## ABSTRACT
This  study  aims  to  identify  the  shortage  of  teaching  workloads  of  teachers  and  school strategies to meet their shortcomings. This research is a case study. Primary data is collected through filling out questionnaires by the teacher, enriched with interviews and discussions. The number of questionnaires processed was 34 respondents. Data were analyzed using descriptive statistical techniques. The results of the study found that there were still many teachers  who  were  constrained  in  meeting  the  minimum  workload  so  that  they  lost  the opportunity  to  receive  professional  allowances.  One  reason  is  the  limited  number  of additional tasks. The school strategy in meeting workloads is to prioritize teachers who are already certified educators meet their workload by being given additional assignments and / or assigned to teach in other schools. It is recommended that in efforts to meet workload, teachers should look for alternative activities, either by increasing teaching hours at the original school by involving them in extra and co-curricular activities, or other schools. In addition, the five-day school program by increasing work hours at school and additional work can be an alternative to meeting the minimum workload.
Keywords : certification, workload, professional allowance, five days school .

## ABSTRAK 1
Penelitian  ini  bertujuan  mengidentifikasi  kekurangan  beban  kerja  mengajar  guru  dan strategi sekolah dalam memenuhi kekurangannya. Penelitian ini merupakan studi kasus. Data  primer  dikumpulkan  melalui  pengisian  kuesioner  oleh  guru,  diperkaya  dengan wawancara  dan  diskusi.  Jumlah  kuesioner  yang  diolah  sebanyak  34  responden.  Data dianalisis  dengan  teknik  statistik  deskriptif.  Hasil  penelitian  mendapatkan  masih  banyak guru  terkendala  dalam  pemenuhan  beban  kerja  minimal  sehingga  mereka  kehilangan peluang mendapat tunjangan profesi. Salah satu sebabnya adalah terbatasnya jumlah tugas tambahan. Strategi sekolah dalam memenuhi beban kerja adalah mengutamakan guru yang sudah bersertifikat pendidik memenuhi beban kerjanya dengan cara diberi tugas tambahan dan/atau ditugaskan mengajar di sekolah lain. Direkomendasikan dalam upaya pemenuhan beban kerja, hendaknya guru dicarikan alternatif kegiatan, baik melalui penambahan jam mengajar di sekolah asal dengan melibatkannya dalam kegiatan ekstra dan kokurikuler, atau sekolah lain. Selain itu program lima hari sekolah dengan menambah jam kerja di sekolah dan tugas tambahan dapat menjadi alternatif pemenuhan beban kerja minimal.
Kata kunci : sertifikasi, beban kerja, tunjangan profesi, lima hari sekolah.

## PROBLEMATIK PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU DAN ALTERNATIF PEMENUHANNYA (Studi Kasus di Kota Depok Provinsi Jawa Barat) 1

## THE PROBLEMATICS OF FULFILLING TEACHER’S WORK LOADS TO GET PROFESSIONAL ALLOWANCE (Case Study in Depok Municipality, West Java Province)
Simon Sili Sabon Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud simonsilisabon@yahoo.com

## J U R N A L PENELITIAN KEBIJAK AN PENDIDIKAN
Naskah diterima: 13 April 2020 direvisi akhir: 15 Juli 2020 disetujui: 16 Juli 2020 Volume 13 Nomor 1/2020
DOI      : 10.24832/jpkp.v13i1.345
Simon Sili Sabon, Problematik Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Alternatif Pemenuhannya

## PENDAHULUAN Latar Belakang dan Permasalahan
Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) pasal 14 ayat 1 dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru memiliki hak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penghasilan guru adalah memberikan tunjangan profesi guru (TPG). Pada pasal 16 ayat (2) disebutkan bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan berhak mendapatkan TPG yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok. Namun sejalan dengan itu, selain memenuhi persyaratan kualifikasi akademik minimum, guru juga harus memiliki beban kerja sekurang- kurangnya 24 jam tatap muka (JTM) per minggu untuk mata pelajaran yang diampu sesuai sertifikat pendidik yang dimiliki.
Pada  kenyataannya  masih  banyak  guru  sudah  mengantongi  sertifikat  pendidik  terkendala  untuk mendapat TPG karena mengalami kekurangan jam mengajar. Salah satu cara mengatasi, sejak 2016 Kemendikbud mencanangkan implementasi kebijakan lima hari sekolah (LHS) dengan mengharuskan guru bekerja 37,5 jam efektif per minggu. Yustinus (2016) mengemukakan bahwa guru sebagai tenaga profesional  dalam  melaksanakan  tugasnya  berkewajiban  untuk  memenuhi  jam  kerja  yang  setara dengan beban kerja pegawai lainnya yaitu 37,5 jam kerja (@ 60 menit) per minggu.
Selama ini pemenuhan tuntutan beban kerja 24 JTM/minggu dilakukan dengan mengajar di dua sekolah. Data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) tahun 2016 mencatat 44.060 guru PNS mengajar di dua sekolah karena JTM-nya di sekolah satuan administrasi pangkal (Satminkal) tidak mencapai 24 JTM per minggu. Selain itu terdapat 378 guru yang secara administrasi terdaftar di sekolah Satminkal namun mengajar di sekolah lain, artinya JTM-nya nol di sekolah Satminkal; sehingga total guru yang mengajar di dua sekolah adalah 44.438 guru (lihat: Tabel 1).
Tabel 1. Jumlah guru PNS yang mengajar pada lebih dari satu sekolah No Provinsi Jumlah guru No Provinsi Jumlah guru No Provinsi Jumlah guru 1 Aceh 1.557 13 Kalsel 857 25 Riau 815 2 Bali 722  14 Kalteng 496 26 Sulbar 171 3 Babel 191  15 Kaltim 399 27 Sulsel 2.172 4 Banten 461 16 Kaltara 61 28 Sulteng 610 5 Bengkulu 414  17 Kepri 110 29 Sultra 677 6 Gorontalo 234 18 Lampung 1.843 30 Sulut 1.882 7 Jakarta 501 19 Maluku 455 31 Sumbar 2.210 8 Jambi 738  20 Malut 176 32 Sumsel 1.639 9 Jabar 2.758  21 NTB 546 33 Sumut 3.048 10 Jateng 8.924  22 NTT 688 34 DIY 1.057 11 Jatim 6.989  23 Papua 349 12 Kalbar 547 24 Pabar 141 Nasional 44.438 Sumber data: Ditjen GTK (2016)
Yang  masih  dipertanyakan  adalah  bagaimana  guru  dapat  memenuhi  beban  jam  mengajarnya,  dan apakah kebijakan LHS dapat memecahkan permasalahan yang efektif dalam pemenuhan beban kerja guru? Di sisi lain kiranya masih perlu dicarikan alternatif tugas tambahan yang diberikan kepada guru untuk mengatasi persoalan beban kerja tersebut. Berkenaan dengan itulah paper ini diketengahkan, sebagai bagian dari hasil penelitian yang lebih luas di tahun 2017.
Berdasarkan  rumusan  permasalahan  tersebut disusun tujuan dari kajian ini sebagai berikut:
1.  Mengidentifikasi masalah kekurangan beban kerja yang dialami guru; 2.  Mengetahui  strategi  sekolah  dalam memenuhi kekurangan beban kerja guru; 3.  Mengetengahkan alternatif solusi penambahan tugas sebagai upaya pemenuhan beban kerja guru.

