## EVALUASI PERAN SATUAN KERJA DALAM PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PADANGSIDIMPUAN
E-mail: tarigan.efraimut@gmail.com
Diterima: 22
Februari 2021
Direvisi: 12 Maret 2021 Disetujui: 13 Maret 2021

## Abstrak
Penilaian Kembali Barang Milik Negara telah dilaksanakan pada tahun  2017  dan  2018.  Namun,  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK)  belum  menerima  hasil  penilaian  kembali  BMN  tersebut, sehingga  penilaian  kembali  BMN  tersebut  harus  diulang. Evaluasi  terhadap  proses-proses  yang  ada  wajib  dilakukan  agar hasil  penilaian  kembali  tersebut  dapat  diterima  oleh  BPK  dan dimasukkan  ke  dalam  laporan  keuangan  pemerintah.  Salah  satu evaluasi  yang  dilakukan  adalah  evaluasi  peran.  Pada  penelitian ini  menitikberatkan  terhadap  evaluasi  peran  satuan  kerja  di dalam proses penilaian kembali BMN yang telah dilakukan. Tujuan  yang  diharapkan  di  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  sejauh  mana  pelaksanaan  evaluasi  peran  satuan kerja.  Metode  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam ( in-depth  interview ),  observasi  dan  dokumen.  Adapun,  metode analisis data melalui langkah reduksi data, penyajian data (data  display),  dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi ( conclusion  drawing ).  Hasil  penelitian  sebagai  berikut  :  (1) Kementerian Keuangan melaksanakan evaluasi terhadap peranan satuan kerja melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017   tentang    pedoman pelaksanaan penilaian kembali Barang Milik Negara. Melalui PMK  ini,  Kementerian  Keuangan  juga  menyusun  Indikator Resiko Utama terhadap pelaksanaan penilaian kembali BMN; (2)
Satuan  kerja  di  lingkungan  KPKNL  Padangsidimpuan  tidak melakukan  evaluasi  terhadap  peranan  mereka  di  dalam pelaksanaan penilaian kembali Barang Milik Negara; (3) Pemahaman  satuan  kerja  mengenai  pelaksanaan  penilaian kembali  BMN  masih  sangat  rendah;  (4)  petugas  yang  mengisi formulir  penilaian  kembali  seharusnya  PNS  dan  bukan  tenaga honorer; (5) adanya pergantian (mutasi) petugas dari satuan kerja, dimana yang sering terjadi, pegawai yang pindah tersebut tidak  menyerahkan  dokumen  dan  tidak  melakukan  transfer pengetahuan mengenai pelaksanaan penilaian kembali BMN. Kata Kunci : kualitas pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat.

## Abstract
Revaluation of State’s Property has been held in 2017 and 2018. However,  The  Audit  Board  (BPK)  has  not  yet  received  the BMN’s  revaluation  results,  so  the  BMN’s  revaluation  must  be repeated.  An  evaluation  of  existing  processes  must  be  held  so

## Efraim Prananta

## Universitas Terbuka
that  the  results  of  the  revaluation  can  be  accepted  by  the  BPK and  included  in  the  government's  financial  statements.  One  of the  evaluation  is  the  role  evaluation.  This  research  focuses  on the role of working units in the BMN’s revaluation process that has been held.
The research method is a qualitative research method with data collection  techniques  through  in-depth  interviews,  observations and documents. Meanwhile, the method of data analysis through the  steps  of  data  reduction,  data  display,  and  conclusion drawing or verification.
The  results  of  the  research  are  :  (1)  The  Ministry  of  Finance evaluates the role of work units through the Minister of Finance
Regulation No. 107 / PMK.06 / 2019 concerning Amendments to the  Regulation  of  the  Minister  of  Finance  No.  118  /  PMK.06  / 2017  concerning  guidelines  for  implementing  State  Property’s reassessment.  Through  this  PMK,  the  Ministry  of  Finance  also prepares Key Risk Indicators for BMN’s reassessment; (2) Work units within the Padangsidimpuan KPKNL do not evaluate their role  in  the  implementation  of  State  Property’s;  (3)  Work  unit understanding regarding BMN’s revaluation is still very low; (4) officers who fill out the revaluation form should be civil servants and not honorary staff; (5) there is a change (mutation) of officer from  the  work  unit,  which  is  often  the  case,  the  employee  who moves  does  not  submit  documents  and  does  not  transfer  BMN reassessment’s knowledge.
Keywords: evaluation, role, role evaluation, revaluation

## Pendahuluan
Penilaian  Kembali  Barang  Milik  Negara  adalah  amanat  Peraturan  Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah serta Peraturan Presiden  Nomor  75  tahun  2017  tentang  Penilaian  Kembali  Barang  Milik Negara/Daerah(Peraturan Pemerintah, n.d.-b)
Kementerian  Keuangan  selaku  Pengelola  Barang  Milik  Negara  mendelegasikan wewenangnya  kepada  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  (DJKN)  melalui  instansi vertikal  dibawahnya,  jajaran  Kantor  Wilayah  DJKN  (selanjutnya  disingkat  Kanwil DJKN)  dan  jajaran  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (selanjutnya disingkat  KPKNL)  selaku  Kuasa  Pengelola  Barang  ditugaskan  untuk  melakukan penilaian Barang Milik Negara pada setiap satuan kerja di seluruh Indonesia. Secara garis besar rangkaian kegiatan penilaian kembali BMN adalah sebagai berikut :
1. Satuan  kerja  mengisi  formulir  penilaian  kembali.  Pengisian  formulir  tersebut berdasarkan kartu inventaris barang (KIB) dan dokumen kepemilikan (untuk tanah); Satker  melakukan  inventarisasi  BMN  yang  menjadi  objek  penilaian  kembali berdasarkan formulir tersebut ke dalam  aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen  Aset  Negara).  Inventarisasi  tersebut  meliputi  barang  yang  ditemukan maupun barang yang tidak ditemukan;
2. Tim  Penilai  KPKNL  Padangsidimpuan  melakukan  penilaian  berdasarkan  hasil inventarisasi tersebut, dan menginput hasilnya melalui aplikasi SIPREVAL (Sistem Informasi Penilaian/ Revaluasi);
3. Hasil  dari  Inventarisasi  melalui  SIMAN  tersebut  kemudian  dilakukan  pencocokan data  (Rekonsiliasi)  dengan  hasil  SIPREVAL.  Hasil  rekonsiliasi  tersebut  kemudian diinput  oleh  satuan  kerja  ke  dalam  aplikasi  SIMAK  BMN  (Sistem  Informasi Manajemen  dan  Akuntansi)  BMN  untuk  dimasukkan  ke  dalam  neraca  satuan  kerja tersebut.
Proses  penilaian  kembali  juga  pernah  dilakukan  oleh  Kementerian  Keuangan  pada tahun 2007 dan 2008, dengan objek penilaian adalah semua peralatan dan mesin (barang inventaris dan kendaraan dinas), tanah, dan bangunan dilakukan survei lapangan oleh Tim Penilai  didampingi  oleh  satuan  kerja.  Pada  saat  itu  kegiatannya  disebut  dengan Inventarisasi  dan  Penilaian  Barang  Milik  Negara  (IP  BMN).  Proses inventarisasi  adalah tanggung  jawab  dari  satuan  kerja  dan  proses  penilaian  adalah  tanggung  jawab  dari  tim penilai.Namun  untuk  penilaian  kembali  Barang  Milik  Negara  yang  dilakukan  saat  ini dilakukan hanya terhadap tanah dan bangunan dengan tahun perolehan sampai dengan 31 Desember  2015.  Alasan  dibatasi  sampai  dengan  31  Desember  2015  karena  setelah tanggal  tersebut  penyusutan  terhadap  BMN  tidak  terlalu  signifikan  sehingga  tidak  perlu dilakukan penilaian kembali.
Proses  Penilaian  Kembali  yang  dilakukan  tahun  2017  dan  2018  tersebut  tidak diterima oleh BPK untuk dimasukkan ke dalam neraca pemerintah sehingga harus diulang seluruhnya.  Namun  demikian,  BPK  masih  memberi  kesempatan  untuk  melakukan perbaikan  terhadap  proses  penilaian  kembali  yang  pada  akhirnya  dimasukkan  ke  dalam neraca  pemerintah  pusat.  Akan  tetapi  apabila  kesempatan  tersebut  tidak  digunakan dengan baik, maka neraca pemerintah pusat yang selama ini mendapat opini wajar tanpa pengecualian oleh BPK, bukan tidak mungkin BPK akan memberikan penurunan tingkat opini.Topik  ini  dikemukakan  karena  banyaknya  temuan  BPK  terhadap  pelaksanaan Penilaian  Kembali  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Keuangan  c.q  Direktorat  Jenderal Kekayaan Negara pada tahun 2017 dan 2018.
Melalui  kegiatan  evaluasi  secara  mendalam,  apa-apa  saja  yang  menjadi  kesalahan satuan  kerja  pada pelaksanaan  penilaian  kembali  Barang  Milik  Negara  pada tahun  2017 dan  2018,  dapat  diketahu  dan  diperbaiki  secara  tuntas.  Selain  itu  kendala-kendala  yang dialami  oleh  satuan  kerja  pada  pelaksanaan  penilaian  kembali  tersebut  dapat  ditemukan jalan  keluarnya,  sehingga  kerja  sama  yang  baik  antara  KPKNL  Padangsidimpuan  dan satuan  kerja  di  dalam  pelaksanaan  penilaian  kembali  dapat  terwujud.  Di  dalam pelaksanaan  penilaian  kembali  BMN  yang  sudah  dilaksanakan  pada  tahun  2017  dan 2018,  peranan  satuan  kerja  dan  peranan  KPKNL  Padangsidimpuan  sudah  diatur  secara jelas  dan  tegas  melalui  peraturan  yang  ada.  Peranan  tersebut  masing-masing  dijalankan oleh  satuan  kerja  dan  KPKNL  Padangsidimpuan.Namun,  BPK  menolak  hasil  yang dilakukan  tersebut  karena  tidak  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah.Hal  ini berarti, di dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing, masih terdapat kesalahan  yang  harus  diperbaiki.Oleh  karena  itulah  diperlukan  evaluasi  peranan  dari masing-masing pihak.
1. Teori Peran dan Evaluasi (Hayati, 2019) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:
a. Peranan  meliputi  norma-norma  yang  dihubungkan  dengan  posisi  atau  tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan- peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
b. Peranan  merupakan  suatu  konsep  tentang  apa  yang  dapat  dilakukan  oleh  individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
c. Peranan  juga  dapat  dikatakan  sebagai  perilaku  individu  yang  penting  bagi  struktur sosial masyarakat.
Berdasarkan pengertian di atas, peran dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang maupun organisasi yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan  posisi  dalam  masyarakat.Berhubungan  dengan  tulisan  ini,  seseorang  atau organisasi  diharapkan  menjalankan  kewajiban-kewajibannya  yang  berhubungan  dengan peranan  yang  dipegangnya  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  yang  mengatur  peran organisasi  tersebut.KPKNL  Padangsidimpuan  sebagai  organisasi  mempunyai  peranan  di dalam  pelaksanaan  penilaian  kembali  BMN.  Demikian  juga  satuan  kerja  sebagai organisasi  memiliki  peranan  di  dalam  pelaksanaan  peniaian  kembali  BMN.  Peran organisasi tersebut akan berhubungan dengan peran organisasi yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang ingin dicapai.
Evaluasi  merupakan  salah  satu  sarana  yang  penting  dalam  melakukan  kegiatan. Setiap  berjalannya  kegiatan  biasanya  evaluasi  dilakukan  untuk  menilai  dan  mengkaji ulang,  guna  memperbaiki  atau  menilai  kegiatan  tersebut  sudah  sesuai  dengan  apa  yang diinginkan.  Pengertian  evaluasi  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli  yaitu  Menurut  (Hadi, 2011)  dalam  bukunya  yang  berjudul  Metode  Riset  Evaluasi,  mendefinisikan  evaluasi sebagai  “Proses  mengumpulkan  informasi  mengenai  objek,  menilai  objek,  dan membandingkanya  dengan  kriteria,  standar  dan  indikator”. Kemudian  menurut  (Prestasi &  Akuntansi,  2014)  mengatakan  bahwa:  “Evaluasi  sebagai  sebuah  proses  menentukan hasil  yang  telah  dicapai  dari  beberapa  kegiatan  yang  direncanakan  untuk  mendukung tercapainya  tujuan.”  Sedangkan  menurut  (Akbar,  2016)  evaluasi  adalah:  “Riset  untuk mengumpulkan,  menganalisis,  dan  menyajikan  informasi  yang  bermanfaat  mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan  hasilnya  dipergunakan  untuk  mengambil  keputusan  mengenai  objek  evaluasi tersebut”.

## 2. Prinsip Good Governance
Pelaksanaan  Penilaian  Kembali  BMN  ini  merupakan  amanat  Peraturan  Presiden Nomor 75 tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Peraturan Pemerintah, n.d.-a). Peraturan Presiden tersebut dijabarkan secara rinci melalui Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  107/PMK.06/2019  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  118/PMK.06/2017  tentang  pedoman  pelaksanaan  penilaian  kembali Barang  Milik  Negara,  menjelaskan  tugas  dan  tanggung  jawab  pengguna  barang  dan pengelola barang. Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan penilaian kembali BMN ini juga harus sesuai dengan prinsip good governance (tata kelola pemerintahan yang baik). Untuk kepentingan penelitian ini, referensi good governance merujuk pada studi (Dwiyanto,  2021)  dalam  bukunya  Mewujudkan Good  Governance Melalui  Pelayanan Publik.  Ia  mengutip  prinsip  good  governance  yang  diperkenalkan  oleh  UNDP  ( United Nation Development Program ), antara lain :
a. Partisipasi,  warga  memiliki  hak  (dan  mempergunakannya)  untuk  menyampaikan pendapat, bersuara dalam proses perumusan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;
b. Penegakan hukum; hukum diberlakukan bagi siapapun tanpa pengecualian, hak asasi manusia  dilindungi,  sambil  tetap  memperhatikan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat;
c. Transparansi;  penyediaan  informasi  tentang  pemerintahan  bagi  publik  dan dijaminnya kemudahan di  dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai;
d. Kesetaraan;  adanya  peluang  yang  sama  bagi  setiap  anggota  masyarakat  untuk beraktivitas/berusaha;
e. Daya tanggap; pekanya para pengelola instansi public terhadap aspirasi masyarakat;
f. Wawasan  ke  depan;  pengelolaan  masyarakat  hendaknya  dimulai  dengan  visi,  misi, dan strategi yang jelas;
g. Akuntabilitas; pertanggungjawaban para penentu kebijakan kepada para warga;
h. Pengawasan  publik;  terlibatnya  warga  dalam  mengontrol  kegiatan  pemerintah, termasuk parlemen;
i. Efektivitas  dan  efisiensi;  terselenggaranya  kegiatan  instansi  publik  dengan menggunakan  sumber  daya  yang  tersedia  secara  optimal  dan  bertanggungjawab. Indikatornya antara lain; pelayanan mudah, cepat, tepat, dan murah;
j. Profesionalisme;  tingginya  kemampuan  moral  para  pegawai  pemerintah,  termasuk parlemen
Berdasarkan pemikiran di atas, peneliti berpendapat bahwa prinsip tersebut harus dilaksanakan  oleh  penyelenggara  negara  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung jawabnya.  Apabila  dilaksanakan  akan  menghasilkan organisasi  publik  yang  sehat  dalam peningkatan produk kebijakan publik maupun pelayanan publik.
Selain  rekrutmen  dan  pengembangan  pegawai,  pelaksanaan  mutasi  juga  dapat menciptakan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Menurut  (Reward,  2013)  menyatakan bahwa  mutasi  adalah  suatu  perubahan  posisi/jabatan/tempat/pekerjaan  yang  dilakukan baik  secara  horizontal  maupun  vertikal  di  dalam  satu  organisasi.  Pada  dasarnya  mutasi termasuk  dalam  fungsi  pengembangan  karyawan,  karena  tujuannya  untuk  meningkatkan efisiensi  dan  efektivitas  kerja  dalam  organisasi  tersebut.  Sedangkan  mutasi  yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas (Undang- undang  Nomor  8,  1974),  adalah  Pemindahan  dan  pengangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil dalam pangkat dan jabatan-jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai  dengan  kompetensi,  prestasi  kerja,  dan  jenjang  pangkat  yang  telah  ditetapkan untuk  jabatan  itu  serta  syarat-syaratlainnya  tanpa  membedakan  jenis  kelamin,  suku, agama,  ras  atau  golongan.  Sedangkan  untuk  lebih  menjamin  objektivitas  dalam mempertimbangkan  pengangkatan  dalam  jabatan  dan  kenaikan  pangkat  diadakan  suatu penilaian terhadap prestasi kerja
Selain  itu  tujuan  mutasi  yang  terkandung  dalam  (Peraturan  Pemerintah  Nomor 43, 1999), tentang pokok-pokok Kepegawaian adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan produktivitas kerja.
b. Pendayagunaan pegawai.
c. Pengembangan karier.
d. Penambahan tenaga-tenaga ahli pada unit-unit yang membutuhkan.
e. Pengisian jabatan-jabatan lowongan yang belum terisi.
f. Sebagai hukuman.
Peneliti  berpendapat  bahwa  mutasi  merupakan  salah  satu  cara  dalam pengembangan pegawai. Selain itu, mutasi juga merupakan salah satu cara mewujudkan tujuan organisasi di dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja organisasi tersebut.

## 3. Pengertian Barang Milik Negara
Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  pasal  1 ayat  10  disebutkan  bahwa  Barang  Milik  Negara  adalah  semua  barang  yang  dibeli  atau diperoleh  atas  beban  APBN  atau  berasal  dari  perolehan  lainnya  yang  sah.  Lebih  lanjut kategori Barang Milik Negara secara rinci disebutkan pada (Peraturan Pemerintah Nomor 27,  2014)  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/  Daerah  di  dalam  pasal  2,  Barang Milik Negara tersebut meliputi :
a. Barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara
b. Barang yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah; Barang yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah meliputi :
1) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3) Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.
Sedangkan  di  dalam  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Barang  Milik  Negara  adalah termasuk  kategori  Aset  Tetap.  Hal  ini  diatur  dalam  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  71, 2010)  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  dalam  Pernyataan  Nomor  07  tentang  Aset Tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)  bulan  untuk  digunakan  dalam  kegiatan  pemerintah  atau  dimanfaatkan  oleh masyarakat  umum.  (Putri,  Sari,  &  Sulistyowati,  2016)  mengklasifikasikan  aset  tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah tersebut antara lain :
a. Tanah;  yang  dikelompokkan  sebagai  aset  tetap  ialah  tanah  yang  diperoleh  dengan maksud  untuk  dipakai  dalam  kegiatan  operasional  pemerintah  dan  kondisi  siap dipakai;
b. Peralatan  dan  Mesin;  mencakup  mesin-mesin  dan  kendaraan  bermotor,  alat elektronik,  dan  seluruh  inventaris  kantor,  dan  peralatan  lainnya  yang  nilainya signifikan  dan  masa  manfaatnya  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan  dan  dalam  kondisi siap pakai;
c. Gedung  dan  Bangunan;  gedung  dan  bangunan  mencakup  seluruh  gedung  dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
e. Aset  tetap  lainnya  mencakup  aset  tetap  yang  tidak  dapat  dikelompokkan  ke  dalam kelompok  aset  tetap  di  atas,  yang  diperoleh  dan  dimanfaatkan  untuk  kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
f. Konstruksi  dalam  pengerjaan  mencakup  aset  tetap  yang  sedang  dalam  proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya;
g. Aset  tetap  yang  tidak  digunakan  untuk  keperluan  operasional  pemerintah  tidak memenuhi  definisi  aset  tetap  dan  harus  disajikan  di pos  aset  lainnya  sesuai  dengan nilai tercatatnya.
Dalam hal pengukuran aset tetap, juga diatur melalui Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah  ini.  Aset  tetap  dinilai  dengan  biaya  perolehan.Apabila  penilaian  aset  tetap dengan  menggunakan  biaya  perolehan  tidak  memungkinkan  maka  nilai  aset  tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

## 4. KPKNL  Padangsidimpuan  Sebagai  Kuasa  Pengelola  Barang  Milik Negara
Peraturan  Presiden  Nomor  28  tahun  2015  tentang  Kementerian Keuangan,  Kementerian  Keuangan  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab kepada  Presiden.  Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  28  tahun  2015  tentang Kementerian  Keuangan  tersebut  juga  disebutkan  bahwa  Direktorat  Jenderal
Kekayaan  Negara  (selanjutnya  disingkat  DJKN)  berada  di  bawah  dan bertanggung  jawab  kepada  Menteri  Keuangan  dengan  tugas  menyelenggarakan perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  barang  milik  negara,  kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara dan lelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## 5. KPKNL Padangsidimpuan Sebagai PenilaiPemerintah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  tahun  2014  tentang  Pengelolaan Barang  Milik  Negara/  Daerah  pasal  1  ayat  6  disampaikan  Penilai  adalah  pihak yang  melakukan  penilaian  secara  independen  berdasarkan  kompetensi  yang dimilikinya.Lebih  lanjut,  Menteri  Keuangan  mengatur  tentang  Penilaia Pemerintah  di  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara.
6. Satuan Kerja Sebagai Kuasa Pengguna Barang MilikNegara
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  tahun  2014  tentang  Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga  adalah  Pengguna  Barang  Milik.  Selanjutnya  dalam  pasal  6  ayat  3 disebutkan  Pengguna  Barang  dapat  mendelegasikan  kewenangan  dan  tanggung jawab tertentu kepada Kuasa Pengguna Barang, bahkan dalam pasal 7 lebih jelas disebutkan Kepala Kantor dalam lingkungan Kementerian/Lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang Milik Negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya.

## 7. Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  tahun  2014  tentang  Pengelolaan Barang  Milik  Negara/  Daerah  pasal  1  ayat  7  disebutkan  bahwa  Penilaian  adalah proses  kegiatan  untuk  memberikan  suatu  opini  nilai  atas  suatu  objek  penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah  dalam  Pernyataan  Nomor  07  pasal  58  tentang  Aset  Tetap  dijelaskan bahwa  Penilaian  Kembali  atau  revaluasi  aset  tetap  pada  umumnya  tidak diperkenankan  karena  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  menganut  penilaian  aset berdasarkan  biaya  perolehan.  Namun  penyimpangan  dari  ketentuan  ini  mungkin dilakukan  berdasarkan  ketentuan  pemerintah  yang  berlaku  secara  nasional.Oleh karena itulah pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.

## 8. Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  Sebagai  Auditor  Eksternal Pemerintah
Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut BPK) adalah lembaga tinggi  negara  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  yang  memiliki  wewenang memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan  negara.Tugas  dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan dalam UU Republik Indonesia Nomor  15  tahun  2006  secara  terpisah,  yaitu  pada  BAB  III  bagian  kesatu  dan kedua yang isinya antara lain adalah sebagai berikut :
a. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK  terbatas  pada  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah,  Bank  Indonesia, Lembaga  Negara  lainnya,  BUMN,  Badan  Layanan  Umum,  BUMD,  dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara;
b. Pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut  dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
c. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu;
d. Hasil  pemeriksaan  yang  telah  dilakukan  oleh  BPK  harus  dibahas  sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku;
e. Hasil  pemeriksaan  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan  negara diserahkan  kepada  DPD,  DPR,  dan  DPRD.  Dan  juga  menyerahkan  hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
f. Jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melapor pada instansi yang  berwenang  paling  lambat  1  bulan  sejak  diketahui  adanya  tindakan pidana tersebut.
Penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa hasil penilaian kembali BMN  ini  akan  dimasukkan  ke  dalam  laporan  keuangan  Pemerintah  Pusat. Sebelum  dimasukkan  ke  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  pusat,  BPK bertanggung  jawab  memeriksa  pelaksanaan  revaluasi  BMN  tersebut  apakah pelaksanaan  revaluasi  BMN  tersebut  sudah  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintah dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

## Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  kualitatif. Penelitian ini  di  lakukan  di  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan.Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei– Agustus 2019. Metode Pengumpulan Data yang dilakukan diantaranya:
- Metode  Wawancara  mendalam  ( in-depth  interview )  Wawancara  dilakukan  dengan cara wawancara terbuka yaitu cara pengumpulan data dimana subyeknya tahu bahwa mereka  sedang  diwawancarai  dan  memungkinkan  responden  menjawab  sesuai dengan  keinginannya  sendiri  kepada  satuan  kerja  dan  petugas  KPKNL Padangsidimpuan;
- Observasi,  Observasi  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian;
- Dokumen,  Adapun  dokumen  yang  akan  dikumpulkan  oleh  penulis  seperti  formulir penilaian  kembali,  KIB,  surat  kepemilikan  atas  tanah  (untuk  objek  berupa  tanah), IMB atau surat keterangan (untuk objek selain tanah).
Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode “model interaktif,” yang terdiri dari tiga jalur kegiatan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan
1. Evaluasi peran satuan kerja yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan
Kementerian  Keuangan  telah  melaksanakan  evaluasi  peran  oleh  satuan  kerja.  Hal  ini
dibuktikan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 118/PMK.06/2017  tentang  pedoman  pelaksanaan  penilaian  kembali  Barang  Milik Negara.  Melalui  hal  tersebut  diharapkan  satuan  kerja  memeriksa  kembali  apa  yang sudah  mereka  isi  pada  formulir  tersebut.  Selain  itu  pihak  dari  satuan  kerja  yang menandatangani formulir tersebut juga lebih banyak, ada petugas, verifikator satuan kerja,  validator  satuan  kerja,  juga  kepala  satuan  kerja.  Melalui  hal  tersebut diharapkan  satuan  kerja  memiliki  proses  pemeriksaan  berlapis.  Dengan  demikian kebenaran  pengisian  formulir  penilaian  kembali  tahun  2019  lebih  terjamin dibandingkan formulir penilaian kembali yahun 2017-2018. Selain  itu,  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  107/PMK.06/2019 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  118/PMK.06/2017 tentang pedoman pelaksanaan penilaian kembali Barang Milik Negara, Kementerian Keuangan telah menetapkan indikator resiko utama di dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN.
2. Evaluasi peran satuan kerja yang dilakukan oleh KPKNL Padangsidimpuan
a. Mengetahui sejauh mana pelaksanaan peranan satuan kerja di dalam keberhasilan penilaian kembali Barang Milik Negara;
Berdasarkan  hasil  penelitian,  petugas  KPKNL  Padangsidimpuan  sudah mengetahui  dengan  jelas  pembagian  peran  antara  Tim  Pelaksana  dari  KPKNL Padangsidimpuan  dengan  satuan  kerja  di  dalam  pelaksanaan  peniaian  kembali BMN.Namun  masih  banyak  satuan  kerja  yang  tidak  teliti  di  dalam  pengisian formulir penilaian kembali.
b. Hasil  evaluasi  terhadap  peranan  satuan  kerja  yang  dilakukan  oleh  KPKNL Padangsidimpuan;
KPKNL  Padangsidimpuan  melaksanakan  evaluasi  yang  sudah  dirancang  atau didesain oleh Kementerian Keuangan
Selain  itu,  KPKNL  Padangsidimpuan  juga  belum  melakukan  manajemen  risiko sendiri terhadap peran satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Padangsidimpuan.
c. Strategi  yang  dilakukan  oleh  KPKNL  Padangsidimpuan  agar  satuan  kerja berperan aktif di dalam keberhasilan penilaian kembali barang milik negara. KPKNL Padangsidimpuan rutin melakukan sosialisasi kepada satuan kerja dalam setiap  tahap  pelaksanaan  penilaian  kembali  BMN.Selain  melakukan  sosialisasi, petugas  KPKNL  Padangsidimpuan  juga  aktif  memberikan  pengarahan  kepada satuan kerja melalui telepon.Hal ini bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada  satuan  kerja  yang  tidak  hadir  dalam  pelaksanaan  sosialisasi  serta memantau  apakah  hasil  sosialisasi  tersebut  benar-benar  dapat  memberikan pemahaman kepada satuan kerja.
3. Evaluasi peranan satuan kerja yang dilakukan oleh satuan kerja
a. Mengetahui sejauh mana pelaksanaan peranan satuan kerja di dalam keberhasilan penilaian kembali Barang Milik Negara;
Petugas  dari  satuan  kerja  juga  sudah  mengetahui  dengan  jelas  pembagian  peran antara  Tim  Pelaksana  dari  KPKNL  Padangsidimpuan  dengan  satuan  kerja  di dalam  pelaksanaan  peniaian  kembali  BMN.Namun  masih  banyak  satuan  kerja yang tidak teliti di dalam pengisian formulir penilaian kembali.
b. Hasil evaluasi terhadap peranan satuan kerja yang dilakukan oleh satuan kerja; Di  dalam  pelaksanaan  penilaian  kembali  BMN,  berdasarkan  penelitian  yang dilakukan, satuan kerja menghadapi beberapa kendala, antara lain :
i) pemahaman satuan kerja mengenai pelaksanaan penilaian kembali BMN masih sangat rendah;
ii) satuan kerja tidak melakukan evaluasi terhadap peranan satuan kerja masing- masing;
iii) satuan kerja  tidak melakukan identifikasi resiko terhadap peranan satuan kerja masing-masing;
iv) petugas yang mengisi formulir penilaian kembali seharusnya PNS dan bukan tenaga honorer;
v) adanya pergantian (mutasi) petugas dari satuan kerja.
c. Strategi  yang  dilakukan  oleh  KPKNL  Padangsidimpuan  agar  satuan  kerja berperan aktif di dalam keberhasilan penilaian kembali barang milik negara. Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  satuan  kerja,  KPKNL  Padangsidimpuan rutin  melakukan  sosialisasi  kepada  satuan  kerja  dalam setiap  tahap  pelaksanaan penilaian kembali BMN.
Selain  melakukan  sosialisasi,  petugas  KPKNL  Padangsidimpuan  juga  aktif memberikan  pengarahan  kepada  satuan  kerja  melalui  telepon.Hal  ini  bertujuan untuk  memberikan  bimbingan  kepada  satuan  kerja  yang  tidak  hadir  dalam pelaksanaan  sosialisasi  serta  memantau  apakah  hasil  sosialisasi  tersebut  benar- benar dapat memberikan pemahaman kepada satuan kerja.

## Kesimpulan
Satuan  kerja  memiliki  peranan  penting  di  dalam  keberhasilan  pelaksanaan penilaian  kembali  BMN.  KPKNL  Padangsidimpuan  dan  satuan  kerja  sama-sama sudah mengetahui peran masing-masing. Namun  di dalam pelaksanaannya masih terdapat  kesalahan  dalam  pengisian  formulir  penilain  kembali.  Oleh  karena  itu diperlukan ketelitian dari satuan kerja untuk mengisi formulir tersebut. Selain itu kepala  satuan  kerja  juga  dilibatkan  untuk  memeriksa  formulir  penilaian  kembali tersebut. Hal ini diperlukan untuk dapat meminimalisir kesalahan.

## Bibliography
Akbar, Muhammad Firyal. (2016). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara). JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) , 47–64.
Dwiyanto, Agus. (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik . UGM PRESS.
Hadi, Samsul. (2011). Metode Riset Evaluasi. Yogyakarta: Lakbang Grafika . Hayati, Nurul. (2019). Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana
Nasional Dalam Menangani Pernikahan Dini (Studi di Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau Tahun 2017). PERAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DALAM MENANGANI PERNIKAHAN DINI (STUDI DI KOTA TANJUNGPINANG KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017) . Peraturan Pemerintah. Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah . Peraturan Pemerintah. Penilaian Kembali Barang Milik Negara . Peraturan Pemerintah Nomor 27. Barang Milik Negara . , (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 43. Mutasi-Kerja . , (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 71. Barang Milik Negara . , (2010).
Prestasi, Meningkatkan, & Akuntansi, Partisipasi Belajar. (2014). Arikunto,
Suharsimi. 2012. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
Universitas , 137 , 142.
Putri, RAFP, Sari, P., & Sulistyowati, Dewi. (2016). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal. Account , 3 (2), 508–513. Reward, Punishment. (2013). Pengaruh reward dan punishment terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara III Rambutan . Undang-undang Nomor 8. Pokok-Pokok Kepegawaian . , (1974).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License