The Development of the Dutch Colonial Settlement in the City of Yogyakarta  after  the  Implementation  of  the  Decentralisatie  Wet Policy (1903-1942)
Dimas Wihardyanto 1 *, Ahmad Sarwadi 2 , Achmad Djunaedi 3
1,2 Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada Jalan Grafika 2 Sekip, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, 55281
3 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kta, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada Jalan Grafika 2 Sekip, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, 55281 *Penulis Korespondensi: dimas@ugm.ac.id
Abstract: Decentralization  wet  or  the  law  on  decentralization  of  development  was  one  of  the  policies  that  had  a significant effect on the development of Indonesia during the Dutch colonial period, including residential areas for Europeans. This study tries to reveal the pattern of development of Dutch colonial settlements in the city of Yogyakarta by using interpretative historical research methods on cartographic, architectural, and textual archival data that are relevant to the research theme. Based on the results of the analysis conducted by the researcher, it is known that the growth of the Dutch colonial settlement area in the city of Yogyakarta after the application of decentralization wet began with the emergence of residential areas supporting rail transportation facilities and followed by residential areas supporting public facilities. Furthermore, when transportation and public facilities are established, this will trigger the further growth of the Dutch colonial settlement area. From the results of the research, it is also known that there are three types of Dutch colonial settlements in the city of Yogyakarta based on the pattern used. The three types are open and semi-open settlement types which are intended for most Europeans, as well as closed settlement types which are intended for amtenaar (civil servants). The panel also found that the existence of an open space in the form of a garden or other function in the middle of the Dutch colonial settlement area was one of the factors that caused this area to be felt to have a higher and more luxurious degree compared to other residential areas because it could better guarantee the existence of better air circulation. better so that the houses around it are more comfortable to be lived.
Keywords : Dutch colonial settlements; decentralization; interpretive historical research; settlement typology
Perkembangan Permukiman Kolonial Belanda di Kota Yogyakarta Pasca Penerapan Kebijakan Decentralisatie Wet (1903-1942)
Abstrak: Decentralisatie  wet atau  undang-undang  desentralisasi  pembangunan  merupakan  salah  satu kebijakan berpengaruh cukup signifikan bagi pembangunan Indonesia pada masa pada masa kolonialisasi Belanda  tidak  terkecuali  kawasan  permukiman  bagi  orang-orang  Eropa.  Penelitian  ini  mencoba mengungkapkan  bagaimanakan  pola  perkembangan  permukiman  kolonial  Belanda  di  Kota  Yogyakarta dengan  menggunakan  metode interpretative  historical  research terhadap  data-data  arsip  kartografi, kearsitekturan, dan tekstual yang relevan dengan tema penelitian. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan peneliti diketahui bahwa pertumbuhan kawasan permukiman kolonial Belanda di Kota Yogyakarta setelah penerapan decentralisatie  wet diawali  dengan  kemunculan  kawasan  permukiman  penunjang  fasilitas transportasi  kereta api  dan  disusul  kemudian  dengan  kawasan  permukiman  penunjang  fasilitas  publik. Selanjutnya ketika fasilitas transportasi dan publik sudah mapan maka hal ini akan memicu pertumbuhan kawasan pemukiman kolonial Belanda selanjutnya. Dari hasil penelitian diketahui pula bahwa terdapat tiga tipe permukiman kolonial Belanda di Kota Yogyakarya berdasarkan pola bentuk yang digunakan. Ketiga tipe tersebut adalah tipe permukiman terbuka, dan semi terbuka yang diperuntukkan bagi sebagian besar orang-orang Eropa, serta tipe permukiman tertutup yang diperuntukkan bagi amtenaar (pegawai negeri). Paneliti juga menemukan bahwasanya adanya ruang terbuka berupa taman atau fungsi lainnya di tengah- tengah kawasan permukiman kolonial Belanda menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kawasan ini dirasa memiliki derajat yang lebih tinggi dan lebih mewah dibandingkan dengan kawasan permukiman lainnya karena dapat lebih menjamin adanya sirkulasi udara yang lebih baik sehingga rumah tinggal yang ada disekitarnya makin nyaman untuk ditinggali.
Kata  kunci :  permukiman  kolonial  Belanda;  desentralisasi; interpretative  historial  research ;  tipologi permukiman
Artikel diterima :  23 November 2022 Artikel diperiksa :  03 April 2023 Artikel disetujui
:  31 Juli 2023 Artikel dipublikasikan  :  31 Juli 2023

## 1. Latar Belakang
1.1. Politik Etis dan Perkembangan Arsitektur di Hindia Belanda
Kebijakan  pemerintahan  desentralisasi  ( Decentralisatie  Wet )  yang  dimulai pada tahun 1903 merupakan salah satu pengejawantahan dari penerapan politik etis ( Ethic Politie ) yang dimulai pada tahun 1900. Politik ini  merespon kritikan Van  Deventer  dan  didukung  oleh  politisi  sayap  kiri  Belanda  yang  menyoroti kelalaian  Kerajaan  Belanda  dalam  memperhatikan  kesejahteraan  koloninya ditengah tingginya keuntungan ekonomi yang didapatkan Belanda khususnya pasca  penerapan cultuurstelsel (1830-1870)  dan  UU  Agraria/Liberalisasi Agraria/ agrarische wet (mulai 1870).
Selanjutnya,  dalam  rangka  penerapan  Politik  Etis,  Kerajaan  Belanda membentuk De  Mindere  Welvaart  Commissie untuk  menyelidiki  sebab-sebab kemelaratan rakyat (Howard, 2002). Hasil dari penyelidikan  ini menghasilkan rekomendasi perbaikan pada tiga aspek yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Namun  demikian  menurut  Howard (2002),  alih-alih  berfokus  pada  perbaikan kualitas hidup rakyat, pelaksanaan dari Politik Etis yang kurang pengawasan dari Kerajaan Belanda dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan pemerintah kolonial Belanda.
Selanjutnya melalui Keputusan Raja Belanda ( Koninklijk Besluit ) tanggal 21 September  1866  yang  tertuang  dalam Indische  Staatsblad .  No.  127,  pemerintah kolonial  Belanda  membentuk  4  buah  departemen  yaitu Departement  van Binnenlandsch Bestuur (Pemerintahan Dalam Negeri), Departement van Onderwijs, Eredienst en Nijverheid (Pendidikan, Ibadah, dan Industri Kerajinan), Departement van  Burgerlijke  Openbare  Werken (Pekerjaan  Umum  Sipil),  dan Departement  van Financiën (Keuangan) guna lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sekaligus meningkatkan kinerja pengelolaan negara.
Dalam  bidang  pembangunan  infrastruktur, Departement  van  Burgerlijke Openbare  Werken (BOW)  belum  sepernuhnya  berhasil  karena  lebih memprioritaskan  pembangunan  infrastruktur  yang  menyangkut  kepentingan orang-orang  Eropa  saja.  Hal  tersebut  terungkap  dari  kritik  Herman  Thomas Karsten  pada  buku  peringatan  25  tahun  Undang-Undang  Desentralisasi  yang menjabarkan  bagaimana  ketimpangan  kualitas  bangunan  dan  lingkungan dengan  membandingkan  antara  kawasan  permukiman  Eropa  dan  pribumi. Berdasarkan buku Decentralisatie Wetgeving yang dikeluarkan oleh Decentralisatie Bureau, Department van Binnenlandsch Bestuur tahun 1915, diketahui bahwasanya pembangunan  infrastruktur  oleh  pemerintah  kolonial  Belanda  setelah penerapan Decentralisatie Wet harus disetujui dan diawasi oleh BOW. Adapun aturan  pembangunan  yang  kerap  diacu  sebagai  dasar  pembangunan infrastruktur  di  Hindia  Belanda  (nama  resmi  wilayah  Indonesia  pada  saat penjajahan Belanda) adalah Staadsblad 1916 nomor 350 dan Staadsblad 1925 nomor 555  mengenai  syarat  dan  ketentuan  umum  bangunan  negara  yang  lebih memperhatikan konteks geografis dan klimatologis yang berbeda antara wilayah Hindia Belanda dan Eropa (Gambar 1).
Gambar 1. Rangkuman Acuan Teknis Perancangan Bangunan Negara di Residentie Madura Berdasarkan Staadsblad 1916 nomor 350 dan Staadsblad 1925 nomor 555
Sumber: ANRI, Arsip BOW: Grote Bundel , no. inv: 984

## 1.2. Perkembangan Bentuk Permukiman Kolonial Belanda di Hindia Belanda
Periode  kolonialisasi  Belanda  di  Indonesia  merupakan  babak  modernisasi arsitektur di Indonesia. Hal ini dikarenakan pada masa  tersebut terjadi proses adaptasi,  akulturasi,  akomodasi,  dan  fusi  pada  bidang  arsitektur  dan permukiman  yang  dilakukan  secara  logis  (Widodo,  2007).  Keempat  proses tersebut merupakan proses penyesuaian budaya bermukim orang-orang Eropa di  Hindia  Belanda  melalui  proses  perancangan  yang  terukur  dengan menggunakan  pengetahuan  maupun  teknologi  bangunan  Eropa  yang sebelumnya belum pernah ada.
Soekiman  (2011)  dan  Wihardyanto  (2020)  menyatakan  bahwasanya  awal permukiman  kolonial  Belanda  di  Indonesia  berada  di  dalam  benteng.  Hal tersebut dikarenakan tujuan awal Belanda di Indonesia adalah untuk menguasai perdagangan melalui VOC. Selanjutnya seiring dengan majunya perdagangan yang dijalankan VOC pada awal abad ke 17, munculah pemukiman di sekitar benteng sebagai perluasan dari pemukiman kolonial Belanda yang ada di dalam benteng  (Passchier,  2007).  Kehadiran  pemukiman  di  dalam  maupun  sekitar benteng  membuktikan  bahwasanya  kebutuhan  akan  rasa  aman  tetap  menjadi prioritas pada fase awal kehadiran Belanda di Indonesia.
Selanjutnya  Passchier  (2007)  menjelaskan  bahwasanya  keterlibatan  VOC pada  politik  suksesi  penguasa  lokal  pada  akhir  abad  ke  17  dan  awal  abad  18 mengakibatkan  VOC  memperoleh  penguasaan  tanah  yang  sangat  besar khususnya  di  Pulau  Jawa  sebagai imbal  balik  jasa.  Situasi  ini  kemudian turut mendorong munculnya politik tanam paksa ( cultuurstelsel ). Passchier (2007) dan Gill (1998) menerangkan bahwasanya pada masa ini tumbuh pemukiman yang dipelopori hadirnya rumah-rumah perkebunan yang besar (landhuis) milik tuan tanah di tanah-tanah partikelir yang berlokasi jauh dari benteng.
Wihardyanto  (2020)  menyatakan  bahwasanya  pada  awal  abad  ke  19 perkembangan permukiman kolonial di Indonesia memasuki babak baru seiring dengan  kehadiran  pemerintah  kolonial  Belanda  menggantikan  VOC.  Dengan demikian  maka  Belanda  menjadikan  Indonesia  menjadi  perluasan  wilayah Kerajaan Belanda (kolonisasi) sehingga diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis untuk melanggengkan kekuasaannya.
Dalam bidang perencanaan pembangunan pemukiman, kebijakan Belanda yang  menonjol  pada  periode ini  adalah wijkenstelsel (pemukiman  berdasarkan pengelompokan ras). Menurut Passchier (2007), dan Handinoto (2010) kebijakan tersebut  bertujuan  untuk  mengawasi  pertumbuhan  dan  pergerakan  pemukim khususnya pribumi, dan etnis China. Lebih lanjut Passchier (2007), Handinoto (2010),  dan  Wihardyanto  (2020)  menjelaskan  bahwa wijkenstelsel senantiasa menjadi  pertimbangan  pembangunan  permukiman  pada  masa  pemerintahan kolonial Belanda dengan permukiman untuk bangsa Eropa cenderung terpisah dari permukiman etnis lain dan memiliki infrastruktur yang lebih baik.
Pembangunan permukiman semakin tertata sistematis pada awal abad ke 20 seiring dengan dikukuhkannya BOW sebagai suatu departemen mandiri yang mengurusi  pembangunan  di  Hindia  Belanda  (Ravesteijn,  2004).  Lebih  lanjut Ravesteijn (2004) menjelaskan BOW bertugas untuk mengkaji kelayakan usulan pembangunan  yang  disampaikan  oleh  pemerintah  daerah,  serta  memberikan advice terkait standar teknis yang diperlukan. Suparwoko (2013) menambahkan bahwa  untuk  pembangunan  perumahan  rakyat (Volkshuisvesting) dan perumahan  negara  ditangani  oleh  Divisi Lands  Gebouwen dan Pestbestrijding (divisi  penanganan  wabah  penyakit  perkotaan)  BOW.  Divisi  ini  mengurusi perumahan dan permukiman Eropa berdasarkan Algemene Voorwaarden voor de uitvoering  bij  aanneming  van  Openbare  Werken  in  Indie 1941  (Syarat-syarat  dan Ketentuan Umum Pekerjaan Umum di Hindia Belanda Tahun 1941) serta Indische Comptabiliteitswet (Undang-undang Akuntabilitas). Ketimpangan standar antara permukiman untuk orang Eropa dan pribumi inilah yang menjadi kegundahan para  ahli  bangunan  seperti  yang  disampaikan  oleh  Herman  Thomas  Karsten melalui tulisannya yang berjudul “Stadebouw ” pada buku 25 Jaren Decentralisatie in  Nederlandsch  Indie (1905-1930)  yang  diterbitkan  oleh Vereeniging  voor  Locale Belangen (Gambar 2).
Gambar 2. Buku 25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch Indie (kiri, tengah), dan Cuplikan Tulisan Ir. H.T. Karsten (kanan)
Sumber: www.delpher.nl, diakses Mei 2022

## 1.3. Arsitektur Permukiman di Hindia Belanda Abad ke-19 dan 20
Memasuki  abad  ke  19,  diskusi  mengenai  arsitektur  di  Hindia  Belanda semakin  intens  dan  menuju  kearah  modernisasi.  Hal  ini  disebabkan  karena mulai  banyak  ahli  bangunan  yang  terdidik  secara  formal  dan  menerima pengaruh  modernisasi  yang  sedang  berkembang  di  Eropa  yang  kemudian tinggal dan atau berkarya di Hindia Belanda. Dengan menggunakan pendekatan
modern,  para  ahli  bangunan  kemudian  mencoba  menguraikan  permasalahan arsitektur di Hindia Belanda secara formal logis melalui pendekatan Eropa. Hal ini  diantaranya  dapat  kita  rasakan  pada  semangat  yang  melatarbelakangi berbagai aturan pembangunan di Hindia Belanda pada abad ke 19 dan 20.
Dalam bidang arsitektur rumah tinggal, Widodo (2007) menyatakan bahwa pada periode ini pula BOW menghasilkan berbagai model rumah tinggal yang lebih  memperhatikan  faktor  kesehatan  dan  kenyamanan.  Senada  dengan Widodo  (2007),  Passchier  (2007)  menyatakan  bahwa  preferensi  pembangunan hunian  bagi  orang  Eropa  di  Hindia  Belanda  pada  abad  ke  19  dan  20  adalah berada  di  luar  kota  untuk  memiliki  lahan  yang  cukup  guna  mendapatkan pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik.
Setidaknya tercatat pernah diselenggarakan dua kali konggres perumahan pada  tahun  1922  dan  1925  untuk  membahas  pemenuhan  kebutuhan permukiman di Hindia Belanda. Pada konggres yang pertama pembahasan lebih fokus  kepada  penyediaan  perumahan  untuk  orang-orang  Eropa,  sedangkan pada  konggres  yang  kedua  pembahasan  lebih  fokus  kepada  perbaikan permukiman pribumi. Pada catatan konggres tahun 1922 yang terbukukan pada Volkshuisvestings  Congres  Verslag yang  diterbitkan  oleh Sociaal-Technische Vereeniging terdapat 4 permasalahan yang dibahas. Permasalahan pertama yang dibahas  adalah  definisi  unit  rumah  sehat,  yang  kedua  adalah  perencanaan perumahan yang terintegrasi dengan pengembangan kota, yang ketiga adalah aspek sosial, politik, dan finansial penunjang, dan yang keempat adalah teknis arsitektur yang diperlukan. Pada catatan konggres perumahan rakyat tahun 1922 terdapat beberapa usulan untuk menyelesaikan permasalahan perumahan dan permukiman saat itu yaitu pembuatan model-model rumah sehat, penyediaan lahan yang cukup agar rumah memiliki lahan terbuka (pekarangan), mendorong pemerintah  kolonial  Belanda  untuk  menciptakan  skema  percepatan pembangunan  rumah  untuk  orang-orang  Eropa,  dan  yang  terakhir  adalah mendorong  penggunaan  bahan  bangunan  modern  yang  mampu  memangkas waktu pembangunan dan mencegah penyebaran wabah penyakit.
Berbeda dengan catatan konggres tahun 1922, catatan konggres tahun 1925 yang terbukukan pada Volkshuisvestings Congres Verslag memberikan gambaran bahwasanya pemerataan kualitas perumahan khususnya untuk pribumi sebagai penerima  manfaat  dari  Politik  Etis  ataupun  Kebijakan  Desentralisasi  belum terwujud (Gambar 3). Menariknya, pada konggres ini seakan-akan terdapat dua pihak yang saling bertentangan, yaitu pihak yang ingin melakukan penerapan arsitektur  Eropa  untuk  menggantikan  arsitektur  lokal  yang  rentan,  dan  kubu yang  ingin  mengkombinasikan  antara  kearifan  lokal  dengan  teknologi  dan material Eropa untuk memperbaiki kualitas hunian pribumi. Meskipun tampak berbeda,  namun  keduanya  memiliki  keinginan  yang  sama  yaitu  perbaikan menyeluruh  terhadap  kualitas  hunian  pribumi.  Permasalahan  yang  dibahas pada konggres tahun 1925 menurut catatan konggres meliputi aspek tata ruang, bentuk  dan  material  bangunan,  serta asaineering (jalur  pengelolaan  air)  yang perlu disediakan oleh pemerintah kolonial Belanda.
Gambar 3. Buku Volkshuisvestings-Congres 1922 (kiri), dan Buku

## Volkshuisvestings-Congres 1925 (kanan)
Sumber: www.delpher.nl, diakses Mei 2022
Beberapa hal menarik yang dapat ditemukan pada catatan konggres tersebut diantaranya  adalah  dikarenakan  bentuk  permukiman  yang  padat,  beberapa rumah  tinggal  (umumnya  bangunan  pribumi  dan  sebagian  etnis  Cina)  tidak dapat memisahkan bagian ruang kotor dan bersih dengan jarak yang cukup. Hal tersebut  menjadikan  bangunan  cenderung  lembab  dan  kurang  sehat  untuk penghuninya. Kondisi tersebut sering diperparah dengan penggunaan material bangunan yang tidak tahan lama dan dapat menjadi sarang hewan pengantar penyakit seperti misalnya penyakit pes yang dibawa oleh tikus. Minimnya akses air  bersih  dan  buruknya  pengelolaan  air  kotor  dan  hujan  juga  semakin memperburuk  kondisi  lingkungan  permukiman  dan  mempercepat  turunnya kualitas bangunan.
Selanjutnya memasuki tahun 1930an, pembangunan permukiman kolonial Belanda secara formal memiliki acuan perencanaan. Acuan tersebut adalah BWR 1934 ( Burgerlijke Woningregeling 1934) yang mengatur perencanaan perumahan (huisvesting) terutama untuk rumah pegawai sipil (burgerlijke landsdienaren) (Idris, 1970). Senada dengan Idris (1970), Ravesteijn (2004) menyampaikan bahwa BWR 1934  merupakan  petunjuk  teknis  yang  merupakan  kelanjutan  dari Staadsblad 1916  nomor  350  dan Staadsblad 1925  nomor  555.  Adapun  beberapa  hal  yang diatur dalam BWR 1934 adalah bentuk massa rumah tinggal, perhitungan jumlah dan luas ruang bangunan di dalam lahan bangunan berdasarkan  kemampuan ekonomi  penghuni,  serta  saran  material  bangunan  yang  dipakai  berdasarkan ketersediaan dan kemampuan pertukangan yang ada (Gambar 4).
Gambar 4. Contoh Ringkasan Ketetapan Bangunan Sebagai Acuan Pembangunan Berdasarkan Burgerlijke Woningregeling 1934 Sumber: ANRI, Arsip BOW: Grote Bundel , no. inv: 1538
Dalam bidang perancangan kawasan permukiman, pendekatan garden city (kota taman) memberikan warna baru di Hindia Belanda pada abad ke 19 dan 20. Menurut  Ikaputra  (2021)  dalam  Kurniawati  (2021)  ciri-ciri  kota  taman  adalah adanya permukiman yang terpadu dan terpisah dari kawasan industri, berskala manusia, dan tersedia ruang hijau yang cukup. Ward (2014) menyatakan bahwa garden city merupakan wujud reformasi sosial masyarakat dalam bentuk tatanan permukiman dan perkotaan. Ward (2014) juga menyatakan bahwa modernisme yang  terjadi  secara  massif  di Eropa menimbulkan degradasi  lingkungan  yang menyebabkan kualitas hidup manusia menurun. Oleh karena itu Howard (1898) dalam  Ward  (2014)  mengusulkan  agar  kawasan  hunian  berorientasi  pada kebutuhan manusia diantaranya dengan meletakkan fasilitas publik berada di pusat  kawasan,  memperbanyak  ruang  hijau  (baik  di  pusat  atau  diantara bangunan),  serta  menggunakan  pola  radial  untuk  memudahkan  pencapaian terhadap  fasilitas  publik.  Dengan  demikian  permasalahan  kepadatan, kekumuhan,  dan  polusi  yang  mengakibatkan  menurunnya  kualitas  hidup manusia  dapat  teratasi  (Howard,  1898).  Di  Yogyakarta,  contoh  penerapan konsep garden city terdapat pada kawasan permukiman Kotabaru (Nieuw Wijk) yang mulai dibangun pada akhir abad ke 19.

## 1.4. Arsitektur Rumah Tinggal Kolonial Belanda Abad 19 dan 20
Idris  (1970)  menerangkan  bahwasanya  BOW  berperan  penting  dalam menentukan  standarisasi  kualitas  dan  proses  pembangunan  bangunan  milik pemerintah kolonial Belanda maupun swasta di Hindia Belanda. Widodo (2007) menambahkan bahwasanya BOW mempu menghasilkan beberapa tipe rumah tinggal dengan standar penghawaan dan kesehatan yang baik.
Lebih  terperinci,  Norbruis  (2021)  menerangkan  bahwasanya  proses  BOW dalam mengatur dan menciptakan standar bangunan kolonial di Hindia Belanda telah  dimulai  pada  paruh  pertama  abad  ke  19.  Seperti  disadur  oleh  Arsip Nasional Republik Indonesia pada Inventaris Arsip Departement van Burgerlijke Openbare  Werken :  Seri  Grote  Bundel  1854-1933  yang  diterbitkan  tahun  2013,
awalnya  lembaga  ini  bertujuan  untuk  mendukung  pelaksanaan cultuurstelsel dengan  melakukan  perencanaan  dan  pembangunan  infrastruktur  pendukung seperti yang  diusulkan oleh Gubernur Jenderal J.J. Rochussen (1845-1851) dan didukung oleh Menteri Tanah Jajahan C.F. Pahud (1849-1856).
Namun demikian, kurangnya arsitek di Hindia Belanda pada akhir abad ke 19, BOW lantas memberikan banyak  pekerjaan perancangan  berskala besar di Hindia Belanda kepada firma atau biro perancangan di Belanda (Akihary, 1988). Hal  inilah  yang  menurut  Akihary  (1988)  sebagai  pintu  masuk  modernisme arsitektur Eropa ke Indonesia dengan pendekatan ekletis. Lebih lanjut Akihary (1988) mengutip catatan Berlage yang berkunjung ke Hindia Belanda pada tahun 1923 bahwasanya kedatangan arsitek ke Hindia Belanda membawa perubahan cara  pandang  berarsitektur  dengan  pendekatan  modernisme  yang  berusaha memurnikan  kembali  arsitektur  secara  konstruktif.  Berlage  mencontohkan bentuk-bentuk klasik tradisional digantikan oleh realisasi konsep bentuk yang lebih sederhana dan rasional.
Memasuki abad ke 20, kondisi ekonomi Belanda mulai pulih dan meningkat pasca penerapan cultuurstelsel dan agrarische wet . Banyaknya pihak swasta yang kemudian  menanamkan  modal  di  Hindia  Belanda,  dan  hal  ini  berimbas  pula pada  gaya  arsitektur  bangunan  yang  ada  di  Hindia  Belanda.  Norbuis  (2021) memaparkan  bahwasanya  pendekatan  ekletisisme  banyak  dipilih  untuk mengekspresikan diri meskipun secara intrinsik masih menerapkan pendekatan modernism pada perancangannya.
Berdasarkan uraian Norbuis (2021), majalah Bouwkundig Weekblad tahun 1885 pernah mengulas fenomena ekletisisme di Hindia Belanda. Menurut Bouwkundig Weekblad , ekletisisme yang diterapkan tetap menonjolkan fungsionalisme pada tata ruang dalam bangunan. Sedangkan pada bagian luar bangunan, desain dan dekorasi yang digunakan menyesuaikan karakter dan fungsi bangunan melalui penggunaan  elemen-elemen  masa  lampau  yang  kontekstual  namun  tetap menonjolkan  teknik  konstruksi  modern  dalam  pembangunannya.  Norbuis (2021)  mencontohkannya  dengan  banyaknya  penggunaan  kolom-kolom  besar berwarna putih bergaya Doric atau Ionic yang terbuat dari semen Portland pada bagian fasade bangunan.
Senada  dengan  pernyataan  Norbuis  (2021),  Nix  (1949)  menggarisbawahi prinsip ekletis yang diterapkan oleh Belanda dalam pembangunannya di Hindia Belanda menghasilkan klasifikasi gaya arsitektur rumah tinggal kolonial Belanda di Indonesia menjadi 6 berdasarkan bentuk fasadnya. Keenam gaya arsitektur tersebut  adalah Indisch  Empire  Style ,  Voor  1900,  NA  1900,  Romantiek,  ±1915, ±1930 (Gambar 5). Gaya arsitektur Indisch Empire Style, Voor 1900, NA 1900, dan Romantiek banyak terpengaruh arsitektur barat klasik pada fasadenya. Berbeda gaya arsitektur ±1915 dan ±1930 yang mulai terpengaruh arsitektur modern di Eropa meskipun masih menggunakan pendekatan arsitektur ekletis.

## Gambar 5. Ragam Gaya Arsitektur Rumah Tinggal Kolonial Belanda di Indonesia
Sumber: Nix (1949)
Berdasarkan beberapa uraian yang telah dijabarkan maka dapat diketahui bahwasanya penerapan kebijakan desentralisasi mempengaruhi pembangunan permukiman  dan  arsitektur  rumah  tinggal  di  Indonesia  secara  umum,  dan Yogyakarta  sebagai  salah  satu  kota  penting  di  Jawa  pada  masa  kolonialisasi Belanda di Indonesia tentunya juga terpengaruh hal tersebut. Oleh karena itu maka dengan menggunakan metode historical interpretative research terhadap arsip-arsip  kartografi  maupun  kearsitekturan  yang  menyinggung  mengenai perkembangan permukiman di Kota Yogyakarta, penulis mencoba menguraikan proses  dan  faktor-faktor  penyebab  perkembangan  permukiman  di  Kota Yogyakarta pasca penerapan kebijakan desentralisasi.

## 2. Metode
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deduktif dengan pendekatan historical interpretative research . Dengan pendekatan ini, peneliti mencoba untuk merekonstruksi  perkembangan  permukiman  kolonial  Belanda  di  Kota Yogyakarta  setelah  penerapan desentralisatie  wet pada  tahun  1903  hingga berakhirnya kolonialisasi Belanda di Indonesia pada tahun 1942. Rentang waktu ini dianggap menarik karena pada waktu ini secara terstruktur pembangunan permukiman  kolonial  Belanda  di  Indonesia  berkembang  pesat.  Sedangkan kenapa  Kota  Yogyakarta  menarik  untuk  dijadikan  lokasi  penelitian  karena statusnya  sebagai landscappen  besturden (diakui  kewilayahannya  dan  memiliki otonomi  untuk  mengelola  daerahnya)  yang  hanya  dimiliki  oleh  Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegaran, dan Kadipaten Pakualaman  yang  merupakan  turunan  dari  Kerajaan  Mataram  Islam.  Status khusus  tersebut  menyebabkan  proses  pengambilan  keputusan  yang  sedikit berbeda  dibandingkan  dengan  daerah  lain  karena  pihak  pemerintah  kolonial Belanda perlu mendapatkan persetujuan proyek dan penggunaan tanah kepada penguasa lokal di atas. Sebagai imbalannya, mereka mendapatkan kompensasi sewa atas penggunaan tanah tersebut.
Menurut  Groat  &  Wang  (2002),  perkembangan  arsitektur  dapat  dipelajari dengan  menggunakan  pendekatan interpretive  historical  research melalui pemahaman  pola.  Creswell  (2007)  menambahkan  pola-pola  yang  muncul tersebut dirajut secara time series sehingga membentuk suatu narasi sejarah yang komprehensif. Groat & Wang (2002) menambahkan pula bahwasanya konteks kesejarahan  yang  muncul  disekitar  fenomena  perlu  juga  untuk  diamati  agar dapat menjadi katalisator untuk pemaknaan.

## 2.1. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan arsip dan survei lapangan. Adapun arsip yang digunakan sebagai data primer adalah arsip tekstual,  kartografi  dan  kearsitekturan  mengenai  bangunan  rumah  tinggal kolonial  Belanda  di  Kota  Yogyakarta.  Arsip  tersebut  dikumpulkan  melalui instansi formal pengelola arsip seperti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta,  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta, dan Arsip Nasional Republik Indonesia, maupun instansi informal melalui  komunitas  pecinta  sejarah.  Setelah  data-data  primer  dikumpulkan, selanjutnya peneliti melakukan survei lapangan terhadap kawasan permukiman kolonial  Belanda  di  Kota  Yogyakarta  untuk  melakukan  pemotretan  serta wawancara  kepada  sesepuh  untuk  mengumpulkan  hal-hal  yang  dapat memperkaya pembahasan.

## 2.2. Metode Analisis Data
Data-data  berupa  arsip  tekstual  selanjutnya  dikaji  dengan  menggunakan metode analisis konten untuk mendapatkan gambaran faktor-faktor apa sajakah yang  melatarbelakangi  pembangunan  permukiman  kolonial  Belanda  di Indonesia  pada  umumnya  dan  Kota  Yogyakarta  pada  khususnya.  Berbeda dengan  arsip  tekstual,  arsip  kartografi  (peta)  yang  dapat  dikumpulkan selanjutnya  dianalisis  secara  time  series  untuk  menemukan  lokasi-lokasi pertumbuhan permukiman kolonial Belanda di Kota Yogyakarta pada rentang waktu  penerapan desentralisatie  wet (1903-1942).  Agar  semakin  presisi  dalam menggambarkan  perkembangan  permukiman  kolonial  Belanda  di  Indonesia, arsip  kartografi  tersebut  dilengkapi  dengan  arsip-arsip  kearsitekturan  yang memiliki  skala  yang  lebih  detail.  Tujuannya  adalah  untuk  mendapatkan  pola perkembangan permukiman kolonial Belanda di Indonesia beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Setelah  pola  dan  faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  perkembangan permukiman kolonial Belanda di Kota Yogyakarta diketahui selanjutnya peneliti merajut  lokasi-lokasi  pembangunan  permukiman  kolonial  Belanda  di  Kota Yogyakarta beserta faktor-faktor yang melatarbelakanginya pada rentang waktu yang  ditentukan  secara  time  series,  serta  menuliskan  kembali  dalam  bentuk narasi komprehensif dengan memberikan pemaknaan di dalamnya.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Pertumbuhan Permukiman Kolonial Belanda di Kota Yogyakarta Tahun 1903-1942
Dari  hasil  penelusuran  terhadap  peta-peta  lama  Kota  Yogyakarta,  diketahui terdapat  4 peta yang menggambarkan keadaan Kota Yogyakarta antara tahun 1903-1942. Peta tersebut  berjudul Plattegrond van de Hoofdplaats Jogjakarta yang diterbitkan pada tahun 1903, Jogjakarta en Omstreken yang diterbitkan pada tahun 1925 , Hoofdplaats Djokjakarta Aangeboden Door Nillmij yang diterbitkan pada tahun 1930, serta Jogjakarta yang diterbitkan pada tahun 1935.
Dari  peta  tahun  1903  (Gambar  6)  didapatkan  gambaran  awal  lokasi permukiman kolonial Belanda di Yogyakarta pada awal abad ke 20 khususnya pada  permulaan  penerapan decentralisatie  wet tahun  1903.  Permukiman- permukiman  tersebut  umumnya  masih  terletak  di  kawasan  pusat  kota  dan sekitarnya  meliputi  Kawasan  Loji  Kecil,  Secodiningratan/ Kampeemenstraat , Kantoorlaan (sekarang Jl. Reksobayan), dan sebelah Timur Toegoe Straat / Wetan Toegoe (sekarang Jl. Marga Utama) yang berada pada wilayah Negara Kasultanan Yogyakarta,  serta  Kawasan  Bintaran, Gevangenislaan ,  dan  sekitar  Stasiun Lempuyangan  yang  berada  di  sekitar  wilayah Negaragung Kasultanan Yogyakarta.  Dari  Surjomihardjo  (2008),  dan  Darmosugito  (1956)  diketahui bahwasanya permukiman tersebut sebagian besar  dihuni oleh personil militer dan pegawai pemerintah kolonial Belanda. Hanya kawasan Loji Kecil dan Timur Toegoe  Straat yang  diperuntukkan  untuk  selain  personil  militer  dan  pegawai pemerintahan kolonial Belanda dimana Surjomihardjo (2008), dan Darmosugito (1956) menerangkan bahwasanya di kawasan tersebut banyak berdiri toko-toko dan perkantoran milik Belanda.
(a) (b)
Gambar 6. (a) Permukiman Kolonial Belanda di Kota Yogyakarta Tahun 1903. (b) Perkembangan Permukiman Kolonial Belanda di Kota Yogyakarta Tahun 1925
Sumber: http://colonialarchitecture.eu/ diakses Mei 2020
Selanjutnya jika kita bandingkan antara peta tahun 1903 dengan tahun 1925 kita dapat mengetahui bahwasanya terjadi pembangunan yang cukup pesat di Kota Yogyakarta (Gambar 7). Hal ini disinggung pula oleh Surjomihardjo (2008) yang  menerangkan  bahwa  pada  kisaran  tahun  1920-1930  di  Kota  Yogyakarta banyak  berdiri  fasilitas-fasilitas  umum  seperti  sekolah  dan  rumah  sakit. Tentunya hal ini akan meningkatkan jumlah permukiman kolonial Belanda di Kota Yogyakarta. Darmosugito (1956) menambahkan bahwasanya pada kisaran tahun ini masyarakat Kota Yogyakarta sudah mulai menikmati listrik, air leideng, serta  sudah  dibangun  beberapa  pekerjaan asaineering kota  yang  belum  tentu dapat dinikmati di kota-kota lain.
Pada peta tahun 1925 tersebut, kita dapat mengetahui bahwasanya muncul kawasan-kawasan  permukiman  kolonial  Belanda  baru  di  Kota  Yogyakarta. Kawasan terbesar yang muncul sebagai kawasan permukiman kolonial adalah Nieuw Wijk (Kotabaru). Kawasan ini merupakan kawasan permukiman umum untuk  orang-orang  Eropa  yang  terintegrasi  dengan  fasilitas-fasilitas  publik didalamnya seperti sekolah dan rumah sakit, serta mencirikan garden city seperti yang  disampaikan  oleh  Kesuma  (2016).  Kesuma  (2016)  juga  menjelaskan bahwasanya  terdapat  beberapa  ruang  terbuka  di  Kawasan  Kotabaru  dimana ruang terbuka tersebut terletak di simpul-simpul jalan.
Selain  Kawasan  Kotabaru,  kita  juga  dapat  melihat  bahwasanya  tumbuh beberapa kawasan permukiman kolonial Belanda lain yang juga terkait dengan fasilitas-fasilitas  publik  yaitu  kawasan  permukiman  kolonial  Belanda  di Kweekschool  Laan yang  dekat  dengan Kweekschool  voor  Inlandsche  Onderwijzers , kawasan perumahan dinas pegawai Centraal Werkplaats (bengkel kereta api) di Pengok  Klitren  yang  berdiri  tahun  1914,  serta  kawasan  perumahan  dinas pegawai Staatsspoorwegen di Sitisewu dan Wongsodirjan (dekat dengan Stasiun Tugu  Yogyakarta)  yang  berdiri  pada  1887.  Dari  ketiga  kawasan  permukiman kolonial Belanda di atas, perumahan dinas pegawai Staatsspoorwegen di Sitisewu dan Wongsodirjan cukup menarik karena kawasan tersebut tidak muncul pada peta tahun 1903 dan baru tampak pada peta tahun 1925. Dengan demikian sangat mungkin pembangunan perumahan dilakukan setelah stasiun selesai dibangun untuk menunjang aspek operasional.
Pada peta tahun 1930 tidak tampak adanya kawasan permukiman kolonial Belanda baru di Kota Yogyakarta, namun demikian kita dapat melihat beberapa perencanaan  pembangunan  kawasan  permukiman  yang  diduga  kuat diperuntukkan  bagi  masyarakat  Eropa  (Gambar  8).  Dikarenakan  peta  ini merupakan  peta  yang  diperuntukkan  bagi  NILLMIJ (Nederlandsch-Indische Levensverzekering- en Lijfrente-Maatschappij) yang merupakan sebuah perusahaan asuransi  milik  Belanda,  sangat  dimungkinkan  pembangunan  tersebut  akan diasuransikan ke NILLMIJ. Kawasan tersebut terletak di bagian Utara dan Timur Laut  Kota  Yogyakarta,  yang  jika  di- overlap -kan  dengan  peta  saat  ini,  rencana pembangunan  tersebut  terletak  di  Kawasan  Sagan,  Kawasan  Jetis,  Kawasan Balapan  /  Iromejan,  dan  Kawasan  Baciro.  Rencana  pembangunan  tersebut digambarkan dengan garis putus-putus pada peta.
(a)
(b)
Gambar 8. (a) Rencana Pengembangan Permukiman Kolonial Belanda di Kota Yogyakarta Tahun 1930. (b) Perkembangan Permukiman Kolonial Belanda di Kota Yogyakarta Tahun 1935
Sumber: http://colonialarchitecture.eu/ diakses Mei 2020
Selanjutnya pada peta tahun 1935, tampak beberapa kawasan permukiman kolonial Belanda baru di Kota Yogyakarta (Gambar 9). Kawasan permukiman tersebut  memiliki  karakteristik  yang  khas  dimana  lebih  menyerupai  kawasan perumahan  yang  menempel  pada  jalan  utama  perkotaan,  memiliki  pola  jalan kuldesak dan  memiliki ruang terbuka publik di bagian tengah berupa taman. Kawasan  tersebut  diantaranya  adalah  Kawasan  Sagan,  Kawasan  Bangirejo Taman, Taman Juwana, Kawasan Kebon Dalem, dan Kawasan Kebon Sari. Dari hasil  penelusuran  arsip  diketahui  bahwa  beberapa  kawasan  permukiman tersebut diperuntukkan bagi pegawai pemerintahan kolonial Belanda (amtenaar) . Hal tersebut diperkuat dengan masih ditemukannya plakat ANRI pada beberapa bangunan rumah tinggal di Sagan dan Bangirejo Taman (Wihardyanto, 2020). Hal ini selaras dengan pernyataan Suparwoko (2013) yang menerangkan bahwa pada  periode  tahun  1930an  penyediaan  perumahan  oleh  pemerintah  kolonial Belanda lebih difokuskan untuk memfasilitasi pegawai pemerintahan.
Dari beberapa paragraf di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya pertumbuhan permukiman kolonial Belanda di Kota Yogyakarta terkait dengan pertumbuhan  transportasi  umum  kereta  api  dan  fasilitas  publik,  serta pemenuhan  terhadap  kebutuhan  perumahan  untuk  pegawai  pemerintahan kolonial Belanda.

## 3.2. Bentuk Permukiman  Kolonial  Belanda  di  Kota  Yogyakarta  Tahun  1903- 1942
Dari sub bab sebelumnya, kita telah mengetahui bahwasanya pada rentang waktu tahun 1903-1925 bertumbuh 4 buah kawasan permukiman yaitu Kawasan Kotabaru, Kweekschool  Laan ,  Kawasan  Pengok  Klitren,  serta Kawasan  Sitisewu dan Wongsodirjan. Dari Gambar 10, kita dapat melihat keempat kawasan diatas memiliki  2  pola  bentuk  dasar  yaitu  linier  ( Kweekschool  Laan ,  Kawasan  Pengok
Klitren,  serta  Kawasan  Sitisewu  dan  Wongsodirjan)  dan  radial  (Kawasan Kotabaru).  Namun  demikian  kedua  pola  bentuk  tersebut  dipadukan  dengan pola grid agar lebih efisien dalam hal jumlah rumah yang dapat dibangun. Pola bentuk linier dapat kita jumpai pada Kweekschool Laan , Kawasan Pengok Klitren, serta Kawasan Sitisewu dan Wongsodirjan. Sedangkan pola bentuk radial dapat kita jumpai pada Kawasan Kotabaru. Selain dari jumlah bangunan rumah yang perlu diwadahi pada suatu kawasan, perbedaan pola bentuk permukiman juga disebabkan  oleh  ada  atau  tidaknya  ruang  dan  fasilitas  publik  yang  dapat dimanfaatkan. Kweekschool  Laan ,  Kawasan  Pengok  Klitren,  serta  Kawasan Sitisewu dan Wongsodirjan pada awalnya adalah merupakan area permukiman yang diperuntukkan untuk rumah-rumah dinas. Dengan demikian maka aspek ekonomika pembangunan tentunya menjadi pertimbangan utama dibandingkan dengan aspek lainnya.
(a)
(b)
Gambar 10. (a) Pola Linear Grid Pada Permukiman Kolonial Belanda Kweekschool Laan, Centraal Werkplaats , dan Sitisewu Wongsodirjan di Kota Yogyakarta. (b) Pola Radial Grid Pada Permukiman Kolonial Belanda Kotabaru di Kota Yogyakarta
Sumber: http://colonialarchitecture.eu/ diakses Mei 2020
Hal  tersebut  berbeda  dengan  Kawasan  Kotabaru  yang  menerapkan  pola bentuk radial yang dipadukan dengan grid (Gambar 11). Dengan menerapkan pola  bentuk  radial  yang  dipadukan  dengan  grid  maka  diduga  selain  untuk mendapatkan  jumlah  bangunan  rumah  yang  cukup,  pola  bentuk  radial  akan memperpendek jarak pencapaian antara rumah ke fasilitas publik. Penggunaan pola bentuk radial yang dipadukan dengan grid juga akan menyediakan area pusat  yang  dapat  menjadi  landmark  atau  penanda  kawasan  serta  area-area terbuka  yang  dapat  dimanfaatkan dari  area  sekitaran  perpotongan  jalan  yang tidak dapat dimanfaatkan untuk lahan bangunan rumah tinggal.
Selanjutnya  dari  perbandingan  peta  antara  tahun  1925  dengan  1930  kita dapat  melihat  adanya  4  buah  rencana  kawasan  baru  yang  diduga  kuat merupakan kawasan permukiman ditinjau dari bentuknya.  Keempat kawasan tersebut adalah Kawasan Sagan, Jetis, Balapan / Iromejan, dan Baciro. Kawasan- kawasan tersebut menggunakan pola bentuk linier yang dipadukan dengan grid untuk  mengatur  tata  letak  area  permukiman  dan  sirkulasinya.  Diduga
penggunaan  pola  bentuk  grid  adalah  untuk  memaksimalkan  jumlah  rumah tinggal sekaligus mengefisienkan sirkulasi yang akan dibangun.
Selanjutnya dari peta tahun 1935 diketahui bahwa keempat rencana kawasan permukiman  seperti  yang  disebutkan  pada  paragraf  di  atas  tidak  semuanya dibangun. Hanya ada 1 buah kawasan permukiman baru yang dibangun atau tampak pada peta tahun 1935 yakni Kawasan Jetis. Menariknya, kawasan Jetis tidak menampilkan  desain  permukiman yang sama dengan yang ditampilkan pada  peta  tahun  1930  namun  tetap  menggunakan  pola  bentuk  linear  grid. Permukiman  Jetis  sendiri  dibangun  disepanjang Juliana  Laan yang menghubungkan Kweekschool  Laan dan Magelangsche  Weg. Selanjutnya  ketiga kawasan permukiman lainnya yang tampak pada peta tahun 1930 yakni Sagan, Iromejan, dan Baciro diduga dibangun setelah tahun 1935 karena tidak tampak pada peta 1935.
Jika mengacu pada penelusuran arsip dan bentuk fisik bangunan yang masih tersisa, peneliti menduga kuat Kawasan Sagan dan Baciro dibangun berdekatan dengan periode kolonialisasi Belanda di Indonesia karena masih terdapat arsip- arsip gambar denah bangunan rentang waktu tahun 1939-1963 milik Djawatan Harta  Peninggalan  Belanda  (sebuah  badan  khusus  dibawah  Departemen Keuangan  yang  mengurus  aset-aset  peninggalan  Belanda  di  Indonesia)  yang tersimpan di Dinas Kearsipan Kota Yogyakarta. Sedangkan Kawasan Iromejan diduga  mulai  dibangun  setelah  tahun  1963  karena  tidak  ditemukannya  arsip- arsip gambar denah bangunan pada koleksi arsip yang sama di atas.
Pada  peta  tahun  1935  pula  peneliti  mengetahui  bahwasanya  terdapat  4 kawasan permukiman kolonial Belanda baru yaitu Kawasan Bangirejo Taman, Taman  Yuwono,  Kebon  Dalem,  dan  Kebon  Sari.  Keempat  kawasan  tersebut memiliki  pola  bentuk  yang  serupa  yakni  pola  bentuk  radial  dengan  ciri  khas adanya taman atau ruang terbuka dibagian tengah kawasan meskipun jumlah rumah  tinggal  yang  ada  di  dalam  kawasan  berbeda-beda.  Meskipun menggunakan  pola  bentuk  radial,  namun  kawasan-kawasan  tersebut  tidak menerapkan grid karena luas lahan yang tidak besar dan jumlah rumah tinggal yang tidak banyak (eksklusif).

## 3.3. Karakteristik  Permukiman  Kolonial  Belanda  di  Kota  Yogyakarta  Tahun 1903-1942
Berdasarkan  penjelasan  pada  sub  bab  3.1  dan  3.2,  peneliti  berpendapat bahwasanya  terdapat  3  karakteristik  permukiman  kolonial  Belanda  di  Kota Yogyakarta  pada  rentang  waktu  1903-1942.  Tipe  pertama  adalah  tipe permukiman terbuka yang memiliki pola bentuk permukiman linear, atau linear grid (Gambar 12 dan 13). Tipe ini dapat kita jumpai pada Kawasan Kweekschool Laan ,  Kawasan  Pengok  Klitren,  Kawasan  Sitisewu  dan  Wongsodirjan,  serta Kawasan Jetis. Tipe kedua adalah tipe permukiman semi terbuka yang memiliki pola bentuk permukiman radial grid. Tipe ini dapat kita jumpai pada Kawasan Kotabaru / Nieuw Wijk . Tipe terakhir atau tipe ketiga adalah tipe permukiman tertutup  yang  memiliki  pola  bentuk  permukiman  radial.  Tipe  ini  dapat  kita jumpai  pada  Kawasan  Kawasan  Bangirejo  Taman,  Taman  Yuwono,  Kebon
Dalem, Kebon Sari, dan Sagan.
(a)
(b)
Gambar 12. (a) Pola Sirkulasi dan Lahan Terbuka Pada Permukiman Kolonial Belanda Sitisewu dan Wongsodirjan di Kota Yogyakarta Berdasarkan Rekonstruksi Peta dan Denah Bangunan tahun 1950. (b) Pola Sirkulasi dan Lahan Terbuka Pada Permukiman Kolonial Belanda Jetis di Kota Yogyakarta Berdasarkan Rekonstruksi Peta dan Denah Bangunan tahun 1950.
Sumber : peneliti (2022)
Adapun yang mendasari perbedaan antara ketiga tipe yang dijelaskan pada paragraf di atas adalah pola akses keluar masuk kawasan, dan pola sirkulasi di dalam  kawasan.  Pada  tipe  pertama,  terdapat  beberapa  akses  keluar  masuk kawasan sehingga penghuni dapat keluar dan masuk dari arah yang berbeda. Selain  itu  pola  sirkulasi  di  dalam  kawasan  cenderung  bebas  mengikuti  pola bentuk grid yang ada. Selanjutnya pada tipe kedua, penghuni tetap dapat keluar dan masuk kawasan dari arah yang berbeda, namun pola sirkulasi yang ada di dalam  kawasan  tersebut  relatif  lebih  terarah  dikarenakan  ada  pusat  orientasi yang jelas sebagai konsekuensi dari penggunaan pola bentuk radial. Pada tipe terakhir yaitu tipe permukiman tertutup, penghuni hanya dapat keluar masuk kawasan  pada  satu  akses  saja,  selain  itu  pola  sirkulasi  yang  ada  di  dalam kawasan cenderung tidak bebas karena  penghuni harus mengelilingi kawasan untuk  keluar  dan  masuk  (Gambar  14  sampai  dengan  17).  Meskipun  tampak kurang  fleksibel  dalam  pola  sikulasinya,  namun  tipe  permukiman  ketiga memiliki tingkat keamanan kawasan yang paling tinggi dibandingkan dengan tipe  permukiman  yang  lain  karena  semua  pergerakan  akan  terkontrol  dan terawasi.
Selain  dari  segi  fisik,  peneliti  juga  menemukan  suatu  sistem  penamaan kawasan  permukiman  kolonial  Belanda  di  Kota  Yogyakarta  yang  menarik. Secara umum penamaan kawasan (toponim) permukiman kolonial Belanda di Indonesia  adalah  menyesuaikan  nama  daerah  setempat,  ataupun  nama bangunan  umum  yang  paling  utama  di  kawasan  tersebut.  Tipe  permukiman yang menggunakan toponim ini adalah tipe satu dan dua. Namun pada tipe tiga peneliti menemukan kecenderungan toponim kawasan yang mengarah kepada penekanan adanya taman atau sejenisnya seperti misalnya kebon/kebun yang intinya  merujuk  pada  adanya  suatu ruang  terbuka  di  bagian tengah  kawasan sebagai elemen karakteristik yang khas.
(a)
(b)
Gambar 14. (a). Pola Sirkulasi dan Lahan Terbuka Pada Permukiman Kolonial Belanda Kebon Sari di Kota Yogyakarta Berdasarkan Rekonstruksi Peta dan Denah Bangunan tahun 1950. (b) . Pola Sirkulasi dan Lahan Terbuka Pada Permukiman Kolonial Belanda Kebon Dalem di Kota Yogyakarta Berdasarkan Rekonstruksi Peta dan Denah Bangunan tahun 1950.
Sumber: peneliti (2022)
(a)
(b)
Gambar 16. (a) Pola Sirkulasi dan Lahan Terbuka Pada Permukiman Kolonial Belanda Taman Yuwono di Kota Yogyakarta Berdasarkan Rekonstruksi Peta dan Denah Bangunan tahun 1950. (b) Pola Sirkulasi dan Lahan Terbuka Pada Permukiman Kolonial Belanda Sagan di Kota Yogyakarta Berdasarkan
Rekonstruksi Peta dan Denah Bangunan tahun 1950.
Sumber: peneliti (2022)
Adanya taman (plein) yang berada di tengah-tengah kawasan permukiman merupakan pengaruh dari Garden City yang tengah menjadi tren perencanaan maupun perancangan kota dan kawasan di Eropa dan Amerika pada akhir abad 19  dan  awal  abad  20.  Taman  atau  ruang  terbuka  menjadi  elemen  penanda kawasan  yang  menyiratkan  adanya  kelebihan  kawasan  permukiman  tersebut jika  dibandingkan  dengan  kawasan  permukiman  lainnya  karena  dapat  lebih menjamin  kesehatan  dan  kenyamanan  rumah  tinggal  yang  ada  di  sekitarnya selain dapat pula digunakan sebagai fasilitas rekreasi dan berkumpul. Dengan
demikian besar kemungkinannya penggunaan ruang terbuka dibagian tengah pada  Kawasan  Kotabaru,  Bangirejo  Taman,  Taman  Yuwono,  Kebon  Dalem, Kebon Sari, maupun Sagan memiliki makna yang serupa meskipun luasan ruang terbukanya  tidak  sama.  Hal  ini  juga  dapat  menjadi  penanda  bahwasanya penghuni  rumah  tinggal  yang  ada  di  dalam  permukiman  ini  memiliki  status sosial  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  lapisan  masyarakat  yang  lain. Pernyataan ini berkesesuaian dengan Surjomihardjo (2008), dan Soekiman (2011) yang menyatakan bahwasanya golongan militer dan pegawai negeri pada masa kolonialisasi Belanda di Indonesia menduduki strata sosial  yang tinggi sejajar dengan  ningrat  pribumi  disusul  selanjutnya  oleh  pengusaha  Eropa  maupun pegawai perusahaan Eropa yang memiliki posisi penting.
Selanjutnya dari pengamatan lapangan dan analisis yang dilakukan, adanya jalan  penghubung  (konektor)  antara  jalan  utama  dengan  jalan  lingkungan  di dalam  kawasan  juga  menjadi  elemen  pembeda  yang  penting  antara  kawasan permukiman  bagi amtenaar dan  lainnya.  Jika  diamati  lebih  lanjut,  jalan penghubung (konektor) tersebut terbentuk karena kawasan permukiman untuk amtenaar ini perlu mendapatkan kemudahan utilitas yang bisa didapatkan dari jalan  utama  didekatnya  yakni Prinses  Juliana  Laan untuk  Bangirejo  Taman, Malioboro dan Dagen untuk Taman Yuwono, Jalan Margo Utomo untuk Kebon Dalem,  serta  Jalan  Gondolayu  untuk  Kebon  Sari  dan  Sagan  namun  ingin mendapatkan  tingkat  keamanan  yang  tinggi  dengan  kemudian  memasukkan kawasan permukimannya sedikit lebih kedalam atau tidak berada ditepi jalan utama.

## 4. Kesimpulan
Adanya penerapan Politik Etis dan disusul kemudian dengan Decentralisatie Wet membawa  pertumbuhan  permukiman  kolonial  Belanda  yang  cukup signifikan  terutama  di  Kota  Yogyakarta.  Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan pertumbuhan kawasan permukiman kolonial Belanda di Kota Yogyakarta yang cukup signifikan.
Decentralisatie  Wet juga  memicu  pertumbuhan  fasilitas  transportasi  dan disusul  kemudian  dengan  kawasan  permukiman  penunjang  fasilitas  publik. Kedua  hal  tersebut  yakni  fasilitas  transportasi  dan  fasilitas  publik,  sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kawasan permukiman. Jika kedua fasilitas tersebut  sudah  mapan  maka  kemudian  akan  memicu  pertumbuhan  wilayah yang  lebih  pesat.  Hal  ini  terbukti  dengan  munculnya  kawasan  permukiman Kotabaru yang merupakan kawasan permukiman kolonial Belanda terbesar di Kota  Yogyakarta  dan  kawasan-kawasan  permukiman  khusus  untuk amtenaar diberbagai tempat di Kota Yogyakarta.
Selanjutnya, pertumbuhan kawasan permukiman kolonial Belanda di Kota Yogyakarta  memunculkan  3  tipe  permukiman  berdasarkan  pola  bentuk  yang digunakan.  Ketiga  tipe  tersebut  adalah  tipe  permukiman  terbuka,  dan  semi terbuka yang diperuntukkan bagi sebagian besar orang-orang Eropa, serta tipe permukiman tertutup yang diperuntukkan bagi amtenaar .
Adanya ruang terbuka berupa taman atau fungsi lainnya di tengah-tengah
kawasan  permukiman  kolonial  Belanda  menjadi  elemen  yang  cukup  penting bagi  kesehatan  dan  kenyamanan.  Ruang  terbuka  tersebut  menjamin  sirkulasi udara  semakin  baik  sehingga  rumah  tinggal  yang  ada  disekitarnya  makin nyaman ditinggali. Hal inilah yang kemudian diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kawasan permukiman Belanda dirasa memiliki derajat yang lebih tinggi dan lebih mewah jika dibandingkan dengan kawasan permukiman lainnya selain tentunya sanitasi dan fasilitas publik yang relatif lebih lengkap.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Terimakasih  diucapkan  kepada  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Kota Yogyakarta, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan  Arsip  Nasional  Republik  Indonesia  (ANRI)  atas  ijin  yang  telah  diberikan kepada  peneliti  untuk  mengkaji  arsip  kartografi,  kearsitekturan,  dan  tekstual yang mendukung untuk terselenggaranya penelitian ini.

## 6. Daftar Pustaka
Akihary,  Huib.  (1988). Architectuur  And  Stadebouw  in  Indonesie  1870-1970 . Zupthen: De Walburg Pers.
Birch, Eugenie Ladner. (2002). Having a Longer View on Downtown Living . Journal of The American Planning Association, Volume 68, No.1, Hal. 5-21.
Cresswell, John. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Approaches . London, United Kingdom: The Sage Publications. Darmosugito.  (1956).  Kota  Yogyakarta  200  Tahun:  7  Oktober  1756 – 7  Oktober 1956. Pemerintah Kotapraja Yogyakarta.
Gill, Ronald. (1998). “ Country Houses in the 18 th Century.” In Indonesian Heritage Book 6: Architecture . Singapore: Archipelago Press. Groat,  Linda.,  Wang,  David.  (2002). Architectural  Research  Method .  New  York: John Wiley & Sons Publishing.
Handinoto.  (2010).  Arsitektur  dan  Kota-Kota  di  Jawa  Pada  Masa  Kolonial. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Howard, Dick (2002). Surabaya City of Work: A Socioeconomic History, 1900-2000 . Ohio: Ohio University Press.
Howard, Ebenezer. (1898). To-morrow: A Peacefull Path to Real Reform . London: Swan Sonnenschein and Co.
Idris,  Irdam.  (1970).  Sejarah  Perkembangan  Pekerjaan  Umum  di  Indonesia. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.
Kesuma, Yunita. (2016). Land Use dan Zonasi Kawasan Cagar Budaya Kotabaru Yogyakarta, Berdasarkan Konsep Garden City . Jurnal Arsitektur, Kota dan Permukiman (LOSARI), Volume 1, No. 2, Hal. 117-122.
Kurniawati,  Wakhidah.  (2021).  Penerapan  Konsep Garden  City di  Kawasan CandiBaru Semarang. JAZ: Jurnal Arsitektur Zonasi, Volume 4, No.3, Hal. 410-416.
Nix, Charles  Thomas.  (1949). De  Vormleer  Van  De  Stedegebouw  in  Het  Bijzonder Voor  Indonesia .  The  Netherland:  Doctoral  Dissertation  Technische
Hoogeschool Delft.
Norbruis, Obbe. (2021). Arsitektur di Nusantara: Para Arsitek dan Karya Mereka di Hindia Belanda dan Indonesia Pada Paruh Pertama Abad ke-20. Belanda: Stichting Hulswit Fermont Cuypers.
Passchier,  Cor.  (2007). “ Arsitektur  Kolonial  Di  Indonesia  Rujukan  dan Perkembangan.” In  Masa  Lalu  Dalam  Masa  Kini:  Arsitektur  Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Ravesteijn,  Wim.  Kop,  Jan.  (2004). Bouwen  in  de  Archipel:  Burgerlijke  Openbare Werken in Nederlands-Indie en Indonesie 1800-2000 . Zupthen: De Wallburg Pers. Sidharta, Amir. (2012). “ Ketengangan Dan Perdebatan Dalam Sejarah Arsitektur Modern Indonesia.”  In  Tegang  Bentang  Seratus  Tahun  Perspektif Arsitektural di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Silas,  Johan.  (2005).  “Perjalanan  Panjang  Perumahan  Indonesia  Dalam  dan Sekitar Abad XX.” In Kota Lama Kota Baru Sejarah Kota-Kota di Indonesia. Yogyakarta: NIOD Netherlands- Penerbit Ombak.
Soekiman,  Djoko.  (2011).  Kebudayaan  Indis  Dari  Jaman  Kompeni  Sampai Revolusi. Jakarta: Komunitas Bambu.
Suparwoko.  (2013).  Peningkatan  Kapasitas  Perumahan  Swadaya  di  Indonesia. Yogyakarta: Total Media.
Surjomihardjo, Abdurrahman. (2008). Kota Yogyakarta Tempo Doeloe, Sejarah Sosial 1880- 1930. Jakarta: Komunitas Bambu.
Utomo,  C.B.  (1995).  Dinamika  Pergerakan  Kebangsaan  Indonesia:  Dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan. Semarang: IKIP Semarang Press.
Ward, Colin. Hall, Peter. (2014). Sociable Cities: The 21 st Century Reinvention of The Garden City . London: Routledge. Widodo,  Johannes.  (2007). “ Arsitektur  Indonesia  Modern:  Transplantasi, Adaptasi,  Akomodasi,  dan  Hibridisasi .” In  Masa  Lalu  dalam  Masa  Kini: Arsitektur di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Wihardyanto,  Dimas.  Ikaputra.  (2020).  Studi  Karakteristik  Ruang  Pada Bangunan  Rumah  Tinggal  Kolonial  Di  Kawasan  Bangirejo  Taman Yogyakarta. NATURE: National Academic Journal of Architecture , Volume 7, No. 2, Hal. 220-240.