## REFLEKSI KE-INDONESIAAN: KAJIAN SISTEM PEMERINTAHAN KERAJAAN BALANIPA ABAD XVI-XVII

## (INDONESIAN REFLECTION: STUDY OF THE GOVERNMENT SYSTEM OF
BALANIPA KINGDOM IN THE 16 TH AND 17 TH CENTURIES)
Abd.Karim Universitas Indonesia Email: karimhistory92@gmail.com

## ABSTRACT
The kingdom of Balanipa (Mandar) was "democratic" before Indonesia was born. If one reflection of Indonesia  is  a  democratic  government  system,  then  the  political  identity  that  we  rely  on  as  a Democratic State existed before this country was born. That the soul of Indonesianness existed before the  presence  of  Europeans  in  the  Archipelago.  In  fact,  it  was  been  practiced  in  the  Kingdom  of Balanipa  (Mandar)  in  the  16 th -17 th centuries  as  a  local  form  of  government  (mara'dia).  This  system featured  a  Kingdom  constitution  serving  to  limit  the  King  from  wielding  absolute  power.  The traditional institution held the power to dismiss the king as a leader, such as the President who can be removed  from  his  position  by  the  country's  People's  Consultative  Assembly  (MPR).  The  leader  is chosen  by  the  will  of  the  people.  A  reflection  of  the  system  of  government,  that  the  soul  of  the  age which  is  now  a  legacy  of  the  nation's  past  itself  is  not  a  western  nation's  inheritance  as  a  colonial nation. Furthermore, this article will answer the big question, namely, how are democratic practices applied  in  Mandar?  How  was  democracy  interpreted  by  the  elite  and  the  Mandar  community?  and how  was  the  system  of  government  run  in  Mandar  in  the  sixteenth  and  seventeenth  centuries?  This article employ historical research methods, using local sources (Lontara’), complemented by sources from the colonial era. The practice of democracy, namely the birth of the concept of Mengga Lenggoq Mengga Belawa, is one of the concepts offered by the system of government. The soul of Democracy is embedded in the following concepts: (1) Manu' Tandi Pessisi'i (a chicken whose scales are not seen), meaning  that  in  daily  life, regardless  of  status  or  position,  customary  law  is  still  upheld;  (2)  Beang Tandi  Gati  (rice  that  does  not  need  to  be  measured),  meaning  a  People-based  economy,  while  also attaching importance to the interests of the lower class; (3) Beluwa' Tandi Biti (combed hair that no longer needs to be held in place), meaning continuous unity; and (4) Ara Ratang Tandi Dappai (rope that does not need to be measured), meaning that the law or judicial system does not discriminate .
Keywords: Government, Mara'dia, democracy, Indonesia, Mandar, Balanipa

## ABSTRAK
Kerajaan  Balanipa  (Mandar)  telah  “berdemokrasi”  sebelum  Indonesia  lahir.  Apabila  salah satu cerminan Indonesia adalah sistem pemerintahan demokratis, maka identitas politik yang kita  sandang  sebagai  Negara  Demokratis  telah  ada  sebelum  negara  ini  lahir.  Bahwa  jiwa keindonesiaan  telah  ada  sebelum  kehadiran  Bangsa  Eropa  di  Nusantara.  Bahkan  telah dipraktekkan  di  Kerajaan  Balanipa  (Mandar)  pada  abad  XVI-XVII  sebagai  sistem pemerintahan  lokal  ( mara’dia ).  Sistem  tersebut  memiliki  perangkat  konstitusi  kerajaan  di mana  kedudukan  raja  tidak  mutlak  berkuasa.  Lembaga hadat memiliki  kuasa  untuk memberhentikan  raja  sebagai  pemimpin,  seperti  presiden  yang  bisa  diturunkan  dari jabatannya  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  negara  ini.  Pemimpin  dipilih  atas kehendak  rakyat.  Sebuah  refleksi  sistem  pemerintahan,  bahwa  jiwa  zaman  yang  sekarang merupakan  warisan  dari  masa  lalu  bangsa  ini  sendiri  bukan  warisan  bangsa  barat  sebagai bangsa  penjajah.  Selanjutnya  Artikel  ini  akan  menjawab  pertanyaan  besar  yakni,  bagaimana praktek-praktek  demokrasi  diterapkan  di  Mandar?  Bagaimana  demokrasi  itu  diterjemahkan oleh  elit  dan  masyarakat  Mandar?,  dan  bagaimana  sistem  pemerintahan  itu  dijalankan  di
Mandar  pada  abad  XVI-XVII?  artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  sejarah.  Dengan menggunakan  sumber  lokal  ( Lontara’ ’)  dan  dilengkapi  dengan  sumber-sumber  dari  zaman kolonial.
Kata Kunci: pemerintahan, mara’dia, demokrasi, Indonesia, Mandar, Balanipa

## PENDAHULUAN
Melihat  Indonesia  dengan  kaca  mata “barat” merupakan sebuah kekeliruan. Oleh Harry  J.  Benda  menegaskan  itu  dalam tulisannya  yang  berjudul Democracy  in Indonesia, merupakan Review buku Tulisan Herbert Feith yang berjudul The Decline of Constitutional  Democracy  in  Indonesia. Di mana  Benda  mengangkat  sebuah  argumen bahwa  kesalahan  terbesar  kami  adalah melihat  Indonesia  dengan  kacamata  barat (Benda,  1964:  450).  Lebih  jauh  lagi  Benda menyebut  bahwa  tulisan  tersebut  “cacat”. Bernada tajam namun Benda berangkat dari argumen,  kita  tidak  boleh  menggeneralisir pandangan  barat  kepada  budaya  yang  lain. Artinya,  perspektif  yang  kita  pahami sebelumnya  tidak  boleh  “dipaksakan” dalam  membaca  kondisi  yang  berbeda dengan  kita  (Sutherland,  1995).  Benda  pun ragu  terhadap  budaya  barat  yang  beragam untuk  membaca  budaya  lain.  Dengan  kata lain  bahwa  apa  yang  menjadi  produk  barat tidak serta-merta dapat diadopsi oleh semua bangsa  lain,  karena  bisa  saja  apa  yang dialami oleh sebuah bangsa dalam perjalanan  zamannya  merupakan  sebuah warisan  yang  tidak  dijangkau  oleh  sudut pandang lain.
Sartono  Kartodirdjo  juga  mengungkap perkembangan historiografi sejarah Indonesia  Di  mana  usaha  penulisan  sejarah disebarkan  dengan  berbagai  cakrawala salah  satunya  adalah  cakrawala religio- magis serta kosmologi (Kartodirdjo,  2014: 2). Dalam pandangan ini, penulisan sejarah kritis telah menyediakan alat-alat metodologis  yang  secara  ilmiah  akan mengungkapkan  fakta-fakta  dari  sumber- sumber  sejarah  lanjut  Sartono.  Artinya untuk menangkap peristiwa masa lalu  yang tidak  terekam  oleh  bangsa  barat  (arsip Bangsa  Eropa)  dapat  kita  lakukan  dengan
menggunakan sumber-sumber lokal dengan menggunakan  alat-alat  metodologis  yang secara  ilmiah  akan  mengungkap  peristiwa tersebut. Dengan kata lain, Sejarah Indonesia  tidak  lagi  dibaca  dari  sudut pandang  Bangsa  Barat  tetapi  dari  sudut pandang kita sendiri.
Salah  satu  cara  membaca  Sejarah Indonesia  yakni  melalui  mitos,  mengingat dalam sumber-sumber lokal banyak berkisah  tentang  mitos.  Roland  Barthes dalam tulisannya yang berjudul Mythologies mengajukan  sebuah  gagasan bahwa  mitos  merupakan  sebuah  sistem komunikasi, bahwa dia adalah sebuah pesan (Barthes, 1983: 151). Artinya, sebuah mitos dapat  menggiring  kita  kepada  sebuah peristiwa di masa lalu di mana peran mitos sebagai  tanda  dari  satu  gejala  dalam peristiwa  tertentu.  Salah  satu  contohnya yakni tentang asal-usul masyarakat Sulawesi secara umum. Tomanurung merupakan sebuah konsep yang ditawarkan dalam Lontara’ untuk  membaca  leluhur masyarakat  Sulawesi.  Terkhusus  pada Masyarakat Mandar, dalam Lontara’ dijelaskan  bahwa  leluhur  orang  Mandar dikenal  dengan tonipanurung  di  langiq (manusia  yang  diturunkan  dari  langit)  dan bermukim  di  daerah  pegunungan  dan memperistri tokombong  di  Bura (manusia yang muncul di atas busa air) (Yasil, 1985: 204).  Tidak  dinafikan  bahwa  asal  usul orang  Mandar  dikisahkan  dengan  unsur mitologi  namun  mitos  tersebut  bisa  saja membawa kita pada sebuah argumen bahwa Orang  Mandar  adalah  masyarakat  yang bercorak  agraris  dan  maritim.  Diperkuat pula dengan bukti bahwa salah satu  leluhur Orang  Mandar  bernama Torije’ne bertemu dengan Pongkapadang di  pesisir  laut karena  perahu Torije’ne rusak  (Leyds, 2006).  Sebuah  sistem  kepercayaan  yang
tertuang  dalam Lontara’ sebagai  sumber tradisional Masyarakat Mandar.
Membaca  Mandar  melalui  sumber lokalnya  menjadi fair, bukan  berarti sepenuhnya  mempercayai mitos yang digambarkan  dalam Lontara’, namun  apa yang  kemudian  tergambar  dalam Lontara’ merupakan representasi dari gejala masyarakat  di  Masa  lalu.  Bahwa  orang Mandar merupakan representasi dari masyarakat  agraris  dan  maritim.  Pada konteks yang demikian, kita tidak menafikan  apa  yang  kemudian  ditulis  oleh bangsa  Eropa  (Belanda)  tentang  Mandar. karena  beberapa  sumber-sumber  Belanda juga mengacu pada Lontara’. Salah satunya adalah Memorie Van Overgave yang ditulis W.J.  Leyds,  tulisan  tersebut  berbicara Mandar  dan  menggunakan  sudut  pandang Mandar dengan mangacu pada Lontara’.
Oleh  karenanya  dalam  studi  ini, penulis akan banyak menggunakan sumber- sumber Lontara’ dalam  mengidentifikasi nilai-nilai  demokrasi  masyarakat  Mandar yang telah tertanam jauh sebelum negara ini lahir. Bahwa jiwa ke-Indonesiaan yang kita rasakan  sekarang  merupakan  warisan  dari leluhur  kita  bukan  warisan  dari  Bangsa Eropa. Pernyataan Benda dalam Democracy in  Indonesia, Apa  yang  terjadi  kepada Indonesia?  jawabannya  adalah  karena Belanda.  Benda tidak membenarkan bahwa apa  yang terjadi di  Indonesia adalah semua karena  Belanda,  namun  justru  ia  ingin mengungkap  bahwa  apa  yang  menjadi pemahaman kita terhadap Indonesia sebagai negara  jajahan  tidak  sepenuhnya  mewarisi apa  yang  dibawa  oleh  Bangsa  Barat.  Salah satunya adalah jiwa demokrasi.
Meski  demokrasi  merupakan  produk dari  barat  dan  dalam  studi  ini  tetap menggunakan  istilah  tersebut  bukan  berarti demokrasi  yang  saya  ungkap  dalam masyarakat  Mandar  adalah  warisan  dari Barat.  Seperti  kita  ketahui  bersama  bahwa demokrasi produk barat berasal dari Athena yang  membentuk polis (negara  kota)  dan menyebut polis mereka  sebagai  demokrasi (Ball,  2013:  18).  Selanjutnya  demokrasi terus  berkembang  dan  melahirkan  tokoh-
tokoh  demokrasi  mulai  dari  generasi  klasik Solon  (638-558SM),  Chleisthences  (C.508 SM)  Pericles  (490-429  SM)  Demosthenes (385-322)  sampai  ke  generasi  selanjutnya Plato,  Aristotle,  John  Milton,  John  Locke dan  masih  banyak  lagi  filsuf-filusuf  yang mendukung  dan  mengkritik  demokrasi sebagai dasar konstitusional sebuah negara. Tidak dapat dinafikan bahwa perkembangan  gagasan  demokrasi  sangat pesat  terutama  di  Eropa  pada  abad pertengahan beriringan dengan per- kembangan kapitalisme. Selanjutnya perkembangan tersebut merembes ke Timur beriringan dengan ekspansi bangsa barat ke Timur termasuk ke Asia Tenggara. Argumen  tersebut  tentu  saja  dengan menggunakan  Perspektif  bangsa  barat bahwa  apa  yang  terjadi  di  Asia  Tenggara bahkan  di  Indonesia  merupakan  hasil  dari Pengaruh Bangsa Eropa.
Perspektif  di  atas  tentu  saja  akan bertentang  dengan  perspektif  Indonesia sendiri.  Bahwa,  dalam  penerapan  dan  asas- asas  demokrasi  telah  ada  sebelum  bangsa barat menginjakkan kakinya bahkan membentangkan  layar  pertama  mereka menuju  Asia  Tenggara  ataupun  Indonesia. Oleh  karena  itu,  studi  ini  akan  menjawab sebuah  keresahan  penulis  bahwa  apa  yang menjadi  masa  lalu  kita  bukanlah  produk barat,  melainkan  sebuah  produk  yang diproduksi  dari  masyarakat  kita  sendiri. Dengan  kata  lain  demokrasi  kita  adalah hasil pemikiran kita sendiri.
Pada kasus Mandar Darmawan Mas’ud Rahman  dengan  karya  disertasinya  yang berjudul Puang  dan  Daeng  Kajian  Sistem Nilai  Budaya  Orang  Balanipa  Mandar (Rahman,  1988) yang  diterbitkan  menjadi sebuah  buku  yang  berjudul Puang  dan Daeng:  Sistem  Nilai  Budaya  Orang Balanipa  Mandar telah  mengkaji  Sistem Nilai Budaya Orang Mandar terutama pada kajian  kepemimpinan  (Rahman,  2015). Darmawan  memaparkan  struktur-struktur dalam  pemerintahan  Kerajaan  Balanipa Mandar dengan menawarkan konsep Puang dan  Daeng  yang  lahir  dari  nilai  Budaya Kerajaan  Balanipa  Mandar.  Selanjutnya
Mattulada  dalam  tulisannya  yang  berjudul Demokrasi  dalam  Tradisi  Masyarakat Indonesia (Mattulada,  1986) . Mengungkap bahwa  konsep  Demokrasi  yang  kita  anut juga  bukan  sebuah  warisan  dari  barat. Bahwa asas kerakyatan,musyawarah, mufakat,  gotong-royong  dsb  telah  kita terapkan  jauh  sebelum  pengaruh  bangsa Eropa (Mattulada, 1986: 14).
Berpedoman  pada  dua  tulisan  di  atas, studi ini akan mengkaji nilai-nilai Demokrasi  dalam  masyarakat  Mandar melalui  sistem  pemerintahan  Kerajaan Balanipa  yang  Darmawan  Mas’ud  dan Mattulada  belum  kaji  secara  mendalam. Selanjutnya  studi  ini  akan  menjawab pertanyaan-pertanyaan  bagaimana  praktek- praktek  demokrasi  diterapkan  di  Mandar? Bagaimana  demokrasi  itu  di  terjemahkan oleh  elit  dan  masyarakat  Mandar?  dan bagaimana sistem pemerintahan itu dijalankan  di  Mandar  pada  abad  XVI- XVII?

## METODE
Studi ini menggunakan metode penulisan sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Pengumpulan sumber (Heuristik) dilakukan oleh  penulis  di  Arsip  Nasional  Republik Indonesia  (ANRI).  Penulis  menemukan beberapa  sumber  berupa  laporan  Belanda terkait  dengan  Kerajaan  Balanipa.  Penulis juga menemukan catatan-catatan Belanda di Perpustakaan  Nasional  Republik  Indonesia (PNRI).  Selain itu, Penulis juga menelusuri sumber-sumber  berupa  Lontara’  di  Balai Pelestarian  Nilai  Budaya  Sulawesi  Selatan. Sumber  tersebut  merupakan  sumber  lokal Mandar yang memberikan kondisi Kerajaan Balanipa pada abad XVI-XVII.
Proses selanjutnya yakni kritik, penulis memberikan  kritik  terhadap  sumber  yang telah  ditemukan.  Proses  ini  penting  untuk menyeleksi dan menarik benang merah dari sumber-sumber yang kontradiktif. Kontradiktifnya sumber tersebut disebabkan  oleh  sudut  pandang  yang berbeda  saat  penulisan  sebuah  dokumen. Sumber  yang  ditulis  oleh  VOC  ataupun
Pemerintah  Hindia  Belanda  akan  sangat berbeda dengan sumber sejarah yang ditulis oleh masyarakat lokal dalam bentuk tulisan lontara’.
Selanjutnya  yakni  interpretasi,  proses ini  sangat  penting  untuk  menarik  sebuah fakta  yang  ditemukan  setelah  melalui proses  kritik.  Pada  tahap  ini  penulis menjawab seluruh permasalahan yang telah diajukan terutama menyangkut pemerintahan  di  Mandar.  Membaca  proses demokrasi yang telah ada di Mandar adalah tujuan  utama  dari  proses  ini.  Lebih  dalam lagi,  penulis  mengungkap  nilai  demokrasi yang telah  ada di  Mandar pada Abad  XVI- XVII.  Selanjutnya  proses  historiografi merupakan proses terakhir, di mana sejarah dituliskan  dalam  tulisan  ilmiah.  Sudut pandang Indonesiasentris merupakan tuntutan utama proses ini. tujuannya adalah untuk  menghasilkan  tulisan  sejarah  yang memandarkan Sejarah Mandar.

## PEMBAHASAN

## Orang Mandar
Orang Mandar dikisahkan dalam Lontara’’ berasal dari Tomanurung . Pongkapadang merupakan keturunan tomanurung  di  langi’ .  Dikisahkan  bahwa Pongkapadang yang  berasal  dari Ulu Sa’dang yang merupakan daerah
pegunungan  dan  menetap  di  aliran  Sungai Sa’dang. Ia melakukan perjalanan menyusuri  aliran  Sungai  dan  sampai  di Bulu  Mappa,  ia  melihat  asap  yang membumbung  tinggi  dan  menghampiri sumber asap tersebut, ia mengira seseorang berada  di  tempat  itu.  setelah  sampai  pada sumber  asap  tersebut,  ia  pun  bertemu dengan  Torije’ne  dan  kakaknya  yang sedang  menempuh  perjalanan  jauh,  namun berlabuh  di  daerah  itu  karena  perahunya rusak  akibat  terjangan  ombak.  Singkat cerita Pongkapadang dan Torije’ne menikah melahirkan  7  anak.  Dan  keturunan- keturunan Pongkapadang inilah yang menjadi  raja-raja  di  Mandar  (Leyds,  1940: 11).
Berdasarkan pemaparan diatas, Pongkapadang sebagai bapak dari keturunan  raja-raja  di  Mandar  berasal  dari wilayah  yang  dikenal  dengan  nama  Toraja sekarang,  di  mana  Sungai  Sa’dang  terletak di daerah Toraja, indikasi bahwa keturunan orang Mandar adalah Orang Toraja itu kuat, namun  dalam  kisah  tersebut,  dikatakan Pongkapadang hidup  di  aliran  Sungai bukan berarti hidup di Sungai Sa’dang, bisa saja  hidup  di  wilayah  lain  di  mana  air  dari sungai  tersebut  mengalir.  Argumen  bahwa keturunan  orang  Mandar  dari  orang  Toraja pun  bisa  diruntuhkan  dengan  melihat  jarak antara Toraja dan Mandar di mana jaraknya yang  sangat  jauh  meski  wilayah  tersebut terhubung.
Dalam kisah tersebut diceritakan bahwa Pongkapadang bertemu  dengan Torije’ne di  suatu  tempat  di  mana  perahu Torije’ne rusak.  Adanya  perahu,  jelas bermakna  bahwa  tempat  pertemuan  itu adalah  di  daerah  pantai,  dengan  penegasan bahwa perahunya rusak  akibat ombak  yang besar.  Berdasarkan  mitos  tersebut  bahwa orang Mandar ataupun keturunan- kerturunan  dari  raja-raja  berasal  dari  dua tempat  yang  berbeda  yakni Pongkapadang dari pegunungan dan Torije’ne dari Lautan.
Seperti  yang  telah  dikatakan  sebelumnya bahwa  mitos menggambarkan  sebuah peristiwa  namun  perlu  penafsiran  dalam, sehingga  dapat  diterima  oleh  logika.  Kisah yang  dipaparkan  dapat  bermakna  bahwa keturunan  para  raja-raja  di  Mandar  berasal dari  “air”  dalam  artian  hidupnya  tidak terlepas  dari  air,  entah  itu  air  yang bersumber dari pegunungan (sungai) ataupun  dari  lautan.  Kisah  tersebut  juga menggambarkan bahwa masyarakat Mandar adalah  masyarakat  bercorak  agraris  dan maritim.
Meski  interpretasi  ini  sifatnya  masih subyektif,  namun  sumber-sumber  sejarah menunjukkan  bahwa  Masyarakat  Mandar adalah suku bangsa yang besar meski dalam penulisan  sejarah  di  Sulawesi  Selatan, Mandar  sering  kali  disebut  sebagai  bagian dari  Bugis  ataupun  Makassar.  Kerajaan Balanipa  (Mandar)  Menguasai  wilayah
yang  luas,  apabila  direfleksikan  dengan zaman  sekarang,  wilayah  kerajaan  ini meliputi  seluruh  wilayah  Sulawesi  Barat bahkan sebagian Sulawesi  Tengah. Dengan Persekutuannya yang terkenal dengan nama Pitu  Ba’bana  Binangan (Tujuh  Kerajaan Pesisir)  dan  Pitu  Ulunna  Salu  (Tujuh Kerajaan  Gunung).  Dalam  perkembangan- nya, Di Mandar ada dua periode kepemimpinan yakni kepemimpinan Tomakaka dan Mara’dia .  Setiap  periode kepemimpinan, memiliki sistem pemerintahan  tersendiri.  Untuk  meng- identifikasi  nilai-nilai  demokrasi  yang tertanam  dalam  sistem  pemerintahan  orang Mandar,  maka  menjadi  penting  studi  ini melakukan perbandingan antara dua periode kepemimpinan tersebut.
Periode Kepemimpinan Tomakaka
Tomakaka terbagi  atas  dua  suku  kata tau dan kaka . Tau berarti orang  dan kaka berarti  kakak  apabila  kedua  kata  ini digabung  maka  akan  mengandung  arti kakak atau orang terdahulu. Dalam konotasi bahasa Mandar apabila kata kaka mendapat awalan “ma” menjadi Makaka dan akhirnya menjadi Tomakaka (orang  yang  dituakan atau orang yang diangkat menjadi pemimpin).  (Syah,  1998:  58).  Seperti  yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Tomanurung lah yang mewariskan keturunan  raja-raja  di  Mandar,  termasuk Tomakaka juga  merupakan  keturunan  dari Tomanurung .  Dalam  seminar  kebudayaan yang  dilakukan  di  Majene  tercapai  sebuah kesepakatan  dan  berdasar  pada  Lontara’ Muhamma’ bahwa Tomakaka pertama yang muncul  dalam  bertempat  tinggal  di  Ulu’ Saddang. Tomakaka pertama  bernama Pullaomesa.  (Anonim,  1984:  109;  Syah, 1998: 58-59) Ditegaskan pula dalam Leyds bahwa  Pullaomesa  adalah Tomakaka yang pertama (Leyds, 1940).
Tomakaka  Pullaomesa diberi  gelar Tomakaka Ulu Sa’dang karena memerintah di Ulu  Sa’dang. Meski  data  ini  bersumber dari Lontara’ di mana “aroma” mitos dalam Lontara’ sangat kental, namun memberikan data sejarah yang menarik. Dalam
historiografi  sejarah  Mandar,  wilayah pesisir selalu diagung-agungkan dan mengesampingkan  wilayah  pegunungan, seakan  melupakan  bahwa  kerajaan  pertama yang  ada  di  Mandar  bermula  dari pegunungan  bahkan  “bapak”  dari  orang- orang  Mandar  bersal  dari  pegunungan. Menyebut  itu  hanya  sebuah  mitos  atau sesuatu  yang  tidak  masuk  akal  adalah pandangan  yang  keliru  karena  apabila dirunut kejadiannya, Orang Mandar dimulai dari daerah Pegunungan Ulu Sa’dang.
Ulu Sa’dang (kepala Sa’dang), di mana Sa’dang  itu  sendiri  adalah  nama  dari sungai. Ulu yang  berarti  kepala  itu mereprentasikan  hulu  makan Ulu  Sa’dang itu bermakana Hulu Sungai Sa’dang. inilah yang  ditolak  baru-baru  ini  oleh  pemakalah yang tidak perlu disebutkan namanya dalam Konfrensi  Nasional  Sejarah  X  di  Jakarta, mengatakan bahwa itu tidak dapat dipercaya.  Meski  dengan  argumen  yang kuat  namun  Lontara’  sebagai  sumber sejarah  lokal  Sulawesi  Barat  tidak  boleh dikesampingkan.  Terlepas  dari  argumen  di atas, perkembangan kepemimpinan Tomakaka di  Mandar semakin berpengaruh ditandai  dengan  digunakannya  gelar  ini  di seluruh  wilayah  Mandar  sebagai  gelar seorang  raja.  Cara  penyebarannya  pun dilakukan  dengan  cara  ekspansi  dan  politik kawin-mawin
Dalam Lontara’ dikisahkan pernikahan antara  anak-anak  raja,  di  mana  kisah  anak dari    Banua  (kerajaan)  Rantebulawan menikah  dengan  anak  Raja  Bone  (Syah, 1991:  25-27).  Dalam  Lontara’  tersebut dikisahkan  pula  beberapa  anak  raja  yang menikah  dengan  anak  raja  dari  kerajaan lain.  Hal  tersebut  dapat  ditafsirkan  sebagai strategi  politik.  Jelas  bahwa  menikahkan keturunan  antar  kerajaan  adalah  salah  satu cara  yang  digunakan  untuk  mempererat hubungan  darah.  Berdasarkan  analisis  di atas,  ada  dua  sintesa  yang  dapat  ditarik  di antaranya adalah sebagai berikut.
Pertama,  politik  kawin  mawin  yang dilakukan  oleh  beberapa  banua  (kerajaan) mengindikasikan  persaingan  antara  kera- jaan  di  Mandar  saat  itu  sangat  keras.  Mau
tidak  mau  untuk  menjadi  yang  terkuat  dari beberapa  kerajaan  lain  adalah  dengan melakukan  kerja  sama,  semakin  banyak “kawan”  maka  lawan  akan  semakin  takut. Bagaikan  semboyan  yang  kita  kenal “bersatu  kita  teguh  bercerai  kita  runtuh”. Konsep pemersatu  ini sebenarnya telah ada sejak  dulu,  kerajaan-kerajaan  di  Mandar, bahwa dengan bekerja sama maka kerajaan lain dapat ditaklukkan.
Kedua,  adalah  politik  kawin  mawin yang  dilakukan  oleh  Kerajaan  Rante- bulawan  dengan  Kerajaan  Bone,  kisah  ini cukup  menarik.  Dalam  kisah  tersebut diceritakan  bahwa  anak  dari  Kerajaan Rantebulawan (perempuan) mandi di sungai, hanyutlah rambutnya yang panjangnya  7  depa.  Sampai  ke  wilayah Kerajaan  Bone,  rambut  tersebut  ditemukan oleh  anak  Raja  Bone.  Dan  anak  raja tersebut  berniat  untuk  mencari  pemilik rambut  itu  dan  pada  akhirnya  menemukan pemilik rambut dan menikahinya. Menikahi I  Lando  Beluak  dengan  izin  raja  tentunya (Syah,  1991:  25-27).  Yang  menarik  adalah pada  poin  rambut  tersebut  sampai  ke Kerajaan Bone dan dengan mudahnya anak dari  Kerajaan  Bone  menikahi  anak  Raja Rantebulawang.
Pertanyaan  yang  kemudian  muncul adalah  bagaimana  rambut  tersebut  bisa sampai  ke  Kerjaan  Bone?  di  mana  jarak antara  Mandar  dan  Bone  sangat  jauh.  Dan mengapa  dengan  mudahnya  anak  dari  Raja Bone  dengan  mudah  menikahi  putri  raja? nampaknya Kerajaan Bone saat itu merupakan  kerajaan  besar,  ditunjukkan dengan  mudahnya  pangeran  dari  Bone menikahi  putri  raja,  tanpa  diadakan  sebuah pertarungan  ataupun  pengajuan  syarat- syarat  tertentu.  Kekuasaan  Bone  boleh  jadi satu modal utama yang bisa digunakan oleh Kerajaan  Rantebulawan  untuk  mengaman- kan  dirinya  dalam  arena  persaingan  antar kerjaan saat itu. tentu cerita ini tidak masuk akal  apabila  dihadapkan  dengan  perspektif kekinian.  Pada  tahap  inilah  pembacaan sistem  dalam  mitos  itu  diperlukan.  Bahwa dalam mitos tersebut menggambarkan kerja sama  politik  antar  dua  kerajaan  untuk
mempertahankan eksistensinya dalam persaingan antar kerajaan.
Politik  kawin  mawin  yang  dikisahkan merupakan representasi  dari  kondisi  daerah pada  saat  itu,  jelas  peperangan  sering terjadi,  perebutan  wilayah  sering  terjadi, dengan  strategi  kawin  mawin  kemudian memudahkan  dan  membuka  jalur  politik. Namun,  satu  hal  yang  cukup  menarik adalah  kisah  tentang  keturunan  raja-raja yang  saling  bersaudara  dalam  artian  lahir dengan  luluhur  yang  sama. Pongkapadang yang  telah  disebutkan  di  atas  sebagai leluhur  dari  raja-raja  di  Mandar.  Namun, seiring berjalannya waktu kerajaan-kerajaan yang  dikatakan  satu  darah  ini,saling bermusuhan  satu  sama  lain.  Justru  ini memberikan  informasi  bahwa  dari  masa Pongkapadang sampai  pada  masa  pepe- rangan antar kerajaan memiliki jarak waktu yang sangat jauh sehingga tali persaudaraan yang  dulu  ada  menjadi  luntur  akibat perkembangan  zaman.  Dan  pada  akhirnya dibangun  kembali  dengan  politik  kawin mawin tersebut.
Tentu,  dengan  kondisi  politik  yang digambarkan menunjukkan bahwa perkembangan kerajaan-kerajaan di Mandar secara politik sangat pesat, hingga melahirkan  satu  kerajaan  yang  mempunyai pengaruh  besar  yakni  Kerajaan Passo- kkorang. Kerajaan  yang  berhasil  berkuasa dan  membawa  pengaruh  yang  cukup  besar terutama  pada  masa  pemerintahan  Raja Lareang  Tepatnya  Pada  abad  XV  (Leyds, 1940:  22-23).  Namun  dalam  sumber- sumber  sejarah  bahkan  literatur  sejarah Mandar,  Kerajaan  Passokkorang  dianggap sebagai  kerajaan  yang  kejam,  menindas kerajaan-kerajaan  disekitarnya,  termasuk kerajaan  Napo  di  mana  Kerajaan  ini  yang menjemput  I  Manyambungi  (todilaling)  di Gowa  untuk  meminta  bantuan  mengatasi Kerajaan  Passokkorang  yang  menindas kerajaan tersebut (Syah,1991: 35-37).
Kisah  dijemputnya  I  Manyambungi merupakan awal dari terbentuknya kerajaan Balanipa dan dimulainya periode kepemimpinan  Mara’dia di Mandar. Terlepas  dari  kisah-kisah  tersebut,  angka
tahun pada periode kepemimpinan Tomakaka memang  tidak  sejelas  dengan periode  kepemimpinan Mara’dia ,  sumber- sumber  terkait  masih  belum  banyak menjelaskan  tentang  angka  tahun  itu. namun, untuk masa keemasan pemerintahan Tomakaka ,  seperti  yang  telah  disebutkan sebelumnya  berada  pada  periode  Kerajaan Passokkorang  Raja  Lareang  perkiraan  abad XV  diperoleh  dari  tahun  di  mana  Balanipa sebagai kerajaan yang meletakkan pemerintahan  Mara’dia  pertama  ada  pada awal  abad  XVI.  Dengan  tolak  ukur kelahiran  anak  I  Manyambungi  yang diperkirakan  lahir  pada  tahun  +1550 (Leyds, 1940: 26).
Periode  kepemimpinan  ini  menjadi bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari perjalanan sejarah pemerintahan di Mandar. Karena  Periode  ini  merupakan  awal kelahiran  demokrasi  di  Mandar.  Presistensi yang  terjadi  ketika  Kerajaan Passokkorang berkuasa  di  Mandar  memicu  segala aktivitas  politik  yang  terjadi  pada  periode tersebut.  Masyarakat  yang  pada  mulanya sangat  tunduk  kepada Tomakaka dengan corak pemerintahan Totalitariannya akhirnya melakukan perlawanan. Kehadiran I  Manyambungi sebagai  seorang  tokoh merepresentasikan  perlawanan  tersebut. Dan  setelah  I  Manyambungi berhasil menaklukkan  Kerajaan  Passokkorang  dan meredam  dominasi  Kerajaan  Tersebut, Kerajaan  Balanipa  pun  lahir  dengan gagasan konsep kepemimpinan Mara’dia.
Periode Kepemimpinan Mara’dia
Benih  demokrasi  pun  tumbuh,  apabila demokrasi itu sebuah pohon, maka pemerintahan mara’dia adalah  akarnya.  I Manyambungi sebagai Mara’dia Pertama di Mandar  sekaligus  sebagai  Raja  Pertama Kerajaan  Balanipa.  Gelar mara’dia juga lahir ketika kerajaan ini terbentuk. Kerajaan yang  dalam  perkembangannya  menjadi kerajaan  terbesar  yang  pernah  ada  di Mandar.  Periode  kepemimpinan  Mara’dia berawal ketika I Manyambungi dijemput di Kerajaan  Gowa  oleh  Orang-orang  Napo yang  merasa  tertindas  oleh  Kerajaan
Passokkorang  (Syah,  1991:  10  dan  37). Kisah yang dituangkan dalam Lontara’’ ini menunjukkan  bahwa  masa  kekuasaan Passokkorang  mencapai  puncaknya  namun tercapainya  puncak  dari  kekuasaan  ini berdampak pada kesemena-menaan terhadap  kerajaan  lain.  Selanjutnya  I Manyambungi sebagai agensi yang mengubah struktur dalam hal ini Pemerintahan, di mana sistem pemerintahan tomakaka menjadi  struktur  yang  berhasil diubah.
Power  yang  dimiliki  oleh  agen  di atas  cukup  kuat  karena  mampu  mengganti struktur  yang  ada,  bukan  hanya  mengubah dan mengganti sistem itu namun membangun sebuah kerajaan yang pengaruhnya  sangat  besar  bagi  tatanan kehidupan  politik  di  Mandar.  Hadirnya  I Manyambungi  pada  akhirnya  mengalahkan Kerajaan
Passokkorang dengan menggunakan sebuah tombak yang bernama I Naga, membawa gong kebesaran Kerajaan  Gowa  dan  sebuah  bedil  (Syah, 1991:  10).  Menarik,  yang  kemudian menjadi  perhatian  besar  adalah  Kerajaan Gowa  yang  sering  disebut-sebut  dalam Lontara’ ’  Mandar  bahkan  sangat  diagung- agungkan,  dan  apabila  dilihat  dari  kisahya, Gowa  mempunyai  peran  yang  sangat penting dalam perkembangan politik pemerintahan  di  Mandar  saat  itu.  jelas,  I Manyambungi menjadi agen dan mempunya  power  yang  kuat  tak  lepas  dari pengaruh  Kerajaan  Gowa.  Ini  bermakna bahwa  Kerajaan  Gowa  memiliki  kuasa dalam  meligitimasi  Mandar.  Terlihat  dari hanya  satu  orang  yang  dibimbing  oleh Kerajaan Gowa dalam hal ini I Manyambungi.  Hanya  satu  orang  yang mewakili Kerajaan Gowa, meski I Manyambungi  sendiri  berdarah  Orang Mandar.  Ia  bisa  mengalahkan  dominasi Passokkorang bahkan membentuk hegemoni  baru  dalam  tatanan  masyarakat Mandar saat itu. Kisah itu juga menunjukkan bahwa Pertalian antara Kerajaan  Gowa  dan  Mandar  memang  tidak pernah  putus  dalam Lontara’’ terutama dengan Kerajaan Balanipa.
Terlepas  dari  hubungan  Balanipa  dan Gowa, lahirnya Kerajaan
Balanipa merupakan  awal  dari  lahirnya  sistem pemerintahan Mara’dia . Raja-raja di Mandar  tidak  lagi  bergelar Tomakaka namun berganti menjadi Mara’dia . Di mana Mara’di a  pertama  adalah  I  Manyambungi. Ia  Tidak  hanya  berperan  sebagai  agensi dalam kisah ini namun juga sebagai “hero”. Sidney  Hook  dengan  konsep  heronya, yakini  sebagai  orang  yang  lahir  di  tengah- tengah  kekacauan  dan  menyelesaikan masalah yang terjadi (Hook, 1969: 12).
Berdasarkan kisah sebelumnya bahwa I Manyambungi  hadir  di  tengah  kekacauan yang terjadi  di  Mandar.  Menjadi  Hero bagi orang-orang  Napo  dan  menjadi  agensi dalam  perubahan  struktur  pemerintahan Tomakaka di  Mandar  bahkan  membentuk kerajaan  baru  dengan  sistem  yang  baru pula.  Dengan  kerajaan  baru  dan    sistem yang baru ini menjadikan Kerajaan Balanipa  sebagai  Kerajaan  terbesar  di Mandar saat itu.
Membaca Nilai-Nilai Demokrasi di Mandar Terbentuknya
Kerajaan Balanipa memberikan dampak yang sangat signifikan di  wilayah  Mandar.  salah  satu  langkah pembaharuan  yang  dilakukan  oleh  I Manyambungi Sebagai Raja Pertama membentuk  Sistem  pemerintahan.  Sebagai seorang  raja  ia  membentuk banua  kaeang. terdiri  dari  dua  kata yakni banua berarti rumah dan kaeang berarti besar jadi apabila kedua kata ini berada dalam satu frase maka akan  memiliki  arti  rumah  besar.  Rumah besar  yang  dimaksudkan  disini  bukanlah rumah  secara  harfiah  namun  merupakan suatu  wilayah  di  mana  wilayah  ini merupakan wilayah Kerajaan Balanipa yang memiliki  pengaruh  dan  legitimasi  kuat. Wilayah-wilayah  yang  dimaksud  yakni, banua  kaeang Napo, banua  kaeang Samasundu, banua  kaeang Mosso  dan banua  kaeang  Todang-todang .  Keempat Banua tersebut  dikenal  dengan  istilah sebagai Appe’  Banua  Kaiyyang (empat wilayah besar) (Mandra, 1991: 108).
Ke-Empat Banua inilah yang kemudian  menjadi  penentu  dari  segala kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Kerajaan Balanipa  (Raja  Balanipa)  salah  satunya adalah pengangkatan seorang raja ( Mara’dia ). Appe’ Banua Kaiyyang jugalah yang melantik semua perangkat pemerintahan  mulai  dari Mara’dia  Matoa (perdana menteri) ,  Mara’dia  Malolo
(panglima  perang) , dua  orang Pa’bicara (penasehat) dan 8  Pappuangan. Adapun dua  orang pa’bicara dan  8 papuangan dikenal  sebagai “Ada  Sappulo  Sokko’“ (Anonim,  1984:  191) . Apabila  ditinjau secara  struktural,  sistem  pemerintahan  di atas merupakan sebuah sistem pemerintahan yang merepresentasikan sebuah  Negara. Banua sebagai  Lembaga tertinggi  kerajaan  dikenal  juga  dengan sebutan  Lembaga Hadat. Apabila  di refleksikan  dengan  sistem  pemerintahan Republik  Indonesia  maka  posisi Hadat sebagai  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat (MPR).
Sebagaimana  tugas  dari  MPR  sebagai lembaga  negara  mempunyai  tugas  untuk melantik  bahkan  menurunkan  seorang pemimpin. Hadat sebagai lembaga kerajaan juga  memiliki  wewenang  yang  sama dengan MPR bahkan segala kebijakan yang berhubungan dengan kerajaan, harus melalui  persetujuan  dari  lembaga  ini. Begitu  pula  ketika  seorang  raja  ingin diangkat dan diturunkan dari jabatannya. Seorang mara’dia sebagai  seorang  raja harus  memiliki  kecakapan  sebagai  seorang pemimpin  dengan  kata  lain  bahwa  seorang raja  yang  diangkat  harus  memenuhi  syarat- syarat tertentu diantaranya yakni:
1.  Seorang  pemimpin  harus  memiliki keberanian, ketegasan dan kebijaksanaan.
2.  Memiliki/ ilmu keahlian untuk memimpin  dan  memiliki  ilmu  agama islam yang cukup (tamat) mengaji.
3.  Memiliki  tanda  jasa  yang  terbukti dalam  hidupnya  (bukti  kebaikan  dan usaha yang bermanfaat untuk masyarakat yang terfakta lewat pengalaman dalam hidupnya.
4.  Terbaik diantara sekian diantara sekian orang  pilihan  yang  di  calonkan  (yang paling baik).
5.  Idealisme  rakyat  (amanah  penderitaan rakyat)  yang  sepanjang  saat  tidak kunjung  bisa  terobati  harus  jadi konsepsi utama untuk membanahinya.
6.  Memperjuangkan  kepentingan  rakyat kecil dan demi memperjuangkan kepentingan  rakyat  kecil,  segala  daya upaya  hendaknya  secara  maksimal dikerahkan,  meski  jiwa  akan  jadi taruhannya (Mandra, 2008: 13-14).
Syarat-syarat  di  atas  harus  dimiliki oleh  seorang  calon Mara’dia dan  di  antara beberapa  syarat  yang  disebutkan  di  atas, secara keseluruhan menyangkut budi pekerti  luhur,  tidak  ada  yang  menyinggung masalah  fisik,  pangkat  dan  kedudukan semua orang berhak untuk menjadi Mara’dia setelah  dipilih  oleh  lembaga hadat sebelumnya.  Jadi  siapa  pun  yang memenuhi  syarat  tersebut  dan  terpilih  oleh dewan hadat ,  maka  dia  berhak  untuk menjadi  Mara’dia  (raja)  di  Kerajaan Balanipa. Selanjutnya melalui proses pemilihan oleh dewan-dewan yang mewakili  rakyat.  pada  tahap  ini,  pemilihan raja  tidak  dipilih  langsung  oleh  rakyat seperti konsep demokrasi yang bersama kita pahami  namun  dalam  syarat-syarat  di  atas, menunjukkan  bahwa  seorang  raja  haruslah tetap  melindungi  kesejahtraan  rakyatnya dan  siapa  saja  boleh  mencalonkan/menjadi raja  apabila    memenuhi  syarat-syarat tersebut.
Dalam Lontara’ dikenal  dengan O Diadaq  O  Dibiasa (sesuai  ketentuan  adat dan  kebiasaan).  Pedoman  tersebut  tertuang dalam pesan I Manyambungi yang berbunyi:
Madondong duang bongi anna mateaq, da mupajari  mara’dia,  mau  anaqu  mua’ tania,  tonamaq  asayangngi  Litaq  muaq masuangi pulu-pulunna, matoqdori kedona, apaq yamo tuqu ditingo, namarrupuq-ruppuq banua.
Artinya:  besok  lusa  bila  saya  meninggal, jangan  engkau  mengangkat  seorang  raja kendatipun  anakku  atau  cucuku,  kalau
bukan orang yang akan menyayangi negeri kalau  tutur  katanya  tidak  senonoh,  kalau tingkah  lakunya  kaku  dan  kasar  sebab orang seperti itulah yang akan menghancurkan  negeri  (Yasil,  2012:  25- 26)
Pesan ini kemudian menguatkan bahwa seorang  pemimpin  di  Kerajaan  Balanipa bisa siapa saja yang memenuhi kriteria yang telah dijabarkan sebelumnya. Artinya setiap warga  masyarakat  berhak  untuk  menjadi seorang  pemimpin.  Jiwa  demokrasi  juga nampak dalam sistem pemerintahan Kerajaan  Balanipa  dengan  melihat  kondisi Kerajaan. Kondisi tersebut sebagai berikut:
1. Hasil laut tidak ada lagi atau jarang
2. Hasil pangan tidak ada lagi atau jarang
3. Tidak  ada  lagi  orang  yang  berani berbicara  tentang  kebenaran,  karena dilarang bicara oleh penguasa walaupun berbicara tentang kebenaran
4. Buah-buahan  tidak  jadi  atau  jarang ditemukan.
5. Gunung-gunung tandus dan tidak membuahkan hasil
6. Terjadi kemarau panjang
7. Rakyat  terancam  kelaparan  (Mandra, 1990: 116; Yasil, 2012: 17-18).
Poin ke tiga merupakan jiwa demokrasi  berupa  penekanan  terhadap posisi  seorang  pemimpin  dan  bagaimana pemerintahan  itu  dijalankan  dengan  kata lain  bahwa  seorang  penguasa  tidak  lagi memiliki  kuasa  untuk  bersikap  otoriter terhadap  rakyatnya.  Apabila  seorang  raja memberikan  batasan  kepada  rakyatnya untuk  menyuarakan  kebenaran  maka  raja tersebut  patut  untuk  diturunkan  dari jabatannya.  Secara  keseluruhan,  gambaran kondisi  kerajaan  di  atas  merepresentasikan kondisi  rakyat  yang  tidak  sejahtera  dan pemerintahan  yang bersifat otoriter. Seperti yang  di  ungkap  oleh  Aristoteles  bahwa setiap  warga  negara  harus  mempunyai kesamaan (Diane, 2005: 13).
Sebuah kisah dalam Lontar Patodioloang seorang mara’dia yakni Daeng Riosok ingin memperistri permaisuri Raja  Kerajaan  Pamboang.  Ia  memaksa
dengan menyerang kerajaan tersebut namun pasukan  yang  ikut  serta  dengan  Daeng Rioso  hanya  pengawal  Pribadinya,  orang Balanipa  tidak  ikut  serta  (Syah,  1992:  11). Sikap  tegas  dari  rakyat  Balanipa    tidak ingin  mendukung  Raja  yang  ingin  merebut istri  seseorang.  Di  mana  tindakan  tersebut merupakan  tindakan  yang  tidak  terpuji. Rakyat  tidak  mendapat  tekanan  dari mara’dia bahkan  ia  hanya  berangkat bersama  pengawal  pribadinya.  Dan  pada akhirnya mara’dia Daeng Rioso diturunkan dari  jabatannya  oleh Hadat Balanipa  atas persetujuan  rakyat Kerajaan Balanipa karena telah melakukan tindakan yang tidak terpuji (Syah, 1992: 10-13).
Selain  syarat-syarat  untuk  mengangkat ataupun  menurunkan  jabatan  seorang  raja, jiwa  Demokrasi  yang  terpenting  dalam sistem  pemerintahan  Kerajaan  Balanipa yakni adanya Lembaga Hadat. Seperti yang telah  disebutkan  sebelumnya  bahwa Appe’ Banua  Kaiyyang merupakan  representasi Lembaga Hadat yang mempunyai legitimasi  tertentu  namun  Perlu  diketahui bahwa Banua yang  dimaksud  disini  adalah wilayah  yang  dulunya  merupakan  wilayah yang memakai sistem pemerintahan Tomakaka .  Pembentukan  lembaga  baru yang  dilakukan  oleh  Tomepayung  (Raja Ke-2 Kerajaan Balanipa) , agaknya merupakan  usaha  untuk  menghilangkan “aroma” Tomakaka di  Mandar  ataupun merupakan usaha untuk merangkul keempat wilayah  ini  menjadi  dalam  satu  kesatuan politik  dalam  wadah  Kerajaan  Balanipa. Dengan  kata  lain  memberikan  jabatan sebagai  badan  lembaga  yang  berhak mengangkat Mara’dia (raja) Tomakaka tidak  serta  merta  hilang  setelah  munculnya Mara’dia, namun  direproduksi  menjadi bentuk  yang  baru  tanpa  melepaskan statusnya sebagai bangsawan.
Tidak hanya sampai disitu, Tomepayung menjadi pelopor dari terbentuknya  persekutuan  antar  kerajaan- kerajaan  besar  di  Mandar, Pitu  Ba’bana Binanga. Persekutuan ini sangat berdampak pada  kerjasama  antar  anggotanya  yakni Balanipa,  Sendana,  Banggae,  Pamboang,
Mamuju,  Tappalang  dan  Binuang.  Pada masa  ini,  gelar  Mara’dia  tidak  hanya menjadi sebuah gelar yang disematkan pada Kerajaan Balanipa namun seluruh kerajaan- kerajaan termasuk 7 kerjaan besar ini wajib menggunakan gelar ini, menggantikan gelar sebelumnya  yakni  Tomakaka.  Nampak bahwa  dominasi  kuasa  dari  Kerajaan Balanipa pada masa ini sangat kuat, Semua kerajaan  harus  tunduk  pada  pemerintahan Balanipa.  terlebih  lagi  dalam  konfederasi tersebut  yang menjadi “bapak” (pemimpin) adalah Balanipa.
Balanipa  sebagai  pemimpin  (wakil) dari  seluruh  kerjaan-kerajaan  di  Mandar tidak  hanya  dibuktikan  dengan  sumber- sumber  berupa Lontara’ ’  namun  sumber- Sumber  Belanda  kolek  Arsip  Nasional senada  dengan  hal  tersebut.  Nampak  pada salah  satu  dokumen  penandatanganan kontrak  antara  Balanipa  (wakil  Mandar) dengan pihak Belanda pada tanggal 30 Mei 1850  (Arsip  Nasional,  1850).  Berdasarkan pembacaan arsip yang dilakukan, perjanjian ini  adalah  kontrak  pertama  yang  dilakukan oleh  Kerajaan  Balanipa  sebagai  wakil Mandar  dengan  pihak  pemerintah  kolonial Belanda.  Beberapa  isi  dari  perjanjian tersebut menyatakan bahwa kerajaan Balanipa  adalah  bagian  dari  Pemerintah Kolonial  Hindia  Belanda.  Kalimat  ini  bisa saja  mengindikasikan  bahwa  Belanda  telah menguasai  Mandar,  karena  Balanipa  telah merupakan bagian dari pemerintah kolonial Belanda.
Namun  berdasarkan  sumber-sumber Pemerintah  Kolonial  Belanda  memang sering kali menggunakan kalimat ini dalam kontrak-kontraknya  tetapi  tidak  bermakna bahwa  Belanda  telah  merebut  kekuasaan pada  daerah  itu.  Pada  tahun  tersebut memang  Belanda  sudah  mulai  memperluas wilayah  perdagangannya  sehingga  yang dipermasalahkan  dalam  kontrak  ini  adalah seringkalinya kapal dagang Belanda dibajak oleh  perompak  disekitar  wilayah  Kerajaan Balanipa (Mandar) oleh karena itu Balanipa sebagai  wakil  Mandar  diberikan  hadiah sebagai  imbalan  atas  pengamanan  kapal-
kapal  dagang  Belanda  (Arsip  Nasional, 1850).
Terlepas  dari  kedatangan  pemerintah Kolonial  Belanda  di  Mandar,  secara struktural  dalam  hal  ini  pemerintahan Belanda  tidak  membawa  dampak  yang signifikan  kecuali  pada  abad  XIX  setelah penandatanganan  kontrak  antara  Kerajaan Balanipa dan Pemerintah Kolonial Belanda. Meskipun  seiring  berjlannya  waktu,  sistem pemerintahan  Kerajaan  Balanipa  (Mandar) diganti  oleh  sistem  pemerintahan  Kolonial. Dengan  kata  lain  bahwa  pemerintah Kolonialah  yang  “meredupkan”  jiwa demokrasi yang ada di Mandar.
Jiwa Demokrasi  yang dimaksud dalam sistem  pemerintahan  Kerajaan  Balanipa yakni musyawarah untuk mencapai mufakat.  Bahwa  poin  ini  menjadi  sangat penting  dalam  berdemokrasi.  Seperti  yang kita ketahui bersama bahwa Asas terpenting dari Demokrasi adalah kebebasan berpendapat.  Seperti  yang  telah  dipaparkan sebelumnya bahwa seorang pemimpin tidak mempunyai  legitimasi  untuk  memberikan larangan  kepada  rakyat  yang  ingin  berkata kebenaran.  Selain  itu,  dalam  pengambilan keputusan  di  Kerajaan  Balanipa,  selalu menggunakan  musyawarah  sebagai  cara untuk  mengambil  keputusan  terutama keputusan  yang  menyangkut  kepentingan Federasi  Kerajaan  Mandar  yang  terkenal dengan nama Pitu Ba’bana Binanga.
Pitu Ba’bana Binanga: Simbol Demokrasi Mandar Apabila Edward Poelinggomang menyebut  periode  Kemandaran  sebagai periode bangkitnya mandar dengan terbentuknya Kerajaan Balanipa, maka pada periode  terbentuknya  Konfederasi Pitu Ba’bana  Binanga disebut  sebagai  Periode Amara’diang
(Darmawan
Mas’ud) . Konfederasi  Tujuh  Kerajaan  Pesisir  ( pitu ba’bana binanga) merupakan nama federasi ini.  Dibentuk  oleh  Tomepayung  (raja  ke-2 Kerajaan Balanipa). Konfederasi ini dibentuk  setelah  serangan  yang  dilakukan oleh Tomepayung
atas Kerajaan Passokkorang,  dikisahkan  dalam Lontara’
bahwa orang-orang berkumpul di Tammajarra, maka Raja Balanipa mengirim utusannya  menuju  Sendana,  Banggae  dan Pamboang.  Berkatalah  Raja  Sendana: duluanlah  kembali  hai  utusan.  Akan  saya ajak  karib  kerabatku  yakni  Raja  Mamuju dan Raja Tappalang begitupun dengan Raja Pamboang yang kemudian diajak oleh Raja Sendana,  Mamuju  dan  Tappalang  (Yasil, 1985: 209). Dan pada akhirnya berkumpullah enam kerajaan yang merupakan  cikal  bakal  dari  persekutuan Kerajaan-Kerajaan Pesisir.
Enam Kerajaan ini kemudian melakukan  musyawarah  untuk  membentuk sebuah persekutuan dan berjanji akan saling melindungi  serta  bekerja  sama  satu  sama lain  di  berbagai  bidang  demi  kepentingan bersama  (muktamar  tammejarra  I).  dengan prakarsa Kerajaan Balanipa sebagai kerajaan  yang  pada  periode  itu  memiliki pengaruh  yang  sangat  besar  dari  segala aspek.  Dari  sudut  pandang  hubungan diplomatik lima kerajaan yang diajak untuk membentuk  konfederasi  mau  tidak  mau setuju  dengan  inisiatif  Kerajaan  Balanipa. Terlebih  lagi  pada  periode  pemerintahan Tomepayung,  Kerajaan  Balanipa  memiliki sistem  pemerintahan  yang  sangat  baik terbukti pada tahun 1580-1610 laju perkembangan  di  Mandar  sangat  pesat, meliputi  segala  aspek  (leyds,  1940:  26, lotara’  pattodioloang,  1991:  41;  Naskah Mandar  :  109  dan  Naskah  Awal  Sejarah Mandar, 2010 :58).
Pada  periode  Tomepayung,  dibentuk pula  angkatan  militer  yang  disebut  sebagai “ Appe’  Jannangan ”  yang  terdiri  dari  ; 1). Andongguru pakkawusu’,  2).  Andongguru Passinapa’,  3).  Andongguru  Pa’burasang dan 4). Andongguru Jowa’ Matoa . Dan dari ke-empat  angkatan  perang  ini  dibawahi lansung  oleh  seorang Mara’dia yang bergelar Mara’dia  Malolo (panglima perang . Dalam  Bidang  ekonomi  dan pembangunan kerajaan juga dibentuk sebuah badan yang bertugas untuk mengontrol  jalannya  roda  perekonomian dan  pembangunan.  Masing-masing  dari kedua  badan  ini  diketuai  oleh Sawwanara
bertugas  untuk  mengawasi  perahu  yang keluar  masuk  dan  memungut  bea  keluar masuk terhadap perahu dan barang dagangan  dan Sakka  Manarang yang bertugas  untuk  melaksanakan  pemba- ngunan  fisik  (Anonim,  1984:  90).  Struktur ini  secara  umum  dipakai  oleh  Kerajaan Balanipa  namun  untuk  masalah  gelar  raja- raja yang  termasuk  dalam  konfederasi memakai  gelar mara’dia. Gelar Tomakaka tidak dipakai lagi.
Ketentuan pemakaian gelar ini menunjukkan  legitimasi  dari  Kerajaan Balanipa karena yang pertama kali menggunakan gelar  ini adalah Raja Balanipa.  Dan  apabila  dilihat  dari  struktur konfederasi  ini, Kerajaan Balanipa menjadi Ketua  dari  Konfederasi.  Kerajaan  Balanipa sebagai  Bapak,  Kerajaan  Sendana  sebagai Ibu  dan  Kerajaan  Banggae,  Pamboang, Tappalang,  Mamuju  sebagai  anak  (Yasil, 1985:  211). Jumlah Kerajaan  yang pertama kali  ikut  dalam  perundingan  pembentukan konfederasi  hanya  ada  enam  namun berikutnya  Kerajaan  Binuang  dimasukkan sebagai  anggota  ke  ketujuh.  Pada  kasus Kerajaan  Binuang,  Kerajaan ini merupakan Kerajaan  Hadiah  dari  Kerajaan  Gowa.  Di mana  sebelumnya  Binuang  merupakan Kerajaan  Taklukkan  Kerajaan  Passokorang dan  Kerajaan  Batulappa’  yang  dijual  ke Kerajaan Gowa (Syah, 1992: 13-17).
Dengan  kata  lain,  Kerajaan  Binuang ikut  serta  dalam  Konfedarasi  setelah diadakannya  Muktamar  Tammejarra  II (Yasil,  2012:  67).  Dengan  masuknya Binuang  sebagai  anggota  ke-7  maka Mandar  sebagai  satu  kesatuan  administratif telah  terbentuk.  Menjadi  sebuah  kekuatan politik  yang  cukup  disegani  pada  periode ini. Sebuah bentuk negara pada masa klasik. Megaskan bahwa pencapaian lokalitas pada masa  klasik  merupakan  hasil  pemikiran masyarakat  kita  sendiri  bukan  produk Bangsa  Barat.  Leonard  Andaya  juga mempertegas dalam tulisannya yang menyatakan  bahwa  kekuatan  dan  kesatuan masyarakat  membentuk  unit-unit  politik dasar  di  daerah  ini  (Andaya,  2004:  14). Andaya  mengakui  bahwa Pitu  Ba’bana
Binanga adalah  sekutu  terkuat  Kerajaan Gowa.
Kebesaran Konfedarasi ini tidak diragukan  lagi  keberadaannya,  bentuk negara yang ditawarkan pada periode klasik ini  menggambarkan  sebuah  tawaran  negara federalis.  Bahwa  perpecahan  yang  terjadi sebelumnya dapat disatukan melalui konfederasi  lantas  kenapa  negara  ini  masih berbentuk
republik Di
mana pemerintahannya terpusat? Dengan pembangunannya yang tidak merata. Menjadi  kasus  tersendiri  dari  polemik bentuk  negara.  Namun  Agaknya  gagasan bentuk federalis/konfederasi menjadi tawaran  yang  cukup  menarik  apabila  kita melihat  kondisi  geografis  maupun  kultural negara  ini.  Meski  wujud  dari  negara federalis  sebahagian  telah  terwujud  dalam otonomi daerah.
Terlepas dari gagasan tersebut, konfederasi Pitu Ba’bana Binanga menjadi turning  point Mandar  sebagai  kekuatan besar  yang  berbentuk  Negara  Demokrasi. Lahirnya Periode Amara’diang , dan digunakannya  gelar mara’dia sebagai sebuah  identitas  seorang  raja  merupakan pencapaian Tomepayung dalam membentuk masyarakat  yang  berdemokrasi.  Ia  berhasil membangun  sebuah  gagasan  musyawarah mufakat  dalam  setiap  permasalahan  yang terjadi  di  Mandar.  gagasannya  ini  tertuang dalam  nilai-nilai  budaya  Mandar  yang tercatat  dalam Lontara’’ yakni  (1) manu’ Tandi  pessisi’i (ayam  yang  tidak  dilihat warnanya)  bermakna  dalam  kehidupan sehari-hari  tidak  pandang  bulu  baik  status maupun  jabatannya,  hukum  adat  tetap dijunjung  tinggi.  (2) Beang  Tandi  Gati (Beras  yang  tidak  perlu  ditakar)  bermakna ekonomi berbasis Kerakyatan, tetap mementingkan kepentingan rakyat kecil. (3) Suwa  Tandi  Biti (rambut  bersisir  tanpa perlu di patut-patut lagi) bermakna Persatuan  yang berkesinambungan (4) Ara- ratang Tandi Dappai (tali yang tak perlu di ukur)  bermakna  bahwa  hukum/keadalian tidak ada ukuran membeda-bedakan. Konsep  inilah  yang  kemudian  dikenal
dengan Mengga  Lenggoq  Mengga  Belawa (Yasil, 1985: 208) .
Konsep tersebut lahir ketika Tomepayung mengadakan perjanjian dengan Palilik (negara vasal) bahwa palilik tidak dituntut untuk memperoleh kebesaran bahkan tidak akan dikecilkan (ditelantarkan) oleh Balanipa dengan menjunjung tinggi konsep mengga Lenggoq Mengga  Belawa. Dan  sebagai  gantinya Balanipa  juga  memperoleh  perlakuan  yang baik  ketika orang-orang  Balanipa berada di wilayah  vasal  tersebut  (Syah,  1992:  58; Yasil,  1985:  109;  Mandra,  2015:  32). Lahirnya konsep ini agaknya menginspirasi pemikiran politik Tomepayung selanjutnya. Dengan kata lain Konsep ini menjadi dasar dari  periode  Pemerintahan  Tomepayung dalam menjalankan pemerintahannya.
Terbukti setiap Tomepayung menyelesaikan masalah di Kerajaan Balanipa  bahkan  dalam  Konfedarasi  ia selalu  menggunakan  musyawarah  mufakat. Salah satunya ketika Tomepayung mengadakan perundingan
untuk menyelesaikan masalah antara Puang di Alu dan  Puang  di  Pussuq  (Mandra,  1991:  97). Terlebih  lagi  ketika  Konfederasi Pitu Ba’bana  Binanga dibentuk,  semua  lahir dari  hasil  musyawarah.  Ditambah  dengan cara  Kerajaan  Memperlakukan  Negara Vasalnya  yang  tentu  saja  jiwa  Demokrasi tertanam  dalam  konsep Mengga  Lenggoq Mengga Belawa.
Konsep Mengga  Lenggoq  Mengga Belawa yang  kemudian  diterjemahkan  oleh masyarakat  Mandar  terutama  pemimpin- pemimpin Mandar selanjutnya. Maka dengan  konsep  inilah    pemerintahan  di Mandar dijalankan  oleh Kerajaan Balanipa maupun  kerajaan  yang  termasuk  dalam Konfederasi Pitu Ba’bana Binanga. Kerajaan  yang  berasaskan  pada  pencapaian kesejahteraan  dan  keadilan  kepada  setiap warga  kerajaan,  Tidak  memandang  bulu dalam perlakuan hukum dan yang terpenting  adalah  selalu  mengedepankan musyawarah  dalam  mencapai  mufakat. Konsep  inilah  yang  dipegang  teguh  oleh Kerajaan Balanipa bahkan seluruh Kerajaan
yang  menjadi  Anggota  Persekutuan Pitu Ba’bana  Binanga. Entah  terjadi  perubahan setelah  Belanda  melakukan  ekspansi  ke Mandar dalam rangka menaklukkan Sulawesi secara keseluruhan setelah Kerajaan  Gowa  jatuh  ke  tangan  Belanda. Kajian  tersebut  menjadi  studi  tersendiri kedepannya.

## PENUTUP
Perubahan  sistem  kepemimpinan  di Mandar  yakni  dari Tomakaka menjadi Mara’dia berpengaruh pada sistem pemerintahan yang pada akhirnya membentuk  sistem  pemerintahan  baru. Dengan kata lain perubahan kepemimpinan mengubah sistem yang ada. Tokoh perubahan  tersebut  yakni  I  Manyambungi. Ia  merupakan  keturunan  Orang  Mandar yang belajar ke Kerajaan Gowa pada rentan periode  tersebut.  Tokoh  inilah  yang Mengalahkan  Kerajaan  Passokkorang  dan Mengganti sistem kepemimpinan Tomakaka menjadi Mara’dia sekaligus mengganti  sistem  pemerintahannya.  Di mana sebelumnya posisi raja adalah mutlak (otoriter)  dan  saat  diubah,  posisi  raja  tidak lagi  mutlak  (demokratis).  Jabatan  seorang raja  bisa  diduduki  oleh  siapa  saja  tanpa pandang  bulu  selama  ia  memenuhi  syarat- syarat  yang  telah  ditentukan.  Bahkan seorang  raja  bisa  diturunkan  apabila  ia sudah  tidak  memenuhi  kriteria  sebagai seorang pemimpin yang baik.
Pada  perkembangan  selanjutnya,  Raja Ke-2  Tomepayung  Menjabat.  Sebagai Mara’dia ke-2 setelah ayahnya,
Tomepayung  Membawa  dampak  yang sangat signifikan terhadap Kerajaan Balanipa  Bahkan  Mandar  pada  periode Abad  XVI.  Apabila  I  Manyambungi merubah  sistem  kepemimpinan  dan  sistem pemerintahan, maka Tomepayung menyempurnakan perubahan tersebut. Dengan membentuk lembaga-lembaga dalam  struktur  pemerintahan.  Diantara lembaga-lembaga  tersebut  adalah Appe’ Banua  Kaiyyang jugalah  yang  melantik semua  perangkat  pemerintahan  mulai  dari Mara’dia Matoa (perdana menteri) ,
Mara’dia  Malolo (panglima  perang) , dua orang Pa’bicara (penasehat) dan 8 Pappuangan. Adapun  dua  orang pa’bicara dan  8 papuangan dikenal  sebagai “Ada Sappulo  Sokko’“. Selain  itu,  beberapa lembaga  tersebut  memiliki  divisi-divisi tersendiri. Sebuah gambaran sistem pemerintahan  yang  sudah  sangat  restruktur pada abad XVI.
Sebuah  Bentuk  Negara  merupakan gagasan  dari  sistem  ini.  Konfederasi  Tujuh Kerajaan di Mandar ( Pitu  Ba’bana Biananga) merupakan  satu  pencapaian terbesar  yang  dilakukan  oleh  Tomepayung karena  konfederasi  inilah  yang  menjadi simbol  lahirnya  sebuah  Kerajaan-kerajaan besar  dan  berpengaruh  di  Sulawesi  pada periode  Abad  VII.  Sebuah  simbol  yang melambangkan  persatuan  dan  kesatuan  Di mana musyawarah dan penyetaraan dijunjung tinggi diantara tujuh kerajaan ini. Tidak  ada  pembeda  dalam  menjalankan pemerintahan.  Apabila  seseorang  bersalah maka  ia  akan  dihukum  sesuai  dengan aturan. Kebenaran sangat dijunjung tinggi.
Mengga  Lenggoq  Mengga  Belawa merupakan salah satu konsep yang ditawarkan  oleh  sistem  ini.  Bahwa  jiwa Demokrasi tertanam dalam konsep tersebut. (1) manu’ Tandi pessisi’i (ayam  yang tidak dilihat sisiknya) bermakna dalam kehidupan sehari-hari  tidak  pandang  bulu  baik  status maupun  jabatannya,  hukum  adat  tetap dijunjung  tinggi.  (2) Beang  Tandi  Gati (Beras  yang  tidak  perlu  ditakar)  bermakna ekonomi berbasis Kerakyatan, tetap mementingkan kepentingan rakyat kecil. (3) Suwa  Tandi  Biti (rambut  bersisir  tanpa perlu di patut-patut lagi) bermakna Persatuan  yang berkesinambungan (4) Ara- ratang Tandi Dappai (tali yang tak perlu di ukur)  bermakna  bahwa  hukum/keadalian tidak ada ukuran membeda-bedakan.
Aplikasi  konsep  tersebut  dijalankan oleh masyarakat Mandar dengan menjunjung  tinggi  kebenaran,  setiap  orang bisa  mengajukan  sebuah  kebenaran.  Raja tidak  mempunyai  legitimasi  dan  bersikap represif  terhadap  rakyat.  suara  dan  kondisi rakyat  adalah  penentu  dari  langgengnya
kekuasaan  sang  raja.  apabila  rakyat mengalami  sengketa  maka  yang  dilakukan adalah dengan bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

## DAFTAR PUSTAKA Arsip dan Lontara’
Anonim, Laoran Hasil Seminar
Kebudayaan Mandar  I  Tanggal  31 Juli S/D 2 Agustus 1984 di Majene.
Arsip  Nasional,  bb.28  1756.  Acte  Van Renovatie  den  Vorstan  Van  Mandhar, Contract  mit  Mandhar  Balanipa 30 Mei 1850.
C  Noote  Boom.  1994/1995. Laporan
Penelitan dan Nilai Tradisional
Sulawesi  Selatan  Kerajaan  Balanipa  - Mandar . Ujung Pandang : Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan Direktorat  Jendral  Kebudayaan  Balai Kajian  Sejarah  Dan  Nilai  Tradisional Ujung Pandang.
Hanoch,  Luhukay  dkk.  2006. Memori Asisten  Residen  W.J.Leyds  Selama Bertugas di Mandar . Yayasan Kaitupa.
Mandra.  A.M.  2015. Transliterasi  dan Terjemahan Lontara Balanipa Mandar . Makassar: Kretakupa.
Mandra,  A.  &  dkk,  1991. Lontar  Mandar. Jakarta:  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan.
Muthalib  Abdul  dkk.  1988. Transelisasi dan  Terjemahan  O  Diadaq  O  Dibiasa (Naskah
Lontarak Mandar). Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral
Kebudayaan Sulawesi Selatan 1988.
Syah,  Tanawali  Aziz.  1992. Lontarak  1 Pattodioloang  di  Mandar. Ujung Pandang: Taruna Remaja.
Syah,  Tanawali  Aziz.  1992. Lontarak  2 Pattodioloang  di  Mandar. Ujung Pandang: Taruna Remaja.
Yasil,  Suardi  dkk.  2012. Naskah  Awal Sejarah  Polewali  Mandar. Polewali
Mandar: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Polewali Mandar. Yasil,  S.  et  al.,  1985. Inventarisasi, Transkripsi, Penerjemahan dan Penulisan  Latar  Belakang  Isi  Naskah Kuno/Lontara Mandar Daerah Sulawesi  Selatan. Jakarta:  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

## Buku-buku
Abidin Andi Zainal. 1999. Sejarah Sulawesi  Selatan. Ujung  Pandang  : Hasanuddin University Press.
Abbas Ibarahim. 1999. Pendekatan Budaya
Mandar. Makassar: UD Hijrah
Grafika.
Ahmad  dkk.  2007. Sejarah  Mandar  dan Sejarah Perjuangan Bangsa Di
Kab.Majene .  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Majene  Binmudorabud Seksi Kebudayaan.
Andaya,  L.  Y.,  2004. Warisan  Arung Palakka:  Sejarah  Sulawesi  Selatan Abad 17. Makassar: INNINAWA.
Asdy  Ahmad  dkk.  2003. Mandar  Dalam Kenangan  tentang  Latar  Belakang Keberadaan Arajang
Balanipa. Yayasan Mahaputra Mandar.
Asdy  Ahmad  dan  Anwar  Sewang.  2010.
Etika Dalam Kehidupan Orang Mandar. Yayasan Mahaputra Mandar.
Ball,  T.,  Dagger,  R.  &  O'neil,  D.,  2013. Political  Ideologies  and  Democratic Ideal. New York: Pearson.
Barthes  Roland, Mythologies, 1983.  New York  :  Hill  and  Wang,  diterjemahkan oleh  Nurhadi.  A.  Sihabul  Millah. Mitologi. 2015. Bantul:Kreasi Wacana Diane  Revitch,  A.  T.,  2005. Demokrasi Klasik  dan  Modern. Jakarta:  Yayasan Obor.
Giddens  Athony. The  Constitution  of Society:  Outline  of  The  Theory  of Strukturation. 1984.  USA:    University of  California  Press.  Diterjemahkan
oleh  Maufur  dan  Darmayanto.  2010.
Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hook  Sidney. The  Hero  in  History, 1969. Boston: Beacon Pers.
Idham  dkk.  2010. Sejarah  Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat . Dinas  Pendidikan  Nasional  Provinsi Sulawesi Barat.
Kartodirdjo,  S.,  2014. Pemikiran  Dan Perkembangan Historiografi
Indonesia. Yogyakarta: Ombak.
Madjid, M. Saleh dan Abd. Rahman Hamid.
2007. Pengantar Ilmu Sejarah . Makassar:  Jurusan  Pendidikan  Sejarah Fakultas  Ekonomi  Dan  Ilmu  Sosial Universitas Negeri Makassar.
Mandra  A  M.  1990. Mandar  dan  Bone dalam Lontar Mandar.
Mandra  A  M.  2002. Sejarah  Perjuangan
Kemerdekaan  Bangsa  di  Mandar . Majene: Pemerintah Daerah
Kab.Majene.
Mappangara  Suardi.  2004. Ensiklopedia Sejarah  Sulawesi  Selatan  Sampai Tahun  1905. Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
Mattulada,  1986.  Demokrasi  dalam  Tradisi
Masyarakat Indonesia. Dalam: Demokrasi dan Proses Politik. Jakarta: LP3ES, pp. 3-15.
Mattulada.  1998. Sejarah,  Masyarakat  dan Kebudayaan  Sulawesi  Selatan. Ujung Pandang  :  Universitas  Hasanuddin Press.
Munoz  Paul  Michel. Kerajaan-Kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung  Malaysia. Yogyakarta  :
Mitra Abadi.
Palenggomang Edwar L. 2012. Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat. Makassar: De La Macca.
Sahuding.  2004. Pitu  Ulunna  Salu  dalam Imperium  Sejarah. Makassar:  Selatan Jaya.
Sinrang  Syaiful.  1994. Mengenal  Mandar Sekilas  Lintas  ”Perjuangan  Rakyat Mandar  Melawan  Belanda  (1667- 1949)  . Ujung  Pandang  :  Yayasan Kebudayaan Mandar Rewata Rio.
Sinrang  Syaiful.  1994. Mengenal  Mandar Sekilas  Lintas. Group  “Tipalayo” Polemaju Mandar.
Priyadi Sugeng. 2015. Historiografi Indonesia . Yogyakarta: Ombak.
Syah,  Tanawali  Aziz.  1980/1981. I  Calo Ammana I Wewang Topole di Balitung Pahlawan  Daerah  Mandar  Sulawesi Selatan. Ujung  Pandang:  Pemda  T.K. I. Prop. Sulsel.
Syah,  Tanawali  Aziz.  1997. Sejarah Mandar  Polmas-Majene-Mamuju  jilid I ,  yayasan”Al-Azis”.  Ujung  Pandang  : yayasan “Al-Aziz” Ujung Pandang.
Syah,  Tanawali  Aziz.  1998. Sejarah Mandar  Polmas-Majene-Mamuju  jilid II , yayasan”Al-Azis”. Ujung Pandang : yayasan “Al-Aziz” Ujung Pandang.
Syah,  Tanawali  Aziz.  1998. Sejarah Mandar  Polmas-Majene-Mamuju  jilid III , yayasan”Al-Azis”. Ujung Pandang: yayasan “Al-Aziz” Ujung Pandang.

## Jurnal
Benda,  H.  J.,  1964.  Democracy  in Indonesia. The  Journal  of  Asian Studies, pp. 449-456.
Feith,  H.,  1965.  History,  Theory,  and Indonesian  Politics:  A  Reply  to  Harry J. Benda. The Journal of Asian Studies, pp. 305-312.