Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi
Shinta Aulia, Uli Fathurrizqoh, Wahyudi
Universitas Sebelas Maret shinta_aulia@student.uns.ac.id
Article History accepted 25/6/2024 approved 25/7/2024 published 31/7/2024

## Abstract
The  number  of  corruption  in  Indonesia  is  very  concerning,  so  it  requires  special  attention  in handling  it  and  the  involvement  of  many  parties,  one  of  which  is  students.  The  purpose  of  this article is (1) to analyze and review anti-corruption education, (2) the application of anti-corruption education in higher education. In this article, a literature study method is used using sources from previous  research  books  and  journals  that  discuss  Anti-Corruption  Education. The  process  of collecting  the  literature  used  in  this  article  is  carried  out  by  reviewing  previous  research  on corruption  and  anti-corruption  education  within  the  scope  of  Higher  Education.  The  author  gives an opinion and is supported by the literature that has been studied. The results of this article state (1)  anti-corruption  education  is  a  learning  process  to  avoid  a  political  disease  that  has  made people  poor  and  suffer  so  that  there  is  a  large  social  gap,  (2)  the  application  of  anti-corruption education  can  be  carried  out  by  making  anti-corruption  education  a  course  in  universities, conducting socialization, and holding seminars.
Keywords: Education, Corruption, and Higher Education

## Abstrak
Angka  korupsi  di  Indonesia  sangat  memprihatinkan,  sehingga  memerlukan  perhatian  khusus dalam  penanganannya  dan  keterlibatan  banyak  pihak  salah  satunya  mahasiswa.  Tujuan  artikel ini,  (1)  menganalisis  dan  mengkaji  mengenai  pendidikan  antikorupsi,  (2)  penerapan  pendidikan antikorupsi  di  Perguruan  Tinggi.  Dalam  artikel  ini,  digunakan  metode  studi  pustaka  dengan bersumber  dari  buku  dan  jurnal  penelitian  sebelumnya  yang  membahas  tentang  Pendidikan Antikorupsi.  Proses  pengumpulan  literatur  yang  digunakan  dalam  artikel  ini,  dilakukan  dengan mengkaji  penelitian  sebelumnya  tentang  korupsi  dan  pendidikan  antikorupsi  dalam  lingkup Perguruan Tinggi. Penulis memberi opini dan didukung dengan literatur-literatur yang telah dikaji. Hasil dari artikel ini menyatakan (1) pendidikan antikorupsi merupakan proses pembelajaran untuk menghindari suatu penyakit politik yang telah membuat masyarakat menjadi miskin dan menderita sehingga  terjadi  kesenjangan  sosial  yang  besar,  (2)  penerapan  pendidikan  antikorupsi  dapat dilakukan  dengan  menjadikan  pendidikan  antikorupsi  sebagai  mata  kuliah  di  perguruan  tinggi, melakukan sosialisasi, dan mengadakan seminar.
Kata kunci: Pendidikan, Korupsi, dan Perguruan Tinggi
Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series https://jurnal.uns.ac.id/shes
p-ISSN 2620-9284 e-ISSN 2620-9292
SHEs: Conference Series 7 (3) (2024) 1699-1706

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dengan  tingkat  korupsi  yang  cukup tinggi. Berdasarkan Skors Indeks Persepsi Korupsi/CPI ( Corruption Perception Indeks ), tahun 2019 Indonesia memperoleh skors 40/100 berada di posisi rangking 85 dari 180 negara.  Setahun  berikutnya,  tepatnya  data  CPI  tahun  2020,  Indonesia  berada  di peringkat 120 dari 180 negara yang disurvei, dengan skor 37/100 atau turun 3 poin dari tahun sebelumnya (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020). Dari data yang didapatkan dapat  disimpulkan  bahwa  Indonesia  memiliki  potensi  untuk  memberantas  korupsi. Walaupun  sudah  berada  di  peringkat  yang  lebih  baik,  usaha  yang  perlu  dilakukan untuk pemberantasan korupsi masih harus digencarkan.
Korupsi  saat  ini  sudah  menjadi  masalah  global  antar  negara  yang  tergolong kejahatan  transnasional,  bahkan  membawa  implikasi  buruk  multidimensi  kerugian ekonomi dan keuangan negara yang besar dan dapat digolongkan  sebagai kejahatan yang  sangat  luar  biasa,  sehingga  harus  diberantas  (Pradeka,  2016).  Kerugian  yang terjadi  akibat  korupsi  sudah  banyak  membuat  rakyat  kecil  semakin  sengsara. Pemberantasan  tindak  korupsi  di  Indonesia  belum  dilakukan  dengan  maksimal. Ketegasan hukum di Indonesia masih timpang sebelah atau tumpul ke atas runcing ke bawah.  Hal      demikian      mencerminkan      bahwa  tereliminasinya  keadilan  substantial dari  hukum.  Hukum  tidak  membantu,  bahkan  menciderai    keadilan    Masyarakat (Setyanegara,    2013).  Penegakan  hukum  seharusnya  bertujuan  untuk  mewujudkan keadilan.  Masyarakat  yang  lemah  dan  miskin  sangat  rentan  dan  sering  kali  menjadi korban  ketidakadilan  hukum.  Sementara  itu,  keadilan  sering  lebih  berpihak  kepada oknum yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik.
Korupsi  di  Indonesia  memang  perlu  adanya  keseriusan  dalam  menuntaskan tindak  pidana,  salah  satunya  formulasi  khusus  untuk  memberikan  efek  jera  kepada para  pelaku  dan  ketakutan  bagi  yang  ingin  mencoba  melakukannya.  Korupsi  yang berada  di  Indonesia  sudah  menjadi  ancaman  serius  terutama  bagi  keberlangsungan generasi  muda  sebagai  calon  penerus  estafet  kepemimpinan  di  negeri  ini  (Prasetyo, Muharam,  dan  Sembada,  2021).  Situasi  saat  ini  sangat  mudah  bagi  generasi  muda untuk terpengaruh hal-hal yang menjerumus ke tindak korupsi. Mirisnya generasi muda saat  ini  kekurangan role  model untuk  dijadikan  sebagai  acuan  mereka  untuk menghindari korupsi.
Sikap  teladan  yang  sebaiknya  ditampilkan  para  petinggi  negara,  pemerintah, maupun  para  birokrat  di  negeri  ini  yang  seharusnya  memberikan  contoh  yang  baik justru  tidak  sedikit  yang  terjebak  ke  dalam  tindak  korupsi.  Tentu  saja  perilaku  ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi para aktivis pendidikan untuk mencari solusi terbaik  untuk  memberikan  pemahaman  yang  mampu  menyadarkan  masyarakat Indonesia  supaya  tidak  terjebak  ke  dalam  perilaku  korupsi  apapun  jenis  dan bentuknya.  Korupsi  telah  menghancurkan  sistem  perekonomian,  sistem  demokrasi, sistem  politik,  sistem  hukum,  sistem  pemerintahan,  tatanan  sosial  kemasyarakatan, dan  sistem  pendidikan  di  Indonesia.  Dilain  pihak  upaya  pemberantasan  korupsi  yang telah  dilakukan  selama  ini  belum  menunjukkan  hasil  yang  optimal.  Korupsi  dalam berbagai  tingkatan  tetap  saja  banyak  terjadi  seolah-olah  telah  menjadi  bagian  dari kehidupan  kita  yang  bahkan  sudah  dianggap  sebagai  hal  yang  biasa.  Jika  kondisi  ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat  atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri  ini.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  yang  dikutip  dari  sebuah  buku  berjudul pendidikan  Antikorupsi  untuk  Perguruan  tinggi.  Korupsi  harus  dipandang  sebagai kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime )  yang  oleh  karena  itu  memerlukan  upaya luar  biasa  pula  untuk  memberantasnya  (Kemendikbud,  R.  I.,  2013).  Upaya pemberantasan  korupsi tentunya  membutuhkan keterlibatan  dari  banyak  pihak.  Salah satunya adalah keterlibatan mahasiswa.

## Social, Humanities, and Educational Studies
SHEs: Conference Series 7 (3) (2024) 1699-1706
Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya  penindakan  yang  merupakan  kewenangan  institusi  penegak  hukum (Kemendikbud, R. I., 2013). Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya  pencegahan  korupsi  dengan  ikut  membangun  budaya  antikorupsi  di masyarakat.  Mahasiswa  diharapkan  dapat  berperan  sebagai  agen  perubahan  dan penggiat  gerakan  antikorupsi  di  masyarakat.  Untuk  dapat  berperan  aktif  mahasiswa perlu  dibekali  dengan  pengetahuan  yang  cukup  tentang  seluk  beluk  korupsi  dan pemberantasannya.  Peran  aktif  mahasiswa  dalam  memahami  dan  menerapkan  nilai- nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari sangat penting dan perlu diperhatikan.
Upaya  pembekalan  mahasiswa  dapat  ditempuh  dengan  berbagai  cara  antara lain  melalui  kegiatan  sosialisasi,  kampanye,  seminar  atau  perkuliahan.  Pendidikan Antikorupsi  bagi  mahasiswa  bertujuan  untuk  memberikan  pengetahuan  yang  cukup tentang  seluk  beluk  korupsi  dan  pemberantasannya  serta  menanamkan  nilai-nilai antikorupsi.  Tujuan  artikel  ini,  (1)  menganalisis  dan  mengkaji  mengenai  pendidikan antikorupsi, (2) penerapan pendidikan antikorupsi di Perguruan Tinggi.

## METODE
Metode  yang  kami  gunakan  berupa  studi  kepustakaan.  Menurut  Nazir  (2003) menyatakan  bahwa  studi  kepustakaan  adalah  teknik  pengumpulan  data  dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku,  literatur-literatur, catatan-catatan, dan  laporan-laporan  yang  ada  hubungannya  dengan  masalah  yang  dipecahkan. Sebagai  penulis  kami  melakukan  berbagai  kajian  yang  erat  kaitannya  dengan  topik penelitian dan teori yang sesuai, serta menghimpun informasi sebanyak mungkin dari berbagai  kepustakaan  yang  berkaitan.  Proses  pengumpulan  literatur  yang  digunakan dalam  artikel  ini,  dilakukan  dengan  mengkaji  penelitian  sebelumnya  tentang  korupsi dan pendidikan antikorupsi dalam lingkup Perguruan Tinggi. Penulis memberi opini dan didukung dengan literatur-literatur yang telah dikaji. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan  data  dan  informasi  dengan  bantuan  bermacam-macam  material  yang terdapat  di  ruang  perpustakaan,  seperti:  buku-buku,  majalah,  dokumen,  catatan  dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya (Imah dan Purwoko, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Pendidikan Antikorupsi
Sudarsono  (Sa’adiyyah,  Untari,  dan  Islam,  2022)  menyatakan  Pendidikan merupakan  suatu  proses  pembelajaran  terhadap  manusia  secara  terus  menerus, agar  manusia  tersebut  menjadi  pribadi  yang  amil  (sempurna)  lahir  dan  batin. Korupsi merupakan penyakit kronis yang hampir tanpa obat, menyusup di segala segi  kehidupan  dan  tampak  sebagai  pencitraan budaya  buruk  bagi suatu  bangsa (Sudarmanto,  dkk,  2020).  Sehingga,  dari  kedua  pendapat  tersebut  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  Pendidikan  antikorupsi  adalah  suatu  proses  pembelajaran secara  terus  menerus  untuk  menghindari  suatu  penyakit  politik  atau  pemerintah yang  sangat  sulit  untuk  diobati.  Korupsi  telah  membuat  masyarakat  kita  menjadi miskin  dan  menderita  setiap  masa  sehingga  terjadi  kesenjangan  sosial  yang begitu besar.
Berdasarkan Undang – Undang Hukum Pidana, korupsi diartikan sebagai berikut:
a.  Barang  siapa  dengan  melawan  hukum melakukan  perbuatan  memperkaya  diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  badan  yang  secara  langsung  merugikan keuangan  Negara  dan  atau  perekonomian  Negara  dan  atau  perekonomian Negara  atau  diketahui  patut  disangka  olehnya  bahwa  perbuatan  tersebut merugikan keuangan Negara (Pasal 2).
b.  Barang  siapa  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau suatu  badan  menyalah  gunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang
ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  secara  langsung  dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
c.  Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam pasal 209, 210, 387, 388,  415,  416,  417,  418,  419,  420,  425,  435  KUHP  [UU  No.  31/1999;  UU  No. 20/2001].
Dengan  demikian,  korupsi  menurut  hukum  di  Indonesia  adalah  tindakan  yang mengandung sejumlah unsur, yaitu melawan hukum, merugikan keuangan negara, memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain  atau  korporasi,  dan  menyalahgunakan wewenang (Salahudin, 2018). Maka diperlukan berbagai solusi untuk memberantas korupsi  dari  berbagai  aspek,  salah  satunya  adalah  pendidikan.  Adanya  kurikulum merdeka  saat  ini  tentunya  membawa  harapan  besar  jika  semua  aspek  dalam kehidupan  dapat  masuk  ke  dalam  pembelajaran,  salah  satunya  Pendidikan Antikorupsi.  Besar  kemungkinan  bahwa  korupsi  di  Indonesia  dapat  hilang  melalui perantara  sektor  pendidikan,  jika  kita  bersungguh-sungguh  untuk  memberantas korupsi  dari  berbagai  aspek  kehidupan,  bukan  hanya  pada  tingkat  lembaga  atau organisasi –organisasi  yang  besar,  tetapi  juga  pada  tingkat  hubungan  sesama manusia termasuk dalam proses belajar dari generasi muda.
Pendidikan  antikorupsi  merupakan  penggabungan  dari  pendidikan  nilai  serta pendidikan  karakter.  Selain  itu,  Sumaryati  (2020)  mengungkapkan  bahwa pendidikan antikorupsi merupakan salah satu cara yang berpengaruh besar dalam mengatasi  terjadinya  tindakan  korupsi  yang  dilakukan  dalam  pembelajaran  di sekolah, di organisasi dan lingkungan sosial. Pasal 11 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002, menyatakan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan (Achmad,  Asriyani,  dan  Aifan,  2023).  Sesuai  Pasal  11  UU  Nomor  30  tahun  2002, KPK  mempunyai  gagasan  untuk  meningkatkan  upaya  pemberantasan  korupsi dengan  melakukan  penyelenggaraan  pendidikan  antikorupsi  di  berbagai  jenjang pendidikan.
Untuk mewujudkan nilai dan perilaku antikorupsi dalam kehidupan masyarakat suatu  perguruan tinggi  misalnya,  harus  dimulai dari  adanya  rencana  besar  ( grand design ) (Aziza dan Dedi, 2022). Salah satu hal yang harus direncanakan sedari dini adalah  menanamkan  pentingnya  perilaku  antikorupsi  sebagai  visi  bersama (menyamakan  visi).  Pendidikan  yang  humanistis  sejalan  dengan  prinsip  dari pendidikan  antikorupsi  untuk  dapat  menanamkan  akhlak  seseorang  dan  mampu menjadi  fondasi  dalam  pembentukan  jati  diri  dan  sikap  jujur  dengan  berlandasan pada  paradigma  Pancasila,  UUD  1945  dan  sistem  pendidikan  nasional.  Ketika humanistis  sudah  menjadi  orientasi  dan  tujuan  pembelajaran,  tentu  sekolah  atau perguruan tinggi akan mengimplementasikan sikap kejujuran pada peserta didiknya (Setiawan, 2023). Bukan hanya menjadi generasi muda secara intelektual, namun juga dapat berkarya untuk memajukan bangsa dan negara.
Dalam  dimensi  mikro,  pendidikan  antikorupsi  yang  ideal  seharusnya  tidak hanya  menyajikan  materi  antikorupsi,  hukum  terkait  dengan  antikorupsi  yang menjurus  kepada  pengetahuan  kognitif  semata,  tapi  harus  diimbangi  dengan internalisasi nilai-nilai moral yang akan membentuk prinsip keadilan dalam tataran personal  (Mukti,  2018).  Dengan  itu  seorang  mahasiswa  yang  mendapatkan  ilmu dari  Pendidikan  Antikorupsi  tak  hanya  sekedar  memanfaatkan  pengetahuan  yang ada  untuk  dirinya  sendiri,  namun  bisa  mereka  gunakan  untuk  memberi  edukasi pada  masyarakat  dan  mampu  menggerakkan  gerakan  anti  tindak  korupsi. Pembentukan karakter anti koruptif yang dilakukan melalui pendidikan anti koruptif akan  mempertajam  dan  mengasah  idealisme  dan  integritas  yang  dimiliki  oleh generasi  muda  dalam  memandang  korupsi  sebagai  perbuatan  melawan  hukum

## Social, Humanities, and Educational Studies
yang  harus  segera  dicegah,  ditanggulangi  dan  diberantas  karena  dapat mengakibatkan  kerugian  yang  sifatnya  materiel  maupun  imateriel  (Widhiyaastuti dan Ariawan, 2018).

## 2.  Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi
Urgensi   pendidikan   anti   korupsi   di   sekolah/kampus   menemukan   titik pijaknya ketika realitas menunjukkan bahwa korupsi sulit diberantas hanya melalui penegakan  hukum  (Arifin,  2015).  Selain  peran  dari  penegak  hukum,  salah  satu upaya memberantas korupsi yaitu melalui pendidikan. Upaya    penyelenggaraan program        pendidikan        anti        korupsi  ditindaklanjuti  dengan  dilakukannya kerjasama  antara  kementerian  pendidikan  nasional  dengan  beberapa  lembaga pendidikan  (SD,  SMP,  SMA)  maupun  perguruan  tinggi  (Achmad,  Asriyani,  dan Aifan, 2023). Berdasarkan pendapat dari Achmad, Asriyani, dan Aifan, penerapan pendidikan  antikorupsi  dapat  dikenalkan  sedari  dini,  mulai  dari  Tingkat  dasar, menengah,  hingga  perguruan  tinggi.  Penerapan  pendidikan  antikorupsi  dapat dilakukan salah satunya dengan menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai mata kuliah di salah satu semester di perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Kadir  dalam  bukunya  berjudul  Kebijakan  Antikorupsi  di  Perguruan  Tinggi. Pendidikan  antikorupsi  dalam  bentuk  mata  kuliah  khusus  seolah  menjadikan korupsi  sebagai  pengetahuan,  atau  setidaknya  bahan  telaah  para  dosen  dan mahasiswa  (Kadir  Y,  2018).  Dengan  dijadikannya  pendidikan  antikorupsi  di perguruan tinggi tentu bisa menjadi bahan penelitian dosen dan mahasiswa yang menarik.
Peran  aktif  mahasiswa  diperlukan  dalam  penerapan  pendidikan  antikorupsi. Yang  tidak  kalah  penting,  untuk  dapat  berperan  aktif  mahasiswa  harus  dapat memahami  dan  menerapkan  nilai-nilai  antikorupsi  dalam  kehidupan  sehari-hari (Hasan,  R.,  2016).  Pemahaman  dan  kemampuan  implementasi  tersebut didapatkan  setelah  mahasiswa  mempelajari  mengenai  pendidikan  antikorupsi. Setelah  pendidikan  antikorupsi  dijadikan  sebagai  salah  satu  mata  kuliah  di perguruan  tinggi,  hal  ini  akan  membangun  peran  aktif  mahasiswa.  Mahasiswa akan  memahami  mengenai  nilai-nilai  antikorupsi.  Setelah  mahasiswa  mampu memahami,  peran  mahasiswa  harus  mampu  menerapkan  pendidikan  antikorupsi di  lingkungannya.  Tidak  hanya  lingkungan  kampus,  melainkan  juga  keluarga  dan Masyarakat.  Keterlibatan  mahasiswa  dalam  gerakan  antikorupsi  pada  dasarnya dapat  dibedakan  menjadi  empat  wilayah,  yaitu:  di  lingkungan  keluarga,  di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal/nasional (Dewi dan Dedi, 2022).
Selain  dengan  menjadikan  sebagai  mata  pelajaran,  dengan  melakukan sosialisasi  atau  seminar  mampu  menjadi  cara  untuk  memberikan  pemahaman mahasiswa tentang pendidikan  antikorupsi. Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh  dengan  berbagai  cara  antara  lain  melalui  kegiatan  sosialisasi, kampanye,  seminar  atau  perkuliahan  (Hasan,  R.,  2016).    Dengan  melakukan sosialisasi  ataupun  seminar  dan  mendatangkan  pembicara  yang  sedang  hangat dibicarakan  di  bidangnya  akan  membangkitkan  keinginan  mahasiswa  untuk mengikutinya.  Sifat  mahasiswa  yang  cenderung  ingin  tahu  menjadi  aspek  utama dalam terlaksananya sosialisasi atau seminar bagi mahasiswa.
Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di lingkungan kampus tidak bisa  dilepaskan  dari  status  mahasiswa  sebagai  peserta  didik  yang  mempunyai kewajiban  ikut  menjalankan  visi  dan  misi  kampusnya.  (Dewi  dan  Dedi,  2022). Mahasiswa  memiliki  keseharian  selalu  berada  di  kampus.  Tentunya  kampus  bisa menjadi rumah kedua bagi mahasiswanya. Selain peran mahasiswa, kampus juga perlu  turut  serta  dalam  implementasi  pendidikan  antikorupsi  di  perguruan  tinggi.

## Social, Humanities, and Educational Studies
SHEs: Conference Series 7 (3) (2024) 1699-1706
Dengan menjadikan pendidikan antikorupsi dalam salah satu visi dan misi kampus akan  menjadikan  daya  Tarik  tersendiri  bagi  mahasiswa.  Mahasiswa  akan menjalankan  visi  misi  kampus  karena  merupakan  kewajibannya  sebagai  warga kampus.  Sehingga,  pendidikan  antikorupsi  akan  semakin  diketahui  oleh mahasiswa.
Peran  penting  mahasiswa  tersebut  tidak  dapat  dilepaskan  dari  karakteristik yang  mereka  miliki,  yaitu:  intelektualitas,  jiwa  muda,  dan  idealisme.  Dengan kemampuan  intelektual  yang  tinggi,  jiwa  muda  yang  penuh  semangat,  dan idealisme  yang  murni  telah  terbukti  bahwa  mahasiswa  selalu  mengambil  peran penting  dalam  sejarah  perjalanan  bangsa  ini.  Dalam  beberapa  peristiwa  besar perjalanan  bangsa  ini  telah  terbukti  bahwa  mahasiswa  berperan  sangat  penting sebagai  agen  perubahan  ( agent  of  change )  (Dedi,  Dewi.,  2022).  Mahasiswa sebagai  agen  perubahan  harus  memiliki  sikap  dan  sifat  untuk  siap  menghadapi berbagai tantangan dan rintangan di masa depan. Karakteristik mahasiswa seperti intelektualitas,  jiwa  muda,  dan  idealisme  harus  selalu  ditingkatkan.  Dengan karakteristik  tersebut  seorang  mahasiswa  memiliki  peranan  penting  di  berbagai lingkungan. Tidak hanya pada lingkungan kampus, tetapi karakteristik mahasiswa harus  diterapkan  pada  lingkungan  sekitar  pula  seperti  pada  lingkungan Masyarakat  dan  keluarga.  Seorang  mahasiswa  dipandang  sebagai  seseorang yang  berilmu  dan  berjiwa  sosial  tinggi  oleh  Masyarakat  sekitar.  Karena  itu, seorang  mahasiswa  harus  menjaga  citranya  sebagai  mahasiswa  dengan  ikut berperan dalam Sejarah perjalanan bangsa.
Dalam  penelitian  yang  sudah  dilakukan  sebelumnya  pada  buku  berjudul Implementasi  Nilai –  Nilai  Pendidikan  Antikorupsi  pada  Mata  Kuliah  Pancasila  di Universitas  Budi  Darma  telah  dilakukan  wawancara  kepada  dosen  pengampu mata  kuliah  Pancasila.  Berdasarkan  hasil  wawancara  oleh  dosen  Pancasila  HK. Burian    mengungkapkan    Metode keteladanan dilakukan dari    rektor yang akan menegur  dosen  jika  datang  tidak  tepat  waktu,  dilakukan  dengan  teguran  tertulis yang  artinya  implementasi  nilai  disiplin  tidak    sebatas    mahasiswa    dimulai  dari dosen   yang  menjadi  sosok  yang  patut  diteladani (Hutabarat, 2021). Dengan penerapan kebijakan yang sama antara mahasiswa dengan dosen akan membuat mahasiswa  merasa  keadilan.  Dosen  sebagai  sosok  yang  patut  di  tiru  dan  di teladani rasanya tidak etis apabila masih melakukan tindakan tidak meneladankan tetapi  tidak  mendapatkan  sanksi.  Dengan  adanya  sanksi  dan  teguran  langsung dari rektor kepada seluruh warga kampus akan menjadikan kampus lebih disiplin. Hal  ini  juga  mengajarkan  nilai-nilai  antikorupsi  dengan  menggunakan  metode keteladanan. Dosen hendaknya melakukan perilaku yang baik dan patut dicontoh oleh mahasiswanya dalam implementasi nilai pendidikan antikorupsi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  (1) pendidikan  antikorupsi  menjadi  penting  sebagai  upaya  pembelajaran  berkelanjutan untuk  menghindari  korupsi,  penyakit  politik  yang  sulit  diobati.  Korupsi  menyebabkan kemiskinan, penderitaan, serta kesenjangan sosial. Solusi untuk memberantas korupsi harus  melibatkan  bidang  pendidikan.  Pendidikan  antikorupsi  menggabungkan pendidikan  nilai  dan  karakter.  Mahasiswa  yang  mendapat  pendidikan  ini  dapat menggunakan pengetahuan mereka untuk mengedukasi masyarakat dan menggerakkan  gerakan  antikorupsi.  Pembentukan  karakter  anti  koruptif  melalui pendidikan  ini  akan  mengasah  idealisme  dan  integritas  generasi  muda,  memandang korupsi  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  yang  harus  dicegah,  ditanggulangi,  dan diberantas  karena  dampak  negatifnya  baik  materiel  maupun  imateriel.  (2)  Penerapan pendidikan  antikorupsi  di  perguruan  tinggi  memiliki  peran  penting  dalam  membentuk

## Social, Humanities, and Educational Studies
SHEs: Conference Series 7 (3) (2024) 1699-1706
pemahaman  dan  sikap  antikorupsi  pada  mahasiswa.  Salah  satu  cara  efektif  untuk mewujudkan  hal  ini  adalah  dengan  menjadikan  pendidikan  antikorupsi  sebagai  mata kuliah  wajib  di  salah  satu  semester.  Selain  dijadikan  sebagai  mata  kuliah,  sosialisasi dan  seminar  juga  dapat  menjadi  cara  efektif  untuk  memberikan  pemahaman  tentang pendidikan  antikorupsi  kepada  mahasiswa.  Karakteristik  mahasiswa  yang  mencakup intelektualitas,  semangat  muda,  dan  idealisme  menjadikan  mereka  agen  perubahan yang penting. Mahasiswa harus siap menghadapi berbagai tantangan dan rintangan di masa depan dengan sikap yang benar. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi  positif  dalam  upaya  pemberantasan  tindak  korupsi  melalui  penerapan pendidikan antikorupsi di Perguruan Tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  A.N.,  Asriyani,  A.,  &  Aifan,  A.  (2023).  Penanaman  Nilai  Dan  Prinsip Antikorupsi  Melalui  Sosialisasi  Pendidikan  Antikorupsi  Di  Smk  Negeri  6  Palu.
Sambulu Gana: Jurnal Pengabdian Masyarakat.
Arifin,  S.  (2015).  Model  Implementasi  Pendidikan  Antikorupsi  Di  Perguruan  Tinggi Islam.
Aziza,  S.N.,  &  Dedi  (2022).  Pentingnya  Pendidikan  Antikorupsi  Terhadap  Mahasiswa.
JUSTICES: Journal of Law.
Dewi, N.A., & Dedi (2022). Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. JUSTICES: Journal of Law .
Hasan,  R.  (2016).  Penerapan  Pendidikan  Antikorupsi  Di  Kampus  Sebagai  Bagian Integral Dari Pendidikan Karakter. Edukasi, 13 . Hutabarat,  S.A.  (2021).  Implementasi  Nilai-Nilai  Pendidikan  Antikorupsi  Pada  Mata Kuliah Pancasila di Universitas Budi Darma Medan. Jurnal Citizenship Virtues . Imah,  M.  T.,  &  Purwoko,  B.  (2018). Studi  Kepustakaan  Penerapan  Konseling  Neuro
Linguistic Programming (NLP) dalam Lingkup Pendidikan (Doctoral dissertation, State University of Surabaya).
Kadir, Y. (2018). Kebijakan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Kemendikbud, R. I. (2013). Buku Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Membaik.
https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462-indeks-persepsi-korupsi- indonesia-membaik
Mukti,  T.A.  (2018).  Mendorong  Penerapan  Pendidikan  Antikorupsi  di  Perguruan Tinggi. Perspektif Hukum .
Nazir, M. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Pradeka,  N.  W.  (2016). Peran  Intelijen  Kejaksaan  Negeri  Sleman  Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Doctoral dissertation, UAJY).
Prasetyo,  D.,  Muharam,  R.  S.,  &  Sembada,  A.  D.  (2022).  Integrasi  pendidikan antikorupsi dalam pendidikan
kewarganegaraan di perguruan
tinggi. Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan , 9 (2), 58-69.
Sa'adiyyah,  A.  M.,  Untari,  A.  D.,  &  Islam,  N.  S.  (2022).  Implementasi  pendidikan antikorupsi untuk meningkatkan moralitas mahasiswa PPKN Universitas Sultan Ageng  Tirtayasa. Pro  Patria:  Jurnal  Pendidikan,  Kewarganegaraan,  Hukum, Sosial, dan Politik , 5 (1), 87-96. Salahudin, Anas. (2018). “Pendidikan Antikorupsi,” Bandung: Pustaka Setia . Setiawan, A. (2023). Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pembentukan Karakter, Perilaku Individu Melalui Potensi Mahasiswa Diperguruan Tinggi. Sanskara Pendidikan Dan  Pengajaran,  1(01),  01 –09. Retrieved  from https://sj.eastasouth- institute.com/index.php/spp/article/view/72
SHEs: Conference Series 7 (3) (2024) 1699-1706
Setyanegara,  E.    (2013).    Kebebasan  Hakim  Memutus  Perkara  Dalam  Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”). Jurnal Hukum & Pembangunan, 43(4), 434 –468. https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no4.1499 Sudarmanto, E. (2020). Pendidikan Antikorupsi: Berani Jujur. Sumaryati, (2020). Penguatan Pendidikan Antikorupsi Perspektif Essensialisme. Jurnal Antikorupsi, Integritas , 1(1), 1 –20.
Widhiyaastuti,  I.  G.  A.  A.  D.,  &  Ariawan,  I.  G.  K.  (2018).  Meningkatkan  Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Antikorupsi. Acta Comitas , 3(1), 17-25.