## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021

## TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA HOAKS
CORONA DI MEDIA SOSIAL OLEH KEPOLISIAN  REBUBLIK

## INDONESIA
Yeni Nuraeni, S.H., M.H 1 Arif Rahmat Hidayat 2

## ABSTRAK
Hoax merupakan penyebaran berita bohong yang seringkali mempergunakan  akses  telematika  seperti  media  sosial.  Perbuatan  tersebut termasuk  dalam  ruang  lingkup  kejahatan  siber.  Penegakan  hukum  dalam  bidang telematika  seringkali  berbenturan  dengan  cara  pengungkapan  ekspresi  yang disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggungjawab,  melalui penyebaran konten- konten bohong dan menyesatkan, salah satunya tentang corona. Untuk membatasi perilaku  kejahatan-kejahatan  baru  di  media  sosial,  maka  diperlukan  upaya penanganan  hukum  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang informasi  dan  transaksi  elektronik  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016..
Metode  penelitian  menggunakan  spesifikasi  deskripitf  analitis  dengan pendekatan  yuridis  normatif  dalam  mengkaji  peraturan  perundang-undangan. Pengumpulan data bersumber dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dengan tahapan penelitian melalui studi kepustakaan, dan studi lapangan. Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  reduksi  data,  penyajian  dan  penarikan kesimpulan kemudian dianalisis secara evaluasi, interprestasi, dan konstruksi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  analisis  tindak  pidana hoaks virus corona di media sosial meliputi konten mengelabui/gurauan ( Satire ), menyesatkan ( Misleading ),  meniru  ( Imposter ),  memalsukan  ( Fabricated ),  menyalahi  ( False ), manipulasi ( Manipulated ) dan aksi vandalisme.  Penanganan tindak pidana hoaks corona  oleh  Kepolisian,  meliputi  1)  Penerbitan  Maklumat  Kapolri;  2)  Layanan Tanggap  Covid-19,  3)  Patroli  Siber,  dan  4)  Sosialisasi  tentang hoax di  media sosial.  Penelitian  ini  disimpulkan  bahwa  tindak  pidana  hoaks  corona  di  media sosial  termasuk  kejahatan  siber  dengan  upaya  penyebaran  berita  bohong  dan menyesatkan  publik,  yang  dalam  undang-undang  informasi  dan  transaksi elektronik diancam dengan sanksi penjara selama 6 tahun.
Kata Kunci : Pidana, Hoax , Corona , Media, Sosial
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka, email yeninur446@gmail.com
2 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Majalengka, email arifrahmathidayat0402@gmail.com

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021

## A. Latar Belakang Masalah
Sektor  informasi  dan  transaksi  elektronik  merupakan  aspek  penting dalam tatanan kehidupan masyarakat dalam upaya pemenuhan hidup manusia secara asasi,  baik secara individu maupun sosial. Terutama di masa pandemic corona  virus disease 2019  (covid-19)  semenjak  akhir  tahun  2019  hingga berbulan-bulan  di  tahun  2020.  Seiring  dengan  penetapan  covid-19  sebagai bencana  nasional  sesuai  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun  2020. 3 Maka  dilakukanlah  penanganan  covid-19  mulai  dari social distancing , stay  at  home , physical  distancing ,  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  (PSBB)  yang  dilakukan  pemerintah  Sehingga  akses  elektronik merupakan hal penting dalam upaya informasi penanganannya.
“Kemajuan  dan  perkembangan  teknologi,  khususnya  telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi (telematika) pada akhirnya dapat merubah tatanan  organisasi  dan  hubungan  sosial  kemasyarakatan”. 4 Informasi elektronik  di  saat  pandemic  merupakan  aspek  vital  untuk  memberitakan informasi secara cepat dan tepat kepada masyarakat, terkait status bahaya dan kerentanan covid-19 yang dapat mengancam nyawa manusia.
Saat  upaya  percepatan  dalam  penanganan  penularan  covid-19  gencar- gencarnya  dilakukan  negara,  namun  mereka  para  oknum  pengguna  medsos, bukannya  turut  serta  berperan  positif  sebagai  relawan  yang  membantu penanganan. Tetapi mereka justru memanfaatkan situasi dan keadaan tersebut untuk  berbagai  kepentingan  dengan  bertindak  buruk  melalui  konten-konten hoax di media sosial. Salah satunya dengan penyebaran berita bohong seputar corona di media sosial, dalam kategori tindak pidana telematika.
Pemanfaatan  media  sosial  bersifat  global  terhubung  pada  berbagai belahan  dunia  seperti Whatsappp,  facebook,  Instagram,  youtube dan  lainya. Sehingga penyebaran berita bohong termasuk salah satu kejahatan siber ( cyber crime) yang  dapat  mengancam  suatu  negara .  “Cyber  Crime merupakan kegiatan  yang  memanfaatkan  komputer  sebagai  media  yang  didukung  oleh sistem  telekomunikasi  baik  itu dial  up  system ,  menggunakan  jalur  telepon, ataukah wireless system yang menggunakan antena khusus yang nirkabel”. 5
Munculnya  beberapa  kasus  kejahatan  siber  salah  satunya  berita bohong, telah menjadi ancaman stabilitas nasional. Hal ini berkenaan dengan kondisi  wabah  covid-19  yang  sedang  melanda,  diperparah  lagi  dengan munculnya  aksi-aksi  berita  bohong  ( Hoax )  dan  menyesatkan  di  media  sosial terkait corona, cenderung berdampak buruk terhadap masyarakat. Adanya isu
3 Keputusan Presiden Republik  Indonesia Nomor  12 Tahun  2020 tentang Penetapan Bencana  Nonalam    Penyebaran    Corona  Virus  Disease  2019    (Covid-19)  Sebagai  Bencana Nasional .
4 Dikdik Mansur dan Elisatris Gultom. Cyver Law. Aspek Hukum Teknologi Informasi . Jakarta : Refika Adityama, 2009. hlm:2.
5 Maskun. Kejahatan  Siber.  Cyber  Crime.  Suatu  Pengantar .  Jakarta  :  Kencana.  2013, hlm: 45.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
105
yang  tidak  benar  mengenai  corona,  adanya  tuduhan-tuduhan  terhadap  yang positif  terkena  corona,  sehingga  berdampak  adanya  saling  curiga  diantara masyarakat yang asalnya dari dunia maya menjadi nyata dalam kenyataan.
Guna  menciptakan  kepastian  hukum,  Indonesia  memiliki  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (ITE)  merupakan  payung  hukum  di  Indonesia  untuk pertama  kali  dalam  bidang  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Kemudian  dilakukan  beberapa  perubahan  dengan  lahirnya  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Berota Bohong diatur dalam Pasal 28 : 6
(1)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Konstruksi  perluasan  UU  ITE  menjelaskan  perkembangan  modus kejahatan  dengan  media  komputer  atau  internet  seperti  halnya  dalam  bentuk hoax .  ”Hal  tersebut  sangat  penting  khususnya  membantu  penegak  hukum dalam memproses dan mengadili kasus-kasus yang telah menggunakan media informasi  elektronik  untuk  memuluskan  kejahatan  yang  dilakukan”. 7 Upaya penanganan hukum diantaranya dalam Pasal 45A (1) bahwa :
Setiap Orang  yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen dalam  Transaksi  Elektronik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28 Ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp  1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah).
Sesuai  latar  belakang  masalah  tersebut  diatas,  maka  penulis  tertarik untuk  membahas  permasalahan  tersebut  dengan  judul  “ Tinjauan  Yuridis Penanganan  Tindak  Pidana  Hoaks  Corona  Di  Media  Sosial  Oleh Kepolisian Republik Indonesia.
6 Pasal 28, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
7 Maskun. Op.Cit, hlm: 34.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
106

