## Penerapan Kebijakan Fiskal Khalifah Ali Bin Abi Thalib dalam Pendistribusian Pendapatan Negara Di Indonesia
 1 Anggelin Rahmadani, Megi Saputra, Annisa Elvina, Mirawati
1 Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Batusangkar, Indonesia

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Juni 2024 ISSN (Cetak) : 2598-9804; ISSN (Online) : 2654-9387 http://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/istithmar DOI : http://doi.org/10.30762/istithmar.v8i1.33
49
Email : anggelinrahmadani513@gmail.com
Address  : Jenderal Sudirman street, No.137, Limo Kaum,
Lima Kaum, Tanah Datar, Sumatera Barat 27217, Indonesia.
Page: 49-59
Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International
License.

## Article History:
Submitted : 22 Juli 2023; Accepted: 8 Mei 2024; Published: 1 Juni 2024
How to Cite:
Anggelin Ramadhani, dkk. 2024. Penerapan Kebijakan Fiskal Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam Pendistribusian Pen- dapatan di Indonesia. Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah 8 (1): 49-59. http://doi.org/10.30762/istithmar.v8i1.3

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji tentang kelayakan penerapan kebijakan fiskal Khalifah Ali Bin Abi Thalib dalam pendistribusian pendapatan negara di negara yang mayoritas Islam, khususnya Indone- sia. Permasalahannya adalah adanya keunggulan kebijakan fiskal Khalifah Ali Bin Abi Thalib dalam pendistribusian pendapatan negara. Metode penelitian yang digunakan merupahkan ke- pustakaan dengan pendekatan kualitatif melalui kajian tokoh Ali Bin Abi Thalib. Analisis data menggunakan analisis Miles And Huberman yang meliputi, reduksi data, penyajian data dan pe - narikan kesimpulan data. Hasil penelitian ada dua. Pertama,  Khalifah Ali Bin Abi Thalib dapat menjamin kebutuhan pokok rakyatnya, tanpa ada yang kelaparan dan tidur di jalanan, baik yang muslim maupun non muslim. Kedua, Gubernur Zayyad Bin Abu Sufyan sering mentransfer dana, dan makanan dari Provinsi Persia kepada Khalifah Ali Bin Abi Thalib. Setelah dibahas, kebija - kan fiskal Khalifah Ali Bin Abi Thalib dalam pendistribusian pendapatan negara sangat layak dit - erapkan di Indonesia, khususnya untuk mengatasi masalah ekonomi mikro dan ekonomi makro..

## Kata kunci: Kebijakan Fiskal; Pendistribusian Pendapatan Negara

## Abstract
This research examines the feasibility of implementing the fiscal policies of the Caliph Ali Bin Abi  Talib  in  the  distribution  of  state  revenues  in  predominantly  Islamic  countries,  especially Indonesia.  The  problem  is  the  superiority  of  the  fiscal  policy  of  the  Caliph Ali  Bin Abi  Talib in  the  distribution  of  state  revenues.  The  research  method  used  is  literature  with  a  qualita - tive approach through the study of the character Ali Bin Abi Talib. Data analysis used Miles And  Huberman  analysis  which  included  data  reduction,  data  presentation  and  data  conclu - sion. There are two research results. First, Caliph Ali Bin Abi Talib can guarantee the basic needs  of  his  people,  without  anyone  going  hungry  and  sleeping  on  the  streets,  both  Muslims and  non-Muslims.  Second,  Governor  Zayyad  Bin  Abu  Sufyan  often  transfers  funds  and  food from the Province of Persia to Caliph Ali Bin Abi Talib. After being discussed, the fiscal pol - icy of Caliph Ali Bin Abi Talib in distributing state revenues is very appropriate to be imple - mented  in  Indonesia,  especially  to  address  microeconomic  and  macroeconomic  problems..
Keywords: Fiscal Policy; Distribution of State Income
50 | Anggelin Ramadhani, dkk , Penerapan Kebijakan Fiskal Khalifah Ali Bin Abi Thalib dalam...

## PENDAHULUAN
Negara Islam masa pemerintahan Khulafaur Rasyidun dengan Khalifahnya Ali Bin Abi Thalib sangat menarik untuk diperbicangkan. Karena Ali, merupahkan Khalifah Khulafaur Rasyidun yang terakhir. Khalifah Ali Bin Abi Thalib memimpin negara Islam selama lima tahun yang dimulai dari tahun 656 M sampai 661 M. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali terjadi banyak pembangkangan di dalam negara Islam (Qoyum et al. 2021). Pembangkangan yang paling besar dan kuat ada dua. Pertama, pembangkangan Gubernur Mu’awiyah Bin Abu Syufyan beserta pengikutnya di Syam. Akibatnya Khalifah Ali dan pasukannya memerangi mereka  di  Shiffin,  dan  hampir  membuat mereka kalah. Namun, perang ini diakhiri dengan gencatan senjata, dan diikuti dengan perjanjian tahkim antara kedua belah pihak. Akibatnya kedua pasukan segera kembali ke wilayah masing-masing. Setelah perang Shiffin, pasukan Mu’awiyah mulai meneror ibu kota Kufah, Provinsi Basrah, Provinsi Makhah, Provinsi Madinah, serta Provinsi Yaman. Dimana dalam setiap teror mereka menjarah penduduk, menjarah Baitul Maal, dan membunuh penduduk setempat.  Namun teror ini tidak berlangsung lama, dengan cepat pasukan Khalifah Ali mengusir mereka, dan menertibkan kembali daerah itu. Setelah itu, pemerintahan kembali berjalan normal (Audah 2016).
Kedua, pembangkangan kelompok Khawarij yang dipimpin oleh Abdullah Bin Wahab. Dimana selama mereka
membangkang banyak melakukan pembunuhan terhadap penduduk yang tidak mendukungnya, serta menjarah harta penduduk. Akibatnya Khalifah Ali memerangi mereka yang lebih dikenal dengan nama perang Nahrawan. Namun, dalam perang Nahrawan mereka berhasil ditumpas oleh pasukan Khalifah Ali, serta hanya tertinggal sebagian kecil karena berhasil melarikan diri. Setelah itu, pemerintahan kembali berjalan normal (Audah 2016).  Itulah kedua pembangkangan yang paling besar dan kuat pada masa pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib.  Disaat yang sama, Khalifah Ali Bin Abi Thalib juga mengeluarkan  kebijakan  fiskal  dalam pendistribusian pendapatan negara dengan sistem mingguan, dan mengedepankan prinsip keadilan (Rahim 2020). Disinilah keunikkan  kebijakan  fiskal  pada  masa pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib di negara Islam. Tentunya kebijakan fiskal ini sangat jauh berbeda dengan kebijakan fiskal dari negara Indonesia. Dimana Indonesia kebijakan  fiskalnya  menggunakan  sistem bulanan, dan telah diklaim mengedepankan prinsip keadilan. Disamping itu, Indonesia juga sedang menghadapi pembangkangan dari Kelompok Kriminal Bersenjata Papua (KKB Papua). Dimana pembangkang ini sering membunuh dan merampok rakyat di pulau Papua, khususnya di Provinsi Papua Tengah. Kemudian, diikuti terjadinya cuaca ekstrim yang membuat terjadinya gagal panen. Akibatnya rakyat menjadi gelisah, dan mengalami krisis ekonomi
Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah , Vol. 8, No. 1 2024: 49-59 | 51
berupa kelaparan.  Sementara bantuan yang dikirimkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak bisa memasuki daerah tersebut.  Ini menandakan bahwa kebijakan  fiskal  negara  Indonesia  dengan menggunakan sistem bulanan, dan telah diklaim mengedepankan prinsip keadilan dinilai belum efektif dan efisien. Makanya pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan penerapan kebijakan fiskal  Khalifah Ali  Bin Abi Thalib  dalam pendistribusian pendapatan negara dengan sistem mingguan, dan mengedepankan prinsip keadilan. Oleh karena itu, kebijakan fiskal  Khalifah  Ali  Bin  Abi  dalam pendistribusian pendapatan negara sangat menarik untuk dikaji, khususnya mengatasi masalah ekonomi mikro dan ekonomi makro di Indonesia.
Penelitian tentang Khalifah Ali Bin Abi Thalib telah banyak dilakukan orang. Sepanjang penelitian mengenai Khalifah A li Bin Abi Thalib dengan melihat kepada fakta literatur telah diteliti sebanyak delapan artikel jurnal. Oleh karena itu, dapat dikategorikan menjadi enam perpektif. Pertama, perpektif politik (Murtiningsih 2018). Kedua, perspektif hukum (Mufid 2020), (Mustofa et al. 2021). Ketiga, perspektif sejarah (Ibrahim, Darsa, and Ma’mun 2019). Keempat, perspektif dakwah (Rostiana 2009). Kelima, perspektif pendidikan (Sumardi 2020). Keenam, perspektif manajemen sumber daya insani (Hamzah and Hamriana 2022), (Maisyaroh 2020). Ketujuh, perspektif manajemen strategi (Saputra and Firdaus
2023). Sedangkan  kajian penelitian perspektif ekonomi, dilihat dari keunggulan kebijakan fiskal Khalifah Ali Bin Bin Abi Thalib dalam pendistribusian pendapatan negara belum pernah dilakukan.
Penelitian ini fokus pada keunggulan kebijakan  fiskal  Khalifah  Ali  Bin  Abi Thalib dalam pendistribusian pendapatan negara.  Dimana  kebijakan  fiskal  Khalifah Ali Bin Abi Thalib dalam pendistribusian pendapatan negara juga dapat diterapkan di Indonesia. Karena Indonesia sedang berperang dengan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua (KKB Papua). Inilah yang menyebabkan kebijakan Fiskal Khalifah Ali Bin Abi Thalib relevan dengan kondisi Indonesia sekarang, khususnya di Provinsi Papua Tengah. Oleh karena itu, penelitian ini hendak mengkaji kelayakan penerapan kebijakan  fiskal  Khalifah  Ali  Bin  Abi Thalib dalam pendistribusian pendapatan negara di negara yang mayoritas Islam, khususnya Indonesia. Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini ada satu. Pertama, bagaimana kebijakan fiskal  Khalifah Ali  Bin Abi Thalib  dalam pendistribusian pendapatan negara.
Penelitian ini penting dilakukan untuk mendeskripsikan kebijakan fiskal Khalifah Ali Bin Abi Thalib dalam pendistribusian pendapatan negara. Penelitian ini juga penting untuk menguji kelayakan penerapan kebijakan fiskal Khalifah Ali Bin Abi Thalib dalam pendistribusian pendapatan negara di negara yang mayoritas Islam, khususnya Indonesia. Kemudian, penelitian akan dibahas menggunakan teori pendistribusian
52 | Anggelin Ramadhani, dkk , Penerapan Kebijakan Fiskal Khalifah Ali Bin Abi Thalib dalam...
pendapatan negara. Oleh karena itu, penulis tertarik menulis artikel dengan judul Penerapan kebijakan Fiskal Khalifah Ali Bin Abi Thalib dalam pen distribusian pendapatan negara di Indonesia.

## KAJIAN LITERATUR

## Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal merupahkan proses pengaturan pendapatan negara dan pengeluaran negara yang dilakukan oleh  pemerintah  agar  efektif  dan  efisien. Kebijakan  fiskal  biasanya  lebih  banyak berhubungan dengan pajak di negara yang menganut konstitusi. Sedangkan di negara Islam kebijakan fiskal lebih beragam yang meliputi, zakat, kharaj, usyr, jizyah, wakaf, infak, serta, kaffarah. Kebijakan fiskal lebih menekankan untuk mengucurkan anggaran negara dalam jumlah besar sebagai upaya untuk peningkatkan ketahanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebaliknya, kebijakan  fiskal  juga  menekankan  untuk mengumpulkan sumber-sumber pendapatan dengan cara menaikkan iuran pajak dari rakyat.  Kebijakan  fiskal  bertujuan  untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Dimana diharapkan mampu untuk mengurangi dan mengatasi masalah ekonomi berupa, pengangguran, kemiskinan, dan utang negara (Ridwan and Nawir 2021) Pendistribusian Pendapatan Negara Pendistribusian pendapatan negara merupahkan gambaran mengenai pemerataan pendapatan atau ketimpangan pendapatan warga negara yang dibuktikan dari tingkat kesejahteraan seluruh
warga negara, serta keberhasilan tingkat pembangunan negara di seluruh daerah (Samsir and Rahman 2018). Dalam ekonomi syariah diatur pendistribusian pendapatan negara melalui tiga prinsip yang meliputi, prinsip ketuhanan, prinsip khalifah dan prinsip keadilan. Akibatnya tidak akan ada orang yang miskin dalam negara (Kambali 2021). Pendistribusian pendapatan negara melalui dimensi pasar dan dimensi sosial (Kalsum 2018). Sedangkan dalam ekonomi kapitalis diatur pendistribusian pendapatan negara melalui nilai sekularisme dengan mengeyampingkan aspek sosial, aspek budaya dan aspek spiritualitas. Akibatnya orang kaya semakin kaya dan orang miskin tetap miskin. Pendistribusian pendapatan negara hanya melalui dimensi pasar saja tanpa ikut sertanya dimensi sosial (Holis 2016).
Melalui tangan pemerintah pendistribusian pendapatan negara akan lebih efisien dan efektif, karena pemerintah yang berhak membuat regulasi hukum (Anggara 2016). Pemerintah dengan kewenangannya harus membelanjakan anggaran untuk pembangunan fasilitas umum agar dapat membuat pendapatan warga negara merata, dan menimbulkan kesejahtraan rakyat (Rinawati and Basuki 2020). Ada beberapa indikator yang mempengaruhi distribusi pendapatan negara itu merata atau timpang antara lain, investasi swasta, investasi pemerintah, pertumbuhan  ekonomi,  dan  inflansi,  serta pengangguran (Suhendra and Ginanjar 2021). Selain itu, masih ada indikator lain
Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah , Vol. 8, No. 1 2024: 49-59 | 53
meliputi, jumlah penduduk miskin dan indeks pembangunan manusia (Dondo, Benu, and Manginsela 2019)

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupahkan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif melalui kajian tokoh Ali Bin Abi Thalib. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder yang meliputi, buku yang membahas kajian tokoh Ali Bin Abi Thalib. Teknik Pengumpulan data menggunakan dokumentasi buku yang membahas kajian tokoh Ali Bin Abi Thalib. Buku-buku tersebut ada empat. Pertama, Buku yang ditulis oleh Abdul Rahim tahun 2020 yang berjudul Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam. Kedua, buku yang ditulis oleh Muhammad Ash-Shallabi tahun 2018 yang berjudul Biografi Ali Bin Abi Thalib. Ketiga, buku yang ditulis oleh Ali Audah tahun 2016 yang berjudul Ali Bin Abi Thalib Sampai Kepada Hasan dan Husein.
Data yang dikumpulkan menggunakan dokumentasi buku berupa, kebijakan ekonomi Khalifah Ali Bin Abi Thalib dalam pendistribusian pendapatan negara. Analisis data menggunakan analisis Miles And Huberman yang meliputi, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan data. Reduksi data disini, yaitu kebijakan ekonomi Khalifah Ali Bin Abi Thalib dalam pendistribusian pendapatan negara. Setelah itu, data ditas disajikan, dan dibahas menggunakan teori pendistribusian pendapatan negara. Kemudian ditariklah
kesimpulan, setelah dibahas menggunakan teori pendistribusian pendapatan negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Fiskal Khalifah Ali Bin Abi Thalib Dalam Pendistribusian Pendapatan Negara
Khalifah Ali Bin Abi Thalib memerintah negara Islam pada masa Khulafaur rasyidun selama lima tahun. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib negara Islam sedang berperang melawan pembangkang. Namun, negara Islam masih dapat memenuhi, dan menjamin kebutuhan pokok rakyatnya. Caranya ialah dengan  mengeluarkan  kebijakan  fiskal yang unggul. Kebijakan fiskal ini bernama kebijakan pendistribusian pendapatan negara. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Khalifah Ali Bin Abi Thalib  di ibu kota negara yang bernama Kufah. Kebijakan ini berjalan setiap minggu (Rahim 2020).
Setiap hari kamis pendapatan negara akan dibayarkan kepada Khalifah, aparatur negara, dan rakyat yang berada di bawah pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib. Makanya pada masa pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib hari kamis identik dengan hari pembayaran. Sedangkan hari sabtu akan diadakan pengumpulan kembali pendapatan negara. Makanya hari sabtu identik dengan hari pengumpulan. Pengumpulan pendapatan negara diperoleh dari berbagai sumber yang meliputi,  zakat, kharaj, usyr, jizyah, wakaf, infak, serta, kaffarah . Semuanya itu dikumpulkan dari berbagai provinsi yang
54 | Anggelin Ramadhani, dkk , Penerapan Kebijakan Fiskal Khalifah Ali Bin Abi Thalib dalam...
berada dibawah pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib. Provinsi negara islam meliputi, Makkah, Madinah, Bahrain, Oman, Basrah, Yaman, Aljazirah, Persia, Khurasan, Hamdzan, serta Azerbaijan (Shallabi 2018). Itulah provinsi yang berada di bawah kekuasaan Khalifah Ali Bin Abi Thalib sampai ia wafat. Di semua provinsi tersebut diberlakukan kebijakan fiskal  dengan  pendistribusian  pendapatan negara yang menganut sistem mingguan, dan mengedepankan prinsip keadilan.
Sedangkan provinsi yang melepaskan diri hanya provinsi Mesir yang direbut oleh Muawiyah Bin Abu Sufyan Gubernur Syam. Namun, Muawiyah Bin Abu Sufyan tetap berusaha menduduki provinsi lainnya. Usahanya tersebut berhasil menduduki beberapa provinsi meliputi, provinsi Madinah, Makkah, dan Yaman. Keberhasilan Muawiyah Bin Abu Sufyan dalam menduduki provinsi tersebut hanya sementara. Pasukan Kufah yang dikirim oleh Khalifah Ali Bin Abi Thalib dapat menduduki kembali provinsi tersebut, dan mengusir pasukan Muawiyah (Audah 2016).
Oleh karena itu, provinsi yang berada di bawah kekuasaan Khalifah Ali Bin Abi Thalib tetap banyak dan luas sekali. Di setiap provinsi tersebut ada lembaga Maitul Maal, yang bertugas mengumpulkan pendapatan negara dan membayarkan pendapatan negara  (Fahlefi  2014).  Jika  berlebih  baru dikirimkan kepada Baitul Maal pusat. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib pendapatan, dan pengeluaran negara di kelolah dengan akuntabel dan transparan.
Semua warga negara akan mendapatkan haknya dari pendapatan negara, yang dibayarkan oleh lembaga Baitul Maal. Walaupun begitu, setiap warga negara juga harus memenuhi kewajiban negara sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Prinsip keadilan digunakan untuk pemerataan pendistribusian pendapatan negara pada masa pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib (Rahim 2020). Penggunaan prinsip ini menunjukan keunggulan  kebijakan  fiskal  Khalifah  Ali Bin Abi Thalib. Keunggulan kebijakan fiskal  Khalifah Ali  Bin Abi Thalib  dalam pendistribusian pendapatan negara ada dua. Pertama,  Khalifah Ali Bin Abi Thalib dapat menjamin kebutuhan pokok rakyatnya, tanpa ada yang kelaparan dan tidur di jalanan, baik yang muslim maupun non muslim. Walaupun, ketika itu kondisi negara sedang berperang melawan pembangkang. Dimana adanya pembangkangan Muawiyah Bin Syufyan di Syam, dan pembangkangan Khawarij di Nahrawan. Pembangkangan keduanya telah membuat resah pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib. Sebaliknya negara lain yang mengalami kondisi yang sama, dipastikan akan banyak ditemukan rakyatnya yang kelaparan, dan tidur di jalanan. Karena kuatnya perlawanan pembangkangan tersebut.
Kedua, Gubernur Zayyad Bin Abu Sufyan sering mentransfer dana, dan makanan dari Provinsi Persia kepada Khalifah Ali Bin Abi Thalib.  Dimana Zayyad Bin Abu Sufyan merupakan
Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah , Vol. 8, No. 1 2024: 49-59 | 55
salah satu Gubernur kuat, selain Ibnu Abbas yang dimiliki oleh Khalifah Ali Bin Abi Thalib. Dapat dipastikan jika Khalifah Ali Bin Abi Thalib tidak wafat dengan terbunuh. Maka pembangkangan Muawiyah Bin Abu Syufyan di Syam, dan pembangkangan sisa-sisa Khawarij dapat diberantas dengan tuntas. Karena kebijakan fiskal  dalam  pendistribusian  pendapatan negara telah menunjukan keberhasilan dalam rangka mensejahterakan rakyat. Pendistribusian Pendapatan Negara Kebijakan  fiskal  dalam pendistribusian pendapatan negara dikeluarkan oleh Khalifah Ali Bin Abi Thalib  di ibu kota negara yang bernama Kufah. Kebijakan ini berjalan setiap minggu. Pembayaran rutin pendapatan negara kepada Khalifah, aparatur negara, dan rakyat ditentukan hari Kamis. Sedangkan pengumpulan kembali pendapatan negara ditentukan hari Sabtu. Prinsip keadilan digunakan untuk pemerataan pendistribusian pendapatan negara pada masa pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib. Penggunaan prinsip ini menunjukan keunggulan dari kebijakan ekonomi Khalifah Ali Bin Abi Thalib.
Keunggulan kebijakan fiskal Khalifah Ali Bin Abi Thalib dalam pendistribusian pendapatan negara ada dua. Pertama,  Khalifah Ali Bin Abi Thalib dapat menjamin kebutuhan pokok rakyatnya, tanpa ada yang kelaparan dan tidur di jalanan, baik yang muslim maupun non muslim. Kedua, Gubernur Zayyad Bin Abu Sufyan sering mentransfer dana, dan makanan dari Provinsi Persia
kepada Khalifah Ali Bin Abi Thalib.
Kebijakan fiskal Khalifah Ali Bin Abi Thalib dalam pendistribusian pendapatan negara, yang dijalankan setiap minggu merupahkan  kebijakan  fiskal  yang  unik. Karena  kebijakan  fiskal  tersebut  telah membuktikan keunggulannya. Oleh karena itu,  keunggulan  kebijakan  fiskal  dalam pendistribusian pendapatan negara patut untuk dipertimbangkan di negara yang mayoritas Islam, khususnya Indonesia. Sebagaimana yang lagi viral pada bulan Agustus tahun 2023 di Indonesia. Hal yang viral ialah kasus kelaparan yang menimpa provinsi Papua Tengah yang dilanda cuaca ekstrim dingin. Selain itu, juga diikuti adanya pembangkangan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua yang masih meneror di wilayah provinsi Papua Tengah sampai hari ini. Ini menandakan kebijakan ekonomi dalam pendistribusian pendapatan negara di Indonesia belum efektif  dan  efisien.  Karena  masih  tidak meratanya pendistribusian pendapatan negara. Akibatnya  masih ditemukan warga negara Indonesia yang kelaparan.
Untuk mengatasi masalah ini pemerintah Indonesia perlu membuat regulasi hukum di bidang ekonomi dengan menerapkan sistem mingguan. Tujuannya agar pendistribusian pendapatan negara dapat merata, dan tidak ada lagi warga negara yang kelaparan, khususnya daerah yang tertinggal dan terisolir. Sebagaimana yang disampaikan oleh (Anggara 2016) bahwa melalui tangan pemerintah pendistribusian pendapatan negara
56 | Anggelin Ramadhani, dkk , Penerapan Kebijakan Fiskal Khalifah Ali Bin Abi Thalib dalam...
akan  lebih  efisien  dan  efektif,  karena pemerintah yang berhak membuat regulasi hukum. Dengan regulasi hukum tersebut, kebijakan ekonomi baru bisa dikeluarkan, misalnya, mengeluarkan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Perppu akan menjadi jalan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Mewujudkan kesejahteraan rakyat merupahkan salah satu tujuan berdirinya negara Indonesia. Caranya dengan membangun akses jalan, dan  fasilitas umum  yang melewati daerah  tertinggal dan terisolir. Agar pendistribusian pendapatan negara dapat merata, dan mengatasi terjadinya kelaparan di  daerah tertinggal, dan terisolir. Contohnya saja Distrik Agandume dan Distrik Lambewi di Provinsi Papua Tengah. Dimana teror dari Kelompok Kriminal Bersenjata Papua (KKB Papua) telah berlangsung lama disana. Namun, pembangkang ini belum berhasil ditumpas. Kemudian, timbul masalah baru di Distrik Agandume dan Distrik Lambewi di Provinsi Papua Tengah. Masalahnya ialah kedua Distrik dilanda cuaca ekstrim. Akibatnya terjadi gagal panen dan kelaparan di daerah tersebut. Sementara bantuan yang dikirim oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah tidak dapat sampai dengan cepat kepada rakyat. Alasannya karena jalan dan medan sulit untuk dilakukan pengiriman bantuan, baik melalui darat maupun udara. Akibatnya rakyat dari Distrik Agandume dan Distrik Lambewi harus berjalan kaki dua hari untuk menjemput
bantuan makanan, pakaian dan obat- obatan di bandara Sinak. Oleh karena itu, masalah ini digolongkan sebagai masalah ekonomi mikro dan ekonomi makro.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus membangun lumbung pangan maupun fasilitas umum di sana. Agar proses pendistribusian bantuan makanan, pakaian, dan obat-obatan dapat cepat tersalurkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh (Rinawati and Basuki 2020) bahwa pemerintah dengan kewenangannya harus membelanjakan anggaran untuk pembangunan fasilitas umum agar dapat membuat pendapatan warga negara merata, dan menimbulkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, agar pendistribusian pendapatan negara Indonesia merata, khususnya Provinsi Papua Tengah. Indonesia perlu menerapkan  kebijakan  fiskal  Khalifah Ali Bin Abi Thalib dalam pendistribusian pendapatan negara. Hal ini dalam rangka mengatasi adanya kelaparan maupun gelandangan yang tidur di jalan.
Karena kebijakan fiskal Khalifah Ali Bin Abi Thalib dapat menjamin kebutuhan pokok rakyat, baik muslim maupun non muslim. Hal ini karena pendistribusian pendapatan negara menggunakan sistem mingguan dan mengedepankan prinsip keadilan. Akibatnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara Islam. Akhirnya, tidak ada rakyat Khalifah Ali yang kelaparan, dan tidur di jalanan. Walaupun, ketika itu kondisi sedang perang melawan pembangkang. Sedangkan kebijakan fiskal
Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah , Vol. 8, No. 1 2024: 49-59 | 57
negara Indonesia menggunakan sistem bulanan, dan  belum mengedepankan prinsip keadilan. Buktinya saja di Distrik Agandume dan Distrik Lambewi di Provinsi Papua Tengah. Yang tengah dilanda kelaparan akibat cuaca ekstrim. Dimana rakyat disini terhenti aktivitas perekonomiannya, dan seluruh rakyat disini tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan pokoknya. Sementara pengiriman bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak sampai dengan cepat kepada rakyat. Alasannya karena jalan dan medan sulit untuk dilakukan pengiriman bantuan, baik melalui darat maupun udara. Akibatnya rakyat dari Distrik Agandume dan Distrik Lambewi harus berjalan kaki dua hari untuk menjemput bantuan makanan, pakaian dan obat-obatan di bandara Sinak. Oleh karena itu, masalah ini digolongkan sebagai masalah ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kemudian, juga diikuti dengan adanya  teror dari Kelompok Kriminal Bersenjata Papua (KKB Papua) yang telah berlangsung lama disana. Namun, pembangkangan ini belum berhasil ditumpas.
Artinya kondisi negara Indonesia sekarang sedang berperang melawan pembangkang. Kondisi yang sama juga pernah terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib di negara Islam. Namun bedanya masih  ditemukan rakyat yang kelaparan di negara Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Tengah. Disamping itu pasukan Indonesia juga terus berusaha untuk menumpas pembangkangan
Kelompok Kriminal Bersenjata Papua (KKB Papua). Sedangkan bedanya tidak ditemukan rakyat yang kelaparan, dan tidur di jalanan pada masa pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib di negara Islam. Walaupun masa itu, Khalifah Ali Bin Abi Thalib beserta pasukannya juga sedang berusaha menumpas pembangkangan Mu’awiyah Bin Abu Syufyan di Syam, serta pembangkangan kelompok Khawarij di Nahrawan. Tetapi, Khalifah Ali masih mampu menjamin dengan memenuhi kebutuhan pokok seluruh rakyat tanpa ada yang kelaparan dan tidur di jalanan. Inilah alasan yang menyebabkan kebijakan fiskal Khalifah Ali Bin Abi Thalib relevan dengan kondisi Indonesia sekarang. Makanya dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi telah meningkat pada masa pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib. Sebagaimana yang disampaikan oleh (Suhendra and Ginanjar 2021) bahwa meratanya pendistribusian pendapatan negara dipengaruhi oleh indikator pertumbuhan ekonomi negara yang meningkat.
Untuk itu Indonesia perlu menerapkan  kebijakan  fiskal  Khalifah Ali Bin Abi Thalib dalam pendistribusian pendapatan negara. Jika diterapkan tidak akan ditemukan warga negara yang miskin akibat kelaparan dan tidur di jalanan. Walaupun di tengah terjadinya pembangkangan pada negara. Apalagi jika tidak ada terjadinya pembangkan. Maka dapat dipastikan bahwa seluruh warga negara akan kaya semuanya. Karena kebijakan  fiskal  Khalifah  Ali  Bin  Abi
58 | Anggelin Ramadhani, dkk , Penerapan Kebijakan Fiskal Khalifah Ali Bin Abi Thalib dalam...
Thalib dalam pendistribusian pendapatan negara telah membuktikan keunggulannya untuk mengatasi masalah ekonomi mikro, dan ekonomi makro di negara Islam.

## SIMPULAN
Hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini ada dua. Pertama, Khalifah Ali Bin Abi Thalib dapat menjamin kebutuhan pokok rakyatnya, tanpa ada yang kelaparan dan tidur di jalanan, baik yang muslim maupun non muslim. Kedua, Gubernur Zayyad Bin Abu Sufyan sering mentransfer dana, dan makanan dari Provinsi Persia kepada Khalifah Ali Bin Abi Thalib. Setelah dibahas, kebijakan fiskal  Khalifah Ali  Bin Abi Thalib  dalam pendistribusian pendapatan negara sangat layak diterapkan di Indonesia, khususnya untuk mengatasi masalah ekonomi mikro dan ekonomi makro.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara, Sahya. 2016. Administrasi Keuangan Negara. Bandung: CV. Pustaka Setia. Audah, Ali. 2016. Ali Bin Abi Thalib Sampai Kepada Hasan Dan Hussein. Jakarta: Timtamas Indonesia.
Dondo, Tesalonika Chrisdianten, Noortje Marsellanie Benu, and Elsa Pauline Manginsela. 2019. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusipendapatan Rumah Tangga Di Kabupaten Minahasa.” Jurnal Agrirud 1(1): 60–70.
Fahlefi, Rizal. 2014. “Kebijakan Ekonomi
Umar Bin Khattab.” Jurnal Juris 13(2): 126–38. Hamzah, Saidin, and Hamriana. 2022. “Khulafah Al-Rasyidun: Masa Kepemimpinan Ali Bin Abi Thalib.” Carita: Jurnal Sejarah dan Budaya
1(1): 129–38. Holis, Moh. 2016. “Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Masharif al-Syariah 1(2): 1–14. h Ibrahim, Arif, Undang Ahmad Darsa, and Titin Nurhayati Ma’mun. 2019. “Wasiat Rasulullah Kepada Ali Bin Abi Thalib Dalam Naskah Washiyyatu Al-Mustafa (Edisi Teks Dan Terjemahan).” Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara 10(2): 125–48. Kalsum, Ummi. 2018. “Distribusi Pendapatan Dan Kekayaan Dalam Ekonomi Islam.” Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam 3(1): 41–59.
Kambali, Muhammad. 2021. “Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam.” Jurnal Al-Iqthishod 9(2):
127–50.
Maisyaroh. 2020. “Kepemimpinan ‘Utsman Bin ‘Affan Dan ‘Ali Bin Abi Thalib.” Ihya Al Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan sastra Arab 5(2): 178–80. Mufid,  Abdul.  2020.  “Pinangan  Ali  Bin Abi Thalib Kepada Juwairiyah Binti Abu Jahal: Analisis Fiqh Al-Hadits.” Jurnal Ushuluddin 28(1): 15. Murtiningsih. 2018. “Tuduhan Nepotisme Terhadap  Utsman  Bin  Affan  Dan Pengaruhnya Terhadap Kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib.” Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama 19(1): 159–76.
Mustofa, Zamzam et al. 2021. “Diskursus Alasan-Alasan Nabi Muhammad Saw Melarang Sahabat Ali Bin Abi Thalib Dalam Berpoligami Menurut Iffah Qanita Nailiya.” Jurnal Inisiasi 10(2): 169–78.
Qoyum, Abdul et al. 2021. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
Rahim, Abdul. 2020. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam. Makassar: Yayasan Berkode.
Ridwan, and Ihsan Suciawan Nawir. 2021.
6 Jurnal Penelitian Pendidikan Guru
Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah , Vol. 8, No. 1 2024: 49-59 | 59
Sekolah Dasar Ekonomi Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Rinawati, Ika, and Hari Basuki. 2020. “Analisis Perbandingan Makro Ekonomi Pemikiran Cendekiawan Muslim Klasik Dan Kontemporer Abu Yusuf, Abu Ubaid, Yahya Bin Adam Dan M.A Mannan, M.Umar Chapra.” Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah 2(1): 21–36. Rostiana, Ita. 2009. “Dukungan Ali Bin Abi Thalib Terhadap Dakwah Rasulullah.” Jurnal Dakwah 10(2):
119–42.
Samsir, Andi, and Abdul Rahman. 2018. “Menelusur Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten Dan Kota.” Jurnal Ecces 5(1): 22–42. Saputra, Megi, and Nil Firdaus. 2023. “Implementasi Manajemen Strategi Dalam Pendistribusian Pendapatan Negara.” Jurnal Manajemen dan Bisnis 5(2): 9–14. Shallabi, Ali Muhammad Ash. 2018. Biografi Ali Bin Abi Thalib. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautshar. Suhendra, Indra, and Rah Adi Fahmi Ginanjar. 2021. Distribusi Pendapatan: Konteks Provinsi Di Indonesia. Bandung: CV. Media
Sains Indonesia.
Sumardi, Pip. 2020. “Internalisasi Pendidikan Karakter Melalui Keteladanan Ali Bin Abi Thalib Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Di Madrasah Ibtidaiyah.” Ghaitsa: Islamic Education Journal 1(3): 204–14.