## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174

## Volume 4, Nomor 1, 2024

## Authors
Rianda Dirkareshza

## Affiliation
UniversitasPembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email riandadirkareshza@upnvj.ac.id

## Date Submission
14 December 2023
Date Accepted 30 January 2024
Date Published 31 January 2024
DOI 10.52249 HAK  EKONOMI  DALAM  HAK  CIPTA LAGU: ANALISIS KASUS

## KONTROVERSIAL  ANTARA  BAND  DAN PARTAI POLITIK

## Abstract
The  study  employs  a  normative  juridical  method,  focusing  on primary legal resources such as prevailing laws and regulations within the national legal framework. Qualitative data processing through  descriptive  analysis  is  employed.  A  prevalent contemporary  issue  related  to  song  copyrights  is  the  rampant online piracy and plagiarism via internet platforms. Violations of copyright  are  frequently  observed  across  various  social  media platforms,  where  content  creators  publish  songs  without acknowledging  the  economic  and  moral  rights  of  the  original creators.  Legal  protection  for  song  copyrights  is  enshrined  in Article  58  section  (d)  of  Law  Number  28  of  2014  concerning Copyrights. The case involving Feast Band and the Nasdem Party serves  as  evidence  of  the  lack  of  understanding  regarding  song copyrights.  Political  parties  should  actively  participate  in  legal education and awareness campaigns concerning copyright laws to empower the public.
Keywords Copyright, Piracy, Internet

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyelidiki  perlindungan hukum  terkait  hak  cipta  lagu  dan  penyelesaian  sengketa. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif yang fokus pada  sumber  hukum  primer  seperti  undang-undang  dan peraturan  yang  berlaku  dalam  kerangka  hukum  nasional. Pengolahan  data  kualitatif  dilakukan  melalui  analisis deskriptif. Salah satu isu kontemporer terkait hak cipta lagu adalah maraknya pembajakan dan plagiarisme lagu melalui platform  internet.  Pelanggaran  hak  cipta  sering  terjadi  di berbagai  platform  media  sosial,  di  mana  pembuat  konten mempublikasikan  lagu  tanpa  mengakui  hak  ekonomi  dan moral  dari  pencipta  aslinya.  Perlindungan  hukum  untuk hak  cipta  lagu  diatur  dalam  Pasal  58  huruf  (d)  Undang- undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Kasus yang  melibatkan  Band  Feast  dan  Partai  Nasdem  menjadi bukti  kurangnya  pemahaman  mengenai  hak  cipta  lagu. Partai  politik  seharusnya  turut  serta  dalam  pendidikan hukum  dan  kampanye  kesadaran  hukum  terkait  undang- undang hak cipta untuk memberdayakan masyarakat. Kata Kunci: Hak Cipta, Pembajakan, Internet

## PENDAHULUAN
Perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu menjadi masalah serius di Indonesia. Penegakan hukum dalam penggunaan lagu mengenai hak cipta lagu di
Indonesia  masih  menjadi  fenomena  yang  cukup  hangat  untuk  dibahas.(Soemarsono  & Dirkareshza,  2021,  p.  616)  Bahkan,  Indonesia  pernah  dikecam  dunia  internasional,  karena lemahnya  perlindungan  terhadap  hak  cipta  musik  atau  lagu.(Panjaitan,2020)  Penelitian tentang perlindungan Hak Cipta di bidang musik atau lagu menjadi penting, hal ini selaras dengan berbagai permasalahan mengenai pembajakan maupun penggunaan lagu tanpa izin di kalangan artis atau seniman Indonesia.(Nainggolan, 2023)
Salah satu yang menjadi masalah utama hak cipta lagu di masa kini adalah pembajakan melalui  internet.  Internet    telah    menghadirkan    realitas    kehidupan    baru    kepada    umat manusia.  Internet  telah  mengubah  jarak  dan  waktu  menjadi  tidak  terbatas. Dengan medium  internet  orang  dapat  melakukan  berbagai  aktivitas  yang dalam dunia nyata (real) sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak, menjadi lebih mudah. Selain membawa banyak manfaat  terkadang  internet  juga  mempunyai  dampak  negatif  seperti  penyebaran  virus komputer melalui jaringan internet, tindak  pidana  yang  dilakukan  masyarakat  seperti  judi online,  pornografi yang  bisa  diakses  bebas  oleh  masyarakat  dan juga  kepada  bidang  Hak Kekayaan    Intelektual    (HKI)    khususnya    hak    cipta    lagu    yang    dapat    dengan  mudah diunduh melalui media internet.(Kusno, 2016)
Lagu  masuk  dalam  ranah  HKI  yang  dilindungi  sebagaimana  diatur dalam  Pasal 58  huruf  (d) Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang Hak  Cipta  (UUHC) yaitu Perlindungan    Hak    Cipta    atas    Ciptaan    lagu    atau  musik    dengan    atau    tanpa    teks. Sebagaimana  dilindungi  oleh  UUHC  maka pencipta  lagu  berhak  atas  hak  ekonomi  atas hasil  karya  ciptaannya.  Hak ekonomi   ini   diperlukan   sebagai   bentuk   apresiasi   atau nilai   atas   hasil kreatifitas  dari  ciptaannya  yang  berupa  lagu  yang  dapat  dinikmati  oleh masyarakat  atau  orang  ketika  mendengarkannya.(Hasibuan, 2008, p. 146) Artinya  pencipta berhak  atas  hak  ekonomi  dari  lagu  yang  dinikmati  oleh  masyarakat.  Hak  ekonomi  yang dimiliki pencipta atas karya ciptanya inipun jelas diatur dan diakomodasi oleh Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.(Zahra & Widyaningtyas, 2021)
Karya  cipta  digital  yang  disebarkan  secara  daring  memiliki  sifat  yang  mudah diduplikasi  tanpa  perbedaan  yang  signifikan  dengan  karyanya  yang  asli.  Fenomena  ini memungkinkan siapa pun untuk dengan mudah mengubah dan menyebarkan ulang karya tersebut ke seluruh dunia dengan biaya yang hampir nihil. Namun, dampak dari kemudahan ini adalah meningkatnya kemungkinan pelanggaran hak cipta dalam skala yang besar. Di sisi lain,  bagi  pemilik  hak  cipta,  mengenali  pelanggaran,  melacak,  atau  bahkan  mengambil langkah hukum menjadi tugas yang sangat sulit.
Selain itu, khusus di bidang hak cipta atas karya cipta musik dan lagu, persoalan yang dihadapi  para  pencipta  sangat  konvensional,  yakni  sikap  dan  pandangan  para  pengusaha hiburan ( use r) yang menganggap bahwa memutar atau menyanyikan lagu-lagu orang lain tidak perlu meminta izin kepada pencipta dan atau pemegang hak ciptanya dan tidak perlu membayar  royalti.  Mereka  beranggapan  jika  telah  membeli  kaset  CD,  VCD,  atau  bahkan berlangganan di platform musik membuat mereka bebas menggunakannya untuk kegiatan hiburan  tanpa  terikat  lagi  kepada  pencipta  dan  atau  pemegang  hak  cipta.  Padahal  dalam aktivitas mereka, para “pengusaha” tersebut menjual hiburan dengan memanfaatkan karya cipta orang lain. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman atas ketentuan-ketentuan yang terdapat  di  undang-undang  dan  kurangnya  kesadaran  terhadap  penghargaan  karya  cipta orang  lain  dan  karenanya  perlu  ditumbuhkan,  termasuk  penegakan  hukum  terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan musik.(Panjaitan, 2015)
Hal yang sama juga marak terjadi terhadap penggunaan musik untuk iklan maupun konten di media sosial. Banyak konten kreator, perusahaan, bahkan lembaga yang kerap kali menggunakan  lagu  sebagai  bagian  dari  kontennya  tanpa  meminta  izin  terlebih  dahulu terhadap penciptanya. Hal ini memunculkan berbagai masalah, salah satunya pelanggaran ekonomi  yang  begitu  kompleks  Selain  pencipta  tidak  mendapat  keuntungan  dari  konten tersebut, pihak yang melanggar juga mendapat eksposure secara gratis melalui lagu maupun value yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Pencipta juga akan dianggap mempromosikan suatu brand tanpa mengetahui apapun mengenai brand tersebut. Semua itu jelas memberikan kerugian yang begitu besar bagi pemegang hak cipta.
Penggunaan  dan  perkembangan  teknologi  internet  saat  ini  memang  sangat mempengaruhi  bidang-bidang  seputar  kekayaan  intelektual,(Syahputra  et  al.,  2022)  tidak terkecuali  pula  dapat  keuntungan  dan  juga  membawa  kerugian  termasuk  dalam  industri musik. Khususnya pada pemegang hak cipta dan perusahaan rekaman. Keuntungan yang didapat  dengan  adanya  internet  adalah  perusahaan  rekaman  tidak  perlu  mengandalkan penjualan  fisik  maupun  promosi  secara  langsung,  hanya  dengan  mempromosikan  karya mereka  melalui  jejaring  sosial,  masyarakat  sudah  dapat  melihat  promosi  tersebut.  Namun disisi  lain  terdapat  kerugian  yang  terjadi  juga,  salah  satunya  penggunaan  tanpa  izin, plagiarisme,  serta  pembajakan  melalui  media  sosial  dan  internet.  Diperlukan  kesadaran masyarakat serta penegakkan hukum yang jelas untuk menjamin hak para pencipta.(Fadhila, 2018)
Terdapat  beberapa  studi  pendahuluan  atas  tema  serupa  dengan  artikel  ini.  Pertama, memanfaatkan hak ekonomi dalam hak cipta lagu, khususnya dalam ranah politik, kerap kali memicu  kontroversi.  Artikel-artikel  seperti  " The  Copyright  Conflict  Between  Musicians  and Political Campaigns Spins Around Again ",(Schwender, 2017) " I Can't Get No (Legal Protection): The Unauthorized Use of Music in Political Campaigns ",(Parker, 2018) dan " Political Figures and The Appropriation of Others Music: Legal and Ethical Perspectives " menyoroti dilema penggunaan musik berhak cipta dalam kampanye seorang figure politik, dengan perspektif hukum dan etika.(Perry  &  Langvardt,  2021)  Artikel  ini  berpotensi  mengisi  kekosongan  dengan menganalisis  kasus  kontroversial  spesifik  antara  band  dan  partai  politik  di  Indonesia, memperkaya  wacana  terkait  hak  ekonomi  lagu  dalam  ranah  politik  dan  dinamika perlindungannya khususnya di Indonesia dalam penggunaan hak cipta music.
Dengan  mempertimbangkan  maraknya  pelanggaran  hak  cipta  dalam  ranah  musik, seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya,  penting  untuk  menyampaikan  pemahaman  kepada masyarakat, perusahaan, dan pelaku industri hiburan. Mereka telah memanfaatkan secara ekonomis karya musik dan lagu dari individu lain tanpa izin dari pencipta atau pemilik hak cipta  yang  sah.  Ada  perlunya  kesadaran  akan  adanya  hak  ekonomi  dan  hak  moral  yang melekat pada setiap karya musik dan lagu yang harus dihormati dengan sepenuhnya.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  penggunaan  lagu  di  media  sosial  tanpa  izin penciptanya  dapat  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  hukum  jika  digunakan  untuk kepentingan pribadi yang bernilai ekonomis. Hal ini dikarenakan penggunaan lagu tanpa izin untuk kepentingan tersebut dapat merugikan pencipta lagu, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Maraknya penggunaan lagu tanpa izin untuk kepentingan konten media sosial saat  ini  menjadi  fenomena  tersendiri  yang  menarik  untuk  dibahas.  Fenomena  ini menimbulkan  permasalahan  yang  kompleks  terkait  perlindungan  ekonomi  pencipta  lagu. Selain pencipta tidak mendapat keuntungan dari konten tersebut, pihak yang melanggar juga
mendapat eksposure secara gratis melalui lagu maupun value yang dimiliki oleh pencipta. Pencipta  juga  akan  dianggap  mempromosikan  suatu  brand  tanpa  mengetahui  apapun mengenai  brand  tersebut.  Semua  itu  jelas  memberikan  kerugian  yang  begitu  besar  bagi pencipta. Kasus Band Feast yang lagunya digunakan tanpa izin untuk kepentingan kampanye politik  oleh  Partai  Nasdem  merupakan  salah  satu  contoh  fenomena  tersebut.  Kasus  ini menarik  untuk  dibahas  lebih  jauh  karena  dapat  memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas mengenai  permasalahan  perlindungan  ekonomi  pencipta  lagu  dalam  konteks  politik  di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  yuridis  normatif.  Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan  pustaka  atau  bahan  sekunder  belaka.(Waluyo,  2008)  Adapun  penelitian  hukum  ini menggunakan data kualitatif yang bersifat primer dan sekunder. Data sekunder merupakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari 2 (dua) sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer berupa perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan  bahan  hukum  sekunder  berupa  sumber-sumber  pustaka,  seperti  jurnal,  atau  skripsi. Serta, penggunaan penelitian kepustakaan ( Library Research ) yaitu penelitian yang dilakukan dengan  menghimpun  data-data  relevan  yang  sesuai  topik  penelitian  seperti  dokumen- dokumen hukum resmi, hasil penelitian terdahulu, dan bahan-bahan pustaka hukum lainnya. Dilakukan  dengan  mencari,  mencatat,  menginventarisasi,  menganalisis,  dan  mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.(Marzuki, 2019) Selanjutnya seluruh data yang dikumpulkan diolah secara kualitatif, yaitu dengan mengolah data secara verbal yang artinya mendeskripsikan secara jelas dengan kata-kata sehingga tersusun kalimat yang sistematis dan dapat dipahami serta dipertanggungjawabkan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Cipta  Pada  Karya  Musik  Ditinjau  dari  Undang- Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia merupakan cita-cita bangsa Indonesia dan telah tercantum dalam Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-4 (empat). Pada hakikatnya, perlindungan merupakan sebuah tindakan untuk melindungi  suatu  pihak  dari  hal-hal  yang  dapat  merugikan.  Dalam  hal  ini,  perlindungan hukum merupakan sebuah upaya atau wadah yang berlandaskan hukum dan berlaku bagi siapapun  untuk  berlindung  dari  hal-hal  yang  dapat  merugikan.  Dalam  hal  ini,  kekayaan intelektual  telah  dilindungi  oleh  hukum  dengan  berlandaskan  pada  undang-undang  yang berlaku,  yakni  Undang-Undang  No.28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  (Situmeang  & Kusmayanti, 2020)
Hak  Kekayaan  Intelektual  adalah  sebuah  hak  atas  kekayaan  yang  merupakan  hasil pemikiran dan kecerdasan yang telah seseorang ciptakan. Ada beberapa bentuk dari hasil pemikiran itu, bisa berupa penemuan, desain, seni, karya tulis, atau bahkan penerapan praktis suatu  ide.  Dalam  lingkup  Hak  Kekayaan  Intelektual,  hak  cipta  menjadi  salah  satu  bidang yang dilindungi oleh hukum.(Resen, 2018) Secara lebih sempit apabila berbicara mengenai
hak kekayaan intelektual yang berupa hak cipta, dapat diketahui pula bahwa hak cipta ini memiliki cakupan yang paling luas (Sinaga, 2020)
Menurut pendapat dari L.J. Taylor, konsep dari hak cipta itu sendiri tercipta dengan tujuan untuk melindungi suatu karya yang dihasilkan dari pengekspresian seseorang, yang mana  ekspresi  tersebut  lahir  dari  sebuah  ide  yang  belum  diwujudkan.  Ide  yang  belum terwujud belum dilindungi oleh hak cipta itu sendiri (Santoso, 2018) Dari pengertian ini dapat kita pahami bahwa hak cipta hanya dapat diberikan untuk karya-karya yang merupakan hasil dari penuangan sebuah ide yang nyata secara fisik, bukan hanya sekedar gagasan ataupun ide semata. Pengertian hak cipta tersebut selain memberikan pemahaman tentang hak cipta dalam pengertian itu menunjukkan karakteristik dari hak cipta. Adapun karakteristik dari hak cipta itu sendiri mencakup pada:
1. Pemegang hak cipta, yakni terdiri dari pencipta atau penerima hak;
2. Hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak karya;
3. Dapat diberikan hak eksklusif tersebut kepada pihak lain dengan memberikan izin kepada pihak tersebut;
4. Hak  cipta  timbul  secara  otomatis;  mencakup  pada  bidang  seni,  sastra  serta  ilmu pengetahuan.
Meskipun tertera jelas dalam Undang-Undang bahwa perlindungan hak cipta memiliki sifat  yang  otomatis,  dalam  hal  ini  maksudnya  adalah  bahwa  hak  cipta  diperoleh  oleh penciptanya  sejak  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  yang  nyata  yang  apabila  dilakukan pencatatan  terhadap  suatu  karya  tersebut  maka  akan  lebih  menguntungkan  bagi  pihak pencipta, karena dengan dilakukannya pencatatan, terciptalah bukti formal. Dengan adanya proses pencatatan jika terjadi peniruan atau penjiplakan karya cipta, maka seorang pencipta akan lebih mudah untuk membuktikan haknya jika terjadi pelanggaran atas karyanya serta dapat mengajukan tuntutan dengan melampirkan bukti formal berupa pencatatan yang telah dilakukannya.(Akhmad, 2023)
Di dalam hak cipta ada dua macam hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta. Karena hak cipta dan hak moral tidak dapat dipisahkan,  melainkan  sudah  menjadi  satu  kesatuan  yang  telah  melekat  sepanjang  waktu perlindungan hak cipta masih ada. Masalah moral muncul karena pada hakikatnya setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati serta menghargai karya yang diciptakan oleh seseorang.  Orang  lain  tidak  dapat  sewenang-wenang  mengambil,  mengubah,  atau menjadikan  karya  milik  seseorang  menjadi  atas  namanya.(Supramono,  2010)  Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada Pasal 5 ayat (1), hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:
1. Tetap mencantumkan atau tidak namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
Selain itu, hak ekonomi juga merupakan hak yang bersifat khusus pada hak kekayaan intelektual.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  hak  ekonomi  adalah  hak  untuk  memperoleh keuntungan secara ekonomi atas karya yang telah dilindungi hak cipta.(Supramono, 2010)
Adapun definisi dari hak ekonomi yang merupakan bagian dari hak cipta jika merujuk pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 8, yaitu bahwa: ”hak ekonomi  merupakan  hak  eksklusif  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  untuk  mendapatkan  manfaat ekonomi atas ciptaannya” .
Hak ekonomi dalam hak cipta pada hakikatnya dapat dilihat dari pengimplementasian hak eksklusif. Seorang pencipta yang merupakan pemilik hak cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual dipasaran, maka ia memiliki hak untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi dari perbanyakan ciptaan tersebut. Sama halnya dengan mengizinkan pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak, serta menjual hasil copy- an ciptaan adalah bukan karena perbuatan memberi izin saja melainkan pencipta yang merupakan pemilik hak cipta juga memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut.
Adapun terkait jangka waktu dari hak moral dan hak ekonomis berdasarkan Undang- Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, bahwa pada hakikatnya masa perlindungan dari hak  moral  pencipta  tidak  memiliki  batas  waktu,  hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  57  ayat  (1) Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Sedangkan hak ekonomi memiliki masa perlindungan tertentu, yakni diberikan selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia,(Disemadi & Kang, 2021) terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, hal ini berdasarkan pada Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.
Analisis Kasus Pelanggaran Hak Cipta antara Band Feast dan Partai Nasdem Ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Pada  dasarnya,  karya  musik  merupakan  salah  satu  ciptaan  yang  dilindungi berdasarkan  Pasal  40  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta, secara spesifik dapat dilihat berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf (d), yang berbunyi: “ lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks .” Maka otomatis, ketentuan umum terkait hak cipta akan melekat pula pada ciptaan berupa karya musik tersebut, terkecuali memang diatur lain oleh undang-undang  itu  sendiri.(Putra  et  al.,  2019)  Keberhasilan  dalam  menghasilkan  sebuah musik  dalam  bentuk  nyata  yang  lahir  dari  sebuah  gagasan  sehingga  lagu  tersebut  dapat disebut dengan ciptaan. Dalam hal ini, pencipta secara otomatis mendapatkan hak cipta atas lagu  yang  telah  dibuat  yang  dilindungi  oleh  pemerintah  yang  telah  diatur  dalam  Pasal 4.(Jaman et al., 2021)
Berkaitan dengan perlindungan hak cipta atas karya musik, muncul kasus yang belum lama ini terjadi, yakni kasus yang melibatkan band musik asal Indonesia, yakni .Feast dan melibatkan  salah  satu  partai  politik  di  Indonesia,  yaitu  Partai  Nasdem.  Inti  dari  kasus  ini adalah  bahwa  Nasdem  menggunakan  salah  satu  lagu  dari  Feast  yang  berjudul  “Gugatan Rakyat Semesta” dalam salah satu unggahan video pada salah satu media sosialnya sebagai latar  belakang  lagunya,  di  mana  substansi  video  unggahan  tersebut  adalah  pidato  Anies Baswedan yang diusung menjadi calon presiden oleh Nasdem.(Lova & Setiawan, 2022)
Penggunaan  karya  musik  ataupun  lagu  tanpa  seizin  dari  Pencipta  pada  hakikatnya merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta.(Saragih, 2023) Namun, perlu menjadi perhatian yakni terkait dengan jenis pelanggaran apa yang dalam hal ini Nasdem lakukan. Hal  ini  tentunya  perlu  ditinjau  dengan  memahami  unsur-unsur  yang  menyangkut  delik dalam Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri, disesuaikan dengan tindakan Nasdem terkait dengan unggahan videonya sebagaimana dijelaskan di atas. Perlu diingat bahwa pelanggaran ini  dilakukan  pada  platform  media  sosial  Partai  Nasdem,  yakni  Instagram  dan  Twitter.
Berdasarkan  permasalahan  yang  dialami,  .Feast  memutuskan  untuk  mengajukan  protes kepada Partai Nasdem karena telah menggunakan lagunya yang bertajuk “Gugatan Rakyat Semesta” digunakan untuk keperluan kampanye politik tanpa izin sehingga .Feast menuntut Partai Nasdem untuk menghapus video tersebut serta mengganti kerugian secara materiil dikarenakan dianggap sudah melanggar hak ekonomi lagu dan hak moral. Adanya desakan dari  pemilik  lagu  tersebut,  Partai  Nasdem  telah  menghapus  video  tersebut  dan menyampaikan permintaan maaf kepada band yang bersangkutan.
Nasdem dalam hal ini telah melakukan penggunaan secara komersial terhadap salah satu karya lagu dari Feast yang pastinya karya tersebut bernilai hak cipta. Apabila ditelaah lebih lanjut, perbuatan dari Nasdem yang mengunggah video kampanye Anies dengan latar belakang lagu Feast tersebut telah memenuhi delik sebagaimana terumus dalam Pasal 113 ayat  (2)  Undang-Undang  Hak  Cipta  yang  berbunyi:  “ Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  c,  huruf  d,  huruf  f,  dan/atau  huruf  h  untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). ” Pasal tersebut berkaitan erat dengan hak ekonomi yang diatur oleh Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, di mana hak ekonomi milik Feast telah dilanggar oleh Nasdem.
Penulis  menilai  hak  ekonomi  pada  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-Undang  Hak  Cipta sebagaimana disebutkan di atas, secara spesifik merujuk pada huruf (h), yaitu hak ekonomi berupa komunikasi ciptaan. Komunikasi ciptaan sendiri telah diatur dalam ketentuan umum Undang-Undang Hak Cipta, yakni pada Pasal 1 angka 16 yang berbunyi: “ Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmisian suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram  melalui  kabel  atau  media  Iainnya  selain  Penyiaran  sehingga  dapat  diterima  oleh  publik, termasuk  penyediaan  suatu  Ciptaan,  pertunjukan,  atau  Fonogram  agar  dapat  diakses  publik  dari tempat  dan  waktu  yang  dipilihnya .”  Hal  ini  jelas  sesuai  dengan  perbuatan  yang  dilakukan Nasdem, yaitu menayangkan video dengan latar belakang lagu miliki Feast, jelaslah bahwa latar belakang lagu dalam video tersebut sewaktu ia diunggah ke media sosial akan terekspos sehingga dapat diakses oleh khalayak umum. Apabila memang pihak Feast selaku Pencipta yang Hak Ciptanya dilanggar oleh pihak lain dan ingin melakukan upaya hukum pidana, maka setiap rumusan delik yang ingin dikenakan kepada setiap subyek hukum pelanggar hak  cipta,  haruslah  berdasarkan  aduan,  karena  memang  ketentuan  pidana  yang  dipegang oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah delik aduan.(Jamba, 2015) Hal ini dipertegas dalam Pasal  120  Undang-Undang  Hak  Cipta  yang  berbunyi:  “ Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan .”
Tidak hanya upaya hukum lewat ruang lingkup hukum pidana saja, Feast pun pada dasarnya  dapat  melakukan  upaya  hukum  perdata  berupa  ganti  rugi.  Hal  ini  didasarkan semata-mata atas pelanggaran hak cipta yang telah dilakukan Nasdem atas salah satu karya Feast itu sendiri.   Penyelesaian sengketa dapat diupayakan dengan melalui litigasi, yakni dengan mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga. Dasar hukum pengajuan ganti rugi  ini  dapat  dilihat  dalam  ketentuan  Pasal  99  ayat  (1)  Undang-Undang  Hak  Cipta  yang berbunyi: “ Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait .” Hal ini telah sejalan dengan tuntutan yang telah dilayangkan oleh Feast kepada Nasdem secara lisan,
walaupun memang belum ditemukan data sudah atau belumnya kasus ini diserahkan kepada Pengadilan Niaga.
Berkaitan  dengan  kasus  di  atas,  suatu  karya  ciptaan  seorang  Pencipta  yang  ingin digunakan untuk keperluan tertentu oleh pihak lain pada dasarnya harus berdasarkan izin Pencipta. Bahkan tidak hanya itu, tidak lupa terdapat istilah dalam ruang lingkup hak cipta yang dikenal dengan royalti. Apabila berbicara mengenai royalti, akan terkait pula dengan perjanjian lisensi antara Pencipta dan pihak lain yang ingin menggunakan hak cipta Pencipta tadi. Seputar hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 hingga Pasal 86 Undang-Undang Hak Cipta  (Miladiyanto,  2015)  terkhusus  mengenai  royalti  atas  suatu  penggunaan  secara komersial,  Pasal  36  ayat  (3)  mengamanatkan  adanya  suatu lex  specialis berupa  peraturan pemerintah yang mengatur secara spesifik royalti tersebut.
Peraturan pemerintah yang dimaksud di atas yang secara spesifik mengatur royalti bagi suatu karya musik atau lagu terealisasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Atau Musik (selanjutnya disebut dengan PP  56/2021).  Pada  intinya,  apabila  dikaitkan  dengan  kasus  antara  Feast  dan  Nasdem, sebenarnya  penggunaan  karya  milik  Feast  oleh  Nasdem  sangat  dimungkinkan  untuk dilakukan. Hal ini didasarkan atas Pasal 9 ayat (1) PP 56/2021 yang berbunyi: “ Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan Lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik  Hak  Terkait  melalui  LMKN .”  Kemudian  pada  Pasal  9  ayat  (2)  PP  56/2021  tersebut ditegaskan  bahwa  perjanjian  lisensi  tersebut  dicatatkan  oleh  Menteri.  Sebagaimana disebutkan di awal, bahwa izin berupa perjanjian lisensi saja tidak cukup, royalti pun menjadi satu bentuk hak ekonomi yang seharusnya diterima Feast dari Nasdem. Kewajiban royalti ini diatur  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  PP  56/2021  yang  berbunyi:  “ Setiap  Orang  yang  melakukan Penggunaan  Secara  Komersial  lagu  dan/atau  musik  dalam  bentuk  layanan  publik  yang  bersifat komersial berdasarkan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (21 membayar Royalti melalui LMKN .”

## KESIMPULAN
Hak  Kekayaan  Intelektual  adalah  hasil  dari  pemikiran  dan  kecerdasan seseorang. Karya musik termasuk salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggunaan karya musik tanpa izin dari penciptanya merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Dalam kasus antara Feast dan Nasdem, penggunaan lagu "Gugatan Rakyat Semesta" oleh Nasdem sebagai latar  belakang  video  di  media  sosial  dianggap  sebagai  pelanggaran  hak  cipta (khususnya dalam penggunaan komersial). Untuk menyelesaikan sengketa hak cipta, ada mekanisme penyelesaian baik secara litigasi maupun non-litigasi dalam hukum perdata. Selain itu, penyelesaian dalam ranah pidana juga mungkin dilakukan. Secara pidana,  Nasdem  melanggar  Pasal  113  ayat  (2)  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Secara perdata, Feast dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Rekomendasi dari penelitian ini menekankan perlunya tindakan tegas pemerintah dalam menangani pelanggaran hak cipta serta pentingnya sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi pelanggaran tersebut. Para pencipta musik  disarankan  untuk  mencatat  karyanya  sebagai  langkah  pencegahan  sengketa
hak cipta meskipun hal ini tidak diwajibkan. Masyarakat juga perlu memahami Hak Cipta dan royalti sebagai dukungan dan penghargaan kepada pencipta musik, yang memberikan dampak positif bagi negara.

## Daftar Pustaka
Akhmad,  F.  (2023). Akibat  Hukum  Pembajakan  Karya  Cipta  Pada  Aplikasi  Telegram . Universitas Pancasakti Tegal.
Disemadi,  H.  S.,  &  Kang,  C.  (2021).  Tantangan  Penegakan  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0.
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 54–71.
https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457
Fadhila,  G.  (2018).  Perlindungan  Karya  Cipta  Lagu  Dan/Atau  Musik  Yang Dinyanyikan  Ulang  (Cover  Song)  Di  Jejaring  Media  Sosial  Dikaitkan  Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan , 1 (2), 222–235.
Hasibuan, O. (2008). Hak cipta di Indonesia: tinjauan khusus, hak cipta lagu, neighbouring rights, dan collecting society . Alumni.
Jaman,  U.  B.,  Putri,  G.  R.,  &  Anzani,  T.  A.  (2021).  Urgensi  Perlindungan  Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia , 3 (1), 9–17. https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22
Jamba,  P.  (2015).  Analisis  Penerapan  Delik  Aduan  Dalam  UU  Hak  Cipta  Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia. Jurnal Cahaya Keadilan , 3 (1), 1693–2339. Kusno, H. (2016). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet . Universitas Lampung. Lova, C., & Setiawan, T. S. (2022). Feast Protes Lagunya Dipakai Tanpa Izin di Video Anies
Baswedan, Nasdem Minta Maaf . Kompas.Com.
https://www.kompas.com/hype/read/2022/10/21/144603666/feast-protes- lagunya-dipakai-tanpa-izin-di-video-anies-baswedan-nasdem
Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum . Kencana.
Miladiyanto,  S.  (2015).  Royalti  Lagu/Musik  Untuk  Kepentingan  Komersial  Dalam Upaya  Perlindungan  Hak  Cipta  Lagu/Musik. Rechtidee , 10 (1),  1–17. https://doi.org/10.21107/ri.v10i1.1136
Nainggolan, B. (2023). Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif . Penerbit Alumni.
Panjaitan, H. (2015). Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya. Jurnal Hukum Tô-Râ , 1 (2), 111–117.
Panjaitan, H. (2020). Akibat Hukum Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin. Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat , 6 (3), 290– 301. http://repository.uki.ac.id/id/eprint/3482
Parker, E. (2018). I Can’t Get No (Legal Protection): The Unauthorized Use of Music in Political Campaigns. Ariz. St. U. Sports & Ent. LJ , 8 , 58.
Perry, J. E., & Langvardt, A. W. (2021). Political Figures and The Appropriation of Others Music: Legal and Ethical Perspectives. In Music, Business and Peacebuilding (pp. 198–241). Routledge.
Putra, J. D., Budialim, M., Djunita, D., & Budiman, M. Y. (2019). Speech Composing Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 5 (1), 49–64. https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.174 Resen,  M.  A.  A.  S.  M.  G.  S.  K.  (2018).  Karya  Cipta  Indonesia  Wilayah  Bali  Pada Restoran Di Kabupaten Gianyar Atas. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya , 7 (3), 1–13. Santoso, E. (2018). Pengaruh Era Globalisasi terhadap hukum bisnis di Indonesia . Prenada Media.
Saragih, A. N. (2023). Menelaah Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap  Penampilan  Cover  Lagu  Ciptaannya  Oleh  Musisi  Lain  Di  Platform Media  Sosial. JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan) , 7 (1). https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4199
Schwender,  D.  D.  (2017).  The  Copyright  Conflict  Between  Musicians  and  Political Campaigns Spins Around Again. American Music , 35 (4), 490–500.
Sinaga,  E.  J.  (2020).  Pengelolaan  Royalti  Atas  Pengumuman  Karya  Cipta  Lagu Dan/Atau  Musik. Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum , 14 (3),  553–578. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.553-578
Situmeang,  A.,  &  Kusmayanti,  R.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti. Journal of Law and Policy Transformation , 5 (1), 155–176. https://doi.org/10.37253/jlpt.v5i1.798 Soemarsono, L. R., & Dirkareshza, R. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu di Media Sosial. USM LAW
REVIEW ,
4 (2), 615–630.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005 Supramono, G. (2010). Hak cipta dan aspek-aspek hukumnya. Jakarta: Rineka Cipta . Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z. (2022). Perlindungan Hukum bagi Musisi Atas Hak Cipta dalam Pembayaran Royalti. Semarang Law Review (SLR) , 3 (1), 84– 97.
Waluyo, B. (2008). Penelitian hukum dalam praktek .
Zahra, T. H., & Widyaningtyas, K. R. (2021). Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik. Padjadjaran Law Review , 9 (1).