## CITIZENS PREFERENCES KAJIAN KEBIJAKAN KESEHATAN DI KABUPATEN SEMARANG

## Moh. Adnan

## Abstract
Health  development,  which  is  to  elevate  the  healthcare  is  the  first  attention  of  the direction  of  Semarang  regency’s  2010-2015  regional  development.  In  the  climate  of democracy, the government is not only obliged to create good policies, but also policies that involve the society in the process. One of the form of public involvement is the policy based on  citizens’  preferences.  The  authority  on  health  affair  implementation  is  unconditionally without exception. Semarang regency is dealing with a number of health problem; maternal mortality,  infant  mortality  rate,  malnourished  toddler,  lungs  condition,  water  sanitation, HIV/AIDS,  and  the  implementation  of  public  healthcare  problems  are  among  others. Therefore  the  application  of  citizens’  preferences  based  policy  is  crucial.  Various  health programs  has  been  implemented  such  as  childbirth  insurance  (Jampersal),  M3  program (Mother  Maternity  Meeting),  and  regional  health  insurance  (Jamkesda).  Nevertheless,  the numerous  health  affair  development  planning  mechanism  has  yet  still  not  implemented citizens’ preferences. The public has not been given the alternatives for program and activity offered to solve the health problems.
Keywoards: citizens preferences, regional development, health development

## A.  PENDAHULUAN
Dinamika
otonomi daerah membawa perubahan yang mendasar atas kewenangan  pemerintah  daerah  dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Melalui UU  No  22  Tahun  1999  yang  kemudian direvisi  kedalam   UU  No  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian  dijabarkan  dalam  Peraturan Pemerintah  No  38  Tahun  2007  Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerinatah Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur  pembagian  kewenangan  antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Salah  satu  kewenangan  tersebut adalah kewenangan atas penyelenggaraan kesehatan. Melalui regulasi tersebut pemerintah  daerah  diberikan  kewenangan terhadap penyelenggaraan
urusan kesehatan  di  wilayahnya.  Keberhasilan pemerintah daerah
dalam menyelenggarakan urusan kesehatan salah  satunya  ditentukan  oleh  kebijakan pemerintah daerah dalam urusan kebijakan kesehatan  tersebut.  Pemerintah  daerah yang  mampu  melahirkan  kebijakan  yang baik memiliki hubungan terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan kesehatan.
Dalam  iklim  demokrasi,  pemerintah daerah dituntut tidak saja untuk melahirkan kebijakan  yang  baik  namun  juga  kebijakan yang  dilalui  dengan  proses  pelibatan masyarakat. Salah satu dari wujud pelibatan  publik  tersebut  adalah  kebijakan berbasis  citizens  preferences. Citizens preferences
merupakan proses
pengambilan  kebijakan  yang  mendasarkan pada pilihan masyarakat. Pilihan masyarakat menjadi referensi bagi pemerintah  daerah  untuk  menentukan kebijakan yang akan diambil.
Citizens preferences dalam perencanaan  kebijakan  publik  merupakan salah  satu  perencanaan  kebijakan  yang baik,  dimana citizens  preferences menjadi dasar  bagi  keterlibatan  publik  dalam perencanaan kebijakan. Perencanaan kebijakan  publik  merupakan  hasil  dari konsultasi  publik,  debat  publik  ataupun analisis  yang  mendalam  rasional  dan ditujukan untuk kepentingan umum. Artinya desain  kebijakan  tersebut  merupakan the willingness  of  people (kemauan  publik), bukan the willingness of leaders (kemauan pemimpin).  Hal  ini  karena  konsep  yang benar  pemimpin  melayani  rakyat  dan bukan rakyat yang melayani pemimpin.
Kabupaten Semarang sebagai salah  satu  daerah  otonom  di  Indonesia dihadapkan  tantangan  untuk  mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan kesehatan melalui kebijakan urusan kesehatan yang baik. Di bawah kepemimpinan  dr.H.Mundjirin  ES,  SpOG sebagai  kepala  daerah  periode  2010-2015 kesehatan  merupakan  salah  satu  prioritas dalam  kebijakan selama lima tahun tersebut. Pembangunan
kesehatan menjadi  arah  kebijakan  pembangunan daerah  Pemerintah  Kabupaten  Semarang 2010-2015 yang pertama yakni
meningkatkan pelayanan kesehatan.
Perosalannya  kemudian  apakah kebijakan tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat ( citizens preferences )  atau  sekedar  didasarkan pada  pengetahuan  dan  komitmen  kepala daerah yang berangkat dari profesi sebagai seorang  dokter.  Penelitian  ini  dilakukan untuk  menjawab  persoalan  tersebut  serta bagaimana kemudian kepala daerah menyusun  kebijakan  berbasis  kebutuhan masyarakat.  Penelitian  ini  akan  menjawab pertanyaan  tersebut  dengan  pendekatan kualitatif.

## B.  PEMBAHASAN
Citizens  preferences  merupakan proses pengambilan kebijakan yang didasarkan pada pilihan masyarakat.
Pemerintah  memberikan  kesempatan  bagi masyarakat  untuk  memilih  dari  berbagai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Disamping  itu  masyarakat  juga  memiliki peluang untuk menentukan alternatif kebijakan lainnya yang dinilai tepat.
Dalam hal citizens preferences Amy K  Danahue  &  Joanne  M  Miller  (Journal  of Urban  Affairs  2005)  menilai  dimana  Publik dapat mempengarui anggaran untuk kebijakan  tertentu    yang  dialokasikan  oleh pemerintah dengan  jaringan media massa yang  memberitakan  layanan  lokal  atau memodifikasi cara penyedia layanan memperlakukan  warga  dalam  interaksi langsung dengan mereka.
Selain  itu,  ditemukan  berbagai dimensi preferensi warga, termasuk keyakinan mereka tentang layanan, kepercayaan mereka pada penyedia layanan,  harapan  mereka  tentang  tingkat pelayanan, dan penilaian mereka terhadap kualitas layanan.
Studi  yang  dilakukan  oleh  Vijj Kasemsup,  MD,  PhD,  Jon  C.  Schommer, PhD,  Richard  R.  Cline,  PhD,  Ronald  S. Hadsall, PhD dengan tajuk“Citizen’s
Preferences Regarding Principles to GuideHealth-Care  Allocation  Decisions  in Thailand(2008)  ”menemukan  bahwaSejak tahun  2001,  pemerintah  Thailand  telah menerapkan UC (Universal Health Coverage) 30  baht  yang  bertujuan  untuk menyediakan  cakupan  layanan  kesehatan
bagi  seluruh  rakyat  Thailand  yang  tidak memiliki asuransi kesehatan lainnya.
Karena  struktur  keuangan  dan implementasinya, tantangan untuk kebijakan  telah  muncul  sebagai  anggaran untuk  menyediakan  biaya  tinggi  bagi perawatan  (misalnya,  terapi  pengganti ginjal  untuk  penyakit  ginjal  tingkat  akhir) kepada  semua  pasien  yang  memenuhi syarat telah menjadi kendala.Dengan persoalan tersebut Pemerintah
memberikan lima pilihan kepada warga dan warga    memilih  pilihan  yang  dipandang paling efektif.
