INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 13204-13216 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pengaruh Sanksi Perpajakan, Diskriminasi, dan Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)
Kristina Istia 1 ✉ , Juitania 2
Universitas Pamulang Email: kristinaistia20@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  variabel  sanksi  Perpajakan  (X1)  sebagai  variabel  bebas pertama, Diskriminasi (X2) sebagai variabel bebas kedua, Teknologi Informasi Perpajakan (X3) sebagai variabel  bebas  ketiga,  serta  Penggelapan  Pajak  (Y)  sebagai  variabel  terikat.  Penelitian  ini  dilakukan dengan menganalisis wajib pajak orang pribadi (WPOP). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak  262 wajib pajak  orang  pribadi  (WPOP)  yang  terdaftar pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP) Pratama  Serpong  dengan  menggunakan  non  probability  sampling.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  berupa  penyebaran  kuesioner  kepada  seluruh  wajib  pajak  orang pribadi (WPOP) yang telah dijadikan sampel penelitian. Metode regresi berganda digunakan sebagai metodelogi penelitian pada  penelitian ini. Analisa  hasil penelitian menggunakan bantuan perangkat lunak  SPSS  26.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahawa  sanksi  perpajakan  dan  diskriminasi  berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
Kata Kunci: Sanksi Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Informasi Perpajakan, Penggelapan Pajak

## Abstract
This study aims to analyze the variables used in this study are Tax Sanctions (X1) as the first independent variable, Discrimination (X2) as the second independent variable, Tax Information Technology (X3) as the  third  independent  variable,  and  Tax  Evasion  (Y)  as  the  dependent  variable.  The  research  was conducted by analyzing individual taxpayers (WPOP). The sample used in this study consisted of 262 individual taxpayers (WPOP) registered at the Tax Service Office (KPP) Pratama Serpong using non- probability  sampling.  The  data  used  in  this  study  are  primary  data  in  the  form  of  distributing questionnaires to all individual taxpayers (WPOP) who have been selected as research samples. Multiple regression method was used as the research methodology in this study. The research findings were analyzed using SPSS 26 software. This studys shows that tax sanctions and discrimination have an effect on tax evasion, while tax information technology has no effect on tax evasion.
Keywords: Tax Sanctions, Discrimination, Tax Information Technology, Tax Evasion

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara berkembang, dan diantara warganya merupakan satu- satunya bangsa yang pendapatannya sebagian besar berasal dari industri pariwisata yang dibiayai oleh warga negaranya sendiri atau disebut juga dengan pajak kewarganegaraan. Menurut  (Sundari,  2019),  pajak  merupakan  iuran  yang  sifatnya  dipaksakan  dan  tidak mendapatkan  timbal  balik  secara  langsung.  Konsep  pembayaran  wajib  yang  didasarkan pada definisi pembayaran wajib tersebut menjadikan pembayaran wajib lebih dari sekedar wajib.
Menurut  (Siahaan,  2010)  dampak  dari  penggelapan  pajak  sangat  beragam  dan meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain :
1. Dampak Penggelapan Pajak Dalam Bidang Keuangan Penggelapan pajak merupakan salah satu pos kerugian bagi negara. Penggelapan pajak juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan konsekuensi yang berhubungan dengan kas negara seperti keadaan inflasi, tarif pajak, dan lain- lain.
2. Dampak penggelapan Pajak Dalam Bidang Ekonomi
Penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan antar perusahaan, dimana ketika  pengusaha  melakukan  penggelapan  pajak  seperti  menekankan  biaya  secara tidak wajar maka perusahaan tersebut akan memperoleh keuntungan yang lebih besar meskipun  usaha  dan  produktivitas  yang  sama.  Penggelapan  pajak  juga  dapat menyebabkan  stagnasi  (macetnya)  pertumbuhan  ekonomi  atau  perputaran  roda ekonomi.
3. Dampak penggelapan Pajak Dalam Bidang Psikologi
Ketika  wajib  pajak  sudah  terbiasa  melakukan  penggelapan  pajak  meskipun perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak melanggar Undang-Undang Perpajakan selama perbuatannya tidak diketahui oleh pihak fiskus dan tidak terkena sanksi baik itu  sanksi  administrative  maupun  sanksi  pidana  maka  wajib  pajak  akan  senantiasa mengulangi perbuatan tersebut.
Salah  satu  kasus  pungutan  pajak  yang  terjadi  di  Indonesia  terjadi  di  Palembang, Sumatera Selatan. Ini terkait kasus pungutan pajak terhadap transaksi BBM yang disubsidi oleh  seorang  pria  berinisial  D  yang  bekerja  sebagai  kepala  kantor  cabang  PT  GIPE  dan sebagai pengendali PT DPM Palembang. Proyek ini akan selesai pada 5 Oktober 2022 oleh Wakil Direktur Kantor Pusat Direktorat Jendral (Ditjen Pajak). Menurut Neilmaldrin Noor, Kepala Departemen Pendidikan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Sosial, Dharmawangsa penggelapan  pajak  dengan  cara  menggunakan  faktur  pajak  yang  tidak  berdasarkan transaksi sebenarnya sejak Januari 2017 hingga Desember 2018, sehingga tindakan yang dilakukan  oleh  tersangka  tidak  merugikan  PT  GIPE  dan  PT  DPM,  tetapi  juga  merugikan negara mencapai Rp 24,4 M.
Sanksi perpajakan terdiri dari dua sanksi: sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi perpajakan  merupakan  faktor  pertama  yang  menyebabkan  wajib  pajak  melakukan penggelapan pajak. Di Indonesia, pengertian sanksi pajak terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  (Saragih  &  Rusdi,  2022)  pemerintah  telah menerapkan sanksi pajak untuk mengurangi penggelapan pajak.
Diskriminasi menjadi faktor kedua yang mengharuskan pajak melakukan penggelapan pajak. Diskriminasi terbagi menjadi dua kategori, menurut (Pratiwi & Prabowo, 2019) dan (Damayanti,  2017)  lambat  dan  cepat.  Undang-undang,  peraturan,  dan  kebijakan  tidak banyak berperan dalam mendefinisikan karakteristik tertentu dan menghambat  peluang serupa. Akan cenderung terjadinya penggelapan pajak yaitu perlakuan yang berbeda oleh aparat pajak akan mengakui bahwa perlakuan tersebut etis untuk dilakukan.
Faktor selanjutnya yaitu ketiga, yang menjadi penyebab mengharuskan pajak untuk melakukan penggelapan pajak adalah teknologi informasi pajak. Menurut  (Anggayasti & Padnyawati, 2020) dan (Pratama, 2022), kemajuan teknologi dan informasi era globalisasi saat  ini  dapat  diamati  pada  setiap  aspek  kehidupan  manusia.  Kemajuan  teknologi  dan informasi berperan penting dalam evolusi kebijakan publik di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya kebijakan-kebijakan yang bersifat awam berbasis sistem online seperti e-SPT,  e-Filing,  e-Payment,  dan  e-Registration  yang  diharapkan  dapat  meningkatkan mekanisme  kontrol  dan  memudahkan  peran  pengambil  kebijakan  dalam  menegakkan, menyetujui , dan pencairan kewajiban pajak.
Berdasarkan  analisis  studi  hasil  literatur  (penelitian  terdahulu)  terhadap  penelitian- penelitian tersebut yang  sudah  dibahas, terlihat adanya perbedaan antara hasil variabel independen yang digunakan dan yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti berkeinginan  untuk  memperluas  hasil  penelitian  dengan  berjudul: “Pengaruh  Sanksi Perpajakan, Diskriminasi, dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak ( Tax Evasion )”. (Studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar p ada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  menggunakan  pendekatan  kuantitatif. Menurut  (Syahroni,  2022)  penelitian  kuantitatif,  teknik  analisis  data  merupakan  kegiatan setelah  data  dari  seluruh  responden  atau  sumber  data  lain  terkumpul.  Penelitian  ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Serpong yang beralamat Blok 405 Jalan Raya Serpong Sektor VIII, Jl. Komp.  BSD No. 4, Lengkong Gudang, Kec.Serpong, Tangerang, Banten 15321. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Serpong  sampai  dengan  2023.  Adapun  pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini menggunakan  teknik non  probability  sampling  dengan  membatasi  penelitian menggunakan teknik incidental sampling. Untuk menemukan besarnya ukuran sampel yang diteliti, maka peneliti menggunakan rumus slovin dengan menggunakan tingkat kesalahan 5%. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode kuesioner dengan skala likert. Teknik analisa data yang digunakan  dalam  penelitian ini adalah  statistik deskriptif, uji kualitas  data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Statistik Deskriptif

## Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Statistics
Sanksi Perpajakan (X1) Diskriminasi (X2) Teknologi Informasi Perpajakan (X3) Penggelapan Pajak (Y) N Valid 262 262 262 262 Missing 0 0 0 0 Mean 20,12 9,59 20,10 15,36 Std. Error of Mean ,203 ,143 ,188 ,418 Median 20,00 9,00 20,00 14,00 Mode 20 9 20 7 Std. Deviation 3,280 2,311 3,044 6,758 Variance 10,756 5,339 9,267 45,673 Range 20 12 20 28 Minimum 5 3 5 7 Maximum 25 15 25 35 Sum 5271 2512 5265 4025
Sumber : Data Primer Diolah peneliti, 2024.
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  analisis  dengan menggunakan statistik deskriptif dari seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini menunjukan data yang baik di lihat dari standard deviation < mean.
Uji Kualitas Data Uji Validitas
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Data Penelitian Variabel Item Pearson Correlation (r hitung )  r tabel Keterangan
Sanksi Perpajakan (X 1 ) SP1 .786 .121 Valid SP2 .765 .121 Valid SP3 .771 .121 Valid SP4 .700 .121 Valid SP5 .767 .121 Valid Diskriminasi (X 2 ) D1 .816 .121 Valid D2 .665 .121 Valid D3 .678 .121 Valid Teknologi Infromasi Perpajakan (X 3 ) TIP1 .907 .121 Valid TIP2 .901 .121 Valid
TIP3 .895 .121 Valid TIP4 .770 .121 Valid TIP5 .636 .121 Valid Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Y) PP1 .884 .121 Valid PP2 .903 .121 Valid PP3 .881 .121 Valid PP4 .861 .121 Valid PP5 .837 .121 Valid PP6 .859 .121 Valid PP7 .767 .121 Valid
Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2024
Berdasarkan  pada  tabel  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  r hitung >  r tabel artinya instrumen  data  yang  digunakan  dalam  penilaian  variabel  dependen  dan  variabel independen keseluruhannya valid.
Uji Reliabilitas
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian
Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2024
Berdasarkan  pada  tabel  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai Cronbach  Alpha  > Setandar  Reliabilitas  artinya  data  pada  variabel  dependen  dan  variabel  independen keseluruhannya reliabel.
Uji Asumsi klasik
Uji Normalitas
Variabel Cronbach Alpha Std. Reliabilitas Keterangan Sanksi Perpajakan (X 1 ) .808 .600 Data Reliabel Diskriminasi (X 2 ) .630 .600 Data Reliabel Teknologi Informasi Perpajakan (X 3 ) .878 .600 Data Reliabel Penggelapan Pajak (Y) .940 .600 Data Reliabel
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Data Dengan Grafik P-Plot Sumber: Output SPSS Penelitian, 2024
Dari  analisis probability  plot  di  atas  menunjukan  model  regresi  memenuhi  asumsi normalitas. Dilihat dari data yang menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal.
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Data Dengan Grafik Histogram Sumber: Output SPSS Penelitian, 2024
Dari  analisis  grafik  histogram  di  atas  juga  menunjukan  model  regresi  memenuhi asumsi normalitas. Dilihat dari histogram data yang membentuk lonceng.
Uji Multikolinieritas
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas Dengan Tolerance dan VIF
Model Standardiz ed Coefficients T Sig. Correlations Collinearity Statistics Beta Zero- order Partial  Part Toleranc e VIF 1 (Constant) 6,920  ,000 Sanksi Perpajakan (X1) -,431 -5,919  ,000  -,252 -,346  -,334 ,601 1,664 Diskriminasi (X2) ,308 4,783  ,000 ,227 ,285 ,270 ,767 1,304 Teknologi Informasi Perpajakan (X3) ,124 1,582 ,115 ,001 ,098 ,089 ,516 1,938

## a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak (Y)
Sumber: Output SPSS Penelitian, 2024
Berdasarkan  data  hasil  analisis  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  sanksi perpajakan (X 1 ), diskriminasi (X 2 ), dan teknologi informasi perpajakan (X 3 ) tidak terjadi gejala multikolinierita dilihat dari nilai toleransi > 0,1 dan nilai VIF < 10.
Uji Heteroskedastisitas
Gambar 4.3 Grafik Scatter Plot Sumber: Output SPSS Penelitian, 2024
Berdasarkan dari gambar diatas hasil analisis variabel terikat dan bebas berdistribusi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas hal ini terlihat dari titik-titik yang menyebar dan tidak membentuk pola apapun.
Uji Hipotesis
Uji Analisis Linear Berganda
Tabel 4.5 Hasil Regresi Linier Berganda Variabel Sanksi Perpajakan (X1), Diskriminasi (X2)

## dan Teknologi Informasi Perpajakan (X3)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 19,036 2,751 6,920  ,000 Sanksi Perpajakan (X1) -,888 ,150 -,431 - 5,919 ,000 Diskriminasi (X2) ,902 ,188 ,308 4,783  ,000 Teknologi Informasi Perpajakan (X3) ,276 ,174 ,124 1,582 ,115

## a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak (Y)
Sumber: Output SPSS Penelitian, 2024
Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel di atas maka diperoleh model regresi Y = 19,036  -  0,888  X 1 +  0,902  X 2 +  0,276  X 3  + e.  Dari  pengertian  tersebut  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Koefisien  konstanta  sebesar  19,036  menunjukkan  bahwa  Penggelapan  Pajak  (Y) mempunyai koefisien sebesar 19,036 tanpa adanya variabel independen.
b. Nilai sanksi perpajakan (X 1 ) sebesar -0,888 diartikan setiap perubahan 1 satuan pada variabel X 1 akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada nilai variabel penggelapan pajak (Y) sebesar -0,888.
c. Nilai diskriminasi (X 2 ) sebesar 0,902 artinya setiap perubahan satuan pada variabel X 2 akan mengakibatkan perubahan nilai penggelapan pajak (Y) sebesar 0,902.
d. Nilai  teknologi  informasi  perpajakan  (X 3 )  artinya  setiap  perubahan  1  satuan  pada variabel  X 3 akan  mengakibatkan  terjadinya  perubahan  pada  nilai  variabel penggelapan pajak (Y) sebesar 0,276.
Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Tabel 4.6 Hasil Analisis Koefisien Determinasi Simultan Variabel Sanksi Perpajakan (X 1 ), Diskriminasi (X 2 ) dan Teknologi Informasi Perpajakan (X 3 ) Terhadap Penggelapan Pajak (Y)
Model Summary Model R R Adjusted Std. Error Change Statistics
Square  R Square of the Estimate R Square Change F Change df1  df2 Sig. F Change 1 ,423 a ,179 ,169 6,160 ,179 18,710 3  258 ,000
a. Predictors: (Constant), Teknologi Informasi Perpajakan (X3), Diskriminasi (X2),
Sanksi Perpajakan (X1)
Sumber: Output SPSS Penelitian, 2024
Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi pada tabel di atas menunjukan nilai Adjusted  R  Square  sebesar  0,169  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  independen mempunyai pengaruh sebesar 16,9% terhadap variabel dependen, sedangkan faktor lain yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian sebsar 83,1%.

## Uji t
Tabel 4.7 Hasil Uji Signifikansi Secara Parsial Variabel Sanksi Perpajakan (X 1 ) Terhadap
Penggelapan Pajak (Y) Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 25,799 2,521 10,234  ,000 Sanksi Perpajakan (X1) -,519 ,124 -,252 -4,194 ,000

## a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak (Y)

## Sumber: Output SPSS Penelitian, 2024
Berdasarkan pada tabel di atas diperoleh t hitung > t tabel atau (-4,194 > 1,969). Hal ini juga didukung  dengan  nilai p  value  <  sig.,  atau  0,001  <  0,05.  Akibatnya  H o ditolak  dan  H 1 diterima.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  secara  parsial  antara  sanksi perpajakan (X 1 ) terhadap penggelapan pajak (Y).
Tabel  4.8  Hasil  Uji  Signifikansi  Secara  Parsial  Variabel  Diskriminasi  (X 2 )  Terhadap Penggelapan Pajak (Y)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant)
1,742 5,157 ,000 Diskriminasi (X2) ,665 ,177 ,227 3,767 ,000

## a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak (Y)

## Sumber: Output SPSS Penelitian, 2024
Berdasarkan pada tabel di atas diperoleh t hitung > t tabel atau (3,767 > 1,969). Hal ini juga didukung  dengan  nilai p  value  <  sig.,  atau  0,001  <  0,05.  Akibatnya  H o ditolak  dan  H 2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara diskriminasi (X 2 ) terhadap penggelapan pajak (Y).
Tabel 4.9 Hasil Uji Signifikansi Secara Parsial Variabel Teknologi Informasi Perpajakan (X 3 )

## Terhadap Penggelapan Pajak (Y)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 15,322 2,798 5,475  ,000 Teknologi Informasi Perpajakan (X3) ,002 ,138 ,001 ,015 ,988

## a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak (Y)

## Sumber: Output SPSS Penelitian, 2024
Berdasarkan pada tabel di atas diperoleh t hitung < t tabel atau (0,015 < 1,969). Hal ini juga didukung dengan nilai p value > sig., atau 0,988 > 05. Akibatnya H o diterima dan H 3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh secara parsial antara teknologi informasi perpajakan (X 3 ) terhadap penggelapan pajak (Y).

## Uji F
Tabel 4.10 Hasil Uji Signifikansi Secara Simultan Variabel Sanksi Pajak (X1), Diskriminasi (X2), dan Teknologi Informasi Perpajakan (X3) Terhadap Penggelapan Pajak (Y)
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 2129,987 3 709,996 18,710 ,000 b Residual 9790,566 258 37,948
Total 11920,553 261
a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak (Y)
b. Predictors: (Constant), Teknologi Informasi Perpajakan (X3),
Diskriminasi (X2), Sanksi Perpajakan (X1)
Sumber: Output SPSS Penelitian, 2024
Berdasarkan pada tabel di atas maka digunakan nilai F hitung > F tabel atau 18,710 > 2,64. Hal ini juga didukung dengan nilai p value < sig. 0,05, atau 0,000 < 0,05. Dengan cara ini, H o dihilangkan  dan  H 4 dipertahankan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh secara  simultan  terhadap  pajak  (Y)  dari  sanksi  perpajakan  (X1),  diskriminasi  (X2),  dan teknologi informasi perpajakan (X3).

## SIMPULAN
Berdasarkan  temuan  penelitian  mengenai  sanksi  perpajakan,  diskriminasi,  dan teknologi informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak berpengaruh secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa lingkaran pajak semakin merugikan pertumbuhan pajak.
2. Diskriminasi  berdampak  terhadap  penggelapan  pajak  secara  parsial.  Dengan demikian,  menurunnya  ambang  batas  diskriminasi  berdampak  terhadap penggunaan pajak.
3. Teknologi  informasi  tentang  pajak  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap penggelapan  pajak.  Dengan  demikian,  meningkatnya  atau  tidak  adanya penggunaan teknologi informasi di bidang perpajakan tidak memberikan dampak negatif terhadap perkembangan perpajakan.
4. Dampak penggelapan  pajak  secara  simultan dipengaruhi oleh sanksi perpajakan, diskriminasi, dan teknologi informasi perpajakan. Dengan demikian, penggelapan pajak  terkena  dampak  negatif  sanksi  pajak,  diskriminasi,  dan  teknologi  informasi perpajakan secara kooperatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggayasti,  N.  K.,  &  Padnyawati,  K.  D.  (2020). Pengaruh  Keadilan  Perpajakan,  Sistem Perpajakan,  Diskriminasi,  Teknologi  Dan  Informasi  Perpajakan  Terhadap Penggelapan  Pajak  (Tax  Evasion)  Wajib  Pajak  Badan  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Denpasar Timur.
Apriliani,  A.  (2020). Pengaruh  Sanksi  Perpajakan,  Diskriminasi,  Dan  Pemeriksaan Pepajakan Terhadap Penggelapan Pajak. Pamulang: Universitas Pamulang.
Damayanti,  D.  (2017). Pengaruh  Keadilan,  Self  Assessment  System,  Diskriminasi,  Dan Kemungkinan  Terdeteksinya  Kecurangan  Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Dalam Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar Di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). . Pekanbaru: Riau University.
Dewi,  N.  P.,  &  Darmita,  M.  Y.  (2022).  Pengaruh  Keadilan,  Self  Assessment  System, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Denpasar  Barat).  . Journal  Research  of Accounting, Vol. 3, No. 2, 155-172.
Pratama,  R.  L.  (2022).  Pengaruh  Self  Assessment  System,  Keadilan,  Teknologi  Dan Informasi  Perpajakan  Terhadap  Penggelapan  Pajak.  . Global  Accounting:  Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 2.
Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak:  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  . Salatiga:  Universitas  Kristen  Satya Wacana, 2(1): 8-15.
Robbins,  S.  P.  (1996). Perilaku  Organisasi:  konsep,  Kontroversi,  dan  Aplikasi  (Bahasa). Jakarta: Prenhallindo.
Saragih,  M.  R.,  &  Rusdi.  (2022).  Pengaruh  Sistem  Perpajakan,  Tarif  Pajak,  Dan  Sanksi Perpajakan  Terhadap  Perilaku  Penggelapan  Pajak  Pada  Wajib  Pajak  Di  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong. Universitas Pamulang, Vol. 5, No. 1.
Siahaan, M. P. ( 2010). Hukum Pajak Material. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.  Bandung:  CV Alfabeta.
Sundari. (2019). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (Tax Evasion). . Jurnal Kajian Akuntansi, Vol. 3 (1), 55-67.
Syahroni,  R.  A.  (2022).  Pengaruh  Teknologi  Informasi  Perpajakan,  Diskriminasi,
Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion).