## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 157-168

## Kedudukan  Dan  Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman

## The Position and Authority of the Constitutional Court
As Actors of Judicial Power

## Abu Nawas
Program Studi Magister Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jalan Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat
Email: abunawas@iblam.ac.id

## Abstract
The  paradigm  regarding  the  structure  of  state  institutions  underwent  drastic  changes  since the  constitutional  reform  from  1999  to  2002.  For  various  reasons  and  needs,  new  state institutions  were  formed,  although  some  institutions  were  abolished.  One  of  the institutions formed is the Constitutional Court. The Constitutional Court is designed to be a guard and at the  same  time  an  interpreter  of  the  Constitution  through  its  decisions.  In  carrying  out  its constitutional duties, the Constitutional Court seeks to realize its institutional vision, namely the establishment of the constitution in the context of realizing the ideals of a state of law and democracy for the sake of a dignified national and state life. This vision becomes a guideline for the Constitutional Court in exercising its judicial power independently and responsibly in accordance  with  the  constitutional  mandate.  The  Constitutional  Court    work  since  its presence has been considered quite significant, especially in its contribution to maintaining the law and developing democracy.

## Keywords: Authority of the Constitutional Court

## Abstrak
Paradigma  mengenai  susunan  kelembagaan  negara  mengalami  perubahan  drastis  sejak reformasi  konstitusi  mulai  1999  sampai  dengan  2002.  Karena  berbagai  alasan  dan kebutuhan,  lembaga-lembaga  negara  baru  dibentuk,  meskipun  ada  juga  lembaga  yang dihapuskan.  Salah  satu  lembaga  yang  dibentuk  adalah  Mahkamah  Konstitusi  (MK).  MK didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya.  Dalam  menjalankan  tugas  konstitusionalnya,  MK  berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita Negara  hukum  dan  demokrasi  demi  kehidupan  kebangsaan  dan  kenegaraan  yang bermartabat.  Visi  tersebut  menjadi  pedoman  bagi  MK  dalam  menjalankan  kekuasaan  ke hakiman secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai amanat konstitusi. Kiprah MK sejak kehadirannya banyak dinilai cukup signifikan terutama dalam kontribusi menjaga hukum dan mengembangkan demokrasi.
Kata Kunci: Kewenangan Mahkamah Konstitusi

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 157-168

## A. Pendahuluan
Gagasan terbentuknya lembaga Mahkamah  Konstitusi  merupakan  akses dari  perkembangan  sebuah  pemikiran hukum dan system ketatanegaraan modern yang  muncul  pada  abad  ke-20.  Mengutip pendapat  dari  Jimly  Asshiddiqie,  adanya gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi  oleh  suatu  Negara  umumnya dilatarbelakangi  oleh  adanya  pengalaman pernah  mengalami  krisis  konstitusional dan  baru  keluar  dari  sistem  pemerintahan yang otoriter. 1
Konstitusi  harus  dilakukan  sebagai seperangkat  norma  hukum  yang  superior dari undang-undang dan harus ditegakkan. Hans  Kalsen  juga  mengakui  mengenai adanya  ketidakpercayaan  yang  cukup  luas terhadap  sebuah  badan  peradilan  biasa untuk  melaksanakan  dan  menjalankan tugas  penegakan  konstitusi  yang  dengan demikian  perlunya  konstitusi  khusus  yang terpisah  dari  peradilan  biasa  untuk mengawasi undang-undang dan membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan Undang-undang Dasar sebagai norma hukum dasar. 2
Pada  mulanya,  Mahkamah  Konstitusi akan ditempatkan dalam lingkungan
1 Ahmad  Surkarti,  Kedudukan  dan  Wewenang Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 59
2 Maruarar  Siahaan,  Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm. 3
Mahkamah  Agung,  dengan  kewenangan dan  tugas  serta  fungsinya  melakukan  uji materil  atas  undang-undang,  memberikan putusan  atas  pertentangan  antar  undang- undang  serta  kewenangan  lainya  yang diberikan undang-undang, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk memberikan  putusan  atas  persengketaan kewenangan  antar  lembaga  negara,  antar pemerintah  pusat  dengan  pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. 3
Paradigma susunan kelembagaan negara  mengalami  perubahan drastis sejak reformasi  konstitusi  mulai  1999  sampai dengan  2002.  Karena  berbagai  alasan  dan kebutuhan,  lembaga-lembaga  negara  baru dibentuk,  meskipun  ada  juga  lembaga yang dihapuskan. Salah satu lembaga yang dibentuk  adalah  Mahkamah  Konstitusi (MK). MK didesain menjadi pengawal dan sekaligus  penafsir  terhadap  Undang- Undang Dasar melalui putusan- putusannya.  Dalam  menjalankan  tugas konstitusionalnya, MK berupaya mewujudkan  visi  kelembagaannya,  yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan  cita  Negara  hukum  dan demokrasi  demi  kehidupan  kebangsaan dan  kenegaraan  yang  bermartabat.  Visi tersebut menjadi pedoman bagi MK dalam
3 Bachtiar,  Problematika  Implementasi  Mahkamah Konstitusi,  (Jakarta,  Raih  Asa  Sukses,  2015),  hlm. 89

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 157-168
menjalankan kekuasaan ke hakiman secara merdeka  dan  bertanggung  jawab  sesuai amanat  konstitusi.  Kiprah  MK  sejak kehadirannya banyak dinilai cukup signifikan  terutama  dalam  kontribusi menjaga  hukum  dan  mengembangkan demokrasi.
Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat ( the sovereignity of the people ) kepada negara, melalui konstitusi rakyat membuat statement  kerelaan  pemberian  sebagian hak-  haknya  kepada  negara.  Oleh  karena itu,  konstitusi  harus  dikawal  dan  dijaga. Sebab,  semua  bentuk  penyimpangan,  baik oleh  pemegang  kekuasaan  maupun  aturan hukum  di  bawah  konstitusi  terhadap konstitusi, merupakan wujud nyata pengingkaran  terhadap  kedaulatan  rakyat. Ide  demikian  yang  turut  melandasi pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  di Indonesia.  Pasal  1  ayat  (2)  UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan menurut  UUD.  Berpijak  pada  uraian diatas,  penulis  tertarik  untuk  meneliti tentang “ KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAHKMAH KONSTITUSI SEBAGAI PELAKU
KEUASAAN KEHAKIMAN”.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  dalam  penelitian hukum  ini  adalah  penelitian  hukum normatif sebagaimana dimaksudkan Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji 4 , yaitu  titik  fokus  kajiannya  norma-norma hukum  yang  berlaku  yaitu  norma  hukum positif berupa perundang-undangan. Sedangkan  metode  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan cara penelitian kepustakaan (library research) atau  disebut  juga  dengan  studi dokumen  yang  meliputi  bahan  hukum primer, sekunder, maupun tersier. 5 penelitian kepustakaan ini meliputi: 6
Istilah  negara  hukum  merupakan terjemahan  dari  istilah  “ rechtsstaat ”. 7
Istilah  lain  yang  digunakan  dalam  alam hukum  Indonesia  adalah the  rule  of  law , yang  juga  digunakan  untuk  maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan  kata-kata  “...maka  timbul juga istilah negara hukum atau rechtsstaat .” 8 Djokosoetono  mengatakan
4 Soejono  Soekamto  dan  Sri  Mamudji,  1985, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,  hlm. 61
5 Tampil  Anshari, Metodologi  Penelitian  Hukum: Penulisan  Skripsi ,  (Medan:  Pustaka  Bangsa  Press, 2005), hlm. 21.
6 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 50
7 Ibid, hlm. 11.
8 Ibid, h. 12.

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 157-168
bahwa  “negara  hukum  yang  demokratis sesungguhnya  istilah  ini  adalah  salah, sebab  kalau  kita  hilangkan  democratische rechtsstaat,  yang  penting  dan  primair adalah rechtsstaat.” 9
Di  zaman  modern,  konsep  Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan  antara  lain  oleh  Immanuel Kant,  Paul  Laband,  Julius  Stahl,  Fichte, dan  lain-lain  dengan  menggunakan  istilah Jerman,  yaitu  “ Rechtsstaat ”.  Sedangkan dalam  tradisi  Anglo  Amerika,  konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan  A.V.  Dicey  dengan  sebutan “The Rule of Law”. Menurut Julius Stahl, konsep  Negara  Hukum  yang  disebutnya dengan  istilah  “ rechtsstaat ”  itu  mencakup empat elemen penting, yaitu:
1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan  berdasarkan  undang- undang.
4. Peradilan tata usaha negara
Sedangkan  A.V.  Dicey  menguraikan adanya  tiga  ciri  penting  dalam  setiap Negara  Hukum  yang  disebutnya  dengan istilah “The Rule of Law” , yaitu :
1. Supremacy of law.
2. Equality before the law.
9 Padmo Wahyono, Guru Pinandita, Jakarta: Badan Penerbit  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Indonesia, 1984, hlm. 67.
3. Due process of law . 10
Keempat  prinsip  “ Rechtsstaat ”  yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas  pada  pokoknya  dapat  digabungkan dengan ketiga prinsip “Rule of Law” yang dikembangkan  oleh  A.V.  Dicey  untuk menandai  ciri-ciri  Negara  Hukum  modern di zaman sekarang.
Berikut  akan  saya  uraikan  mengenai  tiga unsur the  rule  of  law yang  dikemukakan oleh A.V. Dicey di atas, yaitu:
1. Supremacy  of  law Adapun  dari pengertian  di  atas Supremacy  of  Law adalah adanya pengakuan normatif dan empirik  akan  prinsip  hukum,  yaitu bahwa  semua  masalah  diselesaikan dengan  hukum  sebagai  pedoman tertinggi.
2. Equality  before  the  law Persamaan dalam hukum (equality before the law) yaitu  adanya  persamaan  kedudukan setiap  orang  dalam  hukum  dan pemerintahan,  yang  diakui  secara normatif  dan  dilaksanakan  secara empirik. 11 Dalam rangka prinsip persamaan  ini,  segala  sikap  dan tindakan  diskriminatif  dalam  segala bentuk dan penerapannya diakui sebagai  sikap  dan  tindakan  yang terlarang,  kecuali  tindakan-tindakan
10 Utrecht,  Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm. 9.
11 1Ibid, hlm. 12.

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 2 2021, Hal 157-168
yang  bersifat  khusus.  Sedangkan  yang
dinamakan affirmative actions
digunakan mendorong
dan mempercepat  kelompok  masyarakat tertentu  atau  kelompok  warga  tertentu untuk  mengejar  kemajuan  sehingga mencapai  tingkat  perkembangan  yang sama  dan  setara  dengan  masyarakat yang sudah lebih maju.
3. Due  process  of  law Dalam  setiap negara  yang  menganut  prinsip  negara hukum,  maka  asas  legalitas (Due Process  of  Law) dipersyaratkan  dalam segala  bentuk  tindakan  pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang- undangan yang sah dan tertulis. 12
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Kedudukan dan kewenangan Mahkamah  Konstitus  sebagai  pelaku kekuasaan kehakimani
Secara filosofis ide dasar pembentukan Mahkamah
Konstitusi
adalah  untuk  menciptakan  sebuah  sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menganut  asas  pemisahan  kekuasaan (separation  of  power) secara  fungsional dan menerapkan check and balances untuk menggantikan secara bertahap penggunaan asas pendistribusian kekuasaan
(distribution  of  power) dan  paham
integralisme  dari  lembaga  tinggi  negara, dengan alasan bahwa: 13
1. Negara  Indonesia  merupakan  negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk  mewujudkan  tata  kehidupan bangsa  dan  negara  yang  tertib,  bersih, makmur, dan berkeadilan.
2. Mahkamah  Konstitusi  sebagai  salah satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman mempunyai  peranan  penting  dalam usaha  menegakkan  konstitusi  dan prinsip  negara  hukum  sesuai  dengan tugas  dan  wewenangnya  sebagaimana ditentukan  oleh  UndangUndang  Dasar 1945.
3. Berdasarkan  ketentuan  yang  termuat dalam  UndangUndang  Dasar  1945 (Pasal 24C) pengaturan tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim  konstitusi,  hukum  acara,  dan ketentuan lainnya diatur dalam undang-undang.  Mahkamah  Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan  hukum  dan  keadilan  di samping Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya.
13 Nanang  Sri  Darmadi,  “Kedudukan  Dan Wewenang  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Pembaharuan Hukum, hlm.264

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 157-168
Mengkaji kedudukan Mahkamah Konstitusi  sebagai  institusi  peradilan konstitusi  selain  Mahkamah  Agung,  tidak boleh dipisahkan dari dinamika kehidupan sosial  masyarakat.  Kehadiran  Mahkamah Konstitusi  bukan  hanya  berfungsi  untuk menyelesaikan dan melaksanakan kewenangan dan kewajibannya, melainkan juga  menjadi  lembaga  yang  mampu mengubah  pola  pikir  dan  pola  prilaku warga  masyarakat  dan  penyelenggara negara  dalam  kehidupan  bernegara  dan bermasyarakat  ke  arah  yang  positif. Keberadaan
Mahkamah Konstitusi
merupakan wujud dari pemisahan kekuasaan  yang  mengadili  dalam  urusan bernegara  dan  termasuk  bagian  dari lembaga  yudikatif  yang  berdiri  sendiri. Montsquieu  memperkenalkan  hal  tersebut dengan sebutan trias politica. 14
Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah  Konsitutsi  sebagai  “salah  satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelanggarakan peradilan gunaa menegakkan  hukum  dan  keadilan”. 15
Kemudian  Mahkamah  Konstitusi  sebagai puncak peradilan Konstitusi berkedudukan di  Ibu  Kota  Negara  Republik  Indonesia
14 Abu  Daud  Busro,  Ilmu  Negara,(  Jakarta:  Bumi Aksara, 2015), hlm.85
15 UU Mahkamah Konstitusi.,
(Pasal  3  UU  Mahkamah  Konstitusi). Menurut  Jimly  Asshiddiqie, 16 kehadiran Mahkamah  Konstitusi  dalam  struktur kenegaraan berimplikasi terhadap
perubahan sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Keberadaan
Mahkamah  Konstitusi  banyak  dipakai terutama  di  Negara--negara  yang  sedang mengalami perubahan dari sistem pemerintahan  yang  otoritarian  menjadi negara  yang  sistem  pemerintahannya demokratis,  dan  ditempatkan  sebagai elemen penting dalam sistem pemerintahan negara Konstitusional modern.
Mahkamah  Kosntitusi  berdiri  atas dasar  asumsi  adanya  supremasi  konstitusi yang  menjadi  hukum  tertinggi  yang mendasari  atau  melandasi  kegiatan  negara serta  sebagai  parameter  untuk  mencegah negara bertindak secara tidak Konstitusional.  Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman,  fungsi  konstitusional  yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum  dan  keadilan.  Namun  fungsi tersebut  belum  bersifat  spesifik  yang berada dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah  Agung.  Fungsi  Mahkamah
16 Didit  Hariadi  Estiko  dan  Suhartono,  Mahkamah Konstitusi:  Lembaga  Negara  Baru  Pengawal Konstitusi,  (Jakarta:  P3I  Sekretariat  Jendral  DPR RI, Agarino Abadi, 2003), hlm. 23

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 157-168
Konstitusi  dapat  ditelusuri  dan  dilatar belakangi  pembentukannya,  yaitu  untuk menegakkan  supremasi  konstitusi.  Oleh karena  itu  ukuran  keadilan  dan  hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah  Konstitusi  adalah  Konstitusi itu  sendiri  yang  dimaknai  tidak  hanya sekedar  sebagai  sekumpulan  norma  dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi,  anatara  lain  prinsip  negara hukum  dan  demokrasi,  perlindungan  hak asasi  manusia,  serta  perlindungan  hak konstitusional warga negara
Pasal  24C  ayat  (1)  dan  (2)  Undang- Undang  Dasar Negara Republik Indonesia tahun  1945  menggariskan  wewenang Mahkamah  Konstitusi  adalah  sebagai berikut: 17
1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap  Undang  Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga  negara  yang  kewenangannya diberikan  oleh  Undang  Undang  Dasar, memutus  pembubaran  partai  politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
17 Pasal  24C  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Mahkamah  Konstitusi  wajib  memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan  Rakyat  mengenai  dugaan pelanggaran  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  menurut  Undang  Undang Dasar.
Secara  khusus,  wewenang  Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam Pasal 10  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  2020  Tentang  Perubahan Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  24
Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi dengan rincian sebagai berikut: 18
1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  yang  putusannnya  bersifat final untuk:
a. Menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pengujian (toetsing/review) dalam konteks  tulisan  ini  adalah  pengujian Undang-Undang  (UU)  dalam  arti  luas yaitu  dalam  arti  formal  dan  material, sedangkan  pengujinya  (lembaganya) tidak  hanya  lembaga  peradilan  saja melainkan  juga  lembaga  legislatif/
18 Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  Tentang Mahkamah Konstitusi

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 2 2021, Hal 157-168
eksekutif.  Berdasarkan  pengertian  dari kamus black dan fockema pengujian
Undang-Undang
terhadap
UndangUndang atau peraturan
perundang-undangan
dibawah Undang-Undang  terhadap  Undang- Undang, yang dimaksud adalah pengujian yang dilakukan oleh lembaga  peradilan  (hakim)  bukan dilakukan  oleh  lembaga  eksekutif ataupun  legislatif.  Oleh  karena  itu disebut judicial review . 19
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga  negara  yang  kewenangannya diberikan  oleh  Undang  Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945;
Menurut Prof Jimly Asshiddiqie dalam  bukunya Hukum  Acara
Mahkamah Konstitusi (hal.150) dalam sistem  ketatanegaraan  yang  diadopsi  oleh UUD  1945  sesudah  perubahan  pertama (1999),  kedua  (2000),  ketiga  (2001),  dan keempat  (2002),  mekanisme  hubungan antar  lembaga  negara  tidak  lagi  bersifat vertikal,  melainkan  bersifat  horizontal. Jika sebelum amandemen konstitusi dikenal  adanya  lembaga  tinggi  dan lembaga  tertinggi  negara,  maka  pasca
19 Machmud Aziz, “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan  dalam  sistem  Peraturan
Perundang-Undangan
Indonesia”,
Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 5 (Oktober 2010), hlm. 1-2
amandemen  konstitusi  tidak  dikenal  lagi lembaga  tertinggi  negara.  Dalam  hal  ini,
Majelis
Permusyawaratan Rakyat (“MPR”)  bukan  lagi  sebagai  lembaga negara tertinggi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, melainkan kedudukannya  sederajat  dengan  lembaga- lembaga  konstitusional  lainnya  seperti Presiden,  Dewan  Perwakilan  Rakyat (“DPR”),  Dewan  Perwakilan  Daerah (“DPD”), MK, Mahkamah Agung (“MA”), dan  Badan  Badan  Pemeriksa  Keuangan (“BPK”). 20
UU  MK  tidak  menjelaskan  lebih lanjut  batasan  lembaga  negara  yang menjadi  subjek  dalam  perkara  sengketa kewenangan  antar  lembaga  negara  yang kewenangannya  diberikan  oleh  UUD 1945.  Artinya  tidak  ada  penyebutan  apa saja lembaga negara yang dapat bersengketa  dalam  sengketa  kewenangan lembaga  negara.  Batasan  yang  diberikan bahwa selama kewenangan tersebut diberikan  oleh  UUD  maka  lembaga tersebut  dapat  menyelesaikan  perselisihan kewenangan tersebut di MK. bahkan Jimly menyebutkan  bahwa lembaga negara yang memiliki constitutional  importance maka
20 Jimly  Asshiddiqie,  Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi,  (Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi  RI,  2010), Hlm.150.

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 157-168
dapat
menyelesaikan perselisihan kewenangannya di Mahkamah Konstitusi.
Penjelasan  lebih  lanjut  mengenai lembaga  negara  yang  dapat  menjadi pemohon  atau  termohon  dalam  perkara sengketa  antar  kewenangan  lembaga negara  tersebut  dapat  kita  temukan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi  Nomor  08/PMK/2006  tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (“PMK  08/2006”) yang  berbunyi sebagai berikut : 21
1. Lembaga  negara  yang  dapat  menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa  kewenangan  konstitusional lembaga negara adalah:
a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
d. Presiden
e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
f. Pemerintahan  Daerah  (Pemda); ata
g. Lembaga  negara  lain  yang kewenangannya  diberikan  oleh UUD 1945.
2. Kewenangan  yang  dipersengketakan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) adalah  kewenangan  yang  diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945.
21 Feri Amsari, da;am https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ lt5cd543f6991ff/bisakah-mk-memutus-sengketa- lembaga-negara-yang-terkait-dengan-dirinya/
3. Mahkamah  Agung  (MA)  tidak  dapat menjadi  pihak,  baik  sebagai  pemohon ataupun  termohon  dalam  sengketa kewenangan teknis peradilan (yustisial) Vide Pasal 65 UU Mahkamah Konstitusi.
c. Memutus pembubaran partai politik;
Kewenangan ini diberikan agar pembubaran  partai  politik  tidak  terjebak pada  otoritarianisme  dan  arogansi,  tidak demokratis, dan berujung pada pengebirian kehidupan perpolitikan yang sedang dibangun.  Mekanisme  yang  ketat  dalam pelaksanaannya  diperlukan  agar  tidak berlawanan  dengan  arus  kuat  demokrasi. Partai  politik  dapat  dibubarkan  oleh  MK jika  terbukti  ideologi,  asas,  tujuan, program  dan  kegiatannya  bertentangan dengan  UUD  1945.  Pasal  74   sampai dengan  Pasal  79  UU  Nomor  24  Tahun 2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  telah mengatur kewenangan ini.
d. Memutus  perselisihan  tentang  hasil pemilihan umum;
Perselisihan  hasil  Pemilu  adalah perselisihan  antara  KPU  dengan  Peserta Pemilu  mengenai  penetapan  perolehan suara  hasil  Pemilu  secara  nasional. Perselisihan  hasil  pemilu  dapat  terjadi apabila penetapan KPU mempengaruhi
1. Terpilihnya anggota DPD,
2. Penetapan  pasangan  calon  yang masuk pada putaran kedua

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 2 2021, Hal 157-168
pemilihan  presiden.  dan  wakil
presiden serta
terpilihnya pasangan  presiden  dan  wakil presiden, dan
3. Perolehan  kursi  partai  politik peserta  pemilu  di  satu  daerah pemilihan. Hal ini telah ditentukan dalam  Bagian  Kesepuluh  UU Nomor  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah  Konstitusi  dari  Pasal 74 sampai dengan Pasal 79.
2. Mahkamah  Konstitusi  wajib  memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan  Rakyat  bahwa  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  diduga  telah melakukan  pelanggaran  hukum  berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela, dan/atau  tidak  lagi  memenuhi  syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan  ini  diatur  pada  Pasal  80
sampai  dengan  Pasal  85  UU  Nomor  24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.  Dalam  sistem  presidensial, pada  dasarnya  presiden  tidak  dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya habis, ini dikarenakan presiden dipilih  langsung  oleh  rakyat.  Namun,
sesuai  prinsip supremacy  of  law dan equality  before  law ,  presiden  dapat diberhentikan  apabila  terbukti  melakukan pelanggaran  hukum  sebagaimana  yang ditentukan  dalam  UUD.  Tetapi  proses pemberhentian  tidak  boleh  bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum.
Hal  ini  berarti,  sebelum  ada  putusan pengadilan  yang  menyatakan  seorang presiden  bersalah,  presiden  tidak  bisa diberhentikan.  Pengadilan  yang  dimaksud dalam  hal  ini  adalah  MK.  Dalam  hal  ini hanya  DPR  yang  dapat  mengajukan  ke MK.  Namun  dalam  pengambilan  sikap tentang  adanya  pendapat  semacam  ini harus melalui proses pengambilan keputusan di DPR yaitu melalui dukungan 2/3  (dua  pertiga)  jumlah  seluruh  anggota DPR  yang  hadir  dalam  sidang  paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota DPR. 22
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. Pengkhianatan  terhadap  negara adalah  tindak  pidana  terhadap keamanan  negara  sebagaimana diatur dalam undang-undang.
b. Korupsi  dan  penyuapan  adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan  sebagaimana  diatur dalam undang-undang.
22 Pasal 7 B ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 157-168
c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam  dengan  pidana  penjara  5 (lima) tahun atau lebih.
d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang  dapat  merendahkan  martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
e. Tidak lagi memenuhi syarat
sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden adalah syarat
sebagaimana yang ditentukan dalam  Pasal  6  Undang  Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1945. 23

## D. Kesimpulan
Sebagaimana  kita  ketahui  bersama
bahwa Pemerintahan Indonesia
diselenggarakan  dalam  bingkai  republik yang  dipimpin  oleh  seorang  Presiden  dan dibantu  oleh  wakil  Presiden.  Tidak  hanya dibantu  wakil  Presiden,  namun  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  Indonesia juga  dibantu  oleh  beberapa  lembaga diantaranya  yaitu  lembaga  Mahkamah Konstitusi.
Mengenai  kewenangan  mahkamah konstitusi  sebagai  yang  tertuang  dalam ketentuan  yang  ada,  bahwa  kewenangan yang dimiliki diantaranya:
23 https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita &id=11768, diakses pada tanggal 14 Juni 2021.
1. Menguji  undang-undang  terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus  Sengketa  kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum .

## E. Daftar Pustaka
Buku Ahmad Surkarti, Kedudukan dan Wewenang  Mahkamah  Konstitusi, 2006 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012) Bachtiar, Problematika Implementasi
Mahkamah Konstitusi, (Jakarta, Raih Asa Sukses, 2015)
Soejono  Soekamto  dan  Sri  Mamudji, 1985, Penelitian  Hukum  Normatif Suatu  Tinjauan  Singkat ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta
Tampil  Anshari, Metodologi  Penelitian Hukum:  Penulisan  Skripsi ,  (Medan:
Pustaka Bangsa Press, 2005),
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990 Padmo Wahyono, Guru Pinandita, Jakarta:
Badan  Penerbit  Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia, 1984
Utrecht,  Pengantar  Hukum  Administrasi Negara  Indonesia,  Ichtiar,  Jakarta,

## Nanang  Sri  Darmadi,  “Kedudukan  Dan
Wewenang  Mahkamah  Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan  Indonesia”,  Jurnal Pembaharuan Hukum
Abu  Daud  Busro,  Ilmu  Negara,(  Jakarta:
Bumi Aksara, 2015 Didit  Hariadi  Estiko  dan  Suhartono, Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara  Baru  Pengawal  Konstitusi,
(Jakarta:  P3I  Sekretariat  Jendral DPR RI, Agarino Abadi, 2003) Machmud  Aziz,  “Pengujian  Peraturan Perundang-Undangan  dalam  sistem
Peraturan
Perundang-Undangan Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 5 (Oktober 2010). Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi RI, 2010),
Feri  Amsari,  S.H.,  M.H.,  LL.M dalam https://www.hukumonline.com/klini k/detail/ulasan/lt5cd543f6991ff/bisa kah-mk-memutus-sengketa-lembaga- negara-yang-terkait-dengan-dirinya/ https://www.mkri.id/index.php?page=web. Berita&id=11768

## Peraturan Perndang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang Republik
Indonesia
Nomor  7  Tahun  2020  Tentang
Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-
Undang  Nomor  24  Tahun  2003 Tentang Mahkamah Konstitusi