Vol.14, No.1, April 2021, pp. 204-213| p-ISSN: 1410-4695 - e-ISSN: 2620-3952 http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jdp
DOI:  10.33541/jdp.v12i3.1295

## AKSESIBILITAS ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI ERA PENDIDIKAN 4.0
Melda Rumia Rosmery Simorangkir 1*) , Jitu Halomoan Lumbantoruan 2) 1,2 Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia * ) Corresponding author, e-mail: meldasimorangkir82@gmail.com

## Abstract
This research was conducted to measure the extent to which teachers understand education in the 4.0 era for special needs and disabilities and how the efforts of inclusive schools in providing accessibility to education era 4.0 for special needs and disabilities. This research was conducted using qualitative methods with a descriptive approach. Primary data sources include observation, observation, interview, documentation, and triangulation. The informants of this study were teachers and educators and education staff in four inclusive public elementary schools in Bekasi. From this study, it was found that not all teachers understood education with special needs in the education era 4.0. Self-development training for teachers is needed so that they are ready to face education in the 4.0 era.
Keywords : Accessibility, Children with special needs, The era of education 4.0

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk mengukur sejauhmana pemahaman guru terhadap pendidikan era 4.0 bagi berkebutuhan khusus dan disabilitas dan bagaimana upaya sekolah iklusi dalam menyediakan aksesibilitas diera pendidikan 4.0 bagi berkebutuhan khusus dan disabilitas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data primer antara lain melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Informan penelitian ini adalah guru dan tenaga pendidik dan kependidikan di empat sekolah dasar negeri inklusi di Bekasi. Dari penelitian ini didapati hasil bahwa tidak semua guru memhami pendidikan berkebutuhan khusus di era pendidikan 4.0. diperlukan pelatihan pengembangan diri pada guru agar siap mengahadapi pendidikan era 4.0
Katakunci : Aksesibilitas, Anak Berkebutuhan Khusus, Era Pendidikan 4.0
HOW TO CITE: Simorangkir, M. R. R., & Lumbantoruan, J. H. (2021). AKSESIBILITAS ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI ERA PENDIDIKAN 4.0. Jurnal Dinamika Pendidikan , 14 (1), 204-213. https://doi.org/10.51212/jdp.v14i1.2901

## Pendahuluan
Anak berkebutuhan khusus dan disabilitas merupakan bagian dari anak-anak bangsa yang harus di didik dan dipelihara dengan baik oleh orangtua dan negara. Anak berkebutuhan khusus dalam Undang-Undang No. 39 Pasal 54 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:
“Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
Undang-Undang ini tentu menjadi kekuatan bagi orangtua anak berkebutuhan khusus dan disabilitas agar anak-anak mereka mendapatakan hak yang sama dalam hal apapun bersamaan dengan anak-anak lain. Undang-Undang ini memperkuat para orangtua agar anak-anak mereka dapat diterima secara terbuka di lingkungan masayarakat yang luas dan memampukan orangtua untuk membangun kepercayaan diri anak mereka yang berbeda untuk tetap bisa berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Dalam pendidikan pun anak berkebutuhan khusus dan disabilitas memiliki perlingan yang kuat, dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 5 ayat 2 berbunyi:
“Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.”
Pasal 32 ayat 1 berbunyi:
“Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.”
Kedua pasal ini tentu menjadi kekuatan bagi orangtua serta anak berkebutuhan khusus untuk untuk dapat terus menerima pendidikan yang sama layaknya dengan anak-anak lain di Indonesia. Selain menjamin pendidikan yang layak bagi anak berkebutuhan khusus dan disabilitas, negara juga melengkapi mereka dengan menyediakan pendidikan dengan layanan khusus. Seperti sekolah inklusi,  TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB baik negeri maupun swasta, sekolah berkebutuhan khusus, unit terapi dan tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus yang tersebar di setiap daerah untuk memudahkan orangtua mendapatkan hak anak- anak mereka. Saat ini populasi anak berkebutuhan khusus di Indonesia semakin bertambah, melalui kompas.com Menteri pendidikan Nadiem Makarim menjelaskan bahwa semua pendidik harus diBekasi tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus, pengetahuan dan pengenalan yang baik tentang anak berekebutuhan khusus tentu akan membantu guru dalam memebrikan layanan bagi anak berkebutuhan khusus dan disabilitas. Sampai dengan tahun 2017 badan pusat statistik (BPS) menjelaskan bahwa populasi anak berkebutuhan khusus di Indonesia mencapai 1,6 juta jiwa, hal ini juga diperkuat dengan data melalui kemdikbud.go.id yang menjelaskan bahwa 1,6 juta jiwa anak Indonesia adalah berkebutuhan khusus dan baru 18% diantaranya yang menerima pendidikan inklusi di seluruh Indonesia. Adapun 18% tersebut diantaranya 115.000 anak berkebutuhan khusus menerima pendidikan di SLB baik negeri maupun swasta, dan 299.000 anak berkebutuhan khusus bergabungan dengan anak-anak lain mengikuti pendidikan disekolah reguler yang disebut dengan pelaksanaaan pendidikan inklusi. Nenden (2016:2) mengungkapkan bahwa pendidikan inklusi yang ada di masyarakat saat ini merupakan layanan pendidikan yang melibatkan anak kebutuhan khusus yang digabung dengan anak reguler sebayanya disekolah reguler. Melalui penyelenggaraan pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus menerima kesempatan yang begitu luas untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu yang disesuaikan dengan kebutuhannya tanpa merasa diasingkan atau disisihkan.
Pandangan yang sama di ungkapkan oleh Agung dan Lia (2016:145) dalam penelitiannya mereka menjelaskan bahwa pendidikan inklusi merupakan sebuah proses yang panjang dalam rangka memberikan kesempatan yang begitu luas bagi anak berkebutuhan khusus untuk ikut serta secara utuh mengikuti kegiatan pembelajran di ruang kelas sekolah regular tanpa memandang keterbatasan mereka. Melihat pandangan tersebut yang didukung dengan UU No. 20 tahun 2003 diatas tentu jelaslah bahwa anak berkebutuhan khusus berhak bergabung dengan anak-anak regular disekolah umum untuk dapat belajar, bermain dan tumbuh bersama tanpa ada perasaan terasing. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan bantuan dan penanganan khusus. Baik dari segi pendidikan maupun dari kesehatan, hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya gangguan pada perkembangan anak atau bahkan disertai kelainan lainnya. Berkait dengan diabilitas juga bagian dari berkebutuhan khusus karena mereka memiliki keterbatasan kemampuan baik dari segi fisik maupun psikologis. Desinigrum (2017:2) menjelaskan tentang pemahaman anak berkebutuhan khusus

## JURNAL DINAMIKA PENDIDIKAN
Vol.14, No.1, April 2021, pp. 204-213 Available online: http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jdp Melda Rumia Rosmery Simorangkir, Jitu Halomoan Lumbantoruan
yang bersifat biologis, psikologis, sosio-kultural. Dikatakan biologis karena dikaitkan dengan kelainan genetik. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2013, menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah:
“Anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental- intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya”.
WHO menjelaskan disability yaitu keterbatasan kemampuan untuk menampilkan aktifitas yang sesuai dengan batas normal, impairment yaitu ketidaknormalan fungsi struktur anatomi, dan handicap yaitu keterbatasan individu yang dihasilkan dari  impairment atau disability yang membatasi atau menghambat pemenuhan peran yang normal pada individu. Melihat penjelasan WHO tersebut maka anak yang memiliki keterbatasan fisik baik bawaan lahir maupun dikarenakan kecelakaan merupan individu berkebutuhan khusus yang juga memerlukan layanan pendidikan khusus. Namun kenyataanya tidak semua masyarakat dapat menerima anak berkebutuhan khusus dan disabilitas Jamila (2015:237) mendapatkannya dalam penelitiannya ia mengungkapkan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus tidak jarang dianggap sebagai individu yang lemah dan perlu di kasihani, mereka juga rentan terhadap perundungan, termaginalkan dan bahkan diperlakukan diskriminatif oleh lingkungan dimana mereka berada. Pendidikan inklusi yang ada di masyarakat juga tidak serta merta secara keseluruhan mereka diterima secara utuh atau bahkan tidak segan menolak kehadiran mereka di sekolah tersebut, disamping itu  tidak semua sekolah regular adalah sekolah inklusi menjadi salah satu alasan sekolah menolak mereka. UU No.20 Tahun 2003 tentu menjadi kekuatan bagi orangtua untuk datang kesekolah dan meminta sekolah memberikan layanan pendidikan yang layakbagi anak-anak mereka. Pandngan tersebut di perkuat oleh Aslan (2017:107) yang menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki hambatan dan atau keterbatasan baik organ indra mereka, reterdasi mental, gangguan berbicara dan kemampuan berbahasa, hambatan fisik, gannguan konsentrasi dan belajar,  attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), gangguan emosi disertai gangguan perilaku. Anak-anak tersebut masuk kedalam bagian berkebutuhan khusus yang memerlukan layanan dan pendidikan secara khusus dibandingkan dengan anak-anak umumnya. Dalam menunjang kegiatannya, anak berkebutuhan khusus dan disabilitas harus di dukung dengan penyediaaan aksesibilitas mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik disekolah maupun di tempat umum lainnya, anak berkebutuhan khusus dan disabilitas harus mendapatkan akses untuk memudahkan mereka dalam melangsungkan aktifitas. Sarana dan prasana bagi anak berkebutuhan khusus  hal yang tidak boleh dikesampingkan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 1 ayat 9 berbunyi:
“Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.”
Sarana dan prasana pendidikan tersebut bukan hanya untuk layanan pendidikan regural namun juga bagi layanan pendidikan berkebutuhan khusus dan disabilitas. Sarana dan prasarana harus di kelola dan di pertangungjawabkan dengan baik Reza dkk, (2020:1) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sarana dan prasana pendidikan anak berkebutuhan merupakan hal penting untuk diperhatikan oleh koordinator guru pendamping khusus. Sarana dan  prasarana tersebut secara keseluruhan harus diperlengkapi oleh sekolah yang didukung oleh pemerintah dan orangtua agar proses kegiatan belajar mengajar berlangsung dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik.
Dalam rangka memenuhi layanan kebutuhan anak berkebutuhan khusus dan disabiltas, pemerintah berupaya semaksimal mungkin menyediakan fasilitas dan mengeluarkan kebijakan tentang aksesibilitas berkebutuhan khusus dan disabilitas yang sama dengan masyarakat umumnya. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat yang kemudian di dukung melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. Pada peraturan tersebut secara keseluruhan aksesibilitas yang digunakan bagi masyarakat umum juga harus ramah bagi lansia dan disabilitas. Selain itu aksesibilitas pendidikan anak berkebutuhan khusus dan disabilitas pun di perkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi. Abwatie  dkk,  (2017:17) bahwa dalam komponen aksesibilitas yang disediakan bagi anak berkebutuhan khusus terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk dapat mengukur sejauh mana layanan pendidikan yang menerima berkebutuhan khusus dan disabilitas memberikan kemudahan yang dimulai dari bagunana dan penataan ruang sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan ana berkebutuhan khusus dan disabilitas. Penelitian dilakukan untuk mengukur sejauhmana pemahaman guru terhadap pendidikan era 4.0 bagi berkebutuhan khusus  dan disabilitas dan bagaimana upaya sekolah iklusi dalam menyediakan aksesibilitas diera pendidikan 4.0 bagi berkebutuhan khusus dan disabilitas. Anak berkebutuhan khusus dan disabilitas merupakan bagian dari anak-anak bangsa yang harus di didik dan dipelihara dengan baik oleh orangtua dan negara. Anak berkebutuhan khusus dalam Undang-Undang No. 39 Pasal 54 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:
“Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
Undang-Undang ini tentu menjadi kekuatan bagi orangtua anak berkebutuhan khusus dan disabilitas agar anak-anak mereka mendapatakan hak yang sama dalam hal apapun bersamaan dengan anak-anak lain. Undang-Undang ini memperkuat para orangtua agar anak-anak mereka dapat diterima secara terbuka di lingkungan masayarakat yang luas dan memampukan orangtua untuk membangun kepercayaan diri anak mereka yang berbeda untuk tetap bisa berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Dalam pendidikan pun anak berkebutuhan khusus dan disabilitas memiliki perlingan yang kuat, dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 5 ayat 2 berbunyi:
“Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.”
Pasal 32 ayat 1 berbunyi:
“Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.”
Kedua pasal ini tentu menjadi kekuatan bagi orangtua serta anak berkebutuhan khusus untuk untuk dapat terus menerima pendidikan yang sama layaknya dengan anak-anak lain di Indonesia. Selain menjamin pendidikan yang layak bagi anak berkebutuhan khusus dan disabilitas, negara juga melengkapi mereka dengan menyediakan pendidikan dengan layanan khusus. Seperti sekolah inklusi, TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB baik negeri maupun swasta, sekolah berkebutuhan khusus, unit terapi dan tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus yang tersebar di setiap daerah untuk memudahkan orangtua mendapatkan hak anak- anak mereka.
Saat ini populasi anak berkebutuhan khusus di Indonesia semakin bertambah, melalui kompas.com Menteri pendidikan Nadiem Makarim menjelaskan bahwa semua pendidik

## JURNAL DINAMIKA PENDIDIKAN
Vol.14, No.1, April 2021, pp. 204-213 Available online: http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jdp Melda Rumia Rosmery Simorangkir, Jitu Halomoan Lumbantoruan
harus di Bekasi tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus, pengetahuan dan pengenalan yang baik tentang anak berekebutuhan khusus tentu akan membantu guru dalam memebrikan layanan bagi anak berkebutuhan khusus dan disabilitas. Sampai dengan tahun 2017 badan pusat statistik (BPS) menjelaskan bahwa populasi anak berkebutuhan khusus di Indonesia mencapai 1,6 juta jiwa, hal ini juga diperkuat dengan data melalui kemdikbud.go.id yang menjelaskan bahwa 1,6 juta jiwa anak Indonesia adalah berkebutuhan khusus dan baru 18% diantaranya yang menerima pendidikan inklusi di seluruh Indonesia. Adapun 18% tersebut diantaranya 115.000 anak berkebutuhan khusus menerima pendidikan di SLB baik negeri maupun swasta, dan 299.000 anak berkebutuhan khusus bergabungan dengan anak-anak lain mengikuti pendidikan disekolah reguler yang disebut dengan pelaksanaaan pendidikan inklusi. Nenden (2016:2) mengungkapkan bahwa pendidikan inklusi yang ada di masyarakat saat ini merupakan layanan pendidikan yang melibatkan anak kebutuhan khusus yang digabung dengan anak reguler sebayanya disekolah reguler. Melalui penyelenggaraan pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus menerima kesempatan yang begitu luas untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu yang disesuaikan dengan kebutuhannya tanpa merasa diasingkan atau disisihkan.
Pandangan yang sama di ungkapkan oleh Agung dan Lia (2016:145) dalam penelitiannya mereka menjelaskan bahwa pendidikan inklusi merupakan sebuah proses yang panjang dalam rangka memberikan kesempatan yang begitu luas bagi anak berkebutuhan khusus untuk ikut serta secara utuh mengikuti kegiatan pembelajran di ruang kelas sekolah regular tanpa memandang keterbatasan mereka. Melihat pandangan tersebut yang didukung dengan UU No. 20 tahun 2003 diatas tentu jelaslah bahwa anak berkebutuhan khusus berhak bergabung dengan anak-anak regular disekolah umum untuk dapat belajar, bermain dan tumbuh bersama tanpa ada perasaan terasing.Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan bantuan dan penanganan khusus. Baik dari segi pendidikan maupun dari kesehatan, hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya gangguan pada perkembangan anak atau bahkan disertai kelainan lainnya. Berkait dengan diabilitas juga bagian dari berkebutuhan khusus karena mereka memiliki keterbatasan kemampuan baik dari segi fisik maupun psikologis. Desinigrum (2017:2) menjelaskan tentang pemahaman anak berkebutuhan khusus yang bersifat biologis, psikologis, sosio-kultural. Dikatakan biologis karena dikaitkan dengan kelainan genetik. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2013, menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah:
“Anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental- intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya”.
WHO menjelaskan disability yaitu keterbatasan kemampuan untuk menampilkan aktifitas yang sesuai dengan batas normal, impairment yaitu ketidaknormalan fungsi struktur anatomi, dan handicap yaitu keterbatasan individu yang dihasilkan dari  impairment atau disability yang membatasi atau menghambat pemenuhan peran yang normal pada individu. Melihat penjelasan WHO tersebut maka anak yang memiliki keterbatasan fisik baik bawaan lahir maupun dikarenakan kecelakaan merupan individu berkebutuhan khusus yang juga memerlukan layanan pendidikan khusus. Namun kenyataanya tidak semua masyarakat dapat menerima anak berkebutuhan khusus dan disabilitas Jamila (2015:237 ) mendapatkannya dalam penelitiannya ia mengungkapkan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus tidak jarang dianggap sebagai individu yang lemah dan perlu di kasihani, mereka juga rentan terhadap perundungan, termaginalkan dan bahkan diperlakukan diskriminatif oleh lingkungan dimana mereka berada. Pendidikan inklusi yang ada di masyarakat juga tidak serta merta secara keseluruhan mereka diterima secara utuh atau bahkan tidak segan menolak kehadiran mereka di sekolah tersebut, disamping itu tidak semua sekolah regular adalah sekolah inklusi menjadi salah satu alasan sekolah menolak mereka. UU No.20 Tahun 2003 tentu menjadi kekuatan bagi orangtua untuk
datang kesekolah dan meminta sekolah memberikan layanan pendidikan yang layakbagi anak-anak mereka. Pandangan tersebut di perkuat oleh Aslan (2017:107) yang menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki hambatan dan atau keterbatasan baik organ indra mereka, reterdasi mental, gangguan berbicara dan kemampuan berbahasa, hambatan fisik, gannguan konsentrasi dan belajar,  attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), gangguan emosi disertai gangguan perilaku. Anak-anak tersebut masuk kedalam bagian berkebutuhan khusus yang memerlukan layanan dan pendidikan secara khusus dibandingkan dengan anak-anak umumnya. Dalam menunjang kegiatannya, anak berkebutuhan khusus dan disabilitas harus di dukung dengan penyediaaan aksesibilitas mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik disekolah maupun di tempat umum lainnya, anak berkebutuhan khusus dan disabilitas harus mendapatkan akses untuk memudahkan mereka dalam melangsungkan aktifitas. Sarana dan prasana bagi anak berkebutuhan khusus  hal yang tidak boleh dikesampingkan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015  Tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 1 ayat 9 berbunyi:
“Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.”
Sarana dan prasana pendidikan tersebut bukan hanya untuk layanan pendidikan regural namun juga bagi layanan pendidikan berkebutuhan khusus dan disabilitas. Sarana dan prasarana harus di kelola dan di pertangungjawabkan dengan baik Reza dkk, (2020:1) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sarana dan prasana pendidikan anak berkebutuhan merupakan hal penting untuk di perhatikan oleh koordinator guru pendamping khusus. Sarana dan  prasarana tersebut secara keseluruhan harus diperlengkapi oleh sekolah yang didukung oleh pemerintah dan orangtua agar proses kegiatan belajar mengajar berlangsung dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Dalam rangka memenuhi layanan kebutuhan anak berkebutuhan khusus dan disabiltas, pemerintah berupaya semaksimal mungkin menyediakan fasilitas dan mengeluarkan kebijakan tentang aksesibilitas berkebutuhan khusus dan disabilitas yang sama dengan masyarakat umumnya. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat yang kemudian di dukung melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. Pada peraturan tersebut secara keseluruhan aksesibilitas yang digunakan bagi masyarakat umum juga harus ramah bagi lansia dan disabilitas. Selain itu aksesibilitas pendidikan anak berkebutuhan khusus dan disabilitas pun di perkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi. Abwatie dkk,  (2017:17) bahwa dalam komponen aksesibilitas yang disediakan bagi anak berkebutuhan khusus terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk dapat mengukur sejauh mana layanan pendidikan yang menerima berkebutuhan khusus dan disabilitas memberikan kemudahan yang dimulai dari bagunana dan penataan ruang sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan ana berkebutuhan khusus dan disabilitas. Penelitian dilakukan untuk mengukur sejauhmana pemahaman guru terhadap pendidikan era 4.0 bagi berkebutuhan khusus dan disabilitas dan bagaimana upaya sekolah iklusi dalam menyediakan aksesibilitas diera pendidikan 4.0 bagi berkebutuhan khusus dan disabilitas

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metodelogi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan  menggunakan sumberdata primer dan sumber data sekunder, Arifin (2012:141) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif adalah pendekatan dengan melakukan pendekatan yang bersifat holistik dan utuh. Sumber data primer antara lain melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Informan

## JURNAL DINAMIKA PENDIDIKAN
Vol.14, No.1, April 2021, pp. 204-213 Available online: http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jdp Melda Rumia Rosmery Simorangkir, Jitu Halomoan Lumbantoruan
penelitian ini adalah guru dan tenaga pendidik dan kependidikan di empat sekolah dasar negeri inklusi di Bekasi. Sedang sumber sekunder adalah sumber tidak langsung yang memberikan data pada pengumpul data misalnya wawancara lewat orangtua siswa atau berupa dokumen. Tehnik analisis data dalam  penelitian ini berbentuk deskriptif, penelitian deskriptif bermaksud untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan mendeskripsikan suatu variabel yang berkenaan dengan unit atau variabel yang diteliti. Penelitian ini berusaha memberikan gambaran tentang sejauh mana bentuk sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah inklusi di Bekasi. Data yang terkumpul dipaparkan dan dianalisa sesuai dengan apa yang ditemui dilapangan. Keabsahan data perlu dilakukan agar data kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian yang ilmiah. Pemeriksaan data dan keabsahan data dalam Moleong (2011:327-330) antara lain: keikutsertaan, ketekunan, dan  pengamatan.

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian yang dilakukan di empat sekolah dasar inklusi di Bekasi. Sekolah-sekolah tersebut antaralaian: SDN 04 Bantargebang, SDN Jatimekar 1, SDN Jatiwaringin III, dan SDN Kalibaru 4.

## Pemahaman guru terhadap pendidikan era 4.0 bagi berkebutuhan khusus dan disabilitas
Peneliti melakukan wawancara dengan seluruh SDN Inklusi di Bekasi Timur. Penelitian di lakukan di SDN Jatiwaringin  III, SDN Jatimekar I, SDN Kalibaru IV, dan SDN Bantargebang IV. Pada umumnya setiap guru di lokasi penelitian belum memahami secara menyeluruh tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus dan disabilitas di era pendidikan 4.0 saat ini. Hanya 1-2 guru disetiap lokasi penelitian yang menguasai anak berkebutuhan khusus, tidak semua sekolah di lokasi penelitian yang mengikut sertakan guru-guru mereka mengikuti pelatihan pengembangan diri tentang layanan pendidikan berkebutuhan khusus. Wawancara yang dilakukan di SDN Kalibaru 4 melibatkan 2 orang tenaga pendidik yaitu ibu DN  guru kelas  6 dan  ibu FN guru kelas 5. Hasil wawancara yang dilakukan di SDN Kalibaru IV Ibu FN mengungkapkan bahwa sekolah tersebut menerima cukup banyak siswa berkebutuhan khusus dan disabilitas, setiap tahun sedikitnya kami menerima 1 orang siswa berkebutuhan khusus. Siswa tidak boleh dialihkan kesekolah lain apalagi sampai ditolak. FN menjelaskan bahwa ia  tidak menguasai karakteristik dan jenis-jenis ke khususan siswa berkebutuhan khusus dan disabilitas, karena disekolah tersebut tidak menyediakan pelatihan pengembangan diri maka respinden memperkaya diri dengan membaca dari media online, buku atau bertanya kepada teman. Selama mengajar responden juga sering mengalamai kesulitan untuk menentukan metode dan media  yang dapat digunakan bagi anak berkebutuhan khusus. Mengenai era pendidikan 4.0 responden pernah  mendengar istilah tersebut dan terpikir bahwa hanya digunakan di sektor industry dan ekonomi. Sehingga responden membatasi diri dari informasi lanjut tentang era pendidikan 4.0 karena tidak terpikir bahwa sektor pendidikan juga terkena dampaknya. Sementara responden berbeda Ibu FA menjelaskan tentang era pendidikan 4.0 responden juga tidak paham, sering mendengar namun tidak memahaminya. Responden juga tidak mengetahui bahwa era pendidikan 4.0 juga harus di persiapkan bagi siswa berkebutuhan khusus dan disabilitas. Seperti apa nantinya yang akan disiapkan bagi mereka dan bagaimana mengadapi era pendidikan ini, sebagai pendidik responden merasa perlu di perkaya lagi dengan berbagai pelatihan agar tidak ketinggalan informasi yang sedang berkembang.
Kepala sekolah SDN Kalibaru IV menjelaskan bahwa sekolah ini memeiliki 37 orang tenaga pendidik, 6 diantaranya adalan pegawai negeri sipil (PNS) dan sisanya tenaga pendidik honorer, kepala sekolah juga menjelaskan tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi era pendidikan 4.0 terutama bagi siswa berkebutuhan khusus dan disabilitas. Sekolah tersebut tidak lagi menjadi sekolah inklusi dikarenakan SK sekolah inklusi tidak lagi diterima sekolah
sejak 4 tahun yang lalu. Sehingga siswa-siswa yang ada saat ini adalah siswa regular,sekolah saat ini bekerjasama dengan SLBN untuk dapat mengalih tangankan apabila ada siswa berkebutuhan khusus dan disabilitas mendaftar ke sekolah tersebut. SDN Jatiwaringin III sangat terbuka terhadap layanan pendidikan berkebutuhan khusus, terdapat 20 orang siswa berkebutuhan khusus di sekolah tersebut dengan berbagai karakteristik. Menurut ibu TI kepala sekolah SDN Jatiwaringin III yang telah menjabat selama 5 tahun di sekolah tersebut menjelaskan guru yang menangani siswa berkebutuhan khusus disekolah tersebut terdapat 3 orang guru. Total jumlah guru di sekolah tersebut terdapat 29 orang guru, 12 orang guru diantaranya tenaga pendidik PNS. Ibu TI menjelaskan bahwa tidak semua guru memahami tentang anak berkebutuhan khusus dan disabilitas, untuk beberapa kasus mungkin guru dapat melihat secara jelas, misal pada anak yang disabilitas guru dapat melihat dari  perbedaan fisik pada anak-anak lainnya, namun untuk anak berkebutuhan khusus yang mengalami kelainan mental, kromosom atau anak cerdas sekali guru akan kesulitan membedakan anak-anak tersebut. Ibu TI juga menjelaskan bahwa tidak semua guru siap untuk menerima dan mendidik anak berkebutuhan khusus, untuk itu kepala sekolah juga melakukan pendekatan dan penjelasan tentang pentingnya kehadiran guru bagi sisiwa dan kehadiran siswa bagi guru untuk melatih dan mengembangkan kemampuannnya. Umumnya guru kurang percaya diri menangani anak berkebutuhan khusus karena mungkin mereka tidak memiliki keterampilan atau pendidikan khusus untuk menangani anak berkebutuhan khusus dan disabilitas.
Melalui wawancara yang dilakukan di SDN Bantargebang IV, Kepala sekolah Ibu YN mengungkapkan bahwa sekolah tersebut beberapa tahun lalu memang menerima siswa dengan berkebutuhan khusus dan disabilitas, walau jumlah tidak banyak tapi kami memang menerima. Kendalanya kami para pendidik sangat minim informasi tentang berkebutuhan khusus dan disabilitas. Sekolah kami pernah mengikutsertakan guru-guru tentang pelatihan siswa berkebutuhan khusus dan disabilitas, namun itu sudah cukup lama sekali sekitar 15 tahun yang lalu dan pasti sudah banyak informasi yang berkembang dan belum kami ketahui. Sementara tentang era pendidikan 4.0 responden pernah  mendengar melalui era industry yang akan berdampak pada pendidikan. Berbagai  isu-isu  terbaru tentang era tersebut responden tidak mengikutinya, apalagi bila harus dikaitkan dengan siswa berkebutuhan khusus dan disabilitas responden masih bingung apa yang harus dilakukan dan memerlukan pemahaman yang tepat tentang hal tersebut.
Sekolah SDN Bantargebang IV memiliki 15 orang tenaga pendidik yang 6 orang diantaranya adalah PNS,  SDN tersebut  tidak sepenuhnya menerima secara terbuka untuk layanan pendidikan beerkebutuhan khusus dan disabilitas, mereka mengalihkan pada sekolah-sekolah SDN lain di zonasi yang sama bila belum ada siswa berkebutuhan khusus, bermodalkan materi pelatihan yang mereka terima beberapa tahun lalu silam, menjadikan kekuatan bagi mereka untuk tetap mendidik siswa berkebutuhan khusus dan disabilitas.Sementara SDN Jatimekar I dalam  wawancara yang dilakukan pada kepala sekolah bapak R dan ibu D yang menangani siswa berkebutuhan khusus di SDN tersebut mengungkapkan. Ibu D menjelaskan SK SDN Inklusi di sekolah tersebut sudah habis dan belum diperpanjang sejak tahun 2015. Namun  kami masih menerima siswa berkebutuhan khusus dan siap menangani mereka dengan penuh tanggung jawab. Sekolah ini memiliki 25 orang tenaga pendidik yang 9 orang pendidik diantaranya adalah PNS. Sampai saat penelitian dilakukansiswa berkebutuhan khusus di sekolah kami ada 28 orang siswa. Sejak tahun 2016 idak jauh dari sekolah ini terdapat Sekolah  Luar Biasa Negeri (SLBN) hal ini tentu menjadi berita baik bagi lingkungan di sekitar  sekolah ini, orangtua jadi punya alternatif untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak mereka. Sementara Kepala sekolah menjelaskan sekolah tersebut sangat terbuka dengan siswa berkebutuhan khusus, setiap tahunnya guru selalu dikirim untuk mengikuti berbagai pelatihan untuk siswa berkebutuhan khusus. Guru-guru disekolah SDN Jatimekar 1 yang menangani siswa berkebutuhan khusus sangat serius untuk membantu mereka, sehingga setiap guru selalu memenuhi diri dengan berbagai pelatihan. Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa guru-guru di lokasi penelitian belum memahami pendidikan anak berkebutuhan khusus dan disabilitas, terutama era pendidikan 4.0. Guru-guru belum

## JURNAL DINAMIKA PENDIDIKAN
Vol.14, No.1, April 2021, pp. 204-213 Available online: http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jdp Melda Rumia Rosmery Simorangkir, Jitu Halomoan Lumbantoruan
memahami penting penguasaan teknologi bvagi anak berkebutuhan khsusu di era pendidikan 4.0

## Upaya sekolah iklusi dalam menyediakan aksesibilitas diera pendidikan 4.0 bagi berkebutuhan khusus dan disabilitas
Berbagai upaya yang dilakukan setiap sekolah dilokasi penelitian untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas anak berkebutuhan khusus dan disabilitas. Karena sekolah-  sekolah tersebut adalah sekolah SD Negeri di Bekasi, maka segala kebutuhan pemenuhan aksesibilitas anak berkebutuhan khusus berusaha di penuhi dengan cara sekolah mengirimkan proposal pengadaan ke dinas pendidikan setempat. Selain itu sekolah juga melakukan rapat komite orangtua, dalam tersebut orangtua secara menyeluruh terlibat unruk membantu pemenuhan aksesibilitas anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut. Upaya lain yang dilakukan oleh sekolah adalah dengan melakukan pengajuan terhadap kebutuhan alat peraga ajar dan sarana serta prasanara yang menjadi kebutuhan sekolah inklusi tersebut. Kegiatan pebelajaran kepada anak berkebutuhan khusus dan disabilitas tentuakan sangat terhambat bila sarana dan prasanara yang seharusnya ada dan tersedia bagi anak berkebutuhan khsuus tidak terdapat disekolah inklusi.
Menyadari bahwa era 4.0 sedang berlangsung maka setiap guru juga diharapkan menjunjung tinggi 4 kompetensi mengajar di era yang sedang berlangsung tersebut. Kepala sekolah SDN Jatiwaringin III mengungkapkan, sebagaimana di ungkapkan dalam PP No. 74 Tahun 2008. Dalam PP tersebut di jelaskan ada 4 kompetens mengajar yang harus dilaksanakan sebagai pendidik, kompetensi terebut juga berlaku bagi guru-guru inklusi. Ke-empat kompetensi tersebut antaralain 1) kompetensi pedagoguk; 2) kompetensi kepribadian; 3) kompetensi professional; 4) kompetensi sosial. Ke-empat kompetensi tersebut merupakan kompetensi dasar yang harus dimilikiseorang guru dan tetap harus dilaksanakan bahkan di era pendidikan 4.0. guru juga diharapkanbersedia mengikuti berbagai pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi mengajarnya, sehingga tidak tertinggal dengan kemmpuan siswa dalam penggunaan teknologi yang begitu pesat.
Kepala sekolah SDN Jatimekar I juga menjelaskan bahwa keterbatasan kemampuan guru- guru disekolah tersebut dalam menangani anak berkebutuhan khusus dan disabilitas tentu menjadi tangung jawab kepala sekolah dalam mengirimkan guru-gurunya mengikuti berbagai pelatihan untuk memperluas pemahaman mereka terhadap berbagai layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Mengingat pentingnya pemahaman guru terhadap era pendidikan 4.0 , tentu pemahaman tersebut bukan hanya dibutuhkan bagi guru-guru yang menangani berkebutuhan khusus dan disabilita, namun juga guru-guru yang menagani anak-anak regular di sekolah SDN Jatimekar I tersebut. Setiap pendidik harus menyadari bahwa perkembangan era 4.0 begitu pesar, setiap guru harus terus mengembangkandiri terutama dalam bidang teknologi. Kepala sekolah juga mengungkapkan bahwa penguasaan teknologi tersebut tidak perlu sampai level mahir, setidaknya bisa mengikuti perlahan-lahan. Mengingat peserta didik saat ini begitu luwes dalam pengembahnagn teknologi. Pelatihan-pelatihan guru juga sangat dibutuhkan untuk sertifikasi guru, mengingat kebutuhan tersebut tentu pelatihan harus di ikut sertakan setiap guru. Selain smakin paham guru juga mendapat point sertifikat dari pelatihan tersebut.

## Kesimpulan dan Saran
Melalui penelitian ini didapati bahwa tidak semua tenaga pendidik keempat lokasi penelitian di Bekasi memahami pendidikan anak berkebutuhan khusus dan disabilitas, untuk itu dibutuhkan pelatihan disetiap sekolah sedikitnya 3 bulan 1 kali untuk guru-guru mengikuti pelatihan pengembangan diri. Sehingga ketika menghadapi era pendidikan 4.0 guru tidak lagi mengalami kesulitan. Karena semua anak adalah penerus bangsa, maka semua anak medapatkan hak yang sama tanpa mengukur dari keterbatasan fisik maupun mental

## Referensi
Al Khakim, A., Prakosha, D., & Himawanto, D. A. (2017). Aksesibilitas Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Lingkup Pendidikan Sekolah Inklusi Di Karisidenan Surakarta. IJDS: INDONESIAN JOURNAL OF DISABILITY STUDIES, 4(1), 16-18.
Desiningrum, D. R. (2017). Psikologi anak berkebutuhan khusus.
Herawati, N. I. (2016). Pendidikan Inklusif. EduHumaniora| Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru, 2(1).
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011)
Karisidenan Surakarta. IJDS: INDONESIAN JOURNAL OF DISABILITY STUDIES, 4(1), 16-18.
Marani, A. (2017). Kurikulum Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Jurnal Studia Insania, 5(2), 105-119.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.
Pratiwi, J. C. (2016). Sekolah inklusi untuk anak berkebutuhan khusus: tanggapan terhadap tantangan kedepannya. Prosiding Ilmu Pendidikan, 1(2).
ULM, P. K. (2020). Manajemen Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Untuk Anak Berkebutuhan Khusus di SDN Inklusi Semangat Dalam 2 Kabupaten Batola.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 1 ayat 9
Undang-Undang No. 39 Pasal 54 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No. 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat
Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
https://edukasi.kompas.com/read/2019/12/03/07150021/hari-disabilitas-internasional- nadiem-gu-harus-paham-prinsip-pendidikan?page=all