B.1.  Persoalan Kesehatan Di Kab Semarang Kabupaten  Semarang  dihadapkan pada sejumlah persoalan kesehatan diantaranya  adalah  angka  kematian  ibu melahirkan,  angka  kematian  bayi,  balita gizi  buruk,  paru-paru,  sanitasi  air  bersih, HIV/AIDS, dan penyelenggaraan pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat. Data  menunjukkan  jumlah  angka  kematian ibu  melahirkan  pada  tahun  2011  di  awal kepemimpinan  Bupati  Mundjirin  mencapai 21  kasus,  angka  kematian  bayi  mencapai 191  kasus,  dan  kasus  HIV/AIDS  sejumlah 20  kasus.  Angka  kematian  ibu  melahirkan di  Kabupaten  Semarang  terjadi  di  sebelas Kecamatan  dimana  kasus  tertinggi  di Kecamatan Tuntang dengan tiga kasus.Kasus  kematian  bayi  terjadi  di semua Kecamatan di Kabupaten Semarang dimana kasus terbesar beradadi Kecamatan  Bandungan  dengan  jumlah  18 kasus,  Kecamatan  Ambarawa  14  kasus,
Kecamatan  Getasan  12  kasus,Kecamatan Tengaran  11  kasus,  dan  Kecamatan Bringin  11  kasus.  Kasus  kematian  bayi tidak  saja  terjadi  di  Kecamatan  yang secara geografis berada di wilayah perdesaan  namun  juga  berada  diwilayah perkotaan  yakni  di  Kecamatan  Ungaran Barat dan Ambarawa.

## B.2.  Program  Kesehatan  Di  Kabupaten Semarang
Program  kesehatan  di  Kabupaten Semarang  di  bawah  kepemimpinan  Bupati Mundjirin  di  tujukan  untuk  meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan  secara  mudah  dan  murah  serta meningkatkan kualitas dari fasilitas kesehatan  yang  sudah  ada    disamping tentunya untuk menyelesaikan permasalahan  kesehatan  di  Kabupaten Semarang.  Kondisi  tersebut  dapat  dilihat dari  program-program  kesehatan  yang disusun maupun berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber.
Untuk meningkatkan
akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan  murah  dan  mudah  pemerintah Kabupaten Semarang
meningkatkan alokasi
anggaran dalam program
Jamkesda maupun dalam program Jampersal, dimana program tersebut sudah ada sejak tahun 2010.
Jaminan  Persalinan  (Jampersal) merupakan program yang ditujukan sebagai  bagian  dari  menekan  angka kematian ibu melahirkan, program tersebut ditujukan  bagi  ibu  melahirkan  di  bidan desa,  Puskemas,  dan  RSUD  Ambarawa dan  Ungaran.  Melalui  Jampersal  ibu melahirkan  dapat  melakukan  persalinan secara gratis.
Program  M3  ( Mother  Maternity Meeting ) merupakan program yang digagas  oleh  Bupati  yang  dilaksanakan pada  awal  tahun  2012  untuk  menjawab persoalan  tingginya  Angka  Kematian  Ibu (AKI). M3 dilaksanakan di tingkat
Kecamatan yang melibatkan: 1.  Kepala Kecamatan 2.  Kepala Puskesmas
3.  Dinas Kesehatan
4.  Penyuluh KB
5.  Bapermas
6.  PKK
7.  Bidan Desa
M3  dilakukan  untuk  melakukan pendataan,  pencarian  akar  persoalan,  dan solusi  terhadap  kasus  kematian  ibu.  Sejak tahun  2012  Kegiatan  M3  dilakukan  secara periodik  dalam  waktu  sekali  dalam  tiga bulan.  Melalui  M3  dilakukan  pendataan terhadap ibu hamil, mekanisme transportasi  yang  akan  dilakukan  untuk melakukan proses persalinan, dan melakukan  pendataan  terhadap  potensi donor  darah.  Program  M3  merupakan salah  satu  dari  upaya  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah  untuk  mengurangi angka kematian ibu melahirkan.
Peningkatan infrastruktur kesehatan juga  menjadi  program  yang  dikembangkan oleh  Bupati  Mundjirin  dimana  hal  tersebut nampak dalam peningkatan kualitas Rumah  Sakit  Umum  Daerah,  Puskesmas, dan  Poliklinik  Kesehatan  Desa  (PKD). Pada  tahun  2011  Kabupaten  Semarang telah  memiliki  26  Puskesmas,  di  bawah kepemimpinan  Bupati  Mundjirin  pada  akhir tahun  2012  Kab  Semarang  telah  memiliki 12  Puskesmas  yang  berstatus  rawat  inap, 68  Puskesmas  Pembantu,  155  Poliklinik Kesehatan Desa, dan 1626 Posyandu.
Peningkatan kualitas fasilitas layanan  kesehatan  juga  dilakukan  dengan meningkatkan  kualitas  Posyandu  dimana melalui APBD pemerintah daerah memberikan  bantuan  bagi  pengembangan Posyandu  dengan  nilai  yang  disesuaikan dengan kondisi Posyandu.
Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)  merupakan  bentuk  pelayanan kesehatan  kepada  masyarakat  miskin  di Kabupaten Semarang yang belum tercover dalam Jamkesmas. Jamkesda dianggarkan dari  APBD  Kabupaten  Semarang  dan APBD  Provinsi  Jawa  Tengah    dengan proprosi  60  persen  dari  APBD  Kabupaten dan 40 persen dari APBD Provinsi. Melalui Jamkesda  masyarakat  miskin  Kabupaten Semarang  dapat  memperoleh  pelayanan kesehatan  secara  gratis  hingga  kelas  III  di rumah sakit umum daerah maupun memperoleh  pelayanan  di  rumah  sakit rujukan (provinsi).

## B.3.  Alokasi  Anggaran  Kesehatan  di Kabupaten Semarang
Keberpihakan
kepala daerah terhadap  pembangunan  urusan  kesehatan di  Kabupaten  Semarang  nampak  dalam
alokasi  belanja  APBD  yang  mengalami peningkatan cukup besar. Urusan kesehatan  tidak  saja  menjadi  salah  satu prioritas pembangunan namun juga didukung oleh peningkatan alokasi anggaran dalamAPBD.
Di  era  awal  kepemimpinan  Bupati Mundjirin  yakni  pada  tahun  2012  (APBD tahun  2012  merupakan  APBD  murni  yang pertama  kali  disusun  oleh  kepala  daerah baru) belanja untuk urusan kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah mengalami peningkatan 22,10 persen di banding tahun
2011 yakni dari Rp 68.127.425.000
menjadi Rp 83.189.401.000. Bahkan belanja  tersebut  mengalami  peningkatan yang  sangat  signifikan  pada  tahun  2013 yang mencapai Rp186.034.809.000.
Pada  tahun  2012  alokasi  belanja kesehatan di Kabupaten Semarang menempati  urutan  tertinggi  setelah  belanja untuk  urusan  Pendidikan  dan  otonomi daerah.  Belanja  untuk  urusan  pendidikan mencapai  45,61  persen  dari  total  belanja daerah. Sedangkan alokasi belanja kesehatan  sebesar  Rp.122,286,388,000 atau  mencapai  12,91  persen.  Alokasi belanja  tersebut  teridiri  dari  belanja  tidak langsung  sebesar  Rp.54,158,963,000  dan belanja langsung sebesar
Rp.
68,127,425,000.
Pada  tahun  2013  alokasi  belanja untuk urusan kesehatan meningkat menjadi  Rp.  186,034,809,000.00  atau 16,36  persen  dari  total  belanja  daerah. Alokasi  tersebut    terdiri  belanja  tidak langsung  sebesar  Rp.  73.812.175.000  dan belanja  langsung  Rp.  112.222.634.000. Persentase  alokasi  belanja  kesehatan tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan alokasi belanja untuk urusan-urusan lainnya.
B.4.  Pengambilan Kebijakan
Di

## Kabupaten Semarang
Penentuan  program  dan  kegiatan dalam  urusan  kesehatan  di  Kabupaten Semarang  dilakukan  oleh  Bupati  dan Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang menyelenggarakan urusan kesehatan
yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.  Sebagai  figur  yang  memiliki rekam  jejak  yang  cukup  panjang  dalam bidang kesehatan di Kabupaten Semarang, tidaklah  mengherankan  jika  kemudian
Bupati  Mundjirin  memiliki  pemahaman yang mendalam terhadap persoalan kesehatan  di  Kabupaten  Semarang  serta mampu mengambil alternatif kebijakan bagi peningkatan kesejateraan masyarakat khususnya di Kabupaten Semarang.
Program dan kegiatan yang merupakan  inisiatif  dari  Bupati  adalah  M3 sebagaimana dalam penjelasan di atas. M3 merupakan  kegiatan  yang  dilahirkan  oleh Bupati  untuk  menyelesaikan  persoalan tingginya angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Semarang. Kegiatan M3 didukung  dengan  Kegiatan  Perawatan Berkala  Bagi  Ibu  Hamil  Dari  Keluarga Kurang  Mampu    meningkat  dari  Rp 55,773,000 menjadi Rp 124,330,000.
Disamping  program  M3,  kebijakan dalam  urusan  kesehatan  yang  nampak progresif  adalah  peningkatan  infrastruktur dalam  bidang  kesehatan  yakni  perbaikan Rumah  Sakit  Umum  Daerah  dan  Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Alokasi  belanja  dalam  APBD  Kabupaten Semarang  untuk  peningkatan  pelayanan kesehatan  melalui  perbaikan  Puskemas pada tahun 2012
mencapai
Rp.5,987,406,000 sedangkan untuk pelayanannya sendiri mencapai 1,562,431,000.
Perencanaan program dan kegiatan dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan  melalui perencanaan tahunan satuan kerja pemerintah  daerah  (Renja  SKPD)  dimana salah  satunya  adalah  masukan  dari masyakarat yang mencul dalam Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan Daerah  (Musrenbang).  Namun  demikian  di jelaskan  oleh  Kabid  Promkes,  SDM,  dan Pembangunan Kesehatan Dinas
Kesehatan  Kab  Semarang  bahwa  dalam urusan kesehatan hasil masukan masyarakat  melalui  Musrenbang  tidaklah terlalu banyak, program-program dan kegiatan untuk urusan kesehatan sebagaian  besar  merupakan  usulan  yang bersifat  pembangunan  infrastruktur  yakni pembangunan  Poliklinik  Kesehatan  Desa (PKD).
Disamping  itu  hasil  Musrenbang yang  terkait  dengan  urusan  kesehatan adalah permintaan untuk melakukan fogging  serta  adanya  peningkatan  alokasi anggaran untuk Jaminan Kesehatan Daerah  (Jamkesda)  sebagai  upaya  untuk
memberikan
akses kemudahan
masyarakat  dalam  memperoleh  pelayanan kesehatan  bagi  masyarakat  miskin  yang belum tercover oleh Jamkesmas (Pemerintah  Pusat).  Usulan-usulan  terbut telah  direalisasikan  dalam  APBD  tahun 2012  dimana  alokasi  anggaran  untuk ketiga program tersebut mengalami peningkatan.  Dalam  Musrenbang  inisiatif masyarakat
dalam
perencanaan pembangunan  bidang  kesehatan  dinilai masih sangat rendah.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebagaian  besar  juga  masih  merupakan program dan kegiatan yang sudah dilakukan  pada  tahun-tahun  sebelumnya. Program  dan  kegiatan  tersebut  dinilai masih perlu untuk dilakukan untuk menyelesaikan persoalan kesehatan maupun memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Dari  fakta  tersebut  menunjukkan, bahwa perencanaan program dan kegiatan dalam  urusan  kesehatan  di  Kabupaten Semarang  memang  telah  memberikan ruang  bagi  masyarakat  untuk  memberikan masukan  program  dan  kegiatan,  namun proses perencanaan tersebut belum mampu menerapkan konsep citizens preferences .  Bupati  Mundjirin  melahirkan program  dan  kegiatan  dalam  urusan kesehatan  yang  mampu  meningkatkan pembangunan
urusan kesehatan berangkat dari pengalaman dan pemahaman terhadap permasalahan urusan kesehatan di Kabupaten Semarang.
Dinas  Kesehatan  sebagai  SKPD yang mengampu urusan kesehatan menggunakan jalur M usrenbang sebagai upaya  menyerap  aspirasi  masyarakat untuk  perencanaan  program  dan  kegiatan urusan kesehatan.

## C.  PENUTUP
Penyelenggaraan urusan
kesehatan  di  Kabupaten  Semarang  di bawah  kepemimpinan  Bupati  Mundjirin mengalami  peningkatan  kualitas.  Program- program  dalam  urusan  kesehatan  disusun untuk  menyelesaian  persoalan  kesehatan di  Kabupaten  Semarang,  memberikan akses  pelayanan  terhadap  masyarakat, dan  meningkatkan  infrastruktur  pelayanan kesehatan. Program-program dalam urusan  kesehatan  juga  diimbangi  dengan peningkatan alokasi anggaran dalam APBD  Kabupaten  Semarang  baik  yang dikelola  oleh  Dinas  Kesehatan  maupun RSUD sebagai unit pelaksana teknis.
Program dan kegiatan dalam urusan  kegiatan  disusun  berdasarkan keinginan  Bupati,  usulan  dari  SKPD,  dan usulan  dari  masyarakat.  Latar  belakang bupati  sebagai  seorang  dokter  dan  figur yang berpengalaman dalam penyelenggaraan  urusan  kesehatan  di Kabupaten Semarang menjadikan kegiatan baru sebagai kegiatan yang dapat membantu  memecahkan  permasalahan kesehatan di Kabupaten Semarang khususnya angka kematian ibu melahirkan. Program-program  yang  diusulkan  oleh SKPD  merupakan  program  dan  kegiatan yang  sudah  dilaksanakan  pada  tahun-
tahun  sebelumnya  namun  masih  dinilai perlu untuk dilaksanakan.
Musrenbang merupakan mekanisme  yang  membuka  ruang  bagi masyarakat  untuk  memberikan  masukan terhadap  program  dan  kegiatan  dalam urusan  kesehatan.  Masukan  masyarakat dalam Musrenbang masih sebatas kegiatan  terkiat  dengan  pembangunan infrastruktur  kesehatan  (Posyandu,  PKD, Puskesmas),
kesempatan untuk memperoleh Jamkesmas. Namun demikian berbagai mekanisme perencanaan
pembangunan urusan kesehatan  tersebut  belum  menerapkan konsep citizens  preferences .  Masyarakat belum  diberikan  alternatif  program  dan kegiatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan  permasalahan  kesehatan. Penentuan program dan kegiatan dilakukan oleh Bupati dan Dinas
Kesehatan.
Pemerintah
Kabupaten
Semarang  perlu  mengembangkan  konsep citizens  preferences dalam  pengambilan kebijakan urusan kesehatan dengan memberikan masyarakat berbagai alternatif kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan serta menentukan pilihannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Badjuri,  A  dan  Yuwono.  Y.  2002. Kebijakan  Publik:  Konsep  dan  Strategi. Semarang:  JIP UNDIP.
Brannen,  Julia.  1997. Memadu  Metode  Penelitian  Kualitatif  &  Kuantitatif .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Eriyanto. 2007. Teknik Sampling Analisis Opini Publik . Yogyakarta: LKIS. Huda, Ni’matul. 2009. Hukum Pemerintahan Daerah . Bandung: Nusamedia. Lexi J Moelong. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosdakarya. Nugroho, Rian. 2009. Public Policy . Jakarta: Elex Media Komputindo. Nurcholis,  Hanif.  2007. Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah .  Jakarta: Grasindo.
Patton, M Quinn. 2006. Metode Evaluasi Kualitatif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sinambela,  Mahadi  dan  Azhari  S.  2003. Dilema  Otonomi  daerah  dan  Masa  Depan Nasionalisme Indonesia . Yogyakarta: Balairung & Co. Syaukani  dkk.  2005. Otonomi  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Tangkilisan, Hessel. 2003. Evaluasi Kebijakan Publik . Yogyakarta: Balairung. Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta: MedPress.