## KAJIAN LITERATUR Beban Kerja Guru
Istiani  (2017)  mendefinisikan  beban  kerja sebagai suatu kegiatan yang harus diselesaikan dan  menjadi  tanggung  jawab  seseorang atau  suatu  organisasi  dalam  waktu  tertentu. Tanggung  jawab  yang  harus  diselesaikan dapat  berupa  fisik,  mental  maupun  sosial. Yustinus  (2016)  mendefinisikan  beban  kerja sebagai  frekuensi  kegiatan  dari  masing-masing pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Beban kerja dicirikan sebagai sejumlah kegiatan, waktu dan  energi  yang  harus  dikeluarkan  seseorang baik  fisik  maupun  mental  dengan  memberikan kapasitasnya  untuk  memenuhi  tuntutan  tugas yang diberikan. Lebih lanjut Istiani (2017) mendefinisikan beban kerja  Guru  merupakan  kegiatan  pokok  yang harus  dilakukan  guru  karena  menjadi  peran dan  tanggung  jawabnya.  Kegiatan  pokok  guru tersebut  adalah  merencanakan  pembelajaran, melaksanakan  pembelajaran,  menilai  hasil pembelajaran,  membimbing  dan  melatih peserta  didik,  serta  melaksanakan  tugas tambahan.  Yustinus  (2016)  mengemukakan beban  kerja  Guru  merupakan  seluruh  tugas dan  kewajiban  yang  menjadi  tanggung  jawab sebagaimana  diamanatkan  dalam  peraturan perundang-undangan,  meliputi:  merencanakan pembelajaran,  melaksanakan  pembelajaran, menilai  hasil  pembelajaran,  membimbing  dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan  yang  melekat  pada  pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Jadi, beban kerja Guru merupakan seluruh tugas dan  kewajiban  yang  menjadi  tanggung  jawab guru,  meliputi  merencanakan  pembelajaran, melaksanakan  pembelajaran,  menilai  hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan yang
melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerjanya; yang harus diselesaikan atau dikerjakan dalam kurun waktu tertentu.
Wahyuni (2014) berpendapat bahwa beban kerja Guru  atau  beban  mengajar  guru  berpengaruh pada  hasilnya.  Dengan  demikian  beban  kerja guru  perlu  memiliki  suatu  ukuran  ideal  untuk mendapatkan  hasil  maksimal.  Lebih  lanjut Wahyuni  mengatakan  beban  kerja  yang menyimpang  dari  ukuran  ideal  tersebut  akan menyebabkan  timbulnya  kelelahan  fisik,  stres, tidak  konsentrasi,  pemahaman  materi  kurang optimal,  dan  ketidakpuasan.  Dengan  demikian maka sangat penting untuk menentukan beban kerja  yang  mendekati  ideal  yang  didukung dengan  bimbingan,  arahan,  pelayanan  dan bantuan  dari  kepala  sekolah  kepada  guru-guru untuk  mencapai  hasil  yang  optimal.  Ikhsan, Zakso  dan  Wahyudi  (2013)  mengemukakan terkait beban kerja guru, kepala sekolah dapat membagi  beban  kerja  seadil-adilnya  melalui musyawarah  guru  dan  kepala  sekolah  dalam bentuk pembagian beban kerja.
Fadhil  (2011)  mengemukakan  bahwa  hasil belajar  siswa  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor internal  dan  eksternal  yang  saling  berinteraksi satu  sama  lain.  Dalyono  (dalam  Fadhil,  2011) mengatakan bahwa salah satu faktor eksternal yang  mempengaruhi  prestasi  belajar  siswa adalah  faktor  guru,  meliputi  kualitas  mengajar guru,  kedisiplinan  dan  metode  mengajar  guru. Artinya  guru  setelah  menerima  tugas  dari kepala sekolah dalam bentuk beban kerja harus dapat  melaksanakan  secara  disiplin  dengan menggunakan metode mengajar yang tepat agar mendapat hasil yang maksimal. Hasil penelitian Fadhil menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang  positif  signifikan  antara  variabel  X  Mutu mengajar guru dengan variabel Y Prestasi belajar siswa.
Regulasi  yang  mengatur  beban  kerja  guru terdapat  dalam  UUGD  pasal  35  ayat  2  yang berbunyi  guru  mengajar  sekurang-kurangnya 24 JTM dan sebanyak-banyaknya 40 JTM dalam seminggu.  Di  sini  penekanan  beban  kerja  guru hanya pada pembelajaran di depan kelas, padahal beban kerja guru seharusnya mencakup semua tugas utama guru sebagai pendidik, sebagaimana tertera pada pasal 35 ayat 1 yang berbunyi: beban kerja guru mencakup kegiatan pokok guru yaitu merencanakan  pembelajaran,  melaksanakan pembelajaran,  menilai  hasil  pembelajaran,
Simon Sili Sabon, Problematik Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Alternatif Pemenuhannya
membimbing  dan  melatih  peserta  didik,  serta melaksanakan  tugas  tambahan.  Atau  menurut Kamdi (2014) mengemukakan beban kerja guru ini  dalam  enam  jenis  kegiatan  kependidikan yang  dilakukan  guru  yaitu:  (i)  merencanakan pembelajaran,  (ii)  melaksanakan  pembelajaran (kegiatan tatap muka), (iii) melakukan penilaian, (iv) membimbing kegiatan siswa, (v) melakukan pekerjaan  tambahan,  dan  (vi)  melakukan pengembangan  profesi  kependidikan.  Keenam kegiatan  tersebut  dilakukan  guru  pada  waktu jam kerja sekolah dan di luar jam kerja sekolah. Jadi beban kerja guru sebenarnya tidak melulu mengajar di depan kelas. Menurut Sinaga (2016), tuntutan UU bahwa guru harus mengajar 24 JTM per  minggu  telah  menimbulkan  suatu  situasi sangat  fenomenal  karena  tidak  semua  guru berada  pada  kondisi  yang  ideal  yang  dengan mudah mendapatkan beban kerja 24 JTM dalam seminggu.
Pemenuhan  beban  mengajar  24  JTM  per minggu kini menjadi target utama. Segala upaya ditempuh, walaupun harus mengajar ke sekolah lain.  Kalau  dulu  guru stress karena  diberikan beban  yang  banyak,  kini  agak  terbalik  banyak guru  kesulitan  memenuhi  beban  mengajar minimal  24  jam  di  sekolah  Satminkalnya. Para  guru  paham  bahwa  pemenuhan  24  jam mengajar adalah perolehan 1 kali gaji pokok yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan. Pada  akhirnya,  tuntutan  jam  mengajar  ini  juga membelenggu guru untuk dapat menumpahkan kreativitas  dan  inovasinya  dalam  mengajar. Pembelajaran  di  kelas  menjadi  kering.  Peserta didik  sebagai  konsumen  yang  wajib  mendapat layanan  maksimal  menjadi  sering  terabaikan. Keprofesionalan  guru  yang  diharapkan  dapat meningkatkan kualitas pendidikan pun akhirnya semakin  kabur  dan  tak  bisa  diukur.  Sebab, kenyataannya  keprofesionalan  guru  hanya diukur sebatas jumlah jam mengajar.
Menurut Sudarsono (2015) guru yang profesional diharuskan  memiliki  beberapa  persyaratan minimal,  antara  lain  harus  memiliki  keahlian dalam  mendidik  atau  mengajar,  mempunyai komitmen  yang  kuat  pada  pekerjaan  yang sedang  dilakukannya,  bertanggung  jawab penuh  terhadap  pekerjaan  yang  dilakukannya, mampu  berpikir  sistematis  tentang  apa  yang dilakukannya  dan  belajar  dari  pengalamannya, menguasai  secara  mendalam  materi  pekerjaan yang dilakukan, menjadi bagian dari masyarakat dalam  lingkungan  profesinya,  dan  selalu
mengembangkan  diri  secara  terus  menerus melalui  organisasi  profesi,  seminar,  internet dan lain sebagainya. Dengan demikian seorang guru  dituntut  untuk  menguasai  konsep-konsep keilmuan  dan  perekayasaan  yang  dilandasi oleh nilai-nilai etika dan moral. Konsekuensinya seorang  guru  dalam  pembelajarannya  tidak lagi  menggunakan  komunikasi  satu  arah  saja, melainkan  komunikasi  dua  arah  sehingga pembelajaran  menjadi  kondusif  yang  pada akhirnya  kreativitas  dan  potensi  peserta  didik bisa tergali.
Mendikbud  Muhadjir  Effendy  (dalam  Fadhilah, 2017)  mengatakan  bahwa  kebijakan  tentang beban  kerja  guru  ini  menjadi  persoalan  besar sekolah  di  Indonesia.  Mendikbud  menjelaskan bahwa  banyak  guru  tidak  bisa  memenuhi beban  mengajar  minimal  tersebut.  Akhirnya, tidak  sedikit  guru  yang  memilih  mencari sekolah  lain  untuk  memenuhi  syarat  24  JTM. Menurut  Mendikbud,  kebijakan  itu  tidak  bisa menjadikan  guru  bekerja  sesuai  fungsinya yang salah satunya mengajarkan karakter pada siswa.  Sistem  itu  justru  membuat  guru  hanya menganggap  sekolah  sebagai  tempat  transit, karena kegiatannya hanya datang, mengajar dan pergi.
Untuk  itu  perlu  perumusan  ulang  mengenai beban  kerja  guru.  Beban  kerja  guru  harus mencakup  semua  unsur-unsur  yang  menjadi tugas pokok seorang guru yang menggambarkan bahwa guru profesional, bukan tugas mengajar di  depan  kelas  saja.  Program  LHS  diharapkan merupakan  salah  satu  kebijakan  yang  dapat membantu tercapainya harapan tersebut.

## Kebijakan Sertifikasi
Dalam  UUGD  No.  14/2005  disebutkan  bahwa sertifikasi  guru  merupakan  upaya  peningkatan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan.  Penerapan  sertifikasi  dan pemberian  tunjangan  guru  diharapkan  dapat meningkatkan  mutu  pembelajaran  dan  mutu pendidikan  di  Indonesia  secara  berkelanjutan. Kartini  &  Kristiawan  (2019)  dalam  kajiannya menemukan  bahwa  TPG  berpengaruh  positif signifikan terhadap kinerja guru.
Muamar,  dkk  (2017)  menulis  bahwa  program sertifikasi  guru  adalah  program  yang  berisi tentang  proses  pemberian  sertifikat  pendidik untuk  guru.  Guru  yang  dinyatakan  lulus  uji
sertifikasi akan memperoleh sertifikat pendidik sebagai tenaga profesional sehingga diharapkan dapat  meningkatkan  martabat  dan  perannya sebagai  agen  pembelajaran.  Hasnariah  (2016) mengemukakan  sertifikasi  guru  bertujuan untuk:  (i)  menentukan  kelayakan  guru dalam  melaksanakan  tugas  sebagai  pendidik profesional,  (ii)  meningkatkan  proses  dan  hasil belajar,  (iii)  meningkatkan  kesejahteraan  guru, serta  (iv)  meningkatkan  martabat  guru;  dalam rangka  mewujudkan  pendidikan  nasional bermutu. Yuliandri  dan  Tahrun  (2017)  mengemukakan bahwa pemenuhan hak guru untuk memperoleh penghasilan didasari atas pertimbangan prestasi dan pengakuan atas profesionalitasnya. Dengan demikian, penghasilan dimaksud merupakan hak yang diterima oleh guru dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesian yang  ditetapkan  dengan  prinsip  penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru  sebagai  pendidik  profesional.  Hasil  kajian Yuliandri dan Tahrun menunjukkan bahwa TPG memberikan pengaruh positif pada peningkatan kompetensi guru.
Yustinus  (2016)  mengelompokkan  faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dalam dua kelompok  yaitu  intrinsik  dan  ekstrinsik.  Faktor intrinsik adalah faktor dari dalam diri karyawan dan  dibawa  sejak  mulai  bekerja,  sedangkan faktor  ekstrinsik  adalah  hal-hal  yang  berasal dari luar diri karyawan antara lain beban kerja dan  sistem  imbangan/tunjangan.  Yustinus menganalisis hubungan antara beban kerja dan sistem  tunjangan  terhadap  kepuasan  kerja. Hasil  analisisnya  menunjukkan  bahwa  dengan memberikan tunjangan khusus kepada karyawan yang  diberi  beban  kerja  tertentu  memiliki pengaruh  signifikan  terhadap  kepuasan  kerja.
Variabel beban kerja (X1) dan tunjangan khusus (X2)  memiliki  pengaruh  kuat  pada  kepuasan kerja.  Menurut  Hardianto  (2018)  kepuasan kerja  guru  sangat  penting  untuk  mewujudkan tujuan  pendidikan  yang  optimal.  Guru  yang merasa  puas  dalam  bekerja  akan  semakin bersemangat  dalam  bekerja.  Hal  ini  tentu  saja dapat  meningkatkan  kinerja  guru.  Pemberian penghargaan  yang  sesuai  dengan  harapan guru akan dapat meningkatkan kepuasan kerja. Kepuasan kerja dan kinerja pada dasarnya saling berkaitan dan dipengaruhi oleh penghargaan.
Hasnariah (2016) menulis bahwa TPG merupakan
salah  satu  bentuk  peningkatan  kesejahteraan guru  yang  berupa  tunjangan  profesi  yang besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang  diselenggarakan  oleh  Pusat  atau  Daerah pada  tingkat,  masa  kerja,  dan  kualifikasi  yang sama.
Sesuai  Pasal  15  ayat  (i)  Peraturan  Pemerintah 74  Tahun  2008  (PP  74/2008),  tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan  berikut:  (i)  memiliki  satu  atau lebih  sertifikat  pendidik  yang  telah  diberi  satu registrasi guru oleh kementerian, (ii) memenuhi beban kerja sebagai guru, (iii) mengajar sebagai guru  mata  pelajaran  dan/atau  guru  kelas pada  satuan  pendidikan  yang  sesuai  dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya, (iv)  terdaftar  pada  kementerian  sebagai  guru tetap,  (v)  berusia  paling  tinggi  60  tahun,  (vi) tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain  satuan  pendidikan  tempat  bertugas. Dari sini terlihat bahwa salah satu persyaratan bagi seorang guru menerima tunjangan profesi adalah guru tersebut harus memiliki beban kerja tertentu,  sebagaimana  tertera  dalam  UUGD, pasal 35 ayat (2) yang mengatur tentang beban kerja guru yaitu sekurang-kurangnya 24 JTM per minggu.
Saroni  dalam  Yuliandri  dan  Tahrun  (2017) mengatakan bahwa program sertifikasi guru yang bermuara pada pemberian TPG, diterapkan oleh pemerintah selain untuk meningkatkan kualitas kompetensi  dan  meningkatkan  kesejahteraan hidup guru, juga mengakui bahwa profesi guru setara dengan profesi lainnya.

## Penerapan Lima Hari Sekolah (LHS)
Indahri (2017) menulis bahwa Kemendikbud telah menerbitkan  Permendikbud  23/2017  tentang hari sekolah. Inti dari  Permendikbud ini adalah kegiatan pembelajaran di sekolah dilaksanakan selama  lima  hari  dalam  sepekan  mulai  tahun ajaran  2017/2018.  Dasar  disusunnya  kebijakan LHS  adalah  adanya  kebijakan  pemerintah di  bidang  pendidikan  yang  tertuang  dalam Nawacita  dengan  agenda  strategisnya  menata kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan  pendidikan  karakter.  Selain itu,  ada  pula  tuntutan  global  agar  pendidikan di  sekolah  dapat  menumbuhkan  karakter siswa agar dapat berpikir kritis, kreatif, mampu
Simon Sili Sabon, Problematik Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Alternatif Pemenuhannya
berkomunikasi,  dan  berkolaborasi,  agar  dapat bersaing  di  abad  ke-21.  Hal  ini  sejalan  dengan empat kompetensi yang harus dimiliki siswa yang disebut  4C,  yaitu critical  thinking  and  problem solving (berpikir  kritis  dan  menyelesaikan masalah), creativity (kreativitas), communication skills (kemampuan  berkomunikasi),  dan ability to  work  collaboratively (kemampuan  untuk bekerja sama).
Indahri dan juga Anggiet (2017) mengemukakan bahwa  ada  lima  alasan/tujuan  menerapkan kebijakan  LHS  yaitu:  (i)  agar  sekolah mempunyai  waktu  lebih  untuk  meningkatkan religiusitas, (ii) meningkatkan nasionalisme, (iii) menumbuhkembangkan  sikap  gotong  royong bersama masyarakat khususnya di akhir pekan, (iv) meningkatkan integritas diri, (v) biar mandiri. LHS  bertujuan  untuk  memperkuat  pendidikan karakter  melalui  kegiatan  intrakurikuler, kokurikuler,  dan  ekstrakurikuler.  Ada  beragam aktivitas  belajar    yang  dilakukan  dengan bimbingan  dan  pembinaan  guru.  Aktivitas tersebut dilakukan dengan tetap mengacu pada lima  nilai  prioritas  pendidikan  karakter,  yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas. Kegiatan  intrakurikuler  merupakan  kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum,  yaitu  belajar  sesuai  mata  pelajaran yang  tercantum  dalam  kurikulum  masing- masing  jenjang  pendidikan.  Menurut  Lestari dan  Sukanti  (2016),  kegiatan  intrakurikuler merupakan  kegiatan  utama  sekolah.  Sekolah diberi  kebebasan  memilih  strategi,  metode, dan teknik-teknik pembelajaran dan pengajaran yang  efektif,  sesuai  dengan  karakteristik  mata pelajaran, siswa, guru, dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah.
Kegiatan  kokurikuler  merupakan  kegiatan  yang dilaksanakan untuk penguatan atau pendalaman kompetensi  dasar  atau  indikator  pada  mata pelajaran/bidang  sesuai  dengan  kurikulum. Anggraini  (2018)  menyampaikan  bahwa kegiatan  kokurikuler  merupakan  kegiatan  yang dilaksanakan  di  luar  jam  pelajaran.  Kegiatan ini  dimaksudkan  untuk  lebih  memperdalam dan  menghayati  materi  pelajaran  yang  telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler.
Kegiatan  ekstrakurikuler  merupakan  kegiatan di  bawah  bimbingan  dan  pengawasan  sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat,  minat,  kemampuan,  kepribadian,  kerja
sama,  dan  kemandirian  siswa  secara  optimal. Fadhlyda,  Erlamsyah  dan  Daharnis  (2014) mengutarakan  bahwa  kegiatan  ekstrakurikuler merupakan  wahana  pembinaan  siswa  yang dapat  dikembangkan  sehingga  siswa  tersebut memiliki  jati  diri  dan  moral  yang  jelas.  Oleh karena  itu  sekolah  harus  dapat  mengelola  dan melaksanakan  kegiatan  ekstrakurikuler  dengan baik secara efektif dan efisien.

## Keberlanjutan Kebijakan LHS
Kemendikbud  menerbitkan  Permendikbud No.  23/2017  agar  sekolah-sekolah  memiliki landasan hukum untuk melaksanakan kebijakan LHS.  Hanya  saja  karena  kurangnya  sosialisasi maka  kebijakan  LHS  dianggap  menimbulkan kegaduhan/polemik  di  dalam  masyarakat (Indahri,  2017).  Permendikbud  ini  akhirnya gugur  dengan  sendirinya  sebagai  dasar  hukum pelaksanaan  kebijakan  LHS  setelah  terbitnya Peraturan  Presiden  (Perpres)  87/2017  tentang Penguatan  Pendidikan  Karakter  (PPK),  di  mana dikatakan  pada  Pasal  17  bahwa  pada  saat Perpres ini mulai berlaku, peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang hari sekolah dan  pendidikan  karakter  yang  bertentangan dengan Perpres ini dinyatakan tidak berlaku.
Meskipun  Permendikbud  No.  23/2017  sudah tidak  berlaku  lagi,  namun  dalam  Perpres  No. 87/2017  dikatakan  bahwa  penyelenggaraan program PPK di sekolah terus dapat dilanjutkan pelaksanaannya  tergantung  kesiapan  sekolah dan boleh dilakukan melalui program LHS atau enam  hari  sekolah  dalam  seminggu.  Dasar hukum penyelengaraan PPK tertera pada Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal dilakukan  secara  terintegrasi  dalam  kegiatan: (i)  intrakurikuler;  (ii)  kokurikuler;  dan  (iii) ekstrakurikuler.
Dengan  demikian,  faktanya  memang  banyak sekolah  menyelenggarakan  LHS.  Khusus  untuk SMP berdasarkan SK Direktur Pembinaan Sekolah Menengah  Pertama  (PSMP)  telah  ditetapkan sebanyak  271  SMP  di  seluruh  Indonesia  yang menjadi  sekolah  percontohan  melaksanakan program  PPK  tahun  2016.  Sekolah-sekolah  ini ditetapkan menyelenggarakan PPK dengan pola LHS.

## METODE PENELITIAN Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  studi  kasus  dengan menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dan kualitatif.  Penelitian  ini  diawali  dengan melakukan  pengumpulan  dan  analisis  data sekunder,  terkait  dengan  (i)  Jumlah  guru  yang mengajar pada lebih dari satu sekolah dari Ditjen GTK,  dan  (ii)  Data  SMP  percontohan  kebijakan LHS atau yang menyelenggarakan PPK dari Dit. PSMP.  Hasil  analisis  data  sekunder menjadi dasar untuk mengumpulkan data primer berupa verifikasi  di  lokasi  kajian  melalui  kegiatan:  (i) diskusi  kelompok  terpumpun  (DKT)  dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah urusan kurikulum,  dan  (ii)  penyebaran  angket  kepada guru.

## Lokasi Penelitian dan Cara Penentuannya
Tulisan  ini  merupakan  bagian  dari  studi  yang lebih luas yang dilaksanakan tahun 2017. Tulisan memusatkan  perhatian  di  Kota  Depok  sebagai studi  kasus  dengan  alasan  memiliki  6  sekolah percontohan  PPK  dan  termasuk best  practice dalam pelaksanaan LHS.

## Sampel Sekolah dan Responden
Sebagaimana  studi  aslinya,  sekolah  yang dipilih  jadi  sampel  adalah  seluruh  sekolah (tingkat  Sekolah  Menengah  Pertama  SMP) yang  ditetapkan  sebagai  sekolah  percontohan program  PPK  dengan  pola  LHS.  Setelah  itu dilanjutkan  dengan  penentuan  responden, terdiri  dari:  kepala  sekolah,  wakil  kepala sekolah  urusan  kurikulum  dan  juga  guru  mata pelajaran K-13 (tidak termasuk guru bimbingan dan penyuluhan/BP). Jumlah responden di Kota Depok untuk pelaksanaan DKT terdiri atas enam kepala  sekolah,  enam  wakil  kepala  sekolah urusan  kurikulum.  Kuesioner  diberikan  kepada seluruh  guru  di  sekolah  sampel.  Berikut  ini daftar sekolah sampel dalam studi kasus di Kota Depok: (i) SMP Islam Dian Didaktika, (ii) SMP IT Nurul  Fikri,  (iii)  SMP  IT  Ummul  Quro,  (iv)  SMP Putra  Bangsa,  (v)  SMPN  18  Depok,  (vi)  SMPS Islam Alhamidiyah.

## Data yang Dikumpulkan
Data yang dikumpulkan dari responden adalah: (i) rerata JTM guru (beban kerja guru), (ii) strategi sekolah  dalam  memenuhi  beban  kerja  guru, (iii)  masalah  yang  dihadapi  dalam  memenuhi kekurangan  beban  kerja,  (iv)  konsekuensi pemenuhan  beban  kerja  guru,  (v)  gambaran pemenuhan  program  LHS  dalam  pemenuhan beban  kerja,  dan  (vi)  persepsi  guru  tentang kegiatan-kegiatan  guru  yang  perlu  diakui  dan dikonversi dalam sejumlah JTM tertentu berikut alasannya.

## Teknik Analisis Data
Data  kuantitatif  yang  berhasil  dikumpulkan diolah  dan  dianalisis  secara  deskriptif menggunakan  tabel  frekuensi  dan  grafik.  Data kuantitatif  diperkaya  dengan  data  kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara, DKT, dan literatur yang relevan.

## HASIL  DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Responden
Jumlah  guru  yang  mengisi  kuesioner  di  Kota Depok  sebanyak  34  orang.  Seluruh  guru  yang mengisi  kuesioner  sudah  memiliki  kualifikasi pendidikan  sarjana.  Guru  tersebut  sudah memiliki  pengalaman  mengajar  17  tahun. Responden terdiri atas 35,3 persen guru PNS dan sisanya 64,7 persen guru non PNS. Dari seluruh responden sebanyak 79,4 persen (27 guru) sudah memiliki sertifikat pendidik, sisanya 22,6 persen belum memiliki sertifikat pendidik. Dari 27 guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 21  guru  (77,8  persen)  memenuhi  persyaratan beban kerja minimal 24 JTM dan menerima TPG, sisanya 22,2 persen tidak menerima TPG karena mata pelajaran yang diampu tidak linear dengan sertifikat pendidiknya dan beban kerja guru yang belum mencukupi 24 jam/minggu. Dari 21 guru yang  menerima  TPG,  sebanyak  12  guru  (57,1 persen)  JTM  minimalnya  terpenuhi  di  sekolah Satminkalnya  sedangkan  9  guru  (42,9  persen) JTM  minimalnya  tidak  terpenuhi  di  sekolah Satminkal.  Dari  9  guru  yang  tidak  terpenuhi JTM minimalnya di sekolah Satminkal, sebanyak 7  guru  (77,8  persen)  memenuhinya  dengan mengajar di sekolah lain, sedangkan sisanya 22,2 persen  memenuhi  dengan  mengerjakan  tugas tambahan.
Simon Sili Sabon, Problematik Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Alternatif Pemenuhannya

## Beban Kerja Guru
Masalah  yang  dihadapi  guru-guru  dalam perhitungan  beban  kerja  guru  adalah perhitungan  yang  hanya  membatasi  terhadap pelaksanaan  pembelajaran  (mengajar  di depan  kelas)  dan  melakukan  tugas  tambahan, sebaliknya  mengabaikan  tugas  lainnya  berupa perencanaan  pembelajaran,  menilai  hasil pembelajaran,  dan  membimbing  dan  melatih peserta  didik.  Hal  ini  mengakibatkan  banyak guru kesulitan untuk memenuhi tuntutan beban kerja minimal 24 JTM.
Isu  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  bidang pendidikan, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) 15/2005 tentang SPM pendidikan dasar di kabupaten/kota, dalam pasal 2 ayat (2) poin b. butir 5 dikatakan bahwa salah satu bentuk pelayanan minimal di tingkat satuan pendidikan  adalah  “setiap  guru  tetap  bekerja 37,5  jam  per  minggu,  termasuk  merencanakan pembelajaran,  melaksanakan  pembelajaran, menilai  hasil  pembelajaran,  membimbing  dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan. Isu ini sejalan dengan kebijakan LHS, karena dengan LHS guru dapat bekerja 37,5 jam per  minggu  sebagaimana  layaknya  jam  kerja ASN.  Dengan  LHS  guru  dapat  mengerjakan seluruh tugasnya, tapi belum menjadi alternatif pemenuhan  beban  kerja  sesuai  UU  bagi  guru agar dapat menerima TPG.
Selanjutnya  UUGD,  pasal  35  ayat  (2)  mengatur tentang  beban  kerja  guru,  yaitu  sekurang- kurangnya 24 JTM dan sebanyak-banyaknya 40 JTM  dalam  satu  minggu.  PP  74/2008  tentang Guru,  pasal  52  ayat  (1)  mempertegas  bahwa beban  kerja  guru  mencakup  kegiatan  pokok yaitu  (i)  merencanakan  pembelajaran,  (ii) melaksanakan  pembelajaran,  (iii)  menilai  hasil pembelajaran,  (iv)  membimbing  dan  melatih peserta  didik,  dan  (v)  melaksanakan  tugas tambahan  yang  melekat  pada  kegiatan  pokok sesuai  dengan  beban  kerja  guru.  Selanjutnya pasal  52  ayat  (2)  menegaskan  bahwa  istilah tatap  muka  berlaku  untuk  pelaksanaan  beban kerja  guru  yang  terkait  dengan  pelaksanaan pembelajaran.  Beban  kerja  guru  melaksanakan pembelajaran  paling  sedikit  24  JTM  dan  paling banyak  40  JTM  dalam  satu  minggu  tersebut merupakan  bagian  jam  kerja  pegawai  yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 jam kerja dalam satu minggu.
Namun  data  memperlihatkan  (Tabel  1),  masih
terdapat  banyak  guru  yang  kekurangan  beban kerja  minimalnya  dan  mereka  memenuhinya dengan  mengajar  di  sekolah  lain.  Dari  Tabel  1 tercatat sebanyak 44.438 guru PNS dari tingkat TK/PAUD  hingga  SMA/SMK,  yang  kekurangan JTM di sekolah Satminkal dan mereka memenuhi kekurangan  beban  kerja  tersebut  dengan mengajar  di  sekolah  lain.  Sesuai  fokus  studi yaitu khusus guru SMP, maka tercatat sebanyak 25.820 guru yang harus mengajar pada lebih dari satu sekolah karena mereka kekurangan beban kerja di sekolah Satminkal. Ketika dibandingkan dengan jumlah guru PNS SMP di Indonesia yaitu sebanyak  307.829  (Pusat  Data  dan  Statistik Pendidikan  dan  Kebudayaan,  2016)  maka persentase guru SMP PNS yang mengajar di lebih dari satu sekolah adalah 8,4 persen.  Dalam tabel berikut  disajikan  jumlah  guru  yang  mengajar pada >1 sekolah di Kota Depok dan juga rerata JTM/minggu di sekolah Satminkal dan di sekolah lainnya. Tabel 2. Jumlah Guru yang Mengajar pada >1 Sekolah dan Rerata JTM/minggu Lokasi sampel Jumlah guru JTM/minggu Sekolah Satminkal Sekolah lain Total Kota Depok 29 13,1 17,6 29,3 Nasional 25.820 14,6 12,3 26,9 Sumber: Ditjen GTK 2016 (Hasil olahan)
Berdasarkan  Tabel  2,  rerata  JTM/minggu  di sekolah  Satminkal  dari  guru  yang  mengajar pada >1 sekolah di Kota Depok yaitu 13,1 JTM/ minggu.  Rerata  JTM/minggu  ini  lebih  rendah dari  tuntutan  beban  kerja  minimal  sehingga guru-guru  yang  sudah  memiliki  sertifikat pendidik  tidak  akan  dapat  menerima  TPG.  Di Kota  Depok,  jumlah  guru  yang  mengajar  pada >1 sekolah adalah sebanyak 29 orang. Jika guru- guru  tersebut  sudah  disertifikasi  maka  mereka akan kehilangan peluang mendapat TPG, kecuali mereka mendapat tugas tambahan dari kepala sekolah  yang  diakui  setara  dengan  sejumlah JTM tertentu oleh pemerintah seperti menjadi kepala  laboratorium  atau  kepala  perpustakaan sebagaimana  disebutkan  dalam  PP  74/2008 tentang Guru. Selain dengan cara memberikan tugas  tambahan  kepada  guru,  cara  lain  yang
ditempuh  adalah  mengajar  di  sekolah  lain asalkan  JTM  di  sekolah  Satminkalnya  minimal 6  JTM,  sebagaimana  tuntutan  Permendiknas 35/2010  tentang  petunjuk  teknis  pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.
Kenyataan  masih  ada  guru  yang  kekurangan beban  kerja.  Oleh  karena  rerata  JTM  guru  di sekolah Satminkal adalah 14,6 JTM, maka rerata kekurangan  beban  kerja  guru  untuk  mencapai beban  kerja  minimal  adalah  sebesar  9,4  JTM. Sesungguhnya kekurangan JTM ini dapat dipenuhi guru  dengan  mengerjakan  tugas  tambahan, namun karena jumlah tugas tambahan terbatas maka  solusi  yang  ditempuh  adalah  dengan mengajar di sekolah lain. Namun cara kedua ini banyak  menuai  kritikan.  Jika  sekolahnya  dekat mungkin  tidak  terlalu  bermasalah,  sebaliknya jika lokasi sekolah itu berjauhan. Studi tentang pemenuhan beban kerja guru (Pusat Penelitian Kebijakan  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Puslitjakdikbud),  2016)  menemukan  bahwa terdapat  permasalahan-permasalahan  berikut ketika guru harus mengajar pada >1 sekolah: (i) harus  bersaing  dengan  guru  lainnya,  (ii)  harus mengeluarkan biaya ekstra baik tenaga maupun dana  untuk  mencapai  sekolah  lain,  (iii)  resiko terjadi  kecelakaan  cukup  tinggi  karena  guru harus melakukan perjalanan jauh, (iv) berpotensi menyebabkan  kelelahan,  (v)  guru  kehilangan waktu  untuk  mempersiapkan  pembelajaran keesokan hari, (vi) waktu guru untuk mengurus keluarganya  juga  berkurang,  (vii)  guru  tidak memiliki waktu untuk mengembangkan diri dan sebagainya.

## Strategi Sekolah Dalam Memenuhi Kekurangan Beban Kerja Guru
Kinerja  guru  sebagai  ASN  diatur  dalam  (i) Permenpan  RB  16/2009  tentang  Jabatan Fungsional  Guru  dan  Angka  Kreditnya,  (ii) Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN No.  03/V/PB/2010  dan  No.  14/2010  tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan  Angka  Kreditnya,  (iii)  Permendiknas  No. 35/2010  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan Jabatan  Fungsional  Guru  dan  Angka  Kreditnya, dan  (iv)  Buku  pedoman  Penilaian  Kinerja Guru  (PKG)  dan  Pengembangan  Keprofesian Berkelanjutan  (PKB)  (Pusat  Pengembangan Profesi Pendidik, 2012).
Kota Depok tidak membuat regulasi khusus atau menetapkan strategi tertentu untuk membantu guru dalam memenuhi beban kerja minimalnya.
Sekolah juga sama. Kalaupun sekolah membuat suatu  regulasi  tertentu  terkait  pemenuhan beban  kerja  minimal,  itu  hanyalah  semacam peraturan tata tertib sekolah yang hanya berlaku di internal sekolah saja. Faktanya adalah bahwa sekolah  selalu  berusaha  mengikuti  ketentuan/ regulasi yang ditetapkan Pusat.
Di  tingkat  sekolah  umumnya  kepala  sekolah sudah  memiliki  sertifikat  pendidik  dan menerima  TPG  karena  sebagai  kepala  sekolah tidak  diwajibkan  untuk  mengajar,  sebagaimana diatur  dalam  PP  19/2017  tentang  Perubahan atas PP 74/2008 tentang Guru pasal 54 ayat (1) yang  mengatakan  bahwa  beban  kerja  kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
Selanjutnya  strategi  pemenuhan  beban  kerja guru oleh kepala sekolah adalah sebagai berikut. Kepala  sekolah  memberi  prioritas  kepada  guru yang  sudah  mendapat  sertifikat  pendidik  agar mengajar  24  JTM/minggu  sehingga  membuka kesempatan  mendapat  TPG.  Jika  JTM  yang tersedia  terbatas,  maka  guru-guru  yang  sudah bersertifikat  pendidik  namun  JTM-nya  tidak mencapai  24  JTM;  kepada  guru-guru  seperti ini  diberi  prioritas  mendapat  tugas  tambahan yang  dapat  diekuvalensi  dengan  JTM  tertentu agar terpenuhi beban kerja minimal. Jika upaya maksimal  sudah  dilakukan  namun  tetap  saja ada  guru  yang  tidak  memenuhi  beban  kerja minimalnya,  maka  guru  ditugaskan  untuk mengajar di sekolah lain.
Kebijakan  tentang  pemenuhan  beban  kerja dengan  menugaskan  guru  mengajar  di  sekolah lain  sudah  sejak  lama  dilakukan.  Pelaksanaan kebijakan  ini  ditemukan  dalam  studi  di Puslitjakdikbud sebelumnya yaitu studi tentang Sertifikasi  Guru  tahun  2013.  Dalam  studi tersebut ditemukan bahwa sebagian besar guru memenuhi beban kerjanya dengan mengajar di dua sekolah. Jumlah guru yang mengajar di dua sekolah dan rerata JTM di sekolah kedua dalam studi tersebut disajikan sebagai berikut.
Gambar 1.  Persentase guru mengajar di > 1 sekolah (N=3.212) (Puslitjakdikbud, 2013)
Simon Sili Sabon, Problematik Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Alternatif Pemenuhannya
Gambar 2.  Jumlah Jam Mengajar Guru Di Sekolah Lain (Puslitjakdikbud, 2013)
Tabel 3. Beban Kerja Guru dan Konversi Kegiatan dalam JTM di Sebuah Sekolah Swasta No Nama*) Konversi Total Beban Kerja Mi- nus Mengajar Walas Piket Staf BPI PJ remedial/ pen- gayaan inspi- rasi Adm 1 BHP 24 4 4 2 2 4 40 2.5 2 LF 22 4 1 2 2 2 4 37 -0.5 3 DY 25 4 4 2 2 4 41 3.5 4 IP 23 4 2 2 2 4 37 -0.5 5 INSR 21 4 2 2 2 2 4 37 -0.5 6 EW 21 4 2 2 2 2 4 37 -0.5 7 A 20 7 2 2 2 4 37 -0.5 8 HR 25 2 2 2 2 4 37 -0.5 9 SK 25 4 2 2 2 4 39 1.5 10 YH 20 4 1 4 2 2 4 37 -0.5 11 FAC 20 4 5 2 2 4 37 -0.5 12 WW 20 5 4 2 2 4 37 -0.5 13 YK 20 3 4 2 2 2 4 37 -0.5 14 IN 20 4 1 4 2 2 4 37 -0.5 15 K 18 4 1 4 2 2 2 4 37 -0.5 16 MA 20 4 3 2 2 2 4 37 -0.5 17 MK 18 7 2 4 2 4 37 -0.5 18 In 18 4 3 4 2 2 4 37 -0.5 19 Ir 25 4 2 2 4 37 -0.5 20 AS 20 5 4 2 2 4 37 -0.5 21 Rb 24 4 3 2 2 4 39 1.5 22 Rs 20 7 2 2 2 4 37 -0.5 23 T 24 5 2 2 4 37 -0.5 Keterangan: *) Untuk menjaga privacy , nama guru disingkat dengan inisiasinya saja
BPI  =  Bina  Pribadi  Islam  semacam  pendidikan  akhlak/budi  pekerti;  umumnya  diekuivalensikan setara 2 JTM/minggu
PJ =  penanggung  jawab  kegiatan,  contoh:  ekstrakurikuler,  perpustakaan,  laboratorium,  palang merah remaja (PMR), pasukan pengibar bendera (Paskib), pramuka, literasi, minat bakat siswa, pembina osis dan sebagainya; penanggung jawab kegiatan ini umumnya diekuivalensikan setara dengan 2 JTM/ minggu.
Staf  =  Staf/anggota  tim  pengembang  misalnya  (i)  Kurikulum  meliputi  penilaian,  KBM,  SDM  dan sebagainya, dan (ii) Kesiswaan meliputi minat bakat siswa, ekstrakurikuler dan sebagainya; kegiatan ini umumnya diekuvalensi setara 4 JTM per minggu Dalam paragraf di atas disajikan bagaimana sebuah sekolah swasta mengupayakan agar guru-gurunya tidak perlu mencari tambahan JTM di luar sekolah untuk meningkatkan penghasilannya namun tetap berkonsentrasi dan fokus mengajar dan berbakti di satu sekolah saja agar dapat meningkatkan mutu sekolah.  Dengan cara ini guru jadinya bekerja sekitar 37,5 JTM per minggu yang dapat disetarakan dengan  beban  kerja  seorang  ASN.  Sayangnya  kegiatan  sekolah  yang  dapat  diekuivalensi  ini  hanya berlaku di tingkat sekolah/yayasan saja, tidak diakui di tingkat nasional sehingga di sekolah-sekolah tertentu  masih  banyak  guru  baik  di  negeri  maupun  swasta  memenuhi  beban  kerja  minimalnya
Dari  gambar  2  dikalkulasi  rerata  JTM,  median, modus,  JTM  minimal  dan  maksimal  di  sekolah lain.  Hasilnya:  N  =  409  (12,7%),  rerata  JTM =  11.39,  median  =  12,  modus  =  12,  Standar deviasi 6,36, JTM minimal 1, dan JTM maximal 40. Jadi terdapat 12,7 persen guru mengajar di dua sekolah, dengan rerata JTM-nya di sekolah kedua adalah 11,39. Jadi sudah sejak lama ada banyak  guru  yang  mengajar  di  dua  sekolah. Oleh  karena  penarikan  sampel  studi  tersebut adalah secara random, maka hasil studi tersebut dapat  digeneralisasi  sehingga  dapat  dikatakan bahwa  secara  nasional  terdapat  sekitar  12,7 persen  guru  mengajar  pada  lebih  dari  satu sekolah. Dari gambar 2 terlihat banyak guru yang mengajar lebih dari 24 JTM di sekolah lain; hal ini menunjukkan  bahwa  banyak  guru  yang  beban kerjanya  melebihi  beban  kerja  minimal  yang dipersyaratkan.  Namun  demikian  guru-guru yang JTM-nya di atas 24 JTM di sekolah kedua umumnya adalah guru-guru non PNS. Guru non PNS  memang  banyak  yang  mengajar  dengan beban  kerja  yang  tinggi  karena  umumnya  gaji mereka rendah dan mereka dibayar berdasarkan jumlah JTM yang mereka ajarkan. Jadi berbeda dengan  guru  PNS  yang  umumnya  mengajar  di sekolah  lain  karena  ingin  memenuhi  tuntutan beban kerja minimal untuk mendapat TPG, guru non PNS mengajar di sekolah lain karena ingin meningkatkan penghasilannya.
Mengajar  melebihi  beban  kerja  minimal  pasti melelahkan,  apalagi  harus  mengajar  di  dua
sekolah yang mungkin letaknya berjauhan sudah pasti  sangat  melelahkan,  sehingga  guru  tidak akan  maksimal  dalam  mentransfer  ilmunya kepada  peserta  didik.  Menyadari  hal  ini  maka terdapat  sekolah  swasta  di  Kota  Depok  yang membuat  aturan  yang  melarang  gurunya mengajar di sekolah lain dengan tujuan supaya guru  tetap  berkonsentrasi  mengajar  di  satu sekolah saja.
Supaya  guru  tetap  berkonsentrasi  mengajar  di satu  sekolah  saja  maka  sekolah  menetapkan dan  mengkonversi  semua  kegiatan  yang dilakukan  di  sekolah  dalam  sejumlah  JTM tertentu.  Berikut  ini  disajikan  sebuah  praktek baik  di  sekolah  swasta  yang  mengekuivalensi setiap kegiatan yang dilakukan guru di sekolah. Sekolah mengupayakan agar setiap guru dapat bekerja  sebagai  layaknya  seorang  ASN  yang dipersyaratkan  bekerja  37,5  jam  per  minggu. Dengan  demikian,  setiap  guru  diupayakan bekerja  dengan  beban  kerja  yang  kurang  lebih sama  atau  diatur  sedemikian  sehingga  guru tidak  lagi  memiliki  waktu  lebih  untuk  mencari tambahan JTM di luar. Bahkan sekolah/yayasan melarang  gurunya  untuk  tidak  boleh  mengajar pada  lebih  dari  satu  sekolah  dengan  sanksinya guru  akan  diberhentikan  kontrak  kerjanya. Berikut  disajikan  beban  kerja  setiap  guru  di sebuah  sekolah  swasta  milik  yayasan  yang membagi  beban  kerja  berimbang  antara  satu guru dengan yang lain untuk semua kegiatan di sekolah.
Simon Sili Sabon, Problematik Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Alternatif Pemenuhannya
atau  meningkatkan  penghasilannya  dengan mengajar  pada  >1  sekolah.  Kasus  di  Depok  ini menjadi praktek baik yang dapat menjadi model pelaksanaan LHS sebagai alternatif pemenuhan beban kerja guru.
Selanjutnya  di  sekolah  tertentu  khususnya  di sekolah swasta milik yayasan sudah ada banyak sekolah  yang  ditunjuk  pemerintah  menjadi sekolah  percontohan  pelaksana  PPK  yang dikemas  pelaksanaannya  dalam  program  LHS. Caranya sekolah membuat jadwal sekolah dalam 5 hari per minggu dari Senin-Jumat sedangkan Sabtu  dan  Minggu  libur.  Program  sekolah  ini sejalan dengan kebijakan LHS bahwa guru dapat memenuhi beban kerjanya melalui LHS dengan mengerjakan PPK. Meskipun kebijakan LHS telah menimbulkan  polemik  sehingga  Pemerintah menerbitkan Perpres 87/2017 yang membatalkan pelaksanaannya namun sekolah swasta tertentu tetap  menyelenggarakan  LHS;  pertama  karena manfaat  dari  LHS  yang  dirasakan  sekolah  dan kedua karena dalam Perpres 87/2017 dikatakan bahwa penyelenggaraan PPK boleh melalui lima atau enam hari sekolah.
Kebijakan  LHS  ini  diyakini  memperkuat pendidikan  keluarga  sebagaimana  disampaikan oleh  Direktur  Pembinaan  Pendidikan  Keluarga Kemendikbud,  dengan  LHS  para  orangtua  dan anak memiliki banyak waktu luang berinteraksi, khususnya  pada  Sabtu  dan  Minggu  (Yunita, 2017).  Dikatakannya  bahwa  libur  Sabtu  sangat tepat  buat  keluarga  karena  punya  waktu yang  cukup  untuk  berkumpul.  Manfaatnya adalah  terjadi  interaksi  komunikasi  yang  baik antara  orangtua  dan  anak  sehingga  keluarga dapat  mengembangkan  karakter  anak  sebagai pilar  utama  untuk  menentukan  kesuksesan anak  di  luar  jam  sekolah.  Untuk  itu  orangtua memang  memiliki  waktu  yang  memadai untuk  memperhatikan  pendidikan  karakter anaknya.  Dengan  begitu  orangtua  dapat menjalin  komunikasi  dengan  anaknya  untuk tujuan  membentuk  karakter  anak.  Selain  itu, kebijakan  LHS  dinilai  baik  untuk  meningkatkan mutu  pendidikan.  Guru  akan  memiliki  banyak waktu  untuk  menyusun  Rencana  Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Selama ini RPP masih suka di-copy paste saja oleh guru sehingga bilamana guru  mempunyai  waktu  dapat  meningkatkan kualitas pembelajaran.
Sekolah-sekolah  yang  menjadi  percontohan merasakan  manfaat  dari  LHS.  Guru-guru
mempunyai  waktu  cukup  untuk  menyusun RPP dan menyelesaikan tugas-tugasnya seperti mengoreksi ulangan anak di sekolah tanpa guru harus  membawa  tugas-tugas  sekolah  untuk dikerjakan  di  rumah,  sehingga  di  rumah  guru dapat  menggunakan  seluruh  waktunya  untuk mengurus  keluarganya.  Jadi  LHS  sesungguhnya menjadi  salah  satu  alternatif  yang  tepat  bagi guru untuk memenuhi beban kerja minimalnya untuk  mendapat  TPG.  Dengan  LHS  guru  tidak perlu lagi mencari tambahan JTM di luar sekolah untuk memenuhi JTM minimalnya.
Dalam  studi  lainnya  (Sinaga,  2016)  ditemukan bahwa  banyak  guru  kesulitan  untuk  mengajar di  dua  sekolah  sehingga  mereka  terpaksa memenuhi beban kerjanya dengan cara mengajar mata pelajaran lainnya yang tidak sesuai dengan latar  belakang  pendidikan  akademisnya, sehingga  menghadapi  risiko  kehilangan  haknya untuk menerima TPG. Dengan demikian memang perlu  dicarikan  solusi  yang  tepat  yang  tidak bertentangan  dengan  regulasi  agar  guru  tetap dapat menjaga peluangnya menerima TPG.
Pada  Tabel  3  diutarakan  bagaimana  upaya sekolah  swasta  melaksanakan  LHS.  Guru-guru yang  kekurangan  JTM  dapat  memenuhi  beban kerja minimalnya dengan mengerjakan berbagai kegiatan  sekolah  yang  mana  kegiatan-kegiatan tersebut  disetarakan  denggan  sejumlah  JTM tertentu. Oleh karena kegiatan yang diakui setara dengan  JTM  tertentu  tersebut  hanya  diakui di  tingkat  internal  sekolah  saja,  maka  dalam kajian  ini  guru-guru  yang  menjadi  responden dimintakan  pendapatnya  mengenai  bagaimana sebaiknya pembobotan kegiatan sekolah dalam JTM  yang  lebih  rasional  yang  dapat  diterima di  tingkat  nasional.  Tentunya  pendapat  guru ini  perlu  dipertimbangkan  dengan  pendapat pakar  pendidikan  atau  dibandingkan  dengan ekuivalensi JTM yang pernah ditetapkan dalam regulasi  yang  pernah  ada  sehingga  dapat ditetapkan  JTM  ekuvalensi  yang  paling  tepat yang  diterima  oleh  berbagai  kalangan.  Berikut disajikan pendapat guru tentang JTM ekuivalensi untuk  berbagai  kegiatan  sekolah  baik  yang dapat dilakukan guru di tingkat internal maupun external sekolah.
Tabel 4. JTM Ekuivalensi Kegiatan Sekolah Berdasarkan Persepsi Guru No Kegiatan sekolah n JTM ekuivalensi Min Max rerata St. dev A Internal Sekolah: 1 Wali kelas 233 1 33 4,9 4,7 2 Guru piket 164 1 12 3,3 2,2 3 Pembina OSIS 142 1 12 4,0 2,5 4 Bendahara sekolah (OSIS) 92 1 24 6,5 5,0 5 Operator TIK 106 1 40 6,0 5,8 6 Pengasuh asrama 37 1 24 6,0 5,4 7 Pembina ekstrakurikuler 149 1 12 3,1 2,1 8 Pembimbing kegiatan kokurikuler 102 1 12 3,1 2,0 B Eksternal Sekolah: 1 Koordinator/ketua Pengembangan Keprofesian Berke- lanjutan (PKB) 57 2 12 4,0 2,0 2 Tim penilai penilaian kinerja guru 67 1 12 3,8 2,4 3 Guru bina SMP Terbuka 54 2 12 4,5 3,1 4 Guru pamong SMP Terbuka 58 1 12 4,8 3,0 5 Tutor program Paket B 41 2 12 4,7 2,9 6 Tutor keaksaraan dasar/fungsional 40 2 12 4,4 3,0 7 Pengurus inti (pembina, ketua, sekretaris, dan benda- hara) MGMP 68 1 12 4,1 2,1 8 Narasumber/guru inti/instruktur/ pengampu/mentor MGMP 66 1 12 5,1 2,9 9 Tim pengembang kurikulum pada MGMP 61 1 12 5,2 3,2 10 Pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 52 2 12 4,8 2,9 11 Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 51 1 12 5,0 2,9
Dari  tabel  di  atas  terlihat  ada  kecenderungan bahwa  guru-guru  menginginkan  seluruh kegiatan  sekolah  diekuivalensikan  setara dengan  JTM  tertentu,  hanya  saja  oleh  karena kaitannya  dengan  kepentingan  guru  sehingga guru cenderung memberikan bobot yang tinggi. Dengan  demikian  maka  persepsi  guru  ini  tidak serta  merta  diadopsi  namun  perlu  pendapat pihak lain yang kompeten agar JTM ekuivalensi yang  ditetapkan  untuk  berbagai  kegiatan sekolah  dapat  diterima  berbagai  kalangan. Sebagai contoh adalah tugas sebagai wali kelas. Dalam  Permendikbud  4/2015  tugas  wali  kelas ditetapkan  sebagai  tugas  tambahan  dengan bobot  ekuivalensi  2  JTM  per  minggu,  berbeda dengan  pendapat  guru  dalam  penelitian  ini bahwa  tugas  wali  kelas  dinilai  guru  setara  4,9 JTM  per  minggu.  Untuk  itu  memang  perlu
dipertimbangkan  dengan  pendapat  lainnya, sebelum ditetapkan menjadi tugas tambahan. Jadi, sekolah-sekolah bervariasi dalam mengambil  kebijakan  pemenuhan  beban kerja  guru.  Kebijakan  yang  dibuat  umumnya disesuaikan dengan regulasi yang dibuat Pusat. Kepala  sekolah  umumnya  mengutamakan pemenuhan beban kerja 24 JTM per minggu bagi guru-guru  yang  sudah  memperoleh  sertifikat pendidik. Dengan demikian, andaikata ada guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik, namun JTM  tidak  cukup  tersedia  di  sekolah,  maka mereka  diprioritaskan  mendapat  tugas-tugas tambahan yang dapat diekuivalensikan dengan JTM  tertentu.  Andaikata  tugas  tambahan  pun tidak  mencukupi  maka  guru  diberikan  tugas untuk mengajar di sekolah lain.
Simon Sili Sabon, Problematik Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Alternatif Pemenuhannya

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Masalah  yang  masih  dihadapi  guru  adalah perhitungan  beban  kerja  guru  yang  hanya memperhitungkan  dua  dari  lima  tugas  guru dalam  rangka  menetapkan  beban  kerja  guru minimal  yang  harus  dipenuhi  untuk  mendapat TPG. Dengan demikian banyak guru terkendala dalam pemenuhan beban kerja minimal 24 JTM per  minggu.  Tugas  guru  yang  diperhitungkan hanyalah  melaksanakan  pembelajaran  dan melaksanakan  tugas  tambahan.  Oleh  karena ketersediaan  jumlah  tugas  tambahan  terbatas, maka  guru  terpaksa  mengajar  di  sekolah  lain untuk memenuhi tuntutan beban kerja minimal tersebut.
Strategi  sekolah  dalam  memenuhi  beban kerja  guru  adalah  dengan  mengutamakan menugaskan  guru  yang  sudah  mendapat sertifikat pendidik agar dapat memenuhi beban kerja  minimalnya  untuk  mendapat  TPG.  Guru yang  sudah  bersertifikat  pendidik  diutamakan untuk  mengajar  minimal  24  JTM  di  sekolah Satminkal. Jika JTM-nya masih kurang maka guru akan diberi tugas tambahan yang diekuivalensi dengan  JTM  agar  dapat  terpenuhi  beban  kerja minimalnya.  Jika  memang  sudah  tidak  ada pilihan  lain  barulah  guru  ditugaskan  mengajar di sekolah lain, meski kadang berisiko bagi guru. Di sekolah swasta umumnya guru dilarang untuk mengajar di sekolah lain, kecuali sekolah lain itu juga menjadi binaan/milik yayasan. Untuk tetap berada di sekolah dan bekerja selama 37,5 JTM per minggu, guru diberi tugas tambahan untuk memenuhi beban kerja guru. Kegiatan-kegiatan guru  yang  belum  diekuivalensi  ditetapkan ekuivalensinya  dan  dilakukan  oleh  guru  agar tetap  dapat  bekerja  seharian  di  sekolah  dan bekerja  5  hari  dalam  seminggu.  Guru  tidak lagi memiliki waktu untuk mengajar di sekolah lain.  Dengan  begitu  sekolah  akhirnya  dapat melaksanakan kebijakan LHS yang dicanangkan dalam  Permendikbud  23/2017.  Pembatalan Permendikbud  tersebut  kiranya  perlu  ditinjau kembali dengan membolehkan penyelenggaraan PPK dengan pola lima atau enam hari sekolah. Dengan demikian LHS dapat menjadi salah satu alternatif pemenuhan beban kerja guru minimal untuk mendapat TPG, karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## Rekomendasi
Bagi Pemerintah Pusat (Kemendikbud): Perlu  menerbitkan  regulasi  berupa  tugas tambahan yang terekuivalen dan diakui sebagai unsur  pemenuhan  JTM,  seperti  tabel  5  di bawah.  Dengan  diformalkan  tugas-tugas  guru ini,  maka  guru-guru  yang  sudah  mendapat sertifikat  pendidik  yang  mengajar  di  sekolah yang  menyelenggarakan  PPK  baik  dengan  pola LHS atau 6 hari sekolah mendapat haknya untuk mendapat TPG. Tabel 5.   Kegiatan Guru yang Masih Perlu diekuivalensi dalam JTM tertentu dan Diformalkan No Jenis kegiatan JTM ekuivalen per minggu LHS Non LHS 1 Menjadi wali kelas 4 JTM 2 JTM 2 Membina OSIS 2 JTM 1 JTM 3 Menjadi guru piket maks. 7 JTM 1 JTM 4 Membina Ekskul: OSN, keagamaan, Pramuka, OR, Kesenian, UKS, PMR, Pencinta Alam, dan KIR masing- masing 2 JTM masing- masing 1 JTM 5 Menjadi tutor Paket A/B/C/C Kejuruan/ program pendidikan kesetaraan*) - maks. 6 JTM 6 Mengajar di sekolah lain*) - maks. 18 JTM 7 Remedial, pengayaan masing- masing 2 JTM masing- masing 1JTM 8 Administrasi**) 4 JTM - 9 Penanggung jawab kegiatan PPK 2 JTM 1JTM 10 Staf kegiatan PPK 4 JTM 2JTM 11 Bendahara sekolah 2 JTM 2JTM 12 Operator TIK 6 JTM 3 JTM 13 Pengasuh asrama 6 JTM 3 JTM 14 Koordinator/ketua Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 4 JTM 2 JTM
No Jenis kegiatan JTM ekuivalen per minggu LHS Non LHS 15 Tim penilai penilaian kinerja guru 4 JTM 2 JTM 16 Pengurus inti (pembina, ketua, sekretaris, dan bendahara) MGMP 4 JTM 2 JTM 17 Narasumber/guru inti / instruktur / pengampu / mentor MGMP 5 JTM 2,5 JTM 18 Tim pengembang kurikulum pada MGMP 5 JTM 2,5 JTM 19 Pengelola taman bacaan masyarakat (TBM) 5 JTM 2,5 JTM 20 Pengelola pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) 5 JTM 2,5 JTM *)    Bagi  sekolah  yang  menyelenggarakan  PPK dengan  pola  LHS  tidak  ada  JTM  ekuivalensi karena  guru  tidak  lagi  memiliki  waktu  untuk mengajar di sekolah lain. **)    Kegiatan  administrasi  meliputi  menyusun RPP  dan  melakukan  penilaian  (penilaian  sikap &  karya  siswa),  mempersiapkan  kegiatan  awal tatap muka, dan membuat resume tatap muka Perlu  mempertimbangkan  untuk  menetapkan sekolah penyelenggara PPK, khusus untuk yang menyelenggarakannya  dengan  pola  LHS  agar dijadikan  alternatif  pemenuhan  beban  kerja guru  sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam Permendikbud  23/2017,  karena  guru-guru  di sekolah ini sudah bekerja kurang lebih 37,5 JTM per minggu dengan mengerjakan lima jenis tugas guru sehingga guru tidak ada waktu lagi untuk mengajar  di  sekolah  lain.  Praktek  baik  di  Kota Depok dapat dicontoh. Berikut ini disampaikan semacam konsep yang dapat menjadi alternatif pemenuhan beban kerja guru khusus bagi guru Mapel di SMP. Tabel 6.  Contoh Beban Kerja Guru di SMP dengan 3 Rombel dan menerapkan K-13 Guru Mapel KBM 1) Admi- nistrasi Kokuri. wajib (remedial) Ekskul Tugas tambahan Total beban kerja Wajib (Pramuka) Pilih- an Wajib (guru piket) Yang sudah diakui Lain- nya Agama dan Budi Pekerti 9 4 2 2 1 12 2) 30 PPKn 9 4 2 2 4 3) 1 2 24 B. Indonesia 18 4 2 2 1 27 Matematika 15 4 2 2 2 1 26 IPA 15 4 2 2 1 12 2) 36 IPS 12 4 2 2 2 1 2 25 B. Inggris 12 4 2 2 2 1 2 25 Seni Budaya 9 4 2 2 4 3) 1 2 24 Penjasorkes 9 4 2 2 2 1 4 3) 24 Prakarya 6 4 2 2 2 1 12 2) 29 Catatan: 1.  Jumlah JTM minimal di SMP yang hanya memiliki 3 Rombel 2.  Ditugaskan menjadi wakil kepala sekolah/kepala perpustakaan/kepala laboratorium
3.  Mengerjakan dua kegiatan Ekskul atau dua tugas tambahan
Simon Sili Sabon, Problematik Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Alternatif Pemenuhannya

## PUSTAKA ACUAN
Anggit  F.  2017.  Inilah  5  Tujuan  Kemendikbud Tetapkan  Aturan  Sekolah  5  Hari  dalam http://hai.grid.id/Feature/Skulizm/Inilah- 5-Tujuan-Kemendikbud-Tetapkan-Aturan- Sekolah-5-Hari, diakses pada 18 September 2019. Anggraini R. 2018. Pengaruh Kegiatan Kokurikuler Dalam Mendukung Kegiatan Intrakurikuler Di SMA Negeri 1 Seputih Mataram Tahun Pelajaran  2017/2018.  Skripsi.  Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung. Budi  K.  2018.  Strategi  Jitu  Kemendikbud agar  Guru  Mendapat  Tunjangan  Profesi dalam https://edukasi.kompas.com/ read/2018/04/06/ 17070051/strategi- jitu-kemendik  bud-agar-guru-mendapat- tunjangan-profesi?page=all,  diakses  pada 15 Mei 2020. Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2016.  Data  Sekunder  Guru  PNS  yang Mengajar di Dua Sekolah. Soft File . Fadhil  A.  2011.  Pengaruh  Mutu  Mengajar Guru  Terhadap  Prestasi  Belajar  Siswa Bidang  Studi  Ekonomi  Di  SMA  Negeri  14 Tangerang.  Skripsi.  Program  Studi  Ilmu Pengetahuan  Sosial,  Jurusan  Tadris  IPS (Ekonomi)  Fakultas  Ilmu  Tarbiyah  dan Keguruan  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta. Fadhilah  U.N.  2017.  Mendikbud:  Beban  Kerja Guru  Selama  Ini  Jadi  Masalah.  https:// www.republika.co.id/berita/pendidikan/ eduaction/17/07/12/osz69i-mendikbud- beban- kerja-guru-selama-ini-jadi- masalah, diakses pada 12 Juli 2020. Fadhlyda  R.,  Erlamsyah  &  Daharnis.  2014. Pembinaan  Kegiatan  Ekstrakurikuler  di Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri  Kota Sawahlunto.  Jurnal  Konselor  Universitas Negeri Padang Volume 3, 3, 100-105. Hardianto.  2018.  Optimalisasi  Kepuasan Kerja  Guru.  Kelola:  Jurnal  Manajemen Pendidikan, Magister Manajemen Pendidikan  FKIP  Universitas  Kristen  Satya Wacana Volume: 5, 2, 190-195. Hasnariah  H.  2016.  Pengaruh  Tunjangan Sertifikasi  Guru  terhadap  Kinerja  dalam Perspektif  Islam  melalui  Motivasi  Kerja (Studi  Pada  Pondok  Pesantren  di  Kota Makassar).  Undergraduate  (S1)  thesis. Universitas  Islam  Negeri  Alauddin Makassar. Ikhsan,  Zakso  A.,  dan  Wahyudi.  2013.  Efek Beban  Kerja,  Pengalaman  Kerja,  Status Sekolah Dan Sertifikasi Terhadap Kepuasan Kerja  Guru  Di  SMA  Kota  Sambas.  Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa Pasca  Sarjana  AP,  FKIP  Universitas Tanjungpura Pontianak Volume 2, 1, 1-14 Indahri  Y.    2017.  Kebijakan  Lima  Hari  Sekolah. Kajian  Singkat  terhadap  Isu  Aktual dan  Strategis.  Majalah  Info  Singkat Kesejahteraan  Sosial  Volume  IX,  13/I/ Puslit/Juli/2017, 9-12. Istiani H. 2017.  Persepsi Guru Tentang Kendala Pelaksanaan  Beban  Kerja  Guru  Pada Beberapa Mata Pelajaran Di SMP Negeri 1 Seputih Agung. Skripsi. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung. Kamdi, W. 2014. Kinerja Guru SMK: Analisis Beban Kerja  Dan  Karakteristik  Pembelajaran. Jurnal Teknologi Dan Kejuruan Universitas Negeri Malang, Volume 37, 1, 1-12. Kartini  D.  dan  Kristiawan  M.  2019.  Pengaruh Tunjangan  Profesi  dan  Motivasi  Kerja Terhadap  Kinerja  Guru.  Kelola:  Jurnal Manajemen Pendidikan, Magister Manajemen  Pendidikan  FKIP  Universitas Kristen Satya Wacana Volume 6, 1, 25-33. Lestari  P.  dan  Sukanti.  2016.  Membangun Karakter Siswa Melalui Kegiatan Intrakurikuler Ekstrakurikuler, Dan Hidden Curriculum (di SD Budi Mulia 2 Pandeansari Yogyakarta).  Jurnal  Penelitian,  STAINU Purworejo, Volume 10, 1, 71-95.
Muamar, Darmoko P.D., Srifariyati dan Muntoha.
2017.  Dampak  Tunjangan  sertifikasi terhadap Kinerja Guru. Jurnal Madaniyah, Volume 1, XII, 21-45.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan  Minimal  Pendidikan  Dasar  Di Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 35 Tahun 2010  Tanggal  1  Desember  2010  tentang Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 4 Tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/ Pembimbingan  Bagi  Guru  Yang  Bertugas Pada  SMP/SMA/SMK  Yang  Melaksanakan Kurikulum  2013  Pada  Semester  Pertama Menjadi  Kurikulum  Tahun  2006  Pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  74 Tahun 2008 Tentang Guru. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Pusat  Data  dan  Statistik  Pendidikan  dan Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Statistik Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2015/2016. Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan,  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan.  2013.  Evaluasi  Dampak Bantuan Program Better Education through Reformed  Management  and  Universal Teacher  Upgrading (BERMUTU)  kepada KKG/MGMP dan Sertifikasi Guru terhadap Kinerja Guru. Laporan Penelitian. Pusat  Penelitian  Kebijakan  Pendidikan  dan Kebudayaan,  Badan  Penelitian  dan
Pengembangan  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan.  2016.  Kajian  Beban Kerja  Guru  (Formula  Pemenuhan  Beban Mengajar Berbasis Kompetensi Dan Kinerja Guru  Dalam  Menentukan  Tunjangan Profesi Guru). Laporan Penelitian.
Pusat  Pengembangan  Profesi  Pendidik, Badan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia  Pendidikan  dan  kebudayaan dan  Penjaminan  Mutu  Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012.  Pedoman  Pelaksanaan  penilaian Kinerja Guru. Jakarta.
Sinaga,  D.  2016.  Analisis  Beban  Kerja  Guru Dalam  Pembangunan  Pendidikan  Studi Kasus Di SMP Negeri Kecamatan Pamatang Sidamanik  Kabupaten  Simalungun.  Jurnal Saung  Guru  Universitas  Pendidikan Indonesia Bandung, Volume 8, 2, 138-163. Sudarsono. 2015. Analisis Kebijakan Pemenuhan Beban Kerja Guru SMA Negeri di Tarakan. Jurnal  Kebijakan  dan  Pengembangan Pendidikan Volume 3,  1, 111-116. Undang-Undang  Republik  Indonesia  14  Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Yuliandri J. dan Tahrun. 2017. Tunjangan Profesi Sebagai  Upaya  Peningkatan  Kompetensi Guru Untuk Mewujudkan Guru Profesional. Jurnal  Manajemen,  Kepemimpinan,  dan Supervisi  Pendidikan  (JMKSP)  Universitas PGRI Palembang Volume 2, 1, 115-126. Yunita N.W. 2017.  Kemdikbud: Manfaat Sekolah 5  Hari  Tingkatkan  Komunikasi  Ortu  & Anak  dalam  https://news.detik.com/ berita/d-3593746/kemdikbud-manfaat- sekolah-5-hari-tingkat kan-komunikasi- ortu--anak, diakses pada 4 Januari 2020. Yustinus  J.  2016.  Pengaruh  Beban  Kerja  dan Tunjangan  Khusus  terhadap  Kepuasan Kerja  Guru  SMP,  SMA  Daerah  Perbatasan dan Terpencil di Kabupaten Sintang. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka Jakarta. Wahyuni S. 2014. Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah Dan Beban Kerja Guru Terhadap Kualitas Mengajar Guru Di SMP Muhammadiyah I Sragen. Tesis. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta.