## J  RNA MH  M
• Timothy L.  H.  McCormack
Sixty  Years  from Nuremberg:  What Progress for International Criminal Law?
• Michael Cottier War Crimes in International Law: An Introduction
• Natsri Anshari Tanggung-jawab  Komando menurut  Hukum  International dan  Hukum  Nasional  Indonesia
• Harkristuti Harkrisnowo Kejahatan  Berat dan  Hukum  Humaniter
• Rina Rusman Kejahatan  Perang  dan  Beberapa  Rumusannya dalam Hukum  Pidana  Nasional
• Heru Cahyono Kejahatan  Perang yang  Diatur dalam  Hukum  International dan  Hukum  Nasional
• Konvensi  Den  Haag 1907
• Pasal-pasal tentang  Kejahatan  Perang ( War Crimes )

## Ditert>itkan oleh:
PUSAT STUDI  HUKUM MUMANITER DAN HAM OerllJ FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI

## Diterbitkan atas kerja sama dengan:
Komite lnternasional  Palang  Merah (International Committee of the Red Cross) ICRC

## JURNAL  HUKUM  HUMANITER

## Diterbitkan oleh  Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terls)
Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta
Pen a n g g u ng -jawab : Rektor  Universitas  Trisakti Prof  Dr.  Thoby Mutis
Dewan Redaksi Kehormata n : Prof  KGPH.  Haryomataram,  S.H. Prof  Timothy L. H. McCormack Prof  Dr. F. Sugeng  /stanto,  S.H. Prof  Or. Andi  Hamzah,  S.H. Michael Cottier,  LL. M. Brigjen.  TN/  (Pum)  PL T. Sihombing,  S.H.,  LL.M. Kol.  Chk.  Natsri Anshari,  S.H.,  LL.M. Rudi  M.  Rizki,  S.H.,  LL.M.

## Pemimpin Reda ksi
Arlina  Permanasari,  S.H.,  M.H.
A n g g ota  Reda ksi : Andrey  Sujatmoko,  S.H.,  M.H. Aji  Wibowo,  S.H.,  M.H. Kushartoyo Budisantosa,  S.H.,  M.H. Amalia  Zuhra,  S.H.,  LL.M. Jun Justinar,  S.H.,  M.H.
Sekretariat: Ade A/fay Alfinur,  S. Sos. Supriyadi,  S. E. Andi  Setiawan,  A. Md.

## Alamat Reda ksi :
Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terls) FH-USAKTI JI. Kyai  Tapa  No.  1 Gedung H  Lt.  5 Kampus A Grogol Jakarta  11440 Tlp./Faks.:  (021)  563-7747 E-mail:  terAs_fhusakti@yahoo.com
Jurnal Hukum Humaniter terbit setiap enam bulan pada bulan Juli dan  Desember

## EDITORIAL
Para  pem baca yang kami hormati ,
Puji  syukur  kami  panjatkan  ke  hadirat Allah  Subhanahu  Wata'ala karena berkat  rahmatNya  jualah  maka  J U RNAL  H U KUM  H UMANITER  ini  dapat hadir  di  tangan  para  pembaca  semua.  Jurnal  ini  merupakan  jurnal  yang pertama  kali  terbit di tanah  air,  secara  khusus  mengulas  berbagai  masalah hukum humaniter,  dan akan terbit setiap enam bulan sekali.
Penerbitan  j u rnal  ini  d imaksudkan  sebagai  wahana  bagi  semua  lapisan masyarakat,  baik  dari  kalangan  militer,  aparat  penegak  h ukum,  birokrat, LSM,  akademisi,  mahasiswa ,  maupun  kalangan  lainnya  yang  ingin mengetahui  secara  lebih  mendalam  mengenai  seluk-beluk  hukum humaniter.  Di  samping  itu,  konflik-konflik  yang  terjadi  di  berbagai  wilayah Republik  Indonesia  dalam  dekade  terakhir juga  menjadi  pertimbangan  lain bagi diterbitkannya jurnal ini.
Pada  ed isi  perdana  ini,  topik utama  J U RNAL  H U KUM  H UMAN ITER  adalah tentang  "kejahatan  perang" (war  crimes). Kejahatan  perang  merupakan salah satu tindak pidana yang belum sepenuhnya diakomodasikan ke dalam aturan  h ukum  nasional  I ndonesia.  Oleh  karena  itu,  sejara h   dan  praktik­ prakti k  negara  serta  beberapa  substansi  dasar  dari  peraturan-peraturan mengenai  tindak pidana  kejahatan  perang  akan  dikemukakan dalam  artikel­ artikel  utama  dan  pend ukung .  Tidak  hanya  itu,  pemaparan  h ukum  nasional serta  upaya-u paya  yang telah dilakukan khususnya  dalam  Rancangan  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  Nasional  juga  akan  ditampilkan  guna melengkapi edisi kali ini.
Di  samping  materi  pokok tersebut,  d isertakan  pula " Kolom"  yang  pada edisi ka li  ini  berisikan  tentang  Konvensi  Den  Haag  IV  ( 1 907)  yang  mengatur mengenai  hukum  dan  kebiasaan  berperang  di  darat.  Pemilihan  materi  ini sengaja  dila kukan  mengingat  urgensi  Konvensi  ini  yang  sudah  menjadi hukum  kebiasaan  internasional  dan  berlaku  bagi  semua  negara  serta merupakan  aturan  penting  dalam  hal  pengaturan  alat  dan  cara  berperang yang masih relevan dan berlaku pada saat ini.

## Atas  diterbitka nnya  jurnal  ini,  kami  mengucapkan  terima  kasih  kepada
International  Committee  of the  Red  Cross (ICRC)  yang  memiliki  komitmen tinggi dalam  upaya  mengembangkan hukum humaniter di  I ndonesia dengan mendukung penerbitan jurnal ini.
Akhir  kata ,  ka mi  berharap  semoga  penerbitan  jurrnal  ini  dapat  memenuhi kebutuhan  dan  keingintahuan  yang  mendalam  terhadap  h ukum  humaniter. U ntuk itu,  kami dengan segala kerendahan hati  akan menerima segala  kritik maupun saran-saran yang konstruktif bagi penyempurnaan j u rnal ini di  masa datang.

## Redaksi

## DAFTAR ISi
him.

## Artikel

## 1 .   Timothy L.  H .  McCormack
Sixty  Years  from  Nuremberg:  What Progress for Internatio- nal  Criminal Law? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2. Michael Cottier War Crimes in  International  Law:  An Introduction . . .  . . .  . . .  .. 2 1 3. Natsri Anshari Tanggung-jawab  Komando menurut H ukum lnternasional
dan Hukum Nasional Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 4. Harkristuti  Harkrisnowo Kejahatan Berat dan  Hukum Hu ma niter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 90 5. Rina Rusman
Kejahatan  Perang dan Beberapa Rumusannya dalam Hu- kum Pidana  Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 6. Heru Cahyono
Kejahatan Perang  yang Diatur dalam H ukum l nternasional dan Hukum Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 21

## Kolom
1 .   Kejahatan  Perang (War  Crimes) dalam Berbagai l nstrumen H ukum l nternasional . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . .  . . . . . . 1 5 7 2. Konvensi Den  Haag  1 907 tentang Alat dan Cara Berperang 1 70 3. Terjemahan Konvensi  Den  Haag IV 1 907 tentang  H ukum dan Kebiasaan  Perang di Darat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 84 4. Teks Konvensi Den  Haag  IV  1 907 dan Lampira nnya (dalam bahasa lnggris) . . . . . .  . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 1 98
CJ KEJAHATAN PERANG ( WAR  CRIMES) DALAM BERBAGAI

## INSTRUMEN HUKUM I NTERNASIONAL
A. War  Crimes dalam London  Agreement  on  War  Criminals  1945
(Agreement  for  the  Prosecution  and  Punishment  of the  Major  War

## Criminals of the European Axis)
Dal am London Charter,  war crimes hanyalah salah satu yurisdiksi dari
Nuremberg  Trial yang  terdapat  dalam  Pasal  6  (b)  Piagam ,  yaitu  sebagai berikut:
"War  Crime:  namely,  violations  of the  laws  or customs  of war.  Such violations  shall  include,  but  not  be  limited  to,  murder,  ill  treatment  or deportation  or deportation to  slave  labour or for  any  other purpose  of civilian population of or in  occupied territory.  Murder or ill treatment of prisoner of war  or  person  on  the  seas ,  killing  of hostages,  plunder of public  or  private  property,  wanton  destruction  of  cities,  towns  or villages, or devastation  not justified by military necessity."1
B. War  Crimes dalam Charter of the  International  Military  Tribunal  for the Far East, April 26,  1946
Dalam  Tokyo  Trial, war crimes merupakan  salah satu  yurisdiksi  yang diatur  dalam  Pasal  5  (b)  Piagam ,  yaitu  sebagai  berikut:  "Conventional  war crimes:  namely, violations of the laws or customs of war. "2

## C. War Crimes dalam  Konvensi Jenewa  1 949
Dalam  Konvensi  Jenewa  1 949,  pelanggaran  berat (grave  breaches) adalah  kejahatan  perang  sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  85  ayat  5 protokol  I .   Konvensi  Jenewa  memakai  istilah grave  breaches karena  ada pandangan  bahwa  penggunaan  istilah  tersebut  lebih  menggambarkan adanya  suatu  kejahatan  dalam  hukum  pidana  yang  diatur  oleh  hampir seluruh  negara .  Sedangkan war  crimes tidak  digunakan  karena  adanya
1 Schindler  Toman, The  Law  of  Armed  Conflict,  London  Ag"ement  on  War  Criminals 1 945/Agreement  for  the  Prosecution  and  Punishment  of  the  Major  War  Criminals  of the European  Axis.  Charter of the  International Military  Tribunal, The  Netherlands:  Sijthoff and Noordhoff Alphen aan den Rijn,  him.  823.
2 Richard  H.  M inear, Victor's  Justice  The  Tokyo  War  Crime, Trial  by  Richard  H.  M iner, Vermont and Tokyo: Tutle E. Company Inc.  of Rutla nd,  1 972, hlm. 1 85 .
pengertian  yang  berbeda  terhadap  kata crimes secara  hukum  dalam berbagai  sistem  hukum di negara-negara. 3 Di dalam  Konvensi Jenewa  1 949 g r a ve breaches diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## Pasal 50 Konvensi I
Pelanggaran-pelanggaran  berat  yang  dimaksudkan  oleh  pasal  yang terdahulu  ialah  pelanggaran-pelanggaran  yang  meliputi  perbuatan­ perbuatan  berikut  apabila  dilakukan  terhadap  orang-orang  atau  milik  yang dilindungi  oleh  Konvensi:  pembunuhan  disengaja,  penganiayaan  atau perlakuan tak berperikemanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis, menyebabkan  dengan  sengaja  penderitaan  besar  atau  Iuka  berat  atas badan  atau  kesehatan,  serta  penghancuran  yang  luas  dan  tindakan perampasan  atas  harta  benda  yang  tidak  dibenarkan  oleh  kepentingan militer  dan  yang  dilaksanakan dengan  melawan  hukum  serta  dengan semena-mena.

