## EVALUASI IMPLEMENTASI PERSYARATAN HALAL PRODUKSI PRODUK TABLET VITAMIN C DI PT. X
Farroh Bintang Sabiti 1* , Gabriell Angela Monique Wijaya 2 , Aries Badrus Sholeh 3 , Haninta Rakhmaningsih 4 1-2 Program Studi Profesi Apoteker, Universitas Islam Sultan Agung
3-4 PT. Phapros, Tbk Email: farrahbintang@unissula.ac.id

## ABSTRAK
Indonesia  merupakan  negara  dengan  mayoritas  penduduk  muslim  yang  mencapai  hingga  87,18% memiliki  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  sebagai  salah  satu regulasi  kehalalan  produk  pangan  termasuk  sediaan  farmasi.  Sebagai  industri  farmasi,  PT.  X  perlu melakukan  evaluasi  mengenai  kriteria  kehalalan  tahap  produksi  produknya.  Tujuan  penelitian  untuk mengevaluasi implementasi persyaratan halal produksi produk yaitu tablet vitamin C di PT.  X. Pada Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  observasi,  praktik  kerja  langsung,  dan  wawancara. Evaluasi  dilakukan  dengan  analisis  menggunakan  metode checklist .  Data  yang  didapat  disesuaikan dengan  12  indikator  kehalalan  pada  tahap  produksi  tablet  vitamin  C  di  PT.  X.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  mengisi checklist dari  Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan,  dan  Kosmetika Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  mengenai  kriteria  kehalalan  pada  tahap  produksi  di  PT.  X.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa proses  produksi  belum  memenuhi  seluruh  indikator  produksi  produk halal.  Kesesuaian  implementasi  produksi  produk  halal  (tablet  Vitamin  C)  di  PT.  X  memperoleh persentase  sebesar 75%. Akan tetapi, PT. X telah mengupayakan agar produk yang diproduksi tidak terkontaminasi bahan haram/najis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa produk Vitamin C dari PT. X telah terjamin kehalalannya.
Kata Kunci: Industri Farmasi, Produksi, Halal.

## ABSTRACT
Indonesia  is  a  country  with  a  Muslim-majority  population  reaching  up  to  87.18%.  therefore,  the government guarantees that citizens consume halal products as stated in UU No. 33 Th. 2014 about the guarantee  of  halal  products  as  a  halal  regulation  of  food  products,  including  pharmaceutical preparation. As a pharmaceutical industry, PT. X evaluates the criteria of halal products. This research evaluated the implementation of the halal production requirement of Vitamin C tablet at PT.  X. This observational, practical research and interview method evaluated the data by analyzing and checking the halal requirement components. Evaluation is carried out by analysis using the checklist method. The  researchers  adjusted  the  12  indicators  of  halal  production  of  Vitamin  C  tablet  at  PT.  X.  Data collection  was  carried  out  by  filling  out  a  checklist  from  The  Indonesian  Council  of  Ulama  (MUI) regarding  halal  criteria  at  the  production  stage  of  pharmaceutical  products  at  PT.  X. Based  on  the research  results,  it  is  known  that  the  production  process  doesn't  fulfill  all  the  indicators  for  halal production implementation for Vitamin C tablet at PT. X with a  percentage of 75%. However, PT. X has  made  efforts  to  ensure  that  the  products  produced  are  not  contaminated  with  haram/unclean materials.  Therefore, it can be concluded that the vitamin C products from PT. X are guaranteed to be halal.
Keywords: Pharmaceutical Industry, Production, Halal
Cendekia Journal of Pharmacy ITEKES Cendekia Utama Kudus
P-ISSN 2559 – 2163           E-ISSN 2599 – 2155 Vol. 8, No. 2, Mei 2024 http://cjp.jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id

## LATAR BELAKANG
Indonesia  merupakan  negara  dengan  mayoritas  penduduk  beragama  muslim  yang mencapai  87,18%  dari  total  penduduk  di  Indonesia  (LPPOM  MUI,  2022).  Hal  ini  memberi pengaruh terhadap regulasi yang mengatur segala produk yang beredar di Indonesia. Menurut syariat  Islam,  ummat  muslim  diwajibkan  untuk  menggunakan  produk  yang  halal  dan  baik ( thayyib ). Hal ini tercantum di dalam Al-Qur’an surat al Baqarah ayat 168 :
ِ تا َوُطُخ ِاوُع بَّتَت َِل َو ِاًب  يَط ًِل َلَ َح ِ  ض أرَ ألْا ِي ف ِا َّم  م ِاوُلُك ُِساَّنلا ِاَهُّيَأ ِاَي نيِبُم وُدَع مُكَل ُهَّنِإ ۚ ِناَط يَّشلا Artinya “ Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu ”.
Halal  merupakan  aturan  bagi  ummat  muslim  yang  mengatur  hal  dilarang  untuk dikonsumsi berdasarkan Al-Qur’an , ijtihad (kesepakatan ulama), dan hadist (Salehudin, 2010). Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) telah mengeluarkan panduan dalam HAS 23000, yang mengatur aspek kehalalan produk pangan. HAS 23000 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI pada tahun 2018 untuk mengatur sertifikasi kehalalan produk. Panduan ini mencakup 5 kriteria dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Kriteria SJPH diantaranya yaitu komitmen dan tanggungjawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Kriteria SJPH ini berkaitan dengan  kehalalan  produk  salah  satunya  pada  proses  produksi.  Di  Indonesia,  belum  banyak produk farmasi yang memiliki sertifikat halal. Pemerintah telah menetapkan target agar produk obat-obatan,  kosmetik,  dan  barang  sejenis  memenuhi  persyaratan  sertifikasi  halal  sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  39  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Bidang Jaminan  Produk  Halal.  Pada  PP  Nomor  39  Tahun  2021  Pasal  141  menjelaskan  tentang golongan  produk  dan  jangka  waktu  kewajiban  sertifikasi  halalnya.  Ketentuan  untuk  produk obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan dimulai dari 17 Oktober 2021 - 17 Oktober 2026.
Tindakan  ini  diambil  untuk  melindungi  keyakinan  keagamaan  dan  memastikan ketersediaan produk obat-obatan yang memenuhi standar halal. Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) juga menetapkan bahwa semua produk yang beredar dan  diperdagangkan  di  Indonesia  harus  memiliki  sertifikat  halal.  Adanya  UU  No.  33  tahun 2014  bertujuan  untuk  menjamin  setiap  muslim  menjalankan  ajaran  agamanya  dengan memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi.
Mengetahui  pentingnya  jaminan  halal  pada  produk  obat  bagi  ummat  muslim,  maka perlu  dilakukan  penelitian  untuk  mengevaluasi  implementasi  persyaratan  halal  produksi. Seperti pada proses produksi produk yaitu tablet Vitamin C di PT. X. Hal ini berguna apabila ditemukan adanya indikator yang tidak terpenuhinya kriteria pada tahap produksi, maka dapat dilakukan  identifikasi  akar  penyebab  masalah  dan  melakukan  perbaikan  sehingga kehalalan produk tetap terjamin.

## METODE PENELITIAN
Data  yang  digunakan  dalam  evaluasi  implementasi  persyaratan  halal  produksi  produk tablet Vitamin C di PT. X merupakan data primer. Data primer ini diperoleh melalui metode observasi,  praktik  kerja  langsung,  dan  wawancara.  Dalam  penelitian  ini,  metode  deskriptif digunakan  dengan  menggunakan checklist yang  disediakan  oleh  LPPOM  MUI  untuk mengevaluasi dan menganalisis data yang dihasilkan selama penelitian. Hasil dari penelitian
ini  dinyatakan  dalam  bentuk  persentase  kesesuaian  pada checklist .  Perhitungan  persentase dilakukan dengan menjumlahkan jumlah kesesuaian indikator pada checklist , kemudian dibagi dengan jumlah total indikator, dan hasilnya diubah menjadi bentuk persentase. Pengolahan data dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan data pada form checklist , menyusun data yang berhasil dikumpulkan dengan mengelompokkan data sesuai kriteria yang diinginkan, kemudian dilakukan penghitungan jumlah serta persentase setiap kelompoknya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  penelitian  ini  dilakukan  evaluasi  terhadap  implementasi  produksi  secara  halal pada tablet  Vitamin  C  di  PT.  X  sebagai salah  satu  upaya audit  pelaksanaan  SJPH.  Evaluasi dilakukan  dengan  menggunakan  instrumen  berupa  daftar checklist halal tahap  produksi  dari MUI. Pada penelitian ini, disajikan 12 indikator terhadap SJPH pada tahap produksi. Hasil data penelitian  menunjukkan  bahwa  persentase  kesesuaian  tahapan  produksi  produk  halal  yang dilakukan oleh PT. X untuk tablet Vitamin C memperoleh persentase sebesar 75%.
Industri  farmasi  berdasarkan  PerMenKes  RI  No.  1799/Menkes/Per  /XII/2010  ialah badan usaha yang berizin untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Suatu industri farmasi diperbolehkan untuk melakukan proses pembuatan obat dan/atau bahan obat secara keseluruhan dan/atau sebagian tahapan saja. Di Indonesia, industri farmasi diharapkan mampu  memproduksi  produk  yang  terjamin  kehalalannya.  Pemenuhan  jaminan  halal  oleh bisnis  farmasi  merupakan  tanggung  jawab  wajib  yang  menunjukkan  dedikasi  perusahaan dalam memenuhi komitmennya terhadap LPPOM MUI, sehubungan dengan sertifikat jaminan halal  yang  diperoleh.  Sistem  Jaminan  Halal  (SJH)  adalah  struktur  manajemen  yang  telah dirancang  oleh  organisasi  untuk  menjamin  pembuatan  produk  halal  yang  konsisten,  dengan kepatuhan yang ketat terhadap persyaratan terkait yang ditetapkan oleh LPPOM MUI (MUI, 2018).  Menurut  Keputusan  Kepala  BPJPH  No.  20  Tahun  2023,  sistem  SJPH  merupakan kerangka kerja yang mencakup semua yang telah dirancang, dikembangkan, dan diawasi secara khusus  untuk  mengatur  secara  efisien  berbagai  unsur  seperti  bahan  baku,  bahan  tambahan, bahan kemas, tahapan produksi, dan proses distribusi produk jadi suatu produk halal. Tujuan utamanya  adalah  untuk  menjamin  pemenuhan  peryaratan  halal  untuk  memproduksi  suatu produk halal. Evaluasi dan penetapan jaminan produk halal dalam SJPH dilakukan berdasarkan serangkaian  kriteria  yang  mencakup  lima  elemen  mendasar.  Kriteria  tersebut  meliputi komitmen  dan  tanggung jawab,  (bahan) konstituen,  prosedur  produk  halal,  komoditas,  serta pemantauan dan penilaian.
75% 25%
Implementasi Produksi Halal Tablet Vitamin C
Ya Tidak
Gambar 1. Kesesuaian Produksi Produk Halal di PT. X

## Tabel 1. Checklist Halal Tahap Produksi Tablet Vitamin C
No Pertanyaan Hasil Audit Ya Tidak Keterangan 1. Apakah  bagian  produksi  hanya  memproduksi produk yang disertifikasi halal oleh MUI ? √ Sharing facility 2. Apakah  ada  konsistensi  penggunaan  bahan  baku dan bahan tambahan ? √ Semua  bahan  yang digunakan  didaftarkan di Cerol 3. Apakah  bahan-bahan  tersebut  tercantum  pada daftar  bahan  halal  yang  telah  diketahui  LPPOM MUI ? √ - 4. Bila  ada  produk  yang  belum  jelas  status kehalalannya (tidak disertifikasi halal), apakah alat produksi  yang  digunakan  berbeda  dengan  alat produksi  untuk  produk  yang  disertifikasi  halal MUI? √ Validasi pembersihan 5. Apakah bahan pada produk yang tidak disertifikasi halal tidak mengandung babi atau turunannya? √ - 6. Bila  produk  yang  tidak  disertifikasi  halal  MUI tidak  mengandung  babi  atau  turunannya,  apakah prosedur sanitasi peralatan produksi sesuai dengan ketentuan MUI dan diawasi oleh AHI ? √ Sharing facility 7. Bila  alat  produksi  antara  produk  yang  tidak disertifikasi halal dan produk halal terpisah, apakah tempat penyiapan bahan dan tempat bahan work in process juga terpisah ? √ - 8. Apakah  di  lingkungan  produksi  tidak  ditemukan bahan haram ? √ - 9. Apakah penyelenggaraan proses produksi didukung oleh sistem administrasi yang baik ? √ Dokumentasi  seluruh proses produksi 10. Apakah  semua  bahan  baku,  tambahan,  dan penolong  tercatat  secara  sistematis  serta  mudah untuk ditelusuri ? √ Sistem QAD 11. Apakah  proses  pengolahan  dilakukan  sedemikian rupa sehingga dapat menghindari terkontaminasinya  produk  dari  bahan  haram dan/atau najis ? √ - 12. Apakah  Bagian  Produksi  mempunyai  instruksi kerja untuk setiap tahapan proses ? √ Terdapat Standar Operasional  Prosedur (SOP) Persentase Kesesuaian 75%
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  PT.  X  sudah  mengimplementasikan sebagian besar dari indikator yang ada di checklist halal di tahap produksi. PT. X memiliki unit kerja yang mengelola produk halal. Unit ini berperan untuk mendaftarkan produk ke LPPOM MUI  untuk  mendapatkan  sertifikat  halal.  Unit  ini  juga  memastikan  bahwa  seluruh  proses produksi tidak terkontaminasi oleh bahan haram/najis. Proses produksi meliputi lingkungan, fasilitas, dan bahan untuk produksi tablet Vitamin C di PT. X terhindar dari bahan haram/najis.
Hal  ini  dikarenakan  PT.  X  selalu  memastikan  bahwa  kondisi  lingkungan  produksi  selalu dipantau oleh unit Quality Assurance (QA) untuk memastikan lingkungan produksi terbebas dari bahan haram/najis. Proses produksi dilakukan dengan mengikuti instruksi kerja yang telah ditetapkan. PT. X menerapkan Prosedur Operasional Standar (SPO) untuk semua kegiatannya. SPO  mengacu  pada  serangkaian  instruksi  atau  kegiatan  yang  ditentukan  yang  diikuti  oleh seseorang  untuk  melaksanakan  tugas  pekerjaan  dengan  aman  sambil  memastikan  dampak negatif  yang  minimal  terhadap  lingkungan,  kepatuhan  terhadap  hukum  dan  peraturan  yang berlaku, dan pemenuhan kebutuhan operasional dan produksi.  Tujuan diberlakukannya SPO agar :
a. Personil mampu memahami peran dan posisi setiap bagian di dalam proses produksi.
b. Kejelasan mengenai alur kerja dan tanggung jawab setiap personil.
c. Menjaga kelancaran dalam menjalankan proses produksi.
d. Mencegah terjadinya kesalahan dalam melakukan proses produksi.
e. Mempermudah melakukan evaluasi pada setiap kegiatan yang dilakukan.
Mesin dan bahan yang digunakan dalam pembuatan Vitamin C dipilih dengan cermat untuk memastikan tidak adanya unsur haram atau najis. Pembuatan tablet Vitamin C mencakup penggunaan  berbagai  komponen,  meliputi  bahan  baku,  bahan  tambahan,  dan  bahan  kemas. Kemungkinan  suatu  produk  berubah  dari  kondisi  yang  diperbolehkan  menjadi  tidak diperbolehkan selama proses produksi merupakan aspek penting dari sertifikasi halal. Beberapa elemen berkontribusi dalam menentukan kehalalan suatu bahan (kebolehan). Variabel-variabel ini termasuk tidak adanya alkohol atau bahan kimia yang memabukkan, tidak adanya binatang buas,  dan  tidak  adanya  taring,  kuku  yang  panjang,  dan  babi.  Selain  itu,  bagian  penting  dari sertifikasi halal adalah pemeriksaan alat dan bahan yang digunakan selama proses produksi dan pengemasan.
Dokumen  mengenai  formula  dari  produk  bersifat  rahasia,  maka  komponen  yang digunakan  dalam  proses  produksi  tablet  Vitamin  C  di  PT.  X  tidak  dapat  ditunjukkan  untuk umum.  Namun  demikian,  dapat  dipastikan  bahwa  semua  bahan  yang  digunakan  tidak mengandung unsur haram atau najis karena semua bahan memiliki dokumen pendukung yang memadai seperti dokumen sertifikat halal, diagram alir proses, karakteristik bahan yang berisi nama bahan, deskripsi bahan, metode produksi, umur simpan, kondisi penyimpanan, kemasan, informasi pada label, cara distribusi, dan pemasok (nama dan lokasi), MSDS, serta gabungan dari beberapa dokumen lainnya. Penyimpanan bahan dan produk di PT. X menerapkan prinsip line  clearance dan labelling. Hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari  terjadinya mix-up pada bahan lain. Beberapa produk yang memiliki kemasan yang sama akan diberikan identitas yang berbeda,  sehingga  tidak  tercampur  antar  produk.  Selain  itu,  seluruh  bahan  yang  digunakan dalam produksi tablet Vitamin C sudah didaftarkan di Cerol dengan melampirkan dokumen- dokumen tersebut. Hal ini dilakukan sebagai salah satu tahapan untuk registrasi produk untuk mendapatkan sertifikat halal.
PT.  X  menerapkan  langkah-langkah  sanitasi  untuk  menjaga  kebersihan  peralatan industri.  Pada  saat  selesai  proses  produksi  maka  peralatan  industri  dibersihkan  secara menyeluruh,  baik  di  dalam  maupun  di  luar,  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan. Selain itu, peralatan tersebut dipelihara dengan cermat dan dijaga dalam kondisi yang bersih. Unit  Validasi  dan  Kalibrasi  juga  melakukan  validasi  pembersihan  pada  peralatanan.  Hal  ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada sisa produk atau bahan dari batch sebelumnya.
PT.  X  mempunyai  suatu  prosedur  yang  terkendali  dan  tervalidasi  dalam  melakukan setiap  tahap  proses  produksi,  sehingga  proses  produksi  tersebut  menghasilkan  produk  yang berkualitas  secara  konsisten  dan  reprodusibel.  Rencana  Induk  Validasi  (RIV)  mencakup seluruh kegiatan validasi yang disusun oleh manajer validasi & kalibrasi, diperiksa oleh bagian
quality operation , perencanaan dan pengembangan produk ( RnD ), produksi, PPIC dan teknis. RIV  mencakup  informasi  tentang  kebijakan  validasi,  departemen  yang  melakukan  kegiatan validasi,  ringkasan  fasilitas,  peralatan,  atau  proses  yang  akan  divalidasi,  format  dokumen berupa  protokol  dan  laporan  validasi,  perencanaan  dan  jadwal  pelaksanaan,  pengendalian perubahan dan acuan dokumen yang digunakan. Tujuan dari validasi pembersihan adalah untuk memvalidasi  efisiensi  proses  pembersihan  yang  digunakan  pada  peralatan  yang  bersentuhan dengan produk.
Di PT. X, fasilitas produksi yang digunakan untuk produk tablet Vitamin C tidak dibagi menjadi  area  terpisah  untuk  produk  yang  belum  memiliki  sertifikasi  halal.  PT.  X  masih menggunakan  fasilitas  bersama  untuk  produksi  produk  dengan  sertifikasi  halal  dan  produk tanpa sertifikasi halal. Namun, PT. X memastikan bahwa tidak ada bahan yang mengandung babi atau turunannya ataupun barang najis.
Fasilitas  produksi  PT.  X  sangat  bersih  dan  dilengkapi  dengan  fasilitas  sanitasi  yang memadai.  Setiap  kali  terjadi  perubahan  produk,  fasilitas  produksi  menjalani  prosedur pembersihan. Selain itu, peralatan yang digunakan untuk produksi produk yang sama menerima perawatan  rutin.  Metode  pembersihan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  telah  melalui prosedur validasi untuk memastikan bahwa tingkat kebersihan yang dicapai memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, peralatan yang dibersihkan diberi label yang sesuai. Sebuah metode pembersihan  yang  komprehensif  telah  dibuat  untuk  memberikan  panduan  rinci tentang  cara membersihkan  setiap  peralatan  produksi.  Setiap  ruang  tempat  peralatan  yang pengoperasiannya  dapat  menimbulkan  banyak  debu  telah  dilengkapi dust  collector untuk mencegah kontaminasi silang dengan produk lain.
Dokumentasi mengenai seluruh kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT. X dilakukan secara  komprehensif.  Sistem  dokumentasi  di  PT.  X  menggunakan  E-CPB.  Pada  E-CPB  ini memuat  dokumen  seperti  spesifikasi  bahan  awal,  spesifikasi  bahan  pengemas,  spesifikasi produk antara dan produk ruahan, spesifikasi produk jadi, dokumen produksi induk, prosedur pengolahan induk, prosedur pengemasan induk dan catatan pengolah bets, catatan pengemasan bets. Adanya sistem dokumentasi yang baik ini mempermudah proses penelusuran dokumen di  PT.  X.  Ketertelusuran  merujuk  pada  kemampuan  untuk  melacak  produk  bersertifikat, termasuk identifikasi asal komponen yang memenuhi standar yang diakui oleh LPPOM MUI, serta  tempat  pembuatannya  di  fasilitas  yang  memenuhi  persyaratan  bebas  dari  turunan  babi (MUI,  2018).  PT.  X  telah  menerapkan  sistem  komputerisasi online yang  mengintegrasikan pertukaran informasi antar unit dalam departemen dan lintas departemen, dengan kolaborasi dari departemen IT. Kehadiran sistem ini mempermudah dokumentasi dan pelacakan semua catatan material atau operasi manufaktur yang terkait dengan status kehalalan suatu produk.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui  bahwa  implementasi  terkait  produksi  produk halal (tablet Vitamin C) di PT. X memperoleh persentase sebesar 75%. Meskipun PT. X belum memenuhi semua indikator produksi produk halal, tetapi PT. X telah melakukan upaya  untuk menjaga  kehalalan  produknya.  Adanya  upaya-upaya  ini  menegaskan  bahwa  produk  tablet Vitamin C yang diproduksi oleh PT. X terjamin status kehalalannya.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  kesesuaian  implementasi produksi  produk  halal  (tablet  Vitamin  C)  di  PT.  X  memperoleh  persentase  sebesar  75%. Terdapat beberapa aspek dari proses produksi produk halal yang belum terpenuhi tetapi PT. X telah mengelola agar produk yang diproduksi tidak terkontaminasi bahan haram/najis.

## Saran
Saran bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan evaluasi mengenai penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sehingga dapat menambah aspek lain yang belum dilakukan oleh peneliti.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  penulis  sampaikan  kepada  Prodi  Pendidikan  Profesi  Apoteker UNISSULA dan PT Phapros, Tbk.

## DAFTAR PUSTAKA
Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (2013). Obat dan Pengobatan. Majelis Ulama Indonesia. Lembaga  Pengkajian  Pangan  Obat-obatan  dan  Kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia.  (2022).
Pemenuhan  Regulasi  terkait  Jaminan  Produk  Halal  bersama  LPPOM  MUI  melalui Pemeriksaan  dan  Pengujian  Kehalalan  Produk.  Diakses  pada  25  Juni  2023,  dari https://halalmui.org/pemeriksaan-kehalalan-produk/.
Keputusan  Kepala  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  Nomor  20  Tahun  2023 Tentang  Perubahan  Atas  Keputusan  Kepala  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.
Lembaga  Pengkajian  Pangan  Obat-obatan  dan  Kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia.  (2018). Kriteria Sistem Jaminan Halal dalam HAS23000. LPPOM MUI.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No.  1799/Menkes/Per  /XII/2010  tentang Industri Farmasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Salehudin, I. 2010. Literasi Halal: Sebuah Konsep Eksplorasi dan Validasi Pengukuran. Jurnal Pemasaran ASEAN. Volume 2:1.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Keputusan  Kepala  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  Nomor  20  Tahun  2023 Tentang  Perubahan  Atas  Keputusan  Kepala  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.