Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.2: 121-135, Juli 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NO. 7 TAHUN 2018 TENTANG EFEKTIVITAS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS PAREPARE
Sarmila 1 , Mahsyar 2 , Muliati 3 , Syahriyah Semaun 4 , Musyarif 5
Institut Agama Islam Negeri Parepare Sarmilaannas@gmail.com 1 , Mahsyar@iainparepare.ac.id 2 , Muliati@iainparepare.ac.id 3 , Syahriyahsemaun@iainparepare.ac.id 4 Musyarif@iainparepare.ac.id 5

## Abstrak
Implementasi  Peraturan  Walikota  Parepare  No.  7  Tahun  2018  tenteng  afektivitas akuntabilitas  pengelolaan  zakat  di  BAZNAS  Parepare  Tujuan  penelitian  ini  dilakukan untuk mengetahui implemenatsi peraturan wali Kota No. 7 tahun 2018 tentang efektivitas dan akuntasbilitas pengelolaan zakat di badan amil zakat nasional Kota Parepare. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan  ( field  research ).  Jumlah  Narasumber  dalam  penelitian  ini  yaitu  sebanyak  3 orang  dari  Baznas,  adapun  teknik  pengumpulan  data  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Data  analisis  menggunakan  data  reduksi,  penyajian  dan  penarikan kesimpulan.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Implementasi PERWA No. 7 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare telah dijalan dengan baik  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  pengelolaan  zakat  serta    BAZNAS  telah menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi dengan mengintegrasikan  mekanisme  pelaporan  terbuka,  mudah  diakses,  dan  sesuai  dengan prinsip-prinsip  syariah.  2)  Efektivitas  pengelolaan  zakat  di  BAZNAS  Kota  Parepare menunjukkan  pengelolaan  yang  efektif  dibuktikan  dari  sistem  pelaporan  yang  terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat serta kemampuan BAZNAS dalam memastikan dana zakat  disalurkan  dengan  tepat  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  dan  kebutuhan masyarakat. 3) Akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare menunjukkan bahwa  BAZNAS  Kota  Parepare  telah  menunjukkan  tingkat  akuntabilitas  yang  tinggi dalam  pengelolaan  zakat  serta  proses  audit  yang  dilakukan  oleh  pihak  independen memberikan  validasi  terhadap  kinerja  BAZNAS  dalam  menjamin  kepatuhan  terhadap standar akuntansi dan ketentuan syariah yang menunjukkan keseriusan BAZNAS dalam menjaga  transparansi  dan  integritas,  serta  menjadikan  pengelolaan  zakat  responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Keywords: Akuntabilitas,  BAZNAS dan Zakat

## Abstract
This  thesis  discusses  the  implementation  of  Parepare  City  Regulation  No.  7  of  2018 regarding the effectiveness of accountability in zakat management at BAZNAS Parepare. The purpose of this research is to determine the implementation of Mayor Regulation No.
Submit:11-01-2024 Edited: 13-01-2024 Reviewer: 11-07-2024 Publish  : 30-07-2024
DOI: 10.30739/istiqro.v10i2.2832
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.2: 121-135, Juli 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
7 of 2018 on the effectiveness and accountability of zakat management at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in Parepare City. The research method used is qualitative research with a field research design. The number of informants in this study was 3 people from BAZNAS, and the data collection techniques included observation, interviews, and documentation.  Data  analysis  employed  data  reduction,  presentation,  and  conclusion drawing.  The  results  of  this  research  indicate  that:  1)  The  implementation  of  Mayor Regulation No. 7 of 2018 on zakat management at BAZNAS Parepare has been carried out  well  in  accordance  with  legal  provisions  for  zakat  management.  BAZNAS  has demonstrated  commitment  to  accountability  and  transparency  by  integrating  open reporting mechanisms that are easily accessible and comply with Sharia principles. 2) The  effectiveness  of  zakat  management  at  BAZNAS  Parepare  shows  effective management,  as  evidenced  by  an  open  and  easily  accessible  reporting  system  for  the public, and BAZNAS's ability to ensure that zakat funds are distributed appropriately in accordance  with  Sharia  principles  and  community  needs.  3)  Accountability  in  zakat management at BAZNAS Parepare indicates that BAZNAS Parepare has shown a high level  of  accountability  in  zakat  management.  The  independent  audit  process  validates BAZNAS's performance in ensuring compliance with accounting standards and Sharia provisions,  demonstrating  BAZNAS's  seriousness  in  maintaining  transparency  and integrity, and making zakat management responsive to community needs.
Keywords : Accountability, BAZNAS and Zakat

## A. PENDAHULUAN
Masyarakat  Indonesia  secara  demokratis  beragama  Islam  dan  secara  kultural berkewajiban  mengeluarkan  zakat  khususnya  dijalan  Allah  swt  dan  telah  menjadi tradisi atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat muslim Indonesia. Relevansi antara zakat dan  perekonomian  sangat  erat  pengaruhnya  sebagaimana  instrumen  zakat mensejahterakan  dan  saling  menolong  antar  sesama.  Begitu  pula  dengan  infak  dan sedekah,  ketiganya  merupakan  sesuatu  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  aktivitas perekonomian serta dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia.
Berdasarkan perspektif sosial kemasyarakatan dan ekonomi, zakat akan menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Proses peningkatan pendapatan masyarakat inilah memungkingkan dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar  yang  pada  akhirnya  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  kata  lain, distribsui zakat terhadap masyarakat yang layak menerima zakat dari segi ekonomi akan  memperoleh  pendapatan  sekaligus  kesempatan  untuk  berusaha  serta  memiliki daya  beli  bahkan  daya  jual  yang  akhirnya  memiliki  pula  akses  pada  perekonomian (Sohrah, 2012: 5).
Kesejahteraan dalam ekonomi Islam kepada seluruh umat manusia salah satunya dapat melalui zakat, infak, dan shadaqah. Zakat, infak dan shadaqah merupakan salah
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.2: 121-135, Juli 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
satu  ciri-ciri  dari  sistem  ekonomi  Islam  dalam  memperdayakan  umatnya  dan mengandung asas keadilan di dalamnya (Afzalurrahman, 2015:64).
Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah swt kepada umat Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan shalat, puasa, dan ibadah haji. Akan tetapi, zakat tergolong ibadah maliah , yaitu ibadah melalui harta kekayaan dan bukan  ibadah badaniah yang  pelaksanaanya  dengan  fisik.  Hal,  inilah  yang membedakan zakat dengan ibadah ritual lainnya, seperti ibadah shalat, puasa dan haji, yang manfaatnya hanya terkena kepada individu tersebut, sedangkan manfaat zakat bukan untuk individu-individu tersebut (M. Nur Rianto Al Arif, 2012:375).
Zakat  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  setiap  muslim  terbagi  kepada  dua  bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat harta . Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada  setiap  akhir  bulan  Ramadhan  oleh  setiap  muslim  dan  keluarga  yang ditanggungnya  yang  memiliki  kelebihan  makanan  untuk  sehari  pada  hari  raya  Idul Fitri, sedangkan yang dimaksud dengan zakat harta adalah zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah sampai nishab atau haul (H.A. Djazuli dan Yadi Janwari, 2002:41).
Pengaturan  tentang  zakat  diakomodasikan  dalam  undang-undang  Republik Indonesia  No.  23  tahun  2011  tentang  pengelolaan  zakat,  yang  telah  mengubah Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagai hukum positif. Berdasarkan  ketentuan  dalam  pasal  1  butir  2  undang-undang  tersebut,  dinyatakan bahwa: “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Muliati, 2019: 132-133).
Undang-undang tersebut disebutkan bahwa lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia dapat berupa Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah serta dapat pula berupa Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta (M. Nur Rianto Al Arif, 2012:375). Dalam pengelolaan dana zakat, harus dikelola oleh lembaga tertentu yang memiliki  kapasilitas  untuk  megelolanya.  Hal  ini  berdasarkan  pada  Undang-Undang Zakat Nomor. 11 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada huruf “d” bahwa dalam rangka  meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna  zakat,  infak  dan  shadaqah  harus dikelola  secara  melembaga  sesuai  dengan  syariat  Islam  (Mardani,  2016:201). Lembaga-lembaga  yang  dimaksudkan  undang-undang  tersebut  berfokus  pada  dua lembaga  yaitu  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  dan  Lembaga  Amil  Zakat (LAZ).
Pasal 1 Undang-undang Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat,  disebutkan  pengelolaan  zakat  adalah  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan  dan pengorganisasian  dalam  pengumpulan,  pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat. Sedangkan  dalam  pasal  3  menjelaskan  bahwa  pengelolaan  zakat  bertujuan meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  pelayanan  dalam  pengelolaan  zakat  serta
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.2: 121-135, Juli 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
meningkatkan  manfaat  zakat  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dan penanggulangan kemiskinan.
Kedua  lembaga  pengelolaan  zakat  tersebut  memiliki  tugas  dan  fungsi  yang sama,  yaitu  perencanaan,  pengendalian  pengumpulan,  pendistribusian,  dan perdayagunaan  zakat  serta  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan pengelolaan zakat secara tertulis kepada Presiden, melalui Menteri Agama dan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam setahun (Mardani, 2017:266).
Guna  untuk  mengatur,  mengumpulkan,  dan  mendistribusikan  harta  zakat, diperlukan  petugas  (amil)  yang  bekerja  khusus  untuk  mengurusi  zakat.  Perintah adanya seseorang yang mengurus zakat secara langsung, peran amil merupakan salah satu  faktor  keberhasilan  dalam  pemerataan  pendapat  dalam  masyarakat.  Semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada amil, semakin besar pendapatan yang diperoleh dari zakat ini. Keberadaan lembaga amil zakat merujuk pada Q.S At-Taubah 9 /103
ﺧُ ﺬْ
ﻣِ ﻦْ اَ ﻣْ ﻮَا ﻟِ ﮭِ ﻢْ ﺻ َﺪَ ﻗَ ﺔً ﺗُ ﻄ َﮭِّ ﺮُ ھُ ﻢْ وَ ﺗُ ﺰَ ﻛِّ ﯿْ ﮭِ ﻢْ ﺑِ ﮭَﺎ وَ ﺻ َ ﻞِّ ﻋَ ﻠَﯿْ ﮭِ ﻢْۗ اِ نﱠ ﺻ َﻠٰ ﻮ ﺗَ ﻚَ ﺳَ ﻜَ ﻦٌ ﻟﱠ ﮭُ ﻢْۗ وَ •ﱣ ُ ﺳَ ﻤِ ﯿْ ﻊٌ ﻋَ ﻠِﯿْ ﻢٌ
Terjemahnya:
“Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka  dengan  zakat  itu  kamu membersihkan  dan  menyucikan  mereka  dan  mendoalah  untuk  mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha  mendengar  lagi  maha  mengetahui”  ( Kementrian  Agama  Republik Indonesia, 2019).
Ayat  di  atas  menjelaskan  mengenai  sekelompok  orang  yang  imannya  masih lemah, yang mencampurbaurkan amal baik dan buruk dalam kesehariannya. Mereka ini  diharapkan  dapat  mendapatkan  hidayah  dan  ampunan  Allah  swt  salah  satunya melalui sedekah dan membayar zakat guna membantu kesulitan sesama muslim.
Karena alasan itulah, dalam surah at-taubah (9) ayat 103 Nabi Muhammad saw diperintahkan  mengambil shadaqa, yakni  sebagian  harta  mereka  sebagai  zakat  dan sedekah.  Jika  zakat  tersebut  diserahkan  dengan  penuh  ketulusan  dan  sesungguhan, maka itu akan membersihkan harta dan jiwa mereka serta megembangkan keduanya. Maksud dari ayat di atas yaitu bahwa tatacara penunaian zakat pada hakikatnya kepada Allah swt akan tetapi karena zakat itu berupa harta benda materil, maka Allah swt melimpahkan wewenangnya kepada pihak yang ditunjuk olehnya, yaitu khalifah (pemerintah dan yang ditugaskan olehnya) dalam hal ini dilaksanakan oleh Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ).
Pengelolaan yang dilakukan oleh setiap lembaga pengelola zakat yang berada di provinsi maupun Kabupaten/Kota tidak terlepas dari undang-undang yang mengatur tentang zakat. Akan tetapi, setiap daerah khususnya Kabupaten/kota memiliki aturan peraturan daerah dan peraturan walikota tentang pengelolaan dan pendistribusian dana
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.2: 121-135, Juli 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
zakat.    Hal  tersebut  dikarenakan  kondisi  masyarakat  di  setiap  daerah  berbeda-beda dalam pendapatan dan pemenuhan kebutuhan. Kondisi tersebut mengharuskan setiap pemerintah  daerah  membuat  aturan  khusus  yang  sesuai  dengan  kondisi masyarakatnya.
Zakat  merupakan  salah  satu  rukun  Islam  yang  wajib  dipenuhi  oleh  setiap masyarakat muslim dalam perkembangannya khususnya di Negara Indonesia, zakat berkembang secara dinamis dari tahun ketahun, sejak masuknya Islam di Indonesia, zakat  berkembang  sebagai  pranata  sosial  keagamaan  yang  penting  dan  signifikan dalam  penguatan  msyarakata  muslim.  Meskipun  demikian,  tidak  sedikit  masalah ketimpangan  sosial  dan  tidak  merataan  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat.  Hal  ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya manajemen pengelolaan itu sendiri. Parepare merupakan salah daerah kota yang ada di provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan aturan terkait dengan pengelolaan dan pendistribusian akan zakat yang  dihimpun  dari  masyarakat.  Sejak  tahun  2018  pengelolaan  dan  pendistribusian zakat  diatur  pada  Peraturan  Walikota  Parepare  No.7  Tahun  2018  tentang  pedoman perhitungan,  pengumpulan,  dan  pendayagunaan  zakat,  infaq,  dan  dana  sosial keagamaan.
Pengelolaan zakat diperlukan sebuah asas agar nantinya dapat mempengaruhi pemikiran dan kinerja pengelola zakat guna pengelolaan yang efektif dan efisien dalam mengentaskan  kemiskinan  dan  meningkatkan  kesejahteraan. Maka  dibutuhkan peraturan  wali  kota  yang  mengatur  tentang  ini. Permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah bagaimana implementasi pengelolaan zakat serta berapa tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat di badan amil zakat nasional Kota Parepare.
Hasil pengamatan peneliti terkait penerimaan Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare  mengalami  berubahan.  Berikut  dijabarkan  data  jumlah  penerimaan  dana zakat Kota Parepare
Tabel 1. Penerimaan Dana BAZNAS No. Tahun Jumlah 1. 2019 Rp. 342.372.630 2. 2020 Rp. 730.006.386 3. 2021 Rp. 644.386.200

## Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS Kota Parepare
Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa penerimaan dana zakat, infak dan sedekah di badan amil zakat nasional pada tahun 2019 sebanyak Rp. 342.372.630, pada tahun 2020  meningkat  sebanyak  Rp.  730.006.386  sedangkan  pada  tahun  2021  menurun menjadi Rp. 644.386.200.
Berdasarkan hasil observasi awal penulis di Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare, dimana penulis melakukan wawancara singkat kepada beberapa Narasumber
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.2: 121-135, Juli 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
di  Baznas  Kota  Parepare  yang  menyebutkan  bahwa  pengelolaan  dana  Badan  Amil Zakat Nasional telah efektif berdasarkan arahan dari Peraturan wali Kota Parepare, seluruh  pengalokasian  dana  itu  dinilai  efektif  dari  sisi  tujuan  dan  manfaat pengalokasian kepada penerima Zakat, Infaq dan sedekah tersebut.
Berdasarkan  penjelasan  dalam  hasil  observasi  awal  tersebut,  maka  untuk mengetahui seberapa efektif pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota  Parepare  merujuk  pada  Peraturan  Wali  Kota  Parepare.  Secara  konsep  bahwa untuk mengukur tingkat Efektivitas pengelolaan dana zakat diukur dari sejauh mana Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kota  Parepare  dapat  menunjukkan  transparansi  dalam penggunaan dana zakat dan akuntabilitas dalam menyajikan laporan keuangan serta penggunaan  dana  secara  tepat  sesuai  tujuan  peraturan  walikota  yaitu  meningkatkan efesiensi,  efektivitas,  keadilan  dan  akuntabilitas  dalam  melakukan  perhitungan, pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah.
Penjelasan  di  atas  mendeskripsikan  tentang  bagaimana  perhitungan, pengumpulan  dan  pendayagunaan  zakat  menurut  peraturan  wali  kota  berdasarkan peraturan walikota Parepare, berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji penelitian  terkait  dengan  efektifitas  akuntabilitas  pengelolaan  zakat  di  Badan  Amil Zakat Nasional Parepare berdasarkan peraturan wali Kota Parepare No. 7 Tahun 2018 dengan  merumuskan  judul  penelitian  yaitu:  Implementasi  Paraturan  Wali  Kota Parepare  No.7  Tahun  2018  tentang  efektivitas  akuntabilitas  pengelolaan  zakat  di Badan Amil Zakat Nasional Parepare.

## B. LANDASAN TEORI
Suparto  pada  tahun  2022  dengan  judul  penelitian “Kewenangan  Pemerintah Daerah di Bidang Agama; Kajian Peraturan Daerah  Zakat di Provinsi Riau” . Hasil penelitian  ini  menemukan  bahwa  pada  tahun  2018  Pemerintah  Provinsi  Riau membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang zakat tetapi tidak memperoleh Nomor Register dari Menteri Dalam Negeri agar Daerah Peraturan tidak bisa diundangkan di surat kabar daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kewenangan pemerintah  daerah  dalam  membentuk  Daerah  Regulasi  tentang  zakat  dan  urgensi pengelolaan zakat untuk diatur Peraturan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis  normatif  dengan  peraturan  perundang-undangan  mendekati.  Data  yang digunakan  adalah  data  sekunder  dan  dianalisis  secara  kualitatif  deskriptif  (Suparto, 2022).  Persamaan  penelitian  terdahulu  dengan  penelitian  ini  yaitu  memiliki  aspek kesamaan  dalam  hal  objek  penelitian,  kedua  penelitian  ini  sama-sama  membahas zakat.  Adapun  perbedaan  penelitian  ini  yaitu  berfokus  pada  penerapan  peraturan walikota  parepare  No.  7  Tahun  2018,  sedangkan  penelitian  terdahulu  berfokus kewenangan pemerintah untuk membuat peraturan daerah.
Ida  Kholidah  pada  tahun  2021  dengan  judul  penelitian  “ Sistem  Pengelolaan Zakat  pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Daerah  (studi  komparasi  undang-undang
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.2: 121-135, Juli 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Nomor  23  Tahun  2011  dan  Perda  Kota  Serang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Pengelolaan zakat ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi Perda Zakat tentang  sistem  pengelolaan  zakat  pada  badan  amil  zakat  Kota  Serang  sudah  sesuai dengan  implementasi  isi  perda  itu  sendiri,  dilaksanakan  dengan  perencanaan, pelaksanaan  dan  pengawasan  secara  profesional  dan  akuntabel.  Metode  yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian lapangan yang dilakukan dengan pendekatan  kualitatif  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara serta  dokumentasi  lapangan. Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  metode analisis  deskriptif  analitis  (Ida  Kholidah,  2021).  Persamaan  penelitian  terdahulu dengan  penelitian  ini  yaitu  pada  metode  yang  digunkana  yaitu  penelitian  kualitatif dengan menggunkana pendekatan kualitatif dengan cara wawancara serta dokumentasi lapangan.  Perbedaan  Penelitian  ini  terhadap  objek  penelitian  dan  fokus  penelitian. Dimana pada penelitian ini membahas tentang implemantasi peraturan wali kota No. 7  tahun 2018 sebagai pedoman perhitungan zakat dan fokus penelitian sikap, norma subjektif  dan  religiustas  yang  dimiliki  oleh  pengelola  untuk  meyalurkan  zakat  agar tepat  sasaran.  Sedangkan  penelitian  sebelumnya  membahas  tentang  sistem pengelolaan pada badan amil zakat nasional  daerah dengan membandingkan undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan zakat.

## 1. Teori Implementasi
Berdasarkan  Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia  Tahun  2011,  secara  umum istilah “implementasi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada penerapan atau  pelaksanaan.  Istilah  implementasi  biasanya  berkaitan  dengan  kegiatan  yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Upaya mewujudkan dalam system adalah implementasi.
Winarno  (2017:147)  mengemukakan  pemahaman  yang  lebih  luas  mengenai implementasi kebijakan yaitu merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Hal ini sejalan dengan pendapat lester dan Swewart, bahwa implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di  mana  aktor,  organisasi,  prosedur  dan  teknik  bekerja  bersama-sama  untuk menjalankan  kebijakan  dalam  upaya  untuk  meraih  tujuan-tujuan  kebijakan  atau program-program. Pendapat lain tentang implementasi dikemukakan juga oleh Riply dan  Frankli    bahwa  Implementasi  adalah  apa  yang  terjadi  setelah  undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan ( benefit ) atau suatu jenis keluaran yang nyata ( tangible output) . Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan  (tanpa  tindakan-tindakan)  oleh  berbagai  aktor  khususnya  para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Sementara itu, Grindle juga  memberikan  pandangannya  tentang  implementasi  dengan  mengatakan  bahwa: Secara  umum  tugas  implementasi  adalah  membentuk  suatu  kaitan  ( linkage )  yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.2: 121-135, Juli 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “ a policy  delivery  system” dimana  sarana-sarana  tertentu  dirancang  dan  dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan itu: Sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan  oleh  individu-individu  atau  sekelompok-kelompok  pemerintah  maupun swasta  yang  diarahkan  unutk  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

## 2. Teori Efektivitas
Efektivitas  berasal  dari  kata  efektif  yang  berarti  ada  efeknya  (akibatnya, pengaruhnya,  dan  dapat  membawa  hasil).  Efisiensi  dan  efektivitas  menurut  Peter Drucker  adalah  melakukan  suatu  pekerjaan  yang  benar (doing  the  right  think ), sedangkan  efisiensi  adalah  melakukan  pekerjaan  dengan  benar  ( doing  think  right ). Peter  Drucker  sebagai  salah  satu  tokoh  yang  mengembangkan  teori  efektifitas menyebutkan bahwa efektifitas efektifitas adalah suatu perbandingan terbaik antara masukan ( input ) dan keluaran ( output ), atau antara daya usaha dan hasil, atau antara pengeluaran  dan  pendapatan.  Dalam  pengertian  manajemen  yang  sehat  sudah tersimpul  pengertian  efisiensi  dan  efektivitas,  dalam  arti  bahwa  segala  sesuatu dikerjakan  dengan  berdaya-guna:  artinya  dengan  tepat,  cepat,  hemat,  dan  selamat (Drucker Peter F., 2017:98).
Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang artinya ada efeknya, mujarab, manjur, mapan. Efektivitas menurut Ety Rochaey dan Ratih Tresnati, adalah nilai numerik atau kuantitas  yang  menunjukkan  sejauh  mana  suatu  tujuan  (target)  tercapai  (Marsuki, 2010:71).  Menurut Aan Komariah dan Cepi, efektivitas adalah ukuran yang mengukur sejauh mana tujuan atau sasaran (waktu, kuantitas  dan kualitas) terpenuhi. Efektivitas adalah perbandingan yang dilakukan terhadap kinerja yang diharapkan dalam rangka meningkatkan efektivitas hasil penilaian (Aan Komariah dan Cepi Triatna, 2005: 34). Menurut beberapa sudut pandang ahli, efektivitas adalah keadaan dan ukuran jumlah keuntungan  dan  pencapaian  tujuan  yang  diharapkan  direalisasikan  untuk  mencapai efektivitas haruslah dipenuhi unsur-unsur ataupun syarat-syarat sebagai berikut:
1) Efektif adalah istilah yang mengacu pada tindakan yang telah dilakukan secara tepat dalam arti bahwa tujuannya telah tercapai dalam jangka waktu yang ditentukan.
2) Ekonomis,  artinya  dalam  mengejar  efektivitas,  biaya,  tenaga,  bahan,  peralatan, waktu, dan ruang semuanya telah dimanfaatkan        seefisien  mungkin  sesuai  dengan spesifikasi rencana, tanpa pemborosan atau penyimpangan.
3) Pelaksanaan pekerjaan yang bertanggung jawab, yaitu menunjukkan bahwa sumber daya  digunakan  seefisien  mungkin  selama  pelaksanaan  pekerjaan,  yang  harus dilakukan dengan baik    dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
4) Pembagian  kerja  yang  benar,  yaitu  pembagian  kerja  menurut   waktu,  beban,  dan bakat sesuai dengan bakat atau kedudukan seseorang.
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.2: 121-135, Juli 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
5) Rasionalitas, kewenang, dan akuntabilitas mengandung arti bahwa kewenangan dan akuntabilitas harus seimbang dengan peratnggungjawab dan harus dihindari dengan adanya dominasi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.
6) Proses  kerja  praktis,  menekankan  pentingnya  kegiatan  kerja  praktis,  maka  target efektif  dan  ekonomis,  pelaksanaan  kerja  yang  dapat  dipertanggungjawab  serta pelayanan  kerja  yang  memeuaskan  tersebut  hanyalah  kegaitan  operasional  yang dapat dilaksanakan dengan lancar, tujuan yang efisien dan hemat biaya, pelaksanaan kerja yang akuntabel, dan pelayanan kerja yang memuaskan.
7) Akuntabilitas,  yakni  untuk  menegaskan  bahwa  kegiatan  kerja  dapat dipertanggungjawabkan  dan  diperkuat  dengan  adanya  laporan  keuangan  berkala periode  yang  telah  di  audit    oleh  lembaga  auditor  independen  yang  terakreditasi dengan  baik  dan  dapat  diterima  oleh  masyarakat  umum  bersifat  transparan  (Aan Komariah dan Cepi Triatna, 2005: 36).

## 3 . Teori Akuntabilitas
Akuntabilitas  artinya  perbuatan  (hal)  bertanggungjawab,  keadaan  untuk dipertanggungjawabkan    atau  sering  juga  diartikan  dengan  tanggung  gugat keadaan dapat dimintai peranggungjawaban (Manggaukang Raba, 2020:1). Dalam perspektif  pemerintah  (sempit).  Istilah  akuntabilitas  hanya  dipandang  sebagai legalitas  tindkan  administrasi.  Pegawai  publik  dan  organisasi  dipandang accountable jika  mereka  secara  hukum  diminta  menjelaskan  tindakannya.  Bila dipahami secara luas akuntabilitas mengimplikasikan keterjawaban, berakuntabilitas  berarti  harus  memberikan  jawaban  bagi  tindakan  ( action) atau ketidakbertindakan  dan  menerangkan  kinerja  dan  tindakan  seseorang/badan hukum/pimpinan  suatu  organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  atau  wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggunjwaban. Semua instansi pemerintah, badan atau lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, karena  akuntabilitas  yang  diminta  meliputi  keberhasilan  dan  juga  kegagalan pelaksanaan  misi  instansi  yang  bersangkutan  (Hamid  Abidin  dan  Mimin  Rukmini, 2004: 56).
Pertanggungjawaban  sebagai  akuntabilitas  ( Accountability) merupakan  suatu istilah  yang  pada  awalnya  diterapkan  untuk  mengukur  apakah  dana  publik  telah digunakan  secara  tepat  untuk  tujuan  di  mana  dana  publik  ditetapkan  dan  tidak digunakan  secara  illegal.  Dalam  perkembangan  akuntabilitas  digunakan  juga  bagi pemerintah melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “ check and balance” dalan sistem administrasi (Nico Andrianto, 2007: 23).
Definisi di atas terdapat beberapa persamaan, yaitu dari elemen-elemen sebagai berikut:
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.2: 121-135, Juli 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
a) Mutu mencakup usaha untuk memenuhi atau melebihi harapan dari konsumen
b) Mutu  mencakup  kondisi  yang  selalu  berubah  (misalnya  apa  yang  dianggap merupakan mutu untuk saat ini mungkin akan dianggap kurang bermutu pada masa datang.
Mutu  adalah  kemampuan  suatu  produk,  baik  itu  barang  maupun  jasa/layanan untuk memenuhi keinginan pelanggannya. Setiap barang atau jasa selalu diacu untuk memenuhi  mutu  yang  diminta  pelanggan  melalui  pasar.  Akuntabilitas  terkait  erat dengan  instrumen  untuk  kegiatan  kontrol  terutama  dalam  hal  pencapaian  pada pelayanan publik dan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat (Arifiyadi,, 2008: 1).
Akuntabilitas dalam konteks akuntansi syaria’ah tidak hanya dilakukan untuk menjalankan amanah Allah swt, tetapi juga harus disempurnakan dengan melakukan tazkiyah (penyucian diri manusia sevara terus menerus). Tazkiyah merupakan proses dinamis untuk mendorong individu dan masyarakat tumbuh melalui penyucian terus- menerus, Tazkiyah merupakan cara yang disodorkan Islam untuk mengurangi sifat dasar anthropocentrism manusia dan masyarakat melalui penyucian diri terus menerus dengan penuh ketundukan kepada Allah swt dengan adanya proses tazkiyah akan dapat mewujudkan ketaqwaan, sehingga menjadikan manusia akan tunduk dan patuh dalam menjalankan amanah sesuai denga aturan Allah SWT.

## C. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Penelitian    deskriptif kualitatif  pendekatan studi kasus ( Case Studi ) dengan jenis penelitian field research atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai  metode  yang  ada  (Albi  Anggito  dan  Johan  Setiawan,  2018:  7-8). Pendekatan  penelitian  kualitatif  biasanya  lebih  menekankan  pada  makna, intrepretasi,  definisi  situasi  dalam  konteks  tertentu  dan  berhubungan  dengan kehidupan sehari-hari serta lebih mementingkan proses  dari pada hasil. Beberapa pendekatan  dalam  penelitian  kualitatif  ini  berupa  studi  kasus,  deskriptif, fenomenologi, etnografi, grounded theory, biografi.
Metode adalah informasi yang cukup bagi pembaca untuk dapat mengikuti arus penelitian  dengan  baik  sehingga  pembaca  yang  akan  meneliti  /  mengembangkan penelitian serupa memperoleh gambaran tentang langkah-langkah penelitian. Bagian ini  menjelaskan  tentang  jenis  penelitian,  populasi  dan  sampel,  variabel  penelitian, data  yang  digunakan  (jenis  dan  sumber),  teknik  pengumpulan  data,  dan  teknik analisis data (analisis model).
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.2: 121-135, Juli 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi peraturan walikota No. 7 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare
Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang implementasi peraturan walikota No.7 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare telah menerapkan  peraturan  walikota  No.7  tahun  2018  merujuk  pada  hasil  penelitian. Penelitian  mengenai  implementasi  PERWA  No.  7  tahun  2018  tentang  pengelolaan zakat  di  BAZNAS  Kota  Parepare  menjadi  suatu  aspek  yang  penting.  Sejak diberlakukannya  peraturan  ini,  terdapat  transformasi  signifikan  dalam  proses perhitungan,  pengumpulan,  dan  pendayagunaan  zakat  di  tingkat  kota  parepare. Penelitian ini dapat fokus pada sejumlah dimensi kunci, yang mencakup aspek-aspek berikut:
Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa dapat mengeksplorasi anggaran BAZNAS Kota Parepare mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam  PERWA  No.  7  tahun  2018.  Pembahasan  ini  mencakup  analisis  terhadap bagaimana  subyek  zakat,  obyek  zakat,  dan  wajib  zakat  diidentifikasi  dan  diproses sesuai dengan peraturan. Sejauh mana Nomor Pokok Wajib Zakat digunakan sebagai alat administratif dalam pengelolaan zakat juga dapat menjadi fokus penelitian. Pembahasan  penelitian  ini  membahas  proses  perhitungan  zakat  di  BAZNAS
Kota Parepare. Bagaimana pedoman perhitungan zakat disusun dan dijalankan sesuai dengan peraturan, serta sejauh mana keakuratan dan kesesuaian perhitungan dengan prinsip-prinsip Islam. Pendayagunaan zakat menjadi aspek penting dalam penelitian ini.  Bagaimana  BAZNAS  Kota  Parepare  menjalankan  distribusi  zakat  kepada mustahiq delapan asnaf, dan apakah implementasi ini bersifat konsumtif atau produktif sesuai dengan ketentuan PERWA No. 7 tahun 2018, dapat menjadi fokus kajian. Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  dalam  mengevaluasi  proses pengumpulan  zakat,  termasuk  mekanisme  pengisian  surat  pemberitahuan,  waktu penyetoran  zakat,  dan  keterlibatan  Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ)  dalam  mengelola proses ini sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dampak sosial dan ekonomi dari pendayagunaan zakat juga dapat diidentifikasi dalam penelitian ini. Bagaimana dana zakat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi mustahiq, dan peningkatan keadilan sosial dapat menjadi bagian penting dari penelitian ini. Penjelasan  lainnya  mendeskripsikan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dan pemahaman  mereka  terhadap  kewajiban  zakat  serta  manfaat  yang  dihasilkan  dari implementasi  PERWA  No.  7  tahun  2018  juga  dapat  menjadi  fokus  khusus  dalam penelitian  ini.  Dengan  menganalisis  dan  mengevaluasi  berbagai  aspek  tersebut, penelitian  ini  dapat  memberikan  pemahaman  mendalam  tentang  sejauh  mana implementasi PERWA No. 7 tahun 2018 telah membawa perubahan dan peningkatan dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare. Selain itu, hasil penelitian ini
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.2: 121-135, Juli 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
juga dapat menjadi landasan bagi penyempurnaan kebijakan dan praktik pengelolaan zakat di tingkat lokal.

## Efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare
Penelitian mengenai efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare mencakup sejumlah aspek kunci yang merujuk pada peraturan Wali Kota Parepare No. 7 Tahun 2018. Salah satu indikator utama yang perlu dievaluasi adalah transparansi dalam  penggunaan  dana  zakat.  BAZNAS  Kota  Parepare  telah  mengambil  langkah- langkah  konkret  untuk  memastikan  keterbukaan  informasi  terkait  pengelolaan  dana zakat.  Melalui  media  sosial,  situs  web  resmi,  dan  publikasi  reguler,  mereka menyediakan  informasi  yang  jelas  dan  mudah  diakses  mengenai  program-program yang  didanai,  jumlah  dana  yang  terkumpul,  serta  dampak  yang  telah  dicapai. Transparansi ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana dana zakat digunakan sesuai dengan prinsip syariah.
Pembahasan penelitian merujuk pada evaluasi efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare juga mencakup aspek keuangan. Pengukuran ini dilakukan dengan memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara berkala dan mendetail, mencakup penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Langkah ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas  dan  merupakan  bagian  integral  dari  upaya  membangun  kepercayaan masyarakat  terhadap  pengelolaan  dana  zakat.  Konteks  operasional,  penelitian  juga melibatkan  pemantauan  pelaksanaan  program-program  zakat.  Efektivitas  diukur melalui  sejauh  mana  program  mencapai  tujuan,  target,  dan  dampak  positif  yang diharapkan.  Evaluasi  rutin  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  setiap  program memberikan manfaat optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pendekatan sistematis dan holistik dalam evaluasi ini memungkinkan BAZNAS untuk  melakukan  penyesuaian  strategis  jika  diperlukan,  memastikan  bahwa pengelolaan dana zakat tetap relevan dan efektif.Salah satu aspek penting yang diukur dalam penelitian adalah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan dana  zakat.  Partisipasi  masyarakat  menjadi  indikator  penting  untuk  menilai  sejauh mana  transparansi  dan  akuntabilitas  terjaga.  BAZNAS  Kota  Parepare  telah membangun  mekanisme  partisipatif  yang  kuat,  termasuk  pertemuan  terbuka,  forum diskusi, dan konsultasi publik. Melalui inisiatif ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk  memberikan  masukan,  saran,  serta  melakukan  pengawasan  terhadap penggunaan dana zakat.
Konteks  pengukuran  efektivitas,  peran  evaluasi  program  menjadi  pusat perhatian.  BAZNAS  Kota  Parepare  secara  sistematis  menetapkan  kriteria  evaluasi yang  jelas,  termasuk  tujuan  program,  indikator  keberhasilan,  dan  dampak  yang diharapkan. Melalui pemantauan rutin, termasuk pengumpulan data secara sistematis, BAZNAS dapat mengukur efektivitas program dan memastikan bahwa setiap program memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan syariah dan kebutuhan masyarakat.
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.2: 121-135, Juli 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Dengan  demikian,  penelitian  mengenai  efektivitas  pengelolaan  zakat  di  BAZNAS Kota  Parepare  mencakup  aspek  transparansi,  keuangan,  operasional,  partisipatif masyarakat,  dan  evaluasi  program.  Langkah-langkah  konkret  yang  diambil  oleh BAZNAS Kota Parepare, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Parepare No. 7  Tahun  2018,  menjadi  dasar  untuk  membangun  kepercayaan  masyarakat  dan memastikan  bahwa  dana  zakat  dikelola  dengan  efektif  dan  sesuai  dengan  prinsip- prinsip syariah.

## Akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare
Pembahasan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare mendeskripsikan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare yang menunjukkan  komitmen  yang  kuat  terhadap  akuntabilitas  dan  transparansi,  sejalan dengan  Peraturan  Wali  Kota  Parepare  No.  7  Tahun  2018.  Mekanisme  yang diimplementasikan  oleh  BAZNAS  mencakup  beberapa  aspek  penting,  yang  telah memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan dana zakat disalurkan dengan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat.
BAZNAS Kota Parepare telah berhasil mengintegrasikan sistem pelaporan yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui laporan keuangan rutin, mereka menyajikan  informasi  terinci  mengenai  penerimaan  dan  pengeluaran  dana  zakat. Laporan  ini  tidak  hanya  mencakup  aspek  keuangan,  tetapi  juga  rincian  program- program yang didanai dan dampak yang telah dicapai. Transparansi ini menjadi dasar untuk membangun kepercayaan masyarakat dan donatur terhadap pengelolaan dana zakat.  Proses  audit  internal  dan  eksternal  yang  dilakukan  oleh  pihak  independen memberikan  jaminan  kepatuhan  terhadap  standar  akuntansi  dan  ketentuan  syariah. Evaluasi objektif ini memberikan validasi eksternal terhadap kinerja BAZNAS dalam mengelola  dana  zakat.  Proses  ini  tidak  hanya  menjadi  bentuk  akuntabilitas  formal, tetapi  juga  menunjukkan  keseriusan  BAZNAS  dalam  menjaga  integritas  dan kredibilitas lembaga.
Pembahasan penelitian ini mendeskripsikan bagaimana melibatkan para donatur dan  masyarakat  secara  aktif  juga  menjadi  bagian  integral  dari  strategi  akuntabilitas BAZNAS  Kota  Parepare.  Pertemuan  terbuka,  konsultasi  publik,  dan  forum  diskusi memberikan  wadah  bagi  pihak  yang  berkepentingan  untuk  memberikan  masukan, saran,  atau  pertanyaan  terkait  pengelolaan  dana  zakat.  Mekanisme  partisipatif  ini bukan  hanya  sebagai  upaya  untuk  menjaga  transparansi,  tetapi  juga  sebagai  bentuk pendekatan inklusif terhadap keberagaman kebutuhan masyarakat.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  berikut  kesimpulan  penelitian  ini  sebagai  berikut Implementasi PERWA No. 7 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare telah dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum pengelolaan
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.2: 121-135, Juli 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
zakat  serta    BAZNAS  telah  menunjukkan  komitmen  terhadap  akuntabilitas  dan transparansi dengan mengintegrasikan mekanisme pelaporan terbuka, mudah diakses, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.  Efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota  Parepare  menunjukkan  pengelolaan  yang  efektif  dibuktikan  dari  sistem pelaporan  yang  terbuka  dan  mudah  diakses  oleh  masyarakat  serta  kemampuan BAZNAS  dalam  memastikan  dana  zakat  disalurkan  dengan  tepat  sesuai  dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS  Kota  Parepare  menunjukkan  bahwa  BAZNAS  Kota  Parepare  telah menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan zakat serta proses audit  internal  dan  eksternal  yang  dilakukan  oleh  pihak  independen  memberikan validasi  terhadap  kinerja  BAZNAS  dalam  menjamin  kepatuhan  terhadap  standar akuntansi  dan  ketentuan  syariah  yang  menunjukkan  keseriusan  BAZNAS  dalam menjaga  transparansi  dan  integritas,  serta  menjadikan  pengelolaan  zakat  responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abididn Hamid dan Mimin Rukmini. (2004). kritik dan Otokritik LSM, Membongkar dan Keterbukaan LSM di Indonesia. Jakarta: Piramedia. Afzalurahman. (2015). Muhammad Sebagai Seorang. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy. Albi, Anggito dan Johan Setiawan. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jawa Barat:
CV Jejak,  2018.
Andrianto,  Nico.  (2007). Good  Goverment:  Transparasni  dan  Akuntabilitas  Publik Melalui E-Government . Malang; Bayumedia Publishing. Arifiyadi. (2008). Konsep dan Arti Akuntabilitas . Jakarta: Piramedia.
Budi.  Winarno.  (2014).  Kebijakan  Publik  Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus.  CAPS:
Yogyakarta.
Djaka. Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia  Masa  Kini Djazuli.  H.A.  dan  Yadi  Janwari.  (2002). Lembaga-Lembaga  Perekonomian  Umat Sebuah Pengenalan . Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia  Masa  Kini ,  (surakarta:  Pustaka  Mandiri, 2011), h. 78.
Kementrian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur’an dan Terjemahannya. Badan Litbang dan Diklat Kementiran RI.
Kholidah,    Ida.  (  2021).  Sistem  Pengelolaan  Zakat  pada  Badan  Amil  Zakat  Nasiona Daerah (studi komparasi undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan zakat, thesis UI SMH Banten.
Komariah,  Aan  dan  Cepi  Triatna.  (  2005). Visionary  Leader  Ship  Menuju  Sekolah Efektif . Bandung: Bumi Aksara. Mardani. (2016). Hukum Islam: Zakat, Infak, sedekah, dan wakaf . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Marsuki.  (2010) Efektivitas  Peran  Perbankan  Memperdayakan  Sektor  Ekonomi Unggulan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.2: 121-135, Juli 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Muliati.  (2019).  Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Kesadaran  Muzakki  dalam  Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, V. 17, No. 1,
2019.
Nur. M. Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah (2012). Bandung, CV Pustaka Setia. Peraturan Walikota Parepare Nomor 7 Tahun 2018. Peter. Drucker F (2017). Inovasi dan Kewiraswastaan yang diterjemahkan oleh Rusjdi. Jakarta: Erlangga. Raba, Manggaukang. (2020). Akuntabilitas Konsep dan Implementasi. Malang: UMM Pres. Sohrah. (2012). Zakat dan Kebijakan Fisikal Meretas Akar-Akar Kemiskinan . Makassar Alauddin Univesrsity Press.
Suparto.  (2022)  ‘Local  Government  Authority  in  The  Field  of  Religion;  A  Study  of Regional Regulation (Perda) on Zakat in Riau Province’, Jornal De Jure , Vol. 14, No. 2.
Undang-undang  RI  Nomor  23  Tahun  2011.  (2016).    Tentang Pengelolaan  Zakat  dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 entang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat