## TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Oleh :
Iwan Setiawan, S.H., M.H. *) Iwan78fhunigal@gmail.com

## ABSTRACT
This  paper  aims  to  describe  and  analyze  in  depth  about  the  crime  of  rape  in  a review  of  Indonesian  criminal  law.  The  regulation  concerning  Criminal  Rape  is contained  in  Article  285  of  the  Criminal  Code  which  has  elements  that  must  be fulfilled,  one  of  which  is  the  absence  of  violence.  Every  element  of  violence  is  an element that distinguishes rape crimes from other morality stipulated in the Criminal Code.

## Keywords: Crime of Rape, Indonesian Criminal Law

## ABSTRAK
Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang  tindak  pidana  perkosaan  dalam  tinjauan  hukum  pidana  Indonesia. Pengaturan tentang tindak Pidana Perkosaan terdapat dalam Pasal 285 KUHP yang memiliki  unsur-unsur  yang  harus  dipenuhi,  salah  satunya  adalah  tidak  adanya kekerasan.  Setiap  unsur  kekerasan  adalah  elemen  yang  membedakan  kejahatan perkosaan dengan moralitas lain yang ditetapkan dalam KUHP.
Kata Kunci: Tindak Pidana Perkosaan, Hukum Pidana Indonesia

## I. PENDAHULUAN
Salah satu  masalah penegakan hukum  yang harus  mendapat  perhatian khusus di Negara Indonesia adalah masalah tindak pidana perkosaan. Karena akibat dari tindak pidana perkosaan khusus bagi perempuan sangat merugikan. Pasca  terjadi  perkosaan  perempuan  yang  diperkosa  bisanya  bisa  mengalami trauma  yang  berkepanjangan,  perasaan  malu,  tadak  mampu  membina hubungan dengan baik di masyarakat serta kadangkala  ada  stigma    terhadap korban  perkosaan.  Penderitaan  dalam  arti  menjadi korban  jangka  pendek maupun  jangka  panjang  yang  berupa  kerugian  fisik, mental maupun moral sosial, ekonomis.
Berdasar  data  yang  bersumber  Catatan  Tahunan  (CATAHU)  Komnas Perempuan  Tahun  2018,  di  ranah  privat/personal,  persentase  tertinggi  adalah
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh
kekerasan  fisik  41%  (3.982  kasus),  diikuti  kekerasan  seksual  31%  (2.979 kasus),  kekerasan  psikis  15%  (1.404  kasus),  dan  kekerasan  ekonomi  13% (1.244  kasus).  Hal  lain  yang  mengejutkan  pada  CATAHU  2018,  untuk kekerasan  seksual  di  ranah  privat/personal  tahun  ini, incest (pelaku  orang terdekat  yang  masih  memiliki  hubungan  keluarga)  merupakan  kasus  yang paling    banyak    dilaporkan    yakni    sebanyak    1.210    kasus,    kedua    adalah kasus    perkosaan  sebanyak  619  kasus,  kemudian  persetubuhan/eksploitasi seksual  sebanyak  555  kasus.  Dari  total  1.210    kasus incest ,    sejumlah    266 kasus    (22%)    dilaporkan    ke    polisi,    dan    masuk    dalam    proses  pengadilan sebanyak 160 kasus (13,2%). ( komnasperempuan.go.id/.../2018/ SIARAN%20PERS%202018/Lembar%20Fakta%20).
Sementara dalam Ranah Publik/ Komunitas, Kekerasan  di  ranah  publik mencapai    angka    3.528    kasus    (26%),    di    mana    kekerasan    seksual menempati  peringkat  pertama  sebanyak  2.670  kasus  (76%),  diikuti  berturut- turut: kekerasan  fisik  466 kasus  (13%),  kekerasan  psikis  198  kasus  (6%),  dan kategori  khusus  yakni trafficking 191  kasus  (5%),  dan  kasus  pekerja  migran  3 kasus. Tiga (3) jenis kekerasan yang paling banyak pada kekerasan seksual di ranah  komunitas  adalah  pencabulan  (911  kasus),  pelecehan  seksual  (708 kasus), dan perkosaan (669 kasus).
