## PERKEMBANGAN SIARAN PERTELEVISIAN BAGI MASYARAKAT PADA ZAMAN ORDE BARU
Chindy Norma Putri Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang e-mail: chindymahkota63@students.unnes.ac.id
Abstrak- Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  pola  politik  yang  tersirat  dalam  siaran  pertelevisian pada  zaman  orde  baru.  Masalah  penelitian  dirumuskan  sebagai  berikut:  (1)  bagaimanakah  acara televisi  yang  disiarkan  pada  zaman  orde  baru?,  dan  (2)  bagaimanakah  perbedaan  mengenai  pola politik  yang  tersirat  dalam  masa  orde  baru  dengan  masa  reformasi?  Pendekatan  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  histori.  Fokus  penelitian  ini  adalah acara  pertelevisian  yang  disiarkan  pada  zaman  orde  baru,  politik  yang tersirat  dalam  acara  siaran televisi,  dan  perbandingan  politik  yang  tersirat  dalam  televisi  zaman  orde  baru  dengan  kabinet Indonesia  maju.  Analisis  data  menggunakan  analisis  data  dari  model  Spradley.  Simpulan menunjukan bahwa perkembangan acara pertelevisian zaman orde baru dengan kabinet Indonesia maju  dalam  bidang  politik  tidaklah  memiliki  sistem  yang  sama.  Acara  televisi  pada  zaman  orde baru  cenderung  mendoktrin  kehebatan  Presiden  Soeharto  pada  saat  masih  menjabat  sedangkan masa kini cenderung netral dan tidak memiliki acara televisi khusus untuk penyiaran Presiden.
Kata kunci: Televisi, Orde Baru, Masyarakat.

## THE DEVELOPMENT OF TELEVISION BROADCASTING FOR SOCIETY IN THE NEW ORDER AGE
Chindy Norma Putri Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang e-mail: chindymahkota63@students.unnes.ac.id
Abstract-  This  research  was  aimed  to  examine  the  political  patterns  implied  in  television broadcasts  in  the  New  Order  era.  The  research  problem  is  formulated  as  follows:  (1)  how  were television  programs  broadcast  during  the  New  Order  era?,  and  (2)  what  are  the  differences regarding  the  political  patterns  implied  in  the  New  Order  era  and  the  reformation  period?The approach used in this research is qualitative with the type of historical research. The focus of this research is on television programs broadcast in the New Order era, politics implied in television broadcasts,  and  political  comparisons  implied  in  television  during  the  New  Order  era  with  the advanced  Indonesian  cabinet.  Data  analysis  used  data  analysis  from  the  Spradley  model.The conclusion  shows  that  the  development  of  television  shows  during  the  New  Order  era  with  the advanced  Indonesian  cabinet  in  the  political  field  did  not  have  the  same  system.  Television programs in the New Order era tended to indoctrinate the greatness of President Soeharto when he was still in office, while today they tend to be neutral and do not have special television programs for broadcasting the President.
Keywords: Television, New Order, Society.

## Pendahuluan
Selama  77  tahun  Indonesia  menjadi  Negara  yang  merdeka,  Indonesia  sudah  melewati  7 masa  kepemimpinan  yang  dipimpin  oleh  Presiden.  Dalam  Undang-Undang  No.  42  tahun  2008, tercantum  bahwa  pemilihan  umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  diselenggarakan  secara  efektif, dan  efisien  berdasarkan  asas  langsung,umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil.    Masa  jabatan kepemimpinan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  seharusnya  hanya  berlangsung  selama  5  tahun  yang sudah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Replublik  Indonesia  tahun  1945  pasal  7 yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat  dipilih  kembali  dalam  jabatan  yang  sama,  hanya  untuk  satu  kali  masa  jabatan.  Maksimal dalam  memimpin  Presiden  adalah  10  tahun  masa  jabatan  tetapi  Indonesia  memiliki  Presiden dengan masa jabatan terlama, yakni Presiden Soeharto dengan masa menjabat selama 32 tahun dari 1966-1998  sesuai  dengan  Tap  MPR  No.  XXXIII/MPRS/1967  dan  Surat  Perintah  Sebelas  Maret (Supersemar)  pada  11  Maret  1966.  Masa  kepemimpinan  Soeharto  dinamakan  dengan  Orde  Baru. Orde  Baru  ditetapkan  setelah  runtuhnya  masa  kepemimpinan  Soekarno  dengan  masa  nya  yang dinamakan Orde Lama.
Secara ideal, Orde Baru memiliki prinsip mengembalikan nilai-nilai kehidupan masyarakat sebagai  bangsa  Indonesia  sesuai  dengan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Orde  baru dianggap  sebagai  penyempurnaan  dari  masa  kepemimpinan  sebelumnya,  yakni  Orde  Lama.  Orde Baru memiliki perkembangan yang kompleks, salah satunya adalah bidang penyiaran televisi.
Televisi  merupakan  bentuk  dari  teknologi  berupa  media  massa  yang  menampilkan tampilan visual video (gambar dinamis) atau gambar (gambar statis) dan suara dalam bentuk kotak atau  wadah  yang  berkesinambungan  dengan  sinyal  satelit  dan  kabel.  Televisi  pertama  kali diciptakan oleh John Logie Baird pada 13 Maret 1888. Pembuatan televisi karena terinspirasi dari maraknya radio pada saat itu.Televisi dianggap sebagai kemajuan peradaban manusia dan hiburan bagi  masyarakat  (Calabrich,  2016).  Acara  televisi  memiliki  jam  tayang  yang  berbeda-beda  sesuai dengan  jam  kegiatan  manusia  dan  selaras  dengan  kebutuhan  publik.  Jenis  acara  televisi  yang ditayangkan yakni berita,kartun,hiburan komedi, ritual tradisi agama, dan lain-lain. Bentuk televisi juga  menyeimbangkan  dengan  zaman  yang  berlaku,  pada  masa  orde  baru  televisi  masih  dalam bentuk  televisi  tabung.  Televisi  memiliki  dampak  positif  dan  negatif  kita  sebagai  masyarakat Indonesia dapat lebih bijak menyaring siaran acara televisi baik untuk individu dan keluarga serta lingkungan.  Komunikasi  yang  nyata  dan  efektif  juga  merupakan  dampak  dari  adanya  televisi. Kejadian  seluruh  dunia  dapat  disiarkan  di  televisi  dan  mudahnya  informasi  dari  luar  ke  dalam negeri  bahkan  terjadinya  proses  globalisasi.  Penyiaran  TV  dilakukan  dengan  memerlukan  sinyal VHF  dan  UHF  agar  dapat  memasuki  acara  televisi  yang  diinginkan.  Berbeda  dengan  zaman sekarang  yang  menganggap  televisi  merupakan  aksesoris  perabotan  rumah,  sebelum  reformasi terjadi,  masyarakat  Indonesia  masih  kesulitan  dalam  menonton  televisi.  Beberapa  Masyarakat masih menetapkan  budaya menonton televisi  bersama  dengan  warga atau  di tempat  perkumpulan masyarakat. Berbeda dengan masa kini cenderung menonton siaran melalui siaran langsung dalam gadget.
Masa Orde Baru masih jarangnya penduduk Indonesia yang memiliki televisi, karena harga yang  cenderung  mahal  sehingga  hanya  beberapa  warga  saja  yang  sudah  bisa  memiliki  televisi. Televisi  pertama  kali  tayang  di  Indonesia  pada  tanggal  17  Agustus  1962.  Acara  yang  disiarkan merupakan  upacara  bendera  merah  putih  di  Istana  Negara  dengan  sebagai  memperingati  HUT kemerdekaan  Indonesia.  Menurut  Tabrani,  sejarah  juga  bisa  menyangkut  dengan  televisi  karena televisi  memiliki  data  bertepatan  dengan  Hari  Ulamg  Tahun  kemerdekaan  Indonesia  ke-17.  Jam tayang yang disiarkan pada televisi tersebut dimulai dari jam 07.30 hingga pukul 11.02 siang pada waktu  Indonesia  barat.  Televisi  juga  dapat  dijadikan  sumber  sejarah,  karena  memiliki  data  dan bukti sumber nyata, yaitu berupa gambar dinamis maupun gambar statis  (Tabrani, 1992).
Perkembangan  zaman  dengan  teknologi  mempengaruhi  perkembangan  televisi.  Televisi disiarkan  dengan  kebutuhan  masyarakat  ataupun  kepentingan  golongan  khusus.  Masa  Orde  baru juga  telah  mengalami  perkembangan  acara  televisi  nasional  maupun  swasta.  Menurut  Hemanto, televisi  kerap  disalahgunakan  untuk  penyebaran  manipulasi  isu  berupa  visual  supaya  menarik

## 22 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah
minat  dari  publik  dengan  tujuan  mencapai  kepentingan  tertentu.  (Hermanto,  2007).  Maraknya kepentingan golongan tertentu di dalam acara televisi membuat hilangnya tujuan penyiaran untuk kebutuhan publik(Massa, 2022).
Perkembangan  televisi  dalam  masa  orde  baru  juga  dianggap  sebagai  keterbukaan  dengan publik.  Sejatinya,  media  masa  memberikan  dampak  pengaruh  dibidang  pengetahuan,  penguatan sikap, keyakinan, dan predisposisi yang layak. Media massa juga mempengaruhi pemilihan dalam pemilihan umum pada orde baru. Hal tersebut terjadi karena adanya pengaruh dalam bentuk agenda setting, priming, dan framing dari siaran televisi atau media masa.
Berkembang  dan  majunya  pertelevisian  Indonesia  pada  masa  orde  baru,  membuat perhatian kepada Soeharto sebagai presiden kedua di Indonesia untuk memanfaatkan siaran televisi sebagai  alat  penerangan.  Siaran  televisi  yang  digunakan  pada  Soerhato  sebagai  alat  penerangan menggunakan siaran televisi TVRI. Pada siaran televisi TVRI, Soeharto mensosialisasikan seluruh kegiatannya kepada pengguna atau penonton siaran televisi tersebut. Tujuan dari program tersebut digunakan agar partai golongan GOLKAR dapat memenangkan suara lagi dalam pemilihan umum pada masa orde baru. Pada saat orde baru, siaran televisi TVRI hanya sebatas ditayangkan di pulau Jawa  sekitar  tahun  1970  an.  Sekitar  90,81%  penyiar  televisi  yang  terdaftar  berpesat  pada  tahun 1976 sekitar 700.000 yang tersebar ke seluruh Indonesia. Kemudian semakin meningkat pada tahun 1977 meningkat sebanyak 900.000 yang tersebar ke seluruh Indonesia.
Persebaran dari siaran televisi di Indonesia meningkat dari tahun 1975-1978. Di pulau Jawa terjadi peningkatan sampai sebesar 133%, di Provinsi Sumatera Utara meningkat sekitar 257%, di Provinsi  Sumatera  Barat  meningkat  hingga  sebesar  235%,  di  Pulau  Sulawesi  terjadi  peningkatan juga hingga sebesar 235%, dan di Pulau Kalimantan juga terjadi peningkatan hingga sebesar 165%. Sehingga  dapat  digeneralisasikan  bahwa  siaran  televisi  pada  masa  orde  baru  meningkat  dan dimanfaatkan sebagai media politik presiden Soeharto pada masa itu.

## Metode Penelitian
Sejarah merupakan sebuah ilmu yang membahas peristiwa masalalu secara kronologis dan menggunakan  metode  yang  sesuai  dengan  kaidah  ilmu.  Metode  sejarah  adalah  proses  pengujian dan  analisis  dalam  penelitian  yang  akan  dilakukan.  Tujuan  dari  metode  sejarah  sebagai  pedoman dalam  berlangsungnya  pembuatan  penelitian  supaya  dapat  bersifat  valid  ujinitasnya.  Dalam penelitian  ini,  menggunakan  metode  penelitian  sejarah.  Adapun  rangkaian  dari  metode  penelitian sejarah adalah sebagai berikut:
1. Heuristik
Heuristik  merupakan  tahapan  pertama  dalam  metode  penelitian  sejarah,  dalam tahap ini diperlukan mencari sumber-sumber atau data-data yang diperlukan sesuai dengan penelitian  yang  ingin  dilakukan.  Sumber-sumber  sejarah  diperlukan  karena  digunakan sebagai  fondasi  atau  kerangka  dari  tema  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian.  Dalam penelitian ini, menggunakan dua jenis sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Adapun penjelasan dari sumber primer dan sumber sekunder adalah sebagai berikut:
a. Sumber Primer (Pencarian Sumber)
Sumber  primer  merupakan  sumber  yang  masih  bersifat  murni  dari  hasil pengamatan peristiwa tersebut. Sumber primer tidak bersifat perantara atau turun- temurun. Sumber primer terbagi menjadi dua jenis yaitu, sumber tertulis dan non- tertulis.  Sumber  tertulis  bisa  berupa  dokumen,artefak,  dan  lain-lain.  Sedangkan sumber  tidak  tertulis  bisa  berupa  hasil  wawancara  yang  dimana  narasumbernya merupakan  saksi  atau  pelaku  dalam  kejadian  sejarah tersebut.  Pada penelitian ini, akan  menggunakan  sumber  primer  yakni,  Arsip  Republik  Indonesia  (ANRI), seperti:
1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No.215 Tahun 1963, Pembentukan Yayasan Televisi Republik Indonesia, 20 Oktober 1963.
2) Departemen  Penerangan  Republik  Indonesia, Konsep  Rencana  Operasi Penerangan  Pemilu  1977  :  Hasil  Seminar  Intern  Deppern ,  Jakarta  17
Januari 1977.
3) Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  217  Tahun  1963, Pengangkatan  Anggota  Direksi  Yayasan  Televisi  Republik  Indonesia ,  20 Oktober 1963.
b. Sumber Sekunder
Sumber sekunder merupakan sumber yang sudah bersifat ditulis ulang atau diceritakan  lagi  oleh  seseorang.  Sumber  sekunder  tidak  sekuat  dengan  sumber primer  mengenai  kevalidalitasnya.  Sumber  sekunder  bisa  berupa  sahabat  dari narasumber yang telah diberitahu atau kesaksian saksi yang tidak terjun ke dalam peristiwa  sejarah  tersebut.  Buku  merupakan  salah  satu  dari  bentuk  sejarah sekunder. Adapun beberapa sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Massa, M. (2022). Kajian Literasi Media Kiprah Pertelevisian Pasca Orde
Baru  dalam  Perspektif  Komunikasi  Islam  Media  Literacy  Study  of  Post- New Order Television Gait in Islamic Communication Perspective . 5 (1). 2) Faqihuddien, O., Utomo, A., Sejarah, P. I., Sejarah, J. P., & Ilmusosial, F.

## (1977). TELEVISI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI MEDIA
KAMPANYE  PADA  PEMILIHAN  UMUM  1977  TVRI  AS  A  MEDIA  FOR POLITICAL  PROPAGANDA  IN  1977  GENERAL  ELECTION  Hermin Indah  Wahyuni  ,  Televisi  dan  Intervensi  Negara :  Konteks  Politik Kebijakan Publik Industri Penyiaran Telev . 178–191.
3) Hadi,  D.  W.,  &  Kusuma,  G.  (2006).  Propaganda  Orde  Baru  1966-1980. Jurnal Sosioteknologi , 1 , 40–50.
2. Verifikasi (Kritik Sumber)
Verifikasi  atau  kritik  sumber  merupakan  tahapan  selanjutnya  dari  heuristik.  Hal yang  harus  dilakukan  dalam  tahapan  verifikasi  adalah  menganalisis  atau  menelaah  dari sumber-sumber yang telah dipilih sebelumnya. Agar sumber yang digunakan dapat bersifat valid,  setidaknya  sumber  tersebut  dilakukan  dua  kali  tahap  pemeriksaan,  adapun  tahapan yang digunakan adalahn kritik eksternal dan kritik internal.
Dalam kritik eksternal, memiliki tujuan yakni mencari keabsahan data-data dengan melalukan  analisis  secara  kritis.  Menurut  Kuntowijoyo,  kritik  eksternal  juga  digunakan untuk  menilai  keabsahan  data-data  yang  digunakan.  Sumber  tersebut  dapat  berupa  jenis ekrtas, tinta, gaya tulisan, bahasa, dan kalimat yang digunakan untuk mengetahui keaslian dari sumber tersebut.
Sedangkan  kritik  internal,  memiliki  tujuan  yaitu  mencari  keabsahan  isi  sumber- sumber  tersebut.  Perbedaannya  dengan  kritik  ekstern  adalah  kritik  intern  memfokuskan kedalam  isi  sumber  tersebut.  Tujuan  dari  kritik  internal  adalah  sebagai  pembuktian kevalidalitas  mengenai  kesaksian  dan  pernyataan  sumber  yang  terdapat  tersebut  dapat divalidkan  atau  tidak.  Tahapan  yang  dilakukan  supaya  mengetahui  bahwa  data  tersebut valid adalah sebagai berikut:
a. Telaah isi dari data-data tersebut yang terdapat pada catatan perjalanan pelaku atau saksi kejadian sejarah tersebut,
b. Telaah sumber tersebut dapat dipercaya(jujur) atau tidak.
3. Interpretasi (Penafsiran)
Intepretasi atau penafsiran merupakan tahapan penafsiran dari fakta-fakta sejarah. Ada dua proses yang dapat dilakukan dalam penafsiran sumber, yaitu menggunakan model analisis dan menggunakan model sintesis.
4. Historiografi (Penulisan)
Dalam sejarah, historiografi merupakan tahapan akhir dari metode sejarah. Dalam tahap historiografi atau penulisan sejarah merupakan rekonstruksi dari masa lampau yang tersusun secara sistematis, jelas, dan sesuai kaidah sejarah yang disaji dalam cerita sejarah. Historiografi mengarahkan pada penggunaan seluruh daya pikiran dan keterampilan teknis. Dalam  historiografi  menggunakan  bentuk  tulisan  bersifat  diakrinis.  Diakrinis  merupakan tahapan  menjelaskan  peristiwa  dengan  menggunakan  kurun  waktu  tertentu.  Dalam
penelitian juga memerhatikan disiplin ilmu sejarah yang memerhatikan batasan waktu dan tempat. Setelah memerhatikan disiplin ilmu sejarah juga  harus menghasilkan sintesis dari keseluruhan  penelitiannya atau  penemuannya tersebut  dalam  sebuah  penulisan  yang  utuh. Hal  tersebut  adalah  maksud  dari  historiografi.  Dalam  penelitian  ini,  akan  memfokuskan pada  kajian  sejarah  Televisi  Republik  Indonesia  sebagai  media  Orde  Baru  dan  pola  pikir politik  yang  tersirat  dalam  siaran  televisi  Indonesia  pada  saat  Orde  Baru.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Siaran Acara Televisi pada Masa Orde Baru
Keadaan  dalam  siaran  pertelevisian  Indonesia  dan  media  massa  pada  masa  Orde Baru  hidup  di  bawah  tekanan  pemimpin  yang  bahwasannya  peran  dan  tatanan  kekuasaan media  termasuk  acara  televisi  dalam  lingkungan  masyarakat  ditandai  dengan  keluasan jangkauan, intituisi yang terpencil, individu yang berisolasi, serta kurangnya kemakmuran dan  kesatuan  dengan  warga  setempat.  Akibat  dari  gejala  tersebut,  tak  heran  jika  media massa termasuk acara televisi di Indonesia hendak sering dikendalikan atau dikuasai secara monopolistik  yang  dilakukan  dengan  tujuan  sebagai  alat  peran  utama  yang  efisien  dan mudah dalam mengorganisasi kerumunan, seperti khalayak, pengguna, pasar, dan pemilih (Hadi & Kusuma, 2006).
Pada masa orde baru, melewati selama bertahun-tahun sekiranya hanya pernah ada satu  siaran  televisi  yang  aktif  pada  saat  itu,  yaitu  dari  acara  siaran  televisi  TVRI  yang dimana  acara  siaran  televisi  tersebut  merupakan  milik  pemerintah.  Sebelumnya,  ide  dari pendirian  televisi  di  Indonesia  sudah  ada  sejak  zaman  Orde  Lama  yang  dipimpin  oleh Soekarno. Namun pada saat itu diharapkan agar tujuan dibentuknya siaran televisi sebagai pengenalan jati diri bangsa Indonesia. Namun motif yang tersirat juga sama dengan Orde Baru, bahwa acara televisi yang bersiar di Indonesia dapat dijadikan sebagai sarana politik terutama dalam kampanye pemilihan umum atau pemilu. Ide tersebut merupakan saran dari Maladi yang disampaikan kepada presiden pertama yaitu Soekarno.
Pada tahun 1961, sekiranya sudah mulai adanya perkembangan dari siaran televisi di  Indonesia.  Bahkan  sudah  mempersiapkan  panitia  untuk  mengelola  siaran  televisi  di Indonesia  seperti  yang  tercantum  dalam  keputusan  menteri  Penerangan  dengan  nomor 20/SK/ M/ 61 yang dikeluarkan pada 25 Juli 1961. Badan yang dibentuk sebagai pengelola siaran  televisi  di  Indonesia  adalah  Yayasan  Televisi  Republik  Indonesia.  Keputusan tersebut  sudah  tercantum  dalam  Keputusan  Presiden  No.215  tahun  1963.  Siaran  pertama TVRI  yang  disiarkan  ke  massa  adalah  Upacara  Hari  Ulang  Tahun  atau  HUT  Replublik Indonesia  ke-17  yang  diliput  di  Istana  Negara  dan  disambut  hangat  oleh  presiden Indonesia. Dalam siaran TVRI atau Televisi rakyat Indonesia, hampir setiap harinya yang dimulai  sejak  24  Agustus  dengan  waktu  minimal  setengah  jam  tayang,  televisi  yang disiarkan berupa peliputan peristiwa-peristiwa di Asian Games pada 1961. Dengan respon yang  positif  dan  banyak  yang  tertarik  untuk  menonton  acara  TVRI,  siaran  acara  tersebut kemudian menambah jam tayang dari peliputan Asian Games yang naik menjadi lima belas jam, kenaikan jam tayang tersebut dimulai sejak 1 September 1961.
Pada  tahun  1963,  sekiranya  setelah  mengalami  perkembangan  siaran  televisi  dari TVRI,  acara  siaran  televisi  tersebut  juga  pernah  megnalami  masa  yang  rumit.  Kejadian tersebut  diawali  pada  bulan  Maret  1963.  Hal  tersebut  karena  banyaknya  pihak  yang mengajak  kerjasama  dalam  iklan  (PRAMESWARI,  2009).  Dengan  menambahnya pemasukan secara drastis dan pengelola alokasi dana juga kurang bisa mengelola keuangan tersebut. Sulitnya pengelolaan pengelolaan dan alokasi dana yang bersumber dari Yayasan Gelora  Bung  Karno,  dengan  maksud  menjadikan  TVRI  sebagai  Yayasan  mandiri. Berdasarkan keputusan tersebut diambil dari keputusan Presiden No. 215 Tahun 1963, dari hasil  keputusan  tersebut  yang  menghasilkan  terbentuknya  Yayasan  Televisi  Replublik Indonesia.  Berdasarkan  keinginan  presiden  Soekarno,  beliau  mengharapkan  bahwa  TVRI atau  Televisi  Replublik  Indonesia  bisa  menjadi  revolusi  spiritual  dan  jati  diri  Bangsa Indonesia  yang  bisa  dikenalkan  ke  seluruh  pengguna  bahkan  seluruh  dunia.  TVRI  atau
Televisi  Replublik  Indonesia  juga  memiliki  hak  istimewa  karena  sebagai  satu-satunya televisi  yang  siar  di  Indonesia,  TVRI  memiliki  hak  untuk  menentukan  tipe  alat-alat  yang sudah  masuk  dan  beredar  di  jangkauan  Indonesia  ( 6.  Televisi  Komunitas,  Media Pemberdayaan  Masyarakat  -  Budhi  Hermanto ,  n.d.).  Pada  dasarnya,  TVRI  memiliki pandangan  dengan  tujuan  menjadikan  pelaksanaan  pembangunan  Negara  baik  itu  mental, fisik dan mendorong masyarakat Indonesia menjadi warga yang sosialis  (Alkhajar, 2011). Dengan memiliki tujuan tersebut, adapun langkah yang dilakukan oleh Televisi Replublik Indonesia  yaitu  membuat  beberapa  program  acara  siaran  dengan  mencakup  beberapa bidang  kegemaran  masyarakat,  seperti  dalam  bidang  keagamaan,  keolahragaan, penerangan, pendidikan dan ilmu pengetahuan, kesenian dan kebudayaan, serta hubungan kerjasama kebudayaan yang dijalin dengan Negara lain.
Berbeda  pada  masa  Orde  Baru,  menurut  pandangan  presiden  kedua  Soeharto dengan  TVRI  atau  televisi  Replublik  Indonesia    diharapkan  mampu  menjadi  sebagai  alat untuk  mencapai  tujuan  nasional.  Adapun  tiga  harapan  dari  Soeharto  dengan  tujuannya TVRI atau televisi Replublik Indonesia, yakni pertama, sebagai alat yang menjadi fondasi untuk  dukungan  persatuan  dan  kesatuan  nasional,  kedua,  sebagai  alat  yang  dijadikan dukungan  untuk  pembangunan  nasiona,  dan  ketiga,  sebagai  alat  untuk  menjaga  stabilitas politik Negara (Kurniady & Sazali, 2022). Pemerintah Indonesia juga mendukung dengan penyiaran  televisi  Replublik  Indonesia  atau  TVRI  sebagaimana  sesuai  dengan  keputusan menteri  Departemen  Penerangan  dengan  keputusan  surat  No.54/B/KEP/MENPEN/1971 yang  merupakan  surat  tentang  Penyelenggaraan  Siaran  Televisi  Indonesia.  Keputusan tersebut  berisikan  bahwa  dukungan  kepada  TVRI  sebagai  media  yang  mendukung  segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan nasional. Keputusan tersebut karena dilandasi dengan  pendapat  pemerintah  bahwa  menurutnya  perkembangan  acara  televisi  Indonesia kedepannya  akan  semakin  berkembang  pesat  dan  merata  di  wilayah  Indonesia.  Dengan keadaan  tersebut,  maka  pemerintah  Indonesia  harus  mempersiapkan  segala  resiko  dan tantangan  yang  akan  diterima  dengan permasalahan  tersebut.  Siaran televisi  yang  bersifat integrasi  merupakan  solusi  yang  cocok  dari  permasalahan  tersebut.  Dalam  siaran  televisi TVRI juga memiliki beberapa pedoman atau aturan-aturan utama sebagai fondasi peraturan dalam  penyiaran  acara  televisi  tersebut.  Diambil  dari  salah  satu  tujuan  dari  pembentukan TVRI  atau  televisi  Replublik  Indonesia  yang  dimana  tujuannya  adalah  sebagai  media massa  yang  mendukung  sepenuhnya  dalam  rangka  pembangunan  nasional.  Maka  untuk menunjang tujuan tersebut, ditinjau dari siarannya, Televisi Replublik Indonesia atau TVRI harus  dapat  mengajak  sesama  masyarakat  dengan  saling  memotivasi  dengan  semangat untuk mensukseskan kebijaksanaan dalam seluruh program pemerintah yang berlaku pada saat itu.
Selain  mengajak  masyarakat  untuk  memenuhi  segala  peraturan  atau  program pemerintah  pada  saat  itu,  TVRI  setidaknya  juga  dapat  menjadikan  wadah  dalam menampung ide terutama ide yang bersifat positif bagi pemerintah seperti, mengajak atau menciptakan semangat yang tinggi kepada masyarakat agar antusias menaati dan mengikuti segala  program  pemerintah.  Namun  disisi  lain,  TVRI  atau  Televisi  Replublik  Indonesia juga mendapatkan larangan dari pemerintah yaitu larangan menyiarkan acara televisi yang dapat  memicu  perspektif  buruk  kepada  masyarakat  kepada  pemerintah  sehingga  adanya penyaringan  yang  ketat  dalam  acara  televisi  tersebut  untuk  disiarkan  kepada  masyarakat Indonesia.
Larangan tersebut yang membuat statement muncul bahwa presiden kedua Rakyat Indonesia  yakni  Soeharto  ingin  menjadikan  TVRI  atau  Televisi  Replublik  Indonesia sebagai alat kepentingan politik pemerintah dalam pengambilan simpati kepada masyarakat dan pemilihan umum. Pemikiran lain yang juga muncul bahwa TVRI juga dijadikan wadah propaganda  politik  Negara  dan  dilarang  keras  dalam  mengkritik  pemerintah  pada  masa Orde  Baru.  Ketentuan  selanjutnya  mengenai  acara  program  siaran  televisi  yang  harus mendapatkan  persetujuan  dari  pemerintah.  Adapun  enam  program  acara  siaran  televisi yang lolos uji dari hasil keputusan pemerintah Indonesia, yaitu acara pendidikan dan ilmu
pengetahuan, acara penerangan, acara khusus usia anak-anak, acara budaya, acara olahraga, dan acara hiburan yang layak.
Keputusan tersebut berdasarkan dari pemikiran pemerintah bahwa masyarakat atau penonton  televisi  acara  tersebut  hendaknya  dijadikan  sebagai  massa  yang  harus  diberi penerangan.  Dengan  adanya  pemikiran  tersebut,  dari  TVRI  diharapkan  dapat dilaksanakannya keputusan tersebut melalui siarannya dengan program acara siaran berita penerangan. Berita penerangan merupakan program yang secara garis besar berisi tentang penjelasan  mengenai  seluruh  program  pemerintah.  Program  ini  dipriortiaskan  oleh pemerintah dan ditayangkan dengan waktu tayang yang sering. Program acara penerangan bisa  dijadikan  sebagai  bukti  bahwa  TVRI  atau  televisi  replublik  Indonesia  mengandung propaganda dan menarik simpati penonton kepada pemerintah Indonesia.
Pada  tahun  1977,  keadaan  politik  pada  saat  itu  belum  ada  perubahan  yang signifikan bagi sosial, kemudian Deppen membuat sebuah rancangan aturan baru mengenai penarikan suara dalam pemilihan umum. Konsep yang dibuat Deppen merupakan Konsep Rencana  Operasi  Penerangan  (Renopen)  yang  dilakukan  untuk  pemilihan  umum  atau pemilu. Rencana ini dianggap berpengaruh besar terhadap kekuasaan presiden Soeharto. Isi dari rencana tersebut berupa kumpulan strategi dalam mengamankan suara yang terkumpul dari  pemilihan  umum.  Salah  satu  cara  yang  digunakan  dalam  salah  satu  strategi  Konsep Rencana  Operasi  Penerangan  atau  Renopen  untuk  mengamankan  suara  yang  dihasilkan dari  pemilihan  umum  adalah  menggunakan  menarik  perhatian  dengan  memanfaatkan media massa yang digunakan pada saat itu. Salah satu media massa yang digunakan adalah siaran  televisi.  TVRI  atau  Televisi  Replublik  Indonesia  merupakan  naungan  dibawah kekuasaan  pemerintah  Indonesia,  dan  satu-satunya  televisi  yang  disiarkan  di  Indonesia. TVRI  juga  dibawah  naungan  dengan  Deppen.  TVRI  atau  Televisi  Replublik  Indonesia dijadikan  sebagai  sarana  atau  wadah  mengumpulkan  dan  mengamankan  hasil  suara  yang telah dikumpulkan dari pemilihan umum pada masa Orde Baru tahun 1977.
Konsep  Rencana  Operasi  Penerangan  atau  Renopen  dilakukan  dengan  melalui empat tahap. Tahap tersebut merupakan materi dari hasil pembangunan dalam Repelita jilid ke-1  yang  berisikan  jangkauan  yang  besar  (Karlina,  2014).  Dalam  tahap  kesatu  sampai keempat,  terdapat  hal  yang  diprioritaskan  antara  lain  materi  dari  hasil  pembangunan tersebut  dan  Repelita.  Adanya  pembagian  jangkauan  besar  yang  mencakup  aspek  hasil pembangunan,  tujuan  dari  pembagian  tersebut  yakni  pemberian  simpati  kepada  rakyat Indonesia  dengan  tujuan  untuk  memilih  Golkar  yang  merupakan  kepanjangan  dari golongan  rakyat  dalam  Pemilu  dan  diharapkan  Golkar  atau  kepanjangan  dari  golongan rakyat memenangkan hasil pemilihan umum atau pemilu pada tahun 1977.
Dalam  jadwal  tahapan  rencana  operasi  penerangan,  Televisi  Replublik  Indonesia atau  TVRI  melakukan  rencana  dari  Renopen  dengan  melalui  tiga  tahap.  Langkah  yang pertama, rencana tersebut dilaksanakan pada tahun Maret 1975. Langkah yang mereka lalui dilakukan  dengan  cara  menyusun  program  serta  bahan  liputan  untuk  disiarkan  di  televisi dengan hal  yang  berkaitan laporan  hasil pembangunan  pemerintah  pada masa  Orde  Baru. Tahap  ini  efisien  dalam  menarik  perhatian  rakyat  Indonesia  untuk memilih  Golkar  dalam pemilu.  Terkait  pelaksanaan  dari  tahap  kesatu  mengenai  program  yang  dibuat  akan disiarkan  pada  televisi  sekitar  tahun  Juni  1973  di  TVRI  dengan  jadwal  yang  sudah ditentukan  oleh  petugas  penyiaran  Televisi  Rakyat  Indonesia  dan  pemerintah  pada  masa Orde  Baru.  Program  mengenai  rencana  tersebut  berjalan  dengan  semestinya  hingga mengalami kenaikan jadwal penayangan di televisi dan menjadi program acara sehari-hari. Fenomena  tersebut  terjadi  pada  tahun  1975  dimana  acara  program  pembangunan  sudah menjadi acara sehari-hari di televisi khususnya tayang di Televisi Replublik Indonesia atau TVRI.
Tahap  kedua  mengenai  rencana  dari  operasi  penerangan  dari  Deppen,  hal  yang dilakukan  adalah  terkait  dalam  pelaksanaan  pemilu  pada  masa  Orde  Baru.  Jadwal  dari pelaksanaan  tahap  kedua  dimulai  dari  tahun  Januari  1976.  Acara  yang  disiarkan  dalam program  TVRI  pada  saat itu  adalah  kegiatan  dan hasil  dari  pelaksanaan pemilihan  umum atau pemilu. Dalam siaran tersebut juga ada edukasi dari pemerintah mengenai aturan serta
tata  laksana  untuk  melakukan  aksi  pemilihan  umum  atau  pemilu.  Dalam  siaran  tersebut juga  terdapat  beberapa  lagu-lagu  dan  gendang-gending  yang  berkaitan  dengan  pemilihan umum  atau  pemilu.  Rencana  yang  terdapat  di  tahap  kedua  dalam  rencana  Operasi Penerangan juga adanya siaran mengenai logistik atau pengiriman bahan dan barang untuk mencukupi  kebutuhan  masyarakat.  Rencana  tersebut  juga  dapat  dilakukan  untuk mendapatkan simpati dari rakyat terutama rakyat kalangan bawah (Gianty, 2017). Program acara  siaran  yang  dilakukan  juga  selain  membahas  edukasi  mengenai  pelaksanaan pemilihan  umum,  juga  menyiarkan  dari  hasil  pembangunan  yang  dilaksanakan  beberapa daerah  supaya  menarik  simpati  bahwa  pemerintah  memiliki  keadilan  dalam  membangun pembangunan (Setiawan, 2015).
Tahap  selanjutnya  dari  yang  ketiga, tahapan  ini  dilakukan  pada  tahun selanjutnya yakni  tahun  1977.  Pelaksanaan  dari  tahapan  tersebut  terjadi  menjelang  dari  pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu.  Pada tahap ini, program acara televisi yang disiarkan oleh TVRI atau Televisi Rakyat Indonesia ditayangkan lebih memanas dan kompleks mengenai hasil  pembangunan  di  beberapa  daerah.  Hasil  yang  ditanyangkan  dalam  acara  program tersebut  bisa  berupa  materi  dari  video  yang  sudah  dipotong,  kumpulan  hasil  film pembagunan yang sudah disiapkan untuk disajikan dengan bentuk laporan, serta beberapa laporan  juga  yang  sudah  dikhususkan  untuk  persiapan  ketika  menjelang  hari  pelaksanaan pemilihan  umum  atau  pemilu  (Faqihuddien  et  al.,  1977).  Pada  wewenang  dari  kekuasaan TVRI juga diberi hak untuk menyiarkan tayangan dari proses hasil pemilihan umum secara langsung dan resmi. Masa kampanye pada saat itu, beberapa partai seperti Golkar, PDI, dan PPP  mendapatkan  jatah  penayangan  yang  lebih  banyak  sebanyak  dua  kali  tayang  dalam waktu  sebulan.  Pada  masa  kampanye  saat  itu,  mengenai  siaran  tentang  laporan  hasil pembangunan  dibeberapa  daerah  masih  disiarkan.  Salah  satu  contoh  dari  hasil pembangunan  yang  disiarkan  dengan  nama  ”Kampanye  Bayangan”  yang  menayangkan dari  partai  Golkar  serta  perubahan  yang  nyata  dari  periode  Orde  Baru.  Partai  Golkar memiliki keuntungan lebih yakni memperoleh hak yang sama meskipun sudah kedua partai politik dari peserta pemilu atau pemilihan umum. Siaran yang mereka siarkan mendapatkan sebuah keuntungan untuk menarik simpati masyarakat.
Penayangan dari program acara televisi TVRI mengalami keseringan jadwal tayang di  bagian  laporan  hasil  pembangunan  di  beberapa  daerah  oleh  beberapa  partai  politik. Acara  penayangan  tersebut  ditayangkan  mulai  jam  19:44  -  20.00  WIB.  Penayangan tersebut hampir dilakukan setiap hari selama menjelang pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu.  Hasil  jam  tayang  mulai  mengalami  perkembangan  penambahan  jam  tayang mengenai  hasil  pembangunan  di  beberapa  daerah  terjadi  pada  bulan  Maret  yang  bisa disiarkan  sebanyak  dua  puluh  kali  jam  tayang  di  hari  yang  berbeda  (Massa,  2022). Kemudian mengalami penambahan jam tayang hingga sebanyak dua delapan kali pada hari yang berbeda. Siaran tersebut juga ditayangkan pada hari Minggu, jadwal tersebut dimulai dari  26  Juni  hingga  3  Juli,  mengenai  acara  program  hasil  pembangunan  dalam  bentuk laporan juga disiarkan. Tema yang disiarkan berupa laporan tidak berkurang dan melalukan pemotongan beberapa video dari hasil pembangunan di beberapa daerah dan dokumentasi mengenai proses pembangunan. Acara program yang disiarkan di televisi selain membahas pembangunan di beberapa daerah juga membahas kegiatan presiden kedua yakni Soeharto sebagaimana  beberapa  aktivitas  disiarkan,  salah  satunya  adalah  aktivitas  hariannya memancing. Beliau juga memberi arahan edukasi mengenai proses pelaksanaan pemilihan umum  atau  pemilu.  Pada  periode  tersebut  juga  terdapat  kesenjagan  antara  partai  politik pada masa Orde Baru.
B. Perbedaan  Pola  Politik  yang  Tersirat  dalam  Siaran  Televisi  pada  Periode Orde Baru dan Reformasi
Pada  masa  Orde  baru  yang  dikuasai  oleh  Presiden  Soeharto,  media  massa  yang digunakan  khususnya  siaran  televisi,  memiliki  perkembangan  yang  berbeda  dengan  masa
reformasi. Dalam masa Orde Baru, lingkungan industri bidang pertelevisian dianggap lebih memihak  kekuatan dari  pemerintah.  Politik  yang tersirat  dalam siaran  televisi juga  sering ditayangkan  di  televisi.  Kehidupan  sosial  yang  dijalani  juga  tidak  seimbang  dengan peraturan  pemerintah  yang  berlaku.  Pada  masa  Orde  Baru,  sebagai  rakyat  Indonesia dianggap  tidak  boleh  menyuarakan  pendapat  yang  berhubungan  dengan  penentangan pemerintah  dalam  bentuk  apapun.  Ada  beberapa  pendapat  jika  melawan  dianggap  tidak mendukung  sepenuhnya  pemerintah.  Namun  respon  masyarakat  dan  pergerakan perkembangan  dunia  pertelevisian  dengan  mengikuti  tahun  mengalami  perubahan. Sebelumnya  Indonesia  hanya  memiliki  satu  siaran  televisi  yakni  TVRI  atau  kepanjangan dari  Televisi  Replublik  Indonesia.  Siaran  tersebut  menurut  masyarakat  dianggap mendukung  propaganda  pemerintah  baik  itu  kepemimpinan  hingga  ketidakseimbangan persaingan  yang  sehat  dengan  partai  politik.  Hal  tersebut  terjadi  karena  mengikuti perkembangan  teknologi  yang  juga  berkembang  pesat.  Salah  satu  bukti  dari  dampak perkembangan  teknologi  pada  masa  itu  yakni  munculnya  beberapa  televisi-televisi  milik swasta. Televisi swasta muncul dari harapan masyarakat dengan adanya pembaharuan dari jenis  acara  siaran  yang  ditayangkan  dalam  bentuk  berbeda.  Salah  satu  siaran  televisi  dari milik  swasta  adalah  RCTI  yang  merupakan  kepanjangan  dari  Rajawali  Citra  Televisi Indonesia. Rajawali Citra Televisi Indonesia (TVRI) lahir pada tahun 1989. Rajawali Citra Televisi Indonesia hadir sebagai televisi milik swasta perdana di Indonesia  (Fajri & Kom, 2015).  Pada  masa  awal  dari  siaran  televisi  Rajawali  Citra  Televisi  Indonesia  ini,  dapat menarik  perhatian  kepada masyarakat  untuk memiliki  keinginan  untuk menonton  televisi. Rajawali  Citra  Televisi  Indonesia  merupakan  saluran  televisi  yang  harus  menggunakan prabayar  atau  langganan.  Meski  menjadi  siaran  televisi  milik  swasta,  Rajawali  Citra Televisi  Indonesia  sukses  menjadikan  peringkat  pertama  dari  penghargaan  siaran  hiburan di seluruh Indonesia.
Mengetahui  hal  ini,  menarik  perhatian  bagi  para  kalangan  lainnya  untuk menjadikan televisi  sebagai  persaingan ekonomi  di  Indonesia.  Kesuksesan  Rajawali  Citra Televisi Indonesia memicu tumbuhnya dari beberapa saluran televisi milik swasta lainnya. Televisi  milik  swasta  yang  muncul  lainnya  adalah  Metro  TV.  Metro  TV  lahir  pada  25 November 2000. Pemimpin dari siaran televisi Metro TV adalah Surya Paloh. Keunggulan dari  Metro  TV  adalah  siaran  yang  ditayangkan  lebih  banyak  bisa  dijangkau    hampir  ke seluruh  wilayah  Indonesia.  Keunggulan  lainnya  mengenai  Metro  TV  adalah  selalu tayangnya Metro TV yakni selama 24 Jam untuk setiap hari. Acara program televisi yang direncanakan oleh Metro TV hanya berupa acara berita dan pelaporan saja. Namun dengan perkembangannya  Metro  TV  mempertimbangkan  dengan  memasukan  beberapa  program acara  yang  bersifat  menghibur  ringan.  Dengan  keunikannya  dalam  berbahasa,  Metro  TV juga  menyajikan  program  acara  dengan  berbahasa  Mandarin  dan  merupakan  stasiun pertama  di  Indonesia  yang  menggunakan  bahasa  Mandarin  sebagai  pembawa  dalam program  acara  televisi.  Prestasi  lainnya  yang  diraih  oleh  Metro  TV  adalah  siaran  televisi pertama yang menyajikan dalam bahasa inggris dalam program acara dan program televisi tersebut dapat dilihat oleh seluruh dunia (Yusuf, 2016).
Perkembangan  televisi  di  Indonesia  sudah  makin  berkembang,  akibat  dari kemajuan teknologi membawa pengaruh positif dan negatif. Salah satu dampak negatif dari kemajuan siaran televisi di Indonesia adalah tontonan yang tidak layak untuk ditonton oleh anak-anak  dan  hanya  untuk  orang  dewasa  (Respati,  2013).  Tontonan  seperti  itu  dianggap dapat  menurunkan  moralitas  sebagai  masyarakat  yang  beradab.  Beberapa  sikap  tidak terpuji  seperti  konsumtif,  kekerasan,  perbuatan  buruk  lainnya  juga  berkembang  dan  tidak mudah  untuk  disaring  siarannya  (Gafari,  2008).  Keadaan  tersebut  membuat  keterpurukan masyarakat  untuk  menonton  televisi  dengan  aman  dan  nyaman  (Massa,  2022).  Ada beberapa usaha yang dilakukan oleh DPR atau dewan perwakilan rakyat yang mendukung suara  rakyat  untuk  mengganti  aturan  penyiaran  televisi  di  Indonesia.  Sesuai  dengan pengeluaran edaran Rancangan Undang-Undang Penyiaran pada tahun 2022 dengan minta menggantikan  regulasi  penyiaran  televisi  yang  terkait  dalam  UU  Penyiaran  No.24  tahun 1997.  Hasil  dari  perundingan  tersebut  mendapatkan  hasil  yang  tidak  memuaskan  bagi
masyarakat karena banyaknya pihak yang tidak menyetujui dari perubahan regulasi dalam penyiaran televisi di Indonesia.
Propaganda  yang  tersirat  dalam  penyiaran  televisi  pada  saat  itu  masih  berlanjut serta konflik mengenai regulasi penyiaran televisi di Indonesia juga belum tuntas pada saat itu  masih  mengalami  perdebatan.  Pihak  yang  menolak  dari  perubahan  regulasi  penyiaran televisi  di  Indonesia  karena  dengan  argumen  dianggap  sebagai  diskriminatif  yang  dapat menghambat perkembangan di bidang media elektronik terutama televisi. Bagi pihak yang pro  mengenai  permasalahan  perubaha  regulasi,  golongan  tersebut  karena  berpendapat bahwa  dapat  menghambat  pemasukan  ekonomi  dalam  bidang  bisnis  penyiaran  televisi  di Indonesia.  Setelah  melewati  banyak  perdebatan  hingga  setelah  disahkannya  Rancangan Undang-Undang  Penyiaran  yang  berubah  menjadi  Undang-Undang  Penyiaran  No.32 Tahun  2022.  Konflik  mengenai  sengketa  belum  padam.  Pemerintah  juga  terlibat  dalam konflik  tersebut  khususnya  Komisi  Penyiaran  Indonesia  atau  KPI  (Armando,  2017). Kejadian  tersebut  bahwasannya  kekuatan  dari  siaran  televisi  dapat  diukur  dengan kepemimpinan  seseorang  dan  berpengaruh  dalam  negeri  (Ahmad  Muthohar,  n.d.).  Salah satu  contohnya  adalah  siaran  mengenai  sakitnya  Presiden  Soeharto.  Beliau  semasa  sakit mendapatkan perhatian dari pihak televisi dan disiarkan secara berlebihan. Keseimbangan dan keadilan dalam membuat sebuah berita mengenai presiden Soeharto tidak bersifat adil dan imbang.
Salah  satu  program  acara  yang  ditayangkan  secara  berlebihan  pada  masa  Orde Baru  adalah  kisah  dari  kerabat  dengan  orang-orang  terdekat  dari  keluarga  Cendana. Peliputan  media  yang  terus  menerus  membahas  sosok  kepemimpinan  Presiden  Soeharto dengan  tidak  seimbangnya  dengan  kebutuhan  pendidikan,  hiburan,  dan  lainnya  membuat hasil analisa oleh kritikus di bidang ahli media bahwa adanya hubungan yang kuat antara pemilik  siaran  televisi  dengan  pemimpin  Negara  Indonesia  pada  saat  itu.  Penayangan media  televisi  yang  bersifat  monopolistik  memiliki  dampak  kepada  masyarakat  terutama pada  kalangan  raykat  miskin.  Kurangnya  mendapatkan  ragam  informasi  yang  mendidik karena keseluruhan konten dalam penayangan televisi hanya memihak untuk memperoleh keuntungan  kepemilikan  media  saja.  Pada  itulah  masa  reformasi  membuat  sebuah keputusan untuk melakukan aksi suara dalam bentuk untuk perubahan regulasi kepemilikan media  agar  konten  yang  dibuat  dapat  bermanfaat  dan  bersifat  adil  serta  seimbang.  Salah satu  aksi  yang  dapat  dilakukan  sebagai  wujud  Negara  yang  menjunjung  demokratis, penyiaran  televisi  dapat  dilakukan  secara  desentralisasi.  Desentralisasi  yang  dilakukan dapat  dengan  cara  memberikan  dan  menuruti  aspresiasi  masyarakat  di  daerah  untuk membangun  lembaga  penyiaran  yang  berdasarkan  dengan  adat  istiadat,  norma,  budaya setempat supaya dapat bersifat beragam.
Pada  masa  Orde  Baru,  masyarakat  Indonesia  dapat  dikatakan  sebagai  hanya menjadi  penonton  diam  dalam  acara  televisi  tersebut.  Masyrakat  juga  dijadikan  sebagai objek penanaman sebuah ideologi otoritarisme. Ideologi politik tersebut sangat jauh dengan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia yang Berbhineka Tunggal Ika dan Demokratis. Pada  masa  Reformasi  lahirlah  dari  jawaban  permasalahan  yang  dihadapi  pada  saat  Orde Baru.  Banyaknya  perubahan  dan  kebebasan  dalam  penyiaran  dan  penyebaran  serta berpendapat  mengenai  pemerintah.  Perubahan  ini  cukup  pesat  dalam  bidang  konten  yang tersirat  dalam  siaran  televisi.  Makna  yang  tersirat  paling  bisa  kita  analisa  adalah  politik. Pada masa reformasi, siaran yang ditayangkan bersifat fleksibel dan tidak adanya ancaman mengenai  berpendapat  mengenai  pemerintah.  Siaran  yang  ditayangkan  juga  beragam bidangnya  tidak  hanya  berfokus  pada  sistem  politik  pada  Indonesia  yang  berbeda  pada masa  Orde  Baru  dengan  seringnya  penayangan  kegiatan  politik  dan  propaganda  yang terbungkus dalam konten siaran televisi.

## 30 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah

## Simpulan
Televisi  merupakan  bentuk  dari  teknologi  berupa  media  massa  yang  menampilkan tampilan visual video (gambar dinamis) atau gambar (gambar statis) dan suara dalam bentuk kotak atau  wadah  yang  berkesinambungan  dengan  sinyal  satelit  dan  kabel.  Televisi  pertama  kali diciptakan oleh John Logie Baird pada 13 Maret 1888. Pembuatan televisi karena terinspirasi dari maraknya radio pada saat itu.Televisi dianggap sebagai kemajuan peradaban manusia dan hiburan bagi  masyarakat  (Calabrich,  2016).  Acara  televisi  memiliki  jam  tayang  yang  berbeda-beda  sesuai dengan  jam  kegiatan  manusia  dan  selaras  dengan  kebutuhan  publik.  Jenis  acara  televisi  yang ditayangkan yakni berita,kartun,hiburan komedi, ritual tradisi agama, dan lain-lain. Bentuk televisi juga  menyeimbangkan  dengan  zaman  yang  berlaku,  pada  masa  orde  baru  televisi  masih  dalam bentuk  televisi  tabung.  Televisi  memiliki  dampak  positif  dan  negatif  kita  sebagai  masyarakat Indonesia dapat lebih bijak menyaring siaran acara televisi baik untuk individu dan keluarga serta lingkungan.  Komunikasi  yang  nyata  dan  efektif  juga  merupakan  dampak  dari  adanya  televisi. Kejadian  seluruh  dunia  dapat  disiarkan  di  televisi  dan  mudahnya  informasi  dari  luar  ke  dalam negeri  bahkan  terjadinya  proses  globalisasi.  Penyiaran  TV  dilakukan  dengan  memerlukan  sinyal VHF  dan  UHF  agar  dapat  memasuki  acara  televisi  yang  diinginkan.  Berbeda  dengan  zaman sekarang  yang  menganggap  televisi  merupakan  aksesoris  perabotan  rumah,  sebelum  reformasi terjadi,  masyarakat  Indonesia  masih  kesulitan  dalam  menonton  televisi.  Beberapa  Masyarakat masih menetapkan  budaya menonton televisi  bersama  dengan  warga atau  di tempat  perkumpulan masyarakat. Berbeda dengan masa kini cenderung menonton siaran melalui siaran langsung dalam gadget. Masa Orde Baru masih jarangnya penduduk Indonesia yang memiliki televisi, karena harga yang  cenderung  mahal  sehingga  hanya  beberapa  warga  saja  yang  sudah  bisa  memiliki  televisi. Televisi  pertama  kali  tayang  di  Indonesia  pada  tanggal  17  Agustus  1962.  Acara  yang  disiarkan merupakan  upacara  bendera  merah  putih  di  Istana  Negara  dengan  sebagai  memperingati  HUT kemerdekaan Indonesia.
Pada tahun 1977, keadaan politik pada saat itu belum ada perubahan yang signifikan bagi sosial, kemudian Deppen membuat sebuah rancangan aturan baru mengenai penarikan suara dalam pemilihan  umum.  Konsep  yang  dibuat  Deppen  merupakan  Konsep  Rencana  Operasi  Penerangan (Renopen) yang dilakukan untuk pemilihan umum atau pemilu. Rencana ini dianggap berpengaruh besar  terhadap  kekuasaan  presiden  Soeharto.  Isi  dari  rencana  tersebut  berupa  kumpulan  strategi dalam mengamankan suara yang terkumpul dari pemilihan umum. Salah satu cara yang digunakan dalam salah satu strategi Konsep Rencana Operasi Penerangan atau Renopen untuk mengamankan suara  yang  dihasilkan  dari  pemilihan  umum  adalah  menggunakan  menarik  perhatian  dengan memanfaatkan media massa yang digunakan pada saat itu. Salah satu media massa yang digunakan adalah  siaran  televisi.  TVRI  atau  Televisi  Replublik  Indonesia  merupakan  naungan  dibawah kekuasaan pemerintah Indonesia, dan satu-satunya televisi yang disiarkan di Indonesia. TVRI juga dibawah  naungan  dengan  Deppen.  TVRI  atau  Televisi  Replublik  Indonesia  dijadikan  sebagai sarana  atau  wadah  mengumpulkan  dan  mengamankan  hasil  suara  yang  telah  dikumpulkan  dari pemilihan umum pada masa Orde Baru tahun 1977.
Penayangan  dari  program  acara  televisi  TVRI  mengalami  keseringan  jadwal  tayang  di bagian  laporan  hasil  pembangunan  di  beberapa  daerah  oleh  beberapa  partai  politik.  Acara penayangan  tersebut  ditayangkan  mulai  jam  19:44  -  20.00  WIB.  Penayangan  tersebut  hampir dilakukan  setiap  hari  selama  menjelang  pelaksanaan  pemilihan  umum  atau  pemilu.  Hasil  jam tayang mulai mengalami perkembangan penambahan jam tayang mengenai hasil pembangunan di beberapa daerah terjadi pada bulan Maret yang bisa disiarkan sebanyak dua puluh kali jam tayang di  hari  yang  berbeda  (Massa,  2022).  Kemudian  mengalami  penambahan  jam  tayang  hingga sebanyak  dua  delapan  kali  pada  hari  yang  berbeda.  Siaran  tersebut  juga  ditayangkan  pada  hari Minggu,  jadwal  tersebut  dimulai  dari  26  Juni  hingga  3  Juli,  mengenai  acara  program  hasil pembangunan dalam bentuk laporan juga disiarkan (Freddy H. Istanto, 1999). Tema yang disiarkan berupa  laporan  tidak  berkurang  dan  melalukan  pemotongan  beberapa  video  dari  hasil pembangunan di beberapa daerah dan dokumentasi mengenai proses pembangunan. Acara program yang  disiarkan  di  televisi  selain  membahas  pembangunan  di  beberapa  daerah  juga  membahas kegiatan  presiden  kedua  yakni  Soeharto  sebagaimana  beberapa  aktivitas  disiarkan,  salah  satunya
adalah  aktivitas  hariannya  memancing.  Beliau  juga  memberi  arahan  edukasi  mengenai  proses pelaksanaan  pemilihan  umum  atau  pemilu.  Pada  periode  tersebut  juga  terdapat  kesenjagan  antara partai politik pada masa Orde Baru.
Pada  masa  Orde  Baru,  masyarakat  Indonesia  dapat  dikatakan  sebagai  hanya  menjadi penonton  diam  dalam  acara  televisi  tersebut.  Masyrakat  juga  dijadikan  sebagai  objek  penanaman sebuah  ideologi  otoritarisme.  Ideologi  politik  tersebut  sangat  jauh  dengan  identitas  kita  sebagai masyarakat Indonesia yang Berbhineka Tunggal Ika dan Demokratis. Pada masa Reformasi lahirlah dari  jawaban  permasalahan  yang  dihadapi  pada  saat  Orde  Baru.  Banyaknya  perubahan  dan kebebasan dalam penyiaran dan penyebaran serta berpendapat mengenai pemerintah. Perubahan ini cukup  pesat  dalam  bidang  konten  yang  tersirat  dalam  siaran  televisi.  Makna  yang  tersirat  paling bisa kita analisa adalah politik. Pada masa reformasi, siaran yang ditayangkan bersifat fleksibel dan tidak adanya ancaman mengenai berpendapat mengenai pemerintah. Siaran yang ditayangkan juga beragam  bidangnya  tidak  hanya  berfokus  pada  sistem  politik  pada  Indonesia  yang  berbeda  pada masa  Orde  Baru  dengan  seringnya  penayangan  kegiatan  politik  dan  propaganda  yang  terbungkus dalam konten siaran televisi.

## DAFTAR PUSTAKA
6. Televisi Komunitas, Media Pemberdayaan Masyarakat - Budhi Hermanto . (n.d.).
Ahmad  Muthohar,  A.  R.  (n.d.). RELASI  MEDIA  MASSA  DAN  POLITIK  Studi  Peran  Televisi dalam Dinamika Politik di Indonesia .
Alkhajar, E. N. S. (2011). Televisi dan Energi Pembangun Bangsa. Komunikasi Massa , 4 (1), 107– 118.
Armando,  A.  (2017).  Kegagalan  Televisi  Berjaringan  dan  Dampaknya  pada  Demokrasi  di Indonesia. Jurnal Komunikasi Indonesia , 25–34.
Calabrich, S. L. (2016). Learners’ Perceptions of the Use of Mobile Technology in a Task-Based Language Teaching Experience. International Education Studies , 9 (12), 120–136.
Fajri, C., & Kom, S. I. (2015). Fungsi Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dalam Membentuk Ruang Publik. CHANNEL: Jurnal Komunikasi , 3 (1).
Faqihuddien,  O.,  Utomo,  A.,  Sejarah,  P.  I.,  Sejarah,  J.  P.,  &  Ilmusosial,  F.  (1977). TELEVISI REPUBLIK  INDONESIA  SEBAGAI  MEDIA  KAMPANYE  PADA  PEMILIHAN  UMUM 1977  TVRI  AS  A  MEDIA  FOR  POLITICAL  PROPAGANDA  IN  1977  GENERAL ELECTION  Hermin  Indah  Wahyuni  ,  Televisi  dan  Intervensi  Negara :  Konteks  Politik Kebijakan Publik Industri Penyiaran Telev . 178–191.
Freddy  H.  Istanto.  (1999).  Peran  Televisi  Dalam  Masyarakat  Citraan  Dewasa  Ini  Sejarah
Perkembangan Dan Pengaruhnya. Nirmana , 1 (2), 95–108.
http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/dkv/article/view/16045
Gafari, M. (2008). Kekerasan dalam media massa televisi. - .
Gianty, G. (2017). Hak cipta dan penggunaan kembali : Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah  ,  memperbaiki  ,  dan  membuat  ciptaan  turunan  bukan  untuk  kepentingan komersial  ,  selama  anda  mencantumkan  nama  penulis  dan  melisensikan  ciptaan  turunan dengan  syarat  ya. Journal  of  Experimental  Psychology:  General , 136 (1),  23–42. http://kc.umn.ac.id/5548/1/BAB II.pdf
Hadi, D. W., & Kusuma, G. (2006). Propaganda Orde Baru 1966-1980. Jurnal Sosioteknologi , 1 , 40–50. www.journal.unair.ac.id/filerPDF/4_jurnal propaganda_dwiwahyonohadi.pdf
Hermanto, B. (2007). Televisi Komunitas: Media Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Komunikasi , 2 (1), 243–252.

## 32 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah
Karlina,  L.  (2014).  Dampak  Pemberitaan  Infotainment  di  Televisi  dalam  Industrialisasi  Media terhadap Perilaku Etika di Masyarakat. Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi , 3 (2), 189–196.
Kurniady,  I.,  &  Sazali,  H.  (2022).  KAJIAN  LITERASI  MEDIA  DALAM  KIPRAH PERTELEVISIAN  PASCA  ORDE  BARU  (PRESPEKTIF  KOMUNIKASI  ISLAM). Sahafa Journal of Islamic Communication , 5 (1), 17–29.
Massa, M. (2022). Kajian Literasi Media Kiprah Pertelevisian Pasca Orde Baru dalam Perspektif Komunikasi  Islam  Media  Literacy  Study  of  Post-New  Order  Television  Gait  in  Islamic Communication Perspective . 5 (1).
PRAMESWARI, F. (2009). DINAMIKA PERUBAHAN PERAN TVRI DALAM TRANSISI POLITIK DI  INDONESIA  (Studi  Kasusu  TVRI  Jawa  Timur  Era  Orde-Era  Reformasi) . UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Respati,  W.  (2013).  Media  Literasi:  Upaya  Bijak  Menyikapi  Terpaan  Tayangan  Televisi. Humaniora , 4 (1), 619–631.
Setiawan,  I.  (2015).  Budaya  televisi  di  indonesia:  wacana  dan  kepentingan  ideologis  dari  dua periode. Lakon: Jurnal Kajian Sastra Dan Budaya , 4 (1), 56–79.
Tabrani, P. (1992). Semiotika dan bahasa rupa gambar. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya LPUI dan Lingkaran Peminat Semiotika .
Yusuf, M. F. (2016). Komodifikasi: Cermin Retak Agama Di Televisi: Perspektif Ekonomi Politik Media. INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication) , 1 (1), 25.
https://doi.org/10.18326/inject.v1i1.672