## PEMIKIRAN IBRAHIM HOSEN MENGENAI DASAR WAJIB PATUH TERHADAP UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (UUP)
Muhammad Hadyan Wicaksana, Maulana Mohammad Makhtum hadyan.pkj@gmail.com
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Received: 10-28-2021 Revised: 11-08-2021 Aproved: 12-05-2021

## Abstrak
Tujuan  penelitan  ini  untuk  mengetahui  dan  memberikan  pemahaman kepada  masyarakat  atas  dasar  wajib  patuh  terhadap  Undang-Undang Perkawinan  (UUP).  Patuh  terhadap  Undang-Undang  Perkawinan  (UUP) merupakan  suatu  kewajiban  bagi  seorang  warga  negara  Indonesia. Kepatuhan  tersebut  merupakan  kepatuhan  kepada  negara/pemerintah. Sebab  Undang-Undang  Perkawinan  (UUP)  merupakan  produk  hukum pemerintah.  Dalam  pemikiran  Ibrahim  Hosen  terhadap  kewajiban  patuh terhadap  Undang-Undang  berpendapat  bahwa  patuh  terhadap  undang- undang  merupakan  bentuk  kepatuhan  kepada  pemerintah  (ulil  amri) sebagaimana  kewajiban  patuh  kepada  Allah  dan  rasulnya.  Hal  itu disebutkan  dalam  QS.  An-Nisa’:  (4)  59.  Dengan  demikian  wajib  bagi seorang  muslim  untuk  mematuhi  Undang-Undang  Perkawinan  (UUP) seperti halnya UU No. 1 Tahun 1974, KHI dan aturan-aturan lainnya.
Kata Kunci: Patuh, Undang-Undang Perkawinan, Ibrahim Hosen.

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  hukum  telah  melakukan  kontruksi  hukum sejak  awal  kemerdekaan,  yang  mana  hal  ini  terdapat  dalam  UUD  1945  untuk mengatur  kehidupan  masyarakat  Indonesia  dalam  berbangsa  dan  bernegara. Adanya aturan itu bertujuan untuk mencapai kerukunan dalam kehidupan sosial berbangsa, serta bertujuan untuk mencapai kerukunan dalam kehidupan sosial
masyarakat.  Pembuatan  hukum  itu  sendiri  adalah  untuk  mengatur  dan menegakkan  keadilan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  yang  merupakan  amanat Negara yang harus dilakukan dan ditegakkan.
Peraturan  Perundang-Undang  merupakan  peraturan  tertulis  yang memuat  norma  hukum  yang  mengikat  secara  umum  dan  dibentuk  atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan.  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  merupakan  pembuatan  Peraturan  Perundang- undangan  yang  meliputi  tahapan  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.
Sebagai  warga  negara  yang  baik,  mematuhi  peraturan  negara  adalah suatu  keharusan  bagi  setiap  warga  negara.  Aturan-aturan  yang  dibuat  oleh pemerintah  harus  dipatuhi.  Diantara  peraturan  itu  yaitu  Undang-Undang Perkawinan  (UUP).  Namun  tidak  sedikit  masyarakat  yang  tetap  masih  tidak mentaati  aturan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah,  seperti  aturan  perkawinan ini, masih banyak masyarakat yang menikah tanpa mencatatkan pernikahannya pada  KUA.  Mereka  beranggapan  bahwa  perundang-undanga  negara  itu  tidak wajib  dipatuhi,  sedangkan  yang  wajib  dipatuhi  hanyalah  hukum  Islam  seperti fiqih.
Tulisan  ini  mencoba  menjelaskan  dasar  wajib  warga  negara  patuh terhadap Undang-Undang Perkawinan (UUP),  menjelaskan peemikiran Ibrahim Hosen  dan  relevansi  teori  tersebut  untuk  patuh  pada  hukum  di  Indonesia. Adapun  ruang  lingkup  dan  pembahasan  pada  tulisan  ini  adalah  penjelasan tentang proses pembentukan undang-undang,

## B. Pembahasan
1. Proses Pembentukan Undang-undang
Proses pembentukan undang-undang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yaitu: 1 Pasal 20 ayat  1  bahwa  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  memiliki  kewenangan  penuh untuk  membentuk  Undang-Undang,  Pasal  5  ayat  1  dijelaskan  Presiden  berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR. Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat  2  UUD  NRI 1945 mengatur bahwa  setiap  RUU  dibahas  oleh  DPR dan Presiden guna mendapatkan persetujuan bersama. 2 Dalam Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan Pasal  1  angka  1  ditetapkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  adalah  pembuatan  Peraturan  Perundang- undangan  yang  meliputi  tahapan  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”. 3
Pertama,  Perencanaan  Penyusunan  Undang-Undang  menurut  Pasal  16 dan  17  Undang-undang  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan, dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang  merupakan  skala  prioritas  program  pembentukan  Undang-Undang  guna mewujudkan system hukum nasional. 4 Ada dua jenis Prolegnas yang kemudian disusun  untuk  jangka  waktu  5  tahunan  yang  sering  disebut  dengan  Prolegnas Jangka  Menengah  (PJM)  dan  tahunan  (Prolegnas  Prioritas  Tahunan).  Namun, sebelum RUU diserahkan dalam Prolegnas tahunan, DPR dan Pemerintah harus menyusun  Naskah  Akademik  dan  RUU  terlebih  dahulu.  Akan  tetapi  Prolegnas
1 Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, (Jakarta: tnp, 2017), hlm. 135.
2 Dermina  Dalimunthe,  “Proses  Pembentukan  Undang-Undang  Menurut  UU  No.  12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” Jurnal Al-Maqasid , Vol. 4:2 (2018), hlm. 59.
3 Maria  Farida  Indrati  Soeprapto, Ilmu  Perundang-Undangan  Proses  dan  Teknik Penyusunan, Kanisius , (Yogyakarta: tnp, 2020), hlm. 28.
4 Ibid.
ialah  bukan  satu-satunya  acuan  dalam  perencanaan  pembentukan  Undang- Undang. Ada beberapa kemungkinan terdapat pembahasan atas RUU yang tidak terdapat dalam proleganas, hal itu karena muncul dalam keadaan tertentu atau negara dalam kondisi kegentingan memaksa yang perlu segera direspon. Dalam Pasal  22  Undang-Undang  No.  12  Th.  2011,  disebutkan  bahwa  hasil  dari  pada penyusunan  Prolegnas  antara  DPR  dengan  Pemerintah  kemudian  disepakati bersama  menjadi  Prolegnas  dan  ditetapkan  dalam  Rapat  Paripurna  DPR  serta ditetapkan dengan Keputusan DPR.
Kedua, Tahap penyususnan RUU merupakan tahap menyiapkan sebelum RUU itu akan dibahas bersama DPR dan Pemerintah. Dalam tahapan ini terdiri dari;
a. Pembuatan Naskah Akademik
b. Penyusunan Rancangan Undang-Undang
c. Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang No. 12 Th 2011 disebutkan bahwa Rancangan Undang-undang dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD),  dan  Presiden  yang  harus  disertai  dengan Naskah  Akademik.  Naskah  Akademik  yaitu  naskah  yang  diperoleh  dari  sebuah pengkajian  hukum  atau  penelitian  tehadap  suatu  permasalahan  tertentu  yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah yang berkaitan dengan pengaturan masalah  tersebut  dalam  sebuah  rancangan  peraturan  sebagai  solusi  atas permasalahan serta kebutuhan hukum di masyarakat. 5
Ketiga, Tahap pembahasan RUU berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang- Undang No. 12 Tahun 2011, pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang
5 Muhammad Faqih, “Proses Pembentukan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan),” Mimbar  Yustitia, Vol. 3:2, (Desember 2019), hlm. 172.
dilaksanakan  oleh  DPR  bersama  dengan  Presiden  atau  Menteri  yang  mewakili, dan  mengikut  sertakan  DPD  terhadap  Rancangan  Undang-Undang  yang berkaitan  dengan  hubungan  antar  pusat  dan  daerah,  otonomi  daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan wilayah, pengelolaan sumber daya  ekonomi  dan  sumber  daya  alam  lainnya,  serta  pertimbangan  keuangan pusat  dan  daerah.  Selanjutnya  dalam  pembahasan  Rancangan  Undang-Undang adalah saling mengkritisi dan adu argumentasi. Jika Rancangan Undang-Undang tersebut  berasal  dari  Presiden,  maka  yang  akan  mengkritisi  atau  memberikan masukan adalah DPR dan DPD. Dan jika Rancangan Undang-Undang itu berasal dari  DPR  maka  yang  akan  memberikan  masukan  dan  kritikan  adalah  Presiden dan  DPD,  Pun  sebaliknya  apabila  Rancangan  Undang-Undang  tersebut  berasal dari DPD maka, yang akan memberikan tanggapan atau pendapat ialah Presiden dan DPR.
Menurut  ketentuan  Pasal  66  dan  67  UU  Nomor  12  Tahun  2011, pembahasan RUU dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan yakni:
a. Pembicaraan Tingkat I dalam rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus;
b. Pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna.
Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang Lembaga Negara / Lembaga lain jika materi RUU tersebut berkaitan dengan Lembaga yang dimaksud disini adalah  Lembaga  Sosial  Masyarakat  (LSM).  Untuk  itu  penyampaian  pendapat sangat diperlukan atau dibutuhkan dari lembaga yang dimaksud agar pada saat disahkan dan diundangkan RUU tersebut tidak merugikan masyarakat. Mengapa dalam tahap pembahasan harus dilibatkan partisipasi masyarakat, karena suatu peraturan itu dibuat dengan tujuan; menegakan keadilan dan mensejahterakan kehidupan  masyarakat,  untuk  itu  sangat  diperlukan  pendapat  dan  partisipasi
masyarakat  dalam  pembahasan  suatu  peraturan  Perundang-undangan  yang hendak dibuat. 6
Keempat, Tahap pengesahan RUU yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011,  dikatakan  bahwa  Rancangan  Undang- Undang  yang  telah  disepakati  bersama  oleh  DPR  dan  Presiden  kemudian disampaikan  oleh  pimpinan  DPR  kepada  Presiden  agar  disahkan  menjadi Undang-Undang.  Penyampaian  Rancangan  Undang-Undang  tersebut  dilakukan dalam  jangka  waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari  terhitung  sejak  tanggal persetujuan. 7
Kelima,  Tahap  Pengundangan,  Agar  setiap  orang  mengetahuinya, Peraturan  Perundang-  undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:
a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
c. Berita Negara Republik Indonesia;
d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
e. Lembaran Daerah;
f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
g. Berita Daerah.
Adapun pengundangan
dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum.  Peraturan Perundang-undangan  mulai  berlaku  dan  mempunyai  kekuatan  mengikat  pada tanggal  diundangkan,  kecuali  ditentukan  lain  di  dalam  Peraturan  Perundang- undangan yang bersangkutan.
6 Aprillia Jultje Saiya dkk. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja,” Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1:6 (2021), hlm. 620.
7 Jimly Asshiddiqie, Prihal Undang-Undang , (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 291.
Dari paparan proses lahirnya undang-undang dalam konstitusi Indonesia, dari  perencanaan  hingga  pengesahan,  dapat  disimpulkan  banyak  orang  yang terlibat  dalam  proses  kelahiran  legislasi.  Orang-orang  yang  terlibat  para  ahli (alim  ulama),  pemimpin  (amir  umara),  dan  tokoh  masyarakat.  Kesepakatan mereka  ini  dapat  disamakan  dengan  keputusan  uli  al-amr  dalam  bahasa  al- Qur’an. Dengan demikian, mengikuti kesepakatan ini identik dengan mengikuti ulil  amri ,  kesepakatan  yang  harus  dipatuhi  setelah  al-Qur’an  dan  sunnah  rasul Muhammad SAW. Berbeda halnya dengan fiqih, tafsir, fatwa dan yurisprudensi, ini semua merupakan hasil dari pemahaman individu dari pada mujtahid. 8
2. Pemikiran Ibrahim Hosen dan Relevansinya Dengan Undang-undang Perkawinan
Sebelum mengetahui pemikiran Ibrahim Hosen, akan dijelaskan terlebih dahulu biografi dari Ibrahim Hosen. Ibrahim Hosen dilahirkan di Tanjung Agung pada tanggal 1 Januari 1917.  Ayahnya bernama KH. Hosen, seorang ulama dan saudagar  besar  keturunan  Bugis.  Sedangkan  ibunya  bernama  Siti  Zawiyah, seorang anak bangsawan dari keluarga ningrat.
Secara  formal,  Ibrahim  Hosen  mulai  pendidikannya  pada  Madrasah  al- Sagaf,  tingkat  Ibtidaiyah  di  Singapura.  Kemudian  melanjutkan  pendidikan  di Mu’awanatul  Khaer  Arabische  School  (MAS)  di  Tanjung  Karang  yang  didirikan orang tuanya. Pada tahun 1932, dia melanjutkan sekolahnya di Teluk Betung. Di luar  waktu  sekolah,  Ibrahim  Hosen  menggunakan  kesempatan  untuk  belajar agama dan bahasa Arab kepada Kyai Nawawi, seorang ulama’ besar yang pernah
8 Khoiruddin  Nasution,  “Dasar  Wajib  Mematuhi  Undang-Undang  Perkawinan  (UUP): Studi Pemikiran Muhammad ‘Abduh,” ADHKI: Jurnal of Islamic Family Law, Vol. 1:1 (Juni 2019), hlm. 6.
belajar dan menjadi guru di Makkah selama kurang lebih 12 tahun. Dan dari kyai inilah  ia  memperoleh  kelebihan  dalam  penguasaan  ilmu-ilmu  agama,  terutama bahasa Arab dan Fikih.
Pada  tahun  1934,  Ibrahim  Hosen  belajar  di  Pesantren  yang  diasuh  oleh KH.  Abdul  latief  di  Cibeber,  Cilegon  di  kawasan  Banten.  Setelah  2  bulan,  ia melanjutkan  pengembaraannya  menuju  Jameat  al-Khaer  Tanah  Abang,  dengan tujuan adalah ingin belajar kepada Sayyid Ahmad al-Segaf, seorang ulama’ yang sangat  pandai  dalam  ilmu  bahasa  dan  sastra  Arab.  Pada  tahun  yang  sama, Ibrahim meneruskan ke Pesantren Lontar, Serang Banten yang diasuh oleh KH. TB. Soleh Makmun (di Arab dikenal dengan Syeh Makmun al-Khusairi) yang ahli dalam bidang qira’at dan Tilawat al-Qur’an. Kemudian, Ibrahim pergi ke Buntet untuk berguru kepada ulama besar, yaitu KH. Abbas, seorang murid KH. Hasyim Asy’ari pendiri NU. Dengan Kyai Abbas, walaupun hanya 4 bulan, Ibrahim sudah dianggap cukup, kemudian disarankan untuk melanjutkan di Solo atau Gunung Puyuh, Sukabumi.
Di  Solo,  Ibrahim  menemui  Sayyid  Ahmad  al-Segaf  untuk  memperdalam bahasa Arab dan Muhsin al-Segaf (kakak Ahmad al-Segaf) untuk memperdalam fikih. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Gunung Puyuh, Sukabumi yang dipimpin  oleh  KH.  Sanusi.  Di  sini,  Ibrahim  mempelajari  kitab  al-Um,  Balaghah, dan lain-lain selama 5 bulan. 9
Pada tahun 1940, ia memperoleh beasiswa belajar di Universitas al-Azhar Mesir. Tetapi Ibrahim tidak bisa berangkat, karena Konsul Belanda di Palembang tidak memberikan paspor. Penyebabnya, pada waktu itu Polandia diserang oleh tentara  Nazi  Jerman,  sebagai  awal  pecahnya  perang  dunia  II,  sehingga  situasi dunia  dianggap  tidak  aman  termasuk  Mesir.  Baru  pada  tahun  1955,  Ibrahim
9 Muh.  Sholihuddin,  “Negara  Islam  (Pemikiran  Fikih  Siyasah  KH.  Ibrahim  Hosen,” Al- Qanun, Vol. 13:1 (Juni 2010), hlm. 160.
benar-benar  pergi  ke  Mesir.  Selama  belajar  di  Mesir  inilah,  ia  dapat  meraih Shahadah Aliyah atau sarjana lengkap dalam bidang syariah (LML).
Pada  1954,  Ibrahim  Hosen  mengikuti  Tarjih  Besar  Muhammadiyah  di Yogyakarta.  Beliau  menjadi  wakil  Majlis  Tarjih  Muhammadiyah  Wilayah Bengkulu. Pernah ditawari sebagai Rois Syuriah PBNU oleh KH. Bisri Sansuri dan KH.  Muhammad  Dachlan  pada  Muktamar  NU  ke  25  di  Surabaya.  Pada  tahun 1966, diangkat menjadi Kepala Biro Humas/LN Departeman Agama.
Pada tanggal 1 April 1971, Ibrahim Hosen ditunjuk untuk menjadi Rektor PTIQ (Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur’an) Jakarta, dan sebelumnya juga menjabat Rektor IAIN Raden Patah Palembang tahun 1964. Memasuki tahun 1976, terjadi kemelut di tubuh yayasan PTIQ, sehingga ia meninggalkan PTIQ. Selanjutnya, ia mendirikan  IIQ  Jakarta  yang  diresmikan  pada  tanggal  1  April  1977,  yang dikhususkan  untuk  perempuan.  PTIQ  merupakan  perguruan  tinggi  pertama  di dunia  yang  secara  khusus  menghafal  dan  mempelajari  al-Qur’an,  di  mana  dua tahun  kemudian  Universitas  Islam  Madinah membuka  fakultas  khusus  ilmu  al- Qur’an. 10
Pada  tahun  1975-1980,  Ibrahim  Hosen  duduk  sebagai  anggota  komisi MUI. Kemudian pada masa Kepengurusan MUI periode 1980-1985 dan periode 1985-1990  ia  terpilih  sebagai  Ketua  dan  mendapat  kepercayaan  mengetuai Komisi  Fatwa.  Di  MUI  inilah,  Ibrahim  Hosen  banyak  melibatkan  diri  dalam menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang  dihadapi  umat.  Dan  dengan  posisi beliau  sebagai  Ketua  Komisi  Fatwa,  maka  fatwa-fatwa  beliau  akan  selalu didengar  orang,  walaupun  tidak  jarang  fatwa-fatwa  itu  sering  berseberangan dengan  wacana  yang  sedang  berkembang.  Ibrahim  Hosen  meninggal  pada tanggal 7 Nopember 2001.
10 Ibid .
Menurut Ibrahim Hosen mematuhi/mentaati Undang-undang merupakan suatu  kewajiban  bagi  masyarakat.  Sebab  ketaatan  tersebut  merupakan  salah satu  bentuk  ketaatan  kepada  pemimpin.  Karenanya  undang-undang  tersebut merupakan  aturan  yang  dikeluarkan  oleh  pemimpin,  maka  sudah  seharusnya untuk  ditaati.  Dalam  kaitannya  dengan  ketaatan  terhadap  pemimpin,  Ibrahim Hosen  menjadikan  QS.  Al-Nisa’: (4)  59  sebagai  dalil  hukum,  sebagaimana  yang berbunyi;
ْنِا ِل ْوُس ﱠرلا َو ِ ﱣ  ىَلِا ُه ْوﱡد ُرَف ٍءْيَش ْيِف ْمُتْع َزاَنَت  ْنِاَف  ْۚمُكْنِم  ِرْم َْﻻا ىِلوُا َو َل ْوُس ﱠرلا اوُعْيِطَا َو َ ﱣ  اوُعْيِطَا ا ْٓوُنَمٰا  َنْيِذﱠلا اَهﱡيَآٰي
ًﻼْيِوْأَت ُنَسْحَا ﱠو  ٌرْيَخ  َكِلٰذ  ِۗر ِخٰ ْﻻا  ِم ْوَيْلا َو ِ ﱣ اِب َن ْوُنِمْؤُت ْمُتْنُك ࣖ
“ Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul (Muhammad),  dan  Ulil  Amri  (pemegang  kekuasaan)  di  antara  kamu.  Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an)  dan  Rasul  (sunnahnya),  jika  kamu  beriman  kepada  Allah  dan  hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. ”
Dari  ayat  di  atas  Ibrahim  Hosen  bependapat  mengenai  kewajiban  taat kepada  pemimpin  yaitu  bahwa  ulama  telah  konsensus,  selama  tidak  mengajak kepada  kemaksiatan  dan  kekufuran  kepada  Allah  SWT,  maka  wajib  hukumnya taat  kepada  pemimpin.  Sebagaimana beliau  mengutip  kaidah:  “ tidak  wajib taat kepada  makhluk  dalam  rangka  durhaka  kepada  Allah ”. 11 Dari  kaidah  ini  dapat dijelaskan  bahwa  ketaatan  kepada  pemimpin  itu  wajib  selama  dalam  hal  yang ditaati itu tidak bertentangan dengan sesuatu yang perintah atau dilarang oleh Allah SWT.
Arti  kata Ulil  Amri dalam  al-Nisa’:  (4)  59  menurut  Ibrahim  Hosen dimaknai  sebagai  pemerintah  atau  penguasa  dengan  segala  aparatnya  dari tingkat  yang  paling  rendah  (RT/RW)  sampai  tingkat  yang  paling  tinggi
11 Ibid., 167.
(Presiden/Raja/Perdanan Menteri). Undang-undang adalah hasil dari keputusan wakil rakyat yang diwakili oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan wakil rakyat  lainnya  yang  disahkan  menjadi  undang-undang,  oleh  karena  itu,  segala aturan,  atau  perundang-undangan  dan  keputusan  pemerintah  wajib  ditaati selama tidak bertentangan atau dibenarkan oleh agama. 12
Dalam  pemikirannya  terhadap  kewajibaan  taat  kepada  perundang- undangan,  Ibrahim  Hosen  memberikan  enam  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh Ulil Amri, yaitu:
1. Ditetapkan  melalui  musyawarah  ( wa  shawirhum  fi  al-amr ).  Dalam Undang-undang  No.  12  Tahun  2011  dijelaskan  dalam  BAB  VII  tentang Pembahaan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU). Sebelum undang-undang  disahkan,  terlebih  dahulu  melalui  tahapan-tahapan, diantaranya adalah tahap pembahasan RUU. Dalam tahap ini RUU saling dikritisi  dan  saling  adu  argumentasi,  dalam  tahap  ini  melibatkan Presiden,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD), Lembaga Sosial Mayarakat (LSM) dan Lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas. Oleh sebab itu undang-undang diputus berdasakan musyawarah, bukan individu.
2. Tidak  memberatkan  /  mempersulit  umat  ( raf’u  al-haraj ).    Dalam  hal ini dijelaskan  dalam  Undang-undang  No.  12  Tahun  2011  dijelaskan  dalam BAB II tentang Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 6  huruf  (a)  yaitu  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  harus mencerminkan asas pengayoman.
3. Menutup akibat negatif ( saad al-dhari’ah ). Dalam hal ini dijelaskan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 dijelaskan dalam BAB II tentang Asas
12 Muh. Sholihuddin, “Negara Islam (Pemikiran Fikih Siyasah KH. Ibrahim Hosen,” Al- Qanun, Vol. 13:1 (Juni 2010), hlm. 160.
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  pasal  6  huruf  (i)  yaitu materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  harus  mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum.
4. Mewujudkan  kemaslahatan  umat  ( jalb al-masalih  al-ammah ).  Dalam  hal ini dijelaskan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 dijelaskan dalam BAB II tentang Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 6  huruf  (b)  yaitu  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  harus mencerminkan asas kemanusiaan.
5. Menciptakan keadilan ( tahqiq al-adalah ). Dalam hal ini dijelaskan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 dijelaskan dalam BAB II tentang Asas Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  pasal  6  huruf  (g)  yaitu materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  harus  mencerminkan asas keadilan.
6. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat nass qat’iy. Diciptakannya undang-undang  bertujuan  dengan  prinsip maqasidus  syari’ah, yaitu memelihara agama ( hifz ad-din ) , memelihara jiwa ( hifz nafs ) , memelihara akal ( hifz aqli ) , memelihara keturunan ( hifz nasl ) , dan memelihara harta ( hifz al-mal ) . 13
Dari  pemaparan  di  atas  tentang  patuh  terhadap  undang-undang  dapat disimpulkan  bahwasannya  terdapat  dua  pokok  dasar  yang  mewajibkan  patuh, yaitu; pertama, adanya dalil dari al-Qur’an yang memerintahkan patuh terhadap pemerintah atau penguasa ( ulil amri ) yang terdapat dalam QS. An-Nisa’: (4) 59.
Kedua, ketetapan  atau  putusan  yang  dibuat/dikeluarkan  pemerintah  seperti undang-undnag  merupakan  hasil  dari  keputusan  pemerintah  sehingga  wajib untuk ditaati/patuhi.

## 3. Mematuhi Undang-undang Perkawinan
13 Ibid.
Berdasarkan  pemikiran  Ibrohim  Hosen  terhadap  wajib  patuh  terhadap undang-undang  dan  aturan  merupakan  bentuk  kepatuhan  atau  ketaatan terhadap pemerintah ( ulil amri) , sebagaimana yang tedapat dalam Q.S an-Nisa’: (4)  59.  Undang-undang  sebagai  bentuk  keputusan  wakil-wakil  rakyat  adalah perwujudan  kesepakatan  seluruh  rakyat.  Rakyat  secara  keseluruhan  diwakili oleh  dewan  perwakilan  rakyat.  Jadi  keputusan  wakil-wakil  ini  diposisikan sebagai  keputusan  seluruh  rakyat.  Konsekuensinya,  keputusan  ini  harus dipatuhi.  Ada  dua  alasan  mengapa  undang-undang  harus  di  patuhi  menurut Ibrahim Hosen, pertama, adanya dalil dari al-Qur’an yang memerintahkan patuh terhadap  pemerintah  atau  penguasa  ( ulil  amri )  yang  terdapat  dalam  QS.  An- Nisa’:  (4)  59. Kedua, ketetapan  atau  putusan  yang  dibuat/dikeluarkan pemerintah  seperti  undang-undnag  merupakan  hasil  produk  dari  keputusan pemerintah sehingga wajib untuk ditaati/patuhi.
Berdasarkan  pemikiran  Ibrahim  Hosen  tersebut  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  wajib  bagi  warga  negara  Indonesia  mematuhi  UU Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dan  peraturan Perundang-undangan lainnya, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang- undang lainnya adalah; UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, UU No. 3  tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang  Pengadilan  Agama,  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  10  tahun  1983 tentang  Perkawinan  dan  Izin  Perceraian  untuk  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS), Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tahun 1990 tentang Amandemen terhadap PP No.  10  tahun  1983  tentang  Perkawinan  dan  Izin  Perceraian  untuk  Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Kompilasi Hukum Islam 1991.
Adanya  suatu  peraturan  atau  undang-undang  ialah  untuk  menertibkan serta  mengatur  masyarakat.  Sebuah  peraturan  diharapkan  bisa  memelihara kepentingan  umum  di  masyarakat.  Kepentingan  ini  menyangkut  kepentingan
orang  banyak  dan  bukan  hanya  pada  golongan  atau  individu  tertentu  saja. Karena undang-undang berlaku untuk semua.
Tujuan  pencatatan  perkawinan  ini  adalah  agar  perkawinan  yang berlangsung  tersebut  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  kuat  dan  pasti,  yang mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami-isteri, anak yang dilahirkan  menjadi  anak  yang  sah,  hak  dan  kewajiban  orang  tua  terhadap anaknya,  hak saling mewarisi antara  suami-isteri dan anak-anak dengan orang tua, dan bagi anak perempuan seorang ayah berhak menjadi wali nikahnya. 14

## C. Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  berdasarkan  pembahasan  yang  dipaparkan  di  atas yaitu  ada  dua  pokok, pertama ,  bahwa  dasar  yang  digunakan  Ibrohim  Hosen untuk  wajibnya  memetuhi  Undang-Undang  Perkawinan  (UUP)  sama  dengan kewajiban mematuhi/mentaati Allah dan rasulnya. Dalam hal itu ada dua alasan pokok  yang  menjadi  dasar  wajibnya  taat  atau  patuh  terhadap  Undang-Undang Perkawinan,  yaitu  adanya  dalil  dari  al-Qur’an  yang  memerintahkan  patuh terhadap  pemerintah  atau  penguasa  ( ulil  amri )  yang  terdapat  dalam  QS.  An- Nisa’:  (4)  59 , dan ketetapan  atau  putusan  yang  dibuat/dikeluarkan  (produk) pemerintah seperti undang-undang merupakan hasil dari keputusan pemerintah sehingga  wajib  untuk  ditaati/patuhi. Kedua, bahwa  mematuhi  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan-peraturan yang lain itu wajib untuk dipatuhi/ditaati.
14 Mohd.  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan  Islam,  Suatu  Analisis  dari  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam , (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 248.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Jimly, Prihal Undang-Undang , Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
Dalimunthe,  Dermina,  “Proses  Pembentukan  Undang-Undang  Menurut  UU  No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Al-Maqasid , Vol. 4, Nomor 2 2018, pp. 59-75.
Faqih,  Muhammad,  “Proses  Pembentukan  Undang-Undang  Dan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Analisis  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan”, Mimbar  Yustitia, Vol.  3,  Nomor  2 Desember 2019, pp. 165-178.
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta: tnp, 2017.
Nasution, Khoiruddin, “Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP): Studi Pemikiran Muhammad ‘Abduh”, ADHKI: Jurnal of Islamic Family Law, Vol. 1, Nomor 1 Juni 2019, pp. 1-16.
Ramulyo,  Mohd.  Idris, Hukum  Perkawinan  Islam,  Suatu  Analisis  dari  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam , Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
Saiya, Aprillia Jultje dkk. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang- Undang Cipta Kerja”, Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, Nomor 6 2021, pp. 612-626.
Sholihuddin, Muh, “Negara Islam (Pemikiran Fikih Siyasah KH. Ibrahim Hosen”, Al-Qanun, Vol. 13, Nomor 1 Juni 2010, pp. 157-181.
Soeprapto,  Maria  Farida  Indrati, Ilmu  Perundang-Undangan  Proses  dan  Teknik Penyusunan, Kanisius , Yogyakarta: tnp, 2020.