Available Online at https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v9i2.3195

## Optimalisasi Kebijakan dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Studi Kasus: Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau)
Sri Rahayu 1 , Johan Jeques Junior 2
1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, 2 Program Studi Teknik Elektro Email : sriirahayuu19@gmail.com 1 , johanjunior75@gmail.com 2
Dikirim : 12 April 2021 | Direvisi : 29 Mei 2021 | Diterima : 29 November 2021

## ABSTRAK
Wilayah  perbatasan  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  pada  saat  ini  masih  dalam kondisi  yang  memprihatinkan  di  berbagai  sendi  kehidupan,  jika  tidak  adanya  pengelolaan dengan  baik  dan  efektif  oleh  Pemerintah  tentunya  akan  mengancam  kedaulatan  negara. Melihat  berbagai  isu  yang  muncul  terkait  persoalan  nasionalisme  kependudukan  karena kurangnya  jaringan  internet  dalam  mengakses  informasi,  penyelundupan  barang,  adanya penggalian  tanah  yang  mengakibatkan  kehilangan  pulau  yang  berada  pada  wilayah perbatasan,  dan  lain-lainnya.  Sebagai  prioritas  pembangunan  sesuai  dengan  Nawa  Cita Presiden,  maka  perlu  adanya  penguatan  Pemerintahan  daerah  dalam  pengelolaan Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara berwawasan lingkungan sebagai beranda depan negara  yang  berdaya  saing  tinggi,  sehingga  Pemerintah  Indonesia  menerapkan  suatu paradigma baru dalam pengelolaan kawasan perbatasan barat dengan kombinasi pendekatan keamanan  dan  pendekatan  kesejahteraan.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui bagaimana  penerapan  kebijakan  di  daerah  kawasan  perbatasan  dalam  menanggapi permasalahan yang ada. penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data sekunder melalui artikel jurnal nasional, menggunakan sumber lain seperti media-media sosial Seperti (youtube, instagram, dan twitter). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa kebijakan yang telah ada dapat dioptimalkan lagi dan hal ini mampu  menyelesaikan  permasalahan  di  berbagai  sektor  seperti  ancaman  terhadap nasionalisme, koordinasi antar lembaga, keterikatan sektor perdagangan, dan lain-lain.
Kata Kunci: Optimalisasi, Kebijakan, Kawasan Perbatasan

## ABSTRACT
Border  areas  in  the  Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia  are  currently  still  in  an alarming condition in various aspects of life, if there is no good and effective management by the  Government,  it  will  certainly  threaten  the  sovereignty  of  the  state.  Seeing  the  various issues that have arisen related to the issue of population nationalism due to the lack of internet networks in accessing information, smuggling of goods, excavation of land resulting in the loss of islands located in border areas, etc. As a development priority in accordance with the President's  Nawa  Cita,  it  is  necessary  to  strengthen  the  government  regions  in  the management of development in the State Border Areas that are environmentally sound as the front porch of a highly competitive country, so that the Government of Indonesia applies a new paradigm in the management of the western border region with a combination of security and security approaches. welfare approach. The purpose of this study is to find out how the implementation of policies in border areas in responding to existing problems. This research uses qualitative method with descriptive research type. Secondary data sources are through national  journal  articles,  using  other  sources  such  as  social  media  such  as  (youtube,
instagram, and twitter). The results of this study indicate that several existing policies can be re-optimized and able to solve problems in various sectors such as the threat of nationalism, coordination between institutions, involvement of the trade sector, and others.
Keywords: Optimization, Policy, Border Area

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  visi  yaitu  menjadikan  Negara  Maritim  merupakan  langkah strategis dalam mengedepankan kedaulatan negara yang kuat dan peningkatan perekonomian nasional.  Ekonomi  yang  baik  dan  keamanan  yang  kuat  sesuai  konsep  kemaritiman, diharapkan  menjadikan  masyarakat  Indonesia  yang  sejahtera  dan  berdaulat.  termasuk  di kawasan  3T  (Tertinggal,  Terdepan,  Terluar)  atau  wilayah  perbatasan  Indonesia.  Wilayah perbatasan di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini masih dalam kondisi yang memprihatinkan di berbagai sendi kehidupan, jika tidak adanya pengelolaan dengan baik dan efektif oleh Pemerintah tentunya akan mengancam kedaulatan Negara.
Berdirinya suatu negara memiliki 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi menurut pasal 1 Montevideo Convention On The Right and Duty Of The States tahun 1993, yaitu memiliki penduduk yang tetap, wilayah dengan batas-batas yang jelas, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain (A. Masyhur Effendi, 2011). Wilayah merupakan salah satu unsur utama  dalam  suatu  negara,  selain  rakyat  dan  pemerintah.  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah  kedaulatannya  dan  kewenangan  tertentu  lainnya  untuk  dikelola  dan  dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
Pada  hakikatnya  kawasan  perbatasan  Republik  Indonesia  adalah  batas  berakhirnya kedaulatan penuh dari Pemerintah Indonesia terhadap wilayahnya berikut segala isi di atas, permukaan  dan  di  bawahnya.  Ini  mengandung  arti  bahwa  secara  hukum  (nasional  dan internasional) kedaulatan penuh Pemerintah Indonesia hanya sampai pada kawasan-kawasan perbatasan  negara  kedaulatan  Indonesia  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Dalam menjalankan kedaulatan ini, pemerintah Indonesia berhak melakukan apa saja terhadap isi dan ruang kawasan perbatasannya sesuai dengan cita dan tujuan negara Indonesia serta arah pembangunan  negara  Indonesia  sebagaimana  telah  digariskan  dalam  rencana-rencana pembangunan jangka pendek dan jangka panjang (Malik et al., 2019).
Pengelolaan perbatasan negara merupakan rangkaian akhir dari proses pembentukan perbatasan. Stephen B. Jhones, sebagai salah satu ahli di Bidang Kajian Perbatasan Negara
khususnya  perbatasan  darat  menegaskan,  bahwa  aspek  pengelolaan  perbatasan  negara merupakan pekerjaan yang bersifat kontinu. Sebab, di dalam kegiatan pengelolaan tersebut menyangkut  banyak  aspek  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  kedaulatan  negara  itu  sendiri, seperti  pemeliharaan  patok  batas  negara,  lalu  lintas  orang  dan  barang,  serta  persoalan pertahanan dan keamanan negara itu sendiri (Arifin, 2013).
Kota Batam tepatnya di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan salah satu daerah yang  memiliki  Pulau  Terluar  yang  berbatasan  dengan  negara  tetangga  (Utara)  yaitu Singapura. Luas Wilayah Kota Batam sebesar 426,563.28 Ha yang terdiri dari luas wilayah darat  sebesar  108,265  Ha  dan  luas  wilayah  perairan/Laut  sebesar  318,298.28  Ha.  Melihat beberapa Pulau yang menjadi perbatasan dengan Negara tetangga. Terdapat dua Kecamatan yang  memiliki  wilayah  dengan  Pulau  Terluar  yaitu  Kecamatan  Belakang  Padang  dan Kecamatan  Nongsa.  Pulau  yang  berada  di  Kecamatan  Belakang  Padang  meliputi:  Pulau Nipah, Pulau Pelampong, dan Pulau Beranti. Sedangkan Kecamatan yang memiliki wilayah Pulau Putri  (Pulau terluar) adalah Kecamatan Nongsa.
Permasalahan  yang  eksis  di  wilayah-wilayah  perbatasan  selain  terkait  dengan permasalahan  keamanan,  ketertiban,  dan  keutuhan  NKRI,  juga  terkait  erat  dengan kesejahteraan  masyarakat  di  daerah  perbatasan  (Handrian  et  al.,  2020).  Secara  umum, permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan Kota Batam, seperti halnya pertama banyak pulau-pulau  yang  tidak  berpenghuni,  kedua  terjadinya  kegiatan  ilegal  dan  penyelundupan barang  di  tahun  2019  dengan  jumlah  barang  elektronik  sebanyak  628,  dan  kasus penyelundupan lainnya yang terjadi di Kota Batam. Beberapa bagian kawasan perbatasan RI (Republik Indonesia)-Malaysia menjadi tempat terjadinya kejahatan lintas negara, terutama penyelundupan orang, sumber daya alam maupun barang, dan tingkat ekonomi masyarakat Indonesia di perbatasan yang relatif rendah. Itulah masalah-masalah yang terjadi di daerah perbatasan itu sendiri dan inilah yang menjadi ancaman nyata di kawasan perbatasan.
Hal ini merupakan masalah serius yang harus diberikan tindakan dengan melihat dari berbagai  aspek  yang  terkait  agar  kawasan  perbatasan  ini.  Dari  permasalahan  yang  telah dijelaskan maka rumusan masalah yang dapat ditarik yaitu bagaimana penerapan kebijakan di  daerah  kawasan  perbatasan  dalam  menanggapi  permasalahan  yang  ada.  Dari  rumusan masalah yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penulisan ini pada dasarnya untuk mengetahui tentang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan baik.
Pengertian optimalisasi menurut kamus besar bahasa Indonesia, “Optimalisasi adalah proses, cara dan perbuatan untuk mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya)”.  Sedangkan  dalam  Kamus  Oxford  (Fitriyanti,  2016),  “ Optimization  is  the
process  of  finding  the  best  solution  to  some  problem  where  “best”  accords  to  prestated criteria ”.  Jadi,  optimalisasi  adalah  sebuah  proses,  cara  dan  perbuatan  (aktivitas)  untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, di mana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu. Menurut Depdikbud, optimalisasi berasal dari kata optimal berarti terbaik, tertinggi, sedangkan  optimalisasi  berarti  suatu  proses  meninggikan  atau  meningkatkan  ketercapaian dari tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan.
Optimalisasi  merupakan  suatu  proses  untuk  mengoptimalkan  suatu  solusi  agar ditemukannya  solusi  terbaik  dari  sekumpulan  alternatif  solusi  yang  ada.  Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan yang ada.  Dengan  adanya  optimalisasi,  suatu  sistem  dapat  meningkatkan  efektifitasnya,  yaitu seperti meningkatkan keuntungan, meminimalisir waktu proses, dan sebagainya.
Menurut  beberapa  ahli  mengenai  pengertian  optimalisasi,  seperti  menurut  Winardi (Marwasta,  2016)  optimalisasi  adalah  ukuran  yang  menyebabkan  tercapainya  tujuan sedangkan  jika  dipandang  dari  sudut  usaha,  optimalisasi  adalah  usaha  memaksimalkan kegiatan  sehingga  mewujudkan  keuntungan  yang  diinginkan  atau  dikehendaki.  Menurut Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons, optimalisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk  mendapatkan  keadaan  yang  memberikan  nilai  maksimum  atau  minimum  dari  suatu fungsi.  Penjelasan  di  atas  diketahui  bahwa  optimalisasi  hanya  dapat  diwujudkan  apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.
Secara umum kebijakan atau policy digunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor  misalnya  seorang  pejabat,  suatu  kelompok,  maupun  lembaga  tertentu  untuk memecahkan  masalah  yang  sedang  dihadapi.  Pada  dasarnya  terdapat  banyak  penjelasan dengan  batasan-batasan  atau  pengertian  mengenai  kebijakan.  Menurut  Noeng  Muhadjir, kebijakan merupakan upaya memecahkan masalah sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni tingkat hidup masyarakat meningkat; terjadi keadilan : by the law , social justice , dan peluang prestasi dan kreasi individual, diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat  (dalam  membahas  masalah,  perencanaan,  keputusan  dan  implementasi), terjaminnya pengembangan berkelanjutan.
Kemudian  Monahan  dan  Hengst  seperti  yang  dikutip  oleh  Syafaruddin  bahwa kebijakan  ( policy )  secara  etimologi  diturunkan  dalam  bahasa  Yunani,  yaitu  “ Polis ”  yang artinya  Kota.  Pendapat  ini  menjelaskan  kebijakan  mengacu  kepada  cara-cara  dari  semua
bagian  pemerintahan  mengarahkan  untuk  mengelola  kegiatan  mereka.  Dalam  hal  ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama  diterima  pemerintah  atau  lembaga  sehingga  dengan  hal  itu  mereka  berusaha mengejar tujuannya. Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk  dan  batasan  secara  umum  yang  menjadi  arah  dari  tindakan  yang  dilakukan  dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat  dan  disepakati  bersama.  Dengan  demikian  kebijakan  menjadi  sarana  pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.
Perbatasan,  terutama  perbatasan  negara  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam geopolitik. Sejarah mencatat bahwa banyak terjadi perang antar negara dan atau antar bangsa disebabkan  oleh  permasalahan  perbatasan  (Marwasta,  2016).  Perbatasan  merupakan  salah satu  manifestasi  penting  dalam  suatu  negara  dan  bukan  hanya  suatu  garis imajiner di  atas permukaan bumi, melainkan suatu garis yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya. Wilayah dalam pengertian fungsional sering disebut sebagai kawasan, yakni suatu wilayah yang teritorial didasarkan pada pengertian, batasan dan perwatakan fungsional tertentu. UU No. 24/1992 mendefinisikannya sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap  unsur  terkait  padanya  yang  batas  dan  sistemnya  ditentukan  berdasarkan  aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu, spesifik, dan khusus.
Menurut  pendapat  ahli  geografi  politik,  pengertian  perbatasan  dapat  dibedakan menjadi dua, yaitu boundaries dan frontier . Kedua definisi ini mempunyai arti dan makna yang berbeda meskipun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan  wilayah  negara.  Perbatasan  disebut frontier karena  posisinya  yang  terletak  di depan ( front ) atau di belakang ( hinterland ) dari suatu negara. Oleh karena itu, frontier dapat juga disebut dengan istilah foreland , borderland atau pun march . Sedangkan istilah boundary digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi ( bound or limit ) suatu unit politik, dalam hal ini adalah negara. Semua yang terdapat di dalamnya terikat menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh serta saling terintegrasi satu dengan yang lain. Boundary paling tepat dipakai  apabila  suatu  negara  dipandang  sebagai  unit  spasial  yang  berdaulat.  Maka pengembangan  wilayah  perbatasan  Indonesia  merupakan  prioritas  penting  terhadap pembangunan  nasional  untuk  menjamin  keutuhan  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI).
Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. Perbatasan tersebut berupa batas laut dan batas darat. Indonesia adalah negara kepulauan ( archipelagic state ) yang
memiliki batas laut dengan sepuluh negara tetangga, yakni Australia, Malaysia, Singapura, India,  Thailand,  Vietnam,  Filipina,  Palau,  Papua  New  Guinea  (PNG),  dan  Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Di samping itu, Indonesia juga berbatasan langsung dengan tiga  negara  berupa  batas  darat  dengan  tiga  negara  tetangga,  yakni  Malaysia,  Papua  New Guinea, dan Republik Demokratik Timor Leste. Indonesia memiliki batas darat, salah satu nya  berbatasan  dengan  Malaysia,  yang  berada  di  pulau  Kalimantan.  Batas  darat  antara Indonesia dan Malaysia membentang sepanjang 2.019 km dari Tanjung Batu di Kalimantan Barat Laut, yang melewati dataran tinggi pedalaman Kalimantan, hingga ke Teluk Sebati dan Laut Sulawesi di sebelah timur Kalimantan. Perbatasan ini memisahkan Provinsi Kalimantan Utara  dan  Kalimantan  Barat  di  Indonesia  dengan  negara  bagian  Sabah  dan  Sarawak  di Malaysia.  Hal  ini  termasuk  juga  pada  perbatasan  antara  Kota  Batam  dan  Singapura  yang memiliki jarak kurang lebih 25 Kilometer (Mediana, 2020).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif karena penelitian ini akan menggambarkan atau memaparkan fakta-fakta atau keadaan atau gejala yang  sesuai  dengan  Optimalisasi  Kebijakan  Dalam  Pengelolaan  Kawasan  Perbatasan. Menurut Syaodih Nana metode penelitian kualitatif adalah cara untuk mendeskripsikan dan menganalisis  fenomena,  peristiwa,  aktivitas  sosial,  sikap  kepercayaan,  persepsi,  dan pemikiran orang secara individu maupun kelompok.
Menurut  Sugiyono  bahwa  penelitian  kualitatif  deskriptif  adalah  metode  penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Penelitian ini terkait dengan objek yang akan dikaji yaitu Optimalisasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan  Perbatasan.  Lokasi  dalam  penelitian  ini  berada  di  Kota  Batam,  sesuai  dengan permasalahan  dan  tujuan  dari  penelitian.  Fokus  penelitian  ini  adalah  pengelolaan  kawasan perbatasan.
Data  yang  telah  diperoleh  dari  pengumpulan  data,  selanjutnya  dilakukan  analisis dengan menggunakan metode Analisis deskriptif  kualitatif, yaitu penelitian  non-hipotesis. Teknik ini dilaksanakan dengan cara mengklarifikasi data lalu menganalisis sesuai dengan gejala objek yang diteliti tanpa menggunakan perhitungan angka. Data yang digunakan yaitu berupa laporan, jurnal penelitian, buku, artikel, dan sebagainya.
Fenomena  yang  terjadi  yaitu  munculnya  isu-isu  yang  sering  kali  dibicarakan  oleh masyarakat ramai diantaranya masih adanya penyelundupan barang atau pun TKI (Tenaga Kerja  Indonesia).  Hal  ini  perlu  menjadi  perhatian  khusus  bagi  pemerintah  pusat  ataupun pemerintah daerah agar teratasi isu-isu yang telah ada atau muncul di permukaan bumi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Provinsi Kepulauan Riau sebagai Provinsi yang berbasis Kepulauan yang memiliki luas wilayah lautan seluas 241.215 km 2 atau 96% dan daratan seluas 10.595 km 2 atau 4% dengan total wilayah seluas 251.810 km 2 dengan topografi yang terdiri dari gugusan pulau yang dipisahkan oleh lautan.
Biro Pemerintahan dan Perbatasan sebagai pengganti BPP Provinsi Kepulauan Riau. Ketika  BPP  Provinsi  Kepulauan  Riau  sedang  berusaha  terus  berjalan  dengan  kendala  dan hambatan  yang  ada,  terjadi  perubahan  pada  politik  hukum  pemerintah,  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang salah satu implikasinya bagi Provinsi Kepulauan Riau adalah beralihnya kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan dari BPPD kepada perangkat daerah baru yaitu Biro Pemerintahan dan Perbatasan (Razma & Sucipta, 2018).
Tabel 1. Daftar Daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T) di Kepulauan Riau Daftar Daerah Terdepan dan Terluar (Perbatasan) No Provinsi No Kabupaten/Kota Status 1 Kepulauan Riau 1 Kepulauan Anambas Perbatasan, Tertinggal 2 Karimun Perbatasan 3 Kota Batam Perbatasan 4 Natuna Perbatasan, Tertinggal 5 Kota Bintan Perbatasan
Sumber: (LPDP, n.d.)
Wilayah Kepulauan yang berada dalam kawasan Kota Batam letaknya sangat strategis dan  berbatasan  dengan  Negara  Singapura  sebagai  pusat  ekonomi  Asia.  Kota  Batam merupakan  daerah  yang  berada  dalam  wilayah  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Secara  geografis Kota Batam mempunyai posisi yang strategis karena berada pada jalur pelayaran internasional
dan hanya berjarak 12,5 Mil laut dengan Negara Singapura. Hal ini menempatkan wilayah Batam sebagai salah satu pintu gerbang di kawasan barat Indonesia.
Potensi pulau-pulau terluar di perbatasan laut cukup besar dan bernilai ekonomi dan lingkungan yang tinggi. Beberapa pulau di Kepulauan Riau misalnya, dapat dikembangkan sebagai kawasan konservasi penyu dan kawasan wisata bahari karena kondisi alamnya yang indah. Selain itu, cukup banyak pula pulau yang memiliki potensi perikanan sehingga dapat dikembangkan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  setempat.  Namun  demikian, tidak seluruh pulau dapat dikembangkan karena kondisi alam yang tidak memungkinkan. Dari keseluruhan pulau-pulau terluar yang ada, hanya 33 pulau yang dihuni oleh manusia. Pulau- pulau  yang  tidak  dapat  dihuni  pada  umumnya  berupa  Pulau  Berbatu  atau  Pulau  Karang dengan luasan yang kecil sehingga sulit untuk disinggahi oleh kapal.
Secara  geografis  Kota  Batam  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2004 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Batam  tahun  2004-2014,  Kota  Batam  terletak antara 0o 25’29”- 1o 15’00” LU dan 103o 34’35”- 104o 26’04” BT (Badan Pusat Statistik Kota Batam, 2021). Luas daerah ini secara keseluruhan adalah 3.900,00 km2, Terdiri dari Luas wilayah darat 1.040 km2 dan luas wilayah lautan 2.590 km. pulau-pulau yang termasuk dalam jajaran wilayah kota Batam cukup banyak, tidak kurang dari + 400 buah pulau, 373 Pulau diantaranya telah bernama, sisanya belum bernama. Pulau-pulau Terluar di Kota Batam antara  lain  Pulau  Nipah,  Pulau  Pelampong,  Pulau  Batu  Berhenti,  dan  Pulau  Nongsa (Rahyudin, 2018). Pulau terbesar dalam jajaran pulau-pulau daerah ini adalah Pulau Batam, nama Pulau ini pula lah yang kemudian dijadikan nama administrasi daerah ini yaitu Kota Batam. Beberapa buah Pulau dalam wilayah ini termasuk dalam kategori Pulau Terluar di perbatasan Negara seperti halnya terlihat dalam peta di bawah ini.
Gambar 1. Peta Wilayah Perbatasan Pulau Batam

## Sumber: Bappeko Batam
Setiap  negara  akan  berusaha  untuk  meningkatkan  pertahanan  dan  keamanan negaranya,  hal  ini  disebabkan  kondisi  pertahanan  dan  keamanan  yang  stabil  akan memengaruhi kemajuan dan perkembangan perekonomian di suatu negara. Pertahanan dan keamanan  perbatasan  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  bagi  Indonesia.  Perbatasan memiliki arti penting tidak saja dalam konteks wilayah suatu negara dan kedaulatan wilayah, juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah pentingnya dari aspek pertahanan dan keamanan. Wilayah perbatasan perlu dijaga eksistensinya bagi Indonesia, karena keindahan, kekayaan dan keuntungan menjadi batas negara, sehingga segala upaya untuk mewujudkan eksistensi suatu  negara  dalam  pemanfaatan  sumber  daya,  kekuatan  pertahanan  dan  keamanan  yang diperlukan,  serta  bagaimana  sumber  daya  dan  kekuatan  itu  di  kelola  untuk  keperluan pengelolaan  dan  pertahanan  wilayah  perbatasan  akan  berdampak  bagi  terlindungnya kedaulatan,  penduduk,  dan  wilayah  dari  berbagai  jenis  ancaman.  Bahkan  tidak  mungkin, dengan  tidak  terjaganya  eksistensi  wilayah  perbatasan  itu  justru  akan  menjadi  ancaman tersediri bagi negara Indonesia kita yang kaya akan sumber daya.
Terlebih  lagi  bagi  Kota  Batam  itu  sendiri  yang  merupakan  salah  satu  daerah  yang memiliki pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga (utara) yaitu Singapura dan Malaysia.  Luas  wilayah  daratan  Kota  Batam  mencapai  1.038,84  km 2 dan  luas  wilayah perairannya yaitu 2.791,09 km 2 . (Sumber: Statistik Sektoral Pemerintah Kota Batam)
Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang  batas  wilayah  negara  yang  berada  di  darat  maka  posisinya  ada  di  Kecamatan. Terdapat  dua  Kecamatan  yang  memiliki  wilayah  dengan  Pulau  Terluar  yaitu  Kecamatan Belakang Padang dan Kecamatan Nongsa. Pulau yang berada di Kecamatan Belakang Padang meliputi:  Pulau  Nipah,  Pulau  Pelampong,  dan  Pulau  Beranti.  Sedangkan  Kecamatan  yang memiliki wilayah Pulau Putri (Pulau Terluar) adalah Kecamatan Nongsa.
Persoalan  dan  ancaman  sebuah  daerah  perbatasan  termasuk  Pulau-pulau  kecil (terluar),  ini  sangat  memprihatinkan.  Termasuk  Pulau-pulau  terluar  yang  berada  di  daerah Kota Batam itu sendiri. Beberapa persoalan dan ancaman yang terjadi di Pulau-pulau Terluar di Kota Batam diantaranya adalah kurangnya jaringan internet untuk mengakses informasi, konflik delimitasi perbatasan, kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pulau- pulau Terluar, konflik sengketa, pulau-pulau terluar berpotensi hilang, pulau-pulau di jadikan sarang perampokan, dan Nilai etika dan estetika budaya melayu memudar.
Namun, persoalan perbatasan seperti memunculkan beberapa isu diantaranya adalah belum adanya kepastian dan ketegasan garis batas, baik garis batas laut maupun garis batas
darat, serta administrasi dan pemeliharaannya, akibatnya perencanaan pembangunan wilayah perbatasan  menjadi  terkendala.  Selain  itu  adanya  permasalahan  batas  negara  ini  banyak menimbulkan dampak negatif dan berbagai insiden di perbatasan dan pelanggaran wilayah kedaulatan.  Persoalan  ketiga  adalah  kondisi  masyarakat  di  kawasan  perbatasan  pada umumnya masih miskin, tertinggal, terbelakang, tingkat pendidikan dan kesehatan rendah, serta  secara  komunitas  terisolir  dan  lemahnya  penegakan  hukum,  menyebabkan  maraknya pelanggaran hukum di kawasan perbatasan. Implementasi pos-pos perbatasan dan fasilitasi bea cukai, imigrasi, dan karantina ( Custom, Imigration, and Quarantina ) tidak optimal dan terkendala  banyak  hal,  sehingga  mengakibatkan  terjadinya  berbagai  kegiatan  ilegal  lintas batas dan juga adanya kegiatan penyelundupan barang dan TKI (Tenaga Kerja Indonesia).
Dengan menyusun kerangka koneksitas antar wilayah dalam rangka pengembangan potensi  maritim  Kepulauan  Riau,  berikut  beberapa  bentuk  strategi  yang  dilakukan  oleh pemerintah yang pertama pada bidang pariwisata dengan meningkatkan sarana dan prasarana dan  jenis  ODTW  (Objek  Daerah  Tujuan  Wisata)  yang  ada  di  Kabupaten  atau  Kota  dan merekrut tenaga pariwisata yang profesional dan memiliki nilai kompetensi yang tinggi, serta mengadakan  pelatihan  dan  pendidikan.  Juga  perlu  terus  melakukan  promosi  objek  wisata Kepulauan Riau. Kedua adalah pada bidang sumber daya energi yaitu dengan potensi migas terus  diupayakan  peningkatan  penerimaan  dan  hasilnya  sehingga  kemampuan  keuangan daerah terus meningkat. Ketiga pada bidang perikanan dan kelautan, dengan dilakukannya upaya menjaga daerah penangkapan ikan bagi nelayan kecil dan lebih memperhatikan sektor perikanan  dan  kelautan  dengan  penyediaan  berbagai  fasilitas.  Pembangunan  fasilitas penunjang dan penyederhanaan peraturan atau perijinan juga perlu dilakukan untuk menjadi daya  tarik  bagi  investor.  Dan  yang  terakhir  pada  bidang  Kesehatan,  dengan  melakukan peningkatan status Rumah Sakit yang terdapat di wilayah perbatasan.
Beberapa  strategi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mengatasi  permasalahan daerah perbatasan dengan negara tetangga, dengan program jangka pendek (2011-2012), yang pertama  pada  bidang  Kelautan  dan  Perikanan.  Mulai  terdatanya  potensi  kelautan  dan perikanan  dan  ini  dilakukan  sejalan  dengan  pendataan  dan  pembinaan  nelayan  tradisional (tangkap  dan  budidaya),  pembangunan  sarana  pendukung  perikanan,  dan  mulai mengoptimalkan  pelabuhan  perikanan  yang  terpadu,  serta  pemetaan  dan  pengembangan potensi  unggulan  daerah.  Kedua  adalah  pada  bidang  angkutan  antar  pulau  dengan  mulai dibangunnya dermaga penyeberangan, sekaligus menyediakan sarana kapal penyeberangan, dan  menyediakan  fasilitas embarkation dan debarkation penumpang  dan  barang  yang
representatif.  Bidang  keselamatan  pelayaran  perlu  menyediakan  Sarana  Bantu  Navigasi Pelayaran  (SBNP).  Bidang  transportasi  udara  perlu  mempertahankan  dan  meningkatkan status  Bandara  International  Hang  Nadim  Batam  sebagai  pusat  distribusi  dan  bandara penghubung  nasional.  Ketiga  yaitu  bidang  infrastruktur,  dengan  membangun  dan menyediakan  infrastruktur  dasar  dengan  cara  menyediakan  sarana  dan  prasarana pemerintahan  dan  aparat  untuk  memperlancar  pelayanan  publik  dan  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan.  Pada  bidang  pertanian  dan  perkebunan  yang  menjadi penyangga  pemenuhan  kebutuhan  pangan  dan  sumber  PDRB  (Produk  Domestik  Regional Bruto) perlu untuk dikembangkan ke arah produktif dan konservatif. Dengan dukungan dari pembangunan sarana dan prasarana seperti jaringan irigasi, kios sarana produksi pertanian serta lembaga kemasyarakatan dalam bidang pertanian – perkebunan.
Meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat  Kepulauan  Riau  Ditandai  dengan terpenuhinya  kebutuhan  dasar  masyarakat  dan  menurunnya  angka  pengangguran.  Ditandai juga  dengan  berkurangnya  kesenjangan  antar  daerah  termasuk  meningkatnya  aksesibilitas antar  daerah;  meningkatnya  pengelolaan  Pulau  Terluar,  Pulau  kecil  dan  Pulau  perbatasan. Keterlibatan  perusahaan  migas  yang  berada  di  kawasan  perbatasan  antara  lain  melalui partisipasi  dalam  percepatan  peningkatan  kesejahteraan  melalui  divisi  pengembangan masyarakat yang sinergis dan yang terkahir adalah pada bidang pengembangan perbatasan.
Adapun  Rencana  Jangka  Panjang  (2013-2018)  meliputi  bidang  Pariwisata  dengan meningkatkan sarana dan prasarana dan jenis ODTW (Objek Daerah Tujuan Wisata) yang ada di kabupaten/kota dan merekrut tenaga pariwisata yang profesional dan memiliki nilai kompetensi  yang  tinggi,  serta  mengadakan  pelatihan  dan  pendidikan.  Juga  perlu  terus melakukan promosi objek wisata Kepulauan Riau. Kedua pada bidang sumber daya energi. Dengan  potensi  migas  terus  diupayakan  peningkatan  penerimaan  dan  hasilnya  sehingga kemampuan keuangan daerah terus meningkat. Ketiga yaitu bidang perikanan dan kelautan. Dengan dilakukannya upaya menjaga daerah penangkapan ikan bagi nelayan kecil dan lebih memperhatikan  sektor  perikanan  dan  kelautan  dengan  penyediaan  berbagai  fasilitas. Pembangunan  fasilitas  penunjang  dan  penyederhanaan  peraturan/perijinan  juga  perlu dilakukan  untuk  menjadi  daya  tarik  bagi  investor.  Keempat  bidang  Kesehatan  dengan melakukan peningkatan status Rumah Sakit yang terdapat di wilayah perbatasan. Selain itu ada, ada kebijakan yang sedang dijalankan atau yang sudah dijalankan oleh pemerintah untuk pengelolaan kawasan perbatasan yakni adanya perjanjian batasan Indonesia-Singapura.
Tiga pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui BNPP yang pertama adalah pendekatan keamanan, merupakan bentuk kerja sama militer Indonesia, dan Negara tetangga
untuk  menjaga  perbatasan,  di  mana  TNI  memiliki  bentuk  mengakomodisi  pertahanan keamanan dengan dua dimensi, yaitu pertahanan tradisional dan nontradisional atau Militer dalam bentuk pertahanan nasional. Contohnya: Membangun Pos lintas Batas, Pembangunan pos lintas batas sangat penting mendapatkan prioritas berhubung Indonesia dengan wilayah yang  sangat  luas  ini  berbatasan  langsung  dengan  beberapa  negara  baik  perbatasan  darat maupun  perbatasan  laut.  Pembangunan  pos  lintas  batas  di  area  strategis  bertujuan  untuk menjadikan kawasan perbatasan semakin maju dan tidak terasing, serta dapat memberikan manfaat  ekonomis  yang  semakin  besar.  Sehingga  pembangunan  dan  kesejahteraan masyarakat di perbatasan akan semakin meningkat. Kedua adalah pendekatan kesejahteraan. Peran  pemerintah  yang  berdasarkan  BNPP  dengan  cara  mempercepat  pengamanan  dan pengembangan sarana dan prasarana di pos pemeriksaan lalu lintas perbatasan, mempercepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan di kawasan perbatasan, mempercepat kualitas sumber daya manusia di kawasan perbatasan, mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan  kawasan  perbatasan.  Ketiga  adalah  pendekatan  Lingkungan  merupakan pendekatan yang baru di perkenalkan untuk mendampingi pendekatan sebelumnya, terutama pendekatan kesejahteraan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan  meminimasi  dampak  yang  akan  ditimbulkan  oleh  kegiatan  pembangunan  di  kawasan perbatasan yang menjadi pintu gerbang kegiatan ekonomi dan perdagangan dengan Negara tetangga.
Adapun kebijakan yang di buat oleh kementerian pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi  yang  di  anggap  gagal  yaitu  menempatkan  transmigran  di  pulau-pulau  terluar merupakan tindakan yang dianggap tepat untuk menjaga wilayah perbatasan Indonesia. Hal ini  mengingat  selama  ini  pulau-pulau  terluar  hanya  diposisikan  sebagai  bagian  “halaman belakang”  wilayah  NKRI  karena  dianggap  tidak  mempunyai  potensi  sumberdaya  alam. Padahal  Pulau-pulau  tersebut  berikut  masyarakatnya  merupakan  garda  terdepan  dalam menghadapi  setiap  ancaman  yang  datangnya  dari  luar.  Berhubung  kurang  mendapat perhatian, maka banyak di antara mereka yang hidupnya tergantung pada berbagai fasilitas dari negara-negara tetangga. Selain itu kebijakan yang dianggap gagal adalah membuat pos lalu lintas laut perbatasan, namun kenyataannya banyak kasus penyelundupan yang terjadi di Kota  Batam.  Seperti  tabel  di  bawah  ini  yang  menyajikan  salah  satu  kasus  penyelundupan barang elektronik untuk setiap tahunnya.
Tabel 2. Hasil Pengawasan Bea Cukai Batam tentang Penyelundupan Barang Elektronik Ilegal di
Pelabuhan Bebas Kota Batam Tahun 2016-2019 Tahun Pengawasan Jumlah Barang Jumlah Kasus 2016 1453 146 2017 2005 165 2018 759 72 2019 628 48
Sumber: Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe B Kota Batam, 2019.
Untuk  itu,  optimalisasi  yang  dapat  dilakukan  melihat  kebijakan  yang  sudah  dibuat yakni pemerintah memberikan perhatian lebih kepada wilayah perbatasan pulau-pulau terluar, mengembangkan  SDM  sebagai  modal  penggerakan  pembangunan  wilayah  perbatasan, menguatkan Sistem ketahanan Negara dan penegakan hukum, mengisi Pulau-pulau Terluar yang  masih  jarang  atau  tidak  berpenghuni,  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas  karena dengan adanya penduduk tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai kedaulatan di wilayah pulau-pulau Terluar, perlu diberikan insentif bagi masyarakat yang bersedia tinggal di  Pulau-pulau  Terluar  Indonesia  dan  mengembangkan  badan  pengelola  dengan  prinsip- prinsip good corporate governance (Pengusahaan & Perdagangan, 2020).

## PENUTUP
Indonesia sebagai negara Kepulauan terbesar, mempunyai posisi yang strategis dan memiliki  sumber  daya  alam  yang  melimpah,  sehingga  wilayah  perbatasan  menjadi  rawan terjadinya  berbagai  masalah.  Provinsi  Kepulauan  Riau  sebagai  Provinsi  yang  berbasis kepulauan yang memiliki luas wilayah lautan seluas 241.215 km 2 atau 96% dan daratan seluas 10.595 km 2 atau 4% dengan total wilayah seluas 251.810 km 2 dengan topografi yang terdiri dari gugusan Pulau yang dipisahkan oleh lautan. Kota Batam sendiri Merupakan salah satu daerah yang memiliki Pulau Terluar yang berbatasan dengan negara tetangga (Utara) yaitu Singapura. Luas Wilayah Kota Batam sebesar 426,563.28 Ha yang terdiri dari luas wilayah darat sebesar 108,265 Ha dan luas wilayah perairan atau laut sebesar 318,298.28 Ha.
Kebijakan  yang  telah  diterapkan  dalam  pengelolaan  kawasan  perbatasan  di  Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau masih perlu pembenahan agar dapat teroptimalisasi. Konflik delimitasi yang terjadi dalam perjanjian perbatasan Indonesia-Singapura menunjukkan hasil dari kurangnya pengelolaan kawasan perbatasan di Kota Batam sebagai salah satu pulau yang termasuk berbatasan dengan Negara Singapura. Pengelolaan yang perlu diperhatikan lebih
yaitu  pada  pulau-pulau  terluar  yang  menjadi  wilayah  perbatasan  antara  negara-negara  lain yang dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan negara Indonesia. Kondisi masyarakat di pulau- pulau  terluar  kini  masih  kurang  dalam  hal-hal  umum  seperti  akses  informasi,  sarana  dan prasarana, dan pengelolaan daerah sehingga potensi maritim yang ada di pulau-pulau tersebut tidak dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah yang diakibatkan oleh kurangnya kebijakan dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
Penulis  mengharapkan  usaha  lebih  dari  pemerintah  dalam  mengoptimalisasikan kebijakan  ini.  Perhatian  lebih  kepada  pulau-pulau  terluar  yang  menjadi  perbatasan  akan memiliki  timbal  balik  yang  baik  untuk  pemerintah  sehingga  pengelolaan  wilayah  dapat dieksekusi secara menyeluruh baik itu dari wilayah pusat yang sudah teroptimalkan hingga pulau-pulau terluar yang berkembang melalui optimalisasi wilayah perbatasannya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam  perampungan  karya  tulis  ini,  terkhususnya  dosen  pengampu  penulis  yang  telah memberi  saran  dan  opini  yang  membangun  untuk  memperbaiki  tata  cara  penulisan  yang masih banyak sekali kesalahan dari penulis. Penulis juga berterima kasih kepada Magister Administrasi  Publik  Universitas  Maritim  Raja  Ali  Haji  (MAP-UMRAH)  selaku penyelenggara kegiatan yang penulis ikuti sehingga penulis dapat memiliki semangat untuk menuangkan ide dan gagasan penulis ke dalam hasil karya tulis ini.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Masyhur  Effendi,  A.  (2011).  Prinsip  Pengakuan  Dalam  Pembentukan  Negara  Baru Ditinjau  Dari  Hukum  Internasional. Ejurnal.Esaunggul.ac.id , 8  No.  3 (Hukum Internasional),214–224.
Arifin, S. (2013). Cross Border Approach Sebagai Alternatif Model Kebijakan Pembangunan Kawasan  Perbatasan. Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum , 20 (1),  37–58. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art3
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Batam.  (2021).  Kota  Batam  dalam  Angka  2021. Badan  Pusat Statistik Kota Batam , 164–165.
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.h andle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0 Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.20

## 14.12
Fitriyanti, R. (2016). Optimalisasi Penerapan Penilaian Autentik dalam Mengukur Sikap dan Keterampilan Siswa pada Sub Konsep Daur Ulang Limbah. Politika , 11–56.
Handrian,  E.,  Andry,  H.,  &  Azmi.  (2020).  Penguatan  Pemerintahan  Daerah  Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Kepualauan Meranti. Jurnal Kemunting , 1 (2), 183–203.
LPDP. (n.d.). Daftar Daerah 3T [Lembaga Pengelola Dana Pendidikan] .
Malik, F., Kotta, R. J., & Rada, A. M. (2019). Kebijakan Penataan Pulau-pulau Terluar di Provinsi  Maluku  Utara  Dalam  Rangka  Mempertahankan  Keutuhan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Ganesha Law Review , 1 (2), 106–175.
Marwasta, D. (2016). Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia: Lesson Learned  dari  KKN-PPM  UGM  di  Kawasan  Perbatasan. Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat  (Indonesian  Journal  of  Community  Engagement) , 1 (2),  204–216. https://doi.org/10.22146/jpkm.10607
Pengusahaan, B., & Perdagangan, K. (2020). Rencana strategis badan pengusahaan batam 2020-2024 .
Rahyudin. (2018). Kota Batam Dalam Angka (A. Sangaji (ed.)). Badan Pusat Statistik Kota Batam. https://doi.org/1102001.2171
Razma, O., & Sucipta, P. R. (2018). Politik Hukum Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Studi Kasus Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau). Jurnal Selat , 6 (1), 37–60. https://doi.org/10.31629/selat.v6i1.810