Salah Satu Bentuk Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Sebuah Studi Eksplorasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia tentang Perlindungan Hak Waris Penyandang Disabilitas Mental
Rizka * ,1, , dan Anindia Fadhilah 2,
1 Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 57102, Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia
2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
57102, Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia * Korespondensi: rizka@ums.ac.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Info Publikasi:
Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Rizka, R., & Fadhilah, A. (2022). One Form of Protection for Persons with Mental Disabilities: An Exploration Study of Indonesian Legislations on the Protection of Inheritance Rights of Persons with Mental Disabilities. Society, 10(1), 220-228.
DOI: 10.33019/society.v10i1.411
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Indonesia  meratifikasi  Konvensi  Hak-Hak  Penyandang Disabilitas  (Convention  on  the  Rights  of  Persons  with Disabilities atau CRPD). Undang-undang yang mengatur hak atas  keadilan  dan  perlindungan  hukum  bagi  penyandang disabilitas mental, termasuk hak untuk memiliki dan mewarisi warisan. Paradoksnya, undang-undang yang sama melegalkan tindakan yang merongrong hak-hak mereka. Studi ini mengkaji tentang  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada penyandang  disabilitas  mental/intelektual  atas  hak  warisnya sesuai  dengan  tiga  jenis  hukum  waris  Indonesia  yang  terdiri dari hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata. Penelitian ini  bersifat  deskriptif,  menggunakan  pendekatan  normatif dengan  ukuran  penelitian  doktrinal.  Undang-undang Indonesia  masih  mengatur  pengambilan  keputusan  pengganti bagi  penyandang  disabilitas  mental,  yang  melegalkan penolakan hak mereka atas lembaga hukum. Banyak ambiguitas dalam  undang-undang  tentang  aspek-aspek  penting,  seperti bagaimana  seseorang  dinyatakan  tidak  mampu  membuat keputusan  hukum.  Mekanisme  pengambilan  keputusan  yang didukung untuk penyandang disabilitas mental dalam undang- undang Indonesia akan menjadi dasar untuk mendirikan pusat dukungan  di  mana  penyandang  disabilitas  mental  dapat mengakses  dukungan  yang  diperlukan  untuk  memungkinkan mereka  membuat  keputusan  hukum.  Studi  ini  dapat  berguna dalam  mengatasi  masalah  yang  melanggar  hak  hukum  dan perlindungan penyandang disabilitas mental.
Society, 10 (1), 224-232, 2022
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id
Dikirim: 2 Februari, 2022;
Diterima: 14 Maret, 2022; Dipublikasi: 30 Juni, 2022;
Kata Kunci: Hukum Waris; Keputusan Hukum;

## Penyandang Disabilitas Mental

## 1. Pendahuluan
Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas  adalah  setiap  orang  yang  mengalami  keterbatasan  fisik,  intelektual,  mental, dan/atau  sensorik  dalam  jangka  waktu  lama  yang  dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan dapat  mengalami  hambatan  dan  kesulitan  untuk  berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak ( Republik Indonesia, 2016 ). Konvensi PBB  tentang  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas (Convention  on  the  Rights  of  Persons  with Disabilities atau CRPD) menegaskan kembali hak penyandang disabilitas atas „perlakuan yang sama  di  hadapan  hukum‟  ( Harding,  2017 ; Lawson,  2018 ).  Ini  termasuk  “hak  untuk  diakui  di manapun sebagai pribadi di hadapan hukum. Meskipun memiliki keterbatasan fisik, intelektual dan/atau  mental,  penyandang  disabilitas  tetap  memiliki  hak  yang  sama  dengan  manusia normal lainnya untuk hidup layak dan memperoleh berbagai hak lainnya, termasuk hak waris. Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  9  Undang-Undang  Penyandang  Disabilitas  yang  menyebutkan bahwa hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas meliputi hak untuk memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak.
Menyusul  ratifikasi  Konvensi  Internasional  tentang  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas (Convention  on  the  Rights  of  Persons  with  Disabilities atau CRPD) ,  Indonesia  merevisi  undang- undang  tentang  Disabilitas  sebelumnya  dan  memberlakukan  Undang-Undang  No.  8  Tahun 2016, yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Namun, beberapa  masalah  terkait  dengan  implementasinya  ( Indonesian  Disability  Persons‟ Organization, 2017 ).
Warisan  sangat  erat  kaitannya  dengan  kehidupan  manusia;  setiap  orang  yang  lahir  di dunia  ini  pasti  akan  mati  ( Wahyuni,  2018 ).  Di  banyak  komunitas  di  seluruh  dunia,  dengan meninggalnya  seorang  anggota  keluarga  yang  memiliki  harta,  keluarga  yang  ditinggalkan bergulat  dengan  masalah  warisan  ( Titus et  al., 1979 ).  Kajian  ini  berfokus  pada  perlindungan hukum terhadap hak waris penyandang disabilitas mental di Indonesia. Hal ini karena orang dalam  kondisi  ini  dianggap  tidak  mampu  mengambil  keputusan  hukum,  dan  hak  warisnya terkadang  dilupakan  dan  atau  diabaikan,  dalam  kasus  Indonesia,  dititipkan  kepada  wali. Seringkali  hak  waris  yang  seharusnya  diperuntukkan  bagi  penyandang  disabilitas  tidak diberikan  kepada  mereka  melainkan  kepada  orang  lain  yang  dianggap  lebih  mampu  untuk melakukan perbuatan hukum ( Bhugra et al., 2016 ). Bhugra et  al. terus  perhatikan  bahwa  Bahasa  hukum  di  banyak  negara  menggunakan terminologi yang menghina dan menstigmatisasi untuk merujuk pada orang dengan masalah kesehatan  mental  seperti  kegilaan,  orang  gila,  gangguan  mental  atau  kebebalan,  orang  gila, kebodohan  biasa  ( sic ),  kegilaan,  tidak  kompeten  secara  mental,  dan  idiot,  untuk  sebutkan beberapa;  Dalam  kebanyakan  kasus,  istilah-istilah  ini  tidak  didefinisikan  dalam  undang- undang dan dibiarkan terbuka untuk interpretasi ( Bhugra et al., 2016 ).
Dengan  undang-undang  yang  menggunakan  bahasa  seperti  itu,  masyarakat  kurang  atau bahkan  tidak  memperhatikan  hak-hak  penyandang  disabilitas  mental.  Mereka  seringkali terasing  dari  pergaulan  karena  tidak  dapat merespon  atau  beradaptasi  dengan  baik  terhadap lingkungan  sekitarnya.  Penyandang  disabilitas  mental  tidak  dapat  mempertahankan  haknya
karena  dianggap  tidak  cakap  oleh  hukum  dan  bahkan  mungkin  tidak  memahami  perlakuan diskriminatif yang diterimanya. Penggunaan istilah yang merendahkan dalam undang-undang juga berperan penting dalam meningkatkan stigma terhadap orang dengan masalah kesehatan mental.  Sebaliknya,  stigma  yang  terkait  dengan  masalah  kesehatan  mental  cenderung  berarti bahwa  istilah-istilah  ini  sering  ditafsirkan  merugikan  kepentingan  orang  dengan  masalah kesehatan  mental  ( Bhugra et  al., 2016 ).  Diskriminasi  terhadap  penyandang  disabilitas  masih sering terjadi, terutama dalam hal pewarisan. Apalagi hak-hak yang diberikan kepada mereka sering dilanggar tanpa mendapat hukuman, namun hukum memberikan hak dan perlindungan hukum yang memadai seperti orang normal.
Penyandang  disabilitas  masih  sering  mendapatkan  perlakuan  sewenang-wenang, merendahkan  dan  hak-haknya  disalahgunakan  bahkan  oleh  anggota  keluarganya  sendiri; pelanggaran tersebut termasuk hak mereka atas warisan ( McSherry, 2008 ).
Hukum  waris  Indonesia  diturunkan  dari  tiga  sistem  hukum,  sistem  hukum  adat,  sistem hukum  Islam,  dan  sistem  hukum  barat  ( Barlinti,  2013 ).  Sementara  hukum  adat  mengatur pelaksanaan  hukum  adat,  hukum  adat  yang  dipraktikkan  di  berbagai  komunitas  adat  di Indonesia  sebagian  besar  tidak  tertulis,  sehingga  sulit  untuk  menunjukkan  bagaimana  hak waris  penyandang  disabilitas  mental  ditangani  ketika  hukum  adat  semacam  ini  diterapkan.  . Pada  sebagian  masyarakat  adat,  sistem  pewarisan  bersifat  kolektif  ( Barlinti,  2013 ),  sehingga penguasaan warisan warisan tidak berada pada satu individu saja. Tidak diketahui bagaimana sistem ini mempertimbangkan keinginan penyandang disabilitas mental dalam kelompok ahli waris yang mewarisi warisan.
Hukum  Perdata  Indonesia,  yang berasal  dari  hukum  era  kolonial  Belanda  dan  Kompilasi Hukum Islam, yang berasal dari Al-Qur‟an dan Sunah Nabi Muhammad (SAW), adalah sistem hukum  lain  yang  diterapkan  mengenai  warisan  ( Aladdin  &  Khisni,  2019 ).  Undang-undang pada ketiga sistem tersebut tidak secara jelas menyatakan hak penyandang disabilitas mental dalam pembagian warisan.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  mengatur  haknya yang sama dengan manusia normal dan untuk hidup layak yang memberikannya berbagai hak lainnya, termasuk hak waris. Pasal 9 Undang-undang yang sama memberi mereka hak untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, termasuk hak untuk memiliki dan mewarisi harta  bergerak  atau  tidak  bergerak.  Kompilasi  Hukum  Islam  juga  dengan  jelas  mengatur bagaimana  warisan  harus  dibagikan  tanpa  membeda-bedakan  kondisi  mental  atau  usia  ahli waris.  Perlu  dicatat  bahwa  undang-undang  warisan  yang  melindungi  dan  memberikan  hak kepada  penyandang  disabilitas  mental  mengatur  penunjukan  wali  untuk  orang  yang  sama, yang  ironisnya  menghilangkan  hak  yang  sama  dari  orang  yang  seharusnya  mereka  lindungi dengan melucuti hak mereka untuk mengambil keputusan hukum.

## 2. Kepastian Hukum
Melaksanakan  hak dan  kewajiban  kita  tampaknya  otomatis  bagi  sebagian  besar  dari  kita, tetapi mungkin tidak sesederhana itu bagi penyandang disabilitas mental. Dalam situasi formal seperti  membuat  kontrak  atau  membuat  keputusan  hukum,  kapasitas  hukum  penyandang disabilitas mental sering dipertanyakan atau bahkan tidak diterima sama sekali. Harding (2017) menyebut kapasitas hukum sebagai kemampuan formal untuk memegang dan melaksanakan hak dan kewajiban.
Dalam banyak kasus, kapasitas hukum diartikan sebagai lembaga hukum dan kedua istilah tersebut  digunakan  secara  bergantian. Arstein-Kerslake  &  Flynn  (2017) mendefinisikan  agen
hukum  sebagai  'tindakan  atau  kelambanan  yang  dimaksudkan  oleh  individu  dan  yang memiliki  konsekuensi  hukum;  atau  menciptakan,  memodifikasi,  atau  mengakhiri  suatu hubungan hukum.' Menurut CRPD  dalam Harding (2017) , kapasitas hukum adalah “...atribut universal yang melekat pada semua orang dalam kemanusiaannya dan harus ditegakkan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan. dasar dengan orang lain.”
Perlu  disebutkan  bahwa  tindakan  biasanya  berasal  dari  niat,  dan  niat,  sebagai  atribut penting  kemanusiaan,  harus  ada  dalam  menjalankan  warisan  hukum  ( Taylor,  2005 ).  Sebagai manusia,  kita  akan  selalu  memiliki  niat  untuk  banyak  hal  di  setiap  momen  hidup  kita;  yang pasti  niat  yang  diperlukan  untuk  menjalankan  agensi  hukum  dapat  dibentuk  oleh  semua manusia ( Arstein-Kerslake & Flynn, 2017 ).
CRPD  sangat  jelas  tentang  kapasitas  hukum  karena  menyatakan  bahwa  'Negara  harus mengakui  bahwa  penyandang  disabilitas  menikmati  kapasitas  hukum  atas  dasar  kesetaraan dengan  orang  lain  dalam  semua  aspek  kehidupan―harus  mengambil  langkah-langkah  yang tepat  untuk  menyediakan  akses  bagi  penyandang  disabilitas  terhadap  dukungan  mungkin mereka perlukan dalam menjalankan kapasitas hukum mereka' ( Harding & Taşcıoğlu, 2018 ). Masih  harus  diketahui  apakah  undang-undang  di  Indonesia  mengatur  langkah-langkah yang memberikan akses kepada penyandang disabilitas mental untuk mendapatkan dukungan yang memungkinkan mereka menjalankan kapasitas hukumnya.

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  meninjau  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  tentang  pewarisan dan penyandang disabilitas mental, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan pada tiga  sistem  hukum  yang  mengatur  tentang  pewarisan;  hukum  adat,  hukum  perdata  dan Kompilasi Hukum Islam, dengan menggunakan metode deskriptif. Data perundang-undangan sebagai  data  primer  dan  sumber  data  sekunder  yang  dikaji  meliputi  laporan,  buku, website resmi  dan  artikel  akademik,  yang  bersumber  dari  perpustakaan  dan  arsip  hukum  berbagai lembaga. Data yang bersumber dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis deduktif.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 4.1. Perlindungan Hukum Hak Waris Penyandang Disabilitas Mental
Sedangkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan  keadilan  dan  perlindungan  hukum  bagi  penyandang  disabilitas,  termasuk memiliki  harta  benda,  KUH  Perdata  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai  regulasi  positif  di Indonesia  tidak  secara  tegas  menyebutkan  bagaimana  hak  waris  bagi  penyandang  disabilitas harus  ditegakkan.  KUH  Perdata  tidak  hanya  secara  jelas  menyebutkan  hak  penyandang disabilitas  sebagai  ahli  waris,  tetapi  juga  tidak  menyebutkan  batasan  mereka  untuk memperoleh hak atas warisan.
Berdasarkan  pasal  9(b)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016,  penyandang  disabilitas memiliki  hak  untuk  diakui  sebagai  subjek  hukum,  artinya  penyandang  disabilitas  memiliki kewenangan  di  bawah  hukum  ( Windajani,  2008 ).  Namun  tidak  semua  subjek  hukum  cakap dalam melakukan perbuatan hukum; di antaranya adalah mereka yang dinyatakan tidak cakap dalam  kegiatan  seperti  yang  diletakkan  di  bawah  wewenang  orang  lain  ( Mubarok,  2015 ). Contoh  orang  yang  dikuasai  rakyat  adalah  penyandang  disabilitas  intelektual  dan  atau disabilitas mental karena sama-sama memiliki kelemahan mental ( Al-Jaziri, 2006 ).
Pasal  452  KUH  Perdata  sebagian  menyatakan  bahwa  orang  dewasa  yang  cacat  mental memiliki hak yang sama dengan anak di bawah umur. Karena hak hukum anak di bawah umur
diletakkan di bawah perwalian orang dewasa yang berakal sehat dan bereputasi baik, hal yang sama berlaku untuk orang dewasa penyandang disabilitas mental dan intelektual. Orang-orang tersebut  dianggap  tidak  mampu  melakukan  perbuatan  hukum  dan  harus  ditempatkan  di bawah perwalian. Pasal yang sama juga mengatur tentang perlindungan anak di bawah umur dan  hukuman  atas  penyalahgunaan  perwalian  anak  di  bawah  umur.  Ketentuan  pasal  50  UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perwalian berlaku terhadap hak-hak hukum anak yang belum dewasa dan harta bendanya.
Selanjutnya, KUH Perdata memberikan mandat kepada wali untuk mengurus harta benda anak yang masih di bawah umur dan wajib bertanggung jawab atas biaya dan kerugian yang timbul  akibat  pengelolaan  yang  kurang  baik.  Untuk  itu,  hak  waris  penyandang  disabilitas mental/intelektual dapat dilakukan melalui perwalian. Oleh karena itu, hak waris diserahkan kepada wali yang ditunjuk.
Jadi, bagi ahli waris tunagrahita yang menerima warisan, wali harus mengurus warisannya, seperti yang telah disebutkan di atas. Hal ini juga sesuai dengan pasal 184 Kompilasi Hukum Islam  yang  menyatakan  bahwa  bagi  ahli  waris  yang  belum  dewasa  atau  tidak  dapat menjalankan hak dan kewajibannya, diangkat wali amanat berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga. .
Namun  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  ada  penjelasan  mengenai  pengertian  ahli waris  yang  tidak  dapat  melaksanakan  hak dan  kewajibannya.  Selain  itu,  tidak  ada ketentuan yang jelas untuk mengatur bagaimana seharusnya seorang wali menangani harta peninggalan seorang  penyandang  disabilitas  mental.  Ini  membuat  warisan  dipertanyakan  di  bawah kebijaksanaan wali amanat.
Namun, satu ungkapan abstrak mengacu pada orang yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi  hak  dan  kewajibannya.  Hal  itu  karena  ada  orang  yang  dinyatakan  tidak  mampu melakukan  perbuatan  hukum dan  tidak  dapat  bertindak  sendiri dalam  menjalankan  hak  dan kewajibannya, termasuk yang belum dewasa dan yang sudah dewasa tetapi berada di bawah kekuasaan orang lain. Orang yang diasuh antara lain anak kecil, orang cacat mental, orang sakit berat,  dan  lain-lain.  Oleh  karena  itu,  penyandang  disabilitas  intelektual  dan  atau  mental diambil sebagai ahli waris yang tidak mampu menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu,  diangkat  seorang  wali  untuk  mereka  berdasarkan  keputusan  hakim  atas  usul  anggota keluarga.
Penjelasan  yang  tidak  jelas  dalam  undang-undang  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan disabilitas mental dan bagaimana hal itu harus dibuktikan menyisakan banyak hak prerogatif anggota keluarga untuk mengajukan kasus mereka ke pengadilan untuk mengadili orang yang tidak mampu secara mental dan, oleh karena itu, hak hukum  mereka diserahkan. ke seorang wali. Peran opini profesional dalam menentukan kapasitas mental/intelektual seseorang tidak disediakan,  yang  merupakan  pengawasan  yang  menyedihkan  dalam  proses  ini.  Hanya personel  profesional  yang dapat  menyatakan  seseorang  tidak  sehat  secara  mental/intelektual yang  bertentangan  dengan  konsensus  anggota  keluarga.  Pengadilan  harus  membuat  bukti profesional  dan  kesaksian  dari  seorang  ahli  bersertifikat  terlatih  wajib  sebelum  keputusan tersebut dibuat.

## 4.2. Pluralisme Hukum
Hukum  waris  di  Indonesia,  sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas,  terdiri dari  tiga  sistem hukum, sistem hukum adat, sistem  hukum Islam, dan hukum perdata ( Barlinti, 2013 ). Dalam menjalankan  undang-undang  ini,  kadang-kadang  tak  terhindarkan  untuk  menggabungkan
sistem hukum ini pada masalah yang sama, seperti membuat pihak yang berbeda mengajukan banding ke sistem hukum yang berbeda untuk mempertaruhkan klaim warisan mereka untuk properti yang sama ( Irianto, 2004 ).
Adat atau hukum adat adalah hukum tertulis, tetapi di banyak masyarakat adat Indonesia yang beragam, sebagian besar tidak tertulis tetapi sangat banyak diterapkan, terutama dalam masalah seperti warisan. Kelemahan dari hukum tidak tertulis adalah rentan terhadap berbagai hal mulai dari salah tafsir, misrepresentasi, manipulasi, dan pemalsuan secara terang-terangan. Dalam  kasus  seperti  itu,  orang  tidak  dapat  mengharapkan  banyak  penjelasan  tentang memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental.
Di  beberapa  komunitas  adat,  sistem  pewarisan  bersifat  kolektif  ( Barlinti,  2013 ),  dan penguasaan warisan warisan dikelola bersama. Namun, Barlinti menunjukkan bahwa warisan kolektif berubah menjadi warisan individu karena penggunaan warisan sebagian besar berbasis individu  dan  jika  ketua  kelompok  dalam  pengelolaan  warisan  lemah.  Bagaimana  sistem  ini mempertimbangkan keinginan penyandang disabilitas mental dalam kelompok ahli waris yang ingin pergi sendiri dengan warisan tidak diketahui.

## 4.3. Upaya Hukum Hak Waris Penyandang Disabilitas Mental
Hak milik diakui sebagai hak asasi manusia oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ( Universal Declaration of Human Rights atau UDHR ) dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa tahun 1948 dengan deklarasi bahwa 'setiap orang berhak untuk memiliki harta sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain' dan 'tidak seseorang akan secara sewenang-wenang dirampas  hartanya'  ( Bhugra et  al., 2016 ).  PBB  mengadopsi  Konvensi  Hak  Penyandang Disabilitas (Convention  on  the  Rights  of  Persons  with  Disabilities atau CRPD) pada  tahun  2006, yang  menegaskan  kembali  hak  penyandang  disabilitas  atas  „perlakuan  yang  sama  di  bawah hukum‟, termasuk hak untuk diakui di mana pun sebagai orang di hadapan hukum (Lawson, 2006).  Sebagai  tindak  lanjut  ratifikasi Convention  on  Rights  of  Persons  with  Disabilities (CPRD), Indonesia setelah merevisi undang-undang tentang Disabilitas sebelumnya dan mengesahkan UU  No.  8  Tahun  2016,  yang  menjamin  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  penyandang disabilitas ( Indonesian Disability Persons‟ Organization, 2017 ).

## 4.4. Paradoks Perwalian
Setelah  semua  perkembangan  ini,  akhirnya  tampak  jelas  bahwa  para  penyandang disabilitas  mental  sekarang  memiliki  hukum  yang  melayani  penderitaan  mereka.  Tetapi ambiguitas dalam undang-undang masing-masing negara masih mengandung ketentuan yang menyangkal  hak-hak  kelompok  ini. Bhugra et  al. (2016) menunjukkan  bahwa  CRPD mengklarifikasi  bahwa  'pikiran  yang  tidak  sehat'  dan  label  diskriminatif  lainnya  bukanlah alasan  yang  sah  untuk  penolakan  kapasitas  hukum  (kedudukan  hukum  dan  agensi  hukum)' dan bahwa defisit aktual dalam kapasitas mental tidak boleh digunakan. sebagai  pembenaran untuk  menolak  kapasitas  hukum.  Oleh  karena  itu,  negara-negara  yang  meratifikasi  CRPD berkewajiban untuk mematuhi deklarasi-deklarasi tersebut. Dalam kasus Indonesia, kepatuhan terhadap deklarasi CRPD masih harus dilihat dalam sistem hukumnya.
Paradoksnya,  undang-undang  yang  sama  yang  diberlakukan  untuk  melindungi penyandang  disabilitas  mental  merampas  hak-hak  mereka  dengan  menyatakan  keputusan mereka  batal  secara  hukum,  menghubungkan  wali  dengan  mereka  untuk  mengambil  alih kapasitas  hukum  mereka,  dan  bahkan  memasukkan  bahasa  yang  menghina  seperti  '…  orang tersebut diperlakukan dengan cara yang sama seperti seorang anak.'
Hukum  Indonesia  masih  mewajibkan  wali  bagi  penyandang  disabilitas  mental  untuk melaksanakan  putusan  hukum  pengganti  bagi  penyandang  disabilitas  mental  berarti kepatuhan  terhadap  CRPD  di  pihak  Indonesia  masih  kurang. Edwards  (2014) menunjukkan bahwa hukum domestik yang melanggar hak-hak CRPD tetap berlaku di Indonesia. Pengadilan di bawah hukum larangan, misalnya, diamanatkan untuk menyatakan seseorang secara hukum tidak  mampu  berdasarkan  gangguan  mental  atau  intelektual, dan  orang lain (wali) dikaitkan yang  mengambil  alih  semua  kapasitas  hukum  mereka  untuk  bertindak  atas  nama  mereka ( Edwards, 2014 ). .
Sejak Indonesia meratifikasi CRPD dan memberlakukan undang-undang untuk melindungi kepentingan  penyandang  disabilitas,  termasuk  orang  dengan  masalah  kesehatan  mental,  dari eksploitasi dan pencabutan hak mereka, penting untuk meninjau kembali apa yang dilindungi undang-undang  dan  hak  serta  kepentingan  siapa  yang  dilindungi  undang-undang  tersebut ( Bhugra et al., 2016 ).
Terlepas dari paradoks wali bagi penyandang disabilitas mental, undang-undang merinci menempatkan mereka di bawah perwalian dan aset mereka disimpan dalam perwalian. Bentuk perlindungan  hukum  yang  diberikan  terhadap  warisan  ada dalam  KUH  Perdata  yang  diatur dalam  Pasal  331  sampai  dengan  344,  Pasal  362,  367  sampai  dengan  388,  dan  Pasal  391. Sementara itu Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 107 sampai dengan 112. Selanjutnya, wali  diberi  tugas  perwalian  atas  harta  peninggalan  penyandang  cacat  mental  dan  intelektual untuk dimanfaatkan bagi kepentingannya.
Akan  tetapi,  bila  harta  peninggalan  yang  dititipkan  oleh  wali  itu  disalahgunakan,  salah urus atau ditelantarkan, dan bila integritas moral wali itu terbukti tidak benar, maka perwalian dan perwalian itu dapat dituntut oleh kerabat yang bersangkutan dan diputus oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Pemberhentian wali mengakibatkan tidak adanya perwalian, pada  saat  mana  permohonan  dapat  diajukan  untuk  mengangkat  wali  baru.  Pencabutan kewenangan  perwalian  oleh  Pengadilan  Agama  dapat  dilakukan  atas  permintaan  kerabat penyandang cacat yang berada di bawah perwalian.
Dengan  dicabutnya  perwalian  oleh  pengadilan  tersebut,  maka  undang-undang  tidak mengatur  di  mana  letak  perwalian  itu.  Pada  saat  yang  sama,  wali  baru  diidentifikasi  dan ditunjuk  atau  bahkan  ketika  wali  pengganti  tidak  dapat  ditemukan.  Kekosongan  dalam perwalian  yang  ditimbulkan  akibat  pemberhentian  wali  yang  tidak  cakap  menimbulkan berbagai  ketidakpastian  terhadap  hak-hak  orang  yang  berada  dalam  perwalian  (penyandang cacat mental).

## 5. Kesimpulan
Para  pembuat  kebijakan  di  Indonesia  harus  secara  serius  mempertimbangkan  untuk mengkaji undang-undang agar sesuai dengan deklarasi CRPD. Bahwa hak waris penyandang disabilitas mental dan intelektual dilindungi oleh undang-undang Indonesia, beberapa bagian dalam  undang-undang  tersebut  perlu  diperjelas  untuk  menghindari  ambiguitas,  yang  dapat dimanfaatkan untuk mengeksploitasi hak waris penyandang disabilitas mental.
Beberapa  undang-undang  dengan  tepat  melegalkan  pelanggaran  hak-hak  penyandang disabilitas  mental.  Ketentuan  dalam  undang-undang  yang  mengatur  tentang  perwalian  bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual serta perwalian atas hak warisnya berasal dari menyimpulkan  apa  yang  diatur  undang-undang  untuk  anak  di  bawah  umur.  Sifat merendahkan  dari  bahasa  yang  digunakan  dalam  sistem  hukum  tentang  penyandang disabilitas mental sangat disesalkan dan perlu ditangani.
Penjelasan  yang  tidak  jelas  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  disabilitas  mental  dan bagaimana hal itu harus dibuktikan tidak mengamanatkan pendapat pendapat profesional ahli bersertifikat  proses  yang  tidak  jelas  yang  melibatkan  pengadilan  petisi  kerabat  untuk menyatakan  seseorang  secara  mental  atau  intelektual  tidak  mampu  mengambil  keputusan hukum dan menyatakan keputusan hukumnya batal dan mencabut mereka dari badan hukum mereka  perlu  ditangani  juga.  Terakhir,  perlu  dibentuk  suatu  mekanisme  yang  dapat memberikan  bantuan  pengambilan  keputusan  bagi  penyandang  disabilitas  mental  dalam mengambil  keputusan  hukum  yang  berkaitan  dengan  warisannya dan  hak  untuk  mengambil keputusan sehari-hari dalam kehidupannya.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu selama penelitian ini dilakukan.

## 7. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Aladdin,  A.,  &  Khisni,  A. (2019).  Comparison  Between  The  Position  Of  Adopted  Children  In Islamic  Law  Inheritance  Based  On  Islamic  Law  Compilation  (KHI)  With  The  Book  Of Civil Law. Jurnal Akta , 6 (3), 531. https://doi.org/10.30659/akta.v6i3.5097 Al-Jaziri, A. R. (2006). Al-Fiqh'ala al-Mazahib al-Arba'ah . Cairo: Muassasah al Mukhtar, p.261. Arstein-Kerslake, A., & Flynn, E. (2017). The right to legal agency: domination, disability and the protections of Article 12 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
International Journal of Law in Context , 13 (1), 22–38.
https://doi.org/10.1017/s1744552316000458
Barlinti, Y. S. (2013). Inheritance Legal System in Indonesia: A Legal Justice for People. Indonesia Law Review , 3 (1), 23-41. https://doi.org/10.15742/ilrev.v3n1.28
Bhugra,  D.,  Pathare,  S.,  Joshi,  R.,  Nardodkar,  R.,  Torales,  J.,  Tolentino,  E.  J.  L.,  Dantas,  R.,  & Ventriglio, A. (2016). Right to property, inheritance, and contract and persons with mental illness. International Review of Psychiatry , 28 (4), 402–408.
https://doi.org/10.1080/09540261.2016.1210576
Edwards, N. J. (2014). Disability Rights in Indonesia? Problems with Ratification of the United Nations  Convention  on  the  Rights  of  Persons  with  Disabilities. Social  Science  Research Network , 15(1). Retrieved from
https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2459818_code1807995.pdf?abstracti d=2459818&mirid=1&type=2
Harding,  R.  (2017). What  is  Legal  Capacity? Everyday  Decisions  Researching  legal  capacity  in everyday life. Retrieved from http://www.legalcapacity.org.uk/
Harding,  R.,  &  Taşcıoğlu,  E.  (2018).  Supported  Decision-Making  from  Theory  to  Practice: Implementing the Right to Enjoy Legal Capacity.
Societies , 8 (2),
25.
https://doi.org/10.3390/soc8020025
Indonesian  Disability  Persons‟  Organization  (2017) The  Rights  of  Persons  with  Disabilities (Responses to Recommendation Paragraph 108.34, 108.35, 108.36) . Universal Periodic Review (UPR)  Reports.  Retrieved  from http://hrwg.org/wp-content/uploads/2016/11/2-Joint- UPR-Report-for-the-rights-Disability_Indonesia.pdf
Irianto,  S.  (2004).  Competition  and Interaction  between  State  Law  and  Customary  Law  in  the Court Room: A Study of Inheritance Cases in Indonesia. The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law , 36 (49), 91–112. https://doi.org/10.1080/07329113.2004.10756574 Lawson, A. (2006). The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities:
New era or false dawn. Syracuse Journal of International Law and Commerce , 34 (2), 563-619. Lawson,  A.  (2018,  September).  United  Nations  Convention  on  the  Rights  of  Persons  with Disabilities  (CRPD).  In International  and  European  Labour  Law .  Baden-Baden:  Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.
McSherry,  B.  (2008).  Protecting  the  integrity  of  the  person:  developing  limitations  on involuntary treatment. Law Context: A Socio-Legal Journal , 26 (2), 111. Mubarok,  A.  (2015). Tinjauan  Masla ḥ a ṯ terhadap  Ketentuan  Pengampuan  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (Doctoral dissertation, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang).
Republik  Indonesia.  (2016).  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas. TLN RI, (5871), 1.
Taylor,  J.  S.  (2005). Personal  Autonomy:  New  Essays  on  Personal  Autonomy  and  Its  Role  in Contemporary Moral Philosophy . Cambridge: Cambridge University Press.
Titus,  S.  L.,  Rosenblatt,  P.  C.,  &  Anderson,  R.  M.  (1979).  Family  conflict  over  inheritance  of property. Family Coordinator , 337-346. https://doi.org/10.2307/581946
Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di  Indonesia. SALAM : Jurnal  Sosial  dan  Budaya  Syar-i ,  5(2),  147-160. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412
Windajani,  I.  I.  D.  (2008).  Pelaksanaan  Hak dan  Kewajiban  Perdata  Orang yang  Tidak  Cakap Hukum  di  Kabupaten  Sleman. Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada , 20(3), 559-572. Retrieved from https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16296

## __________________________

## Tentang Penulis
1. Rizka memperoleh gelar Doktor dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia, pada  tahun  2017.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Ilmu  Hukum,  Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia.
E-Mail: rizka@ums.ac.id
2. Anindia Fadhilah memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia, pada tahun 2020.