## REPRESENT REPRESENT REPRESENT REPRESENT
REPRESENTASI ASI ASI ASI ASI W W W W WANIT ANIT ANIT ANIT ANITA A A A A DALAM POLITIK DI INDONESIA; DALAM POLITIK DI INDONESIA; DALAM POLITIK DI INDONESIA; DALAM POLITIK DI INDONESIA; DALAM POLITIK DI INDONESIA;

## PENDEKA PENDEKA PENDEKA

## PENDEKA PENDEKAT T T T TAN KONSTRUKSIONISME KRITIS AN KONSTRUKSIONISME KRITIS AN KONSTRUKSIONISME KRITIS AN KONSTRUKSIONISME KRITIS AN KONSTRUKSIONISME KRITIS
Supadiyanto Supadiyanto Supadiyanto Supadiyanto Supadiyanto
Akademi Komunikasi Indonesia (AKINDO), Jl. Laksda Adisucipto No. 279 Yogyakarta, padiyanto@yahoo.com

## Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract
The representation of women community in political domain in Indonesia is quite low. The variety of erection policies in Indonesia is not fully to accommodate the women’s need. The executive, judicative, and legisla- tive functionaries are still accommodated by men community. Thus, the thoughts which are possessed by regulation makers and erection policy conductors definitely will make the gender refraction. This qualitative- descriptive research analyzed the representation of women community on political in Indonesia. This research used critical constructivism approach. This research was conducted on August 10 th up to December 31 st , 2015. The results of this research are; (1) elite community dominated non-elite community in variety of dominance levels. It made the marginalization of non-elite community included women community. The domination of men community on public domains should be worked in a equilibrate way or should be proposed the proportionality. (2) The political awareness of women community promotes the political level. On the contrary, the po- litical awareness of men community itself which descends the tension of political fanaticism to the women community is as social dialectic and communication of humanistic politics which must be built by all of ele- ments of this nation.

## Abstrak

## Abstrak Abstrak Abstrak Abstrak
Representasi kaum wanita dalam panggung politik di Indonesia masih cukup rendah. Berbagai kebijakan pembangunan di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan kaum wanita. Para pejabat eksekutif, yudikatif dan legislatif masih didominasi kaum pria, sehingga cara pandang yang dimiliki para pembuat regulasi dan pelaksana kebijakan pembangunan itu tentu akan bias gender. Penelitian kualitatif-diskriptif ini menganalisis representasi wanita pada perpolitikan di Indonesia, menggunakan pen- dekatan konstruksionisme kritis. Penelitian ini dilakukan 10 Agustus hingga 31 Desember 2014. Hasilnya, dominasi kaum elite atas non elite dalam berbagai jenjang kekuasaan, berakibat atas termarjinalisasinya kaum non- elit, termasuk kaum wanita. Dalam pada itu, dominasi kaum pria pada berbagai domain publik seharusnya diupayakan berimbang (ekuilibrium) atau mengedepankan proporsionalitas. Kesadaran politik kaum wanita me-

## Keywords
Keywords Keywords
Keywords Keywords
women, politics, constructivism.

## JURNAL JURNAL JURNAL JURNAL JURNAL     AN-NIDA AN-NIDA AN-NIDA AN-NIDA AN-NIDA

## Jurnal Komunikasi Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
Vol. 7 (1) (2015): 20 - 29
Supadiyanto: Supadiyanto: Supadiyanto: Supadiyanto: Supadiyanto: Representasi Wanita dalam Politik di Indonesia; Pendekatan Konstruksionisme Kritis 21
naikkan derajat politik, atau sebaliknya kesadaran politik kaum pria sendiri untuk menurunkan tensi fanatisme politiknya di mata kaum wanita, menjadi dialektika sosial dan komunikasi politik humanistis yang harusnya dibangun oleh seluruh elemen bangsa ini.

## A. A. A. A. A. PENDAHULUAN PENDAHULUAN PENDAHULUAN PENDAHULUAN PENDAHULUAN
Posisi kaum wanita Indonesia selalu berada pada posisi lemah, tidak terkecuali eksistensi mereka pada wilayah publik. Buktinya, dominasi kaum pria atas wanita dalam perpolitikan nasional hingga kini masih menjadi sesuatu yang lazim. Hasil penelitian tim ITB-Unpad terkait penyusunan Renstra DPR RI 2010-2015 berikut data Sekretariat DPR RI, menunjukkan bahwa jumlah anggota DPR RI berjenis kelamin wanita masih sangat minim. Susunan DPR RI 2009- 2014 menunjukkan hanya terdapat 99 anggota legislatif wanita (17,66 %), sementara anggota DPR RI laki-laki sebanyak 461 orang atau 82,34 %. Untuk DPR RI 2014-2019, hanya terdapat 97 anggota legislatif wanita (17,32 %) dan 463 anggota DPR RI laki-laki (82,68 %). Namun yang lebih memprihatinkan, jumlah anggota legislatif wanita pada tahun-tahun sebelumnya bahkan jauh lebih rendah. Pada struktur DPR RI 2004-2009, tercatat hanya ada 63 anggota legislatif wanita (11,5 %), sedangkan 487 anggota DPR RI pria (88,5 %). Sementara pada kepengurusan DPR RI tahun 1999-2004, angka keterwakilan wanita di Gedung DPR RI hanya sebanyak 460 orang (8,4 %), sedangkan 500 orang lainnya adalah lelaki (91,6 %). Pada susunan DPR RI 1997-1999, hanya ada 54 anggota DPR RI wanita (9,7 %), sementara 500 orang lainnya adalah pria (90,3 %).
Bila dilihat lebih jauh ke belakang, sejak Pemilu pertama Orde Lama (1955) hanya menghasilkan 17 anggota DPR RI wanita (5,9 %). 236 orang lainnya adalah laki-laki (96,3 %). Pada Pemilu kedua di masa Orde Baru (1971- 1977) hanya ada 36 wanita yang duduk menjadi
anggota DPR RI (7,3 %). Sisanya 460 orang adalah pria (92,7 %). Pada susunan DPR RI 1977-1982 pun jumlah anggota DPR RI wanita hanya ada 29 orang saja (5,9 %), sementara laki- laki 460 orang (94,1 %). Pada struktur DPR RI 1982-1987, tercatat 460 anggota DPR RI pria (92,2 %) dan 39 orang wanita (7,8 %). Pada formasi DPR RI 1987-1992, ada 65 DPR RI wanita (11,5 %) dan 500 DPR RI berjenis kelamin pria (88,5 %). Pada formasi DPR RI 1992-1997, ada 62 DPR RI wanita (11 %) dan 500 DPR RI laki-laki (89 %).
Angka-angka di atas menunjukkan bahwa kaum wanita belum mendapat hak politik proporsional dalam perpolitikan nasional di Indonesia sejak Orde Lama, Orde Baru, Refor- masi, hingga saat ini. Ironisnya, realitas politik serupa juga terjadi pada peta politik di tingkat daerah (propinsi maupun kabupaten/kota- madya). Data KPU Pusat 2013, jumlah bakal calon anggota legislatif 2014 yang diterima KPU Pusat sebanyak 6.576 orang. Terdiri atas 2.434 wanita  (37 %) dan 4.142 pria (63 %). Artinya, dominasi politisi pria masih sangat menonjol. Dari sana dapat dipastikan peluang politisi pria menduduki jabatan DPR RI jauh lebih besar ketimbang para politisi wanita. Di tingkat daerah, seperti di Propinsi Jawa Tengah tercatat jumlah Caleg DPRD Jateng Pemilu 2014 terdiri atas 658 Caleg pria (65,2 %) dan hanya ada 351 Caleg wanita (34,8 %).
Idealnya, keterwakilan kalangan wanita menjadi politisi menjadi kebutuhan yang harus terealisasikan. Ada satu rumusan masalah utama yang dimunculkan dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana hasil analisis kasus representasi wanita dalam perpolitikan di Indonesia, dengan pendekatan konstruksionisme kritis.

## B. B. B. B. B. MET MET MET MET METODE PENELITIAN ODE PENELITIAN ODE PENELITIAN ODE PENELITIAN ODE PENELITIAN
Penelitian ini berjenis kualitatif-diskriptif. Segala sumber data penelitian berasal dari kajian pustaka. Adapun teori utama (besar) yang di-