TAJDID Vol. 17, No. 1, Januari - Juni 2018 | 77

## RESPON ISLAM TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL

## Mohamad Deny Irawan
As  a  universal  religion,  Islam  has  promised  social  change  in  society. Even so, a number of Muslim and Islamic scholars have also admitted that Islam has all the conditions to rise and color the social life of the world community. This article will explain the Islamic response to social change  in  society,  including  the  role  of  fatwa  as  ijtihad  products. Religion and Social still get space in the community. At least there are 3 bargaining power positions that are given between religion and society, namely:  Religious  affairs  are  more  dominant,  community  affairs  are more dominant and compromise between religion and social society in the frame of religion and social frame. This certainly shows that religion as a response to social change as a win-win solution to community life.
Sebagai  agama  universal,  Islam  telah  menjanjikan  perubahan  sosial  di masyarakat.  Pun  demikian  dengan  sejumlah  cendekiawan  muslim  serta Islamolog ikut mengakui jika Islam memiliki segala syarat untuk bangkit dan  mewarnai  kehidupan  sosial  masyarakat  dunia.  Artikel  ini  akan menjelaskan tentang respon Islam terhadap perubahan sosial masyarakat termasuk  juga  perani  fatwa  sebagai  produk  ijtihad.  Agama  dan  Sosial masih  mendapatkan  ruang  di  masyarakat.  Setidaknya  ada  3  posisi  daya tawar yang diberikan antara agama dan masyarakat, yaitu: Urusan agama lebih dominan, urusan masyarakat lebih dominan dan kompromi antara agama dan sosial kemasyarakatan dalam bingkai agama maupun bingkai sosial.  Hal  ini  tentunya  menunjukan  bahwa  agama  sebagai  respon perubahan sosial sebagai win win solution kehidupan bermasyarakat.

## Pendahuluan
Sebagai agama universal, Islam telah menjanjikan perubahan sosial di  masyarakat.  Pun  demikian  dengan  sejumlah  cendekiawan
78 | TAJDID Vol. 17, No. 1, Januari - Juni 2018
muslim  serta  Islamolog  ikut  mengakui  jika  Islam  memiliki  segala syarat  untuk  bangkit  dan  mewarnai  kehidupan  sosial  masyarakat dunia. John L. Esposito 1 dalam karyanya yang berjudul rethinking Islam and secularism misalnya, menyebut bahwa pergerakan simbol- simbol Islam, selogan, kelompok serta munculnya aktor penggerak jihad untuk mendobrak ketidakadilan sosial menjadi amat penting dalam  proses  pergerakan  Islam  secara  umum.  Tidak  hanya  dari segi pergerakan fisik, pergerakan pemikiran juga menjadi perhatian bagi seluruh cendekiawan muslim terkhusus mereka yang bergerak di bidang-bidang praktis seperti fiqh maupun usul fiqh. Yusuf Al- Qara ḍ awī dalam bukunya berjudul Ijtihad mengemukakan urgensi pelaksanaan  ijtihad  dalam  berbagai  kesempatan  ( ḥ arakāt  al- dāimah). 2 Qara ḍ awi  menilai  bahwa  perbedaan  pola  kehidupan, kompleksitas permasalahan yang muncul hingga perubahan sosial masyarakat yang sedemikian dinamis membuat pelaksanaan ijithad sangat  penting  dan  perlu  dilaksanakan  meski,  beberapa  pihak, mempertayakan  apakah  pintu  Ijtihad  di  masa  seperti  ini  masih terbuka. 3 Itulah  mengapa  Islam  memposisikan  ijithad  sebagai sistem  perumusan  hukum  yang  sejalan  dengan  „umur‟  Islam  di masa-masa mendatang.
Berkaca  dari  perdebatan  antara  Wael  B.  Hallaq  dan  Josep Schacht tentang kemungkinan terbuka atau tidaknya pintu ijtihad, Ali  Khan  memberikan  pendapatnya.  Dalam  artikelnya  yang berjudul The Reopening of the Islamic Code: The Second era of Ijitihad , Ali
1 John  L.  Esposito,  “Rethinking  Islam  and  Secularism” quality  data  on religion (1998): 1-2 2 Yusuf  Al-Qara ḍ awī, Ijtihād  Fi  Al-Sharī‘ah  Al-Islāmiyah  Ma’a  Nadhariyyatu Ta ḥ līliyyah fi Al-Ijtihād Al-Mu‘ā ṣ ir (Kuwait: Dāru al-qalam, 1996), 100-101 3 Perdebatan  soal  apakah  pintu  ijtihad  masih  terbuka  atau  tidak  terjadi antara  Islamolog  seperti  Josep  Schacht  dan  Wael  B.  Hallaq.  Jika  Schact mengatakan  bahwa  pintu  Ijtihad  sudah  tertutup,  maka  Wael  B.  Hallaq menyatakan bahwa pintu Ijithad tidak tertutup. Josep Schacht, Introduction of to Islamic law (Oxford: Oxford University Press, 1982) , 70-75. Wael B Hallaq, “On the Origins of the Controversy about the Existence of Mujtahids and the Gate of Ijtihad” Studi Islamica, No.63 (1986) : 130-131.
TAJDID Vol. 17, No. 1, Januari - Juni 2018 | 79
Khan  mengatakan  ada  periodesasi  pelaksanaan  ijtihad.  Ali  Khan merespon  argumentasi  sejumlah  cendekiawan  muslim  yang mengatakan  tidak  semestinya  permasalahan-permasalahan  yang muncul saat ini diselesaikan dengan solusi-solusi keagamaan yang terlontar  di  masa  lalu. 4 Sebut  saja  persoalan  ekonomi,  politik hingga sejumlah diskursus hukum seperti perbudakan, gender dan diskriminasi  keagamaan  yang  sangat  dinamis,  sudah  tentu, membutuhkan landasan keagamaan yang jelas dan tegas. Ali Khan, selanjutnya, menawarkan era kedua pelaksanaan ijtihad. 5
Oleh karena itu, makalah ini akan menjelaskan tentang respon Islam terhadap perubahan sosial masyarakat termasuk juga perani fatwa sebagai produk ijtihad.

## Ijithad dan perubahan sosial

## Ijtihad sebagai Respon Perubahan
Secara bahasa, Ijtihad berasal dari kata Ja-Ha-Da yang berarti mengeluarkan  kemampuan  puncak  untuk  menghasilkan  hukum syari‟ah  yang  berasal  dari  Al-Qur‟an  dan  hadits  dengan  metode- metode  yang  telah  berlaku. 6 Secara  spesifik,  Wahbab  Zuhaili menyebut  Ijtihad  sebagai  proses  pengambilan  hukum  yang bersumber  dari  dali-dalil  yang  bersumber  dari  al-qur‟an  dan hadits. 7 Abu  Zahroh  menambahkan  ijtihad  sebagai  upaya mengeluarkan  seluruh  potensi  kemampuan  untuk  menjelaskan
4 Ali  Khan  “The  reopening  of  the  Islamic  Code:  The  Second  Era  of Ijithad” University of St. Thomas Law Journal vol.1:1 (2003): 342 5 Pada Era kedua Ijithad, metodologi ijtihad dimungkinkan untuk berubah menyesuaikan  dengan  tempat  dan  keadaan  masyarakat  tanpe  meinggalkan  2 sumber  utama  hukum  Islam  yaitu  Al-Qur‟an  dan  Sunnah.  Ali  Khan  “The reopening  of  the  Islamic  Code:  The  Second  Era  of  Ijithad” University  of  St. Thomas Law Journal vol.1:1 (2003): 384-385 6 Yusuf  Al-Qara ḍ awī, Ijtihād  fi  Al-Sharī‘ah  Al-Islāmiyah  Ma’a  Nadhariyyatu Ta ḥ līliyyah fi Al-Ijtihād Al-Mu‘ā ṣ ir, 11 7 Wahbah Zuhaili, U ṣ ūlu Al-Fiqh Al-Islāmī (Beirut: Dāru al-fikr, 1986) Juz 2, 1038
80 | TAJDID Vol. 17, No. 1, Januari - Juni 2018
hukum  dengan  segala  kekurangan  yang  dimiliki  oleh  faqih, produsen produk ijtihad, tentang fenomena hukum di masyarakat.
Ijtihad  mensyaratkan  beberapa  hal  bagi  pelaksananya,  yakni: kemampuan  untuk  memahami  bahasa  arab,  tafsir  al-qur‟an, pengetahuan tentang hadits baik sanad ataupun matan, pengetahuan tentang  Ijma‟  para  sahabat, tābi’in dan tābi’u  al-atbā’ ,  memahami qiyas  dan  mengetahui  sebab-sebab  hukum  hingga  proses ditemukannnya  sebab  hukum  („illatu  al- ḥ ukm). 8 Ada  pula  yang menambahkan  pemahaman  tentang maqā ṣ id  al-sharī’ah sebagai syarat  lain  bagi  mujtahid. 9 Kemampuan-kemampun  inilah  yang kemudian dijadikan prinsip dasar seseorang yang mengaku sebagai mujtahid.
Dalam Ijitihad, ada dua ranah kehidupan masyarakat (majālu al-ijtihād)  yang  dapat  dibahas,  yaitu:  ranah  ijithad  yang  boleh dilakukan karena tidak memiliki na ṣ yang jelas dan ada juga ranah ijtihad yang memiliki tidak boleh dilakukan. Contoh ranah ijtihad pertama  adalah  perintah  sholat  5  waktu,  puasa,  zakat,  haji, mengucapkan 2 syahadat, mencuri, minum-minuman keras hingga membunuh.  Sedangkan  untuk  ranah  ijtihad  kedua  yaitu  Ijtihad yang  dalil-dalinya  yang  penerapannya  bersifat dhanni dan  hukum- hukum yang belu tercantum dalam al-qu‟ran maupun hadits. 10
Ahmad  Raissouni  menyebut  beberapa  kemungkinan  atau penjelasan  yang  terkait  persoalan  yang  bersifat ijtihadiyah seperti: benar-salahnya  hasil  ijtihad,  kebebasan  dan  pertanggungjawaban
8 Ya ḥ ya  Muhammad, Al-ijtihād  wa  al-taqlīd  wa  al-itibā’  wa  al-nadhar (Beirut: Al-Intishār al-„arabīy, 2000) , 41
9 Pertanyaan mendasar dalam syarat ini adalah seputar pemahaman seorang mukallaf  tentang  pelaksanaan  perintah  agama.  Itulah  mengapa,  Ahmad Raissouni  dan  Muhammad  Jamāl  Bārūt  mensyaratkan  maqā ṣ id  al-sharī‟ah sebagai salah satu syarat mujtahid. Ahmad al-Raissouni and Muhammad Jamāl Bārūt, Al-Ijtihād: al-na ṣ , al-wāqi’, al-ma ṣ la ḥ a ḥ (Beirut: Dāru al-fikr, 2000), 9 10 Wahbah Zuhaili, U ṣ ūlu Al-Fiqh Al-Islāmī, Juz 2, 1052-1053
TAJDID Vol. 17, No. 1, Januari - Juni 2018 | 81
ijtihad,  serta  prirotas  dalil  atau  kemaslahatan. 11 Soal  pertama, Raissouni  menjelaskn  tentang  hadits  Rasulullah  yang mengapresiasi  pelaksanaan  ijithad  meskipun  hasilnya  tidak  tepat. Berikut hadits yang dimaksud Raissouni:
نب ديزي نيثدح ،حيرش نب ةويح انثدح ،يكلما ئرقلما ديزي نب الله دبع انثدح بيأ نع ،ديعس نب رسب نع ،ثرالحا نب ميهاربإ نب محمد نع ،دالها نب الله دبع ىلص الله لوسر عسم هنأ ،صاعلا نب ورمع نع ،صاعلا نب ورمع لىوم ،سيق
:لوقي ملسو هيلع الله « مكالحا مكح اذإ
اذإو ،نارجأ هلف باصأ ثم دهتجاف
رجأ هلف أطخأ ثم دهتجاف مكح » نب ركب باأ ثيدلحا اذبه تثدحف :لاق ، ،ةريره بيأ نع ،نحمرلا دبع نب ةملس وبأ نيثدح اذكه :لاقف ،مزح نب ورمع نع ،ةملس بيأ نع ،ركب بيأ نب الله دبع نع ،بلطلما نب زيزعلا دبع لاقو
ثم صلى الله عليه وسلم بينلا
هل
Artinya:  Rasulullah  Saw  bersabda:  “Jika  seorang  hakim memutus acara dengan berjitihad, apabila benar ia dapat 2 pahala, jika ia berijtihad kemudian salah, maka baginya satu pahala.” (HR. Bukhari Muslim) 12
Dalam hadits ini, Raissouni menggambarkan tentang potensi manusia  sebagai  seorang  mujtahid  yang  rentan  melakukan kesalahan.  Menurutnya,  ada  3  kemungkinan  bagi  mujtaahid: pertama, jika ia benar ia mendapatkan 2 pahala; kedua, jika salah ia
11 Ahmad  al-Raissouni  and  Muhammad  Jamāl  Bārūt, Al-Ijtihād:  al-na ṣ ,  al- wāqi’, al-ma ṣ la ḥ a ḥ , 12-29 12 Abī  „Abdillah  Muhammad  bin  Ismā‟īl  al-Bukhārī, Al-Jāmi’  al- Ṣ a ḥ i ḥ (Kairo:  Maktabatu  Al-Salafiyah,  tt)  Hadits  nomor  7352,  Juz  4,  372.  Imām  Al- Ḥ āfidh  Abī  Al-Husayn  Bin  Muslim  Bin  Al- Ḥ ujaj  Al-Qushayrī  Al-Naysabūrī, Ṣ a ḥ ī ḥ Muslim (Riyadh:  Baytu  al-afkār  al-dawliyah,  1998)  Hadits  Muslim  1716, 713.
82 | TAJDID Vol. 17, No. 1, Januari - Juni 2018
mendapatkan 1 pahala; dan ketiga, jika salah ia tidak mendapatkan apa-apa. 13
Sedangkan ijtihad dalam bingkai kebebasan dan pertanggungjawaban diartikan oleh Raissouni sebagai pembatasan atas  kebebasan  atau  improvisasi  berlebihan  atau  kemungkinan menabrak  aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan.  Pasalnya,  Ijtihad bagian  dari  amanat,  bahkan  dalam  beberapa  kesempatan  ijtihad lebih tinggi dari amanat itu sendiri. 14
Tidak  hanya  itu,  hubungan  antara  dalil  dan  kemaslahatan merupakan  dua  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain. Raissouni membagi 2 ranah maslahat yang dimaksudkan: pertama, ranah permasalahan yang telah jelas dalil, kepastian hukum secara jelas dan terperinci; dan kedua, permasalahan kekinian yang belum ada dalil kusus dalam al-quran dan sunnah. 15
Dengan  beberapa  penjelasan  diatas,  Ijithad  dipandang menjadi  salah  satu  model  yang  ditawarkan  oleh  Islam  sebagai respon  terhadap  perubahan  sosial.  Yusuf  Al-Qara ḍ awī memberikan  tiga  gambaran  ijithad  kontemporer,  yaitu: Taqnīn , Fatwa  dan  penelitian. 16 Yusuf  Al-Qara ḍ awī  memberikan kontribusi  dalam  menunjang  pengembangan  hukum  seperti memberikan motivasi untuk terus menerus menggali hukum Islam dan  pengembangannya;  memberikan  peluang  berijithad  bagi ulama-ulama;  memberikan  tuntunan    dan  pedoman  dalam
13 Ahmad  al-Raissouni  and  Muhammad  Jamāl  Bārūt, Al-Ijtihād:  al-na ṣ ,  al- wāqi’, al-ma ṣ la ḥ a ḥ , 12 14 Ahmad  al-Raissouni  and  Muhammad  Jamāl  Bārūt, Al-Ijtihād:  al-na ṣ ,  al- wāqi’, al-ma ṣ la ḥ a ḥ , 15-16 15 Ahmad  al-Raissouni  and  Muhammad  Jamāl  Bārūt, Al-Ijtihād:  al-na ṣ ,  al- wāqi’, al-ma ṣ la ḥ a ḥ , 29 16 Taqnin yang  dimaksud  oleh  Al-Qara ḍ awī  adalah  ijtihad  tidak bertentangan dengan ijithad yang telah dirumuskan para imam madzhab. Yusuf Al-Qara ḍ awī, Ijtihād fi Al-Sharī‘ah Al-Islāmiyah Ma’a Nadhariyyatu Ta ḥ līliyyah fi Al- Ijtihād Al-Mu‘ā ṣ ir, 134
TAJDID Vol. 17, No. 1, Januari - Juni 2018 | 83
berijithad;  dan  menjawab  tantangan  zaman  di  bidang  hukum Islam. 17

## Agama dan Sosial: Hubungan Timbal Balik
Hubungan  antara  agama  dan  masyarakat  tidak  dapat  dipisahkan satu  sama  lain.  Bahkan,  sinergi  keduanya  dibutuhkan  untuk menjamin  kehidupan  yang  lebih  baik.  Bambang  Pranowo menyebut  bahwa  masyarakat  perlu  memahami  fenomena- fenomena  yang  terjadi  di  masyarakat  sehingga  langkah-langkah untuk  mendeskripsikan,  membahas,  membandingkan  serta menganalisis aspek kehidupan sosial-keagamaan dapat dilaksanakan. 18 Bahkan, Azyumardi Azra menyebut bahwa dalam menganalisa  fenomena  masyarakat  perlu  meletakkan  posisi manusia  sebagai  teks  yang  bisa  dibaca. 19 Dalam  konteks  agama, posisi  manusia  sebagai  teks  inilah  yang  kemudian  dijadikan pedoman  dalam  mengamati  perilaku-perilaku  agama  di masyarakat.
Salah  satu  negara  yang  kondisi  sosialnya  dipengaruhi  agama maupun  sebaliknya  adalah  Nigeria  utara.  Menurut  E.  R.  Yeld, Islam di Nigeria utara mempengaruhi stratifikasi sosial masyarakat setempat.  Dalam  penelitiannya,  E.  R.  Yeld  meneliti  Sokoto, Gwandu, Kano, Katsina dan Zaria dalam yang terangkum dalam suku  Fulani-Hausa  emirates 20 dengan  kepala  suku  (the  Village Head)  merupakan  posisi  tertinggi  di  masyarakat  seiring  dengan superioritas  politik  yang  dimilikinya.  Lainnya,  posisi  pria  lebih
17 Agus  Mahfuddin,  “Ijithad  Kontemprorer  Yusuf  Al-Qaradawi  dalam pengembangan  hukum  Islam” Religi:  Jurnal  Studi  Islam volume  5,  Nomor  1 (2014):  27-41 18 M.  Bambang  Pranowo, Memahami  Islam  Jawa (Jakarta:  Pustaka  Alvabet,
2011) cet. 2, v
19 Azyumardi  Azra  dalam  kata  pengantar  buku  „memahami  Islam  jawa‟ karya  M.  Bambang  Pranowo.    M.  Bambang  Pranowo, Memahami  Islam  Jawa (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011) cet. 2, xii-xiv
20 E.  R.  Yeld,  “Islam  and  Social  Startification  in  Northern  Nigeria” The British Journal of Sociology, vol.11, no. 2 (1960): 114
84 | TAJDID Vol. 17, No. 1, Januari - Juni 2018
tinggi  ketimbang  wanita  serta  kehidupan  patrilinear  yang terhubung 3 generasi. 21 Sedangkan Islam, secara stratifikasi sosial, berada  di  posisi  paling  tinggi  diatas  kristen  dan  pagan.  hal  ini diperkuat  dengan  superioritas pengikut  Mohammedans  yang berkembang sejak abad 19 yang terhubung dengan dominiasi tenis Fulani kecuali 3 kepemimpinan yang diemban oleh Hausa. 22
Selain di Nigeria Utara, perkembangan Pakistan sebagai salah satu  negara  dengan  mayoritas  muslim  di  dunia  juga  menjadi sorotan,  terlebih  setelah  hadirnya  tokoh  Abul  A‟la  Al-Mawdūdī yang mengusung pola keadian sosial (Social Justice). Terkait ide al- Mawdūdi  tersebut,  Fazlur  Rahman  menilai  bahwa keadilan  sosial yang  digelorakan  tidak  lebih  dari  sekedar  upaya  melindungi perubahan  sisi  keIslaman  dari  versi-versi  yang  lebih  segar  (fresh version  of  Islam);  terbangunnya  perlawanan  yang  dinisiasi  oleh kalangan  Islam yang konservatif yang berdampak pada manuver- manuver politik serta eksploitasi; pekerjaan rumah bagi umat Islam adalah  menghubungkan  antara  moral-moral  keIslaman  dalam permasalahan  ekonomi. 23 Meski  demikian,  Muhammad Muslehuddin  menilai  bahwa  peranan  Islam  di  masyarakat  dapat pula  berbentuk  penerapan  sistem  hukum  Islam.  Muslehuddin menilai  bahwa  hukum  Islam  memiliki  kapasitas  untuk  menjaga rekonsilisasi yang stabil terhadap perubahan. 24
Sementara  itu,  India  juga  mengalami  hal  serupa.  Menurut Nasreen  Fazalbhoy,  relasi  antara  muslim-hindu  di  bidang  politik memberikan kekuatan terhadap identitas keagamaan
21 E.  R.  Yeld,  “Islam  and  Social  Startification  in  Northern  Nigeria” The British Journal of Sociology, vol.11, no. 2 (1960): 115
22 E.  R.  Yeld,  “Islam  and  Social  Startification  in  Northern  Nigeria” The British Journal of Sociology, vol.11, no. 2 (1960): 115
23 Fazlur Rahman, “Islam and Sosical Justice” Pakistan Forum, vol. 1, No. 1 (1970):4-5 24 Muhammad  Muslehuddin,  ”Islamic  Law  and  Social  Change” Islamic Studies, Vol.21, No. 1 (1982): 54
TAJDID Vol. 17, No. 1, Januari - Juni 2018 | 85
pemeluknya. 25 Lebih lanjut, Fazalbhoy mengatakan bahwa muslim di  India  berusaha  untuk  selalu  belajar  dan  mengamati  fenomena yang  tengah  menjadi  sorotan  masyarakat  India  seperti  identitas kelompok, sufisme dan wanita. 26
Sedangkan di Tunisia, Islam juga memberikan pengaruh sosial yang  tidak  sedikit  terutama  yang  terkait  dengan  peran  Rachid Ghannouchi  dalam  menyebarkan  Islamisme  di  Tunisia.  Rikke Hostrup  Haugbolle  dan  Fransesco  Cavatorta  mengatakan  bahwa 25  tahun  sebelum  presiden  Ben  Ali  terpilih,  Tunisia  menerapkan ekonomi neo-liberal. setelahnya, pergantian sistem  ekonomi yang kerap dilaksanakan memuncak kala Tunisia, oleh media prancis La regente de Charthage yang terbit pada 2009, dianggap sebagai negara mafia. 27 dalam  catatan  akhirnya,  Rikke  Hostrup  Haugbolle  dan Fransesco  Cavatorta  mengutip  pernyataan  seorang  psikolog bernama  Jerba,  pendukung  Enhada,  yang  mengatakan:  “You cannot Impose Islam on People. It has to be a personal choice, to com  from  the  heart,”  (Kau  tidak  bisa  memaksanakan  Islam kepada seseorang. Itu adalah pilihan personal yang datangnya dari hati).
Terkait  fenomena  yang  terjadi  di  Nigeria  Utara,  Pakistan, India dan Tunisia, dapat kita diambil garis merah bahwa hubungan timbal balik antara Islam dan sosial sangat berpengaruh. Warner J. Chanman  mengatakan  bahwa  perilaku  sosial  yang  terjadi  di masyarakat  tidak  lepas  dari  kultur  budaya  ataupun  lingkungan sosial yang berkembang di masyarakat. Pun demikian, opsi untuk memisahkan  antara  kultur  budaya  atau  sosial  tidak
25 Nasreen Fazalbhoy, ”Socilogy of Muslims in India” Economic and Political Weekly, Vol. 32, No. 26 (1997): 1547 26 Nasreen Fazalbhoy, ”Socilogy of Muslims in India” Economic and Political Weekly, Vol. 32, No. 26 (1997): 1549
27 Rikke  Hostrup  Haugbolle  and  Fransesco  Cavatorta,  “Beyond Ghannouchi:  Islamism  and  Social  Cange  in  Tunisia” Middle  East  Report, No. 262, Pull of the Possible (2012) : 22
86 | TAJDID Vol. 17, No. 1, Januari - Juni 2018
dimungkinkan. 28 Bahkan, budaya bisa menjadi salah satu motivasi seseorang  untuk  bertindak  ketimbang  hubungan  formal  yang selama ini disebut sebagai „hubungan sosial‟ itu sendiri. 29

## Indonesia: Tarik-ulur Sekulerisme
Fenomena  yang  sosial  yang  terjadi  di  Indonesia  pasca kekalahan  Basuki  Tjahaja  Purnama  dalam  pemilihan  gubernur DKI  Jakarta,  telah  merubah  peta  sosial  masyarakat  saat  ini. Kalaupun  tidak  merubah,  setidaknya,  hubungan  antara  2 kelompok  agama  terbesar  di  Indonesia,  Islam  dan  Kristen, semakin  menunjukkan  adu  kekuatan  masing-masing.  Jika komunitas muslim bergerak dengan aksi 212, 411 untuk menuntut gubernur  DKI  Jakarta  dalam  kasus  penistaan  agama  yang  diikuti dengan  kekalahan  di  Pilkada  serta  vonis    2  tahun  atas  kasus penistaan  agama, 30 maka  komunitas  masyarakat  kontra  aksi  yang dilakukan  komunitas  muslim  menganggap  kekalahan  Basuki sebagai  Pilkada  dan  vonis  2  tahun  adalah  sinyal  dari  tumbuh suburnya sikap anti-kebhinekaan, 31 intoleransi dan berkembangkanya gerakan-gerakan radikalisme di Indonesia.
Terkait gerakan-gerakan radikalisme di Indonesia, Martin van Bruinessen  mengungkapan  genealogi  kelompok  radikal  setelah presiden  Soeharto  lengser  dari  jabatannya.  Menurutnya,  ada sejumlah ideologi yang mendasari sikap-sikap radikal sepeti, Sayyid Qutb dan Ali Shari„ati yang menginspirasi gerakan revolusi  Islam di Iran. 32 tidak hanya itu, gerakan-gerakan liberalisme, yang berasal
28 Werner  J.  Chanman,  ”Culture,  Civilization,  and  Social  Change” The Sociological Quarterly, Vol. 3, No. 2 (1962): 93
29 Werner  J.  Chanman,  ”Culture,  Civilization,  and  Social  Change” The Sociological Quarterly, Vol. 3, No. 2 (1962): 94
30 https://www.theguardian.com/world/2017/may/09/jakarta-governor- ahok-found-guilty-of-blasphemy-jailed-for-two-years
31 http://news.okezone.com/read/2017/05/07/337/1685202/din- syamsuddin-siapa-pihak-yang-antikebhinekaan-dan-intoleran 32 Martin  van  Bruinessen,  “Genealogies  of  Islamic  radicalism  in  post- Suharto Indonesia” South East Asia Research, Vol.10, No. 2 (2002): 149
TAJDID Vol. 17, No. 1, Januari - Juni 2018 | 87
dari  barat  juga  dianggap  menginspirasi  gerakan-gerakan  reformis yang tertanam di pikiran mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri.  Martin  van  Bruinessen  menilai  pihak-pihak  yang terpengaruh  oleh  Barat  terinspirasi  deri  pemikiran  ne-ibnu Rushdian, Hasan Hanafi, Muhammad Abed Al-Jabiri.
Selain  radikalisme,  sisi  positif  hubungan  antara  agama  dan interaksi masyarakat di Indonesia tercermin dari sejumlah regulasi pemerintah.  Di  Indonesia,  sejumlah  regulasi  hukum  yang bernuansa  Islam  terasa  seperti  UU  No.1  tahun  1974  tentang perkawinan, UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penodaan agama, Kompilasi  Hukum  Islam,  UU  Zakat,  UU  Wakaf,  UU  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hingga RUU Penjagaan Umat Beragama dan lain sebagainya.
Mengaitkan  dengan  kasus  Basuki  diatas,  salah  satu  dampak sosial  atas  fenomena  tersebut  adalah  desakan  untuk  menghapus undang-undang  nomor  1/PNPS/1965  tentang  penodaan  agama. Penistaan/penodaan agama menjadi problem yang terjadi disetiap agama. Dalam hal ini, mempertahankan regulasi tentang penodaan agama  mutlak  diperlukan  hingga,  andaikata  muncul  kelompok masyarakat yang menghendaki penghapusan UU nomor 1/PNPS 1965, adanya perbaikan serta kontekstualitas hukum. 33
Dalam  Islam,  perbedaan  kelompok  serta  mazhab  tidak digolongkan  sebagai  perbedaan  secara  akidah.  Hal ini  tidak  lepas dari  tersedianya  pilihanmuslim  untuk  memegang  teguh  mazhab yang  yang  dipegangnya.  Di  Inggris  dan  Wales,  penistaan  agama atau sering disebut dengan Blasphemy menjadi salah satu problem yang kerap terjadi sehingga mau tidak mau, perlu diberikan payung hukum untuk melindungi penistaan agama. Menurut Mark hill dan Russel  Sandberg,  problem  penistaan  agama  menjadi  perhatian karena  berasal  bukan  dari  penentangan  terhadap  konvensi  eropa
33 M.  Atho'  Mudzhar,  “Pengaturan  kebebasan  beragama  dan  penodaaan agama  di  Indonesia  dan  berbagai  negara” kajian  putusan  Mahkamah  Konstitusi No.140/PUU-VII/2009 (2010) : 3-4
88 | TAJDID Vol. 17, No. 1, Januari - Juni 2018
tentang Hak Asasi manusia tapi lebih karena bentuk kesesatan dari sekulerisme  serta  rekaya  Sosial  yang  terjadi. 34 Kasus  pertama terkait  penistaan  agama  terjadi  pada  Taylor  tahun  1676.  Taylor mengatakan bahwa jesus adalah seorang bajingan, penipu dan oleh karena  itu  maka  jesus  tidak  saja  melanggar  peraturan  tuhan  dan agama  tapi  juga  telah  melanggar  hukum,  negara  dan pemerintah.4 35 Blasphemy  sendiri  telah  melewati  waktu  yang panjang  dalam  sejarah  kristen.  Talal  Asad  menyebut  kehadiran Blasphemy merupakan konsekuensi dari ajaran kristen yang bebas menyatakan pendapat ( freedom of Speech ) untuk kepentingan kristen sehingga  apapun  yang  dikatakan  kalangan  kristen,  meski pernyataannya  menghina  ajaran  agama  lain,  diperbolehkan.5 36
Dengan beredarnya kasus tersebut, maka tidak heran sebagaimana yang diatur dalam hukum inggris, undang-undang terkait hukuman bagi penista agama diterbitkan pada abad 17. Masih dalam konteks yang  sama,  Maka  perlu  juga  dibedakan  antara  kebebasan berpendapat dengan tindakan  enistaan atas agama.6
Indonesia,  dengan  mayoritas  masyarakat  muslimnya,  selalu mengedepankan  upaya  kerukunan  umat  beragama.  Masyarakat Indonesia,  melalu  pemerintah  selalu  mengupayakan  cara  tentang bagaimana  seorang  muslim  mampu  berkomunikasi  dengan  baik kepada  mereka  yang  non  muslim  begitu  juga  sebaliknya.  Bahkan tidak  jarang,  dengan  fakta  muslim  sebagai  mayoritas,  kaum minoritas  terkesan  meminta  lebih  dari  apa  yang  berhak didapatkannya. Menurut Mubarok, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama  Kementrian  Agama,  kesulitan  yang  dihadapi  lantaran menjalin  komunikasi  antar  umat  bergama  banyak  disebabkan
34 Mark Hill, Russel Sandberg “Blashpemy and Human Rights: An english Experience in a European Context” : 145
35 Mark Hill, Russel Sandberg “Blashpemy and Human Rights: An english Experience in a European Context” : 145
36 Talal Asad , “Free Speech, Blashpemy and Secular Criticisim: Is Critique secular? Blasphemy, Injury and Free Speech” The Towsend papers in the humanities (2009): 34-35.
TAJDID Vol. 17, No. 1, Januari - Juni 2018 | 89
persoalan keyakinan yang sifatnya sensitif dan personal. 37 Namun demikian, bagi Machasin, Staf Ahli Menteri Agama bidang hukum dan  HAM,  kerukunan  umat  bergama  masih  bisa  terjalin  asalkan menyentuh 3 pokok hal: (1) diferensi perlakuan pejabat daerah dan masyarakat kepada non muslim, (2) minimnya upaya dialog antar agama  dan  yang  terakhir  (3)  minimnya  komunikasi  antar  umat agama yang dinilai masih renggang. 38

## Penutup
Agama  dan  Sosial  masih  mendapatkan  ruang  di  masyarakat. Setidaknya  ada  3  posisi  daya  tawar  yang  diberikan  antara  agama dan  masyarakat,  yaitu:  Urusan  agama  lebih  dominan,  urusan masyarakat lebih dominan dan kompromi antara agama dan sosial kemasyarakatan dalam bingkai agama maupun bingkai sosial. Hal ini tentunya menunjukan bahwa agama sebagai respon perubahan sosial  sebagai win  win  solution kehidupan  bermasyarakat. Wallāhu A’lām bi al- ṣ awab
Daftar Pustaka
Al-Bukhārī,  Abī  „Abdillah  Muhammad  bin  Ismā‟īl. Al-Jāmi’  al- Ṣ a ḥ i ḥ (Kairo: Maktabatu Al-Salafiyah, tt)
Al-Naysabūrī,  Imām  Al- Ḥ āfidh  Abī  Al-Husayn  Bin  Muslim  Bin Al- Ḥ ujaj Al-Qushayrī. Ṣ a ḥ ī ḥ Muslim (Riyadh: Baytu al-afkār al- dawliyah, 1998)
Al-Qara ḍ awī,  Yusuf. Ijtihād  Fi  Al-Sharī‘ah  Al-Islāmiyah  Ma’a Nadhariyyatu Ta ḥ līliyyah fi Al-Ijtihād Al-Mu‘ā ṣ ir (Kuwait: Dāru al-qalam, 1996)
Al-Raissouni,  Ahmad  and  Muhammad  Jamāl  Bārūt. Al-Ijtihād:  al- na ṣ , al-wāqi’, al-ma ṣ la ḥ a ḥ (Beirut: Dāru al-fikr, 2000)
37 http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/09/20/nc749l- tiga-pokok-masalah-dalam-kerukunan-umat-beragama  acceced  20  september 2014 Pukul 14.31 WIB
38 http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/09/20/nc749l- tiga-pokok-masalah-dalam-kerukunan-umat-beragama  acceced  20  september 2014 Pukul 14.31 WIB
90 | TAJDID Vol. 17, No. 1, Januari - Juni 2018
Asad,  Talal.  “Free  Speech,  Blashpemy  and  Secular  Criticisim:  Is Critique  secular?  Blasphemy,  Injury  and  Free  Speech” The Towsend papers in the humanities (2009)
Chanman, Werner J.”Culture, Civilization, and Social Change” The Sociological Quarterly, Vol. 3, No. 2 (1962)
Esposito, John L.  “Rethinking  Islam and Secularism” quality data on religion (1998)
Fazalbhoy,Nasreen. ”Sociology of Muslims in India” Economic and Political Weekly, Vol. 32, No. 26 (1997):
Hallaq,  Wael  B.  “On  the  Origins  of  the  Controversy  about  the Existence of Mujtahids and the Gate of Ijtihad” Studi Islamica, No.63 (1986)
Haugbolle,  Rikke  Hostrup  and  Fransesco  Cavatorta.  “Beyond Ghannouchi:  Islamism  and  Social  Cange  in  Tunisia” Middle East Report, No. 262, Pull of the Possible (2012)
Khan, Ali. “The reopening of the Islamic Code: The Second Era of Ijithad” University of St. Thomas Law Journal vol.1:1 (2003)
Mahfuddin,  Agus.  “Ijithad  Kontemprorer  Yusuf  Al-Qaradawi dalam  pengembangan  hukum  Islam” Religi:  Jurnal  Studi  Islam
volume 5, Nomor 1 (2014)
Mudzhar,  M.  Atho'.  “Pengaturan  kebebasan  beragama  dan penodaaan  agama  di  Indonesia  dan  berbagai  negara” kajian putusan Mahkamah Konstitusi No.140/PUU-VII/2009 (2010)
Muhammad,  Ya ḥ ya. Al-ijtihād  wa  al-taqlīd  wa  al-itibā’  wa  al-nadhar (Beirut: Al-Intishār al-„arabīy, 2000)
Muslehuddin,  Muhammad.  ”Islamic  Law  and  Social  Change” Islamic Studies, Vol.21, No. 1 (1982)
Pranowo,  M.  Bambang. Memahami  Islam  Jawa (Jakarta:  Pustaka
Alvabet, 2011) cet. 2
Rahman,Fazlur. “Islam and Sosical Justice” Pakistan Forum, vol. 1, No. 1 (1970)
Schacht,  Josep. Introduction  of  to  Islamic  law (Oxford:  Oxford University Press, 1982)