## Kelembagaan Mitigasi Ekonomi: Sebuah Pendekatan Baru Sistem Penghidupan di Daerah Rawan Bencana
Eko Wahyono * , , Reza Amarta Prayoga , Fatwa Nurul Hakim , Nuzul Solekha , Siti Fatimah , Lis Purbandini , Djoko Puguh Wibowo , dan Rachmini Saparita
Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, 10340, Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia
* Korespondensi: ekow005@brin.go.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Wahyono, E., Prayoga, R. A., Hakim, F. N., Solekha, N., Fatimah, S., Purbandini, L., Wibowo, D. P., & Saparita, R. (2023). Economic Mitigation Institutions: A New Approach to Livelihood Systems in Disaster- Prone Areas. Society, 11(1), 52-63.

## DOI: 10.33019/society.v11i1.538
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Penelitian  mengenai  sistem  penghidupan  cenderung  fokus pada aset penghidupan, transformasi struktur proses dan hasil penghidupan.  Pada  saat  terjadi  bencana,  sistem  penghidupan akan  terguncang  dan  berbagai  permasalahan  sosial  ekonomi akan  muncul  jika  tidak  ditangani  dengan  baik.    Artikel  ini memberikan  sebuah  perspektif  mengenai  kelembagaan  sosial mitigasi  ekonomi  pada  konteks  system  penghidupan masyarakat di wilayah rawan bencana. Artikel ini memberikan pendapat bahwa pada masyarakat rawan bencana yang rentan perlu  adanya  kelembagaan  mitigasi  ekonomi.  Kerangka kelembagaan  mitigasi  ekonomi  ini  menekankan  pada  skema komodifikasi  ekonomi.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengulas proses  gerak  kelembagaan  yang  dijalankan  oleh  masyarakat dalam mitigasi ekonomi sebagai sistem penghidupan di daerah rawan  bencana.  Penelitian  ini  berpijak  pada  metode  kualitatif konstruktifis untuk mengkonstruksikan konseptual baru dalam sebuah  mitigasi  kebencanaan.  Pengumpulan  data  melalui wawancara  mendalam,  dan  Focus  Group  Discussion  (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pelbagai temuan ini terdapat  suatu  pandangan  jalan  keluar  atas  permasalahan sistem penghidupan rawan bencana berdasarkan telaah teoritik dan temuan empiris pada wilayah rawan bencana di Indonesia. Kelembagaan  mitigasi  ekonomi  penting  pada  masyarakat rawan  bencana  dan  menjadi  salah  satu  syarat  utama  dalam pembangunan berkelanjutan. Terlebih, masyarakat yang hidup di  daerah  rawan  bencana  secara  alami  juga  memiliki mekanisme strategi bertahan dengan pemanfaatan sumber daya yang ada.

## Society, 11 (1), 55-67, 2023
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id

## Kelembagaan Mitigasi Ekonomi: Sebuah Pendekatan Baru Sistem Penghidupan di Daerah Rawan Bencana
Dikirim: 31 Maret, 2023;
Diterima: 3 Mei, 2023 ; Dipublikasi: 30 Juni, 2023;
Kata Kunci: Daerah  Rawan  Bencana;  Komunitas  Rentan; Lembaga  Mitigasi  Ekonomi;  Pembangunan Berkelanjutan; Sistem Mata Pencaharian

## 1. Pendahuluan
Kerentanan  sosial  akibat  dari  bencana  menstimulan  problematika  yang  kompleks  dalam sistem  penghidupan  masyarakat.  Bencana  alam  seringkali  memunculkan  realitas  enigma, karena persoalan yang tidak dapat diprediksi konsekuensinya. Dampak bencana sejatinya tidak dapat  dihindarkan  tetapi  dapat  diminimalisir.  Pemahaman  bagaimana  membangun  sistem penghidupan terhadap dampak tekanan bencana merupakan kebutuhan yang mendesak ( Fang et  al., 2018 ).  Ancaman  perubahan  iklim  juga  turut  berkelindan  pada  eskalasi  bencana  alam, perubahan  yang  begitu  cepat  akibat  bencana  memerlukan  proses  adaptasi  lokal  yang  tepat dalam strategi dan tindakan mitigasi yang resiliensi pada sistem penghidupan ( Swart & Raes, 2015 ; Uy et  al., 2011 ).  Perencanaan  dan  manajemen  dalam  pendekatan  ketahanan  dan keberlanjutan  penghidupan  masih  absen  mempertimbangkan  mitigasi  mata  pencaharian masyarakat yang tangguh dan berlanjut pasca bencana ( Yang et al., 2023 ).
Sistem  penghidupan  berkelanjutan  seharusnya  mampu  mendiversifikasi  pelbagai  sumber mata  pencaharian  berbasis  partisipatif  masyarakat  dalam  menjamin  ketahanan  dan ketangguhan  dalam  menghadapi  kerentanan  sosial  seperti  efek  bencana  alam,  selain  itu  juga kelindan  komunitas  lokal,  budaya,  dan  lingkungan  tempat  mereka  tinggal  menjadi  kesatuan sistem sosial-ekologis yang selamanya beradaptasi dalam rentetan waktu yang dinamis ( Basel et  al., 2020 ; Cavalleri et  al., 2022 ; Ferrol-Schulte et  al., 2013 ).  Pendekatan  penghidupan berkelanjutan dengan penggunaan modal telah digunakan secara luas untuk mengindikatorkan ketahanan  mata  pencaharian  dalam  beberapa  studi  ( Quandt et  al., 2019 ; Rudiarto et  al., 2019 ; Thulstrup,  2015 ).  Dalam  keberlanjutan  sistem  penghidupan,  kapasitas  akumulasi  modal  asset yang  dimiliki  menjadi  pilar  kehidupan  dan  katub  penyelamat  rumah  tangga  dalam menghadapi pelbagai bencana di masa depan ( Prayoga, 2021 ; Quandt, 2018 ; van Dillen, 2003 ). Tangible  asset dapat  membuat  orang  dapat  lebih  percaya  diri  dalam  kesiapsiagaan  bencana, sedangkan intangible asset kekurangannya membuat orang merasa lebih khawatir menghadapi bencana  di  masa  depan (Yang  et  al.,  2023) .  Namun,  kombinasi  dari  keduanya  asset  tersebut ( tangible  asset  and  intangible  asset )  dalam  keberlanjutan  penghidupan  lebih  dapat  mengangkat kepercayaan  diri  rumah  tangga  untuk  dapat  beradaptasi  secara  tangguh  dan  resistensi terhadap  kerawanan  bencana.  Resiliensi  bencana  alam  memerlukan  persiapan  yang  akurat dalam sisi sosial, ekonomi, kapasitas masyarakat, kelembagaan, dan infrastruktur ( Kusumastuti et al., 2014 ). Tidak dapat dipungkiri, bahwa sistem penghidupan pasca bencana masih menjadi upaya yang belum terstruktur dalam mitigasi ekonomi.
Realitas  sosial  kontemporer  terkait  mitigasi  sangatlah  dinamis  dan  memiliki  pelbagai karakteristik,  sehingga  penting  untuk  mengembangkan  suatu  teori  mitigasi  ekonomi  dalam sistem penghidupan pada konteks masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Dalam konsep  penghidupan  yang  berkelanjutan  yang  dipergunakan  banyak  pakar  ( Drinkwater  & Rusinow,  1999 ),  ( Sati  &  Vangchhia,  2017 ),  ( Brocklesby  &  Fisher,  2003 ),  ( Miranda et  al., 2003 ), ( Serrat, 2017 ), ( Shah et al., 2022 ), terdapat bagian dari proses strategi penghidupan yang belum dijelaskan  secara  spesifik.  Pada  tulisan  ini,  mitigasi  ekonomi  akan  disertakan  sebagai  bagian dari strategi penghidupan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Konsep mitigasi ekonomi diprediksi  mampu  melengkapi  kepingan  teori  besar  sistem  penghidupan  karena  konsep mitigasi  ekonomi  mampu  menjelaskan  secara  lebih  rinci  dan  spesifik  mengenai  bagaimana

## Kelembagaan Mitigasi Ekonomi: Sebuah Pendekatan Baru Sistem Penghidupan di Daerah Rawan Bencana
proses pengamanan ekonomi masyarakat dilakukan. Pengikut-sertaan mitigas ekonomi dalam strategi  penghidupan  masyarakat  lokal  diharapkan  mampu  melengkapi  teori  penghidupan berkelanjutan pada masyarakat rawan bencana.
Usaha mengintervensi pengoptimalan sistem penghidupan ( livelihood ) berbasis aset untuk peningkatan kesejahteraan sosial, masih dirasa belum cukup untuk mengentaskan situasional krisis  yang  diakibatkan  konteks  masalah  sosial  berakar  tren  (ledakan  populasi,  migrasi, perubahan  teknologi,  kenaikan  harga,  kebijakan  makro  ekonomi  moneter,  diferensiasi  sosial, dan  tren  globalisasi)  dan  goncangan  atau  bencana  (kekeringan,  banjir,  hama,  pandemi,  dan perang  sipil).  Upaya  mitigasi  dari  situasional  krisis  dirasa  masih  “absen”  dalam  beberapa model dan kebijakan pemberdayaan melalui sistem penghidupan ( livelihood ). Padahal, sejatinya tata  kelola  pengurangan  dampak  buruk  dari  bencana  harus  menjadi  perhatian  dan  prioritas pembuat  kebijakan  terutama  dampaknya  terhadap  sistem  penghidupan  (livelihood) masyarakat ( Nasrnia & Ashktorab, 2021 ). Pada sisi yang berbeda, temuan Ali & Rahut (2018) menjabarkan  bahwa  masyarakat  pedesaan  di  Pengunungan  Himalaya  Pakistan  yang menerapkan  konsep  penghidupan  ( livelihood )  justru  memiliki  pendapatan  dan  kesejahteraan yang lebih baik.
Selama ini masyarakat desa rentan dalam situasional kerawanan dan krisis masih menjadi paradoks  dalam  pemberdayaan  masyarakat.  Ketimpangan  akses  pemanfaatan  kapasitas  aset ( tangible  and  intangible  asset )  pada  level  individu  dan  komunitas  belum  optimal  mendorong sistem  penghidupan  masyarakat  rentan  terkhusus  rawan  bencana  dan  kemiskinan,  padahal penguatan aset penghidupan (baik tangible asset dan intangible asset )  dapat berkelindan positif dengan  strategi  penghidupan  dalam  mempertahankan  bahkan  meningkatkan  produktivitas penghidupan  mereka  ( Chambers,  1995 ; Murugani  &  Thamaga-Chitja,  2018 ; Sherraden,  2006 ; Wijayanto et al., 2019 ). Selain itu, Bebbington, (1999) dan Kibria et al., (2018) memperjelas bahwa berbagai  aset  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  pedesaan  akan  menentukan  bagaimana  strategi penghidupan  dibentuk  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan,  karena  aset  tersebut memberikan  individu  atau  komunitas  kemampuan.  Berbagai  kemampuan  tersebut  akan membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan berkelanjutan. Di sisi lain, pandangan Sherraden, (2006) masih menunjukkan bahwa banyaknya masyarakat terdampak bencana yang menggantungkan  hidup  dari  santunan  pembiayaan  kebutuhan  konsumsi  langsung  dari lembaga filantropi. Hal ini justru akan memperburuk kerentanan hidup masyarakat pedesaan pasca  bencana  dan  krisis.  Seperti  halnya  temuan  dari Nasrnia  &  Ashktorab  (2021) bahwa perubahan iklim yang memantik bencana alam seperti kekeringan telah memengaruhi sistem penghidupan,  dan  mata  pencaharian  rumah  tangga,  bahkan  bencana  tersebut  ternyata berimplikasi  memperparah  dan  merusak  ketahanan  ekonomi  dan  sosial  rumah  tangga pedesaan di Bakhtegan basin, Iran.
Tulisan  ini  menawarkan  opsi  alternatif  pengembangan  konseptualisasi  dari  sistem penghidupan berkelanjutan dan mitigasi ekonomi pada masyarakat di daerah rawan bencana. Perencanaan  manajemen  bencana  dalam  konteks  pemulihan  pasca  bencana  masih  berkutat pada  upaya  yang  mengurangi  risiko  bencana  fisik,  tetapi  belum  mengupas  penampakan konseptual longitudinal akan mitigasi penghidupan pasca bencana. Akibatnya, pasca bencana dalam  proses  pemulihan  masyarakat  yang  terdampak  bencana  masih  menggantungkan penghidupannya pada belas kasih filantropi. Konseptual yang ditawarkan dalam penelitian ini memiliki  limitasi  untuk  mengulas  pelbagai  konteks  kebencanaan  di  setiap  wilayah  rawan bencana  dengan  kontur  realitas  sosial  berbeda-beda.  Untuk  itu,  tawaran  konseptual  menjadi penekanan dalam penelitian ini dengan lebih mengulik kelembagaan mitigasi ekonomi sebagai sistem penghidupan masyarakat di daerah rawan bencana.

## Kelembagaan Mitigasi Ekonomi: Sebuah Pendekatan Baru Sistem Penghidupan di Daerah Rawan Bencana

## 2. Studi Pustaka

## 2.1. Sistem Penghidupan: Telusur Mitigasi Ekonomi
Usaha mengintervensi pengoptimalan sistem penghidupan ( livelihood ) berbasis aset untuk peningkatan kesejahteraan sosial, masih dirasa belum cukup untuk mengentaskan situasional krisis  yang  diakibatkan  konteks  masalah  sosial  berakar  tren  (ledakan  populasi,  migrasi, perubahan  teknologi,  kenaikan  harga,  kebijakan  makro  ekonomi  moneter,  diferensiasi  sosial, dan  tren  globalisasi)  dan  goncangan  atau  bencana  (kekeringan,  banjir,  hama,  pandemi,  dan perang  sipil).  Upaya  mitigasi  dari  situasional  krisis  dirasa  masih  “absen”  dalam  beberapa model dan kebijakan pemberdayaan melalui sistem penghidupan ( livelihood ). Padahal, sejatinya tata  kelola  pengurangan  dampak  buruk  dari  bencana  harus  menjadi  perhatian  dan  prioritas pembuat kebijakan terutama dampaknya terhadap sistem penghidupan ( livelihood ) masyarakat ( Nasrnia & Ashktorab, 2021 ). Pada sisi yang berbeda, temuan Ali & Rahut (2018) menjabarkan bahwa  masyarakat  pedesaan  di  Pengunungan  Himalaya  Pakistan  yang  menerapkan  konsep penghidupan (livelihood) justru memiliki pendapatan dan kesejahteraan yang lebih baik.
Upaya  transformasi  sistem  penghidupan  yang  ditawarkan van  Dillen  (2003) dan pembaruan  dari Pandey et  al., (2017) melalui  kerangka  analisis  sistem  penghidupan  di  desa dirasa  sangat  kompatibel  menjawab  tantangan  situasional  kerentanan  ( vulnerability : exposure , sensibility , and adaptive capacity ),  krisis  tren  ( trend )  dan  goncangan  ( shocks )  terutama  pada masyarakat terdampak bencana. Penguatan sistem platform penghidupan melalui kapasitas aset seperti  modal  alam  ( natural  capital )  yang  terdiri  dari  tanah,  air,  dan  sumberdaya  alam (lingkungan) yang di manfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana penguat sistem penghidupan ( livelihood  system ).  Modal  fisik  ( physical  capital )  berpusar  pada  modal  yang  diciptakan  oleh proses ekonomi produksi seperti bangunan, irigasi, jalan, mesin, jaringan telekomunikasi, dan lainnya.  Modal  sumber  daya  manusia  ( human  capital )  mengarah  pada  sumber  daya  dari keterampilan,  pendidikan,  pengetahuan,  pengalaman  kerja,  dan  kesehatan.  Modal  finansial mengacu  pada  persediaan  uang  yang  telah  diakses  oleh  rumah  tangga  misalnya:  tabungan, akses  kredit  dalam  bentuk  bantuan.  Modal  sosial  mencakup  adanya  dimensi  kepercayaan, clientization ,  jaringan  sosial,  relasi  kekerabatan,  daerah  asal,  suku,  dan  bahkan  almamater ( Chambers  &  Conway,  1992 ; Pandey et  al., 2017 ; Sherraden,  2006 ; van  Dillen,  2003 ).  Selain kelima  “modal  tradisional”  tersebut  yang  terpatri  berbentuk pentagon  asset kelangsungan hidup, Odero  (2003) dan Sensenig  (2013) menambahkan  satu  aset  yang  tidak  kalah  penting, yakni modal informasi ( information capital ).
Selain platform sistem penghidupan, van Dillen (2003) juga menambahkan adanya upaya transformasi  sistem  penghidupan  komunitas  yang  berkelanjutan  juga  tidak  lepas  dari  akses yang dapat diperoleh  melalui relasi sosial (gender, kelas sosial, umur,  dan etnisitas),  institusi (aturan dan adat, kepemilikan tanah, dan pasar), dan organisasi (asosiasi, LSM, pemerintahan lokal, dan lembaga negara). Scoones (1998) juga mempertegas pemahaman sistem penghidupan berkelanjutan  ( sustainable  livelihood  system )  di  pedesaan  dengan  mengaitkan  antara  kondisi, konteks, dan berbagai kecenderungan ( trends ) dan goncangan serta kerentanan ( Pandey et al ., 2017 ; van  Dillen,  2003 )  dapat  memengaruhi  sumber  penghidupan  ( natural  capital,  financial capital, human capital, social capital, physical capital ). Perubahan pada sumber penghidupan juga dapat  memengaruhi  struktur  organisasi  dan  proses  institusional  untuk  kemudian berhubungkait  dengan  strategi  sistem  penghidupan  yang  muaranya  berkelindan  terhadap keberlanjutan  sistem  penghidupan.  Lebih  lanjut, Ellis  (1998) dan Tabares et  al., (2022) mempertegas  bahwa  strategi  penghidupan  yang  berkelanjutan  ( sustainable  livelihood  strategies ) pedesaan terdiri dari dua aktivitas sosial yakni berbasis hasil sumber daya alam (hasil tanam pertanian, peternakan, dan sumber daya alam non-pertanian) dan berbasis bukan hasil sumber

## Kelembagaan Mitigasi Ekonomi: Sebuah Pendekatan Baru Sistem Penghidupan di Daerah Rawan Bencana
daya alam (aktivitas perdagangan desa, industri desa, dan remiten), keduanya dapat menjadi strategi  penghidupan  alternatif  sumber  daya  penguat  kapasitas  kewirausahaan  pedesaan. Strategi penghidupan dengan mengoptimalkan aktivitas sosial berbasis hasil sumber daya alam dan  berbasis  bukan  hasil  sumber  daya  alam  akan  berdampak  pada  adanya  jaminan penghidupan  yang  lebih  layak  (peningkatan  kestabilan  pendapatan,  tingkat  risiko,  dan kerentanan  musiman)  serta  jaminan  kelestarian  lingkungan  (kualitas  tanah,  air,  hutan,  dan keanekaragaman hayati).

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  paradigma  konstruktifis  dengan  pendekatan  kualitatif. Paradigma  dan  pendekatan  ini  dipilih  karena  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengkonstruksikan konseptual baru dalam sebuah mitigasi kebencanaan. Secara epistemologi, penelitian  ini  berusaha  mengembangkan  konseptual  baru  untuk  melengkapi  dan mengembangkan  konsep  yang  sudah  ada  sebelumnya.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik pengambilan data dari observasi, indepth interview , dan FGD. Ditambah dengan data sekunder dari  berbagai  literatur  dan  hasil  penelitian  terbaru  dan  relevan.  Teknik  analisis  data  pada penelitian  ini  menggunakan  analisis  interaktif  (Miles  dan  Huberman).  Teknik  ini  digunakan agar  hasil  penelitian  dan  analisis    terus  berdialog  dan  berlangsung  secara  diskursif.  Dengan demikian  data  dan  analisis  terus  dapat  disempurnakan  dan  diperbaiki  pada  saat  penelitian berlangsung.  Bahkan  kesimpulan  pun  dapat  disempurnakan  apabila  ada  temuan  temuan terbaru dari empiris maupun dari literatur.
Tahapan  dan  siklus  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  yakni:  (1)  menelisik  dan  mencari literatur  yang  berkaitan  dengan  mitigasi  kebencanaan;  (2)  melakukan mapping literatur  dan mencari  celah  peluang  kebaruan  yang  belum  pernah  diteliti  sebelumnya;  (3)  melakukan penelitian lapangan di dua lokasi yakni di Kawasan gunung Kelud Jawa Timur dan Kawasan Gunung  Merapi  Jawa  Tengah.  Penelitian  lapangan  dilakukan  dengan  cara  FGD  ( Focus  Group Discussion ), observasi dan wawancara mendalam baik secara online dan offline ; (4) melakukan analisis  terhadap  data  hasil  penelitian;  (5)  mengkonstruksikan  konseptual;  (6)  membuat kesimpulan dan rekomendasi.
Operasionalisasi teknis di lapangan yakni: melakukan FGD dengan stakeholder pemerintah desa,  seperti  Kepala  Desa,  Sekretaris  desa,  Kepala  dusun  dan  BPBD  (Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah).  FGD  juga  dilakukan  pada  tokoh-tokoh  komunitas  kebencanaan  seperti Jangkar  Kelud  dan  Pasak  Merapi.  Pelaksanaan  FGD  ini  dilakukan  untuk  menghimpun  data meso  dan  makro  mengenai  hal  apa  saja  yang  dilakukan  dan  dibutuhkan  untuk  menghadapi bencana.  Tahapan  selanjutnya  adalah  pendalaman  wawancara.  Dari  berbagai  informasi  yang didapatkan  pada  saat  FGD,  dilakukan  pendalaman  lagi  terhadap  informan  yang  dianggap memiliki  data  penting  dan  krusial.  Beberapa  warga  yang  diwawancarai  adalah  orang  yang mengalami  berbagai  lintasan  pengalaman  dari  letusan  gunung  Merapi  dari  tahun  1960an sampai  dengan  letusan  pada  tahun  2010.  Total  partisipan  pada  aktifitas  FGD  berjumlah  60 orang dan yang terlibat pada indepth interview berjumlah 14 orang.
4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1. Belajar dari Kondisi Masyarakat Rawan Bencana di Indonesia: Luka Masyarakat Akibat Bencana
Indonesia menjadi daerah yang memiliki variatif kebencanaan. Tidak hanya karena dilalui cincin  api  ( Pacific Ring  of  Fire ),  tetapi  anomali  iklim  dan  musim  turut  serta  dalam  esklasi bencana  alam.  Efek  destruktif  dari  bencana  alam  ini  banyak  menelan  korban  jiwa  dan  harta.

## Kelembagaan Mitigasi Ekonomi: Sebuah Pendekatan Baru Sistem Penghidupan di Daerah Rawan Bencana
Dalam catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terdapat 11 jenis kebencanaan dengan  intensitas  eskalasi  yang  masif    di  Indonesia,  yakni  tanah  longsor,  banjir,  banjir  dan tanah longsor, abrasi, puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, gempa, tsunami, gempa dan tsunami, kekeringan,  dan letusan gunung  Merapi ( Badan Nasional Penanggulangan  Bencana, 2022 ).
Gambar 1. Data dan Informasi Kejadian Bencana di Indonesia Sepanjang Tahun 2022 Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2022)
Gambar  1 memperlihatkan  sebaran  bencana  alam  di  Indonesia  sepanjang  tahun  2022. Catatan  dari Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (2022) menunjukkan  Indonesia sepanjang tahun 2022 sudah merasakan efek destruktif bencana sebanyak 3.461 kejadian. Efek destruktif yang masif pasca bencana telah menelan korban yang jumlahnya begitu besar, tahun 2022 saja  844 meninggal, 8.724 luka-luka, 48 hilang, dan 5.330.351 menderita dan mengungsi. Belum  lagi,  kerusakan  rumah  sebagai  penompang  “papan”  sumber  dasar  penghidupan  yang total  kerusakannya  mencapai  1.056.460  rumah.  Ditambah  lagi,  ribuan  fasilitas  umum  seperti pendidikan,  kesehatan,  jembatan,  peribadatan  dan  perkantoran  yang  rusak  akibat  bencana. Kerusakan dari aspek fisik juga dapat melumpuhkan sumber penghidupan masyarakat.
Hal  ini  menunjukkan  Indonesia  sebagai  negara  yang  sangat  “akrab”  dan  rentan  terkena bencana  alam  karena  dilintasi  jalur  gunung  paling  aktif  di  dunia  ( Adiyoso,  2018 ; Cahyono, 2014 ; Rahma, 2018 ). Siklus bencana di Indonesia memang intensitas kejadiannya sangat tinggi, kedekatan corak keseharian hidup masyarakat yang dekat dengan bencana, seharusnya sudah dapat berdampingan untuk meminimalisir efek destruktif bencana. Ironisnya kejadian bencana yang eskalasinya tinggi justru menguakkan daya luka yang begitu masif destruktifnya.
Anomali kebencanaan di Indonesia seakan tidak menjadi mitigasi risiko, malah senyatanya korban  jiwa  terus  bertambah  dan  kehancuran  fisik  begitu  luas  hingga  harta  benda  dan  mata pencaharian  masyarakat  hilang  sebagai  sumber  penghidupan.  Pasca  bencana  alam  ini  justru menjadi  “efek  domino”  patologi  sosial  kronis  yang  dapat  merusak  tatanan  siklus  sosial- ekologis.  Tidak  hanya  traumatik  psikologis  tetapi  traumatik  untuk  bangkit  mencari  alternatif baru  sumber-sumber  penghidupan  justru  mengalami  kebuntuan.  Pasca  bencana  masyarakat seharusnya  dapat  mengambil  langkah  mitigasi  ekonomi  yang  tepat  agar  keberlanjutan

## Kelembagaan Mitigasi Ekonomi: Sebuah Pendekatan Baru Sistem Penghidupan di Daerah Rawan Bencana
penghidupan  tidak  stagnan  dan  terbenam  dalam  daya  luka  traumatik  berkepanjangan, sehingga  bangkit  hanya  sebatas  retorika  program  filantropi  yang  selalu  mendikte  hidup masyarakat untuk menjadi pasif penadah tangan. Pasca terdampak bencana, masyarakat perlu melakukan  adaptasi  dan  pengaturan  penghidupan  dengan  mendayagunakan  akumulasi sumber modal secara tangguh dalam menghadapi tekanan hidup.
Bencana  memang  menjadi  sebuah  momok  daya  luka  traumatik  dalam  kehidupan masyarakat. Terlebih mereka yang tinggal dekat dengan sumber bencana alam. Dalam ekspose pandangan dalam FGD, dari komunitas Jangkar Kelud dan Pasak Merapi menyepakati bahwa bencana  adalah  sesuatu  yang  tidak  dapat  dihindarkan,  tetapi  dampaknya  lebih  bisa diminimalisir.  Pandangan  para  aktivis    kebencanaan  juga  membulatkan  pandangan  bahwa mitigasi ekonomi dalam sebuah proses kebencaan perlu diperhitungkan untuk mereduksi efek destruktif  suatu  bencana.  Lumpuhnya  sumber  penghidupan  masyarakat  pasca  bencana  perlu dikalkulasikan akumulasi sumber modal yang dapat menjadi penompang resiliensi masyarakat pasca terdampak bencana. Pelibatan pemangku kepentingan dari aparat desa, tokoh pemuda, tim  siaga  bencana  desa  (Kelompok  Pengurangan  Risiko  Bencana),  dan  masyarakat  menjadi motor  pemulihan  dan  pembangkit  sumber  penghidupan  dalam  pendampingan  kepada masyarakat  untuk  secara  tanggap  merestorasi  tatanan  siklus  sosial-ekologis.  Ikhtisar  dalam pendalaman  FGD  juga  mendapati  suatu  tindakan  mitigasi  yang  secara  alami  pemulihan sumber  penghidupan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  yakni  adanya  penyelamatan  hewan ternak  yang  aman  (kandang  komunal)  dan  pencadangan  hasil  bumi  melalui  gudang  logistik komunal.  Praktik  pemulihan  sumber  penghidupan  ini  dapat  menjadi  tindakan  alternatif mitigasi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat di daerah bencana.

## 4.2. Metamorfosis Kelembagaan Mitigasi Sosial Ekonomi
Konsep  mitigasi  dan  sistem  penghidupan  merupakan  dua  konsep  yang  berbeda,  namun bisa  melengkapi  antar  satu  dengan  yang  lain.  Pada  sub  tema  tulisan  ini  akan  di  jelaskan mengenai  bagaimana  metamorfosa  dan  perkembangan  konseptual  yang  di  sesuaikan  dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat selalu berkembang dari waktu ke waktu, pada sisis  lain  kerangka  konseptual  yang  ada  belum  mampu  menjawab  sepenuhnya  tantangan tersebut. Metamorfosa pada konteks ini adalah bagaimana konseptual terus berkembang untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Mitigasi  kebencanaan  seringkali  diartikan  sebagai  penyelamatan  bagi  seseorang  atau komunitas dalam menghadapi bencana. Konsep ini dikembangkan untuk menganalisis kondisi kebencanaan. Konsep mitigasi bencana memiliki makna mengenai bagaimana menyelamatkan kehidupan ketika bencana terjadi. Mitigasi bencana memiliki tujuan untuk mengurangi risiko, penyadaran  akan  risiko  bencana,  perencanaan  dan  penanggulangan  bencana  secara  teknis. Upaya  mitigasi  kebencanaan  ini  dilakukan  mulai  dari  pencegahan,  pada  saat  terjadi  bencana dan pasca bencana. Pada konteks ini keamamanan dan perlindungan bagi masyarakat adalah hal yang utama.

## Kelembagaan Mitigasi Ekonomi: Sebuah Pendekatan Baru Sistem Penghidupan di Daerah Rawan Bencana

## Gambar 2. Metamorfosis Kelembagaan Mitigasi Sosial Ekonomi
Sumber: Hasil Analisis (2022)
Manajemen  kebencanaan  memiliki  piranti  seperti  preparedness,  prevention  dan  hazard analysis.  Pada  konteks  ini  berbagai  kondisi  di  identifikasi  seperti  peringatan,  evakuasi kesadaran dan informasi, measure dan exposure . Disaster mitigasi mampu memetakan berbagai kebutuhan akan penyelamatan masyarakat.  Pada konteks ini mitigasi tidak hanya diarahkan pada  penyelamatan  jiwa  saja  tetapi  mengarah  juga  pada  penyelamatan  ekonomi  pada  saat terjadi bencana alam.  Sistem penghidupan pada Kawasan bencana memiliki karakteristik yang khas. Sumber daya alam pada wilayah pegunungan menawarkan sumber yang melimpah.
Pada  sisi  yang  lain,  kerentanan  masyarakat  sangatlah  tinggi  karena  menggantungkan hidupnya  dari  alam.  Pemahaman  mengenai livelihood landscape penting  dipahami  untuk memberikan  gambaran sistem  penghidupan pada kawasan tertentu.  Secara alami masyarakat pada kawasan di daerah rawan bencana memiliki mekanisme untuk mempertahankan ( survival strategy ) dalam memanfaatkan sumberdaya.

## 4.3. Kerangka Kerja Sistem Penghidupan dan Skema Riset Aksi
Kondisi Indonesia yang berada pada episentrum ring of fire menjadikan masyarakat rentan terhadap  kondisi  alam.  Hidup  di  dalam  episentrum  rawan  bencana  tidak  menjadikan masyarakat  sepenuhnya  sadar  akan  posisi  dan  tindakan  apa  yang  akan  dilakukan  pada  saat terjadi  bencana.  Pada  beberapa  kasus,  kebencanaan  berlangsung  tanpa  ada  tanda-tanda  yang mampu di antisipasi. Akan tetapi belum sepenuhnya masyarakat menyiapkan persiapan secara teknis dan ekonomi yang dibutihkan pada saat terjadi bencana. Pada sisi yang lain, masyarakat sebenarnya  memiliki  sumberdaya  seperti  human  capital,  politik,  finansial,  fisikal,  sosial  dan natural.

## Kelembagaan Mitigasi Ekonomi: Sebuah Pendekatan Baru Sistem Penghidupan di Daerah Rawan Bencana

## Gambar 3. Kerangka Kerja Baru untuk Sistem Penghidupan dan Skema Penelitian Aksi
Sumber: Hasil Analisis (2022)
Dalam  peningkatan  pemulihan  sistem  penghidupan  berkelanjutan  harus  berpijak  pada penguatan  mitigasi  sosial  ekonomi  dengan  menguatkan  institusi  sosial,  finansial  sosial, ketahanan  pangan,  aksi  kolektif,  dan  partisipatif  menyeluruh  dari  aktor  lokal.  Dalam pendekatan  strukturasi  kelembagaan  ala  Giddens  ( Karp,  1986 ; Parsons  &  Giddens,  1980 ; Whittington, 1992 ), strukturasi agensi dapat menjadi enabler agensi dalam subsistem yang lebih besar,  dalam  konteks  ini  adalah  mitigasi  sosial  ekonomi.  Akses  yang  pelibatannya  meliputi kebijakan, institusi struktur, dan prosesnya memberikan penekanan pada akses partisipasi dan pemengaruh.  Akses  partisipasi  disokong  pada  tata  kelola  yang  subsistemnya  saling berkelindan dan terikat kuat sebagai pelumas relasi yang tidak hanya pada tataran strukturasi makro,  tetapi  dalam  melampaui  strukturasi  meso  dan  mikro.  Kelindan  tata  kelola  subsistem dalam relasi mitigasi sosial ekonomi di masyarakat rawan bencana justru akan sebagai pemulih sumber  pendapatan  harian,  ketahanan  pangan  keluarga,  dan  sumber  penghidupan berkelanjutan. Hal ini juga didukung dari aksi kolektif yang berpedoman pada human security (kemampuan  perlindungan  alami  yang  dimiliki  individu  dalam  menghadapai  situasional kerawanan)  dan social  protection (perlindungan  secara  kolektif  dan  makro  sebagai  jaring pengaman untuk keamanan sosial dari situasional kerentanan)

## 5. Kesimpulan
Kebencaanaan  menjadi  siklus  yang  terus  berulang  di  Indonesia.  Meskipun  demikian masyarakat  dan  pemerintah  belum  menyadari  sepenuhnya  akan  tantangan  dan  ancaman  ini. Problematik  pada  masyarakat  terus  berkembang  dan  berlangsung  sangat  dinamis.  Pada  sisi yang lain kerangka teoritik (konseptual) mengalami berbagai keterbatasan dalam menganalisis masalah  empiris.  Kerangka  konseptual  mengenai  mitigasi  dan livelihood mengalami keterbatasan  dan  tidak  mengalami  perkembangan  yang  signifikan  dalam  bebeberapa  tahun terakhir. Penelitian ini mengembangkan konsep mitigasi dengan konsep livelihood system untuk menanggulangi kebencanaan di Indonesia. Konsep mitigasi saja belum dianggap mampu untuk menjelaskan permasalahan dan mengatasi masalah kebencaanaan. Masyarakat yang tinggal di

## Kelembagaan Mitigasi Ekonomi: Sebuah Pendekatan Baru Sistem Penghidupan di Daerah Rawan Bencana
Kawasan  rawan  bencana  memiliki  karakteristik  yang  khas  jika  di  bandingkan  dengan karakteristik  masyarakat  lainya.  Sistem  penghidupan  pada  sebagian  besar  masyarakatnya  di sandarkan  pada  sumber  daya  alam.  Sistem  penghidupan  ini  akan  mengalami  masalah  ketika bencana terjadi, sistem penghidupan masyarakat akan terganggu. Persiapan dan ketersediaan makanan, finansial dan keamanan menjadi penting sebagai kerangka perlindungan sosial bagi masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  rawan  bencana.  Perencanaan  ekonomi  yang  matang, ketersediaan bahan makanan secara kolektif dan sistem tabungan kolektif menjadi kunci dalam proses mitigasi dan penyelamatan sistem penghidupan masyarakat di daerah rawan bencana. Penelitian  ini  memberikan  rekomendasi  bagi  pemerintah  lokal  untuk  menyiapkan  mitigasi kebencanaan,  mitigasi  ekonomi  sosial  untuk  masyarakat  secara  teknis  dan  partisipatif. Masyarakat  tidak  hanya  berfokus  pada  penyelamatan  diri  tetapi  juga  merencanakan  sistem penghidupan  pada  saat  terjadi  bencana  dan  pasca  bencana.  Perlu  ada  tabungan  finansial kolektif  dan food  security pada  jangka  pendek  dan  jangka  panjang.  Masyarakat  juga  harus menyiapkan  perencanaan  strategis  dan  operasional  yang  difasilitasi  oleh  pemerintah  desa dalam  sebuah  sistem  penghidupan  pada  saat  bencana  dan  pasca  bencana.  Bagi  peneliti selanjutnya  disarankan  untuk  melakukan  pengujian  kerangka  konseptual  penelitian  ini  pada riset aksi di masyarakat rawan bencana.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Para  penulis  ingin  mengungkapkan  rasa  terima  kasih  kepada  Lembaga  Pengelola  Dana Pendidikan  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  melalui  Skema  Pendanaan  Riset  dan Inovasi  untuk  Indonesia  Maju  dan  Pusat  Riset  Kesejahteraan  Sosial,  Desa,  dan  Konektivitas Badan  Riset  dan  Inovasi  Nasional  Republik  Indonesia  atas  dukungan  yang  diberikan  untuk pelaksanaan penelitian ini.

## 7. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Adiyoso, W. (2018). Manajemen bencana: Pengantar dan isu-isu strategis . Bumi Aksara.
Ali,  A.,  &  Rahut,  D.  B.  (2018).  Forest-based  livelihoods,  income,  and  poverty:  Empirical evidence  from  the  Himalayan  region  of  rural  Pakistan. Journal  of Rural  Studies , 57 ,  44–54. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.10.001
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana.  (2022). Kejadian  Bencana  per  Provinsi  Tahun  2022 . Geoportal Data Bencana Indonesia.
Basel,  B.,  Goby,  G.,  &  Johnson,  J.  (2020).  Community-based  adaptation  to  climate  change  in villages  of  Western  Province,  Solomon  Islands. Marine  Pollution  Bulletin , 156 ,  111266. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2020.111266
Bebbington, A. (1999). Capitals and capabilities: A framework for analyzing peasant viability, rural livelihoods and poverty. World Development , 27 (12), 2021–2044. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00104-7
Brocklesby,  M.  A.,  &  Fisher,  E.  (2003).  Community  development  in  sustainable  livelihoods approaches  -  An  introduction. Community  Development  Journal , 38 (3),  185–198. https://doi.org/10.1093/cdj/38.3.185

## Kelembagaan Mitigasi Ekonomi: Sebuah Pendekatan Baru Sistem Penghidupan di Daerah Rawan Bencana
Cahyono, E. (2014). Manajemen Kebencanaan Berbasis Mahasiswa. Jbma , II (2), 66–74. Cavalleri, S. A.  E., Tanwattana, P., &  Grünbühel, C. M. (2022). Systemizing a rural livelihood diversification  framework  for  sustainable  community-based  agritourism:  A  participatory approach  to  ensure  resilience. Frontiers  in  Sustainable  Food  Systems , 6 ,  586. https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.993892
Chambers,  R.  (1995).  Poverty  and  livelihoods:  Whose  reality  counts? Environment  & Urbanization , 7 (1), 173–204. https://doi.org/10.1177/095624789500700106
Chambers, R., & Conway, G. R. (1992). Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century. In IDS Discussion Paper (Vol. 296). Institute of Development Studies (UK). Drinkwater, M., & Rusinow, T. (1999). Application of CARE’s Livelihoods Approach. Nrac , 23. Ellis, F. (1998). Household strategies and rural livelihood diversification. Journal of Development Studies , 35 (1), 1–38. https://doi.org/10.1080/00220389808422553
Fang,  Y.  ping,  Zhu,  F.  biao,  Qiu,  X.  ping,  &  Zhao,  S.  (2018).  Effects  of  natural  disasters  on livelihood  resilience  of  rural  residents  in  Sichuan. Habitat  International , 76 ,  19–28. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2018.05.004
Ferrol-Schulte, D., Wolff, M., Ferse, S., & Glaser, M. (2013). Sustainable Livelihoods Approach in tropical coastal and marine social–ecological systems: A review. Marine Policy , 42 , 253–258. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2020.111266
Karp, I. (1986). Agency and social theory: a review of Anthony Giddens [Obras reseñadas: New rules  of  sociological  method:  a  positive  critique  of  interpretative  sociologies.  London: Hutchinson, 1976; Central problems in social theory: action, structure and contradiction i. American Ethnologist , 13 (1), 131–137.
Kibria, A.  S. M. G.,  Costanza, R.,  Groves, C., &  Behie, A.  M. (2018).  The interactions between livelihood capitals and access of local communities to the forest provisioning services of the Sundarbans Mangrove Forest, Bangladesh.
Ecosystem Services , 32 , 41–49.
https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2018.05.003
Kusumastuti, R. D., Viverita, Husodo, Z. A., Suardi, L., & Danarsari, D. N. (2014). Developing a resilience index towards natural disasters in Indonesia. International Journal of Disaster Risk Reduction , 10 (PA), 327–340. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2014.10.007
Miranda,  M.,  Porras,  I.  T.,  &  Moreno,  M.  L.  (2003).  The  social  impacts  of  payments  for environmental services in Costa Rica: A quantitative field survey and analysis of the Virilla watershed. In Environmental Economics Programme (Issue October). Iied.
Murugani,  V.  G.,  &  Thamaga-Chitja,  J.  M.  (2018).  Livelihood  assets  and  institutions  for smallholder irrigation farmer market access in Limpopo, South Africa. International Journal of Water Resources Development , 34 (2), 259–277.
https://doi.org/10.1080/07900627.2017.1301249
Nasrnia,  F.,  &  Ashktorab,  N.  (2021).  Sustainable  livelihood  framework-based  assessment  of drought  resilience  patterns  of  rural  households  of  Bakhtegan  basin,  Iran. Ecological Indicators , 128 , 107817. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107817
Odero, K. K. (2003). Extending the Sustainable Livelihoods Framework. Department of Rural and Urban Planning. University of Zimbabwe , 1–21.
Pandey, R., Jha, S. K., Alatalo, J. M., Archie, K. M., & Gupta, A. K. (2017). Sustainable livelihood framework-based indicators for assessing climate change vulnerability and adaptation for Himalayan communities.
Ecological Indicators , 79 , 338–346.
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.03.047
Parsons, H. L., & Giddens, A. (1980). Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis. In Philosophy and Phenomenological Research (Vol. 41, Issue

## Kelembagaan Mitigasi Ekonomi: Sebuah Pendekatan Baru Sistem Penghidupan di Daerah Rawan Bencana
1/2). Univ of California Press. https://doi.org/10.2307/2107414
Prayoga,  R.  A.  (2021).  Aktivasi  Modal  Sosial  sebagai  Strategi  Menjaga  Kelangsungan  Hidup.
Penelitian Kesejahteraan Sosial , 20 (2), 115–128. https://doi.org/10.31105/jpks.v20i2.2424 Quandt,  A.  (2018).  Measuring  livelihood  resilience:  The  Household  Livelihood  Resilience
Approach (HLRA). World Development , 107 , 253–263. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.02.024
Quandt, A., Neufeldt, H., & McCabe, J. T. (2019). Building livelihood resilience: what role does agroforestry play? Climate and Development , 11 (6), 485–500. https://doi.org/10.1080/17565529.2018.1447903
Rahma,  A.  (2018).  Implementasi  Program  Pengurangan  Risiko  Bencana(PRB)  Melalui
Pendidikan Formal. Jurnal VARIDIKA , 30 (1), 1–11.
https://doi.org/10.23917/varidika.v30i1.6537
Rudiarto, I., Handayani, W., Wijaya, H. B., & Insani, T. D. (2019). Rural Livelihood Resilience: An Assessment of Social, Economic, Environment, and Physical Dimensions. MATEC Web of Conferences , 280 , 01002. https://doi.org/10.1051/matecconf/201928001002 Sati,  V.  P.,  &  Vangchhia,  L.  (2017).  Sustainable  Livelihood  Approach  to  Poverty  Reduction. SIDA.
Division for Policy and Socio-Economic Analysis , 44 , 93–100.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-45623-2_9
Scoones,  I.  (1998).  Sustainable  rural  livelihoods:  a  framework  for  analysis. IDS  Working  Paper , 72 , 22. http://forum.ctv.gu.se/learnloop/resources/files/3902/scoones_1998_wp721.pdf Sensenig,  V.  J.  (2013).  Giving  our  children  a  fighting  chance:  Poverty,  literacy,  and  the development  of  information  capital.  In International  Review  of  Education (Vol.  59,  Issue  5). Teachers College Press. https://doi.org/10.1007/s11159-013-9383-z Serrat,  O.  (2017).  The  Sustainable  Livelihoods  Approach.  In Knowledge  Solutions (pp.  21–26). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-10-0983-9_5 Shah, J. M., Uddin, M. S., Hussin, R., Mohd Hamdan, D. D. B., Ibrahim, D., & Ag Ijuwan, N. N. B.  (2022).  Sustainable  Livelihood  Strategies  of  Fishing  Communities  in  Marine  Protected Area  (MPA),  Sabah,  Malaysia. International  Journal  of  Human  Resource  Studies , 12 (2),  44. https://doi.org/10.5296/ijhrs.v12i2.19669
Sherraden,  M.  (2006).  Aset  Untuk  Orang  Miskin  Perspektif  Baru  Usaha  Pengentasan Kemiskinan. In Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada . Raja Grafindo Persada.
Swart,  R.,  &  Raes,  F.  (2007).  Making  integration  of  adaptation  and  mitigation  work:
Mainstreaming  into  sustainable  development  policies?  In Climate  Policy (1st  ed.,  Vol.  7, Issue 4, pp. 288–303). taylorfrancis.com. https://doi.org/10.1080/14693062.2007.9685657 Tabares,  A.,  Londoño-Pineda,  A.,  Cano,  J.  A.,  &  Gómez-Montoya,  R.  (2022).  Rural Entrepreneurship:  An  Analysis  of  Current  and  Emerging  Issues  from  the  Sustainable Livelihood Framework. Economies , 10 (6), 142. https://doi.org/10.3390/economies10060142 Thulstrup,  A.  W.  (2015).  Livelihood  Resilience  and  Adaptive  Capacity:  Tracing  Changes  in Household  Access  to  Capital  in  Central  Vietnam. World  Development , 74 ,  352–362. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.05.019
Uy,  N.,  Takeuchi,  Y.,  &  Shaw,  R.  (2011).  Local  adaptation  for  livelihood  resilience  in  Albay,
Philippines. Environmental Hazards , 10 (2), 139–153.
https://doi.org/10.1080/17477891.2011.579338
van  Dillen,  S.  (2003).  Rural  Livelihoods  and  Diversity  in  Developing  Countries.  In Journal  of Development Economics (Vol. 70, Issue 1). Oxford
university press.
https://doi.org/10.1016/s0304-3878(02)00044-5
Whittington,  R.  (1992).  Putting  Giddens  Into  Action:  Social  Systems  and  Managerial  Agency.

## Kelembagaan Mitigasi Ekonomi: Sebuah Pendekatan Baru Sistem Penghidupan di Daerah Rawan Bencana
Journal  of  Management  Studies , 29 (6),  693–712. https://doi.org/10.1111/j.1467- 6486.1992.tb00685.x
Wijayanto,  H.,  Affandi,  A.,  &  Soemarno,  S.  (2019).  Pengaruh  Livelihood  Asset  terhadap Livelihood Strategies  Masyarakat Tepi Hutan di UB Forest Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Habitat , 30 (2), 54–61.
https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2019.030.2.7
Yang,  X.,  Li,  X.,  Lu,  K.,  &  Peng,  Z.  R.  (2023).  Integrating  rural  livelihood  resilience  and sustainability  for  post-disaster  community  relocation:  a  theoretical  framework  and empirical  study. Natural  Hazards , 116 (2),  1775–1803. https://doi.org/10.1007/s11069-022- 05739-4

## __________________________

## Tentang Penulis
1. Eko  Wahyono, merupakan  peneliti  bahasa  di  Pusat  Riset  Kesejahteraan  Sosial,  Desa,  dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia.
E-Mail: ekow005@brin.go.id
2. Reza  Amarta  Prayoga, merupakan peneliti  di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa,  dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia.
E-Mail: reza010@brin.go.id
3. Fatimah Nurul Hakim, merupakan peneliti di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia.
E-Mail: fatw001@brin.go.id
4. Nuzul  Solekha, merupakan  peneliti  di  Pusat  Riset  Kesejahteraan  Sosial,  Desa,  dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia.
E-Mail: nuzu001@brin.go.id
5. Siti  Fatimah, merupakan  peneliti  di  Pusat  Riset  Kesejahteraan  Sosial,  Desa,  dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia.
E-Mail: siti080@brin.go.id
6. Lis  Purbandini, merupakan  peneliti  di  Pusat  Riset  Kesejahteraan  Sosial,  Desa,  dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia.
E-Mail: lisp001@brin.go.id
7. Djoko Puguh Wibowo, merupakan peneliti di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia.
E-Mail: djock022@brin.go.id
8. Rachmini  Saparita, merupakan  peneliti  di  Pusat  Riset  Kesejahteraan  Sosial,  Desa,  dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia.
E-Mail: rach001@brin.go.id