## Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang

## Natalia Trisnawati
Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda
Abstract: This  study  aimed to  describe  the implementation  of  Bontang  City goverment social grant distribution in the Board of National Unity and Politics of
Bontang. This research uses descriptive qualitative research methods, and the data collected through  interviews  and  documentation.  Results  of  the  research  shows that the implementation of social grant distribution in the Board of National Unity and  Politics  of  Bontang  is  not  optimal  in  sense  of  the  implementation  of  the beneficiary  is still lacking.

## Keywords : Policy Implementation , Social Grant
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Implementasi  Kebijakan Penyaluran  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  di  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kota Bontang.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriftif  kualitatif,  dan untuk  pengumpulan  data  dilakukan melalui  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil penelitian  menujukkan  bahwa  implementasi    Kebijakan  Penyaluran  Hibah  dan Bantuan  Sosial  di  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kota  Bontang  belum  dapat dilaksanakan  secara  optimal  mengingat  pelaksanaan  penerima  bantuan  dirasa masih sangat kurang.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Hibah dan Bantuan Sosial.
Belanja  bantuan  hibah  dan  bantuan  sosial  merupakan  salah  satu  rekening belanja  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  menarik perhatian publik dan seringkali menjadi tajuk utama pada media massa. Hal tersebut dikarenakan  banyak  pihak  yang  membutuhkan  bantuan  hibah  dan  bantuan  sosial tersebut dan banyak kepentingan yang dapat diakomodir, baik untuk kepentingan kesejahteraan  masyarakat  maupun  kepentingan  politik  tertentu.  Pemberian bantuan  hibah  dan  bantuan  sosial  oleh Pemerintah Daerah  menjadi  rawan penyalahgunaan  terutama  menjelang  adanya Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga terdapat  kecenderungan  bantuan  hibah  digunakan  sebagai  alat  politik pencitraan  oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,  terutama  Kepala  Daerah Incumbent yang mencalonkan dirinya kembali dalam ajang Pemilihan Umum Kepala Daerah untuk periode kedua.
Untuk  menekan  penyalahgunaan  bantuan  hibah  dan  bantuan  pemerintah dalam  hal  ini Kementerian Dalam Negeri  mengeluarkan  peraturan  yaitu Peraturan Dalam  Negeri  (Permendagri) Nomor  39  tahun  2012  tentang  Pedoman  Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Dengan adanya Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 ini mengandung spirit pelaksanaan prinsip good governance (tata  kelola  pemerintahan  yang  baik)  dalam  pengaturan  hibah  dan  bantuan  sosial kepada  masyarakat  sehingga  tercipta  tertib  administrasi,  akuntabilitas  dan transparansi.
Menindaklanjuti  dari  implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Pemerintah  Kota  Bontang  telah  mengeluarkan  aturan  berupa  Peraturan  Walikota Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun  2012  tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan  Pertanggungjawaban  Hibah  dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Pengamatan  terhadap  penyaluran  hibah  dan  bansos  di  Kota  Bontang mengindikasikan  bahwa  pelaksanaan  pemberian  rekomendasi  hibah  dan  bansos banyak  tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti masuknya proposal di SKPD  yang  tidak  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditentukan  dan  banyaknya intervensi dari pihak legislatif sehingga penganggaran hibah dan bansos tidak sesuai prosedur.    Berdasarkan  permasalahan    tersebut  menjadi  alasan  penulis  untuk melakukan  penelitian  mengenai  “Implementasi  Kebijakan  Penyaluran  Hibah  dan Bantuan Sosial di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang”.

## Implementasi Kebijakan
Pembicaraan  tentang  konsep  implementasi  senantiasa  dikaitkan  dengan istilah  kebijakan.  Artinya  setiap  kali  orang  berbicara  tentang  implementasi,  maka yang dimaksudkan adalah implementasi kebijakan. Masalah implementasi kebijakan publik  sangat  mendasar  dalam  kehidupan  masyarakat  karena  implementasi  inilah yang  menentukan  “ siapa  memperoleh  apa” dalam  masyarakat.  Proses  serta perumusan  kebijakan  tidak  berakhir,  apabila  suuatu  kebijakan  telah  ditetapkan, karena  baik  tidaknya  atau  tepat  tidaknya  suatu  kebijakan  yang  telah  ditetapkan akan  terbukti  dari  hasil-hasil  yang  diperoleh  dalam  pelaksanaannya.  Implemetasi adalah  seperangkat  kegiatan  yang  dilakukan  menyusul  suatu  keputusan,  dimana suatu  keputusan  selalu  dimaksudkan  untuk  mencapai  sasaran  tertentu,  guna merealisasikan gagasan itu, maka diperlukan serangkaian aktivitas.
Dalam pembuatan kebijakan, agar dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka dibutuhkan suatu formulasi kebijakan berupa penyusunan serta tahapan yang jelas dan transparan. Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai  dan  mengkomunikasikan  pengetahuan  yang  relevan dengan  kebijakan dalam  satu  tahap  atau  lebih  tahap  proses  pembuatan  kebijakan.  Tahap-tahap tersebut  mencerminkan  aktivitas  yang  terus  berlangsung  yang  terus  terjadi sepanjang waktu, dimana setiap tahap berhubungan dengan berikutnya dan tahap terakhir  (penilaian  kebijakan)  dikaitkan  dengan  tahap  pertama  (penyusunan agenda) (Dunn, 2000).
Untuk  menggambarkan  secara  jelas  variabel  atau  faktor-faktor  yang berpengaruh  penting  terhadap  implementasi  kebijakan  publik  serta  guna penyederhanaan  pemahaman,  maka  akan  digunakan  model-model  implementasi kebijakan.  Salah  satunya  adalah  teori  George  C.  Edward  III,  dimana  implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:
a. Komunikasi,  yaitu  keberhasilan  implementasi  kebijakan  mensyaratkan  agar implmentor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan
dan  sasaran  kebijakan  harus  ditransmisikan  kepada  kelompok  sasaran  ( target groups ),  sehingga  akan  mengurangi distorsi  implementasi.  Menurut  Edward  III dalam  Widodo  (2010:97),  komunikasi  diartikan  sebagai  “proses  penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut  Edward  perlu  disampaikan  kepada  pelaku  kebijakan  agar  para  pelaku kebijakan  dapat  mengetahui  apa  yang  harus  mereka  persiapkan  dan  lakukan untuk  menjalankan  kebijakan  tersebut  sehingga  tujuan  dan  sasaran  kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.
b. Sumber daya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan  konsisten,  tetapi  apabila  implementor  kekurangan  sumber  daya  untuk melaksanakan,  maka  implementasi  tidak  akan  berjalan  efektif.  Sumber  daya tersebut  dapat  berwujud  sumber  daya  manusia,  misalnya  kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
c. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang  dimiliki oeh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dll. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor  tersebut  dapat  menjalankan  kebijakan  dengan  baik  seperti  apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
Sikap  dari  pelaksana  kadangkala
menyebabkan  masalah  apabila  sikap  atau  cara  pandangnya  berbeda  dengan pembuat  kebijakan.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengantisipasinya,  dapat mempertimbangkan/memperhatikan  aspek  penempatan  pegawai  (pelaksana) dan insentif.
d. Struktur  birokrasi,  merupakan  susunan  komponen  (unit-unit)  kerja  dalam organisasi  yang  menunjukkan  adanya  pembagian  kerja  serta  adanya  kejelasan bagaimana  fungsi-fungsi  atau  kegiatan  yang  berbeda-beda  diintegrasikan  atau dikoordinasikan,  selain  itu  struktur  organisasi  juga  menunjukkan  spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pegawasan dan menimbulkan red- tape yakni  prosedur  birokrasi  yang  rumit  dan  kompleks,  yang  menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.
Implementasi Peraturan Walikota Bontang No 17 Tahun 2012 Belanja Hibah dan Bantuan Sosial merupakan dua kode rekening yang saat ini menjadi  banyak  perhatian  publik.    Kedua  rekening  tersebut  memiliki  kepentingan yang  perlu  diakomodir  yaitu  membantu  tugas  Pemerintah  Daerah  dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan  Peraturan  Walikota  No.  17  Tahun  2012  bahwa  Belanja  Hibah merupakan  pemberian  uang/barang  atau  jasa  dari  Pemerintah  Daerah  kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat  tidak  wajib  dan  tidak  mengikat,  serta  tidak  secara  terus  menerus  yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara
terus  menerus  dan  selektif  yang  bertujuan  untuk  melindungi  dari  kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Tidak  sedikit  permasalahan  dalam  mengelola  hibah  dan  bantuan  sosial tersebut  membawa  Kepala  Daerah  dan  pengelolanya  ke  dalam  permasalahan hukum,  permasalahan  ini  juga  dialami  oleh  Pemerintah  Kota  Bontang  dengan banyaknya usulan dalam pengajuan proposal hibah dan bantuan sosial yang masuk ke  Pemerintah  Kota  Bontang.    Semakin  berkembang  dan  maraknya  suatu  daerah membentuk  organisasi-organisasi  kemasyarakatan  maka  makin  banyak  pula pengajuan proposal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, selain itu pemanfaatan hibah dan bantuan sosial untuk kepentingan politik.
Pemerintah  Kota  Bontang  yang  terlibat  dalam  proses  pembuatan  dan pengimplementasian    kebijakan  penyaluran  hibah  dan  bantuan  sosial  yang  legal kepada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  berdasarkan  aturan  diharapkan  agar mencapai tujuan dalam mendukung program pembangunan.
Pelaksanaan  atau pengimplementasian dalam penyaluran hibah dan bantuan sosial,  Pemerintah  Kota  Bontang  berusaha  untuk  memperbaiki  pelaksanaan penyaluran  hibah,  sehingga  tahapan-tahapan  di  dalam  pemberian  hibah  bisa dilaksanakan dengan baik sehingga menuju prinsip kepemerintahan yang baik ( good governance ) yaitu akuntabilitas, transparan jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

## Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial
Hibah  yang  bersumber  dari  anggaran  pendapatan  belanja  daerah  dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hibah berupa uang dan hibah berupa barang dan jasa.  Sesuai dengan hasil wawancara bahwa hibah berupa uang dicantumkan dalam rencana  kerja  dan  anggaran  pejabat  pengelola  keuangan  daerah.    Hibah  berupa uang  dianggarkan  dalam  kelompok  belanja  tidak  langsung,  jenis  belanja  hibah, obyek  dan  rincian  obyek  belanja  berkenaan  pada  pejabat  pengelola  keuangan daerah.    Dalam  anggaran  daerah  yang  berorientasi  pada  kinerja,  partisipasi  dan pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  sebagai  stakeholders  daerah  menjadi sangat penting.
Proses penganggaran hibah dan bantuan sosial di Kota Bontang, dimulai dari usulan  pemohon  dana  hibah  sampai  ditetapkannya  nama  penerima  dan  besaran dana  hibah  pada  rincian  objek  belanja.    Penganggaran  wajib  di  dasarkan  pada proposal  usulan  yang  diajukan  calon  penerima  hibah.    Mekanisme  penganggaran hibah di Badan Kesbangpol secara umum, yaitu :
a. Pemohon menyampaikan proposal permohonan bantuan hibah kepada Kepala Daerah.
b. Kepala  Daerah  menunjuk  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  terkait  untuk melakukan pengujian dan evaluasi atas proposal permohonan.
c. Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  terkait  melakukan  verifikasi  dan menyampaikan rekomendasi ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi.
e. Rekomendasi  SKPD  dan  pertimbangan  TAPD  atas  rekomendasi  menjadi  dasar pencantuman  alokasi  anggaran  dalam  rangcangan  Kebijakan  Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
f. Ditetapkan  dalam  Rancangan  Keuangan  di  Dinas  Keuangan  dan  Pendapatan Daerah.
Penganggaran  bantuan  sosial  yang  bersumber  dari  anggaran  pendapatan belanja daerah dapat dikelompokkan ke dua jenis, yaitu bantuan sosial berupa uang dan bantuan sosial berupa barang.  Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam rancangan  kerja  anggaran.    Bantuan  berupa  uang  dianggarkan  dalam  kelompok belanja  tidak  langsung,  jenis  belanja  hibah,  obyek  dan  rincian  obyek  belanja berkenaan  pada  Dinas  Pendapatan  dan  Keuangan  Daerah.    Dalam  rincian  obyek belanja dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

## Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial
Sebelum  melalui  proses  penganggaran  mulai  dari  pencantuman  anggaran hibah dan bantuan sosial dalam KUA dan PPAS, Rancangan anggaran pendapatan belanja  daerah  (RAPBD)  sampai  pengesahannya  menjadi  anggaran  pendapatan belanja  daerah,  Peraturan  No.  17  Tahun 2012  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Walikota  No.  13  Tahun  2014  juga  memberikan  perubahan  pengaturan dalam pelaksanaan verifikasi hibah dan bantuan sosial.
Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi dan monitoring masing-masing SKPD, meliputi penelitian administrasi dan penelitian substantif.  Tim verifikasi hibah dari Badan  Kesbangpol  dibentuk  berdasarkan  Keputusan  Kepala  Badan  Kesbangpol. Mekanisme verifikasi untuk belanja hibah berdasarkan hasil wawancara, yaitu :
1. Pemohon  menyampaikan  usulan  tertulis  permohonan  bantuan  kepada  Kepala Daerah.
2. Bagian  Sosial  menyalurkan  proposal  kepada  satuan  kerja  perangkat  daerah tekhnis sesuai dengan bidang dan tupoksi masing-masing.
3. Satuan  kerja  perangkat  daerah  menerima,  dan  melakukan  verifikasi  secara administrasi dan substantif.
4. Verifikasi  secara  administrasi,  merupakan  penilaian  yang  didasarkan  dengan meneliti  kelengkapan  administrasi  proposal  yang  diajukan  dan  mengisi  fomat standar yang telah ditetapkan.
5. Verifikasi  secara  substantif,  merupakan  penilaian  yang didasarkan  dengan meneliti  isi  proposal  yang  diajukan  telah  sesuai  dengan  prinsip,  sifat  dan persyaratan yang telah ditetapkan di dalam peraturan, yaitu seperti :
a. Mengetahui  kesesuaian  antara  harga  dalam  proposal  dengan  standar satuan harga.
b. Memastikan keberadaan organisasi kemasyarakatan/kelompok orang yang mengajukan usulan hibah.
c. Memastikan  domisili/alamat  sekretariat  sebagaimana  tercantum  dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah, dan
d. Memastikan  kegiatan  yang  akan  dibiayai  dengan  dana  hibah  belum dilaksanakan oleh calon penerima hibah.
6. Perangkuman data hasil verifikasi.
7. Pembuatan rekomendasi.

## Rekomendasi
Hasil evaluasi disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD memberikan pertimbangan atas  rekomendasi  sesuai  dengan  prioritas  dan  kemampuan  keuangan  daerah. Berdasarkan  penyajian  data  bahwa  penetapan  rekomendasi  merupakan  hal  yang penting  di  dalam  menindaklanjuti  apakah  pengajuan  proposal  disetujui  atau  tidak disetujui.
Keputusan  Kepala Badan  Kesbangpol  tentang rekomendasi  hibah,  memuat mengenai :
1. Usulan  kegiatan,  nominal,  nama  penerima,  nama  organisasi  dan  alamat organisasi.
2. Pernyataan  diakomodir  dengan  pernyataan  setuju  untuk  ditindaklanjuti  atau tidak setuju untuk ditindaklanjuti.
3. Penetapan nominal yang disetujui, dengan melampirkan rincian anggaran yang disetujui  untuk  dilakukan  perubahan  atau  perbaikan  rincian  anggaran  sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan.
4. Melampirkan hasil verifikasi dan berita acara persetujuan anggaran dari satuan kerja perangkat daerah.
5. Tanda tangan kepala satuan kerja perangkat daerah.
Rekomendasi  dengan  pernyataan  setuju  untuk  ditindaklanjuti  akan diteruskan  ke  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  dan  rekomendasi  dengan pernyataan  tidak  setuju  untuk  ditindaklanjuti  ke  Bagian  Sosial  Sekretariat  Daerah agar  ditindaklanjuti  untuk  dikembalikan  kepada  pengusul  proposal  hibah.    Badan Kesbangpol  mengeluarkan  rekomendasi  berdasarkan  hasil  verifikasi  dan  evaluasi tim,  segala  persyaratan  secara  administrasi  maupun  substantif  telah  dilakukan walaupun  masih  banyak  kekurangan  di  dalam  pelaksanaannya.    Pada  Tahun  2012 proposal  yang  terekomendasi  sebanyak  18  proposal,  Tahun 2013  sebanyak  5 proposal  dan  Tahun  2014  sebanyak  0  proposal  (tidak  ada  proposal  yang terekomendasi).    Menurunnya  hasil  verifikasi  proposal  yang  terekomendasi  dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan :
1. Banyak  permintaan  pengajuan  anggaran  yang  tidak  sesuai  dengan  tugas  dan fungsi pokok di Badan Kesbangpol Kota Bontang, sebagai contoh : Organisasi Persatuan Leveransir Bahan Bangunan mengajukan proposal untuk pengadaan Bahan Bangunan di tujukan ke Badan Kesbangpol.  Untuk bidang yang sesuai dengan SKPD tekhnis yaitu di Dinas Pekerjaan Umum.
2. Secara Administrasi pengajuan proposal banyak terkendala di persyaratan Surat Keterangan  Terdaftar.  Setiap  organisasi  kemasyarakatan  yang  mengajukan proposal  diberikan persyaratan  yaitu  telah  terdaftar  pada  Pemerintah  Daerah
sekurang-kurangnya  tiga  tahun  kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan perundang-undangan  dan  dikecualikan  bagi  organisasi-organisasi  bersifat nasional dan telah terdaftar di tingkat pusat dan atau provinsi.
3. Pengajuan  proposal  tersebut  kadang  kala  tidak  sesuai  dengan  persyaratan dalam  arti  banyak  organisasi-organisasi  tidak  mendaftar  kepada  Pemerintah Daerah  melalui  Badan  Kesbangpol,  banyak  yang  salah  mengartikan  bahwa organisasi-organisasi yang telah terdaftar di tingkat pusat dan tingkat provinsi pada tahun yang telah kadaluwarsa masih dipakai di dalam pengajuan di daerah. Ketentuan  persyaratan  untuk  menjadi  organisasi  kemasyarakatan  di  daerah telah  ditentukan  berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.
4. Tumpang  tindih  di  dalam  memiliki  sekretariat,  di  dalam  aturan  dalam membentuk  suatu  organisasi  diwajibkan  untuk  memiliki  sekretariat  tetap. Banyak organisasi di Kota Bontang tidak mempunyai sekretariat yang tetap dan banyak  sekretariat  yang  tumpang  tindih.    Hanya  bermodal  papan  nama sekretariat di buat hanya sebagai persyaratan di dalam pengajuan dana hibah.
5. Adanya  perubahan  aturan  pada  Peraturan  Walikota  di  Tahun  2014,  dimana Pemerintah  Kota  Bontang  membuat  kebijakan  di  dalam  penentuan  besaran nominal maksimal penganggaran bantuan hibah.

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hibah dan Bantuan Sosial
Hambatan  merupakan  faktor  yang  membatasi  kinerja  suatu  sistem,  oleh karena  itu  perlunya  melakukan  teori  hambatan  untuk  mencapai tujuan  yang  telah ditetapkan.  Kegiatan  yang  berpotensi  atau  ada  indikasi  bermasalah  dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan identifikasi dari hasil wawancara bahwa :
1. Komunikasi (sosialisasi),
Dalam teori Edward III ini, komunikasi yang dilakukan oleh implementor adalah berupa sosialisasi yang ditujukan kepada pelaksana kegiatan yaitu Satuan kerja perangkat  daerah  tekhnis  belum  kepada  organisasi  kemasyarakatan  dan  yang lainnya.   Isi dari kejelasan sosialisasi berupa kebijakan-kebijakan daerah sesuai dengan  Peraturan  Walikota  No.  13  Tahun  2014  atas  perubahan  Peraturan Walikota  No.  17  Tahun  2012  tentang  Tata  Cara  Pemberian  Hibah  dan  Bansos. Pelaksanaan  sosialisasi  dengan  ruang  lingkup  terbatas  yang  telah  dilakukan Pemerintah  Kota  Bontang,  banyak  organisasi  kemasyarakatan  dan  para  minat pengaju hibah dan    bantuan  sosial  kurang  mengetahui  bagaimana persyaratan dalam pelaksanaan penganggaran, verifikasi hingga dikeluarkannya rekomendasi.    Masih  ada anggapan  bahwa  pemberian  bantuan  hibah  dan bantuan  sosial  mudah  diperoleh,  hal  ini  disesuaikan  dengan  kebijakan  politik dewasa ini berkembang.
2. Sumber daya (Jumlah Staf dan Kompetensi)
Setelah  melakukan  pengambilan  kebijakan,  maka  pelaksanaannya  diserahkan kepada instansi tekhnis sesuai dengan keperuntukkannya.  Badan Kesbangpol
telah  membentuk    tim  verifikasi  dan  monitoring  hibah  dan  bantuan  sosial. Sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  Badan  Kesbangpol  saat  ini  kurang  memadai, yaitu  keberadaan  tim  verifikasi  dan  monitoring  hibah  dan  bansos  Badan Kesbangpol  Kota  Bontang  berdasarkan jumlah  pegawai di  Bidang  Ideologi Politik  dan  Kemasyarakatan  masih  kurang,  sehingga  tim  tersebut  ditambah dengan  pegawai  sekretariat  Badan  Kesbangpol. Kompetensi tim  dalam menelaah suatu kebijakan dari segi aturan juga masih minim hal ini disebabkan jenjang pendidikan dan ketrampilan belum mencukupi.
3. Disposisi (sikap),
Setelah  melakukan  penyerahan  wewenang  kepada  instansi  tekhnis  Badan Kesbangpol  Kota  Bontang,  selanjutnya  yang  paling  menentukan  adalah  sikap dan  tata  laksana  pelaksana  dalam  melakukan  verifikasi. Disposisi  atau  sikap pegawai  yang  kurang  profesional  di  dalam  memperhatikan  dan  menelaah kebijakan  hibah  dan  bantuan  sosial,  maka  akan  mempengaruhi  hasil  suatu rekomendasi.
4. Struktur  birokrasi  (Pedoman  atau  aturan  tekhnis/Prosedur  Standart Operasional)
Struktur  birokrasi  juga  sangat  menentukan  efektifnya  pelaksanaan  kebijakan Penyaluran  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  tersebut.    Hal  ini  karena  dalam pelaksanaannya  sangat  membutuhkan dukungan  penuh  dari  Pemerintah. Adapun kekurangan-kekurangan sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa penyaluran  hibah  dan  bansos  Kota  Bontang  masih  ada  memakai  kebijakan  di luar aturan yang ada, yaitu berkenaan dengan penganggaran hibah dan bansos diluar  usulan  dari  Badan  Kesbangpol  dampak  dari  hasil  rekomendasi  yang dihasilkan.  Hal  ini  salah  satunya  disebabkan  belum  adanya Standar  Prosedur Operasional yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh Badan Kesbangpol.

## Jumlah Staf dan Kompetensi Belum Maksimal.
Peningkatan  kemampuan  atau  kualitas  sumber  daya  manusia  di  Badan Kesbangpol berkenaan dengan peningkatan kemampuan di dalam menelaah aturan hibah  dan  bantuan  sosial,  mengikuti  bimbingan  teknis  tentang  tata  cara pelaksanaan  dan  proses  penyaluran  hibah  dan  bantuan  sosial  merupakan  jalan keluar  untuk  peningkatan  kompetensi.    Pemerintah  Kota  Bontang  belum  pernah melaksanakan  kegiatan  tersebut  dengan  satu  pintu  pelaksanaan  di  Bagian  Sosial Sekretariat Daerah. Jika pelaksanaan diharapkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka anggaran menjadi alasan bagi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Struktur Birokrasi
Birokrasi  merupakan  institusi  yang  dominan  dalam  implementasi  kebijakan yang  mempunyai  kepentingan  yang  berbeda-beda  dalam  setiap  hierarkinya. Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementor) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun sesuai penjelasan Edward III  dalam  Widodo  (2010;106)  menyatakan  bahwa  implementasi  kebijakan  bisa  jadi
masih  belum  efektif  karena  tidak  efisiennya  struktur  birokrasi.    Prosedur  standar operasional  merupakan salah satu karakteristik utama dari birokrasi.
Ketidakjelasan di dalam memberikan kewenangan pada tim pelaksana yang mengakibatkan  pelaksanaan  penyaluran  hibah  tidak  sesuai  dan  melenceng  dari aturan yang telah ditetapkan sehingga penyaluran tidak tepat sasaran.  Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaksanaan birokrasi yang menjadi kendala adalah :
1. Pendelegasian  kewenangan  yang  tidak  tepat  sasaran,  pendelegasian  pihak legislatif dalam memberikan amanat dana aspirasi atau pokok pikiran yang tidak sesuai  dengan  fungsi  dan  tujuan  penggunaannya,  sehingga  ada  unsur pemaksaan  untuk  memasukkan  anggaran  organisasi  tertentu  tanpa  melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
2. Perubahan  Peraturan  Walikota  mengenai  tata  cara  dan  pertanggungjawaban hibah  dan  bantuan  sosial  di  tahun  2014  berubah  dengan  mematok  besaran maksimal  pemberian  hibah  bagi  organisasi  kemasyarakatan  maupun masyarakat,  sehingga  semakin  kecil  hak  dan  kewajiban  legislatif  untuk memetakan  pokok-pokok  pikirannya  sebagai  hak  budgeting.  Dalam  ide Pemerintah  Kota  Bontang  dalam  melaksanakan    peraturan  walikota  untuk menuju  prinsip Governance ,  menjadi  masalah  bagi  pihak  legislatif.    Anggaran pelaksanaan  kegiatan  Badan  Kesbangpol  yang  menjadi  sasaran  untuk memasukkan anggaran aspirasi pihak legislatif.
3. Badan  Kesbangpol  belum  mempunyai  Prosedur  Standar  Operasional  atau Petunjuk  Teknis  berkaitan  pelaksanaan  penganggaran,  pelaksanaan  verifikasi dan pemberian rekomendasi.
4. Ketidaktegasan pihak eksekutif di dalam menerima aspirasi pihak legislatif pada organisasi  kemasyarakatan  tertentu  dalam  mengajukan  ide  atau  pengajuan proposal bantuan hibah.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahsan  sebagaimana  yang dikemukakan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan sebagai berikut :
1. Implementasi  Kebijakan  Penyaluran  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  di  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang sudah sesuai dengan peraturan yang ada  dan  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Hanya  saja  masih  terdapat kekurangan-kekurangan  dalam  melaksanakan  proses  penganggaran, pelaksanaan  verifikasi  hibah  dan  bantuan  sosial  dan  dalam  pemberian rekomendasi.  Implementasi  kebijakan  anggaran  yang  sering  berubah-ubah akibat intervensi pihak legislatif berakibat pelaksanaan verifikasi proposal dan pemberian  rekomendasi  tidak  sesuai  dengan    sasaran  dan  tujuan  yang  telah ditetapkan.
2. Faktor–faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  adalah  jumlah  staf dan  kompetensi  pegawai  yang  belum  maksimal  dan  struktur  birokrasi  yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti pendelegasian kewenangan yang tidak
tepat  sasaran  dan  belum  adanya  Prosedur  standar  opersional  (SOP)  di  ruang lingkup Badan Kesbangpol Kota Bontang.
Saran
Berdasarkan pada kesimpulan tersebut, dapat dikembangkan saran sebagai berikut:
1. Penyampaian  informasi  kebijakan  kepada  masyarakat  perlu  ditingkatkan  baik frekuensi  maupun  jangkauannya,  karena  penyampaian  informasi  kebijakan melalui jalur birokrasi harus dilaksanakan secara formal agar informasi kebijakan dapat disampaikan kepada masyarakat.
2. Sumberdaya  manusia  sebagai  pengelola  program  hibah  dan  bantuan  sosial perlu ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya, sehingga proses pengajuan dana bantuan sampai dengan pemberian rekomendasi besaran anggaran dapat berjalan dengan optimal.
3. Koordinasi  antara  Kepala  Badan  Kesbangpol  selaku  Pengguna  Anggaran, penerima dana dan inspektorat sebagai fungsi pengawas dituangkan kedalam Standar Operasional Prosedur (SOP)
Daftar Pustaka Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijaksanaan (dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Dunn,  William  N. 2003. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik. Edisi  Kedua, Cetakan Kelima. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy: Analisis, Strategi, Advokasi, Teori dan Praktek. Surabaya: PMN.
Tangkilisan,  Hessel  Nogi  S.  2003. Kebijakan  Publik  yang  Membumi .  Yogyakarta: YPAPI & Lukman Offset. Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik . Malang: Bayumedia Publishing.