## Jurnal Civic Education:
Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce
2599-1833 (print) 2621-3567 (online )

## Perlindungan Profesi Guru Atas Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Siswa
Yehezkiel Eka Laoh a, 1* , Wenly RJ Lolong b, 2 a Universitas Negeri Manado, Program Studi Ilmu Hukum, Manado, Indonesia
b Universitas Negeri Manado, Program Studi Ilmu Hukum, Manado, Indonesia
1 yehezkiellaoh1650@gmail.com*; wenly.lolong@unima.ac.id; *wenly.lolong@unima.ac.id
Informasi artikel

## ABSTRAK
Sejarah artikel: Diterima: 06 Desember 2020 Disetujui: 10 Desember 2020 Saat  ini,  terdapat  banyak  kasus  kekerasan  yang  menimpa  guru  yang dilakukan  oleh  siswa.  Perlindungan  hukum  sangat  diperlukan  dalam memberikan  keamanan  dan  kenyamanan  bekerja  bagi  guru. Permasalahan  penelitian  ini  yang  pertama  terkait  modus  perbuatan kekerasan  yang  dilakukan  oleh  siswa  terhadap  guru.  Kedua,  prinsip hukum  yang  perlu  diperhatikan  dalam  proses  penegakan  hukum  dalam kasus kekerasan yang dilakukan siswa terhadap guru.  Tujuan penelitian ini  mengetahui  perlindungan  hukum  bagi  guru  atas  tindak  kekerasan. Metode  penelitian  yang  digunakan  penelitian  hukum  normatif.  Hasil penelitian menjelaskan bahwa modus perbuatan kekerasan terhadap guru meliputi  perbuatan  perundungan,  penganiayaan,  maupun  pembunuhan. Prinsip  hukum  yang  perlu  diperhatikan  dalam  penegakan  hukum  atas kasus kekerasan terhadap guru oleh siswa meliputi prinsip hak anak yang melekat  pada  diri  individu  sang  siswa  sebagai  anak,  prinsip  keadilan restoratif dan serta konsep diversi. Dari sisi guru prinsip hukum meliputi prinsip  kesetaraan  dihadapan  hukum  serta  prinsip  perlindungan  atas pekerjaan maupun perlindungan atas kebebasan pribadi.
Kata kunci: Perlindungan Guru Kekerasan Siswa

## ABSTRACT
Keywords: Protection Teacher Violence Students Teacher  Profession  Protection  against  student’s  violence. Nowadays,
there  are  many  cases  of  student’s  violence  against  teachers.  Legal protection is needed to provide safe and comfort work area for teachers. The first problem of this research is the mode of student violence against the  teachers.  Second,  the  legal  principles  to  be  considered  in  the  law enforcement process of violence perpetrated by students against teachers. The purpose of this study to determine the legal protection for violence against teachers. The research method used is normative legal research. The results showed that the mode of violence against teachers included bullying, assault, and murder. Legal principles need to be considered in law  enforcement  of  students  violence  against  teachers  include  the principle of child rights inherent in the individual student as a child, the principle  of  restorative  justice,  and  the  concept  of  diversion.  The  law principle  from  the  teacher's  point  of  view  includes,  the  principle  of equality before the law as well as the principle of protection of work and protection of individual freedom.

## Copyright © 2020 Yehezkiel Eka Laoh. All Right Reserved

## Pendahuluan
Tujuan  kehadiran  pemerintahan  negara  secara  nyata  tercantum  dalam  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  alinea  ke-4  (empat)  yang  berbunyi “Melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan
kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban dunia”. Perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia harus dimaknai sebagai perlindungan yang  tidak  bisa  hanya  merujuk  pada  komponen  masyarakat  namun  meliputi  pula  masing- masing individu warga negara Indonesia. Pada konteks ini maka dalam pengertian perlindungan terhadap  individu  ini  maka  menjadi  pertanyaan  kemudian  apakah  profesi  termasuk  hal  yang seharusnya turut mendapat perlindungan.
Pertanyaan berikutnya ialah jika kemudian profesi merupakan hal yang layak mendapat perlindungan, maka bagaimanakah dengan profesi guru? Apakah profesi guru merupakan hal yang turut memerlukan perlindungan negara? Terhadap pertanyaan ini maka secara ideal tentu dapat  dijawab  sebagai  sesuatu  yang  mutlak  ketika  guru  mendapatkan  perlindungan.  Namun demikian apa dan bagaimana konsep model perlindungan guru ini perlu ditelaah lebih jauh.
Guru  dalam  kehadirannya  merupakan  pendidik  professional  yang  mempunyai  tugas pokok  untuk  mendidik,  mengajar,  membimbing,  mengarahkan,  melatih,  menilai,  serta kemudian mengevaluasi peserta didik untuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, juga pendidikan menengah. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD). Kehadiran produk hukum sesuai cita-cita idealnya ialah salah satunya untuk melindungi profesi guru. Namun demikian berdasarkan fakta dilapangan kehadiran produk hukum ini dalam kenyataan belum cukup mampu mewujudkan cita-cita kehadiran dimaksud.
Kekerasan  merupakan  satu  istilah  yang  tidak  asing  ditelinga  kita  dan  ketika  kita mendengar kata kekerasan. Fenomena kekerasan saat ini telah mewarnai hampir seluruh aspek kehidupan social kita baik politik, budaya, bahkan hingga dunia pendidikan (Martono, 2012). Kekerasan  terhadap  guru  akhir-akhir  ini  terus  merebak  terjadi  disekitar  kita.  Peristiwa pembunuhan terhadap  guru  yang terjadi di Manado pada tahun 2019 menjadi contoh terkini terhadap betapa penting implementasi optimal pengaturan terhadap perlindungan guru. Kasus pembunuhan dimaksud terjadi di SMK Ichtus Manado Sulawesi Utara, dimana seorang guru dibunuh siswanya hanya karena menegur siswa itu yang merokok dalam lingkungan sekolah (Ikanubun, 2019).
Setahun sebelumnya  yakni tahun 2018 terdapat pula kasus kekerasan terhadap seorang Guru Seni Rupa di Madura Jawa Timur yang dilakukan oleh siswa. Pemukulan yang dilakukan oleh siswa dalam kasus tersebut mengakibatkan sang Guru akhirnya meninggal dunia setelah sebelumnya dilarikan ke rumah sakit (Jajeli, 2018). Diluar kasus ini maka dapat disebut disini beberapa kasus kekerasan lain (non pembuhuhan) misalnya terjadi di Kendal Jawa Tengah saat seorang  guru  didorong  oleh  para  siswa  di  dalam  kelas.  Videonya  kemudian  viral  di  publik (Purbaya, 2018).
Pembiaran terhadap kondisi ini tentu saja merupakan hal yang tidak diinginkan terutama bagi individu warga negara yang memiliki profesi sebagai guru. Pada kondisi demikian maka hal  ini  tentu  saja  berdampak  negatif  secara  psikologis  terhadap  guru.  Guru  akan  merasa kehilangan kewibawaannya di sekolah dalam melakukan pengajaran. Efeknya berimbas kepada sikap, perilaku dan moral siswa dalam kesehariannya seperti siswa akhirnya berani melawan guru, bahkan siswa tidak takut apapun dalam kesehariannya.
Di  luar  daripada  itu  guru  akan  merasa  tidak  aman  dan  nyaman  dalam  melakukan  dan menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya.  Guru  dapat  dengan  mudah  terintimidasi  baik  dari dirinya sendiri maupun dari pihak luar serta kondisi lingkungan sekolah yang ada. Sementara itu  dari  pihak  siswa  peristiwa-peristiwa  diatas  dapat  mendorong  hadirnya  persepsi  buruk terhadap profesi guru.
Kehadiran  negara  dalam  hal  ini  pemerintah  untuk  melindungi  profesi  guru  merupakan sesuatu  hal  yang  sifatnya  mutlak.  Pengaturan  hukum  merupakan  sarana  menghadirkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam konteks permasalahan ini. Di tengah terjadinya  peristiwa-peristiwa  diatas  maka  hadir  pertanyaannya  kemudian  yakni  bagaimana sebenarnya keberadaan hukum di Indonesia mampu memberikan solusi terhadap keadaan ini.
Berdasarkan kondisi diatas maka dirumuskan permasalahan disini ialah pertama, bagaimanakah modus perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh siswa terhadap guru? Kedua, apakah prinsip hukum yang perlu diperhatikan dalam proses penegakan hukum dalam kasus kekerasan yang dilakukan siswa terhadap guru?

## Metode
Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian  hukum  normatif  (Soekanto,  2000). Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku.  Dalam  penelitian  ini  mengkaji  aturan-aturan  hukum,  konsep-konsep  hukum  untuk menganalisa penegakan hukum atas tindak pidana  yang dilakukan oleh siswa terhadap guru. Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan pendekatan kasus.
Pendekatan  peraturan  perundang-undangan  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  dengan menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  sebagai  bahan  acuan  dasar  dalam  melakukan penelitian terkait dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Marzuki, 2009). Sumber bahan hukum mencakup sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## Hasil dan Pembahasan Modus Perbuatan Kekerasan Siswa Terhadap Guru
Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman  kepada saksi dan atau korban,  yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Soerjono, 1984). Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu  di  berikan  kepada  masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh hukum (Rahardjo, 2000). Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif (Hadjon, 1987).
Hukum  sendiri  memiliki  fungsi  menyelesaikan  setiap  masalah  sosial  dan  menangani persoalan  kemanusiaan  (Subiharta,  2015).  Hukum  dalam  fungsi  tersebut  bergantung  pada berjalannya  elemen-elemen  yang  ada  didalam  hukum  itu  sendiri  sebagai  sebuah  sistem (Nurhadianto, 2015). Inilah yang kemudian dinamakan dengan sistem hukum yang didalamnya terdiri dari elemen peraturan hukum, penegak aturan tersebut dan masyarakat itu sendiri.
Terkait dengan preventif dan represif sebagai sarana perlindungan hukum maka diartikan oleh Hadjon sebagai berikut:
a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu  keputusan  pemerintah  mendapat  bentuk  yang  definitif.  Tujuannya  adalah mencegah terjadinya sengketa.
b. Sarana  Perlindungan  Hukum  Represif.  Perlindungan  hukum  yang  represif  bertujuan untuk  menyelesaikan  sengketa.  Penanganan  perlindungan  hukum  oleh  Pengadilan Umum  dan  Pengadilan  Administrasi  di  Indonesia  termasuk  kategori  perlindungan hukum  ini.  Prinsip  kedua  yang  mendasari  perlindungan  hukum  terhadap  tindak pemerintahan  adalah  prinsip  negara  hukum.  Dikaitkan  dengan  pengakuan  dan perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia,  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum (Hadjon, 1987).
Berdasarkan kerentanan situasi dan kondisi yang ada seperti diuraikan dalam bagian awal tulisan  ini,  maka  profesi  guru  jelas  memerlukan  perlindungan  hukum.  Perlindungan  hukum disini tidak semata sebagai bentuk perlindungan hak, namun merujuk pula kepada perlindungan kepada kemanusiaan itu sendiri. Diluar daripada itu keberadaan guru dalam tugasnya berada dalam konteks menjalankan amanat konstitusi yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.
Perlindungan  profesi  guru  secara  hukum  seharusnya  dimaknai  sebagai  kewajiban  oleh negara untuk melindungi warga negara yang memiliki profesi mulia. Profesi mana hal tersebut termaktub sebagai salah  satu tujuan negara  yang  termuat dalam konstitusi negara ini. Aspek kepastian  hukum  menjadi  sedemikian  penting  dalam  kehadirannya  untuk  menjamin kenyamanan menjalankan profesi guru.
Kepastian  perlindungan  terhadap  guru  mutlak  untuk  memberikan  kenyamanan  bekerja. Lingkungan  sosial  tempat  bekerja  yang  mendukung  kenyamanan  guru  dalam  melaksanakan tugas  menjadi  hal  yang  pokok  (Sanchez-Danday,  2019).  Padahal  keberadaan  guru  begitu signifikan  tidak  hanya  untuk  konteks  pengetahun  anak  didik  namun  bahkan  membangun kemanusiaan itu sendiri. Dalam hal ini guru berperan untuk menghadirkan pemahaman yang utuh dan benar lewat pendidikan terhadap apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia sebagai bagian kesadaran terhadap eksistensi kemanusiaan itu sendiri (Musheer & Shakir, 2017).
Soetjipto menyatakan  bahwa  profesi  Guru  berada  dalam  konteks  bahwa  profesi  ini merupakan bagian dari pelayanan terhadap masyarakat. Dimana hal tersebut dipandang sebagai karier yang akan dilaksanakan sepanjang hayat (Soetjipto & Kosasih, 2009). Konsep pelayanan terhadap masyarakat ini membawa profesi guru dipandang sebagai profesi yang sangat mulia dimana olehnya mendapat kedudukan tinggi dalam struktur sosial masyarakat terkait profesi.
Warsono menyebut bahwa profesi guru sangat terkait dengan profil manusia yang memiliki keteladanan,  ilmuwan,  motivator,  intelek,  dan  bijak  bagi  peserta  didik  (Warsono,  2017). Faktanya  beban  peningkatan  mutu  pendidikan  seringkali  ditimpakan  sebagian  besarnya  ada dipundak guru. Padahal dalam kerangka ini guru dituntut untuk memiliki profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Pengembangan profesi guru maupun peningkatan kualitas individu sebagai guru dalam kenyataan terus menjadi perhatian pemerintah (Putri & Imaniyati, 2017).
Persoalannya  kemudian  kekerasan  yang  terus  terjadi  terhadap  guru  dalam  kenyataan mengancam  eksistensi  profesi  ini.  Optimalisasi  kinerja  secara  individu  maupun  dari  aspek profesionalitas profesi jelas akan sangat terganggu pencapaiannya ketika kekerasan terus terjadi terhadap  guru.  Pembiaran  terhadap  hal  ini  dapat  berdampak  pada  penurunan  kualitas pendidikan itu sendiri. Sebab aktor penting dalam berjalannya pendidikan justru merasa tidak nyaman dalam melaksanakan tugas kerjanya.
Beberapa jenis kekerasan yang umum dialami guru misalnya perundungan, penganiayaan dan pembunuhan. Untuk Perundungan (Bullying) terdapat contoh kasus misalnya yang terjadi di Gresik, Jawa Timur. Dimana s eorang siswa yang sengaja melakukan tindakan perundungan terhadap guru yang bernama Nur Kalim di salah satu SMP di Gresik, Jawa Timur. Sang guru dicekik  lehernya  oleh  siswa  sebagai  akibat  teguran  terhadap  siswa  yang  merokok  oleh  guru tersebut (Purwasatria, 2019). Untuk perundungan sendiri jika tidak dilakukan secara fisik maka sering  pula  terjadi  serangan  secara  non  fisik.  Diantaranya  meliputi  ancaman  pembunuhan. Dalam contoh kasus misalnya terhadap seorang guru di Kepahiang yang diancam dibunuh oleh siswanya karena masalah yang sebenarnya sepele yakni adanya teguran terhadap pelanggaran aturan  sekolah  terkait  larangan  mengecat  pirang  rambut.  Teguran  mana  tidak  diterima  oleh siswa dimaksud (Anonymous, 2018).
Faktor-faktor  yang  melatar  belakangi  tindakan  kekerasan  atau  kriminalisasi  terhadap pendidik (Guru) dan tenaga kependidikan lainnya menurut Saihu dan Taufik, meliputi:
(1) Adanya pemahaman yang tidak utuh bagi orang tua siswa dan masyarakat pada umumnya terhadap  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  yang  pada  prinsipnya  mengatur  anak  dan keberadaannya yang wajib mendapatkan perlindungan.
(2) Adanya kesalah pahaman dari orang tua siswa terhadap apa yang dilakukan oleh guru dalam mendisiplinkan siswanya di sekolah, dan atau siswa terhadap siswa, yang disebabkan karena perkelahian diantara mereka;
(3) Komunikasi yang tidak utuh antara fakta kejadian di sekolah dengan laporan siswa kepada orang tua, dan orang tua tidak mencari kebenarannya karena ketidak pahamannya terhadap pola pendidikan ataupun karena kesewenang-wenangannya;
(4) Kegiatan proses belajar mengajar yang tidak maksimal. Hal ini biasanya disebabkan guru sibuk dengan urusan administrasi pembelajaran atau karena adanya tugas lain yang harus dikerjakan baik di lingkungan sekolah seperti mengerjakan beberapa tugas ketata usahaan maupun di luar sekolah berupa menghadiri acara pelatihan dan lain sebagainya;
(5) Minimnya pemahaman orang tua terhadap pola pendidikan. Biasanya kasus-kasus ini terjadi akibat  ketidak  pedulian  orang  tua  terhadap  perkembangan  belajar  siswa  dan  belum memahami peraturan sekolah dengan baik (Saihu & Taufik, 2019).
Guru dalam hal ini sesungguhnya berada dalam posisi yang rentan. Kekerasan maupun ancaman  kekerasan  berpotensi  mengganggu  optimalisasi  kinerja  guru  dalam  melaksanakan tugasnya  (Dzuka  &  Dalbert,  2007).  Isu  kekerasan  terhadap  guru  bahkan  tidak  hanya  dikaji dalam  konteks  hukum  namun  saat  ini  telah  terdorong  sebagai  isu  dibidang  kesehatan masyarakat  (Longobardi  et  al.,  2019).  Betapa  fakta  ini  menegaskan  sedemikian  pentingnya persoalan kekerasan terhadap guru.
Sementara itu dari sisi lainnya guru dalam menjalankan tugas tanggungjawabnya cukup sering  juga  terdengar  diadukan  oleh  orang  tua  muridnya  bahkan  siswanya  sendiri  dengan tuduhan melanggar Undang-undang Perlindungan Anak. Semenjak kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka terdapat pasal yang umum untuk dijadikan dasar pengaduan dalam produk hukum ini. Adapun jenis-jenis kekerasan tercantum pada pasal 69, yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual. yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual (Kharis & Liany, 2017).
Dari kondisi ini sesungguhnya posisi dan kedudukan guru dalam menjalankan profesinya sangatlah  rentan  dari  sisi  hukum.  Keberadaan  produk  hukum  yang  secara  khusus  mampu melindungi guru agar dapat merasa aman dan nyaman menjalankan tugas kerjanya merupakan hal yang sangat penting. Menurut Faisal dan Jawade, perlindungan yang diperlukan oleh guru diantaranya  meliputi,  perlindungan  hukum,  profesi  dan  perlindungan  keselamatan  dan kesehatan kerja (Faisal & Jawade, 2019). Sementara saat ini dapat dikatakan bahwa Undang- Undang Guru dan Dosen yang menjadi dasar hukum keberadaan profesi guru nampaknya belum cukup mendetail pengaturan terkait perlindungan hukum dimaksud.
Secara nyata bentuk perbuatan kekerasan siswa terhadap guru yang umum terjadi maupun berpotensi terjadi meliputi jenis kekerasan terbuka, kekerasan tertutup, serta kekerasan seksual. Untuk  kekerasan  terbuka  dapat  dirinci  seperti  dipaksa  terlibat  untuk  berkelahi,  dipukul, ditendang,  didorong  bahkan  dibunuh.  Dalam  konteks  ini  kekerasan  terbuka  jenis-jenis perbuatannya termasuk kepada tindakan penganiayaan.
Sementara untuk kekerasan tertutup sebagai bentuk kekerasan yang banyak kali menimpa guru  dilapangan  meliputi  ancaman  maupun  cemoohan.  Hal  mana  dalam  kenyataan menyebabkan  kondisi  psikis  guru  mengalami  gangguan.  Sehingga  hak  atas  rasa  nyaman sebagai  bagian  dari  hak  asasi  yang  dijamin  undang-undang  menjadi  terlanggar.  Ironisnya pelanggarnya justru ialah orang yang masih dibawah umur.
Diluar  dari  pada  dua  bentuk  kekerasan  ini  maka  potensi  kekerasan  dapat  juga  terjadi dalam bentuk kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual secara umum meliputi perbuatan secara  fisik  maupun  secara  verbal.  Perbuatan  kekerasan  seksual  secara  verbal  sering  tidak teridentifikasi dengan baik sebagai kekerasan seksual misalnya gurauan, ekspresi wajah, gestur tubuh, serta bentuk ungkapan kata-kata maupun pernyataan yang merujuk pada konten seks.
Berkembangnya  media  internet  turut  mempengaruhi  perubahan  modus  perbuatan kekerasan dimaksud. Terkecuali kekerasan fisik, maka kekerasan psikis maupun seksual rentan
terjadi pada konteks kasus kekerasan terhadap guru yang proses terjadinya dilakukan melalui media  internet.  Bila  ini  kemudian  terjadi  maka  terhadap  pelakunya  sesungguhnya  dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur lewat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Persoalannya kemudian ialah adanya hambatan-hambatan teknis penegakan hukum yang tidak lain seringkali justru dimulai dari substansi hukum itu sendiri. Dalam konteks ini keadilan akan cukup jauh dari sanubari guru ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa pelaku merupakan siswa yang secara umur berada dalam kategori anak. Sehingga perlakuannya menjadi berbeda berdasarkan  adanya  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  maupun  Undang-Undang  Sistem Peradilan Pidana Anak.

## Prinsip-Prinsip  Hukum  Yang  Perlu  Diperhatikan  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana Kekerasan Siswa Terhadap Guru
Secara umum ketika terjadi kasus pidana yang melibatkan anak tahapan penyelesaiannya meliputi  tahap  penangkapan  sampai  tahap  putusan  pengedilan,  Penyidik,  Penuntut  Umum, Hakim,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  Advokat  atau  pemberi  bantuan  hukum  lainnya,  dan petugas  lain  dalam  memeriksa  perkara  Anak,  Anak  Korban,  dan/atau  Anak  Saksi  tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  2012). Sementara itu dalam beberapa penyelesaian kasus, seringkali siswa  yang  melakukan  penganiayaan  terhadap  guru  hanya  mendapat  hukuman  ringan dikarenakan  dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak. Padahal dalam Pasal 27 ayat  (1) UUD 1945 menegaskan bahwa semua warga negara bersamaan  kedudukannya  didalam  hukum  ( equality  before  the  law ).  Kesamaan  dihadapan hukum berarti setiap warga negara harus diberlakukan sama dalam setiap permasalahan yang terjadi.
Dalam kasus pidana  yang melibatkan  anak maka hadirnya Undang-Undang  Nomor 11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  membawa  nuansa  baru  terhadap penyelesaian  hukum  atas  kejahatan  yang  dilakukan  anak.  Diversi  hadir  sebagai  salah  satu bentuk penyelesaian perkara pidana anak. Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012).
Hal ini memang dapat dikatakan sudah sejalan dengan konsep ultimum remedium dari hukum  pidana.  Sebagaimana  ditegaskan  oleh  Sudarto  bahwa  hukum  pidana  dikenal  sebagai ultimum remidium. Hal ini berarti bahwa hukum pidana hanya merupakan alat terakhir apabila usaha-usaha  lain  tidak  bisa  dilakukan  (Soetiyono,  2005).  Hukum  pidana  adalah  bagian  dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara (Moeljatno, 1984).
Namun  demikian  dalam  konteks  terjadinya  kekerasan  yang  dianggap  sebagai  sebuah kejahatan  maka  hukum  pidana  Indonesia  cukup  tegas  mengaturnya.  Terkait  hal  ini  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur dalam Pasal 351 tentang tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP dan dalam Pasal 338 tentang Pembunuhan maupun dalam Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana.
Secara  ideal  dalam  konsepsi  hukum  pidana  tiada  seorang  pun  yang  dapat  lepas  dari tuntutan  hukuman  ketika  melakukan  kejahatan.  Anak  sebagai  pelaku  kejahatan  tentu  harus dihukum,  walaupun  memang  terdapat  rambu-rambu  baik  yang  berkaitan  dengan  asas perlindungan  anak  maupun  implementasi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang khusus mengatur tentang perlindungan anak.
Terkait dengan hal penghukuman terhadap anak maka secara prinsip seyogyanya tetap harus memperhatikan 4 prinsip umum hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak  yang  mencakup  prinsip  non  diskriminasi (non  discrimination );  prinsip  kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child); prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.
Selain daripada adanya Konvensi Hak Anak dengan 4 (empat) prinsip umum hak anak dimaksud maka terdapat pula Beijing Rules  yang dikeluarkan oleh PBB  dan disahkan lewar Resolusi Majelis Umum PBB No. 40 / 33 tanggal 29 November 1985 (Paulus Hadi Suprapto & Atmasasmita,  1997).  Tujuan  utama  dari  sistem  peradilan  pidana  ini  telah  ditegaskan  dalam Beijing  Rules. Dalam  rule  5.1  disebutkan  bahwa  bertujuan  untuk  memajukan  kesejahteraan anak dan mengedepankan prinsip proporsionalitas (Zulfa & Zihaningrum, 2015).
Anak dalam konsep sebagai individu manusia yang dianggap memerlukan perlindungan khusus menjadi dasar hadirnya instrumen internasional. Sebagai dampak dari adanya Beijing Rules, maka  penyelesaian  perkara  anak  dapat  dilakukan  lewat  jalur  diversi.  Konsep  diversi hadir dalam maksud untuk menghindari dampak negatif pada anak yang ditimbulkan saat proses peradilan pidana (Zulfa & Zihaningrum, 2015).
Diversi  merupakan  konsep  yang  dihadirkan  dalam  maksud  pertama,  untuk menghindarkan  anak  dari  penahanan.  Kedua,  untuk  menghindari  cap/label  anak  sebagai penjahat. Ketiga, untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya; Keempat, untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal, dan menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.
Selain dari pada diversi maka konsep keadilan restoratif merupakan prinsip pokok yang menjadi  rambu-rambu  dalam  konteks  penyelesaian  perkara  pidana  anak.  Keadilan  restoratif (restorative  justice) sendiri  sejatinya  merupakan  prinsip  penyelesaian  perkara  tindak  pidana yang  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk bersama-sama mencari penyelesaian  yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan  semula,  dan  bukan  pembalasan  (Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012).
Dalam konteks penyelesaian kasus kekerasan terhadap guru yang dilakukan oleh siswa maka siswa yang dalam hal ini berada dalam usia anak dengan demikian tunduk pada sistem peradilan pidana anak. Keberadaan prinsip keadilan restoratif serta diversi dalam penyelesaian perkara kekerasan terhadap anak merupakan hal yang mutlak diterapkan. Walaupun memang keberadaan  dua  prinsip  ini  tidak  berada  dalam  maksud  untuk  membebaskan  siswa  dari tanggungjawabnya secara hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Pada konteks ini perlu diingat bahwa terdapat prinsip tanggung jawab pidana termuat tegas dalam Pasal 2 Kitab  Undang-Undang  Pidana  yang  menyebut  bahwa  ketentuan  pidana  dalam  perundang- undangan  Indonesia  diterapkan  bagi  setiap  orang  yang  melakukan  sesuatu  tindak  pidana  di Indonesia (Soesilo, 1991).
Sementara  itu  dari  sisi  Guru,  prinsip  kesetaraan  dihadapan  hukum  serta  prinsip perlindungan atas pekerjaan maupun perlindungan atas kebebasan pribadi diletakkan menjadi dasar  bagi  perlindungan  profesi  Guru  itu  sendiri.  Perlindungan  hak  asasi  manusia  secara implementatif  terjabarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini akan bersanding dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  untuk  memberikan  dasar  hukum  yang  cukup  kuat terhadap perlindungan bagi guru.

## Simpulan
Modus  perbuatan  kekerasan  terhadap  guru  meliputi  perbuatan  perundungan  (bullying) yang  meliputi  ancaman  dan  serangan  fisik  maupun  non  fisik,  penganiayaan  maupun pembunuhan.  Sementara  rambu-rambu  prinsip  hukum  pokok  yang  perlu  diperhatikan  dalam konteks penyelesaian perkara pidana terkait kasus kekerasan siswa terhadap guru meliputi dua hal yakni dari sisi siswa maupun dari sisi guru. Untuk keduanya maka berjalan dalam prinsip keseimbangan dan kesetaraan. Dari sisi siswa prinsip hak anak yang melekat pada diri individu sang siswa sebagai anak, prinsip keadilan restoratif dan serta konsep diversi menjadi hal yang
pokok  untuk  diperhatikan  dalam  penegakan  hukum  atas  perkara  kekerasan  yang  dilakukan siswa terhadap guru. Selanjutnya pada sisi guru maka prinsip kesetaraan dihadapan hukum serta prinsip perlindungan atas pekerjaan maupun perlindungan atas kebebasan pribadi merupakan hal yang menjadi alasan dasar bagi adanya tindakan penegakan hukum ketika terjadi kekerasan terhadap guru oleh siswa bahkan oleh siapapun diluar siswa.
Diperlukan  revisi  ketentuan  perundang-undangan  terkait  perlindungan  terhadap  guru sebagai  sebuah  profesi  yang  melekat  pada  individu  tertentu.  Revisi  ini  menjadi  sebuah kebutuhan  mendesak  ditengah  latar  situasi  yang  kurang  baik  bagi  guru  dalam  menjalankan profesinya  di  tengah-tengah  masyarakat.  Keamanan  dan  kenyamanan  guru  dalam melaksanakan  tugas  merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk  menjamin  terlaksananya kewajiban negara dan pemerintah dalam melindungi profesi guru.

## Daftar Pustaka
Anonymous. (2018). Ini Kronologis Guru Polo Diancam Bunuh Oleh Muridnya . Radar Kepahiang. Dzuka, J., & Dalbert, C. (2007). Student violence against teachers: Teachers’ well-being and the belief in a just world.
European Psychologist , 12 (4), 253–260.
https://doi.org/https://doi.org/10.1027/1016-9040.12.4.253
Faisal, F. Y., & Jawade, H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Pelaksanaan Tugas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 . Deepublish. Hadjon, P. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia . Bina Ilmu. Ikanubun,  Y.  (2019). Penjara  20  Tahun  Menanti  Siswa  SMK  Pembunuh  Guru  di  Manado . Liputan6.Com.
Jajeli, R. (2018). Guru SMA di Sampang, Madura Tewas Diduga Karena Dianiaya Siswa . Detik.Com. Kharis, U. M., & Liany, L. (2017). Penyuluhan Perlindungan Hukum Guru dan Adab Siswa Sebagai Peserta Didik Tingkat Menengah Atas. Jurnal Balireso , 2 (2).
Longobardi, C., Badenes-Ribera, L., Fabris, M. A., Martinez, A., & McMahon, S. D. (2019). Prevalence of student violence against teachers: A meta-analysis. Psychology of Violence , 9 (6). Martono, N. (2012). Kekerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu . Raja Grafindo Persada. Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media Group. Moeljatno. (1984). Asas-asas Hukum Pidana (2nd ed.). Bina Aksar.
Musheer, Z., & Shakir, M. (2017). Role of Education in the Protection and Promotion of Human rights.
Research  Journal  of  Humanities  and  Social  Sciences , 8 (3),  379.  https://doi.org/10.5958/2321- 5828.2017.00055.9
Nurhadianto,  F.  (2015).  Sistem  Hukum  dan  Posisi  Hukum  Indonesia. Jurnal  TAPIs , 11 (1). https://media.neliti.com/media/publications/132702-ID-sistem-hukum-dan-posisi-hukum- indonesia.pdf
Paulus Hadi Suprapto, & Atmasasmita, R. (1997). Peradilan Anak Di Indonesia . Mandar Maju. Purbaya,  A.  A.  (2018). Kisah  Pak  Guru  Joko  Dibully  Murid-muridnya  yang  Jadi  Viral .  Detik.Com. https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4299145/kisah-pak-guru-joko-dibully-murid- muridnya-yang-jadi-viral
Purwasatria,  M.  U.  (2019). Viralnya  Kasus  Bullying  Siswa  Terhadap  Guru:  Potret  Buram  Dunia Pendidikan . https://ayobandung.com/read/2019/02/13/44987/viralnya-kasus-bullying-siswa- terhadap-guru-potret-buram-dunia-pendidikan
Putri,  A.  D.  K.,  &  Imaniyati,  N.  (2017).  Pengembangan  Profesi  Guru  Dalam  Meningkatkan  Kinerja
Guru. Pendidikan Manajemen Perkantoran , 2 (2), 10.
https://journal.unesa.ac.id/index.php/jsm/article/viewFile/1249/867 Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum . Citra Aditya Bakti. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2012). Saihu, & Taufik. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Guru. Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam , 2 (2).
Sanchez-Danday, A. S. Q. (2019). How well-protected are teachers in school? International Journal of Learning, Teaching and Educational Research , 18 (6), 201–213.
https://doi.org/10.26803/ijlter.18.6.12
Soekanto, S. (2000). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . PT. Raja Grafindo Persada. Soerjono, S. (1984). Pengantar Penelitian Hukum . UI Press. Soesilo,  R.  (1991). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap Pasal Demi Pasal . Politea. Soetiyono. (2005). Kejahatan Korporasi . Bayumedia. Soetjipto, & Kosasih, R. (2009). Profesi Keguruan . Lingkar Pena Kreativa. Subiharta. (2015). Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 4 (3), 385–398.
Warsono,  W.  (2017).  Guru:  Antara  Pendidik,  Profesi,  Dan  Aktor  Sosial. The  Journal  of  Society  & Media , 1 (1), 1. https://doi.org/10.26740/jsm.v1n1.p1-10 Zulfa, N. O., & Zihaningrum, K. L. A. (2015). Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak. Jurnal GEMA , XXVII (50).