## DOI: 10.46730/japs.v5i1.123
Evaluasi Kebijakan Terhadap Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pemungutan Retribusi Labuh Jangkar Intan Sapitri, Tasya Hirdia Safitri, Heru Supratman
1,2,3 Ilmu Administrasi Negara/FISIP/Universitas Maritim Raja Ali Haji
Email: sapitriintan656@gmail.com Kata kunci Abstrak Evaluasi, Retribusi, Labuh Jangkar Pengelolaan  sumber  daya  maritim  menjadi  aspek  krusial  dalam pembangunan  ekonomi  suatu  daerah,  khususnya  di  wilayah Kepulauan  Riau  telah  mengimplementasikan  kebijakan  untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya maritim melalui pemungutan  labuh jangkar. Labuh jangkar merupakan suatu keadaan berlabuh dengan mengunakan jangkar dilaut dengan maksud tertentu. Kegiatan Labuh Jangkar kapal yang memanfaatkan wilayah perairan Kepulauan Riau dan tidak terdapatnya system pemungutan retribusi labuh  jangkar  kapal.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi kebijakan  tersebut  dan  menganalisis  kewenangan.  Pemerintah Provinsi  Kepulauan  Riau  dalam  pelaksanaan  pungutan  retribusi tersebut . Keywords Abstract Evaluation, Retribution, Anchor Maritime  resource  management  is  a  crucial  aspect  in  the  economic development of a region, espically in the Riau Island region which has implemented policies to increase the utilization of maritime resources through  anchoring.  Anchoring is a  condition  of  anchoring  using an anchor  at  sea  for  a  specific  purpose.  Ship  anchoring  activities  that utilize  the  waters  of  the  Riau  Island  and  there  is  no  system  for collecting  ship  anchor  fees.  This  research  aims  to  evaluate  these policies and analyze authority. Riau Island Provincial Government in implementing the levy collection.

## Pendahuluan
Wilayah  maritim  memiliki  kompleksitas  yang  berbeda  dengan  wilayah  daratan dalam  konteks  pemahaman  geografis  dan  tata  kelola.  Perencanaan  yang  cermat diperlukan  untuk  mendukung  pembangunan  kepulauan,  mempertimbangkan  berbagai masalah  yang  ada  di  daerah  kepulauan,  seperti  keterbatasan  infrastruktur  dan  sarana perhubungan  laut  dan  udara.  Penyediaan  infrastruktur  dan  sarana  perhubungan  ini diperlukan untuk mendukung logistic, mendorong pengembangan ekonomi, mendorong pemberdayaan masyarakat, meningkatkan mobilitas penduduk antar pulau, dan mengatasi keterisolasian masyarakat.(Sholeh et al.,2023).
Indonesia  memiliki  potensi  untuk  menjadi  pusat  maritim  dunia  karena  menjadi negara kepulauan. Namun, kebijakan maritimnya belum sepenuhnya mendukung potensi ini, seperti  reklamasi  yang tidak sesuai  dengan budaya bahari dan pelabuhan domestik yang  belum  berkembang  menjadi  pelabuhan  sub-internasional,  dan  ZonaEkonomi Ekslusif  (ZEE)  yang  masih  terabaikan.  Kepulauan  Riau  adalah  daerah  yang  dapat dikategorikan  sebagai  wilayah  maritime  dan  kepulauan,  karena  sebagian  besar,  yakni
Volume 5, Nomor 1 April 2024 P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601

## Jurnal JAPS
96%  dari  luas  wilayahnya  terdiri  dari  perairan  laut,  sementara  hanya  4%  sisanya merupakan daratan(Poti, 2018).
Penulisan ini akan mengulas mengenai tentang pengelolaan Labuh Jangkar dibagi antara pemerintah pusat dan daerah kepulauan. Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 36  Tahun  2000,  yang  mengesahkan  Perpu  No.  1  Tahun  2000  tentang  Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, BP Batam melakukan pungutan untuk Labuh Jangkar  sebelum  adanya  peraturan  daerah  (Perda).  Perda  No.9  Tahun  2017  adalah perubahan  kedua  dari  Perda  No.1  Tahun  2012  mengenai  Retribusi  Daerah  di  Provinsi Kepulauan Riau. Sejak pertengahan tahun 2017 BP Batam tidak lagi melakukan pungutan retrebusi  Labuh  Jangkar  kapal.  Di  sisi  lain,  pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  juga tidak dapat melakukan pungutan serupa retrebusi labuh jangakar karena kewenangan ini telah  diambil  alih  oleh  Kementrian  Perhubunagan  berdasarkan    Peraturan  Pemerintah (PP)  No.  22  Tahun  1997  mengenai    Jenis  dan  Penyetoran  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak( Ariatno, 2021).
Wilayah geografis Provinsi Kepulauan Riau memiliki keunggulan strategis karena terletak di Selat Malaka, merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk didunia. Setiap tahun, ratusan ribu kapal kargo dan tanker melewati Selat Singapura. Berdasarkan data tahun  2017,  diperkirakan  80.000-90.000  kapal  melintas  setiap  tahun,  yang  berhadapan langsung  dengan wilayah Provinsi  Kepulauan Riau. Area tertentu  di  perairan tersebut diperlukan  untuk  labuh  jangkar  (parker  kapal)  karena  banyaknya  aktivitas  lalu  lalang kapal  dan  kapal.  Di  tempat  ini,  kapal  dapat  menunggu  kontrak  muatan,  melakukan perbaikan kecil, menanti pembeli (kapal dijual), dan melakukan alih muatan antar kapal tanpa  perlu  menggunakan  dermaga  yang  mungkin  ada  di  Provinsi  Kepulauan  Riau. Angka yang dapat  diperkirakan  mencapai  Rp. 6 triliun. Sejalan dengan intensitas lalu lintas kapal  dan permintaan tinggi  untuk labuh jangkar, saat  ini terdapat  enam  local  di perairan  Provinsi  Kepulauan  Riau  yang  diatur  khusus  untuk  kegiatan  labuh  jangkar (Manafi, 2021).
Berdasarkan penjelasan pada latar belakang , pokok permasalahan yang menjadi focus  dalam  penelitian  ini  adalah  mengevaluasi  kebijakan  tersebut  dan  menganalisis kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan pungutan retribusi Labuh  Jangkar.  Tujuan  dari  kajian  ini,  adalah  membahas  kewenangan  Pemerintah Kepulauan  Riau  dalam  pelaksanaan  retrebusi  Labuh  jangkar.  Penelitian  ini  juga bertujuaan  untuk  mengevaluasi  efektivitas  kebijakan  pungutan  retrebusi  labuh  jangkar dan menganalisis kewenangan pemerintah terhadap pengelolaan pungutan retrebusi labuh jangkar tersebut.

## Metode
Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang  mendalam  tentang  evaluasi  kebijakan  pungutan  retrebusi  labuh  jangakar  dan kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pendekatan kualitatif memungkinkan penelitian  untuk  mengeksplorasi  persepsi,  pandangan,  dan  konteks  social  yang mempengaruhi kebijakan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Sumber Daya Maritim
Sumber daya maritime memberikan gambaran holistic mengenai kekayaan potensi yang  dimiliki  oleh  wilayah  laut.  Peran  sumber  daya  maritime  sangat  penting  dalam konteks  ekonomi,  lingkungan,  dan  keberlanjutan.  Sumber  daya  martim  mencakup beragam ekosistem laut dan keanekaragaman hayati. Kekayaan flora dan fauna laut bukan hanya memberikan manfaat ekonomi melalui sektor perikanan,namun juga mendukung keberlangsungan ekosistem dan keseimbanagan lingkungan. Ekosistem laut tidak hanya memberikan  pangan  melalui  perikanan,  tetapi  juga  menyediakan  layanan  ekosistem seperti  pengaturan  iklim,  penyerapan  karbon,  dan  habitat  bagi  berbagai  spesies. Pemahaman ini menunjukkan perlunya perlindngan dan pengelolan yang berkelanjutan (Wibowo et al, 2021).
Potensi  energi  terbarukan  dari  laut,  seperti  gelombang  dan  arus  laut,  menjadi alternatif  yang  menjanjikan  untuk  memenuhi  kebutuhan  energi  berkelanjutan. Pemanfaatan potensi energi laut dapat berkontribusi pada diversifikasi sumber energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan  yang  berbasis  ekosistem  dan  berkelanjutan  menjadi  kunci  dalam  menjaga keberlanjutan  populasi  ikan.  Kesadaran  akan  pentingnya  pengelolaan  yang  bijaksana telah  meningkat  sebagai  respons  terhadap  kekhawatiran  akan  penangkapan  ikan berlebihan.
Keterkaitan antara pemanfaatan sumber daya maritim dan pembangunan ekonomi menjadi fokus perhatian. Sumber daya maritim yang dikelola dengan baik dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung sektor pariwisata. Ancaman terhadap sumber daya maritim seperti perubahan iklim, polusi, dan aktivitas manusia perlu mendapat perhatian serius. Upaya perlindungan dan mitigasi harus diimplementasikan untuk mencegah kerugian yang dapat terjadi akibat degradasi  sumber  daya  laut.  Keterlibatan  dan  partisipasi  komunitas  lokal  dalam pengelolaan sumber daya maritim menjadi faktor penting. Pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan memastikan pemanfaatan sumber daya dengan tetap memperhatikan keberlanjutan.
Dalam proses perencanaan pembangunan, penting untuk melakukan evaluasi guna memastikan bahwa proses tersebut dapat mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Evaluasi  memiliki  peran  kunci  dalam  pelaksanaan  pengambilan  kebijakan.  Pertama, evaluasi  memiliki  kemampuan  untuk  menyediakan  informasi  yang  valid  dan  dapat dipercaya terkait kinerja kebijakan. Pada akhirnya, hal ini dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana tujuan dan target telah tercapai. Evaluasi membantu mengklarifikasi dan  memberikan  masukan  terhadap  nilai-nilai  yang  membantu  menetapkan  tujuan  dan target.  Ketiga,  evaluasi  juga  membantu  dalam  memilih  teknik  untuk  menganalisis kebijakan,  yang  mencakup  perumusan  masalah  dan  penyusunan  saran.  (Naharuddin, 2022).
William  (2018)  mengatakan  Terdapat  enam  kriteria  evaluasi  yang  harus dipertimbangkan,  yaitu  efektivitas,  efisiensi,  kecukupan,  perataan,  responsivitas,  dan
ketepatan.  Menurutnya,  hanya  tiga  kriteria  yang  rasional  untuk  menganalisis  proses dalam  sebuah  kebijakan.  Pertama,  efisiensi  membahas  sejauh  mana  usaha  yang diperlukan  untuk  mencapai  hasil  yang  diinginkan,  termasuk  pertimbangan  biaya, manfaat,  dan  rasio.  Kedua,  perataan  membahas  sejauh  mana  biaya  dan  manfaat didistribusikan  secara  merata  kepada  kelompok-kelompok  yang  berbeda.  Ketiga, responsivitas membahas sejauh mana hasil kebijakan memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai dari kelompok-kelompok tertentu.
Proses perencanaan pembangunan menitikberatkan pada penyusunan rencana kerja yang  melibatkan  tiga  tahap  utama:  (1)  Input  yang  mencakup  sumber  daya  keuangan, tenaga  kerja,  fasilitas,  dan  lain-lain;  (2)  Proses  yang  melibatkan  serangkaian  kegiatan; dan  (3)  Output  yang  menghasilkan  berbagai  hasil  atau  pencapaian  (outcomes).  Proses perencanaan dimulai dengan evaluasi informasi mengenai ketersediaan sumber daya yang kemudian  diselaraskan  dengan  arah  pembangunan.  Dengan  demikian,  perencanaan pembangunan  dapat  disesuaikan  dengan  kebutuhan,  dinamika  reformasi,  dan  prinsip pemerintahan yang berorientasi pada masyarakat(Wirawan et al., 2015).

## 2. Kebijakan Pungutan Retrebusi Labuh Jangkar
Pungutan  retribusi  labuh  jangkar  merupakan  salah  satu  bentuk  kebijakan  fiskal yang umum diterapkan oleh pemerintah daerah yang memiliki wilayah pesisir. Menurut Siregar  (2023),  pungutan  ini  bertujuan  untuk  mengoptimalkan  penggunaan  wilayah perairan dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kewenangan dan peran pemerintah daerah dalam mengelola pungutan retribusi labuh jangkar memiliki dampak signifikan  terhadap  efektivitas  kebijakan.  Studi  yang  dilakukan  menyoroti  peran pemerintah  daerah  dalam  menetapkan  tarif,  mengelola  penerimaan,  dan  menentukan alokasi dana hasil pungutan (Cengkeng, 2020).
Dalam  kaitannya  dengan  kebijakan  pungutan  retribusi  labuh  jangkar,  perlu dianalisis  dampaknya  terhadap  aktivitas  maritim  dan  ekonomi  lokal.  Menurut Sumardjoko  (2019)  menunjukkan  bahwa  penentuan  tarif  yang  tepat  dapat  mendorong pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus memberikan dorongan ekonomi bagi masyarakat setempat. Legalitas kebijakan pungutan retribusi labuh jangkar menjadi hal krusial yang mempengaruhi kepatuhan pihak terlibat. Aspek legal dan regulasi perlu diperhatikan dalam merancang kebijakan agar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung keberlanjutan implementasinya (Leks, 2013).
Pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan pungutan retribusi labuh jangkar adalah  faktor  penentu  keberhasilan  kebijakan  ini.  Sistem  pengawasan  yang  baik  dapat menghindarkan potensi penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah  daerah.  Melibatkan  pemangku  kepentingan  seperti  pelaku  usaha  maritim, nelayan,  dan  masyarakat  lokal  dalam  proses  perumusan  dan  evaluasi  kebijakan  sangat penting.  Keterlibatan  mereka  dapat  memastikan  kebijakan  pungutan  retribusi  lebih relevan dengan kebutuhan dan kondisi lokal.
Berdasarkan  evaluasi  kebijakan  pungutan  retribusi  labuh  jangkar  di  Provinsi Kepulauan Riau, beberapa hal yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan implementasi kebijakan tersebut:
1) Sosialisasi kebijakan kepada masyarakat luas, pelaku usaha maritim, dan pihak-pihak terkait perlu ditingkatkan. Diperlukan kampanye edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan  pemahaman  masyarakat  terkait  tujuan,  manfaat,  dan  prosedur pungutan retribusi labuh jangkar.
2) Perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap peraturan dan regulasi terkait pungutan retribusi labuh jangkar. Jika ditemukan kelemahan atau ketidakjelasan, maka perlu adanya perbaikan atau penyempurnaan regulasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan aktual dan mendukung kelancaran implementasi kebijakan.
3) Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  disarankan  untuk  meningkatkan  transparansi dalam  penggunaan  dana  hasil  pungutan.  Penyampaian  informasi  secara  terbuka kepada masyarakat mengenai alokasi dana dan proyek yang didanai oleh pungutan retribusi akan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.
4) Penguatan  kewenangan  Pemerintah  Provinsi  perlu  terus  diperhatikan.  Koordinasi yang baik antara instansi terkait seperti pemerintah daerah, pelabuhan, dan lembaga terkait lainnya juga merupakan faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan kebijakan. Perlu  dilakukan  pertemuan  rutin  dan  mekanisme  komunikasi  yang  efektif antarinstansi terkait.
5) Pemantauan terhadap dampak sosial dan ekonomi kebijakan pungutan retribusi labuh jangkar  perlu  dilakukan  secara  berkala.  Evaluasi  ini  dapat  membantu  dalam menyesuaikan  kebijakan  dengan  perubahan  keadaan  dan  menanggapi  perubahan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha maritim.
6) Melibatkan  pemangku  kepentingan,  termasuk  masyarakat  lokal  dan  pelaku  usaha maritim, dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pungutan retribusi labuh  jangkar  sangat  penting.  Forum  diskusi  dan  mekanisme  partisipatif  dapat diterapkan untuk mendengar dan merespons aspirasi mereka.
Dengan menerapkan hal-hal tersebut, diharapkan implementasi kebijakan pungutan retribusi  labuh  jangkar  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  dapat  menjadi  lebih  efektif, berkelanjutan,  dan  mendukung  pembangunan  ekonomi  dan  pemanfaatan  sumber  daya maritim secara berkelanjutan

## Simpulan
Penelitian  evaluasi  kebijakan  pungutan  retrebusi  labuh  jangkar  di  Provinsi Kepulauan  Riau  menghasilkan  sejumlah  temuan  yang  memberikan  gambaran komprehensif  terkait  implementasi  kebijakan  dan  kewenangan  pemerintah  daerah. Berdasarkan analisis data kualitatif, beberapa kesimpulan dapat diambil:
1) Evaluasi  menunjukkan  bahwa  kebijakan  pungutan  retrebusi  labuh  jangkar  telah memberikan    kontribusi  signifikan  terhadap  pendapatan  daerah  dan  pengelolaan sumber  daya  maritime.  Meskipun  demikian,  perlu  diperhatikan  bahwa  efektifitas kebijakan  ini  dapat  ditingkatkan  melalui  perbaikan  dalam  peraturan,  pengawasan, dan transparasi.
2) Kewenangan  pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  dalam  mengelola  pungutan retrebusi labuh jangkar terlihat cukup kuat, tetapi masih ditemui beberapa kendala terutama  terkait  dengan  koordinasi  antarinstansi.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya
langkah-langkah konkret untuk memperkuat kewenangan tersebut agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efesien.
3) Dampak  sosial  dan  ekonomi  dari  pungutan  retrebusi  labuh  jangkar  terhadap masyarakat  lokal  dan  pelaku  usaha  maritime  terindefikasi.  Penting  untuk  terus memonitor  dalam  mengevaluasi  dampak  ini  guna  memastikan  bahwa  kebijakan memberikan manfaat bagi semua pihak terlibat.
4) Evaluasi  mengidentifikasikan  sejumlah  kendala,  seperti  kurangnya  kesadaran masyarakat terkait tujuan kebijakan, serta perluasan pungutan retrebusi yang dapat memicu  ketidak  puasan.  Pemahaman  mendalam  terhadap  tantangan  ini  dapat menjadi dasar untuk perbikan kebijakn yang lebih baik dimasa depan.
5) Berdasarkan  temuan  evaluasi  ,  beberapa  rekomendasi  diberikan,  antara  lain perluasan  sosialisasi  kebijakan  kepada  masyarakat,  perbaikan  regulasi  terkait, peningkatan  koordinasi  antar  instansi  terkait,  dan  peningkatan  transparasi  dalam penggunaan dana hasil pungutan.
Dengan  demikian,  kesimpulan  evaluasi  ini  memberi  gambaran  holidtik  tentang implementasi  kebijakan  pungutan  retrebusi  labuh  jangkar  di  Provinsi  Kepulauan  Riau. Kesimpulan  ini  diharapkan  dapat    menjadi  panduan  bagi  pemerintah  Daerah  dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan evektifitas kebijakan dan memastikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya maritime secara berkelanjutan.

## Referensi
Arianto,  B.  (2021),  Pemetaan  Konflik  padaPengelolaan  Labuh  Jangkar  Di  Provinsi Kepulauan Riau. KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemertintah, 6(1), 53-56
Cengkeng, A. (2020). Otonomi dan Desentralisasi menurut UUD 1945 ( Perbandingan antar sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945 ). Jurnal Majelis, 2(1), 1-17A
Leks, E. M. (2013). Analisis dan Evaluasi Peraturan dan Perundang-undangan tentang perumahan rakyat. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, 1-269
Manafi,  R.  M.  (2021)  Melabuh  Jangkar  Membangun  Maritim,  Kementrian  Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi
Naharuddin,  (2020).  Evaluasi  Perencanaan  Pembangunan  Wilayah  Kepulauan  Riau
Tahun 2019. Ilmu Pemerintahan, 06(2). 175-190
Poti,  J.  (2018).  Membangun  National  Branding  Image  Kepulauan  Riau  Sebagai  Poros Mritim Dunia, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 4(1), 1-13
Sholeh,  C.  Kurnianingsih,  F.  ,  Azizi,  R.,  &  Setiawan  ,  R.  (2023).  Kebijakan  dan  Tata Kelola Maritim Provinsi Kepulauan Riau Menuju Poros Maritim Dunia. 5(3), 1-18 Siregar,  H.  A.  S.  (2023).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2003-2021. Journal of Development Economic and Social Studies, 2(1), 194-204
Sumadjoko,  I.  (2019).  Penguatan    Kinerja  Keuangan  Daerah  Kepulauan  dan  Implikasi Terhadap  Perubahan  Fundamental  Ekonomi  Regional.  Jurnal  Desesntralisasi Fisikal, Ekonomi, dan Keuangan Daerah, 5(5), 1-20
Wibowo,  A.,  Prabawa,  E.,  &    Sugiarto,  E.  (2021).  Manajemen  Strategi  Pengelolaan Sumber Daya Maritim di Indonesia. Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi, 12(2), 163-170
William, D. (2018). Public Policy Analysis Integrated Approach (6th ed). Roultledge Wirawan,  R,  mardiyono,  &  Nurpratiwi,  R.  (2015).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 3(2), 301-312