## ANALISIS KETIDAKSESUAIAN KODE DIAGNOSIS PADA SIMRS DENGAN BERKAS KLAIM BPJS KLINIK OBGYN
Ika Rahmadhani 1 , Rossalina Adi Wijayanti 2 , Novita Nuraini 3 Jurusan Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Indonesia 1,2,3 *e-mail: ikarahmadhani3@gamil.com

## Abstrak
Ketidaksesuaian  kode  Diagnosis  utama  pada  SIMRS  dan  pada  berkas  Kalaim  BPJS  sangat  penting karena jika tingkat ketidakakuratan tinggi maka berdampak pada ketidakakuratan data morbiditas penyakit yang akan mempengaruhi data pelaporan 10 besar penyakit. Berdasarkan data hasil observasi di RSUD DR  Saifur  Anwar  Malang  terhadap  ketidaksesuain  kode  diagnosis  utama  pada  SIMRS  dengan  kode berkas  Klaim  BPJS  menunjukkan  bahwa  sebesar  25.8%  kode  diagnosis  utama  pada  SIMRS  tidak  diisi atau tidak lengkap, dan sebesar 48.3% kode diagnosis utama yang tertera pada SIMRS tidak sesuai atau tidak  sama  dengan  kode  yang  tertera  pada  berkas  klaim  (casemix),  serta  sebesar  25.8%  kode  yang tertera pada SIMRS sesuai dengan kode yang tertera pada berkas klaim (casemix). Tujuan Penelitian ini yaitu  Menganalisis  Ketidaksesuaian  Kode  Diagnosis  Utama  Pada  SIMRS  Dengan  Berkas  Klaim  BPJS Klinik Obgyn Di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang berdasarkan metode Motivation, Opputunity dan Ability. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara dan observasi. Hasil yang didapatkan pada saat observasi sebanyak 146 berkas klaim BPJS klinik Obgyn pada tanggal 26-28 Februari dan 3 Maret 2020 angka ketidaksesuain kode diagnosis sebesar 72.6%. Dari hasil  analisis  didapatkan  bahwa  ketidaksesuain  tersebut  terjadi  karena  kurangnya  kedisiplinan  petugas Koding di poliklinik dalam menginputkan kode di SIMRS, tidak adanya pelatihan terkait tata cara kodefikasi diagnosis yang benar, petugas entri data di poliklinik bukan lulusan rekam medik serta tidak adanyan job description spesifik yang mengatur tentang pelaksanaan kodefikasi diagnosis untuk kasus rawat jalan.
Kata kunci : Ketidaksesuain kode, Diagnosis, Obgyn

## Abstract
Incompatibility  code  for  the  main  diagnosis  in  the  SIMRS  and  in  the  BPJS  Claim  file  is  very  important because if the level of inaccuracy is high, it has an impact on the inaccuracy of disease morbidity data that will affect the reporting of the top 10 diseases. Based on observational data at RS Saifur Anwar Malang Hospital against the incompatibility of the main diagnosis code on SIMRS with the BPJS Claim file code shows 25.8% of the main diagnosis codes on SIMRS are incompatible or incomplete, and 48.3% of the main diagnosis codes listed the SIMRS does not match or is not the same as the code stated in the claim file (casemix), and also amounts to 25.8% of the code listed on SIMRS according to the code stated on the claim file (casemix). The purpose of this study is to Analyze the Incompatibility of the Main Diagnosis Code on SIMRS with BPJS Claim File Obgyn Clinic in Dr. Saiful Anwar Malang based on Motivation, Opputunity and  Ability  methods.The  type  of  research  used  was  qualitative  research  with  interview  and  observation data collection methods. The results obtained at the time of observation were 146 BPJS Obgyn clinic claim files on February 26 until 28 and March 3, 2020 the diagnosis code mismatch rate was 72.6%. From the analysis it was found that the discrepancy occurred due to lack of disciplinary staff Coding in polyclinic in inputting code at SIMRS.the absence of training related to the correct diagnosis codefication procedures, data  entry  officers  in  non-medical  record  polyclinics  and  the  absence  of  specific  job  descriptions  that govern the implementation of diagnostic codefication for outpatient cases.
Keywords : Code incompatibility, Diagnosis, Obgyn

## 1. Pendahuluan
Permenkes  No  55  tahun  2013  tentang  Standar  Profesi  Perekam  Medis  dan  Informasi Kesehatan,  salah  satu  kompetensi  seorang  perekam  medis  adalah  klasifikasi  dan  kodifikasi penyakit, serta masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis sesuai dengan  standar  ICD  yang  diterbitkan  WHO.  Proses  kodefikasi  diganosa  di  RSUD  Dr.  Saiful Anwar dilaksanakan oleh dokter sesuai dengan SOP yang berlaku, yang kemudian diverifikasi oleh petugas Rekam Medis. Kodefikasi diagnose untuk pasien rawat jalan dibagi menjadi dua bagian  yaitu  koding  berkas  rekam  medis  rawat  jalan  seluruh  pasien  rawat  jalan  yang dilaksanakan  di  poliklinik  setelah  proses  pemeriksaan  selesai  dan  koding  berkas  klaim (casemix)  rawat  jalan  yang  dilaksanakan  khusus  untuk  pasien  dengan  Jaminan  Kesehatan Nasional (JKN).
Proses  koding  pasien  rawat  jalan  di  poliklinik  khusunya  poliklinik  Obstetri  Gynecology (Obgyn)  dilaksanakan  bukan  petugas  rekam  medis  melainkan  perawat  atauun  petugas pendaftaran  poliklinik  rawat  jalan  yang  kemudian  diinputkan  kedalam  SIMRS  RSUD  Saiful Anwar.  Selanjutnya  untuk  pasien  dengan  jaminan  ansuransi  BPJS  atau  JKN  dilaksanakan kodefikasi  kembali  dilembar  casemix  sesuai  dengan  diagnose  dokter  beserta  tindaknnya sebagai  persyaratan  klaim  BPJS  oleh  petugas  koding  di  dalam  ruang  rekam  medis. Berdasarkan  hasil  observasi  didapatkan  bahwa  proses  kodefikasi  yang  dilaksanakan  di  klinik Obgyn tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang tercantum dalam ICD- 10  melainkan  menggunakan  buku  pintar  yang  ditulis  sendiri  oleh  petugas  atau  perawat  yang bertugas  dalam  menginputkan  kode  diagnosis  utama  kedalam  SIMRS  .  Proses  tersebut seringkali  menyebabkan  terjadinya  ketidaksesuaian  kode  diagnosis  yang  tertera  pada  pada SIMRS  dengan  kode  yang  dalam  berkas  Rekam  Medis,  terutama  untuk  pasien  Jaminan Kesehatan Nasional dengan kode diagnosis yang tercatat pada lembar Casemix yang sangat penting untuk proses Klaim BPJS.
Berdasarkan data hasil observasi pada berkas rekam medis yang dilaksanakan peneliti dapat  disimpukan  bahwa  sebesar  25.8%  kode  diagnosis  utama  pada  SIMRS  tidak  diisi  atau tidak lengkap, dan sebesar 48.3% kode diagnosis utama yang tertera pada SIMRS tidak sesuai atau tidak sama dengan kode yang tertera pada berkas klaim (casemix), serta sebesar 25.8% kode yang tertera pada SIMRS sesuai dengan kode yang tertera pada berkas klaim (casemix). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hampir 50% data kode diagnosis yang tertera pada SIMRS tidak  sesuai  dengan  kode  yang  tertera  pada  berkas  klaim  (Casemix).  Dampak  dari ketidaksesuaian  kode  tersebut  adalah  ketidakakuratan  data  morbiditas  penyakit  yang  akan mempengaruhi data pelaporan 10 besar penyakit. Ketidakakuratan data morbiditas serta data pelaporan  tersebut    yang  kemudian  akan  mempengaruhi  mutu  dan  pelayanan  rumah  sakit terutama  pada  saat  proses  perencanaan  manajemen  rumah  sakit  pada  periode  berikutnya, menyebabkan  rumah  sakit  tidak  dapat  membaca trend penyakit  yang  sedang  terjadi  saat  ini, dan  Rumah  Sakit  tidak  memiliki  rekam  data  rekam  medis  dalam database yang  valid.  Hal  ini kemudian  sejalan  dengan  penelitian  Disriani  (2014)  yang  menyatakan  bahwa  Pelaksanaan pengkodean pasien rawat inap di RS.Pertamnia Cirebon dilakukan oleh perawat, tidak adanya petugas  khusus  atau  coder  yang  melakukan  coding  penyakit  pasien.  Kode  diagnosis  pasien rawat  inap  yang  tepat  sebesar  35%  atau  sebanyak  70  berkas  rekam  medis,  kode  diagnosis pasien rawat inap yang tidak tepat sebesar 64% atau sebanyak 129 berkas rekam medis dan kode diagnosis pasien rawat inap yang tidak terisi sebesar 1% atau sebanyak 3 berkas rekam medis.  Diagnosis  pasien  rawat  inap  yang  sesuai  sebesar  43%  atau  sebanyak  138  diagnosis yang  sesuai  dan  sebesar  57%  atau  sebanyak  182  diagnosis  yang  tidak  sesuai.  Tingginya angka  ketidaktepatan  kode  diagnosis  dan  ketidaksesuaian  diagnosis  pasien  rawat  inap disebabkan karena faktor man atau sumber daya manusianya.Tulisan dokter yang sulit dibaca, kurangnya  pengetahuan  perawat  tentang  ICD-10,  dan  tidak  adanya  petugas  khusus  untuk melakukan  coding  menjadi  penyebab  tingginya  angka  ketidaktepatan  kode  diagnosis  pasien rawat inap. Hal ini juga didukung dengan penelitian Kurwanzari (2013) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan  pengodean  dilakukan  oleh  dua  orang  petugas  pengodean  lulusan  D3  Rekam Medis.  Petugas  pengodean  melaksanakan  pengodean  pada  lembar  verifikasi  Jamkesmas petugas  pengodean  tidak  mengkode  pada  berkas  rekam  medis.  Pelaksanaan  pengodean menggunakan  buku  pintar  dan  ICD-10.  Pelaksanaan  pengodean  masih  terlambat  karena petugas  pengodean  tidak  hanya  melakukan  tugas  pengodean  saja  akan  tetapi  masih  terjadi rangkap tugas. Tingkat kesesuaian dan keterisian kode dan diagnosis antara lembar verifikasi dan  berkas  rekam  medis  pada  pasien  rawat  jalan  sebesar  6%  dan  pada  rawat  inap  sebesar 41,33%.  Tingkat  ketepatan  kode  pada  lembar  verifikasi  pada  rawat  jalan  Faktor  penyebab ketidaksesuaian  dan  ketidaklengkapan  kode  dan  diagnosis  dipengaruhi  oleh  sumber  daya manusia  yang  terdiri  dari  dokter  dan  petugas  pengodean  dan  kuranganya  sarana  dan prasarana,  sedangkan  faktor  penyebab  ketidaktepatan  kode  diagnosis  pada  lembar  verifikasi disebabkan  oleh  sumber  daya  manusia  dan  prosedur  tetap  yang  ada.  Dampak  dari Ketidaksesuaian  dan  ketidaktepatan  kode  diagnosis  mengakibatkan  kurangnya  mutu  dari  isi rekam medis, menyulitkan petugas dalam olah data, menghambat untuk mahasiswa penelitian dan dalam proses klaim Jamkesmas menyebabkan adanya pihak yang dirugikan.
Tujuan Penelitian ini yaitu Menganalisis Ketidaksesuaian Kode Diagnosis Utama Pada SIMRS  Dengan  Berkas  Klaim  BPJS  Klinik Obgyn Di  RSUD  Dr.  Saiful  Anwar  Malang berdasarkan  teori  kinerja  yang  memiliki  variabel Motivation dengan  sub  variable reward dan feedback, Opputunity dengan sub variable pelatihan dan job description dan Ability dengan sub variable pengetahuan petugas koding. 2. Metode Penelitian
2.1 Jenis/desain Penelitian
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif.

## 2.2  Subjek Penelitian
Pada penelitian ini subyek penelitian berupa petugas administrasi di poliklinik obgyn yang bertugas menginputkan kode di SIMRS dan petugas kodefikasi berkas klaim BPJS, dengan disertakan data dukung berupa observasi berkas rekam medis klinik obgyn yang samplenya ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Dengan kriteria berkas rekam medis pasien klinik obgyn dengan tanggal kunjungan tanggal 26 Februari sampai dengan 3 maret 2020 dengan jumlah 146 berkas rekam medis. Rentang waktu tersebut dipilih dikarenakan menyesuaikan ketersediaan berkas klaim BPJS yang masih belum dalam proses klaim, dan sesuai SOP bahwa penginputan kode diagnosis ke dalam SIMRS maksimal 2 X 24 jam.

## 2.3 Metode Pengumpulan Data
Menjelaskan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam pada petugas koding, observasi berkas rekam medis klinik obgyn dan dokumentasi..

## 2.4 Metode Analisis Data
Proses  analisis  data  dimulai  dari  seluruh  data  yang  ada  dan  berbagai  sumber  yakni  melalui observasi  dan  wawancara,  maka  analisis  data  yang  digunakan  peneliti  adalah  analisis berdasarkan  teori  Motivation,  Opputunity  dan  Ability  (MOA)  .  Pelaksanaan  analisis  isi  dalam penelitian  ini  yaitu  dengan  pembahasan  mendalam  terhadap  isi  suatu  informasi  dari  hasil wawancara dengan petugas koding dan didukung dengan data observasi berkas rekam medis klinik obgyn . 3. Hasil dan Pembahasan
3.1  Ketidaksesuaian  Kode  Diagnosis  Utama  Pada  SIMRS  Dengan  Berkas  Klaim  BPJS Klinik Obgyn Di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.
Analisis  Ketidaksesuaian  Kode  Diagnosis  Utama  Pada  SIMRS  Dengan  Berkas  Klaim BPJS Klinik Obgyn Di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang pada tanggal 26 Februari - 3 Maret 2019 dengan jumlah berkas 146 berkas dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.
