Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas Vol. 7, No. 1, 2024, pp. 201-213 P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303
DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.145
Justice in the Distribution of Inheritance: Perspectives of Islamic Law and the Malaysian Case

## Keadilan dalam Pembagian Warisan: Perspektif Hukum Islam dan Kasus Malaysia
Nuurussyifa Binti Kahar Muzakkir 1* , Fatimah 2 1-2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
*Corresponding Author: ummimuidz05@gmail.com Article Info Abstract
Received: 01-04-2024 Revised: 01-06-2024 Accepted: 25-06-2024
Keywords: Rejection; Heirs' Rights; High Court This research discusses the considerations in making a decision by the High Court in Malaysia regarding claims for inheritance rights to the inheritance of his late mother according to farid law and law in Malaysia based on Islamic law. However, in these considerations the Court  rejected  the  claim  for  several  reasons. The  research  method used is descriptive qualitative research related to Islamic law and law in Malaysia. The results of decisions and law books in this research are used as sources of information. The decision made by the High Court in the claim for heirs' rights was unacceptable and unfair. This is because the arguments in the trial were not based on Islamic law and the laws in Malaysia. In fact, the High Court should be careful in  giving  decisions  so  as  not  to  have  a  negative  impact  on  other heirs.  This  research  aims  to  determine  the  rights  of  heirs  who  are eligible to receive inheritance according to Islamic law and the law used in Malaysia regarding assets left behind by the deceased. Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Penolakan; Hak Ahli Waris; Mahkamah Tinggi Studi  ini  membahas  tentang  pertimbangan  dalam  mengambil keputusan  oleh  Mahkamah  Tinggi  di  Malaysia  mengenai  tuntutan hak  kewarisan  ke  atas  warisan  mendiang  ibunya  menurut  hukum faraid  dan  hukum  di  Malaysia  berdasarkan  hukum  Islam.  Namun, dalam  pertimbangan  tersebut  pihak  Mahkamah  telah  menolak tuntutan  tersebut  dengan  beberapa  alasan.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif  berkaitan  dengan hukum  Islam  dan  hukum  di  Malaysia.  Hasil  keputusan  dan  buku hukum  dalam  penelitian  ini  digunakan  sebagai  sumber  informasi. Putusan  yang  ditetapkan  oleh  pihak  Mahkamah  Tinggi  dalam tuntutan hak ahli waris tersebut adalah tidak relaven dan tidak adil. Hal  ini  dikarenakan,  argumen  di  dalam  sidang  tidak  berasaskan hukum Islam dan undang-undang di Malaysia. Justru itu, Mahkamah Tinggi  seharusnya  berhati-hati  dalam  memberikan  putusan  agar tidak  menimbulkan  dampak  negatif  terhadap  ahli  waris  lainnya. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hak-hak  ahli  waris  yang layak  menerima  harta  warisan  menurut  hukum  Islam  dan  hukum
yang  digunakan  di  Malaysia  mengenai  harta  sepeninggalan Almarhumah.
Copyright© 2024 by Author(s) This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-Non  Commercial-Share  Alike  4.0  International License .

## PENDAHULUAN
Makna waris itu merupakan orang yang layak mendapatkan warisan daripada orang yang sudah wafat (Poerwadirminta, 1985; Khairuddin, 2020)Aziz, A. S., Subhan, S., & Adzkiya ’ , U. (2021). Analisis Hukum Islam Tentang Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Takmir Masjid At-Taqwa Terhadap Gharim yang Hutangnya untuk Lembaga. Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia , 8 (2), 147.
https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5615
Idayanti, R. (2018). Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete
Riattang Barat. ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research , 2 (1), 45.
https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i1.110
Khairuddin, K. (2020). Faktor Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Di Desa Tanah Bara Aceh. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam , 5 (2). https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.6472
. Definisi warisan menurut Islam, adalah penyerahan sesuatu harta atau aset kepada ahli-ahli waris setelah ia meninggal dunia. Dari segi bahasa, al-mirath merupakan kata dalam bahasa  arab, yang  membawa  makna  memindahkan  sesuatu  dari satu  orang  ke  orang  lain, atau dari satu perkauman ke perkauman lain. Manakala harta warisan dalam undang-undang Islam adalah harta yang ditinggalkan dari orang yang sudah tiada dan dipindah milik kepada keluarga yang berhak menerimanya. Ia perlu dibagi-bagikan secara faraid. (Abdullah, 2002) Penggunaan  kata  hak  menurut  hukum  Islam  adalah  suatu  norma  atau  peraturan  yang ditetapkan  dalam  Al-Quran.  Para  ahli  fiqah  mendefinisikan  hak  itu  adalah  milil  (al-milk), yang tidak hanya meliputi harta tetapi juga benda, manfaat, hutang dan lainnya. (Awang R. , 1994). Tambahan lagi, seksyen 3(2) merupakan tafsiran bagi ‘ harta pusaka kecil ’ ditakrif sebagai  sesuatu  aset  atau  warisan  mendiang  yang  mencatatkan  seluruh  atau  sebagiannya harta alih dan harta tidak alih yang mana kedudukan tersebut ada di bagian manapun dalam negeri  dan tidak melebihi enam ratus ribu ringgit dalam nilai total. (Rahman, 2007)
Di  samping  itu,  urusan  administratif  dan  pembagian  harta  warisan  di  Malaysia terletak  dibawah  yurisdiksi  lembaga  yang  menyangkut  tata  cara  dalam  pengurusan  harta
warisan.  Dengan  demikian,  kepelbagaian  lembaga  yang  mengendalikan  harta  warisan  di Malaysia telah  membawa beberapa implikasi dan scenario, antaranya adalah nomor kasus NO  S4-24-215  TAHUN  1998,  yang  terjadi  ketika  berlakunya  pembagian  harta  warisan tanpa sepengetahuan  ahli  waris  lainnya.  Kasus  ini telah  memberikan  dampak  negatif  bagi pihak yang terlibat dalam kasus ini, yang seharusnya ahli waris yang layak menerima haknya mahupun  pihak  yang  berwenang  dalam  melaksanakan  tugasnya  tidak  bertindak  sesuai hukum Islam dan hukum yang berlaku di Malaysia.
Awal  mula  kasus  ini  terjadi  dimana,  harta  warisan  si  mati  telah  dibagikan  tanpa sepengetahuan  ahli  waris  yang  lainnya.  Padahal  ahli-ahli  waris  ini  merupakan  saudara kandung seibu dan sebapa. Sehingga berlaku tuntutan di Mahkamah Tinggi bagi menuntut hak yang seharusnya diperolehinya melalui hukum faraid, namun hukum yang terkandung dalam putusan ini tidak sesuai dengan hukum faraid dan hukum yang berlaku di Malaysia. Bahkan,  alasan  dari  penolakan  tuntutan  yang  diberikan  Mahkamah  Tinggi  adalah  tidak munasabah dan tidak relaven. Bagaimanapun juga, pada prakteknya harta benda umat Islam diperbolehkan  mengendali  di  Mahkamah  Sivil  dengan  mengodifikasikan  undang-undang tersebut  yaitu  Akta  Probet  dan  Pentadbiran  1959  dan  Akta  Harta  pusaka  Kecil (Pembahagian) 1955. Walau bagaimanapun, masyarakat masa ini jika dikaitkan dengan harta warisan orang yang meninggal, pasti akan terjadinya kesalahpahaman atau kekacauan dalam pengurusannya. (Nadzri, 2023).
Seorang egen properti asli dari Perak yang dikenali sebagai Rubi Hasman, baru baru ini  telah  berbagi  beberapa  cerita  yang  dilalui  terkait  rumah  serta  tanah  warisan. “ Ketika saya berkecimpung dalam bidang ini, saya banyak bertemu ahli-ahli waris yang mempunyai real estate yang ragu  saat menjual rumah warisan ibu atau ayah mereka. Beralasan bahwa mak  dan  ayah  pernah  berpesan  sebelum  meninggal  dunia,  tidak  menjual  rumah  tersebut karena  dapat  dihuni  bersama-sama  dengan  saudaranya  yang  lain.  Tapi  sadar  atau  tidak, bahwa pesan tersebut terkadang membuat perpecahan antara hubungan ahli-ahli waris yang masih hidup. ” - ujar Rubi. Rubi mengatakan lebih baik tidak menghajati sesuatu yang sukar untuk  melaksanakan  keinginan  setelah  kematian  mereka,  apatah  lagi  perbalahan  sebuah keluarga  bermula  apabila  rumah  peninggalan  arwah  hanya  menguntungkan  satu  pihak sahaja. Rubi mempertegaskan pengalaman ini harus dijadikan pengajaran bersama mengenai wasiat atau amanah yang bakal ditinggalkan selepas kematian. (Mstar, 2024).
Sejumlah  penelitian  tentang  penolakan  hak  ahli  waris  telah  membahas  seputaran Mekanisme Aplikasi Takharuj dalam Pembahagian Harta Pusaka Kecil di Terengganu (Ali,
2013), Mekanisme Penentuan Hak Anak dalam Pewarisan Harta Pusaka Islam di Wilayah Kuala Lumpur (Kassim, 2019), Oleh karena itu, penolakan hak ahli waris dalam pembagian harta warisan di Malaysia menarik untuk dikaji lebih lanjut.
Tujuan  dari  penelitian  ini,  untuk  mengetahui  penolakan  hak  ahli  waris  atas  harta warisan harus sesuai dengan hukum Islam dan hukum yang terkait dengan pembagian harta warisan di Malaysia. Selain itu, dapat menjelaskan hal-hal yang menimbulkan kekeliruan di dalam masyarakat tentang prosedur di Mahkamah Tinggi.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif deskriptif yang mana penelitian ini merupakan strategi penelitian yang mengatur dengan  memeriksa  peraturan  Undang-Undang  di  Malaysia  dan  peraturan  hukum  Islam terhadap  sebuah  kasus  terkait  harta  warisan.  Kaedah  penelitian  yang  digunakan  adalah pengumpulan data dengan melakukan pembacaan putusan hakim, artikel dan bahan bacaan yang  terkait  dengan  judul  penelitian.  Penelitian  menggunakan  sumber  informasi  penting: Hasil  daripada  putusan  Mahkamah,  informasi  opsional:  Buku  terkait,  buku  harian  atau jurnal  terkait  hukum,  kasus  hukum,  dan  penelitian  perpustakaan.  Eksplorasi  ini  bersifat mengumpulkan  informasi  dari  catatan  putusan  dari  Mahkamah  dan  data  terkait  dengan kasus penelitian itu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penentuan Waris menurut Hukum Islam
Kepincangan dalam  dasar pembagian  dan penilaian  hubungan  kekeluarga  semata- mata berpandukan pertimbangan dan kepentingan dengan aturan yang benar-benar adil dan komprehensif.  Dasar  yang  sesuai  dengan  Islam  adalah  merupakan  revolusi  dalam penyusunan keluarga dan pembagian harta warisan. Tidak dapat menyangkal bahwa sistem waris Islam yang merupakan sistem yang adil dan menyeluruh yang didahului oleh hukum- hukum pembagian harta warisan yang masih wujud dalam pelbagai sistem masyarakat saat ini. Oleh sebab itu, sistem ini tidak hanya berdasarkan pada sumber hukum pertama yaitu Al-Quran, dalam Surah An- Nisa’, ayat 7, 11, 12, 17, dan 176, bahkan dalam Surah Anfal, ayat 75. (Awang M. R., 1990) Walau demikian, hak seluruh ahli waris lelaki dan semua ahli waris  perempuan  baik  dari  kerabat  dekat  maupun  kerabat  jauh  dapat  diakui  berdasarkan kandungan isi ayat Al-Quran Surah An-Nisa ayat 7:
Dalam firman Allah, menyatakan bahwa:
Artinya: “Bagi orang laki -laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya,  dan  bagi  orang  wanita  ada  hak  bagian  (pula)  dari  harta  peninggalan ibubapa  dan  kerabatnya,  baik  sedikit  atau  banyak  menurut  bagian  yang  telah ditetapkan. ” (Al-Hidayah House Of Quran Sdn. Bhd., 2010)
Sebagaimana, terdapat suatu peristiwa pada masa Jahiliyah, yaitu jika seorang anak belum  sempurna  akal,  baik  itu  laki-laki  atau  perempuan,  maka  ianya  tidak  akan  mewarisi harta warisan. Hal ini terjadi pada seorang kaum Ansar yang bernama Aus Bin Tsabit, dia meninggal dunia dan meninggalkan dua putri serta seorang anak laki. Lalu datanglah dua orang pamannya yang menjadi asabah dengan mengambil semua harta warisan Almarhum. Dengan  kejadian  itu,  istri  Aus  Bin  Tsabit  telah  mendatangi  baginda,  untuk  menjelaskan kejadian  tersebut,  kemudian baginda  telah  bersabda:  “ saya  tidak  tahu  harus  berkata  apa .”. Maka  turunlah  ayat  7  sebagai  penjelasan  bagaimana  hukum  waris  dalam  Islam.  (Sitorus, Masri, Alfiansyah, & Azwa, 2023)
Islam  telah  menegaskan  bahwa  tanggung  jawab  orang  tua  adalah  menjaga  dan mengasuh anaknya baik laki-laki maupun perempuan sehingga mencapai usia dewasa, hal ini dikarenakan anak merupakan ahli waris yang paling dekat dengan mereka. Oleh karena itu, apabila terjadi kematian antara salah satu atau keduanya, maka sudah seharusnya anak- anaknya  mendapatkan  warisan  sesuai  dengan  ayat  Al-Quran,  Surah  An- Nisa’:  11 .  Allah telah berfirman:
Artinya: “ Allah  mensyari'atkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka  untuk)  anak- anakmu.  Yaitu:  bahagian seorang anak  lelaki  sama dengan  bagian  dua  orang  anak perempuan;  dan  jika  anak  itu  semuanya  perempuan  lebih  dari  dua,  maka  bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. ”
Berdasarkan kalimat diatas menjelaskan tentang ketentuan pemberian kepada setiap pemilik  yang  berhak  atas  pembagiannya.  Penegasan  adanya  pembagian  bagi  laki-laki  dan perempuan dari harta warisan orangtua dan saudara yang telah ditetapkan. Bagian anak laki- laki  sama  dengan  bagian  dua  anak  perempuan.  Jika  anak  perempuannya  lebih  dari  dua, maka dia mendapatkan dua pertiga bagiannya. (Jalil, 2019)

## Pembagian Waris menurut Undang-Undang Malaysia
Distribusi  harta  warisan  umat  Islam  di Malaysia sebenarnya  berdasarkan  hukum Islam yaitu hukum faraid, meskipun hukum sipil merupakan hukum utama dalam peraturan perundangan-undangan.  Penggunaan  hukum sipil  (civillaw)  dalam  hal  ini  hanya  bersifat
administratif  atau  procedural  dalam  hal  pembagian  harta  warisan.  Seperti  tatacara memohon pembagian, pertukaran hartanah, dan sebagainya. (Razimi, 2016)
Dalam membagikan harta warisan, petugas penyelesaian warisan harus menetukan hukum  yang  digunakan  atas  harta  warisan  orang  yang  meninggal  dan  menentukan pembagian hak masing-masing ahli waris. Petugas penyelesaian warisan ini dikenali sebagai Petugas  Pembagian  Pusaka  atau  Pemungut  Hasil  Tanah,  dalam  penafsiran  Bagian  I  (c), ‘Pemungut’ adalah “(c) Berhubung dengan negeri -negeri di dalam Semenanjung Malaysia, pelantikan  Administrasi  Pertanah  bagi  suatu  wilayah  dan  termasuk  mana-mana  Asisten Administrasi Pertanah Wilayah yang dilantik bagi wilayah itu atau bagiannya .”. Ianya juga mempunyai  peraturan  perundang-undangan  yang  harus  digunakan  dalam  proses pembagiannya, yaitu pada Seksyen 12(7):
“Pemungut hendaklah menentukan cara yang paling sesuai dengan undang -undang yang terpakai kepada penurunan harta warisan si mati, dan hendaklah memutuskan siapa mengikuti undang- undang itu adalah benefisari-benefisari dan kadar syer dan kepentingan masing- masing”
Berdasarkan  Akta  diatas  undang-undang  yang  dimaksud  adalah  undang-undang Syariah,  undang-undang  Pentadbiran  Agama  Islam,  Akta  Harta  Pusaka  Kecil (Pembahagian) 1955 dan undang-undang berkaitan harta warisan. Akan tetapi pelaksanaan harta warisan harus dibuat terlebih dahulu sebelum ianya dituntut oleh orang yang berhak menerima harta warisan Almarhum, seperti yang disebutkan dalam Seksyen 8 menyatakan: “Pihak yang berhak men gajukan tuntutan pembahagian harta warisan adalah ahli-ahli waris termasuk Baitulmal, pemberi hutang, pembeli, Pejabat Tanah, Lurah, dan Petugas Administrasi Pusaka.”. (Aziz, 2019)  Maka  disini  terlihat  bahwa  Pemungut  haruslah  mengurus  harta  warisan  yang  telah ditetapkan dalam undang-undang yang sejalan dengan hukum Islam.
Terdapat dalam hukum faraid bagi umat Islam khususnya Surah An-Nisa ayat-ayat 5,7,11,12 dan 176 dan Surah al-Baqarah, ayat 282. Ditegaskan dalam hal ini, surah An-Nisa ayat  11 :  “Allah memerintahkan  kepadamu  mengenai  (pembagian  warisan  untuk)  anak-anak-mu, artinya, bagian satu anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. ” . Namun dalam hal ini, tidak menggambarkan apa yang disebut  dalam Surah An- Nisa’ ayat 11. Ahli waris ini tidak mendapatkan bagiannya sebagai seorang anak lelaki. Tambahan lagi, anak laki-laki itu berhak atas bagiannya dan tidak termahjub dengan ahli waris lainnya.
Kasus  tersebut  telah  tercatat  si  mati  merupakan  ibu  kandung  yang  telah meninggalkan harta warisan, jika seseorang itu meninggal dunia tanpa wasiat, maka  harta warisannya hendaklah diurus oleh salah seorang ahli waris. (Suhor & Awal, 2007) Maka ia dapat membuat atau  menyebabkan dibuat  suatu pengendorsan  yang dinyatakan  demikian
pada  surat  hakmilik  yang  terdaftaran  atas  tanah  itu.  (Lembaga  Penyelidikan  Undang- Undang, 2018) Berdasarkan  Kanun tersebut,  jika  terjadi kematian  maka harus  dilaporkan kepada pejabat tanah untuk mengurus harta warisan yang dimiliki si mati semasa hidupnya. Maka  kedua-dua  saudara  kandung  yaitu  putri  si  mati  telah  menuntut  hartanah  di  pejabat tanah tanpa kehadiran kakak tertua.
Menurut Akta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 Seksyen 11A (2): “ Tiap-tiap orang dikehendaki  hadir  di  hadapan,  atau  mengemukakan  atau  menghantar  apa-apa  dokumen  kepada, Pemungut di bawah Subseksyen (1) hendaklah terikat di sisi undang-undang berbuat sedemikian dalam pengertian seksyen 174 dan 175 Kanun Jenayah” (Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, 2018) Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  barangsiapa  yang  berkepentingan  dalam  perkara  harta warisan, ia harus datang ke persidangan untuk mengesahkan dan memberi kesaksian bahwa harta  benda  yang  dimiliki  oleh  si  mati  semasa  hidup  adalah  miliknya.  Hal  ini  dapat diperkuat  dengan  Seksyen  12  yaitu  prosedur  pembicaraan  dan  kewajiban-kewajiban Pemungut terhadapnya, seperti :
“(1) Pemungut harus mencatat secara bertulis bukti-bukti dan keterangan semua saksi yang hadir, dan membenarkan pemeriksaan silang terhadap setiap saksi yang hadir dan menuntut kepentingan dalam harta warisan atau yang telah dilantik sebagai wali dari orang tersebut berdasarkan  seksyen  10.  Semua  bukti  dan  keterangan  tersebut  harus  diberi  sumpah  dan ikrar. ”.
Maka pemunggut harus memastikan saksi yang dihadirkan oleh kedua-dua tergugat adalah orang yang jujur,  hal  ini karena semua  bukti  dan  keterangan yang diberikan  harus melafalkan sumpah dan ikrar.
Dengan akta ini, dapat disimpulkan bahwa setelah si mati meninggal, para ahli waris harus  mengajukan  permohonan  untuk  memperoleh  hak  mengurus  warisan,  jika  sudah melalui  proses-proses  berkaitan  harta  warisan,  barulah  mereka  dapat  menuntut  hak kepemilikan  hartanah  tersebut.  Bagaimana  mungkin  pihak  pejabat  tanah  hanya menyebutkan  nama  kedua  adik  perempuannya,  padahal  dalam  s  15(5)(d)  Akta  tersebut menyatakan  perkara  yang  harus  dipertimbangkan  dan  diperhatikan  oleh  pemungut  dalam membagikan  harta  wa risan  adalah:  “(d)  banyak  manfaatnya bagi  seseorang  budak  yang pemiliknya bersamanya adalah orang-orang yang mempunyai ikatan kekeluarga yang paling dekat dengannya.”.
Analisis Tentang Putusan Hakim: NO S4-24-215 TAHUN 1998
Penggugat  dan  kedua  tergugat  merupakan  saudara  kandung,  dimana  penggugat merupakan saudara tertua mereka. Tambahan lagi, ibu mereka yaitu mendiang Sariani bte Abdullah  telah  meninggal  pada  tanggal  6  Juli  1995.  Kemudian  tergugat  pertama  telah mengajukan  pembagian  harta  warisan  ibunya  kepada  pejabat  tanah  Gombak.  Demikian, pada  tanggal  23  November  1995  dikeluarkan  surat  perintah  agar  harta  warisan  itu  dibagi dua yaitu  tergugat pertama  dan tergugat  kedua,  sehingga  pendaftaran  peralihan  hak  milik atas  harta  warisan  tersebut  disempurnakan.  Penggugat  melalui  dakwaan  pemula  telah meminta haknya dari segi hukum Islam atas harta warisan mendiang. Penggugat mengugat bahwa  surat  perintah  administrasi  tanah  Daerah  Gombak  diperoleh  secara  tidak  wajar karena  ia tidak  sesuai  dengan  tata  cara  yang  tercantum  di  dalam  Akta  Pusaka  Kecil (Pembahagian) 1955. Pihak tergugat mengajukan bantahan permulaan yaitu penggugat telah gagal mematuhi seperti termaktub di bawah s 29 Akta tersebut dan Mahkamah Tinggi tidak memiliki yurisdiksi berkaitan harta warisan kecil, melainkan hanya bersifat rayuan saja.
Bantahan awal tergugat diterima oleh hakim dengan menegaskan bahwa Mahkamah Tinggi  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  meladani  ataupun  mendengarkan  gugatan penggugat untuk menyisihkan intruksi pembagian warisan yang dilakukan oleh administrasi tanah  Daerah  Gombak.  Kasus  yang  mengemukakan  perkara  berkaitan  dengan  harta warisan kecil yang mana ia terikat pada akta tersebut dan ianya berada di bawah yurisdiksi asal  administrasi  tanah  secara  esklusif.  Penggugat  harus  mengajukan  banding  terhadap keputusan  Administrasi  tanah  Daerah  Gombak  pada tanggal  23  November  1995,  seperti mana  diatur  dalam  s  29(1)  Akta  tersebut.  Sekalipun  penggugat  tidak  hadir  selama persidangan  di  hadapan  panitera,  penggugat  tetap  dianggap  sebagai  pihak  yang  dirugikan menurut s 29 Akta tersebut.  Selanjutnya, penggugat  harus menyatakan  nama  administrasi tanah Derah Gombak sebagai salah satu pihak dalam tindakannya apabila pelanggaran hak yang  ingin  diajukan  penggugat  adalah  satu  deklarasi  untuk  mengetepikan  perintah administrasi tanah tersebut.
Berdasarkan  affidavit-afidavit  yang  dikemukakan,  latar  belakang  kasus  ini  secara ringkasnya  adalah  seperti  berikut:  penggugat  dan  kedua  tergugat  merupakan  saudara kandung,  dimana  penggugat  adalah  saudara  tertua  mereka.  Ayah  mereka,  yaitu  mendiang Abdul Majeed, telah meninggal pada tahun delapan puluhan, sedangkan ibu mereka yaitu mendiang  Sariani  bte  Abdullah  telah  meninggal  dunia  pada  tanggal  6  Juli  1995.  Saat  itu, mendiang  memiliki  sebidang  tanah  yang  menjadi  harta  warisan,  tergugat  kedua  tinggal  di lantai bawah di salah satu dari dua buah rumah yang dibangun di sana. Nilai harga properti
tersebut  kurang  daripada  Rp.  2,087,722,760.00  (IDR)  setara  dengan  RM  600,000  (MYR). Permohonan pembagian harta warisan dibuat oleh tergugat pertama sehingga pada tanggal 23  November  1995,  surat  perintah  dikeluarkan  agar  harta  warisan  itu  dibagi  dua  antara tergugat pertama dan tergugat kedua. Setelah perintah sudah dikeluarkan maka, peralihan kepemilikan  harta  atas  hartanah  tersebut  telah  disempurnakan.  Semua  fakta  di  atas  tidak dibantah oleh kedua belah pihak.
Pada tindakan saman pemula, penggugat meminta haknya dalam pembagian harta warisan  ibunya  menurut  hukum  Islam.  Penggugat  mendakwa  bahwa  perintah  dari Administrasi  tanah  Daerah  Gombak  diperoleh  secara  tidak  wajar.  Hal  ini  karena, pendaftaran pindah hakmilik tidak mengikuti tata cara yang mencakup dalam Akta Pusaka Kecil  (Pembahagian)  1955.  Penggugat  mengatakan,  bahwa  tergugat  pertama  tidak menamakan  nama  ahli  warisnya  kecuali  nama  tergugat  pertama  dan  tergugat  kedua  serta tidak  mencantumkan  nama  penggugat  pada  saat  permohonan  diajukan.  Tanpa  diketahui namanya  ditinggalkan  dalam  pendaftaran  pindah  hakmilik  dan  tanpa  persetujuan penggugat. Padahal, penggugat baru mengetahui permohonan, pembagian, dan pindahmilik telah  disempurnakan  pada  tahun  1997  yaitu  dua  tahun  setelah  keluarnya  perintah pindahakmilik  yang  telah  disempurnakan  pada  tahun  1995.  Namun  demikian,  tergugat menyatakan  bahwa  penggugat  tidak  berhak  atas  harta  warisan  tersebut,  dengan  alasan terdapat permyataan yang disaksikan sendiri oleh penggugat. Penggugat sendiri menegaskan bahwa surat  pernyataan yang dikatakan tergugat tidak berlaku ketika pembagian hartanah dilakukan  oleh  pihak  administrasi  tanah,  bahkan  penggugat  tidak  mengetahui  secara langsung kewujudan surat pernyataan tersebut. Penggugat menegaskan, jika benar adanya surat  tersebut,  sudah  dipastikan  penggugaut  akan  dimaklumkan  oleh  administrasi  tanah sebagai orang yang mempunyai kepentingan dan hak atas harta warisan dan dipanggil untuk mendapatkan  pesetujuan  samada  penggugat  menerima  atau  menolak  isi  surat  pernyataan sesuai  dengan  apa  yang  termaktub  dalam  s  29  Akta,  yang  mengatur  tata  cara  yang  harus dipatuhi  oleh  administrasi  tanah.  Penggugat  menegaskan  jika  beliau  menolak  isi  surat pernyataan dan tidak menyetujuinya, maka pasti akan terjadi pertikaian kolateral dan pihak administrasi tanah harus mengikuti tata cara ditetapkan dalam s 14(3) Akta tersebut, yaitu saksi akan dipanggil dan dibicarakan sebelum sebarang perintah dibuat.
Pada peringkat permulaan perbicaraan tindakaan ini, jaksa tergugat membangkitkan bantahan permulaan terhubung dengan isu prosedur, untuk memudahkan kesemua pihak. Bantahan  permulaan  yang  dibangkitkan  isu-isu  prosedur  oleh  tergugat  adalah  seperti:
ketidakpatuhan  kepada  s  29  Akta;  kegagalan  membawa  administrasi  tanah  sebagai  pihak dalam  tindakan  ini;  saman  pemula  adalah  tidak  sesuai  dalam  tindakan  ini.  Manakala  isu substantive pula, tergugat telah menimbulkan isu-isu tersebut: bahwa prima facie dari pihak tergugat merupakan pemilik sah dan berdaftar hartanah seperti dalam s 340 Kanun Tanah Negara 1965 bahwa hakmilik ini tidak boleh disangkal; bahwa tergugat bersetuju mengenai kandungan  surat  akuan  ibu  mereka  dan  tidak  pernah  membantah  akan  tindakan  yang dilakukan  oleh  pihak  tergugat  untuk  merealisasikan  amanat  arwah  ibu  mereka  seperti terkandung dalam surat akuan tersebut; bahwa tergugat mengetahui kewujudan surat akuan tersebut.
Asas utama pihak tergugat yang membangkit bantahan pemula dalam isu prosedur pertama yang mana menyentuh bahwa penggugat telah gagal untuk mematuhi peruntukan di bawah s 29 Akta tersebut dan pengadilan Tinggi tidak mempunyai bidang kuasa dalam hal-hal berhubung dengan harta warisan kecil. Pihak tergugat berhujah bahwa pengadilan Tinggi  hanya  mempunyai  bidang  kuasa  rayuan  sahaya  jika  kasus  itu  terkait  dengan  harta warisan kecil, bidang asal berhubung dengan kasus ini adalah secara esklusif yang terletak dibawah bidang kuasa administrasi tanah , yang mana hartanah tersebut terletak di sesuatu kawasan harta  warisan  tersebut.  Atas  alasan bantahan  permulaan  daripada  pihak  tergugat dengan  ini  memohon  tindakan  penggugat  harus  ditolak  dengan  kos.  Tergugat  juga memberikan  penghujahannya  bahwa  isu  bidang  kuasa  di  sokong  dengan  kasus-kasus lainnya, yaitu Fatimah bte Mat Akir & Anor v Sharifah bte Haji Ahmad 7 Ors [1977] dan sebagainya.
Berdasarkan  hujahan  daripada  kedua-dua  belah  pihak,  hakim  telah  meneliti  dan membuat pertimbangan sewajarnya terhadap bantahan permulaan yang dibangkitkan oleh tergugat.  Dengan  ini,  hakim  telah  memutuskan  bahwa  bantahan  permulaan  tergugat dibenarkan, manakala permohonan penggugat adalah ditolak dengan kos. Keputusan yang telah dibuat oleh hakim, mempunyai alasan-alasan tertentu setelah mendengar dan meneliti hujah-hujah  dari  kedua  belah  pihak.  Keputusan  hakim  menolak  permohonan  penggugat jelas  bahwa  Mahkamah  Tinggi  tidak memiliki  wewenang dalam  meladani  maupun mendengarkan  gugatan  bagi mengesampingkan  intruksi  pembagian  warisan  tersebut. administrasi  tanah  dengan  mengikuti  s  3(2)  Akta  yang  menjelaskan  bahwa  harta  warisan yang bernilai kurang daripada Rp. 2,087,722,760.00 (IDR) bersamaan dengan RM 600,000 (MYR), ianya tertakluk di bawah peruntukan Akta tersebut, namun tiada pertikaian kedua- dua belah pihak atas penyataan ini. Hakim juga menyatakan bahwa pengadilan Tinggi tiak
mempunyai bidang kuasa asal untuk mendengar dan memutuskan perkara-perkara terkait denga harta warisan kecil, namun ianya mempunyai bidang kuasa rayuan seperti di bawah s 29 Akta tersebut.
Penggugat  perlu  membuat  pengajuan  banding  terhadap  keputusan  administrasi tanah  yang  terjadi  pada  tanggal  23  November  1995,  seperti tercamtum  di  bawah  s  29(1) Akta  tersebut,  menurut  penjelasan  hakim.  Namun,  hakim  juga  tidak  ketinggalan  untuk mempertimbangkan  tentang  remedi  deklarasi  yang  ada  bagi  seseorang  yang  tidak mempunyai  remedi  alternative  untuk  membetulkan  terkekilanan  atau  ketidakpuasannya. Malah penggugat menegaskan bahwa kasus-kasus yang tergugat kaitkan dalam perbicaraan ini adalah hal yang berbeda karena salah satu kasus tersebut menjelaskan bahwa penggugat dalam  kasus  ini  bukanlah  pihak  yang  terkilan  terhadap  perintah  administrasi  tanah  akan tetapi  penggugat  tidak  hadir  semasa  perbicaraan,  tidak  terlibat  dan  mengetahui  akan perintah tersebut. Namun menurut hakim,  penggugat masih merupakan pihak yang  tidak berpuashati  dan  terkilan  dengan  keputusan  administrasi  tanah.  Walaupun  penggugat bukannya  orang  yang  hadir  pada  perbicaraan  tersebut  tetapi  beliau  orang  yang berkepentingan di dalam harta warisan yang sedang dipertikaikan sekarang ini.
Hakim  telah  bersetuju  dengan  penghujahan  tergugat  yaitu  penggugat  gagal menamakan pihak dalam tindakan ini sebagaimana yang dibangkitkan oleh pihak tergugat sebagai  isu  kedua  bantahan  awal  mereka.  Sekiranya  remedi  yang  ingin  dipohon  oleh penggugat adalah satu deklarasi untuk mengenepikan perintah administrasi tanah tersebut. Hal  ini  karena,  penggugat  memohon  satu  perintah  deklarasi  bahwa  perintah  yang dikeluarkan oleh administrasi tanah adalah tidak sah karena tidak mematuhi prosedur yang diperuntukan di bawah Akta tersebut. terdapat beberapa isu yang dibangkitkan oleh kedua- dua  pihak,  namun  menurut  hakim  bahwa  bantahan  permulaan  yang  dibangkitkan  oleh pihak tergugat adalah berasa dan diterima, maka hakim berpendapat bahwa isi-isu lain tidak perlu dibincangkan lagi. (Ahmad Bin Abdul Majeed v Habibah Bte Abdul Majid & Anor, 2000)

## KESIMPULAN
Hukum  warisan  Islam  adalah  luas  dan  dikatakan  separuh  dari  ilmu,  maka  ia hendaklah  dilihat  dalam  konteks  yang  lebih  luas.  Dengan  arti  bahwa  ia  bukan  saja mengandungi  dasar-dasar  dan  peraturan  mengenai  waris-waris  dan  pembagiannya,  tetapi menyentuh setiap aspek tentang  cara memperolehi harta,  jenis harta dan  pentadbirannya,
kelahiran  dan  kematian  bahkan  susunan  keluarganya  juga.  Tegasnya,  ia  membicarakan segala aspek mengenai diri anggota keluarga selama hidupnya dan harta yang ditinggalkan sama ada dalam miliknya atau diamanahkan. Dapat dilihat kesan daripada kasus Ahmad bin Abdul Majeed v Habibah bte Abdul Majid & Anor,
Harta  warisan  itu  hanya  untuk  yang  berhak  menerima  harta  warisan  yang  telah ditetapkan  dalam  ayat-ayat  Al-Quran.  Dan  jika  berlakunya  lebihan  harta  warisan  harus didahulukan waris lelaki. Hal ini, sistem warisan Islam adalah pada hakikatnya berpandukan prinsip-prinsip  keadilan  yang  bersesuaian  dengan  kehendak  masyarakat  seluruhnya. Pengakuan  dan  jaminan  hak  bagian  masing-masing  waris  yang  diterapkan  dalam  warisan Islam samada  lelaki  atau perempuan  adalah  pengakuan terhadap  kedudukan  dan  peranan masing-masing anggota keluarga,  seimbang dengan  hak yang  ditetapkan kepadanya.  Oleh itu, menurut peneliti bahwa putusan hakim terhadap kasus yang dibicarakan tidak adil dan tidak  bersesuai  dengan  hukum  Islam  dan  undang-undang  di  Malaysia  seperti  yang  telah dibahas dalam artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Z. K. (2002). Kamus Istilah Undang-Undang Keluarga Islam. Kuala Lumpur:  Zebra Editions Sdn. Bhd.
Ahmad  Bin  Abdul  Majeed  v  Habibah  Bte  Abdul  Majid  &  Anor,  S4-24-215  (Mahkamah Tinggi November 6, 2000).
Al-Hidayah House Of Quran Sdn. Bhd. (2010). Terjemahan Al Hidayah Al Qur'an Al Karim (Rasm Uthmani) Dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Zafar Sdn. Bhd.
Awang, M. R. (1990). Undang-Undang Dan Pentadbiran Harta Pusaka Orang Islam Di Malaysia.
Selangor: Polygrapic Sdn. Bhd.
Awang,  R.  (1994). Undang-Undang  Tanah  Islam:  Pendekatan  Perbandingan. Selangor:  Dewan Bahasa dan Pustaka.
Aziz, B. (2019). Hal Ehwal Pentadbiran Harta Pusaka Di Malaysia Dan Permasalahannya. Kuala Lumpur: Institusi Kefahaman Islam Malaysia.
Ali,  W.  N.  W.  M.,  &  Ahmad,  M.  Y.  (2013).  Mekanisme  Aplikasi  Takharuj  dalam Pembahagian Harta Pusaka Kecil di Kuala Terengganu. I slāmiyyāt: International Journal of Islamic Studies, 35(2).
Jalil, F. A. (2019). Bagian Harta Warisan Perempuan Dalam AlQuran (Studi Tafsir Al-Misbah). Raden Intan Lampung: UIN.
Kassim, M. K. N. (2019). Mekanisme penentuan hak anak dalam perwarisan harta pusaka Islam di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (Doctoral dissertation, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia).
Khairuddin, K. (2020). Faktor Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Di Desa Tanah Bara Aceh. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam , 5 (2). https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.6472
Lembaga  Penyelidikan  Undang-Undang.  (2018). Akta  Pusaka  Kecil  (Pembahagian)  1955. Kuala Lumpur: Dolphins Press International.
Lembaga Penyelidikan Undang-Undang. (2018). Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965) & Peraturan-Peraturan. Kuala Lumpur: Dolphin Press International.
Mstar.  (2024,  Februari  6). Star  Media  Group .  Retrieved  from  Mstar  Urban  Versatil: https://www.mstar.com.my/lokal/viral/2024/02/06/anak-anak-bertelagah-rebut- rumah-pusaka-tanah-sekangkang-kera-wasiat-aneh-tinggalan-arwah-jadi-punca
Nadzri,  A.  A.  (2023). Harta  Berkaitan  Harta  Pusaka  Selain  Untuk  Waris  . Kuala  Lumpur: Harian Metro.
Poerwadirminta. (1985). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka.
Rahman, M. F. (2007). Bagaimana Mengurus Harta Pusaka. Kuala Lumpur: Publishing Sdn.
Bhd.
Razimi,  M.  S.  (2016).  Concept  Of  Islamic  Law  (Faraid)  In  Malaysia:  Issues  And Challengers. Medwell Journals , 1462.
Sitorus, N., Masri, D., Alfiansyah, M., & Azwa, N. (2023). Muhasabah Quran Surah An- Nisa' Ayat 7 & 8 Dengan Surah An-Nisa' 11 & 12 Dalam Permasalahan Warisan Di Kecamatan Pulau Rakyat. Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora , 115.
Suhor,  S.,  &  Awal,  N.  A.  (2007). Undang-Undang  Keluarga  (Sivil). Selangor:  Dawama  Sdn.
Bhd.