## Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)
ZULKIFLI RUSBY* ZULFADLI HAMZAH** HAMZAH***
*Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR) Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian marpoyang Pekanbaru 28284 e-mail: zulkiflirusby@yahoo.com Hp: 081378436270
**Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, Riau, Indonesia
Jl. Kaharuddin Nasution, No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284 e-mail: zulfadlihamzah@gmail.com
***Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR) Jl. Kaharuddin Nasution, No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284
e-mail: drs_hamzah_mag@yahoo.co.id
Abstrak: BMT adalah lembaga keuangan yang berhubungan dengan pengusaha kecil untuk  tambahan  modal  bagi  kegiatan  usahannya.  Lembaga  ini  menyediakan  dana untuk menolong pengusaha kecil yang tidak dapat memperoleh pinjaman dari bank. Selanjutnya, adanya BMT ini ditujukan untuk membantuk perekonomian masyarakat golongan ekonomi kebawah, sehingaa menereka terjauh dari rentenir yang kerap kali meminta imbalan berupa bunga pinjaman yang tinggi. Sejak munculnya BMT ini pada tahun 1992, lembaga ini ternyata disambut positif oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Banyak masyarakat telah terbantu secara ekonomi karena adanya BMT ini;  namun,  ada  juga  yang  usahanya  tetap  gagal  dan  akhirnya  bangkrut.  Penyebab kegagalan usaha mereka biasanya dikarenakan oleh banyaknya kendala yang muncul dalam kegiatan usaha mereka. Maka dari itu, melalui penelitian ini, beberapa BMT di Pekanbaru  telah  diseleksi  kemudian  di  adakan  penelitian  studi  kasus  yang menganalisa  tentang  faktor  internal  dan  eksternal  yang  dihadapi  oleh  BMT. Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Analytic  Network  Process  (ANP). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pakar akademisi, praktisi dan undang- undang yang mana memiliki pemahaman khusus tentang kajian ini. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  rendahnya  SDM  merupakan  faktor  internal utama sehingga perlu adanya pelatihan dan pendidikan tambahan. Oleh karena itu, permasalahan ini sebaiknya  segera  diselesaikan  dengan  memberikan  peraturan  khusus  tambahan sehingga masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan baik oleh BMT.
Kata Kunci: BMT, ANP, Microfinancing, Islamic Financial Institution.

## PENDAHULUAN
Sebagian besar lembaga keuangan
yang beroperasi di Indonesia merupakan  lembaga  keuangan  yang berbasis
konvensional yang mempraktekkan  konsep  bunga  (riba) pada setiap  produk  yang ditawarkan. Namun sejak tahun 1992, telah muncul lembaga  keuangan  yang  berbasis shariah  yang  melarang  praktik  konsep bunga  (riba)  pada  operasional  mereka. Lembaga  keuangan  syariah  itu  ialah Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  yang didirikan  atas  inisiafif  dari  MUI. Pendirian lembaga keuangan shariah ini menjadi  batu  loncatan  bagi  MUI  untuk mendirikan  lembaga  keuangan  shariah lainnya  seperti  Baitul  Maal  Wat  tamwil (BMT). BMT  ialah  lembaga  keuangan shariah  yang  beroperasi  menggunakan gabungan  konsep  “Baitul  Maal”  dan Baitul Tamwil” dengan target operasionalnya  fokus  kepada  sektor Usaha  Kecil  Menengah  (UKM).  Konsep Baitul  maal  berarti  BMT  berperan sebagai lembaga sosial keagamaan yang mempunyai  fungsi  untuk  menerima dana  Zakat,  Sedekah,  Infaq  dan  Waqaf dan  menyalurkan  kepada  yang  berhak menerima  dana  tersebut.  Sedangkan pada  konsep  Baitul  Tamwil,  BMT mempunyai    peranan  sebagai  lembaga bisnis  maupun  lembaga  keuangan  yang bertujuan  untuk  mencari  keuntungan (profit  oriented)  seperti  membuka Toserba  (toko  serba  ada)  atau menawarkan  produk  simpan  pinjam  ke masyarakat.  Namun  jika  kita  lihat prakteknya  dilapangan,  BMT  lebih cenderung  berperan  sebagai  lembaga keuangan  shariah  yang  menawarkan produk  simpan  pinjam  ke  masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip shariah. Pada  hakikatnya  konsep  BMT tersebut  sudah  ada  di  Indonesia  sejak tahun  1992  yang  dipelopori  oleh  Aries
