∽ Volume 3 ∽ Nomor 2 ∽ September 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pengaturan Komisi Yudisial Dalam  Konstitusi  :  Suatu  Perbandingan  Antara  Indonesia  dan  Thailand ∽ Netty  SR Naiborhu ∽

## PENGATURAN KOMISI YUDISIAL DALAM KONSTITUSI: SUATU PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN THAILAND
Netty SR Naiborhu
Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Indonesia Jl. Cihampelas Nomor 8 Bandung, Jawa Barat 40116 netty.naiborhu@gmail.com
Naskah diterima: 2 Juli; direvisi: 7 Agustus; disetujui: 20 Agustus

## ABSTRAK
Dalam  tulisan  ini,  penulis  hendak  membandingkan  keberadaan  KY  di  Indonesia dengan  Thailand  baik  dari  segi  kedudukannya  dalam  konstitusi.  Mengingat keberadaan  konstitusi  dapat  dikatakan  sebagai the  rule  of  the  game di  mana kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi pada suatu negara. Adapun alasannya penulis:  pertama,  bahwa  berbicara  KY  ada  benang  merah  dengan  salah  satu  prinsip yaitu kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sehingga berbicara dunia peradilan sudah menjadi suatu fakta di berbagai negara manapun; kedua, penulis berpendapat bahwa tradisi  hukum  yang  dilakukan  di  Thailand  setidaknya  memiliki  kesamaan;  ketiga, penulis  berasumsi  bahwa  suatu  saat  nanti  Indonesia  dan  Thailand  sebagai  negara anggota ASEAN dan sudah memasuki era Komunitas ASEAN ( ASEAN Community ) suatu saat nanti masing-masing lembaganya akan berkoordinasi dalam bidang hukum terutama  di  peradilan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah metode  kualitatif  melalui  pendekatan  metode  yuridis  normatif  yang  disebut  juga penelitian  hukum  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  Keberadaan  KY sebagai  suatu  lembaga  di  bidang  kekuasaan  kehakiman  baik  di  Indonesia  maupun Thailand diatur dalam masing-masing konstitusi, yang membedakan antara Indonesia dan  Thailand  dalam  hal  rumusan  konstitusinya,  adapun  perbedaan  antara  KY  di Indonesia dengan Thailand yaitu KY di Indonesia tidak membedakan keberadaannya dalam lingkungan badan peradilan manapun. Sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan keberadaan MA. Berbeda dengan  Thailand,  di  mana  keberadaan  KY  dibagi  menjadi  dua  yaitu, Judicial Commission  of  The  Court dan Judicial  Commission  of  Administrative  Court . Sehingga masing-masing KY tersebut hanya menjalankan tugas dan wewenangnya di lingkungan peradilannya yang diatur di masing-masing lingkungan peradilan.
Kata kunci: Komisi Yudisial, Thailand, Indonesia, Konstitusi .
∽ Volume 3 ∽ Nomor 2 ∽ September 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pengaturan Komisi Yudisial Dalam  Konstitusi  :  Suatu  Perbandingan  Antara  Indonesia  dan  Thailand ∽ Netty  SR Naiborhu ∽

## REGULATION OF THE JUDICIAL COMMISSION IN CONSTITUTION: A COMPARISON BETWEEN INDONESIA AND THAILAND
Netty SR Naiborhu
Law School of Bandung, Indonesia Jln. Cihampelas No. 8 Bandung, West Java 40116 netty.naiborhu@gmail.com

## ABSTRACT
In  this  paper,  the  author  wants  to  compare  the  existence  of  KY  in  Indonesia  with Thailand  both  in  terms  of  its  position in the  constitution.  Given the  existence  of  the constitution can be said to be the rule of the game where its position as the highest source  of  law  in  a  country.  The  reasons  for  the  author:  first,  that  speaking  of  KY there  is  a  common  thread  with  one  of  the  principles,  namely  the  judicial  authority that  is  free.  So  speaking  of  the  world  of  justice  has  become  a  fact  in  any  country; secondly, the authors argue that the legal traditions carried out in Thailand at least have in common; third, the authors assume that someday Indonesia and Thailand as ASEAN  member  countries  and  have  entered  the  era  of  the  ASEAN  Community (ASEAN  Community)  one  day  each  institution  will  coordinate  in  the  field  of  law, especially  in  the  judiciary.  The  research  method  used  in  this  study  is  a  qualitative method  through  the  approach  of  normative  juridical  methods  which  is  also  called library law research. The results showed the existence of KY as an institution in the field  of  judicial  power  both  in  Indonesia  and  Thailand  is  regulated  in  each constitution,  which  distinguishes  between  Indonesia  and  Thailand  in  terms  of constitutional  formulation,  while  the  difference  between  KY  in  Indonesia  and Thailand  namely  KY  in  Indonesia  does  not  differentiate  its existence  in  any judicial body.  So  that  in  carrying  out  its  duties  and  authority  can  be  done  in  collaboration with the existence of the Supreme Court. In contrast to Thailand, where the existence of  KY  is  divided  into  two  namely,  the  Judicial  Commission  of  The  Court  and  the Judicial  Commission  of  Administrative  Court.  So  that  each  KY  only  carries  out  his duties  and  authority  within  the  judicial  environment  which  is  regulated  in  each judicial environment.
Keyword: Judicial Commission, Thailand, Indonesia, Constitution .
∽ Volume 3 ∽ Nomor 2 ∽ September 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pengaturan Komisi Yudisial Dalam  Konstitusi  :  Suatu  Perbandingan  Antara  Indonesia  dan  Thailand ∽ Netty  SR Naiborhu ∽

## A. Latar belakang
Diskursus  mengenai  kelembagaan  suatu  negara  terutama  Indonesia  Pasca Perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945  (yang  selanjutnya  disebut  UUD  NRI  Tahun 1945 1 )  yang  dilakukan  pada  tahun  1999-2002  tidak  akan  pernah  habis  untuk dijadikan  suatu  pokok  pembahasan.  Mengingat,  keberadaan  kelembagaan  suatu negara  akan  selalu  mengalami  perkembangan  dan  selalu  mengikuti  perkembangan peradaban suatu masyarakat.
Argumentasi  tersebut  berangkat  pasca  Indonesia  melakukan  reformasi 2 di berbagai  bidang  dan  salah  satunya  yaitu  reformasi  hukum 3 guna  mewujudkan  cita negara  sebagaimana  yang  dikemukakan  dalam  Alinea  Keempat  Pembukaan  UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:
“Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  Pemerintahan  Negara Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keter-tiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamai-an  abadi  dan  keadilan  sosial  maka  disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia (...)”.
Oleh  sebab  itu,  frasa  tersebut  merupakan  tujuan  negara  Indonesia  atau  yang lebih  dikenal  dengan  istilah  norma  fundamental  negara  ( statefundamentalnorm ). Selain  dari  pada  itu,  dengan  reformasi  (hukum)  tersebut  keberadaan  Indonesia sebagai  negara  hukum  ( rechtsstaat / the  rule  of  law )  akan  berjalan  dengan  baik  dan jauh lebih baik. Kendati pun demikian negara hukum Indonesia bukan saja berbicara keadilan  dalam  arti  formil,  melainkan  pula  meliputi  kesejahteraan  (negara
1 Dalam  tulisan  ini  sebutan  “UUD”  dan  “konstitusi”  digunakan  secara  bergantian,  dalam  artian  kedua istilah tersebut disamakan, mengingat dalam teori konstitusi dokenal dengan konstitusi terdokumentasi. Sekalipun dalam teori konstitusi pula, “UUD” dan “konstitusi” dalam kenyataannya berbeda. Lihat K.C. Wheare, Moderns Constitution ,  (Oxford:  Oxford  University  Press,  1975),  hlm.  1.  Lihat  juga  Susi  Dwi  Harijanti ,  Perkembangan Materi  Muatan  Konstitusi:  Memperkuat  Konstitusionalisme  Bernegara dalam  Susi  Dwi  Harijanti, et . al .  ( Eds ), Interaksi Politik dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri , (Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas  Hukum,  Unpad,  2016),  hlm.  87.  Susi  Dwi  Harijanti, Menghidupkan  Konstitusi  Melalui  Penafsiran: Perdebatan Antara Originalism dan Non-Originalism , dalam Idris, et. al. ( Eds.), Penemuan Hukum Nasional dan Internasional  Dalam  Rangka  Purnabakti  Prof.  Dr.  Yudha  Bhakti,  S.H.,  M.H, (Bandung:  Fikaharti  Aneska  & Bagian Hukum Internasional FH UNPAD, 2012), hlm. 584.
2 Reformasi dipilih sebagai upaya jaan keluar dari berbagai kebuntuan dalam sistem sosial, politik, hukum, dan  ekonomi  yang dihadapi  Indonesia yang  berujung  pada  krisis  multidimensional yang  berkepanjangan.  Krisis itu  menyadarkan  rakyat  Indonesia  untuk  melakukan  perubahan  secara  damai  dan  konstitusional.  Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Permbahasan 1999- 2002  –  Buku  I:  Latar  Belakang,  Proses,  dan  Hasil  Perubahan  UUD  1945  (Edisi  Revisi) ,  (Jakarta:  Sekjen  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 77.
3 Dalam tulisan Moh. Mahfud MD mengemukakan empat alasan terkait latar belakang reformasi hukum, yaitu: Kesatu ,  pada  masa  orde  baru,  hukum  dalam  arti  undang-undang  bersifat  elitis,  bersumber  dari  lembaga eksekutif  yang  secara  politik  dipaksakan  agar  menjadi  hukum.  peran  DPR  maupun  Parpol  hampir  tidak  ada; Kedua ,  pada  masa  itu,  pengadilan  Indonesia  berwatak koruptif.  Sehingga saat itu  populer dengan istilah  “mafia peradilan”; Ketiga ,  pada  masa  itu,  produk  hukum  dalam  arti  undang-undang  harus  diterima  sebagai  kebenaran yang  final  sehingga  tidak  ada  satu  lembaga  pun  yang  dapat  melakukan  pengujian  apalagi  membatalkan;  dan keempat ,  pada  masa  itu  juga banyak terjadi  pelanggaran  terhadap hak-hak  politik sebagai  akibat  negara  banyak melakukan  kekeran  politik.  Lihat  Moh.  Mahfud  MD, Capaian  Reformasi  dan  Proyeksi  Hukum  kita  dalam Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu . (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 157-159.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 2 ∽ September 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pengaturan Komisi Yudisial Dalam  Konstitusi  :  Suatu  Perbandingan  Antara  Indonesia  dan  Thailand ∽ Netty  SR Naiborhu ∽
kesejahteraan/ welfare  state )  dalam  arti  materiil. 4 Dengan  mengelaborasikan  konsep negara hukum dan negara kesejahteraan ini setidaknya keberadaan Indonesia sebagai negara hukum yang (dapat) membahagiakan rakyatnya. 5
Dampak dari reformasi ini, Perubahan UUD NRI Tahun 1945 mengubah materi muatan  ( subject  matter )  dan  struktur/lembaga  ketatanegaraan  Indonesia.  Salah satunya  yaitu  Komisi  Yudisial  (KY). 6 KY  diatur  dalam  Bab  IX  Kekuasaan Kehakiman  Pasal  24B.  kehadiran  KY  di Indonesia  sebagai  salah  satu lembaga  yang memiliki  fungsi  untuk  menunjang  penyelenggaraan  kekuasaan  peradilan.  Menjadi suatu perhatian bersama perihal dimasukan KY dalam UUD NRI Tahun 1945. Bahwa keberadaan  KY  selama  ini  disalah  artikan  keberadaannya.  Telah  terjadi  perdebatan baik  dari  segi  pesngembanan  hukum  (teoritikal  maupun  praktikal).  Ada  yang menyatakan  jika  kehadiran  KY  sejajar  dengan  Mahkamah  Agung  (MA)  dan Mahkamah Konstitusi (MK) dan ada juga yang berpendapat sebaliknya.
Perdebatan ini kiranya perlu diluruskan agar tidak terjadi kesimpangsiuran baik dalam  tataran  akademis  maupun  praktis.  Dalam  kenyataannya,  bahwa  KY  sebagai suatu  lembaga  dilihat  baik  dari  optik  fungsi  maupun  hierarkinya.  Dari  optik hierarkinya,  KY  tidaklah  masuk  dalam  kelompok  lembaga  negara  yang  utama ( primary  constitutional  organs ) 7 dan  hanya  sebagai  lembaga  negara  yang kewenangannya  secara  langsung  diberikan  oleh  UUD  NRI  Tahun  1945. 8 Penyebabnya  keberadaan  KY  hanya  sebagai  lembaga  penunjang  ( supporting ) terhadap lembaga negara utama. 9
Masuk pada argumen selanjutnya bahwa keberadaan KY sebagai suatu gagasan mekanisme  kontrol  terhadap  kekuasaan  kehakiman.  Pembentukan  KY  saat  ini  lebih kepada mengejawantahkan perwujudan prinsip checks and balances dalam kekuasaan kehakiman dan menjadi bagian dari lembaga yudisial.
Dalam tulisan ini penulis hendak membandingkan keberadaan KY di Indonesia dengan  Thailand  baik  dari  segi  kedudukannya  dalam  konstitusi.  Mengingat keberadaan  konstitusi  dapat  dikatakan  sebagai the  rule  of  the  game di  mana kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi pada suatu negara. Adapun alasannya penulis: Kesatu ,  bahwa  berbicara  KY  ada  benang  merah  dengan  salah  satu  prinsip yaitu kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sehingga berbicara dunia peradilan sudah menjadi suatu fakta di berbagai negara manapun; Kedua , penulis berpendapat bahwa
4 Pasal 1 ayat (3) Juncto Pasal 34 UUD  NRI Tahun 1945. Lihat juga Helmi Nuky Nugroho,  “Dinamika Wewenang Komisi Yudisial Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Komisi Yudisial”, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 17, No. 2, Juni 2017, hlm. 96-97.
5 Meminjam  istilah  dari  Satjipto  Rahardjo, Negara  Hukum  Yang  Membahagiakan  Rakyatnya , (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
6 Pada masa perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan pada tahun 1999-2002 terjadi pembentukan atau  perubahan  dan  pembaharuan  lembaga-lembaga  negara  dan  dikenal  dengan  eksperimentasi  kelembagaan ( institutional  experimentation ).  Jika  dicermati  Perubahan  UUD  NRI  Tahun  1945  terdapat  34  lembaga  negara. Lihat I Gde Pantja Astawa, Kajian Teoritik dan Normatif tentang Penyelenggaraan Negara di Indonesia . Dalam Susi  Dwi  Harijanti  ( Eds ), et.  al., Interaksi  Konstitusi  dan  Politik  (...),  o.p  cit. ,  hlm.  67-68.  Bandingkan  dengan penggolongan organ-organ  negara  (subjek  kelembagaan  dalam  arti luas)  yang  dilakukan oleh Jimly Asshdiqqie, Membangun  Sistem  dan  Kelembagaan  Secara  Konstitusional ,  dalam Menuju  Negara  Hukum  yang  Demokratis . (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009), hlm. 113-114 dan hlm. 118-120.
7 Ibid. , hlm. 68.
8 Ibid. , hlm. 69.
9 Ibid .
∽ Volume 3 ∽ Nomor 2 ∽ September 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pengaturan Komisi Yudisial Dalam  Konstitusi  :  Suatu  Perbandingan  Antara  Indonesia  dan  Thailand ∽ Netty  SR Naiborhu ∽
tradisi  hukum  yang  dilakukan  di  Thailand  setidaknya  memiliki  kesamaan; Ketiga , penulis  berasumsi  bahwa  suatu  saat  nanti  Indonesia  dan  Thailand  sebagai  negara anggota ASEAN dan sudah memasuki era Komunitas ASEAN ( ASEAN Community ) suatu saat nanti masing-masing lembaganya akan berkoordinasi dalam bidang hukum terutama di peradilan.
Tulisan  ini  akan  terbagi  atas  beberapa  bagian,  meliputi  pendahuluan,  yang diikuti  dengan  pembahasan  di  bagian  B  mengenai  kekuasaan  kehakiman  dengan menggunakan konstitusi dua negara tersebut sebagai dasar pijakan. Selanjutnya  pada bagian C penulis hendak membandingkan KY pada dua negara tersebut, selanjutnya pada  bagian  D  memaparkan  baik  persamaan  maupun  perbedaan  keberadaan  KY  di dua  negara  tersebut  dan  pada  bagian  E  penulis  akan  menyimpulkan  berdasarkan pembahasan dalam tulisan ini.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  paparan  dalam  latar  belakang  tersebut,  maka  perumusan  masalah dalam  penelitian  ini  yaitu:  Bagaimana  perbandingan  keberadaan  KY  di  Indonesia dengan Thailand baik dari segi kedudukannya dalam konstitusi?

## C. Tujuan Penulisan
Berdasarkan  perumusan  masalah  di  atas,  maka  tujuan  dari  penelitian  yang hendak  dicapai  pada  penelitian  ini  yaitu:  Untuk  membandingkan  keberadaan  KY  di Indonesia dengan Thailand baik dari segi kedudukannya dalam konstitusi.

## D. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan  pada penelitian ini  adalah metode kualitatif melalui  pendekatan  metode  yuridis  normatif  yang  disebut  juga  penelitian  hukum kepustakaan.  Penulis  mengakui  bahwa  keberadaan  KY  dijadikan  sebagai  salah  satu objek  penelitian  bukanlah  suatu  hal  yang  baru.  Sepanjang  penulis  mencari  apakah terdapat  penelitian  serupa  terkait  KY  sebagai  objek  penelitian,  penulis menemukannya. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh KY RI yang berjudul Studi  Perbandingan  Komisi  Yudisial  di  Beberapa  Negara  pada  tahun  2014. Berikutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ahsin  Thohari  yang  berjudul  Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan. 10
Adapun  Thailand  sebagai  model  perbandingan,  penulis  memang  langsung tertarik  untuk  membedahnya  sebagaimana  alasan  yang  dikemukakan  penulis  pada paragraf  sebelumnya.  Akan  tetapi,  setalah  melakukan  pencarian,  ditemukan  dua penelitian  tersebut.  Akan  tetapi  khusus  pada  penelitian  yang  dilakukan  KY,  penulis mempelajari  dan  menemukan  bahwa  KY  di  Thailand  digunakan  sebagai  salah  satu negara penelitian. Dalam pada ini penulis mengakui bahwa terkait pembahasan KY di Thailand,  dalam  tulisan  ini  akan  mengadopsi  tulisan  dari  penelitian  tersebut  akan tetapi  hanya  terfokus  pada  Thailand  saja.  Kemudian  mengacu  pada  tulisan  tersebut, penulis  juga  mencari  referensi  yang  digunakan  oleh  kedua  penelitian  tersebut  dan hasilnya penulis hanya menemukan beberapa sebagai sumber jaminan.
10 Buku tersebut merupakan hasil penelitian Ahsin Thohari dalam menyelesaikan program Pasca Sarjana Magister  Ilmu  Hukum  Universitas  Indonesia  di  bawah  bimbingan  Jimly  Asshdiqqie.  Lihat  juga  Diah  Savitri, “Kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung”, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 281-282.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 2 ∽ September 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pengaturan Komisi Yudisial Dalam  Konstitusi  :  Suatu  Perbandingan  Antara  Indonesia  dan  Thailand ∽ Netty  SR Naiborhu ∽

## E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis

## 1. Kekuasaan Kehakiman dan Komisi Yudisial
Berfungsinya negara hukum dalam suatu sistem ketatanegaraan tertentu sangat bergantung  pada  sistem  ketatanegaraan  tersebut  menyediakan  berbagai  perangkat yang  memadai,  perangkat-perangkat  tersebut  meliputi  konstitusi  atau  Undang- Undang  Dasar  (UUD)  serta  peraturan  lainnya  yang  mendasari  penyelenggaraan negara dan pemerintah serta lembaga-lembaga negara dan pemerintah yang memiliki fungsi yang jelas. 11
Lebih  lanjut  keberadaan  konstitusi  atau  UUD  sebagai  sumber  rujukan  tertingi dikarenakan  memuat  berbagai  macam  asas  atau  prinsip  serta  kaidah-kaidah  yang menjamin  negara  hukum  terselenggara.  Oleh  sebab  itu  keberadaan  konstitusi berkorelasi  erat  dengan  konstitusionalisme  sebagai  salah  satu  bentuk  jaminan 12 dari pada  negara.  Salah  satu  bentuk  jaminan  ini  dapat  dilihat  dalam  hal  pengadilan, peradilan,  dan  mengadili  dalam  rangka  kekuasaan  kehakiman.  Berbicara  kekuasaan kehakiman  secara  umum  dapat  diketahui  bagaimana  masing-masing  negara menerapkan pendekatan trias politica yang diperkenalkan oleh Montesquieu. Sebab, ia mengimpikan pentingnya pemisahan kekuasaan yang ektrem antar masing-masing cabang kekuasaan ( separition of power ). 13
Ajaran trias  politica yang  terbagi  atas  legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif  yang sudah mengguritas diberbagai negara diaplikasikan dalam sistem ketatanegaraannya. Berbicara kekuasaan kehakiman dalam negara hukum modern merupakan cabang dari (kekuasaan)  yudikatif.  Baik  di  negara-negara  yang  menganut civil  law  tradition maupun common  law tradition , 14 baik  itu  menggunakan  sistem  prsidensial  atau sistem  parlementer  dalam  pemerintahan,  lembaga  kehakiman  akan  selalu  berdiri sendiri/mandiri agar terbebas dari segala macam bentuk intervensi.
Adapun alasan tersebut diatas sebagai salah satu bentuk dari prinsip kekuasaan kehakiman  dalam  hal  independensi  pengadilan  ( separition  of  power ).  Akan  tetapi, menarik  menjadi  perhatian,  bahwa  masing-masing  negara  tidaklah  menggunakan separition of power dalam mengaktualisasikan sistem ketatanegaraannya. Melainkan
11 Susi  Dwi  Harijanti, Perspektif  Negara  Hukum  yang  Berkeadilan  (Prawacana) .  Dalam  Susi  Dwi Harijanti, ( Eds ), et. al., Negara Hukum Yang Berkeadilan Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL, (Bandung: Risda PSKN-HTN FH UNPAD, 2011), hlm. xi.
12 Keberadaan  konstitusi  sebagai  hukum  dasar  diharapakan  dapat  menjadi  instrumen  bagi  warga  negara untuk  dapat  “menagih”  jaminan  negara  terhadap  rakyat.  Ali  Abdurrahman,  ( Eds ), et.  al., Satu  Dasawarsa Perubahan UUD 1945 , (Bandung: PSKN FH UNPAD, 2013), hlm. iv.
13 Pembahasan  lebih  lanjut  lihat  Montesquieu, The  Spirit  of  The  Law (Translated  by  Anne  M.  Cohler, Basia C. Miller, Harold Stone), (New York: Cambridge University Press, 1989).
14 Civil Law Tradition yang berpijak dari konsep hukum administrasi (Perancis, Jerman), di mana hakim menggunakan  kodifikasi  dalam  hal  perundang-undangan.  sebab,  penciptaan  hukum  secara  sengaja  oleh  hakim umumnya  tidaklah  mungkin  (tidak  diperbolehkan).  Sehingga  hakim  mengadili  perkaranya  hanya  berdasarkan peraturan hukum yang termuat dalam kodofikasi (aliran positivisme/legisme). Kemudian terkait dengan putusan hakim  sebelumnya  lebih  dikenal  dengan  istilah/penyebutan  yurisprudensi.  Sedangkan Common  Law  Tradition dengan konsep the Rule of Law (Inggris Raya, Amerika Serikat), di mana sistem ini berdasarkan prinsip bahwa undang-undang yang dibuat oleh Parlemen, masih ada peraturan-peraturan lain. Selanjutnya adanya prinsip judge- made law berdasarkan precedent ( stare decicis ), dan penggunaan asas case law sebagai karakteristik yang sangat penting. Sebab dalam negara penganut common law tradition tidak mengenal kodifikasi hukum. sehingga peranan pengadilan  lebih  kepada  keputusan  hakum  dalam  perkara  serupa.  Disarikan  dari  C.F.  Strong, Modern  Political Constitution , (London: ELBS & Sidwick and Jackson Limited, 1966), hlm. 275-291.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 2 ∽ September 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pengaturan Komisi Yudisial Dalam  Konstitusi  :  Suatu  Perbandingan  Antara  Indonesia  dan  Thailand ∽ Netty  SR Naiborhu ∽
pula  adanya  distribusi/pembagian  kekuasaan  ( distribution  of  power )  dengan berasaskan  mekanisme  saling  awas  dan  saling  mengimbangi  ( check  and  balances ), dalam  artian  baik  dari  legislatif,  eksekutif  dan  juga  yudikatif  saling  mengawasi  dan mengimbangi dalam menjalankan fungsi kekuasaannya. 15
Diskursus terkait yudikatif yang merupakan perpanjang dari lembaga yudikatif bersentuhan selalu dengan eksistensi kekuasaan kehakiman. Di berbagai negara yang menganut  konsep  negara  hukum  modern  akan  berpijak  terhadap  beberapa  prinsip yang  melekat  pada  hakim  selaku  salah  satu  penegak  hukum.  secara  umum  dapat dikemukakan  ada  sua  prinsip  yang  biasa  dipandang  sangat  pokok  dalam  sistem peradilan, yaitu: (1). The principle of judicial independence , dan (2). The principle of judicial impartiality . Kedua prinsip ini diakui keberadaannya sebagai prasyarat pokok sistem di semua negara yang disebut modern constitutional state . 16 Prinsip-prinsip ini harus diwujudkan dalam sikap hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Dan  selain  itu  pula  juga  tercerminnya  juga  berbagai  macam  hal-hal  yang  berkaitan dengan pengangkatan, masa kerja, pengembangan karier, sistem penggajian dan juga pemberhentian para hakim. 17
Selain kedua prinsip tersebut, dari perspektif hakim itu sendiri berkembang pula prinsip-prinsip  yang  dianggap  penting.  Dalam  forum International  Judicial Confrence di  Bangalore,  India,  2001  menghasilkan  enam  prinsip  penting  yang menjadi  pegangan  bagi  para  hakim,  diantaranya:  Independensi  ( independence ), Ketidakberpihakan  ( impartialy ),  Integritas  ( integrity ),  Kepantasan  dan  Kesopanan ( propriety ),  Kesetaraan  ( equality ),  Kecakapan  dan  Kesaksamaan  ( competence  and diligence ). 18
Diakibatkan  keberadaan  hakim  sebagai  puncak  penegakan  hukum  diperlukan suatu  mekanisme  kontrol  agar  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya  dan  juga mewujudkan  negara  hukum  itu  sendiri.  mengingat  kondisi  peradilan,  bukan  saja Indonesia melainkan pula berbagai negara tidak berjalan mulus. Salah satunya adanya “mafia  peradilan”  di  Indonesia  menjamur  secara  tersruktur,  sistematis  dan  masif.
Sehingga tidaklah mengherankan pradilan Indonesia dan tidak menutup kemungkinan di  berbagai  negara  lainnya  mengalami  “keboborokan”  dan  menciptakan  peradilan sesat.  Dimana  lonceng  kematian  keadilan  telah  mati.  Sebagai  akibat  keberadaan hukum  yang  dapat  dibeli  dengan  uang  ataupun  kekuasaan.  Bahkan  keenam  prinsip yang  kemukakandi  Bangalore  tersebut  tidak  dihiraukan  sama  sekali  dan  pada kahirnyanya  etika  hakim  dalam  menjalankan  fungsi,  tugas  dan  wewenangnya berbanding  terbalik  dengan  landasan  filosofis  yang  menyatakan  jika  hakim merupakan wakil Tuhan di bumi.
Mekanisme  kontrol/pengawasan  yang  dihadirkan  tersebut  melahirkan  KY. Kehadiran  KY  memanglah  sangat  diperlukan.  Dalam  salah  satu  penelitian  terkait
15 Terkait dengan praktek pemisahan kekuasaan di berbagai negara, pemahaman “pemisahan kekuasaan” kecendrungan membingungkan. Geoffrey Marshall menyatakan: “The phrase ‘separation of power’ is, however, one of the most confusing in the vocabulary of political and constitutional thought. It has been use with varying implication  by  historians  and  political  scientists” .  Geoffry  Marshall, Constitutional  Theory ,  (London:  Oxford University Press, 1971), hlm. 97.
16 Lihat Jimly Asshidiqqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 316. 17 Ibid . 18 Pembahasan keenam prinsip tersebut dapat dilihat dalam Ibid. , hlm. 317-320.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 2 ∽ September 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pengaturan Komisi Yudisial Dalam  Konstitusi  :  Suatu  Perbandingan  Antara  Indonesia  dan  Thailand ∽ Netty  SR Naiborhu ∽
dengan  keberadaan  KY,  bahwa  fakta  membuktyikan  lebih  dari  enam  puluh  (60) negara di dunia memiliki lembaga ini pada sistem peradilannya dengan fungsi, tugas dan kewenangan yang berbeda-beda. 19 Bahkan dalam tulisan Nuno Garoupa dan Tom Ginsburg mengacu pada hasil penelitian menyatakan bahwa keberadaan KY di dunia sudah mencapai seratur dua puluh satu (121) negara di dunia. 20 Ahsin Tohari dalam penelitiannya  juga  mengemukakan  latar  belakang  beserta  alasannya  terkait  dengan pembentukan KY pada beberapa negara, diantaranya:
a. Lemahnya  monitoring  secara  intensif  terhadap  kekuasaan  kehakiman, karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja;
b. Tidak  adanya  lembaga  yang  menjadi  penghubung  antara  kekuasaan pemerintah  ( executive  power )  dalam  hal  ini  Departemen  Kehakiman  dan Kekuasaan Kehakiman ( judcial power );
c. Kekuasaan  kehakiman  dianggap  tidak  mempunyai  efisiensi  dan  efektivitas yang  memadai  dalam  menjalankan  tugasnya  apabila  masih  disibukan dengan persoaln-persoalan teknis non-hukum;
d. Tidak  adanya  konsistensi  putusan  kurang  memperbolehkan  penilaian  dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus; dan
e. Pola  rekrutmen  hakim  selama  ini  dianggap  terlalu  bisa  dengan  masalah politik,  karena  lembaga  yang  mengusulkan  dan  merekrutnya  adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden atau parlemen. 21
Berdasarkan  argumen  diatas  dapat  dilihat  keberadaan  KY  di  berbagai  negara rata-rata  memiliki  benang  merah  yang  sama,  yaitu  membangun  peradilan  yang independen dan akuntabel. 22 Sehingga dengan kehadiran KY dapat memainkan peran penting  dalam  memperkuat  independensi  peradilan  dan  dalam  menciptakan mekanisme peradilan dan sebagai salah satu komponen dari reformasi peradilan yang laus,  harus  emncakup  berbagai  macam  isu  diantaranya  akses  kepada  keadilan, penegakan hukum dan antikorupsi.

## F. Hasil Pembahasan
Paparan  pada  bagian  ini  akan  menjelaskan  pengaturan  KY  dalam  konstitusi Indonesia maupun Thailand. Paparan sebagai berikut:
1. Komisi Yudisial di Indonesia
Pengaturan KY di Indonesia diatur dalam BAB IX Kekuasaan Kahakiman pada Pasal 24B ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan:
a. Komisi  Yudisial  bersifat  mandiri  yang  berwenang  mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
19 Violaine Autheman dan Sandra Elena, “Global Best Practices: Judicial Councils. Lessons Learned From Europe and Latin America”. IFES Rule of Law White Paper Series, 2004, hlm. 25-29.
20 Nuno  Garoupa  dan  Tom  Ginsburg,  “Gurdian  The  Guardians:  Judicial  Councils  and  Judicial Independence”, (John M. Olin Program in Law and Economics Working Paper Number 444, 2008), hlm. 37-39.
21 Ahsin Tohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, (Jakarta: ELSAM, 2004), hlm. 154.
22 Selain dari pada itu, adapun keberadaan KY memiliki tiga hal yang penting perihal kompetensinya yang sebagaimana  Broadly  mengemukakan: (1).  Houskeeping  functions  (managing  budget,  material  resources, operating),  (2).  Appointment  of  judges;  and  (3).  Performance  evaluation  (promotion,  dicipline,  removal  and retention of judges, and judicial salaries) . Lihat Nuno Garoupa dan Tom Ginsburg, o.p cit ., hlm. 21.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 2 ∽ September 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pengaturan Komisi Yudisial Dalam  Konstitusi  :  Suatu  Perbandingan  Antara  Indonesia  dan  Thailand ∽ Netty  SR Naiborhu ∽
b. Anggota Komisi Yudisal harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di  bidang  hukum  serta  memiliki  integritas  dan  kepribadian  yang  tidak tercela.
c. Anggota  Komisi  Yudisial  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Presiden dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
d. Susunan,  Kedudukan,  dan  keanggotaan  Komisi  Yudisial  diatur  dengan undang-undang. 23
Berdasarkan  rumusan  pasal  tersebut  dapat  diperhatikan  bahwa  UUD  NRI Tahun  1945  memberikan  kewenangan  kepada  KY  berupa  pengusulan  pengangkatan hakim  agung. 24 Kewenangan  KY  ini  lebih  kepada  pengawasan  dalam  bentuk preventif.  Seleksi  hakim agung  yang  dilakukan  oleh  KY  agar  mendapatkan  kualitas hakim  agung  yang  berintegritas  dan  berkepribadian  yang  tidak  tercela,  adil, profesional  dan  berpengalaman  di  bidang  hukum.  Sehingga  proses  seleksi  yang dilakukan  KY  dapat  menghasilkan  hakim  agung  yang  terhormat  dan  bermartabat. Sehingga  dalam  menyelenggarakan  penegakan  hukum  dan  peradilan  dapat  memiliki akuntablitas yang baik sebagaimana yang diharapkan.
Selain  kewenangan  KY  berupa  pengangkatan  pengusulan  hakim  agung, berikutnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yaitu wewenang dalam rangka menjaga  dan  menegakan  kehormatan,  keluhuran  martabat,  serta  prilaku  hakim sebagaimana  yang  termuat  dalam  Pasal  24B  Ayat  (1),  yang  menyatakan: “Komisi Yudisial  (...)  mempunyai  wewenang  lain  dalam  rangka  menjaga  dan  menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.
Dari ketentuan tersebut terdapat suatu model pengawasan terhadap hakim. Hal ini  sangatlah  penting  dan  diperlukan  guna  menciptakan  independensi  dan  imparsial dalam  penegakan  hukum  dan  keadilan.  Oleh  sebab  itu,  pengawasan  eksternal terhadap  hakim  diperlukan.  Akan  tetapi  tidak  berimplikasi  terhadap  pada  lemehnya kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman  itu  sendiri.  Ini  membuktikan,  pengawasan eksternal dalam pada ini KY bukan diartikan sebagi bentuk intervensi.
Dalam  rangka  pengawasan  baik  secara  etika  dan  perilaku  hakim,  KY diharuskan  memiliki  hubungan  yang  sinergi  dengan  MA.  Adapun  MA  sebagai puncak  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia,  MA  berwenang  melakukan  pengawasan hakim  secara  internal.  Sehingga  MA  akan  lebih  mengetahui  dan  memahami  jika
23 Lebih lanjut pengaturan terkait dengan Komisi Yudisial diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
24 Pasal  24B  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945 Jo. Pasal  13  huruf  a  UU  KY,  yang  menyatakan: “ Mengusulkan  pengangkatan  hakim  agung  dan  hakim  ad  hoc  di  Mahkamah  Agung  kepada  DPR  untuk mendapatkan persetujuan ”. Sehingga dari pada itu dapat dilihat jika Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 merupakan suatu rangkaian dalam sistem, secara maknawinya tidak dapat diintepretasikan secara parsial  yaitu  dalam  satu  bingkai  sistem  pencalonan,  pengusulan  dan  pengangkatan  hakim  agung.  Selanjutnya terkait rumusan Pasal 13 huruf a UU KY, dijabarkan lebih lanjut dalam rumusan Pasal 14  ayat (1) UU KY yang menyatakan: “ Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai  tugas:  a.  Melakukan  pendaftaran  calon Hakim  Agung;  b.  melakukan  seleksi  terhadap  calon  Hakim Agung; c. menetapkan calon Hakim Agung; dan d. mengajukan calon Hakim Agung ”. Akan tetapi, kewenangan KY hanya sebatas mengusulkan calon hakim agung, sedangkan kewenangan penentuan pegangkatan hakim agung berada  pada  DPR  yang  selanjutnya  diajukan  kepada  Presiden  guna  mendapatkan penetapan melalui  Keputusan Presiden.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 2 ∽ September 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pengaturan Komisi Yudisial Dalam  Konstitusi  :  Suatu  Perbandingan  Antara  Indonesia  dan  Thailand ∽ Netty  SR Naiborhu ∽
terjadi  pelanggaran-pelanggaran  etika  dan  perilaku  hakim  dalam  melaksanakan tugasnya. 25
Kendatipun  demikian,  keberadaan  KY  dalam  rangka  menjaga  dan  menegakan kehormatan,  keluhuran  martabat,  serta  prilaku  hakim  dapat  melakukan  pengawasan yang  berisfat  eksternal. 26 Adapun  pengawasan  eksternal  yang  dilakukan  oleh  KY terhadap  prilaku  hakim  berdasarkan  Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku  Hakim  yang ditetapkan oleh KY dan MA. Salah satu model pengawasan yang dilakukan  oleh KY dapat  dilihat  bagaimana  KY  menganalisis  terhadpa  berbagai  macam  putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  sebagai  dasar  untuk merekomendasikan bagi hakim yang akan dimutasi. 27 Selian dari pada itu juga bahwa pengawasan eksternal oleh KY bukan saja terbatas pada hakim di bawah lingkungan peradilan umum maupun peradilan khusus, meliputi pula hakim di MA.
Dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan  yang  terbagi  atas  MA  secara  internal dan  KY  secara  eksternal,  pada  akhirnya  yang  digunakan  oleh  kedua  lembaga  ini membuat  suatu  parameter  dalam  memeriksa  hakim,  yaitu  dengan  dibuatnya Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Ketua KY RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan  Nomor  02  SKB/P.KY/IV/2009  tentang  Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku Hakim. 28 Terkait  Surat  Keputusan  Bersama  tersebut,  materi  muatannya  bukan  saja berisikan  hal-hal  yang  mengatur  etika  dan  prilaku  hakim,  akn  tetapi  juga  lebih  dari pada  itu  yaitu  larangan  pemberian  hadiah/gratifikasi,  larangan  keanggotaan  partai politik, dilarang terlibat dalam transaksi keuangan, maupun transaksi usaha. Sehingga sanki  pun  lahir  jika  pelanggaran-pelanggaran  tersebut  ada  dan  terjadi.  Kendati demikian,  pegawasan  KY  yang  dilakukan  secara  eksternal  dan  dilakukan  secara preventif  tidak  sampai  disitu,  melainkan  pula  secara  represif.  Sebagai  suatu  upaya yang  dilakukan  oleh  KY  terlihat  bagaimana  cara  KY  menetapkan  keputusan peanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta penjatuhan sanksi. 29
Sejak berdiri tahun 2004 sampai dengan searang. Tugas KY tidak saja termuat dalam  UUD  NRI  Tahun  1945,  UU  yang membahas  KY,  melainkan  pula  tersebar di beberapa  paraturan  perundang  undang-undangan.  Adapun  pengkategorian  sebagai berikut:
a. Perihal menjaga dan menegakan kehormatan hakim, keluhuran martabat, serta  perilaku  hakim,  KY  dapat  menganalisis  berbagai  macam  putusan pengadilan  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  sebagai  dasar rekomendasi  melakukan  mutasi  hakim.  Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 42  UU  Kekuasaan  Kehakiman,  Pasal  13F  UU  Peradilan  Umum,  Pasal 12F UU Peradilan Agama, Pasal 13F UU Peradilan Tata Usaha Negara.
25 Lihat  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  (UU  KK). Konsekuensi dari rumusan pasal tersebt bahwa pengawasan hakim secara internal terpusat pada MA.
26 Pasal 40 ayat (1) UU KK.
27 Pasal 42 UU KK.
28 Berdasarkan  Pasal  43  UU  KK.  Penjelasan  lebih  lanjut  bahwa  dalam  memeriksa  hakim,  KY  dapat melakukannya secara sendiri maupun bersam-sama.
29 Dalam  penjatuhan  sanksi,  sebaiknya  dilakukan  oleh  Majelis  Kohormatan  Hakim  (MKH).  Lihat  juga Zaki  Ulya,  “Pembatalan  Kewenangan  Komisi  Yudisial  Dalam  Rekrutmen  Hakim  Dikaitkan  Dengan  Konsep Independensi Hakim”, Mimbar Hukum , Vol. 28, No. 3, Oktober 2016, hlm. 485-496.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 2 ∽ September 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pengaturan Komisi Yudisial Dalam  Konstitusi  :  Suatu  Perbandingan  Antara  Indonesia  dan  Thailand ∽ Netty  SR Naiborhu ∽
b. Kewenangan  melakukan  pengangkatan  hakim  diatur  dalam  Pasal  14A Ayat (2) dan (3) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13A Ayat (2) dan (3) UU Peradilan Agama, dan Pasal 14A Ayat (2) dan (3) UU Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Komisi Yudisial di Thailand
Berdasarkan  Konstitusi  Kerajaan  Thailand  tahun  2007  –  “ Constitution  of  The Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007) ”, 30 kelembagaan KY diatur dalam Chapter X “The  Court”  (Bab  Pengadilan).  Adapun  kelembagaan  tersebut  terbagi  atas Judicial Commission  of  The  Court dan Judicial  Commission  of  Adminitrative  of  Court . 31 JCAC  ini  diatur  menjadi  dua  bagian  mengenai  Lembaga  Peradilan  yang  bersifat umum 32 dan juga yang bersifat Peradilan Administratif. 33
30 Selanjutnya disebut Constitution of Thailand . 31 Selanjutnya disebut JCAC.
32 Section 220 Constitution of Thailand: The appointment and removal from office of a Judge of a Court of Justice  must  be  approved  by  the  Judicial  Commission  of  the  Courts  of  Justice  before  they  are  tendered  to  the King. The promotion, salary increase, and punishment of judges of the Courts of Justice must be approved by the Judicial Commission of the Courts of Justice. For this purpose, the Judicial Commission of the Courts of Justice shall appoint a sub-committee in each level of Courts for preparing and presenting its opinion on such matter for consideration.  The  approval  by  the  Judicial  Commission  of  the  Courts  of  Justice  under  paragraph  one  and paragraph two, has to consider about erudition, performance and moral ethic of his or her mainly. Section 221 Constitution of Thailand : The Judicial Commission of the Courts of Justice consists of the following persons: (1) President of the Supreme Court of Justice as Chairman; (2) Qualified members of all levels of Courts: six from the Supreme Court, four from the Appellate Courts, and two from the Courts of First Instance, who are judges of each level of Courts and elected by judicial officials of all level of Courts; (3) Two qualified members who are not or were not judicial officials and who are elected by the Senate. The qualifications, prohibitions and procedure for the  election  of  the  qualified  members  shall  be  in accordance  with  the  provisions  of  the  law.  In  cases  of no qualified members under paragraph one (3) or not complete of two qualified members; if the Judicial Commission of the Courts of Justice less than 7 members see the necessity of the pressing that shall be approved, the Judicial Commission  of  the  Courts  of  Justice  shall  be  one  of  the  composition  and  shall  have  a  meeting  for  making  the decision.
33 Section  224  Constitution  of  Thailand:  The  appointment  and  removal from  office  of an  administrative judge must be approved by the Judicial Commission of the Administrative Courts as provided by law before they are tendered to the King. Qualified persons in the field of law or the administration of the State affairs may be appointed as judges of the Supreme Administrative Court. Such appointment shall be made in the number of not less than one-third of the total number of judges of the Supreme Administrative Court and must be approved by the Judicial Commission of the Administrative Courts as provided by law and by the Senate before it is tendered to the King. The promotion, increase of salaries, and punishment of administrative judges must be approved by the  Judicial  Commission  of  the  Administrative  Courts  as  provided  by  law.  Number  of  administrative  judges  in each Administrative Court shall be prescribed by the Judicial Commission of the Administrative Courts. Section 225  Constitution  of  Thailand:  The  appointment  of  an  administrative  judge  as  President  of  the  Supreme Administrative Court, shall, when already approved by the Judicial Commission of the Administrative Courts and the Senate, be tendered by the Prime Minister to the King for appointment. Section 226 Constitution of Thailand : The  Judicial  Commission  of  the  Administrative  Courts  consists  of  the  following  persons:  (1)  President  of  the Supreme  Administrative  Court  as  Chairman;  (2)  Nine  qualified  members  who  are  administrative  judges  and elected by administrative judges among themselves; (3) Three qualified members, two of whom are elected by the Senate and the other by the Council of Ministers. The qualifications, prohibitions and procedure for the election of the qualified members shall be in accordance with the provisions of the law. In the case where there are no qualified  members  under  paragraph  one  (3),  or  there  are  less  than  three  of  them,  if  members  of  the  Judicial Commission of the Administrative Courts of not less than six are of the opinion that any case is  an urgent matter requiring the Commission’s approval, such members shall form a quorum to consider that urgent matter. Section 227  Constitution  of  Thailand:  The  Administrative  Courts  shall  have  an  independent  secretariat,  with  the Secretary-General of the Office of the Administrative Courts as the superior responsible directly to the President of  the  Supreme  Administrative  Court.  The  appointment  of  the  Secretary-General  of  the  Office  of  the
∽ Volume 3 ∽ Nomor 2 ∽ September 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pengaturan Komisi Yudisial Dalam  Konstitusi  :  Suatu  Perbandingan  Antara  Indonesia  dan  Thailand ∽ Netty  SR Naiborhu ∽
Sekalipun pengaturan JCAC termuat dalam Bab tentang Pengadilan, akan tetapi kedua  lembaga Judicial  Commission (KY)  tidak  memiliki  kewenangan  secara yustisial  dalam  pada  ini  penegakan  hukum.  Tetapi  lebih  kepada  rangka  efektivitas penegakan  hukum  itu  sendiri.  JCAC  ini  memiliki  kewenangan  yang  bersentuhan dengan kekuasaan kehakiman. Oleh sebab itu berdasarkan pengaturan demikian dapat terlihat  bahwa  keberadaan  JCAC  lebih  kepada  lembaga  lain  yang inherent melekat dengan lembaga peradilan secara umum. Sedangkan KY peradilan admnistrasi lebih kepada bagian dari pengadilan administrasi itu sendiri.
Terkait  dengan  tugasnya,  KY  peradilan  umum  diatur  dalam Section 220 Constitution of Thailand , berbunyi sebagi berikut:
a. Memberikan  persetujuan  pengangkatan  dan  pemindahan  hakim  sebelum diusulkan; dan
b. Memberikan  persetujuan  atas  promosi,  kenaikan  gaji,  hukuman administrasi hakim. 34
Sedangkan kewenangan KY bagi Pengadilan Administrasi diatur dalam Section 224 35 dan Section 227 36 Constitution of Thailand . Secara garis besarnya menjelaskan:
a. Memberikan  persetujuan  atas  pengangkatan  dan  pemindahan  seorang hakim administrasi sebelum diusulkan kepada Raja;
b. Penunjukan  harus  dilakukan  dalam  jumlah  tidak  kurang  dari  sepertiga dari  jumlah  hakim  dari  MA  Administrasi  sebagaimana  ditentukan  oleh undang-undang dan Senat sebelum diusulkan kepada Raja;
c. Memberikan  persetujuan  perihal  promosi,  kenaikan  gaji,  hukuman administrasi hakim; dan
d. Komisi  Yudisial  memiliki  berwenang  memberikan  persetujuan  atas penunjukan Sekretaris Jenderal MA.
3. Hasil  Perbandingan  Pengaturan  Komisi  Yudisial  Dalam  Konstitusi Indonesia Dan Thailand
a. Dasar Pengaturan KY
Jika  memperhatikan  kedua  konstitusi  tersebut,  bahwa  keberadaan  KY  sama- sama  diatur  dalam  konstitusinya.  sehingga  secara  konstitusional  keberadaannya diakui.  Akan  tetapi  terdapat  persamaan  maupun  perbedaan  terkait  keberadaan pengaturannya yang dapat dilihat tabel berikut:
UUD 1945 Constitution of Thailand Pengaturannya  dalam  BAB  IX Kekuasaan  Kehakiman  Pasal 24B ayat (1), (2), (3) dan (4). Pengaturannya  dalam BAB  X: The Courts (Pengadilan) Section
220 and Section 221 Jo. Section
Administrative Courts must be nominated by the President of the Supreme Administrative Court and be approved by the Judicial Commission of Administrative Courts as provided by law. The Office of the Administrative Courts shall have autonomy in personnel administration, budget and other activities as provided by law.
34 Lihat kembali footnote Nomor 30.
35 Lihat kembali footnote Nomor 31.
36 Ibid.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 2 ∽ September 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pengaturan Komisi Yudisial Dalam  Konstitusi  :  Suatu  Perbandingan  Antara  Indonesia  dan  Thailand ∽ Netty  SR Naiborhu ∽

## 224, 225, 226 and 227.

## Tabel 1. Perbedaan keberadaan pengaturan KY di Indonesia maupun Thailand
Perbedaan  (tidak  prinsipil)  tersebut  dapat  diperhatikan  bagaimana  masing- masing konstitusi memasukan KY tersebut. Jika pengaturan KY di Indonesia menjadi bagain dari Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan Thailand pengaturannya dalam bagian Pengadilan.  Dalam  hal  ini  penulis  tidak  mengetahui  secara  pasti  terkait  alasan Constitution  of  Thailand memasukannya  dalam  Bab  Pengadilan.  Tetapi  jika mengidentikannya  dengan  pengadilan  ( courts ),  dapat  saja  dibenarkan.  Sebab berbicara pengadilan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. 37 Berbeda dengan Indonesia  yang  memasukan  dalam  hal  Kekuasaan  Kehakiman  sebagai  salah  satu lembaga  pengawasan  eksternal  hakim  terhadap  kekuasaan  kehakiman  dalam  rangka menjaga  keluhuran,  martabat,  dan  prilaku  hakim  dan  berlanjut  hingga  kepada perekrutan  hakim. 38 Akan  tetapi  kedua  negara  tersebut  mengatur  keberadaan  KY  di dalam konstitusinya dan sekaligus pengaturannya dalam kekuasaan kehakiman. 39 Ini semua  menunjukkan  pengaturan  KY  dalam  suatu  konstitusi  lebih  memberikan jaminan atas independensi dan kemerdekaan akan kekuasaan kehakiman. Sebagimana diperkuat  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Violaine  Autheman  dan  Sandra Elena yang menyatakan: “ Establishing the Council through a cnstitutional provision may  help  emphasize  its  importance  as  a  guarator  ofjudicial  independence ”. 40 Tapi jika  diperhatikan  lebih  seksama  lagi  jika  pengaturan  keberadaan  KY  pada  dua konstitusi  ini  apakah  memiliki  dampak  dalam  arti  letak  di  dalam  atau  di  luar kekuasaan  kehakiman.  Jika  keberadaan  KY  di  Thailand  melekat  pada  cabang yudikatif  dan  menjadi  subordinat.  Sedangkan  KY  Indonesia  sekalipun  diatur  dalam bab  kekuasaan  kehakiman  keberadaannya  bukanlah  subordinat  dari  MA,  ini diakibatkan keberadaan KY yang mandiri sebagai perintah UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya  pengaturan  KY  di  kedua  konstitusi  tersebut  menunjukan  adanya nomenklatur,  dimana  hal-hal  yang  terkait  dnegan  kewenangan  dan  keanggotaan diatur. Indonesia yang termuat dalam Pasal 24B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) begitu pun  dengan  Thailand  yang  diatar  dalam Section 220-221 Jo.  Section 224,  225,  226. Kemudian terkait dengan pengaturannya pada konstitusi, adanya perbedaan Perbedaan  dapat  diperhatikan  keberadaan  KY  baik  di  Indonesia  maupun Thailand sebagaimana dalam tabel berikut:
37 Terkait  kekuasaan  kehakiman  suatu  hal  yang  biasa  jika  ada  istilah  yang  dikenal  dengan  pengadilan, peradilan dan mengadili. Perhatikan juga pendapat para hali hukum dalam Jimly Asshdiqqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi , (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 509.
38 Perhatikan pandangan-pandangan para fraksi PAH III BP MPR. Terutama Hamdan Zoelva, Gregorius Seto  Harianto  dalam  Mahkamah  Konstitusi, Naskah  Komprehensif  Perubahan  UUD  1945:  Latar  Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 – Buku VI: Kekuasaan Kehakiman (Edisi Revisi) , (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi,  2010),  hlm.  598-599.  Lihat  juga  Suprapto,  “Kedudukan  dan  Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingannya dengan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 47, No. 4, 2017, hlm. 499-500.
39 Terkait  dengan  Thailand  bahwa  alasannya  masuk  ke  dalam  bagian  kekuasaan  kehakiman,  penulis menggunakan pendapat Jimly Asshiddiqie. Lihat footnote Nomor 35.
40 Violaine Autheman dan Sandra Elena, o.p cit ., hlm. 7.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 2 ∽ September 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pengaturan Komisi Yudisial Dalam  Konstitusi  :  Suatu  Perbandingan  Antara  Indonesia  dan  Thailand ∽ Netty  SR Naiborhu ∽
UUD 1945 Constitution of Thailand Keberadaan KY hanya satu jenis dan masuk dalam cabang-cabang kekuasaan  kehakiman.  Dimana selain Mahkamah Agung termasuk  juga  seluruh  badan paradilan  dibawah  lingkungan peradilan  umum,  lingkungan peradilan  agama,  lingkungan peradilan militer Keberadaan  KY  dibagi  menjadi dua,  yaitu Judicial  Commission of The Court (lingkungan peradilan  umum)  dan Judicial Commission  of  Administrative of  Court (lingkungan  peradilan administratif).

## Tabel 2. Perbedaan keberadaan KY di Indonesia maupun Thailand
Perbedaan  mencolok  bagaimana  keberadaan  KY  dalam  dua  negara  tersebut. Sebab dalam menjalankan tugasnya.  KY di Indonesia mengawasi hakim baik di MA maupun  badan  peradilan  sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  24  ayat  (2)  UUD  NRI Tahun 1945. 41 Berbeda dengan KY di Thailand dibagi menjadi dua jenis. Keberadaan KY  hanya  ada  di  lingkungan  Pengadilan  Umum  dan  Pengadilan  Administratif. Adapun  KY  di  peradilan  umum  memang  keberadaannya melekat  dan  lembaga  yang berbeda  pada  pengadilan  umum.  Sedangkan  KY  di  pengadilan  administrasi merupakan bagian dari pengadilan administrasi itu sendiri.

## b. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial
Memperhatikan keberadaan KY baik di Indonesia dan Thailand, penulis hendak menggunakan hasil penelitian dari Violaine Autheman dan Sandra Elena, bahwa KY dalam  menjalankan  tugasnya  terdiri  dari  beberapa  jenis,  diantaranya:  Seleksi  dan pengangkatan  hakim,  mutasi  dan  promosi,  kewenangan  disiplin,  evaluasi  kerja, pelatihan  dan  pendidikan,  pengelolaan  anggaran  peradilan,  pengelolaan  manajeman dan  administratisi;  pengelolaan  data  informasi  publik  dan  rekomendasi  kebijakan peradilan. 42
Mengacu pada sembilan kategori tersebut dan mengacu pada konstitusi masing- masing negara dapat diuraikan sebagai berikut:
1). KY  Thailand  memiliki  tugas  dan  wewenang  berupa  seleksi  dan pengangkatan  hakim,  mutasi  dan  promosi,  kewenangan  disiplin  dan pengelolaan anggaran peradilan; sedangkan
2). KY  Indonesia  memiliki  tugas  dan  wewenang  berupa  seleksi pengangkatan hakim, mutasi dan promosi, kewenangan disiplin.
Berdasarkan  uraian  diatas,  norma  yang  termuat  dalam  konstitusi  Thailand mengakomodir  tugas  dan  wewenang  KY  secara  lengkap.  Sedangkan  konstitusi Indonesia  hanya  mengatur  dua  tugas  dan  wewenang,  yaitu  perihal  seleksi  dan
41 Pengawasan  Hakim  Konstitusi  di  luar  kewenangan  KY.  Lihat  juga  Nunik  Nurhayati,  “Eksistensi Kewenangan  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia  Dalam  UUD  RI  Tahun  1945  (Studi  Perbandingan  Komisi Yudisial Indonesia dan Peru)”, Jurnal Law and Justice, Vol. 1, No. 1, Oktober 2016, hlm. 9-12.
42 Violaine Autheman dan Sandra Elena, o.p cit ., hlm. 19.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 2 ∽ September 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pengaturan Komisi Yudisial Dalam  Konstitusi  :  Suatu  Perbandingan  Antara  Indonesia  dan  Thailand ∽ Netty  SR Naiborhu ∽
pengangkatan  hakim  (agung)  dan  kewenangan  disiplin.  Mengingat,  di  luar  norma konstitusi diatur lebih lanjut dalan undang-undang yang tersebar di bidang peradilan. G. Penutup
1. Kesimpulan
Berdasarkan  pemaparan  diatas  dapat  disimpulakan  bahwa: Kesatu , keberadaan KY sebagai suatu lembaga di bidang kekuasaan kehakiman baik di  Indonesia  maupun  Thailand  diatur  dalam  masing-masing  konstitusi. Kedua , terkait tugas dan wewenangnya adalah sama dalam hal pengangkatan hakim  dan  pengawasan  eksternal  hakim  dalam  menjalankan  fungsi,  tugas dan  wewenang  hakim.  Sekalipun  yang  membedakan  antara  Indonesia  dan Thailand  dalam  hal  rumusan  konstitusinya.  dimana  Indonesia  tidak memaparkan  secara  langsung  dalam  konstitusinya.  sebab  diuraikan  lebih lanjut  dalam  prodak  perundang-undanga  terkait  kekuasaan  kehakiman. Sedangkan  Thailand,  keberadaan  tugas  dan  wewenangnya  diatur  secara terperinci  dalam  konstitusinya. Ketiga ,  adapun  perbedaan  antara  KY  di Indonesia  dengan  Thailand  yaitu  KY  di  Indonesia  tidak  membedakan keberadaannya dalam lingkungan badan peradilan manapun. Sehingga dalam menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  dapat  dilakukan  dengan  bekerjasama dengan keberadaan MA.
2.  Saran Berbeda  dengan  Thailand,  di  mana  keberadaan  KY  di  bagi  menjadi  dua yaitu, Judicial  Commission  of  The  Court dan Judicial  Commission  of Administrative  Court .  Sehingga  masing-masing  KY  tersebut  hanya menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  di  lingkungan  peradilannya  yang diatur  di  masing-masing  lingkungan  peradilan.  Perlunya  penguatan kewenangan  Komisi  Yudisial  yang  dapat  merepresentasi  kekuasaan kehakiman secara akuntabel dan transparansi.
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Abdurrahman, Ali. Et. Al. ( Eds ). Satu Dasawarsa Perubahan UUD 1945 . Bandung: PSKN FH UNPAD. 2013.
Asshdiqqie,  Jimly. Menuju  Negara  Hukum  yang  Demokratis .  Jakarta:  Bhuana  Ilmu Popuer. 2009.
________________. Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara .  Jakarta:  Rajawali  Pers. 2009.
________________. Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Reformasi .  Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2007.
Astawa , I  Gde  Pantja.  “Kajian  Teoritik  dan  Normatif  tentang  Penyelenggaraan Negara di Indonesia. Dalam Susi Dwi Harijanti, Et. Al . (Eds). Interaksi Politik dan  Politik:  Kontekstualisasi  Pemikiran Sri  Soemantri”.  Bandung:  Pusat  Studi Kebijakan Negara FH UNPAD. 2016.
Harijanti,  Susi  Dwi. Et.  Al. Negara  Hukum  Yang  Berkeadilan  Kumpulan  Pemikiran Dalam  Rangka  Purnabakti  Prof.  Dr.  H.  Bagir  Manan,  S.H.,  M.CL .  Bandung: Rosda PSKN-HTN FH UNPAD. 2011.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 2 ∽ September 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pengaturan Komisi Yudisial Dalam  Konstitusi  :  Suatu  Perbandingan  Antara  Indonesia  dan  Thailand ∽ Netty  SR Naiborhu ∽
Idris. Et.  Al. Penemuan  Hukum  Nasional  dan  Internasional. Dalam  Rangka Purnabakti Prof. Dr. Yudha Bhakti, S.H., M.H. Bandung: Fikaharti Aneska & Bagian Hukum Internasional FH UNPAD. 2013.
Mahkamah  Konstitusi. Naskah  Komprehensif  Perubahan  UUD  1945:  Latar Belakang,  Proses,  dan  Hasil  Permbahasan  1999-2002–  Buku  I:  Latar Belakang,  Proses,  dan  Hasil  Perubahan  UUD  1945  (Edisi  Revisi) .  Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010.
Mahkamah  Konstitusi. Naskah  Komprehensif  Perubahan  UUD  1945:  Latar Belakang,  Proses,  dan  Hasil  Pembahasan  1999-2002–Buku  VI:  Kekuasaan Kehakiman  (Edisi  Revisi) .  Jakarta:  Sekjen  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi. 2010.
Marshall, Geoffry. Constitutional Theory . London: Oxford University Press. 1971. MD, Moh. Mahfud. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
Montesquieu. The Spirit of The Law . (Translated by Anne M. Cohler, Basia C. Miller, harold Stone). New York: Cambridge University Press. 1989.
Rahardjo,  Satjipto. Negara  Hukum  Yang  Membahagiakan  Rakyatnya .  Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.
Strong,  C.F. Modern  Political  Constitution .  London:  ELBS  &  Sidwick  and  Jackson Limited. 1966.
Susi  Dwi  Harijanti, Et. Al. Interaksi Politik  dan  Politik:  Kontekstualisasi  Pemikiran Sri Soemantri . Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara FH UNPAD. 2016. Tohari, Ahsin. Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan . Jakarta: ELSAM. 2004. Wheare, K.C. Moderns Constitution . Oxford: Oxford University Press. 1975.
2. Artikel Jurnal
Autheman,  Violaine.,  dan  Sandra  Elena.  “Global  Best  Practices:  Judicial  Councils. Lessons Learned From Europe and Latin America”. IFES Rule of Law White Paper Series. 2004.
Erniyanti.  “Eksistensi  Kewenangan  Komisi  Yudisial  Dalam  Pengawasan  Hakim Menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945”. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 10. No. 2 Juli-Desember 2015. Garoupa, Nuno., dan Tom Ginsburg. “Gurdian The Guardians: Judicial Councils and Judicial  Independence”.  (John  M.  Olin  Program  in  Law  and  Economics Working Paper No. 444. 2008).
Illiyina,  Umi.  “Pasang  Surut  Komisi  Yudisial:  Kreasi,  Resistensi  dan  Restorasi”, Jurnal Konstitusi , Volume 8, Nomor 3, Juni 2011.
Nugroho,  Helmi  Nuky.  “Dinamika  Wewenang  Komisi  Yudisial  Ditinjau  Dari Perspektif Undang-Undang Komisi Yudisial”. Jurnal Kosmik Hukum. Vol. 17. No. 2. Juni 2017.
Nurhayati,  Nunik.  “Eksistensi  Kewenangan  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia Dalam  UUD  RI  Tahun  1945  (Studi  Perbandingan  Komisi  Yudisial  Indonesia dan Peru)”. Jurnal Law and Justice. Vol. 1. No. 1. Oktober 2016. Savitri,  Diah. “Kewenangan  Komisi  Yudisial  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dalam Pengangkatan Hakim Agung”. Jurnal Cita Hukum, Vol. 1. No. 2. 2013.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 2 ∽ September 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Pengaturan Komisi Yudisial Dalam  Konstitusi  :  Suatu  Perbandingan  Antara  Indonesia  dan  Thailand ∽ Netty  SR Naiborhu ∽
Suprapto.  “Kedudukan  dan  Kewenangan  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia  dan Perbandingannya  dengan  Komisi  Yudisial  di  Beberapa  Negara  Eropa”. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 47. No. 4. 2017.
Thohari,  A.  Ahsin.    “Kedudukan      Komisi-Komisi      Negara      Dalam      Struktur Ketatanegaraan  Indonesia”, Jurnal  Hukum  JENTERA .  Edisi  12-Tahun  III. Jakarta. 2006.
Ulya,  Zaki.  “Pembatalan  Kewenangan  Komisi  Yudisial  Dalam  Rekrutmen  Hakim Dikaitkan Dengan Konsep Independensi Hakim”. Mimbar Hukum . Vol. 28. No. 3. Oktober 2016.
3. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
.Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan Kedua  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara.
.Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Perubahan  Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
.Undang-Undang  Nomor  49  Tahun  2009  tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
.Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
.Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang  Mahkamah Agung.
________________.Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2004  tentang  Komisi Yudisial.
.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Constitution of The Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007).