ARGUMEN KEPEMILIKAN LUBUK LARANGAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

## Juliana Nasution
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara juliananasution@uinsu.ac.id

## Marliyah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
marliyah@uinsu.ac.id

## Muhammad Idris Nst
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara malimkadir@gmail.com

## Abstract
Fish in the river are mubahah goods that do not belong to anyone so that everyone  can  have  them  perfectly  ( milk  at-tamm )  by  hunting  them  ( ishthiyad ). However, in  the lubuk larangan case, local villagers forbade people from anywhere to hunt fish at that location, with any fishing gear, for a certain period. They also release  fish  seeds  there  and  then  ask  for  some  payment  when  harvesting  the forbidden river for those who want to hunt fish. This article aims to describe the problems  in  the lubuk  larangan case  related  to  the  practice  of muamalah jurisprudence using qualitative methods with a fiqh -empirical approach. The results invite us to discuss how the fiqh of muamalah reviews the prohibition on hunting fish in the lubuk larangan area, the release of fish seeds in the prohibition area and their  ownership  status,  and  the  transaction  costs  of  fish  hunting  in  the lubuk larangan area.
Keywords: Lubuk Larangan, Muamalah Jurisprudence, Ownership, Fish Hunting

## Pendahuluan
Jauh sebelum lubuk larangan dikelola seperti tahun-tahun belakangan ini, di tengah-tengah  masyarakat  telah  terdapat  cerita-cerita  berbau  mistis  tentang larangan  berburu  ikan  pada  lubuk-lubuk  (kbbi:  bagian  yang  dalam  di  sungai)  di lokasi  tertentu  batang  sungai  ( Lubis,  2007) .  Larangan  tersebut  dibumbui  cerita horor,  misalnya  cerita  tentang  raibnya  seseorang  yang  memburu  ikan  di  lubuk tersebut,  sehingga  lubuk  tersebut  tidak  boleh  diganggu.  Pada  pengelolaan  lubuk larangan  masa  kini  pun  hal-hal  mistis  itu  pun  tetap  berkembang,  apalagi  karena dalam beberapa edisi panen ikan lubuk larangan terdapat korban jiwa yang konon kabarnya  karena  melanggar  aturan  lubuk  larangan  tersebut  (Tempo,  2015).  Di samping itu semua, lubuk larangan saat ini telah menjadi sebentuk kearifan lokal masyarakat  desa  dalam  memelihara  sumber  daya  dan  kini  berkembang  sebagai salah satu sumber penerimaan desa dalam pembangunan dan pemberdayaan sosial (Lubis, 2014; Tambunan, 2015).
Lubuk  larangan,  dengan  bentuk  pengelolaan  seperti  sekarang  ini,  telah mulai berkembang sejak era tahun 1980-an di Mandailing, Sumatera Barat, Jambi dan berkembang ke daerah-daerah lainnya. Saat ini di Mandailing sendiri sangat banyak sekali batang sungai yang dikelola dengan sistem lubuk larangan (Lubis, 2014; Lubis, 2007). Namun pengelolaan sungai dengan sistem lubuk larangan ini bukan  tanpa  kontroversi.  Sependek  pengetahuan  penulis,  pada  awalnya  banyak masyarakat yang mempertanyakan bentuk pengelolaan ini, termasuk dalam konteks fikih  dan  hukum.  Ulama-ulama  setempat  kerap  mendapatkan  pertanyaan  dari masyarakat  terkait  aturan  dan  transaksi  yang  dipakai  di  lubuk  larangan,  hingga hukum  mengkonsumsi  ikan  yang  dijual  para  pemburu  ikan  dari  lubuk  larangan tersebut.
Pada dasarnya, ikan di sungai sama seperti burung di udara, hewan liar di hutan dan rumput di padang, semua termasuk objek mubahat (Zahrah, 1996) . Objek mubahat adalah sesuatu  yang  boleh  dimiliki  sesuai  dengan  ketentuan  fikih muamalah  (Zahrah,  1996;  Az-Zuhaili,  1985).  Salah  satu  bentuk  pemilikan  itu adalah perburuan (Az-Zuhaili, 1985). Dalam fikih, ketentuan perburuan ini dibahas dengan  sangat  detail.  Wahbah  Az-Zuhaili,  misalnya,  dalam  kitab  fikih monumentalnya membahas soal perburuan dengan sangat rinci, mulai dari hewan buruan, alat berburu, sampai dengan anjing pemburu (Az-Zuhaili, 1985). Namun tidak disinggung soal perburuan ikan baik di sungai, danau maupun laut. Padahal perburuan  ikan  atau  hewan-hewan  air  lainnya  tidak  kalah  canggih  dan  beragam daripada perburuan hewan-hewan darat.
Perburuan  ikan  di  sungai  pada  dasarnya  boleh  dilakukan,  dan  tidak dijelaskan  bagaimana  alat  penangkap  ikan  yang  harus  digunakan  pemburu  (Az- Zuhaili,  1985).  Pelarangan  penggunaan  alat-alat  tertentu  yang  dapat  merusak ekosistem  ikan  adanya  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  (UU  Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 84 ayat (1). Dalam kasus lubuk larangan, larangan perburuan ikan di sungai berlaku atas masyarakat desa maupun dari luar desa dalam jangka waktu tertentu dengan apapun jenis alat tangkapnya. Sehingga dapat  dikatakan  dalam  pengelolaan  lubuk  larangan  ini  telah  terjadi  benturan kepentingan antara kepentingan individu terhadap ke mubah an ikan di sungai dan kepentingan komunitas tertentu dalam melestarikan ekosistem ikannya. Persoalan lainnya  yang  perlu  dijernihkan  bahwa  dalam  pengelolaan  lubuk  larangan, masyarakat  melepas-liarkan  bibit-bibit  ikan  di  sungai  itu.  Dengan  begitu  apakah ikan-ikan  di  sungai  tersebut  dapat  diklaim  milik  pihak  atau  komunitas  tertentu, sementara  sungainya  sendiri  adalah  milik  umum.  Lalu  ketika  panen  ikan  lubuk larangan, masyarakat yang ingin  ikut berburu atau menangkap ikan di sepanjang lubuk laranga tersebut diwajibkan untuk membayar biaya tertentu. Jika pembayaran sejumlah uang ini ditujukan sebagai tukar menukar ikan di sungai, tentu di dalam transaksi  tersebut  ada gharar atau ghubn ,  konsep  mana  dilarang  dalam  fikih muamalah (Zahrah, 1996).
Makalah ini akan membahas beberapa persoalan dalam lubuk larangan yang terkait dengan topik fikih muamalah. Bahwa lubuk larangan ini merupakan bentuk kearifan lokal dalam memelihara sumber daya alam, itu merupakan sesuatu yang sangat  baik,  meskipun  pelarangan  penggunaan  alat-alat  tangkap  tertentu  yang merusak telah diatur sanksinya dalam perundang-undangan. Tetapi bagaimanapun
jua,  lubuk  larangan  ini  tetap  perlu  mendapatkan  landasan  argumentasinya  dalam fikih.

## Kajian Pustaka
1. Perburuan Sebagai Bentuk Pemilikan Harta dalam Fikih
Konsep kepemilikan merupapakan persoalan yang berkaitan dengan topik ekonomi dan fikih muamalah. Kepemilikan atau al-milkiyyah ini secara etimologis dapat diartikan dengan hiyazah al-insan li al-mal wa al-istibdad bih (Az-Zuhaili, 1985) , penguasaan seseorang terhadap harta tertentu. Maksudnya adalah kekuasaan seseorang  secara  mandiri  untuk  melakukan tindakan  tertentu  terhadap  harta. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan kepemilikan ini sebagai ikhtishash bisy-syai’ yamna’ al-ghair minhu wa yumkin shahibuh min at-tasharruf fih ibtida’an illa li mani’  syar’iyyin, pengkhususan  seseorang  terhadap  sesuatu,  yang  hak  atau keistimewaan tersebut menghalangi orang lain untuk bertindak apapun atasnya, dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan tindakan ( tasharruf ) secara langsung selama tidak terdapat halangan syariat (Az-Zuhaili, 1985).
Apabila  seseorang  menguasai  harta  berdasarkan  ketentuan  syariat  maka harta  tersebut  menjadi  kekhususan  baginya,  dia  boleh  memanfaatkan  dan melakukan  tindakan  terhadapnya  kecuali  apabila  ada  halangan  syar’i,  misalnya seseorang tersebut gila, idiot, masih kecil dan sebagainya. Hak privatnya terhadap harta  tersebut  menghalangi  orang  lain  untuk  memanfaatkan  dan  bertindak  atas hartanya tersebut kecuali apabila ada ketentuan syariat yang memperbolehkannya, seperti  adanya  hak  perwalian  atau  perwakilan  (Az-Zuhaili,  1985).  Tindakan seorang  wali  atau  seorang  wakil  terhadap  harta  tersebut  tidak  berlaku  secara langsung ( ibitida’an ), maka bukan berarti mereka pemiliknya, karena pemiliknya tetap orang yang diwalikan atau diwakilkan.
Kepemilikan itu kadang bersifat sempurna ( tamm ) dan kadang bersifat tidak sempurna  ( naqish ).  Kepemilikan  sempurna  adalah  kepemilikan  terhadap  zat sesuatu itu beserta dengan manfaat-manfaatnya (Zahrah, 1996). Kepemilikan penuh atau  sempurna  ini  memiliki  empat  karakteristik: Pertama,  kepemilikan  sempurna memberikan  si  pemilik  hak  untuk  melakukan  tindakan  terhadap  benda  dan manfaatnya sekaligus, dengan semua jenis tindakan yang diizinkan syarak, seperti menjual,  menghibahkan,  menyewakan,  meminjamkan,  mewakafkan  dan sebagainya.  Kedua,  si  pemilik  berhak  untuk  memanfaatkannya  secara  sempurna, tidak terbatas pada model pemanfaatan tertentu, tidak terbatas pada waktu, kondisi dan tempat tertentu. Tidak ada batasan tertentu bagi si pemilik dalam pemanfaatan miliknya  tersebut,  kecuali  pemanfaatan  yang  memang  dilarang  dalam  agama. Ketiga,  kepemilikan  sempurna  ini  juga  tidak  terkait  dengan  waktu  dan  syarat tertentu. Harta tersebut tetap akan menjadi milik si pemilik sampai ada perpindahan harta yang diperbolehkan syarak, seperti adanya traksaksi jual beli, pewarisan atau barang  tersebut  sendiri  telah  rusak.  Keempat,  apabila  si  pemilik  harta  tersebut melenyapkan atau merusak harta yang dimilikinya tersebut secara sempurna maka tidak  ada  kewajiban  baginya  untuk  mengganti  harta  semisalnya  atau  mengganti seharganya (Zahrah, 1996).
Sedangkan  kepemilikan  tidak  sempurna  adalah  kepemilikan  terhadap  zat atau  benda  dari  sesuatu  itu  saja  atau  kepemilikan  terhadap  manfaatnya  saja.
Kepemilikan  terhadap  bendanya  saja  tetapi  tidak  terhadap  manfaatnya,  menurut Abu Zahrah, terdapat pada dua bentuk wasiat saja. Bentuknya adalah 1) ketika si pemilik  mewasiatkan  pemanfaatan  benda  tertentu  kepada  seseorang  setelah kematiannya apakah dalam jangka waktu tertentu atau selama hidup si  penerima wasiat, maka selama itu penerima wasiat menjadi pemilik terhadap manfaat benda tersebut sedangkan ahli waris si pemilik benda hanya memiliki benda tersebut tetapi tidak berhak memanfaatkannya. 2) apabila si pemilik mewasiatkan manfaat benda terhadap seseorang dan mewasiatkan bendanya miliki seorang yang lain, maka si penerima  wasiat    benda,  ia  memiliki  benda  tersebut  saja  tanpa  hak  pemanfaatan (Zahrah,  1996).  Sedangkan  kepemilikan  terhadap  manfaat  harta  terbagi  menjadi dua bentuk: kepemilikan manfaat ( milk al-manfa’ah ) dan hak pemanfaatan ( haqq al-intifa’ ).  Hak  pemanfaatan  adalah  keizinan  bagi  seseorang  untuk  mendapatkan kemanfaatan  secara  langsung  dengan  dirinya  sendiri  saja,  misalnya  izin  untuk duduk di sekolah, masjid, pasar dan sebagainya. Seseorang yang diizinkan untuk mendapatkan  kemanfaatan  terhadap  sesuatu  ini  dilarang  untuk  menyewakannya, misalnya,  kepada  orang  lain.  Sedangkan  kepemilikan  manfaat  adalah  seseorang memiliki hak untuk mendapatkan secara langsung manfaat dari sesuatu bagi dirinya sendiri  dan  memungkinkan  baginya  untuk  mengalihkan  pemanfaatan  tersebut kepada orang lain. Faktor kepemilikan manfaat ini, menurut Abu Zahrah, didapat dari  empat  sebab,  yaitu  wakaf,  wasiat, ijarah (sewa) ,  dan  ariyah (peminjaman) (Zahrah, 1996).
Adapun  faktor-faktor  kepemilikan  sempurna  ada  empat  macam,  yaitu penguasaan  terhadap  objek-objek  yang  boleh,  akad, khalfiyyah, dan  lahir  dari sesuatu yang dimiliki (Az-Zuhaili, 1985). Ali Akbar (2012) mengutip At-Tariqi dan An-Nabhani menyebut setidaknya ada lima faktor kepemilikan dalam syariat Islam, yaitu:  1)  bekerja,  yang  di  dalamnya  termasuk  mengolah  tanah  mati,  menggali tambang atau harta bumi, berburu, makelar, mudharabah, musaqah, dan ijarah; 2) pewarisan;  3)  pemberian  atau  bantuan  negara  kepada  rakyat;  dan  4)  harta  yang diperoleh tanpa kompensasi atau tenaga apapun, semisal hadiah, diyat, mahar dan sebagainya.
Penguasaan terhadap objek-objek yang boleh itu antara lain ihya’ al-mawat (mengolah  tanah mawaat, yaitu  tanah  yang  tidak  ada  pemiliknya,  tidak dimanfaatkan  sama  sekali  dan  berada  di  luar  daerah),  perburuan,  penguasaan terhadap  rumput-rumput  yang  tidak  ditanami  yang  digunakan  untuk  makanan gembala  dan  penguasaan  terhadap  barang  tambang  dan  harta  terpendam. Sedangkan  akad  itu  antara  lain  akad  jual  beli,  hibah  dan  wasiat. Khalfiyyah itu seperti dalam pewarisan, sedangkan sesuatu yang lahir dari milik misalnya apabila ada tanaman yang tumbuh di atas tanah seseorang, maka tanaman tersebut menjadi milik si empunya tanah (Az-Zuhaili, 1985).
Dari  uraian  di  atas,  perburuan  menjadi  salah  satu  bentuk  penguasaan terhadap sesuatu yang mubahat, yang mana merupakan salah satu faktor pemilikan sempurna. Perburuan ( ishthiyad ) merupakan “meletakkan tangan atau penguasaan terhadap sesuatu yang mubah yang tidak dimiliki oleh seorang pun” (Az-Zuhaili, 1985). Perburuan ini dapat dilakukan secara fi’li, benar-benar melakukan perburuan dengan perbuatan terhadap objek buruan, dan dapat pula dilakukan secara hukmi, dengan membuat sesuatu yang dapat menghalangi burung, hewan atau ikan untuk
lari, seperti membuat kolam atau jaring untuk menangkap ikan atau melatih hewan untuk berburu (Az-Zuhaili, 1985).
Tindakan apapun yang bentuknya adalah mengeluarkan objek buruan dari sifat keterhalangannya dimiliki siapapun, maka itu disebut berburu yang menjadi faktor kepemilikan dengan dua syarat: 1) tindakan tersebut membuat objek buruan tidak  dapat  lari  dan  kembali  ke  tabiat  asalnya,  dan  2)  si  pemburu  memang menujukan  tindakannya  tersebut  dalam  rangka  perburuan  objek  buruan.  Maka apabila ada seseorang yang menggali sumur dengan tujuan mendapatkan air, lalu tiba-tiba  ke  dalamnya  terjatuh  seekor  rusa,  misalnya,  maka  orang  tersebut  tidak dapat  dikatakan  sebagai  pemilik  rusa  tersebut  karena  berada  di  kolam  tersebut, namun ia dapat memilikinya dengan tindakan lain setelahnya (Zahrah, 1996).
2. Tinjauan Fikih terhadap Konsep Kepemilikan Ikan Sungai
Pada dasarnya setiap harta dapat dimiliki, tetapi terkadang ada alasan-alasan tertentu  yang  menjadikan  harta  tersebut  tidak  dapat  dimiliki.  Az-Zuhaili  (1985) membagi jenis harta, terkait dengan bisa tidaknya ia dimiliki kepada tiga jenis harta:
a) Jenis  harta  yang  tidak  dapat  diberikan  dan  dimiliki  dalam  kondisi  apapun. Kategori ini adalah harta-harta yang memang dikhususkan untuk kepentingan umum, seperti jalan-jalan umum, jembatan, benteng, sungai dan taman-taman umum.  Ini  semua  tidak  boleh  diprivatisasi  karena  memang  ditujukan  untuk kemaslahatan  umum,  kecuali  apabila  sifat  kepentingan  untuk  umumnya  itu hilang, maka harta tersebut kembali pada tabiat aslinya, yaitu dapat dimiliki.
b) Jenis  harta  yang  tidak dapat dimiliki  kecuali  dengan alasan yang  dibenarkan syariat. Harta yang termasuk dalam kategori ini adalah harta wakaf dan harta baitul  mal.  Harta  wakaf  tidak  boleh  dihibahkan,  dijual  atau  dialihfungsikan, kecuali misalnya apabila ia telah rusak atau biaya pemeliharaannya telah lebih besar  daripada  manfaatnya,  maka  pengadilan  boleh  memberikan  izin  untuk mengalihfungsikannya.
c) Harta  di  luar  dua  kategori  tersebut  boleh  dimiliki  secara  mutlak.  Tentu  saja dengan  bentuk-bentuk  pemilikan  sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya. Dari ketiga kategori ini, maka dapat dikatakan pada dasarnya, burung di udara, hewan di hutan dan ikan di laut dan sungai merupakan kategori harta yang dapat dimiliki lewat faktor-faktor pemilikan seperti perburuan.
Ali Akbar (2012) mengutip beberapa pendapat membagi soal kepemilikan itu  kepada  tiga  macam  lain,  yaitu  kepemilikan  individu,  kepemilikan  umum  dan kepemilikan  negara.  Kepemilikan  individu  adalah  seperti  kepemilikan  seseorang terhadap  roti  dan  rumah.  Kepemilikan  umum  antara  lain  seperti  fasilitas  umum, sumber  daya  alam  yang  secara  tabiat  menghalangi  dimiliki  oleh  individu  secara perorangan, dan barang tambang yang depositnya tidak terbatas. Sedangkan harta dalam  kategori  kepemilikan  negara  merupakan  harta  yang  tidak  termasuk  dalam kategori kepemilikan umum tetapi kadang dapat dialihkan kepada pribadi tertentu sesuai dengan peraturan, misalnya harta ganimah dan harta pajak.
Dari  tiga  kategori  ini,  dapat  dikatakan  sungai  merupakan  bagian  dari kepemilikan  umum.  Sedangkan  ikan  di  dalamnya  termasuk  harta  yang  dapat dimiliki  secara  pribadi  ( khashshah )  dengan  bentuk-bentuk  pemilikan  yang ditentukan dalam agama karena ia merupakan bagian dari mubahat. Kepemilikan
individu  ini  diakui  di  dalam  Alquran,  sebab  Alquran  sendiri  sering  sekali menisbatkan harta kepada manusia, seperti kalimat amwalihim (QS An-Nisa’: 6) dan amwalikum (QS  Al-Baqarah:  279) . Meskipun  dalam  konsep  Islam,  pada asalnya semua yang ada di langit dan bumi merupakan milik Allah.
