Volume 3 No 2 Juli 2022 EISSN 2722-2861

## MARGINALIZATION OF WOMEN'S LEADERSHIP IN POLITICS AND GOVERNMENT
MARGINALISASI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DAN PEMERINTAHAN
Anggi Fuja Sahyana 1 , Dinar Nursyifa 2 , Fathia Ikhlas Khaerunnisa 3 , Lindra Triana 4 , Tina Lestari 5 , Bayu Adi Laksono 6 1,2,3,4,5,6 Universitas Siliwangi, Indonesia
Email Correspondence: bayu.adi@unsil.ac.id

## ABSTRACT:
The purpose of this study is to find out the reality of policies regarding women's human rights as a space that provides an opportunity to lead in the realm of politics and government. This study uses a literature  study  with  a  SWOT  analysis  method  on  existing  policies.  The  results  show  that  in  the history of the Indonesian government, Megawati Soekarnoputri and Puan Maharani were executive and legislative leaders who represented women. Although the  existence of these two figures is  an important model in the role of women's leadership, at the level of implementation, the involvement and participation of women in leading politics and government is still very low and there is often a marginalization of women due to the weak legal system, policies that are not gender friendly, and the perpetuation of patriarchal culture rooted in the point of view of the Indonesian people.
Keywords: gender marginalization, politics and government, women's leadership

## ABSTRAK:
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  realita  kebijakan  mengenai  hak  asasi  perempuan  sebagai ruang yang memberi kesempatan untuk memimpin dalam ranah politik dan pemerintahan. Penelitian ini  menggunakan  studi  kepustakaan  dengan  metode  analisis  SWOT  terhadap  kebijakan  yang  ada. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  historis  Pemerintahan  Indonesia,  Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani menjadi pemimpin eksekutif dan legislatif yang mewakili kaum perempuan.  Meskipun  keberadaan  dua  tokoh  tersebut  menjadi  model  penting  dalam  kiprah kepemimpinan  perempuan,  namun  dalam  tataran  implementasinya  keterlibatan  dan  partisipasi perempuan  dalam  memimpin  politik  dan  pemerintahan  masih  sangat  rendah  dan  kerap  terjadi marginalisasi terhadap kaum perempuan yang diakibatkan karena lemahnya sistem hukum, kebijakan yang tidak ramah  gender, serta langgengnya  budaya patriarki  yang mengakar pada sudut  pandang masyarakat Indonesia.

## Kata Kunci: kepemimpinan perempuan, marginalisasi gender, politik dan pemerintahan

## Article Info
Received :  Juli 2022 Accepted :  Juli 2022 Published :  Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.30872/psd.v3i2.46

## Copyright and License
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
64

## 1. PENDAHULUAN
Pada dasarnya perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan penting dalam pembangunan Indonesia. Oleh  karena  itu  keduanya  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama  untuk  ikut  serta  dalam  bidang  sosial, ekonomi, budaya, politik bahkan pemerintahan. Sebagaimana dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa  prinsip  persamaan  bagi  seluruh  warga  negara  diakui  tanpa  terkecuali.  Hal  ini  membuktikan  bahwa diskriminasi dapat dihapuskan, karena kedudukan seluruh warga Negara pada dasarnya sama terutama dalam hukum dan pemerintahan tanpa memandang suku, golongan, agama, dan jenis kelamin. (Kania, 2015, p. 717). Adanya Undang-undang tersebut  memberikan  jaminan kedudukan  yang sama  bagi  laki-laki dan perempuan untuk ikut serta dalam pemerintahan. Namun dalam tataran implementasinya, diskriminasi dan ketidakadilan kerap terjadi pada kaum perempuan.
Diskriminasi terhadap perempuan salah satunya adalah marginalisasi atau peminggiran dan pemiskinan bagi perempuan terutama atas haknya untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan.   Pada dasarnya, memilih dan dipilih dalam suatu jabatan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh perempuan, hal tersebut sesuai  dengan  yang  dinyatakan  dalam  Undang-undang  nomor  39  tahun  1999  pasal  49.  Kemudian  pasal  43 memberikan  hak  kepada  warga  negara  untuk  dipilih  dan  memilih  untuk  berpartisipasi  dalam  pemerintahan. Artinya perempuan memiliki legitimasi yang kuat secara konstitusi untuk berpartisipasi dan memimpin dalam politik  maupun  pemerintahan.  Realitanya,  meski  kebijakan  tersebut  sudah  disuarakan  dalam  kehidupan bermasyarakat kerap kali perempuan masih dipersepsikan sebagai manusia yang lemah, terbatas, perasa dan tidak logis. Oleh sebab itu, perempuan tidak memiliki kesempatan dan akses yang sama seperti laki-laki untuk memimpin dalam pemerintahan.
Faktanya, dalam politik dan pemerintahan kesempatan dan keterwakilan perempuan dalam posisi tinggi sebagai  pemimpin  sangat  rendah.  Rendahnya  kesempatan  perempuan  dalam  memimpin  pemerintahan ditunjukan oleh hasil pemilu 2014 sebagai berikut:
Table 1. Kepemimpinan Perempuan dalam Eksekutif
Jabatan Perempuan Laki-laki Menteri 23,5% 76,5% Gubernur 0 100% Wakil Gubernur 3% 97% Bupati/Walikota 14% 86% Kepala Desa 5% 95%
Tabel di atas  menunjukkan partisipasi kepemimpinan perempuan di eksekutif di seluruh Indonesia  (Y. Susana,  2017).  Ini  mengindikasikan  bahwa  kesempatan  kepemimpinan  perempuan  termarginalkan  dalam politik dan pemerintahan. Bahkan dari 34 provinsi di Indonesia tidak ada sama sekali perempuan yang menjadi pemimpin, kemudian dari sekian ribu desa yang ada hanya 5% saja perempuan yang mewakili menjadi kepala desa.  Dalam  hal  ini,  bukan  hanya  berbicara  mengenai  kualitas  antara  laki-laki  atau  perempuan  saja,  namun perempuan  tidak  diberikan  kesempatan  yang  sama  untuk  berpartisipasi  dan  mewakili  kaumnya  dalam pemerintahan.
Kemudian dalam hasil pemilihan umum tahun 2019 keterwakilan perempuan dalam pemimpin eksekutif ditunjukkan sebagai berikut:
Figure 1. Hasil Pemilu 2019
Gambar di atas menunjukkan partisipasi kepemimpinan perempuan di eksekutif pada pemilu 2019, yaitu hanya terdapat 5 orang menteri atau 15% dari 34 mentri terpilih. Lalu, 1 Gubernur perempuan dari 34 provinsi di  Indonesia  (Jawa  Timur)  dan  4  perempuan  lainnya  menjadi  wakil  Gubernur  (Lampung,  Kepulauan  Riau,
0 20 40 Menteri Gubernur Wakil Gubernur Pemilu 2019 Perempuan Laki-laki
NTB, dan Sulawesi Barat). Ini menunjukan bahwa kesempatan perempuan dalam posisi tinggi pemerintahan sangatlah  rendah.  Padahal  partisipasi  kepemimpinan  perempuan  dalam  politik  dan  pemerintahan  secara normatif, teologis, filosofis, maupun hokum memiliki legitimasi yang kuat (Wahidah, 2009). Oleh karenanya partisipasi kepemimpinan perempuan dalam politik dan pemerintahan sangatlah penting untuk diperhatikan.
Urgensi  kepemimpinan  perempuan  dalam  politik  dan  pemerintahan  nyatanya  sangat  esensial  bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Alasannya disampaikan oleh Maria Farida Indrati yang dikutip dari Hanna Pitkin, The Concept of Representation 1967, yaitu sebagai berikut: 1) Laki-laki tidak dapat mewakili perempuan (interest group argument), karena diantara keduanya memiliki kepentingan yang bertolak belakang; 2)  Keberadaan  perempuan  dalam  politik  dan  pemerintahan  menjadi  model  penting  dalam  memotivasi perempuan  lain untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (Thalib, 2014). Sementara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa rendahnya kesempatan perempuan menjadi pemimpin menjadikan kebijakan dari berbagai institusi kurang memiliki sudut pandang dari perempuan. Akibatnya secara tidak langsung, hal ini berpengaruh pada perencanaan kebijakan yang kurang ramah terhadap perempuan dan berdampak pada menurunnya indeks kesetaraan gender. Oleh sebab itu, keterlibatan kepemimpinan perempuan dalam  politik  dan  pemerintahan  sangatlah  penting  dalam  mewujudkan  pembangunan  Indonesia  yang berkelanjutan.
Marginalisasi terhadap kepemimpinan perempuan dalam politik dan pemerintahan menjadi masalah yang perlu diatasi dengan langkah nyata, upaya mengatasi kondisi ini adalah memberikan kesempatan lebih banyak bagi perempuan untuk menjadi pemimpin politik dan pemerintahan tanpa membandingkan dengan laki-laki. Kemudian  pemerintah  sebagai  penanggung  jawab  dalam  menciptakan  kesetaraan  gender  di  berbagai  ranah, perlu  memberikan  akses  secara  penuh  kepada  perempuan  dengan  memberikan  pendidikan  dan  latihan kepemimpinan  bagi  perempuan  yang  dilandasi  dengan  payung  hukum  yang  tegas.  Pemberlakuan  kebijakan yang ramah terhadap kesempatan perempuan dalam memimpin politik dan pemerintahan adalah hal yang harus ditingkatkan untuk menciptakan kesetaraan gender di Indonesia.
Berdasarkan  masalah  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  realita kedudukan  kebijakan-kebijakan  mengenai  hak  asasi  perempuan  sebagai  ruang  yang  memberi  kesempatan untuk memimpin dalam ranah politik dan pemerintahan. Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat secara teoritis  dan  praktis,  yaitu  memperkaya  kajian  mengenai  analisis  kebijakan  khususnya  dalam  penelitian  ini membahas  mengenai  realita  kepemimpinan  perempuan  dalam  politik  dan  pemerintahan  di  Indonesia. Penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  rujukan  dalam  kajian  analisis  terhadap  marginalisasi  gender  dalam politik dan pemerintahan.

## 2. METODE
Metode  dalam  kajian  analisis  ini  menggunakan  metode  dan  pendekatan  kepustakaan  atau  ( library research ). Studi kepustakaan merupakan metode pengum-pulan data dengan melakukan identifikasi terhadap berbagai  literatur  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  hendak  dikaji  atau  dipecahkan  (Nazir,  1988)  dalam (Mirzaqon & Purwoko, 2017).
Kajian ini menggunakan metode analisis SWOT ( Strengths, Weaknesss, Opportunities and Threats ) yaitu “merupakan  pandangan  mengenai  hasil  identifikasi  yang  sistematis  dari  suatu  situasi  berdasarkan  berbagai faktor, untuk menentukan kekuatan, kelemahan, peluang atau ancaman dari situasi tersebut” (Wahyudi 2019). Analisis SWOT ( Strengths, Weaknesss, Opportunities and Threats ) merupakan suatu identifikasi yang berguna untuk  menyusun  strategi  secara  sistematis  untuk  pengambilan  keputusan  yang  penting  dalam  suatu pemerintahan,  serta  digunakan  untuk  memaksimalkan  kinerja  sebagai  fokus  utamanya  (Wahyudi  2019). Kemudian tujuan dari analisis SWOT yaitu untuk menemukan kekuatan positif dan masalah-masalah potensial yang harus diatasi (Wati et al., 2021).
Dalam  analisis  SWOT  ini  penulis  melakukan  tahapan  analisis  yaitu  dengan  mengumpulkan  dan mengidentifikasi kebijakan terkait hak perempuan untuk dipilih menjadi pemimpin dalam konteks politik dan pemerintahan.  Kemudian  setelah  diidentifikasi  penulis  melakukan  analisis  menggunakan  metode  analisis SWOT diantaranya: (1) kelemahan yang berupa kendala atau penghambat dalam implementasi kebijakan; (2) kelebihan  yaitu hal  yang  menjadi kekuatan dan  mendukung terhadap kebijakan  yang dianalisis; (3) peluang yaitu kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kebijakan; dan (3) ancaman yaitu situasi yang mengurangi efektifitas dari implementasi kebijakan tersebut.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil studi kepustakaan menggunakan analisis SWOT terhadap kebijakan-kebijakan terkait hak  asasi  perempuan  sebagai  ruang  yang  memberi  kesempatan  untuk  memimpin  dalam  ranah  politik  dan pemerintahan  menunjukan  bahwa  terdapat  kelebihan,  kelemahan,  peluang,  dan  ancaman  dari  kebijakan tersebut.
66
Pertama, kelebihan dari kebijakan tersebut diantaranya:
a. Kedudukan  kebijakan  tersebut  memberikan  ruang  bagi  perempuan  untuk  mengambil  hak  dan partisipasinya dalam politik dan pemerintahan tanpa adanya diskriminasi;
b. Kelebihan kebijakan tersebut berpengaruh terhadap penguatan partisipasi perempuan dalam proses membuat keputusan atau dalam membuat kebijakan dan perencanaan;
c. Kemampuan demokratis dan rasa kepedulian tinggi yang dimiliki oleh perempuan dapat menjadikan dirinya kompeten dalam memimpin di pemerintahan.
Kedua, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hak dipilih ataupun memilih bagi perempuan dalam mengikuti roda pemerintahan mempunyai kelemahan, diantaranya yaitu:
a. Langgengnya  budaya  patriarki  pada  nilai  dan  norma  masyarakat  Indonesia,  sehingga  melahirkan berbagai ketidakadilan bagi perempuan;
b. Kedudukan  perempuan  masih  dipandang  sebagai  manusia  lemah  yang  berada  dibawah kepemimpinan  laki-laki. Hal  ini dipertegas dalam  UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 yang secara jelas pasal tersebut melegitimasi bahwa perempuan secara kodrat harus mengatur urusan rumah tangga dan melayani suami, hal ini tidak memberikan kesempatan perempuan untuk berperan  aktif  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  terutama  dalam  memimpin  politik  dan pemerintahan;
c. Kelemahan deklarasi dan undang-undang tersebut tidak melahirkan sebuah program yang mampu mewadahi  perempuan  dalam  memimpin  politik  dan  pemerintahan  baik  berupa  pendidikan  atau pelatihan yang dikemas dengan payung hukum yang tegas;
d. Keberadaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu yang mencanangkan kuota 30% keterwakilan  perempuan  justru  kebijakan  ini  mendiskriminasi  dan  tidak  memberikan  panggung seluas-luasnya kepada perempuan untuk memimpin politik dan pemerintahan.
Table 2. Keterwakilan Perempuan dalam Legislatif dari tahun 1950-2019
Masa Kerja Perempuan Laki-laki 1950-1955 (DPRS) 9 (3,8%) 236 (96,2%) 1955-1960 17 (6,3%) 272 (93,7%) 1965-1959 (Konstituante) 25 (5,1%) 488 (94,9%) 1971-1977 36 (7,8%) 460 (92,2%) 1977-1982 29 (6.3%) 460 (93.7%) 1982-1987 39 (8.5%) 460 (91.5%) 1987-1992 65 (13%) 500 (87%) 1992-1997 62 (12.5%) 500 (87.5%) 1997-1999 54 (10.8%) 500 (89.2%) 1999-2004 46 (9%) 500 (91%) 2004-2009 61 (11.8%) 489 (88.9%) 2009-2014 101 (18,10%) 459 (82%) 2014-2019 (17,3 %) 463 (86,3 %)
Tabel di atas membuktikan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan di legislatif menunjukan  persentase  yang  rendah.  Maknanya  kesempatan  perempuan  dalam  posisi  jabatan  tinggi  masih termarginalkan.
Ketiga, peluang teradap kebijakan hak perempuan memilih dan dipilih dalam pemerintahan yaitu:
a. Terpilihnya Megawati Soekarno Putri dan Puan Maharani sebagai pemimpin eksekutif dan legislatif menjadi peluang dalam meningkatkan partisipasi kepemimpinan perempuan;
b. Keberadaan  undang-undang  No.  39  Tahun  1999  Pasal  46  tentang  hak  asasi  manusia  menjamin keterwakilan perempuan untuk berpartisipasi di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif;
c. Undang-undang  No.  12  Tahun  2003  Pasal  65  Ayat  1  memberikan  peluang  kepada  perempuan sekurang-kurangnya 30% untuk mewakili kaumnya dalam kursi legislative.
Keempat, ancaman terhadap kebijakan tersebut diantaranya:
a. Masyarakat  menganggap  kodrat  laki-laki  dan  perempuan  sebagai  kodrat  yang  mutlak,  artinya perempuan merupakan orang yang dinomor duakan setelah laki-laki;
b. hadirnya kultur patriarki yang melekat dalam konstitusi tradisi masyarakat Indonesia menciptakan lahirnya marginalisasi terhadap kepemimpinan perempuan;
c. negara  menjadi  salah  satu  pihak  yang  melestarikan  budaya  patriarki,  yaitu  dengan  mengeluarkan produk peratur-an dan kebijakan yang tidak meng-untungkan bagi perempuan. Hal ini disebabkan belum maksimalnya imple-mentasi konvensi penghapusan diskri-minasi  terhadap perempuan;
d. persepsi negatif dari dalam diri perempuan terhadap  kegiatan politik itu sendiri menjadi ancaman akan partisipasinya dalam politik dan pemerintahan;
e. pandangan agama yang memberikan batasan-batasan terhadap perempuan tentunya hal ini menjadi ancaman  bagi  implementasi  kebijakan  deklarasi  hak  asasi  manusia  dan  Undang-undang  terkait kesempatan perempuan untuk dipilih menjadi pemimpin;
f. kurangnya  keterbukaan  dalam  pemilihan  pemimpin  politik  membuat  peluang  perempuan  dalam memposisikan dirinya sebagai kandidat yang pantas menjadi sangat terbatas.
Secara  konstitusi  perempuan  memiliki  hak  menjadi  seorang  pemimpin,  sebagaimana  tertuang  dalam berbagai  kebijakan  yang  secara  jelas  mengatakan  bahwa  perempuan  mempunyai  hak  untuk  berpartisipasi, memimpin, dan terlibat dalam politik dan pemerintahan. Kebijakan tersebut adalah Deklarasi Universal Hak Asasi  manusia, Undang-undang  nomor 39 tahun  1999 pasal 49, dan Undang-undang Dasar Pasal  27 ayat 1 yang mengakui bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Namun dalam  implementasinya  kedudukan  kebijakan  tersebut  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya,  marginalisasi terhadap kepemimpinan perempuan dalam politik dan pemerintahan kerap terjadi dan mengingkari kebijakan tersebut. Dalam pembahasan ini akan menganalisis mengenai kelebihan, kelemahan, peluang, dan tantangan kebijakan-kebijakan mengenai kepemimpinan perempuan dalam politik dan pemerintahan.

## 3.1.  Kekuatan (strengths)
Kebijakan  mengenai kesempatan perempuan untuk  ikut serta dalam politik dan pemerintahan tertuang dalam Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  yang  menyatakan  bahwa perempuan  mempunyai kebebasan untuk memilih pemimpin maupun menjadi pemimpin. Kemudian undang-undang nomor 39 tahun 1999 Pasal 49 ayat (1) menegaskan bahwa “perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan  profesi  sesuai  dengan  persyaratan  perundang-undangan”.  Secara  jelas  undang-undang  tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara, baik laki-laki atau khususnya perempuan memiliki hak untuk dipilih menjadi pemimpin dalam politik maupun pemerintahan. Keberadaan undang-undang dan kebijakan deklarasi yang mengatur tentang kesempatan perempuan memimpin politik dan pemerintahan memiliki kekuatan bagi terciptanya kesetaraan gender di Indonesia apabila diimplementasikan secara tegas.
Pertama,  kedudukan  deklarasi  dan  undang-undang  tersebut  memberikan  ruang  bagi  perempuan  untuk mengambil hak dan partisipasinya dalam politik dan pemerintahan tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu kepemimpinan perempuan memiliki konstitusi yang secara tegas memberikan kekuatan bagi kaum perempuan dalam berpartisipasi di politik dan pemerintahan. Maknanya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam tataran politik dan pemerintahan merupakan suatu tindakan yang dianggap menyimpang dari konstitusi yang berlaku. Maka, dalam tataran pemerintahan harus memberikan akses penuh terhadap perempuan untuk memenuhi  haknya  sebagai  warga  negara  untuk  berkecimpung  dalam  dunia  politik  atau  pemerintahan  tanpa memandang jenis kelamin, suku, agama, golongan dan sebagainya. Demikian pula, undang-undang dasar 1945 pasal 27 menjadi landasan utama yang memberikan kekuatan bagi persamaan hak antara perempuan dan laki- laki di setiap aspek.
Di samping itu, Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 dan Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan melalui Undang-Undang  No.  68  Tahun  1958  mendukung  dan  memperkuat  untuk  menghapus  segala  penghapusan semua  bentuk  diskriminasi  terhadap  perempuan  yang  didalamnya  memuat  bagian-bagian  penting  yang mendukung  atas  kepemimpinan  perempuan  dalam  pemerintahan  diantaranya;  (Pasal  1)  tanpa  adanya diskriminasi,  perempuan  dan  laki-laki  memiliki  hak  yang  sama  untuk  memberikan  suaranya  dalam  seluruh pemilihan; (Pasal 2) perempuan berhak dipilih untuk pemilihan dalam semua badan-badan pemilihan umum, yang ditetapkan oleh hukum nasional dengan syarat sama dengan laki-laki, tanpa diskriminasi; dan perempuan akan  menjalankan  hak  untuk  menjabat  jabatan  umum  dan  menjalankan  semua  tugas-tugas  umum,  yang ditetapkan oleh hukum nasional dengan syarat sama seperti laki-laki tanpa suatu diskriminasi. Adapun Menurut Sriyuningsih,  Nunik  (2007)  menyatakan  bahwa  dalam  bidang  politik,  konvensi  perempuan  melahirkan kesepakatan yaitu:
a. persamaan hak untuk memilih dan dipilih dapat terjamin;
b. terjaminnya partisipasi perempuan dalam penyusunan kebijakan pemerintah dan implementasinya;
c. mengemban  jabatan  dalam  pemerintahan  dan  menjalankan  segala  fungsi  pemerintahan  di  semua tingkat;
d. ikut serta dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan;
e. terlibat  dalam  perkumpulan  non  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  masyarakat  dan politik negara.
68
Hal ini menjadi kekuatan bagi perempuan untuk terhindar dari segala bentuk tindakan diskriminasi dan tentunya  hal  ini  merupakan  payung  hukum  yang  memberikan  kekuatan  dan  kesempatan  secara  luas  bagi perempuan untuk meningkatkan kedudukan dan haknya untuk memimpin dalam politik dan pemerintahan.
Kedua,  deklarasi  dan  kebijakan  tentang  kesempatan  perempuan  dalam  memilih  dan  dipilih  dalam pemerintahan tentunya berpengaruh terhadap penguatan keterlibatan perempuan dalam pembuatan keputusan atau dalam membuat kebijakan dan perencanaan. Hal ini dikuatkan dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang  pengarusutamaan  gender  dalam  pembangunan  nasional  yang  mewajibkan  semua  kebijakan  dan program  pembangunan  nasional  disusun  dengan  perspektif  gender.  Maknanya  kedudukan  kebijakan pengarusutamaan  gender  memperkuat  akan  pentingnya  kepemimpinan  perempuan  dalam  politik  dan pemerintahan dengan memberikan perhatian khusus kepada komunitas terutama perempuan yang mengalami marginalisasi  atau  peminggiran  dan  pemiskinan  akan  haknya  sebagai  akibat  dari  bias  gender,  kemudian menjamin  perempuan  dan  laki-laki  mempunyai  akses  terhadap  partisipasi  dan  kontrol  yang  sama  dalam pembangunan (Rahayu, 2017, p. 99).
Keberadaan kebijakan pengarus-utamaan gender bertujuan “memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh  akses,  berpartisipasi,  mempunyai  kontrol,  dan  memperoleh  manfaat  yang  sama  dalam pembangunan”  (Inpres  No.9 Tahun  2000 tentang  PUG).  Kebijakan  ini  menunjukan  adanya  dukungan  bagi perempuan bahwa perempuan bukan hanya sekedar berperan domestik saja, namun perempuan harus berperan aktif dalam politik dan pemerintahan bahkan menjadi seorang pemimpin yang merumuskan dan merencanakan suatu program atau kebijakan yang ramah gender dan memiliki sudut pandang perempuan. Sehingga, apabila di-implementasikan hal ini mampu mendukung peningkatan indeks kesetaraan gender di Indonesia.
Ketiga, hasil analisis yang dilakukan oleh Eagly (1990) dalam (Yulianti & Putra, 2018), justru “Seorang wanita  memiliki  sifat  demokratis  dan  rasa  kepedulian  yang  tinggi  sehingga  sosok  wanitapun  berkompeten untuk  menjadi  pemimpin  dalam  sebuah  organisasi  atau  pemerintahan.”  Pernyataan  ini  dilengkapi  dalam pernyataan yang dikemukakan oleh Eagly dan Jhonson dalam (Yulianti & Putra, 2018), bahwa kepemimpinan perempuan ini cenderung lebih demokratik dibandingkan dengan laki-laki. Sejalan dengan hal tersebut, (Anis, 2015) juga melakukan penelitian atau studi kasus mengenai kepemimpinan perempuan di salah satu daerah di Indonesia dan menghasilkan bahwa kepemimpinan perempuan seperti kepemimpinan Lurah Pakuwa yang ia teliti adalah kepemimpinan yang lebih demokratik atau dekat dengan bawahan, tidak otoriter, berkomitmen, memiliki kecakapan berkomunikasi, serta memiliki tingkat partisipatif yang tinggi.
Kemudian, (Fitriani, 2015) juga mengemukakan bahwa pada hakikatnya sifat-sifat dasar untuk menjadi pemimpin  sudah  dimiliki  perempuan,  yaitu  cenderung  memiliki  sifat  yang  lebih  toleran,  memiliki  sifat tenggang  rasa, multitasking ,  serta  perempuan  juga  memiliki  kemampuan  untuk  membangun  hubungan  dan bernegosiasi.  Demikian  menurut  Helen  Fisher  dalam  (Yulianti  &  Putra,  2018),  bahwa  kemampuan- kemampuan tersebut tidak hanya dimiliki oleh perempuan. Namun dibandingkan dengan laki-laki, sifat-sifat tersebut  lebih  sering  ditunjukkan  oleh  perempuan.  Perempuan  juga  tentu  memiliki  komitmen  dan  mampu menghadapi  tantangan-tantangan  dalam  pekerjaannya.  Dan  kemampuan  serta  sifat-sifat  inilah  yang  dapat menjadi kelebihan kepemimpinan apabila dilakukan oleh perempuan, tentu saja hal ini menjadi landasan yang menjadi  kekuatan  dalam  mendukung  deklarasi  dan  kebijakan  mengenai  kepemimpinan  perempuan.  Oleh karena itu, kepemimpinan perempuan perlu didukung tidak hanya dengan dukungan biasa, tetapi perlu adanya kebijakan yang mendukung sehingga kepemimpinan perempuan dapat memiliki afirmasi kebijakan yang tepat, supaya  perempuan  dalam  pertandingan  politik  atau  ketika  pemilihan  tokoh  politik  itu  bisa  setara, tidak  ada ketimpangan  kebijakan,  baik  antara  laki-laki  dan  perempuan  harus  setara.  Dalam  politik  dan  pemerintahan, perempuan berhak untuk dipilih dan memilih sebagaimana dikemukakan dalam UU No. 39 tahun 1999.
Dengan  adanya  kebijakan  tersebut,  maka  kebijakan  itu  memberikan  kelebihan  dan  kekuatan  pada pelaksanaan kepemimpinan perempuan dan juga dapat mendukung adanya kesetaraan gender di Indonesia dan mematahkan diskriminasi bagi perempuan. Diskriminasi ini biasanya berbentuk penandaan (stereotype) yang menganggap  perempuan  memiliki  karakter  “emosional”  seperti  makhluk  lemah  lembut,  emosional,  dan keibuan sehingga perempuan tidak tepat menjadi pemimpin, yang padahal tidak semua perempuan memiliki sifat  bawaan  seperti  itu  karena  terdapat  juga  perempuan  yang  memang  memiliki  sifat  kuat,  rasional  serta perkasa.  Kebijakan  ini  dapat  mendukung  realisasi  kesetaraan  gender  dan  marginalisasi  perempuan  dalam pemerintahan dapat dihapuskan.
3.2.  Kelemahan ( Weaknesses )
Isu mengenai peran perempuan dalam politik dan pemerintahan masih menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat,  padahal  secara  tegas  konstitusi  memberikan  kesempatan  pada  perempuan  untuk  berpartisipasi aktif  dalam  politik  dan  pemerintahan.  Kendala  terbesar  dalam  tataran  implementasi  deklarasi  universal  hak asasi manusia dan undang-undang terkait kesempatan perempuan dalam memimpin politik dan pemerintahan, pertama  adalah  langgengnya  budaya  patriarki  yang  mengakar  pada  nilai  dan  norma  masyarakat  Indonesia.
Sebagaimana  di  jelaskan  oleh  Alfian  Rokhmansyah  (2013)  dalam  (Sakina  &  A.,  2017)  budaya  patriarki merupakan  budaya  yang  memposisikan  laki-laki  sebagai  satu-satunya  pemimpin  dalam  berbagai  aspek kehidupan. Hasil studi pustaka (Israpil, 2017) yang dikutip dari (Fakih, 1999) budaya patriarki berpengaruh terhadap persepsi masyarakat sehingga menimbulkan berbagai ketidakadilan. Bentuk ketidak-adilan gender ini yaitu  marginalisasi,  perumusan  kebijakan  yang  tidak  melibatkan  perempuan,  stereotipe  negatif  terhadap perempuan, kekerasan, dan beban kerja yang panjang.
Sistem patriaki yang berkembang di Indonesia membuat kaum perempuan termarjinalkan terutama atas haknya  berpartisipasi  dalam  politik  dan  pemerintahan.  Langgengnya  budaya  patriarki  dalam  masyarakat Indonesia menjadikan perempuan lemah dan tidak berdaya, sebagaimana dikatakan dalam  (Nurcahyo, 2016) mengungkapkan kelemahan-kelemahan perempuan akibat budaya patriarki yang ada yaitu:
(1)  Kurangnya  kesadaran  perempuan  terhadap  kesamaan  hak-hak  asasi  manusia  yang  dimilikinya;  (2) Sulitnya perempuan dalam menghilangkan rasa malu dan rasa takut salah; (3) Perempuan kesulitan dalam mengambil keputusan karena kurang mampu berpikir jernih dan logis; (4) Beban kerja domestik cenderung diberikan kepada perempuan; (5) Faktor keluarga dan tradisi turun temurun, kesamaan agama, dan faktor ekonomi  selalu  menjadi  pertimbangan  bagi  perempuan;  (6)  Perempuan  lebih  suka  mengalah  terutama dalam  hal  kekuasaan  (9)  Perempuan  mudah  terpengaruh  karena  kurang  mampu  dalam  mengendalikan emosi; (10) Perempuan sulit menyatukan pandangan sehingga mudah terpecah belah.
Kelemahan tersebutlah yang menjadikan perempuan kurang percaya diri untuk mengambil peran sebagai pemimpin politik dan pemerintahan.
Kedua , kedudukan  perempuan  masih  dianggap  sebagai  manusia  yang  lemah  yang  berada  dibawah kepemimpinan laki-laki . Dalam kehidupan sosial masyarakat, masih banyak anggapan bahwa perempuan lebih pantas  sebagai  ibu  rumah  tangga  dan  dipandang  sebelah  mata  oleh  publik.  Hal  ini  terjadi  karena  budaya partriarki dalam masyarakat Indonesia masih berkembang hingga saat ini, perkembangan budaya patriarki yang masih kental menyebabkan pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan secara kodrati dianggap lemah. Dalam kehidupan keluarga, masyarakat atau bernegara, budaya patriarki menganggap kaum laki-laki lebih kuat daripada  perempuan.  Hal  ini  mengakibatkan  adanya  ketidakadilan  bagi  perempuan  dalam  berbagai  aspek kehidupan,  sehingga  perempuan  tidak  mendapatkan  akses  secara  penuh  untuk  berperan  dalam  politik  dan pemerintahan,  bahkan  masyarakat  memandang  kodrat  perempuan  adalah  dapur,  sumur  dan  kasur,  sehingga persepsi  masyarakat  memposisikan  perempuan  sebagai  makhluk  domestik  yang  perannya  adalah  istri,  ibu rumah tangga, pelayan bagi suami dan anak-anak, sehingga tidak cocok berperan  menjadi pemimpin dalam pemerintahan.
Mirisnya adalah peran tradisional perempuan dalam masyarakat patriarki ini dilegitimasi oleh lahirnya UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 yang menyatakan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan  memberikan  segala  sesuatu  keperluan  hidup  berumahtangga  sesuai  dengan  kemampuannya,  istri  wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”. Secara jelas pasal tersebut melegitimasi  bahwa perempuan secara kodrat harus mengatur urusan rumah tangga dan melayani suami, hal ini mengikat perempuan secara partiarki dan tidak memberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam  memimpin  politik  dan  pemerintahan.  Jelaslah  dalam  pasal  undang-undang  perkawinan  ini  peran perempuan berbenturan dengan adanya deklarasi universal hak asasi manusia dan UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan  perempuan  memiliki  hak  menjadi  pemimpin  dengan  hak  yang  sama  seperti  laki-laki.  Pada akhirnya undang-undang perkawinan ini menjadi bukti nyata bahwa dalam tataran implementasinya deklarasi hak  asasi  manusia  dan  kebijakan  terkait  partisipasi  perempuan  untuk  mempimpin  politik  dan  pemerintahan sangat lemah.
Ketiga, perempuan  memiliki peluang  yang  besar  untuk  menjadi pemimpin, sejak  munculnya deklarasi universal  hak  asasi  manusia  dan  berbagai  undang-undang/  kebijkan  yang  memberi  kesempatan  pada perempuan untuk memimpin. Namun, kelemahannya deklarasi dan undang-undang tersebut tidak melahirkan sebuah program yang memang mampu mewadahi perempuan dalam memimpin politik dan pemerintahan baik berupa pendidikan atau pelatihan yang dikemas dengan payung hukum yang tegas. Sehingga kelemahannya adalah “tidak terlatihnya” perempuan dalam memimpin dan “pilihan” perempuan untuk tetap berada di rumah. Kedua  kelemahan  tersebut  merupakan  realita  bagaimana  perempuan  masih  memposisikan  dirinya  sebagai warga negara kelas kedua (Sahban, 2016, p. 64).
Faktanya,  tidak  terlatihnya  perempuan  dalam  memimpin  membuat  minat  perempuan  kurang  untuk menjadi  pemimpin  dalam  politik  dan  pemerintahan,  bahkan  perempuan  lebih  memilih  menjadi  ibu  rumah
70
tangga dibandingkan berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Hal  ini terbukti  dari hasil pemilu tahun 1990  sampai  dengan  pemilu  2019  kesempatan  perempuan  berpartisipasi  dalam  eksekutif,  yudikatif,  dan legislatif  sangat  rendah  dan  termarjinalkan.  Adapun  keterwakilan  perempuan  dalam  legislatif  sebagaimana dikutip dari  Muniarti (2004)  dalam  (Nurcahyo, 2016)  sebagaimana terlihat dalam Tabel 2  mengindikasikan bahwa  keterwakilan  perempuan  dalam  legislatif  menunjukan  angka  yang  rendah  akan  partisipasinya  dalam politik dan pemerintahan. Hal ini diakibatkan karena kelemahan perempuan akibat budaya patriarki yang tidak memberikan kesempatan dan akses yang setara antara perempuan dan laki-laki menjadi pemimpin politik dan pemerintahan,  serta  perempuan  yang  kurang  berminat  akan  politik  karena  tidak  memiliki  pengalaman  dan akses yang lebih, baik berupa pendidikan atau pelatihan kepemimpinan itu sendiri. Akibatnya dalam catatan historis  politik  Indonesia,  perempuan  yang  terlibat  dalam  legislatif  dari  tahun  ke-tahun  tidak  terlalu  besar keterlibatannya dalam pengambilan keputusan (Nurcahyo, 2016). “Sehingga rendahnya partisipasi perempuan dalam politik mempersulit tingkat keterpilihan kaum perempuan dalam pemilihan anggota legislatif maupun eksekutif,  maka  dari  itu  kebijakan-kebijakan  terkait  sensifitas  gender  akan  sulit  untuk  dilakukan”  (Hayat, 2015).  Maka  kondisi  ini  mencerminkan  bagaimana  implementasi  kebijakan  deklarasi  universal  hak  asasi manusia dan undang-undang yang mendukung adanya keterlibatan perempuan dalam memimpin politik dan pemerintahan  tidak  berjalan  sebagai  mestinya  dan  hal  ini  menjadi  kelemahan  dalam  implementasinya dikehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Kemudian lemahnya kebijakan terkait kesempatan perempuan untuk dipilih sebagai pemimpin ditunjukan dengan rendahnya keterwakilan perempuan dalam memimpin di legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada hasil pemilu  2014  yaitu:  (1)  perempuan  di  legislatif  menghasilkan  keterwakilan  perempuan  17,32%  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR),  25,76%  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD),  16,15%  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Propinsi;  dan  14,15%  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/  Kota.  (2)  selanjutnya, keterwakilan dan kesempatan perempuan dalam memimpin di Eksekutif pun sangatlah rendah yang ditunjukan dalam persentase berikut:  23,5% Menteri, 0% Gubernur, 3% Wakil Gubernur, dan 14% Bupati/Walikota. (3) kemudian  keterwakilan  perempuan  di  Yudikatif  dan  Lembaga  Negara  lainnya  ditunjukan  dalam  persentase berikt:  10% Hakim  Agung, Mahkamah  Agung; 20% Komisi Pemberantasan  Korupsi; 0% Komisi  Yudisial; 14%  Komisi  Pemilihan  Umum.  (4)  dan  kesempatan  perempuan  yang  menjadi  kepala  desa  dipersentasekan hanya sebesar 5% dari 78 ribu Desa diseluruh Indonesia.
Selanjutnya  hasil  pemilu  2019  menunjukan  keterwakilan  perempuan  dalam  kepemimpinan  eksekutif sangatlah rendah dimana  hanya terdapat 5 orang mentri atau sekitar 15% dari 34  mentri terpilih. Lalu, satu Gubernur  perempuan  dari  34  provinsi  di  Indonesia  (Jawa  Timur)  dan  4  perempuan  lainnya  menjadi  wakil Gubernur  yaitu  provinsi  (Lampung,  Kepulauan  Riau,  NTB,  dan  Sulawesi  Barat).  Selanjutnya  keterwakilan perempuan dalam kursi legislasi sebesar 20,87% DPR dan 30,88% DPRD. Ini menunjukan bahwa keterlibatan perempuan dalam posisi tinggi pemerintahan sangatlah rendah bahkan dalam praktiknya terjadi marginalisasi bagi  posisi  perempuan  dalam  pemerintahan  terutama  dalam  hak  memimpin,  kemudian  hal  ini  juga mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan mengenai 30% keterwakilan perempuan untuk duduk di kursi pemerintahan yang tentunya mendukung kebijakan deklarasi hak asasi manusia tidak berjalan mulus.
Keempat, kelemahan dalam pemberlakuan implementasi kebijakan terkait kesempatan perempuan untuk dipilih dalam politik dan pemerintahan, didukung oleh lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pelilu  yang  mencanangkan  kuota  30%  keterwakilan  perempuan  tentunya  memberikan  peluang  kepada perempuan  untuk  berpartisipasi  dalam  kepemimpinan  legislatif  dan  mengambil  peran  atas  haknya  dalam berpolitik.  Namun  justru  kebijakan  ini  mendiskriminasi  perempuan  dengan  hanya  memberi  kesempatan sebesar  30%  sedangkan  laki-laki  sisanya  sebesar  70%,  kebijakan  ini  tidak  memberikan  panggung  seluas- luasnya kepada perempuan untuk memimpin politik dan justru pemerintah malah membatasi hak perempuan sebagai warga negara dalam mewujudkan kesetaraan gender dengan kaum laki-laki untuk ikut berpartisipasi dalam  politik  dan  pemerintahan  (Suardita,  2016).  Keberadaan  kebijakan  tersebut  semakin  memperlihatkan bahwa  kepemimpinan  perempuan  dalam  politik  dan  pemerintahan  Indonesia  berada  pada  titik ketidakberdayaan,  kebijakan  30%  kuota  perempuan  untuk  duduk  di  kursi  legislatif  memperlihatkan  bahwa deklarasi  hak  asasi  manusia  dan  undang-undang  terkait  kesempatan  perempuan  untuk  dipilih  dalam pemerintahan sangatlah lemah dalam implementasinya.
3.3.  Peluang ( Opptunities )
Di  Indonesia  keterwakilan  kepemimpinan  perempuan  pasca  reformasi  dibuktikan  dengan  dilantiknya Megawati Soekarnoputri menjadi presiden. Hal ini menunjukan keberadaan Megawati Soekarnoputri sebagai pemimpin dalam politik dan pemerintahan menjadi model penting bagi perempuan lain untuk berkiprah sama dalam pemerintahan. Kedudukan presiden perempuan pertama ini memberikan peluang besar bagi perempuan lain  bahwa  keberadaannya  dalam  politik  dan  pemerintahan  adalah  urgen  dalam  mendukung  pembangunan berkelanjutan  dan  meningkatkan  indeks  kesetaraan  gender  di  Indonesia.  Keberadaan  perempuan  sebagai pemimpin dalam legislatif pun semakin terlihat setelah dilantiknya Puan Maharani sebagai Ketua Umum DPR RI. Hal ini menjadi motivasi terhadap kaum perempuan dalam meningkatkan partisipasi kepemimpinan-nya.
Peluang keberadaan pemimpin perempuan dalam pemerintahan tidak terlepas dari adanya payung hukum yang mengatur secara tegas mengenai kesempatan perempuan dalam memimpin politik dan pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-udang No. 39 Tahun 1999 Pasal 46 tentang hak asasi manusia yang menjamin keterwakilan  perempuan  baik  legislatif,  eksekutif,  maupun  yudikatif.  Artinya  kedudukan  undang-undang tersebut secara tegas memberi peluang dan kesempatan pada perempuan untuk berpartisipsi dalam politik dan pemerintahan. Di samping itu, perempuan sudah mulai bergerak aktif dalam berbagai kehidupan masyarakat ataupun  pemerintah  dalam  kepemimpinan  politik.  Hal  tersebut  merupakan  buah  manis  dari  implementasi kebijakan  afirmasi, affirmative  action merupakan  “sebuah  kebijakan  yang  dilakukan  untuk  mendorong pencapaian  keadilan  dan  kesetaraan  gender,  yang  diharapkan  memungkinkan  perempuan  untuk  lebih mempunyai peran aktif terhadap kebijakan itu sesuai dengan kualitas dan kemampuannya” (Hayat, 2015).
Kedudukan  kebijakan  afirmasi  terhadap  perempuan  dalam  bidang  politik  setelah  berlakunya  Undang- Undang  No.12  Tahun  2003  Pasal  65  Ayat  1  bahwa  setiap  partai  politik  memberikan  peluang  sekurang- kurangnya  30%  terhadap  keterwakilan  perempuan.  Kebijakan  tersebut  kedudukannya  semakin  memberikan kesempatan  pada  perempuan  dalam  ranah  kepemimpinan,  meskipun  di  satu  sisi  kebijakan  ini  masih memberikan sedikit ruang bagi perempuan untuk ikut andil dibandingankan dengan laki-laki yaitu sekitar 70%. Namun,  keberadaan  kebijakan  ini  menjadi  peluang  besar  yang  mendukung  Kebijakan  deklarasi  hak  asasi manusia dan undang-undang terkait kesempatan perempuan untuk di pilih dalam kepemimpinan politik dan pemerintahan.
Keberadaan kebijakan ini adalah peluang bagi peningkatan keterwakilan perempuan, karena di lembaga- lembaga  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif  perlu  terdapat  keterwakilan  perempuan,  agar  terdapat keseimbangan  antara  perempuan  dan  laki-laki.  Sehingga  nantinya  setiap  kebijakan  publik  tidak  akan  bias gender. Peningkatan kepemimpinan dan keterwakilan perempuan telah ditegaskan pula dalam Undang-Undang No.  10  Tahun  2008  Pasal  19  Ayat  2  dan  3  yang  berisi  “kepengurusan  partai  politik  tingkat  provinsi  dan kabupaten/kota  sebagaimana  dimaksud  keterwakilan  perempuan  paling  rendah  30%”.  Keterwakilan perempuan yang meningkat juga tentunya perlu disertai dengan pengawalan dan perjuangan yang berperspektif gender  yang  berkesinambungan.  Dengan  adanya  kebijakan  tersebut,  maka  perempuan  berpeluang  untuk mendapatkan hak-haknya, terutama dalam politik dan pemerintahan.
Dalam  bidang  politik,  tentunya  perempuan  juga  memiliki  hak-hak  yang  dapat  diterimanya.  Menurut (Krisnalita, 2018), perempuan memiliki hak yang sama dalam pemerintahan. Jadi, tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan mulai dari jabatan, tugas/fungsi, dan lain sebagainya. Hak-hak tersebut juga diakui dan dilakukan perlindungan yaitu diantaranya:
a. Dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi;
b. Dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil rakyat di pemerintahan, perempuan memiliki hak untuk dipilih dan memilih;
c. Berkaitan dengan kehidupan pemerintahan dan politik negara, perempuan memiliki hak untuk ambil bagian dalam organisasi-organisasi pemerintahan dan non pemerintahan.
Maknanya keberadaan deklarasi universal dan kebijakan yang mendukungnya memberikan peluang besar bagi  perempuan  untuk  melanjutkan  kiprah  kepemimpinan  di  Indonesia.  Hal  ini  tentu  sesuai  disahkannya Undang-Undang (UU) No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan, yang mengatur tentang  Perwujudan  Kesamaan  Kedudukan  (nondiskriminasi),  jaminan  persamaan  hak  memilih  dan  dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi  dalam  organisasi  sosial  politik  (Hardjaloka,  2012).  Kedudukan  undang-undang  tersebut  menjadi angin  segar  yang  memfasilitasi  ruang  gerak  kepemimpinan  perempuan  untuk  terlibat  dalam  pengambilan
72
keputusan,  perumusan  kebijakan,  menduduki  posisi  jabatan  birokasi  termasuk  sebagai  pemimpin  dalam pemerintahan.  Sehingga  keberadaan  undang-undang  ini  menjadi  jaminan  secara  konstitusi  untuk diimplemnetasikan secara nyata, sebagai upaya penghapusan marginalisasi kaum kepemimpinan perempuan dalam ranah politik dan pemerintahan.

## 3.4.  Ancaman ( Threats )
Dalam  politik  dan  pemerintahan,  hak  perempuan  tersebut  disuarakan  dan  didukung  melalui  kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, seperti dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 49, Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat 1, serta dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun, hal ini tidak seolah-olah menjadikan kepemimpinan perempuan atau pelaksanaan peran perempuan dalam politik pemerintahan menjadi lancar jaya, tidak ada kendala, dan kesempatan perempuan maju dalam lembaga publik pemerintahan menjadi lebih terbuka. Karena pada nyatanya, perempuan tidak memiliki peran dalam lembaga publik yang lebih luas, seperti  keterlibatan  pada  bidang  politik  dan  jabatan  strategis  di  pemerintahan  masih  kurang.  Hal  ini  sesuai dengan  data  yang  diungkapkan  oleh  World  Bank  (2019)  bahwa  partisipasi  perempuan  di  Indonesia  dalam parlemen  masih  sangat  rendah  dan  menduduki  posisi  ke-7  se-Asia  Tenggara.  Hal  ini  tidak  semata-mata disebabkan kebijakan-kebijakan yang dimiliki tidak dijalankan dengan baik, namun hal ini disebabkan karena adanya  ancaman-ancaman  yang  perlu  dihadapi  oleh  kebijakan  publik  mengenai  kepemimpinan  perempuan, yang diantaranya faktor kultural, sistem sosial dan sikap laki-laki terhadap feminisme.
Dalam faktor budaya, sejak awal laki-laki dan perempuan mempunyai aktivitas yang bertolak belakang. Tugas-tugas yang masing-masing perankan juga perlu memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Sehingga, faktor budaya ini akan mempengaruhi pikiran dan tindakan bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks kepemimpinan,  laki-laki  cenderung  harus  dan  dituntut  untuk  bersikap  tegas.  Sedangkan  apabila  perempuan bersikap  tegas  terkadang  reaksi  atau  anggapan  yang  diberikan  justru  bertolak  belakang,  perempuan  yang bersikap  tegas  justru  dipandang  sebagai  perempuan  yang  agresif.  Hal  ini  tentu  menjadi  ancaman  dalam implementasi kebijakan mengenai kepemimpinan perempuan.
Selain itu, ancaman yang lain secara kultural dan sistem sosial yaitu perempuan juga masih dibelenggu oleh  budaya  patriarki.  Budaya  patriarki  adalah  budaya  yang  memposisikan  kedudukan  laki-laki  sebagai penguasa  yang  mendominasi  peran  kepemimpinan  politik,  otoritas,  moral  dan  hak  sosial.  Anggapan  yang menyebutkan bahwa perempuan hanya bisa bersikap lemah lembut dan selalu emosional, serta laki-laki yang kuat dan rasional akan menjadi ancaman implementasi kebijakan ini.
Sejalan dengan  hal  itu,  masih ada  masyarakat  yang tetap menganggap kodrat  laki-laki dan perempuan sebagai kodrat yang mutlak. Bahwa perempuan adalah orang nomor dua setelah laki-laki. Istilah kodrat yang mutlak  ini  juga  sering  diterapkan  dalam  keseharian  yang  berupa  anggapan  bahwa  perempuan  hanya  bisa dipimpin dan tidak akan bisa memimpin, karena memimpin adalah tugas laki-laki. Padahal pada kenyataannya, konstruksi  sosial  masyarakat  senantiasa  akan  terus  mengalami  perubahan.  Budaya  patriarki  merupakan perilaku memprioritaskan laki-laki daripada perempuan yang muncul disebabkan oleh persepsi produktif dan reproduktif  terhadap  perempuan  dan  laki-laki.  Perempuan  dalam  sistem  sosial  dan  budaya  di  Indonesia dipersepsikan dan ditempatkan hanya berfungsi reproduktif, atau perempuan dipersepsikan hanya sebagai ibu rumah  tangga  yang  bertugas  untuk  melanjutkan  keturunan  dan  mengasuh  anak  sekaligus  mengerjakan pekerjaan domestik yang biasanya dilakukan pada perempuan. Sedangkan laki-laki memiliki fungsi produktif yang bertugas untuk mencari nafkah dan dianggap bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan rumah tangga. Persepsi ini sudah mengakar di masyarakat dan akan menjadi ancaman yang berat bagi implementasi kebijakan kepemimpinan perempuan. Karena menjadikan perempuan setara dengan laki-laki atau menjadikan perempuan memiliki akses yang sama untuk menjadi pemimpin, di tengah masyarakat yang masih melestarikan budaya patriarki, akan menjadi ancaman yang sulit.
Selain  itu  juga,  ancaman  terhadap  kedudukan  deklarasi  hak  asasi  manusia  dan  undang-undang  terkait kesempatan perempuan untuk dipilih dalam pemerintahan yaitu, hadirnya kultur patriarki yang melekat dalam konstitusi tradisi  masyarakat Indonesia.  Keberadaan perempuan dalam  memimpin politik dan pemerintahan masih  sangat  minim  di  Indonesia  terbukti  masih  adanya  marginalisasi  terhadap  kamum  perempuan  akibat perspektif  patriarki  menjadi  benteng  pembatas  keberdayaan  perempuan  menjadi  seorang  pemimpin  politik pemerintah. Meskipun keberadaan  model penting  perempuan dalam  eksekutif dan  legislatif  yaitu Megawati Soekarnoputri  dan  Puan  Maharani  sebagai  bukti  keberdayaan  perempuan  menjadi  pemimpin  pemerintah, namun  pandangan  masyarakat  tetap  membandingkan  bahwa  kepemimpinan  perempuan  tidak  lebih  baik daripada pemimpin  laki-laki. Maknanya  meskipun ruang gerak kepemimpinan perempuan telah dilegitimasi oleh berbagai konstitusi termasuk deklarasi hak asasi manusia dan undang-undang terkait hak perempuan untuk dipilih dalam pemerintahan, tetapi marginalisasi dan terhadap perempuan kerap terjadi.
Selanjutnya, meskipun pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan seluruh bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, “tetapi pemerintah Indonesia belum melaksanakan dengan maksimal yang dikarenakan negara juga merupakan pihak yang ikut melestarikan budaya patriarki  dengan produk peraturan
dan  kebijakan  yang  dikeluarkan  belum  memberikan  keuntungan  bagi  perempuan.  Sehingga  perlu  adanya gerakan untuk mendesakkan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan di segala bidang”  (Hardjaloka, 2012). Selain itu juga, kurangnya dukungan yang penuh dari seluruh masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan juga  menjadi  acaman  terbesar  yang  memposisikan  perempuan  terpinggirkan  dalam  panggung  politik  dan pemerintahan.  Lalu,  minimnya  dukungan  masyarakat  termasuk  kaum  perempuan  itu  sendiri  memiliki pandangan bahwa perempuan memiliki keterbatasan dan arah gerak yang sempit dibandingkan dengan laki- laki.  Akibatnya  posisi  perempuan  semakin  termarginalkan  dalam  ranah  kepemimpinan  politik  dan pemerintahan.
Selain dari pada itu, ancaman terhadap implementasi kebijakan mengenai hak perempuan untuk dipilih menjadi  pemipin  dalam  pemerintahan  bukan  hanya  terdapat  pada  ancaman  eksternal  saja,  namun  persepsi negatif dari dalam diri perempuan terhadap kegiatan politik itu sendiri menjadi ancaman akan partisipasinya dalam  politik  dan  pemerintahan.  Bahwasannya  “perempuan  menganggap  aktivitas  politik  tergolong menakutkan, dengan berbagai pandangan bahwa kegiatan pada rapat-rapat partai dilaksanakan di malam hari hingga  larut  malam,  kompetisi  yang  cenderung  ketat  dan  kotor  dengan  menghalalkan  segala  cara  untuk mencapai kekuasaannya, hukum rimba dalam organisasi politik yang masih sering kali terjadi” (Hayat, 2015). Berbagai stigma negatif yang masih melekat dalam pemikiran masyarakat awam, yang menganggap perilaku tersebut bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moralitas yang berlaku di masyarakat serta menyimpang dari kodrat  sebagai  perempuan.  Sejalan  dengan  hal  tersebut  (Nurcahyo,  2016)  berpendapat  bahwa  “banyak perempuan  kurang  tertarik  pada  aktivitas  politik  sehingga  mereka  enggan  menjadi  anggota  partai  politik. Politik dianggapnya kotor dan miliknya laki-laki”. Tentunya hal ini menjadi ancaman dalam keterlibatan peran kepemimpinan perempuan dalam polik dan pemerintahan, akibatnya keterlibatan kepemimpinan perempuan menjadi pemimpin di Indonesia sangatlah rendah.
Selanjutnya, rendahnya peran pemimpin perempuan dalam politik dan pemerintahan  yaitu diakibatkan munculnya pandangan agama yang memberikan batasan-batasan terhadap perempuan tentunya hal ini menjadi ancaman  bagi  implementasi  kebijakan  deklarasi  hak  manusia  dan  Undang-undang  terkait  kesempatan perempuan untuk dipilih menjadi pemimpin. Hal ini terjadi karena terdapat pandangan bahwa ”suami menjadi representasi dari seorang istri, artinya dalam menentukan pilihan dan keputusan sikap politik perempuan sudah cukup diwakili oleh suaminya, sehingga semakin menyempitkan pemikiran masyarakat, terutama perempuan, bahwa politik  itu dianut oleh kaum patriarki dengan representasi dari  lingkungan keluarga”  (Hayat, 2015). Kemudian  Hayat  (2015)  secara  lanjut  mengemukakan  ancaman  lain  yaitu  “minimnya networking elemen masyarakat dalam mengawal kesetaraan gender dalam ranah politik. Pengarustamaan gender harus dilakukan secara  bersama-sama  antara  masyarakat,  pemerintah,  dan  elemen  penting  bangsa  Indonesia  untuk memperjuangkan klaster perempuan di ruang politik yang lebih baik”. Maknanya sangatlah urgen bagi seluruh masyarakat  untuk  memiliki  perspektif  gender  supaya  berpandangan  luas  akan  partisipasi  kepemimpinan perempuan, sehingga bisa mencapai kesetaraan gender di Indonesia.
Ancaman  terbesar  bagi  lahirnya  kebijakan  tentang  kesempatan  perempuan  untuk  dipilih  menjadi pemimpin  politik  adalah  hadirnya  jaringan  kekerabatan  politik  sebagai  suatu  dasar  keterpilihan  anggota legislatif  yang  mana  hal  ini  harus  disikapi  dengan  serius.  Walaupun  jumlahnya  masih  kecil  dibandingkan dengan  dasar  keterpilihan  yang  lainnya,  tetapi  hal  ini  merepresentasikan  sempitnya  dasar  rekrutmen  politik baik  yang  dilakukan  partai  politik  (DPR)  maupun  jalur  perseorangan  (DPD)  (Nurcahyo,  2016).  Maknanya keberadaan  jaringan  kekerabatan  dalam  politik  tidak  memberikan  peluang  seluas-luasnya  bagi  seluruh perempuan yang ada di Indonesia. Kekerabatan ini mengindikasikan bahwa perempuan yang memiliki relasi dekat  dengan  para  elit  politik  dan  pemerintahan  maka  mereka  memiliki  kesempatan  yang  lebih  besar, sedangkan perempuan yang lain yang tidak memiliki sistem kekerabatan memiliki sedikit peluang atau bahkan tidak diberi kesempatan sama sekali. Tentunya kondisi ini masih menjadi masalah marginalisasi perempuan. Di samping itu, “kurangnya transparansi dalam pemilihan pemimpin politik sangat membatasi peluang kaum perempuan  dalam  upaya  mereka  memposisikan  diri  sebagai  kandidat  yang  pantas.  Selain  itu  kurangnya loyalitas pribadi, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagai kumpulan penyakit yang menggerogoti sistem politik saat ini” (Hardjaloka, 2012). Tentunya, kondisi ini menjadi ancaman yang perlu diatasi sebaik mungkin oleh pemerintah, dalam mendukung dan memberdayakan partisipasi perempuan dalam memimpin politik dan pemerintahan, sebagai solusi dalam menciptakan kesetaraan gender dalam pembangunan secara berkelanjutan.

## 4. KESIMPULAN
Marginalisasi  terhadap  kepemimpinan  perempuan  dalam  politik  dan  pemerintahan  kerap  terjadi  dan mengingkari kebijakan. Kendala yang dialami perempuan dalam politik atau bergabung dalam pemerintahan yaitu terdapat beberapa permasalahan antara lain pendidikan, pekerjaan, keadilan dan kesetaraan gender, peran domestik,  budaya  patriarki,  agama  dan  hubungan  kekeluargaan.  Budaya  patriarki  menyebabkan  mental perempuan turun untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hal ini karena anggapan masyarakat bahwa peran
74
perempuan hanyalah di dapur, sumur, kasur dan kurangnya dukungan terhadap perempuan untuk terlibat dalam pemerintahan.
Oleh karena  itu, kepemimpinan perempuan perlu didukung tidak  hanya dengan dukungan  biasa, tetapi perlu  adanya  kebijakan  yang  mendukung  sehingga  kepemimpinan  perempuan  dapat  memiliki  afirmasi kebijakan  yang tepat, supaya perempuan dalam pertandingan politik atau ketika pemilihan tokoh politik  itu bisa setara, tidak ada ketimpangan kebijakan, baik antara laki-laki dan perempuan harus setara sebagaimana perempuan  memiliki  hak  yang  sama  dengan  laki-laki.  Perempuan  berhak  untuk  dipilih  dan  memilih  dalam politik  dan  pemerintahan  sebagaimana  dikemukakan  dalam  UU  No.  39  tahun  1999.  Kebijakan  ini  dapat mendukung realisasi kesetaraan gender dan marginalisasi perempuan dalam pemerintahan dapat dihapuskan.
Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat dipakai untuk penelitian selanjutnya. Saran  tersebut  yaitu  hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  referensi  atau  acuan  dalam  kajian  analisis kebijakan hak perempuan dan marginalisasi kepemimpinan perempuan dalam politik dan pemerintahan. Selain itu,  untuk  referensi  dan  acuan  mengenai  marginalisasi  kepemimpinan  perempuan  bisa  diperluas  dan diperbanyak.

## DAFTAR PUSTAKA
Anis, L. D. (2015). KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN (Studi di Kantor Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado). Jurnal Eksekutif Universitas Sam Ratulangi .
Fitriani, A. (2015). GAYA KEPEMIMPINAN PEREMPUAN. Jurnal TAPIs , 11 (2), 23. https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v11i2.845
Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi. Jurnal Konstitusi , 9 (2), 109405.
Hayat. (2015). Inklusivitas Afirmative Action Keterwakilan Perempuan Di Parlemen ( the Inclusivity of Affirmative Action of Women ’ S Representation in Parliament ). Jurnal Legislasi Indonesia , 12 (2), 1–36.
Israpil, I. (2017). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). Pusaka , 5 (2), 141–150. https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176
Kania, D. (2015). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations. Jurnal Konstitusi , 12 (4), 717–734.
Krisnalita, L. Y. (2018). Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia. Binamulia Hukum , 7 (1), 71–81. https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.15
Mirzaqon, A. T., & Purwoko, B. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library. Jurnal BK UNESA , 4 (1), 1–8.
Nurcahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya , 6 (01), 25. https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878
Rahayu, W. K. (2017). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah). JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) , 2 (1), 93–108.
Sahban, H. (2016). Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Di Indonesia. Jurnal Ilmiah BONGAYA , 19 (02), 250–257.
Sakina, A. I., & A., D. H. S. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. Share : Social Work Journal , 7 (1), 71. https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820
Suardita, I. K. (2016). Pembatasan kuota terhadap Perempuan dalam Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Indonesia . 4 (1), 1–23.
Wati, R. L., Elisabet, B. M., Goenawan, G., Nurhanifah, N., & Pratomo, H. (2021). Segitiga Kebijakan dan Analisis SWOT Mengenai Implementasi Kebijakan PSBB dalam Penanggulangan COVID-19 di DKI Jakarta. Perilaku Dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior , 3 (1), 24. https://doi.org/10.47034/ppk.v3i1.4342
Yulianti, R., & Putra, D. D. (2018). Women Leadership: Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699.