## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174

## Volume 4, Nomor 2, 2024

## Authors
1 Rafel Maita,
2 Vasco Javarison Zacharias,
3 Asmak UI Hosnah

## Affiliation
Universitas Pakuan Bogor
Email 1 maitafaell158@gmail.com 2 zachariasvasco@gmail.com

## Date Submission
17 Mei 2024
Date Accepted 17 Mei 2024
Date Published 31 Mei 2024
DOI
https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.397
TINJAUAN  YURIDIS  PENGHUKUMAN TERHADAP  PELAKU  KORUPSI  YANG TERBUKTI  BERSALAH  DALAM  KASUS PENCUCIAN UANG: TINJAUAN

## TERHADAP  IMPLEMENTASI  HUKUM PIDANA

## Abstrak
Dalam  kajian  hukum  normatif  yang  juga  dikenal  sebagai  penelitian hukum  doktrinal,  diungkap  bahwa  kejaksaan  dan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  berwenang  menuntut  pelaku  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU)  berdasarkan  Undang-Undang  No.  8 Tahun  2010  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (UU  TPPU),  jika tindak  pidana  yang  melatarbelakanginya  adalah  korupsi.  Akan  tetapi, Undang-Undang  No.  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (UU  KPK)  tidak  memberikan  penjelasan  mendetail  tentang peran  KPK  dalam  penanganan  kasus  TPPU  yang  bermula  dari  tindak pidana  korupsi.  Kajian  ini  mengedepankan  analisis  terhadap  hukum positif yang relevan. Hal ini terjadi meskipun kepolisian dan kejaksaan, yang  mendapat  amanat  eksplisit  dari  undang-undang,  secara  umum tidak mengalami kesulitan dalam mengatasi kasus-kasus TPPU. Menjadi penting untuk merevisi Pasal 76 agar kewenangan penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus Tindak Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU)  yang  berkaitan  dengan  korupsi  dapat disamakan,  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  8  Tahun  2010  tentang TPPU.  Hal  ini  meniscayakan  perlunya  klarifikasi terhadap  interpretasi Ayat  (1)  Pasal  76,  yang  menetapkan  bahwa  penuntut  umum  dari Kejaksaan Agung RI dan KPK adalah entitas yang bersatu dengan hak yang identik dalam mengelola kasus-kasus tersebut. Dengan demikian, hal ini akan mengakhiri kontroversi yang ada mengenai wewenang KPK dalam menangani kasus TPPU. Oleh karena itu, penuntut umum yang berasal  dari  KPK  dianggap  berwenang  untuk  menuntut  dalam  kasus TPPU dimana tindak pidana asalnya adalah korupsi.
Kata Kunci : Penghukuman, Pelaku korupsi pencucian uang, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

## Abstract
Normative legal research, often referred to as doctrinal legal research, reveals that public prosecutors from the Attorney General's Office and the Corruption Eradication  Commission  (KPK)  are  authorized  to  prosecute  perpetrators  of Money Laundering Criminal Acts (TPPU) under Law No. 8 of 2010 on Money Laundering  Criminal  Acts  (UU  TPPU)  if  the  original  crime  is  corruption. However,  Law  No.  30  of  2002  concerning  the  Corruption  Eradication Commission (UU KPK) does not detail the KPK's involvement in handling TPPU cases that originate from corruption crimes. This study focuses on the analysis of positive law. This occurs even though the police and the prosecutor's office,  which  are  explicitly  mandated  by  the  law,  generally  do  not  face difficulties in handling TPPU cases. The revision of Article 76 is important to ensure that public prosecutors from the Corruption Eradication Commission (KPK) have the same authority in handling Money Laundering Criminal Act (TPPU)  cases  related  to  corruption,  as  regulated  in  Law  No.  8  of  2010  on TPPU.  This necessitates a clarification of the interpretation of Clause (1) of Article  76,  which  establishes  that  public  prosecutors  from  the  Indonesian Attorney General's Office and the KPK are unified entities with identical rights in managing these cases. Thus, this will end the existing controversy regarding the KPK's authority in handling TPPU  cases. Therefore, public prosecutors originating from the KPK are considered authorized to prosecute in TPPU cases where the original crime is corruption.

## Keywords: Punishment, Money Laundering Corruption Actors, Money Laundering Crime

## PENDAHULUAN
Penghambatan  terhadap  kemampuan  pelaku  untuk  menikmati  hasil  kejahatannya dianggap  sangat  krusial,  mengingat  uang  hasil  kejahatan  tersebut  menjadi  pusat  dari pengembangan jaringan kejahatan terorganisir. Dalam sebuah kasus korupsi yang dianggap sebagai  kejahatan  utama,  pelaku  yang  dinyatakan  bersalah  atas  Tindak  Pidana  Pencucian Uang akan dikenai hukuman oleh pengadilan. Hukuman tersebut mencakup berbagai sanksi, seperti  perampasan  aset  yang  didapatkan  dari  kejahatan,  pidana  penjara,  serta  denda. Kesulitan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam mengadili pelaku Tindak Pidana Pencucian  Uang  memerlukan  pertimbangan  serius  terhadap  profesionalitas  aparat  serta budaya  masyarakat  yang  berpengaruh.  Praktik  pencucian  uang  memungkinkan  pelaku kejahatan ekonomi menggunakan hasil kejahatan mereka secara bebas. Kondisi ini menuntut dilakukannya  evaluasi  ulang  terhadap  peraturan  yang  digunakan  sebagai  acuan  dalam penegakan hukum.
Indonesia  telah  melakukan  langkah  signifikan  dalam  usaha  membasmi  kejahatan pencucian uang melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan diterapkannya undang-undang tersebut, muncul optimisme bahwa tindak pidana pencucian uang akan dapat dicegah dan ditangani  dengan  efektif.  Undang-undang  ini  menuntut  peran  aktif  tidak  hanya  dari pemerintah  tetapi  juga  dari  sektor  swasta,  termasuk  di  bidang  keuangan,  perbankan,  dan ekonomi, dalam menghapus praktik pencucian uang.
Dalam konteks penghukuman pelaku korupsi pencucian uang, pengejaran langsung terhadap pelaku seringkali dirasakan rumit dan berisiko tinggi. Oleh karena itu, alasan utama yang  membuat  pengejaran  terhadap  uang  atau  harta  hasil  kejahatan  menjadi  lebih diprioritaskan adalah karena kompleksitas dan risiko tersebut. Kedua, hasil dari kejahatan lebih  mudah  dikejar  dibandingkan  dengan  mengejar  pelakunya  secara  langsung.  Ketiga, keberadaan  hasil  kejahatan  yang  disita  dan  dialihkan  ke  negara  dapat  secara  signifikan mengurangi  kegiatan  kejahatan  pencucian  uang  karena  merupakan  sumber  pendanaan utama dalam melancarkan tindak pidana tersebut (Chaerudin, Dinar, & Fadillah, 2008).
Sering  kali,  penyidik  tidak  mengutamakan  penyidikan  terhadap  Tindak  Pidana Pencucian Uang, kecuali ada indikasi awal yang kuat tentang adanya korupsi sebagai tindak pidana asal. Dalam praktik yang berlaku, tidak selalu Tindak Pidana Pencucian Uang diakui atau disidik sebagai sebuah kejahatan, meskipun seyogianya setiap terjadi " Predicate Crime " harus diikuti dengan identifikasi terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut. Faktanya, hasil dari tindak pidana korupsi sering kali disimpan atau digunakan sehingga menciptakan kesan bahwa kekayaan tersebut diperoleh secara sah.
Ketentuan  khusus,  kecuali  dinyatakan  lain,  tidak  berlaku  dalam  penyidikan  atas tindak  pidana  Pencucian  Uang  menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menuntut penggunaan
hukum  acara  dan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Instansi  seperti  Direktorat  Jenderal Pajak dan  Bea  Cukai,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Kejaksaan,  serta  Kepolisian  Negara Republik Indonesia diakui memiliki wewenang dalam penyidikan tindak pidana asal. Dalam melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  asal,  penyidik  diberi  kewenangan  untuk menyelidiki Tindak Pidana Pencucian Uang apabila ada bukti permulaan yang cukup.
Dalam revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan di dalam Pasal 4 bahwa pengembalian kerugian finansial negara atau ekonomi nasional oleh pelaku tidak membebaskan pelaku dari potensi penghukuman yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Tanggung jawab untuk mengadili perkara yang melibatkan pelaku korupsi pencucian uang  dan  tindak  pidana  lain  yang  terkait  dengan  hasil  korupsi  dipegang  oleh  pengadilan tindak pidana korupsi. Ketentuan yang dipertahankan dalam amendemen ini mengakibatkan peningkatan kehati-hatian para pelaku korupsi dalam menghapus bukti kejahatan mereka, termasuk  melalui  praktik  pencucian  uang.  Dengan  demikian,  kecenderungan  para  pelaku untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka secara lebih sistematis semakin meningkat.
Meskipun  pengertian  tindak  pidana  korupsi  (Tipikor)  secara  umum  merujuk  pada tindakan  curang  yang  menimbulkan  kerugian  finansial  terhadap  negara,  hingga  saat  ini belum diakui satu definisi standar yang universal. Dalam kerangka Tindak Pidana Korupsi, sering kali ditemukan bahwa dana negara yang disalahgunakan atau digelapkan bertujuan untuk memberi keuntungan kepada diri sendiri atau pihak lain (Syamsuddin, 2011).
Dalam  sistem  pembuktian  terbalik  yang  diterapkan  pada  kasus  korupsi  dan pencucian  uang,  beban  pembuktian  justru  dipindahkan  kepada  pelaku  korupsi  pencucian uang,  yang  harus  membuktikan  bahwa  harta  yang  mereka  miliki  tidak  diperoleh  dari tindakan  korupsi.  Sistem  ini  telah  mengubah  metode  pembuktian  tradisional,  di  mana sebelumnya, jaksa yang harus menunjukkan asal-usul harta tersebut dari aktivitas korupsi. Efektivitas sistem ini dalam mengungkap asal-usul harta terbukti lebih tinggi, memudahkan proses pengambilan kembali harta yang sudah tersamarkan oleh pelaku. Perubahan metode ini  disebabkan  oleh  kesulitan  dalam  melacak  harta  hasil  korupsi  yang  telah  dilakukan pencucian uang oleh pelaku.
Mengingat bahwa penghukuman terhadap pelaku korupsi pencucian uang masuk ke dalam  ranah  kejahatan  ekonomi  dan  merupakan  unsur  dari  kejahatan  yang  terorganisir, penegakan  hukum  yang  akurat  dan  efisien  diharapkan  melebihi  sekadar  penerapan hukuman pidana akibat adanya tindakan yang melanggar hukum. Harus diusahakan agar hukuman yang diterapkan memiliki tujuan untuk menghindari terulangnya perbuatan oleh pelaku  dan  mengurangi  kerugian  yang  dapat  terjadi  bagi  negara  dan  masyarakat.  Dalam konteks  ini,  sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  korupsi  pencucian  uang  haruslah dipertimbangkan  tidak  hanya  dari  segi  pidana  namun  juga  dari  pengaruh  ekonomi  yang ditimbulkannya.  Hal  ini  menuntut  dilakukannya  suatu  evaluasi  mengenai  ancaman hukuman dari perspektif ekonomi, yang dalam diskursus akademis sering disebut sebagai Analisis Ekonomi Terhadap Hukum.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  yang  dilakukan,  hukum  dianggap  sebagai  struktur  sistem  norma  dan ditempatkan sebagai inti penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, interpretasi hukum dianggap sebagai  kerangka  sistem  normatif  dalam  prosedur  investigasinya,  mencakup  prinsip-prinsip,  norma, serta aturan-aturan yang terkandung dalam regulasi legislasi, putusan-putusan pengadilan, dan doktrin (Fajar  &  Achmad,  2013). Dalam  penelitian  ini,  penggunaan  bahan  hukum  dibagi  menjadi  tiga  jenis: primer, sekunder, dan tersier. Dalam konteks hukum, yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang  diterbitkan  oleh  lembaga  peradilan  merupakan  komponen  primer,  sementara  bahan  hukum sekunder dan tersier juga diaplikasikan. Dalam penelitian ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dijadikan  sebagai  fondasi bahan  hukum  primer.  Untuk  memperdalam  pemahaman  terhadapnya,  bahan  hukum  sekunder  juga digunakan  (Hamzah,  2006).  Penelitian  ini  melakukan  analisis  dengan  mengevaluasi  bahan  hukum sekunder yang meliputi jurnal penelitian, buku, artikel ilmiah, serta laporan dari media elektronik dan berbagai sumber internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  bahasa  Indonesia, kata  "korupsi"  sering  kali  diartikan  sebagai  sesuatu  yang jahat  atau  membusuk,  berasal  dari  kata  Latin  "coruptio"  atau  "corruptus".  Kata  ini  lalu diadopsi  oleh  bahasa  Inggris  dan  Prancis  sebagai  " Corruption "  dan  oleh  bahasa  Belanda sebagai " Korruptie " (Hamzah, 2006). Kerusakan moral atau akhlak merupakan arti lain dari korupsi, yang dalam bahasa Latin disebut sebagai corruptus atau corruptio , dan mengacu pada kebusukan individu yang terlibat dalam tindakan korupsi. Definisi lain dari korupsi meliputi penawaran, pemberian, dan penerimaan suap (Lopa, 1997).
Tindak  pidana  korupsi  sering  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintah  yang melampaui kewajiban resmi mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dengan mencari status dan gengsi. Perilaku tersebut dikerjakan dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.
Rumusan hukum positif dapat diperkaya melalui pengertian tindak pidana korupsi, yang mencerminkan penyelewengan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau pihak lain, serta  penyalahgunaan  jabatan  dalam  lembaga  pemerintahan.  Hal  ini  menegaskan  bahwa korupsi berkaitan dengan aspek moralitas dan kondisi buruk.
Baharuddin Lopa mengemukakan bahwa tindak pidana korupsi disebabkan oleh sebelas faktor, yang termasuk di antaranya adalah (Lopa, 1997):
1. Kekurangan moral;
2. Ketidakcukupan dalam sistem;
3. Keadaan sosial ekonomi yang rawan;
4. Kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum;
5. Keadaan di mana pejabat sering meminta sumbangan dari pengusaha;
6. Praktek pungutan liar;
7. Pemahaman yang kurang mengenai tindak pidana korupsi;
8. Sifat tertutup pada kegiatan pemerintahan dan pembangunan;
9. Kebutuhan peningkatan pengawasan oleh DPR;
10. Kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Gabungan dari berbagai faktor yang telah disebutkan di atas.
Dalam  usaha  mengeliminasi  korupsi,  pengaruh  yang  signifikan  ditemukan  pada kurangnya  dedikasi  nyata  dari  pemerintah,  pemegang  kekuasaan,  dan  elit  politik  untuk melawan kejahatan korupsi. Tindakan penghukuman pelaku korupsi pencucian uang, yang sering  juga  disebut money  laundering ,  biasanya  dilakukan  oleh  individu  yang  berupaya menyembunyikan  harta  hasil  kejahatan  mereka.  Korupsi,  sebagai  suatu  kejahatan,  sering menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat.
Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 1 menegaskan  bahwa  tindakan  apa  pun  yang  memenuhi  kriteria  kejahatan  sebagaimana ditetapkan  dalam  undang-undang  ini  dinyatakan  sebagai  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (TPPU). Adapun Pasal 3 menjelaskan bahwa tidak hanya individu, melainkan juga korporasi yang  dapat  melaksanakan  TPPU  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada.  pelaku  korupsi pencucian  uang  menggunakan  berbagai  cara  untuk  membuat  asal-usul  kekayaan  ilegal tersebut  terlihat  legal  dan  berhasil  diintegrasikan  dalam  sistem  keuangan  formal.  Tujuan mereka bukan hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk memelihara reputasi atau status sosial baik secara individu maupun kelompok, sesuai dengan yang diatur dalam TPPU. Serangkaian  aktivitas  dalam  pencucian  uang  meliputi  penempatan,  transfer,  pengalihan, pembelanjaan,  pembayaran,  pemberian,  penitipan,  dan  pengiriman  harta  ke  luar  negeri. Harta kekayaan tersebut, termasuk penerimaan dan pengendalian atasnya, disamarkan atau disembunyikan  asal-usulnya  melalui  aktivitas-aktivitas  yang  ditujukan  untuk  tujuan tersebut.  Di  samping  itu,  seharusnya  diketahui  atau  sudah  diketahui  bahwa  harta  yang bersangkutan adalah hasil dari kejahatan, yang melibatkan proses perubahan bentuk harta tersebut,  penukarannya  ke  dalam  bentuk  mata  uang  atau  surat  berharga,  serta  tindakan- tindakan lain yang berkaitan.
Elemen-elemen yang termuat dalam tindakan pidana pencucian uang mencakup:
a. Pemahaman  dan  keyakinan  dari  seseorang,  dapat  berupa  individu  ataupun  entitas korporasi,  mengenai  tindakan  mereka  serta  dampak  yang  ditimbulkan,  dijelaskan sebagai “ Kesengajaan setiap orang ” .
b. Metode seperti membuka rekening giro, menabung, atau melakukan deposito di dalam Penyedia  Jasa  Keuangan  telah  diinterpretasikan  sebagai  tindakan “ Menempatkan harta kekayaan ” .
c. Dipahami  bahwa  "Transfer  harta  kekayaan"  merupakan  tindakan  peralihan  aset keuangan dari sebuah rekening ke rekening lainnya, yang mungkin terletak di bank yang  identik atau  berbeda, dilakukan  oleh  Penyedia  Jasa  Keuangan  secara  nasional ataupun internasional.
d. “ Pembayaran  harta  kekayaan ” merupakan  perbuatan  menyerahkan  uang  dari  satu orang kepada orang lain.
e. “ Pembelanjaan  harta  kekayaan ” adalah  tindakan  membeli  barang  dengan menggunakan uang.
f. “ Penghibahan  harta  kekayaan ” merupakan  tindakan  hukum  yang  bertujuan  untuk mengalihkan  hak  kepemilikan  melalui  hibah  sesuai  dengan  definisi  yang  diberikan oleh hukum umum.
g. Diberikan secara cuma-cuma merupakan arti dari “ Penyumbangan harta kekayaan ” .
h. Dengan  kesepakatan  bahwa  barang  tersebut  akan  dikembalikan  sesuai  dengan ketentuan KUH Perdata, “ Penitipan harta kekayaan ” terjadi ketika pengelolaan atau penguasaan atas suatu benda diserahkan.
i. Kegiatan  yang  melibatkan  pengangkutan  uang  secara  fisik  melintasi  batas  wilayah pabean RI didefinisikan sebagai “ Pembawaan ke luar negeri harta kekayaan ” .
j. Melalui  sistem  barter,  aktivitas “ Penukaran ” mencakup  semua  jenis  benda,  yang termasuk di antaranya adalah penukaran mata uang atau surat berharga, serta benda bergerak maupun tidak, dan nyata maupun abstrak.
k. “ Perbuatan lainnya ” merujuk pada aksi-aksi yang belum terklasifikasikan ke dalam kategori yang disebutkan sebelumnya.
l. Dengan  tujuan  agar  asal-usulnya  tidak  mudah  dikenali  oleh  orang  lain, “ Tujuan menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal-usul  harta  kekayaan ” mengarah  pada maksud tertentu tersebut.
Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penjelasan mengenai penghukuman untuk pelaku korupsi pencucian uang terdapat mulai dari pasal 3 hingga pasal 10.
1. Setiap  individu  yang  terbukti  melakukan  tindakan  seperti  menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar  negeri,  mengubah  bentuk,  atau  menukarkan  Harta  Kekayaan  dengan  mata  uang atau  surat  berharga,  yang  diketahui  atau  seharusnya  diketahui  berasal  dari  hasil kejahatan  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  2  ayat  (1),  dengan  tujuan  menyamarkan  atau menyembunyikan asal-usul  Harta  Kekayaan  tersebut,  akan dijatuhi  hukuman  penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda hingga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).  Tindakan  ini  merupakan  bagian  dari  tindak  pidana  penghukuman  pelaku korupsi pencucian uang.
2. Setiap  individu  yang  dengan  sengaja  menyamarkan  atau  menyembunyikan  lokasi, asal,  sumber,  tujuan  penggunaan,  pengalihan  hak,  atau kepemilikan  nyata  atas  Harta Kekayaan  yang  ia  ketahui  atau  seharusnya  mengetahui  berasal  dari  kejahatan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1), akan dikenakan hukuman karena melakukan tindak pidana  pelaku korupsi pencucian uang. Hukuman yang dijatuhkan terdiri  dari  pidana  penjara  hingga  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  hingga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. Hukuman  penjara  hingga  lima  tahun  dan  denda  maksimum  satu  miliar  rupiah dijatuhkan  terhadap  setiap  individu  yang  menguasai  atau  menerima  penggunaan, pembayaran, penitipan, penukaran, hibah, sumbangan, penempatan, atau pentransferan Harta  Kekayaan,  yang  sepatutnya  dicurigai  atau  diketahui  sebagai  hasil  dari  tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1).
4. Pelaku  pelaporan  yang  memenuhi  kewajiban  sesuai  dengan  Undang-Undang  ini dikecualikan dari keterikatan pada ketentuan yang diuraikan dalam ayat (1).
5. Pelanggaran terhadap Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tentang tindak pidana Pencucian Uang, jika dilakukan oleh Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang terbukti bersalah, akan mengakibatkan penghukuman.
6. Dalam keadaan khusus, apabila terjadi pelanggaran tindak pidana Pencucian Uang, suatu Korporasi bisa dikenai penghukuman:
a. Apabila perintah untuk melakukan pelanggaran tersebut dikeluarkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
b. Apabila bertujuan untuk mencapai maksud dan tujuan dari Korporasi itu sendiri;
c. Jika tindakan pelanggaran tersebut sesuai dengan fungsi dan tugas dari pemberi perintah atau pelaku;
d. Jika tindakan tersebut bertujuan untuk menguntungkan Korporasi.
7. Terhadap  Korporasi,  sanksi  utama  yang  bisa  dikenakan  adalah  denda  maksimal sejumlah seratus miliar rupiah (Rp100.000.000.000,00). Selanjutnya, berbagai jenis pidana tambahan juga dapat dijatuhkan, yang meliputi:
a. Putusan diumumkan oleh hakim;
b. Aktivitas usaha Korporasi dibekukan seluruhnya atau sebagian;
c. Izin usaha Korporasi dicabut;
d. Korporasi dibubarkan atau operasionalnya dilarang;
e. Aset-aset Korporasi dirampas oleh negara;
f. Negara mengambilalih Korporasi.
8. Jika  harta  milik  terpidana  tidak  cukup  untuk  melunasi denda  pidana  sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  3,  Pasal  4,  dan  Pasal  5,  pidana  denda  tersebut  akan ditransformasikan  menjadi  pidana  kurungan  dengan  durasi  maksimum  satu  tahun empat bulan.
9. Sebagai pengganti dari pidana denda, harta kekayaan yang dimiliki oleh Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi akan disita, berdasarkan peraturan yang dijabarkan dalam Pasal 7 ayat (1), jika terjadi kegagalan dalam pembayaran denda oleh korporasi tersebut. Apabila nilai denda yang harus dibayar belum terpenuhi oleh hasil penjualan harta  yang  disita,  maka  dengan  mempertimbangkan  jumlah  denda  yang  telah dibayarkan,  Personil  Pengendali  Korporasi  akan  menjalani  pidana  kurungan  sebagai pengganti denda.
Sesuai dengan ketetapan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, sanksi yang identik akan diberlakukan kepada setiap orang yang terlibat, baik dari dalam maupun dari luar wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dalam  konspirasi,  percobaan,  atau  asistensi  dalam melaksanakan tindak pidana penghukuman pelaku korupsi pencucian uang.
Di  bawah  kepemimpinan  Presiden  Republik  Indonesia,  tugas  memerangi  dan mencegah  kejahatan  pencucian  uang  diberikan  kepada  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebuah lembaga independen. Penyelidikan dan pemeriksaan kasus  pencucian  uang  menjadi  tanggung  jawab  bersama  antara  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK),  Kepolisian,  dan  Kejaksaan.  Kasus-kasus  kejahatan  pencucian  uang  yang dilaporkan  kebanyakan  diterima  oleh  Kepolisian  serta  Kejaksaan.  Kewajiban  melaporkan harta  kekayaan  oleh  setiap  individu  memfasilitasi  PPATK  dalam  mengawasi  transaksi- transaksi yang mencurigakan.
Dalam  proses  pencucian  uang,  uang  tunai  yang  diperoleh  dari  aktivitas  kriminal dicampurkan  dengan  uang  dari  sumber  yang  legal,  dimana  ini  merupakan  bagian  dari penempatan  atau  placement.  Khususnya  melalui  lembaga  perbankan,  upaya  ini menggabungkan dana hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Penyelundupan uang tunai
antarnegara  seringkali  termasuk  dalam  tahapan  ini.  Proses  pencucian  uang  ini  umumnya terbagi ke dalam tiga tahapan utama.
Menurut Adrian, beberapa bentuk kegiatan dalam tahap penempatan meliputi:
1. Dana  ditempatkan  pada  bank,  di  mana  aktivitas  ini  terkadang  disertai  pengajuan kredit atau pembiayaan;
2. Sebagai  langkah  untuk  menyamarkan  jejak  audit,  pembayaran  kredit  dilakukan dengan menyetorkan uang pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK);
3. Membiayai sebuah bisnis yang tampak legal dan beroperasi secara lintas negara;
4. Kredit  atau  pembiayaan  yang  diberikan  pada  usaha  yang  nampaknya  legal  atau berhubungan dengan aktivitas yang sah, sebagai bentuk pendanaan;
5. Seringkali,  metode  pembayaran  tertentu  digunakan  untuk  melakukan  pembelian barang-barang mewah yang bernilai tinggi, baik sebagai penggunaan pribadi maupun untuk diberikan sebagai hadiah atau penghargaan kepada pihak lain.
Dana yang berasal dari aktivitas kriminal, yang umumnya dijuluki sebagai uang kotor dan  telah  diintegrasikan  ke  dalam  sistem  keuangan  melalui  tahap  penempatan,  diproses melalui  metode  yang  disebut  layering  atau  transfer.  Proses  ini  melibatkan  serangkaian transaksi  yang  kompleks  yang  bertujuan  untuk  menghapus  jejak  dari  sumber  asal  dana tersebut, dengan memindahkannya ke berbagai rekening lain. Transaksi layering melibatkan beberapa bentuk aktivitas, antara lain:
1. Perpindahan dana dilakukan antara bank serta menyeberangi wilayah dan negara.
2. Jaminan dalam transaksi legal didukung oleh penggunaan deposit tunai.
3. Melalui jaringan bisnis yang sah, transfer uang tunai diantarkan menyeberangi negara. Kegiatan  ini  meluas  tak  hanya  pada  tingkat  domestik,  melainkan  juga  mencakup jaringan-jaringan  di  luar  negeri,  dengan  memanfaatkan  perusahaan-perusahaan  yang terdaftar  secara  resmi  sebagai  entitas  hukum, walaupun  pada  kenyataannya mereka  tidak melaksanakan kegiatan usaha yang konkret. Pada proses placement atau layering, dana yang didapatkan  dari  tindak  kriminal  telah  disatukan  dengan  sistem  keuangan.  Pada  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2010,  telah  disahkan  pengaturan  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dana yang terlibat dalam proses  tersebut  kemudian  digunakan  seolah-olah  merupakan  uang yang  legal,  baik  untuk membiayai  kegiatan  bisnis  yang  sah  maupun  aktivitas  kriminal  lain. Di  Indonesia,  tindak pidana pencucian uang terbagi dalam tiga kategori:
1.  Dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2010,  telah ditetapkan  bahwa  setiap  individu  yang  terlibat  dalam  aktivitas  yang  bertujuan  untuk menyembunyikan  atau  menghapus  bukti  asal-usul  dari  Harta  Kekayaan  akan  dikenakan sanksi. Sebagai bagian dari tindak pidana pencucian uang aktif, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perbuatan tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada, pemindahan, pengubahan bentuk,  pengiriman  ke  luar  negeri,  pembayaran,  penempatan,  penukaran,  pengeluaran, pengalihan,  pemberian  hadiah,  penitipan,  atau  penggunaan  Harta  Kekayaan  yang seharusnya telah dicurigai atau diketahui sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010, didefinisikan pula  mengenai  tindakan  pencucian  uang  pasif.  Kegiatan  tersebut  melibatkan  penerimaan atau  pengendalian  atas  proses  penempatan,  transfer,  pembayaran,  pemberian,  donasi, penitipan,  pertukaran,  atau  penggunaan  Harta  Kekayaan,  yang  baik  secara  eksplisit  atau
secara wajar dapat dicurigai sebagai hasil dari suatu kejahatan, sebagaimana yang dinyatakan dalam  Pasal  2  ayat  (1).  Apabila  pelapor  melakukan  tugas  pelaporannya  sesuai  dengan peraturan yang berlaku, maka ia akan terkecuali dari penghukuman. Namun, jika tidak, maka tindakan tersebut akan dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.
3.  Pasal  4  UU  RI  No.  8  Tahun  2010  telah  mengatur  bahwa  sanksi  diberikan  kepada individu  yang menyamarkan  atau  menyembunyikan  Harta  Kekayaan dengan mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa asal-usul, sumber, lokasi, tujuan, perpindahan hak, atau kepemilikan dari Harta Kekayaan tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Dalam hal ini, tindakan tersebut tergolong sebagai pencucian uang. Pencucian uang, terutama yang berkaitan dengan korupsi, mengundang sanksi berat berupa hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda hingga 10 miliar rupiah. Oleh karena Harta  Kekayaan  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  tersebut  dianggap  sebagai  pencucian uang, maka sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk memberatkan pelaku.

## KESIMPULAN
Dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Pemerintah  telah  mengadopsi  UU  No  8  Tahun  2010  sebagai ius  constitutum ,  menegaskan komitmennya  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  hukum  pidana  yang  efektif.  Peraturan  ini dirancang  untuk  menjamin  efektivitas  penegakan  hukum,  kepastian  hukum,  dan kemampuan dalam menelusuri serta mengembalikan harta hasil tindak pidana. Inisiatif ini mencerminkan  upaya  dalam  merumuskan  perundang-undangan  yang  tangguh, menyesuaikan diri dengan beragam situasi dan kondisi yang ada.
Berdasarkan  Ayat  (1)  Pasal  76  UU  No.  8  Tahun  2010,  kewenangan  seragam  untuk menuntut  kasus  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU)  yang  berasal  dari  tindak  pidana korupsi  telah  diberikan  kepada  penuntut  umum  di  Kejaksaan  Agung  RI  dan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Hak  yang  identik  dalam  menangani  kasus  TPPU  yang berkaitan dengan korupsi telah diberikan kepada penuntut umum di kedua lembaga tersebut, yang menunjukkan bahwa mereka merupakan bagian dari satu kesatuan yang integral. Hak ini menunjukkan bahwa penuntut umum yang bertugas baik di Kejaksaan Agung RI maupun di KPK, memegang peran yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA
Chaerudin, Dinar, S. A., & Fadillah, S. (2008). Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Refika Aditama.
Fajar, M., & Achmad, Y. (2013). Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hamzah, A. (2006). Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Grafindo. Lopa, B. (1997). Masalah Korupsi dan Pemecahannya. Jakarta: Kipas Putih Aksara. Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2001). Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2010). Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Syamsuddin, A. (2011). Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika.