## TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

## ERNA DEWI

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl.Soemantri Brojonegoro No.1 Rajabasa
Bandar Lampung

## ABSTRACT
Efforts to combat money laundering This has significance when seeing its impacts, among others, financial system instability, economic distortions and possible interference to control the  amount  of  money  in  circulation,  and  the  increased  variety  of  criminal  acts  that  make money  (wealth)  as  it  is  known,  various  crime,  whether  committed  by  individuals  or  by corporations  within  the  territory  of  a  state  and  those  carried  across  the  borders  of  other countries increased.

## Keyword: Effort, money laundering, instability

## I.PENDAHULUAN
Tindak pidana pencucian uang berbeda dengan tindak pidana konvensional seperti perampokan,  pencurian  atau  pembunuhan yang  ada  korbannya  dan  nenimbulkan kerugian  bagi  korban  secara  langsung. Secara  garis  besar  pencucian  uang  dapat mempengaruhi bisnis yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan ekonomi  suatu  Negara,  karena  pencucian uang dapat merongrong sector swasta yang sah,  mengganggu  integritas  pasar-pasar keuangan,  membahayakan  upaya-upaya privatisasi  perusahaan-perusahaan  Negara yang dilakukan oleh  pemerintah, mengikis kepercayaan  pasar,  menimbulkan  biaya social  dan  risiko  dan  mengakibatkan kurangnya  akurasi  pemerintah  dalam pengendalian kebijakan ekonomi khususnya  dalam  pengendalian  nilai  mata uang dan tingkat suku bunga
Upaya pemberantasan praktek pencucian  uang  ini  memiliki  arti  penting apabila melihat dampak yang ditimbulkannya,  antara  lain  berupa
instabilitas system  keuangan, distorsi ekonomi    dan  kemungkinan  gangguan terhadap  pengendalian  jumlah    uang  yang beredar,  serta  meningkatnya  berbagai tindak  pidana  yang  menghasilkan  uang (harta  kekayaan)  sebagaimana  diketahui, berbagai  kejahatan,  baik  yang  dilakukan oleh  orang  perseorangan  maupun  oleh korporasi  dalam  batas  wilayah  suatu Negara  maupun  yang  dilakukan  melintasi batas  wilayah  negara  lain  makin meningkat.
Pada  tanggal  18  Juni  2001  Bank Indonesia  mengeluarkan  Peraturan  Bank Indonesia  (PBI)  Nomor  3/10/PBI/2001 tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenal Nasabah (Know Your  Customer principles atau  KYC).  Berdasarkan  PBI  tersebut Bank umum diwajibkan untuk menerapkan prinsip  mengenal  nasabah.Upaya  untuk mencegah digunakannya perbankan sebagai  sarana  pencucian  uang  juga  telah dilakukan  oleh  Bank  Indonesia  melalui ketentuan  tentang  permodalan  Bank  yang mengatur  bahwa  setoran  modal  bank
.............................................

## TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

## ERNA DEWI
Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl.Soemantri Brojonegoro No.1 Rajabasa Bandar Lampung

## ABSTRACT
Efforts to combat money laundering This has significance when seeing its impacts, among others, financial system instability, economic distortions and possible interference to control the  amount  of  money  in  circulation,  and  the  increased  variety  of  criminal  acts  that  make money  (wealth)  as  it  is  known,  various  crime,  whether  committed  by  individuals  or  by corporations  within  the  territory  of  a  state  and  those  carried  across  the  borders  of  other countries increased.

## Keyword: Effort, money laundering, instability

## I.PENDAHULUAN
Tindak pidana pencucian uang berbeda dengan tindak pidana konvensional seperti perampokan,  pencurian  atau  pembunuhan yang  ada  korbannya  dan  nenimbulkan kerugian  bagi  korban  secara  langsung. Secara  garis  besar  pencucian  uang  dapat mempengaruhi bisnis yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan ekonomi  suatu  Negara,  karena  pencucian uang dapat merongrong sector swasta yang sah,  mengganggu  integritas  pasar-pasar keuangan,  membahayakan  upaya-upaya privatisasi  perusahaan-perusahaan  Negara yang dilakukan oleh  pemerintah, mengikis kepercayaan  pasar,  menimbulkan  biaya social  dan  risiko  dan  mengakibatkan kurangnya  akurasi  pemerintah  dalam pengendalian kebijakan
ekonomi khususnya  dalam  pengendalian  nilai  mata uang dan tingkat suku bunga Upaya pemberantasan
praktek pencucian  uang  ini  memiliki  arti  penting apabila melihat dampak yang ditimbulkannya,  antara  lain  berupa
instabilitas system  keuangan, distorsi ekonomi    dan  kemungkinan  gangguan terhadap  pengendalian  jumlah    uang  yang beredar,  serta  meningkatnya  berbagai tindak  pidana  yang  menghasilkan  uang (harta  kekayaan)  sebagaimana  diketahui, berbagai  kejahatan,  baik  yang  dilakukan oleh  orang  perseorangan  maupun  oleh korporasi  dalam  batas  wilayah  suatu Negara  maupun  yang  dilakukan  melintasi batas  wilayah  negara  lain  makin meningkat.
Pada  tanggal  18  Juni  2001  Bank Indonesia  mengeluarkan  Peraturan  Bank Indonesia  (PBI)  Nomor  3/10/PBI/2001 tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenal Nasabah (Know Your  Customer principles atau  KYC).  Berdasarkan  PBI  tersebut Bank umum diwajibkan untuk menerapkan prinsip  mengenal  nasabah.Upaya  untuk mencegah digunakannya perbankan sebagai  sarana  pencucian  uang  juga  telah dilakukan  oleh  Bank  Indonesia  melalui ketentuan  tentang  permodalan  Bank  yang mengatur  bahwa  setoran  modal  bank
dilarang berasal dari dan atau untuk tujuan pencucian uang.
Dalam perkembangannya  PBI tersebut disempurnakan  dengan  PBI  No.  3/23/ PBI/2001  tanggal  23  Desember  2001  dan PBI  No.  5/21/PBI/2003  tanggal  10 November  2003  guna  meningkatkan efektivitas  pelaksanaannya  dan  untuk menyesuaikan  dengan  Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu Bank  Indonesia  juga  mengeluarkan ketentuan  KYC  untuk  Bank  Perkreditan Rakyat  dan  pedagang  valuta  asing. Gerakan anti pencucian uang tersebut telah mengakibatkan  masuknya  Indonesia  ke dalam daftar Negara yang tidak kooperatif dalam  mencegah  dan  memberantas  tindak pidana  pencucian  uang (non  cooperative countries  and  territories atau  NCCTs) pada Juni 2001. Dimasukkannya  Indonesia  ke  dalam daftar NCCTs telah membawa konsekuensi negative tersebdiri baik secara ekonomis maupun politis. Secara ekonomis, masuk ke dalam daftar NCCTs mengakibatkan  mahalnya  biaya  yang ditanggung  oleh  industri  keuangan Indonesia  apabila  melakukan  transaksi dengan  mitranya  di  luar  negeri  ( risk premium). Biaya  ini  tentunya  menjadi beban  tambahan  bagi  perekonomian  yang pada  gilirannya  mengurangi  daya  saing produk=produk  Indonesia  di  luar  negeri. Sedangkan  secara  politis,  masuknya Indonesia  ke  dalam  NCCTs  menandakan buruknya rezim anti pencucian uang  yang berlaku.
Langkah-langkah  serius  kemudian diambil    oleh  pemerintah  yaitu  dengan diundangkannya    Undang-Undang  No.  15 tahun 2002 yang secara tehas menyatakan, bahwa  pencucian  uang  adalah  tindak pidana dan memerintahkan pendirian Pusat
Pelaporan  dan  Analisis  Transasksi Keuangan  (PPATK)  untuk  melaksanakan undang-uandang tersebut.
Namun undang-undang tersebut dinilai oleh Financial Action Taks Force (FATF) on  Money  Loundering masih  belum memadai,  dengan  alas an,  bahwa  undang- undang  tersebut  belum  sepenuhnya mengadopsi  40  rekomendasi  dan  8 rekomendasi  khusus  yang  mereka keluarkan.  FATF  meminta  dengan  resmi agar  undang-undang  tersebut  diperbaiki dan disempurnakan.
Upaya  perbaikan  dan  penyempurnaan undang-undang  tersebut  mendominasi perjalanan  PPATK  sepanjang  tahun  2003. Penyempurnaan  undang-undang  tersebut pada  akhirnya  dapat  diselesaikan  dengan diundangkannya  Undang-Undang  No.  25 tahun  2003  tentang  Perubahan  Undang- Undang No. 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana  Pencucian  Uang  pada  tanggal  13 Oktober  2003.  Proses  amandemen  dapat diselesaikan  sesuai  dengan  komitmen pemerintah  yang  disampaikan  kepada FATF  tentunya  tidak  terlepas  dari kerjasama  yang  baik  antara  pemerintah dan lembaga legoislatif  (DPR).
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang tersebut,  maka  dapat  diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut Bagaimanakah pengaturan terhadap tindak pidana  pencucian  Uang  di  Indonesia?  dan Perbuatan-perbuatan  apasajakah  yang termasuk  dalam  tindak  pidana  pencucian uang?

## II.PEMBAHASAN A.  Dasar  Pengaturan  Tindak  Pidana Pencucian Uang
Kegiatan  pencucian  uang  sebenarnya merupakan  suatu  tindak  pidana  atau aktivitas criminal. Kegiatan ini
.............................................
memungkinkan  para  pelaku  kejahatan menyembunyikan  asal  usul  sebenarnya dari  suatu  dana  atau  uang  hasil  kejahatan yang  dilakukan.  Dari    kegiatan  ini  para pelaku akhirnya menikmati dan menggunakan  hasil  kejahatannya  secara bebas  seolah-olah  tampak  sebagai  hasil kegiatan yang sah/legal.
Seiring  dengan  terjadinya  globalisasi perbankan, melalui sistem perbankan, dana hasil  kejahatan  mengalir  atau  bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan rahasia bank yang umumnya  dijunjung  tinggi  oleh  oleh perbankan. Indonesia mulai memberlakukan  gerakan  anti    pencucian uang  yang  secara  formal  ditandai  dengan diterapkannya  Undang-Undang  No.  15 tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana Pencucian Uang, tanggal 17 April 2002. Upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang secara parsial dan sporadis telah  dilakukan  sebelum  dikeluarkannya undang-undang tersebut. Disektor perbankan,  inisiatif  untuk  memerangi pencucian  uang  secara  aktif  dan  lebih serius  dimulai  sejak  Bank  Indonesia mengeluarkan  Peraturan  Bank  Indonesia (PBI)  No.3/10/PBI/2001  tentang  penerapa Prinsip  Mengenal  nasabah (Know  Your Customer  Principles atau  KYC)  pada tanggal  18  Juni  2001.  Berdasarkan  PBI tersebut  bank  umum  diwajibkan  untuk menerapkan  prinsip  mengenal  nasabah. Usaha  untuk  mencegah  digunakannya perbankan  sebagai  sarana  pencucian  uang juga  telah  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia melalui  ketentuan  tentang  permodalan bank yang mengatur bahwa setoran modal bank dilarang berasal dari dan atau tujuan pencucian  uang.  Dalam  perkembangan PBI  tersebut  disempurnakan  dengan  PBI No.3/23/PBI/2001  tanggal  23  Desember
2001  dan  PBI  No.5/PBI/2003  tanggal  10 November  2003  guna  meningkatkan efektivitas  pelaksanaannya  dan  untuk menyesuaikan  dengan  Undang-Undang Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (UU- TPPU).
Selain  itu  Bank  Indonesia  juga mengeluarkan ketentuan KYC untuk Bank Perkreditan  Rakyat  dan  pedagang  valuta asing.  Langkah-langkah  serius  kemudian diambil  oleh  pemerintah  yaitu  dengan diundangkannya  Undang-Undang  No.  15 tahun 2002 yang secara tegas menyatakan, bahwa pencucian uang adalah suatu tindak pidana dan memerintahkan pendirian Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  (PPATK)  untuk  melaksanakan undang-undang tersebut. Usaha  perbaikan  dan  penyempurnaan undang-undang  tersebut    mendominasi perjalanan  tugas  PPATK  sepanjang  tahun 2003.  Penyempurnaan  undang-undang tersebut  pada  akhirnya  dapat  diselesaikan dengan  diundangkannya  Undang-Undang No.  25  tahun  2003  tentang  perubahan Undang-Undang  No.  15  tahun  2002 tentang Tindak Pidana pencucian Uang.

## B.  Perbuatan  yang    Termasuk  dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Pencucian  uang  dimaksudkan  dalam terminology  kejahatan  pertama  kali dikenal  di  Amerika  Serikat  pada  tahun 1930-an.  Istilah  tersebut  merujuk  kepada tindakan mafia yang memproses uang hasil kejahatannya  untuk  dicampur  dengan bisnis  yang  sah.  Tindakan  ini  bertujuan agar  uang  kotor  tersebut  menjadi  bersih. Istilah money  laundering berasal  dari kegiatan  para    mafia  yang  membeli perusahaan-perusahaan  pencucian  pakaian (laundroma) sebagai tempat menginvestasikan  atau  mencampur  hasil
.............................................
memungkinkan  para  pelaku  kejahatan menyembunyikan  asal  usul  sebenarnya dari  suatu  dana  atau  uang  hasil  kejahatan yang  dilakukan.  Dari    kegiatan  ini  para pelaku akhirnya menikmati dan menggunakan  hasil  kejahatannya  secara bebas  seolah-olah  tampak  sebagai  hasil kegiatan yang sah/legal.
Seiring  dengan  terjadinya  globalisasi perbankan, melalui sistem perbankan, dana hasil  kejahatan  mengalir  atau  bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan rahasia bank yang umumnya  dijunjung  tinggi  oleh  oleh perbankan. Indonesia
mulai memberlakukan  gerakan  anti    pencucian uang  yang  secara  formal  ditandai  dengan diterapkannya  Undang-Undang  No.  15 tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana Pencucian Uang, tanggal 17 April 2002. Upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang secara parsial dan sporadis telah  dilakukan  sebelum  dikeluarkannya undang-undang tersebut. Disektor perbankan,  inisiatif  untuk  memerangi pencucian  uang  secara  aktif  dan  lebih serius  dimulai  sejak  Bank  Indonesia mengeluarkan  Peraturan  Bank  Indonesia (PBI)  No.3/10/PBI/2001  tentang  penerapa Prinsip  Mengenal  nasabah (Know  Your Customer  Principles atau  KYC)  pada tanggal  18  Juni  2001.  Berdasarkan  PBI tersebut  bank  umum  diwajibkan  untuk menerapkan  prinsip  mengenal  nasabah. Usaha  untuk  mencegah  digunakannya perbankan  sebagai  sarana  pencucian  uang juga  telah  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia melalui  ketentuan  tentang  permodalan bank yang mengatur bahwa setoran modal bank dilarang berasal dari dan atau tujuan pencucian  uang.  Dalam  perkembangan PBI  tersebut  disempurnakan  dengan  PBI No.3/23/PBI/2001  tanggal  23  Desember
2001  dan  PBI  No.5/PBI/2003  tanggal  10 November  2003  guna  meningkatkan efektivitas  pelaksanaannya  dan  untuk menyesuaikan  dengan  Undang-Undang Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (UU- TPPU).
Selain  itu  Bank  Indonesia  juga mengeluarkan ketentuan KYC untuk Bank Perkreditan  Rakyat  dan  pedagang  valuta asing.  Langkah-langkah  serius  kemudian diambil  oleh  pemerintah  yaitu  dengan diundangkannya  Undang-Undang  No.  15 tahun 2002 yang secara tegas menyatakan, bahwa pencucian uang adalah suatu tindak pidana dan memerintahkan pendirian Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan  (PPATK)  untuk  melaksanakan undang-undang tersebut.
Usaha  perbaikan  dan  penyempurnaan undang-undang  tersebut    mendominasi perjalanan  tugas  PPATK  sepanjang  tahun 2003.  Penyempurnaan  undang-undang tersebut  pada  akhirnya  dapat  diselesaikan dengan  diundangkannya  Undang-Undang No.  25  tahun  2003  tentang  perubahan Undang-Undang  No.  15  tahun  2002 tentang Tindak Pidana pencucian Uang.

## B.  Perbuatan  yang    Termasuk  dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Pencucian  uang  dimaksudkan  dalam terminology  kejahatan  pertama  kali dikenal  di  Amerika  Serikat  pada  tahun 1930-an.  Istilah  tersebut  merujuk  kepada tindakan mafia yang memproses uang hasil kejahatannya  untuk  dicampur  dengan bisnis  yang  sah.  Tindakan  ini  bertujuan agar  uang  kotor  tersebut  menjadi  bersih. Istilah money  laundering berasal  dari kegiatan  para    mafia  yang  membeli perusahaan-perusahaan  pencucian  pakaian (laundroma) sebagai tempat menginvestasikan  atau  mencampur  hasil
kejahatan  mereka  yang  sangat  besar  dari hasil  pemerasan,  penjualan  illegal minuman  keras,  perjudian  dan  pelacuran (Yenti Ganarsih, 2003: 45).
Menurut  Lutz  Krausopf  (Yenti Gunarsih,  2003:  48)  dalam  sebuah  tulisan ilmiahnya  yang  berjudul Comment  on Switzerland’s  Insider  Trading  Money Loundering bahwa  dalam  membuat definisi pencucian uang paling sedikit ada 4 rumusan, yaitu:
1. Money  loundering  can  be  defined simply as a product of drug trafficking. Thismethode  creates  a  direct  link between  money  loundering  and  drug trafficking.
2.  Momey  loundering  can  be alternately  be  seen  as  a  product  of various  crime,  including,  out  not, limited  to  drug  trafficking.  Siuch  of definition  could  (and  perhaps  should) incuide an emuration of special crimes like  counterfeiting,  robbery,  extortion, and terrorism.
3.  A  therd  method  would  be  to  make money  loundering  a  crime,  not  in  the context  of  drug  trafficking  or enumerated,  special  crimes,  but  as  a result of money loundering itself. In the other  words,  whoever  deals  with money loundering or other assets that he  knows  or  must  assume  are  the product  of  crime  meets  the  legal definition.
4.  a  fourth  possibility  is  include  as money loundering any action by which somebody  nequires,  keeps,  and  or maintains  money  or  other  assets  that he  knows  or  should  know  belong  to criminal organizations. Money loundering is not of the most frequent
activities  of  and  impetus  for  criminal organizations.
Penggunaan  batasan  dari  istilah pencucian  uang  dari  setiap  Negara berbeda, seperti di Inggeris melalui Section 24  of  The  British  Drug  Trafficking Offence. 1986.  Merumuskan  pencucian uang  sebagai  berikut:  “It  is  illegal  to assists  a  person  to  retain  or  control  the proceed  of  drug  trafficking  hether    by conccaling,  removal  from the jurisdiction, or  transfer  to  nominees.  An  offense  is carrying  on  or  has  carried  on  drug trafficking  activities  or  hasbenefited  from drug  trafficking.”  (Yenti  Garnasih,  2003: 51).
Di  Amerika  Serikat  istilah  pencucian uang dirumuskan dalam Money Loundering  Control  Act  (MLCA),  1986, yaitu:  “A  person  is  guilty  of  money loundering  if    that  person  knowingly conducts  any  financial  transaction anvolving  the  proceeds  of  specied unlawful  activities  or  to  disguise  the ownership  of  those  proceeds.”(Yenti Garnasih, 2003: 53).
Akibat perbedaan pengertian pencucian  uang  di  setiap  Negara, The United  nation  Convention  Against  Illicit Traffic  in  Nacroties,  Drugs  and Psycotropics Substances of 1988 memberikan batasan pencucian uang yang menjadi  acuan  di  seluruh  dunia.  Secara lengkap  pengertian  money  loundering tersebut  adalah: “The  Convention  of transfer  of  property  knowing  that  such property  is  derived  from  any  srious (indictable)  offence  or  offences,  or  from act  of  participation  in  such  offence  or offence,  for  the  purpose  of  concealing  or disguising  the illicit  of the  property  or  of assisting any person who is involved in the commission of such on offence or offence
.............................................
to  evade  the  legal  consequences  of  his action:  or  the  concealment  or  disgvise  of the  true  nature,  source,  location, disposition,  movement, right with respect to, or ownership of property, knowing that such  property  is  derived  from  a  serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.”
Pengertian  pencucian  uang  yang dikemukakan The  United  Conventioan Against  Illict  Traffic  in  Narcotics,  Drugs and Psycotropics Substances of 1988 juga menjadi acuan Indonesia dalam merumuskan  pengertian  pencucian  uang. Indonesia secara yuridis formal merumuskan  pengertian  pencucian  uang seperti yang terdapat dalam Pasal 1
Angka  1  Undang-Undang  nomor  25 tahun  2003  tentang  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2002 tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  uang adalah
perbuatan
menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan,  menitipkan,  membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya  atas  harta  kekayaan  yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil  tindak  pidana  dengan  maksud  untuk menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal usul harta kekayaan sehingga  seolah-olah menjadi  harta  kekayaan  yang  sah  (Yunus Husein, 2003 : 39). Berdasarkan  pemaparan  di  atas  dapat dirumuskan  bahwa  pencucian  uang (Money  Loundering) adalah  suatu  proses menyamarkan atau menyembunyikan asal- usul  uang  hasil  tindak  pidana  yang dilakukan  seseorang  atau  organisasi seolah-olah uang tersebut bukan uang hasil tindak pidana.
Tindak  pidana  pencucian  uang merupakan  tindak  pidana  yang  timbul karena  dipicu  oleh  tindaak  pidana  yang memacu timbulnya tindak pidana pencucian uang dikenal dalam istilah asing dengan predicate  crime atau predicate offence dan  terjemahan  bebasnya  yakni tindak  pidana  asal.  Tindak  pidana  asal secara  eksplisit  terdapat  dalam  undang- undang tindak pidana pencucian uang. Adapun  bentuk-bentuk  dari  tindak pidana  asal  yang  terdapat  dalam  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2003, yaitu:   Ayat  (1)  Hasil    tindak  pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
a. korupsi;
b. penyuapan;
c. penyelundupan barang;
d. penyelundupan tenaga kerja;
e. penyelundupan imigrasi;
f. di bidang perbankan;
g. di bidang pasar modal;
h. di bidang asuransi;
i. narkotika;
j. psikotropika;
k. perdagangan manusia;
l. perdagangan senjata gelap;
m. penculikan;
n. terorisme;
o. pencurian;
p. penggelapan;
q. penipuan;
r. pemalsuan uang;
s. perjudian;
t. prostitusi;
u. di bidang perpajakan;
v. di bidang kehutanan;
w. di bidang lingkungan hidup;
x. di bidang kelautan; atau
y. tindak  pidana  lainnya  yang diancam  dengan  pidana  penjara  4 (empat)  tahun  atau  lebih,yang
.............................................
to  evade  the  legal  consequences  of  his action:  or  the  concealment  or  disgvise  of the  true  nature,  source,  location, disposition,  movement, right with respect to, or ownership of property, knowing that such  property  is  derived  from  a  serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.” Pengertian  pencucian  uang  yang dikemukakan The  United  Conventioan Against  Illict  Traffic  in  Narcotics,  Drugs and Psycotropics Substances of 1988 juga menjadi acuan Indonesia dalam merumuskan  pengertian  pencucian  uang. Indonesia secara yuridis formal merumuskan  pengertian  pencucian  uang seperti yang terdapat dalam Pasal 1
Angka  1  Undang-Undang  nomor  25 tahun  2003  tentang  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2002 tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  uang adalah
perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan,
membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan,  menitipkan,  membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya  atas  harta  kekayaan  yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil  tindak  pidana  dengan  maksud  untuk menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal usul harta kekayaan sehingga  seolah-olah menjadi  harta  kekayaan  yang  sah  (Yunus Husein, 2003 : 39). Berdasarkan  pemaparan  di  atas  dapat dirumuskan  bahwa  pencucian  uang (Money  Loundering) adalah  suatu  proses menyamarkan atau menyembunyikan asal- usul  uang  hasil  tindak  pidana  yang dilakukan  seseorang  atau  organisasi seolah-olah uang tersebut bukan uang hasil tindak pidana.
Tindak  pidana  pencucian  uang merupakan  tindak  pidana  yang  timbul karena  dipicu  oleh  tindaak  pidana  yang memacu timbulnya tindak pidana pencucian uang dikenal dalam istilah asing dengan predicate  crime atau predicate offence dan  terjemahan  bebasnya  yakni tindak  pidana  asal.  Tindak  pidana  asal secara  eksplisit  terdapat  dalam  undang- undang tindak pidana pencucian uang. Adapun  bentuk-bentuk  dari  tindak pidana  asal  yang  terdapat  dalam  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2003, yaitu:   Ayat  (1)  Hasil    tindak  pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
a. korupsi;
b. penyuapan;
c. penyelundupan barang;
d. penyelundupan tenaga kerja;
e. penyelundupan imigrasi;
f. di bidang perbankan;
g. di bidang pasar modal;
h. di bidang asuransi;
i. narkotika;
j. psikotropika;
k. perdagangan manusia;
l. perdagangan senjata gelap;
m. penculikan;
n. terorisme;
o. pencurian;
p. penggelapan;
q. penipuan;
r. pemalsuan uang;
s. perjudian;
t. prostitusi;
u. di bidang perpajakan;
v. di bidang kehutanan;
w. di bidang lingkungan hidup;
x. di bidang kelautan; atau
y. tindak  pidana  lainnya  yang diancam  dengan  pidana  penjara  4 (empat)  tahun  atau  lebih,yang
dilakukan  di  wilayah  Negara Republik  Indonesia  atau  di  luar wilayah Negara Republik Indonesia  dan  tindak  pidana tersebut  juga  merupakan  tindak pidana menurut hokum Indonesia. Ayat  (2):  Harta  kekayaan  yang dipergunakan  secara  langsung  atau  tidak langsung  untuk  kegiatan  terorisme dipersamakan  sebagai  hasil  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  padaa  ayat  (1) huruf n.

## III.PENUTUP
Dasar  pengaturan  terhadap  tindak pidana  pencucian  uang  yang  berlaku  di Indonesia  Undang-Undang  Nomor  15 tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  dan  Undang-Undang Nomor  25  tahun  2003  tentang  perubahan dari  Undang-Undang    Nomor  15  tahun 2002.  Adapun  perbuatan  yang termaksud dalam  tindak  pidana  pencucian  uang adalah Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan,
Menghibahkan,
menitipkan,  membawa  keluar  negri, menukarkan,  atau  perbuatan  Lainya  atas harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau patut  diduga  merupakan  hasil  tindak
pidana dengan maksud untuk menyembumyikan  atau  menyamarkan asal-usul  harta  kekayaan  sehingga  seolah- olah  menjadi harta kekayaan yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrullah, M. Arief. 2004. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundering), Bayumedia. Malang.
Garnasih, Yenti. 2003. Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Loundring), Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
Hamzah, Andi. 2004. Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta. Jakarta.
Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.