Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu)
Agustinus Lejiu 1 , Masjaya 2 , Bambang Irawan 3
Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja kebijakan pembangunan  transmigrasi  di  Kecamatan  Long  HubungKabupaten Mahakam  Ulu  serta  faktor  -  faktor  yang  mendukungnya.  Hasil  evaluasi menunjukan  pelaksanaan  pembangunan  transmigrasi  tersebut  kurang optimal  mencapai  hasil  dan  manfaatnya.Pada  efektifitas  kebijakan,
pelaksanaannya  kurang  optimal  mencapai  hasil  yang  diinginkan,  pada efisiensi  kebijakan,  usaha  pencapaian  tujuan  cukup  efisien,  pada  nilai kecukupan kebijakan; awal pelaksanaannya manfaat dapat didistribusikan,  namun  perkembangan  selanjutnya  hasilnya  kurang dirasakan oleh kepada kelompok sasaran. Pada perataan kebijakan; awal pelaksanaannya  hasil  dapat  dirasakan  merata  oleh  kelompok  sasaran, namun  saat  ini,    hasil-hasil  kebijakan  kurang  bermanfaat.  Responsifitas
Kebijakan,  awalnya  dapat  memuaskan  pihak-pihak,  tetapi  saat  ini dirasakan  kurang  memuaskan.Ketepatan  kebijakan,  bahwa  hasil  yang diinginkan belum optimal dirasakan oleh kelompok sasaran. Faktor yang mendukung  kebijakan  pembangunan  transmigrasi  di  Kecamatan  Long Hubung,  salah  satunya  UU  Nomor  29  Tahun  2009  tentang Ketransmigrasian,  yang  memberi  peluang  bagi  pengambilan  kebijakan pembangunan  transmigrasi  dengan  pola  kerjasama  dengan  perusahaan, pemerintah  daerah  sebagai  fasilitator  dalam  investasi  usaha  yang dilakukan oleh perusahaan.Sehingga pembangunan transmigrasi di lokasi penelitian  dengan  pola  kerjasama  HTI  –  Trans  tujuan  utamanya  untuk menyediakan  tenaga  kerja  dalam  jumlah  besar  untuk  perusahaan HTI.Namun  karena  kurangnya  pembinaan  pemerintah  di  bidang pertanian dan tanaman pangan untuk transmigran sehingga setelah tidak lagi  bekerja  karena  perusahaan  tutup,  warga  transmigrasi  menurun ekonominya dan akhirnya memilih keluar dari lokasi transmigrasi. Kata Kunci : “Pembangunan Transmigrasi”

## Pendahuluan
Dalam rangka pemerataan penyebaran penduduk, maka dilaksanakan suatu  kebijakan  pembangunan  transmigrasi.  Menurut  UU  No.  No.  29  Tahun 2009  dinyatakan  bahwa  penyelenggaraan  transmigrasi  bertujuan  untuk pemerataan  penyebaran  penduduk  dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  transmigran.  Selain  itu  transmigrasi  dimaksudkan  untuk mempercepat  pembangunan  daerah  yang  tertinggal,  serta  sebagai  strategi nasional  untuk  perluasan  kesempatan  kerja  di  sektor  pertanian  dan pengentasan kemiskinan melalui pembekalan akses ketrampilan, manajemen,  penguasaan  teknologi,  akses  modal  dan  pasar.  Meskipun transmigrasi  menjadi  salah  satu  strategi  pembangunan,  namun  dalam
1 Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
pelaksanaan  transmigrasi  selama  ini  masih  ditemui  ada  beberapa permasalahan,  seperti  kasus  Lahan  masyarakat  yang  dicaplok  oleh perusahaan tambang batu bara dan perkebunan sawit, dan masalah lainnya; 1)pengalokasian  transmigran  yang  kurang  tepat,  2)  kurangnya  pembinaan secara  simultan  terhadap  masyarakat  transmigran,  3)  terbatasnya  sarana dan  prasarana  untuk  menunjang  kegiatan  masyarakat  transmigran  dan  4) terbatasnya  aksesibilitas transportasi antar wilayah transmigran. Fenomena tersebut  mendorong  penulis  untuk  mengevaluasi  mengenai  kebijakan pemerintah  terhadap  program  transmigrasi  di  Kabupaten  Mahakam  Ulu. Melalui  penelitian  ini  diharapkan  dapat  diketahui  secara  jelas  mengenai fenomena yang terjadi  di objek penelitian.
Kerangka Dasar Teori Kebijakan Publik
Kebijakan dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang tegas yang disimpati  karena  adanya  perilaku  yang  konsisten  dan  pengulangan  pada bagian  dari  keduanya  bagi  orang-orang  yang  melaksanakannya  (Kenneth Frewitt, dalam Thoha, 1998 : 251).
Sementara  Kebijaksanaan  pemerintah  dapat  diartikan  setiap keputusan  yang  dilaksanakan    oleh  pejabat  pemerintah  atau  negara  atas nama  instansi  yang  dipimpinnya  (Presiden,  Menteri,  Gubernur,  Sekjen  dan seterusnya)  dalam  rangka  melaksanakan  fungsi  umum  pemerintah  atau pembangunan, guna mengatasi permasalahan atau mencapai tujuan tertentu atau dalam rangka  melaksanakan  produk-produk keputusan  atau peraturan perundang-undang  yang  telah  ditentukan  dan  lazimnya  dituangkan  dalam bentuk  aturan  perundang-undangan  atau  dalam  bentuk  keputusan  formal. (Tjokroamidjojo, 1993 : 92).
Dye  (dalam  Islamy,  1997  :18)  mengatakan  bahwa  kebijaksanaan negara  sebagai  “is  whatever  government  choose  to  do  or  do  not  to  do” (Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Dye  mengatakan  bahwa  bila  pemerintah  memilih  untuk  melakukan  sesuatu maka  harus  ada  tujuannya  (obyektif).  Kebijaksanaan  negara  itu  harus meliputi  semua  “tindakan”  pemerintah.Jadi  bukan  semata-mata  merupakan pernyataan  keinginan  pemerintah  atau  pejabat  pemerintah  saja.Disamping itu,  suatu  yang  tidak  dilaksanakan  oleh  pemerintah  pun  termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “suatu yang dilakukan” oleh pemerintah  akan  mempunyai  pengaruh  (dampak)  yang  sama  besarnya dengan “sesuatu yang tidak dilakukan “ oleh pemerintah.

## Implementasi Kebijakan
Kebijakan  merupakan  pilihan  pemerintah  untuk  melakukan  sesuatu untuk mencapai tujuan maka dalam hal ini erat kaitannya dengan bagaimana melaksanakan  kebijakan  tersebut.  Dalam  Kamus  Webster  (dalam  Wahab, 1997 : 64) secara implementatif kebijakan dapat dirumuskan : “to implement (mengimplementasikan  )  berarti  to  provide  the  means  for  carrying  out

## Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi…………………………………………………………(Agustinus)
(menimbulkan  dampak/akibat  terhadap  sesuatu)”.Kalau  pandangan  itu diikuti, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan  pemerintah,  keputusan  peradilan,  pemerintah  eksekutif  atau dekrit presiden).
Grindle  (dalam  Wahab,  1997  :  127)  mengemukakan  tentang  Proses implementasi  kebijakan  hanya  dapat  dimulai  apabila  tujuan-tujuan  dan sasaran-sasaran  yang  semula    telah  diperinci,  program-program    aksi  telah dirancang dan sejumlah dana / biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan  dan  sasaran-sasaran  negara.  Perincian  tujuan  dari  suatu kebijakan yang telah disebutkan di atas sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya.
Cleaves (dalam Wahab, 1997 : 125) menyatakan, bahwa implementasi mencakup ”a  process  of  moving  toward  a  policy  objective  by  mean  of administrative and political steps”.Keberhasilan atau kegagalan implementasi  dapat  dievaluasi  dari  sudut  kemampuannya  secara  nyata dalam  meneruskan  /  mengoperasionalkan  program-program  yang  telah dirancang  sebelumnya.  Sebaliknya  keseluruhan  proses  implementasi kebijakan  dapat  dievaluasi  dengan  cara  mengukur  atau  membandingkan antara hasil akhir dari program tersebut dengan tujuan kebijakan.
Evaluasi Kebijakan
Menurut  Subarsono  (2005:119),  evaluasi  kebijakan  adalah  kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan, Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah  kebijakan  telah  dirumuskan  dan  dilaksanakan  dapat  menghasilkan dampak yang diinginkan (dalam Leo, 2006:186).
William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: “Secara  umum  istilah  evaluasi  dapat  disamakan  dengan  penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang  menyatakan  usaha  untuk  menganalisis  hasil  kebijakan  dalam  arti satuan  nilainya.Dalam  arti  yang  lebih  spesifik,  evaluasi  berkenaan  dengan produksi  informasi  mengenai  nilai  atau  manfaat  hasil  kebijakan”  (Dunn, 2003:608).
Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau  sasaran  kebijakan,  dimana  bagian  akhir  dari  suatu  proses  kebijakan adalah evaluasi kebijakan.
Menurut  Lester  dan  Stewart  yang  dikutip  oleh  Leo  Agustino  dalam bukunya  yang  berjudul  Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik  bahwa  evaluasi ditujukan  untuk  melihat  sebagian-sebagian  kegagalan  suatu  kebijakan  dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksankan dapat  menghasilkan  dampak  yang  diinginkan  (dalam  Leo,  2006:186).Jadi,
evaluasi  dilakukan  karena  tidak  semua  program  kebijakan  publik  dapat meraih hasil yang diinginkan.
Sudarwan    Danim    mendefinisikan  penilaian    (evaluating)    sebagai proses  pengukuran  dan  perbandingan  dari  hasil-hasil  pekerjaan  yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya.Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu:
1. Bahwa  penilaian  merupakan  fungsi  organik  karena  pelaksanaan  fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.
2. Bahwa  penilaiaan  itu  adalah  suatu  proses  yang  berarti  bahwa  penilaian merupakan kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen
3. Bahwa  penilaian menunjukkan jurang pemisah antara  hasil pelaksanaan yang  sesungguhnya  dengan  hasil  yang  seharusnya  dicapai”  (Danim, 2000:14).

## Kriteria Evaluasi
Menurut  Dunn;  Efektifitas  Kebijakan,Efisiensi  dalam  pelaksanaan Kebijakan,  Kecukupan  terhadap  kebutuhan;  Perataan  Dalam  Pelaksanaan kebijakan; Responsivitas; Ketepatan Program.
Efektivitas
Efektivitas  berasal  dari  kata  efektif  yang  mengandung  pengertian dicapainya  keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Arthur  G.    Gedeian,  dkk  dalam  bukunya Organization  Theory  and Designmengartikan  efektifitas;  That  is,  the  greater  the  extent  it  which  an organization`s  goals  are  met  or  surpassed,  the  greater  its  effectiveness (Semakin  besar  pencapaian  tujuan-tujuan  organisasi  semakin  besar efektivitas) (Gedeian, 1991:61).
William  N.  Dunn  dalam  bukunya  yang  berjudul  Pengantar  Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua, menyatakan bahwa:Efektivitas (effectiveness) berkenaan  dengan  apakah  suatu  alternatif  mencapai  hasil  (akibat)  yang diharapkan,  atau  mencapai  tujuan  dari  diadakannya  tindakan.  Yang  secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya. (Dunn, 2003:429).
Efisiensi
Efisiensi  akan  terjadi  jika  penggunaan  sumber  daya  diberdayakan secara  optimum  sehingga  suatu  tujuan  akan  tercapai.William  N.  Dunn berpendapat  bahwa:Efisiensi  (efficiency)  berkenaan  dengan  jumlah  usaha yang  diperlukan  untuk  menghasilkan  tingkat  efektivitas  tertentu.Efisiensi yang  merupakan  sinonim  dari  rasionalitas  ekonomi,  adalah  merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit  produk  atau  layanan.Kebijakan  yang  mencapai  efektivitas  tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430).

## Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi…………………………………………………………(Agustinus)
Kecukupan
Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai  sudah  dirasakan  mencukupi  dalam  berbagai  hal.William  N.  Dunn mengemukakan  bahwa  kecukupan  (adequacy)  berkenaan  dengan  seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang  menumbuhkan  adanya  masalah  (Dunn,  2003:430).Dari  pengertian  di atas  dapat  disimpulkan  bahwa  kecukupan  masih  berhubungan  dengan efektivitas  dengan  mengukur  atau  memprediksi  seberapa  jauh  alternatif yang  ada  dapat  memuaskan  kebutuhan,  nilai  atau  kesempatan  dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

## Perataan
Perataan  dalam  kebijakan  publik  dapat  dikatakan  mempunyai  arti samadengan  keadilan  yang  diberikan  dan  diperoleh  sasaran  kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan  dengan  rasionalitas  legal  dan  sosial  dan  menunjuk  pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434).
Kebijakan  yang  berorientasi  pada  perataan  adalah  kebijakan  yang akibatnya  atau  usaha  secara  adil  didistribusikan.Suatu  program  tertentu mungkin  dapat  efektif,  efisien,  dan  mencukupi  apabila  biaya  manfaat merata.Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.
Responsifitas
Responsifitas  dalam  kebijakan  publik  berarti  tanggapan  sasaran kebijakan  publik  atas  penerapan  suatu  kebijakan.Menurut  William  N.  Dunn responsivitas  (responsiveness)  berkenaan  dengan  seberapa  jauh  suatu kebijakan  dapat  memuaskan  kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai  kelompok- kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437).
Keberhasilan  kebijakan  dapat  dilihat  melalui  tanggapan  masyarakat atas  pelaksanaannya  setelah  terlebih  dahulu  memprediksi  pengaruh  yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang  positif  berupa  dukungan  ataupun  wujud  yang  negatif  berupa penolakan.Dunn  pun  mengemukakan  bahwa  kriteria  responsivitas  adalah penting  karena  analisis  yang  dapat  memuaskan  semua  kriteria  lainnya (efektivitas,  efisiensi,  kecukupan,  kesamaan)  masih  gagal  jika  belum menanggapi  kebutuhan aktual dari  kelompok  yang semestinya  diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (Dunn, 2003:437).

## Ketepatan
Ketepatan  merujuk  pada  nilai  atau  harga  dari  tujuan  program  dan pada  kuatnya  asumsi  yang  melandasi  tujuan-tujuan  tersebut.  William  N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (Appropriateness) adalah:
“Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi  dengan  menilai  apakah  hasil  dari  alternatif  yang direkomendasikan  tersebut  merupakan  pilihan  tujuan  yang  layak.  Kriteria kelayakan  dihubungkan  dengan  rasionalitas  substantif,  karena  kriteria  ini menyangkut  substansi  tujuan  bukan  cara  atau  instrumen  untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 2003:499).
Artinya  ketepatan  dapat  diisi  oleh  indikator  keberhasilan  kebijakan lainnya  (bila  ada).  Misalnya  dampak  lain  yang  tidak  mampu  diprediksi sebelumnya  baik  dampak  tak  terduga  secara  positif  maupun  negatif  atau dimungkinkan  alternatif  lain  yang  dirasakan  lebih  baik  dari  suatu pelaksanaan  kebijakan  sehingga  kebijakan  bisa  lebih  dapat  bergerak  secara lebih dinamis.
Pembangunan Transmigrasi
Kebijakan  transmigrasi  di  Indonesia  diatur  berdasarkan    UU  No.  29 tahun  2009  tentang ketransmigrasian; Ada 3 (tiga) hal pokok yang menjadi tujuan  dilaksanakannya  Transmigrasi  yaitu  :  Ikut  serta dalam penanggulangan  kemiskinan  yang  disebabkan  oleh  ketidakberdayaan penduduk  untuk  memperoleh  tempat  tinggal  yang  layak,  memberi  peluang berusaha  dan  kesempatan  kerja  kepada  masyarakat;  memfasilitasi pemerintah  daerah  dan  masyarakat  untuk  melaksanakan  perpindahan penduduk  dan  mendukung  pemberdayaan  potensi  sumberdaya  wilayah, kawasan dan lokasi yang pemanfaatannya kurang optimal agar berkembang lebih produktif.
Metode Penelitian
Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian di Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Setretariat DaerahKabupaten Mahakam Ulu  dan  situs  penelitian  pada  Desa  Tri  Pariq  Makmur  dan  Wana  Pariq Kecamatan  Long  Hubung.Data  primer  berasal  dari  wawancara  dengan  para informan  terkait  dan  hasil  pengamatan  langsung  di  situs  penelitian, sedangkan  data  sekunder  berasal  dari  dokumen  yang  dimiliki  instansi terkait.
Penarikan  kesimpulan  berdasarkan  data  yang  diolah  dengan menggunakan  analisis  data  model  interaktif.  Fokus  penelitian  ini adalah;Evaluasi  kebijakan  pembangunan  transmigrasi,  dengan  sub-fokus penelitian  yang  ditetapkan  meliputi  :  a)  Efektifitas  Kebijakan,  dengan  3 indikator  yaitu  efektif  dalam  menyediakan  sumber  tenaga  kerja,  efektif dalam  peningkatan  ekonomi  warga  masyarakat  dan  efektif  dalam pengembangan  kewilayahan;  b)  Efisiensi  dalam  pelaksanaan  Kebijakan, melalui  indikator  efisien  dalam  waktu,  efisien  tenaga,  dan  efisien  biaya;  c). Kecukupan  terhadap  kebutuhan,    memecahkan  masalah  yang  berkaitan dengan  memuaskan  kebutuhan,  nilai  dan  atau  kesempatan;  d).  Perataan dalam  Pelaksanaan  kebijakan,  diukur  melalui  indikator  apakah  manfaat program telah dirasakan oleh kelompok-kelompok sasaran; e).
Responsivitas,  dengan  menjelaskan  apakah  hasil  kebijakan  memuaskan kebutuhan,  preferensi  atau  nilai  kelompok-kelompok  tertentu.Apakah adaperubahan  yang  berarti  bagi  pencapaian  kepuasan  bagi  kelompok- kelompok  tersebut;  f).  Ketepatan  Program,  yaitu  ketepatan  dari  pilihan kebijakan yang akan diukur melalui indikator hasil-hasil yang menunjukkan nilai  manfaat  program  yang  dirasakan  masyarakat  dibandingkan  dengan maksud dan tujuan, sehingga akan memperlihatkan apakah program tersebut telah  tepat  atau  kurang  tepat.Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kebijakan transmigrasi di Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakan Ulu
Pembahasan
1. Efektifitas Kebijakan
Dalam penelitian ini penulis memberi 3 indikator mengenai efektifitas kebijakan  pembangunan  transmigrasi,  yaitu  efektif  dalam  menyediakan sumber  tenaga  kerja,  efektif  dalam  peningkatan  ekonomi  warga masyarakat  dan  efektif  dalam  pengembangan  kewilayahan.  Dari  data yang diperoleh mengenai efektifitas kebijakan pembangunan transmigrasi  di  bidang  peningkatan  ekonomi  warga  masyarakat    dapat dikatakan di kedua lokasi penelitian tidak lagi berkembang, justru terjadi penurunan.  Kondisi  awal  hingga  saat  ini  telah  berubah,  hanya  sebagian kecil warga yang masih bertahan di lokasi. Kondisi ekonomi mereka juga kurang berkembang.
Kebijakan  pembangunan  transmigrasi  yang  dimaksudkan  telah  gagal karena ketika perusahaan masih beroperasi, dan tahun-tahun awal ketika pemerintah  masih  memberikan  bantuan  dasar,  masyarakat  di  kedua lokasi  transmigrasi  tersebut  dapat  berkembang.  Namun  setelah  terlepas dari  bantuan  pemerintah  dan  berhentinya  perusahaan,  kehidupan masyarakat  langsung  menurun  kembali.  Ternyata  pengelolaan  lahan pertanian  mereka  tidak  cukup  untuk  membuat  kehidupan  mereka terjamin, sebab infrastrukturnya tidak dibangun.
Mengenai  pembangunan    kewilayahan,  yang  diharapkan  akan  terjadi peningkatan  aktifitas  pembangunan  desa,  pada  saat  ini  justru  kurang berkembang,  sarana  dan  fasilitas  umum  sebagai  bagian  dari pembangunan wilayah kurang terurus. Banyak warga yang meninggalkan desa  mereka  dengan  alasan  desa  mereka  tidak  lagi  dapat  diharapkan meningkatkan taraf hidup mereka.
2. Efisiensi dalam Pelaksanaan
Evaluasi  kebijakan  pembangunan  transmigrasi  dengan  sub  fokus efisiensi  dalam  pelaksanaan,  menjelaskan  bahwa  kebijakan  tersebut efisien  dalam  waktu,  efisien  dalam  hal  tenaga,  dan  efisien  dalam  hal pembiayaan.
Dari  hasil  penelitian  dalam  efisiensi  waktu  pembangunan transmigrasi  dapat  diketahui  bahwa  program  transmigrasi  memerlukan waktu  yang  cukup  lama  terutama  dalam  survey  terhadap  kesesuaian
kriteria  transmigrasi  sebagai  syarat  utama  pelaksanaan  program transmigrasi.Dari  data  yang  diperoleh,  kerjasama  antar  daerah  sebagai dasar  penyelenggaraan  transmigrasi  telah  mempunyai  pola  kerja  secara teknis  sehingga  penyelenggaraan  transmigrasi  dapat  dilaksanakan dengan baik.
Dari  seluruh  hasil  penelitian  mengenai  efisiensi  kebijakan pembangunan transmigrasi pada kedua wilayah transmigrasi di Desa Tri Pariq  Makmur  dan  Wana  Pariq  melalui  indikator  efisiensi  dalam  waktu, pelaksanaan  dan  pembiayaan  dapat  dikatakan  belum  secara  optimal mendukung kebijakan tersebut.
3. Kecukupan terhadap kebutuhan
Untuk  mengetahui  sejauhmana  pencapaian  tujuannya  yang diinginkan, sejauhmana pencapaian hasil tersebut memecahkan masalah yang  berkaitan  dengan  memuaskan  kebutuhan,  nilai  dan  atau kesempatan;
Pemerintah  daerah  yang  menangani  masalah  transmigrasi  kurang memperhatikan pengembangan di kedua desa tersebut, sehingga hasilnya kurang  memuaskan  jika  dilihat  pada  saat  ini.Meskipun  warga  telah mandiri  dalam  mengelola  desanya,  pengembangan  desa  transmigran belum  dapat  dikatakan  sesuai  harapannya.Data  lapangan  menunjukan memang  memerlukan  perencanaan  ulang  yang  menyeluruh  untuk melakukan deseminasi dan penguatan desa-desa trans ini.
Berkaitan dengan kecukupan kebijakan pembangunan transmigrasi di kedua  desa  tersebut  ditinjau  dari  capaian  hasil;dalam  kenyataannya bahwa pada wilayah tersebut belum tersedianya infrastruktur jalan, yang dapat  menjadi  akses  untuk  memecahkan  masalah  isolasi  sehingga pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  dapat  teratasi.Masayarakat  tetap dalam keadaan sulit, tetap dalam kondisi terisolasi sehingga pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya dalam segala segi jadi terhambat.
Dalam hal kecukupan, kebijakan pembangunan trasnmigrasi di kedua wilayah penempatan transmigrasi di Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahalam Ulu tersebut dapat dikatakan kurang hasil yang cukup memadai.
4. Perataan dalam pelaksanaan Kebijakan Pada  sub  fokus  perataan  ini,  sebuah  kebijakan  memiliki  beberapa kelompok  sasaran  yang  dituju  sehingga  upaya  penetapan  sebuah kebijakan  perlu  diukur  apakah  manfaat  program  telah  dirasakan manfaatnya pada kelompok sasaran tersebut.Dalam kebijakan pembangunan Transmigrasi,yang menjadi kelompok sasaran adalah para transmigran  (lokal  maupun  dari  luar),  serta  masyarakat  di  lokasi  dan perusahaan / pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan tenaga kerja dari  para  transmigran. Untuk  dapat  menjawab  permasalahan  “perataan” ini  pertanyaan  yang  diajukan  adalah  apakah  manfaat  didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu yang dituju.
Selain  dari  itu,  manfaat  kebijakan  pembangunan  transmigrasi  bagi perusahaan/swasta  sebagai  salah  satu  stakeholder  (pemangku kepentingan)  kebijakan  transmigrasi  terutama  yang  menjadikan  warga transmigrasi  sebagai  tenaga  kerja/karyawan  dalam  oprasionalisasi perusahaan.
5. Responsivitas Responsivitas  dalam  konsep  evaluasi  kebijakan  adalah  untuk menjawab apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai  kelompok-kelompok  tertentu.  Suatu  kebijakan  yang  hasilnya  telah memuaskan  kelompok-kelompok  tertentu  berarti  telah  berhasil  dalam menyelesaikan  masalah  yang  mereka  hadapi.  Meskipun  tidak  akan mencapai tingkat kepuasan pada semua pihak.
Penulis menetapkan kelompok-kelompok dalam kerangka responsivitas adalah para transmigran dan pihak pemerintah kecamatan sebagai wakil pemerintah daerah. Bagi warga transmigran, keikutsertaan mereka  dalam  program  transmigrasi  dikarenakan  untuk  mengubah keadaan  ekonomi.Sedangkan  bagi  pemerintah  daerah,  kebijakan pembangunan  transmigrasi  merupakan  salah  satu  pilihan  program pembangunan  di  daerah  dalam  bidang  kependudukan,  pertanian, ketenagakerjaan  dan  dan  sebagai  terobosan  untuk  membuka  isolasi daerah.  Yang  muaranya  adalah  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat suatu daerah.
Dari hasil wawancara diketahui, pihak pemerintah merasakan kurang puas  terhadap  kebijakan  transmigrasi  terutama  sangat  kurangnya pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap warga transmigrasi.Padahal  kebijakan  tersebut  sangat  berguna  jika  dilakukan arahan dan pembinaan dari pemerintah.
Bapak Pj Bupati Mahakam Ulu MS. Ruslan dalam kunjungan ke lokasi bahkan kaget bahwa ternyata di penghujung sungai itu, daerah terpencil dan paling pedalaman ternyata ada penduduk yang hidup dan berjuangan dengan  segala  keterbatasan  yang  ada,  beliau  lebih  kaget  ketika mendengar  cerita  para  tokoh  masyarakat/transmigran  yang  mengenang betapa jayanya kehidupan mereka ketika masih dihuni 300 KK. Bapak MS. Ruslan  sebelumnya  adalah  pejabat  Esselon  II  sebagai  Assisten  III  di Kabupaten  Kutai  Barat,  dan  beliau  tidak  menyangka  bahwa  ada  warga Kutai Barat pada saat itu yang benar-benar terlupakan.
Dari  data  yang  diperoleh  nampaknya  kebijakan  pembangunan transmigrasi  di  kedua  desa  tersebut  kurang  memberikan  perubahan terhadap  keadaan  ekonomi  masyarakat  desa  atau  dengan  kata  lain, perkembangan  ekonomi  yang  terjadi  saat  itu  hanya  sesaat  dan  tidak berkelanjutan.
6. Ketepatan Program
Sebuah kebijakan yang diimplementasikan melalui program-program kepada  kelompok-kelompok  sasaran  perlu  dinilai  apakah  hasil  (tujuan) yang  diinginkan  benar-benar  berguna  atau  bernilai.Sehubungan  dengan hal  tersebut  maka  hasil-hasil  yang  menunjukkan  nilai  manfaat  program akan  dibandingkan  dengan  maksud  dan  tujuan,  sehingga  akan memperlihatkan apakah program tersebut telah tepat atau kurang tepat.
Terkait  dengan  penelitian  ini,  ketepatan  dalam  kebijakan pembangunan  transmigrasi  pada  kedua  desa  tersebut  akan  diukur dengan  membandingkan  antara  tataran  ideal  dengan  kenyataan  dari beberapa  indikator,  yaitu  kesejahteraan  masyarakat,  pembangunan daerah,  ekonomi  dan  tenaga  kerja.Dari  hasil  penelitian  mengenai  sub fokus  ketepatan  program,  dari  penjelaskan  informan  dapat  diketahui bahwa  pada  dasarnya  kebijakan  transmigrasi  merupakan  salah  satu pilihan  yang  cukup  tepat  dalam  mengatasi  masalah  ekonomi, ketenagakerjaan dan pembangunan di daerah.
Faktor-faktor yang mendukung Kebijakan Pembangunan Transmigrasi di Kecamatan Long Hubung Kabupaten Kutai Barat
a) Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2009  tentang  Ketransmigrasian, yang  memberi  peluang  dan  arahan  bagi  pengambilan  kebijakan pembangunan  transmigrasi  dengan  pola  kerjasama  dengan perusahaan.
b) Peran  pemerintah  sebagai  fasilitator  dalam  investasi  usaha  yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga dalam hal ini pemerintah daerah mengambil  kebijakan  pembangunan  transmigrasi  dengan  pola  HTI- Trans
c) Diperlukannya  tenaga  kerja  dalam  jumlah  besar  untuk  perusahaan HTI  sehingga  kebijakan  transmigrasi  di  kedua  desa  diarahkan  untuk pemenuhan kebutuhan perusahaan
d) Kurangnya  pembinaan  pemerintah  di  daerah  transmigrasi  di  bidang pertanian dan tanaman pangan sehingga setelah tidak lagi bekerja  di perusahaan,  warga  transmigrasi  menurun  tingkat  ekonominya  dan akhirnya memilih keluar dari lokasi transmigrasi.
e) Undang  –  Undang  RI  No  47  tahun  1999  dan  diubah  dengan  Undang- undang  No  7  Tahun  2000  tentang  pembentukan  Kabupaten  Kutai Timur  dan  Kabupaten  Kutai  Barat  (sebagai  pemekaran  dari Kabupaten  Kutai).  Setelah  berdiri  Kabupaten  Kutai  Barat  tidak mempunyai  dinas  atau  instansi  yang  membidangi  trasnmigrasi. Sehingga  tidak  ada  pembinaan  baik  kepada  transmigran  maupun wilayah transmigrasi.

## Kesimpulan
Dari  evaluasi  kebijakan  pembangunan  transmigrasi  di  Kecamatan  Long Hubung  tepatnya  pada  Desa  Tri  Pariq  Makmur  dan  Desa  Wana  Pariq  dapat
dikatakan bahwa pada  saat ini kebijakan tersebut kurang optimal mencapai hasil dan manfaatnya. Hal ini antara lain: a) Pada efektifitas kebijakan,  hasil dari  pelaksanaan  kebijakan  kurang  optimal  dalam  mencapai  hasil  yang diinginkan,  b)  Pada  efisiensi  kebijakan,  usaha  pencapaian  tujuan  dapat dikatakan  cukup  efisien,  c)  Pada  nilai  kecukupan  kebijakan,  pada  awal pelaksanaan,  manfaat  dapat  didistribusikan  kepada  kelompok  sasaran, namun  seiring  waktu  hasilnya  kurang  dapat  dirasakan  manfaatnya  oleh warga,  d)  Pada  perataan  kebijakan,  pada  awal  pelaksanaan  manfaat  dapat didistribusikan dengan cukup baik kepada kelompok sasaran, namun seiring waktu,  hasil-hasil kebijakan kurang bermanfaat, e) Responsifitas Kebijakan, kebijakan  pembagunan  transmigrasi  di  kedua  desa  pada  awalnya  dapat memuaskan  pihak-pihak,  tetapi  saat  ini  dirasakan  kurang  memuaskan,  f) Ketepatan  kebijakan,  menunjukkan  bahwa  hasil  yang  diinginkan  belum optimal dirasakan oleh kelompok sasaran
Saran-saran
Berdasarkan  hasil  kesimpulan  yang  dikemukakan  di  atas,  maka penulis  akan  mencoba  untuk  memberikan  saran-saran  sebagai  berikut  : pertama, pemerintah perlu meninjau ulang model/pola transmigrasi melalui kerjasama  dengan  perusahaan  (seperti  Trans  HTI  sebagai  mana  di  kedua desa  tersebut)  terutama  terkait  bidang  usaha  yang  mempunyai  masa  yang panjang  dan  keikutsertaan  transmigran  dalam  sistem  kepemilikan  usaha perusahaan tersebut secagai contoh Pola Plasma PIR pada perkebunan Sawit di  beberapa  lokasi  transmigrasi  di  Kabupaten  Pasir,  Penajamn  Paser  Utara dan  Kutai  Timur.  Kedua,  pembinaan  warga  transmigrasi  perlu  ditangani secara  tepat  dengan  dibentuknya  kembali  bidang  urusan  yang  bertanggung jawab  penuh  sebagai  koordinator  dalam  menangani  masalah  transmigrasi. Contoh  Pembentukan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  di  Kabupaten Mahakan Ulu. Ketiga, p emerintah kabupaten perlu membuat Perjanjian Hak Guna atas tanah yang diberikan kepada transmigran misalnya selama 20 tahun atas lahan yang  diberikan.  Sehingga  warga  transmigrasi  tidak  dapat  menjual  tanah  mereka sebelum  mencapai  masa  tinggal  selama  20  tahun    apabila  transmigran meninggalkan lokasi karena pilihan sendiri maka hak atas tanahnya dianggap gugur dengan  sendirinya.  Keempat,  p emerintah  Kabupaten  perlu  melakukan perbaikan  sarana  dan  prasarana  dilingkungan  Desa  Tri  Pariq  Makmur  dan Wana  Pariq.Seperti  perbaikan  Gereja  Katolik  dan  Mesjid,  pembangunan Gereja  Kristen,  perbaikan  gedung  sekolah  dasar,  perbaikan  Balai umum.Demikian  juga  dengan  sarana prasarana  lainnya, air  bersih  dan  jalan desa.
Daftar Pustaka Anonim,  1997,    Undang-Undang  No.  15  Tahun  1997  tentang Ketransmigrasian. Depnakertrans. Jakarta _______,  2009.  UU  Nomor  29  tahun   2009  tentang  Perubahan  atas  Undang- undang  Nomor  15  Tahun  1997  tentang  Ketransmigrasian. Depnakertrans. Jakarta
Danim, Sudarwan. 2000, Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
Dunn,  William  N.  2003.  Analisa  Kebijakan  Publik.  Yogyakarta:  PT.  Prasetia Widia Pratama
Islamy,  M.  Irfan,  1997.  Prinsip-prinsip  Perumusan  Kebijakan  Negara,  PT. Bumi Aksara. Jakarta
________,  1997,    Analisis  Kebijaksanan  Negara,  Dari  Formulasi  Ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta. Leo, Agustino, 2006, Dasar-dasar Kebijakan Publik. Mahmudi, 2005.Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP AMP YKPN, Miles,  Matthew  B  dan  A.  Michael  Huberman,  2004.Analisis  Data  Kualitatif.
Penerbit UI-Press. Jakarta.
Moeleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
Nawawi,  Hadari.  1999.  Metode  Penelitian  Bidang  Sosial.Gajah  Mada  Press.
Yogyakarta
Steers,  R,  M.,  1985,  Efektivitas  Organisasi,  Cetakan  II,  Penerbit  Erlangga, Jakarta.
Subarsono, AG., 2005, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogjakarta Thoha, Mifftah, 1998. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Tjokroamidjojo, 1993.Manajemen Pembangunan, Haji Mas Agung, Jakarta.