Mufti  dengan  mendirikan  BMT  Bina Insan  Kamil  di  Jakarta  Pusat.  Walau bagaimanapun,  BMT  secara  resmi didirikan pada tahun 1995 setelah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai Bank Islam  pertama  di  Indonesia  dibentuk. Pendirian  BMT  ketika  itu  didirikan berdasarkan  inisiatif  dari  ICMI  (Ikatan Cendikiawan  Muslim  Indonesia),  MUI (Majlis Ulama Indonesia) dan BMI (Bank Muamalat  Indonesia).  dan  BMT  mulai beroperasi  di  bawah  pengawasan PINBUK  (Pusat  Inkubasi  Usaha  Kecil) pada tahun yang sama. Dan ketika mulai tahun tesebutlah, BMT  mulai  berkembang  dan  tumbuh dengan pesat sebagai alternatif lembaga keuangan bagi mereka yang mempunyai pendapatan  rendah  untuk  terhindar dari  jeratan  rentiner.  Ini  terbukti dengan  berdasarkan  data  yang  di peroleh  dari  PINBUK  pada  tanggal  12 februari  1998,  Dimana  ketika  itu terdapat  2000  unit  BMT  di  Indonesia namun  yang  hanya  tedaftar  hanya  384 unit  dengan  total  jumlah  pemilik modalnya  sebanyak  79,325  orang  dan total  penerima  pembiayaan  sebanyak 28,430 dengan total jumlah pembiayaan sebesar Rp 11 triliun (Karim, 2009). Dengan  pesatnya  perkembangan BMT  ketika  itu,  BMT  menjadi  lembaga keuangan mikro shariah yang mempunyai  peranan  yang  penting  di tengah-tengah  masyarakat  khususnya bagi  masyarakat  yang  mempunyai pendapatan rendah. Dan pendirian BMT juga  berdampak  postif  bagi  ekonomi kerakyatan  yang  berusaha  untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran  yang  menjadi  masalah besar bagi bangsa ini. Menurut subkhan (2008)  terdapat  sekitar  3 juta  nasabah BMT  yang  mendapatkan  pembiayaan dari  BMT  seluruh  Indonesia. Ada  tiga alasan mengapa BMT dapat berkembang dan tumbuh dengan pesat, yaitu:  (1) Tingginya  permintaan  dari
masyarakat
untuk mendapatkan pembiayaan  dari  BMT  karena  mereka tidak  memupanyai  akses  untuk mendapatkan  pinjaman  dari  sektor perbankan. Ditambah  lagi  dengan ketatnya  prosedur  dan  aturan  yang  di tentukan oleh pihak bank; (2) Tingginya keingingan  masyarakat  Muslim  yang mengharuskan bertransaksi pada prinsip-prinsip  shariah.  BMT  sebagai lembaga keuangan mikro shariah sesuai dengan  keinginan  masyarakat  tersebut; dan (3) Kesusksesan dari beberapa BMT di Indonesia membuat  masyarakat juga ingin  mendirikan  institusi  yang  sama. Ditambah  lagi  dengan  pendirian
institusi  BMT  tersebut  relatif  sangat mudah  dan  tidak  perlu  modal  yang besar. Pesatnya  perkembangan  dan pertumbuhan BMT ketika itu mendapat penghargaan yang tinggi dari masyarakat. Namun euforia kesuksesan itu  tidak  di  sikapi  dengan  bijaksana, karena  dari  sekian  banyak  BMT  yang didirikan oleh masyarakat, tidak semua dapat  bertahan  dan  beroperasi  secara sewajarnya  bahkan  ada  beberapa  BMT yang mengalami kebangkrutan.
Permasalahan ini dapat kita gambarkan pada tpabel dibawah ini :

## Tabel 1 Perkembangan dan Pertumbuhan BMT di Indonesia
No. Kota Tahun Pendirian dan Total BMT Tahun Operasional BMT dan Total BMT yang Masih Akhif 1 Jambi 1995–2008 2008 8 Unit BMT 3 unit BMT 2 Ciamis 2000 2008 42 unit BMT 7 unit BMT 3 Tasik Malaya 2000 2008 50 unit BMT 12 unit BMT 4 Bandung 2000 2008 32 unit BMT 8 unit BMT Sumber : Syahputra (2010) & Gampito (2008)
Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa pertumbuhan  dan  perkembangan  BMT di  kota  Jambi  dari  tahun  1995  sampai tahun 2008 mengalami penurunan yang sangat  signifikan,    dari  8  BMT  yang didirikan hanya 3 BMT saja yang masih beroperasi  secara  aktif (Syahputra, 2010).  pada  tahun  2000 di  kecamatan Ciamis  terdapat  42  BMT,  namun sekarang  hanya  tinggal  7  BMT. Di kawasan Tasik Malaya terdapat 50 BMT dan  yang  tersisa  kini  hanya  12  BMT.
Kasus  yang  sama  juga  terjadi  di  kota Bandung,  dari  32  BMT  sekarang  hanya ada  8  BMT  yang  masih  beroperasi (Gampito,  2008).  Dan  berdasarkan  dari pernyataan  PINBUK  pada  akhir  tahun 1997,  terdapat  1,502  BMT  yang  tidak berkembang  secara  baik  bahkan  ada yang sampai bankrupt.
Fenomena  diatas  juga  terjadi pada BMT yang ada di kota Pekanbaru. Dari 8 BMT yang didirikan hanya 5 BMT
yang  masih  beroperasi  seperti  terlihat
pada tabel di bawah ini :

## Tabel 2
Perkembangan dan Pertumbuhan BMT di Pekanbaru No. Nama BMT Lokasi KET 1 Al Amin Jalan Pasir Putih Aktif 2 Ittihad Rumbai Aktif 3 Sakinah Gading Marpoyan Aktif 4 Septa Bina Usaha Jalan Kaharudin Nasution Aktif 5 Madani Jalan Perkutut Sukajadi Non Aktif 6 Bina Insan Cipta Jalan Paus Non Aktif 7 Mika Arta Jalan Sekolah Aktif 8 Munawwarah Kampus UIR Non aktif Sumber : PINBUK Kota Pekanbaru (2014) Berdasarkan  tabel  diatas  dapat kita  lihat  bahwa  terdapat  5  BMT  yang masih  beroperasi  dengan  aktif.  Kelima BMT  tersebut  ialah  BMT  Al  Amin,  BMT Ittihad,  BMT  Sakinah,  BMT  Septa  Bina Usaha,  BMT  Mika  Arta.  Dan  terdapat  3 BMT yang  sudah  tidak  aktif  lagi  yaitu BMT  Munawwarah,  BMT  Bina  Insan Cipta dan BMT Madani. Ini menunjukkan adanya penurunan terhadap perkembangan dan pertumbuhan BMT di kota Pekanbaru.
Oleh  karena  itu,  perlu  sekiranya dilakukan  kajian  kembali  berupa penguraian  yang  lebih  komprehensif dan  sistematis  mengenai  permasalahan yang  muncul  serta  harus  dihadapi  oleh BMT  yang  ada  di Kota Pekanbaru. Diharapkan penelitian ini akan memberikan  dorongan  dan  keyakinan akan  pentingnya  kontribusi  bersama seluruh  entitas masyarakat  dalam
bekerja  sama  meningkatkan  upaya pengembangan BMT  sebagai  penopang ekonomi kerakyatan di Kota Pekanbaru. Secara  rinci,  permasalahan  yang akan  diteliti  dalam penelitian ini  ialah: (1) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja  yang permasalahan  oleh institusi BMT  di  Kota  Pekanbaru;  (2) Untuk mengetahui  faktor-faktor  apa  saja  yang paling dominan/signifikan yang menjadi permasalahan bagi institusi BMT di Kota Pekanbaru; dan (3) Solusi serta langkah rekomendasi apa  yang  selayaknya ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan  yang  dihadapi  oleh institusi BMT di Kota Pekanbaru. Penelitian ini diharapkan mendapat  perhatian  dari  pemerintah sebagai  pengambil  kebijakan  dan pembuat regulasi tentang BMT, Peneliti, Pemilik BMT di Pekanbaru dan Pemilik lembaga keuangan lainnya.

## Tabel 3 Peranan Berbagai Pihak terhadap Kebikan BMT
Pemerintah Sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan  kebijakan  dan  peraturan tentang BMT. Peneliti Untuk  menambah  informasi  dan  wawasan tentang BMT. Pemilik BMT di Pekanbaru Sebagai  bahan  evaluasi  untuk  meningkatkan performa BMT. Pemilik Lembaga keuangan lainnya Sebagai  bahan  pertimbangan  ketika  ingin melakukan kontrak kerjasama dengan BMT.

## KONSEP TEORI
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Baitul Maal  wat  Tamwil  lebih dikenalnya  dengan  sebutan  BMT.  Yang terdiri dari dua istilah yakni baitul maal dan  baitul  tamwil.  Secara  harfiah  atau lughowi baitul maal berarti rumah dana dan  baitul  tamwil  berarti  rumah  usaha (Ridwan,  2004:  126).  Bait  yang  artinya rumah  dan  tamwil  (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya maal atau harta. Jadi baitul tamwil di maknai sebagai  tempat  untuk  mengembangkan usaha  atau  tempat  mengembangkan harta kekayaan .
Baitul  Maal  lebih  mengarah  pada usaha-usaha non profit yang mengumpulkan  dana  dari  zakat,  infaq dan  sadaqah  kemudian  disalurkan kepada  yang  berhak.  Sedangkan  baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial profit untuk menciptakan  nilai  tambah  baru  dan mendorong  pertumbuhan  ekonomi (Danupranata, 2006: 56). Menurut  Ridwan,  baitul  maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus  mentasyarufkan  dan  sosial. Sedangkan  baitul  tamwil  merupakan lembaga  bisnis  yang  bermotif  laba. Selanjutnya  dari  pengertian  tersebut dapatlah  ditarik  suatu  pengertian  yang menyeluruh  bahwa  BMT  adalah merupakan  organisasi  bisnis  yang  juga berperan  sosial (Sholahuddin,  2006: 75). Definisi BMT menurut operasional PINBUK  (Pusat  Inkubasi  Bisnis  Usaha Kecil)  dalam  peraturan  dasar  yakni “Baitul  Maal  Wat  Tamwil  adalah  suatu lembaga  ekonomi  rakyat  kecil,  yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha  kecil  bawah  dan  menengah berdasarkan  prinsip-prinsip  Islam”
(PINBUK, tt: 1).
Dari  definisi  tersebut  di  atas mengandung pengertian  bahwa  BMT.
Merupakan Lembaga pendukung kegiatan  ekonomi  masyarakat  kecil bawah  dan  kecil  dengan  berlandaskan sistem syariah, yang mempunyai tujuan meningkatkan  kualitas  usaha  ekonomi untuk  kesejahteraan  masyarakat  dan mempunyai  sifat  usaha  yakni usaha bisnis,  mandiri,  ditumbuh  kembangkan dengan  swadaya  dan  dikelola  secara professional. Sedangkan dari segi aspek Baitul  Maal  dikembangkan  untuk kesejahteraan  sosial  para  anggota, terutama  dengan  menggalakkan  zakat, infaq,  sadaqah  dan  wakaf  (ZISWA) seiring dengan penguatan kelembagaan bisnis BMT (PINBUK, tt: 2).
Gampito  (2008) yang  melakukan penelitian  tentang  faktor-faktor  yang menjadi  problematika  operasionalisasi Baitul  Maal  Wat  Tanwil  (BMT)  di Indonesia. adapun  permsalahan  yang muncul  dari  internal BMT  ialah  (1) kurangnya modal dan sumber pendanaan yang di miliki, (2) rendahnya performa  staff  BMT,  (3)  tidak  adanya inovasi  pada  produk  BMT,  (4) kurangnya  fasilitas  yang  berbasis  TI (teknologi  informasi)  yang  di  gunakan oleh  BMT.  sedangkan  permasalahan yang  muncul  dari  eksternal  BMT  ialah (1)  ketatnya  persaingan  sesama  BMT, (2) rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap  kinerja  BMT,  (3)  rendahnya networking  dan  kerja  sama  dengan lembaga keuangan lainnya, (4)
lemahnya  pengawasan  dan  bimbingan dari pemerintah dan MUI. Mu’alim  and  Abidin  (2005)  yang melakukan
penelitian tentang professionalisme  praktisi  BMT  di  kota Jogyakarta dan Kabupaten Sleman. Hasil penelitian  ini  ialah  sebagai  berikut  : pertama, Pemaknaan  profesionalisme yang  banyak  ditemukan  di  lapangan menunjukkan, bahwa kebanyakan praktisi  BMT memberikan  pandangan yang  bersifat  praktis.  Profesionalisme praktisi  BMT cenderung  dimaknai dalam  konteks  kualitas  pelayanan  yang
diberikan oleh BMT
terhadap nasabahnya.  Artinya,  tolok  ukur profesionalisme  yang paling  besar terletak pada kualitas pelayanan. Kedua ,
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap profesionalisme praktisi BMT, yaitu: (1) Pemahaman terhadap Konsep Keuangan Syari’ah,  (2)  Kendala  Operasional Sistem Keuangan
Syari’ah,
(3) Manajemen SDM (Pembagian Peran dan Fungsi),  (4)  Penampilan  ( Performance ) BMT  di  antara  Persaingan  Bisnis Perbankan,  (5)  Ketidaksesuaian  antara Jumlah  Tabungan  dan  Pembiayaan,  (6)
Nisbah  Bagi  Hasil  Yang  Kurang Menguntungkan
Nasabah,
(7) Mudharabah  Yang  Kurang  Menjadi Prioritas  BMT.  Sementara,  diantara kebutuhan-kebutuhan
untuk meningkatkan  profesionalisme  antara lain;  (1)  Penguasaan  Konsep  Keuangan Syari’ah dari segi teori maupun dari segi prakteknya. (2) Kemampuan Melakukan uji kelayakan usaha dengan sangat baik, (3)  Kemampuan  menjelaskan  konsep keuangan  syari’ah  secara  baik.  (4) Kemampuan  dalam  penggunaan  Sistem komputerisasi  pelayanan  BMT,  (5) Peningkatan pelatihan-pelatihan Perbankan Syari’ah secara kuantitas dan kualitas,  (6)  Pengembangan  produk- produk  BMT  secara  lebih variatif  dan menarik.
Adnan  Widarjono,  dan  Anto (2003)  yang  meneliti  tentang  faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja BMT terbaik  di  Indonesia.    Penelptiaian  ini memperoleh  data  dari  47  BMT  terbaik di  Indonesia  yang  berasal  dari    lima provinsi  yang  berbeda,  yaitu,  Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa  Yogyakarta,  dan  Jawa  Timur. Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa ada  empat  faktor  utama  yang mempengaruhi  kinerja  BMT  yaitu  (1) gaji dari manajemen, (2) pendidikan dan (3)  keterampilan  manajemen  yang dimiliki  oleh  staff  BMT  yang  terlibat
dalam  operasi  sehari-hari,  dan  (4) atribut  produk.  Sedangkan  Faktor  lain seperti  jam  kerja  dan  jumlah  produk memiliki  korelasi  negatif  terhadap kinerja  BMT  itu.  Salah  satu  implikasi penting  dari  temuan  ini  adalah  bahwa ada  kebutuhan  yang  serius  untuk meningkatkan keterampilan manajemen serta  kebutuhan  untuk  memperbaiki tingkat gaji manejer.
