## EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN

## (EJPP)
Lisensi: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Diterima: 20 Juli 2024, Diperbaiki: 05 Agustus 2024, Diterbitkan: 11 Agustus 2024
Perluasan Wewenang Praperadilan Sebagai Lembaga Pencari Keadilan Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/Puu- XII/2014
Amiruddin 1* , Beatrix Benni 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
2 Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: amiruddin@unespadang.ac.id
Abstrak: Kehadiran  lembaga  Praperadilan  diharapkan  dapat  memastikan  bahwa  setiap tindakan  perampasan  kebebasan  sipil,  telah  dilakukan  sesuai  dengan  prosedur  dan  hukum yang  ada.  Dengan  demikian,  dalam  menjalankan  tugasnya  aparat  penegak  hukum  terhindar dari  perilaku  yang  sewenang-wenang,  penyalahgunaan  wewenang  atau  tindakan  tidak profesional lainnya ( unprofessional conduct ). Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak  hukum  merupakan  pengurangan  dan  pembatasan  kemerdekaan  dan  hak  asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku ( due process of law ).
Kata Kunci: Wewenang, Praperadilan, Mahkamah Konsitusi

## PENDAHULUAN
Sejak  berlakunya  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Acara  Pidana (KUHAP) 1 sebagai  pengganti  dari  hukum  acara  pidana Herziene  Indische Reglement (HIR) yang merupakan produk hukum pemerintah Kolonial Belanda, sistem hukum acara pidana di Indonesia  mulai  mengenalkan  mekanisme  pengawasan  terhadap  aparat  penegak  hukum dalam  suatu  proses  peradilan  pidana.  Mekanisme  pengawasan  ini  terjawantahkan  dengan hadirnya lembaga Praperadilan sebagai jalur komplain bagi seseorang yang dikenakan upaya paksa oleh aparat penegak hukum. 2
Lembaga  praperadilan  diperkenalkan  KUHAP  dalam  penegakan  hukum  dan  bukan sebagai  lembaga  pengadilan  yang  berdiri  sendiri.  Serta  bukan  pula  sebagai  instansi  tingkat peradilan  yang  mempunyai  wewenang  memberi  putusan  akhir  atas  suatu  perkara  pidana. Lembaga  praperadilan  hanya  suatu  lembaga  baru  yang  ciri  dan  eksistensinya  sebagai berikut: 3
a. Berada  dan  merupakan  kesatuan  yang  melekat  pada  setiap  Pengadilan  Negeri,  dimana praperadilan ini hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari dan dengan pengadilan yang bersangkutan.
1 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
2 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta 2002, Hlm. 2.
3 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP  (Pemeriksaan  Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Jilid II , Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.
b. Dengan  demikian,  praperadilan  bukan  berada  di  luar  atau  disamping  maupun  sejajar dengan pengadilan negeri.
c. Administratif  yustisial,  personal  teknis,  peralatan  dan  finansialnya  takluk  dan  bersatu dengan  Pengadilan  Negeri,  dan  berada  di  bawah  pimpinan  serta  pengawasan  dan pembinaan ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
d. Tatalaksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri.
Hukum  acara  pidana  yang  berpedoman  pada  KUHAP  memang  telah  mengatur mengenai mekanisme untuk menguji keabsaan dari tindakan institusi penegak hukum dalam melaksanakan  tugas  penyidikan  dan  penuntutan  melalui  Lembaga  Praperadilan.  Awalnya, ketentuan mengenai praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHAP bersifat terbatas yaitu hanya berwenang  untuk  memeriksa  dan  memutus  tentang:  (a)  sah  atau  tidaknya  penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi  bagi  seseorang  yang  perkara pidananya  dihentikan  pada  tingkat  penyidikan  atau penuntutan.
Dalam  catatan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  misalnya,  Jumlah  total praperadilan sejak tahun 2004 sebanyak 57 perkara. Disisi KPK, yang “kalah” hanya empat perkara.  Lebih  jauh  lagi,  pada  periode  2004-2014  terdapat  32  perkara  yang  diajukan  ke praperadilan dan semuanya dimenangkan oleh KPK.  Pada tahun 2015, ada 25 perkara KPK. Sementara hingga Juni 2016, KPK mendapat 10 gugatan praperadilan dan “menang” delapan perkara.  KPK  “kalah”  dalam  empat  gugatan  praperadilan.  Pertama,  perkara  dugaan  tindak pidana  korupsi  terkait  transaksi-transaksi  mencurigakan  kepada  Mabes  Polri  yang  menjerat Wakil  Kapolri  Irjen  Pol  Budi  Gunawan.  Kedua,  kasus  dugaan  korupsi  terkait  penerimaan seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan  Badan  PT  BCA,  Tbk  tahun  pajak  1999  di  KPK  yang  menyeret  mantan  Ketua Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  Hadi  Poernomo.  Ketiga,  tindak  pidana  korupsi  dalam proyek Rehabilitasi, Operasi dan Transfer (ROT) Instalasi Pengolahan Air (IPA) II Panaikang Tahun  2007-2013  dengan  terdakwa  mantan  wali  kota  Makassar  Ilham  Arief  Sirajuddin. Keempat,  kasus  dugaan  tindak  pidana  korupsi  dana  pendidikan  luar  sekolah  (PLS)  Dinas Pendidikan  Nusa  Tenggara  Timur  tahun  anggaran  2007  yang  menjerat  Bupati  Sabu  Raijua Marthen Dira Tome. 4
Dalam  perkara  permohonan  praperadilan  Budi  Gunawan  terdapat  terobosan  hukum menyangkut  perluasan  wewenang  dari  praperadilan  tersebut.  Dalam  putusannya    Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel,  Hakim  yang  menyidangkan  dan  memeriksa  perkara permohonan  mengabulkan  gugatan  yang  diajukan  oleh  Budi  Gunawan.  Budi  Gunawan ditetapkan  sebagai  tersangka  oleh  KPK  dalam  kasus  dugaan  korupsi  berupa  penerimaan hadiah  atau  janji  selama  menjabat  sebagai  Kepala  Biro  Pembinaan  Karier  (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian. 5 Jika  dicermati  pengajuan  permohonan  perkara  praperadilan  tentang  tidak  sahnya penetapan status tersangka dan permohonan penghentian penyidikan atas diri pemohon yaitu Komjen  Budi  Gunawan,  bukanlah  perkara  yang  dapat  diajukan  dalam  sidang  praperadilan sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1  Angka  10  Jo  Pasal  77  KUHAP.  Namun  faktanya
4 http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/06/15/o8synp335-dari-57-gugatan-praperadilan- kpk-kalah-4-perkara. diakses tanggal 20 Agustus 2016.
5 Hakim  dalam  Putusan  Nomor  04/Pid.Prap/2015/PN.  Jkt.Sel  menyatakan  Menyatakan  Surat  Perintah Penyidikan  Nomor:  Sprin.Dik-03/01/01/2015  tanggal  12  Januari  2015  yang  menetapkan  Pemohon  sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5  ayat  (2),  Pasal  11  atau  12  B  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat.
dalam  kasus  ini  permohonan  praperadilan  pihak  Komjen  Budi  Gunawan  tetap  diperiksa diper-sidangan  dan  dikabulkan  sebagian.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir  pengajuan permohonan  prapreradilan  yang  serupa  dengan  kasus  praperadilan  Komjen  Budi  Gunawan yang  dapat  dikatakan  merupakan  putusan  yang  dibuat  diluar  kewenangan  hakim  dalam sidang  praperadilan  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1  Angka  10  Jo  Pasal  77  KUHAP juga pernah terjadi antara lain dalam putusan perkara di bawah ini; 6
1. Putusan  Nomor  04/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel.  dengan  pemohon  yaitu  Toto  Chandra, manager Permata Hijau Group dalam kasus faktur fiktif pada ta-hun 2009 dengan hakim tunggal  yang  dipimpin  oleh  Hakim  Muhammad  Razzad  yang  amar  putusannya menyatakan bahwa penyidikan terhadap pemohon harus dihentikan.
2. Putusan  Nomor  38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel  dengan  pemohon  yaitu  Bachtiar  Abdul Fatah, manager PT Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) dalam kasus korupsi bioremediasi dengan  hakim  tunggal  yang  dipimpin  oleh  Hakim  Suko  Harsono  yang  amar  putusannya menyatakan bahwa penetapan status tersangka pada diri pemohon adalah tidak sah.
Putusan praperadilan Budi Gunawan, Toto Chandra dan Bachtiar Abdul Fatah ini yang memperluas wewenang hakim praperadilan menjadi perdebatan baik dari kalangan akademisi maupun  praktisi  hukum,  khususnya  kalangan  hakim  sampai  dengan  adanya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014,  tanggal  28  April  2015.  Mahkamah Konstitusi  dalam  Putusan  tersebut  mengabulkan  permohonan  uji  materil  Pasal  77  huruf  a KUHAP tersebut. Pada intinya Mahkamah Konstitusi  dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 membentuk norma baru dengan memperluas wewenang Lembaga Praperadilan  termasuk  dalam  hal  menguji  keabsahan  penetapan  tersangka  yang  dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan.
Sehingga  pasca-putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014  tanggal  28 April  2015  secara  normatif  memperluas  wewenang  praperadilan,  yaitu  termasuk  penetapan tersangka. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi ini salah satunya menyatakan bahwa Pasal 77 huruf  a  KUHAP  bertentangan  dengan  UUD  1945  sepanjang  tidak  dimaknai  termasuk penetapan  tersangka,  penggeledahan,  dan  penyitaan.  Oleh  karena  itu,  Putusan  Mahkamah Konstitusi  ini  membentuk  norma  yang  memperluas  wewenang  praperadilan  yaitu  termasuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
Perubahan  ketentuan  Pasal  77  KUHAP  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  21/PUU-XII/2014,  tanggal  28  April  2015  dengan  memperluas  wewenang  lembaga praperadilan  termasuk  penetapan  tersangka  ini  yang  dijadikan  sebagai  dasar  hukum  untuk menguji  keabsahan  penetapan  tersangka  oleh  institusi  penegak  hukum.  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi ini banyak perkara-perkara tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK, kemudian tersangka tersebut mengajukan permohonan praperadilan. Hal ini  jauh  berbeda  dengan  sebelum  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU- XII/2014  tanggal  28  April  2015  yang  amat  jarang  sekali  Pengadilan  Negeri  (PN) menyidangkan permohonan Praperadilan. 7
Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014  dapat  dibaca  bahwa Mahkamah menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP
6 Naskah  Akademik  Rancangan  Peraturan  Mahkamah  Agung  tentang  Hukum  Acara  Praperadilan, penerbit Institute for Criminal Justice Reform , 2014, hlm. 89.
7 Dalam  penelitian  yang  pernah  dilakukan  oleh  ICJR  di  tahun  2010,  menunjukan  fakta-fakta  tentang minimnya  penggunaan  lembaga  Praperadilan,  sebagai  contoh  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan,  selama kurun waktu lima tahun, dari 2005 sampai 2010, dari  kesuluran perkara pidana yang ditangani, hanya terdapat 211  permohonan  Praperadilan.  Selanjutnya  dari  80  putusan  Praperadilanyang  dianalisis  ICJR  dalam penelitiannya,  apabila  dilihat  dari  jenis  tindak  pidana  pokoknya,  nampak  tindak  pidana  korupsi  mendominasi dalam  penggunaan  upaya  Praperadilan.  (Naskah  Akademik  Rancangan  Peraturan  Mahkamah  Agung  tentang Hukum Acara Praperadilan, penerbit Institute for Criminal Justice Reform , 2014, hlm. 18.)
harus  dimaknai  sebagai  “minimal  dua  alat  bukti”  yang  termuat  dalam  Pasal  184  KUHAP. Ketentuan  dalam  KUHAP  tidak  memberi  penjelasan  mengenai  batasan  jumlah  dari  frasa “bukti  permulaan”,  “bukti  permulaan  yang  cukup”,  dan  “bukti  yang  cukup”.  Satu-satunya pasal  yang  menentukan  batas  minimum  bukti  adalah  dalam  Pasal  183  KUHAP  yang menyatakan,  “ Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali  apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti ... dst”. 8
Oleh  karena  itu,  pemaknaan  “minimal  dua  alat  bukti”  dinilai  Mahkamah  merupakan perwujudan  asas due  process  of  law untuk  melindungi  hak-hak  asasi manusia  dalam  proses peradilan  pidana.  Sebagai  hukum  formil dalam  proses  peradilan  pidana  di  Indonesia,  masih terdapat beberapa frasa dalam KUHAP yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas lex certa serta  asas lex  stricta agar  melindungi  seseorang  dari  tindakan  sewenang-wenang penyelidik  maupun  penyidik.  Dengan  demikian,  seorang  penyidik  di  dalam  menentukan ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya  tindakan  sewenang-wenang. 9 Mahkamah  Konstitusi  membuat  putusan  ini  dengan mempertimbangkan  Pasal  1  ayat  3  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  Indonesia  adalah negara  hukum,  sehingga  asas due  process  of  law harus  dijunjung  tinggi  oleh  seluruh  pihak lembaga penegak hukum demi menghargai hak asasi seseorang. 10
Beranjak  dari  uraian  di  atas,  maka  artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  formulasi hukum  atas  perluasan  wewenang  praperadilan  pasca-putusan  mahkamah  konsitusi  nomor 21/PUU-XII/2014  tanggal  28  April  2015  dan  apakah  perluasan  wewenang  lembaga praperadilan  pasca-putusan  mahkamah  konsitusi  nomor  21/PUU-XII/2014  tanggal  28  April 2015 akan mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan di masa mendatang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  deskriptif  dengan  pendekatan  yuridis normatif,  yang  dilakukan  melalui  penelitian  hukum in  concreto .  Data  dikumpulkan  melalui tinjauan kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif analitis.

## PEMBAHASAN
Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang  terhadap  Undang- Undang  Dasar  (Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  1945).  Dalam  sudut  pandang  hukum  tata  negara, pengujian  konstitusionalitas  undang-undang  terhadap  UUD  merupakan  cerminan  prinsip konstitusionalisme dan negara hukum sebagaimana di kukuhkan dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945.
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut di  atas,  telah  terjadi  perluasan  objek  praperadilan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  8 Tahun  1981  Tentang Hukum  Acara  Pidana.  Pasca  Putusan  ini,  penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan telah menjadi objek praperadilan.
a. Objek Perkara
Objek  perkara  yang  diajukan  oleh  Pemohon  ke  Mahkamah  Konstitusi  adalah  pengujian Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  terhadap  Undang- Undang Dasar ( judicial review ).
8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.
9 Ibid.
10 http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428163639-12-49799/mk-putuskan-penetapan-tersangka- masuk-objek-praperadilan/. Diakses tanggal 16 Agustus 2016.

## b. Subjek Hukum
Syarat  dapat  dikategorikannya  pihak  menjadi  Pemohon  dalam  pengajuan  perkara  ke Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah merupakan pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.
Pemohon  harus  memiliki legal  standing sebagai  syarat  mutlak  untuk  berperkara  di Mahkamah  Konstitusi.  Berdasarkan  UU  Mahkamah  Konstitusi,  hanya  Warga  Negara Indonesia  (WNI)  sajalah  yang  memiliki legal  standing atau  mempunyai  hak  untuk mengajukan  permohonan  perselisihan  atau  sengketa  atau  perkara  di  depan  Mahmakah Konstitusi. 11 Legal  standing adalah  adaptasi  dari  istilah personae  standi  in  judicio yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan. 12
Dengan  dikabulkannya  permohonan  Pemohon  untuk  sebagian,  maka  terjadilah perubahan  yang  bersifat  fundamental  mengenai  Praperadilan  yang  diatur  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  dimana  dalam  hal  ini Mahkamah  Konstitusi  berpandangan  bahwasanya  Undang-undang  tersebut  bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pasca  Putusan  ini, terhadap  Objek  Praperadilan  telah  terjadi  perluasan.  Penetapan  status  tersangka  juga  sudah merupakan Objek dari pranata Praperadilan.
Wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada Praperadilan antara lain:
1. Memeriksa dan Memutus Sah atau Tidaknya Upaya Paksa (Penangkapan dan Penahanan)
2. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan
3. Memeriksa Tuntutan Ganti Kerugian, karena:
a. Penangkapan atau penahanan yang tidak sah
b. Atau  oleh  karena  penggeledahan  atau  penyitaan  yang  bertentangan  dengan  ketentuan hukum dan undang-undang
c. Karena  kekeliruan  mengenai  orang  yang  sebenarnya  mesti  ditangkap,  ditahan  atau diperiksa.
4. Memeriksa Permintaan Rehabilitasi
5. Praperadilan Terhadap Tindakan Penyitaan.
Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014  terkait  pengujian Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  terhadap  Undang- Undang  Dasar  Tahun  1945,  wewenang  tambahan  yang  diberikan  Undang-  Undang  kepada Praperadilan lewat Putusan MK ini antara lain;
1. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka
2. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penggeledahan, dan
3. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penyitaan
Lewat  perubahan  yang  sangat  mendasar  ini,  Praperadilan  diharapkan  mampu mengawasi  proses  penegakan  hukum  yang  terkait  erat  dengan  jaminan  perlindungan  hak asasi manusia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab  ini  akan  diuraikan  beberapa  kesimpulan  dari  penelitian.  Adapun  kesimpulan  dari pembahasan di atas adalah:
11 Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Wakil Ketua MK , (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 176.
12 Ibid.
1. Sebelum  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  bernomor  21/PUU-XII/2014,  dapat didefenisikan  pengertian  dari  Praperadilan  adalah  wewenang  pengadilan  negeri  untuk memeriksa dan memutus tentang:
a. Sah  tidaknya  suatu  penangkapan  dan  atau  penahanan  atas  permintaan  tersangka  atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka.
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
2. Hasil  dari  proses  penyelidikan  merupakan  penentu  penetapan  status  tersangka  terhadap orang  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  korupsi  yang  merugikan  keuangan  negara minimal  satu  milyar  rupiah,  yang  mana  penetapannya  dilakukan  oleh  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dalam  hal  ini harus  sangat  jeli  dan  sangat  berhati-hati  dalam  hal  menetapkan  seseorang  sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi. Karena berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang kita kenal dengan sebutan SP-3. Hal ini berbeda  dengan  proses  penuntutan tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  Kejaksaan yang mana Kejaksaan dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi (SP-3).
3. Bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana, perihal sah tidaknya penetapan status tersangka baik oleh Penyidik  pejabat  polisi  negara  Republik  Indonesia  maupun  pejabat  pegawai  negeri  sipil tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  undang-undang,  sebagai  contoh  penyidik Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  adalah  bukan  merupakan  objek  praperadilan  dan bukan  pula  wewenang  pengadilan  untuk  mengadili.  Isi  putusan  praperadilan  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  yang mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon untuk sebagian,  dianggap  tidak  berdasarkan  hukum.  Hal  ini  dikuatkan  karena  berdasarkan pengaturan pasal 77 KUHAP pada saat putusan dijatuhkan oleh Hakim tunggal, sah atau tidaknya  penetapan  status  Tersangka  bukan  merupakan  objek  dari  praperadilan.  Alasan Hakim Sarpin dalam menafsirkan ketentuan dalam KUHAP tidak memiliki logika hukum, karena  objek  praperadilan  berdasarkan  Pasal  77  KUHAP  bersifat  limitatif  dan  tidak multitafsir. Oleh karena hal ini sangat terkait dengan kompetensi mengadili, maka menurut penulis putusan praperadilan a quo cacat hukum.
4. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait pengujian Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  terhadap  Undang-Undang Dasar  Tahun  1945,  wewenang  tambahan  yang  diberikan  Undang-Undang  kepada Praperadilan lewat Putusan MK ini antara lain;
a. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka
b. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penggeledahan, dan
c. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penyitaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Harjono, Konstitusi  Sebagai  Rumah  Bangsa  Pemikiran  Hukum  Dr.  Harjono,  S.H.,  M.C.L. Wakil  Ketua  MK ,  (Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi, 2008).
Oemar Seni Adji, KUHAP Sekarang , Penerbit Erlangga, Jakarta, 1985. Loebby Loqman, Pra-Peradilan Di Indonesia , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP, Sinar  Grafika, Jakarta 2002.
M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP  (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Jilid II , Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Naskah  Akademik  Rancangan  Peraturan  Mahkamah  Agung  tentang  Hukum  Acara Praperadilan, penerbit Institute for Criminal Justice Reform , 2014.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.