PRANATA PRANATA H U K U M H U K U M JURNAL ILMU HUKUM

## AMINAH
ZAINUDIN HASAN ANGGA ALFIYAN FATHUR RACHMAN YULIA HESTI DORIS RAHMAT INDAH SATRIA 115-125 126-132 133-142 143-157 158-167 168-180 181-186 187-200

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 13 Nomor 2 Juli 2018 ISSN 1907-560X
Penegakan Hukum Lingkungan Yang Seimbang (Studi Kasus Pembakaran Hutan)
Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku Penyalahgunaan  Narkotika  Yang  Dilakukan
Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Way  Huwi
Provinsi Lampung
Analisis  Hukum  Perjanjian  Penyembuhan  Kepada Pasien  Dari  Penyelenggara  Praktik  Pengobatan Tradisional
Tinjauan  Yuridis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  25/PUU-XIV/2016  Dalam  Hal  Perubahan Ketentuan  Pasal  2  Dan  3  Undang-undang  Nomor  20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika Analisis Yuridis Tujuan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  Dalam  Lembaga  Perbankan  Di Indonesia P e m b i n a a n   N a r a p i d a n a   D e n g a n   S i s t e m Pemasyarakatan Implementasi Penertiban Organisasi Kemasyarakatan
Di Lampung Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung
RISSA AFNI
MARTINOUVA
PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Indah Satria, S.H., M.H Yulia Hesti, S.H., MH

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat: Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## ISSN 1907-560X

## ANALISIS YURIDIS TUJUAN DAN KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM LEMBAGA PERBANKAN DI INDONESIA

## YULIA HESTI
Email : hesti@ubl.ac.id
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRACT
The  industry  of  the  financial  services  or  banking  sector  is  demanded  to  be constantly  stable,  that  is  healthy,  transparent  and  well  managed.  Such  banking  conditions can build consumers to continue to actively engage in transactions. However, as time goes by the  development  of  the  financial  services  industry  in  Indonesia  is  increasing  and  the  cross- sectoral problems of the financial services industry are increasingly in need of reform in the field  of  banking  law,  then  the  Financial  Services  Authority  is  formed  as  an  institution  that will  replace  Bank  Indonesia  in  the  supervision  of  banks  and  supervise  institutions  other finance. OJK in its formation has several objectives to carry out supervision, especially in the financial services sector. Pursuant to Article 4 of the OJK Law, OJK was formed with the aim that  all  activities  within  the  financial  services  sector:  (a)  be  organized  regularly,  fairly, transparently and accountably; (b) Able to realize a financial system that grows sustainably and  stably;  and  (c)  Able  to  protect  the  interests  of  consumers  and  society.  Based  on  its authority,  the  OJK  carries  out  the  task  of  regulating  and  supervising  the  banking  sector  in accordance  with  its  functions  as  stipulated  in  Article  5  of  the  OJK  Law  which  functions  to organize  an  integrated  regulation  and  supervision  system  for  all  activities  within  the financial  services  sector.  With  the  presence  of  OJK  in  supervision,  banking  and  other financial institutions can create harmonious regulations so as to protect consumer rights.

## Keywords: Objectives, Authority, OJK, Banking

## I. PENDAHULUAN
Lembaga  Perbankan  merupakan lembaga keuangan kepercayaan masyarakat yang  memegang  peranan  penting  dalam sistem  perekonomian.  Selain  mempunyai peran penting lembaga perbankan mempunyai peran strategis dalam penyerasian  dan  penyeimbang  pemerataan pembangunan,  pertumbuhan  ekonomi  dan stabilitas nasional.
Zulfi  Diane  Zaini  mengatakan bahwa lembaga perbankan yang memegang
peranan  penting  dan  strategis  merupakan salah  satu  bukti  bahwa  lembaga  perbankan adalah  salah  satu  pilar  utama  bagi pembanguna  ekonomi  dan  menunjang pelaksanaan  pembangunan  nasional.  Oleh karena  itu,  dalam  peranannya  tersebut lembaga  perbankan  nasional  dituntut  dan berkewajiban  untuk  mewujudkan  tujuan perbankan  nasional  sebagai  mana  yang diatur  dalam  Pasal  4  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  sebagaimana sebagian pasal-pasal  yang telah diubah dan
ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  1998  (selanjutnya  disebut  UU Perbankan),  serta  sejalan  dengan  tujuan dari  negara  kesejahteraan.  (Zulfi  Diane Zaini, 2012, hlm. 40-41)
Guna mewujudkan tujuan perbankan  diatas  lembaga  perbankan  harus menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential  banking  principle), dalam menjalankan  kegiatan  usahanya,  Bank dikatakan  sebagai  urat  nadi  dari  sistem keuangan  karena  bank  berfungsi  sebagai Financial  Intermediary dengan  usaha utama menghimpun dan  menyalurkan dana masyarakat  serta  memberikan  jasa-jasa lainnya  dalam  lalu  lintas  pembayaran. Dalam hal pengawasan lalu lintas pembayaran  harus  ada  suatu  lembaga independen yang mengatur dan memelihara nilai  tukar  uang,  dan  tidak  memihak  pada salah satu kepentingan ataupun tujuan yang dapat  membahayakan  kestabilan  ekonomi dan moneter.
Otoritas moneter dan sistem perbankan  adalah  bagian  dari  sistem moneter  di  Indonesia,  Bank  Indonesia secara  tegas  menyatakan  bahwa  Bank Indonesia adalah penanggung jawab otoritas  kebijakan  moneter  yang  disebut otoritas  moneter  menurut  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  1999  dan  kemudian sebagian pasal-pasalnya diubah dan ditambah dengan dikeluarkannya  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah  kembali  dengan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2009  (yang  selanjutnya  di sebut sebagai UU BI).
Menurut  Pasal  1  ayat  (7)  UU Perbankan bahwa pemerintah terus berupaya dalam hal memberikan rasa aman dan  nyaman  kepada  masyarakat,  agar masyarakat merasa terlindungi dan percaya terhadap  uang  yang  mereka  titipkan  dan
dapat  diambil  dalam  waktu  tertentu berdasarkan perjanjian.
Suatu  kenyataan  di  berbagai  negara bahwa  lembaga  perbankan  merupakan suatu  kegiatan  usaha  yang  paling  banyak diatur  oleh  pemerintah,  dibandingkan dengan  cabang-cabang  kegiatan  usaha lainnya,  karena  kegiatan  usaha  perbankan lebih banyak tergantung kepada masyarakat yang  memerlukan  kepastian  keamanan dana  yang  dipercayakan  kepada  bank. (Zulfi Diane Zaini dan Syopian Febriansyah, 2014, hlm. 11)
Menurut  Pasal  29  ayat  (2)  UU Perbankan : Bank wajib memelihara tingkat kesehatan  bank  sesuai  dengan  ketentuan kecukupan  modal,  kualitas  aset,  kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan  kegiatan  usaha  dengan  prinsip kehati-hatian.
Industri  sektor  jasa  keuangan  atau perbankan  dituntut  senantiasa  stabil  yaitu sehat,  transparan  dan  dikelola  dengan  baik (well  managed), kondisi  perbankan  yang demikian dapat membangun para konsumen  untuk  terus  bertransaksi  secara aktif.  Namun  dengan  berjalannya  waktu perkembangan industri sektor jasa keuangan  di  Indonesia  semakin  meningkat dan  permasalahan  lintas  sektoral  industri jasa  keuangan  yang  semakin  meningkat membutuhkan  reformasi  di  bidang  hukum perbankan, maka di bentuklah Otoritas Jasa keuangan    sebagai  lembaga  yang  akan menggantikan Bank Indonesia dalam pengawasan  bank  dan  bertugas  mengawasi lembaga keuangan lainnya.
Pasal 34 ayat (1) UU BI menyatakan bahwa, Tugas mengawasi bank akan  dilakukan  oleh  lembaga  pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk  dengan  undang-undang.  Menurut
penjelasan  Pasal  tersebut  Otoritas  Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan  tugasnya  dan  kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan  laporan  kepada  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dan  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (Andrian Sutedi, 2014, hlm. 38)
Selanjutnya  dalam  Pasal  2  ayat  (2)
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 Tentang Otoritas Jasa
Keuangan
(selanjutnya disebut dengan OJK) menyatakan  bahwa  OJK  adalah  lembaga yang  independen  dalam  melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan    pihak  lain,  kecuali  untuk  hal-hal yang  secara  tegas  diatur  dalam  Undang- Undang ini.
Alasan  pembentukan  OJK  adalah makin  komplek  dan  bervariasinya  produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi  perusahaan  jasa  keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Pada prinsipnya  pembentukan  OJK  adalah  agar pengawasan menjadi terintegrasi dan koordinasinya lebih mudah sehingga pengawasannya jadi lebih efektif.
Dalam melaksanakan tugasnya OJK dilandasi
dengan prinsip-prinsip independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparasi dan kewajaran (fairness), selain  itu  OJK  harus memiliki  struktur  dengan  prinsip “checks and  balanc es” yaitu  pemisahan  yang  jelas antara fungsi, tugas  dan  wewenang pengaturan  serta  pengawasan.  (Andrian Sutedi, 2014, hlm. 114)
Dari  uraian  diatas  membuat  penulis tertarik  untuk  mengadakan  penelitian  yang berjudul Analisis  Yuridis  Tujuan  Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam  Lembaga  Perbankan  Di  Indonesia. Penelitian  ini  diperoleh  dari  menggunakan data  sekunder  dan  data  primer,  data
sekunder  diperoleh  dari  studi  kepustakaan (buku,  Undang-Undang  dan  Peraturan Pemerintah  lainnya),  dan  data  sekunder yaitu peneliti melakukan wawancara secara langsung  ke  Bank  Muamalat  Bandar Lampung.

## II. PEMBAHASAN Pengertian Bank dan Perbankan
Bank  berasal  dari  kata  Italia banco yang  artinya  bangku.  Bangku  inilah  yang dipergunakan  oleh  bankir  untuk  melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah.  Istilah  bangku  secara  resmi  dan populer  menjadi  bank.  Bank  termasuk perusahaan  industri  jasa  karena  produknya hanya  memberikan  pelayanan  jasa  kepada masyarakat.  Secara  sederhana  bank  dapat diarstikan  sebagai  lembaga  keuangan  yang kegiatan  usahanya  adalah  menghimpun dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkan kembali  dana  tersebut  kemasyarakat  serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.  (Nurul Ichsan Hasan, 2014, hlm. 3)
Dalam kamus istilah hukum Fockema Andreae yang mengatakan bahwa bank  adalah  suatu  lembaga  atau  orang pribadi  yang  menjalankan  perusahaan dalam  menerima  dan  memberikan  uang dari dan kepada pihak ketiga. (Hermansyah,  2005,  hlm.  8).  Dengan  kata lain  bank  sebagai Financial  Intermediary dengan  usaha  utama  menghimpun  dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan  jasa-jasa  lainnya  dalam  lalu lintas  pembayaran.  Masyarakat  kini  telah ramai menggunakan jasa bank untuk segala kepentingan salah satunya adalah mempermudah tansaksi pembayaran.
Secara sederhana bank dapat diartikan  sebagai  tempat  untuk  menabung dan  meminjam  uang.  Ada  beberapa  jenis tabungan,  ada  yang  berbentuk  tabungan berencana,  deposito  yang  tidak  dapat  kita
ambil  sebelum  jangka  waktunya  berakhir sesuai  dengan  kesepakatan.  Dalam  hal peminjaman  uang  biasanya  pada  saat pengembalian uang berbentuk kredit dengan  jangka  waktu  dan  ansuran  yang telah ditentukan.

## Menurut Andrian Sutedi, pengertian
Bank  adalah  “bahwa  Bank  adalah  suatu lembaga  keuangan  yang  eksistensinya tergantung  pada  kepercayaan  mutlak  dari para  nasabahnya  yang  mempercayakan dana  dan  jasa-jasa  lain  yang  dilakukan mereka  melalui  Bank  pada  khususnya  dan dari  masyarakat  pada  umumnya.  Oleh karena  itu,  Bank  sangat  berkepentingan agar  kadar  kepercayaan  masyarakat,  yang sudah  maupun  yang  akan  menyimpan dananya,  maupun  yang  telah  atau  akan menggunakan jasa-jasa Bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. (Andrian Sutedi, 2007, hlm. 1)
Didalam buku Zulfi Diane Zaini terdapat beberapa  pengertian  tentang  bank  yang perlu dikemukakan antara lain adalah :
a. Menurut “Dictionary  Of  Banking  and
Financial Services (Jerry Rosen Berg)”,
Bank  adalah  :  suatu  lembaga  yang mempunyai fungsi pokok antara lain (a) menerima  simpanan  giro,  deposito  dan membayar  atas  dasar  dokumen  yang ditarik pada orang/lembaga tertentu dan
(b) mendiskonto surat berharga, memberi  pinjaman  dan  menanamkan dana dalam bentuk surat berharga.
b. Menurut  G,M  Verryn  Stuart,  Bank adalah  :  Suatu  benda  yang  bertujuan untuk  memuaskan  kebutuhan  kredit baik  dengan  alat-alat  pembayarannya sendiri  atau  uang  yang  diperolehnya dari  orang  lain,  maupun  dengan  jalan memperedarkan  alat-alat penukaran baru berupa uang giral.
c. Menurut O.P. Simorangkir, Bank merupakan  salah  satu  badan  usaha lembaga  keuangan  yang  bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun  pemberian  kredit  itu  dilakukan baik  dengan  modal  sendiri  atau  dengan dana-dana  yang  dipercayakan  oleh pihak  ketiga  maupun  dengan  jalan memperedarkan  alat-alat  pembayaran berupa uang giral.
Menurut  ketentuan  Pasal  1  Angka  (2) UU  No.  10  Tahun  1998,  Bank  adalah  : badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan,  dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk  kredit  dan/atau  bentuk-bentuk lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf hidup  rakyat  banyak. (Zulfi  Diane  Zaini, 2012, hlm. 52)
Bank  sangat  penting  dan  berperan untuk
mendorong pertumbuhan
perekonomian  suatu  bangsa  karena  bank adalah :
1. Pengumpul  dana  dan  SSU  dan penyalur kredit kepada DSU
2. Tempat  menabung  yang  efektif  dan produktif bagi masyarakat
3. Pelaksana  dan  memperlancar  lalu lintas  pembayaran  dengan  aman, praktis dan ekonomis
4. Penjamin penyelesaian perdagangan dengan menerbitkan L/C
5. Penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank garansi (Malayu  S.P  Hasibuan,  2011,  hlm.
3)
Menurut  Pasal  1  ayat  (2)  UU Perbankan Bank adalah  Badan Usaha  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk simpanan dan penyalurannya kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit dan/atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam
rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat banyak.
Bank mencakup 2 aspek utama yaitu :
a. Badan  usaha  Bank (Corporate
Company)
b. Badan Usaha Bank (Business Activities)
Sebagai  lembaga  yang  menjalankan usaha  dibidang  jasa  keuangan.  Bank bukanlah sembarang badan usaha, melainkan  yang  secara  hukum  memiliki status  yang  kuat  dengan  kekayaan  sendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat,  karena  itu  dipercaya  oleh masyarakat.  Berdasarkan  rumusan  definisi Bank, dapat dipahami pula bahwa kegiatan usaha  Bank  pada  pokoknya  meliputi  3 (tiga) bentuk kegiatan, yaitu :
a. Menghimpun dana
b. Menyalurkan dana
c. Memberikan jasa keuangan (Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2004, hlm. 33-34)
Dalam  pemberian  jasa  keuangan banyak  lembaga  atau  perusahaan  yang dibentuk  untuk  membantu  pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat. Sebagai  contoh  tentang  lembaga  keuangan mikro  yang  dibentuk  untuk  memberikan jasa pengembangan usaha kepada masyarakat guna mengembangkan usahanya yang terkendala dengan modal.
Pengertian perbankan lebih luas jika dibandingkan  dengan  pengertian  bank. Perbankan  mengatur  tentang  kelembagaan, kegiatan  usahanya  dan  sebagainya.  Dalam perbankan  juga  diatur  mengenai  hukum ataupun  aturan-aturan  mengenai  bank. Begitu  banyak  pengertian  perbankan  baik menurut  Undang-Undang  dan  pengertian dari para pakar hukum perbankan. Menurut
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perbankan :  Perbankan  adalah  segala  sesuatu  yang menyangkut Bank, mencakup kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara dan  proses  dalam  melaksanakan  kegiatan usahanya.
Selanjutnya dalam Pasal 1 angka ( 2 )  UU  Perbankan  yang  dimaksud  dengan bank adalah Badan Usaha yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit dan/atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam rangka  meningkatkan  taraf  hidup  orang banyak.  Bank  berfungsi  sebagai Financial Intermediary dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat  serta  memberikan  jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.
Perbankan  adalah  segala  sesuatu yang  menyangkut  tentang  bank,  mencakup kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara dan  proses  dalam  melaksanakan  kegiatan usahanya (Pasal 1 ayat (1).  Bank Perkreditan  Rakyat  adalah  bank  yang melaksanakan bank konvesional atau berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dalam kegiatannya  tidak  memberikan  jasa  dalam lalu  intas  pembayaran  (Pasal  1  ayat  4). Lembaga  perbankan  adalah  lembaga  yang sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan  perekonomian  suatu  bangsa karena sebagai pelaksana dan memperlancar  lalu  lintas  pembayaran dengan aman, praktis, dan ekonomis.
Zulfi  Diane  Zaini  didalam  bukunya mengatakan  bahwa  :  Hukum  perbankan adalah  serangkaian  ketentuan  Hukum positif  yang  mengatur  segala  sesuatu  yang menyangkut  tentang  Bank,  mencakup kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara dalam proses pelaksanaan kegiatan
usahanya.  Unsur-unsur  yang  terkandung didalam hukum perbankan adalah :
1. Serangkaian ketentuan hukum positif (perbankan). Apabila ketentuan hukum perbankan dengan dikeluarkannya  berbagai  peratuan
PerUndang-Undangan,  baik  berupa
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,  Peraturan  Presiden, Peraturan Bank Indonesia, dan surat Edaran Bank Indonesia serta peraturan pelaksana lainnya. Semua peraturan PerUndang-Undangan dibidang perbankan tersebut
terangkai  sebagai  suatu  sistem dengan  diikat  oleh  asas  hukum tertentu.
2. Hukum  positif  (perbankan)  tersebut bersumberkan  pada  ketentuan  yang tertulis dan tidak tertulis.
3. Ketentuan hukum perbankan tersebut mengatur tentang ketatalaksanaan kelembagaan bank. 4. Ketentuan hukum perbankan tersebut  juga  mengatur  aspek-aspek kegiatan usaha lembaga perbankan.
Sifat  hukum  perbankan  Indonesia merupakan  hukum  yang  memaksa,  artinya Bank  dalam  menjalankan  usahanya  harus tunduk  dan  patuh  terhadap  rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. (Zulfi  Diane  Zaini,  2012,  hlm.  53). Lembaga  keuangan  dalam  arti  luas  adalah sebagai perantara dari pihak yang mempunyai  kelebihan  dana  ( surplus  of funds ) dengan pihak yang kekurangan dana ( lack  of  funds ),  sehingga  peranan  dari lembaga  keuangan  yang  sebenarnya  yaitu sebagai  perantara  keuangan  masyarakat ( financial  intermediary ).  Dalam  arti  yang luas  ini  termasuk  didalamnya  lembaga perbankan,  perasuransian,  dana  pensiun, pegadaian dan sebagainya yang
menjembatani antara pihak yang berkelebihan  dana  dengan  pihak  yang memerlukan dana. (Muhammad Djumhana, 2003, hlm. 7)

## Pengertian  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)
Awal  pembentukan  Otoritas  jasa Keuangan  berawal  dari  adanya  keresahan dari  beberapa  pihak  dalam  hal  fungsi pengawasan  Bank  Indonesia.  Ada  tiga  hal yang  melatar  belakangi  pembentukan Otoritas jasa Keuangan, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan  jasa  di  Indonesia,  permasalahan lintas  sektoral  industri  jasa  keuangan,  dan amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang  Bank  Indonesia  (Pasal  34).  Pasal 34  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2004 Tentang Bank Indonesia merupakan respon dari  krisis  Asia  yang  terjadi  pada  1997- 1998 yang berdampak sangat berat terhadap  Indonesia,  khususnya  sektor perbankan.
Krisis pada 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya  bank  yang  mengalami  koleps sehingga  banyak  yang  mempertanyakan pengawasan  Bank  Indnesia  terhadap  bank- bank. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak medukung diharapkan dapat diperbaki sehingga tercipta  kerangka  sistem  keuangan  yang lebih tangguh. Revormasi di bidang hukum perbankan diharapkan menjadi obat penyembuh krisis dan sekaligus menciptakan  penangkal  dalam  pemikiran permasalah-permasalahan  dimasa  depan.
(Andrean Sutedi, 2014, hlm. 36-37)
Lembaga  perbankan  membutuhkan pengawasan secara khusus atau terintegrasi (persatuan pengawasan) dimana perkembangan  lembaga  perbankan,  baik dalam hal perkembangan teknologi ataupun
permasalahan-permasalahan  yang  muncul dalam  sub-sektoral  industri  keuangan. Semakin kompleknya permasalahan- permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan perbankan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
Mewujudkan perekonomian nasional  yang  mampu  tumbuh  secara berkelanjutan  dan  stabil,  tidaklah  mudah. Diperlukan  kegiatan  dalam  sektor  jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil,  serta  mampu  mewujudkan  sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan  dan  mampu  melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Dengan perkembangan industri sektor  jasa  keuangan  di  Indonesia  semakin meningkat dan permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan yang terus meningkat dibutuhkan lembaga pengawasan yang independen, sesuai amanat Pasal 34 UU BI menyatakan :
1. Tugas  mengawasi  bank  akan  dilakukan oleh  lembaga  pengawasan  sektor  jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang
2. Pembentukan lembaga pengawas sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (  1  ), akan  dilaksanakan  selambat-lambatnya 31 Desember 2010.
Sesuai  amanah  dari  Undang-Undang tersebut  diatas  maka  dibentuklah  OJK, pembentukan  OJK  dimaksudkan  untuk memisahkan fungsi  pengawasan perbankan dari  bank  sentral  kesebuah  badan  atau lembaga  yang  independen  diuar  bank sentral.  Pengawasan  yang  dilakukan  yaitu terhadap  bank  dan  perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi,  dana  pensiun,  sekuritas,  modal ventura  dan  perusahaan  pembiayaan,  serta badan-badan  lain  yang  menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.
Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan  tugasnya  dan  kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan  laporan  kepada  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dan  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam melaksanakan tugasnya lembaga ini (supervisiory goard) melakukan koordinasi dan  bekerjasama  dengan  BI  sebagai  bank sentral  yang  akan  diatur  dalam  Undang- Undang  pembentukan  lembaga  pengawas dimaksud.  Lembaga  pengawas  ini  dapat mengeluarkan  ketentuan  yang  berkaitan dengan koordinasi dengan BI dan meminta penjelasan  dari  BI  keterangan  dan  data makro yang diperoleh (Penjelasan Pasal 34 ayat ( 1) UU Perbankan).
Menurut  Iwan  Kurniawan  selaku pengawas  bank  OJK  perwakilan  Lampung yang  terdapat  juga  dalam  makalah  kuliah umum  OJK,  OJK  adalah  lembaga  negara yang  dibentuk  berdasarkan  UU  No.  21 Tahun
2011 yang berfungsi menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap keseluruhan  kegatan  diadalam  sektor  jasa keuangan. Dengan kata lain,  OJK berperan sebagai badan independen yang berwenang untuk  mengatur,  mengawasi,  memeriksa, dan  melakukan  investigasi  terhadap  sektor jasa-jasa  keuangan  di  Indonesi  dengan tujuan  utama  untuk  mempromosikan  dan mengatur  sebuah  sistem  yang  berisi berbagai  aturan  dan  pengawasan  secara terpadu  terhadap  seluruh  kegiatan  yang terdapat didalam sektor jasa-jasa keuangan. OJK  didirikan  untuk  menggantikan  peran Bappepam-LK,  sehingga  OJK  menjadi otoritas  yang  memiliki  kekuasaan  penuh mulai dari pengawasan, pengaturan, hingga penyelidikan  terhadap  korupsi  baru  yang menerpa sebuah lembaga keuangan.
Berdasarkan  Pasal  1  Ayat  (1)  UU Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas
Jasa  Keuangan  adalah  Otoritas  Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari  campur  tangan  pihak  lain,  yang mempunyai  fungsi,  tugas,  dan  wewenang pengaturan,  pengawasan,  pemerikasaan, dan  penyidikan  sebagaimana  dimaksud dengan undang-undang ini.
OJK  dalam  pengawasannya  bebas dari  campur  tangan  pihak  lain,  sehingga dapat melakukan tugasnya secara independen,  hal  tersebut  diperjelas  dalam Pasal  2  Ayat  2  OJK  adalah  lembaga  yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,  bebas  dari  campur  tangan pihak  lain,  kecuali  untuk  hal-hal  yang secara  tegas  diatur  dalam  Undang-Undang ini.
Selanjutnya
menurut Iwan Kurniawan  pengertian  mengenai  OJK semakin  bervariasi,  demikian  pengertian OJK yang diungkapkan oleh beberapa para pakar yaitu : Menkeu Agus Martowardojo : pembentukan OJK diperlukan guna mengatasi  kompleksitas  keuangan  global dari ancaman krisis. Disisi lain, pembentukan  OJK  merupakan  komitmen pemerintah dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia.
Deputi  Gubernur  BI  Muliman  D Hadad  :  terdapat  empat  pilar  sektor keuangan  global  yang  menjadi  agenda OJK.  Pertama,  kerangka  kebijakan  yang kuat  untuk  menanggulangi  krisis.  Kedua, persiapan resolusi terhadap lembaga- lembaga  keuangan  yang  ditengarai  bisa berdampak  sistemik.  Ketiga,  lembaga keuangan membuat surat wasiat jika terjadi kebangkrutan  sewaktu-waktu  dan  keempat transparansi  yang  harus  dijaga.  Fuad Rahmady  :  menyatakan  bahwa  OJK  akan menghilangkan  penyalahgunaan  kekuasaan (abuse  of  power) yang  selama  ini cenderung  muncul.  Sebab  dalam  OJK,
fungsi  pengawasan  dan  pengaturan  dibuat terpisah.
Berdasarkan pengertian OJK menurut  para  pakar  diatas  OJK  adalah dalam  pembentukannya  OJK  merupakan komitmen dari pemerintah guna memberikan pengawasan khususnya di jasa keuangan  secara    terintegrasi.  Selain  itu OJK mempunyai tugas dalam menghilangkan  penyalahgunaan  kekuasaan yang  selama  ini  sering  disalah  gunakan oleh penguasa ataupun pimpinan perusahaan. Dengan adanya OJK pengawasan  secara  internal  diberikan kekuasaan  secara  penuh  kepada  Dewan Komisaris  dan  Direksi,  dan  wajib  lapor kepada OJK.
Tujuan  Dan  Kewenangan  Otoritas  Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Lembaga Perbankan Di Indonesia.
Berdasarkan  penelitian  di  OJK Perwakilan  Lampung,  Iwan  Kurniawan mengatakan  bahwa  dalam  mewujudkan pembangunan perekonomian nasional  yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan,  menciptakan  kesempatan kerja  yang  luas  dan  seimbang  disemua sektor  perekonomian  serta  memberikan kesejahteraan  secara  adil  kepada  seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan  ekonomi  nasional  harus dilaksanakan  secara  komprehensif  dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian  nasional  yang  memiliki jangkauan  yang  luas  dan  menyentuh keseluruh  sektor  riil  dari  perekonomian masyarakat Indonesia.
Guna  mewujudkan  hal  tersebut diatas  program  pembangunan  ekonomi nasional  perlu  didukung  oleh  tata  kelola perusahaan yang baik secara berkesinambungan dan melakukan perbaikan  dalam  sistem  keuangan  dan
seluruh kegiatan jasa keuangan. OJK dalam pembentukannya mempunyai beberapa tujuan  guna  melaksanakan  pengawasan khususnya disektor jasa keuangan. Berdasarkan  Pasal  4  UU  OJK,  OJK dibentuk  dengan  tujuan  agar  keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan :
a. Terselenggara  secara  teratur,  adil, transparan, dan akuntabel;
b. Mampu mewujudkan sistem keuangan  yang  tumbuh  secara berkelanjutan dan stabil; dan
c. Mampu  melindungi  kepentingan konsumen dan masyarakat.
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  4  UU OJK  :  Dengan  tujuan  ini,  OJK  diharapkan dapat  mendukung  kepentingan  sektor  jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan  daya  saing  nasional,  antara lain  meliputi  sumber  daya  manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan disektor jasa keuangan, dengan  tetap  mempertimbangkan  aspek positif  globalisasi.  (Pasal  4  huruf  c)  yang dimaksud dengan “melindungi kepentingan Konsumen  dan  masyarakat”  termasuk perlindungan  terhadap  pelanggaran  dan kejahatan disektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.
Perlindungan  terhadap  kepentingan konsumen  dan  masyarakat  adalah  hal utama  yang  harus  dilakukan  oleh  lembaga jasa  keuangan,  dimana  jasa  keuangan mempunyai  fungsi  intermediasi.  Semakin berkembangnya  lembaga  jasa  keuangan maka  semakin  kompleknya  permasalah yang  timbul,  maka  dalam  pengawasannya OJK  berfungsi  menyelenggarakan  sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi  terhadap  keseluruhan  kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (Pasal 5 UU OJK).
Berdasarkan  kewenangannya  OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan  disektor  perbankan  sesuai dengan  fungsinya  yang  diatur  dalam  Pasal 5  UU  OJK  berfungsi  menyelenggarakan sistem  pengaturan  dan  pengawasan  yang terintegrasi  terhadap  keseluruhan  kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
Menurut  Iwan  Kurniawan  beberapa  Pasal- Pasal  yang  mengatur  tentang  pengaturan dan  pengawasan  sebagai  kewenangan  OJK didalam sektor perbankan :
1. Pasal  6  UU  OJK,  melaksanakan  tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :
a. Kegiatan  jasa  keuangan  disektor Perbankan;
b. Kegiatan  jasa  keuangan  disektor Pasar Modal; dan
c. Kegiatan  jasa  keuangan  disektor
Perasuransian, Dana
pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
2. Pasal  7  UU  OJK,  untuk  melaksanakan tugas  pengaturan  dan  pengawasan disektor Perbankan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  6  huruf  a,  OJK mempunyai wewenang :
a. Pengaturan dan pengawasan mengenai  kelembagaan  bank  yang meliputi :
1. Perizinan  untuk  pendirian  bank, pembukaan kantor bank, anggaran  dasar,  rencana  kerja, kepemilikan,  kepengurusan  dan sumber  daya  manusia,  merger, konsolidasi  dan  akuisisi  bank, serta  pencabutan  izin  usaha bank; dan
2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber  dana,  penyediaan  dana, produk  hibridasi,  dan  aktivitas dibidang jasa;
b. Pengaturan dan pengawasan
mengenai  kesehatan  bank  yang meliputi :
1. Likuiditas, rentabilitas,
solvabilitas,  kualitas  aset,  rasio kecukupan  modal  minimum,
batas maksimum pemberan kredit,  rasio  pinjaman  terhadap
simpanan, dan pencadangan bank;
2. Laporan  bank  yang  terkait dengan  kesehatan  dan  kinerja bank;
3. Sistem informasi debitur;
4. Pengujian kredit (credit testing); dan
5. Standar akuntansi bank;
c. Pengaturan dan pengawasan
mengenai  aspek  kehati-hatian  bank, meliputi :
1. Manajemen risiko;
2. Tata kelola bank;
3. Prinsip  mengenal  nasabah  dan anti pencrian uang; dan
4. Pencegahan
pembiayaan terorisme dan kejahatan
perbankan; dan
d. Pemeriksaan bank.
3. Pasal  8  UU  OJK,  untuk  meksanakan tugas pengaturan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang :
a. Menetapkan  peraturan  pelaksanaan Undang-Undang ini ;
b. Menetapkan  peraturan  Perundang- Undangan disektor jasa keuangan;
c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK ;
d. Menetapkan  peraturan  mengenai pengawasan disektor jasa keuangan;
e. Menetapkan  kebijakan  mengenai pelaksanaan tugas OJK;
f. Menetapkan  peraturan  mengenai tata  cara  penetapan  perintah  tertulis
terhadap  lembaga  jasa  keuangan dan pihak tertentu;
g. Menetapkan perturan mengenai  tata cara  penetapan  pengelola  statuter pada lembaga jasa keuangan;
h. Menetapkan  struktur  organisasi  dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara,  dan  menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
i. Menetpkan peraturan mengenai  tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  disektor  jasa keuangan.
4. Pasal  9  UU  OJK,  untuk  melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang :
a. Menetapkan  kebijakan  operasional pengawasan  terhadap  kegiatan  jasa keuangan;
b. Mengawasai pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif;
c. Melakukan pengawasan, pemerikasaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau
penunjang  kegiatan  jasa  keuangan sebagimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan;
d. Memberikan  erintah  tertulis  kepada lembaga  jasa  keuangan  dan/atau pihak terentu;
e. Melakukan penunjukakan pengelola statuter;
f. Menetapkan  penggunaan  pengelola statuter;
g. Menentapkan  sanksi  administratif terhadap  pihak  yang  melakukan pelanggran terhadap peraturan
perundang-undngan  disektor  jasa keuangan; dan
h. Memberi dan/atau mencabut:
1. Izin usaha;
2. Izin orang perseorangan;
3. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
4. Surat tanda terdaftar;
5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6. Pengesahan;
7. Persetujuan atau penetapan
pembubaran; dan
8. Penetapan lain, Sebagaimana dimaksud
dalamperaturan perundang-
undangan disektor jasa keuangan.
5. Pasal 21 UU OJK, dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  6,  Dewan  Komisioner meetapkan  peraturan  OJK,  Peraturan Dewan  Komisioner  dan/atau  keputusan Dewan Komisioner.
6. Pasal  1  Ayat  2  UU  OJK,  Dewan Komisioner  adalah  pimpinan  tertinggi OJK yang bersifak kolektif dan kolegia.
7. Dalam  perlindungan  konsumen  Pasal 28  UU  OJK,  untuk  perlindungan konsumen dan masyarakat OJK
berwenang
melakukan tindakan
pencegahan  kerugian  konsumen  dan masyarakat, yang meliputi :
a. Memberikan  informasi  dan  edukasi kepada masyarakat atas karakteristik  sektor  jasa  keuangan, elayanan, dan produknya;
b. Meminta  embaga  jasa  keuangan untuk  menghentikan  kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
c. Tindakan  lain  yang  dianggap  perlu sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  disektor  jasa keuangan.
8. Pasal 30 UU OJK :
1. Untuk  perlindungan  konsumen  dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi : a. Memerintahkan atau ,melakukan  tindakan  tertentu kepada  lembaga  jasa  keungan untuk  enyelesaikan  pngaduan konsumen yang irugikan lembaga jasa keuangan dimaksud;
b. Mengajukan gugatan :
1. Untuk  memperoleh  kembali harta  kekayaan  milik  pihak yang  dirugikan  dari  pihak yang menyebabkan kerugian baik  yang  berada  dibawah pengusaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud  maupun  dibawah penguasaan pihak lain dengan  itikad  tidak  baik;
dan/atau
2. Untuk  memperoleh  ganti kerugian  dari  pihak  yang menyebabkan kerugian pada konsumen  dan/atau  lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari elanggaran atas peraturan perundang- undangan disektor jasa keuangan.
2. Ganti kerugian sebagaimana dimaksud  ayat  (1)  huruf  b  angka  2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti  kerigian  kepada  pihak  yang dirugikan.
Berdasarkan Pasal-Pasal diatas dapat  disimpulkan bahwa OJK mempunyai dua (2) tugas dalam kewenangannya yaitu :
1. Melaksanakan  tugas  pengaturan, dan
2. Melaksanakan tugas pengawasan
OJK  mempunyai  tugas  pengaturan dan  pengawasan  mengenai  kelembagaan bank,  kesehatan  bank,  aspek  kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank. OJK merupakan  lembaga  independen  yang mengatur  tentang  pelaksanaan  kegiatan lembaga perbankan dan jasa keuangan, dan mengawasi  jalannya  kegiatan  lembaga perbankan dan jasa keuangan lainnya.

## III. PENUTUP
Berdasarkan
analisis tersebut didapatkan sebuah kesimpulan bahwa, OJK dalam
pembentukannya mempunyai beberapa tujuan guna melaksanakan pengawasan khususnya disektor jasa keuangan.  Berdasarkan  Pasal  4  UU  OJK, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan  kegiatan  didalam  sektor  jasa keuangan :
a. Terselenggara  secara  teratur,  adil, transparan, dan akuntabel;
b. Mampu  mewujudkan  sistem  keuangan yang  tumbuh  secara  berkelanjutan  dan stabil; dan
c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Berdasarkan penjelasan Pasal  4 UU OJK  :  Dengan  tujuan  ini,  OJK  diharapkan dapat  mendukung  kepentingan  sektor  jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan  daya  saing  nasional,  antara lain  meliputi  sumber  daya  manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan disektor jasa keuangan, dengan  tetap  mempertimbangkan  aspek positif  globalisasi.  (Pasal  4  huruf  c)  yang dimaksud dengan “melindungi kepentingan Konsumen  dan  masyarakat”  termasuk perlindungan  terhadap  pelanggaran  dan kejahatan disektor keuangan seperti
manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.
Berdasarkan  kewenangannya  OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan  disektor  perbankan  sesuai dengan  fungsinya  yang  diatur  dalam  Pasal 5  UU  OJK  berfungsi  menyelenggarakan sistem  pengaturan  dan  pengawasan  yang terintegrasi  terhadap  keseluruhan  kegiatan di  dalam  sektor  jasa  keuangan.  Dengan hadirnya OJK dalam pengawasan diperbankan  dan  lembaga  keuangan  yang lain dapat membuat regulasi yang harmonis sehingga dapat melindungi hak-hak konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA A. BUKU
Abdul  Kadir  Muhammad  dan  Rilda Murniati, Segi  Hukum  Lembaga Keuangan  Dan  Pembiayaan ,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 Andrian  Sutedi, Hukum  Perbankan  Suatu Tinjauan  Pencucian  Uang,  Merger, Likuiditas,  dan  Kepailitan ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2007 Andrian  Sutedi, Otoritas  Jasa  Keuangan,
Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014 Hermansyah, Hukum  Perbankan  Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta,  2005 Nurul Ichsan Hasan, Pengantar Perbankan , Referensi (Gaung Persada Press
Group), Jakarta, 2014
Malayu S.P Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan , Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
Muhammad  Djumhana, Hukum  Perbankan di  Indonesia ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2003
Zulfi  Diane  Zaini, Independensi  Bank Indonesia  dan  Penyelesaian  Bank Bermasalah , Keni Media, Bandung, 2012
Zulfi Diane Zaini dan Syopian Febriansyah,

## Aspek Hukum Dan Fungsi Lembaga
Penjamin  Simpanan, Keni  Media,
Bandung, 2014

## B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 jo Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998 tentang Perbankan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999 jo Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2004  dan  terakhir  diubah  kembali
dengan serta Undang-Undang
Nomor  6  Tahun  2009  tentang Bank Indonesia Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
1.  Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2.  Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB,  yaitu  ;  BAB  I.  PENDAHULUAN  (Latar  Belakang  dan  Rumusan Masalah)  BAB  II.  PEMBAHASAN  (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3.  Tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia  maupun  bahasa  inggris  yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar,tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4.  Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya,  dan  ditulis  pada  akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat  nama  pengaran,  tahun  penerbitan  dan  halaman  .Contoh  :  satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at,  2005:  11), Tiga  atau  lebih  penulis  menggunakan  ketentuan  et.al (dkk).  Untuk  artikel  dari  internet  dengan  susunan:  nama  penulis,  judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5.  Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan  sebagai  bahan  acuan  langsung  .  Daftar  pustaka  dan  referensi bersifat  alfabetis  dengan  format;  nama  pengarang,  judul  buku,  nama penerbit,  kota  terbit,  dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6.  Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7.  Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif  melalui
bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat,
maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Telp : 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email:jurnal.mh@ubl.acid