Sa'roni  dan  Hosen  (2012)  yang mengidentifikasi  faktor-faktor  penentu keberhasilan BMT. Metode penelitian ini adalah  deskripsi  keuangan  dan  analisis karakteristik.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  faktor  penentu utama  keberhasilan  BMT  adalah kemampuan  manajemen  keuangan, karakteristik pelanggan mencari pembiayaan,  kemampuan  manajemen risiko, keakraban antara pelanggan dan tim manajerial BMT, Teknologi Informasi (TI), dan networking. PINBUK  (1999)  yang  juga melakukan  penelitian  tenang  evaluasi perkembangan
Koperasi
Pondok Pesantren  (Kopontren)  dan  BMT. Penelitian  ini  pada  dasarnya  berkaitan dengan  pertanyaan  penelitian  berikut  : (1) apa saja faktor-faktor eksternal yang menghambat dan mendukung pengembangan  Kopontren  dan  BMT  ?, (2) apa jenis lembaga keuangan menjadi pesaing  potensial  dan  serius  bagi Kopontren dan BMT di daerah mereka ?. Penelitian dilakukan berdasarkan survei terhadap  24  unit  BMT  dan  30  unit Kopontren  di  tiga  provinsi  Jawa  Barat, Jawa  Tengah,  dan  Jawa  Timur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada tiga  faktor  eksternal  yang  mungkin mendukung  keberadaan  BMT  dan Kopontren.  Mereka  adalah  :  (1)  hati nurani dan kesediaan umat Islam untuk memanfaatkan  dan  membantu  lembaga keuangan  Islam,  (2)  BMT  dan Kopontren  pada  dasarnya  melayani pelanggan  dengan  baik,  maupun  dalam memberikan  produk  atau  dalam
mengumpulkan  kewajiban  pelanggan, (3)  BMT  dan  Kopontren  memberikan prosedur  yang  sederhana  untuk memperoleh pembiayaan. Selain faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala/hambatan dari faktor eksternal
yaitu (1) kurangnya pengetahuan  masyarakat  tentang  BMT, (2)  ktidakpahaman  masyarakat  tentang peran  sosial dan  keagamaan  dari  BMT
dan  Kopontren,  (3)    di  temukan  tidak adanya  komoditas  unggulan  yang  bisa dibiayai, (4) kurangnya pengawasan dan bantuan pembangunan dari pemerintah, (5)  tidak  adanya  lembaga  independen yang dapat memberikan jaminan dalam kasus  kesulitan  likuiditas,  dan  (6  ) sebagian besar nasabah BMT bekerja di sektor retail, dan hampir tidak ada yang bekerja di sektor manufaktur.

## Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian  analisis  kualitatif-kuantitatif dimana  bertujuan  untuk  menangkap suatu  nilai  atau  pandangan  yang diwakili  para  pakar  dan  praktisi  yang memahami  tetang  manajeman  dan perkembangan BMT di Kota Pekanbaru. Studi  kualitatif  memiliki  pengertian sebagai  suatu  proses  atau  usaha  untuk memahami  masalah-masalah  sosial berdasarkan  gambaran  keseluruhan yang  kompleks,  melalui  informasi  yang dilaporkan  dari  pandangan  informan dan  dilakukan  dalam  situasi  yang
natural. Maka metode yang tepat untuk penelitian  ini  adalah  dengan  ANP. Analytic  Network  Process (ANP)  adalah teori  matematis  yang  pertama  yang membuat  metode  ini  memungkinkan kita menghadapi factor-faktor dependence serta feedback secara sistematik.  Dalam  bahasa  lain,  ANP merupakan  satu  dari  metode multiple criteria  decision  making (MCDM)  yang dikembangkan  oleh  Thomas  L  Saaty. Metode ini merupakan pendekatan baru metode  kualitatif  yang  merupakan perkembangan  lanjutan  dari  metode terdahulu  yakni Analytic  Hierarchy
Permasalahan pada BMT di Pekanbaru
Faktor Eksternal : 1. Lemahnya  Pemahaman  masyarakat tentang ekonomi islam
2. Rendahnya kepercayaan dari masyarakat 3. Lemahnya Pengawasan dari Pemerintah 4. Susahnya mencari nasabah yang jujur 5. Tidak adanya peraturan yang spesifik
Faktor Internal :
1. Minimnya SDM yang dimiliki BMT 2. Rendahnya  kemampuan  manajerial BMT
3. Minimnya fasilitas IT
4. Produk yang kurang inovatif 5. Minimnya Modal yang dipunyai BMT

## SOLUSI
Process (AHP).  Kelebihan  ANP  dari metodologi yang lain adalah kemampuannya  untuk  membantu  kita dalam  melakukan  pengukuran  sintesis sejumlah  faktor-faktor  dalam  hierarki atau jaringan.
Wawancara  dan  studi  literatur merupakan sumber data untuk penyusunan  kerangka  model  ANP  dari permasalahan  yang  dihadapi  oleh  BMT di Kota Pekanbaru. Kerangka ANP yang telah  disusun  baru  dapat  diselesaikan setelah tersedia data maupun informasi preferensi/tanggapan/pendapat  yang diwakili oleh para analis/pakar/praktisi ekonomi  Islam  tentang  permasalahan yang  akan  diteliti.  Untuk  memperoleh data  preferensi  tersebut,  digunakan  (1 kuesioner/wawancara langsung) kepada  para  pakar  dan  praktisi.
Pengumpulan  data  ini dititikberatkan bagi praktisi maupun  pakar  untuk mendapatkan data-data yang diperlukan  untuk    analisa  kuantitatif dalam  kerangka  analisis  yang  akan digunakan.  Jenis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.
Dalam melakukan penelitian menggunakan metode ANP, ada 2 tahap pengumpulan data. Pada tahap awal ini,
teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data dan informasi adalah dengan  melakukan  indept  interview/ wawancara dengan beberapa responden yang telah dipilih. Responden merupakan akademisi,  regulator,  dan praktisi BMT yang  paham  tentang perkembangan BMT di Kota Pekanbaru. Wawancara awal ini untuk memperoleh informasi  yang  mendalam  mengenai masalah  dan  sebagai  sumber  data  awal dalam  menyusun  model  kerangka  ANP. Tahap  selanjutnya  setelah  kerangka ANP disusun yaitu merancang kuisioner
sesuai dengan kerangka ANP yang telah dibuat.  Kuisioner  tersebut  nantinya disebarkan  kepada  para  ahli  yang benar-benar
menguasai masalah tersebut.  Penyebaran  kuisioner  ini diperlukan untuk melakukan pengukuran dengan menggunakan skala ratio.  Dalam  pengumpulan  data  ini dilakukan  secara  terpisah  untuk masing-masing responden.
Jumlah responden dalam penelitian  ini  terdiri  dari Tujuh orang, dengan  pertimbangan  bahwa  mereka cukup  berkompeten  dalam  mewakili keseluruhan  populasi. Mereka  adalah: (1) Direktur  BMT  Al  Amin:  Praktisi  A; (2) Direktur  BMT  Sakinah:  Praktisi  B; (3)  Ketua  PINBUK  Pekanbaru:  Praktisi C;  (4) Dinas  Koperasi  Pekanbaru: Pemerintah  A;  (5)  MUI  Pekanbaru: Regulator  B;  (6)  Dosen  Universitas Islam  Riau:  Academician  A;  dan  (7)
Dosen Universitas Islam Riau: Academician B. Dalam  analisis  ANP  jumlah sampel/responden  tidak  digunakan sebagai  patokan  validitas.  Syarat responden yang valid dalam ANP adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang ahli  di  bidangnya.  Oleh  karena  itu, responden yang dipilih dalam survei ini adalah akademisi,  regulator, dan praktisi BMT yang  paham  tentang perkembangan BMT di Kota Pekanbaru. Pertanyaan dalam kuesioner ANP berupa pairwise comparison (pembandingan pasangan) antar elemen dalam  cluster  untuk  mengetahui  mana diantara  keduanya  yang  lebih  besar pengaruhnya  (lebih  dominan)  dan seberapa  besar  perbedaannya  dilihat dari  satu  sisi.  Skala numerik  1-9  yang digunakan  merupakan  terjemahan  dari penilaian verbal.

## Tabel 4
Perbandingan Skala Verbal dan Skala Numerik SKALA VERBAL SKALA NUMERIK Amat sangat lebih besar pengaruhnya 9 8 Sangat lebih besar pengaruhnya 7 6 Lebih besar pengaruhnya 5 4 Sedikit lebih besar pengaruhnya 3 2 Sama besar pengaruhnya 1 Sumber : Ascarya (2005)
Setelah  data  yang  dikumpulkan  telah disusun  dalam  bentuk  model  kerangka ANP serta hasil data kuesioner pun telah terkumpulkan, maka langkah selanjutnya  adalah  analisis-analisis terhadap  hasil  yang  diperoleh.  Alat analisis  ini  adalah  ANP  dan  diolah dengan  menggunakan  software  “ Super Decision ”.

## PEMBAHASAN
Hasil angket yang telah disebarkan  ke  Responden akan  di  olah kembali dengan menggunakan software super  decision  1.6.0  dan  hasilnya  akan di  tabulasikan  kedalam  microsof  excel seperti dibawah ini :

## Table 5
Hasil ANP DESKRIPSI AKADEMISI PRAKTISI PEMERINTAH TOTAL ASPEK NR R NR R NR R NR R INTERNAL 0.021 2 0.028 1 0.016 2 0.023 2 EKSTERNAL 0.029 1 0.027 2 0.022 1 0.027 1 INTERNAL Minimnya SDM BMT 0.46 1 0.50 1 0.45 1 0.47 1 Rendahnya Managerial Skill 0.17 3 0.06 5 0.20 2 0.13 3 Minimnya fasilitas IT 0.05 5 0.07 4 0.08 4 0.06 5 Produk  yang  kurang Inovatif 0.21 2 0.25 2 0.07 5 0.19 2 Minimnya Modal BMT 0.08 4 0.09 3 0.16 3 0.11 4 EXTERNAL Lemahnya  pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam 0.10 3 0.14 3 0.24 2 0.16 4 Rendahnya kepercayaan masyarakat  terhadap performa BMT 0.08 4 0.11 4 0.45 1 0.19 2 Kurangnya pengawasan dari 0.24 2 0.21 2 0.11 3 0.18 3

## Pemerintah dan MUI
Susahnya mencari nasbah yang jujur 0.05 5 0.05 5 0.09 4 0.06 5 Tidak adanya peraturan  yng  spesifik tentang BMT 0.49 1 0.46 1 0.07 5 0.36 1 SOLUSI & ALTERNATIF Meningkatkan  kualitas SDM 0.41 1 0.41 1 0.38 1 0.40 1 Meningkatkan  fasilitas IT 0.07 4 0.09 4 0.15 3 0.101 5 Membuat inovasi produk 0.03 6 0.10 3 0.24 2 0.12 3 Perlu  sosialisasi  dan promosi tentang operasional BMT 0.06 5 0.04 6 0.065 5 0.05 6 Meningkatkan pengawasan dari Pemerintah dan MUI 0.19 3 0.07 5 0.06 6 0.106 4 Membuat peraturan baru tentang BMT 0.20 2 0.24 2 0.07 4 0.18 1 Note : NR adalah Nilai Rata-rata
R adalah ranking untuk setiap nilainya
Pandangan Akademisi Berdasarkan
pendapat para akademisi,  permasalah  utama  yang menjadi  penghambat  perkembangan dan  pertumbuhan  BMT  di  pekanbaru adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas yang dimiliki oleh BMT yang  ada  di  Pekanbaru.  Sedangkan permasalahan yang  bersumber  dari external BMT, para akademisi berargumen  bahwa  tidak  adanya peraturan  yang  spesifik  yang  mengatur tentang  BMT  menjadi  permasalahan yang  harus  menjadi  perhatian  oleh berbagai  pihak  khuhusnya  oleh Pemerintah  supaya  BMT  yang  ada di Pekanbaru  dapat  berkembang  dan tumbuh  secara  signifikan.  Berdasarkan hasil  pembahasan,  para  akademisi setuju untuk dilakukannya peningkatan kualitas  sumber daya  manusia  BMT  di pekanbaru  melalui  pendidikan  dan pelatihan  secara  intensif.  Dan para akademisi  juga  bersetuju  dengan
dibentuknya  peraturan  yang  baru  yang lebih spesifik  mengatur tentang  BMT. Hal  ini  perlu  adanya  campur  tangan pemerintah sebagai pembuat peraturan.

## Pandangan Praktisi
Tidak  jauh  berbeda  dengan akademisi,  para  praktisi  juga bersetuju bahwa  rendahnya  kualitas  SDM  yang dimilik oleh BMT menjadi faktor penting yang  menghambat  pertumbuhan  dan perkembangan  BMT  yang  ada  di Pekanbaru. Dan tidak adanya peraturan yang  spesifik  mengatur  tentang  BMT selain  dari  kurangnya  inovasi  produk pada  BMT  dan  kurangnya  sosialisasi tentang  BMT  merupakan  isu  penting yang  menjadi  perdebatan  di  kalangan para praktisi. Para praktisi berargumen bahwa akan perlunya standar kompetensi  yang  harus  dimiliki oleh para  staff/karyawan  BMT  supaya  lebih professional. Para praktisi juga
berharap  akan  adanya  niat  baik  dari pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan dan  peraturan  untuk  membentuk peraturan  khusus  yang  spesifik mengatur  tentang  BMT  sehingga institusi  BMT  mempunyai  payung hukum tersendiri.

## Pandangan Pemerintah
Sama halnya  dengan  akademisi dan praktisi, pemerintah juga bersetuju bahwa  permasalahan  utama  yang bersumber  dari  internal  BMT  yang harus  segera  diatasi  adalah  lemahnya kualitas  SDM  yang  dimiliki  oleh  BMT yang  ada  di Pekanbaru.  Mereka berpendapat  bahwa  sebagain  besar karyawa/staff  BMT  yang  ada  di Pekanbaru  tidak  memiliki  kompentensi sebagai  praktisi  shariah  yang  tidak hanya  mengerti  tentang  konsep  bisnis semata  tetapi  juga  memahami  tentang aspek  shariah  dalam  operasional  BMT. Sedangkan permasalahan yang bersumber  dari  ekternal  BMT  yang harus  segera  diatasi  adalah  rendahnya kepercayaan  dari  masyarakat  terhadap performa/kinerja BMT. Mereka beranggapan  bahwa  kinerja/performa BMT  akan  berdampak  terhadap kepercayaan publik. Dimana masyarakat
akan takut untuk menginvestasikan uangnya kepada BMT yang  mempunyai  kinerja/performa yang  buruk  begitu  juga  sebaliknya. Pemerintah  berharap  supaya  praktisi BMT  dapat  meningkatkan  kualitas staff/karyawan  BMT  melalui  pelatihan dan  pendididk  dalam  rangka  untuk meningkatkan  performa  dan  kinerja BMT.
SIMPULAN Berdasarkan  dari  analisis  dan pembahasan diatas, dapat di simpulkan bahwa dari sisi internal BMT, lemahnya kualitas  SDM  yang  dimiliki  oleh  BMT
yang  ada  di  pekanbaru  menjadi permasalahan  yang  sangat  krusial  yang harus  segera  diatasi  oleh  para  praktisi BMT. Karena  SDM  merupakan  elemen penting  dalam  aktivias  bisnis  suatu institusi. Sedangkan  dari  sisi  ekternal BMT, tidak  adanya  peraturan  yang spesifik  yang  mengatur  tentang  BMT juga menjadi permasalahan yang serius yang  harus  segera  diatasi.    Karena permasalahan  ini  masih  menjadi perdebatan  yang  hangat  dari  berbagai pihak,  baik  dari  praktisi,  akademisi maupun pemerintah  sebagai  pembuat kebijakan dan peraturan. Solusi  yang  menjadi  rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  yang  dimiliki  oleh  BMT  di pekanbaru dengan mengadakan penelitian  dan  pelatihan. Dan  hasil penelitian  ini  juga  merekomendasikan kepada  pemerintah  untuk  dibentuknya peraturan  baru  yang  mengatur  secara spesifik tentang BMT.
Untuk  penelitian  selanjutnya, baiknya  dibuat  strategi  bisnis  berskala jangka  pendek,  menengah,  jangka panjang,
dengan bersinerginya regulator, praktisi, dan akademisi untuk kemajuan pertumbuhan dan perkembangan BMT kedepannya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang berpendapatan rendah.

## DAFTAR RUJUKAN
Adnan, Muhammad Akhyar,. Widarjono, Agus  & Anto,  M.  Bekti  Hendri. 2003. Study on Factors Influencing Performance  of  The  Best  Baitul Mall  Wa  Tamwil  (BMT)  in Indonesia . IQTISAS Journal Islamic Economic Vol. 4, No. 1, p. 13-35.
Antonio, Muhammad Syafi’i. 1999. Bank Syari’ah  Suatu  Pengenalan  Umum . Cetakan  Pertama.  Jakarta  :  Tazkia Institute.
Ascarya.  (2005). Analytic  Network Process  (ANP):  Pendekatan  Baru Studi  Kualitati .  Pusat  Pendidikan dan  Studi  Kebanksentralan.  Bank Indonesia.
Danupranata, Gita. 2006. Ekonomi Islam.
Yogyakarta : UPFE-UMY
Gampito.
2008. Problematika Operasional  BMT .  tersedia  : http://gampito.blogspot.com/200 8/06/probematika- operasionaliasi-BMT.html. Karim, Adiwarman A., 2009 “ Permasalahan dan Konsep Shariah ”,  di  akses  dari  : http://ekisopini.blogspot.com/20
09/10/permasalahan-dan-konsep- syariah-bmt.html, pada tanggal 12 januari 2012 pukul 10.00. Karim,  Adiwarman  A. 2006. Bank  Islam Analisis  Fiqh  dan  Keuangan . Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. Kasmir.  2005. Bank  dan  Lembaga Keuangan  Lainnya .  Jakarta  :  PT. Raja Grafindo.
Kerjasama dewan Syariah Nasional MUI – Bank Indonesia. 2006. Himpunan Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional.
Cipasung  Ciputat  :  CV.  Gaung Persada Majelis  Ekonomi  Pimpinan Pusat Muhamamdiyah Pusat Pembangunan  Usaha  Kecil  dan Kewirausahaan  Muhammadiyah. 2002. Pedoman  Cara  Pendirian BTM  dan  BMT  di  Lingkungan Muhammadiyah.  Jakarta  :  Tanpa Nama Penerbit.
Mu’alim,  A.  &  Abidin,  Z.  (2005). “Profesionalisme  Praktisi  BMT  di Kota  Yogyakarta  dan  Kabupaten Sleman. ” Millah Vol. IV, No.2, p. 68- 86.
Muhammad.  2000. Lembaga-lembaga
Keuangan  Umat  Kontemporer .
Yogyakarta : UII Press. PINBUK. 1999. Kajian Evaluasi Pengembangan  Koperasi  Pondok Pesantren dan  BMT .  Working Paper,  jointly  published  by PINBUK and Proyek Pengembangan dan Pemantatapan Koperasi Perkotaan. Dirjen Koperasi Perkotaan, Dep. Kop dan Pengusaha Kecil. Republik Indonesia. PINBUK. Tanpa Tahun. Peraturan Dasar dan Contoh AD ART BMT. Jakarta : wasantara Net. Id Ridwan,  Muhammad. 2004. Manajemen Baitul  Maal  Wa  Tamwil  (BMT). Yogyakarta : UII Press.
Sa’roni,  Lia  Syukriyah  &  Hosen,
Muhammad
Nadratuzzaman.
2012. Determinant  Factors  of  the Successful  of  Baitul  Maal  Wat Tamwil (BMT) . International Journal  of  Academic  Research  in Economics and Management Sciences, august 2012, Vol. 1, No. 4, pp. 36-55. Sholahuddin.  M.  2006. Lembaga Ekonomi  dan  Keuangan  Islam . Surakarta: Muhamamdiyah University Press. Subkhan.  2008. Menungggu  Payung Hukum BMT . tersedia : http://subkhan.wordpress.com/2 008/01/09/menunggu-payung- hukum-BMT/.
Syahputra, Rialdi. 2010. Baitul Maal Wat tamwil (BMT) Mati Suri . Tersedia : http://ekonomi.kompasiana.com/ bisnis/2010/12/17/baitul-maal- wat-tamwil-mati-suri/.