HAM  dan  Kebebasan  Berpendapat  dalam  Undang- Undang Dasar 1945
Mara Ongku Hsb UIN Sultan Syarif Kasim Riau

## Abstrak
Hak  Asasi  Manusia  merupakan  hak  yang  melekat  pada  diri seseorang sudah ada sejak ia lahir yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun karena sudah menjadi hak milik pribadi dan dijamin oleh negara melindungi setiap warganya, salah satunya kebebasan berpendapat  secara  lisan  maupun  tulisan,  yang  diatur  didalam Deklarasi  Umum  Hak  Asasi  Manusia,  di  dalam  Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ham dan kebebasan berpendapat dalam uud 1945 Metode penelitian library research (studi  kepustakaan),  dalam  penelitian  hukum  metode pendekatan  yuridis  normatif  atau  penelitian  hukum  kepustakaan yang  artinya  suatu  pendekatan  berdasarkan  aturan-aturan  hukum sebagai  suatu  ketentuan  dan  juga  undang-undang  dasar.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebebasan berpendapat didalam Undang-Undang  Dasar  1945  diatur  dalam  undang-undang  adalah hak untuk berpendapat, menyatakan pikiran dan bersertikat (UUD 1945 pasal 28 E,F), Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dalam pasal 14, 23, 24, dan 25. UU No, 9 tahun 1998  menegaskan  bahwa  kebebasan  berpendapat  merupakan  hak mendasar  dalam  kehidupan  yang  dijamin  dan  diliindungi  oleh negara.  Belakangan  ini  kebebasan  berpendapat  terkadang  hanya masih  wajar  kritik  membangun  yang  dilakukan  oleh  masyarakat tapi  kerap  kebebasan  berpendapat  mengalami  penyempitan  ruang publik baik itu lisan, maupun tulisan.

## Keywords:
HAM, UUD 1945, Kebebasan Berpendapat.
Corresponding  Author: Mara Ongku Hsb UIN Sultan Syarif Kasim Riau Email: hasibuanongku@gmail.com
© The Author(s) 2021 DOI: 10.47776/alwasath.v2i1.135
CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the  material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.
JA
33

## Classification
Conceptual Article
Submitted: 28 Februari 2021 Accepted: 24 April 2021 Online: 24 April 2021
JA: Jurnal Al-Wasath 2 No.1: 33-44 Journal homepage: https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index ISSN 2721-6160 (Online)

## PENDAHULUAN
Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang sudah ada sejak ia lahir yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun karena sudah menjadi hak milik pribadi dan dijamin  oleh  negara  melindungi  setiap  waganya  keabsahannya  sangat  kuat  didalam  peraturan perundang-undangan di Indonesia bahkan sebelum deklarasi Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1948 Indonesia telah membuat pernyataan hak-hak asasi manusia telah mengangkat hak-hak asasi manusia dan melindunginya dalam kehidupan negara yang tertuang dalam UUD 1945, deklarasi bangsa Indonesia pada prinsipnya terkandung dalam pembukaan UUD 1945 dan pembukaan inilah yang  merupakan  sumber  normatif  bagi  hukum  positif  Indonesia,  dalam  pembukaan  UUD  1945 alinea  I  dinyatakan  bahwa  “kemerdekaan  adalah  hak  segala  bangsa”,  dalam  pernyataan  ini terkandung pengakuan secara yuridis hak-hak asasi manusia. 1
Pada  prinsipnya  tujuan  hak  asasi  manusia  adalah  untuk  melindungi  manusia  sesama manusia  agar  tidak  terjadi  diskriminasi  dari  yang  kuat  kepada  yang  lemah,  mengedepankan persamaan ( egaliter ) dihapadan hukum, maka negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi  manusia  para  warganya,  terutama  dalam  kaitannya  dengan  kesejahteraan  hidupnya,  baik jasmaniah  maupun  rohaniya,  hak  dasar  untuk  menikmati  pendidikan,  kesehatan,  tempat  tinggal, lingkungan yang layak, dalam kondisi seperti ini untuk melahirkan negara yang damai, sejahtera dan berkeadilan sebagai tujuan final bangsa Indonesia masih perlu perjuangan ekstra keras. 2
Hak-hak dasar diatas sudah tertuang didalam pasal-pasal UUD 1945  pada bab XA Hak Asasi  Manusia,  setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya,  setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui perkawinan, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  dan  sudah  ada  undang-udang  tersendiri  yang mengatur  hak  asasi  manusia  UU  No.  39  tahun  1999  salah  satu  dasar  pemikiran  pembentukan undang-undang ini adalah hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapa pun dalam keadaan apa pun, manusia dianugerahi jiwa, bentuk struktur, kemampuan, serta berbagai kemampuan oleh Penciptanya untuk menjamin kelangsungan hidupnya. karena pada diri manusia selalu melekat tiga hal yaitu; hidup, kebebasan dan kebahagiaan ketiga hal tersebut hal yang mendasar dimiliki manusia tanpa hal tersebut manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang menjadi basic law adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara  karena  letaknya  dalam  konstitusi  maka  ketentuan-ketentuan  mengenai  HAM  harus dihormati dan dijamin pelaksanannya oleh negara. 3
Salah satu pasal 28 E pada bab XA tentang hak asasi manusia ayat 3 setiap orang berhak atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan  pendapat,  negara  menjamin  dan memberikan  kebebasan  berpendapat  kepada  rakyatnya  memberikan  aspirasi  seluas-luasnya, memberikan ruang kepada rakyatnya untuk berkontribusi dalam memberikan kritik dan saran yang membangun,  mulai  dari  pendekatan  persuasif  seperti  berdialog,  berdiskusi,  bersilaturrahim, konsolidasi,  sampai  kepada  pendekatan  secara  massif  sebut  saja  melalui  unjuk  rasa  atau demonstrasi,  yang  mengatasnamkan  rakyat  dan  perpanjang  tangan  rakyat,  tetapi  realitanya  hak kebebasan  ini  sering  terdengar  sumbang  antara  pembawa  aspirasi  dengan  penerima  aspirasi, dimanakah letak kesalahan dan tata cara pembawa aspiras tersebut suara-suara jujur dan suci itu sering terbungkam. Dari latar belakang permasalahan di atas,  rumusan penelitian ini adalah sebagai
1 Kaelan dan Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi (Yogyakarta : Paradigma, 2010), hlm. 102
2 Maghfur Ahmad, Nahdlatul Ulama dan Pengegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dalam Jurnal “ Religia”, Vol,13 No, 02 Oktober 2010, hlm. 177
3 Tanang Haryanto dkk, Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah Amandemen, dalam jurnal “Dinamika Hukum”, Vol. 8 No, 2 Mei 2008, hlm. 141
berikut:  1)  Bagaimana  hak  asasi  manusia  mengatur  kebebasan  berpendapat?,  2)  Bagaimana kebebasan perpendapat dalam  undang-undang dasar?

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dilakukan  adalah library  research (studi  kepustakaan),  dalam penelitian  hukum  metode  pendekatan  yuridis  normatif  atau  penelitian  hukum  kepustakaan  yang artinya  suatu  pendekatan  berdasarkan  aturan-aturan  hukum  sebagai  suatu  ketentuan  dan  juga undang-undang dasar, menelusuri dari buku-buku yang berkaitan dan relevan dengan pembahasan dalam tulisan ini, selain buku-buku tentang hak asasi manusia juga data-data yang bersumber dari jurnal  penelitian  yang  berkaitan,  selian  itu  juga  dari  website  yang  berhubungan  dengan  judul penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berpendapat
Kebebasan  berpendapat  merupakan  hak  mendasar  dalam  kehidupan  yang  dijamin  dan dilindungi  oleh  negara  implementasi  dalam  kebebasan  berekpresi  dapat  berupa  tulisan,  buku, diskusi, atau dalam kegiatan pers, setiap warga negar secara sah dapat mengemukakan apa yang ada  dalam  pikirannya,  sehingga  sering  ditungkan  dalam  story  media  sosialnya  mengutarakan pendapatnya  yang  bermacam-macam  termasuk  masalah  kenegaraan,  hukum  dan  politik,  baik berupa kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya, pendapat atau kritikan atas setiap kebijakan publik merupakan suatu kontrol terhadap jalannya pemerintahan. 4
Kebebasan  berpendapat  dan    berkespresi  dinilai  penting  karena  empat  hal  yaitu:  (1) kebebasan  berekspresi  penting  sebagi  cara  untuk  menjamin  pemenuhan  diri  seseorang  dan  juga untuk  mencapai  potensi  maksimal  seseorang  (2)  untuk  pencarian  kebenaran  dan  kemajuan pengetahuan  atau  dengan  kata  lain  seseorang  yang  mencari  pengetahuan  dan  kebenaran  harus mendengar  semua  sisi  pertanyaan,  mempertimbangkan  seluruh  alternatif,  menguji  penilaiannya dengan menghadapkan penilaian tersebut kepada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin. (3) kebebasan berekspresi agar orang dapat berpartisipasi  dalam  proses  pengambilan  keputusan  khususnya  di  arena  politik,  (4)  kebebasan berekpresi memungkinkan masyarakat dan negara untuk mencapai stabilitas dan adaptasi. 5
Baru-baru  ini  media  tempo.co  memberikan  ulasan  terhadap  perkembangan  demokrasi, memburuknya  indeks  demokrasi  Indonesia  teleh  menampar  pemerintahan  Joko  Widodo  meski demokrasi  sebuah  negara  tidak  akan  lenyap  tiba-tiba  sekecil  apa  pun  kemunduran    tersebut mendapat perhatian serius. Sinyal kemerosotoan itu tampak dari laporan tahunan The Economist Intelligence Unit (EIU) yang dirilis baru-baru ini, dimana laporan tersebut menempatkan indeks demokrasi  Indonesia  pada  peringkat  ke-64  dunia,  dengan  skor  6,3  posisi  Indonesia    bahkan tertinggal oleh Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. Capaian ini merupakan yang terendah selama 14 tahun terakhir Indonesia masuk kategori demokrasi cacat satu peringkat dibawah negara dengan status demokrasi penduh, kemunduran demokrasi ini dipicu oleh tekanan terhadap kebebasan sipil, yang  ditandai  dengan  maraknya  kekerasan  penangkapan  terhadap  aktivis  dan  masyarakat  adat. Intimidasi juga menyasar mahasiswa dan akademikus yang menggelar diskusi ilmiah. 6
4 Latipah Nasution, Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekpresi dalam Ruang Publik di Era Digital, Buletin Hukum dan Keadilan “ ’Adalah, Volume 4 No,3 2020, hlm. 38 5 Marwandianto  dan  Helmi  Ardani  Nasution, Hak  atas  Kebebasan  Berpendapat  dan  Berekpresi  dalam  Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP, dalam Jurnal “ Jurna Ham”, Vol. 11, Nomor, 1 April 2020, hlm. 2
6 https://koran.tempo.co/read/editorial/462207/mengapa-indeks-demokrasi-merosot-di-era-jokowi?#.YDb8jUAA3qo. Diakses pada tanggal 25 Februari 2021 pukul 09.36
Suara  kritis  yang  berseberangan  dengan  pemerintah  kerap  diserang  di  ranah  digital, menyempitnya ruang kebebasan sipil itu tidak lepas dari kebijakan pembangunanisme, tidak hanya mengedepankan kekuasaan yang mematikan proses deliberatif dan partisipasi publik pendekatan ini juga ditopang oleh alat represi negara, akibatnya sengketa dan kekerasan kerap terjadi dalam proyek  infrastruktur,  memandang  sumber  agraria  dan  alam  sebagai  aset  pembangunan,  proses pembangunan digeber demi keuntungan pebisnis walau harus menggusur penduduk dan merusak alam. 7
Opini koran tempo tersebut memberikan pandangan bahwa belakangan ini perkembangan demokrasi  di  Indonesia  menurun  dalam  catatan  hasil  laporan  The  Economist  Intelligence  Unit (EIU), salah satunya dipicu oleh menyempitnya ruang kebebasan sipil, para aktivits dan masyarakat adat sepertinya tidak leluasa menyampaikan aspirasi secara terbuka kebebasan berpendapat menjadi bahan  pertimbangan  bagi  para  aktivis  ditandai  dengan  maraknya  kekerasan  dan  penangkapan terhadap pemberi aspirasi atau sebagai penyambung lidah rakyat. Suara kritis yang berseberangan dengan  pemerintah  mengakibatkan  demokrasi  mulai  melemah  sementara  otoritarianisme  telah menguat.  Lokatarau  Foundation  menilai  kebebasan  berpendapat  di  era  Presidean  Jokowi mengalami  penyempitan  ruang  ekspresi  publik,  hal  ini  terlihat  dari  kebijakan  pemerintah  yang diambil  seperti  dalam  isu  Papua,  kekerasan  dan  intimidasi  kepada  demonstran,  penyempitan kebebasan akademik, hingga pemberangusan serikat buruh. 8
Wacana merevisi UU ITE menunjukkan ruang masyarakat lebih aktif memberikan masukan dan  kritik,  presiden  Jokowi  menginisiasi  wacana  untuk  merevisi  UU  ITE,  wacana  yang  tentu disambut baik oleh sebagian besar masyarakat, keluarnya isu UU ITE dan persoalan lingkungan tentu  menarik,  sisi  lain  tentu  banyak  yang  menghardik  UU  ITE  dengan  menyebutnya  sebagai senjata politik ( political weapon ) untuk menjebloskan para pengkritik pemerintah ke dalam jeruji besi, bisa saja fenomena itu terjadi dan mungkin sulit dibantahkan. 9
Adanya wacana tersebut mempunyai tujuan bersama agar hate speech tidak begitur ramai di  media  sosial  salah  satunya,  maka  rencana  revisi  UU  ITE  berkaitang  dengan  kebebasan berpendapat, karena kebebasan berpendapat sebenarnya sangat dilindungi oleh negara, disamping kebebasan tersebutlah terkadang hal-hal yang tidak wajar terucap menjadi terucap berujung dengan merugikan  orang  lain,  dan  negara,  bisa  saja  disini  pentingnya  UU  ITE  perlu  diperketat  untuk mengawasi jalannya demokrasi kebebasan berpendapat, sisi lain masyarakat beranggapan bahwa didalam  UU  ITE  tersebut  banyak  pasal-pasal  karet  yang  merugikan  orang  lain,  sekarang  lebih hangat diperbincangan pasal-pasal karet tersebut dalam UU ITE, pasal karet adalah pasal dalam undang-undang yang tidak jelas tolak ukurnya,  pasal karet sebagai senjata politik warisan kolonial isinya multitafsir dan sengaja diciptakan untuk menjerat aktivis kemerdekaan Indonesia. 10
Adanya  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  yang memungkinkan  dilakukan  upaya  paksa  terhadap  pelaku  pencemaran  nama  baik  di  media  sosial, hukuman yang demikian dipandang berseberangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berpendapat dan berekpresi. 11 Jika merujuk kepada kovenan hak sipil politik sendiri  terutama  pasal  19  ayat  (3)  hak  ekspresi  dari  pendapat  tersebut  tidaklah  bersifat  mutlak, dengan kata lain meskipun kebebasan berekpresi merupakan hak yang diterima secara luas namun keberadaannya bukannya tanpap restriksi (pembatasan), pembatasan dalam hal ini bukan pada hak untuk berfikir atau berpendapat yang mutlak tidak bisa dikecualikan atau dibatasi, komite HAM
7 Ibid,
8 Latipah Nasution, Op,Cit, hlm. 38 9 https://www.pinterpolitik.com/in-depth/jokowi-justru-butuhkan-uu-ite. Diakses pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 12.15
10 Ibid,
11 Marwandianto dan Helmi Ardani Nasution, Op,Cit, hlm. 16
PBB  menegaskan  bahwa  restriksi  hak  berpendapat  dapat  dilakukan  untuk  menghormati  dan menjaga reputasi orang lain yaitu seseorang yang secara individu sebagai bagian atau anggota dari suatu komunitas. 12
Mengacu kepada tataran aturan internasional jaminan hak atas kebebasan berpendapat dan berekpresi dimuat dalam beberapa instrumen hukum internasional, pertama, universal declaration of human rights atau deklarasi hak asasi manusia 1948 dalam pasal 19 menyebutkan: “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas”. Jelas kiranya bahwa jaminan untuk bicara dan menyampaikan pendapat secara  universal  termaktub  dalam  deklarasi  universal  HAM. 13 Setiap  orang  harus  mampu membagikan pendapatnya dengan pihak lain melalui cara atau format apa pun termasuk dengan orang-orang  dan  negara  lain,  karena  bagi  negara  demokrasi  isu  kebebasan  berpendapat  sangat penting dan signifikan bagi pembangunan negara. 14
Deklarasi umum Hak Asasi Manusia dipandang sebagai panduan HAM di dunia mengenai kebebasan  berpendapat  disebutkan,  “setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  mempunyai  dan mengeluarkan  pendapat  dan  berekspresi  dalam  hal  ini  termasuk  kebebasan  berpendapat  tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dengan tidak memandang batas-batas. Namun sekalipun diberikan pembebasan  berpendapat  ada  ketentuan-ketentuan  deklarasi  umum  hak  asasi  manusia  mengenai kebebasan berpendapat dan berkekspresi diatas dibatasi oleh ketentuan pasal 29 deklarasi umum hak asasi manusia mengakui adanya pembatasan terhadap kebebasan yang dijamin oleh dekrasari umum hak asasi manusia sendiri dengan persyaratan yang harus diakomodir, pembatasan kebebasan yang  ditetapkan  undang-undang  tujuannya  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain. 15
Di Indonesia kebebasan perpendapat dimuka umum secara khusus telah diatur dalam uu no. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, uu no. 9 tahun 1998 tentang hak bicara didepan umum, kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, artinya pendapat aspirasi kita jika merasa bertentangan tidak ada salahnya kita memberikan argumenatatif baik itu melalui tulisan atau dimuka umum seperti demonstran (unjuk rasa), aktifitas ini dijamin oleh  pemerintah  dengan  syarat  para  demonstran  sebelum  menggelar  aksi  unjuk  rasa  agar  dapat membuat surat pemberitahuan secara tertulis kepada polri, namun dilapangan sering kontradiktif dengan antara mahasiswa dan polri satu sisi polisi meelaksanakan kewajibannya menjaga keamanan negara sisi lain mahasiswa memperjuangkah aspirasi rakyat dan ini salah satu fungsi mahasiswa sebagai agen of change sering melakukan yang tidak-tidak untuk menembuh batas karena kalau tidak seperti itu suara mereka tidak didengar karena dihalangi oleh polisi. Dalam hal ni mengenai unjuk rasa Nahdlatu Ulama (NU) telah memberikan petujunk ajar agar tertib yaitu dengan pendapat berdasarkan  hasil  bahtsul  masail,  untuk  menegakkan ‘amar  ma’ruf  nahi  munkar untuk memperjuangkan  kebenaran  serta  untuk  menegakkan  keadilan  boleh  dilakukan  dengan  syarat- syarat berukut :
Pertama, tidak menimbulkan kerusakan dipihak lain, kedua, tidak mendatangkan bahaya terhadap  pihak  lain, ketiga, ia  dilakukan  sebagai  alternatif  terakhir  karena  jalan  lain  seperti
12 M.  Choirul  Anama  dan  Muhammad  Hafiz, Surat  Edaran  Kapolri  tentang  Penanganan  Ujaran  Kebencian  (Hate Speec h) dalam kerangkan Hak Asasi Manusia , dalam jurnal “ Keamanan Nasional” Vol. I No. 3, 2015, hlm., 344 13 Mardanis, Kontemplasi dan Analisis terhadapa Klasifikasi dan Politik Hukum Penegakan HAM di Indonesia, dalam jurnal “ Rechtsvinding”, Vol. 2 Nomor,3 Desember 2013, hlm. 445
14 Marwandianto dan Helmi Ardani Nasution, Op,Cit, hlm. 3
15 Ibid, hlm. 4
musyawarah dan lobi tidak dapat dilakukan lagi, keempat, apabila ditunjukkan kepada pemerintah unjuk rasa atau menyampaikan pendapat  hanya boleh dilakukan dengan cara ta’rif (menyampaikan penjelasan) dan al-wa’zhu (pemberian nasihat). 16

## Kebebasan Perpendapat dalam  Undang-Undang Dasar
Undang-Undang Dasar merupakan hasil kerja kolektif tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang sebagian  besar  beragama  Islam,  sejak  ditetapkannya  UUD  1945  adalah  undang-undang  dasar nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Di Indonesia telah empat kali perganitan Undang-Undang Dasar yaitu: pertama, tahun 1945 ( Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang de facto berlaku hanya di Jawa, Madura dan Sumatera), kedua, tahun 1949 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat yang de facto berlaku diseluruh Indonesia kecuali Irian Barat), ketiga, Tahun 1950 (Undang-Undang Dasar Indonesia Sementara) negara kesatuan yang de facto berlaku  diseluruh  Indonesia  kecual  Irian  Barat, keempat, tahun  1959  (Undang-Undang  Dasar Republik Indonesia 1945), Undang-Undang Dasar ini berlaku di seluruh Indonesia termasuk Irian Barat,  pada  awal  reformasi  semangat  untuk  mengubah  UUD  1945  bergelora  dan  MPR  telah melakukan  amandemen  berupa  perubahan  pertama,  kedua,  ketiga,  dan  keempat,  masing-masing pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. 17
Salah satu jaminan hak yang diatur dalam undang-undang adalah hak untuk berpendapat, menyatakan pikiran dan bersertikat (UUD 1945 pasal 28 E,F). 18 didalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tentang hak asasi manusia terdapat pada pasal 28 E sebagai berikut :
(1) Setiap  orang  berhak  memeluk  agama  dan  beribadat  menurut  agamanya,  memilih pendidikan,  memilih  pekerjaan,  memilih  kewarganegaraan,  memilih  tempat  tinggal,  di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hatinya nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

## Pasal 28 F
Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk mengembangkan  peribadi  dan  lingkungan  sosialnya  serta  untuk  mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 19
Kemudian  penafsiran  dari  pasal  tersebut  diakomodir  melalui  Undang-Undang  Nomor  9 tahun  1998  tentang  kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  di  muka  umum  pasal  1  ayat  (1) “kemmerdekaan menyampaikan pendapat pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan  bertanggungjawab  sesuai  dengan  ketentuan  perundangan  yang  berlaku”.  Kebebasan berpendapat  dalam  UUD  1945  dan  UU  No,  9  tahun  1998  menegaskan  bahwa  kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan diliindungi oleh negara. Konsep  HAM  dalam  kebebasan  berpendapat  berkaitan  dengan  konsepsi  negara  hukum.  Negara Indonesi sebagai negara hukum telah meratifikasi berbagai aturan internasional dalam menjungjung tinggi  hak  kebebasan  berekspresi  dan  berpendapat,  konstitusi  teleh  menjamin  hal  tersebut,  oleh sebab  itu  kritikan  kepada  pemeritah  bukan  merupakan  pelanggaran  hukum,  kebebasan  dalam berpendapat dijamin dalam konstitusi Indonesia. Adapun pembatasan dalam kebebasan berekspresi
16 Jaih Mubarok, Fiqh Siyasah (Bandung ; Bani Quraisy, 2005), hlm. 139
17 Akhmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.  228 18 Moh Faizur Rohman, Hak Kebebasan Berpendapat dalam Hubungannya dengan Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Perspektif Teori Maqasi Sharia’h, dalam jurnal, “ Tafaqquh”, Vol. 5 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 50 19 Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2018, hlm. 67-68
dan berpendapat ditujukan agar terciptanya suatu keamanan dan kesejahteraan antar sesama warga negara. 20
Masuknya  hak  asasi  manusia  (HAM)  pada  perubahan  kedua  kedalam  UUD  1945  yang sebelumnya  belum  ada  bab  tentang  hak  asasi  manusia  (HAM),  pada  1999  sampai  2002  MPR melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi tuntutan reformasi 1998, dimana pada awal reformasi mucul desakan di tengah masyarakat yang menjadi tuntutan reformasi dari berbagai  komponen  bangsa,  termasuk  mahasiswa  dan  pemuda,  tuntutan  itu  salah  satu  adalah penegakan  supremasi  hukum,  penghormatan  hak  asasi  manusia,  serta  pemberantasan  korupsi, kolusi,  dan  nepotisme  (KKN).    merupakan  kemajuan  besar  dalam  proses  perubahan  Indonesia sekaligus  menjadi  salah  satu  ikhtiar  bangsa  Indonesia  menjadikan  Undang-Undang  Dasar  1945 tahun 1945 menjadi Undang-Undang Dasar yang makin modern dan demokratis. Dengan adanya hak asasi manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin. 21
Bangsa Indonesia berpandangan bahwa HAM harus memperhatikan karakteristik Indonesia dan sebuah hak asasi harus diimbangi dengan kewajiban, sehingga diharapkan akan tercipta saling menghargai dan menghormati akan hak asasi tiap-tiap pihak. Rumusan HAM yang masuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dibagi dalam beberap aspek yaitu: pertama, HAM  berkaitan  dengan  hidup  dan  kehidupan, kedua, HAM  berkaitan  dengan keluarga, ketiga, HAM berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, keempat, HAM  berkaitan  dengan  pekerjaan, kelima, HAM  berkaitan  dengan  kebebasan  beragama,  dan meyakini  kepercayaan,  kebebasan  bersikap,  berpendapat,  berserikat, keenam, HAM  berkaitan dengan informasi dan komunikasi, ketujuh, HAM berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari  perlakuan  yang  merendahkan  derajat  dan  martabat  manusia, kedelapan, HAM  berkaitan dengan  kesejahteraan  sosial, kesembilan, HAM  berkaitan  dengan  persamaan  dan  keadilan, kesepuluh, HAM berjewajiban menghargai hak orang dan pihak orang lain. 22
Jika  rumusan  HAM  dalam  Undang-Undanng  Dasar  1945  itu  diimplementasikan  secara konsisten, baik oleh negara maupun oleh rakyat, diharapkan laju peningkatan kulaitas peradaban, demokrasi, dan kemajuan Indonesia jauh lebih cepat dan jauh lebih mungkin dibandingkan dengan dengan  tanpa  adanya  rumusan  jaminan  pengakuan,  penghormatan,  perlindungan,  dan  pemajuan HAM  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia. 23 Rumusan  HAM  dan  isinya didalam Undang-Undang Dasar sangat positif untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dan beberapa  jaminan  yang  disebutkan  didalam  pasal-pasal  HAM  tersebut,  tetapi  terkadang berseberangan  antara  pemerintah  dengan  rakyat  sebut  saja  para  aktivis  yang  membawa  aspirasi rakyat menyampaikan pendapat dimuka umum berbentuk lisan, belum lagi menyatakan pendapat secara lisan di media sosial misalnya,  jaminan keamanan kurang dirasakan oleh masyarakat sesuai ruh HAM didalam undang-undang dasar, dan terjadinya pembungkaman antara para politisi.
Menyampaikan  pendapat  dimuka    umum  seharusnya  tidak  terdapat  seperti  unjuk  rasa berdarah antara polisi dan mahasiswa karena diawal telah disepakati tidak ada keributan tentang menyampaikan  pendapat  bahwa  pernyataan  pendapat  itu  dilakukan  secara  damai,  tidak  bisa terbendung  oleh  api  amarah  antara  pembawa  aspirasi  dan  yang  mengamankan  pada  ujungnya membawa  kemudratan,  bahkan  sampai  ada  yang  harus  kehilangan  nyawa,  belum  lagi  fasilitas umum habis dihancurkan supaya unjuk rasa menyempaikan pendapat terlihat begitu hidup, padahal sudah bertentangan dengan undang-undang dasar didalam pasal-pasal hak asasi manusia disebutkan diatas “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, dan adanya jaminan keamana dari negara hal itu tidak berjalan dengan sepenuhnya, dimana negara memiliki  tiga  kewajiban  generik  terkait  hak  asasi  manusia  yaitu  menghormati  ( obligation  of
20 Latipah Nasution, Op, Cit, hlm, 47 21 Sekretariat Jenderal MPR RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, 2018, hlm. 180
22 Ibid, hlm. 182
respect ), melindungi ( obligation to protect ), dan memenuhi ( obligation to fulfil ). Individu disisi lain diikat oleh kewajiban untuk tidak mengganggu hak asasi manusia lainnya. 24
Bentuk  pengaturan  lebih  lanjut  tentang  hak  asasi  manusia  sebagaiman  amant  Undang- Undang Dasar adalah sebagai berikut, (1) sesuai dengan pengaturan pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat  dan  berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan  tulisan  dan  sebagainya,  telah ditetapkan  Undang-Undang  nomor  9  tahun  1998  tentang  kemerdekaan  menyampaikan  pendapat dimuka umum dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dalam pasal 14,  23,  24,  dan  25,  yang  menyatakan  perlindungan  dalam  kebebasan  berekspresi  dan menyampaikan  pendapat  maupun  menyamapikan  informasi. 25 (2)  sesuai  dengan  pengaturan kesamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan, telah ditetapkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, (3) sesuai dengan pengaturan pasal 28I  ayat  (5)  tentang  penegakan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia,  telah  ditetapkan  Undang- Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. 26
Dibalik kebebasan berpendapat tersebut yang dijamin oleh undang-undang telah dibatasi oleh pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP yaitu terkait dengan pasal-pasal pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, dan tuduhan palsu antara lain dalam pasal: (1) pasal 207, 208, 209 KUHP; penghinaan terhadap penguasa dan badan usaha umum diancam pidana 6 tahun penjara, (2) pasal 310, 311, 315, 316 KUHP; penyerangan atau pencemaran kehormatan atau nama baik seseorang, tuduhan dengan tulisan, diancam pidana 9 bulan, dan 16 bulan penjara. (3) pasal 317 KUHP; fitnah pemberitahuan palsu, pengaduan palsu, diancam pidana 4 tahun penjara. (4) pasal 320, 321 KUHP; penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap orang mati, diancam pidana 4 bulan penjara. 27 Terkait  pasal  310,311  KUHP  mengenai  ancaman  pidana  9  bulan,  dan  16  bulan  penjara menurut Marwandianto sanksi atau hukuman bagi tindak pidana pencemaran nama baik seharusnya diperluas tidak hanya terbatas pada “demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”, dan juga pasal 311 KUHP yang menjadi kontroversi di masyarakat justru merupakan pasal yang paling sering dikenakan kepada pelaku kepada pencemaran nama baik. 28 Sebenarnya dalam UU tentang pers telah diatur bagaimana cara menyampaikan dan menyajikan suatu pendapat ketika dipulikasikan,  salah  satu  diantaranya  adalah  harus  menjaga  etika  dan  estetika  dalam  berbicara maupun  menyampaikan  pendapat,  tidak  merusak  harga  diri  orang  lain  dan  tidak  menimbulkan keresahan  di  masyarakat.  Menyatakan  pendapat  bukan  berarti  harus  semena-mena  dalam menyampaikanny,  harus  ada  etika  yang  harus  dipenuhi  dalam  menyampaikannya.  Hal  tersebut dimaksudkan  untuk  melindungi  hak  asasi  manusia  sebagaimana  diatur  dalam  konstitusi  bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 29
Terjeratnya sebagian kedalam jeruji bisa salah satunya etika dalam menyampaikan pendapat tidak terkendali,  lepas  begitu  saja  sehingga  muncul  suara-suara  yang  dapat  merugikan  orang  lain, mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, membuat para petugas kemanan marah dan tidak terima atas tuduhan-tuduhan yang diamalatkan kepada mereka maupun kepada pemerintah, hal ini jelas memancing permasalahan besar ketika menyampaikan pendapat dimuka umum misalnya. Disitu pula  terkadang  jaminan  kemanana  terhadap  masyakata  ketika  menyampaikan  pendapat  tidak terkontrol  dengan  baik,  karena  masing-masing  sudah  mengedepankan  emosi  dan  ego  sektoral. Tujuan  suci  dari  perumusan  HAM  didalam  undang-undang  dasar  ujung-ujungnya  tidak  sampai
24 Marwandianto dan Helmi Ardani Nasution, Op,Cit, hlm. 2
25 Moh Faizur Rohman, Op,Cit, hlm. 57
26 Sekretariat Jenderal MPR RI, Op,Cit, 183 27 Moh Faizur Rohman, Op,Cit, hlm.59
28 Marwandianto dan Helmi Ardani Nasution, Op,Cit, hlm. 23
29 Moh Faizur Rohman, Op,Cit, hlm. 60
kepada yang dimaksud bahwa menyampaikan pendapat merupakan hak dasar yang dilindungi oleh konstituis. Belum lagi menyampaikan pendapat diruang tulisan hari ini seperti di media sosial yang di kerumuni bebepa kasus yang menjerat orang lain dan diri sipembuat.
Direrktorat Siber Bareskrim POLRI dalam datanya menyebutkan bahwa pidana pencemaran nama baik melalui media sosial adalah yang paling banyak ditangani kepolisian. Kasus pencemaran nama baik mendominasi dibanding kasus-kasus kejahatan dunia maya lainnya. Pada tahun 2017 terdapat  1.451  laporan,  dan  tiga  bulan  pertama  di  tahun  2018  terdapat  338  laporan  terkait pencemaran  nama  baik.  Tekadang  persoalan  sepele  seperti  saling  ejek,  kritik  yang  dianggap menghina, sampai-sampai penagih utang yang dialporkan ke Polisi karena dianggap mencemarkan nama baik. Muncul juga pelaporan dengan nada yang sama terkait merebaknya informasi-informasi yang tidak benar ( hoax ) di masyarakat. 30

## KESIMPULAN DAN SARAN
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri seseorang sudah ada sejak ia lahir yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun karena sudah menjadi hak milik pribadi dan  dijamin  oleh  negara  melindungi  setiap  waganya,  termasuk  hak  kebebasan  berpendapat merupakan  kegiatan  yang  sah  didepan  hukum.  Kebeasan  berpendapat  didalam  HAM,  universal declaration of human rights atau deklarasi hak asasi manusia 1948 dalam pasal 19 menyebutkan: “setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  mempunyai  dan  mengeluarkan  pendapat,  dalam  hak  ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas. Dan juga diatur didalam UUD 1945.
Kebebasan berpendapat didalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam undang-undang adalah hak untuk berpendapat, menyatakan pikiran dan bersertikat (UUD 1945 pasal 28 E,F)”Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kemudian dalam Undang-Undang  Nomor  9  tahun  1998  tentang  kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  di  muka umum pasal 1 ayat (1) “kemerdekaan menyampaikan pendapat pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya  secara  bebas  dan  bertanggungjawab  sesuai  dengan  ketentuan  perundangan  yang berlaku”. Kebebasan berpendapat dalam UUD 1945 dan UU No, 9 tahun 1998 menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan diliindungi oleh negara, selain itu Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dalam pasal  14,  23,  24,  dan  25,  yang  menyatakan  perlindungan  dalam  kebebasan  berekspresi  dan menyampaikan pendapat maupun menyamapikan informasi. Menurut penulis  terlihat kuat undang- undang yang meilndungi tentang kebebasan berpendapat yang merupakan Hak asasi manusi yang dijamin,  tetapi  belakangan  ini  kebebasan  berpendapat  terkadang  hanya  masih  wajar  kritik membangun yang dilakukan oleh rakyat tapi kerap kebebasan berpendapat mengalami penyempitan ruang publik baik itu lisan, maupun tulisan.
30 Marwandianto dan Helmi Ardani Nasution, Op,Cit, hlm.  3

## REFERENSI

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945  Sekretariat Jenderal MPR RI. 2018.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekeaan berpendapat di muka umum
Akhmad  Sukardja.   2012. Piagam  Madinah  dan  Undang-Undang  Dasar  NRI  1945  Kajian Perbandingan  tentang  Dasar  Hidup  Bersama  dalam  Masyarakat  yang  Majemuk .  SInar Grafika. Jakarta.
Jaih Mubarok. 2005. Fiqh Siyasah . Bani Quraisy. Bandung
Kaelan  dan  Achmad  Zubaidi.  2010. Pendidikan  Kewarganegaraan  untuk  perguruan  tinggi. Paradigma. Yogyakarta.
Latipah Nasution. Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekpresi dalam Ruang Publik di Era Digital. Buletin Hukum dan Keadilan. Vol. 4. No. 3 2020.
M.  Choirul  Anama  dan  Muhammad  Hafiz. Surat  Edaran  Kapolri  tentang  Penanganan  Ujaran Kebencian (Hate Speec h) dalam kerangkan Hak Asasi Manusia. Jurnal Kemanan Nasional Research Vol. 1 No, 03. 2015
Maghfur  Ahmad. Nahdlatul  Ulama  dan  Pengegakan  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia. Jurnal Religia  Research Vol.13, No.2, Oktober  2010.
Mardanis. Kontemplasi dan Analisis terhadapa Klasifikasi dan Politik Hukum Penegakan HAM di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding. Research Vol. 2 No. 3 Desember 2013
Marwandianto  dan  Helmi  Adrdani  Nasution. Hak  atas  Kebebasan  Berpendapat  dan  Berekpresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP. Jurnal HAM. Vol. 11 No. 1 April 2020 Moh  Faizur  Rohman. Hak  Kebebasan  Berpendapat  dalam  Hubungannya  dengan  Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Perspektif Teori Maqasi Sharia’h. Jurnal Tafaqquh. Research Vol. 5 No. 2. Desember 2017
Pinter  Politik  (b). Jokowi  justru  Butuhkan  UU  ITE,  (2021) . https://www.pinterpolitik.com/in- depth/jokowi-justru-butuhkan-uu-ite, 25 Februari 2021, accessed 25  April 2021.
Sekretariat Jenderal MPR RI. 2018. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Jakarta.
Tanang  Haryanto  dkk. Pengaturan  tentang  Hak  Asasi  Manusia  Berdasarkan  Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah Amandemen. jurnal Dinamika Hukum. Researcah Vol. 8. No. 2 Mei 2008.
Yandhrie Arvian (a). Jokowi Jalan Mundur Demokrasi .
https://koran.tempo.co/read/editorial/462207/mengapa-indeks-demokrasi-merosot-di-era- jokowi?#.YDb8jUAA3qo, 09 Februari 2021, accessed 25  Februari 2021

## Competing interests
No conflict interest.
Funding.
None.

## Acknowledgements.
Thank you to all those who have supported and helped this research.

## About the Authors
The authors is a lecture at UIN Sultan Syarif Kasim Riau