## ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KETIDAKTEPATAN KODE DIAGNOSIS PENYAKIT DIABETES MELLITUS DI RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA
Errica Rostia Loren, Rossa Adi Wijayanti, Nikmatun Program Studi Rekam Medis, Jurusan Kesehatan, Politeknik Negeri Jember Jl. Mastrip Timur Po Box 164 Jember, Indonesia, Tlp/Fax +62 331 333532 *e-mail: errica.rostia30@gmail.com

## Abstrak
Ketepatan  penentuan  kode  diagnosis  penyakit  merupakan  salah  satu    hal  penting  yang  harus  diperhatikan dalam  melakukan  proses  pengkodean  diagnosis  penyakit  pasien  yang  dilakukan  oleh koder .  Ketepatan  dan ketidaktepatan  pemberian  kode  diagnosis  penyakit  akan  mempengaruhi  data  dan  informasi  dalam  proses pelayanan  kesehatan  serta  menurunkan  mutu  pelayanan  di  rumah  sakit.  Selain  itu,  di  era  JKN  ketepatan pemberian kode diagnosis juga sangat berpengaruh pada pembiayaan di rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab ketidaktepatan kode diagnosis pada penyakit Diabetes Mellitus di Rumah  Sakit  Umum  Haji  Surabaya  tahun  2019.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan teknik  pengumpulan  data  berupa  wawancara,  observasi,  dan  studi  literatur.  Jumlah  sampel  yang  digunakan dalam penelitian sebanyak 21 dokumen rekam medis pasien Diabetes Mellitus dan jumlah informan sebanyak 2  orang.  Hasil  dari  penelitian  pada  dokumen  rekam  medis  pasien Diabetes  Mellitus didapatkan  bahwa dokumen  yang  memiliki  kode  tidak  tepat  sebanyak  13  dokumen  rekam  medis  (62%)  dan  dokumen  yang memiliki  kode  tepat  sebanyak  8  dokumen  rekam  medis  (38%).  Hasil  analisis  didapatkan  bahwa  terdapat beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi ketidaktepatan kode seperti kompetensi koder , pengetahuan koder ,  serta  pengalaman koder dan  dokumen  rekam  medis,  baik  kelengkapan  pengisian  maupun  cara pendokumentasiannya. Solusi yang dapat diusulkan peneliti yaitu, mengikutsertakan koder dan tenaga medis dalam pelatihan dan sosialisasi terkait penentuan kode diagnosis khususnya penyakit Diabetes Mellitus .
Keywords: ketidaktepatan, kode diagnosis, diabetes mellitus, faktor penyebab

## Abstract
The  accuracy  of  determining  the  disease  diagnosis  code  is  one  of  the  important  things  that  must  be considered  in  carrying  out  the  coding  process  of  the  patient's  disease  diagnosis  made  by  the  coder.  The accuracy  and  inaccuracy  of  providing  disease  diagnosis  codes  will  affect  data  and  information  in  the  health service  process  and  reduce  the  quality  of  services  in  hospitals.  Besides,  in  the  era  of  National  Health Insurance  (JKN),  the  accuracy  of  the  diagnosis  code  was  also  very  influential  in  financing  at  hospitals.  This research was aimed to analyze the factors which cause the diagnosis code inaccuracy in Diabetes Mellitus in Surabaya  Hajj  General  Hospital  in  2019.  This research  used  qualitative  methods  with  data  collection techniques such as interviews, observation, and literature studies. The number of samples used in the study was 21 medical records of Diabetes Mellitus patients and 2 informants. The results of research on the medical record documents  of  patients with  Diabetes  Mellitus found  that  the  documents  have  an  incorrect  code of  13 medical  record  documents  (62%)  and  documents  that  have  an  exact  code  of  8  medical  record  documents (38%). The results of the analysis found were several factors that influence the inaccuracy of the code such as coder's  competency,  coder's  knowledge,  as  well  as  the  experience  of  coder  and  medical  record  document, both  the  completeness  of  the  filling  and  the  documentation.  The  solution  that  can  be  proposed  by  the researcher  is  to  included  the  coder  and  medical  personnel  in  training  and  outreach  related  to  the determination of diagnosis code, especially Diabetes Mellitus.
Keywords: inaccuracies, diagnosis code, diabetes mellitus, causative

## 1. Pendahuluan
Rekam  medis  merupakan  berkas  yang  berisikan  catatan  dan  dokumen  tentang    identitas pasien,  pemeriksaan,  pengobatan,  tindakan  dan  pelayanan  lain  yang  telah  diberikan  kepada pasien.  Dokumen  tersebut  berisi  semua  rekaman  baik  berupa  foto,  gambar,  dan  catatan  yang ditulis  oleh  dokter,  dokter  gigi  dan  tenaga  kesehatan  tertentu  yang  bertanggung  jawab  dalam memberikan pelayanan kepada pasien baik. (Permenkes 269 Tahun 2008)
Berdasarkan  Permenkes  Nomor  55  Tahun  2013  tentang  Penyelenggaraan  Pekerjaan Rekam  Medis  menyatakan  bahwa  salah  satu  atau  kompetensi  yang  harus  dimiliki  oleh  perekam medis  adalah  melaksanakandan  mengevaluasi  sistem  klasifikasi  klinis  dan  kodefikasi  penyakit yang  berkaitan  dengan  kesehatan  dan  tindakan  medis  sesuai  terminologi  medis  yang  benar. Pelaksanaannya  dilakukan  sesuai  dengan  panduan  yang  telah  ditetepkan  oleh  World  Health Organization (WHO) serta menggunakan ICD 10 dan ICD 9-CM. Ketepatan dan keakuratan dalam pemberian kode sangat penting dan berpengaruh bagi keberlangsungan pelayanan kesehatan.
Pentingnya  ketepatan  dalam  pemberian  kode  diagnosis  juga  berpengaruh  terhadap  mutu pelayanan  di  rumah  sakit  serta  mempengaruhi  data  dan  informasi.  Era  JKN  yang  menggunakan tarif  INA- CBG’s  pada  saat  ini  digunakan  sebagai  metode  pembayaran  untuk  pelayanan  pasien. Tarif  pelayanan  kesehatan  yang  rendah  tentunya  akan  merugikan  pihak  rumah  sakit,  sebaliknya tarif  pelayanan  kesehatan  yang  tinggi  terkesan  rumah  sakit  diuntungkan  dari  perbedaan  tarif tersebut sehingga merugikan pihak penyelenggara jaminan kesehatan maupun pasien.
Berdasarkan studi pendahuluan di RSU Haji Surabaya didapatkan bahwa Diabetes Mellitus merupakan  salah  satu  penyakit  yang  masuk  ke  dalam  laporan  10  besar  penyakit  rawat  inap  dan rawat  jalan  tahun  2019.  Total  kasus  yang  tercatat  pada  laporan  rekapitulasi  pasien  Diabetes Mellitus  tahun  2019  sebanyak  14.882  kasus  pada  rawat  jalan  dan  616  kasus  pada  rawat  inap. Berikut adalah hasil rekapitulasi laporan 10 besar penyakit baik rawat jalan tahun 2019 yaitu :
Tabel 1 Laporan Rekapitulasi Pasien Berdasarkan Diagnosa Instalasi Rawat Jalan Tahun 2019
No. ICD X Diagnosa Laki-Laki  Perempuan Total % 1 E11.9 Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications (E11.9) 5801 9081 14882  10,05 2 I11.9 Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure (I11.9) 4331 7419 11750 7,93 3 I20.8 Other forms of angina pectoris (I20.8) 3409 3256 6665 4,50 4 M54.5 Low back pain (M54.5) 1173 3885 5058 3,41 5 F89 Unspecified disorder of psychological development (F89) 2572 1279 3851 2,60 6 I63.9 Cerebral infarction, unspecified (I63.9) 2123 1557 3680 2,48 7 M19.9 Arthrosis, unspecified (M19.9) 630 2286 2916 1,97 8 N40 Hyperplasia of prostate (N40) 2646 74 2720 1,84 9 A15.0 Tb lung confirm sputum microscopy with or without culture (A15.0) 1349 1149 2498 1,69 10 F80.9 Developmental disorder of speech and language, unspecified (F80.9) 1744 693 2437 1,65
Sumber : RSU Haji Surabaya 2020
Sedangkan untuk rawat inap berikut adalah hasil rekapitulasi laporan 10 besar penyakit rawat inap tahun 2019 yaitu :
Tabel 2 Laporan Rekapitulasi Pasien Berdasarkan Diagnosa Instalasi Rawat Inap Tahun 2019 No.  ICD X Diagnosa Laki-Laki  Perempuan  Total % 1 A09.9 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin (A09.9) 492 573 1065 4,28 2 A09 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) 494 517 1011 4,06 3 A90 Dengue fever [classical dengue] (A90) 521 438 959 3,85 4 E11.9 Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications (E11.9) 237 379 616 2,47 5 A91 Dengue haemorrhagic fever (A91) 338 263 601 2,41 6 K30 Dyspepsia (K30) 189 404 593 2,38 7 D66 Hereditary factor viii deficiency (D66) 573 11 584 2,35 8 C50.9 Malignant neoplasm, breast, unspecified (C50.9) 9 510 519 2,09 9 A15.0 Tb lung confirm sputum microscopy with or without culture (A15.0) 240 185 425 1,71 10 A01.0 Typhoid fever (A01.0) 174 212 386 1,55
Sumber : RSU Haji Surabaya 2020
Berdasarkan  hasil  rekapitulasi  laporan  tersebut,  jumlah  sampel  yang  digunakan  peneliti sebanyak  186  dengan  ketentuan  100  dokumen  rekam  medis  rawat  jalan  dan  86  dokumen  rekam medis  rawat  inap.  Selama  melakukan  praktik  kerja  lapang,  peneliti  telah  meneliti  21  dokumen rekam medis rawat inap yang diambil secara random dan telah dianalisis. Berikut hasil survei awal peneliti terhadap 21 dokumen rekam medis rawat inap pasien Diabetes Mellitus :
Tabel 3 Prosentase Ketepatan Pemberian Kode Diagnosis Diabetes Mellitus
Keterangan Pemberian Kode Diagnosis Jumlah Berkas Prosentase Kode Tepat 8 38 % Kode Tidak Tepat 13 62 %
Sumber : RSU Haji Surabaya 2020
Berdasarkan  penelitian yang  dilakukan  di  Rumah  Sakit  “X”  Pekanbaru  dijelaskan  bahwa ketidaktepatan  kode  diagnosis  akan  mempengaruhi  data  dan  informasi  terkait  pembiayaan  INA CBGs. Jika koder salah dalam menentukan kode diagnosis maka jumlah pembiayaan klaim akan berbeda. (Maimun, dkk, 2018)
Selain  itu,  berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di  RS  Balung  menyebutkan  bahwa ketidaktepatan  kode  diagnosis  akan  menghambat  proses  pembayaran  asuransi  karena pengisian diagnosis  dan  gejala  pasien  yang  tidak  runtut  dan  lengkap  sehingga  perlu  dilakukan  perbaikan. Proses  perbaikan  tersebut  juga  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  sehingga  akan menghambat  proses  klaim  asuransi.  Hal  tersebut  akan  berpengaruh  terhadap  pengelolaan dokumen rekam medis selanjutnya. (Karimah, Setiawan and Nurmalia, 2016)
Pentingnya  peran  koder  dalam  melakukan  kode  diagnosis  dan  prosedur  medis,  maka peneliti  bermaksud  melakukan  penelitian  untuk  mengetahui  ketepatan  kode diagnosis  dan prosedur  medis  yang  dihasilkan  koder  serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya,  dilihat  dari aspek  kompetensi  koder  serta  dokumen  rekam  medis,  baik  dari  kelengkapan  pengisian  maupun cara pendokumentasiannya.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya pada unit kerja rekam medis. waktu penelitian pada bulan Februari – Maret 2020.

## 2.1 Jenis/Desain Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Tujuannya  untuk  mendeskripsikan tentang  ketidaktepatan  kode  diagnosis  Diabetes  Mellitus  beserta  faktor  penyebab  yang mempengaruhi.

## 2.2  Subjek Penelitian
Jumlah  populasi  yang  digunakan  adalah  sebanyak  15.498  dokumen  rekam  medis  pasien Diabetes  Mellitus  dengan  jumlah  sampel  sebanyak  186  dokumen.  Teknik  sampling  yang digunakan  yaitu purposive  sampling ,  dimana  perekam  medis  yang  dipilih  sebagai  responden merupakan perekam medis yang bertugas dalam mengkode diagnosis Diabetes Mellitus baik rawat inap maupun rawat jalan.

## 2.3 Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara  mendalam  kepada  2  orang responden  yang  merupakan  koder  penyakit  Diabetes  Mellitus.  Kemudian  dilakukan  observasi terkait ketepatan kode diagnosis Diabetes Mellitus berdasarkan kode pada dokumen rekam medis pasien.  Selain  itu  juga  menggunakan  metode  pengumpulan  data  berupa  studi  literatur  dengan mereview penelitian terdahulu yang dapat digunakan untuk mendukung data dan informasi.

## 2.4 Metode Analisis Data
Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif ini akan membahas dan mendeskripsikan  secara  mendalam  tentang  faktor-faktor  penyebab  yang  mempengaruhi ketidaktepatan kode diagnosis Diabetes Mellitus.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Diabetes  Mellitus  merupakan  gangguan  metabolisme  berupa  meningkatnya  kadar  gula darah  (hiperglikemia  kronik)  yang  disebabkan  dengan  ketidakseimbangan  kebutuhan  insulin  dan suplai  insulin  yang  dihasilkan.  Insulin  adalah  hormon  yang  mengatur  gula  darah.  Hiperglikemia atau  peningkatan  gula  darah  adalah  efek  dari  diabetes  yang  tidak  terkontrol  dan  akan menyebabkan kerusakan pada sistem tubuh lainnya, terutama saraf dan pembuluh darah.
WHO menyatakan bahwa pada tahun 2014 sebanyak 8,5% orang dewasa berusia 18 tahun ke atas menderita diabetes. Pada 2016, diabetes adalah penyebab langsung 1,6 juta kematian dan pada tahun 2012 glukosa darah tinggi adalah penyebab 2,2 juta kematian lainnya.
Penyebab  Diabetes  Melitus  berdasarkan  klasifikasi  menurut  World  Health  Organization  (WHO) tahun 2019 adalah :
a.  DM Tipe I (IDDM : Insulin Dependent Diabetes Melitus ) b.  DM Tipe II (NIDDM : Non Insulin Dependent Diabetes Melitus) c.  Hybrid forms of diabetes
d.  DM Tipe Lain
e.  DM tidak terklasifikasi
f.  Hiperglikemia selama kehamilan
Manifestasi  klinis  yang  dialami  penderita  penyakit  Diabetes  Mellitus  yaitu  poliuria, polidipsi, polifagia,  malaise,  penurunan  berat  badan,  infeksi  kulit  dan  pruritus,  serta  timbul  gejala ketoasidosis  dan  samnolen  bila  berat.  Selain  itu,  Diabetes  Mellitus  juga  dapat  mengakibatkan komplikasi seperti ketoasidosis diabetik, HHNK (Hiperglikemik Hiperosmolar Non Ketotik), penyakit ginjal dan mata, neuropati, dan stroke. (Purwanto, 2016)
Berikut  merupakan  hasil  identifikasi  terhadap  21  dokumen  rekam  medis  rawat  inap  pada pasien Diabetes Mellitus tahun 2019 :
Tabel 4 Hasil Identifikasi 21 Dokumen Rekam Medis Pasien Penyakit Diabetes Mellitus pada Rawat Inap
No. RM Diagnosa Kode RS Kode Data Klinis Tepat Tidak Tepat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 859 1xx Gangren pedis + DM2 + hypoglikemia + sepsis + hypoalbumin E11.5 E11.7 + E11.5 + E11.0 + A41.9 + E88.0 √  √  √  √  √  √  √  √  √ √ √ 855 4xx Sepsis + ulkus DM + ACKD E11.5 + N48.5 E11.7 + E11.5 + E11.2+ N08.3* + A41.9 √  √  √  √  √  √  √  - - √ √ 451 2xx DM + GEA + septic syok + hypoglikemia + gangrene pedis E11.9 + I50.9 E11.7 + E11.0 + E11.5 + A41.9 √  √  √  √  √  - √  √  - √ √ 878 2xx DM E11.9 E11.9
- √  √  √  √  √  - - √ - √ 883 8xx DM + CKD + sepsis + hypoglikemi + syok septic + hyperkalemi E11.7 + E10.8 + A41.9 E11.7 + E11.2+ N08.3* + E11.0 + A41.9 + E87.5 - √  √  √  -  √  √  √  √ √ √
559 8xx DM + hypokalemi + hyponatremi +
PJK
E87.6 + E87.1 + E10 + E11.7 + I25.0 E11.0 + E87.1 + I25 √  √  √  √  √  √  √  √  √ √ √ 806 6xx DM2 + koma hypoglikemi E11.0 E11.0 √  √  √  √  -  √  -  √  √ - √ 638 9xx DM2 + AKI E10.6 + E11.9 E11.2+ N08.3* √  √  √  √  √  √  √  √  - - √ 745 3xx DM + dyspepsia + hypoglikemi E11.8 + E11.9 E11.0 + K30 - √  √  √  √  √  √  √  √ √ √ 597 2xx DM + CKD + GEA + dehidrasi sedang E11.9 + E11.2 E11.2+ N08.3* + A09.0 - √  √  √  -  √  √  √  √ √ √ 855 5xx DM + dyspepsia E11.9 + K30 E11.9 + K30 √  √  √  √  √  √  √  √  √ √ √ 769 2xx DM2 + HT + CKD + ulkus pedis + hyperkalemi + hypoglikemi E11.5 + R42 E11.7 + E11.5 + E11.2+ N08.3* + E11.0 + E87.5 - √  √  √  -  √  √  √  √ √ √ 436 0xx DM2 + hepatitis chronic C + ISK + dyspepsia + hyperkalemi E11.9 + K30 + E10.6 E11.9 + B18.2 + N39.0 + K30 + E87.2 √  √  √  √  √  √  √  √  √ √ √ 416 5xx DM tipe 2 + HT + DHF II + gastropedis E10 + E11.9 E11.5 + A91 √  √  √  √  √  √  √  √  √ √ √ 742 1xx DM2 + GEA E11.9 E11.9 + A09 √  √  √  √  √  √  √  √  √ √ √ 827 5xx DM + CKD + anemia + sepsis E11.9 + A02.8 E11.2+ N08.3* + D64.9 + A41.9 √  √  √  √  √  √  √  √  √ √ √ 752 4xx DM2 + CKD + hyperkalemi E11.9 E11.2+ N08.3* + E87.2
√  √  √  √  √  √  -
- - - √ 858 6xx gangren pedis + sepsis + hypoalbumin + anemia E11.5 E11.5 +A41.9 + E88.0 + D64.9 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ √ 384 2xx DM2 + hypoglikemi E11.0 E11.0 - √  √  √  -  √  √  √  √ - √ 803 4xx DM2 + AKI + sepsis E11.9 E11.2+ N08.3* + A41.9 √  √  √  √  √  √  √  √  - √ √ 756
1xx
DM + CKD + sepsis +
hypoglikemi +
syok septic + hyperkalemi E11.9 E11.2+ N08.3* + A41.9 √  √  √  √  √  √  √  √  √ √ √
Sumber : RSU Haji Surabaya (2020)
Berikut hasil analisis dari identifikasi awal terhadap 21 dokumen rekam medis pasien Diabetes Mellitus pada rawat inap berdasarkan unsur manajemen 5M, yaitu :

## 3.1 Identifikasi Unsur Man
Jumlah  petugas  yang  dijadikan  responden  sebanyak  2  orang  yaitu  1  petugas  koding  rawat jalan  bagian  poli  penyakit  dalam  dan  1  petugas  koding  rawat  inap.  Latar  belakang  pendidikan kedua petugas koding tersebut yaitu lulusan D-III Rekam Medis dan telah bekerja dibagian koding RSU  Haji  Surabaya  selama  5  tahun.  Kedua  petugas  koding  mengatakan  bahwa  selama  menjadi koder mereka belum pernah mengikuti pelatihan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  responden  diketahui  bahwa  kurangnya  pelatihan dapat  mempengaruhi  petugas  kode  dalam  mengkode  diagnosis  pasien.  Selain  itu,  pengalaman kerja  petugas  koding  juga  berhubungan  langsung  dengan  pengalaman  menghadapi  kasus  yang semakin  lama  semakin  sulit,  sehingga  petugas  koding  akan  semakain  banyak  memiliki pengalaman di bidang pengkodean.
Salah  satu  penyebab  ketidaktepatan  kode  diagnosis  penyakit  DM  yaitu  kurangnya pengetahuan  petugas  serta  perlu  ditingkatkannya  pelatihan  koding  khususnya  diagnosis  DM kepada  petugas.  Tenaga  koding  juga  harus  senantiasa  mengikuti  perkembangan  keilmuwan dengan  mengikuti  pelatihan  di  bidang  rekam  medis  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan profesionalismenya.  Dengan  adanya  pelatihan  seorang  perekam  medis  akan  mendapatkan pengetahuan  tentang  tata  cara  menentukan  kode  klasifikasi  penyakit  karena  dari  hasil  studi dokumentasi masih ada petugas yang belum melakukan review kelengkapan informasi penunjang, tidak  menggunakan  ICD-10  yaitu  pada  volume  1,  kesalahan  penentuan  karakter  ke-4,  blok, penggunaan  buku  pintar.  (Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi, 2013)
Selain  pemberian  pelatihan,  petugas  juga  perlu  diberikannya  sosialisasi  dan  diikutkannya seminar  terkait  klasifikasi  dan  kodefikasi  diagnosis  DM  yang  diikuti  oleh  seluruh  petugas  koding baik  rawat  jalan  maupun  rawat  inap  dan  dokter  spesialis.  Sosialisasi  dan  seminar  tersebut  dapat bersifat  internal  rumah  sakit  maupun  eksternal.  Sehingga  pengetahuan  petugas  koding  serta tenaga medis akan lebih luas dan dapat menambah wawasan.
Komunikasi  antara  tenaga  medis  dan  petugas  koding  sangat  penting  dilakukan  guna  untuk mengecek  kembali  apakah  diagnosis  yang  dimaksud  petugas  koding  sesuai  dengan  diagnosis yang  telah  ditulis  oleh  tenaga  medis.  Komunikasi  tersebut  dilakukan  untuk  menghindari kesalahpahaman penulisan diagnosis, sehingga kode yang dihasilkan akan lebih akurat.
Kurang  adanya  sanksi  yang  tegas  mengakibatkan  perlu  diberlakukannya  sistem reward dan punishment .  Pemberlakuan  sistem reward bertujuan  agar  petugas  termotivasi  untuk  giat  dalam menjalankan  tanggung  jawabnya  dengan  diberikan  hadiah  atas  hasil  kerjanya,  sehingga  petugas akan  bekerja  maksimal.  Sedangkan  sistem punishment bertujuan  untuk  menghindari  terjadinya pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  petugas,  sehingga  petugas  akan  termotivasi  untuk  melakukan pekerjaannya  dengan  benar.  Jika  sistem punishment ini  dilakukan  dengan  tegas  maka  akan meminimalisir terjadinya kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan petugas. (Swari . dkk , 2019)
Contoh  implementasi  pemberian reward dan punishment adalah  pemberian reward kepada petugas  koding  yang  melakukan  koding  diagnosis  dengan  tepat  dan  akurat  serta  terselesaikan tepat  waktu,  sedangkan  pemberian punishment kepada  petugas  koding  yang  melakukan pekerjaannya  dengan  lambat  dan  selama  mengkoding  terdapat  kesalahan  pemberian  kode diagnosis.  Pemberian  reward  dan  punishment  tersebut  dapat  dilakukan  setiap  bulan  atau  setiap tahun.
Beberapa  penjelasan  tersebut  maka  perlu  lebih  ditingkatkan  kembali  sumber  daya  manusia yang  bekerja  di  RSU  Haji  Surabaya.  Sumber  daya  manusia  yang  dimaksud  adalah  mulai  dari petugas  koding,  petugas  rekam  medis  dan  tenaga  medis  yang  memberikan  kode  dan  diagnosa pasien  pada  lembar  rekam  medis.  Peningkatkan  mutu  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  akan sangat menguntungkan bagi petugas dan pihak rumah sakit. jika petugas memiliki kualitas kinerja yang baik maka akan meningkatkan mutu pelayanan di RSU Haji Surabaya.

## 3.1 Identifikasi Unsur Material
Kelengkapan  dalam  pengisian  rekam  medis  dapat  mempengaruhi  ketepatan  pengkodean diangnosa penyakit. Kelengkapan isi rekam medis yang dimaksud merupakan perjalanan penyakit pasien, anamnesa masuk, pemeriksaan dan tindakan yang diberikan kepada pasien, sampai obat- obatan  yang  diberikan  pasien.  Namun  hasil  observasi  dan  wawancara  dengan  petugas  koding masih  didapatkan  bahwa  masih  terdapat  diagnosis  pasien  khususnya  pasien  Diabetes  Mellitus yang tidak tertulis di dokumen rekam medis pasien.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi,  ketepatan  penulisan  diagnosis  penyakit  yang ditentukan  oleh  tenaga  medis  harus  tepat  dan  lengkap  beserta  tanda  tangan  dokter  penanggung jawab  pasien.  Ketepatan  diagnosis  sangat  ditentukan  oleh  tenaga  medis,  dalam  hal  ini  sangat bergantung pada dokter sebagai penentu diagnosis karena hanya profesi dokter yang mempunyai hak dan tanggung jawab untuk menentukan diagnosis pasien.
Dokter  yang  merawat  juga  bertanggung  jawab  atas  pengobatan  pasien,  serta  harus  memilih kondisi utama dan kondisi lain yang sesuai dalam periode perawatan. Petugas koding bertanggung jawab atas ketepatan kode diagnosis yang sudah ditetapkan oleh dokter. Oleh karena itu, untuk hal yang kurang jelas atau tidak tepat dan tidak lengkap perlu dikomunikasikan terlebih dahulu kepada dokter yang membuat diagnosis tersebut untuk lebih meningkatkan informasi dalam rekam medis, sehingga  petugas  koding  harus  membuat  kode  sesuai  dengan  aturan  yang  ada  pada  ICD-10. (Hamid, 2013)
Selain  itu,  dijelaskan  juga  pada  Permenkes  Nomor  269/MENKES/PER/III/2008  tentang Rekam  Medis  pada  Bab  III  Pasal  5  Ayat  4,  menyebutkan  bahwa  “Setiap  pencatatan  ke  dalam rekam  medis  harus  dibubuhi  nama,  waktu  dan  tanda  tangan  dokter,  dokter  gigi  atau  tenaga kesehatan  tertentu  yang  memberikan  pelayanan  kesehatan  secara  langsung.”  Sehingga  dokter diwajibkan  menulis  diagnosis  pasien  dan  mengisi  rekam  medis  pasien  dengan  lengkap,  agar petugas koding tidak kesulitan dalam melakukan koding.
Kelengkapan  pengisian  rekam  medis  juga  dijelaskan  pada  Keputusan  Menteri  Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 pasal 2 ayat (1) rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan  jelas  atau  secara  elektronik.  Pasal  3  menyebutkan  salah  satu  isi  rekam  medis  adalah diagnosis. Sehingga dokter harus mengisi lembar rekam medis pasien dengan lengkap dan jelas. Petugas  rekam  medis  khususnya  petugas  koding  memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk  melakukan komunikasi dan menanyakan terkait ketidaklengkapan pengisian rekam medis kepada dokter yang bertanggung jawab.
Dari  beberapa  peraturan  yang  menjelaskan  tentang  kelengkapan  pengisian  data  tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dokter atau tenaga medis sangat diharapkan untuk mengisi lembar rekam medis pasien secara lengkap. Pengisian rekam medis pasien dapat berpengaruh terhadap kelangsungan  pengkodean  diagnosis  pasien  yang  dilakukan  oleh  petugas  koding.  Kesalahan dalam  pemberian  kode  oleh  petugas  koding  juga  akan  berpengaruh  terhadap  proses  klaim  pada sistem INA-CBGs sehingga dapat memberikan dampak atau kerugian bagi pihak RS.
Permasalahan  kelengkapan  pengisian  berkas  rekam  medis  pasien  lebih  banyak  pada diagnosis DM sering tidak ditulis hasil diagnosis pasien, dokter juga sering tidak menuliskan nama dan  tanda  tangan.  Ketidaklengkapan  penulisan  diagnosis  tersebut  akan  menyulitkan  petugas dalam  mengkode.  Nama  dan  tanda  tangan  dokter  penanggung  jawab  yang  tidak  terisi  juga  akan membingungkan  petugas  koding  dalam  melakukan  koordinasi,  sebab  tidak  ada  nama  DPJP  atau dokter penanggung jawab.
Ketidaklengkapan  pengisian  rekam  medis  dikarenakan  masih  banyak  tenaga  medis  yang belum mengetahui dampak dari ketidaklengkapan pengisian rekam medis tersebut. Tenaga medis juga  kurang  memahami  manfaat  dan  kegunaan  rekam  medis  pasien  bagi  keberlangsungan pelayanan  dan  mutu  pelayanan  di  rumah  sakit.  Hal  tersebut  akan  mempengaruhi koder dalam melakukan pengkoden diagnosis pasien. (Wirajaya and Nuraini, 2019)
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  perekam  medis  maupun  pihak  RS  perlu  memberikan evaluasi  terhadap  kinerja  tenaga  medis  dalam  mengisi  berkas  rekam  medis  pasien.  Evaluasi tersebut dapat dilakukan setiap bulan maupun triwulan. Adanya evaluasi akan memperbaiki kinerja
petugas  koding  dan  tenaga  medis  dalam  melakukan  koordinasi  dalam  penentuan  diagnosis penyakit  pasien.  Solusi  lainnya  yaitu  pemberian  stempel  nama  bagi  setiap  DPJP  agar  dalam melakukan  pelayanan  dokter  hanya  tinggal  membubuhkan  tanda  tangan  diatas  stempel  nama tersebut. Dokter akan dibantu oleh perawat dalam melaksanakan tugas tersebut .

## 3.1 Identifikasi Unsur Method
Petugas  rekam  medis  melakukan  koding  mengikuti  aturan  yang  sudah  ditetapkan,  yaitu adanya  Standar  Prosedur  Operasional  (SPO)  terkait  Pemberian  Kode  Penyakit  berdasarkan  ICD 10  dan  kode  prosedur/tindakan  berdasarkan  ICD  9-CM  yang  ditetapkan  oleh  pihak  RSU  Haji Surabaya.  SPO  tersebut  menjelaskan  bagaimana  melakukan  koding  menggunakan  aplikasi Healthy  Plus  dan  langkah-langkah  melakukan  koding,  sehingga  dapat  mempermudah  petugas dalam mengkode.
Selain  SPO  pengkodean,  RSU  Haji  Surabaya  juga  sudah  memiliki  SPO  terkait  pengisian dokumen rekam medis. SPO pengisian dokumen rekam medis merupakan acuan atau aturan yang dipergunakan oleh tenaga medis dalam mengisi kelengkapan dokumen rekam medis. kelengkapan pengisian  tersebut  nantinya  akan  memperngaruhi  koder  dalam  melakukan  koding  diagnosis pasien.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diketahui  bahwa  petugas  koding  telah  mengikuti  aturan pengkodean  diagnosis  pasien  dengan  acuan  SPO  yang  telah  ditetapkan.  Namun  pada  hasil observasi  masih  dijumpai  ketidaklengkapan  pengisian  berkas  yang  dapat  disimpulkan  bahwa tenaga  medis  kurang  mengerti  dan  menaati  SPO  pengisian  berkas  yang  telah  ditentukan  oleh pihak rumah sakit.
Salah  satu  hal  yang  dapat  mempengaruhi  ketepatan  pemberian  koding  adalah  dengan tersedianya  SPO  (Standar  Prosedur  Operasional)  terkait  pengkodean  diagnosis.  Hal  tersebut dijelaskan oleh Julia Pertiwi dalam jurnal procidingnya yang berjudul ‘Systematic Review : Faktor yang  Mempengaruhi  Akurasi  Koding  Diagnosis  di  Rumah  Sakit’.  dalam  jurnal  prociding  tersebut juga  dijelaskan  bahwa  penyelenggaraan  monitoring  dan  evaluasi  juga  perlu  dilakukan  dalam melakukan koding diagnosis. (Pertiwi, 2019)
Standar  Prosedur  Operasional  (SPO)  tentang  pemberian  kode  diagnosis  yang  telah tersedia  sudah  dilaksanakan  oleh  petugas  koding  dengan  baik.  Prosedur  yang  dikerjakan  oleh petugas  juga  sudah  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  ditetapkan  dalam  SPO,  hanya  saja petugas  terkadang  tidak  mengkoding  semua  berkas  dan  tindakan  dikarenakan  beban  kerja petugas. Petugas koding tidak hanya mengkoding saja akan tetapi pada pagi hari petugas koding membantu  mencari  berkas  rekam  medis  di  ruang  filing rawat  jalan.  Lain  halnya  dengan  petugas koding  di  rawat  inap,  petugas  koding  di  rawat  inap  juga  bekerja  untuk  menganalisis  dokumen rekam medis rawat inap.
Selain  ketersediaan  SPO  terkait  pengkodean  diagnosis,  dibutuhkan  juga  monitoring  dan evaluasi  penyelenggaraan  rekam  medis  setiap  bulan,  triwulan  maupun  tahunan.  Evaluasi  adalah suatu proses untuk menentukan nilai atau jumlah keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan yang telah  ditetapkan.  Evaluasi  merupakan  bagian  penting  dari  proses  manajemen,  karena  dengan evaluasi  akan  diperoleh  umpan  balik  terhadap  program  atau  pelaksanaan  kegiatan.  Evaluasi penyelenggaraan rekam medis diharapkan mampu mengidentifikasi kendala dan penyebab sedini mungkin untuk kemudian dicari jalan keluar atau solusi dari permasalahan tersebut. (Pertiwi, 2019)
Dengan  adanya  SOP  maka  petugas  koding  memiliki  pedoman  untuk  memberikan  kode diagnosis  sesuai  diagnosis  yang  tercantum  didalam  dokumen  rekam  medis.  Tujuan  umum  SOP adalah  untuk  mengarahkan  kegiatan  agar  tercapai  tujuan  dalam  rangka  meningkatkan  mutu pelayanan  melalui  pemenuhan  standar  yang  berlaku.  Sehingga,  perlu  adanya  sosialisasi  ulang terkait SOP Pemberian Kode Penyakit dan Prosedur yang telah ditetapkan di RSU Haji Surabaya agar  dapat  dilaksanakan  secara  optimal.  Hal  ini  perlu  dilakukan  karena  ada  perbedaan  persepsi antar petugas dalam penentuan kode diagnosis.
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengadaan  SPO  sudah  dilakukan dengan  baik  oleh  pihak  rumah  sakit.  Namun  pada  pelaksanaannya  petugas  koding  masih  belum
dapat  melaksakan  secara  maksimal.  Sehingga  masih  terdapat  ketidaktepatan  pemberian  kode diagnosis yang dilakukan oleh petugas.

## 3.1 Identifikasi Unsur Machine
Unsur machine merupakan  sarana  dan  pra  sarana  yang  digunakan  petugas  koding  dalam melakukan koding diagnosa pasien. Beberapa sarana dan pra sarana yang digunakan antara lain buku ICD 10, ICD 9-CM, dan komputer yang sudah terinstal SIMRS berupa aplikasi Healthy Plus . Jumlah  komputer  yang  digunakan  petugas  koding  yaitu  sebanyak  5  komputer  dengan  ketentuan satu  komputer  untuk  satu  petugas  koding.  Namun  di  RSU  Haji  Surabaya  semua  komputer  yang telah  terinstal  SIMRS  dengan  aplikasi Healthy  Plus dapat  digunakan  untuk  melakukan  koding, dengan ketentuan bahwa yang melakukan login aplikasi adalah petugas rekam medis.
RSU Haji Surabaya sudah menggunakan SIMRS dan aplikasi Healthy Plus dalam melakukan pelayanan.  Pelaksanaan  koding  juga  sudah  terkomputerisasi  dan  tidak  dilakukan  secara  manual. Adanya  SIMRS  dan  aplikasi  tersebut  membuat  pekerjaan  petugas  menjadi  mudah.  Namun  pada kenyataan  di  beberapa  artikel  yang  sudah  diidentifikasi  diketahui  bahwa  masih  adanya  SIMRS yang  dirasa  masih  tidak user  friendly sehingga  membuat  petugas  merasa  ribet  dalam menggunakannya. (Indawati, 2017)
Penggunaan  aplikasi Healthy  Plus yang  masih  terdapat  kendala  seperti  gangguan  jaringan dan error disebabkan  karena  masih  terdapat  komputer  yang  menggunakan processor  pentium 3. Selain itu, komputer yang tiba-tiba mati akibat keadaan fisik komputer juga merupakan salah satu kendala yang muncul. Kendala tersebut akan mengakibatkan pekerjaan yang semakin menumpuk dan  terhambat  karena  petugas  akan  berkali-kali  menyalakan  ulang  komputer.  Bahkan  berkas rekam medis pasien juga tidak dikoding oleh petugas karena kendala yang terjadi tersebut.
Berdasarkan  permasalahan  dan  penjelasan  tersebut  maka  perlu  dilakukannya upgrade processor agar  tidak  lambat  saat  digunakan.  Perbaikan  jaringan  juga  diperlukan  secara  berkala agar  aplikasi  tidak  sering error .  Perbaikan  dan  pemeliharaan  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  pihak RS  atau  pihak  TI  dalam  jangka  waktu  tiap  bulan.  Kegiatan  pemeliharaan  tersebut  dilakukan  agar pihak RS dan pihak TI dapat memperbaiki aplikasi Healthy Plus yang digunakan tersebut menjadi lebik  baik.  Selain  itu  juga  dapat  dilakukan  pengajuan  bagi  pihak  TI  kepada  pihak  RS  untuk memperbaiki keadaan fisik komputer ( hardware ).

## 3.1 Identifikasi Unsur Money
Pada  penelitian  ini,  tidak  ada  kerugian  langsung  yang  muncul  dari  ketidaktepatan pengkodean. Kerugian yang muncul berpengaruh langsung pada kualitas data atau informasi yang digunakan  untuk  pelaporan  rumah  sakit.  Hal  tersebut  akan  mengakibatkan  data  atau  informasi pelaporan menjadi kurang valid.
Selain data dan informasi yang tidak valid, responden juga menuturkan bahwa jika terdapat kesalahan  dan  ketidaktepatan  kode  diagnosa  Diabetes  Mellitus  akan  berpengaruh  pada  proses klaim oleh pihak casemix dalam melakukan proses pengklaiman terhadap INA-CBGs. Hal tersebut akan  mempengaruhi  pembiayaan  di  rumah  sakit  yang  dapat  merugikan  atau  menguntungkan rumah  sakit.  Klasifikasi  dan  kodefikasi  merupakan  peran  penting  dalam  jasa  pelayanan  informasi kesehatan.  Kesalahan  pengkodean  dapat  mempengaruhi  dua  aspek  yaitu  pelaporan  rumah  sakit yang tidak valid dan pengklaiman pasien BPJS yang dapat mengalami kerugian.
Faktor money merujuk  pada  anggaran  yang  digunakan  petugas  koding  untuk  menunjang kebutuhan  pelaksanaan  rekam  medis  bagi  rumah  sakit.  Anggaran  tersebut  perlu  direncanakan oleh  pihak  rumah  sakit  beserta  jajarannya  dalam  menentukan  sarana  dan  prasarana  yang diperlukan oleh petugas koding. (Adistya, 2015)
Penyusunan anggaran dapat dilakukan oleh kepala rekam medis dan petugas rekam medis khususnya  bagian  pengkodean  diagnosis.  Salah  satu  kompetensi  pendukung  yang  dimiliki profesional perekam medis D-III adalah menyusun anggaran. Sehingga petugas koding juga perlu mengetahui  anggaran  apa  saja  yang  dibutuhkan  dalam  melakukan  koding  diagnosis.(Menteri kesehatan, 2007)
Era  pelaksanaan casemix INA-CBGs  terjadi  perubahan  yang  signifikan  pada  aspek pengelolaan dokumen rekam medis, khususnya terkait koding data klinis. Pembiayaan pelayanan kesehatan  berbasis casemix sangat  ditentukan  oleh  data  klinis  (terutama  kode  diagnosis  dan prosedur  medis)  yang  dimasukkan  ke  dalam software INA- CBGs  untuk  proses  ‘ grouping’ .  Besar kecilnya tarif yang muncul dalam software INA-CBGs. Kesalahan dalam penulisan kode diagnosis dan  prosedur  akan  mempengaruhi  tarif  pelayanan,  sehingga  diperlukannya  kode  yang  tepat  dan akurat.
Strategi  yang  dapat  dilakukan  yaitu  diberikannya workshop tentang  aturan  pengkodean dengan  sistem  JKN.  Karena  dalam  penentuan  tarif  atau  besaran  biaya  klaim  BPJS  berdasarkan pada  pengelompokan  diagnosis  penyakit  yang  disebut  dengan  tarif  INA-CBG.  Hal  ini  selaras dengan  Peraturan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Nomor  1  tahun  2014  tentang Penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan.  Sehingga  dalam  melakukan  pengkodean  harus  tepat  jadi kode  yang  dihasilkan  semua  dapat  diklaim.  Kesalahan  pengkodean  menyebabkan  kesalahan dalam  penentuan  tarif  yang  akan  dibebankan  kepada  pasien.  Hal  ini  berdampak  kerugian  yang dialami oleh pasien ataupun rumah sakit.
Dari hasil penjabaran tersebut, kesalahan pengkodean dapat mempengaruhi dua aspek yaitu pelaporan  rumah  sakit  yang  tidak  valid  dan  pengklaiman  pasien  BPJS  yang  dapat  mengalami kerugian. Sedangkan anggaran sarana dan prasarana sudah tidak terlaksana dengan baik seperti sudah adanya ICD baik manual maupun elektronik.

## 4. Simpulan dan Saran

## 4.1 Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  didapatkan  beberapa  faktor  penyebab  ketidaktepatan  kode diagnosis Diabetes Mellitus yang dapat ditinjau dari unsur manajemen 5M (Man, Material, Method, Machine, Money) yaitu :
1. Man : Pengetahuan petugas terkait pengkodean diagnosis penyakit DM yang kurang sehingga perlu  ditingkatkan kembali. Selain  itu,  perlu diadakannya sosialisasi, workshop ,  atau seminar terkait klasifikasi dan kodefikasi diagnosis DM kepada petugas koding dan dokter spesialis.
2. Material :  Ketidaklengkapan  pengisian  berkas  rekam  medis  dan  tidak  ditulisnya  diagnosis pasien mengakibatkan petugas kesulitan dalam menentukan kode diagnosis pasien. Petugas koding  juga  kurang  koordinasi  dengan  dokter  penanggung  jawab  dalam  pengisian  berkas rekam medis, sehingga perlu dilakukan evaluasi dari pihak RS dalam kinerja petugas.
3. Method : Perlu dikaji lagi terkait beban kerja petugas koding  baik rawat jalan dan rawat inap agar  petugas  tidak  kewalahan  dalam  melakukan  tugas  dan  tanggung  jawab. Monitoring dan evaluasi  juga  perlu  diberikan  agar  tidak  terjadi  kesalahan  dalam  proses  klasifikasi  dan kodefikasi diagnosis pasien.
4. Machine :  Gangguan  jaringan  komputer  dan  permasalahan error tidak  mempengaruhi ketepatan  kode.  Namun  perlu  dilakukan upgrade processor dan  perbaikan  jaringan  secara berkala dengan jangka waktu baik tiap bulan maupun triwulan.
5. Money :  Ketidaktepatan  kode  diagnosis  dapat  mempengaruhi  dua  aspek  yaitu  pelaporan rumah sakit yang tidak valid dan pengklaiman pasien BPJS yang dapat mengalami kerugian.

## 4.2 Saran
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mengusulkan  beberapa  saran  yang  dapat  dijadikan  sebagai masukan kepada pihak terkait. Berikut beberapa saran yang diusulkan peneliti antara lain :
1. Man :
a.  Pemberian  pelatihan  kepada  petugas  koding  terkait  tata  cara  mengkode  yang  tepat khususnya  pada  diagnosis  Diabetes  Mellitus  dengan  panduan  ICD  yang  telah  ditetapkan oleh WHO.
b.  Komunikasi  antar  petugas  koding  dan  dokter  yang  memberi  diagnosis  perlu  ditingkatkan agar dapat menghasilkan kode yang akurat dan tepat.
c.  Dilakukannya  sosialisasi  mengenai  ketepatan  pemberian  kode  digit  keempat  pada diagnosis DM sesuai dengan komplikasinya.
d.  Pemberian workshop untuk  tenaga  medis  tentang  pentingnya  kelengkapan  pengisian berkas agar petugas medis dapat mengkode diagnosis dengan tepat dan akurat. Selain itu juga dapat diberikannya workshop terkait aturan pengkodean di era JKN.
2. Material :
a.  Pihak RS dapat memberikan stempel nama bagi DPJP untuk melakukan pengisian berkas rekam  medis  secara  lengkap.  Sehingga  dokter  dibantu  oleh  perawat  dalam  mengisi kelengkapan data dan informasi mengenai diagnosis pasien DM.
3. Method :
a.  Dilakukannya  sosialisasi  ulang  terkait  SOP  pemberian  kode  penyakit  dan  prosedur. Kemudian dilakukan evaluasi kesesuaian antara SOP dengan kinerja petugas koding.
b.  Perlu  dilaksanakan monitoring dan  evaluasi  serta  audit  koding  secara  periodik,  baik bulanan,  triwulan  maupun  tahunan,  agar  dapat  mengetahui  dan  memperbaiki  kesalahan dalam pengkodean diagnosis DM.
4. Machine :
a.  Dilakukan upgrade  processor dan  perbaikan  jaringan  secara  berkala  dalam  melakukan pemeliharaan  teknologi.  Pemeliharaan  tersebut  dapat  dilakukan  setiap  bulan  untuk mengecek dan mengevaluasi hasil kinerja sistem aplikasi Healthy Plus.
5. Money :
a.  Pengajuan  pihak  RS  dalam  mengadakan  pelatihan  untuk  petugas  koding  dan  tenaga medis  tentang  pengisian  kelengkapan  data  dan  informasi  serta  tata  cara  mengkoding dengan  benar.  Sehingga  dapat  memperbaiki  kinerja  petugas  dalam  melakukan pekerjaannya.
b.  Pengajuan  pengadaan  stempel  nama  untuk  DPJP  dalam  melakukan  pengisian  berkas rekam medis secara lengkap.
c.  Pengajuan  pengadaan  perbaikan  komputer  yang  memiliki  keadaan  fisik  kurang  baik  agar tidak mengakibatkan komputer yang tiba-tiba mati

## Ucapan Terima Kasih
Peneliti  mengucapkan  terimakasih  kepada  Politeknik  Negeri  Jember  yang  telah  membantu pembiayaan penelitian ini. Terimakasih pula kepada Program Studi Rekam Medis dan seluruh tim yang membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Adistya,  V.  2015.  Strategi  Perbaikan  Ketidaktepatan  Kodefikasi  Berkas  Rekam  Medis  Pasien Rawat  Berdasarkan  ICD-10  dengan  PDCA  Di  Puskesmas  Sukodono  Lumajang. Prosiding Seminar Rekam Medik dan Informasi Kesehatan .
Hamid.  2013.  Hubungan  Ketepatan  Penulisan  Diagnosis  dengan  Keakuratan  Kode  Diagnosis Kasus Obstetri Gynecology Pasien Rawat Inap di RSUD. Dr. Saiful Anwar Malang. Skripsi. Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Indawati,  L.  2017.  Identifikasi  Unsur  5M  Dalam  Ketidaktepatan  Pemberian  Kode  Penyakit  Dan Tindakan  (Systematic  Review). Indonesian  of  Health  Information  Management  Journal (INOHIM) , vol 5(2), pp. 59 –64.
Karimah,  R.  N.,  Setiawan,  D.  and  Nurmalia,  P.  S.  2016.  Diagnosis  Code  Accuracy  Analysis  Of Acute  Gastroenteritis  Disease  Based  on  Medical  Record  Document  in  Balung  Hospital Jember. Journal of Agromedicine and Medical Sciences , vol 2(2), p. 12.
Menteri kesehatan. 2007. Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan .
Menteri  Kesehatan.  2008a. Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit .
Menteri  Kesehatan.  2008b. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis .
Menteri Kesehatan. 2013. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis .
Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi.  2013.  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  30 Tahun  2013  Tentang  Jabatan  Fungsional  Perekam  Medis  dan  Angka  Kreditnya. Journal  of Chemical Information and Modeling , vol 53(9), p. 287.
Pertiwi,  J.  2019.  Systematic  review:  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Akurasi  Koding  Diagnosis  di Rumah  Sakit.  in Smiknas ,  Program  Studi  D3  Rekam  Medis  dan  Informasi  Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta Tahun 2019. ISBN 978-602-6363-78-7, pp. 41 –50.
Purwanto,  H.  2016. Keperawatan  Medikal  Bedah  II .  Cetakan  pertama.  Jakarta  :  Pusdik  SDM Kesehatan. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Republik  Indonesia.  2013. Peraturan  Badan  Penyelengara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  Nomor  1 Tahun  2014  Tentang  Penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan . Journal  of  Chemical Information and Modeling .
Swari,  S.  J.,  G.  Alfiansyah,  R.  A.  Wijayanti,  dan  R.  D.  Kurniawati.  2019.  Analisis  Kelengkapan Pengisian Berkas Rekam Medis Pasien Rawat Inap RSUP Dr. Kariadi Semarang. ARTERI : Jurnal Ilmu Kesehatan , vol 1(1), pp. 50 –56.
Wirajaya, M. K. and Nuraini, N. 2019. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Ketidaklengkapan Rekam Medis  Pasien  pada  Rumah  Sakit  di  Indonesia Jurnal  Manajemen  Informasi  Kesehatan Indonesia , vol 7(2), p. 165.
World  Health  Organization.  2019. Classification  of  diabetes  mellitus , Clinics  in  Laboratory Medicine .