PRANATA PRANATA H U K U M H U K U M JURNAL ILMU HUKUM

## AMINAH
ZAINUDIN HASAN ANGGA ALFIYAN FATHUR RACHMAN YULIA HESTI DORIS RAHMAT INDAH SATRIA 115-125 126-132 133-142 143-157 158-167 168-180 181-186 187-200

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 13 Nomor 2 Juli 2018 ISSN 1907-560X
Penegakan Hukum Lingkungan Yang Seimbang (Studi Kasus Pembakaran Hutan)
Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku Penyalahgunaan  Narkotika  Yang  Dilakukan
Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Way  Huwi
Provinsi Lampung
Analisis  Hukum  Perjanjian  Penyembuhan  Kepada Pasien  Dari  Penyelenggara  Praktik  Pengobatan Tradisional
Tinjauan  Yuridis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  25/PUU-XIV/2016  Dalam  Hal  Perubahan Ketentuan  Pasal  2  Dan  3  Undang-undang  Nomor  20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika Analisis Yuridis Tujuan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  Dalam  Lembaga  Perbankan  Di Indonesia P e m b i n a a n   N a r a p i d a n a   D e n g a n   S i s t e m Pemasyarakatan Implementasi Penertiban Organisasi Kemasyarakatan
Di Lampung Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung
RISSA AFNI
MARTINOUVA
PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Indah Satria, S.H., M.H Yulia Hesti, S.H., MH

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat: Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## ISSN 1907-560X

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY HUWI PROVINSI LAMPUNG

## ZAINUDIN HASAN
Email: zainudinhasan@ubl.ac.id
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung

## ABSTRACT
In the current era of Narcotic trafficking involves not only the society, but also the network of citizens  in  the  status  of  convicted  criminal  in  the  Correctional  Institution.  The  problems  of this research are: a. causing factors of Narcotics abuse that conducted by convicted criminal, b.  How  is  criminal  responsibility  to  the  Narcotic  abusers  that  conducted  by  convicted criminal, c. How efforts to overcome Narcotics abuse that conducted by convicted criminal in the  Narcotic  Correctional  Institution  Class  II  A  Bandar  Lampung.  The  results  of  this research  indicate  that  (1)  Causing  factors  of  Narcotics  abuse  that  conducted  by  convicted criminal in the Narcotic Correctional Institution Class II A Bandar Lampung namely there is an  intrinsic  and  extrinsic  factor,  and  then  the  existence  of  market  of  Narcotics  traffiking  in the Correctional Institution. (2) Criminal responsibility to the Narcotic abusers conducted by convicted  criminal  in  the  Narcotic  Correctional  Institution  Class  II  A  Bandar  Lampung which is based on errors that meet the element against the law and there is no reason for the elimination  of  the  unlawful  nature  of  the  deed.  The  criminal  responsibility  is  that  the defendant can be convicted,  then the  Panel  of  Judges  sentence to  the  defendant  who is  still have  a  status  of  convicted  criminal.  (3)  Efforts  to  overcome  Narcotics  abuse  conducted  by convicted  criminal  in  the  Narcotic  Correctional  Institution  Class  II  A  Bandar  Lampung  by using  non-penal  (counseling,  social  education,  resocialization,  on  convicted  criminal  with have Narcotics track record) and penal ways are done by legal effort based on provisions of legislation.
Keywords: Criminal Responsibility, Narcotics Abuse, Correctional Institution .

## I. PENDAHULUAN
Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika  ( gequalificeerde  diefstal  drugs ) sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika. Pelaku  dapat  mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ( gequalificeerde diefstal  drugs )  masih  sering  terjadi  di
Negara  Republik  Indonesia.  Kasus-kasus yang  terjadi  demikian  perlu  mendapat perhatian  dari  pemerintah.  Dasar  yuridis yang  mengatur  tentang  tindak  pidana penyalahguna  Narkotika  ( gequalificeerde diefstal  drugs )  adalah  Undang  Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Fenomena sosial yang terjadi menurut  Wirjono  Prodjodikoro  bahwa
seseorang penyalahguna Narkotika disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya  adanya  dampak  negatif  dari arus globalisasi, komunikasi dan informasi,  kemajuan  ilmu  pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup yang telah  membawa  perubahan  sosial  dalam kehidupan  masyarakat.  Tindak  pidana penyalahguna  Narkotika  ( gequalificeerde diefstal  drugs )  sangat  mengkhawatirkan, karena  penyalahguna  Narkotika  dari waktu  ke  waktu  semakin  meningkat.  Hal ini  menyebabkan  akibat  yang  sangat buruk  bagi  masyarakat  pada  umumnya dan  terhadap  anak  itu  sendiri  pada khususnya. Jenis tindak pidana penyalahguna  Narkotika  ini  merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir di setiap  daerah  di  Indonesia.  (Wirjono Prodjodikoro, 2009: 37)
Tindak pidana penyalahguna Narkotika  ( gequalificeerde  diefstal  drugs ) yang  dilakukan  narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  II  A Bandar Lampung juga masih sering terjadi. Oleh sebab itu dalam rangka mensukseskan program pemberantsan Narkotika Kementerian Hukum dan HAM RI melakukan  program  Berantas  Sindikat Narkotika (Bersinar)
terhadap penyalahgunaan  Narkotika  yang  dilakukan narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung.
Perkembangan saat ini dari peredaran Narkotika  yang  semakin  marak  dalam masyarakat,  ditemukan  sebuah  fenomena baru  yang  dapat  diungkap  Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  II  A Bandar Lampung. Penyalahgunaan Narkotika  tidak  hanya  dilakukan  oleh pelaku  penyalahguna  Narkotika  tetapi warga  dalam  status  narapidana  yang mendekam dalam lembaga pemasyarakatan juga sering terjerat dalam kasus  yang sama
( residivis ).  Hal  ini  menjadi  acuan  bahwa adanya fakta hukum penyalahgunaan Narkotika  oleh  narapidana  yang  terjadi  di Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas II A Bandar Lampung.
Berkaitan  dengan  penegakan  hukum terhadap tindak  pidana penyalahguna Narkotika  yang  dilakukan  Narapidana di Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas II A Bandar Lampung, maka sanksi pidana yang  terdapat  dalam  ketentuan  dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika merupakan bentuk kepastian  hukum  yang  diwujudkan  dalam penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak pidana  penyalahguna  Narkotika.  Sanksi pidana  tersebut  bertujuan  guna  menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan  hukum  pada  modernisasi  dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai  dimensi  kehidupan  hukum  selalu menjaga  keselarasan,  keseimbangan  dan keserasian  antara  moralitas  sipil  yang didasarkan  oleh  nilai-nilai  aktual  di  dalam masyarakat  beradab.  Sebagai  suatu  proses kegiatan  yang  meliputi  berbagai  pihak termasuk  masyarakat  dalam  kerangka pencapaian  tujuan  adalah  keharusan  untuk melihat  penegakan  hukum  pidana  sebagai suatu  sistem  peradilan  pidana.  Hakim selaku penegak hukum diberikan wewenang  untuk  menjatuhkan  putusan kepada  narapidana  penyalahguna  yang bersalah melakukan tindak pidana Narkotika  untuk  tetap  menjalani  pidana penjara karena merupakan perbuatan berulang ( residivis ).
Hal  inilah  yang  menarik  keinginan penulis  untuk  meneliti  dan  menganalisa secara  yuridis  tentang  pentingnya  suatu pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan  sanksi  pidana  hukum  bagi  para pelaku  tindak  pidana  Narkotika.  Adapun permasalahan  dalam  permasalahan  ini
yaitu:  Apa  faktor  penyebab  Narapidana  di Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas II A Bandar Lampung melakukan penyalahgunaan  Narkotika?  Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan  Narkotika  yang dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  II  A Bandar Lampung? Apa
upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika yang  dilakukan  Narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  II  A Bandar Lampung?

## II. PEMBAHASAN
Pengertian Tindak Pidana dan Penggolongan Tindak Pidana Tindak  pidana  menurut  Wirjono Prodjodikuro adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Dengan demikian dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan  saja  yang  meliputi  suatu  tindak pidana  sedangkan  sifat-sifat  orang  yang melakukan  tindak  pidana  menjadi  bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana. Terdapat pemisahan antara pertanggungajwaban pidana  dan  tindak  pidana,  yang  dikenal dengan paham dualisme, yang memisahkan antara  unsur  yang  mengenai  perbuatan dengan  unsur  yang  melekat  pada  diri orangnya  tentang  tindak  pidana.  (Wirjono Prodjodikuro, 1974: 11)
Menurut  Barda  Nawawi  Arief  bahwa hukum  pidana  membagi  tindak  pidana menjadi  dua  sifat,  yaitu:  (Barda  Nawawi Arief, 2007: 35)
a. delik  formil,  adalah  delik  yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang
dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
b. delik  material,  adalah  delik  yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

## Tinjauan  tentang  Pertanggungjawaban Pidana dan Pelaku Tindak Pidana
Menurut  Teori  Roeslan  Saleh  menjelaskan bahwa  untuk  adanya  kesalahan  yang mengakibatkan  dipidanya  terdakwa,  maka terdakwa  harus  memenuhi  kriteria  yaitu: (Roeslan Saleh, 1999: 47)
a. melawan perbuatan pidana;
b. mampu bertaggung jawab;
c. dengan sengaja atau kealpaan, dan
d. tidak ada alasan pemaaf.

## Pengertian  Pemidanaan  dan  Tujuan Pemidanaan
Teori tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh R. Sudarto, maka dalam usaha  pembaharuan  hukum  pidana  di Indonesia,  pidana  merupakan  salah  satu masalah  urgen  untuk  diperbaharui.  Oleh sebab  itu,  dalam  pembaharuan  hukum pidana, jenis pidana dan aturan pemidanaan mengalami perombakan total yang signifikan  serta  mengedepankan  aspek- aspek  sosial  kemanusiaan  dan  hak  asasi manusia. Beberapa perkembangan mengenai  pidana  dan  pemidanaan  dalam pembaharuan  hukum  pidana  di  antaranya sebagai berikut:
1) Teori Tujuan Pemidanaan
Tujuan  pemidanaan  yaitu  untuk  mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman  masyarakat,  menyelesaikan konflik  yang  ditimbulkan  oelh  tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,  memasyarakatkan  terpidana
dengan  mengadakan  pembinaan  sehingga menjadi  orang  baik  dan  berguna,  dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2) Teori Pedoman Pemidanaan
Pedoman pemidanaan yang dapat dijadikan acuan  bagi  hakim  dalam  memberikan pidana.  Pedoman  pemidanaan  itu  adalah hakim  harus  memperhatikan  kesalahan pelaku  tindak  pidana,  motif  dan  tujuan melakukan  tindak  pidana,  cara  melakukan tindak  pidana,  sikap  batin  pelaku  tindak pidana,  riwayat  hidup  dan  keadaan  sosial ekonomi  pelaku  tindak  pidana,  sikap  dan tindakan  pelaku  sesudah  melakukan  tindak pidana,  pengaruh  pidana  terhadap  masa depan  pelaku  tindak  pidana,  pandangan masyarakat  terhadap  tindak  pidana  yang dilakukan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, apakah tindak pidana  dilakukan  dengan  berencana.  (R. Sudarto, 2006: 63)

## Pengertian Efektivitas Hukum
Studi  efektivitas  hukum  menurut Rizani  Puspawidjaja  merupakan  suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi  perumusan  masalah  yang  bersifat umum,  yaitu  suatu  perbandingan  realistis hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat  jenjang  antara  hukum  dalam tindakan (law  in  action) dengan  hukum dalam  teori (law  in  theory). Atau  dengan perkataan lain kegiatan ini akan memperlihatkan  kaitan  antara law  in  book dan law in action.
Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana dan  Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi Penegakan Hukum
Menurut Barda Nawawi Arif, secara umum  dilihat  dari  segi  fungsionalisasi, pengoperasian dan penegakan sanksi pidana  dalam  suatu  peraturan  perundang-
undangan  agar  benar-benar  dapat  terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:
1) Tahap formulasi, yaitu tahap perumusan  atau  penetapan  pidana oleh pembuat undang-undang (sebagai kebijakan legislatif).
2) Tahap aplikasi, yaitu tahap pemberian  pidana  oleh  penegak hukum (sebagai kebijakan yudikal).
3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan  pidana  oleh  instansi yang  berwenang  (sebagai  kebijakan eksekutif).
Dasar Hukum Tindak Pidana
Penyalahgunaan  Narkotika  dan  Jenis- Jenis Narkotika
Ketentuan  dalam  Pasal  1  ayat  (1) Undang-Undang  Narkotika  Nomor  35 Tahun  2009  disebutkan  Bahwa  Narkotika adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik  sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan  penurunan  atau  perubahan kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan dapat  menimbulkan  ketergantungan,  yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini .
Faktor penyebab Narapidana di LembagaPemasyarakatan
Narkotika
Kelas II A Bandar Lampung melakukan penyalahgunaan Narkotika
Faktor  penyebab  Narapidana  di Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas II A Bandar Lampung melakukan penyalahgunaan  Narkotika  adalah  faktor intrinsik dan ekstrinsik .  Faktor intrinsik meliputi:  faktor instrinsik dari  lingkungan keluarga  yang  kurang  baik  yakni problema dalam  keluarga  dan  keadaan  ekonomi dalam keluarga mendorong pelaku melakukan  perilaku  menyimpang.  Faktor
instrinsik dari  faktor  psikis  yakni tindak pidana  timbul  karena  beberapa  sebab  yang lahir  dari  dalam  kejiwaan  atau  psikologi pelaku,  pola  psikis  dan  aktivitas  dalam lingkungan yang negatif mendorong pelaku membentuk  kepribadian  yang  kurang  baik. Faktor ekstrinsik meliputi: Tingkat pendidikan  yang  rendah  menyebabkan pengetahuan  dan  kemampuan  seseorang menjadi terbatas sehingga mudah terpengaruh  untuk  melakukan  kejahatan, faktor  lingkungan  pergaulan  serta  faktor Niat  dan  Kesempatan  merupakan  faktor tempat  dan  waktu  yang  dapat  merdorong seseorang  untuk  melakukan  tindak  pidana penyalahgunaan  Narkotika.  Selain  itu, faktor  penyebab  Narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  II  A Bandar Lampung melakukan penyalahgunaan  Narkotika  yakni  adanya Pasar  peredaran  Narkotika  di  Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  II  A Bandar  Lampung  yakni  Narapidana  yang pernah  mengidap/tersangkut  Narkotika  ada yang  membutuhkan,  sehingga  dengan kesempatan  dan  peluang  yang  di  dapat sehingga muncul peredaran secara sembunyi-sembunyi.
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap pelaku  penyalahgunaan  Narkotika  yang dilakukan  Narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  II  A Bandar Lampung
Pertanggungjawaban
pidana terhadap pelaku penyalahgunaan  Narkotika yang  dilakukan  Narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  II  A Bandar  Lampung  yakni  didasarkan  pada kesalahan  yang  memenuhi  unsur  melawan hukum  dan  tidak  ada  alasan  penghapusan sifat  melawan  hukum  atas  perbuatan dilakukan.  Pertanggungjawaban  pidananya adalah  terdakwa  dipidana,  Majelis  Hakim
mejatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa Mendut  Bin  M.  Dahlan  yang  masih berstatus  Terpidana  dijatuhi  hukuman  4 (empat)  tahun  pidana  penjara  dan  denda sebesar  Rp.  600.000.000,-  (enam  ratus  juta rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  terdakwa tidak  sanggup  membayar  diganti  dengan pidana  penjara  selama  6  (enam)  bulan. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan  pada  adanya  unsur  kesengajaan oleh pelaku ( dolus ), yaitu pelaku mengetahui  bahwa  perbuatannya  dilarang oleh undang-undang tetapi tetap melakukan perbuatan  tersebut  sehingga  tidak  ada alasan  pembenar  maupun  pemaaf  baginya untuk terhindar dari pemidanaan.
Upaya  penanggulangan  penyalahgunaan Narkotika  yang  dilakukan  Narapidana di  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika Kelas II A Bandar Lampung
Upaya penanggulangan penyalahgunaan  Narkotika  yang  dilakukan Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan Narkotika  Kelas  II  A  Bandar  Lampung dilaksanakan  dengan  menggunakan  sarana non  penal dan  sarana penal dalam  rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga  binaan  sadar  akan  tindak  pidana penyalahgunaan  Narkotika  yang  dilakukan Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan Narkotika  Kelas  II  A  Bandar  Lampung berdasarkan
ketentuan peraturan
perundang-undangan dan menjamin kepastian hukum di masyarakat.

## III. PENUTUP
Faktor  penyebab  Narapidana  di Lapas  Narkotika  Kelas  II  A  Bandar Lampung melakukan penyalahgunaan Narkotika  meliputi:  faktor intrinsik dan ekstrinsik serta  adanya  Pasar  ( market ) peredaran
Narkotika di Lapas. Pertanggungjawaban pidana terhadap
pelaku penyalahgunaan  Narkotika  yang
dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  II  A Bandar  Lampung  yakni  didasarkan  pada kesalahan  yang  memenuhi  unsur  melawan hukum  dan  tidak  ada  alasan  penghapusan sifat  melawan  hukum  atas  perbuatan dilakukan.  Pertanggungjawaban  pidananya adalah  terdakwa  dipidana,  Majelis  Hakim mejatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  yang masih berstatus Terpidana.
Upaya penanggulangan penyalahgunaan  Narkotika  yang  dilakukan Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan Narkotika  Kelas  II  A  Bandar  Lampung dengan  menggunakan  sarana non  penal
(penyuluhan,
pendidikan sosial, resosialisasi,  terhadap  Narapidana  yang memiliki track  record Narkotika)  dan sarana penal dilakukan  dengan  upaya hukum  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Diharapkan agar Lembaga
Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  II  A Bandar  Lampung  dapat  menekan  berbagai faktor intrinsik dan ekstrinsik masuknya Narkotika di dalam Lembaga
Pemasyarakatan  yang  menjadi  penyebab Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan Narkotika  Kelas  II  A  Bandar  Lampung masih melakukan penyalahgunaan Narkotika  dengan  peningkatan  sarana  dan prasarana,  peningkatan  mutu SDM petugas Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas II  A  Bandar  Lampung  serta  pembinaan khusus  bagi  Narapidana. Diharapkan  agar Hakim lebih memaksimalkan dalam memberikan vonis terhadap pelaku penyalahgunaan  Narkotika  yang  dilakukan Narapidana  agar  mampu  memberikan  efek jera  terhadap  pertanggungjawaban  pelaku penyalahgunaan  Narkotika. Diharapkan agar  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika Kelas  II  A  Bandar  Lampung  lebih
meningkatkan  koordinasi  dan  sosialisasi dengan pihak-pihak terkait maupun masyarkat  minimal  2  (dua)  kali  dalam setahun  agar  dapat  bekerjasama  dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan  Narkotika  yang  dilakukan Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Andi  Hamzah, Hukum  Pidana  dan  Acara Pidana ,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta,
2006.
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2002. ______ Masalah  Penegakan  Hukum  dan
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan . Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
______, Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung, 2004.
R.  Sudarto, Hukum  Pidana ,  Yayasan Sudarto,  Fakultas  Hukum  UNDIP. Semarang, 1997.
Roeslan  Saleh, Perbuatan  Pidana  dan Pertanggungjawaban Pidana , Aksara Baru, Jakarta, 1999.
Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Pidana , Refika Aditama, Bandung, 2009.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 jo Undang-Undang  Nomor  73  Tahun 1958  tentang  Pemberlakuan  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP). Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman
Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika.

## Sumber Lain
Achmad Baihaqi. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa , Kamus Besar  Bahasa  Indonesia (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
John  M.  Echols  dan  Hassan  Shadily,
Kamus  Bahasa  Inggris , An  English-
Indonesian Dictionary , PT. Gramedia, Jakarta, 2003.
M.Marwan, Law  Dictionary ( Complete
Edition ), Reality Publisher, Surabaya,
2009.
1.  Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2.  Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB,  yaitu  ;  BAB  I.  PENDAHULUAN  (Latar  Belakang  dan  Rumusan Masalah)  BAB  II.  PEMBAHASAN  (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3.  Tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia  maupun  bahasa  inggris  yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar,tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4.  Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya,  dan  ditulis  pada  akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat  nama  pengaran,  tahun  penerbitan  dan  halaman  .Contoh  :  satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at,  2005:  11), Tiga  atau  lebih  penulis  menggunakan  ketentuan  et.al (dkk).  Untuk  artikel  dari  internet  dengan  susunan:  nama  penulis,  judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5.  Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan  sebagai  bahan  acuan  langsung  .  Daftar  pustaka  dan  referensi bersifat  alfabetis  dengan  format;  nama  pengarang,  judul  buku,  nama penerbit,  kota  terbit,  dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6.  Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7.  Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif  melalui
bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat,
maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Telp : 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email:jurnal.mh@ubl.acid