## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian
(Hate Speech) di Media Sosial
Ahmad Faizal Azhar 1* , Eko Soponyono 2 1 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* Achmadfaisalazhar@gmail.com

## ABSTRACT
The  development  of  technology  and  information  regarding  freedom  of  determination  and  delivery  of information in Indonesia, agreeing to individuals or groups such as Ethnic, Religious, Racial, Intergroup. The purpose of this study is to discuss the Criminal Policy in the Arrangement and Management of Hate Speech (Hate Speech) in the current and future social media. Renewal legal policies for testing new standards in the Criminal Code; Act Number 1 of 1946; Law Number 1 / PNPS of 1965; Law Number 40 of 1999; Law Number 32 Year 2002; Law Number 40 Year 2008; Law No. 19 of 2016 still has juridical weaknesses and its policies are not yet systemic, and have not been able to optimally address freedom of speech distribution through the legal system of the court. The KUHP concept that is being initiated has accommodated all the shortcomings needed in the current regulations as a regulation and overcoming hate speech.
Keywords:  Criminal  Law Policy;  In  the  Arrangement  and  Management  of  Hate  Speeches;  on  Social Media.

## ABSTRAK
Perkembangan  teknologi  dan  informatika  berdampak  pada  kebebasan  berpendapat  dan  penyampaian informasi di Indonesia seringkali meresahkan individu maupun kelompok seperti Suku, Agama, Ras, Antar Golongan.  Tujuan  penulisan ini  membahas Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Pengaturan  Dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial masa saat ini dan masa yang akan datang. Kebijakan hukum pidana penyebaran ujaran kebencian dalam KUHP; UU Nomor 1 Tahun 1946; UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965; UU Nomor 40 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 40 Tahun 2008; UU Nomor 19 Tahun 2016 masih banyak terdapat kelemahan yuridis dan dari kebijakannya belum sistemik, dan belum mampu maksimal dalam menaggulangi kejahatan penyebaran ujaran kebencian melalui sarana sistem hukum  pidana.  Pada  konsep  KUHP  yang  sedang  digagas  telah  mengakomodir  seluruh  kekurangan  yang terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  saat  ini  sebagai pengaturan  dan penanggulangan  ujaran kebencian.

## Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana; dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian; di Media Sosial.

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  komputer  dan internet memberikan implikasi-implikasi dan dampak
yang sangat signifikan  terhadap  pengaturan  atau pembentukan regulasi dalam ruang siber dan hukum siber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
276
dunia maya cyberspace atau cyber crimes (Sitompul, 2012). Meski penggunaan internet secara meluas ini pada  satu  sisi  membawa  perubahan  yang  positif pada bidang kehidupan baik di bidang politik, sosial, ekonomi  dan  sebagainya,  Namun  disisi  lain menimbulkan  perubahan  paradigma  dalam  studi mengenai  kejahatan terutama  kejahatan  yang berhubungan dengan teknologi (Raharjo, 2002).
Teknologi  selain  membawa  dampak  positif, juga  membawa  pengaruh  negatif.  Bahkan  menurut data Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya  menangani  1.627  kasus  pidana  sepanjang 2016.  Dari  1.627  kasus  tersebut,cyber  crime  jadi kasus  dengan  jumlah tertinggi,  yakni  1.207  kasus (Amelia, 2016).
Secara  umum  yang  dimaksud  kejahatan komputer atau kejahatan di dunia cyber (cybercrime) adalah  “Upaya  memasuki  dan  atau  menggunakan fasilitas  komputer  atau  jaringan  komputer  tanpa  ijin dan  dengan  melawan  hukum  dengan  atau  tanpa menyebabkan  perubahan dan atau  kerusakan  pada fasilitas  komputer  yang  dimasuki  atau  digunakan tersebut (Goodall, 2013).
Istilah cyber crime saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya  (cyberspace)  dan tindakan  kejahatan  yang menggunakan komputer (Arief, 2005). Barda Nawawi Arief  menunjuk  pada  kerangka  (sistemik) Draft Convention on Cyber Crime dari Dewan Eropa (Draft No.  25,  Desember  2000).  Beliau  menyamakan peristilahan  antara  keduanya  dengan  memberikan
definisi  cybercrime  sebagai  “crime  related  to technology, computers and the internet” atau secara sederhana  berarti  kejahatan  yang  berhubungan dengan teknologi, komputer dan internet (Mansur, & Gultom, 2009).
Suatu  hal  yang  harus  dipahami  betul,  bahwa hukum pidana saat ini adalah apa yang disampaikan oleh  Jan  Remmelink  dalam  setiap  delik  apa  yang berfungsi  dan  dianggap  sebagai  unsur  pembentuk selain  perilaku  manusia  juga  berbuat  dan  tidak berbuat, sikap  batin  seseorang  betapapun  immoral ataupun  tercelanya bagi  masyarakat,  tidaklah penting. Saat ini hukum pidana masih terfokus pada tindakan (daadstrafrecht). Dalam hal ini, bukan saja kualifikasi individuyang berbahaya secara sosial yang menjadi fokus utama, melainkan juga perbuatan atau tindakan yang dilakukannya (Arief, 2006).
Beberapa  kasus  yang  berkaitan  dengan kejahatan,  konflik  sosial,  pertentangan,  perpecahan di  masyarakat  seringkali  berlatar  belakang  dari kebencian,  sikap  bias  atau  prasangka  (prejudice) pada  kelompok  tertentu  (yang  berbeda)  yang umumnya  dianggap  sebagai  ancaman (Supanto, 2016). Istilah  hate  crimes  pada  awalnya  muncul  di dalam  sistem  hukum  Amerika  Serikat.  Istilah  ini kemudian juga berkembang di Eropa dan Inggris. Di mana awalnya, dalam sistem hukum yang berlaku di negara-negara  tersebut  istilah  hate  crimes  merujuk pada  perbuatan-perbuatan  yang  dikualifikasikan sebagai tindak  pidana racially  aggravatedoffences (Jacobs, & Henry, 1996).

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Sekalipun  pustaka  hukum  maupun  peraturan perundang-undangan di berbagai Negara mendefinisikan  atau  mengkategorikan  kejahatan yang  digambarkan  di  atas  dengan  cara  yang berbeda-beda,  umumnya  hate  crimes  didefinisikan sebagai “berbagai  jenis  kejahatan  atau perbuatan pidana  yang  dilakukan  terhadap  orang  atau kelompok  orang  ataupun  harta  bendanya  dengan latar belakang/motif kebencian atau prejudice pelaku terhadap  korbannya  semata-mata  karena  korban merupakan  anggota  kelompok  (ras,  etnis, kebangsaan,  keagamaan,  difabilitas,  orientasi seksual (Grande, 2006).
Sementara  itu,  ujaran  kebencian  menurut Cohen-Almagor (Elliot  et  al, 2016),  adalah  sebagai berikut: “Hate speech is defined as a bias-motivated, hostile,  malicious  speech  aimed  at  a  person  or  a group of people because of some of their actual or perceived  innate  characteristics.  It  expresses discriminatory, intimidating, disapproving, antagonistic, and/or prejudicial attitudes toward those characteristics,  which  include  gender,  race,  religion, ethnicity,  color,  national  origin,  disability,  or  sexual orientation.  Hate  speech  is  aimed  to  injure, dehumanize,  harass,  intimidate,  debase,  degrade, and  victimize  the  targeted  groups  and  to  foment insensitivity and brutality against them.”
“Ujaran yang mendorong kebencian didefinisikan  sebagai  ujaran  yang  bermotif  bias, bermusuhan,  dan  jahat  yang  ditujukan  kepada seseorang atau sekelompok orang karena beberapa
dari  mereka  yang  sebenarnya  atau  yang  dirasakan karakteristik  bawaan.  Ini  mengekspresikan diskriminatif, mengintimidasi, tidak menyetujui, sikap antagonistik,  dan atau  prasangka  terhadap karakteristik  tersebut,  yang  termasuk  jenis  kelamin, ras,  agama,  etnis,  warna  kulit,  asal  kebangsaan, kecacatan,  atau  orientasi  seksual.  Perkataan  yang mendorong  kebencian  ditujukan  untuk  melukai, merendahkan  manusia,  melecehkan, serta mengintimidasi,  merendahkan,  menurunkan,  dan mengorbankan kelompok sasaran dan menggerakkan ketidak sensitifan dan  kebrutalan terhadap mereka (Verkhovsky, 2016).
Sistem  pemidanaan  di  dalam  KUHP  saat  ini sebagai  bangunan  induk,  tidak secara  eksplisit memberi ruang pada penanggulangan tindak pidana penyebaran  ujaran  kebencian  dalam  dunia  maya, terutama  kaitannya  dengan  tindak  pidana, pertanggungjawaban  pidana  dan  juga  penjatuhan pidana.  Hal  ini  merupakan  keharusan  bagi  negara sesuai amanah dari dokumen Kongres PBB X/2000 yang  memberikan  catatan  salah  satunya menyebutkan  bahwa  penanggulangan  Cyber  Crime memerlukan  keahlian  khusus,  prosedur  investigasi dan  kekuatan/dasar  hukum  yang  mungkin  tidak tersedia  pada  aparat  penegak  hukum  yang bersangkutan (Arief, 2008).
Apalagi  zaman  saat  ini  pidana  penyebaran ujaran  kebencian  tidak  dilakukan  hanya  oleh seorang,  melainkan  suatu  korporasi  yang  sudah terstruktur dan memiliki visi misi yang kuat. Suatu hal

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
278
yang  harus  dipahami  betul,  bahwa  hukum  pidana saat  ini  adalah  apa  yang  disampaikan  oleh  Jan Remmelink.  Dalam  setiap  delik  apa  yang  berfungsi dan  dianggap  sebagai  unsur  pembentuk  selain perilaku  manusia  juga  berbuat  dan  tidak  berbuat, sikap  batin  seseorang  betapapun  immoral  ataupun tercelanya bagi masyarakat, tidaklah penting. Saat ini hukum  pidana  masih  terfokus  pada  tindakan  atau daadstrafrecht .
Sementara  itu  dalam  mewujudkan  ide pembentukan  hukum  baru  atau  peraturan  hukum pidana  yang  akan  datang  (ius  constituendum) terutama  peraturan  perundang-undangan  mengenai perlindungan terhadap  kepentingan  hukum  negara khususnya penanggulangan persiapan sebagai delik yang  dapat  dirumuskan/diformulasikan  secara  lebih baik  sesuai  tujuan  utama  dari  pemidanaan  yaitu melindungi  masyarakat  secara  keseluruhan. Kebijakan formulasi/legislatif adalah salah satu dari 3 (tiga)  rangkaian  proses  kebijakan  hukum  pidana. Sedangkan  substansi/masalah  pokok  dalam kebijakan  formulasi  terdiri  (Arief,  2016)  :  masalah tindak  pidana;  masalah  kesalahan;  dan  masalah pidana (pemidanaan).
Dalam  hal  ini,  bukan  saja  kualifikasi  individu yang  berbahaya  secara  sosial  yang  menjadi  fokus utama, melainkan juga perbuatan atau tindakan yang dilakukannya.  Berdasarkan  uraian  diatas,  maka penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti  lebih  lanjut bagaimana  kebijakan hukum  pidana  dalam pengaturan  dan  penanggulangan tindak  pidana
penyebaran ujaran kebencian (hate speech) di media sosial masa saat ini dan bagaimana kebijakan hukum pidana  dalam pengaturan  dan  penanggulangan tindak  pidana  penyebaran  ujaran  kebencian  (hate speech) di media sosial masa yang akan datang?
Beberapa  penelitian  sebelumnya  membahas mengenai  ujaran  kebencian  yang  di  atur  dalam Peraturan  Kapolri  Nomor.  SE/6/X/2015  tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Mangantibe, 2016), disamping itu mengkaji hal yang sama tetapi dalam perspektif  yang  berbeda  dalam  hal  ini  adalah perspektif Hak Asasi Manusia (Anam,& Hafiz, 2015). Erik  Bleich  meneliti  pengaturan  dan  penegakan ketentuan terhadap hasutan untuk kebencian rasial, dan kejahatan yang dimotivasi oleh isu sara di Eropa Barat dan Amerika Serikat (Bleich, 2011).
Penelitian  yang  lain  membahas  penafsiran hasutan  untuk  kebencian  di  Slovakia  dengan  tiga cara yang berbeda tetapi saling melengkapi: hasutan untuk  kekerasan;  hasutan  untuk  melakukan diskriminasi;  dan  hasutan  untuk  merendahkan martabat  manusia  (Pejchal, 2018).  Penanggungan ujaran  kebencian  melalui  kinerja  aparat  penegak hukum dalam hal ini kepolisian (Monica, 2017), selain itu  membahas  mengenai  pemberian  sanksi  pidana pencemaran nama baik berdasarkan UndangUndang Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (Siddiq, 2017)  sehingga  dalam artikel  ini  berfokus  kepada  kebijakan  formulasi penanggulangan  tindak  pidana  penyebaran  ujaran

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
279
kebencian yang ada pada saat ini dan di masa yang akan datang.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan  karya  ilmiah  ini  adalah  yuridis  normatif yaitu dengan cara pendekatan perundang-undangan. Metode  penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian hukum  dari  perspektif  internal  dengan  objek penelitiannya adalah norma hukum (Diantha, 2016).
Sumber  penelitian  karya  ilmiah  ini menggunakan  data  yang  diperoleh  dengan  cara menelaah  bahan  hukum  primer  yaitu  peraturan perundang-undangan  dan  bahan  hukum  sekunder berupa doktrin atau teori yang diperoleh dari literatur hukum  dan  penelitian  ilmiah. Selanjutnya  akan dikaitkan  dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas yaitu  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Pengaturan dan  Penanggulangan  Ujaran  Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Pengaturan
dan  Penanggulangan  Ujaran  Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial Saat Ini.
Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech)  di  dalam definisi  hukum  adalah  perkataan,  perilaku,  tulisan, ataupun  pertunjukan  yang  dilarang  karena  dapat memicu terjadinya tindakan konflik social, kekerasan dan  sikap  prasangka  baik  dari  pihak  pelaku
pernyataan  tersebut  ataupun  korban  dari  tindakan tersebut (Marpaung, 2010).
Website yang menggunakan atau menerapkan  Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech)  ini disebut (Hate Site). Situs ini mayoritas menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut  pandang  tertentu. Kebanyakan  negara diseluruh  dunia  memiliki  peraturan perundang- undang  yang  mengatur  tentang  Ujaran  Kebencian (Hate  Speech),  di  Indonesia  terdapat  pengaturan dalam Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech)  terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga (Ali, 2010).
Penyebarluasan, cara  penyampaian  gambar atau  benda  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam pasal  ini  dapat  dilakukan dengan  berbagai  macam cara misalnya  menyiarkan  atau  mempertunjukkan gambar  atau  benda  melalui  media  elektronik (televisi/radio), media  cetak (koran, tabloid, majalah), ataupun media lainnya termasuk di dalamnya adalah internet (Brown, 2017).
Terlihat  bahwa di  dalam  KUHP Pasal  310 memuat  tindak  pidana  yang  dinamakan  menista (smaad); kemudian Pasal 311 memuat tindak pidana yang  dinamakan  memfitnah  (laster)  tanpa  memakai kata menghina. Kemudian terdapat dalam Pasal 315 memuat  suatu  tindak  pidana  yang  dinamakan penghinaan bersahaja  (eenvoudig  beleediging), dan yang dirumuskan sebagai setiap penghinaan dengan sengaja  (elke  opzettelihke  beleediging)  yang  tidak bersifat menista. Tampaklah bahwa penistaan adalah

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
suatu  pengkhususan  dengan  penghinaan.  Terlihat bahwa  penistaan  adalah  bagian dari  penghinaan (Dahri, 2017).
Beberapa  pasal  tersebut  juga  memiliki keterkaitan  dengan  kemajuan  teknologi  informasi yang tumbuh begitu pesatnya, maka penyiaran atau cara penyampaian gambar atau benda sebagaimana yang dimaksud dalam pasal di atas dapat dilakukan dengan  berbagai  macam  cara  pula,  misalnya menyiarkan  atau  mempertunjukkan  gambar  atau benda melalui media elektronik (televisi/radio), media cetak  (koran,  tabloid,  majalah),  ataupun  media lainnya  termasuk  di  dalamnya  adalah  internet (Nahak, 2017).
Adapula pengaturan lain yaitu dalam Undang- Undang  di  Luar  KUHP,  seperti Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  sebagaimana  telah  diubah menjadi  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, Undan- Undang Nomor  40  Tahun  2008  tentang Penghapusan  Diskriminasi  dan  Ras, pasal-pasal yang  berkaitan  langsung  dengan  tindak  pidana penyebaran ujaran kebencian adalah Pasal 27 ayat (3) Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (4).
Pasal  27  (1)  “Setiap  Orang  dengan  sengaja dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.
Pasal  28  (1)  “Setiap  Orang  dengan  sengaja dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik”.  (2)  “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.
Pasal  45  (4)  “Setiap  Orang  yang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan dan/atau  pencemaran  nama  baik  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.
Pasal  45A  (1)  “Setiap  Orang  yang  dengan sengaja  dan  tanpa  hakmenyebarkan  berita  bohong dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. (2) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang  ditujukan untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras,  dan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
281
antar  golongan  (SARA)  sebagaimana  dimaksud dalamPasal  28  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana penjarapaling  lama 6  (enam)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00; satu miliar rupiah (Chazawi, & Ferdian. 2011).
Berdasarkan  unsur-unsur  tindak  pidana  yang ada  dalam  rumusan  pasal-pasal  di  atas,  dapatlah diamati  bahwa  UU-ITE  tersebut  tidak  menyebutkan atau  membedakan  kualifikasi  deliknya  sebagai kejahatan  atau  pelanggaran,  Tentu  ini  membawa konsekuensi  yuridis  karena  KUHP  (WvS)  masih mengikuti  dan  membedakan  kualifikasi  delik  antara kejahatan dan pelanggaran, sehingga undangundang ini tetap harus mengacu pada ketentuan induknya.
Beberapa  Undang-Undang  yang  mengatur penyebaran  ujaran  kebencian mengandung beberapa  masalah  yuridis yaitu Pasal  156  ayat  (1) KUHP  Barang  siapa  di  muka  umum  menyatakan permusuhan,  kebencian  atau  meremehkan (minacthing) terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat  Indonesia,  diancam  dengan  pidana  penjara maksimum empat (4) tahun atau pidana denda paling banyak  empat  ribu  lima  ratus  rupiah. Dalam  pasal tersebut  adanya  suatu keterbatasan  jurisdiksi; tidak ada ketentuan tentang subjek dan pertanggungjawaban  pidana  (PJP) korporasi; UU Nomor  1/PNPS  Tahun 1965  tentang  Penodaan Agama Pasal  1 Setiap  orang  dilarang  dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan  dukungan  umum,  untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang
dianut  di  Indonesia  atau  melakukan  kegiatan- kegiatan  keagamaan  yang  menyerupai  kegiatan- kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama  itu. (Tidak  terdapat  kualifikasi  delik;  Tidak memuat subjek hukum dan PJP selain perseorangan; Hanya mengenal pidana tunggal) (Nurdin, 2017);
UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pasal Pasal 18 ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum  dengan  sengaja  melakukan  tindakan  yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dalam pasal tersebut Tidak disertakan penentuan kualifikasi delik Kejahatan atau Pelanggaran;  tidak  ada  pidana  tambahan  bagi korporasi  yang  melanggar); UU  Nomor  40  Tahun 2008  tentang  Penghapusan  Diskriminasi  dan  Ras (Tidak terdapat kualifikasi delik; Denda bagi korporasi yang tinggi tidak diimbang dengan perubahan/aturan khusus  ttg  “pidana  pengganti”  denda  (yg  menurut Psl.  30  KUHP,  pid.  Penggantinya  hanya  kurungan max.  6  bln.); UU  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (tidak  ada kualifikasi delik; Pidana denda cukup tinggi: max 12 M  (untuk  KORPORASI  bisa  20  M),  tetapi  tidak  ada perubahan/aturan khusus tentang “pidana pengganti” denda  (yang  menurut  Psl.  30  KUHP,  pid. Penggantinya  hanya  kurungan  max.  6  bln.);  Aturan PJP Korporasinya hanya ada dalam “Penjelasan Psl.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
282
52  ayat  4”  ;  Tidak  ada  ketentuan  khusus  pidana pengganti  denda  untuk  Korporasi;  Formulasi  Psl. 52sangat sembrono & tidak jelas).
2. Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Pengaturan dan  Penanggulangan  Ujaran  Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial pada masa yang akan datang.
Kebijakan  hukum  pidana tidak  dapat dilepaskan  dari  ide  pembangunan  sistem  hukum nasional  yang  berlandaskan  Pancasila  sebagai  nilai kehidupan  yang  dicita-citakan    oleh    bangsa Indonesia.  Hal    ini    mengandung    arti    bahwa seharusnya  pembaharuan  KUHP  seyogyanya  juga dilatarbelakangi  oleh  sumber-sumber  yang beorientasi  pada  ide  dasar  Pancasila  yang didalamnya  mengandung  konsep  nilai  Ketuhanan, Kemanusiaan, Kebangsaan, Demokrasi dan Keadilan Sosial. Dalam  laporan    simposium    Pembaharuan Hukum    Pidana    Nasional    yang    diadakan    di Semarang  bahwa  Pembaharuan  Hukum  Pidana nasional  pada  hakekatnya  adalah  usaha    yang langsung    menyangkut    harkat    dan    martabat bangsa    dan    negara    Indonesia  serta  merupakan sarana pokok bagi terciptanya tujuan nasional (Arief, 2008). Untuk  itu  dalam  mewujudkan  suatu pembaharuan  hukum  pidana  Nasional  terutama dalam  Induk  KUHP  perlu  adanya  suatu Konsep/gagasan  dalam  merumuskan Rancangan KUHP  baru  yang  bisa  menjangkau  kejahatan khususnya  Kejahatan  yang  berhubungan  dengan Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech)  di Media  Sosial
yang  akan  datang  terutama yang  termuat  dalam Konsep KUHP Indonesia.
Pasal dalam  Konsep  KUHP  terkait  tindak pidana penyebaran ujaran kebencian :
Pasal  209,  Penghinaan  Ideologi  Negara Pancasila;
- Pasal  238  (1),  Penghinaan  di  muka  umum terhadap presiden dan wakil presiden;
- Pasal  239;  menyiarkan,  mempertunjukkan,
atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat  oleh  umum,  atau  memperdengarkan rekaman  sehingga  terdengar  oleh  umum,  atau menyebarluaskan  dengan  sarana  teknologi informasi,  yang  berisi  penghinaan  terhadap Presiden  atau  Wakil  Presiden  dengan  maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum(Tampi, 2016).
- Pasal 244; di muka umum  menghina kepala negara sahabat yang sedang menjalankan tugas kenegaraan dinegara Republik Indonesia.
- Pasal  245;  Setiap  Orang  yang    di  muka umum menghina wakil dari negara sahabat yang bertugas di negara Republik Indonesia
- Pasal 246 (1) ; Jika Pasal 244 dilakukan di dalam dunia maya.
- Pasal  246  (2);  Jangka  waktu  pengulangan pada huruf (1) adalah 2 tahun
- Pasal  257  (a);  mencoret,  menulisi, menggambar  atau  menggambari,  atau  membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai,

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
menghina,  atau  merendahkan  kehormatan Lambang Negara;
- Pasal  258;  merubah  lagu  kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata dan dan gubahan lain  dengan  maksud  untuk  menghina  atau merendahkan  kehormatan  Lagu  Kebangsaan; memperdengarkan,  menyanyikan,  ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Kebangsaan dengan  maksud  untuk  tujuan  komersial;  atau menggunakan  Lagu  Kebangsaan  untuk  iklan dengan maksud untuk tujuan komersial.
- Pasal  259;  di  muka  umum    melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat.
- Pasal  260;  menyiarkan,    mempertunjukkan,
atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat  oleh  umum,  memperdengarkan  rekaman sehingga  terdengar  oleh  umum,  atau menyebarluaskan  dengan  sarana  teknologi informasi  yang  berisi  penghinaan  terhadap pemerintah  yang  sah  dengan  maksud  agar  isi penghinaan diketahui umum.
- Pasal 261; melakukan penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok berdasarkan jenis  kelamin,  umur,  disabilitas  mental,  atau disabilitas fisik.
- Pasal 262 (1);
menyiarkan, mempertunjukkan,  atau  menempelkan  tulisan atau  gambar  sehingga  terlihat  oleh  umum  atau
memperdengarkan  rekaman  sehingga  terdengar oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi  informasi,  yang  berisi  pernyataan perasaan  permusuhan  dengan    maksud  agar isinya  diketahui  atau  lebih  diketahui  oleh  umum, terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap  kelompok  yang  dapat  ditentukan berdasarkan    jenis  kelamin,  umur,  disabilitas mental  atau  fisik  yang  berakibat  timbulnya Kekerasan  terhadap  orang  atau  Barang, sementara  pada  ayat  2,  diatur  pemberatan  bagi pengulangan.
- Pasal  328; di  muka  umum  melakukan penghinaan terhadap agama di Indonesia.
- Pasal  329;  menyiarkan,  mempertunjukkan,
menempelkan  tulisan  atau  gambar,  atau memperdengarkan  suatu  rekaman,  termasuk menyebarluaskan  melalui  sarana  teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328, dengan maksud agar isi  tulisan,  gambar,  atau  rekaman  tersebut diketahui  atau  lebih  diketahui  oleh  umum. sementara  pada  ayat  2,  diatur  pemberatan  bagi pengulangan.
- Pasal 330; menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang sah dianut di Indonesia.
- Pasal  332;di  muka  umum  melakukan penghinaan  terhadap  orang  yang  sedang

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
menjalankan  atau  memimpin  penyelenggaraan ibadah
- Pasal 385 (1); di muka umum dengan lisan atau  tulisan  menghina  kekuasaan  umum  atau lembaga  negara,  ayat  (2)  jika  mengakibatkan keonaran di masyarakat.
- Pasal 386;  menyiarkan,  mempertunjukkan,
atau  menempelkan  tulisan  atau  gambar  atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan  melalui  sarana  teknologi informasi  yang  berisi  penghinaan  terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud  agar  isi  penghinaan  tersebut  diketahui atau lebih diketahui oleh umum.
- Pasal  484  (1);  dengan  lisan  menyerang kehormatan  atau  nama  baik  orang  lain  dengan cara  menuduhkan  suatu  hal,  dengan  maksud supaya hal tersebut diketahui umum
- Pasal 484 (2); Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan  di  tempat  umum  dipidana  karena pencemaran tertulis
- Pasal 484 (3); Jika perbuatan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi
- Pasal  485  (1);  Jika  Setiap  Orang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  484  diberi kesempatan  membuktikan  kebenaran  hal  yang dituduhkan  tetapi  tidak  dapat  membuktikannya dipidana karena fitnah
- Pasal  487;  Penghinaan  ringan;  Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang  baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina  tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya
- Pasal  488;  Ketentuan  pidana  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 sampai dengan Pasal 487,  dapat  ditambah dengan  1/3  (satu  per  tiga), jika  yang  dihina  atau  difitnah  adalah  seorang pejabatyang sedang menjalankan tugasnya yang sah, merupakan delik aduan.
- Pasal  489  (1);  Setiap  Orang  yang mengajukan  pengaduan  atau    pemberitahuan palsu    secara  tertulis  atau  menyuruh  orang  lain menuliskan  kepada  pejabat  yang  berwenang tentang seseorang  sehingga  kehormatan  atau nama  baik  orang  tersebut  diserang  dipidana karena  melakukan  pengaduan  fitnah;  sementara pada  ayat  (2)  Setiap  Orang  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dijatuhi  pidana tambahan berupa  pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 96 huruf a dan/atau huruf b, merupakan delik aduan
- Pasal  492;  melakukan  pencemaran  atau pencemaran  tertulis  terhadap  orang  mati, merupakan delik aduan.
- Pasal 285 (1); menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan
atau menyebarluaskan  melalui  sarana  teknologi

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
285
informasi  yang  mengakibatkan  keonaran  atau kerusuhan  dalam  masyarakat,  padahal  diketahui atau  patut  diduga  bahwa  berita  atau pemberitahuantersebut adalah bohong.
- Pasal  285  (2);  menyiarkan  berita  bohong atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat.
- Pasal  589;  secara  melawan  hukum  dengan maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain,  menyiarkan  kabar  bohong  menyebabkan naik  atau  turunnya  harga  Barang  dagangan, dana, transaksi keuangan,atau Surat berharga.
a. Perbandingan dengan Negara Lain
Usaha  dalam  mewujudkan  suatu Kebijakan formulasi  hukum  pidana,  pembuat  kebijakan (legislator) hendaknya melakukan kajian perbandingan  dengan  negara-negara  lain. Menurut Rene David dan Brierley dalam Barda Nawawi Arief (Arief,  2003), manfaat dari  perbandingan  hukum adalah: (1) Berguna  dalam  penelitian  hukum  yang bersifat  historis  dan  filosofis;  (2) Penting  untuk memahami  lebih  baik  dan  untuk  mengembangkan hukum  nasional  kita  sendiri;  dan  (3)  Membantu dalam  mengembangkan  pemahaman  terhadap bangsa-bangsa lain dan oleh karena itu memberikan sumbangan  untuk  menciptakan  hubungan  atau suasana yang baik bagi perkembangan internasional.
Pendapat  Rene  David  dan  Brierley  tersebut menunjukkan  bahwa  perbandingan  hukum  selain berguna dalam penelitian hukum, juga dapat menjadi sarana  untuk  pengembangan  hukum  nasional  dan
mempererat  kerjasama  internasional.  Adanya perbandingan  dengan  sistem  hukum  negara  lain, sehingga  kemudian  akan  diketahui  persamaan  dan perbedaannya,  sehingga  dapat  dijadikan  bahan pertimbangan atau masukan ke dalam sistem hukum nasional.
(1).India (UU No. 21 tahun 2000 tentang Teknologi Informasi  di  India  (The  Information Technology Act No. 21 of  2000 in India)
Delik  ujaran  kebencian  sebagai  akibat penyalahgunaan internet untuk terdapat pada Bab XI (Chapter  XI)  Pasal  66  A  Undang-Undang  No.  21 tahun  2000  tentang  Teknologi  Informasi  (The Information Technology Act No. 21 of  2000 in India). Rumusan  tersebut  tampak  bahwa  negara  India sudah  mengakomodasi dan  mengakui  keberadaan internet  sebagai  salah  satu  media  elektronik, walaupun  tidak  menyebutkannya  secara  eksplisit dalam rumusan pasal diatas.
Dengan adanya  pengakuan  dari  media elektronik  salah  satunya  adalah  internet sebagai salah  satu  media  yang dapat  digunakan  untuk mempublikasikan atau memindahkan atau menyebabkan terpublikasikannya  berbagai  materi atau bahan  yang  membangkitkan  kebencian  atau penghinaan  atau  jika  efeknya  ditujukan  untuk merusak dan mendorong orang yang melakukan hal yang hampir sama bahkan melalukan hal besar yang bersifat  kekacauan,  konflik  social,  kekerasan, memiliki perhatian terhadap seluruh lingkungan yang relevan, untuk membaca, melihat atau

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
286
mendengarkan materi yang berisi gabungan (materi- materi sebelumnya) di dalamnya, maka hal ini dapat diartikan bahwa India tidak menggunakan paradigma yang  berorientasi  pada  perbuatan  secara  fisik, melainkan telah menggunakan paradigma fungsional dalam  memaknai  perbuatan  yang  dapat dikriminalisasikan.  Dalam  UU  ini  di  atur pertanggungjawaban korporasi secara tegas.
(2). Australia (Racial and Religious Tolerance Act 2001 Act No. 47/2001 Negara Bagian Victoria – Australia)
UU  Toleransi  Ras  dan  Agama  7. Racial vilification  unlawful  (1)  “A  person  must  not,  on  the ground  of  the  race  of  another  person  or  class  of persons,  engage  inconduct  that  incites  hatred against, serious contempt for, or revulsion or severe ridicule  of,  that  other  person  or  class  of  persons”. (2)“For the purposes of sub-section(1), conduct— (a) may  be  constituted  by  a  single  occasion  orby  a number of occasions over a period of time; and (b) may  occur  in  or  outside  Victoria”.  Note:  "engage  in conduct"  includes  use  of  the  internet  or  e-mail  to publish or transmit statements or other material.
Pasal 7. Pembajakan rasial melanggar hukum (1) “Seseorang tidak boleh, atas dasar rasorang atau kelas  orang  lain,  terlibat  perilaku  yang  menghasut kebencian,  serius  penghinaan,  atau  jijik  atau cemoohan  berat,orang  lain  atau  kelas  orang.  (2) “Untuk keperluan sub-bagian (1), perilaku— (a) dapat dibentuk  oleh  satu  kesempatan  atau  oleh  sejumlah kesempatan  selama  periode  waktu;  dan  (b)  dapat
terjadi  di  dalam  atau  di  luar  Victoria”. Catatan: "terlibat  dalam  perilaku"  termasuk  penggunaan internet  atau  e-mail  untuk  mempublikasikan  atau mengirim pernyataan atau materi lain.
Act8. Religious  vilification  unlawful  (1)“A person must not, on the ground of the religious belief or  activity  of  another  person  or  class  of  persons, engage in conduct that incites hatred against, serious contempt for, or revulsion or severe ridicule of, that other person or class of persons”. Note: "engage in conduct"  includes  use  of  the  internet  or  e-mail  to publish  or  transmit  statements  or  other  material. (2)“For the purposes of sub-section (1), conduct— (a) may  be  constituted  by a  single  occasion  or  by  a number  of  occasions  over  a  period  oftime;  and  (b) may occur in or outside Victoria”.
Pasal  8.  Fitnah  agama  melanggar  hukum  (1) “Seseorang tidak boleh, atas dasar agama keyakinan atau  aktivitas  orang  atau  kelas  lain  orang,  terlibat dalam  perilaku  yang  memicu  kebencian  melawan, penghinaan  serius,  atau  jijik  atau  cemoohan  berat, orang  atau  kelas  lain  itu  orang-orang”.  Catatan: "terlibat  dalam  perilaku"  termasuk  penggunaan internet  atau  e-mail  untuk  mempublikasikan  atau mengirim  pernyataan  atau  materi  lain.  (2)“Untuk keperluan  sub-bagian  (1),  perilaku— (a)  dapat dibentuk  oleh  satu  kesempatan  atau  oleh  sejumlah kesempatan  selama  periode  waktu;  dan  (b)  dapat terjadi di dalam atau di luar Victoria”.
Act9. Motive  and  dominant  ground  irrelevant (1)“In determining whether a person has contravened

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
287
section 7 or 8, the person's motive in engaging in any conduct is irrelevant”. (2) “In determining whether a person has contravened section 7 or 8, it is irrelevant whether or not the race or religious belief or activity of another  person  or  class  of  persons  is  the  only  or dominant ground for the conduct, so long as it is a substantial ground”. Incorrect assumption as to race or religious belief or activity In determining whether a person has contravened section 7 or 8, it is irrelevant whether or not the person made an assumption about the  race  or  religious  belief  or  activity  of  another person or class of persons that was incorrect at the time that the contravention is alleged to have taken place.
Pasal 9. Motif dan tanah dominan tidak relevan (1)  “Dalam  menentukan  apakah  seseorang  telah melanggar  bagian  7 atau 8,  motif  seseorang  dalam terlibat  perilaku  apa  pun  tidak  relevan”.  (2)  “Dalam menentukan  apakah  seseorang  telah  melanggar bagian 7 atau 8, tidak relevan apakah atau tidak ras atau keyakinan agama atau aktivitas orang lain orang atau kelas orang adalah satu-satunya atau dominan dasar  untuk  perilaku,  selama  itu  adalah  tanah substansial”. Asumsi  yang  salah  untuk  ras  atau keyakinan  agama  atau  aktivitas  dalam  menentukan apakah seseorang telah melanggar bagian 7 atau 8, tidak  relevan  apakah  atau  tidak  orang  membuat asumsi  tentang  perlombaan  atau  keyakinan  agama atau aktivitas orang lain ataukelas orang yang salah pada saat itu pertentangan itu diduga terjadi.
Act11. Exceptions—public  conduct  “A  person does  not  contravene  section  7  or  8  if  the  person establishes that the person's conduct was engaged in reasonably  and  in  good  faith— (a)  in  the performance,  exhibition  or  distribution  of  an  artistic work;  or (b)  in  the  course  of  any  statement, publication,  discussion  or  debate  made  or  held,  or any other conduct engaged in, for— (i) any genuine academic,  artistic,  religious  or  scientific  purpose;  or (ii) any purpose that is in the public interest; or (c) in making or publishing a fair and accurate report of any event or matter of public”.
Adapun terkait masalah-masalah pokok hukum pidana yang lain, yaitu maslaah pertanggungjawaban pidana,  ternyata  negara  bagian  Victoria – Australia juga  telah  mengantisipasi perkembangan  mutakhir tentang adanya subjek tindak pidana yang berwujud badan  hukum/korporasi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari rumusan  Pasal  24  Undang-Undang  No.  47  Tahun 2001 tentang Toleransi Ras dan Agama.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh, dapat  disimpulkan  bahwa Kebijakan  Hukum  Pidana Dalam  Pengaturan  Dan  Penanggulangan  Ujaran Kebencian (Hate  Speech) Di  Media  Sosial diantaranya  telah  ada  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana sebagai  induk  aturan  perundang- undangan  pidana  materiil  dan  telah  ada  dalam undang-undang  di  luar  KUHP. Undang-undang tersebut  diantaranya  UU  Nomor  1  Tahun  1946;  UU

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
288
Nomor  1/PNPS  Tahun  1965;  UU  Nomor  40  Tahun 1999;  UU  Nomor  32  Tahun  2002;  UU  Nomor  40 Tahun  2008;  UU  Nomor  19  Tahun  2016.  Undang- undang tersebut memiliki banyak kelemahan yuridis yang mengakibatkan sistem pemidanaan tidak dapat bekerja  dengan  baik  dan  maksimal.  KUHP menghendaki  pengaturan  penyebaran  ujaran kebencian dengan mengaturnya sebagai pelanggaran atau kejahatan, namun undang-undang di  luar  KUHP  tidak  mencantumkan  kualifikasi  delik. Dari  keenam  undang-undang  tersebut  memiliki kelemahan/masalah  yuridis  yang  sama.  Kelemahan kelemahan  yuridis  terkait  kejahatan  korporasi  di bidang  ujaran  kebencian  ini  tidak  terdapat  dalam tindak pidana yang diatur oleh undang-undang yang ada,  namun  kelemahannya  terletak pada pertanggungjawaban  pidana  (PJP)  korporasi,  dan pada  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  korporasi yang melakukan kejahatan korporasi di bidang ujaran kebencian.  Misalnya  masalah  pertanggungjawaban pidana  (PJP)  korporasi  di  bidang  ujaran  kebencian, antara  lain  berupa  tidak  ada  ketentuan  kapan korporasi  dapat dipertanggungjawabkan,  sedangkan dari  sisi  sanksi  pidana,  apabila  denda  tidak dibayarkan  tidak  diatur  masalah  apa  pidana pengganti  denda  yang  dapat  diberikan  guna menggantikannya.
Formulasi hukum pidana dalam penanggulangan  ujaran  kebencian  di  masa  yang akan  datang  terlihat  lebih  bagus  dan  lebih  lengkap dari pada  formulasi  hukum  pidana  dalam
penanggulangan  ujaran  kebencian  di  masa  yang akan  datang. Terlebih  dalam  Konsep  KUHP  yang mengatur  hal  apa  saja  yang  dapat  dipidana  terkait ujaran kebencian, bentuk-bentuk ujaran kebencian di dalam dunia maya, kemudian kapan korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, siapa yang dapat  dipertanggungjawabkan  terkait  kejahatan korporasi,  adanya  pengaturan  tentang  pidana pengganti  denda  apabila  korporasi  tidak  mampu membayar denda, dan mengenai tindak pidana yang dilakukan  korporasi  di  dalam  penyebaran  ujaran kebencian  apabila  tidak  diatur  oleh  Konsep  KUHP maka  undang-undang  khusus  yang  mengaturnya masih berlaku, hal ini adalah suatu langkah progresif yang  ditunjukkan  oleh  sistem  pemidanaan  di  masa yang  akan  datang  dalam  menanggulangi  kejahatan penyebaran ujaran kebencian.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Chazawi,  Adami.,  & Ferdian, Ardi. (2011). Tindak Pidana  Informasi  &  Transaksi  Elektronik Penyerangan  Terhadap  Kepentingan  Hukum Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Transaksi  Elektronik. Malang:  Banyumedia Publishing.
Raharjo, A. (2002). Pemahaman Dan Upaya Upaya Pencegahan  Berteknologi. Bandung:  Citra
Aditya Bakti.
Arief,  Barda  N  .  (2016). Kebijakan  Formulasi
Ketentuan Pidana Dalam Peraturan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## Perundang-undangan. Semarang  :  Penerbit
Pustaka Magister.
Arief, Barda N. (2003). Perbandingan Hukum Pidana.
Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Arief,  Barda  N.  (2005). Beberapa  Aspek  Kebijakan
Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum
Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Arief,  Barda  N.  (2008). Delik  Agama  :  Penghinaan
Tuhan  (Blasphemy)  di  Indonesia  dan Perbandingan  Berbagai Negara. Semarang:
Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Arief,  Barda  N.  (2008). RUU  KUHP  Baru,  Sebuah
Reskontrukturisasi/Rekonstruksi
Sisterm
Hukum  Pidana  Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Elliot, Charlotte., Chuma, Wallace., El Gendi, Yosra.,
Marko, Davor.,  &  Patel,  Alisha. (2016). Hate
Speech  Key  Concept  paper,  Media  Conflict and  Demonstration. United Kingdom:
University of Leeds.
Grande,  Irene  S.  (2006). Hate  Crime,  Comparative Law Annotation, Groningen University.
Diantha, I Made Pasek. (2016). Metodologi Penelitian
Hukum  Normatif dalam  Justifikasi  Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media Group.
Sitompul,  J. (2012). Cyber space,  Cyber crimes,
Cyberlaw  Tinjaun  Aspek  Hukum  Pidana. Jakarta: PT. Tatanusa.
Mansur, Dikdik M. Arief ., & Gultom, Elsatris. (2009).
Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi.
Bandung: Refika Aditama.
Marpaung, L. (2010). Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Jakarta: Sinar Grafika.
Verkhovsky,  A.  (2016). Criminal  law  on  hate  crime incitement  to  hatres  and  Hate Speech  in OSCE  participating  states. Hague: SOVA center.

## JURNAL & ARTIKEL
Ali,  M.  (2010). Pencemaran  Nama  Baik  Melalui Sarana  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (Kajian  Putusan  MK  No.2/PUU-VII/2009). Jurnal  Konstitusi,  Vol.7,  (No.6, Desember 2010),pp. 15-18.
Arief,  Barda  N.  (2005). Kebijakan  Penanggulangan Cyber  Crime  dan  Cyber  Sex. Jurnal  Law Reform, Vol. 1, (No.1), p.3.
Bleich, E. (2011). The Rise of Hate Speech and Hate Crime Laws in Liberal Democracies. Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol.37, Issue 6, pp.917-934.
Brown,  A.  (2017). Hate  Speech  Laws,  Legitimacy, and Precaution: A Reply to James Weinstein. Journal Constitutional Repository 2017, Vol 34, University of Minnesota Law School, p.21.
Dahri, M. 2017). Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia;  Tinjauan  Pengaturan  Perundang- Undangan  dan  Konsep  Hukum  Islam. AtTafahum: Journal of Islamic Law, Vol.1,(No. 2 Juli-Desember), p.36.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Goodall,  K.  (2013). Conceptualising  ‘Racism’  in Criminal  Law.  Cambridge  University  Legal Studies Journal, Vol. 33, (No 2 June), p.9
Jacobs, James B., & Henry, Jessica S. (1996). The Social  Construction  of  Hate  Crime  Epidemic. The  Journal  of  Criminal  Law  &  Criminology,
Vol.86, (No.2),p. 366.
Anam, M Choirul., & Hafiz, Muhammad.(2015). Surat Edaran Kapolri  Tentang  Penanganan  Ujaran Kebencian  (  Hate  Speech)  dalam  Kerangka Hak  Asasi  Manusia.  Jurnal  Keamanan Nasional, Vol.1, (No.3), pp.341-364.
Mangantibe,  V.  (2016). Ujaran  Kebencian  Dalam Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  :  SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech). Lex  Crimen,Vol.5,  (No.1),  pp.  159- 162.
Monica,  Dona  R.  (2017). Upaya  Kepolisian  Dalam Penanggulan  Tindak  Pidana  Penyebaran Hoax. Jurnal Poenale, Vol.5, (No.2), p.1023.
Nurdin,  N.  (2017). Delik  Penodaan  Agama  Islam  di
Indonesia. International  Journal  Ihya’  Ulum AlDin, Vol 19, (No 1), p.15.
Siddiq,  Nur  A.  (2017). Penegakan  Hukum  Pidana dalam  Penanggulangan  Berita  Palsu  (Hoax) Menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun
2008  Yang  Telah  Dirubah  Menjadi
UndangUndang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.
Lex Et Sociatatis, Vol.5, (No.10), pp.26-32.
Nahak, S. (2017). Hukum Tindak Pidana Mayantara (Cybercrime)  dalam  Prespektif  Akademik. Jurnal Hukum Prasada,  Vol  4, (No.1, Maret 2017), p.1-11.
Supanto.  (2016). Perkembangan  Kejahatan
Teknologi  Informasi  (Cyber  Crime)  dan Antisipasi  dengan  Penal  Policy. Yustisia; Jurnal  Hukum,  Vol.5, (No.  1,  Januari-April), pp.52-70.
Pejchal,  V.  (2018). Hate  Speech  Regulation  in PostCommunist  Countries:  Migrant  Crises  in the Czech and Slovak Republics. International Journal  of  Crime,  Juctice  and  Social Democracy, Vol 7, (No. 2), pp.58-74.
Tampi,  B.  (2016). Kontroversi  Pencantuman  Pasal Penghinaan  Terhadap  Presiden  dan  Wakil Presiden  dalam  KUHP  yang  Akan  Datang.
Jurnal Ilmu Hukum,Vol.III, (No.9),pp. 25-27.

## SUMBER ONLINE
Amelia,  R.  (2016). Kejahatan  Cyber  di  Jakarta Sepanjang  2016  Mencapai  1207  Kasus. Retrieved from https://news.detik.com/ berita/3384545/kejahatan-cyber-di- jakartasepanjang-2016-mencapai-1207-kasus.