## ASAS STRICT LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

## Sakti Aminullah
saktiaminullah4@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
Criminal narcotics including transnational crime or Transnational crime are a serious threat to global security. The development and consequences caused by narcotics crime become a serious threat and become a concern of international organizations with the issuance of the UNTOC convention. Law enforcement in narcotics crime with the aim to prevent and eradicate circulation and narcotics abusers is closely related to criminal prosecution. refer to Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics in the accountability process contains principles or principles of strict liability or can also be called absolute responsibility without errors. With the strict liability principle, of course in the law enforcement process there must be caution so that there is no misuse of crime committed by law enforcement officials in eradicating narcotics crimes. The method of research in this thesis is in the form of normative legal research using the statutory approach, conceptual approach, and case approach Keywords: Narcotics; Criminal Acts; Strict Liability.

## Abstrak
Tindak pidana narkotika termasuk kedalam kejahatan lintas negara atau Transnasional crime yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan global. Perkembangan dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana narkotika menjadi ancaman serius dan menjadi prhatian organisasi internasional dengan dikeluarkannya konvensi UNTOC. Penegakan hukum dalam tindak pidana narkotika dengan tujuan untuk pencegahan dan pemberantasan peredaran serta penyalahguna narkotika erat kaitannya dengan pemidanaan . merujuk pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam proses pertanggungjawaban mengandung prinsip atau asas strict liability atau bisa disebut juga pertanggung jawaban mutlak tanpa adanya kesalahan. Dengan adanya asas strict liability tersebut tentunya dalam proses penegakan hukum harus adanya kehati-hatian agar tidak terjadi kesewenang weanagan yang dilakukan apparat penegak hukum dalam mmberantas kejahatan narkotika. Meode penelitian dalam skripsi ni adalah berupa penelitian hukum normatif yang mengunakan pendekatan undanag-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus Kata Kunci: Narkotika; Tindak Pidana; Strict Liability.

## Pendahuluan
Di indonesia kejahatan tindak pidana narkotika perkembangannya begitu sangat pesat, apalagi kejahatan tindak pidana narkotika ini tergolong kejahatan lintas negara atau bisa disebut transnational crime, hal tersebut menjadi ancaman serius bagi keamanan global yang dapat merusak citra bangsa dan kerusaka terhadap generasi-generasi penerus bangsa jika narkotika tersebut disalahgunakan dalam penggunaannya, penyalah gunaan narkotika ini tidak hanya di negara
Sakti Aminullah: Asas Strict Liability 723

## Jurist-Diction
Volume 1 No. 2, November 2018
Article history: Submitted 1 October 2018; Accepted 8 October 2018; Available online 1 November 2018
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
industri industri maju dan bangsa- bangsa kaya namun juga merambak di kalangan remaja maupun anak muda di negara berkembang.Karena pada dasarnya narkotika dalam ilmu kesehatan merupakan sebagai obat-obatan untuk menunjang dalam hal kesehatan seseorang, namun jika narkotika tersebut disalahgunakan dan digunakan tidak sesuai dengan standart penggunaan maka akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi penggunanya.
Hal tersebut terjadi karena masih banyak peredaran-peredaran gelap yang terjadi khususnya di negara indonesia ini, serta minimnya pengawasan apatur negara terhadap obat-obatan tersebut, selain itu adanya nilai ekonomis yang sangat besar didalamnya, maka dari itu harus adanya kerjasama antara pemerintah dan elemen- elemen masyarakat untuk mengatasi masalah tindak pidana Narkotika. Narkotika perkataannya dalam bahasa Yunani narkotika adalah “ Narke ” yang artinya tidak merasakan apa-apa, 1 sedangkan pengertian narkotika secara farmokologis medis adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang bersala dari daerh viseral dan yang dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tetapi harus digertak) serta adiksi. 2 Narkotika menurut ketentuan yang ada didalam pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2009 Nomor 143, Tambahan  Lembaran  Negara Republik  ndonesia  5062)  selanjutnya  disebut UU Narkotika adalah zat atau obat yang bersal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini.
Didalam undang-undang Narkotika tersebut, Narkotika berdasarka pasal 6 dibagi menjadi 3 golongan yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan Narkotika golongan III. 3
1 Hari sasangka , Narkotika dan Psikotropika dalam hukum pidana , Mandar Maju, Band- ung,2003.[3].
2 Ibid.
3 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia 5062).
Pencegahan, pemberantasan peredaran dan penyalahguna narkotika dalam penegakan hukumnya sangat erat dengan pemidanaan, ruang lingkup dalam penegakan hukum sangatlah luas yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan pemberantasan terhadap terjadinya tindak pidana narkotika.
Didalam penegakan hukum yang ada didalam tindak pidana narkotika dibagi menjadi dua yaitu penegakan hukum secara preventif maupun penegakan hukum secara represif, pengertian penegakan secara preventif itu sendiri adanya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran terjadi, dan sedangkan pengertian dari penegakan hukum secara represif adanya tindakan setelah adanya pelanggaran terjadi. Penegakan hukum tindak pidana narkotika ini harus dipahami terlebih dahulu bahwa penegakan hukum represif menjadi satu keatuan dengan penegakan hukum peventif yang tidak dapat dipisahkan. 4 Pidana atau pemidanaan merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah teradinya peredaran maupun perkembangan tindak pidana narkotika. Muladi dan Barda Nawawi menyimpulkan baghwa ciri- ciri pidana adalah sebagai berikut: 5
1.  Pidana merupakan suatu pengenaan penderita atau nestapa  atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2.  Pidana   diberikan oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan;
3.  Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
Negara indonesia dalam hal pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana narkotika tentunya memiliki tujuan tersendiri. Tindak pidana narkotika yang semakin lama perkembangannya semakin cepat dan luas mengharuskan ditetapkannya kebijakan-kebijaan hukum diranah pidana yang efektif untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana itu sendiri. Tentunya penegak hukum di tuntut untuk cepat dalam menangani masalah tindak pidana narkotika.
Dikarenakan kejahatan tindak pidana narkotika sebagaimana sudah di jelaskan
4 Sudarto, Kapita Selekta Hukm Pidana , Alumni, Bandung, Cetakan keIV, 2010 [113]
5 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 1984.[4].

## Sakti Aminullah: Asas Strict Liability
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
bahwa kejahatannya lintas negara yang teroganisir dan tidak mengenal batas-batas wilayah teritorial dan melibatkan jaringan-jaringan dari berbagai negara ditambah lagi di indonesia yang memiliki wilayah sangat luas  dengan pintu masuk ke wilayah teritorial indonesia yang dapat dikatakan tidak begitu sulit serta padatnya penduduk dan minimnya kemampuan pendidikan maupun minim secara ekonomi hal tersebutlah yang menjadi sasaran tindak pidana narkotika.
Yang menjadi permasalahan disisni dimana penegak hukum juga harus jelas dalam hal memberikan status kepemilikan dari barang-barang narkotika tersebut untuk mengidentifikasi pemilik dari narkotika tersebut sebagai salah satu bentuk tindak pidana narkotika. Dalam menetukan pelaku sebagai pemakai hal tersebut sangatlah mudah dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Karena dalam peraturan perundang-undangan yag ada di indonesia pemilik narkotika yang tidak pemakai juga diklarifikasikan sebagai tindak pidana maka hal tersebut harus jelas dalam penegakannya.
Untuk mempermudah dan mempercepat dalam pemberantasan tindak pidana narkotika tersebut dengan tanpa harus adanya pembuktian kesalahan kepemilikan maka penerapan asas yang biasanya diterapkan di dalam ranah hukum perdata di Indonesia juga berlakukan di dalam UU Narkotika yaitu penerapan asas atau prinsip strict liability. Pengertian dari asas atau prinsip tersebut  yang  ada  di  dalam UU  narkotika  adalah  adanya  pertanggung  jawaban mutlak dengan tanpa adanya pembuktan kesalahan, hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan prinsip- prinsip yang ada didalam hukum pidana. Selain itu dapat diartikan bahwa strict liability dapat diartikan bahwa si pembuat sebagaimana dirumuskan dalam undang- undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. 6
Disisi lain di dalam hukum pidana mengatakan bahwa tiada pidana tanpa adanya kesalahan (geen straft zonder schuld), dimana penjelasanya adalah setiap pemutusan pemidanaan yang di putus oleh hakim di pengadilan harus adanya kesalahan yang
6 Barda Nawawi Arief, Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejaha- tan Ekonomi, Makalah Seminar Nasional Peranan Hukum Pidana dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 7 desember 1990.[28].
harus dibuktikan terlebih dahulu setelah itu baru seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selain seseorang melakukan tindakan/perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana atau penjatuhan pidana hanya dapat diterapkan ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. 7 Pengecualian asas atau prinsip tersebut didalam tindak pidana narkotika mungkin dilakukan untuk menjunnjung tinggi hak asasi manusia di era demokrasi ini.
Penerapan konsep strict liability dalam tindak pidana narkotika tidak adanya pertimbangan dengan melihat sarana dalam memberlakukan kebijakan hukum tersebut, dimana mengoptimalisasikan aparat penegak hukum yang salah satunya yaitu Kepolisisan Republik Indonesia, karena peran Kepolisian Republik Indonesia ini sangatlah penting dalam hal melaksanakan fungsi keamanan serta melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika.namun dalam kurun waktu belakangan ini kurang menunjukan komitmennya dalam masalah tindak pidana narkotika. Dengan mengambil contoh kasus seperti putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membebaskan terpidana narkotika dengan membatalka putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Hal tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai pembatalan putusan tersebut dan pembebasan terpidana narkotika tersebut.
Penerapan asas atau prinsip strict liability di dalam UU Narkotika tidak menyebutkan secara terulis keberadaan asas atau prinsip didalam undang-undang tersebut namun akan tetapi ketentuan yang ada didalam pasalnya penerapannya dilakukan secara tidak langsung melalaui ketentuan pidana yang diatur didalamnya.
Seperti pengaturan pasal 111 ayat 1 UU Narkotika 2009 bawasanya „‟ setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyedikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)‟‟. Serta
7 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana , Aksara Baru, 1968.[89].

