## PERAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGELOLAAN KERAGAMAN DI SEKOLAH

## THE ROLE OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN A DIVERSITY MANAGEMENT AT SCHOOLS

## Herman Hendrik
Badan Riset dan Inovasi Nasional herman.hendrik2003@gmail.com

## J U R N A L PENELITIAN KEBIJAK AN PENDIDIKAN
Naskah diterima:
14 Juni 2022 direvisi akhir: 9 Agustus 2022 disetujui: 19 Agustus 2022 Volume 15 Nomor 1/2022
DOI      : dx.doi.org/10.24832/jpkp.v15i1.592

## ABSTRACT
This paper aimed to describe the roles of civil society organizations in managing diversity at schools. Civil society organization is an important element in a democracy. Their role in many aspects of life in Indonesia has been widely revealed, including in the education sector. Education in Indonesia reflects the character of Indonesian society in general, which is rich in diversity. Therefore, managing diversity in schools becomes a paramount issue. This is to anticipate the emergence of conflicts stemming from intolerance and inability to accept differences.  This  paper  was  written  through  library  research.  Data  were  collected  from various sources: books, journals, reports, and websites containing information about civil society organizations and their work in managing diversity in education. Research findings revealed that a number of civil society organizations had played a role in managing diversity in education units through various activities such as trainings, seminars, and discussions. These various activities target almost every element in the school; namely students, teachers, and principals.
Key words : civil society organization, diversity management, tolerance in schools, diversity education, peace in schools

## ABSTRAK
Artikel  ini  memaparkan  peran-peran  organisasi  masyarakat  sipil  dalam  pengelolaan keragaman  di  sekolah.  Organisasi  masyarakat  sipil  merupakan  elemen  penting  dalam suatu negara demokrasi. Peran mereka dalam banyak segi kehidupan di Indonesia telah banyak  terungkap,  termasuk  dalam  bidang  pendidikan.  Dunia  pendidikan  di  Indonesia mencerminkan  karakter  masyarakat  Indonesia  secara  umum,  yaitu  adanya  keragaman. Dengan adanya fakta keragaman itu, pengelolaan keragaman di sekolah menjadi sesuatu yang  sangat  mendesak.  Hal  tersebut  untuk  mengantisipasi  potensi  munculnya  konflik yang bersumber dari sikap yang tidak menerima perbedaan atau sikap intoleran. Artikel ini  dibuat  berdasarkan  penelitian  pustaka.  Data  dikumpulkan  dari  berbagai  sumber berupa buku, jurnal, laporan, serta situs jejaring yang berisi informasi mengenai organisasi masyarakat sipil dan kiprahnya dalam pengelolaan keragaman di dunia pendidikan. Temuan penelitian  mengungkapkan  bahwa  sejumlah  organisasi  masyarakat  sipil  telah  berperan dalam  pengelolaan  keragaman  di  satuan  pendidikan  melalui  beragam  kegiatan,  seperti pelatihan, seminar, dan diskusi. Berbagai kegiatan tersebut menyasar hampir setiap elemen di sekolah, yaitu peserta didik, guru, dan kepala sekolah.
Kata kunci : organisasi masyarakat sipil, pengelolaan keragaman, toleransi di sekolah, pendidikan kebinekaan, sekolah damai

## PENDAHULUAN
B anyaknya  suku  bangsa,  agama,  dan kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha Esa berkontribusi terhadap keragaman yang ada di Indonesia. Keragaman tersebut tidak hanya hadir dalam kehidupan masyarakat secara umum,  tetapi  juga  menjadi  fakta  dalam  dunia pendidikan.  Para  peserta  didik,  terutama  yang tinggal di daerah-daerah yang heterogen, harus berhadapan dengan orang-orang yang berbeda dari mereka; terutama dalam hal agama— termasuk  aliran  kepercayaan  terhadap  Tuhan Yang Maha Esa—dan suku bangsa.
Sebagai  sebuah  fakta,  keragaman  di  dunia pendidikan telah menjadi isu penting dalam kebijakan  pendidikan.  Ketika  membicarakan tentang  prinsip  penyelenggaraan  pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  pada  Pasal  4  Ayat (1)  menyatakan  bahwa  kemajemukan  bangsa merupakan salah satu hal yang dijunjung tinggi dalam  penyelenggaraan  pendidikan;  sehingga tercapai  penyelenggaraan  pendidikan  yang demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003) .
Akomodasi isu keragaman dalam kebijakan pendidikan sangat dapat dipahami. Selain bahwa keragaman  memang  suatu  fakta,  keragaman di dunia pendidikan juga mengandung potensi ganda.  Di  satu  sisi,  keragaman  dapat  menjadi sumber konflik di satuan pendidikan. Di sisi lain, pendidikan  menjadi  pintu  masuk  yang  efektif bagi  penyebaran  nilai-nilai  yang  menghormati keragaman (Hendrik  dkk.,  2020) .  Konflik yang  berkaitan  dengan  keragaman  biasanya bersumber  pada  sikap  intoleran,  yang  secara garis besar dapat dikatakan sebagai sikap tidak menenggang pendirian yang berbeda. Sejumlah kasus intoleransi di dunia pendidikan telah tercatat dalam beberapa tahun terakhir.
Sebagai contoh, pada tahun 2014, terjadi kasus pelarangan penggunaan hijab atau jilbab— penutup  kepala  wanita  beragama  Islam—di SMPN 1  Singaraja  dan  SMAN  2  Denpasar, Bali. Pada  tahun  2017,  di  SMAN  1  Maumere  terjadi pelarangan  jilbab.  Pada  tahun  2018,  kepala SMAN  8  Yogyakarta  mewajibkan  siswanya, termasuk  yang  beragama  Kristen  dan  Katolik,
untuk mengikuti kegiatan kemah di Hari Paskah. Pada  tahun  2019,  ada  surat  edaran  di  SDN  3 Karang  Tengah,  Gunung  Kidul,  Yogyakarta, yang isinya mewajibkan semua siswa di sekolah tersebut untuk mengenakan seragam ala pakaian muslim. Pada tahun 2019 di SD Inpres 22  Wosi  Manokwari  terjadi  pelarangan  jilbab. Pada tahun 2020, di SMAN 1 Gemolong, Sragen, terjadi  kasus  perundungan  oleh  seorang  siswa aktivis  Kerohanian  Islam  (Rohis)  di  sekolah tersebut  terhadap  siswi  lainnya  karena  tidak berhijab (Kompas.com, 2021) .
Fakta-fakta  tersebut  mengindikasikan  perlunya pengelolaan  keragaman  yang  baik  dalam dunia pendidikan. Pengelolaan keragaman di sekolah  merupakan  usaha-usaha  dalam  rangka pengakuan serta penyediaan ruang berekspresi untuk semua unsur dalam sekolah; sehingga setiap warga sekolah dapat mengusung jati diri masing-masing  dan  saling  berinteraksi  tanpa adanya  upaya-upaya  peminggiran (Suhadi, 2016) .
Menyadari pentingnya pengelolaan keragamaan di  satuan  pendidikan,  sejumlah  pihak  telah berupaya  untuk  menghadirkannya.  Penelitian oleh  Hendrik  dkk. (2020) menemukan  bahwa kelahiran praktik pengelolaan keragaman agama di  sekolah  melibatkan  peran  beberapa  pihak, yaitu: kepala daerah, organisasi nonpemerintah, yayasan  pendidikan,  tokoh  agama,  dan  guru pendidikan  agama.  Di  antara  pihak-pihak tersebut, tampak ada organisasi nonpemerintah, yang  dalam  konteks  ini  dapat  disebut  juga sebagai organisasi masyarakat sipil.
Organisasi masyarakat sipil merupakan elemen penting dalam sebuah negara demokrasi. Kontribusinya  dinilai  berperan  penting  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara. Mereka  merupakan  mitra  pemerintah  dalam implementasi program-program pembangunan; di samping fungsinya sebagai penyambung lidah rakyat  serta  penyeimbang  relasi  antara  rakyat dan negara (Herdiansyah & Randi, 2016).
Contoh konkret mengenai peran organisasi masyarakat  sipil  telah  banyak  dipublikasikan. Suharko dan Kusumadewi (2019) mengemukakan temuan penelitiannya tentang peran organisasi masyarakat  sipil  dalam  bidang  pelestarian lingkungan.  Diungkapkan  bahwa  organisasi masyarakat  sipil  bernama  Gerakan  Memungut
Sehelai Sampah Sungai Karang Mumus (GMSS- SKM) telah berperan dalam mengedukasi warga sekitar  Sungai  Karang  Mumus,  Samarinda, mengenai  pentingnya  menjaga  kelestarian sungai (Suharko & Kusumadewi, 2019). Ada pula Kamim (2019) yang  mengungkapkan  bahwa organisasi  masyarakat  sipil  berperan  dalam proses perintisan sistem informasi desa. Dalam tulisannya,  penulis  tersebut  menceritakan bagaimana organisasi masyarakat sipil bernama Balai  Sakinah  ‘Aisyiyah  (BSA)  berperan  penting sebagai  mitra  pembangunan  desa  Kalibening, Kecamatan  Dukun,  Kabupaten  Magelang; dengan  diimbangi  oleh  peran  mahasiswa  yang sedang  melakukan  kuliah  kerja  nyata (Kamim, 2019) .
Keterlibatan  organisasi  masyarakat  sipil dalam dunia pendidikan telah menjadi topik yang  diteliti,  dan  sejumlah  literatur  yang mengungkapkan  peran  organisasi  masyarakat sipil dalam dunia pendidikan telah tersedia. Hasibuan  dan  Yeltriana (2021) mengemukakan bahwa  dalam  rangka  memperjuangkan pelindungan anak-anak dalam sektor pendidikan, organisasi masyarakat sipil perlu meningkatkan kerja sama serta koordinasi dengan lembaga lain yang bervisi sama (Hasibuan & Yeltriana, 2021). Dalam  mengimplementasikan  pelindungan hak-hak anak, organisasi masyarakat sipil harus menempatkan  anak-anak  sebagai  subjek  serta mendorong partisipasi mereka. Januarti (2013) mengemukakan  temuannya  bahwa  organisasi masyarakat sipil memiliki peran dalam membuka ruang interaksi antara satuan pendidikan dengan masyarakat.  Dalam  studinya,  dikemukakan bahwa  perhimpunan  orang  tua  murid,  karang taruna,  dan  sanggar  seni  di  suatu  daerah  di Yogyakarta  mendorong  sekolah  berfungsi sebagai  ruang  partisipasi  dan  pemberdayaan serta  transformasi  budaya (Januarti,  2013) . Latief (2013) mengungkapkan bahwa organisasi masyarakat  sipil  telah  berperan  dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, di antaranya  yaitu  melalui  mekanisme  wakaf  dan sedekah.  Ditambahkan  bahwa  peran  tersebut kebanyakan  berfokus  pada  pendidikan  dasar dan menengah, sehingga perlu merambah dunia pendidikan  tinggi  dengan  mendorong hadirnya riset-riset lain (Latief, 2013) .
Lebih  jauh  lagi,  pengelolaan  keragaman  juga telah menjadi topik yang menarik untuk diteliti,
sehingga literatur-literatur tentang hal tersebut telah  beredar.  Khairiah  dan  Walid (2020) mengemukakan bahwa pendidikan multikultural berperan  dalam  pengelolaan  keragamaan, sehingga diharapkan terwujud masyarakat yang lebih  toleran,  demokratis,  serta  memahami dan  menghargai  perbedaan.  Sementara  itu, Sefriyono (2014) mengemukakan bahwa—dalam kasus di Padang Selatan—pengakuan keragaman agama, representasi keagamaan di ruang publik, redistribusi sumber daya, amalgamasi, dan relasi ketokohan berkontribusi terhadap pengelolaan keragaman agama. Adapula Rumahuru (2018) yang mengemukakan bahwa pendidikan agama yang inklusif dapat menjadi solusi bagi masalah pengelolaan keragamaan. Pendidikan agama yang  inklusif  yang  dimaksud  yaitu  pendidikan agama  yang  menekankan  pada  upaya pembangunan penyadaran mengenai perbedaan serta penerimaan terhadap kelompok lain di luar kelompok sendiri.
Uraian-uraian  di  atas  mengemukakan  bahwa organisasi  masyarakat  sipil  telah  berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  secara  umum.  Lebih  spesifik  lagi, dikemukakan pula bahwa organisasi masyarakat sipil telah berperan dalam dunia pendidikan. Namun,  literatur-literatur  dimaksud  belum menyentuh  isu  peran  organisasi  masyarakat sipil dalam pengelolaan keragaman di dunia pendidikan. Terakhir, literatur-literatur mengenai pengelolaan  keragaman  juga  telah  dihadirkan, tetapi di antaranya belum ada yang memaparkan tentang  peran  organisasi  masyarakat  sipil  di dalamnya.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut, tulisan ini bermaksud memaparkan peran organisasi  masyarakat  sipil  dalam  pengelolaan keragaman di sekolah.

## METODE PENELITIAN
Artikel ini dibuat menggunakan metode kajian pustaka  dengan  pendekatan  kualitatif.  Teknik pengumpulan  datanya,  yaitu  mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen sumber— berupa  buku,  laporan,  jurnal  ilmiah,  serta situs  jejaring—yang  berisi  data  mengenai organisasi masyarakat sipil yang berperan dalam pengelolaan keragaman di dunia pendidikan. Teknik pemilihan dokumen yaitu dengan teknik snow ball , di mana keberadaan suatu dokumen
ditelusuri  dari  keberadaan  dokumen-dokumen lainnya.  Data  yang  dikumpulkan—yaitu  berupa deskripsi  organisasi  masyarakat  sipil  serta peran mereka dalam pengelolaan keragaman di dunia pendidikan—kemudian dianalisis secara kualitatif  dengan  membuat  kategori-kategori tertentu yang muncul berdasarkan temuan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Artikel ini akan membahas tiga (3) organisasi masyarakat  sipil  yang  berperan  dalam pengelolaan  keragaman  di  sekolah,  yaitu Wahid  Foundation,  Yayasan  Cahaya  Guru,  dan Institute  for  Interfaith  Dialogue  in  Indonesia (Interfidei).  Jejak  kiprah  ketiga  organisasi masyarakat sipil tersebut dapat dijumpai dalam Hendrik  dkk. (2020). Buku tersebut membahas peran Wahid Foundation dalam pengelolaan keragaman di satuan pendidikan melalui program  Sekolah  Damai.  Dibahas  pula  tentang Yayasan  Cahaya  Guru  yang  menerbitkan  buku berisi  deskripsi  sekolah-sekolah  yang  memiliki praktik  pengelolaan  keragaman  yang  baik. Terakhir,  dikemukakan  pula  tentang  Interfidei yang  berperan  dalam  pemberian  pelatihan dan pembimbingan kepada sejumlah guru agama  mengenai  pentingnya  penerimaan  dan penghormatan terhadap keragaman.
Gambaran  umum  serta  kiprah  masing-masing organisasi  masyarakat  sipil  tersebut  diuraikan pada bagian-bagian berikut.

## Wahid Foundation
Wahid Foundation merupakan sebuah organisasi yang  didirikan  untuk  mewujudkan  cita-cita intelektual Abdurrahman Wahid—presiden Republik Indonesia keempat—yaitu membangun kehidupan bangsa Indonesia yang sejahtera dan umat  manusia  yang  berkeadilan  sosial  dengan menjunjung tinggi pluralisme, multikulturalisme, demokrasi,  dan  hak  asasi  manusia  yang diinspirasi  nilai-nilai  Islam.  Organisasi  ini diluncurkan di Jakarta pada 7 September 2004. Konteks  pendirian  Wahid  Foundation  yaitu pada saat dunia masih dikejutkan oleh tragedi 2001/11/09—yaitu  kasus  terorisme  di  New York;  dan  terjadinya  sejumlah  kasus  kekerasan komunal  yang  dipicu  oleh  isu  agama  atau
identitas etnik di Indonesia beberapa tahun sebelumnya (Wahid Foundation, 2020) .

## Pendiri Wahid Foundation terdiri dari
Abdurrahman  Wahid,  Greg  Barton,  Yenny Wahid,  dan  Ahmad  Suaedy.  Abdurrahman Wahid merupakan presiden keempat Republik Indonesia yang menjabat dari tahun 1999 hingga 2001.  Ia  juga  menjabat  sebagai  Ketua  Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)—salah satu organisasi massa Islam di Indonesia— dari tahun 1983 sampai dengan 1998. Selain dikenal karena jabatannya, Abdurrahman Wahid dianggap sebagai salah seorang intelektual Islam progresif,  yang  pemikiran  dan  perjuangannya berupaya  untuk  mewujudkan  perdamaian dan  toleransi.  Greg  Barton  adalah  Profesor Politik  Global  Islam  di  Alfred  Deakin  Institute for  Citizenship  and  Globalization  Deakin University, Melbourne, Australia. Ia merupakan peneliti topik kontribusi liberalisme Islam di Indonesia  terhadap  perkembangan  masyarakat sipil dan demokrasi. Salah satu tokoh utama dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Barton adalah  Abdurrahman  Wahid,  sehingga  mereka memiliki  hubungan  yang  dekat.  Zannuba Ariffah  Chafsoh  atau  Yenni  Wahid  merupakan putri Abdurrahman Wahid. Ia adalah seorang mantan  wartawan  surat  kabar  Australia.  Di samping  berbagai  jabatan  yang  diembannya, Yenni Wahid dikenal sebagai pewaris pemikiran dan perjuangan Abdurrahman Wahid. Adapun Ahmad  Suaedy  merupakan  sosok  yang  dikenal sebagai aktivis Islam progresif, yang bergerak di antara isu demokratisasi dan advokasi minoritas agama dan tradisi di Indonesia. Ia juga meneliti tentang  minoritas  muslim  di  Asia  Tenggara (Wahid Foundation, 2020) .
Selaras dengan latar belakang pendirian serta profil para pendirinya, Wahid Foundation banyak berkiprah  dalam  isu  yang  berkaitan  dengan keragaman dan perdamaian. Jejak langkah organisasi  tersebut  juga  banyak  direkam  oleh media massa. Sebagai contoh, Media Indonesia (2022) memberitakan bagaimana Wahid Foundation berusaha untuk menggaungkan narasi  toleransi  dengan  memberi  fasilitasi kepada kreator konten Islam moderat. Contoh lainnya, yaitu berita penerbitan Modul Panduan Kontra Narasi dan Narasi Alternatif Toleransi dan Perdamaian oleh Wahid Foundation (Sindonews, 2021) .
Ragam kegiatan Wahid Foundation mencakup empat pilar, yaitu: riset advokasi dan kebijakan, pemberdayaan masyarakat, Sekolah Perdamaian Gus Dur, dan Gus Dur untuk kemanusiaan. Pilar riset  advokasi  dan  kebijakan  berisi  kegiatan- kegiatan  riset  seputar  isu  Islam  damai, toleransi,  kemerdekaan  beragama,  intoleransi, radikalisme,  dan  ekstremisme.  Hasil-hasil riset tersebut dijadikan dasar advokasi dan rekomendasi  kebijakan  serta  pemberdayaan masyarakat.  Pilar  pemberdayaan  masyarakat berisi beragam kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam bingkai kolaborasi  dan  inovasi  antara  pemerintah, swasta,  dan  masyarakat  sipil.  Di  dalam  pilar ini, ada program Desa Damai, program Sekolah Damai, dan Koperasi Cinta Damai. Pilar Sekolah Perdamaian  Gus  Dur  merupakan  program  dan gerakan  kaderisasi  untuk  menghasilkan  aktor- aktor  penerus  perdamaian  yang  berlandaskan pada  nilai  dan  gerakan  yang  diperjuangkan oleh Abdurrahman Wahid. Pilar Gus Dur untuk kemanusiaan  berupaya  untuk  mewujudkan misi kemanusiaan Abdurrahman Wahid dengan  mendorong  kegiatan  filantropi  dan tanggap bencana di seluruh Indonesia (Wahid Foundation, 2020) .
Wahid Foundation juga menaruh perhatian terhadap dunia pendidikan, termasuk pendidikan  formal.  Sejak  tahun  2017,  Wahid Foundation telah menginisiasi program Sekolah Damai. Program tersebut didesain sebagai upaya penanggulangan potensi sikap dan perilaku intoleran serta radikalisme di satuan pendidikan formal (Wahid  Foundation,  2021) .  Tujuan program  Sekolah  Damai  adalah  membangun budaya sekolah yang damai dan toleran. Adapun sasarannya  mencakup  siswa,  guru,  dan  kepala sekolah (Wahid Foundation, 2019) .
Ada  tiga  pilar  program  yang  menjadi  fokus Sekolah Damai, yaitu: (1) pilar kebijakan sekolah, (2) pilar praktik toleransi dan perdamaian, dan (3) pilar pengelolaan organisasi kesiswaan. Adapun prinsip yang dijalankan program Sekolah Damai adalah  partisipatif,  kolaboratif,  dan  kreatif. Ketiga  prinsip  ini  yang  menjadi  dasar  utama dalam  pelibatan  siswa,  guru,  dan  kolaborasi dengan pihak eksternal (Wahid  Foundation, 2019) .
Pilar  kebijakan  sekolah  mengharapkan  adanya keluaran berupa kebijakan tertulis kepala sekolah yang mendukung dan mempromosikan budaya damai  dan  toleran  di  sekolah.  Dalam  pilar  ini, kepala sekolah diharapkan untuk menerbitkan: (1) surat keputusan tentang tim kerja Sekolah Damai;  (2)  surat  keputusan  tentang  integrasi Sekolah  Damai;  (3)  surat  keputusan  tentang pengembangan  lingkungan  Sekolah  Damai;  (4) surat keputusan tentang pengelolaan kegiatan pembelajaran kelas; dan (5) sistem deteksi dini pencegahan intoleransi dan radikalisme (Wahid Foundation, 2019) .
Pilar praktik toleransi dan perdamaian mengharapkan adanya keluaran berupa praktik toleransi dan perdamaian di lingkungan sekolah dan ruang kelas. Di dalamnya, contoh kegiatan yang diharapkan yaitu menjenguk warga sekolah yang  sakit  tanpa  memandang  perbedaan; kunjungan ke rumah ibadah berbagai agama; tidak  menggunakan  sebutan  kafir  untuk  orang yang  berbeda  agama;  mendesain  taman Sekolah  Damai  atau  ruang  bersama  lainnya; publikasi  dan  promosi  narasi  dan  informasi yang  berbau  perdamaian  dan  toleransi  di ruang-ruang  dan  acara-acara  strategis  sekolah; menyusun  dan  mempraktikkan  aturan  di  kelas yang  mencerminkan  prinsip  nondiskriminatif; serta  menyusun  desain  pembelajaran  yang kolaboratif  serta  mengangkat  tema  toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan (Wahid Foundation, 2019) .
Pilar  pengelolaan  organisasi  kesiswaan mengharapkan  adanya  keluaran  berupa peningkatan pemahaman dan kemampuan pengurus  dan  anggota  organisasi  siswa dalam mempromosikan dan mempraktikkan perdamaian  dan  toleransi.  Di  dalamnya diharapkan  ada  kegiatan-kegiatan  seperti penyusunan  standar  operasional  dan  prosedur pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler atau OSIS  yang  demokratis  dan  nondiskriminatif di lingkungan sekolah; pelatihan manajemen organisasi bagi pengurus OSIS; serta pelatihan kepemimpinan  bagi  organisasi  siswa (Wahid Foundation, 2019) .

## Yayasan Cahaya Guru
Yayasan  Cahaya  Guru  merupakan  organisasi masyarakat  sipil  yang  menaruh  perhatian

## pada isu keragaman dan kebangsaan. Saat ini
Yayasan  Cahaya  Guru  dipimpin  oleh  Henny Supolo,  seorang  tokoh  yang  dikenal  dalam dunia pendidikan di Indonesia sebagai orang yang  peduli  isu  kebinekaan.  Salah  satu  latar belakang pendirian Yayasan Cahaya Guru yaitu ditemukannya fakta bahwa wawasan mengenai keragaman semakin berkurang di antara warga sekolah negeri (Yayasan Cahaya Guru, 2018) .
Rekam  jejak  organisasi  ini  dalam  isu-isu  yang berkaitan  dengan  keragaman  telah  banyak dimuat  oleh  media  massa.  Sebagai  contoh, Yayasan Cahaya Guru menyoroti adanya kasus- kasus  penyeragaman  pakaian  sekolah  siswa dan guru ala agama tertentu di sejumlah satuan  pendidikan.  Hal  ini  dinilai  tidak  tepat karena  sekolah  seharusnya  merupakan wahana  penyemaian  keragaman (Tempo.co, 2014) .  Contoh  lainnya,  Yayasan  Cahaya  Guru menyoroti  adanya  kecenderungan  penguatan identitas  keagamaan  dan  sikap  intoleran  yang berimbas  pada  pengutamaan-pengutamaan  di satuan  pendidikan; yang harus  disikapi  dengan mengadakan  forum  pertemuan  antara  pihak- pihak yang berbeda-bedaini (Tirto.id, 2017) .
Organisasi  ini  memiliki  visi  terwujudnya masyarakat  guru  yang  menjadi  rujukan keragaman,  kebangsaan,  dan  kemanusiaan. Adapun  misinya,  yaitu:  (1)  mengembangkan kajian keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan dalam dunia pendidikan; (2) meningkatkan kapasitas guru dalam isu keragaman,  kebangsaan,  dan  kemanusiaan; (3) melakukan advokasi kebijakan pendidikan keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan; dan (4) melakukan promosi keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan dalam dunia pendidikan (Yayasan Cahaya Guru, 2018) .
Sebagaimana tercermin dari namanya, Yayasan Cahaya  Guru  memang  berfokus  pada  peran guru dalam pendidikan. Bentuk-bentuk kegiatan Yayasan  Cahaya  Guru  berupa  pelatihan, lokakarya,  diskusi  kelompok  terpumpun,  dan berbagai kegiatan lain. Semua kegiatan itu diisi dengan  muatan  keragaman,  kebangsaan,  dan kemanusiaan.  Ragam  program  yang  dikelola oleh  Yayasan  Cahaya  Guru  yaitu  Sekolah  Guru Kebinekaan,  Pelatihan  Pengelola  Kebinekaan, Pelatihan Guru Kebinekaan, Ngobrol Pendidikan (NGOPI), Cerita Kami, Apresiasi Seni Pertunjukan,
serta  Advokasi  Kebijakan  dan  Survei (Yayasan Cahaya Guru, 2018) .
Salah satu program Yayasan Cahaya Guru yang gaungnya  banyak  didengar  yaitu  Sekolah  Guru Kebinekaan.  Program  ini  telah  dilaksanakan sejak tahun 2016. Yayasan Cahaya Guru sendiri telah  menjalankan  banyak  program  yang berfokus  pada  pendidikan  berbasis  kearifan lokal  sejak  tahun  2007  sampai  2010,  dengan memanfaatkan  sumber-sumber  lokal  untuk pembelajaran, sehingga sekolah tidak mengalami hambatan  kekurangan  infrastruktur  dan  bahan belajar. Sejak tahun 2010, Yayasan Cahaya guru berfokus pada kebinekaan, karena menemukan permasalahan dalam hal pengelolaan keragaman (Mukhlisin, 2020) .
Pada intinya, kegiatan Sekolah Guru Kebinekaan menekankan upaya forum pertemuan para guru atau para pendidik. Semangat dari kegiatan ini adalah memberikan kesempatan bagi para guru untuk  berjumpa  dengan  kelompok  lain  yang berbeda,  salah  satunya  melalui  pertemuan dengan  guru-guru  yang  memiliki  identitas berbeda,  termasuk  berbeda  agama.  Tujuan Sekolah  Guru  Kebinekaan  adalah  menguatkan filosofi pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan guru-guru dalam mengembangkan wawasan  keragaman,  kebangsaan,  dan kemanusiaan baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat (Mukhlisin, 2020) .
Aspek-aspek  yang  ingin  dibangun  dalam kegiatan  Sekolah  Guru  Kebinekaan  yakni:  (1) aspek kesadaran; (2) aspek pengetahuan; dan 3) aspek keterampilan. Aspek kesadaran dibangun dengan  menggali  alasan-alasan  mengapa seseorang menjadi guru. Aspek pengetahuan dibangun misalnya dengan memberikan materi tentang sejarah kebangsaan dan peran para pejuang, termasuk pejuang dari kalangan guru. Sedangkan  dalam  aspek  keterampilan,  para guru  diharapkan  untuk  berbagi  metode  yang sudah dilakukan selama ini terkait pengelolaan keberagaman di kelas (Mukhlisin, 2020) .
Kegiatan Sekolah Guru Kebinekaan (SGK) terdiri dari 10 pertemuan dan terus dievaluasi. Awalnya SGK  terdiri  dari  15  pertemuan  dengan  waktu yang  cukup  panjang.  Berdasarkan  masukan guru-guru yang menjadi peserta, durasi tersebut dianggap terlalu lama dan melelahkan, sehingga terus  dievaluasi  supaya  lebih  efektif.  Kegiatan
dilakukan dua minggu sekali dan memakan waktu  kurang  lebih  lima  sampai  enam  bulan (Mukhlisin, 2020) .
Ada tiga tingkatan berdasarkan materi dan sasaran yang ingin dicapai, yakni tingkat dasar, lanjutan,  dan  rujukan.  Tingkat  dasar  adalah tahap  pengenalan  tentang  apa  itu  keragaman, apa  saja  bentuk  keragaman  di  sekitar  kita, dan bagaimana guru bisa menghadapi kondisi tersebut.  Target  dalam  tahapan  dasar  ini  tidak muluk-muluk,  sebatas  mengenali  keragaman apa  saja  yang  ada  pada  peserta  didik  dan  di lingkungan  sekolah.  Pada  tingkat  lanjutan, tingkat  kesulitannya  lebih  tinggi,  guru-guru diminta untuk memahami keberagaman di lingkungan internal; berbagi pengalaman dan nilai-nilai  kebinekaan  pada  lingkungan  sekitar; mulai  ada  inisiatif  perjumpaan  komunitas lintas agama misalnya ke rumah-rumah ibadah agama-agama  tertentu;  bertemu  langsung dengan tokoh agama; serta bertemu langsung dengan komunitas yang mengalami diskriminasi. Mereka  juga  berbagi  dengan  guru-guru  lain dan  dengan  siswa.  Pada  tingkat  lanjutan,  para guru diminta melakukan pemetaan pemangku kepentingan di sekolah; untuk mencoba memengaruhi  kebijakan,  misalnya  memetakan serta kemudian mendekati aktor-aktor tertentu untuk pengembangan wawasan keberagaman di sekolah. Para peserta Sekolah Guru Kebinekaan tingkat lanjutan juga harus mampu menggunakan keragaman  yang  ada  di  sekolah  untuk  proses- proses pembelajaran serta memprogramkan nilai-nilai kebinekaan dalam sekolah (Mukhlisin, 2020) .
Setelah  para  guru  melewati  dua  tingkat Sekolah  Guru  Kebinekaan  di  awal,  yaitu  dasar dan  lanjutan,  mereka  dapat  meningkat  ke level  rujukan.  Pada  tingkat  rujukan,  guru- guru diharapkan sudah mampu berperan dalam  memengaruhi  kebijakan.  Guru-guru  ini diharapkan memiliki kepedulian tinggi terhadap isu keragaman dan memiliki kemampuan serta kemauan untuk memengaruhi kebijakan sekolah agar lebih ramah terhadap keragaman. Melakukan  advokasi  kebijakan  di  sekolah adalah  pekerjaan  berat,  tetapi  beberapa  guru berhasil  melakukannya  sehingga  sekolah  lebih menghargai keragaman (Mukhlisin, 2020) .
Dalam  proses  menjalani  Sekolah  Guru
Kebinekaan, guru-guru diminta untuk melakukan dokumentasi sehingga bisa menjadi inspirasi metode bagi pihak lain. Para guru juga diharap memiliki dokumen-dokumen refleksi, membuka ruang  perjumpaan,  dan  membagi  pengalaman advokasi kebijakan (Mukhlisin, 2020) .

## Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia
Institute  for  Interfaith  Dialogue  in  Indonesia, disingkat  Interfidei,  merupakan  sebuah organisasi  yang  menaruh  perhatian  besar terhadap  pengelolaan  keragaman,  terutama dalam hal dialog antarumat beragama. Organisasi yang berbasis di Yogyakarta ini dikenal juga dengan nama Institut DIAN, singkatan dari Dialog Antar Iman (Interfidei, n.d.) .
Organisasi ini didirikan pada tahun 1991 dan kemudian diresmikan pada tahun 1992 oleh para tokoh yang peduli dengan kehidupan sosial dan keagamaan Indonesia. Para tokoh tersebut yaitu Th. Sumartana, Eka Darma Putra, Djohan Effendi, Daniel Dakhidae, dan Zulkifly Lubis; di samping sejumlah  tokoh  lain  yang  juga  berkontribusi terhadap kelahiran Interfidei (Interfidei, n.d.) .
Th. Sumartana merupakan seorang tokoh yang berpengaruh dalam dialog atau hubungan antarumat  beragama,  khususnya  hubungan Kristen-Islam. Sebagai seorang teolog Protestan, ia mengajar di Program Pascasarjana Studi Agama  dan  Masyarakat  Universitas  Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah (Suprobo, 2019) .  Eka  Darma  Putra  merupakan  seorang pendeta  Kristen  yang  dikenal  dengan  gagasan oikumenis  antara  Kristen  dan  Katolik,  serta dialog antara Kristen dan agama-agama lainnya. Selain  melayani  masyarakat  sebagai  pendeta, ia juga mengajar di sejumlah perguruan tinggi serta menjadi anggota partai politik (Merdeka. com, n.d.) . Djohan Effendi adalah seorang tokoh pluralisme  yang  sangat  peduli  dengan  isu-isu kelompok  minoritas,  terutama  Ahmadiyah. Ia  merupakan  mantan  aktivis  yang  kemudian mengabdi untuk negara sebagai pegawai negeri di  Departemen  Agama.  Puncak  kariernya  yaitu Menteri  Sekretaris  Negara  pada  tahun  2000 sampai 2021 (Ali-Fauzi,  n.d.) .  Daniel  Dakhidae merupakan  seorang  intelektual  yang  identik dengan  Lembaga  Penelitian,  Pendidikan,  dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Ia sempat  menjabat  wakil  direktur  lembaga
tersebut dari 1982 hingga 1984. Sebagai seorang intelektual  dalam  bidang  politik,  ia  dikenal sebagai  sosok  yang  kritis  terhadap  rezim  Orde Baru (Setiawan,  2021) .  Sementara  itu,  Zulkifly Lubis  adalah  seorang  wartawan  senior  yang jabatan  terakhirnya  yaitu  Komisaris  PT  Tempo. Selain  itu,  ia  juga  dikenal  sebagai  tokoh  yang aktif menyuarakan diskusi lintas agama dan hak asasi  manusia.  Sebagai  wartawan,  ia  pernah merasakan  represifnya  rezim  Orde  Baru  ketika Tempo  dibredel  pada  tahun  1994 (Tempo.co, 2011) .
Latar belakang pendirian Interfidei yaitu adanya kesenjangan  ekonomi,  ketidakadilan  hukum, konflik sosial-politik, kesadaran tentang urgensi perdamaian, serta potensi kooptasi dan politisasi agama oleh negara. Tujuan organisasi tersebut yaitu  mempromosikan  pentingnya  merawat dan menghidupkan keragaman serta kerja sama dalam mencari solusi untuk berbagai masalah sosial yang ada di Indonesia (Interfidei, n.d.) .
Visi  Interfidei  adalah  terciptanya  masyarakat sipil  yang  berakar  pada  nilai-nilai  kemanusiaan dan  demokrasi.  Adapun  misinya  yaitu:  (1) mendorong dan mengembangkan pemikiran keagamaan  yang  pluralistik  melalui  dialog;  (2) menstimulasi  sebuah  jaringan  yang  dinamis bagi dialog dan kerja sama antaragama; dan (3)  mendorong  transformasi  agama  sebagai solusi  bagi  persoalan  sosial-kemanusiaan  yang dihadapi masyarakat (Interfidei, n.d.) .
Rekam  jejak  Interfidei  dalam  menyuarakan serta memperjuangkan keragaman dan perdamaian  banyak  termuat  dalam  media massa.  Contohnya,  pemberitaan  terkait  kerja sama  Interfidei  dengan  organisasi  masyarakat sipil lainnya melatih orang-orang untuk menjadi fasilitator perdamaian (Tribun Makassar, 2018) . Contoh  lainnya,  yaitu  pemberitaan  terkait inisasi  penyelenggaraan  forum-forum  yang menyuarakan  pentingnya  toleransi,  semisal forum  bertajuk  “Dialog  dan  Kerja  Sama  Lintas Iman  untuk  Indonesia  yang  Lebih  Baik,  Damai, dan  Toleran  secara  Kritis-Konstruktif”  yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2019 (Sucahyo, 2019) .
Pada  awalnya,  Interfidei  merupakan  sebuah forum  yang  menjadi  wadah  bagi  diseminasi dan diskusi seputar isu keagamaan dan keragaman. Dalam perkembangannya, Interfidei
bertransformasi  menjadi  promotor  urgensi merawat  dan  menghidupkan  keberagaman serta dialog antariman. Dalam rangka mencapai hal-hal tersebut, Interfidei di antaranya menjadi penyelenggara  dan  fasilitator  bagi  berbagai program  pendidikan—seperti  lokakarya  dan pelatihan—tentang pengelolaan keragaman dan  kerja  sama  di  antara  komunitas  agama- agama serta di dalam masyarakat secara umum. Target  dari  kegiatan  Interfidei  terdiri  atas  tiga kelompok;  yaitu  pemimpin  agama  berbasis komunitas,  guru-guru  agama-agama  dan  guru- guru  pendidikan  kewarganegaraan,  dan  kaum muda—aktivis  lembaga  swadaya  masyarakat, ormas kepemudaaan, dan mahasiswa (Interfidei, n.d.) .
Kegiatan-kegiatan  Interfidei  dapat  dibagi menjadi dua kelompok kegiatan, yaitu insidental dan  rutin.  Kegiatan-kegiatan  insidental  dan rutin  itu  kemudian  mewujud  dalam  ragam bentuk (Widiarti dkk., 2016) . Program-program yang digulirkan Interfidei mencakup penelitian, penerbitan,  dan  pendidikan—berupa  kursus singkat atau pelatihan—dengan perhatian utama  pada  isu  agama  dan  masyarakat (Wahyuni, 2019) . Dalam program penelitian dan penerbitan, Interfidei telah menerbitkan banyak buku. Contoh dari terbitan Interfidei yaitu buku Anotasi 200 Buku Islam Karya Muslim Indonesia , yang  merupakan  terbitan  di  masa-masa  awal perkembangan organisasi tersebut (Wildan, 2010) .
Dalam  program  pendidikan,  dilaksanakan lokakarya atau pelatihan seperti resolusi konflik, transformasi  sosial, peace buliding ,  mengelola dinamika  pluralisme,  serta  pendidikan  agama berbasis keragaman. Contoh program Interfidei lainnya yaitu diskusi terbatas, seminar nasional, dan konferensi internasional (Wahyuni, 2019) .
Sehubungan dengan program dan kegiatan dalam  bidang  pendidikan,  Interfidei  banyak melaksanakan  seminar,  lokakarya,  pelatihan, dan  semacamnya  yang  isinya  bermaksud menanamkan  penyadaran  akan  pentingnya menghormati keragaman dan perdamaian. Contoh  program  yang  telah  dilakukan,  yaitu “Semiloka  Pluralisme  dan  Multikulturalisme” (Farikhatin,  2019) dan  “Kemah  Pemuda  Antar- Iman” (Warsito, 2019) . Program-program itu ada yang menyasar guru sebagai peserta, ada juga yang menyasar siswa.
Bentuk  konkret  dari  kegiatan  Interfidei dalam  dunia  pendidikan  misalnya  kunjungan ke  sekolah-sekolah  tertentu.  Kunjungan  itu kemudian  dimanfaatkan  untuk  melakukan berbagai  kegiatan.  Contohnya,  lokakarya  yang dikonsep sebagai kegiatan belajar bersama yang menyasar para siswa—seperti yang terjadi di  SMA  BOPKRI  2  Yogyakarta (SMA  BOPKRI 2  Yogyakarta,  2022) —atau dialog dengan para  guru—seperti  yang  terjadi  di  SMA  PIRI  1 Yogyakarta (Farikhatin,  2016) .  Di  dalam  setiap kegiatan tersebut, selalu tersampaikan muatan- muatan tentang keragaman dan perdamaian.
Selain bergerak di ranah pendidikan dasar dan menengah,  Interfidei  juga  bergerak  di  level pendidikan tinggi. Salah satu program Interfidei untuk  perguruan  tinggi  yaitu  Sekolah  Lintas Iman.  Contoh  perguruan  tinggi  yang  bekerja sama dengan Interfidei dalam penyelenggaraan program  Sekolah  Lintas  Iman  yaitu  Universitas Islam  Negeri  (UIN)  Sunan  Kalijaga,  Universitas Kristen  Duta  Wacana  (UKDW),  dan  Universitas Sanata  Dharma.  Ketiga  perguruan  tinggi tersebut telah melaksanakan Sekolah Lintas Iman bersama Interfidei sejak tahun 2019 (UIN Sunan Kalijaga, 2018) .
Dalam  Sekolah  Lintas  Iman  digunakan pendekatan andragogis—pembelajaran orang dewasa  yang  menekankan  partisipasi  aktif mahasiswa.  Di  dalamnya,  fasilitator  hanya berfungsi  sebagai  pendamping.  Metode  yang digunakan  yaitu  diskusi,  berbagi  pengetahuan dan  pengalaman,  pemaparan  referensi, kunjungan  lapangan,  perjumpaan  dan  dialog, serta live in . Ada pula pemberian tugas berupa refleksi  tentang  apa  yang  sudah  didapat pada  setiap  hari  pertemuan;  yang  kemudian dipaparkan pada pekan berikutnya dalam bentuk yang  beragam—misalnya  narasi  tertulis,  lagu, puisi, dan karya seni rupa. Proses pembelajaran dilakukan  secara  berpindah-pindah  di  tempat- tempat  seperti  rumah  ibadah,  institusi  sosial, organisasi masyarakat sipil, kampus, dan kantor pemerintah daerah (Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, 2022) .
Dalam  rangka  menyebar  jala  lebih  luas  lagi  di tingkat pendidikan tinggi, Interfidei juga menjadi tempat Kuliah Kerja Nyata-Integrasi Kompetensi (KKN-IK), seperti dilakukan oleh para mahasiswa Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Institut
Agama  Islam  Negeri  Kudus (Prodi Aqidah dan Filsafat Islam IAIN Kudus, 2019) .
Di luar dunia pendidikan, Interfidei juga menjalin kerja  sama  dengan  organisasi  masyarakat  sipil lainnya. Contohnya, kerja sama dengan Lembaga Advokasi  dan  Pendidikan  Anak  Rakyat  (LAPAR) Sulsel  dan  OASE  Intim  dalam  penyelenggaraan pelatihan bagi 15 orang pemuda lintas iman untuk  menjadi  calon  fasilitator  perdamaian (Tribun Makassar, 2018) .

## Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Keragaman di Sekolah
Deskripsi  ketiga  organisasi  masyarakat  sipil di atas telah mengungkapkan sejumlah hal. Pertama , para pendiri organisasi masyarakat sipil yang  berperan  dalam  pengelolaan  keragaman merupakan  tokoh-tokoh  pengusung  gagasan tentang keragaman dan perdamaian. Kedua , visi dan  misi  organisasi  masyarakat  sipil  tersebut mencerminkan pemikiran para tokoh pendirinya, yaitu  mengenai  keragaman  dan  perdamaian. Ketiga ,  kiprah  organisasi  masyarakat  sipil tersebut dalam mempromosikan keragaman dan perdamaian telah terekam dalam pemberitaan sejumlah media massa. Keempat , pada dasarnya tidak  semua  organisasi  masyarakat  sipil  yang diceritakan  di  atas  memfokuskan  perhatiannya pada  dunia  pendidikan;  hanya  Yayasan  Cahaya Guru yang memang berfokus pada pendidikan, khususnya guru. Kelima , ragam kegiatan ketiga organisasi  masyarakat  sipil  yang  digambarkan di atas berkontribusi terhadap pengelolaan keragaman.  Program  Sekolah  Damai  dari Wahid  Foundation  memberikan  wadah  kepada para  warga  sekolah—siswa,  guru,  dan  kepala sekolah—untuk memahami dan mengalami perbedaan.  Program  Sekolah  Guru  Kebinekaan dari Yayasan Cahaya Guru membantu para guru untuk  menjadi  agen  penyemai  kebinekaan. Adapun berbagai program dan kegiatan dari Interfidei  membuka  wawasan  para  pesertanya mengenai  dialog  antar  iman.  Temuan-temuan tersebut diringkas dalam tabel 1 berikut.
Berbagai  program  yang  dijalankan  oleh organisasi-organisasi  tersebut  dinilai  berperan terhadap pengelolaan keragaman di satuan pendidikan dalam dua hal. Pertama ,  program- program tersebut menyasar sekolah, guru, dan/ atau  siswa.  Artinya,  berbagai  sekolah,  guru, serta siswa yang berpartisipasi dalam salah satu
program tersebut mendapatkan pencerahan tentang berbagai strategi dalam menghadapi keragaman.  Dalam  uraian  di  atas,  program Sekolah  Damai  Wahid  Foundation  menyasar sekolah-sekolah,  para  guru,  serta  para  siswa; program Sekolah Guru Kebinekaan dari Yayasan Cahaya  Guru  menyasar  para  guru;  sementara program-program Interfidei ada yang menyasar para guru, ada pula yang menyasar para siswa.
Tabel 1. Peran Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keragaman di Sekolah Organisasi Program Sasaran Wahid Foundation Sekolah Damai Siswa, guru, kepala sekolah Yayasan Cahaya Guru Sekolah Guru Kebinekaan Guru Interfidei Beragam seminar, lokakarya, pelatihan Guru, siswa
Sumber: Hasil olah data Kedua ,  program-program  tersebut  dapat menjadi  inspirasi  bagi  sekolah-sekolah  serta para  guru  dalam  mengembangkan  strategi- strategi  pengelolaan  keragaman.  Dalam ungkapan  yang  lebih  gamblang,  sekolah  dan guru dapat meniru berbagai strategi yang sudah ada untuk kemudian diterapkan di sekolah dan kelas mereka masing-masing. Dengan bekal yang didapatkan dari berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keragaman, sekolah-sekolah  dan  para  guru  dapat  berbuat lebih  banyak;  dari  mulai  menerapkan  apa yang  sudah  diajarkan  hingga  mengembangkan program dan kegiatan baru.
Terlepas dari ada dan berjalannya peran mereka dalam  pengelolaan  keragaman  di  sekolah, organisasi  masyarakat  sipil  yang  digambarkan di  atas  memiliki  kerentanan  dalam  isu  yang mereka usung. Umumnya, dan telah disinggung sedikit di atas, pengelolaan keragaman dikaitkan dengan  toleransi.  Mengusung  isu  toleransi di  Indonesia  membawa  kerentanan  tertentu; yaitu  bahwa  isu  toleransi  merupakan  isu  yang riskan  diperdebatkan,  dan  seringkali  dikaitkan
dengan liberalisme. 1 Oleh  karena  itu,  orang yang mengusung isu toleransi kemudian rentan dilabeli sebagai seorang liberal. 2 Liberalisme bagi sebagian masyarakat Indonesia dipahami sebagai hal  yang  negatif;  dan  demikian  pula  seorang liberal. Liberalisme dan pengusungnya dianggap negatif  karena  ide  tentang  kebebasan  yang diusungnya  dapat  merusak  nilai-nilai  tertentu yang  dianut  oleh  bangsa  Indonesia,  terutama nilai-nilai  yang  berbasis  ajaran  agama.  Dengan adanya  potensi  antipati  terhadap  liberalisme dalam  diri  sebagian  masyarakat  Indonesia, isu  toleransi  yang  diusung  oleh  organisasi masyarakat  sipil  menjadi  kontraproduktif, atau  setidaknya  berkemungkinan  menghadapi sejumlah tantangan. Hal tersebut karena adanya kecurigaan  bahwa  isu  toleransi  yang  diangkat merupakan agenda liberalisme.

## SIMPULAN DAN USULAN KEBIJAKAN
Uraian-uraian di atas telah menunjukkan bahwa ketiga  organisasi  masyarakat  sipil  yang  telah dibahas  dalam  tulisan  ini  didirikan  oleh  orang- orang  yang  memiliki  visi  tentang  pengelolaan keragaman  yang  baik.  Hal  tersebut  tercermin dalam visi-visi serta misi-misinya, dan kemudian mewujud dalam berbagai program dan kegiatan. Sekolah-sekolah,  para  guru,  serta  para  siswa yang  menjadi  sasaran  menjadi  bukti  bahwa berbagai program dan kegiatan tersebut berkontribusi terhadap pengelolaan keragaman di  sekolah.  Kontribusi  ragam  program  dan kegiatan  tersebut  yaitu  dalam  penumbuhan kesadaran akan pentingnya sikap toleran dalam menghadapi keragaman yang ada di lingkungan sekolah,  yang  selanjutnya  dapat  memunculkan sikap yang memandang penting penghormatan terhadap perbedaan serta perdamaian. Namun, organisasi masyarakat sipil yang mengusung isu toleransi  di  dunia  pendidikan  harus  menyadari bahwa  ada  sebagian  pihak  yang  menganggap bahwa  isu  tersebut  merupakan  agenda liberalisme dan berkemungkinan untuk ditolak atau ditentang.
1 Lihat misalnya salah satu pendapat mengenai isu tol- eransi dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Is- lamiyah Al-Hikmah Jakarta yang menentang pemaha- man toleransi ala liberalism (STID Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta, n.d.).
2 Lihat misalnya bagaimana Abdurrahman Wahid sering dicap liberal (Muhammad, 2020).
Sehubungan dengan temuan-temuan penelitian yang  telah  dikemukakan  di  atas,  tulisan  ini mengusulkan  kepada  Kementerian  Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta berbagai dinas pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar: (1) melakukan pemetaan yang  lebih  mendalam  dan  meluas  mengenai berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya yang memiliki peran dalam pengelolaan keragaman di satuan pendidikan, dan (2) mengadopsi program organisasi masyarakat sipil yang dianggap tepat dan efektif dalam pengelolaan keragaman atau memfasilitasi organisasi masyarakat sipil dalam menjalankan  program-program  mereka  yang dinilai berkontribusi terhadap pengelolaan keragaman.  Lebih  jauh  lagi,  tulisan  ini  juga mengusulkan  kepada  organisasi  masyarakat sipil  yang  mengusung  isu  toleransi  di  dunia pendidikan  untuk  membuat  wacana  tandingan yang  dapat  menjawab  keraguan  sebagian masyarakat  Indonesia  tentang  pentingnya toleransi dalam rangka pengelolaan keragaman di sekolah.

## PUSTAKA ACUAN
Ali-Fauzi, I. (n.d.). Mengenang Djohan . Retrieved June  13,  2022,  from  https://www. paramadina-pusad.or.id/mengenang- djohan/
Fakultas  Teologi  Universitas  Sanata  Dharma.
(2022). Sekolah Lintas Iman . https://www. usd.ac.id/fakultas/teologi/sekolah_lintas_ iman.php
Farikhatin,  A.  (2016).  Berhadapan  dengan Prasangka: Merespons Isu Sesat Ahmadiyah terhadap  Sekolah  PIRI  I  Yogyakarta.  In Suhadi,  L.  K.  Pary,  F.  M.  Imamah,  &  M. Tahun  (Eds.), Mengelola Keragaman di Sekolah: Gagasan dan Pengalaman Guru (pp. 1–16). Center for Religious and Cross- cultural Studies Universitas Gadjah Mada.
Farikhatin,  A.  (2019).  Belajar  Menghargai bersama  Interfidei.  In  S.  A.  Prsetya  (Ed.), Belajar  dari  Perbedaan:  20  Tahun  Institut DIAN/Interfidei (1991-2011) (pp. 113–118). Interfidei.
Hasibuan, M. H. F., & Yeltriana. (2021). Tinjauan Yuridis  Peran  Organisasi  Masyarakat  Sipil terhadap  Upaya  Kesejahteraan  Anak
Terkhusus  di  Sektor  Pendidikan. Kalam Keadilan: Jurnal Hukum , 9 (2),  109–114. http://siakad.univamedan.ac.id/ojs/index. php/kalam-keadilan/article/view/163/133
Hendrik,  H.,  Ulumuddin,  I.,  Atmadiredja, G.,  &  Widjaja,  I.  (2020). Belajar Hidup Berdampingan:  Studi  mengenai  Praktik Pengelolaan Keragaman Agama di Sekolah .  Pusat  Penelitian  Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/ assets_front/images/produk/1-gtk/ buku/1629814571_Puslitjak_23_Belajar_ Hidup_Berdampingan.pdf
Herdiansyah,  A.  G.,  &  Randi.  (2016).  Peran Organisasi  Masyarakat  (Ormas)  dan Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM) dalam  Menopang  Pembangunan  di Indonesia. Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi , 1 (1), 49–67. http:// jurnal.unpad.ac.id/sosioglobal/article/ view/11185/5034
Interfidei. (n.d.). Interfidei . Retrieved January 22,
2020,  from  https://www.interfidei.or.id/ profil
Januarti,  N.  E.  (2013).  Integrasi  Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Social Organization) di Lingkungan Sekolah. Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu  Sosial , 10 (1),  61–70.  https:// journal.uny.ac.id/index.php/sosia/article/ view/5342/4645
Kamim,  A.  B.  M.  (2019).  Peran  Organisasi Masyarakat  Sipil  dalam  Proses  Perintisan Sistem Informasi Desa di Kalibening Dukun Magelang  Jawa  Tengah. Jurnal  Politica Dinamika  Masalah  Politik  Dalam  Negeri Dan  Hubungan  Internasional , 10 (2),  183– 203. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ politica/article/view/1346/752 Khairiah,  &  Walid,  A.  (2020).  Pengelolaan Keberagaman Budaya melalui Multilingualisme di Indonesia. Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya , 5 (1), 132– 144.  https://journal.iaimnumetrolampung. ac.id/index.php/jf/article/view/789/562
Kompas.com.  (2021,  January  26). Kumpulan Kasus Intoleransi di Sekolah Halaman all - Kompas.com . Kompas.Com. h t t p s : // w w w . k o m p a s . c o m /e d u /
read/2021/01/26/184625771/kumpulan- kasus-intoleransi-di-sekolah?page=all
Latief, H. (2013). Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia. Jurnal Pendidikan Islam , 28 (1), 124–139. https://journal.uinsgd.ac.id/ index.php/jpi/article/view/540/537
Media  Indonesia.  (2022,  April  1). Gaungkan Narasi  Toleransi,  Wahid  Foundation Fasilitasi  10  Kreator  Konten  Islam Moderat .  Mediaindonesia.Com.  https:// mediaindonesia.com/humaniora/482691/ gaungkan-narasi-toleransi-wahid- foundation-fasilitasi-10-kreator-konten- islam-moderat
Merdeka.com.  (n.d.). Eka  Darmaputera . Retrieved  June  13,  2022,  from  https://m. merdeka.com/eka-darmaputera/profil
Muhammad,  Z.  (2020,  July  16). Ratapan  Gus Dur  karena  Keseringan  Dituduh  Liberal: Why Always Me? NU Online. https://jatim. nu.or.id/opini/ratapan-gus-dur-karena- keseringan-dituduh-liberal--why-always- me--8zzpG
Mukhlisin, M. (2020). Sekolah Guru Kebinekaan (Materi  presentasi  dalam  kegiatan

## Penyusunan Laporan Kajian Pengelolaan
Keragaman  Peserta  Didik  Pasca  Zonasi Pusat  Penelitian  Kebijakan  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) .
Prodi Aqidah dan Filsafat Islam IAIN Kudus. (2019,
July  16). Pembukaan  KKN-IK  di  Institut DIAN/Interfidei  Prodi  Aqidah  dan  Filsafat Islam IAIN Kudus 2019 . https://afi.iainkudus.
ac.id/index.php?page=detil&id=55821
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional, (2003). https://pmpk.kemdikbud. go.id/assets/docs/UU_2003_No_20_-_ Sistem_Pendidikan_Nasional.pdf
Rumahuru,  Y.  Z.  (2018).  Mengembangkan Pendidikan  Agama  Inklusif  sebagai  Solusi Pengelolaan  Keragaman  di  Indonesia. Jurnal  Teruna  Bhakti , 1 (1),  59–69.  http:// stakterunabhakti.ac.id/e-journal/index. php/teruna/article/view/13/22 Sefriyono.  (2014).  Harmoni  dalam  Perbedaan: Strategi Pengelolaan Keragaman Beragama. Turast:  Jurnal  Penelitian  Dan
Pengabdian , 2 (1),  1–16.  https://ejournal. uinib.ac.id/jurnal/index.php/turast/ article/download/389/265
Setiawan,  A.  (2021,  April  11). Refleksi Intelektualitas  Daniel  Dhakidae  -  Historia . https://historia.id/politik/articles/refleksi- intelektualitas-daniel-dhakidae-P740E/ page/1
Sindonews.  (2021,  November  30). Wahid Foundation  Luncurkan  Modul  Panduan
Soal Toleransi dan Perdamaian . Sindonews. Com. https://nasional.sindonews.com/ read/614785/15/wahid-foundation- luncurkan-modul-panduan-soal-toleransi- dan-perdamaian-1638285116
SMA  BOPKRI  2  Yogyakarta.  (2022,  April  11). “Power of Goodness” Belajar Bersama Institute  for  Interfaith  Dialogue  in Indonesia  (Interfidei) .  Smabopkri2yk.Sch.
Id. https://www.smabopkri2yk.sch.id/ berita/110-power-of-goodness-belajar- bersama-institute-for-interfaith-dialogue- in-indonesia-interfidei
STID Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta. (n.d.). Iman dan Toleransi Beragama . Alhikmah. Ac.Id.  Retrieved  August  8,  2022,  from https://alhikmah.ac.id/iman-dan-toleransi- beragama/
Sucahyo,  N.  (2019,  November  20). Negara Tidak Boleh Toleran terhadap Intoleransi . ht tps://ww w.voaindonesia.com/a/ negara-tidak-boleh-toleran-terhadap- intoleransi/5173915.html
Suhadi.  (2016).  Pengantar:  Kreativitas  guru dalam mengelola keragaman di sekolah. In Suhadi, L. K. Pary, F. M. Imamah, & M. Tahun  (Eds.), Mengelola keragaman di sekolah: Gagasan dan pengalaman guru (pp. iii–viii). CRCS (Center for Religious and Cross-cultural  Studies)  Universitas  Gadjah Mada.
Suharko,  &  Kusumadewi,  C.  D.  M.  (2019). Organisasi  Masyarakat  Sipil  dan  Restorasi Sungai:  Studi  Pada  Gerakan  Memungut Sehelai Sampah di Sungai Karang Mumus di Kota Samarinda. Jurnal Sosiologi Reflektif ,
14 (1),  81–104.  http://ejournal.uin-suka. ac.id/isoshum/sosiologireflektif/article/ view/1677/1365
Suprobo, L. (2019, November 11). Th. Sumartana, Memuliakan Persaudaraan antarumat Beragama . https://alif.id/read/lp/th- sumartana-memuliakan-persaudaraan- antarumat-beragama-b224346p/
Tempo.co.  (2011,  September  11). Komisaris PT Tempo Inti Media Tbk. Zulkifly Lubis Wafat . https://nasional.tempo.co/read/355581/ komisaris-pt-tempo-inti-media-tbk- zulkifly-lubis-wafat/full&view=ok
Tempo.co. (2014). Begini Yayasan Cahaya Guru Menyoal Kerudung . https://nasional.tempo. co/read/541850/begini-yayasan-cahaya- guru-menyoal-kerudung/full&view=ok
Tirto.id.  (2017). Yayasan Cahaya Guru Ajak Pengembangan  Wawasan  Kebhinekaan . https://tirto.id/yayasan-cahaya-guru-ajak- pengembangan-wawasan-kebhinekaan- co4N
Tribun Makassar. (2018, December 15). Interfidei Jogja, Lapar Sulsel dan OASE Intim Latih 15 Fasilitator Perdamaian .  https://makassar. tribunnews.com/2018/12/15/interfidei- jogja-lapar-sulsel-dan-oase-intim-latih-15- fasilitator-perdamaian
UIN Sunan Kalijaga. (2018, February 19). Sekolah
Lintas  Iman  UIN  Sunan  Kalijaga  Lahirkan Ahli  Politik  Bermartabat  untuk  Indonesia yang Beradab .  https://uin-suka.ac.id/id/ berita/detail/176/sekolah-lintas-iman- uin-sunan-kalijaga-lahirkan-ahli-politik- bermartabat-untuk-indonesia-yang- beradab
Wahid  Foundation.  (2019). Mencipta generasi penjaga kebhinekaan: Panduan Sekolah Damai,  konsep  dan  indikator . Wahid
Foundation. Wahid Foundation.
(2020). Wahid Foundation .  Wahid  Foundation.  https:// wahidfoundation.org/index.php
Wahid  Foundation.  (2021,  June  18).
Buku  Sekolah  Damai  adalah  Bukti Keberhasilan  Sekolah  Damai  Wahid Foundation . Wahidfoundation.Org. https://wahidfoundation.org/index.php/ publication/detail/Buku-Sekolah-Damai- adalah-Bukti-Keberhasilan-Sekolah-
Damai-Wahid-Foundation
Wahyuni, D. (2019). Dialog Keagamaan Institute for  Inter-Faith  Dialogue  in  Indonesia (Interfidei). Al-Adyan: Jurnal Ilmu Perbandingan Agama , 10 (2), 150–159.
Warsito,  R.  J.  (2019).  Interfidei  dan  Generasi Masa Depan. In S. A. Prsetyo (Ed.), Belajar dari  Perbedaan:  20  Tahun  Institut  DIAN/ Interfidei  (1991-2011) (pp. 161–163).
Interfidei.
Widiarti,  P.  W.,  Hastari,  C.,  Setiawan,  B.,  & Machmiyah,  S.  (2016). Model Komunikasi Multiagama di Interfidei Yogyakarta .
Wildan, M. (2010). DIAN/Interfidei dan Pluralisme Agama di Indonesia. Thaqafiyyat:  Jurnal Ilmu Budaya , 11 (2), 211–227.
Yayasan  Cahaya  Guru.  (2018). Yayasan Cahaya Guru . https://cahayaguru.or.id/about-us#