## PERDAGANGAN INFORMAL PELINTAS BATAS DI KABUPATEN MALINAU DAN SERAWAK MALAYSIA
Syachrumsyah Asri 1 , Muhammad Nizar Hidayat 2 ,
1 Peneliti Senior Litbang Provinsi Kalimantan Timur Alamat Korespondensi: syachrumsyahasri@yahoo.com
2 Peneliti Nusantara Strategic House Alamat Korespondensi: m.nizar.hidayat@gmail.com
Abstract: This  research  discloses  and  describes  how  cross-border  trade  and  its implications  for  improving  people's  welfare  in  Malinau  district  of  East Kalimantan,  especially  in  border  villages.  The  factors  behind  the  cross-border trade  are:  topographical  and  geographical  factors,  accessibility  factors,  cost  and price  factors,  and  cultural  background  and  emotional  relations.  The  pattern  of trade  that  developed  in  recent  years  is  no  longer  in  the  pattern  of  direct  barter alone  but  has  developed  into  direct  trading  patterns.  The  results  show  that the  results  of  the  development  process  still  tend  to  be  urban  bias  and  less  to reach areas that are far from the "center of power". The results also reinforce the viewpoint  that development is  a  "chain  of imbalances"  which  means it will create a dependent pattern among the "minus" groups of the "surplus" group.
Keywords: trade, border, Malinau, basic needs.
Abstrak: Penelitian  ini  mengungkap  dan  mendiskripsikan  bagaimana  terjadinya perdagangan  lintas  batas  serta  implikasinya  bagi  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  di  Kabupaten  Malinau  Kalimantan  Timur,  khususnya  di  desa perbatasan.  Faktor-faktor    yang    Melatar    belakangi    Terjadinya    Perdagangan Lintas  Batas    adalah:        Faktor    Topografis    dan    Geografis,    Faktor    Aksesibilitas, Faktor  Biaya  dan  Harga,  dan  Faktor  Latar  Belakang  Budaya  dan  Hubungan Emosional.  Pola  perdagangan  yang  berkembang  pada  tahun-tahun  terakhir  ini sudah  tidak  lagi  dalam  pola  direct  barter  saja,  melainkan  sudah  berkembang menjadi  pola  direct  trading    (jual-beli    langsung).    Hasil  penelitian    menunjukan bahwa    hasil    proses  pembangunan  masih  cenderung  bias  perkotaan  dan  kurang menjangkau  daerah-  daerah  yang  jauh  dari  “pusat  kekuasaan”.  Hasil  penelitian juga,  memperkuat  pandangan  bahwa  pembangunan  merupakan  “rantai ketidakseimbangan”  yang  berarti  akan  memunculkan  pola  ketergantungan diantara kelompok yang “minus” terhadap kelompok yang “surplus”. Kata kunci : perdagangan, perbatasan, Malinau, kebutuhan pokok.

## Pendahuluan
Integrasi  dan  regionalisasi  global  yang  melanda  dunia  saat  ini  sangat mempengaruhi  tatananan  perekonomian  negara-negara  secara  individu  maupun perekonomian  dunia  secara  menyeluruh.  Perkembangan  ekonomi  tersebut  juga dirdorong  oleh  perubahan  lingkungan  yang  semakin  dinamis  dan  cepat,  terutama
perkembangan  teknologi  informasi  yang  sudah  mengarah  pada  koordinasi pengoperasian  usaha  yang  lebih  efektif  dan  efisien  dengan  biaya  yang  semakin murah.  Hal  ini  telah  mengakibatkan  saling  ketergantungan  yang  semakin  tinggi diantara  bangsa-bangsa  di  dunia.  Perdagangan  dunia  telah  mengarah  ke  bentuk kompetisi   global   yang    tidak    lagi   mengenal   batas    wilayah   suatu    negara ( borderless ).  Perubahan-perubahan  tersebut  memberikan  peluang  untuk  tumbuh berkembangnya  kegiatan-kegiatan  baru  yang  produktif  dan  sekaligus  juga merupakan tantangan yang harus diantisipasi secara seksama.
Untuk  mewujudkan  tujuan  pembangunan  ekonomi  yakni  meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka yang harus mendapat perhatian adalah bagaimana menciptakan    suasana    kondusif    bagi    meningkatnya    investasi    (baik   dari    dalam negeri  maupun  asing)  pada  berbagai  sektor  industri  dan  pedagangan  sebagai penggerak utama dan ujung tombak pembangunan ekonomi nasional.
Dengan  mengacu  kepada  GBHN  dan  PROPENAS  tahun  2000-2004, pembangunan  industri  dan  perdagangan  dilakksanakan  dengan  visi,  yaitu  pada tahun  2020  Indonesia  telah  menjadi  negara  industri  baru  yang  bertumpu  pada potensi  nasional  bangsa  niaga  yang  tangguh.  Disamping  itu  dalam  rangka meningkatkan  daya  saing  barang  dan  jasa  yang  berbasis  sumber  daya  lokal diperlukan  peningkatan  penguasaan,  pengembangan  dan  pemanfaatan  iptek, termasuk  teknologi  bangsa  sendiri  dalam  dunia  usaha  (termasuk  usaha  kecil, menengah, dan koperasi).
Selanjutnya  dalam  rangka  mewujudkan  visi  dan  misi  tersebut,  diperlukan manajemen  pembangunan  nasional  yang  lebih  komprehensif,  berkesinambungan dan  lebih  berorientasi  pada  kesejahteraan  ( prosperity  approach )  ketimbang  pada aspek  keamanan ( security approach ) semata. Keberadaan daerah-daerah tertinggal atau  terbelakang  merupakan  agenda  khusus  yang  mestinya  mendapat  prioritas perhatian  dari  Pemerintah  Pusat.  Melalui  manajemen  pembangunan  yang berorientasi  pada  kesejahteraan  ( prosperity  approach )  pemerintah  hendaknya berupaya  keras  untuk  meminimaisir  kesenjangan  pembangunan,  terutama  di wilayah  perbatasan.  Hal  ini  mengingat  sebagian  besar  kawasan  perbatasan  di Indonesia  masih  merupakan  kawasan  tertinggal  dengan  sarana  dan  prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas.
Perlunya  perhatian  terhadap  kawasan  perbatasan  ini  sejalan  dengan rumusan kebijakan  pemerintah  terdahulu  yaitu  pada  GBHN  tahun  1999  hingga GBHN  2000  yang  telahh  mengamanatkan  bahwa  wilayah  perbatasan  merupakan wilayah  tertinggal  yang  harus  mendapat  prioritas  dalam  pembangunan.  Amanat GBHN  tersebut  telah  dijabarkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2000 tentang  program      Pembangunan      Nasional      (PROPENAS)      2000-2004      yang memuat program-program  prioritas  selama  lima  tahun.  Program  pengembangan daerah  perbatasan  yang  dimaksud  adalah  bertujuan  untuk  meningkatkan  taraf hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat,  meningkatkkan  kapasitas  pengelolaan potensi wilayah perbatasan,  serta memantapkan  ketertiban dan  keamanan daerah yang berbatasan dengan negara lain.
Namun demikian,  pembangunan  kawasan perbatasan  hingga saat  ini belum juga  mampu  dikelola  dengan  baik,  seperti  yang  telah  dibuktikan  dengan  lepasnya
Pulau Sipadan dan Ligitan serta masih rendahnya  kualitas kehidupan masyarakat di perbatasan.        Hal    ini    menunjukkan    bahwa    komitmen    pemerintah    terhadap GBHN  tahun  1999  dan  PROPENAS  2000-2004  berkaitan  dengan  prioritas pembangunan untuk kawasan perbatasan masih belum sepenuhnya dijalankan.
Beberapa  kendala  yang  dihadapi  dalam  upaya  mempercepat  penanganan masalah pembangunan di kawasan perbatasan antara lain: 1. Sumber Daya manusia, yang  ditunjukkan  dengan  masih  rendahnya  kuantitas  dan  kualitas  kesejahteraan penduduk  dengan  penyebaran  yang  tidak  merata  dibandingkan  dengan  luas wilayah  dan  garis  perbatasan  yang  panjang  sehingga  berimplikasi  pada banyaknya    pelintas    batas    ilegal    (TKI    ilegal);    2.    Sumber    Daya    Buatan (prasarana)  dimana  tingkat  pelayanannya  masih  sangat  terbatas,  seperti  sistem perhubungan  dan  telekomunikasi  sehingga  penduduk  di  perbatasan  masih cenderung  berorientasi  pada  negara  tetangga  yang  tingkat  aksesibilitas  fisik  dan informasinya  relatif  lebih  tinggi;  3.  Penataan  ruang  dan  pemanfaatan sumber  daya alam,  yang  ditunjukkan  antara  lain  dengan  terjadinya  konflik  ataupun  tumpang tindih  pemanfaatan  ruang  (lahan);  4.  Penegasan  status  daerah  perbatasan,  yang antara  lain ditunjukkan  oleh masih terdapatnya  beberapa  wilayah  kecamatan  yang berbatasan langsung dengan negara tetangga  namun belum dimasukkan ke dalam wilayah  persetujuan  lintas  batas  oleh  kedua  negara;  5.  Keterbatasan  sumber pendanaan,  dimana  daerah  perbatasan  relatif  kurang  diberikan  prioritas pengembangannya  dibandingkan  dengan  daerah  lainnya,  sehingga  semakin memperlebar  tingkat  kesenjangan  antar  daerah;  6.  Terbatasnya  kelembagaan  dan aparat  yang  ditugaskan  di  daerah  perbatasan,  dengan  tingkat  kerawanan  yang tinggi  dan  tidak  disertai  dengan  fasilitas  yang  memadai,  sehingga  banyak  yang merasa  tidak  nyaman dan aman ketika  melaksanakan tugas di wilayah perbatasan. Hal    ini   berimplikasi   pada    penyelenggaraan   pelayanan   kepada    masyarakat setempat  relatif  kurang  memadai.  (Depdagri,  Dirjen  Pemerintahan  Umum, Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan, 2005).
Selain  itu,  permasalahan  yang  sangat  kompleks  yang  dihadapi  di  daerah perbatasan  adalah  sebagai  berikut:  1.  Letak  geografis  dan  topografis  yang  tidak menguntungkan  dan  jauh  dari  pemukiman  perkotaan  (Billa,  Marthin,  2005)  2. Kurangnya  sarana  dan  prasarana  transportasi  serta  komunikasi  sehingga mengakibatkan  wilayah  tersebut  terisolir  dari  orbit  kegiatan  ekonomi  dan  sosial; 3.      Lemahnya      sumber      daya      manusia      yang      diakibatkan      karena      minimnya pendidikan  yang  diperoleh  masyarakat  serta  kurangnya  transportasi  dan komunikasi;  4.  Karena  sulitnya  transportasi  mengakibatkan  kebutuhan  pokok masyarakat    menjadi    mahal,    di    lain    pihak    hasil-hasil    produksi    masyarakat    di bidang pertanian tidak dapat dipasarkan ke kota (Patton, 1999:6).
Potensi  daerah  perbatasan  lainnya  yang  dapat  dijadikan  peluang  bagi percepatan  pembangunan  ekonomi  daerah  adalah  letaknya  yang  memungkinkan hubungan langsung dengan negara tetangga yang merupakan pasar potensial yang dapat  dimanfaatkan  tidak  saja  bagi  produsen  internal  di  daerah  masing-masing, tetapi  juga  secara  nasional.  Seperti  halnya  dengan  perdagangan  lintas  batas  yang sangat potensial,  karena  berbatasan dengan negara tetangga  misalnya  Kalimantan
dengan Malaysia, NTT dengan Timor Leste, perbatasan Filipina dan Singapura, serta Irian Barat dengan Papua Nugini.
Perdagangan lintas  batas  yang diharapkan adalah dalam artian formal yakni kegiatan  ekspor-impor  antara  dua  daerah/wilayah  di  perbatasan  negara  yang berbeda.  Keberadaannya  dijamin  dengan  peraturan  yang  berlaku,  serta  memiliki kaidah-kaidah  tertentu  yang  harus  ditaati  oleh  pelaku  ekonomi  tersebut,  baik perorangan  maupun    kelompok  usaha  berbadan    hukum.    Namun  dalam perdagangan  lintas  batas  yang  ada  selama  ini,  tidak  menutup  kemungkinan  setiap produk  kawasan      masuk  ke  negara  perbatasan  tanpa  disertai  ijin,  bea  masuk ataupun  aturan  ekspor-impor  lainnya.  Kegiatan  ini  biasanya  disebut  ilegal  atau informal karena prosedurnya di luar ketentuan formal.
Salah  satu  wilayah  perbatasan  yang  dimiliki  Indonesia  adalah  perbatasan dengan  Malaysia.  Salah  satu  propinsi  yang  berbatasan  langssung  dengan  Malaysia adalah Kalimantan Timur yang dikenal memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Namun  demikian,  potensi  ekonomi  tersebut  belum  dapat  dimanfaatkan secara maksimal, karena keterbatasan faktor-faktor yang dimiliki daerah.
Gambar 1. Peta Kabuptaen Nunukan dan Malinau di Kalimantal Utara yang Berbatasan Dengan Malaysia
Salah  satu  kabupaten  di  Propinsi  Kalimantan  Timur  adalah  Kabupaten Malinau,  dimana  Kabupaten  Malinau  ini  merupakan  salah  satu  daerah  yang merupakan  hasil  pemekaran  dari  Kabupaten  Bulungan  yang  berbatasan  langsung dengan Serawak,  Malaysia Timur. Sebagaimana  halnya  dengan wilayah Kalimantan Barat,  daerah  ini  rentan  dengan  terjadinya  perdagangan   informal, karena letak geografisnya yang sangat mendukung untuk melakkan hal tersebut.

## Kerangka Teori Konsep Perbatasan
Terdapat  beberapa  kerangka  konseptual  yang  telah  dirumuskan  oleh  para akademisi dalam membantu memahami aspek-aspek apa saja yang ada dalam studi mengenai perbatasan. Sumbangan para akademisi yang pertama adalah perumusan konsep yang seringkali dipergunakan secara bergantian yang merujuk pada konsep perbatasan.  Dalam  bahasa  Indonesia,  kata border,  boundary,  borderland, dan frontier diterjemahkan dalam satu kata “perbatasan”. Namun hal tersebut agaknya kurang  tepat  karena  masing-masing  kata  dalam  bahasa  Inggris  diatas  memiliki
pengertian  yang  berbeda. Frontier adalah  bentuk  abstrak,  ia  adalah zones . Konsep frontier memiliki  dua  arti,  pertama frontier dahulu  digunakan  untuk  membedakan wilayah kekuasaan suku, kerajaan, dan entitas politik lainnya diseluruh dunia, namun ia bukanlah konsep yang rigid seperti perbatasan antar negara yang kita miliki saat ini. Frontier dua entitas politik yang berbeda tidak dipisahkan oleh garis yang jelas, sebagai sebuah zone , ia bisa dikatakan sebagai kawasan netral, walaupun terkadang patroli di frontier dilakukan, namun bukan sebagai bentuk penegasan batas antara dua  entitas  politik  yang  bersinggungan,  melainkan  sebagai  antisipasi  agar frontier tersebut  tidak  digunakan  oleh  pihak  lain  untuk  membangun  kamp  atau  benteng yang bisa membahayakan suku, atau kerajaan mereka. Sedangkan arti kedua adalah sebagai  pemisah  dari  wilayah  yang  diduduki  serta  dikontrol  dan  yang  tidak  ( the distinction  between  occupied  and  controlled  land  and  unoccupied  and  uncontrolled land ) (Prescott dan Triggs 2008). Konsep frontier berangsur-angsur digantikan oleh konsep border,  borderland, dan boundary yang  merupakan  hasil  dari  modernisasi bentuk negara-bangsa yang dimulai pada era Wetsphalia sampai dengan akhir abad 19.
Border dan borderland memiliki  arti  yang  sama,  kedua  istilah  tersebut merujuk  pada  area  yang  membentuk  bagian  terluar  dari  sebuah  negara,  yang melekat  disekitar  garis  batas  negara  ( they  are  both  zones  of  indeterminate  width that  form  the  outermost  parts  of  a  country,  that  are  bounded  on  one  side  by  the national  boundary )  (Prescott  dan  Triggs  2008).  Sedangkan boundary secara sederhana merujuk pada garis tegas yang memisahkan dua negara.
Ketiga  konsep  diatas  muncul  untuk  menggantikan  serta  menyempurnakan konsep frontier yang banyak dipakai sebelum era negara-bangsa modern dibentuk. Dalam  perjalannya,  konsep boundary juga  mengalami  evolusi. Boundary  evolution yang dikemukakan oleh S.B. Jones (1945) memuat empat tahapan evolusi tersebut yakni: allocation,  delimitation,  demarcation, dan administration.  Allocation merujuk pada  kesepakatan  politik  dari  dua  entitas  untuk  membagi  suatu  wilayah, delimitation memuat  kesepakatan  terhadap  suatu  titik  perbatasan  yang  spesifik, demarcation adalah  pembangunan  batas-batas  penanda  perbatasan,  dan administration merujuk pada pemeliharaan ( maintenance ) dari penanda perbatasan yang telah dibuat sebelumnya (Prescott dan Triggs 2008).
O.J Martinez (1994) menambahkan tipologi perbatasan yang ia temukan dari hasil pengamatannya terhadap perbatasan-perbatasan yang ada di dunia. Martinez membagi  wilayah  perbatasan  ke  dalam  4  tipologi,  yakni alienated  borderland, coexistent  borderland,  interdependent  borderland, dan integrated  borderland (Tirtosudarmo  dan  Haba  2005). Alienated  borderland merupakan  wilayah perbatasan yang terisolasi satu sama lain dan tidak terjadi aktivitas lintas batas. Hal yang  menyebabkan  terjadinya alienated  borderland adalah  sengketa  yang  terjadi diantara  dua  negara  baik  dari  bidang  militer,  politik,  agama,  ideologis  dan  lain sebagainya. Coexistent borderland adalah  daerah  perbatasan  yang  memiliki masalah-masalah serius seperti klaim kepemilikan sumber daya alam namun sudah bisa  diminimalisir  hingga  pada  drajat  yang  bisa  dikendalikan. Interdependent borderland adalah  wilayah  perbatasan  dimana  terjadi  aktivitas  lintas  batas  yang intensif dan hubungan antara kedua masyarakat di wilayah perbatasan relatif stabil.
Intensitas  interaksi  antara  kedua  masyarakat  yang  terpisah  oleh  perbatasan biasanya  dipicu  oleh  ketergantungan  ekonomi  antara  satu  sama  lain.  Sedangkan integrated borderland adalah wilayah perbatasan yang sangat terintegrasi (lagi-lagi biasanya  secara  ekonomi)  sehingga  menyebabkan  kaburnya  batas  antara  kedua negara, dan ditandai oleh nasionalisme kedua negara yang memudar.
Dalam  HI,  studi  tentang  perbatasan  masih  dianggap  sebagai  sesuatu  yang penting.  Perubahan  yang  terjadi  pada  perbatasan  negara  ditengarai  akan berpengaruh  pada  politik  internasional  begitupun  sebaliknya.  Untuk  memahami lebih lanjut mengenai kajian perbatasan dalam HI, Anna Moraczewska memberikan pendekatan teoritis yang mengaitkan antara konsep-konsep perbatasan yang telah diulas  sebelumnya  dengan  konsep-konsep  penting  dalam  HI  seperti  globalisasi, kedaulatan,  proses  transnasional  dan deterritorialization/reterritorialization ( Moraczewska  2010) . Moraczewska  mencoba  untuk  mengidentifikasi  perspektif atau  paradigma  yang  digunakan  oleh  para  pembuat  kebijakan  dan  hubungannya terhadap persepsi, fungsi dan tindakan atau kebijakan yang diambil terkait dengan perbatasan itu sendiri.
Meminjam  tipologi  Torbjorn  L.  Knutsen,  Moraczewska  mengatakan  bahwa ada tiga perpektif yang dapat digunakan untuk memahami fungsi perbatasan, yakni perspektif realistic, transnasional, dan global ( Moraczewska 2010). Dalam perspektif realistic perbatasan  dipersepsikan  sebagai  suatu  garis  pembatas  atau  pembeda ( dividing  line )  antara  “kita”  dan  “mereka”  baik  secara  politis  maupun  sosiologis. Negara  dianggap  sebagai  aktor  terpenting  dalam  penanganan  perbatasan,  dan kepentingan  strategis  negara  harus  diperhitungkan  dalam  pengelolaan  kebijakan perbatasan.  Sedangkan  fungsi-fungsi  perbatasan  menurut  perspektif  ini  adalah fungsi disintegrative, kemudian  berfungsi  sebagai  penghalang  dan  filter  bagi ancaman  yang  datang  dari  luar,  serta  penentu  kedaulatan  negara.  Perbatasan memiliki  fungsi  yang  sangat  penting  dalam  perspektif realistic .  Kebijakan  yang diambil oleh negara dengan perspektif realistic adalah penjagaan perbatasan negara dengan pengerahan kekuatan militer atau militerisasi, dan administrasi pengelolaan aktivitas  lintas  batas  yang  sangat  ketat,  mencakup  dibutuhkannya  dokumen- dokumen resmi untuk melintasi suatu perbatasan seperti paspor, visa, dan lainnya.
Selanjutnya  terdapat  perspektif transnasional yang  memandang  perbatasan sebagai porous  line ,  yakni  sebagai  titik  bertemunya  dua  negara  dan  lebih  sebagai pintu  masuk  untuk  berinteraksi,  bukan  semata-mata  sebagai dividing  line yang memisahkan  kedua  negara.  Perbatasan  lebih  dianggap  sebagai  suatu  jembatan ( bridge )  ketimbang  menjadi  pagar  ( barrier ).  Negara  tetap  menjadi  aktor  yang penting  dalam  pengelolaan  perbatasan,  namun  perspektif transnasional juga menekankan  pada  kebebasan  dari  aktor  transnasional  untuk  melintasi  perbatasan mereka.  Kebebasan  yang  lebih  luas  di  perbatasan  negara  dianggap  sesuatu  yang menguntungkan  terlebih  secara  ekonomi.  Dengan  kebebasan  serta  keterbukaan tersebut, maka perbatasan dalam perspektif transnasional sangat sensitif terhadap lingkungan  internasional.  Fungsi  perbatasan  dalam  perspektif  ini  adalah  fungsi fragmentative yang merupakan gabungan dari fungsi disintergrative yang ada dalam perspektif realistic dan  funsgi integrative dalam  perspektif global . Fragmentative berarti  negara  bersama  dengan  aktor  non-negara  saling  berinteraksi  dan  lebih
memilih untuk memberi akses yang lebih luas terhadap perbatasannya dan perlahan menghilangkan  hambatan-hambatan  yang  ada.  Sedangkan  kebijakan  yang  diambil oleh  negara  dengan  perspektif transnasional tidak  mengabaikan  pembangunan infrastruktur  untuk  menjaga  perbatasan,  namun  jumlah  jalur  lintas  batas  antar negara semakin meningkat dan secara bertahap dihilangkannya tarif dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan lintas batas negara. Kerjasama antar kota di kedua daerah perbatasan juga berkembang secara dinamis.
Kemudian dalam perspektif global , perbatasan lebih dianggap sebagai suatu pasar  ketimbang  bagian  dari  kedaulatan  negara.  Perbatasan  hanya  sebagai virtual line dan garis-garis perbatasan itu hanya terdapat di peta, tidak di dunia nyata. Disini fungsi  perbatasan  berubah  sangat  drastis,  dimana  perbatasan  mungkin  masih dikaitkan  dengan  territorial  suatu  negara,  namun  lebih  dikaitkan  dengan  istilah pasar yang mengakomodasi perpindahan barang, modal dan jasa dari seluruh dunia. Perbatasan  disini  tak  memiliki  fungsi  sebagai  pagar  dalam  hal  apapun.  Pergerakan dari  barang,  modal,  informasi  dan  orang  semakin  intens  melintasi  batas-batas negara.  Fungsi  perbatasan  menjadi  fungsi integrative dimana  perbatasan menghubungkan  negara-negara  dengan  kepentingan,  saling  keterhubungan  dan nilai  yang  sama.  Perspektif global lebih  mengakomodasi  pandangan  kosmopolitan terhadap  dunia,  dan  Hubungan  Internasional  disini  merupakan  interaksi  yang berlangsung  dalam  tataran  peradaban  masyarakat  dunia,  bukan  diantara  negara- negara yang berdaulat.
Untuk  lebih  jelasnya  Moraczewska  menyimpulkan  berbagai  pandangan  dari perspektif yang berbeda tersebut ke dalam satu tabel berikut ini:
Tabel 1. Perbandingan Tiga Perspektif Mengenai Perbatasan Paradigm Realistic Transnasional Global Border Perception dividing line, determinant of nationality and separation porous line, an element of system anabling states’ penetration virtual line, a demarcating line seen only at the map, no states borders in favour of market borders Border Importance very important, as a barrier against threats, sovereignty guarding, profitable element of a system, disintegrative function less important as a bridge between states and non- territorial actors, fragmentative function not important, as a not functioning barrier for international flows, integrative function Action at border Infrastructure building, securitization of border, when a conflict appears – militarization of border gradual abolition of infrastructure, opening of channels for flows of goods, people, money, information no infrastructure or not important, making heterogenous market system and legal system
Sumber:  Anna  Moraczewska,  “The  Changing  Interpretation  of  Border  Functions  in  International  Relations”, Revista Románá de Geografie Politicá , Year XII, No. 2, November 2010, p.329-340.

## Konsep Globalisasi
Meskipun  istilah  globalisasi  merupakan  istilah  yang  banyak  dipakai  oleh berbagai kalangan akademisi, namun istilah tersebut memiliki banyak definisi yang sangat  beragam  dan  tidak  dapat  dipastikan  atau not well  grounded. Setiap
akademisi  yang  memiliki  latar  belakang  pendidikan  yang  berbeda  akan menghasilkan pandangan yang berbeda terhadap globalisasi itu sendiri. Masamichi Sasaki  mengutip  pendapat  Keith  Woodward  yang  mengatakan  bahwa  istilah globalisasi bisa berupa banyak hal dan ia bisa diinterpretasikan dari berbagai macam perspektif  mulai  dari  ekonomi,  sosial,  psikologi,  politik  dan  bahkan  filsafat  (Sasaki 2004).  Dengan  beragamnya  dimensi  serta  definisi  globalisasi  yang  tersebar  serta berbeda-beda  sesuai  dengan  aspek  yang  dibahas,  maka  dalam  penelitian  kali  ini hanya akan dipakai istilah serta kerangka konsep mengenai globalisasi yang terkait dengan pembahasan penelitian.
Roland  Robertson  mendefinisikan  globalisasi  sebagai compression  of  the world yang diakibatkan oleh meningkatnya saling ketergantungan ( interdependece ) global  (Robertson  1992).  Griffiths,  O’Callaghan,  dan  Roach  menyebutkan  bahwa globalisasi  memiliki  setidaknya  5  karakteristik  (Griffiths  dkk  2002).  Pertama, globalisasi  melibatkan  peningkatan  kesadaran  akan  ketersatuan  dunia  ( world  as  a single  place ).  Dengan  kemajuan  teknologi  informasi,  komunikasi  dan  transportasi maka  sekan  dunia  mengecil  dan  diciptakanlah  istilah-istilah  seperti global  village yang  menyiratkan  bahwa  peristiwa  di  belahan  dunia  lain  berdampak  pada  bagian yang  lainnya.  Kedua,  teknologi  informasi  dan  komunikasi  meningkatkan  akses terhadap pasar dunia yang kemudian berujung pada terintegrasinya dunia kedalam satu  sistem  ekonomi  kapitalisme.  Ketiga,  manusia  menjadi  lebih  tergantung  satu sama lain terutama dalam kaitannya untuk menghadapi permasalahan global seperti pemanasan global, narkotika, penyelundupan dan perdagangan manusia, terorisme dan  lain  sebagainya,  dimana  hal  ini  ditengarai  hanya  bisa  diselesaikan  di  level supranasional.  Keempat,  globalisasi  mengerus  perbedaan  budaya  dengan  istilah global  culture seperti McDonaldisation. Kelima,  kapasitas  dari  negara-negara berdaulat  diperlemah  oleh  adanya  globalisasi,  terutama  dalam  bidang  ekonomi ketika perekonomian suatu negara yang tidak bisa lagi “dipagari” dan diatur sesuai dengan  kehendak  negara  itu  semata  karena  perekonomian  mereka  telah terintegrasi  kedalam  ekonomi  global  yang  didorong  oleh  kekuatan-kekuatan ekonomi non-negara seperti Multinational Companies dan negara-negara ditengarai tidak memiliki akses yang luas terhadap kekuatan ekonomi global tersebut.
Akademisi lain yang berkontribusi dalam pengembangan konsep globalisasi, Elirea  Bornman  mengatakan  bahwa  istilah  globalisasi  merujuk  pada  transformasi dari  batasan-batasan  temporal  dan  spasial (time  and  space) ,  yang  oleh  karenanya pemangkasan  jarak  karena  reduksi  dari  waktu  yang  diperlukan  untuk  menjangkau area  yang  berbeda  menghasilkan  integrasi  politik,  ekonomi  dan  sosial  secara bertahap  dengan  melewati  batas-batas  negara  (Bornman  2010).  Disini  terdapat definisi  yang  mengatakan  bahwa  globalisasi  menyentuh  semua  aspek  kehidupan manusia dewasa ini dari sisi politik, ekonomi dan sosial. Oleh karenanya, globalisasi merupakan fenomena kompleks yang memiliki berbagai sisi.
Namun,  berbeda  dengan  kebanyakan  akademisi  yang  memandang  bahwa globalisasi  pasti  berujung  pada integrasi  dan  kesatuan  dunia  dalam  semua  bidang, Bornman  mengatakan  bahwa  fenomena  globalisasi  membawa  dua  konsekuensi yang  saling  berlawanan.  Disatu  sisi  globalisasi  memang  mendorong  terjadinya homogenitas,  sinkronisasi,  intergrasi,  kesatuan  dan  universalisme,  di  lain  sisi,
globalisasi  justru  memberi  peluang  untuk  semakin  kuatnya  rasa  lokalitas, heterogenitas,  diferensiasi,  perbedaan  dan  partikularisme.  Untuk  itu  maka  istilah globalisasi mengandung makna bahwa ia bukanlah suatu proses yang seragam dan serentak,  namun  lebih  kepada  proses  yang  melibatkan  berbagai  area  yang termanifestasi  di  bermacam-macam  konteks  dan  memiliki  efek  yang  berbeda terhadap orang-orang di berbagai konteks.
Pendapat  Bornman  ini  diamini  oleh  Zamawi  Ibrahim  yang  mengatakan bahwa globalization  both  homogenizes  and  fragments (Ibrahim  dalam  Sato  2004). Globalisasi  tidak  seperti  yang  dibayangkan  oleh  para  pendukungnya  atau  kaum globalist yang mengatakan bahwa fenomena yang dihadapi oleh manusia pada abad 21  ini,  dengan  kemajuan  teknologi  komunikasi  dan  informasi    akan  menciptakan dunia  yang  homogen  dengan  nilai  dan  norma  yang  sama.  Para  penentang  klaim globalist atau  yang  dikenal  dengan  kaum skeptic menilai  bahwa  fenomena globalisasi  bukan  merupakan  hal  yang  baru,  namun  sudah  berlangsung  sejak  lama dan tidak menghasilkan sesuatu yang seperti dibayangkan oleh para pendukungnya. Malah,  globalisasi  bisa  memperkuat  ikatan-ikatan  tradisional  yang  selama  ini dianggap  akan  punah  seiring  dengan  modernnya  peradaban  manusia.  Ikatan terhadap  suku,  agama,  tempat  tinggal,  termasuk  nasionalisme  akan  semakin terpupuk  ketika  akses  mengenai  identitas-identitas  yang  berbeda  terpapar sedemikian  rupa  hingga  menyebabkan  seseorang  perlu  untuk  mencari  “akarnya” sendiri.
Logika  globalisasi  seperti  yang  diuraikan  oleh  Bornman  dan  Ibrahim  diatas jika diaplikasikan kedalam kebijakan perbatasan maka akan menghasilkan kebijakan perbatasan  yang  juga  mengakomodir  baik  keterbukaan  ( fragmentating/barriers  of movement ) maupun keterisolasian ( homogenizing/conduits of movement ). Lloyd Cox dari Macquaire University Australia menjabarkan logika globalisasi dalam kebijakan perbatasan  tersebut  dengan  sangat  baik  ketika  dia  mengemukakan  pendapat bahwa  tesis  kaum globalist dengan  jargon  kaburnya  garis  batas  negara/ border- erosion serta  terkikisnya  wilayah  negara/ de-territorialisation cenderung  menafikan fakta yang betentangan dengan hipotesis mereka. Cox mengemukakan fakta bahwa meskipun  globalisasi  merupakan  suatu  fenomena  empiris,  namun  ia  tidak  serta merta  mereduksi  elemen-elemen  tradisional  yang  dimiliki  oleh  perbatasan  seperti penegas  kedaulatan,  pengatur  pergerakan  orang  dan  barang,  penentu  batas  hak dan  kewajiban  yang  dimiliki  oleh  warganegara,  dan  menyediakan  klasifikasi  bagi warganegara  yang  mendiami  wilayah  tersebut  bahwa  mereka  termasuk  ke  dalam suatu populasi tertentu.
Kebijakan perbatasan yang dijalankan oleh AS dan Australia menjadi contoh dimana  kedua  logika  globalisasi  yang  bertentangan  itu  secara  bersamaan diterapkan. AS  dan  Australia  menerapkan  kontrol  yang  ketat  terhadap  pergerakan orang,  khususnya  para  imigran  gelap,  dan  dengan  demikian  mempertegas perbatasan  mereka  sebagai  penghalang/ barriers  of  movement ,  namun  disaat  yang bersamaan  mereka  menerapkan  kebijakan  yang  sangat  terbuka  terhadap pergerakan  modal,  barang  dan  informasi,  dengan  demikian  perbatasan  mereka menjadi penghubung dengan dunia global/ conduits of movements.
Lebih  lanjut  ketika  membicarakan  mengenai  globalisasi,  maka  hal  itu  erat kaitannya  dengan global  interdependence dan global  and  political integration , dimana  istilah  pertama  diklaim  telah  terjadi  khususnya  dibidang  ekonomi, sedangkan  istilah  kedua  masih  berupa  cita-cita  besar  dari  para  pendukung globalisasi yang percaya bahwa integrasi politik dan ekonomi dunia akan membawa kesejahteraan  bagi  manusia. Interdependence atau  saling  ketergantungan  seperti yang  telah  disinggung  sebelumnya  merupakan kondisi  hubungan  antara  dua  pihak dimana potensi kerugian ( cost ) yang bisa diterima oleh kedua pihak tersebut relatif sama ketika mereka memutuskan hubungan atau menurunkan transaksi ( exchange ) diantara  keduanya  (Griffiths  dkk  2002).  Terdapat  dua  dimensi  dalam  hubungan saling  ketergantungan  antara  negara,  yakni sensivity dan vulnerability . Sensivity merujuk  pada  derajat  dimana  suatu  negara  dipengaruhi  ( sensitive )  oleh  keadaan negara  lain,  sedangkan vulnerability merujuk  pada  distribusi  kerugian  ketika  suatu perubahan  dalam  hubungan  tersebut  terjadi  (Griffiths  dkk  2002).  Derajat sensivity dan vulnerability dalam  suatu  hubungan  antar  negara  bisa  sangat  berbeda. Indonesia  dan  Saudi  Arabia  bisa  sama-sama  dipengaruhi  ( sensitive )  oleh  keadaan domestik  masing-masing  negara, misalnya  saling ketergantungan  antara  Indonesia sebagai  penyedia  tenaga  kerja  dan  Saudi  Arabia  yang  membutuhkan  tenaga  kerja. Namun  disaat  yang  sama  kedua  negara  bisa  memiliki  derajat vulnerability yang berbeda. Hal ini bisa terjadi misalnya ketika Saudi Arabia memiliki alternatif penyedia tenaga  kerja  selain  Indonesia,  sedangkan  Indonesia  tidak.  Dalam  hal  seperti  ini, maka derajat vulnerability Indonesia lebih tinggi dalam hubungannya dengan Saudi Arabia.
Sedangkan integration merujuk  pada  diserakannya  sebagian  kedaulatan negara-negara  kepada  suatu  institusi supra-state atau  pada  suatu  rezim  yang mengatur  hubungan  antar  negara-negara  yang  tergabung  didalamnya.  Untuk konteks  hubungan  Indonesia-Malaysia,  rezim  yang  menghubungkan  kedua  negara sebenarnya berjumlah banyak, seperti BIMP-EAGA, dan Sosek Malindo namun rezim terpenting serta yang memiliki signifikansi besar adalah Masyarakat ASEAN/ASEAN Community yang  akan  berlangsung  pada  2015.  Masyarakat  ASEAN  bertumpu  pada tiga pilar penting yakni Masyarakat Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN serta  Masyarakat  Sosial-Budaya  ASEAN  (Luluhima  2008).  Rezim  tersebut merupakan  wajah  globalisasi  yang  nyata  dengan  semua  elemen  yang  terkandung didalamnya  seperti  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  dan  tentu  sangat mempengaruhi  hubungan  Indonesia  dengan  9  negara  ASEAN  lainnya  termasuk Malaysia.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  ingin  mengungkap  dan  mendiskripsikan  bagaimana  terjadinya perdagangan  lintas  batas  serta  implikasinya  bagi  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  di  Kabupaten  Malinau  Kalimantan  Timur,  khususnyaa  di  desa perbatasan,  maka  penelitian  ini  banyak  menampilkan  fakta-fakta  empiris  secara naturalistik.  Dengan  demikian  pendekatan  yang  dianggap  sesuai  untuk  menjawab dan menjelaskan permasalahan tersebut adalah pendekatan kualitatif.
Penelitian    ini    memilih    lokasi  di  Kabupaten  Malinau    Kalimantan    Timur, tepatnya  di  Kecamatan  Kayan  Hulu  dan  Kayan  Hilir,  mengingat  daerah  ini merupakan  daerah  perbatasan  dimana  fenomena  perdagangan  lintas  batas  yang terjadi disana sangat menarik untuk diteliti.
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah :
a. Latar  belakang  terjadinya  perdagangan  lintas  batas  di  Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Hilir Kabupaten Manilau Kalimantan Timur;
b. Pola perdagangan lintas batas;
c. Implikasi perdagangan  lintas  batas  informal  terhadap  tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan di  Kabupaten Manilau Kalimantan Timur.

## Hasil dan Pembahasan
Kondisi  kawasan  perbatasan  yang  berada  di  Kabupaten  Malinau  juga memiliki  corak  yang  berbeda,  walaupun  dalam  beberapa  hal  umumnya  sama dengan  keadaan  kawasan  perbatasan  yang  berada  di  Kabupaten  Nunukan.  Di Kecamatan  Kayan  Hilir  dan  Kayan  Selatan,  masalah  aksesibilitas  menjadi  kendala utama  bagi  masyarakat  setempat.  Dengan  kondisi  geografis  yang  begitu menyulitkan  untuk  dilalui,  maka  aktifitas  lintas  batas  negara  jarang  ditemui. Lokasinya  yang  berada  pada  kawasan  hutan  lindung  ( Heart  of  Borneo )  menjadi kendala tersendiri yang harus dihadapi oleh masyarakat setempat, karena kegiatan pemenuhan kebutuhan mereka dengan berkebun dan bercocok tanam berbenturan dengan  larangan  untuk  melakukan  aktifitas  serupa  di  kawasan  hutan  lindung. Sulitnya  aksesibilitas  disana  membuat  interaksi  masyarakat  di  dua  Kecamatan tersebut sangat minim bahkan hampir tidak ada. Namun isu penting yang kemudian muncul adalah kurang terpeliharanya patok-patok batas wilayah negara. Kurangnya personil  dan  sarana  serta  prasarana  hankam  yang  kurang  memadai  membuat kegiatan  pengamanan  perbatasan  di  sepanjang  garis  perbatasan  menjadi terkendala. Oleh sebab itu, sangat sulit untuk menjangkau patok-patok di sepanjang garis  perbatasan  di  kedua  Kecamatan  tersebut,  terlebih  lagi  melakukan pemeliharaan secara rutin untuk pengamanan wilayah perbatasan (Hidayat  2015 ).
Aktifitas  masyarakat  yang  melintasi  batas  negara  terdapat  di  Kecamatan Kayan  Hulu  meskipun  dalam  jumlah  yang  relatif  kecil  jika  dibandingkan  dengan Kecamatan yang berada di Kabupaten Nunukan. Interaksi antara masyarakat Kayan Hulu  dengan  Malaysia  umumnya  difasilitasi  oleh  lembaga  adat,  dengan  kata  lain sektor  informal  sangat  berperan  penting  dalam  kegiatan  tersebut.  Memang terdapat dua Pos Lintas Batas (PLB) yang terletak di Desa Long Nawang, yakni PLB Long  Nawang-Long  Busang  (Malaysia),  dan  Long  Nawang-Long  Singut  (Malaysia), namun aksesibilitas yang rendah untuk menuju PLB tersebut membuat masyarakat setempat memilih jalur-jalur alternatif untuk melintasi batas negara. Kesamaan adat yang dimiliki oleh masyarakat di Kayan Hulu dan masyarakat di  Malaysia membuat peran ketua adat sangat vital dalam interaksi mereka. Bagi masyarakat Kayan Hulu yang  ingin  bepergian  ke  Malaysia,  mereka  biasanya  membawa  izin  dari  ketua  adat setempat  yang  pengaruhnya  sampai  pada  masyarakat  adat  di  Malaysia.  Kegiatan
melintasi  batas  negara  itu  sudah  berlangsung  lama  dan  masih  diterapkan  hingga saat  ini,  oleh  sebab  itu  interaksi  mereka  dengan  Malaysia  berlangsung  secara tradisional melalui jalur-jalur tidak resmi atau tidak melalui PLB yang telah disepakati oleh kedua negara.
Disini terletak masalah penting menyangkut kehidupan masyarakat di Kayan Hulu.  Mereka  perlu  untuk  berinteraksi  dengan  masyarakat  di  Malaysia  dengan berbagai  macam  alasan,  misalnya  kekerabatan  atau  umumnya  faktor  ekonomi. Masyarakat  di  Kayan  Hulu  banyak  membeli  kebutuhan  pokok  mereka  di  Malaysia, selain itu adapula yang bekerja sebagai buruh perkebunan di Malaysia serta mereka yang menjual hasil pertanian mereka ke sana. Untuk itu mereka seringkali membuka jalur  lintas  batas  menuju  Malaysia  secara  informal,  yakni  membuat  jalur  alternatif tanpa ada keterlibatan kedua negara.
Pamtas  yang  bertugas  di  Kayan  Hulu  bukannya  tidak  mengetahui  hal  ini, namun realita di lapangan memaksa mereka untuk tidak menindak masyarakat yang melakukan  pembukaan  jalur  lintas  batas  tradisional  tersebut  dikarenakan  faktor kebutuhan  hidup  mendasar  yang  sangat  diperlukan  oleh  masyarakat  setempat. Hanya  terdapat  dua  Pos  Pamtas  di  Kayan  Hulu  yakni  Pamtas  yang  berada  di  Desa Long  Nawang  dan  Long  Betaoh.  Dengan  infrastruktur  serta  personil  yang  sangat minim  Pamtas  disana  hanya  bisa  melakukan  patroli  seadanya.  Patroli  yang  biasa dilakukan  oleh  Pamtas  dilakukan  sepanjang  tahun  dengan  jarak  patroli  yang berbeda  yakni  patroli  jarak  dekat  yang  dilakukan  dalam  radius  5  km  dari  pos perbatasan  dan  radius  jarak  jauh  menuju  desa-desa  di  wilayah  perbatasan  atau patrol sambung desa.
Menurut  catatan  Kopassus,  dalam  patroli  rutin  yang  mereka  laksanakan, mereka pernah mendapati jalan-jalan logging di wilayah Malaysia dengan jarak yang sangat panjang dan semuanya berada di tepian patok perbatasan, bahkan diantara jalur-jalur tersebut ada jalur yang masuk kedalam wilayah Indonesia dan patok yang semestinya  berada  disana  sudah  tidak  ditemukan  lagi.  Hal  ini  tentu  menjadi perhatian penting mengingat peluang kegiatan kejahatan lintas batas negara sangat besar disana.
Keterlibatan  negara  dalam  memfasilitasi  pergerakan  masyarakat  untuk melintasi  batas  negara  sangat  diharapkan  di  Kayan  Hulu.  Selama  ini,  meskipun mereka  telah  lama  melakukan  interaksi  lintas  batas  secara  tradisional,  namun  di mata  negara  apa  yang  mereka  lakukan  tetaplah  illegal.  Penegakan  hukum  di kawasan perbatasan pun mengalami dilema antara menerapkan hukum secara ketat terhadap  para  pelintas  batas  tradisional  atau  mengambil  kebijakan  yang  longgar mengingat kondisi yang mendesak (Hidayat 2015).
Di  Kecamatan  Bahau  Hulu  dan  Kecamatan  Pujungan  isu  mengenai pengelolaan  batas  wilayah  pada  umumnya  sama  dengan  kecamatan-kecamatan lainnya namun pada dua Kecamatan ini terdapat Taman Nasional Kayan Mentarang yang  merupakan  hutan  lindung.  Menariknya  justru  di  kawasan  hutan  lindung tersebut terdapat desa yang berbatasan langsung dengan Malaysia yakni Desa Apau Ping di Bahau Hulu yang berbatasan dengan Desa Long Banga Malaysia. Desa Apau Ping  sendiri  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  sebagai  Desa  Wisata. Diharapkan  masyarakat  Apau  Ping  bisa  mendapatkan  keuntungan  dengan
ditetapkannya  desa  mereka  sebagai  Desa  Wisata  lewat  program  ekowisata  yang hendak dijual kepada khalayak umum.
Di  Apau  Ping  ini  juga  telah  disepakati  oleh  kedua  negara  dalam Annexure  C Agreement  Between  the  Government  of the  Republic  Indonesia  and  the Government of Malaysia on Border Crossing di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Januari 2006, sebagai exit-entry  point .  Dengan  demikian,  di  Apau  Ping  akan  dibuka  Pos  Lintas Batas Apau Ping-Long Banga. Permasalahannya adalah semua itu berada di kawasan hutan  lindung  Taman  Nasional  Kayan  Mentarang.  Apabila  PLB  Apau  Ping-Long Banga dibuka maka kegiatan lintas batas resmi akan terpusat disana, ditambah lagi dengan  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  Apau  Ping  akan  semakin  menambah permasalahan  pengelolaan  perbatasan  yang  bersinggungan  dengan  pemeliharaan hutan  lindung.  Seringkali  karena  alasan  ekonomi,  hutan  lindung  Taman  Nasional Kayan  Mentarang  dikonsumsi  hasilnya  oleh  masyarakat  setempat,  atau  dibuka untuk perluasan infrastruktur, terlebih jika PLB Apau Ping-Long Banga dibuka.
Disatu  sisi,  pembukaan  PLB  itu  sangat  membantu  masyarakat  setempat untuk  berinteraksi  dengan  masyarakat  di  Malaysia  baik  untuk  menjenguk  sanak saudara  atau  untuk  alasan  ekonomi,  karena  intensitas  interaksi  antara  masyarakat setempat  dengan  masyarakat  di  Malaysia  relatif  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan Kecamatan  lainnya  di  Kabupaten  Malinau.  Namun  disi  lainnya  pemeliharaan terhadap Taman Nasional Kayan Mentarang juga tidak bisa begitu saja diabaikan. Di sini  juga  terdapat  jalur-jalur  transportasi  tradisional  yang  cukup  besar  yang berpotensi  untuk  digunakan  sebagai  jalur illegal  logging. Untuk  itu  perlu perencanaan yang baik agar pembangunan di satu sisi tidak mengorbankan sisi yang lainnya.
Upaya  pengamanan  perbatasan  dengan  hutan  lindung  didalamnya  menjadi tugas  yang  sangat  berat  bagi  Pamtas.  Karenanya  operasi  keamanan  digelar sepanjang  tahun  dengan  skema  operasi  jarak  dekat  dan  jarak  jauh  seperti  yang dilakukan  Pamtas  di  Kecamatan  Kayan  Hulu.  Pos  Pamtas  yang  terdapat  di perbatasan Bahau Hulu ini juga sekaligus berfungsi sebagai  pelayanan keimigrasian bagi masyarakat yang ingin melintas batas dikarenakan PLB Apau Ping-Long Banga yang belum dibuka (Hidayat 2015).
1. Faktor-faktor   yang  Melatarbelakangi   Terjadinya   Perdagangan   Lintas Batas

## a. Faktor Topografis dan Geografis
Faktor      topogrfi      dan      geografi      yang      sulit      dijangkau      dan      belum tersedianya  media  transportasi  darat,  mengakibatkan  daerah  perbatasan  di Kecamatan  Kayan  Hulu  dan  Kayan  Hilir  Kabupaten  Malinau  Kalimantan  Timur  ini masih menjadi daerah yang terisolir.
Dibalik  ketertinggalan  wilayah  perbatasan  dalam  hal  pemerataan pembangunan,    sebenarnya  wilayah  perbatasan  memiliki  potensi  alam  alam yang  melimpah,  seperti potensi pertanian dan perkebunan, perikanan,  kehutanan, kepariwisataan  maupun  industri.  Tantangan  terbesar  pemerintah  adalah bagaimana  mengembangkan  sarana  dan  prasarana  pembangunan  secara ekonomis  sehingga  dapat mengoptimalkan  seluruh potensi  yang  ada  tanpa  harus
mengorbankan kelestarian kawasan ini. Hal ini mengingat sebagian besar hutan di wilayah tersebut merupakan hutan lindung/hutan suaka.
Dari  kondisi  tersebut,  maka  satu-satunya  strategi  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  di perbatasan dengan  cepat,  mudah dan  ekonomis  adalah dengan  membuka  hubungan  perdagangan  resmi  dengan  pemerintah  Serawak Malaysia.  Hal  ini  ditempuh  dengan  berbagai  pertimbangan      antara      lain      faktor efisiensi.   Pemerintah   Kabupaten maupun Pemerintah Pusat tidak mungkin dapat membuka jalur transportasi udara yang dapat memfasilitias pesawat-pesawat jenis besar  yang  dapat  digunakan  mengangkat  BBM  atau  kebutuhan  pokok  lainnya dalam jumlah banyak, mengingat kondisi tofografis yang tidak memungkinkan.

## b. Faktor Aksesibilitas
Petimbangan  faktor  aksesibilitas  (kemudahan)  ini  terutama  untuk memenuhi  kebutuhan  bahan  bakar  minyak  (BBM)  yang  tidak  mungkin  diangkut dengan    pesawat    terang    yang    kapasitasnya    sangat    terbatas.  Penduduk  di Kecaamatan Kayan Hulu dan Kayan Hilir lebih memilih membeli BBM dari Malaysia, walaupun  harus  dengan  harga  yang  tinggi  yakni  sekitar  Rp.  12.000,-  hingga mencapai  Rp.  14.000,-  per  liter.  Hal  ini  diperkuat    oleh  pernyataan  informan yang  juga  pengusaha,  Bapak Lucas dari hasil wawancara dengan beliau.

## c. Faktor Biaya dan Harga
Sebagai  konsekuensi  logis  dari  aspek  aksesibilitas  yang  dikarenakan kedekatan secara  fisik geografis  sebagaimana  dipaparkan di atas,  dari keterangan informan  diperoleh  informasi  dimana  rata-rata  harga  barang  yang      dibeli      dari Malinau      atau      Samarinda      relatif      lebih      mahal  dibandingkan  dengan  harga barang-barang yang dibeli di Malaysia (Tapak Mega).

## d. Faktor Latar Belakang Budaya dan Hubungan Emosional
Secara  geografis  daerah  perbatasan  justru    lebih  dekat  dengan  negara tetangga,  dan  secara  topografis  sulit  dijangkau  oleh  pemerintah  ibukota kabupaten  dan  daerah-daerah  lainnya  sehingga  mengakibatkan  daerah  tersebut terisolir. Keterisoliran inilah yang mendorong masyarakat di perbatasan lebih dekat secara emosional dengan masyarakat di negara tetangga.
Hasil      dari      wawancara      dengan      masyarakat      disana,      masyarakat      di Malaysia  yang  tinggal di perbatasan pada  umumnya  juga  berasal dari  suku  Dayak sehingga  mereka  masih  merasa  memiliki  hubungan  kekeluargaan    yang    sampai sekarang   masih   cukup   kuat.   Kedekatan mereka  jelas  bukan  hanya  secara  fisik (geografis), tetapi juga secara kultural dan emosional.
2. Pola Perdagangan Lintas Batas
a. Dari   Pola Direct   Barter Hingga Direct   Selling (Pola   Jual-Beli Langsung) Dalam  sejarah  kehidupan  suku-suku  di  Apau  Kayan  pun  tidak  terlepas  dari adanyan  interaksi antara suku dan masyarakat  lain di sekitarnya termasuk dengan penduduk  di  wilayah  Serawak  Malaysia.Secara  tradisional    mereka    mengadakan
transaksi    pertukaran    barang    (hasil  hutan)  atau  yang  disebut  dengan  “barter” dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
Dari  hasil  wawanacara,  pola  perdagangan  yang  berkembang  pada  tahun- tahun  terakhir  ini  sudah  tidak  lagi  dalam  pola direct  barter saja,  melainkan  sudah berkembang  menjadi pola direct  trading (jual-beli langsung).  Sekarang  hasil  hutan yang  bernilai  tinggi  seperti  gaharu  sengaja  dijual  untuk  memperoleh  ringgit (sebagai alat tukar) untuk membeli   berbagai   kebutuhan   dan   disimpan   sebagai alat   tukar berikutnya.

## b. Jenis-jenis dan Harga Komoditas yang diperdagangkan
Jenis  barang  yang  diperjual  belikan  oleh  penduduk  di  Kecamatan  Kayan  Hulu dan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Jenis Barang Yang Diperjualbelikan Oleh Penduduk di Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Hilir
Jenis Barang Yang Dijual Jenis Barang Yang Dibeli Hasil hutan: gaharu, rotan, sarang burung, batu landak, guliga monyet, dll. 9  bahan  pokok:  minyak  tanah,  bensin, minyak    goreng,    gula,  garam,  telur, mie, bawang, rempah- rempah, dll. Kerajinan  tangan  ( souvenir )  :  manik-manik,  tas,  topi, gendongan bayi, dll. Alat-alat   telekomunikasi;   telepon satelit, radio, dll. Home  industri  :  jala,  jaring,  alat- alat nelayan lainnya. Bahan      bangunan:      semen,seng, asbes, paku, besi, cat, dll.
Terlihat  pada  tabel  diatas  bahwa  jenis  barang  yang  diperjualbelikan  secara lintas batas negara antara penduduk di Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Hilir di Kabupaten  Malinau  kurang  lebih  merefleksikan  ketergantungan  antara  dua komunitas  yang  dipisahkan  oleh  batas  negara  tersebut    dimana  komoditas  yang diperjualbelikan  oleh  penduduk  Kecamatan  Kayan  Hilir  dan  Kayan  Hulu  dan masyarakat  Malaysia  hampir  sama  yakni  gabungan  antara  bahan  mentah  dan bahan olahan yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat.

## 3. Implikasi            Perdagangan            Lintas            Batas            Dalam            Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Dari hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian dan wawancara dengan pra informan, tidak diragukan lagi bahwa adanya kegiatan perdagangan (jual-beli) intas  batas  antara  masyarakat  di  desa-desa  perbatasan  di  Kabupaten  Malinau dengan  penduduk  di  wilayah  perbatasan  Serawak-Malaysia  telah  membantu pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat khususnyaa kebutuhan sembilan bahan pokok.
Pemenuhan  kebutuhan  pokok  yang  dimaksudkan  antara  lain  adalah kemampuan  seseorang  untuk  memenuhi  tingkat  konsumsi  minimum  seperti pangan,  sandang,  papan,  pendidikan  dan  kesehatan  (ILO,  1976).  Sedangkan kewajiban  pemerintah  bagi  pemenuhan  kebutuhan  pokok  masyarakatnya
mencakup  pelayanan  kepada  komunitas  seperti  pelayanan  sumber  air  bersih, sarana transportasi, listrik, pelayanan pendidikan dan lain sebagainya.
Bagi  masyarakat  yang  tinggal  di  desa-desa  perbatasan  sebagaimana masyarakat  Apau  Kayan  ini,  mereka  umumnya  mengandalkan  hasil  sumber  daya alam  yakni  hasil  hutan  dan  sungai  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  khususnya kebutuhan  pangan  dan  papan.  Namun  demikian,  dalam  masyarakat  yang  makin berkembang  tidak  mungkin  dapat  memenuhi  segala  kebutuhan  dasarnya  sehari- hari dengan hanya mengandalkanhasil-hasil alam saja.

## Kesimpulan
Adanya  kegiatan  perdagangan  (jual-beli)  intas  batas  antara  masyarakat  di desa-desa  perbatasan  di  Kabupaten  Malinau  dengan  penduduk  di  wilayah perbatasan  Serawak-Malaysia  telah  membantu  pemenuhan  kebutuhan  hidup masyarakat  khususnya  kebutuhan  sembilan  bahan  pokok.  Faktor-faktor  yang Melatarbelakangi      Terjadinya      Perdagangan     Lintas      Batas      adalah:             Faktor Topografis    dan  Geografis,    Faktor    Aksesibilitas,    Faktor    Biaya    dan  Harga,    dan Faktor  Latar  Belakang  Budaya  dan  Hubungan  Emosional.  pola  perdagangan  yang berkembang  pada  tahun-tahun  terakhir  ini  sudah  tidak  lagi  dalam  pola direct barter saja,  melainkan  sudah  berkembang  menjadi  pola direct  trading (jual-beli langsung)
Hasil  penelitian  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  menunjukan  sekali  lagi kepada kita bahwa hasil proses pembangunan masih cenderung bias perkotaan dan kurang  menjangkau  daerah-daerah  yang  jauh  dari  “pusat  kekuasaan”.  Hasil penelitian      ini,      memperkuat      pandangan      bahwa      pembangunan  merupakan “rantai  ketidakseimbangan”  yang  berarti akan memunculkan pola ketergantungan diantara kelompok yang “minus” terhadap  kelompok yang “surplus”. Dalam hal ini pola  ketergantungan  tersebut  nampak  jelas  dari  ketidakberdayaan  masyarakat  di desa-desa  perbatasan  (kelompok  minus)  terhadap  perlakuan  monopolistik  yang dilakukan  oleh  pihak  PT.  Rimbunan  Hijau  Malaysia  (kelompok  surplus)  dalam upayanya memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari.

## Daftar Pustaka
Aminuddin,  2002,  Tujuan,  Strategi  dan  Model  dalam  penelitian  kualitatif,  dalam Bakri,   Masykuri,   2002,   Metodologi  penelitian   Kualitatif;  tinjauan teoritis dan praktis, LP-UIM-VISIPRESS, Malang
Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan.  (2010). Grand  Design  Pengelolaan  Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Di Indonesia Tahun 2011-2025
Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan.  (2013). Rencana  Induk  Pengelolaan  Batas Wilayah  Negara  dan  Kawasan  Perbatasan  Berbasis  Lokasi  Prioritas  (Rinduk Lokrpri) Di Lokpri Kayan Hilir Kabupaten Malinau Kalimantan Timur, Jakarta. Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan.  (2013). Rencana  Induk  Pengelolaan  Batas Wilayah  Negara  dan  Kawasan  Perbatasan  Berbasis  Lokasi  Prioritas  (Rinduk Lokrpri)  Di  Lokpri  Kayan  Selatan  Kabupaten  Malinau  Kalimantan  Timur,
Jakarta.
Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan.  (2013). Rencana  Induk  Pengelolaan  Batas Wilayah  Negara  dan  Kawasan  Perbatasan  Berbasis  Lokasi  Prioritas  (Rinduk Lokrpri) Di Lokpri Kayan Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Timur, Jakarta.
Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan.  (2013). Rencana  Induk  Pengelolaan  Batas Wilayah  Negara  dan  Kawasan  Perbatasan  Berbasis  Lokasi  Prioritas  (Rinduk Lokrpri) Di Lokpri Bahau Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Timur, Jakarta. Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan.  (2013). Rencana  Induk  Pengelolaan  Batas Wilayah  Negara  dan  Kawasan  Perbatasan  Berbasis  Lokasi  Prioritas  (Rinduk Lokrpri) Di Lokpri Pujungan Kabupaten Malinau Kalimantan Timur, Jakarta.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau, Malinau dalam angka 2002. Billa,  Marthin,  2005,  Memihak  Indonesia  Timur,  Jakarta,  Sekretariat  DP-KTI.
Budiman,  A.,  1995,  Teori  Pembangunan  Dunia  Ketiga,  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta
Bornman, Elinrea. (2003). Struggle of Identity in The Age of Globalization Searching for Anchors That Hold , Department of Communication Science: University of South Africa.
Depdagri,    Dirjen    Pemerintahan    Umum,    Direktorat    Wilayah    Administrasi    dan Perbatasan, 2005
GBHN tahun 1999 dan PROPENAS 2000-2004 Griffiths,  Martin,  Terry  O’Callaghan  dan  Steven  C.  Roach.  (2002). International Relations: The Key Concepts Second Edition , New York: Routledge. Hamid,  S.H.M.  &  Tien  Widianto,  2001.  Kawasan  Perbatasan  Kalimantan: Permasalahan dan Konsep Pengembangan, PKTPW, BPPT, Jakarta.
Ibrahim, Zamawi, Globalization and Global Identity Managing Ethnicity and Cultural Pluralism  in  Malaysia,  dalam  Yoichiro  Sato  (ed).  (2005). Growth  and Governance in Asia, Honolulu: Asia-Pacific Center for Security Studies.
Luhulima  ,  C.P.F.,  Dewi  Fortuna  Anwar,  Ikrar  Nusa  Bakti,  Yasmin  Sungkar,  Ratna Shofi  Inayati.  (2008). Masyarakat  Asia  Tenggara  Menuju  Komunitas  ASEAN 2015, Yogyakarta:Pustaka Pelajar
Moleong,L., 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung. Moraczewska,  Anna.  (2010).  “The  Changing  Interpretation  of  Border  Functions  in International Relations”, Revista Románá de Geografie Politicá , Year XII, No. 2, November. Nasional (PROPENAS)
Patton,  A.,  1999,  Pembangunan  Desa  Perbatasan  (Suatu  Kajian  tentang  Proses, Tantangan,  dan  Peluang  Pelaksanaan  Pembangunan  di  Desa  Nawang  Baru Kabupaten Bulungan), Thesis, PPS Unibraw, Malang.
Prescott, Victor dan Gillian D. Triggs. (2008). International Frontiers and Boundaries: Law, Politics and Geography , Boston: Martinus Nijhoff Publishers. Robertson,  Roland.  (1992). Globalization:  Social  Theory  and  Global  Culture. London: Sage
Sasaki,  Masamichi.  (2004).  “Globalization  and  National  Identity  in  Japan”, International Journal of Japanese Sociology , No.13
Tirtosudarmo,  Riwanto  dan  John  Haba.  (2005). Dari  Entikong  Sampai  Nunukan Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan-Malaysia Timur (Serawak dan Sabah) , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Undang-undang  No.  25  tahun  2001  tentang  Program  Pembangunan  Ekonomi