Korban  tindak  pidana  pemerkosaan  itu  sendiri  bukan  hanya    wanita yang    telah    dewasa,    melainkan    tindak    pidana    pemerkosaan    itu    sendiri sekarang  bisa  terjadi  pada  anak  perempuan    yang  masih  kecil,    yang  masih tidak  tahu  dengan  apa  itu  hubungan    seksual.  Bukan  hanya  tidak  mengenal umur  korban,  tindak  pidana  pemerkosaan  juga  dilakukan  tidak  mengenal tempat.  Tempat-tempat  umumpun  sekarang  bisa  menjadi  bahaya  bagi  wanita yang selalu menjadi korban pemerkosaan.
Perkosaan        tidak        bisa        dipandang  sebagai  kejahatan  yang  hanya menjadi  urusan  privat  (individu  korban),  namun  harus  dijadikan    sebagai problem    publik    karena  kejahatan  ini  jelas-jelas  merupakan  bentuk  perilaku yang tidak bermoral dan keji yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan derita  fisik,  sosial,  maupun  psikologis  bagi  kaum  perempuan.Perkosaan  dan penanganannya  selama  ini  menjadi  salah  satu  indikasi  dan  bukti  lemahnya perlindungan  (pengayoman)  hak  asasi  manusia,  khususnya  perempuan  dari tindakan  kekerasan  seksual  yang  tergolong  pada  kekerasan  terberat. Perlindungan  terhadap  perempuan  telah  dinyatakan  pula  oleh  Konvensi  PBB yang  telah  menjangkau  perlindungan  perempuan  sampai  ke  dalam  urusan
rumah  tangga,  tidak  sebatas  hak  perempuan  di  luar  rumah  atau  sektor  publik. Hal  itu  dapat  dijadikan  tolok  ukur  mengenai  peningkatan  kepedulian  terhadap HAM  khususnya  perempuan,  meskipun  KUHP  kita  belum  mengatur  mengenai perkosaan  oleh  suami  kepada  istri.  Perkosaan  ditempatkan  sebagai  contoh perbuatan  kriminalitas  yang  melanggar  HAM  perempuan  karena  lebih memposisikan keunggulan diskriminasi gender.
Tindak    pidana    perkosaan    bukan    merupakan    tindak    pidana    yang baru  tetapi  merupakan  tindak  pidana  konvensional  yang  banyak  terjadi dimasyarakat      bahkan  dari  tahun  ketahun  semakin  meningkat  tajam.  Seolah- olah  pelaku  tindak  pidana  perkosaan  tidak  jera  akan  atau  tidak  takut  sama sekali akan sanksi yang akan diterima seperti yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP:  “Barang  siapa  dengan  kekerasan  dan  ancaman  kekerasan  memaksa seorang wanita bersetubuh  dengan  dia  di luar  pernikahan,  diancam  karena melakukan  perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
Jika  melihat  formulasi  sanski  yang  ditertulis  dalam  Pasal  285  KUHP  di atas maka hukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaan adalah sangat berat dua  belas  tahun,  tetapi  dalam    kenyataannya    di  dalam    masyarakat    Hakim sangat    jarang    menjatuhkan    sanksi  pidana  maksimal  seperti  yang  tercantum didalam Pasal 285 KUHP, banyak Hakim menjatuhkan hukuman   yang sangat ringan  bagi  pelaku  tindak  pidana  perkosaan  salah  satu  hal  ini  yang menyebakan semakin meningkatnya  kasus perkosaan di masyarakat.

## II. PEMBAHASAN

## 2.1.  Definisi Perkosaan
Seiring  makin  majunya  perkembang-  an  jaman,  makin  sarat  pula beban sosial dan beban kriminalitas dalam masyarakat. Perkembangan ini membawa    dampak  pada  kehidupan  sosial  dari  masyarakatnya,  dilain pihak  pada  tingkat  kemajuan  yang  sedang  dialami,  juga  membawa dampak timbulnya berbagai bentuk kejahatan.
Bentuk  kejahatan  dalam  hukum  pidana    sebagai    tindak    pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum  pidana dan  disertai  dengan  adanya sanksi  pidana  untuk  yang  melanggarnya (Bambang Poernomo, 1988: 18).
Perbuatan  pemerkosaan  merupakan  perbuatan  kriminal  yang berwatak  seksual  yang  terjadi  ketika  seseorang  manusia  memaksa
manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan.   Dalam kamus  besar    bahasa    Indonesia,        perkosaan    berasal    dari    kata perkosaan   yang berarti  menggagahi  atau  melanggar  dengan kekerasan. Sedangkan  pemerkosaan    diartikan    sebagai    proses,    cara,    perbuatan perkosa  atau melanggar dengan kekerasan (Tim Prima Pena, 2000: 453).
Kata  perkosaan  berasal  dari  bahasa  latin rapere yang  berarti mencuri,      memaksa,      merampas,      atau  membawa  pergi    (Hariyanto, 1997: 97). Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat  kelamin  yang  dengan  cara  kekerasan  dan  pemaksaan  oleh  pelaku terhadap korban.
Tindak  pidana  perkosaan  sebagaimana  diatur  dalam  KUHP  Pasal 285   yang   berbunyi   sebagai   berikut: ‘’Barang   siapa   yang   dengan kekerasan  atau  dengan  ancaman  memaksa  perempuan  yang  bukan istrinya  bersetubuh  dengan  dia,  karena  perkosaan,  dipidana  dengan pidana penjara selama- lamanya dua belas tahun’’.
Dalam  pasal  285  KUHP  mensyaratkan  keharusan  adanya persetubuhan  yang  bukan  istrinya  disertai  dengan  ancaman  kekerasan. Perkosaan  ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan  seks  disertai  dengan  ancaman  dan  kekeraasan  fisik  terhadap diri korban oleh pelaku.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  yang dinamakan perkosaan adalah :
a. Suatu  hubungan  kelamin  yang  dilarang  dengan  seorang  wanita  tanpa persetujuannya.
b. Persetubuhan  yang  tidak  sah  oleh  seorang  pria  terhadap  seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.
c.  Perbuatan    hubungan    kelamin    yang    dilakukan    oleh    seorang    pria terhadap    seorang    wanita    yang    bukan    isterinya    atau    tanpa persetujuanya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.

## 2.2.  Jenis-Jenis Perkosaan
Ditinjau dari motif pelaku melakukan tindak pidana perkosaan dapat digolongkan menjadi beberapa motif diantaranya :
a.  Seductive Rape
Perkosaan  yang  terjadi  karena  pelaku  merasa  terangsang nafsu birahi,  dan bersifat subjektif.  Biasanya  perkosaan semacam ini karena diantara kedunya sudah saling mengenal misalnya: pemerkosaan  oleh  pacar,  pemerkosaan  oleh  anggota  keluarga  dan pemerkosaan oleh teman.
b.  Sadistic Rape
Permerkosaan  yang  dilakukan  secara  sadis.      Dalam  hal  ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan tubuhnya melainkan  perbuatan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  terhadap korban.
c.  Anger Rape
Perkosaan  yang  dilakukan  sebagai  ungkapan  marah  pelaku. Perkosaan  semacam  ini  biasanya    disertai  tindakan  brutal  pelakunya secara fisik.  Kepuasan seksual bukan merupakan tujuanya melainkan melampiaskan rasa marahnya.
d.  Domination Rape
Dalam  hal  ini  pelaku  ingin  menunjukan  dominasinya  terhadap korban.  Kekerasan fisik tidak merupakan tujuan utama korban karena tujuan  utamanya  adalah  pelaku  ingin  menguasai  korban  secara seksual  dengan  demikian  pelaku  dapat  menunjukan  bahwa  ia berkuasa atas orang tertuntu. Misalnya : Pemerkosaan pembantu oleh majikan.
e.  Exploitasion Rape
Pemerkosaan semacam ini dapt terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku,   baik secara ekonomi atau social.   Dalam hal ini  pelaku  tanpa  menggunakan  kekerasan  fisik  namun  pelaku  dapat memaksa keinginanya terhadap korban (Topo Santoso, 1997: 92-93).
2.3.  Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan)
Kemajuan  ilmu  dan  teknologi,  perkembangan  kependudukan  dan struktur  masyarakat  serta  perubahan  nilai-nilai  sosial  dan  budaya  ikut mempengaruhi  dan  memberikan  dampak  yang  tersendiri  kepada  motif,  sifat, bentuk,  frekuensi,  intensitas,  maupun  modus  operandi  kejahatan  kekerasan. Banyak  faktor  secara  langsung  atau  tidak langsung ikut memberi warna dan dampak tersendiri    terhadap    timbulnya    kejahatan kekerasan.
Menurut  Abdulsyani  (1987:  44-45)  terdapat  dua  sumber    penyebab terjadinya  tindakan  kriminal,  yaitu  sumber  pertama  adalah  faktor  intern  seperti sakit  jiwa,  daya  emosional,  rendahnya  mental,  anomi,  umur,  sex,  kedudukan individu  dalam  masyarakat,  pendidikan  individu,  masalah  hiburan  individu. Sedangkan  faktor  kedua  adalah  faktor  ekstern,  yaitu  bersumber  dari  luar  diri individu   seperti   faktor   ekonomi,   agama, bacaan dan film.
J.    E.    Sahetapy  (1983:  82)    memberikan  gambaran  tentang  latar belakang  orang  melakukan  kejahatan  menurut  hasil  pengamatannya  dalam praktek terutama apabila ditinjau dari segi pemasyarakatan bahwa orang yang melakukan  kejahatan  adalah  pengaruh  dari  luar  dirinya.  Seseorang  itu  selalu diwarnai oleh keadaan keluarganya, lingkungan, dan masyarakat pergaulannya.
Seseorang  melakukan  kejahatan  kekerasan  dilihat  dari  faktor  intern, yaitu  disebabkan    oleh    mental    kepribadian  seseorang  atau  individu  yang kurang baik (negatif), sehingga cenderung  untuk melakukan kejahatan.  Mental kepribadian ini terbentuk dari beberapa faktor antara lain :
a.  Faktor  agama,  seseorang  yang  kurang  mendapat    siraman    rohani sehingga kurang terbina mentalnya dan moralnya.
b.  Faktor    pendidikan,    seseorang    yang  kurang  mendapatkan  pendidikan dalam  melakukan  sesuatu  tidak  mau  berfikir  panjang,  sehingga  ia cenderung  melakukan  perbuatan  yang  menyimpang  atau  tindakan kejahatan.
c.  Faktor  pergaulan  yang  salah  dapat  membentuk  mental  kepribadian  yang kurang baik.
d.  Faktor  lingkungan  yang  kurang  baik,  sehingga      mental      kepribadiannya pun jelek.
e.  Faktor  ekonomi,  seseorang  yang  kesulitan  ekonomi  tidak  mampu mencukupi  keperluan  hidup,  terutama  para  pendatang  (transmigran
ataupun  urbanisasi)  yang  tidak  mempunyai  keterampilan  untuk  bekerja, dapat pula membentuk mental kepribadian yang jelek sehingga melakukan perbuatan yang menyimpang atau kejahatan.
Sedangkan  faktor-faktor  penyebab  seseorang    melakukan    kejahatan kekerasan dari faktor eksternal antara lain :
a.  Faktor  korban,  korban  berperanan terhadap timbulnya kejahatan. Korban biasanya  sebagian  besar  dinilai  mempunyai  nilai  lebih  dari  orang-orang disekitarnya,  seperti  berpenampilan  mewah  dan  mencolok,  membawa barang-  barang  mewah  dan  umumnya  lengah,  sehingga  ada  niat  atau kesempatan  bagi  pelaku  kejahatan  tersebut  untuk  melakukan  aksinya, terutama kejahatan pencurian dengan kekerasan.
b.  Faktor perekonomian makro yaitu terjadi krisis ekonomi dan harga barang- barang  atau  kebutuhan  pokok  meningkat,  banyaknya  pengangguran membuat  seseorang  yang  dalam  kondisi  demikian  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya  dengan  jalan  yang  tidak  benar  atau  melakukan kejahatan.
c.  Faktor  penggunaan  narkotika,  seseorang  yang  telah  kecanduan  obat- obatan  terlarang  dia  akan  melakukan  apa  saja  dengan  jalan  yang  tidak benar bahkan sampai melakukan kejahatan kekerasan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya.
Perkosaan  merupakan  kejahatan  kekerasan  yang  berkaitan  dengan kesusilaan.  Berbagai  macam  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  kejahatan tersebut,    salah    satunya  adalah  didukung  oleh  situasi  dan  kondisi  lingkungan serta  posisi  korban  berada,  yang  dapat  memicu    niat  pelaku  untuk  melakukan kejahatan  seksual  (perkosaan)  tersebut.Tidak  jarang  pula  kejahatan  tersebut dipengaruhi  oleh  faktor  memanfaatkan  hubungan  antara  pelaku  dan  korban, seperti hubungan darah, saudara, kerabat, dan lain-lain. Sehingga pelaku  lebih mudah    melakukan    perkosaan  tersebut  karena  telah  mengetahui  lebih  dalam pihak korban.
Kejahatan  perkosaan  juga  tidak  terlepas  dari  faktor  keadaan  kejiwaan pelaku. Kejiwaan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungannya, tetapi juga  oleh  pengalaman  masa  lalu.Seperti  halnya  pelaku  pernah  merasa  sakit hati  dan  depresi  karena  pernah  mengalami  suatu  kejadian  secara  langsung maupun  tidak  langsung  kejahatan  kekerasan  seksual  yang  membuatnya
berinisiatif  untuk  melampias-  kannya  kepada  seseorang  bahkan  bisa  hingga beberapa orang korban.
Selain  itu  dapat  pula  faktor  pemicu  timbulnya  pemerkosaan  yang dirangsang  oleh  pengaruh  lingkungan  di  sekitar  pelaku,  seperti  halnya  pelaku setelah melihat atau menyaksikan hal-hal yang berkaitan dengan pornoaksi dan pornografi  dan  timbul  hasrat  seksual  pelaku.  Sehingga  pelaku  ingin melampiaskan  hasratnya  tersebut  dengan  berbagai    cara,    salah    satunya adalah perkosaan.
Dari  setiap  tindak  kejahatan  pemerkosaan      terdapat      keterkaitan antara  pihak  pelaku,  pihak  korban,  dan  situasi  serta  kondisi  lingkungan  yang memegang  peranan  masing-masing  sebagai  pemicu  adanya  suatu  kejahatan kekerasan seksual, yaitu perkosaan (Eko dan Suparman, 1995: 180).

## 2.4.  Pembuktian  Tindak Pidana Perkosaan
Tindak  pidana  merupakan  kasus  yang kasuistis, tindak  pidana perkosaan  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  alat  bukti  dan  barang  bukti  bahwa tindak  pidana  tersebut  terbukti.  Dalam  membuktikan  telah  terjadi  atau  belum terjadi tindak pidana perkosaan sering mengalami kesulitan.
Kesulitan  dalam  hal  ini  yaitu  kesulitan  tidak  terdapatnya  saksi  yang pelaku. Serta terdakwa tidak mau  mengakui bahwa kejadian tersebut tidak dia lakukan dan terdakwa selalu berdalih bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar  suka  sama  suka.    Sehingga  dalam  hal  semacam  ini  hakim  sulit  untuk membuktikan dan memutuskan perkara.
Pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkosaan diatur dan diancamkan pidana seperti yang tercantum dalam pasal 285 KUHP yaitu:
a.  Unsur barang siapa.
b.  Unsur  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.
Unsur  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  merupakan  suatu perbuatan    yang    dilakukan      tenaga      dan    badan      yang    dapat      membuat seseorang    pingsan    atau    tidak    berdaya,    luka    atau    tertekan    sehingga membuat  seseorang  mengalami  rasa  takut  yang  mendalam.  Untuk membuktikan  ada  tidaknya  tindak  pidana  pemerkosaan  berpedoman  terhadap alat-alat bukti yang telah diautr dalam pasal 184 KUHP yaitu:
a.  Keterangan saksi b.  Keterangan ahli c.  Alat bukti surat
d.  Alat bukti petunjuk
e.  Keterangan terdakwa.

## 2.5.  Sanksi Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP
Perkosaan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan hal ini  menunjukan  Sistem  peradilan  pidana  tidak  mampu  berfungsi  dengan  baik sebagai alat general prevention artinya sebagai media pencegah kejahatan hal ini  dikarena  sanski  pidana  biasanya    berupa    pidana    perampasan kemerdekaan    yang    dijatuhkan    Hakim    terhadap  pelaku  perkosaan  relative ringan  dan  sangat  bervaratif  yang  menyebabkan disparaty  of  sentencing atau disparitas  dalam  penjatuhan  pidana  (Pengertian Disparitas  penjatuhan  pidana menurut Molly Cheng: penjatuhan sanksi yang berbeda terhadap tindak pidana yang    sama)  terhadap    pelaku    tindak    pidana    perkosaan.    Hal    ini dimungkinkan  karena di dalam Pasal 285 tidak ada straf minima khusus yang ada adalah straf maksima khusus ini  berarti  Hakim  memilki  keluasan  untuk bergerak  menjatuhkan  sanksi  dari straf manima umum yaitu satu hari sampai dua  belas  tahun  seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  285  KUHP.  Hakim  juga tidak memilki alternative menjatuhkan sanski pidana yang lain dikarena  KUHP hanya    merumuskan    sanksi    penjara    dua    belas    tahun    bagi    pelaku perkosaan    tanpa    ada    alternative    atau    kumulatif    dengan    pidana    lain semisal corporal  sanction atau  sanksi  pidana  badan  (berupa  cambuk  atau rajam).
Sanksi yang diatur didalam pasal 285 KUHP, dijelaskan bahwa “Barang siapa  dengan  kekerasan  atau  dengan  ancaman  kekerasan  memaksa  seorang wanita  yang  bukan  istrinya    bersetubuh    dengan    dia,  diancam    karena melakukan  perkosaan  dengan  pidana penjara pali ng lama dua belas tahun”. Dengan pasal 291 KUHP ayat 2 ,yaitu ” Jika salah satu dari kejahatan seperti tersebut  dalam  pasal  285,286,287,289,  dan  290  mengakibatkan  kematian, maka    dijatuhkan    pidana    penjara    paling    lama    lima    belas    tahun”.    Maka, hukuman  penjara  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  tindak  pidana  pemerkosaan lebih dioptimalkan pada pidana penjara.
Didalam  KUHP  Indonesia  yang  tercantum  pada  pasal  10  KUHP, dijelaskan bahwa
Pidana terdiri dari : a. Pidana Pokok:
1.  Pidana Mati
2.  Pidana penjara
3.  Pidana kurungan
4.  Pidana denda
5.  Pidana tutupan
b. Pidana tambahan
1.  Pencabutan hak-hak tertentu
2.  Perampasan barang-barang tertentu
3.  Pengumuman putusan hakim.
Pidana  penjara  adalah  jenis  pidana  pokok  berupa  perampasan kemerdekaan.  Jesheck  sebagaimana  dikutip  Roni  (2012  :  126)  mengatakan bahwa  pidana  penjara  disebut  sebagai das  Riickgrat  des  Straffensystems (Pidana  penjara  dapat  dijatuhkan  seumur  hidup  atau  hanya  sementara  waktu. Pidana  penjara  seumur  hidup  ini  mempunyai  arti  bahwa  terpidana  harus menjalani pidana  penjara  selama  hayat  dikandung  badan.  Sehingga  jenis pidana    ini  merupakan  bentuk  pidana  yang  bersifat  permanen,  poena  proxima morti, artinya ; pidana yang paling dekat  dengan  pidana  mati.  Jenis  pidana penjara    sementara    untuk    selama-lamanya    20  tahun  atau  pidana  penjara seumur  hidup  tidak  dicantumkan  terhadap  delik  yang  diancam  dengan  pidana mati.
Batasan  mengenai  jangka  waktu  minimal  dan  maksimal,  dijelaskan pada pasal 12 KUHP ;
(1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
(2) Pidana  penjara  selama  waktu  tertentu  paling  pendek  satu  hari  dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
Pasal  285  KUHP  Indonesia  tentang  tindak  pidana  perkosaan  ini  tidak menerapkan  pidana  denda,  sehingga  korban  tidak  mendapatkan  secara  nyata kemenangan  atas  kasus  pemerkosaan  yang  menimpanya  kecuali  rasa  puas atas  dipidananya  pelaku  tindak  pidana  pemerkosaan.  Sehingga,  untuk kejahatan  perkosaan  hakim  harus  berinisiatif  sendiri  untuk  bersama    dengan jaksa    mengusahakan    adanya    ganti    kerugian,    yaitu    kompensasi    dan restitusi yang adil dan sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan.

## 2.6.  Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan)
Masalah  kejahatan  yang  selalu  mengganggu  keamanan  dan kenyamanan  sosial  adalah  merupakan  suatu  masalah  yang  besar  bagi  umat manusia  diseluruh  dunia.  Kejahatan  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  perilaku manusia  yang  menyimpang,  bertentangan  dengan  hukum,  serta  merugikan masyarakat,  maka  dari  itu    perlu  adanya upaya penanggulangannya.
Penanggulangan  kejahatan  mencakup  tindakan  preventif  dan  represif terhadap  kejahatan.  Tindakan  pencegahan  atau  preventif  yaitu  usaha  yang menunjukkan  pembinaan,  pendidikan  dan  penyadaran  terhadap  masyarakat umum  sebelum  terjadi  gejolak  perbuatan  kejahatan.  Sedangkan  tindakan represif  yaitu  usaha  yang  menunjukkan  upaya  pemberantasan  terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi. (Abdulsyani, 1987 : 135).
Dalam lingkungan masyarakat, dapat diupayakan upaya penanggulangan  melalui  pendidikan    hukum    ( law    education )      yang  dapat diajarkan  sejak  dini.  Manusia  dididik  untuk  menghormati  dan  melindungi  hak- hak  asasi  sesamanya,  dengan  cara  mencegah  diri  dan  perbuatannya  yang cenderung  dapat  merugikan,  merampas,  dan  memperkosa  hak-  hak  manusia lainnya.
Pendidikan  hukum  itu  mengandung  aspek  preventif  dan  represif, dimana  bagi  anggota  masyarakat  yang  belum  pernah  berbuat  kejahatan perkosaan  adalah  dikendalikan    dan    dididik    agar    tidak  terjerumus  dalam perbuatan jahat tersebut yang merugikan diri dan orang lain, sedangkan secara represif  adalah  mendidik  pelaku  kejahatan  tersebut  agar  tidak  mengulangi kejahatan  yang  sudah  pernah dilakukannya.   Sehingga   muncul   perasaan segan dan tidak berani mengulangi tindakan serupa.
Upaya lainnya dapat dilihat dari segi hukum pidana, yaitu sanksi hukum pidana yang idealnya merupakan sanksi yang bersifat ultimum remedium, yang artinya setelah sanksi lain tidak cukup ampuh diterapkan dapat dijadikan upaya penanggulangan  secara  represif.  Sanksi  hukum  pidana  merupakan  reaksi (jawaban/solusi)  terhadap  terjadinya  suatu  delik  (pelanggaran/kejahatan). Pembinaan  bagi  pelaku  merupakan  tujuan  utama  dalam  upaya  represif  dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seksual (pemerkosaan).
Upaya  mencegah  terjadinya  pemerkosaan  dengan  cara  mengetahui penyebab  terjadinya  pemerkosaan  dan  kemudian  berikhtiar  menghilangkan faktor-  faktor  yang  menjadi  penyebab  tidaklah  mudah.  Hal  ini  disebabkan banyaknya  faktor  yang  dapat  menjadi  penyebab  terjadinya  pemerkosaan.
Meskipun demikian, upaya penanggulangan sebaiknya terus dilakukan dengan mencontoh negara-negara lain. Misalnya dengan memberi penerangan (lampu) pada  tempat-tempat  yang  sepi  dan  gelap.  Selain  itu  pemberian  penyuluhan secara  khusus  pada  masyarakat  juga  merupakan  upaya  penanggulangan yang dapat dilakukan sejak dini. (Made, 1996: 80)
Dalam rangka menanggulangi kejahatan kekerasan seksual (perkosaan),  pemerintah    perlu    melakukan    penataan  kembali  dan memperbaharui  kebijakan  dan  sistem  hukum  terlebih  dahulu  yang diperuntukkan  agar  dapat  mencegah  tindak  pidana  dan  dapat  bekerja  secara berkesinambungan dalam memerangi kejahatan seksual tersebut.
Barda  Nawawi  Arief  (1996:  3)  memberikan  berpendapat  yaitu  dengan merumuskan  garis  kebijakan  sistem  hukum  yang  juga  digunakan  sebagai acuan    dan    tolak    ukur    dalam  penerapan  dan  pelaksanaan  pidana  dan  oleh aparat pelaksana pidana.
Dengan    adanya    suatu    kebijakan pengaturan tersebut diharapkan tujuan  hukum  berupa  “kemanfaatan”  dapat  tercapai,  yang  oleh  Jeremy Bentham  lebih  dikonkritkan  dengan  teori  Utilitarian.Jeremy  Bentham menyatakan, “Baik tidaknya hukum diukur melalui manfaat dari hukum tersebut kepada  umat  manusia,  yakni  apakah  hukum  yang  bersangkutan  membawa manfaat yang paling besar  kepada  sebanyak  mungkin  manusia, (the greatest happiness of the greatest people) (Fuady, 2007: 25).

## III. KESIMPULAN
Secara  yuridis  pengaturan  mengenai  kejahatan      kekerasan      seksual (perkosaan)  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  285  KUHP  yang  memiliki    unsur- unsur   yang harus  dipenuhi, salah satunya  adalah adanya kekerasan. Adanya unsur kekerasan tersebut merupakan unsur  yang  membedakan  pemerkosaan dengan  kejahatan  kesusilaan  yang  lain  yang  diatur  dalam  KUHP.  Mengenai faktor-faktor  penyebab  seseorang  melakukan  kejahatan  kekerasan  seksual pemerkosaan  terdiri  dari  3  (tiga)  faktor  penting,  yaitu  personal  pelaku, korban, dan  situasi.  Upaya  penanggulangan  yang  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat serta  aparat  penegak  hukum  dalam  menanggulangi  kejahatan  tersebut  antara lain : Dalam lingkungan masyarakat, dapat diupayakan upaya penanggulangan melalui  pendidikan  hukum  (law  education)  yang  dapat  diajarkan  sejak dini.Upaya lainnya berdasarkan hukum pidana, yaitu sanksi hukum pidana yang
bersifat ultimum remedium, yang artinya setelah sanksi lain tidak cukup ampuh diterapkan dapat dijadikan upaya penanggulangan  secara  represif  serta  perlu diikuti  dengan  adanya  penataan  kembali  dan  pembaharuan    sistem    hukum dan  kebijakan dalam hukum pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulsyani, 1987, Sosiologi Kriminalitas , CV. Remadja Karya, Bandung.
Arief,  Barda  Nawawi,  1996, Kebijakan  legislatif  Dalam  Penanggulangan Kejahatan  Dengan    Pidana    Penjara ,    Badan    Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang.
Fuady,  Munir,  2007, Dinamika  Teori  Hukum, Cetakan  Pertama,    Ghalia Indonesia, Bogor.
Hariyanto,    1997, Dampak    Sosio    Psikologis    Korban    Tindak    Pidana Perkosaan    Terhadap  Wanita ,  Pusat  Studi  Wanita  Universitas  Gajah Mada, Jogjakarta
Pena , Tim  Prima,  2000, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Gitamedia  Press, Jakarta.
Poernomo,  Bambang,  1988, Asas-Asas  Hukum  Pidana ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta.
Prasetyo,  Eko  dan  Suparman  Marzuki,  1995, Pelecehan  Seksual ,  Fakultas Hukum Universitas  Islam  Indonesia, Yogyakarta
Roni  Wiyanto,  2012. Asas-Asas  Hukum  Pidana  Indonesia ,  Mandar  Maju. Bandung,
Sahetapy,  J.E.,  1983, Kejahatan  Kekerasan  Suatu  Pendekatan  Interdisipliner , Sinar Wijaya, Surabaya.
Santoso, Topo , 1997, Seksualitas dan Pidana , In Hill, Jakarta.
Weda,  Made  Darma  1996, Kriminologi , Raja Grafindo Persada, Jakarta.