## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174

## Volume 4, Nomor 1, 2024
Authors 1 Ratih Brity Rosa 2 Endang Prasetyawati
Email 1 ratihbrityrossa@gmail.com 2 endang_pras@untag-sby.ac.id

## Affiliation
1,2 Universitas  17  Agustus  1945 Surabaya

## Date Submission
20 November 2023
Date Accepted 27 January 2024
Date Published 27 January 2024
DOI 10.52249

## TANGGUNG
JAWAB HUKUM KONSUMEN ATAS KERUGIAN MENGKONSUMSI JAMU YANG

## MENGANDUNG BAHAN KIMIA

## Abstract
Everyone's  health  is  very  important  to  maintain,  so  it  is  very necessary to have good and quality health services for the people in Indonesia. It should be noted that an important component of health services is medicine, because medicine is one of the factors that can cure  a  disease.  But  over  time,  herbal  medicine  in  Indonesia  is increasingly recognized for its existence because herbal medicine is considered a traditional medicine that has no side effects because in its manufacture it is prioritized using natural ingredients that do not involve chemicals in it. In addition to the increasing number of herbal consumers in Indonesia, there are also more cases of fraud involving  herbal  medicine.  One  of  them  is  concocted  herbs  that contain dangerous medicinal chemicals (BKO). So that not a few consumers suffer direct losses, both material losses and immaterial losses  such  as  suffering  the  effects  of  consuming  chemical  drugs until someone dies. The existence of fraud on the actions carried out by business actors, it is necessary to have responsibility imposed on business  actors  against  consumers  of  herbal  medicine.  From  the cases discussed, the forms of responsibility that can be imposed on business  actors  are  3  (three)  kinds  of  sanctions,  namely administrative  sanctions,  civil  sanctions,  and  criminal  sanctions where  the  three  sanctions  are  based  on  the  Consumer  Protection Law  and  the  Health  Law.  This  research  uses  normative  juridical research methods using a statutory approach (statue approach) and conceptual approach (conceptual approach) so that it is hoped that the results of this research will be more objective.
Keywords:  Herbal  Medicine,  Medicinal  Chemicals, Responsibility

## Abstrak
Kesehatan  setiap  orang  sangat  penting  untuk  dijaga, sehingga  sangat  diperlukan  adanya  pelayanan  kesehatan yang baik dan bermutu bagi masyarakat di Indonesia. Perlu diketahui  komponen  penting  dari  pelayanan  kesehatan adalah obat, karena obat adalah salah satu faktor yang dapat menyembuhkan suatu penyakit. Namun seiring berjalannya waktu,  jamu  di  Indonesia  semakin  diakui  keberadaannya karena  jamu  dianggap  sebagai  obat  tradisional  yang  tidak memiliki  efek  samping  sebab  dalam  pembuatannya diutamakan  memakai  bahan-bahan  alami  yang  tidak melibatkan bahan kimia didalamnya. Disamping meningkatnya  para  konsumen  jamu  di  Indonesia,  maka semakin  banyak  pula  kasus-kasus  kecurangan  yang melibatkan  jamu.  Salah  satunya  adalah  jamu  racik  yang
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
mengandung bahan kimia obat berbahaya (BKO). Sehingga tidak sedikit konsumen yang menderita kerugiannya secara langsung  baik  kerugian  material  maupun  kerugian immaterial seperti menderita efek mengkonsumsi obat kimia hingga ada yang meninggal dunia. Adanya kecurangan atas tindakan  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  maka  perlu  adanya tanggung  jawab  yang  dibebankan  kepada  pelaku  usaha terhadap  para  konsumen  jamu  racik.  Dari  kasus  yang dibahas,  bentuk  tanggung  jawab  yang  dapat  dibebankan kepada pelaku usaha ada 3 (tiga) macam sanksi yaitu sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana dimana dari ketiga  sanksi  itu  berdasarkan  pada  Undang-undang Perlindungan  Konsumen  dan  Undang-undang  Kesehatan. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis normatif  dengan  menggunakan  Pendekatan  perundang- undangan  (statue  approach)  dan  Pendekatan  konseptual (conceptual approach) sehingga diharapkan hasil penelitian ini bersifat lebih objektif.

## Kata  Kunci  :  Bahan  Kimia  Obat,  Jamu,  Tanggung jawab

## PENDAHULUAN
Tahun  2023  Indonesia  dikategorikan  sebagai  negara  dengan  tingkat  perekonomian menengah-atas.  Tidak  hanya  ekonomi  saja  tetapi  penduduknya  maupun  segala  macam teknologi yang ada di negara ini semua dalam proses berkembang. Sehingga tidak heran jika semakin  berkembangnya  suatu  teknologi  dan  kehidupan  masyarakat  Indonesia,  maka semakin marak pula permasalahan-permasalahan yang terjadi. Terutama permasalahan di bidang perlindungan konsumen. Konflik antara pelaku usaha dengan konsumen adalah hal yang  sering  terjadi  di  Indonesia.  Sebab  sebagai  manusia  yang  merupakan  makhluk  sosial (zoon  politicon) ,  melakukan  transaksi  adalah  suatu  hal  yang  sering  dilakukan.  Utamanya adalah transaksi jual beli barang dan/atau jasa. Ketika melakukan suatu kegiatan jual beli tentu  ada  pihak  yang  menjadi  pelaku  usaha  dan  ada  pihak  yang  menjadi  konsumen  dari barang atau jasa yang menjadi objek transaksi.
Permasalahan-permasalahan  konsumen  yang  ada  sering  menjadi  perbincangan masyarakat karena mereka merasa dirugikan atas perbuatan pelaku usaha mengenai produk barang dan/atau jasa yang digunakan konsumen. Idealnya, sebagai seorang pelaku usaha seharusnya  menyadari  akan  pentingnya  memenuhi  hak-hak  konsumen,  misalnya  dengan cara  menghasilkan  produk  yang  memiliki  kualitas  tinggi  dan  terjamin  mutunya,  aman dikonsumsi, diproduksi sesuai standar yang berlaku, dan harga yang dipasang sesuai dengan barang  yang  diproduksi.  Sebab,  seluruh  hak  konsumen  merupakan  hak  pokok  yang utamanya  keseluruhan  haknya  harus  dipenuhi  oleh  pelaku  usaha  pada  lingkup  hukum perlindungan konsumen.
Dalam hal rincian perjanjian atau syarat-syarat (jika pelaku usaha menyediakan jasa), serta  spesifikasi  barang  (jika  pelaku  usaha  menyediakan  barang),  adalah  bentuk  dari tanggung  jawab  pelaku  usaha  untuk  memberikan  informasi  yang  tepat,  jelas,  dan  akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika, dan praktik bisnis yang sehat.  Tetapi  perlu  diketahui  dalam  praktek  kehidupan  bermasyarakat  khususnya  dalam
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
kegiatan jual beli masih ada ketidaksepahaman yang muncul antara konsumen yang membeli atau menggunakan barang dan jasa dengan pelaku usaha yang menyediakannya.(Fajri, 2023)
Sebagai  pelaku  usaha  tentunya  sudah  menjadi  kewajibannya  untuk  selalu memperhatikan  hak-hak  konsumen  dan  selalu  mengutamakan  tanggung  jawab  dalam menjalankan usahanya. Selain itu, sebagai konsumen juga harus bijak dalam memilih suatu produk karena di era globalisasi ini semakin banyak pula perdagangan-perdagangan bebas dan pelaku usaha yang menghalalkan segala cara supaya produknya laku dipasaran. Cara pelaku usaha untuk memperdagangkan produknya adalah melalui penawaran baik dalam bentuk iklan cetak maupun promosi secara langsung. Sehingga sebagai konsumen yang bijak harus pandai pula memilah produk mana yang tidak berbahaya bagi tubuh. Namun pada praktiknya  banyak  pelaku  usaha  yang  masih  lebih  mementingkan  bisnis  dan  keuntungan dalam usahanya daripada kepentingan dan keselamatan konsumen.
Perlindungan  konsumen  sangat  penting  untuk  ditegakkan  dan  dipertegas  dalam menyikapi meningkatnya jumlah bisnis di Indonesia. Sebab, berbagai permasalahan antara konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  menyangkut  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak diharapkan  dapat  terselesaikan  dengan  adanya  hukum  perlindungan  konsumen  yang berlaku.  Dalam  kasus  perlindungan  konsumen  ada  beberapa  hal  yang  perlu  menjadi  titik fokus  sebab  terjadinya  kerugian  pada  konsumen,  yaitu  perbuatan  pelaku  usaha  yang disebabkan  karena  kelalaian  atau  kesengajaan  yang  berdampak  serius  yang  berakibat timbulnya kerugian bagi konsumen. Dampak yang ditimbulkan berupa kerugian yang bisa dinominalkan  (kerugian  materiil)  atau  kerugian  yang  mengancam  kesehatan  konsumen karena tidak amannya sebuah produk untuk dikonsumsi. Tidak jarang pelaku usaha yang kurang sadar akan kewajibannya untuk melindungi konsumen atau menjamin keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang yang mereka produksi.(Bustomi, 2018)
Sehubungan dengan hal itu, kasus perlindungan konsumen yang banyak terjadi akhir- akhir ini adalah kasus pelaku usaha jamu racik yang dengan sengaja mencampurkan bahan kimia  obat  berbahaya  (BKO)  kedalam  produk  jamunya.  Jamu  adalah  obat  tradisional Indonesia yang telah digunakan untuk tujuan kesehatan secara turun temurun. Jamu diracik dengan bahan-bahan alami dan artefak budaya.Pada praktiknya, kasus ini memunculkan pro dan kontra. Pro bagi mereka yang mengira dengan dicampurkan bahan kimia obat (BKO) kedalam jamu dapat mempercepat penyembuhan dan kontra bagi mereka yang menganggap dengan  dicampurkannya  bahan  kimia  obat  tanpa  resep  dokter  dapat  menimbulkan  risiko yang cukup besar. Pasalnya, tidak semua manusia memiliki dosis konsumsi bahan kimia obat (BKO) yang sama. Sehingga bagi mereka yang kontra beranggapan bahwa jamu racik yang dicampur bahan kimia obat (BKO) merupakan hal yang membahayakan konsumen. Namun perlu diketahui bahwa didalam peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa dilarang mencampurkan bahan berbahaya kedalam produk pangan. Sehingga terkait kasus ini tentu sudah jelas dilarang oleh undang-undang.
Tentu  saja,  sebagai  pelaku  usaha  dalam  mendistribusikan  atau  mengedarkan produknya harus tetap berhati-hati. Untuk mencegah kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh konsumen, pelaku usaha harus mendistribusikan barangnya dengan hati-hati, teliti, dan bijaksana. Dengan tujuan melindungi hak-hak konsumen, maka dalam penyelesaian kasus ini menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)  serta  peraturan  perundang-undangan  lain.  Produk  jamu  racik  yang  mengandung bahan kimia obat berbahaya (BKO) merupakan dasar pertanggung jawaban pelaku usaha,
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
karena menurut UUPK, pelaku usaha wajib melaksanakan ganti rugi terhadap kerugian dan kerusakan konsumen yang disebabkan karena penggunaan barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan.(Mahayani et al., 2022)
Jurnal hukum ini ditulis guna membahas tanggung jawab hukum terhadap konsumen atas kerugian akibat mengkonsumsi jamu yang mengandung bahan kimia obat berbahaya (BKO). Tingkat konsumen yang masih belum mengetahui cara membela dan menuntut hak mereka  sebagai  konsumen  masih  cukup  tinggi,  sehingga  hal  ini  berakibat  pada  status lemahnya  konsumen  di  Indonesia.  Dengan  ditulisnya  jurnal  ini,  diharapkan  mampu menambah informasi kepada para pembaca sekaligus konsumen tentang hak dan kewajiban sebagai  pelaku  usaha  atau  sebagai  konsumen.  Selain  itu,  dengan  ditulisnya  jurnal  ini diharapkan  juga  mampu  memberikan  solusi  terkait  permaslahan  yang  terjadi,  Bagaimana bentuk  tanggung  jawab  atas  kerugian  yang  diderita  konsumen  akibat  jamu  racik  yang mengandung bahan kimia obat (BKO)?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  ialah  metode  yuridis  normatif  (Normative  Legal Research),  yang  artinya  bahwa  pendekatan  ini  dilakukan  dengan  menjadikan  peraturan perundang-undangan,  prinsip-prinsip  hukum,  dan  beberapa  literature  lain  sebagai  dasar dalam  penyusunan  jurnal. Selain  itu  dalam  penyusunan  jurnal  ini  juga  menggunakan pendekatan konseptual yang dilandasi oleh teori-teori dan sudut pandang yang berkembang di  bidang  ilmu  hukum.  Untuk  mendukung  topik  yang  dibahas,  metode  konseptual  yang digunakan dalam pembuatan jurnal hukum ini juga mengacu pada prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen, undang-undang kesehatan, dan berbagai kerangka hukum lainnya (Marzuki, 2005) .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN Hasil dan Pembahasan

## Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen
Dua  pihak  yang  sangat  penting  dalam  kegiatan  jual  beli  adalah  pelaku  usaha  dan konsumen. Pelaku usaha adalah orang yang memproduksi barang serta menyediakan jasa, dan konsumen adalah pihak yang membeli atau memanfaatkan barang tersebut. Tak perlu dikatakan  lagi  bahwa  hubungan  hukum  terbentuk  di  antara  kedua  belah  pihak  ketika keduanya  melakukan  perbuatan  hukum.  Istilah  hubungan  hukum (rechtsbetrekkingen) mengacu  pada  hubungan  yang  diakui  dan  diatur  secara  hukum  yang  menyebabkan timbulnya akibat hukum.
Hubungan  hukum  bisa  terbentuk  karena  objek  dengan  subjek,  antara  subjek  lain dengan subjek itu sendiri, orang per orang, orang dengan badan hukum, dan antar badan hukum  dapat  memiliki  hubungan  satu  sama  lain  sebagai  sesama  subjek  hukum.  Hak-hak yang  dimiliki  subjek  hukum  atas  suatu  benda  berwujud,  benda  bergerak,  maupun  benda tidak bergerak merupakan hubungan hukum antara subjek hukum dan benda. Ada beberapa prasyarat timbulnya suatu hubungan hukum, antara lain adanya dasar hukum dan peristiwa hukum.(Mahayani et al., 2022)
Ernest  Barker  menyatakan  bahwa  agar  hak-hak  konsumen  menjadi  ideal,  hak-hak tersebut  harus  memenuhi  tiga  persyaratan:  hak-hak  tersebut  harus  penting  bagi perkembangan manusia, diakui oleh masyarakat, dan secara resmi diakui oleh negara, yang
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
berarti  lembaga-lembaga  negara  harus  melindungi  dan  menjunjung  tinggi  hak-hak tersebut.(Brahmanta & Utari, n.d.)
Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yang mengatur mengenai hak- hak konsumen diatur didalam Pasal 4 UUPK yang menyatakan bahwa “Hak konsumen adalah: a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b) hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa  tersebut  sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa; d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang  digunakan;  e)  hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan  jujur  serta  tidak  diskriminatif;  h)  hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana  mestinya;  i)  hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan lainnya.” Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur didalam Pasal 7 UUPK yang menyatakan bahwa “Kewajiban  pelaku  usaha  adalah:  a)  beritikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya;  b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang  berlaku;  e)  memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji,  dan/atau  mencoba  barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;  f)  memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan;  g)  memberi kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  atau dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan  perjanjian.” Antara  hak  konsumen  dan  kewajiban  pelaku usaha harus bisa terikat satu sama lain. Sehingga keduanya inilah timbul suatu hubungan hukum  dimana  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  harus  menjalankan  hak  dan kewajiban masing-masing pihak.
Perlu  diketahui  bahwa  prinsip-prinsip  konsumen  menurut  sejarah  hukum perlindungan konsumen antara lain adalah sebagai berikut(Aprita, Serlika, 2021):
a. Biarkan pembeli berhati-hati (caveat emptor)
Prinsip ini menyatakan bahwa karena konsumen dan pelaku usaha adalah dua pihak yang  sangat  seimbang,  maka  konsumen  tidak  memerlukan  perlindungan  apapun.  UU Perlindungan Konsumen lebih banyak menggunakan prinsip caveat venditor, yaitu perilaku kehati-hatian pelaku usaha, daripada prinsip ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku usaha mengelola operasi mereka dengan menahan diri dan berhati-hati.
b. Teori kehati-hatian
Berdasarkan prinsip ini, tanggung jawab pelaku usaha untuk selalu berhati-hati saat memproduksi dan mendistribusikan produk. Sehingga, selama dalam memproduksi suatu barang, si pelaku usahatetap mengutamakan prinsip kehati-hatian maka hal ini tidak dapat dipermasalahkan. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 UUPK.
c. Keistimewaan kontrak
Berdasarkan  prinsip  ini,  pelaku  usaha  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi konsumen  ketika  keduanya  menjalin  suatu  kontrak  atau  perjanjian.  Namun  fakta
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
lapangannya justru pihak pelaku usaha yang sering terkesan melemahkan pihak konsumen dari klausul-klausulnya.
d. Kontrak bukan syarat
Berdasarkan  prinsip  The  Privity  of  Contract  yang  menggambarkan  lemahnya  posisi konsumen  dan  mengatakan  bahwa  kotrak  merupakan  dasar  gugatan  konsumen  kepada pelaku usaha sekarang telah dirubah menjadi kontrak bukan lagi menjadi syarat untuk objek transaksi berupa barang, namun kontak berlaku untuk kegiatan transaksi di bidang jasa.
Dalam  hal  ini,  janji  dan  informasi  mengenai  barang  konsumsi  berupa  jamu  yang disampaikan  oleh  pelaku  usaha  jamu  kepada  konsumen  telah  menimbulkan  hak  dan kewajiban masing-masing pihak, dan dari sinilah kemudian berkembang hubungan hukum antara pelaku usaha jamu dan konsumen. Dasar dari timbulnya hubungan hukum tersebut adalah pada Pasal 1320 KUHPerdata bahwa “Syarat sah dari suatu perjanjian yaitu: a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, b) cakap untuk membuat suatu perjanjian, c) mengenai suatu hal tertentu, d) suatu sebab yang halal” dan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Artinya  bahwa  dimana  pelaku  usaha  telah  sepakat  untuk  memenuhi  kewajibannya ketika membuat janji secara lisan maupun tertulis dalam sebuah iklan, sehingga janji tersebut dapat  dipertanggung  jawabkan  kebenarannya  kepada  para  pihak  yang  membuatnya. Perdagangan  produk  konsumen  berupa  jamu  racikan  merupakan  peristiwa  hukum  yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha jamu racikan.
Kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  jamu  racik  yang  mengandung  bahan  kimia obat
a. Kerugian secara material
Akibat dari adanya kecurangan dari pelaku usaha dapat menimbulkan suatu kerugian pada  konsumen,  salah  satunya  adaah  kerugian  material.  Kerugian  yang  diklasifikasikan sebagai  material  adalah  kerugian  yang  tidak  secara  langsung  mempengaruhi  konsumen (bukan  kerugian  fisik)  namun,  kerugian  yang  dimaksud  adalah  kerugian  yang  bersifat kebendaan  dan  dapat  dinominalkan.  Kerugian  ini  timbul  sebab  konsumen  telah  membeli produk yang diedarkan dengan sejumlah uang, namun pada kenyataannya produk tersebut berbeda dengan yang telah dijanjikan sebelumnya. Jika dihitung dari banyaknya jumlah uang yang  dikeluarkan  memang  relatif  sedikit,  tetapi  konsumen  juga  berhak  untuk  menerima barang  atau  produk  sesuai  perjanjian  awal  sebelum  dibelinya  produk  tersebut  oleh konsumen.
Hak atas ganti kerugian dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan keadaan yang dirasa  kurang  adil  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  pada  keadaan  semula  akibat adanya penggunaan produk jamu yang jauh dari harapan konsumen. Hak atas ganti kerugian ini  berkaitan  erat  dengan  penggunaan  produk  jamu  yang  menimbulkan  kerugian  dan membahayakan konsumen. Kerugian yang timbul dapat secara material maupun kerugian yang  membahayakan  keselamatan  seperti  sakit,  cacat  tubuh,  hingga  kematian.  Untuk melaksanakan ganti kerugian dapat diselesaikan secara damai (non litigasi) maupun secara hukum di pengadilan (litigasi).
Setiap pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang ditimbulkan ketika menggunakan jamu racikan yang didalamnya mengandung bahan kimia
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
obat berbahaya (BKO). Hal ini didasarkan pada UUPK yang menjadi acuan apabila konsumen mengalami kerugian. Meskipun tidak ada perjanjian antara keduanya sebelum melakukan kegiatan jual-beli, pelaku usaha tetap harus menjalankan kewajiban untuk membayar ganti rugi  kepada  konsumen  yang  merasa  dirugikan.  Hal  ini  dikarenakan  UUPK  mengatur tanggung  jawab  dan  hak-hak  baik  konsumen  maupun  pelaku  usaha.Pelaku  usaha  wajib menanggung  atas  semua  penderitaan  konsumen  yang  disebabkan  karena  perbuatan  yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha.  Berdasarkan  KUHPerdata,  perbuatan  ini  disebut  sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Peraturan tentang Perbuatan Melawan Hukum diatur didalam  Pasal  1365  KUHPerdata  bahwa  “Tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Maksud dari isi pasal tersebut adalah setiap tindakan ilegal yang melukai orang lain atau membawa suatu kerugian maka sudah  menjadi  kewajiban  dari  pihak  yang  menyebabkan  kerugian  untuk  membayar  atas kerugian tersebut. Letak tanggung jawab dari pelaku usaha perlu diperhatikan sebab hal ini menyangkut kepentingan konsumen.
b. Efek samping mengkonsumsi jamu racik yang mengandung bahan kimia obat Pada lingkup kesehatan di Indonesia ditemukan suatu fakta tentang tingkatan ekonomi penduduk  Indonesia  yang  beraneka  ragam.  Ada  masyarakat  yang  tergolong  sebagai masyarakat  menengah  ke  atas  masyarakat  menengah  dan  masyarakat  yang  menengah  ke bawah.  Artinya  bahwa  adanya  tingkatan  ini  mempengaruhi  perekonomian  yang  ada  di Indonesia. Contoh bukti nyata yaitu tentang kebutuhan obat. Obat adalah kebutuhan pokok dimana setiap orang pasti membutuhkannya untuk menyembuhkan segala jenis penyakit. Di era  sekarang  ini  banyak  masyarakat  yang  berminat  untuk  mengkonsumsi  jamu.  Bagi masyarakat, jamu yang baik adalah jamu yang memiliki reaksi cepat dalam penyembuhan penyakit(Nugroho, 2020).
Pada  praktiknya  tentu  hal  ini  lebih  membahayakan  daripada  jamu  tradisional  yang memiliki  reaksi  penyembuhan  standar  atau  berproses.  Karena,  cara  kerja  jamu  berbeda dengan cara kerja obat-obatan kimia. Obat-obatan kimia hanya berfokus pada penyembuhan jaringan  yang  rusak  dan  hanya  akan  mengurangi  rasa  sakit  yang  bersifat  sementara, sedangkan jamu bekerja menyebar ke seluruh jaringan tubuh untuk memperbaiki jaringan yang rusak serta menguatkan imun tubuh sehingga membutuhkan proses yang sedikit lebih lama(Susanti, 2013).
Bahan  kimia  obat  (BKO)  adalah  suatu  bahan  yang  seharusnya  tidak  di  campurkan kedalam minuman jamu sebab hal ini dapat menimbulkan efek samping yang dirasa cukup berbahaya  bagi  kesehatan  tubuh.  Namun  pada  praktiknya,  petugas  BPOM  banyak  yang menyita jamu illegal yang mengandung bahan kimia obat (BKO). Beberapa bahan kimia obat (BKO) yang sering ditemukan didalam produk jamu adalah:
1. Jamu  untuk  pegal  linu/  rematik,  biasanya  menggunakan  bahan  kimia  obat  berjenis fenilbutazon, levorphanol, diclofenac sodium, piroxicam, paracetamol, prednisone, atau dexametason
2. Jamu untuk melangsingkan tubuh, biasanya menggunakan sibutramin hidroklorida
3. Jamu untuk diabetes, biasanya menggunakan glibenklamid
4. Jamu untuk sesak nafas, biasanya menggunakan teofilin
Kesemuanya  merupakan  bahan  kimia  obat  yang  banyak  ditemukan  oleh  BPOM  di dalam minuman jamu racik. Dengan demikian, tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
BPOM dalam menyikapi kasus ini adalah dengan menyita seluruh jamu milik pelaku usaha. Adanya bahan kimia obat (BKO) di dalam jamu tentu sangat berbahaya bagi para konsumen yang  mengkonsumsinya.  Selain  itu  dengan  dikonsumsinya  bahan  kimia  obat  (BKO)  yang tidak sesuai dosis dapat menimbulkan beberapa efek samping, diantaranya adalah sebagai berikut(Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, 2006):
1. Fenilbutason,  obat  ini  jika  dikonsumsi  tidak  sesuai  dengan  dosis  menimbulkan  efek samping berupa saluran pencernaan yang tidak nyaman, mual, diare, sakit kepala, pusing, vertigo, gangguan pendengaran, gondong, gangguan penglihatan, dan toksis paru-paru.
2. Paracetamol, obat ini memang tidak menimbulkan efek samping yang dialami setiap orang yang  mengkonsumsi  obat  ini.  Manun  ada  beberapa  yang  alergi  terhadap  parasetamol sehingga  mereka  jika  mengkonsumsinya  akan  menderita  ruam  kulit,  hingga  kerusakan hati pada orang yang sering mengkonsumsi obat berjenis parasetamol.
3. Dexametasone,  obat  ini  biasanya  digunakan  unttuk  meredakan  nyeri  serta  alergi  kulit. Namun efek samping jika dikonsumsi melebihi dosis atau dicampurkan kedalam racikan jamu  maka  akan  berbahaya  bagi  tubuh  menusia.  Efek  samping  yang  dirasakan  saat mengkonsumsi  obat  ini  secara  berlebihan  adalah  diabetes  dan  pengikisan  tulang  bagi lansia,  menyebabkan  timbulnya  gangguan  mental,  euforia,  sedangkan  dampak  yang terjadi pada anak-anak biasanya berupa gangguan pada human growth hormone (HGH) atau  hormon  pertumbuhan,  sedangkan  pada  ibu  hamil  dapat  berpengaruh  pada pertumbuhan adrenal bayi dalam kandungannya.
Dari efek samping bahan kimia obat (BKO) yang begitu berbahaya bagi tubuh maka sebagai pelaku usaha seharusnya bijak dalam menjual dan mengedarkan produknya. Sebab, jika  hal  ini  diteruskan  akan  sangat  berbahaya  bagi  para  konsumen  dan  tentunya  juga melanggar peraturan yang berlaku.
Tanggung jawab pelaku usaha  terhadap kerugian konsumen a. Hak dan Kewajiban Konsumen
Hukum di Indonesia tercipta guna untuk melindungi hak dan kewajiban setiap orang terutama  bagi  pelaku  usaha  dan  para  konsumen.  Dengan  adanya  hukum  diharapkan kehidupan di Indonesia ini dapat tertata dan selalu berkeadilan. Tiap-tiap pelaku usaha dan konsumen yang ada di Indonesia memiliki hak dan kewajiban. Hak adalah kebebasan tiap setiap  orang  atau  kelompok  untuk  melakukan,  memiliki,  atau  menerima  sesuatu  yang diinginkan selama tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan Pasal 6 UUPK, pelaku usaha mempunyai beberapa hak diantaranya adalah “a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen  yang  beritikad  tidak  baik;  c)  hak  untuk  melakukan  pembelaan  diri  sepatutnya  di  dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”
Kemudian,  konsumen  (orang  yang  menggunakan  barang  dan/atau  jasa)  juga mempunyai  hak  yang  peraturannya  diatur  di  dalam  Pasal  4  UUPK.  Berdasarkan  pasal tersebut, hak konsumen adalah(Aprita, Serlika, 2021):
1. “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” ; Hal ini mengindikasikan bahwa adanya hak konsumen untuk menggunakan produk yang mengutamakan  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  suatu
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
produk  barang  atau  jasa.  Oleh  karena  itu,  konsumen  perlu  perlindungan  hukum  dari segala risiko yang terkait dengan penggunaan atau konsumsi barang (seperti makanan) yang dapat membahayakan nyawa, kesehatan, atau harta bendanya. Itu sebabnya, setiap produk  harus  bertujuan  untuk  meningkatkan  rasa  nyaman,  aman,  dan  selamat  bagi konsumen dalam hal komposisi, struktur, dan kualitas bahan.
2. “Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”;
Kebebasan memilih dimaksudkan untuk melatih dan menambah kemampuan konsumen untuk dapat memilih dan memilah produk sesuai dengan kebutuhannya. Tidak ada unsur pemaksaan atau penipuan dari pelaku usaha karena adanya kebebasan memilih ini.
3. “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa”;
Tujuan  dari  hak  ini  adalah  untuk  memberikan  kesan  yang  valid  kepada  pelanggan mengenai  suatu  produk  dengan  memungkinkan  mereka  untuk  memilih  produk  sesuai kebutuhan para konsumen dan meminimalisir timbulnya kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan produk yang kurang tepat.
4. “Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”; Konsumen juga memiliki hak untuk tidak lagi mengalami kerugian atau menghentikan kerugian yang dialaminya apabila pengaduannya diterima. Pelaksanaan hak konsumen ini dapat dilakukan dengan tiga cara: dengan menyuarakan keprihatinan tentang kerugian akibat  penggunaan  suatu  produk;  dengan  menyatakan  pendapat  atau  membuat pernyataan tentang kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kepentingan konsumen; atau,  jika  informasi  yang  diberikan  tentang  suatu  produk  tidak  memadai,  dengan mengajukan pertanyaan tentang berbagai topik yang berkaitan dengan produk tersebut. Hak  ini  dapat  dikomunikasikan  secara  mandiri  atau  bersama-sama  dengan  bantuan delegasi dari organisasi tertentu, seperti YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia).
5. “Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”;
Pelaku usaha mengetahui barang dan/atau jasa, tetapi konsumen kurang tahu prosedur yang ditempuh oleh pelaku usaha maka timbulah spekulasi bahwa kedudukan konsumen saat ini pada titik rendah jika dibandingkan dengan pelaku usaha. Akibatnya, konsumen membutuhkan perlindungan, advokasi, dan prosedur penyelesaian sengketa yang tepat.
6. “Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen”;
Merupakan  hak  konsumen  untuk  menerima  nasihat  dan  edukasi  tentang  cara  memilih produk yang berkualitas. Pelaku usaha bertanggung jawab dalam memberikan informasi yang akurat dan instruktif agar konsumen dapat bertindak lebih bertanggung jawab dan dapat  dipenuhinya  semua  kebutuhannya,  dan  bukan  sebaliknya,  memanfaatkan kerentanan konsumen, utamanya para perempuan dan anak-anak.
7. “Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”; Merupakan tanggung jawab pelaku usaha untuk memperlakukan semua pelanggan secara setara, tanpa memandang kekayaan, status sosial, agama, ideologi, atau etnis mereka.
8. “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”;
Tujuan dari hak atas ganti rugi adalah untuk membayar atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan produk yang tidak sesuai dengan harapan konsumen. Tentu saja, untuk
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
mewujudkan  hak  ini,  ada  beberapa  proses  yang  harus  dilalui,  baik  diselesaikan  secara damai (non litigasi) maupun secara hukum di pengadilan (litigasi).
9. “Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.
Sebagai posisi seorang konsumen sebagaimana ditentukan oleh peraturan dan perundang- undangan  yang  berlaku,  adanya  klausula  ini  memungkinkan  adanya  potensi  untuk mengkonsep hak-hak para konsumen sesuai dengan perkembangan zaman.
Sudah  sepatutnya  baik  pelaku  usaha  dan  konsumen  mendapatkan  haknya  dalam kegiatan jual beli yang dilakukannya. Selain adanya hak yang harus terpenuhi, kewajiban masing-masing baik dari pelaku usaha maupun kewajiban para konsumen harus dijalankan juga. Peraturan mengenai kewajiban pelaku usaha dan kewajiban konsumen diatur di dalam UUPK.
Kewajiban pelaku usaha diatur di dalam Pasal 7 UUPK. Sebagai seorang pelaku usaha, tentu  memiliki  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  dalam  menjalankan  usahanya, yaitu(Aprita, Serlika, 2021):
1. “Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”;
Produsen dan pelaku bisnis lainnya memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik ketika menjalankan bisnis mereka, yang mencakup kehati-hatian, mengikuti hukum, dan bertanggung jawab penuh.
2. “Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”;
Produsen dan pelaku usaha lainnya memiliki kewajiban untuk menginformasikan kepada konsumen  mengenai  produk  dan  seluruh  informasi  terkait  produk  yang  konsumen butuhkan. Data tersebut akurat, mudah dipahami, dan benar.
3. “Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”; Produsen atau pelaku usaha lainnya berkewajiban untuk melayani pelanggan secara adil dan tidak diskriminatif dalam melakukan pelayanan atau kualitas pelayanan.
4. “Menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan  berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”;
Produsen barang atau jasa harus memberi kesempatan untuk mencoba suatu produk yang dijual kepada konsumen sebelum membeli guna menanamkan keyakinan atas barang atau jasa yang akan dibeli apakah sudah sesuai dengan standar mutu produk yang berlaku. Karena suatu produk dapat diproduksi dan diperdagangkan dengan memperhatikan dan menjamin mutu dan keamanan berdasarkan ketentuan standar yang berlaku.
5. “Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu  serta  memberi  jaminan  dan/atau  garansi  atas  barang  yang  dibuat  dan/atau  yang diperdagangkan”;
Pelanggan  diberikan  kesempatan  untuk  mencoba  atau  menguji  produk  atau  layanan tertentu, dan menawarkan garansi atau jaminan untuk barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;
6. “Memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat  penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”;
Artinya  bahwa  pelaku  usaha  dapat  memberikan  ganti  rugi  atas  kerugian  yang  timbul karena penggnaan suatu produk yang diperdagangkan.
7. “Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Produsen dan pelaku usaha lainnya memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul  ketika  produk  gagal  memenuhi  harapan  atau  tidak  digunakan  selayaknya,  atau ketika produk yang diterima tidak sama dengan yang dijanjikan. Kewajiban ini bisa berupa ganti rugi, penggantian, atau keduanya.
Kewajiban-kewajiban  pelaku  usaha  yang  diatur  di  dalam  Pasal  7  UUPK,  tidak sepenuhnya dapat diterapkan kepada pelaku usaha jamu racik sebagaimana pada kasus yang menjadi topik pembahasan. Secara khusus pelaku usaha jamu racik ini merupakan pelaku usaha yang bergerak dibidang jual beli obat atau salah satu bentuk pelayanan kesehatan obat tradisional.  Sehingga  tidak  semua  isi  pasal  tentang  kewajiban  pelaku  usaha  itu  dapat diterapkan. Dalam Pasal 5 UUPK dimuat beberapa kejawiban konsumen.
Berdasarkan pasal tersebut, kewajiban konsumen yang harus dilaksanakan adalah: 1. Untuk  keamanan  dalam  penggunaan  sebuah  produk,  diharapkan  untuk  mematuhi panduan informasi dan protokol mengenai penggunaan produk dan/atau layanan; Sangat  penting  bagi  peraturan  untuk  mengatur  tanggung  jawab  konsumen  untuk mematuhi petunjuk dan prosedur informasi mengenai penggunaan barang atau jasa untuk memastikan  keselamatan  mereka.  Pentingnya  kewajiban  ini  berawal  dari  fakta  bahwa konsumen  sering  mengabaikan  peringatan  yang  disampaikan  oleh  pelaku  usaha  pada label produk.
2. Beritikad baik ketika melakukan kegiatan pembelian barang atau jasa; Fokus  beritikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan  pembelian  barang  atau  jasa  adalah semata-mata pada perolehan barang atau jasa. Tentu saja faktor kerugian yang diderita konsumen adalah karena konsumen bertransaksi secara langsung dengan pelaku usaha. Berbeda dengan pelaku usaha, konsumen dapat dirugikan ketika barang hasil produksi mulai beredar.
3. Membayar sesuai dengan kesepakatan harga; Terkait hal ini merupakan hal yang lazim dan pantas bagi pelanggan untuk membayar produk sesuai dengan harga yang telah disepakati dengan penjual.
4. Mematuhi  tahapan  penyelesaian  sengketa  yang  berhubungan  dengan  perlindungan konsumen.
Sebelum UUPK disahkan kewajiban untuk mengikuti prosedur penyelesaian konsumen ini tidak wajib dilaksanakan tetapi setelah disahkan UUPK maka hal ini menjadi suatu kewajiban.  Dahulu  nyaris  tidak  ada  kewajiban  semacam  itu  dalam  kasus  perdata,  dan dalam kasus pidana, kantor kejaksaan dan/atau kepolisian memiliki kendali utama atas terdakwa.  Karena  tujuan  dari  kewajiban  yang  digariskan  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  guna  untuk  menyeimbangkan  hak  konsumen  supaya  dapat memperoleh  cara  penyelesaian  sengketa  perlindungan  konsumen  yang  sesuai,  maka keberadaannya dianggap tepat.
Mendapatkan  hak  dan  melaksanakan  kewajiban  sudah  menjadi  satu  kesatuan  yang harus  terlaksana  dalam  menjalankan  suatu  transaksi.  Sehingga  jika  salah  satu  pihak  tidak mendapatkan  haknya  sebagai  pelaku  usaha  atau  sebagai  konsumen  maka  dapat  dan diperbolehkan pihak yang merasa dirugikan itu menuntut haknya sesuai dengan peraturan untuk membayar kerugian yang muncul disebabkan karena tidak dipenuhinya hak-hak para pihak  sebagaimana  diatur  didalam  undang-undang,  artinya  pihak  yang  melakukan kesalahan  atau  kelalaian  dalam  melaksanakan  kewajiban  harus  bertanggung  jawab  secara hukum.
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Peran perlindungan konsumen itu sangat penting di Indonesia. Sehingga perlindungan konsumen juga diatur di dalam UUPK, yaitu(Tampubolon, 2018):
1. Untuk menambah kesadaran serta kapasitas para konsumen untuk melindungi diri
2. Untuk menjunjung harkat dan martabat para konsumen dengan cara mengantisipasi serta menghindari hal-hal negatif dari penggunaan barang atau jasa
3. Untuk  menambah  kemampuan  konsumen  dalam  menetapkan  hingga  menuntut  hak- haknya yang tidak dipenuhi sebagai konsumen
4. Untuk  mewujudkan  sistem  perlindungan  hukum  yang  berdasarkan  pada  kepastian hukum dan asas keterbukaan untuk mengakses berbagai berita atau sumber data.
5. Untuk menambah kesadaran para pelaku usaha atas berartinya perlindungan konsumen bagi  semua  orang  sehingga  pelaku  usaha  dapat  bijak  dan  bertanggung  jawab  dalam melaksanakan usahanya
6. Untuk  menambah  kualitas  standar  barang  dan  jasa  dalam  rangka  mempertahankan produksi sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna barang dan jasa. Dalam  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  pelaku  usaha  harus  memenuhi  seluruh hak dan kewajiban dengan itikad baik dan bertanggung jawab. Artinya bahwa apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban itu maka hal ini dapat menjadi alasan konsumen untuk menuntut  secara  hukum  dan  wajib  mengganti  seluruh  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat tindakan hukum yaitu tidak dipenuhi hak-hak dari konsumen.
b. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen Undang-undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  atau  disebut dengan UUPK menyebutkan bahwa selain memenuhi hak konsumen, kewajiban lain sebagai pelaku usaha adalah bertanggung jawab terhadap produk yang dimilikinya. Namun pada faktanya, orang yang mengedarkan barang atau biasa disebut sales juga termasuk kedalam kategori pelaku usaha.
Pasal 1 angka 3 UUPK menjelaskan definisi pelaku usaha bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”
Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan harus dilaksanakan, termasuk pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha dan konsumen harus saling memenuhi tanggung jawab dan hak masing-masing. Namun perlu digarisbawahi bahwa pelaku usaha memiliki sejumlah keterbatasan dalam menegakkan kewajiban hukum dan hak-hak mereka sebagai konsumen dalam memperdagangkan barang.
Pasal 8 ayat 1 huruf a UUPK menjelaskan bahwa “tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar  yang  dipersyaratkan  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan” Artinya  bahwa memproduksi dan mendistribusikan suatu produk yang tidak sesuai dengan ketentuan dan standar  yang  berlaku  adalah  hal  yang  tidak  boleh  dilakukan  bagi  seorang  pelaku  usaha. Artinya  adalah  pelaku  usaha  tidak  diperbolehkan  mencampurkan  bahan-bahan  yang dilarang  secara  tegas  oleh  undang-undang  kedalam  produk  jamu  yang diedarkannya(Indonesia, 1999).
Melihat  keadaan  peminat  jamu  di  Indonesia  yang  semakin  meningkat  dikarenakan salah  satu  faktor  kecondongan  manusia  untuk  kembali  ke  alam “back  to  nature” dimana mereka  memanfaatkan  hasil  alam  untuk  dijadikan  jamu  atau  obat  tradisional.  Dengan
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
demikian artinya bahwa jamu adalah obat tradisional yang bahan-bahannya memanfaatkan bahan  alam  dan  tidak  ada  campuran  bahan  kimia  obat  dalam  produksinya.  Namun  pada praktiknya  masih  ada  para  pelaku  usaha  yang  dengan  tanpa  rasa  bersalahnya mencampurkan  bahan  kimia  obat  berbahaya  kedalam  jamu  raciknya.  Tentu  hal  ini  sangat bertolak belakang dengan undang-undang yang berlaku(Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, 2006).
Banyaknya  konsumen  jamu  racik  merupakan  sebuah  persaingan  antara  para  pelaku usaha  jamu  racik.  Sehingga  para  pelaku  usaha  berusaha  menunjukkan  bahwa  produknya adalah yang terbaik. Namun jika ada beberapa pelaku usaha yang curang seperti kasus jamu racik yang mengandung bahan kimia obat berbahaya, maka tentu hal ini bisass berpengaruh pada pelaku usaha lain yang jujur. Sebab, dengan adanya kasus ini maka masyarakat akan meragukan produk-produk jamu yang dijual.
Dalam  Pasal  7  huruf  f  UUPK  menyatakan  bahwa  kewajiban  pelaku  usaha  adalah “memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”
Tanggung jawab hukum sangat diperlukan untuk menekankan kewajiban pelaku usaha atas  produk  yang  diproduksinya.  Konsumen  menderita  kerugian  berupa  kesehatan  yang menurun,  keselamatan  jiwa,  serta  dapat  menimbulkan  penderitaan  terhadap  konsumen. Dengan  demikian  wajib  bagi  pelaku  usaha  untuk  mempertanggung  jawabkan  atas perbuatannya(Wahjuni et al., 2022).
Pada Pasal 19 UUPK, dijelaskan bahwa pelaku usaha dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dengan cara:
1. Seorang pelaku usaha harus bisa memberi kompensasi atas segala bentuk kerugian akibat penggunaan  produk  yang  dihasilkan  dan  diperjual-belikan  dengan  cara  memberikan penggantian  biaya  pengobatan,  penggantian  barang  atau  jasa  yang  sejenis  atau  senilai, serta penggantian dalam bentuk produk yang sama.
2. Setelah  transaksi,  pemberian  kompensasi  atau  ganti  rugi  dilaksanakan  dalam  jangka waktu 7 (tujuh) hari.
3. Apabila suatu perbuatan memenuhi syarat untuk dihukum, maka hukuman pidana dapat diterapkan.
Berdasarkan Pasal 19 UUPK dapat diketahui bahwa sudah terjamin penuh seluruh hak- hak konsumen didalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Secara terang-terangan, pemerintah juga telah menjamin perlindungan bagi para konsumen yang merasa dirugikan. Berdasarkan Pasal 1367 ayat 1 KUHPerdata bahwa “seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang  menjadi  tanggungannya  atau  barang-barang  yang  berada  dalam  pengawasannya.” Jika dikaitkan dengan pasal tersebut, maka pelaku usaha bukan sekedar bertanggung jawab atas kerugian akibat perbuatannya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab terhadap semua barang yang merupkan hasil produksinya serta yang menjadi pengawasannya(Dan & Hak, 2014).
Adanya hak-hak  dasar  lainnya,  konsumen  juga  memiliki  hak  universal  untuk mendapatkan  ganti  rugi.  Tujuan  ganti  rugi  yang  dilakukan  terhadap  konsumen  pada hakikatnya adalah sebagai(Wahjuni et al., 2022):
a. Bentuk pengembalian pada keadaan semula atas kerugian yang diderita oleh konsumen,
b. Bentuk pembayaran dan bentuk rasa tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan pelaku usaha ,
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
c. Pembayaran ganti rugi secara keseluruhan pada keadaan semula.
Konsumen  bisa  mengalami  kerugian  yang  dikelompokkan  menjadi  2  (dua)  macam yaitu kerugian manteril dan kerugian imateril. Kerugian materil merupakan kerugian yang dialami  akibat  tidak  sempurnanya  suatu  barang  yang  diterima  konsumen,  sedangkan kerugian immaterial adalah kerugian yang terjadi setelah produk atau layanan digunakan; oleh karena itu, kerugian ini disebabkan oleh bahan yang terkandung dalam produk atau layanan tersebut dan secara langsung mempengaruhi pelanggan.
Untuk memenuhi hak-hak konsumen yang dilanggar, maka dapat dibebankan 3 sanksi kepada pelaku usaha dalam menyelesaikan kasus ini baik sanksi perdata, sanksi administrasi, maupun sanksi pidana. Dari kasus ini, pelaku usaha diketahui melanggar Pasal 8 ayat 1 huruf a dimana sanksi perdata yang bisa dibebankan adalah berupa ganti rugi. Hal ini sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 UUPK. Kemudian selain sanksi perdata ada juga sanksi administrasi berupa ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang  mana  terkait  hal  ini  peraturannya  dimuat  didalam  Pasal  60  ayat  1  dan  2  UUPK. Sedangkan untuk sanksi pidana yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha adalah penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp.  2.000.000.000  (dua  miliyar rupiah)(Karunia et al., 2022).

## Sanksi BPOM terhadap temuan jamu racik yang mengandung bahan kimia obat
Sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang relevan, Badan Pengawas Obat dan Makanan  (BPOM),  sebuah  badan  pemerintah  Indonesia,  bertanggung  jawab  untuk memantau dan mengendalikan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan peralatan medis. Selain mengawasi keamanan makanan dan bahan berbahaya, BPOM adalah organisasi pemerintah non-departemen  yang  ditugaskan  untuk  mengelola  obat-obatan  dan  makanan.  Hal  ini termasuk pengawasan produk obat tradisional, narkotika, zat adiktif, kosmetik, psikotropika dan  produk  komplemen(Tampubolon,  2018).  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  BPOM berskala  nasional  maupun  internasional  karena  mengingat  banyaknya  perdagangan  bebas yang ada di Indonesia dapat mempengaruhi keuntungan dalam perekonomian global.(Sari et al., 2022)
Banyaknya  perdagangan  yang  dilakukan  di  Negara  Indonesia  baik  secara  langsung maupun  secara  online  maka  semakin  tinggi  pula  persaingan  usaha  antar  pelaku  usaha. Dengan  demikian  sangat  diperlukan  adanya  perlindungan  konsumen  untuk  mewujudkan aturan hukum yang jelas dalam dunia usaha. Dengan adanya perlindungan konsumen maka akan mewujudkan suatu kepastian hukum bagi pelaku usaha dan bagi konsumen. Sehingga peran  BPOM  diharapkan  dapat  bekerja  sesuai  dengan  wewenang  yang  diberikan  oleh pemerintah kepada BPOM dalam melakukan pengawasan di berbagai bidang produk. Berdasarkan Pasal 60 KEPPES No. 103 Tahun 2001, BPOM mempunyai wewenang(Aziz & Musyafa’ah, 2020):
1. Membuat rencana makro nasional di lapangan.
2. Pemodelan kebijakan berbasis lapangan untuk membantu pengembangan makro.
3. Penentuan sistem informasi lapangan.
4. Menetapkan  kriteria  untuk  mengawasi  distribusi  obat  dan  makanan, serta  menentukan kondisi di mana bahan tambahan makanan tertentu harus digunakan.
5. Perizinan dan pengawasan obat, serta pengawasan terhadap industri farmasi.
6. Membuat  kebijakan  tentang  administrasi,  pengawetan  campuran,  dan  penggunaan tanaman obat(Republik Indonesia, 2001).
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Kewenangan  tersebut  diatas  merupakan  dasar  dari  BPOM  untuk  melakukan  segala tindakan di bidang pengawasan obat dan makanan. Ketika menjalankan fungsi pengawasan terhadap  produk  BPOM  harus  meninjau  keseluruhan  dari  proses  awal  produksi  sampai produk tersebut diedarkan ke pasaran. Banyaknya barang produksi oleh pelaku usaha di era sekarang ini tidak mengesampingkan potensi bahwa ada produk yang tidak sesuai dengan standar  yang  telah  ditetapkan.  Salah  satunya  kasus  jamu  racik  yang  mengandung  bahan kimia obat berbahaya ini. Sehingga hal ini ntar dulu pengawasan yang begitu ketat dan harus dilakukan secara berkala oleh petugas BPOM(Sudewi et al., 2020).
Dalam menyikapi kasus jamu racik yang mengandung bahan kimia obat berbahaya, BPOM mengambil tindakan berupa sanksi administratif, diantaranya berupa:
a. Peringatan secara tertulis
b. Melarang  distribusi  sementara  atau  memerintahkan  agar  produk  tersebut  ditarik  dari pasaran
c. Memusnahkan  produk  jika  benar  bahwa  produk  itu  membahayakan  kesehatan  tubuh manusia sesuai dengan peraturan yang berlaku
d. Pencabutan izin produksi
Berdasarkan  Pasal  143  ayat  3  Undang-undang  Kesehatan,  jamu  racik  tidak  wajib memiliki izin usaha. Namun, perlu diketahui walaupun tidak diwajibkan adanya izin usaha tetapi semua produk obat dan makanan harus tetap ada izin dan pengawasan dari BPOM. Sehingga,  jika  usaha  jamu  racikan  tersebut  diedarkan  tanpa  ada  izin  bpom  dan  diketahui terdeteksi  adanya  bahan  kimia  obat  berbahaya  (BKO)  maka  petugas  BPOM  dapat membebankan  sanksi  administratif  bagi  pelaku  usahanya(Presiden  Republik  Indonesia, 2023).

## KESIMPULAN
Tanggung jawab yang dapat dilakukan atas kerugian yang ditanggung konsumen pada kasus jamu racik yang mengandung bahan kimia obat (BKO) dapat dibebankan tanggung jawab kepada pelaku usaha atas tiga macam sanksi yaitu, sanksi administrasi yaitu ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000 yang pengaturannya dimuat di dalam Pasal 60 ayat (1) dan (2) UUPK  bahwa “(1)  Badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  berwenang  menjatuhkan  sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua  ratus  juta  rupiah).” ,  sanksi  perdata  berupa  ganti  rugi  baik  kerugian  secara  materiil maupun immaterial berupa pemulihan, serta sanksi pidana yaitu penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Selain 3 sanksi yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha jamu racik yang mengandung bahan kimia obat dari pihak BPOM juga dapat menjatuhkan  beberapa  sanksi  administrasi  seperti  peringatan  tertulis  memberhentikan peredaran  produk;  memusnahkan  produk  jika  terbukti  berbahaya  bagi  kesehatan  tubuh manusia; serta pencabutan izin produksi (Karunia et al., 2022).
Berdasarkan  hasil  dan  analisis  yang  telah  dijelaskan,  maka  dapat  dihasilkan  saran sebagai berikut:
1. Pelaku usaha diharapkan lebih bijak dalam memproduksi suatu produk jamu agar tidak menimbulkan kerugian kepada konsumen-konsumen lain atas terjadinya kasus jamu racik yang mengandung bahan kimia obat berbahaya (BKO) sebab selain dapat menimbulkan
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
kerugian  material  terhadap  konsumen,  hal  ini  juga  dapat  membahayakan  nyawa konsumen.
2. Bagi para konsumen di lebih waspada dan pandai ketika membeli atau mengkonsumsi suatu produk dan diharapkan dapat mengetahui apa yang bisa dilakukan ketika merasa dirugikan oleh barang atau produk yang dibelinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprita, Serlika, L. A. (2021). Hukum Perlindungan Konsumen (Asli). Mitra Wacana Media. Aziz, A., & Musyafa’ah, S. (2020). Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ) dalam Rangka Perlindungan Konsumen. Al-Qanun , 23 (1), 193–214. Brahmanta, D. G. A. Y., & Utari, A. A. S. (n.d.). HUBUNGAN HUKUM ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN . 1–5. Bustomi,  A.  (2018). TANGGUNG  JAWAB  PELAKU  USAHA  TERHADAP  KERUGIAN KONSUMEN . 16 (1), 154–166.
Dan, M., & Hak, K. (2014). Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek . 1–549. Fajri,  M.  I.  (2023). Perlindungan  Konsumen  Mengapa  Penting?  Sudah  Siapkah  Kita? Dialeksis. https://www.dialeksis.com/analisis/perlindungan-konsumen-mengapa-penting- sudah-siapkah-kita/
Indonesia,  P.  R.  (1999).  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Perlindungan  Konsumen.
Pemerintah Republik Indonesia , 8 , 1–19.
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999
Karunia,  I.  R.,  Suhartana,  L.  W.  P.,  &  Zuhairi,  A.  (2022).  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha Terhadap Makanan Yang Kadaluarsa (Studi Di Kecamatan Ampenan). Commerce Law ,
2 (1). https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1347
Mahayani,  S.,  Zuhairi,  A.,  &  Saleh,  M.  (2022).  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Terhadap Barang  Yang  Cacat  Setelah  Melakukan  Transaksi  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum Perlindungan Konsumen. Commerce Law , 2 (1).
https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1364 Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum (15th ed.). KENCANA.
Nugroho,  L.  C.  (2020).  TANGGUNG  JAWAB  HUKUM  PELAKU  USAHA  FARMASI
TERHADAP IZIN EDAR OBAT. Jurnal JURISTIC , 1 (02). https://doi.org/10.35973/jrs.v1i02.1650
Presiden Republik Indonesia. (2023). UU Nomor 17 Tahun 2023 . 1–300. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. (2006). BAHAYA BAHAN KIMIA OBAT (BKO) YANG  DIBUBUHKAN  KEDALAM  OBAT  TRADISIONAL  (JAMU) .  BPOM  Official. https://www.pom.go.id/berita/bahaya-bahan-kimia-obat-(bko)-yang-dibubuhkan- kedalam-obat-tradisional-(jamu)
Republik Indonesia. (2001). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001
Tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen. - , 21–21.
Keputusan_Presiden_no_103_th_2001.pdf
Sari,  E.  S.,  Heryanti,  B.  R.,  &  Triasih,  D.  (2022).  PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI KONSUMEN  TERHADAP  PROBLEMATIKA  KOSMETIK  YANG  TIDAK TERDAFTAR  DALAM  BPOM. Semarang  Law  Review  (SLR) , 1 (2),  121. https://doi.org/10.26623/slr.v1i2.2763
Sudewi, N. K. A. P. A., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Perlindungan Hukum
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung  Bahan  Kimia  Obat  Berbahaya. Jurnal  Analogi  Hukum , 2 (2),  246–251. https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1928.246-251
Susanti,  H.  (2013). BAHAYA  JAMU  BERBAHAN  KIMIA  OBAT .  Warta  Utama  UAD. https://uad.ac.id/id/bahaya-jamu-berbahan-kimia-obat/
Tampubolon,  W.  S.  (2018).  Peranan  Dan  Tanggung  Jawab  Badan  Pengawas  Obat  Dan Makanan  (Bpom)  Terkait  Kasus  Albothyl  Menurut  Undang  Undang  Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah Advokasi , 6 (1), 69–78. https://doi.org/10.36987/jiad.v6i1.266 Wahjuni, E., Kumala Sari, N., & Octaviani, S. (2022). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian  Konsumen  Akibat  Kosmetik  Bersteroid. JURNAL  RECHTENS , 11 (1). https://doi.org/10.56013/rechtens.v11i1.1268
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya