## PENGANTAR REDAKSI
Syukur  Alhamdulillah  kita  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT,  karena  hanya  dengan rahmat-Nya  segala  yang  kita  lakukan  dengan  kerja  keras  dapat  terlaksana  dengan  baik. Jurnal  Etnoreflika  Volume  2  Nomor  2  bulan  Juni  tahun  2013  telah  terbit  dengan menyajikan 9 (sembilan) tulisan. Ke sembilan tulisan  tersebut  merupakan  hasil penelitian dari sejumlah dosen dengan berbagai  disiplin ilmu,  yakni  sosial  dan budaya  yang berasal dari jurusan yang berbeda-beda. Jurnal Etnoreflika Volume 2 Nomor 2, Juni 2013, memuat tulisan sebagai berikut:
 Kajian  Ritual  Melaut  dan  Perubahannya  pada  Orang  Bajo  di  Desa  Tanjung  Pinang Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna.
 Fenomena  Eksploitasi  Agraris  oleh  Kaum  Kapital  Domestik  (Sebuah  Studi  Kasus  di Wilayah Perkebunan Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
 Konstruksi  Budaya  Suku  Toraja  “ Rambu  Solo ”  di  Tengah  Masyarakat  Suku  Tolaki Mekongga di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
 Bagi  Hasil  Tanah  Pertanian  yang  Dibebani  Hak  Gadai  dalam  Budaya  Pertanian Masyarakat.
 Eksistensi Passompe ’ di Daerah Perantauan (Studi tentang Misi Budaya Perantau Etnik Bugis di Kota Kendari).
 Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kota Kendari.
 Dinamika Mepeduluhi Masyarakat  Wawonii  di  Desa  Langara  Iwawo  Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe.
 Pekerja  Seks  Komersial  (Studi  tentang  Hubungan  Germo  dan  PSK  di  Pagar  Seng, Lorong Alam Jaya, Jalan R. Soeprapto Mandonga Kendari)
 Implementasi  Kebijakan  dan  Tingkat  Keberhasilan  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kelurahan Bende Kota Kendari.
Semoga  sajian  dalam  jurnal  ini,  dapat  memberikan  kontribusi,  informasi  maupun wawasan baru dalam bidang sosial dan budaya khususnya di daerah Sulawesi Tenggara.
Volume 2, Nomor 2, Juni 2013

## DAFTAR ISI
Hj. Wakuasa La Ode Aris
Peribadi Marsia Sumule Genggong Hj. Erni Qomariah Heryanti Hj. Suharty Roslan Jabalnur
Syamsumarlin L.M. Kamaluddin Aksyah
Hasniah Muhammad Yusuf 192-202 203-211 212-222 223-230 231-239 240-245 246-257 258-272 273-284 Kajian Ritual Melaut dan Perubahannya pada Orang Bajo di Desa Tanjung Pinang Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Fenomena Eksploitasi Agraris oleh Kaum Kapital Domestik (Sebuah Studi Kasus di Wilayah Perkebunan Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
Konstruksi Budaya Suku Toraja “ Rambu Solo ” di Tengah Masyarakat Suku Tolaki Mekongga di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Bagi Hasil Tanah Pertanian yang Dibebani Hak Gadai dalam Budaya Pertanian Masyarakat Eksistensi Passompe ’ di Daerah Perantauan (Studi tentang Misi Budaya Perantau Etnik Bugis di Kota Kendari) Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kota Kendari Dinamika Mepeduluhi Masyarakat Wawonii di Desa Langara Iwawo Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe
Pekerja Seks Komersial (Studi tentang Hubungan Germo dan PSK di Pagar Seng, Lorong Alam Jaya, Jalan R. Soeprapto Mandonga Kendari) Implementasi Kebijakan dan Tingkat Keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kelurahan Bende Kota Kendari

## BAGI HASIL TANAH PERTANIAN YANG DIBEBANI HAK GADAI DALAM BUDAYA PERTANIAN MASYARAKAT 1

## Heryanti 2

## ABSTRAK
Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil tanah pertanian yang dibebani hak  gadai  pada  budaya  pertanian  masyarakat.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian normatif.  Jenis  dan  sumber  data  adalah  data  sekunder  dengan  metode  pengumpulan  data  adalah metode  kepustakaan.  Data  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Kesimpulan  penulisan  bahwa sistem  bagi  hasil  tanah  pertanian  yang  dibebani  hak  gadai  pada  budaya  pertanian  masyarakat bahwa  bagi  hasil  tanah  pertanian  dilakukan  melalui  suatu  bentuk  perjanjian  antara  seorang  yang berhak  atas  suatu  bidang  tanah  pertanian  dari  orang  lain  yang  disebut  penggarap,  berdasarkan perjanjian  mana  penggarap  diperkenankan  mengusahakan  tanah  yang  bersangkutan  dan  hasil  dari pengusahaan  tanah tesebut  nantinya  akan  dibagi  sesuai  kesepakan  yang  telah  disepakati  bersama, dimana  biasanya  dengan  pembagian  hasil  setengah  untuk  penggarap  dan  setengah  lagi  untuk pemilik tanah.
Kata kunci: bagi hasil tanah, hak gadai

## ABSTRACT
The objective of this writing is to know the shared-income system for agricultural land that is  encumbered  pawning  right  on  the  culture  of  farming  community.  The  type  of  research  is  a normative  study.  Types  and  sources  of  data  are  secondary  data  with  the  data  collection  and literature methods. Data were analyzed by descriptive qualitative. The resume of this writing is that the shared-outcome system for agricultural land that was encumbered pawning right on the culture of  farming  community  that  the  shared-outcome  of  the  agricultural  land  was  done  through  some form of agreement between a person entitled to a field of agricultural land from others who called cultivators, by appointment where cultivators were allowed to cultivate the concerned land and the outcome of operation of the land would be divided according to agreement which had been agreed upon, which was usually the a half shared-outcome for cultivators and a half for land owners.
Key words: land shared-income, pawning right

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  ag- raris  dimana  tanah  sangat  menentukan bagi  kelangsungan  hidup  rakyat.  Dalam Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar 1945  mengatur  bahwa  bumi,  air,  dan ruang angkasa serta kekayaan alam  yang terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh negara dan diperuntukan sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut merupakan  dasar/landasan  bagi  lahirnya Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Pokok-Pokok  Agraria, yang  diberlakukan  pada  tanggal  24 September  1960  dengan  lembaran  Negara 104 Tahun 1960 itu telah meletakan dasar- dasar pokok dari hukum Agraria Nasional-
1 Hasil Penelitian
2 Staf Pengajar Pada Fakultas Hukum, Universitas Haluoleo, Kendari
memuat  perubahan-perubahan  yang  men- dasar  hukum  Agraria  hingga  saat  terakhir dan  merupakan  Hukum  Agraria  Nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia.
Pemanfaatan  tanah  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat  merupakan “ condition  sine  quanon ”.  Guna  mencapai tujuan  ini  diperlukan  campur  tangan  pe- merintah  sebagaimana  yang  ditegaskan dalam  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  yaitu “tanah  dikuasai  oleh  negara  dan  diper- gunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemak- muran rakyat secara adil dan merata”.
Dalam masyarakat hukum adat baik dalam  masyarakat  teritorial  yang  ber- dasarkan garis keturunan “ patrilineal ” mau- pun  “ matrilineal ”,  tanah  mempunyai  kedu- dukan  yang  sangat  penting,  karena  tanah merupakan  satu-satunya  kekayaan  yang  te- tap  dan  sebagai  pengikat  kaum.  Hubungan yang  erat  antara  manusia  dengan  tanah bersumber  kepada  pandangan  yang  bersifat “ religio  magis ”.  Sehingga  menimbulkan hak  bagi  masyarakat  hukum  adat  tersebut untuk  menguasai,  memanfaatkan  dan  me- mungut  hasil  dari  tumbuh-tumbuhan  yang hidup  diatasnya,  serta  berburu  binatang yang  hidup  diatasnya  dan  mempertahan- kannya.
Peranan  tanah  menjadi  bertambah penting  seiring  dengan  bertambahnya  jum- lah penduduk yang memerlukan papan atau lahan  untuk  tempat  tinggal.  Demikian  juga dalam kegiatan pembangunan yang memer- lukan lahan, baik  untuk bidang usaha mau- pun  tanah  untuk  obyek  untuk  di  usahakan. Telah menjadi  kenyataan bahwa untuk  me- menuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masy- arakat  selalu  menempatkan  biaya  sebagai salah satu unsur pokok  yang senantiasa da- pat menutupi semua kebutuhan mereka, ter- masuk  kebutuhan  yang  bersifat  dadakan. Selain  untuk  menutupi  kebutuhan  kese- harian  masyarakat,  biayapun  menjadi  suatu unsur  penting  untuk  melakukan  suatu  ke- giatan usaha dari segi permodalan.
