E-ISSN : 2599-1078

## Pentingnya Revitalisai Kelmaba Adat

## Eko Punto Hendro
Program Studi Antropologi Sosial,  Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro Semarang Email:  eko.ipung@gmail.com

## Absract
The  country  of  Indonesia,  which  has  multi-ethnic  and  multi-religious  communities,  indeed requires  the  care  of  their  customs  and  culture.  The  main  treatment  is  aimed  at  building  wisdom, togetherness  and  preventing  potential  social  conflicts.  The  village  is  the  smallest  government institution in Indonesia, through the revitalization of LKD and LAD, the customs and culture of the community can be preserved, despite the great challenges in this modernization era.
Keyword : Custom, Multy Ethnic, Peasant Culture

## 1. Pendahuluan
Indonesia  adalah  sebuah  negara  yang  multi-etnik,  artinya  warga  masyarakatnya  terdiri  dari berbagai  suku  bangsa.  Sejarah  yang  telah  membentuk  kondisi  masyarakat  seperti  ini  menyatukan dirinya  kedalam  sebuah  bangsa  dan  sebuah  negara.  Barangkali  memang  tidak  banyak  negara  di dunia ini yang multi-etnik seperti ini, kalaupun ada ternyata juga mengalami disintegrasi, misalnya di negara Yogoslavia ataupun Uni Soviet. Di Eropa juga masyarakatnya multi-etnik, namun masing- masing etnik cenderung  membentuk  negara sendiri,  sehingga negara-negara di  Eropa banyak  yang kecil-kecil. Memang masyarakat etnik dengan sifat etnosentrisme mempunyai kecenderungan untuk berdiri sendiri, bisa dalam bentuk suatu negara, sebab sebenarnya terbentuknya etnik-etnik di muka bumi  ini  dapat  dikatakan  beratus  tahun  atau  beribu  tahun  yang  lalu.  Dalam  sekian  lama  dan  turun temurun  individu-individu  menjalin  hubungan  dalam  suatu  kelompok  etnik  yang  kemudian membentuk  kebudayaan  sebagai  pedoman  perilaku  dan  pedoman  dalam  kehidupan,  yang  bersifat spesifik  dan  hanya  berlaku  pada  kelompok  etnik  yang  bersangkutan.  Hal  inilah  yang  membuat kelompok atau masyarakat etnik itu ingin berdiri sendiri dan tidak mau bergabung dengan kelompok etnik  lainnya.  Kalaupun  antar  kelompok  etnik  itu  dapat  bergabung  seperti  misalnya  negara Yugoslavia  ataupun  Uni  Soviet,  hal  itu  semata  hanya  masalah  politis,  yang  ternyata  juga  tidak bertahan lama.
Barangkali  kita  sebagai  bangsa  Indonesia  dapat  berbangga  apabila  berbagai  etnik  ini  dapat bersatu  dalam  suatu  negara  Republik  Indonesia.  Secara  de  facto  Pemerintah  Kolonial  Hindia Belanda yang telah menyatukan satu pandangan dari berbagai etnik di Indonesia untuk membentuk negara  kesatuan.  Sistem  politik  pemerintahan  kolonial  yang  keras  itu  yang  kemudian  memang banyak  mendorong  bersatunya  etnik  dalam  satu  wadah,  artinya  kondisi  politik  yang  telah menyatukan masyarakat etnik tersebut di Indonesia. Tidak hanya itu, sebenarnya jauh sebelum masa kolonial, bangsa-bangsa ini pernah juga bersatu di bawah kekuasaan politik negara, misalnya pada jaman  kerajaan  Mataram  Kuno  (Sailendra),  Sriwijaya,  Singosari,  Majapahit,  Aceh  dan  Demak.
Vol. 3 No. 1: Desember 2019
E-ISSN : 2599-1078
Sistem  politik  kerajaan  Demak  ternyata  lebih  egaliter  atau  lebih  demokratis,  yaitu  setelah memerangi  kerajaan-kerajaan  yang  belum  Islam  di  Indonesia,  tidak  langsung  menguasai  seperti kerajaan  sebelumnya,  tetapi  justru  mendorong  kemandirian  dan  hubungan-hubungan  baik  dengan Demak juga tetap terjaga. Semua hal ini sebenarnya adalah masalah politik untuk dapat menyatukan masyarakat dalam satu negara. Namun mungkin karena dalam kurun waktu cukup lama masyarakat di Indonesia ini secara politis sering berintegrasi dalam rangka menghadapi musuh-musuh di masa lalu, maka barangkali integrasi yang sekarang ada hanya mengulangi saja tradisi masa lalu itu.
Apa  yang  sekarang  sedang  terjadi  di  Indonesia  dengan  adanya  bibit-bibit  disintegrasi, barangkali  hanyalah  ada  kesalahan  manajemen  politik.  Kekerasan  yang  dilakukan  Pemerintah Kolonial  Hindia  Belanda  dan  Pemerintahan  Jepang  di  masa  pendudukan  mungkin  justru  dapat menambah intensitas kerekatan integrasi,  karena tentu saja mereka itu kita anggap sebagai  musuh. Namun  pemerintahan  di  Indonesia  sebelum  Pemerintah  RI    hasil  pemilu  1999  dan  pemerintah- pemerintah  kerajaan  di  masa  lampau  ternyata  sering    menerapkan  kekerasan,  misalnya  dengan penaklukan  daerah,  penumpasan  pemberontak  dan  penumpasan  gerakan  separatis.  Walaupun pemerintah  kerajaan-kerajaan  di  masa  lampau  juga  menerapkan  kekerasan  seperti  itu,  akan  tetapi sedikit  banyak  juga  melakukan  pendekatan  kebudayaan,  misalnya  dengan  menggunakan  atau berlindung  di  bawah  ajaran  agama,  sehingga  daerah-daerah  yang  ditaklukkan  itu  dapat  menerima. Di  samping  itu  umumnya  kerajaan  di  pusat  itu  tidak  terlalu  banyak  menuntut  daerah  taklukan, terutama  daerah  yang  jauh  dari  pusat  kerajaan.  Umumnya  kerajaan-kerajaan  itu  hanya  menuntut untuk  dapat  menerima  kedaulatan  kerajaan  di  pusat,  sedangkan  kemandirian  dan  kemerdekaan daerah  tetap  terjaga.  Upaya  yang  sangat  manis  ternyata  dilakukan  oleh  kerajaan  Demak.  Setelah mengadakan  penaklukan  di  daerah-daerah  (juga  di  luar  Jawa),  ternyata  Demak  tidak  menuntut daerah harus menerima kedaulatan pusat, tetapi justru dimerdekakan asalkan penguasa dan rakyat di daerah  setempat  mau  memeluk  agama  Islam.  Artinya  yang  dituntut  hanya  masalah  agama,  dan bukan masalah politik maupun ekonomi. Tentu saja kerajaan Demak hanya mengadakan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain yang sudah Islam, misalnya dengan kerajaan Aceh, kerajaan Malaka serta  kerajaan  di  Sulawesi  dan  Maluku.  Hal  ini  tentu  saja  lebih  dapat  diterima  oleh  daerah-daerah yang beragam etnik itu, sehingga kerajaan-kerajaan pusat itu dapat menanamkan pengaruhnya rata- rata lebih dari 50 tahun, bahkan ada yang lebih dari 100 tahun.
Nampaknya  memang  berbeda  dengan  pemerintahan  di  Indonesia  setelah  jaman kemerdekaan,  yang  kurang  sekali  melakukan  pendekatan  budaya  dan  agama  terhadap  daerah- daerah. Bahkan apa yang dilakukan oleh pemerintah orde baru itu pendekatannya sangat politis dan ekonomis,  dengan  sangat  mengesampingkan  pendekatan  budaya  dan  agama,  dan  justru  tampak dengan  politik  garis  keras.  Pada  hal  kita  mengetahui  bahwa  masalah  budaya  dan  agama  ini  masih lekat sekali dengan kehidupan masyarakat di Indonesia yang multi etnik itu. Pemerintahan orde baru juga  melakukan  kesalahan  dengan  menerapkan  sistem  politik  pemerintahannya  seperti  negara kerajaan,  pada  hal  undang-undang  dasar  1945  sebagai  landasannya  menetapkan  negara  Indonesia berbentuk republik  yang demokratis  dan menetapkan  kedaulatan sepenuhnya ada  di tangan rakyat. Kerancuan seperti ini tentu saja menyebabkan pemerintah orde baru menjalankan pemerintahannya setengah-setengah, artinya setengah sistem kerajaan dan setengah sistem republik yang demokratis. Hal  ini  tentu  saja  menjadi  rancu  dan  tidak  ada  alat  kontrol  yang  efektif,  sehingga  memunculkan sistem  politik  represif  dan  mengesampingkan  asas  moralitas  politik  yang  kemudian  memunculkan budaya  KKN.  Kondisi  seperti  itu  akhirnya  juga  dapat  menumbuhkan  ketidak-puasan  dan  ketidak- percayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah,  dan  yang  ada  hanyalah  ketakutan-ketakutan,  yang akhirnya menyimpan bom waktu dan terbukti pula telah meledak pada pertengahan tahun 1998 yang
Vol. 3 No. 1: Desember 2019
E-ISSN : 2599-1078
efeknya  juga  terasakan  sampai  sekarang,  dan  ternyata  pemerintahan  orde  baru  hanya  mampu bertahan selama 32 tahun.
Pengalaman-pengalaman  politik  bangsa  Indonesia  seperti  terurai  di  atas  kiranya  dapat digunakan  sebagai  pelajaran  pemerintah  yang  sekarang.  Karena  itu  harus  tegas  dan  benar-benar berdiri  tegak  di  atas  landasan  konstitusional  yang  digunakan,  dan  dapat  dikontrol  oleh  lembaga kontrol  yang  ada.  Hal  ini  tentu  saja  juga  berkaitan  dengan  berkembangnya  pendidikan  dan intelektualitas masyarakat, maka masyarakat tidak mau begitu saja dibodohi oleh pemerintah. Dalam rangka untuk menjaga keutuhan dan integrasi bangsa yang multi etnik ini memang sangat diperlukan pendekatan budaya dan agama, mengingat sampai sekarang kehidupan masyarakat kita yang sering pula  dikatakan  sebagai  orang  timur  ini  juga  masih  lekat  dengan  masalah-masalah  budaya  dan agama.
Kiranya juga tepat sekali bahwa pemerintahan sekarang akan melakukan pendekatan budaya dan  agama  dengan  membentuk  lembaga-lembaga  adat  di  daerah  melalui  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  3  Tahun  1998.  Tujuan  utamanya  adalah  untuk  memberdayakan  dan  meningkatkan ketahanan  masyarakat  serta  untuk  memperkokoh  jati  diri  dan  akar  budaya  agar  masyarakat  dapat berpartisipasi  aktif  dalam  pembangunan  nasional.  Kiranya dapat  dikaitkan  juga  dengan  tujuan  lain dari  lembaga-lembaga  adat  yang  akan  dibentuk  ini,  yaitu  untuk  meningkatkan  integrasi  bangsa, solidaritas sosial dan untuk menghindarkan dari perbuatan yang kurang bermoral.
Dengan melihat dinamika sosial masyarakat di Indonesia yang multi etnik ini, tentunya kita juga  harus  memahami  tentang  adanya  perubahan-perubahan  masyarakat  yang  terjadi  sekarang  ini. Karena  itu  kiranya  di  dalam  lembaga  adat  itu  tidak  hanya  diisi  oleh  tokoh-tokoh  adat  yang mengetahui  seluk  beluk  adat  dan  budaya  suatu  masyarakat,  sebab  lembaga  ini  justru  akan  dapat menumbuhkan  perasaan  etnosentrisme  yang  berlebihan  bagi  masyarakat  yang  bersangkutan,  yang tentu akan membahayakan bagi integrasi bangsa. Untuk itu ahli-ahli lain juga diperlukan seperti ahli kebudayaan  meliputi  hal-hal  yang  bekenaan  dengan  proses  perubahan  dan  model  integrasi kebudayaan,  bahkan  juga  diperlukan  ahli  politik,  ekonomi,  hukum  dan  agama.  Hal  ini  diperlukan untuk  menjembatani  adanya  berbagai  kepentingan  dan  kompleksitas  yang  tumbuh  pesat  dalam masyarakat  sebagai  akibat  dari  adanya  modernisasi,  perubahan  masyarakat,  dan  perubahan  jaman. Konsep  ini  muncul  diangkat  dari  teori-teori  perubahan  mayarakat  dan  kebudayaan,  baik  yang bersifat  tradisional  ataupun  yang  moderen.  Dengan  komposisi  tim  ahli  seperti  di  atas  diharapkan lembaga  adat  baik  yang  berada  di  tingkat  pusat  (propinsi)  ataupun  tingkat  daerah  sampai  tingkat desa dapat berperan sangat aktif untuk memberikan masukan yang komprehensif kepada pemerintah sebagai penentu dan pelaksana kebijakan untuk mengembangkan dan mengatasi persoalan-persoalan kemasyarakatan dalam rangka menjalankan pembangunan nasional.

## 2. Metode Penelitian
Upaya pengumpulan data dilakukan dengan observasi, serta wawancara mendalam (indepth interview)  terhadap  informan-informan  kunci.  Di  samping  itu  data.data  sekunder  juga  diperlukan baik  yang  berupa  peta,  monografi  desa  maupun  sumber-sumber  pustaka  lainnya  yang  berisi  data, konsep  maupun  teori.  Selanjutnya  data-data  yang  telah  terkumpul  kemudian  akan  diklasifikasikan dan  dihubung-hubungkan  satu  dengan  yang  lainnya,  baik  data  primer  maupun  sekunder,  dalam rangka  analisis  untuk  menetapkan  kesimpulan  sebagai  konsep  pelestarian  dan  pengembangan Lembaga Adat.
Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi
E-ISSN : 2599-1078

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Revitalisasi Lembaga Adat dan Kebudayaan
Permendagri  Nomor  18  tahun  2018  tentang  Lembaga  Kebudayaan  Desa  (LKD)  dan Lembaga Aadat Desa (LAD), pasal 10 mengatur mengenai tugas dan fungsi LAD, antara lain:  LAD bertugas  membantu  Pemerintah  Desa  dan  sebagai  mitra  dalam  memberdayakan,  melestarikan,  dan mengembangkan  adat  istiadat  sebagai  wujud  pengakuan  terhadap  adat  istiadat  masyarakat  Desa (ayat  1);  dan  dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  LAD  berfungsi  (a) melindungi  identitas  budaya  dan  hak  tradisional  masyarakat  hukum  adat  termasuk  kelahiran, kematian,  perkawinan  dan  unsur  kekerabatan  lainnya;  (b)  melestarikan  hak  ulayat,  tanah  ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan  hidup,  dan  mengatasi  kemiskinan  di  Desa;  (c)  mengembangkan  musyawarah  mufakat untuk  pengambilan  keputusan  dalam  musyawarah  Desa;  (d)  mengembangkan  nilai  adat  istiadat dalam  penyelesaian  sengketa  pemilikan  waris,  tanah  dan  konflik  dalam  interaksi  manusia;  (e) pengembangan  nilai  adat  istiadat  untuk  perdamaian,  ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat  Desa; (f)  mengembangkan  nilai  adat  untuk  kegiatan  kesehatan,  pendidikan  masyarakat,  seni  dan  budaya, lingkungan, dan lainnya; dan (g) mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.
Membaca  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  18  Tahun  2018  khususnya  pasal  10, Lembaga  Adat  Desa  (LAD),  juga  adanya  Undang-undang  RI  Nomor  5  Tahun  2017  tentang Pemajuan  Kebudayaan,  maka  tampak  bahwa  setiap  daerah  di  tanah  air  diminta  untuk  membetuk Tim  Pemberdayaan  dan  Pelestarian  serta  Pengembangan  Adat  Istiadat,  Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat  dan  Lembaga  Adat  di  Daerah,  mulai  dari  di  Provinsi  ke  seluruh  jajaran  di  bawahnya sampai  ke  tingkat  desa.  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  juga  pernah  mengeluarkan  peraturan melalui  Surat  Keputusan  Kepala  Biro  Pemerintahan  Selaku  Penanggung  Jawab  Proyek Pemberdayaan  Lembaga  Adat  di  Jawa  Tengah  Tahun  1999/2000  Nomor  :  140/18362  Tentang Pembentukan  Tim  Pelaksana  Proyek  Pemberdayaan  Lembaga  Adat  di  Jawa  Tengah  Tahun 1999/2000 kepada Kepala Biro Pemerintahan Desa.
Mengutip  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  18  Tahun  2018  bahwa  berdasar  hasil pengamatan tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, terungkap bahwa adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat cenderung mulai memudar  sebagai  akibat  pengaruh  modernisasi  dan  globalisasi,  sehingga  dikhawatirkan  dapat menghilangkan  jati  diri  dan  akar  budaya  bangsa  yang  memiliki  keanekaragaman  adat  istiadat, kebiasaan-kebiasaan  masyarakat  dan  lembaga  adat  yang  tersebar  di  seluruh  wilayah  Nusantara. Keadaan  tersebut  secara  nyata  bertentangan  dan/atau  tidak  sejalan  dengan  falsafah  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar 1945.
Untuk  mengatasi  dan  mengantisipasi  kemungkinan  berkembangnya  keadaan  sebagaimana tersebut di atas, diperlukan serangkaian upaya berupa pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang ada dan pernah ada di daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kerangka memperkokoh jati diri dan akar  budaya  bangsa,  guna  diarahkan  untuk  menunjang  kelancaran  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan,  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  dan  memperkokoh  kualitas ketahanan nasional.
Vol. 3 No. 1: Desember 2019
E-ISSN : 2599-1078
Agar  upaya  pemberdayaan  dan  pelestarian  serta  pengembangan  adat  istiadat,  kebiasaan- kebiasaan  masyarakat  dan  lembaga  adat  berjalan  sebagaimana  diharapkan,  perlu  memberikan petunjuk pelaksanaan untuk membentuk keanggotaan tim pelaksana dari tingkat propinsi sampai ke tingkat desa, mekanisme kerja serta mekanisme pelaporannya.
Dihubungakan  dengan  pendapat  Koentjaraningrat  dan  beberapa  antropolog  lainnya,  maka adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat adalah sebuah bentuk sistem sosial, sistem perilaku atau sistem tindakan merupakan bentuk kongkret dari suatu kebudayaan masyarakat yang  pada  dasarnya  adalah  sistem  budaya,  atau  gagasan-gagasan,  sistem  nilai  dan  sistem  simbol dalam  masyarakat  yang  sudah  terpolakan.  Lebih  lanjut  para  antropolog  menegaskan  bahwa kebudayaan  itu  memiliki  unsur-unsur  (paling  sedikit  ada  tujuh  unsur  kebudayaan  universal)  yang berkait  erat  dengan  semua  aspek  kehidupan  masyarakat.  Dari  hal  ini  tampak  bahwa  kebudayaan yang  paling  abstrak  atau  sistem  budaya  itu  merupakan  pedoman  dan  mekanisme  kontrol  bagi perilaku  individu  atau  kelompok  dalam  wujudnya  yang  lebih  kongkret,  yaitu  dapat  berupa  adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan ataupun pranata-pranata sosial yang tertulis.
Sebagai sebuah pedoman dan alat kontrol bagi perilaku, maka kebudayaan itu harus memiliki sifat  tetap  atau  menetap  atau  cenderung  tidak  berubah.  Akan  tetapi  kenyataannya  kebudayaan  itu juga  berubah-ubah  menyesuaikan  diri  dengan  kondisi  lingkungan  dan  berbagai  kepentingan  orang yang  semakin  kompleks  dan  berkembang.  Dari  hal  ini  tentu  kita  akan  bertanya-tanya,  mengapa demikian  dan  apa  sebenarnya  yang  terjadi  dalam  kebudayaan  itu  ?  Di  sini  kita  dapat memprediksikan  adanya  tarik  menarik  antar  unsur  di  dalam  kebudayaan  sebagai  suatu  sistem.  Di dalam proses perubahan kebudayaan, ternyata dari sekian banyak unsur-unsur dalam kebudayaan itu ada yang hilang dan ada yang bertambah. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya proses-proses difusi, akulturasi, asimilasi, inovasi, invention, discovery dan sebagainya.
Dari  hal  tersebut  di  atas  tentunya  tidak  ada  yang  perlu  dikhawatirkan  pada  perubahan kebudayaan  yang  menyangkut  perubahan  adat  istiadat,  tradisi,  kebiasaan-kebiasaan  dan  semua aspek  kehidupan  manusia,  sebab  sifatnya  memang  sudah  seperti  itu.  Akan  tetapi  yang  menjadi pemikiran  kita  tentunya  cocok  tidak  kebudayaan  yang  telah  mengalami  perubahan  itu  untuk pedoman  dan  kontrol  perilaku  kita  untuk  berkehidupan  dan  bermasyarakat,  dan  selama  itu  cocok dan sesuai tentu juga tidak menjadi masalah. Namun seringkali kita menganggap bahwa kebudayaan yang  telah  berubah  itu  menjadi  tidak  cocok  dan  tidak  sesuai  lagi  untuk  berkehidupan  dan bermasyarakat.  Karena  itu  kita  harus  menginterpretasikan  dan  merevitalisasi  kembali,  mungkin dengan  mengembalikan  lagi  unsur-unsur  yang  hilang  atau  menambah  unsur-unsur  baru  agar  dapat cocok  kembali. Proses inilah  yang barangkali sesuai dengan maksud  dan tujuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah.
Pada  hakekatnya  kebutuhan  manusia  itu  meliputi  tiga  aspek,  yaitu  kebutuhan  biologis, psikologis  dan  sosiologis,  yang  kesemuanya  sebenarnya  sudah  terakomodasikan  di  dalam kebudayaan.  Aspek  sosiologis  tampaknya  yang  kini  paling  menonjol  peranannya  untuk  memenuhi dan  menjembatani  segala  kebutuhan  dan  kepentingan  manusia  untuk  berkehidupan  dan bermasyarakat  secara  moderen.  Karena  manusia  merupakan homo  simbolism maka  dalam  aspek sosiologis ini manusia kemudian akan membentuk sistem lambang atau sistem simbol dalam segala bentuk untuk media beradaptasi dan berinteraksi sosial dengan lingkungan dan sesamanya. Pada hal beberapa  pakar  berpendapat  bahwa  lambang  atau  simbol  itu  merupakan  bagian  dari  sistem  tanda yang  sifatnya  paling  spesifik (arbitrary) ,  sebab  ada  unsur  manasukanya.  Karena  pada  dasarnya kebudayaan  itu  merupakan  sistem  simbol,  maka  tentu  saja  kebudayaan  juga  bersifat  spesifik  atau memiliki  unsur  manasuka.  Contoh  yang  paling  kongkret  adalah  bahasa  sebagai  salah  satu  unsur
Vol. 3 No. 1: Desember 2019
E-ISSN : 2599-1078
kebudayaan,  pada  dasarnya  setiap  masyarakat  dalam  konteks  satu  wilayah  kebudayaan  akan mengembangkan bahasanya sendiri yang tidak akan dipahami oleh masyarakat lainnya. Apabila kita ingin bisa berbahasa milik suatu masyarakat, bahasa Inggris misalnya, maka kita harus belajar atau mempelajarinya,  sebab  kebudayaan  itu  akan  dapat  hanya  dipahami  dengan  belajar.  Adanya  sifat kebudayaan  yang  seperti  itu  telah  menyebabkan  kebudayaan  masyarakat-masyarakat  yang  ada  di muka  bumi  ini  menjadi  beraneka  ragam,  yang  tentunya  memang  memiliki  potensi  untuk  konflik ataupun  integrasi  pada  masyarakat-masyarakat  pendukungnya.  Apabila  dibandingkan  dengan binatang,  maka  binatang  yang  paling  sempurna  struktur  fisik-biologisnya  hanya  mampu  membaca tanda-tanda setingkat indeks dan ikon yang relatif sifatnya lebih universal, sedangkan manusia dapat membaca  bahkan  dapat  menciptakan  simbol  yang  sangat  abstrak.  Karena  itu  walaupun  binatang- binatang dianugerahi bekal fisik-biologis oleh Tuhan yang lebih lengkap dari pada manusia, mereka hanya dapat hidup dilingkungan alam habitatnya, sedangkan manusia dengan anugerah bekal fisik- biologis yang terbatas namun bekal daya abstraksinya yang tinggi, maka dapat hidup di mana saja di muka bumi ini.
Berkait kembali dengan persoalan pemberdayaan dan pelestarian adat istiadat dan kebiasaan- kebiasaan, maka revitalisasi lembaga adat itu senantiasa memang diperlukan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia dan masyarakat dalam rangka berkompetisi secara positif dengan masyarakat- masyarakat  lainnya.  Kita  dapat  mengambil  contoh  masyarakat  di  negara  Inggris  dan  Jepang  yang relatif wilayah negaranya dan jumlah penduduknya jauh lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia, akan tetapi mereka dapat demikian eksis di muka bumi ini karena mereka selalu membanggakan dan merevitalisasi  adat  dan  kebudayaannya,  sehingga  mereka  memiliki  ketahanan  dan  etos  kerja  yang sangat kuat dalam rangka bermasyarakat di muka bumi. Tak dapat dipungkiri negara kita yang besar dan  multi  etnik  ini  memang  cukup  rumit  untuk  mengelola  penduduk  dan  merevitalisasi  adat  dan kebudayaannya  yang  beraneka  ragam.  Dalam  rangka  merevitalisasi  adat,  kebiasaan,  tradisi  dan kebudayaan masyarakat itu barangkali kita dapat menyimak beberapa teori dari para pakar, misalnya seorang sejarawan Inggris Eric Hobsbawn (1983) berpendapat bahwa
“Invented  tradition  is  taken  to  mean  a  set  of  practices,  normally  governed  by  overtly  or tacitly accepted rules and of a ritual or simbolic nature, which seek to inculcate certain values and norm of behavior by repetition, which automatically implies continuity with the past”.
Pada  prinsipnya  bahwa  penciptaan  tradisi  adalah  suatu  proses  simbolisasi,  formalisasi  atau ritualisasi, suatu usaha penanaman nilai-nilai atau norma-norma tertentu dalam perilaku dengan cara pengulangan,  dan  secara  otomatis  mengacu  pada  masa  lalu.  Handler  dan  Linnekin  (1984) berpendapat  bahwa  tradisi  harus  dipahami  sebagai  suatu  proses  simbolisasi  yang  mengacu  pada simbolisme masa lalu dan mengitepretasikan kembali atau mengintegrasikan dengan simbol-simbol masa  kini.  Dalam  hal  ini  sebagai  suatu  aktivitas  budaya  atau  revitalisasi  lembaga  adat,  penciptaan tradisi  adalah  pengambilan  simbol-simbol  masa  lalu  untuk  kepentingan  masa  kini,  atau  dapat dikatakan  sebagai  kegiatan  pengintegrasian  simbol-simbol  masa  lalu  dengan  simbol-simbol  yang bersifat  kekinian,  untuk  kepentingan  kehidupan  suatu  masyarakat.  Kiranya  semakin  lengkap pengambilan unsur-unsur simbolis masa lalu yang bersifat positif untuk kepentingan integrasi atau revitalisasi  adat,  tentunya  akan  dapat  semakin  menambah  etos  dan  wawasan  budaya  serta meningkatkan  kebanggaan  dan  ketahanan  masyarakat.  Namun  demikian  setelah  kita  dapat merevitalisasi adat, tradisi, kebiasaan dan kebudayaan daerah di Indonesia, yang menjadi persoalan cukup  rumit  adalah  bagaimana  kemudian  kita  harus  mengintegrasikan  adat-adat  daerah  itu  pada
Vol. 3 No. 1: Desember 2019
E-ISSN : 2599-1078
tingkat nasional. Dalam hal ini barangkali kita harus banyak bertanya dan berkonsultasi dengan para pakar kebudayaan dan pakar politik.

## 3.2. Desa dan Dinamika Sosial Budayanya
Menyimak Peraturan Mendagri No. 3 Tahun 1998 tersebut di atas. Bahwa pembentukan tim Pemberdayaan Lembaga Adat ini harus dimulai dari Daerah Tingkat I (Propinsi) dan seluruh jajaran di  bawahnya  sampai  ke  tingkat  Desa.  Ini  tentunya  merupakan  rencana  proyek  yang  sangat  ideal, namun kiranya cukup rumit pula untuk dilaksanakan.
Desa, dusun atau desi menurut beberapa pakar berasal dari bahasa sansekerta “swadesa” atau “swadesi”    yang  artinya  daerah  otonom  atau  daerah  merdeka.  Istilah  ini  kiranya  sesuai  dengan pengertian “desa” di masa kini yaitu suatu kesatuan hukum sebagai tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa  mengadakan pemerintahan sendiri  (Soetardjo, 1984).  Menurut sejarahnya desa-desa di  Jawa  itu  muncul  dengan  sendirinya  atau  melalui  perantaraan  sebuah  kerajaan.  Memang  sudah lama sekali desa-desa di Jawa ini muncul, sejak sekitar abad ke IX Masehi desa-desa ini tertulis di dalam  prasasti-prasasti  dengan  sebutan  ‘wanua’  atau  ‘sima’,  kepala  desanya  disebut  ‘rama’  atau ‘tuha wanua’. Mengenai jabatan-jabatan di desa secara struktural memang belum jelas karena sangat sedikit keterangan mengenai hal itu, tetapi ada jabatan seperti ‘ makudur’ yaitu petugas keagamaan, ‘juru  hulair’ adalah  petugas  bidang  pengairan, ‘juru  parujar’ petugas  yang  memberi  penerangan, ‘tuha gucali’ yaitu tetua desa (Poesponegoro, 1984).
Tampaknya  adat-adat  di  desa  yang  sampai  kini  masih  banyak  berlaku  dan  dipahami  oleh masyarakat  desa  di  Jawa  dan  Jawa  Tengah  khususnya  adalah  warisan  dari  jaman  dinasti  Kerajaan Mataram  yang  kemudian  dimodifikasi  oleh  pemerintah  jaman  Kolonial  Belanda  dan  pemerintah sekarang.  Mataram  telah  membagi  wilayah  kekuasaannya  antara  lain  dengan  sebutan ‘kuthagara’, ‘negaragung’, ‘mancanegara’, ‘pasisiran’ dan  daerah ‘sabrang lor’ .  Desa-desa  yang  ada  dibawah pengawasan  ketat  oleh  kerajaan  berikut  pejabat-pejabat  bawahannya  biasanya  ada  di  wilayah negaragung,  mancanegara dan pesisiran .  Pada  masa  itu  batas-batas  desa  itu  memang  tidak  begitu jelas  terutama  di  daerah negaragung ,  sebab  pada  dasarnya  ada  konsep  bahwa  semua  tanah  di wilayah kekuasaan kerajaan adalah milik raja yang sebagian diberikan kepada para pejabat sebagai ‘tanah lungguh’ yang dikelola oleh petugas yang disebut ‘bekel’ . Masyarakat desa umumnya hanya sebagai penggarap tanah lungguh itu, namun juga telah ditentukan bagian-bagian dari tanah lungguh itu digarap oleh orang-orang tertentu dengan sistem bagi hasil (Graaf, 1989; Murtono, 1985)..
Tanah-tanah lungguh tersebut yang mungkin kemudian menjadi desa dengan batas-batasnya. Akan tetapi sering terjadi pula dalam satu desa terdiri dari beberapa tanah lungguh milik beberapa pejabat  kerajaan. Dalam hal  ini maka batasan  desa  tidak semata berdasarkan tanah lungguh,  tetapi berdasarkan  jumlah  orang,  misalnya ‘peneket’,  ‘penatus’ atau ‘penewu’ .  Para  bekel  itu  yang kemudian identik dengan kepala desa, yang mungkin semula memang ditunjuk oleh  pejabat pemilik tanah lungguh atau ‘lurah patuh’ , tetapi lama kelamaan dipilih sendiri oleh para penggarap. Karena itu di sini kemudian tampak adanya dualisme kepemimpinan di desa, yaitu berdasarkan batas-batas tanah lungguh dan berdasarkan jumlah orang (cacah jiwa). Raffles melihat adanya pemilihan kepala- kepala desa ini di Jawa, lalu pada awal abad 19 ia juga menetapkan bahwa kepala desa atau bekel itu harus ditentukan sendiri oleh warga desa yang bersangkutan. Adapun yang menjadi persoalan adalah ada desa yang terlalu luas dan ada yang terlalu kecil, yang kemudian  mendasari pemikiran adanya penggabungan  dan  pemecahan  desa  pada  masa  kolonial  untuk  mempermudah  pengaturan administrasi secara moderen. Untuk masalah ini memang akhirnya banyak hambatan, sebab ikatan- ikatan  desa  yang  sudah  beratus  tahun  itu  tidak  mudah  untuk  dipecah  ataupun  digabung.  Namun
Vol. 3 No. 1: Desember 2019
E-ISSN : 2599-1078
kemudian  pemecahan  dan  penggabungan  ini  akhirnya  terjadi  juga  dengan  inisiatif  dari  masyarakat desa yang bersangkutan dan para pejabat yang berwenang. Karena itu kemudian desa-desa terbentuk atas penggabungan dan pemecahan beberapa perdukuhan (Poesponegoro, 1984).
Desa  yang  kemudian  terbentuk  dipimpin  oleh  seorang  kepala  desa  dengan  sebutan  yang bervariasi  seperti bekel,  lurah,  petinggi dan  sebagainya.  Jabatan-jabatan    di  bawah  kepala  desa secara  adat  disebut  misalnya carik,  kamitua,  modin,  kaum,  bayan dan  sebagainya.  Demikian  kuat ikatan  sosial  masyarakat  desa  karena  sudah  terbentuk  ratusan  tahun,  maka  segala  bentuk pelaksanaan  pemerintahan  dan  pedoman  yang  digunakan  untuk  semua  hal  berkehidupan  dan bermasyarakat  di  desa  dilakukan  dengan  adat.  Lembaga  adat  desa  yang  sudah  terbentuk  sejak ratusan  tahun  itu  senantiasa  dipertahankan  dan  diakomodasikan  dengan  kondisi-kondisi  yang  terus berubah.  Untuk  mengakomodir  hal  ini  maka  tiap-tiap  desa  membentuk  lembaga  adat  yang  sering disebut ‘rembug desa’ atau rapat  desa yang anggota  intinya  seluruh perangkat  desa, sesepuh desa dan  orang-orang  penting  (tokoh  masyarakat)  di  desa,  dan  tugas  utamanya  adalah mempertahankan adat,  mengawasi  berjalannya  adat  dan  mengakomodir  adat  terhadap  perubahan-perubahan masyarakat.  Pemerintah  sekarang  mengakomodasikan  lembaga  ini  ke  dalam  Lembaga Kemasyarakatan  Desa  (LKD)  dan  Lembaga  Adat  Desa  (LAD.  Musyawarah  dan  mufakat  memang menjadi  ciri  pengambilan  keputusan  pada  rapat desa,  mulai dari  pemilihan  kepala  desa  dan  semua perangkat desa, fungsi peradilan, pemecahan konflik dan semua aspek kehidupan masyarakat yang penting. Apa yang terjadi pada proses pemilihan kepala desa masa sekarang yang dilakukan secara individual-liberal  akhirnya  cenderung  mengarah  pada  sifat  yang  amoral  dengan  menghalalkan segala  cara,  hal  ini  karena  tidak  sesuai  dengan  adat  yang  mengandalkan  asas  musyawarah  dan mufakat.
Demikian kuatnya intervensi dari luar di masa kini, misalnya dari pemerintah pusat ataupun daerah,  hal  ini  telah  menyebabkan  rusaknya  lembaga  adat  di  desa-desa,  bahkan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  juga  banyak  yang  sekarang  tidak  berjalan.  Hal  ini  juga  telah menyebabkan  rusaknya  perilaku  masyarakat  desa,  sebab  dengan  rusaknya  pranata  sosial  atau lembaga  adat  itu  akhirnya  merusak  perilaku  masyarakat.  Dengan  sistem  pengetahuannya  yang terbatas  umumnya  masyarakat  desa  mengacu  kepada  lembaga  adat  dalam  mengadakan  interaksi sosial, dan mereka kurang paham terhadap peraturan-peraturan atau etika-etika moderen. Rusaknya lembaga adat itu justru juga sering memancing konflik sosial, sebab orang lalu mengintepretasikan perilaku  secara  individual,  yang  tentunya  tidak  akan  sejalan  dengan  orang  lain,  maka  hal  ini  akan memicu konflik apabila mereka mengadakan interaksi sosial. Orang-orang tua (wong tuo) atau orang yang  dianggap  pandai (wong  pinter) ,  memang  masih  sering  didatangi  untuk  dapat  membantu penyelesaian  masalah  kehidupan warga  desa, sebab  ia  masih dianggap banyak  mengetahui tentang adat. Namun tentu kemampuan  mereka  terbatas sebab  lembaga  adat itu hanya  mengandalkan  pada ingatan-ingatan  dan  tidak  tertulis.  Untuk  menjaga  ingatan  dan  mengantisipasi  perubahan,  maka lembaga adat di desa itu memang harus diaktifkan baik secara fisik maupun non-fisik, tidak hanya dalam  bentuk  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  tetapi  khusus  lembaga  adat  di  bawah  BPD. Dalam  kerangka  struktural  lembaga  adat  secara  fisik  adalah  sarana  dan  prasarananya  atau  infra- struktur,  misalnya  wadah rembug  desa ,  dan  secara  non-fisik  adalah  nilai-nilai,  norma-norma  atau aturan-aturan yang dianut bersama atau supra-struktur.
Kiranya  pengaktifan  lembaga  adat  di  desa-desa  baik  secara  fisik  maupun  non-fisik    itu memang  sangat  diperlukan,  sebab  peranannya  sangat  besar  bagi  masyarakat,  antara  lain  dapat memberikan arahan perilaku yang benar dan positif, dapat menumbuhkan etos kehidupan atau etos kerja,  dapat  untuk  memecahkan  atau  mengeliminir  konflik,  dan  dapat  untuk  mengantisipasi perubahan-perubahan  yang  terus  berlangsung.  Di  tingkat  RT,  RW  atau  Dusun  lembaga  adat
Vol. 3 No. 1: Desember 2019
E-ISSN : 2599-1078
memang  masih  dapat  berfungsi  dengan  baik,  sebab  otonominya  relatif  juga  masih  berjalan.  Di tingkat desa lembaga adat justru sering menghadapi hambatan sehingga tidak dapat berjalan dengan baik,  sebab  desa  sering  mendapatkan  intervensi  yang  kuat  dari  luar.  Karena  itu  artinya  untuk memberdayakan  lembaga  adat  di  desa-desa,  maka  otonomi  desa  harus  terjaga  dengan  baik,  sesuai dengan nama dan peran aslinya desa itu adalah daerah otonom.
Mengapa desa itu menjadi daerah yang bersifat otonom, sebab sejak jaman kerajaan-kerajaan di masa lampau sampai pada jaman kolonial, desa memang bersifat otonom. Raja, pejabat ataupun pemerintah  kolonial tidak banyak mencampuri urusan-urusan intern desa, mereka umumnya hanya membebani  desa  dengan  pajak-pajak  atau  pengerahan  tenaga  baik  untuk  berperang  ataupun  kerja rodi.  Pemerintah  di  masa  kini  justru  sering  terlibat  terlalu  jauh  terhadap  masalah-masalah  internal desa, maka lembaga adat menjadi rusak, dan orang-orang desa perilakunya menjadi tidak menentu.
Seyogyanya  di  masa  reformasi  ini  dan  era  otonomi  daerah  ini,  maka  kondisinya  harus  di balik. Untuk memberdayakan lembaga adat maka otonomi desa harus benar-benar ditegakkan, dan pemerintah tidak boleh terlalu jauh mengintervensi masalah intern desa, akan tetapi justru harus mau pula diintervensi dengan masukan-masukan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi sampai  ke  tingkat  pusat.  Kondisi  yang  dialogis  ini  niscaya  akan  membuahkan  hasil  yang menggembirakan,  dapat  menghidupkan  lembaga-lembaga  adat  dari  tingkat  desa  sampai  ke  pusat, dapat meningkatkan  ketahanan sosial  masyarakat, dan dapat  meningkatkan  etos khidupan  dan  etos kerja masyarakat.
Kegiatan-kegiatan seperti rembug desa atau rapat desa masa sekarang ini tentu masih sering dilakukan  untuk  membicarakan  permasalahan-permasalahan  suatu  desa.  Namun  yang  terjadi  pada acara  ini  hanyalah  dihadiri  oleh  perangkat-perangkat  desa  dari  kepala  desa  sampai  RW/RT,  dan jarang melibatkan tokoh masyarakat. Hal-hal yang dibicarakan biasanya  menonjolkan pesan-pesan pemerintah  pusat  terhadap  desa-desa  yang  menekankan  masalah  penyelenggaraan  pemerintahan, program pembangunan, keamanan dan sebagainya, sedangkan masalah adat, agama dan kehidupan sehari-hari  masyarakat  mendapat  porsi  yang  sangat  kecil.  Di  masa  lalu  peranan  lembaga  rembug desa ini sangat besar, dan mandat-mandatnya dijalankan oleh kepala desa dengan suatu pengawasan baik  kepada  pemerintah  desa  maupun  warga  desa.  Baik  urusan  pemerintahan  dan  kemasyarakat bersama-sama  dibicarakan  dalam  acara  ini.  Untuk  masa  sekarang  dengan  kompleksitas  kehidupan masyarakat  yang  semakin  meningkat,  maka  lembaga  adat  dan  lembaga  pemerintahan  desa  tetap dicampur atau harus dipisah, dan bagaimana posisinya lembaga adat, di atas, sejajar atau di bawah kepala desa atau BPD, ini perlu dipikirkan. Tetapi yang paling penting harus ada pengurusnya yang tetap  untuk  menggerakkan  tokoh-tokoh  masyarakat  untuk  menginventarisasi,  merevitalisasi  dan memberdayakan adat-adat di desa.

## 4. Simpulan
Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa hal sebagai kesimpulan:
1) Bangsa Indonesia yang multietnik ini memang memerlukan pemberdayaan adat-adatnya, untuk meningkatkan ketahanan sosial, etos kehidupan, wawasan budaya dan integrasi sosial.
2) Adat  Istiadat,  kebiasaan-kebiasaan,  tradisi  atau  lembaga  adat  itu  adalah  aspek  yang  lebih kongkret  dari  kebudayaan.  Karena  kebudayaan  itu  mempunyai  kecenderungan  untuk  berubah, maka perlu diikuti dengan revitalisasi lembaga adat.
3) Untuk kepentingan integrasi nasional, maka diperlukan kajian tentang integrasi adat dan tradisi melalui model integrasi atau strategi kebudayaan
Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi
E-ISSN : 2599-1078
4) Dalam rangka memberdayakan lembaga adat di desa-desa, maka fungsi desa otonom juga harus dikembalikan.
5) Rusaknya  lembaga  adat  di  desa-desa  sekarang  juga  telah  menyebabkan    perilaku  masyarakat tidak menentu, karena sebagai akibat dari kerancuan-kerancuan.
6) Pemberdayaan  adat  di  desa-desa  memang  sangat  diperlukan  untuk  mengarahkan  perilaku masyarakat  yang  positif,  untuk  ketahanan  sosial,  untuk  mengembangkan  kearifan,  untuk meningkatkan  etos  kehidupan  dan  etos  kerja,  untuk  menjembatani  konflik-konflik  sosial,  dan untuk meningkatkan solidaritas sosial.

## Daftar Pustaka
De Graaf,  H.J dan Th. Pigeud. 1989. Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa . Jakarta: Grafiti. Hobsbawm, Eric & Terence Ranger. 1987. The Invention of Tradition . London-New York- Sidney : Cambridge University Press.
Handler, Richard & Linnekin, Jocelyn, 1984, “Tradition : Genuine or Spurious”, dalam Journal of American  Folklore ,  vol.  97.  No.385  by  The  American  Folklore  Society  0021- 8715/84/3850273-1852.30/1, hal. 273-290.
Koentjaraningrat.  1985. Kebudayaan,  Mentalitas,  dan  Pembangunan .  Jakarta  :  PT.  Gramedia Pustaka
Poesponegoro, Marwati Djoened Dkk, 1984, Sejaran Nasional Indonesia Jilid 3 dan 4, Jakarta : Balai Pustaka.
Soedjito  S,  1987, Aspek  Sosial  Budaya  dalam  Pembangunan  Pedesaan ,  Yogyakarta  :  Tiara Wacana.
Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984, Desa , Jakarta : Balai Pustaka,
Soemarsaid  Moertono,  1985, Negara  dan  Usaha  Bina  Negara  Di  Jawa  Masa  Lampau  :  Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI Sampai XIX , Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.