## Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Alif Nabila Erani alif.nabila.erani-2016@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstrak
Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Sistem pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet menggunakan Self Assesment System, yaitu wajib pajak sarang burung walet yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri besaran pajak yang wajib dibayarkan. Tidak semua daerah Kabupaten/Kota memiliki potensi sarang burung walet.
Sehingga termasuk salah satu potensi asli daerah yang unik yang hanya dapat ditemui di beberapa daerah tertentu dan dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Upaya melakukan peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor pemungutan Pajak Sarang Burung Walet adalah dengan langkah awal menegakkan aturan hukum terkait pemungutan Pajak Sarang Burung Walet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa daerah yang memiliki potensi sarang burung walet namun masih banyak pula bentuk perlawanan maupun penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
Sehingga diperlukan penegakan hukum dalam rangka mengurangi perlawanan dan penghindaran pajak agar nantinya dapat dilaksanakan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang tertib dan mampu meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah. Kata Kunci : Pajak Daerah; Sarang Burung Walet; Pemungutan Pajak; Pendapatan Asli Daerah.

## Pendahuluan
Dalam rangka proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara, pada dasarnya diperlukan adanya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terstruktur. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat namun juga di tingkat daerah. Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara umumnya berpedoman pada peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti di Indonesia penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian besar berpijak pada peraturan perundang-undangan, yakni berbagai jenis

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 4, Juli 2020
How to cite: Alif Nabila Erani, ‘Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah’ (2020) Vol. 3 No. 4 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 15 Mei 2020; Diterima 16 Juni 2020; Diterbitkan 1 Juli 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i4.20206

## 1266 Alif Nabila: Pemungutan Pajak Daerah
(bentuk) peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat yang dibuat oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang. 1
Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan diperlukan adanya pengaturan yang baik dan mampu mengakomodir segala kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana amanat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa :
“Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat”.
Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut, dapat diketahui bahwa setiap lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan memuat tujuan-tujuan yang menjamin kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak di suatu daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan bahwa : “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk tabungan pemerintah ( public saving) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik ( public investment). 2 Sehingga dapat disimpulkan pajak yang dalam hal ini termasuk pula pajak daerah merupakan suatu kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, yang jika dipahami maknanya, kontribusi wajib yang bersifat memaksa ini berarti bagi siapapun yang berstatus sebagai wajib pajak harus turut melakukan pembayaran
1 Aries Djaenuri, Siti Aisyah, Modul 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945 (Universitas Terbuka 2014).[11].
2 Rochmat Soemitro, Asas Dan Dasar Perpajakan (Refika Aditama 2005).[2].
pajak atas segala pengenaan pajak yang dibebankan kepadanya, apabila tidak melakukan pembayaran pajak maka akan terdapat sanksi bagi wajib pajak tersebut dikarenakan kewajiban pembayaran pajak yang bersifat memaksa.
Sifat memaksa yang dibebankan kepada wajib pajak ini tidak berlaku begitu saja, mengingat bahwa sifat memaksa tersebut diamanatkan oleh Undang-Undang yang mana sebelum dilaksanakannya pemungutan pajak tersebut, harus terdapat dasar hukum atau payung hukum yang mengatur legalitas pemungutan pajak tersebut. Sehingga setelah dibentuknya suatu aturan yang jelas terkait pemungutan pajak, maka proses tersebut telah memiliki legalitas dan dasar hukum yang jelas, pada akhirnya pemungutan pajak yang bersifat memaksa tersebut bukan suatu hal yang ilegal, apalagi menyalahi peraturan perundang-undangan.
Kontribusi pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini bermakna bahwa atas pemungutan pajak daerah tersebut hasil dari pemungutan yang diperoleh dari sektor pajak, tidak akan diterima secara langsung oleh masyarakat di daerah. Melainkan, perolehan pajak tersebut akan dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat dan dialokasikan hasilnya bagi kepentingan masyarakat di daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan menunjang proses pembangunan.
Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian secara cumacuma).
Sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat). 3 P.J.A. Adriani menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 4 Hal tersebut tidak jauh berbeda maknanya dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah dipaparkan.
3 Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, Hukum Pajak (Salemba Empat 2008).[1].
4 Deddy Sutrisno, Indrawati, Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Pajak (Fakultas Hukum Uni- versitas Airlangga 2009).[1].

## 1268 Alif Nabila: Pemungutan Pajak Daerah
Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan :
(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
a.  Pajak Kendaraan Bermotor;
b.  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c.  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d.  Pajak Air Permukaan; dan
e.  Pajak Rokok.
(2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
a.  Pajak Hotel;
b.  Pajak Restoran;
c.  Pajak Hiburan;
d.  Pajak Reklame;
e.  Pajak Penerangan Jalan;
f.  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g.  Pajak Parkir;
h.  Pajak Air Tanah;
i.  Pajak Sarang Burung Walet;
j.  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k.  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Atas pengaturan tersebut, yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah terkait Pajak Sarang Burung Walet. Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu dari sekian pajak yang tergolong pada jenis pajak kabupaten/ kota. Dengan demikian, diketahui bahwa proses pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dapat dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan pada Pasal 1 angka 35 bahwa : “Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet”. Kemudian disebutkan pula dalam Pasal 1 angka 36 bahwa : “Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga,
collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. ” Sehingga, dapat diketahui jika Pajak Sarang Burung Walet ini, dikenakan kepada siapa saja yang baik itu orang maupun badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
Tidak semua daerah Kabupaten/Kota memiliki potensi sarang burung walet. Sehingga jika ditelaah, Pajak Sarang Burung Walet ini termasuk salah satu potensi daerah yang unik  yang hanya dapat ditemui di beberapa daerah tertentu. Dengan
potensi daerah yang berasal dari pengusahaan Sarang Burung Walet ini, apabila dilaksanakan proses pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet secara signifikan, mampu mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Seperti halnya di Indonesia, beberapa daerah telah memiliki potensi sarang burung walet dan telah memiliki pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Sarang Burung Walet. Daerah di Indonesia yang potensi Pajak Sarang Burung Waletnya termasuk signifikan adalah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, dan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Salah satu daerah dengan potensi Pajak Sarang Burung Walet adalah Kabupaten Musi Banyuasin. Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Banyuasin di 2019, akan membidik Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada pengusaha pengelola sarang Burung Walet. Kepala BPPRD Muba Riki Junaidi AP menjelaskan, ada 1.734 gedung usaha burung walet yang berdiri permanen di Muba, namun 99,9 persen gedung tersebut belum mengantongi izin usaha dan IMB sehingga penarikan pajaknya tidak bisa dilakukan sekarang. 5
Pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Musi Banyuasin telah berjalan dan hasil perolehan dari sektor Pajak Sarang Burung Walet tersebut termasuk pada pendapatan asli daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Berkaitan dengan perolehan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari sektor Pajak Sarang Burung Walet tersebut, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul dengan melakukan pembahasan terkait apa landasan pengaturan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dan implementasi pemungutan Pajak Sarang Burung Walet  terkait tata cara pemungutan, penagihan, dan penegakan hukum dalam proses pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, selain itu penulis mencoba melakukan perbandingan pengaturan di beberapa daerah yang memiliki sektor pengusahaan
5 Lina, ‘BPPRD Muba Bidik Pajak Walet di 2019’, ( Info Publik , 2018) <http://infopublik.id/ kategori/nusantara/311096/bpprd-muba-bidik-pajak-walet-di-2019> accessed 14 Januari 2020.

## 1270 Alif Nabila: Pemungutan Pajak Daerah
sarang burung walet, yaitu di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, dan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:
1.  Landasan Pengaturan Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet.
2.  Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet.

## Landasan Pengaturan Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet
Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf i UU Pajak Daerah: “Pajak Daerah Sarang Burung Walet termasuk dalam jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota”. Berdasarkan kamus Burung walet ( Collocalia sp ) merupakan salah satu jenis burung yang menghasilkan sarang bernilai ekonomis tinggi. Selain bernilai ekonomis, burung walet juga mempunyai nilai ekologis yang memegang peranan penting sebagai pengendali hama serangga yang ditangkap sewaktu terbang. 6 Burung Walet memiliki beberapa ciri khas yang tidak dimiliki oleh burung lain. Ciri khas tersebut diantaranya melakukan hampir segala aktivitasnya di udara seperti makan dan bereproduksi, sehingga Burung Walet sering disebut dengan burung layang-layang. 7
Sarang burung walet dengan segala ciri khas dan keunikannya mampu membawa nilai ekonomis dan mampu menghasilkan perekonomian daerah dan menghasilkan peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan adanya pengusahaan
6 Moch.  Samsul  Arifin,  Margareta  Rahayuningsih,  Sri  Ngabekti,  ‘Distribusi  Walet ( Collacallia Sp ) di Kabupaten Grobogan’ (2012) 1 Unnes Journal of Life Science. [29].
7 Turaina Ayuti, Dani Garnida, Indrawati Yudha Asmara, ‘Identifikasi Habitat Dan Produksi Sa - rang Burung Walet ( Collocalia Fuciphaga ) di Kabupaten Lampung Timur’ (2016) 5 Jurnal Unpad.[2].
sarang burung walet tersebut, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya upaya peningkatan pendapatan asli daerah dalam sektor pengusahaan sarang burung walet dapat diperoleh melalui kegiatan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet. Dalam hal pemungutan Pajak Sarang Burung Walet tersebut, maka terdapat karakteristik dari Pajak Sarang Burung Walet yang dijadikan dasar pemungutan pajak.

## Subjek dan Objek Pajak Daerah Sarang Burung Walet
Pengertian subjek pajak adalah siapa yang dapat dikenakan pajak. Secara praktik termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap. Menurut Erly Suandy, subjek pajak adalah pihak-pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak, sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak. Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat-syarat objektif sehingga kepadanya diwajibkan untuk membayar pajak. Dengan kata lain, setiap wajib pajak adalah subjek pajak. 8
Sedangkan Objek Pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak. Menurut Rochmat Soemitro, objek pajak ( Tatbestand ) adalah keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang dapat dikenakan pajak. Keadaan, misalnya kekayaan seseorang pada saat tertentu, memiliki kendaraan bermotor, radio, televise, memiliki tanah, memiliki barang bergerak dan sebagainya. Perbuatan, misalnya melakukan pembelian sebuah rumah, mengadakan pertunjukan atau keramaian, bepergian ke luar negeri dan lain-lain. Peristiwa, misalnya kematian, keuntungan yang diperoleh secara mendadak, memperoleh hadiah melalui siaran televisi dan lain-lain. 9 Sasaran terkena pajak semakin lama semakin berkembang seiring dengan kompleksnya kapasitas yang dapat dipajaki. 10
8 Erly Suandi, Hukum Pajak (Salemba Empat 2008).[33].
9 Rochmat Soemitro, Op.Cit .[101].
10 Muhammad Bakhrun Efendi, Kebijakan Perpajakan di Indonesia: Dari Era Kolonial Sampai Era Orde Baru (Alinea Pustaka 2006).[29].

## 1272 Alif Nabila: Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan penjelasan terkait pengertian subjek dan objek pajak tersebut, maka jika dikaitkan dengan Pajak Sarang Burung Walet dapat diketahui berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 73 UU Pajak Daerah. Dalam Pasal 72 UU Pajak Daerah disebutkan bahwa :
(1)  Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
(2)  Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.  pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
b.  kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pasal 73 menyatakan :
(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
Subjek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana disebutkan di atas adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Siapapun yang memenuhi karakteristik tersebut di atas merupakan wajib pajak dalam pemungutan Pajak Sarang Burung Walet. Sedangkan dalam hal objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Namun, terdapat Pengecualian objek Pajak Sarang Burung Walet lainnya ditetapkan diatur dalam Peraturan Daerah. 11

## Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak
Dalam rangka pemungutan Pajak Sarang Burung Walet tentu ditetapkan besaran tarif terkait objek Pajak Sarang Burung Walet yang berupa pengambilan
11 Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , (Ke- menterian Keuangan RI 2019).[31].
dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Berdasarkan Pasal 74 UU Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan bahwa:
(1)  Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
(2)  Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.
Pasal 75 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa “ Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. Sehingga, berdasarkan pengaturan Pasal 74- 75 UU Nomor 28 Tahun 2009 dapat diketahui bahwa dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.
Nilai jual sarang burung walet yang berlaku di daerah satu dan daerah yang lain tidak sama tergantung dengan kondisi maupun jumlah sarang burung walet yang dalam hal ini dapat dijadikan objek pajak. Selanjutnya berkaitan dengan perhitungan Pajak Sarang Burung Walet, berdasarkan Pasal 76 UU Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan bahwa :
(1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana di maksud dalam Pasal 75 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
(2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
Sebagaimana karakteristik Pajak Sarang Burung Walet tersebut diatur berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 merupakan pengaturan secara umum.
Pengaturan lebih lanjut dan lebih rinci mengenai pemungutan Pajak Sarang Burung Walet akan diatur oleh tiap-tiap daerah melalui Peraturan Daerah setempat yang memiliki potensi sarang burung walet.
Seperti contohnya pengenaan tarif. Bahwa karena setiap daerah memiliki potensi sarang burung walet yang berbeda, maka dapat terjadi penetapan tarif yang

## 1274 Alif Nabila: Pemungutan Pajak Daerah
berbeda pula di tiap daerah. Namun, tarif maksimal telah dibatasi sebesar 10% dan tiap-tiap daerah tidak boleh menetapkan tarif melebihi batasan yang telah ditentukan oleh UU Nomor 28 Tahun 2019.

## Sistem Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet
Berdasarkan pembagian 3 sistem pemungutan pajak tersebut, maka dapat diketahui penjelasannya sebagai berikut:
a. Official Assesment System
12
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah  (fiskus)  untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang  terutang  oleh wajib pajak. Adapun ciri-cirinya :
a. Wewenang untuk menentukan besarnya terutang ada pada fiskus (fiskus aktif);
b.  Wajib pajak bersifat pasif;
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
Apabila hal ini dikaitkan dengan ajaran tentang timbulnya hutang pajak, menurut ajaran formal, artinya hutang pajak timbul apabila sudah ada Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari fiskus.

## b. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Terdapat dua jenis Self Assessment System yaitu Semi Self Assesment System dan Fully Assesment System. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut :
a.  Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak;
b.  Wajib pajak aktif, mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi (fiskus pasif).
12 Deddy Sutrisno, Indrawati, Op.Cit. [41].
Aparat  pajak  (fiskus)  hanya  bertugas  member  penyuluhan,  penerangan, pengawasan  maupun  sebagai  verifikator.  Untuk  menyukseskan  sistem  ini, dibutuhkan beberapa prasyarat wajib pajak, antara lain: 13
a.  Kesadaran Wajib Pajak ( tax consciousness );
b.  Kejujuran Wajib Pajak;
c.  Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak ( tax mindedness );
d.  Kedisiplinan Wajib Pajak ( tax discipline ).
d. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya yang terutang oleh wajib pajak. Contoh pihak ketiga yang dimaksud dalam sistem ini misalnya konsultan pajak, akuntan public, wajib pungut atau wajib potong dan sebagainya.
Berdasarkan penjelasan mengenai pembagian jenis sistem pemungutan pajak, apabila dikaitkan dengan sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam pemungutan Pajak Sarang Burung Walet berdasarkan Pasal 3 Ayat (4) huruf g PP Nomor 55 Tahun 2016 menyatakan bahwa Jenis Pajak kabupaten/ kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak yaitu Pajak Sarang Burung Walet. Jika dikaitkan dengan ketiga pembagian sistem pemungutan pajak tersebut di atas, maka sistem pemungutan Pajak Sarang Burung Walet tergolong dalam Self Assessment System. Hal tersebut berarti, wajib pajak yang aktif untuk membayar sendiri dan melakukan perhitungan terkait pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang harus dibayarkan. Wajib pajak juga aktif untuk membayar, menyetor dan melaporkan sendiri Pajak Sarang Burung Walet yang terutang. Dengan begitu, fiskus bersifat pasif dalam hal pemungutan pajak dan hanya melakukan pengawasan terhadap wajib pajak.
Adapun pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dapat diketahui di beberapa daerah di Indonesia, yaitu:

## 1276 Alif Nabila: Pemungutan Pajak Daerah
Tabel 1. Pengaturan Pajak Daerah Sarang Burung Walet No. Daerah Peraturan Daerah Subjek dan Objek Pajak Dasar Pengenaan Tarif 1. Kabupaten Musi Banyuasin (Sumatera Selatan) Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet, kemudian diperbarui sebagian dengan Perda Nomor 19 Tahun 2018 orang pribadi atau Badan dan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Nilai jual sarang burung walet : (Harga Pasal x Volume) 10 %
2. Kabupaten Kotawaringin Timur (Kalimantan Tengah) Perda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah orang pribadi atau Badan dan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Nilai jual sarang burung walet : (Harga Pasal x Volume) 5% 3. Kabupaten Kebumen (Jawa Tengah) Perda Nomor 16 Tahun 2012 orang pribadi atau Badan dan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Nilai jual sarang burung walet : (Harga Pasal x Volume) 10% 4. Kabupaten Muaro Jambi (Provinsi Jambi) Perda Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Sarang Burung Walet orang pribadi atau Badan dan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Nilai jual sarang burung walet : (Harga Pasal x Volume) 10 % 5. Kota Semarang Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet orang pribadi atau Badan dan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Nilai jual sarang burung walet : (Harga Pasal x Volume) 10%

## Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandangan- pandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hakikat dari penegakan hukum adalah untuk
mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran. 14
Fungsi hukum secara konkrit harus dapat mengendalikan pertentangan kepentingan- kepentingan kehidupan manusia menjadi keadaan yang teratur. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa: “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 15
Penegakan hukum dalam hukum perpajakan dapat diartikan sebagai sarana penyerasian hubungan nilai dalam suatu kaidah guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan serta mampu mengendalikan pertentangan yang timbul dalam pelaksanaan hukum perpajakan. Begitu pula dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah, maka dengan adanya penegakan hukum terkait pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet mampu menjadi pedoman dalam rangka penyelesaian masalah hukum seperti halnya terjadi perlawanan maupun penghindaran pajak.
Dalam hal penegakan hukum administrasi maka terdapat penegakan hukum preventif. Penegakan hukum preventif berupa fungsi dan prosedur pengawasan dan mengetahui siapa yang berwenang melakukan pengawasan. Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa instrument penegakan hukum administrasi negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. 16 Pengawasan merupakan bagian dari ruang lingkup penegakan hukum administrasi yang bersifat preventif, karena pengawasan merupakan langkah preventif untuk melaksanakan kepatuhan. J.B.J.M ten Berge juga menguraikan instrumen penegakan hukum administrasi berupa pengawasan dan penerapan sanksi. 17
14 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum , (Bina Citra 1983).[13].
15 Sondang Edward Situngkir, ‘Penegakan Hukum Bidang Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kota Pontianak)’ ( Media Neliti , 2017) <https:// media.neliti.com/media/publications/210024-penegakan-hukum-bidang-perpajakan-dalam.pdf> accessed Rabu 01 Januari 2020.[15].
16 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gajahmada University Press 1993).[245].
17 Deddy Sutrisno, Indrawati, Op.Cit .[50].

## 1278 Alif Nabila: Pemungutan Pajak Daerah
Kekuasaan pengawasan terhadap kehidupan masyarakat berkaitan dengan tugas pemerintah yang berhubungan dengan tugas mengatur, dimana pengawasan kepada masyarakat dilakukan melalui pengaturan dengan mengadakan pembatasan- pembatasan tertentu kepada aktifitas masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Istilah pengawasan sendiri dimaksudkan agar masyarakat lebih terarah dalam melakukan aktifitas , sehingga tidak menyimpan dari ketentuan-ketentuan larangan atau perintah yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan hukum yang ada. 18
Sesuai dengan ciri negara hukum, bahwa kewenangan yang digunakan untuk melakukan pengawasan harus selalu dilandasi oleh asas legalitas. Oleh karena itu, kewenangan dalam melakukan pengawasan harus dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum. Sebagaimana bentuk penegakan hukum preventif yakni pengawasan yang dilakukan terhadap pemungutan Pajak Sarang Burung Walet harus pula dituangkan dalam Peraturan Daerah terkait.
Disamping pengawasan sebagai langkah penegakan hukum preventif dalam rangka pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, maka bentuk penegakan hukum preventif lain adalah dengan melakukan pembentukan peraturan perundang- undangan yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah dalam rangka mengatur dan menjadi pedoman bagi subjek pajak guna melaksanakan setiap kewajiban pembayaran Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dan tidak melakukan perlawanan maupun penghindaran pembayaran Pajak Sarang Burung Walet.
Penegakan hukum represif merupakan upaya penegakan hukum yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan terdapat jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan. Penegakan hukum represif dalam hal ini bertujuan untuk menyelesaikan dan memberikan konsekuensi hukum pasca terjadinya pelanggaran. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet maka dalam hal ini penegakan hukum represif dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.
Dalam hal pelaksanaan penegakan hukum represif terkait pemungutan Pajak Sarang Burung Walet ini dilakukan upaya penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah disita.
Penagihan pajak dalam hal Pajak Sarang Burung Walet dilakukan dengan melalui:
a.  Penagihan dengan Surat Tagihan
Berdasarkan Pasal 20 PP Nomor 55 Tahun 2016 dinyatakan bahwa :
(1)  Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) dalam hal:
a.  Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
b.  Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
c.  Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
(2)  Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
Penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 55 Tahun 2016 tersebut merupakan salah satu bentuk penegakan hukum represif karena telah terjadi pelanggaran yakni tidak dilakukannya pembayaran maupun kurang bayarnya pajak sarang burung walet yang terutang sebagaimana telah melewati tanggal jatuh tempo.
b.  Penagihan dengan Surat Paksa

## 1280 Alif Nabila: Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Pasal 20 PP No 55 Tahun 2016 disebutkan bahwa : (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.  Penagihan dengan Surat Sita 19
Surat sita dikeluarkan apabila setelah dikeluarkannya Surat Paksa namun dalam jangka waktu 2x24 jam wajib pajak belum juga melunasi utang pajak, maka Jurusita pajak dapat melakukan tindakan penyitaan.
d.  Lelang 20
Dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan utang pajak belum juga dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang guna atas barang yang dilakukan penyitaan dilelang dan dilakukan penjualan.
Penegakan hukum represif dalam hal pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang dapat dilakukan selanjutnya adalah pengenaan sanksi-sanksi. Adapun pengenaan sanksi dalam pemungutan Pajak Sarang Burung Walet terbagi atas sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Sanksi administrasi adalah kegiatan pelanggaran terhadap norma hukum administrasi bukan kepada pelaku, sehingga tujuan sanksi administrasi adalah untuk menghentikan pelanggaran atau memulihkan keadaan semula. Terhadap tujuan tersebut, maka penerapan sanksi administrasi dilakukan tanpa didahului prosedur peradilan. Adapun sanksi administrasi yang dikenakan dalam rangka pemungutan Pajak Sarang Burung Walet adalah jenis sanksi administrasi berupa sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Denda administrasi lebih bersifat “ condemnatoir ” daripada sifat “ reparatoir ”. Oleh karena itu, untuk menetapkan
19 ibid. [68]. 20 ibid. [69].
denda administrasi dibutuhkan ketentuan perundang-undangan terkait kewenangan pengenaan sanksi administrasi. 21 Dalam pengenaan sanksi administrasi dalam pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dilakukan apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak maupun tidak dilakukan pembayaran pajak.
Disamping sanksi administrasi terdapat sanksi pidana yang dapat dikenakan dalam rangka pemungutan Pajak Sarang Burung Walet. Sanksi pidana dilakukan apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dalam perpajakan. Tindak pidana dalam perpajakan merupakan tindak pidana yang terjadi  apabila suatu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara di bidang perpajakan. Dalam rangka melakukan pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak, maka dilakukan terlebih dahulu tindakan penyidikan. Sanksi pidana diterapkan ketika sanksi-sanksi lain sudah tidak efektif untuk dilakukan. 22

## Kesimpulan
Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur terkait pemungutan Pajak Sarang Burung Walet. Pada UU Pajak Daerah disebutkan terkait karakteristik Pajak Sarang Burung Walet. Kemudian, secara teknis terkait ketentuan umum dan tata cara pemungutannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet karena digolongkan sebagai Pajak Kabupaten/Kota maka yang berwenang melakukan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet adalah daerah Kabupaten/Kota dengan potensi sarang burung walet yang selanjutnya dituangkan pengaturannya dalam Peraturan Daerah.
21 ibid. [53-55].
22 Tsamara Probo Ningrum, ‘Penghindaran Pajak Oleh Perusahaan Asing Penyedia Layanan Aplikasi dan Konten Berbasis Internet Sebagai Wajib Pajak Dalam Bentuk Usaha Tetap’(Program Sarjana Universitas Airlangga 2019).[68].

## 1282 Alif Nabila: Pemungutan Pajak Daerah
Berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dapat terjadi suatu permasalahan hukum terkait perlawanan dan penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Atas tindakan perlawanan dan penghindaran wajib pajak tersebut dapat dilakukan penegakan hukum baim secara preventif maupun represif. Penegakan hukum secara preventif yakni melalui pembentukan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Sarang Burung Walet dan pengawasan.
Sedangkan penegakan hukum secara represif melalui proses penagihan pajak, pengenaan sanksi administrasi berupa sanksi bunga, denda, dan kenaikan pajak, serta sanksi pidana apabila terjadi tindak pidana yang merugikan keuangan daerah. Sanksi pidana dilakukan apabila sanksi-sanksi yang sebelumnya tidak efektif.

## Daftar Bacaan

## Buku
Aries Djaenuri, Siti Aisyah, Modul 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945 (Universitas Terbuka 2014).
Deddy Sutrisno, Indrawati, Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Pajak (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2009).
Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Kementerian Keuangan RI 2019).
Erly Suandi, Hukum Pajak (Salemba Empat 2008).
Muhammad Bakhrun Efendi, Kebijakan Perpajakan di Indonesia: Dari Era Kolonial Sampai Era Orde Baru (Alinea Pustaka 2006).
Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gajahmada University Press 1993).
Rochmat Soemitro, Asas Dan Dasar Perpajakan (Refika Aditama 2005).
Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum (Bina Citra 1983).
Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, Hukum Pajak (Salemba Empat 2008).

## Jurnal
Moc h. Samsul Arifin, Margareta Rahayuningsih, Sri Ngabekti, ‘Distribusi Walet ( Collacallia Sp ) di Kabupaten Grobogan’ (2012) 1 Unnes Journal of Life Science.
Turaina  Ayuti,  Dani  Garnida,  Indrawati  Yudha  Asmara,  ‘Identifikasi  Habitat Dan Produksi Sarang Burung Walet ( Collocalia Fuciphaga ) di Kabupaten Lampung Timur’ (2016) 5 Jurnal Unpad.

## Laman
Lina, ‘BPPRD Muba Bidik Pajak Walet di 2019’ (Info Publik, 2018) <http:// infopublik.id/kategori/nusantara/311096/bpprd-muba-bidik-pajak-walet- di-2019> accessed 14 Januari 2020.
Sondang Edward Situngkir, ‘Penegakan Hukum Bidang Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kota Pontianak)’ (Media Neliti, 2017) <https://media.neliti.com/media/publications/210024- penegakan-hukum-bidang-perpajakan-dalam.pdf> accessed Rabu 01 Januari 2020.

## Skripsi
Tsamara Probo Ningrum, ‘Penghindaran Pajak Oleh Perusahaan Asing Penyedia Layanan Aplikasi dan Konten Berbasis Internet Sebagai Wajib Pajak Dalam Bentuk Usaha Tetap’(Program Sarjana Universitas Airlangga 2019).

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

## 1284 Alif Nabila: Pemungutan Pajak Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet.
Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet.
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet.