## Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berbasiskan Nilai Keadilan Pancasila
Tri Mulyani *) trimulyani@usm.ac.id
Sukimin *)
sukimin_78@yahoo.com
Wahyu Satria Wana Putra Wijaya *) wahyusatria2511@gmail.com
(Diterima 30 Juli 2021, disetujui 18 Maret 2022)

## ABSTRACT
Quick and peaceful settlement of state administrative cases in line with the Pancasila state  basis  is  highly  coveted  by  justice  seekers,  so  the  purpose  of  this  study  is  to analyze  and  describe  the  weaknesses  of  the  procedure  for  resolving  State Administrative disputes, the concept of mediation in administrative dispute resolution, and  concept  setting.  mediation  in  the  settlement  of  state  administrative  disputes based on  the  values  of  Pancasila  Justice.  The  research  method  used  is  the  type of research, namely normative juridical, with qualitative data analysis. The results of the study indicate that the weakness of the procedure for resolving State Administrative disputes can be seen from three aspects, first, aspects of the legal structure including the  subjectivity  of  judges  and  the  inability  of  lawyers;  second,  the  aspect  of  legal substance,  that  the  current  state  administrative  dispute  resolution  procedure  is  less effective, resulting in many remaining cases, the length of time for dispute resolution which  results  in  the  high  cost  of  the  case  to  be  incurred;  third,  the  aspect  of  legal culture,  namely  that  the  culture  that  cannot  be  lost  until  now  is  that  the  disputing parties  are  less  cooperative  in  providing  explanations  and  providing  evidence  or providing  evidence  that  is  not  related  to  the  substance  of  the  case  being  disputed. The concept of mediation can be used in administrative dispute resolution, by looking at the characteristics of the state administrative dispute itself, looking at the object of dispute  in  alternative  dispute  resolution  and  adhering  to  the  teachings  of  unlawful acts and Supreme Court Circular No. 2 of 1991. Setting the concept of mediation in dispute  resolution  State  administration  based  on  the  value  of  Pancasila  Justice  is right after the preliminary examination
Keywords : mediation, state administrative disputes; Pancasila justice
* ) Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Semarang
*) Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Semarang
*) Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Semarang

## ABSTRAK
Penyelesaian  perkara  tata  usaha  negara  dengan  cepat  dan  damai  senada  dengan dasar negara Pancasila sangat didambakan para pencari keadilan,  sehingga  tujuan dalam  penelitian  ini  adalah  menganalisis  mendiskripsikan  tentang  kelemahan prosedur  penyelesaian  sengketa  Tata  Usaha  Negara,  konsep  mediasi  dalam penyelesaian  sengketa  tata  usaha,  dan  pengaturan  konsep  mediasi  dalam penyelesaian  sengekta  tata  usaha  negara  berbasiskan  nilai  Keadilan  Pancasila. Metode  penelitian  yang  dipergunakan  diantaranya  adalah  jenis  penelitian  yaitu yuridis  normatif,  dengan  analis  data  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa kelemahan prosedur penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dapat dilihat dari tiga aspek, pertama, aspek struktur hukum diantaranya subyektivitas hakim dan ketidakmampuan  pengacara; kedua, aspek  substansi  hukum,  bahwa  prosedur penyelesaian  sengketa  tata  usaha  negara  saat  ini,  kurang  efektif,  sehingga  banyak menyebabkan sisa perkara, lamanya waktu penyelesaian sengketa yang berdampak mahalnya biaya perkara yang harus dikeluarkan; ketiga, aspek budaya hukum, yaitu bahwa  budaya  yang  tidak  bisa  hilang  hingga  saat  ini  adalah  para  pihak  yang bersengketa  kurang  kooperatif  dalam  memberikan  penjelasan  dan  memberikan  alat bukti  atau  memberikan  alat  bukti  yang  tidak  berkaitan  dengan  substansi  perkara yang  sedang  dipersengketakan.  Konsep  mediasi  dapat  dipergunakan  dalam penyelesaian sengketa tata usaha, dengan melihat karakteristik sengketa tata usaha negara  itu  sendiri,  melihat  obyek  sengketa  dalam  alternatif  penyelesaian  sengketa dan  berpegang  pada  ajaran  perbuatan  melawan  hukum  dan  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  1991.  Pengaturan  konsep  mediasi  dalam penyelesaian sengekta tata usaha negara berbasiskan nilai Keadilan Pancasila yang tepat adalah setelah acara pemeriksaan pendahuluan
Kata Kunci : mediasi, sengketa tata usaha negara; keadilan pancasila

## I. Pendahuluan
Menurut  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945  menyatakan  bahwa “Indonesia  adalah  negara  hukum”,  yang  memiliki  konsep  dalam  rangka menjalankan  pemerintahan-nya  (Martitah  dkk,  2018:  1).  Menurut  Julius  Stahl, konsep  negara  hukum  yang  disebut  dengan  istilah  rechtstaat  mencakup  4 elemen penting yaitu:
Pertama,  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  kedua,  pembagian kekuasaan,  ketiga,  pemerintahan  berdasarkan  undang  undang,  keempat, adanya  peradilan  tata  usaha  negara.  Elemen  tersebut  sebagai  aturan mayoritas  yang  tidak  memberikan  jaminan  jika  ke-empat  unsur  tersebut akan terlaksana dengan baik, khususnya HAM (Martitah dkk, 2018: 1-2).
Dalam penelitian ini akan difokuskan pada elemen keempat yaitu adanya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN di Indonesia dibentuk berdasarkan UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  Tata Usaha Negara (UU PTUN),
yang  dalam  perkembangannya  telah  dilakukan  perubahan  2  kali.  Perubahan pertama  dilakukan  pada  tahun  2004,  melalui  UU  RI  Nomor  9  Tahun  2004 tentang  Perubahan  atas  UU  RI  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara (UU PTUN Perubahan I). Perubahan kedua dilakukan pada tahun 2009, melalui UU RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas  UU RI  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (UU  PTUN Perubahan  II).  (Lubna,  2015:  162).  Keberadaan  PTUN  diberbagai  negara modern  terutama  negara-negara  penganut  paham  Welfare  State  (Negara Kesejahteraan) merupakan tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau  warga  negara  untuk  mempertahankan  hak-haknya  yang  dirugikan  oleh perbuatan  hukum  publik  pejabat  tata  usaha  negara  karena  keputusan  atau kebijakan  yang  dikeluarkannya  (Salmon,  2010:  18).  Melihat  kenyataan  tersebut, dapat  dipahami  bahwa  PTUN  diperlukan  keberadaannya,  sebagai  salah  satu jalur  bagi  para  pencari  keadilan  yang  merasa  kepentingannya  dirugikan  karena dalam  melaksanakan  kekuasaanya  itu  ternyata  badan  atau    pejabat  tata  usaha negara yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum  (Salmon, 2010: 18).
Adanya perlindungan hukum bagi masyarakat dari perbuatan pejabat tata usaha negara yang melanggar hukum publik dalam melaksanakan penyelenggaraan  pemerintahan,  melalui  lembaga  penegak  hukum  (PTUN)  ini merupakan  salah  satu  upaya  untuk  mewujudkan  keadilan.  Upaya  untuk mewujudkan keadilan seraya  harus pupus karena pengaturan mengenai hukum acara  di  PTUN  yang  kurang  sempurna,  sehingga  proses  untuk  mencapai keadilanpun  tidak dapat terwujud  sebagaimana  harapan.  Perlu  diketahui bahwa perkara  di  PTUN  tanpa  disadari  dari  tahun  ke  tahun  angkanya  tercatat  sangat tinggi.  Dapat  diambil  contoh  data  perkara  dan  penyelesaiannya  di  PTUN Semarang sangat banyak sekali, dan setiap tahunnya terdapat sisa perkara dan tergolong  angkanya  cukup  tinggi.  Total  sisa  perkara  sejak  tahun  2015  sampai dengan  2020  tercatat  140  sisa  perkara  (ptun-semarang.go.id).  Berdasarkan fenomena  ini,  Peneliti  berusaha  menemukan  sebuah  konsep  baru  untuk mengatasinya yaitu dengan konsep mediasi.
Kata  “mediasi”  berasal  dari  bahasa  Inggris  “ mediation ”  yang  artinya penyelesaian  sengketa  yang  melibatkan  pihak  ketiga  sebagai  penengah  atau
penyelesaian  sengketa  secara  menengahi,  yang  menengahinya  dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah (Echols dan Shadily, 2003: 377).
Secara yuridis, pengertian mediasi dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 1, PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyebutkan  bahwa: “Mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator”.
Tujuan mediasi adalah membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromis  (Kriekhoff  ,  2012:  615),  sehingga  dipandang  menguntungkan  kedua belah pihak. Di dalam UU PTUN Perubahan II, memang tidak mengatur tentang adanya  konsep  mediasi  dalam  penyelesaian  perkara.  Namun  tidak  menutup kemungkinan  harapan  ke  depan  praktek  mediasi  di  PTUN  sangat  diharapkan para pencari keadilan,  sebagaimana dapat dilihat pada kasus yang terjadi pada tahun  1991,  terjadi  sengketa  TUN  yang  berakhir  dengan  perdamaian,  yaitu dalam  perkara  Nomor  01/PTUN –  JKT/1991  antara  Paulus  Djaja  Sentosa melawan Walikota Jakarta Barat berakhir dengan Akta Perdamaian tertanggal 25 Maret  1991.  Selain  itu  sebagian  besar  sengketa  Informasi  Publik  berakhir dengan perdamaian, demikian juga sengketa kepegawaian dan lingkungan lidup, tidak  sedikit  yang  terselesaikan  dengan  mediasi.  Pelayanan  mediasi  ini  bisa dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan.
Konsep  mediasi  ini  selaras  dengan  nilai  Pancasila  sila  Keempat  yang menekankan  penyelesaian  segala  sengketa  dengan  bermusyawarah  untuk mencapai  mufakat.  Melihat  persoalan  yang  sering  muncul  dalam  masyarakat terutama  perkara  tata  usaha  negara  yang  menumpuk  di  pengadilan,  maka dipandang  sangat  penting  asas  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  dalam mediasi  yang  mengutamakan  asas  kekeluargaan  untuk  menjadi  masyarakat yang  damai  dalam  kehidupan  masyarakat.  Tujuan  dari  penelitian  ini  tidak terlepas dari 3 (tiga) hal, yaitu :
1. Untuk Menganalisis  kelemahan dari prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara di Indonesia saat ini
2. Untuk menganalisis dan mendiekripsikan mengenai konsep mediasi dapat dalam penyelesaian sengketa tata usaha Negara.
3. Untuk  mendeskripsikan  pengaturan  konsep  mediasi  dalam  penyelesaian sengketa tata usaha negara berbasiskan nilai keadilan Pancasila.
Penelitian  yang  serupa  mengenai  konsep  mediasi  pernah  dilakukan  oleh Hervina  Puspitosari,    namun  fokus  tujuan  yang  dicapai  sangatlah  berbeda, karena  tujuan  dari  penelitiannya  adalah    untuk  melihat  tentang  pengaturan mediasi di Peradilan Tata Usaha Negara dalam rangka asas peradilan cepat dan biaya murah.

## II.  Metode Penelitian
Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya : jenis penelitian yuridis normatif ,  mengingat  bahwa  obyek dalam  penelitian ini adalah  menganalisis dan mendiskripsikan  tentang  kelemahan  prosedur  penyelesaian  sengketa  Tata Usaha  Negara,  konsep  mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa  tata  usaha,  dan pengaturan  konsep  mediasi  dalam  penyelesaian  sengekta  tata  usaha  negara berbasiskan  nilai  Keadilan  Pancasila,  spesifikasinya  deskriptif.  Data  yang dipergunakan adalah data sekunder didukung juga dengan data primer, dengan analisa data kualitataif.

## III.  Hasil dan Pembahasan
3.1.  Kelemahan Dari Prosedur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara 1. Prosedur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
Pangkal  sengketa TUN,  adalah  akibat  dikeluarkannya  keputusan  tata usaha negara (KTUN) oleh Badan / Pejabat TUN. Adapun pihak-pihak yang bersengketa,  yaitu  penggugat  adalah  orang  perorang  dan  badan  hukum perdata yang kepentingannya dirugikan, dan tergugat adalah pejabat TUN. Penyelesaian sengketa TUN, dalam UU PTUN, terdiri 2 jalur :
a.  Upaya Administratif
Upaya  administratif  adalah  suatu  prosedur  yang  dapat  ditempuh oleh  seseorang  atau  badan  hukum  perdata  apabila  ia  tidak  puas terhadap  keputusan  tata  usaha negara  (Supandi,  2019: 397)  Pasal 48 UU PTUN, dijelaskan bahwa:
(1)  Dalam  suatu  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  diberi wewenang  oleh  atau  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaiakan melalui upaya administratif yang tersedia.
(2)  Pengadilan  baru  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan  sengketa  tata  usaha  negara  sebagaimana
dimaksud  dalam  ayat  (1)  jika  selruh  upaya  administratif  yang bersangkutan telah digunakan.”
Selanjutnya  menurut  Indroharto  sebagaimana  dikutip  Supadni (2019:  398),  upaya  administrasi  merupakan  prosedur  yang  ditentukan dalam  suatu  operaturan  perundang-undangan  untuk  menyelesaikan sengketa  TUN  yang  dilaksanakan  di  lingkungan  pemerintahan  sendiri (bukan oleh peradilan yang bebas) yang terdiri atas prosedur keberatan dan prosedur banding administratif, yaitu sebagai berikut:
a)  Keberatan
Keberatan  adalah  suatu  prosedur  penyelesaian  sengketa tata  usaha  negara  yang  penyelesaiannya  dilakukan  sendiri  oleh badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  yang  mengeluarkan keputusan.
b)  Banding administratif
Banding  administratif  adalah  suatu  prosedur  penyelesaian sengketa  tata  usaha  negara  yang  penyelesaiannya  dilakukan oleh  instansi  atasan  atau  instansi  lain  dari  yang  mengeluarkan keputusan tata usaha negara.
Berdasarkan  SEMA  RI  Nomor  2  Tahun  1991  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan dalam UU PTUN, disebutkan:
“Yang dimaksud upaya administratif adalah: a. Pengajuan  surat  keberatan  ( Bezwaarschrift  Boroep )  yang diajukan  kepada    Badan  /  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang mengeluarkan keputusan (Penetapan / Beschikking ) semula; b. Pengajuan  banding  administratif  ( Administratif  Beroep )  yang ditujukan  kepada  atasan  pejabat  atau  instansi  lain  dari  badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan yang  berwenang  memeriksa  ulang  keputusan  tata  usaha negara yang disengketakan”
Selanjutnya  dijelaskan  pula  melalui  SEMA  RI  Nomor  2  Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1981:
a.  Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif  berupa  peninjauan  surat  keberatan,  maka gugatan  terhadap  keputusan  tata  usaha  negara  yang bersangkutan diajukan kepada pengadilan tata usaha negara.
b.  Apabilla  peraturan  dasarnya  menenntukan  adanya  upaya administratif  berupa  surat  keberatan  dan  atau  mewajibkan
surat  banding administratif, maka gugatan terhadap keputusan tata  usaha  negara  yang  telah  diputus  dalam  tingkat  banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.

## 2. Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara
Ketika  setelah  Penggugat  mengajukan  gugatan  ke  PTUN  yang ditujukan  kepada  Ketua  PTUN,  maka  langkah  selanjutnya  Ketua  PTUN menunjuk  kepada  hakim  yang  terdiri  dari  1  ketua  Majelis  Hakim  dan  2 anggota  Majelis  Hakim    dan  Panitera.  Selanjutnya  ditentukan  pula mengenai  hari  persidangan.  Setelah  ada  penetapan  hari  sidang,  maka Panitera  segera  memanggil  Para  Pihak  (Penggugat  dan  Tergugat).  (Nur Yanto,  2015:53).  Adapun  proses/tahapan  berperkara  di  PTUN,  sebagai berikut: )(Nur Yanto, 2015:54-100).
a.  Pemeriksaan Pendahuluan
1) Pemeriksaan administrasi (oleh Panitera Perkara PTUN)
2) Proses Dismissal (oleh Ketua PTUN)
3) Pemeriksaan Persiapan
Pemeriksaan  persiapan  dilakukan  hakim  sebelum memeriksa  pokok  perkara  yang  dilakukan  tidak  dimuka  sidang dimuka  umum.  Hal  yang  dilakukan  adalah  mengumpulkan dokumen-dokumen  atau  informasi-informasi  resmi  yang diperlukan  yang  berkaitan  dengan  sengketa  yang  sedang diperiksa  dari  para  pihak.  Mengenai  ketentuan  pemeriksaan persiapan  ini  diatur  dalam  Pasal  63  UU  PTUN,  yaitu  sebagai berikut:
(1)  Sebelum  memeriksa  pokok  sengketa  dimulai,  Hakim wajib  mengadakan  pemeriksaan  persiapan  untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. (2)  Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim: (a)  Wajib  memberi  nasehat  kepada  penggugat  untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data  yang  diperlukan  dalam  jangka  waktu  tiga puluh hari (b)  Dapat  meminta  penjelasan  kepada  Badan  atau Pejabat TUN yang bersangkutan (3)  Apabila  dalam  jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan  gugatan,  maka  Hakim  menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima
(4)  Terhadap putusan sebagaimana diatur dalam ayat (3) tidak  dapat  digunakan  upaya  hukum  tetapi  dapat diajukan gugatan baru.
Hakim  mempunyai  kewajiban  memyampaikan  kepada penggugat  untuk  melengkapi  atau  memperbaiki  gugatan  yang dirasa kurang jelas, dengan memberikan kelonggaran waktu 30 hari  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  jika diabaikan maka akan diputuskan gugatan tidak dapat diterima.
b.  Pemeriksaan Persidangan
1) Pembacaan Gugatan
Berdasarkan  Pasal  74  Ayat  (1)  UU  PTUN,  menyatakan “Pemeriksaan  sengketa  dimulai  dengan  membacakan  isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh Hakim Ketua Sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya”. Setelah dilakukan pemeriksaan  persiapan,  maka  tahap  selanjutnya  adalah  tahap pemeriksaan  pokok  perkara  yaitu  diawali  dengan  pembacaan gugatan.  Gugatan  dibacakan  oleh  majelis  hakim  dalam  sidang terbuka untuk umum. 2) Pembacaan Jawaban
Setelah  gugatan  dibacakan  dibacakan  oleh  hakim,  maka berdasarkan  Pasal  74  Ayat  (1)  UU  PTUN,  hakim  huga membacakan jawaban dari tergugat, karena tergugat mempunyai  hak  untuk  menjawab  atas  gugatan.  Namun  jika tergugat  tidak  ada  jawaban  maka  diberikan  kesempatan  untuk membuat  jawaban  dengan  tenggang  waktu  yang  disepakati dalam sidang. 3) Replik Setelah  pembacaan  jawaban  atas  gugatan  penggugat,
maka agenda sidang selanjutnya pemeriksaan replik. Replik ini merupakan  tahapan  sidang  yang  dalam  kesempatan  ini diberikan kepada penggugat untuk melakukan suatu pembelaan, membantah alasan-alasan yang diajukan terhadap yang  diberikan  oleh  tergugat  dalam  membuat  jawaban.  Jadi, replik adalah merupakan suatu jawaban penggugat baik tertulis maupun  lisan  terhadap  jawaban  tergugat  atas  jawaban penggugat.  Berdasarkan  Pasal  75  Ayat  (1)  UU  PTUN, menyatakan  bahwa  “Penggugat  dapat  mengubah  alasan  yang mendasari  gugatan  hanya  sampai  replik,  asal  disertai  alasan yang cukup serta tidak merugikan kepetingan tergugat, dan hal tersebut harus disaksikan oleh hakim.” 4) Duplik Setelah penggugat mengajukan replik, tahapan
pemeriksaan  selanjutnya  adalah  duplik.  Duplik  adalah  dalam bahasa  yang  sangat  sederhana  dapat  dikemukakan  sebagai jawaban  kedua  dari  tergugat  atau  diartikan  sebagai  jawaban balik dari tergugat atas replik penggugat atau jawaban tergugat terhadap  replik  yang  diajukan  penggugat.  Isi  dari  duplik diantaranya  adalah  penolakan  dalil-dalil  tergugat  atas  duplik dari penggugat. Sama dengan replik, duplik juga dapat diajukan
lisan  maupun  tertulis.  Duplik  diajukan  tergugat  untuk meneguhkan  jawabannya  yang  lazimnya  berisi  penolakan terhadap  gugatan  penggugat.  Mengenai  hak  dalam  membuat duplik  diatur  dalam  Pasal  75  Ayat  (2)  UU  PTUN,  yang menyatakan  bahwa “Tergugat  dapat  mengubah  alasan  yang mendasari  jawabannya  hanya  sampai  dengn  duplik,  asal disertai  alasan  yang  cukup  serta  tidak  merugikan  kepentingan penggugat  dan  hal  tersebut  harus  dipertimbangkan  denagn saksama oleh hakim”. Setelah duplik acara jawab – menjawab antara  penggugat  dan  tergugat  sudah  cukup,  tahapan selanjutnya adalah pembuktian.

## 5) Pembuktian
Ketentuan  mengenai  pembuktian  dalam  hukum  acara Peradilan  Tata  Usaha  Negara  diatur  dalam  Pasal  100  sampai dengan  Pasal  107  UU  PTUN Juncto Pasal  107  A  UU  PTUN Perubahan  II.  Alat  bukti  yang  dapat  diajukan  dalam  hukum acara  Tata  Usaha  Negara  antara  lain  :  Surat  atau  Tulisan, Keterangan  Ahli,  Keterangan  Saksi,  Pengakuan  Para  Pihak, dan  Pengetahuan  Hakim.  Hakim  menentukan  apa  yang  harus dibuktikan,  beban  pembuktian  beserta  penilaian  pembuktian dan  untuk  sahnya  pembuktian  diperlukan  sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. *
6) Kesimpulan
Setelah  pembuktian,  tahap  berikutnya  adalah  tahap kesimpulan.  Berdasarkan  Pasal  97  ayat  (1)  UU  PTUN menyatakan  bahwa  dalam  “dalam  hal  pemeriksaan  sengketa sudah  selesai,  kedua  belah  pihak  diberi  kesempatan  untuk mengemukakan  pendapat  yang  terakhir  berupa  kesimpulan masing- masing”.
7) Putusan
Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai  pejabat  negara  yang  diberi  wewenang  untuk  itu, diucapkan  dipersidangan  dan  bertujuan  untuk  mengakhiri  atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Mengenai  putusan  diatur  dalam  Pasal  108    UU  PTUN.  Bagi hakim  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara  yang  terpenting bukan  hukumnya,  karena  hakim  dianggap  tahu  hukumnya  ( ius curia  novit ),  tetapi  mengetahui  secara  obyektif  fakta  atau peristiwa  sebagai  duduk  perkara  yang  sebenarnya  sebagai dasar  putusnya,  bukan  secara a  priori langsung  menemukan hukumnya  tanpa  perlu  mengetahui  terlebih  dahulu  duduk perkara  yang  sebenarnya.  Fakta  atau  peristiwa  sebagai  duduk perkara  akan  dapat  diketahui  hakim  dari  alat-alat  bukti  yang diajukan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Selanjutnya setelah  dianggap  cukup,  maka  hakim  harus  menentukan
* Lihat Pasal 107 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
peraturan hukum yang dapat diterapkan untuk menyelesaiakan sengketa  itu  oleh  hakim,  pada  dasarnya  menunjukan  bahwa sebelum  menjatuhkan  suatu  putusan,  hakim  melakukan penelitian dalam rangka menemukan hukum.
8)   Upaya Hukum
Upaya  hukum  diperlukan,  karena  hakim  adalah  manusia yang  begitu  dekat  dengan  kekhilafan,  bahkan  kesalahan  itu sendiri,  bersifat  memihak,  atau  karena  ditemukan  bukti  baru yang  begitu  kuat.  Upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh diantaranya adalah upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yaitu:
a)  Perlawanan ( Verset )
Perlawanan  merupakan  upaya  hukum  terhadap penetapan  yang  diputuskan  oleh  ketua  pengadilan  dalam rapat permusyawaratan (Prosedur Dismisal), yang diajukan oleh  penggugat  yang  pada  dasarnya  membantah  alasan- asalan yang digunakan oleh Ketua pengadilan sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pasal  62 ayat  (1)  huruf a, b, c, d, dan e  UU PTUN. Dalam gugatan perlawanan ini penggugat  harus  mampu  membuktikan  bahwa  alasan- alasan  yang  diguanakan  oleh  ketua  pengadilan  itu  tidak berdasar  dan  didukung  dengan  bukti-bukti  yang  akurat, sehingga  kebenarannya  patut  dipertanyakan.  Dalam  hal upaya  perlawanan  dibenarkan  oleh  pengadilan,  maka penetapan ketua pengadilan tersebut di atas menjadi gugur demi  hukum  ( ex  lege )  dan  pokok  gugatan  akan  diperiksa, diputus  dan  diselesaikan  menurut  acara  biasa.  Sebaliknya apabila  perlawanan  ditolak,  maka  penetapan  hakim  yang diputus  dalam  rapat  permusyawaratan  itu  menjadi  tetap berlaku,  dengan  demikian  gugatan  tetap  dinyatakan  tidak diterima atau tidak berdasar. b)  Banding
Menurut  Pasal  122  UU  PTUN,  disebutkan  bahwa terhadap  putusan  PTUN  dapat  dimintakan  pemeriksaan banding  oleh  penggugat  atau  tergugat  kepada  PT.  TUN. Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  dalam  tingkat  banding, hakim  tidak  boleh  mengabulkan  lebih  daripada  yang dituntut,  artinya  hakim  harus  membiarkan  putusan  dalam tingkat  peradilan  pertama  sepanjang  tidak  dibantah  dalam tingkat banding c)  Kasasi Upaya  hukum  kasasi  diatur  dalam  Pasal  131  UU
PTUN, yang menyebutkan bahwa terhadap putusan tingkat akhir  pengadilan  dapat  dimintakan  pemeriksaan  kasasi  di MA,  yang  mana  pemeriksaannya  dilakukan  menurut ketentuan UU RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA. Dalam pemeriksaan  kasasi  hakim  tidak  memeriksa  duduk
perkaranya  atau  faktanya  tetapi  tentang  hukumnya.  Jadi dalam  kasasi  peristiwanya  tidak  diperiksa  kembali.  MA dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
(1)  Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
(2)  Salah  menerapkan  atau  melanggar  hukum  yang berlaku (3)  Lalai  memenuhi  syarat-syarat  yang  diwajibkan  oleh peraturan  perundang-undangan  yang  mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Selain  upaya  hukum  biasa,  ada  upaya  hukum  luar  biasa yaitu  Peninjauan  Kembali.  Dalam  Pasal  132  UU  PTUN disebutkan  bahwa  terhadap  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan  peninjauan  kembali  kepada  MA,  yang  mana pemeriksaannya dilakukan menurut ketentuan UU RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA, dengan alasan :
a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu  muslihat  pihak  lawan  yang  diketahui  setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. b) Apabila  setelah  perkara  diputus,  ditemukan  surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan
c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
d) Mengenai  sesuatu  bagian  dari  tuntutan  belum  diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
e) Apabila  antara  pihak-pihak  yang  sama,  mengenai  suatu soal  yang  sama,  atas  dasar  yang  sama,  oleh  pengadilan yang  sama  tingkatannya  telah  diberikan  putusan  yang bertentangan satu dengan yang lainnya.
f)  Apabila  dalam  suatu  putusan  terdapat  suatu  kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

## 3.2. Kelemahan Dari Prosedur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
Menurut  Mahfud  MD,  hukum  merupakan  produk  politik,  sehingga karakter  setiap produk  hukum  akan  sangat  ditentukan  atau  diwarnai  oleh imbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkan.  Oleh karena itu, setiap upaya melahirkan hukum-hukum yang berkarakter responsive/populisik  harus  dimulai  dari  upaya  demokratisasi  dalam kehidupan  politik.  Demikian  juga  dengan  UU  PTUN  yang  dibuat  pada jaman  orde  baru,  yang  pada  jaman  reformasi  kemudian  mengalami beberapa  perubahan  pasal-pasalnya  yang  selanjutnya  dituangkan  dalam
UU  RI  Nomor  9  Tahun  2004  yang  lebih  mengarah  pada  produk  hukum yang  responsif,  karena  pada  saat  perubahan  undang-undang  tersebut konfigurasi  politik  Indonesia  bernuansa  demokrasi.  PTUN  merupakan peradilan  yang  menangani  kasus  atau  sengketa  TUN  dan  sebagai  salah satu  produk  politik,  maka  perlu  adanya  penegakkan  hukumnya,  hingga terjadi  supremasi  hukum.  Penegakan  hukum  merupakan  kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang  mantap  dan  mengejawantah  dan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian penjabaran nilai akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup.  Lawrence  M.  Friedman (2001;  7-9)    mengemukakan  bahwa  efektif,  berhasil  tidaknya  penegakan hukum tergantung 3 unsur
1.  Struktur Hukum ( Struktur Of Law )
Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan
“To  begin  with,  the  legal  sytem  has  the  structure  of  a  legal system  consist  of  elements  of  this  kind:  the  number and  size  of courts;  their  jurisdiction  …Strukture  also  means  how  the legislature is organized …what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the  legal  system…a  kind  of  still  photograph,  with  freezes  the action.”
Struktur  dari  sistem  hukum  terdiri  atas  unsur  berikut  ini,  jumlah dan  ukuran  pengadilan,  yurisdiksinnya  (termasuk  jenis  kasus  yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatife ditata,  apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan  oleh  presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan  perangkat  hukum  yang  ada.  Struktur  adalah  pola  yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan- ketentuan  formalnya.  Struktur  ini  menunjukkan  bagaimana  pengadilan, pembuat  hukum  dan  badan  serta  proses  hukum  itu  berjalan  dan dijalankan.  Di  Indonesia  misalnya  jika  kita  berbicara  tentang  struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-
institusi  penegakan  hukum  seperti  kepolisian,  kejaksaan  dan pengadilan.
Penegak hukum sangat berpengaruh terhadap proses penegakkan  hukum,  sebaik  apapun  hukum  iu  dibuat,  apabila  struktur pelaksananya  tidak  dilandasi  profesionalise,  maka  tidak  akan melahirkan  putusan  yang  adil,  sehingga  tidak  akan  pernah  juga terwujud  keadilan  bagi  masyarakat.  Dalam  penyelesaian  sengketa TUN,  seorang  hakim  dituntut  subyektif  dalam  mencari  kebenaran materiil.  Peran  seorang  hakim  tidak  terlepas  juga  dari  peran  seorang pengacara.  Dalam  penyelesaian  perkara  biasanya  para  pihak  diwakili pengacara,  baik dalam  proses  jawab  menjawab,  maupun  menjelaskan alat  bukti  yang  nantinya  dapat  membantu  menemukan  fakta. Ketidakmampuan  pengacara  karena  banyak  fakta  yang  ditutupi  dan karena  tingkat  pengalaman  yang  kurang  memadahi  akan  menyulitkan hakim  untuk  mencari  fakta  yang  dapat  dijadikan  dasar  pertimbangan untuk menjatuhkan putusan.
2.  Substansi Hukum ( Substance Of The Law )
Substansi hukum menurut Friedman adalah : “Another aspect of the  legal  system  is  its  substance.  By  this  is  meant  the  actual  rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system …the stress here is on living law, not just rules in law books”.
Aspek  lain  dari  sistem  hukum  adalah  substansinya.  Yang dimaksud  dengan  substansinya  adalah  aturan,  norma,  dan  pola perilaku  nyata  manusia  yang  berada  dalam  sistem  itu.  Jadi  substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki  kekuatan  yang  mengikat  dan  menjadi  pedoman  bagi  aparat penegak hukum.
Substansi  Hukum  acara  PTUN  di  Indonesia,  yang  dijadikan pedoman  para  penegak  hukum  untuk  menyelesaikan  sengketa  tata usaha  negara,  menurut  analisa  penulis,  dari  aspek  substasi  peraturan ini  memiliki  kelemahan,  ketika  peraturan  ini  dilaksanakan.  Kelemahan dimaksud  adalah  bahwa  dalam  hukum  acara  tata  usaha  negara  tidak mengatur  secara  sempurna  mengenai  penyelesaian  sengketa  TUN, karena  tidak  ada  pengaturan  tentang  mediasi  dalam  prosedur
penyelesaian  sengketa  tata  usaha  negara,  sebagaimana  diatur  dalam penyelesaian  sengketa-  sengketa  yang  lain,  seperti  sengketa keperdataan,  dan  juga  sekarang  dalam  ranah  pidanapun  diutamakan untuk  melakukan  mediasi  terlebih  dahulu.  Dengan  tidak  diaturnya konsep  mediasi  dalam  pengaturan  hukum  acara  tata  usaha  negara mengakibatkan:
a.  Menumpuknya Perkara di Pengadilan
Prosedur  penyelesaian  sengketa  TUN  negara  saat  ini, sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas,  menurut  penulis  kurang efektif,  karena  dapat  dikemukakan  data  bahwa  pada  tahun  2015 sampai  tahun  2020  di  PTUN  Semarang  tercatat  jumlah  register perkara sebanyak 777, perkara yang berhasil diputus sebanyak 538 dan terdapat sisa perkara 140. Rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut:
No Tahun  Jumlah Perkara Putusan Sisa Perkara 1 2015 92 61 16 2 2016 101 72 16 3 2017 107 56 16 4 2018 199 157 50 5 2019 148 109 21 6 2020 130 83 21 TOTAL 777 538 140 Sumber : ptun-semarang.go.id
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa kekurang efektifan prosedur penyelesaian sengketa TUN disebabkan  karena  telah  terjadi  suatu  kegagalan  fungsi  sistem PTUN, yaitu kegagalan prosedural itu sendiri yaitu kegagalan yang terjadi  pada  sub  sistem  penanganan  perkara,  yaitu  gagal  untuk mengupayakan sistem yang berorientasi kepada penekanan waktu, sehingga terdapat sisa perkara tiap tahunnya. Faktor penyebabnya antara  lain  tidak  adanya  instrumen  pendukung  sistem  peradilan singkat  yang  menyebabkan  kegagalan  dalam  mengupayakan penanganan  perkara  secara  singkat  atau  cepat  dan  ketiadaan mekanisme perdamaian dalam penyelesaian sengketa.
b.  Jangka Waktu Penyelesaian Perkara lama
Prosedur  penyelesaian  sengketa  TUN  saat  ini,  sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut penulis mulai dari awal diajukannya
gugatan hingga putusan dan pelaksanaan putusan memakan waktu yang berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun lamanya. Menurut M  Yahya,  pernah  menyatakan  sebagaimana  dikutip  Suhartono (2011:  74)  bahwa  Di  Indonesia  memerlukan  rentang  waktu  7-12 tahun, atau 5-15 thun, bahkan 15-20 tahun, di samping itu juga ada yang  memakan  tempo  5-6  tahun.  Tempo  tahapan  penyelesaian sengketa terpola bervariasi secara hirarchis; pada tingkat peradilan pertama  1-2  tahun,  banding  1-2  tahun,  kasasi  1-3  tahun,  dan peninjauan kembali 2-3 tahun.
Bertitik  tolak  dari  pernyataan  dari  M  Yahya,  ternyata ditemukan  proses penyelesaian sengketa TUN yang sangat lama, yaitu  Putusan  No.  183/K/TUN/2003  memakan  waktu  selama  7 (tujuh)  tahun  (Penggugat  sudah  pensiun).  Bahkan  ada  yang menghabiskan  waktu  hingga  9  tahun  yaitu  Putusan  No. 07/PK/TUN/2006  (Heriyanto:  2016).  Faktor  penyebabnya  antara lain  tidak  adanya  instrumen  pendukung  sistem  peradilan  singkat yang  menyebabkan  kegagalan  dalam  mengupayakan  penanganan perkara  secara  singkat  atau  cepat  dan  ketiadaan  mekanisme perdamaian dalam penyelesaian sengketa.
c.  Mahalnya Biaya Berperkara
Lamanya waktu penyelesaian sengketa TUN akan berdampak pada  biaya  yang  harus  dibayarkan.  Semakin  lama  waktu penyelesaian  sengketa,  maka  semakin  mahal  biaya  yang  akan dikeluarkan.
3.  Budaya Hukum (Legal Culture).
Mengenai  budaya  hukum,  Friedman  berpendapat :“ The  third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief …in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused ”.
Kultur  hukum  menyangkut  budaya  hukum  yang  merupakan  sikap manusia  (termasuk  budaya  hukum  aparat  penegak  hukumnya) terhadap  hukum  dan  sistem  hukum.  Sebaik  apapun  penataan  struktur hukum  untuk  menjalankan  aturan  hukum  yang  ditetapkan  dan  sebaik
apapun  kualitas  substansi  hukum  yang  dibuat  tanpa  didukung  budaya hukum  oleh  orang-orang  yang  terlibat  dalam  sistem  dan  masyarakat maka  penegakan  hukum  tidak  akan  berjalan  secara  efektif.  Dalam penyelesaian sengketa TUN, budaya yang tidak bisa hilang hingga saat ini  adalah  para  pihak  yang  bersengketa  kurang  kooperatif  dalam memberikan  penjelasan  dan  memberikan  alat  bukti  atau  memberikan alat  bukti  yang  tidak  berkaitan  dengan  substansi  perkara  yang  sedang dipersengketakan.
3.3. Konsep Mediasi Dapat Digunakan Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
Pasal  1  angka  1,  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan menerangkan  bahwwa  mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa melalui  proses  perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak dengan dibantu mediator.
Adapun  unsur-unsur  penting  dalam  mediasi  antara  lain:  (Margono,
2000: 59)
1.  Mediasi  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  berdasarkan perundingan
2.  Mediator  terlibat  dan  diterima  para  pihak  yang  bersengketa  di dalam perundingan
3.  Mediator  bertugas  membantu  para  pihak  yang  bersengketa untuk mencari penyelesaian
4.  Mediator  tidak  mempunyai  kewenangan  membuat  keputusan selama perundingan berlangsung.
5.  Tujuan  mediasi  adalah  untuk  mencapai  atau  menghasilkan kesepakatan  yang  diterima  pihak-pihak  yang  bersengketa  guna mengakhiri sengketa.
Apakah  konsep  mediasi  dapat  dipergunakan  untuk  menyelesaikan sengketa  TUN. Jawabanya  menurut  Penulis  “dapat”,  dengan  dasar analisis:
1.  Karakteristik Sengketa Tata Usaha Negara
Sehubungan  dengan  pertanyaan  apakah  konsep  mediasi  dapat dipergunakan  dalam  penyelesaian  sengketa  TUN?.  Maka  untuk menjawab  pertanyaan  ini  kiranya  perlu  mengenali  karakteristik sengketa TUN. Karakteristik sengketa TUN, menurut UU PTUN Juncto UU  PTUN  Perubahan  I  Juncto  UU  PTUN  Perubahan  II,  penggunaan
istilah  “gugatan”  dalam  undang-undang  tersebut,  hal  ini  menunjukkan bahwa  sebenarnya  karakteristik  sengketa  TUN  bukan  semata-mata merupakan sengketa hukum publik, namun  juga mengandung muatan aspek  hukum  privatnya,  sebagai  konsekuensi  dari  penggunaan wewenang pemerintah bertindak di lapangan hukum privat.
Tindakan  TUN  baik  dalam  ranah  hukum  publik  dapat memberikan  dampak  dalam  lapangan  hukum  privat  yang  tidak  selalu menguntungkan,  namun  juga  merugikan  terhadap  orang,  maupun badan  hukum  perdata,  dapat  dicontohkan  ketika  pemerintah melakukan  tindakan  pembebasan  hak  atas  tanah  untuk  kepentingan umum.  Pemerintah  biasanya  mendasarkan  pada  Nilai  Jual  Objek Pajak  yang  adakalanya  di  bawah  harga  pasar,  sehingga  merugikan masyarakat.  Dalam  hal  ini  apabila  terjadi  gugagatan,  yang dipersoalkan  bukan  keabsahan  tentang  surat  keputusan  tentang pembebasan  hak  atas  tanah,  karena  keputusannya  sudah  dibuat berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  namun permasalahannya  terkait  dengan  akibat  surat  keputusan  yang diterbitkan  tersebut  menimbulkan  kerugian  pada  subyek  hukum.  Oleh karena  itu,  apabila  terjadi  sengketa  yang  digugat  adalah  ganti  rugi yang  layak,  bukan  surat  keputusan  pembebasan  hak  atas  tanah, disinilah  sesungguhnya  letak  pokok  permasalahan  yang  utama lahirnya sengketa antara pemerintah dan rakyat.
2.  Objek Sengketa Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Lahirnya  UU  RI  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan
Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  pada  dasarnya  diarahkan  untuk penyelesaian  sengketa –  sengketa  dalam  lapangan  keperdataan.  Hal ini tercermin dalam konsideran huruf a yang dirumuskan “Berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  penyelesaian  sengketa perdata di samping dapat diajukan ke pengadilan umum,  juga terbuka kemungkinan  diajukan  melalui  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa”.
Bertitik  tolak  dari  konsideran  tersebut  di  atas,  dapat  dipahami bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata di luar jalur hukum dapat Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  sehingga  kedua
lembaga  tersebut  terpisah  satu  sama  lain.  Selanjutnya  di  dalam ketentuan  umum  Pasal  1  Angka  1  UU  RI  Nomor  30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  menyebutkan “Arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  perdata  di  luar pengadilan  umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang dibuat  secara  tertulis  oleh  pihak  yang  bersengketa”,  sedangkan  yang dimaksud  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dalam  ketentuan  Pasal  1 Butir  10, adalah  lembaga  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat melalui  prosedur  yang  disepakati  para  pihak,  yakni  penyelesaian  di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilisasi dan penilaian ahli.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  arbitrase  merupakan  penyelesaian  sengketa    yang  khusus menyangkut  perkara-perkara  perdata  yang  sebelumnya  telah diperjanjikan  oleh  para  pihak  melalui  perjanjian  arbitrase,  bahwa  para pihak  telah  memilihnya  arbitrase  sebagai  bentuk  penyelesaian sengketanya.  Arbitrase  sebagai  bentuk  alternatif  penyelesaian sengketa  merupakan  bentuk  yang  sudah  terlembaga,  sedangkan alternatif  penyelesaian  sengketa  merupakan  prosedur  penyelesaian sengketa  yang  belum  terlembagakan,  hal ini dapat dilihat  pada  model yang  digunakandalam  penyelesaian  sengketa  ini,  yaitu  konsultasi. Disamping  itu  dapat  dikatakan  bahwa  obyek  arbitrase  sebatas sengketa  -sengketa  keperdataan,  sedangkan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa lebih luas, tidak hanya sebatas pada sengketa keperdataan.
3.  Ajaran Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatigedaad) Mencermati UU RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  dengan  memfokuskan  pada sengketa-sengketa keperdataan, maka dapat disimpulkan bahwa ADR tersebut masuk dalam ruang lingkup hukum privat, yang mengkhususnkan  pada  sengketa-sengketa  yang  timbul  akibat  sifat hubungan  hukum  keperdataan.  Pertanyaan  yang  muncul  kemudian adalah  dapatkah  ketentua-  ketentuan  dalam  hukum  privat  digunakan sebagai  dasar  hukum  bagi  penyelesaian  sengketa  hukum  publik  ?. Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut dapat digunakan  sebuah  ajaran
yaitu  Onrechtmatigedaad.  Sebuah  ajaran  yang  megakhiri  perbedaan subyek hukum penguasa sebagai badan hukum publik  dengan subyek hukum  individu  atau  perorangan  terhadap  perbedaan  berlakunya hukum,  terutama  tidak  terjangkaunya  hukum  privat  terhadap  tindakan penguasa,  dimulai  sejak  diperkenalkannya  ajaran  Onrechtmatigedaad pada  tahun  1863.  Meskipun  pada  saat  itu  ajaran  tersebut  masih terbatas  berlakunya  bagi  subyek  hukum  privat,  namun  dalam perkembangannya  ajaran  tersebut  mengalami  perluasan  jangkauan subyek berlakunya, maupun ruang lingkup materi muatannya.
Ajaran  Onrechtmatigedaad  telah  memberikan  inspirasi  dunia hukum,  bahwa  subyek  hukum  yang  dapat  melakukan  perbuatan hukum  tidak  hanya  perorangan.  Ajaran  ini  dipengaruhi  oleh  ajaran perkembangan  subyek  hukum  yang  memasukkan  subyek  hukum korporasi  atau  badan-badan  hukum  privat  (PT,  CV,  dan  lain sebagainya)  termasuk  Badan-Badan  Hukum  Publik  seperti  negara atau  pemerintah.  Dalam  perkembangan  selanjutnya  keberadaan subyek  hukum  badan  hukum  privat  telah  diakomodasikan  dalam beberapa produk peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan,  seperti  termuat  dalam Pasal  5  Undang –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2000 tentang Tindak  Pidana  Korupsi,  Undang –Undang Republik Indonesia Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2004  tentang  Yayasan,  dan sebagainya.  Hal  ini  menunjukkan  pengakuan  terhadap  badan  hukum publik, maupun dalam perkara-perkara / sengketa keperdataan. Akibat berkembangnya  Onrechtmatigedaad  ini  membawa  dampak  bagi lahirnya  tanggung  jawab  dan  tanggung  gugat  baru  terhadap  badan hukum publik dalam
lapangan hukum keperdataan. Onrechtmatigedaad  telah  melahirkan  konsekuensi  yuridis  terhadap lahirnya  tanggung  gugat  keperdataan  bagi  Badan  /  Pejabat  Tata Usaha  Negara  akibat  tindakan  tata  usaha  negara  yang  menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan/atau badan hukum keperdataan.
4.  Surat Edaran Mahkamah Agung
Untuk  memperjelas  lagi  apakah  konsep  mediasi  dapat dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara dapat dilihat dalam petunjuk pelaksanaan penyelesaian sengketa tata usaha negara tepatnya dalam  SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan  Beberapa  Ketentuan  Dalam  UU  Nomor  5  Tahun  1986 yang menyatakan “Kemungkinan  adanya  perdamaian  antara  pihak- pihak  hanya  dapat  terjadi  di  luar persidangan. Sebagai konsekuensi perdamaian tersebut, Penggugat  mencabut gugatannya secara resmi dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  dengan  menyebutkan  alasan pencabutannya.  Apabila  pencabutan  gugatan  dimaksud  dikabulkan, maka  Hakim/Ketua  Majelis  memerintahkan    agar    panitera    mencoret gugatan    tersebut    dari    register    perkara    Perintah    pencoretan tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.”
3.4. Pengaturan  Konsep  Tentang  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Tata Usaha Negara Berbasiskan Nilai Keadilan Pancasila
1.  Pancasila Sebagai Dasar Pembentukan Hukum di Indonesia
Sebagaimana  telah  diketahuui  bahwa  secara  konstitusional, Pancasila terumus dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 :
“......maka  disusunlah  kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia  itu dalam  suatu    Undag-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab,  Persatuan Indonesia,  dan  Kerakyatan  Yang  Dipimpin  Oleh  Hikmah Kebijaksanaan  dalam  Permusyawaratan  /  Perwakilan,  serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
Selanjutnya Pancasila juga tertuang dalam keputusan-keputusan negara,  yaitu  dalam  Tap  MPR  Nomor  II  Tahun  1978  dan  Tap  MPR Nomor  IV  MPR  1999,  maka  Pancasila  telah  mendapatkan  legalitas hukumnya, berlaku mengikat bagi setiap manusia, kapan dan di mana saja  ia  berada.  Pancasila  digali  dari  akar  budaya  bangsa  sehingga secara  logika  tidak  akan  sukar  untuk  kemudian  dimasukkan  dalam sistem  hukum  nasional.  Sistem  hukum  nasional  adalah  sistem penggerak  kehidupan  Negara  Republik  Indonesia  yang  memuat tentang  apa  dan  bagaimana  organisasi  dapat  berjalan.  Sistem
sebagaimana  dikemukakan  dalam  pokok  bahasan  kerangka  teoritis “sistem hukum” merupakan aturan mengenai prosedur dan aturan yang memerintahkan  kita  bagaimana  membedakan  aturan  dan  yang  bukan aturan. Dengan adanya suatu sitem hukum yang bersifat nasional yang lahir  dari  cita  huku m  dan  norma  dasar  negara  kita  “Pancasila”,  maka pembangunan  nasional,  termasuk  pembangunan  hukum  dapat  lebih terarah, terpadu berkesinambungan dan harmonis yang tercermin pada kelima silanya, yaitu sebagaimana diungkapkan oleh (Erwin, 2012: 283 -287) sebagai berikut:
1. Pertama ,  pada  sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  disingkap tentang bagaimana hubungan harmonis antara cipataan dengan penciptanya.  Beranjak  dari  situ,  Pancasila  telah  memberikan suara  kepada  jiwa  bangsa  Indonesia  untuk  menghormati hubungan yang harmonis antara Pencipta dan ciptaan-Nya. Oleh karena  itu,  manusia  Indonesia  haruslah  tahu  diri    dalam  setiap mengambil  keputusan,  sikap  ataupun  tindakan  untuk  merusak hukum keharmonisan antara pePencipta dengan segala ciptaan- Nya,  dalam  artian  harus  menjaga  hubungab  yang  harmonis dengan  Tuhan,  manusia  lain,  negara  dan  lingkunga  sekitarnya (hewan,  hutan,  sungai,  laut,  goa,  dan  segala  ciptaan-Nya). Begitupun dalam pembuatan dan penerapan hukum, pihak-pihak yang  terlibat  hendaknya  memandang  tempelan  yang  ada dibenaknya  bahwa  “ saya  ini  ber-Tuhan ”.  Dengan  manusia Indonesia  adalah  manusia  yang  ber-Tuhan,  maka  dalam  setiap cipta,  rasa  dan  karsa  senantiasa  tidak  melupakan  Tuhan, sehingga  kita  dapat  menjumpai  sinar  keadilan  sebagai  tujuan dari hukum.
2. Kedua, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menunjukkan  hubungan  antara  manusia –  adil  –  beradab.
Manusia adalah khalifah di muka bumi, yang dengan konsep ini, memberikan  pengertian  akan  kedudukan  sebagai  penguasa  di bumi.  Tuntuntan  akan  penerapan  konsep  tanggung  jawab merupakan  pembatas  dari  kewenangannya  dari  penguasa. Dengan  tanggung  jawab  itu  dijadikan  legitimasi  dari  tindakan  / rangkaian  tindakan  dari  penguasa  (manusia)  terhadap  seluruh yang  dikuasai (apapun bentuknya).  Dengan  tanggung  jawab  itu, sekaligus  akan  membimbing  proses  aktualisasi  tindakan manusia  (sebagai  subjek)  terhadap  makhluk  lain  sebagai  objek. Lalu  manusia  disebut  juga  sebagai makhluk  yang  paling sempurna, atau  setidak-tidaknya  lebih  sempeuna  dari  makhluk yang  lain.  Sebagai  “oknum”  yang  sempurna,  harus menampakkan  diri  dalam  kesempurnaanya  itu  melalui  tindakan maupun keputusan-keputusan yang adil dan beradab.
Kemanusiaan  yang  adil  terletak  pada  titik  di  mana  kebebasan orang  lain  tidak  terganggu.  Sementara  kemanusian yang beradab  terletak  pada  setia  ketidaksamaan  (sebagai  akibat  dari
aktualisasi  potensi  kebebasan)  harus  memberikan  keuntungan (kemanfaatan)  yang  sebesar-besarnya  bagi  mereka  yang  tidak beruntung  (berada  pada  lapisan  yang  lebih  bawah  dalam  suatu stratifikasi  sosial).  Kedua  hal  ini  merupakan  ukuran  dari humanisme.  Nilai-nilai  yang  sedemikian  ini  merupakan  ajang pergulatan  kemanusiaan.  Bertolak  dari  filosofi  itu,  Pancasila mengharapkan  kepada  bangsa  Indonesia  untuk  membuat  dan menerapkan hukum yang memanusiakan manusia.
3. Ketiga, sila  Persatuan  Indonesia,  yang  telah  mengajarkan hukum Bhinneka  Tunggal  Ika dan  hukum  nasionalisme  bagi bangsa  Indonesia.  Hukum Bhinneka  Tunggal  Ika telah mengajarkan  orang –  orang  Indonesia,  tidak  peduli  dari  ras mana,  etnis  mana,  suku  mana,  agama  apa,  sama  dengan mencintai  dirinya  sendiri.  Kemudian  Pancasila  melalui  hukum nasionalismenya memerintahkan kepada segenap orang – orang Indonesia  untuk  senantiasa  berupaya  untuk  menempatkan bangsa  dan  negara  Indonesia  ini  secara  adil  di  kancah internasional,  dalam  artian  tidak  menjadikan  Indonesia  sebagai bangsa dan negara yang lemah, yang malu – maluin atau dijajah /  dipermainkan  negara  lain.  Bertolak  dari  filosofi  kedua  hukum dalam  sila  ketiga  ini  Pancasila  mengaharapkan  dalam  setiap pembuatan  ataupun  penerapan  hukum  hendaknya  senantiasa dalam  paradigma  untuk  keutuhan  dan  kejayaan  bangsa  dan negara Indonesia. 4. Keempat, sila  kerakyatan  yang  Dipmpin  Oleh  Himat Kebijaksanaan  dalam  Permusyawaratan  /  Perwakilan  telah mengatur  hubungan  hukum  antara  segenap  rakyat  Indonesia dengan  orang –  orang  Indonesia  yang  mewakili  rakyatnya,  di mana kekuasaan yang dimiliki oleh orang – orang yang mewakili (legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif)  rakyat  Indonesia  itu  memang digunakan  untuk  menumbuhkembangkan  bangsa  dan  negara Indonesia  secara  demokratis,  sehingga  dapat  menemui  sinar keadilan yang didambakan oleh hukum.
5. Kelima, sila  Keadilan  Sosial  bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia yang  memiliki  cita  hukum  ( rechtside )  bahwa  keadilan  yang dihadirkan  oleh  hukum  Indonesia  itu  hendaknya  dapat  diakses oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  Indonesia  termasuk  kepada anak –  anak,  perempuan,  penyandang  cacat,  masyarakat  suku terasing, pembela HAM dan para pengungsi
2.  Pengaturan  Konsep  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Sengekta  Tata
Usaha Negara Berbasiskan Nilai Keadilan Pancasila
Konsep  mediasi  ini  selaras  dengan  nilai  Pancasila  sila  Keempat yang menekankan penyelesaian segala sengketa dengan bermusyawarah  untuk  mencapai  mufakat.  Melihat  persoalan  yang sering  muncul  dalam  masyarakat  terutama  perkara  tata  usaha  negara yang  menumpuk  dan  perkara-perkara  putusan  pengadilan  yang  tidak
dilaksanakan, maka dipandang sangat penting asas musyawarah untuk mencapai  mufakat  dalam  mediasi  yang  mengutamakan  asas kekeluargaan untuk menjadi masyarakat yang damai dalam kehidupan masyarakat.  Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas,  dapat  dikatakan lain bahwa  dalam  hukum  acara  PTUN  tidak  mengenal  lembaga perdamaian, namun dengan mempertimbangkan karakteristik sengketa TUN  itu  sendiri,  melihat  obyek  sengketa  dalam  alternatif  penyelesaian sengketa  dan  berpegang  pada  ajaran  perbuatan  melawan  hukum (Onrechtmatigedaad),  serta  SEMA  Nomor  2  Tahun  1991  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Beberapa  Ketentuan  Dalam  UU  PTUN  dalam praktik,  hakim  dapat  saja  menyarankan  para  pihak  untuk  berdamai melalui proses mediasi.
Sehubungan  dengan  SEMA  Nomor  2  Tahun  1991,  hanya memperbolehkan  pelaksanaan  mediasi  di  luar  pengadilan,  apakah artinya  tidak  memungkinkan  untuk  mediasi  di  dalam  pengadilan?. Menurut  peneliti    konsep  mediasi  bisa  saja  dilakukan  di  dalam pengadilan, dengan menata kembali hukum acara peradilan tata usaha negara  berbasiskan  keadilan  Pancasila,  dengan  harapan  prosedur hukum  acara  yang  baru  dapat  mewujudkan  keadilan  dengan  damai, cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan.  Pengaturan  yang  tepat  mengenai konsep  mediasi  dalam  hukum  acara  tata  usaha  negara,  menurut Bambang  Heriyanto  disampaikan  pada  saat  acara  pemeriksaan pendahuluan  berlangsung.  Hal  senada  diungkapkan  oleh  Nuryanto, bahwa  konsep  mediasi  dalam  hukum  acara  tata  usaha  negara, dilaksanakan setelah dilangsungkannya acara pemeriksaan pendahuluan.

## IV.  Kesimpulan dan Saran
4.1. Kesimpulan
1. Kelemahan  dari  prosedur  penyelesaian  sengketa  Tata  Usaha  Negara dapat  dilihat  dari  3  (tiga)  aspek, pertama, aspek  struktur  hukum diantaranya subyektivitas hakim dan ketidakmampuan pengacara yang disebabkan  banyak  fakta  yang  ditutupi  dan  tingkat  pengalaman  yang kurang  memadahi; kedua, aspek  substansi  hukum,  bahwa  prosedur
penyelesaian  sengketa  tata  usaha  negara  saat  ini,  kurang  efektif, sehingga  banyak  menyebabkan  sisa  perkara,  lamanya  waktu penyelesaian sengketa yang berdampak mahalnya biaya perkara yang harus  dikeluarkan  disebabkan.  Ketidak  efektifan ini  disebabkan  karena tidak  adanya  instrumen  pendukung  sistem  peradilan  singkat  yang menyebabkan  kegagalan  dalam  mengupayakan  penanganan  perkara secara singkat atau cepat dan ketiadaan mekanisme perdamaian dalam penyelesaian  sengketa; ketiga, aspek  budaya  hukum,  yaitu  bahwa budaya  yang  tidak  bisa  hilang  hingga  saat  ini  adalah  para  pihak  yang bersengketa  kurang  kooperatif  dalam  memberikan  penjelasan  dan memberikan alat bukti atau memberikan alat bukti yang tidak berkaitan dengan substansi perkara yang sedang dipersengketakan.
2. Konsep mediasi dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa tata usaha,  dengan  melihat  karakteristik  sengketa  tata  usaha  negara  itu sendiri, melihat obyek sengketa dalam alternatif penyelesaian sengketa dan berpegang pada ajaran perbuatan melawan hukum ( Onrechtmatigedaad ),  serta  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun  1991  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Beberapa  Ketentuan Dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara
3. Pengaturan  konsep  mediasi  dalam  penyelesaian  sengekta  tata  usaha negara berbasiskan nilai Keadilan Pancasila yang tepat adalah setelah acara pemeriksaan pendahuluan

## 4.2. Saran
1. Mediasi  sangat  dibutuhkan  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  tata usaha negara, untuk itu sebaiknya pemerintah segera melakukan revisi ketiga  terhadap  Undang-undang  Republik  Indonesia  Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
2. Apabila  mediasi  diakomodasi  dalam  hukum  acara  tata  usaha  negara, agar  jelas  dan  tidak  menimbulkan  perbedaan  pandangan  sebaiknya dibuatkan kebijakan payung hukum mediasi di PTUN.

## Daftar Pustaka
A.  Buku
Amirin, Tatang A. 1986. Menyusun Rencana Penelitian . Jakarta: C.V. Rajawali.
Astarini,  Dwi  Rezki  Sri.  2013. Mediasi  Pengadilan  Salah  Satu  Bentuk Penyelesaian  Sengketa  Berdasarkan  Asas  Peradilan  Cepat,  Sederhana, Biaya Ringan. Bandung : PT Alumni.
Echols,  John  dan  Hasan Shadily .    2003. Kamus  Inggris  Indonesia,  Cet.  ke  xxv . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Erwin,  Muhamad.  2012.  Filsafat  Hukum  :  Refleksi  Kritis  Terhadap  Hukum (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Friedman,  Lawrence  M.  2001, American  Law  An  Introduction  Second  Edition (Hukum  Amerika  Sebuah  Pengantar) Penerjemah  Wishnu  Basuki, Tatanusa, Jakarta.
Harahap, Krisna. 2020. Hukum Acara Perdata: Mediasi Class Action Arbitrase & Alternatif Cetakan Tujuh. Bandung: Graviti.
Hadjon, Philipus M. 2015. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia . Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Press.
Harahap, Zairin. 2020. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Ibrahim, Johnny. 2005. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Edisi Revisi . Malang: Bayumedia Publishing.
Kaelan. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma Kriekhoff, Valerine J.L. 2012. Mediasi : Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Keluarga dalam buku Bunda Reghena . Bandung : Pustaka Dunia. Mahadi, Falsafah Hukum, Suatu Pengantar . Bandung: Citra Aditya Bakti. Margono,  Suyut.  2000 ADR  dan  Arbitrase  Proses  Pelembagaan  dan  Aspek Hukum . Bogor: PT.Graha Indonesia.
Marzuki, Peter Mahmud. 2006. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana.
Martitah,  Arif  Hidayat  dan  Aziz  Widhi  Nugroho.  2018. PTUN  Dalam  Optik Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan. Semarang:  Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
Mangkoedilaga, Benjamin. 1983. Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Orientasi Pengenalan . Jakarta: Ghalia Indonesia.
M, Viktor, 1993. Perdamaian dan Perwasiatan . Jakarta: Rineka Cipta.
Nugroho, Susanti Adi. 2009. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelasaian Sengketa.
Jakarta Selatan: Telaga Ilmu Indonesia.
Rahmadi,  Takdir.  2010. Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat Ceatakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers..
Simanjuntak,  Enrico.  2018. Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara Transformasi & Refleksi . Jakarta: Sinar Grafika.
Sunggono,  Bambang.  2002. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Sumedana. Ketut . 2020. Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai- Nilai Pancasila. Yogyakarta: Genta Publishing.
Scholten,  Paul.  1988. Verzamelde  Geschriffen sebagaimana  dikutip  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum . Yogyakarta: Liberty, 1988.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa.  1988. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Jakarta;  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan.
Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi Widodo. 2014. Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Indonesia .  Jakarta: Prenadamedia Group.
Soekanto,  Soerjono.  1995. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta  :  Universitas Indonesia.
Supandi.  2019. Hukum  Peradilan  Tata  Uasaha  Negara,  Edisi  Revisi .  Bandung: PT. Alumni.
Witanto, Dy. 2011. Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan) . Bandung: Alfabeta. Yanto, Nur. 2015. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Suatu Teori dan Prakteknya  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Indonesia) Edisi  Revisi. Jakarta: Mitra Wacana Media.

## B.  Jurnal
Lestari,  Sulistyani  Eka.  2018.  Pancasila  Dalam  Konstruksi  Hukum  Nasional.
Jurnal Negara dan Keadilan. Volume 7 Nomor 2 / Agustus 2018.
Manan,  Bagir.  2006.  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Varia Peradilan No. 248 Juli 2006.
Lubna.  2015.  Upaya  Paksa  Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Hukum  Kepada  Masyarakat. Jurnal IUS : Kajian Hukum dan Keadilan. Vol III Nomor 7 April 2015. Salmon, Hendrik. 2010. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan  Suatu  Pemerintahan  Yang  Baik.  Jurnal  Sasi.  Vo.  16.  No.  4. Oktober 2010.
Suhartono,  Slamet.  2011.  Penggunaan  Alternatif  Dispute  Resolution  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Antara  Masyarakat  Dengan  Pemerintah.  DIH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7, No. 14 Edisi Agustus 2011
Surajiyo.  2018.  Keadilan  Dalam  Sistem  Hukum  Pancasila,  Jurnal  IKRAITH- Humanira Vol 2 No 3 Bulan November 2018.

## C.  Sumber Lain
Heriyanto,  Bambang.  Berdamai  dalam  Sengketa  TUN,  Siapa  Takut  (Jakarta:
Puslitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2016), Jnews.
Statistik  Perkara  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Semarang.  ptun- semarang.go.id
Hasil Rakernas IKAHI Tahun 2017 Bidang Peratun