Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas di Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

## KEDUDUKAN HUKUM PIMPINAN KANTOR CABANG DALAM MEWAKILI PERSEROAN TERBATAS DI DALAM PENGADILAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

## LEGAL POSITION OF LEADERS OF BRANCH OFFICES IN REPRESENTING LIMITED COMPANIES IN COURTS RELATED TO LAW NUMBER 40 OF 2007 REGARDING LIMITED COMPANIES
Rifardi Raihan Dafa, Isis Ikhwansyah dan Deviana Yuanitasari

## Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363 Korespondensi Penulis; rifardi.rd@gmail.com
Submission   : 10 Agustus 2022 Accepted : 30 September 2022 Publish : 30 September 2022

## Abstract
Limited Liability Company in Indonesia along with the development of the business, it is necessary  to  establish  a  branch  office  in  order  to  expand  its  reach  and  increase  the quantity  and  quality  of  its  business  activities.  Not  infrequently  Limited  Liability Companies  enter the realm of  court because of  legal  actions, but in  the application of the law, often the head of the branch office becomes a party to a case, even though the branch  office  does  not  have  legal  standing  as  a  legal  subject.  This  study  aims  to determine the position of  the head of  a branch office of  a limited liability company to represent a limited liability company and the legality of the head of a branch office of a limited liability company to represent a limited liability company in civil cases in court. The research method used is normative juridical through the library research and field research stages. Based on the results of the study, the legal position of the head of the branch  office  cannot  carry  out  legal  actions  legally  without  the  presence  of  a  branch attorney.  PT  can  not  be responsible  for  errors  or  omissions  committed  by  the  head  of the  branch  office  as  long  as  it  can  be  proven  that  the  action  taken  exceeds  the  power given and the legality of the head of the branch office of the PT as a party to civil cases in  court  based  on  the  legal  rules  contained  in  permanent  jurisprudence  which  states that  the  head  of  a  branch  office  can  be  withdrawn  as  a  party  in  a  civil  case  is inappropriate, because the branch office is not a legal subject, then the head office can sue or be sued.
Keywords: Branch Office Manager, Defendant, Limited Liability Company, Plaintiff

## Abstrak
Perseroan  Terbatas  di  Indonesia  seiring  dengan  berkembangnya  bisnis,  perlu mendirikan kantor cabang demi perluasan daya jangkau dan peningkatan kuantitas serta kualitas  dari  kegiatan  usahanya.  Tidak  jarang  Perseroan  Terbatas  memasuki  ranah pengadilan  oleh  karena  adanya  perbuatan  hukum,  tetapi  pada  penerapan  hukumnya,
Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas di Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
seringkali pimpinan kantor cabang menjadi pihak dalam sebuah perkara, padahal kantor cabang tidak memiliki legal standing sebagai  subyek haukum.  Penelitian ini  bertujuan untuk  mengetahui  kedudukan  pimpinan  kantor  cabang  suatu  Perseroan  Terbatas  untuk mewakili  Perseroan  Terbatas  dan  legalitas  pimpinan  kantor  cabang  suatu  Perseroan Terbatas untuk mewakili Perseroan Terbatas pada perkara perdata di dalam pengadilan. Metode  penelitian  yang  dilakukan  adalah  yuridis  normatif  melalui  tahap  penelitian kepustakaan  dan  penelitian  lapangan.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  kedudukan  hukum pimpinan  kantor  cabang  tidak  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  secara  sah  tanpa adanya  kuasa  cabang.  PT  dapat  tidak  bertanggung  jawab  kepada  kesalahan  atau kelalaian  yang  dilakukan  oleh  pimpinan  kantor  cabang  sepanjang  dapat  dibuktikan tindakan yang diperbuat melampaui kuasa yang diberikan dan legalitas pimpinan kantor cabang PT sebagai pihak pada perkara perdata di pengadilan yang didasari pada kaidah hukum  yang terkandung dalam Yurisprudensi tetap yang menyatakan bahwa pimpinan kantor  cabang  dapat  ditarik  sebagai  pihak  dalam  perkara  perdata  adalah  kurang  tepat, karena  kantor  cabang  bukan  merupakan  subyek  hukum,  maka  yang  dapat  menggugat atau digugat adalah kantor pusatnya.
Kata kunci: Perseroan Terbatas, Penggugat , Pimpinan Kantor Cabang, Tergugat

## A. Pendahuluan
PT  merupakan  salah  satu  pilar  serta  faktor  yang  penting  dalam  pembangunan perekonomian di  Indonesia dan dewasa ini, PT menjadi bentuk badan usaha terbanyak jumlahnya  di  Indonesia 1 .  Kegiatan  usaha  yang  diperbolehkan  dari  PT  berdasarkan ketentuan  dalam  perundang-undangan  ialah  bermacam-macam.  Dari  banyaknya kegiatan  bisnis  yang  dilakukan  oleh  PT,  maka  penerapan  prinsip  ekonomi  secara maksimal pun menjadi lebih kompleks. PT senantiasa berupaya untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam kondisi yang demikian, adalah suatu hal yang wajar apabila adanya persaingan usaha di antara pelaku usaha dalam bersaing satu sama lain untuk merebut pasar dunia usaha 2 .
Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh sebuah PT agar dapat bersaing satu sama  lain  dan  menerapkan  prinsip  ekonomi  secara  maksimal  ialah  dengan  dibuatnya kantor cabang pada beberapa titik daerah, baik itu di kota yang terbilang kecil ataupun di  kota  besar.  Hal  ini  dilakukan  oleh  PT  agar  daya  jangkau  dari  apa  yang  PT  tersebut geluti  dalam  usahanya  semakin  meluas  hingga  ke  daerah-daerah  tertentu.  Meluasnya daya jangkau dari PT dalam melaksanakan bisnis, meningkat pula frekuensi terjadinya
1 I.G. Rai Widjaja, Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT), Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994
2 Isis  Ikhwansyah,  Gugatan  Terhadap  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  Sebagai  PT  Persero Dalam Perkara Perdata, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2016
Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas di Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
permasalahan-permasalahan hukum. Dari beberapa permasalahan yang timbul, terbilang tidak  jarang  bagi  PT  yang  pada  akhirnya  harus  menyelesaikan  permasalahan  tersebut menuju ranah peradilan.
Direksi  dalam  memberikan  kuasa  kepada  pimpinan  kantor  cabang  harus memerhatikan  Pasal  103    dan  Pasal  92  UU  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) serta Pasal 1792 KUHPer yang mana ketiga pasal tersebut  memberi  pengaturan  bahwa    direksi  dapat  memberi  kuasa  pada  karyawan  PT untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang mana perbuatan hukum atas nama PT harus  tetap  sesuai  dengan  kepentingan  dari  PT  dan  dalam  pemberian  kuasa  tersebut harus ada persetujuan dari pihak yang diberikan kuasa.
Praktiknya,  sering  ditemui  adanya  perbedaan-perbedaan  dibentuknya  kuasa direksi  perihal  pendirian  kantor  cabang  yang  tiada  lain  ialah  mengenai  bentuk  kuasa yang terdiri dari kuasa umum dan kuasa khusus. Pada pendirian kantor cabang diberikan kuasa  umum  terkait  tugas  kepala  cabang  dalam  kepengurusan  kantor  cabang.  Tidak jarang  di  dalam  akta  pendirian  tersebut  diberikan  wewenang  kepada  kepala  cabang untuk mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan. Sering kali ditemukan bahwa pada akta pendirian, adanya pemberian wewenang kepada kepala cabang perihal wewenang mewakili perusahaan di dalam dan luar pengadilan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis  normatif  dimana  penulis  menghimpun  data  dari  bahan  kepustakaan  atau  data sekunder  berupa  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder 3 .    Pendekatan  yang digunaka  n  secara  spesifik  ialah statue  approach atau  pendekatan  pada  peraturan perundang-undangan dengan melakukan pengkajian asas dan teori hukum yang relevan dengan    permasalahan  kedudukan  hukum  pimpinan  kantor  cabang  dalam  mewakili Perseroan Terbatas di dalam pengadilan.
Sifat  dari  penelitian  hukum  ini  ialah  deskriptif  analitis,  yang  mana  memiliki maksud  untuk  mendapatkan  gambaran  lengkap  tentang  keadaan  hukum  yang  berlaku dengan  memusatkan  perhatian  pada  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam masyarakat  kemudian  dianalilis  menggunakan  teori-teori  hukum  guna  memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada.
3 Muchtar,  Henni.  “ANALISIS  YURIDIS  NORMATIF  SINKRONISASI  PERATURAN DAERAH  DENGAN  HAK  ASASI  MANUSIA”.  Humanus  14,  no.  1,  2015:  80-91,  DOI: 10.24036/jh.v14i1.5405.
Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas di Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

## B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Kedudukan  Pimpinan  Kantor  Cabang  Perseroan  Terbatas  Dalam Mewakili Perseroan Terbatas
Direksi  PT  dalam  menjalankan  fungsi  kepengurusan,  tidak  mungkin  dapat menjalankan sepenuhnya terlebih lagi apabila PT yang bersangkutan memiliki kegiatan usaha yang berada di luar daerah operasional kantor pusatnya. Untuk itu direksi berhak dan  berwenang  mengangkat  kepala  cabang  sebagai  kepanjangan  tangan  direksi  dalam mengurus  perseroan.  Pengangkatan  kepala  cabang  didasari  oleh  kuasa  cabang sebagaimana  kewenangan  direksi  yang  tercantum  dalam  Pasal  103  UU  PT  yang tentunya  perlu  memerhatikan  ketentuan  dalam  Pasal  1792  KUHPer  mengenai pemberian  kuasa  yang  mana  di  dalamnya  menyatakan  bahwa  “Pemberian  kuasa  ialah suatu  persetujuan  yang  berisikan  pemberian  kekuasaan  kepada  orang  lain  yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa”.
Pemberian  kuasa  tentunya  harus  memerhatikan  pengaturan  yang  terkandung dalam Pasal  1320 KUHPer  yang mana diatur di dalamnya keabsahan suatu  perjanjian. Frasa  “untuk  dan  atas  nama”  selalu  tercantum  dalam  perjanjian  kuasa  yang  memiliki makna  bahwa  di  dalam  pemberian  kuasa  selalu  timbul  fungsi  perwakilan  seorang penerima kuasa atas pemberi kuasa. Perwakilan tidak hanya bersumber dari pemberian kuasa atau perjanjian, tetapi juga bersumber kepada Undang-Undang 4 .
Perihal pemberian kuasa dalam kantor cabang, kepala cabang menjadi perwakilan yang  mewakili  direksi  dari  PT  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  di  wilayah  hukum sesuai  dengan  kantor  cabang  tersebut  berada.  Frasa  “untuk  dan  atas  nama”  tersebut diterapkan dalam kasus ini yang mana pemimpin cabang akan bertindak untuk dan atas nama  PT  dan  segala  sebab  dan  akibat  yang  timbul  dari  adanya  perwakilan  tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari PT selaku pihak yang diwakili 5 . Suatu kuasa cabang  tidak  menjadikan  kepala  cabang  organ  perseroan  karena  sebagaimana  diatur dalam UU PT bahwa yang termasuk ke dalam organ perseroan hanyalah RUPS, direksi dan  komisaris.  Didasarkan  pada  fakta  tersebut,  maka  pimpinan  cabang  hanya bertanggung  jawab  kepada  direksi  selaku  perwakilan  perseroan,  tidak  memiliki
4 Djaja  S.  Meliala,  Pemberian  Kuasa  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Bandung: Tarsito, 1982
5 I.G. Rai Widjaja, Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT), Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994
Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas di Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
tanggung  jawab  selayaknya  direksi  yang  bertanggung  jawab  langsung  pada  RUPS. Dalam hubungan pengangkatan tersebut, maka juga berlaku asas ius contractus actus .
Mengenai  tanggung  jawab  direksi,  berdasarkan  Pasal  1366  dan  1367  KUHPer, seseorang dinyatakan bertanggung jawab apabila karena kesalahannya, karena lalai atau kurang  hati-hati  dan  karena  perbuatan  atas  orang  dan  barang  yang  menjadi tanggungannya.  Oleh  karena  perbuatan-perbuatan  tersebut  menimbulkan  kerugian, maka menurut Pasal 1365 KUHPer orang tersebut harus bertanggung gugat atas adanya kerugian  yang  ditimbulkan.  Dalam  perbuatan  melanggar  hukum  pada  Pasal  1365 KUHPer  tersebut  terdapat  2  (dua)  unsur  penting,  yaitu  kesalahan  dan  kerugian  yang diderita. Untuk dapat dapat menuntut ganti rugi atas perbuatannya pihak yang dirugikan harus  dapat  membuktikan  adanya  kerugian  yang  diderita  dan  adanya  unsur  kesalahan, kelalaian  atau  kurang  hati-hati  dan  perbuatan  orang  atau  barang  yang  menjadi tanggungannya sebagaimana Pasal 1365 KUHPer. .
Pada dasarnya kepala cabang merupakan karyawan yang dipekerjakan oleh suatu perseroan. Perlu diingat bahwa meskipun seorang kepala cabang diangkat oleh direksi, dalam  hal  kapasitasnya  direksi  selalu  bertindak  untuk  dan  atas  nama  perseroan.  Jadi sama  halnya  bahwa  kepala  cabang  juga  bertindak  untuk  dan  atas  nama  perseroan. Sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPer bahwa majikan-majikan dan  orang  yang  mengangkat  orang  lain  untuk  mewakili  urusan-urusan  mereka,  adalah bertanggung  jawab  tentang  kerugian  yang  diterbitkan  oleh  pelayan-pelayan  atau bawahan-bawahan  mereka  didalam  melakukan  pekerjaan  untuk  mana  orang-orang  ini dipakainya.
PT  tidak  menjadi  bertanggung  jawab  atas  tindakan  pimpinan  cabang  bila  dapat dibuktikan  bahwa  terdapat  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  pimpinan  cabang  sesuai dengan koridor yang ditentukan oleh PT. Setelah dapat dibuktikan bahwa ada tindakan dari  pimpinan  cabang  yang  di  luar  perintah  PT,      tanggung  gugat  pribadi  dari  kepala cabang  terhadap  pihak  yang  dirugikan    menjadi  wajib  sesuai  dengan  apa  yang  diatur dalam Pasal 1807 KUHPer yang menyatakan bahwa  “Pemberi kuasa wajib memenuhi perikatan-perikatan  yang dibuat oleh penerima kuasa menurut  kekuasaan  yang telah ía berikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah dilakukan di luar kekuasaan itu kecuali jika ía telah menyetujui hal itu secara tegas atau diam-diam”. Demi menghindari permasalahan hukum sebagaimana telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya,  UU PT
Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas di Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
telah mengatur perihal tanggung jawab seorang direksi yang tercantum dalam Pasal 97 Ayat  (1), (2), dan (3)  UU PT.  Ayat  (3) dari pasal  tersebut  menjelaskan bahwa seluruh anggota  direksi  secara  pribadi  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  dialami  oleh Perseroan  bila  melakukan  kesalahan  atau  kelalaian  dalam  penjalanan  tugas  didasarkan pada  apa  yang  diatur  pada  ayat  (2).  Dalam  hal  tersebut,  status  pertanggung-jawaban terbatas sebuah PT akan dikesampingkan oleh hakim, sehingga kekebalan yang dimiliki kepala cabang sebagai kuasa mewakili fungsi kepengurusan akan dibuka. Pertanggung- jawaban  kepala  cabang  akan  dibebankan  sepenuhnya  kepadanya  menjadi  tanggung jawab  tidak  terbatas  hingga  mencakup  harta  kekayaan  pribadi  seorang  kepala  cabang. Hal ini lah yang dinamakan piercing the corporate veil .
Pengikatan  pertanggungjawaban  kepala  cabang  perlu  terbukti  terlebih  dahulu bahwa terdapat kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian. Unsur kesalahan yang dimaksud  mengacu pada apa  yang telah diatur dalam Pasal  92 Ayat (2) jo.  Pasal 97 Ayat (2) UU PT, yakni mengenai kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau anggaran dasar, itikad baik ( good faith ) dan tanggung jawab ( fiduciary duty ). Bila tidak dapat dibuktikan bahwa terdapat unsur kesalahan atau kelalaian,  maka  pengikatan  pertanggungjawaban  terhadap  kepala  cabang  tidak dibenarkan  karena  tidak  menjadi  tanggung  jawabnya,  melainkan  perseroan  yang  harus bertanggung  jawab  sebagaimana  hubungan  antara  pemberi  kuasa  atau  majikan  dengan pekerja.
2. Legalitas Pimpinan Kantor Cabang Perseroan Terbatas Dalam  Mewakili Perseroan Terbatas Pada Perkara Perdata Dalam Pengadilan
Dalam  perkara  perdata,  baik  “Penggugat”  maupun  “Tergugat”  tentunya  adalah subyek  hukum.  Penggugat  maupun  tergugat  yang  merupakan  subyek  Hukum  dapat terdiri dari : Manusia dan Badan Hukum 6 . Badan Hukum yang mana dalam hal ini ialah PT,  Berdasarkan  pada  apa  yang  telah  diatur  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 558  K/Pdt/1984,  3562  K/Pdt/1984,  dan  2678  K/Pdt/1992,  pimpinan  kantor  cabang diperkenankan  untuk  menjadi  pihak  di  dalam  pengadilan.  Salah  satu  isi  amar  putusan pada  Yurisprudensi  No.  558  K/Pdt/1984,  berisikan  mengenai  kaidah  hukum  yang menyatakan  bahwa  cabang  perseroan  dapat  bertindak  di  depan  pengadilan  untuk  dan
6 Isis  Ikhwansyah,  Gugatan  Terhadap  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  Sebagai  PT  Persero  Dalam Perkara Perdata, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2016
Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas di Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
atas nama perseroan tanpa memerlukan kuasa khusus dari direksi perseroan, dibenarkan oleh yurisprudensi menggugat cabang perseroan di tempat mana cabang berada, dengan sendirinya  pimpinan  cabang  sah  mewakili  perseroan  yang  bersangkutan,  tanpa  surat kuasa khusus dari direksi pusat.
Berdasarkan  pada  kewenangan  tersebut,  pimpinan  cabang  dapat  menunjuk seorang  kuasa  (penerima  kuasa)  untuk  dan  atas  nama  cabang  perseroan  yang dipimpinnya. Putusan lain yang mendukung ialah Putusan No. 779/K/Pdt/1992, putusan tersebut  menyatakan  bahwa  pimpinan  cabang  suatu  bank  berwenang  bertindak  untuk dan atas pimpinan pusat tanpa memerlukan surat kuasa untuk itu. Oleh karena itu, kuasa yang diberikan pimpinan cabang adalah sah.
Yurisprudensi diatas menjadi rujukan kepada para pihak yang memiliki hubungan dengan  kantor  cabang  perihal  berperkara  di  dalam  pengadilan.  Namun  kurang  tepat apabila  pihak  yang  berkaitan  dengan  kantor  cabang  atau  kantor  cabang  itu  sendiri apabila  salah  menafsirkan  putusan  tersebut.  Putusan-putusan  tersebut  lahir  dengan menjunjung  asas  peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  murah  dengan menyimpangi sedikit kaidah-kaidah hukum yang sudah ada sebelumnya.
Kantor cabang oleh karena bukan merupakan subyek hukum  yang berdiri sendiri melainkan entitas yangg menyatu dengan kantor pusatnya, maka tidak dapat menggugat ataupun  digugat.  Berdasarkan  hal  tersebut,  kantor  cabang  tidak  cakap  sebagai  subyek hukum dan oleh karena itu perbuatan hukum  yang dilakukan oleh kantor cabang dapat dibatalkan  dan  juga  karena  bukan  merupakan  subyek  hukum,  maka  perbuatan  yang dilakukan oleh kantor cabang tidaklah sah.
Sebuah  badan  haruslah  memiliki  kewenangan  yang  didasarkan  pada  undang- undang  ataupun  anggaran  dasar  serta  kuasa  cabang  dalam  menjalankan  perbuatan hukumnya.  Kuasa  cabang  menjadi  sebuah  penegasan  bahwa  pimpinan  kantor  cabang dalam  melakukan  perbuatan  hukum,  hanya  bertindak  mewakili  direksi  pada  perbuatan hukum  tertentu.  Pernyataan  tersebut  menjadi  dasar  bagi  kantor  cabang  sebagai  hanya perwakilan  dari  kantor  pusatnya  perihal  penyelenggaraan  kegiatan  usaha,  dan  yang menjadi  subyek  penggugat  maupun  tergugat  ialah  kantor  pusat  oleh  karena  hubungan perwakilan yang timbul dari diberikannya kuasa pada cabang.
Pimpinan  cabang  secara  prinsip,  menjalankan  tugas  yang  didasarkan  pada  kuasa cabang  yang  diberikan  oleh  direksi  sehingga  kuasa  tersebut  menimbulkan  hubungan
Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas di Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
pertanggungjawabang  seorang  pimpinan  cabang  kepada  direksi  selayaknya  hubungan pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Hanya saja kepala cabang bertindak untuk dan atas  nama  direksi  dalam  ruang  lingkup  terbatas  fungsi  kepengurusan  dari  direksi  dan dalam  daerah  kantor  cabang  saja.  Tugas  yang  timbul  dari  adanya  kuasa  cabang merupakan tugas-tugas dalam menjalankan fungsi kepengurusan tertentu.  Di dalamnya disebutkan  secara  rinci  tugas  seorang  kepala  cabang  sehingga  terpenuhi  syarat  untuk dikatakan  sebagai  kuasa  khusus.  Untuk  dapat  melakukan  perbuatan  lainnya  di  luar kuasa cabang tersebut, kepala cabang memerlukan kuasa khusus lain dari direksi.
Perihal  mewakili  perseroan  di  dalam  pengadilan,  pimpinan  cabang  harus  benar- benar  memiliki  kedudukan  dan  kapasitas  yang  tepat  menurut  hukum.  Gugatan  akan mengadung  cacat  formil  apabila  terdapat  kekeliruan  dan  salah  bertindak  sebagai penggugat bagi pimpinan cabang.
Sebagai entitas yang tidak terpisah dari perseroan pada dasarnya fungsi mewakili di  pengadilan  oleh  direksi  yang  terkandung  dalam  Pasal  98  Ayat  (1)  UU  PT  juga melekat  pada  suatu  kantor  cabang.  Praktiknya  pada  saat  ini,  tugas  seorang  pimpinan cabang  untuk  dapat  mewakili  perseroan  dalam  bertindak  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan  dalam  ruang  lingkup  kantor  cabang  terkandung  di  dalam  kuasa.  Tugas  di dalam  kuasa  tersebut  sah  mengingat  bentuk  dari  kuasa  tersebut  adalah  kuasa  khusus sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  1795  KUHPer  bahwa  “Pemberian  kuasa  dapat dilakukan  secara  khusus,  yaitu  hanya  mengenai  satu  kepentingan  tertentu  atau  lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa”.
Penafsiran kuasa khusus tersebut harus dimaknai secara luas bahwa kuasa cabang merupakan  sebuah  kuasa  yang  lahir  dengan  tujuan  melebarkan  daya  jangkau  kegiatan usaha  perseroan,  sehingga  di  dalamnya  disebutkan  selain  tugas  kepengurusan  tertentu dengan  mengangkat  seorang  kepala  cabang  untuk  menjalankannya  juga  hal-hal  lain yang  dianggap  perlu,  yaitu  salah  satunya  adalah  tugas  seorang  kepala  cabang  untuk dapat  mewakili  kantor  pusat  di  pengadilan.  Berdasarkan  pernyataan  diatas,  seorang pimpinan  cabang  dinyatakan  sah  dalam  mewakili  PT  di  pengadilan  didasarkan  pada kuasa cabang.
Putusan  MA  No.  558  K/Pdt/1984  jo.  779  K/Pdt/1992  berisi  keputusan  yang menyatakan  bahwa  pimpinan  cabang  sah  mewakili  kantor  cabang  dalam  hal  ini  di pengadilan,  oleh  karena  itu  pimpinan  cabang  dapat  menunjuk  kuasa  untuk  dan  atas
Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas di Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
nama  cabang  perseroan  yang  dipimpinnya  dan  oleh  karenanya  kuasa  yang  diberikan pimpinan  cabang  adalah  sah.  Yurisprudensi  tersebut  kuranglah  tepat  karena  perlu adanya kejelasan lebih lanjut bahwa pimpinan cabang dapat  bertindak mewakili  PT di Pengadilan  apabila  terdapat  kuasa  khusus  yang  melekat  pada  pimpinan  cabang. Pernyataan tersebut selaras dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 123 Ayat (1) HIR bahwa  “Bilamana  dikehendaki,  kedua  belah  pihak  dapat  dibantu  atau  diwakili  oleh kuasa,  yang  dikuasakannya  untuk  melakukan  itu  dengan  surat  kuasa  teristimewa…”. Berdasarkan  pasal  tersebut,  penggugat  atau  tergugat  dapat  diwakili  oleh  kuasa  yang dikuasakannya untuk melakukan tindakan di depan pengadilan dengan diberikan kuasa khusus ( special power of attorney ).
Perihal mewakili kantor pusat PT sebagai penggugat, pimpinan cabang tidak dapat memberikan kuasa khusus kepada advokat untuk bertindak untuk dan atas nama kantor pusat  di  pengadilan  selayaknya  direksi.  Pernyataan  tersebut  didasarkan  pada  kapasitas mewakili perseroan oleh pimpinan cabang lahir dari kuasa cabang yang bersifat sebagai kuasa  khusus,  sedangkan  direksi  dalam  mewakili  perseroan  di  dalam  dan  luar pengadilan  memiliki  wewenang  berdasarkan  Undang-Undang  sehingga  direksi  dapat memberikan kuasa khusus untuk mewakilinya.
Berdasarkan  pada  putusan  Mahkamah  Agung  sebagaimana  telah  dinyatakan sebelumnya  bahwa  kantor  cabang  dapat  ditarik  sebagai  pihak  di  pengadilan,  Putusan MA  No.  3562  K/Pdt/1982  merupakan  keputusan  yang  menyatakan  bahwa  kantor cabang  dapat  digugat  sebagai  salah  satu  pihak  di  depan  pengadilan  dan  untuk  itu pimpinan  cabang  sebagai  yang  mewakili  kantor  cabang.  Adapun  putusan  lain,  yakni Putusan  No.  2678  K/Pdt/1992  yang  menyatakan  bahwa  keliru  apabila  kantor  cabang tidak memiliki legitimasi persona  Standi in  judicio , padahal  kantor cabang merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusat yang menyebabkan kantor cabang dapat digugat dan juga menggugat.
Hakikat dari kantor cabang adalah bukan merupakan subyek hukum  yang berdiri sendiri.  Kantor  cabang  lahir  berdasarkan  anggaran  dasar  dan  kuasa  direksi  dan berdasarkan  hal  tersebut,  setiap  perbuatan  dari  pimpinan  kantor  cabang  ialah  sah  bila terdapat  kuasa  dari  direksi  yang  menjadi  landasan  dalam  melakukan  suatu  perbuatan dan  dengan  demikian,  timbul  pertanggungjawaban  vertikal  seorang  kepala  cabang kepada  direksi  yang  mewakili  PT  selaku  pemberi  kuasanya.  Sehingga  dapat  dikatakan
Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas di Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
bahwa kantor cabang pada hakikatnya tidak memiliki legitimasi sebagai persona standi in judicio .
Kompetensi  relatif  terkandung  dalam  Pasal  118  HIR,  yang  mana  di  dalamnya menyatakan  bahwa  gugatan  diajukan  ke  domisili  tergugat.  Sebuah  kantor  cabang memiliki  domisili  hukum  mengikuti  kantor  pusatnya  yang  terkandung  dalam  AD Perseroan sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) UU PT bahwa “Perseroan  mempunyai  nama  dan  tempat  kedudukan  dalam  wilayah  negara  Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya”.
Penjelasan  Pasal  5  UU  PT  yang  mana  tempat  kedudukan  Perseroan  sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan, maka domisili kantor pusat merupakan juga tempat kedudukan  sebagaimana  disebutkan  di  dalam  anggaran  dasar.  Menurut  M  Yahya Harahap,  pada  penjelasan  Pasal  5  alinea  kedua,  perseroan  wajib  mempunyai  alamat sesuai  dengan  tempat  kedudukan  yang  disebut  dalam  Anggaran  Dasar  karena  alamat merupakan  landasan  identitas  untuk  menghubunginya  atau  berkomunikasi  dengan Perseroan dalam bentuk surat menyurat atau dalam bentuk lain, seperti “pemberitahuan” ( notice ). Dalam surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan perseroan menjadi pihak harus menyebabkan nama dan alamat lengkap perseroan 7 .
Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  dapat  diambil  pemahaman  bahwa  tempat kedudukan  merupakan  dasar  eksistensi  hukum  ( legal  existence )  Perseroan 8 . Berdasarkan  pada  tempat  kedudukan  tersebut,  pihak  lain  dapat  menentukan  tempat untuk  dapat  berkomunikasi  dengan perseroan  yang dalam hal  ini untuk  dapat  diajukan gugatan terhadapnya.
Yurisprudensi  tetap  yang  dijadikan  rujukan  hakim  dalam  mengadili,  dirasa  tidak tepat apabila kantor cabang memiliki persona standi in judicio sehingga dapat digugat. Putusan  yang  menjadi  yurisprudensi  tetap  itu  pada  awalnya  lahir  sebagai  perwujudan dari  asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  namun  mengesampingkan  asas actor sequitor forum rei .  Bila secara murni didasarkan pada Pasal 118 HIR, penggugat wajib  menggugat  di  tempat  kedudukan  kantor  pusat.  Hal  tersebut  dapat  merugikan pihak penggugat sehingga mengesampingkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya
7 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika, 2021
8 Ibid 7
Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas di Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
ringan  bila  ternyata  dari  masing-masing  pihak  berjarak  sangat  jauh  yang  padahal penggugat melakukan perbuatan hukum dengan kantor cabang di wilayah yang sama.
Mengesampingkan asas actor sequitor forum rei pun tidak tepat oleh karena asas tersebut  merupakan  asas  yang  mendasar  dalam  hukum  acara  perdata.  Secara  kaidah hukum  pihak yang ingin menggugat kantor cabang, tetap harus menggugat kantor pusat dari  kantor  cabang  yang  bersangkutan  oleh  karena  kantor  cabang  bertindak  untuk  dan atas  nama  perseroan  berdasarkan  kuasa  cabang.  Logika  yang  terjadi  ialah  pihak  yang seharusnya  digugat  ialah  kantor  pusat  perseroan  selaku  pemberi  kuasa,  bukan  kantor cabang yang hanya bertindak sebagai penerima kuasa. Berdasarkan Pasal 1367 KUHPer pun segala sesuatu kerugian kantor cabang menjadi tanggung gugat kantor pusatnya.
Menggugat  kantor  pusat  dapat  dilaksanakan  dengan  mengindahkan  asas actor sequitur  forum  rei dan  juga  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  murah  karena  pada dasarnya  kantor  cabang  pada  akta  pendiriannya  juga  disebutkan  alamat  dari  kantor cabang  tersebut  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya.  M.  Yahya  Harahap mengutarakan  sebuah  pendapat  bahwa  tempat  kedudukan  merupakan  domisili  hukum ( legal  domicile )  yang  sah  dari  Perseroan,  merupakan  yurisdiksi  hukum  ( legal jurisdiction )  bagi Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha dan merupakan landasan domisili komersial ( commerical domicile ) bagi Perseroan melakukan kegiatan komersial serta tempat utama ( principal place ) bagi Perseroan mengatur pelaksanaan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan 9 .
Pembukaan  kantor  cabang  baru  dengan  begitu  terjadi  suatu  pelebaran  tempat kedudukan  dalam  menjalankan  kegiatan  usaha  dari  perseroan  dan  oleh  karena  itu setelah  adanya  UU  PT,    hal  demikian  harus  ditafsirkan  bahwa  dengan  adanya konsekuensi  dari  yurisprudensi  yang  mengatakan  bahwa  kantor  cabang  merupakan perpanjangan  tangan  dari  kantor  pusat  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya,  maka alamat  kantor  cabang  dapat  dijadikan  sebagai  alamat  tergugat 10 .  Tercapainya  asas peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  murah  tanpa  mengesampingkan  asas actor sequitur  forum  rei akan  menjadi  mungkin  sehingga  hak-hak  dari  para  pihak  terjaga dengan baik.
9 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika, 2021
10 Hery Shietra, Menggugat Kantor Cabang Suatu Perusahaan Secara Perdata, https://www.hukum-hukum.com/2014/08/menggugat-kantor-cabang-suatu.html ,
Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas di Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Penafsiran demikian dapat dijadikan acuan pada penyelesaian gugatan sederhana. Kapasitas kantor cabang pada umumnya hanya diberikan tugas untuk dapat melakukan perjanjian  dengan  nilai  rata-rata  plavon  kecil.  Suatu  perjanjian  dengan  nilai  kontrak yang besar pada umumnya akan ditangani oleh kantor pusat. Dalam hal terjadi sengketa dengan  adanya  perjanjian  yang  dibuat  oleh  kantor  cabang  tersebut,  maka  menurut PERMA  2/2015  harus  diselesaikan  melalui  mekanisme  gugatan  sederhana.  Di  dalam Pasal  3  ayat  (1)  PERMA  2/2015  dinyatakan  bahwa  gugatan  sederhana  diajukan terhadap perkara cidera janji ( wanprestasi ) dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pada Pasal  4 ayat  (3) PERMA 2/2015  dinyatakan bahwa penggugat  dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan  yang sama. Apabila dalam  penafsirannya  tetap  ditarik  domisili  asli  kantor  pusat  dengan  penggugat  yang memiliki  perbedaan  domisili,  maka  Pasal  tersebut  akan  gugur.  Padahal  penggugat melakukan  perbuatan  hukum  dengan  kantor  cabang  sebagai  perpanjangan  tangan  dari kantor  pusatnya  dalam  domisili  yang  sama.  Dengan  penafsiran  bahwa  alamat  kantor cabang dijadikan sebagai alamat tergugat, maka Pasal 4 ayat (3) PERMA 2/2015 tidak akan gugur sebagaimana mestinya. Dengan begitu penerapan asas actor sequitur forum rei dengan peradilan sederhana, cepat, biaya murah dapat tercapai.
Yurisprudensi  No.  2678  K/Pdt.1992  menyatakan  bahwa  Putusan  Mahkamah Agung  No.    558  K/Pdt/1984  dan  3562  K/Pdt/1984  merupakan  yurisprudensi  tetap  dan oleh  karena  itu,  menjadi  sebuah  kesalahan  bila  para  pihak  tidak  mengindahkan keberadaan  yurisprudensi  yang  dimaksud.  Di  dalam  yurisprudensi  tersebut  juga  turut dinyatakan bahwa kantor cabang memiliki legitimasi persona standi in judicio . Apabila dikembalikan  kepada  pengertian  dari  yurisprudensi  tetap  di  atas,  yurisprudensi mengandung kaidah hukum baru yang belum diatur oleh Undang- Undang dan menjadi tetap  dengan  digunakan  sebagai  acuan  dalam  perkara-  perkara  sejenis.  Namun  kaidah hukum  yang  digunakan  kurang  tepat,  dan  menimbulkan  kesesatan  pada  ahli  hukum dalam penerapan hukum apabila diteruskan demikian. Sekalipun yurisprudensi tersebut merupakan  yurisprudensi  tetap,  tidak  seharusnya  mengutamakan  satu  asas  dengan mengesampingkan  asas  yang  lain.  Menurut  asas  dari  civil  law  system,  maka  suatu yurisprudensi  tidak  harus  selalu  diikuti  karena  adanya  asas  persuasive  precedent  yang melekat  di  dalamnya,  maka  seorang  hakim  dapat  tidak  menggunakan  kaidah  hukum
Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas di Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
yang  sama  dari  yurisprudensi  tetap  yang  telah  ada  sebelumnya.  Kaidah-kaidah  hukum pada  yurisprudensi  tetap  yang  telah  ada  sebelumnya  dapat  dijadikan  referensi  hakim dalam memutus perkara. Dengan adanya beberapa pandangan hukum terkait ketentuan acara perdata dari kedudukan kantor cabang suatu PT, perlu adanya kaidah hukum baru yang dengan benar menjelaskan kedudukan dari kantor cabang tersebut.

## C. Penutup
Kedudukan  hukum  pimpinan  kantor  cabang  dari  suatu  PT  ialah  bahwa  kantor cabang  bukan  sebagai  subyek  hukum  yang  berdiri  sendiri,  oleh  karena  itu  pimpinan kantor cabang tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara sah tanpa adanya kuasa cabang  sebagai  hal  yang  menjadi  landasan.  Mengenai  penjalanan  tugasnya,  pimpinan kantor cabang bertindak untuk dan atas nama direksi sebagaimana kuasa yang diberikan padanya  sehingga  di  dalam  sosok  pimpinan  kantor  cabang  melekat  adanya  fungsi perwakilan.  Kuasa  cabang  yang  diberikan  kepada  pimpinan  kantor  cabang  pun menimbulkan  hubungan  pertanggungjawaban  pimpinan  cabang  kepada  PT  melalui direksi dan di samping itu juga melekat adanya tanggung jawab antara pimpinan kantor cabang  kepada  PT  sebagai  hubungan  antara  PT  dengan  karyawan  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  1367  ayat  (3)  KUHPer.  PT  dapat  tidak  bertanggung  jawab  kepada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pimpinan kantor cabang sepanjang dapat dibuktikan  tindakan  yang  diperbuat  melampaui  kuasa  yang  diberikan  sebagaimana diatur di dalam Pasal 1807 ayat (2) KUHPer dan juga Pasal 97 ayat (3) UU PT.
Legalitas  pimpinan  kantor  cabang  PT  sebagai  pihak  pada  perkara  perdata  di pengadilan  yang  didasari  pada  kaidah  hukum  yang  terkandung  dalam  Yurisprudensi tetap  No.  558  K/Pdt.198,  3562  K/Pdt/1984  dan  2678  K?Pdt/1992  yang  menyatakan bahwa  pimpinan  kantor  cabang  dapat  ditarik  sebagai  pihak  dalam  perkara  perdata adalah kurang tepat, karena kantor cabang bukan merupakan subyek hukum, maka yang dapat  menggugat  atau  digugat  adalah  kantor  pusatnya.  Domisili  kantor  cabang  dapat digunakan  sebagai  alamat  tergugat  dari  kantor  pusatnya  karena  kantor  cabang merupakan  perpanjangan  tangan  dari  kantor  pusat.  Kaidah  hukum  yurisprudensi  tetap tersebut  tidak  harus  selalu  diikuti  oleh  hakim  dalam  memutus  perkara  serupa  karena pada hakikatnya sistem hukum Indonesia menganut asas bebas bukan asas preseden.
Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas di Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

## D. Daftar Pustaka
Djaja  S.  Meliala,  Pemberian  Kuasa  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Bandung: Tarsito, 1982

## Herzien Inlandsch Reglement
Hery  Shietra,  Menggugat  Kantor  Cabang  Suatu  Perusahaan  Secara  Perdata,
https://www.hukum-hukum.com/2014/08/menggugat-kantor-cabang-suatu.html ,
I.G.  Rai  Widjaja,  Pedoman  Dasar  Perseroan  Terbatas  (PT),  Jakarta:  PT.  Pradnya Paramita, 1994
Isis  Ikhwansyah,  Hukum  Persaingan  Usaha  Dalam  Implementasi  Teori  dan  Praktik, Bandung: UNPAD Press, 2010
Isis  Ikhwansyah,  Gugatan  Terhadap  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  Sebagai  PT Persero Dalam Perkara Perdata, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2016
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Muchtar, Henni. “ANALISIS YURIDIS NORMATIF SINKRONISASI PERATURAN DAERAH  DENGAN  HAK  ASASI  MANUSIA”.  Humanus  14,  no.  1,  2015:  80- 91, DOI: 10.24036/jh.v14i1.5405.
M.  Yahya  Harahap,  Hukum  Perseroan  Terbatas,  Cetakan  Kedelapan,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2021
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Yurisprudensi Nomor 558 K/Pdt/1984