## KEBIJAKAN PENETAPAN KUOTA PRODUKSI BATUBARA: ANALISIS DAN PENERAPANNYA DI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Istiadi 1
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara FISIP Unmul Alamat Korespondensi : istiadidpe@gmail.com
Abstract: The  results  showed  the  implementation  of  policies  quotas  coal production  in  the  Department  of  Mines  and  Energy  of  the  Province  of  East Kalimantan  consists  of  standards  or  criteria  used  to  memetapkan  production quotas  yet,  while  policy  objectives  quite  clearly  set  the  appropriate  legislation, human resources both number and competence enough either because the officials charged  by  the  educational  background  of  Engineering  Geology  and  Mining Engineering is very relevant to the Determination Policy Production quotas, but has not been supported by means of support teknlogi based information causes delays sasaran.Komunikasi  information  access  to  group  leaders  on  the  staff  is  able  to provide insight about the policy that should be done particularly in  regard to the establishment of quotas coal production, but not evenly understood by the target group  because  of  the  lack  of  socialization.,  the  disposition  can  provide  an understanding  of  the  policy  by  the  implementor  to  implement  a  policy  that  has been  set,  but  there  is  no  consistency  implementor  and  lack  of  supervision influencing the policy can not be implemented effectively.
Keywords: implementation, policy, fixing quota, coal
Abstrak: Hasil  penelitian  menunjukkan  Implementasi  kebijakan  penetapan  kuota produksi  batubara  di  Dinas  Pertambangan  dan  Energi  Provinsi  Kalimantan  Timur terdiri  dari  Standar  atau  kriteria  yang  digunakan  untuk  menetapkan  kuota produksi  belum  ada,  sedangkan  sasaran  kebijakan  cukup  jelas  ditetapkan  sesuai peraturan  perundang-undangan.  Sumberdaya  manusia  baik  jumlah  maupun kompetensi  cukup  baik  karena  para  pejabat  diisi  oleh  latar  belakang  pendidikan Teknik  Geologi  dan  Teknik  Pertambangan  yang  sangat  relevan  dengan  Kebijakan Penetapan  Kuota  Produksi,  namun  belum  didukung  oleh  sarana  pendukung berbasis  teknlogi  informasi  menyebabkan  keterlambatan  akses  informasi  kepada kelompok sasaran. Komunikasi  yang dilakukan  oleh pimpinan dengan staf mampu memberikan  pemahaman  mengenai  kebijakan  yang  harus  dilakukan  khususnya terkait  dengan  penetapan  kuota  produksi  batubara,  namun  belum  merata dipahami  oleh  kelompok  sasaran  karena  minimnya  sosialisasi.  Adapun  disposisi dapat  memberikan  pemahaman  akan  kebijakan  oleh  implementor  untuk melaksanakan  suatu  kebijakan  yang  telah  ditetapkan,  namun  belum  ada konsistensi  implementor  dan  rendahnya  pengawasan  yang  mempengaruhi kebijakan belum dapat terlaksana secara efektif.
Kata Kunci : implementasi, kebijakan, penetapan kuota, batubara