Untuk  menutupi  kebutuhan  biaya tunai  yang  sangat  mendesak,  masyarakat seringkali  merasa  kewalahan  dan  panik sehingga  memungkinkan  terjadinya  ber- bagai  hal  yang  diluar  kendali  mereka. Namun  dalam  komunitas  masyarakat  adat, kebutuhan  tersebut  dapat  diselesaikan  de- ngan  beberapa  cara  termasuk  melakukan kegiatan  gadai  tanah  pertanian  ( grondsver- panding ).  Dengan  cara  tersebut  mereka akan  dapat  menyelesaikan  berbagai  per- soalan  yang  mereka  hadapi  sehubungan dengan  kebutuhan  biaya.  Biaya  yang  di- butuhkan  tersebut  biasanya  bersifat  insi- dentil dan spontan. Oleh karena itu, kebera- daan  lembaga gadai tanah merupakan suatu sarana penunjang dalam melanjutkan eksis- tensi suatu kelompok masyarakat.
Pada  masyarakat  yang  ekonominya tergolong  menengah  hingga  ke  bawah, masih merasa sulit untuk mendapatkan pin- jaman  dana  dari  lembaga  perbankan  yang sifatnya kecil, konsumtif dan dengan waktu yang cepat. Kesulitan ini disebabkan karena lembaga  perbankan  sangat  menerapkan prinsip  kehati-hatian  ( prudential  principle ) dalam  menyalurkan  kreditnya  dengan  pro- sedur  yang  cukup  rumit,  membutuhkan waktu  dengan  jaminan  barang-barang  ter- tentu.    Hal  tersebut  di  atas  menyebabkan masyarakat  adat,  khususnya  golongan  me- nengah  ke  bawah  untuk  tetap  melakukan pinjaman  dana  kepada  perorangandengan cara  menggadaikan  tanahnya  kepada  si peminjam  uang.  Selain  itu  pula,  dipilihnya cara  dengan  menggadaikan  tanah  untuk mendapatkan  pinjaman  dana  dikarenakan belum  adanya  kepastian  waktu  mengenai pengembalian uang pinjaman.
Hak gadai merupakan salah satu hak yang  bersifat  sementara  dalam  UUPA. Dalam  Pasal  53  UUPA,  bahwa  hak-hak adat  yang  sifatnya  bertentangan  dengan ketentuan-ketentuan  UUPA  (Pasal  7  dan 10)  tetapi  berhubungan  dengan  keadaan masyarakat  sekarang  ini  belum  dapat  di hapuskan,  diberi  sifat  sementara  yaitu
dengan hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang  dan  hak  sewa  tanah  pertanian, yang harus diselenggarakan menurut keten- tuan-ketentuan  undang-undang  dan  pera- turan-peraturan  lainnya  untuk  mencegah hubungan-hubungan  hak  yang  bersifat “penindasan”.
Hukum adat sebagai landasan pokok hukum  Agraria  Nasional,  sehingga  gadai- menggadai merupakan  budaya kepribadian pergaulan  bangsa  Indonesia  masih  dapat dipergunakan  dalam  hubungan  hukum  asal dihilangkan  sifat  pemerasan.    Hak  gadai atas  tanah  pertanian  maupun  atas  tanah bangunan  berasal  dari  hukum  agraria  adat. Di  dalam  UUPA  sehubungan  dengan  Pasal 53  UUPA    ditentukan  pula  ketentuan  khu- sus  dalam  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah  Pertanian  yaitu  berkenaan  dengan pengembalian  dan  penebusan  tanah-tanah pertanian yang digadaikan.
Ketentuan  mengenai  kewajiban  un- tuk  mengembalikan  tanah  yang  digadaikan kepada  pemberi  gadai  tanpa  adanya  uang tebusan  setelah  7  (tujuh)  tahun  dikuasai oleh  pemegang  gadai  telah  diatur  dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1)  Undang-Undang Nomor  56  Prp.  Tahun  1960.  Hal  tersebut merupakan  suatu  hal  yang  wajar  apabila tanah yang dikerjakan oleh pihak pemegang gadai telah banyak dinikmati hasilnya yang melebihi  dari  jumlah  piutang  yang  diberi- kannya kepada pemberi gadai.
Dalam  masyarakat  yang  melakukan gadai  setelah  mempergunakan  uang  hasil gadai tanah kesulitan untuk mengembalikan uang  tersebut  pada  pemberi  gadai  karena tak  jarang  tanah  yang  telah  digadaikan  itu merupakan satu-satunya tanah yang mereka miliki,  sehingga  setelah  tanah  digadaikan mereka  tidak  memiliki  lagi  sumber  mata pencaharian  hidup  terutama  bagi  yang menggantungkan  hidupnya  dari  bercocok tanam.  Akhirnya  ada  yang  kemudian  men- jadi  petani  atau  buruh  penggarap  di  atas tanah miliknya sendiri  (yang telah dikuasai
oleh  pemberi  gadai).  Hubungan  yang  ter- jalin  diwujudkan  dalam  bentuk  perjanjian bagi hasil dari tanah pertanian.
Pada masyarakat berbagai daerah di Indonesia  tampak  adanya  sebuah  meka- nisme  perjanjian  yang  disebut  perjanjian bagi  hasil.  Perjanjian  bagi  hasil  tersebut bahkan  telah  diatur  pula  oleh  Undang- Undang.  Perjanjian  bagi  hasil  merupakan suatu  perjanjian  yang  memiliki  hubungan dengan  tanah  (tanah  bukan  sebagai  obyek) dengan  pengaturan  tersendiri  oleh  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  1960  tentang Perjanjian  Bagi  Hasil  Tanah  Pertanian.  Pe- mikiran  dasar  dari  perjanjian  bagi  hasil adalah pemilik tanah ingin memungut hasil dari  tanahnya  atau  ingin  memanfaatkan tanahnya,  tetapi  pemilik  tanah  tidak  ingin atau  tidak  dapat  mengerjakan  sendiri tanahnya 3 .
Perjanjian  Bagi  Hasil  tanah  per- tanian  merupakan  perbuatan  hubungan  hu- kum  yang  diatur  dalam  hukum  Adat. Perjanjian  Bagi  Hasil  adalah  suatu  bentuk perjanjian  antara  seorang  yang  berhak  atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang  disebut  penggarap,  berdasarkan  per- janjian mana penggarap diperkenankan me- ngusahakan tanah yang bersangkutan dengan  pembagian  hasilnya  antara  peng- garap  dan  yang  berhak  atas  tanah  tersebut menurut imbangan yang telah disetujui ber- sama 4 .
Isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban  masing-masing  pihak  juga  di- tentukan  oleh  mereka  sendiri,  serta  hasil dari  pengusahaan  tanah  tesebut  nantinya akan  di  bagi  sesuai  kesepakan  yang  telah disepakati bersama, umumnya dengan pem- bagian  hasil  setengah  untuk  penggarap  dan
3 http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_atas_tanah,  Akses Tanggal 4 April 2013.
4 Boedi  Harsono,1997,  Hukum  Agraria  Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaan,  Jakarta:Djambatan, Hal. 116.
setengah lagi untuk pemilik tanah. Hak-hak ini timbul dari transaksi tanah. Si pemegang gadai  memperoleh  hak  untuk  menarik  se- gala  manfaat  yang  timbul  dari  hukum  hak milik  dengan  hanya  satu  kekecualian:  ia tidak  boleh  menjual  lepas  tanah  itu.  Sebab ia harus membiarkan tanah itu kosong agar dapat  ditembus  kembali.  Transaksi  tanah lainnya  adalah  persewaan  tanah  dengan pembayaran  di  muka  (jual  tahunan).  Tran- saksi ini tidak lain perpindahan tanah dai si pemilik  untuk  waktu  tertentu  dengan  pem- bayaran sejumlah uang tunai, kepada orang lain  (si  penyewa).  Sesudah  habis  waktu yang  tertentu  itu  maka  tanah  kembali kepada pemiliknya 5 .
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  sistem  bagi  hasil  tanah  per- tanian  yang  dibebani  hak  gadai  pada budaya pertanian masyarakat.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  da- lam penulisan ini adalah penelitian normatif yaitu  penelitian  yang  melakukan  analisis terhadap  norma-norma  yang  dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Data  sekunder  adalah  data  yang  di- peroleh  melalui  studi  pustaka  berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah,  jurnal  dan  karya  ilmiah  lainnya yang  memiliki  relevansi  dengan  penelitian yang dilakukan.
Data  penelitian  ini  dikumpulkan melalui  metode kepustakaan ( library rese- arch )  yaitu  data  kepustakaan  yang  dipe- roleh  dari  studi  dokumen,  berupa  peng- umpulan  bahan-bahan  kepustakaan  baik berupa  peraturan  perundang-undangan,  bu- ku,    hasil-hasil  penelitian  hukum  yang  me- mpunyai  relevansi  dengan  judul  penelitian ini  sehingga  dapat  menunjang  dalam  penu- lisan.
5 R.  Van  Djik,  Pengantar  Hukum  Adat  Indonesia,
Hal. 52.
Data-data  yang  berhasil  dikumpulkan dalam  penelitian  ini  dianalisis  secara  des- kriptif  kualitatif  yaitu  menelaah  dan  me- neliti data-data yang ada dalam bentuk urai- an guna menjawab rumusan masalah.

## C. BAGI  HASIL  TANAH  PERTANIAN YANG  DIBEBANI  HAK  GADAI DALAM BUDAYA PERTANIAN MASYARAKAT
Macam-macam  hak–hak  atas  tanah dalam  hukum  tanah  nasional  diatur  dalam UUPA yakni Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 16  ayat  (1)  dan  Pasal  53.  Pasal  4  menye- butkan bahwa 6 :
1. Atas  dasar  hak  menguasai  dari  negara sebagai  dimaksud  dalam  Pasal  2,  diten- tukan  adanya  macam-macam  hak  atas permukaan  bumi,  yang  disebut  tanah, yang  dapat  diberikan  kepada  dan  dipu- nyai  oleh  orang-orang  lain  serta  badan- badan hukum.
2. Hak-hak  atas  tanah  yang  dimaksud dalam  ayat  (1)  pasal  ini  memberi  we- wenang  untuk  mempergunakan  tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi  dan  air  serta  ruang  yang  ada diatasnya  sekedar  diperlukan  untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan  penggunaan  tanah  itu  dalam batas-batas  menurut  undang-undang  ini dan peraturan hukum yang lebih tinggi.
Hak-hak  atas  tanah  yang  bersifat sementara  diatur  dalam  Pasal  53  UUPA yang  meliputi:  Hak  gadai,  Hak  usaha  bagi hasil,  Hak  menumpang,  Hak  sewa  tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifat yang  bertentangan  dengan  undang-undang ini  dan  hak-hak  tersebut  di  usahakan hapusnya dalam waktu yang singkat.
Pemikiran dasar dari perjanjian bagi hasil  adalah  pemilik  tanah  inginmemungut hasil  dari  tanahnya  atau  ingin  meman- faatkan  tanahnya,  tetapipemilik  tanah  tidak ingin  atau  tidak  dapat  mengerjakan  sendiri
6 Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUPA
tanahnya.  Perjanjian  Bagi  Hasil  tanah pertanian  merupakan  perbuatan  hubungan hukum  yang  diatur  dalam  hukum  Adat. Perjanjian  Bagi  Hasil  adalah  suatu  bentuk perjanjian  antara  seorang  yang  berhak  atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang  disebut  penggarap,  berdasarkan  per- janjian  mana  penggarap  diperkenankan mengusahakan  tanah  yang  bersangkutan dengan  pembagian  hasilnya  antara  peng- garap  dan  yang  berhak  atas  tanah  tersebut menurut  imbangan  yang  telah  disetujui bersama 7 .
Perjanjian  Bagi  Hasil  merupakan salah  satu  perjanjian  yang  berhubungan tanah  yang  mana  obyeknya  bukan  tanah namun  melainkan  segala  sesuatu  yang  ada hubunganya  dengan  tanah  atau  yang  me- lekat  pada  tanah  seperti  tanaman-tanaman, hak  mengerjakan,  menggarap,  atau  mena- nami tanah tersebut, dan sebagainya. Materi Bagi  Hasil  tanah  pertanian  itu  sendiri masuk  dalam  ruang  lingkup  hukum  tanah adat teknis, yaitu perjanjian kerjasama yang bersangkutan  dengan  tanah  tetapi  yang tidak  dapat  dikatakan  berobyek  tanah, melainkan obyeknya adalah tanaman 8 .
Pada  umumnya  isi  perjanjian  yang dilakukan  meliputi  hak  dan  kewajiban masing-masing  pihak  yang  ditentukan  oleh mereka sendiri, serta hasil dari pengusahaan tanah  tesebut  nantinya  akan  dibagi  sesuai kesepakan  yang  telah  disepakati  bersama, dimana  biasanya  dengan  pembagian  hasil setengah untuk penggarap dan setengah lagi untuk pemilik tanah.
Bagi hasil atas hasil tanah pertanian ini  telah  menjadi  kebiasaan  dalam  masy- arakat  yang  banyak  bergerak  dibidang  per- tanian  dimana  dalam  pelaksanaannya  ba- nyak berdasar pada hukum adat atau kebia- saan  dari  yang  terdahulu.  Prosedur  perjan- jian  Bagi  Hasil  pada  umumnya  dilakukan
7 Op. Cit. Boedi Harsono, 1997, Hal. 116.
8 Ter  Haar  Bzn,  1999, Asas-asas  dan  Susunan Hukum Adat , Terjemahan K. Ng Subekti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, Hal. 20.
dengan  cara  lisan  antara  pemilik  tanah  de- ngan  penggarap.  Sedangkan  kehadiran  dan bantuan  kepala  adat  atau  kepala  desa  tidak merupakan  syarat  mutlak  untuk  adanya perjanjian  bagi  hasil,  bahkan  jarang  di- lakukan  pembuatan  akta  (tertulis)  dari perbuatan  hukum  tersebut.  Transaksi  per- janjian  bagi  hasil  ini  umunya  dilakukan oleh pemilik tanah sebagai pihak kesatu dan petani penggarap sebagai pihak kedua.
Sifat  Hubungan  Gadai  Jual  gadai merupakan  suatu  perbuatan  pemindahan hak  atas  tanah  kepada  pihak  lain  (yakni pribadi  kodrat)  yang  dilakukan  secara terang dan tunai sedemikian rupa, sehingga pihak  yang  melakukan  pemindahan  mem- punyai  hak  untuk  menebus  kembali  tanah tersebut.  Dengan  demikian,  maka  pemin- dahan  hak  atas  tanah  pada  jual  gadai bersifat  sementara,  walaupun  kadang- kadang  itu  tidak  ada  patokan  tegas  me- ngenai sifat sementara waktu tersebut.
Adapun  sifat  hubungan  gadai  ter- sebut adalah:
1. Transaksi  jual  gadai  tanah,  bukanlah perjanjian  hutang  uang  dengan  tang- gungan/jaminan  tanah,  sehingga  pembeli gadai tidak berhak menagih uangnya dari penjual gadai.
2. Penebusan  gadai  tergantung  kepada kehendak  penjual.  Hak  menebus  itu bahkan dapat beralih kepada ahli warisnya.
3. Uang  gadai  hanya  dapat  ditagih  oleh penerima  gadai,  dalam  hal  transaksi  jual gadai  itu  disusul  dengan  penyewaan tanah  tersebut  oleh  si  penjual  gadai sendiri,  dengan  janji:  jika  si  penjual (merangkap  penyewa)  tidak  membayar uang  sewanya,  maka  uang  gadai  dapat ditagih  kembali  oleh  si  penerima  (me- rangkap  penguasa  atas  tanah  yang  kini berfungsi  rangkap:  menjadi  obyek  gadai dan sekaligus obyek pula).
4. Pada  lembaga-lembaga  gadai  terdapat sifat  yang  istimewa,  yaitu  pihak  pe-
nerima  gadai  tidak  mempunyai  hak  un- tuk  memaksa  pihak  pertama  menuntut kembali  tanahnya,  sekalipun  dalam  jual gadai  itu  dijanjikan  jangka  waktu,  dan jangka  waktu  itu  sudah  lewat.  Dalam perkataan lain pihak penerima gadai tidak mempunyai  hak  executie  terhadap  tanah yang jadi obyek jual-gadai.
Dari  segi  aturan  formal  maka  me- nyangkut  bagi  hasil  yang  telah  diper- janjikan  telah  diatur  dalam  Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pe- doman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2  Tahun  1960  tentang  Perjanjian  Bagi  Ha- sil.  Cara  pembagian  imbangan  bagi  hasil adalah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4 ayat  (1)  yang mengatur  mengenai  besarnya bagian hasil tanah sebagai berikut:
1. 1  (satu)  bagian  untuk  penggarap  dan  1 (satu)  bagian  untuk  pemilik  bagi  tana- man padi yang ditanam di sawah.
2. 2/3  (dua  pertiga)  bagian  untuk  peng- garap  serta  1/3  (satu  pertiga)  bagian untuk  pemilik  bagi  tanaman  palawija  di sawah  dan  padi  yang  ditanam  di  ladang kering.  Sedangkan  dalam  ayat  (2)  pasal tersebut  meng-atur  hasil  yang  dibagi adalah  hasil  bersih,  yaitu  hasil  kotor sesudah  dikurangi  biaya-biaya  yang harus  dipikul  bersama  seperti  benih,  pu- puk,  tenaga  ternak,  biaya  menanam, biaya panen dan zakat.
Pada  beberapa  daerah  di  Indonesia istilah  dan  sistem  bagi  hasil  yang  berlaku sesuai  dengan  adat  daerah  masing-masing seperti  di  Tapanuli  dikenal  macam  gadai yang lazim disebut dondon susut atau gadai susut.  Pada  gadai  susut,  maka  penebusan tanah  dilakukan  dengan  jalan  mencicil  de- ngan  hasil  panen  dari  tanah  yang  bersang- kutan.  Oleh  karena  itu,  maka  pada  setiap kali panen, harga gadai  akan menyusut, se- hingga  pada  waktu  tertentu  tanah  akan kembali  kepada  penggadai  tanpa  mene- busnya.
Dalam  praktek  tak  jarang  yang menggadaikan  tak  dapat  melakukan  pene- busan  atas  tanahnya  dalam  jangka  waktu yang  sangat  lama  sedangkan  yang  meng- gadaikan tersebut tidak dapat dipaksa untuk melakukan  penebusan,  maka  dibuka  juga kemungkinan  bagi  pemegang  gadai  untuk memindahkan  hak  gadai  itu  kepada  pihak lain, dengan tindakan :
1.  Setahu dan seizin penjual gadai, sipembeli  gadai  dapat  mengoperkan gadai  itu  kepada  pihak  ketiga,  yaitu: menyerahkan  tanah  tersebut  kepadanya dengan  menerima  sejumlah  uang  tunai. Dengan  demikian  terjadilah pergantian subyek di dalam perutangan yang sama: hubungan  hukum  antara  penjual  gadai dengan  pembeli  gadai  semula  berubah menjadi hubungan hukum antara penjual gadai dengan pembeli gadai yang baru.
2. Tanpa setahu dan seizin penjual gadai, si pembeli  gadai  menggadaikan  kembali tanah  itu  kepada  pihak  ketiga,  dengan janji:  ia  sewaktu-waktu  dapat  menebus tanah itu dari pihak ketiga tersebut.
Dengan  demikian  terdapatlah  dua perhutangan  yaitu:  1)  antara  penjual  gadai semula  dengan  pembeli  gadai  semula (terang-terangan);  dan 2) antara penjual se- mula  yang  menjadi  penjual  baru  dengan pihak  ke-3  (tiga)  yang  menjadi  pembeli gadai baru (sembunyi-sembunyi).
Penerima  Gadai  (yang  mengga- daikan)  memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk melakukan  perbuatan  guna  memperoleh kembali  tanah,  dengan  mengembalikan jumlah  yang  diutang  (dipinjam)  disebut menebus.  Pada  gadai  biasa,  maka  tanah dapat  ditebus  oleh  penggadai  setiap  saat. Pembatasannya  adalah  satu  tahun  panen, atau  apabila  diatas  tanah  masih  terdapat tumbuh-tumbuhan  yang  belum  dipetik hasil-hasilnya.
Dalam hal ini, maka penerima gadai tidak  berhak  untuk  menuntut,  agar  peng- gadai  menebus  tanahnya  pada  suatu  waktu
tertentu  untuk  melindungi  kepentingan  pe- nerima  gadai,  maka  dia  dapat  melakukan paling  sedikit  dua  tindakan  yaitu      meng- anakgadaikan  (“ onderverpanden ”),  dimana penerima  gadai  menggadaikan  tanah  ter- sebut  kepada  pihak  ketiga.  Dalam  hal  ini terjadi  dua  hubungan  gadai,  yakni  pertama antara penggadai pertama dengan penerima gadai  pertama, dan kedua antara penggadai kedua  (yang  merupakan  penerima  gadai pertama)  dengan  pihak  ketiga  (sebagai  pe- nerima gadai yang kedua); dan  memindah- gadaikan  (“ doorverpanden” ),  yakni  suatu tindakan  dimana  penerima  gadai  mengga- daikan  tanah  kepada  pihak  ketiga,  dan pihak  ketiga  tersebut  menggantikan  kedu- dukan sebagai  penerima  gadai  untuk  selan- jutnya berhubungan langsung dengan peng- gadai.  Dengan  demikian,  maka  setelah  ter- jadi  pemindahan  gadai,  maka  hanya  ter- dapat  hubungan  antara  penggadai  dengan penerima gadai yang baru.  Setelah selesai- nya  jual  gadai  maka  pihak  penerima  gadai mempunyai  hak  untuk  mengolah  serta  me- narik  keuntungan  dari  yang  menjadi  objek gadai.
Dalam  hal  tanah  yang  digadaikan telah  ditebus  oleh  penggadai  maka  gadai tanah  menjadi  hapus  dan  perjanjian  bagi hasil  pun  dapat  berakhir  bila  telah  disepa- kati  oleh  para  pihak  yang  melakukan  per- janjian bagi hasil. Menurut Pasal 7 Undang- Undang Nomor  56 Prp Tahun 1960 hapus- nya  hak  gadai  itu  antara  lain  disebabkan sebagai berikut:
1.  Telah  dilakukan  penebusan  oleh  si pemberi gadai.
2.  Sudah  berlangsung  7  tahun  bagi  ga-dai tanah  pertanian,  tambak  dan  tanaman keras.
3.  Putusan pengadilan dalam rangka menyelesaikan  gadai  dengan  “milik- beding ”.
4.  Dicabut untuk kepentingan umum.
5.  Tanahnya musnah karena bencana alam, seperti banjir atau longsor, ma-ka dalam
hal  ini  uang  gadainya  tidak  dapat dituntut kembali oleh peme-gang gadai 9 .
Dalam  masalah  penebusan  gadai berakhir  dengan  mengembalikan  uang  ga- dai sejumlah yang pernah diterima oleh pe- milik  tanah.  Menurut  Pasal  7  UU  Nomor 56/Prp/1960  dinyatakan  bahwa  barang  si- apa  menguasai  tanah  pertanian  dengan  hak gadai  sejak  berlakunya  peraturan  ini  (yaitu tanggal  1  Januari  1961)  sudah  berlangsung 7  (tujuh)  tahun  atau  lebih,  wajib  mengem- balikan  tanah  itu  kepada  pemilik  dalam waktu  sebulan  setelah  tanaman  yang  ada selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut  pembayaran  uang  tebusan  dan barang  siapa  melanggar,  maka  dapat  di- hukum  dengan  hukuman  kurungan  selama- lamanya  3  (tiga)  bulan/atau  denda  se- banyak-banyaknya  Rp  10.000,-“.  Adapun tujuan  dari  ketentuan  ini  adalah  untuk menghindarkan  terjadinya  ”penindasan” manusia  oleh  manusia,  karena  pada  dasar- nya gadai tanah yang berlangsung di masy- arakat lebih banyak dilakukan karena unsur tolong  menolong  yaitu  membantu  pihak yang  membutuhkan  uang  (ekonomi  lemah) oleh pihak  yang memiliki kemampuan mo- dal  besar,  kesepakatannya  (perjanjian)  pun hanya lisan diantara para pihak.
Olehnya  walaupun  dalam  UUPA hak gadai ini dimasukkan sebagai hak yang bersifat  sementara  yang  diharapkan  dapat segera  dihapuskan  karena  dianggap  dapat menimbulkan  ”penindasan”  atau  ”penge- kangan”  manusia  terhadap  manusia  yang lain, namun dalam kenyataannya masih dan terus berkembang pelaksanaannya di tengah masyarakat  sesuai  dengan  hukum  adat masing-masing.

## D. PENUTUP
Sistem  bagi  hasil  tanah  pertanian yang  dibebani  hak  gadai  pada  budaya
9 Effendi  Perangin  Angin,  1978, Sari  Kuliah  I Hukum Agraria I, Jakarta : Notariat Fakultas Hukum UI,Hal. 107.
pertanian  masyarakat  bahwa  bagi  hasil tanah  pertanian  dilakukan  melalui  suatu bentuk  perjanjian  antara  seorang  yang  ber- hak  atas  suatu  bidang  tanah  pertanian  dari orang  lain  yang  disebut  penggarap.  Hal tersebut berdasarkan perjanjian mana peng- garap  diperkenankan  mengusahakan  tanah yang  bersangkutan  dan  hasil  dari  peng- usahaan tanah tesebut nantinya akan dibagi sesuai  kesepakan  yang  telah  disepakati bersama,  dimana  biasanya  dengan  pem- bagian  hasil  setengah  untuk  penggarap  dan setengah lagi untuk pemilik tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Boedi  Harsono.  1997. Hukum  Agraria Indonesia,  Sejarah  Pembentukan Undang-Undang  pokok  Agraria,  isi, dan  Pelaksanaan .  Jakarta:  Djam- batan.
Djaren  Saragih.  1984. Pengantar  Hukum
Adat Indonesia . Bandung: Tarsito.
Effendi Perangin Angin. 1978. Sari Kuliah
I Hukum Agraria I. Jakarta: Notariat
Fakultas Hukum UI
Hilman  Hadikusuma.1990. Hukum  Per- janjian  Adat .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Imam  Sudiyat.  1981. Hukum  Adat  Sketsa Adat. Yogyakarta: Liberti.
R. Van Djik. Pengantar Hukum Adat Indo- nesia .
Ter  Haar  Bzn.  1999. Asas-asas  dan
Susunan  Hukum  Adat. Terjemahan K.  Ng  Subekti  Poesponoto.  Jakarta:
Pradnya Paramita.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ten- tang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok
Agraria
Undang-Undang  Nomor  56  Prp.  Tahun 1960  tentang  Penetapan  Luas  Tanah Pertanian.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_atas_tanah , Akses Tanggal 20 Desember 2011