## Pasal 51  Konvensi II
Pelanggaran-pelanggaran  berat  yang  dimaksudkan  oleh  pasal  yang terdahulu  ialah  pelanggaran-pelanggaran  yang  meliputi perbuatan­ perbuatan  berikut  apabila  dilakukan  terhadap  orang-orang  atau  milik  yang dilindungi  oleh  Konvensi:  pembunuhan  disengaja,  penganiayaan  atau perlakuan tak berperikemanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis, menyebabkan  dengan  sengaja  penderitaan  besar  atau  Iuka  berat  atas badan  atau  kesehatan,  serta  penghancuran  yang  luas  dan  tindakan perampasan  atas  harta  benda  yang  tidak  dibenarkan  oleh  kepentingan militer  dan  yang  dilaksanakan  dengan  melawan  hukum  serta  dengan semena-mena.

## Pasal  1 30  Konvensi Ill
Pelanggaran-pelanggaran  berat  yang  dimaksudkan  oleh  pasal  yang terdahulu  ialah  pelanggaran-pelanggaran  yang  meliputi perbuatan­ perbuatan  berikut  apabila  dilakukan  terhadap  orang-orang  atau  milik  yang dilindungi  oleh  Konvensi:  pembunuhan  disengaja,  penganiayaan  atau perlakuan tak berperikemanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis, menyebabkan  dengan  sengaja  penderitaan  besar  atau  Iuka  berat  atas badan  atau  kesehatan,  memaksa  seorang  tawanan  perang  untuk  berdinas dalam  ketentaraan negara  musuh, atau dengan  sengaja  merampas  hak-hak tawanan  perang  atas  peradilan  yang  adi l  dan  wajar yang  ditentukan  dalam Konvensi  ini.
3 I nternational  Committee  of The  Red  Cross, Commentary  I  Geneva  Conventions  for  the Amelioration  of the  Condition  of the  Wounded and Sick in Armed Conflict in the Field, 1 952, him. 37 1 .

## Pasal  147  Konvensi IV
Pelanggaran-pelanggaran  berat  yang  dimaksudkan  oleh  pasal  yang terdahulu  ialah  pelanggaran-pelanggaran  yang  meliputi  perbuatan­ perbuatan  berikut  apabila  dilakukan  terhadap  orang-orang  atau  milik  yang dilindungi  oleh  Konvensi :  pembunuhan  disengaja,  penganiayaan  atau perlakuan tak berperikemanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis, menyebabkan  dengan  sengaja  penderitaan  besar  atau  Iuka  berat  atas badan  atau  kesehatan,  deportasi ,  pemindahan  atau  penahanan  seseorang yang dilindungi secara tidak sah,  memaksa  seseorang  yang  dilindungi  untuk berdinas dalam ketentaraan  negara musuh, atau dengan sengaja merampas hak-hak  orang-orang  yang  dilindungi  atas  peradilan  yang  adil  dan  wajar yang  ditentukan  dalam  Konvensi  ini;  penyanderaan  dan  perusakan  besar­ besaran  serta  tindakan  pemilikan  atas  harta  benda  yang  tidak  dibenarkan oleh  kepentingan  militer  dan  yang  dilaksanakan  dengan  melawan  hukum dan sewenang-wenang."4
D. War Crimes dalam  Protokol I  1 977
lstilah  yang  dikenal  dalam  Konvensi  Jenewa  sebagai  pelanggaran berat (grave  breaches), menurut  Pasal  85  ayat  (5)  Protokol  I  dianggap sebagai  kejahatan  perang (war  crimes). Mengenai war  crimes, di  dalam
Protokol  I  diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## Section  II  Represion  of  Breaches  of  The  Conventions  and  of  this Protocol

## Article 85 Repression of Breaches of this  Protocol
1 . The  Provisions  of the  Conventions  relating  to  the  repression of breaches and  grave  breaches,  supplemented  by  this  Section,  shall  apply  to  the repession of breaches and grave  breaches of this  Protocol.
2.  Acts described as grave breaches in the Conventions are grave breaches of  this  Protocol  if  committed  against  persons  in  the  power  of an adverse Party  protected  by Articles 44,  45,  and  73 of this  Protocol ,  or against the wounded,  sick  and  shipwrecked  of the  adverse  Party  who  are  protected by this Protocol ,   or  against those  medical  or religious  personnel,  medical units  or  medical  transports  which  are  under  the  control  of  the  adverse Party  and  are protected  by this Protocol .
4 Lihat  terjemahan  Direktorat  Jenderal  Hukum  dan  Perundang-undangan  Departemen
Kehakiman, Terjemahan  Konvensi Jenewa  Tahun  1949, Jakarta:  Departemen  Kehakiman, 1 999.
3 .   I n  addition to  the grave  breaches defined  in Article  1 1 ,  the following  acts shall  be  regarded  as  grave  breaches  of  this  Protocol ,  when  committed willfully,  in  violation  of  the  relevant  provisions  of  this  Protocol,  and causing death or serious injury to body or health:
a.  making  the  civilian  population  or  individual  civilians  the  object  of attack;
b.  launching  an  indiscriminate  attack  affecting  the  civilian  population  or civilian objects in the  knowledge that such attack will cause excessive loss of life,  injury to civilian or damage to civilian objects,  as defined  in Article 57,  paragraph 2 (a) (iii);
c.  Launching  an  attack  against  works  or  installation  containing dangerous  forces  in  the  knowledge  that  such  attack  will  cause excessive  loss  of  life,  injury to  civilians  or  damage  to  civilian  objects, as defined  in Article 57, paragraph 2 (a)  (iii);
d.  Making  non-defended  localities  and demilitarized  zones the object  of attack;
e.  Making  a  person the object of attack  in the  knowledge that he is hors de  combat;
f.  The  perfidious use,  in violation of Article  37,  of the distinctive emblem of the red cross, red crescent or red lion and sun or of other protective signs recognized  by the Conventions or this Protocol.
4.  I n   addition  to  the  grave  breaches  defined  in  the  preceding  paragraphs and  in  the  Conventions,  the  following  shall  be  regarded  as  grave breaches  of this  Protocol ,  when  committed  wifuly  and  in  violation  of the Conventions or the  Protocol :
a.  the transfer b y  Occupying  Power of parts  of its  own civilian population into the territory  it occupies,  or the deportation or tranfer of all of parts of  the  population  of  the  occupied  territory  within  or  outside  this territory,  in violation of Article 49 of the Fourth Convention;
b.  unjustifiable delay in the repatriation of prisoners of war or civilians;
c.  practises  of  apartheid  and  other  inhuman  and  degrading  practices involving  outrages  upon  personal  dignity,  based  on  racial discrimination;
d.  making  the  clearly-recognized  historic  monuments,  works  of  art  of places  of worship which  constitute  tne cultural  or  spiritual  heritage  of peoples  and  to  which  special  protection  has  been  given  by  special arrangement,  for  example,  within  the  framework  of  a  competent international  organization ,  the  object  of  attack,  causing  as  a  result extensive  destruction  thereof,  where  there  is  no  evidence  of  the violation  by  the  adverse  Party  of Article  53,  sub-paragraph  (b),  and when  such  historic  monuments,  works  of  art  and  places  of  worship are not located  in the immediate proximity of military objectives;
e.  depriving  a  person  protected  by  the  Conventions  or  referred  to  in paragraph 2 of this Article of the rights of fair and regular trial.
5.  Without  prejudice  to  the  application  of  the  Conventions  and  of  this Protocol,  g rave  breaches  of these  instruments  shall  be  regarded  as war crimes.

## Article 1 1  Protection of persons
1 .   The  physical  or  mental  health  and  integrity  of  persons  who  are  in  the power  of  the  adverse  Party  or  who  are  interned,  detained  or  otherwise deprived  of  liberty  as  a  result of  a  situation  referred  to  in  Article  1  shall not be  endangered  by  any  anjustified  act  or  omission.  Accordingly,  it  is prohibited  to  subject the  persons  described  in  this Article to  any  medical procedu re  which  is  not  indicated  by  the  state  of  health  of  the  person concerned  and  which  is  not  consistent  with  generally  accepted  medical standards  which  would  be  applied  under  similar  medical  circumstances to  persons who  are  nationals  of  the  Party  conducting  the  procedure  and who are in no way deprived of l iberty.
2.  It is,  in particular,  prohibited to carry out on such persons, even with their consent:
a.  physical  mutilations
b.  medical or scientific experiments
c.  removal of tissue or organs for transplantation,
except  where  these  act  are  justified  in  conformity  with  the  conditions provided for in paragraph  1 .
3.  Exceptions to the prohibition  in paragraph  2  (c)  may be  made only in the case  of donations  of  blood  for tranfusion  or of  skin  for grafting,  provided that  they  are  given  voluntarily  and  without  any  coercion  or  inducement, and then  only for therapeutic purposes,  under  conditions  consintent with generally  accepted  medical  standards  and  controls  designed  for  the benefit of both the donor and  the recipient.
4.  Any  wilful  act  or  omission  which  seriously  endangers  the  physical  or mental  health  or  integrity  of  any  person  who  is  in  the  power of  a  Party other than the  one on  which  he  deper . s and which either violates any of the  prohibitions  in  paragraphs 1 and  2  or  fai ls  to  comply  with  the requirements of paragrap 3 shall be a grave breach of this Protocol .
5.  The  persons  described  in  paragraph  I  have  the  right  to  resufe  any surgical  operation .  In case of refusal ,   medical  personnel  shall endeavour to obtain a  written  statement to that effect,  signed  or acknowledge by the patient.
6. Each  Party to the  conflict shall  keep  a  medical record for every  donation of  blood  for  tansfusion  or  skin  for  grafting  by  persons  referred  to  in paragraph 1 , if that donation  is made under the  responbility of that  Party. In  addition,  each  Party to  the conflict shall endeavour to  keep  a  record  of
all  medical  procedures  undertaken  with  respect  to  any  person  who  is interned ,  detained  or  otherwise  deprived  of  liberty  as  a  result  of  a situation  reffered  to  in  Article  1 .  These  records  shall  be  available  at  all times for inspection by the Protecting Power.
E. War  Crimes dalam Statute  of  the  International  Tribunal  for  the Prosecution  of  Persons  Responsible  for  Serious  Violations  of International  Humanitarian  Law  Committed  in  the  Territory  of  the former Yugoslavia since  1991, 25 May 1993
Dalam  Statuta  I CTY,  menyangkut war  crimes diatur  di  dalam  pasal­ pasal sebagai  berikut:
Pasal 2  Grave Breaches of the Geneva Conventions of 1949
The  International  Tribunal  shall  have  the  power  to  prosecute  persons committing  or  ordering  to  be  committed  g rave  breaches  of  the  Geneva Conventions of 1 2  August 1 949 namely the following acts against persons or property protected  under the  provision of the  relevant Geneva Conventions: a.  wilful killing;
b.  torture or inhuman treatment,  including  biological experiments;
c.  wilfuly causing great suffering or serious injury to body or health;
d.  extensive  destruction  and  appropriation  of  property,  not  justified  by military necessity  and carried out unlawfully and wantonly;
e.  compelling a  prisoner of war or a  civilian to serve in the force of a  hostile power;
f.  wilfuly  depriving  a  prisoner  of  war  or  a  civilian  of  the  rights  of  fair  and regular trial;
g.  unlawful deportation or transfer confinement of a civilian;
h.  taking civilian as hostages.

## Pasal 3 Violations of the laws or customs of war
The  International  Tribunal  shall  have  the  power  to  prosecute  persons violating the  laws  of customs  of war.  Such violations shall  include but not be limited to:
a.  employment of poisonous weapons or other weapons calculated to cause unnecessary suffering;
b.  wanton  destruction of cities,  towns  or villages,  or devastation not justified by military  necessity;
c.  attack,  or  bombardment,  by  whatever  means,  of  undefended  towns, villages, dwellings, or buildings;
d.  seizure  of,  destruction  or willful  damage  done to  institution  dedicated  to religion,  charity  and  education,  the  art  and  science,  historic  monument and works of arts and  science;
e.  plunder of public or private property. "5

## F. War Crimes dalam International Criminal Tribunal for Rwanda
Di  dalam  Statuta  ICTR,  menyangkut war crimes diatur  dalam  pasal­
pasal sebagai berikut:

## Pasal 4 Statuta
Pursuant  to  Article  4  of  the  Statute,  the  chamber  shall  have  the  power  to prosecute  persons committing or ordering to  be committed  serious violations of Article  3  common to the  four Geneva  Conventions  of 1 2  August  1 949 for he  protection  of  war  victims,  and  of Additional  Protocol  I I  thereto  of 8  June 1 977. These violations shall include, but shall not be limited to:
a.  violence  to  life,  health  and  physical  or  mental  well  being  of  persons,  in particular murder as well as cruel treatment such as torture,  m utilation or any form  of corporal punishment;
b.  collective punishment
c.  taking of hostages;
d.  act of terrorism ;
e.  outrages  upon  personal  dignity,  in  particular  humiliating  and  degrading treatment,  rape, enforced  prostitution and any form  of indecent assault;
f.  pillage;
g.  the  passing  of  sentences  and  the  carrying  out  of  executions  without previous judgment  pronounced  by a  regularly constituted  court,  affording all  the  judicial  guarantees  which  are  recognized  as  indispensable  by civilized people;
h.  threats to  commit any of the foregoing  acts.6
G. War  Crimes dalam  Statuta  Roma  tentang  Mahkamah  Pidana

## lnternasional
Dalam commentary dari International  Criminal  Court, hal  yang  perlu mendapat  perhatian  adalah  bahwa war  crimes merupakan  suatu crimes yang  berada  di  bawah  prinsip  universal (universal principle) sehingga setiap negara  mempunyai  kewenangan  untuk  menghukum  berdasarkan  hukum
5 Marco  Sassoli  dan  Antoine  A  Bouvier, et.al.,  How  Does  Law  Protect  in  War, Geneva: International Committee of The Red  Cross, 1 999, him.  1 1 50. 6 /bid. , him.  1 3 1 4 .
internasional. 7 Secara  umum war  crimes dapat  diartikan:  melakukan perbuatan  yang dilarang oleh  perjanjian  internasional  dan  hukum  kebiasaan internasional;  dilakukan  dalam  konflik bersenjata;  dilakukan  oleh  salah  satu pihak dalam  konflik;  ditujukan  kepada  pihak yang  tidak terlibat dalam  konflik atau pihak lain dalam konflik.8
Menurut  Pasal  8  ayat  (2)  Statuta  Roma,  yang  dimaksud  dengan tindak pidana kejahatan perang adalah:9
a.  Pelanggaran berat terhadap  Konvensi  Jenewa  tanggal  1 2  Agustus  1 949 yaitu perbuatan-perbuatan berikut ini yang ditujukan terhadap orang atau harta  benda  yang  dilindungi  oleh  ketentuan-ketentuan  dalam  Konvensi Jenewa  yang  relevan :
I . Sengaja melakukan pembunuhan;
I I . Penyiksaan  atau  perlakuan  tidak  manusiawi  termasuk  percobaan­ percobaan biologis;
I l l .   Sengaja  menimbulkan  penderitaan  yang  berat  atau  Iuka  badan maupun kesehatan yang serius;
IV.  Perusakan  secaral  luas  dan  perampasan  terhadap  harta  benda, tidak  dibenarkan  oleh  kepentingan  militer  dan  dilakukan  secara melawan hukum dan  semena-mena;
V. Pemaksaan  terhadap  tawanan  perang  atau  orang  yang  dilindungi lainnya untuk berdinas dalam ketentaraan negara musuh;
VI .  Sengaja  melakukan  pencabutan  hak  tawanan  perang  atau  orang yang dilind ungi lainnya atas pengadilan yang adil dan wajar;
VI I .   Deportasi  atau  pemindahan  atau  penahanan  secara  melawan hukum ;
VI I I .   Penyanderaan.
b.  Pelanggaran  yang  berat  terhadap  hukum  dalam  kerangka  hukum internasional, adalah sebagai berikut:
I . Dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil atau  terhadap  orang  sipil  yang  tidak  secara  langsung  terlibat dalam pertempuran;
I I . Dengan  sengaja  melakukan  penyerangan  terhadap  sasaran  sipil yang bukan merupakan sasaran militer;
I l l . Dengan sengaja melakukan serangan terhadap personil, instalasi- instalasi, bangunan, unit-unit atau kendaraan bantuan
7 Otto  Triffterer (ed . ) . Commentary on the  Rome  Statute  of the  International Criminal Court Observer  Notes,  Article  by Article, Baden  Baden:  Nomos  Verlagsgesselschaft,  1 999,  him. 1 80 .
8 Ibid. , him.  1 80 .
9 Satya  Arinanto  d a n   Patricia  Rinwigati, et. al. ,  Statuta  Roma  Tentang  Mahkamah  Pidana lntemasional, Diterjemahkan  dan  diterbitkan  atas  kerjasama  Lembaga  Kajian  Hak  Asasi Manusia Fakultas  Hukum  Universitas  I ndonesia dan  Forum Asia dalam  Hak Asasi Manusia dan  Pembangunan  (FORUM  ASIA)  dan  didukung  oleh  Uni  Eropa (European  Union), Jakarta, 200 1 .
kemanusiaan  dan  m1s1  penjaga  perdamaian  sesuai  Piagam Perserikatan  Bangsa  Bangsa,  sepanjang  mereka  berhak  atas perlindungan  yang  diberikan sebagai  orang  sipil  atau  sasaran sipil menurut hukum internasional tentang konflik bersenjata;
IV. Dengan  sengaja  melakukan  serangan  yang  diketahuinya  bahwa serangan  itu  akan  menimbulkan  kematian  atau  cedera  terhadap penduduk  sipil,  atau  mengakibatkan  kerusakan  yang  meluas, sangat berat dan berjangka  waktu  lama terhadap lingkungan alam yang  secara  tegas  melampaui  batas  dalam  kaitannya  dengan upaya  mengantisipasi  keuntungan-keuntungan  militer  yang  nyata dan langsung;
V. Penyerangan  atau  peledakan  kota,  desa-desa,  tempat  tinggal, dan gedung yang tidak dilindungi dan bukan sasaran militer;
VI . Pembunuhan atau  melukai kombatan yang sudah  menyerah, yaitu mereka  yang  sudah  meletakan  senjatanya  atau  tidak  memiliki sarana untuk melawan;
VI I . Penggunaan  bendera  gencatan  senjata;  tanda-tanda  atau seragam  militer  musuh  atau  Perserikatan  Bangsa  Bangsa ,  juga tanda  pembeda (distinctive  emblem) yang  diatur  dalam  Konvensi Jenewa  dengan  tidak  semestinya,  yang  mengaki batkan  kematian atau  Iuka  berat;
VI I I .   Pemindahan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  oleh Kekuasaan  Pendudukan (Occupying  Power) terhadap  sebagian penduduk sipilnya ke dalam wilayah yang diduduki,  atau  deportasi maupun  pemindahan  seluruh  atau  sebagian  penduduk  yang tinggal di daerah di dalam atau keluar daerah mereka;
IX. Secara  sengaja  melakukan  serangan  ketempat-tempat  ibadah, pendidikan,  kebudayaan,  ilmu  pengetahuan, atau amal,  bangunan bersejarah,  rumah  sakit,  dan  tempat-tempat  di  mana  orang-orang sakit  dan  terluka dikumpulkan  sepanjang tempat-tempat itu  bukan untuk keperluan militer;
X. Mewajibkan  orang  yang  dalam  kekuasaan  pihak  lawan  untuk melakukan  pengudungan (mutilation) fisik,  atau  untuk  percobaan medis  atau  keilmuan  aaun  yang  tidak  di benarkan  oleh  medis, kesehatan  gigi,  atau  perawatan  rumah  sakit terhadap  seseorang, yang dilakukan di luar kehendak orang tersebut dan menyebabkan atau bahaya serius terhadap kesehatan orang itu;
. XI. Membunuh  atau  melukai  orang  sipil  dari  negara  atau  tentara m us uh;
XII. Menyatakan bahwa tidak ada tempat tinggal yang akan diberikan;
XI I I . Penghancuran  dan  penyitaan  barang  milik  musuh  kecuali pengerusakan  atau  penyitaan  tersebut  terpaksa  dilakukan  demi kepentingan atau keperluan konflik;
XIV.  Menyatakan  penghapusan,  penangguhan  atau  tidak  dapat diterimanya  hak-hak dan  tindakan warga negara  dari  pihak musuh dalam suatu pengadilan;
XV. Melakukan  pemaksan  terhadap  penduduk  pihak  lawan  untuk  ikut dalam  operasi  perang  melawan  negaranya  sendiri ,  bahkan  jika
XVI .
XVI I . XVI I I .
XIX. XX. XXI . XXl l .
XXl l l .
mereka  berdinas  dalam  tentara  musuh  sebelum  permulaan perang;
Perampasan kota  atau tempat bahkan dengan penyerangan ; Penggunaan racun atau  sencata beracun ;
Penggunaan  asphyxiating,  gas  beracun  atau  gas-gas  lainnya  dan semua  cairan,  bahan-bahan,  atau  peralatan-peralatan  yang beracun;
Penggunaan  peluru  yang  dengan  mudah  meluas  dan  hancur dalam tubuh  manusia,  seperti  peluru  dengan  selubung keras yang tidak seluruhnya menutupi  ujung peluru  atau ujung  peluru tersebut ditoreh;
Menggunakan  senjata,  proyektil  atau  bahan,  dan  metode-metode perang  yang  pada  dasarnya  dapat  menyebabkan  Iuka  yang berlebihan atau tidak pelu atau secara inheren dan membabi-buta; dianggap  sebagai  pelanggaran  hukum  internasional  mengenai konflk bersenjata,  yang mana senjata,  proyektil  peluru, dan bahan­ bahan,  dan  metode  tersebut  secara  komprehensif  dilarang  dan dicantumkan  dalam  lampiran  Statuta  ini  melalui  amandemen berkaitan  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  1 2 1   dan 1 23;
Penghinaan  terhadap  martabat  seseorang,  khususnya  perlakuan yang memalukan dan merendahkan; atau Pemerkosaan,  perbudakan  seksual,  pelacuran  dan  penghamilan secara  paksa,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat (2)  (f), sterilisasi  secara  paksa,  atau  bentuk-bentuk  kekerasan  seksual lainnya yang juga diatur dalam  Konvensi Jenewa;
Penggunaan  penduduk  sipil  atau  orang  yang  dilindungi  untuk membuat  suatu  wilayah  militer  atau  pasukan  militer  kebal  dari operasi militer;
XXIV.  Dengan  sengaja  melakukan  penyerangan  terhadap  bangunan, bahan-bahan,  unit-unit,  alat transportasi, dan  personil medis yang menggunakan  tanda  pembeda (distinctive  emblem) dalam
xxv.
XXVI .
Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional; Dengan sengaja  menggunakan  kelaparan  penduduk sipil  sebagai metode berperang  dengan cara menghentikan persediaan  bahan- bahan  yang  dibutuhkan  mereka  untuk  bertahan  hidup (survival), termasuk  menghalangi  bahan-bahan  sebagaimana  diatur  dalam Konvensi Jenewa.
Memperkerjakan  atau  melibatkan  anak-anak  di  bawah  umur  lima belas  tahun  ke  dalam  angkatan  bersenjata  atau  menggunakan mereka untuk ikut serta secara aktif dalam pertempuran.
c.  Dalam  hal  konflik bersenjata  nasional, pelanggaran  berat terhadap Pasal 3  yang  sama  ada  dalam  keempat  Konvensi  Jenewa  1 2  Agustus  1 949 adalah  perbuatan-perbuatan  sebagai  berikut  yang  dilakukan  terhadap orang-orang  yang  tidak  ikut  aktif  dalam  pertempuran,  termasuk  di dalamnya anggota angkatan bersenjata yang telah meletakan senjatanya
serta  mereka  yang  tidak  lagi  turut  serta (hors  de  combat) karena  sakit, terluka, ditahan, atau sebab-sebab lainnya :
I .   Kekerasan  terhadap  jiwa  dan  raga,  khususnya  segala  macam pembunuhan,  pengudungan (mutilation), perlakuan  yang  kejam  dan penyiksaan;
I I .   Penghinaan  terhadap  martabat  seseorang ,  khususnya  perlakuan yang memalukan dan merendahkan;
I l l .   Penyanderaan;
IV. Penghukuman  dan  pelaksanaan  hukuman  mati  tanpa  didahului dengan  putusan  dari  pengadilan  yang  dibentuk  secara  teratur  yang memberikan segenap jaminan hukum yang diakui sebagai keharusan.
d.  ayat (2) (c)  berlaku untuk  konflik bersenjata nasional dan oleh  karena itu tidak  berlaku  dalam  ketegangan  atau  kekacauan  internal  seperti kerusuhan,  kekerasan  yang  berdiri  sendiri  atau  sporadis  atau  tindakan­ tindakan  lain  yang mempunyai sifat serupa.
e.  pelanggaran  berat lainnya  terhadap  hukum  dan  kebiasaan  yang  berlaku dalam  konflik  bersenjata  nasional  dalam  kerangka  hukum  internasional, adalah tindakan-tindakan sebagai berikut:
i .   Dengan sengaja melancarkan serangan terhadap penduduk sipil atau orang  sipil yang tidak terlibat langsung  dalam peperangan;
ii.  Dengan  sengaja  menyerang  bangunan,  material,  unit-unit  dan transportasi  dan  personil  medis  yang  menggunakan  tanda  pembeda dalam  Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional;
iii.  Dengan  sengaja  menyerang  personil,  instalasi-instalasi,  bangunan, unit-unit  atau  kendaraan  bantuan  kemanusiaan  dan  misi  penjaga perdamaian  sesuai  Piagam  Perserikatan  Bangsa  Bangsa,  sepanjang mereka  berhak atas  perlindungan  yang  diberikan  sebagai  orang  sipil menurut hukum internasional tentang konflik bersenjata; iv.  Dengan  sengaja  melakukan  penyerangan  terhadap  tempat-tempat ibadah,  pendidikan,  kebudayaan,  ilmu  pengetahuan  atau  amal, bangunan  bersejarah,  rumah  sakit,  dan  tempat-tempat  di  mana orang-orang  yang  sakit dan  terluka  dikumpulkan,  sepanjang  tempat­ tempat itu bukan  untuk  keperluan militer;
v.  Merampas kota  atau tempat bahkan Jengan penyerangan; vi.  Melakukan  perkosaan,  perbudakan  seksual ,  pelacuran/prostitusi  dan penghamilan  secara  paksa.  Sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7 ayat  (2)  (f),  sterilisasi  secara  paksa,  atau  bentuk  kekerasan  seksual lainnya  yang  dianggap  sebagai  pelanggaran  berat terhadap  Pasal  3 yang sama terdapat dalam keempat Konvensai Jenewa;
vii .  Memperkerjakan  atau  melibatkan  anak-anak  dibawah  umur  lima belas  tahun  ke  dalam  angkatan  bersenjata  atau  menggunakan mereka untuk turut serta secara aktif dalam pertempuran;
viii .  Memeri ntahkan  pemindahan  lokasi  penduduk  sipil  untuk  alas  an­ alasan  yang  berkaitan  dengan  konflik,  kecuali  untuk  alasan keamanan atau alasan-alasan militer mengharuskannya;
ix.  Membunuh atau melukai tentara lawan dengan curang;
x.  Menyatakan tidak akan ada tempat tinggal yang diberikan ; xi.  Mewaj ibkan  orang  yang  berada  dalam  kekuasaan  pihak  lawan  untuk melakukan  pengudungan  fisik  atau  untuk  percobaan  medis  atau keilmuan  apaun  yang  tidak  dibenarkan  oleh  perawatan  medis,  gigi atau  rumah  sakit  terhadap  seseorang,  yang  dilakukan  di  luar kehendak  orang  tersebut  dan  menyebabkan  kematian  atau  bahaya serius terhadap kesehatan orang tersebut;
xii .  Menghancurkan  atau  merampas  harta  benda  pihak  lawan  kecuali tindakan-tindakan tersebut terpaksa  dilakukan  demi  kepentingan atau kebutuhan konflik.
f.  ayat (2)  (e)  berlaku terhadap konflk  bersenjata  nasional dan oleh  karena itu  tidak  berlaku  dalam  ketegangan  atau  kekacauan  internal  seperti kerusuhan,  kekerasan  yang  berdiri  sendiri  atau  sporadis  atau  tindakan­ tindakan  lain yang  mempunyai  sifat serupa.  Ketentuan  ini  berlaku  dalam konflik  bersenjata  di  wilayah  suatu  negara  antara  pemerintah  yang berwenang  dengan  kelompok  bersenjata  yang  terorganisasi  atau  antara kelompok-kelompok tersebut.
Ketentuan  dalam  ayat  (2)  (c)  dan  (e)  tidak  akan  mempengaruhi pertanggungjawaban  pemerintah  untuk  menjaga ketertiban  dan  membentuk kembali  hukum  dalam  wilayah  negaranya  atau  untuk  mempertahankan kesatuan dan integritas wilayah negara dengan cara-cara yang sah.
(Teks dihimpun oleh Aji  Wibowo)

## Daftar Pustaka
Direktorat  Jenderal  Hukum  dan Perundang-undangan  Departemen Kehakiman, Terjemahan  Konvensi  Jenewa  Tahun  1949, Jakarta: Departemen Kehakiman,  1 999.
International  Committee  of  the  Red  Cross, Commentary  I  Geneva Conventions  for  the  Amelioration  of  the  Condition  of  the  Wounded and Sick in Armed Conflict in the Field, Geneva:  ICRC,  1 952. Minear,  Richard  H . , Victor's  Justice  the  Tokyo  War  Crimes  Trial, Vermont and  Tokyo:  Tutle  E.  Company I nc.  of Rutland ,  1 972.
Sassoli,  Marco,  dan  Bouvier,  Antoine  A. , et.  al. ,  How  Does  Law Protect  in War, Geneva:  ICRC,  1 999. Satya  Arinanto  dan  Patricia  Rinwigati , et.  al. ,  Statuta  Roma  tentang Mahkamah  Pidana  lnternasional, Diterjemahkan  dan  diterbitkan  atas kerjasama  Lembaga  Kajian  Hak  Asasi  Manusia  Fakultas  Hukum Universitas  Indonesia dan Forum Asia dalam  Hak Asasi  Manusia dan Pembangunan  (FORUM  ASIA)  dan  didukung  oleh  Uni  Eropa (European  Union), Jakarta,  2001 . ... Toman ,   Schindler, The  Law of Armed  Conflict,  London  Agrrement  on  War Criminals  1 945/Agreement for the  Prosecution  and Punishment of the Major  War  Criminals  of  the  European  Axis,  Charter  of  the International Military  Tribunal, Sijthoff  and  Noordhoff Alphen  aan  den Rijn, the Netherlands,  1 981 . Triffterer,  Otto  (ed.), Commentary  on  the  Rome  Statute  of the  International Criminal  Court  Observer  Notes,  Article  by  Article, Baden  Baden: Nomos Verlagsgesselschaft,  1 999.