## IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR CAMAT TELEN KABUPATEN KUTAI TIMUR
Andi Sulviana Sultan 1
1 Mahasiswa Program Studi Magister  Administrasi Publik FISIP Unmul Alamat Korespondensi : jurnal.adm.reform.mianunmul@gmail.com
Abstract: Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  Tentang  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil.  Sumber  data  diambil  dari  informan  dan  key  informan  dan didukung  data  primer  dan  data  sekunder.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah model interaktif. Dari hasil Penelitian menunjukkan bahwa Disiplin pegawai negeri sipil  di  Kantor  Camat  Telen  Kabupaten  Kutai  Timur  yang  diatur  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 secara implementatif kurang efektif. Keywords : implementation, discipline, civil servant
Abstrak: The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of  government  regulation  No.  53    2010  about  the  Discipline  of  government  civil servants. The Source of data is taken from the informants and the key informant and supported by the primary and secondary data. Meanwhile, the key informant is the head of subdistrict Telen East Kutai Regency. The Analysis of the data used is interactive  model.  The  result  of  the  research  shows  that  the  Discipline  of government  civil  servants  in  the  subdistrict  office  Telen  East  Kutai  Regency regulated  based  on  government  regulation  No.  53    2010  is  implemented  less effectively.
Kata Kunci : implementasi, disiplin, pegawai negeri

## Pendahuluan
Dalam  rangka  optimalisasi  pemanfaatan  jam  kerja  produktif,  maka penegakkan  disiplin  kerja  pegawai  perlu  ditingkatkan  sehingga  hasil  kerja  yang dicapai lebih efektif dan efisien. Tetapi fenomena yang terjadi justru mengisaratkan masih  adanya    pegawai  yang  kurang  mampu  memanfaatkan  jam  kerja  produktif secara efektif. Padahal pemanfaatan jam kerja yang efektif, bukan saja berimplikati pada  hasil  kerja  pegawai  tetapi  juga  dapat  mendukung  upaya  pemerintah  untuk terciptanya tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
Berdasarkan fenomena yang berkembang maka pemerintah telah melakukan berbagai  upaya,  bukan  hanya  menyangkut  reformasi  birokrasi  tetapi  juga mengeluarkan  kebijakan,  baik  melalui  Keputusan  Kepala  Badan  Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 43 tahun 2003 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri  Sipil,    Keputusan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara,  maupun  Kepmenpan Nomor    42  Tahun  2008  tentang  Peningkatan  Kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil,  Tetapi dalam  perkembangannya  belum  sepenuhnya  dapat  menjawab  persoalan. Mengiringi    kebijakan  tersebut  maka  pemerintah  telah  mengeluarkan  Peraturan Pemerintah Nomor. 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri siplil. Diharapkan melalui  kebijakan  tersebut  dapat  membawa  perubahan  yang  lebih  baik,  artinya pegawai mampu melaksanakan kewajiban dan larangan sesuai yang ketentuan yang berlaku.
Berbicara  mengenai  pelanggaran  disiplin,  bukan  hanya  berada  di pemerintahan  DKI  Jakarta,  tetapi  sudah  menjalar  di  berbagai  lembaga  publik  di daerah. Seperti  halnya yang terjadi di Kantor Camat Telen Kabupaten Kutai Timur. Dari hasil observasi di obyek penelitian menunjukkan adanya beberapa indikasi : 1) masih  adanya  pegawai  yang  terlambat  masuk  kerja,  2)  masih  ditemukan  pegawai yang  pulang  sebelum  waktunya,  3)  ditemukan  masih  ada  pegawai  meninggalkan tempat  pada  jam  kerja  tanpa  alasan  yang  jelas,  4)  adanya  pegawai  yang menggunakan  fasilitas  kerja  untuk  kepentingan  pribadi,  dan  5)    kurang  efektifnya dalam penggunaan pakaian dinas
Berdasarkan  permasalahan  tersebut  maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji lebih  mendalam  sehingga  dapat  diketahui  fenomena  yang  terjadi  di  lembaga tersebut,  disampung  dapat  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mendukung  dan menghambat  disiplin  pegawai  lingkungan  kerja  Kantor  Camat  Telen  Kabupaten Kutai Timur

## Kerangka Dasar Teori

## Konsep Disiplin Kerja
Menurut  Prijodarminto,  (2002 : 23)  bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai  ketaatan,  kepatuhan,  kesetiaan,  keteraturan  dan  ketertiban.  Pendapat yang  berbeda  telah  dikemukakan  oleh  Simamora,  (2004  :  278)  lebih  dikatakan bahwa  sesungguhnya  kata  disiplin  berasal  dari  kata diciple yang  berarti  pengikut yang sungguh yakin dan dengan tekun menyebarkan ajaran-ajaran pimpinannya.
Dari beberapa pendpat diatas  dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui norma-norma yang harus dipatuhi dan ditaati oleh semua orang dan diikuti dengan penuh kesadaran.
Pendapat lain mengenai disiplin dapat dikemukakan dari Widodo, (2001 : 156) bahwa  disiplin  adalah  suatu  kesadaran  tertib  dimana  orang-orang  yang  tergabung dalam  suatu  organisasi  tunduk  pada  peraturan-peraturan  yang  telah  ada  dengan senang  hati.  Dengan  demikian    disiplin  adalah  suatu  keadaan  yang  menunjukkan suasana tertib dan teratur yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di bawah naungan sebuah organisasi karena peraturan-peraturan yang berlaku dihormati dan diikuti.
Dari pendapat diatas kemudian dipertegas oleh Irmin (2004 : 21) mengatakan bahwa disiplin mempunyai beberapa pengertian antara lain :
1. Perilaku  yang  menunjukkan  nilai-nilai  ketaatan,  kepatuhan,  kesetiaan, keteraturan dan ketertiban.
2. Perasaan  risi  atau  malu  dan  berdosa  jika  melakukan  perbuatan  yang menyimpang.
3. Sikap  tahu  untuk  membedakan  hal-hal  apa  yang  seharusnya  dilakukan,  yang wajib dilakukan, yang boleh dilakukan dan yang tidak pantas dilakukan.
4. Merupakan  sikap  taat  dan  tertib  sebagai  hasil  pengembangan  dari  latihan, pengendalian pikiran dan pengendalian watak.
5. Pemahaman  dan  pelaksanaan  yang  baik  mengenai  sistem  aturan,  perilaku, norma, kriteria, dan standar sehingga dapat mengontrol perilaku sehari-hari.
Sedangkan  menurut  Masya  (2001  :  14)  mengatakan  bahwa  disiplin  dapat diartikan dengan suatu keadaan tertib  dimana orang-orang yang tergabung dalam suatu  organisasi  tunduk  kepada  peraturan  yang  telah  ada  dengan  senang  hati. Disiplin berarti menurut pedoman ataupun petunjuk-petunjuk yang telah digariskan. Disiplin adalah alat untuk menggerakkan pegawai ataupun orang lain dalam usaha kerjasama untuk meningkatkan hasil kerja.
Berbicara tentang  disiplin pegawai negeri sipil,  bukanlah suatu hal yang harus ditakuti, tetapi harus ditaati atau dipatuhi penuh kesadaran yang tinggi, karena itu penegakkan disiplin kerja penting sebab akan membawa konsekuensi terhadap hasil kerja. Disisi lain disiplin pegawai negeri siplil pada umumnya di lingkungan lembaga publik  tidak  jauh  berbeda,  karena  budaya  kerja  yang  dibangun  di  lembaga  publik telah  terstruktur.  Kurang  efektifnya  penegakkan  disiplin  kerja  pegawai  di  lembaga tersebut disebabkan, selain masih  rendahnya kesadaran pegawai terhadap  norma- norma yang berlaku, juga masih adanya tolerasi atasan kepada bawahan, kemudian diperburuk  lagi  dengan  masih  kuatnya  ikatan  promordinal  antar  pegawai  di lingkungan kerja.. Kondisi demikian yang memungkinkan  penegakkan disiplin kerja pegawai  di  berbagai  lembaga  publik  di  daerah  menjadi  kurang  efektif.  Dalam  hal disiplin kerja pegawai dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu  disiplin terhadap waktu  dan  disiplin  terhadap  perbuatan  atau  tingkah  laku.  Disiplin  terhadap  waktu lebih  menekankan  pada  pemanfaatan  waktu  selama  proses  kegiatan  berlangsung atau selama jam kerja yang telah ditetapkan lembaga. Sedangkan disiplin terhadap perbuatan  adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan  mencapai  atau  menghasilkan sesuatu yang diinginkan organisasi.

## Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  tahun  2010,  tentang  disiplin pegawai negeri sipil  pada pasal 3 dijelaskan bahwa Kewajiban pegawai negeri sipil, sebagai berikut  :
1. Mengucapkan sumpah / janji PNS
2. Mengucapkan sumpah/ janji Jabatan;
3. Setia  dan  taat  sepenuhnya  kepada  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan Pemerintah;
4. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan  tugas  kedinasan  yang  depercayakan  kepada  PNS  dengan  penuh pengabdian , kesadaran, dan tanggung jawab
6. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan Martabat PNS
7. Mengutamakan  kepentingan  negara,  daripada  kepentingan  sendiri,  seseorang dan/ atau golongan
8. Memegang rahasia  jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan
9. Bekerja  dengan  jujur,  tertib,  cermat,  dan  bersemangat  untuk  kepen-tingan Negara
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat  membahayakan  atau  merugikan  Negara  untuk  pemerintah  terutama  di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
13. Menggunakan  dan  memelihara  barang-barang  milik  Negara  dengan  sebaik- baiknya;
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangakan karier,
17. Mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan  larangan-larangan  yang  harus  dihindarkan  oleh  Pegawai  Negeri
Sipil sebagai berikut :
1. Menyalah gunakan wewenang
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
3. Tanpa  izin  Pemerintah  menjadi  pegawai  atau  bekerja  untuk  Negara  lain  dan/ atau lembaga atau organisasi internasional
4. Bekerja  pada  perusahaan  asing,  konsultan  asing,  atau  lembaga  swadaya masyarakat asing
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan , menyewakan, atau memin-jamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secaraa tidak sah
6. Melakukan  kegiatan  bersama  dengan  atasan,  teman  sejawat,  bawahan,  atau orang  lan  didalam  maupun  diluar  lingkungan  kerjanya  dengan  tujuan  untuk keuntungan  pribadi,  golonan,  atau  pihak  lain,  yang  secara  langusng  tidak langsung merugikan Negara
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung  atau  tidak  langsung  dan  dengan  dalh  apapun  untuk  diangkat  dalam jabatan
8. Menerima  hadiah  atau  suatu  pemberian  apa  saja  dari  siapapun  juga  yang berhubungan daengan jabatan dan/ atau pekerjaannya
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. Melakukan  suatu    tindakan  atau  tidak  melakukan  suatu  tindakan  yang  dapat menghalangi  atau  mempersulit  salah  satu  pihak  yang  dilayani  sehngga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan
12. Memberikan  dukungan  kepada  calon  Presiden/Wakil  Presiden  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  atau  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah dengan cara :
a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, dan /atau;
d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden dengan cara : a.  Membuat  keputusan  dan/  atau  tindakan  yang  menguntungkan  atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/ atau;
b.  Mengadakan  kegiatan  yang  mengarah  kepada  keberpihakan  terhadap pasangann calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa  kampanye  meliputi  pertemuan,  ajakan,  himbauan,  seruan,  atau pemberian  barang  kepada  PNS  dalam  lingkungan  unit  kerjanya,  anggota keluarga, dan masyarakat;
14.  Memberikan  dukungan  kepada  calon  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  atau calon  Kepala  Daerah/  Wakil  Kepala  Daerah  dengan  cara  member-kan  surat dukungan  disertai  foto  kopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atau  Surat  Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;
15.  Memberikan    dukungan    kepada    calon    Kepala    Daerah/Wakil  Kepala  Daerah dengan cara :
a. Terlibat  dalam  kegiatan  kampanye  untuk  mendukung  calon  Kepala  Daerah/ Wakil   Kepala Daerah;
b. Menggunakan  fasilitas  yang  terkait  dengan  jabatan  dalam  kegiatan kampanye;
c. Membuat  keputusan  dan/atau  tindakan  yang  menguntungkan  atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye,
d. Mengadakan  kegiatan  yang  mengarah  kepada  keberpihakan  terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa  kampanye  meliputi  pertemuan,  ajakan,  himbauan,  seruan,  atau pemberian  barang  kepada  PNS  dalam  lingkungan  unit  kerjanya,  anggota keluarga, dan masyarakat.

## Sanksi Pegawai yang Melanggar Disiplin Kerja
Pegawai  Negeri  Sipil  yang  tidak  melakukan  kewajiban  dan  melakukan perbuatan  yang  dilarang  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  53 Tahun  2010,  dianggap  telah  melakukan  pelanggaran  disiplin  PNS  dan  tentu  saja harus  mendapatkan  hukuman  disiplin.  Tujuan  hukuman  disiplin  adalah  untuk memperbaiki  dan  mendidik  pegawai  negeri  sipil  yang  melakukan  pelanggaran disiplin.Karena  itusetiap  pejabat  yang  berwenang  menghukum  sebelum menjatuhkan  hukuman  disiplin  harus  memeriksa  lebih  dahulu  Pegawai  Negeri  Sipil yang  melakukan  pelanggaran  disiplin.terhadap  PNS  yang  disangka  melakukan pelanggaran disiplin diadakan pemeriksaan.
Pelanggaran  disiplin  adalah  setiap  ucapan,  tulisan,  atau  perbuatan  PNS  yang melanggar  ketentuan  Peraturan  Disiplin  PNS,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  jam kerja.PNS dinyatakan melanggar Peraturan Disiplin apabila dengan ucapan, tulisan, dan  atau  perbuatannya  tersebut  secara  sah  terbukti  melanggar  ketentuan mengenai  kewajiban  dan  atau  larangan  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  53 Tahun  2010,  hukuman  disiplin  adalah  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Pasal 6disebautkan bahwa jenis hukuman disiplin meliputi  :
1. Hukuman disiplin ringan
2. Hukuman disiplin sedang, terdiri dari
3. Hukuman disiplin berat, terdiri dari :
Pemberian hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan  hukuman  disiplin,  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  2003  tentang  Wewenang  Pengangkatan,  Pemindahan,  dan  Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  peneliian kualitatif.  Pengumpulan  data  menggunakan  key  informan  yang  didukung  dnegan data  primer  dan  data  sekunder.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  Analisis  data model  interaktif  seperti  yang  dikembangkan  oleh  Miles,  Huberman  dan  Saldana (2014 : 33) melalui tahapan-tahapan kondensasi data ( data kondensation ), penyajian data  ( data  display ),  pengambilan  kesimpulan  atau  verifikasi  ( drawing  and  verifying conclusition .

## Hasil Penelitian

## Kehadiran dan Ketepatan Jam Kerja
Kehadiran pegawai secara tepat merupakan bagian dari kedisiplinan pegawai, karena itu lembaga telah menyiapkan/menyediakan sarana sebagai alat kontrol. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui kehadiran pegawai ketika masuk kerja. Sesuai ketentuan  yang  diberlaku  bahwa  kehadiran  pegawai  di  kantor  Camat  Telen Kabupaten Kutai Timur sebagi berikut :
1. Hari Senin sampai kari Kamis dimulai pada pukul 7.30 Wita hingga pukul 16.00
2. Hari Jum’at dimulai pada pukul 07.30 Wita hingga pukul 11.30 Wita.
Para  pegawai  diwajibkan  untuk    mengisi  daftar  hadir  yang  telah  disediakan oleh Bagian kepegawaian Kecamatan Telen, sehingga dapat diketahui apakah para pegawai  ketika  masuk  kerja  mengisi  daftar  hadir  sesuai  waktu  yang  ditentukan. Pelanggaran disiplin kerja selalu terjadi, karena masing-masing pegawai mempunyai komitmen  dan  kesadaran    yang  berbeda,  sehingga  perilakunya  untuk  memaatuhi aturan  juga  beragam.  Mengenai  disiplin  kerja  pegawai  ditinjau  dari  segi  kehadiran kerja  pegawai,  Kantor  Camat  Telen  Kabupaten  Kutai  Timur,  kurang  efektif.  Hal tersebut  dapat  dikatahui  dari  pelanggaran  yang  dilakukan  pegawai  ketika  masuk kerja, masih terdapat sebagian kecil pegawai yang terlambat masuk kerja atau tidak mengisi daftar hadir.
Fakta menunjukkan bahwa dalam kurun waktu selama 5 bulan terakhir (Bulan Agustus  sampai  dengan  Desember  2015)    terdapat  45  kasus  pelanggaran  yang dilakukan  pegawai    Kantor  Camat  Telen  Kabupaten  Kutai  Timur.  Dari  jumlah tersebut diantaranya pegawai yang terlambat masuk kerja sebanyak 18 kasus  atau 40%  dari  jumlah  kasus  pelanggaran,  kemudian  pegawai  yang  tidak  masuk  kerja tanpa  pemberitahuan  sebanyak  3  kasus  atau  6,67  %,  pegawai  yang  meninggalkan ruang  kerja  tanpa  alasan  yang  jelas  sebanyak  12  kasus  atau  26,67  %,  dan  pegawai pulang sebelum waktunya sebanyak 12 kasus atau 26,67 %.
Dengan  demikian  secara  implementatif  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun  2010  di  lembaga  tersebut  kurang  efektif.  keterlambatan  pegawai  ketika masuk  kerja  merupakan  indikasi  disiplin  pegawai  kurang  efektif.  Hal  tersebut disebabkan oleh selain kurangnya kesadaran dan motivasi pegawai untuk mentaati ketentuan  dan  juga    ketidakmampuan  pegawai  dalam  meletakan  kepentingan umum diatas kepentingan pribadi

## Kepatuhan Pegawai Dalam Memanfaatkan Jam Kerja Produktif.
Disiplin  terhadap  waktu/jam  kerja  merupakan  kesanggupan  pegawai  dalam memanfaatkan  jam  kerja  secara  efektif.  Kepatuhan  pegawai  untuk  memanfaatkan jam  kerja  secara  efektif  merupakan  kewajiban  pegawai  yang  harus  dilaksanakan. Artinya  tidak  ada  lagi  pegawai  ketika  jam  kerja  berlangsung,  kemudian dimanfaatkan  untuk  kepentingan  pribadi    atau  kelompok.  Sebagai  pegawai  sudah selayaknya mematuhi ketentuan tersebut, karena akan berdampak pada hasil kerja. Untuk  maksud  tersebut  maka  diperlukan  penegakkan  disiplin  pegawai  agar  lebih terfokus pada bidang kerjanya.. Artinya selama jam kerja berlangsung tidak ada lagi pegawai yang  meninggalkan tempat kerja tanpa alasan yang jelas  atau melakukan kegiatan di luar kedinasan
Fakta menunjukkan, bahwa  pelangaran disiplin kerja masih saja terjadi, yaitu disaat jam kerja masih adanya pegawai ketika jam kerja berlangsung, malahan ada yang meninggalkan tempat kerja tanpa alasan yang jelas, bahkan terdapat pegawai yang beraktivitas diluar kedinasan Menurut Perarturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010  tentang  disiplin  pegawai  negeri  sipil  dikatakan  “sebagai  pegawai  lebih mengutamakan  kepentingan  umum  diatas  kepentingan  pribadi”  Hal  tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan beberapa informan mengatakan bahwa soal  pemanfaatan  jam  kerja  di  lingkungan  kerja  Kantor  Camat  Telen  Kabupaten Kutai Timur  kurang efektif atau belum semua pegawai mampu memanfaatkan jam kerja secara efektif. Hal tersebut disebabkan oleh besarnya tolerasi atasan terhadap bawahan, dan disamping itu kurangnya kesadaran pegawai untuk mematuhi aturan yang  berlaku  serta  kurang  bisa  membedakan  antara  kepentingan  dinas  dengan kepentingan pribadi. Justru mencampuradukan antara kepentingan pribadi  dengan kepentingan dinas.

## Ketaatan Pegawai Dalam Melaksanakan Kewajiban.
Ketaatan pegawai dalam melaksanakan kewajiban merupakan perihal penting agar  pegawai  dapat  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  secara  efektif.  Mengenai kewajiban pegawai yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang  disiplin  pegawai  negeri  sipil,  terdapat  17  kewajiban.  Fakta  menunjukkan bahwa  tidak  semua  pegawai  di  lingkungan  kerja  Kantor  Camat  Telen  Kabupaten Kutai  Timur  dapat  melaksanakan  kewajiban.  Masih  terdapat  sejumlah  pegawai dinilai kurang melaksanakan kewajiban sesuai yang diharapkan.
Hal  tersebut  didukung  oleh  hasil  wawancara  dengan  beberapa  informan mengatakan  bahwa  soal  kewajiban  pegawai  di  lingkungan  kerja  lembaga  ini sebagian  besar  mampu  melaksanakan  kewajibannya  dengan  baik  Meskipun terdapat  perilaku  yang  menyimpang  tetapi  jumlahnya  relatif  kecil.  Misalnya
kewajiban  pegawai  lebih    mengutamakan  kepentingan  umum  diatas  kepentingan pribadi, ternyata masih adanya pegawai yang kurang mematuhi kewajiban tersebut. Demikian  halnya  kewajibannya    mengisi  daftar  hadir  ternyata  juga  kurang  efektif. Pelanggaran pegawai terhadap kewajiban masih saja terjadi dan yang paling sering dilanggar  pegawai misalnya pada ayat 10 yaitu masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dinilai paling sering dilanggar oleh pegawai. Kewajiban lainnya dianggap jarang dilanggar adalah pada ayat 11 yaitu bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan lembaga, ternyata terdapat diantara pegawai yang kurang  jujur  dalam  melaksanakan  tugasnya,  dan  disamping  itu  terdapat  beberapa pegawai  ketika  melaksanakan  tugasnya  sebagai  pelayan  publik  tidak  segera diselesaikan  bahkan  terjadi  penundaan,  yang  berujung  pada  pengorbanan  waktu dan tenaga yang cukup besar.
Seharusnya  sebagai  pelayanan  publik  berkewajiban  melayani  masyarakat sebaik-baiknya  seperti  yang  disebutkan  pada  ayat  14  tentang  kewajiban  pegawai negeri  sipil.  Tetapi  dalam  kenyataannya  masih  ditemukan  sejumlah  pegawai  yang kurang  konsisten  dalam  melaksanakan  kewajiban.  Sehubungan  hal  tersebut  maka Camat Telen telah memberikan pembinaan melalui sosialisasi dan sekaligus tindakan yang  tegas  jika  terdapat  pegawai  yang  melakukan  diluar  norma-norma  yang ditetapkan.  Tindakan  tersebut  dilakukan  agar  dapat  dijadikan  soft  terapi  dan sekaligus  untuk  merubah  mindset  pegawai  hingga  tumbuhnya  kesadaran  untuk melaksanakan  kewajiban  sesuai  yang  diharapkan.  Hasil  temuan  tersebut    bila dikonfirmasi  dengan  hasil  penelitian  terdahulu  seperti  yang  dilakukan  Endang Kustiningsih , terdapat  kesamaan,  yaitu  masih  adanya  keluhan  warga  yang disebabkan  kurang  efektifnya  dalam  menyelesaikan  pekerjaan  atau  melayani masyarakat.  Dengan  demikian  disiplin  pegawai  di  Kantor  Camat  Telen  ditinjau  dari aspek kewajiban belum semuanya melaksanakan kewajiban dengan baik. Terindikasi oleh  kemampuan  pegawai  dalam  menggunakan  alat  inventaris  kantor  ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi.

## Ketaatan  Pegawai Dalam Menghindari Larangan
Ketaatan  pegawai  dalam  menghindari  larangan  merupakan    perihal  penting agar pegawai dapat menghindarkan diri dari perilaku yang menyimpang,  sehingga citra  pegawai  yang  bersih  dan  berwibawa  tetap  terjaga.  Untuk  maksud  tersebut pada  pasal  5  disebutkan  terdapat    15  (lima  belas)  larangan.  Dengan  dikeluarkan larangan  tersebut  tentunya  para  pegawai  tidak  lagi  melakukan  tindakan  mal administrasi atau praktek-praktek yang melanggar etika administrasi negara, sebab akan  berdampak  pada  kepercayaan  masyarakat,  karena  itu  sudah  selayaknya pegawai  dapat  menghindari  larangan  tersebut.  Apabila    pegawai  dapat  bertindak secara  profesional  sehingga  mampu  memegang  teguh  etika  pegawai  dengan demikian  citra  pegawai  negeri  yang    bersih  dan  berwibawa  tetap  terjaga.  Oleh karena  itu  penegakkan  disiplin  pegawai  dilaksanakan  secara  tegas  agar  setiap pegawai akan berpikir realistis jika melakukan pelanggaran, karena ada konsekuensi logis  yang  harus  ditanggung  bagi  pelakunya.  Tetapi  dalam  kenyataannya pelanggaran  disiplin  oleh  pegawai  kantor  Camat  Telen  masih  saja  terjadi,  dan  hal tersebut sebagai manifestasi dari kurang tegasnya dalam menerapkan aturan,  dan
disi  lain  toleransi  pimpinan  yang  begitu  besar  terhadap  pelaku  dan  kurangnya kesadaran pegawai dalam mematuhi/menghindari larangan.
Fakta menunjukkan bahwa pelanggaran masih saja terjadi di lingkungan kerja kantor  Camat  Telen  misalnya  pemberian  balas  jasa,  yang  berhubungan  dengan jabatan  dan/atau  pekerjaannya.  Sebenarnya  normatif  sebagai  pegawai  tidak dibenarkan menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun dan dari siapan sepertri yang diatur pada pasal 4 ayat 8 dikatakan bahwa pegawai negeri dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan  dan  atau  pekerjaannya.  Modus  seperti  ini  biasanya  dilakukan  dengan  cara sembunyi-sembunyai  sehingga  sulit  untuk  dibuktikan,  dan  itu  memang  terjadi  dan tidak  satupun  orang  mengetahuinya.  Berdasarkan  fenomena  yang  terjadi memperlihatkan  bahwa  kemampuan  pegawai  untuk  menghindari  larangan nampaknya  tidak  dapat  dihindari  bahkan  fenomenanya  terselubung  sehingga  sulit dibuktikan, bahwa pegawai di lembaga tersebut ada saja yang melanggar larangan

## Pemberian Sanksi Terhadap Pegawai yang Melanggar Disiplin
Dalam rangka penegakkan disiplin pegawai maka perlu adanya tindakan yang tegas sehingga membuat jera atau soft terapi bagi yang melanggar disiplin. Artinya ada konsekuensi logis, bagi pegawai yang melanggar disiplin kerja. Karena itu cukup beralasan  jika  pegawai  yang  melanggar  ketentuan  dikenakan  sanksi  sesuai  tingkat pelanggarannya.  Demikian  pula  sebaliknya  tanpa  pemberian  sanksi  cenderung disiplin pegawai  sulit ditegakkan. Karena itu dalam pemberian sanksi  harus besifat adil dan disesuaikan  dengan tingkat kesalahan, sehingga pegawai akan dengan rela untuk menerimanya. Disisi lain dalam memberikan sanksi lebih bersifat obyektif atau tidak  deskriminasi  dan  tanpa  pandang  bulu,  jika  perlu  sanksi  yang  diberikan meupakan soft terapi sehingga pegawai yang melakukan pelanggaran akan berpikir lebih rasional.
Dalam  penegakkan  disiplin  pegawai  di  Kantor  Camat  Telen  Kabupaten  Kutai Timur jika dilihat dari hasil wawancara dengan informan dan key informance cukup baik,  Hal  tersebut  dapat  diketahui  dari  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  pegawai, bahwa  sebagian  besar  berperilaku  baik.  Kemudian  ditinjau  dari  jumlah  kasus pelanggaran mengenai disiplin kerja pegawai meskipun kurang efektif tetapi secara aplikatif jumlah pelanggaran relatif kecil. Secara kuantitas pelanggaran disiplin kerja pegawai  di  Kantor  Camat  Telen  Kabupaten  Kutai  Timur  cukup  baik,  dalam  arti sebagian  besar  pegawai  telah  mentaati  ketentuan  sebagaimana  yang  diatur  PP Nomor 53 Tahun 2010. Soal adanya sebagian kecil pegawai yang melanggar disiplin disebabkan  oleh  berbagai  faktor,  antara  lain  kuatnya  hubungan  emosional  antar pegawai  sehingga  penegak  disiplin  kurang  efektif,  rendahnya  kesadaran  sebagian kecil  pegawai,  dan  kurang  intensifnya  pengawasaan  yang  dilakukan  petugas pengawas.  Bedasarkan  data  dapat  dijelaskan  bahwa  pegawai  yang  melanggar disiplin  kerja  telah  diberikan  sanksi  menurut  frekuensi/tingkat  kesalahan.  Dari  26 pegawai,  diantaranya  terdapat  7  orang    yang  diberikan  teguran  lisan.    Pemberian sanksi sudah dilakukan meski demikian kurang membuat jera. Karena sanksi terlalu ringan,  sehingga  perilaku  pegawai  ada  saja  yang  tidak  patuh  terhadap  aturan. Seharusnya  sanksi  diberikan  disesuaikan  dengan  tingkat  pelanggarannya  sehingga
para pegawai merasa enggan untuk berbuat yang melanggar etika pegawai negeri. Sanksi yang dijauhkan kepada pegawai termasuk beragam, dan keragaman tersebut masih  menunjukkan  ketidakadilan.  Misalnya  pegawai  yang  sering  melakukan pelanggaran,  yang  seharusnya  diberikan  sanksi  tidak  cukup  hanya  teguran  lisan tetapi diberikan teguran secara tertulis atau penundaan kenaikan gaji berkala.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  dikemukakaan  diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Disiplin pegawai negeri sipil di Kantor Camat Telen Kabupaten Kutai Timur yang diatur  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  sudah dilaksanakan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  meski  demikian  secara implementatif kurang efektif. Hal tersebut dapat diketahui dari indikator atau sub fokus  penelitian  yang  ditetapkan  yang  didukung  dengan  data  primer  dan sekunder menunjukkan masih adanya pelanggaran yang dilakukan pegawai, baik ditinjau  dari  kehadiran  pegawai,  ketaatan  pegawai  dalam  memanfaatkan  jam kerja  produktif,  dan    ketaatan  pegawai  dalam  melaksanakan  kewajiban,  dan menghindari  larangan  serta  pemberian  sanksi  yang  kurang  tegas  terhadap pegawai yang melanggar disiplin.
2. Kurang  efektinya  implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 tentang  disiplin  pegawai  negeri  sipil  di  Kantor  Camat  Telen  Kabupaten  Kutai Timur disebabkan oleh kurangnya kesadaran pegawai dalam mentaati peraturan pemerintah, kurang tegasnya sanksi yang diberikan pegawai, Kurang intensifnya pengawasan  dan  besarnya  toleransi  pimpinan  terhadap  pegawai  yang  berulang kali  melakukan  pelanggaran  serta  Pemberian  sanksi  yang  terlalu  ringan  pada pelaku yang sering melakukan pelanggaran

## Saran-saran
Dari  hasil  kesimpulan  yang  dikemukakan  diatas  maka  penulis  menyampaikan saran sebagai berikut :
1. Sehubungan  dengan  kurang  kesadaran  pegawai  dalam  mematuhi  ketentuan yang  berkenaan  dengan  disiplin  pegawai  maka  perlunya  dilakukan  pembinaan secara  simultan,  baik  yang  dilakukan  melalui    pertemuan  formal  maupun  non formal  dan  atau  memberikan  penyegaran  melalui  santapan  Rohani  yang dilakukan secara periodik.
2. Sehubungan  dengan  sikap  toleransi  pimpinan  yang  begitu  besar  terhadap pelaku pelanggaran disiplin pegawai maka perlu penegasan yang lebih ketat dan kongkrit terhadap pegawai yang sering melakukan pelanggaran pimpinan dapat bertindak secara impersonalitas terhadap pegawai yang melanggar disiplin kerja pegawai
3. Sehubungan  masih  lemahnya  pemberian  sanksi  terhadap  pelaku  pelanggaran maka demi penegakkan disiplin kerja perlu tindakan yang intensif dan selain itu memberikan sanksi yang tegas sehingga dapat membuat efek jera bagi pegawai.
4. Memberikan  penghargaan  bagi  pegawai  yang  memiliki  disiplin  kerja  tinggi, melalui  pemberian  kesempatan  untuk  mengikuti  pelatihan  sesuai  bidang kerjanya dalam rangka pegembangan kompetensi.
5. Kepala  Seksi  diminta  untuk  mengawasi  para  pegawai  yang  berada  di  bawah pembinaannya  secara  efektif,  terutama  pada  saat  jam  kerja  berlangsung sehingga tidak terjadi pegawai meninggalkan tempat tanpa alasan yang jelas

## Daftar Pustaka
Anonimus,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  D isiplin    Pegawai Negeri Sipil . Indonesia.Jakarta.
______.  2003.  Keputusan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  (BKN)  Nomor  43 tahun 2003 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil,
______.  2008.  Kepmenpan  Nomor    42  Tahun  2008  tentang  Peningkatan  Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
Irmin.  2004. Membangun  Martabat  Manusia .  Gajah  Mada  University  Press: Yogyakarta
Masya.  2001. Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah .  Alfabeta: Jakarta.
Miles,  Matthew  B.,  A.  Michel  Huberman.  dan  Johnny  Saldana  2014. Analisis  Data Kualitatif . Cetakan I. UI-Press: Jakarta.
Prijodarminto.  2002. Manajemen Sumber Daya Aparatur . Mandar Maju: Bandung. Simamora,  Henry.  2004. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Edisi  ke  Ketiga.  STIE YKPN: Yogyakarta.
Widodo, Joko. 2001. Good Governance . Insan Cendekia: Surabaya.