PRANATA PRANATA H U K U M H U K U M

## JURNAL ILMU HUKUM

## TAMI RUSLI

## S. ENDANG
PRASETYAWATI AGUS ISKANDAR FATHUR RACHMAN MEITA DJOHAN OE OKTA AINITA MARTINA MALE 1-14 15-24 25-37 38-49 50-64 65-79 80-88 89-95

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 14 Nomor 1 Januari 2019 ISSN 1907-560X
Tanggung  Jawab  Organ  Bumn  Dalam  Pengelolaan Kekayaan  Bumn  Dikaitkan  Dengan  Hak  Negara Sebagai Pemegang Saham
Kedudukan  Produk  Hukum  Dari  Fungsi  Pengaturan Mahkamah Agung Dalam Sistem Perundang-undangan Nasional
Analisis Putusan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Narkotika Dan Psikotropika Kepastian  Hukum  Dalam  Penegakkan  Hukum
Perpajakan
Tinjauan  Yuridis  Modus  Operanding  Tindak  Pidana Pencucian Uang ( Money Laundering )
Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga Analisis  Yuridis  Kebijakan  Pemerintah  Tentang Penyediaan  Fasilitas  Khusus  Menyusui  Dan/atau
Memerah Asi Untuk Mendukung Program Asi Ekslusif
Di Provinsi Lampung
Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Berdasarkan Asas
Otonomi  Daerah  Pada  Kecamatan  Gedong  Tataan- Kabupaten Pesawaran
ZAINAB OMPU JAINAH
PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Indah Satria, S.H., M.H Yulia Hesti, S.H., MH

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat: Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## ISSN 1907-560X

## ANALISIS PUTUSAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
ZAINAB OMPU JAINAH FH Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung Email: zainab@ubl.ac.id

## ABSTRAK
The  imposition  of  capital  punishment  on  narcotics  and  psychotropic  criminals  in Indonesia  in  the  perspective  of  human  rights  based  on  the  1945  Constitution  needs  to  be reviewed  to  understand  whether  capital  punishment  is  a  way  of  law  enforcement  that  is contrary to human rights. The main problem being the object of research, is the imposition of capital  punishment  against  narcotics  and  psychotropic  criminals  violating  human  rights based  on  the  1945  Constitution.  This  research  is  a  normative  legal  research  through  a legislative approach, conceptual, case. The data used is secondary data with qualitative data analysis. The results of the study show that the imposition of capital punishment on narcotics and  psychotropic  criminals  does  not  violate  human  rights  because  it  does  not  conflict  with the provisions of Article 28A, Article 28I paragraph (1) and Article 28J paragraph (2) of the 1945 Constitution and does not violate Indonesia's international legal obligations that were born from international agreements  on the  eradication of  illicit trafficking in  narcotics and psychotropic  substances.  As  a  suggestion,  law  enforcement  needs  to  be  improved,  because crime  /  narcotics  and  psychotropic  crimes  are  transnational  types  of  crime  by  using  high modus operandi,

## Keywords: Death Penalty, Crime, Narcotics

## I. PENDAHULUAN
Pada  dasarnya,  konsep  Negara hukum  merupakan  bagian yang  tak terpisahkan dari doktrin rule of law dimana menurut A.V. Dicey bahwa “ Rule  of  Law ” terdiri  atas  3  (tiga)  unsur  yaitu  supremasi hukum  atau supremacy  of  law ,  persamaan di  depan  hukum  atau equality  before  the law dan  konstitusi  yang  didasarkan  atas hak-hak  perseorangan  atau the  constitution based  on  individual  rights .  Selanjutnya, menurut Oemar Seno Adji maka karakteristik dari “Rule of Law” adalah:
“ The  principles,  institutions  and procedures,  not  always  identical,  bit broadly similar, which the experience and  traditions  of  lawyers  in  different countries  of  the  world,  often  having
themselves varying political structures
and economic backgarounds,  have  shown  to  be important  to  protect  the  individual from  arbitrary  government  and  to anable  him  to  enjoy  the  dignity  of man .” (Rukmana Aman winata, 1996: 109).
Konsekuensi logis polarisasi pemikiran  sebagai  Negara  hukum  maka terdapat  4 (empat) unsur sebagai  eksistensi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan  di  Indonesia.  Sri  Soemantri Marto  soewingnjo  menyebutkan  keempat unsur tersebut adalah:
a. bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya  harus  berdasar  atas
hukum  atau  peraturan  perundang- undangan;
b. adanya  jaminan  terhadap  hak-hak asasi manusia (warga negara);
c. adanya  pembagian  kekuasaan  dalam negara;
d. adanya pengawasan dari badan-badan peradilan  ( rechtsterlijke  controle );
(Sri Soemantri Martosoewingnjo,
1992: 29). Selanjutnya Bagir Manan
menegaskan  ciri-ciri  minimal  dari  suatu Negara  berdasarkan  atas  hukum,  pada asasnya  secara  subtansial  berdasarkan aspek-aspek  sebagai  berikut,  yaitu:  (Bagir Manan, 1994: 19)
a. semua  tindakan  harus  berdasarkan atas hukum;
b. ada  ketentuan  yang  menjamin  hak- hak dasar dan hak-hak lainnya;
c. ada  kelembagaan  yang  bebas  untuk menilai perbuatan penguasa
terhadap masyarakat (badan
peradilan yang bebas);
d. ada pembagian kekuasaan. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah  negara  hukum.  Konsep  negara hukum Indonesia merupakan konsep Negara  hukum  Pancasila,  sebagaimana dikemukakan  oleh  B.  Arief  Sidharta,  yang mempunyai ciri-ciri:
1. Negara  Pancasila  adalah  Negara Hukum  yang  didalamnya  semua penggunaan  kekuasaan  harus  selalu ada  landasan  hukumnya  dan  dalam kerangka  batas-batas  yang  ditetapkan oleh hukum.
2. Negara  Pancasila  adalah  Negara Demokrasi  yang  dalam  keseluruhan kegiatan menegakkannya selalu terbuka  bagi  seluruh  rakyat,  yang didalanmnya pelaksanaan kewenangan
dan penggunaan
kekuasaan
publik harus dipertanggung  jawabkan  pada  rakyat dan  selalu  terbuka  bagi  pengkajian rasional  oleh  semua  pihak  dalam kerangka  tata  nilai  dan  tata  hukum yang  berlaku.  (B.  Arief  Sidharta, 2000: 499).
Pada  konteks  penjatuhan  pidana mati  terhadap  pelaku  tindak  pidana narkotika  dan  psikotropika  di  Indonesia korelasinya  dengan  konsep  negara  hukum adalah, secara konsekuen diberlakukannnya sama  bagi  setiap  orang  didepan  hukum ( equality  before  the  law ).  Soenawar Soekawati, mengatakan, pengertian definitif  prinsip equality  before  the  law dalam  tataran  negara  Pancasila  adalah persamaan  kedudukan  dan  kebebasan  yang bertanggung jawab, artinya kebebasan yang dimniliki  seseorang  masih  dibatasi  oleh norma-norma  formil  dan  materiil;  yang berlaku  (berbeda  dengan  kebebasan  yang dimaksud  dalam  konteks  demokrasi  barat) dan dijunjungnya asas praduga tak bersalah sebagai  pilar  hak  asasi  manusia  dalam ruang  lingkup  hukum  nasionl  maupun internasional.  (Soenawar  Soekawati,  1977: 45).
Memperhatikan korelasi atas makna dan  pemahaman  tentang  negara  hukum Pancasila  tersebut  di  atas,  maka  peneliti berpendapat  bahwa  konsep  Negara  hukum Pancasila  masih  sangat  diperlukan  sebagai pedoman dalam menegakkan pemberantasan tindak pidana narkotika dan psikotropika  agar  kepastian  dan  keadilan hukum  dapat  tercipta  sebagaimana  yang dicita-citakan  oleh  para  pendiri  bangsa. Nilai-nilai  Pancasila  pada  hakekatnya sangat  diperlukan  bagi  para  penegak hukum dalam rangka menjalankan penegakan  hukum.  Adapun  nilai-nilai Pancasila tersebut tercermin dalam sila-sila yaitu:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan /perwakilan.
5. Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia
Landasan  hukum  dalam  penjatuhan pidana  mati  terhadap  pelaku  tindak  pidana narkotika dan psikotropika adalah Undang- Undang  No.  22  tahun  1997  tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Merupakan aplikasi dari pemberlakuan asas legalitas dalam konsep negara hukum.
Dalam undang-undang tersebut
mengandung makna:
a. Asas Keadilan, merupakan asas terpenting  dalam  penjatuhan  sanksi kepada  mereka  yang  telah  melakukan tindak pidana.
b. Asas  Kepastian  hukum  (yuridis),  yang memberikan  kepastian  hukum  tentang pemberian  sanksi  pidana  oleh  negara kepada masyarakat pelaku tindak pidana. (Bambang Poernomo, tth: 65). Sebagaimana halnya dengan Pasal 5 ayat  (1)  hingga  ayat  (3)  dari  Undang- Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia yang menyatakan: ayat (1) :
“  Setiap  orang  diakui  sebagai  manusia pribadi  yang  berhak  menuntut  dan memperoleh perlakuan serta perlindungan  yang  sama  sesuai  dengan martabat  kemanusiaannya  di  depan hukum ”.
ayat (2) : “ Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari
pengadilan  yang  objektif  dan  tidak berpihak ”.
ayat (3):
“ Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih  berkenaan  dengan  kekhususannya
”.
Selanjutnya Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:
“ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan keberadaan  manusia  sebagai  mahluk Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugerah  Nya  yang  wajib  dihormati, dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh negara,  hukum  dan  pemerintah,  dan setiap  orang  demi  kehormatan  serta perlindungan harkat dan martabat manusia ”.
Hukuman  mati  berasal  dari  konsep primitif tentang prinsip keadilan primordial, yaitu prinsip gigi ganti gigi atau darah  ganti  darah.  Namun  ketika  konsep filosofis  tentang  hidup  manusia  dengan segala  kompleksitas  perbuatan  (kejahatan) dilansir, prinsip keadilan primordial meredup. Para filsuf utilitarian memopulerkan  hukuman  mati  sebagai bentuk  ritual  alegorikal  aktivitas  di  altar korban.  Maksudnya, societas sebagai sebuah  tata  hidup  bersama  senantiasa melakukan  pengorbanan  kambing  hitam untuk keselamatan umat manusia. Perdebatan  ini  memang  senantiasa  ada dalam  sejarah  manusia  dalam  memberikan hukuman  kepada  mereka  yang  telah melakukan kejahatan.
Berdasarkan konsepsi hukum tersebut,
tampak bahwa Mochtar
Kusumaatmadja memandang tatanan hukum  itu  sebagai  suatu  sistem  yang
tersusun  atas  3  (tiga)  komponen  (sub sistem) yaitu:
a. Asas-asas dan kaidah hukum;
b. Kelembagaan hukum;
c. Proses  perwujudan  hukum.  (Bambang Poernomo, tth: 68).
Menurut  Mochtar  Kusuma  atmadja, hukum  merupakan  sarana  pembaharuan masyarakat  didasarkan  atas  anggapan bahwa  adanya  keteraturan  atau  ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan  itu  merupakan  sesuatu  yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu.      (Mochtar  Kusumaatmadja,  2002: 89-90).
Anggapan  lain  yang  terkandung dalam  konsepsi  hukum  sebagai  sarana pembangunan  adalah  bahwa  hukum  dalam arti  kaidah  atau  peraturan  hukum  memang bisa  berfungsi  sebagai  alat  (pengatur)  atau sarana pembangunan dalam arti merupakan arah  kegiatan  rumusan  kearah  yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.  (Mochtar  Kusumaatmadja, 2002: 89-90).
Kedua  fungsi  tersebut  diharapkan dapat  dilakukan  oleh  hukum  di  samping fungsinya  yang  tradisional  yakni  untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban. (Mochtar Kusumaatmadja, 2002: 89-90).
Perubahan  maupun  ketertiban  atau keteraturan  merupakan  tujuan  kembar  dari masyarakat  yang  sedang  membangun, hukum  menjadi  suatu  alat  (sarana)  yang tidak  dapat  diabaikan  dalam  proses pembangunan.  (Mochtar  Kusuma  atmadja, 2002: 89-90).
Peranan
hukum dalam pembangunan dimaksudkan agar pembangunan tersebut  dapat  dicapai  sesuai dengan  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini berarti  bahwa  diperlukan  seperangkat produk  hukum  baik  berwujud  perundang- undangan  maupun  keputusan  badan-badan
peradilan yang mampu menunjang pembangunan.    (Otje  Salman  dan  Anthon F. Susanto, 2004: 65).
Atas  dasar  uraian  tersebut  dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada  ketidakserasian  antara  “tritunggal” nilai,  kaidah  dan  pola  perilaku.  Gangguan tersebut  terjadi  apabila  terjadi  ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan,  yang  menjelma  di  dalam kaidah-kaidah  yang  bersimpang  siur,  dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.
Oleh  karena  itu  dapatlah  dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata- mata berarti pelaksanaan perundang- undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian Law enforcement begitu popular. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan  penegakan  hukum  sebagai pelaksanaan  keputusan-keputusan  hakim. Perlu  dicatat,  bahwa  pendapat-pendapat yang  agak  sempit  tersebut  mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan- keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.
Penegak  hukum  di  dalam  proses penegakan hukum seharusnya dapat menerapkan pola isolasi dan pola interaksi.
Pola-pola  tersebut  merupakan  titik-titik ekstrim, sehingga penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. Artinya, kedua  pola  tersebut  memberikan  batas- batas  sampai  sejauh  mana  kontribusi penegak hukum bagi kesejahteraan masyarakat.
Bidang penegakan hukum
merupakan  masalah  yang  sangat  strategis dan  sekaligus  menentukan  masa  depan
peranan dan fungsi hukum dalam menciptakan  ketertiban  dan  kepastian hukum
untuk
mencapai keadilan.
Alasannya adalah karena penegakan hukum
merupakan  refleksi kesungguhan  dan komitmen  pemerintah  dalam  upaya  untuk selalu  memperkuat supremasi hukum dibandingkan dengan mengedepankan supremasi  kekuasaan.  Penegakan  hukum yang  bertujuan  mencapai  keadilan  melalui proses  yang  selektif  dan  mengutamakan efisiensi selalu mengedepankan perlindungan  hak  asasi  tersangka  atau terdakwa,  sedangkan  penegakan  hukum yang  bertujuan  mencapai  keadilan  melalui proses yang kurang selektif dan mengutamakan efektifitas selalu meningkatkan hasil ( output ), namun sekaligus dengan memperlemah perlindungan  terhadap  hak  asasi  tersangka atau  terdakwa.  (Romli  Atmasasmita,  2000: 30).
Dalam menerapkan sanksi
penjatuhan  pidana  mati  bagi  pelaku  tindak pidana narkotika dan psikotropika diperlukan  suatu  penegakan  hukum  yang menurut  Satjipto  Rahardjo  penegakan hukum  pada  hakikatnya  mengandung supremasi  nilai  subtansial,  yaitu  keadilan. Penegakan  hukum  merupakan  rangkaian proses  untuk  menjabarkan  nilai,  ide,  cita yang  cukup  abstrak  yang  menjadi  tujuan hukum.  Tujuan  hukum  atau  cita  hukum memuat  nilai  moral,  seperti  keadilan  dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu  diwujudkan  dalam  realitas  nyata ketika seorang aparat melakukan
penegakan  hukum  dalam  berbagai  tindak pidana,  termasuk  juga  terhadap  tindak pidana narkotika dan psikotropika. (Satjipto Rahardjo, 2009; vii).
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut peneliti  mencoba  merumuskan  masalah apakah  penjatuhan  pidana  mati  merupakan
penegakan  hukum yang  bertentangan dengan HAM?.

## II. PEMBAHASAN

## Permasalahan Pidana Mati Dewasa Ini Di Indonesia
Menjadi pertanyaan sekarang, apakah pidana  mati  akan  merupakan  keadilan restoratif  ( restorative  justice )  bagi  pelaku dan  korban  kejahatan?  Jawaban  terhadap pertanyaan  tersebut  akan  dibahas  dalam kerangka Negara Republik Indonesia berdasarkan Falsafah Pancasila.
Di  bawah  ini  akan  dikutip  beberapa pendapat  tentang  pidana  mati  di  Indonesia dihubungkan dengan falsafah dasar Pancasila.  Seperti  kita  ketahui  falsafah dasar  Pancasila  bersendikan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  Yang  Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia,
Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  Hikmat Kebijaksanaan  Dalam  Permusyawaratan Perwakilan,  dan  Keadilan  Sosial  bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Berkenaan dengan pidana mati, Arief B. Sidharta berpendapat:
1. Pandangan hidup Pancasila berpangkal  pada  kenyataan  bahwa alam semesta dengan segala hal  yang ada  di  dalamnya  merupakan  suatu keseluruhan  yang  terjalin  secara harmonis diciptakan oleh Tuhan yang Maha  Esa.  Tidak  sesuatupun  yang ada  di  dalam  alam  semesta  yang berdiri sendiri terlepas dari perkaitannya dengan isi alam semesta yang lainnya.
2. Juga  manusia  diciptakan  oleh  Tuhan dan tujuan akhir kehidupannya adalah untuk kembali kepada sumber asalnya,  yakni  Tuhan.  Tiap  manusia individual  dilengkapi  dengan  akal budi dan nurani  yang memungkinkan
manusia membedakan  yang baik  dari yang buruk, yang adil dari yang tidak adil,  yang  manusiawi  dari  yang  tidak manusiawi,  yang  perlu  dari  yang tidak  perlu,  yang  harus  dari  yang tidak  harus  di  lakukan,  yang  boleh dan  yang  dilarang,  dan  dengan  itu manusia individual memiliki kebebasan  dan  kemampuan  untuk menentukan  sendiri  pilihan  tindakan yang (akan) dilakukannya serta kehidupan  yang  ingin  dijalaninya. Adanya  akal  budi  dan  nurani  itu menjadi  landasan  dari  kemartaban manusia.
3. Telah  dikemukakan  bahwa  eksistensi manusia dikodratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya.
Dengan  demikian  penyelenggaraan kehidupan manusia atau proses merealisasikan diri dari setiap manusia berlangsung di dalam kebersamaanya  itu,  yakni  di  dalam masyarakat. Untuk dapat merealisasikan  dirinya  secara  wajar, manusia memerlukan adanya ketertiban dan keteraturan
( berekenbaarheid ,  prediktabilitas,  hal dapat  perhitungkan  terlebih  dahulu) di dalam kebersamaanya itu.
4. Terbawa  oleh  kodrat  kebersaman dengan  sesamanya  itu  maka  hukum harus bersifat kekeluargaan.
5. Penyelenggaraan ketertiban itu adalah penghormatan atas martabat manusia, maka  tujuan  hukum  berdasarkan Pancasila adalah pengayoman terhadap  manusia  dalam  arti  pasif maupun  aktif.  Dalam  arti  pasif meliputi  upaya  mencegah  tindakan sewenang-wenang  dan  pelanggaran hak.  Dalam  arti  aktif  meliputi  upaya menumbuhkan  kondisi  sosial  yang manusiawi  dan  mendorong  manusia
merealisasikan diri sepenuh mungkin. Tujuan  hukum  itu  meliputi  juga pemeliharaan dan pengembangan budi  pekerti  kemanusiaan  dan  cita- cita  moral  yang  luhur  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Sanksi  Pidana  adalah  salah  satu bentuk  dari  sanksi  hukum,  yakni akibat tertentu yang dapat
(seharusnya) dikenakan kepada seseorang  karena  perbuatannya  yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan  dalam  kaidah  Hukum Pidana.  Perbuatan  yang  memenuhi syarat-syarat tertentu itu pada dasarnya  adalah  perbuatan  yang langsung menindas martabat manusia dan  atau  membahayakan  eksistensi masyarakat  manusia.  Karena  itu, sanksi  pidana  (atau  biasa  disebut hukuman) adalah merupakan pengenaan  penderitaan  atau  hal  yang dirasakan sebagai hal yang tidak enak (merugikan)  bagi yang  dikenai. Pengenaan penderitaan kepada seseorang  oleh  negara  menuntut pertanggungjawaban.
7. Agar  dapat  dipertanggung  jawabkan, maka pertama-tama sanksi  pidana itu harus  merupakan  pernyataan  secara kongkrit tentang penilaian masyarakat  terhadap  perbuatan  nya yang dilakukan oleh terpidana: bahwa perbuatan itu buruk, menindas martabat sesamanya dan membahayakan eksistensi masyarakat yang  sehat.  Kedua,  sanksi  pidana harus  merupakan  peringatan  agar orang menjauhi perbuatan yang dapat membawa  akibat  pengenaan  pidana itu  (perbuatan  yang  dinilai  buruk, dst).  Ketiga,  pengenaan  pidana  itu harus  diarahkan  untuk  mendorong terpidana  agar  mengaktualisasikan
nilai-nilai  kemanusiaannya  sehingga mampu
mengendalikan kecenderungan-kecenderungan  yang negatif. Hukuman mati sebagai sanksi pidana tidak memenuhi aspek pertama  dan  aspek  ketiga  yang  harus ada  pada  sanksi  pidana  seperti  yang diungkapkan  di  atas.  Jadi,  hukuman mati  hanya  mempunyai  aspek  untuk mendeter  (menangkal)  orang  lain agar  jangan  melakukan  perbuatan yang menyebabkan pidana dikenakan hukuman mati. Jadi, pada hakikatnya, hukuman  mati  menetapkan  manusia hanya  sebagai  alat  untuk  mencapai tujuan  tertentu  yang  bukan  manusia yang  dikenainya.  Ini  berarti  bahwa hukuman mati segera langsung bertentangan  dengan  titik  tolak  dan tujuan  dari  hukum  itu  sendiri,  yakni penghormatan  atas  martabat  manusia dalam kebersamaannya. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa  pada  hakikatnya  hukuman mati  tidak  mempunyai  tempat  dalam gagasan hukum berdasarkan Pandangan Hidup Pancasila
(Kekeluargaan).  (Arief  B.  Sidharta, 2005: tanpa halaman)
Demikian  pula  dengan  J.E.  Sahetapy yang  mempunyai  pendapat  sebagai  berikut
:
Timbul  persoalan,  bagai  mana  sikap dan pandangan hidup masyarakat Indonesia (terhadap pidana mati)?
Seperti sudah lazim ditonjol- tonjolkan,  sikap  dan  pandangan  hidup bangsa  Indonesia  adalah  kolektivitas, gotong royong. Apakah sikap dan pandangan hidup ini masih membekas pada tahun  1959  dan  untuk  tahun-tahun  yang akan datang?
Seorang  tokoh  yang  terkenal  dalam hukum adat berkata:
“Tidaklah  kita  harus  berpegang kepada  adagium :  “fiat  justitis  pereat mundus”, melainkan  kepada  adagium :  fiat justitia floreat mundus”.
“ Fiat  justitia  pereat  mundus ”  sama maknanya  dengan  “ punishing  the  criminal for  the  sake  of  justice  becomes  as ridiculous  as  Tom  Sawyer’s  lusty  kick  at the offending barrel”.
Berbeda  pendapat  dengan  mereka yang  tidak  menyetujui  pidana  mati, Bambang  Poernomo  justru  setuju  dengan pidana mati:
“Pidana
mati dapat
dipertanggungjawabkan  dalam  Negara pancasila  yang  diwujudkan  sebagai perlindungan  individu  sekaligus  juga melindungi masyarakat demi terciptanya keadilan dan kebenaran hukum berdasarkan  Ke-Tuhanan  yang  Maha
Esa.” (Bambang Poernomo, tthl: 17).
…berdasarkan pertimbangan hasil penelitian  hasil  pelaksanaan  pidana penjara  yang diderita dalam waktu  yang cukup lama oleh sekelompok narapidana di Nusakambangan dan landasan filosofis  pancasila  yang  tidak  menutup pintu  eksistensi  ancaman  pidana  mati, memperoleh  kesimpulan  bahwa  dari pada mempergunakan cara proses likuidasi  kehidupan  seseorang  di  dalam ruang  sekapan  akan  lebih  baik.  Masih perlu  ancaman  pidana  keras  dengan pidana mati, terutama terhadap kejahatan berat, kejahatan makar, kejahatan korupsi, dan kejahatan penyelundupan.    (Bambang  Poernomo, tthl: 22).
…pidana  mati  masih  perlu  dengan alasan:
a. Baik  dalam  hal  pelaksanaan  pidana mati  maupun  pidana  penjara,  apabila terjadi  kekeliruan  putusan  hakim, menurut  kenyataan  ternyata  tidaklah
mudah untuk memperbaikinya…
b. Berdasarkan  landasan  pancasila  yang dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan  hukum  bagi  masyarakat lebih  didahulukan  baru  kemudian bagi  kepentingan  individu.  Manakala ada  pertentangan  atas  dua  pola kepentingan, maka memakai sandaran cara berfikir bahwa
bekerjanya tertib hukum yang efficient lebih  baik  mulai  bertitik tolak kepada kepentingan masyarakat yang menjadi dasar di atas kepentingan-kepentingan  lain,  dalam arti  tidak  terdapat  ketertiban  hukum, maka  kepentingan  yang  lain  tidak dapat  dilaksanakan.  Dan  di  samping itu dasar pembenaran untuk pencegahan ketidakadilan yang ditimbulkan  oleh  kejahatan  adalah alasan subsociale merupakan  suatu kepentingan  umum  bagi  masyarakat yang sifatnya lebih tinggi;
c. Dalam  hal  berbicara  tentang  budaya dan  peradaban  bangsa  Indonesia tidaklah mungkin berslogan
melambung tinggi melampaui kenyataan  dari  peradaban  bangsa- bangsa lain, terutama terhadap negara tetangga yang  dalam  kenyataan peradabannya  tidak  menjadi  rendah karena masih mengancam dan menjatuhkan pidana mati;
Ilmu  pengetahuan  tentang  tujuan hukum  pidana  dan  pemidanan  tidak  dapat melepaskan  sama  sekali  sikap  alternatif pidana  dari  unsur-unsur  yang  berupa pembalasan,  tujuan  umum,  tujuan  khusus, pendidikan, menakutkan, dan membinasakan  bagi  kejahatan-kejahatan tertentu,  dimana  masing-masing  tujuan  itu dipergunakan  secara  selektif  dan  efektif menurut keperluan sesuai dengan
peristiwanya.    (Bambang  Poernomo,  tthl: 22).
Walaupun  demikian,  ternyata  dalam bukunya  dikutip  pernyataan  Roeslan  Saleh dan  Soedarto  yang  tidak  setuju  dengan pidana mati, dengan alasan:
Pendapat  Roeslan  Saleh,  kalau  ada kekeliruan  putusan  hakim  tidak  dapat diperbaiki  lagi;  (Bambang  Poernomo,  tth: 22).
Mendasarkan kepada Falsafah Negara Pancasila, maka pidana mati itu bertentangan  dengan  peri  kemanusiaan. (Bambang Poernomo, tth: 22).
Pendapat  Soedarto:    Karena  manusia tidak  berhak  mencabut  nyawa  orang  lain, apalagi bila diingat bahwa hakim bisa salah menjatuhkan hukuman;
1. Tidak  benar  hukuman  mati  untuk menakut-nakuti  orang  agar  tidak berbuat  jahat,  karena  nafsu  tidak dapat di bendung dengan ancaman.
Yap Thiam Hiem:
Saya  gembira  kalau  hukuman  mati dikeluarkan  dari  semua  Undang-Undang baik  KUHP  maupun  Pidana  Khusus.  Allah melarang membunuh manusia. Dan hukuman mati tidak lain pembunuhan yang dilegalisir.  Pemidanaan,  menurut  falsafah hukum  modern,  tidak  untuk  membalas dendam. Tapi untuk mendidik dan memperbaiki  manusia  yang  rusak.  Kalau sudah  mati  tidak  lagi  bisa  tobat,  itu  tidak sesuai  dengan  kehendak  Tuhan.  Hukuman mati  hanya  menunjukkan  ketidakmampuan mendidik narapidana.
Dari  pendapat  Arief  B.  Sidharta,  J.E. Sahetapy  dan  Bambang  Poernomo  tersebut penulis lebih menyetujui pendapat Bambang  Poernomo  yang  menyatakan ”Pidana mati dapat dipertanggungjawabkan dalam  Negara  pancasila  yang  diwujudkan sebagai  perlindungan  individu  sekaligus juga melindungi masyarakat demi
terciptanya  keadilan  dan  kebenaran  hukum berdasarkan  Ke-Tuhanan  yang  Maha  Esa”. Dengan  alasan  pertimbangan  pelaksanaan pidana  penjara  yang  diderita  dalam  waktu yang cukup lama oleh sekelompok narapidana dan landasan filosofis pancasila yang  tidak  menutup  pintu  eksistensi ancaman  pidana  mati,  maka  cara  proses likuidasi  kehidupan  seseorang  di  dalam ruang sekapan akan lebih baik. Masih perlu ancaman pidana keras dengan pidana mati, terutama terhadap kejahatan berat, kejahatan  makar,  kejahatan  korupsi,  dan kejahatan penyelundupan
Penjatuhan Pidana Mati terhadap
Pelaku Tindak Pidana Narkotika

## Golongan I (kokain) :
Putusan  Pengadilan  Negeri  Tangerang  No. 253/Pid/B/2000/PN.  TNG  jo.  Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 287/Pid/2000/PT.Bdg jo. Putusan
Mahkamah  Agung  RI  No.  74  K/Pid/2001 atas  nama  terdakwa  Deni  Setia  Maharwan alias  Rapi  Mohammed  Majid  (Warga Negara Indonesia)
Sebuah
perkara pidana diidentifikasikan dari isi uraian dalam surat dakwaan  penuntut  umum  yang  diajukan  di sidang  pengadilan,  Majelis  Hakim  yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara  pidana  terikat  secara  hukum  pada isi  surat  dakwaan  Penuntut  Umum  dan tidak keluar dari koridor surat dakwaan dari Penuntut Umum.
Isi  surat  dakwaan  Penuntut  Umum terhadap  terdakwa  Deni  Setia  Maharwan alias  Rapi  Mohammed  Majid  disusun secara  subsidairitas  (berlapis)  terdiri  dari dakwaan  Primair  dakwaan  subsidair  dan dakwaan lebih subsidair.
Penuntut  Umum  setelah  melalui proses  pembuktian  mengajukan  tuntutan
pidana ( requisitoir ) atas diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:
a. Menyatakan  terdakwa  Deni  Setia Maharwan  alias  Rapi  Mohammed Majid  yang  identitasnya  sebagai tersebut  pada  awal  surat  tuntutan  ini bersalah melakukan perbuatan pidana    tanpa  hak  dan  melawan hukum menyerahkan dan atau menjadi  perantara  dalam  jual  beli narkotika Golongan I  yang dilakukan secara  bersama-sama  dengan  saksi Meirika Franola alias Ola alias Tania dan  saksi  Andriani  alias  Melisa Aprilia  sebagaimana  tersebut  dalam dakwaan  primair  melanggar  Pasal  82 ayat  (1) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1-e KUHP.
b. Menjatuhkan terhadap terdakwa Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed  Majid  dengan  pidana penjara  seumur  hidup  dan  membayar denda  sebesar  Rp.  200.000.000, subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
c. Menyatakan  barang  bukti  berupa:  1 (satu)  buah  koper  warna  coklat  merk MCM, 1 (satu) buah tas tangan warna coklat  merk  MCM,  321,4838  gram kokaina  (sisa  penyisihan),  1  (satu) buah pasport Malaysia
No. A.9679233 atas nama Rapi Mohammed  Majid,  1  (satu)  buah kartu  pengarah  pendaftaran  Malaysia No.  691114-08-5124  atas  nama  Rapi Mohammed Majid, 1 Kartu surat  Ijin Mengemudi  nomor  720213270081,  1 (satu)  buah  tiket  Malaysia  Airlines System  atas  nama  Rapi  Mohammed Majid,  1  (satu)  buah  tiket  Cathay Pasifik  Airways  tanggal  1  Januari 2000  atas  nama  Rapi  Mohammed Majid,  1  (satu)  lembar  boarding  pass no.  059  cathay  pacific  airways
tanggal  12  Januari  2000  atas  nama Rapi  Muhammed  Majid,  1  lembar kertas  bertulisan  tangan  ”new  home hotel  51,  cumber  well  cruch  streed SE-5  London  34,  Prince  road  SE-25 London, 1 lembar kartu BIII bertuliskan tangan ”20088566 London  Tower  Eridge  Travel  Inn Capitol  159,  Tower  Bridge  Road London SEI-31P Phone 020- 79403700,  1  lembar  kartu  imigrasi nomor  BL  610567  atas  nama  Rapi Muhammed  Majid,  berikut  potongan boarding  pass  cathay  pacific  airways flight CX776  atas nama  Rapi Muhammed Majid, 1 paspor Malaysia,  1  (satu)  buah  KTP  atas nama  Deni  Setia  Maharwan  dan  1 (satu)  lembar  pemberitahuan  pabean, dirampas untuk dimusnahkan;
d. Menyatakan terpidana dibebani
biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Penasihat Hukum terdakwa mengajukan  pembelaan  ( pledooi )  yang
pada pokoknya, mohon
untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau mohon putusan yang seringan-ringannya
Pengadilan  Negeri  Tangerang  ( judex factie ) dengan
putusannya No.253/Pid/B/2000/PN.TNG  tertanggal  22 Agustus 2000 terhadap terdakwa Deni Setia Maharwan  alias  Rapi  Mohammed  Majid yang  amar/diktum  putusan  selengkapnya sebagai berikut:
1) Menyatakan  terdakwa  Deni  Setia Maharwan  alias  Rapi  Mohammed Majid  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan
bersalah telah
melakukan  tindak  pidana  secara bersama-sama tanpa hak dan melawan  hukum  menjadi  perantara jual beli narkotika golongan I;
2) Menghukum terdakwa tersebut dengan pidana MATI;
3) Menyatakan  barang  bukti  berupa:  1 (satu)  buah  koper  warna  coklat  merk MCM, 1 (satu) buah tas tangan warna coklat  merk  MCM,  321,4838  gram kokaina,  1  (satu)  buah  pasport Malaysia  Nomor  A.9679233  atas nama  Rapi  Mohammed  Majid,  1 (satu) buah kartu pengarah pendaftaran Malaysia Nomor
691114-08-5124  atas  nama  Rapi Mohammed  Majid,  1  (satu)  tiket Malaysia  Airlines  System  atas  nama Rapi  Mohammed  Majid,  1  (satu) buah  tiket  Cathay  Pasifik  Airways tanggal  1  Januari  2000  atas  nama Rapi  Mohammed  Majid,  1  (satu) buah  paspor  Malaysia,  1  (satu)  buah KTP atas nama Deni Setia Maharwan dan  1  (satu)  lembar  pemberitahuan pabean,
dirampas untuk dimusnahkan;
4) Membebankan  biaya  perkara  kepada negara.
5) Menetapkan  terdakwa  tetap  berada dalam tahanan.
Pertimbangan Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjatuhkan pidana mati tersebut  didasarkan  pada  hal-hal  yang memberatkan  terdakwa  yang  merupakan kualitas dari perbuatan terdakwa yaitu:
a. Terdakwa telah beberapa kali disuruh memasukkan  narkotika  dari  luar negeri ke Indonesia maupun sebaliknya;
b. Terdakwa  merupakan  bagian  dari salah satu matarantai sindikat peredaran  narkotika  yang  dapat membahayakan  keselamatan  Bangsa dan Negara serta dapat  menimbulkan citra  buruk  bagi  Bangsa  Indonesia  di dunia Internasional;
c. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat membahayakan dan telah men jangkau  semua  lapisan  masya  rakat, terutama generasi muda dan kalangan pelajar/ mahasiswa;
d. Tindakan  terdakwa  yang  meyangkut peredaran narkotika
sangat
berdampak buruk dan dapat mengakibatkan kematian bagi
pemakainya;
e. Perbuatan  terdakwa  dilakukan  justru pada  saat  Pemerintah  dan  seluruh rakyat  Indonesia  sedang  giat-giatnya melaksanakan perang terhadap narkotika;
f. Perbuatan terdakwa dapat mengancam kelangsungan hidup generasi Bangsa dan Negara Indonesia, dimasa yang akan datang;
g. Tindakan  terdakwa  merupakan  mata rantai  dari  suatu  jaringan/kelompok Inter nasional  yang ingin menjadikan Indonesia  sebagai  ajang  transito maupun sasaran peredaran narkotika. Pertimbangan lain walaupun terdakwa  dipersidangan  mengaku  terus terang, belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatannya, apabila ditinjau  dari  seluruh  perbuatan  terdakwa, maka perbuatan tersebut telah menimbulkan dampak yang sangat luas dan resiko  yang  sangat  tinggi  oleh  karena  itu hal-hal  tersebut  di  atas  tidak  dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman  (pidana)  yang  akan  dijatuhkan kepada terdakwa.
Berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan  bahwa  pidana  yang  akan disebutkan  dalam  diktum  putusan  ini adalah  sudah  sesuai  dan  setimpal  dengan kesalahan  terdakwa,  maupun  tuntutan  rasa keadilan masyarakat saat ini dalam membentuk  budaya  hukum  dan  tegaknya
supremasi  hukum  sehingga  oleh  karena  itu dipandang sudah tepat dan adil.
Pertimbangan terhadap tuntutan hukuman  (pidana)  denda  dan  kurungan subsidair Majelis Hakim sependapat dengan  Penasihat  Hukum  terdakwa  bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan maksimal terhadap terdakwa tidaklah dapat dijatuhkan secara bersamaan dengan penjatuhan  pidana  denda  dan  kurungan subsidair.
Terdakwa  telah  terbukti  bersalah  dan harus dihukum (dipidana), maka seharusnya  terdakwa  dihukum  pula  untuk membayar  biaya  dalam  perkara  ini,  akan tetapi  mengingat  jenis  hukuman  yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah ancaman  yang  terberat,  maka  biaya  yang timbul  dalam  perkara  ini  dibebankan kepada negara.
Pengadilan  Tinggi  Bandung  ( Judex
Factie ) dengan putusannya No.287/Pid/2000/PT.Bdg tertanggal 17
Oktober 2000 terhadap terdakwa Deni Setia Maharman  alias  Rapi  Mohammed  Majid, menilai  bahwa  pertimbangan  hukum  dari Hakim  Tingkat  pertama  Pengadilan  Negeri Tangerang  telah  berdasarkan  alasan-alasan serta  pertimbangan-pertimbang  an  hukum yang  tepat  dan  benar,  kecuali  yang menyangkut amar keputusan tentang barang bukti Pengadilan Tinggi berpendapat  merasa  perlu  untuk  dirubah dengan pertimbangan barang bukti tersebut digunakan  dalam  perkara  terdakwa  lain yang  perkaranya  dipisah-pisahkan,  dan seharusnya  status  barang  bukti  tidak  harus dirampas untuk dimusnahkan tetapi dikembali  kan  kepada  Jaksa  Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara lain, oleh karena  itu  diambil  alih  serta  dijadikan pertimbangan  sendiri  oleh  Pengadilan Tinggi  dalam  memeriksa  dan  memutus perkara  ini.  Sehingga  amar  putusan
Pengadilan  Tinggi  Bandung  selengkapnya adalah :
a. Menerima  permintaan  banding  dari Terdakwa tersebut
b. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri  Tangerang  tanggal  22  Agustus 2000  No.    253/Pid.B/2000/PN.TNG sekedar  mengenai  status  barang  bukti sehingga  amar  selengkapnya  berbunyi sebagai berikut :
1)  Menyatakan  Terdakwa  Deni  Setia
Maharwan  alias  Rapi  Mohammed Majid terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  telah  melakukan tindak  pidana  secara  bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I.
2)  Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana Mati.
3)  Menetapkan  semua  barang  bukti dikembalikan  kepada  Jaksa  Penuntut Umum  untuk  bukti  dalam  perkara lain.
4)  Menetapkan  Terdakwa  tetap  berada dalam tahanan.
5)  Membebankan  biaya  perkara  kepada Negara
Mahkamah Agung RI dengan putusannya  No.74  K/Pid/2001  tertanggal 11  April  2001,  atas  nama  terdakwa  Deni Setia Maharwan dalam menanggapi keberatan-keberatan  kasasi  berpendapat bahwa  keberatan-keberatan  tersebut  tidak dibenarkan.  Oleh  karena  judex  factie  tidak salah  dalam  menerapkan  hukum,  lagi  pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian  yang  bersifat  penghargaan tentang  suatu  kenyataan  hal  mana  tidak dapat  dipertimbangkan  dalam  pemeriksaan pada  tingkat  kasasi,  karena  pemeriksaan dalam  tingkat  kasasi  hanya  berkenaan dengan  tidak  dilaksanakan  atau  ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran  hukum  yang  berlaku,  adanya
kelalaian  dalam  memenuhi  syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan  yang  mengancam  kelalaian  itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan  atau  bila  pengadilan  tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya.  Batalnya  putusan  tersebut diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung RI  sebagaimana  telah  dirubah  dengan Undang-Undang  No.  5  Tahun  2004, sehingga  berdasarkan  alasan-alasan  di  atas lagi  pula  tidak  ternyata  bahwa  putusan judex factie dalam perkara ini bertentangan dengan  hukum  yang  berlaku  dan  atau undang-undang,  maka  permohonan  kasasi dari  pemohon  kasasi/terdakwa  tersebut harus  ditolak  dan  amar  putusan  tersebut yaitu  mengadili:  menolak  permohonan kasasi  dari  Pemohon  Kasasi/Terdakwa Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid tersebut.

## III. PENUTUP
Penjatuhan  pidana  mati  terhadap pelaku  tindak  pidana  narkotika  dan psikotropika dalam praktik peradilan pidana di Indonesia penerapannya terhadap pengimpor,  pengedar  narkotika  golongan  I jenis  heroin,  kokain,  serta  memproduksi, mengedarkan psikotropika golongan I jenis ekstasi  secara  terorganisir.  Kualifikasi tindak  pidana  narkotika  dan  psikotropika tersebut  disetarakan  dengan  tindak  pidana yang  paling  serius.  Saran  perlu  adanya pemahaman  yang  sama  bagi  setiap  aparat penegak  hukum  baik  nasional  maupun internasional
karena tindak pidana/kejahatan narkotika dan
psikotropika  merupakan  jenis  kejahatan yang sifatnya transnasional dengan menggunakan modus operandi  yang tinggi, tekhnologi canggih, didukung oleh jaringan yang  luas  dan  sudah  banyak  menimbulkan
korban,  terutama  generasi  muda  yang sangat  membahayakan  kehidupan  bangsa dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
B. Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu  hukum.  Sebuah  Penelitian
Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan. Ilmu Hukum  Sebagai  Landasan  Pengem bangan Ilmu Hukum Nasional . Bandung: CV. Mandar Maju, 2000. Bambang  Poernomo, Hukum  Pidana, Kumpulan Karya Ilmiah, Bina aksara, Jakarta. tth.
Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum  Dalam  Pembangunan, PT. Alumni, Bandung, 2002.
Otje  Salman  dan  Anthon  F.  Susanto,
Beberapa  Aspek  Sosiologi  Hukum,
PT. Alumni, Bandung, 2004.
Romli Atmasasmita, Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia ., Perum Percetakan Negara Republik Indonesia. Cetakan pertama. November 2002. Roeslan  Saleh, Perbuatan  Pidana  dan Pertanggungjawaban
Pidana, Centra, Jakarta, 1968. Satjipto  Rahardjo, Penegakan  Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
Soenawar  Soekawati, Pancasila  dan  Hak Asasi  Manusia ,  Jakarta,  Akomoda,
1977.
Sri  Soemantri  Martosoewingnjo, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia , Bandung: Penerbit
Alumni, 1992.

## B.PERATURAN PERUNDANGAN- UNDANGAN
Undang-undang  No.  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang  No.  4  tahun  2004  tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman
Putusan  Pengadilan  Negeri  Tangerang  No.
253/Pid/B/2000/ PN. TNG Putusan  Pengadilan  Tinggi  Bandung  No. 287/Pid/2000/PT.Bdg
Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  74 K/Pid/2001.

## C. SUMBER LAIN
Arief  B.  Sidharta, Analisis  Filosofikal terhadap Hukuman mati di Indonesia, makalah disampai kan dalam lokakarya  yang  diselenggarakan  oleh
Komisi Hak Asasi Manusia, Bandung,  7  Desember  2005,  tidak berhalaman. Bagir Manan, Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan  Republik  Indonesia
Menurut  UUD  1945, Makalah,  Univ. Padjadjaran, Bandung, 1994. Rukmana  Amanwinata, Pengaturan  dan Batas  Implementasi  Kemerdekaan Berserikat  Dan  Berkumpul  Dalam Pasal  28  UUD  1945, Disertasi, Fakultas  Pascasarjana  Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996,
1.  Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2.  Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB,  yaitu  ;  BAB  I.  PENDAHULUAN  (Latar  Belakang  dan  Rumusan Masalah)  BAB  II.  PEMBAHASAN  (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3.  Tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia  maupun  bahasa  inggris  yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar,tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4.  Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya,  dan  ditulis  pada  akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat  nama  pengaran,  tahun  penerbitan  dan  halaman  .Contoh  :  satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at,  2005:  11), Tiga  atau  lebih  penulis  menggunakan  ketentuan  et.al (dkk).  Untuk  artikel  dari  internet  dengan  susunan:  nama  penulis,  judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5.  Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan  sebagai  bahan  acuan  langsung  .  Daftar  pustaka  dan  referensi bersifat  alfabetis  dengan  format;  nama  pengarang,  judul  buku,  nama penerbit,  kota  terbit,  dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6.  Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7.  Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif  melalui
bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat,
maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Telp : 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email:jurnal.mh@ubl.acid