## B. Identifikasi Masalah
Sesuai  dengan  uraian  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :
1. Bagaimana analisis tindak pidana hoaks virus corona di media sosial?
2. Bagaimana  penanganan  tindak  pidana  hoaks  virus  corona  di  media  sosial oleh  Kepolisian  secara  yuridis  ditinjau  berdasarkan  Pasal  45A  UU  No  19 Tahun 2016  tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. ?

## C. Tujuan Penelitian
Dari hasil identifikasi, maka penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui analisis tindak pidana hoaks virus corona di media sosial.
2. Mengetahui upaya penanganan tindak pidana hoaks virus corona di media sosial oleh kepolisian secara yuridis ditinjau berdasarkan Pasal 45A .
D. Metode Penelitian

## 1. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  adalah  “konsekuensi  pemilihan  topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian”. 8 Spesifikasi  penelitian ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  analitis  yang  dimaksudkan  untuk mengetahui  makna  yang  dikandung  oleh  istilah-istilah  hukum  yang berkaitan  dengan  peraturan  perundang-undangan  secara  konsepsional  dan penerapannya  dalam  praktik  hukum  dengan  tujuan  agar  menghasilkan simpulan  mengenai  kualifikasi  dan  mekanisme  pelanggaran  berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  penelitian  hukum Yuridis  Normatif atau legal apphroach , yaitu ”Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif”. 9 Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  jenis  pendekatan normatif  berdasarkan  pendekatan  undang-undang (statute  approach) dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
Dalam  penelitian  ini  menelaah  peraturan  yang  berkaitan  dengan tindak pidana hoax di media sosial. berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
8 Johnny  Ibrahim. Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum    Normatif .    Malang: Banyumedia. 2013 , hlm : 295. 9 Peter  Mahmud  Marzuki. Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta:  Kencana.  2005, hlm:133.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
107
Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik. Aturan  yang diteliti merupakan sistem yang tertutup, artinya terpisah dari aspek-aspek  yang  lain,  seperti  sosial,  budaya  dan  sebagainya.  Peneliti tidak meninggalkan sifat dari pendekatan Undang-undang ini yaitu : 10
a. Comprehensive artinya  norma-norma  hukum  yang  ada  di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
b. All-inclusive bahwa  kumpulan  norma  hukum  tersebut  cukup mampu  menampung  permasalahan  hukum  yang  ada,  sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
c. Systematic bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain,  Norma-Norma  hukum  tersebut  juga  tersusun  secara hierarkis.

## E. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran adalah landasan penelitian sebagai pijakan penliti agar  penelitian  menjadi  kokoh  dan  memiliki  landasan  yang  kuat  sehingga penelitian tersebut dapat diandalkan ( reliable ). Sebagai pijakan penulis dalam penelitian ini, serta untuk membantu penulis dalam penyusunan Artikel hukum ini digunakan beberapa teori hukum diantaranya teori teori penegakan hukum, teori kewenangan dan teori perilaku hukum kaitannya dengan perilaku pidana penyebaran berita bohong di media sosial sebagai berikut:
1. Teori Penegakan Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan didalam  kaidah-kaidah  yang  mantap  dan  mengejawantah  dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,  memelihara,  dan  mempertahankan  kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum dalam  transaksi informasi dan elektronik salah satunya  merupakan  kewenangan  Kepolisian  dalam  upaya penangannya termasuk penyidikan sampai penuntutan dalam hal pemberitaan  dan  penyaiaran.  Dalam  hal  ini  kepolisian  memiliki hak khusus dalam intersepsi. Pasal 5 Ayat (2) bahwa : 11
Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa  hasil  intersepsi  atau  penyadapan  atau  perekaman  yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi  lainnya  yang  kewenangannya  ditetapkan  berdasarkan undang-undang.
10 Johnny Ibrahim. Op.Cit,. hlm: 295.
11 Pasal 5 (2), UU ITE No 19/2016

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
108
Pasal 43  (2) bahwa : 12
Penyidikan  di  bidang  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  dilakukan  dengan  memperhatikan  perlindungan terhadap  privasi,  kerahasiaan,  kelancaran  layanan  publik,  dan integritas  atau  keutuhan  data  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
2. Teori Kewenangan
Telematika  bersifat  global,  sehingga  berkenaan  dengan  upaya kewenangan  hukum  diperlukan  adanya  suatu  yurisdiksi  dalam  batasan tertentu  suatu  negara  secara  berdaulat.  “Yurisdiksi  adalah  refleksi  dari kedaulatan  suatu  negara,  yang  dilaksanakan  dalam  batas-batas wilayahnya”. 13 Pengertian yurisdiksi yang lebih luas dikemukakan oleh B. James  George  Jr,  yang  mendefinisikan  “Yurisdiksi  sebagai  kekuasaan negara  untuk  menetapkan  hukum,  untuk  menerapkan  hukum  dan  untuk menuntut atau mengadili”. 14
Kewenangan  hukum  telematika  berkaitan  dengan  unsur-unsur pelanggaran  dalam  pemberitaan  maupun  penyiaran  yang  dapat  dilakukan oleh  seseorang  ataupun  kelompok  dalam  suatu  jaringan  yang mempergunakan  akses  internet.  Di  Indonesia,  yurisdiksi  telematika  yang dipergunakan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
3. Teori Perilaku
Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya  suatu aturan hukum  dalam  masyarakat,  jika  berlaku  suatu  aturan  hukum,  sejauh  mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhinya. Teori perilaku hukum  merupakan  salah  satu  penganut  aliran  Positivisme  hukum  yang lebih  melihat  hukum  sebagai  sesuatu  yang  otonom,  atau  hukum  dalam bentuk  peraturan  tertulis,  artinya  karena  hukum  itu  otonom,  sehingga tujuan  hukum  semata-mata  untuk  kepastian  hukum  dalam  melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang,
Pembahasan Istilah :
A. Hoax di Media Sosial
1. Pengertian Hoax
Definisi hoax /hoaks menurut kamus Oxford  yaitu: A humorous or malicious  deception.” Sedangkan  hoaks  menurut  Kamus  Besar  Bahasa
12 Ibid., Pasal 43 (2).
13 Ibid, hlm: 54.
14
Ibid.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
109
Indonesia  berarti  “berita  bohong”. Hoax adalah  kabar,  informasi,  berita palsu atau bohong. 15
Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya  untuk  mempercayai  sesuatu,  padahal  sang pencipta  berita  palsu  tersebut  tahu  bahwa  berita  tersebut  adalah palsu. Hoax bertujuan  membuat  opini  publik,  menggiring  opini, membentuk  persepsi,  juga  untuk  bersenang-senang  yang  menguji kecerdasan  dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. 16
2. Perkembangan Hoax di Indonesia Hoax dibuat  seseorang  atau  kelompok  dengan  beragam  tujuan, mulai  dari  sekedar  main-main,  hingga  tujuan  ekonomi  (penipuan),  dan politik  (propaganda/pembentukan  opini  publik)  atau  agitasi  (hasutan). Hoax biasanya  muncul  ketika  sebuah  isu  mencuat  ke  permukaan,  namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya.
Di Indonesia, hoax marak sejak pemilihan presiden 2014 sebagai dampak gencarnya kampanye di media sosial. Hoax bermunculan guna  menjatuhkan  citra  lawan  politik  alias  kampanye  hitam  alias kampanye  negatif.  Menurut  Dewan  Pers,  di  Indonesia  maraknya hoax juga  karena  adanya  krisis  kepercayaan  terhadap  media mainstream    sehingga  publik  menjatuhkan  ke  media  abal-abal. Menurut  Yosep  Adi  Prasetyo  selaku  Ketua  Dewan  Pers hoax merupakakan  dampak  berubahnya  fungsi  media  sosial  dari  media pertemanan  dan  berbagi  sarana  menyampaikan  pendapat  politik dan mengomentari pendirian orang lain 17
3. Ciri-Ciri Hoaks
Ciri-ciri hoaks di media sosial diantaranya : 18 a. Didistribusikan  via  email  atau  media  sosial  karena  efeknya  lebih besar
b. Berisi pesan yang membuat cemas, panik para pembacanya
c. Diakhiri dengan himbauan agar si pembaca segera memforwardkan warning  tersebut  ke  forum  yang  lebih  luas. Hoax memanfaatkan iktikad    baik  si  pembaca,  sehingga  pembaca  email  ini  tanpa meneliti  terlebih  dahulu  kebenaran  beritanya,  langsung  segera 15 Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia http://kbbi.kemdikbud.go.id diakses pada 28 Agustus 2020, pukul 16.00 WIB.
16 Wikipedia .    Pemberitaan    Palsu .    https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan_ palsu. Diakses 20 Maret 2020 19.30 WIB.
17 Herlinda. Hoax. http://www.komunikasipraktis.com.  Diakses  tanggal  20  Februari 2017. 01:55 GMT.
18 Anto Satriyo Nugroho, Tips Menghadapi Hoax dan Spam . www.ilmukomputer.com. Diakses tanggal 20 Februari 2017, 08:87 GMT.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
110 menyebarkannya  ke  forum  yang  lebih  luas.  Akibarnya  lalu  lintas peredaran  data  di  internet  makin  padat  dengan  berita  yang  tidak benar.
d. Biasanya pengirim awal hoax ini tidak diketahui identitasnya.
4. Faktor-Faktor Penyebab Hoax
Konten-konten dari Hoaks sendiri sejatinya tidak memiliki batasan, mulai dari agama, politik, kesehatan, bisnis, peristiwa alam yang ajaib dll. Adapun  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  Hoaks  dapat  tetap  bertahan dan eksis pada era kekinian adalah sebagai berikut : 19
a. Jurnalisme yang lemah
b. Ekonomi
c. Internet
d. Pendidikan
e. Literasi Media yang rendah
5. Jenis-Jenis Hoax
Jenis-Jenis hoax misinformasi dan disinformasi, meliputi : 20 a. Parodi ( Satire)
Satire atau  parodi,  dibuat  dengan  tidak  berniat  untuk merugikan, tetapi berpotensi untuk mengelabui..
b. Konten menyesatkan ( misleading content )
Konten  yang  menyesatkan  atau misleading  content ,  di dalamnya  biasanya  ada  penggunaan  informasi  yang  sesat  untuk membingkai sebuah isu atau individu.
c. Konten tiruan ( Imposter content )
Konten  tiruan  atau  Imposter  content  adalah  ketika  sebuah sumber asli ditiru atau diubah untuk mengaburkan fakta sebenarnya..
d. Konten Palsu ( Fabricated content )
Konten palsu berupa konten baru yang 100% salah dan secara sengaja dibuat, didesain untuk menipu serta merugikan
e. Keterkaitan yang Salah ( False connection )
Keterkaitan yang Salah, atau False connection Ini adalah ketika judul,  gambar,  atau  keterangan  tidak  mendukung  konten  atau  tidak terikat antara satu dengan yang lainnya.
f. Konten yang Salah ( False context )
Konten  yang  Salah atau  False context, ketika konten yang asli dipadankan atau dikait-kaitkan dengan konteks informasi yang salah.
g. Konten yang Dimanipulasi ( Manipulated content )
19 Ni Kadek, Loc.Cit.
20 Wikipedia. Berita  Bohong .  https://id.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong  Akses:  28 Juni 2020, pukul 05.08.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
111 Konten  yang  Dimanipulasi  atau Manipulated  content ketika informasi atau gambar yang asli sengaja dimanipulasi untuk menipu.
B. Tindak Pidana Hoax Corona di Media Sosial
1. Peranan Media Sosial terhadap Informasi Corona
Salah  satu  metode  yang  digunakan  untuk  memberikan  informasi
COVID-19  adalah  melalui  media  sosial, karena  penggunaan  media  sosial merupakan  langkah  tepat  untuk  menghindari  bertatap  muka  langsung (kontak  langsung),  berupa  kerumunan  di  masyarakat.  Media  Sosial sejatinya  merupakan  media  sosialisasi  dan  interaksi,  yang  menarik  orang lain  untuk  melihat  dan  mengunjungi  tautan  yang  berisi  informasi mengenai produk dan lain-lain. 21
Berdasarkan  data  Departemen  Komunikasi  dan  Informasi (Depkorninfo)  dapat  diketahui  bahwa  di  Indonesia  saat  ini  pengguna media sosial mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut menunjukkan 95 persen  masyarakat  menggunakan  internet  untuk  mengakses  jejaring sosial. 22
Media  sosial  yang  digunakan  masyarakat  dalam  mendapatkan informasi, di antaranya: Instagram , Twitter , Youtube , Facebook , Whatsapp ataupun  artikel-artikel  pada  situs  berita  online.  Beragam  informasi  dapat diakses  oleh  masyarakat  baik  informasi  yang  diperoleh  dari  akun  resmi maupun  yang  belum  jelas  sumbernya  dari  aplikasi Instagram , Twitter , Youtube dan Facebook .  Serta  informasi-informasi  berupa  pesan  berantai yang dikirimkan melalui aplikasi Whatsapp , serta artikel-artikel pada situs berita online. 23
C. Model Upaya Kepolisian dalam Penanganan Hoax Corona di Media Sosial
1. Jeratan Hukum Hoaks Corona
Bagi  penyebar  hoaks,  dapat  diancam  Pasal  28  Ayat  1  Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  atau  Undang-Undang  ITE (UU  ITE)  yang menyatakan  "Setiap orang dengan sengaja, dea tanpa hak menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan kerugian  konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik",  dapat  diancam  pidana berdasarkan  Pasal  45A  Ayat  (1)  UU  19/2016,  yaitu  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 6 (met) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Setiap orang  yang suka mengirimkan kabar bohong ( hoax ), atau bahkan cuma sekadar iseng mendistribusikan ( forward ), harus berhati-hati
21 I  Made  Adi  Widnyana,  et  al. Covid-19  Perspektif  Hukum  dan  Sosial Kemasyarakatan. Yayasan  Kita  Menulis.  2020.  hlm:54-55.  Online:  http://google.book.com Akses : 20-06-2020, pukul 02:01 WIB.
22 Ibid. hlm:54-55 23 Ibid.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
112
karena selain denda Rp 1 miliar, pelaku juga akan dikenai hukuman badan, pidana penjara selama enam tahun.
Untuk  menekan  terjadinya  penyebaran  hoaks  masyarakat  perlu literasi  untuk  meminimalisir  penyebaran  konten  berita  bohong. Masyarakat  juga  dapat  melaporkan  setiap  berita-berita  bohong (hoaks)  dengan  men- screen  capture dan  disertai url atau  dengan dikirimkan  ke  aduankonten@mail.kominfo.go.id.  Kiriman  aduan segera  diproses  setelah  melalui  verifikasi.  Kerahasiaan  pelapor dijamin  dan  aduan  konten  dapat  dilihat  di  laman  web trustpositifkominfo.go.id 24

## 2. Kronologis Awal Munculnya Masalah  Penyebar Hoaks Corona
Pengelola  media  mainstream  seperti  media  cetak,  televisi,  radio dan media siber sangat hati-hati mempublikasikan data dan identitas warga yang  diduga  terpapar  virus  corona.  Diawali  dari  pengumuman  resmi Pemerintah  Indonesia  melalui  Presiders  Joko  Widodo.  Saat  itu,  presiden menyebut  dua  warga  Depok,  Jawa  Barat  positif  terinfeksi  Virus  Corona awal Maret 2020. Dua warga tersebut pernah kontak dengan warga negara Jepang  yang  lebih  dulu terinfeksi  positif corona.  Sejumlah  media  saat  itu berhati-hati memberitakan identitas lengkap kedua pasien. Bahkan, warga yang  tinggal  di  perumahan  dua  pasien  tersebut  sempat  memboikot  dan menutup akses bust peliputan media.
Penyebar Identitas PDP Covid-19, diancam Penjara 2 Tahun Polri juga  telah  memperingatkan  masyarakat  agar  tidak  sembarang  menyebar identitas pasien Corona di ruang publik. Setiap orang yang melakukan itu bisa  diancam  hukuman  penjara.  "Persoalan  membuka  identitas  seseorang pada  ruang  publik  yang  tidak  berdasarkan  izin  dari  yang  bersangkutan, tentunya  berpotensi  melanggar  hukum.  Oleh  karenanya,  perundang- undangan  sudah  mengatur  tentang  ini  semua,"  kata  Kabag  Penum  Divisi Has  Polri,  Kombes  Asep  Adi  Saputra  di  Mabes  Polri,  Jalan  Trunojoyo,
Jakarta  Selatan,  Kamis  (5/3/2020)  seperti  dilansir  detik.com.  Asep menjelaskan  hal  itu  diatur  dalam  UU  Nomor  44  Tahun  2019  tentang Rumah  Sakit  dan  UU  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi  Publik.  Dalam  UU  itu,  setiap  orang  yang  menyebarkan informasi soal data pasien bisa dipenjara 2 tahun dan denda Rp 10 juta. 25
24 Masrul, Loc.Cit.
25 Ibid. hlm: 160.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
113

## F. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Analisis  Terhadap  Penanganan  Tindak  Pidana  Hoaks  Corona  Di Media  Sosial  Oleh  Kepolisian  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2016
A. Tindak Pidana Hoaks  Virus Corona Di Media Sosial Yang Ditangani Kepolisian
1. Konsepsi Hukum dalam Penanganan Hoax Corona
Yurisdiksi  hukum  terhadap  kejahatan  siber  di  Indonesia  diatur dalam  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi  Elektronik.  Proses  penegakan  hukum  yang  diterapkan  oleh Kepolisian dalam menanganai kejahatn siber hoax coronan adalah hukum positif . Hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 : 26
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras,  dan  antargolongan (SARA). . Penanganan yang berkekuatan hukum perlu ada obyek dan subyek dari hoax ini. Pertama, berita bohong harus punya nilai subyek obyek yang dirugikan. Kedua, adanya pelanggaran terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan  tindakan  tersebut.  Sedangkan  pasal  28  (1)  UU  ITE  terkait  berita bohong  dengan  substansi  berdasarkan  konten-kontennya  masih  belum begitu jelas atau kurang spesifik.
Sebagai  salah  satu  upaya  maka  perlu  pengembangan  analisis hukum  yang  lebih  jelas  secara  yuridis,  utamanya  yang  berkaitan  dengan substansi berita bohong menyesatkan dalam pasal 28. Hal ini sehubungan secara  empiris  implementasi  dalam  kasus  penanganan hoax corona  yang terjadi  di  media  sosial  cenderung  memiliki  jenis  dan  tingkat  keragaman konten yang berbeda-beda, sebagaimana dilihat pada gambar berikut ini
26 Pasal 28, UU ITE.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
114
Gambar 4.1
Yurisdiksi Hukum Tindak Pidana Hoax Corona di Indonesia
2. Analisis Hukum Hoax yang Ditangani Kepolisian Tindak  pidana hoax di  media  sosial  dalam  hal  ini  bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 28
(1)  UU  ITE.  Tindakan  ini  dilakukan  memenuhi  unsur-unsur  kesengajaan dengan  adanya  modus-modus  operandi  tertentu  dalam  membuat, mengunggah,  memposting  dan  menyebarluaskannya  di  media  sosial. Bentuk-bentuk hoax corona dapat berupa ucapan perkataan dalam dengan cara  menulis  dan  memposting  dengan  perkataan  di  akun  media  sosial, melakukan  unhggahan,  memposting  foto-foto  ataupun  video  yang  tidak sesuai  dengan  fakta  aslinya  bahkan  sampai  merealisasikannya  dalam kehidupan nyata.
Upaya  proses hoax secara  hukum  ditangani  dengan  melakukan berbagai upaya hukum positif diantaranya melakukan klarifikasi terhadap subjek  atau  objek  yang  diberitakan hoax ,  melakukan  screenshoot (tangkapan  layar)  sebagai  alat  bukti,  melakukan  penangkapan, pemeriksaan melalui penydiikan keterangan saksi ahli digital forensik dan petunjuk  petunjuk  selanjutnya  dalam  pelaksanaan  gelar  perkara  sampai peradilan.  Upaya  penegakan  hukum  yang  dilakukan  Kepolisian sehubungan  penyebar hoax secara  yuridis  Pasal  28  terdapat  dalam  Pasal 45A (1) bahwa: 27
Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian

## UU ITE
Hoax (Berita Bohong) Hukum Cyber Crime Pasal 28 (1) Berita Bohong, Menyesatkan, Mengakibatkan Kerugian Rule of Law The Internet Yurisdiksi Hoax di Indonesia
Hukum Konflik/Context ( Hoax Corona) Hukum
Jenis-Jenis Hoax 1. Mengelabui ( Satire ))
2. Menyesatkan ( Misleading )
3. Meniru ( Imposter )
4. Memalsukan ( Fabricated )
5. Menyalahi ( False )
6. Manipulasi ( Manipulated )

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
115
konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  28  Ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Dalam hukum pidana di indonesia pelaku menyebar berita Hoax di kenai sanksi dalam pasal 45 A (1) yang memenuhi unsur yuridis:
1. Setiap orang mengandung arti semua orang arti setiap orang disini adalah ditunjukan kepada pelaku.
2.  Dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan  Dengan  sengaja  yang  dapat  diartikan  bentuk  kesengajaan dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan,terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancamkan dalam pasal tersebut.
3.  Mengakibatkan  kerugian  konsumen  mengakibatkan  kerugian  konsumen dalam  transaksi  elektronik.  Yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen dalam  transaksi  elektronik  adalah  semua  bentuk  kerugian,  tidak  saja kerugian  yang  dapat  dinilai  uang,  tetapi  segala  bentuk  kerugian. Misalnya,  timbulnya  perasaan  cemas,  malu,  kesusahan,  hilangnya harapan  mendapatkan  kesenangan  atau  keuntungan  sebagianya.Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus  mengakibatkan  suatu  kerugian  konsumen.  Artinya,  tidak  dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumendi dalam transaksi elektronik.
4.  Dengan  menggunakan  media  elektronik,  orang  yang  melakukan perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.
5.  Dengan menyalagunakan perbuatan Pasal 28 Ayat (1) dipidana 6 (enam) tahun / dendan Rp.1.000.000.000,00.
Sebenarnya tidak hanya berdasarkan UU ITE tersebut, tetapi lebih mendalam lagi secara pidana dalam Pasal 160: : 28
Barangsiapa  di  muka  umum  dengan  lisan  atau  tulisan  menghasut supaya  melakukan  perbuatan  pidana,  melakukan  kekerasan terhadap  penguasa  umum  atau  tidak  menuruti  baik  ketentuan undang-undang  maupun  perintah  jabatan  yang  diherikan  berdasar ketentuan  undang-undang,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama enam tahun utau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Demikian halnya dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi: : 29
28 Pasal 160, KUHPidana
29 Pasal 14, UURI No 1/1946

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
116 1.  Barangsiapa,  dengan  menyiarkan  berita  atau  pemberitahuan bohong,  dengan  sengaja  menerbitkan  keonaran  di  kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. 2.  Barangsiapa  menyiarkan  suatu  berita  atau  mengeluarkan pemberitahuan  yang  dapat  menerbitkan  keonaran  di  kalangan rakyat,  sedangkan  ia  patut  dapat  menyangka  bahwa  berita  atau pemberitahuan  itu  adalah  bohong,  dihukum  dengan  penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Pelaku juga berpotensi dikenakan Pasal 15 UU 1/1946, yaitu: 30
Barangsiapa  menyiarkan  kabar  yang  tidak  pasti  atau  kabar  yang berkelebihan  atau  yang  tidak  lengkap,  sedangkan  ia  mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau  sudah  dapat  menerbitkan  keonaran  di  kalangan  rakyat,
dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun.

## A. Upaya Penanganan Tindak Pidana Hoaks Virus Corona Di Media Sosial Oleh Kepolisian Secara Yuridis Ditinjau Berdasarkan Pasal 45A
Terkait dengan pandemic corona  dan dalam upaya penanganan hukum yang  dilakukan  Kepolisian  terhadap  tindak  pidana  kejahatan  siber  yang diantaranya hoax sesuai  Pasal  45A,  Kepolisian  telah  melakukan  beberapa upaya penanganan diantaranya:
1. Penerbitan Maklumat Kapolri
Maklumat  Kapolri  Nomor  Mak/2/III/2020  yang  dalam  hal  ini dikeluarkan  setelah  adanya  penetapan  covid-19  sebagai  bencana  nasional melalui Kepres RI Nomor 12 Tahun 2020. 31

## 2. Layanan Tanggap Covid-19
Kerjasama  dalam  penanganan  kasus hoax dilakukan  Dittipidsiber dalam laporan data dan Humas Polri dalam pemberitaan informasi.  Akun resmi  Bareskrim Polri  melalui  media  sosial;  Dittipidsiber.id,  FB: @CCICPolri  |  IG:  @ccicpolri,  dan  lainnya.  Media  informasi  dilakukan agar  masyarakat  tidak  membuat  dan  menyebarkan  informasi  yang menyesatkan.
3. Patroli Siber
Kapolri  menginstruksikan  agar  jajarannya  melaksanakan  patroli siber  untuk  monitoring  situasi  berita  opini,  dengan  sasaran  hoaks  terkait
30 Ibid, Pasal 15.
31 Keputusan  Presiden Republik  Indonesia Nomor  12 Tahun  2020 tentang Penetapan Bencana  Nonalam    Penyebaran    Corona  Virus  Disease  2019    (Covid-19)  Sebagai  Bencana Nasional.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
117
covid-19, dan hoaks terkait kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus  corona,  serta  penghinaan  terhadap  penguasa/presiden  dan  pejabat pemerintah. Instruksi  itu  dengan  keluarnya  Surat  Telegram  Nomor T/1100/IV/HUK.7.1.2020 per tanggal 4 April 2020
4. Sosialisasi Tentang Hoax di Media Sosial Kepolisian melakukan upaya sosialisasi informasi pada masyarakat diminta agar tidak ikut menyebarkan informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya. Sebab, akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Dan masyarakat  dapat  lebih  teliti  terhadap  segala  informasi  yang  diterima, jangan langsung percaya. Upaya ini dilakukan secara langsung tidak hanya di  pusat  tetapi  juga  sampai  ke  pelososk  melalui  Humas-humas  polsek- polsek terkait.
Secara  tidak  langsung  kepolisan  juga  bekerja  sama  dengan kominfo  dalam  sosialisasi  untuk  meminimalisir  penyebaran  konten hoax . Masyarakat  juga  telah  diinformasikan  terkait  hukuman  bagi  mereka  yang berujar  kebencian/SARA  melalui  UU  ITE.  Hashtag  #BijakHadapi Hoax ramai  di Twitter dan  pengguna  bisa  melaporkan  apabila  menemukan konten  di  media  sosial  yang  berisi  berita  bohon  atau hoax ,  ujaran kebencian atau SARA serta radikalisme atau terorisme.
B. Hambatan  Penanganan  Tindak  Pidana  Hoaks  Virus  Corona  Di  Media Sosial Oleh Kepolisian
Upaya  penanganan  tindak  pidana hoax corona  oleh  Kepolisian  masih belum  maksimal.  Hal  ini  berkenaan  dengan  masih  banyaknya  faktor-faktor kendala yang menghambat upaya penanganannya, diantaranya :
1. Lemahnya kebijakan peraturan
Peraturan  dalam  UU  ITE  sampai  saat  ini  yang  berkenaan  dengan
hoax hanya  terdapat  pada  pasal  28  yang  itupun  terbagi  dua,  pada  Ayat pertama tentang hoax (berita bohong) dan Ayat kedua tentang hate speech (ujaran kebecian).
2. Terbatasnya Aparatur Siber
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dengan  masyarakat  paling banyak  menggunakan  media  sosial.  Sehingga  meningkatkan  besarnya peluang  tingkat  kejahatan  di  dunia  maya.  Dalam  upaya  penanganan kejahatan siber sampai saat ini dilakukan Dittipidsiber Bareskrim Polri.
3. Perilaku budaya masyarakat di media sosial
Media sosial berperan penting secara positif dalam menyebarluaskan  informasi  status  secara  cepat  dan  mudah.  Termasuk informasi  seputar  covid-19  dan  kebijakan  pemerintah  yang  diterapkan. Namun masyarakat masih awam akibat kekurangtahuan mengenai sumber resmi  dalam  pemerolehan  informasi  tersebut,  berikut  konten-konten hukum
4. Pengaruh hoax - hoax corona dari luar negeri

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
118 Keberadaan hoax yang  sumber  aslinya  dari  luar  negeri  akan menyulitkan  dalam  proses  penegakan  hukum,  yang  mana  setiap  negara memiliki  batas  yuridis  tertentu.  Dalam  upaya  ini  tim  siber  telah  berkerja sama  dengan  beberapa  mitra  telekomunikasi  penyedia  layanan  internet positif  dengan  melakukan  pemblokiran.  Namun  akses  langsung  secar daring melalui media sosial gadget seperti halnya Whatsapp , tidak sedikit konsumen  pengguna  media  sosial  yang  terjebak  sebagai  penyebar  dan mereply kembali konten hoax tersebut yang jumlahnya bergitu banyak.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021

## G. Kesimpulan
Sebagai  kesimpulan  akhir  dari  hasil  analisis  pembahasan  mengenai tinjauan yuridis penanganan tindak pidana hoaks corona di media sosial oleh Kepolisian, disimpulkan sebagai berikut :
1. Tindak  pidana  hoaks  virus  corona  di  media  sosial  yang  ditangani Kepolisian,  meliputi  konten hoax yang  mengelabui/gurauan  ( Satire ), menyesatkan  ( Misleading ),  meniru  ( Imposter ),  memalsukan  ( Fabricated ), menyalahi  ( False ),  manipulasi  ( Manipulated )  dan  aksi  vandalisme. Penegakan  hukum  oleh  Kepolisian  terhadap  tindak  pidana hoax dalam pasal 28 secara yuridis, dikaitkan dengan Pasal 160 KUHPidana: ancaman 5  tahun  penjara,  Pasal  14  dan  15  UURI  No  1/  1946:  10  tahun  penjara, Pasal  45A  UURI  No.19/2016:  6  tahun  penjara,  Pasal  16  UURI  No 40/2008: 5 tahun penjara, dan Pasal 14 UURI No. 4/1984: 1 tahun penjara.
2. Penanganan  tindak  pidana  hoaks  virus  corona  di  media  sosial  oleh Kepolisian,  meliputi  1)  Penerbitan  Maklumat  Kapolri;  2)  Layanan Tanggap  Covid-19,  3)  Patroli  Siber,dan  4)  Sosialisasi  Tentang Hoax di Media Sosial. Hambatan dalam penanganannya meliputi: masih lemahnya kebijakan  UU  ITE,  terbatasnya  aparatur  siber  yang  memenuhi  standar  di jajaran  Polda,  perilaku  budaya  masyarakat  yang  negatif,  dan  pengaruh konten hoax dari luar negeri.

## H. Saran
Dari  temuan  hasil  penelitian  ini  ditemukan  beberapa  kendala  terkait penanganan tindak pidana hoaks corona di media sosial oleh Kepolisian yang diajukan saran sebagai berikut :
a. Pemerintah  dapat  mengembangkan  yurisdiksi  perubahan  UU  ITE  lebih relevan,  khususnya  dalam  konten hoax sebagaimana  Pasal  28,  dengan substansi hukum, jenis, bentuk maupun platform nya dengan pengkondisian Dittipidsiber Kepolisian di berbagai wilayah secara merata dan  proporsional,  mengingat  hampir  setiap  masyarakat  kini  merupakan pengguna media sosial.
b. Para  pelaku  usaha  jasa  telekomunikasi,  media  pemberitaan  maupun penyiaran  dapat  lebih  meningkatkan  peran  sertanya  secara  aktif  dalam membatasi  konten-konten  negatif hoax yang  bersumber  dari  luar  negeri melalui  upaya  internet  positif.  Sehingga  masyarakat  pengguna  media sosial dapat memanfaatkan akses informasi dan komunkasi lebih bijak lagi dan  turut  membantu  melaporkan  status  yang  terindikasi hoax ke  akun resminya,  ataupun  ke  akun  aduan  kominfo  maupun  dittipidsiber,  untuk menciptakan  kondusifitas  ketertiban  masyarakat  secara  umum,  dan khususnya membantu upaya percepatan penanganan covid-19.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Sumber Buku
Dikdik  Mansur  dan  Elisatris  Gultom. Cyver  Law.  Aspek  Hukum  Teknologi Informasi . Jakarta : Refika Adityama, 2009.
Johnny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum  Normatif .  Malang: Banyumedia. 2013 .
Maskun. Kejahatan Siber. Cyber Crime. Suatu Pengantar . Jakarta : Kencana. 2013.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: Kencana. 2005.

## B. Undang-Undang dan Peraturan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

## Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Eelektronik

## Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  1984  Tentang Wabah Penyakit Menular.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2008  tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Ketetapan  MPR  RI  No.  VII/MPR/2000  tentang Peran  Tentara  Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020  tentang
Penetapan Bencana  Nonalam    Penyebaran    Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19) Sebagai Bencana  Nasional .

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
121
Keputusan  Presiden  Nomor  70  Tahun  2002  tentang Organisasi  Tata  Kerja
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Keputusan  Presiden  Nomor  89  Tahun  2000  tentang Kedudukan  Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Maklumat  Kapolri  Nomor  Mak/2/III/2020  tentang Kepatuhan  terhadap Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Penanganan  Penyebaran  Virus
Corona (Covid-19).
Surat  Telegram  Nomor  T/1100/IV/HUK.7.1.2020  tentang Penanganan Kejahatan Di Ruang Siber.

## C. Sumber Lain
Alfiansyah  Anwar. Polemik Publikasi Identitas Covid-19 dan Sanksi Pidana .
Dalam  Budiman  Et  al    19 Covid  Pandemi  dalam  19  Perspektif . IAIN  Pare-Pare    Nusantara  Press.  2020.  hlm:  157.  Online:
http://google.book.com  Akses : 20-06-2020, pukul 01:27 WIB.
Anto Satriyo Nugroho, Tips Menghadapi Hoax dan Spam . www.ilmukomputer.com. Diakses tanggal 20 Februari 2017.
Herlinda. Hoax. http://www.komunikasipraktis.com.  Diakses  tanggal  20 Februari 2017.
Humas  Polri. Update  Kasus  Hoax  Corona  5  Mei  :  Polri  Tangani  101  Kasus
https://humas.polri.go.id/2020/05/04/update-kasus- hoax -corona-5- mei-polri-tangani-101-kasus.
Humas  Polri. Polda  Kepri  Tangkap  Penyebar  Hoax  Virus  Corona . https://humas.polri.go.id/2020/03/17/polda-kepri-tangkap-penyebar- hoax -virus-corona.
Humas Polri. Penyebaran Hoax Virus Corona, Polri Amankan 2 Tersangka di Kalimantan Timur . https://humas.polri.go.id/2020/02/04/penyebaran
- hoax -virus-corona-polri-amankan-2-tersangka-di-kalimantan-timur.
Ida  Bagus  Alit  Kertawiguna. Paradoks  Stockdale  sebagai  langkah  preventif dalam  penanganan  kepanikan  pandemic  covid-19  (perpektif bimbingan  konseling  preventif) .  Dalam  I  Ketut  Sudarsana,  et  al. Covid-19  Perpektif  Agama  dan  Kesehatan .  Yayasan  Kita  Menulis.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
122 2020.  hlm:    84.  Online:  http://google.book.com    Akses  :  20-06- 2020, pukul 02:16 WIB. I  Made  Adi  Widnyana,  et  al. Covid-19  Perspektif  Hukum  dan  Sosial Kemasyarakatan. Yayasan  Kita  Menulis.  2020.  hlm:54-55.  Online:
http://google.book.com  Akses : 20-06-2020, pukul 02:01 WIB. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan Bahasa,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik
Indonesia  http://kbbi.kemdikbud.go.id  diakses  pada  28  Agustus 2020, pukul 16.00 WIB.
Kemkominfo.  2020. 177  Jenis  Hoaks  Virus  Corona  Beredar  di  Indonesia .
Liputan6.com Update : 09 Mar 2020, 16:19 WIB. Koronavirus . Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas.
http://wikipedia. or.id. 12 Mei 2020, pukul 11.40.
Masrul,  et  al. Pandemik  Covid-19.  Persoalan  dan  Refleksi  di  Indonesia . Yayasan Kita Menulis. 2020. hlm:36. Online: http://google.book.com Akses : 20-06-2020, pukul 01:37 WIB.
Ni Kadek Juliantari, et al. Covid-19 Perspektif Susastra Dan Filsafat. Yayasan Kita  Menulis.  2020,  hlm:  80.  Online  :  http://googlebook.com. Akses: 20-06-2020, 01:48 WIB.

## Patroli Siber Akses : https://patrolisiber.id
Polda  Maluku. Dua  Pelaku  Penyebar  Hoax  Corona  Berhasil  Di  Amankan Pihak  Berwajib .  https://humas.polri.go.id/2020/03/19/dua-pelaku- penyebar- hoax -corona-berhasil-di-amankan-pihak-berwajib.
Polda  Metro  Jaya. Berencana  Lakukan  Vandalisme  di  Tangkot,  Komplotan Penyebar  Hoax  Corona  Ini  Dibekuk  Polisi .    https://humas.polri. go.id/2020/04/12/berencana-lakukan-vandalisme-di-tangkot-
komplotan-penyebar- hoax -corona-ini-dibekuk-polisi.
Polda  Sumsel. Dittipidsiber  Ditreskrimsus  Polda  Sumsel  Tangkap  Penyebar Hoax  Terkait  Virus  Corona .  https://humas.polri.go.id/2020/03/18/
dittipidsiber-ditreskrimsus-polda-sumsel-tangkap-penyebar- hoax - terkait-virus-corona.
Polisi  Tangani  101  Kasus  Dugaan  Hoaks  Terkait  Corona .  Kompas.com  - 04/05/2020, 19:23 WIB.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
123
Wikipedia. Pemberitaan    Palsu .    https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan_ palsu. Diakses 20 Maret 2020, pukul 18.30 wib. Wikipedia. Berita Bohong . https://id.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong Akses: 28 Juni 2020, pukul 05.08.