## Jurnal Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi

## Studi Eksplorasi Berbasis Sistem Terintegrasi terhadap Implementasi e-Government dalam Penyediaan Layanan Masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Kediri
Djoko Siswanto Muhartono Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Pawyatan Daha Kediri, Jawa Timur, Indonesia univpawdaha@ymail.com
ABSTRACT – Public  services  are  currently  entering  the  digitalization  era  or  entering  the  industrial  era  4.0.  This condition was triggered again by the Covid-19 pandemic, which in 2020 cannot be said to have disappeared from human life and has even become part of human life side by side. The felt impact of the Covid-19 pandemic is the increasing number of  poor people. This study aims to create a web-based application to serve the poor in Kediri, through the Public Service. The solution to the not optimal service by the bureaucracy is to answer the question, how is public service that is fast, accurate and right on target. This web-based application is expected to reduce and even avoid target errors. The findings that can be identified in this study are the elements that make up an information system that can be input in designing web-based applications.

## Kata Kunci: Exploratory Studies, E-Government, Public Services, Poverty
ABSTRAK – Pelayanan publik pada saat ini memasuki era digitalisasi atau memasukki era industri 4.0. Kondisi ini dipicu  lagi  dengan  adanya  pandemi  Covid-19  yang  pada  tahun  2020  belum  dapat  dikatakan  hilang  dari  kehidupan manusia dan bahkan menjadi bagian dari hidup manusia secara berdampingan. Dampak yang dirasakan dari pandemi Covid-19  adalah  semakain  meningkatnya  jumlah  orang  miskin.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  suatu aplikasi  berbasis  web  dalam   melayani  warga  miskin  di  Kabupaten  Kediri,  melalui  Dinas  Sosial.  Solusi  atas  belum optimalnya pelayanan  oleh birokrasi ini untuk menjawab atas pertanyaan, bagaimanakah pelayanan publik yang cepat, akurat dan tepat mengenai sasaran. Aplikasi berbasis web ini diharapkan dapat mengurangi dan bahkan menghindari kesalahan sasaran. Temuan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah unsur-unsur yang membentuk sebuah sistem informasi yang dapat menjadi inputan dalam mendesain aplikasi berbasis web.

## Kata Kunci: Studi Eksploratif, E-Government, Pelayanan Publik, Kemiskinan

## 1. PENDAHULUAN
Pada era industri 4.0 atau digitalisasi, secara bertahap, lambat  tetapi  pasti  masuk  dalam  pelaksanaan pemerintahan dan apalagi pada masa pandemi Covid- 19  ini  pelayanan  publik  oleh  birokrasi  pemerintah mengalami  kesulitan  dalam  memonitor  dan  evaluasi setiap  pemberian  pelayanan (services  delivery) kepada warga miskin .
Pelayanan  bagi  warga  miskin  oleh  Dinas  Sosial Kabupaten Kediri, mengalami overload atau beban kerja yang  relatif  berat  untuk  melayani  penduduk  miskin (2019) sebanyak 163.950 jiwa, dengan jumlah pegawai atau pelayan publik (public servants) hanya sebanyak 20 orang karyawan. Dengan demikian, solusi yang tepat adalah  menciptakan  aplikasi  terintegrasi  atau link dengan website untuk  mendukung  pelayanan  publik dengan 3 program, yaitu: (1) pemberdayaan sosial; (2)
rehabilitasi  sosial;  dan  (3)  perlindungan  dan  jaminan sosial.
Pertanyaan  penelitian  dapat  dirumuskan  adalah: ”Bagaimanakah  mencipta kan  dan  mengelola  (me-manage) sebuah sistem informasi yang terintegratif dari pelayanan publik bagi warga miskin di Kabupaten Kediri.” Sedangkan tujuan penelitian  adalah  untuk  menciptakan  sebuah  sistem informasi  yang  terintegratif  dalam  pelayanan  publik kepada warga miskin di Kabupaten Kediri.
Solusi  dengan  menciptakan  aplikasi  berbasis  website ini  dalam  konsep  administrasi  publik  dikenal  dengan istilah e-government (eletronic government) . T ahun 2002, Pacific  Council  International  Policy  (PCIP) mempublikasi artikel  dengan judul: ”Roadmap for E -Government in the Developing  World” dengan  maksud  memberikan masukan  kepada  beberapa  negara  untuk  membuat strategi  implementsi  dan  desain e-government -nya.  Ada

## Jurnal Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi
beberapa  negara  yang  sukses  implementasi  dalam inovatif e-government – yaitu  di  negara  Amerika  Latin, Asia Utara, benua Eropa, Afrika Utara, Asia Selatan, Timur Tengah, Asia Selatan, dan benua Amerika pada level secara hierarkhi pemerintahan.
Pengukuran  terhadap  sukses  tidaknya  proyek e- government ada beberapa indikasi dan target yang telah ditetapkan.
Standar ukuran yang bisa dipakai adalah: (1)  Standar  Ukuran  Kinerja  Pemerintah,  meliputi: banyaknya kegiatan diselenggarakan dengan menggunakan komputer, efisiensi kerja dalam rangka mempercepat  pelayanan  untuk  para  anggota masyarakat,  tidak  adanya  rasa  ketidakpuasan  dari publik  akan  mutu  pelayanan  oleh  aparatur  negara, peningkatan  sarana  dan  prasarana  pelayanan  dari pemerintah  khususnya  yang  utama  secara  digital, rentang pelayanan apartur pada publiknya yang berada di beberapa wilayah;
(2)  Standar  Ukuran  Dampak  Aplikasi e-Government , meliputi:  banyaknya  yang  dilayani  yang  memakai e- government daripada  kegiatan  biasa  sebelumnya, banyaknya  yang  membuka  terhadap  penerapan e- government dengan browsing terus-menerus,  lebih meminimalisir  belanja  baik  di  instansi  pemerintah maupun  yang  dibebankan  kepada  publik  atau pengguna  jasa  layanan  yang  diberikan  aparatur, penambahan aneka pelayanan yang bersal dari aparatur negara  atau  penyedia  jasa  untuk  publik,  akses  untuk layanan atas dasar tuntutan publik [1].
Beberapa kasus di Indonesia misalnya, di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, menunjukkan bahwa masih dilakukan  evaluasi  dan  pembangunan  sarana  dan prasarana  disediakan  secara  gradual  dan sustainable , termasuk  potensi  aparat  telah  juga  disediakan  guna mendukung  keberhasilan  untuk  implementasi e- government [2].
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Iski et.al [3],  di Kecamatan  Kota  Agung  Kabupaten  Lahat, mengadakan evaluasi implementasi e-government sebagai upaya menimalisir ketidakpuasan masyarakat dan level penggunaan  sebagai  sarana  keterangan  di  instansi publik dan secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa e-government telah memadai tetapi masih sedikit publik memanfaatkan e-government untuk  kebutuhan informasi.
Sistem e-government berfungsi
mengurangi ketidakpedulian stakeholders menerima e-government telah menunjukkan  kesuksesannya  untuk  memberikan bantuan  kepada stakeholders [4].  Dalam  instansi pemerintah  yang  membidangi  koperasi  dan  UKM Pemerintah  Kota  Malang  menunjukkan  bahwa e- government itu perlu diimplementasikan dan dibangun, dengan alasan bahwa segala informasi yang dimanage
sebagai teknologi informasi lebih tepaat untuk layanan kepada pemangku kepentingan [5].
Hambatan-hambatan  untuk  Strategi  Implementasi e- government di  Kota  Pekanbaru  terdiri  dari  faktor  di dalam organisasi dan di luar organisasi. Faktor dalam organisasi    adalah  minimnya  potensi  pegawai  yang bekerj di setiap OPD. Sebaliknya faktor luar organisasi berhadapan  dengan kurangnya  infrastruktur  untuk pelaksanaan e-government tersebut [6].
Dari  beberapa  kasus  di  daerah  tersebut  tentang implementasi kebijakan e-government , telah menunjukkan  sedikit  banyak  ada  kegagalan,  tinjuaan potensi pegawai dan sarana serta prasarana,  sehingga kurang cepat dan tanggapnya birokrasi dalam melayani warga  miskin  di  daerah.  Oleh  kerena  itu,  khususnya Pemerintah  Kabupaten  Kediri  berupaya  merintis menciptakan  sebuah  aplikasi  berbasis  web  untuk mempercepat  pelayanan  dalam  rangka  kesejahteraan sosial di wilayah Kabupaten Kediri.
Penelitian ini sesuai dengan judul artikel, menggunakan pendekatan sistem untuk manajemen informasi dalam pelayanan  bagi  warga  miskin,  sebagaimana  pendapat Ruchyat  [7]  yang  menyatakan  bahwa  kajian sistem lebih fokus pada struktur yang ada tiga tujuan. Pertama , mengidentifikasi  komponen-komponen  sistem/sub- sistem . Kedua , mengusai  proses yang terjadi di dalam sistem. Ketiga ,  memprediksi  adanyaa  output  sistem sebagai  konsekuensi  terjadinya  perubahan  di  dalam sistem.
2. METODOLOGI

## A. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang ditentukan adalah  jenis  penelitian  eksploratif  sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  J.  Vredenbregt  [8]  menyatakan bahwa:  ”Pendekatan  eksploratif  bertujuan  untuk mengembangkan suatu model atau hipotesis.”
Dengan  demikian,  penelitian  eksploratif  untuk mengeksplor  desain  pelayanan  publik  bagi  orang miskin, secara cepat, akurat dan tepat sasaran dengan mengunakan aplikasi berbasis website di Dinas Sosial Kabupaten Kediri.

## B. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  warga  miskin  dan  program  dan kegiatan  pelayanan  publik  oleh  Dinas  Sosial Kabupaten  Kediri dilakukan dengan  berbagai teknik, sebelum proses pembuatan sistem, yaitu:
1) Wawancara
Wawancara  dilakukan  dengan  menanyakan  tentang pelayanan yang diberikan oleh karyawan ke beberapa warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan karyawan Dinas Sosial Kabupaten Kediri.

## Jurnal Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi
2) Dokumentasi
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menghimpun dokumen-dokumen  yang  ada  di  Dinas  Sosial Kabupaten Kediri, khususnya Bidang yang mengelola 3 (tiga) program utama tersebut.

## C. Metode
Dalam penelitian ini yang akan dikembangkan adalah sistem  pakar  yang  berbasis  web  [9]  guna  menyusun sebuah  sistem  yang  terintegrasi  dari  semua  bidang pelayanan  program:  perberdayaan  sosial,  rehabilitasi sosial dan perlindungan dana jaminan sosial.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  dari  koleksi  data  dan  wawancara  menghasilkan informasi tentang jenis program dan kegiatan yang ada di  Dinas  Sosial  Kabupaten  Kediri.  Adapun  nama program dan kegiatan adalah seperti uraian di bawah ini.

## A. Angka Kemiskinan
Berdasarkan  publikasi  Badan  Pusat  Statistik, Kabupaten  Kediri  [10],  data  kemiskinan  tahun  2019 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Angka Kemiskinan di Kabupaten Kediri dan Sekitarnya Tahun 2019 Kabupaten/Kota Angka Kemiskinan Jumlah Penduduk Miskin (000) Prosentase Penduduk Miskin Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tulungagung 70,01 6,74 0,84 Kabupaten Blitar 103,75 8,94 1,13 Kabupaten Kediri 163,95 10,42 1,24 Kabupaten Malang 246,60 9,47 1,57 Kabupaten Jombang 116,44 9,22 1,77 Kabupaten Nganjuk 118,51 11,24 1,22 Kota Kediri 20,54 7,16 1,23 Sumber: BPS, Kabupaten Kediri
Memperhatikan  tabel  1  di  atas,  terlihat  Kabupaten Kediri  relatif  masih  banyak  penduduk  miskin,  jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Dinas Sosial Kabupaten  Kediri  yang  memiliki  jumlah  karyawan sebanyak  29  orang,  merasa  ”kewalahan”  dalam penanganan  penduduk  atau  warga  miskin  ini,  karena data  dasar (data  base) tidak  tersedia  dengan  baik.  Hal inilah yang membutuhkan dukungan sebuah program aplikasi  komputer  yang  terintegrasi,  agar  didapatkan informasi warga miskin yang sesungguhnya atau sesuai data riil dan inter koneksi (interconnections) antar Bidang di  Dinas  Sosial  Kabupaten  Kediri.,  sehingga penanganannya terpadu dan terintegrsi atau link antar bidang dan antara Kepala Dinas dan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) dengan Bidang.

## B. Program dan Kegiatan
Urusan pemerintahan bidang sosial, dapat dilihat pada Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kediri, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, sebagai berikut:
1) Program Pemberdayaan Sosial
Kegiatan meliputi: (1) pemberdayaan sosial komunitas adat  terpencil  (KAT),  fasilitasi  pemberdayaan  sosial KAT, peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT; (2) pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten; dan  (3) pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten.
2) Program  Penanganan  Warga  Negara  Migran Korbaan Tindak Kekerasan
Kegiatan  meliputi:  (1)  pemulangan  warga  negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten untuk dipulangkan ke desa asal; (2) fasilitasi  pemulangan  warga  negara  migran  korban tindak  kekerasan  dari  titik  debarkasi  di  daerah kabupaten untuk dipulangkan ke desa asal.
3) Program Rehabilitasi Sosial
Kegiatan  meliputi : (1) rehabilitasi  sosial  dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;  (2)  rehabilitasi  sosial  penyandang  masalah kesejahteraan  sosial  (PMKS)  lainnya  bukan  korban HIV/Aids dan NAPZA di luar Panti Sosial.
4) Program Perlinungan dan Jaminan Sosial
Kegiatan  meliputi:  (1)  pemeliharaan  anak-anak terlantar;  (2)  pengelolaan  data  fakir  miskin  cakupan daerah kabupaten.
5) Program Penanganan Bencana
Kegiatan  meliputi:  (1)  perlindungan  sosial  korban bencana alam dan sosial kabupaten; (2) penyelenggaraan  pemberdayaan  masyarakat  terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten.
6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Kegiatan  meliputi:  pemeliharaan  taman  makam pahlawaan nasional kabupaten.

## Jurnal Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi
Keenam program utama tersebut di atas, dipilih 3 (tiga) program yang berhubungan dengan pelayanan kepada warga miskin, yaitu: (1) program pemberdayaan sosial; (2)  program  rehabilitasi  sosial;  dan  (3)  program
perlindungan  dan  jaminan  sosial,  yang  akan diintegrasikan dalam sebuah sistem informasi, dengan model manajemen sistem informasi, sebagai berikut:

## Gambar 1. Model Manajemen Sistem Informasi Pelayanan Publik

## C. Unsur Sistem Informasi
Unsur  sistem  informasi  dari  pelayanan  publik  bagi warga miskin, adalah:
1) Masukkan (input)
Masukkan atau input dalam model seperti pada gambar 1 di atas meliputi: (1) warga miskin di kabupaten Kediri yang  membutuhkan  pelayanan;  (2)  pembuatan  data dasar (data  base) warga  miskin.  Tahapan  ini  secara metodologi pada tahap pengumpulan data.
2) Proses (throughput)
Informasi dari masukkan disalurkan menjadi informasi yang telah terpilah berdasarkan 3 (tiga) program, yaitu: (1) pemberdayaan sosial; (2) rehabilitasi sosial; dan (3) perlindungan  dan  jaminan  sosial.  Pada  tahapan  ini dibentuk  suatu  Tim  Penyusun  yang  bertugas menyusun  perencanaan,  pedoman  pelaksanaan,  alat monitoring dan evaluasi (tools of monitoring and eveluation). Kegiatan  yang  lain  adalah  analisis  data  yang dikumpulkan dengan jalan validasi dan verifikasi atas data  warga  miskin  yang  dikumpulkan  melalui  Ketua RT  dan  RW  yang  dikendalikan  oleh  Kepala  Dusun masing-masing.  Kemudian  data  dasar  yang  telah divalidasi  dan  diverifikasi  (valiveri)  dimasukkan  ke dalam aplikasi yang di link dengan website milik Dinas Sosial.
3) Keluaran (output)
Setelah seluruh input telah diproses, maka dapat dilihat keluarannya  dalam  bentuk ” daftar  nama  penerima manfaat pelayanan publik khususnya warga miskin ,” di wilayah  Kabupaten  Kediri.  Semua  pelayanan  akan dipilah sesuai program dan dihindari adanya duplikasi atau  1  (satu)  orang  mendapat  2  pelayanan  sekaligus. Penyaluran  diupayakan  tidak  secara  langsung diterimakan,  tetapi  ditransfer  menggunakan e-banking ke  nomor  rekening  penerima  manfaat.  Hal  ini dilakukan  untuk  menghindari  ”kerumunan”  dan kerawanan pencurian dana, karena   diterimakan secara tunai (cash).
4) Hasil (outcome)
Berfungsinya  suatu  keluaran  pada  sistem  informasi tersebut di atas, akan menimbulkan dampak atau efek kepada kesejahteraan sosial atau suatu kondisi di mana masyarakat  sejahtera  dan  dapat  menjalankan kehidupan yang layak dan martabat.
5) Umpan Balik (feedback)
Semua  kegiatan  mulai  membuat  perencanaan, pelaksanaan,  monitoring  dan  evaluasi  dan  laporan kegiatan,  atas  pelayanan  publik  bagi  warga  miskin, kemungkinan  tidak  mencapai  target  yang  telah ditetapkan,  maka  informasi  ini  menjadi  umpan  balik

## Jurnal Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi
bagi  perbaikan  perencanaan,  pelaksanaan  kegiatan pelayanan bagi warga miskin di Kabupaten Kediri.

## 4. KESIMPULAN
Oleh  karena  penelitian  ini  masih  dalam  penjajagan, maka  hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  pakar yang  dirancang  bangun  berbasis  web  akan memudahkan untuk memberikan nilai keyakinan hasil diagnosis  seluruh  program  dan  kegiatan  dan indiktornya  berdasarkan  fakta dan  pengetahuan  yang di entry ke  dalam  sistem.  Di  samping  itu,  dapat membuat  keputusan  tentang  persyaratan  apa  yang harus disiapkan oleh warga miskin untuk mendapatkan bantuan sosial. Sistem ini juga menyediakan informasi tantang  prosedur  yang  harus  dipatuhi  oleh  warga miskin yang membutuhkan pelayanan.
Kemudian  model  manajemen  sistem  informasi  ini selanjutnya dievaluasi kinerjanya untuk menilai tingkat penerimaan  pengguna  dan  penyedia  jasa  pelayanan. Selanjutnya  hasil  evaluasi  dapat  menyatakan  apakah sistem tersebut telah baik untuk penyediaan pelayanan dan kecukupan data base warga miskin tersebut.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[1] RE  Indrajit,  Akbar  Zainudin,  Dudy  Rudianto, ”Electronic  Government  in  Action, (Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia),”    Yogyakarta:  Penerbit  Andi,  halaman 26-27, 2005.
[2] Angraini ,  ” Penerapan E-Government Ditingkat Kabupaten  ( Case  Study Kabupaten  Pelalawan
Riau) ,” Jurnal  Sistem  Informasi  (JSI),  VOL.  7,
NO. 2, Oktober 2015, halaman 825.
[3] Iski  Meidiansyah,  Darius  Antoni,  Muhammad Akbar, Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik Kecamatan Kota Agung (Studi Kasus: E-Government Kabupaten Lahat), Jurnal Bina  Komputer  JBK,  Vol.  1,  No.  1,  Februari 2019: 1-11, halaman 11.
[4] Fransisca  Mulyono ,  ” Model  Adopsi  E- Government  Dalam  Perspektif  Sistem ,” Jurnal Administrasi  Bisnis  (2011),  Vol.7,  No.2:  hal.
157 – 170, (ISSN:0216 – 1249), 2011. [5] Yordan  Putra  Angguna,  A.  Yuli  Andi  Gani, Sarwono , ” Upaya Pengembangan E-
Government  Dalam  Pelayanan  Publik  Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang ,” Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No.1, Hal. 80- 88, 2015. [6] Desriani Paulina Nainggolan , ” Strategi Penerapan E-Government di Kota Pekanbaru ,”
JOM FISIP Vol. 5 No. 1  April 2018.
[7] Ruchyat  Deni  Djakapermana,  ”Pengembangan Wilayah  (Melalui  Pendekatan  Kesisteman),” Cetakan Pertama, Bogor: IPB Press, 2010.
[8] Vredenbregt., J. ”Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat,”  Cetakan  Ketiga,  Jakarta:  PT Gramedia, 1980.
[9] Intan  Meu tia  Sari,  Farid  Thalib,  ”Pembuatan Aplikasi  Sistem  Pakar  Berbasis  Web  Untuk Diagnosis  Penyakit  Infeksi  Yang  Disebabkan Oleh  Bakteri  Dan  Virus,”  Jurnal  Ilmiah Informatika Komputer Volume 24 No. 1 April
2019. [10] Biro Pusat Statistik, https://kedirikab.bps.go.id/indicator/23/56/1/angk a-kemiskinan.html , Kabupaten Kediri, 2020.