3. Pelestarian Sumber Daya Alam dalam Perspektif Fikih
Pengaturan  Islam  terhadap  semua  jenis  kepemilikan,  sebagaimana  telah diuraikan di atas, bertujuan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi dua masalah mendasar, yakni penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya  tak  terbatas  dan  munculnya  kemiskinan  dan  dampak-dampak negatif lainnya, baik dalam ukuran individu maupun sosial (Akbar, 2012). Dalam proses pemilikan harta sendiri, misalnya jual-beli dilarang dilakukan dengan cara bathil , tentu saja larangan ini dapat dianalogikan dengan proses pemilikan lainnya sebagaimana  telah  dikemukakan  di  atas.  Proses  pemilikan  seperti  perburuan, pengolahan  tanah  mati,  pertambangan,  harus  dengan  cara  yang  diperbolehkan agama  bukan  dengan  cara bathil. Oleh  karena  alasan  ini  pula,  dalam  perburuan misalnya, diatur berbagai ketentuan yang sangat ketat dan detail.
Allah  memang  telah  menundukkan bumi  kepada  manusia,  tetapi  manusia sebagai khalifatullah fil ardh tidak boleh memerasnya dengan cara semena-mena. Mengikuti pandangan Sachiko Murata dalam memaknai hubungan Allah dan alam semesta, manusia sebagai khalifah di bumi ditahbiskan sebagai penjaga lingkungan yang merupakan sebuah keharusan etik. Hasil  kajian  Indonesia  Forest  and  Media campaign   (INFORM) dengan para ulama,  mereka menggagas   fiqh  lingkungan ( fiqh  al-bi‘ah ) di Pesantren di Lido, Sukabumi, pada tanggal 9-12 Mei 2004, karena dalam Alquran dan hadis ditemukan banyak sekali yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan arahan terkait dengan tugas manusia terhadap sumber daya alam dan lingkungan (Muniri, 2017).
Pemeliharaan  alam  semesta  ini  merupakan  bagian  dari maqashid  asy- syari’ah, sebagaimana ditawarkan oleh Al-Qaradhawi. Beliau merumuskan istilah bahwa hifz  al-bi’ah (memelihara  lingkungan  atau  sumber  daya  alam  merupakan bagian  dari  memelihara  agama,  memelihara  jiwa,  memelihara  keturunan, memelihara aka, dan memelihara harta. Sedangkan dalam pemikiran Jasser ‘Audah, di  antara  fungsi maqashid  asy-syari’ah membuka  sarana  ( fath  al-zara’i )  dan memblokir  sarana  ( sadd  al-zara’i ).  Memblokir  sarana  ini  bermakna  melarang sebuah aksi legal, karena akan mengakibatkan aksi yang tidak legal. Menurutnya, pelarangan  tersebut  dimaksudkan  untuk  mencegah  terjadinya  aksi  illegal  yang melebihi kemungkinan tidak terjadinya. Sebaliknya, maqashid asy-syariah untuk membuka sarana bagi tujuan mashlahah ( Thohari, 2013).
Dalam rangka pemenuhan mashlahah ini, kepemilikan seseorang terhadap harta  sendiri  saja  dapat  dicabut  tanpa  kerelaannya.  Muhammad  Abu  Zahrah menegaskan  paling  tidak  ada  tiga  alasan  mencabut  kepemilikan  seseorang  atas sesuatu  walapun  tanpa  kerelaannya.  Pertama,  dalam  rangka  kemanfaatan  umum, seperti  dalam  pembangunan  jalan  raya  atau  masjid.  Kedua,  dalam  rangka membayar  utang  jika  orang  yang  berutang  tersebut  menolak  melunasinya utanganya secara zalim, dalam hal pengadilan dapat mencabut kepemilikannya atas harta.  Ketiga,  dalam  perkara syuf’ah (Zahrah,  1996). MUI  sendiri  telah  pernah mengeluarkan fatwa terkait pencabutan hak milik pribadi untuk kepentingan umum
dalam Fatwa MUI No. 8/MUNAS VII/MUI/12/2005, tanggal 28 Juli 2005. Fatwa ini  menegaskan  apabila  terjadi  benturan  antara  kepentingan  pribadi  dengan kepentingan umum, maka kepentingan umum yang harus didahulukan, tetapi hak pribadi  masing-masing  juga  tidak  boleh  dicabut  secara  semena-mena,  sehingga kepentingan  umum  itu  memang  harus  ditentukan  oleh  DPR  atau  DPRD,  dan terhadap kerugian yang diderita harus diberikan ganti rugi.

## Metode Penelitian
Metode penelitian artikel ini adalah metode penelitian fikih-empiris. Untuk memperoleh data, penulis melakukan interview atau wawancara secara mendalam terhadap  partisipan-partisipan  yang  dipilih  oleh  penulis  berdasarkan  kriteria- kriteria  tertentu  yang  terkait  dengan  hasil  penelitian  ( purposive  sampling ). Partisipan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  orang-orang  yang  menjadi  sesepuh, pimpinan dan beberapa masyarakat yang terlibat sebagai pengelola lubuk larangan di desa Sirangkap. Selain itu, penulis mengambil data dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terhadap tradisi Mandailing, khususnya kearifan lokal lubuk larangan, antara lain penelitian Zulkifli B. Lubis dari FISIP USU, Rikiyan Qadri,  dkk,  dari  Fakultas  Perikanan  dan  Ilmu  Kelautan  Universitas  Riau,  dan Rahma Yani dari IAIN Padangsidimpuan.
Hasil  data  tersebut  akan  penulis  sajikan  dalam  temuan  dan  pembahasan menggunakan  analisis  konten  tematik,    meliputi  tiga  tema  pokok  terkait  tinjaun fikih  terhadap  larangan  perburuan  perburuan  ikan  pada  masa  tertentu  di  lokasi lubuk larangan, tinjauan fikih terhadap status kepemilikan ikan yang ditebar atau dilepasliarkan  di  lokasi  lubuk  larangan  dan  tinjauan  fikih  terhadap  keabsahan transaksi biaya yang dikeluarkan pada saat panen lubuk larangan serta bagaimana pemanfaatan biaya tersebut dikelola oleh pengelola lubuk larangan.

## Temuan Penelitian dan Pembahasan
1. Tinjauan Fikih terhadap Larangan Perburuan Ikan pada Lubuk  Larangan
Pelarangan  berburu  ikan  di  lubuk  sungai  telah  berlangsung  jauh  sebelum format  baru  pengelolaan  lubuk  larangan  sekarang  ini  di  daerah  Mandailing  dan Natal.  Di  daerah  ini  memang  terdapat  banyak  aliran  sungai  yang  bermuara  pada beberapa  sungai  besar,  seperti  Batang  Gadis,  Siulangaling,  Parlampungan, Tabuyung,  Batahan  dan  Kunkun.  Peta  berikut  ini  menunjukkan  hampir  seluruh wilayah Mandailing Natal terdapat aliran sungai (aliran sungai dalam peta berwarna biru).
Sungai di Kabupaten Mandailing Natal
Sumber: madina.go.id
Masyarakat  Mandailing  dengan  kearifan  lokalnya  telah  mengenal  konsep konservasi sumber daya alam jauh sebelum era tahun 1980-an, era berkembangnya pengelolaan  lubuk  larangan  dalam  format  baru.  Sejak  dahulu  di  Mandailing terdapat beragam bentuk larangan atau rarangan dalam bahasa mereka, bukan saja atas  sungai,  tetapi  juga  atas  kawasan  hutan.  Larangan  ini  pada  masa  lampau dikaitkan  dengan  kepercayaan  mistis  sebagai  tempat “naborgo-borgo” yang pantang  untuk  diganggu  apalagi  dirusak  (Lubis,  2007).  Di  daerah-daerah  lain  di Indonesia,  kearifan  lokal  semacam  ini  juga  dikenal,  seperti  Pohon  Keramat  di hampir seluruh Jawa atau Hutan Adat di daerah Gunung Kidul, yang dijaga oleh jagawana, di  mana  masyarakat  dilarang  untuk  mengambil  kayu  dan  merusak tanaman langka tertentu. Di daerah Baduy Dalam terdapat hutan larangan bernama leuweung  kolot dan  di  daerah  masyarakat  Paninggahan  sekitar  danau  Singkarak, Sumatera Barat, juga terdapat hutan larangan rimbo tuo (Maridi, 2015) .
Bentuk  larangan-larangan  ini  semua  pada  masa  lampau  dikaitkan  dengan kepercayaan mistis. Namun relas mistis tersebut saat ini telah berkurang, termasuk pada  masyarakat  Mandailing.  Pantangan-pantangan  yang  dahulu  dikenal  oleh masyarakat  menjadi  kehilangan  signifikansi  seiring  kenaikan  jumlah  penduduk, peningkatan  kebutuhan  lahan,  terbukanya  pasar  untuk  produk-produk  hutan,  dan juga ekspansi aktor luar dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Mekanisme baru terbentuk  di  tengah-tengah  masyarakat  dalam  menjaga  sumber  daya  alam  ini. Keyakinan terhadap ajaran Islam yang semakin merasuk seiring dengan hilangnya basis  kepercayaan  animistis  kemudian  memberi  basis  baru  terhadap  penataan hubungan mereka dengan sumberdaya alam, khususnya terhadap sumberdaya alam yang dikonsepsikan sebagai milik komunal atau milik bersama ( communally owned resources ) (Lubis, 2007).
Sebelum era 1980-an, aliran sungai dipandang sebagai sumberdaya dengan akses  terbuka  ( open  access ),  di  mana  setiap  orang  bebas  mengambil  dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di dalamnya. Aliran sungai dianggap bukan
sebagai bukan milik pribadi atau milik komunitas  desa,  sehingga orang dari luar kampung  bisa  datang  dan  masuk  ke  sungai  di  mana  ia  suka  untuk  berburu  ikan, tanpa  halangan  dari  siapapun  (Lubis,  2007).    Kepercayaan  ini  memang  selaras dengan  konsep  kepemilikan  dalam  kajian  fikih  muamalah,  bahwa  sungai merupakan milik umum dan ikan-ikannya merupakan barang mubahat yang dapat dimiliki  secara  sempurna  ( milk  at-tamm )  oleh  seseorang  dengan  memburunya ( ishthiyad ) sehingga siapapun bebas melakukan perburuan ikan di sungai.
Kebebasan berburu ikan di sungai, sebagaimana dipahami oleh masyarakat desa,  kemudian  dipraktikkan  secara  semena-mena  oleh  sebagian  orang.  Mereka melakukan  perburuan  ikan  tanpa  batas  dan  kadang  dengan  alat-alat  yang  dapat membahayakan  dan  merusak  ekosistem  ikan.  Alat  yang  digunakan  antara  lain adalah  jala  dengan  ukuran  diameter  bukaan  mata  jala  yang  tidak  ditentukan (kebanyakan 1 cm ± 3 cm), tembak ikan (alat tangkap ikan tradisional buatan sendiri dengan  menggunakan  besi  runcing  sebagai  mata  dan  kayu  sebagai  gagangnya), putas (racun), dan setrum, sesuai dengan keinginan mereka masing-masing, yang menyebabkan jumlah ikan yang berada di Sungai Aek Pohon, sungai yang melintasi beberapa desa di wilayah Panyabungan Timur sampai Panyabungan Kota, semakin hari semakin berkurang (Tambunan, 2015).
Kegelisahan masyarakat desa adalah terutama pada penggunaan putas/racun ikan dan setrum listrik. Aliran listrik yang digunakan pada setrum ikan ini memang tegangannya tidak tinggi, tetapi dapat melumpuhkan ikan sementara. Di samping itu, tegangan listrik ini dapat mematikan hewan-hewan kecil di sekitar sungai yang mana  merupakan  sumber  makanan  ikan  dan  mematikan  telur-telur  ikan. Penggunaan setrum ini sangat berpotensi membahayakan lingkungan dan manusia sehingga penggunaannya dilarang (Keterangan ahli yang dapat dibaca pada Putusan Pengadilan  Negeri  Kandangan  Nomor  178/Pid.Sus/2012/PN.Kgn  tanggal  11 Oktober 2012). Pada UU Nomor  31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pada Pasal 84 ayat (1) disebutkan:
“Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  di  wilayah  pengelolaan  perikanan
Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau
pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan  peledak,  alat  dan/atau  cara,  dan/atau    bangunan  yang  dapat merugikan  dan/atau  membahayakan  kelestarian  sumber  daya  ikan dan/atau  lingkungannya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  ayat  (1), dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan  denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).”
Pelarangan  penggunaan  alat-alat  tangkap  ikan  yang  dapat  merusak ekosistem  ini  telah  sejalan  dengan  tujuan  syariah  atau maqashid  syariah dalam kategori hifzh  al-bi’ah atau hifzh  al-mal. Sebagaimana  telah  diterangkan sebelumnya  bahwa  konsep  kepemilikan  dalam  fikih  muamalah  bertujuan,  antara lain untuk membatasi dan mengendalikan proses penguasaan harta oleh seseorang agar  tidak  dilakukan  secara  berlebihan  sehingga  menimbukan  dampak-dampak negatif, baik dalam ukuran individu maupun sosial (Akbar, 2012). Proses pemilikan harta  tidak  boleh  dilakukan  dengan  cara bathil sehingga  merusak  sumber  daya alam, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Qashash: 77,
َﻦﯾ ِﺪ ِﺴْﻔ ُﻤْﻟا   ﱡﺐ ِﺤُﯾ  َﻻ َ ﱠ   ﱠنِإ ۖ  ِض ْرَ ْﻷا ﻲِﻓ َدﺎَﺴَﻔْﻟا ِﻎْﺒَﺗ  َﻻ َو
Artinya:  “dan  janganlah  kamu  berbuat  kerusakan  di  (muka)  bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”
Tetapi larangan berburu ikan pada lubuk larangan berlaku pada semua jenis alat tangkap ikan pada satu waktu tertentu, sebagaimana kesepakatan warga desa. Dalam  kasus  ini,  warga  desa  berkedudukan  sebagai  pemilik  ikan-ikan  di  sungai, sehingga dapat melarang warga manapun untuk menangkap ikan di aliran sungai yang berada di wilayah desa mereka. Apakah ikan di sungai ini dapat dimiliki oleh komunitas  tertentu?  Sementara  ikan-ikan  di  sungai  merupakan  binatang  liar, sebagaimana burung-burung di udara dan binatang-binatang di hutan. Penguasaan terhadap bianatang-binatang ini,  dalam konteks fikih muamalah,  dapat dilakukan dengan  perburuan.  Pada  dasarnya,  orang  atau  komunitas  tertentu  tidak  dapat melarang orang lain untuk memburu binatang-binatang tersebut sampai binatang- binatang itu berada dalam penguasaan mereka.
Dalam  konteks  lubuk  larangan,  mereka  melakukan  penguasaan  terhadap ikan-ikan di sungai tersebut dalam bentuk mistis dengan bantuan kekuatan seorang dukun. Namun apakah bentuk penguasaan seperti ini diakui dalam fikih Islam atau dalam  peraturan  perundang-undangan?  Partisipan  dalam  penelitian  menerangkan bahwa larangan berburu ikan pada lubuk larangan ini sesungguhnya bukan karena warga  merasa  sebagai  pemilik  ikan  di  sungai  tersebut,  tetapi  sebagai  bentuk pelestarian ekosistem ikan. Ikan-ikan di sungai ini seharusnya menjadi milik umum dan  dapat  dinikmati  oleh  semua  warga,  tetapi  ulah  oknum-oknum  tertentu  telah menyebabkan ekosistem ikan di sungai berkurang dan rusak, sehingga warga tidak dapat menikmatinya secara umum lagi.
Dengan demikian, pelarangan berburu ikan di lubuk larangan ini ditujukan untuk  kemanfaatan  umum.  Dalam  fikih  muamalah  telah  dijelaskan  bahwa  dalam rangka kemanfaatan umum, kepemilikan seseorang atas sesuatu pun dapat dicabut (Zahrah, 1996). Apalagi dalam kasus lubuk larangan ini, wewenang yang dicabut dari orang-orang adalah wewenang untuk berburu ikan dalam waktu tertentu, bukan kepemilikannya atas ikan ( qiyas awlawi ). Sehingga kasus lubuk larangan ini dapat digolongkan  sebagai  penerapan  kaidah  fikih  bahwa  kemaslahatan  umum  harus didahulukan daripada kemaslahatan pribadi (Al-Syathibi, 2003).

## ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺪﻘﻣ ﺔﻣﺎﻌﻟا
Problemnya  kemudian  adalah  terkait  dengan  pengutamaan  kepentingan umum atas kepentingan pribadi ini dalam fatwa MUI sendiri ditentukan oleh DPR atau  DPRD.  Dengan  demikian,  dalam  pengelolaan  lubuk  larangan  ini  peran pemerintah dan DPRD sangat besar dalam membentuk aspek legalitas pelarangan berburu  ikan  pada  area  lubuk  larangan  yang  dikelola  oleh  masyarakat  desa. Pemerintah  perlu  membentuk  payung  hukum  yang  lebih  spesifik  terkait  dengan lubuk  larangan  karena  pelarangan  dalam  UU  Perikanan  sendiri  hanya  melarang penggunaan alat tertentu, berbeda dengan konsep lubuk larangan.
2. Tinjauan Fikih terhadap Pelepasan Benih Ikan di Lubuk Larangan Dalam  format  baru,  pengelolaan  lubuk  larangan  hampir  identik  dengan pengelolaan kolam ikan yang dibangun di tengah sungai. Di beberapa desa sendiri, lubuk  larangan  ini  memang  disebut  sebagai tobat  rarangan atau  kolam  ikan larangan  (Lubis,  2007).  Perbedaanya  hanya  pada  pembatasannya,  pada tobat batasnya  tegas  dengan  membuat  tembok  kolam,  sedangkan  pada  lubuk  larangan pembatasan  area  lubuk  larangan  itu  tidak  tegas.  Tidak  ada  upaya  fisik  yang dibangun  untuk  membatasi  kawasan  lubuk  larangan,  tetapi  hanya  ditentukan dengan  penandaan  saja  dan  pembatasnya  dibuat  secara  mistis  dengan  bantuan seorang datu. Menurut  kepercayaan  masyarakat,  batas  mistis  yang  dibuat  oleh seorang datu memang  berlaku  efektif  bahwa  ikan  dari  luar  batas  mistis  tersebut dapat masuk ke area lubuk larangan tetapi ikan di area lubuk larangan tidak akan bisa keluar dari batas mistis tersebut.
Berbeda dengan konsep lubuk rarangan pada zaman dahulu, konsep lubuk larangan di era modern diberlakukan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap ikan- ikan dan ekosistem yang ada di area lubuk larangan. Komunitas desa membentuk semacam panitia untuk mengawasi, menjaga, memberikan pakan, membuat tanda batas lokasi, membuat pengumuman, memasukkan benih ikan, mencari datu yang bisa  membuat  jimat  untuk  penjagaan  secara  gaib,  menyiapkan  dan menyelenggarakan  festival  pembukaan  lubuk  larangan  sekali  setahun,  mengutip uang  karcis  masuk  pada  saat  festival,  memanfaatkan  hasil  lubuk  larangan  untuk tujuan  yang  sudah disepakati  bersama,  dan  menyampaikan  pertanggung-jawaban publik atas kinerjanya sebagai panitia (Lubis, 2007).
Pada  lubuk  larangan  ini,  dilakukan  pembiakan  dan  pembesaran  ikan-ikan sungai dalam jangka waktu tertentu, sehingga pada akhir periode penutupan lubuk larangan sudah cukup baik untuk dipanen. Asumsinya, selama pemeliharaan satu tahun  benih  ikan  di  dalam  sungai  akan  berkembang  dengan  baik  dan  bertambah banyak.  Proses  alamiah  itu  didukung  dengan  usaha  pemeliharaan  (misal  dengan memberikan pakan) dan penjagaan (dengan regu jaga dan penjagaan secara gaib) oleh  panitia  agar  terhindar  dari  aktivitas  pencurian.  Selain  mengandalkan  ikan sungai  yang  sudah  biasa  ada,  pengurus  lubuk  larangan  di  setiap  desa  juga memasukkan  bibit  baru  seperti  ikan  mas,  nila,  dan  berbagai  jenis  ikan  kolam lainnya.  Beberapa  jenis  ikan  yang  dikonservasi  di  lubuk  larangan  adalah  ikan jurung  yang  disebut  secara  lokal  dengan  nama mera atau garing , lelan,  baung, haruting, incor, haporas, udang, ikan mas, nila, mujair, dan lain-lain (Lubis, 2007).
Lalu  pertanyaannya  kemudian  adalah  apakah  lubuk  larangan  ini  dapat disamakan  dengan  kolam  ikan  biasa?  Dalam  pendekatan  fikih,  penjagaan  secara gaib itu tentu tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur penguasaan terhadap ikan- ikan yang ada di area lubuk larangan, sehingga menurut hemat penulis, ikan-ikan di lubuk larangan tersebut masih termasuk dalam kategori hewan liar yang bukan milik  seseorang ataupun komunitas  tertentu. Ikan-ikan tersebut, dalam perspektif fikih, tetap dalam statusnya sebagai mubahat yang kepemilikannya harus dilakukan dengan cara ‘menguasainya’ dengan memburunya ( ishthiyad ).
Adapun  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  paniti  lubuk  larangan  desa, termasuk penebaran benih-benih ikan di aliran sungai, tidak serta merta menjadikan
mereka atau komunitas  tersebut menjadi pemilik seluruh ikan di sungai tersebut. Justru  menurut  penulis,  penebaran  benih  ikan  di  sungai  tersebut  menghilangkan status  kepemilikannya.  Artinya,  benih  ikan  yang  ditebar  di  sepanjang  kawasan lubuk larangan tersebut menjadi barang mubahat yang tidak dimiliki oleh siapapun karena ikan-ikan tersebut telah berada di luar kuasa si penebar ikan, sama dengan melepaskan burung ke udara atau melepaskan binatang ke dalam hutan belantara.
Tetapi sesungguhnya, sebagaimana tanggapan partisipan dalam penelitian, upaya tebar benih ikan ini sebenarnya bertujuan untuk melestarikan satwa ikan. Hal tersebut dilakukan karena semakin menipisnya volume ikan di sungai disebabkan perburuan  ikan  yang  dilakukan  oleh  oknum-oknum  tertentu  yang  tidak mempedulikan benih-benih ikan. Barangkali tindakan ini dapat disejajarkan dengan pelestarian  satwa  langka  dalam  rangka  menjaga  keseimbangan  ekosistem, sebagaimana  termaktub  dalam  Fatwa  MUI  Nomor  04  Tahun  2014  yang merkomendasikan  kepada  masyarakat  dan  pemerintah  untuk  melestarikan  dan mengembangkan kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat serta menciptakan peluang  ekonomi  ramah  lingkungan  dan  berkelanjutan  dengan  tetap  menjaga keseimbangan ekosistem.
3. Tinjauan Fikih terhadap Transaksi Biaya Perburuan Ikan di Lubuk Larangan
Mencari  atau  menangkap  ikan  di  lubuk  larangan  sudah  menjadi  suatu kebiasaan  bagi  masyarakat  di  beberapa  desa  di  Mandailing  Natal,  yang  hampir setiap  tahun  membuka  lubuk  larangan  yang  diselenggarakan  pada  hari  raya  idul fitri. Seseorang boleh ikut mengambil ikan di sungai lubuk larangan tersebut harus mendaftarkan dirinya kepada panitia dan membayar uang pendaftaran dan sebagai tanda  telah  membayar  akan  diberikan  karcis  (Yani,  2020).  Tiket  untuk  dapat mengikuti panen lubuk larangan ini dijual dengan harga bervariasi. Bagi yang telah membeli  tiket  akan  diberikan  pita  untuk  dikaitkan  di  baju  untuk  menandakan sebagai peserta yang sah dan boleh menangkap ikan (Tambunan, 2015).
Lubuk larangan adalah sebuah upaya komunitas  desa untuk menghimpun modal melalui pemeliharaan ikan di dalam sungai untuk jangka waktu tertentu, dan hasilnya akan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana publik di desa. Dana yang diperoleh  dari  penjualan  karcis masuk  ketika  festival  pembukaan lubuk  larangan dilakukan  digunakan  untuk  pembangunan  di  desa.  Setiap  komunitas  desa  sudah menetapkan  terlebih  dahulu  apa  yang  menjadi  tujuan  mereka,  misalnya membangun mesjid, madrasah, membiayai honor guru di madrasah, untuk fasilitas jalan desa, untuk menyantuni anak yatim dan fakir miskin, dan keperluan lain yang disepakati bersama (Lubis, 2007).
Dalam  penelitian  Rahma  Yani  (2020),  sebagian  masyarakat  cenderung menganggap uang karcis yang dibayarkan tersebut sebagai bentuk tukar menukar dengan  ikan  yang  akan  diburu  di  lubuk  larangan.  Sehingga  ketika  mereka  tidak mendapatkan  hasil  tangkapan  ikan  tidak  sesuai  dengan  harga  tiket  yang  telah mereka  bayarkan  di  awal,  mereka  akan  kecewa  dan  bahkan  di  daerah  tertentu menuntut pihak panitia untuk mengembalikan uang yang telah mereka bayarkan. Jika  uang  yang  dibayarkan  untuk  tiket  berburu  ikan  di  lubuk  larangan  tersebut dipahami dalam konsep tukar menukar ikan lubuk larangan, tentu saja konsep ini akan melanggar konsep fikih muamalah tentang jual beli karena ikan yang menjadi
objek pembelian bukan milik panitia lubuk larangan. Ikan tersebut masih berada di dalam sungai, maka statusnya masih sama dengan jual-beli burung di udara yang mengandung gharar atau ghubn.
Namun  dalam  pemahaman  penulis,  berdasarkan  informasi  dari  partisipan peneilitian ini, tiket tersebut sebenarnya diberlakukan bukan sebagai alat tukar ikan lubuk  larangan.  Tiket  tersebut  merupakan  sebentuk  sumbangan  atas  jasa  warga telah  melakukan  pemeliharaan  lubuk  larangan.  Oleh  karena  dari  awal,  lubuk larangan tersebut bukan dimaksudkan untuk dimiliki oleh komunitas tertentua atau individu tertentu, maka hasil pengumpulan tiket tersebut pun memang dialokasikan untuk kepentingan umum. Jika demikian, tentu saja pengutipan tiket tersebut dapat dibenarkan, apalagi akad yang diberlakukan dalam pengutipan dana tersebut adalah akad sosial bukan akad jual beli ikan.

## Kesimpulan
Pelarangan  berburu  ikan  di  kawasan  lubuk  larangan  merupakan  bentuk penguasaan  terhadap  ikan  di  aliran  sungai,  yang  sejatinya  merupakan  barang mubahat yang tidak dimiliki dan dikuasai oleh siapapun sehingga siapa saja boleh memburunya.  Tetapi  pada  praktiknya  kebebasan  tersebut  dipraktikkan  secara semena-mena  oleh  oknum-oknum  tidak  bertanggung  jawab  sehingga  menggerus biota ikan dan ekosistem sungai. Kearifan lokal lubuk larangan merupakan bentuk pencegahan  terhadap  pengrusakan  tersebut,  sehingga  menurut  perspektif  fikih, kepentingan  umum  tersebut  harus  didahulukan  daripada  kepentingan  pribadi. Masalahnya  bagi  pengembangan  lubuk  larangan  di  Mandailing  Natal  adalah ketiadaan peran pemerintah dan DPRD dalam membentuk legalitas lubuk larangan tersebut  agar  sejalan  dengan  Fatwa  MUI  tentang Pencabutan  Hak  Milik  Pribadi untuk Kepentingan Umum.
Pengelolaan  lubuk  larangan  dewasa  ini,  meskipun  tetap  identik  dengan mistis, tetapi telah dilakukan sebagaimana pengelolaan kolam ikan. Pihak pengelola lubuk  larangan  yang  dibentuk  oleh  desa  melakukan  pemeliharaan,  pembiakan, pengawasan,  sampai  dengan  penebaran  benih-benih  ikan  di  sepanjang  lubuk larangan.  Penebaran  benih  ikan  ini  tidak  menjadikan  status  ikan-ikan  di  sungai tersebut  menjadi  milik  desa  tersebut,  tetapi  statusnya  berubah  menjadi  barang mubahat. Namun  pelepasan  benih  ikan  ini  sebenarnya  adalah  upaya  pelestarian satwa  ikan  di  sungai.  Sehingga  akad  yang  dilangsungkan  pada  saat  pemungutan tiket pada panen lubuk larangan bukanlah akad jual beli, sebagaimana diasumsikan sebagian  orang,  melainkan  akad  sosial  berupa  sumbangan,  karena  warga  desa memang  bukan  sebagai  pemilik  ikan-ikan  di  sungai  tersebut,  meskipun  mereka melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan penebaran benih ikan di kawasan lubuk larangan itu.

## Daftar Pustaka
Akbar, Ali. 2012. Konsep kepemilikan dalam Islam. Jurnal Ushuluddin, 18(2), 124- 140.
Al-Syatibi,  Abu  Ishaq.  2003. al-Muwafaqat  fi  Ushul  al-Syari’ah. Beirut:  Dar  al Kutub al Ilmiyah.
Az-Zuhaili,  Wahbah.  1985. Al-Fiqh  Al-Islami  wa  Adillatuh. Damaskus:  Dar  Al- Fikr.
Lubis,  Zulkifli  B.  2007. Lubuk  Larangan:  Revivalisasi  situs  keramat  alami  di kabupaten Mandailing Natal. In Situs Keramat Alami: Peran Budaya dalam Konservasi  Keanekaragaman  Hayati. Paper  presented  at  Workshop  Situs Keramat  Alami:  Peran  Budaya  dalam  Konservasi  Keanekaragaman  Hayati,
LIPI, Cianjur, Jawa Barat (pp. 165-191).
Lubis, Zulkifli. 2014. Menumbuhkan (kembali) kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya  alam  di  Tapanuli  Selatan. Antropologi  Indonesia.  DOI: https://doi/org/10.7454/ai.v29i3.3544
Majelis  Ulama  Indonesia.  2005. Fatwa  MUI  No.  8/MUNAS  VII/MUI/12/2005 tentang Pencabutan Hak Milik Pribadi untuk Kepentingan Umum , tanggal 28 Juli 2005 .
Majelis  Ulama  Indonesia.  2014. Fatwa  MUI  Nomor  04  Tahun  2014  tentang Pelestarian Satwa Langka untuk  Menjaga Keseimbangan Ekosistem , tanggal 22 Januari 2014 .
Maridi.  2015. Mengangkat  budaya  dan  kearifan  lokal  dalam  sistem  konservasi Tanah  dan  Air .  In Proceeding  Biology  Education  Conference:  Biology, Science, Enviromental, and Learning (Vol. 12, No. 1, pp. 20-39).
Muniri. 2017. FIQH AL-BI’AH. Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 2(1), 33-50.
Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 178/Pid.Sus/2012/PN.Kgn tanggal 11 Oktober 2012, diakses melalui: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/
Tambunan, Rikiyan Qadri, Lamun Bathara, and Kusai Kusai. 2015. To Manage Of Lubuk  Larangan  AS  A  Environmental  Wisdom  In  Salambue  Village Panyabungan  Kota  Subdistrict  Mandailing  Natal  Regency  North  Sumatra Province. Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas  Perikanan  dan  Ilmu  Kelautan, Riau University. Vol 2, No 2.
Thohari,  Ahmad.  2013. Epistemologi  Fikih  Lingkungan:  Revitalisasi  Konsep Masalahah. Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, 5(2).
Undang-Undang  Republik  Indoensia  Nomor    31  Tahun  2004  tentang  Perikanan,
Jakarta, tanggal 6 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118.
Yani, Rahma. 2020. Tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ikan  lubuk  larangan  di  Desa  Tanjung  Medan  Kecamatan  Muara  Sipongi Kabupaten Mandailing Natal (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan).
Zahrah, Muhammad Abu Zahrah. 1996. Al-Milkiyyah wa Nazhariyah Al  -’Aqd fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah. Kairo: Dar Al-Fikr Al’Arabi.