiap  orang.  Data  pribadi merupakan  suatu  hal  yang  bersifat  sensitif.  Data  pribadi merupakan  suatu  yang  wajib  dilindungi  karna  merupakan  hak privasi  bagi  setiap  orang.  Hak  privasi  merupakan  hak konstitusional  bagi  seluruh  warga  negara  yang  telah  diatur  di dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional juga merupakan kewajiban dari suatu negara terhadap warga negaranya. Di Indonesia saat ini banyak terjadi permasalahan hukum yang menyalahgunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi, pada saat ini penanganan  permasalahan  hukum  tersebut  belum  dilakukan secara  maksimal  dikarenakan  kekosongan  norma  dalam perlindungan  hukum  data  pribadi.  Tujuan  dan  fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap  data  pribadi  sebagai  hak  privasi  dan  bentuk perlindungan  hukum  data  pribadi  sebagai  hak  privasi  di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  yuridis  normatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah hakekat  dari  perlindungan  hukum  data  pribadi  sebagai  hak privasi adalah hak konstitusional warga negara. Indonesia belum memiliki  peraturan  perundang  undangan  yang  menjadi  dasar hukum perlindungan terhadap data pribadi. Maka dari itu, dalam perlindungan  hukum  data  pribadi,  Indonesia  mengalami kekosongan  norma  sehingga  tidak  dapat  secara  maksimal melindungi data pribadi warga negara.

## Keywords:
Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Hak Privasi
Corresponding  Author: Muhammad Alfaruq Nirwana Universitas Selamat Sri Email: alfaruqnirwana25@gmail.com
© The Author(s) 2022
DOI: 10.47776/alwasath.v3i1.330
CC  BY:  This  license  allows  reusers  to  distribute,  remix,  adapt,  and build upon the  material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.
JA 93

## Classification
Conceptual Article
Submitted: 4 Juni 2022
Accepted: 31 Juli 2022
Online: 31 Oktober 2022
JA: Jurnal Al-Wasath 3 No.2: 93-104 Journal homepage: https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index ISSN 2721-6160 (Online)

## PENDAHULUAN
Setiap warga negara memiliki hak konstitusional, yaitu hak yang dijamin oleh UndangUndang. Dengan adanya hak konstitusional tersebut, maka negara memiliki kewajiban  konstitusional,  yaitu  melindungi  seluruh  warga  negara.  Kewajiban konstitusional  negara  ini  telah  tertuang  dalam  Pembukaan  Alinea  Ke  –  4  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUDRI  1945)  yang menyatakan  bahwa  negara  wajib  melindungi  segenal  bangsa  Indonesia  dalam meningkatkan  kesejahteraan  umum,  mecerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasar  kemerdekaan,  perdamaian  dunia  serta keadilan sosial.
Hak  konstitusional  yang  diatur  dalam  UUDRI  1945  mencakup  40  hak  warga negara. Salah satunya adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Hak tersebut diatur pada  Pasal  28  G  Ayat  (1)  dengan  garis  besar  bahwa  warga  negara  berhak  atas perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat  dan  harta  benda  yang  di bawah  kekuasaannya.  Pada  pasal  tersebut,  mengasumsikan  hak  pribadiadalah  hak milik. Tetapi, dengan berkembangnya teknologi informasi dankomunikasi harusnya hak  pribadi  tidak  hanya  diartikan  sebagai  hak  milik.  Hakpribadi  seharusnya  juga sebagai hak privasi. Hak privasi bersifat lebih sensitif yang dapat mewakili hak pribadi tersebut. Hak pribadi merupakan hal yang sensitif yang berkaitan dengan data pribadi atau identitas seseorang. Identitas tersebut mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat  Ijin  Mengemudi  (SIM),  Paspor,  Kartu  Keluarga  (KK),  Nomor  Pokok  Wajib Pajak  (NPWP),  Nomor  Rekening,  Sidik  jari,  Ciri  khas  seseorang  dan  sebagainya. Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikanperlindungan pula  terhadap  hak  atas  kebebasan  berbicara.  Artinya,  hak  atas  privasi menjaminperlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 1
Indonesia  saat  ini  telah  memasuki  Revolusi  Industri  4.0.  Segala  hal  dapat dikendalikan dari segala tempat melalui jaringan internet dan perangkat gawai yang saling terhubung. Implikasi dariera ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas  kerja,  membangun  hubungan  sosio-ekonomi,  serta  membantu memudahkan  dalam  berbagai  hal. 2 Perkembangan  teknologi  informasi  komunikasi berbasis  komputer  telah  berkembang  sangat  pesat  di  masyarakat.  Masyarakat kemudian dimudahkan dengan perkembangan teknologi tersebut. 3
1 Cynthia,H,2018,  “Registrasi  Data  Pribadi  Melalui  Kartu  Prabayar  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia”, Jurnal HAM , Vol.9 No.2, Hal 191 - 204.
2 Syaifudin.A,  2020,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Para  Pihak  Di  Dalam  Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)”, Dinamika , Vol.26 No.4, Hal.408-421
3 Aswandi,  R,  Putri  R,  Muhammad  S,  2020,  “Perlindungan  Data  dan  Informasi  Pribadi  Melalui Indonesia Data Protection System (IDPS ), Legislatif , Vol. 3 No.2, Hal.167-190
Di Indonesia kasus kebocoran data pribadi kerap kali terjadi, seperti pada sistem perbankan,  data  pribadi  nasabah  sering  dipertukarkan  antara  sesama  card  center, memberikan  informasi  yang  terkait  dengan  nasabah  pemegang  kartu  kredit  kepada pihak ketiga untiuk mendapatkan keuntungan ekonomis dengan cara diperjualbelikan. 4 Pada bidang transportasi online, data konsumsen seperti nomor telpon disalahgunakan untuk mengirimkan pean pribadi yang tanpa ada kaitannya dengan penggunaan jasa transportasi online tersebut. 5
Perlindungan  terhadap  data  pribadi  di  Indonesia  belum  diatur  secara  khusus. 6 Adapun  peraturan  yang  memuat  mengenai  perlindungan  data  pribadi  diatur  secara terpisah dalam berbagai peraturan perundang undangan. Bahwa perbuatan penyebaran data  pribadi  serta  penggunaannya  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang  merugikan bagi pemilik data pribadi merupakan perbuatan melawan hukum. Adapun peraturan yang  mengatur  mengenai  perlindungan  data  pribadi  ini  contohnya  beberapa  pasal dalam  UU  ITE  dan  peraturan  perundangan  lainnya  hanya  mengatur  secara  umum, sehingga  memerlukan  adanya  produk  hukum  dalam  peraturan  perundang  undangan yang mengatur. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis dapat merumuskan  masalah  dari  penelitian  ini  yaitu:  1)  Bagaimana  regulasi  mengenai perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia dan apa urgensi dari pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi? 2) Apakah yang menjadi hakekat dari hak privasi terhadap data pribadi?

## METODOLOGI PENELITIAN
Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan  penelitian  yuridis  normatif  (metode  penelitian  hukum  normatif).  Metode penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian  hukum  kepustakaan  yang  dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. 7
Penelitian  ini  dilakukan  guna  untuk  mendapatkan  bahan-bahan  berupa:  teori- teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  hukum  yang  berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono
4 Rosadi,  S.  D,  Prinsip-Prinsip  Perlindungan  Data  Pribadi  Nasabah  Kartu  Kredit  Menurut  Ketentuan Nasional dan Implementasinya, Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya , Vol.19, No.3, 2017, hal. 209 5 Geistiar Yoga Pratama, S. A, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online  Dari  Tindakan  Penyalahgunaan  Pihak  Penyedia  Jasa  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Diponegoro Law jurnal , Vol.5, No.3, 2016, hal.7.
6 Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. SASI , 27 (1), 38-52. Hal. 41.
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.
Soekanto meliputi: 8
a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
c. Penelitian  terhadap  taraf  sinkronisasi  hukum  secara  vertikal  dan horizontal.
d. Perbandingan hukum.
e. Sejarah hukum.
Dalam  penelitian  ini,  ruang  lingkup  penelitian  ini  akan  dilakukan  penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. 9 Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam  menafsirkan  peraturan  perundang-undangan.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga, dapat  digunakan  untuk  mencari  asas  hukum  yang  dirumuskan  baik  secara  tersirat maupun tersurat. 10

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Regulasi  Terkait  Perlindungan  Data  Pribadi  Yang  Berlaku  di  Indonesia  dan Urgensi dari Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi
Hal yang cukup spesifik terkait perlindungan data pribadi yakni terdapat dalam regulasi telekomunikasi dan informatika, pada awalnya perlindungan hak atas privasi diatur dalam UU No 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, yang mengatur bahwa kerahasiaan  informasi  dan  komunikasi  pribadi  seseorang  merupakan  bentuk  dari pengaturan  mengenai  perlindungan  hak  atas  privasi,  yang  melarang  adanya penyadapan. 11 Kemudian  pengaturan  terkait  perlindungan  data  pribadi  lebih  luas cakupannya diatur dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Jo UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE, tertuang dalam Pasal 26 UU No 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “Kecuali  ditentukan  lain  oleh  perundang-undangan,  penggunaan  setiap  informasi melalui  media  elektronik  yang  menyangkut  data  pribadi  seseorang  harus  dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”, memaknai frasa uang terkandung dalam pasal 26 UU ITE, mengandung arti bahwa setiap Individu mempunyai hak penuh atas data  dirinya,  sehingga  jika  ingin  menggunakan  data  pribadi  harus  atas  persetujuan orang yang bersangkutan (pemilik data). Jika terjadi pelanggaran terdapat konsekuensi hukum yang berlaku, pihak yang merasa datanya digunakan bisa mengajukan gugatan
8 Ibid , hlm. 14.
9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63.
10 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27- 28 11 Wahyudi Djafar, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan, Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum, Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , Yogyakarta, 26 Agustus 2019.
seperti yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU ITE, dengan meminta menghapus data pribadi yang tidak relevan kepada penyelenggara sistem elektronik sebagai bentuk hak pemilik data. 12
Namun  dalam  UU  No  19  Tahun  2016  tentang  ITE,  tidak  mejelaskan  secara sepsifik  mengani  “data  pribadi”,  dalam  penjelasan  Pasal  26  hanya  menyebutkan perlindungan data pribadi yakni bagian dari hak pribadi dan hak pribadi mengandung tiga  pengertian,  yakni:  Pertama,  Hak  pribadi  merupakan  hak  untuk  menikmati kehidupan  pribadi  dan  bebas  dari  segala  macam  gangguan.  Kedua,  hak  pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orag lain tanpa tindakan memata- matai. Ketiga, hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses Informasi tentang kehidupan dan data seseorang. 13
Selain  dalam  UU  ITE  yang  mengatur  cukup  spesifik,  peraturan  terkait perlindungan  data  pribadi  juga  diatur  di  berbagai  undang  undang,  namun  hanya pengaturan secara umum. Diantaranya:
Pengaturan  perlindungan  data  pribadi  diatur  dalam  UU  No  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan dalam pasal 21 bahwa setiap orang berhak atas kebutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya. Maksud dari “menjadi objek penelitian” yakni kegiatan yang menempatkan seseorang sebagai pihak yang dimintai komentar, pendapat  atau  keterangan  yang  menyangkut  kehidupan  pribadi  dan  data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya. 14
Undang-Undang  No  23  Tahun  2006  Jo  Undang-Undang  No  24  Tahun  2013 tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur terkait perlindungan data pribadi. Data  perseorangan  dan  dokumen  kependudukan  wajib  disimpan  dan  dijamin kerahasiannya oleh Negara. 15 Sedangkan yang dimaksud dengan data pribadi adalah data perseorangan yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.  Oleh  karena  itu,  petugas  penyelenggara  dan  Insatansi  pelaksana pengumpul data pribadi penduduk mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan informasi data tersebut, pengaturannya lebih rinci diatur dalam Peraturan Presiden No  67  Tahun  2011  Tentang  Kartu  Tanda  Penduduk  Berbasis  Nomor  Induk Kependudukan Secara Nasional. Namun, dalam aturan tersebut belum mengakomodir terkait perlindungan data pribadi penduduk yang berkaitan dengan pasca perekaman dan permintaan data yang menyangkut sidik jari dan retina mata penduduk. 16
12 Siti  Yuniarti,  Perlindungan  Hukum  Data  Pribadi  di  Indonesia, Jurnal  Becoss, Vol.1,  No.1,  2019, hal.152 .
13 Penjelaasan Pasal 26 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE.
14 Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang HAM.
15 Pasal 79 Ayat , UU No 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2013 tentang Aminduk
16 Wahyudi Djafar, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan, Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum, Tantangan Hukum dalam Era
Pengaturan  mengenai  perlindungan  data  pribadi  diatur  di  berbagai  undang- undang dan peraturan turunan lainnya. Hanya bersifat parsial dan sektoral, perlunya ada kejelasan dari segi aturan dan kejelasan regulasi penanganan penegakan hukumnya sangat  diperlukan  dibentuk  dalam  sebuah  Undang-Undang  Khusus.  Perkembangan teknologi yang sangat pesat dalam revolusi Industri 4.0, membuat semua aspek kinerja di  bidang  swasta  maupun  pemerintah  menggunakan  basis  digital,  sehingga  sistem pengelolaan data yang disebut dengan Big data harus diimbangi dengan aturan yang ketat guna menghindari adanya kebocoran data. Keselarasan tidak akan terjadi antara penggunaan  big  data  selama  tidak  diundangkannya  Undang-Undang  khusus  yang mengatur  terkait  perlindungan  data  pribadi,  hal  ini  menyebabkan  kebocoran  data pribadi akan terus terjadi.
Adapun pengaturan mengenai data pribadi yang ada di Indonesia sampai saat ini, menurut  Permenkominfo  No.  20  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi diberikan  pengertian  bahwa  “data  pribadi  adalah  data  perseorangan  tertentu  yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.” Sedangkan yang  dimaksud  dengan  “Data  Perseorangan  Tertentu  ialah  setiap  keterangan  yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung,  pada  masing  masing  individu  yang  pemanfaatannya  sesuai  ketentuan peraturan perundang undangan.” Selanjutnya dalam RUU PDP, memberikan gagasan pengertian “data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau  dapat  diidentifikasi  secara  tersendiri  atau  dikombinasi  dengan  informasi lainnya  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  melalui  sistem  elektronik dan/atau nonelektronik.”
Pengaturan  mengenai  data  pribadi  di  Indonesia  belum  diatur  secara  khusus. Ketentuan ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi diatur secara terpisah dalam berbagai macam peraturan perundang undangan. 17 Adapun peraturan yang telah ada untuk mengatur mengenai data pribadi tersebut hanya secara umum, sehingga diperlukan sebuah aturan baru yang pada saat ini sedang dalam tahap RUU PDP  sebagai  undang  undang  yang  mengatur  secara  khusus  mengenai  perlindungan data pribadi. Pada saat seseorang memberikan data pribadinya ke dalam suatu media elektronik, hal ini bukan berarti penyelengara media elektronik bebas menggunakan data  seseorang  tersebut  untuk  apa  saja. 18 Pada  Pasal  26  UU  ITE  disebutkan  bahwa “penggunaan data pribadi seseorang dalam media elektronik harus mendapatkan izin atau persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut.” Hal seperti ini wajib dipahami oleh  setiap  masyarakat  pada  saat  ini  mengingat  penggunaan  media  elektronik  yang
Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , Yogyakarta, 26 Agustus 2019.
17 Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. Veritas et Justitia , 4 (1), 88-110. Hal. 92.
18 Islamy,  I.  T.,  Agatha,  S.  T.,  Ameron,  R.,  Fuad,  B.  H.,  Evan,  E.,  &  Rakhmawati,  N.  A.  (2018). Pentingnya Memahami Penerapan Privasi di Era Teknologi Informasi. Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan , 11 (2), 21-28. Hal. 26.

## Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Individual
semakin meningkat setiap tahunnya. 19
Isu  terkait  perlindungan  data  pribadi,  pada  tahun-tahun  terakhir  ini,  gencar disuarakan oleh masyarakat, karena melihat banyaknya pelanggaran terkait kebocoran data pribadi. Peraturan-peraturan yang sudah ada megatur terkait perlindungan data pribadi ternyata tidak bisa banyak berbuat, dikarenakan pengaturannya hanya sebatas pengaturan  secara  general,  dan  terkesan  terpecah-pecah  karena  memang pengaturannya terletak di banyak sektor aturan. Hal tersebut yang membuat kurang efektifnya aturan-aturan yang sudah ada dalam menangani kasus perlindungan data pribadi.
Atas dasar hal tersebut, DPR merancang sebuah UU khusus terkait perlindungan data  pribadi,  namun  meskipun  RUU  sudah  dibahas  setahun  belakangan  ini,  namun sampai  saat  ini  RUU  belum  juga  disahkan  menjadi  UU.  Pada  rapat  paripurna tertanggal  23  Maret  2021,  DPR  mengesahkan  33  rancangan  undang-undang  yang masuk  dalam  Prolegnas  prioritas  tahun  2021,  salah  satunya  yakni  RUU  tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). 20 Penerapan RUU PDP menggunakan asas extra- teritorial jurisdiction seperti yang tertuang dalam Pasal 2 “Undang-Undang ini berlaku untuk Setiap Orang, Badan Publik, dan organisasi/institusi yang melakukan perbuatan hukum  sebagaimana  diatur  dalam  UndangUndang  ini,  baik  yang  berada  di  wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dan/atau  bagi  Pemilik  Data  Pribadi  Warga  Negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 21
RUU  PDP  menjadi  satu-satunya  harapan  masyarakat,  guna  menggulangi masalah  yang  semakin  hari  semakin  memprihatinkan,  Berdasarkan  catatan  Badan Siber  dan  Sandi  Negara,  sepanjang  tahun  2020  terdapat  2.549  kasus  pencurian informasi  dengan  tujuan  kejahatan,  dan  79.439  akun  yang  datanya  dibobol. 22 Hal tersebut menjadi salah satu bukti akibat lemahnya sistem perlindungan data pribadi, sehingga  rawan  terjadinya  kebocoran.  Berkaitan  dengan  kasus  terbaru  terkait penjualan foto selfie KTP yang beredar di Medsos, sudah sepantasnya menyadarkan masyarakat  akan  kepekaan  pentingnya  perlindungan  data  pribadi,  karena  penjualan terkait data pribadi secara terang-terangan, dan tidak ada payung hukum yang dapat menjerat pelaku.
19 Badan  Pusat  Statistik.(2019).https://www.bps.go.id/publication  /2020/12/02/  be999725b  7aeee 62d84c6660/statistiktelekomunikasi-indonesia-2019.html, diakses pada tanggal 16 September 2021.
20 Wahyunanda  Kusuma  Pertiwi, Masuk  Prolegnas  Priorotas  2021  RUU  PDP  tak  Hanya  Soal Kebocoran Data , dalam www.Kompas.com, diakses pada 28 Juni 2021.
21 Pasal 2 RUU Perlindungan Data Pribadi.
22 Pratiwi Agustin, Urgensi RUU PDP dan Seputar Revisi UU ITE , dalam https://aptika.kominfo.go.id/2021/03/urgensi-ruu-pdp-dan-seputar-revisi-uu-ite/.  Diakses  pada  2  Juli 2021

## Hakikat Dari Hak Privasi Terhadap Data Pribadi
Konsep  privasi  untuk  pertama  kalinya  dikembangkan  oleh  Warren  dan Brandheis  yang  menulis  sebuah  artikel  di  dalam  jurnal  ilmiah  Sekolah  Hukum Universitas  Harvard  yang  berjudul  “ The  Right  to  Privacy ”  atau  hak  untuk  tidak diganggu.  Dalam  jurnal  tersebut  menurut  Warren  dan  Brandheis  dengan  adanya perkembangan  dan  kemajuan  teknologi  maka  timbul  suatu  kesadaran  masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup. 23
Alasan hak privasi harus dilindungi adalah, Pertama, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. Kedua, seseorang di dalam kehidupannya  memerlukan  waktu  untuk  dapat  menyendiri  sehingga  privasi  sangat diperlukan oleh seseorang, Ketiga, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung  kepada  hak  lain  akan  tetapi  hak  ini  akan  hilang  apabila  orang  tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. Keempat, privasi juga termasuk  hak  seseorang  untuk  melakukan  hubungan  domestik  termasuk  bagaimana seseorang  membina  perkawinan,  membina  keluarganya  dan  orang  lain  tidak  boleh mengetahui  hubungan  pribadi  tersebut  sehingga  kemudian  Warren  menyebutnya sebagai the right against the word. Kelima, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan  jauh  lebih  besar  dibandingkan  dengan  kerugian  fisik,  karena  telah menganggu  kehidupan  pribadinya,  sehingga  bila  ada  kerugian  yang  diderita  maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi. 24
Hak privasi merupakan salah satu hak yang melekat pada diri setiap orang. Hak privasi merupakan martabat setiap orang yang harus dilindungi. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. 25 Data pribadi merupakan hal yang sensitif dimiliki setiap orang. Data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan.
Beberapa  instrumen  internasional  seperti  OECD Guidelines maupun Data Protection Convention dari Dewan Eropa data pribadi diartikan semua informasi yang berhubungan  dengan  orang-perorangan  yang  teridentifikasi  dan  dapat  diindetifikasi (“ information relating to an identified or identifiable natural person ”). 26
Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk
23 Latumahina, RE, 2014, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya”, Jurnal GEMA AKTUALITA , Vol.3, No. 2, Hal. 14-25
24 Dewi, S, 2017, Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya”, Sosiohumaniora , Vol.19 No. 3, Hal. 206 - 212.
25 Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, “Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept”, Legislatif , Vol.3 No.2, Hal.287-302.
26 Rosadi, SD, 2017, “Implikasi Penerapan program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi”, Arena Hukum , Vol.9 No.3, Hal. 403-420.

## Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Individual
menentukan  apakah  mereka  akan  membagi  atau  bertukar  data  pribadi  mereka  atau tidak.  Selain  itu,  individu  juga  memiliki  hak  untuk  menentukan  syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan privasi. Hak privasi  telah  berkembang  sehingga  dapat  digunakan  untuk  merumuskan  hak  untuk melindungi data pribadi. 27

## KESIMPULAN DAN SARAN
Masalah  kebocoran  data  pribadi  menjadi  suatu  hal  yang  sangat  serius  dalam penangannanya,  mengingat kurangnya regulasi pengaturan dan aturan hukum yang dapat menjerat pelanggar perlindungan data pribadi, oleh sebab itu pengesahan RUU PDP menjadi UU merupakan suatu hal yang sangat diperlukan, sehingga perlu adanya regulasi aturan khusus yang dapat melindungi hak privasi setiap warga masyarakat, tanpa  takut  akan  terjadi  kebocoran  data  yang  dimiliki  dan  setiap  instansi  swasta maupun pemerintah juga lebih berhati-hati dan meningkatkan sistem kemanan mereka dalam melindungi data pribadi masayarakat dan/atau customer. Sehingga tidak lagi ada  kasus  kebocoran  data  yang  dikarena  adanya  pembobolan  sistem  oleh  cyber. Dengan ini maka kasus-kasus pencurian data Pribadi di Indonesia dapat di berantas secara mendalam, karen adanya regulasi yang jelas dan aturan hukum yang mengikat bagi pelanggar/pencuri data pribadi.

## REFERENSI
Aswandi, R, Putri R, Muhammad S, 2020, “Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System (IDPS ), Legislatif.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Cynthia,H.2018.“Registrasi  Data  Pribadi  Melalui  Kartu  Prabayar  Dalam  Perspektif Hak Asasi Manusia”. Jurnal HAM.
Dewi,  S,  2017,  Prinsip-Prinsip  Perlindungan  Data  Pribadi  Nasabah  Kartu  Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya”, Sosiohumaniora.
Erna,  P  2019,  “Pentingnya  Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Transaksi  Pinjaman Online ( The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending )”, Majalah Hukum Nasional.
Geistiar Yoga Pratama, S. A, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen, Diponegoro Law jurnal.
27 Erna,  P  2019,  “Pentingnya  Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Transaksi  Pinjaman  Online  ( The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending )”, Majalah Hukum Nasional , No.2, Hal 1-27
Islamy, I. T., Agatha, S. T., Ameron, R., Fuad, B. H., Evan, E., & Rakhmawati, N. A.
(2018). Pentingnya Memahami Penerapan Privasi di Era Teknologi Informasi.
Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan. .
Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, “Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan  Data  Pribadi  Konsumen  Melalui  Collaboration  Concept”, Legislatif.
Pratiwi  Agustin, Urgensi  RUU  PDP  dan  Seputar  Revisi  UU  ITE ,  dalam https://aptika.kominfo.go.id/2021/03/urgensi-ruu-pdp-dan-seputar-revisi-uu- ite/.  Diakses  pada  2  Juli  2021  Latumahina,  RE,  2014,  “Aspek  Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya”, Jurnal GEMA AKTUALITA.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1996.
Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Situmeang, S. M. T.2021. Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber.
Siti Yuniarti, Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia, Jurnal Becoss, Vol.1, No.1, 2019 .
Syaifudin.A.2020.“Perlindungan  Hukum  Terhadap  Para  Pihak  Di  Dalam  Layanan
Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)”.
Rosadi,  S.  D,  Prinsip-Prinsip  Perlindungan  Data  Pribadi  Nasabah  Kartu  Kredit Menurut  Ketentuan  Nasional  dan  Implementasinya, Jurnal  Arena  Hukum Universitas Brawijaya , Vol.19, No.3, 2017, hal. 209
Rosadi,  SD,  2017,  “Implikasi  Penerapan  program  E-Health  Dihubungkan  Dengan Perlindungan Data Pribadi”, Arena Hukum , Vol.9 No.3, Hal. 403-420.
Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. Veritas et Justitia , 4 (1), 88-110. Hal. 92.
Wahyunanda Kusuma Pertiwi, Masuk Prolegnas Priorotas 2021 RUU PDP tak Hanya Soal Kebocoran Data , dalam www.Kompas.com, diakses pada 28 Juni 2021.
Wahyudi Djafar, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan, Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum, Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , Yogyakarta, 26 Agustus 2019.
Wahyudi Djafar, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan, Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum, Tantangan Hukum dalam Era.

## Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Individual

## Competing interests.
No conflic interest
Founding. None
Acknowledgements.
Thank you to all those who have supported and helped this research.
About the Authors
The author is a lecture at Universitas Slamat Sri