## Pandemi Covid 19: Pelatihan Pajak bagi UMKM
Amelia Sandra 1) , Rizka Indri Arfianti 2) , Prima Apriwenni 3) , Hanif Hanif 4)
1234) Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
1) amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id 2) rizka.indri@kwikkiangie.ac.id
3) prima.apriweni@kwikkiangie.ac.id
4) hanif.ismail@kwikkiangie.ac.id

## ABSTRAK
Pandemi  Covid-19  membuat  kondisi  perekonomian  di  Indonesia  termasuk  pelaku  UMKM  sangat terpuruk.  Pemerintah  telah  membuat  banyak  kebijakan  untuk  meringankan  beban  UMKM,  salah satunya adalah memberikan insentif di bidang perpajakan. Masih banyak pelaku UMKM yang tidak memanfaatkan  insentif  yang  diberikan.  Kendala  yang  dihadapi  adalah  kurangnya  sosialisasi  dan ketidaktahuan  mereka  memanfaatkan  fasilitas-fasilitas  tersebut.  Untuk  itu  tim  Pengabdian  kepada Masyarakat  Institut  Bisnis  dan  Informatika  Kwik  Kian  Gie  bekerja  sama  dengan  organisasi OperBisnis  melakukan  pendampingan  pengenalan  akuntansi  sederhana  dan  pemanfaatan  insentif perpajakan  bagi  UMKM  di  masa  Pandemi  Covid-19  ini.  Sasaran  kegiatan  ini  adalah  pengusaha UMKM binaan lembaga non profit OperBisnis, yang mencakup lebih dari 50 pengusaha UMKM yang di Jabodetabek, Bandung, dan Medan. Agar dapat memanfaatkan insentif perpajakan selama masa Pandemi Cocid-19, bagi UMKM yang belum melakukan pembukuan, disarankan untuk menerapkan single entry system dengan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas.
Kata-kata Kunci : Insentif Perpajakan, Pandemi Covid-19, Single Entry System , UMKM

## ABSTRACT
The  Covid-19  Pandemic  has  made  economic  conditions  in  Indonesia,  including  MSME  players, seriously worsened. The government has made many policies to ease the burden on MSMEs, one of which is providing incentives in the field of taxation. There are still many MSME players who do not take advantage of the incentives provided. The obstacles they face are the lack of socialization and their ignorance of using these facilities. For this reason, the community service team of Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie collaborates with the OperBisnis organization to assist in introducing simple accounting and utilizing tax incentives for MSMEs during the Covid-19 pandemic. The targets in  this  activity  are  MSME  entrepreneurs  assisted  by  the  non-profit  organization  OperBisnis,  who foster  more  than  50  UMKM  entrepreneurs  spread  across  Jabodetabek,  Bandung,  and  Medan.  The solution  for  MSMEs  that  have  not  done  bookkeeping  is  expected  to  use  a  single  entry  system  by recording cash receipts and payments so that they can take advantage of government tax incentives. Keywords : Tax Incentives, Covid-19 Pandemic, Single Entry System, MSMEs

## 1.  PENDAHULUAN
Kepatuhan  terhadap  berbagai  kewajiban  perpajakan  menjadi  permasalahan  yang sering dihadapi oleh banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).  Banyak pelaku UMKM tidak mengetahui kalau mereka sebenarnya sudah termasuk dalam kriteria pengusaha  tertentu  dengan  omzet  di  bawah  Rp  4,8  milyar  per  tahun  atau  bahkan  ada yang di atas Rp 4,8 milyar per tahun. Diantara  mereka tidak tahu kalau sudah memenuhi syarat  untuk    mempunyai  NPWP,  tidak  tahu  kalau  harus  melaporkan  SPT,  dan  apa  lagi pemahaman  tentang  berbagai  aturan  dan  kebijakan  lainnya  terkait  dengan  perpajakan
UMKM  (Sandra,  Hanif,  Arfianti,  &  Apriwenni,  2019).    Dengan  kondisi  ini  berarti,  perlu adanya pendampingan secara berkelanjutan pada UMKM agar pelaku UMKM memahami seluk beluk perpajakan sehingga mereka dapat melihat kemudahan dan berbagai fasilitas perpajakan yang mendukung kegiatan usaha mereka. Perlu kerjasama antara pemerintah dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP),  dengan  banyak  pihak,  agar  kegiatan sosialisasi  kepada  para  pelaku  UMKM  ini  dapat  dilaksanakan  dengan  baik,  mengingat banyak sekali jumlah UMKM yang ada di Indonesia. Sejauh ini DJP sudah banyak menjalin kerjasama  dengan  perguruan  tinggi  melalui  pembentukan Tax  Center ,  dimana  salah satunya  untuk  membantu  mensosialisasikan  berbagai  kebijakan  pemerintah  khususnya pajak  kepada  berbagai  pihak  termasuk  pelaku  UMKM.  Perguruan  tinggi  juga  banyak melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait perpajakan.
Apalagi dalam suasana saat ini, di tahun 2020, dalam kondisi Pandemi Covid-19, di mana  hampir  seluruh  sektor  usaha  lumpuh.  Banyak  orang  membatasi  kegiatan, menghindari  keluar  rumah.    Secara  psikologis  banyak  orang  menjadi  paranoid  dengan semua  hal  yang  berasal  dari  luar  rumahnya.    Jika  sebelum  Pandemi  Covid-19,  orang dengan  santai  berbelanja  keperluan  kebutuhan  sehari-hari,  namun  saat  ini,  semua  phak akan berhati-hati.  Tidak saja mengurangi bepergian ke pasar tradisional, bahkan juga ke pusat-pusat perbelanjaan ( mall ).  Kegiatan pembelian makanan jadi dari warung dan atau restoran  juga  menurun.    Akibatnya,  penjualan  di  pasar  tradisional  merosot  dan    warung makan  menyusut  penjualannya  karena  penurunan  jumlah  pelanggan.  Banyak  pelaku UMKM  yang  sudah  gulung  tikar  karena  efek  domino  dari  Pandemi  Covid-19.  Meskipun demikian,  masih  banyak  pula  UMKM  yang  tetap  mampu  bertahan.    Bahkan  sebagian UMKM  yang  jenis  usahanya  berkaitan  dengan  pencegahan  penyebaran  Covid-19,  justru mengalami lonjakan permintaan.
Menurut  data  Kementrian  Koperasi  dan  UKM  (www.kemenkop.go.id),  pada Semester 1 tahun 2019 jumlah usaha mikro adalah 63.350.222 (sebesar 98,68% dari total jumlah usaha di Indonesia), usaha kecil sejumlah  783.132 (1,22%) dan usaha menengah sebanyak  6.702  (0.09%).  Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  hampir  99,9  %  jumlah  usaha  di Indonesia  didominasi  oleh  UMKM,  dan  sisanya  0.01%  adalah  usaha  besar.  UMKM memerlukan  pendampingan  yang  berkelanjutan  agar  dapat  bertahan  dan  berkembang. Pendampingan  terhadap  UMKM  yang  menjadi  tugas  Kementrian  Koperasi  dan  UKM  juga banyak dilakukan oleh instansi pemerintah, BUMN/BUMD, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM),  serta  perguruan  tinggi.    Banyak  hal  yang  diberikan  dalam pendampingan  tersebut  mulai  dari  bagaimana  memasarkan  produk,  mendapatkan  kredit, mengelola  konsumen,  mengemas  produk  supaya  menarik,  membuat  materi  iklan, akuntansi, dan perpajakan.
Tahun  ini  menjadi  tahun  yang  sangat  bersejarah  bagi  masyarakat  di  seluruh  dunia. Pandemi  Covid-19  mengakibatkan  perekonomian  di  seluruh  belahan  dunia  mengalami kesulitan.  Banyak  UMKM  yang  terdampak,  mulai  dari  penurunan  omzet  penjualan  hingga tutup  usaha.    Namun  ada  juga  UMKM  yang  justru  berkembang  di  tengah  pandemi  ini. Menghadapi  kondisi  ini,  pemerintah  berusaha  memberikan  bantuan  kepada  para  UMKM baik bantuan uang tunai dan juga insentif dalam bentuk keringanan pajak.
Salah satu kebijakan yang diberikan adalah insentif pajak untuk tidak membayar PPh Final  0,5%  bagi  UMKM  yang  omzetnya  tidak  melebihi  Rp  4,8  milyar  per  tahun  dan memenuhi  syarat-syarat  tertentu.    OperBisnis  sebagai  sebuah  LSM  yang  membina  UMKM mendapat  banyak  pertanyaan  dari  UMKM  terkait  insentif  pajak  tersebut.    Banyak  pelaku UMKM  yang  tertarik  untuk  memanfaatkan  fasilitas  tersebut  namun  tidak  memahaminya. Untuk  itu  Institut  Bisnis  dan  Informatika  Kwik  Kian  Gie  bekerja  sama  dengan  OperBisnis mengadakan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  sasaran  pelaku  UMKM binaan OperBisnis.  Kegiatan tersebut berupa pendampingan dalam rangka   memanfaatkan fasilitas insentif pajak tersebut.  Perhitungan pajak dapat dilakukan jika perusahaan memiliki catatan  keuangan  yang  baik  dan  benar.    Hal  ini  terkait  dengan  kegiatan  akuntansi perusahaan.  Oleh karenanya, akuntansi dan pajak adalah suatu kesatuan yang  tidak dapat dipisahkan.
Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  pelaku  UMKM  adalah  (1)  Wajib  Pajak  UMKM belum  mengetahui  bagaimana  pembuatan  pembukuan/administrasi  keuangan  yang sederhana  sebagai  catatan  usahanya,  (2)  Pelaku  UMKM  belum  mengetahui  kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, (3) Pelaku UMKM belum mengetahui insentif pemerintah di bidang  perpajakan  di  masa  Pandemi  Covid-19.    Berdasarkan  hal  ini,  maka  kegiatan pengabdian kepada masayarakat ini dimulai dengan memberikan pendampingan pembuatan pencatatan  dan  pembukuan  yang  baik  dengan single entry  system (yang  berguna  untuk UMKM  dengan  omzet  di  bawah  Rp  4,8  milyar  untuk  keperluan  perhitungan  dan  pelaporan pajaknya)  dan juga double entry system (yang berguna untuk UMKM dengan omzet di atas Rp 4,8 milyar untuk keperluan perhitungan dan pelaporan pajaknya).  Kegiatan selanjutnya adalah  pendampingan  penghitungan  perpajakan  UMKM  dan  induksi  pengetahuan  tentang fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam bidang pajak untuk pelaku UMKM.

## 2.  METODE PELAKSANAAN
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilaksanakan  pada  saat  Pandemi Covid-19,  yaitu  pada  April-Juni  2020.    Pada  periode  tersebut  Jakarta  sedang  menerapkan kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB).    Selama  periode  tersebut  tidak memungkinkan  untuk  melakukan  kegiatan  secara  langsung  dengan  tatap  muka.    Oleh
karenanya  kegiatan  ini  dilaksanakan  secara  online  dengan  menggunakan  menggunakan aplikasi online.
Tahapannya  adalah  (1)  Materi  pelatihan  diumumkan  oleh  OperBisnis  kepada  para pelaku UMKM, (2) Pelaku UMKM diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seputar materi  tersebut,  (3)  Instruktur  membuat  rekaman  penyampaian  materi  dan  menjawab pertanyaan  melalui  media  online,  (4)  OperBisnis  mendistribusikan  rekaman  kepada  pelaku UMKM.    Serangkaian  kegiatan  ini  disebut  satu  siklus.    Jika  ada  pertanyaan  baru,  akan dijawab  pada  siklus  berikutnya.    Demikian  seterusnya  hingga  siklus,  yang  terdiri  dari  dua siklus untuk materi yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan dan dua siklus untuk materi tentang perpajakan.  Foto-foto kegiatan disajikan pada Lampiran.

## 3.   HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  Weygandt,  Kimmel,  &  Kieso  (2015),  akuntansi  pada  dasarnya  meliputi  3 kegiatan  atau  aktivitas  utama    yaitu  (1) Identification atau  pengidentifikasian  (menentukan apakah sebuah peristiwa yang terjadi di perusahaan merupakan transaksi atau bukan), (2) Jika  peristiwa  tersebut  adalah  transaksi  (peristiwa  yang  memengaruhi  posisi  keuangan perusahaan) maka akan dilanjutkan ke kegiatan berikutnya yaitu recording atau pencatatan transaksi,  (3) Communication atau  pengkomunikasian    dalam  bentuk  pembuatan  laporan atas semua kegiatan perusahaan selama periode tersebut dan menganalisisnya agar dapat dipakai  sebagai  dasar  dalam  pengambilan  keputusan.    Proses  atau  kegiatan  akuntansi  ini membentuk suatu siklus yang berulang sepanjang perusahaan tersebut berdiri.
Bagi  pengusaha  UMKM  yang  umumnya  tidak  mempunyai  pengetahuan  akuntansi, melakukan  tahapan  kegiatan  akuntansi  ini  merupakan  hal  yang  sulit.    Di  sisi  lain,  mereka wajib melakukan pencatatan agar dapat menentukan jumlah omzet usahanya yang dipakai sebagai  dasar  perhitungan  pajak  penghasilan  setiap  bulan.    Oleh  karena  itu,  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  bertujuan  memberikan  pengetahun  tentang  tata  cara pencatatan transaksi dalam UMKM dengan menggunakan sistem pencatan akuntansi single entry bookkeeping.
Single entry bookkeepping diartikan sebagai pencatatan tunggal merupakan metode pencatatan  transaksi  keuangan  yang  hanya  dilakukan  satu  kali.    Sistem  pencatatan single entry ini  dikenal  juga  dengan  sistem  akuntansi  kontinental.    Sistem  pembukuan  tunggal ( single  entry )  mencatat  transaksi  yang  berakibat  bertambahnya  kas  pada  sisi  Penerimaan, dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas pada sisi Pengeluaran.  Jadi metode single entry mencatat transaksi  yang  mempengaruhi  akun  kas.    Artinya  penerimaan  kas  dicatat sebagai kas masuk, sedangkan pembayaran kas dicatat sebagai kas keluar. Metode single entry biasanya digunakan oleh bisnis kecil, yaitu UMKM yang omzetnya belum melebihi Rp 4,8 milyar per tahun.
Dalam perpajakan, pelaku UMKM ini tidak wajib membuat pembukuan yang lengkap layaknya yang berlaku umum ( double entry ).  Ini juga akan sejalan dengan kebutuhan pajak yang  hanya  membutuhkan  data  omzet  per  bulan  saja  tanpa  membutuhkan  laporan keuangan.  Dalam  metode single  entry ,  cukup  mengurangi  harga  pembelian  dari  total pendapatan.  Poin  utama  dari  keunggulan  penggunaan single  entry adalah  sederhana sehingga  penggunaannya  lebih  mudah  dan  praktis  dan  sangat  mudah  dipahami  sehingga mudah  diterapkan  oleh  pelaku  usaha.    Metode  ini  hanya  memiliki  dua  daftar,  yakni Penerimaan  dan  Pengeluaran.  Kelemahannya  adalah,  karena  formatnya  sederhana  maka hasil  laporannya  kurang  lengkap.  Dengan  demikian  sulit  untuk  mengontrol  setiap  transaksi yang  terjadi.  Selain  itu,  apabila  terjadi  kesalahan  akan  sulit  untuk  mencari  letak  dan  asal muasal kesalahan tersebut.  Sistem pencatatan tunggal ini sudah jarang digunakan, namun mudah digunakan oleh pihak-pihak yang baru mengenal pembukuan.
Pajak  menurut  PJA  Adriani  merupakan  iuran  kepada  negara  (yang  dapat dipaksakan)  yang  terutang  oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan  perundang- undangan,  dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali,  yang  langsung  dapat  ditunjuk,  dan yang  gunanya  adalah  untuk  membiayai  pengeluaran  umum  berhubung  dengan  tugas negara  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  (Waluyo,  2017).    Di  dalam  peraturan perpajakan  di  Indonesia,  pengertian  dan  kegiatan  utama  akuntansi  disebut  dengan pembukuan.    Wajib  pajak  orang  pribadi  yang  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  omzet atau peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 4,8 milyar per tahun tidak diwajibkan membuat pembukuan  yang  lengkap,  sebagaimana  sistem  akuntansi  yang  berlaku  umum  ( double entry ), namun diperbolehkan membuat pencatatan saja.  Hal ini  sejalan dengan kebutuhan perhitungan  pajak  yang  hanya  membutuhkan  data  omzet  per  bulan,  tanpa  laporan keuangan.  Dengan demikian maka model pencataan akuntansi single enrty sangat cocok diterapkan oleh wajib pajak orang pribadi yang omzetnya tidak melebihi Rp 4,8 milyar per tahun.  Para pelaku usaha ini hanya membutuhkan data omzet penjualan per bulan untuk memenuhi  kewajiban  perpajakan,  khususnya  pajak  penghasilan  bulanan  dan  untuk pengisian SPT tahunan.
Terkait kebijakan insentif pajak bagi pelaku UMKM, maka dasar hukum pemberian insentif  pajak  adalah  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  23  Tahun  2020,  tentang Insentif  Pajak  untuk  Wajib  Pajak  terdampak  Wabah  Virus  Corona.    Pemberian  insentif  ini sebagai  respon  dari  pemerintah  atas  menurunnya  produktivitas  para  pelaku  usaha. Pemberian  insentif  ini  akan  berlangsung  selama  6  bulan,  yakni  dari  bulan  April  sampai dengan September 2020, kemudian diperpanjang sampai Desember 2020.  Tetapi di dalam PMK  ini  belum  ada  fasilitas  insentif  untuk  pengusaha  UMKM.    Dasar  hukum  insentif  pajak khusus  untuk  UMKM  adalah  PMK  No.  44/PMK.03/2020  tentang  Insentif  Pajak  untuk  Wajib
Pajak  Terdampak  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019 . Di  dalam  PMK  ini  pengusaha UMKM yang termasuk dalam PP 23 Tahun 2019 mendapat fasilitas insentif pajak final 0,5% dan juga perluasan penerima insentif dari PMK sebelumnya, yaitu:
1.  Insentif  PPh  Pasal  21.  Karyawan  pada  perusahaan  yang  bergerak  di  salah  satu  dari 1.062 bidang industri tertentu, pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor  Tujuan  Ekspor  (KITE),  dan  pada  perusahaan  di  kawasan  berikat  dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan ditanggung pemerintah. Fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan kepada 440 bidang industri dan perusahaan KITE.
2.  Insentif  PPh  Pasal  22  Impor  Wajib  pajak  yang  bergerak  di  salah  satu  dari  431  bidang industri  tertentu,  pada  perusahaan  KITE,  dan  pada  perusahaan  di  kawasan  berikat mendapat  fasilitas  pembebasan  dari  pemungutan  pajak  penghasilan  Pasal  22  Impor. Fasilitas  ini  sebelumnya  hanya  diberikan  kepada  102  bidang  industri  dan  perusahaan KITE.
3.  Insentif Angsuran PPh Pasal 25. Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 846 bidang industri  tertentu,  perusahaan  KITE,  dan  perusahaan  di  kawasan  berikat  mendapat pengurangan  angsuran  pajak  penghasilan  pasal  25  sebesar  30  persen  dari  angsuran yang seharusnya terutang. Fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan kepada 102 bidang industri dan perusahaan KITE.
4.  Insentif PPN.  Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 431 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat, ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah sehingga mendapat fasilitas restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak  Rp  5  milyar,  tanpa  persyaratan  melakukan  kegiatan  tertentu  seperti  melakukan ekspor  barang  atau  jasa  kena  pajak,  penyerahan  kepada  pemungut  PPN,  atau penyerahan  yang  tidak  dipungut  PPN.  Fasilitas  ini  sebelumnya  hanya  diberikan  kepada 102 bidang industri dan perusahaan KITE.
5.  Insentif Pajak UMKM. Pelaku UMKM mendapat fasilitas pajak penghasilan final tarif 0,5 persen (PP 23/2018) yang ditanggung pemerintah.
Hal  yang  harus  dipastikan  terlebih  dahulu  oleh  wajib  pajak  (WP)  yang  ingin memanfaatkan  kebijakan  ini  adalah  yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu  dan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib Pajak  yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu. Tarif  0,5%  yang  diatur  oleh  PP  23/2018 tentang  Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  Dari  Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu diperuntukkan bagi UMKM dengan peredaran  bruto  selama  setahun  tidak  lebih  dari  Rp  4,8  miliar.  Subjeknya  adalah  orang pribadi,  badan  usaha  berbentuk  PT,  CV,  Firma,  dan  koperasi.  Dengan  ketentuan
tersebut,  PPh  final  0,5%  untuk  pelaku  UMKM,  ditanggung  pemerintah  (DTP)  atau dibebaskan. Wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong pajak tidak  melakukan  pemotongan  pajak  pada  saat  melakukan  pembayaran  kepada  pelaku UMKM.  Insentif  ini  pada  awalnya  diberikan  untuk  masa  pajak  April  2020  hingga September  2020,  tapi  kemudian  diperpanjang  sampai  dengan  Desember  2020. Pengajuan permohonan insentif dapat dilakukan secara online melalui www.pajak.go.id.
Dengan  demikian  wajib  pajak  UMKM  tidak  perlu  melakukan  setoran  pajak  dan pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Untuk itu pelaku UMKM terlebih dahulu mendapatkan  Surat  Keterangan  PP  23  serta  wajib  membuat  laporan  realisasi  PPh  Final DTP  setiap  masa  pajak.  Peraturan  ini  berlaku  mulai  27  April  2020  mengingat  insentif  ini berlaku untuk masa pajak April 2020 hingga September 2020.
Sampai dengan kegiatan ini dilaksanakan, insentif pajak untuk UMKM hanya sampai dengan  bulan  September  2020.  Namun  pada  saat  artikel  ini  dibuat,  kebijakan  insentif  PPh untuk  UMKM  ini  sudah  diperpanjang  sampai  dengan  Desember  2020  melalui  PMK No.86/PMK.03/2020,  dimana  stimulus  pajak  untuk  membantu  wajib  pajak  menghadapi dampak  pandemik  Covid-19  tersedia  untuk  lebih  banyak  sektor  usaha  dan  dapat dimanfaatkan hingga Desember 2020 dengan prosedur yang lebih sederhana.
Cara  Pengajuan  Insentif  Pajak  bagi  UMKM  adalah  seluruh  fasilitas  di  atas  dapat diperoleh  dengan  menyampaikan  pemberitahuan  atau  mendapatkan  keterangan  secara online di www.pajak.go.id dengan langkah sebagai berikut: (1) login ke www.pajak.go.id, (2) masuk ke menu layanan, (3)  pilih info KSWP, (4) Scroll ke bawah menuju profil pemenuhan kewajiban  saya,  (5)  pilih  fasilitas  yang  ingin  dimanfaatkan.  Sementara  itu,  pelaporan realisasi  insentif  Covid-19  dapat  dilakukan  melalui  login  pada www.pajak.go.id dengan mengikuti  langkah-langkah  berikut:  (1)  login  pada  www.pajak.go.id,  (2)  jika  wajib  pajak belum pernah mengakses aplikasi eReporting Insentif Covid-19, maka ikuti langkah-langkah berikut  terlebih  dahulu:  (a)  masuk  ke  tab  profil,  (b)  pilih  aktivasi  fitur  layanan,  (c)  cek eReporting Insentif Covid-19, (d) klik ubah, aplikasi akan meminta untuk logout, (e) silakan login kembali dan lanjutkan ke langkah nomor 3. Pada langkah nomor 3 lakukan: (1) pilih tab layanan,  (2)  klik  eReporting  insentif  Covid-19,  (3)  klik  tambah  untuk  memilih  laporan  yang dibutuhkan, (4) Pilih jenis laporan sesuai yang dibutuhkan.
Sasaran  kegiatan  ini  adalah  para  pengusaha  UMKM  binaan  lembaga  non  profit OperBisnis, yang membina lebih dari 50 pengusaha UMKM yang berlokasi di Jabodetabek, Bandung,  dan  Medan.    Para  pelaku  ini  memiliki  jenis  usaha  yang  beragam  seperti perdagangan  pakaian,  pembuatan  pakaian,  makanan,  minuman,  dan  macam-macam  jasa lainnya.
Hasil kegiatan adalah  UMKM mengenal dan mampu melakukan pembukuan dengan menggunakan single  entry  system sebagai  jalan  keluar  untuk  melakukan  pembukuan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan.  Hal ini dapat mempermudahkan pelaku UMKM untuk  mendapatkan  informasi  keadaan  perusahaannya  dan  mempermudah  dalam pengambilan keputusan yang tepat dan strategis.  Dengan demikian UMKM dapat berjalan lancar  dan  mampu  bertahan  pada  masa  Pandemi  Covid-19.    Pembukuan  sederhana  ini dapat  membantu  UMKM  untuk  memanfaatkan  insentif  perpajakan  pemerintah. Pengajuannya mudah, asalkan UMKM tersebut memiliki laporan atas hasil usahanya.
Dalam  kenyataannya,  selama  kegiatan  ini  berlangsung,  ditemukan  masih  banyak pelaku  UMKM  yang  tidak  mengerti  mengenai  pencatatan  atau  pembukuan  atas  usaha mereka.    Hal  ini  disebabkan  oleh  latar  belakang  pendidikan  pemilik  yang  tingkatannya berbeda-beda.    Disamping  itu  banyak  juga  yang  tidak  mengetahui  kewajiban  perpajakan. Sedangkan  yang  sudah  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  ada  juga  yang  belum mengetahui  mengenai  fasilitas  insentif  pajak  dari  pemerintah  ini.    Hal  ini  karena  memang mereka tidak mengikuti sosial media milik DJP, tidak membaca informasi pada media berita online maupun offline, juga tidak menonton acara-acara sosialisasi pajak dan berita di radio dan televisi.

## 4.  KESIMPULAN
Kegiatan  ini  mendapatkan  tanggapan  positif  dari  para  pelaku  UMKM.  Mereka menyadari bahwa kemampuan untuk melakukan pembukuan dan administrasi pajak dengan baik  dan  benar  sekarang  ini  sangat  dibutuhkan.  Masih  banyak  UMKM  yang  belum melakukan  pencatatan  transaksi  bisnisnya,  karena  ketidaktahuan  mereka  akan pencatatan/pembukuan  usahanya.    Begitu  juga  dengan  kewajiban  perpajakan.    Masih banyak yang belum mengetahui tatacara mendapatkan insentif selama pandemi ini.  Dengan adanya  pelatihan  ini  para  pelaku  UMKM  sudah  mulai  memahami  dan  mencoba  untuk menerapkannya.

## 5.  REFERENSI
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No. 23 Tahun 2020, Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No. 44 Tahun 2020, Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No. 86 Tahun 2020, Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 19.
Sandra, A., Hanif, H, Arfianti, R.I., Apriwenni, P. (2019). Pendampingan Pajak UMKM: Masalah dan Solusinya. Academics in Action Journal of Community Empowerment, 1(1), 1-7.
Waluyo .  ( 2017 ).  Perpajakan Indonesia , Buku 2. Edisi 12. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Weygandt, J., Kimmel, P., Kieso, D.  (2015), Financial Accounting . IFRS Edisi Ketiga.  USA: John Wiley & Sons.
www.kemenkop.go.id www.pajak.go.id
6.  LAMPIRAN