Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

## R. Julio Prasetyo
julioprasetyo6@gmail.com Universittas Airlangga

## Abstract
Issues regarding disaster can not be separated with the disaster emergency condition and its management. Government through Law Number 24 Year 2007 on Disaster Management and Government Regulation Number 21 Year 2008 on Implementation of Disaster Management regulate about the disaster management, particularly about the disaster emergency condition which has to be implemented immediately and can not be postponed. In the disaster emergency condition, there must be needs which have to be fulfiled immediately and can not be postponed. In order to fulfil the needs, there must be a procurement conducted. Procurement in the emergency condition can not be equalized with the procurement in the normal condition. It is because there is an emergency  aspect in the emergency condition. Therefore, there is a special method for the procurement in the emergency condition, which is direct appointment. However, this method only can be applied if there is a stipulation on the status of a disaster emergency condition. Keywords: Disaster; Disaster Emergency Condition; Government Procurement; Direct Appointment.

## Abstrak
Indonesia merupakan negara kepulauan yang rentan terhadap resiko terjadinya bencana. Berbicara mengenai bencana tentu tidak terlepas dari keadaan darurat bencana dan penanggulangannya. Pemerintah melalui UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur mengenai kegiatan penanggulangan bencana, terutama keadaan darurat bencana yang harus dilaksanakan dengan segera dan tidak dapat ditunda. Dalam keadaan darurat bencana tentunya terdapat kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat ditunda. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan adanya kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan pengadaan barang/jasa pada keadaan bencana tidak dapat dipersamakan dengan keadaan normal dikarenakan adanya sifat ke-darurat-an di dalamnya yang mengharuskan untuk dilaksanakan segera dan tidak dapat ditunda. Oleh karena itu, terdapat metode khusus dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat, yakni penunjukkan langsung. Namun, metode ini tak dapat serta merta digunakan begitu saja, terdapat ketentuan untuk menggunakannya, salah satunya adalah adanya penetapan status keadaan darurat bencana. Kata Kunci: Bencana; Keadaan Darurat Bencana; Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Penunjukkan Langsung.

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Disamping itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan jumlah gunung api aktif terbanyak di dunia. Indonesia juga memiliki letak geologis yang strategis,
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019 1103

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 3, Mei 2019
Histori artikel: Submit 18 April 2019; Diterima 23 April 2019; Diterbitkan online 1 Mei 2019.

## R. Julio Prasetyo: Pengadaan Barang/Jasa
hal ini ditandai dengan tiga hal berikut: 1
1. Indonesia dilalui oleh dua rangkaian pegunungan besar dunia, yakni rangkaian sirkum mediterania dan sirkum pasifik;
2. Indonesia berada di titik pertemuan tiga lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo- Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik;
3. Indonesia terletak pada tiga daerah dangkalan, yaitu dangkalan sunda, dangkalan sahul, dan daerah laut pertengahan Australia-Asiatis.
Kondisi geologis Indonesia yang strategis ini berakibat kepada potensi terjadinya bencana yang juga cukup besar. Besarnya potensi bencana yang dapat terjadi di Indonesia berimbas kepada tuntutan kepada pemerintah untuk dapat siap siaga dan bergerak cepat dalam menanggulangi bencana. Sejak bulan Januari hingga Mei 2018 tercatat telah terjadi 1.134 kejadian bencana di Indonesia, 2 yang berdampak kepada ratusan fasilitas publik mengalami kerusakan sebagai akibat dari kejadian tersebut.
Bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang diderita oleh korban. Definisi bencana, juga dijelaskan dalam dunia internasional, dalam hal ini oleh United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR). Menurut UNISDR , bencana adalah gangguan serius terhadap suatu sistem dalam sebuah komunitas/masyarakat, yang menyebabkan kerugian manusia, material, ekonomi, atau lingkungan yang meluas melampaui kemampuan suatu komunitas/masyarakat tersebut untuk
1 Bugot, ‘8 Pengaruh Letak Geologis Indonesia Bagi Kehidupan’( IlmuGeografi.com, 2015) < https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/pengaruh-letak-geologis-indonesia/ > accessed 22 Agustus 2018. 2 Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ‘Jumlah Kejadian Tahun 2018’ (Badan Nasion- al Penanggulangan Bencana, 2018) < http://dibi.bnpb.go.id/dibi/ > accessed 22 Agustus 2018.
mengatasinya dengan sumber daya sendiri. 3
Definisi  bencana  menurut  Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2007  tentang Penanggulangan Bencana mengandung tiga aspek dasar, yaitu: 4
a. Terjadinya perstiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak (hazard) ;
b. Peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi dari masyarakat; dan
c. Ancaman tersebut mengakibatkan korban, kerugian, dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi sumber daya yang dimilikinya.
Tiga aspek dasar tersebut merupakan komponen dalam pengertian bencana sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat tiga faktor yang menyebabkan terjadinya bencana, yakni faktor alam, faktor non-alam, dan faktor sosial/manusia. Ketiga faktor tersebut, berkaitan erat dengan pengelompokan bencana sesuai dengan penyebabnya, yakni bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Fenomena terjadinya bencana, berkaitan erat dengan status keadaan darurat bencana. Keadaan darurat adalah keadaan yang sukar (sulit) yang tidak disangka/diprediksi sebelumnya dan memerlukan penanganan/penanggulangan segera.  Berdasarkan  definisi  tersebut,  terdapat  dua  hal  penting  yang  menjadi aspek dari keadaan darurat, yang pertama adalah keadaan yang sukar/sulit, mengancam, dan mengganggu kehidupan, dan yang kedua adalah dibutuhkannya penanggulangan segera. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun  2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.  Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas beberapa upaya, yakni :
3 United  Nations  Office  for  Disaster  Risk  Reduction,  ‘Terminology’  ( United Nations Of- fice for Disaster Risk , 2018) <https://www.unisdr.org/we/inform/terminology > accessed 14 oktober 2018. 4 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Laporan Akhir Telaah Sistem Terpadu Pen- anggulangan Bencana di Indonesia, sebagaimana dikutip dalam jurnal ‘Politik Hukum Penanggu - langan Bencana ’, Shanti Dwi Kartika, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, hal. 329.

## R. Julio Prasetyo: Pengadaan Barang/Jasa
a. Penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana ;
b. Kegiatan pencegahan bencana ;
c. Tanggap darurat ; dan
d. Rehabilitasi.
Berbicara mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana, tentunya tidak terlepas dari proses pengadaan barang/jasa yang menjadi salah satu unsur penting dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana. Pengadaan barang/jasa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana acapkali bersentuhan dengan keadaan tanggap darurat yang sangat memerlukan ketersediaan barang/jasa dalam prosesnya. Namun, juga tidak menutup kemungkinan dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan yang lainnya juga memerlukan proses pengadaan barang/jasa dalam penyelenggaraannnya. Sebagai contoh, dalam proses rehabilitasi tentunya diperlukan proses pengadaan barang/jasa untuk menyelenggarakan proses rehabilitasi tersebut.
Pengadaan  barang/jasa  secara  spesifik  diatur  dalam  Peraturan  Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa dalam peraturan ini dibagi menjadi dua yakni pengadaan barang/ jasa melalui swakelola dan melalui penyedia. Pasal 1 angka 26 Perpres Nomor 16  Tahun  2018  mendefinisikan  Pengadaan  Barang/Jasa  melalui  penyedia sebagai cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Proses pemilihan penyedia barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dibagi lagi menjadi beberapa metode, yakni:
a. Tender;
b. Seleksi;
c. Tender/seleksi internasional;
d. Penunjukkan Langsung
e. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya;
f. Pengadaaan Langsung Jasa Konsultansi.
Pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana, juga diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, tepatnya pada BAB
VIII peraturan ini  yang mengatur tentang Pengadaan Khusus. Pasal 59 ayat (1) dalam Perpres ini menjelaskan bahwa penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya harus dilakukan segera.
Lebih lanjut, pasal 59 ayat 2 mengklasifikasikan hal-hal yang termasuk keadaan darurat, dimana diantaranya adalah bencana(alam, non-alam, dan/atau sosial).
Permasalahan yang timbul selanjutnya adalah bahwa dalam keadaan normal kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan dengan metode atau cara sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, diantaranya adalah tender atau lelang, dimana kedua proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hal ini tentunya akan menghambat proses penanggulangan bencana yang pada prinsipnya harus dilakukan dengan segera dan tidak dapat ditunda. Apabila menggunakan cara tender atau lelang sebagaimana pengadaan barang/jasa dalam keadaan normal, tentu akan bertentangan dengan prinsip pengadaan yang efisien,
efektif, dan value for money , mengingat prosesnya yang sangat panjang dan juga tidak dapat diterapkan pada saat keadaan bencana. Selain itu juga, terdapat faktor keadaan darurat atau ke-darurat-an dalam keadaan bencana yang apakah akan mempengaruhi juga proses kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana atau tidak.
Keadaan darurat merupakan unsur penting dalam menentukan kegiatan pengadaan barang/jasa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Keadaan darurat menjadi dasar diterbitkannya penetapan status keadaan darurat bencana yang merupakan kunci atau akses dari kegiatan pengadaan barang/jasa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Penetapan keadaan darurat akan sangat krusial dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Oleh karena itu sangat penting untuk menganalisa bagaimana keadaan darurat dapat mempengaruhi kegiatan pengadaan barang/jasa dalam keadaan penanggulangan

## 1108 R. Julio Prasetyo: Pengadaan Barang/Jasa
bencana dan bagaimana implikasi dari penetapan adanya keadaan darurat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dalam keadaan bencana.

## Kewenangan Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana
Bencana menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun fakto manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 membagi bencana menjadi 3 macam, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Resiko terjadinya bencana dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor bahaya (hazard) dan kerentanan (vulnerability). 5 Terdapat 3 parameter untuk menilai potensi terjadinya bencana, yakni: 6
1. Bahaya atau ancaman bahaya;
2. Kerentanan;
3. Kemampuan atau kapasitas.
Berbicara mengenai bencana tidak dapat terlepas dari status keadaan darurat bencana dan wewenang penetapannya. Secara konseptual, istilah kewenangan atau wewenang dalam hukum positif seringkali disejajarkan dengan istilah bevoegheid dalam istilah hukum belanda. Menurut Philippus M. Hadjon, terdapat perbedaan antara istilah wewenang atau kewenangan yang sering digunakan dalam hukum positif dengan istilah bevoegheid dalam hukum Belanda. Istilah bevoegheid digunakan tidak hanya  konsep hukum publik melainkan juga pada konsep hukum privat, sementara istilah wewenang atau kewenangan dalam hukum positif Indonesia seharusnya hanya digunakan dalam hukum publik. 7
5 Imam A. Sadisun, Pemahaman Karakteristik Bencana: Aspek Fundamental dalam Upaya Mitigasi dan Penanganan Tanggap Darurat Bencana, (2008).[2].
6 i bid.
7 Philipus M. Hadjon, ‘Tentang Wewenang’ (1997) 7 Yuridika.[5-6].
Wewenang, menurut H.D. Stout, adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. 8 H.D. Stout juga menerangkan bahwasanya wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik. 9
P. Nicolai memaknai kewenangan atau wewenang sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. 10 Merujuk kepada beberapa definisi dari kewenangan atau wewenang, dapat disimpulkan bahwasanya dalam kewenangan atau wewenang terdapat hak dan kewajiban dari subyek hukum publik untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
Dalam teorinya, perolehan wewenang dapat melalui dua cara, yakni atribusi dan delegasi. Selain itu, kadang kala mandat juga ditempatkan dalam salah satu cara perolehan wewenang, namun yang perlu digaris bawahi adalah bahwasanya dalam mandat, posisi subyek yang mendapatkan pelimpahan hanya sebagai pelaksana factual, sedangkan dalam pertanggungjawabannya tetap berada pada pemberi wewenang. 11 Keadaan inilah yang membuat penerima mandat tidak bisa digugat di pengadilan tata usaha negara, karena pertanggungjawaban secara yuridis berada di pemberi mandate, sedangkan penerima mandat hanya sebagai pelaksana faktual. Jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, pada pasal 11 disebutkan bahwasanya perolehan wewenang dapat melalui atribusi, delegasi, dan/atau mandat.
8 H.D. Stout dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Rajagrafindo 2014).[ 98]
9 ibid.
10 P. Nicolai dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Rajagrafindo 2014).[99]
11 F.A.M Stroink en J.G. Stenbeek dalam  Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Ra - jagrafindo 2014).[103].

## 1110 R. Julio Prasetyo: Pengadaan Barang/Jasa
Wewenang juga memiliki sifat bebas dan terikat. Wewenang bebas adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada badan/pejabat tata usaha negara yang peraturan dasarnya memberikan ruang kebebasan kepada badan/pejabat tata usaha negara untuk menafsirkan dan menentukan sendiri isi suatu keputusan yang akan dikeluarkan. 12 J.B.J.M. ten Berge membagi wewenang bebas ke dalam tiga macam, yaitu kebebasan interpretasi, kebebasan mempertimbangankan dan kebebasan mengambil kebijakan.13 Dalam wewenang bebas juga terdapat dua unsur di dalamnya, yakni unsur penilaian dan penafsiran. Unsur penilaian adalah bahwa pejabat tata usaha negara dalam mengambil keputusan melakukan penilaian terhadap fakta yang terjadi di lapangan, sedangkan unsur penafsiran adalah bahwa pejabat tata usaha negara dalam pengambilan keputusan melakukan penafsiran terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan pengambilan keputusan tersebut.
Berbicara mengenai wewenang, terutama wewenang bebas, juga tidak dapat terlepas dari suatu konsep yaitu diskresi. Diskresi diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan definisi diskresi sebagai keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Apabila melihat dari definisi tersebut, terlihat bahwasanya diskresi adalah suatu kewenangan pada pejabat pemerintahan, yang dalam hal ini menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, untuk mengambil
12 Farlian Belawa Hurint, “Pelaksanaan Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pe- merintahan” (2017) Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.[4].
13 J.B.J.M. ten Berge dalam Ridwan HR, Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2014).[135].
keputusan dalam kaitannya menangani permasalahan yang konkret terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menjelaskan bahwa diskresi memiliki tujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Dalam penggunaannya, diskresi harus memenuhi beberapa persyaratan. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan diskresi, yakni:
a. sesuai dengan tujuan dari diskresi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dan juga terkandung dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
d. tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
e. dilakukan dengan itikad baik.
Berkaitan dengan penggunaan diskresi dalam penetapan status keadaan darurat bencana, maka penggunaan diskresi ditujukan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan dan mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

## Wewenang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana
Ketentuan mengenai penetapan status bencana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam pasal 7 ayat (1) poin d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwasanya penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah merupakan wewenang dari pemerintah. Lebih  lanjut  secara  spesifik  pasal  21  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwasanya penetapan status keadaan darurat bencana sebagai bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan

## 1112 R. Julio Prasetyo: Pengadaan Barang/Jasa
yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Status keadaan darurat bencana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam Pasal 23 (1) Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwasanya penentuan status keadaan darurat bencana dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana. Ayat (2) pasal yang sama menjelaskan lebih lanjut bahwasanya penetapan status keadaan darurat bencana untuk tingkat nasional ditetapkan oleh presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.
Merujuk kepada penjelasan-penjelasan yang tertuang dalam beberapa peraturan tersebut, tampak bahwa wewenang penetapan status keadaan darurat bencana berada pada Presiden, untuk tingkat bencana nasional, dan  Kepala Daerah untuk bencana yang terjadi di tingkatan daerah. Penetapan status keadaan darurat bencana menjadi akses awal bagi lembaga yang menyelenggarakan penanggulangan bencana untuk melaksanakan proses penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dijelaskan bahwa BNPB dan BPBD sebagai penyelenggara penanggulangan bencana akan mendapatkan kemudahan akses ketika status keadaan darurat bencana ditetapkan, diantaranya:
a. pengerahan sumber daya manusia;
b. pengerahan peralatan;
c. imigrasi, cukai, dan karantina;
d. pengerahan logistic;
e. perizinan;
f. pengadaan barang/jasa;
g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
h. penyelamatan; dan
i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
Dilihat dari kemudahan akses yang akan didapat dalam penyelenggaran penanggulangan bencana ketika ditetapkannya status bencana, tampak bahwa
penetapan status keadaan darurat bencana sangatlah penting untuk dilakukan. Pengambilan keputusan untuk menetapkan status keadaan darurat bencana haruslah memperhatikan beberapa hal. Terdapat dua hal pokok yang merupakan penentu dalam menetapkan suatu wilayah masuk ke dalam status keadaan darurat bencana, yaitu unsur gangguan kehidupan dan unsur gangguan penghidupan. 14
Pemenuhan unsur gangguan kehidupan dan gangguan penghidupan sebagai unsur pokok penentu status keadaan darurat bencana, bersifat komulatif. Hal ini berarti dalam penentuan status keadaan darurat bencana haruslah memenuhi kedua unsur tersebut. Apabila suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa telah memenuhi kedua unsur tersebut secara kualitatif, serta memerlukan adanya tindakan yang segera dan memadai, maka dapat dikatakan situasi tersebut sudah termasuk ke dalam keadaan darurat bencana.
Dalam hal sudah terpenuhinya unsur pokok penentu suatu keadaan termasuk ke dalam keadaan darurat, selanjutnya terdapat beberapa proses untuk melakukan penetapan keadaan darurat bencana, yakni: 15
1. Pengumpulan data dan informasi terkait ancaman/kejadian bencana yang ada dan faktor-faktor kehidupan dan penghidupan masyarakat yang terganggu, melalui kegiatan pengkajian cepat;
2. Rapat  koordinasi  antara  instansi/lembaga  terkait  untuk  menghasilkan rekomendasi tentang penetapan status keadaan darurat bencana. Dalam rapat koordinasi ini akan dikaji laporan hasil pengkajian cepat yang telah dilakukan. Hasil rapat berupa rekomendasi terbagi ke dalam dua macam:
a. Hasil rekomendasi yang menyatakan keadaan/situasi belum memenuhi criteria, maka selanjutnya keadaan tidak darurat bencana.
b. Hasil rapat koordinasi menghasilkan rekomendasi bahwa keadaan/situasi yang ada memenuhi criteria, maka selanjutnya dapat ditetapkan sebagai
14 Badan Nasional Penanggulangan Bencana, “Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana”(2016).[5].

## R. Julio Prasetyo: Pengadaan Barang/Jasa
keadaan darurat bencana.
Setelah dilakukan rapat koordinasi yang menghasilkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, maka selanjutnya pemerintah atau pemerintah daerah, dalam hal ini adalah kepala daerah, melakukan penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam pasal 23 ayat (2) dijelaskan bahwa penetapan status keadaan darurat dilakukan oleh Presiden untuk tingkat nasional, gubernur di tingkat provinsi, dan bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota.
Merujuk kepada peraturan-peraturan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dilihat bahwasanya wewenang yang melekat di kepala daerah untuk menetapkan status keadaan darurat bencana adalah wewenang yang bersifat atributif. Wewenang yang bersifat atributif ini dimaknai sebagai wewenang yang didapatkan melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwasanya eksistensi dari wewenang untuk menetapkan status keadaan darurat bencana ini dikarenakan keberadaan undang-undang yang mengamanatinya. Implikasi dari perolehan wewenang yang bersifat atributif ini adalah pertanggungjawaban baik secara factual maupun yuridis berada pada pemegang wewenang. Hal ini berarti setiap perbuatan atau keputusan yang dibuat oleh pemegang wewenang akan menjadi tanggungjawab penuh dari pemegang wewenang.
Dalam kaitannya dengan penetapan status keadaan darurat bencana, segala tanggungjawab yang lahir sebagai akibat dari ditetapkannya status keadaan darurat bencana merupakan tanggungjawab dari kepala daerah selaku pemegang wewenang. Melihat kepada sifat dari penetapan status keadaan darurat bencana ini, jika merujuk kepada beberapa peraturan yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana dalam menetapkan status keadaan darurat bencana, sebelumnya kepala daerah atau presiden akan mendapatkan rekomendasi dari badan yang terkait dan bertanggungjawab dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, dalam hal ini adalah BNPB dalam level nasional dan BPDB dalam level daerah, selain itu keputusan penetapan ini dilakukan dalam rangka menghadapi persoalan konkret dalam
penyelenggaraan pemerintahan, yaitu terjadinya bencana, maka dapat dilihat bahwasanya keputusan penetapan status keadaan darurat bencana adalah termasuk ke dalam sebuah diskresi dari Presiden atau Kepala Daerah.
Sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya dalam menetapkan status keadaan darurat bencana Presiden atau kepala daerah akan mendapatkan rekomendasi dari BNPB  atau  BPBD,  hal  ini  sejalan  dengan  definisi  dari  diskresi  dalam  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimana diskresi dapat diambil salah satunya dalam hal peraturan perundang-undangan memberikan pilihan. Dalam kaitannya dengan penetapan status keadaan darurat bencana, Presiden atau Kepala Daerah diberikan pilihan untuk mengambil keputusan atau tidak mengambil keputusan terkait dengan penetapan status keadaan darurat bencana, tergantung kepada kondisi yang terjadi di lapangan dan rekomendasi dari badan-badan yang terkait tersebut.
Hal ini juga menjadi faktor yang menentukan tingkatan bencana nasional atau daerah. Presiden dapat mengeluarkan diskresi untuk menetapkan suatu bencana berskala nasional dalam hal untuk menghindari terjadinya stagnasi pemerintahan. Dalam hal suatu daerah tidak mampu untuk menanggulangi bencana yang terjadi di daerahnya, maka Presiden dapat mengeluarkan diskresi untuk menghindari terjadinya stagnasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pengambilan keputusan ini tentunya juga berdasarkan rekomendasi dari badan terkait yakni BNPB sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Produk hukum dari penetapan status keadaan darurat bencana adalah berupa Surat Keputusan Kepala Daerah, untuk bencana dalam level daerah, dan Keputusan Presiden, untuk bencana dalam level nasional. Hal ini dikarenakan penetapan status keadaan darurat bencana bersifat individual, kongkret, dan berlaku sekali selesai (enmahlig). 16
16 Hukum Online, “Perbedaan  antara  Keputusan  Presiden  dengan  Peraturan  Presiden” < https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ffce5b9240c9/perbedaan-antara-keputusan-presi - den-dengan-peraturan-presiden/> accessed 13 Januari 2019.

## 1116 R. Julio Prasetyo: Pengadaan Barang/Jasa

## Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Keadaan Darurat Bencana
Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang dibutuhkan, yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan dana yang telah disediakan oleh Anggaran Pendapat Belanja Negara atau Daerah. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengatur pedoman bagi para pelaku atau pejabat pengadaan untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/ jasa dalam lingkup pemerintah. Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilatarbelakangi oleh pentingnya pengadaan barang/jasa, dalam hal pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional daerah. Peraturan ini pun diterbitkan dikarenakan kebutuhan atas peraturan yang mampu memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya ( Value for Money), dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk, terutama dalam negeri, serta peningkatan peran UMKM serta pembangunan yang berkelanjutan ( sustainable development).
Ruang lingkup dari pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah setiap kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan dalam lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sumber pembiayaannya menggunakan anggaran belanja APBN/APBD mencakup pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dari dalam dan/atau luar negeri yang diterima oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Berbicara mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, secara garis besar terdapat tiga bagian atau tiga proses pelaksanaan, yaitu melalui swakelola, melalui penyedia, dan yang terakhir adalah pengadaan khusus.
Pada bahasan kali ini, akan lebih difokuskan mengenai pengadaan barang/jasa yang mana pelaksanaannya melalui pengadaan khusus. Pengadaan khusus adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan pada saat situasi tertentu atau situasi khusus. Pada bab VIII Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 membagi Pengadaan
Khusus menjadi beberapa hal. Bagian pertama adalah Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat dan bagian kedua adalah Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri.
Pembahasan mengenai pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat akan lebih difokuskan karena regulasi atau pengaturan serta prosedur mengenai pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat masih belum jelas sehingga menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan yang kompleks. Permasalahan tersebut salah satunya adalah tingginya kemungkinan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat.
Dalam hal pengadaan barang/jasa, dapat dimungkinkan terjadinya pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara mendesak dan harus diprioritaskan terlebih dahulu. Pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara mendesak salah satunya adalah pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat. Pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat, dilakukan dengan pengadaan khusus yang mana telah diatur dalam pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Dalam pasal tersebut, peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam keadaan darurat, antara lain:
a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau
e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.
Lebih lanjut pada pasal 59 ayat (4) disebutkan bahwa yang termasuk keadaan darurat sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2) huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Penetapan status bencana menjadi penting apabila dikaitkan pula dengan sumber pembiayaan yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengadaan. Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana, dijelaskan bahwa dana
siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.17 Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, menjelaskan dalam pasal 24 ayat (1) bahwa dalam rangka penanganan bencana pada tahap keadaan darurat bencana, telah disediakan dana siap pakai (on call).
Berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat, diatur dalam peraturan yang lain, yaitu dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, dijelaskan bahwa prosedur pengadaan barang/ jasa dalam penanganan keadaan darurat hanya dapat diberlakukan ketika terdapat penetapan status keadaan darurat yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan/atau keadaan tertentu. Keadaan tertentu memiliki makna sebagai suatu keadaan ketika status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun masih diperlukan adanya tindakan untuk mengurangi risiko dan dampak yang lebih luas. 18
Terkait dengan keadaan tertentu yang diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, tidak serta merta menjadikan penetapan status keadaan darurat bencana sebagai hal yang tidak diperlukan dalam proses pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat bencana. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keadaan tertentu terjadi ketika belum ditetapkannya status keadaan darurat bencana dan ketika status keadaan darurat bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang kembali. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah, pada pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 disebutkan bahwasanya kegiatan yang
17 Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana.[7].
18 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.[3].

## 1118 R. Julio Prasetyo: Pengadaan Barang/Jasa
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019
dapat dilakukan pada keadaan tertentu terbatas pada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama adalah ketika ada potensi bencana dengan tingkat ancaman maksimum, dan telah terjadi evakuasi/penyelamatan/pengungsian atau gangguan fungsi pelayanan umum yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dari pasal 3 terlihat bahwa ruang lingkup dari prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu sangatlah terbatas. Dari sini dapat dilihat posisi penetapan status keadaan darurat bencana masih sangat penting dalam kaitannya dengan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, utamanya dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat bencana.
Dalam Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat Bencana menggunakan metode yang berbeda dibandingkan pengadaan barang/jasa dalam keadaan normal. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam pasal 59 ayat (5) menyebutkan bahwa dalam hal penanganan keadaan darurat, PPK menunjuk penyedia yang terdekat yang sedang mengadakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau pelaku usaha lain yang mampu memenuhi kualifikasi untuk melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa tersebut.
Melihat dari ketentuan dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat bencana mendapat pengecualian dimana dalam prosesnya PPK dapat langsung menunjuk langsung penyedia tanpa perlu melakukan prosedur tender ataupun lelang.
Lebih lanjut, metode penunjukkan langsung dalam kegiatan pengadaan barang/ jasa dalam keadaan darurat ditujukan untuk menangani keadaan darurat dengan cepat dan tepat, sebagaimana prinsip dari kegiatan pengadaan itu sendiri yaitu efisien dan efektif. Dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat, dimungkinkan untuk melakukan melalui dua metode, yakni pengadaan melalui penyedia atau melalui swakelola. Kedua metode ini tentu memiliki mekanisme yang berbeda dalam kegiatan pengadaannya. Sebagaimana dijelaskan bahwa kegiatan pengadaan melalui penyedia yang bekerjasama dengan pelaku usaha sehingga tentu saja dalam hal proses pengadaannya memiliki mekanisme yang berbeda dengan swakelola yang merupakan metode pengadaan yang dikelola sendiri.
Keputusan untuk menentukan metode pengadaan barang/jasa dilakukan oleh PPK dengan mempertimbangkan kebutuhan yang diperlukan dan juga melakukan analisis ketersediaan yang dimiliki.

## Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat Melalui Penyedia
Pasal 6 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menyebutkan bahwa terdapat tiga tahap dalam proses kegiatan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat, yaitu tahap perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan penyelesaian pembayaran. Dalam tahap perencanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat melalui penyedia,  terdapat  tiga  tahapan  di  dalamnya,  yaitu  tahap  identifikasi  kebutuhan barang/jasa, tahap analisis ketersediaan sumber daya, dan yang terakhir adalah penetapan cara pengadaan barang/jasa. Tahap perencanaan pengadaan dilakukan setelah terjadinya keadaan darurat. Tahapan perencanaan pengadaan dalam keadaan darurat dilakukan pada saat terjadinya keadaan darurat yang ditandai dengan adanya penetapan status keadaan darurat oleh pemerintah, dalam hal ini presiden atau kepala daerah.
Tahap  pertama  dalam  proses  perencanaan  pengadaan  adalah  identifikasi kebutuhan barang/jasa. Proses identifikasi kebutuhan barang/jasa dapat dilakukan baik oleh PA/KPA/PPK dengan berdasarkan hasil pengkajian cepat di lapangan. Setelah  proses  identifikasi  terhadap  kebutuhan  barang/jasa  berdasarkan  dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas, tahapan selanjutnya adalah menganalisa ketersediaan sumber daya. Tahapan selanjutnya  setelah perencanaan pengadaan adalah pelaksanaan pengadaan. Pasal 6 ayat (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa dalam tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat melalui penyedia meliputi:
a. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
b. Pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
c. Serah terima lapangan;
d. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman

## 1120 R. Julio Prasetyo: Pengadaan Barang/Jasa
(SPP);
e. Pelaksanaan pekerjaan;
f. Perhitungan hasil pekerjaan; dan
g. Serah terima hasil pekerjaan.

## Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat Melalui Swakelola
Swakelola adalah kegiatan memperolah barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah  lain,  organisasi  kemasyarakatan,  atau  kelompok  masyarakat.  Definisi tersebut merupakan definisi swakelola dalam Pasal 1 angka 23 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam hal pengadaan dalam penanganan keadaan darurat, di pasal 6 ayat (5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penanganan Keadaan Darurat, disebutkan bahwa terdapat beberapa tahapan pengadaan dalam penanganan keadaan darurat melalui swakelola, yaitu:
a. Mengkoordinasikan pihak lain yang akan terlibat dalam penanganan darurat;
b. Pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
c. Pelaksanaan pekerjaan;
d. Serah terima hasil pekerjaan.
Dalam tahap mengkoordinasikan pihak lain yang terlibat dalam penanganan darurat ini juga untuk menentukan penyelenggara swakelola. Dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola tahap pertama swakelola adalah menentukan penyelenggara swakelola. Dalam penetapan penyeleggara swakelola ini tentunya perlu koordinasi dengan pihak lain, karena hal ini juga tidak terlepas dari tipe swakelola yang digunakan untuk melakukan pengadaan melalui swakelola.
Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan bersama, dalam tahapan ini PPK dengan penyelenggara swakelola, dalam hal ini adalah tim pelaksana yang bertugas untuk melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan juga penyerapan anggaran. Pemeriksaan
bersama ini dapat dilakukan bila diperlukan, tujuannya adalah untuk meninjau langsung lokasi, selain itu juga untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan kondisi lokasi. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyelenggara swakelola, dalam hal ini adalah tim pelaksana. Setelah pekerjaan sudah 100% selesai dilaksanakan, tahapan selanjutnya adalah serah terima hasil pekerjaan dari penyelenggara swakelola kepada PPK.
Pelaksanaan Swakelola mendapatkan pengawasan dari tim pengawas yang mengawasi administrasi, teknis, dan keuangan sejak tahap persiapan hingga penyerahan hasil pekerjaan. Tim pengawas juga melakukan evaluasi swakelola berdasarkan pengawasan yang dilakukan serta melaporkan kepada PPK dan memberikan rekomendasi untuk segera mengambil tindakan korektif.

## Kesimpulan
Wewenang penetapan status keadaan darurat bencana berada pada presiden dan kepala daerah. Penetapan status keadaan darurat bencana sangat penting karena merupakan akses awal bagi lembaga penyelenggara penanggulangan bencana untuk melaksanakan proses penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penetapan status keadaan darurat bencana harus memperhatikan dua unsur, yaitu unsur gangguan kehidupan dan unsur gangguan penghidupan. Wewenang yang melekat pada presiden dan kepala daerah dalam penetapan status keadaan darurat bencana adalah wewenang yang bersifat atributif karena wewenang ini didapatkan melalui peraturan perundang-undangan. Penetapan status keadaan darurat bencana merupakan diskresi dari kepala daerah atau Presiden dikarenakan penetapan tersebut dikeluarkan untuk menghindari terjadinya stagnasi pemerintahan yang dapat menganggu kepentingan dan kesejahteraan masyarakat umum.
Pengadaan Barang/Jasa dalam keadaan darurat bencana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan juga Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat. Cara pengadaan dapat dilakukan dengan penyedia

## R. Julio Prasetyo: Pengadaan Barang/Jasa
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019
atau swakelola. Pengadaan melalui penyedia dilakukan dengan metode penunjukan langsung. Metode penunjukan langsung hanya dapat dilakukan pada saat keadaan darurat dimana penetapan keadaan darurat dilakukan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Daftar Bacaan

## Buku
Ade Maman Suherman, Pengadaan Barang dan Jasa (Government Procurement) (Rajagrafindo Persada 2008).
Adrian Sutedi, Aspek  Hukum  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dan  Berbagai Permasalahannya (Sinar Grafika 2008).
Giri Wiarto, Tanggap Darurat Bencana Alam (Gosyen Publishing 2017).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Kencana Prenada Media Group 2013).
Philipus M. Hadjon, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia (Gajah Mada University Press 2011).
Purwosusilo, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa (Kencana Prenada Media Group 2014).
R. Subekti, Hukum Perjanjian (Intermasa 1987).
Ridwan  HR, Diskresi  dan  Tanggung  Jawab  Pemerintah (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2014).
________, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, (Rajagrafindo Persada 2018).
Y. Sogar Simamora, Hukum Kontrak Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia (Laksbang Justitia 2013).

## Jurnal
M . Harus Alrasyid, ‘Manajemen Bencana Sosial dan Akar Konflik Sosial’ (2005) 2 Jurnal Madani.
Philipus M. Hadjon, ‘Tentang Wewenang’ (1997) 7 Yuridika.
Farlian Belawa Hurint, ‘Pelaksanaan Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan’ (2017) Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Shanti Dwi Kartika, ‘Politik Hukum Penanggulangan Bencana’ (2015) 20 Jurnal Kajian.

## Sulaiman, ‘Reposisi Hukum Suloh Terkait Mitigasi Bencana Sosial di Aceh’ (2017)
13 Jurnal Law Reform.

## Laman
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ‘Jumlah Kejadian Tahun 2018’ , (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2018) <http://dibi.bnpb.go.id/dibi/> .
Bugot, ‘8 Pengaruh Letak Geologis Indonesia Bagi Kehidupan’ (IlmuGeografi. com, 2015) < https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/pengaruh-letak-geologis- indonesia/> .
Hukum Online, ‘Perbedaan antara Keputusan Presiden dengan Peraturan Presiden’ (hukumonline.com,2019)<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ lt4ffce5b9240c9/perbedaan-antara-keputusan-presiden-dengan-peraturan- presiden/>.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);

## Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan  Bencana  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2008 Nomor 42);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

## Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana  dalam  Keadaan  Tertentu  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun

## 1124 R. Julio Prasetyo: Pengadaan Barang/Jasa
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019
2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766).
HOW TO CITE : R. Julio Prasetyo, ‘Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana’ (2019) Vol. 2 No. 3 Jurist-Diction.
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--