A-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan
P-ISSN 1412-5382

## Dampak Ekonomi dari Ihtikar dan Siyasah Al-Ighraq dalam Konsep Jual Beli

## PUTRI NURAINI
Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR), Jl. Kaharuddin Nasution No. 113,Perhentian Marpoyan, Pekanbaru 28284, Email : putrinuraini@fis.uir.ac.id
Abstract : In Islam, the concept of buying and selling must be based on values and  ethics  derived  from  the  basic  values of  religion  that  uphold  honesty  and justice. The existence of this discussion is related to the concept of buying and selling that is prohibited in Islam including ihtikâr and siyasa al-ighraq. Ihtikâr is the practice of hoarding goods so that the goods circulating in the community are reduced, then the price rises, which the hoarder has a large profit, while the community is disadvantaged. While siyasa al-ighraq (dumping/ price dropping) is a trading activity that aims to make a profit by selling goods at a price lower than  the  prevailing  market  price  and  in  practice  can  lead  to  unhealthy competition  and  can  disrupt  the  stability  of  market  prices.  In  economics,  the practice of ihtikâr and siyasa al-ighraq are often carried out by business actors in seizing economic markets, this will have an impact on the economy that is causing  unhealthy  competition  and  will  ultimately  result  in  disruption  of market  mechanisms.  Therefore,  Islam  forbids  the  perpetrators  of  ihtikâr  and siyasa  al-ighraq  and they belong  to  the  category  of  buying  and  selling  that  is prohibited in Islam.
Keywords: Ihtikâr, Siyasah al-Ighraq, Concept of Buying and Selling, Economy
Abstrak: Dalam  Islam,  konsep  jual  beli  harus  dilandasi nilai-nilai  dan  etika yang  bersumber  dari  nilai-nilai  dasar  agama  yang  menjunjung  tinggi  tentang kejujuran dan keadilan. Adanya pembahasan ini terkait dengan konsep jual beli yang  dilarang  dalam  Islam diantaranyayaitu ihtikâr dan siyasah  al- ighraq . Ihtikâr merupakan praktik menimbun barang agar barang yang beredar dimasyarakat  berkurang,  lalu  harganya  naik,  yang  menimbun  memperoleh keuntungan  besar,  sedangkan  masyarakat  dirugikan.  Sedangkan siyasah  al- ighraq ( dumping /banting harga) adalah aktivitas perdagangan yang bertujuan untuk  mencari  keuntungan  dengan  jalan  menjual  barang  pada  tingkat  harga yang  lebih  rendah  dari  harga  yang  berlaku  dipasarandan dalam
P-ISSN 1412-5382
praktiknyadapat  menimbulkan  persaingan  yang  tidak  sehat  serta  dapat mengacaukan  stabilitas  harga  pasar. Dalam  ekonomi,  praktik ihtikâr dan siyasah al-ighraq seringkali dilakukan oleh pelaku usaha dalam merebut pasar ekonomi, hal  ini  akan  berdampak terhadap  ekonomi  yaitu menimbulkan persaingan  yang  tidak  sehat dan pada  akhirnyaakan  mengakibatkan terganggunya mekanisme pasar. Oleh karena itu, Islammelarang pelaku ihtikâr dan siyasah  al-ighraq dan  termasuk  kedalam  kategori  jual  beli  yang  dilarang dalam Islam.
Kata kunci: Ihtikâr, Siyasah al-Ighraq, KonsepJual Beli, Ekonomi.

## PENDAHULUAN
Mu’amalah adalah satu aspek dari ajaran  yang  telah  melahirkan  peradaban Islam yang maju di masa lalu. Mu’amalah merupakan  satu  bagian  dari  syari’at Islam,  yaitu  yang  mengatur  kehidupan manusia  dalam  hubungan  dengan manusia, masyarakat  dan  alam.  Karena mu’amalah  merupakan  aspek  dari  ajaran Islam,  maka  ia  juga  mengandung  aspek teologis  dan  spiritual.  Aspek  inilah  yang merupakan  dasar  dari  mu’amalah tersebut.Masalah  mu’amalah  yang  sering mewarnai  kehidupan  kita  sehari-hari banyak  ragamnya,  antara  lain:  jual  beli, khiyar, pinjam meminjam, utang piutang, pemberian,  titipan  daln  lainnya  (Hamid, 2017). Manusia  sebagai  makhluk  sosial yang  diciptakan  Allah Subhanahu  wa Ta’ala yang  saling  membutuhkan  satu dengan yang lain tak lepas dalam urusan jual  beli  guna  memenuhi  kebutuhan hidupnya.  Jual  beli  juga  merupakan aktivitas  sehari-hari  setiap  orang  untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, dan setiap  orang  yang  terjun  dalam  bidang jual  beli  harus  mengetahui  hukum  jual beli agar jual beli tersebut tidak ada yang dirugikan,  yang  sesuai  dengan  syariat Islam. Islam  melihat  konsep  jual  beli sebagai  suatu  alat  untuk  menjadikan manusia  itu  semakin  dewasa  dalam
berpola  pikir  dan  melakukan  berbagai aktivitas,  termasuk  aktivitas  ekonomi. Pasar  sebagai  tempat  aktivitas  jual  beli harus dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah dimuka  bumi.  Maka  sebenarnya  jual  beli dalam  Islam  merupakan  wadah  untuk memproduksi  khalifah-khalifah  yang tangguh dimuka bumi.
Masalah  ekonomi  yang  dihadapi masyarakat secara prinsip berbeda-beda, baik  sebab-sebab  timbulnya  masalah ekonomi yang berakibat metode merumuskan keputusannya pun berbeda, keputusan  ini  akan  menentukan  arah- arah kebijakan ekonomi namun penyebab yang  sering  kali timbul  secara dominan adalah  faktor  kebijakan  ( policy) ekonomi yang  menjadi  penyebab  timbulnya masalah ekonomi.
Dalam  pandangan  Islam  jual  beli merupakan  sarana  untuk  beribadah kepada  Allah  dan  merupakah fardlu kifayah ,  oleh  karena  itu  bisnis  dan perdagangan (jual beli) tidak boleh lepas dari  peran  Syari’ah  Islamiyah.  Sistem Islam melarang setiap aktivitas perekonomian,  tak  terkecuali  jual  beli (perdagangan)  yang  mengandung  unsur paksaan, mafsadah (lawan dari manfaat), gharar (penipuan), ihtikâr (penimbunan) dan siyasah al-ighraq ( dumping /banting harga)  pada  masa  modern  sekarang  ini.
P-ISSN 1412-5382
Sedangkan,  bentuk  perdagangan  Islam mengijinkan  adanya  sistem  kerja  sama (patungan)  atau  lazim  disebut  dengan syirkah . Pada  dasarnya, jual  beli juga harus  terbebas  dari  unsur-unsur dharar (bahaya), jahalah (ketidakjelasan)  dan zhulm (merugikan  atau  tidak  adil terhadap  salah  satu  pihak) (Qusthoniah, 2014). Dalam  kaitannya  dengan  jual  beli yang  dilarang  dalam  Islam dan berdampak  pada  ekonomi,  hal  ini  yang melatarbelakangi adanya pembahasan ini, dimana akan  dibahas konsep  jual  beli yang dilarang seperti ihtikâr (penimbunan)  dan siyasah  al-ighraq
( dumping ) serta  dampaknya  terhadap ekonomi pada saat sekarang ini.

## LANDASAN TEORI
Ihtikâr (penimbunan barang) Ihtikâr berasal  dari  kata hakara yang yang mengacu pada makna az-zulm ( ﮫﻣﻟظ )  (Munawwir,  1997)  yang  berarti menganiaya  dan isa'ah  al-mu'asyarah (merusak  pergaulan).  Dengan  timbangan ihtakara,  yahtakiru,  ihtikâr, kata  ini berarti  upaya  penimbunan  barang dagangan  untuk  menunggu  melonjaknya harga (Haroen, 2007 ). Menurut Imam asy- Syaukani  dalam Haroen (2007) ihtikâr adalah  penimbunan/  penahanan  barang dagangan  dari  peredarannya.Jadi  dapat diartikan bahwa ihtikâr adalah menimbun barang  agar  barang  yang beredar dimasyarakat berkurang,  lalu  harganya naik,  yang  menimbun  memperoleh keuntungan besar, sedangkan masyarakat dirugikan.
Ihtikâr sering  kali  diterjemahkan sebagai  monopoli  dan/atau  penimbunan. padahal  sebenarnya ihtikâr tidak  identik dengan monopoli dan/ atau penimbunan. Dalam  Islam,  siapapun  boleh  berbisnis
tanpa  peduli  apakah  dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Menyimpan stock barang untuk keperluan persediaan  pun  tidak  dilarang  dalam Islam.  Jadi  monopoli  sah-sah  saja. Demikian  pula  menyimpan  persediaan. Yang  dilarag  adalah ihtikâr ,  yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menjual lebih  sedikit  barang  untuk  harga  yang lebih  tinggi,  atau  istilah  ekonominya monopoly’s rent-seeking . Jadi dalam Islam monopoli  boleh,  sedangkan monopoly’s rent-seeking tidak boleh (Karim, 2008).
Ihtikâr disebut  juga  rekayasa  pasar dalam supply (penawaran).  Rekayasa pasar  dalam supply terjadi  bila  seorang produsen/penjual  mengambil  keun- tungan  di  atas  keuntungan  normal dengan  cara  mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik. Ihtikâr biasanya  dilakukan  dengan  membuat entry  barrier ,  yakni  menghambat produsen/  penjual  lain  masuk  ke  pasar, agar  ia  menjadi  pemain  tunggal  di  pasar (monopoli).  Karena  itu,  biasanya  orang menyamakan ihtikâr dengan  monopoli dan  penimbunan,  padahal  tidak  selalu seorang monopolis melakukan ihtikâr . Menurut  Yahya  bin  Umar,dalam Iskandar tentang monopoly’s  rent-seeking ( ihtikâr ) dan dumping ( siyasah al-ighraq). Kedua hal tersebut dapat mengakibatkan terganggunya  mekanisme  pasar,  di  mana penjual  akan  menjual  sedikit  barang dagangannya,  sementara  permintaan terhadap  barang  tersebut  sangat banyak, sehingga  di  pasar  terjadi  kelangkaan barang.  Jadi,  akibat ihtikâr masyarakat akan  dirugikan  oleh  ulah  sekelompok kecil  manusia.  Oleh  karena  itu,  dalam pasar  monopoli  seorang  produsen  dapat bertindak  sebagai price  maker (penentu harga).
P-ISSN 1412-5382
E-ISSN 2598-2168
Ada  beberapa  artikel  dan  jurnal yang  menjelaskan  makna ihtikâr secara universal.    Untuk  dapat  memahami makna ihtikâr berikut  ini  disajikan pengertiannya, yaitu diantaranya: Subhan (2015)  monopoli  atau ihtikâr adalah menimbun  barang  agar  yang  beredar dimasyarakat  berkurang,  lalu  harganya naik. MenurutSyaikh Abdurrahman dalam Mirza  dan  Qudsi  (2016) menjelaskan terdapat  terdepat  beberapa  definisi  yang diberikan  oleh  ulama  tentang ihtikâr adalah: (1) Muhammad  bin  Ali Syaukani, mendifinisikan ihtikâr sebagai penimbunan  atau  penahanan  barang dagangan  dari  peredarannya;  (2) Muhammad  bin  Muhammad  Ghazali, mendefinisikan ihtikâr sebagai penyimpanan  barang  dagangan  oleh penjual  makanan,  untuk  menunggu melonjaknya  harga,  dan penjualannya dilakukan,  ketika  harga  naik;  dan  (3) Ulama mazhab Maliki, menyatakan bahwa ihtikâr adalah  penyimpanan  barang  oleh prodeusen  baik  makanan,  pakaian,  dan segala  jenis  barang  yang  dibutuhkan masyarakat luas, karena dapat berpotensi merusak pasar.
Dari ketiga definisi tersebut, ihtikâr memiliki  beberapa  persamaan  yaitu adanya upaya pedagang untuk menimbun barang  dagangan,  agar  langka  dipasaran, kemudian  hendak  dijual  pada  saat  harga barang tersebut melonjak naik.
Dasar  hukum  dari  pelarangan ihtikâr ,  yang  dikemukakan  para  ulama fiqih yang tidak membolehkannya adalah hasil  induksi  dari  nilai-nilai  universal yang dikandung al-Quran yang menyatakan  bahwa  setiap  perbuatan aniaya,  termasuk  didalamnya ihtikâr, diharamkan.Allah SWT berfirman:
...                                                                                                                             
Artinya: “...dan  tolong-menolonglah  kamu dalam (mengerjakan)  kebajikan dan  taqwa,  dan  jangan  tolong- menolong dalam berbuat dosadan pelanggaran.  dan  bertakwalah kamu
kepada
Allah, Sesungguhnya  Allah  amat  berat siksa-Nya .”(Q.S. Al-Mai’dah, 5: 2).
Sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang diriwayatkan oleh Ibn  Majah  dari  Abi  Hurairah  yang mengatakan :
َﻲِﻠْﻐُﯾ  ْنَأ ُﺪﯾِﺮُﯾ ًةَﺮْﻜُﺣ َﺮَﻜَﺘْﺣا  ْﻦَﻣ ٌﺊِطﺎَﺧ َﻮُﮭَﻓ  َﻦﯿِﻤِﻠْﺴُﻤْﻟا ﻰَﻠَﻋ ﺎَﮭِﺑ
( ) ةرﯾرﻫ ﻲﺑأ نﻋ ﻪﺟﺎﻣ نﺑا ﻩاور Artinya: “Siapa yang melakukan penimbunan  barang  dengan tujuan  merusak  harga  pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka ia telah berbuat salah” .
Kemudian hadis Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang lainnya tidak  membenarkan  perbuatan ihtikâr , misalnya, ''Siapa  yang  merusak  harga pasar,  sehingga  harga  tersebut  melonjak tajam, maka Allah akan menempatkannya didalam  api  neraka  pada  hari kiamat.'' (HR. ath-Tabrani dari Ma’qil ibn Yasar). Berdasarkan  pada  ayat-ayat  al- Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam diatas, para ulama fiqih sepakat  meyatakan  bahwa ihtikâr tergolong  kedalam  perbuatan  yang dilarang (haram). Secara tegas dikatakan
P-ISSN 1412-5382
bahwa
ihtikâr (menimbun  barang makanan  untuk  di  jual  pada  masa  sulit dengan  harga  yang  tinggi)  hukumnya haram (Syaikh al-‘Allamah, 2004).Menurut  Madzhab  Hanafi,  asy- Syafi'i  dan  Hanbali, objek barang  yang haram  ditimbunadalah  makanan  pokok yang  menjadi  kebutuhan  umum,  baik  itu berupa  makanan  pokok  manusia  atau makanan  pokok  untuk  hewan  ternak. Sedangkan  untuk  selain  makanan  pokok, hukum menimbunnya tidaklah diharamkan.  Namun  menurut  mazhab Maliki, objek ihtikâr mutlak apapun jenis barangnya. Tidak  disebutkan  bahwa objeknya  adalah  makanan  saja,  maka apapun  jenis  barang  yang  menjadi kebutuhan orang banyak haram ditimbun (Tarmizi, 2014).
Menurut  Huzaimah  dalam  Mirza dan Qudsi (2016) , Ahli fiqih berpendapat bahwa ihtikâr (penimbunan)  menjadi terlarang  atau  diharamkan  apabila terdapat  syarat  sebagi  berikut: (1) Penimbunan  itu  dilakukan  pada  saat manusia sangat mebutuhkan berang yang ia timbun,  semisal:  sembako,  bahan bakar,  tanah  dan  barang  kebutuhan lainnya.  Dalam  hal  ini,  bila  barang  yang dimiliki  pedagang  tidak  manyangkut kebutuhan  utama  ( primer )  konsumen, maka tidak dianggap sebagai
penimbunan,
karena tidak mengakibatkan  kesulitan  bagi  manusia; (2) Barang yang diperjual belikan adalah bahan  pokok  yang  ditimbundari  suatu tanggungan  persediaan  nafkah untuk dirinya  sendiri  dan  keluarganya  dalam tenggang  waktu  selama  satu  tahun;  dan (3) Barang-barang  yang  ditimbunnya  itu dalam  usaha  menunggu  saat  naiknya harga,  sehingga  barang  tersebut  dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi dan dapat memberatkan konsumen tersebut.
Dari  ketiga  syarat  tersebut dapat dianalisa  aspek  keharammnya  yaitu tehadap barang  kelebihan  nafkah  dari dirinya dan keluarganya dalam masa satu tahun,  yang  berarti  jika  ia  menimbun barang konsumsi untuk kebutuhan hidup keluarga  dan  dirinya  selama satu  tahun tidaklah diharamkan, sebab hal ini adalah wajar  untuk  menghindari  kesulitan ekonomi  dimusim  paceklik,  kemudian pengharaman  terhadap  barang  dengan dalih ingin memperoleh keuntungan yang berlipat ganda, sebab bila tidak ditimbun, keuntungan  yang  didapatkan  cenderung kecil  dan  penimbun  ini  dapat  merusak harga  dipasaran,  yaitu  dari  harga  yang rendah  menjadi  harga  yang  lebih  tinggi, diutamakan  sebagai  bahan  kebutuhan primer (sembako) dan tidak menyinggung  tentang  kebutuhan  tersier (pelengkap).
Siyasah  al-Ighraq ( dumping /banting harga) Siyasah  al-Ighraq atau  banting harga  (politik dumping )  adalah  aktivitas perdagangan  yang  bertujuan  untuk mencari  keuntungan  dengan  jalan menjual  barang  pada  tingkat  harga  yang lebih  rendah  dari  harga  yang  berlaku dipasaran. Dumping terjadi  bila  para produsen (biasanya para pelaku monopoli) dari sutu negeri menjual hasil mereka  ke  negeri  lain  dibawah  harga yang  dikenakan  pada  para  konsumen negeri  asal (Mannan,  1997 ). Bentuk diskriminasi  harga  yang  biasa  dilakukan dikenal  dengan  istilah dumping ,  yakni harga yang lebih rendah terhadap barang- barang  yang  diekspor  daripada  barang- barang  yang  sama  yang  dijual  di  pasar domestik. Dumping merupakan  sebuah kebijakan perdagangan yang kontroversial  dan  secara  luas  dikenal
P-ISSN 1412-5382
sebagai  sebuah  praktik  yang  tidak fair karena  menimbulkan  persaingan  yang tidak  sehat  dan  merusak  mekanisme pasar. Pada  dasarnya,  Islam  sangat menghargai  mekanisme  pasar  dalam perdagangan. Perhargaan tersebut
berangkat dari ketentuan Allah Subhanahu  wa  Ta’ala ,  bahwa  perniagaan harus  dilakukan  secara  baik  dan  dengan rasa  suka  sama.  Perdagangan  itu  wajib dibiarkan  bebas,  tidak  boleh  dibatasi siapapun, termasuk penguasa tidak boleh ikut campur dalam pembatasan kebijaksanaan  perdagangan.  Rasulullah Shallallahu  ‘Alaihi  wa  Sallam bersabda, yang  artinya: “ Biarkanlah  sebagian manusia  memberikan  rizki  kepada sebagian yang lainya”. (HR. Baihaqi). Maksud  dari  hadits  tersebut adalah biarkanlah lalu lintas perdagangan itu  bebas  diatur  oleh  masyarakat  itu. Perdagangan seperti ini menganut sistem perdagangan  bebas  yang  sekarang menjadi isue politik di dunia internasional.  Maka  dari  itu  terciptalah pasar  bebas  yang  sehat,  sedangkan praktik  monopoli  tidak  diizinkan, persaingan  tidak  sehat,  menjual  dengan harga  lebih  murah  untuk mematikan pedagang  lain  yang  lebih  lemah  dilarang pula.  Logikanya  sangat  sederhana:  harga jual  harus  cukup  untuk  menutup  ongkos produksi barang dalam kondisi produsen yang amat tidak menguntungkan. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi produsen untuk  tidak  membawa  produknya  ke pasar.Menurut  Mannan  (1997)  bisa  saja tujuan banting harga atau dumping adalah: (a) untuk  menghabiskan persediaan yang berlebihan karena keliru menilai permintaan; (b) mengembangkan hubungan  perdagangan  baru  dengan menetapkan  harga  yang  rendah;  (c) mengenyahkan  pesaing  pasar  asing,
produsen  asing,  atau  pribumi,  dan (d) memungut  keuntungan sebesar-besarnya dalam perekonomian.
Para  pedagang  melakukan  praktik siyasah  al-ighraq atau  banting  harga ( dumping )  yang  dapat  menimbulkan persaingan  yang  tidak  sehat  serta  dapat mengacaukan  stabilitas  harga  pasar. Dalam  hal  ini,  pemerintah  berhak memerintahkan  para  pedagang  tersebut untuk  menaikkan  kembali  harganya sesuai  dengan  harga  yang  berlaku  di pasar.  Apabila  mereka  menolaknya, pemerintah  berhak  mengusir  para pedagang  tersebut  dari  pasar.  Hal  ini pernah dipraktikkan Umar bin al-Khattab ketika  mendapati  seorang  pedagang kismis  menjual  barang  dagangannya dibawah  harga  pasar.  Ia  memberikan pilihan kepada pedagang tersebut, apakah menaikkan  harga sesuai  dengan  standar yang berlaku atau pergi dari pasar. Apapun  yang  mungkin  menjadi pertimbangan dumping akhirnya bertujuan  untuk  mencapai  tatanan ekonomi  yang  didominasi  monopoli dengan  menghalau  produsen  pribumi maupun  asing  dari  bidang  nasional maupun  internasional,  karena  itu mengeksploitasi  massa  rakyat  luas. Semua  hal  ini  bertentangan  dengan kebajikan  dan  mereka  yang  turut  dalam praktik  demikian  berusaha  mengambil keuntungan dari kebutuhan dan kemelaratan  sesama  manusia  karena  itu dumping bertentangan dengan jiwa Islam (Mannan, 1997).
Konsep  jual  beli  yang  dilarang  dalam Islam Walaupun Islam mendorong umatnya untuk berdagang, bukan berarti dapat  dilakukan  sesuka  dan  sekehendak manusia, seperti lepas kendali. Adab dan
P-ISSN 1412-5382
etika bisnis dalam Islam harus dihormati dan  dipatuhi  jika  para  pedagang  dan pebisnis  ingin  termasuk  dalam  golongan para Nabi, syuhada dan shadiqien. Menurut Hamid (2017)  Syarat- syarat yang telah ditetapkan dalam Islam tentang  jual-beli  adalah sebagai  beikut: (1) Penjual dan pembelinya haruslah: (a) Baligh; (b) Berakal  sehat; dan  (c) Atas kehendak sndiri;  (2) Uang dan bendanya haruslah: (a) Halal  dan  suci  menurut agama; (b) Bermanfaat; (c) Keadaan barang  dapat  diserahterimakan; (d) Keadaan  barang  diketahui oleh  penjual dan  pembeli; dan (e) Milik  sendiri;  dan (3) Ijab Qabul.
Konsep Jual beli dapat dilihat dari beberapa  sudut  pandang,  antara  lain ditinjau  dari  segi  sah  atau  tidak  sah  dan terlarang atau tidak terlarang. Kemudian konsep  jual  beli  yang  dilarang  berbagai jenis  sesuai  dengan  cabang-cabangnya dan  sifatnya.  Hal  ini  dapat  dibagi kedalam: (1) Ditinjau  dari  sudut  rusak syarat  akad;  dan  (2) Ditinjau  dari  sudut rusak syarat sah (Ayob, 2008).
Menurut  Prinsip  Hukum  Islam, yang  dikutip  oleh Al-Jamal (1986), sesuatu  yang  dihalalkan  Allah untuk memilikinya,  maka  halal  pula  yang menjadi  obyek  perdagangan,  demikian pula halnya  segala  bentuk  barang  yang diharamkan  untuk  memilikinya,  maka haram pula memperdagangkannya. Disamping  itu,  dalam  ketentuan  hukum Islam,  bahwa  barang  itu  pada  dasarnya halal,  akan  tetapi,  karena  sikap  serta perbuatan  para  pelakunya,  maka usahanya  itu  menjadi  haram,  yaitu: penimbunan  barang  dagangan  karena penimbunan yang dilakukan itu bertujuan untuk  mencari  keuntungan  yang  lebih banyak,  terutama  pada  saat  harga  itu naik.

## PEMBAHASAN
Ihtikâr dan Siyasah  al-Ighraq Serta Dampaknya Terhadap Ekonomi Aktivitas  ekonomi  merupakan begian  yang  tidak  terpisahkan  dari ketakwaan  seorang  muslim  kepada  Allah Subhanahu  wa  Ta’ala .  Dalam  kaitannya dengan  masalah ihtikâr dan siyasah  al- ighraq ,  kedua  istilah  ini  dalam  ilmu ekonomi  kontemporer  dikenal  dengan monopoly’s  rent-seeking ( ihtikâr )dan dumping ( siyasah al-ighraq ).Dalam Islam, konsep  ekonomi  dan  perdagangan  harus dilandasi  nilai-nilai  dan  etika  yang bersumber  dari  nilai-nilai  dasar  agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan  keadilan.  Barangsiapa  menjual barangnya  di  pasar  yang  kualitasnya sama  seperti  barang  penjual  lainnya. Maka  ia  dilarangnya  untuk  menjual barangnya  di  pasar  yang  kualitasnya sama  seperti  barang  penjual  lainnya. Maka  ia  dilarangnya  untuk  menjual dengan  harga  yang  lebih  rendah  dari harga pasar apabila hal itu akan merusak harga  pasar  dan  membuat  resah  para pelaku  pasar,  hal  tersebut  harus dihindari. Permasalahan ihtikâr dan siyasah al-ighraq ini  telah  mendapat perhatian yang  sangat  serius  dari  ajaran  Islam, sebagaimanafirman  Allah Subhanahu  wa Ta’ala dalam  Q.S. 59  ayat  7 yang artinya:
" ...agar harta itu jangan hanya berputar di kalangan  orang-orang  kaya  di  antara kamu sekalian... " (QS. 59 : 7). Selain riba, monopoli  adalah  komponen  utama  yang akan  membuat  kekayaan  terkonsentrasi ditangan  segelintir  kelompok,  sehingga menciptakan  kesenjangan  sosial  dan ekonomi.
Seperti  yang  telah  dibahas sebelumnya, bahwa ihtikâr dan siyasah al- ighraq hukumnya  haram.  Sebab  kedua
P-ISSN 1412-5382
bentuk
praktik ini mengandung kecurangan,  ketidakadilan  dan  sangat membahayakan terhadap stabilitas ekonomi.  Dengan  adanya ihtikâr itu berarti hanya ada satu pihak yang sangat diuntungkan  (dan  pihak  ini  termasuk minoritas)  dengan  mengorbankan  pihak mayoritas. Ini adalah masalah ketidakadilan  dalam  masalah  ekonomi, padahal  Islam  memberikan  porsi  yang seimbang  antara  kepentingan  umum (mayoritas)  dan  kepentingan  pribadi (minoritas). Disamping  mengandung ketidakadilan, ihtikâr juga  menyebabkan krisis  yang  sangat fatal  dan  sangat mengancam  stabilitas  ekonomi. Ihtikâr juga  menyebabkan  kesulitan  bagi  orang lain  serta  menyempitkan  ruang  gerak mereka untuk memperoleh kebutuhannya. Ihtikâr dapat  mengakibatkan terganggunya  mekanisme  pasar,  dimana penjual  akan  menjual sedikit  barang dagangannya,  sementara  permintaan terhadap  barang  tersebut  sangat banyak, sehingga  di  pasar  terjadi  kelangkaan
barang. Berdasarkan  hukum  ekonomi, maka:  ”Semakin  sedikit  persediaan barang  di  pasar,  maka  harga  barang semakin  naik  dan  permintaan  terhadap barang  semakin  berkurang.”  Dalam kondisi  seperti  ini  produsen  dapat menjual  barangnya  dengan  harga  yang lebih  tinggi  dari  harga  normal.  Penjual akan  mendapatkan  keuntungan  yang lebih  besar  dari  keuntungan  normal ( super normal profit ), sementara konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat ihtikâr masyarakat akan dirugikan oleh ulah sekelompok kecil manusia. Oleh karena itu, dalam pasar monopoli seorang produsen  dapat  bertindak  sebagai price maker (penentu harga). Perilaku  industri  yang  melakukan ihtikâr berdampak pada penentuan harga, kuantitas  barang  dan  keuntungan  yang dapat  diperoleh  oleh  produsen.  Hakikat ihtikâr adalah memproduksi lebih sedikit dari  kemampuan  produksinya  untuk mendapatkan  keuntungan  yang  lebih besar. Hal inidapat dilihat pada Gambar 1. berikut ini :
Gambar 1. Ihtikâr ( Monopoly’s Rent Seeking Behaviour )
A-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan
P-ISSN 1412-5382

## Sumber : Karim, 2006.
Pada gambar tersebut dapat dilihat sebuah  contoh, kemampuan  produksi industri  A  adalah  Q1,  karena  industri tersebut menghadapi pasar monopoli, ada kesempatan  untuk  memproduksi  barang agar  dapat  keuntungan  yang  maksimal. Keuntungan maksimal yang dapat diambil oleh  industri  yang  berprilaku sebagai monopolis  (melakukan ihtikâr ),  maka  ia akan memilih tingkat produksinya ketika MC=MR, dengan jumlah Q sebesar Q m , dan P  sebesar  P m .  Dengan  demikian,  ia memproduksi  lebih  sedikit,  dan  menjual pada  harga yang  lebih tinggi.  Profit  yang dinikmati  adalah  sebesar  kotak  P m XYZ. Hal inilah yang dilarang karena produsen tersebut  sebenarnya  dapat  berproduksi dengan tingkat output yang  lebih  tinggi yaitu  S=D,  atau  ketika  MC=AR.  Pada tingkat  ini,  jumlah  barang  yang diproduksi lebih banyak, yakni sebesar Q i , dan  harganya  pun  lebih  murah,  yakni sebesar  P i .  Tentu  saja  profit  yang dihasilkan  lebih  sedikit,  yakni  sebesar kotak  ABCD.  Selisih  profit  antara  kotak PmHYZ  dengan  kotak  ABCD  inilah  yang merupakan monopoly’s  rent yang diharamkan (Karim, 2006).
Para  pedagang  melakukan  praktik siyasah  al-ighraq atau  banting  harga ( dumping )  yang  dapat  menimbulkan persaingan  yang  tidak  sehat  serta  dapat mengacaukan  stabilitas  harga  pasar. Dalam  hal  ini,  pemerintah  berhak memerintahkan  para  pedagang  tersebut untuk  menaikkan  kembali  harganya
sesuai  dengan  harga  yang  berlaku  di pasar.  Apabila  mereka  menolaknya, pemerintah  berhak  mengusir para pedagang  tersebut  dari  pasar.  Kemudian Siyasah  al-Ighraq ( dumping )  yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud agar  para  saingan  dagangnya  mengalami kebangkrutan.  Dengan  demikian  ia  akan leluasa  menentukan  harga  di  pasar. Siyasah  al-ighraq atau  banting  harga ( dumping ) dapat menimbulkan persaingan  yang  tidak  sehat  serta  dapat mengacaukan  stabilitas  harga  di  pasar. Dalam  kondisi  seperti  ini  pemerintah mempunyai otoritas untuk memerintahkan  para  pedagang  tersebut agar  menaikkan  kembali  harga  barang sesuai dengan  harga  yang  berlaku  di pasar. Menurut  Paul  R.  Krugman  dan Maurice  obsfeld dalam Karim (2006), dalam praktiknya, dumping baru dipandang sebagai kebijakan perdagangan yang  lebih  menguntungkan oleh  sebuah  perusahaan  jika  ditemukan dua  hal,  yaitu pertama ,  industri  tersebut bersifat  kompetitif  tidak  sempurna, sehingga  perusahaan  dapat  bertindak sebagai price  maker, bukan  sebagai price taker ; kedua ,  pasar  harus  tersegmentasi, sehingga penduduk di dalam negeri tidak dapat  dengan  mudah  membeli  barang- barang  yang  akan  diekspor.Sebuah ilustrasi  praktik dumping dapat dilihat pada grafik dalamGambar 2.berikut ini :
P-ISSN 1412-5382

## Gambar 2. Grafik Dumping

## Sumber : Karim, 2006.
Grafik  ini  menunjukkan sebuah industri  yang  merupakan  satu-satunya perusahaan  monopoli  dalam  negeri. Perusahaan tersebut melakukan penjualan  didua  pasar,  pasar  domestik, dalam  hal  ini  kota  Kufah  yang digambarkan  dengan  kurva  permintaan D DOM ,  dan  pasar  luar  negeri. Di  pasar Internasional,  kita  mengansumsikan bahwa  penjulan  sangat  terkait  dengan harga  yang  ditetapkan  oleh  perusahaan dan  perusahaan  tersebt  mampu  menjual sebanyak  yang  ia  inginkan  pada  tingkat harga P FOR . Garis horizontal
P FOR merupakan kurva permintaan terhadap penjualan di pasar Internasioanl.  Kita  mengansumsikan bahwa  pasar  telah  tersegmentasi sehingga  perusahaan  tersebut  dapat mengenakan harga  yang  lebih  tinggi terhadap  barang-barang  yang  dijual  di pasar  Internasional.  MC adalah  kurva marginal  cost untuk  pengeluaran  total yang bisa dijual di pasar manapun.
Untuk memaksimalkan keuntungan,  perusahaan  tersebut  harus menentukan  pendapatan  marjin  sama dengan marginal  cost disetiap  pasar. Pendapatan  marjin  pada  penjualan domestikdi ilustrasikan  dengan  kurva MR DOM yang  terletak  dibawah  D DOM . Penjualan  ekspor menempati  harga  yang konstan, yakni  pada  P FOR .  Dengan demikian,  pendapatan  marjin  ( marginal revenue ) dari sebuah unit tambahan yang di  ekspor  adalah hanya  sebesar  P FOR . Untuk  menentukan marginal  cost sama dengan  pendapatan  marjin  ( marginal revenue ) dikedua  pasar  tersebut, perusahaan  harus  memproduksi  barang sejumlah  Q MONOPOLY ,  menjual  sejumlah Q DOM di  pasar  domestik  dan  melakukan ekspor  Q MONOPOLY – Q DOM .  Dalam  hal  ini biaya  produki  sebuah  unit  tambahan adalah  sama  dengan  P FOR , yakni pendapatan  marjin  ( marginal  revenue ) revenue dari penjualan ekspor, yang sama dengan  pendapatan  marjin  ( marginal revenue ) dari penjualan domestik. Jumlah
P-ISSN 1412-5382
Q DOM akan  diminta  pasar  domestik pada tingkat  harg  P DOM ,  yang  terletak  diatas harga  ekspor,  P FOR , dengan  demikian perusahaan tersebut melakukan dumping , menjual lebih murah di pasar Internasional daripada di pasar domestik(Karim, 2006).
Dua  hal  yang  membolehkan pemerintah melakukan intervensi terhadap  regulasi  harga  di  pasar,  yaitu: (a) Para  pedagang  tidak  menjual  barang dagangan  tertentu  (ihtikâr/ Monopoly’s Rent-Seeking ), padahal masyarakat sangat membutuhkannya,  akibat  ulah  dari sebagian  pedagang  tersebut,  harga  di pasar  menjadi  tidak  stabil  dan  hal tersebut dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas dan mencegah  terciptanya  masyarakat  yang sejahtera.  Dalam  kondisi  seperti  itu pemerintah  dapat  melakukan  intervensi agar  harga  barang  menjadi  normal kembali;  dan  (b) Sebagian  pedagang melakukan praktik siyasah al-ighraq atau banting harga ( dumping ). Praktik banting harga  dapat  menimbulkan  persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan  stabilitas  harga  di  pasar.
Dalam  kondisi  seperti  ini  pemerintah mempunyai otoritas untuk memerintahkan  para  pedagang  tersebut agar  menaikkan  kembali  harga  barang
sesuai  dengan  harga  yang  berlaku  di pasar. Timbulnya kemudharatan terhadap  masyarakat  merupakan  syarat pelarangan  penimbunan  barang.  Apabila hal  itu  terjadi,  barang  dagangan  hasil timbunan  tersebut  harus  dijual  dan keuntungan  dari  hasil  penjualan  ini disedekahkan sebagai pendidikan terhadap  para  pelaku ihtikâr .  Adapun para  pelaku Ihtikâr itu  sendiri  hanya berhak  mendapatkan  modal  pokok mereka. Selanjutnya, pemerintah memperingati  para  pelaku ihtikâr agar tidak  mengulangi  perbuatannya.  Apabila mereka  tidak  mempedulikan  peringatan tersebut, pemerintah berhak menghukum mereka  dengan  memukul,  mengelilingi kota dan memenjarakannya (Azra, 2010). Mekanisme  pasar  yang  sesuai dengan syariah memang tidak mengedepankan  intervensi  pemerintah pada  kondisi  pasar  berjalan  normal. Namun  ketika  pasar  mengalami  distorsi yang  disebabkan  oleh  ulah  para pelakunya,  maka  pemerintah  tentu  perlu membenahi  harga  untuk  mewujudnya kemaslahatan  umat.  Oleh  karena  itu, perlu  untuk  kita  ketahui  secara komparatif    pemikiran-pemikiran  tokoh ulama  terdahulu  tentang  mekanisme pasar  dan  keseimbangan  harga  pada Tabel 1.1 berikut ini :

## Tabel 1. Pemikiran-pemikiran Tokoh Tentang Mekanisme Pasar
dan Keseimbangan Harga Abu Yusuf (113 – 182 H) Yahya Bin Umar (213 – 289 H) Al-Ghazali (450 – 505 H) Ibnu Taimiyah (661 – 728 H) Ibnu Khaldun (732 – 808 )  Tercatat  sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar.
 Memperhatikan peningkatan  dan
 Mendukung kebebasan ekonomi,  yang berarti  bahwa ditentukan  oleh kekuatan  pasar, yakni  kekuatan  Proses terbentuknya pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan  Dalam  pasar bebas, Harga ditentukan oleh  interaksi antara kekuatan permintaan  Kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbanga
P-ISSN 1412-5382
E-ISSN 2598-2168
penurunan produksi dan kaitannya  dengan perubahan  harga. Pada  saat  terjadi kelangkaan  barang maka harga cenderung akan naikatau tinggi. Sedangkan pada saat persediaan barang  melimpah, maka harga cenderung  untuk turun  atau  lebih rendah.
 Menentang penetapan  harga
( ta’sir ) oleh pemerintah.  Mendorong pemerintah  untuk memecahkan masalah  kenaikan harga dengan menambahpenawa ran dan menghindari kontrol harga. penawaran ( supply ) dan permintaan ( demand ).  Hukum asal penetapan harga ( ta’sir ) adalah tidak boleh dilakukan.  Pemerintah tidak boleh melakukan intervensi, kecuali  dalam dua  hal,  yaitu (1)Para pedagang  tidak memperdagang kan barang dagangan tertentunya yang sangat dibutuhkan masyarakat.  (2) para  pedagang melakukan praktik siyasah al-ighraq atau banting  harga ( dumping ).
penawaran untuk menentukan harga dan laba.  Pasar merupakan bagian  dari “keteraturan alami”.
Pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan
 Produk makanan sebagai komoditas perlu mendapat proteksi pemerintah. Tidak  setuju dengan keuntungan yang berlebih untuk menjadi motivasi pedagang, keuntungan sesungguhny a adalah keuntungan di akhirat kelak. dan penawaran.  Perekonomian berdasarkan pada mekanisme pasar  dengan kebebasan keluar-masuk pasar dan harga sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar.  Intervensi harga oleh pemerintah dibenarkan untuk menegakkan keadilan  serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.  Pasar harus dibersihkan dari praktik monopoli, pemalsuan produk, dan praktik-praktik bisnis yang tidak jujur lainnya.  Praktik monopoli dilarang  untuk menjamin harga yang adil bagi masyarakat.  Pemerintah tidak perlu ikut campur  tangan dalam menentukan n harga.  Harga  adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Jika suatu barang langka dan  banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu  barang berlimpah, harganya rendah.  Harga  suatu barang terdiri dari tiga unsur: Gaji untuk produsen, laba untuk pedagang dan pajak  untuk pemerintah.
P-ISSN 1412-5382
harga  selama mekanisme pasar  berjalan normal. Bila mekanisme normal  tidak berjalan, pemerintah disarankan melakukan kontrol harga.
Sumber: Amalia (2010).
Dalam  Ekonomi  Islam  hanya barang/jasa yang dapat mengembangkan dan  menopang maslahah sajalah  yang dapat  dikategorikan  sebagai  barang/jasa yang  mengandung maslahah .  Oleh karenanya,  dari  sudut  pandang  agama, seorang individu muslim didorong untuk memperoleh atau memproduksi barang/jasa
yang
mengadung kemaslahatan.  Barang/jasa  dapat  diukur tingkat  kemaslahatannya  relatif  pada kemampuan barang/ jasa tersebut untuk mengembangkan maslahah. Solusi masalah ihtikâr dan siyasah al-ighraq adalah  dengan  adanya  lembaga otoritas  pasar  dalam  Islam  disebut  juga dengan  lembaga al-Hisbah,  diharapkan permasalahan ihtikâr dapat  ditanggulangi dengan  sebaik-baiknya.  Al-Hisbah  adalah lembaga  pengawasan  dan  peradilan dalam  pasar  yang  eksistensinya  sudah ada  sejak  zaman  Rasululah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam(Mujahidin,2014).
Eksistensi lembaga otoritas pasar Hisbah ini
menyiratkan bagaimana perekonomian  Islam  memandang  pasar begitu  penting  dalam  aktivitas  ekonomi. Dengan  adanya  pemberdayaan  lembaga al-Hisbah  yang  baik,  diharapkan  mampu menanggulangi  masalah-masalah  yang ada di pasar terutama masalah ihtikâr ini.
Menurut Mujahidin (2014) Adapun beberapa fungsi al-Hisbah selaku lembaga pengawasan  dan  peradilan  dalam  pasar diantaranya  adalah  sebagai  berikut: (a) mengawasi timbangan, ukuran dan harga. Dalam konteks perekonomian kontemporer,  Hisbah  juga  mengawasi standar-standar
atau parameter- parameter yang menentukan atas barang dan  jasa  atau  bahkan  sebuah  unit  usaha dalam  aktifitas  ekonomi  Islam;  (b) mengawasi  jual-beli  terlarang,  praktik riba,  maisir,  gharar  dan  penipuan;  (c) mengawasi  kehalalan,  kesehatan  dan kebersihan suatu komoditas; (d)
pengaturan  (tata  letak)  pasar;  (e) mengawasi persengketaan dan ketidakadilan;  (f) melakukan  intervensi pasar;  dan  (g) memberikan  hukuman terhadap pelanggaran
Kehadiran lembaga-lembaga perbankan  dan  keuangan  syari’ah  juga didasarkan  kepada maslahah . Inovasi zakat  produktif  dan  waqaf  tunai  juga didasarkan  kepada maslahah .  Pendeknya semua  aktivitas  dan  perilaku  dalam perekonomian acuannya adalah maslahah.  Jika  di  dalamnya  ada kemaslahatan,  maka  hal  itu  dibenarkan dan  dianjurkan  oleh  syari’ah.  Sebaliknya jika  disana  ada  kemudratan  dan mafsadah ,  maka  praktiknya  tidak
P-ISSN 1412-5382
dibenarkan,  seperti ihtikâr , spekulasi valas  dan  saham , gharar, judi, dumping, dan segala bisnis yang mengandung riba. Demikian  pula  dalam  membicarakan perilaku  konsumen  dalam  kaitannya dengan utility . Transaksi  perbankan syariah juga dilakukan berdasarkan suatu perjanjian  yang  jelas  dan  benar  serta untuk  keuntungan  semua  pihak  tanpa merugikan  pihak  lain  sehingga  tidak diperkenankan  menggunakan  standar ganda  harga  untuk  satu  akad  serta  tidak menggunakan  dua  transaksi  bersamaan yang berkaitan ( ta’alluq ) dalam satu akad. Syariah  tidak  membenarkan  adanya distorsi harga melalui rekayasa permintaan  ( najasy ),  maupun  melalui rekayasa penawaran ( ihtikâr ) serta tidak mengandung  unsur  kolusi  dengan  suap menyuap  ( risywah ).  Dikarenakan ihtikâr dan siyasah  al-ighraq besar  kaitannya dengan  jual  beli,  maka  kemungkinan- kemungkinan  yang  dapat  terjadi  dalam lembaga  keuangan  syariah  adalah  juga besar  kaitannya  dengan  produk-produk yang menggunakan akad jual beli seperti murabahah, salam dan istishna ’.
SIMPULAN Dalam  pandangan  Islam  jual  beli merupakan  sarana  untuk  beribadah kepada  Allah  dan  merupakah fardlu kifayah ,  oleh  karena  itu  bisnis  dan perdagangan (jual beli) tidak boleh lepas dari  peran  Syari’ah  Islamiyah.  Sistem Islam melarang setiap aktivitas perekonomian,  tak  terkecuali  jual  beli (perdagangan)  yang  mengandung  unsur paksaan, mafsadah (lawan dari manfaat), gharar (penipuan), ihtikâr (penimbunan) dan siyasah  al-ighraq ( dumping /banting harga)  pada  masa  modern  sekarang  ini. Konsep  jual  beli  yang  dilarang  berbagai jenis  sesuai  dengan  cabang-cabangnya
dan  sifatnya.  Hal  ini  dapat  dibagi kedalam: ditinjau dari sudut rusak syarat akad, ditinjau dari sudut rusak syarat sah. Ihtikâr adalah upaya penimbunan barang dagangan  untuk  menunggu  melonjaknya harga. Siyasah  al-Ighraq atau  banting harga  (politik dumping )  adalah  sebuah aktivitas  perdagangan  yang  bertujuan untuk  mencari  keuntungan  dengan  jalan menjual  barang  pada  tingkat  harga  yang lebih  rendah  dari  harga  yang  berlaku  di pasaran.  Para  ulama  fiqih  sepakat meyatakan bahwa ihtikâr dan Siyasah al- Ighraq tergolong kedalam perbuatan yang dilarang (haram) karena dapat menimbulkan  persaingan  yang  tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga  di  pasar dan  dapat  merusak mekanisme  pasar.Aktivitas  ekonomi merupakan  begian  yang  tak  terpisahkan dari  ketakwaan  seorang  muslim  kepada Allah Subhanahu  wa  Ta’ala .  Dalam kaitannya  dengan  masalah ihtikâr dan siyasah  al-ighraq ,  kedua  istilah  ini  dalam ilmu  ekonomi  kontemporer  dikenal dengan monopoly’s  rent-seeking ( ihtikâr ) dan dumping ( siyasah al-ighraq ). Dikarenakan ihtikâr dan siyasah al-ighraq besar  kaitannya  dengan  jual  beli,  maka kemungkinan-kemungkinan  yang  dapat terjadi  dalam  lembaga  keuangan  syariah adalah  juga  besar  kaitannya  dengan produk-produk  yang  menggunakan  akad jual  beli  seperti murabahah,  salam  dan istishna ’.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Jamal, Ibrahim Muhammad.
1986. Kaidah  Fiqih. Yogyakarta. Graha Ilmu.
Al-Quranul Karim Amalia,  Euis.  2010. Sejarah  Pemikiran Ekonomi  Islam  Dari  Masa  Klasik
P-ISSN 1412-5382
Hingga Kontemporer . Depok: Gramata Publishing. Ayob, Syeikh Hassan. 2008. Fiqh Muamalah . Puchong: Sel. Berlian Publications SDN. BHD.
Azra, Azyumardi. 2010. Sejarah Pemikiran Ekonomi  Islam  Dari  Masa Klasik Hingga Kontemporer. Depok: Gramata Publishing.
Hamid,  Syamsul  Rijal.  2017. Buku  Pintar Agama  Islam. Jakarta: Bee  Media Pustaka. Haroen, Nasrun.  2007. Fiqh  Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
Karim, Adiwarman Azwar.  2006. Sejarah Pemikiran  Ekonomi Islami . Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. Karim, Adiwarman Azwar.  2008. Ekonomi Mikro Islami . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Mannan, M.  Abdul.  1997. Teori  Dan Praktek  Ekonomi  Islam. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
Mirzha Ayunirraga dan Qudsi Fauzi. 2015. Peran Komitmen Dalam Menghindari  Ihtikar  Sembako  di Pasar  Krembangan  Surabaya  (Studi
Pada  Mahasiswa  Program  Studi Ekonomi  Islam  Fakultas  Ekonomi dan  Bisnis  Universitas  Airlangga,
Jurnal Ekonomi Syarah dan Terapan . Vol. 3, No. 7. Subhan,  Moh. 2015.  Pemikiran  Ekonomi Yahya  Bin  Umar  Dalam  Perspektif Ekonomi  Modern, Jurnal  Ulumuna , Vol. 1, No. 1. Mujahidin,  Akhmad. Ekonomi  Islam  2  : Pasar,  Perdagangan,  Manajemen, Produksi, Konsumsi, Institusi, Keuangan dan Konstribusi . Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press. Munawwir, Ahmad  Warson.  1997. Al- Munawwir  Kamus  Arab – Indonesia . Surabaya: Pustaka Progressif. Putong,  Iskandar. 2003. Ekonomi  Mikro
Dan Makro . Jakarta: Ghana Indonesia.
Qusthoniah.  2014. Ta’sir  Al-Jabari (Penetapan  Harga Oleh  Negara) Dalam  Koridor  Fiqh  Dengan mempertimbangkan Realitas
Ekonomi, Jurnal Syariah . Vol.II, No.II.
Shahih  Ibn  Majah  dalam  Software Maktabah Syamilah.
Syaikh  al-‘Allamah  Muhammad  bin ‘Abdurrahman  ad-Dimasyqî. 2004. Fiqih  Empat  Mazhab . Bandung: Hasyimi Press.
Tarmizi,  Erwandi. 2014. Harta  Haram Muamalat  Kontemporer . Bogor:PT. Berkat Mulia Insani.