## Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Dalam Perspektif  Keadilan

## Nurlaili Rahmawati
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

## Sigit Nurhadi Nugraha
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta
Abstrak Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala  daerah.  Pemeriksaaan  sengketa  hasil  pemilu  dan  pilkada mendasarkan  pada  aspek  formil  yang  bertujuan  untuk terpenuhinya  kepastian  hukum  secara  formil  namun  terkadang kepastian hukum secara formil mengesampingkan aspek keadilan antara  lain  dengan  permohonan  tidak  diperiksa  apabila  tidak memenuhi  syarat  formil  (gugur  ditahap  dismissal)  sehingga diperlukan perhatian agar prosedur formil beracara di Mahkamah Konstitusi  menjamin  keadilan  materiil/substansial.  Tulisan  ini menggunakan  jenis  penelitian  normatif  doktrinal.  Penulis berkesimpulan  bahwa  keadilan  bisa  diraih  dengan  terpenuhinya kebenaran  formil  maupun  materiil.  Selama  ini  Mahkamah Konstitusi  dalam  menyelesaikan  perselesihan  hasil  pemilu mengedapankan  kebenaran  formil  dengan  cara  menegakkan aturan  yang  bersifat  namun  kebenaran  formil  belum  tentu mencerminkan  kebenaran  materiil  nya.  Meskipun  Mahkamah Konstitusi  menegakkan  hukum  formil  diharapkan  juga menegakkan  hukum  materiil  dengan  cara  tidak  memberlakukan dismissal procedure , atau meskipun ada tapi dismisal procedure diterapkan setelah memeriksa pembuktian.
Keywords :
Pemilihan  Umum,  Sengketa,  Keadilan,  Dismissal,  Mahkamah Konstitusi.
Corresponding Author: Nurlaili Rahmawati Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Email: rnurlaili086@uinjkt.ac.id
Sigit Nurhadi Nugraha Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta E-mail: nurhadisigit@unusia.ac.id

## © The Author(s) 2023
CC  BY:  This  license  allows  reusers  to  distribute,  remix,  adapt,  and build upon the  material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.
JA 55

## Classification
Research Article
Submitted: 2 Januari 2023 Accepted: 5 April 2023 Online: 30 April 2023
JA: Jurnal Al-Wasath 4 No.1: 55-66 Journal homepage: https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index E-ISSN 2721-6160 (online) P-ISSN 2830-4207 (cetak)

## PENDAHULUAN
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  adalah  lembaga  peradilan  yang  diberikan kewenangan  untuk  memeriksa  dan  mengadili  perkara  sengketa  Pemilihan  Umum  sesuai ketentuan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945.  Kewenangan ini selanjutnya juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2011  tentang  Mahkamah  Konstitusi  serta  peraturan  lainnya  dalam  pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
Mahkamah  Konstitusi  telah  banyak  menangani  perkara  yang  berkaitan  dengan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Beban ini semakin berat karena penanganan penyelesaian sengketa Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah selalu dibatasi waktu menurut  undang-undang,  misalnya  dalam  perkara  Pemilihan  Kepala  Daerah  harus diselesaikan  dalam  waktu  selambat-lambatnya  45  hari  sejak  perkara  tersebut  di  registrasi. 1 Sedangkan  tenggang  waktu  untuk  memutus  perselisihan  hasil  pemilihan  anggota  legislatif (DPR,  DPRD  dan  DPD)  adalah  30  hari  kerja  sejak  perkara  tersebut  dicatat  dalam  BRPK (Buku  Registrasi  Perkara  Konstitusi) 2 ,  dan  tenggang  waktu  dalam  penanganan  perselisihan hasil pemiihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 yaitu 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK 3 .
Fakta  tersebut  di  atas  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepada Daerah yang dibebankan kepada MKRI sangat berat karena memeriksa perkara yang banyak, dalam waktu yang singkat dan jumlah hakim yang sangat terbatas, yaitu 9 (sembilan) orang hakim konstitusi. Meskipun MKRI bisa menangani dan  memberikan  putusan  mengenai  penyelesaian  sengketa  hasil  pemilu  yang  begitu  cepat baik nasional maupun kepala daerah sebagaimana data tersebut di atas, namun banyak sarjana hukum yang memberikan kritik atas penanganan perkara yang dilakukan oleh MKRI. Salah satu  bentuk  kritiknya  adalah  karena  putusan  MKRI  akan  mengesampingkan  aspek  keadilan hukum. 4
Keadilan  hukum  dalam  penyelesaian  sengketa  penyelesaian  sengketa  hasil  Pemilihan Umum  dan  Pemilihan  Kepada  Daerah  di  MKRI  dapat  diwujudkan  apabila  MKRI mengedapankan  kebenaran  materiil  atau  kebenaran  substantif.  Kebenaran  substantif didapatkan  ketika  materi  permohonan  diperiksa  dan  dilakukan  pembuktian  terhadap kecurangan-kecurangan  maupun  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  berbagai  pihak. Prakteknya  MKRI  mengatur  hukum  acara  yang  mengatur  formalitas  pengajuan  dan pemeriksaan dalam penanganan perkara di MKRI terkait batas waktu pengajuan permohonan yang  singkat  dan  jika  pemohon  melebihi  batas  waktu  yang  ditentukan  maka  akan  terkena dismissal  procedure dan  tidak  diperiksa  lebih  lanjut  meskipun  kecurangan  ataupun pelanggaran yang terjadi dalam perkara tersebut besar. Sebagai lembaga penegakan hukum,
1 Lihat Pasal 157 angka (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  tahun 2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur  Bupati  dan  Walikota  yang  berbunyi  “Mahkamah  Konstitusi  memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan”.
2 Pasal  54  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  2  Tahun  2018  Tentang  Tata  Beracara  Dalam  Perkara Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah,  serta  pasal  54  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  3  Tahun  2018  Tentang  Tata  Beracara  Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
3 Pasal  48  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  4  Tahun  2019  Tentang  Tata  Beracara  Dalam  Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
4 Lihat tulisan Bahrul Ulum yang berjudul Evaluasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah,  Journal  Lentera  Hukum  1  (2)  April  2014.  Serta  tulisan  Halili,  dkk, Kinerja  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Mewujudkan Electoral  Justice Pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak Tahun 2017, Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, (Vol. 15 No. 2 Tahun 2018),
seharusnya MKRI tidak hanya mementingkan penegakan keadilan prosedural, namun aspek keadilan  substansial  menjadi  lebih  penting  serta  tidak  sekedar  berperan  sebagai  corong undang-undang. 5
Kebenaran  fomil  tentunya  sangat  penting,  karena  hal  itu  menjamin  kepastian  hukum dalam proses penanganan perkara di MKRI. Namun seharusnya kebenaran formil (formalitas penanganan perkara) tidak mengurangi tercapainya kebenaran materiil (kebenaran sustantif) bagi para pencari keadilan. Oleh karena itu, dari permasalahan di atas perlu pengkajian lebih mendalam mengenai upaya-upaya untuk memaksimalkan kinerja MK terkait hal tersebut dan juga  dapat  melihat  sejauh  mana  urgensi  pembentukan  peradilan  khusus  pemilu  yang demokratis  dan  berkeadilan.Untuk  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti  bagaimana putusan MKRI yang berkeadilan hukum?
Secara pakem, putusan yang dijatuhkan hakim khususnya hakim MK harus berasaskan nilai-nilai  keadilan  yang  dibutuhkankan  oleh  para  pencari  keadilan.  Terlebih,  kedepan  MK akan  dihadapkan  dengan  Pemilihan  Umum  serentak  Tahun  2024,  sehingga  akan  berpotensi banyaknya permasalahan perselisihan pemilu yang harus diselesaikan. Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana bentuk penyelesaian sengketa hasil Pemilu serentak  tahun 2024 yang berkeadilan?, dengan pertanyaan pembantu sebagai berikut: 1) Bagaimana konsep penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang berkeadilan? 2) Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilu serentak tahun 2024?

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis normatif atau doktrinal yaitu penelitian yang dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  hukum  primer  dan  sekunder 6 atau  bahan  pustaka,  yang difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum positif, 7 yang  berkaitan  dengan  perselisihan  hasil  pemilihan  umum,  perselisihan  hasil pemilihan  kepala  daerah,  teori-teori  keadilan  serta  peran  mahkamah  konstitusi  dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pemilihan Umum Serentak
Pemilihan Umum didefinisikan sebagai pemilihan yang dilaksanakan secara langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  adil,  dan  merdeka  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan/atau  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Hal  ini  sesuai dengan rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “UU 7 tahun 2017” ). Dari pengertian pasal 1 angka (1) UU 7 tahun  2017  tersebut  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  ruang  lingkup  Pemilihan  Umum  hanya berkenaan  dengan:  (1)  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden;  (2)  Pemilihan  Anggota Legislatif,  yang  meliputi:  anggota  DPR,  anggota  DPD  dan  anggota  DPRD  pada  tingkat Provinsi  dan  tingkat  Kota/Kabupaten.  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  selanjutnya disebut dengan “Pilpres”, sedangkan Pemilihan anggota legislatif selanjutnya disebut dengan “Pileg”.
5 Sri  Hastuti  Puspitasari,  “ Refleksi  Peran  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan Umum 2004” , (Jurnal Hukum No. 3 Vol. 15, 2008) h. 414
6 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 24.
7 Valerna, J.L.K, Modul Metode Penelitian Hukum , (rev. ed., Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), h. 409
Pada  awalnya,  kedua  bentuk  Pemilihan  Umum  tersebut  di  atas  (Pilpres  dan  Pileg) dilaksanakan  secara  terpisah,  karena  memiliki  karakteristik  yang  berbeda.  Namun  sejak Pemilu  2019,  kedua  bentuk  Pemilihan  Umum  tersebut  digabungkan.  Penggabungan  kedua bentuk  Pemilihan  Umum  dan  dilaksanakan  secara  serentak  pada  waktu  yang  bersamaan selanjutnya  disebut  dengan  “Pemilu  Serentak”.  Yaitu  Pemilihan  Umum  yang  memilih Presiden  dan  Wakil  Presiden  (sebagai  pemimpin  eksekutif)  dan  sekaligus  memilih  anggota legislatif  (DPR,  DPD,  dan  DPRD)  pada  satu  waktu  yang  sama.  Pemilihan  umum  serentak yang sekarang dilaksanakan di Indonesia merupakan sebuah langkah besar dalam kehidupan demokrasi.
Merujuk pengertian Pemilihan Umum tersebut di atas, diketahui bahwa ruang lingkup Pemilihan  Umum  adalah  Pemilihan  untuk  memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden  serta anggota  legislatif.  Namun  dalam  perkembangannya,  bentuk  pemilihan  ini  bukan  hanya berkaitan  dengan  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  serta  anggota  legislatif  saja, melainkan juga pemilihan terhadap kepala daerah. Bentuk pemilihan kepala daerah meliputi Pemlihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.  Awalnya  pemilihan  kepala  daerah  dilakukan  secara  sendiri-sendiri  sesuai  dengan batas masa kepemimpinan kepala daerah yang bersangkutan.
Pemilihan  Kepala  Daerah  pada  akhirnya  juga  dilakukan  secara  serentak  berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang akan dilaksanakan serentak  pada  Bulan  November  Tahun  2024. 8 Pelaksanaan  Pemilihan  Umum  (Pilpres  dan Pileg)  maupun  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  secara  serentak,  pada  satu  sisi memberikan  dampak  positif  terutama  dalam  hal  efektifitas  dan  efisiensi  anggaran penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  dan  Pilkada.  Namun  pada  sisi  lain  pelaksanaan  pemilu serentak juga akan memberikan beban yang berat bagi penyelenggara pemilu serta lembaga penyelesaian  sengketa  hasil  pemilu  yaitu  Mahkamah  Konstitusi  untuk  menyelesaikan sengketa PHPU secara berturut-turut dari seluruh Indonesia.
Ketentuan  UU  Sebagaimana  definisi  Pemilihan  Umum  tersebut  di  atas,  pengertian Pemilihan  Umum  Dalam  perkembangannya,  terdapat  perluasan  makna  yang  menyamakan Pemilihan Umum yang tercakup pula di dalamnya mengenai Pemilihan Kepala Daerah.

## Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum
Sengketa Hasil Pemilihan dimaknai sebagai keberatan oleh peserta pemilu (pemohon) atas penetapan hasil pemilu yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (termohon). Sehingga objek dari sengketa perselisihan hasil pemilu adalah SK Ketetapan Komisi Pemilihan Umum (termohon)  mengenai  penetapan  perolehan  suara  hasil  pemilihan  yang  signifikan  dan  dapat mempengaruhi  penetapan  calon  terpilih. 9 Lembaga  yang  berwenang  untuk  memeriksa  dan menangani  sengketa  Pemilihan  Umum  adalah  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia (selanjutnya disebut “MKRI” ).
Dasar  hukum  kewenangan  (kompetensi)  absolut  MKRI  untuk  menangani  pemilihan umum  (Pemilu)  berdasarkan  ketentuan  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  1945  menyatakan  bahwa MKRI  mempunyai  kewenangan  mengadili  sengketa  yang  berkaitan  dengan  hasil  pemilihan umum  baik  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden,  anggota  DPR,  anggota  DPD,  maupun anggota  DPRD.  Selanjutnya  kewenangan  MKRI  ini  diatur  lebih  lanjut  dalam  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD,
8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pentapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
9 Pasal  2  PMK  No  6  Tahun  2020  tentang  tata  beracara  dalam  perkara  perselisihan  hasil  pemilihan  gubernur, bupati, dan walikota.

## Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Dalam Perspektif  Keadilan
yang  diubah  dengan  perubahan  terakhir  yaitu  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017. Sedangkan  kewenangan  MKRI  dalam  mengadili  sengketa  Hasil  Pemilihan  pada  Pilkada adalah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota Menjadi Undang-Undang.
Berdasarkan  kewenangan  yang  telah  diberikan  oleh  peraturan  perundang-undangan tersebut  di  atas,  Mahkamah  Konstitusi  telah  melakukan  penanganan  sengekta  Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sebagai berikut:

## Tabel 1
Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 -2020 di MKRI 10 No.  Tahun Jumlah Perkara Yang Diregistrasi Amar Putusan 1. Sengketa  Pemilihan Kepala daerah Tahun 2015 152 Perkara • Dikabulkan = 3 perkara • Ditolak = 5 perkara
• Tidak Diterima = 138 perkara • Ditarik Kembali = 6 perkara • Tidak berwenang = 0 perkara • Dinyatakan Gugur = 0 perkara 2. Sengketa  Pemilihan Kepala daerah Tahun 2017 60 Perkara • Dikabulkan = 3 perkara • Ditolak = 7 perkara • Tidak Diterima = 50 perkara • Ditarik Kembali = 0 perkara • Tidak berwenang = 0 perkara • Dinyatakan Gugur = 0 perkara 3. Sengketa  Pemilihan Kepala daerah Tahun 2018 72 Perkara • Dikabulkan = 2 perkara • Ditolak = 6 perkara
• Tidak Diterima = 61 perkara • Ditarik Kembali = 1 perkara
• Tidak berwenang = 0 perkara • Dinyatakan Gugur = 2 perkara 4. Sengketa  Pemilihan Kepala daerah Tahun 2020 136 Perkara • Dikabulkan = 19 perkara • Ditolak = 10 perkara
• Tidak Diterima = 97 perkara
• Ditarik Kembali = 6 perkara
• Tidak berwenang = 2 perkara • Dinyatakan Gugur = 2 perkara
10 Rekapitulasi  Perkara  Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  | Mahkamah Konstitusi RI (mkri.id)
Tabel 2
Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
dan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 di MKRI 11 No.  Tahun Jumlah Perkara Yang Diregistrasi Amar Putusan 1. Sengketa  Pemilihan Presiden  dan  Wakil Presiden Tahun 2019 1 Perkara • Ditolak = 1 perkara 2. Sengketa  Pemilihan Anggota  DPR  RI, DPRD  Provinsi  dan DPRD  Kabupaten/ Kota 2019 251 Perkara • Dikabulkan = 12 perkara • Ditolak = 97 perkara
• Tidak Diterima = 100 perkara
• Ditarik Kembali = 10 perkara • Tidak berwenang = 0 perkara • Dinyatakan Gugur = 32 perkara 3. Sengketa  Pemilihan Anggota  DPD  RI Tahun 2019 10 Perkara • Dikabulkan = 0 perkara • Ditolak = 6 perkara
• Tidak Diterima = 4 perkara • Ditarik Kembali = 0 perkara • Tidak berwenang = 0 perkara
• Dinyatakan Gugur = 0 perkara
Pemberian  kewenangan  penyelesaian  sengketa  kepada  MKRI  ini  menciptakan balancing power dalam memperjuangkan hak-haknya dalam pemilu untuk mencari keadilan. Hal  ini  didasarkan  pada  pendapat  Henry  W  Ehrmann,  yang  menjelaskan  bahwa  praktek demokrasi di beberapa negara menganut dua prinsip utama yaitu the balancing function of the separation  power  between  government,  parliament,  and  judiciary dan free  choice  of alternative  is  much  important  for  a  substantial  participation  of  the  people. 12 Kewenangan MKRI  dalam  menangani  sengketa  Pemilu  dan  Pilkada  merupakan  perwujudan  dari  prinsip pertama  tersebut  di  atas,  yaitu  adanya  keseimbangan  fungsi  dalam  pemisahan  kekuasaan antara pemerintah (eksekutif), parlemen (legislatif) dan lembaga peradilan (yudikatif). Hal ini sesuai  dengan  praktek  di  luar  negeri  bahwa constitutional  court dibentuk  bukan  hanya dengan  tujuan  untuk  menjaga  konstitusi  (tidak  hanya  berwenang  menguji  konstitusionalitas peraturan  perundang-undangan),  namun  juga  memiliki  kewenangan-kewenangan  lainnya yaitu  memutus  penyelesaian  sengketa  yang  menyangkut  hal  sensitif  kenegaraan  termasuk permasalah  mengenai  kepemiluan (disputes  over  the  constitutions  provisions  often  involve the most sensitive political issues facing a country, including review of the country electoral laws and election, the powers of the various branches of government and other questions) . 13
Berdasarkan  kewenangan  untuk  mengadili  sengketa  Pemilu  dan  Pilkada  tersebut  di atas, selanjutnya MKRI menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) untuk mengatur proses  pemeriksaan  dan  persidangan  yang  berlaku  di  MKRI.  Adapun  tahapan  pemeriksaan
11 Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum | Mahkamah Konstitusi RI (mkri.id)
12 Sri Hastuti Puspitasari, Refleksi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum 2004, JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 15 JULI 2008: hal. 416
13 Katherine  Glenn  Bass  dan  Sujit  Choudry  (dalam  Khotob  Tobi  Almalibari,  dkk),  Kewenangan  Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum, JURNAL RECHTEN, Vol. 1| No. 2|2019, hal. 37
dan  persidangan  yang  berlaku  dalam  rangka  penyelesaian  sengketa  Pemilu  dan  Pilkada, secara garis besar adalah sebagai berikut:

## 1. Pengajuan Permohonan
Permohonan harus diajukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan, antara lain:
• Permohonan harus diajukan oleh pihak yang memiliki legal standing, yaitu: pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon walikota dan wakil waliko atau calon anggota legislatif.
• Permohonan harus dilaksanakan sesuai jangka waktu tertentu,
• Obyek sengketa adalah keputusan akhir (final) mengenai penetapan hasil Pemilu atau Pilkada
2. Pemeriksaan dan Persidangan
MKRI  melakukan  persidangan-persidangan  dalam  rangka  memeriksa  perkara  yang diajukan  oleh  Pemohon.  Semua  persidangan  ini  bersifat  terbuka.  Proses  pemeriksaan dalam bentuk persidangan di MKRI antara lain:
• Sidang Pendahuluan
• Sidang Jawaban dan Keterangan Pihak Terkait serta Bawaslu
• Sidang Pembuktian (Saksi)
Adapun bentuk persidangan dilihat dari majelis hakimnya, dibedakan dalam bentuk:
• Sidang Panel
• Sidang Pleno.
3. Penetapan dan Putusan
MKRI membuat penetapan dan putusan dalam proses penyelesaian penanganan sengketa Pemilihan  Umum.  Penetapan  adalah  putusan  yang  berisi  pertimbangan  dan  diktum penyelesaian  permohonan  (putusan  sela).  Sedangkan  Putusan  adalah  bentuk  Putusan Akhir  yang  menunjukkan  sikap  MKRI  apakah  mengabulkan  Permohonan  ataukah menolak Permohonan.
Salah  satu  yang  menarik  dari  proses  dan  tahapan  persidangan  di  MKRI  adalah  fakta mengenai  banyaknya  Permohonan  yang  diselesaikan  melalui  Penetapan  Dismissal.  Adapun data  penyelesaian  dismissal  dalam  kurun  tahun  2016  sampai  tahun  2021  adalah  sebagai berikut:
1. Tahun 2016:
Jumlah permohonan: 936
Jumlah putusan dismissal: 472
2. Tahun 2017:
Jumlah permohonan: 1.020
Jumlah putusan dismissal: 503
3. Tahun 2018:
Jumlah permohonan: 885
Jumlah putusan dismissal: 420
4. Tahun 2019:
Jumlah permohonan: 1.207
Jumlah putusan dismissal: 637
5. Tahun 2020:
Jumlah permohonan: 973
Jumlah putusan dismissal: 550
6. Tahun 2021 (sampai dengan 24 Maret):
Jumlah permohonan: 444
Jumlah putusan dismissal: 224
Penetapan  Dismissal  merupakan  bentuk  penetapan  yang  didasarkan  pada  formalitas Permohonan  atau  karena  tidak  terpenuhi  syarat  formil  Permohonan.  Permohonan  yang  di- dismissal  merupakan  Permohonan  yang  belum  diperiksa  kebenaran  materiilnya.  Sehingga dengan melihat banyaknya perkara yang diputuskan melalui putusan dismilssal menyebabkan aspek  material  permohonan  tidak  diperiksa  oleh  MKRI.  Pada  sisi  lain,  seharusnya  MKRI diharapkan  lebih  menekankan  kebenaran  materiil  daripada  kebenaran  formil  dalam pemeriksaan  perkara  di  Mahkamah  Konstitusi.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memberikan kebenaran substantif bagi para pencari keadilan dalam proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan, baik pada Pemilihan Umum maupun pada Pemilihan Kepala Daerah.
Adapun  bentuk-bentuk  proses  penyelesaian  sengketa  hasil  pemilihan  yang  kurang mencerminkan keadilan tampak dari hal-hal sebagai berikut:
1. Jangka waktu pengajuan permohonan yang terlalu pendek.
2. Proses Persidangan yang mengedapankan formalitas permohonan
3. Pembuktian yang tidak seimbang.
Pada  pembahasan  sebelumnya,  tampak  bahwa  proses  penyelesaian  dalam  sengketa Hasil  Pemilihan  masih  menyisakan  beberapa  masalah  hukum.  Keputusan-keputusan  MKRI cenderung mengedepankan kepastian hukum, ditandai dengan adanya Penetapan atau Putusan yang  dibacakan  dalam  sidang  pleno  terbuka.  Jangka  waktu  penetapan  dan  pembacaan Penetapan  atau  keputusan  juga  sesuai  ketentuan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kepastian hukum secara formil telah terpenuhi. Namun pada sisi lain, masih menjadi pertanyaan apakah Penetapan atau Putusan MKRI mencerminkan keadilan sebagaimana telah diuraikan di atas.
MKRI sepenuhnya konsisten untuk menjadikan pasal mengenai tenggat / batas waktu pengajuan  permohonan  serta legal  standing pemohon  sebagai  batu  uji  apakah  sebuah permohonan sengketa hasil pemilu layak untuk dilanjutkan atau tidak dengan menggunakan mekanisme dismissal process. 14 Mekanisme dismissal process merupakan mekanisme untuk menyaring  perkara  yang  masuk  di  level  yang  sangat  dini,  sehingga  ketika  perkara-perkara sudah  berguguran  di  proses  dismissal  maka  kinerja  MK  dalam  menyidangkan  perselisihan hasil pemilu lebih ringan dan lebih sederhana.
Penegakan  keadilan  prosedural  dalam  peradilan  sengketa  hasil  pemilu  tidak  serta sejajar  ( in  line )  dengan  perwujudan  keadilan  /  kebenaran  elektoral  yang  bersifat  substantif. Dalam  perspektif  keadilan  substantif,  hakim  harus  berani  berijtihad  diluar  ketentuan peraturan  perundang-undangan  supaya  keadilan  /  kebenaran  material  atau  substansial  dapat terwujud  dalam  pertimbangan  dasar  dalam  putusan. 15 Menurut  Mahfud  MD  sebagaimana dikutip oleh Halili, dkk, Keadilan substantif merupakan keadilan yang diciptakan oleh hakim dalam putusan putusan nya yang berdasar hasil eksplorasi serta elaborasi hakim terhadap rasa keadilan  yang  ada  di  masyarakat,  tanpa  terbelenggu  bunyi  pasal  peraturan  perundang- undangan. Substantive  justice (keadilan  substantif)  kerap  dikontraskan  denggan procedural justice (keadilan  prosedural)  yaitu  putusan  hakim  atau  proses  penegakan  hukum  yang
14 Halili,  dkk,  Kinerja  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Mewujudkan Electoral  Justice Pada  Pemilihan  Kepala Daerah Serentak Tahun 2017, Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, (Vol. 15 No. 2 Tahun 2018), h. 115.
15 Ibid
sepenuhnya  mengacu  pada  bunyi  peraturang  perundangan.  Putusan  MK  hanya  bersifat prosedural, cenderung formalistik, serta kurang memperhatikan material sehingga berpotensi mengesampingkan aspek keadilan.

## Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan
Keadilan  berasal  dari  kata  dasar  “adil”  yang  dimaknai  berada  di  tengah-tengah,  tidak berat  sebelah  atau  tidak  sewenang-wenang.  Keadilan  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah keadilan  bagi  pihak-pihak  yang  mencari  keadilan  dalam  penyelesaian  sengketa  hasil pemilihan.  Pihak-pihak  yang  bersengketa  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  hasil Pemilihan (Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait) mengharapkan adanya putusan yang adil dari MKRI.
Plato mendefinisikan keadilan sebagai “the supreme virtue of the good state” , sedang orang yang adil adalah “the self diciplined man whose passions are controlled by reasson” 16 . Konsep keadilan menurut Plato ini selanjutnya disempurnakan oleh Aristoteles yang secara lebih luas dan rinci, yaitu 17 :
Pertama, keadilan dalam segi-segi tertentu dalam kehidupan manusia, antara lain:
1) mengatur  hubungan  baik  antar  manusia.  Yaitu  keadilan  akan  tercipta  dari  interaksi manusia secara utuh jika hal itu memberikan kemanfaatan bagi manusia lainnya; dan
2) keadilan itu terletak di antara dua kutub yang ekstrim, yaitu melalui keseimbangan dalam pemenuhan  kepentingan  dan  kebutuhannya.  Untuk  itu  manusia  tidak  boleh  menang sendiri dengan melupakan kepenngan orang lain.
Kedua, pembagian keadilan secara garis besar, antara lain:
1) Keadilan  Distributif,  yaitu  keadilan  dalam  kehidupan  masyarakat  diatur  antara hubungan  yang  saling  berkaitan  antara  masyarakat  dengan  para  anggota  masyarakat yang lain dengan mewajibkan pemerintah untuk memberikan hak kepada para anggota masyarakat;
2) Keadilan Komutatif, yaitu keadilan mengatur hubungan antar para anggota masyarakat yang  satu  dan  anggota  yang  lain.  Pengaturan  hubungan  anggota  masyarakat  terhadap anggota yang lain mewajibkan setiap orang untuk bertindak sesuai dengan hukum alam dan/atau  perjanjian  yang  telah  disepaka  bersama.  Sehingga,  dalam  hal  ini  tidak  ada anggota  masyarakat  yang  dirugikan  oleh  aturan  yang  berkaitan  dengan  hak  individu atau anggota masyarakat itu sendiri, berdasarkan kepenngan masing-masing.
Ketiga, keadilan yang menyangkut ketertiban umum, yaitu:
1) Keadilan  Legal,  yaitu  keadilan  yang  mengatur  lembaga  legislatif  sebagai  aspirator masyarakat  yang  karena  kewenangan  dan  kewajibannya  sebagai  legislator  dalam membuat  undang-undang  yang  mengatur  kehidupan  masyarakat  secara  umum,  sesuai dengan  kepentingan  dan  kebutuhan  yang  diharapkan  dengan  tujuan  kesejahteraan  dan keadilan bersama.
2) Keadilan Sosial, yaitu yang mengatur hubungan antara majikan dan buruh. Pengaturan terhadap  penguasa  dan  yang  dikuasai  terkait  hak  yang  harus  diterima  dan  kewajiban yang  harus  dilaksanakan  untuk  menjalin  keseimbangan  dalam  kehidupan  sosial masyarakat
16 Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern , Jurnal Yustisia, Vol. 3 No. 2, 2014, hlm. 120 17 Hayat, Keadilan Sebagai  Prinsip  Negara  Hukum:  Tinjaun  Teoritis  Dalam  Konsep  Demokrasi ,  Jurnal PADJADJARAN, Vol. 2 No. 2, 2015, hlm. 402
Theo  Huijbers  memandang  bahwa  untuk  menjelaskan  hubungan  hukum  dan  keadilan tidaklah mudah. Kesulitannya terletak pada mengukur sejauh mana keadilan bersangkut paut dengan  hukum?  Apakah  keadilan  dipandang  sebagai  unsur  konstitutif  hukum  atau  hanya sebagai unsur regulatif? 18 Artinya apabila keadilan merupakan unsur konstitutif hukum maka peraturan  yang  tidak  adil  bukanlah  termasuk  hukum  (non-hukum).  Sedangkan  apabila keadilan  dipandang  sebagai  unsur  regulatif,  maka  keadilan  dianggap  ada  dalam  peraturan (regulasi) meskipun faktanya bisa jadi peraturan tersebut sama sekali tidak adil.
Dalam  konteks  kepemiluan,  keadilan  harusnya  diwujudkan  dalam  bentuk  kebenaran substasial atau bukan berdasarkan kebenaran formil semata karena berkaitan dengan hak hak pencari  keadilan  di  MK  selain  itu,  hal  ini  menyangkut  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara selama 5 (lima) tahun kedepan yang akan menentukan nasib suatu.
Hambatan  dalam  mewujudkan  keadilan  substansial  selama  ini,  karena  MKRI  terlalu fokus pada hal-hal yang bersifat formil, antara lain:
1. Jangka waktu pengajuan dalam perselisihan hasil pemilu adalah 3 X 24 Jam sejak SK  Penetapan  akhir  menganai  hasil  perolehan  suara  oleh  KPU  RI.  Jangka  waktu pengajuan  yang  diberikan  terlalu  sempit  padahal  kendala  yang  terjadi  di  berbagai daerah  di  pelosok  adalah  lokasi  dan  medan  yang  sulit  untuk  dilalui  serta  waktu untuk  menyusun  permohonan  serta  menyiapkan  alat  bukti    sehingga  jika  itu ditekankan akan memberatkan pemohon serta substansi permasalahan malah tidak dipertimbangkan oleh MKRI.
2. Dismissal sebagai  bentuk  kebenaran  formil  patokan  yang  digunakan  terhadap permohonan yang tidak memenuhi formalitas seperti jangka waktu, legal standing dan objek permohonan (cacat formil) sehingga permohonan yang ditetapkan dalam dismissal tidak akan diperiksa pembuktian secara materiil oleh MKRI.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
jika pemerikasaan di materi nya maka jika tidak diperiksa sama sekelai buktinya hanya karena  aspek  administratif  meskipun  kecurangan  nya  besar  maka  yang  dikejar  bukan kebenaran substantif namun hanyalah kebenaran prosedural.
Pemohon  yang  mengajukan  permohonan  perselisihan  hasil  pemilihan  umum mengaharapkan  keadilan  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Keadilan  bisa  diraih  dengan terpenuhinya  kebenaran  formil  maupun  materiil.  Selama  ini  Mahkamah  Konstitusi  cukup konsisten  atau  mengedapankan  kebenaran  formil  dengan  cara  menagakkan  aturan  yang bersifat  prosedural  formil  yang  diatur  dalam  hukum  acara  konstitusi  (Peraturan  Mahkamah Konstitusi), namun kebenaran formil belum tentu mencerminkan kebenaran materiil nya.
Bentuk  bentuk  prosedur  formil  yang  sering  ditegakkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi melalui dismissal  procedur .  sehingga  dengan  adanya  dismissal  menyebabkan  pembuktian materiil  atas  permohonan  itu  tidak  dilakukan  pembuktiannya  sehingga  kebenaran  materiil tidak  tercapai.  Hal  ini  mempengaruhi  keadilan  yang  diharapkan  oleh  pemohon  dalam mengajukan permohonan.
18 Theo Huijbers, Filsafat Hukum. DI Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020.

## Saran
Meskipun  Mahkamah  Konstitusi  menegakkan  hukum  formil  diharapkan  juga menegakkan  hukum  materiil  dengan  cara  tidak  memberlakukan dismissal  procedure ,  atau meskipun ada tapi dismisal procedure diterapkan setelah memeriksa pembuktian.

## REFERENSI Perundang-Undangan
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  No  6  Tahun  2020  tentang  tata  beracara  dalam  perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Bahder  Johan  Nasution.  (2014). Kajian  Filosofis  Tentang  Konsep  Keadilan  Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. Jurnal Yustisia, Vol. 3 No. 2.
Bahrul Ulum (2014). Evaluasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Journal Lentera Hukum 1 (2).
Hayat.  (2015). Keadilan  Sebagai  Prinsip  Negara  Hukum:  Tinjaun  Teoritis  Dalam Konsep Demokrasi. Jurnal PADJADJARAN, Vol. 2 No. 2.
Halili, dkk. (2018). Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Electoral Justice Pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak  Tahun  2017. Jurnal  Civics:  Media  Kajian Kewarganegaraan, Vol. 15 No. 2.
Katherine Glenn Bass dan Sujit Choudry (dalam Khotob Tobi Almalibari, dkk). (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum . JURNAL RECHTEN, Vol. 1| No. 2|.
Ronny  Hanitijo  Soemitro.  (1983). Metodologi  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Sri  Hastuti  Puspitasari,    (2008). Refleksi  Peran  Mahkamah  Konstitusi  Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum 2004 . Jurnal Hukum No. 3 Vol. 15.
Theo Huijbers, (2020). Filsafat Hukum. DI Yogyakarta: PT. Kanisius.
Valerna,  J.L.K.  (2009). Modul  Metode  Penelitian  Hukum  (rev.  ed) .  Jakarta:  Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Rekapitulasi  Perkara  Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala Daerah | Mahkamah Konstitusi RI (mkri.id)
Rekapitulasi  Perkara  Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Umum  |  Mahkamah  Konstitusi  RI (mkri.id)