## Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

## Firman Satrio Hutomo
firman_025@yahoo.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
This study aims to find out the rules about criminalization and insulting through  social  media  in  Indonesia’s  criminal  law  and  enforcement  in an insulting thing through social media. This is a normative law study, perspective by using legal material as a source, premier law and/or even the secondary ones. Approaching method that used in the study is the law and case approach. Based on the study result and discussion, it finds out that the legal construction and effectivity of liability for the preparator of  defamation  through  social  media  has  been  regulated  on  article  27 paragraph (3) No. 11 2008 statute about the Information and Electronic Transactions. In the criminal code, defamations are regulated in Article 310 paragraph (1) of the criminal code. For the second conclusion is that the actions in some of the decisions above where the defendant uploaded on a Facebook account showed a motive or intention to insult and / or defame the preparators. And thus, the act fulfils the criminal element in Article 45 paragraph (3) of the ITE Law. Keywords: Land Procurement; Sale and Purchase Resistant of Land;
Land Conflict; Ownership.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan  mengenai pemidanaan  dan  delik  penghinaan  melalui  media  sosial  di  dalam sistem hukum pidana Indonesia dan penegakan hukum dalam perkara penghinaan melalui media social. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dengan menggunakan sumber bahan hukum,  baik  bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum  sekunder. Pendekatan ini yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yakni pertama, konstruksi hukum dan efektifitas pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana penceamran namabaik  melalui  media  social  telah  diatur  dalam  pasal  27  ayat  (3) Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam KUHP  tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Kedua bahwa perbuatan pada beberapa putusan diatas dimana terdakwa mengupload pada akun facebook yang menunjukkan adanya motif atau niat  untuk  melakukan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik terhadap pelaku. Dan dengan demikian perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Kata Kunci: Delik; Penghinaan; Media Sosial; Sistem Pemidanaan.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 2, Maret 2021
How to cite: Firman Satrio Hutomo‘Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui  Media  Sosial’  (2021) Vol. 4 No. 2 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 16 Januari 2021; Diterima 1 Februari 2021; Diterbitkan 1 Maret 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i2.25783 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Universitas Airlangga

## 652 Firman Satrio: Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran...

## Pendahuluan
Salah satu bentuk tindak pidana yang dalam pelaksanaanya semakin mutakhir untuk dilakukan dengan menggunakan internet di Indonesia adalah tindak pidana penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik  yang  dilakukan  oleh  individu  terhadap individu  maupun  kelompok  yang  lain.  Tindak  pidana  penghinaan  ( beleediging ) adalah penyerangan terhadap martabat kehormatan dan nama baik bersifat pribadi maupun  komunal  yang  menimbulkan  perasaan  malu,  ketersinggungan,  tercemar atau terhina, melahirkan rasa tidak senang, kebencian, tidak puas, sakit hati, amarah, dan penderitaan yang menyiksa batin orang lain. 1
Hal-hal yang dikomunikasikan atau dipublikasikan melalui internet adalah merupakan  tindak  pidana  penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik  apabila  hal tersebut adalah tidak benar adanya bagi pihak korban, baik itu merupakan yang merusak  reputasi  ataupun  yang  membawa  kerugian  material  bagi  pihak  korban. Publikasi  atau  komunikasi  tentang  diri  pihak  lain  dapat  dikatakan  pencemaran nama  baik  atau  penghinaan,  baik  dilakukan  dengan  kata-kata  atau  tulisan  yang terang-terangan maupun bentuk yang tersembunyi namun mengandung konotasi yang merusak reputasi seseorang atau badan atau instansi tertentu.
Pada mulanya kejahatan dan pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia hanya  dikenakan  peraturan  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana yang  selanjutnya disebut KUHP. Setelah pergeseran zaman di era digital ini maka pemerintah khususnya aparat penegak hukum terdorong untuk memberikan pengaturan  terkait  tindak  pidana  cybercrime  yang  kemudian  disebut  cyberlaw dengan menetapkan Undang-Undang  Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas  Undang-Undang  Nomor.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Kejahatan  penghinaan  dapat  dibedakan  menjadi  penghinaan  umum  (diatur dalam bab XVI buku II) dan penghinaan khusus (tersebar di luar bab XVI buku II). Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai
1 Adami  Chazawi, Hukum  Pidana  Positif  penghinaan  (Edisi  Revisi) (Media  Nusantara Creative 2016).[1].
kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik bersifat komunal atau kelompok. 2
Kejahatan  yang  oleh  Undang-undang  diberi  kualifikasi  pencemaran  atau penistaan ( smaad ) dan pencemaran tertulis ( smaadschrijft ) dirumuskan selengkapnya di dalam Pasal 310, pengertian hukum tentang kualifikasi pencemaran dirumuskan pada ayat (1), yang sesugguhnya pencemaran lisan (walaupun perkataan lisan tidak disebutkan), kebalikan dari pencemaran dalam ayat (2). Pada ayat (2) dirumuskan pengertian tentang pencemaran tertulis, sedangkan pada ayat (3) mencantumkan tentang pengecualian pemidanaan pencemaran dan pencemaran tertulis pada ayat (1) dan (2). Merupakan dasar hapusnya sifat melawan hukum pencemaran. Dapat juga disebut alasan penghapusan pidana khusus pada pencemaran dan pencemaran tertulis. 3 Dalam Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, delik pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 36 ayat (5), yaitu:
(a) bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
(b)  menonjolkan  unsur  kekerasan,  cabul,  perjudian,  penyalahgunaan  narkotika dan obat terlarang;
(c) mempertentangkan suku, agama, ras, dan atargolongan. 4
Sedangkan  dalam  Undang  –  Undang  Nomor  19  Tahun  2016  entang  Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, delik pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 45 Ayat (3), yaitu:
“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran  nama  baik  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  27  ayat  (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.
Dengan adanya Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infornasi dan Transaksi Elektronik
2 Adami.Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan (PMN Surabaya 2009).[87]. 3 ibid .
4 ibid.
Firman Satrio: Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran...
maka  aturan  mengenai  informasi  elektronik  telah  mendapatkan  payung  hukum. Kejahatan dunia maya ( Cyber Crime ) juga dapat lebih mudah untuk diproses secara hukum  karena  informasi  elektronik,  dokumen  elektronik  dan  hasil  cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga pembuktian dalam kasus – kasus cybercrime menjadi lebih mudah. 5
Berkaitan dengan kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial facebook , akan dianalisis yang terjadi di Desa Pandahan Kecamatan Bati – Bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan. Pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut dilakukan oleh H.Ramlan alias Alan Bin H.Hamzah atas dasar untuk menagih hutang.
Dari  tindakan  tersebut  jika  dilihat  secara  teoritik  dalam  hukum  pidana maka terdapat unsur kesengajaan dalam tindak pidana tersebut. Dapat diketahui dari  ringkasan  cerita  diatas  bahwa  pencemaran  nama  baik  melalui  media  sosial facebook oleh H.Ramlan dilakukan dengan sengaja memilik muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli.

## Konsep Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah ( strafbaarfeit ) dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana  sering  mempergunakan  istilah  delik,  sedanagkan  pembuat  undang-undang merumuskan  suatu  undang-undang  mempergunakan  istilah  peristiwa  pidana  atau perbuatan pidana atau tindak pidana. 6 Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah: 7
5 ibid.
6 Amir Ilyas, ‘ Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan ’ (Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia 2012).[18].
7 ibid.
1. Strafbaarfeit adalah peristiwa pidana;
2. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana;
3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.
Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Molejatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar yang dilanggar oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. 8 Adapun didalam perumusan tersebut yang  mengandung  kalimat  aturan  hukum  pidana  dimaksudkan  akan  memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.
Klasifikasi tindak pidana menurut sistem Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi menjadi dua bagian, kejahatan ( minsdrijven ) yang diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran ( overtredigen ) yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil.
Pengertian  mengenai  kehormatan,  menurut  Satochid  kartanegara  adalah harga diri atau martabat manusia yang disandarkan pada tata susila. 9 Kehormatan dapat diberikan batasan, adalah harga diri atau harkat dan martabat yang dimiliki oleh  orang  yang  disandarkan  pada  tata  atau  nilai-nilai  (adab)  kesopanan  dalam pergaulan amsyarakat. Arti tata adalah nilai-nilai yang baik (adab) yang hidup serta dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh masyarakat. adab kesopanan adalah adab sopan santun yang baik dalam pergaulan hidup bermasyarakat, yang dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh semua anggota masyarakat. 10
Sedangkan  nama  baik  adalah  suatu  rasa  harga  diri  atau  martabat  yang didasarkan  pada  pandangan  atau  penilaian  yang  baik  oleh  masyarakat  terhadap sesseorang  dalam  pergaulan  bermasayarakat.  Nama  baik  disini  adalah  rasa  atau
8 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (PT.Bina Aksara 1982). [55].
9 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu. [111].
10 Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan (CV. Putra Media Nusantara 2009).[7].

## 656
Firman Satrio: Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran...
perasaan seseorang mengenai dirinya yang dipandang atau dinilai orang-orang lain sebagai baik, walaupun mungkin ada banyak orang yang pada kenyataannya tidak memandang sebagai orang yang baik. Bagi bangsa Indonesia, pasal pencemaran nama baik dianggap sesuai dengan karakter bangsa ini yang menjunjung tinggi adat dan budaya timur, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma sopan santun bahkan  bisa  melanggar  norma  agama  jika  yang  dituduhkan  mengandung  unsur fitnah. Berdasarkan hal tersebut, pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang – undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, penghinaan dan pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah. 11
Istilah delik pencemaran nama baik di indonesia bukan merupakan juridical term (istilah hukum) karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam Kitab Undang -Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  namun  merupakan  istilah  yang  berkembang didunia  akademik  ( academic  term )  dan  masyarakat  sosial  ( social  term ).  Istilah hukum  yang  dipakai  di  Indonesia  nampaknya  belum  jelas  dalam  membedakan antara pencemaran nama baik dan penghinaan, hal ini bisa dilihat dalam ketentuan KUHP  dan  peraturan  perundang-undangan  di  luar  KUHP.  Hal  ini  menyebabkan multitafsir dalam pelaksanaannya sehingga melanggar hak asasi manusia.
Tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  yang  menjadi  obyek  yang  diserang adalah kehormatan seseorang dengan tuduhan mengenai suatu berita kebohongan yang  mengakibatkan  jatuhnya  kehormatan  seseorang.  Perbuatan  menyampaikan berita tidak sesuai dengan fakta atau berita bohong dalam peraturan yang diatur dalam  KUHP.  Perbuatan  menyampaikan  suatu  berita  yang  seolah-olah  berita tersebut  dibuat  benar  padahal  suatu  kebohongan  yang  sengaja  dipalsukan  yang bertujuan untuk menjatuhkan harga diri seseorang merupakan suatu tindak pidana pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik berbeda dengan sesuatu pernyataan yang  berupa  opini  ataupun  pendapat,  kedua  hal  tersebut  tidak  termasuk  objek
11 Asrianto  Zainal,  ‘Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Teknologi  Informasi  Ditinjau  Dari Hukum Pidana’ (2016)  9 Fakultas Syariah IAIN Kediri.[62].
Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  karena  opini  dan  pendapat  yang  tidak memiliki tujuan dengan sengaja menjatuhkan harga diri seseorang. Opini tersebut tidak  termasuk  dalam  pencemaran  nama  baik  karena  opini  dilindungi  oleh  asas kebebasan berpendapat. Di Indonesia opini dijamin dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28 F, karena itu yang dilarang oleh hukum adalah memalsukan fakta agar seseorang tercemar nama baiknya.

## Konsep Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP
Kejahatan  yang  oleh  undang-undang  diberi  kualifikasi  pencemaran atau  penistaan  ( smaad )  dan  pencemaran  tertulis  ( smaadschrift )  dirumuskan selengkapnya di dalam 310 KUHP. Bila rumusan kejahatan pencemaran pada pasal 310 ayat (1), maka terdiri dari unsur objektif dan unsur subyektif. Unsur objektif yang pertama adalah perbuatannya, dimana perbuatan tersebut menyerang, yang kedua yaitu objeknya dimana objeknya adalah kehormatan orang dan nama baik, sedangkan yang ketiga adalah caranya dengan menuduhkan perbuatan tertentu.
Apabila  unsur  subjektifnya    adalah  kesalahan  yang  disengaja  dan  maksudnya terang agar diketahui secara umum.
Perbuatan  menyerang  ( aanranden )  tidaklah  bersifat  fisik,  karena  terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik akan tetapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Arti penyerangan disini adalah menyampaikan  ucapan  dengan  cara  menuduhkan  melakukan  perbuatan  tertentu, dan penyerangan tersebut ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan ataupun direndahkan.
Objek  yang  diserang  adalah  rasa  atau  perasaan  harga  diri  mengenai kehormatan, dan rasa atau perasaan harga diri mengenai nama baik orang. rasa harga diri dalam penghinaan adalah rasa harga diri di bidang kehormatan, dan rasa harga diri di bidang nama baik. Rasa harga diri dibidang kehormatan berbeda dengan rasa harga diri di bidang nama baik meskipun dalam keduanya terdapat sifat yang sama. persamaan  keduanya  terletak  pada  akibat  dari  penyerangan.  Baik  penyerangan

## 658 Firman Satrio: Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran...
terhadap  kehormatan  maupun  nama  baik,  kedua-duanya  menimbulkan  perasaan turun atau jatuhnya atau tercemarnya rasa harga diriatau martabat seseorang yang mejadikan orang tersebut terhina dan malu.
Objek penceamran kedua yaitu rasa harga diri orang mengenai nama baik. Adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian  yang  baik  dari  masyarakat  terhadap  seseorang  dalam  hubungan  hidup bermasyarakat. Rasa harga diri mengenai nama baik tumbuh dan berada dalam batin seseorang berkat adanya interaksi sosial antara pribadi yang bersangkutan dengan sesama komunitas sosial. Nama baik ini diakui oleh masyarakat, bagi seseorang dia memiliki rasa atau perasaan bahwa masyarakat memberikan pengakuan tentang segala  sesuatu  yang  baik.  Jadi  nama  baik  adalah  rasa  atau  perasaan  seseorang mengenai dirinya bahwa dirinya dipandang oleh orang-orang lain sebagai baik.
Kejahatan pencemaran terdapat dua unsur kesalahan, yakni sengaja ( opzettelijk ) dan maksud atau tujuan. Walaupun dalam doktrin, maksud itu adalah juga kesengajaan (dalam arti sempit), yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud. Tetapi, fungsi unsur sengaja dan unsur maksud dalam pencemaran berbdeda. Sikap batin sengaja ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan). Sementara sikap batin maksud ditunjukan pada unsur diketahui oleh umum mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu, maka unsur yang diliputi oleh sengaja dalah unsur-unsur berikut: 12
1.  Perbuatan menyerang;
2.  Objek; kehormatan atau nama baik orang;
3.  Dengan menuduh suatu perbuatan tertentu.
Dalam kejahatan pencemaran tertulis yang dipersalahkan sebagai pembuat
( dader )  hanyalah  orang  yang  menyiarkan,  yang  mempertunjukan  dan  yang menempelkan,  dan  tidak  bagi  orang  yang  membuat  tulisan  dan  yang  membuat gambar. 13 Apabila tulisan atau gambar yang berisi mencemarkan orang dibuat oleh
12 Jupri,’Delik  Penghinaan’,(2011),<  https://www.negarahukum.com/hukum/delik-penghi- naan.html>, dikunjungi pada tanggal 25 Januari 2020.
13 ibid.
orang lain selain yang menyiarkan ataupun yang menempelkan, dan dengan hanya sekedar  menolong  orang  lain  yang  akan  menyiarkan,  yang  akan  menempelkan atau  yang  akan  menyebarkan,  maka  si  pembuat  tulisan  atau  gambar  ini  dapat dikatakan sebagai pembuat pembantu. Akan tetapi apabila orang si pembuat tulisan atau  gambar  memiliki  sikap  batin  yang  sama  dengan  orang  yang  menyiarkan, yang menempelkan atau yang mempertunjukkan sengaja menyerang kehormatan orangyang dimaksudkannya agar diketahui secara umum, maka si pembuat tulisan atau gambar tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pembuat pembantu, akan tetapi pembuat peserta.
Menurut isi dari pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP yaitu: Ayat (1) “Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, penerbitnya selaku demikian tidak dituntut bila dalam barang cetakan disebutkan nama dan tempat tinggalnya, sedangkan perbuatannya sudah dikenal atau diberitahukan oleh  penerbit  pada  waktu  pertama  kali  ditegur  setelah  penuntutan  dimulai agar memberitahukan nama si pembuat”.
Ayat (2) “aturan ini tidak berlaku bila pelaku pada saat barang cetakan terbit tidak dapat dituntut atau sudah menetap di luar indonesia”.
Kejahatan fitnah ( laster) dirumuskan didalam pasal 311 KUHP, yang selengkapnya adalah:
Ayat  (1)  “jika  yang  melakukan  kejahatan  pencemaran  atau  pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya,  dan  tuduhan  dilakukan  bertentangan  dengan  apa  yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
Ayat (2) “pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No.1-3 dapat dijatuhkan”.
Kejahatan fitnah bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri, terlepas dari kejahatan pencemaran dan  penceamaran tertulis  melainkan merupakan  bentuk  khusus  dari pencemaran.  Karena  untuk  terjadinya  fitnah  diisyaratkan  adanya  pencemaran ataupun  juga  pencemaran  tertulis.  Bila  rumusan  pasal  311  ayat  (1)  diperinci, maka  akan  dapat  dilihat  unsur-unsur  pencemaran  atau  pencemaran  tertulis  ada didalamnya, unsur-unsurnya selengkapnya sebagai berikut: 14
1.  Semua unsur (objektif dan subjektif) dari:
Firman Satrio: Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran...
a.  Pencemaran (Pasal 310 Ayat (1))
b.  Pencemaran tertulis (Pasal 310 Ayat (2))
2.  Si  pembuat  diperbolehkan  untuk  membuktikan  apa  yang  dimudahkannya  itu benar
a.  Tetapi si pembuat tidak membuktikan kebenaran tuduhannya
b.  Apa  yang  menjadi  isi  tuduhannya  adalah  bertentangan  dengan  yang diketahuinya.
c.  Apabila  si  pembuat  pencemaran  menuduhkan  perbuatan  pada  orang  lain, perbuatan mana berupa tindak pidana, maka dalam hal demikian bisa terjadi terhadap si pembuat tindak pidana yang dituduh tadi dilakukan penyidikan dan penuntutan pidana di sidang pengadilan. Dalam hal ini berlakulah pasal 314 KUHP, 15 yang merumuskan sebagai berikut:
d.  Ayat  (1)  “jika  yang  dihina,  dengan  putusan  hakim  yang  menjadi  tetap, dinyatakan  bersalah  bersalah  atas  hal  yang  dituduhkan,  maka  pemidanaan karena fitnah tidak mungkin”.
e.  Ayat (2) “jika dengan putusan hakim yang telah menjadi tetap dibebaskan dari yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar”.
f.  Ayat (3) “jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang menjadi tuduhan”.
Pasal 314 KUHP ini adalah penegasan Undang-Undang dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum, khususnya mengenai ketentuan Ayat (3). Sementara Ayat (1) dan (2) hanyalah berupa penegasan Undang-Undang belaka. 16 Mengenai penjatuhan pidana fitnah ( laster ) , yang ada kekhususannya ialah kepada si pembuat fitnah yang terbukti bersalah disamping dijatuhkan pidana sesuai dengan ancaman pada fitnah yaitu empat tahun penjara, dapat juga dijatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 35 No.1-2 yaitu berupa:
1.  Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, dan Hak memasuki angkatan bersenjata.
2.  Bentuk penghinaan ringan atau penghinaan biasa diatur dalam pasal 315 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:
“Tiap-tiap  penghinaan  dengan  sengaja  yang  tidak  bersifat  pencemaran
atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
Pengertiannya jika penghinaan (pencemaran nama baik) itu dilakukan dengan jalan menuduh seseorang telah melakukan suatu perbuatan, maka hal itu tergolong pasal 310 dan 311 KUHP. Namun apabila dengan jalan atau cara lain, seperti misalnya mengumpat atau memaki-maki dengan kata-kata keji yang menurut pendapat umum dapat digolongkan sebagai kata-kata penghinaan, maka hal ini tergolong memenuhi unsur pasal 315 KUHP yang disebut penghinaan ringan atau biasa. 17 Dari ketentuan pasal 315 KUHP ini maka terdapat unsur-unsur objektif yaitu perbuatan dengan menyerang, objeknya adalah kehormatan orang dan nama baik orang, kemudian terdapat beberapa caranya:
a.  Dengan lisan di muka umum;
b.  Dengan tulisan di muka umum;
c.  Dengan lisan di muka orang itu sendiri;
d.  Dengan perbuatan di muka orang itu sendiri;
e.  Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya. 18
Rumusan Pasal 317 KUHP memperlihatkan adanya kaitan yang erat antara delik  pengaduan  fitnah  dengan  delik  pencemaran,  dan  pencemaran  tertulis. Kaitan erat antara delik fitnah dengan delik pencemaran atau pencemaran tertulis, yaitu bahwa delik pengaduan fitnah merupakan ketentuan khusus terhadap delik pencemaran tertulis yang merupakan ketentuan umum. Dirumuskan dalam Pasal 317 KUHP yang selengkapnya sebagai berikut:
Ayat  (1)  barangsiapa  dengan  sengaja  mengajukan  pengaduan  atau pemberitahuan  palsu  kepada  penguasa,  baik  secara  tertulis  maupun  untuk dituliskan,  tentang  seseorang  sehingga  kehormatan  atau  nama  baiknya terserang,  diancam  karena  melakukan  pengaduan  fitnah,  dengan  pidana penjara paling lama empat tahun.
Ayat (2) pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No.1-3 dapat dijatuhkan.
17 Reydi Vridell Awawangi, ‘Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Dan Menurut UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’ (2014) 3 Lex Crimen.[116].
18 Ahmad Sofian Op.Cit. [123].

## 662 Firman Satrio: Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran...
Unsur-unsur  dari  fitnah  dengan  pengaduan  adalah  dengan  sengaja, menyampaikan  laporan  atau  pengaduan  tertulis  palsu,disampaikan  kepada penguasa,  tentang  orang  tertentu,  isinya  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik orang tersebut. 19 Laporan atau pengaduan palsu tertulis maksudnya adalah bahwa yang disampaikan dengan lisan yang kemudian ditulis oleh penerima laporan atau pengaduan, laporan pengaduan yang disampaikan kepada pejabat negara. Laporan atau pengaduan itu mengenai orang tertentu tertentu pada umumnya penghinaan hanya  dapat  dilakukan  terhadap  manusia  atau  individu  dalam  arti  punya  nama, sehingga tidak dapat diperlakukan terhadap badan hukum meskipun badan hukum dapat memilki nama baik. 20

## Konsep Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial
Kejahatan  yang  dilakukan  dalam  hal  cyber  crime  timbul  karena  adanya pemanfaatan teknologi internet. Cyber crime dilakukan akibat adanya kecanggihan teknologi, komputer dan telekomunikasi untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.
Hukum cyber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum  yang  terkait  dengan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi, demikian  pula  hukum  telematika  yang  merupakan  perwujudan  dari  peningkatan digitalisasi, konten tipe yang berbeda (data, audio, video) diletakkan dalam suatu format yang sama dan dikirim terus melalui variasi teknologi komputer, handphone, televisi  yang  kemudian  diteruskan  pada  platform  yang  berbeda.  Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tidak memiliki batas dan menyebabkan perubahan sosial secara cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi  bagi  peningkatan  kesejahtraan,  kemajuan,  dan  peradaban  manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. 21
19 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan (PT.Sinar Grafika 2010).[37].
20 ibid.
21 Ahmad Ramli, Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia (Rafika Aditama 2004).[1].
Konsep  aturan  pencemaran  nama  baik  melalui  media  elektronik  atau media sosial dan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap adanya potensi pencemaran  nama  baik.  Pencemaran  nama  baik  melalui  media  sosial    ataupun media elektronik lainnya merupakan perbuatan pencemaran nama baik yang telah diatur  dalam  KUHP  Pasal  310 Ayat  (1)  namun  dilakukan  dengan  menggunakan media elektronik atau media masa diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga kedua ketentuan tersebut satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Dari kedua ketentutan tersebut unsur pidana yang kemudian dijadikan dasar untuk mengklasifikasi apakah perkara  pencemaran  nama  baik  yang  terjadi  termasuk  pencemaran  nama  baik biasa atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial atau media elekronik, dan juga ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi cyber crime diantaranya yaitu faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya.
Adapun  keterkaitan  antara  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  melalui media sosial berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang -Undang  Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan kebebasan berpendapat. Bahwa  kebebasan  berpendapat  merupakan  hak  setiap  individu  yang  dijamin oleh  konstitusi  dan  negara,  maka  dari  itu  Negara  Republik  Indonesia  sebagai negara  hukum  dan  demokratis  berwenang  dalam  mengatur  dan  melindungi pelaksanaannya.  Kebebasan  berpendapat  tanpa  adanya  sauatu  tekanan  dari pihak manapun maupun kebebasan berpikir telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 E Ayat (3), dimana setiap orang berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan  mengutarakan  pendapatnya.
Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan asasi manusia menurut hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki setiap insan sejak lahir. 22 Kebebasan berekspresi pada saat ini tidak hanya dapat ditunagkan melalui lisan maupun tulisan akan tetapi juga dapat dituangkan atau disampaikan melalui media sosial. Pemanfaatan teknologi
22 El Muhtaj Majda, Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia (Kencanai 2007).[29].

## 664 Firman Satrio: Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran...
informasi,  media  dan  komunikasi  secara  tidak  langsung  telah  mengubah  baik perilaku masyarakat ataupun kehidupan dalam bersosialisasi yang menyebabkan dunia menjadi tanpa batas.
Meskipun  kita  memiliki  hak  kebebasan  dalam  mengeluarkan  pendapat ataupun  pikiran,  akan  tetapi  kebebasan  tersebut  bukan  meripakan  mutlak  yang tanpa  batas,  melainkan  kebebasan  yang  bertanggung  jawab.  Karena  kebebasan kita juga dibatasi akan kebebasan orang lain, nilai-nilai serta norma yang berlaku dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Batasan terhadap hak dan kebebasan  menyampaikan pendapat  dan  pikiran  khususnya  di  media  sosial  juga harus  tetap  pada  jalur  yang  benar  dalam  tujuan  menyampaikan  informasi  yang sebenarnya  untuk  kepentingan  bersama.  Undang-undang  akan  menjadi  koridor pembatas  saja  supaya  kebebasan  mengeluarkan  pendapat  ataupun  pikiran  yang diperjuangkan tidak kebablasan. UU ITE menjadi salah satu batasan dalam tindak kejahatan melalui dunia maya.

## Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial
Pada putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 terdapat alasan- alasan permohonan mengajukan pengujian Undang-Undang bahwa pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah bertentangan dengan UUD 1945, yakni pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Bahwa menurut pemohon Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Negara hukum didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Dalam negara hukum salah satu pilar yang sangat penting adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak- hak asasi manusia. perlindungan terhadap HAM tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.
Pasal 27 ayat (3) UU ITE berpotensi melanggar kebebsan berekspresi, berpendapat, dan  menyebarkan  informasi.  Kebebasan  berekspresi  juga  merupakan  salah  satu syarat  penting  yang  memungkinkan  berlangsungnya  demokrasi  dan  partisipasi publik dalam pembuatan keputusan-keputusan. Tidak hanya penting bagi martabat individu,  tetapi  juga  untuk  berpartisipasi,  pertanggungjawaban,  dan  demokrasi. Pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi seringkali terjadi berbarengan dengan pelanggaran  lainnya,  terutama  pelanggaran  terhadap  hak  atas  kebebasan  untuk berserikat dan berkumpul.
Terhadap  alasan  para  pemohon  tersebut  diatas,  pemerintah  dapat menyampaikan penjelasan atau argumentasinya, yaitu bahwa prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat dalam realisasinya telah menjadi norma dalam UUD 1945 sehingga  prinsip-prinsip  tersebut  sebagai  cita  hukum  akan  dan  harus  tercermin dalam peraturan perundang-undangan nasional. Salah satu tujuan undang-undang yaitu sebagai barometer atau ukuran pengaturan terhadap perbuatan perbuatan yang bersumber dari konstitusi itu sendiri (hak-hak konstitusional), akan tetapi dilain pihak undang-undang juga berperan untuk melindungi hak-hak konstitusional dari pihak yang wajib mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat tercipta.

## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial
Pencemaran  nama  baik  pada  dasarnya  merupakan  suatu  perbuatan  atau tindakan  yang  telah  dianggap  sebagai  bentuk  ketidakadilan  sebelum  dinyatakan dalm undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Adapun beberapa catatan penting terkait dengan delik pencemaran nama baik yaitu:
1.  Pertama,  delik  itu  bersifat  amat  subyektif.  Artinya,  penilaian  terhadap pencemaran nama baik amat bergantung pada orang atau pihak yang diserang nama baiknya. Karena itu, pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh polisi jika ada pengaduan dari orang atau pidak yang merasa nama baiknya dicemarkan;

## Firman Satrio: Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran...
2.  Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku;
3.  Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.
Pada dasarnya, dalam konsep teori hukum pidana yang sering diperbincangkan yaitu  tentang  Tindak  pidana,  Pertanggungjawaban  pidana  dan  pemidanaan. Selanjutnya  yang  akan  dibahas  yaitu  tentang  pertanggungjawaban  pidana. Pertanggungjawaban Pidana atau yang dapat disebut (criminal responsibility) yang menjurus kepada pemidanaan terhadap pelaku yang bertujuan untuk menentukan apakah  seseorang  terdakwa  atau  tersangka  dipertanggung  jawabkan  atas  suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Seseorang dapat dijatuhkan sanksi pidana pada saat dimana seseorang tersebut melakukan perbuatan tindak pidana dan dapat diminta  pertanggungjawaban  pidana,  kemudian  baru  dapat  diketahui  bagaimana seseorang tersebut diketahui jenis sanksi apa yang tepat, seberapa berat dan lamanya waktu pidana yang dapat dijatuhkan.
Pertanggungjawaban  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  melalui  media sosial  dapat  diterapkan  dengan  sanksi  pidana  penjara  maupun  denda  sesuai dengan  ketentuan  undang-undang  yang  berlaku.  Pertanggungjawaban  tersebut dibebankan  sesuai  dengan  unsur  pidana  yang  telah  ditinjau  dari  syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang telah diputuskan dalam pengadilan.

## Kesimpulan
Konstruksi  hukum  dan  efektifitas  pertanggungjawaban  bagi  pelaku  tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  jo  Pasal  45  ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam KUHP tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.
Bahwa pebuatan pada beberapa putusan diatas dimana terdakwa mengupload pada akun facebook yang menunjukkan adanya motif atau niat untuk melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap pelaku. Dan dengan demikian perbuatan  tersebut  memenuhi  unsur  pidana  dalam  Pasal  45  ayat  (3)  UU  ITE. Dalam Pasal tersebut mensyaratkan adanya unsur sengaja dalam mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

## Daftar Bacaan

## Buku
Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif penghinaan (Edisi Revisi) (Media Nusantara Creative 2016).
Adami.Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan PMN (Putra Media Nusantara 2009).
Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan (CV. Putra Media Nusantara 2009).
Ahmad  Ramli, Cyber  Law  dan  HAKI-Dalam  System  Hukum  Indonesia (Rafika Aditama 2004).
Amir Ilyas, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia,
2012).
El Muhtaj Majda, Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia (Kencanai 2007).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (PT.Bina Aksara 1982).
Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan (PT.Sinar Grafika 2010)
Satochid Kartanegara, Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu.

## Jurnal
Asrianto Zainal, ‘Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana’ (2016) 9 Fakultas Syariah IAIN Kediri.

## 668
Firman Satrio: Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran...
Reydi Vridell Awawangi, ‘Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Dan Menurut UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’ (2014) 3 Lex Crimen.

## Laman
Jupri, Delik Penghinaan, https://www.negarahukum.com/hukum/delik-penghinaan. html, Desember 2011, dikunjungi pada tanggal 25 Januari 2020.