## PEMBERDAYAAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH MELALUI KEPEMILIKAN SERTIFIKAT MEREK
(EMPOWERMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURS THROUGH BRAND CERTIFICATE OWNERSHIP)
Agung Sujatmiko 1 , Fiska Silvia RR 2 1,2 Departemen Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga e-mail: agung.sujatmiko@fh.unair.ac.id

## abstract
The  legal  protection  for  trademark  in  Indonesia  is  regulated  in  Law  Number  20  Year  2016. According  to  the  legal  system  which  has  adopted,  this  Act  requires  that  legal  protection  of trademark available to be obtained through the registration, on the other words that there is an obligation  for  the  owners  to  register  their  own  trademarks.  In  fact,  several  small  and  medium entrepreneurs (SMEs) in Kediri still do not have awarnesse to register  their own trademark yet, due  to  lack  of    the  literation  about  the  legal  system  of  trademark,  the    procedure  and  its application. Unfortunately, it is common for the SMEs in Kediri used to use the other parties' trademark  without  any  permission.  The  application  of  the  trademark  without  permission  is  a violation in the perspective of intellectual property law. This situation will be facing the dispute among the parties, especially the claim from the genuine trademark owner who have registered their trademark first. The dispute will spend the time, energy and alot of money. For this reason, it is necessary to do a community service as assistance or accompaniment action, namely assist the SMEs in Tofu Industries in order to register the trademark which apply at Kediri Regency. The  main  goal  of  this  community  service  is  the  SMEs  will  have  legal  awareness  about  the ownership of trademark certificate.
Keywords :  legal  system,  registration  procedure,  the  certificate  of  trademark,  the  trademark right.

## abstrak
Perlindungan  hukum  atas  merek  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  20  Tahun 2016.  Berdasar  sistem  konstitutif  yang  dianut,  undang-undang  itu  mensyaratkan  bahwa perlindungan hukum atas merek bisa diperoleh melalui pendaftaran, artinya ada kewajiban bagi pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya.  Banyak pengusaha kecil dan menengah di Kediri belum memiliki merek sendiri, sehingga tidak jarang menggunakan merek pihak lain tanpa izin. Penggunaan  merek  tanpa  izin  merupakan  pelanggaran.  Untuk  itu  itu  perlu  dilakukan pendampingan    pendaftaran  merek    bagi  pengusaha  kecil  dan  menengah  di  bidang  Tahu  di Kabupaten Kediri. Penggunaan merek sendiri akan menunjang pendapatan pelaku usaha  kecil dan  menenngah.    Hal  itu  didapat  dari  penggunaan  merek  yang  aman  dan  bebas  dari  gugatan pihak lain yang sangat menyita waktu, tenaga dan uang. Atas dasar itu, penganbdian masyarakat ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  sosialisasi  tentang  fungsi  pendaftaran  merek  dan manfaat sertifikat merek. Selain sosialisasi dilakukan juga pendampingan  pengurusan sertifikat merek. Tujuannya  agar para pengusaha kecil dan menengah memiliki kesadaran hukum tentang pentingnya kepemilikan sertifikat merek.
Kata Kunci :  hak merek, pendaftaran, system konstitutif,  sertifikat merek .
10.20473/jlm.v4i1.2020.8-12
Open acces under CC BY-SA license Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## PENDAHULUAN
Melalui  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2016,  pemerintah  telah  memulai  sistem pendaftaran merek    yang terintegrasi  secara on line dengan beberapa Negara di  dunia dengan memberikan kemudahan akses pendafataran.  Pendaftaran merek tersebut wajib dilakukan  mengingat  system  yang  dianut  adalah  system  konstitutif  ( first  to  file principle ).    Jika  tidak  dilakukan  pendaftaran,  maka  hak  merek  tidak  dilindungi  oleh Negara.  Pada  sisi  lain  banyak  pengusaha  kecil  dan  menengah  (UKM)  yang  belum mendaftarkan mereknya.
Hak merek sebagai salah satu bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki fungsi yang  penting  dalam  dunia  perdagangan,  ia  tidak  saja  menjadi  pembeda  antara  barang dan atau jasa sejenis, tetapi  juga berfungsi sebagai alat untuk memenangkan persaingan dalam merebut pasar konsumen. Di samping itu, suatu merek yang telah menjadi merek terkenal  juga  berfungsi  sebagai goodwill dan asset perusahaan  yang  tidak  ternilai harganya
Atas  dasar  alasan  tersebut  hak  merek  perlu  dilindungi.  Konsep  perlindungan  hukum terhadap  hak  merek  tersebut  mengacu  pada  sifat  hak  merek  yang  bersifat  khusus ( exclusive ).  Hak kebendaan yang sifatnya  monopoli tersebut dapat dipakai oleh orang lain  dengan izin dari pemilik merek
Sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Geografis (selanjutnya disingkat UUM), sertifikat merek dapat diperoleh dengan cara pendaftaran merek.  Pendaftaran  merek  merupakan  suatu  kewajiban    bagi  seorang/pengusaha  agar hak  mereknya  dilndungi  oleh  Negara.  Jika  mereknya  tidak  terdaftar,  maka  mereknya tidak  mendapatkan  perlindungan  hukum,  yang  berakibat  bisa  menimbulkan  persoalan hukum  dengan  pihak  lain.  Untuk  itu,  maka  para  pengusaha  kecil  dan  menengah  di bidang    Tahu  di  Kabupaten  Kediri  seharusnya  mempunyai  sertfikat  merek  sendiri, supaya dapat melaksanakan bisnisnya dengan aman dan legal.  Selama ini banyak dari pelaku  usaha  kecil  dan  menengah  di  bidang  Tahu  yang  berpotensi  terjadinya  gugatan oleh pemilik merek  yang dirugikan. Untuk mengatasi problem tersebut bisa digunakan penggunaan merek sendiri yang disediakan oleh undang-undang.  Atas dasar itu, maka akan  dilakukan  suatu  pengabdian    terkait  dengan  pendampingan  pengurusan  sertifikat pengusaha kecil dan menengah di bidang Tahu di Kabupaten Kediri.
Pada tahap awal dilakukan pemetaan pengusaha yang belum memiliki merek, kemudian dipanggil  untuk  diberikan  sosialisasi  tentang  fungsi  pendaftaran  merek  dan  fungsi sertifikat  merek.  Tujuannya  agar  para  pengusaha  kecil  dan  menengah    memahami  dan melaksanakan pendaftaran merek yang diharuskan oleh undang-undang.
Sesuai  dengan  konsep  yang  ada  tujuan  pendaftaran  tersebut  sebagai  implementasi system  konstitutif  yang  dianut  oleh  undang-undang  merek.  Kalau  suatu  merek didaftarankan  dan  pendaftarannya  diterima  akan  memperoleh  perlindungan  hukum selama  sepuluh  tahun  dan  dapat  diperpanjang  tanpa  batas,  dengan  syarat  mereknya masih digunakan  dan barangnya masih diproduksi. Jika berhasil mendapatkan sertifikat merek,  maka  akan  sangat  membantu  pengusaha  dalam  memasarkan  produknya,  tanpa dihantui problematika gugatan tentang pelanggaran merek dari pihak lain.

## METODE PENGABDIAN MASYARAKAT
Pertama  dilakukan  sosialisasi  tentang  manfaat  sertifikat  merek  sebagai  sarana perlindungan hukum bagi pengusaha.
Kedua,  pendampingan  dan  bimbingan  teknis  dalam  pengurusan  sertifikat  merek  ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Kementrian Hukum dan HAM RI.
Monitoring  hasil  pengurusan  sertifikat  merek  Asistensi  jika  timbul  masalah  dalam pengurusan sertifikat merek.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengurusan  kepemilikan  sertifikat  merek  menjadi  sangat  penting,  mengingat  itu merupakan alat bukti yang sangat kuat untuk mempertahankan hak kepemilikannya jika terjadi sengketa di pengadilan. Itu merupakan system yang dianut oleh Undang-undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  (UUM)  yang  mendasarkan  pada  prinsip pendaftaran ( first to file ).   Hasil yang diharapkan adalah terciptanya perilaku pengusaha kecil  dan  menengah  tertib  pada  kewajiban  pendaftaran  merek.      Pengabdian    ini  perlu dilakukan karena berdasarkan data yang ada kepemilikan sertifikat merek masih relative sedikit,  artinya  pendaftaran  merek  yang  diwajibkan  oleh  undang-undang  belum dilaksanakan  dengan  baik  oleh  pengusaha  kecil  dan  menengah.  Hal  itu  disebabkan karena  berbagai kendala  teknis dan yuridis.  Kendala teknisnya berupa ketidaktahuan bagaimana  tata  cara  pendaftaran  merek,  sedangkan  kendala  yuridisnya  terkait kurangnya  kesadaran  hukum  terhadap  perlindungan  hukum  hak  merek  melalui pendaftaran.  Pada  akhirnya  kegunaan  pengabdian    ini  sangat  mendukung  rencana strategis  penelitian  di  bidang  pengembangan  sumber  daya  manusia  terkait  dengan pelaku usaha bi bidang tahu yang dilakukan oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Kediri.
Program  ini  telah  sampai  pada  tahapan  kedua,  karena  tahapan  pertama  telah dilaksanakan dengan baik dan lancar pada tanggal  02 Agustus 2018 pukul  09.00  yang dihadiri  oleh  tim  pengmas  dari  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga,  Tim  Penyuluh dari Kantor Dinas Industri dan Perdagangan Kabupaten Kediri, 30 (tiga puluh)  UMKM di  bawah  bimbingan  Kantor  Dinas  Industri    dan  Perdagangan  Kabupaten  Kediri. Kemudian Pada Tanggal 23 Oktober 2018 dilakukan pendampingan penulisan formulir pendaftaran  merek  dan  melengkapi  persyaratan  lainnya,  seperti  Etiket  Merek,  KTP, NPWP dan sebagainya.
Solusi  yang  ditawarkan  dan  pelaksanaan  program  oleh  Tim  Pengmas  FHUA  meliputi tahapan lengkap sebagaimana berikut :  Pertama   dilakukan sosialisasi  tentang manfaat sertifikat  merek  sebagai  sarana  perlindungan  hukum  bagi  pengusaha.Kedua, pendampingan  dan  bimbingan  teknis  dalam  pengurusan  sertifikat  merek  ke  kantor Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Kementrian  Hukum  dan  HAM  RI.  Monitoring  hasil pengurusan sertifikat merek, Asistensi jika timbul masalah dalam pengurusan sertifikat merek.
Harapan tim pengmas, program ini dapat mencapai tahapan akhir berupa realisasi target luaran program yang mencakup artikel pada jurnal non terakreditasi nasional atau media
massa  cetak  nasional  (koran).  Laporan  hasil  kegiatan  yang  dilaporkan  pada  repository Universitas  Airlangga  serta    luaran  berupa  Penggunaan  sertifikat  dan  perlindungan hukum merek bagi pengusaha tahu di Kabupaten Kediri.
Target pengabdian ini adalah para pengusaha mengetahui tata cara pengurusan sertfikat merek (kolektif). Sedangkan luarannya adalah para pengusaha Tahu memiliki sertifikat merek sendiri.
Pada  umumnya  pengusaha  Tahu  di  Kediri  sudah  memiliki  merek  lokal  dan  merek tersebut  merupakan  mereknya  sendiri.  Merek  yang  dipergunakan  tersebut  belum terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan  Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI.  Sementara  Undang-ndang  Merek  Nomor  20  Tahun  2016  mewajibkan  untuk pendaftaran merek.
Kewajiban  bagi  pemakai  merek,  agar  mereknya  didaftarkan  agar  mendapatkan perlindungan dari Negara. Para pengusaha Tahu di Kabupaten Kediri, sebagai pengguna merek,  harus  mendaftarkan  mereknya  .  Kewajiban  pendaftaran  tersebut,  merupakan konsekuensi  stelsel  konstitutif  yang  dianut  dalam  Undang-undang  Merek  Nomor  20 Tahun  2016.  Jika  kewajiban  tersebut  tidak  dilaksanakan,  maka  mereknya  tidak dilindungi oleh Negara.
Atas  dasar  itu,  maka  dilakukan  program  pengabdian  ini  dengan  tujuan  memberikan pendampingan  pengurusan  pendaftaran  merek  (kolektif)  ,  karena  pada  umumnya,  para pengusaha tidak mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran merek.
Dari  pendampingan  yang  dilakukan,  telah  ada  usaha  dari  mereka  untuk  mengurus pendaftaran  merek  antara  lain  merek  Dak  Tu  Tong,  Srikandi,  Poo  dan  sebagainya. Usaha  itu,  mendapatkan  bantuan  dari  Dinas  Perdagangan  dan  Industri  Kabupaten Kediri.
Hasil  yang  telah  dicapai  pada  akhir  pengabdian,  telah  dikirimkan  pendaftaran  merek sebanyak  20  pendaftar    ke  Direktorat  Jenderal  Kekayaan    Intelektual  di  Jakarta  untuk mendapatkan  sertifikat  merek.  Proses  pendaftaran  tersebut  memakan  waktu  kurang lebih setahun.

## PENUTUP Simpulan
Sertifikat merek merupakan alat bukti yang paling kuat dalam bidang  kepemilikan hak merek.  Sertifikat  merek  diperoleh  melalui  pendaftaran  merek  dengan  disertai  syarat- syarat  yang    sesuai  dengan  undang  undang  merek.  Tanpa  adanya  sertifikat  merek, kepemilikan merek masih belum sah dan kuat.

## Saran
Sosialisasi  tentang  Undang-undang  Merek  perlu  dilakukan  secara  rutin  dan berkesinambungan  terhadap semua stake holder yang bergerak di bidang perdagangan barang dan atau jasa, agar mereka sadar hukum terhadap pentingnya sertifikat merek.

## DAFTAR PUSTAKA
Sujatmiko,  Agung      Et.All,  2016, Penggunaan  Prinsip  Hukum  Kontrak  Dalam Perjanjian,  Lisensi  Merek Terkenal  di  Indonesia ,    Laporan  Penelitian Unggulan    Perguruan Tinggi.
--------------------,  2017, Prinsip  Hukum  Perlindungan  Merek  Dalam  menunjang Peningkatan  Industri  Kreatif ,  Laporan  Penelitian    RKAT  Fakultas  Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Agung  Sujatmiko  dan  Ari  Kurniawan,  2016, Prinsip  Hukum  Penyelesaian  Sengketa Hak  Merek  dari  Persetujuan  TRIPs, Laporan  Penelitian  RKAT  Fakultas Hukum..
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016  tentang Merek (LNRI Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953