## Implementasi Kebijakan Tentang Penerimaan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor II Pada Kantor UPTD (Samsat) di Kabupaten Bulungan

## M. Ibnu Ashari R
Alumni Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman
Abstract: This article is an effort to describe about the implementation of tax policy majoring in vehicle. How does it contribute significantly to the local income especially in Kabupaten Bulungan. But there are several problems that faced by government in implementing this policy.
Keyword: Implementation, Policy, Tax
Abstrak: Artikel  ini  merupakan  sebuah  upaya  untuk  menggambarkan  tentang implementasi  kebijakan  pajak  yang  terkait  dengan  kendaraan  bermotor.  Seberapa signifikan  kebijakan  tersebut  memberikan  kontribusi  kepada  pendapatan  daerah khususnya Kabupaten Bulungan. Akan tetapi masih terdapat beberapa problem yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan ini.
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pajak

## Pendahuluan
Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab salah satu kewajiban daerah adalah berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah agar dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan  kepada  masyarakat.  Untuk  mendukung  kegiatan  Pemerintah  Daerah yang setiap tahunnya selalu meningkat baik kegiatan rutin maupun pembangunan di segala  bidang,  maka  konsekuensinya  Pemerintah  Daerah  harus  mampu menyediakan  dana  yang  cukup  besar  untuk  mendukung  pelaksanaan  kegiatan tersebut.  Oleh  karena  itu  sumber–sumber  penerimaan  perlu  di  tingkatkan  secara efisien  dan  efektif  terutama  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  sendiri  sebagaimana yang tercantum dalam Undang–Undang Dasar 1945 baik yang berupa pajak daerah, retribusi  daerah,  hasil  perusahaan  dan  kekayaan  daerah  serta  lain-lain  pendapatan asli daerah yang sah.
Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian  Negara  juga  mengenal  sumber-sumber  penerimaan  dan  pos-pos pengeluaran  Pajak  merupakan  sumber  utama  penerimaan  Negara.  Tanpa  pajak sebagian  besar  kegiatan  Negara  sulit  untuk  dapat  dilaksanakan.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  manfaat  dari  uang  pajak  tersebut  adalah  untuk  membiayai sebagian  besar  kegiatan  negara  mulai  dari  belanja  pegawai  sampai  dengan pembiayaan  berbagai  proyek  pembangunan.  Pembangunan  sarana  umum  seperti jalan-jalan,  jembatan,  sekolah,  rumah  sakit  atau  puskesmas,  kantor  polisi  dibiayai dengan  menggunakan  uang  yang  berasal  dari  pajak.  Uang  pajak  juga  digunakan untuk  pembiayaan  dalam  rangka  memberikan  rasa  aman  bagi  seluruh  lapisan masyarakat.  Setiap  warga  Negara  mulai  saat  dilahirkan  sampai  dengan  meninggal
dunia,  menikmati  fasilitas  atau  pelayanan  dari  pemerintah  yang  semuanya  dibiayai dengan  uang  yang  berasal  dari  pajak.  Dengan  demikian  jelas  bahwa  peranan penerimaan  pajak  bagi  suatu  Negara  menjadi  sangat  dominan  dalam  menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.
Kantor SAMSAT sebagai salah satu unsur pelaksana teknis pemerintah Daerah dibidang  pungutan  pendapatan  daerah  yang  merupakan  gabungan  dari  beberapa instansi  didalamnya  yaitu  dari  instansi  kepolisian,  Dinas  Pendapatan  Daerah  serta PT.Asuransi  Kecelakaan  Jasa  Raharja  dan  khususnya  pemerintah  Kabupaten Bulungan  dituntut  untuk  lebih  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  atau yang lebih tepatnya komponen pajak tingkat I sesuai dengan UU No.32 tahun 2004 “tentang Pendapatan Asli Daerah” yang komponen-komponennya terdiri dari Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB),  Bea  balik  nama  kendaraan  bermotor,  pajak  bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan, pemanfaatan air bawah tanah dan air  permukaan  dan  mengoptimalkan  usaha-usaha  baik  ekstensifikasi  maupun intensifikasi  sesuaidengan  Perda  Nomor  01  Tahun  2011  Tentang  Pajak  Daerah mengenai  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor. Menimbang bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang  penting  guna  membiayai  penyelenggaraan  pembangunan  dan  pemerintahan daerah,  dan  kebijakan  pajak  daerah  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  demokrasi, pemerataan  dan  keadilan,  peran  serta  masyarakat  dan  akuntabilitas  dengan memperhatikan  potensi  daerah.  Sebagaimana  tercantum  dalam  UU  No.28  tahun 2009  “tentang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah”  dimana  hasil  dari  pajak  tersebut  akan dipergunakan  untuk  kepentingan  daerah  dan  kesejahtraan  rakyat  secara keseluruhan.

## Kerangka Dasar Teori Pengertian Kebijakan Publik
Kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang tegas yang disifati  oleh  adanya  prilaku  yang  konsisten  dan  pengulangan  pada  bagian  dari keduanya  bagi  orang  –  orang  yang  melaksanakannya  (Kenneth  Frewith,  dalam Thoha,  1997  :  251).  Sedangkan  kebijaksanaan  pemerintah  dapat  diartikan  setiap keputusan  yang  dilaksanakan  pejabat  pemerintah  atau  Negara  atas  nama  instansi yang  dipimpinnya  (Presiden,  Menteri,  Gubernur,  Sekjen)  dan  seterusnya  dalam rangka  melaksanakan  fungsi  umum  pemerintah  atau  pembangunan.  Guna mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu atau dalam rangka melaksanakan  produk  –  produk  keputusan  atau  peraturan  perundang  –  udangan yang  telah  ditentukan dan  lazimnya  dituangkan dalam  bentuk  aturan perundang  – undangan atau dalam bentuk keputusan formal (Tjokroamidjojo, 1993 : 92).
Pengertian  kebijakan  (policy)  penggunaannya  sering  disama  artikan  dengan istilah  lain  seperti  tujuan,  program,  keputusan,  undang  –  undang,  ketentuan  – ketentuan, usulan – usulan, atau rancangan besar (Wahab, 1997 : 1-2).
Sedangkan pengertian policy menurut PBB adalah pedoman untuk bertindak, meliputi  pedoman  yang  bersifat  sederhana  sampai  dengan  yang  kompleks,  yang bersifat umum maupun khusus, berdasarkan luas maupun sempit,
transparanmaupun  tidak  jelas,  terperinci  maupun  global,  kulaitatif,  dan  bersifat publik maupun privat (Anderson, 1979 : 99-102).

## Implementasi Kebijakan Publik
Van  Meter  dan  Van  Horn  (1978)  mendefinisikan  : policy  implementation encompasses  those  by  publik  and  private  individuals  (and  groups)  that  are  directed decisions. Definisi  tersebut  memberi  makna  bahwa  implementasi  kebijakan  adalah tindakan  –  tindakan  yang  dilaksanakan  oleh  individu  –  individu  dan  kelompok pemerintah  dan  swasta  yang  diarahkan  pada  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan publik.
Konsep  implementasi  Danies  A.  Mazmanian  dan  Paul  A.  Sabatier  (Abdul Wahab,  1997  :  65)  menyatakan  bahwa  memahami  apa  yang  senyatanya  terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi  kebijaksanaan,  yaitu  kejadian  –  kejadian  atau  kegiatan  yang  timbul setelah  disahkannya  pedoman  –  pedoman  kebijakan  Negara,  yang  mencakup  baik usaha  –  usaha  untuk  mengadministrasikannya  maupun  untuk  menimbulkan  akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian – kejadian.
Sabatier (1986 : 45) mengemukakan bahwa implementasi is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also talk the form of important executive orders or court decision (membatasi pengertian implementasi pada  pelaksanaan  keputusan  kebijakan  dasar  umumnya  berbentuk  undang  – undang  akan  tetapi  dapat  juga  di  indentifikasikan  masalah  yang  ingin  dicapai  dan dalam berbagai cara untuk mengatur proses pelaksanaannya).

## Model Implementasi Kebijakan
Dalam  kebijakan  publik  terdapat  beberapa  model  kebijakan  yang  dapat dilaksanakan, yaitu model top down, bottom up, dan model sintesis.
1. Model Top Down (Mazmanian dan Sabatier dalam Sunarko, 2001)
Model  kerangka  analisis  implementasi  kebijakan  yang  dikembangkan  oleh kedua  ahli  ini  disebut  model  top-down  karena  suatu  implementasi  akan  efektif apabila  birokrasi  pelaksanaannya  mematuhi  apa  yang  telah  digariskan  oleh peraturan.  Inti  dari  pemikiran  Mazmanian  dan  Sabatier,  melihat  implementasi kebijakan  merupakan  fungsi  dari  tiga  variable,  yaitu  karakteristik  masalah, struktur  manajemen  program  yang  tercermin  dalam  berbagai  aturan  yang mengoperasionalkan  kebijakan,  dan  faktor  –  faktor  di  luar  peraturan implementasi  yang  efektif  memerlukan  adanya  seperangkat  kondisi  yang optimal,  yaitu  dimana  para  implementor  harus  memiliki  keahlian  secara professional.  Tidak  mungkin  implementasi  bisa  dilakukan  jika  kondisinya  kurang optimal tau kurang ideal. Walaupun dalam model aslinya terpusat pada formulasi dengan  implementasi,  keunggulan  implementasi  untuk  mencapai  tujuan  yang ditetapkan,  signifikan  hubungan  antara  para  aktor  yang  terlibat  dalam  suatu kebijakan,  implementasi  sangat  tergantung  pada  tipologi  pelaksana,  titik  berat pada analisis hipotesis dan cara – cara untuk mencapai tujuan.
2. Model Bottom Up (Thomas A. Smith)
Model Smith melihat proses kebijaksanaan dari perspektif perubahan sosial dan  politik,  kebijakan  pemerintah  dibuat  untuk  mengadakan  perubahan  dalam masyarakat. Smith lebih lanjut mengemukakan adanya empat variable yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu :
a. Idealized  Policy  (kebijakan  ideal)  adalah  suatu  poal  interaksi  yang  di idealisasikan  oleh  perumus  kebijakan  untuk  mendorong  motivasi, mempengaruhi kelompok sasaran untuk melaksanakannya.
b. Implementing    Organization  (organisasi  pengimplementasi)  adalah  unit  dari birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab bagi implementasi kebijakan.
c. Target  Group  (kelompok  target)  adalah  bagian  dari  policy  stake  holder  yang dapat  mengadopsi  pola  –  pola  interaksi  sebagaimana  diharapkan  oleh perumus kebijakan, karena mereka banyak mendapat pengaruh dari kebijakan. Oleh  karena  itu  diharapkan  harus  dapat  mengadaptasi  dengan  pola  –  pola perilaku sesuai dengan kebijakan yang dirumuskan.
d. Enviromental  Factors  (faktor  lingkungan)  adalah  faktor  –  faktor  yang  dapat mempengaruhi  atau  dipengaruhi  dalam  implementasi  kebijakan,  ini merupakan kondisi budaya, sosial, ekonomi, dan politik.
3. Model Sintesis Sabatier  (1986)  mengatakan  kajian  implementasi  menuju  pada  sintesis dimana pendekatan tahap – tahap kebijakan tidak membantu memahami proses pengembalian  kebijkan,  karena  dipilah  –  pilah  menjadi  serangkaian  bagian  yang sifatnya tidak realistis, maka dari pandangan ini implementasi dan policy making menjadi satu kesatuan proses. Sabatier mengemukakan bahwa sintesis dari dua posisi  (model  top-down  dan  bottom-up)  dimungkinkan  dengan  mengambil wawasan  dari  Hejrn  dan  porte  (implementasi  sebagai  hubungan  intern organisasi).  Sintesis  disempurnakan  melalui  pemakaian  konteks  policy-sub system  atau  semua  aktor  yang  terlibat  secara  interaktif  satu  sama  lain  dalam proses politik dan kebijakan.
Hal  yang  sentral  dari  model  ini  kedudukannya  sebagai  bagian berkesinambungan  dari  pengambilan  kebijakan.  Pendekatan  bottom-up menekankan  network  dalam  implementasi  dan  disaat  yang  sama  menekankan pentingnya  pertimbangan  top-down  dalam  sistem  dan  implementasi dikonsepkan  juga  sebagai  proses  belajar.  Pendekatan  advocacy-collection  tidak bertetangan dengan dimensi normative dari  argument model bottom-up versus top-down, karena itu sintesis berfungsi menghasilkan consensus.

## Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Dari Implementasi Kebijakan
Bahwa  keberhasilan  suatu  implementasi  tergantung  pada  faktor  –  faktor sebagai berikut :
1. Persetujuan , dukungan dan kepercayaan rakyat.
2. Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu.
3. Pelaksana haruslah mempunyai cukup informasi, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang dikenal kebijakan itu.
4. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan.
5. Pembagian  kekuasaan  dan  wewenang  (desentralisasi)  yang  rasional  dalam pelaksana kebijakan.
6. Pemberian  tugas  –  tugas  dan  kewajiban  –  kewajiban  (dekonsentrasi)0  yang memadai dalam pelaksana kebijakan (Sunarko, 2001 : 186).
Hal  tersebur  diatas  didukung  oleh  pendapat  Anderson  dalam  Islamy  (1997  :
108) yang mengatakan bahwa sebab – sebab mengapa setiap anggota masyarakat perlu mengetahui dan melaksanakan kebijakan publik adalah sebagai berikut :
1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan badan pemerintah.
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan.
3. Adanya  keyakinan  bahwa  kebijkan  itu  dibuat  secara  sah,  konstitusional  dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu serta melalui prosedur yang benar.
4. Adanya kepentingan pribadi.
5. Adanya  hukuman  –  hukuman  tertentu  bisa  tidak  melaksanakan  kebijakn tersebut.
6. Masalah waktu.

## Otonomi Daerah
Berdasarkan  Undang –  Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  Pasal  1  Butir  h  :  Otonomi  daerah  adalah  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdsarkan aspirasi  masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang  –  undangan.  Sedangkan otonomi untuk daerah Provinsi diberikan secara terbatas yang meliputi kewenangan lintas  kabupaten  dan  kota  serta  kewenangan  yang  tidak  atau  belum  dilaksanakan oleh  daerah  kabupaten  dan  kota  dan  kewenangan  bidang  pemerintahan  tertentu lainnya.
Effendi  (2002:10),  menyatakan  otonomi  daerah  adalah  kewenangan  untuk mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  daerah.  Kewenangan  mengatur  dan mengurus  tersebut  segenap  kewenangan  pemerintahan  kecuali  beberapa  bidang yakni:  politik  luar  negri,  pertahanan  keamanan,  peradilan,  moneter  dan  fisikal, agama serta kewenangan bidang lainnya.
Kewenangan daerah ini juga meliputi pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Pembangunan  daerah  otonomi  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari pembangunan  nasional  pelaksanaannya  dengan  memperhatikan  kondisi  dan kebutuhan daerah yang diselaraskan dengan kondisi secara nasional. Pembangunan daerah  otonomi  yang  berkeadilan  diharapkan  dapat  mengatasi  kesenjangan  sosial dimana  akhirnya  akan  mendukung  kemantapan  ketahanan  nasional.  Untuk  dapat mewujudkan  pembangunan  daerah  otonomi  yang  berkeadilan  untuk  mengatasi kesenjangan  sosial  dalam  rangka  mendukung  ketahanan  nasional  ini  digunakan paradigma nasional sebagai dasar dari landasan pemikiran.

## Penerimaan Daerah
Menurut  Samudra  (1995:50),  mengemukakan  bahwa  pendapatan  daerah diartikan secara luas yang mana sumber pendapatan meliputi tidak saja pendapatan
asli daerah, akan tetapi termasuk pula sumber pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah  pusat  yang  dalam  realisasinya  dapat  saja  berbentuk  subsidi  untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya.
Sumber  –  sumber  keuangan  pemerintah  untuk  daerah  bisa  saja  disebabkan oleh  adanya  permintaan  daerah  untuk  membiayai  kebutuhan  –  kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat atau hal lain yang dapat diwujudkan, misalnya dalam  bagi  hasil  pungutan  pajak,  yakni  kepada  daerah,  penyertaan  modal pemerintah  pusat  di  daerah,  pinjaman,  bagian  anggaran  pusat  dialokasikan  untuk pengeluaran  –  pengeluaran  khusus  pemerintah  daerah  dibayar  langsung  oleh pemerintah.
Menurut  Undang  –  Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari :
1. Pendapatan asli daerah
2. Dana perimbangan
3. Lain- lain pendapatan daerah yang sah

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah untuk pengumpulan dana  guna  keperluan  daerah  yang  bersangkuta    dalam  membiayai  kegiatan  rutin maupun  pembangunannya.  Pendapatan  asli  daerah  merupakan  pengertian  dalam arti sempit menurut Samudra (1995 : 51), yaitu semua sumber – sumber pendapatan asli  daerah.  Yang  mana  penerimaan  asli  daerah  adalah  penerimaan  dari  pungutan pajak kendaraan daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah dan lainnya yang merupakan sumber pendapatan asli daerah baik itu digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan daerah yang sah.
Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  merupakan  yang  cukup  penting  sebagai  satu komponen  dari  dua  kelompok  besar,  yakni  komponen  yang  utama  dari  sumber pendapatan  total  daerah.  Sebagai  mana  diatur  dalam  pasal  55  Undang  –  undang Nomor 5 Tahun 1974. Kamaluddin (1984 : 47), pendapatan asli daerah pada dasarnya terdiri  dari  unsur  –  unsur  hasil  penerimaan  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  bagian laba  perusahaan  daerah,  penerimaan  dinas  –  dinas  daerah  dan  usaha  daerah  yang sah.

## Faktor – faktor yang memperngaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dalam  upaya  peningkatan  pendapatan asli  daerah Kamaludin  (1984  : 85)  dan Lains  (1985  :  54  –  56)  mengatakan  bahawa  peningkatan  pendapatan  asli  daerah dilakukan  dengan  bentuk  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  pemungutan.  Sehingga diharapkan pendapatan asli daerah dapat lebih meningkat dan mempunyai peranan yang  dominan.  Hal  ini  sejalan  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  Dinas  Pendapatan Daerah  yang  erat  kaitannya  dengan  peranannya  dalam  meningkatkan  pendapatan asli daerah.
Abdullah  (2002  :  15),  memberikan  beberapa  indicator  yang  digunakan  dalam menentukan daya saing daerah, yang pada dasarnya juga dapat digunakan sebagai indicator  faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi  dalam  peningkatan  pendapatan  asli daerah. Indikator yang dimaksud yaitu :
1. Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Infrastruktur  yang  dimaksud  yaitu  kelengkapan  fasilitas  pendunkung  dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti sarana dan prasarana jalan, jembatan dan kondisi  geografis  serta  fasilitas  komuniskasi  yang  dapat  menunjang  kelancaran arus  pengelolaan  kekayaan  daerah  serta  aktifitas  bisnis  pada  wilayah  tersebut, sehingga  dapat  meningkatkan  pendapat  asli  daeah.  Sedangkan  sumber  daya alam  yang  dimaksud,  meliputi  kekayaan  alam  yang  terkandung  pada  daerah tersebut,  yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai  sumber  pengahasilan  keuangan daerah guna mendukung kegiatan pembangunan dan pemerintahan daerah.
2. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat mempengaruhi  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  secara  optimal,  dimana dengan adanya teknologi yang maju maka daerah dapat memanfaatkan aset atau kekayaan  yang  dimilikinya  secara  maksimal.  Karena  dengan  adanya  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  maka  hasil  dari  sumber  daya  alam  dapat dimaksimalkan,  misalnya  hasil  –  hasil  sumber  daya  alam  dapat  diolah  dengan maksimal dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu faktor ilmu pengetahuan dan teknologi juga sangat memegang peranan penting dalam hal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
3. Sumber Daya Manusia Untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah,  maka  salah  satu  unsur  mutlak diperlukan  adalah  adanya  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas,  karena  pada dasarnya walaupun teknologi yang digunakan adalah merupakan teknologi yang canggih  namun  apabila  sumber  daya  manusianya  tidak  mampu  menggunakan fasilitas  tersebut,  maka  hal  itu  akan  menjadi  sia  –  sia.  Selain  itu,  sumber  daya manusia adalah merupakan tenaga pengerak dan pemikir yang akan menentukan langkah - langkah apa  yang akan diambil atau ditempuh guna peningkatan hasil dari aset daerah tersebut.
4. Governance dan Kebijakan Pemerintah Peran  pemerintah  dalam  rangka  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  dengan cara  memanfaatkan aset  –  aset  daerah  secara  maksimal  serta  menggali  petensi sumber  daya  alam  yang  belum  termanfaatkan  yaitu  berusaha  menciptakan kondisi  yang  kondusif  bagi  peningkatan  hasil  dari  aset  –  aset  daerah,  serta membuat  berbagai  kebijakan  dan  peraturan  yang  dapat  melindungi  aset  –  aset tersebut sehingga tidak dimanfaatkan secara salah oleh oknum – oknum tertentu yang  dapat  mengklaim  sebagai  milik  pribadi.  Governance  dan  Kebijakan Pemerintah  dimaksudkan  juga  sebagai  ukuran  dari  kualitas  administrasi pemerintah  daerah.  Dengan  adanya  kebijakan  pemerintah  yang  dapat mendulung didalam pengelolaan sumber daya alam maka hasil dari pendapatan asli daerah dapat maksimal.

## Pengertian Pajak
Pajak  menurut  Adriani  (2001:  17)  adalah:  “Iuran  pada  Negara  yang  dapat dipaksakan,  yang  terutang  oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali  yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang
gunanya  adalah  untuk  membiayai  pengeluaran–  pengeluaran  umum  berhubungan dengan tugas Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan”.
Kemudian  Soemitro  (1992:  5) juga  berpendapat  bahwa,  Pajak  adalah:  “Iuran kepada  kas  negara  berdasarkan  undang–undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
Sedangkan menurut Bohari, (2001: 10), “Pajak merupakan peralihan kekayaan dari  sektor  swasta  ke  sektor  pemerintahan, yang diharuskan  oleh  undang–undang dan  dapat  dipaksakan,  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  (tegenprestatie)  yang langsung  dapat  ditunjuk  untuk  membiayai–membiayai  pengeluaran–pengeluaran negara”.
Selanjutnya  Sudarsono,  (1994:1) juga  menyatakan  bahwa  Pajak  adalah: “Pungutan wajib, biasanya berupa utang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan  wajib  kepada  Negara  atau  pemerintah  sehubungan  dengan pendapatan, pemilikan barang, harga beli barang dan sebagainya”.

## Hasil Penelitian

## Implementasi Kebijakan tentang PKB dan BBNKB II
Implementasi Kebijakan PKB dan BBNKB II adalah upaya yang dilakukan oleh UPTD  Sistem  Administrasi  Manunggal  Satu  Atap  (SAMSAT)  dalam  meningkatkan penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  yang  berasal  dari  dalam  dinas tersebut.  Upaya  tersebut  dilakukan  terus  menerus  agar  target  penerimaan  pajak kendaraan bermotor tercapai. Implementasi dibagi menjadi menjadi 6 bagian yaitu prosedur  pelayanan  pemungutan  pajak  kendaraan  bermtor,  penyediaan  fasilitas pelayanan,  pendataan ulang terhadap subjek dan objek pajak kendaraan bermotor, peningkatan  kualitas  aparatur  melalui  pendidikan  dan  pelatihan,  dan  hasil  pajak kendaraan bermotor, mengadakan razia secara priodik.

## Faktor Pendukung
a. Pertumbuhan  jumlah  kendaraan  bermotor  baik  milik  perusahaan  maupun  milik perorangan  semakin  meningkat.  Hal  ini  terlihat  dengan  semakin  meningkatnya transaksi penjualan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat pada dealer maupun subdealer. Disamping itu perkembangan industry perkayuan dan pertambangan  yang  semakin  berkembang  memungkinkan  untuk  menambah armada  transportasinya  untuk  menunjang  kegiatan  operasioanalnya,  baik  roda dua  maupun  roda  empat.  Selain  itu  masyarakat  juga  semakin  besar  minatnya terutama pada kendaraan roda dua untuk mendukung mobilitasnya.
b. Pelayanan  wajib  pajak  dengan  sistem  komputerisasi  pada  Samsat.  Dengan diterapkannya  sistem  komputerisasi  secara  online  di  kantor  Samsat,  maka pelayanan kepada wajib pajak dalam pengurusan STNK, BPKB, TNK, pembayaran PKB/BBNKB  dan  SWDKLLJ  dapat  ditingkatkan.  Jika  sebelumnya  penyelesaian surat – surat kendaraan bermotor memerlukan waktu 7 (tujuh)hari, maka untuk saat ini bisa diselesaikan menjadi satu atau dua hari. Hal ini berarti pula kepuasan wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajibannya  dapat  terpenuhi.  Dengan terpenuhinya  kepuasan  wajib  pajak  maka  diharapkan  dapat  menambahkan
kesadarannya  untuk  tidak  melalaikan  kewajiban  membayar  pajak.  Kondisi  nin menjadi harapan agar masyarakat rajin membayar pajak khususnya PKB/BBNKB.
c. Pertambahan berbagai jenis merk kendaraan bermotor berdasarkan pengamatan dilapangan, jenis dan merk kendaraan bermotor semakin banyak dan bervariasi. Pada  akhir  –  akhir  ini  merk  dan  jenis  kendaraan  bermotor  roda  dua  yang diproduksi oleh RRC dan untuk roda empat oleh korea sehingga semakin banyak piliha untuk memiliki/membeli kendaraan bermotor. Kondisi ini merupakan salah satu  faktor  pendukung  untuk  meningkatkan  penerimaan  PKB/BBNKB.  Dengan semakin  pesatnya  pertumbuhan  berbagai  jenis  kendaraan  bermotor  tersebut mengakibatkan  banyaknya  perusahaan  –  perusahaan  yang  masukan  kendaraan bermotor  ke  kabupaten  bulungan  untuk  menunjang  kegiatan  operasionalnya. Selain itu semakin besarnya animo masyarakat membeli berbagai jenis kendaraan bermotor yang dianggap merupakan sarana transportasi yang paling efektif.
d. Fasilitas  jalan  umum  yang  terus  membaik.  Dalam  rangka  meningkatkan pelayanan  publik  khususnya  disektor  perhubungan  darat,  maka  pemerintah kabupaten  bulungan  meningkatkan  kualitas  jalan  –  jalan  umum,  sehingga mendorong  seseorang  dalam  hal  ini  masyarakat  untuk  memiliki  kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Dengan demikian nilai penerimaan PKB/BBNKB akan mengalami peningkatan.

## Faktor Yang Menghambat
a. Terbatasnya  sarana/fasilitas  operasional  untuk  menunjang  pelayanan  dan monitoring ke objek wajib pajak. Karena terdapat beberapa fasilitas operasional yang digunakan untuk menunjang kelancaran aktivitas pemungutan pajak BBNKB II  yang  kurang  memadai  seperti  fasilitas  komputer  dan  fasilitas  lain  yang  tidak kalah  pentingnya  adalah  sarana  transportasi  untuk  ke  lokasi/objek  pajak. Ternyata  hanya  menyediakan  2  unit  sepeda  motor  dalam  kondisi  yang  kurang optimal,  bahkan  hingga  kini  belum  disediakan  sarana  transportasi  laut  (Speed Booth) padahal fasilitas tersebut sangat diperlukan untuk menjangkau ke daerah terpencil.
b. Rendahnya kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor untuk menyelesaikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak    BBNKB  II  dalam  kurun  waktu  empat  tahun  terakhir  rata  –  rata  sudah melebihi target yang ada, walaupun pada tahun anggaran 2011 realisasinya justru mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 90,56 %. Kemudian pada tahun 2009 kontribusi BBNKB II terhadap PAD sebesar 149,44 %, pada  tahun  2010  kontribusi  BBNKB  II  terhadap  PAD  sebesar  108,60  %  dan  pada tahun  2012  kontribusi  BBNKB  II  terhadap  PAD  sebesar  134,69  %.  Kecilnya kontribusi  pajak  BBNKB  II  terhadap  pendapatan  asli  daerah  disebabkan  belum dilaksanakan sepenuhnya oleh petugas pajak.

## Kesimpulan
1. Penerimaan  pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  II  oleh  UPTD  Samsat Kabupaten  Bulungan  belum  dapat  dilaksanakan  secara  optimal.  Kurang optimalnya pungutan pajak BBNKB II dikarenakan adanya beberapa kendala yang
dihadapi  diantaranya  kurang  maksimalnya  petugas  pemungut  pajak  dalam menggali  potensi  karena  kurang  diimbangi  dengan  keterampilan  dan  keahlian sehingga  penggalian  pajak  kurang  efektif.  Kendala  lainnya  adalah  kurang intensifnya  petugas  pajak  dalam  memanfaatkan  peluang,  karena  sulitnya informasi  data  dan  luasnya  objek  pajak  serta  kurangnya  dukungan  sarana penunjang. Terutama sarana transportasi untuk menjangkau keobjek wajib pajak dan perlengkapan lain yang digunakan dalam proses penyelesaian BBNKB II.
2. Prosedur pelayanan pemungutan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada kantor SAMSAT Tanjung Selor sudah berjalan dengan baik, hal ini di indikasi dengan  tidak  terjadinya  konflik  atau  ketidak  puasan  oleh  wajib  pajak  saat melaksanakan  kewajibannya  membayar  pajak.  Namun  ada  beberapa  hal  yang menjadi perhatian penulis yakni kurangnya sosialisasi pada masyarakat mengenai dampak  keterlambatan  dalam  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor,  jika terjadinya  keterlambatan  pembayaran  pajak  karena  realisasi  sanksi  pajak  yang ada setiap tahunya terus meningkat.
3. Pendataan  ulang terhadap  subjek  dan  objek  pajak  kendaraan  bermotor, kurang efektifnya  pendataan  ulang  yang  dilakukan  tiap  tahun  sekali  dengan  mengelola data  yang  ada  di  komputer  karena  masih  adanya  wajib  pajak  yang  tidak melaporkan  kendaraan  bermotornya  sudah  tidak  beroprasi  lagi  padahal  pajak dari kendaraan tersebut masih terdaftar di kantor SAMSAT serta tidak membayar pajak tepat pada waktunya.
4. Penerimaan  yang  dihasilkan  dari  sektor  pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  II  di  Bulungan  dalam  kurun  waktu  empat  tahun  terakhir  rata  –  rata sudah  melebihi  target  yang  ada,  walaupun  padatahun  2011  realisasinya  justru mengalami  penurunan  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya,  hal  ini  dapat dilihat  dari  data  yang  ada.  Tentunya  pihak  SAMSAT  diharapkan  dapat  terus meningkatkan penerimaan dari sektor BBNKB II, sehingga pemasukan dari sektor ini masih menjadi salah satu aset penting dari pendapatan asli daerah.
5. Faktor pendukung intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan bea balik nama  kendaraan  bermotor  adalah  Pelayanan  wajib  pajak  dengan  sistem komputerisasi pada Samsat. Dengan diterapkannya sistem komputerisasi secara online di kantor Samsat, maka pelayanan kepada wajib pajak dalam pengurusan STNK,  BPKB,  TNK,  pembayaran  PKB/BBNKB  dan  SWDKLLJ  dapat  ditingkatkan, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan maksimal.
6. Faktor  penghambat  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  penerimaan  pajak  dan  bea balik nama kendaraan bermotor adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat atas  kewajibannya  membayar  pajak,  karena  kurangnya  sosialisasi  kepada masyarakat  mengenai  pentingnya  membayar  pajak  tepat  waktu  sehingga terhindar dari sanksi bunga dan denda setiap tahunnya.
7. Intensifikasi  pungutan  pajak  yang  belum  aplikasikan  secara  baik  ternyata membawa konsekuensi terhadap realisasi penerimaan pajak BBNKB II yang pada akhirnya  berpengaruh  terhadap  kontribusi  pendapatan  asli  daerah  realisasi penerimaan BBNKB II walaupun mencapai target namun kontribusinya terhadap PAD  masih  kecil.  Dilihat  dari  realisasi  penerimaan  pajak    BBNKB  II  dalam  kurun waktu  empat  tahun  terakhir  rata  –  rata  sudah  melebihi  target  yang  ada,
walaupun  pada  tahun  anggaran  2011  realisasinya  justru  mengalami  penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 90,56 %. Kemudian pada tahun 2009  kontribusi  BBNKB  II  terhadap  PAD  sebesar  149,44  %,  pada  tahun  2010 kontribusi  BBNKB  II  terhadap  PAD  sebesar  108,60  %  dan  pada  tahun  2012 kontribusi  BBNKB  II  terhadap  PAD  sebesar  134,69  %.  Kecilnya  kontribusi  pajak BBNKB  II  terhadap  pendapatan  asli  daerah  disebabkan  belum  dilaksanakan sepenuhnya oleh petugas pajak.

## Saran
1. Meningkatkan  sumber  daya  aparatur  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  sesuai dengan  bidang  kerjanya  dan  memberikan  kesempatan  bagi  pegawai  yang  ingin mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi.
2. Menambah  sarana  dan  prasarana  penunjang  kegiatan  operasional,  terutama meningkatkan  kapasitas,  kualitas  dan  kuantitas  sarana  yang  sesuai  dengan perkembangan teknologi.
3. Perlu  melakukan  sosialisasi  tentang  kebijakan  pajak  yang  diatur  berdasarkan Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  pungutan  Pajak  Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara optimal.

## Daftar Pustaka
Anonim, Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  1  tentang  Indonesia  sebagai  negara kesatuan yang berbentuk republik.
, Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  18  tentang  Indonesia  terbagi  atas  daerah yang bersifat otonomi atau bersifat administrasi.
, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pajak Asli Daerah .
, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi .
, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah .
, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi .
, Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah .
, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
, Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2003  Dasar  Pengenaan  Pajak  Kendaraan Bermotor.
Azhari  A.  Samudra,  1995, Perpajakan  di  Indonesia,  Keuangan,  Perpajakan,  dan Retribusi Daerah , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Anderson, J.E. 1979. Publik Policy Making , New York, Halt, Richart and Winstar Abdullah Wahab, Solichin, 1997. Analisis Kebijakan Negara , Bumi Aksara, Jakarta. Abdullah, Piter, dkk. 2002. Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia. BPFE. Yogyakarta.
Adriani, Prof. Dr. P. J. A, yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, SH 1991 dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak.
Bohari.  2001. Pengantar  Hukum  Pajak  (Edisi  Revisi). Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
B.  Ilyas,  Wirawan  &  Richard  Burton.  2004. Hukum  Pajak  (Edisi  Revisi). Jakarta:  PT. Salemba Empat.
Eko  Subakti,  2000.  Peranan  Dinas  Pendapatan  Daerah  Pada  Kabupaten  Daerah Tingkat II Pidi Propinsi Aceh.
Edwards III, George C, 1980. Implementasi Public Policy , Washington, Congressional Quarterly Inc.
Effendi,  H.  Bachtiar,  2002. Pembangunan  Daerah  Otonomi  Berkeadilan, Cetakan Pertama, Uhaindo Media dan Offet, Jakarta.
Islamy,  M.  Irfan,  1997. Prinsip  –  Prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara,  Dari Formulasi  Ke  Implementasi  Kebijakan  Negara ,  Edisi  Kedua,  Bumi  Aksara, Jakarta.
Ibnu  Syamsi,  Dasar  –  Dasar,  1994,  Kebijaksanaan  Keuangan  Negara,  Edisi  Revisi,
Cetakan Ketiga, PT.Rineka Cipta Jakarta.
Keputusan  Mentri  Nomor  35  Tahun  2002  tentang  alokasi  biaya pemungutan  pajak daerah.
Kuncoro dan Santoso, 1995 Analisis Pendapatan Asli Daerah Di Indonesia, UI. Kamalludin,  Rustian,  1984, Keuangan  Daerah  Kotamadya  Padang  Panjang  :  Profil, Potensi  dan  Pengembangan  dalm  Ekonomi  Keuangan  Indonesia ,  Vol.  XXIXI No. 1, Maret 1984, LPEM, FEUI, Jakarta.
Kristadi,  J.  B.,  1994, Administrasi/Manajemen  Pembangunan (kumpulan  tulisan), Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
Lains,  Alfians,  1985, Pendapatan  Daerah  dalam  Ekonomi  Orde  Baru ,  Prisma,  LP3ES, Jakarta
Linsberry,  Robert,  L,  1978. American  Public  Policy ,  New  York,  Worth  Western, University Horper and Raur Publisher.
Meter, Donald, S. Van dan Carl E. Van Horn, 1975 The Policy Implementation Process; Aconceptual Frame Work, Beverly Hills, Sage Publication Ine.
Miles,  Matthew  B.  &  A.Michael  Huberman.1992. Analisis  Data  Kualitatif .  Jakarta: Universitas Indonesia.
Mukhasanah,  2000,  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (Studi  Evaluasi  Tentang Implementasi  Undang  –  undang  No.  18/1997  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi serta dampaknya terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nganjuk).
Moneyzer,  Lexy  J,  1997,  Studi  Evaluasi  Kebijakan  Peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah di Kotamadya Dati II Bandara Lampung.
P.  Siahaan,  Marihot.  2005. Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah. Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Parson,  Wayne,  1997. Public  Policy,  an  Introduction  to  The  Theory  and  Practice  of Publicy Analysis , Edwar Elgas, Chestenhan, UK, Lyme, Us. Riwu  Kaho,  Josef.  1998. Prospek  Otonomi  Daerah  di  Negara  Republik  Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. Supriady  Bratakusumah,  Deddy.  2004. Otonomi  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Sunarko,  2001. Publik  Policy,  Pengertian  Pokok  Untuk  Mahasiswa  dan  Analisa Kebijaksanaan Pemerintah , Airlangga University Press, Surabaya. Sudarsono,  Hardjosoekanto,  1994. Beberapa  Perpektif  Pelayanan  Prima,  Bisnis  dan Birokrasi , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sabatier,  Paul  dan  Mazmanian,  Daniel  A,  1986. Implementation  and  Public  Policy Scate Foresman and Company , University of California At Davis.
Soemitro, Rochmad, 1992, Sistem Perpajakan Nasional, jakarta Tjokroamidjojo, Bintoro, 1993. Manajemen Pembangunan , Haji Mas Agung, Jakarta. Thoha,  Mifftah,  1997, Dimensi  –  Dimensi  Prima  Ilmu  Administrasi  Negara, PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
.