## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2018-2020
Hilda Rizqi Amalia 1 , Berlina Yudha Pratiwi 1*
1 Politeknik Negeri Jember, Jl. Mastrip PO BOX 164 Jember, Indonesia
* Korespondensi: berlina_y@polije.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to analyze the financial performance of the Banyuwangi Regency Government in 2018 to 2020 using financial ratio analysis. This research design uses descriptive qualitative. The population and samples taken are the 2018-2020 Banyuwangi Regional Government Financial Reports. Data were obtained  by  means  of  documentation,  and  literature  study.  The  results  show  that  the  financial performance  of  the  Banyuwangi  Regency  Government  in  the  ratio  analysis  of  the  degree  of decentralization in 2018-2020 shows less. In the analysis of the ratio of regional financial dependence in 2018-2020 is very high. In the analysis of the ratio of regional financial independence in 2018-2020 it is very low. In the analysis of the effectiveness ratio of regional original income (PAD) the average 2018-2020  shows  less  effective . In  the  2018–2020  PAD  efficiency  analysis,  it  is  very  efficient. In  the analysis of the compatibility ratio for 2018–2020, it shows that the amount of funds owned for operating expenses is 78.84% while operating expenses is 20.06%. The analysis of the growth ratio in 2018-2020 is fluctuating . Keywords : Financial Statements, Financial Performance, Ratio Analysis

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 sampai 2020 dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Rancangan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Populasi dan sampel yang diambil adalah Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  banyuwangi  2018-2020.  Data  diperoleh  dengan  cara dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  pada  analisis  rasio  derajat  desentralisasi  tahun  2018–2020 menunjukkan kurang. Pada analisis rasio ketergantungan keuangan daerah tahun 2018 – 2020 sangat tinggi. Pada analisis rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2018–2020 rendah sekali. Pada analisis rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) rata-rata tahun 2018-2020 menunjukkan kurang efektif. Pada analisis efisiensi PAD tahun 2018–2020 sangat efisien. Pada analisis rasio keserasian tahun 2018– 2020 menunjukkan bahwa besar dana yang dimiliki untuk belanja operasi sebesar 78,84% sedangkan belanja operasi 20,06%. Analisis rasio pertumbuhan tahun 2018–2020 bersifat fluktuatif.
Kata kunci : Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan, Analisis Rasio

## PENDAHULUAN
Akuntansi  sektor  publik  saat  ini  berkembang  sangat  pesat  dengan  adanya penerapan  pengelolaan  keuangan  negara.  Pengelolaan  keuangan  negara  sudah mengalami  perubahan  dari  sentralistik  menjadi  desentralistik.  Sentralistik merupakan  pemberlakukan  kekuasaan  oleh  pemerintah  pusat.  Sedangkan desentralistik  merupakan  pemberian  kekuasaan  kepada  pemerintah  daerah  untuk mengelola pemerintahan secara mandiri atau biasa disebut otonomi daerah. Dalam hal ini pengelolaan keuangan negara sudah tidak terpusat lagi di pemerintah pusat, akan tetapi dapat dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah.
Otonomi  daerah  menurut  pasal  1  ayat  6  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014 adalah hak, wewenang, dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan Pemerintah  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Otonomi  daerah  diharapkan  sebagai  wadah  dalam mengimplementasikan  tujuan  pemerintah  pusat  dengan  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  daerah.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  dilakukan  dengan memperhatikan  beberapa  pertimbangan  yaitu  pertimbangan  bahwa  daerah  lebih mengerti  dan  lebih  memahami  kebutuhan  masyarakat  daerahnya,  sehingga  dapat dijadikan  dasar  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Kewenangan  adanya  otonomi daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat mengelola dan mengembangkan potensi daerah masing-masing agar menjadi daerah yang mandiri. Anggapan tersebut dikarenakan,  pemerintah  daerah  lebih  dekat  kepada  masyarakat,  sehingga  lebih mengetahui potensi dan kebutuhan dari masyarakatnya.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  bisa  menjadi  tolok  ukur dalam menilai performa keuangan pemerintah daerah, karena anggaran bisa menjadi gambaran  kedapatan  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  kepentingan  publik seperti  pembangunan  infrastruktur  yang  dilaksanakan  di  daerah.  Hasil  penelitian Ropa  (2016)  menyatakan  bahwa  salah  satu  cara  mengukur  performa  keuangan pemerintah  daerah  yakni  melakukan  analisis  rasio  keuangan  terhadap  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah ditentukan .
Menurut Mahmudi (2019), analisis rasio keuangan adalah perbandingan antara dua aspek data yang berasal dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan berdasarkan  laporan  realisasi  APBD  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar kegiatan  pemerintah  dalam  melakukan  pengeluaran  pendapatan,  menilai  seberapa besar tingkat kemandirian dalam menggunakan dana transfer, mengukur performa dalam  realisasi  pendapatan  asli  daerah,  serta  untuk  melihat  perkembangan penerimaan  pendapatan  dan  tingkat  pengeluaran  yang  dilakukan  selama  satu periode.  Menurut  Mahmudi  (2019)  performa  keuangan  pemerintah  dapat  diukur menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.
Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah otonomi di Provinsi Jawa Timur  yang  diberikan  kekuasaan  secara  luas  dan  diberikan  tanggungjawab  dalam melaksanakan  urusan  pemerintah  dari  pemerintah  pusat  untuk  memberikan pelayanan  terhadap  perkembangan  daerah.  Pemerintah  daerah  Kabupaten Banyuwangi dalam menyelenggarakan otonomi daerah setiap tahunnya berkewajiban untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Berdasasarkan  tabel  1.1  di  bawah,  dapat  diketahui  permasalahan  keuangan daerah  yang  dihadapi  Kabupaten  Banyuwangi  antara  lain  yaitu  tingkat ketergantungan  dana  transfer  pemerintah  daerah  Kabupaten  Banyuwangi  masih sangat tinggi terhadap pemerintah pusat selama kurun waktu 2018-2020 pendapatan transfer  yang  diterima  Kabupaten  Banyuwangi  mengalami  fluktuasi  dari  tahun  ke
tahun.  Permasalahan  lain  yang  dihadapi  adalah  rendahnya  kedapatan  pemerintah daerah  dalam  mengelola  sumber-sumber  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  yang seharusnya  dapat  dioptimalkan  sehingga  penerimaan  PAD  relatif  sangat  rendah apabila dibandingkan dengan pendapatan transfer.
Tabel 1. Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun Anggaran 2016-2020 Tahun Sumber Pendapatan Total Pendapatan Daerah .. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer .. Lain-lain PAD yang Sah 2018 Rp450.066.949.215,18  Rp2.416.047.253.365,00  Rp131.529.815.766,36  Rp2.997.644.018.346,54 2019 Rp495.691.172.682,08  Rp2.521.085.575.825,00  Rp126.505.875.606,25  Rp3.143.282.624.113,33
2020 Rp482.740.174.377,22  Rp2.339.531.673.666,00  Rp445.959.400.929,01  Rp3.268.231.248.972,23 Sumber: BPKAD Kabupaten Banyuwangi (2021)
Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini akan membahas tentang kinerja keuangan  Pemerintah  Daerah  dengan  berdasarkan  Laporan  Realisasi  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif, menurut Sugiyono (2017) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme,  digunakan  untuk meneliti pada kondisi obyek yang terjadi secara alamiah adanya perubahan apapun. Peneliti  sebagai  instrumen  kunci.  Penelitian  menggunakan  pendekatan  deskriptif untuk mendeskripsikan atau menggambarkan obyek atau hasil penelitian. Penelitian ini  berusaha  untuk  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  hasil  analisis  rasio keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sehingga dapat diketahui . kinerja  keuangan  daerah  Kabupaten  Banyuwangi  tahun  anggaran  2018- 2020.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Banyuwangi.  Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah purposive  sampling. Sehingga,  sampel  yang  digunakan  adalah  Laporan  Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018-2020. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan studi pustaka.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis deskriptif  kualitatif.  Adapun  cara  analisis  yang  dilakukan  yaitu  menghitung  rasio keuangan,  membuat  grafik,  melakukan  komparasi  dan  analisa  terhadap  hasil perhitungan rasio keuangan, dan menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Rasio Derajat Desentralisasi
Rasio  Derajat  Desentralisasi  adalah  rasio  yang  menggambarkan  tingkat kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Menurut Mahmudi (2019) Rasio Derajat desentralisasi dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Derajat Desentralisasi = Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan Daerah x 100
Tabel 2. Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun
Anggaran 2018-2020 .. Tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp) Total Pendapatan Daerah (Rp) Rasio Derajat Desentralisasi Keterangan 2018 450.066.949.215,18 2.997.644.018.346,54 15,01 Kurang 2019 495.691.172.682,08 3.143.282.624.113,33 15,77 Kurang 2020 482.740.174.377,22 3.268.231.248.972,23 14,77 Kurang Rata-Rata 15,18 Kurang

## Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2022 (data diolah)

## Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Rasio  ketergantungan  keuangan  daerah  adalah  rasio  yang  menggambarkan bagaimana  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat dan/atau  pemerintah  provinsi.  Menurut  Mahmudi  (2019)  Rasio  Ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Rasio Ketergantungan Daerah=
Pendapatan Transfer Total Pendapatan Daerah x 100% Tabel 3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018-2020 Tahun Pendapatan Transfer (Rp) Total Pendapatan Daerah (Rp) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (%) Keterangan 2018 2.416.047.253.365,00 2.997.644.018.346,54 80,60 Sangat Tinggi 2019 2.521.085.575.825,00 3.143.282.624.113,33 80,21 Sangat Tinggi 2020 2.339.531.673.666,00 3.268.231.248.972,23 71,58 Sangat Tinggi Rata-Rata 77,46 Sangat Tinggi Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2022 (data diolah)

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  adalah  rasio  yang  menjelaskan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah. Semakin  besar  angka  rasio  ini  menunjukkan  pemerintah  daerah  semakin  mandiri dalam membiayai pengeluarannya (Mahmudi, 2019). Menurut Mahmudi (2019) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Rasio Kemandirian =
Pendapatan Asli Daerah Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman x 100%
Tabel 4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018-2020
. Tahun
.. Pendapa tan Asli Daerah (Rp) Transfer Pemerintah Pusat (Rp) Transfer Pemerintah Provinsi (Rp) Pinjam an (Rp) Rasio Kemandi rian Keuanga n Daerah (%) Ketera ngan Pola Hubungan 2018 450.066.9 49.215,18 2.203.199.7 95.537,00 212.847.457 .828,00 218.90 7.793.3 68,65 17,08 Rendah Sekali Instruktif 2019 495.691.1 72.682,08 2.277.156.6 75.363,00 243.928.900 .462,00 35.950. 000 19,66 Rendah Sekali Instruktif 2020 482.740.1 74.377,22 2.157.953.6 88.002,00 181.577.985 .664,00 0 20,63 Rendah Sekali Instruktif Rata-Rata 19,12 Rendah Sekali Instruktif Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2022 (data diolah)

## Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD
Rasio efektivitas PAD adalah rasio yang menggambarkan kedapatan pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan PAD sesuai target yang ditetapkan sebelumnya (Mahmudi,  2019).  Sedangkan  rasio  efisiensi  PAD  adalah  rasio  yang  menunjukkan tingkat  efisiensi  performa  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  Pendapatan  Asli Daerah.  Menurut  Mahmudi  (2019)  Rasio  efektivitas  dan  efisiensi  PAD  dihitung dengan rumus sebagai berikut:

## Rasio Efektivitas PAD= Realisasi Penerimaan PAD
Target Penerimaan PAD x100%
Rasio Efisiensi PAD= Biaya Pemerolehan PAD Realisasi Penerimaan PAD x 100%
Tabel 5. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli daerah Pemerintah Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun Anggaran 2018–2020 Tahun Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp) Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%) Kriteria 2018 450.066.949.215,18 624.174.973.802,82 72,11 Tidak Efektif 2019 495.691.172.682,08 517.576.991.597,46 95,77 Cukup Efektif 2020 482.740.174.377,22 565.194.392.512,52 85,41 Kurang Efektif Rata-Rata 84,43 Kurang Efektif Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2022 (data diolah) Tabel 6. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018–2020 Tahun Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp) Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp) Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%) Kriteria 2018 1.998.061.824,00 450.066.949.215,18 0,44 Sangat Efisien 2019 3.999.722.664,00 495.691.172.682,08 0,81 Sangat Efisien 2020 - 432.740.174.377,22 0,00 Sangat Efisien Rata-Rata 0,42 Sangat Efisien Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2022 (data diolah)

## Rasio Keserasian
Rasio keserasian merupakan rasio yang menjelaskan mengenai keseimbangan antarbelanja. Menurut Mahmudi (2019) Analisis rasio keserasian diantaranya terdiri dari  yaitu  Analisis  Belanja  Operasi  dan  Analisis  Belanja  terhadap  Total  Belanja. Menurut Mahmudi (2019) Analisis belanja operasi dan belanja modal terhadap total belanja dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Rasio Belanja Operasi= Realisasi Belanja Operasi Total Belanja Daerah
Rasio Belanja Modal= Realisasi Belanja Modal Total Belanja Daerah Tabel 7. Rasio Keserasian Belanja Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018–2020 Tahun Realisasi Belanja Operasi (Rp) Total Belanja Daerah (Rp) Rasio Keserasian Belanja Operasi (%) 2018 1.945.420.887.034,24 2.425.803.550.332,60 80,20 2019 2.087.908.048.366,24 2.617.746.803.662,13 79,76 2020 2.102.953.113.847,04 2.746.572.574.168,47 76,57 Rata-rata 78,84 Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2022 (data diolah)
Tabel 8. Rasio Keserasian Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018–2020 Tahun Realisasi Belanja Modal (Rp) Total Belanja Daerah (Rp) Rasio Keserasian Belanja Modal (%) 2018 480.382.663.298,36 2.425.803.550.332,60 19,80 2019 529.542.999.045,89 2.617.746.803.662,13 20,23 2020 553.395.030.040,43 2.746.572.574.168,47 20,15 Rata-rata 20,06 Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2022 (data diolah)

## Rasio Pertumbuhan
Rasio  pertumbuhan  merupakan  rasio  yang  menilai  tingkat  kedapatan pemerintah untuk mempertahankan dan juga meningkatkan hasil yang dicapai untuk periode  kedepannya.  Menurut  Mahmudi  (2019)  Analisis  rasio  pertumbuhan  terdiri dari Analisis Pertumbuhan Pendapatan dan Analisis Pertumbuhan Belanja. Menurut Mahmudi  (2019)  Analisis  pertumbuhan  pendapatan  dan  belanja  dihitung  dengan rumus sebagai berikut:
Pertumbuhan Pendapatan= Pendapatan Th t-Pendapatan Th (t-1) Pendapatan Th (t-1)
Pertumbuhan Belanja= Realisasi Belanja Th t-Realisasi Belanja Th ( t-1 ) Realisasi Belanja Th ( t-1 )
Tabel 9. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 – 2020 Tahun Pendapatan Daerah (Rp) Rasio Pertumbuhan Pendapatan (%) 2018 2.997.644.018.346,54 9,72 2019 3.143.282.624.113,33 4,86 2020 3.268.231.248.972,23 3,97 Rata-rata 6,18 Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2022 (data diolah) Tabel 10. Analisis Pertumbuhan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 – 2020 Tahun Belanja Daerah (Rp) Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah (Rp) 2018 2.425.803.550.332,60 -0,63 2019 2.617.746.803.662,13 7,91 2020 2.746.572.574.168,47 4,92 Rata-rata 4,07 Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2022 (data diolah)

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi
Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan memakai rasio derajat desentralisasi selama tahun 2018  – 2020 dikategorikan kurang dapat dalam penyelenggaraan desentralisasi. Hal ini disebabkan karena total pendapatan asli daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2018  – 2020 masih terlalu rendah dari total pendapatan daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi belum dapat dalam mengelola dan menggali potensi- potensi  sumber  daya  yang  ada  di  daerahnya  atau  masih  rendah  dalam  mengatur keuangan daerahnya sendiri .

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  dengan menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah diketahui bahwa Pemerintah Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  selama  tahun  2018–2020  tingkat  ketergantungan pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat  sangat  tinggi.  Hal  ini  disebabkan karena  total  pendapatan  daerah  yang  diterima  Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi selama tahun 2018–2020 hampir keseluruhannya berasal dari pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dalam hal ini, kontribusi pendapatan asli daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih sangat  rendah  karena  penerimaan  pendapatan  transfer  masih  sangat  tinggi  atau mendominasi, yang artinya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum optimal dalam menggali potensi-potensi sumber daya yang ada di daerahnya karena masih sangat bergantung dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  dengan menggunakan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  diketahui  bahwa  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  selama  tahun  2018  –  2020  tingkat  kemandirian keuangan  daerahnya  rendah  sekali  karena  pendapatan  asli  daerah  yang  diterima lebih  kecil  dari  pendapatan  transfer  baik  transfer  pusat  dan  provinsi.  Hal  ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Banyuwangi masih mengandalkan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah pusat memiliki peranan yang lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih belum optimal dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki  di  daerahnya  sehingga  kontribusi  pendapatan  asli  daerah  masih  sangat rendah dibandingkan dengan pendapatan transfer. Berdasarkan pola hubungan rasio kemandirian  Kabupaten  Banyuwangi  termasuk  pada  pola  instruktif,  dimana  dana transfer  dari  pemerintah  pusat  lebih  dominan  daripada  PAD  daerah  Kabupaten Banyuwangi, serta ketergantungan dana untuk operasional daerah lebih tergantung pada besaran APBN yang pemerintah pusat berikan kepada daerah. Berdasarkan data diketahui  bahwa  bantuan  pemerintah  masih  memberikan  kontribusi  yang  sangat besar bagi keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  dengan menggunakan rasio efektivitas PAD diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2018 – 2020 dikatakan kurang efektif karena pendapatan asli  daerah  yang  terealisasi  masih  rendah  atau  belum  sesuai  dengan  yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menentukan  target  penerimaan  belum  sesuai  dan  belum  dapat  merealisasikan pendapatan  yang  telah  direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan berdasarkan  potensi  daerahnya.  Sedangkan,  berdasarkan  rasio  efisiensi  diketahui bahwa  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  selama  tahun  2018  –  2020 dikatakan sangat efisien karena untuk memperoleh PAD biaya yang dikeluarkan kecil atau  biaya  pemungutan  PAD  lebih  rendah  dari  realisasi  penerimaan  PAD.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi  sangat  efisien  dalam melakukan pemungutan PAD.

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Rasio Keserasian
Kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  selama  tahun 2018  –  2020  dengan  menggunakan  rasio  belanja  operasi  terhadap  total  belanja
diketahui bahwa dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih banyak digunakan untuk belanja operasi dibandingkan untuk belanja modal. Namun, dalam  pengelolaan  belanja  operasi  dan  modal  Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi berusaha  memaksimalkan  pada  belanja  modal  dengan  memanfaatkan  anggaran untuk  kepemilikan  aset  tetap  sebagai  sumber  penerimaan  PAD  dalam  wujud  aset tetap yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Sedangkan, berdasarkan rasio belanja  modal  terhadap  total  belanja  diketahui  bahwa  dana  yang  dimiliki  oleh Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi  untuk  belanja  modal  lebih  kecil  dibandingkan untuk belanja operasi. Akan tetapi, apabila dilihat dari rata-rata rasio belanja modal terhadap  total  belanja  tahun  2018  –  2020  sebesar  20,06%  dapat  dikatakan  tinggi karena pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja adalah 5 – 20 persen.

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Rasio Pertumbuhan
Kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  selama  tahun 2018  –  2020  dengan  menggunakan  analisis  pendapatan  daerah  diketahui  bahwa Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi  belum  dapat  mempertahankan  pertumbuhan pendapatan daerah yang mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Apabila dilihat dari data  diketahui  bahwa  pertumbuhan  pendapatan  cenderung  menurun  atau  negatif. Dalam  hal  ini,  kinerja  pertumbuhan  pendapatan  daerah  Pemerintah  Kabupaten Banyuwangi  yang  dialokasikan  untuk  pembangunan  daerah  tidak  dapat dipertahankan peningkatannya karena cenderung mengalami penurunan. Sedangkan, berdasarkan  analisis  pertumbuhan  belanja  daerah  diketahui  bahwa  rata-rata pertumbuhan belanja daerah mengalami pertumbuhan belanja positif. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus dapat mengendalikan belanja daerah yang dikeluarkan  karena  selama  tahun  2018-2020  pertumbuhan  belanjanya  mengalami fluktuatif.
Hal ini sejalan dengan teori keagenan yang dapat dikaitkan dengan hubungan pemerintah  daerah  dengan  masyarakat  (Halim,  2014).  Penerimaan  pendapatan daerah  salah  satunya  berasal  dari  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Pendapatan  asli daerah (PAD) yang diterima oleh Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut tidak terlepas dari peran masyarakat dalam memberikan sumber  daya  kepada  pemerintah  daerah  dengan  membayar  pajak  daerah  dan retribusi daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dalam hal ini  masyarakat  berperan  sebagai  prinsipal.  Sebaliknya  pemerintah  daerah  sebagai agen  harus  mempertanggungjawabkan  terhadap  masyarakat  atas  sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang telah diberikan dengan memberikan pelayanan publik  kepada  masyarakat  secara  maksimal.  Dalam  pelaksanaanya,  masyarakat sebagai  prinsipal  telah  menyediakan  sumber  daya  yang  dapat  meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah daerah sebagai agen.

## SIMPULAN
Kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  selama  tahun 2018 – 2020 dengan berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi masuk dalam kriteria kurang dengan presentase rata-rata sebesar 15,18. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  berada dalam kriteria sangat tinggi dengan presentase rata-rata 77,46%. Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi berada dalam kriteria rendah sekali  dengan  presentase  rata-rata  19,12%.  Rasio  Efektivitas  dan  Efisiensi  PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi berada dalam kriteria kurang efektif dan sangat  efisien  dengan  presentase  rata-rata  84,43%  dan  0,42%.  Rasio  keserasian
belanja  yang  terdiri  dari  belanja  operasi  dan  belanja  modal  menunjukkan  bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi masih memprioritaskan belanja operasi dibandingkan  dengan  belanja  modal.  Dan  Rasio  Pertumbuhan  Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menunjukkan hasil yang fluktuatif dari tahun 2018-2020, serta rasio pertumbuhan belanja cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya.
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  adalah  karena  bersamaan  dengan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2022 yang harus  di  audit,  peneliti  tidak  dapat  menggali  data  kepada  pegawai  pengelola keuangan  secara  langsung  akan  tetapi  hanya  bisa  dilakukan  secara online .  Saran untuk  penelitian  selanjutnya  dapat  menambah  rasio  yang  digunakan  seperti Debt Service  Coverage  Ratio (DSCR)  yang  digunakan  untuk  menaksir  kedapatan pemerintah  daerah  dalam  membayar  kembali  pinjaman  daerah  atau  rasio  derajat kontribusi BUMD.

## DAFTAR RUJUKAN
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah, 203 (2014).
_____.Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
_____.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara  Pemberian  dan  Pemanfaatan  Insentif  Pemungutan  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah.
_____.  12  Maret  2019.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Halim, Abdul. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
Mahmudi.  2019. Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Yogyakarta:  UPP STIM YKPN.
Mahsun,  Mohammad.  2006. Pengukuran  Kinerja  Sektor  Publik .  Edisi  Pertama. Yogyakarta: BPFE.
Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi
Mutiha, A.H. 2016. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 – 2014”. Jurnal Vokasi Indonesia. Universitas Indonesia.
Pandjaitan, M.F., Tommy, P., and Untu, V.N. 2018. “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah  Kota  Manado  Tahun  2011-2016” .  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi Manado.
Rahmayanti,  A.  2019. “Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sukoharjo  tahun  Anggaran  2011-2013”. Jurnal  EKA  CIDA.  Institut  Agama Islam Negeri Surakarta.
Ropa,  M.  O.  (2016).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Minahasa Selatan. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 4 (2), 738–747.
Rosaliena,  V.,  and  Zulkifli.  2019. “Analisis  Rasio  Untuk  Menilai  Kinerja  Keuangan Daerah  Kabupaten  Gunungkidul  Tahun  2013-2017” .  Jurnal  Kajian  Bisnis. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Susanto,  H.  2019.  “ Analisis  Rasio  Keuangan  Untuk  Mengukur  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kota  Mataram”. Jurnal  Ilmu  Manajemen  dan  Bisnis. Universitas Terbuka Mataram.
Zukhri,  N.  2020. “Kinerja  Keuangan  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  Ditinjau Dari  Derajat  Kemandirian,  Ketergantungan,  Dan  Desentralisasi  Fiskal”. Jurnal Perbendaharaan,  Keuangan  Negara  Dan  Kebijakan  Publik.  Universitas  Bangka Belitung.