## JURNAL
SOSAINS

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOL 2 NO 2 2022 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X

## SELF  ASSESSMENT DALAM HUKUM  PAJAK
Arlini Hapsari Putri Pramudya 1 , Arief Wibisono 2 dan Marni Mustafa 3
1,2,3 Program Magister Huk um, Universitas Jayabaya, Indonesia Corresponding Author : Arlini Hapsari Putri Pramudya¹ Email :  2020010261032@pascajayabaya.ac.id, 2020010261032@pascajayabaya.ac.id dan emmymarni@gmail.com
Info Artikel : Diterima : 03 Februari 2022 Disetujui : 09 Februari 2022 Dipublikasikan : 15 Februari 2022 Keywords: Sistem Self Assessment, Pajak, Wajib Pajak Keywords: Self Assessment System, Taxes, Taxpayers

## ABSTRAK
Latar  Belakang : Indonesia  telah  beberapa  kali  mengubah  sistem pemungutan  pajak mulai  dari  official  assessment sistem, semiself  assessment sistem,  withholding  sistem sampai  dengan  self  assessment  sistem. Tujuan  : Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  penerapan sistem self assessment kepada wajib  pajak. Metode : Metode  penelitian  ini  menggunakan  yuridis  normatif  yiatu  penelaahan  bahan kepustakaan  yang  meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum  tertier,  baik  berupa  dokumen  maupun  peraturan  perundang-undangan. Hasil  : Hasil  penelitian  menunjukkan  sistem  self  assessment  yang  diterapkan  belum  dapat mengubah wajib  pajak  dalam  melakukan  kegiatan  perpajakan  secara mandiri  dan jujur. Kesimpulan  : Undang-undang  memberikan  kepercayaan  kepada  wajib  pajak  dengan sistem  self  assessment, akan  tetapi  tidak  diiringi  dengan  kesadaran  hukum  yang  baik oleh  wajib  pajak.  Pengawasan  dan  penerapan  sanksi  yang  tidak  maksimal mengakibatkan  tingginya  pelanggaran  yang dilakukan  wajib  pajak.

## ABSTRACT
Background : Indonesia has changed the tax collection system several times, starting from the official assessment system, semi-self assessment system, withholding system to  the  self-assessment system .  Purpose  : This  study aims  to  determine how the implementation of the self-assessment system to taxpayers . Method : This research method uses normative juridical, namely the study of library materials which include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, both in the form of documents and statutory regulations . Results : The results of the study show that the self-assessment system applied has not been able to change taxpayers in carrying out tax activities independently and honestly . Conclusion : The law gives trust to taxpayers with a self-assessment system, but is not accompanied by good legal awareness by taxpayers. Supervision and application of sanctions that are not optimal result in high violations committed by taxpayers .

## PENDAHULUAN
Pembangunan Nasional  sangat dipengaruhi  oleh  pendapatan pajak  yang diperoleh dari  warga  negara  untuk  dapat  memaksimalkan  berbagai  pembangunan  infrastruktur
maupun  ekonomi  nasional.  Hal  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan rakyat Indonesia baik secara material ataupun spiritual (Edy, Putra, & Riyanti, 2017).
Sebagai  sumber  penerimaan  negara,  pajak  sangat  menompang  pembangunan nasional  dan  memenuhi  pengeluaran  negara (Novitaningsih,  Diana,  & Afifudin,  2019). Penerimaan pajak merupakan sumber penghasilan yang diperoleh  secara berkala dan dapat menjadi  optimal  sesuai dengan kebutuhan pemerintah serta kondisi  masyarakat (Hutagaol, 2007).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2007  Tentang  Ketentuan Umum  Dan Tata Cara Perpajakan yang  telah  dilebur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2021  tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mendefinisikan  pajak merupakan kontribusi  wajib  kepada negara yang terutang oleh  orang pribadi  atau badan yang bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
Menurut  Soemitro  yang mendefinisikan  bahwa pajak  adalah suatu perikatan  yang timbul  karena  adanya  undang-undang  yang  menyebabkan  timbulnya  kewajiban  warga negara  untuk  menyetorkan  sejumlah  penghasilan  tertentu  kepada  negara,  negara mempunyai  kekuatan  untuk  memaksa,  dan  uang  pajak  tersebut  harus  digunakan  untuk penyelenggaraan pemerintahan (Sutedi, 2008).
Soeparman Soemahamidjaja  juga mendefinisikan  pajak  adalah iuran  wajib,  berupa uang  ataupun  barang,  yang  dipungut  oleh  penguasa  berdasarkan norma-norma  hukum, guna  menutup  biaya  produksi  barang-barang  dan  jasa-jasa  kolektif  untuk  mencapai kesejahteraan bersama (Brotodihardjo,  1998). Menurut Mardiasmo, Pajak merupakan iuran rakyat kepada  kas  negara  berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan tidak  mendapat  jasa timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat ditunjukkan  dan  yang digunakan  untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 1987).
Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar bagi negara. Pajak yang ada di  Indonesia  merupakan  kristalisasi  dari  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan undang-undang  sehingga  dapat  dipaksakan  dengan  tiada  mendapat  balas  jasa  secara langsung  (Thohari, 2018).
Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara, sehingga memerlukan perhatian serius  baik  dari  pemerintah  maupun  dari  masyarakat  khususnya  tentang  tata  cara perpajakan dan proses maupun  mekanisme dalam  sistem pemungutan  pajak di  Indonesia (Suastika,  2021).  Masyarakat  sebagai  wajib  pajak  mempunyai  persepsi  yang  negatif terhadap fiskus mengenai tata cara perpajakan sesuai yang telah dijelaskan  oleh  Sumantri adalah sebagai berikut (Sumantry, 2011). Wajib pajak menilai  tata cara pemungutan pajak sarat dengan  birokrasi  dan  administrasi  yang  sulit.  Proses administrasi  yang  ribet  yang bertujuan  untuk  menguntungkan  fiskus.  Berpikir  bahwa  “fiskus  adalah  raja”  sehingga membuat wajib  pajak takut untuk membayarkan pajak secara mandiri.
Sistem  pemungutan  pajak  yang  berlaku  Indonesia  telah  mengalami  beberapa perubahan  dalam  penerapan  sistem  pumungutan  pajak  mulai  dari  sistem  official assessment, sistem  semi-self  assessment, sistem  withholding  dan sistem  self assessment (Nisa,  2017).  Sistem  self  assessment  merupakan  sistem  yang  terakhir  diterapkan  di Indonesia.
Reformasi perpajakan di Indonesia pada tahun 1983 mulai  menyempurnakan sistem pemungutan  pajak  yang semula menggunakan  sistem official  assessment menjadi  sistem self  assessment (Sakinah,  2018).  Sistem  self  assessment ini  mulai  diberlakukan  pada 1 Januari  1984  dengan  berdasarkan pada  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kemudian mengalami perubahan sebanyak 5 (lima) kali yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2000,  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  dan  terakhir  Undang-Undang  Nomor  7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Sistem  self  assessment  ini  diharapkan  dapat  dilaksanakan  dengan  lebih  rapi, terkendali,  sederhana dan mudah  untuk  dipahami  oleh  anggota  masyarakat Wajib  Pajak serta  dengan  sistem  ini  diharapkan  pelaksanaan  administrasi  perpajakan  yang  semula berbelit-belit  dan birokratis  akan dihilangkan  (Misman, 2016).
Dalam  sistem  self  assessment  ini  Wajib  Pajak  diberikan  kepercayaan  untuk menghitung,  memperhitungkan  sendiri  pajak yang terutang dan kemudian  menyetor serta melaporkannya  kepada kantor  pelayanan pajak  tempat wajib  pajak  terdaftar. Penjelasan lebih  lanjut  mengenai sistem self assessment terdapat dalam pasal 12  Undang-Undang No. 28 Tahun 2007  Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yakni,  setiap warga negara wajib  membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan  perpajakan,  dengan  tidak  menghitungkan  pada  adanya surat ketentuan  pajak. Jumlah  pajak  yang  terutang menurut  surat pemberitahuan  yang  disampaikan  oleh  wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila  direktur jenderal  pajak mendapatkan bukti  bahwa jumlah  pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud  dalam ayat (2) tidak benar, maka direktur jenderal pajak menetapkan jumlah  pajak terutang.
Kebebasan dan  tanggung  jawab  yang  besar diberikan  kepada wajib  pajak  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  sesuai.  Sistem  self  assessment  akan  berhasil dilaksanakan  jika  memenuhi  beberapa persyaratan yang diharapkan ada dalam diri  setiap wajib  pajak  yaitu,  kesadaran wajib  pajak  (tax  consciousness),  kejujuran  wajib  pajak. Kemauan atau hasrat untuk membayar pajak (willingness  to pay). Kedisiplinan  wajib pajak (tax discipline)  dalam melaksanakan peraturan perpajakan.
Sistem  self  assessment  yang  diterapkan  ini  memungkinkan  wajib  pajak  untuk melakukan  manipulasi  data  atas penghasilan  mereka,  karena fiskus  tidak  ikut  campur dalam  proses  perhitungan  pajak  penghasilan  wajib  pajak.  Oleh  sebab  itu,  untuk mempermudah  fiskus  dalam  melakukan  kinerjanya  maka pada Tahun  2013  Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan  Dari  Usaha  Yang  Diterima  Atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  Yang  Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Maka wajib  pajak yang berprofesi sebagai pelaku usaha dan memiliki  penghasilan bruto dibawah Rp 4,8 Milyar, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan pajak final sebesar 1%  dari  penghasilan  bruto  setiap  bulannya,  hal  ini  berdasarkan pada  pasal  2  ayat  (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.  Peraturan ini  mulai  diberlakukan  pada Juli Tahun 2013.
Wajib  Pajak  banyak  yang  belum  memiliki  kesadaran  akan  betapa  pentingnya pemenuhan kewajiban  perpajakan baik  bagi  negara maupun  bagi  mereka sendiri  sebagai warga  negara  yang  baik.  Dalam  kondisi  tersebut  keberadaan  self  assessment  system memungkinkan  Wajib  Pajak  untuk  melakukan  kecurangan  pajak  seperti  terjadinya  tax evasion yang didasari oleh beberapa alasan seperti kurangnya sosialisasi  pemerintah hingga keengganan  Wajib  Pajak yang  lebih  merasa tidak  memperoleh  kompensasi  apapun  dari pemerintah  misalnya  pengadaan  fasilitas  umum.  Pemberian  kepercayaan  yang  besar kepada  wajib  pajak  sudah  sewajarnya diimbangi  dengan  instrumen  pengawasan, untuk keperluan itu fiskus diberi  kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak.
Wajib  pajak  di Indonesia  kurang mempunyai  kesadaran terhadap kewajiban  dalam membayarkan  pajak,  hal  ini  disebabkan  oleh  berbagai  hal  seperti  tingginya  tarif  pajak, tanggapan mengenai tidak pentingnya pajak, dan berpikir bahwa pajak hanya sebagai beban bagi wajib pajak. Sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 7 tahun 2021 tersebut, wajib pajak
sangat  memberikan  pengaruh  pada  sistem  self  assessment terhadap  penerimaan  pajak sebagai sumber pendapatan (Novitaningsih  et al., 2019).
Berbagai  penelitian  yang  dilakukan  juga  menyebutkan  bahwa tingkat  kebocoran pada  pajak  diakibatkan  dari  penerapan  sistem  pemungutuan  pajak  yang  diberlakukan sekarang. Kesadaran yang rendah tersebut mengakibatkan wajib pajak akan terus mencari ide  atau cara agar wajib  pajak  dapat membayarkan  pajaknya  sekecil  mungkin  sehingga dapat menghindari  pungutan  pajak dalam jumlah  besar (Purnawan, 2011).
Sanksi  perpajakan  dibutuhkan  untuk  dapat  memberikan  pelajaran  bagi  pelanggar pajak akibat dari tidak  terpenuhinya  kewajiban  perpajakan oleh  wajib  pajak sebagaimana yang  telah di  amanatkan dalam  Undang-Undang  Perpajakan (Arifin  &  Nasution,  2017). Sanksi  sebagai  jaminan  bahwa ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang akan dipatuhi  (Rinika,  2019). Hal ini  dapat dikatakan bahwa sanksi merupakan pencegah agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma perpajakan.
Sanksi ini akan memberikan dampak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.  Wajib  pajak akan patuh  yang  diakibatkan  sanksi  berat akibat  dari  tindakan  ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan  pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk  melakukan  penelitian  mengenai  self assessment dalam hukum  pajak untuk mengetahui  bagaimana  penerpakan  sistem  self  assessment dan  sanksi  yang  diberikan kepada  wajib  pajak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan sistem self assessment kepada wajib pajak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian  yuridis  normatif  dalam  lingkup efektivitas  hukum.  Pendekatan yuridis  (hukum  dilihat  sebagai  norma  atau  das  sollen), karena dalam  membahas permasalahan penelitian  ini  menggunakan  bahan bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).
Metode penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan cara meneliti  bahan pustaka atau bahan  sekunder  belaka  (Muchtar,  2015).  Penelitian  ini  merupakan  Penelitian  Yuridis Normatif  tentang  persoalan-persoalan  yang  menyangkut  tentang  self  assessment dalam hukum pajak.
Metode analisis  data dilakukan  dengan menghimpun  data melalui  penelaahan bahan kepustakaan  atau  data  sekunder  yang  meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier,  baik  berupa  dokumen-dokumen  maupun  peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis  normatif (Benuf & Azhar, 2020).
Untuk  menganalisis  bahan  hukum  yang  telah  terkumpul,  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode analisis  data kualitatif  yaitu yuridis  normatif  yang disajikan  secara deskriptif,  yakni  dengan  menggambarkan  suatu  kebijakan  yang  terkait  dengan  sistem pemungutan pajak.

## HASIL  DAN PEMBAHASAN

## 1. Self Assessment dalam Hukum Pajak
Fungsi  utama pajak  yaitu untuk  membiayai  pengeluaran negara yang dalam hal ini pajak  berfungsi  sebagai budgeter  yang  fungsinya  terletak  pada sektor  publik  dan  pajak sebagai suatu sumber pemasukan uang pada kas negara (Radjijo, 2007).
Reformasi perpajakan di Indonesia  yang sebelumnya  menganut official  assessment system berubah menjadi  self assessment system. Dimana semula wewenang pemungutan
pajak  diberikan  kepada  pemerintah  (fiskus)  menjadi  wewenang  pemungutan  pajak diberikan  kepada wajib  pajak. Fungsi  pemerintah  dalam  hal  ini  hanya sebagai  pembina, pembimbing,  pelayanan, dan pengawas.
Fungsi  pajak  sebagai  pengendalian  kebijaksanaan  negara  dimana  masyarakat sebagai  wajib  pajak  mempunyai  peran  dalam  melakukan  kontrol  terhadap  berbagai kebijaksanaan  negara  melalui  wakilnya  di  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR) (Yulistia, 2019).  Fungsi  tersebut  dijabarkan  dalam  dua  fungsi  yaitu  fungsi  budgetir  dan  fungsi regulerend.
Garis besar dari pajak yaitu  subjek pajak dan objek pajak. Subjek  pajak merupakan pihak  yang  dikenalkan  pajak  dan  objek  pajak  merupakan  segala  sesuatu  yang  akan dikenakan  pajak. Wajib  pajak sebagai subjek  pajak  yang telah memenuhi  syarat objektif pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 2 menyatakan bahwa Wajib Pajak yang  telah  memenuhi  persyaratan subjektif  dan objektif  sesuai dengan  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku.  Kondisi  wajib  pajak  tercermin  dari  kemampuannya membayar  pajak  yaitu  daya  pikul  ikut  mempertimbangkan  sebagai  dasar  utama menentukan berapa besar jumlah pajak yang dibebankan kepadanya (Watung, 2013).
Kewajiban-kewajiban  wajib  pajak yang termuat dalam Undang-Undang (Munawir, 2003) yaitu sebagai berikut :
a. Wajib  mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP sebagai tanda wajib pajak.
b. Wajib  membayar pajak.
c. Wajib  melakukan pemungutan atas PPh.
d. Wajib  menyapaikan Surat Pemberitahuan.
e. Wajib menyelenggarakan pembukuan (terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal,  penghasilan,  dan biaya serta penjualan dan pembelian).
f. Wajib  memberikan keterangan kepada aparatur pajak saat pemeriksaan.
Dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakan,  Wajib  Pajak  harus  mematuhi kewajibannya  dalam  melaksanakan kewajiban  pajaknya.  Kepatuhan pajak  ada dua  jenis (Susena et al., 2018) yaitu sebagai berikut:
1) Kepatuhan Formal
Suatu  keadaan dimana  Wajib  Pajak  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  secara formal sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.
2) Kepatuhan Material Suatu  keadaan dimana  Wajib  Pajak secara substantif  hakikat  memenuhi  semua ketentuan material perpajakan yakni  sesuai isi dan jiwa UU perpajakan.
Sistem  self  assessment sebagai  sistem  pemungutan  pajak  modern.  Implementasi sistem  self  assessment  dalam  sistem  pumungutan  pajak  salah  satunya  adalah  Pajak Penghasilan  (PPh) adalah  dengan  memberikan  kepercayaan kepada  wajib  pajak  untuk menghitung,  memperhitungkan,  menyetorkan  dan  melaporkan  sendiri  besarnya  pajak terutangnya.
Menghitung  berarti  wajib  pajak  menghitung  secara keseluruhan  atas penghasilan yang  wajib  pajak  peroleh  kemudian  menentukan  jumlah  PKP serta PTKP dari  masing- masing  wajib  pajak  tersebut  sehingga  diperoleh  jumlah  pajak  yang  akan  dibayarkan. Selanjutnya  memperhitungkan  berarti  wajib  pajak  memiliki  hak untuk  membayar  pajak penghasilan  mereka  secara  langsung  pada  akhir  tahun  pajak  maupun  dengan mengangsurnya  setiap bulan.  Kemudian  melapor,  melapor  berarti wajib  pajak datang  ke kantor untuk mengisi dan menyampaikan SPT PPh, pengisian SPT tersebut harus dilakukan dengan  sebenar-benarnya karena  dalam  hal  ini  fiskus  telah  memberikan  kepercayaan sepenuhnya  kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung  sendiri  besar  pajak  yang  akan
dibayarkan. Setelah melapor selanjutnya yang dilakukan  oleh wajib pajak adalah menyetor, menyetor atau membayar pajak bisa dilakukan secara langsung datang ke kantor pajak, atau bisa juga dilakukan  dengan menggunakan sistem e-biling.
Dasar hukum  dari  penerapan  sistem  self  assessment  ini  adalah  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021  Tentang Harmonisasi  Peraturan Perpajakan. Namun apabila  dalam pelaksanaannya fiskus menemukan ketidaksesuaian dari data yang disampaikan oleh wajib pajak maka, fiskus akan memeriksa dan menkroscek kebenaran dari data perpajakan yang telah dilaporkan  oleh wajib pajak tersebut.
Self assesment sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang terjabarkan dalam 3 ayat yang akan dijelaskan sebagai berikut.
a. Setiap  Wajib  Pajak  wajib  membayar pajak  yang  terutang  sesuai dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan,  dengan  tidak  menggantungkan  pada adanya surat ketetapan pajak.
b. Jumlah  pajak  yang  terutang  menurut  surat pemberitahuan  (SPT) yang  disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah  pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  perpajakan.
c. Apabila  Direktur  Jendral  Pajak  mendapatkan  bukti  jumlah  pajak  yang  terutang menurut SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jendral Pajak menetapkan jumlah  pajak yang terutang.
Walaupun wajib pajak sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan sistem self assesment ,  bukan  berarti  wajib  pajak  tidak  dimungkinkan  lagi  untuk  dilakukan pemeriksaan (Rizki,  2018). Artinya,  pemerintah dalam hal ini  diwakilkan  oleh Direktorat Jendral Pajak dapat melakukan  tindakan  pemeriksaan pajak terhadap wajib  pajak apabila diketahui  wajib  pajak tidak benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ketidak benaran  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  tentunya  diketahui  berdasarkan  data  yang diperoleh  Direktorat Jendral Pajak dari pihak ketiga.
Dalam  rangka  pengawasan kepatuhan  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  sebagai konsekuensi  penerapan self assesment sistem,  data dan informasi  yang  berkaitan dengan perpajakan  yang  bersumber dari  instansi  pemerintah,  lembaga,  asosiasi,  dan  pihak  lain sangat diperlukan  oleh  Direktorat Jendral Pajak. Data dan informasi  tersebut adalah data yang  menggambarkan  kegiatan  atau usaha, peredaran usaha,  penghasilan,  dan kekayaan seseorang atau badan usaha (Putri, 2020).
Dalam pelaksanaan sistem self assesment ini  tentunya memiliki  banyak persoalan. Banyaknya  perbuatan  wajib  pajak  yang  melanggar  aturan  yang  berlaku  dibidang perpajakan,  pelanggaran  ini  biasanya  berupa  penggelapan,  penipuan,  pemalsuan  dan sebagainya.
Dalam Undang-Undang  telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan hal yang berkaitan  dengan  terjadinya  dan  sanksi-sanksi  atas  kejahatan/pidana  perpajakan,  yang mengungkapkan  beberapa kejahatan/tindak  pidana  perpajakan yang mungkin  saja terjadi dikarenakan hal sebagai berikut :
a. Adanya unsur kealpaan Sebagai suatu ketidaksengajaan, kelalaian, ketidakhati-hatian, kurang mengindahkan  kewajibannya  dalam  perpajakan,  ini  sifatnya  masih  pelanggaran perpajakan. Adapun unsur kealpaan dalam perpajakan terjadi  dalam hal berikut :
1. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) ke Direktorat Jendral Pajak.
2. Menyampaikan  SPT, tetapi isinya  tidak  benar/tidak lengkap/melampirkan  keterangan yang isinya  tidak benar atas kealpaan yang menimbulkan kerugian negara, pelakunya
Volume  2, Nomor  2, Februari  2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
dapat dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama 1  tahun,  dan atau denda paling tinggi  2 kali  jumlah  pajak terutang.
b. Adanya unsur kesengajaan
Dimana  dengan  sengaja  melakukan  pelanggaran  atas  ketentuan  perundang- undangan perpajakan, hal ini  sifatnya sudah kejahatan/ pidana perpajakan.
1) Tidak mendaftarkan diri sebagai WP/PKP atau menyalahgunakan/ menggunakan tanpa hak NPWP/ Pengukuhan PKP.
2) Tidak menyampaikan SPT.
3) Menyampaikan SPT/keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
4) Menolak untuk dilakukan  pemeriksaan.
5) Memperlihatkan  pembukuan,  pencatatan, atau  dokumen  lain  yang  palsu/dipalsukan seolah-olah benar.
6) Tidak  menyelenggarakan  pembukuan/pencatatan,  tidak  memperlihatkan  atau  tidak meminjamkan  buku, catatan, dokumen lainnya.
7) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut.  Atas unsur kesengajaan diatas yang  menimbulkan  kerugian  negara,  pelakunya  dapat  dipidana  dengan  pidana kurungan  paling  lama  6  tahun,  dan  atau  denda  paling  tinggi  4  kali  jumlah  pajak terutang.
Kurang  optimalnya  pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan  kebijakan  sistem pemungutan  pajak  menjadi  masalah  yang  serius  dalam  manajemen  kebijakan  publik. Sistem  pemungutan  pajak  yang  menggunakan  sistem  self  assessment  masih  terdapat permasalahan yang  menghambat  pelaksanaan kebijakan  sistem  pemungutan  pajak  yang menggunakan  sistem  self  assessment di  mana masih  rendahnya tingkat  kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.
Wajib  pajak enggan untuk  membayar pajak,  tidak  ada kesadaran untuk  membayar pajak  ke  kantor  pajak  dan  bahkan  wajib  pajak  telah  terbukti  memanipulasi  hasil pendapatan.  Selain  ketidakjujuran  wajib  pajak,  juga  terdapat  adanya  ketidakdisiplinan wajib  pajak  dalam  membayarkan  pajaknya.  Selain  itu,  para petugas  pajak  tidak  dapat melakukan  kegiatan  tambahan  dikarenakan  tidak  adanya  peraturan  yang  tegas  seperti sanksi bagi wajib  pajak yang tidak mau membayar pajak.
Terdapat  beberapa masalah  terkait  dengan  implementasi  self  assessment hukum pajak yaitu sebagai berikut :
1. Rendahnya  kesadaran  wajib  pajak  ( tax consciousness ) dalam  membayarkan  bayar terutang.
2. Rendahnya kemauan dan hasrat untuk membayar pajak ( willingness to pay ) dari wajib pajak untuk  mendatangi kantor pajak.
3. Kedisplinan  para wajib  pajak  yang  masih  rendah  dengan  alasan  beban  pajak  yang terlalu berat.
4. Sanksi yang diterapkan tidak maksimal  sehingga para wajib pajak masih enggan untuk melakukan pembayaran.
Untuk  itu  diperlukan  upaya-upaya  untuk  mengatasi  hambatan  sehingga  dapat mempengaruhi  wajib  pajak  dengan  kebijakan  sistem  self  assessment. Salah  satu upaya tersebut adalah  dengan  melakukan  sosialisasi  kepada wajib  pajak  mengenai  pentingnya membayar pajak dan pelaksanaan sistem self assessment unruk  meningkatkan  kesadaran wajib  pajak  dalam  membayar  pajak,  di  Indonesia  walaupun  sudah  terdapat  Undang-
Undang yang mengatur tentang perpajakan akan tetapi masih banyak masalah, hal tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor yaitu sebagai berikut :
1. Kurang sosialisasi  oleh fiskus  (pemerintah) kepada wajib  pajak (masyarakat) tentang pentingnya  wajib pajak, manfaat dari membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima jika  tidak membayar pajak.
2. Tingkat  ekonomi  di  Indonesia  masih  rendah,  sehingga  sebagian  wajib  pajak  lebih memprioritaskan  untuk kebutuhan mendasar dibandingkan  dengan membayar pajak.
3. Database di Indonesia masih jauh dari taraf Internasional,  hal ini  menyebabkan tidak terkontrolnya  kepatuhan wajib  pajak dan tidak  tepatnya informasi  yang disampaikan wajib pajak atau kebenaran data.
4. Peraturan pelaksana  Undang-Undang  yang  tidak  konsisten  dengan  Undang-Undang yang menyebabkan banyak pungutan resmi dan tidak resmi serta lemahnya penegakan hukum pajak.
Beberapa perlawanan wajib  pajak  dalam  upaya pemungutan  pajak  terdiri  dari dua (Sinaga, 2016) yaitu sebagai berikut.
1. Perlawanan Pasif.
Perlawanan pajak  secara  pasif  ini  berkaitan  erat  dengan  keadaa,n  sosial  ekonomi masyarakat di  negara yang  bersangkutan.  Pada umumnya  masyarakat tidak  melakukan suatu upaya yang  sistematis  dalam  rangka  menghambat  penerimaan  negara,  tetapi  lebih dikarenakan oleh kebiasan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.
2. Perlawanan Aktif.
Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh Wajib  Pajak untuk  tidak membayar pajak atau mengurangi  jumlah  pajak yang seharusnya dibayar.
Pemerintah  melakukan  reformasi  perpajakan  untuk  mencapai  tax  ratio  atau  ratio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 14 persen. Sebelumnya pada tahun 2019  tax ratio  Indonesia  sebesar 9,76  persen yang  termasuk pajak,  bea cukai,  dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Ratio sebesar 14,4 persen sudah sangat realitis karena sudah mengurangi  potensi pajak tidak tergali  sebesar 3,6 persen atau 20 persen dari rasion Indonesia yang seharusnya 18 persen.
Indonesia  akan  menutup  gap  dengan  mereformasi  administrasi  dan  kebijakan perpajakan  yang  harus  berjalan  beriringan.  Tujuan  reformasi  perpajakan  adalah  untuk mencapai basis pajak yang luas, kepatuhan pajak yang tinggi,  dan penerimaan pajak yang sehat serta berkelanjutan.  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang  Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai  salah  satu  kunci  mendorong  penerimaan  pajak  yang  lebih baik.  Sehingga  akan  mendorong  penerimaan  pajak  yang  dalam  RAPBN menargetkan sebesar Rp 1.262,9 triliun  pada tahun 2022 yang dilakukan  melalui  perbaikan administrasi pajak.

## 2. Peran Adminitrasi dalam Sistem self assessment dan Keunggulannya
Sistem  perpajakan  dengan  menggunakan self  assessment berfungsi  untuk membina,  memberikan  pelayanan,  mengawasih  wajib  pajak,  serta melaksanakan  sanksi bagi  pelanggar  sesuai  dengan  perundang-undangan.  Karena  tanpa  dilakukannya pengawasan dan sanksi ( law enforcement ) yang maksimal maka tidak akan mungkin wajib pajak untuk  mematuhi ketentuan yang berlaku (Rusnan et al., 2020).
Pembinaan dapat dilakukan  dengan berbagai  macam cara salah satu diantaranya yaitu  penyuluhan  tentang  pengetahuan  perpajakan  baik  melalui  media  online  maupun dilakukan  secara langsung kepada masyarakat selaku wajib pajak.
Kunci keberhasilan dari sistem ini  adalah penerapan dan sanksi yang diberlakukan dalam  Undang-Undang  Perpakjakan.  Pengawasan  yang  dilakukan  dapat  dengan mengawasi  kepatuhan  dala  menyampaikan  SPT  tahunan  ataupun  SPT masa para  wajib pajak,  ketepatan dalam  pembayaran  wajib  pajak  dan  menerbitkan  surat teguran  apabila wajib pajak tidak mematuhinya (Rohman et al., 2020).
Pengawasan yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak terhadap kepatuhan dalam memenuhi  kewajiban  membayar pajak  berdasarkan sistem self assessment dengan melakukan dua fungsi utama yaitu sebagai berikut.
1. Fungsi  pemeriksaan ( audit function )
Bertujuan  untuk  memantau  dan  mengawasi  kepatuhan  wajib  pajak  untuk melaksanakan kewajiban  dalam  membayar pajak  terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang.
2. Fungsi  pemungutan ( collection function )
Bertujuan  untuk  meneliti  dan  mencatat pembayaran pajak  terutang baik  sebagian maupun keseluruhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sistem  self assessment ini  mempunyai  beberapa keunggulan  dibandingkan  dengan sistem pemungutan pajak lainnya  yaitu sebagai berikut.
1. Mampu menampung  dinamika  pertambahan wajib pajak seiring dengan pertumbuhan ekonomi  negara.
2. Memberikan peluang ataupun kesempatan bagi wajib pajak untuk membayarkan pajak terutangnya sendiri  tanpa menunggu surat ketetapan pajak.
3. Pajak dapat dibayar saat objek pajak timbul  yang mempunyai  arti bahwa wajib  pajak dapat melakukan  pembayaran ketika  kondisi  mampu  membayarkan pajak  dan  tidak memberatkan.
4. Menyebabkan  arus  kas  negara  yang  secara terus  menerus  tanpa  perlu  intervensi administrasi  perpajakan.
5. Memberikan  dukungan  partisipasi  aktif dari  masyarakat dalam  mengumpulkan  dana pembangunan nasional.
6. Kegiatan  ini  lebih  mengutamakan  kepada  pembinaan  agar  wajib  pajak  dapat memenuhi  kewajibannya dalam membayarkan pajak.
7. Dapat mengurangi kesenjangan beban pajak.
Akan tetapi dalam pelaksanaan yang ada di  masyarakat sistem ini  juga mempunyai beberapa kelemahan dalam penerapannya yaitu sebagai berikut:
a. Kepercayaan yang diberikan  kepada wajib  pajak  untuk  menghitung,  membayar dan melaporkan pajaknya sendiri  masih diragukan kebenarannya.
b. Masih  banyak  wajib  pajak  yang  merasa  kesulitan  dalam  menghitung  pajak terutang karena Undang-Undang tidak merinci  secara detail mengenai jenis pajak yang dibebankan.
Untuk  mewujudkan  sistem  self  assessment  dengan  baik  di  Indonesia  maka diperlukan  pendelegasian wewenang Direktorat Jenderal Pajak untuk  menciptakan sistem kontrol  sehingga tidak menimbulkan  penyalahgunaan wewenang. Sistem ini juga akan
meminimalisirkan kegiatan  transaksional antara  wajib pajak  dengan  fiskus. Ketidakpahaman wajib pajak dengan sistem ini  juga mengakibatkan mereka memanipulasi pajak terutang (tax evasion).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021  Tentang Harmonisasi  Peraturan Perpajakan yang  telah  diundangkan  oleh  pemerintah  pada  tanggal  29  Oktober  2021  merupakan gabungan dari Sembilan  bab yang mempunyai  enam ruang lingkup  pengaturan perpajakan dimana  setiap  lingkup  mempunyai  waktu  pemberlakuan  kebijakan  yang  berbeda.  UU disusun  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  perekonomian  yang  berkelanjutan  dan mendukung percepatan pemulihan  perekonomian,  perlunya strategi konsolidasi  fiskal yang berfokus  pada perbaikan  defisit  anggaran  dan  peningkatan  rasio  pajak  yang  antara lain dilakukan  melalui  penerapan kebijakan  peningkatan  kinerja  penerimaan pajak,  reformasi administrasi  perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan  prinsip  keadilan  dan  kepastian  hukum,  serta  peningkatan  kepatuhan sukarela wajib pajak.
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  yang  menyebutkan  bahwa  pembuatan  Peraturan Perundang-Undangan adalah pembuatan  peraturan perundang-undangan  yang  mencakup tahapan  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau  penetapan,  dan pengundangan.  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan telah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011.
Surplus  penerimaan  pajak  setiap  tahun  ternyata tidak  diimbangi  dengan  potensi pajak. Jika dibandingkan  dengan potensi pajak, kinerja penerimaan pajak selama ini  masih belum  optimal.  Penyebab perbedaan pajak (tax gap) tersebut mayoritas  karena lemahnya administrasi  perpajakan. Oleh karena itu diperlukan  reformasi administrasi  perpajakan.
Penyabab tingginya  gap antara potensi  dan realitas yaitu  gap antara jumlah  wajib pajak  (WP) yang  secara potensial  terdaftar dengan  yang  sebenarnya terdaftar, gap  WP terdaftar dengan dengan yang menyampaikan SPT, perbedaan antara pajak berdasar obyek yang dilaporkan  WP dengan pajak potensial  sesuai ketentuan, dan perbedaan antara pajak yang seharusnya dilaporkan atau ditetapkan pemerintah dengan yang dibayar.
Reformasi  administrasi  perpajakan  itu  harus dilakukan  agar tercapai administrasi perpajakan yang sehat (efektif dan efisien) dengan mengedepankan pelayanan publik kelas dunia.  Sasaran reformasi  harus  mengarah  kepda  adminsitrasi  perpajakan  yang  mampu menghasilkan  penerimaan yang cukup. Fleksibel,  berkelanjutan dan berdasarkan ketentuan perpajakan  yang  sah.  Oleh  karena  itu,  sejalan  dengan  era  tata  kelola  yang  baik  (good governance), reformasi administrasi  perpajakan juga  harus mengarah pada pembentukan administrasi  perpajakan  yang  partisipasif.  Menjaga  kesetaraan,  responsif,  berkualitas mempunyai  visi  strategis profesional,  akuntabilitas,  serta mengandalkan supervisi.

## 3. Penerapan Sanksi dalam Hukum Pajak
Hukum  pajak akan mengatur tentang kepentingan  para pihak  dalam melaksanakan pembayaran pajak yaitu  wajib pajak,  pemungut  pajak,  dan pihak  ketiga yang mempunyai keterlibatan  langsung  dengan  perpajakan.  Hukum  pajak  termasuk  dalam  ranah  hukum publik  yang mengkhususkan  sanksi terhadap sanksi administratif.
Hukum  tanpa sanksi  tidak  mempunyai  kuasa, maka sanksi  terhadap hukum  harus dipaksakan. Sanksi pada hukum  publik,  dalam hal ini  termasuk hukum  pajak sebagai alat utama untuk memaksa seseorang dalam mematuhi kententuan undang-undang  perpajakan (Kusumo, 2009).
Membayar pajak merupakan suatu kewajiban bagi  warga negara dalam rangka ikut membiayai  pembangunan  guna  mewujudkan  kesejahteraan bersama. Bagi  warga negara
yang telah mempunyai  tingkat  kesadaran hukum  yang tinggi  dalam  arti telah berperilaku sesuai dengan hukum atau (legal behavior) (Soekanto, 1984).
Sanksi  dan  alat  paksa  diperlukan  untuk  memaksa  wajib  pajak  mematuhi perundangan  yang  berlaku.  Bagi  wajib  pajak  yang  takut  akan  sanksi  akan  mematuhi peraturan  yang  berlaku.  Menurut  Herbert  Kelmanyang  menyatakan  jika  wajib  pajak mematuhi  aturan pajak atau taat membayar banyak  mempunyai  beberapa motif  diantara (Antjok,  195 C.E.) adalah sebagai berikut.
1) Takut dihukum  ( compliance ).
2) Rasa  senang  dan  hormat  kepada  pemerintah  khususnya  petugas  pajak ( identification )
3) Kesadaran wajib  pajak  bahwa  pajak  mempunyai  kegunaan  untuk  pribadi maupun masyarakat luas ( internalization ).
Penggunaan atau pengenaan sanksi memang bukan satu-satunya jalan  yang terbaik, namun  paling  tidak  akan  dapat  mempengaruhi  atau  membuat  sadar  para  wajib  pajak, petugas  pajak  atau  pihak  ketiga  yang  telah  melakukan  kelalalian  atau  kesengajaan melakukan perbuatan yang menyimpang  dari undang-undang  yang berlaku. sanksi pidana merupakan  suatu  alat  terakhir  atau  benteng  hukum  yang  digunakan  fiskus  agar norma hukum dipatuhi  (Mardiasmo, 2016).
Pajak banyak mengandung  sanksi  administrasi  dibandingkan  dengan sanki  pidana. Sanksi  adminitrasi  merupakan  wewenang  pajak  yang  akan  dijatuhkan  oleh  DIrektorat Jenderal  Pajak  sedangkan  sanksi  pidana  akan  dilakukan  sesuai  dengan  wewenang pengadilan  pidana  melalui  hakim  pidana.  Pelanggaran yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak dimana  apabila  menyangkut  pelanggaran  administrasi  maka  akan  dikenakan  sanksi adminitrasi  perpajakan  dan  apabila  menyangkut  tindak  pidana  dalam  perpajakan  maka akan dikenakan sanksi pidan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sumarsan, 2015).
Sanksi  administrasi  pada hukum  pajak  merupakan pembayaran sejumlah  kerugian yang  dialami  negara  akibat  kelalaian  dalam  pembayaran  pajak.  Ada  tiga  jenis  sanksi adminitrasi  perpajakan yang dapat diberikan  kepada wajib  pajak sesuai dengan Undang- Undang perpajakan yaitu sebagai berikut :
1. Denda Adminitrasi
a. Bila surat pemberitahuan (SPT) tidak  disampaikan  atau disampaikan  tidak sesuai waktu yang ditentukan.
1. SPT masa, selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak.
2. SPT tahunan, selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir masa pajak.
3. SPT tahunan, selambat-lambatnya 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
b. Wajib  pajak dapat membetulkan  SPT atas kemauan sendiri  dengn menyampaikan pernyataan tertulis  sesudah masa pajak  dengan  syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan penyelidikan.
c. Pajak  yang  terhutang  pada  saat  jatuh  tempo  tidak  membayarkan  atau  kurang dibayar, dikenakan denda sebesar 2% per bulan.
d. Wajib pajak tidak menyampaikan surat obyek pajak (SPOK) dalam waktu 30 hari setelah diterimanya SPOK akan dikenakan denda sebesar 25% dihitung  dari pokok pajak.
e. Wajib pajak mengisi  surat pemberitahuan objek pajak tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
f. Pembuat atau pemegang  dokumen  yang  dikenakan  bea  materai  tetapi  dokumen yang  bersangkutan  bea  materainya  tidak  atau  kurang  dilunas  sebagaimana mestinya  akan  dikenakan  dengna  sebesar 200%  dari  bea  materai  yang  tidak dibayarkan.
2. Sanksi Adminitrasi  Berupa Bunga
1. Wajib  pajak  yang  membayar  pajak  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  ataupun terlambat  membayarkan pajak  maka akan dikenakan  bunga  sebesar 2% per bulan.
2. Surat ketetapan pajak kurang bayar masih dibenarkan untuk ditertibkan,  maka sanksi berupa bunga 48% dari jumlah  pajak yang tidak atau kurang dibayar.
3. Sanksi Adminitrasi  Berupa Kenaikan
1. Pajak  yang  kurang  dibayar  sebagai  akibat  dari  pengungkapan  ketidakbenaran pengisian  SPT akan dikenakan sanksi administrasi  berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayarkan.
2. Dikenakan sanksi administrasi  berupa kenaikan apabila
1. 50% dari pajak penghasilan  yang tidak dibayarkan dalam satu tahun pajak.
2. 100% dari pajak penghasilan  yang tidak atu kurang dipotong.
3. 100%  dari  pajak  pertambahan  nilai  barang  dan  jasa  dan  pajak  penjualan  atas baeang mewah yang tidak atau kurang dibayarkan.
3. Dikenakan sanksi kenaikan 100% dari jumlah  kekurangan pajak yang terutang.
Namun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan  yang  menyatakan  apabila  wajib  pajak  merasa jumlah  pajak  dan pemungutan  tidak  sebagaimana mestinya,  maka wajib  pajak dapat melaporkan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sanksi pidana  yang  diatur  dalam  Pasal 38,  39,  39A,  41,  41A,  41B,  dan 41C sebagai akibat dari sifat kealpaan atupun kesengajaan.
1.  Sanksi Pidana terhadap Wajib Pajak
a. Karena  kealpaan  tidak  menyampaikan  SPT  sehingga  menyebabkan  kerugian pendapatan negara maka akan dikenakan denda paling  sedikit  1 kali  jumlah  pajak terutang  dan  paling  banyak  2  kali  jumlah  pajak  terutang  atau  pidana  dengan kurungan paling  singkat 3 bulan  dan atau paling lama 1 tahun.
b. Dengan  sengaja  tidak  mendaftarkan  diri  untuk  diberikan  NPWP  sehingga menimbulkna  kerugian  pendapatan negara maka akan dikenakan  pidana  6 bulan dan paling  lama 6 tahun dengan denda paling  sedikit  2 kali  jumlah  pajak terutang yang tidak dibayarkan dan paling  banyak 4 kali  jumlah  pajak terutang yang tidak dibayarkan.
c. Setiap  orang  yang dengan  sengaja menerbitkan  atau menggunakan  faktur  pajak tetapi belum  dikukuhkan  sebagai pengusaha kena pajak dipidana  dengan pidana penjara paling  sedikit 2 tahun dan paling  lama 6 tahun serta denda paling  sedikit 2 kali  jumlah  pajak dalam faktur pajak.
d. Percobaan untuk melakukan  tindak  pidana  menyalahgunakan  atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan pengusaha kena pajak.
2.  Sanksi Pindana Fiskus
a. Pejabat karena kealpaan  tidak  memenuhi  kewajiban  merahasiakan sebagaimana dimaksud Pasal 34 maka akan dikenakan kurungan paling  lama 1 tahun dan denda paling  banyak Rp 25.000.000,00.
b. Pejabar  dengan  sengaja  tidak  memenuhi  kewajiban  atau  seseorang  yang menyebabkan  tidak  dipenuhi  kewajiban  pejabat  sebagaimana  dimakud  Pasa 34 makan  akan  dikenakan  pidana  penjara  paling  lama  2  tahun  dan  denda  paling banyak Rp 50.000.000,00.
Volume  2, Nomor  2, Februari  2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
Sanksi pidana yang diterapkan dalam hukum pajak bersifat ultinum  remedium yang artinya hukum  pidana  atu sanksi pidana baru akan diterapkan jika  upaya-upaya lain  yang telah  dilakukantidak  memberikan  pengaruh  sama sekali  kepada wajib  pajak,  dan  fokus utama sanksi dalam hukum  pajak adalah pengembalian  dari jumlah  kerugian yang dialami pemerintah akibat tidak membayarkan pajak atau telat membayarkan pajak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian  dapat disimpulkan  bahwa sistem pajak yang berlaku di Indonesia yaitu sistem self assesment tidak sepenuhnya berhasil  diterapkan. Sejak berlaku Undang-undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara Perpajakan sebagai dasar penerapan dari  Sistem  self assesment sebagaimana disebutkan dalam  pasal  12  bahwa  Setiap  Wajib  Pajak  wajib  membayar  pajak  yang  terhutang berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan,  dengan  tidak menggantungkan  pada adanya Surat Ketetapan Pajak.
Pemerintah  kemudian  sadar dan  untuk  itu  mencoba  menyempurnakan  UU  KUP, PPh, PPN, PPS, Pajak Karbon,  serta Cukai  dengan melakukan  perbaikan atau penguatan sistem  yang  ada  dengan  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2021  tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam UU tersebut dinilai  efektif untuk  memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia.
Persoalan yang ada berkenaan dengan sistem perpajakan yang berlaku di  Indonesia disebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia, wajib pajak memanfaatkan peluang yang ada pada sistem self assesment ini. Kepercayaan yang diberikan oleh undang- undang kepada wajib pajak dengan sistem self assesment tidak dibarengi dengan kesadaran hukum  yang baik  oleh  wajib  pajak,  kemudian  masih  tidak  optimalnya  pengawasan yang dilakukan,  serta tidak  maksimalnya  penerapan sanksi yang diberikan  kepada wajib  pajak yang  melanggar.  Pengawasan yang  dilakukan  tidak  berjalan  maksimal  dan  penerapan sanksi  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  yang  terbukti  melanggar  atau  melakukan kejahatan pajak masih sangat lemah.

## BIBLIOGRAFI
Arifin,  Syamsul Bahri, & Nasution, Aulia Arief. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak Badan Di Kpp Pratama Medan Belawan. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi , 3 (2). Brotodihardjo,  R. Santoso. (1998). Pengantar Hukum Pajak. Bandung, Alumni . Edy,  Edy,  Putra,  Yanuar  Adi,  &  Riyanti,  Desti.  (2017).  Kepatuhan  Pelaporan  Pajak Penghasilan  Tahunan  Orang  Pribadi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Penjaringan Tahun 2015-2016. Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani , 4 (1), 67–75. Hutagaol, John. (2007). Perpajakan isu-isu kontemporer. Jakarta: Graha Ilmu , 1306–2655. Mardiasmo, Dr M. B. A. (1987). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2001 .
Misman,  Sofyeti.  (2016).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Self  Assessment  Terhadap Optimalisasi  Penerimaan  Pph  Pasal  25  Wajib  Pajak  Badan  Pada  Kpp  Pratama Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 16 (4).
Nisa, Indah Chairun. (2017). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus dan Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Layanan Drive  Thru  sebagai Variabel  Moderating . Makassar:  Universitas  Islam  Negeri Alauddin  Makassar.
Novitaningsih,  Risma,  Diana,  Nur,  &  Afifudin,  Afifudin.  (2019).  Pengaruh  sistem
pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi , 8 (01).
Purnawan,  Amin.  (2011).  Rekonstruksi  Sistem  Pemungutan  Pajak  Penghasilan  (PPh)
Badan Berbasis Nilai Keadilan. Jurnal Dinamika Hukum , 11 , 36–46.
Rinika,  Desi.  (2019).  Pengaruh  Keadilan  Pajak,  Sistem  Pemungutan  Pajak,  Sanksi Keterlambatan Perpajakan,  Dan  Diskriminasi  Pajak  Terhadap Penggelapan  Pajak. Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen Malahayati , 8 (2), 85–93. Sakinah,  Anzala.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Sistem  Pemungutan  Pajak  Self Assessment:(Studi  Kasus pada Pajak  Restoran  di  Kota  Probolinggo  Provinsi  Jawa Timur). Jurnal Kebijakan Pemerintahan , 11–27.
Suastika,  I. Nengah. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 326–335. Sumantry,  Deden.  (2011).  Reformasi  perpajakan  sebagai  perlindungan  hukum  yang seimbang  antara wajib  pajak  dengan fiskus  sebagai pelaksanaan terhadap Undang- Undang Perpajakan. Jurnal Legislasi Indonesia , 8 (1), 13–28. Sutedi,  Adrian.  (2008). Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan .
Thohari,  A.  Ahsin.  (2018).  Epistemologi  Pajak,  Perspektif Hukum  Tata Negara Taxes Epistemology,  Constitutional  Law Perspective. Jurnal Legislasi Indonesia , 8 (1), 69– 78.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .