Vol.12, 1 (Januari- Juni, 2023). P-ISSN 1411-4380   E-ISSN 2541-5263
Penyematan  Logo  Halal  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk Halal  (Eksplorasi  Utilitas  Fikih  dalam  Integrasinya  dengan Ekonomi)
Dini Arifah NIhayati 1
1 Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo; arifahdini366@gmail.com
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords:
logo Halal; BPJPH; utilitas; fikih; integrasi Kewajiban  penyematan  logo  halal  bagi  aneka  produk  halal memberi impact yang cukup baik bagi perekonomian dengan peningkatan  nilai  jual  suatu  produk  serta  minat  beli masyarakat terhadap produk tersebut. Hal ini lebih dominan menunjukkan  sebuah  keuntungan  bagi  perekonomian. Namun  sejatinya  terdapat  peran  fikih  dalam  diwajibkannya penyematan  logo  halal  pada  produk  halal.  Dari  peran  itu, masih  menjadi  pertanyaan  tentang  apa  nilai  manfaat  atau utilitas seperti apa yang didapatkan oleh fikih dari peran yang ia  lakukan  saat  berintegrasi  dengan  ekonomi  demi tercapainya  program  penyematan  logo  halal.  Sehinga Penelitian  ini  bertujuan  menggali  nilai  manfaat  dari penyematan logo halal bagi fikih setelah berintegrasi dengan ekonomi.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif deskriptif.  Penulis  menggunakan  pendekatan  studi  fikih sebagai materi yang memebahas mengenai peran-peran fikih dan tujuannya. penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Data  dianalisa  secara  induktif.  Penelitian  ini  mencapai  hasil bahwa  diwajibkannya  penyematan  logo  halal  bagi  produk halal membawa nilai manfaat atau utilitas bagi  fikih sebagai partner integrasi dari ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa utilitas fikih dalam integrasinya dengan ekonomi  guna  penyematan  logo  halal  yaitu  tercapainya tujuan  fikih  untuk  menegakkan  syariat  terutama  dalam masalah halal dan haram.
Article history: Received : 2023-01-05
Revised   : 2023-03-29
Accepted : 2023-05-29
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Corresponding Author: Dini Arifah Nihayati Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo; arifahdini366@gmail.com

## INTRODUCTION
Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)  mulai  mensosialisasikan  sertifikasi  halal  dan  logo  halal  baru  untuk
menggantikan  logo  halal  keluaran  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  melalui Undang-undang  Nomor  33  tahun  2014  serta  Keputusan  Kepala  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022. Target sasarannya tidak hanya terdiri dari produk makanan dan minuman tetapi juga terdiri dari obat, kosmetik hingga pakaian dan jasa. Target yang luas tersebut mengacu pada kecenderungan lifestyle modern untuk memperoleh sesuatu yang praktis mulai dari produk makanan, pakaian, kosmetik dan produk lainnya. Selain itu,  bagi pelaku usaha, gaya hidup halal diyakini dapat meningkatkan rangsangan positif dalam  bidang  ekonomi  (Sukardani,  Setianingrum,  Wibisono,  2018).  Upaya sertifikasi halal dilakukan, mengingat saat ini banyak produk yang dikonsumsi oleh umat muslim semakin beragam dan telah dimodivikasi. Modifikasi dengan menambah campuran atau bahan penolong dihawatirkan terkontaminasi bahan- bahan  haram.  Kemungkinan  adanya  kontaminan  haram  dalam  aneka  produk tersebut  tidak  banyak  disadari  oleh  umat  muslim  di  Indonesia.  Karena  secara fisik produk yang dijual atau disajikan kepada mereka tampak sebagai produk halal. Salah satu contohnya yaitu tren makanan korea. Banyak makanan korea masuk ke Indonesia bahkan telah familiar dan digemari oleh masyarakat. Meski banyak  makanan  dari  negara  lain  juga  masuk  ke  Indonesia,  namun  makanan korea  paling  sedikit  mendapatkan  sertifikasi  halal  (Zamharira  dan  Abdullah, 2022).
Tidak  hanya  makanan  korea  yang  masuk  ke  Indonesia,  proses  produksi makanan  di  Indonesia  sendiri,  banyak  menggunakan  bahan  baku  atau  bahan tambahan  impor.  Bahkan  bahan  impor  tersebut  berasal  dari  negara  mayoritas nonmuslim sehingga besar kemungkinan produk tersebut syubhat atau belum jelas  kehalalannya.  Bahan  tambahan  seperti  enzim,  lemak  hewani  dan  bahan baku  berasal  dari  daging,  gelatin,  flavor  dan  sebagainya  masih  diragukan kehalalannya.  Bisa  saja  bahan-bahan  tersebut  dibuat  dari  bahan-bahan  haram seperti babi dan turunannya, alkohol, atau hewan halal yang disembelih tidak sesuai syariat Islam (Nursan, 2021).
Regulasi terbaru mengenai sertifikasi halal menjelaskan ketentuan bahwa pihak yang berwenang mengeluarkan logo halal kini bukan lagi MUI melainkan BPJPH. Sedangkan MUI hanya berwenang sebagai majelis sidang fatwa untuk menentukan kehalalan dan keharaman produk. Adanya kewajiban bagi berbagai produk  untuk  bersertifikat  dan  berlogo  halal  secara  tidak  langsung  telah menunjukkan  adanya  integrasi  antara  fikih  dan  ekonomi.  Sertifikat  dan  logo halal disamping memberi rasa aman dan nyaman juga digadang-gadang dapat menjadi  nilai  tambah  bagi  sebuah  produk  dan  meningkatkan  minat  beli masyarakat. sampai pada titik ini, terlihat adanya keuntungan besar yang akan diraih  oleh  bidang  Ekonomi.  Namun  fikih  terkesan  sebatas  sebagai  sarana penunjang  saja.  Maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  logo  halal  kaitannya dengan utilitas fikih dalam integrasinya dengan ekonomi.
Beberapa penelitian terdahulu tentang logo halal yaitu: Pertama, penelitian dilakukan  oleh  Abdul  Rachman,  Maemunah  Maemunah  dan  Mariyah  Ulpah dengan judul Desain Baru Logo Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Antara Urgensi, Seni dan Esensi. Penelitian tersebut berusaha menggali urgensi, seni dan esensi dari logo halal baru yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dari penelitian tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa perubahan  logo  halal  sama  sekali  tidak  meningkatkan  kualitas  layanan penjaminan produk halal di Indonesia. Sedangkan bentuk dari logo halal baru lebih mengutamakan seni dari pada tulisan halal asli menggunakan bahasa Arab. Dan esensi atau inti dari perubahan logo tersebut hanya sebagai tanda bahwa sebuah produk telah tersertifikasi halal oleh BPJPH sebagai Lembaga yang kini berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal (Rachman, Maemunah, Ulpah, 2022). Penelitian tersebut terfokus pada urgensi, seni dan esensi dari logo halal BPJPH  dan  belum  menganalisa  mengenai  adanya  integrasi  fikih  dan  ekonomi dalam  penyematan  logo  halal  tersebut.    Riska  Alinda  dan  Hendri  Hermawan Adinugraha dalam penelitiannya berjudul Pengaruh Logo Halal, Kesadaran Halal dan  Sikap  Konsumen  Untuk  Kembali  Membeli  Produk  Makanan  dan  Minuman Kemasan mengukur  perilaku  konsumen  terhadap  produk  makanan  dan minuman  kemasan  berlogo  halal.  Hasil  dari  penelitian  tersebut  menunjukkan bahwa logo halal mampu mempengaruhi secara signifikan terhadap minat beli maupun minat untuk membeli ulang (Alinda, Adinugraha, 2022). Meski meneliti tentang logo halal, penelitian tersebut cenderung mengukur pengaruh logo halal bagi  minat  pembelian  produk  dan  belum  menyentuh  pada  integrasi  fikih  dan ekonomi dalam logo halal.
Penelitian  lainnya  dilakukan  oleh  Sucipto  Sucipto,  Nastiti  Putri  Ayu Kusumastuti,  Fenti  Nur  Addina  Islami  dan  Riska  Septifani  dengan  judul Pengaruh  Keberadaan  Logo  Halal  dan  Kualitas  Keripik  Tempe  Terhadap  Keputusan Pembelian Konsumen (Influence of Halal Logo Existence and Quality of Tempe Chips on Consumer  Purcashing  decision) .  Melalui  penelitian  tersebut,  Sucipto  Dkk mengukur pengaruh logo halal dan kualitas produk terhadap minat beli keripik tempe oleh konsumen. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa logo halal  dan  kualitas  produk  memberikan  pengaruh  pada  keputrusan  pembelian keripik  tempe  baik  yang  bersertifikat  halal  maupun  tidak  bersertifikat  halal (Sucipto,  Kusumastuti,  Islami  dan  Septifani,  2021).  Mohd.  Norma  Sampoerno, Maratun  Sa’adah,  Sean  Popo  Hardi  dalam  penelitiannya  berjudul Semiotycs Analisis  Toward  Indonesian  Halal  logo membahas  mengenai  analisis  semiotika terhadap logo halal Indonesia yang dikeluarkan oleh BPJPH Republic Indonesia. Adapun ksimpulan yang dihasilkan yaitu logo halal BPJPH merepresentasikan bentuk  gunungan  dan  motif  surjan  atau  lurik  gunungan  pada  wayang  kulit berbentuk limas mengarah ke atas (Sampoerno, Sa’adah, Hardi, 2022) . Penelitian tersbut  masih  terfokus  untuk  mengkaji  makna  logo  halal  baru  yang  berlaku
secara  nasional  di  Indonesia.  Penelitian  lain  terkait  logo  halal  dilakukan  oleh Muhammad  Abdul  Ali  Lubis  dan  Cahya  Permata  dengan  judul Analisis Keputusan  Kepala  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Integrasi  Nomor  40  Tahun  2022 Terkait Ketiadaan Nama Lembaga Berwenang pada Label Halal Perspektif Najmudin Al- Thufi . Penelitian tersebut mengkaji mengenai urgensi penyertaan nama Lembaga berwenang dalam penyematan logo halal sebagai upaya proteksi dari pemalsuan dan  penyalahgunaan.  Penelitian  tersebut  mencapai  kesimpulan  menggunakan logo halal perlu dilegkapi dengan mana lembaga terkait dan berwenang untuk menghindari madharat dan  memberikan  kemaslahatan  bagi  masyarakat  (Lubis dan Permata, 2022).
Dari  beberapa  penelitian  mengenai  logo  halal  yang  telah  ada,  belum ditemukan penelitian mengenai logo halal kaitannya dengan utilitas fikih dalam integrasinya dengan ekonomi guna penyematan logo tersebut.

## METHODS
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  bersifat  deskriptif  dengan pendekatan Studi Fikih. Penulis memilih studi fikih menjadi pendekatan karena studi fikih membahas mengenai fikih dan hubungannya dengan hukum Allah SWT  (Syariat).  Selain  itu  studi  fikih  juga  menjelaskan  pergerakan  fikih  dalam menghadapi  perkembangan  zaman.  Dalam  penelitian  ini  pergerakan  tersebut terjadi dalam integrasi fikih dan ekonomi dalam program penyematan logo halal BPJPH.  Melalui  Studi  fikih  penulis  dapat  mengeksplore  utilitas  Fikih  setelah berintegrasi dengan ekonomi terutama bagi keberlangsungan syariat. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Adapun data dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur. Data dianalisis menggunakan teknik Induktif. Penelitian ini tidak mencari kebenaran atau kesalahan sebuah fakta namun mengumpulkan berbagai fakta untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat difahami.

## FINDINGS AND DISCUSSION

## 1. Regulasi Logo Halal BPJPH
Tidak hanya masalah perkawinan, zakat, wakaf, waris dan haji, Islam juga mengatur  ketetapan  mengenai  halal  dan  haram.  Ketentuan  halal  dan  haram tersebut  mencakup  berbagai  ranah,  tidak  terkecuali  ranah  ekonomi.  Dimana dalam ranah ekonomi masalah halal haram erat kaitannya dengan segala sesuatu yang  diproduksi  dan  diperjual  belikan  terutama  pada  konsumen  muslim. Ketentuan  mengenai  Halal  dan  haram  dalam  ranah  produksi  dan  konsumsi suatu  barang  /  jasa  memerintahkan  agar  memastikan  manfaat  produk  serta menghindarkannya dari sesuatu yang membawa bahaya bagi konsumen. Dalam perspektif syariat Islam, suatu produk dapat diklasifikasikan kedalam produk halal apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu: tidak mengandung babi, tidak berasal  dari  bahan  haram  baik  berupa  darah,  kotoran/najis  maupun  organ
manusia,  bahan  hewani  harus  disembelih  sesuai  syariat,  tidak  terkontaminasi bahan  haram  dalam  proses  penyimpanan,  produksi  maupun  distribusi  serta tidak mengandung minuman keras (Sayekti, 2014).
Halal dan haram dalam Islam sudah menjadi bagian dari ketetapan Allah SWT  yang  tertuang  didalam  Al- Qur’an  Maupun  Sunnah.  dengan  demikian aturan Islam menghendaki kepastian kehalalan produk maupun jasa yang akan dikonsumsi  dan  memastikannya  tergolong thoyyib. Bagi  konsumen  muslim, produk  halal  lagi thoyyib merupakan  produk  yang  sesuai  ketentuan  syariat, sedangkan produk halal di kalangan konsumen nonmuslim senantiasa tampak sebagai produk yang mengedepankan kebersihan, kualitas dan keamanan yang ketat  dibawah  jaminan  halal.  Sehingga  sebenarnya  produk  halal  tidak  hanya diperuntukkan bagi konsumen muslim saja melainkan juga dapat diterimaoleh konsumen nonmuslim (Nurdin, Novia, Rahman dan Suhada, 2019).
Di era sekarang ini produsen harus bersaing ketat untuk meraup laba dari produk  yang  dijualnya.  Mereka  berlomba  untuk  kreatif  dan  inovatif  dalam menciptakan  dan  mengemas  produk  agar  menarik  hati  pembeli.  Akibatnya, aneka  produk  terutama  makanan  dikemas  dan  disajikan  dengan  berbagai campuran,  tambahan  atau  bahan  pengemas  yang  belum  jelas  kehalalannya. Maka  dari  itu  perlu  diwujudkan  perlindungan  bagi  konsumen  terutama konsumen  muslim  melalui  status  jaminan  kehalalan  produk  yang  dapat diidentifikasi melalui logo halal (Bariroh, 2022).
Logo  merupakan  sebuah  simbol  yang  biasa  disematkan  pada  sebuah produk  atau  suatu  barang  sebagai  tanda  pengenal,  lambang  atau  identitas. Sedangkan  logo  halal  merupakan  logo  yang  menandakan  kehalalan  suatu produk untuk dikonsumsi maupun digunakan. Produk halal sendiri merupakan aneka  barang dan jasa yang berkaitan dengan segala kebutuhan manusia baik berupa  makanan,  minuman,  obat-obatan,  kosmetika,  produk  kimia,  produk biologi, produk rekayasa genetika maupun barang-barang gunaan yang dipakai oleh  masyarakat  dan  telah  dinyatakan  halal  sesuai  dengan  syariat  Islam (Widayat,  Sulardika,  Al-Baarri,  Nurjannah,  2020).  produk-produk  tersebut diwajibkan untuk menyematkan logo halal demi menjaga konsumen terutama konsumen  muslim  dari  mengonsumsi  dan  menggunakan  barang  yang  haram. Konsumen  Muslim  merupakan  orang  yang  mengkonsumi  suatu  produk/jasa untuk kebutuhannya maupun kebutuhan lingkungannya sesuai dengan syariat Islam (Daru dan Anwar, 2019).
Indonesia, mengatur tentang logo halal tepatnya dalam Keputusan Kepala Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  Nomor  40  Tahun  2022  Tentang Penetapan  logo  halal  sebagai  pelaksanaan  amanat  Pasal  37  Undang-undang Nomor 33 tahun 2014. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk  Halal  disahkan  oleh  DPR  tepatnya  pada  tanggal  25  September  2022. Sebelumnya  Undang-Undang  ini  masih  berupa  Rancangan  Undang-undang
(RUU)  dan  pengesahannya  tertunda  selama  delapan  tahun  (Kawila,  2022). Adapun Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40  Tahun  2022  berisi  tentang  ketentuan  logo  halal  meliputi  bentuk,  nomor sertifikat dan cara penyematannya. Cukup berbeda dengan logo halal keluaran MUI,  logo  halal  BPJPH  tidak  disertai  penyematan  nama  lembaga  berwenang yang  menetapkan  logo  tersebut.  Namun  dalam  logo  halal  BPJPH  disematkan nomor identitas sertifikasi halal.
Logo  halal  menjadi  kebutuhan  urgen  bagi  para  pelaku  usaha  semenjak berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014. Sebagai pelaku usaha tentu saja  perlu  memberi  perlindungan  bagi  konsumen  dari  produknya.  Kesadaran produsen  untuk  berupaya  menjamin  kehalalan  produk  tidak  hanya berhubungan dengan keyakinan beragama saja, namun juga berkaitan dengan kesehatan,  ekonomi,  keamanan  dan  kebutuhan  ibadah  (Warto  dan  Samsuri, 2020).  Tepat  pada  pasal  4  undang-undang  Nomor  33  Tahun  2014  disebutkan kewajiban  sertifikasi  halal  bagi  produk  barang/jasa  yang  akan  beredar  di pasaran. Sedangkan Pasal 37 Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pihak yang  berwenang  menetapkan  bentuk  label/logo  halal  yang  berlaku  nasional adalah  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH).  Selain  itu,  Logo halal sebagai tanda kehalalan produk juga disebutkan dalam Pasal 1 Undang- undang  ini.  Sedangkan  cara  mendapatkan  logo  halal  untuk  sebuah  produk terlebih dahulu pelaku usaha harus menempuh sertifikasi halal. Sertifikasi halal dapat  dilakukan  melalui  program  Sertifikat  Halal  Gratis  (Sehati)  yang  dibagi dalam  dua  tahap.  Tahap  pertama  tersedia  25000  kuota  sertifikasi  halal  gratis. Sedangkan pada tahap dua tersedia 324.834 kuota sertifikasi halal. Pelaku usaha berkesempatan  melakukan  self  declare  sebagai  dasar  untuk  mendapatkan sertifikat halal. Self declare bisa dilakukan oleh pelaku usaha Mikro dan kecil. Kesempatan melakukan self declare tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Agama  Nomor  20  Tahun  2021  (Pardiansyah,  2022).  Sebagaimana  disebutkan dalam  pasal  9  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2022,  bahwa  sertifikasi  halal diperlukan  sebagai  pengakuan  kehalalan  oleh  BPJPH.  Kehalalan  tersebut ditetapkan berdasarkan fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Selain  menyelenggarakan  amanat  Pasal  37  Undang-undang  Nomor  33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun  2022  juga  merupakan  bentuk  pelaksanaan  amanat  dari  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Dalam Pasal 88 ditetapkan bahwa logo halal berlaku secara nasional. Ini menguatkan bahwa logo halal BPJPH resmi berlaku nasional.    Kemudian  pada  pasal  89  disebutkan  kewajiban  mencantumkan beberapa  muatan  dalam  logo  halal  yaitu  logo  halal  dan  nomor  sertifikat  atau nomor  registrasi.  Selanjutnya  dalam  pasal  90  ditetapkan  bahwa  logo  halal merupakan  wujud  penetapan  dari  PBJPH.  Kemudian  mengenai  keaslian  logo
halal  dapat  dibuktikan  dengan  dokumen  sertifikat  halal.  Ketetapan  tersebut tercantum dalam pasal 91 Ayat 4.
Kewajiban mencantumkan logo halal sebagai pelaksanaan jaminan produk halal  bertujuan  memberi  perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang halal. Tujuan ini dimuat dalam Pasal 3  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2014.  Selain  memberi  kenyamanan  serta kepastian sebagaimana disebutkan dalam poin a pasal tersebut, jaminan produk halal selanjutnya juga bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari produk yang  akan  dipasarkan.  Penyematan  logo  halal  dalam  sebuah  produk  dapat mempengaruhi  Niat  pembelian  ( Purchase  Intension ).  Changa  dan  Liub menyatakan  bahwa Purchase  Intension menggambarkan  pertimbangan konsumen untuk memutuskan apakah ia akan membeli suatu produk atau tidak membelinya. Purchase  intension merupakan  suatu  keinginan  konsumen  untuk melakukan tindakan nyata terhadap suatu produk/jasa. Keinginan tersebut turut dipengaruhi oleh faktor keyakinan atau kepercayaan. Dalam penelitian lainnya, dijelajskan  bahwa  tingkat  kepercayaan  ditentukan  oleh  kualitas  informasi. Kemudian kepercayaan yang kuat terhadap suatu produk akan mempengaruhi perilaku  konsumen  hingga  mempengaruhi  minat  beli  (Rudin  dan  Yuwono, 2022). Demikian pula diungkapkan oleh Jannah dan Kevin dalam penelitiannya mereka  mengutip  pendapat  dari  Wellsetall  bahwa  logo  halal  memang  dapat mempengaruhi minat beli masyarakat terhadap suatu barang atau jasa (Jannah dan Kevin, 2022). Logo halal memang diterapkan dalam kemasan produk agar mempermudah  umat  muslim  untuk  mengkonsumsi  atau  membeli  barang tersebut. setiap produk berlogo halal tentu saja akan memberikan ketenangan, kenyamanan dan rasa aman ketika mengkonsumsinya atau menggunakannya.

## 2. Integrasi Fikih dan Ekonomi dalam Penyematan Logo Halal BPJPH
Fikih  sebagai  sebuah  peraturan  bagi  umat  Islam  sebenarnya  memiliki tujuan menerapkan hukum-hukum syariat Islam terhadap perbuatan manusia. Sehingga fikih bisa menjadi rujukan bagi hakim dalam memutus suatu perkara, menjadi  rujukan  bagi mufti untuk  menetapkan  sebuah  fatwa  dan  menjadi rujukan bagi mukallaf untuk mengetahui hukum dari perbuatannya (Stiawan dan Septiana, 2019). Dalam implementasinya, fikih membatasi mukallaf dari segala perbuatan,  perkataan  maupun  sesuatu  yang  diwajibkan  dan  diharamkan baginya. Selain memuat hukum wajib, mandub, makruh dan mubah, fikih juga memuat  ketentuan  halal  dan  haram.  Dengan  diterapkannya  hukum-hukum tersebut pada perbuatan mukallaf sudah barang tentu syariat yang terkandung dalam fikih mampu terimplikasikan, tetap hidup dan berlaku. Dengan kata lain eksistensi  syariat  sangat  dipengaruhi  oleh  eksistensi  fikih  itu  sendiri.  Dalam upayanya untuk tetap eksis, terkadang fikih perlu berintegrasi dengan berbagai aspek kehidupan dan berbagai bidang keilmuan. Salah satu contoh dari integrasi
tersebut  adalah  integrasi  fikih  dan  ekonomi  yang  tertuang  dalam  kewajiban sertifikasi  halal  dan  penyematan  logo  halal  bagi  produk  yang  beredar  dan diperdagangkan di Indonsia.
Istilah integrasi erat kaitannya dengan bidang sosial. sebab integrasi biasa dimaknai  sebagai  proses  pembaruan  dalam  interaksi  sosial.  permbaruan  yang dimaksud  yaitu  terciptanya  sebuah  kesatuan  dari  berbagai  perbedaan  melalui pemupukan integritas. Integrasi adalah konsep yang diterapkan dalam banyak bidang,  yaitu  sosial,  budaya,  politik  hingga  ekonomi.  Dalam  interaksi  sosial, Integrasi dimaknai sebagai keterkaitan individu dengan masyarakat yang luas dan diklasifikasikan berdasarkan pekerjaan, organisasi atau komunitas. Dengan dmikian  integrasi  dapat  dimaknai  sebagai  sebuah  hubugan  dari  berbagai perbedaan  untuk  disatukan  dan  secara  bersama-sama  mencapai  tujuan  yang telah ditetapkan (Azhari, Mashuri dan Al-Habsyi, 2022). Integrasi Antara fikih dan  ekonomi  kemudian  difahami  sebagai  hubungan  yang  terjadi  antara  fikih dengan ekonomi untuk bersatu dan mencapai tujuan bersama. dalam masalah logo halal, maka integrasi fikih dan ekonomi dipahami sebagai upaya penyatuan peraturan hukum Islam dan strategi perekonomian dalam rangka bersama-sama menjaga eksistensi dan perkembangan keduanya melalui penyematan logo halal pada produk yang akan di pasarkan.
Integrasi  fikih  dan  ekonomi  tersebut  tertuang  dalam  sebuah  peraturan perundang  undangan.  Undang-undang  tersebut  selanjutnya  disebut  dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentng Jaminan Produk Halal. Di satu sisi peraturan  tersebut  menjaga  eksistensi  fikih  dengan  mengupayakan  kehalalan produk  bagi  umat  Islam  khususnya  dan  seluruh  masyarakat  tanpa  terkecuali. Dan  di  sisi  yang  lain,  integrasi  tersebut  mampu  mendorong  perkembangan ekonomi  dengan  peningkatan  kepercayaan  konsumen  untuk  membeli  suatu produk atau menggunakan suatu jasa. Kepercayaan konsumen kemudian dapat meningkatkan  nilai  jual  suatu  produk.  Peningkatan  nilai  jual  produk  dengan penyematan logo halal dapat dikatakan sebagai integrasi fikih dan ekonomi yang membawa dampak baik bagimasing-masing bidang. Siapapun konsumen tentu menginginkan  produk  yang  dikonsumsinya  terhindar  dari  bahaya.  Terutama konsumen muslim, mereka perlu memastikan apa saja yang mereka konsumsi terhindar dari kontaminan baik najis maupun bahan-bahan haram.
Bagi negara dengan mayoritas muslim seperti Indonesia, penyematan logo halal  sesuai  regulasi  yang  berlaku  pada  produk  halal  dirasa  sangat  perlu  dan urgen. Terlebih lagi saat ini banyak produk impor dari luar negeri mulai diminati dan  digemari  oleh  masyarakat  Indonesia.  Berangkat  dari  alasan  tersebut, integrasi  antara  fikih  dan  ekonomi  dalam  upaya  menyediakan  produk  yang aman, terjamin halal serta menguntungkan bagi konsumen maupun produsen sangat  perlu  dilakukan  dan  juga  dikuatkan  dengan  perundang  undangan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah tidak semua warga negara Indonesia
beragama  Islam,  bagaimana  bisa  hukum  Islam  mengenai  halal  dan  haram diberlakukan secara nasional.
Sebagai negara Pancasila, secara kelembagaan Indonesia menganut paham sekuler  dan  secara  filosofis  mengakui  keberadaan  agama  dalam  kehidupan masyarakatnya.  Indonesia  melindungi  kehidupan  semua  agama  dan pemeluknya.  Indonesia  tidak  hanya  menerapkan  hukum  positif  namun  juga memberi  ruang  bagi  peraturan-peraturan  agama  untuk  turut  di  positivisasi. Positivisasi pada hukum Islam mengakibatkan hukum Islam yang semula diatur secara  politik  menjadi  bagian  dari  hukum  yang  berlaku  secara  Nasional  di Indonesia  (Arianto  dan  Ahid,  2022).  Adanya  positivisasi  hukum  Islam  telah mencetuskan  banyak  sekali  peraturan  agama  yang  diundangkan.  salah  satu peraturan  agama  yang  telah  diundangkan  adalah  Undang-undang  Nomor  33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adanya kewajiban bersertifikat halal bagi  produk  yang  diperdagangkan  di  Indonesia  sebagaimana  termuat  dalam undang-undang  tersebut  menandakan  adanya  sebuah  integrasi  yang  terjadi antara fikih dan perekonomian.

## 3. Utilitas bagi Fikih Dan Ekonomi Dalam Integrasinya Menyematkan Logo Halal BPJPH pada Aneka Produk Halal
Sebelum mengupas mengenai Utilitas fikih dalam penyematan Logo halal BPJPH,  terlebih  dahulu  penulis  ingin  mengungkap  Utilias  Ekonomi  dalam Penyematan  Logo  tersebut.  Namun  penulis  ingin  mengawalinya  dengan mengupas  pengertian  Utilitas.  Utilitas  terjadi  manakala  konsumen mengeluarkan  uangnya  untuk  memperoleh  kepuasan  dengan  jalan mengkonsumsi  suatu  produk.  Dalam  dunia  ekonomi,  utilitas  memiliki  arti manfaat  suatu  produk  yang  dirasakan  oleh  seorang  konsumen  dalam mengkonsumsinya. Utilitas bisa dipengaruhi oleh faktor yang beragam. Tidak hanya fungsi dari suatu produk, utilitas juga dipengaruhi oleh faktor lain yang melekat  pada  suatu  produk,  yaitu:  nilai  guna,  frekuensi  konsumsi,  tempat, selera, tingkat keinginan konsumen, dan tingkat pengorbanan konsumen. Pada ahirnya utilitas akan mempengaruhi keputusan pembelian seseorang terhadap suatu produk (Rahmawati dan Thamrin, 2021). Dengan demikian Utilitas dapat dimaknai sebagai suatu nilai manfaat. Kemudian penulis mendefinisikan utilitas fikih  dan  ekonomi  dalam  penyematan  logo  halal  BPJPH  merupakan  nilai manfaat yang diperoleh oleh fikih maupun ekonomi dari penyematan logo halal BPJPH dalam aneka produk.
Penyematan  logo  halal  BPJPH  dalam  suatu  produk  tentu  juga mempengaruhi utilitas produk tersebut dan meningkatkan nilai jualnya. Utilitas ini  nantinya  akan  membawa  pengaruh  kuat  untuk  menggiring  keputusan pembelian  masyarakat  muslim  di  Indonesia.  Keputusan  pembelian  biasanya didasarkan pada beberapa indicator seperti pemilihan merk, waktu pembelian,
tempat pembelian dan metode pembayaran (Rizky dan Slamet, 2022). Konsumen muslim tentu akan memilih merk ataupun tempat pembelian yang bersertifikat dan berlogo halal dari pada merk atau tempat yang tidak bersertifikat halal tidak berlogo  halal.  Danupranata  dalam  Burhanuddin  dan  Riyanto  menjelaskan bahwa umat beragama akan rela merogoh saku lebih dalam demi mendapatkan integrasi karena memahami dan meyakini manfaat dari produk tersebut sesuai doktrin agamanya (Burhanuddin dan Riyanto, 2022). Dari sinilah perekonomian mendapat manfaat atau utility (utilitas) dengan adanya penyematan logo halal BPJPH dalam aneka produk dan tempat penyedia jasa. Konsumen jadi merasa lebih aman dan nyaman untuk mengkonsumsi aneka produk tersebut. sampai disini  dapat  dipahami  bahwa  utilitas  ekonomi  dari  penyematan  logo  halal BPJPH  yaitu  pengingkatan  nilai  jual  suatu  produk  yang  dibarengi  dengan peningkatan minat beli masyarakat terhadap produk tersebut.
Kemudian sebagai tangan kanan Syariat, fikih membawa misi dan tujuannya untuk  menerapkan  syariat  bagi  mukallaf  dalam  setiap  perbuatannya.  Syariat merupakan tata Aturan yang disyariatkan oleh Allah SWT  kepada hambanya. Menurut Manna Al-Qaththan, Tata aturan itu kemudian dapat pula di perjelas atau  diperinci  sebagai  segala  sesuatu  yang  menyangkut  akidah  ibadah,  ahlak maupun muamalah (Rohidin, 2017). Maka termasuk dalam salah satu tugas fikih untuk mewujudkan tujuannya yaitu memberi batasan tentang halal dan haram. Fikih  sebagai  partner  integrasi  ekonomi  dalam  penyematan  logo  halal  BPJPH turut meraih utilitas. Utilitas fikih dalam integrasi tersebut berupa tercapainya tujuan  fikih  secara  khusus  dan  secara  umum.  Sejatinya  fikih  hendak menghidupkan  dan  mempertahankan  syariat  tentang  halal  dan  haram  di  era derasnya  modivikasi  aneka  komoditi,  kreasi  jasa  dan  impor  makanan  serta barang  yang  belum  jelas  kehalalannya.  Secara  khusus  integrasi  fikih  dan ekonomi  tersebut  mengandung  sebuah  upaya  untuk  mempertahankan keberlangsungan syariat tentang halal dan haram. Dan secara umum integrasi keduanya telah memberi batasan sekaligus memberi mashlahat bagi konsumen muslim maupun perekonomian. Dampak penting dari utilitas fikih atas integrasi tersebut yaitu tercapainya peningkatan kesadaran dan kewaspadaan konsumen muslim  untuk  mengkonsumsi  aneka  produk  dan  jasa  halal  dalam  rangka mematuhi  aturan  Syariat  yang  berlaku.  Dengan  demikian,  utilitas  fikih  dalam integrasinya  dengan  ekonomi  melalui  penyematan  logo  halal  BPJPH  bukan hanya  dirasakan  oleh  fikih,  namun  secara  tidak  langsung  juga  dirasakan  oleh Syariat sebagai sumber fikih dan konsumen muslim sebagai objek fikih.

## CONCLUSION
Peneymatan  Logo  halal  dengan  pengintegrasian  fikih  dan  ekonomi  dalam rangka  penyematan  logo  halal  telah  menciptakan  nilai  manfaat  atau  disebut dengan  utility.  Baik  bagi  fikih  maupun  bagi  ekonomi.  Fikih  sendiri,  ia  lebih
banyak berperan baik bagi ekonomi ataupun bagi dirinya sendiri. bagi ekonomi ia  menyediakan  peluang  untuk  pengembangan  potensi  penjualan.  Sedangkan bagi  dirinya  sendiri  ia  telah  berhasil  mencapai  tujuannya  setelah  melakukan integrasi  dengan  bidang  ekonomi.  Fikih  dalam  maslaah  ini  telah  berhasil melaksanakan  sebuah  upaya  untuk  menghidupkan,  menegakkan  dan mempertahankan syariat bagi mukallaf tepatnya mengenai perilaku konsumen muslim  untuk  mengkonsumsi  aneka  produk  halal  diera  gempuran  produk syubhat (belum  jelas  halal  maupun  haramnya).  Sedangkan  Utilitas  ekonomi dalam masalah ini adalah peningkatan kepercayaan dan kenyamanan konsumen melalui penyematan logo halal pada aneka produk halal. Dimana kepercayaan dan  kenyamanan  tersebut  dapat  meningkatkan  nilai  jual  suatu  produk  serta meningkatkan minat beli masyarakat.

## REFERENCES
Alinda R., dan Adinugraha, H., H. (2022). Pengaruh Logo Halal, Kesadaran Halal dan Sikap  Konsumen  Untuk  Kembali  Membeli  Produk  Makanan  dan  Minuman Kemasan. Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi dan bisnis Islam, 2 (2), 153-168.
Arianto  dan  Ahid,  H.,  N.  (2022).  Penelitian  dan  Pengembangan  (Studi  Positivisasi Hukum Islam di Indonesia), Inovatif, 8 (1), 93-115.
Azhari, M., R., Mashuri S. dan Al-habsyi F. (2022). Integrasi Pendidikan Agama Islam dalam  Pemanfaatan  Teknologi  di  Era  Society  5.0, Prosiding  kajian  Islam  dan Integrasi  Ilmu  di  Era  Society  5.0  (KIIIES  5.0)  Pascasarjana  Universitas  Negeri Datokarama Palu, 1, 212-217.
Bariroh  M.  (2022),  Positivisasi  Nilai  Syariah  Dalam  Regulasi  Jaminan  Integrasi  di Indonesia, Ahkam, 10(1), 38-39.
Burhanuddin,  Rianto,  S.  (2022).  Perilaku  Konsumen  Muslim  Indonesia  Terhadap Perkembangan Produk Makanan dan Minuman Halal, PKWU, 10(2), 645-654. Daru, N., W., dan Anwar, M., C. (2019). Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Produk MS Glow yang Bersertifikat Halal di Surabaya, Jurnal Ekonomi Islam, 2(2), 1-10. Jannah  L.,  N.,  dan  Kevin.  (2022).  Analisa  Minat  Beli  Konsumen  Muslim  Terhadap Produk  Makanan  Berlabel  Halal  di  Kota  Batam, JGBMR:  Journal  of  Global Bussiness and management Review, 4(1), 101-108.
Kawila  A.  (2022).  Peraturan  Pemberlakuan  Sertifikasi  Halal  Terhadap  Produk  Asing yang  Masuk  ke  Suatu  Negara  Menurut  Hukum  Internasional  (Analisis  Produk Kosmetik Impor Korea Selatan), JIMHUM, 2(1), 3.
Lubis,  M.,  A.,  A.,  dan  Permata,  C.  (2022).  Analisis  Keputusan  Kepala  Badan Penyelenggara Jaminan Integrasi Nomor 40 Tahun 2022 Terkait Ketiadaan Nama Lembaga  Berwenang  pada  Label  Halal  Perspektif  Najmudin  Al-Thufi, Al- Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 10 (2), 423-436. Nurdin,  N.,  Novia  N.,  Rahman  A.,  dan  Suhada,  R.  (2019).  Potensi  Industri  Produk Makanan Halal di Kota Palu, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 1 (1), 1-12. Nursan, M. (2021). Manajemen Industri Produk Halal Dalam Perspektif Ekosistem Halal,
(Makassar: Desanta Muliavisitama), 49.
Pardiansyah,  E.,  Abduh  M.  dan  Najmudin.  (2022).  Sosialisasi  dan  Pendampingan Sertifikasi  Halal  Gratis  (Sehati)  dengan  Skema  Self-Declare  bagi  Pelaku  Usaha
Mikro  di  Desa  Domas, Jurnal  Pengabdian  dan  Pengembangan  Masyarakat Indonesia , 2 (2), 101-110.
Rachman,  A.,  Maemunah  M.,  dan  Ulpah,  M.  (2022).  Desain  Baru  Logo  Halal  Badan Penyelenggara Jaminan Integrasi; Antara Urgensi, Seni dan Esensi. El-Buhuth , 4 (2), 245-262.
Rahmawati  dan  Thamrin,  H.  (2021).  Relevansi  Utility  dan  Mashlahah  dalam  Mikro Ekonomi Syariah, Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 4(2), 1-9.
Rizky M., dan Slamet, G. (2022). Pengaruh Kualitas Produk dan Label Halal Terhadap Pembelian Konsumen pada Kosmetik Wardah di Kartasura, Smooting, 20(2), 137- 144.
Rohidin. (2017). Pengantar Hukum Islam, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 5. Rusdin  dan  Yuwono,  W.  (2022).  Analisis  Pengaruh  E-Wom,  Attitude,  Information Quality  Terhadap  Purchase  Intenstion  dan  Trust  Sebagai  Variabel  Intervening  di Kota Batam yang Menggunakan E-commers, JIMEA, 6(1), 487-495.
Sampoerno,  M.,  N.,  Sa’adah  M.,  Hardi,  S.,  P.  (2022).  Semiotycs  Analisis  Toward Indonesian Halal logo, Ijma , 2(2), 11-17.
Sayekti,  N.,  W.  (2014).  Jaminan  Produk  Halal  dalam  Perspektif  kelembagaan, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik , Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Stiawan F., dan Septiana A. (2019). Buku Ajar Studi Fikih , (Pamekasan: Duta Media), 11.
Sucipto S., Kusumastuti, N., P., A., Islami F., N., A., dan Septifani, R. (2021). Pengaruh Keberadaan  Logo  Halal  dan  Kualitas  Keripik  Tempe  Terhadap  Keputusan Pembelian Konsumen (Influence of Halal  Logo Existence and Quality  of Tempe Chips  on  Consumer  Purcashing  decision).  Jurnal  Teknologi  &  Industri  Hasil Pertanian, 26(1), 11-24.
Sukardani, P., S., Setianingrum V., M. dan Wibisono, A., B. (2018). Halal Lifestyle: Current Trends in Indonesian Market, Atlantis Press, Volume 226, 334. Warto dan Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia, Al Maal: Journal of Islamic Economics And Banking, 2(1), 98-112. Widayat, Sulardjaka, Al-Baarri, A., N., Nurjannah, R. (2020). Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Hanum Food (Halal Certification Support In UMKM Hanum Food), Indonesian Journal of Halal , 3(1), 84.
Zamharira,  C.,  dan  Abdullah,  M.  A.,  Trend  Makanan  Korea  di  Banda  Aceh; Penyelenggaraan Jaminan Integrasi oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan  Kosmetika  (LPPOM)  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  Aceh, Jurnal  Geuthe, 101-108.