## Pendahuluan
Sistem  penambangan  yang  diterapkan  di  Kalimantan  Timur  pada  umumnya menggunakan  sistem  tambang  terbuka  ( surface  mining ),  namun  ada  beberapa perusahaan yang  pernah menerapkan  sistem  tambang  bawah  tanah  ( underground mining )  yakni  dua  perusahaan  yang  berlokasi  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara masing-masing  PT.  Fajar  Bumi  Sakti  dan  PT.  Kitadin.  Saat  ini  kedua  perusahaan tersebut  telah  menutup  sistem  penambangan  bawah  tanah  karena  faktor
keselamatan  dan  biaya  operasional  yang  tinggi.  Kegiatan  usaha  pertambangan dapat dilaksanakan setelah pemegang IUP atau PKP2B melakukan kajian kelayakan teknis,  ekonomis  dan  lingkungan  yang  disetujui  oleh  pemerintah  yang  selanjutnya ditindaklanjuti dengan rencana kerja tahunan melalui rencana kerja tahunan teknis, lingkungan  dan  anggaran  biaya  (RKTTLAB).  Rencana  produksi  IUP  maupun  PKP2B disampaikan kepada pemerintah setiap tahun untuk mendapat persetujuan, namun dalam  pelaksanaannya  beberapa  perusahaan  ada  yang  melampaui  target  produksi yang  telah  disetujui  oleh pemerintah.  Dalam  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku  belum  diatur  secara  jelas  sanksi  apabila  ada  perusahaan  yang  melakukan penambangan  melebihi  dari  target  yang  ditetapkan,  sehingga  pemerintah  belum melakukan  penerapan  sanksi  terutama  pada  saat  kewenangan  masih  berada  pada Kabupaten  dan  Kota,  namun  setelah  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  mengalihkan  kewenangan  kepada Pemerintah  Provinsi  muncul  kebijakan  pemberian  sanksi  pengurangan  produksi untuk tahun berikutnya apabila ada pemegang IUP yang melebihi target produksi.
Kemampuan  produksi  perusahaan    sangat  dipengaruhi  oleh  kapasitas  alat yang  digunakan  serta  karakteristik  batubara,  seperti  struktur  lapisan  batubara berupa lipatan atau patahan dan tingkat kekerasan batuan penutup. Apabila lapisan penutup batubara relatif lunak maka untuk membongkar lapisan penutup batubara hanya  membutuhkan  bulldozer  untuk  melakukan  ripping  dan  apabila  lapisan penutup  batubara  cenderung  keras  dibutuhkan  sistem  peledakan.  Sedangkan penambangan  batubara  pada umumnya  hanya  menggunakan  kombinasi  alat  muat excavator  dengan  dump  truck.  Hal  lain  yang  berpengaruh  pada  kegiatan  operasi produksi adalah permasalahan non teknis seperti penyelesaian hak atas lahan yang berada  pada  wilayah  konsesi  pemegang  IUP.  Apabila  belum  ada  penyelesaian  hak atas  tanah  kemungkinan  akan  mengganggu  rencana  produksi  menyebabkan  di beberapa  perusahaan  melakukan  penambangan  tidak  sesuai  dengan  perencanaan tambang.  Untuk  menunjang  kegiatan  usaha  pertambangan,  pada  umumnya pemegang  IUP  maupun  PKP2B  menggunakan  jasa  kontraktor  baik  yang  terlibat langsung pada kegiatan penambangan, pengangkutan maupun jasa`lainnya, seperti surveyor, catering, dan sebagainya.
Provinsi  Kalimantan  Timur  merupakan  salah  satu  daerah  penyumbang produksi  batubara  terbesar  secara  nasional  mencapai  sekitar  60%,  setiap  tahun produksi  batubara  selalu  mengalami  peningkatan  mulai  dari  tahun  2010  produksi batubara  sebanyak  179.368.289,49  ton  dengan  rincian  PKP2B  sebanyak 136.409.784,11  ton  dan  IUP  sebanyak  42.958.505,38  ton  dan  pada  tahun  2013 produksi  batubara  telah  mencapai  256.910.421,87  ton  dimana  PKP2B  sebanyak 172.437.475,66  atau  meningkat  20,89%  dan  IUP  sebanyak  84.472.946,21  ton  atau meningkat  49,15%,  namun  pada  tahun  2014  produksi  batubara  Kalimantan  Timur mengalami  penurunan  menjadi  253.227.752,56  ton  dengan  rincian  PKP2B  sebanyak 171.972.467,95 ton dan  IUP produksinya  menjadi 81.255.284,61 ton atau meningkat 34,76%,  namun  pada  tahun  2015  produksi  batubara  Kalimantan  Timur  mengalami penurunan  menjadi  236.613.732,47  ton  dengan  rincian  PKP2B  sebanyak 162.078.297,31 ton dan IUP produksinya menjadi 74.535.435,16 ton.
Kebijakan  pemerintah  daerah  untuk  memberikan  IUP  diharapkan  agar perusahaan  dapat  berkontribusi  pofitif  dalam  rangka  menunjang  pembangunan  di daerah, antara lain :
1. Penerimaan negara dan daerah melalui pajak antara lain pajak badan, pajak penghasilan (pph), pajak bumi dan bangunan.
2. Penerimaan  negara  bukan  pajak  (PNBP)  melalui  iuran  tetap  (lanrent)  dan iuran produksi (royalty) yang dapat dibagi hasilkan kepada daerah sebanyak 80%,  yang  terdiri  dari  16%  untuk  pemerintah  provinsi,  32%  untuk  daerah penghasil  dan  32%  sebagai  kontribusi  untuk  pembangunan  di  daerah  dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana bagi kepentingan publik.
3. Kegiatan  sosial  pertambangan  melalui  program  pengembangan  dan pemberdayaan  masyarakat  sekitar  wilayah  pertambangan  (community development) atau corporate social responsibility (CSR) yang diprogramkan oleh setiap Izin Usaha Pertambangan dengan biaya bervariasi antara Rp. 800 per ton sampai dengan Rp. 1.000 per ton batubara sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.
Kebijakan kuota produksi oleh pemerintah perlu didukung oleh semua pihak terutama  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  sebagai  pelaksana  kebijakan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  dimana  kewenangan  yang  semula  berada  di  Kabupaten  dan Kota  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Provinsi,  untuk  itu  perlu    upaya  strategis untuk  mencapai  sasaran  kebijakan  tersebut.  Kuota  produksi  IUP  yang  ditetapkan oleh  pemerintah  pada  tahun  2016  sebanyak  52.660.000  ton  sedangkan  realisasi produksi batubara tahun 2015 mencapai 74.535.435,16 ton, terdapat gap yang cukup besar  dan  berpotensi  menimbulkan  masalah  karena  setiap  IUP  harus  dikurangi produksinya secara proporsional.

## Kerangka Teori

## Implementasi Kebijakan Publik
Ada  beberapa  definisi  terkait  tentang  implementasi  kebijakan  publik  yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya yaitu dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier  (dalam  Agustino,  2008:139)  yang  mendefinisikan  implementasi  kebijakan sebagai:  Pelaksanaan  keputusan  kebijaksanaan  dasar  biasanya  dalam  bentuk undang-undang,  namun  dapat  pula  berbentuk  perintah-perintah  atau  keputusan- keputusan  eksekutif  yang  penting  atau  keputusan  badan  peradilan.  Lazimnya, keputusan  tersebut  mengidentifikasikan  masalah  yang  ingin  diatasi,  menyebutkan secara  tegas  tujuan  atau  sasaran  yang  ingin  dicapai  dan  berbagai  cara  untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.
Terkait dengan implementasi kebijakan penetapan Kuota produksi batubara mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1999  yang  kemudian  direvisi menjadi  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  dimana  kewenangan  pengelolaan sumberdaya  mineral  dan  batubara  menjadi  kewenangan  pemerintah  daerah (otonomi daerah) yang sebelumnya kewenangan secara sentralistik. Di samping itu pemerintah  juga  memberikan  kewenangan  (dekonsentrasi)  kepada  Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur diantaranya pengawasan lingkungan kepada IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Kabupaten dan Kota.
Menurut  Nurcholif  (dalam  Tahir,  2014:120),  mengemukakan  bahwa desentralisasi dibedakan menjadi dua:
1. Desentralisasi  Teritorial  (teritorial  decentralisatie)  yaitu  penyerahan kekuasaan  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri (autonomy),  batas  pengaturannya  adalah  daerah.  Desentralisasi  teritoris mengakibatkan adanya otonomi pada daerah yang menerima penyerahan.
2. Desentralisasi  fungsional  (fungcionale  decentralisatie)  yaitu  adanya pelimpahan  kekuasaan  untuk  mengatur  dan  mengurus  fungsi-fungsi tertentu.

## Model Implementasi Kebijakan
Van Metter dan Van Horn (1975) dalam Subarsono (2015:99), Agustino (2014; 142)  dan  juga  Wahab  (2016;  164-165)  menyebutkan  variabel  yang  mempengaruhi kinerja  implementasi  yaitu  standar/ukuran  dan  sasaran  kebijakan,  sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan kegiatan (aktifitas) pelaksanaan, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposisi) pelaksanaan, dan kondisi-kondisi sosial, ekonomi,  dan  politik.  Enam  variabel  yang  mempengaruhi  kinerja  implementasi, dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Standar dan Sasaran kebijakan Standar  dan  sasaran  kebijakan  harus  jelas  dan  terukur  sehingga  dapat direalisasikan.  Apabila  standar  dan  kebijakan  kabur,  maka  akan  terjadi  muti interpretasi  dan  mudah  menimbulkan  konflik  diantara  para  agen implementasi.
b. Sumber Daya Implementasi  kebijakan  perlu  dukungan  sumber  daya,  baik  sumber  daya manusia maupun sumber daya non manusia.
c. Komunikasi  antar  organisasi  dan  penguatan  aktivitas  dalam  implementasi program  perlu  dukungan  dan  koordinasi  dengan  instansi  lain.  Untuk  itu diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
d. Karakteristik  agen  pelaksana  Agen  pelaksana  mencakup  struktur  birokrasi, norma-norma,  dan  pola-pola  hubungan  yang  terjadi  dalam  brokrasi,  yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program.
e. Kondisi  sosial,  ekonomi,  dan  politik  Variabel  ini  mencakup  sumber  daya ekonomi,  lingkungan  yang  dapat  mendukung  keberhasilan  implementasi kebijakan.
f. Disposisi implementor Disposisi implementor ini mencakup tiga hal, yakni: (a) respon implementor terhadap kebijakan yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;  (b)  kognisi,  yakni  pemahamannya  terhadap  kebijakan,  dan  (c) intensitas  disposisi  implementor,  yakni  prefensi  nilai  yang  dimiliki  oleh implementor.

## Gambar 1. Model implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

## Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif  kualitatif.    Metode  kajian  menggunakan  studi  kasus  untuk  mendapatkan uraian  dan  penjelasan  komprehesif  mengenai  berbagai  aspek  seorang  individu, suatu  kelompok,  suatu  komunitas,  atau  suatu  situasi  sosial.  Analisa  data  yang digunakan adalah Analisa Kualitatif Model Interaktif.

## Hasil dan Pembahasan
Kebijakan  penetapan  kuota  produksi  merupakan  penjabaran  dari  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa dalam rangka kepentingan nasional, pemerintah dapat  melakukan  pengendalian  produksi,  selanjutnya  ayat  (3)  berbunyi  bahwa dalam  melaksanakan  pengendalian  produksi,  pemerintah  mempunyai  kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi.
Pada tahun 2015 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden  Nomor  2  Tahun  2015  sebagaimana  tercantum  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM)  Nasional  tahun  2015–  2019,  pemerintah
menetapkan  produksi  batubara  sebanyak  419.000  ton  yang  kemudian ditindaklanjuti  melalui  surat  Direktur  Jenderal  Mineral  dan  Batubara  Nomor 016825/30/DPB/2015 tanggal 7 Desember 2015 Perihal rencana produksi IUP Provinsi Kalimantan  Timur  sebanyak  52.660.000  ton,  namun  realisasinya  telah  mencapai 65.443.916,01 ton, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : standar dan sasaran  kebijakan,    komunikasi,  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  danbeberapa faktor penghambat.

## Standard an Sasaran Kebijakan
Sehubungan dengan belum adanya standar atau ukuran yang dipergunakan dalam  penetapan  kuota  produksi  untuk  setiap  IUP,  maka  Pemerintah  Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur  mengambil  kebijakan  bahwa  perusahaan  yang  telah  memiliki  kontrak penjualan dengan pembeli dapat diberikan produksi sesuai dengan yang tercantum dalam  kontrak,  sedangkan  apabila  belum  memiliki  kontrak  jual-beli,  ditetapkan formulasi  realisasi  produksi  setiap  IUP  dikalikan  dengan  kuota  produksi  yang kemudian dibagi dengan total produksi tahun sebelumnya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  baik  melalui  pustaka  maupun  wawancara, penulis  menilai  kebijakan  penetapan  kuota  produksi  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur masih perlu diperbaiki karena perusahaan  yang  melakukan  produksi  seharusnya  tetap  berpedoman  terhadap kaidah  pertambangan  yang  baik  dan  benar,  sehingga  setiap  perusahaan  yang mengajukan  rencana  produksi  seharusnya  dilihat  dari  kinerja  perusahaan  dalam melaksanakan segala bentuk kewajibannya, antara lain :
a. Kewajiban  keuangan  yang terdiri  atas  : iuran  tetap, iuran  produksi, jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang
b. Capaian produksi
c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan
d. Program keselamatan dan kesehatan kerja
e. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
f. Konservasi

## Sumber Daya
Sumber  daya  juga  merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat  mempengaruhi kinerja  kebijakan  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Van  Metter  dan  Van  Horn maupun  George  C.  Edwar  III  bahwa  sumber  daya  adalah  faktor  kedua  yang mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Sumber  daya  manusia maupun anggaran dalam penetapan kebijakan kuota produksi batubara cukup baik karena  pejabat  dan  staf  yang  ada  di  Dinas  Pertambangan  dan  Energi  Provinsi Kalimantan  Timur  yang  berhubungan  dengan  penetapan  kuota  produksi  telah  diisi oleh latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan, namun  yang  masih  kurang  adalah  sarana  prasaran  karena  masih  menggunakan sistem  konvensional  (belum  berbasis  teknologi  informasi)  menyebabkan keterlambatan  untuk  mengakses  informasi  baik  pelaporan  produksi  maupun informasi kuota produksi kepada kelompok sasaran.

## Komunikasi
Komunikasi  yang  dimaksudkan  dalam  penelitian  ini  adalah  sosialisasi terhadap kebijakan penetapan kuota produksi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya  Mineral  maupun  Dinas  Pertambangan  dan  Energi  Provinsi  Kalimantan  Timur kepada  perusahaan yang  beoperasi  di  Kalimantan  Timur  selaku  kelompok  sasaran. Sosialisasi  yang  telah  dilakukan  pemerintah  baru  dalam  tahap  kepada  pemerintah daerah  yang  baru  dilaksanakan  sekali  di  Surabaya  pada  tahun  2015.  Komunikasi harus  dilaksanakan  secara  berkesinambungan  terutama  kepada  kelompok  sasaran baik  melalui  sosialisasi  pada  forum  tertentu  maupun  melalui  media  atau  dalam bentuk surat menyurat agar semua pihak dapat memahami secara jelas tujuan dari kebijakan  khususnya  penetapan  kuota  produksi  sehingga  para  pihak  khususnya kelompok  sasaran  dapat  mengambil  langkah-langkah  strategis  guna  mendukung kebijakan  pemerintah  untuk  mengendalikan  produksi.  Sumber  daya  dan  cadangan batubara dapat habis lebih cepat apabila tidak ada pengendalian produksi, untuk itu memerlukan  sosialisasi  secara  terus  menerus  kepada  perusahaan.  Hal  ini  perlu dilaksanakan  dalam  rangka  keberlangsungan  kegiatan  usaha  pertambangan  untuk mendukung program pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

## Disposisi
Selain  dari  ketiga  faktor  di  atas  disposisi  atau  sikap  para  implemntor sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn maupun George C. Edwar  III  bahwa  variabel  ketiga  yang  mempengaruhi  tingkat  keberhasilan implementasi  kebijakan  publik  adalah  disposisi.  Jika  pelaksanaan  suatu  kebijakan ingin  efektif,  maka  para  pelaksanak  kebijakan  tidak  hanya  memiliki  kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga pelaksanaannya tidak menjadi bias.
Disposisi dimaksudkan dalam penelitian ini ada ketidakkonsistenan terhadap mekanisme  yang  telah  ditetapkan  dari  pimpinan  dalam  penetapan  kuota  produksi yang  telah  berpengaruh  terhadap  meningkatnya  produksi  serta  lemahnya pengawasan  produksi  baik  secara  administrasi  maupun  pengawasan  langsung  di lapangan. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur  belum dapat secara  konsisten  menindak  tegas  terhadapm  perusahaan  yang  melebihi  produksi yang telah disetujui dalam dokumen RKTTLAB.
Faktor  Pendukung  adalah    terbitnya  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2 Tahun  2015  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  (RPJM)  Nasional  yang  selanjutnya  dikeluarkannya  Surat  Direktur Jenderal  Mineral  dan  Batubara  Nomor  016825/30/DPB/2015  Perihal  Rencana Produksi IUP Provinsi Kalimantan Timur dengan produksi sebanyak 52.660.000 ton. Sedangkan Faktor Penghambat sebagai adalah :
1. Belum  ada  petunjuk  teknis    sehingga  Dinas  Pertambangan  dan  Energi Provinsi  Kalimantan  Timur  dalam  menetapkan  kuota  produksi  berdasarkan kontrak penjualan batubara;
2. dukungan  kelompok  sasaran  yang  masih  sebagian  karena  kriteria    yang digunakan hanya kontrak jual-beli;
3. belum  ada  standard  operating  prosedure  (SOP)  pengawasan  produksi batubara yang berpengaruh terhadap lemahnya pengawasan.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  di  uraikan  di  atas, maka dapat disimpulkan bahwa  Implementasi kebijakan penetapan kuota produksi batubara  di  Dinas  Pertambangan  dan  Energi  Provinsi  Kalimantan  Timur  sebanyak 52.660.000  ton  belum  dapat  dilaksanakan  sesuai  harapan,  berdasarkan  data produksi  batubara  tahun  di  Dinas  Pertambangan  dan  Energi  Provinsi  Kalimantan Timur sebanyak 65.443.916,01 ton, hal ini dipengaruhi oleh :
a. Standar  atau  kriteria  dalam  penetapan  kuota  produksi  belum  jelas, sedangkan sasaran kebijakan sudah cukup baik.
b. Sumber  daya  berupa  sarana  masih  menggunakan  sistem  konvensional, sehingga pelaporan produksi sering mengalami keterlambatan.
c. Komunikasi  dari  pemerintah  kepada  kelompok  sasaran  yang  masih rendah.
d. Disposisi  atau  sikap  dari  pimpinan  yang  tidak  konsisten  melaksanakan sesuai  dengan  mekanisme  penetapan  kuota  produksi  serta  sikap pengawas  yang  kurang  tegas  menyampaikan  kepada  pimpinan  apabila ada kelompok sasaran yang melebihi produksi.
Dalam  upaya  mendukung  kebijakan  penetapan  kuota  produksi  batubara  di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, perlu memperhatikan :
a. Menetapkan standar atau kriteria agar penetapan kuota produksi dapat terlaksanak secara obyektif dan berkeadilan bagi setiap IUP.
b. Menyediakan  sumber  daya  berupa  sarana  pendukung    berbasis teknologi informasi agar kuota produksi dapat diketahui oleh pemegang IUP  sebelum  mengajukan  rencana  kerja  tahunan  (RKTTLAB)  kepada Pemerintah.
c. Meningkatkan  komunikasi  melalui  sosialisasi  pentingnya  pengendalian produksi  melalui  kebijakan  penetapan  kuota  produksi  yang berkesinambungan  karena  perusahaan  pertambangan  bersifat  dinamis yang seringkali mengalami pergantian kepemilikan maupun karyawan.
d. Memperbaiki  disposisi  dengan  konsisten  mendukung  kebijakan penetapan kuota produksi melalui mekanisme yang telah ditetepkan dan meningkatkan tanggung jawab pengawas secara berjenjang.
Standar atau kriteria yang dapat digunakan dalam penetapan kuota produksi agar memperhatikan berbagai aspek pelaksanaan kewajiban setiap IUP, antara lain :
a. Kewajiban  keuangan  berupa  iuran  tetap,  iuran  produksi,  jaminan reklamasi  dan  jaminan  pascatambang  telah  terlaksana  dengan  baik (tidak ada tunggakan).
b. Capaian  pengelolaan  dan  pemantauan  lingkungan  berdasarkan  PERDA Nomor  1  Tahun  2014  tentang  perlindungan  lingkungan  khususnya reklamasi  minimal  40%  dan  revegetasi  minimal  30%  terhadap  lahan terganggu.
c. Capaian  program  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  yang  tidak  terjadi kecelakaan berakibat mati.
d. Capaian rencana produksi tahun sebelumnya.
e. Capaian program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
f. Kondisi keuangan perusahaan yang sehat.
Pemerintah  sebaiknya  menerbitkan  petunjuk  teknis  berupa  tata  cara penetapan  dan  pelaksanaan  kuota  produksi  melalui  Peraturan  Menteri  atau Peraturan Gubernur dan dalam rangka meningkatkan pengawasan perlu dibuatkan standar  operating  prosedure (SOP)  yang  dilengkapi check  list bagi  para  pengawas dan  hasil  pengawasannya  disampaikan  kepada  pimpinan  secara  reguler,  minimal setiap bulan sekali.

## Daftar Pustaka
Abidin, Said Zainal. 2004. Kebijakan Publik . Salemba Humanika. Jakarta. Agustino, Leo. 2008. Politik dan Kebijakan Publik . AIPI-Puslit KP2W. Bandung. Albab. 2007 .  Implementasi kebijakan Publik : Transformasi Pikiran  George  Edwards
III . YPAPI. Yogyakarta.
Anonim. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .
Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik , Edisi Kedua (terj.). UGM Press.Yogyakarta.
Erwan  Agus  Purwanto  dan  Dyah  Sulistyastuti.  2012. Implementasi  Kebijakan  Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia) . Gava Media. Yogyakarta. Subarsono.  2005. Analisis  Kebijakan  Publik.  Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi .  Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Tahir,  Arifin.  2014. Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah . Alfabeta. Bandung. Widodo. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik . Bayu Media. Malang.