Pengaruh Tarif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Jakarta Utara Tahun 2019-2023
Murni 1 , Joelianti Dwi Supraptiningsih 2 , Bella Puspita Audina 3 Universitas Pertiwi E-mail: 20110084@pertiwi.ac.id
Article History :
Received: 22 Juli 2024 Revised: 23 Agustus 2024 Accepted: 25 Agustus 2024
Abstract : Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan pembangunan nasional terbesar yang berasal dari masyarakat. Salah satu pajak yang mungkin adalah pajak mobil. Pasalnya, jumlah kendaraan listrik setiap tahunnya semakin meningkat, seperti yang ditunjukkan oleh data UPPD/Samsat Wilayah Jakarta Utara. Dilihat pada penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak yakni tahun 2020 sebesar 343 triliun, tahun 2021 sebesar Rp. 357 triliun dan hingga Juli 2022 sebesar Rp. 335 triliun. Terdapat hibah yakni tahun 2020 sebesar Rp. 18 triliun, tahun 2021 sebesar Rp. 2 triliun dan hingga Juli 2022 sebesar Rp. 579,90 miliar (BPS, 2022). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara tarif pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 61 responden. Hasil dari penelitian ini adalah tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak namun kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Keywords : Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak
PENDAHULUAN Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan jenis pajak provinsi. Pajak daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa menurut undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Hasil pajak tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini, salah satunya yaitu melalui peningkatan kesadaran wajib pajak. Pajak kendaraan bermotor akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan terbesar dari sektor pajak, maka dari itu pemerintah daerah provinsi hendaknya berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah ini dan hal ini karena dengan tingginya pendapatan daerah dari pajak daerah tersebut maka pembiayaan pembangunan fasilitas akan terlaksana dengan baik. Faktor yang memengaruhi pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak di negara tersebut (Ariyanto et al., 2020). Dengan kepatuhan wajib pajak, diharapkan wajib pajak akan melakukan yang terbaik dalam menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku untuk
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
memenuhi kewajiban atau menggunakan hak perpajakannya (Widowati, 2015). Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat, maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Wardani dan Rumiyatun, 2017).
Menurut badan pajak dan retribusi daerah (BPRD) DKI Jakarta, tahun 2019 ada sekitar 2,2 juta kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) dan mencapai 2,4 triliun untuk kendaraan roda dua, tiga dan empat di wilayah setempat. Hal ini disebabkan karena banyak, khususnya di wilayah jakarta timur masih ada sekitar 1,2 juta kendaraan bermotor di wilayah tersebut yang masih menunggak pajak (https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/16/16014821/22-juta- kendaraan-di-jakarta- tunggak-pajak-nilainya-rp-24-triliun)
Terdapat banyak faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Satu dari tujuh faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak (Rahayu, 2017). Tarif pajak merupakan salah satu unsur keadilan dalam pemungutan pajak bagi wajib pajak. Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi wajib pajak. Besarnya tarif pajak yang masyarakat penuhi untuk dibayarkan seharusnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang tarif perpajakan dan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Tetapi masih banyak masyarakat yang merasa berat karena tarif pajak yang diberikan pemerintah, dan kesulitan dalam membayarkan pajak tersebut karena adanya kesulitan waktu ataupun banyak masyarakat yang mungkin belum mengerti tentang pajak yang harusnya dibayarkan ketika sudah membeli kendaraan bermotor tersebut.(Pangestu & Iswara, 2022). Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya adalah kesadaran wajib pajak, kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar. Berikut adalah tabel mengenai penerimaan PKB dan BBN – KB Jakarta Utara Tahun 2019-2023
Tabel 1. Penerimaan PKB dan BBN-KB Jakarta UtaraPeriode 2019 – 2023
Tahun Penerimaan Kendaraan Bermotor PKB BBN-KB 2019 2.188.948.174.095 1.279.517.295.300 2.004.646 2020 1.190.309.125.163 675.821.228.900 2.004.646 2021 8.532.903.649.938 4.921.042.188.200 2.089.499 2022 1.431.949.647.783 1.221.161.708.000 2.090.055 2023 7.995.473.807.325 5.767.251.166.400 2.123.065 Jumlah 21.339.584.404.304 13.864.793.586.800 10.311.911
Tabel 1. menunjukan bahwa setiap tahunnya penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan dan penurunan. Pencapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor tertinggi terjadi pada tahun 2021, sedangkan pajak BBN-KB dapat diketahui bahwa setiap tahun
penerimaan pajak BBN-KB mengalami peningkatan tapi juga mengalami penurunan. Pencapaian penerimaan pajak BBN- KB tertinggi terjadi tahun 2023.

## LANDASAN TEORI
Pajak Kendaraan Bermotor Salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah terbesar yaitu pajak kendaraan bermotor pembangunan daerah tiap kabupaten atau kota salah satunya dibiayai melalui dari dana yang didapat melalui pajak kendaraan bermotor.(Ade Harlia et al., 2022) . Pajak kendaraan bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provisi yang merupakan bagian dari pajak daerah pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang di definisikan dalam pasal 1 angka 12 dan 13 undang-undang republik Indonesia no 28 tahun 2009 adalah pajak kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dalam pelaksaan pemungutannya dilakukan dikantor bersama SAMSAT. Kantor bersama SAMSAT ini melibatkan tiga intansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaaan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima gross tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh gross tonnage).
Yang dikecualikan dari objek pajak kendaraan bermotor adalah:
1. Kereta api
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dana tau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat, dan objek lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
Beberapa alternatif objek pajak lainnya yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang dapat ditetapkan dalam peraturan daerah antara lain sebagaimana di bawah ini:
a. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat
b. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh BUMN yang digunakan untuk keperluan keselamatan
c. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pabrikan atau milik importer yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas
d. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu 60 hari
e. Kendaraan pemadam kebakaran
f. Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara
Kesadaran Wajib Pajak Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Menurut Muliari dalam Astana & Merkusiwati (2017) kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.
Tarif Pajak Tarif pajak harus didasarkan ats pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga akan tercapai tarif pajak proporsional atau sebanding, hal ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar berhubungan dengan tarif pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang dibutuhkan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2020) bahwa pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan pengambilan sampel secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrumen, analisis data bersifat statistik. Obyek yang dilakukan pada penelitian ini adalah kantor SAMSAT. Analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan alat statistik SPSS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistik sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik.
Tabel 2. Hasil Uji T
Coefficientsa
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t
Sig.
Model B Std. Error Beta 1 (Constant) 5.770 1.829 3.155 .003 Tarif Pajak -.118 .068 -.186 -1.740 .087 Kesadaran Wajib Pajak .831 .114 .778 7.276 .000
Berdasarkan tabel diatas maka : a. Tarif Pajak memiliki sig lebih besar dari 0.05 maka tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
b. Kesadaran Wajib Pajak memiliki sig lebih kecil dari 0.05 maka kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Tabel 3. Hasil Koefisien Korelasi (R) dan Korelasi Determinasi (R2) Model Summary
R Square
Adjusted R
Square Std. Error of the Estimate Change Statistics
Mode l R
R Square Change F Change df1 df2 Sig. F
Change
1 .705 a
.497 .480 1.931 .497 28.680 2 58 .000
Hasil yang terlihat pada tabel 1.3, diketahui bahwa besar nilai R = 0,705 dan besar nilai koefisien determinasi R Square = 0,497 dan berdasarkan hasil olahan SPSS 25.0 for windows dan dengan rumus KP = 0,497 x 100 = 49,7. Maka menunjukan bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas (X1) dan X2 terhadap variabel terikat (Y) sebesar 49,7 dan sisanya 50,3 dipengaruhi dari luar variabel.
Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KendaraanBermotor Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa nilai signifikasi tarif pajak (X1) adalah 0,087 ≤ α = 0,05 dan t hitung 1,740 ≥ t tabel 2,001 sehingga H1 diterima berarti tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Jakarta Utara. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, begitupula sebaliknya semakin rendah kesadaran wajib pajak semakin rendah kepatuhan wajib pajak. Pajak sebagai pendapatan daerah, terdapat kesadaran dalam diri seorang wajib pajak, seorang wajib pajak membayar pajak dengan caranya sendiri pada waktu yang tepat dan segera membayar pajak karena seorang wajib pajak sadar bahwa membayar pajak merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat. dan ikut serta dalam pembelaan pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat kesadaran seorang wajib pajak maka wajib pajak patuh dalam membayar pajak kendaraan, namun sebaliknya jika wajib pajak tidak sadar bahwa dirinya sedang memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak maka wajib pajak tidak menghormati pembayaran pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:
a. Elastisitas harga permintaan PKB yang rendah. Artinya, meskipun tarif pajak dinaikkan, masyarakat tetap akan membeli kendaraan bermotor dan membayar PKB.
b. Ketidaktahuan masyarakat tentang tarif pajak yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak memperhitungkan tarif pajak sebagai faktor penting dalam pengambilan keputusan untuk membeli kendaraan bermotor.
c. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penggunaan dana pajak. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat enggan membayar pajak meskipun tarif pajak rendah.
Penelitian lain menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tarif pajak, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB. Hal ini dapat disebabkan oleh:
a. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak. Masyarakat yang sadar akan pentingnya pajak akan lebih taat dalam membayar pajak, meskipun tarif pajak tinggi.
b. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penggunaan dana pajak. Masyarakat yang percaya bahwa pemerintah menggunakan dana pajak secara efektif dan efisien akan lebih taat dalam membayar pajak.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah Et al. (2016), Cahyadi & Jati (2016), Wardani & Asis (2017) dan Astina & Setiawan (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap wajib pajak kendaraan bermotor sejalan dengan penelitian ini.

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan di Jakarta Utara
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa nilai signifikasi kesadaran wajib pajak (X2) adalah 0,000 ≤ α = 0,05 sehingga kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Jakarta Utara.
Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB di Jakarta Utara. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi kepatuhan mereka dalam membayar PKB.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 5182
Kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:
a. Pendidikan perpajakan. Semakin tinggi tingkat pendidikan perpajakan masyarakat, semakin tinggi kesadaran mereka tentang pentingnya pajak dan kewajiban mereka untuk membayar pajak.
b. Sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan yang gencar dan efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak dan kewajiban mereka untuk membayar pajak.
c. Pelayanan perpajakan yang baik. Pelayanan perpajakan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong mereka untuk taat dalam membayar pajak.
Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, begitupula sebaliknya semakin rendah sanksi perpajakan semakin rendah kepatuhan wajib pajak.

## KESIMPULAN
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah :
1. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

## DAFTAR REFERENSI
Ade Harlia, Hisnol Djamali, & Annas Lalo. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Akuntansi, 1(4), 276–290. https://doi.org/10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v1i4.130
Amillia Putri, A., Jannah, ul, Kunci, K., Korupsi Otoritas Pajak, P., & Wajib Pajak Orang Pribadi, K. (2022). Jurnal Multidisiplin Indonesia ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERPONG. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 1(1). https://jmi.rivierapublishing.id/
AR, K., Bakar, A., & Haryanto, H. (2020). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Balaraja Banten. Balance Vocation Accounting Journal, 4(1), 74. https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i1.2704 Ariastuti, F., Suharno, S., & Harimurti, F. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemberian Hadiah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta.
Jurnal Akuntansi
Dan Sistem Teknologi Informasi, 15(3). https://doi.org/10.33061/jasti.v15i3.3697
Awaloedin, D, T., Indriyanto, E., & Meldiyani, L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora,
5(2), 217–233. http://journal.unas.ac.id/populis/article/view/950 BPK. (2022). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat. 0, 1–15.
Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. 5(Desember), 153–168. https://www.kemenkeu.go.id Dassucik, D., Rahman, F., & Jaelani, A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Tentang
Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Studi Pada Mahasiswa Stkip Pgri Situbondo. Consilium: Education and Counseling Journal, 3(1), 1. https://doi.org/10.36841/consilium.v3i1.2782 Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. Jurnal Akuntansi Barelang, 3(2), 20– 28. https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1244 Hilman, Y. A. (2018). Kebijakan perpajakan. In Kebijakan Perpajakan. Kesuma,
Wijaya, & Halim, S. (n.d.). PENGARUH TARIF PAJAK,
SOSIALISASI PAJAK, E-FILLING DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (SURVEY PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA JAKARTA PLUIT). https://doi.org/10.37010/jdc.v4i2 Khalimi, & Iqbal, M. (2020). Hukum Pajak Teori Dan Praktik. In Aura. Mohammad Taufik, MH, MM, P. (2009). Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta (Vol. 5).
Mustaqiem. (2014). Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia. In Universitas Nusantara PGRI Kediri (Vol. 01).
Pangestu, F. R., & Iswara, U. S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 11(12), 1–17.
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 2015. (2015). Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, 151(1), 10–17.
https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/5TAHUN2015PERPRES.pdf Puguh, A. Y., & Sitinjak, N. D. (n.d.). Analisis Pengaruh Tarif Pajak, Kepercayaan, Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak (Studi pada UMKM di Kota Malang). www.jurnal.unmer.ac.id
Putri, N., Rachman, F. R., & Christian, I. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Garut). Jurnal Nusa Akuntansi, 1(2), 411– 421. https://doi.org/10.62237/jna.v1i2.63 Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.
Yonita, V., & Aprilyanti, R. (2022). Analisis Penerapan Prinsip–prinsip Good Corporate Governance Pada Usaha Kecil dan Menengah (Studi Pada UKM Restoran/Rumah Makan/Kafe di Daerah Cikupa Tangerang). ECo-Fin, 4(1), 1–9. https://doi.org/10.32877/ef.v4i1.454