Implementasi Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Imbanagara Raya
Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis

## Anisa Nurlela

## ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih lemahnya implementasi peraturan desa  Imbanagara Raya  Nomor  07  Tahun  2015  Tentang  Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa) Imbanagara  Raya.Terlihat  bahwa  pengelola  Badan  Usaha  Milik  Desa  Imbanagara  Raya  kurang mampu  mengimplementasikan  peraturan  desa  seperti  kurangnya  sosialisasi  yang  diberikan  kepada masyarakat,  kurangnya  kualitas  dan  kuantitas  SDM  di  Badan  Usaha  Milik  Desa  Imbanagara  Raya, belum adanya fasilitas (sarana dan prasarana) yang menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  deskriptif yang  diartikan  sebagai  “suatu  penelitian  yang  berusaha  mendeskripsikan  suatu  fenomena/peristiwa secara  sistematis  sesuai  dengan  apa  adanya”  dan  untuk  keperluan  pembahasan  hasil  penelitian digunakan  pendekatan  kualitatif,  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  studi  kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri  dari  2  orang  pengelola  BUM  Desa  Imbanagara  Raya  dan  2  orang  masyarakat  yang  pernah mendapatkan  pelayanan  dari  BUM  Desa  Imbanagara  Raya.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini dilakukan dengan reduksi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan dan verifikasi.
Hasil penelitian di Badan Usaha Milik Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis,  adalah  sebagai  berikut:  Implementasi  Peraturan  Desa  Imbanagara  Raya  Nomor  07  Tahun 2015  Tentang  Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)  Imbanagara  Raya  Kecamatan Ciamis  Kabupaten  Ciamis  secara  umum  dapat  dikatakan  belum  baik.  Hambatan  yang  ditemukan dalam  pelaksanaannya  yaitu  keterbatasan  sumber  daya  baik  Sumber  Daya  Manusia,  Anggaran, maupun  fasilitas  (sarana  dan  prasarana).  Upaya  yang  dilakukan  guna  mengatasi  hambatan tersebut adalah  memaksimalkan  pemenuhan  ketersediaan  sumberdaya-sumberdaya,  baik  dari  kuantitas  dan kualitas  sumber  daya  manusia,  anggaran  atau  dana  pendukung,  dan  fasilitas  atau  sarana  dan prasarana
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut,  penulis  mengajukan  saran  yaitu  seyogyanya  pengelola BUM Desa Imbanagara Raya lebih baik lagi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga setiap hambatan dapat teratasi seperti melaksanakan sosialisasi dengan baik dan pemenuhan sumber daya. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi secara optimal, maka diperlukan adanya daya tanggap serta pengetahuan petugas mengenai kebutuhan masyarakat.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan Publik, Badan Usaha Milik Desa

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Era  otonomi  telah  banyak  mendorong daerah  untuk  lebih  memperhatikan  nilai-nilai yang  berguna  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakatnya  serta  menciptakan  kemandirian daerah  guna  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dan  peningkatan  kehidupan  yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik.  Otonomi  yang  sesungguhnya  adalah otonomi yang
memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerahuntukmenjalankan pemerintahan  yang  mandiri  serta  kreatif  dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.
Dalam era otonomi juga perlu diberlakukan  kebijakan  yang  memberikan  akses dan  memberikan  kesempatan  kepada  daerah untuk  dapat  menggali  potensi  baik  sumber  daya
alam  maupun  sumber  daya  manusianya  yang berada  dalam  wilayah  daerah  tersebut  yang nantinya  digunakan  sebagai  sumber  pendapatan daerah.
Sebagai  daerah  otonom,  desa  memiliki kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat,  seperti  yang  dijelaskan dalam Pasal 1 ayal (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  tentang  Desa  bahwa  :  Desa  adalah kesatuan masyarakat hukum  yang memiliki batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Selanjutnya  dalam  pasal  18  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa dijelaskan  mengenai  kewenangan  desa  yaitu  : Kewenangan  Desa  meliputi  kewenangan  di bidang  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, pelaksanaan  Pembangunan  Desa,  pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dari  uraian  tersebut,  dapat  dipahami bahwa  Pemerintah  Desa  memiliki  kewenangan berdasarkan  aspirasi  atau  prakarsa  masyarakat yang  salah  satu  kewenangannya  ialah    untuk melaksanakan pembangunan Desa. Pembangunan Desa ialah  upaya peningkatan  kualitas hidup dan kehidupan  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan masyarakat Desa.
Untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat  melalui  perbaikan  pelayanan  umum,
pertumbuhan  dan  pemerataan  ekonomi,  Desa dapat  mendirikan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUM  Desa)  yang  dikelola  dengan  semangat kekeluargaan dan
kegotong-royongan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  87  Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentangPendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan,  dan  Pembubaran  Badan  Usaha Milik  Desa  dijelaskan  bahwa  :  Badan  Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  Desa melalui  penyertaan  secara  langsung  yang  berasal dari  kekayaan  Desa  yang  dipisahkan  guna mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha lainnya  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan masyarakat Desa.
Berdasarkan  pada  penjelasan  diatas, maka  dapat  dipahami  bahwa  maksud  dan  tujuan pendirian  Badan  Usaha  Milik Desa (BUM Desa) telah  sesuai  dengan  tujuan  dari  pembangunan Desa,  dimana  maksud  dari  didirikannya  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)  ialah  untuk menampung  kegiatan  ekonomi  atau  pelayanan umum  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan perekonomian Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
Desa  Imbanagara  Raya  adalah  salah  satu Desa  yang  berada  di  Kecamatan  Ciamis, Kabupaten  Ciamis.  Salah  satu  potensi  yang dimiliki  Desa  Imbanagara  Raya  yaitu  banyaknya masyarakat  yang  membuka  lapangan  kerja sendiri  salah  satunya  dengan  membuka  pabrik kerupuk mentah. Kurang lebih terdapat 15 pabrik kerupuk mentah yang berada di lingkungan Desa Imbanagara  Raya.  Melihat  potensi  tersebut,
Pemerintah  Desa  Imbanagara  Raya  kemudian melakukan  Musyawarah  Desa  untuk  mendirikan sebuah  Badan  Usaha  Milik  Desa  dengan  jenis usaha  Unit  Usaha  Perdagangan  yaitu  Kios  Desa yang  menjual  bahan-bahan  untuk  produksi  di pabrik kerupuk mentah.
Selain  dari  melihat  potensi  yang  ada  di masyarakat,  Pendirian  Badan  Usaha  Milik  Desa juga  didasarkan  atas  kebutuhan  masyarakat. Maka dari itu Pemerintah Desa Imbanagara Raya juga  mendirikan  unit  usaha  lain  yang  dapat memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yaitu  Unit Usaha  Perkreditan  Desa  dan  Perusahaan  Air Bersih  (PAB).  Baik  Unit  Usaha  Perdagangan, Unit Usaha Perkreditan Desa dan Perusahaan Air Bersih  (PAB)  ketiganya  telah  diatur  dan ditetapkan  dalam  Peraturan  Desa  Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
Berbicara  mengenai  suatu  kebijakan publik atau peraturan perundang-undangan, tentu saja  akan  diikuti  dengan  proses  implementasi agar suatu kebijakan tersebut tidak hanya sebagai cita-cita  yang  berbentuk  naskah,  namun  suatu kebijakan tersebut dapat berhasil mencapai tujuan yang telah  ditetapkan sebelumnya. Namun  untuk mengimplementasikan  suatu  kebijakan  dengan baik  tentu  tidak  semudah  membalikan  telapak tangan,  terdapat  banyak  faktor  yang  harus diperhatikan guna mencapai keberhasilan implementasi  kebijakan.  Faktor-faktor  tersebut antara  lain:  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi, dan  struktur  birokrasi.  Jika  faktor-faktor  tersebut telah  terpenuhi  maka  implementasi  kebijakan dapat  berjalan  dengan  optimal,  dalam  hal  ini maka Badan Usaha Milik Desa dapat berkembang  dan  menjadi  sumber  Pendapatan Asli  Desa  dan  juga  tentu  saja  dapat  membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun  berdasarkan  fakta  di  lapangan,
implementasi kebijakan Peraturan Desa
Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM
Desa)  di  Desa  Imbanagara  Raya  masih  memiliki berbagai kelemahan, penyebab kelemahan tersebut  antara  lain  faktor  komunikasi,  sumber daya,  dan  kecenderungan  pelaksana  sehingga Badan Usaha Milik Desa Imbanagara Raya masih belum  bisa  berkembang  dan  belum  mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.
Berikut  adalah  data  hasil  observasi  awal yang  penulis  lakukan  di  Kantor  Badan  Usaha Milik Desa Imbanagara Raya  Kecamatan Ciamis Kabupaten  Ciamis  berkenaan  dengan  masih belum  optimalnya  Implementasi  Peraturan  Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM
Desa)  Imbanagara  Raya  yang  ditandai  dengan indikator-indikator sebagai berikut:
1. Tidak  adanya  komunikasi  dalam  bentuk sosialisasi  dari  para  pelaksana  kebijakan kepada  target  group  (masyarakat  Desa Imbanagara  Raya  mengenai  Peraturan  Desa Imbanagara  Raya  Nomor  07  Tahun  2015 tentang  Pembentukan  Badan  Usaha  Milik Desa (BUM Desa) Imbanagara Raya. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya nasabah pada Unit  Usaha  Perkreditan  Desa  karena semenjak ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa) sampai  dengan  saat  ini  ternyata  belum disosialisasikan kepada masyarakat.
2. Kurangnya  sumber  daya  manusiadalam implementasi  Unit  Perusahaan  Air  Bersih. Implementator  dalam  Unit  Perusahaan  Air Bersih  ini  hanya  3  (tiga)  orang  yang  terdiri dari  1  (satu)  manajer  unit,  dan  2  (dua) petugas  lapangan.  Belum  ada  teknisi  ahli  di lokasi  tempat  konsumen  Perusahaan  Air Bersih  sehingga  ketika  ada  kerusakan fasilitas,  masyarakat  (konsumen)  harus menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan  atau  perbaikan.  Padahal  sudah ada  30  kepala  keluarga  yang  menjadi konsumen Perusahaan Air Bersih.
3. Minimnya  anggaran  dalam  implementasi Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07
Tahun  2015  tentang  Pembentukan  Badan Usaha Milik Desa  (BUM Desa)  Imbanagara Raya,  hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan minimnya modal untuk mengimplementasikan peraturan desa tersebut, juga tidak adanya insentif bagi para pelaksana kebijakan untuk melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun  2015  tentang  Pembentukan  Badan Usaha Milik Desa  (BUM Desa)  Imbanagara Raya. 4. Tidak adanya fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan implementasi Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07
Tahun  2015  tentang  Pembentukan  Badan Usaha Milik Desa  (BUM Desa)  Imbanagara Raya,  hal  ini  dapat  terlihat  dari  belum adanya  gedung  khusus  bagi  pengurus  BUM Desa  untuk  melakukan  pertemuan  atau rapat,  belum  adanya billboard dan website
yang memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Desa Imbanagara  Raya  Nomor  07  Tahun  2015 tentang  Pembentukan  Badan  Usaha  Milik
Desa (BUM Desa) Imbanagara Raya.
5. Kecenderungan sikap para pelaksana kebijakan  di  Unit  Perusahaan  Air  Bersih masih  belum  cukup  baik,  hal  ini  dibuktikan dengan  kurangnya  komitmen  serta  tidak adanya  ketegasan  dari  petugas  lapangan dalam memberikan sanksi kepada masyarakat  yang menunggak bahkan sampai berbulan-bulan dalam membayar tarif Perusahaan Air Bersih, padahal jika dibandingkan  dengan  PDAM  sangat  jauh lebih  murah  di  Perusahaan  Air  Bersih  ini yaitu  pembayaran  beban  tiap  bulan  sebesar Rp  10.000,-  dan  tarif  air  permeter  kubiknya hanya Rp 2.000,-
6. Struktur  birokrasi  yang  belum  mampu menangani  permasalahan  yang  ada  di lapangan. Para pelaksana kebijakan (implementator) tidak menjalankan tugasnya sesuai  dengan  tupoksi  yang  diatur  dalam AD/ART Badan Usaha Milik Desa Imbanagara  Raya.  Para  pengawas  tidak pernah melakukan pengawasan sebagaimana mestinya,  dan  justru  yang  melakukan pengawasan  ialah  direksi.  Padahal  tugas pokok  direksi  yaitu  sebagai  penggagas  ide dan  strategi  dalam  memaksimalkan  usaha, juga  untuk  menjamin  tercapainya  realisasi kontribusi pendapatan.
Dari  adanya  permasalahan-permasalahan yang  penulis  temukan  dilapangan,  mendorong penulis  untuk  mengetahui  lebih  jauh  mengenai permasalahan-permasalahan tersebut dengan cara mengadakan  suatu  penelitian,  yang  kemudian hasilnya  penulis  susun  dalam  bentuk  skripsi dengan menetapkan judul: “Implementasi Peraturan  Desa  Imbanagara  Raya  Nomor  07 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDesa)  Imbanagara  Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis”

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam  penelitian  ini  yaitu masih  belum optimalnya Implementasi Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Imbanagara Raya Kecamatan
Ciamis  Kabupaten  Ciamis,  maka  selanjutnya dilakukan  penyusunan  rumusan  masalah  yang diawali  dari  fokus  permasalahan  dan  dilanjutkan dengan penyusunan pertanyaan penelitian.
Adapun fokus  permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Sejauhmana  implementasi  Peraturan  Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun
2015  tentang  Pembentukan  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDesa)  Imbanagara  Raya  Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?”
Selanjutnya  untuk  mempermudah  proses penganalisaan dan pembatasan penelitian, berdasarkan fokus permasalahan tersebut, penulis menyusun    pertanyaan  penelitian  sebagai  berikut :
a. Bagaimana  Implementasi  Peraturan  Desa Imbanagara  Raya  Nomor  07  Tahun  2015 tentang  Pembentukan  Badan  Usaha  Milik Desa Imbanagara Raya?
b. Hambatan-hambatan apa yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Desa
Imbanagara  Raya  Nomor  07  Tahun  2015 tentang  Pembentukan  Badan  Usaha  Milik Desa Imbanagara Raya?
c. Bagaimana  upaya-upaya  yang  dilakukan guna  mengatasi  hambatan-hambatan  yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Desa Imbanagara  Raya  Nomor  07  Tahun  2015 tentang  Pembentukan  Badan  Usaha  Milik Desa  terhadap  Pengembangan  Badan  Usaha Milik Desa Imbanagara Raya?

## II. TINJAUAN TEORITIS
2.1 Pengertian Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  dinilai  sebagai  tujuan- tujuan  dan  maksud-maksud  pemerintah  dalam memberikan penyelesaian terhadap permasalahan masyarakat  yang sifatnya mengikat dan memiliki sasaran  yang  hendak  dicapai.  Menurut  Anderson (Subarsono,  2005:2)  memberikan  pandangan mengenai  kebijakan  publik  ‘sebagai  kebijakan yang  ditetapkan  oleh  badan–badan  dan  aparat pemerintah’.  Sehingga  dapat  dipahami  bahwa kebijakan  publik  adalah  serangkaian  tindakan- tindakan  yang  jelas  atas  adanya  tujuan  tertentu yang  ingin  dicapai  oleh  pemerintah  sebagai pelaksananya dan masyarakat sebagai sasarannya.  Sebagaimana  definisi  mengenai kebijakan  publik  yang  dikemukakan  oleh  Carl  I. Friedrick  (Nugroho,  2014:126)  mendefinisikan kebijakan  publik  sebagai  :  serangkaian  tindakan yang  diusulkan  seseorang,  kelompok  atau pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu, dengan  ancaman  dan  peluang  yang  ada,  di  mana kebijakan  yang  diusulkan  tersebut  ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan  yang  ada  dalam  rangka  mencapai tujuan tertentu.
Kemudian  untuk  mengetahui  sejauh mana  implementasi  dari  suatu  kebijakan  publik, maka  dibutuhkan  variabel  atau  model  dalam implementasi  kebijakan  tersebut.  Edward  III (Widodo,  2011:96-110)  mengemukakan  faktor-
faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  atau kegagalan implementasi kebijakan 1. Komunikasi ( Communication ) Komunikasi merupakan proses penyampaian  informasi  dari  komunikator kepada komunikan. Sementara itu,
komunikasi  kebijakan  berarti  merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat  kebijakan  ( policy  makers )  kepada pelaksana kebijakan ( policy implementors ).
2. Sumber Daya ( Resources )
Sumber daya memiliki peranan penting  dalam  implementasi  kebijakan. Edward
III mengemukakan bahwa bagaimanapun  jelas  dan  konsistensinya ketentuan-ketentuan  dan  aturan-aturan  serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut,  jika  para  pelaksana  kebijakan  yang bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber- sumber  daya  untuk  melaksanakan  kebijakan secara  efektif  maka  implementasi  kebijakan tersebut tidak akan efektif.
3. Disposisi ( Disposition ) Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan
berperan penting untuk mewujudkan implementasi  kebijakan  yang  sesuai  dengan tujuan  atau  sasaran.  Karakter  penting  yang harus  dimiliki  oleh  pelaksana  kebijakan misalnya  kejujuran  dan  komitmen  yang tinggi.  Sikap  dari  pelaksana  kebijakan  akan sangat  berpengaruh  dalam  implementasi kebijakan.
4. Struktur Birokrasi ( Bureucratic Structure )
Struktur  organisasi  memiliki  pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.  Aspek  struktur  organisasi  ini melingkupi  dua  hal  yaitu  mekanisme  dan struktur  birokrasi  itu  sendiri.  Aspek  pertama adalah  mekanisme,  dalam  implementasi kebijakan  biasanya  sudah  dibuat standard operation  procedure (SOP)  dan  aspek  kedua adalah struktur birokrasi.
Dari  pemaparan  teori  model  implementasi kebijakan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  model implementasi kebijakan yang memegang peranan paling  penting  dalam  implementasi  kebijakan publik ialah kemampuan dalam mengidentifikasikan variabel-variabel yang berpengaruh  terhadap  tercapainya  keberhasilan implementasi kebijakan.

## 2.2 Pengertian Badan Usaha Milik Desa
Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentangPendirian,
Pengurusan dan
Pengelolaan,  dan  Pembubaran  Badan  Usaha Milik  Desa  dijelaskan  pengertian  Badan  Usaha Milik  Desa  sebagai  berikut:  Badan  Usaha  Milik Desa,  selanjutnya  disebut  BUM  Desa,  adalah badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar modalnya  dimiliki  oleh  Desa  melalui  penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang  dipisahkan  guna  mengelola  aset,  jasa pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk  sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Dari  penjelasan  aturan  diatas  dapat dipahami  bahwa  Pemerintah  Desa  memiliki kewenangan  untuk  melakukan  pembangunan Desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa  yang salah satunya dapat dibuktikan dengan mendirikan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM Desa)  yang  tujuan  tidak  lain  yaitu  untuk mensejahterakan  masyarakat  Desa  sehingga tercapai tujuan pembangunan Desa.
Berdasarkan  Pasal  2  dan  Pasal  3 Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentangPendirian,
Pengurusan  dan  Pengelolaan,  dan  Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dirumuskan bahwa:
Pasal 2 Pendirian  BUM  Desa  dimaksudkan  sebagai upaya  menampung  seluruh  kegiatan  di bidang  ekonomi  dan/atau  pelayanan  umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
Pasal 3
Pendirian BUM Desa bertujuan untuk :
a. meningkatkan perekonomian Desa;
b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
c. meningkatkan  usaha  masyarakat  dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d. mengembangkan  rencana  kerja  sama usaha  antar  desa  dan/atau  dengan  pihak ketiga;
e. menciptakan  peluang  dan  jaringan  pasar yang  mendukung  kebutuhan  layanan umum warga;
f. membuka lapangan kerja;
g. meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat melalui  perbaikan  pelayanan  umum, pertumbuhan  dan  pemerataan  ekonomi Desa; dan
h. meningkatkan  pendapatan  masyarakat
Desa dan Pendapatan Asli Desa. Berdasarkan  uraian tersebut  diatas,  maka dapat  dipahami  bahwa  maksud  dan  tujuan dari pendirian BUMDesa yakni
menghimpun  kegiatan  ekonomi  masyarakat
serta  untuk  meningkatkan  perekonomian, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Pasal 4 (1) Desa  dapat  mendirikan  BUM  Desa berdasarkan  Peraturan  Desa  tentang Pendirian BUM Desa.
(2) Desa  dapat  mendirikan  BUM  Desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dengan mempertimbangkan:
a. inisiatif Pemerintah Desa  dan/atau masyarakat Desa;
b. potensi usaha ekonomi Desa;
c. sumberdaya alam di Desa;
d. sumberdaya manusia yang mampu me ngelola BUM Desa; dan
e. penyertaan  modal  dari Pemerintah Desa  dalam  bentuk  pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan  untuk  dikelola  sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
Berdasarkan  pada  uraian  pasal  diatas dapat  diketahui  sebelum  BUM  Desa  tersebut didirikan  harus  melewati  beberapa  tahapan diantaranya  melalui  pertimbangan  potensi  usaha dan  sumber  daya  yang  ada,  baik  sumber  daya alam,  sumber  daya  manusia,  maupun  sumber daya modal. Selanjutnya rencana pendirian BUM Desa  harus  melalui  musyawarah  Desa  yang  di dalamnya membahas mengenai kondisi ekonomi, sosial  dan  budaya,  pengelola  BUMDesa,  modal BUMDesa,  serta  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.

## III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian
Mengenai  jenis  penelitian  yang  penulis lakukan  untuk  pelaksanaan  penelitian  ini  dengan menggunakan  metode  penelitian Deskriptif, yaitu  suatu  teknik  penelitian  yang  dilakukan dengan cara menggambarkan secara umum fakta- fakta  yang  ditemukan,  kemudian  dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang berlaku  serta  berdasarkan  teori-teori  yang dikemukakan  oleh  para  ahli  yang  ada  kaitannya dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti,  dengan tujuan  untuk  mendapatkan  jawaban  atas  masalah yang sedang diteliti.
Seperti menurut pendapat Nyoman Dantes(2012: 48) mengungkapkan bahwa penelitian  deskriptif  diartikan  sebagai  “suatu penelitian  yang  berusaha  mendeskripsikan  suatu fenomena/peristiwa  secara  sistematis  sesuai dengan apa adanya”.
Di  samping  itu,  mengingat  penelitian  ini hanya  terdiri  dari  satu  variabel,  maka  untuk
keperluan pembahasan hasil penelitian digunakan pendekatan kualitatif, yang menurut
Silalahi(2012:  77) pengertiannya  adalah  : Penelitian  kualitatif  didefinisikan  sebagai  suatu proses  penyelidikan  untuk  memahami  masalah sosial  berdasarkan  pada  penciptaan  gambaran holistik lengkap  yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci,  dan  disusun  dalam  sebuah  latar alamiah.
3.2 Data Dan Sumber Data 3.2.1 Data Data dalam penelitian kualitatif
merupakan  informasi  atau  penjelasan  mengenai proses  secara  kronologi  yang  memberikan penjelasan  mengenai  objek  yang  sedang  diteliti. Silalahi  (2012  :  280)  mengemukakan  bahwa: Istilah data menunjuk pada ukuran atau observasi aktual  tentang  hasil  dari  suatu  investigasi  survei; atau hasil observasi yang dicatat dan dikumpulkan,  baik  dalam  bentuk  angka  ataupun jumlah  dan  bentuk  kata-kata  ataupun  gambar, disebut  data.  Ini  berarti  bahwa  data  merupakan hasil  pengamatan  dan  pengukuran  empiris  yang mengungkapkan  fakta  tentang karakteristik tertentu dari suatu gejala tertentu.

## 3.2.2 Sumber Data
Sumber  data  dalam  penelitian  kualitatif merupakan  sumber  atau  asal-muasal  data  yang berupa informasi, penjelasan  maupun  keterangan tentang  objek  yang  sedang  diteliti  didapatkan. Bugin (2013: 129) mengemukakan bahwa :
Sumber data adalah salah satu  yang paling vital  dalam  penelitian.  Dalam  hal  ini sumber  data  merupakan  kunci  utama dalam  penelitian  kualitatif  karena  peneliti harus  mampu  memahami  sumber  data mana yang harus digunakan  dalam penelitian.  Terdapat  dua  sumber  dalam penelitian  kualitatif  ini  yaitu  sumber  data primer dan sumber data sekunder.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  sumber primer  dari  penelitian  kualitatif  ini  yaitu
Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa
Imbanagara  Raya  Kecamatan  Ciamis  Kabupaten Ciamis sebanyak 2 (dua)  orang  yaitu informan 1 (satu)  selaku  pemerintah  desa  dan  informan  2 (dua) selaku pengelola BUM Desa.
Selain  dari  pada  itu  karena  penelitian  ini berkaitan  dengan  implementasi  kebijakan  yang perlu  disosialisasikan  kepada  masyarakat,  maka sumber  primer  dalam  penelitian  ini  melibatkan masyarakat  yang  telah  meminta  dan  mendapat pelayanan  dari  BUM  Desa  Imbanagara  Raya diperkirakan sebanyak  2 (dua) orang yang terdiri
dari 1 (satu) orang  yang menjadi pelanggan Kios Desa dan 1 (satu) orang  yang menjadi pelanggan Perusahaan Air Bersih.
Sedangkan untuk sumber sekunder dalam penelitian  ini  yaitu  terdiri  dari  arsip-arsip, dokumen-dokumen,  peraturan-peraturan  yang berkaitan  dengan  kajian  implementasi  kebijakan, serta  buku-buku  atau  literatur  yang  berkaitan dengan  kajian  implementasi  kebijakan,  atau buku-buku  dan  literatur  lain  yang  berkaitan dengan  kajian  penelitian  yang  sedang  diteliti untuk  melengkapi  pembahasan  dan  untuk mendukung  sumber  primer  yang  berasal  dari sumber aslinya.

## 3.3 Teknik Pengumpulan Data
Adapun  teknik-teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut : 1. Studi Kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan  data  dengan  mempelajari berbagai literatur  dan bahan pustaka  lainnya yang  ada  hubungannya  dengan  masalah yang sedang diteliti.
2. Studi Lapangan, yaitu teknik mengumpulkan data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari lokasi penelitian dengan cara :
a. Wawancara  merupakan  percakapan  yang berlangsung  secara  sistematis  dan terorganisasi  yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (interviewer) dengan  sejumlah  orang sebagai responden atau yang diwawancara (interviewee) untuk mendapatkan  sejumlah  informasi  yang berhubungan  dengan  masalah  yang diteliti. (Silalahi, 2012:312)
b. Observasi merupakan bagian yang sangat penting  dalam  penelitian  kualitatif. Dengan observasi, peneliti dapat mendokumentasikan  dan  merefleksi secara  sistematis  terhadap  kegiatan  dan interaksi  subjek  penelitian.  (Burns dalam Basrowi dan Suwandi, 2008:93).

## 3.4 Teknik Analisis Data
Dalam analisis  penelitian kualitatif Nasution ( Sugiyono  2014  :  245) menyatakan  : Analisis  telah  dimulai  sejak  merumuskan  dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan  hasil  penelitian.  Analisis  data  menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai  jika mungkin teori yang “ grounded .
Secara umum, langkah-langkah pengolahan  dan  analisis  data  dalam  penelitian
kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Pohon, ( Prastowo 2011 : 238-239) yaitu sebagai berikut : 1. Langkah-langkah proses pengolahan
Langkah  permulaan  ini  terdiri  dari  tiga tahapan, yaitu proses editing, proses klasifikasi, dan proses memberi kode.
a. Editing. Pada  tahap  ini  kita  melakukan pemeriksaan  terhadap  jawaban-jawaban informan,  hasil  observasi,  dokumen- dokumen,  memilih  foto,  dan  catatan- catatan  lainnya.  Tujuannya  adalah  untuk penghalusan  data  selanjutnya  adalah perbaikan  kalimat  dan  kata,  memberikan keterangan tambahan, membuang keterangan  yang  berulang-ulang  atau tidak  penting,  menerjemahkan  ungkapan setempat  ke  bahasa  Indonesia,  termasuk juga  mentranskrip  rekaman  wawancara, adalah proses penghalusan.
b. klasifikasi. Pada tahap ini kita
menggolong-golongkan jawaban dan data lainnya menurut kelompok variabelnya. Selanjutnya, diklasifikasikan  lagi  menurut  indikator tertentu seperti yang ditetapkan sebelumnya.  Pengelompokan  ini  sama dengan menumpuk-numpuk data sehingga  akan  mendapatkan  tempat  di dalam  kerangka  ( outline )  laporan  yang telah ditetapkan sebelumnya.
c. Memberi  kode.  Untuk  tahap  ini,  kita melakukan  pencatatan  judul  singkat (menurut  indikator  dan  variabelnya), serta memberikan catatan tambahan yang dinilai perlu dan  dibutuhkan. Sedangkan,
tujuannya agar memudahkan kita menemukan  makna  tertentu  dari  setiap tumpukan data serta mudah menempatkannya di dalam outline laporan.
2. Langkah lanjut penafsiran Penafsiran  merupakan  langkah  terakhir dalam tahap analisis data. Pada tahap ini, data yang sudah diberikan kode kemudian  diberi  penafsiran.  Setelah  itu segera  melakukan  analisis  data  dengan memperkaya  informasi  melalui  analisis komparasi (perbandingan) sepanjang tidak  menghilangkan  konteks  aslinya.
Dengan demikian, apa yang kita temukan pada data adalah konsep-konsep, hukum, dan teori yang dibangun dan dikembangkan dari data lapangan, bukan dari teori yang sudah ada.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Implementasi Peraturan Desa Imbanagara  Raya  Nomor  07  Tahun  2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa  (BUM  Desa)  Imbanagara  Raya
Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Penulis menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan  mengenai  Implementasi  Peraturan Desa  Imbanagara  Raya  Nomor  07  Tahun  2015 tentang  Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUM  Desa)  Imbanagara  Raya  Kecamatan Ciamis  Kabupaten  Ciamis  dengan  mengacu kepada dimensi sebagai berikut :

## TABEL 4.1
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MENGENAI IMPLENTASI PERATURAN DESA IMBANAGARA RAYA NOMOR 07 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUM DESA) IMBANAGARA RAYA  KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS No Indikator Pembahasan 1. Komunikasi a) Transformasi informasi Sebanyak  3  (tiga)  dari  4  (empat)  orang  informan  menjawab  belum  ada transformasi  informasi  (sosialisasi)  yang  baik  dari  para  pelaksana kebijakan. b) Kejelasan informasi Sebanyak  3  (tiga)  dari  4  (empat)  orang  informan  menjawab  kejelasan informasi  sudah  dilaksanakan  dengan  cukup  baik  hanya  belum menyeluruh ke semua lapisan masyarakat. c) Konsistensi informasi Sebanyak  3  (tiga)  dari  4  (empat)  orang  informan  menjawab  informasi yang disampaikan oleh para pelaksana kebijakan masih belum konsisten. 2. Sumber daya
a) Sumber
daya  Sebanyak 4 (empat)  orang informan seluruhnya menjawab bahwa SDM
manusia (kompetensi pelaksana) pelaksana masih belum optimal baik dari kuantitas maupun kualitas. b) Anggaran  atau  dana pendukung Sebanyak  4  (empat)  orang  informan  seluruhnya  menjawab  bahwa  dana pendukung alam implementasi perdes ini masih belum maksimal. c) Fasilitas  (sarana  dan prasarana)
Sebanyak  4  (empat)  orang  informan  seluruhnya  menjawab  bahwa fasilitas yang ada masih sangat minim. 3. Disposisi
a) Komitmen pelaksana Sebanyak  2  (dua)  dari  4  (empat)  orang  informan  menjawab  komitmen pelaksana  masih  belum  baik,  hanya  sebagian  pelaksana  yang  sudah memiliki komitmen yang baik. b) Kesungguhan pelaksana Sebanyak  3  (tiga)  dari  4  (empat)  orang  informan  menjawab kesungguhan pelaksana masih belum baik. c) Kejujuran pelaksana Sebanyak  4  (empat)  orang  informan  seluruhnya  menjawab  bahwa tingkat kejujuran pelaksana kebijakan sudah baik. 4. Struktur Birokrasi
a) Struktur organisasi Sebanyak  4  (empat)  orang  informan  seluruhnya  menjawab  struktur organisasi pelaksana kebijakan sudah baik. b) Standar Operasional Prosedur (SOP) Sebanyak  2  (dua)  dari  4  (empat)  orang  informan  menjawab  para pelaksana masih belum menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP. c) Prosedur Birokrasi Sebanyak  4  (empat)  orang  informan  seluruhnya  menjawab  prosedur birokrasi sudah baik.
Sumber: Hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015  tentang  Pembentukan  BUM  Desa  Imbanagara  Raya  Kecamatan  Ciamis  Kabupaten Ciamis Tahun 2016
Berdasarkan jawaban dari para informan yang  telah  ditentukan  sebelumnya  dalam pelaksanaan  wawancara  yang  penulis  lakukan dapat  diperoleh  gambaran  bahwa  secara keseluruhan  Implementasi  Peraturan  Desa Imbanagara  Raya  Nomor  07  Tahun  2015 tentang  Pembentukan  BUM  Desa  Imbanagara Raya  Kecamatan  Ciamis  Kabupaten  Ciamis Tahun  2016  masih  belum  baik.  Hal  tersebut dapat  dibuktikan  dari  12  indikator  sebagai dasar  ukuran  penelitian,  terdapat  9  (sembilan) indikator  masih  belum  dapat  dilaksanakan dengan baik. Kemudian berdasarkan
penelitian melalui  observasi  yang  dilakukan  penulis  di BUM  Desa  Imbanagara  Raya  Kecamatan
Ciamis  Kabupaten  Ciamis  Tahun  2016,  dapat diperoleh  gambaran  bahwa  indikator-indikator ukuran  model  implementasi  kebijakan  belum dapat dilaksanakan dengan baik dapat dibuktikan  dengan:  masih  banyak  masyarakat yang  belum  mengetahui  tentang  Implementasi Peraturan  Desa  tentang  Pembentukan  BUM
Desa,  dana  pendukung  dalam  implementasi kebijakan masih minim, SDM belum memenuhi  baik  dari  segi  kuantitas  maupun kualitas,  fasilitas  belum  memadai,  pelayanan
kepada  masyarakat  (sikap  pelaksana)  masih belum  baik,  dan  banyak  para  pelaksana kebijakan  yang  melaksanakan  tugas  tidak sesuai dengan tupoksinya sebagaimana tercantum  dalam  AD0ART  BUM  Desa Imbanagara Raya.
4.2 Hambatan-Hambatan dalam Implementasi Peraturan Desa Imbanagara  Raya  Nomor  07  Tahun 2015  tentang  Pembentukan  Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Imbanagara  Raya  Kecamatan  Ciamis Kabupaten Ciamis . Implementasi Peraturan Desa
Imbanagara  Raya  Nomor  07  Tahun  2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM  Desa)  Imbanagara  Raya  Kecamatan Ciamis  Kabupaten  Ciamis  tidaklah  terlepas dari  adanya  hambatan-hambatan,  oleh  karena itu  penulis  menjelaskan  hasil  penelitian  dan pembahasan  mengenai  hambatan-hambatan yang  mempengaruhi  kinerja  organisasi  dalam pelayanan  publik  di  Kantor  Kepala  Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing
Kabupaten  Ciamis  dengan  mengacu  kepada dimensi sebagai berikut:
TABEL 4.2

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MENGENAI HAMBATAN-HAMBATAN DALAM IMPLENTASI PERATURAN DESA
IMBANAGARA RAYA NOMOR 07 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) IMBANAGARA RAYA  KECAMATAN CIAMIS
KABUPATEN CIAMIS No Indikator Pembahasan 1. Komunikasi a) Transformasi informasi Hambatan  dalam  melaksanakan  sosialisasi  ialah  kurangnya  waktu dan  kemampuan  pelaksana  dalam  menyampaikan  informasi  kepada masyarakat. b) Kejelasan informasi Kejelasan  informasi  sudah  dilaksanakan  dengan  cukup  baik  dan tidak ada hambatan yang berarti. c) Konsistensi informasi Hambatan dalam menyampaikan konsistensi informasi alah dari segi waktu dan kompetensi para pelaksana itu sendiri. 2. Sumber daya a) Sumber daya manusia (kompetensi pelaksana) SDM  pelaksana  masih  belum  optimal  baik  dari  kuantitas  maupun kualitas dikarenakan kurangnya pengalaman sertaa insentif bagi para pelaksana kebijakan. b) Anggaran atau
dana pendukung Dana  pendukung  alam  implementasi  perdes  ini  masih  belum maksimal  dikarenkan  belum  adanya  bantuan  dari  pemerintah  pusat, provinsi,  maupun  kabupaten,  serta  dari  APBDes  pun  belum maksimal. c) Fasilitas (sarana dan prasarana)
Fasilitas  yang  ada  masih  sangat  minim  karena  kurang  aktif  dan inovatifnya para pelaksana kebijakan. 3. Disposisi
a) Komitmen pelaksana Komitmen  pelaksana  masih  belum  baik,  seperti  kurang  tegasnya pelaksana kebijakan dan minimnya pengawasan. b) Kesungguhan pelaksana Kesungguhan  pelaksana  masih  belum  baik  seperti  satu  unit  BUM Desa masih belum dapat dilaksanakan. c) Kejujuran pelaksana Tidak ada hambatan dalam hal kejujuran pelaksana kebijakan.
4. Struktur Birokrasi a) Struktur organisasi Tidak ada hambatan dalam struktur organisasi pelaksana. b) Standar Operasional Prosedur (SOP) Hambatan dalam indikator ini yaitu para pelaksana belum memahami apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. c) Prosedur Birokrasi Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan prosedur birokrasi.
Sumber:  Hasil  penelitian  mengenai  hambatan-hambatan  dalam  Implementasi  Peraturan  Desa ImbanagaraRaya  Nomor  07  Tahun  2015  tentang  Pembentukan  BUM  Desa  Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Tahun 2016.
TABEL 4.3

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MENGENAI
UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN GUNA MENGATASI HAMBATAN-HAMBATAN DALAM IMPLENTASI PERATURAN DESA IMBANAGARA RAYA NOMOR 07 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
IMBANAGARA RAYA KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS No Indikator Pembahasan 1. Komunikasi a) Transformasi informasi Pemberian  insentif  bagi  pelaksana  agar  para  pelaksana  kebijakan dapat memprioritaskan kewajibannya untuk melaksanakan sosialisasi atau transmisi informasi kepada masyarakat. b) Kejelasan informasi Pelaksana  kebijakan tidak  melakukan  upaya  karena tidak  ditemukan hambatan dalam pelaksanaan kejelasan informasi. c) Konsistensi informasi Diberikannya  pembinaan  serta  pengawasan  bagi  para  pelaksana dalam memberikan informasi kepada masyarakat. 2. Sumber daya a) Sumber daya manusia (kompetensi pelaksana) Peningkatan  pemanfaatan  sumber  daya  manusia  yang  ada  melalui pendidikan pelatihan. b) Anggaran atau dana pendukung Menambah jumlah modal baik dari APBDes sendiri maupun bantuan dari  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Provinsi  maupun  Pemerintah Kabupaten. c) Fasilitas (sarana dan prasarana) Peningkatan  pemanfaatan  atau  pegelolaan  media  dan  saluran komunikasi  yang  berbasis  teknologi  informasi  seperti  pengelolaan website. 3. Disposisi
a) Komitmen pelaksana Melakukan pengawasan secara berkala. b) Kesungguhan pelaksana Melakukan pengawasan secara berkala. c) Kejujuran pelaksana Tidak  ada  upaya  yang  dilakukan  karena  tidak  ada  hambatan  dalam hal kejujuran pelaksana kebijakan. 4. Struktur Birokrasi a) Struktur organisasi Tidak  ada  upaya  yang  dilakukan  karena  tidak  ada  hambatan  dalam hal hal struktur organisasi. b) Standar Operasional Prosedur (SOP) Memberikan  pemahaman  dan  penjelasan  mengenai  apa  saja  tugas pokok  dan  fungsi  para  pelaksana  kebijakan  yang  telah  tercantum dalam AD/ART.
c) Prosedur Birokrasi  Tidak  ada  upaya  yang  dilakukan  karena  tidak  ada  hambatan  dalam hal melakukan prosedur birokrasi.
Sumber:  Hasil  penelitian  mengenai  upaya-upaya  yang  dilakukan  guna  mengatasi  hambatan  dalam Implementasi  Peraturan  Desa  Imbanagara  Raya  Nomor  07  Tahun  2015  tentang Pembentukan BUM Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Tahun 2016.
Berdasarkan  hasil  wawancara  untuk menghadapi
hambatan-hambatan
yang mempengaruhi  implementasi  peraturan  Desa Imbanagara  Raya  Nomor  07  Tahun  2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten  Ciamis  dilakukan  beberapa  upaya.
Dalam  hal  ini  upaya-upaya  yang  dilakukan berdasarkan  pada  indikator-indikator  sebagai dasar  ukurannya,  yaitu  terdapat  4  (empat) indikator  yang  tidak  memerlukan  upaya  guna mengatasi  hambatan,  sedangkan  terdapat  8 (delapan) indikator  lainnya  memerlukan upaya
guna  mengatasi  hambatan.  Upaya-upaya  yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Pemberian  insentif  bagi  pelaksana  agar para pelaksana kebijakan dapat memprioritaskan kewajibannya untuk melaksanakan  sosialisasi  atau  transmisi informasi kepada masyarakat.
2. Diberikannya pembinaan serta pengawasan  bagi  para  pelaksana  untuk mengatasi hambatan kurangnya konsistensi para pelaksana dalam
memberikan informasi kepada masyarakat.
3. Peningkatan  pemanfaatan  sumber  daya manusia  yang  ada  melalui  pendidikan pelatihan untuk mengatasi hambatan keterbatasan sumber daya manusia.
4. Menambah  jumlah  modal  baik  dari APBDes  sendiri  maupun  bantuan  dari Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Provinsi maupun  Pemerintah  Kabupaten  untuk mengatasi  hambatan  kurangnya  dana pendukung dalam implementasi kebijakan.
5. Peningkatan pemanfaatan atau pengelolaan media  dan  saluran  komunikasi  yang berbasis teknologi informasi seperti
pengelolaan website sebagai upaya melengkapi  fasilitas  agar menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.
Upaya ini masih lemah, belum dilaksanakan secara maksimal.
6. Melakukan  pengawasan  secara  berkala untuk  mengatasi  hambatan  kurangnya komitmen para pelaksana  kebijakan  dalam implementasi kebijakan.
7. Melakukan  pengawasan  secara  berkala untuk  mengatasi  hambatan  kurangnya kesungguhan  para  pelaksana  kebijakan dalam implementasi kebijakan.
8. Memberikan  pemahaman  dan  penjelasan mengenai apa saja tugas pokok  dan  fungsi para  pelaksana  kebijakan  yang  telah tercantum dalam AD/ART untuk mengatasi  hambatan  para  pelaksana  yang menjalankan  tupoksinya  tidak  sesuai dengan SOP.
Kemudian  berdasarkan  hasil  observasi di lapangan dapat dikatakan memang diperlukan  beberapa  upaya  guna  mengatasi indikator-indikator  yang  masih  mempunyai hambatan. Upaya-upaya dimaksud oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Melakukan  musyawarah  antara  pihak pengelola BUM Desa Dengan Pemerintah Desa  untuk  mendirikan  gedung  khusus untuk pengurus BUM Desa.
2. Meningkatkan inovasi dalam meningkatkan  fasilitas  untuk  menunjang
keberhasilan implementasi kebijakan khususnya  dalam  memberikan  informasi kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kesungguhan dan komitmen para pelaksana kebijakan dengan  melakukan  pengawasan  secara rutin  baik  oleh  pengawas  BUM  Desa maupun dari Pemerintah Desa.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah penulis  lakukan  yaitu  pengumpulan  data, pengolahan  data  sampai  pada  analisis  data dalam  penelitian  ini  kemudian  penulis  dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Implementasi  Peraturan  Desa  Imbanagara Raya  Nomor  07  tahun  2015  tentang Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa Imbanagara  Raya  secara  umum  masih belum  dapat  diimplementasikan  dengan baik. Hal ini dapat  dibuktikan berdasarkan pada 12 indikator sebagai dasar pengukuran  penelitian,  yang  menunjukan bahwa  4  (empat)  indikator  sudah  dapat dilaksanakan dengan baik, dan 8 (delapan) indikator belum dapat dilaksanakan
dengan baik. Selanjutnya berdasarkan penelitian melalui observasi  yang  dilakukan  penulis  di Kantor Badan Usaha Milik Desa Imbanagara  Raya,  secara  keseluruhan dapat diperoleh gambaran bahwa indikator-indikator implementasi kebijakan dalam  hal  ini  mengenai  Peraturan  Desa Imbanagara  Raya  Nomor  07  tahun  2015 tentang  Pembentukan  Badan  Usaha  Milik Desa Imbanagara Raya masih belum dapat diimplementasikan  dengan  baik,  masih terdapat  indikator-indikator  yang  belum diimplementasikan  secara  optimal,  dalam hal  ini  seperti:  kemampuan  pelaksana kebijakan  dalam  memberikan  sosialisasi kepada  masyarakat,  kurangnya  sumber daya  baik  kompetensi  sumber  daya manusia,  dana  pendukung,  dan  fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan implementasi  kebijakan,  serta  kemampuan pelaksana  kebijakan  melaksanakan  tugas pokok  dan  fungsinya  sesuai  dengan  SOP yang tercantum dalam AD/ART
BUMDesa Imbanagara Raya.
2. Hambatan-hambatan  dalam  Implementasi Peraturan  Desa  Imbanagara  Raya  Nomor 07  tahun  2015  tentang  Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Imbanagara Raya yang  dihadapi  berdasarkan  pada  30
indikator  yang ada terdapat 20 (dua puluh) indikator yang masih menghadapi hambatan, lebih jelas hambatan- hambatannya adalah sebagai berikut :
a. Adanya keterbatasan waktu dan sumber daya manusia dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. b. Kurangnya  konsistensi  informasi  dari para  pelaksana  kebijakan  kepada masyarakat.
c. Keterbatasan  sumber  daya  manusia sebagai  pelaksana  kebijakan  baik kuantitas maupun kualitas (kompetensi pelaksana kebijakan).
d. Keterbatasan  dana  pendukung  atau sumber daya anggaran.
e. Keterbatasan  fasilitas  (sarana  dan prasarana) sebagai penunjang implementasi kebijakan.
f. Kurangnya komitmen dari para pelaksana  kebijakan.
g. Kesungguhan para pelaksana kebijakan masih belum maksimal.
h. Pelaksana kebijakan belum melakukan tupoksinya sesuai dengan SOP.
3. Upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi untuk mengoptimalkan Implementasi  Peraturan  Desa  Imbanagara Raya  Nomor  07  tahun  2015  tentang Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa
Imbanagara Raya, meliputi :
a. Pemberian insentif bagi pelaksana agar para pelaksana kebijakan dapat memprioritaskan  kewajibannya  untuk melaksanakan sosialisasi atau transmisi informasi kepada masyarakat. b. Diberikannya pembinaan serta pengawasan bagi para pelaksana untuk mengatasi hambatan kurangnya konsistensi  para  pelaksana  dalam memberikan informasi kepada masyarakat. c. Peningkatan pemanfaatan sumber daya manusia  yang  ada  melalui  pendidikan pelatihan  untuk  mengatasi  hambatan keterbatasan  sumber  daya  manusia. Upaya  ini  masih  lemah  dan  belum dapat dilaksanakan secara optimal.
d. Menambah  jumlah  modal  baik  dari APBDes  sendiri  maupun  bantuan  dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun  Pemerintah  Kabupaten  untuk mengatasi  hambatan  kurangnya  dana pendukung dalam implementasi
kebijakan.  Upaya  untuk  meningkatkan modal  atau  dana  pendukung  masih sangat lemah. e. Peningkatan pemanfaatan atau pegelolaan media dan saluran komunikasi  yang  berbasis  teknologi informasi  seperti  pengelolaan website sebagai  upaya  melengkapi  fasilitas agar menunjang keberhasilan implementasi  kebijakan.  Upaya  ini masih  lemah,  belum  dilaksanakan secara maksimal.
f. Melakukan pengawasan secara berkala untuk  mengatasi  hambatan  kurangnya komitmen  para  pelaksana  kebijakan dalam implementasi kebijakan.
g. Melakukan pengawasan secara berkala untuk  mengatasi  hambatan  kurangnya kesungguhan para pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan.
h. Memberikan
pemahaman dan
penjelasan  mengenai  apa  saja  tugas pokok  dan  fungsi  para  pelaksana kebijakan  yang  telah  tercantum  dalam AD/ART  untuk  mengatasi  hambatan para  pelaksana  yang  menjalankan tupoksinya tidak sesuai dengan SOP.

## 5.2 Saran
Berdasarkan  kesimpulan  penelitian
yang penulis kemukakan sebelumnya, kemudian penulis dapat mengemukakan beberapa  saran  atau  rekomendasi  sebagai bahan  pertimbangan  dalam  mengoptimalkan Implementasi  Peraturan  Desa  Imbanagara Raya Nomor 07 tahun 2015 tentang
Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa Imbanagara  Raya,  yang  dapat  penulis  uraikan sebagai berikut :
1. Mengenai  Implementasi  Peraturan  Desa
Imbanagara  Raya  Nomor  07  tahun  2015 tentang Pembentukan BUM Desa
Imbanagara  Raya  pelaksana  kebijakan harus  dapat  memahami  isi  dari  kebijakan melalui pelatihan dan pendidikan sehingga dalam  sosialisasi  dan  implementasinya dapat  dengan  mudah  dalam  menjelaskan dan menginformasikan kepada masyarakat. Selain  itu,  Pemerintah  Desa  seyogyanya lebih  memprioritaskan  mengenai  dana pendukung  dan  fasilitas  untuk  kemajuan BUM  Desa  yang  dapat  dilakukan  dengan cara  aktif  untuk  memohon  bantuan  dana kepada  pemerintah  pusat,  pemerintah provinsi,  dan  pemerintah  kabupaten,  juga
dapat  dilakukan  kerjasama  dengan  pihak swasta.
2. Mengenai hambatan-hambatan dalam
Implementasi  Peraturan  Desa  Imbanagara
Raya  Nomor  07  tahun  2015  tentang Pembentukan  BUM  Desa  Imbanagara Raya  sebagai  pelaksana  kebijakan  untuk dapat  meningkatkan  implementasi  dari kebijakan  terutama  berkaitan  dengan ketersediaan  sumber  daya-sumber  daya baik  dari  kuantitas  dan  kualitas  sumber daya manusia, anggaran atau dana pendukung,  dan  fasilitas  atau  sarana  dan prasarana  menjadi  fokus  utama  yang diperhatikan  sebagai  dasar  penunjang implementasi kebijakannya.
3. Diperlukannya upaya yang dapat dilakukan  oleh  BUM  Desa  Imbanagara
Raya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang  dihadapi  secara  optimal,  maka diperlukan  adanya  prioritas  pemenuhan ketersediaan  sumber  daya-sumber  daya, baik  dari  kuantitas  dan  kualitas  sumber daya manusia, anggaran atau dana pendukung,  dan  fasilitas  atau  sarana  dan prasarana  serta  peningkatan  pengelolaan media  atau  saluran  komunikasi  seperti
blog dan website .

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Basrowi  dan  Suwardi.  2008. Memahami
Penelitian  Kualitatif. Jakarta  :  PT  Rineka Cipta.
Bungin,  Burhan.  2012. Penelitian  Kualitatif. Jakarta: Kencana Penada Media. Dantes,  Nyoman.  2012. Metode  Penelitian . Yogyakarta : Penerbit Andi. Nugroho, Riant. 2014. Public  Policy. Jakarta : PT Gramedia.
Prastowo,  Andi.  2011.  Metode  Penelitian
Kualitatif. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
Silalahi,  Ulber.  2012. Metode  Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama. Subarsono.  2006. Analisis  Kebijakan  Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
Bandung : Alfabeta.
Widodo,  Joko.  2013. Analisis  Kebijakan Publik. Malang : Bayu Media.

## A. Dokumen
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentangPendirian, Pengurusan dan Pengelolaan,  dan  Pembubaran  Badan
Usaha Milik Desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## Identitas Penulis
Anisa  Nurlela, lahir  di  Ciamis  pada tanggal  25  April  1994,  adalah  mahasiswa Program  Studi  Ilmu  Administrasi  Negara, Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, Universitas Galuh, Ciamis.