## ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SYARIAH
(STUDI KASUS PADA BMT MUDA DAN KJKS BMT AMANAH UMMAH DI SURABAYA) 1
Nabilah
Program Studi S-1 Ekonomi Islam - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga Email: nabilahamini@gmail.com
Noven Suprayogi
Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga Email: noven.suprayogi@feb.unair.ac.id

## ABSTRACT:
Sharia cooperative is subject to use the PSA Sharia guideline 100 and 101 on the process of arranging and presenting financial report. The fact is that there are a lot of financial report presentation that is less suitable with the PSAK Sharia. This research aims at determining the reasons why do the financial report presentation is less suitable with the PSAK Sharia 100 and 101.
This research utilizes qualitative approach with exploratory case study method. Data collection is done by interviewing informant with resource triangulation validation method.
The result of this research shows that sharia cooperation tends to use Indonesian Accounting Standards Non-Publicly-Accountable Entities (SAK ETAP) when presenting the financial report since there is a Ministrial regulation of Cooperatives and Small- Medium Enterprises number 4 in 2012 that obliged all the cooperatives in Indonesia to use SAK ETAP guide. Keywords: Financial Report, Accounting Standards Applicable in Indonesia, PSAK Sharia 100, PSAK Sharia 101

## I. PENDAHULUAN Latar Belakang
Koperasi syariah atau yang sering disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Munculnya jenis koperasi ini berawal dari Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah RI Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi syariah. Pemerintah melalui departemen koperasi telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjaga
kesesuaian syariah dalam
praktek koperasi syariah. SOP tersebut terbagi dalam tiga bagian Standar
Operasional Manajemen (SOM), yaitu standar operasi manajemen kelembagaan, manajemen usaha, dan manajemen keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Aturan ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 35 tahun 2007.
Standar operasional manajemen keuangan KJKS dan UJKS terkandung standar akuntansi keuangan untuk
KJKS dan UJKS yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi
Nabilah, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 10 Oktober 2016: 843-855; ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SYARIAH (Studi Kasus Pada BMT MUDA dan KJKS BMT Amanah Ummah di Surabaya)
Keuangan (PSAK) nomor 27 tentang akuntansi perkoperasian yang mulai tahun 2011 berubah menjadi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), PSAK Syariah, dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 91 tahun
2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi syariah.
PSAK Syariah
adalah hasil dari perubahan PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) pada tahun 2007 dan berlaku pada tahun buku 2008. Faktanya, penerapan PSAK Syariah pada KJKS masih belum maksimal karena
masih banyak ditemukan KJKS yang melakukan kesalahan dalam
pencatatan akuntansinya. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014), berjudul Analisis Struktur dan Komponen Keuangan KJKS UGT Sidogiri Wirolegi, menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh pihak KJKS UGT Sidogiri Wirolegi
belum sesuai
dengan SAK ETAP dan PSAK Syariah, seperti ketidaksesuaian penyusunan
laporan neraca dengan SAK ETAP dan PSAK Syariah, ketidaksesuaian arus kas dengan PSAK Syariah, dan belum tersusunnya laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta
laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Hasil
penelitian lain yang dilakukan oleh
Sholihah
(2009), berjudul Analisis Penerapan PSAK No 101-106 dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus KJKS An-Nisa Kabupaten
Pemalang), menunjukkan bahwa PSAK No 101-106 belum sempurna diterapkan oleh KJKS An- Nisa, seperti mereka hanya menyusun laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Di samping itu, hasil dari kegiatan “Pendampingan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Berbasis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah” pada tahun 2014 oleh Dinas Koperasi dan UMKM Jatim bekerja sama dengan
Lembaga Pengembangan Ekonomi Pembangunan (LPEP) FEB Unair,
menunjukkan bahwa masih banyak KJKS dan UJKS yang belum sempurna dalam menerapkan PSAK Syariah.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang alasan kurang sesuainya penyajian laporan keuangan dengan PSAK Syariah 100 dan 101.
Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengapa penyajian laporan keuangan koperasi syariah kurang sesuai dengan PSAK Syariah 100 dan 101.

## II. LANDASAN PUSTAKA
Menurut Buchori (2009:15) koperasi syariah adalah sebuah konversi dari koperasi
konvensional melalui
Nabilah, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 10 Oktober 2016: 843-855; ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SYARIAH (Studi Kasus Pada BMT MUDA dan KJKS BMT Amanah Ummah di Surabaya)
pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tujuan dari sistem koperasi syariah menurut Buchori
(2009:18) adalah:
a. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam.
b. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesame anggota
c. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. d. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.
Saat ini telah ada
beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang koperasi syariah, yaitu:
a. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
b. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
c. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 91 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah.
d. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 35 tahun 2007 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi.
e. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 19 tahun 2007 tentang pedoman pengawasan koperasi jasa keuangan syariah dan
unit jasa keuangan syariah koperasi.
f. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan
UKM RI nomor 4 tahun 2012 tentang pedoman umum akuntansi koperasi.
Bangun prinsip akuntansi syariah menurut Wiroso (2011: 20) terdiri dari tiga landasan yaitu: Landasan syariah bersumber dari Al-Qur’an, Al-Hadits, dan Fatwa Syariah. Landasan konseptual bersumber dari Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS). Landasan operasional atau praktek terdiri dari tiga tingkatan yaitu: (a) tingkat satu bersumber dari PSAK dan ISAK syariah serta PSAK dan ISAK
umum, (b) tingkat dua bersumber dari SAK internasional negara lain yang sesuai syariah, buletin tehnis,
peraturan
pemerintah untuk industri (regulasi), serta pedoman atau praktek akuntansi industri (kajian asosiasi syariah), (c) tingkat tiga bersumber dari praktek, konvensi dan kebiasaan pelaporan yang sehat sesuai dengan
syariah, serta buku
teks/ajar, simpulan riset, artikel, dan pendapat ahli.
Wiroso (2011: 21) menjelaskan bahwa:
Bangun prinsip akuntansi syariah digambarkan
sebagai
suatu
bangunan rumah ‘Prinsip Akuntansi Syariah yang Berlaku Umum di Indonesia’ dimana setiap lapisan di bawahnya menjadi landasan bagi lapisan di atasnya.
Standar akuntansi keuangan atau SAK merupakan konsensus pada kala itu tentang pencatatan sumber-sumber
ekonomi, kewajiban, modal, hasil, biaya, dan perubahannya dalam bentuk laporan
keuangan (Harahap,
2011: 153).
Nabilah, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 10 Oktober 2016: 843-855; ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SYARIAH (Studi Kasus Pada BMT MUDA dan KJKS BMT Amanah Ummah di Surabaya)
Dengan adanya rencana IAI untuk mengadopsi semua IFRS, maka standar akuntansi di Indonesia terbagi menjadi empat, yaitu:
a. Standar akuntansi umum yang akan mengadopsi IFRS dan hanya berlaku wajib bagi perusahaan publik atau Tbk.
b. Standar akuntansi ETAP atau Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
c. Standar akuntansi syariah yang berlaku untuk semua transaksi yang dilakukan secara syariah oleh lembaga dan pihak manapun.
d. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang digunakan dalam lingkungan entitas pemerintah.
Standar Akuntansi Keuangan Entitas
Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP
digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Unsur laporan keuangan yang
tercantum dalam SAK ETAP meliputi: laporan neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2009:17).
Untuk menjaga kesesuaian akuntansi syariah pada entitas syariah maka Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai Badan Penyusun Standar Akuntansi Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), mengeluarkan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 59 pada tahun 2007. PSAK ini hanya berlaku untuk perbankan syariah sehingga pada tahun 2008 DSAK membentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) yang bertugas untuk melakukan
perubahan PSAK 59 untuk disempurnakan menjadi PSAK syariah. Isi PSAK Syariah terdiri dari: PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, PSAK 103 tentang akuntansi salam, PSAK 104 tentang akuntansi istishna’, PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah, PSAK 107 tentang akuntansi ijarah, PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah, PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, shadaqah, PSAK 110 tentang akuntansi sukuk (Wiroso, 2011: 18- 19).
Konsep laporan keuangan koperasi syariah berlandaskan PSAK 100-101. PSAK 100 berisi Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
Syariah (KDPPLKS) sedangkan PSAK 101 berisi penyajian laporan keuangan syariah.
Unsur-unsur laporan keuangan entitas syariah menurut IAI (2009: 23) terdiri dari:
a. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial, terdiri dari: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi,
laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. b. Komponen laporan keuangan yang
mencerminkan kegiatan sosial, terdiri dari: laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. c. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Unsur yang berkaitan secara langsung
Nabilah, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 10 Oktober 2016: 843-855; ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SYARIAH (Studi Kasus Pada BMT MUDA dan KJKS BMT Amanah Ummah di Surabaya)
dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas (IAI, 2009: 100.24). Struktur dan isi laporan laba rugi menurut PSAK Syariah 101 sebagai berikut (IAI, 2009: 101.18-101.19):
a. Laporan laba rugi entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. b. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos
berikut:
pendapatan usaha, bagi hasil untuk pemilik dana, beban usaha, laba atau rugi usaha, pendapatan dan beban non usaha, laba atau rugi dari aktivitas normal, beban pajak, dan laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.
c. Jika terdapat pendapatan non halal
maka pendapatan tersebut tidak boleh disajikan di dalam laporan laba rugi entitas syariah maupun laba rugi konsolidasian entitas konvensional yang mengkonsolidasikan entitas syariah. Informasi pendapatan non halal tersebut disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan (Wiroso, 2011: 62).
Laporan
perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan (Wiroso, 2011: 65).
Struktur dan isi laporan sumber dan penggunaan dana zakat menurut PSAK Syariah 101 adalah (IAI, 2009: 101.
21):
a. Dana zakat yang berasal dari wajib zakat (muzakki). Dana ini bisa berasal dari dalam entitas syariah maupun dari luar entitas syariah. b. Penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk fakir, miskin, riqab , orang yang terlilit hutang ( gharim ), muallaf, fi sabilillah , orang yang dalam perjalanan ( ibnu sabil ), dan amil.
c. Kenaikan atau penurunan dana zakat. d. Saldo awal dana zakat. e. Saldo akhir dana zakat.
Struktur dan isi laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menurut PSAK Syariah 101 sebagai berikut
(IAI, 2009:
101.22-101.23):
a. Sumber dana kebajikan yang berasal dari: infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non halal. b. Penggunaan dana kebajikan untuk dana kebajikan produktif,
sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.
c. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan.
d. Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan.
e. Saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.
Kerangka berpikir dari penelitian ini sebagai berikut:
Nabilah, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 10 Oktober 2016: 843-855; ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SYARIAH (Studi Kasus Pada BMT MUDA dan KJKS BMT Amanah Ummah di Surabaya)
Gambar 1. Kerangka

## Berpikir
III. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:1) metode penelitian kualitatif adalah:
Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah
eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian
kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.
Penggunaan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah yaitu mengapa penyajian laporan keuangan koperasi syariah kurang sesuai dengan PSAK Syariah 100 dan 101, sehingga
diperoleh gambaran yang akurat dan mendalam tentang objek penelitian.
Metode penelitian yang digunakan
adalah metode studi kasus eksploratoris. Menurut Yin ( 2011:1) studi kasus adalah: Strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how atau why , bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Ruang lingkup penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah mengapa penyajian laporan keuangan koperasi syariah kurang sesuai dengan PSAK Syariah
100 dan 101. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai praktisi, dosen FEB Unair sebagai akademisi, Dinas Koperasi dan UMKM sebagai regulator, dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai
penyusun standar
akuntansi. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan dan peraturan koperasi syariah.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Jenis wawancara yang digunakan
adalah wawancara
mendalam ( in-depth interview ) yang bertujuan “menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide- idenya” (Sugiyono,
Nabilah, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 10 Oktober 2016: 843-855; ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SYARIAH (Studi Kasus Pada BMT MUDA dan KJKS BMT Amanah Ummah di Surabaya)
2014:73). Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Sugiyono (2014:125) menjelaskan bahwa triangulasi adalah pengecekan data
dari berbagai
sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Ada tiga jenis
triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2014:125). Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu “menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah
diperoleh melalui beberapa sumber” (Sugiyono, 2014:127).
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Spradley. Tahapan analisisnya adalah analisis domain dan analisis komponensial.
Analisis domain digunakan untuk mengetahui gambaran umum mengenai penerapan PSAK Syariah pada penyajian laporan keuangan di koperasi syariah
menurut
perspektif praktisi,
akademisi, regulator, dan penyusun
standar regulasi. Analisis komponensial pada penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kontras atau perbedaan jawaban
antar masing- masing persepektif mengenai penerapan PSAK Syariah
pada penyajian
laporan keuangan di koperasi syariah.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Format penyajian laporan keuangan
untuk koperasi syariah adalah kerangka laporan keuangan menggunakan PSAK Syariah 101, sementara pencatatan transaksinya mengacu pada PSAK Syariah
102-110 dan SAK ETAP untuk transaksi yang tidak diatur dalam PSAK Syariah.
Faktanya, format penyajian laporan
keuangan yang dipahami dan
dipraktekkan oleh BMT MUDA dan KJKS
BMT Amanah Ummah adalah kerangka penyajian laporan keuangan menggunakan format SAK ETAP
sementara
pencatatan
transaksinya mengacu pada PSAK Syariah dan SAK ETAP.
Selain itu, standar akuntansi yang berlaku bagi koperasi syariah sebagai entitas syariah adalah PSAK Syariah untuk transaksi syariah serta SAK ETAP untuk transaksi yang tidak diatur dalam PSAK Syariah. Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 4 tahun 2012 tentang pedoman umum akuntansi koperasi, standar akuntansi yang berlaku bagi koperasi syariah adalah
SAK ETAP.
Untuk jenis laporan keuangan yang wajib disusun oleh koperasi syariah menurut Peraturan
Menteri Negara
Koperasi dan UKM nomor 4 tahun
2012 ada lima yaitu: laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha,
laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan. Untuk laporan dana ZISWAF
Nabilah, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 10 Oktober 2016: 843-855; ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SYARIAH (Studi Kasus Pada BMT MUDA dan KJKS BMT Amanah Ummah di Surabaya)
dibuat tersendiri oleh BMT MUDA dan KJKS BMT Amanah Ummah tanpa dilaporkan kepada dinas koperasi.
Berikut ini tabel analisis domain dan komponensial:

## Tabel 1. Analisis Domain dan Komponensial

## Sumber: Hasil Penelitian Diolah
Berdasarkan tabel 4.1 format penyajian laporan keuangan KJKS yang telah disepakati oleh kedua lembaga KJKS di atas, menggunakan format SAK ETAP. Namun mereka tetap berpendapat bahwa standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk KJKS adalah PSAK Syariah, sementara SAK ETAP hanya berfungsi sebagai kerangka laporan keuangan.
Jenis laporan keuangan yang wajib disusun oleh KJKS, BMT MUDA hanya menyusun dua laporan keuangan yaitu laporan
neraca dan laporan perhitungan hasil usaha. Sisanya mengikuti permintaan dari nasabah jika nasabah
menginginkan laporan keuangan yang lain. Sementara itu, KJKS BMT Amanah Ummah menyusun lima
laporan keuangan yaitu laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Kesimpulannya adalah laporan akhir tahun yang biasa mereka susun ada lima yaitu laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini berdasarkan pernyataan mereka bahwa saat pengauditan laporan keuangan mereka hanya mengaudit kelima laporan keuangan tersebut karena menurut mereka kelima laporan keuangan itulah yang wajib dibuat jika mengacu pada
standar akuntansi keuangan ETAP.
Berdasarkan hasil analisis di atas, menunjukkan bahwa ada satu fenomena yang menyebabkan laporan keuangan KJKS kurang sesuai dengan PSAK Syariah yaitu pedoman penyajian laporan keuangan KJKS cenderung menggunakan pedoman
standar akuntansi keuangan ETAP. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah RI nomor 4 tahun 2012 tentang pedoman umum akuntansi koperasi yang menyatakan bahwa standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk koperasi adalah SAK ETAP. Bab 1 peraturan tersebut menyebutkan bahwa:
Standar akuntansi keuangan yang mengacu
pada IFRS
Nabilah, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 10 Oktober 2016: 843-855; ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SYARIAH (Studi Kasus Pada BMT MUDA dan KJKS BMT Amanah Ummah di Surabaya)
dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum). Mengingat koperasi
sejauh ini termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik,
maka
memberlakukan
akuntansi koperasi dengan SAK ETAP.
Peraturan ini juga menetapkan bahwa bentuk, isi penyajian, dan
pengungkapan laporan
keuangan koperasi mengacu pada SAK ETAP.
Berikut pernyataannya: Pedoman ini menetapkan bentuk, isi penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan koperasi untuk kepentingan internal koperasi maupun pihak lain selaku pengguna laporan keuangan koperasi. Pedoman ini merupakan acuan yang harus dipatuhi oleh koperasi dan aparat
dalam melakukan pembinaan dalam menyusun laporan keuangan. Peraturan ini berlaku untuk semua koperasi di Indonesia, tanpa terkecuali Koperasi Jasa Keuangan Syariah, mengingat KJKS berada di bawah naungan Dinas Koperasi. Berikut pernyataannya: Pedoman umum akuntansi koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi koperasi di Indonesia, dan pembina
koperasi pemerintah,
pemerintah provinsi, kabupaten dan/kota serta pihak- pihak lain yang terkait. Khusus untuk
usaha
simpan-pinjam,
akuntansi koperasi diatur sendiri.
Berikut tabel analisis penyajian laporan keuangan koperasi syariah:
Tabel 2.

## Analisis Penyajian Laporan Keuangan
Sumber: Hasil Penelitian Diolah
Berdasarkan tabel 4.2 ada dua jenis laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK Syariah yaitu laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas. Hal ini dikarenakan tidak ada perbedaan format penyajian dua laporan keuangan tersebut dalam PSAK Syariah maupun SAK ETAP. Sementara itu hasil analisis penyajian dari laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan, menunjukkan
adanya
ketidaksesuaian dengan penyajian di PSAK Syariah. Ketidaksesuaian penyajian laporan neraca terletak
pada tidak dicantumkannya dana syirkah temporer. Ketidaksesuaian penyajian laporan perhitungan hasil usaha terletak pada tidak dicantumkannya bagi hasil untuk pemilik dana. Ketidaksesuaian penyajian
laporan sumber dan
Nabilah, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 10 Oktober 2016: 843-855; ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SYARIAH (Studi Kasus Pada BMT MUDA dan KJKS BMT Amanah Ummah di Surabaya)
penggunaan dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan karena kedua lembaga koperasi syariah tidak menyusun dua laporan keuangan tersebut. Ketidaksesuaian penyajian catatan atas laporan keuangan dikarenakan dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang digunakan oleh dua lembaga tersebut adalah SAK ETAP.
Hasil analisis di atas membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan koperasi
syariah menggunakan pedoman SAK ETAP. Hal ini tentu bertentangan dengan PSAK Syariah 101
tentang penyajian laporan keuangan syariah. Paragraf 1 dalam
PSAK Syariah 101 menyebutkan bahwa jika suatu lembaga keuangan syariah merupakan entitas
syariah maka standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi adalah PSAK
Syariah. Berikut pernyataanya:
1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum ( general purpose financial statements ) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam Pernyataan Standar
Akuntansi
Keuangan (PSAK)
terkait.
Entitas syariah adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip- prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya (IAI, 2009: 101.1).
Wiroso (2011: 20) dalam bukunya “Akuntansi
Transaksi Syariah”,
menjelaskan bahwa:
Akuntansi industri khusus seperti akuntansi koperasi syariah, harus menerapkan PSAK yang berlaku umum dan PSAK khusus karena entitas tersebut memiliki karakter khusus
yang tidak
dapat disampaikan dengan entitas yang lain.
Sehingga akuntansi koperasi syariah menggunakan standar akuntansi PSAK Syariah, SAK ETAP, dan peraturan dari Departemen Koperasi.
Porsi penggunaan 2 standar
keuangan itu dalam pelaporan keuangan adalah kerangka penyajian laporan keuangan tetap mengacu pada PSAK Syariah 101, transaksi syariahnya mengacu pada PSAK Syariah 102-110, sedangkan akun-akun lain yang tidak diatur PSAK Syariah, mengacu pada
SAK ETAP atau SAK Umum.
Intinya adalah pengakuan,
pengukuran,
penyajian, dan
pengungkapan
akuntansi koperasi
syariah tetap mengacu pada PSAK Syariah, sementara SAK ETAP hanya berfungsi sebagai pedoman bagi transaksi- transaksi yang tidak diatur dalam PSAK Syariah, sehingga laporan
Nabilah, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 10 Oktober 2016: 843-855; ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SYARIAH (Studi Kasus Pada BMT MUDA dan KJKS BMT Amanah Ummah di Surabaya)
keuangan yang wajib disusun oleh koperasi syariah ada delapan yaitu laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi
terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan
penggunaan
dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Wiroso (2011:49-50) bahwa unsur dari laporan keuangan entitas syariah terdiri dari:
a. Komponen laporan keuangan yang
mencerminkan
kegiatan komersial, seperti: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.
b. Komponen laporan keuangan
yang mencerminkan kegiatan sosial, seperti: laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan
sumber dan penggunaan dana kebajikan.
c. Komponen laporan keuangan lainnya
yang mencerminkan
kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Faktanya, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan akuntansi
koperasi syariah menggunakan pedoman PSAK Syariah, sementara penyajian laporan keuangan koperasi syariah menggunakan pedoman SAK ETAP. Dampaknya adalah laporan keuangan yang disusun oleh koperasi syariah mengikuti pedoman SAK ETAP, yaitu laporan neraca,
laporan, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan
arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Bab 3 paragraf 3.12 Standar Akuntansi Keuangan ETAP menjelaskan bahwa laporan keuangan entitas meliputi:
a. Neraca;
b. Laporan laba rugi;
c. Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan:
i. seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
ii. perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; d. Laporan arus kas; dan e. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. (IAI, 2009: 17) Sementara laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, seperti laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dibuat secara terpisah dari laporan keuangan lain.
Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kurang sesuainya laporan keuangan koperasi syariah terhadap PSAK Syariah
disebabkan
adanya regulasi dari kementrian koperasi, yaitu peraturan menteri nomor 4 tahun
2012 tentang pedoman umum akuntansi koperasi yang memberlakukan SAK ETAP sebagai pedoman umum akuntansi bagi semua koperasi di Indonesia, termasuk koperasi syariah, sehingga mereka cenderung menggunakan SAK
ETAP
saat penyajian laporan
keuangan
untuk memenuhi aspek kepatuhan terhadap aturan yang telah dikeluarkan
Nabilah, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 10 Oktober 2016: 843-855; ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SYARIAH (Studi Kasus Pada BMT MUDA dan KJKS BMT Amanah Ummah di Surabaya)
oleh kementrian koperasi. Jika melihat teori bangun prinsip akuntansi syariah yang ditulis oleh Wiroso dalam bukunya “Akuntansi
Syariah”, dapat disimpulkan pula bahwa koperasi syariah cenderung menggunakan landasan operasional
tingkat dua dari
bangun
prinsip
akuntansi syariah,
yaitu peraturan pemerintah untuk industri (regulasi), saat penyajian laporan keuangan. Padahal Wiroso (2011: 20) menyebutkan bahwa landasan operasional akuntansi syariah di Indonesia terdiri dari tiga tingkatan yaitu: tingkat pertama bersumber dari PSAK Syariah dan PSAK Umum, tingkat kedua bersumber dari SAK Internasional negara lain yang sesuai syariah, buletin teknis, peraturan pemerintah untuk industri (regulasi), serta pedoman atas praktek akuntansi industri (Asosiasi Syariah), serta tingkat ketiga bersumber dari praktek konvensi dan kebiasaan pelaporan yang sehat sesuai syariah, pendapat ahli, hasil penelitian, buku dan teks.
Mengacu pada teori di atas, seharusnya
koperasi syariah
menggunakan landasan operasional tingkat 1 yang berisi PSAK Syariah dan SAK ETAP sebagai pedoman penyajian laporan keuangan. Koperasi syariah tidak seharusnya menjadikan landasan operasional tingkat
dua,
yaitu
peraturan menteri nomor 4 tahun 2012 sebagai pedoman penyajian laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Wiroso (2011: 21)
bahwa kerangka bangun prinsip akuntansi syariah digambarkan sebagai suatu bangunan rumah ‘Prinsip Akuntansi Syariah yang Berlaku Umum di Indonesia’ dimana setiap lapisan di bawahnya menjadi landasan bagi lapisan di atasnya.

## V. SIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah kurang sesuainya penyajian laporan keuangan koperasi syariah terhadap PSAK Syariah disebabkan adanya regulasi dari kementrian koperasi, yaitu peraturan menteri nomor 4 tahun 2012 yang memberlakukan SAK ETAP sebagai pedoman umum akuntansi bagi semua koperasi di Indonesia, termasuk koperasi syariah, sehingga mereka cenderung menggunakan SAK ETAP saat penyajian laporan keuangan untuk memenuhi aspek kepatuhan terhadap aturan yang telah dikeluarkan oleh kementrian koperasi. Selain itu, saat penyajian laporan keuangan, koperasi syariah cenderung menggunakan landasan operasional tingkat dua yang berisi peraturan menteri nomor 4 tahun 2012 daripada landasan operasional tingkat satu yang berisi PSAK Syariah dan SAK ETAP, dari teori bangun prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum di Indonesia.
Dampaknya adalah penyajian laporan keuangan di koperasi syariah kurang memenuhi unsur-unsur laporan keuangan entitas syariah, seperti yang tercantum dalam PSAK
Syariah 100
yang berisi Kerangka Dasar Penyusunan
Nabilah, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 10 Oktober 2016: 843-855; ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SYARIAH (Studi Kasus Pada BMT MUDA dan KJKS BMT Amanah Ummah di Surabaya)
dan Penyajian Laporan Keuangan
Syariah (KDPPLKS).

## DAFTAR PUSTAKA
Buchori, Nur S. 2009. Koperasi Syariah .
Sidoarjo: Mashun Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
2009. Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan . Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia Harahap, Sofyan Syafri. 2011. Teori Akuntansi . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, (Online),
(http://www.kumkm- sulsel.info/regulasi-
keputusan-menteri, diakses 27 Agustus 2014, pukul 09.34) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2007, (Online),
(http://www.smecda.com/Files/Dep_ Pembiayaan/11_Permen_No_35.3_X_T hn_2007.pdf, diakses 27 Agustus 2014, pukul 09.38)
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi,
(Online), (http://www.depkop.go.id,
diakses 27 Agustus 2014, pukul 09.55)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi,
(Online), (http://www.depkop.go.id,
diakses 27 Agustus 2014, pukul 09.49) Sari, Tika Wahyu Puspita. 2014. Analisis Struktur dan Komponen Laporan Keuangan KJKS UGT Sidogiri Wirolegi ,
(Online), (http://repository.unej.ac.id, diakses 16 Oktober 2014, pukul 07.52)
Sholihah, Siti. 2009. Analisis Penerapan PSAK No 101-106 Dalam Akuntansi Syariah ( Studi Kasus KJKS AN NISA Kabupaten Pemalang (Online),
(http://library.walisongo.ac.id/digilib/ gdl.php, diakses 16 Oktober 2014, pukul 08.15)
Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, (Online),
(http://portal.mahkamahkonstitusi.go. id/eLaw/download_pdf.php, diakses
27 Agustus 2014, pukul 09.26)
Wiroso. 2011. Akuntansi Transaksi Syariah . Jakarta: IAI
Yin, Robert K. 1996. Studi Kasus Desain
& Metode . Terjemahan oleh M. Djauzi Mudzakir. 2011 Jakarta: Rajawali Pers