PRANATA PRANATA H U K U M H U K U M

## JURNAL ILMU HUKUM

## TAMI RUSLI

## S. ENDANG
PRASETYAWATI AGUS ISKANDAR FATHUR RACHMAN MEITA DJOHAN OE OKTA AINITA MARTINA MALE 1-14 15-24 25-37 38-49 50-64 65-79 80-88 89-95

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 14 Nomor 1 Januari 2019 ISSN 1907-560X
Tanggung  Jawab  Organ  Bumn  Dalam  Pengelolaan Kekayaan  Bumn  Dikaitkan  Dengan  Hak  Negara Sebagai Pemegang Saham
Kedudukan  Produk  Hukum  Dari  Fungsi  Pengaturan Mahkamah Agung Dalam Sistem Perundang-undangan Nasional
Analisis Putusan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Narkotika Dan Psikotropika Kepastian  Hukum  Dalam  Penegakkan  Hukum
Perpajakan
Tinjauan  Yuridis  Modus  Operanding  Tindak  Pidana Pencucian Uang ( Money Laundering )
Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga Analisis  Yuridis  Kebijakan  Pemerintah  Tentang Penyediaan  Fasilitas  Khusus  Menyusui  Dan/atau
Memerah Asi Untuk Mendukung Program Asi Ekslusif
Di Provinsi Lampung
Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Berdasarkan Asas
Otonomi  Daerah  Pada  Kecamatan  Gedong  Tataan- Kabupaten Pesawaran
ZAINAB OMPU JAINAH
PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Indah Satria, S.H., M.H Yulia Hesti, S.H., MH

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat: Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## ISSN 1907-560X

## PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN ASAS OTONOMI DAERAH

## PADA KECAMATAN GEDONG TATAAN- KABUPATEN PESAWARAN

## MARTINA MALE
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Jl. Imam Bonjol No. 468 Telp.
(0721) 265734-257838

## Email: martinamale16@gmail.com

## Abstract:
The system of government in Indonesia according to the 1945 Constitution, based on the  explanation  stated  that  the  regions  of  Indonesia  are  divided  into  provincial  and provincial  regions  will  also  be  divided  into  smaller  areas  in  autonomous  regions.  In  legal politics, the most essential in the implementation of autonomous regional government is the granting  of  the  broadest  authority  to  the  regions  accompanied  by  the  granting  of  certain rights  and  obligations.  In  the  reality  in  the  field,  this  policy  was  not  implemented  in accordance with the provisions of the Act. The lack of optimal public services in serving the people in several regions in Indonesia in various fields, including government agencies, has not yet been able to provide maximum public services, so in this paper will discuss how the efforts  made  by  the  Regional  Government,  especially  in  Gedong  Tataan  Subdistrict, Pesawaran  District  in  organizing  and  improving  public  services  based  on  its  Regional Autonomy  Principle.  The  efforts  made  in  the  discussion  and  solving  problems  in  this  study were  carried  out  using  a  juridical  /  normative  approach  and  empirical  approach.  The implementation of public policy based on the principle of regional autonomy in the District of Pesawaran  District  Gedong  Tataan  is  in  accordance  with  Law  Number  23  of  2014 concerning Regional Government and Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, but  there  are  technical  obstacles  such  as  the  distance  from  public  services  to  one  another, less responsive, less informative and lacking coordination in service delivery. Efforts that can be  made  by  the  Gedong  Tataan  District  Government  in  improving  the  quality  of  public services  are  through  revitalization,  restructuring  and  deregulation  in  the  field  of  public services. Suggestions that can be given to the Regional Government, especially in the District of Pesawaran District Gedong Tataan in carrying out public services based on the principle of autonomy are: expected in carrying out the process of implementing public services must be  in  accordance  with  Law  Number  25  of  2009  concerning  Public  Services  and  expected improvement  in  the  quality  of  behavior  and  professionalism  of  the  apparatus  government, creating  public  service  policies  that  are  not  too  procedural  and  convoluted,  and  improve facilities that support quality services.
Keywords: : organization, administration, public services.

## I. PENDAHULUAN
Sistem  pemerintahan  di  Indonesia menurut  konstitusi  Undang-Undang  Dasar 1945,  berdasarkan  penjelasan  dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  akan dibagi  pula  dalam  daerah  yang  lebih  kecil
Di  daerah-daerah  yang  bersifat  otonom ( streek dan local  rechtsgemeenschappen ) atau  bersifat  daerah  administrasi  belaka, semuanya  menurut  aturan  yang  akan ditetapkan  dengan  Undang-Undang.  Di daerah-daerah  yang  bersifat  otonom  akan diadakan  badan  perwakilan  daerah.  Oleh
karena  itu,  di  daerah  pun  pemerintahan harus berdasarkan permusyawaratan.
Perkembangan  globalisasi,  demokratisasi dan trasparansi penyelenggaraan pemerintahan  tidak  akan  terlepas  dari pengaruh  global.  Dalam  politik  hukum, yang  paling  esensi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat otonomi ialah  pemberian  kewenangan  yang  seluas- luasnya  kepada  daerah  disertai  dengan pemberian  hak  dan  kewajiban  tertentu. Pada realitas di lapangan, ternyata kebijakan  ini  belum  diimplementasikan sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang. Beberapa kewenangan tertentu yang berpotensial  sering  ditarik  ulur  sehingga berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi  penyelenggaraan  pemerintahan daerah.
Pelayanan  publik  merupakan  salah satu  bentuk  pemberian  pelayanan  terhadap masyarakat baik dalam bentuk jasa pelayanan  berupa  barang  publik  maupun jasa publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah  dan lingkungan  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD)  dalam  rangka  upaya  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam rangka  pelaksanaan  ketentuan  peraturan Perundang-undangan.
(Id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_Publikdi ak).
Dalam  kamus  Bahasa  Indonesia 1990), pelayanan publik dirumuskan sebagai berikut :
a. Pelayanan  adalah  perihal  atau  cara melayani.
b. Pelayanan  adalah  kemudahan  yang diberikan  sehubungan  dengan  jual beli barang dan jasa.
c. Pelayanan medis merupakan
pelayanan  yang  diterima  seseorang dalam hubungannya dengan
pencegahan, diagnosa dan
pengobatan suatu gangguan
kesehatan tertentu.
d. Publik berarti orang banyak (umum).
Pengertian  publik  menurut  Inu Kencana Syafiie dalam buku berjudul Ilmu Administrasi  Publik (2006:5)  yaitu  : “Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan  berfikir,  perasaan,  harapan, sikap  dan  tindakan  yang  benar  dan  baik berdasarkan  nilai-nilai  norma  yang  mereka miliki”.
Dikeluarkanya Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1999  yang  kemudian diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  dan  diganti  kembali  menjadi Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang  Pemerintah  Daerah,  dijadikan landasan Pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dimana hal tersebut  merupakan  tuntutan  masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan berkualitas  yang  terus  meningkat  dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang  seirama  dengan    tumbuhnya kesadaran  bahwa  warga  negara  memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan  pelayanan.  Salah  satu  contoh yang memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah kecamatan yang merupakan perangkat daerah kabupaten/kota  yang  bertugas  sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai  wilayah  kerja  tertentu  dan dipimpin  oleh  camat.  Sayangnya  secara faktual  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  Tentang  Pemerintah  Daerah  hanya memberikan  kewenangan  yang  sempit  dan terbatas  di  kecamatan  (dibatasi  pada persoalan administrasi saja).
Tantangan yang dihadapi pemerintah  daerah  khusunya  di  kecamatan dalam  pelayanan  publik  adalah  bukan hanya menciptakan sebuah pelayanan  yang
efisien,  namun  juga  bagaimana  pelayanan juga dapat dilakukan dengan tanpa membeda-bedakan  status  dari  masyarakat yang  dilayani,  atau  dengan  kata  lain bagaimana  menciptakan  pelayanan  yang adil  dan  demokratis.  (Dadang  Juliantara, Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam  Pelayanan  Publik ,  (Yogyakarta  : Pembaruan, 2005, hal1).
Pemerintah telah memberikan pelayanan  yang  cukup  baik  selama  ini kepada  masyarakat,  namun  hal  tersebut masih dianggap kurang memuaskan, bahkan  masyarakat  masih  diposisikan sebagai  pihak  yang  tidak  berdaya  dan termarginalisasikan dalam kerangka pelayanan. Untuk lebih mendorong komitmen  aparatur    pemerintah    terhadap peningkatan  mutu  pelayanan,  maka  telah diterbitkan pula Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun  1995  Tentang  Perbaikan  dan Peningkatan  Mutu  Pelayanan  Aparatur Pemerintah
Kepada Masyarakat.
Selanjutnya telah diterbitkan pula
Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur
Negara Nomor 63/KEP/MPAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum  Penyelenggaraan Pelayanan Publik. (Lijan Poltak Sinambela, dkk., Reformasi Pelayanan Publik , Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006, hal.3).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2009  Pelayanan  Publik  adalah kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau pelayanan  administratif  yang  disediakan oleh  penyelenggara  pelayanan  publik, sedangkan dalam kontek Pemerintah Daerah, pelayanan publik dapat disimpulkan  sebagai  pemberian  layanan atau  melayani  keperluan  orang  atau masyarakat  dan/atau  organisasi  lain  yang
mempunyai  kepentingan  pada  organisasi itu,  sesuai  dengan  aturan  pokok  dan  tata cara  yang  ditentukan  dan  ditujukan  untuk memberikan  kepuasan  kepada  penerima pelayanan. Unsur terpenting dalam pelayanan  publik,  yaitu  unsur  organisasi pemberi  (penyelenggara)  pelayanan  yaitu Pemerintah  Daerah,  unsur  kedua,  adalah penerima  layanan  (pelanggan)  yaitu  orang atau  masyarakat  atau  organisasi  yang berkepentingan,  dan  unsur  ketiga  adalah kepuasan  yang  diberikan  dan/atau  diterima oleh penerima layanan (pelanggan).
Otonomi  Daerah  yang  diberikan kepada  Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota diharapkan  dapat  menjadi  lebih  responsif dalam  menanggapi  berbagai  masalah  yang berkembang  di  daerah  sehingga  program- program  pembangunan  dalam  memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi lebih efektif.  Salah  satu  kebutuhan  masyarakat yang  sangat  penting  adalah  pelayanan publik.  Pemerintah  Daerah  melalui  konsep Otonomi  Daerah  memiliki  kewenangan besar dalam menetapkan kebijakan termasuk kebijakan dalam pelayanan publik yang  berkualitas  sesuai  dengan  situasi  dan kondisi daerahnya masing-masing. Tuntutan perubahan dan kebutuhan masyarakat  yang  makin  berkembang  telah mengubah  defenisi  dan  orientasi  kualitas, dimana  kualitas  pelayanan  bukan  lagi ditentukan  oleh  pemerintah  tetapi  oleh masyarakat, yang dalam terminologi ekonomi  atau  bisnis  disebut  sebagai pelanggan,  dengan  demikian,  penilaian tentang kualitas pelayanan bukan berdasarkan  pengakuan  dari  yang  memberi pelayanan,  tetapi  diberikan  oleh  langganan atau pihak yang menerima pelayanan.
Belum optimalnya pelayanan publik dalam  melayani  mayarakat  di  beberapa daerah  di  Indonesia  diberbagai  bidang, termasuk instansi pemerintahan
menyebabkan belum
dapat terselenggaranya  pelayanan  publik  dengan maksimal,  untuk  itu  dalam  tulisan  ini  akan membahas  bagaimana  upaya  Pemerintah Daerahnya khususnya di Kecamatan Gedong  Tataan  Kabupaten  Pesawaran dalam  meningkatkan  pelayanan  publik berasaskan Otonomi Daerah.

## II. PEMBAHASAN
Upaya yang dilakukan dalam pembahasan  dan  memecahkan  masalah- masalah  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  menggunakan  dua  macam  metode pendekatan  yaitu  yuridis  /  normatif  dan pendekatan  empiris.  Pendekatan  normatif dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji ketentuan berupa peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  secara yuridis  formal  yang  berkaitan  dengan pelayanan  publik.  Sedangkan  pendekatan empiris dilakukan dengan melihat kenyataan yang berlaku terhadap peraturan- peraturan hukum yang berhubungan dengan penyelenggaraan  pelayanan  publik di Kecamatan,  Gedong  Tataan  Kabupaten Pesawaran.
Adapun  sumber  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan para responder yang berwenang dan merupakan sumber data dalam penelitian ini.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh  langsung  dari  bahan-bahan kepustakaan yang  bersumber  dari literatur-literatur yang mencakup dokumen  resmi,  buku-buku,  laporan hasil  penelitian,  peraturan  perundang- undangan  atau  peraturan-peraturan  lain yang  berkaitan  dengan  permasalahan yang  dikaji  atau  diteliti.  Data-data tersebut diantaranya:
a. Bahan Hukum Primer
1. Undang-Undang  Dasar  1945
(UUD 1945) yang telah
diamandemen. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Keputusan Menpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang    Pedoman  Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 5. Undang-Undang Nomor 25
Tahun  2009  Tentang  Pelayanan Publik.
b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan  hukum  sekunder  adalah bahan  hukum  yang  mendukung bahan  hukum  primer  seperti  buku- buku  literatur,  dan  karya  ilmiah yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian. Bahan
Hukum  Tersier  adalah  bahan-bahan hukum  yang  memberikan  petunjuk dan  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  sekunder,  antara lain  :  Kamus  Bahasa  Indonesia, Kamus  Bahasa  Inggris,  Kamus Hukum,  situs  internet,  majalah  dan surat kabar/media catak.
c. Prosedur pengumpulan data.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan. Setelah  data  dalam  penelitian  ini terkumpul baik itu data primer maupun data  sekunder  maka  dapat  diolah melalui  prosedur  yaitu  data  yang diperoleh diperiksa apakah data tersebut telah benar. Kemudian dikelompokkan  sesuai  dengan  sub-sub bahasan dan dianalisis dengan
menggunakan  analisis  kualitatif  yaitu menguraikan  data  yang  telah  diolah secara  rinci  ke  dalam  bentuk  kalimat yang  supaya  memperoleh  gambaran yang  jelas  dan  mudah  yang  kemudian dirangkum  untuk  penyusunan  bab-bab selanjutnya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di Kecamatan Gedong Tataan  yang dilakukan dengan  cara  mewawancarai  Yunizar,  S.H selaku  Kepala  Seksi  Pelayanan  Umum, penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan  asas  otonomi  daerah  pada Kecamatan  Gedong  Tataan  Kabupaten Pesawaran dilakukan dengan sebaik- baiknya  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah kemudian direvisi kembali menjadi, Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah di kecamatan  dilakukan  oleh  Camat  sebagai kepala  wilayah    mengkomandoi  aktivitas pelayanan publik dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan  publik  karena  camat  harus bertanggungjawab  di  wilayahnya  untuk mengefektifitaskan  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  pengelolaan  pelayanan  publik  di kecamatannya. Disetiap kecamatan memiliki seksi pemerintahan, seksi Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan  dan seksi pembangunan.
Dalam penelitian ini juga ditemukan beberapa  faktor  utama  yang  menjadi hambatan  yang  ada  dalam    pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintahan Kecamatan  adalah  hal-hal  yang  bersifat teknis diantaranya masih rendahnya kesadaran  pegawai  untuk  berbuat  dan bersikap  disiplin,  kurangnya  perangkat peraturan  kedisiplinan,  misalnya  kurang tegasnya  pimpinan  dalam  menjatuhkan sanksi  pada  setiap  pelanggar  disiplin, kurangnya  sarana  dan  prasarana  yang
memadai  sehingga  menghambat  lancarnya kegiatan pegawai dalam melakukan pekerjaannya, kurangnya sistem pengawasan,  perangkat  pengawasan  dan upaya  tindak  lanjut  yang  kurang  sehingga membuka peluang pegawai untuk melakukan  berbagai  pelanggaran.  Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, hambatan-hambatan yang ada dalam melaksanakan  penyelenggaraan  pelayanan publik  di  Pemerintahan  Kecamatan  adalah hal-hal  yang  bersifat  teknis  diantaranya pertama kurang responsif disemua tingkatan  unsur  pelayanan,  mulai  pada tingkatan  petugas  pelayanan  ( front  line ) sampai dengan tingkatan penanggungjawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi,  maupun  harapan  masyarakat seringkali  lambat  atau  bahkan  diabaikan sama  sekali.  Kedua  kurang  informatif terhadap informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat, lambatatau  bahkan  tidak  sampai  kepada masyarakat.  Ketiga  kurangnya  pelaksana dan  tempat  pelayanan  jauh  dari  jangkauan masyarakat  sehingga  menyulitkan  bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut.  Keempat  Kurang  koordinasi sehingga  sering  terjadi  tumpang  tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait. Upaya Pemerintah Daerah di Kecamatan  Gedong  Tataan  Kabupaten Pesawaran  dalam  peningkatan  kualitas pelayanan publik menerapkan asas kepentingan  umum,  kepastian  hukum, kesamaan hak dan kewajiban, keprofesionalan,  partisipatif,  persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan  khusus  untuk  kelompok  rentan, ketepatan  waktu  dan  kecepatan  pelayanan (revitalisasi,  restrukturisasi  dan  deregulasi dibidang pelayanan publik). Upaya
selanjutnya  dalam  peningkatan  kualitas pelayanan  publik  yaitu  dengan  mengajak masyarakat  atau  LSM  untuk  berpartisipasi langsung di tempat penyelenggaraan pelayanan publik dan memberikan perhargaan  serta  sanksi  kepada  pelaksanan atau penyelenggara pelayanan publik.

## III. PENUTUP
Berdasarkan  data  yang  diperoleh dalam  penelitian  ini,  dapat  disimpulkan sebagai  berikut:  Kedudukan  kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota  sebagai  pelaksana  teknis kewilayahan  yang  mempunyai  wilayah kerja  tertentu  dan  dipimpin  oleh  camat. Secara  faktual  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  Tentang  Pemerintah  Daerah hanya  memberikan  kewenangan  yang sempit  dan  terbatas  di  kecamatan  (dibatasi pada persoalan administrasi saja). Penyelenggaraan kebijakan publik berdasarkan  asas  otonomi  daerah  pada Kecamatan  Gedong  Tataan  kabupaten Pesawaran  sudah  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintah  Daerah  dan  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan Publik  namun  ditemukan  kendala  teknis seperti  jauhnya  tempat-tempat  pelayanan publik  satu  dengan  yang  lainnya,  kurang responsif,  kurang  informatif  dan  kurang koordinasi, terhadap pemberian pelayanan.  Upaya  Pemerintah  Kecamatan Gedong  Tataan  yang  dapat  dilakukan dalam  peningkatan  kualitas  pelayanan publik adalah melalui revitalisasi, restrukturisasi  dan  deregulasi  dibidang pelayanan publik.
Saran  yang  dapat  diberikan  kepada Pemerintah
Daerah khususnya di Kecamatan  Gedong  Tataan  Kabupaten Pesawaran dalam meyelenggarakan
pelayanan publik berdasarkan asas
otonomi,  diharapkan  dalam  melaksanakan proses  penyelenggaraan  pelayanan  publik haruslah  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan Publik yang sudah diatur tentang pemerintah  mengenai  pelayanan  publik. Serta  diharapkan  adanya  peningkatan kualitas  perilaku  dan  keprofesionalan aparatur pemerintah, menciptakan kebijakan  pelayanan  publik  yang  tidak terlalu  prosedural  dan  berbelit-  belit,  dan meningkatkan  fasilitas  yang  menunjang kualitas pelayananan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Dwiyanto,  Agus,  dkk,  2002,  Desentralisasi dan  Demokrasi  :  Kajian  Tentang Kecamatan Sebagai Arena Pengembangan Demokrasi, Pelayanan  Publik,  Ekonomi,  dan Intermediary, Kerjasama Fisipol UGM Yogyakarta-The Ford Foundation. Hoessin,  Bhenyamin,  1999,  Reaktualisasi Kewenangan Otonomi Daerah, Makalah  dalam  lokakarya  “Kesiapan dan Antisipasi Daerah Dalam Menyongsong  UU  No.  22  Tahun 1999  dan  UU  No.  25  Tahun  1999, Badan Litbang Depdagri, Jakarta.
Inu  Kencana  Syafiie, Ilmu  Administrasi Publik , Jakarta: Rineka Cipta, 2006 Koswara, Ekom. 1996, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah  di Indonesia  (disertasi), Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Lijan  Poltak  Sinambela,  dkk., Reformasi Pelayanan Publik , Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006.
Nugroho,  D,  2000,  Otonomi  Daerah:
Desentralisasi  Tanpa  Revolusi,  PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
Sarunjang,  2000,  Arus  Balik  Kekuasaan Pusat  ke  Daerah,  Pustaka  Sinar
Harapan, Jakarta. Sunarno, Siswanto. 2008. Hukum
Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia.
Sinar Grafika. Jakarta.
Saparin, Sumber, Ny, Dra, 1977, Pengembangan Administrasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan Di Indonesia. Jakarta.

## B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.
Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945) yang telah diamandemen.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004
Tentang Pemerintahan Daerah. Keputusan Menpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman  Umum  Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 Tentang Pelayanan Publik.
1.  Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2.  Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB,  yaitu  ;  BAB  I.  PENDAHULUAN  (Latar  Belakang  dan  Rumusan Masalah)  BAB  II.  PEMBAHASAN  (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3.  Tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia  maupun  bahasa  inggris  yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar,tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4.  Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya,  dan  ditulis  pada  akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat  nama  pengaran,  tahun  penerbitan  dan  halaman  .Contoh  :  satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at,  2005:  11), Tiga  atau  lebih  penulis  menggunakan  ketentuan  et.al (dkk).  Untuk  artikel  dari  internet  dengan  susunan:  nama  penulis,  judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5.  Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan  sebagai  bahan  acuan  langsung  .  Daftar  pustaka  dan  referensi bersifat  alfabetis  dengan  format;  nama  pengarang,  judul  buku,  nama penerbit,  kota  terbit,  dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6.  Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7.  Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif  melalui
bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat,
maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Telp : 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email:jurnal.mh@ubl.acid