Tabel 1.  Data Observasi Ketidaksesuaian kode diagnosis utama pada SIMRS dengan berkas Klaim
BPJS. Tanggal Jumlah DRM Kode yang sesuai Kode yang Tidak Sesuai Terisi Tidak sesuai Tidak Terisi 26-28 Februari 2020 115 25 40 50 3 Maret 2020 31 15 11 5 Total 40 51 55 Prosentase Ketidaksesuaian 72.6%

## Sumber : Data Observasi Rekam Medis (2020)
Berdasarkan  hasil  observasi  dokumen  klaim  BPJS  (Casemix)  pada  klinik  obgyn  di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang pada tanggal 26 Februari sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 didapatkan  bahwa  tingkat  ketidakseusain  kode  diagnosis  utama  pada  SIMRS  dan  dokumen klaim  BPJS  (Casemix)  yakni  sebesar  72.6%  atau  sejumlah  106  dokumen  dari  146  dokumen rekam  medis  yang  diteliti.  106  berkas  rekam  medis  dengan  kode  yang  tidak  sesuai  sebesar 48.1%  disebabkan  karena  dalam  SIMRS  belum  dilaksanakan  entri  akhir  yang  berupa menginputkan diagnosis utama beserta kode diagnosis dan dokter yang menangani pada saat pasien  datang  berkunjung  ke  klinik  Obgyn.  Berdasarkan  hasil  observasi  lapang  bahwa  kode diagnosis yang diinputkan kedalam SIMRS bukan kode diagnosis saat itu yang menyebabkan pasien  berkunjung  ke  klinik  Obgyn,  melainkan  kode  saat  awal  pasien  berkunjung,  sehingga menyebabkan  kode  diagnosis  utama  tidak  sesuai  dengan  kondisi  awal  pasien.  Selain  itu  di
dalam  SOP  kodefikasi  diagnosis  yang  ditetapkan  oleh  RSD  Dr.  Saiful  Anwar  yaitu  yang memberikan kode diagnosis adalah dokter, sedangkan pada penerapannya dokter jarang sekali memberikan  kode  diagnosis  sehingga  petugas  entri  akhir  yang  bukan  berlatar  belakang pendidikan rekam medis mengkode penyakit dengan mencari di google atau buku pintar yang dibuat sendiri kemudian dituliskan dipojok kanan atas dokumen rekam medis agar selanjutnya tidak  perlu  mencari  kode  diagnosis  kembali.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  penelitian  Disriani (2014) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan pengkodean pasien rawat inap di RS.Pertamnia Cirebon  dilakukan  oleh  perawat,  tidak  adanya  petugas  khusus  atau  coder  yang  melakukan coding penyakit pasien.

## 3.2 Analisis Ketidaksesuaian Kode Diagnosis Utama Pada SIMRS Dengan Berkas Klaim
BPJS Klinik Obgyn Di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang .
a.  Motivation
1)  Reward dan Feedback
Berdasarkan  Hasil  wawancara  kepada  responden  terkait reward dan feedback didapatkan  hasil  bahwa  kedua  responden  menyatakan  tidak  pernah  diberikan  reward  oleh pimpinan  pada  saat  telah  melaksanakn  tugas  kodefikasi  diagnosis  dengan  baik.  Sedangkan dalam  bentuk  feedback  seperti  pujian  responden  pertama  menjelaskan  bahwa  ia  pernah mendaptkan pujian dari pimpinan saat melaksanakan tugas kodefikasi dengan baik. Sedangkan untuk  responden  kedua  sama  sekali  tidak  pernah  menerima  feedback  berupa pujian.Sedangkan  menurut  Yasmeen  (2013)  dalam  indikator  pengharagaan  menyatakan apresiasi dan pengakuan ucapan terima kasih dan pengkauan dari perusahaan terhadap hasil kerja karyawan dapat lebih memotivasi karyawan dalam melakukan suatu pekerjaannya.
Sehingga  Pimpinan  harus  mengetahui  tentang  pentingnya  pemberian  reward  tersebut kepada  petugas  dan  dampak  yang  timbul  akibat  tidak  adanya  reward  yang  diberikan  kepada petugas.  Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  dapat  disimpukan  bahwa  solusi  dari permasalah  tersebut  yaitu  perlu  adanya  pendekatan  seorang  pemimpin  kepada  petugas  agar lebih meningkatkan kinerja dari petugas. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Fadilla (2009) menyatakan  bahwa  sistem  penghargaan  memberikan  dorongan  bagi  karyawan  untuk  bekerja secara lebih baik guna mendapatkan penghargaan dari atasan maupun dari perusahaan.
b. Opportunity
1)  Pelatihan
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  responden  menyatakan  di  RSUD Dr. Saiful Anwar belum pernah melaksanakan pelatihan khususnya bagi petugas rekam medis maupun petugas adminitrasi di klinikyang secara tidak langsung telah melaksanakan beberapa kompetensi  perekam  medis  terutama  kodefikasi  penyakit.  Pelatihan  kepada  petugas  sangat berpengaruh  terhadap  kinerja  petugas  dalam  bekerja.  Notoatmodjo  (2010)  menjelaskan pelatihan dan pengembangan merupakan bagian dari suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk  meningkatkan  kemampuan  dan  keterampilan  khusus  bagi  seseorang  atau  sekelompok orang.  Sehingga  intensitas  pelaksanaan  pelatihan  dapat  menunjang  berkembangnya  ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh petugas koding dalam upaya melaksanakan kodefikasi sesuai dengan pedoman ICD. Hal tersebut sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jabatan Fungsional  Perekam  Medis  Tahun  2013,  tenaga  koding  juga  harus  senantiasa  mengikuti perkembangan  keilmuwan  dengan  mengikuti  pelatihan  di  bidang  rekam  medis  untuk meningkatkan  kemampuan  dan  profesionalismenya.  Pernyataan  tersebut  didukung  oleh penelitian  Retno  (2013)  yang  menyatakan  bahwa  latar  belakang  petugas  koding  yang  belum pernah  mengikuti  pelatihan  adalah  salah  satu  penyebab  ketidaksesuaian  pemberian  kode diagnosis utama.
Selain pelatihan yang mempengaruhi kinerja petugas yaitu peralatan yang memadai dan sesuai standar  untuk  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  SOP  yang  berlaku.  Berdasarkan  hasil wawancara  oleh  petugas  koding  di  RSUD  Dr.  Saiful  Anwar  peralatan  untuk  melaksanakan kodefikasi khususnya buku ICD belum memadai dikarenakan buku ICD yang tersedia di ruang rekam medis belum versi terbaru . Berdasarkan standar pelayanan rekam medis, maka fasilitas dan  peralatan  yang  cukup  harus  disediakan  guna  tercapainya  pelayanan  yang  efisien.  Buku ICD,  Kamus  Kedokteran  (Kamus  Terminologi  Medis)  merupakan  sarana  yang  penting  bagi tenaga  koding  (Depkes,2006).  Buku  ICD  merupakan  salah  satu  sarana  dan  prasaran  yang
sangat  penting  dalam  menunnjang  proses  kodefikasi  diagnosis.  Buku  ICD  yang  tidak  di upgrade sesuai dengan pembaruan yang ada akan banyak menyebabkan kesalahan kodefikasi diagnosis baik antara petugas koding berkas BPJS maupun petugas koding di klinik obgyn . Hal ini penelitaian Nuryati (2014) yang menyatakan bahwa Faktor-faktor penyebab ketidakakuratan pengkodean  kode  dan  diagnosis  dan  tindakan  kasus  bedah  pasien  rawat  inap  di  RS  Panti Rapih Yogyakarta adalah Sumber Daya Manusia (SDM), update database ICD-10 dan ICD-9- CM, dan belum dilakukannya evaluasi/audit tentang kode diagnosis dan tindakan
2)  Job Description
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilaksanakan  oleh  peneliti  dengan  dua  responden didapatkan  bahwa  di  RSUD  Dr.  Saiful  Anwar  telah  terdapat  SOP  yang  jelas  beserta  Job description  nya. Job  description disusun  berdasarkan  jabatan  dan  surat  keputusan  yang dikeluarkan  oleh  pimpnan  Rumah  Sakit.  Berdasarkan  SOP  kodefikasi  penyakit  diatas  dapat dilihat  bahwa Job  Description tersebut  kurang  spesisfik  untuk  mengatur  kodefikasi  penyakit untuk  kepentingan entri data  akhir  rawat  jalan  di  klinik  yang  dilaksanakn  oleh  petugas administrasi di masing-masing klinik. Sehingga kode yang diinputkan di SIMRS seringkali tidak sesuai  dengan  diagnosis  pasien  yang  sebenarnya.  Selain  itu  menurut  pernyataan  responden seringkali responden memiliki tugas lain diluar job description . Hal tersebut dapat menyebabkan double  job kepada  petugas  yang  berpengaruh  terhadap  kinerja  petugas  terhadap  tugas utamanya  dikarenakan  beban  kerja  petugas  meningkat  akibat  tugas  diluar job  description utama.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  penelitian  Kurwanzari  (2013)  yang  menyatakan  bahwa Pelaksanaan  pengodean  masih  terlambat  karena  petugas  pengodean  tidak  hanya  melakukan tugas pengodean saja akan tetapi masih terjadi rangkap tugas. Rangkap yang terjadi seringkali menyebabkan kode diagnosis pasien klinik obgyn banyak yang tidak terinput kedalam SIMRS, sehingga dalam database SIMRS tidak memiliki data rekam medis yang akurat. c.  Ability
1)  Pengetahuan
Berdasarkan  hasil  wawancara  terhadap  responden  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa petugas koding baik di klinik maupun di ruang rekam medis rawat jalan telah memahami terkait aturan  dan  tatacara  kodefikasi  penyakit  maupun  tindakan  yang  telah  ditetapkan  oleh  rumah sakit  berdasarkan  SOP  dan  berdasarkan  peraturan  ICD  10  yang  diterbitkan  oleh  WHO,  serta tidak  semua  petugas  koding  berlatar  belakang  pendidikan  rekam  medis.  Dalam  pelaksanaan tugasnya  petugas  koding  seringkali  mengalami  hambatan  dalam  pekerjaannya  seprti  tulisan dokter  tidak  terbaca  atau  diagnosis  tidak  jelas.  Maka  berdasarkan  wawancara  yang  telah dilakanakan peneliti kepada responden dapat disimpulakn bahwa responden telah mengetahui tata  cara  penyelesaian  masalah  jika  tulisan  dokter  tidak  terbaca  ataupun  diganosa  tidak  jelas dengan  melakukan  konfirmasi  kepada  dokter  penanggung  jawab  dan  mencocokkan  dengan berkas rekam medis, serta jika terdapat kasus diagnose yang membingungkan maka petugas akan  menyakan  kepada  petugas  koding  yang  lebih  senior  yang  memiliki  kemampuan  dan ketrampilan  yang  dapat  memecahkan  permasalahan  tersebut.  Penelitian  terdahulu  yang dilakukan  oleh  Suhartini  (2015)  didapatkan  bahwa  pengetahuan  dapat  mempengaruhi  kinerja dari seorang karyawan. Pengetahuan dari seseorang merupakan sebuah peranan yang sangat penting  dalam  mempersiapkan  karyawan  yang  berkualitas  dan  kometitif,  karena  dengan pengetahuan  yang  memadai  semua  perubahan  dapat  disikapi  dengan  tepat.  Tata  cara pelaksanaan  kodefikasi  oleh  petugas  koding  yang  benar  berdasarkan  standar  ICD  10  telah diketahui  oleh  petugas  koding    RSUD  Dr.  Saiful  Anwar,  namun  dalam  pelaksanaanya  kurang dilaksanakan maksimal oleh petugas koding di klinik obgyn dikarenakan memakan waktu yang lama  jika  mencari  kode  sesui  dengan  standar  ICD  10,  sehingga  petugas  koding  klinik obgyn lebih  memilih  menggunakan  buku  pintar.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Kurwanzari  (2013) yang  menyatakan  bahwa  ketidaksesuaian  kode  diagnosis  disebabkan  oleh  tata  cara pengkodean  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  ICD  10,  tetapi  menggunakan  buku  pintar  yang berisi kumpulan kode diagnosis yang sering ditemui.
3.3 Evaluasi Ketidaksesuaian Kode Diagnosis Utama Pada SIMRS Dengan Berkas Klaim BPJS Klinik Obgyn Di RSUD Dr. Saiful Anwar.
Berdasakan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti didapatkan  bahwa  faktor  yang  menjadi  penyebab  Ketidaksesuaian  Kode  Diagnosis  Utama Pada  SIMRS  Dengan  Berkas  Klaim  BPJS  Klinik Obgyn Di  RSUD  Dr.  Saiful  Anwar  yaitu
pertama kurangnya pelatihan terkait kodefikasi penyakit sehingga petugas koding di klinik yang memiliki latar belakang pendidikan bukan D3 dan D4 rekam medik lebih banyak melaksanakan kodefikasi  menggunakan  buku  pintar  ataupun  mencari  di  internet,  hal  tersebut  tentu  tidak sesuai dengan pedoman kodefikasi diagnosis berdasarkan ICD-10 ataupun berdasarkan SOP yang  berlaku.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  Menurut  Abdelhak,  dkk  (2001),  petugas rekam  medis  dalam  melaksanakan  pengkodean  harus  menggunakan  ICD-10.  Selain  itu petugas koding juga belum pernah mendapatkan pelatihan terkait tata cara kodefikasi diagnosis maupun tindakan yang sesuai dengan aturan ICD 10 dan ICD 9CM. sehingga petugas koding hanya  mengetahui  aturan  pengkodena  saja  namun  tidak  dapat  menerapkan  dalam  proses kodefikasi.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  pernyataan  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Hatta (2008)  sumber  daya  manusia  khususnya  tenaga  profesi  yang  selama  ini  menekuni  bidang pekerjaan tersebut harus mengikuti pelatihan, pembinaan, dan pengembangan terlebih dahulu.
Kedua yaitu  kurangnya kedisiplinan petugas administrasi di klinik dalam mencari kode diagnosis  sesuai  dengan  diagnosis  yang  tertera  di  berkas  rekam  medis.  Petugas  seringkali menginputkan kode berdasarkan kode yang tertera di pojok sampul berkas rekam medis tanpa mencarai dan mengkroscek apakah kode tersebut telah sesuai dengan diagnosis pasien atau tidak. Sehingga pengisian kode di SIMRS tidak sesuai dengan diagnosis saat pasien datang ke klinik. Sehingga riwayat klinis pasien tidak dapat tercatat dengan baik. Petugas koding di klinik juga  tidak  memeriksa  kelengkapan  penulisan  berkas  rekam  medis  pasien,  kejelasan  dan ketepatan  diagnosis.  Hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  penelitian  Nuryati  (2014)  yang menyatakan Dalam pelaksanaannya, petugas pengkodean mengkode sesuai dengan diagnosis yang  ditegakkan  oleh  dokter  yang  memeriksa  pasien.  Tetapi  dalam  kondisi  tertentu,  petugas pengkodean tidak serta merta mengkode sesuai dengan diagnosis yang ditegakkan oleh dokter tersebut.  Misal,  saat  diagnosis  dirasa  kurang  lengkap,  salah  penentuan  diagnosis  utama  dan diagnosis tambahan, dan saat terjadi over coding.
Ketiga  yaitu  tidak  adanya  SOP  atau job  description yang  spesifik  yang  mengatur tentang  standar  pelaksanaan  entri  data  akhir  rawat  jalan,  sehingga  menyebabkan  petugas administrasi seringkali menginputkan diagnosis dan kode diagnosis yang tidak sesuai dengan berkas  rekam  medis.  SOP  yang  tersedia  menjelaskan  tata  cara  pengkodean  secara  umum, belum menyebutkan tata cara pengkodean dengan SIMRS serta prosedur pengkodean masih menjadi satu antara prosedur pengkodean rawat jalan dan rawat inap, sedangkan dalam proses pelaksanaannya  anatar  pengkodena  rawat  jalan  dan  rawat  inap  memiliki  alur  yang  berbeda. Selain  itu  petugas  administrasi  klinik  maupun  petugas  koding  rawat  jalan  seringkali menjalankan  tugas  lain  diluar  job  description  yang  telah  ditentukan  berdasarkan  SOP  yang belaku. Hal tersebut didukung oleh penelitian Nuyati (2014) yang menyatakan bahwa Dengan adanya prosedur tetap pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang benar secara efisien (Sabarguna, 2008). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur tetap di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta yang mengatur tentang pengkodean dan indeksing sudah ada,  hal  ini  sudah  sesuai  teori  (Sabarguna,  2008),  akan  tetapi  prosedur  pengkodean  masih menjadi satu antara prosedur pengkodean rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. prosedur tetap masih menjadi satu dan dalam proses revisi untuk memperisapkan akreditasi
Kurangnya  kedisiplinan  petugas  dalam  menetukan  kode  diagnosis  penyakit menyebabkan  data  yang  terekam  pada  SIMRS  menjadi  tidak  akurat  dan  tidak  sesuai  dengan kondisi  trend  penyakit  yang  ada,  yang  tentunya  akan  mempengaruhi  laporan  morbiditas penyakit yang bergunan dalam proses evaluasi dan perencanaan untuk rumah sakit pada masa yang  akan  datang.  Ketidakakuratan  data  morbiditas  pada  SIMRS  juga  berengaruh  pada pertanggungjawaban  rumah  sakit  kepada  pasien  atau  pihak  ketiga  jika  suatu  saat  pasien memerlukan  informasi  terkait  riwayat  perawatan  pasien  saat  dokumen  rekam  medis  telah diretensi  atau  dimusnahkan,  sehingga  data  yang  dilaporkan  tidak  sesuai  dengan  data  yang terdapat  pada  berkas  rekam  medis.  Upaya  meningkatkan  kedisiplinan  tersebut  dapat dilaksanakn  melalui  pembentukan  SOP  yang  menyertakan  reward  dan  Punishment.  Hal tersebut sesuai dengan penelitian Nuryati (2014) yang menyatakan SPO harus mengatur terkait reward  and  punishment  Mengatasai  permasalahan  tersebut  untuk  meningkatkan  kinerja  dari petugas entri data perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat mendukung kinerja petugas seperti meningkatkan motivasi dan pelatihan petugas. Memonitoring pekerjaan petugas entri data dan petigas  koding  rawat  jalan  khususnya  untuk  meningkatkan  job  description  agar  petugas  lebih
memahami dan mengetahui proses dan standar yang benar dalam proses kodefikasi diagnosis berkas rekam medis dan mempertahankan kedisplinan petugas dalam bekerja.

## 4. Simpulan dan Saran
4.1 Simpulan
a.  Petugas  tidak  pernah  mendapatkan reward dari  pimpinan  berupa  mendapat  pujian  dan sertifikat penghargaan atas kinerja yang mereka capai.
b.  Petugas tidak pernah mendapatkan pelatihan terkait kodefikasi diagnosis dan tindakan.
c.  ICD  yang  digunakan  dalam  proses  kodefikasi  diagnosis  belum  menggunakan  ICD  versi terbaru.
d. Job  Description kurang  rinci  dan  seringkali  petugas  koding  juga  menjalankan  Job Description lain sehingga mengakibatkan Double Job .
4.2 Saran
Bagi Rumah Sakit
a.  Pemberian motivasi kepada petugas dengan memberikan reward berupa insentive, atau penghargaan kepada petugas teladan setia tahunnya. Selain itu juga diberikan sanksi yang tegas bagi petugas yang tidak disiplin dan yang mengerjakan tugas tidak sesuai dengan standar SOP yang berlaku.
b.  Perlu diadakannya pelatihan kepada petugas koding terutama petugas yang memiliki Pelatihan yang diberikan yakni pelatihan terkait tata cara kodefikasi yang benar, resleksi diagnosis, aturan kodefikasi morbiditas dan mortalitas.
c.  Memperbarui ICD yang digunakan ke versi ICD terbaru, baik ICD manual maupun ICD yang terintegrasi dengan SIMRS.
d.  Perbaikan SOP khusunya untuk petugas entry akhir di masing-masing klinik untuk mengetahui dengan spesifik tugas apa saja yang harus, sehingga tidak terjadi perbedaan kode pada berkas klaim BPJS (casemix) dan SIMRS.
Bagi Peneliti Selanjutnya
a.  Diharapkan  peneliti  selanjutnya  dapat  merancang  SIMRS  yang  memiliki  menu kodefikasi Diagnosis yang telah terintegras dengan ICD elektronik versi terbaru.
b.  Diharapkan  peneliti  selanjutnya  dapat  merancang  SOP  yang  sesuai  dengan job description yang spesifik.
c.  Peneliti  selanjutnya  dapat  menghitung  beban  kerja  petugas  koding,  terutama  koding rawat jalan di klinik dengan kunjungan pasien tinggi.

## Ucapan Terima Kasih
Proses  penyelesaian  laporan  ini  dibantu  oleh  banyak  pihak.  Oleh  karena  itu,  penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Ir. Nanang Dwi Wahyono, MM,  selaku  Direktur  Politeknik  Negeri  Jember  dan  Ir.  Abi  Bakri,  M.Si  Wakil  Direktur  Bidang Akademik, Ibu Sustin Farlinda, S.Kom., MT, selaku Ketua Jurusan Kesehatan, Atama Dehardja, S.KM. M.Kes. selaku ketua rogram studi rekam medik Politeknik Negeri Jember, Ibu Rossalina Adi  Wijayanti,  S.KM.  M.Kes.  sebagai  dosen  koordinator  praktek  kerja  lapang dan  dosen pembimbing  saya ,  Seluruh  Dosen  Rekam  Medik  Jurusan  Kesehatan  dan  civitas  Akademika Politeknik  Negeri  Jember,  Direksi  Rumah  Sakit  RSUD  Dr.  Saiful  Anwar  Malang  yang  telah memberikan ijin praktek kerja lapang di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, Pimpinan, Staf, dan Karyawan Rumah Sakit RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Daftar Pustaka Abdelhak,  M.  2001. Health  Information  Management  Of  Strategic  Resource.  Sydney: W.B.Saunders Company .
Darmawan, dkk. 2010. Pengaruh Motivasi Kerja Dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan . https://media.neliti.com/media/publications/71924-ID  pengaruhmotivasi-kerja- dan-kemampuan-ke.pdf.[1 April 2020].
Depkes. 2008. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

## J-REMI : Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan
269/MenKes/Per/III/2008, tentang Rekam Medis . Diakses:http://www.apikes.com/files/permenkes-no-269-tahun-2008.pdf.  [04 April 2020].
Garmelia, dkk. 2010. Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Di Rumah Sakit . Jakarta.
Hartinah, Siti Ayu. 2017. Analisis Kinerja Petugas dalam Pengembalian Berkas Rekam Medis Rawat  Inap  di  RSUD  Waluyo  Jati  KrakasanTahun  2017 .  Skrips.  Jember:  Politeknik Negeri Jember.
Handoko, Hani, T. 2008. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia.
BPFE,Yogyakarta.
Hasibuan, Malayu. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia . Bumi Aksara,Jakarta. Hatta, G. R.2010. Manajemen Infrmasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan .
Jakarta: UI Press.
Indarti, dkk. 2014. Pengaruh Faktor Kepribadian Pegawai Dan Lingkungan Kerja Terhadap
Kinerja Pegawai Pada Kantor Regional Xii Bkn Pekanbaru . Jurnal. https://media.neliti.com/media/publications/8714-ID-pengaruh-faktor  kepribadianpegawai- dan-lingkungan-kerja-terhadap-kinerja-pegawa.pdf [1 April 2020]
Karimah R.N., Setiawan, D., Nurmalia, P.S. 2016. Analisis Ketepatan Kode Diagnosis Penyakit Gastroenteritis  Acute  Berdasarkan  Dokumen  Rekam  Medis  di  Rumah  Sakit  Balung Jember . Journal of Agromedicine and Medical Sciences.
Notoatmodjo, S. 2010. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta. Nuraini, N., Mudiono, D.R.M.P., Rachma, M.A. 2020. Analisis Kualitatif Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Pada Pasien Tuberkulosis Paru . Jurnal. Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan.
Swari, S. J., Alfiansyah, G., Wijayanti, R. A., & Kurniawati, R. D. (2019). Analisis Kelengkapan Pengisian  Berkas  Rekam  Medis  Pasien  Rawat  Inap  RSUP  Dr.  Kariadi  Semarang
. ARTERI : Jurnal Ilmu Kesehatan , 1 (1), 50-56.
Simanjuntak, P.J. 2005. Pengantar Manaje men Sumber Daya Manusia . Jakarta:
Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Sugijono. 2015. Penilaian Kinerja dalam Manajemen Sumberdaya Manusia . Jurnal.https://www.google.co.id/search?q=pengertian+penilaian+kin. [2 April 2020]
Suhartini,  Yati.  2015. Pengaruh  Pengetahuan,  Keterampilan  Dan  Kemampuan  Karyawan
Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Industri Kerajinan Kulit Di Manding, Bantul, Yogyakarta). Jurnal. Yogyakarta : Universitas Pgri Yogyakarta.
http://eprints.undip.ac.id/58492/1/07_PRIMADANTI.pdf.  [02 April 2020].
Wijayanti,  R.A    &  Nuraini,  N.  2018. Analisis  Faktor  Motivasi,  Opportunity,  Ability  Dan  Kinerja Petugas Program Kesehatan Ibu Di Puskesmas . Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia.