## PERAN PENELITI DALAM PERENCANAAN KOTA DI INDONESIA PASCA REFORMASI
Tigor Wilfritz Soaduon Panjaitan
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Jalan Semolowaru No. 45, Surabaya. Telp. +62 31 5997600 e-mail: tigorwsp@gmail.com

## ABSTRAK
Sejak  otonomi  daerah  diterapkan  pasca  reformasi  tahun  1998,  pemerintah  daerah  di  Indonesia  memiliki kewenangan untuk menyusun perencanaan tata ruang di daerahnya masing-masing. Menyusun sebuah rencana tata  ruang  yang  kontekstual  menjadi  salah  satu  agenda  utama  desentralisasi  kewenangan  tersebut.  Namun, melalui  penelitian  yang  menggunakan  pendekatan  fenomenologis  diketahui  bahwa  cita-cita  reformasi  tersebut tidak serta merta dapat terwujud. Intervensi kepentingan, keterbatasan anggaran dan waktu, keterbatasan data, kompleksitas  birokrasi  dan  lemahnya  kualitas  aparatur  pemerintah,  menjadi  tantangan  yang  harus  dihadapi. Seorang perencana kota tidak saja dituntut menguasai prinsip-prinsip perencanaan tata ruang yang baik, tapi mereka  juga  harus  memiliki  kemampuan  bernegosiasi  dan  mengedukasi  para  pemangku  kebijakan  di  daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa seorang peneliti dapat berperan lebih baik sebagai perencana kota dibanding perencana profesional dalam merumuskan rencana kota yang lebih kontekstual.
Kata Kunci : otonomi, kontekstual, perencana kota, peneliti.

## ABSTRACT
Since regional autonomy was implemented after the reformation in 1998, local governments in Indonesia have the authority to draw up spatial planning in their respective regions. Arranging a contextual spatial plan is one of the main  agenda  of  the  decentralization  of  power.  However,  through  research  that  uses  a  phenomenological approach, it is known that the ideals of the reform are not necessarily able to be realized. The urban planning process  has  to  face  challenges  such  as:  interventions  of  interest,  limited  budget  and  time,  insufficient  data, bureaucratic complexity, and poor quality of government apparatus. Urban planners not only have to master the principles of spatial planning, but they must also have the ability to negotiate and educate local stakeholders. This study shows that a researcher can play a better role as a city planner than a professional planner in formulating a more contextual urban plan.
Keywords: autonomy, contextual, urban planners, researchers

## PENDAHULUAN
Reformasi  politik  tahun  1998  telah membawa banyak perubahan dalam peta perpolitikan  dan  sistem  tata  kelola  pemerintahan (Fuady,  2017;  Haris,  2005).  Partisipasi  publik semakin  diperkuat  dan  aspirasi  lokal  semakin diperhatikan  oleh  pemerintah  pusat.  Otonomi daerah  menjadi  salah  satu  bentuk  pengakuan terhadap keberagaman kebutuhan dan tuntutan di masing-masing  daerah,  sesuatu  yang  belum pernah  diperhatikan  pada  era  sebelum  reformasi. Di  era  orde  baru  yang  sentralistik,  program- program  pembangunan  sangat  bertumpu  kepada kepentingan dan kebijakan pemerintah pusat yang cenderung menggeneralisasi kebutuhan masyarakat di daerah.
Di  era  otonomi,  sebagian  kewenangan perencanaan  tata  ruang  telah  diserahkan  ke daerah.  Hal  ini  membuka  kesempatan  seluas- luasnya bagi penyerapan aspirasi lokal agar dapat menghasilkan  sebuah  rencana  tata  ruang  yang lebih kontekstual (Haris, 2005). Sebuah program
perencanaan  yang  mengakomodasi  aspirasi  dan kebutuhan  masyarakat  dengan  tetap  menghargai nilai-nilai  budaya,  agama,  dan  adat  istiadat setempat  sebagai  pembentuk  identitas  lokal. Namun,  kewenangan  daerah  tersebut  tetap  harus mampu mensinergikan kepentingan daerah dengan  kepentingan  pusat  dalam  mewujudkan tujuan  pembangunan  nasional  yang  terintegrasi dan selaras.
Cita-cita  desentralisasi  kewenangan  dalam perencanaan  tata  ruang  mempunyai  tujuan  yang ideal, tetapi realisasinya harus berhadapan dengan realitas  di  lapangan  yang  menunjukkan  ada banyak  hambatan.  Setelah  lama  dipimpin  oleh pemerintahan yang sentralistik, dimana kebijakan berorientasi  di  pusat,  maka  budaya  tata  kelola pemerintahan  yang sama kembali terulang di level daerah.  Kebijakan  yang top-down ,  partisipasi publik  yang  rendah,  masih  menjadi  fenomena yang umum dijumpai dalam proses perencanaan.
Minimnya budaya tulis dan penelitian juga berakibat minimnya referensi sekunder yang bisa
dijadikan  acuan  dalam  penyusunan  perencanaan tata ruang yang berpihak pada kepentingan lokal.
Disisi  lain,  percepatan  pembangunan  yang sedang  pemerintah  galakkan  harus  berhadapan dengan  keterbatasan  anggaran  dan  waktu pelaksanaan  yang  relafit  singkat.  Hal  ini mendorong diambilnya langkah-langkah efisiensi. Setiap program pembangunan harus bisa direalisasi  dalam  waktu  sesingkat-singkatnya dengan  anggaran  seminimal  mungkin.  Dalam konteks  tata  ruang,  perencana  harus  mampu menghasilkan produk tata ruang yang berkualitas dalam  kondisi  yang  tidak  ideal.  Hal  ini mengakibatkan keberhasilan program pembangunan  lebih  diukur  berdasarkan  hasil, bukan kepada proses.
Memperhatikan  realitas  yang  terjadi  di lapangan,  maka  seorang  perencana  kota  dituntut untuk  memiliki  kemampuan  lebih  agar  dapat menyiasati kendala-kendala yang dihadapi. Tidak cukup sekedar menguasai prinsip-prinsip perencanaan tata ruang yang baik.
Pada  bagian  pertama,  penelitian  ini  akan mengupas  relevansi  otonomi  daerah  dalam perencanaan  tata  ruang  dan  alasan  pentingnya perencanaan  kota  yang  kontekstual.  Pada  bagian selanjutnya  akan  dijelaskan  metode  penelitian yang  digunakan.  Analisa  akan  menggunakan pendekatan  fenomenologis  untuk  mendapatkan informasi sesuai dengan kondisi di lapangan, tidak sekedar  berkutat  pada  aspek  teori.  Pada  bagian pembahasan, aspek-aspek yang menjadi tantangan dalam  melakukan  proses  perencanaan  kota  yang kontektual  akan  didekati  melalui  kajian  literatur. Pembahasan  selanjutnya  akan  mengidentifikasi kontribusi  peneliti  dan  perencana  profesional dalam  proses  perencanaan  kota,  sehingga  dapat diketahui signifikansi peran peneliti dalam dunia profesional.

## BENANG  MERAH  OTONOMI  DAERAH DAN PRODUK RENCANA TATA RUANG
Refomasi  politik  pada  tahun  1998  di Indonesia merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat atas perilaku pemerintah yang otoriter. Selama lebih dari tiga puluh tahun pemerintahan orde  baru,  kehidupan  berdemokrasi  mengalami masa  yang  suram.  Kebebasan  pers,  berpendapat dan berkumpul mendapatkan kontrol yang sangat ketat dari pemerintah. Disisi lain, elit pemerintah melakukan  banyak  penyalahgunaan  kekuasaan, seperti  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Krisis multidimensi,  dipuncaki  krisis  ekonomi  tahun 1998,  mendorong  masyarakat  (yang  dipelopori mahasiswa) melakukan aksi untuk
menumbangkan pemerintahan orde baru (Agustino, 2010).
Setelah  masa  transisi  kurang  lebih  satu tahun,  1998-1999,  Indonesia  secara  bertahap mulai  menerapkan  sistem  pemerintahan  dan  tata kelola  bernegara  yang  lebih  demokratis.  Hal  itu ditandai  dengan  desentralisasi  kekuasaan  dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (setingkat kabupaten dan kota), penguatan fungsi parlemen, serta  pemilihan  kepala  daerah  dan  anggota parlemen  secara  langsung  (Choi,  2007;  Sulardi, 2015; Fuady, 2017). Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan  untuk  menyusun  program-program pembangunan di daerah. Jika pada era orde baru pemerintah daerah menjalankan program pembangunan  yang  ditentukan  oleh  pemerintah pusat, maka setelah reformasi pemerintah daerah bisa  menyusun  kebijakan-kebijakan  yang  lebih kontekstual (Fuady, 2017; Haris, 2005) .

## PENTINGNYA PERENCANAAN TATA RUANG YANG KONTEKSTUAL
Indonesia adalah negara yang sangat plural, terdiri  dari  beragama  suku,  agama,  budaya,  dan ras.  Sebagai  negara  beribu  pulau,  kota-kota  di Indonesia memiliki karakteristik lingkungan alam dan  lingkungan  binaan  yang  beraneka  ragam. Kekayaan  sejarah  juga  menjadi  identitas  penting kota-kota  tersebut.  Sebelum  Indonesia  merdeka menjadi  sebuah  negara,  sudah  banyak  kota-kota yang  berdiri  di  seluruh  penjuru  nusantara. Sebagian  kota-kota  tersebut  berupa  kerajaan- kerajaan  tradisional  yang  eksis  jauh  sebelum  era kolonial.  Masyarakatnya  cenderung  tertutup, tradisional,  religius,  dan  umumnya  berprofesi sebagai  petani  (Gunawan,  2001;  Nas,  1986). Sebagian  kota  lainnya  adalah  kota-kota  pesisir yang  sudah  eksis  sebagai  kota  perdagangan internasional sejak berabad-abad lalu. Masyarakat pesisir  merupakan  masyarakat  yang  lebih heterogen dan terbuka (Santoso, 2008).
Masing-masing kota juga memiliki permasalahan  yang  tidak  sama.  Kota-kota  besar menghadapi  banyak  tantangan,  seperti  rawan sosial konflik akibat pertumbuhan arus urbanisasi yang pesat dan tingginya heterogenitas penduduk (Douglass,  2008;  Prabowo,  2018).  Masyarakat pun mengalami tekanan ekonomi dan sosial akibat aksi  privatisasi  dan  komersialisasi  sektor-sektor publik  oleh  pihak  swasta.  Globalisasi  dan  neo- liberalisme ekonomi menjadi fakta yang tidak bisa dihindari  (Douglass,  2008).  Beberapa  daerah mengalami masalah lingkungan akibat eksploitasi alam  untuk  pembukaan  lahan  perkebunan  dan pertambangan. Sebaliknya, ada juga daerah yang
sulit  menarik  investasi  akibat  kondisi  sosial masyarakat yang cenderung tertutup dan tidak siap menghadapi perubahan.
Semua  fakta  yang  telah  dijelaskan  tadi menegaskan bahwa perencanaan kota di Indonesia tidak  bisa  digeneralisasi.  Konsep  perencanaan harus  memiliki  keberpihakan  dan  kepekaan terhadap  aspirasi  masyarakat  dan  isu-isu  lokal, bukan sekedar mengakomodir kepentingan penguasa dan pemilik modal. Para perencana kota harus  mampu  mengidentifikasi  dan  menganalisis keberagaman  potensi,  masalah,  tantangan,  atau pun peluang dalam konteks lokal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  dengan  wawancara  dan  studi  literatur sebagai  metode  pengumpulan  datanya.  Analisis dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan deduktif  dan  induktif.  Kombinasi  pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan temuan-temuan  yang  lebih  valid  dan  dapat dipertanggunjawabkan.
In-depth  interview dilakukan  terhadap  empat konsultan  perencana  yang  memiliki  pengalaman menjadi mitra pemerintah daerah dalam menyusun rencana tata ruang. Konsultan perencana  merupakan  pihak  yang  dianggap mampu  memberikan  penilaian  obyektif  terhadap kapabilitas  tenaga  ahli  perencana  kota  yang pernah  bekerjasama  dengan  mereka.  Keempat konsutan  tersebut  pernah  menggunakan  tenaga ahli  dengan  latar  belakang  profesional  maupun akademisi/peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1) Perencanaan  yang  Kontekstual  dan Tantangannya
Merumuskan  sebuah  konsep  perencanaan tata ruang yang kontekstual tidaklah mudah. Para ahli tata ruang menghadapi banyak tantangan saat mengerjakan  proyek  penyusunan  rencana  tata ruang.  Ada  beberapa  argumentasi  yang  akan menjelaskan hal tersebut di bawah ini.

## 2) Euforia otonomi
Otonomi daerah tidak serta merta menghasilkan sebuah pemerintahan yang demokratis dan berpihak kepada rakyat. Otonomi ternyata  menciptakan  euforia  di  kalangan  elit local.  Pemerintah-pemerintah  daerah,  termasuk para broker politik dan pemilik modal, cenderung mendominasi  dan  mempengaruhi  kebijakan- kebijakan  yang  pemerintah  buat.  Hal  ini dilatarbelakangi  oleh  kepentingan-kepentingan
kelompok  (Firman,  2009;  Agustino,  2010). Sekalipun  pemerintah  sudah  mengatur  dan menjamin  partisipasi  public  (PP  nomor  45 tahun 2017  tentang  Partisipasi  Masyarakat  dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah)  dalam proses  penyusunan  kebijakan  pembangunan, namun  dalam  kenyataannya  proses  pengambilan kebijakan pembangunan masih bersifat top-down . Partisipasi publik dalam proses  perencanaan tata ruang masih sangat lemah. Pelibatan public masih sekedar formalitas, belum sungguh-sungguh dapat mengawal  kebijakan  yang  pemerintah  buat.
3) Kontestasi politik
Penguatan fungsi parlemen untuk mengawasi  jalannya  pemerintahan  kadangkala ikut  terjebak  dalam  kepentingan-kepentingan politis.  Fungsi check  and  balance tidak  berjalan dengan  semestinya.  Kekuasaan  yang  dimiliki parlemen  menjadi  modal  untuk  melakukan kompromi kepentingan dengan eksekutif. Kegiatan politik lebih diwarnai oleh kepentingan- kepentingan  pragmatis  daripada  kepentingan ideologis, sehingga program-program pembangunan lebih dikendalikan oleh kepentingan  elit  daripada  kepentingan  rakyat (Noor,  2016).  Jika  kompromi  tidak  menemukan kata  sepakat,  maka  konflik  politik  dapat menghambat  program-program  pembangunan yang sudah dipersiapkan pemerintah.
4) Keterbatasan  waktu  pelaksanaan  dan anggaran pembangunan Percepatan pembangunan mendorong
pemerintah daerah berpikir taktis dalam memanfaatkan  anggaran  yang  terbatas  untuk membiayai sebanyak mungkin proyek pembangunan. Konsekuensinya, banyak program pembangunan  yang  lebih  fokus  kepada  hasil daripada  proses.  Dengan  keterbatasan  dana  dan anggaran, maka kedalaman analisis data, khususnya  saat  mengerjakan  proyek  tata  ruang dalam lingkup yang luas, menjadi sulit dilakukan. Hal  ini  tentunya  akan  mempengaruhi  kualitas produk  rencana  tata  ruang  jika  tidak  ada  inovasi untuk menyiasatinya (Bamberger, 2019).

## 5) Keterbatasan data
Sebagai  negara  yang  sedang  berkembang, minimnya dokumentasi atau teori-teori hasil studi merupakan  keterbatasan  yang  harus  dihadapi konsultan perencana. Konsultan perencana membutuhkan  waktu  dan  biaya  lebih  jika  ingin melakukan  studi  di  lapangan,  sementara  proyek memiliki  keterbatasan  waktu  dan  anggaran  yang mempersulit  dan  membatasi  proses  inventarisir
dan analisis data (Bamberger, 2019).

## 6) Perencanaan kota berorientasi ke Barat
Teori-teori  yang  dikembangkan  di  negara- negara maju masih menjadi referensi utama dalam penyusunan kurikulum di sekolah-sekolah perencanaan  kota  di  Indonesia.  Sehingga  tidak heran  kemudian  para  lulusannya  menjadi konsultan-konsultan  perencana  yang Western- minded .  Para  pengambil  kebijakan  pun  masih lebih mudah terkagum-kagum dengan keberhasilan  yang  dicapai  oleh  negara-negara maju  dalam  penataan  kotanya.  Mentalitas  instan yang focus kepada hasil, bukan kepada bagaimana proses keberhasilan tersebut dicapai, menimbulkan budaya copy-paste dalam penyusunan  rencana  tata  ruang.  Perencana  kota dan  pemerintah  lebih  senang  meniru  apa  yang sudah  dibangun  di  negara-negara  lain  daripada memberikan  sedikit  waktu  dan  tenaga  untuk mencari  tahu  keunggulan-keunggulan  local  yang bisa  dikembangkan.  Akhirnya,  produk  rencana tata  ruang  menjadi  tidak  kontekstual,  tidak berpijak  kepada  kebutuhan  dan  karakteristik setempat.

## 7) Lemahnya kualitas aparatur pemerintah dan sistem birokrasi yang kompleks
Komunikasi  antara  konsultan  perencana dengan  aparatur  pemerintah  tidak  selalu  berjalan mulus.  Kualitas  kemampuan  teknis  aparatur pemerintah  yang  tidak  merata  dan  rendahnya inovasi menjadi kendala dalam proses perencanaan.  Pemimpin  daerah  yang  dominan dalam  merumuskan  kebijakan  menciptakan aparatur pemerintah dibawahnya menjadi kurang insiatif dan inovatif.
Melihat  tantangan-tantangan  yang  telah dijelaskan  di  atas,  maka  bisa  dipahami  jika seorang tenaga ahli perencana tidak cukup hanya menguasai prinsip-prinsip perencanaan tata ruang. Mereka  dituntut  untuk  memiliki  kemampuan bernegosiasi, meneliti, menjaring aspirasi publik, melakukan  transfer  informasi,  dan  mengedukasi aparatur pemerintah dan masyarakat.
8) Profesional Planner vs Researcher Responden mengakui bahwa para
perencana dengan latar belakang peneliti mempunyai beberapa kelebihan dibanding perencana  profesional.  Para  peneliti  dianggap lebih  memahami  dan  menguasai  perkembangan ilmu pengetahuan dan teori di bidang perencanaan kota.  Mereka  juga  dianggap  memiliki  akses terhadap berbagai hasil studi atau penelitian yang pernah  dilakukan  di  suatu  daerah.  Kedua keunggulan  tersebut  sangat  bermanfaat  saat
perencana  diperhadapkan  kepada  keterbatasan waktu dan anggaran untuk melakukan pengumpulan  data  dan  analisis  data  di  lapangan selama  proses  perencanaan.  Keahlian  mereka dalam meneliti sangat membantu untuk menghasilkan  produk  kajian  yang  lebih  terukur, mendalam  dan  sistematis.  Termasuk  untuk mencari tahu kebutuhan dan aspirasi public yang belum terserap akibat minimnya partisipasi public dalam proses perencanaan.
Peneliti biasa bekerja
dengan mempertimbangkan  banyak  hal.  Kehatian-hatian yang diterapkan peneliti dalam melakukan proses kajian  dan  analisis  data  tentunya  sangat  penting dalam  mengantisipasi  pengaruh  buruk  rencana tata  ruang  di  masa  depan.  Cara  berpikir  yang komprehensif dan selalu mengkaji setiap permasalahan  dari  berbagai  aspek  membuat mereka  dianggap  lebih  layak  untuk  menangani rencana tata ruang dalam konteks luas.
Namun,  sebagian  responden  menilai, peneliti  juga  memiliki  kelemahan.  Sebagian peneliti dianggap terlalu kaku. Mereka terkadang terlalu  kuat  berpegang  terhadap  teori,  sehingga produk rencana tata ruang menjadi terlalu teoritis dan kurang implementatif.
Disisi  lain,  responden  menilai  profesional planner  juga  memiliki  kelebihan,  khususnya dalam  hal  kemampuan  untuk  memecahkan masalah  secara  cepat.  Dengan  pengalaman  yang mereka  miliki,  perencana  profesional  dapat memberikan  solusi  jika  diperhadapkan  kepada masalah-masalah  teknis.  Sebaliknya,  peneliti cenderung  lebih  lambat  karena  lebih  bersikap berhati-hati saat menghadapi permasalahan.
Kolaborasi  antara  perencana  profesional dan  peneliti  sebenarnya  sesuatu  yang  ideal. Namun, sebagian responden, berdasarkan pengalaman  mereka,  menyatakan  bahwa  hal tersebut  tidaklah  mudah.  Ego  masing-masing pihak seringkali menjadi masalah dalam membangun  sebuah teamwork .  Alih-alih  untuk mendapatkan sebuah tim yang solid, kerjasama ini malah  mengganggu  jalannya  proses  perencanaan tata ruang.

## KESIMPULAN
Setiap  perencana  kota,  baik  yang  berlatar belakang profesional atau pun peneliti, mempunyai  kelebihan  dan  kekurangan  masing- masing.  Namun,  cukup  menarik  untuk  disimak bahwa  sebagian  responden  menilai  para  peneliti memiliki beberapa kelebihan dibanding perencana profesional. Penguasaan teori dan akses terhadap informasi  terbaru  menjadi  keunggulan  para peneliti,  sehingga  minimnya  referensi  atau  data
tertulis  dapat  lebih  teratasi.  Solusi-solusi  yang mereka  berikan  dianggap  lebih  inovatif  dan kontekstual, tidak sekedar mengulang atau meniru kota lain atau negara lain.
Sebagai  peneliti,  yang  umumnya  juga akademisi,  mereka  memiliki  kesempatan  dan kemampuan  untuk  melakukan  transfer  ilmu kepada  para  aparatur  pemerintah,  khususnya pengambil kebijakan, dan juga masyarakat. Hal ini penting  untuk  membangun  kesadaran  public terhadap potensi, permasalahan, kesempatan, dan tantangan yang ada di daerahnya serta bagaimana sebuah  produk  rencana  tata  ruang  telah  disusun berdasarkan  hal-hal  tersebut.  Harapannya  public dapat lebih menghargai, menerima, dan mengawal implementasi dari produk rencana tata ruang yang dihasilkan.
Sebaliknya,  peneliti  dianggap  kurang kompeten untuk menangani permasalahan- permasalahan  teknis  yang  membutuhkan  solusi cepat  di  lapangan.  Perencana  professional dianggap lebih mampu untuk mengambil langkah- langkah taktis dalam menyelesaikan permasalahan jangka pendek.
Hal lain yang tidak kalah penting, seorang perencana  kota  harus  memiliki  kemampuan  dan keberanian  untuk  bernegosiasi  dengan  banyak kepentingan.  Pemerintah  dan  pemilik  modal adalah dua pihak utama yang memiliki akses kuat untuk mempengaruhi jalannya proses perencanaan kota.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  L.,  &  Yusoff,  M.  A.  (2010).  Politik Lokal  Di  Indonesia:  Dari  Otokratik  Ke Reformasi  Politik. Jurnal  Ilmu  Politik, Edisi , 21 , 2010.
Bamberger,  M.,  &  Mabry,  L.  (2019). RealWorld evaluation:  Working  under  budget,  time, data,  and  political  constraints .  SAGE Publications, Incorporated.
Berney,  R.  (2010).  Learning  from  Bogotá:  How municipal  experts  transformed  public space. Journal  of  Urban  Design , 15 (4), 539-558.
Choi, N. (2007). Indonesia's direct local elections: background and institutional framework. Douglass, M. (2007). Civil society for itself and in the  public  sphere:  Comparative  research on globalization, cities and civic space in Pacific  Asia.  In Globalization,  the  city and  civil  society  in  Pacific  Asia (pp.  45- 67). Routledge.
Dwihatmojo, R. (2016). Ruang terbuka hijau yang semakin terpinggirkan. Dalam http://www. bakosurtanal.
go.
id/assets/download/artikel/BIGRuangTer bukaHijauyangSema kinTerpinggirkan. pdf, diakses tanggal , 4 . Fereday,  J.,  &  Muir-Cochrane,  E.  (2006).
Demonstrating  rigor  using  thematic analysis: A hybrid approach of inductive and deductive coding and theme development. International  journal  of qualitative methods , 5 (1), 80-92.
Firman,  T.  (2009,  July).  Decentralization  reform and  local‐government  proliferation  in Indonesia:  Towards  a  fragmentation  of regional  development.  In Review  of Urban & Regional Development Studies: Journal  of  the  Applied  Regional  Science Conference (Vol.  21,  No.  2‐3,  pp.  143- 157).  Melbourne,  Australia:  Blackwell Publishing Asia.
Fuady, H. (2017). Perencanaan Pembangunan Di
Indonesia  Pascaorde  Baru:  Refleksi Tentang Penguatan Partisipasi Masyarakat. Masyarakat Indonesia , 38 (2), 375-397. Gunawan,  T.  (2001). Indonesian  Heritage:
Architecture : Archipelago Press.
Hadi,  D.  W., &  Kasuma, G.  (2012).  Propaganda Orde Baru 1966-1980. Media Verleden . Haris,  S.  (2005). Desentralisasi  dan  otonomi daerah:  desentralisasi,  demokratisasi  & akuntabilitas pemerintahan daerah . Yayasan Obor Indonesia.
Lim,  M.  (2007).  11  Transient  civic  spaces  in Jakarta demopolis. Globalization, the City and  Civil  Society  in  Pacific  Asia:  The Social Production of Civic Spaces , 211. Nas,  P.  (1986). The  Indonesian  city:  Studies  in urban  development  and  planning (Vol.
117): Foris Publications.
Nas,  P.  J.  (2007).  Kota-Kota  Indonesia:  Bunga Rampai Yogyakarta.
Noor, F. (2016). Perilaku Politik Pragmatis Dalam
Kehidupan  Politik  Kontemporer:  Kajian Atas Menyurutnya Peran Ideologi Politik di Era Reformasi. Masyarakat Indonesia , 40 (1), 57-74.
Prabowo, Dani. 2018. "Laju Urbanisasi Indonesia
Tertinggi di Asia".
https://properti.kompas.com/read/2018/0
7/04/210000321/laju-urbanisasi- indonesia-tertinggi-di-asia.  Cited  on  5
August 2019.
Santoso, J. (2008). Arsitektur-kota Jawa: kosmos, kultur  &  kuasa :  Centropolis,  Magister
Teknik Perencanaan, Universitas Tarumanegara.
Starks, H., & Brown Trinidad, S. (2007). Choose
your method: A comparison of phenomenology,  discourse  analysis,  and grounded theory. Qualitative health research , 17 (10), 1372-1380.
Sulardi;  Sulistyaningsih,  Tri.  (2015).  The Dynamics of the Regulation of the Local Head Election System towards a Democratic  and  Aspiratory  Local  Head Election System. JL Pol'y & Globalization, 37, 106.