## 728 Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
pengaturan pasal 115 ayat (1) UU Narkotika 2009, yang menyatakan bawasanya „‟ Setiap orang yang tanpa hak ata melawan hukum membawa, mengirim, mengankut, atau mentransitoNarkotika Golongan I, dipidana denga pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan palng lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000 (delapan miliyar rupiah)‟‟.
Didalam UU Narkotika tersebut bawasanya pengaturan dengan mengambil beberapa pasal yaitu pasal 111 ayat (1) dan pasal 115 ayat (1), menerapkan asas strict liability berdasarkan unsur kriminalisasi didalam pasal tersebut,yang salah satu perbuatanya hanya kedapatan membawa orang tersebut dapat dikenakan pasal tersebut, pengkriminalisasian tindakan tersebut dapat merugikan orang yang melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya pembuktian kesalahannya, semisal dengan adanya kejadian dimana seorang ditangkap karena didapati sedang membawa Narkotika di dalam jok montornya saat terjaring oprasi montor di jalan raya yang dilakukan pihak Kepolisian, padahal montor tersebut dipinjam dari seorang temannya yang mau digunakan untuk menjemput salah satu keluarganya. Atas kejadian tersebut orang yang kedapatan membawa Narkotika tersebut, akhirnya di pidana, walaupun montr tersebut bukan miliknya.
Disamping hal tersebut juga masih banyak fakta-fakta yang lain menunjukan dengan adanya unsur pasal tesebut yang mengandung asas strict liability menjadi rawan, dalam prakteknya dapat disalah gunakan aparat penegak hukum kususnya pihak Kepolisian,memanfaatkan celah yang ada didalam UU Narkotika tersebut untuk melakukan rekayasa kasus karena adanya target yang harus di penuhi dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dan hal tersebut sering terjadi dalam prakteknya.
Kejadian tersebut tentunya menimbulkan kerugian yang menghukum orang yang tidak bersalah dengan dalil penegakan hukum tentunya hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hukum sebagaimna diatur didalam pasal 3 UU Narkotika.

## Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan
Pertanggung jawaban muttlak atau bisa diartikan sebagai istilah tanggung jawab seketika atau langsung, hal ini sangat bebanding terbalik dengan sistem atau usur-unsur tanggung jawab pidana yang sifatnya komulatif dengan salah satu unsurnya adalah harus adanya suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan sebagai mana yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenani pertanggung jawaban pidana, dengan merujuk asas yan didalam pertanggung jawaban pidan yaitu tiada pidana jika tidak ada kesalahan ( geen straf zonder schuld ; actus non facit reum nisi mens sir rea ) tentunya juga pada hakikatnya dalam penjelasan mengenai pertanggung jawaban pidana unsur kesalahan ini adalah merupakan hal yang sangat penting dalam menetukan seseorang telah melakukan tidk pidana atau tidak.
Pertanggung jawaban muthlak atau bisa dikatakan tanggung jawab seketika atau langsung dalam hukum pidana, dimana hal ini dapat diakaitkan dengan konsep asas strict liability yang defnisi dari asas tersebut adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan undang-undang, tanpa melihat sikap batinnya. 8 Asas tersebut secara tidak langsung berlaku didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 teantang Narkotika, karena dalam unsur-unsur pasalnya dalam ketentuan pidana tidak disebutkan perumusan dengan sengaja dan kealpaan. Dalam tindak pidana narkotika unsur kesalahan tidak harus dibuktikan, tetapi orang atau pelaku dianggap melakukan kesalahan jika perbuatannya sesuai dengan rumusan Undang-Undang. Adapun contoh beberpa pasal yang menggunakan asas strict liability didalam UU Narkotik Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika. Didalam pasal ini terdapat unsur penting yaitu setiap orang, tanpa hak atau melaan hukum, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1. Menurut ketentuan unsur tersebut bawasanya aparat penegak hukum tidak perlu membuktikan adanya kesengajaan dari apa yang telah dilakukan pelaku tindak pidana dalam Pasal
8 Hanafi, “Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dan relevansinya Bagi usa - ha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, Tesis , Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.[98].

## Sakti Aminullah: Asas Strict Liability
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
111 ayat (1). Apabila jika unsur yang ada didalam Pasal tersebut sudah terpenuhi maka tindak pidana apa yang dimaksud didalam Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika sudah terpenuhi dan dianggap sudah terbukti. Tidak dicantumkannya unsur kesalahan didalam Undang Unadang Narkotika karena dalam pembuktian unsur kesalahan dalam hal kesengajan dan kealpaan sulit dalam pembuktiannya, dengan mengambil contoh kasus dimana ketika seseorang meminjam sepedah montor temannya yang tidak tahu bahwa dalam jok sepedah tersebut terdapat narkotika dan ternyata ketika di perjalan orang tersebut kena razia dan kedapatan membawa meskipun orang tersebut tidak mengakui barang tersebut kepunyaannya tetap saja orang tersebut harus menjalani proses hukum dalam hal penyidikan.
Dalam perkembangan jaman tentunya ada perubahan tentang perkembangan pemahaman tindak pidana saat ini yang lahir dari beberapa penelitian yang dilakukan para ahli pidana. Yaitu salah satunya penerapan asas s trict liability dalam tindak pidana tertentu, yang sering diartikan secara singkat sebagai liability without fault ( pertanggung jawaban tanpa kesalahan). Ajaran mengenai strict liability merupakan penyimpangan dari asas pidana tanpa adanya kesalahan yang timbul dari negara common law system. Yang dimana asas ini menjadi terjadinya perluasan pertanggung jawaban pidana yang mendasarkan dengan adanya kesalahan sehingga kesalahan bukan hal yang esensial untuk didalam pemidanaan. Berkaitan dengan subjek hukumnya dimana subjek hukum didalam hukum pidana hanya mengakui orang sebagai pelaku, berbeda dengan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengakui korporasi disamping orang perseorangan sebagai subjek hukum.
Sering dipersoalkan mengenai strict liability dengan absolute liability. Ada dua pendapat mengenai hal tersebut, pendapat pertama menyatakan strict liability merupakan absolute liability, dengan dasar bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (actus reus) sebagaimana telah dirumuskan undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (mens rea) atau tidak. Jadi seseorang yang sudah melakukan perbuatan pidana menurut rumusan undang-undang harus atau mutlak dapat dipidana. Pendapat
kedua menyatakan strict liability bukan absolute liability, artinya orang yang telah melakukan perbuatan terlarang dalam undang- undang tidak harus atau belum tentu dapat dipidana. Kedua pendapat itu, dikemukakan juga oleh Smith dan Brian Hogan yang dikutip Barda Nawawi Arief. Ada dua alasan yang dikemukakan mereka: 9
a. Suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara strict liability apabila tidak ada mens rea yang perlu dibuktikan sebagai satu-satunya unsur actus reus yang bersangkutan. Unsur utama atau unsur satu-satunya itu biasanya merupakan salah satu ciri utama, tetapi sama sekali tidak berarti bahwa mens rea itu tidak disyaratkan sebagai unsur pokok yang tetap ada untuk tindak pidana itu, misalnya dokter dituduh sebagai pengedar narkotika dibalik kedok pengobatan, maka sekurang-kurangnya harus dibuktikan bahwa dokter tersebut sengaja memberikan narkotika pada orang lain diluar tujuan pengobatan. Dalam hal ini unsur  sengaja perlu dibuktikan sehingga dalam hal ini strict liability tidak bersifat absolute.
b. Dalam kasus-kasus strict liability memang tidak dapat diajukan alasan pembelaan untuk kenyataan khusus (particular fact) yang dinyatakan terlarang oleh undang-undang, misalnya dengan megajukan reasonable mistake . Kita tetap dapat mengajukan untuk keadaan-keadaan lainnya. Contohnya, dokter dengan sengaja memberikan narkotika diatas dosis normal untuk mengakhiri hidup pasien karena rasa iba dan bertujuan untuk mengakhiri penderitaan pasien akibat penyakit kanker yang mengakibatkan rasa sakit yang tidak tertahankan. Alasan ini dapat dijadikan alasan pembelaan yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus hukuman agar tidak dijerat dengan hukuman mati.
Dasar pokok untuk menentukan penerapan tanggungjawab mutlak dalam perkara pidana prinsipnya tidak bersifat umum. Artinya, tidak terhadap semua tindak pidana boleh diterapkan, akan tetapi lebih bercorak khusus, yaitu:
9 Barda nawawi arief, Perbandingan Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rajawali Pers, 2010, Jakarta.[40-41].

## Sakti Aminullah: Asas Strict Liability
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
1. Ketentuan undang-undang sendiri menentukan atau paling tidak undang- undang sendiri cenderung menuntut penerapan strict liability; dan
2. Penerapannya hanya ditentukan terhadap tindak pidana yang bersifat larangan khusus atau tertentu.
Untuk lebih jelas mengetahui dasar pokok penentuan tanggungjawab mutlak, dapat dikemukakan beberapa patokan, antara lain: 10
1. Perbuatan itu tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana, tetapi sangatlah terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.
2. Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum (unlawful) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hokum.
3. Perbuatan tersebut dilarang dengan keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan dan moral publik; dan
4. Perbuatan atau aktivitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar (unreasonable precausions).

## Pembuktian Tindak Pidana Narkotika
Pembuktian pemilikan narkotika dibuktikan dengan berdasarka adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang menyakinkan Majelis Hakim mengenai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal 111 ayat (1), pasal 112 (1), pasal 117 (1) dan pasal 122 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tetang Narkotika, yang dimana beberapa unsur tersebut secara tindak langsung mengandung asas strict liability . Adapun unsur pasalnya yaitu:
1.  Setiap orang;
2.  Tanpa haka tau melawan hukum;
3.  Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4.  Narkotika golongan I berbentuk tanaman, golongan I bukan tanaman, golongan II dan golongan III.
Pembuktian unsur ke-2 dalam delik memiliki / menguasai narkotika yaitu
10 Hanafi, “Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dan relevansinya  Bagi usa - ha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, h. 112, dikutip dari M. Yahya harahap beberapa tinjauan tentang permasalahan hukum, ce- takan pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).[37-38]
unsur “tanpa haka tau melawan hukum”, dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelitjk dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebgaimana dikutip oleh Laden Marpaun,  dalam  “Asas-Teori-Praktik  Hukum  Pidana,”  Penerbit  Sinar  Grafika, Jakarta, Cetakan Ke-5 Tahun 2008 pda halam 44-45, menjelaskan: “Menurut ajaran wederrechtlitjk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelitjk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik pasal tersebut. Sedangkan arti maeriil masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”. Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.  “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atu asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khususnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentanng Narkotika adalah tanpa izin dana tau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu Menteri ats rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain  yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peratura perundang-undangan yang lain yang bersangkutan.
2.  Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dana tau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. 11
Untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat dipenuhi atau tidak maka terlebihdahulu akan di kemukakan pokok pikiran sebagai berikut:
11 Al Ghifari, El Gabriel, “ Kerangka Pikir Pembuktian Unsur” Tanpa Haka tau Melawan Hukum “Dalam Rumusan Delik Kepemilikan Narkotika, senin 1 oktober 2018.

## Sakti Aminullah: Asas Strict Liability

## 734
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
Pasal 6 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan “tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat Keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab , telah bersalah atas perbuatan yang didawakan atas dirinya “. Ketentuan ini memgamdumg sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai  dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang- undang yang telah ada”(Pasal 1 ayat(1) KUHP, asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”, dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum”
Ketiga asas diatas tersebut secara terpadu harus menjadi sandaran dalam putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, dengan tidak berpegang pada asas ligalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis , antara lain aspek psikologis dan aspek sosila ekonomi terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan social ( social justice ) dan keadilan moral (moral justice) dan tidak hanya mementingkan keadilan Undang-Undang (legal justice).
Melihat penjelasan ditas mengenai pokok-pokok pemikiran dapat disimpulkan diman untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkotika saja secara tanpa haka tau melawan hukum, melainkan harus mencangkupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” ,dan asas “tiada pidana tanpa melawan hukum”. Namun dalam hal bagaiman dan dengan cara apa narkotika itu berada didalam pememilikan/penguasaan terdakwa sebagai alat bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak tau melawan hukum.
Bertolak pada pembahasan sebelumnya mengenai kesalahan (schuld) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkotika bias dalam kepemilikan (baca:
memiliki atau menguasai) seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkotika walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas ligalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau mengusai narkotika. 12

## Kesimpulan
Pada pasal-pasal di Undang-undang Narkotika mengatur tentang pertanggungjawaban pidana seperti halnya pertanggung jawaban yang ada didalam KUHP, namun akan tetapi konsep pertanggngjawaban pidana yang ada diaam UU Narkotika sangat berbeda didalam KUHP. Dimana didalam KUHP salah satu unsur pertanggungjawaban pidananya adanya kesalahan, didalam UU Narkotika didalam konsep pertanggungjawaban pidana tidak adanya kesalahan atau mengandung asas strict liability dimana orang dalam perbuatannya sudah memenuhi unsur pasal yang ada di UU Narkotika maka orang tersebut sudah melakukan tindak pidana narkotika. Serta kejahatan narkotika ini termasuk kedalam kejahatan transnasional Organized Crime yang persebarannya begitu cepat dan tanpa mengenal batas wilayah dengan melihat hal tersebut maka dariitu keberlakukan asas strict liability diberlakukan didalam UU Narkotika tentunya dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika. Dalam proses pembuktian kesalahan merupakan hal yang sangat penting didalam hukum pidana dimana dengan kesalahan seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. UU Narkotika dalam ketentuan pidananya tidak menjealsakan secara jelas unsur kesalahan namun dalam pembuktian tindak pidana narkotika dalam proses pemidanaan dalam persidangan unsur kesalahan tersebut tetap harus ada tanpa mengenyampingkan asas geen straf zonder schuld, karena pentingnya kesalahan ini dalam proses pembuktian. Kewenangan hakim disini dalam proses pembuktian sangat penting untuk membuktikan orang bersalah atau tidak.

## 736 Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018

## Daftar Bacaan

## Buku
Prakoso, Djoko, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Cetakan  Pertama, liberty, Yogyakarta, 1986.
Priyatno, Dwija, Pertangungjawaban pidana Korporasi, Kecana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
Remmelink, Jan, Hukum Pidana, Grammedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 Roni, Wiyanto, Asas Hukum Pidana, Mandar Maju, Jakarta , 2012.
Saleh, Roeslan, Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
Sasangka, Hari, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003.
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, 2010.
Suparni, Niniek, Eksistensi Pidana Denda Dalam Pemidanaan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
Hiarij, Eddy O.S., Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
Ibrahim, Jhony, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, cet1, Banyumedia Publishing, Malang, 2008.
Ilyas, Amir, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
Kementerian PPN/Bappenas Direktorat Kelautan dan Perikanan 2014, Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan , Direktorat Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2014.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1987.

## Jurnal
Hanafi, “ Perkembangan sistem pertangungjawaban pidana dan relevansinya bagi pembaharuhan hukum pidana nasional”. Tesis, Fakultas Huku Indonesia,
Jakarta, 1997.
Triyadi Andani, “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing di Wilayah Hukum Laut Indonesia ”, Tesis , Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2016.

## Laman
PenanggulanganKejahatanLintasNegaraTerorganisir”dalamhttp://www.kem  lu.go. id/id/kebijakan/isu-khusus/pages/Penanggulangan-Kejahatan Lintas Negara- Terorganisir.aspx, diakses 4 juli 2018.
KejahatanLintasNegara”,dalamwww.kemlu.go.id/Pages/lissueDisplay.aspx? IDP=20&l=id , diakses 4 juli 20118.
International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol) dalam Hukum Internasional”, PDF dalam http://www.repository.usu.ac.id , diakses pada 4 juli 2018.
http:/bekasiekpresnews.co.id/2014/02diduga-direkayasa-saksi- kasusnarkotika- bantah-bap/dikunjungi pada tanggal 20 april 2018.
737

## Sakti Aminullah: Asas Strict Liability
HOW TO CITE : Sakti Aminullah, ‘Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Narkotika’ (2018) Vol. 1 No. 2 Jurist-Diction.