## MASYARAKAT DALAM KEPASTIAN HUKUM DAN PENETAPAN PENOLAKAN WARIS TERHADAP ADANYA PERJANJIAN PEMBAGIAN HASIL PENJUALAN

## WARISAN
Oleh:

## Yesica Hana Lourensia
Universitas Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
yhl.hana@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ditujukan  untuk  mengkaji  kepastian hukum  mengenai  pelaksanaan dari  penetapan Pengadilan  Negeri  tentang  penolakan  waris  terhadap  adanya  perjanjian  pembagian  hasil penjualan  warisan  berupa  hak  milik  atas  tanah  yang  dibuat  oleh  ahli  waris  Warga  Negara Asing yang telah menolak warisan dan ahli waris lainnya.
Penelitian  ini  merumuskan  masalah  mengenai  bagaimana  kepastian  hukum  pelaksanaan penetapan  penolakan  waris  terhadap  adanya  pembuatan  perjanjian  pembagian  warisan  hak milik atas tanah oleh ahli waris Warga Negara Asing yang telah menolak warisan.
Penelitian dengan mengkaji penerapan norma-norma hukum dalam suatu hukum positif untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum. Hasil dari penelitian itu yaitu kedudukan penetapan Pengadilan  Negeri  tentang  penolakan  waris  memiliki  kedudukan  yang  lemah  dibandingkan perjanjian pembagian hasil penjualan warisan hak milik atas tanah yang dibuat oleh ahli waris Warga  Negara  Asing  yang  telah  menolak  warisan.  Hal  ini  menunjukkan  tidak  adanya kepastian hukum terhadap pelaksanaan penetapan penolakan waris yang seharusnya mengikat para ahli waris dan pihak ketiga.
Kata Kunci : Penolakan Waris, Perjanjian, Warisan

## A. PENDAHULUAN
Pewarisan  terjadi  karena  suatu  peristiwa  hukum  yaitu  kematian.  Kematian  yaitu  suatu peristiwa  hukum  yang  menyebabkan  timbulnya  akibat  yang  diatur  secara  hukum  yaitu terjadinya  pewarisan.  Pewarisan  merupakan  harta  kekayaan  pewaris  yang  beralih  kepada keturunannya yang berhak. Dengan demikian, syarat terjadinya pewarisan yaitu adanya  harta warisan, ahli waris,dan pewaris.
Warisan  merupakan  kekayaan  pewaris  yang  terdiri  dari  pasiva  maupn  aktiva  yang berpindah  dari  pewaris  kepada  ahli  waris.  Pasiva  merupakan  utang  sedangkan  aktiva merupakan  harta  atau  aset.  Berdasarkan  Pasal  833  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) mengatur bahwa terhadap hak, piutang dan barang pewaris akan diperoleh oleh ahli waris. Oleh karena adanya keharusan menerima baik aktiva maupun pasiva  dari  harta  warisan  pewaris,  maka  dalam  KUHPerdata  tidak  mewajibkan  ahli  waris untuk menerima warisan yang diberikan padanya.
Terdapat tiga macam sikap ahli waris terhadap warisan berdasarkan KUHPerdata yaitu menerima  harta  peninggalan  secara  murni,  menerima  secara  tidak  murni  yaitu  adanya  hak untuk  mencatat    harta  peninggalan  dan  menolak  warisan.  Menerima  warisan  secara  murni yaitu    menerima    seluruh    harta  warisan  yang  terdiri  dari  aset,  piutang  dan  utang  pewaris. Menerima  dengan  adanya  hak  untuk  mencatat    harta  peninggalan  yaitu  penerimaan  dengan adanya  pengecualian  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  1032  KUHPerdata  yaitu  tidak  adanya kewajiban  pembayaran  utang  pewaris  oleh  ahli  waris  yang  melebihi  bagian  warisan  yang diterimanya serta harta pribadi ahli waris tidak dapat dituntut untuk melunasi utang pewaris. Menolak warisan  yaitu  ahli  waris  menolak seluruh harta  warisan  yang berdasarkan Pasal 1058  KUHPerdata  mengatur  bahwa  ahli  waris  tersebut  tidak  pernah  dianggap  menjadi  ahli waris atas harta peninggalan pewaris.
Terdapat beberapa alasan ahli waris melakukan penolakan warisan. Penolakan tersebut dapat dikarenakan ahli waris ingin membebaskan  diri dari  hutang  pewaris, ahli waris tidak suka  kepada  pewaris  maupun  anak  cucunya,  tetapi  ahli  waris  juga  dapat  menolak  untuk menguntungkan ahli waris selanjutnya. 1 Selain itu, ahli waris dapat menolak warisan apabila harta  warisan  yang  ditinggalkan  pewaris  tidak  menguntungkan  bagi  ahli  waris  berdasarkan ketentuan hukum.
1 Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda ,Cet. Ke-2, (Jakarta: Darul Ulum Press,1993) hlm. 40
Vol 17 No 2 Agustus 2019
Ketentuan tidak menguntungkan bagi ahli waris adalah ketentuan hak milik atas tanah di Indonesia tidak dapat dipunyai oleh Warga Negara Asing. Ketentuan ini juga berlaku bagi ahli  waris  Warga  Negara  Asing  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  21  ayat  (3)  KUHPerdata yaitu  perolehan  hak  milik  atas  tanah  karena  pewarisan  oleh  Warga  Negara  Asing mengharuskan  dilepaskan  yaitu  setelah  satu  tahun  diperolehnya.  Apabila  tidak  dialihkan dalam jangka waktu satu tahun maka hak bagiannya dari warisan berupa hak milik atas tanah tersebut  akan menjadi  tanah negara.  Dengan adanya pembatasan kepemilikan hak milik atas tanah  tersebut  membuat  Warga  Negara  Asing  lebih  memilih  untuk  melakukan  penolakan waris untuk menghindari hak bagiannya menjadi tanah negara.
Penolakan  waris  dapat  menjadi  salah  satu  cara  yang  dipilih  oleh  ahli  waris  Warga Negara  Asing  untuk  mengatasi  pembatasan  kepemilikan  terhadap  warisan  berupa  hak  milik atas  tanah,  namun  terkadang  terdapat  hal-hal  yang  dilakukan  oleh  ahli  waris  sehingga ketentuan hukum yang berlaku tentang penolakan warisan disimpangi. Tidak dapat dipungkiri bahwa  penolakan  waris  dilakukan  untuk  menghindari  hak  bagian  ahli  waris  Warga  Negara Asing  terhadap  hak  milik  atas  tanah  menjadi  tanah  negara.  Hal  ini  menunjukan  bahwa sebenarnya ahli waris tersebut tetap menginginkan haknya namun karena adanya pembatasan pengaturan  hukum  menyebabkan  ahli  waris  Warga  Negara  Asing  tersebut  melakukan penolakan waris. Hal  ini  yang akan menjadikan  alasan bagi  ahli waris Warga  Negara Asing untuk  mencari  celah  agar  tetap  mendapat  hak  bagianya  terhadap  warisan  dengan  membuat adanya  kesepakatan  berupa  perjanjian  yang  berisi  ahli  waris  yang  telah  menolak  warisan tersebut  tetap  dapat  memperoleh  haknya  sesuai  dengan    bagiannya  sebagai  ahli  waris  saat dijual.
Akibat adanya perjanjian pembagian hasil penjualan tersebut maka timbul dua hal  yang saling  bertentangan  mengenai  hak  milik  atas  tanah  tersebut.  Disatu  sisi  adanya  penolakan waris dari ahli waris Warga Negara Asing terhadap seluruh harta pewaris sehingga tidak lagi memiliki  hak  atas  warisan  hak  milik  atas  tanah  tersebut  sedangkan  disisi  lain  adanya perjanjian  yang  memberikan  bagian  kepada  ahli  waris  Warga  Negara  Asing  yang  telah menolak  warisan  terhadap  hasil  penjualan  warisan  hak  milik  atas  tanah  tersebut.  Untuk  itu akan  dikaji  :  Bagaimana  kepastian  hukum  pelaksanaan  penetapan  penolakan  waris  terhadap adanya pembuatan perjanjian pembagian warisan hak milik atas tanah oleh ahli waris Warga Negara Asing yang telah menolak warisan?
Vol 17 No 2 Agustus 2019

## B. PEMBAHASAN

## 1. Konsep Pewarisan di Indonesia
Hukum waris mengatur mengenai pewarisan  diatur dalam suatu hukum waris. Hukum  waris  ialah  kumpulan  aturan  yang  mengatur  akibat  hukum  dari  kekayaan orang  yang  telah  meninggal  dunia  dan  akibat  hukum  dari  adanya  peralihan  harta kekayaan  tersebut  kepada  para  ahli  waris  atau  orang  yang  ditunjuk  untuk  menerima terkait  adanya    hubungan  diantara  mereka  maupun  pihak  ketiga. 2 Peristiwa  hukum kematian mengakibatkan warisan terbuka dan mengakibatkan seluruh harta kekayaan pewaris yaitu pasiva dan  aktiva yang semula dimiliki oleh pewaris dengan sendirinya beralih secara bersama-sama kepada para ahli warisnya.
Eksistensi hukum waris di Indonesia belum ada keseragaman sehingga bersifat pluralistis. Keberagaman hukum waris yang berlaku di Indonesia tersebut diakibatkan adanya  pembagian  3  (tiga)  golongan  penduduk  di  Indonesia  yaitu  golongan  Eropa, golongan  Indonesia  dan  golongan  Timur  asing  yang  dibagi  menjadi  Timur  Asing Tionghoa  dan  golongan  Timur  Asing  non-Tionghoa.  Berdasarkan  pembagian golongan  penduduk  tersebut,  diatur  hukum  waris  yang  berlaku  bagi  setiap  golongan tersebut yaitu:
1. Golongan orang keturunan Indonesia diberlakukan hukum waris adat;
2. Golongan  orang  keturunan  Indonesia  asli  yang  mempunyai  agama  Islam diberlakukan hukum waris islam;
3. Golongan  orang  Timur  Asing  non-Tionghoa  diberlakukan  hukum  waris  menurut adatnya ;
4. Golongan  orang  Timur  Asing  Tionghoa  dan  Eropa  diberlakukan  hukum  waris menurut pada KUHPerdata.
Dengan  demikian,  ketentuan  hukum  waris  di  Indonesia  akibat  adanya pembagian golongan penduduk didasarkan pada :
1. Hukum waris menurut KUHPerdata
Menurut  KUHPerdata  diatur  tentang  hukum  waris  dalam  Buku  II  tentang Benda  mulai  dari  Bab  XII  –  XVIII.  Terdapat  3  (tiga)  unsur  penting  untuk terjadinya  pewarisan  terdiri  dari  pewaris,  harta  warisan  dan  ahli  waris.  Pasal  836 KUHPerdata mengatur bahwa ahli waris harus telah ada saat terbukanya warisan,
2 Lanny Kusumawati, Pengantar Hukum Waris Perdata Barat ( Sidoarjo:Laros, 2011), hlm.1
Vol 17 No 2 Agustus 2019
sedangkan menurut Pasal 2 KUHPerdata, apabila terdapat kepentingan maka anak di dalam kandungan di anggap telah ada sehingga merupakan ahli waris.
Terdapat dua cara ahli waris memperoleh warisan menurut KUHPerdata yaitu ahli  waris  yang  diatur  oleh  undang-undang  ( ab  intestato )  dan  ahli  waris  melalui penunjukan dalam surat wasiat. Suami atau isteri yang hidup terlama dan keluarga sedarah  baik  yang  menurut  undang-undang  sah  maupun  yang  tidak  sah  karena terjadi di luar perkawinan merupakan ahli waris berdasarkan undang-undang  Ahli waris ab intestato mewaris demi hukum saat pewaris meninggal dunia.
Setiap  orang  diberikan  kebebasan  oleh  undang-undang  untuk  mengatur pembagian  harta  warisannya  sebelum  meninggal  dunia  yang  dituangkan  dalam bentuk  wasiat.  Seseorang  atau  beberapa  orang  untuk  menjadi  ahli  waris  dalam suatu surat wasiat oleh pewaris. Penunjukkan ahli waris melalui surat wasiat dapat diberikan  kepada  siapapun  sesuai  kehendak  dari  pewaris.  Terdapat  dua  macam penunjukan ahli waris yaitu hibah wasiat dan erfstelling . Erfstelling yaitu satu atau beberapa  orang  yang  ditunjuk  menjadi  ahli  waris  untuk  mempunyai  hak  atas beberapa  atau  seluruh  harta  pewaris.  Orang  yang  menerima  disebut testamentair erfgenaam .  Sedangkan hibah wasiat yaitu  satu atau beberapa orang yang ditunjuk sebagai  ahli  waris  atas  suatu  barang  tertentu.  Orang  yang  menerima  disebut legataris.

## 2.   Hukum Waris Islam
Hukum  waris  islam  di  Indonesia  diatur  dalam  Instruksi  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  (selanjutnya disebut  KHI).  Berdasarkan  Pasal  171  a  KHI  menjelaskan  hukum  kewarisan merupakan hukum  yang mengatur mengenai berpindahnya harta peninggalan yang dimiliki  oleh  pewaris  kepada  ahli  waris  yang  mempunyai  hak  serta  menentukan bagian  yang  di  dapatkan  oleh  ahli  waris  tersebut.  Pewarisan  dalam  hukum  waris Islam mengharuskan pewaris dan ahli waris beragama islam.  Pewaris adalah orang yang meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan saat orang tersebut meninggal dunia  atau  dinyatakan  meninggal  dunia    berdasarkan  putusan  Pengadilan  Agama yaitu pengadilan untuk orang-orang beragama Islam.
Asas-asas yang berlaku dalam hukum waris islam adalah:
a. Asas Ijbari
Vol 17 No 2 Agustus 2019
Asas ijbari berarti paksaan yaitu pewaris tidak melakukan tindakan hukum apapun  terhadap  peraligan  harta  warisan  kepada  ahli  warisnya.  Dengan terjadinya  pristiwa  kematian  maka  harta  kekayaan  pewaris  demi  hukum akan  berpindah kepada ahli warisnya .
b. Asas Bilateral
yaitu  ahli  waris  berhak  mewaris  dari  keturunan  pada  garis  dua  pihak meliputi pihak dari perempuan dan pihak dari laki-laki.
c. Asas Individu
yaitu  pewarisan  secara  sendiri-sendiri  atau  kepala  demi  kepala.  Artinya yang didapat oleh ahli waris tersebut merupakan hak nya sendiri tanpa ada keterikatan  dengan  ahli  waris  lainnya.  Ahli  waris  dapat  mempunyai bagiannya  sendiri  sehingga  ahli  waris  tersebut  secara  masing-masing memiliki kebebasan terhadap hak bagiannya atas harta warisan pewaris.
d. Asas keadilan yang seimbang
Yaitu  perlu  adanya  hak  dan  kewajiban  oleh  ahli  waris  yang  seimbang terhadap  peralihan  kekayaan  pewaris  dari  ahli  waris  serta  kegunaan  harta warisan tersebut.
e. Pewarisan sebagai akibat dari kematian
Yaitu terjadinya peralihan warisan merupakan akibat dari adanya kematian.
Warisan  tersebut  hanya  akan  terbuka  saat  seseorang  meninggal  dunia. Pewaris tidak dapat mengatur penggunaan hartanya setelah meninggal. Berdasarkan  Pasal  171  c  KHI,  hak  penerimaan  harta  pewaris  oleh  ahli  waris denga kriteria:
a. Adanya hubungan keluarga dengan pewaris
Ahli waris dapat memperoleh peralihan warisan apabila terdapat hubungan darah maupun hubungan kekeluargaan dengan pewaris. Ahli waris tersebut yaitu:
1. Golongan  laki-laki  meliputi  ayah  pewaris,  saudara  laki-laki  pewaris, kakek pewaris ,paman pewaris.
2. Golongan perempuan meliputi ibu pewaris, saudara perempuan pewaris, nenek pewaris dan bibi pewaris.
b. Memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris Yaitu duda atau janda dari pewaris.
Vol 17 No 2 Agustus 2019

## c. Mempunyai agama Islam
Ahli waris dalam hukum waris islam harus beragama Islam. Kartu Identitas merupakan  bukti  agama  dari  ahli  waris.  Agama  ahli  waris  juga  diketahui dari  pengakuan,  amalan  atau  kesaksian  dari  ahli  waris,  sedangkan  untuk menentukan agama bagi anak yang belum dewasa atau bagi bayi yang baru lahir mengikuti agama ayah atau lingkungannya.
d. Hukum tidak melarang menjadi ahli waris.
Berdasarkan  Pasal  173  KHI  mengatur  bahwa  seseorang    tidak  dapat menjadi  ahli  waris  karena  dihukum  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah inkracht telah  menganiaya,  mencoba  membunuh  atau  membunuh pewaris  atau  kejahatan  lain  dengan  ancaman  hukuman  karena  melakukan kejahatan yaitu paling sedikit penjara selama 5 (lima) tahun.
3.   Hukum Waris Adat
Hukum  waris  adat  adalah  hukum  adat  yang  berisi  mengenai  ketentuan- ketentuan dalam hukum waris mengenai pewaris, ahli waris dan harta warisan dan peralihan  kepemilikan  dan  penguasaan  harta  warisan  tersebut  kepada  ahli  waris. 3 Ketentuan  mengenai  hukum  waris  adat  diatur  sesuai  dengan  adat  dari  sendiri- sendiri daerah di wilayah indonesia yang berbeda satu dan yang lain.
Hukum  waris  adat  memiliki  konsep  yang  berbeda  dengan  hukum  waris berdasarkan  KUHPerdata  dan  hukum  waris  Islam.  Jika  dalam  hukum  waris berdasarkan KUHPerdata dan hukum waris islam pewarisan terjadi setelah adanya kematian,  hal  berbeda  dalam  hukum  waris  adat  yaitu  perbuatan  peralihan  harta kekayaan pewaris dapat dilakukan sebelum terbukanya warisan.
2. Pewarisan Hak Milik atas Tanah kepada Warga Negara Asing
Ketentuan  hukum  di  Indonesia  mengakui  adanya  Hak  Asasi  Manusia  yang diakui  secara  internasional  serta  dimuat  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).  Berdasarkan Pasal 28D  ayat  (1)  UUD  1945  mengatur  adanya  jaminan  kepastian  hukum,  pelindungan serta  kesetaraan  perlakuan  di  hadapan  hukum  bagi  setiap  orang.  Berkaitan  dengan hukum  keperdataan,  hak  keperdataan  seseorang  tidak  didasarkan  pada  status kewarganegaraan.  Artinya  Warga  Negara  Asing  mempunyai  hak  keperdataan  yang
3 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, ( Bandung:PT. Citra Aditnya Bakti, 2003) hlm. 7
Vol 17 No 2 Agustus 2019
tidak berbeda dengan Warga Negara Indonesia. Hak keperdataan yang terdapat dalam KUHPerdata  yaitu  hak  atas  harta  warisan.    Dengan  demikian,  ahli  waris  Warga Negara Asing berhak untuk  mewaris dan menikmati  warisan sama  dengan ahli waris Warga Negara Indonesia.
Ahli waris Warga Negara Asing dapat mewaris sama seperti ahli waris Warga Negara  Indonesia  namun  berkaitan  dengan  warisan  berupa  hak  atas  tanah  terhalang adanya  pembatasan  bagi  Warga  Negara  Asing  untuk  memiliki  hak-hak  atas  tanah  di wilayah Indonesia. Ketentuan hukum yang mengatur tentang hak-hak atas tanah diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  (selanjutnya  disebut  UUPA).  Asas  yang  berlaku  dalam  UUPA  yaitu  asas nasionalitas.  Berdasarkan  Pasal    9    UUPA  mengatur  bumi,    air    dan  ruang  angkasa termasuk  didalamnya  hanya  memiliki  hubungan  dengan  Warga  Negara  Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan hanya Warga Negara Indonesia  yang dapat memiilki hak atas  tanah  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  21  ayat  1  UUPA,    sedangkan berdasarkan  Pasal  42  huruf  b  UUPA,  salah  satu  subyek  hukum  hak  pakai  atas  tanah adalah Warga Negara Asing.
UUPA  mengatur  pengecualian-pengecualian  bahwa  hak  milik  atas  tanah dengan  persyaratan  tertentu  dapat  dimiliki  oleh  badan  hukum  dan  Warga  Negara Asing.  Berkaitan dengan Warga Negara Asing yang dapat memperoleh hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 21 ayat 3 UUPA yaitu dengan adanya pewarisan maka Warga Negara Asing  dalam  rentang  satu  tahun  harus  melepaskan  hak  milik  atas  tanah  yang diperolehnya.  Hak  milik  atas  tanah  tersebut  demi  hukum  hapus  dan  akan  menjadi tanah  negara  apabila  tidak  dilepaskan  haknya  dalam  rentang  satu  tahun  setelah diperolehnya.

## 3. Penolakan Waris
Demi  hukum  ahli  waris  mendapatkan  hak  kepemilikan  terhadap  segala  hak, piutang  dan  barang  dari  pewaris  saat  pewaris  meninggal  dunia  maka  dan  adanya kewajiban  untuk  melakukan  pembayaran  utang  dan  memikul  segala  beban  sesuai dengan  bagian  masing-  masing.  Pemenuhan  terhadap  hak  dan  kewajiban  tersebut didasarkan  pada  Pasal  1045  KUHPerdata  mengatur  bahwa  ahli  waris  tidak  ada keharusan  untuk  menerima  bagian  dari  hak  warisan  ahli  waris  tersebut.    Ketentuan penolakan waris ini hanya dapat  diterapkan pada  yang tunduk  terhadap  hukum  waris
Vol 17 No 2 Agustus 2019
berdasarkan  KUHPerdata  sedangkan  warisan  tidak  dapat  ditolak  oleh  ahli  waris apabila didasarkan pada hukum waris islam.
Penolakan harus secara tegas dilakukan oleh ahli waris terhadap harta warisan dinyatakan untuk menyatakan sikap penolakan saat terbukanya warisan dengan  suatu ketetapan    di  kepaniteraan  Pengadilan  Negeri.  Penolakan  waris  dari  ahli  waris membawa akibat hukum yaitu:
a. Penolakan warisan mengakibatkan ahli waris tidak dianggap sebagai ahli waris sehingga tidak memiliki hak atas harta peninggalan pewaris.
b. Penolakan warisan mengakibatkan  ahli waris kehilangan  hak mutlaknya  yang dilindungi  oleh  undang-undang  ( legitimie  portie ).  Artinya  ahli  waris  yang menolak tersebut  dipersamakan seperti orang  yang telah meninggal   sehingga kehilangan hak nya sebagai ahli waris.
c. Tidak  adanya  penggantian  tempat  bagi  keturunan  ahli  waris  yang  menolak warisan untuk mewaris.
Adanya  pembatasan  kepemilikan  hak  milik  atas  tanah  oleh  Warga  Negara  Asing dapat membuat ahli waris Warga Negara Asing menentukan pilihan untuk melakukan penolakan waris agar bagiannya terhadap warisan hak milik atas tanah tidak menjadi tanah  negara.  Penetapan  dari  Pengadilan  Negeri  mengenai  penolakan  waris  akan menjadi  dasar  bagi  para  ahli  waris    bahwa  ahli  waris  Warga  Negara  Asing  tersebut telah  menolak  warisan  tidak  lagi  terdaftar  sebagai  ahli  waris.  Penolakan  tersebut membuat yang menolak warisan dibebaskan dari segala hak dan kewajibannya sebagai ahli waris sehingga tidak memiliki hak terhadap warisan hak milik atas tanah tersebut. Penetapan  penolakan  waris  tersebut  akan  mengikat  dan  diberlakukan  untuk  para  ahli waris dan pihak lain.

## 4. Perjanjian
Berdasarkan  pasal  1313  KUHPerdata,pengertian  perjanjian  dalam  arti  luas yaitu perjanjian atau persetujuan merupakan perbuatan untuk satu pihak mengikatkan diri dengan pihak lainnya.
Perjanjian digolongkan berdasarkan Pasal 1319 KUHPerdata, menjadi 2 (dua), yang terdiri dari:
a. Perjanjian bernama
Perjanjian  bernama  merupakan  perjanjian  yang  diberikan  nama  oleh  undang- undang  serta  pengaturan  yang  diatur  secara  khusus.  Menurut  R.  Soetojo
Prawirohamidjojo dan  Marthalena Pohan, perjanjan bernama ialah perjanjian- perjanjian yang terdapat di dalam:
1. titel V s/d XIX Buku ke-III BW
2. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  disebut  dengan  nama  (  die  met name genoemd zijn) 4
b. Perjanjian Tak Bernama
Perjanjian tak bernama memiliki jumlah tidak terhingga karena tidak diberikan nama secara khusus oleh KUHPerdata maupun KUHD. Contoh dari perjanjian tidak bernama adalah perjanjian pembagian penjualan hasil warisan.
Asas-asas  penting  dalam  hukum  perjanjian  yang  menimbulkan  adanya perjanjian yaitu:
1. Asas konsensualisme
Konsensualisme  merupakan  kesepakatan.  Asas  konsensualisme  memiliki  arti bahwa sejak adanya kesepakatan maka akan lahir perjanjian dan perikatan. 5
2. Asas kekuatan mengikat perjanjian
Semua  perjanjian  akan  diberlakukan  seperti  undang-undang  dan  mengikat apabila  secara  sah  perjanjian  tersebut  dapat  dilaksanakan.  Perjanjian menimbulkan  adanya  kewajiban  hukum  sehingga  mengakibatkan  adanya keterikatan untuk melaksanakan dan memenuhi kesepakatan kontraktual 6
3. Asas kebebasan berkontrak
Pihak-pihak  dalam  perjanjian  dapat  menyimpangi  pasal-pasal  dalam    hukum perjanjian.  Adanya  hak  bebas  kepada  masyarakat  dalam  menentukan  konsep dari  perjanjian  dengan  persyaratan  tidak  melanggar  ketertiban  umum  dan kesusilaan.
Hal  yang  terpenting  dalam  suatu  perjanjian  untuk  menentukan  berlakunya suatu perjanjian harus di dasarkan pada persyaratan sahnya suatu perjanjian. Perjanjian yang  sesuai  ketentuan  yang  di  atur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  menunjukan perjanjian tersebut dapat dilaksanakan. Syarat sahnya perjanjian tersebut yaitu:
1. Sepakat untuk membuat suatu perikatan
4 R.  Soetodjo  Prawirohamidjojo  dan  Marthalena  Pohan, Hukum Perikatan ,  (Surabaya:PT  Bina Ilmu, 1984), hlm.107
5 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , (Jakarta: PT Intermasa, 2011), hlm.15
6 Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian , (Bandung: PT Alumni, 1986) , hlm. 100
Vol 17 No 2 Agustus 2019
Perjanjian  dibuat  sesuai  tujuan  diadakannya  perjanjian  tersebut  yang didasarkan  atas  kata  setuju,  seia-sekata  atau  sepakat.  Para  ahli  waris  yang membuat perjanjian pembagian penjualan hasil warisan telah didasarkan pada kesepakatan  bersama  yang  diawali  dengan  penawaran  oleh  ahli  waris  Warga Negara Asing yang telah menolak warisan untuk mengadakan pembagian jika dikemudian  hari  warisan  berupa  hak  milik  atas  tanah  dijual  dengan  bagian yang  sesuai  kesepakatn  bersama  tanpa  adanya  penipuan,  paksaan  maupun kekhilafan.
2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan
Perjanjian  dibuat  atas  dasar  kecakapan  dari  para  pihak  yang  membuatnya. Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata, dapat diartikan bahwa orang yang cakap melakukan  suatu  tindakan  hukum  meliputi  orang  yang  tidak  berada  di  bawah pengampuan,  sudah  dewasa  dan  perempuan  yang  belum  kawin  dimana ketentuan  tersebut  telah  di  cabut  sehingga  perempuan  yang  telah  kawin menjadi  cakap  melakukan  tindakan  hukum  didasarkan  pada  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  1963  Juncto  Pasal  31  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974.  Berdasarkan  Pasal  433  KUHperdata,  terdapat  3  (tiga) alasan  orang  ada  di  bawah  pengampuan  meliputi  keborosan,  kegilaan,  mata gelap maupun dungu.
Para ahli waris termasuk ahli waris Warga Negara Asing yang menolak warisan  memiliki  kecakapan  dalam  membuat  suatu  perjanjian.  Warga  Negara Asing mempunyai hak keperdataan yang diakui oleh undang-undang sehingga cakap dalam melakukan tindakan hukum.
3. Adanya hal tertentu
Perjanjian  setidaknya  memuat  suatu  obyek.  Obyek  perjanjian  tersebut dapat berupa benda ataupun hak yang melekat pada benda, benda sendiri diatur secara  khusus  dalam  Buku  ke  II  KUHPerdata.  Perjanjian  pembagian  hasil penjualan  warisan  hak  milik  atas  tanah  memiliki  obyek  yaitu  hak  milik  atas tanah yang apabila dijual, atas hasil penjualan tersebut dibagi kepada ahli waris Warga Negara Asing dan ahli waris lainnya sebagaimana yang tertuang dalam isi perjanjian.
4. Suatu sebab yang diperbolehkan
Vol 17 No 2 Agustus 2019
Pembuatan  perjanjian  didasarkan  pada  sebab-sebab  yang  diperbolehkan. Menurut Pasal 1337 KUHPerdata, sebab yang diperbolehkan atau halal adalah bukan  merupakan  perjanjian  yang  bertentangan  dengan  ketertiban  umum, kesusilaan dan undang-undang.
Perjanjian pembagian hasil penjualan atas warisan hak milik atas tanah didasarkan  oleh  sebab  yang  diperbolehkan.  Undang-undang  hanya  melarang hak  milik  atas  tanah  dipunyai  oleh  Warga  Negara  Asing    yang  melebihi  satu tahun perolehan berdasarkan pewarisan, tetapi tidak dilarang untuk menikmati hasil penjualan dari warisan hak milik atas tanah tersebut.
Pembuatan perjanjian pembagian hasil penjualan warisan hak milik atas tanah oleh  para  ahli  waris  sesua  dengan  persyaratan  perjanjian  secara  sah  diberlakukan sehingga  perjanjian  tersebut  dapat  dilaksanakan.    Dapat  dilaksanakannya  perjanjian pembagian  hasil  penjualan  warisan  menunjukkan  bahwa  tidak  adanya  kepastian hukum  dalam pelaksanaan penetapan penolakan waris  yang telah dilakukan oleh ahli waris Warga Negara Asing tersebut.
Ahli  waris  yang  telah  menolak  warisan  kemudian  membuat  perjanjian pembagian  hasil  penjualan  terhadap  harta  warisan  merupakan  suatu  hal  yang bertentangan dengan tujuan dari penolakan waris itu sendiri. Hal ini menunjukkan ahli Waris  Warga  Negara  Asing  telah  melakukan  penyelundupan  hukum.  Perjanjian tersebut  bertentangan  dengan  pernyataan  penolakan  waris  yang  telah  melepaskan seluruh hak atas harta warisan pewaris yang termasuk didalamnya warisan berupa hak milik  atas  tanah  namun  menginginkan  hasil  ekonomis  dari  hak  milik  atas  tanah tersebut saat dialihkan pada pihak lain. Walaupun secara tujuan perjanjian pembagian hasil penjualan harta warisan bertentangan dengan pernyataan penolakan waris namun secara  hukum,  perjanjan  tersebut  dapat  dilaksanakan  apabila  didasarkan  pada  Pasal 1320  KUHPerdata  mengenai  persyaratan  keabsahan  perjanjian  serta  asas-asas  dalam hukum perjanjian yaitu asas konsensual dan kebebasan berkontrak.

## C. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT
a. Kesimpulan
Kedudukan  penetapan  Pengadilan  Negeri  tentang  penolakan  waris  memiliki kedudukan  yang  lemah  dan  tidak  mengikat  dibandingkan  dengan  perjanjian pembagian  hasil  penjualan  warisan  hak  milik  atas  tanah  yang  dibuat  oleh  ahli  waris Warga  Negara  Asing  yang  telah  menolak  warisan.  Perjanjian  tersebut  dapat
Vol 17 No 2 Agustus 2019
dilaksanakan dengan mengsampingkan adanya penetapan penolakan waris yang telah dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Negeri.  Hal  ini  menunjukkan  tidak  adanya  kepastian hukum  terhadap  pelaksanaan  penetapan  penolakan  waris  yang  seharusnya  mengikat para ahli waris dan pihak ketiga.

## b. Saran Tindak Lanjut
Hendaknya  pihak  legislatif  membuat  ketentuan  yang  mencegah  adanya penyelundupan hukum di masyarakat dengan melarang adanya perbuatan hukum yang pada hakikatnya saling bertentangan satu sama lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Hadikusuma, Hilman, Hukum Waris Adat, Bandung:PT. Citra Aditnya Bakti, 2003
Harahap, Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian , Bandung: PT Alumni, 1986
Kusumawati, Lanny , Pengantar Hukum Waris Perdata Barat Sidoarjo:Laros, 2011
Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda ,Cet. Ke-2, Jakarta: Darul Ulum Press,1993 Prawirohamidjojo, R. Soetodjo dan Marthalena Pohan, Hukum Perikatan ,
Surabaya:PT Bina Ilmu, 1984
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta: PT Intermasa, 2011