Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Sekaring Ayumeida Kusnadi Universitas Wijaya Putra
Andy Usmina Wijaya Universitas Wijaya Putra

## Abstrak
Setiap  orang  pasti  memiliki  data  pribadi.  Data  pribadi  merupakan sesuatu  yang  melekat  pada  setiap  orang.  Data  pribadi  merupakan sesuatu yang bersifat sensitif. Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi  karna  sejatinya  merupakan  hak  privasi  setiap  orang.  Hak privasi  adalah  hak  konstitusional  warga  negara  yang  telah  diatur dalam  Undang  –  Undang  Dasar  Negara  republik  Indonesia  Tahun 1945. Hak konstitusional adalah kewajiban dari suatu negara terhadap warga negaranya. Tujuan dan fokus penelitian ini adalah menemukan hakekat dari perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi dan bentuk  perlindungan  hukum  data  pribadi  sebagai  hak  privasi  di Indonesia.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  yuridis  normatif,  melalui conseptual  approach .  Hasil  dari penelitian  ini  adalah  hakekat  dari  perlindungan  hukum  data  pribadi sebagai hak privasi adalah hak konstitusional warga negara. Indonesia belum memiliki peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar hukum  perlindungan  terhadap  data  pribadi.  Maka  dari  itu,  dalam perlindungan  hukum  data  pribadi,  Indonesia  mengalami  kekosongan norma sehingga tidak dapat secara maksimal melindungi data pribadi warga negara.
Keywords: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Hak Privasi
Corresponding  Author: Sekaring Ayumeida Kusnadi Universitas Wijaya Putra Email: sekaring@uwp.ac.id
Andy Usmina Wijaya Universitas Wijaya Putra Email: andyusmina@uwp.ac.id
© The Author(s) 2021 DOI: 10.47776/alwasath.v2i1.127
CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the  material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.
JA 19

## Classification
Conceptual Article
Submitted: 25 Februari 2021 Accepted: 21 April 2021 Online: 21 April 2021
JA: Jurnal Al-Wasath 2 No.1: 19-32 Journal homepage: https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index ISSN 2721-6160 (Online)

## PENDAHULUAN
Setiap  warga  negara  memiliki  hak  konstitusional,  yaitu  hak  yang  dijamin  oleh  Undang- Undang.  Dengan  adanya  hak  konstitusional  tersebut,  maka  negara  memiliki  kewajiban konstitusional, yaitu melindungi seluruh warga negara. Kewajiban konstitusional negara ini telah tertuang  dalam  Pembukaan  Alinea  Ke  –  4  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  (UUDRI  1945)  yang  menyatakan  bahwa  negara  wajib  melindungi  segenal  bangsa Indonesia  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  umum,  mecerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial.
Hak konstitusional yang diatur dalam UUDRI 1945 mencakup 40 hak warga negara. Salah satunya adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Hak tersebut diatur pada Pasal 28 G Ayat (1) dengan  garis  besar  bahwa  warga  negara  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi, keluarga,kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Pada pasal tersebut, mengasumsikan hak pribadi adalah hak milik. Tetapi, dengan berkembangnya teknologi informasi dan  komunikasi  harusnya  hak  pribadi  tidak  hanya  diartikan  sebagai  hak  milik.  Hak  pribadi seharusnya juga sebagai hak privasi. Hak privasi bersifat lebih sensitif yang dapat mewakili hak pribadi tersebut. Hak pribadi merupakan hal yang sensitif yang berkaitan dengan data pribadi atau identitas  seseorang.  Identitas  tersebut  mulai  dari  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  Surat  Ijin Mengemudi  (SIM),  Paspor,  Kartu  Keluarga  (KK),  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP),  Nomor Rekening, Sidik jari, Ciri khas seseorang dan sebagainya.
Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap  hak  atas  kebebasan  berbicara.  Artinya,  hak  atas  privasi  menjamin  perlindungan  dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 1
Indonesia  saat  ini  telah  memasuki  Revolusi  Industri  4.0.  Segala  hal  dapat dikendalikan dari    segala  tempat  melalui  jaringan  internet    dan    perangkat    gawai    yang  saling  terhubung. Implikasi dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan  sehari-hari,  misalnya  untuk  meningkatkan  produktivitas        kerja,        membangun hubungan        sosio-ekonomi,        serta        membantu  memudahkan  dalam  berbagai  hal. 2 Perkembangan teknologi informasi komunikasi berbasis komputer telah berkembang sangat pesat di masyarakat. Masyarakat kemudian dimudahkan dengan perkembangan teknologi tersebut. 3 Indonesia  saat  ini  memiliki  banyak  peraturan  mengenai  perlindungan  data  pribadi,  tetapi tersebar di beberapa Undang-Undang. Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus  yang  mengatur  perlindungan  hukum  data  pribadi  yang  dapat  menjadi  solusi  diberbagai macam  kasus  yang  berkaitan  dengan  penyalahgunaan  data  pribadi.  Saat  ini  Indonesia  telah memiliki  Rancangan  Undang  –Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  (RUU  PDT).  RUU  PDT terseburt  juga  perlu  dikaji  lebih  dalam  karena  pasti  masih  memiliki  kekurangan  dalam pengaturannya.  Setidaknya  Indonesia  bisa  membandingkannya  dengan  peraturan  perlindungan data pribadi yang telah dimiliki negara lain, yaitu Hongkong, Malaysia, Singapura, Korea Selatan. Beberapa  negara  tersebut  telah  memiliki  peraturan  khusus  yang  menjamin  perlindungan  hukum data  pribadi.  Tetapi,  dalam  penelitian  ini  akan  mengkaji  perbandingan  peraturan  perlindungan data  pribadi  Malaysia  dengan  RUU  PDT  yang  telah  dimiliki  Indonesia  saat  ini.  Perbandingan tersebut  dilakukan  karena  atmosfer  kehidupan  Malaysia  tidak  jauh  beda  dengan  Indonesia. Meskipun  atmosfer  kehidupan  di  Indonesia  dan  Malaysia  tidak  jauh  beda,  tetapi  dalam  sistem hukum  antara  Indonesia  dan  Malaysia  memiliki  perbedaan.  Sistem  hukum  di  Indonesia menerapkan  sistem  hukum civil  law  system yaitu  Hukum  tertulis  (kodifikasi).  Ada  pemisahan secara  tegas  dan  jelas  antara  hukum  publik  dengan  hukum  privat.  Sedangkan,  sistem  hukum  di
1 Cynthia,H , 2018, “Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal HAM , Vol.9 No.2, Hal 191 - 204
2 Syaifudin.A, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)”, Dinamika , Vol.26 No.4, Hal.408- 421
3 Aswandi,  R,  Putri  R,  Muhammad  S,  2020,  “Perlindungan  Data  dan  Informasi  Pribadi  Melalui Indonesia  Data Protection System (IDPS ), Legislatif , Vol. 3 No.2, Hal.167-190
Malaysia  menerapkan common  law  system ,  yaitu  didominasi  oleh  hukum  tidak  tertulis  atau hukum kebiasaan melalui putusan hakim. Tidak ada pemisahan yang tegas dan jelas antara hukum publik  dan  privat.  Dengan  adanya  perbedaan  sistem  hukum  tersebut,  dapat  diterapkan  asas universalitas  yaitu  demi  kepentingan  internasional  dengan  dilandasi  pemikiran  bahwa  setiap Negara di dunia wajib turut melaksanakan tata hukum sedunia.
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penelitian ini akan mempelajari permasalahan pokok sebagai berikut : 1) Apakah hakekat dari hak privasi terhadap data pribadi? 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai hak privasi di Indonesia?

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  ( legal  research ) menemukan kebenaran koherensi, adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yaitu  pendekatan  konsep  ( conseptual  approach ). Pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )    dilakukan  manakala  peneliti  tidak  beranjak  dari aturan  hukum  yang  ada.  Hal  itu  dilakukan  karena  memang  belum  atau  tidak  ada  aturan  hukum untuk masalah yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hakekat Dari Hak Privasi Terhadap Data Pribadi
Konsep  privasi  untuk  pertama  kalinya  dikembangkan  oleh  Warren  dan  Brandheis  yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul “ The Right to Privacy” atau hak untuk tidak diganggu. Dalam jurnal tersebut menurut Warren dan Brandheis  dengan  adanya  perkembangan  dan  kemajuan  teknologi  maka  timbul  suatu  kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup. 4 Menurut Warren dan Brandeis menyatakan bahwa :
“ Privacy is the rught to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition ”. 5 Privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi. 6
Alasan  hak  privasi  harus  dilindungi  adalah,  Pertama,  dalam  membina  hubungan  dengan orang  lain,  seseorang  harus  menutupi  sebagian  kehidupan  pribadinya  sehingga dia dapat mempertahankan  posisinya  pada  tingkat  tertentu.  Kedua,  seseorang  di  dalam  kehidupannya memerlukan  waktu  untuk  dapat  menyendiri  sehingga  privasi  sangat  diperlukan  oleh  seseorang, Ketiga, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum.  Keempat,  privasi  juga  termasuk  hak  seseorang  untuk  melakukan  hubungan  domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai the right against the word. Kelima, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena  kerugian  yang  diderita  sulit  untuk  dinilai.  Kerugiannya  dirasakan  jauh  lebih  besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah menganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi. 7
4 Latumahina, RE, 2014, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya”, Jurnal GEMA AKTUALITA , Vol.3, No. 2, Hal. 14-25
5 Rosadi, SD, 2015, Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional , Regional dan Nasional , Refika Aditama, Jakarta,Hal. 23
6 Rosadi, SD, 2015,  Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional, Refika Aditama , Jakarta, Hal. 23
7 Dewi, S, 2017, Prinsip – Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya”, Sosiohumaniora , Vol.19 No. 3, Hal. 206 - 212
Alan  Westin  memberikan  pengertian  privasi  sebagai  “ Privacy  is  the  claim  of  individuals, groups,  or  institutions  to  determine  for  themselves  when,  how,  and  to  what  extent  information about  them  is  communicated  to  others (privasi  adalah  klaim  individu,  kelompok,  atau  institusi untuk  menentukan  sendiri  kapan,  bagaimana,dan  sejauh  mana  informasi  tentang  mereka dikomunikasikan kepada orang lain). 8
Hak  privasi  merupakan  salah  satu  hak  yang  melekat  pada  diri  setiap  orang.  Hak  privasi merupakan martabat setiap orang yang harus dilindungi. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam  keluarga. 9 Data  pribadi  merupakan  hal  yang  sensitif  dimiliki  setiap  orang.  Data  pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan.
Beberapa  instrumen  internasional  seperti  OECD Guidelines maupun Data Protection Convention dari Dewan Eropa data pribadi diartikan semua informasi yang berhubungan dengan orang-perorangan  yang  teridentifikasi  dan  dapat  diindetifikasi  (“ information  relating  to  an identified or identifiable natural person ”). 10
Pengertian lain dari “data pribadi” adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia. 11
Memiliki sifat yang sensitif menjadikan data pribadi suatu hal yang menarik bagi orang lain karena banyak sekali kebutuhan kegiatan seseorang yang berkaitan dengan data pribadi seseorang. Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi. 12
Titik  awal  dari  hukum  di  Indonesia  pasti  berasal  dari  Kosntitusi  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda  yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta berhak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. 13 Dalam UUDNRI 1945 khususnya pada pasal 28 huruf G Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda  yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi. 14
Dengan  dasar  hukum  tersebut,  maka  hak  privasi  terhadap  data  pribadi  harus  dilakukan  dan perlindungan  terhadap  data  pribadi  sebagai  hak  privasi  merupakan  Hak  Konstitusional  warga negara  Indonesia.    Hak  konstitusional  adalah  kewajiban  bagi  negara  untuk  memberikan perlindungan  secara  hukum  untuk  aspek  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Hak  konstitusional harus  didapatkan  oleh  setiap  warga  negara  Indonesia.  Hak  konstitusional  harus  memiliki  tujuan hukum  yaitu  kepastian  hukum,  keadilan  hukum  dan  kemanfaatan  hukum.  Dengan  dasar  hukum
8 Yuniarti, S, 2019, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia”, Jurnal Becoss , Vol. 1 No.1, Hal. 147-154
9 Mahira,  DF,  Emilda  Y  Lisa  NA,  2020,  “Consumer  Protection  System  (CPS):  Siste,  Perlindungan  Data  Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept”, Legislatif , Vol.3 No.2, Hal.287-302
10 Rosadi,  SD,  2017,  “Implikasi  Penerapan  program  E-Health  Dihubungkan  Dengan  Perlindungan  Data  Pribadi”, Arena Hukum , Vol.9 No.3, Hal. 403-420
11 Sautunnida,  L,  2018,”Urgensi  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  Di  Indonesia;Studi  perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 20 No.2, Hal. 369-384
12 Hanifan N, 2020, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Negara Lain”, Selisik , Vol.6 No.1. Hal 2685- 6816
13 Anggraeni, SF, 2018, “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi : Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Di Indonesia”, Jurnal Hukum & Pembangunan , Vol. 48 No. 4, 814 - 825
14 Erna, P 2019, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online ( The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending )”, Majalah Hukum Nasional , No.2, Hal 1-27
tersebut  juga  beberapa  peraturan  perundang  –  undangan  di  Indonesia  mengatur  secara  tersirat mengenai perlindungan data pribadi.

## Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Di Indonesia Perlindungan Hukum Data Pribadi di Malaysia
Malaysia  telah  memiliki  peraturan  perundang  –  undangan  untuk  melindungi  data  pribadi yaitu The Personal Data Protection Act No. 709 of 2010 (PDPA Malaysia). Secara berkala dari tahun  1998,  Menteri  Malaysia  sudah  secara  konsisten  melakukan  perencanaan  pembentukan undang – undang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Kemudian pada tahun 2010 telah disahkan  PDPA  Malaysia  yang  ditindak  lanjuti  dengan  pembentukan  Departemen  Perlindungan Data Pribadi yang  dalam naungan Kementrian Informasi Komunikasi dan Kebudayaan.
Dalam  PDPA  Malaysia  memiliki  prinsip  perlindungan  hukum  data  pribadi  yang  terdapat dalam Seksi 5 sampai dengan Seksi 12 PDPA Malaysia, sebagai berikut :
1. Prinsip Umum Pengolahan Berdasarkan Persetujuan (Seksi 6) yang mengatur  pengguna data  tidak  diperbolehkan  mengolah  data  pribadi  dengan  pengecualian  telah  mendapat persetujuan dari pemilik data.
2. Keabsahan, Kebutuhan dan Tidak Berlebihan (Seksi 6 Ayat (3)) mengatur tentang batasan umum dalam pengolahan data pribadi, sebagai berikut :
(a) Pengolahan data pribadi dilakukan demi tujuan yang sah dan memiliki kaitan dengan aktivitas pengguna data.
(b) Pelaksanaan pengolahan data wajib berkaitan langsung dengan tujuan.
(c)  Data  pribadi  yang  diolah  harus  memenuhi  kualifikasi  yang  baik  untuk  pencapaian tujuan dari pengolahan serta tidak berlebihan.
3. Prinsip Pengumpulan dan Pemberitahuan. Pengumpulan data pribadi harus sepengetahuan dan pesetujuan pemilik data serta pengguna data wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis berkaitan dengan tujuan pengumpulan data pribadi.
4. Prinsip Penggunaan Dan Pengungkapan (Seksi 6 Ayat (3)). Data pribadi dapat digunakan dan diolah apabila dengan maksud dan tujuan yang sah, berkaitan dengan pengguna data dan tujuan pengumpulan data dengan pengolahan data harus saling berkaitan.
5. Data  Pribadi  Sensitif  merupakan  data  pribadi  berkaitan  dengan  kondisi  fisik,  mental, agama,  kepercayaan,  tuduhan  melakukan  pelanggaran,  pilihan  politik  dan  hal  –  hal  lain yang ditentukan.
6. Prinsip  Keamanan.  Prinsip  ini  harus  dimiliki  setiap  pengguna  data  sesuai  dengan kebijakan yang ditentukan oleh Komisioner dalam perlindungan data pribadi.
7. Prinsip  Retensi  Data  dan  Hak  Memblokir  Pemrosesan.  Apabila  tujuan  yang  sah  dari pengguna data sudah tercapai, maka pengguna data harus memastikan bahwa data pribadi tersebut telah dimusnahkan secara permanen karena pengguna data wajib taat pada retensi standar dari Komisioner Perlindungan Data Pribadi.
8. Prinsip  Integritas  Data.  Pengguna  data  pribadi  dapat  memastikan  bahwa  data  peribadi tersebut akurat, up to date, dan tidak menyesatkan dengan langkah yang wajar.
9. Prinsip Akses dan Koreksi. Pemilik data pribadi memmpunyai hak untuk memperbaruhi, memperbaiki apabila data pribadinya dianggap tidak akurat, menyesatkan dan tidak up to date .
Melalui Personal  Data  Protection  Act 2010,  Malaysia  membentuk  Komita  Penasihat Perlindungan  Data  Pribadi  yang  bertugas  menerima  laporan  jika  terjadi  penyalahgunaan  dan pemindah tanganan data pribadi secara melawan hukum. 15
15 Rizal, MS, 2019, Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malysia, Jurnal Cakrawala Hukum , DOI: https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3349. 218-227.
Aturan  dari Personal  Data  Protection  Act 2010,  ini  bertujuan  untuk  mengatur  pengolahan data  pribadi  oleh  pengguna  data  dalam  konteks  transaksi  komersial,  dengan  maksud  menjaga kepentingan  subjek  data  itu.  Hal  ini  dicapai  dengan  memastikan  bahwa  persetujuan  dari  subjek data diperoleh sebelum pengolahan data pribadi serta memberikan data dengan subjek hak untuk mengakses, benar dan juga kontrol pengolahan data pribadi mereka. 16
Malaysia tidak mendefinisikan privasi dengan eksplisit kedalam kebebasan dasar. Pengadilan Federal Malaysia memiliki penafsiran berkaitan dengan kebebasan pribadi yang terdapat di Pasal 5  Ayat  (1)  Konstitusi  Malaysia  yang  mencakup  beberapa  hak,  salah  satunya  yaitu  hak  privasi. Dengan  dasar  tersebutlah  perlindungan  privasi  berkembang.  PDPA  Malaysia  juga  mengatur mengenai sanksi denda maupun pidana penjara.

## Perlindungan Hukum Data Pribadi di Singapura
Singapura telah memiliki pengaturan hukum perlindungan hukum terhadap data pribadi yaitu The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 Singapore (PDPA 2012). Dalam PDPA 2012 yang dimiliki Singapura, tertuang beberapa prinsip dalam perlindungan hukum data pribadi :

## 1. Prinsip Consent
Suatu  organisasi,  dapat  memperoleh,  menggunakan  atau  membuka  data  pribadi  seseorang apabila mendapat kesepakatan dari subjek data.

## 2. Prinsip Purpose
Suatu  organisasi  dapat  memperoleh  atau  mengumpulkan,  menggunakan  dan  membuka  data pribadi  seseorang  dalam  keadaan  apapun,  dan  apabila  mereka  menginformasikan  kepada subjek  data  tujuan  dari  diminta  atau  dikumpulkannya,  digunakan  dan  diumumkannya  data pribadi seseorang kepada yang bersangkutan.

## 3. Prinsip Reasonableness
Suatu  organisasi  dapat  mengumpulkan,  menggunakan  atau  mengumumkan  data  pribadi seseorang apabila ia melakukannya dengan tujuan yang pantas dan beralasan. 17
PDPA  mengakui  hak  pribadi  untuk  melindungi  data  pribadi  miliknya,  termasuk  hak  untuk mengakses  dan  membetulkan,  juga  kebutuhan  suatu  organisasi  untuk  mengumpulkan, menggunakan data pribadi untuk maksud tertentu. 18
Esensinya, organisasi wajib untuk memberitahu kepada seseorang untuk mengumpulkan data pribadi  dan  memperoleh  persetujuan  orang  tersebut  sebelum  pengumpulan,  penggunaan,  dan pengungkapan data pribadi seseorang tersebut. Dalam hal seseorang bersedia untuk memberikan data  pribadinya  untuk  maksud  tertentu,  orang  tersebut  dapat  juga  memperbolehkan  organisasi untuk mengumpulkan, menggunakan, serta mengungkapkan data pribadinya. Peraturan mengakui konsep  “ deemed  consent ”,  atau  persetujuan  yang  diberikan  secara  diam-diam  untuk  digunakan untuk maksud dan tujuan tertentu. 19
PDPA  2012  yang  dimiliki  Singapura  juga  mengatur  mengenai  sanksi  baik  denda  maupun pidana yaitu dengan denda sampai USD 790.000 dan/atau sanksi pidana penjara sampai dengan 3 (tiga) tahun.

## Perlindungan Hukum Data Pribadi di Hongkong
Hongkong  telah  memiliki  pengaturan  hukum  yang  mengatur  perlindungan  hukum  terhadap data pribadi yaitu Personal Data Privacy Ordinance of 1995 (PDPO) yang mengalami perubahan
16 Ibid
17 Sugeng, 2020, Hukum Telematika , Jakarta, Prenadamedia Group, Hal. 66
18 Op.Cit ,  Anggraeni, Hal. 821
19 Ibid
pada tahun 2012, perubahan tersebut dilakukan karna tidak seluruh prinsip didalam PDPO tahun 1995 terlaksana dengan baik.
Dalam  PDPO  2012  menghasilkan  beberapa  prinsip  perlindungan  hukum  terhadap  data pribadi, sebagai berikut :
1. Batasan  Pengumpulan  Data  Pribadi.  Dalam  pengumpulan  data  pribadi  harus  memiliki  tujuan yang  sah  dan  memiliki  ikatan  dengan  pengumpul  data  serta  pengumpulan  data  tidak diperkenankan melebihi dari tujuan pengumpulan itu sendiri.
2. Penggunaan  dan  Pengungkapan  Data  Pribadi.  Pengungkapan  data  pribadi  hanya  boleh dilakukan sesuai dengan tujuan awal dan persetujuan dari pemilik data pribadi.
3. Kewajiban  Kualitas  Data  dan  Pemberian  Saran  kepada  Pihak  ketiga.  Kewajiban  untuk menjamin akurasi data serta menghapus atau tidak menggunakan data yang tidak akurat dalam seluruh proses.
4. Penghapusan  dan  Pemusnahan  Data  Pribadi.  Data  pribadi  tidak  boleh  disimpan  terlalu  lama dan tidak lama dari waktu tercapainya tujuan.
5. Kewajiban  Keamanan  Data.  Pengguna  data  pribadi  wajib  memberikan  penjaminan  terhadap keamanan  data  pribadi  tersebut  dari  suatu  tindakan  yang  tidak  sengaja  dan  tanpah  hak melakukan tindakan terhadap data pribadi tersebut.
6. Keterbukaan  Mengenai  Praktik  –  Praktik.  Prinsip  ini  menjadi  dasar  Komisioner  untuk menjadikan  suatu  kewajiban  untuk  organisasi  dan  badan  hukum  Hongkong  dalam mempublikasi kebijakan Privasi kepada publik.

## Perlindungan Hukum Data Pribadi di Korea Selatan
Korea  Selatan  menjadi  salah  satu  negara  yang  memiliki  aturan  hukum  yang  baik  dan terdepan. Korea Selatan pada tahun 2011 juga telah memiliki aturan dalam perlindungan terhadap data  pribadi  yaitu Personal  Information  Protection  Act (PIPA).  Dari  total  populasi  penduduk Korea  Selatan  sekitar  50  juta  penduduk,  lebih  dari  40  juta  penduduk  adalah  pengguna  internet. Dengan kata lain 80 persen dari total penduduk Korea Selatan adalah pengguna internet. 20 Dengan fakta  inilah  Korea  Selatan  menyusun  urgensi  –  urgensi  hukum  dalam  hal  perlindungan  data privasi  demi  keamanan  data  pribadi  penduduk  Korea  Selatan  yang  sebgaian  besar  adalah pengguna internet.
Konstitusi Korea memberikan perlindungan umu privasi, khususnya perlindungan privasi di tempat tinggal dan privasi dalam berkomunikasi. 21
Prinsip perlindungan data pribadi di Korea Selatan termuat dalam Pasal 3 PIPA 2011. Pemroses data pribadi harus memenuhi beberapa prinsip, antara lain:
a) Memiliki tujuan yang jelas dan spesifik
b) Memproses data pribadi hanya untuk pencapaian tujuan pengumpulan data pribadi;
c) Memastikan data pribadi akurat dan lengkap serta mukhtakhir;
d) Memperhatikan keamanan data pribadi;
e) Mengumumkan kebijakan privasi dan menjamin hak akses;
f) Mengelola dengan cara yang tidak melanggar hak subjek data;
g) Berusaha mengelola data pribadi tanpa menyerahkan nama subjek data, apabila mungkin; dan
h) Berusaha meningkatkan kepercayaan subjek data dengan mentaati ketentuan hukum. 22

## Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia
Konsep  perlindungan  data  pribadi  menekankan  bahwa  setiap  orang  berhak  menentukan nasibnya  sendiri  seperti  apakah  dirinya  akan  melakukan sharing data  atau  tidak  dan  apabila
20 Rosadi, DS, Op.cit , Hal. 73 21 Ibid, Hal 74
22 Sugeng, Op.cit , Hal. 66
sharing data dilakukan maka ia berhak juga menentukan syarat yang hendak dipenuhi dalam suatu komunitas masyarakat. 23
Saat  ini  Indonesia  belum  memiliki  peraturan  perundang  –  undangan  yang  khusus  untuk mengatur perlindungan terhadap data pribadi, tetapi Indonesia telah memiliki Rancangan Undang –  Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  yang  sampai  saat  ini  belum  disahkan  dan  diundangkan. Indonesia  saat  ini  memiliki  beberapa  peraturan  perundang  –  undangan  yang  berkaitan  dengan perlindungan data pribadi, sebagai berikut :

## 1. Undang  –  Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  (Selanjutnya  disebut  UU Perbankan)
Dalam  UU  Perbankan  tentu  telah  mengenal  kata  “rahasia  bank”.  Dalam  Pasal  1  Ayat  (28) menyatakan  bahwa  “Rahasia  bank  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  nasabah penyimpanan  dan  simpanannya”.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  segala  informasi  apapun  yang berkaitan dengan nasabah penyimpanan serta simpanannya di bank adalah suatu hal yang sensitif dan bersifat rahasia.
Dalam  Pasal  40  Ayat  (1)  menyatakan  bahwa  “Bank  Wajib  merahasiakan  keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A”.
Berdasarkan pasal tersebut, maka bank memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh informasi atau  data  mengenai  nasabah  penyimpan  dan  simpanannya.  Tetapi,  terdapat  pengecualian  yaitu dalam hal kepentingan perpajakan atas permintaan Menteri keuangan, penyelesaian piutang bank yang diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, kepentingan peradilan pidana, dan nasabah penyimpan meninggal dunia kepada ahli waris yang sah.

## 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Selanjutnya disebut UU Telekomunikasi)
Dalam UU Telekomunikasi terdapat pasal yang mengatur tentang perlindungan data pribadi secara  umum,  tidak  secara  eksplisit  dan  spesifik  data  pribadi.  Dalam  Pasal  42  Ayat  (1)  UU Telekomunikasi  menyatakan  bahwa  “Penyelenggara  jasa  telekomunikasi  wajib  merahasiakan informasi  yang  dikirim  dan  atau  diterima,  oleh  pelanggan  jasa  telekomunikasi  melalui  jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya”. Dengan adanya pasal ini penyelenggara  jasa  wajib  untuk  menjamin  keamanan  atas  segala  informasi  yang  akan  dikirim ataupun diterimanya melalui jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi.
Dalam  UU  Telekomunikasi  dalam  Pasal  42  Ayat  (2)  menyatakan  tentang  pengecualian perlindungan  data  pribadi  yaitu  “Untuk  keperluan  proses  peradilan  pidana,  penyelenggara  jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :
a. Permintaan  tertulis  Jaksa  Agung  dan  atau  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  untuk tindak pidana tertentu;
b. Permintaan  penyidik  untuk  tindak  pidana  tertentu  sesuai  dengan  Undang-undang  yang berlaku”.
UU  Telekomunikasi  juga  mengatur  mengenai  sanksi  pidana  terhadap  penyalahgunaan  dari informasi  ttersebut  yaitu  terdapat  dalam  Pasal  57  yang  menyatakan  bahwa  “Penyelenggara  jasa telekomunikasi  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  42  ayat  (1), dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  atau  denda  paling  banyak  Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
23 Fanny, P, 2019, “Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum”, Jatiswara, Vol.34 No. 3, Hal. 239-249

## 3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UU PK)
Dalam UU PK hanya memiliki Pasal 2 yang secara global mengatur perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Undang – undang ini tidak secara rinci dan spesifik mengatur perlindungan dari segi apa saja yang harus didapatkan oleh konsumen, padahal segala kegiatan yang mencakup konsumen pasti berkaitan dengan data pribadi konsumen pula.  Tidak  mungkin  suatu  transaksi  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  dapat  dilakukan  tanpa adanya  pengumpulan  atau  pengolahan  data  pribadi  konsumen.  UU  PK  menjadi  sangat  lemah dalam hal perlindungan data pribadi konsumen karna tidak secara tegas menyatakan dan mengatur hal  tersebut.  UU  PK  lebih  fokus  pada  hak  dan  kewajiban  konsumen  serta  pelaku  usaha  secara umum  yang  menimbulkan  nilai  ekonomis.  Dengan  tidak  adanya  perlindungan  data  pribadi konsumen yang diatur dalam undang – undang ini, maka konsumen di Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam mendapatkan perlindungan data pribadi miliknya.

## 4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)
UU  HAM  merupakan  peraturan  perundang  –  undangan  yang  mengatur  hak  –  hak  yang melekat  dalam  diri  seseorang.  Pada  Pasal  14  Ayat  (1)  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan  lingkungan  sosialnya”.  Dengan  adanya  pasal  ini,  menegaskan  bahwa  setiap  orang  memiliki hak  untuk  memperoleh  suatu  informasi  yang  menjadi  kebutuhannya  dalam  kehidupan  sehari  – hari dengan tujuan perkembangan diri pribadi dan lingkungan kehidupannya.
Dalam UU HAM juga mengatur mengenai perlindungan diri pribadi yaitu pada Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Pasal ini seperti halnya dengan Pasal 28 Huruf G Ayat (1) UUDNRI 1945 yang juga mengatur tentang hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi.
Dalam UU HAM juga terdapat pengecualian tentang perlindungan data pribadi yaitu dalam Pasal  32  yang  menyatakan  bahwa  “Kemerdekaan  dan  rahasia  dalam  hubungan  surat-menyurat termasuk  hubungan  komunikasi  sarana  elektronika  tidak  boleh  diganggu,  kecuali  atas  perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan”.

## 5. Undang  –  Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik (Selanjutnya disebut UU KIP)
Dalam UU KIP mendefinisikan informasi dalam Pasal 1 Angka (1) yang menyatakan bahwa “Informasi  adalah  keterangan,  pernyataan,  gagasan,  dan  tanda-tanda  yang  mengandung  nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang  disajikan  dalam  berbagai  kemasan  dan  format  sesuai  dengan  perkembangan  teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik”. Dalam pasal tersebut definisi informasi  dijelaskan  secara  rinci  apa  yang  termasuk  dalam  kategori  informasi.  Informasi  juga merupakan  satu  hal  yang  dikemas  dalam  format  yang  mengikuti  perkembangan  teknologi  baik elektronik maupun non elektronik. Sedangkan definisi informasi publik dalam Pasal 1 Angka (2) UU  KIP  menyatakan  bahwa  “Informasi  Publik  adalah  informasi  yang  dihasilkan,  disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara  dan  penyelenggaraan badan  publik  lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa informasi publik merupakan “informasi” yang telah
mendapatkan  pengolahan  atau  pengumpulan  oleh  badan  publik  yang  berkaitan  dengan penyelenggara serta kepentingan publik atau masyarakat.
Dalam UU KIP juga menjelaskan beberapa jenis informasi publik yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Angka (2). Dalam Pasal 6 Ayat (3) menyatakan bahwa : Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
b. Informasi  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  perlindungan  usaha  dari  persaingan  usaha tidak sehat;
c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan”.
Berdasarkan  Pasal  6  Ayat  (3)  tersebut  khususya  pada  huruf  (c)  secara  tersirat  bahwa  hal tersebut merupakan upaya perlindungan hak – hak pribadi atas informasi. Informasi publik pasti berkaitan  dengan  diri  seseorang/masyarakat/kelompok  yang  tercakup  ke  dalam  kepentingan publik. Pasal tersebut menjadi salah satu dasar perlindungan data pribadi karena terdapat larangan terhadap  informasi  publik  yang  berkaitan  dengan  hak  –  hak  pribadi  tidak  diperbolehkan  untuk diberikan kepada publik.
Dalam  UU  KIP  juga  mengatur  mengenai  informasi  –  informasi  publik  apa  sasja  yang termasuk  pengecualian  yang  tidak  menjadi  kewajiban  badan  publik  untuk  memberikan  akses kepada  setiap  pemohon  informasi  publik  ,  yaitu  dalam  Pasal  17  yang  menjelaskan  bahwa informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan akan menghambat proses penagakan hukum; informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan akan mengganggu kepentingan perlindungan hak  atas  kekayaan  intelektual  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat;  informasi  publik  yang  dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; informasi publik yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; informasi publik yang dapat merugikan ketahanan ekonomi; informasi publik  yang  dapat  merugikan  kepentingan  hubungan  luar  negeri;  informasi  publik  yang  dapat mengungkapkan isi akta otentik yang pribadi dan wasiat seseorang; informasi publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi. Berdasarkan  pasal tersebut, bagi mereka yang membuka akses atau memberikan  informasi  publik  tersebut  kepada  pihak  yang  tidak  berwenang  maka  akan mendapatkan  sanksi  pidana  sesuai  dengan  Pasal  54  yang  menegaskan  bahwa  bagi  setiap  orang yang sengaja dan tanpa hak mengakses, memperoleh, memberikan informasi dalam Pasal 17 akan dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak  Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
Pasal  –  pasal  tersebut  merupakan  salah  satu  wujud  dari  upaya  perlindunngan  data  pribadi yang tersirat dalam UU KIP.

## 6. Undang  –  Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  (Selanjutnya  disebut  UU Kesehatan)
Jika  berbicara  mengenai  kesehatan,  maka  pasti  banyak  sekali  pihak  yang  terkait  dalam  hal ini.  Khsususnya  di  Indonesia  sebagai  negara  hukum,  maka  sudah  pasti  dan  wajib  untuk  setiap aspek  kehidupan  masyarakat  memiliki  dasar  hukum  yang  pasti,  adil  dan  manfaat.  Dalam kesehatan  pasti  pula  berkaitan  dengan  data  pribadi  setiap  pihak  yang  terkait,  baik  dari penyelenggara layanan kesehatan, dokter, pasien, maupun tenaga medis.
Dalam kegiatan pelayanan kesehatan sudah pasti seorang dokter ataupun pasien dan tenaga medis  wajib  memberikan  informasi  atau  data  pribadinya  guna  dapat  melaksanakan  pelayanan kesehatan dengan baik. Kesehatan juga menjadi aspek kehidupan masyarakat yang sangat penting. Jika  pelayanan  kesehatan  tidak  dilaksnakan  dengan  baik,  maka  tidak  bisa  dikatakan  baik  pula pemerintahannya.
Dalam UU Kesehatan khususnya dalam Pasal 57 Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan”. Dalam pasal ini menegaskan bahwa, perlindungan data pribadi seseorang bersifat  sangat  sensitif  dalam  dunia  kesehatan,  baik  data  tersebut  adalah  nama,  nomor  pasien, nomor  kamar  pasien,  rekam  medik,  riwayat  penyakit  ataupun  hasil  pemeriksaan  kesehatan. Perlindungan  data  pribadi  ini  tentunya  harus  dilakukan  oleh  siapapun  yang  terkait  didalam pelayanan kesehatan tersebut. Menyebutkan nama dokter saja kita harus benar- benar memastikan akibat  apa  jika  memberikan  data  tersebut  kepada  seseorang,  karna  data  pribadi  adalah  hal  yang sensitif yang terkadang bagi seseorang data tersebut boleh diinformasikan kepada siapapun tetapi ada  pula  yang  memandang  data  tersebut  tidak  boleh  diberikan  kepada  seseorang  yang  tidak berkaitan dengan data tersebut.
Dalam  UU  Kesehatan  juga  mengatur  pengecualian  terkait  rahasia  pribadi  dalam  kesehatan, yaitu  dalam  Pasal  57  Ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa  Ketentuan  mengenai  hak  atas  rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:
a. perintah undang-undang;
b. perintah pengadilan;
c. izin yang bersangkutan;
d. kepentingan masyarakat; atau
e. kepentingan orang tersebut.
7. Undang  –  Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Undang  –  Undang Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  (Selanjutnya  disebut  UU AK)
UU AK memiliki definisi mengenai data pribadi yaitu terdapat pada Pasal 1 Angka 22 yang menyatakan bahwa “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. Berdasarkan pasal tersebut, maka upaya untuk melakukan  perlindungan  terhadap  data  pribadi.  UU  AK  juga  menegaskan  bahwa  perlindungan data pribadi harus dijamin oleh negara yang dinyatakan dalam Pasal 79 Ayat (1), Pasal 85 Ayat (1) dan Pasal 85 Ayat (3). Dua pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perlindungan atas data kependudukan adalah kewajiban negara baik kebenaran dan penyimpanan dokumen tersebut.
Pasal  84  Ayat  (1)  menyebutkan  data  prbadi  apa  saja  data  pribadi  yang  menjadi  kewajiban negara melindunginya yaitu :  keterangan cacat fisik dan/atau mental; sidik jari; iris mata; tanda tangan  dan  elemen  data  lain  berkaitan  dengan  aib  seseorang.  Dalam  pasal  tersebut  lebih menitikberatkan perlindungan data pribadi kepada sesuatu yang dapat mengakibatkan terbukanya aib seseorang.

## 8. Undang  –  Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang  –  Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE)
“Kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan  perundangundangan,  penggunaan  setiap  informasi melalui  media  elektronik  yang  menyangkut  data  pribadi  seseorang  harus  dilakukan  atas persetujuan  Orang  yang  bersangkutan”  (Pasal  26  Ayat  (1).  Dalam  pasal  tersebut  sudah menegaskan  bahwa  perlindungan  data  pribadi  harus  dilakukan.  Setiap  tindakan  terhadap  data pribadi seseorang wajib dilakukan atas persetujuan dari pemilik data.
Pasal 26 Ayat (1) adalah satu – satunya pasal yang dengan jelas menegaskan perlindungan data pribadi ahrus dilakukan. UU ITE juga mengatur tentang perbuatan yang dilarang berkaitan dengan  bidang  informasi  elektronik  yang  tidak  secara  spesifik  dalam  data  pribadi  yaitu  dalam Pasal  27  sampai  dengan  Pasal  37.  Secara  garis  besar  pasal  –  pasal  tersebut  melarang  adanya perbuatan  tanpa  hak  dan  dengan  sengaja  menyalahgunakan  informasi  elektronik  yang  dapat merugikan orang lain terutama pemilik informasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Hakekat  dari  hak  privasi  terhadap  data  pribadi  adalah  hak  kosntitusional  warga  negara Indonesia yang telah diatur dalam UUDNRI Tahun 1945 khususnya pada pasal 28 huruf G ayat (1).  Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  data  pribadis  ebagai  privasi  di  Indonesia  saat  ini menerapkan  beberapa  pasal  yang  tersirat  mengatur  mengenai  data  pribadi.  Indonesia  belum memiliki peraturan perundang – undangan khusus yang menjadi dasar hukum pelrindungan data pribadi sehingga saat ini Indonesia memiliki kekosongan norma.

## REFERENSI Peraturan Perundang – undangan
Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Naskah Akademik Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi
Anggraeni,  SF,  2018,  “Polemik  Pengaturan  Kepemilikan  Data  Pribadi  :  Urgensi  Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Di Indonesia”, Jurnal Hukum & Pembangunan , Vol. 48 No. 4, 814 – 825
Aswandi,  R,  Putri  R,  Muhammad  S,  2020,  “Perlindungan  Data  dan  Informasi  Pribadi  Melalui Indonesia Data Protection System (IDPS ), Legislatif , Vol. 3 No.2, Hal.167-190 Bambang  Pratama,  2018,“ Data  Pribadi  (Elektronik)  Dalam  Perspektif  Uu-Ite ”,  https://business- law.binus.ac.id/2018/12/07/data-pribadi-elektronik-dalam-perspektif-uu-ite/.
Cynthia,H , 2018, “Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal HAM , Vol.9 No.2, Hal 191 – 204
Dewi,  S,  2017,  Prinsip  –  Prinsip  Perlindungan  Data  Pribadi  Nasabah  Kartu  Kredit  Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya”, Sosiohumaniora , Vol.19 No. 3, Hal. 206 – 212 Erna,  P  2019,  “Pentingnya  Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Transaksi  Pinjaman  Online  ( The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending )”, Majalah Hukum Nasional , No.2, Hal 1-27 Fanny, P, 2019, “Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum”, Jatiswara, Vol.34 No. 3, Hal. 239-249
Hanifan  N,  2020,  “Perlindungan  Data  Pribadi  Sebagai  Bagian  Hak  Asasi  Manusia  Atas Perlindungan  Diri  pribadi  Suatu  Tinjauan  Komparatif  Dengan  Peraturan  Perundang- undangan Di Negara Lain”, Selisik , Vol.6 No.1. Hal 2685-6816 http://digilib.uinsby.ac.id/19036/5/Bab%202.pdf. Hal. 21,  Diakses pada tanggal 09 Februari 2020 Latumahina,  RE,  2014,  “Aspek  Hukum  Perlindungan  Data  Pribadi  Di  Dunia  Maya”, Jurnal GEMA AKTUALITA , Vol.3, No. 2, Hal. 14-25
Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, “Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept”, Legislatif , Vol.3 No.2, Hal.287-302 Rizal,  MS,  2019,  Perbandingan  Perlindungan  Data  Pribadi  Indonesia  dan  Malysia, Jurnal Cakrawala Hukum , DOI: https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3349. 218-227. Rosadi, SD, 2015, Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional , Refika Aditama : Jakarta. Rosadi, SD, 2015, Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional , Regional dan Nasional , Refika Aditama, Jakarta,Hal. 23
Rosadi,  SD,  2017,  “Implikasi  Penerapan  program  E-Health  Dihubungkan  Dengan  Perlindungan Data Pribadi”, Arena Hukum , Vol.9 No.3, Hal. 403-420
Sautunnida,  L,  2018,”Urgensi  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  Di  Indonesia;Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 20 No.2, Hal. 369-384
Sugeng, 2020, Hukum Telematika , Prenadamedia Group : Jakarta.
Syaifudin.A,  2020,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Para  Pihak  Di  Dalam  Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)”, Dinamika , Vol.26 No.4, Hal.408-421 Yuniarti, S, 2019, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia”, Jurnal Becoss , Vol. 1 No.1, Hal. 147-154 Zakky,  2018,“ Pengertian  Keadilan  Menurut  Para  Ahli  dan  Secara  Umum  Beserta  Macam Macam Keadilan ”, https://www.zonareferensi.com/pengertian-keadilan/.

## Competing interests
No conflict interest.
Funding.
None.

## Acknowledgements.
Thank you to all those who have supported and helped this research.

## About the Authors
The authors is a lecture at Universitas Wijaya Putra