## HUKUM DAN KEKUASAAN
Oleh : H. Enju Juanda, S.H., M.H. *)

## ABSTRACT
That in human life in society there are two important factors that must go hand in hand together, the two factors are law and power.
The law has strict and real sanctions, so that the  law can be  implemented  in compliance with its provisions the law requires power so that the law is different from other social norms, but in order for power in its implementation not to be abused then it is necessary law.
Based on the above description, the law with power can not be separated but only  distinguishable  and  therefore  the  law  requires  power  in  its  implementation, otherwise the power so as not to be abused in its implementation must be determined its limits by law or in the popular phrase can be said law without power is a delusion, otherwise lawless power is arbitrariness.
Keywords  :  The  law  without  power  is  the  fantasy  of  the  contrary  lawless  power  is arbitrariness .

## ABSTRAK
Bahwasannya dalam kehidupan manusia pada masyarakat terdapat dua faktor penting yang harus berjalan beriringan secara bersama-sama, kedua faktor tersebut adalah hukum dan kekuasaan.
Hukum mempunyai sanksi yang tegas dan nyata, sehingga agar hukum dapat dilaksanakan  dalam  pentaatan  ketentuan-ketentuannya  hukum  memerlukan kekuasaan sehingga hukum berbeda dengan kaidah sosial lainnya, akan tetapi agar kekuasaan dalam pelaksanaannya tidak disalahgunakan maka diperlukan hukum.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  hukum  dengan  kekuasaan  tidak dapat dipisahkan melainkan hanya dapat dibedakan saja dan oleh karenanya hukum memerlukan  kekuasaan  dalam  pelaksanaannya,  sebaliknya  kekuasaan  agar  tidak disalahgunakan dalam pelaksanaannya harus ditentukan batas-batasnya oleh hukum atau dalam ungkapan populer dapat dikatakan hukum tanpa kekuasaan adalah angan- angan, sebaliknya kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan.
Kata Kunci :  Hukum  tanpa  kekuasaan  adalah  angan-angan  sebaliknya  kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan.
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh.

## I. Pendahuluan
Bahwasannya  tidak  dapat  terbantahkan  lagi  dalam  kehidupan  manusia pada  masyarakat  terdapat  dua  faktor  yang  mempunyai  relevansi  antara  satu dengan  yang  lainnya,  sehingga  apabila  kedua  faktor  tersebut  terpisah  antara satu  dengan  yang  lainnya,  maka  akan  menimbulkan  persoalan  yang  sangat serius terhadap kehidupan manusia dalam masyarakat tersebut.
Kedua  faktor  tersebut  adalah  hukum  dengan  kekuasaan  yang  harus seiring dan sejalan antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak bisa hukum berjalan sendiri tanpa kekuasaan begitu pula kekuasaan berjalan sendiri tanpa hukum melainkan hukum dan kekuasaan harus berjalan secara bersama-sama.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  kiranya  tidak  salah  untuk    menggambarkan begitu  eratnya  hukum  dengan  kekuasaan  antara  lain  dapat  diibaratkan  seperti uang  logam  yang  bersisi  dua  yang  sukar  untuk  dipisahkan  melainkan  hanya dapat  dibedakan, karena kalaupun ada orang  yang  mampu  memisahkan uang logam tersebut menjadi dua bagian sisi yang terpisah, maka uang logam yang telah dipisahkan tersebut pasti tidak akan ada orang yang mau menerima uang logam tersebut sebagai alat pembayaran.

## II. Pengertian Hukum dan Kekuasaan
Istilah  hukum  yang  digunakan  sehari-hari  oleh  kita  Bangsa  dan  Negara Indonesia adalah ada relevansinya dengan istilah-istilah dari bahasa asing yaitu dari  istilah  Alkas,  Recht,  Ius,  Lex  dan  Law,  untuk  dapat  memahami  arti  dan makna dari istilah-istilah bahasa asing tersebut kiranya dapat mengikuti uraian dari kepustakaan Ilmu Hukum  yang antara lain  dikemukakan oleh R. Soeroso, yaitu sebagai berikut :
”1. Hukum Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merapakan bentuk tunggal. Kata  jamaknya  adalah  "Alkas",  yang  selanjutnya  diambil  alih  dalam bahasa  Indonesia  menjadi  "Hukum".  Di  dalam  pengertian  hukum terkandung  pengertian  bertalian  erat  dengan  pengertian  yang  dapat melakukan paksaan.
2.  Recht Recht  berasal  dari  "Rectum"  (bahasa  latin)  yang  mempunyai  arti bimbingan atau tuntutan, atau pemerintahan.
Bertalian  dengan  Rectum  dikenal  kata  "Rex"  yaitu  orang  yang pekerjaannya  memberikan  bimbingan  atau  memerintah.  Rex  juga dapat  diartikan  "Raja"  yang  mempunyai  Regimen  yang  artinya kerajaan.
Kata  Rectum  dapat  juga  dihubungkan  dengan  kata  “Directum”  yang artinya  orang  yang  mempunyai  pekerjaan  membimbing  atau mengarahkan.  Kata-kata  Directur  atau  Rector  mempunyai  arti  yang sama.
Kata  Recht  atau  bimbingan  atau  Pemerintahan  selalu  didukung  oleh kewibawaan.  Seorang  yang  membimbing,  memerintah  harus mempunyai  kewibawaan.  Kewibawaan  mempunyai  hubungan  erat dengan ketaatan, sehingga orang yang mempunyai kewibawaan akan ditaati oleh orang lain. Dengan demikian perkataan recht mengandung pengertian  kewibawaan  dan  hukum  atau  recht  itu  ditaati  orang  yang secara sukarela.
Dari kata recht tersebut timbul juga istilah "Gerechtigdheid". Ini adalah bahasa  Belanda  atau  " gerechtigkeit "  dalam  bahasa  Jerman  berarti keadilan,  sehingga  hukum  juga  mempunyai  hubungan  erat  dengan keadilan.  Jadi  dengan  demikian  recht  dapat  diartikan  hukum  yang mempunyai dua unsur penting yaitu "kewibawaan dan keadilan".
3.  Ius. Kata  Ius  (Latin)  berarti  hukum,  berasal  dari  bahasa  Latin  "Iubere" artinya  mengatur  atau  memerintah.  Perkataan  mengatur  dan memerintah  itu mengandung dan  berpangka!  pokok  pada kewibawaan.
Selanjutnya  istilah  lus  bertalian  erat  dengan  "lustitia"  atau  keadilan. Pada jaman dulu bagi orang Yunani lustitia adalah dewi keadilan yang dilambangkan  sebagai  seorang  wanita  dengan  kedua  matanya tertutup dengan tangan kirinya memegang neraca dan tangan kanan memegang sebuah pedang. Adapun lambang tersebut mempunyai arti sebagai berikut :
-  Kedua mata tertutup. Ini  berarti  bahwa  di  dalam  mencari  keadilan  tidak  boleh membedakan  terhadap  si  pelaku.  Apakah  ia  kaya,  miskin, mempunyai kedudukan tinggi atau rendah. Dengan singkat dapat dikatakan  bahwa  di  dalam  mencari  keadilan  tidak  boleh  pandang bulu.
-  Neraca
Ini  melambangkan  keadilan.  Dalam  mencari  dan  menerapkan keadilan harus ada kesamaan atau sama beratnya.
-  Pedang Adalah  lambang  dari  keadilan  yang  mengejar  kejahatan  dengan suatu hukum dan di mana perlu dengan hukuman mati.
Jadi  dari  segi  etimologi  dapat  disimpulkan  bahwa  lus  yang  berarti hukum bertalian erat dengan keadilan (lustitia) yang mempunyai tiga unsur : wibawa, keadilan dan tata kedamaian.
4.  Lex Kata  Lex  berasal  dari  bahasa  latin  dan  berasal  dari  kata  "Lesere". Lesere  artinya  mengumpulkan  ialah  mengumpulkan  orang-orang untuk diberi perintah. Jadi di sini terkandung pula adanya hukum ialah wibawa  atau  otoritas,  sehingga  kata  Lex  yang  berarti  hukum  sangat erat hubungannya dengan perintah dan wibawa. Beidasarkan uraian di  atas  dan  sehubungan  dengan  arti  kata  hukum,  maka  dapat disimpulkan bahwa :
-  Pengertian hukum itu bertalian erat dengan keadilan.
-  Pengertian hukum itu bertalian dengan kewibawaan.
-  Pengertian  itu  bertalian  erat  dengan  ketataan/orde  yang selanjutnya menimbulkan kedamaian.
-  Pengertian  hukum  itu  bertalian  erat  dengan  peraturan  dalam  arti Peraturan yang berisi norma.” (R. Soeroso; 1992 : 24-26).
Sedangkan  Soediman  Kartohadiprodjo  menerangkan  istilah  hukum berasal dari istilah-istilah Law, Droit, Recht, recht dan dirito, hal itu sebagaimana dijelaskan beliau sebagai berikut :
“bahwa  kalau  kita  berbicara  tentang  hukum  dalam  arti  seperti  yang dinamakan  dalam  arti  seperti  yang  dinamakan  dalam  Bahasa  Inggris “Law”, dalam bahasa Perancis “droit”, “Recht” (Jerman), “recht” (Belanda) atau “dirito” (Italia)”. (Soediman Kartohadiprojo : 1993 : 17).
Berdasarkan  uraian  kedua  pakar  hukum  tersebut  di  atas,  kiranya  kita mendapatkan pengetahuan bahwa istilah Alkas, Recht, Ius, Lex, Law, Droit dan Dirito  merupakan  istilah-istilah  asing  yang  diterjemahkan  ke  dalam  Bahasa Indonesia menjadi hukum, sehingga karenanya berdasarkan uraian tersebut di atas  kiranya  kita  telah  mendapat  wawasan  mengenai  pengertian  hukum berdasarkan etimologi atau peristilahan, maka selanjutnya kita mencari tentang apakah yang dimaksudkan dengan hukum tersebut.
Untuk mendapatkan jawaban tentang apakah yang dimaksudkan dengan hukum  tersebut,  maka  sebaiknya  dicari  dalam  Ilmu  Pengetahuan  Hukum, dengan jalan membaca kepustakaan hukum yang ditulis oleh para pakar hukum yang terkemuka dan menurut para pakar hukum tersebut mereka berpendapat adalah bukan persoalan yang mudah untuk mendefinisikan tentang hukum, hal itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahli Hukum Belanda yang bernama L. J. Van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht yang diterjemahkan oleh Oetarid Sadino menjadi Pengantar Ilmu Hukum, dalam buku tersebut L.J. Van Apeldoorn mengemukakan sebagai berikut :
“tidak  mungkin  memberikan  definisi  tentang  hukum,  yang  sungguh- sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun sejak beberapa ribu tahun orang  sibuk  mencari  sesuatu  definisi  tentang  hukum,  namun  belum pernah  terdapat  sesuatu  yang  memuaskan.  Apa  yang  ditulis  oleh  Kant lebih dari 150 tahun yang lalu : Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht, masih tetap berlaku.
Hampir  semua  ahli  hukum  yang  memberikan  definisi  tentang  hukum, memberikannya  berlainan.  Ini,  setidak-tidaknya  untuk  sebagian,  dapat diterangkan  oleh  banyaknya  segi  dan  bentuk  serta  kebebasan  hukum. Hukum  banyak  seginya  dan  demikian  luasnya,  sehingga  tidak  mungkin orang menyatukannya dalam satu rumus secara memuaskan.”
Kalimat Noch suchen die Juristen eine Definition  zu ihrem Begriffe  von Recht  diterjemahkan  ke  dalam  Bahasa  Indonesia  oleh  pakar  hukum  Darji Darmodihardjo  dan  Shidarta  menjadi  sebagai  berikut  :  para  ahli  hukum  masih mencari tentang apa definisi hukum, hal itu sebagaimana dijelaskan oleh mereka sebagai berikut :
“Sampai  saat  ini,  menurut  Apeldoorn  sebagaimana  dikutipnya  dari Immanuel  Kant,  para  ahli  hukum  masih  mencari  tentang  apa  definisi hukum (Noch suchen die Juristen eine Definition  zu ihrem Begriffe  von Recht.  Definisi  (batasan  tentang  hukum  yang  dikemukakan  para  ahli hukum sangat beragam, bergantung dari sudut mana mereka melihatnya”. (Darji Darmodihardjo dan Shidarta; 2006 : 11).
Terhadap pendapat L.J. Van Apeldoorn sebagaimana diuraikan di  atas, E. Utrecht menyetujuinya sebagaimana yang dikemukakan dalam bukunya yaitu sebagai berikut :
“Anggapan  Van  Apeldoorn  itu  dapat  kami  setujui.  Dari  apa  yang dikemukakan  dalam  paragraf-paragraf  yang  berikut  akan  kita  ketahui bahwa  hukum  mengatur  hubungan  anggota  masyarakat  yang  seorang dengan  yang  lain,  begitu  pula  hubungan  antara  anggota  itu  dengan masyarakat.  Hubungan  itu  beraneka  macam.  Dalam  masyarakat terdapatlah hubungan orang  yang satu dengan  yang lain kedua-duanya sebagai  anggota  masyarakat  itu,  antara  orang  dengan  golongannya, antara  orang  dalam  keluarganya,  antara  orang  dengan  kelompok seagama.  Perkawinan,  tempat  kediaman,  keanggotaan  organisasi, bermacam-macam  perjanjian  yang  diadakan  dalam  bidang  perniagaan dan seterusnya merupakan hubungan kemasyarakatan yang diatur oleh apa yang disebut “hukum”.
Dalam  paragraf-paragraf  yang  berikut  akan  kami  tinjau,  beberapa  segi hukum,  misalnya  hukum  sebagai  gejala  sosial,  hukum  sebagai  segi kebudayaan,  hukum  sebagai  kaidah  atau  norma,  hukum  sebagai  alat Revolusi  Indonesia,  hukum  sebagai  alat  pengayoman  dan  seterusnya, sesudah  diperoleh  keterangan  sedikit  tentang  segi-segi  hukum,  maka orang menyadari betapa luas bidang hukum itu ” (E. Utrecht; 1989 : 1).
Berdasarkan pendapat E. Utrecht tersebut kita mendapatkan pemahaman yang  menunjukan  hukum  itu  luas  ruang  lingkupnya  dan  selain  luas  ruang lingkupnya, hukum itu banyak segi dan bentuknya yang untuk menggambarkan hukum itu banyak segi dan bentuknya E. Utrecht menjelaskan sebagai berikut :
“Oleh sebab sebelumnya tidak dapat dikatakan hubungan konkrit macam apa yang diketemukan dalam masyarakat dan setiap hubungan konkrit itu bersegi beraneka warna, maka tidak pula dapat dikatakan orang hukum macam apa yang mengatur hubungan konkrit tersebut. Sebab hubungan yang diatur hukum ada seribu satu macamnya, dan demikian juga halnya dengan segi-segi hukum itu, maka tidak mungkinlah dibuat definisi yang meliputi segala segi hukum”. (E. Utrecht; Ibid : 1)
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, kiranya dapat diketahui hukum sulit untuk didefinisikan yang sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataan yang dapat  memuaskan  semua  orang,  dengan  alasan  karena  hukum  itu  luas  ruang lingkupnya,  hukum  banyak  segi  dan  bentuknya,  sehingga  akan  sulit  untuk memasukan dari hukum yang luas ruang lingkupnya, dari hukum yang banyak segi  dan  bentuknya  ke  dalam  suatu  rangkaian  kalimat  yang  berupa  definisi, karena definisi biasanya bersifat singkat dan padat.
Akan tetapi meskipun menurut para ahli hukum yang menjadi kesimpulan dalam Ilmu Pengetahuan hukum bahwa hukum sulit didefinisikan, namun definisi hukum  sangat  penting  untuk  setidak-tidaknya  memberikan  pembatasan terhadap ruang lingkup yang luas dan banyak segi serta banyak bentuknya dari hukum,  untuk  dijadikan  sebagai  pedoman,  maka  para  ahli  juga  memberikan definisi untuk dijadikan sebagai pedoman.
Adapun  beberapa  ahli  hukum  yang  memberikan  definisi  hukum  untuk dijadikan  sebagai  pedoman  dalam  tulisan  ini  dapat  dikemukakan  antara  lain sebagai berikut :
E. Utrecht dalam bukunya tersebut  memberikan  definisi  hukum sebagai kaidah (normal) yaitu sebagai berikut :
“sebagai  kaidah  (norma)  hukum  dapat  dirumuskan  sebagai  berikut  : Hukum adalah himpunan petunjuk hidup – perintah dan larangan – yang mengatur  tata  tertib  dalam  sesuatu  masyarakat,  dan  seharusnya  ditaati oleh  anggota  masyarakat  yang  bersangkutan,  oleh  karena  pelanggaran petunjuk  hidup  tersebut  dapat  menimbulkan  tindakan  oleh  pemerintah atau penguasa masyarakat itu” (E. Utrecht; Ibid : 3).
Selanjutnya  Van  Kan  dalam  bukunya  yang  terkenal  (Inleiding  Tot  De Rechtswensenchap).  Juris  dari  Negeri  Belanda  ini  mendefinisikan  hukum sebagai berikut :
“Hukum  adalah  keseluruhan  peraturan  hidup  yang  bersifat  memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat”.
Dari definisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
-  Keseluruhan  peraturan  hidup,  berarti  bahwa  hukum  itu  tidak  hanya terdiri  dari  satu  atau  beberapa  peraturan  hidup  atau  norma  saja, melainkan terdiri dari banyak peraturan hidup yang merupakan suatu sistem.
Dan  karena  merupakan  peraturan  hidup,  maka  melaksanakan  atau menaati  norma/peraturan  hidup  tersebut  merupakan  kewajiban/ keharusan  ( dan  Sollen )  bagi  semua  anggota  masyarakat  tanpa kecuali.
-  Peraturan hidup ini bersifat memaksa. Yang berhak/berwenang untuk memaksa  adalah  masyarakat  berorganisasi,  yaitu  negara  melalui badan/lembaga-lembaga tertentu yang ditunjuk, misalnya polisi, jaksa dan lain-lain.
Paksaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dilarang, karena  tindakan  demikian  adalah  "eigenrichting"  (eigen  =  sendiri, ricthing = pengadilan mengadili sendiri).
-  Hukum,  adalah  peraturan  yang  memaksa,  akan  tetapi  tidak  untuk memaksakan  sesuatu  pada  seseorang  melainkan  untuk  melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat. Perlu  dilindunginya  kepentingan-kepentingan  manusia  (hidup,  milik, kebebasan  dan  lain-lain)  disebabkan,  karena  kepentingan  tersebut kerap  kali  diancam  atau  dilanggar  oleh  pihak  sehingga  hukum  perlu mengamankannya dan bila perlu dengan paksa.
Paksaan dari negara, di samping dengan penangkapan, penahanan, pemasukan dalam penjara, dapat pula dengan ganti rugi, yang harus dibayarkan  oleh  pihak  yang  bersalah,  dan  bilamana  perlu  dengan menjual harta bendanya. Peralatan hidup itu adalah peraturan sosial untuk kepentingan manusia di dalam masyarakat”. (R. Soeroso; Ibid : 27-28).
Kemudian  Soediman  Kartohadiprodjo  dalam  bukunya  Pengantar  Tata Hukum Indonesia mengatakan bahwa sebagai berikut :
“Berhubung  dengan  ini,  maka  dipandang  lebih  bermanfaat  kalau dikemukakan saja unsur-unsur pokok dalam apa yang dinamakan hukum it u  dari  pada  memberi  perumusan  dari  padanya”.  (Soediman Kartohadiprodjo; 1965 : 17).
Adapun  unsur-unsur  pokok  daripada  hukum  menurut  Soediman Kartohadiprodjo adalah sebagai berikut :
“Suatu unsur pokok dalam hukum ialah bahwa hukum itu adalah sesuatu yang berkenaan dengan manusia-manusia dalam suatu pergaulan hidup manusia untuk memperoleh tata tertib di dalamnya berdasarkan keadilan”. (Soediman Kartohadiprodjo; 1965 : 19)
Kemudian  Mochtar  Kusumaatmadja  memberikan  tanggapan  terhadap definisi hukum dalam bukunya Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional yang mengemukakan sebagai berikut :
“Jika kita artikan dalam arti yang luas, maka hukum itu tidak hanya meliputi keseluruhan  asas-asas  dan  kaidah-kaidah,  melainkan  pula  meliputi lembaga-lembaga  ( institutions )  dan  proses-proses  yang  mewujudkan berlakunya kaidah- kaidah itu dalam kenyataannya di masyarakat”.
Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu  Hukum  secara  kongkrit  hukum  adalah  perangkat  asas  dan  kaidah-kaidah yang  mengatur  hubungan  antara  manusia  dalam  masyarakat,  baik  yang merupakan  kekerabatan,  kampung  atau  desa,  atau  suatu  negara  dan  definisi hukum  positif  yang  lengkap  adalah  sistem  atauhukum  dan  asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat, secara jelasnya mereka mengemukakan sebagai berikut :
“Hukum  positif  (Indonesia)  adalah  keseluruhan  asas  dan  kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia daiam masyarakat. Apabila diuraikan lebih  lanjut,  hubungan  manusia  dalam  masyarakat  ini  berarti  hubungan antar-manusia,  hubungan  antara  manusia  dengan  masyarakat  dan sebaliknya hubungan masyarakat dengan manusia anggota masyarakat itu.
Dalam  kenyataannya,  yang  dinamakan  masyarakat  itu  bisa  berwujud suatu  kelompok  manusia  berdasarkan  pertalian  darah  yang  dinamakan kekera-batan  misalnya  suatu  marga  ataupun  kelompok  manusia  yang merupakan  masyarakat  berdasarkan  pertalian  territorial,  misalnya kampung atau desa. Masyarakat dalam bentuknya yang tersebar dalam batas-batas wilayah nasiona! adalah negara.
Berdasarkan definisi umum yang diberikan di atas secara konkrit jadinya hukum  adalah  perangkat  asas  dan  kaidah-kaidah  yang  mengatur hubungan  antar  manusia  dalam  masyarakat,  baik  yang  merupakan kekerabatan,  kampung  atau  desa,  atau  suatu  negara.  Masyarakat demikian  dinamakan  masyarakat  A,  B  atau  C  karena  anggotanya  dan dengan demikian masyarakat itu sendiri, mengatur kehidupannya menu- rut  nilai-nilai  yang  sama-sama  mereka  anut  (shared  values),  atau  juga bisa  karena  mereka  sama-sama  mempunyai  tujuan  tertentu.  Karena hukum  merupakan  suatu  sistem  atau  tatanan  asas-asas  dan  kaidah- kaidah  hukum  yang  tidak  lepas  dari  masalah  keadifan,  maka  definisi hukum positif yang lengkap adalah sistem atau tatanan hukum dan asas- asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat”. (Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta; 2009 : 4-5).
Berdasarkan uraian sebagaimana diuraikan di atas, kiranya Ilmu Hukum telah  memberikan  pedoman  bagi  kita  untuk  memandang  mengenai  hukum, sehingga karenanya setelah kita mendapatkan persoalan apakah yang dimaksud dengan hukum tersebut, maka uraian selanjutnya adalah mengenai apakah yang dimaksud  dengan  kekuasaan.  Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki  menjelaskan mengenai kekuasaan secara panjang lebar yaitu sebagai berikut :
“Dalam arti sosiologis, kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau  kelompok  untuk  melaksanakan  kemauannya  meskipun  harus menghadapi  pihak  lain  yang  menentangnya.  Kemampuan  untuk  dapat melaksanakan  keinginan  tersebut  disebabkan  oleh  kekuatan  fisik, keunggulan psikologi atau kemampuan intelektual. Kekuasaan seseorang akan bertambah apabila ia mendapat sambutan dari suatu kelompok yang penuh  pengabdian  dalam  mewujudkan  tujuannya,  seperti  partai  politik atau kelompok agama tertentu. Apabila hubungan tersebut dibangun atas dasar pengabdian dan ketaatan yang ketat kepada pemimpin, organisasi tersebut  merupakan  suatu  organisasi  “struktur  kekuasaan”.  Organisasi demikian dapat saja dipimpin oleh suatu pimpinan kolektif.
Sulit  dibantah  bahwa  keinginan  untuk  berkuasa  seringkali  menguasai kehidupan  individu  atau  kelompok.  Pada  kehidupan  individu,  dorongan akan  kekuasaan  menjelma  dalam  berbagai  bentuk  bergantung  kepada kualitas dan kapasitas individu tersebut. Dorongan itu dapat saja berupa keinginan untuk mempunyai kekuasaan politis, kekuasaan finansial, atau kekuasaan  intelektual.  Dalam  kehidupan  sosial,  telah  banyak  contoh, yaitu ambisi suatu partai untuk menjadi partai pemerintah di suatu negara, kekuasaan finansial suatu grup perusahaan yang menentukan kebijakan politik  suatu  negara,  kekuasaan  intelektual  kaum  teknokrat  yang menentukan kehidupan bernegara.
Akar  kekuasaan  adalah  hasrat  untuk  mendominasi  pihak  lain  dan menundukan  mereka  di  bawah  pengaruh  dan  kontrolnya.  Kekuasaan dalam  bentuknya  yang  asli  berupa  tindakan  kesewenangan  dalam kehidupan sosial.
Motif  yang  melandasi  kekuasaan  ini  dapat  berupa  motif  politik,  sosial maupun  ekonomi.  Kekuasaan  yang  menindas  cenderung  menghasilkan keinginan  dari  yang  ditindas  untuk  mendobrak  kekuasaan  tersebut. Apabila  kekuatan  pihak  yang  ditindas  terkristalisasi,  mereka  akan mendesak  untuk  dilakukannya  perubahan  baik  secara  damai  atau mungkin revolusi atau reformasi atau apapun namanya ” (Peter Muhamad Marzuki; 2008 : 80).
Sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta menjelaskan sebagai berikut :
“Hanya inti atau hakikat kekuasaan dalam pelbagai bentuk itu tetap sama yaitu  kemampuan  seseorang  atau  suatu  pihak  untuk  memaksakan kehendaknya  atas  pihak  lain”.  (Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  Arif Sidharta; 2009 : 37).
Berdasarkan pendapat kedua ahli hukum tersebut di atas, kiranya sangat jelas  bahwa  pihak  yang  mempunyai  kekuasaan  dapat  memaksakan kehendaknya  atau  kemauannya  untuk  dilaksanakan  oleh  pihak  lainnya, sedangkan dalam hubungannya dengan kekuasaan tersebut seorang ahli hukum yang  bernama  Jhon  Acton  mengungkapkan  ungkapan  yang  sangat  populer karena  dikutip  oleh  para  ahli  hukum  dalam  karya-karyanya,  Jhon  Acton mengemukakan  bahwa Power  Tends  To  Corrupt,  Power  Absolute  Tends  To Corrupt,  Absolutely yang  artinya  kekuasaan  cenderung  untuk  disalahgunakan dan kekuasaan yang absolut penyalahgunaannya pun bersifat absolut pula.
Sehingga  karenanya  agar  tidak  terjadi  pemaksaan  kehendak  dari  satu pihak  kepada  pihak  lainnya,  maka  pihak  yang  mempunyai  kekuasaan  harus dibatasi oleh ketentuan hukum dalam penggunaan kekuasaan yang dimilikinya.

## III. Hubungan Hukum Dengan Kekuasaan
Bahwasannya berdasarkan uraian sebelumnya, kiranya agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, maka sangat jelas dalam pelaksanaan kekuasaan harus  dibatasi  oleh  ketentuan  hukum,  sehingga  antara  hukum  dengan kekuasaan  mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat  antara  yang  satu  dengan yang  lainnya.  Untuk  menggambarkan  hubungan  hukum  dengan  kekuasaan Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta memberikan penjelasan sebagai berikut :
“Apakah  Kekuasaan  itu  ?  Samakah  kekuasaan  ( power )  itu  dengan kekuatan  ( force )  ?  Orang  yang  memiliki  kekuatan  (fisik)  sering  juga berkuasa,  sehingga  ada  kecenderungan  setengah  orang  untuk menyamakan  saja  kekuasaan  (power)  itu  dengan  kekuatan  ( force ).  Ada kalanya, bahkan sering, tidaklah demikian halnya.
Kekuasaan  sering  bersumber  pada  wewenang  formal  ( formal  authority ) yang  memberikan  wewenang  atau  kekuasaan  kepada  seseorang  atau suatu  fihak  dalam  suatu  bidang  tertentu.  Dalam  hal  demikian  dapat  kita katakan, bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan- ketentuan  hukum  yang  mengatur  pemberian  wewenang  tadi.  Pejabat pemerintah termasuk golongan ini.
Mengingat  bahwa  hukum  itu  memerlukan  paksaan  bagi  pentaatan ketentuan-ketentuannya, maka dapat dikatakan bahwa hukum memerlukan  kekuasaan  bagi  penegakannya.  Tanpa  kekuasaan,  hukum itu tak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya,  hukum  berbeda  dari  kaidah  sosial  lainnya,  yang  juga mengenal bentuk-bentuk paksaan, dalam hal bahwa kekuasaan memaksa itu  sendiri  diatur  oleh  hukum  baik  mengenai  ruang  lingkup  maupun pelaksanaannya.
Hubungan  hukum  dan  kekuasaan  dalam  masyarakat  dengan  demikian dapat  kita  simpulkan  sebagai  berikut  :  hukum  memerlukan  kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas- batasnya  oleh  hukum.  Secara  populer,  kesimpulan  ini  barangkali  dapat diungkapkan  dalam  slogan  bahwa  :  hukum  tanpa  kekuasaan  adalah angan- angan,  kekuasaan  tanpa  hukum  adalah  kelaliman”  (Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta; 2009 : 33-35) ”.
Untuk  memahami  hubungan  hukum  dengan  kekuasaan,  kiranya  dapat dilakukan  dengan  menelaah  dalam  salah  satu  ketentuan  hukum  positip Indoneisa yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal  19  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  :  8  Tahun  1981  Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan sebagai berikut :
Ketentuan Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan sebagai berikut :
(1) Untuk  kepentingan  penyelidikan,  penyelidik  atas  perintah  penyidik berwenang melakukan penangkapan.
(2) Untuk  kepentingan  penyidikan,  penyidik  dan  penyidik  pembantu berwenang melakukan penangkapan.
Selanjutnya  ketentuan  Pasal  17  Undang-undang  Republik  Indonesia
Nomor  :  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana menentukan sebagai berikut :
Perintah  penangkapan  dilakukan  terhadap  seorang  yang  diduga  keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
Kemudian  ketentuan  Pasal  18  Nomor  :  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan sebagai berikut :
(1) Pelaksanaan  tugas  penangkapan  dilakukan  oleh  petugas  kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan  kepada  tersangka  surat  perintah  penangkapan  yang mencantumkan  identitas  tersangka  dan  menyebutkan  alasan penangkapan  serta  uraian  singkat  perkara  kejahatan  yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;
(2) Dalam  hal  tertangkap  tangan  penangkapan  dilakukan  tanpa  surat perintah,  dengan  ketentuan  bahwa  penangkap  harus  segera menyerahkan  tertangkap  beserta  barang  bukti  yang  ada  kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;
(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1)  harus  diberikan  kepada  keluarganya  segera  setelah penangkapan dilakukan.
Ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan sebagai berikut :
(1) Penangkapan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17,  dapat dilakukan untuk paling lama satu hari;
(2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  16,  Pasal  17,  Pasal  18  dan  Pasal  19 Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  :  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  maka dapat diketahui bahwa Penyelidik, Penyidik dan Penyidik Pembantu mempunyai kekuasaan  atau  kewenangan  untuk  melakukan  penangkapan  terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana.
Akan  tetapi  agar  Penyelidik,  Penyidik  dan  Penyidik  Pembantu  tidak menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan dalam melakukan penangkapan,  maka  kekuasaan  atau  kewenanganannya  dibatasi  dengan ketentuan hukum sebagai  berikut :
-  Pada  waktu  melakukan  penangkapan  harus  memperlihatkan  dan memberikan Surat Tugas Penangkapan.
-  Surat  Tugas  Penangkapan  tersebut  harus  mencantumkan  identitas tersangka,  alasan  penangkapan,  uraian  singkat  perkara  kejahatan  yang dipersangkakan dan tempat ia diperiksa.
-  Penangkapan berlaku untuk paling lama satu hari.
Mengenai  persoalan  hubungan    hukum  dalam  pelaksanaannya, khususnya  dalam  praktek  ketatanegaraan  Indonesia  Mochtar  Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta menjelaskan sebagai berikut :
“Masalah  hubungan  hukum  dan  kekuasaan  dalam  negara  hukum  itu secara  ekstrim  bisa  dipersoalkan  sebagai  berikut.  Apakah  hukum  itu tunduk kepada kekuasaan ataukah kekuasaan tunduk pada hukum ? Dua hal  yang  menentukan  dalam  hal  ini.  Apa  yang  menjadi  fakta  kenyataan dalam  masyarakat.  Dan  apa  yang  kita  bangsa  Indonesia  dalam bermasyarakat dan bernegara menghadaki mengenai hal ini.
Pengamatan kenyataan kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa pada umumnya pemegang-pemegang kekuasaan dalam pemerintahan umum itu baik kepala kampung, kepala desa, bupati, gubernur, menteri hingga kepala negara kekuasaannya terbatas pada ruang lingkup kekuasaannya
yang diatur oleh hukum. Demikian pula dengan pemegang jabatan yang memegang kekuasaan dalam ruang lingkup masing-masing bidang yang meliputi  penegakan  hukum  seperti  polisi,  jaksa  dan  hakim  maupun pertahanan dan keamanan seperti : Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan  Udara.  Para  menteri  berkuasa  dalam  bidang  wewenangnya masing-masing tidak di luarnya.
Para pejabat ini tidak saja terbatas wewenang dan kekuasaannya tetapi saling membutuhkan dan harus kerjasama. adakalanya keteraturan dalam melaksanakan  wewenang  dan  kekuasaan  yang  diatur  oleh  hukum  ini terganggu  apabila  ada  pejabat  yang  melampaui  batas  wewenang  atau kekuasaannya.  Dalam  hal  demikian  maka  terjadi  pelanggaran  atau penyalahgunaan  kekuasaan.  Hal  itu  bisa  terjadi  misalnya  untuk mendapatkan  keuntungan  pribadi  atau  golongan.  Kejadian-kejadian demikian  dipermudah  apabila  batas-batas  wewenang  dan  kekuasaan tidak jelas dan perbuatan itu dibiarkan oleh atasan atau rakyat. Toleransi dan  sikap  acuh  tak  acuh  mempermudah  terjadinya  pelanggaran  dan penyalahgunaan  wewenang  dan  kekuasaan.  Karena  itu  batas-batas wewenang  dan  kekuasaan  harus  jelas  diatur  oleh  undang-undang  dan rakyat  melalui  wakil-wakilnya  harus  waspada  dan  melakukan  fungsi pengawasannya.
Terlaksananya  cita-cita  negara  hukum  tidak  akan  terjadi  atau  datang dengan  sendirinya  melainkan  memerlukan  kewaspadaan  dan  kemauan untuk melaksanakan hak-hak kita sebagai warganegara, termasuk untuk mewujudkan masyarakat dan negara yang kita inginkan yakini masyarakat dan negara berdasarkan hukum.
Kalau  kita  tidak  atau  lalai  menggunakan  hak  kita  sebagai  warganegara yang  baik,  dalam  persaingan  yang  terus  menerus  antara  hukum  dan kekuasaan ini, kekuasaan akan menang dan akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan bahkan dapat mengakibatkan kesewenangan-wenangan. Jadi kenyataan  apakah  dalam  hubungan  antara  hukum  dan  kekuasaan  itu hukum akan unggul atau kekuasaan yang menang tidak saja tergantung dari cita-cita kita sebagai bangsa, tetapi juga ditentukan oleh kemauan kita untuk  mewujudkan  cita-cita  dalam  kenyataan  hidup  sehari-hari.  Dengan perkataan lain cita-cita bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum dimana  kekuasaan  tunduk  pada  hukum  banyak  bergantung  kepada apakah ada kemauan pada kita untuk mewujudkan cita hukum itu dalam kenyataan.
Mengingat  adanya  tarikan  atau  tegangan  yang  terus  menerus  dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan itu, jawaban atas pertanyaan di atas apakah kekuasaan tunduk pada hukum, ataukah hukum  itu tunduk pada kekuasaan ? dapat dijawab dengan tegas bahwa menurut cita-cita perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang bertekad menghapuskan  penjajahan  dari  muka  bumi,  berikut  segala  akibatnya, yang  diinginkan  adalah  bahwa  Negara  Republik  Indonesia  merupakan suatu  negara  hukum  dimana  kekuas aan tunduk pada hukum”. (Mochtar
Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta; 2009 : 40-43)

## IV.  Penutup
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  kiranya  dapat  diketahui  dalam kehidupan  manusia  pada  masyarakat  terdapat  dua  faktor  penting  yang  harus berjalan beriringan secara bersama-sama, kedua faktor tersebut adalah hukum dan kekuasaan.
Hukum mempunyai sanksi yang tegas dan nyata, sehingga agar hukum dapat dilaksanakan dalam pentaatan ketentuan-ketentuannya hukum memerlukan kekuasaan sehingga hukum berbeda dengan kaidah sosial lainnya, akan tetapi agar kekuasaan dalam pelaksanaannya tidak disalahgunakan maka diperlukan hukum, oleh karenanya maka hukum dengan kekuasaan tidak dapat dipisahkan melainkan hanya dapat dibedakan saja dan oleh karenanya hukum memerlukan  kekuasaan  dalam  pelaksanaannya,  sebaliknya  kekuasaan  agar tidak  disalahgunakan  dalam  pelaksanaannya  harus  ditentukan  batas-batasnya oleh  hukum  atau  dalam  ungkapan  populer  dapat  dikatakan  hukum  tanpa kekuasaan  adalah  angan-angan,  sebaliknya  kekuasaan  tanpa  hukum  adalah kesewenang-wenangan.

## V. Daftar Pustaka

## Literatur
Achmad Sanusi, Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia , Tarsito, Bandung, 1991.
C.  S.  T.  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia  Jilid  I Pengantar Ilmu Hukum , Balai Pustaka, Jakarta, 1992.
Darji  Darmodiharjo  dan  Shidarta,  Pokok-pokok  Filsafat  Hukum  Apa  dan Bagaimana  Filsafat  Hukum  Indonesia,  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, 2006.
E. Utrecht / Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia , PT. Ihtiar Baru, Jakarta, 1989.
L. J. Van Apeldoorn, (terjemahan Oetarid Sadino) Pengantar Ilmu Hukum ,  PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  Arief  Sidharta, Pengantar  Ilmu  Hukum  Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum , PT Alumni, Bandung, 2009.
Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Kencana  Prenada  Group, Jakarta, 2009.
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
Soediman  Kartohadiprodjo, Pengantar  Tata  Hukum  Di  Indonesia ,  PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Bandung, 1965.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  :  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.