Miftah Arifin
Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara Email: miftah0l200l@gmail.com
Ke)rwords Abstract
This article tries to discuss  about the status of uncertifi edwahafbased on Law Number 41 Year  2004. The formulation of the problems should be answered they are: First, how the strength and lega1 protection for uncertfred wakaf ; secondly, what steps can be conductedto secure theuncertifiedwakaf soit causes problems inthe future. The results of this paper showed that the status  of land that does not have a ceilificate  or Deed of Wahat'(AIW) will not have a legal force. Awalrafland  that does not have AIW ls awahat'land usually the pledge of wakaf is not conducted through the staff of wahaf administration.This practice is commonly known as " dibaw ah tdngdn' . Therefore, it has not been registered  yet and has no evidenc e ofwakat'. If in the future there is a conflict, nadzur of wakaf can not hold it because thereis  no evidence  of pracacingwakaf .

## Abstrak
Artikel ini berusaha untuk mengupas kedudukan tanah wakaf yang tidak bersertifikac dengan  berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4l Tahun 2004. Maka  dari itu, rumusan masalah yang  akan dijawab dalam artikel  ini di antaranya: Pertama,  bagaimana kekuatan dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat? Kedua, langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mengamankan tanah wakaf  yang belum bersertifik^t agar tidak menimbulkan  masalah di kemudian  hari? Hasil dari tulisan  ini menunjukkan bahwa kedudukan tanah yang tidak mempunyai sertifikat  atau Akta Ikrar  Wakaf (AIW) tidak akan memiliki kekuatan hukum. Tanah wakaf  yang tidak mempunyai AI\M biasanya ikrar wakafnya tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat  wakaf,  atau biasa dikenai dengan istilah "di bawah  tangan". Maka  dari itu, tanah wakaf  tersebut  belum dicatatkan, dan tidak mempunyai bukti telah  terjadi sebuah wakaf. Sehingga, apabila di kemudian hari terjadi konflik, maka nadzir wakaf tidak bisa mempertahankan  tanah wakafnya  tersebut  karena tidak ada bukti bahwa t*nah tersebut  telah diwakafkan.
Miftah Arifin; Kedudukan dan  Perlindungan  Tanah Wakaf yang Tidak  Bersertifikat Wakaf | 121
Pendahuluan Islam menempatkan  manusia dalam posisi memiliki dua dimensi  hubungan, yaitu hubungan  yang bersifat vertikal dengan Allah SWT dan  hubungan  yang bersifat horisontal dengan sesama manusia  serta alam sekitar.
Hubungan kepada sesama manusia yang memiliki salah satu nilai ibadah dan berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan adalah wakaf. Melalui praktikwakaf, hubungan semacam ini dapat digambarkan bahwa unsur  ekonomi dan sosial  dapat terwujud. Di samping itu, wakaf juga memiliki  dimensi asketik-transenden di mana seseorang yang melaksanakan wakaf (waqif maupun nadzi.r) dengan benar dijanjikan  oleh agama akan  mendapatkan pahaladariAllahSWT
Praktik wakaf telah berlangsung dalam kehidupan masyarakat  selama ini.
Akan tetapi praktik wakaf  yang terjadi belum sepenuhnya berjalan tertib dan efektif,
sehingga  dalam berbagai kasus pemeliharaan harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlanrar atau berpindah  tangan ke pihak yang  tidak berwenang dengan cara  melawan  hukum. Hal demikian itu tidak hanya terjadi karena kelalaian atau ketidakmampuan pengelola harta  benda wakaf  (nadzir) dalam mengelola dan mengembangkan harta benda  wakaf, tetapi  juga dikarenakan sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status  hukum harta  benda wakaf dalam sistem hukum yang berlaku. Akibatnya, wakaf yang  seharusnya terlindungi secara hukum demi  menciptakan kesejahteraan umum, yang sesuai dengan tujuan,  fungsi, dan peruntukan wakaf,  akhirnya tidak dapat terwujud (Rachmadi lJsman,  2009: 121).
Penyimpangan wakaf  juga  bisa terjadi  akibat penyalahgunaan harLa wakaf  oleh n adzir atau keturunan nadzir, seperti adany a penyimpangan wakaf daiam hal kegunaan/ fungsinya  yang tidak sesuai dengan ikrar awaldartwakif . Agar wakaf dapat terlindungi dari aneka macam penyelewengan dan demi efektifitas peruntukannya,  dibutuhkan serangkaian peraturan  dari pemerintah yang mengatur mulai  perihal legalitasnya,
pelaksanaannya, hingga pengelolaannya secara produktif. Dengan penerapan regulasi yang kokoh,  valid, memadahi  dan  terpercaya di hadapan hukum, hasil wakaf diharapkan dapat dipergunakan untuk meningkatkan setinggi-tingginya kesej ahteraan umar.
Selama ini masyarakat lebih  banyak mewakafkan  hartanya  berupa tanah sehingga sangat erat hubungannya dengan aspek keagrariaan. Itu sebabnya, pemasalahan wakaf seiain terikat dengan aturan-atllran hukum agama (Islam) juga terikat dengan peraturan  perundangan  tentang  hukum agraria nasional.  Salah satu peraturan tersebut  adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketenfuan Dasar Pokok- PokokAgraria.
Dalam perjalanan  peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang  wakaf lebih khusus wakaf yang obyeknya adalah tanah sudah mulai mendapatkan perhatian khusus  dari perrnerintah mulai jaman setelah negara Indonesia merdeka. Hal ini ditandai dengan pembaharuan Hukum Agraria  yang sesuai dengan alam kemerdekaan  Indonesia, sebagaimana terlihat di dalam Pasal49 ayat (3) UU No.  5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok  Agraria (UUPA) yang menyatakan:  "Perwakafan tanah  milik dilindungi  dan diatur dengan Peraturan Pemerintah" (Zulfirman, 2003: 5). Sehingga untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 49 ayat (3) UUPA tersebut,  maka pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977  tentang "Perwakafan Tanah Mi1ik", yang diundangkan  pada tanggal 10J anuari 1978. Menurut  ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor  28 Tahun i977 Tentang Perwakafan  Tanah Milik, ada prosedur  yang harus dijalankan yaitu wakaf dilakukan tidak cukup dengan akad wakaf yang dilakukan secara lisan saja. Akan tetapi untuk menjamin  kepastian hukum ketentaun Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 mengharuskan wakaf yang dilakukan secara lisan dan tertulis dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk selanjutnya dibuat akta ikrar  wakaf. Dengan mendasarkan akta ikrar wakaf  maka  tanah
ISTI'DAL,Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 3, No. 2Juli-Desember 2016,ISSN: 2356-0150
Tidak Bersertifikat Wakaf l2zlMiftahArifn; Kedudukan dan Perlindungan l31eh \ /agf y
hak milik diajukan perubahannya ke Badan
Pertanahan Nasional  setelah memenuhi syarat administrasinya untuk diubah meni adi sertifikat  wakaf. Hal ini sesuai dengan ketenfuan dalam  Pasal 11 Ayat (I) Peraruran Pemerintah No. 28 Tahun 1977, dtkatakan:
"Bahwa pada  dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan  tidak dapat dilakukan perubahan  permanfaatan atas penggunaan iain daripada  yang  dimaksud dalam Ikrar Wakaf".
Dalam berjalanya waktu pemerintah membuat perturan perundang-undangan yang  mengaf,ur secara khusus tentang wakaf yaitu Undang-undang No. 41 Tahun 2004 selanjutnya disebut UUW Yang diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004.
Selain  undang-undang tentang wakaf, pemerintah juga membuat peraturan pelaksananya yaitu Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang
Nomor 4l Tahun  2004 Tentang wakaf.
Berkaitan dengan ikrar wakaf dalam
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf  diatur dalam Pasal 17 yang berbunyi:
l) "Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadaPan
Pejabat  Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan  oleh 2
(dua) orangsaksi."
2) "Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam  akta ikrar wakaf oieh PPAIW."
Berdasarkan  pasal 17 UUW tersebut di atas  mengandung makna bahwa  Ikrar wakaf wajib dituangkan  dalam Akta Ikrar Wakaf. Hal ini untuk mencegah terjadinya sengketa tanahwakaf yang disebabkan tidak jelasnya status  dan kedudukan tanahnya, baik antara wakif dengan nadzir ataupun antara keluarga wakif dengan umat Islam setempat  dengan nadzirnya. Hal tersebut
dengan maksud untuk mencegah terjadinya r"ngk"tu dikemudian hari di mana setelah wakif meninggal dunia, sebagian ahli warisnya  menolak dan tidak mengakui bahwa benda yang dimaksud adalah  benda wakaf. Sehingga Akta Ikrar Wakaf
mempunyai arti yang sangat penting. Karena dengan dibuatnya Akta  Ikrar  Wakaf' maka perwakafan tersebut akan terbukti  otentik dulut  t akta  yang akan dapat melindungi dan menjamin  kesinambungan,  kelestarian dan kelanggengan  eksistensi wakaf itu sendiri,
yang daput dipergunakan  dalam berbagai perJoalan. Namun pada kenyataannyarnasih ierdapat pelaksanaan wakaf yang dilakukan hanya  memenuhi syarat sahnya  wakaf menurut hukum Islam, tidak mendasarkan pada ketentuan Peraturan perundang-
undangan  tentang wakaf . Berdasarkan uraian  dalam latar belakang di atas, maka ada dua pertanyaan yang akan dijawab  dalam artikel ini' antara laii Pertama, bagaimana kekuatan dan perlindungan  hukum  tethadap  tanah wakaf yang belum bersertifikat? Kedua,langkah  apa iala yang dapat dilakukan untuk mengamankan tanah wakaf yang belum bersErtifikat agar tidak menimbulkan masalah  di kemudian  hari?
KonsepWakaf dalamFiqh Secara harfiah wakaf bermakna "Pembatasan' atau "Larangarr'. Kata waqf (ama: Auqafl digunakan dalam  Islam untuk maksud "Pemilikan dan Pemeliharaan' harta benda tertentu unruk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan  maksud mencegah penggunaan harta benda wakaf tersebut di luar tujuan khusus yang  telah ditetapkan tersebut (Mursyid dan Farid Wadjdy,2ooT:30).
Imam Syafii mendifinisikan'  wakaf dengan berdiri tegak  atau berhenti. Karena .".niu wakaf itu berdiri tegak atau terhenti itu pada seseorang, tidak berpindah pada orang lain. Atau  dikatakan penahanan harta, tidakberpindahlagi.
Para ahli fiqh dari kaiangan Imam Syafi i mendefinisikan wakaf dengan blrbagai definisi, yang dapat diringkas sebagaiberikut:
; Imam Nawawi  mendefinisikanwakaf dengan  menahan harta Yang diambil manfaatnya bukan untuk dirinYa,
sementara harta benda itu tetap ada, dan digunakan manfaatnYa untuk kebaikan dan mendekatkan diri
ISTI'DAL: Iurnal  Studi Hukum Islam, Vol. 3, No. 2 |uli-Desember 2016, ISSN:  2356-0150
MiftahArit'in; Kedudukan dan  Perlindungan  Tanah Wakaf yang Tidak  Bersertifikat  Wakaf | 123
kepada Allah (Hasanah, 2014:  15). Ibn Hajar al-Haitami dan Syaikh Umairoh  mendefinisikannya dengan menahan  hart a  yang bisa dimanfaatkan  dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yangdibolehkan.
Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi mendefinisikannya dengan  menahan harta untuk dimanfaatkan dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keuruhan harta  tersebut (Sholikan,
2015:20).
Dari  berbagal  definisi di atas dapat
ISTI'DAL;  |urnal Srudi Hukum Islam, VoI. 3, No. 2 |uli-Desember 2016, ISSN:  2356-0150
124lMdrdhArifin;  Kedudukan dan Perlindungan  Tanah Wakaf yang Tidak  Bersertifikat Wakaf oleh ahli ilmu dari para sahabat oleh Ahmad dan- al-Bukhari Hurairahbersabda:
{*";hJl: "t *1 *lp}
"Menurut hadis Riwayat  Ahmad dan Bukhari dari Abi Hurairah; bahwa Rasulullah  bersabda, barang siapa menahan kuda untuk sabililah dengan iman dan ihtisab (pegharapan pahaia), maka rubuh kuda, fasesnya, dan kencingnya  menjadi timbangan kebaikannya" (Sabiq  Salyid, 1987: r6r).
Dari beberapa  sumber di atas, jumhur ulama  mengatakan bahwa wakaf hukumnya sunnah. Akan tetapi ulama madzhab Hanafi mengatakan  bahwa wakaf hukumnya  mubah karena wakaf orang kafir pun hukumnya sah. Namun demikian, mereka  juga menentapkan bahwa  suatu ketika hukum wakaf dapat menjadi wajib, manakala wakaf itu menjadi objek Nazar seseorang. Mengenai status kepemilikan harta yang diwajibkan, apabila akad wakaf telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut  Imam Hanafi tetap menjadi milik waqif dan waqif boleh saja bertindak secara hukum terhadap harta tersebut. Ulama madzhab Maliki juga berpendapat demikian, tetapi hasil wakafnya, menurut mereka menjadi milik orang  yang menerima wakaf.
Argumentasi  madzhab  Hanafi berdasarkan al-Ra'1,u yang didasarkan pada konsep wakaf yang berkaitan erat dengan pengertian milik, di mana si pemilik benda wakaf mempunyai hak menggunakan (tasharrufl sepenuhnya.  Sedangkan madzhab Syafi'i  dan madzhab Hambali yang didukung oleh Abu Yusuf  dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani  berpendapat lain. Apabila wakaf relah memenuhi rukun dan  syaratnya maka  kepemilikan harta menjadi  lepas dari tangan waqif dan berubah  statusnya menjadi milik Allah yang dipergunakan untuk
kepentingan umum (Farid dan Mursyid, 2007:37).
Kepemilikan  Harta Wakaf Para ahli hukum Islam sependapat bahwa sebelum harta diwakafkan, pemiliknya  adalah orang yang mewakafkannya. Dan setelah harta wakaf diwakafkan oleh wakif, maka kepemilikanya beralih  kepada Allah dan manfaatnya menjadi mauquf al aih. Sebab, menuru t pendap at umum, begitu wakif selesai  mengucapakan ikrar wakaf seketika  iru juga pemilikan harta yang diwakafkan  tanggal dari tangannya dan berpindah  menjadi milik Allah, tidak pada orang  atau badan yang &sebut dalam tujuan wakaf (Mohammad DaudAli, 2006: 91).
Setelah dilakukan ikrar wakaf oleh wakif kepada nadzir, maka sesungguhnya hak milik atas harta wakaf tersebut berpindah  kepada AlIah, yang penggelolaannya diserahkan  kepada  nadzrr yangbersangkutan.
Menurut Imam  Syafi'i yang disetujui oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwa wakaf itu suatu ibadah yang disyariatkan dan dia telah  lazrm (telah  berlaku) dengan sebutan lafadh, walaupun tidak dipuruskan oleh hakim, dan hilang miliknya wakif,  walau barang itu tetap ditangannya  (Rachmadi Usman,2009:63).
Kalangan Syafi iyah dan Hanabiah mensyaratkan agar barang  yang diwakafkan berupa  benda tertentu (diketahui), bukan benda  yang masih dalam  tanggungan.  Selain itu, benda tersebut juga harus dimiliki dengan status kepemilikan yang memungkinkan  perpindahan status tersebut dengan transaksi jual beli dan sebagainya, juga mungkin untuk dimanfaatkan menurut adat kebiasaan seperti sewa-menyewa berupa saham umum. Juga, barang itu bisa terus dimanfaatkan  dengan kem-anfaatan yang mubah dan memang  dimaksudkan untuk iru (Wahbah  az-Zuhali, 2011: 298- loo\
Harta benda wakaf merupakan harta benda yang memiliki daya tahan  lama atau manfaat jangka panjang  serta  mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Dalam peraturan
Mrlrah Arifin; Kedudukan dan  Perlindungan  Tanah Wakaf yang Tidak  Bersertifikar  Wakaf I I25 pemerintah wakaf tidak hanya terbatas  pada wakaf  benda tidak bergerak seperti  tanah  dan bangunan,  akan tetapi dapat pula berupa benda  bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda  bergerak  lainnya.
Ruang lingkup jenis harta benda wakaf ini diselaraskan dengan kategori benda yang Iaztm  dikonsepsikan  dalam hukum  perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait (Rachmadi fJsman, 2009:127).
Benda bergerak  yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf karena sifatnya di antaranya adalah hak kekayaan intelektual.
Berdasarkan  pada  Pasal 16 ayat  3 UU No. 41 Tahun 2004  benda bergerak yang  dapat diwakafkan di antaranya  adalah hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelekrual  merupakan hak kebendaan  yang diakui oleh hukum atas benda yang tidak berwujud berupa kreasi intelektual. Hak kekayaan intelektual mencakup hak cipta, hak paten, hak merek dagang, dan hak desain industri. Hak kekayaan intelektual dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, hak milik industri yang terdiri dari paten, merek, dan desain produk industri. Kedua,hak cipta  yang terdfui dari karya keilmuan, dan karya sastra danseni.
Tidak sah wakaf  barang  yang tidak ada  faedah dan manfaatnya  seperti  wakaf anjing, babi, binatang buas yang tidak pantas untuk digunakan berburu.  Yang  dimaksud dengan manfaat  adalah  susu, buah dan sejenisnya.
Barang wakaf boleh berupa pekarangan  tanah,  pepohonan atau barang bergerak  seperti hewan. Contohnya wakaf kuda untuk para  pejuang,  atau  perabotan contohnya tikar masjid, juga senjata, contohnya  pedang, tombak, atau busur panah untuk para  pejuang.  Juga mushaf  dan buku-buku ilmu pengetahuan dan sebagainya (Wahbah a z-Zuhak, 2011: 2 9 9). Adapun dalam perabotan dan senjata adalah berdasar pada sabda Rasulullah saw:
"Adapun KhaIid, dia telah mewakafkan baju perangnya dan menj adikan ibadah dij alan Allah." Apa yang tidak disebutkan maka
&qiyaskan dengan yang disebutkan. Sebab, di dalamnya ada kemanfaatan  yang boleh dan memang  ciimaksudkan. Oleh karena  itu, mewakafkannya hukumnya boleh seperti wakaf senjata.
Barang wakaf menurut Syafi'iyah  dan Hanabilah, wakaf barang umum secara mutlak sah. Sedangkan, menurut  malikiyah adalah  yang bisa dibagi, karena hafits Umar bahwasannya dia mewakafkan seratus bagiannya dari perang Khaibar. OIeh karena iru, kalau dia mewakafkannya untuk masjid, otomatis akan positif berstarus  masjid ketika dia mengucapkan wakaf (Wahbah az- Zuhah.,2Oll 300).
Sahnya Wakaf  Menurut Undang-Undang Nomor4l Tahun  2004 Seperti halnya dengan fiqih Islam, menurut  Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004,untuk adanya wakaf harus memenuhi rukun atau unsur wakaf. Ada  empat kegiatan dalam proses perwakafan tanah (Hermit, 2007:21),yaitu:
a. Persiapan, yakni menyiapakan dokumen kepemilikan  tanah Wakif dan dokumen penunjukall atau pengangkatanNadzir.
b. Ikrar Wakaf secara Lisan dari Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW di KUA dan disaksikan oleh kedua orangsaksi.
c. Penerbitan Akta Ikrar Wakaf oieh PPAIW di KUA dan permohonan pendaftaran tanah wakaf oieh PPAIWke Kepala Kantor Pertanahan (BPN kabupaten/  kota  setempat). d. Proses pendaftaran  tanah wakaf dan penerbitan sertifikat tanah rn akaf oieh Kantor Pertanahan (BPN kabupaten/  kota  setempat).
Pengalihan Hak Milik atas tanahryang berupa wakaf harus dibuat di hadapan Pejabat  Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang  Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, bahwa pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf
ISTI'DAL;Jurnal Stucli Hukum Islam, Vol. 3, No. 2Juli-Desember 20i6,ISSN: 2356-0150
Tidak Bersertifikat Wakaf 126 | Miftah Arifin;Kedudukan d^tt P"th@
sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan,  diselenggarakan dalam majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri  oleh Nadzir,
Mauquf  alaih, dan sekurang-kurangnya dau orangsaksi.
Ikrar wakaf yang  dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan  PPAIW dengan disaksikan  oleh  2 (dua) orang saksi dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan  dalam  akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Ini mengandung arti bahwa pelaksanaan ikrar wakaf diangglp tidak sah
La1au tidak dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi'
Konsekuensinya  adalah perwakafan yang dilakukan tanpa dihadiri dan disaksikan oleh dua orang siksi, harus  dipandang tidak memenuhi  syarat dan karenanya tidak sah dan tidak pula dilindungi oleh hukum (Ali,
1988:110).
Bila seorang wakif tidak mamPu menyatakan ikrarnya secara lisan, karena ia bisu misalnya,  ia dapat  menyatakan ikrar itu dengan isyarat. Bila wakif  tidak dapat hadir dalam  upacara ikrar wakaf, ikrarnya itu dapat dibuat secara tertulis dengan  persetujuan
Kepala Kantor Departemen  Agama setempat dan dibacakan kepada nadzir di hadapan PPAIWdansaksi-saksi.
Kegiatan mewakafkan tanah milik sebenarnyi telah sah sesaat setelah Wakif selesai  mengucapkan ikrar wakaf kepada Nadzir di hadapan Pejabat  Pembuat  Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama dan disaksikan oleh  dua orang saksi. Jadi dengan telah dipenuhinya  rukun-rukun  wakaf maka pemberian wakaf telah sah rnenurut  hukum
Islam.  Namun, untuk urusan administrasi dan  hukum pertanahan keabsahannya itu belumlah sempurna. Artinya belum bisa memperoleh kepastian dan perlindungan hukum apabila perwakafan  tersebut tidak sampai diterbitkannya Akta  Ikrar Wakaf oleh PPAIW di Kantor Urusan Agama
setempat dan sertifikat tanah Wakaf oleh
KantorPertanahan.
Pasal 3 Peraturan Pemerintah
Republik  Indonesia  Nomor  42 Tahun 2006 Teirtang Pelaksanaan Undang-Undang- Nomor  41 Tahun 2004 Tentang wakaf menyebutkan bahwa Harta  benda wakaf
harus di daftarkan atas nama  nadzir untuk kepentingan pihak yang fimaksudkan-da1am Akia Ikrir W^t<af (AIW) sesuai dengan peruntukannya.  Adapun menulu! Pasal 32 -Undang-Undang Nomor  41 Tahun 2004,
PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (rujuh) hari kerja sejak Akir Ikrar Wakaf ditandatangani'
Oatam  pendaftaran harta benda  wakaf
PPAIW menyerahkan  (Farid, 2007 : L42): a. Sertifikat tanah  yang bersangkutan, b. Aktaikrarwakaf,serta c. Surat Pengesahan dari KUA kecamatan  setempat mengenai nadzir yangbersangkutan.
b"lu*  hal tanah Yang akan diwakafkan iru belum terdaftar di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten atau Kotamadya setempat, maka permohonan pendaftaran  tanah wakaf dilakukan bersama- iu*, dengan permohonan pendaftaran haknya kepada  Kepala  Badan Pertanahan Nasional *"tt trrt Peraturan Pemerintah Nomor  10 Tahun 1961. Jadi ada dua permohonan  sekaligus yang harus diajukan iu.^.u bersama-sama, yaitu permohonan pendaftaran  tanah wakaf,  dan  permohonan pendaftaran/  konversi/ penegasan hak atas tanahyangfiwakafkan. ' Proses penerbitan  Sertifikat  Wakaf di Kantor  Pertanihan  (BPN) kabupaten I kota setempat antara  lain meliPuti:
1. Khusus untuk tanah  Yang sudah bersertifikat: a. Pemohon mengajukan permohonan Pendaftaran  tanah wakaf ke Kantor Pertanahan membawa surat kelengkaPan permohonan Pendaftaran  tanah wakaf, Kantor Pertanahan menerima surat kelengkaPan permohonan dan melakukan pemeriksaan.
b. Pemohon membaYar bt'aYa administrasi  Pendaftaran tanah waka[.
c. Sertifikat lama disalin ke sertifikat baru, sertifikat lama menjadi warkah  bagi kantor Pertanahan.
rsrr oeu furnal studi Hukum Islam, vol. 3, No. 2Juli-Desember 2016,ISSN:  2356-0150
Mrlrah Anfin; Kedudukan dan  Perlindungan  Tanah Wakaf yang Tidak Bersertifikat  Wakaf I 127
d. DiterbitkanSertifikatWakaf.
2. Khusus untuk tanah yang belum bersertifikat: Pemohon  mengajukan permohonan pengukuran dan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan membawa surat kelengkapannya,  Kantor Pertanahan menerima  surat kelengkapan permohonan dan melakukan  pemeriksaan.
Kekuatan Hukum dan Perlindungan Hukum  Terhadap  tanah wakaf yang belum bersertifikat
Wakaf merupakan  salah  satu benruk ibadah dalam  Agama  Islam.  Pemberian wakaf disamping untuk kepentingan ibadah  juga unruk kepentingan sosial. Pemberian wakaf dapat diberikan dengan disertai syarat  yang ditentukan oleh wakif dan dapat pula tanpa disertai syarat yang ditentukan  oleh wakif. Syarat yang  diberikan  oleh wakif pada umumnya berkaitan dengan penggunaan dari harta wakaf tersebut. Wakif dapat menentukan  penggunaan dari harta  wakaf yang ia berikan sesuai dengan apa yang ia kehendaki,  seperti untuk musholla, masjid, panti asuhan, rumah sakit, dan lain-lain.
Akta Ikrar wakaf merupakan saru- satunya alat bukti otentik yang dapat membuktikan telah dilakukannya  perbuatan hukum  perwakafan tanah. Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Pejabat  Pembuat Akta Ikrar Wakaf menurut hukum diakui secara sah oleh negara,  sehingga dapat digunakan untuk membuktikan  adanya pemberian wakaf. Pemberian wakaf  yang dilakukan tanpa  pembuatan Akta  Ikrar Wakaf  tidak sah secara  negara. Jadi tidak ada pemberian wakaf tanpa adanya Akta Ikrar Wakaf. Jika pemberian wakaf  dilakukan dengan  cara di bawah  tangan maka dapat mengakibatkan pemberian  wakaf  tersebut  batal demi hukum.
Pembuatan akta Ikrar wakaf dilakukan setelah wakif mengikrarkan penyerahan tanah  wakafnya. Walaupun ikrar wakaf  dilakukan secara tertulis, namun Akta Ikrar Wakaf tersebut  harus dibuat juga karena Akta Ikrar Wakaf merupakan alat bukti sahnya perbuatan perwakafan tanah yang  telah dilaksanakan. Sepertihalnya Akta
ISTI'DAL;Jurnal  studi  Hukum Islam, Vol. 3, No. 2Juli-Desember 2016, ISSN: 2356-0i50
I28 | Mrltah Anlur; Kedudukan dan Perlindungan  Tanah Wakaf yang Tidak  Bersertifikat Wakaf
Wakaf dan sertifikasi  tanah wakaf,
Pemerintah telah mengadakan program sertifikasi tanah-tanah wakaf. Program sertifikasi tanah-tanah rn,akaf ini diselenggarakan oleh pemerintah karena sejak terbitnya Peraturan  Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 masih banyak tanah-tanah wakaf yang belum diikrarkan dalam bentuk Akta Ikrar  Wakaf dan belum disertifikatkan.
Program sertifikasi tanah-tanah wakaf ini diselenggarakan oleh pemerintah dengan didasarkan  pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional  N omor 422Tahun 2004 dan Nomor 3/SKB/BPN/2004  tentang
S ertifikasi Tanah Wakaf . Keputusan ini dikeluarkan dikarenakan  masih banyaknya  tanah  wakaf di seluruh Indonesia yang belum bersertifikat, sehingga perlu dilakukan peningkatan sertifikatnya demi untuk tertib administrasi dan kepastian  hak. Walaupun program sertifikasi  tanah wakaf telah diselenggarakan oleh pemerintah, masih terdapat  banyak  tanah wakaf di Kabupaten
Jepara yang belum  mempunyai Akta  Ikrar Wakaf maupun Akta Pengganti Ikrar  Wakaf. Terhadap perwakafan tanah yang tidak mempunyai Akta  Ikrar  Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar rn akaf, maka  wakaf tersebut merupakan wakaf yang berupa wakaf  lisan ataupun wakaf di bawah  tangan. Pelaksanaan wakaf  yang belum dibuatkan  Akta  Ikrar  Wakaf, pada umumnya dilakukan secara lisan  ataupun secara di bawah tangan. Wakaf yang diberikan secara di bawah tangan dilakukan dengan pemberian  surat pernyataanyang dibuat oleh wakif yang diserahkan  kepada nadzir  yang menyatakan  bahwa wakif telah mewakafkan tanahnya  kepada nadztr dan disertai dengan penyerahan sertipikat  tanah dari wakif kepada nadzu. Nadzir di sini adalah pengurus  dariyayasan.
Dalam  pembuatan surat pernyat^an tersebut juga disaksikan oleh saksi-saksi antara lain Suami/ keluarga dari wakif serta Majeliswakaf . Walaupun pemberian wakaf yang dilakukan melaiui Yayasan tersebut dilakukan secara di bawah  tangan namun
dilakukan  disertai dengan pembuatan  surat pernyataan dan penyerahan sertipikat kepada Nadzir. Pemberian wakaf di bawah tangan tersebut pada kenyataanya telah sah secara Hukum Islam  karena  telah memenuhi syarat dan rukun wakaf, namun  pemberian wakaf tersebut tidak  diakui secara Hukum Negara karena tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pemberian  wakaf secara lisan ataupun secara di bawah  tangan dianggap tidak memenuhi syarat wakaf yang ditenrukan dalam Undang-Undang Nomor 4I Tahun 2004, maka dengan sendirinya yayasan tidak terlindungi dan tanah  wakaf tersebut  kembali  pada ahli warisnya.
Pemberian wakaf yang dilakukan secara di bawah  tangan tidak diakui oleh hukum negara  sehingga mengakibatkan perlindungan hukum terhadap  pemberian wakaf secara dibawah tangan tersebut tidak ada karena pemberian wakaf yang seperti iru tidak diakui secara hukum dan batal  demi hukum.  Apabila  dikemudian hari terjadi sengketa  mengenai pemilikan dari tanah wakaf yang telah diwakafkan tersebut, di mana ahli waris dari wakif mengelak telah diberikannya tanah  yang dimiliki wakif kepada nadztr yang ditunjuk. Maka  nadzrr yang telah  menerima wakaf tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum karena pemberian wakaf yang diberikan kepada nadzir tersebut oleh  negara dianggap tidakada.
Bentuk Pengamanan  terhadap  Pemberian
Wakaf Tanah di Bawah  Tangan  Agar Tidak Menimbulkan  Masalah di Kemudian Hari Wakaf dibarn ahtangan adalahwakaf yang dilakukan oleh  para pihak  sendiri tanpa disertai dengan  pembuatan Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akca  Ikrar Wakaf (PPAIW). Berdasarkan Pasal 1847 Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata, akta di bawah tangan adalah akta yang  dibuat oleh para pihak  yang dilakukan tidak di hadapan pej abat umum. Pej abat umum  dalam kaitannya dengan wakaf adalah Pejabat Pembuat Akta  Ikrar wakaf.
Pelaksanaan wakaf di bawah tangan pada prinsipnya dapat menimbulkan
MrfrahArrfun; Kedudukan dan Perlindungan  Tanah Wakaf yang Tidak  Bersertifikat Wakaf I 129
masalah dikemudian hari yang berkaitan dengan status kepemilikan tanah wakaf tersebut.  Pelaksanaan wakaf yang dilakukan secara di bawah tangan dapat mengakibatkan  hilangnya tanah  yang telah diwakafkan karena diambil alih oleh ahli warisnya.  Seperti yang pernah  dialami oleh yayasan yang ada di Kabupaten  Jepara, di mana tanah wakaf  yang telah diberikan kepada yayasan diminta kembali  oleh ahli waris dari wakif yang telah memberikan tanah wakaf tersebut  kepada yayasan. A}Ii waris dari wakif tersebut tidak mengakui bahwa  tanah wakaf tersebut telah diwakafkan oleh orang tuanya kepada yayasan dengan alasan mereka tidak pernah mengetahui adanya pemberian wakaf yang dilakukan oleh orang  tuanya  tersebut.  Dalam hal ini yayasan tidak bisa melakukan apa-apa karena wakaf tersebut tidak diakui secara hukum negara sehingga tidak memperoleh perlindunganhukum.
Oleh karena itu nadzir sebagai pengurus dan pengelola dari harta wakaf sangat  memerlukan perlindungan hukum untuk mempertahankan  tanah-tanah wakaf yang telah diwakafkan  kepadanya agar tanah-tanah wakaf tersebut dapat tetap dipertahankan dan dipergunakan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.  Berdasarkan praktek, apabila terjadi sengketa yang berkaitan dengan status  kepemilikan  tanah yang telah diwakafkan secara di bawah tangan,  dalam hal wakif telah meninggal dunia dan ahli waris dari wakif mengelak telah  dilakukannya  pemberian  tanah  wakaf oleh wakif kepada nadzir, biasanya sengketa ini diselesaikan secara kekeluargaan saja karena pemberian wakaf pada  prinsipnya diperuntukkan untuk ibadah  kepada Allah SWT dan nadzir tidak mempunyai  alat bukti yang kuat  yang  dapat melindungi  kedudukan nadzir.
Kesimpulan Wakaf di bawah  tangan adalah wakaf yang dilakukan oleh para pihak  sendiri tanpa disertai dengan  pembuatan Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Berdasarkan Pasal 1847 Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata, akta
di bawah tangan adalah akta yang  dibuat oleh para pihak  yang dilakukan tidak di hadapan  pejabat  umum.  Pejabat umum  dalam kaitannya dengan wakaf adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf.
Kegiatan  mewakafkan tanah  milik sebenarnya telah  sah sesaat setelah Wakif selesai  mengucapkan ikrar wakaf kepada Nadzir di hadapan  Pejabat  Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kantor  Urusan Agama dan disaksikan oleh dua orang saksi.Jadi dengan telah dipenuhinya  rukun-rukun  wakaf maka pemberian wakaf telah sah menurut  hukum Islam.  Namun, untuk urusan  administrasi dan hukum pertanahan keabsahannya itu belumlah sempurna. Artinya belum bisa memperoleh kepastian dan perlindungan hukum apabila  perwakafan tersebut tidak sampai diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW di Kantor Urusan Agama setempat dan sertifikat tanah Wakaf oleh Kantor Pertanahan.
Pemberian  rn'akaf yang dilakukan secara di bawah  tangan tidak  diakui oleh hukum negara sehingga mengakibatkan perlindungan hukum terhadap  pemberian wakaf secara di bawah  tangan tersebut tidak ada karena pemberian wakaf yang seperti itu tidak diakui secara hukum dan batal demi hukum. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa mengenai pemilikan dari tanah wakaf yang telah diwakafkan  tersebut, di mana ahli waris dari wakif mengelak  telah diberikannya  tanah yang dimiliki wakif kepada nadzir yang ditunjuk.  Maka rradzir yang telah menerima wakaf tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum karena pemberian wakaf  yang diberikan kepada :nadztr tersebut oleh  negara dianggap tidakada.

## DAFTAR  PUSTAKA
Ali, Muhammad  Daud, 1988, Sisrem  Ehonomi Islam : Zakat dan Wakat', Jakarta :Universitas  Indonesias.
Anjar Sari, Usawatun Hasanah,2014, "Studi Komparatif Pengelolaan Tanah Wakaf menurut Hukum Isam dengan Hukum Perwakafan di Indonesia", Shripsi, Jepara:  UNISU
Jepara.
ISTI'DAL;Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 3, No. 2Juli-Desember 2016,ISSN: 2356-0150
130lMiftah Arifin; Kedudukan dan Perlindungan  Tanah Wakaf yang Tidak Bersertifikat Wakaf
Aziz,Abdul, 2010, Manqemen Iny  estasi Sy ari' ah,
Bandung:Alfabeta. Az-Zuhah., Wahbah, 201I, Fiqih Islam Wa Adillatuhu,Teq Abdul  Hayyie al- Kattani, Dkk, J akarta, Gema Insani.
Daud A1i, Mohammad,  2006, Sistem Ekonomi Islam zal<at dan Waleaf , Jakarta: Penerbit  Universitas Indonesia (UI Press). Hermit, Herman,  2007, Cara Memperoleh Sertipi'hat Tanah Wakaf, Bandung : MandarMaju. Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiyati,
1997 , Huhum P erdata  Islam:  Kompetensi
Peradilan Agama Tentang  perleawinan,
Wdris, Wasiat,  Hibah,  Wakaf, dan
Sho daqah,Bandung: M andar Maju.
Sabiq, Sayyid, 1987, F iqih  Sunnah 14, Bandung:
Al-Maarif. Sholikan,  2015, "status Keabsahan Tanah Wakaf Pasca Diberlakukannya UU No. 14 Tahun 2004 Tentang Wakaf: Studi Kasus di Mts Yambuut Tilawah al-Bakri Desa  Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Jawa Tengah', Shrip si, J epara:
UNISNUJepara. Undang-Undang  No. 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan  Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal l Ayat (2) dan Pasal6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

## TentangWakaf
Usman, Rachmadi,  2009, HukttmP erw akat'anD i Indonesia,Jakarta : Sinar Grafika.
LJsman, Rachmadi,  2009, Huleum P enu akafan di Indonesia,J akarta:  Sinar Grafika.
Wadjdy, Farid ec Mursyid, 2007,  Wakaf dan Kesejahteradn umdt: F ilantrc.tpi  Islam
Y ang H ampir T erlup al<an, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Wadjdy, Farid dan Mursyid, 2007, Wakaf Untuk Kesejahter ddn Umat,
Yogyakarta : Pustaka Pelaj ar.
Zulfirman,  2003, Wakaf  Dalam Perundang- Undangan di Indonesia, Makalah Seminar Internasional  Wakaf Sebagai Badan Hukum Privat, Diselenggarakan di Medan tanggal 6-7Januari2003.