## ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1288-1302                                           Wina Stephani. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.491 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT
Wina Stephani 1 , Efa Yonnedi 2 1,2 Departement of Accounting , Universitas Andalas Corresponding author: wina.stephani@gmail.com Padang, 25173, Indonesia

## Abstract
This  research  aims  to  (1)  determine  the  achievements  and  alignment  of  the  SAKIP components  of  the  West  Sumatra  Province  BPKP  Representative,  (2)  determine  the effectiveness  of  SAKIP  implementation  including  the  use  of  information  technology  in measuring SAKIP, and (3) determine the factors that influence the implementation of SAKIP in the  West  Sumatra  Province  BPKP  Representative.  The  research  methodology  used  is qualitative research with a descriptive approach. Data collection is done through interviews, observation,  documentation,  and  literature  study.  Interviews  were  conducted  with  the leadership and several employees involved in implementing SAKIP. The results of the research show  that  the  achievements  of  the  SAKIP  Representative  of  the  BPKP  of  West  Sumatra Province during 2021-2023 experienced fluctuations in increases and decreases. SAKIP at the West  Sumatra  Province  BPKP  Representative  is  running  effectively  if  viewed  from  3  (three) effectiveness  perspectives  according  to  Duncan's  theory.  However,  there  are  still  obstacles that influence the implementation of SAKIP, namely the reward and punishment system is not yet  operational,  and  the  quality  of  human  resources  is  not  optimal  because  only  a  small number of employees receive training related to SAKIP and performance accountability.

## Keywords: Effectiveness; Performance Accountability; SAKIP

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  capaian  dan  keselarasan  komponen  SAKIP Perwakilan  BPKP  Provinsi  Sumatera  Barat,  (2)  mengetahui  efektivitas  pelaksanan  SAKIP termasuk  pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  pengukuran  SAKIP,  dan  (3)  mengetahui faktor  yang  mempengaruhi  penerapan  SAKIP  di  Perwakilan  BPKP  Provinsi  Sumatera  Barat. Metodologi  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif.  Pengumpulan  data  melalui  wawancara,  observasi,  dokumentasi  dan  studi kepustakaan.  Wawancara  dilakukan  kepada  pimpinan  dan  beberapa  pegawai  yang terlibat  pelaksanaan  SAKIP.  Hasil  penelitian  menujukkan  bahwa  capaian  SAKIP  Perwakilan BPKP  Provinsi  Sumatera  Barat  selama  tahun  2021-2023  mengalami  fluktuasi  peningkatan maupun  penurunan.  SAKIP  di  Perwakilan  BPKP  Provinsi  Sumatera  Barat  berjalan  efektif,  jika dilihat  dari  3  (tiga)  perspektif  efektivitas  menurut  teori  Duncan.  Namun  demikian,  masih terdapat  hambatan  yang  mempengaruhi  penerapan  SAKIP  yaitu  sistem rewarding dan punishment belum  berjalan,  kualitas  sumber  daya  manusia  belum  optimal  karena  hanya sebagian kecil pegawai memperoleh pelatihan terkait SAKIP dan akuntabilitas kinerja.

## Kata Kunci: Akuntabilitas Kinerja; Efektivitas; SAKIP
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1288-1302 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.491

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  reformasi  birokrasi  mencakup  program  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  akuntabilitas  kinerja,  dengan  tujuan  akhir  mewujudkan  pemerintahan transparan,  bebas  korupsi,  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik,  dan  menjamin  kinerja birokrasi yang efisien dan akuntabel. Akuntabilitas kinerja berperan penting dalam mencapai tata  kelola  yang  baik (good  governance). Aspek  kunci  dalam  mendorong  tata pemerintahan  yang  baik  adalah  pembentukan  sistem  pengukuran  kinerja  yang  efektif dalam  pemerintahan.  Berjalannya  waktu,  terjadi  pergeseran  orientasi  pengukuran  kinerja instansi  pemerintah,  beralih  dari  fokus  pada  pengukuran  yang  berorientasi  pada inpu t, khususnya  terkait  anggaran,  menjadi  pendekatan  yang  menekankan  pada  pencapaian hasil (result oriented government ) (Asmoko, 2014).
Pemerintah menciptakan suatu sistem pengukuran kinerja yang lebih dikenal dengan sebutan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP).  SAKIP  merupakan  sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang terintegrasi dengan sistem pelaporan kinerja dan selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan (Pasinringi, 2010).
Di  Indonesia,  pelaksanaan  SAKIP  diwajibkan  kepada  semua  level  instansi pemerintahan  sesuai  Instruksi  Presiden  Nomor  7  Tahun  1999  tentang  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah.  Tahun  2014  terbit  Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7  Tahun  1999  dan  dijadikan  acuan  hukum  dalam  pelaksanaan  SAKIP.  Peraturan  Presiden Nomor  29  Tahun  2014  menyebutkan  bahwa  SAKIP  merupakan  rangkaian  sistematik  dari berbagai  aktivitas,  alat  dan  prosedur  yang  dirancang  untuk  tujuan  penetapan  dan pengukuran,  pengumpulan  data,  pengklasifikasian,  pengikhtisaran,  dan  pelaporan  kinerja pada  instansi  pemerintah,  dalam  rangka  pertanggungjawaban  dan  peningkatan  kinerja instansi pemerintah. Sedangkan akuntabilitas kinerja digunakan sebagai pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan program maupun kegiatan instansi pemerintah.
Penelitian  Ratminto  &  Winarsih  (2016)  memberikan  gambaran  komprehensif  tentang bagaimana penerapan SAKIP berdampak pada kinerja dan berbagai faktor yang berperan dalam  efektivitasnya.  Efektivitas  penerapan  SAKIP  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor seperti kepatuhan terhadap komitmen pemerintah daerah, pedoman LAKIP, dan dukungan pemerintah pusat. Penelitian Christy dkk (2017) menunjukkan bahwa pendekatan SAKIP yang berorientasi  insentif  di  Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung  tidak  berdampak  signifikan  pada kinerja dan kontraktibilitas PNS. Variabel moderasi dalam penelitian tidak memperkuat atau memperlemah  hubungan  dengan  variabel  lain.  Sifat  SAKIP  yang  berorientasi  pada

## ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1288-1302                                           Wina Stephani. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.491 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
pendalaman/eksplorasi  dapat  mempengaruhi  kinerja  PNS.  Selain  itu,  terdapat  faktor kontraktibilitas yang dapat meningkatkan atau mengurangi hubungan dengan SAKIP.
Penelitian  Palenga  (2017)  menunjukkan  bahwa  SAKIP  di  Biro  Organisasi  Sekretariat Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  belum  diterapkan  secara  optimal  karena  kurangnya keselarasan  dokumen  perencanaan  dalam  organisasi,  target  pencapaian  dan  indikator kinerja  belum  memadai.  Selanjutnya  menurut  Febiani  dkk  (2016),  komitmen,  kualitas,  dan kuantitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  mempengaruhi  efektivitas  SAKIP  di  Satuan  Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau. Di sisi lain,  dukungan  dan  pedoman  evaluasi  yang  diberikan  pemerintah  pusat  dalam pelaksanaannya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas SAKIP.
Penelitian terdahulu yang disebutkan di atas, menggunakan istilah kata  “e fektivit as”. Mahmudi (2015) mengemukakan bahwa efektivitas dapat diartikan sebagai korelasi antara keluaran  dan  tujuan.  Semakin  tinggi  kontribusi  output  terhadap  pencapaian  tujuan, mengakibatkan semakin tinggi tingkat efektivitas yang ditunjukkan oleh organisasi, program, atau  kegiatan  tersebut.  Efektivitas  meliputi  berbagai  unsur  yaitu  ketepatan  waktu, perhitungan  biaya,  ketepatan  pengukuran,  ketepatan  pengambilan  keputusan, pelaksanaan  perintah,  ketepatan  sasaran  dan  penetapan  tujuan  (Makmur,  2011).  Menurut Duncan dalam Indrawijaya (2014), ukuran efektivitas terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.
Menurut  Nurhikma  (2021),  teknologi  informasi  merupakan  faktor  penting  dalam keberhasilan  penerapan  sistem  informasi  oleh  suatu  organisasi.  Pemanfaatan  teknologi informasi merupakan perilaku/sikap aparatur dalam menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan  tugas  dan  meningkatkan  kinerjanya.  Hasil  penelitian  Riyadi  dan  Kurnadi (2020)  mengungkapkan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak  berpengaruh terhadap  akuntabilitas  pemerintah.  Namun,  pemanfaatan  teknologi  informasi  perlu dukungan kompetensi SDM yang mumpuni. Sebaliknya menurut Resfiana (2019), penerapan teknologi  informasi  secara  signifikan  dapat  meningkatkan  kualitas  pengelolaan  keuangan jika dimanfaatkan secara optimal.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  peneliti  tertarik melaksanakan  penelitian  mengenai  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  yang merupakan  topik  yang  relevan,  bagus  dan  penting  untuk  diteliti  beberapa  tahun  terakhir. Akuntabilitas  kinerja  sangat  penting  karena  banyak  digunakan  untuk  mengetahui  berapa banyak input yang  digunakan  dan  berapa  banyak output yang  dihasilkan  termasuk mencakup  hasil (outcome) ,  manfaat (benefit), dan  dampak (impact) yang  dihasilkan  dari input berupa anggaran yang digunakan dalam rencana kegiatan.
Peneliti  melakukan  penelitian  tentang  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah khususnya  instansi  pemerintah  pusat  seperti  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1288-1302 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.491
Pembangunan  (BPKP).  Sesuai  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  192  Tahun  2014  tentang BPKP, BPKP merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berada di bawah dan bertanggung  jawab  kepada  Presiden  dengan  tugas  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  pengawasan  keuangan  negara/daerah  dan  pembangunan nasional.
BPKP khususnya Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat menerima alokasi anggaran dan  memiliki  kewajiban  untuk  menggunakan  anggaran  tersebut  untuk  membiayai pelaksanaan  program  maupun  kegiatan  yang  telah  ditetapkan  secara  efektif,  efisien, akuntabel dan transparan. Perwakilan BPKP Sumbar bertanggung jawab atas pelaksanaan program  dan  kegiatan  melalui  pelaporan  kinerja  sebagai  bentuk  transparansi  dan akuntabilitas  kepada  pemangku  kepentingan.  Hal  ini  sejalan  dengan  penerapan manajemen kinerja.
Nilai  SAKIP  Perwakilan  BPKP    Provinsi  Sumatera  Barat  selama  tahun  2021  sampai dengan  tahun  2023  mengalami  fluktuasi  kenaikan  dan  penurunan  nilai.  Tahun  2021,  nilai SAKIP  sekitar  83,65  dengan  predikat  A  (Memuaskan),  tahun  2022  nilai  SAKIP  sekitar  90,15 dengan  predikat  AA  (Sangat  Memuaskan).  Kemudian  tahun  2023,  nilai  SAKIP  sekitar  83,70 dengan  predikat  A  (Memuaskan).  Apabila  dilihat  di  aplikasi  e-SAKIP  BPKP  melalui https://sima-ng.bpkp.go.id/esakip/dashboard  diperoleh  informasi  bahwa  pemeringkatan kinerja  unit  BPKP  se-Indonesia  tahun  2023,  Perwakilan  BPKP  Provinsi  Sumatera  Barat  berada pada  peringkat  18  (delapan  belas)  dari 67  (enam  puluh  tujuh)  unit  kerja  BPKP  se-Indonesia dengan nilai skor sekitar 60.10.
Berdasarkan  Laporan  Kinerja  Perwakilan  BPKP  Provinsi  Sumatera  Barat  tahun  2021 sampai dengan tahun 2023, indikator kinerja kegiatan tidak pernah mencapai kinerja 100% sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:
Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021 – 2023 No Tahun Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) % Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Target Tercapai Tidak Tercapai 1. 2021 29 23 6 79,31% 2. 2022 31 29 2 93,55% 3. 2023 35 28 7 80,00%
Sumber: Data diolah, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, 2024
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  hasil  pengukuran  kinerja  BPKP  Sumbar  atas  6 (enam)  sasaran  kegiatan  dengan  34  (tiga  puluh  empat)  IKK.  Tahun  2021,  terdapat  5  (lima) IKK  yang  tidak  memimiliki  target  kinerja  dan  29  (dua  puluh  sembilan)  IKK.    IKK  yang  telah mencapai target kinerja sebanyak 23 (dua puluh tiga) IKK dengan persentase 79,31% dan 6 (enam)  IKK  belum  mencapai  target  dengan  persentase  20,69%.  Tahun  2022,  hasil

## ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1288-1302                                           Wina Stephani. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.491 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
pengukuran kinerja atas 6 (enam) sasaran kegiatan dengan 31 (tiga puluh satu) IKK. IKK yang telah  mencapai  target  kinerja  sebanyak  29  (dua  puluh  sembilan)  IKK  dengan  persentase 93,55% dan 2 (dua) IKK belum mencapai target dengan persentase 6.45%. Tahun 2023, hasil pengukuran  kinerja  atas  6  (enam)  sasaran  kegiatan  dengan  35  (tiga  puluh  lima)  IKK.    IKK yang  telah  mencapai  target  kinerja  sebanyak 28  (dua  puluh  delapan)  IKK  telah mencapai target  dengan  persentase  80,00%  dan  7  (tujuh)  IKK  belum  mencapai  target  dengan persentase 20,00%.
Apabila dilihat dari target keluaran (output) kegiatan penugasan pengawasan yang dilakukan  oleh  pegawai  pada  periode  yang  sama terlihat  bahwa  target  (output)  kegiatan penugasan hampir selalu tercapai bahkan melebihi target, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:
Tabel 2. Target dan Output Laporan Indikator Kinerja Kegiatan Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2023 No Tahun Output Penugasan (Laporan) % Capaian Output Target Capaian 1. 2021 166 192 115,66% 2. 2022 69 102 147,83% 3. 2023 116 144 124,14%

## Sumber: Data diolah, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, 2024
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  penugasan  telah  terlaksana  sesuai  rencana,  tetapi kualitas  pekerjaan  belum  sesuai  harapan,  sehingga  outcome  dari  penugasan  yang dilakukan oleh pegawai belum sesuai harapan dan belum mendongkrak kinerja instansi.
Penerapan  SAKIP  di  BPKP  menimbulkan  fenomena  problematis  antara  lain  masih adanya  stigma  pegawai  bahwa  keberhasilan/kegagalan  pelaksanaan  program  dan kegiatan hanya untuk memenuhi penyerapan anggaran yang dialokasikan kepada instansi pemerintah  dalam  jangka  waktu  tertentu,  sehingga  terdapat  program  yang  menghasilkan output  yang  sedikit,  namun  output  tersebut  tidak  berhubungan  dengan  pencapaian  hasil kinerja  (outcome)  program.  Tujuan  penerapan  SAKIP  adalah  untuk  mencapai  hasil (outcome)  melalui  program  pemerintah  yang  berkontribusi  pada  pencapaian  tujuan program. Selain itu, pelaksanaan SAKIP belum seluruhnya dilaksanakan oleh seluruh pegawai dan  pemahaman  pegawai  terkait  SAKIP  dan  akuntabilitas  kinerja  hanya  bagi  pegawai menangani perencanaan dan pelaporan kinerja organisasi.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  peneliti  tertarik melaksanakan  penelitian  mengenai  akuntabilitas  kinerja  yang  merupakan  topik  yang relevan  untuk  diteliti  beberapa  tahun  terakhir.  Akuntabilitas  kinerja  sangat  penting  karena banyak  digunakan  untuk  mengetahui  berapa  banyak  input  yang  digunakan  dan  berapa banyak output yang dihasilkan termasuk mencakup hasil (outcome), manfaat (benefit), dan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1288-1302 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.491
dampak (impact) yang  dihasilkan  dari input berupa  anggaran  yang  digunakan  dalam rencana kegiatan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif. Terdapat 2 (dua) sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan  melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif  menurut Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014)  dengan  model  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus menerus  sampai  datanya  jenuh,  dimulai  dari  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian data  dan  kesimpulan.  Data  dianalisis  menggunakan  tiga  langkah,  yaitu  kondensasi  data, penyajian  data  (data  display),  dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penerapan dan Evaluasi SAKIP di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Pelaksanaan  SAKIP  di  xBPKP  khususnya  di  Perwakilan  BPKP  Provinsi  Sumatera  Barat telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  29  tahun  2014.  Sebagai  upaya  untuk  mewujudkan good governance , pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta berkinerja tinggi, Kepala BPKP selaku  pimpinan  tertinggi  di  BPKP  telah  menerbitkan  Peraturan  BPKP  Nomor  7  Tahun  2020 sebagai pedoman teknis terkait pelaksanaan SAKIP di Lingkungan BPKP.
Penyelenggaraan  SAKIP  di  Perwakilan  BPKP  Provinsi  Sumatera  Barat  antara  lain terbagi dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

## 1) Perencanaan Kinerja dalam SAKIP
Perencanaan  kinerja  adalah  merencanakan  perbaikan  kondisi  atau  keadaan  secara terukur  dengan  target  yang  jelas  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  hasil pelaksanaan  program/kegiatan  unit  kerja  sebagaimana  dimuat  dalam  PKP2T. Perencanaan  kinerja  di  dalam  SAKIP  terdiri  dari  penyusunan  (1)  Rencana  Strategis,  (2) Rencana  Kerja,  (3)  Rencana  Kerja  dan  Anggaran,  (4)  Perjanjian  Kinerja  Tahunan,  (5) Rencana Kegiatan Tahunan, dan (6) Sasaran Kinerja Pegawai.
2) Pengukuran Kinerja dalam SAKIP
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan)  dan  tahunan.  Pengukuran  dan  pembandingan  kinerja  dalam  laporan  kinerja

## ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1288-1302                                           Wina Stephani. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.491 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah

## 3) Pengelolaan Data Kinerja dalam SAKIP
Seluruh unit kerja di BPKP harus mengelola data kinerja (outcome) dengan baik sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas kinerja dan mempermudah pengelolaan data kinerja. Pengelolaan data kinerja harus memperhatikan indikator kinerja dalam dokumen Renstra dan  Perkin.  Pengelolaan  data  kinerja  di  BPKP  menggunakan  aplikasi  SAKIP  BPKP  atau disebut dengan Aplikasi e-SAKIP BPKP dengan alamat situs https://citra.bpkp.go.id/esakip .

## 4) Pelaporan Kinerja
Berdasarkan  Pasal  18  Peraturan  BPKP  Nomor  7  Tahun  2020  dijelaskan  bahwa  laporan kinerja  di  BPKP  terdiri  dari  Laporan  Kinerja  Triwulanan  dan  Laporan  Kinerja  Tahunan. Laporan  kinerja  triwulanan  disampaikan  kepada  Kepala  BPKP  paling  lambat  1  (satu) bulan  setelah  triwulan  berakhir,  sedangkan  Laporan  Kinerja  Tahunan  disampaikan kepada Kepala BPKP c.q. Sekretaris Utama. Kedua jenis laporan tersbut diunggah dalam aplikasi  E-SAKIP  BPKP  dan  khusus  laporan  kinerja  tahunan  ditayangkan  pada  laman website masing-masing unit kerja.

## 5) Evaluasi atas Implementasi SAKIP
Sesuai  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  (Perpres)  Nomor  20  Tahun  2023, menetapkan  bahwa  Inspektorat  BPKP  melaksanakan  fungsi  untuk  melaksanakan evaluasi  SAKIP  unit  kerja  di  lingkungan  BPKP.  Hasil  evaluasi  tersebut  digunakan  untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatkan kinerja khususnya kinerja pelayanan publik  secara  berkelanjutan.  Pelaksanaan  evaluasi  atas  implementasi  SAKIP  dilakukan oleh Inspektorat BPKP pada triwulan III atau triwulan IV setiap tahun. Evaluasi SAKIP tahun 2023 dan tahun 2022 merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  Reformasi  Birokrasi  (Permenpan  RB)  Nomor  88  Tahun  2021.  Sedangkan  tahun  2021 merujuk  pada  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  (Permenpan  RB)  Nomor 12  Tahun  2015.  Sebelum  dilakukan  evaluasi  SAKIP  oleh Inspektorat BPKP, seluruh unit kerja BPKP melaksanakan penilaian mandiri/ self assessment atas seluruh komponen dan subkomponen pelaksanaan SAKIP.

## 6) Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi
Capaian sasaran/kinerja organisasi yang dievaluasi adalah sebagaimana dimuat dalam laporan  kinerja  unit  kerja,  namun  evaluasi  SAKIP  juga  dapat  mempertimbangkan capaian  atau  prestasi  unit  kerja  yang  tidak  dimuat  dalam  laporan  kinerja.  Kinerja  unit kerja dapat diklasifikasikan dalam dua tingkatan, yaitu output dan outcome .

## Capaian dan Keselarasan Komponen SAKIP di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Penilaian atas penerapan SAKIP dilakukan melalui penilaian pada 3 (tiga) variabel yaitu: (1) komponen, (2) subkomponen dan (3) kriteria. Setiap komponen dan subkomponen penilaian

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1288-1302 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.491
diberikan  alokasi  persentase  nilai  sesuai  bobot  tertentu  dengan  total  nilai  sebesar  100%. Komponen yang menjadi penilaian SAKIP tahun 2022 dan tahun 2023, yaitu (1) Perencanaan Kinerja,  (2)  Pengukuran  Kinerja,  (3)  Pelaporan  Kinerja,  dan  (4)  Evaluasi  Akuntabilitas  Kinerja Internal.  Khusus  untuk  penilaian  tahun  2021  terdapat  tambahan  fokus  penilaian  Capaian Kinerja.
Sebelum  dilakukan  evaluasi  SAKIP,  setiap  unit  kerja  BPKP  termasuk  Perwakilan  BPKP Provinsi  Sumatera  Barat  melakukan  penilaian  mandiri (self  assessment) dengan  meng-input jawaban  pada  setiap  subkomponen  dan  memberikan  penjelasan  atas  jawaban pertanyaan  serta  melampirkan  dokumen  sebagai  bukti  dukung  terhadap  jawaban  yang diberikan.  Penginputan  ini  dilakukan  dengan  mengakses  aplikasi  E-SAKIP  BPKP  dengan tautan  https://citra.bpkp.go.id/esakip.  Khusus  tahun  2021  penilaian  mandiri  dilakukan dengan  menggunakan  kertas  kerja  penilaian  mandiri  melalui  peng-inputan  di  Microsoft Excel.  Hal  ini  aplikasi  karena  aplikasi  E-SAKIP  BPKP  digunakan  mulai  tahun  2022.  Hasil penilaian  mandiri (self  assessment) atas  SAKIP  Tahun  2021-2023  Perwakilan  BPKP  Provinsi Sumatera Barat tercantum dalam tabel berikut yaitu:
Tabel 3. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Tahun
2021-2023 No  Komponen Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Bobot   Capaian Nilai Bobot  Capaian Nilai Bobot  Capaian Nilai 1 . Perencanaan Kinerja 30,00 89,29% 26,79 30,00 90,00% 27,00 30,00  90,00% 27,00 2 . Pengukuran Kinerja 25,00 72,50% 20,94 30,00 90,00% 27,00 30,00  90,00% 27,00 3 . Pelaporan Kinerja 15,00 88,64% 13,30 15,00 90,00% 13,50 15,00  90,00% 13,50 4 . Evaluasi Internal 10,00 82,50% 8,25 25,00 90,00% 22,50 25,00  90,00% 22,50 5 . Capaian Kinerja 20,00 71,92% 14,38 Nilai Hasil Evaluasi 100,00 83,65% 83,65 100,0 0 90,00% 90,00 100,00  90,00% 90,00 Tingkat Akuntabilitas Kinerja A Memuask an AA Sangat Memuaskan Sangat Memuask an
Sumber : Data diolah, Perwakilan BPKP  Provinsi Sumatera Barat, 2024
Setelah  dilakukan  penilaian  mandiri  oleh  setiap  unit  kerja  BPKP,  Inspektorat  BPKP melakukan  evaluasi  SAKIP  dengan  cara  melakukan  penelaahan  dan  penilaian  kembali kriteria  keberadaan  dan  pemenuhan  dokumen  untuk  setiap  pertanyaan  subkomponen SAKIP.  Inspektorat  BPKP  melakukan  konfirmasi  dan  penandatangan  Berita  Acara  Hasil Evaluasi SAKIP kepada unit kerja BPKP yang dievaluasi. Setelah dilakukan penandatanganan berita  acara,  Inspektorat  BPKP  menyusun  Laporan  Hasil  Evaluasi  atas  Implementasi  SAKIP yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan.

## ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1288-1302                                           Wina Stephani. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.491 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Peneliti  melakukan  studi  dokumentasi,  konfirmasi  dan  penelaahan  serta  penilaian kembali  dengan  cara  membandingkan  hasil  penilaian  mandiri  SAKIP  yang  dilakukan Perwakilan  Sumatera  Barat,  hasil  evaluasi  SAKIP  Inspektorat  BPKP  dan  membandingkan dengan  kriteria  yang  ditetapkan  dalam  Permenpan  RB  Nomor  88  Tahun  2021  dan Permenpan  RB  Nomor  12  Tahun  2015.  Hasil  evaluasi  implementasi  SAKIP  pada  Perwakilan BPKP  Provinsi  Sumatera  Barat  selama  tahun  2021  sampai  dengan  2023  sebagaimana tergambar dalam tabel berikut yaitu:
Tabel 4. Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Tahun
2021-2023 No Komponen Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Bobot   Capaian Nilai Bobot  Capaian Nilai Bobot  Capaian Nilai 1. Perencanaan Kinerja 30,00  89,29% 26,79 30,00  90,00% 27,00 30,00  87,00% 26,10 2. Pengukuran Kinerja 25,00  72,50% 20,94 30,00  92,00% 27,60 30,00  80,00% 24,00 3. Pelaporan Kinerja 15,00  88,64% 13,30 15,00  92,00% 13,80 15,00  84,00% 12,60 4. Evaluasi Internal 10,00  82,50% 8,25 25,00  87,00% 21,75 25,00  84,00% 21,00 5. Capaian Kinerja 20,00  71,92% 14,38 Nilai Hasil Evaluasi 100,00  83,65% 83,65 100,00  90,15% 90,15 100,00  83,70% 83,70 Tingkat Akuntabilitas Kinerja A Memuaskan AA Sangat Memuaskan Memuaskan

## Sumber: Data diolah, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, 2024
Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perwakilan BPKP Provinsi  Sumatera  Barat  merupakan  akumulasi  penilaian  terhadap  seluruh  komponen manajemen  kinerja  yang  dievaluasi.  Capaian  hasil  evaluasi  SAKIP  Perwakilan  BPKP  Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebesar 83,70% mengalami penurunan secara signifikan sebesar 6,45%  dari evaluasi  SAKIP  Tahun  2022  sebesar 90,15%  dan  mengalami  peningkatan  sebesar 0,5% dari evaluasi SAKIP Tahun 2021 sebesar 83,65%.
Jika  diamati  lebih  lanjut,  tabel  hasil  evaluasi  implementasi  SAKIP  selama  tiga  tahun terakhir yaitu tahun 2023, 2022, dan 2021, terdapat beberapa perubahan nilai pada aspek perencanaan, aspek pengukuran, aspek pelaporan, dan aspek evaluasi kinerja, serta aspek capaian  kinerja.  Dilihat  dari  aspek  perencanaan  kerja,  terlihat  bahwa  nilai  capaian mengalami  perubahan  kenaikan  dan  penurunan  selama  tiga  tahun.  Nilai  capaian perencanan kinerja tahun 2022 mengalami kenaikan sekitar 0.21 poin jika dibandingkan nilai capaian  tahun  2021.  Namun,  nilai  ini  mengalami  penurunan  pada  tahun  2023  sekitar  0.90 poin  dari  nilai  tahun  2021  atau  mengalami  penurunan  sekitar  0.69  poin  jika  dibandingkan nilai tahun 2021. Aspek pengukuran kinerja meningkat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022,  tetapi  mengalami  penurunan  nilai  pada  tahun  2023  jika  dibandingkan  dengan  nilai capaian tahun 2022 atau mengalami kenaikan jika dibandingkan nilai capaian tahun 2021. Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  bebragai  upaya  yang  dilakukan  Perwakilan  BPKP

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1288-1302 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.491
Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan indikator pengukuran kinerja. Pelaporan kinerja meningkat  secara  stabil  dari  tahun  2021  ke  tahun  2022  dari 13.30  poin  menjadi  13.80  poin, dan  mengalami  sedikit  penurunan  nilai  di  tahun  2023  menjadi  12.60  poin.  Aspek  evaluasi akuntabilitas  kinerja  internal  meningkat  signifikan  tahun  2021  ke  tahun  2022,  dengan  nilai sekitar 13.50 poin tahun 2022. Namun, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja internal menagalami penurunan  nilai  sekitar  0.75  poin  pada  tahun  2023.  Aspek  capaian  kinerja  tidak  dapat dibandingkan karena aspek tersebut hanya dilakukan penilaian pada tahun 2021. Meskipun terjadi  fluktuasi  kenaikan  maupun  penurunan  nilai  setiap  aspek  yang  dinilai,  nilai  SAKIP secara  kumulatif  menunjukkan  kinerja  Perwakilan  BPKP  Provinsi  Sumatera  Barat  telah berkembang  dengan  baik selama tiga  tahun.  Kondisi  ini  menunjukkan  upaya  peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kinerja organisasi. Meskipun terdapat perkembangan yang baik terhadap  implementasi  SAKIP,  Perwakilan  BPKP  Provinsi  Sumatera  Barat  perlu  melakukan analisis  dan  evaluasi  serta  melakukan  upaya  perbaikan  terhadap nilai  capaian  SAKIP  2023 yang merosot cukup signifikan jika dibandingkan nilai capaian SAKIP tahun 2022.
Secara umum, penurunan hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 disebabkan  oleh  penyesuaian  terhadap  hasil  evaluasi  dan  rekomendasi  Kemenpan  RB melalui  Surat  Deputi  Bidang  Reformasi  Birokrasi,  Akuntabilitas  Aparatur,  dan  Pengawasan Kemenpan RB Tahun 2022 Nomor B/717/AA.05/2022 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah  (AKIP)  Tahun  2022  dan  adanya  kesepakatan  perubahan  pengakuan antara Biro MKOT dan Inspektorat terkait penghargaan dan inovasi.

## Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dalam  Pengukuran  SAKIP  di  Perwakilan  BPKP  Provinsi Sumatera Barat
Teknologi  informasi  dimanfaatkan  untuk  mendukung  sistem  operasional  dan pengelolaan  berbagai  kegiatan  institusi,  termasuk  pemerintahan,  untuk  memberikan pelayanan  publik  kepada  masyarakat  secara  cepat  dan  akurat.  Pemanfaatan  teknologi informasi  diyakini  mampu  mempersingkat  alur  kerja  birokrasi  pemerintahan  termasuk digunakan  pemerintah  sebagai  media  komunikasi  dengan  masyarakat  untuk menampung aspirasi  masyarakat.  Teknologi  informasi  juga  digunakan  sebagai  media  pemantauan  dan pengawasan kinerja pemerintah.
BPKP  menciptakan  inovasi  E-SAKIP  BPKP  sebagai  teknologi  informasi  berbasis elektronik  untuk  mendukung  pelaksanaan  tata  kelola  pemerintahan  di  lingkungan  kerja BPKP.  Aplikasi  E-SAKIP  BPKP  bertujuan  untuk  memudahkan  proses  pemantauan  dan pengendalian kinerja termasuk penilaian atas penerapan SAKIP. Aplikasi E-SAKIP BPKP dapat diakses  dengan  alamat  situs  https://citra.bpkp.go.id/esakip.  Penggunaan  aplikasi  E-SAKIP digunakan  sejak  tahun  2022.  Sebelum  tahun  2022,  penilaian  mandiri (self  assessment) maupun  evaluasi  SAKIP  dilakukan  secara  manual  dengan  cara  melakukan  penginputan

## ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1288-1302                                           Wina Stephani. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.491 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
data indikator kinerja di Microsoft Excel dan mengupload dokumen bukti dukung di google drive .
Aplikasi  E-SAKIP  BPKP  merupakan  aplikasi  berbasis  website,  sehingga  dapat  diakses dimanapun  dan  kapanpun  oleh  user  di  lingkungan  kerja  BPKP  dengan  menggunakan jaringan  internet.  Setiap  unit  kerja  BPKP  memiliki  username  dan  password  masing-masing untuk  login.  Aplikasi  E-SAKIP  BPKP  digunakan  untuk  mengukur  kinerja  dan  melakukan penilaian  mandiri (self  assessment) SAKIP  di  lingkungan  kerja  BPKP.  Unit  kerja  BPKP  dapat menambahkan/mengubah data penilaian mandiri (self assessment) SAKIP mulai dari tahap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Data yang telah  di-input  unit  kerja  menjadi database BPKP  masing-masing,  serta  dapat  dilihat  atau diubah pada tahun-tahun berikutnya.
Aplikasi  E-SAKIP  BPKP  juga  digunakan  oleh  Inspektorat  BPKP  untuk  menilai  dan mengevaluasi implementasi SAKIP seluruh unit kerja BPKP dengan melakukan penilaian dan pengecekan dokumen hasil self assessment SAKIP unit kerja. Aplikasi E-SAKIP juga digunakan sebagai  media  untuk  mengunggah  Berita  Acara  dan  Laporan  Hasil  Evaluasi  Implementasi SAKIP.

## Efektivitas Pelaksanaan SAKIP di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Kajian  efektivitas  dalam  penelitian  ini menggunakan  teori  Duncan  dengan 3  (tiga)  dimensi efektivitas sebagai berikut:

## 1) Pencapaian Tujuan
Secara  umum,  tujuan  SAKIP  yaitu  untuk  mendorong  terciptanya  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  sebagai  salah  satu  prasyarat  mewujudkan  pemerintah  yang  baik dan  terpercaya  terhadap  keberhasilan  dan  kegagalan  penyelenggaraan  misi organisasi,  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  organisasi.  Peran  pimpinan  instansi  dan keterlibatan  pegawai  sangat  diperlukan  dalam  menyelenggarakan  SAKIP.  Ketepatan waktu  dan  penentuan  sasaran  yang  tepat  membantu  penyelenggara  SAKIP  dalam membuat keputusan dan pencapaian tujuan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  dilapangan  yang  berkenaan  dengan waktu  penyampaian  laporan  diketahui  bahwa  BPKP  Sumbar  selalu  berupaya  untuk menyampaikan kewajiban penyampaian laporan triwulanan dan tahunan terkait SAKIP sebelum  tenggat  waktu  penyampaian.  Jika  dilihat  dari  capaian  kinerja  BPKP  Sumbar selama  tahun  2021-2023,  Indikator  Kinerja  Kegiatan  (IKK)  sebagian  besar  mencapai target  yang  ditetapkan.  Secara  umum,  untuk  dimensi  pencapaian  sasaran  yang ditargetkan dalam pencapaian tujuan tercapai sesuai target.

## 2) Integrasi
Definisi  dimensi  integrasi  berarti  pengukuran  terhadap  tingkat  kemampuan  organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan juga komunikasi dengan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1288-1302 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.491
berbagai  organisasi/unit  kerja  BPKP  lainnya.  Secara  proses  dan  prosedur  dalam melakukan sosialisasi, terkait pelaksanaan SAKIP di BPKP Sumbar sudah berjalan dengan baik.  BPKP  Sumbar  selalu  mengikuti  sosialisasi  pedoman  sebelum  dilakukan  penilaian mandiri SAKIP. Selain itu, pegawai yang ditugaskan menangani SAKIP yang dilaksanakan oleh  Inspektorat  BPKP,  selalu  berkomunikasi  dengan  Tim  Inspektorat  BPKP  yang mengevaluasi  SAKIP  BPKP  Sumbar.  Komunikasi  dua  arah  selalu  apabila  terdapat kekurangan  dan  klarifikasi  data dan  dokumen  yang  dibutuhkan  selama evaluasi  SAKIP.
Sosialisasi  terkait  gambaran  umum  SAKIP  hanya  diberikan  kepada  pegawai  tertentu yang ditugaskan menangani SAKIP, sedangkan idealnya pemahaman terkait SAKIP dan akuntabilitas kinerja diberikan kepada semua pegawai.

## 3) Adaptasi
Seiring  berjalannya  waktu,  telah  banyak  terjadi  perubahan  terkaitmengalami  perubahan dan  organisasi  harus  mampu  menyesuaikan  dengan  perubahan  yang  ada  agar  tetap bertahan karena perubahan akan terus berlangsung tidak bisa ditahan apalagi dihentikan. Keberhasilan  perubahan  dapat  terjadi  apabila  perubahan  itu  diantisipasi  oleh  organisasi dengan melakukan adaptasi.
Teori  efektivitas  Duncan  dilihat  dari  dimensi  adaptasi  menyatakan  bahwa  tolak  ukur efektivitas  yaitu  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  serta  peningkatan  sumber  daya manusia.  Ketersediaan  sarana  dan  prasarana  di  BPKP  Sumbar  berupa  peralatan  dan perlengkapan  kantor  sudah  memadai,  termasuk  penggunaan  aplikasi  berbasis  teknologi informasi  dalam  operasionalisasi  kantor  sehari-hari  dalam  mendukung  tugas  pegawai. Penggunaan  aplikasi  berbasis  teknologi  informasi  juga  digunakan  dalam  penilaian  dan evaluasi SAKIP. Namun, apabila dilihat dari sisi kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki BPKP  Sumbar  sudah  memadai,  tetapi  dari  sisi  kualitas  sumber  daya  manusia  masih  belum memadai  karena  masih  terdapat  pegawai  yang  menangani  SAKIP  memperoleh  pelatihan dan pendidikan terkait SAKIP dan/atau akuntabilitas kinerja.

## Faktor yang Mempengaruhi Penerapan SAKIP di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Keselarasan  antara  kebijakan  SAKIP,  permasalahan  strategis  yang  dihadapi  BPKP,  dan indikator outcome memberikan landasan yang kuat bagi pengelolaan kinerja yang berfokus pada  penyelesaian  permasalahan  dan  pencapaian  hasil  yang  diinginkan.  Proses pengukuran kinerja terkait dapat membantu instansi pemerintah mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau optimalisasi guna meningkatkan dampak positif kepada masyarakat.  Selain  itu,  transparansi  dalam  mengidentifikasi  kebijakan  dan  indikator  kinerja juga  dapat  mendorong  peningkatan  akuntabilitas  dan  keterlibatan  pemangku kepentingan.  Khusus  di  BPKP  Sumbar,  terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi

## ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1288-1302                                           Wina Stephani. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.491 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## penerapan SAKIP di BPKP Sumbar antara lain:
1) Tidak adanya Sistem Rewarding and Punishment bagi Pegawai dan Unit Kerja
Masih rendahnya motivasi di kalangan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Hal ini disebabkan kurangnya sistem penghargaan yang secara langsung mempengaruhi semangat  kerja  dan  produktivitas  karyawan.  Adanya  sistem  penghargaan  merupakan suatu  bentuk  penghargaan  atau  insentif  yang  diberikan  kepada  individu,  tim  atau  unit kerja  yang  mencapai  kinerja  luar  biasa  atau  melebihi  harapan.  Sebaliknya,  sistem punishment  merupakan  suatu  bentuk  tindakan  korektif  yang  diberikan  kepada  individu atau tim maupun kepada unit kerja yang tidak mencapai kinerja yang yang diharapkan. Sistem  reward  and  punishment  yang  diterapkan  di  BPKP  Sumbar  hanya  terkait pelaksanaan disiplin kehadiran kerja dan pelanggaran perilaku yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Saat ini, di  BPKP  pengukuran  kinerja  belum  dijadikan  dasar  dalam  pemberian reward  and punishment baik pemberian reward  and  punishment kepada  individu  pegawai  maupun kepada unit kerja di lingkungan BPKP. Tidak adanya sistem reward and punishment bagi pegawai  mengakibatkan  ketidakjelasan  mengenai  konsekuensi  dari  kinerja  baik  atau buruk.
Ketidakjelasan  konsekuensi  ini  menimbulkan  dampak  negatif  terhadap  motivasi pegawai  maupun  unit  kerja.  Tanpa  adanya sistem  rewarding  and  punishment yang memberikan  apresiasi  atau  pengakuan  terhadap  kinerja  unggul  yang  dilakukan  oleh pegawai  maupun  unit  kerja,  sehingga  pegawai  maupun  unit  kerja  di  BPKP  tidak termotivasi  memberikan  kinerja  yang  terbaik.  Di  sisi  lain,  tanpa  konsekuensi  yang  jelas terhadap kinerja  yang  kurang  memuaskan,  mengakibatkan  pegawai  maupun  unit  kerja di BPKP kurang merasa bertanggung jawab atas ketidaktercapaian tujuan organisasi.

## 2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Alasan  utama  rendahnya  kualitas  SDM  adalah  kurangnya  pemberian  pelatihan  terkait SAKIP  dan  akuntabilitas  kinerja  kepada  pegawai.  Akibatnya,  produktivitas  dan  efisiensi pegawai  menurun  karena  keterampilan  mereka  yang  belum  dikembangkan.  Selain  itu, tidak adanya  pelatihan  juga  menghambat  kapasitas  pegawai  untuk berpikir kreatif  dan menciptakan terobosan ketika menghadapi situasi dan tantangan. Hal ini mengakibatkan pegawai mengalami kesulitan untuk selalu mengikuti perkembangan terkini di bidangnya masing-masing  dan  dapat  menghambat  kapasitas  mereka  untuk  beradaptasi  dengan lingkungan yang dinamis.
Untuk  mengatasi  hambatan  ini,  Perwakilan  BPKP  Provinsi  Sumatera  Barat  perlu mempersiapkan  pengembangan  dan  pelatihan  SDM,  dengan  mengikutkan  pegawai dalam  pelatihan  yang  relevan.  Hal  ini  sejalan  dengan  rekomendasi  yang  disampaikan oleh  Inspektorat  BPKP  dalam  Laporan  Hasil  Evaluasi  atas  Implementasi  SAKIP  Tahun  2022

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1288-1302 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.491
pada  Unit  Perwakilan  BPKP  Provinsi  Sumatera  Barat  dengan  Nomor  PE.09/LHP- 390.11/IN/1/2022  tanggal  29  Desember  2022  yang  menyatakan  agar  Kepala  Perwakilan BPKP  Provinsi  Sumatera  Barat  melakukan  peningkatan  mutu  SDM  melalui  usulan pendidikan  pelatihan  (diklat),  maupun  Program  Pelatihan  Mandiri  (PPM)  terkait  materi pelaksanaan SAKIP dan akuntabilitas kinerja.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  dapat  disimpulkan  bahwa  capaian  SAKIP Perwakilan  BPKP  Provinsi  Sumatera  Barat  selama  tahun  2021  hingga  2023  mengalami fluktuasi,  dengan  peningkatan  pada  tahun  2022  namun  penurunan  kembali  pada  tahun 2023.  Meskipun  capaian  ini  telah  sesuai  dengan  komponen  SAKIP  yang  ditetapkan  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014,  masih  terdapat  beberapa  catatan  perbaikan, terutama  dalam  penetapan target  kinerja  yang  belum  menantang  dan  rumusan  IKK  yang belum  spesifik.  SAKIP  Perwakilan  BPKP  Provinsi  Sumatera  Barat  telah  efektif  dalam meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  pemerintah,  sesuai  dengan  teori  efektivitas  Duncan. Penggunaan  teknologi  informasi,  khususnya  aplikasi  E-SAKIP  BPKP,  telah  membantu  dalam pengukuran  dan  evaluasi  kinerja.  Namun,  faktor  yang  mempengaruhi  penerapan  SAKIP antara  lain  adalah  sistem  rewarding  and  punishment  yang  belum  optimal  dan  kurangnya pelatihan  bagi  SDM  terkait  SAKIP  dan  akuntabilitas  kinerja,  yang  menghambat  efisiensi pegawai dalam melaksanakan tugas.
Disarankan  agar  Perwakilan  BPKP  Provinsi  Sumatera  Barat  terus  konsisten  menggunakan aplikasi  E-SAKIP  BPKP  dalam  penilaian  dan  evaluasi  SAKIP,  serta  menyusun  kebijakan  sistem reward  and  punishment  yang  jelas  bagi  pegawai.  Selain  itu,  perlu  ada  peningkatan  mutu SDM  melalui  pelaksanaan  bimbingan  teknis  terkait  SAKIP  dan  akuntabilitas  kinerja  secara rutin.  Penelitian  di  masa  depan  sebaiknya  melibatkan  semua  pihak  terkait  dalam wawancara  untuk  mendapatkan  hasil  yang  lebih  komprehensif,  serta  mempertimbangkan penelitian pada instansi pemerintah pusat atau vertikal dan pengujian faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerapan SAKIP.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmoko,  Hindri.  2014.  Evaluasi  Sistem  Pengukuran  Kinerja  Pemerintah  Pusat  di  Indonesia. http://www.bppk.kemenkeu.go.id.
Christy  Yunita,  dkk.  (2017).  Efektivitas  Penerapan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (SAKIP)  pada  Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung  (Studi  Kasus  pada Badan  Kepegawaian,  Pendidikan  dan  Pelatihan;  Bagian  Umum  dan  Perlengkapan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik). Jurnal Akuntansi Maranatha.
Febiani,  I.,  Irianto,  G.  dan  Purwanti,  L.  2016.  Determinasn  Efektivitas  Penerapan  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP).  Jurnal  Reviu  Akuntansi  dan Keuangan.

## ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1288-1302                                           Wina Stephani. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.491 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Indrawijaya, A.I. 2014.Teori, Prilaku dan Budaya Organisasi. Bandung: Refika Aditama. La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18 Laporan  Hasil  Evaluasi  atas  Implementasi  SAKIP  Tahun  2022  pada  Unit  Perwakilan  BPKP Provinsi  Sumatera  Barat  dengan  Nomor  PE.09/LHP-390.11/IN/1/2022  tanggal  29 Desember 2022.
Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama. Mahmudi, 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN: Yogyakarta. Nurhikma.  2021.  Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Kompetensi  Aparatur Pemerintah  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  dengan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  sebagai  Variabel  Moderating  (Studi  pada SKPD  di  Lingkup  Pemerintah  Kabupaten  Gowa).  (Skripsi,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Islam, Universitas Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Gowa).
Palenga, F. (2017). Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada  Biro  Organisasi  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah).    Peraturan Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah.
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Di  Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan
RB Tahun 2022 Nomor B/717/AA.05/2022.
Susang  dkk.  2019.  Analisis  Implementasi  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah Pada  Dinas  Lingkungan  Hidup  Dan  Kebersihan  Kota  Kupang.  Jurnal  Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Januari 2019, Vol. 7, No.1, hal 21 – 33.
Suyanto, Ph.D. 2010. Model Pembinaan Pendidikan Karakter di Lingkungan Sekolah. Jakarta:
Dirjen  Dikdasmen  Direktorat  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  Kementerian Pendidikan Nasional.
Yusrianti dkk. 2015. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  di  Lingkungan Pemerintah  Kota Palembang. Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol. 1.
Ratminto, & Winarsih. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jogjakarta. Resfiana, R. 2019. Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Aparatur Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari. JESS ( Journal of Education on Social Science ).
Riyadi,  W.  dan  E.  Kurnadi.  2020.  Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka. Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis.