Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dalam Sistem Hukum di Indonesia
Sonya Hellen Sinombor Universitas Kristen Indonesia

## Abstrak
Tulisan  ini  menganalisis  kedudukan  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia (UDHR) dalam hukum di Indonesia. Signifikansi yang hendak dikejar  adalah  bagaimanakah  keberlakuan  suatu  instrumen  hukum internasional, dalam hal ini UDHR yang oleh sebagian masih dipandang sebagai instrumen soft law , dalam sistem hukum Indonesia. Analisis dan eksplorasi  bahan  dalam  studi  ini  menggunakan  penelitian  hukum doktrinal  dengan  melakukan  kajian  atas  norma-norma  hukum  sebagai sumber  primernya.  Untuk  kepentingan  analisis,  tulisan  ini mengeksplorasi  pencantuman  UDHR  dalam  Ketetapan  MPR,  Undang- Undang,  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Penulis  menemukan terdapat  sejumlah  variasi  penggunaan  UDHR.  Dalam  Tap  MPR  dan Undang-Undang,  UDHR  tercantum  dalam  bagian  menimbang,  pasal dalam batang tubuh, penjelasan, dan/atau sebagai lampiran. Sedangkan dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi,  pertimbangan  yang  memuat argumentasi  tentang  UDHR  dapat  dibagi  dalam  dua  bagian:  sebagai pokok tulang punggung argumen maupun sebagai argumen pendukung. Sebagai simpulan, meskpun terdapat ragam pencantuman UDHR dalam dokumen  hukum  di  Indonesia,  namun  praktik  yang  demikian memperlihatkan pentingnya UDHR sebagai instrumen hukum.

## Keywords:
DUHAM, Hak Asasi Manusia, Kedudukan Hukum
Corresponding  Author: Sonya Hellen Sinombor Universitas Kristen Indonesia Email: sonyahellen@gmail.com
© The Author(s) 2022 DOI: 10.47776/alwasath.v3i1.330
CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.
JA 1

## Classification
Conceptual Article
Submitted: 8 April 2022 Accepted: 17 April 2022 Online: 20 April 2022
JA: Jurnal Al-Wasath 3 No.1: 1-12 Journal homepage: https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index ISSN 2721-6160 (Online)

## PENDAHULUAN
Universal Declaration of Human Rights (1948) kerapkali dianggap sebagai salah satu pencapaian peradaban terpenting pasca kekejian yang terjadi sepanjang dua perang dunia. Pun demikian, keberlakuan dari UDHR ini tidak lantas berlaku jatuh dari langit secara serta-merta. Sedikit  menilik  kebelakang  saat  cikal  bakal  perumusannya,  sedari  awal  dapat  ditemukan adanya perselisihan paham tentang akan jadi apa nantinya dokumen hak asasi yang hendak dirumuskan ini. Beberapa negara seperti Uni Soviet lebih berniat untuk menyusun suatu non- binding dokumen saja. Sedangkan beberapa yang lain menghendaki agar ia menjadi dokumen hukum yang mengikat. 1
Singkat kata, akhirnya pada 10 Desember 1948 jadilah suatu deklarasi universal yang dikenal sebagai UDHR itu. Kembali ke pokok persoalan, masih terdapat keragu-raguan apakah ini  merupakan  dokumen  yang  mengikat  ( binding )  ataukah  tidak  ( soft  law ).  Dalam perkembangannya, seiring dengan pertumbuhan kelengkapan instrumen internasional maupun regional, muncul pendapat bahwa UDHR ini telah bertransformasi menjadi sumber hukum, yaitu hukum kebiasaan internasional melalui prinsip-prinsipnya yang diterima sebagai nilai jus cogens . 2
Tulisan ini akan membahas penggunaan UDHR dalam hukum di Indonesia. Terhadap topik ini telah terdapat publikasi dari Amanwinata 3 Yang pada pokoknya menyatakan bahwa UDHR adalah dokumen penting yang prinsipnya diterima secara jus cogens termasuk dalam sistem hukum di Indonesia. Penulis hendak menarik pendapat tersebut lebih jauh lagi, yaitu dengan  menyertakan  pendapat  bahwa  dalam  perkembangannya  terjadi  penguatan  UDHR dalam  sistem  hukum  di  Indonesia.  Untuk  kepentingan  itu,  tulisan  ini  menganalisis pencantuman UDHR dalam dokumen hukum di Indonesia: Tap MPR, Undang-Undang, dan Putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Dari  latar  belakang  di  atas  masalah  yang  hendak  diungkap dalam studi ini hendak menelisik bagaimanakah penggunaan UDHR dalam sistem hukum di Indonesia?  Untuk  menjawab  masalah  tersebut  maka  dapat  lagi  dijabarkan  dalam  tiga pertanyaan  lanjutan,  yaitu  UDHR  dalam  instrumen  Tap  MPR  dan  Undang-Undang,  dan penggunaan UDHR dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi  hukum  doktrinal, 4 yaitu  dengan melakukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang memuat norma hukum dan disokong dengan  literatur  pendukung  lain.  Terdapat  tiga  dokumen  utama  dalam  pengkajian  ini:  Tap MPR, Undang-Undang, dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi. Penilitian ini dilakukan dengan pertama-tama menyisir penggunaan UDHR dalam tiap-tiap instrumen hukum tersebut dan baru kemudian dilakukan analisis atasnya.
1 Lihat  dalam  Johannes  Morsink. The  Universal  Declaration  of  Human  Rights,  Origins,  Drafting  and  Intent . University of Pennsylvania Press: Philadelphia. 1999. Hlm 6. dan Ashild Samnoy. Human Rights as International Consensus,  The  Making  of  the  Universal  Declaration  of  Human  Rights  1945-1948 .  Report  Chr.  Michelsen Institute: Bergen, Norway. 1993. Hlm 16.
2 John P. Humphrey. The Revolution in The International Law of Human Rights. Human Rights, Vol. 4, No. 2, (Spring 1975), Hlm. 208-210.
3 Rukmana Amanwinata. Kekuatan Mengikat UDHR 1948 terhadap Negara Anggota PBB Khususnya Indonesia. Jurnal Hukum, No. 14, Vol. 7 Agustus 2000.
4 Lihat Soetandyo Wignyosoebroto. Hukum Paradigma Metode dan Masalah. Elsam & Huma. Jakarta. 2002.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Bentuk Awal Semangat HAM Dalam Konstitusi
Pengaruh  UDHR  dalam  Konstitusi  Indonesia  sesungguhnya  bukanlah  hal  yang  sama sekali  baru.  Menilik  kebelakang,  Konstitusi  RIS  (Republik  Indonesia  Serikat)  pada  1949 sampai 1950. Pasal 7 sampai Pasal 33 “Bab I Bagian 5 Hak-Hak dan Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia”. Konstitusi RIS memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam  Deklarasi  Universal  HAM  serta  kewajiban  pemerintah  untuk  melindunginya. Pencantuman secara eksplisit ini membuktikan posisi UDHR sebagai standar minimum serta norma dalam penyusunan komitmen perlindungan HAM di Indonesia tahun 1949-1950. Ketika kembali  ke  sususan  negara  kesatuan  pada  1950  melaui  UUDS  1950,  komitmen  dalam perlindungan HAM justru semakin maju.
Dalam hal komitmen nasional, UUDS 1950 jauh lebih maju dalam mengadopsi norma- norma HAM dalam UDHR, dengan mencantumkan jaminan HAM dalam Pasal 7 sampai Pasal 34 “Bagian V Hak-Hak dan Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia”. Lebih jauh, UUDS 1950 bahkan menambah dua norma: hak untuk mogok dan hak untuk berdemonstrasi. 5 Ketentuan- ketentuan mengenai Ham yang termuat dalam UUD RIS 1949 maupun UUDS 1950 merupakan bentuk nyata pengaruh UDHR 1948 dalam Konstitusi Indonesia saat itu. 6
Dalam hal komitmen internasional, dapat dilihat dari pemberlakuan beberapa konvensi perburuhan,  serta  bagaimana  Indonesia  menjadi  pihak  pada  beberapa  konvensi  lain,  salah satunya  Konvensi  tentang  Hak-Hak  Politik  Perempuan  1952 7 .  Aktualisasi  dari  komitmen UUDS  1950  ini  juga  dapat  dilihat  dari  tumbuhnya  partai-partai  dengan  beragam  ideologi, kebebasan pers, pemilu yang demokratis, efektifnya kontrol parlemen terhadap eksekutif, dan wacana pemikiran HAM memperoleh iklim yang kondusif 8 , sebelum kemudian dicabut dengan Dekrit  5  Juli  1959  yang  mengembalikan  konstitusi  ke  UUD  1945,  sekaligus  membubarkan Konstituante.  Pada  saat  pembahasan  perubahan  kedua  UUD  1945  yang  banyak  membahas mengenai HAM, UDHR juga sempat disinggung dan menjadi bahan rujukan. 9

## Pencantuman UDHR Dalam Tap MPR dan Undang-Undang
Dalam praktik peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya selama reformasi, terdapat  sejumlah  variasi  pencantuman  UDHR  dalam  legislasi  di  Indonesia  yang  akan ditampilkan dalam uraian sebagai berikut.
Pertama, dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia, ketentuan mengenai UDHR tercantum pada bagian menimbang huruf c yang menyatakan:
5 Azmi  Syahputra.  Perbandingan  Hak  Asasi  Manusia  menurut  Undang-Undang  Dasar  1945  dengan  Undang- Undang Nomor 29  Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Pranata Hukum ,  No. 1 Vol. 6. Januari 2011.
6 Prof.  Dr.  R.  Supomo. Undang-Undang  Dasar  Sementara  Republik  Indonesia  Dengan  Sekedar  Tjatatan  dan Keterangan dibawah Tiap-Tiap Pasal . Tjetakan Kesembilan. Noordhoff-Kolff N.V. Djakarta. 1958., RM. A.B. Kusuma. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Badan Penerbit FHUI. Depok. 2004. Hlm. 18.
7 Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik.
8 Bagir  Manan,  dkk,  Perkembangan  Pemikiran  dan  Pengaturan  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia,  Bandung: Alumni, 2006. Hlm 32.
9 Disinggung misalnya oleh: Gregorius Seto (F-PKB), Amidhan (F-PG), Jacob Tobing (F-PDIP), Valina Singka Subekti (F-UG) lihat dalam Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 . Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama. 2010.
Bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa  serta  berbagai  instrumen  internasional  lainnya  mengenai  hak-asasi manusia;
Paragraf  kedua  bagian  Landasan  dalam  “Pandangan  dan  Sikap  Bangsa  Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia” Tap a quo yang juga memuat bunyi yang sama sebagaimana disebutkan di atas. Selanjutnya dalam paragraf empat pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia yang menyatakan:
Bangsa  perserikatan  Bangsa-Bangsa  pada  tahun  1948  telah  mengeluarkan  Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). Oleh karena itu  bangsa  Indonesia  sebagai  anggota  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mempunyai tanggung  jawab  untuk  menghormati  ketentuan  yang  tercantum  dalam  deklarasi tersebut.
Pada Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia,  UDHR tercantum pada bagian menimbang huruf d menyatakan:
Bahwa  bangsa  Indonesia  sebagai  anggota  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mengemban tanggung  jawab  moral  dan  hukum  untuk  menjunjung  tinggi  dan  melaksanakan Deklarasi  Universal  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang  ditetapkan  oleh  Perserikatan Bangsa-Bangsa,  serta  berbagai  instrumen  internasional  lainnya  mengenai  hak  asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;
Pasal 75 huruf a UU a quo menyatakan:
Mengembangkan  kondisi  yang  kondusif  bagi  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  sesuai dengan  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  1945,  dan  Piagam  Perserikatan  Bangsa- Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
Paragraf sebelas Penjelasan Umum UU a quo :
Dalam Undang-Undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman  pada  Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  Perserikatan  Bangsa-Bangsa, Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi  Terhadap  Wanita,  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hak- hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia.  Materi  Undang-undang  ini  disesuaikan  juga  dengan  kebutuhan  hukum masyarakat  dan  pembangunan  hukum  nasional  yang  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000 tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia,  UDHR  disebutkan  dalam  paragraf  pertama  bagian  Penjelasan  umum  yang menyatakan:
Bahwa  hak  asasi  manusia  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945, Deklarasi  Universal  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Ketetapan  MPR-RI  Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  harus  dilaksanakan  dengan  penuh  rasa  tanggung jawab sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan asas-asas hukum internasional.

## UDHR Dalam Undang-Undang Hasil Ratifikasi Kovenan Internasional
Undang-Undang  hasil  ratifikasi  konvensi  internasional  yang  menyebutkan  secara langsung  ketentuan  UDHR  baik  dalam  bagian  menimbang  maupun  penjelasannya menyebutkan UDHR secara langsung.
Ratifikasi ICESCR dan ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 , ratifikasi konvensi menentang penyiksaan (CAT) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, ratifikasi konvensi anti diskriminasi rasial (CERD)  melalui Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  1999 dimana  pada  masing-masing dokumen tersebut UDHR tercantum dalam bagian menimbang huruf b yang menyatakan:
Bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;
Selanjutnya dalam paragraf pertama dan kedua penjelasan umum angka 1 UU 11/2005 dan UU 12/2005 yang menyatakan:
Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  memproklamasikan  Universal  Declaration  of  Human  Rights  (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan  umum  hasil  pencapaian  untuk  semua  rakyat  dan  bangsa  bagi  terjaminnya pengakuan  dan  penghormatan  hak-hak  dan  kebebasan  dasar  secara  universal  dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.
Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang  dinyatakan  oleh  DUHAM  ke  dalam  instrumen  internasional  yang  bersifat mengikat secara hukum. Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB  meminta  Komisi  Hak  Asasi  Manusia  (KHAM)  PBB  yang  sebelumnya  telah mempersiapkan  rancangan  DUHAM  untuk  menyusun  rancangan  Kovenan  tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. Pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung.  Setelah  melalui  perdebatan  panjang,  dalam  sidangnya  tahun  1951,  MU PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentang hak asasi manusia: (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik; dan (2) Kovenan mengenai hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya.  MU  PBB  juga  menyatakan  secara  khusus  bahwa kedua Kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.
Untuk UU 5/1998, turut termuat dalam paragraf 2 Bab II bagian penjelasan UU a quo yang pada pokoknya merujuk pada pasal 5 UDHR.
Selanjutnya,  Pasal  2  UU  5/1998,  UU  11/2005,  dan  UU  12/2005  menyatakan  bahwa masing-masing kovenan termuat sebagai lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan. Dan
dalam  ICCPR  dan  ICESCR  sendiri,  UDHR  termuat  dalam  bagian  Preamble-nya 10 serta paragraf  empat  dalam  preamble  CAT. 11 Sedangkan  pada  CERD 12 UDHR  termuat  dalam paragraf pertama preamble-nya dan dalam batang tubuh yaitu Article 4 dan Article 7.
Ada pula Undang-undang hasil ratifikasi atas konvensi internasional yang tidak secara langsung menyebutkan mengenai UDHR baik dalam menimbang, mengingat, batang tubuh, maupun penjelasan. Hal ini dapat ditemukan dalam Ratifikasi Kovenan Cedaw dalam melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang tidak menyebutkan secara langsung UDHR baik dalam bagian menimbang, batang tubuh, maupun penjelasannya. Pun demikian UDHR masih dapat ditemukan dalam Pasal 1 UU a quo yang menyebutkan bahwa kovenan Cedaw termuat sebagai lampiran, dimana UDHR dicantumkan dalam Paragraf 2 preamblenya. 13 Mencermati bahwa isi substansial dari undang-undang hasil ratifikasi tersebut terletak pada bagian kovenan itu  sendiri  yang  disebutkan  sebagai  lampiran,  maka  dengan  pengesahan  konvensi  tersebut berarti turut memberikan pengakuan terhadap UDHR.
Pola yang sama dapat ditemukan dalam ratifikasi konvensi disabilitas melalui Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011 . UU a quo tidak mencantumkan UDHR baik dalam bagian menimbang, batang tubuh, maupun penjelasan. Dengan demikian maka rujukan pada UDHR hanya termaktub sebagai lampiran saja yang termuat dalam paragraf 2 preamble kovenan a quo. 14
10 Paragraf 3 Preamble ICCPR:
Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rigths,
Paragraf 3 Preamble ICESCR:
Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his economic, social and cultural rights, as well as his civil and political rights
11 Paragraf 4 Preamble CAT:
Having regard to article 5 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights, both of which provide that no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,
12 Paragraf 2 Preamble CERD:
Considering that the Charter of the United Nations is based on the principles of the dignity and equality inherent  in  all  human  beings,  and  that  all  Member  States  have  pledged  themselves  to  take  joint  and separate action, in co-operation with the Organization, for the achievement of one of the purposes of the United Nations which is to promote and encourage universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms for all, without distinction as to race, sex, language or religion, Considering that the Universal Declaration of Human Rights proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set out therein, without distinction of any kind, in particular as to race, colour or national origin,
13 Paragraf 2 Preamble CEDAW:
Noting  that  the  Universal  Declaration  of  Human  Rights  affirms  the  principle  of  inadmissibility  of discrimination and proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone  is  entitled  to  all  the  rights  and  freedoms  set  forth  therein,  without  distinction  of  any  kind, including distinction based on sex,
14 Paragraf 2 Preamble CPRD
Recognizing  that  the  United  Nations,  in  the  Universal  Declaration  of  Human  Rights  and  in  the International Covenants on Human Rights, has proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind,

## UDHR Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Bagian ini mengulas penggunaan UDHR dalam argumentasi pertimbangan Putusan MK. Pertama, Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 mengutip ketentuan Pasal 21 UDHR yang pada pokoknya memuat ketentuan non-diskriminasi sebagaimana dikutipkan sebagai berikut:
Menimbang  bahwa  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam  hukum  dan  pemerintahan  dengan  tidak  ada  kecualinya.  Pasal  28D  ayat  (1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menegaskan,  […]. Ditegaskan  pula  dalam  Pasal  28  I  ayat  (2)  […]  yang  sesuai  pula  dengan  Article  21 Unviersal Declaration of Human Rights […] 15
Putusan  Nomor  065/PUU-II/2004,  menguji  UU  26/2000  tentang  Pengadilan  Ham. Tercantum dalam bagian menimbang:
Menimbang bahwa meskipun UUD 1945 memberi kemungkinan bagi pengesampingan asas non-retroaktif, bukan berarti UUD 1945 tidak mengutamakan asas non-retroaktif. Asas  non  retroaktif  tetap  diutamakan  namun  tidak  dimaksudkan  untuk  dipahami sebagai kemutlakan. Semangat yang terkandung dalam UUD 1945 dalam hubungan ini sejalan  dengan  semangat  yang  terdapat  dalam  sejumlah  instrumen  hukum  […]  di antaranya: Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia […] 16
Putusan  Nomor  102/PUUVII/2009,  menguji  UU  42  tahun  2008  tentang  Pemilihan Umum Presiden dan wakil presiden. Tercantum dalam bagian menimbang:
Menimbang bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi:
(1) “Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;
(2)  Setiap  orang  berhak  atas  kesempatan  yang  sama  untuk  diangkat  dalam  jabatan pemerintahan negerinya;
(3)  Kemauan  rakyat  harus  menjadi  dasar  kekuasaan  pemerintah;  kemauan  ini  harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.” 17
Putusan  Nomor  140/PUU-VII/2009,  menguji  UU  1/PNPS/Tahun  1965  tentang Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan  Agama.  Tercantum  dalam  bagian menimbang:
Dalam tataran instrumen hukum internasional, sejumlah Deklarasi dan Kovenan telah menunjukkan  pentingnya  jaminan  kebebasan  beragama  sebagai  standar  dasar kemanusiaan  dan  HAM  di  dunia.  Pasal  18  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia (DUHAM),  dan  International  Covenan  on  Civil  and  Political  Rights  (ICCPR)  yang keduanya  telah  diadopsi  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  melalui  Undang-
15 Putusan MK No: 011-017/PUU-I/2003 hlm. 34.
16 Putusan MK No: 065/PUU-II/2004 hlm. 54-5.
17 Putusan MK No: 102/PUU-VII/2009 hlm. 14.
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta 277 Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan  International  Covenant  on  Civil  and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), juga telah memberikan pengaturan atas jaminan memeluk agama bagi setiap manusia di dunia. 18
Putusan Nomor 19/PUU-V/2007, menguji UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tercantum di bagian menimbang:
Bahwa  hak  asasi  manusia  tidaklah  bersifat  mutlak  melainkan  dimungkinkan  untuk dilakukan  pembatasan-pembatasan  tertentu  sepanjang  pembatasan  tersebut  secara rasional dapat diterima dan ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat  demokratis, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Pembatasan demikian juga  telah  merupakan  ketentuan  yang  diterima  oleh  masyarakat  internasional, sebagaimana ternyata dari ketentuan Pasal 29 Ayat (2) Universal Declaration of Human Rights yang mengatakan, “ In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject  only  to  such  limitations  as  are  determined  by  law  solely  for  the  purpose  of securing  due  recognition  and  respect  for  the  rights  and  freedoms  of  others  and  of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society ” 19

## Catatan Umum Pencantuman UDHR dalam Sistem Hukum di Indonesia
Mencermati penggunaan UDHR dalam dokumen-dokumen hukum di atas, dapat kiranya ditarik  suatu  pola-pola  umum  untuk  dikelompokkan  dalam  kategorisasi  tertentu.  Kategori pertama,  pencantuman  UDHR  dalam  Tap  MPR  dan  Undang-Undang.  Kedua,  praktik pencantuman  UDHR  dalam  pertimbangan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Masing-masing kelompok kategori ini nantinya dapat dibagi lagi dalam beberapa bagian.
Untuk  kategori  pertama,  terdapat  praktik  pengundangan  di  Indonesia  yang mencantumkan  UDHR  sebagai  landasan  sosiologis,  filosofis,  dan  yuridis  dalam  bagian menimbang.  Praktik  ini  biasanya  diikuti  dengan  uraian  dalam  bagian  penjelasan  yang  pada pokoknya  menerangkan  latar  belakang,  signifikansi,  maupun  urgensi  dari  UDHR  terhadap dokumen hukum tersebut. Pola lain adalah UDHR dalam UU hasil ratifikasi. Dalam UU a quo, kadangkala  UDHR  tidak  ditemukan  dalam  bagian  menimbang,  batang  tubuh,  maupun penjelasannya. Dengan demikian eksistensi dari UDHR disini hanya dapat ditemukan sejauh kovenan  tersebut  mencantumkan  UDHR  di  dalamnya,  yaitu  sebagai  lampiran  UU  a  quo. Misalnya,  dalam  UU  7/1984  maupun  UU  19/2011.  Akan  tetapi  pada  umumnya  ratifikasi kovenan  yang  berkaitan  dengan  HAM  biasanya  mencantumkan  UDHR  di  dalamnya, sebagaimana dapat ditemukan pada UU 11/2005, UU 12/2005, UU 5/1998, dan UU 29/1999.
Bahan  paling  penting  perihal  UDHR  dalam  UU  di  Indonesia  tentu  saja  adalah  UU 39/1999  yang  tercantum  baik  dalam  bagian  menimbang,  dalam  batang  tubuh,  maupun penjelasan. Dengan demikian maka kiranya dapat dipertimbangkan bahwa instrumen hukum lain sejauh merujuk pada UU 39/1999 maka seharusnya juga memuat nilai-nilai dan standar
18 Putusan MK No: 140/PUU-VII/2009 hlm. 227.
19 Putusan MK No: 19/PUU-V/2007 hlm. 37.
Ham  sebagaimana  termuat  dalam  UDHR.  Praktik  semcam  ini  dapat  ditemukan  dalam  UU 8/2016 yang akan sedikit disinggung di bawah.
Sebagai tambahan, apa-apa yang diuraikan disini masih tidak memuat undang-undang yang secara eksplisit tidak mencantumkan UDHR akan tetapi memuat pokok substansi yang sejalan dengan UDHR. Meskipun tidak mecantumkan secara terang akan tetapi bukan berarti tidak  ada  keterkaitan  sama  sekali.  Misalnya,  terhadap  Undang-Undang  yang  pada  bagian mengingat  maupun  penjelasannya  merujuk  pada  UU  39/1999,  sementara  UU  39/1999  itu sendiri merujuk pada UDHR.
Variasi  lain  adalah  tidak  dicantumkannya  sama  sekali  UDHR  akan  tetapi  dalam  UU tersebut  memuat  kaidah  universalitas  yang  sesungguhnya  sejalan.  Contoh  tersebut  dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU a quo tidak menyebutkan secara langsung mengenai UDHR akan tetapi nampak dalam bagian penjelasan umumnya akan pengakuan hak asasi sebagai hak dasar yang secara kodrati “universal,  perlu  dilindungi,  dihormati,  dan  dipertahankan”.  Selanjutnya,  meskipun  tidak termuat dalam bagian mengingat, UU a quo memberikan rujukan pada UU 39/1999 dan UU 19/2011 yang termuat dalam paragraf kedua bagian penjelasan umum UU 8/2016.
Selanjutnya  akan  diulas  UDHR  dalam  sejumlah  Putusan  MK.  Yurisprudensi  yang tersedia  menampakkan  bahwa  MK  menggunakan  UDHR  tidak  hanya  sebagai  rujukan  yang sifatnya supplementary semata.  Tidak  pula  ditujukan  sekedar  sebagai  bentuk  kesesuaian UDHR terhadap UUD 1945. Lebih dari itu, UDHR dalam Putusan MK nampaknya ditujukan untuk  memperlihatkan  bahwa  pada  dasarnya  Indonesia  merupakan  bangsa  beradab  yang menganut  penghargaan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia.  Perspektif  yang  diusung  oleh  MK malah menampilkan kecenderungan akan proyeksi pemaknaan HAM dalam Konstitusi yang semangatnya  mengacu  pada  UDHR.  Tentu,  dalam  sejumlah  Putusan  masih  terasa  upaya pemadupadanan UDHR untuk dikaitkan dalam konteks lokal, akan tetapi bahkan dalam situasi yang demikian sekalipun justru menunjukkan komitmen HAM tersendiri.
Satu contoh khusus terhadap permaslahan ini adalah penafsiran MK terhadap Pasal 29 ayat (2) UDHR dikaitkan dengan pengecualian asas non-retroaktif dalam UU 26/2000. Dalam Putusan tersebut, MK justru berpendapat bahwa makna dari Pasal 29 ayat (2) UDHR adalah sejalan  yaitu  untuk  memberikan  pembatasan  terhadap  asas  non-retroaktif  untuk  penegakan hukum pidana terhadap perkara pelanggaran HAM berat.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Tulisan ini dibuat dengan premis yang sederhana: bagaimana keberlakuan UDHR selaku dokumen yang tadinya bersifat soft law dalam sejumlah perangkat hukum di Indonesia. Dari eksplorasi yang dilakukan oleh penulis, ditemukan sejumlah pola pencantuman UDHR dalam perangkat perundang-undangan di Indonesia maupun dalam Putusan-Putusan MK. Tanpa perlu mengulang, ragam penggunaan UDHR dalam dokumen tersebut mengafirmasi pendapat dari Humphrey  dan  Amanwita  sebagaimana  telah  diulas  sebelumnya. 20 Melalui  praktik pencantuman UDHR dalam instrumen hukum di Indonesia tersebut dapat kiranya disimpulkan bahwa UDHR itu sendiri dapat dipandang sebagai salah satu sumber hukum Indonesia.
20 Lihat catatan kaki nomor 2 dan nomor 3.

## Saran
Kesulitan justru muncul apabila menempatkan konteks penggunaan UDHR ini dalam tataran yang lebih teoritik, yaitu dengan meletakkan pembahasan ini dalam konteks perdebatan monisme  dan  dualisme  hukum  nasional  terhadap  hukum  internasional.  Perdebatan  tentang polemik itu telah dipotret dengan sangat baik oleh Simon Butt dan tidak akan diulang di sini. 21 Praktik pencantuman UDHR sebagaimana telah disebutkan melebarkan ruang monisme sistem hukum  nasional  dalam  hukum  internasional  atau  sekurang-kurangnya  tidak  setipis  yang disampaikan oleh Butt. Untuk itu tulisan ini memperlihatkan bahwa dengan ruang monisme - sekurang-kurangnya  terhadap  UDHR-  maka  sehendaknya  UDHR  dapat  digunakan  sebagai sumber baik dalam pembuatan maupun penegakan hukum.

## REFERENSI

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1998  tentang  Konvensi  Menentang  Penyiksaan  dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2011  tentang  Pengesahan  Konvensi  Mengenai  Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/PUU-II/2004.
Putusan Mahkamah Konstitusi. 2007. Putusan Nomor 19/PUU-V/2007.
Putusan Mahkamah Konstitusi. 2009. Putusan Nomor 102/PUUVII/2009.
Putusan Mahkamah Konstitusi. 2009. Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1988.
21 Simon Butt. The Position of International Law Within The Indonesian Legal System. Emory International Law Review, Vol. 28. 2014.

## Amanwita, Rukmana. 2000. “Kekuatan Mengikat UDHR 1948 terhadap Negara Anggota PBB Khususnya Indonesia” Jurnal Hukum No. 14, Vol. 7
Butt, Simon. The Position of International Law Within The Indonesian Legal System. Emory International Law Review, Vol. 28. 2014.
Manan,  Bagir.  2006. Perkembangan  Pemikiran  dan  Pengaturan  Hak  Asasi  Manusia  di Indonesia . Bandung: Alumni
Morsink, Johannes. 1993. The Universal Declaration of Human Rights, Origins, Drafting and Intent . University of Pennsylvania Press: Philadelphia. 1999.
Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:  Latar  Belakang,  Proses  dan  Hasil  Pembahasan  1999-2002.  Buku  VIII  Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama.
Prof. Dr. R. Supomo. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Dengan Sekedar Tjatatan dan Keterangan dibawah Tiap-Tiap Pasal . Tjetakan Kesembilan. Noordhoff- Kolff N.V. Djakarta. 1958.
Kusuma,  RM.  A.B. Lahirnya  Undang-Undang  Dasar  1945. Badan  Penerbit  FHUI.  Depok. 2004.
Samnoy,  Arshild.  1993. Human  Rights  as  International  Consensus,  The  Making  of  the Universal Declaration  of  Human  Rights  1945-1948 .  Report  Chr.  Michelsen Institute: Bergen, Norway. 1993.
Syahputra, Azmi. 2011. “Perbandingan Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”
Pranata  Hukum No.1 Vol. 6.
Competing interests No conflict interest.
Funding. None.
Acknowledgements.
Thank you to all those who have supported and helped this research.
About the Authors
The author is a student at Universitas Kristen Indonesia