## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## Analisis Yuridis Permasalahan Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris/PPAT
(Analisis Terhadap Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/Pn.Smg)
Sesaria Arimbi, Widhi Handoko Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Email: sesariaarimbi857@yahoo.com

## Abstract
The legal action of making a sale and purchase deed (AJB) must meet the requirements in the form of a photocopy of  the  family  card,  identity card,  land and  building  tax, certificate,  marriage  certificate  and husband  and  wife  approval.  Such  conditions  must  be  fulfilled  in  order  for  a  deed  to  be  authentic. Decision Number 210/Pid.B/2018/PN.Smg did not fulfill the presence of Tumiyem and her husband as the party  entitled  to  the  land  and  gave  signatures  in  the  making  of  the  AJB  made  by  Notary/PPAT SUGIHARTO.  This  research used  socio-legal  method by  examining  in depth  various  facts  for  problem solving  in  this  research.  The  research  specification  used  is  descriptive  analytical,  data  and  facts obtained, then described descriptively and systematically. The data used are primary and secondary data. The absence of the parties and the not reading the deed by the Notary / PPAT in the drafting of the AJB resulted in the deed losing its authenticity and could become the basis for the claim of the injured party because there is no guarantee of legal certainty of the party entitled to the land.
Keywords : authentic; deed of sale and purchase; loss.

## Abstrak
Perbuatan hukum pembuatan akta jual beli (AJB) harus memenuhi syarat-syarat berupa foto copy  KTP, KK, PBB, sertifikat, Surat Nikah dan persetujuan Suami Istri. Syarat-syarat demikian harus dipenuhi agar suatu  akta  dinyatakan  otentik.  Putusan  Nomor  210/Pid.B/2018/PN.Smg  ini  tidak  memenuhi  kehadiran Tumiyem  dan  suaminya  selaku  pihak  yang  berhak  atas  tanah  dan  memberikan  tanda  tangan  dalam pembuatan  AJB  yang  dibuat  oleh  Notaris/PPAT  SUGIHARTO..  Jenis  penelitian  menggunakan  Socio legal research dengan cara memeriksa secara mendalam berbagai fakta untuk pemecahan masalah dalam tesis ini.  Spesifikasi penelitian  yang dipakai ialah deskriptif analitis, data dan fakta-fakta yang diperoleh, kemudian diuraikan secara deskriptif dan tersistematis.  Adapun data yang digunakan yakni data primer, dan data sekunder.
Ketidakhadiran  pihak  dan  tidak  dibacakannya  akta  oleh  Notaris/PPAT  dalam  pembuatan  AJB mengakibatkan akta kehilangan sifat otentiknya dan bisa saja menjadi dasar gugatan pihak yang dirugikan karena tidak adanya jaminan kepastian hukum pihak yang berhak atas tanah itu.
Kata kunci :  otentik; akta jual beli; kerugian.

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Notaris  secara  terminologi  memiliki  asal  kata  dari nota dan literaria di  mana  artinya karakter  atau  tanda  tulisan  (Tobing,  1999),  bagi  masyarakat  romawi  kata  notaris  sendiri

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
merupakan  sebutan  untuk  seseorang  yang  melakukan  pekerjaan  menulis.(Salsa,  2020)  Di  dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  arti  dari  notasi  sendiri  ialah  sebagai  orang  yang memperoleh/diberikan  kuasa  dari  pemerintah  guna  menyaksikan  serta  mengesahkan  bermacam akta, surat wasiat, surat perjanjian,  serta  sebagainya. Senada  dengan  arti kata  yang  tercantum  di dalam  KBBI,  Habib  Adjie,  di  dalam  tulisannya  juga  mencoba  memberikan  definisi  atas  kata notaris  yaitu  sebagai  pejabat umum  dengan  wewenang  membuat  suatu  akta  otentik  atas  seluruh perjanjian,  perbuatan,  serta  penetapan  yang  diwajibkan  oleh  peraturan  umum  dan/atau  yang memiliki kepentingan diharapkan untuk dinyatakan dalam sebuah akta otentik (Adjie, 2008).
Merujuk pada ketentuan yang terkandung didalam Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2004 jo Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Jabatan  Notaris,  disebutkan bahwa  notaris  yakni  pejabat  umum  dengan  wewenang  untuk  membuat  akta  autentik  serta mempunyai  kewenangan  yang  lain  seperti  yang  sudah  diuraikan  dalam  perundang-undangan  ini atau berdasar pada undang-undang yang lain (Anand, 2018).
Kewenangan notaris secara normatif dikelompokkan dalam tiga kewenangan yaitu meliputi kewenangan  yang  akan  ditentukan  kemudian,  kewenangan  khusus,  serta  kewenangan  umum, terhadap  kewenangan  tersebut  maka  akan  berdampak  kepada  adanya  kewajiban  notaris  untuk melayani  berbagai  macam  keperluan  dari  masyarakat.  (Indonesia,  2013).  Jozan  Adolf  di  dalam tulisannya  mencoba  memberikan  kesimpulan  tentang  tugas  dan  kewenangan  notaris  yang berpedoman kepada ketetapan  yang terkandung  dalam pasal 15 UUJN, di  mana dia berpendapat bahwa  pada  prinsipnya  Notaris  mempunyai  kewenangan  membuat  suatu  akta  otentik  terkait seluruh  perjanjian,  perbuatan,  serta  ketetapan  yang  diwajibkan  oleh  perundang-undangan. Wewenang pembuatan akta otentik tersebut artinya bahwa notaris bertugas memformulasikan apa yang para pihak inginkan dimana kemudian diuraikan dalam akta otentik, dan juga mengacu pada aturan hukum yang ada (Adolf, Handoko, & Azhar, 2020).
Memperhatikan  bahwa  kewenangan  notaris  sebagaimana  dimaksud  adalah  membuat  akta otentik, selanjutnya perlu diketahui secara sepintas tentang apa itu akta otentik. Definisi dan dasar hukum  atas  akta  otentik  sendiri  dapat  ditelusuri  di  dalam  ketentuan  yang  terkandung  di  dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menjelaskan pada intinya yaitu sebuah akta yang di  dalam bentuk ditentukan  oleh undang-undang, di hadapan  atau dibuat oleh  para  pegawai  umum  yang  berkuasa  atas  hal  tersebut di  tempat  di  mana  akta  dibuat.  Lebih lanjut  Sudikno  Mertokusumo  di  dalam  bukunya  memaparkan,  akta  otentik  yakni  sebuah  surat

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
dimana  semenjak  dibuatnya  ditunjukan  untuk  menjadi  alat  bukti  dimuka  persidangan (Surmaningsih, 2001).
Akta  otentik  yang  dikeluarkan oleh  notaris  di  antaranya  ialah  akta  jual  beli  (AJB),  secara sederhana  akta  jual  beli  merupakan  suatu  akta  yang  dibuat  notaris  yang  didasarkan  pada keterangan  pihak-pihak  yang  terlibat  jual  beli,  sehingga  atas  akta  jual  beli  tersebut  dapat dikategorikan  masuk  pada  jenis  akta Partij .  Hal  demikian  didasarkan  pada  pernyataan  yang dikemukakan  oleh  F. Eka  Sumarningsih  didalam bukunya di  mana dia mengatakan bahwa Akta Pihak  atau  akta Partij ,  yakni  akta  yang  pembuatannya  di  hadapan  notaris,  dimana  berarti  akta yang dibuat tersebut berdasar pada perbuatan atau keterangan pihak yang menghadap notaris, serta perbuatan atau keterangan tersebut supaya dikonstantir oleh notaris agar dibuatkan akta.
Penelitian  ini  akan  mencoba  mengkaji  dan  menganalisis  terkait  akta  jual  beli  yang menyangkut pelaksanaan jual-beli atas tanah, mengingat akta jual beli atas tanah dapat dikatakan sebagai akta otentik maka berdasarkan pada ketentuan di dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  sebagaimana  disebutkan  di  awal  dalam  proses  pembuatannya harus  dilaksanakan  oleh  para  pihak  di  hadapan  pejabat  berwenang  di  mana  terkait  ini  ialah Notaris/PPAT.
Pernyataan  tersebut  sesuai  dengan  konstruksi  hukum  yang  terkandung  di  dalam  pasal  38 ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa “ Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh  sekurang-kurangnya  2  (dua)  orang  saksi  yang  memenuhi  syarat  untuk  bertindak  sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu”.
Selain  ketentuan  di  atas  Pasal  101  (1)  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terkait Pendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012  terkait  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 terkait Ketentuan Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  terkait  Pendaftaran  Tanah  telah  mengatur  proses pembuatan Akta Jual Beli yang dilakukan oleh Notaris/PPAT dengan menyebutkan:
(1)  “Pembuatan  akta  PPAT  harus  dihadiri  oleh  para  pihak  yang  melakukan perbuatan  hukum yang  bersangkutan  atau  orang  yang  dikuasakan  olehnya  dengan  surat  kuasa  tertulis  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
(2)  “Pembuatan  akta  PPAT  harus  disaksikan  oleh  sekurang-kurangnya  2  orang  saksi  yang menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  memenuhi  syarat  untuk bertindak  sebagai  saksi  dalam  suatu  perbuatan  hukum,  yang  memberi  kesaksian  antara  lain mengenai  kehadiran  para  pihak  atau  kuasanya,  keberadaan  dokumen  yang  ditunjukkan  dalam pembuatan  akta,  dan  telah  dilaksanakannya  perbuatan  hukum  tersebut  oleh  para  pihak  yang bersangkutan”.
(3)  “PPAT  wajib  membacakan  akta  kepada  para  pihak  yang  bersangkutan  dan  memberi penjelasan  mengenai  isi  dan  maksud  pembuatan  akta,  dan  prosedur  pendaftaran  yang  harus dilaksanakan selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku”.
Namun  dalam  pelaksanaannya,  pembuatan  Akta  Jual  Beli,  serta  persyaratan  yang  sudah diettapkan  sebagaimana  dimaksud di  atas  tidak  selamanya  berjalan  mulus.  Pada  saat  ini  banyak kasus yang menimpa Notaris/PPAT sebagai turut terlapor/ turut tergugat atas akta jual beli yang dibuatnya, seperti contoh di dalam kasus pidana yang  diputus oleh Pengadilan Negeri  Semarang dengan  nomor  putusan  210/Pid.B/2018/PN.Smg  di  mana  salah  satu  Notaris/PPAT  di  kota Semarang  terseret  kasus  serta  terhadapnya  kemudian  dimintai  keterangan  sebagai  saksi  atas adanya dugaan  tindak  pidana  pemalsuan  tandatangan  yang  termuat di  dalam Pasal  266 ayat  (1), (2) dan (3) KUHP.
Kasus  tersebut  diawali  oleh  saksi  pelapor  yang  merasa  dirugikan  atas  dikeluarkanya  akta jual  beli  tanah  dengan  Nomor  AJB  268/2008  yang  dibuat  oleh  salah  satu  Notaris/PPAT  di Semarang, menurut keterangan dari  pihak saksi pelapor, dirinya  merasa  tidak pernah  melakukan jual beli atas tanah dengan sertifikat nomor 11.01.07.06.00291/1998 yang dimilikinya. Lebih jauh dirinya  merasa  tidak  pernah  menghadap  PPAT/  Notaris  untuk  meminta  dibuatkan  akta  jual  beli atas  tanah  dimaksud.  Sehingga  saksi  pelapor  beranggapan  bahwa  tanda  tangan  pelapor  yang tercantum di dalam akta jual beli tersebut merupakan tanda tangan yang dipalsukan.
Selain  pernyataan  yang  dikemukakan  oleh  saksi  pelapor,  pihak  terdakwa  di  dalam keterangannya  juga  menyebutkan  bahwa  pihaknya  tidak  pernah  mendengar  pihak  Notaris/PPAT membacakan  langsung  apa isi  dari  akta jual  beli yang dibuatnya, selain  itu  pihak terdakwa  juga menyebutkan  ketika  pelaksanaan  tandatangan  di  dalam  AJB  tersebut  tidak  dihadiri  oleh  saksi pelapor, dirinya hanya diminta untuk menandatangani berkas di dalam AJB setelahnya terdakwa langsung  diminta  pulang.  Sehingga  pihak  terdakwa  sendiri  membenarkan  bahwa  pada  saat  itu Notaris/PPAT  tidak pernah  membacakan  isi  akta  jual  belinya  di  depan  pihak  terdakwa  bersama dengan pihak dari saksi pelapor.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## 2. Kerangka Teori
Penulisan  artikel  ilmiah  ini  menggunakan  teori  sebagai  pisau  analisis  untuk  mengkaji permasalahan hukum yang muncul di dalam Pembuatan Akta Jual Beli Oleh Notaris/PPAT Dalam Putusan  Nomor  210/Pid.B/2018/PN.Smg,  adapun  teori  yang  digunakan  oleh  penulis  yaitu  teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum sendiri  yakni sebuah  wujud perlindungan dari negara kepada  badan  hukum  atau  orang  berupa  perangkat  yang  bersifat  represif  atau  bersifat  preventif, baik yang tertulis ataupun lisan. Perlindungan hukum memiliki tujuan yaitu mengayomi hak asasi manusia  yang  dirugikan  orang  lain  serta  pemberian  perlindungan  ini  untuk  masyarakat  supaya masyarakat  bisa  menikmati  seluruh  hal  yang  diberikan  hukum  atau  juga  bisa  dikatakan  bahwa perlindungan  hukum  yakni  seluruh  upaya  hukum  dimana  wajib  diberikan  oleh  aparat  penegak hukum  guna  memberi  rasa  aman,  baik  secara  fisik  ataupun  pikiran dari  ancaman-ancaman  serta gangguan-gangguan dari berbagai pihak.  (Subekti & Nugraheni, 2020).
Teori  perlindungan  hukum  dalam  tulisan  ini  oleh  penulis  digunakan  untuk  menjelaskan bahwa  pada  hakekatnya  proses  pendaftaran  tanah  (terutama  yang  berkaitan  dengan  pembuatan akta  jual beli oleh  Notaris/PPAT)  memiliki tujuan untuk  menjamin adanya  perlindungan hukum bagi  kepentingan  pihak-pihak  yang  terlibat,  sehingga  dalam  menjamin  adanya  perlindungan hukum, proses pendaftaran tanah perlu disesuaikan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

## 3. Rumusan Masalah
Permasalahan dalam artikel ini, antara lain:
a. Apa  akibat  hukum  yang  muncul  pada  pembuatan  akta  jual  beli  dalam  putusan  nomor 210/PID.B/2018/PN.Smg?
b. Bagaimana urgensi kehadiran para pihak dalam pembuatan akta jual beli pada putusan nomor 210/PID.B/2018/PN.Smg?

## 4. Orisinalitas Penelitian
Artikel ilmiah yang dibuat penulis dengan judul Analisis Yuridis Permasalahan Pembuatan Akta  Otentik  Oleh  Notaris/PPAT  (Putusan  Nomor  210/Pid.B/2018/PN.Smg)  membahas  adanya dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam akta jual beli yang  dibuat dan disahkan oleh salah satu Notaris/PPAT di Semarang. Penulisan tesis ini menggunakan orisinalitas penelitian dari peneliti  sebelumnya yaitu  antara lain  Yosandhi Raka  Pradhipta dan Moch  Najib Imanullah pada Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Sebelas  Maret  Surakarta  dengan  judul
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
“ Tanggung  jawab  Notaris  Dalam  Kelalaian  Membuat  Akta  Jual  Beli  Tanpa  Melihat  Dokumen Asli (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata No.49.PK/PDT/2009)” , di mana di  dalam  tulisannya  penulis  membahas  tentang  faktor  penyebab  yang  mengakibatkan  suatu  akta otentik  yang  pembuatannya  oleh  notaris  berakibat  batal  demi  hukum  serta  bagaimana pertanggungjawaban  notaris  dalam  kelalaiannya  saat  membuat  akta  notaris  tanpa  melihat dokumen  aslinya.  Penelitian  yang  ditulis  oleh  Yosandhi  Raka  Pradhipta  dan  Moch  Najib Imanullah  memiliki  persamaan  dengan  penelitian  penulis  di  mana  sama-sama  membahas  isu hukum  tentang  adanya  kelalaian dari  Notaris/PPAT  dalam  membuat  akta  jual beli,  namun  yang membedakan adalah objek kajian yang dilakukan oleh penulis adalah Putusan Pengadilan Nomor 210/Pid.B/2018/PN.Smg  Sedangkan  penelitian  Yosandhi  Raka  Pradhipta  dan  Moch  Najib Imanullah  objek  yang  menjadi  kajiannya  adalah    Putusan  Peninjauan  Kembali  Perkara  Perdata No.49.PK/PDT/2009 (Pradhipta, 2017).
Fariz  Helmy  Rasyad  pada  Magister  Kenotariatan  Program  Pascasarjana  Universitas Diponegoro, berjudul “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Tidak Memenuhi Ketentuan  Pasal  16  Ayat  (1)  Huruf  L  Dan  Ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang  Jabatan  Notaris”, di  mana  di  dalam  tulisannya  Fariz  Helmy  Rasyad  dan  Ery  Agus Priyono membahas terkait tanggung jawab perdata bagi Notaris yang dalam membuat akta tidak sesuai  akan  ketetapan  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  l  dan  ayat  (7)  Undang-undang  Jabatan Notaris,  selain  itu  dalam  penelitian  ini  juga  membahas  dan  menganalisis  terhadap  putusan pengadilan  Perkara  Nomor:  174/Pdt.G/2009/PN.SMG.  Penelitian  ini  juga  mencoba  memberikan paparan  tentang  pertimbangan  hakim  Pengadilan  Negeri  dalam  perkara  yang  melibatkan tergugatnya yakni Notaris.
Penelitian  oleh  peneliti  sebelumnya  ini  memiliki  perbedaan  dengan  artikel  penulis,  salah satunya  tentang  ruang  lingkup  kajian  dalam  putusan  pengadilan.  Selain  perbedaan  tersebut,  di dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada kajian atas pembuatan AJB atas tanah yang dilakukan  oleh  Notaris/PPAT,  sedangkan  objek  kajian  dalam  penelitian  sebelumnya    tidak memberikan spesifik atas AJB yang dibuat (Rasyad, 2012).

## B. METODE PENELITIAN
Artikel penelitian ini memanfaatkan pendekatan Socio legal research . Pendekatan Socio legal research sendiri merupakan suatu penelitian yang mencoba melakukan pemeriksaan  secara dalam

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
terhadap berbagai fakta sosial guna selanjutnya mengupayakan pemecahan masalah   yang muncul dalam    gejala  tersebut  (Narulita,  Prananingtyas,  &  Cahyaningtyas,  2020).  Selanjutnya  spesifikasi penelitian yang dipakai  dalam penelitian  ini  ialah  deskriptif  analitis, di  mana atas  data dan  fakta- fakta  yang  diperoleh,  kemudian  akan  penulis  uraikan  secara  deskriptif  dan  tersistematis.  Adapun data  yang  digunakan  yakni  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  yaitu  data  yang  penulis dapat langsung dari lapangan, sementara data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya berupa undang-undang, buku, artikel ilmiah dan lain sebagainya.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Permasalahan  Hukum  Yang  Muncul  Di  Dalam  Pembuatan  Akta  Jual  Beli  Oleh Notaris/PPAT Dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN.Smg
Sebagaimana  telah  disinggung  di  bagian  latar  belakang,  pada  prinsipnya  Permasalahan pembuatan  Akta  Otentik  berupa  Akta  Jual  Beli  (AJB)  dalam  perkara  yang  di  putus  oleh Pengadilan  Negeri  Semarang,  dengan  Putusan  Nomor  210/Pid.B/2018/PN.Smg  merupakan permasalahan  terkait  terdapatnya  dugaan  tindak  pidana  pemalsuan  tanda  tangan  yang  dilakukan oleh  salah  satu  pihak  yang  menghadap  kepada  Notaris/PPAT  di  Semarang.  kasus  atas  dugaan pemalsuan  tanda  tangan  yang  dilakukan  terdakwa,  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  didakwa  dengan ancaman pidana yang termuat di dalam Pasal 266 ayat (1), dan (2) yang menyebutkan:
(1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu  hal  yang  kebenarannya  harus dinyatakan  oleh  akta  itu,  dengan  maksud  untuk  memakai atau  menyuruh  orang  lain  memakai  akta  itu  seolah-olah  keterangannya  ,sesuai  dengan kebenaran,  diancam,  jika  pemakaian  itu  dapat  menimbulkan  kerugian,  dengan  pidana  penjara paling lama tujuh tahun.
(2) Diancam  dengan  pidana  yang  sama,  barang  siapa  dengan  sengaja  memakai  akta  tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.
Kasus  tersebut  diawali oleh  saksi  pelapor yang  merasa  dirugikan atas  dikeluarkannya  akta jual  beli  tanah  dengan  Nomor  AJB  268/2008  yang  dibuat  oleh  salah  satu  Notaris/PPAT  di Semarang, menurut keterangan dari  pihak saksi pelapor, dirinya  merasa  tidak pernah  melakukan jual beli atas tanah dengan sertifikat nomor 11.01.07.06.00291/1998 yang dimilikinya. Lebih jauh dirinya merasa tidak pernah menghadap kepada Notaris/PPAT untuk meminta dibuatkan akta jual beli atas tanah dimaksud. Sehingga saksi pelapor beranggapan bahwa tanda tangan pelapor yang tercantum di dalam akta jual beli tersebut merupakan tanda tangan yang dipalsukan.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Pernyataan saksi pelapor tersebut dikuatkan oleh hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim laboratorium  kriminalistik, di  mana  di dalam berita  acaranya  mereka menyebutkan bahwa  tanda tangan  atas  nama  saksi  pelapor  ialah  non-identik  atau  merupakan  tandatangan  yang  tidak  sama dengan tanda tangan pembanding atas nama saksi pelapor.
Selain  merasa  tidak  pernah  melakukan  tanda  tangan  atas  akta  jual  beli  sebagaimana disebutkan,  pihak  saksi  pelapor  juga  mengatakan  tidak  pernah  memberikan/menyerahkan  foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Surat Nikah, Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB),  Sertifikat  Tanah,  dan  Surat  Persetujuan  Suami  Istri,  kepada Notaris/PPAT,  mengingat  sebagaimana  diketahui  bahwa  syarat-syarat  sebagaimana  dimaksud merupakan  persyaratan untuk  pembuatan  akta  jual beli.  Atas  pernyataan yang diungkapkan oleh terlapor  tersebut,  yang  kemudian  Notaris/PPAT  yang  mengeluarkan  akta  jual  beli  atas  tanah tersebut dimintai keterangan sebagai saksi di dalam persidangan.
Notaris/PPAT yang mengeluarkan akta jual  beli dengan Nomor  AJB 268/2008, tersebut di dalam keterangannya menyanggah atas apa yang disampaikan oleh saksi pelapor, di  mana notaris tersebut  mengatakan  bahwa  pengajuan  pembuatan  akta  jual  beli  kepadanya  dimohonkan  oleh pihak  pembeli/saksi  terlapor  melalui  pihak  ketiga  yaitu  ketua  RT  dilingkungan  tempat  tinggal saksi  pelapor.  Di  mana  pihak  ketiga  tersebut  datang  dan  memohonkan  pembuatan  AJB  dengan membawa  persyaratan  surat  identitas  berupa  KK,  KTP  dan  surat  nikah  asli.  Atas  semua pernyataan  pelapor  yang  menyatakan  bahwa  pihaknya  tidak  pernah  menghadap  kepada Notaris/PPAT  untuk  mendengar  pembacaan  atas  AJB  dan  proses  penandatanganannya,  itu dibantah oleh  saksi Notaris/PPAT, di  mana Notaris/PPAT mengatakan bahwa pihak  pelapor  dan terdakwa semua hadir dikantornya, namun yang menjadi permasalahan adalah hadirnya para pihak tidak ada bukti berupa daftar hadir yang disediakan oleh Notaris/PPAT tersebut.
Keterangan  yang  disampaikan oleh pihak Notaris/PPAT tersebut  berbeda dengan  apa yang disampaikan  pihak  terdakwa,  di  mana  pihak  terdakwa  di  dalam  keterangannya  menyebutkan bahwa pihaknya tidak pernah mendengar pihak Notaris/PPAT membacakan langsung apa isi dari akta  jual  beli  yang  dibuatnya,  selain  itu  pihak  terdakwa  juga  menyebutkan  ketika  pelaksanaan tandatangan di dalam AJB tersebut tidak dihadiri oleh saksi pelapor, dirinya hanya diminta untuk menandatangani  berkas  di  dalam  AJB  setelahnya  terdakwa  langsung  diminta  pulang.  Sehingga pihak  terdakwa  sendiri  membenarkan  bahwa  pada  saat  itu  Notaris/PPAT  tidak  pernah

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
membacakan  isi  akta  jual  belinya  di  hadapan  pihak  terdakwa  bersama  dengan  pihak  dari  saksi pelapor.
Berdasarkan duduk permasalahan hukum dalam perkara di atas, maka dapat digaris bawahi bahwa  tuntutan  jaksa  penuntut  umum  hanya  mencoba  menuntut  saudara  terdakwa  atas  dugaan tindak  pidana  sebagaimana  tercantum  di  dalam  pasal  266  KUHP,  terhadap  kenyataan  demikian maka kasus di atas perlu ditekankan, bukan kasus yang memiliki kaitan untuk menguji keabsahan dari  pembuatan  akta  jual  beli  yang  dikeluarkan  oleh  Notaris/PPAT,  melainkan  kasus  di  atas, mencoba  mencari  kebenaran  materiil  atas  ada  atau  tidaknya  unsur  perbuatan  pemalsuan  tanda tangan di dalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT di Semarang.
Berkaitan  dengan  kasus  tersebut,  maka  hakim  di  dalam  amar  putusannya  dengan  tegas “Menyatakan  terdakwa,  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-satu, Pasal 266 ayat (1) KUHP atau Ke-dua Pasal 266 ayat (2) KUHP, atau Ketiga Pasal 263 ayat (2) KUHP”
Pertimbangan  hukum  hakim  dalam  memutus  perkara  ini  dengan  putusan  tidak  terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan di dalam Akta Jual Beli dengan Nomor AJB 268/2008 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT di Semarang didasarkan pada fakta-fakta yang muncul di dalam persidangan, di mana majelis hakim tidak menemukan adanya fakta  hukum  atau  pun  saksi-saksi  yang  menerangkan  bahwa  perbuatan  terdakwa  baik  sendiri maupun  menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan memalsukan tanda  tangan pihak saksi pelapor  baik  dalam  AJB  No,268/2008  maupun  dalam  surat-surat  persaratan  pembuatan  AJB tersebut,  sehingga  majelis  hakim  memutuskan  atas  dakwaan  jaksa  penuntut  umum  tidak  bisa memenuhi unsur-unsur seperti yang sudah termuat di dalam Pasal 266 ayat (1), (2) dan (3) KUHP.

## 2. Urgensi  Kehadiran  Para  Pihak  Dalam  Pembuatan  Akta  Jual  Beli  Putusan  Nomor 210/Pid.B/2018/PN.Smg
Akta  Jual  Beli  merupakan  suatu  akta  otentik  yang  dikeluarkan  oleh  Notaris/PPAT,  yang dibuat  dengan  bertujuan  untuk  melindungi  kepentingan  pihak  pembeli  dan  pihak  penjual  dalam rangka  meminimalisir  terjadinya  sengketa  di  antara  para  pihak.(Subekti  &  Nugraheni,  2020). Berkaitan dengan jual beli tanah, akta jual beli tanah biasanya sering dimanfaatkan menjadi dasar untuk mengurus proses pendaftaran tanah ke Badan Pertanahan Nasional, lebih jauh akta jual beli atas  tanah  yang  dikeluarkan  oleh  Notaris/PPAT  bisa  dipahami  juga  sebagai  suatu  akta  yang

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
bertujuan untuk memberikan jaminan atas kepastian hukum terhadap para pihak yang melakukan jual beli tanah.
Kepastian hukum atas  adanya  transaksi jual beli atas  tanah, merupakan sesuatu yang perlu dijamin oleh negara,  mengingat  jaminan  atas kepastian hukum  merupakan bagian dari  hak asasi manusia di mana aturannya termuat di dalam Konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945  Pasal  28D  ayat  1  yang  dengan  tegas  berbunyi:  “ Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan hukum”.
Kepastian  hukum  (termasuk  di  dalamnya  atas  jual  beli  tanah  yang  dibakukan  ke  dalam sebuah akta), merupakan salah satu nilai dasar dari tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbuch,(Julyano  &  Sulistyawan,  2019)  di  mana  Gustav  Radbuch  berpendapat  bahwa  tujuan hukum  perlu  diarahkan  pada  nilai  kepastian,  keadilan  dan  kemanfaatan    (Haldemann,  2005). Berkaitan dengan nilai kepastian tersebut maka keberadaan konsep kepastian hukum di dalam jual beli tanah ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan bagi para pihak yang terlibat.
Pelaksanaan  pembuatan  akta  jual  beli  sejatinya  perlu  memperhatikan  berbagai  persyaratan yang  sudah  ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.(Nanda,  2013)    Tidak terpenuhinya  persyaratan  dalam  pembentukan  akta  jual  beli  yang  dibuat  oleh  notaris  akan menjadikan  akta  perjanjian  jual  beli  tersebut  bisa  dibatalkan  atau  batal  demi  hukum  (Arrisman, 2020). Dinyatakannya batal demi hukum yakni apabila tidak terpenuhinya seluruh syarat subjektif dari  perjanjian  tersebut,  sementara  yang  dapat  dibatalk  an  yakni  bahwa  semenjak  awal  akta tersebut  dianggap  ada  namun  selanjutnya  oleh  Pengadilan  atas  permintaan  pihak  yang bersangkutan  berhubungan  dengan  seluruh  syarat  subjektif  perjanjian  tersebut  tidak dipenuhi.(Sitepu, 2018)
Lebih spesifik, persyaratan yang perlu dipenuhi oleh para pihak dalam pembuatan akta jual beli  salah  satunya  berupa  data  standar,  meliputi  antara  lain:  (Suryandari,  ALW,  &  Prabandari, 2020)
a. Data tanah
Data  tanah  yaitu  berupa  PBB  asli  lima  tahun  terakhir  berikut  surat  tanda  terima  setoran Sertipikat asli tanah Asli Izin Mendirikan Bangunan; Bukti pembayaran rekening air, telepon, listrik,  (jika  ada);  apabila  masih  dibebani  Hak  Tanggungan,  maka  sertipikat  hak  tanggungan

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
asli atas tanah dan bangunan tersebut juga wajib dilampirkan, di mana dilengkapi pula dengan surat lunas dan asli surat roya dari bank yang bersangkutan.
b. Data penjual dan pembeli
Data  ini  berupa  Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  suami/isteri  Penjual dan  Pembeli;  Fotokopi NPWP Penjual dan Pembeli; Fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Nikah.
Pelaksanaan  pembuatan  akta  jual  beli  atas  tanah  yang  dibuat  oleh  Notaris/PPAT  apabila ditinjau  Berdasarkan  konstruksi  hukum  yang diatur  di dalam  Pasal 37  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran  Tanah  memiliki  makna  penting yaitu  sebagai dasar dalam melakukan peralihan hak milik atas tanah. (Sihombing, 2016).
Atas dasar ketentuan yang terkandung di dalam Pasal 37 ayat (1) tersebut, kemudian Pasal 38  ayat  (1)  dalam  peraturan  yang  sama  mencoba  menjelaskan  tentang  tata  cara  pembuatan  akta jual  beli  atas  tanah,  di  mana  berdasarkan  Pasal  38  ayat  (1)  ini  mengatakan  “bahwa Pembuatan akta  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 37 ayat  (1)  dihadiri  oleh  para pihak  yang melakukan perbuatan  hukum  yang  bersangkutan  dan  disaksikan  oleh  sekurang-kurangnya  2  (dua)  orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu”.
Menindaklanjuti  ketentuan  yang  ada  di  dalam  Pasal  38  tersebut,  maka  Pasal  62  kemudian menyebutkan bahwa:
“ PPAT yang dalam melaksanakan tugasnya  mengabaikan  ketentuan-ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  38,  Pasal  39  dan  Pasal  40  serta  ketentuan  dan petunjuk  yang  diberikan  oleh  Menteri  atau  Pejabat  yang  ditunjuk  dikenakan  tindakan administratif berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT, dengan  tidak  mengurangi  kemungkinan  dituntut  ganti  kerugian  oleh  pihak-pihak  yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan-ketentuan tersebut”.
Berdasarkan konstruksi hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, maka pada prinsipnya kehadiran para pihak dalam pembuatan akta jual beli di hadapan Notaris/PPAT memiliki beberapa tujuan, yaitu antara lain: (Merlyani, Yahanan, & Trisaka, 2020)
1. Bertujuan  agar  supaya  Notaris/PPAT  dapat  memberitahukan  kebenaran  isi  akta  terhadap penghadap.
2. Memiliki  tujuan  supaya  para  penghadap  benar-benar  memahami  serta  mengerti  terkait kebenaran isi akta yang sudah disepakati, sehingga di kemudian hari tidak ada sangkalah dari para  pihak  bahwa  para  pihak  tersebut  tidak  tahu-menahu  terdapatnya  klausula  yang  bisa menjadikannya rugi sebab sebab sudah membaca serta memahami isi akta.
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
3. Bertujuan  agar  para  penghadap  mengetahui  isi  akta  sudah  sesuai  akan  kesepakatan  dari penghadap.
4. Bertujuan  supaya  sebelum  akta  tersebut  ditandatangani  oleh  para  pihak,  mereka  sudah mengetahui  berbagai  klausula  dalam  akta,  selain  itu  seluruh  klausula  ini  sudah  selaras  akan keinginan mereka. Jika salah satu penghadap merasa klausula yang tercantum tidak sesuai akan kehendaknya, maka bisa meminta penghadap yang lain agar merubah isi klausula ini dan/atau bisa meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan jika tidak tercapai kesepakatan terkait klausula yang  diperdebatkan.  Melalui  mengetahui  isi  akta,  para  pihak  bisa  melalukan  apa  saja  dalam menentukan untuk menyetujui akta tersebut ataukah tidak.
5. Bertujuan  agar  jaminan  kepada  para  penghadap  bahwa  apa  yang  ditandatangani  ialah  sama dengan yang didengar ketika pembacaan akta.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  maka  sudah dapat  dipastikan  bahwasanya  kehadiran  para pihak yang terlibat jual beli atas tanah di hadapan Notaris/PPAT secara langsung yakni suatu hal yang sangat krusial serta tidak boleh diabaikan oleh Notaris/PPAT yang akan mengeluarkan dan menetapkan akta jual beli atas tanah. Hal demikian tidak lain ditunjukkan agar sifat otentik dalam akta yang akan dibuat dapat terpenuhi . (Budianto & Ma’ruf, 2017)
Selain hal demikian urgensi kehadiran para pihak dalam pembuatan akta jual beli atas tanah oleh notaris juga dapat dilihat dari sisi akibat yang ditimbulkan ketika para pihak tidak hadir, di mana  atas  akta  jual  beli  yang  dikeluarkan  oleh  Notaris/PPAT  tanpa  dihadiri  oleh  pihak-pihak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang berakibat terhadap akta  tersebut kemudian cacat secara  formil  dalam  pembuatannya,  sehingga  hilang  sifat  keauntentikan  dari  akta  tersebut  serta terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, sebab tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna . (Liu, Lukman, & Suryandono, 2015)

## D. SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas, bisa disimpulkan beberapa hal yaitu:
1. Bahwa  pada  saat ini masih  banyak Notaris/PPAT  yang membuat  akta jual  beli atas  tanah yang tidak  dihadiri  oleh  para  pihak,  salah  satunya  adalah  yang  terjadi  di  kota  Semarang,  di  mana berdasarkan  keterangan  para  pihak  di  dalam  Putusan  Nomor  210/Pid.B/2018/PN.Smg,  mereka menyatakan  bahwa  pembuatan  akta  jual  beli  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  Notaris/PPAT  di Kota  Semarang,  dibuat  tidak  dihadiri  oleh  salah  satu  pihak  dan  pihak  Notaris/PPAT  tidak

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
membacakan  apa  yang  menjadi  poin-poin  klausa  dalam  akta  jual  beli  tersebut,  fakta  demikian belum dapat dikatakan telah memberikan adanya jaminan atas perlindungan hukum dalam proses pelaksanaan  pembuatan  akta  jual  beli  atas  tanah,  karena  salah  satu  pihak  dalam  kasus  di  atas merasa haknya telah dirugikan.
2. Kehadiran  para  pihak  yang  mengajukan  permohonan  atas  pembuatan  akta  jual  beli  merupakan suatu  keharusan,  karena  konstruksi  hukum  yang  ada  saat  ini  sudah  mengatur  secara  eksplisit bahwa para pihak harus ada di dalam pembuatan akta jual beli, atas pembuatan akta jual beli yang tidak  dihadiri  oleh  para  pihak  maka  konsekuensi  atas  hal  tersebut  akan  berdampak  pada  tidak terpenuhinya syarat formal dan berakibat pada sifat keotentikan akta yang sudah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Adjie,  H.  (2008). Hukum Notaris  Indonesia,  Tafsir  Tematik Terhadap  UU No.  30  Tahun 2004  Tentang Jabatan Notaris . Bandung: Refika Aditama.
Anand, G. (2018). Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia (1st ed.). Jakarta: Prenadamedia Grup. Arrisman.  (2020). Hukum  Perikatan  Perdata  Dan  Hukum  Perikatan  Islam  Di  Indonesia .  Jakarta:
Tampuniak Mustika Edukarya.
Indonesia, I. N. (2013). Jati Diri Notaris, Dulu Sekarang dan Dimasa Datang . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Nanda, A. (2013). Hukum Perikatan . Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press.
Salsa, S. N. (2020). Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda . Jakarta: Kencana.
Sihombing, B. F.  (2016). Evolusi Kebijakan Pertanahandalam Hukum Tanah Indonesia . Jakarta: FHUP Perss.
Subekti, &  Nugraheni,  V.  (2020). Perlindungan  Hukum Bagi Konsumen Rumah  Tapak Dalam  Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli . Surabaya: Jakad Media Publishing.
Surmaningsih,  F.  E.  (2001). Peraturan  Jabatan  Notaris,  Diktat  Kuliah  Program  Studi  Magister Kenotariatan . Semarang.
Tobing, G. H. . L. (1999). Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) . Jakarta: Penerbit Erlangga.

## Artikel Jurnal:
Adolf,  J.,  Handoko,  W.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Eksistensi  Wewenang  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
Bidang Pertanahan. Notarius , 13 (1), 182.
Budianto, & Ma’ruf, U. (2017). Kehadiran Saksi Pada Saat Transaksi Jual Beli Tanah Dihadapan Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  Dalam  Hubungannya  Dengan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Di. Jurnal Akta , 4 (4), 689–6998.
Haldemann, F. (2005). Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law. Ratio Juris , 18 (2), 17. https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.2005.00293.x
Julyano,  M.,  &  Sulistyawan,  A.  Y.  (2019).  Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian  Hukum  Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido , 01 (01), 22.
Liu, A. D. T., Lukman, F. . A., & Suryandono, W. (2015). Analisis Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak  Dibacakan  Dan  Penandatanganan  Para  Pihak  Tidak  Dihadiri  Oleh  Saksi  (Studi  Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 16 /Pdt.G/2015/PN.Krg). Fisip Ui .
Merlyani,  D.,  Yahanan,  A.,  &  Trisaka,  A.  (2020).  Kewajiban  pembacaan  akta  otentik  oleh  notaris  di hadapan penghadap dengan konsep cyber notary. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan ,
9 (1), 36–47. https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.358
Narulita,  H.  A.,  Prananingtyas,  P.,  &  Cahyaningtyas,  I.  (2020).  Akibat  Hukum  Dari  Notaris  Dibuatnya
Akta Jual Beli Saham Yang Tumpang Tindih. NOTARIUS , 13 (1), 460. https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.30505
Pradhipta,  Y.  R.  (2017).  Tanggung  Jawab  Notaris  dalam  Kelalaian  Membuat  Akta  Jual  Beli  Tanpa Melihat  Dokumen  Asli  (Studi  kasus  Putusan  Peninjauan  Kembali  Perkara  Perdata No.49.PK/PDT/2009 tanggal 16 september 2009). Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta , 16. Rasyad,  F.  H.  (2012). Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Yang  Tidak  Memenuhi Ketentuan  Pasal  16  Ayat  (  1  )  Huruf  L  Dan  Ayat  (  7  )  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal . Universitas Diponegoro.
Sitepu,    R.N.  (2018). Pembatalan  Akta  Jual  Beli  yang  Dibuat  Dihadapan  PPAT  (Studi  Kasus PutusanPengadilan  Negeri Rantau PrapatNomor:  19/Pdt.G/2013.PN.Rap dan  Putusan  Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 53/PDT/2015/PT-MDN) .
Suryandari, R. P., ALW, L. T., & Prabandari,  A. P. (2020). Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat-
Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Oleh Notaris. NOTARIUS , 13 (2), 19.
https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31170

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.