## PERKAWINAN DI BAWAH UMUR AKIBAT ZINA MENURUT PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA DAN SYEKH NAWAWI AL BANTANI
Hamzah, Irfan Hasnuddin, Tazkia Asyifa
Prodi Akhwal Syahsiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama
Indonesia E-mail: hamzah@gmail.com Article Information Abstak Informasi Artikel Naskah diterima : 20 Januari 2019 Naskah  direvisi:  3  Maret 2019
Naskah disetujui : 15  Maret 2019
Naskah dipublish:  12 April 2019
Kata  Kunci  Pernikahan di bawah Umur, Zina, Kompilasi Hukum Islam
Penelitian  ini  menggunakan metode library  research atau penelitian  kepustakaan.  Berdasarkan  analisa  data  yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Ketentuan batas umur tersebut dalam Pasal 7  ayat 1 UU No. 1  Tahun 1974 yang berbunyi bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun, pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Walaupun dalam al-Qur’an dan as-Sunnah tidak menjelaskan tentang batasan itu. Apabila wanita yang hamil karena zina juga tidak mempunyai masa iddah karena hamil sebab zina tidak dihormati dalam agama, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan pedoman dalam praktik peradilan Agama, disebutkan dalam pasal 53, Menurut Syekh Nawawi  anak  apabila  seorang  perempuan berzina, wanita yang  berbuat  zina  dengan  sebab  perbuatannya  itu  tidak mengharamkan pernikahannya dengan orang yang menikahinya,  sehingga  boleh  bagi  laki  –  laki  yang menzinahinya untuk menikah ibu dari anak perempuan yang dizinahi. Dan boleh bagi  anak dan bapak laki  –  laki  yang menzinahi  wanita  tersebut  untuk  menikahi  ibu  dan  anak perempuan , wanita yang dinikahi itu.Karena pernikahan tidak menetapkan nasab dan iddah. Lebih lanjut Syekh Nawawi , mengatakan bahwa kebolehan itu disertai dengan kemakruhan ( ma’al Karohah ) karena keluarkan dari khilaf , Imam Abu Hanifah yang mengatakan haram

## PENDAHULUAN
Hukum perkawinanan dalam Agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting,  dan  di  negara  –  negara  muslim  waktu  merumuskan Undang  –  undang perkawinannya melengkapi  definisi  tersebut  dengan  penambahan hal  –  hal  yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu 1 . Perkawinan yang berlaku di Indonesia
1 Amir Sya rifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan , ( Ja karta : 2014), hlm. 39. 2
merumuskannya dengan : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang peria dengan seorang wanita sebagai suami  istri  dengan tujuan  membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” . ( Pasal1 ).
Oleh  karena  itu  peraturan-peraturan  tentang  perkawinan  ini  diatur  dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Adapun pentingnya bagi kehiduan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut: 1. Dengan melakukan pe rkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat diantara makhluk-makhluk Tuhan yang lain. 2.  Dengan  melaksanakan perkawinan dapat  terbentuk satu  rumah  tangga  dimana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tentram serta kekal dengan  disertai  rasa  kasih  sayang  antara  suami  istri.  3.  Dengan  melaksanakan perkawinan yang  sah,  dapat  diharapkan memperoleh  keturunan yang  sah  dalam masyarakat sehingga  kelangsungan hidup  dalam  keluarga  dan  keturunanya dapat berlangsung terus  secara  jelas  dan  bersih. 4.  Dengan  terjadinya perkawinan maka timbullah  sebuah  keluarga  yang  merupakan  inti  dari  pada  hidup  bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan bermasyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.
Agar tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang pertama adalah melalui perkawinan yang sah. Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dan kedua adalah saling memahami di antara keduanya. Menurut pandangan islam perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah , berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam  penciptaan alam,  sedangkan sunnah Rasul  berarti  suatu  tradisi  yang  telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.
Perkawinan yang syah kehidupan rumah tangga dapat dibina dengan suasana aman, damai dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 2 . Agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, antara lain
2 Unda ng-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975, ( Semarang: Aneka Ilmu, 1990), Hal.4
calon suami istri untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah tetap masuk jiwa raganya.
Peraturan  perundangan  ditentukan  mengenai  batasan  umur  untuk  dapat melangsungkan perkawinan. Ketentuan batas umur tersebut dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dari batasan umur  ini  dapat  ditafsirkan  bahwa  UU  4  No.  1  Tahun  1974  tidak  menghendaki perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berusia dibawah ketentuan tersebut atau melakukan perkawinan dibawah umur.
Pembatasan usia  perkawinan bagi  warga  negara  yang  akan  menikah pada prinsipnya  dimaksudkan  agar  orang  yang  akan  menikah  diharapkan  memiliki kematangan  berfikir,  kematangan  psikologis  dan  kekuatan   fisik  yang  memadai. Keuntungan lainnya  yang  dapat  diperoleh dengan  kemungkinan keretakan rumah tangga  yang  berakhir dengan perceraian dapat terhindar, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang tentang tujuan dari perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir batin. Meskipun demikian dalam hal khusus tertentu,
UU  No.  1  Tahun 1974 memberikan kemungkinan penyimpangannya dalam Pasal 7 ayat 2, dengan adanya dispensasi dari pengadilan bagi yang belum mencapai usia tersebut. Pada dasarnya perkawinan dibawah umur banyak terjadi karena beberapa faktor  antara  lain  seperti  adanya  kehamilan  sebelum  nikah  yang  terjadi  karena pergaulan bebas. Perkawinan ini dilakukan untuk menutup aib mereka dan agar anak yang dikandung mempunyai status yang jelas. Selain itu juga karena faktor masyarakat yang masih berpikiran sempit. Disebagian masyarakat, banyak yang berpikiran bahwa usia  tidaklah  menjadi  halangan  untuk  melangsungkan  perkawinan,  walaupun sebenarnya mereka belum mempunyai kesiapan lahir dan batin.
Fokus penelitian adalah perkawinan dibawah umur hamil karena zina.  Para ulama  berbeda  pendapat  mengenai  hukumnya  masalah  ini  dan  konsekuensinya ,mengenai  Pernikahan Dibawah  Umur  Akibat  Zina  Kompilasi  Hukum Is lam  dan Menurut Syekh Nawawi Al - Bantani ”.

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan jenis penelitian ini  dimaksudkan untuk menemukan kaidah atau norma hukum yang ada, mengenai perkawinan dibawah umur akibat zina dalam Kompilasi Hukum Islam dan pendapat para  ulama.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif -analitis  dan  komparatif   dalam memecahkan permasalahan dalam perkawinan di bawah umur akibat zina menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)  dan menurut Ulama syekh Nawawi Al  –  Bantani . Untuk memahami peraturan hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan menurut para ulama, Penyusun menggunakan pendekatan filosofis. Dengan pendekatan ini, diharapkan Penyusun akan menemukan beberapa tujuan mengetahui permasalahan dalam peraturan perkawinan , dalam prinsip keadilan hukum yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan pendapat ulama syekh Nawawi Al – Bantani .Karena penelitian ini merupakan  penelitian library  risearch ,  maka  dalam  pengumpulan  datanya menggunakan metode dokumentasi.

## KAJIAN TEORI
Perkawinan adalah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita sebagai suami istri  dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.  Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan undang-undang No. 1  tahun 1974 ini,  dijelaskan bahwa, sebagai negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila yang pertama ialah, Ketuhanan yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir ( jasmani ) tetapi unsur bathin ( rohani ) yang juga di dalamnya mempunyai peranan penting, yaitu demi membentuk keluarga yang tentram ( sakinah ) , saling mencintai ( mawaddah ) ,  dan saling menyayangi ( rahmah ).
Zina  adalah  aktivitas  seksual  yang  melibatkan  organ  reproduksi  yang diharamkan, membakitkan nafsu syahwat serta  menetapkan adanya had. Meskipun memasukkan pucuk atau kadar tertentu dari penis seorang lelaki, sekalipun impoten, berkondom  kedalam  lubang  vagina  perempuan  atau  lubang  anus  laki-laki  atau perempuan yang tidak halal. Dan tindakan zina itu tidak mengandung unsure bias yang
dapat menggugurkan had, serta vagina itu dapat membangkitkan libido orang normal, sehingga hal itu dapat menetapkan adanya had.
Had zina wajib dijatuhkan ketika pelaku perzinaan telah balig, berakal, suka sama suka, serta mengetahui larangan berzina, baik dia seorang muslim, kafir dzimmi, atau murtad. Sehingga had zina tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku yang masih anak- anak, gila,  orang  yang  dipaksa melakukan zina, dan orang  yang  tidak mengetahui larangan berzina, misalnya pelaku adalah seorang mualaf 3 .
Zina, menurut penulis adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dengan orang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.
Menurut fuqaha dari kalangan mazhab Hanafi, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak ataupun belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan syubhat, yaitu perkawinan yang diragukan keabsahannya seperti ikatan perkawinan tanpa wali wali nikah, tanpa saksi, atau kawin mut‟at 4 .
Menurut Ibnu Rusyd, zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak). Secara garis  besar, pengertian ini  telah disepakati para ulama Islam, meski mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan syubhat yang menghindar had dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut 5 .
Permasalahan seorang laki-laki  yang  telah  berzina  dengan seorang  kerabat wanita dari wanita yang dizinahi. Ulama Hanafiyah dan Hanbali berpendapat, seorang laki-laki yang menzinahi perempuan lain (kerabat) nanti diharamkan baginya orang tua dan bapaknya, maka tidak dibolehkan wanita menikahi bapak dan anak  si laki-laki 6 . Begitu juga silaki-laki tidak boleh menikahi anak perempuan yang dizinahi, baik lahir
3 Amir Sya rifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: “ Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan , (Ja karta : 2014), hlm. 68. 24 Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi‟i 3 , hlm. 260.
4 Abdul Aziz Da hla n, et al., Ensiklopedi Hukum Islam , jilid 6, cet. 1,( Ja ka rta: Ichtiar Baru Va n Hoeve, 1996), hlm. 2026.
5 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid , Cet. III, ( Jakarta: Pustaka Amani, 2007). Hlm. 600.
6 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihatul Muqtashid, Analisa Fiqh Pa ra Mujtahid , Ja karta: Pustaka Ama ni, 2002, hlm. 609.
dari bibitnya ataupun bukan dari bibitnya. Dan begitu juga haram menikahi ibu dan nenek wanita yang dizinahi , dan baginya diperbolehkan saudari yang dizinahi. Adapun Ulama Syafi‟i, dan Ulama Maliki  berpendapat sebaliknya, seorang pria mengawini wanita  ataupun perempuan yang  dizinahi tidaklah  haram,  melainkan makruh saja hukumnya 7 .
Selain  keterangan pendapat Imam Abu  Hanifah yang telah  dikutip oleh al- Mawardi  di  atas,  Abdurrahman  al-Jaziri  juga  mengutip  pendapatnya Imam  Abu Hanifah dalam Kitabnya al-Fiqh „ala alMadzahib al-Arba‟ah, yaitu apabila seorang lelaki  yang  melakukan zina  dengan sorang  perempuan, maka diharamkan baginya untuk menikahi orang tuanya sampai ke atas (ibu, nenek dst) dan anaknya sampai ke bawah (anak, cucu dst). Maka  dengan demikian tidak diperbolehkan bagi ayahnya orang laki-laki yang berzina untuk menikahi perempuan yang telah di zinahi oleh anak laki-lakinya tersebut, begitu juga bagi anak laki-laki yang berzina tidak boleh menikahi terhadap perempuan yang telah di zinahi oleh ayahnya.
Sejalan  prinsip  pola  piker  yang  dibangunnya, dalam  bidang  teologi  syekh Nawawi mengikuti aliran teologi Imam Abu Hasan Al-Syari dan Imam Abu Manshur al-Maturidi.  Sebagai  penganut  Asyariyah syekh Nawawi  banyak memperkenalkan konsep sifat – sifat Allah SWT. Seorang muslim harus mempercayai bahwa Allah SWT memiliki sifat yang dapat diketahui dari perbuatannya, karena sifat Allah swt adalah perbuatan-Nya. Dia  membagi sifat  Allah  dalam tiga  bagian :  Wajib,  mustahil  dan mukmin, sifat wajib adalah sifat yang melekat pada Allah dan mustahil tidak adanya, dan mustahil adalah sifat yang pasti tidak melekat pada Allah dan wajib tidak adanya, sementara mukmin adalah sifat yang boleh ada dan tidak ada pada Allah.

## PERNIKAHAN  DI  BAWAH  UMUR  DALAM  PERSPEKTIF  KOMPILASI HUKUM ISLAM
Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pernikahan di bawah umur dengan alasan bahwa hukum Islam tidak pernah menjelaskan secara rinci tentang batasan umur seseorang boleh melakukan pernikahan. Dalam KHI pasal 15 disebutkan:
7 Abdurrahman al-jaziri, Fiqh „ala al - Mazahib al - „Arba‟ah , juz. 4, Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah , t.th, hlm. 63.
1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya bole h dilakukan calon mempelai yang  telah mencapai umur yang ditetapkan pada pasal 7  Undang- Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurangkurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun 8 .
2. Bagi  calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) UU No. 1 Tahun 1974.
Jadi, dalam KHI ini sebutkan secara tegas bahwa batas umur minimal calon mempelai yang akan menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki- laki. Adapun yang perlu dicermati disini adalah bahwa pasal dan ayat yang tercantum dalam KHI ini bukanlah sekedar aturan yang dibuat dengan main  - main dan hanya menjadi aturan legal formal saja tanpa ada perhatian yang serius dari kalangan umat Islam pada tahap aplikasinya. KHI ini bukan sekedar 62 hukum positif Indonesia yang terpisah dan tidak berkorelasi erat dengan hukum Islam yang dianut umat muslim di Indonesia. KHI merupakan hukum Islam yang dihasilkan oleh ijtihad kolektif (jama’i) umat Islam Indonesia dari berbagai lapisan, Mahkamah Agung, Kementerian Agama, Ulama, Kiai, Cendikiawan Muslim dan juga perorangan 9 . Aturan-aturan dalam KHI, walaupun sebagiannya tidak pernah dijelaskan secara tegas dalam nas al-Qur’an dan as-Sunnah, aturan tersebut merupakan bagian dari hukum Islam yang juga dihasilkan melalui ijtihad  umat  muslim Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal bangsa Indonesia. Pada pasal 15 KHI disebutkan bahwa batas umur calon mempelai yang akan menikah adalah 16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki. Walaupun dalam al-Qur’an dan as-Sunnah tidak menjelaskan tentang batasan itu, aturan pada pasal 15 ini (16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki) sudah merepresentasikan hukum Islam yang memperjelas dan membatasi umur kedua calon mempelai yang akan menikah. Adanya  batasan  tersebut  demi  terwujudnya  kepastian  hukum  dan  tercapainya kemaslahatan kedua  belah  pihak,  suami  dan  istri.  Adanya  maslahah  yang  tidak ditegaskan  oleh  nas  terkait  legalitas  dan  penafian inilah  yang  disebut  Maslahah Mursalah dalam Ushul Fiqh.
8 Amir Sya rifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: “ Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan , Jakarta : 2014, hlm. 68.
9 Wa rkum  Sumitro, Perkembangan  Hukum  Islam  di  Tengah  Kehidupan  Sosial  Politik  di Indonesia, terbitan Bayumedia, th. 2017, hlm.183. 63
Perempuan yang hamil karena zina termasuk dalam kategori mutlak perempuan yang  dihalalkan untuk  dinikahi pada  ayat  diatas,  dan  tidak  dalil  atau „ilat yang menunjukkan akan keharaman menikahinya. Wanita yang hamil karena zina juga tidak mempunyai masa iddah karena hamil sebab zina tidak dihormati dalam agama, hal ini semakin  dikuatkan dengan  ketetapan  bahwa  anak  dalam  kandungannya itu  tidak dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang menzinainya.
Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam . Di  dalam Bab II KHI  pasal 2  disebutkan bahwa makna perkawinan adalah :  “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”
Abdurrahman  menyimpulkan  bahwa  kompilasi  adalah  suatu  kegiatan pengumpulan dari  berbagai  bahan  yang  tertulis  yang  diambil  dari  berbagai  buku maupun tulisan mengenai suatu persolan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa sumber yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dari kegiatan itu semua bahan yang diperlukan akan dapat ditemukan dengan  lebih  mudah 10 .  Tujuan  perkawinan  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam Sebagaimana yang tercantum dalam Bab II  pasal 3  KHI, tujuan perkawinan adalah Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujutkan  krhidupan  rumah tangga  yang  sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan maksud lain adalah untuk mencari sakinah, mawaddah dan rahmah adalah memenuhi kebutuhan biologis secara legal,  aman, nyaman dan bertanggung jawab.
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan pedoman dalam praktik peradilan Agama, disebutkan dalam pasal 53:
1.  Seorang  wanita  hamil  di  luar  nikah,  dapat  dikawinkan  dengan  pria  yang menghamilinya;
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsung tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3.  Dengan  dilangsungkan perkawinan pada  saat  wanita  hamil,  tidak    diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
10 Abdurra hman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Aka demika Pressindo, 1992), hlm. 10
Dan masih banyak lagi pendapat ulama lainnya yang mengatakan bahwa wanita yang hamil karena zina boleh dan sah untuk dinikahi. Sehingga ketika masa hamil dan seterusnya  pun  halal  untuk  di wati‟ .  Hal  ini  karena  ayat  di  atas  hanya  khusus diperuntukkan bagi wanita hamil akibat dari adanya pernikahan yang sah secara syara‟ , termasuk nikah  sirri  dalam  konteks ke-Indonesiaan, dimana masyarakat Indonesia menikahi nikah sirri jika tidak didaftarkan dan dilakukan di depan 64 pegawai pencatat nikah namun syarat dan rukunnya terpenuhi secara syariat Islam.

## PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF SYEKH NAWAWI AL BANTANI
Menurut Syekh Nawawi anak apabila seorang perempuan berzina, wanita yang berbuat  zina  dengan  sebab  perbuatannya itu  tidak  mengharamkan pernikahannya dengan orang yang menikahinya, sehingga boleh bagi laki – laki yang menzinahinya untuk menikah ibu dari anak perempuan yang dizinahi. Dan boleh bagi anak dan bapak laki – laki yang menzinahi wanita tersebut untuk menikahi ibu dan anak perempuan , wanita yang dinikahi itu.Karena pernikahan tidak menetapkan nasab dan iddah 11 .
Lebih lanjut Syekh Nawawi , mengatakan bahwa kebolehan itu disertai dengan kemakruhan ( ma‟al Karohah ) karena keluarkan dari khilaf , Imam Abu Hanifah yang mengatakan haram.4 Dalam kitab al-Bajuri disebutkan: Jika seorang lelaki menikahi perempuan yang sedang hamil karena zina, pastilah sah nikahnya. Boleh me -wathi-nya sebelum melahirkannya, menurut pendapat yang paling shahih.
Perempuan yang hamil karena zina termasuk dalam kategori mutlak perempuan yang dihalalkan  untuk  dinikahi  ,  dan  tidak  dalil  atau „ilat yang  menunjukkan  akan keharaman menikahinya. Wanita yang hamil karena 65 zina juga tidak mempunyai masa iddah karena hamil sebab zina tidak dihormati dalam agama, hal  ini semakin dikuatkan dengan ketetapan bahwa anak dalam kandungannya itu tidak dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang menzinainya.  Jika yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya, maka hal itu diperbolehkan karena memang dalam surat An-Nur ayat 3 disebutkan:
“Laki-laki yang berzina tidak mengawini (wanita) kecuali perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak
11 Syekh Na wawi, Niha yatul Zein .” Darul qutub al – ilmiyah”, ( Ba irut .cet. Ke i thn, 2002 ) hlm. 229 4 Syekh Nawawi, “ Qutul Habib al –Gharib”. ( Ba irut : Da r Al kutub al Ilmiyah ) cet, I th, 1998 . hlm 316
dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

## KESIMPULAN
Bahwa menikah adalah fitrah manusia supaya dapat memiliki keturunan yang terus berkelanjutan dan memperbanyak umat nabi Muhammad SAW. Maka Allah SWT telah menjadikan pernikahan itu salah satu wasilah atau perantara yang disyari’atkan bagi barang siapa yang takut dirinya akan terjerumus ke dalam zina yang diharamkan oleh agama.
Perkawinan adalah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita sebagai suami istri  dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan undang-undang No. 1 tahun 1974 ini, dijelaskan bahwa, sebagai Negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila ya ng pertama ialah,  Ketuhanan yang Maha Esa  maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat  sekali  dengan agama  atau kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir ( jasmani ) tetapi unsur bathin ( rohani ) yang juga di dalamnya mempunyai peranan penting, yaitu demi membentuk keluarga yang tentram ( sakinah ) , saling mencintai ( mawaddah ) , dan saling menyayangi ( rahmah ).
Ketentuan batas umur tersebut dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah 67 mencapai umur 19 tahun pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dari batasan umur ini dapat ditafsirkan bahwa UU  No. 1 Tahun 1974 tidak menghendaki perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berusia dibawah ketentuan tersebut atau melakukan perkawinan dibawah umur. Pada pasal 15 KHI disebutkan bahwa batas umur calon mempelai yang akan menikah adalah 16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki. Walaupun dalam al-Qur’an dan as-Sunnah tidak menjelaskan tentang batasan itu.
Apabila Wanita  yang hamil  karena zina  juga  tidak mempunyai masa iddah karena hamil sebab zina tidak dihormati dalam agama.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  dijadikan  pedoman  dalam  praktik peradilan Agama, disebutkan dalam pasal 53:
1.  Seorang  wanita  hamil  di  luar  nikah,  dapat  dikawinkan  dengan  pria  yang menghamilinya;
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat  dilangsung tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3.  Dengan  dilangsungkan perkawinan pada  saat  wanita  hamil,  tidak    diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
Menurut Syekh Nawawi anak apabila seorang perempuan berzina, wanita yang berbuat  zina  dengan  sebab  perbuatannya itu  tidak  mengharamkan pernikahannya dengan orang yang menikahinya, sehingga boleh bagi laki – laki yang menzinahinya untuk menikah ibu dari anak perempuan yang 68 dizinahi. Dan boleh bagi anak dan bapak  laki  –  laki  yang  menzinahi wanita  tersebut  untuk  menikahi  ibu  dan  anak perempuan , wanita yang dinikahi itu.Karena pernikahan tidak menetapkan nasab dan iddah. Lebih lanjut Syekh Nawawi , mengatakan bahwa kebolehan itu disertai dengan kemakruhan ( ma’al Karohah ) karena keluarkan dari khilaf , Imam Abu Hanifah yang mengatakan haram.

## DAFTAR PUSTAKA (BIBLIOGRAPHY)
A bdul Aziz Dahlan, et al., Ensiklopedi Hukum Islam , jilid  6, cet. 1,( Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 2026.
Abdurrahman al-jaziri, Fiqh „ala al - Mazahib al - „Arba‟ah , juz. 4, Beirut: Dar al- Kutub al-„Ilmiyah , t.th, hlm. 63.
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Akademika Pressindo,
1992), hlm. 10
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: “ Antara Fiqh Munakahat Dan  Undang-Undang Perkawinan , (Jakarta  :  2014), hlm.  68.  24  Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi‟i 3 , hlm. 260.
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: “ Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan , Jakarta : 2014, hlm. 68.
Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihatul Muqtashid, Analisa Fiqh Para Mujtahid , Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 609.
Syekh Nawawi, Nihayatul Zein .” Darul qutub al – ilmiyah”, ( Bairut .cet. Ke i thn,
2002 ) hlm. 229 4 Syekh Nawawi, “ Qutul Habib al –Gharib”. ( Bairut : Dar Al kutub al Ilmiyah ) cet, I th, 1998 . hlm 316
Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975,
( Semarang: Aneka Ilmu, 1990), Hal.4
Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia, terbitan Bayumedia, th. 2017, hlm.183. 63