## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 292-308 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DI DESA MANAMBIN KECAMATAN KOTANOPAN)
CHILD ABUSE IN REVIEW OF ISLAMIC CRIMINAL LAW AND LAW NUMBER 35 OF 2014 (CASE STUDY IN MANAMBIN VILLAGE, KOTANOPAN DISTRICT)

## Khorun Nisa
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khoirun0205191027@uinsu.ac.id

## Ramadani
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ramadani@uinsu.ac.ad Keywords : ABSTRACT children, obscenity, Islamic Criminal Law This  study  aims  to  investigate  the  perspective  of  Islamic  criminal  law and  Law  No.  35  of  2014  on  cases  of  violence  against  children  in Manambin Village, Kotanopan Regency. This study uses empirical law and case study methodology. We engage in direct communication with those working in the field  to ascertain the source of the problem. The results of this study indicate that ta'zir is the right punishment for those who commit acts of violence against children. A fine of up to five million rupiah and a prison sentence of five to fifteen years are the penalties for violating the rules and laws relating to child protection. The findings of this  study  are  expected  to  inform  community  norms  in  responding  to child abuse and neglect. Kata kunci : ABSTRAK anak, pencabulan, Hukum Pidana Islam Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyelidiki  perspektif  hukum  pidana Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang kasus kekerasan terhadap anak di Desa Manambin, Kabupaten Kotanopan. Penelitian ini menggunakan hukum empiris dan metodologi studi kasus. Kami terlibat dalam  komunikasi  langsung  dengan  mereka  yang  bekerja  di  lapangan untuk  memastikan  sumber  masalah.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa ta'zir adalah hukuman yang tepat bagi mereka yang melakukan tindakan kekerasan  terhadap anak.  Denda hingga  lima  juta  rupiah  dan hukuman  penjara  lima  hingga  lima  belas  tahun  adalah  hukuman  bagi pelanggaran  aturan  dan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan perlindungan  anak.  Temuan  penelitian  ini  diharapkan  dapat menginformasikan  norma-norma  masyarakat  untuk  menanggapi pelecehan dan penelantaran anak.
Diterima : 9 Agustus 2024; Direvisi : 14 Agustus 2024; Disetujui : 14 Agustus 2024; Tersedia online : 14 Agustus 2024
How to cite: Khorun Nisa, Ramadani, “Pencabulan terhadap Anak dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan)”, BUSTANUL  FUQAHA:  Jurnal  Bidang  Hukum  Islam Vol.  5,  No.  2  (2024):  292-308.  doi: 10.36701/bustanul.v5i2.1705.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 292-308 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PENDAHULUAN
Ketika  seseorang  melakukan  pelecehan,  biasanya  karena  mereka  berusaha memenuhi kebutuhan seksual mereka sendiri. Dalam pengungkapannya, Sugandhi serta Soesilo  membahas  perilaku  eksplisit  seksual  yang  bertentangan  dengan  prinsip  moral, seperti berciuman, membelai alat kelamin, membelai payudara, serta sebagainya. 1 Suatu tindakan  yang  melibatkan  alat  kelamin  yang  dapat  memuaskan  hasrat  sering  disebut sebagai  percabulan. 2 Dalam  pandangan  psikologi,  pelecehan  seksual  merupakan penyimpangan individu. Karena jiwa serta perbuatannya tidak selaras, penyimpangan ini merupakan pelanggaran moralitas. 3 Berbagai definisi pelecehan seksual yang dipaparkan di  atas mengarah pada kesimpulan berikut: pelecehan seksual  terjadi  ketika satu  orang secara  sepihak  terlibat  dalam  perilaku  yang  mengganggu,  menjengkelkan,  serta  tidak diinginkan terhadap orang lain, khususnya perilaku yang bernada seksual, serta korban tidak menginginkannya. 4
Kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual masih marak dan terus bertambah, menurut data yang dihimpun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Kekerasan seksual terhadap anak meningkat 25,07% antara tahun 2020 dan 2021, dengan 6.980 kasus dilaporkan pada tahun 2020 dan 8.730 kasus pada tahun  2021.  Bukti  statistik  menunjukkan  bahwa  jumlah  insiden  kekerasan  seksual terhadap anak meningkat 858 pada tahun 2022, mencapai total 9.558 kejadian. Selain itu, 22,22  persen  insiden  kekerasan  seksual  melibatkan  pejabat  sekolah  atau  pengawas asrama.  Sementara  itu,  55,55  persen  dari  mereka  yang  melakukan  tindakan  kekerasan seksual terhadap pendidik adalah laki-laki. 5
Menurut  laporan  tahunan  Komnas  PA,  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak meningkat  secara  signifikan.  Dalam  laporan  tahunan  mereka,  dilaporkan  bahwa kekerasan  seksual  terhadap  anak  mengalami  peningkatan  kasus  dari  tahun  ke  tahun. 6 Adapun data tambahan dari jurnal yang peneliti kutip dengan judul Trends and Patterns of Sexual Violence in Indonesia: An Empirical Analysis, yang ditulis oleh Indriani, M., &  Wulandari,  F.  Diterbitkan  di  Journal  of  Indonesian  Social  Sciences  and  Humanities pada  tahun  2022.  Studi  ini  mengkaji  tren  dan  pola  kekerasan  seksual  di  Indonesia menggunakan data dari berbagai sumber. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dan wanita mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. 7
1 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar Komentarnya (Bandung: Remaja Rosdakarya, n.d.).
2 Chazawi.A , Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: Raja Grafindo Husada, 2002. Hlm. 80.
3 Hendra Akdiat serta  Roesleny Marliani, Psikologi Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2020. Hlm. 213.
4 Susi  Wiji  Utami, Hubungan  Kontrol  Diri  Dengan  Pelecehan  Seksual ,  (Tesis  Universitas Muhammadyah Purwokerto, 2016), h. 8.
5 Ardito  Ramadhan, “Kementrian  PPPA  :  11.592  Kasus  Kekerasan  Terhadap  Anak  Terjadi Sepanjang 2021 Mayoritasnya Kekerasan Seksual.
6 https://www.kpai.go.id/publikasi/perbedaan-kpai-lpai-dan-komnas-pa. 30 Agustus 2022
7 Indriani, M., & Wulandari, F., Trends and Patterns of Sexual Violence in Indonesia: An Empirical Analysis , (Jakarta: Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, 2022)

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 292-308 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Kabupaten  Siak,  ada  orang  tua  yang  dituduh  melakukan  kekerasan  seksual terhadap  anak  mereka. 8 Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  juga  sempat  terjadi  kasus kekerasan seksual antara guru serta murid, yang mana disini bukan orang tua kandung melainkan seorang tenaga pendidik yang berupa sebagai orang tua saat di pendidikan. 9 Ada  pula  dugaan  tindak  pidana  penganiayaan  terhadap  santri  di  Desa  Manambin, Kecamatan  Kotanopan,  Kabupaten  Mandailing  Natal,  terhadap  santriwati  yang  masih berusia delapan sampai  dua belas tahun, begitu  banyak kasus  kasuk kekerasan seksual yang  mana  bukan  hanya  sekedar  otang  tua  kandung  saja  yang  melakukan  kekerasan seksual melainkan juga guru-guru yang ada di sekolah yang seharusnya menjadi orang tua saat di dunia pendidikan. 10
Definisi tindakan tidak senonoh masih menjadi topik perdebatan di masyarakat, karena ada berbagai pendapat tentang hal ini. Alasannya antara lain karena tidak percaya kepada  pelaku,  tidak  mengetahui  rincian  lengkap  penyerangan,  dan  khawatir  pihak berwenang tidak akan menangani kasus ini dengan cukup serius. Ini menunjukkan betapa sedikitnya  pihak  berwenang,  seperti  polisi,  yang  membantu  serta  menangani  insiden pelecehan  seksual.  Keyakinan  serta  perasaan  korban  sendiri,  seperti  rasa  bersalah, keengganan  untuk  mengungkapkan,  atau  kurangnya  motivasi,  adalah  akar penyebabnya. 11
Terkait pelecehan seksual, hukum Islam mengambil pendekatan langsung, dengan menyatakan bahwa pelanggaran moral adalah masalah yang sangat sensitif. Akibatnya, hukumannya  berat  serta  tidak  ambigu  jika  dibuktikan  serta  diajukan  ke  pengadilan. Karena  di  sini,  martabat  manusia,  harga  diri,  serta  kehormatan  merupakan  inti  dari pelanggaran moral. 12 Kata bahasa Arab untuk amoralitas seksual adalah  ُُ ُفُفُف, yang dapat menunjukkan  segala  sesuatu  yang  mengarah  pada  perzinahan,  seperti  perilaku  kotor, jahat, sesat, atau kufur. 13 Lebih jauh lagi, sangat jelas bahwa pelecehan seksual adalah perilaku yang sepenuhnya tidak dapat diterima. Seperti dalam firman Allah SWT. Surah al-Isra ayat 32:
هَّنِّا ٓىنِّٰ زلا اوُبَرْقَ ت  َلََو ُ َناَك ةَشِّحاَف َء ۤاَسَو لْيِّبَس
Terjemahnya:
“Dan    janganlah  kamu  mendekati  zina,  sesungguhnya  zina  itu  adalah  suatu  perbuatan yang keji. serta suatu jalan yang buruk.” 14
8 Gangsar Prayogi. Analisis Hukum Islam serta Hukum Positif Terhadap Pelecehan Seksual Anak di Bawah UmurYang  Dilakukan Oleh Orang tua.  Studu kasus di kabupaten siak Thn 2019-2023).
9 RINI  LEONI  FRANSISCA.  Kajian  Krimknologis  Terhadap  Palaku  Tindak  Pidana  Pencabulan Terhadap  AnakDidik  Oleh  Pendidik  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat.  Tesis  thesis,  Universitas Batanghari.2021
10 Wawancara dengan dedek andiana koto,15 agustus 2023 10:15 wib.
11 W. L. Marshall, Sexual Violence and the Law: The Case for a New Definition , ( Journal of Gender, Social Policy & the Law , 2019)
12 Muhammad  Amin  Suma,  dkk,  Pidana  Islam  di  Indonesia  (Peluang,  Prospek  serta  Tantangan), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), Hlm. 204.
13 Neng Djubaedah, Pornografi & Pornografi Ditinjau dari Hukum Islam ,(Jakarta Timur:Penada Media,2003),hal. 145.
14 M.Said, Tarjamah Al-Quran Al-Karim , (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1987), 309.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 292-308 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  ayat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa, perilaku  tidak  senonoh  termasuk  yang  dilarang,  serta  keduanya  sudah  sangat  dekat dengan perzinaan. Sementara tindakan tidak senonoh dan perzinaan keduanya berkaitan dengan  hasrat  seksual,  hukuman  untuk  kedua  tindakan  tersebut  berbeda.  Perzinaan didefinisikan sebagai tindak pidana yang terjadi ketika seseorang melakukan hubungan seksual  dengan  orang  lain  di  luar  ikatan  perkawinan  secara  tidak  sah.  Perubahan  ini bertujuan  untuk  memperjelas  perbedaan  antara  tindakan  tidak  senonoh  dan  perzinaan serta mendefinisikan perzinaan dengan cara yang lebih sesuai dengan terminologi hukum dan  pemahaman  umum. 15 Dalam  hal  etika,  seorang  pezina  bersalah  jika  ia  mencium, menyentuh, menyentuh payudara, memasukkan penis ke dalam kedua paha, menyentuh bagian luar vagina, berpelukan, atau memperlihatkan hal-hal lain yang menyerupai alat kelamin.  Zina,  pelanggaran  yang  mengharuskan  penerapan  takzir  atau  hudud,  dapat terjadi  karena  keadaan  tertentu.  Sifat  serta  beratnya  hukuman  takzir  untuk  kejahatan menyimpang tersebut pada akhirnya ditentukan oleh hakim atau penguasa setempat. 16
Meskipun  Al-Qur'an  serta  Hadits  tidak  secara  langsung  melarang  kecabulan sebagai pelanggaran pidana dalam hukum Islam, ada banyak indikasi yang menunjukkan bahwa  tindakan  yang  sangat  mirip  dengan  kecabulan  memang  dilarang.  Meskipun pelanggaran ini dianggap sebagai tindakan yang dilarang oleh Syariah serta ditetapkan oleh  Allah,  pelanggaran  tersebut  dapat  dikategorikan  menjadi  dua  jenis  hukuman: hukuman yang memiliki aturan yang jelas (Hudud) serta hukuman yang tidak jelas tetapi ditetapkan oleh penguasa (ta'zir). 17
Merupakan  kewajiban  bersama  dari  semua  anggota  masyarakat,  mulai  dari keluarga  dan  lingkungan  sekitar  hingga  pemerintah  nasional  dan  daerah,  untuk melindungi  hak-hak  yang  dijamin  bagi  anak-anak  dalam  Deklarasi  Hak-Hak  Anak. Pelaku kekerasan seksual akan menerima hukuman yang lebih berat daripada yang dapat ditanggung  oleh  korban  itu  sendiri,  menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2014.  Anak-anak  harus  dapat  tumbuh  dalam  lingkungan  yang  bebas  dari kekerasan  dan  prasangka  sehingga  mereka  dapat  berkembang,  memberikan  kontribusi positif bagi masyarakat, dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Sekalipun ada undang- undang yang berlaku untuk melindungi hak-hak anak, kekerasan seksual terhadap anak- anak  masih  menjadi  masalah.  Sejumlah  langkah  telah  dilakukan  untuk  menjamin perlindungan  anak,  khususnya  terkait  dengan  masalah  ini,  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2003,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perlindungan ini berlaku dalam berbagai situasi, seperti ketika  terjadi  kekerasan  politik  atau  militer,  kerusuhan  sipil,  kekerasan  seksual,  atau perang. Perlindungan ekstra bagi anak-anak ada di ranah agama, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial, di samping jenis perlindungan yang paling mendasar.
Penelitian  sebelumnya  telah  banyak  membahas  topik  yang  berkaitan  dengan pelecehan seksual. Gangsar Prayoga meneliti pelecehan seksual sebagai kejahatan dengan melihat  hukum  positif  dan  hukum  Islam.  Menurut  penelitiannya,  hukum  Islam
15 Margaret A. Brinig, Legal Definitions and Cases of Sexual Offenses , (Law and Society Review, 2020)
16 M.Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam , (Jakarta : Amzah, 2006), 93.
17 https://id.wikipedia.org/wiki/Jarimah

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 292-308 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
menganggap  pelecehan  seksual  sebagai  pelanggaran  ta'zir  dengan  hukuman  hadd,  dan jika  pelaku  pelecehan  sudah  menikah,  mereka  harus  dirajam  sampai  mati.  Masalah kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  bawah  umur  diatur  secara  positif  oleh  Undang- Undang No. 35 Tahun 2014. Dengan undang-undang ini, Republik Indonesia merevisi undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang mengatur tentang perlindungan anak. Ada hukuman  maksimal  Rp72.000.000  (tujuh  puluh  dua  juta  rupiah)  atau  tiga  tahun  enam bulan penjara untuk pelanggaran kekerasan seksual terhadap anak. 18
Renna Prisdawati meneliti kejahatan pencabulan anak dan hukuman hukumnya. Akibat  pidana  pencabulan  anak  diatur  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan, Adapun  hasil  penelitian.  Menurut  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  pelaku pencabulan  anak  diancam  dengan  pidana  denda  paling  banyak  lima  miliar  rupiah  dan pidana penjara paling singkat lima tahun sampai lima belas tahun. Hukuman tambahan dapat  berupa  penggunaan  bahan  kimia,  pemasangan  chip,  pengebirian,  atau  keduanya. Tindak pidana yang dilakukan terhadap anak dianggap berat dan berdosa dalam hukum Islam, dan pelakunya diancam dengan hukuman hadd atau ta'zir sesuai dengan beratnya tindak pidana. 19 Menurut tafsiran Meilinda Dwi Hindayani terhadap Pasal 76E Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  hukum  pidana  Islam mengatur  baik  tindak  pidana  pencabulan  anak  maupun  korbannya.  Hasil  penelitiannya yakni,  hukum  pidana  Islam  tidak  secara  tegas  mengatur  tentang  unsur  tindak  pidana pencabulan anak dan hukumannya. Sementara itu, hukum pidana Islam mengatur tentang ta'zir, yang pada hakikatnya adalah zina. Khusus mengenai komponen dan sanksi pidana pencabulan  anak  berdasarkan  hukuman  ta'zir,  hukum  pidana  Islam  merupakan  satu- satunya sumber hukum pidana positif. 20
Kasus pencabulan anak di Desa Manambin, Kecamatan Kotanopan, saat ini masih dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, penanganan kasus tersebut dilakukan dengan mengacu pada hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman ilmu hukum Islam serta penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selanjutnya, diharapkan penelitian lebih lanjut mengenai hukum pidana Islam dari perspektif yang berbeda dapat memperoleh  manfaat  dari  hasil  penelitian  ini.  Salah  satu  pendekatan  dalam  penelitian hukum  yang  berupaya  menjembatani  kesenjangan  antara  teori  dan  praktik  adalah yurisprudensi  empiris,  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini. 21 Desa  Manambin, Kecamatan Kotanopan, merupakan lokasi kasus dugaan tindak kekerasan terhadap anak, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian.
Sumber  informasi  primer  serta  sekunder  disertakan  dalam  penelitian  ini. Penelitian  ini  sangat  bergantung  pada  data  lapangan  yang  dikumpulkan  di  Desa Manambin,  Kecamatan  Kotanopan,  termasuk  wawancara  dengan  warga  masyarakat,
18 Kholil, M. Hukum Pidana Islam: Hukum Ta'zir dan Hadd . (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).
19 Renna Prisdawati, Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan, (Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 2020)
20 Meilinda Dwi Hindayani: Tinjauan Hukum Pidana Islam Pada Tindak Pidana Pencabulan Anak Sebagai Korban Dalam Pasal 76e Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016)
21 Mukti  Fajar  serta  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  serta  Empiris , (Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 33

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 292-308 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
pejabat, korban, serta anggota keluarga korban tindak kekerasan seksual, serta informasi yang dikumpulkan dari catatan serta wawancara dengan korban serta keluarga mereka. Sebagai  data  sekunder,  penelitian  ini  memanfaatkan  sejumlah  sumber  pustaka  yang sesuai.  Di  antara  sekian  banyak  arsip  yang  menyimpan  sumber  data  sekunder  adalah buku, jurnal, dan lain-lain. Campuran dari penelitian dokumen, wawancara, dan observasi menyediakan data untuk penelitian ini. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif dan analisis isi. Secara khusus, temuan penelitian ini didasarkan pada informasi  yang  dikumpulkan  dari  wawancara  dengan  penduduk  setempat  di  Desa Manambin, Kecamatan Kotanopan.
Selain  itu,  dalam  penelitian  ini,  peneliti  membahas  berbagai  kajian  teori  untuk memperjelas  pemahaman  pembaca  mengenai  topik  yang  sedang  dikaji.  Adapun  kajian teori yang dibahas meliputi hal-hal berikut:
1. Hukum Pidana
a. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Hukum  pidana  adalah  cabang  dari  hukum  yang  mengatur  mengenai tindakan-tindakan  yang  dianggap  sebagai  pelanggaran  terhadap  norma-norma sosial yang ditetapkan oleh negara, serta sanksi-sanksi atau hukuman yang dapat dikenakan  kepada  pelaku  pelanggaran  tersebut.  Tujuan  utama  hukum  pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan dan untuk  menjaga  ketertiban  dan  keamanan  umum.  Secara  lebih  spesifik,  hukum pidana  mencakup  aturan-aturan  mengenai  jenis-jenis  perbuatan  yang  dianggap sebagai  tindak  pidana,  penetapan  hukuman  bagi  pelaku  tindak  pidana,  serta proses-proses hukum yang dilakukan untuk penegakan hukum pidana, termasuk investigasi, penuntutan, dan peradilan. 22
Adapun ruang lingkup hukum pidana yakni; Definisi dan Klasifikasi Tindak Pidana: 23
o Tindak Pidana (Kejahatan): Perbuatan yang diatur dalam hukum  pidana yang dapat dikenakan sanksi. Tindak pidana dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, seperti tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana politik.
o Perbuatan  Melawan  Hukum:  Setiap  tindakan  yang  bertentangan  dengan norma hukum dan dapat dikenakan hukuman.
Sanksi Pidana:
o Jenis  Sanksi:  Hukum  pidana  menetapkan  berbagai  jenis  sanksi  seperti pidana penjara, denda, dan tindakan tambahan. Penjatuhan hukuman harus sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan  berimbang  dengan  beratnya tindak pidana yang dilakukan.
Proses Pidana 24 :
o Penyidikan: Proses awal dalam penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh  pihak  kepolisian  untuk  mengumpulkan  bukti-bukti  dan  informasi terkait tindak pidana.
22 Sudikno Mertokusumo. Hukum Pidana I: Bagian Umum . (Yogyakarta: BPFE. 2012)
23 S. N. Hanafie. Hukum Pidana: Dasar-Dasar dan Prinsip-Prinsip Dasar . (Jakarta: Rineka Cipta. 2013)
24 Bambang Waluyo. Hukum Pidana Indonesia . (Jakarta: Sinar Grafika. 2015)

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 292-308 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
o Penuntutan:  Proses  di  mana  jaksa  penuntut  umum  mengajukan  tuntutan kepada pengadilan berdasarkan hasil penyidikan.
o Peradilan:  Proses  pengadilan  di  mana  hakim  memeriksa,  menilai,  dan memutuskan  perkara  tindak  pidana.  Ini  termasuk  sidang  pengadilan, pemeriksaan saksi, dan keputusan hukum.
Prinsip-Prinsip Hukum Pidana:
o Legalitas (nullum crimen, nulla poena sine lege): Tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya.
o Sangkaan  Tidak  Bersalah:  Setiap  orang  dianggap  tidak  bersalah  sampai terbukti sebaliknya di pengadilan.
Hukum Pidana Internasional 25 :
o Mengatur  tindak  pidana  yang  melintasi  batas  negara,  seperti  kejahatan perang,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  dan  genosida.  Lembaga- lembaga  internasional  seperti  Pengadilan  Pidana  Internasional  (ICC) berperan dalam penegakan hukum pidana internasional.
Bila  melihat  hukum  pidana  dari  perspektif  yang  luas,  ada  banyak  sudut pandang yang perlu dipertimbangkan, termasuk:
1) Hukum Pidana Tertulis yaitu berbagai undang-undang dan peraturan pidana memiliki peraturan.
2) Hukum  Pidana  Tidak  Tertulis  yaitu  pembatasan  pidana  yang  ada  dalam gagasan  masyarakat  tetapi  tidak  tertulis  tetapi  tetap  penting  untuk menegakkan atau menjaga ketertiban.
3) Hukum  Pidana  sebagai  Hukum  Positif  yaitu  pembatasan  pidana  yang diterapkan atau diterapkan saat ini.
4) Hukum Pidana sebagai bagian dari Hukum Publik yaitu undang-undang yang mengatur  perilaku  individu  dalam  kaitannya  dengan  kepentingan  hukum mereka  sendiri;  sebagian  besar  undang-undang  ini  mengatur  kepentingan negara atau publik. 26
b. Pengertian Hukum Pidana Islam
Hukum perdata, hukum umum, hukum adat, dan hukum Islam merupakan beberapa sistem hukum yang diakui dunia. Hukum Islam tidak memiliki dampak yang  berarti  terhadap  hukum,  praktik,  atau  masyarakat  Indonesia,  meskipun faktanya Muslim merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Meskipun Muslim merupakan  mayoritas  di  negara  ini,  Abdul  Jamil  mencatat  bahwa  penegakan hukum Islam hanya dapat dilakukan di pengadilan agama. 27 Syariat Allah SWT mengatur ketentuan hukum yang mengatur perbuatan pidana atau yang dilakukan oleh mukallaf (orang yang dibebani kewajiban) berdasarkan hukum pidana Islam (fiqh  jinayah),  yang  didasarkan  pada  pengetahuan  tentang  dalil-dalil  hukum tertentu dari Al-Qur’an dan Hadits.
Istilah  Arab  untuk  hukum  pidana  Islam  adalah  fiqh  jinayah.  Sebagai konsekuensi  dari  pemahaman  penalaran  hukum  yang  rumit  dari  Al-Qur'an  dan hadis, fiqh jinayah mencakup semua persyaratan hukum yang berkaitan dengan
25 M. Yahya Harahap. Hukum Acara Pidana . (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2017)
26 Takdir, Mengenal Hukum Pidana, Cet.1, (Palopo: Laskar Perubahan, 2014), h. 9-10.
27 Yesmil Anwar dan Adang…, h. 102.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 292-308 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
tindakan  ilegal  atau  yang  dilakukan  oleh  mukallaf  (orang-orang  yang  dibebani kewajiban).  Dalam  hukum  Islam,  suatu  tindak  pidana  dianggap  jarimah  atau janiyah  jika  melanggar  perintah  Allah  SWT  dan  berpotensi  merugikan  pelaku, orang lain, atau lingkungan. 28
Hukum  pidana  Islam  juga  merupakan  hukum  Allah,  yang  memiliki manfaat  bagi  eksistensi  manusia di  dunia dan akhirat.  Setiap manusia memiliki tanggung  jawab  mendasar  yang  harus  dipenuhi  menurut  hukum  Islam  yang relevan.  Gagasan  tentang  kewajiban  syariah  yang  mendasar,  yang  mencakup pengakuan Allah sebagai pemilik semua hak, baik internal maupun eksternal.
2. Pidana Pencabulan
a. Pengertian Pencabulan Perilaku  tidak  bermoral  yang  mencakup  teknik  atau  pendekatan  yang menyertakan  hasrat  seksual  yang  menjijikkan  didefinisikan  sebagai  percabulan dalam kamus hukum. 29 Sementara itu, Pasal 281 hingga Pasal 283 Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  mendefinisikan  kecabulan  sebagai  setiap tindakan yang melanggar norma kesusilaan atau dianggap keji, khususnya yang berhubungan  dengan  nafsu  seksual.  Contoh  tindakan  tersebut  antara  lain berciuman,  menyentuh  kemaluan,  menyentuh  buah  dada,  melakukan  hubungan seksual,  dan  tindakan  serupa. 30 Simon,  sebagaimana  dilansir  P.A.F  Lamintang, mendefinisikan "ontuchtigehandelingen" atau kecabulan sebagai tindakan seksual yang  dilakukan  dengan  tujuan  memperoleh  kenikmatan  dengan  cara  yang bertentangan dengan standar moral yang berlaku umum. 31
Di  Indonesia,  tindak  pidana  pencabulan  diatur  dalam  berbagai  undang- undang, baik yang umum maupun khusus. Undang-undang yang umum terdapat dalam  KUHP,  sedangkan  undang-undang  yang  khusus  terdapat  dalam  Pasal  82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, pencabulan dapat disertai dengan tindak pidana lain, sebagaimana tercantum dalam Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang menyatakan:
“Dalam  hal  perbarengan  beberapa  perbuatan  yang  harus  dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang  diancam  dengan  pidana  pokok  yang  sejenis,  maka  dijatuhkan  hanya  satu pidana.”
b. Ketentuan Hukum Pencabulan
Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  mengatur  tentang  tindak  pidana penganiayaan dengan ancaman pidana paling lama lima belas tahun:
Ayat  1:  Ancaman  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E adalah denda paling banyak lima miliar
28 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Cet. 1 , (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1.
29 Sudarsono, Kamus Hukum , (Jakarta : Rineka Cipta, 2017), h. 64.
30 Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya, (Bogor: Politera, 2015), h. 212.
31 P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya, 2014), h. 159.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 292-308 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
rupiah dan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun.
Ayat  2:  Jika  orang  tua,  wali,  pengasuh  anak,  pendidik,  atau  tenaga kependidikan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dimaksud pada ayat (1). 32 Apabila  kriteria  yang  ditentukan  dalam  pasal  pengaturan  tersebut terpenuhi,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  yang  bersangkutan  telah  melakukan tindak pidana. Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, paksaan, tipu daya, atau bujukan yang dilakukan oleh orang tua, wali, guru, atau orang  lain  yang  berwenang  atas  anak.  Seseorang  tidak  hanya  boleh  melakukan perbuatan  tersebut  dengan  sengaja,  bermaksud,  atau  mengetahui  perbuatannya, tetapi juga apabila:
1) Sekalipun  tidak  bermaksud  untuk  menimbulkan  akibat  tertentu,  seseorang mengetahui bahwa perbuatannya tersebut niscaya akan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan menurut hukum.
2) Sekalipun tidak mengetahui  secara pasti akibat tersebut  akan terjadi, orang tersebut memahami bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat hukum yang tidak diinginkan.
Setiap  unsur,  termasuk  unsur  bahaya  pidana  yang  paling  besar,  diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## PEMBAHASAN

## Kasus Pencabulan terhadap Anak Anak di Desa Manambin
Tidak bisa dipungkiri bahwa semua pihak di lingkungan Pendidikan, mulai dari instruktur hingga siswa, orang tua, dan administrasi sekolah, menyatakan penolakan tegas terhadap  tindakan  pemaksaan  seksual  terhadap  anak  di  bawah  umur.  Keprihatinan  ini mencerminkan konsensus umum bahwa hak dan keamanan anak harus dilindungi dengan ketat.  Dalam  konteks  ini,  sangat  penting  untuk  menuntut  pertanggungjawaban  dari pendidik yang tidak hanya gagal  mematuhi  standar profesionalisme yang tinggi,  tetapi juga terlibat dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap murid-muridnya. Tindakan semacam  ini  meninggalkan  bekas  luka  batin  yang  mendalam  pada  korban  dan  bisa berdampak  seumur  hidup.  Berdasarkan  aturan  hukum  yang  berlaku,  penting  untuk memberikan  perlindungan  hukum  yang  menyeluruh  bagi  korban,  memastikan  bahwa mereka  mendapatkan  keadilan  dan  dukungan  yang  diperlukan  untuk  proses  pemulihan mereka.
Sebuah insiden pelecehan seksual terjadi antara seorang guru Al-Qur'an laki-laki dan  murid  perempuannya  di  Desa  Manambin,  Kecamatan  Kotanopan,  Kabupaten Mandailing  Natal.  Guru  Al-Qur'an  yang  dikenal  dengan  sebutan  GU  tersebut merencanakan  kurikulum  di  mana  murid  laki-laki  akan  mempelajari  teks  Al-Qur'an terlebih  dahulu,  baru  kemudian  murid  perempuan,  secara  berurutan.  Pada  siang  hari, murid  laki-laki  akan  belajar,  sementara  murid  perempuan  akan  belajar  setelah  salat
32 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 292-308 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Magrib.  Pada  akhirnya,  mereka  yang  telah  menyelesaikan  tugas  diberi  prioritas  untuk pulang. Kesempatan untuk menganiaya murid perempuan yang pulang terakhir muncul dari sistem yang dibuat GU tersebut. Awalnya, GU meminta murid-muridnya berkumpul lebih  dekat  dengannya  agar  mereka  dapat  mendengar  dengan  lebih  jelas  saat  anak  itu membaca Al-Qur'an. Gerakan tangan serta  meraba-raba kaki serta  alat kelamin  murid- muridnya menjadi kebiasaan setelah beberapa waktu.
Sebagai  penjelasan,  GU  memanfaatkan  fakta  bahwa  murid  akan  lebih  terampil membaca Al-Qur'an jika ada tekanan dari teman sekelas. Kejadian ini berlangsung dalam waktu  yang  cukup  lama,  dengan  rata-rata  usia  murid  dan  GU  berkisar  antara  delapan hingga  dua  belas  tahun,  yang  semuanya  masih  di  bawah  umur.  Sebelumnya,  seorang murid  berinisial  SY  telah  berpindah  dari  program  studi  Al-Qur'an  yang  berbeda  ke program studi yang dikelola GU; sayangnya, SY juga menjadi korban manipulasi oleh GU.  Berbeda  dengan  teman-teman  sekelasnya,  SY  menyadari  ketidakadilan  dalam perilaku gurunya dan mendorong teman yang juga menjadi korban, AN, untuk berhenti belajar  Al-Qur'an.  Namun,  ketika  AN  ingin  berhenti  belajar,  orang  tuanya  menolak permohonannya karena mereka meyakini bahwa keputusan tersebut hanya dipengaruhi oleh ajakan SY. Kemudian, SY menceritakan yang mereka hadapi karena ditolak izinnya untuk  meninggalkan  lokasi  tempat  mereka  belajar  Al-Qur'an.  Awalnya  orang  tua  AN menolak menerima pernyaataan tersebut, mereka akhirnya mulai menanyai teman-teman AN lainnya tentang dugaan pelecehan yang dilakukan guru tersebut. Setelah mendengar tanggapan  yang  sama  dari  siswa  lain,  orang  tua  AN  mempercayai  perkataannya  serta melarang putra mereka belajar Al-Qur'an di sekolah tersebut. 33
Sekali lagi, saya menemukan diri saya di rumah SY. Seorang korban bernama NA suatu  hari  berkunjung  ke  kediaman  SY,  menyamar  sebagai  GU  dalam  upaya  untuk mengajak SY belajar Al-Qur'an bersamanya. Meskipun NA berulang kali mengundang, SY selalu menolaknya. Ibu SY yang berinisial PA berseru, "Pergilah, temanmu NA sudah pergi belajar Al-Qur'an," menanggapi ketidaktertarikan anaknya yang mengejutkan untuk menghadiri  kelas  Al-Qur'an.  SY  langsung  berkata  tegas,  "Tidak  mungkin!"  begitu menyadari gurunya hendak menyentuhnya saat kelas Al-Qur'an. Ketika PA mendengar jawaban  anaknya,  ia  terkejut  serta  ingin  tahu  apa  maksud  anaknya.  SY  memberi  tahu ibunya tentang perilaku tidak pantas guru Al-Qur'annya, termasuk meraba paha murid- muridnya.  Para  orang  tua  murid  segera  mengumpulkan  semua  siswa  GU,  setelah mendengar  tentang  kejadian  tersebut,  dengan  tujuan  untuk  mengidentifikasi  siapa  saja yang menjadi korban dan mengumpulkan bukti terkait. Tanggapan para remaja tersebut membuat kami percaya bahwa GU melakukan tindakan seksual eksplisit terhadap sekitar sepuluh orang perempuan. Di mana GU terlibat dalam perilaku seksual eksplisit dengan menyentuh  bokong  murid  perempuannya,  yang  berusia  sebelas  atau  dua  belas  tahun. Setelah  itu,  GU  menyentuh  bagian  alat  kelamin  murid  perempuannya,  yang  berusia delapan hingga sepuluh tahun. 34
Terkait  dengan  masalah  pelecehan  seksual,  warga  Desa  Manambin  memiliki pendapat yang beragam. Karena tindakan GU hanya meraba-raba serta tidak berhubungan seksual,  pandangan  pertama  adalah  bahwa  kejadian  tersebut  tidak  perlu  dilaporkan.
33 Wawancara dengan Dedek Andiana Koto, 15 Agustus 2023 10:15 WIB
34 Wawancara dengan Paet, 12 Februari 2023 14:00 WIB

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 292-308 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Selain  itu,  akan  ada  biaya  yang  mahal  untuk  melaporkannya. 35 Menurut  pandangan kedua, tindakan GU merupakan tindak pidana pelecehan seksual, oleh karena itu masalah tersebut harus dilaporkan. Orang yang mengatakan sesuatu tidak boleh dilaporkan karena bukan anak mereka yang terluka. 36 Berdasarkan putusan selanjutnya, ditetapkan bahwa kasus  tersebut  tidak  perlu  dilaporkan  karena  GU  telah  menawarkan  jasanya  untuk mengajar  anak-anak  muda  membaca  Al-Qur'an,  dengan  beberapa  siswa  telah  menjadi korban  pelecehan.  Tindakan  GU  juga  tidak  menyebabkan  korban  hamil. 37 Sejumlah pandangan lain berpendapat bahwa insiden pelecehan tersebut perlu dilaporkan.
Alasannya  sederhana,  karena  masyarakat  khawatir  hal  itu  dapat  menyebabkan lebih  banyak  kasus  pelecehan  anak  jika  dibiarkan  begitu  saja.  Orang  tua  anak-anak tersebut  sepakat  untuk  melaporkan  GU  ke  pihak  yang  berwenang  setelah  berdiskusi panjang. GU yang mengantisipasi adanya laporan, mengikuti kendaraan orang tua korban ke  kantor  Polisi  Mandailing  Natal  untuk  memverifikasi  keabsahan  laporan.  Saat beristirahat di jalan, kelompok pelapor bertemu dengan GU. Mendengar orang tua serta korban  berteriak  kepada  GU,  GU  pun  berlari  kencang  serta  melompat  ke  kendaraan umum yang lewat.  Berdasarkan informasi dari Unit PPA kepolisian, dipastikan bahwa orang tua korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Mandailing Natal. Setelah korban  atau  anak  tersebut  diperiksa,  polisi  pun  datang  ke  lokasi  kejadian  untuk menyelidiki kejahatan tersebut. Polisi berhasil mengamankan dua barang bukti dari hasil penyelidikan, yakni keterangan saksi dan hasil visum korban. Orang yang melarikan diri tersebut  kini  ditetapkan  sebagai  tersangka.  Kepolisian  Mandailing  Natal  masih menyelidiki  kasus  kejahatan  pencabulan  yang  terjadi  di  Desa  Manambin  tersebut.  GU yang dicari berhasil lolos dan kini menjadi buronan. 38

## Hukum Pidana Islam dalam Melihat Pencabulan terhadap Anak di Desa Manambin
Dalam  konteks  hukum  pidana  Islam,  kasus  pencabulan  terhadap  anak  biasanya tidak diatur oleh hukum hudud, melainkan oleh hukum ta'zir. Hukuman untuk pencabulan anak  di  bawah  hukum  ta'zir  akan  ditentukan  oleh  Qadhi  (hakim)  berdasarkan  prinsip- prinsip yang diterima dalam sistem hukum Islam.

## Hudud
Hudud  adalah  jenis  hukuman  yang  telah  ditetapkan  secara  eksplisit  dalam  Al- Qur'an dan Hadis untuk pelanggaran tertentu seperti zina, pencurian, dan perampokan 39 . Karena pencabulan terhadap anak tidak secara spesifik diatur sebagai pelanggaran hudud, hukuman  untuk  kejahatan  ini  tidak  termasuk  dalam  kategori  hudud.  Namun,  prinsip- prinsip hukuman yang adil dan proporsional tetap diterapkan. 40
35 Wawancara dengan Malik, 12 Februari 2023 20;30 WIB
36 Wawancara dengan Pak Godang, 13 Februari 2023 08:00 WIB.
37 Wawancara dengan Umak Asron, 13 Februari 2023 09:00 WIB.
38 Wawancara dengan Faisal Rudi, Kepala Unit PPA Polres Mandaling Natal, 8 Maret 2024, 10:00 WIB
39 Ibn Qudamah, Ahmad ibn Muhammad. Al-Mughni (Jilid 10). (Riyadh: Dar al-Haramain. 2005)
40 El-Ghazali, Islamic  Criminal  Law  and  Justice:  A  Comparative  Study  of  Hudud  and  Ta'zir . (London: Routledge. 2019)

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 292-308 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Ta'zir Ta'zir  adalah  hukuman  yang  ditentukan  oleh  hakim  berdasarkan  kebijaksanaan mereka, ketika tidak ada ketentuan khusus dalam Al-Qur'an atau Hadis. 41 Dalam kasus pencabulan terhadap anak, berikut adalah beberapa kemungkinan bentuk hukuman yang dapat  diterapkan:  Penjara,  hukuman  penjara  mungkin  diterapkan  untuk  melindungi masyarakat dan memberikan waktu bagi korban untuk pemulihan. Cambuk atau denda dapat  diberikan  sebagai  tambahan  hukuman  untuk  meningkatkan  efek  jera.  Pelaku mungkin diwajibkan membayar kompensasi kepada korban untuk menutupi biaya medis dan pemulihan psikologis. Program rehabilitasi atau pendidikan mungkin diperintahkan untuk pelaku sebagai bagian dari hukuman. 42

## Dhawabit Ta’zir
Dhawabit  ta'zir adalah prinsip-prinsip  atau kriteria yang digunakan  oleh hakim untuk  menentukan  jenis  dan  beratnya  hukuman  dalam  kasus  ta'zir.  Dalam  konteks pencabulan  anak,  beberapa  dhawabit  yang  relevan  meliputi:  Hakim  akan mempertimbangkan sejauh mana tindakan pencabulan mempengaruhi korban, termasuk dampak fisik dan psikologis. Niat pelaku dan motivasi di balik tindakan pencabulan akan mempengaruhi keputusan hukuman. Hakim akan menilai dampak jangka panjang pada korban, termasuk kebutuhan medis dan dukungan psikologis yang diperlukan. 43

## Penerapan Hukum Pidana Islam di Desa Manambin
Desa Manambin menerapan hukum pidana Islam dalam kasus pencabulan anak mungkin mencerminkan kombinasi dari prinsip-prinsip sejarah dan kebutuhan lokal saat ini. Penelitian tentang penerapan hukum di desa tersebut dapat mencakup: Menganalisis bagaimana Qadhi terdahulu di Desa Manambin menangani kasus pencabulan dan jenis hukuman  yang  diterapkan.  Menilai  bagaimana  praktik  hukum  pidana  Islam  telah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan konteks lokal. 44
Pelecehan  seksual  tidak  selalu  mencakup  hubungan  seksual,  yang  merupakan salah satu perbedaannya dengan jenis perzinahan dan pemerkosaan lainnya dalam Islam. Meskipun kedua jenis korban tersebut adalah anak di bawah umur, satu perbedaan utama adalah  bahwa  pedofilia  sering  kali  melibatkan  pemaksaan  anak  untuk  melakukan hubungan  seksual  yang  didorong  oleh  hasrat.  Mirip  dengan  tindakan  yang  tergolong pelanggaran zina, pelecehan seksual tidak secara eksplisit diatur dalam Islam. Pemberian hukuman  untuk  kejahatan  ini  hanya  dapat  dilakukan  dengan  benar  jika  syarat-syarat tertentu  terpenuhi.  Syarat-syarat  ini  dapat  bersifat  umum  serta  berlaku  untuk  semua kejahatan atau khusus serta berkaitan dengan pelanggaran tertentu secara khusus. Secara garis besar, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:
41 Ibn Rushd, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid . (Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah. 2010)
42 Sulaiman,  H. Ta'zir  in  Islamic  Law:  Modern  Perspectives  and  Applications .  (Jakarta:  Pustaka Pelajar. 2020)
43 Khalid,  R. Reformasi  Hukum  Pidana  Islam:  Analisis  Kasus  dan  Praktek  Kontemporer . (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2021)
44 Badran,  M.  A. Contemporary  Islamic  Penal  Law:  Theory  and  Practice .  (Cairo:  Al-Azhar University Press. 2022)

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 292-308 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Pertama,  Al  rukn  al-syar’i.  Memiliki  undang-undang  yang  mendefinisikan  dan mengatur  kejahatan  merupakan  syarat  yang  diperlukan  agar  seseorang  dapat  dianggap sebagai penjahat. Jika tidak ada pembatasan yang tegas, tidak ada tindakan yang dapat dihukum secara pidana 45 . Kedua, Al rukn al-madi. Ini adalah bagian yang memutuskan apakah seseorang dapat dihukum atau tidak tergantung pada bukti, terlepas dari kualitas bukti  tersebut  atau  apakah  tindakan  tersebut  dilakukan  dengan  sengaja  atau  di  bawah tekanan. Singkatnya, tindakan itu harus ilegal serta mengarah pada suatu bentuk tindakan kriminal.  Ketiga,  Al  rukn  aI-adabi.  Dalam  Islam,  ini  sering  disebut  baligh,  serta menegaskan  bahwa  seseorang  yang  dihukum  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas tindakannya.  Dengan  demikian,  tidak  seorang  pun  dapat  dimintai  pertanggungjawaban atas tindakannya jika mereka tidak stabil secara mental atau di bawah usia dewasa. 46
Dalam kasus penyerangan tidak senonoh yang tidak melibatkan hubungan seksual tetapi meraba-raba, pelakunya dihukum ta'zir. Pelaku dapat dikenakan qishas serta diyat jika  penyerangan  tidak  senonoh  dilakukan  dengan  kekerasan. 47 Hukum  Islam menggolongkan  pelecehan  seksual  sebagai  kejahatan  ta'zir; 48 oleh  karena  itu,  hukum Indonesia menghukum mereka yang melakukan kejahatan keji ini sebagaimana mestinya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Perpu Tahun 2016 mengatur hukuman ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Pesncabulan Terhadap  Anak di Desa Manambin
Pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah atas pelecehan anak akan menghadapi hukuman  penjara  serta  denda  menurut  Undang-Undang  Perlindungan  Anak.  Besarnya hukuman  ditentukan  oleh  sejauh  mana  anak  tersebut  terpengaruh  serta  oleh  identitas pelaku tindak pidana. Pemberian hukuman harus mencerminkan nilai-nilai serta tujuan masyarakat  sekaligus  berfungsi  untuk  melindungi  anggotanya  serta  memberikan  rasa tidak memihak. Ketika memutuskan batas-batas kewenangan mereka untuk memberikan hukuman,  aparat  penegak  hukum  harus  mempertimbangkan  kepentingan  publik  serta orang tersebut. Untuk memahami beratnya tindakan cabul serta apakah tindakan tersebut layak  diberi  hukuman  yang  lebih  berat  atau  tidak,  penting  untuk  memeriksa  serta memahami  berbagai  kategori  tindakan  cabul  yang  tercantum  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana, termasuk: 49 (a) Ketika pelaku melakukan tindakan tidak senonoh terhadap korban sambil  menggunakan kekerasan, hal ini dikenal sebagai penganiayaan dengan kekerasan. Hal ini terjadi ketika korban biasanya melawan. Sebagai contoh, Pasal 289  KUHP  mengatur  tentang  agresi  fisik  yang  dapat  menimbulkan  penderitaan  pada korban,  seperti  menendang  atau  memukul.  (b)  Untuk  menguasai  korban,  pelaku  dapat
45 Ibn Qudamah, Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi. Al-Mughni (Jilid 10). (Riyadh: Dar al-Haramain. 1223 M)
46 Nurul  Irfan  and  Masyrofah, Fiqh  Jinayah ,  ed.  Achmad  Zirzis  and  Nur  Laily  Nusroh  (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013).
47 Fauziah Siti Ulvah, Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam serta Hukum Positif. Jurnal Al-Jina’i Al-Islami Vol. 1 no.1 (Juni 2023) pp. 37-48, doi: 10.15575/jaa.vlil.134.
48 Al-Marghinani,  Burhan  al-Din  Abu  al-Hasan  Ali  ibn  Muhammad  al-Marghinani. Al-Hidayah (Jilid 3). (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1197 M)
49 Sulistyowati Irianto, Perempuan serta Hukum : Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan serta Keadilan, 2nd ed. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 292-308 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
menganiaya korban saat korban tidak dapat bergerak, seperti saat korban tidak sadarkan diri  atau  saat  korban  diikat  atau  disuntik  sehingga  tidak  dapat  membela  diri.  KUHP mengatur  kedua  tindakan  ini  berdasarkan  Pasal  290,  ayat  1.  (c)  Penganiayaan  dengan paksa, yang sering kali menargetkan korban yang berusia di bawah 15 tahun serta sering kali melibatkan penggunaan makanan, uang, atau bahkan mainan sebagai umpan. Ayat (3) Pasal 290 mengatur tindakan ini.
Faktor-faktor yang tidak diatur dalam KUHP dan Peraturan Daerah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta kepentingan kuantitatif dan kualitatif negara dapat menentukan berat ringannya ancaman pidana atas tindak  pidana  penyerangan  tidak  senonoh.  Untuk  mengetahui  kapan  terjadinya penyerangan  tidak  senonoh  dan  apakah  itu  merupakan  tindak  pidana,  terlebih  dahulu harus dipahami konteks hukum perbuatan tersebut. Menurut Pasal 76 E Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2004,  unsur-unsur  tindak  pidana  pengaduan  meliputi  penganiayaan fisik,  ancaman  kekerasan  fisik,  ketidakjujuran,  penipuan,  dan  manipulasi.  Melakukan atau membiarkan dilakukannya tindak pidana terhadap anak merupakan tindak pidana. Sedangkan  unsur  subjektif  adalah  seseorang  yang  dengan  sengaja  melakukan  tindak pidana dengan membuat pengaduan.
Meskipun norma moral Undang-Undang Perlindungan Anak dapat bertentangan dengan KUHP, namun Undang-Undang Perlindungan Anak tetap melindungi anak dari segala  jenis  tindak  pidana,  termasuk  pelecehan  dan  kekerasan  seksual,  terlepas  dari apakah pelaku memperoleh izin dari anak atau tidak. Status korban anak diakui dalam kedua kasus tersebut. 50
Terkait Pasal  82  ayat  (1) Perpu 2016, pelaku yang terbukti bersalah melanggar Pasal 76 E diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp5  miliar.  Jika  akibat  perbuatan  cabul  tersebut  korban  mengalami  luka  berat,  pelaku dikenakan  pidana  tambahan  sepertiga  dari  pidana  pokok.  Jika  perbuatan  tersebut mengakibatkan  luka  berat  pada  banyak  orang,  yang  mengakibatkan  gangguan  jiwa, penyakit  menular,  gangguan  atau  kehilangan  kemampuan  reproduksi,  atau  kematian, maka pidananya ditambah sepertiga dari pidana pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ayat (4). Pidana yang diuraikan dalam pasal ini sering dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Terkait dengan tragedi mengerikan yang terjadi di Desa Manambin, Kecamatan Kotanopan. Perbuatan tersebut  termasuk  dalam  delik  aduan  menurut  Pasal  290  ayat  (3).  Oleh  karena  itu, sebagaimana  telah  disinggung  sebelumnya,  pelaku  perbuatan  melawan  hukum  dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Perpu 2016.

## KESIMPULAN
Karena keterbatasan finansial, penerapan hukum perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual belum sepenuhnya terwujud. Upaya aparat untuk menangkap pelaku kekerasan  seksual  belum  membuahkan  hasil.  Ada  yang  diduga  berupaya  menghindari penangkapan  terkait  insiden  kekerasan  seksual  tersebut,  dan  penyelidikan  masih berlangsung.  Kekerasan  seksual  tergolong  sebagai  tindak  pidana  ta'zir  dalam  hukum
50 Sovia Hasanah, “ Pelaku Persetubuhan Karena Suka Sama Suka, Bisakah Di Tuntut? ,” Hukum Online, 2018.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 292-308 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
pidana  Islam  karena  dianggap  sebagai  pelanggaran  yang  tidak  memiliki  batasan  yang jelas dalam teks-teks hukum Islam, berbeda dengan zina dan tindak pidana lainnya yang memiliki hukuman yang ditetapkan secara spesifik.  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  yang  merupakan  penyempurnaan  dari  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  mengatur  ketentuan  hukum  mengenai  tindak  pidana kekerasan terhadap anak, khususnya Pasal 76 E dan Pasal 82. Tindak pidana kekerasan terhadap anak dapat diancam dengan pidana denda paling banyak lima miliar rupiah dan pidana penjara paling lama lima belas tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014.  Namun,  ancaman  pidananya  menjadi  tiga  kali  lipat apabila  pelakunya  adalah  orang  dewasa  (misalnya  orang  tua,  wali,  pengasuh,  atau pendidik).

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Marghinani,  Burhan  al-Din  Abu  al-Hasan  Ali  ibn  Muhammad  al-Marghinani. Al- Hidayah (Jilid 3). (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1197 M) Ardito Ramadhan, “Kementrian PPPA : 11.592 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021 Mayoritasnya Kekerasan Seksual.
Badran, M. A. Contemporary Islamic Penal Law: Theory and Practice . (Cairo: Al-Azhar University Press. 2022)
Bambang Waluyo. Hukum Pidana Indonesia . (Jakarta: Sinar Grafika. 2015)
Ibn Qudamah, Ahmad ibn Muhammad. Al-Mughni (Jilid 10). (Riyadh: Dar al-Haramain. 2005)
El-Ghazali, Islamic Criminal Law and Justice: A Comparative Study of Hudud and Ta'zir . (London: Routledge. 2019)
Fauziah  Siti  Ulvah,  Sanksi  Tindak  Pidana  Pencabulan  Anak  Menurut  Hukum  Pidana Islam serta Hukum Positif. Jurnal Al-Jina’i Al-Islami Vol. 1 no.1 (Juni 2023) pp. 37-48, doi: 10.15575/jaa.vlil.134.
Ibn Rushd, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al- Muqtasid . (Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah. 2010)
Chazawi.A , Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: Raja Grafindo Husada, 2002. Hlm. 80. Gangsar  Prayogi.  Analisis  Hukum  Islam  serta  Hukum  Positif  Terhadap  Pelecehan Seksual Anak di Bawah UmurYang  Dilakukan Oleh Orang tua.  Studu kasus di kabupaten siak Thn 2019-2023).
Hendra Akdiat serta Roesleny Marliani, Psikologi Hukum, Bandung: PustakaSetia, 2020. Hlm. 213.
https://id.wikipedia.org/wiki/Jarimah https://www.kpai.go.id/publikasi/perbedaan-kpai-lpai-dan-komnas-pa. 30 Agustus 2022 Indriani, M., & Wulandari, F., Trends and Patterns of Sexual Violence in Indonesia: An Empirical  Analysis ,  (Jakarta:  Journal  of  Indonesian  Social  Sciences  and Humanities, 2022)
Khalid, R. Reformasi Hukum Pidana Islam: Analisis Kasus dan Praktek Kontemporer . (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2021)
Kholil, M. Hukum Pidana Islam: Hukum Ta'zir dan Hadd . (Jakarta: Rajawali Pers, 2004). M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam , (Jakarta : Amzah, 2006), 93.
M. Said, Tarjamah Al-Quran Al-Karim , (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1987), 309.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 292-308 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
M. Yahya Harahap. Hukum Acara Pidana . (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2017)
Margaret A. Brinig, Legal Definitions and Cases of Sexual Offenses , (Law and Society Review, 2020)
Meilinda  Dwi  Hindayani: Tinjauan  Hukum  Pidana  Islam  Pada  Tindak  Pidana Pencabulan  Anak  Sebagai  Korban  Dalam  Pasal  76e  Undang-Undang Perlindungan  Anak  No.35  Tahun  2014,  (UIN  Sunan  Gunung  Djati  Bandung, 2016)
Muhammad  Amin  Suma,  dkk,  Pidana  Islam  di  Indonesia  (Peluang,  Prospek  serta Tantangan), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), Hlm. 204.
Mukti Fajar serta Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif serta Empiris , (Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 33
Neng Djubaedah, Pornografi & Pornografi Ditinjau dari Hukum Islam , (Jakarta Timur: Penada Media,2003), hal. 145.
Nurul  Irfan  and  Masyrofah, Fiqh  Jinayah ,  ed.  Achmad  Zirzis  and  Nur  Laily  Nusroh (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013).
P.A.F  Lamintang, Dasar-dasar  Hukum  Pidana  Indonesia, (Bandung:  Citra  Aditya, 2014), h. 159.
R. Soesilo, KUHP Serta Komentar Komentarnya (Bandung: Remaja Rosdakarya, n.d.). Renna  Prisdawati, Penerapan  Sanksi  Pidana  terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana Pencabulan, (Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 2020)
Rini Leoni Fransisca. Kajian Krimknologis Terhadap Palaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap AnakDidik Oleh Pendidik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tesis thesis, Universitas Batanghari.2021
S. N. Hanafie. Hukum Pidana: Dasar-Dasar dan Prinsip-Prinsip Dasar . (Jakarta: Rineka Cipta. 2013)
Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya, (Bogor: Politera, 2015), h. 212.
Sovia Hasanah, “ Pelaku Persetubuhan Karena Suka Sama Suka, Bisakah Di Tuntut? ,” Hukum Online, 2018.
Sudarsono, Kamus Hukum , (Jakarta : Rineka Cipta, 2017), h. 64.
Sudikno Mertokusumo. Hukum Pidana I: Bagian Umum . (Yogyakarta: BPFE. 2012) Sulaiman,  H. Ta'zir  in  Islamic  Law:  Modern  Perspectives  and  Applications .  (Jakarta: Pustaka Pelajar. 2020)
Sulistyowati  Irianto, Perempuan  serta  Hukum :  Menuju  Hukum  Yang  Berspektif Kesetaraan serta Keadilan, 2nd ed. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008). Susi Wiji Utami, Hubungan Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual , (Tesis Universitas Muhammadyah Purwokerto, 2016), h. 8.
Takdir, Mengenal Hukum Pidana, Cet.1, (Palopo: Laskar Perubahan, 2014), h. 9-10. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
W. L. Marshall, Sexual Violence and the Law: The Case for a New Definition , ( Journal of Gender, Social Policy & the Law , 2019)
Wawancara dengan Dedek Andiana Koto, 15 Agustus 2023 10:15 WIB Wawancara dengan Faisal Rudi, Kepala Unit PPA Polres Mandaling Natal, 8 Maret 2024, 10:00 WIB

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 292-308 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Wawancara dengan Malik, 12 Februari 2023 20;30 WIB Wawancara dengan Paet, 12 Februari 2023 14:00 WIB Wawancara dengan Pak Godang, 13 Februari 2023 08:00 WIB. Wawancara dengan Umak Asron, 13 Februari 2023 09:00 WIB. Yesmil Anwar dan Adang…, h. 102.
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Cet. 1 , (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1.