## LEGALITAS KIAI SEBAGAI WALI DALAM PERKAWINAN TANPA WALI NASAB
Oleh: Muhammad Sirojudin Sidiq 1
Arjuna1919@gmail.com

## Abstract
Kiai as a guardian in marriage is a phenomenon that is not uncommon among Islamic societies, especially in rural communities that tend to study Islamic law through the books of fiqih salaf, which until now still cause pro-cons among the kiai / Scholars and other Islamic societies.
The issue discussed in this paper is the argument of the legality of kiai as a guardian in marriage without the guardian of Islam according to Islamic law and the legislation in Indonesia, in order to explain the kiai's argument as a guardian in marriage, to explain the legal basis arising from the kiai as the guardian in Marriage under Islamic law and legislation.
The results of this study indicate that the kiai's law as a guardian in marriage without guardian nasab, marriage is considered unlawful according to laws and regulations applicable in Indonesia and illegitimate according to jumhur ulama, because the guardians who should carry out are the judges and not the kiai.
Keywords : Legality of Kiai, Marriage, Guardian of Marriage,

## A. Pendahuluan
Setiap pelaksanaan perkawinan terdapat rukun nikah yang harus dipenuhi sebelum pernikahan itu dilaksanakan, antara lain adalah wali nikah. Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum ada yang khusus. Yang khusus ialah wali terhadap manusia, yaitu masalah
1 Dosen AS STAI Darussalam Lampung
perwalian dalam pernikahan. 2 Sedangkan menurut Muhammad Jawad Maghniyah, wali nikah adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i at as segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. 3 Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Akan tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah seorang diri (tanpa wali), maka nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqih. 4
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) pasal 19 menyebutkan: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Selanjutnya pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; pertama , wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus ke atas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. Kedua , wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya adhal/enggan. Hal itu, sesuai dengan sabda Nabi yang berbunyi:
ت�ح�ك� ��ن� ت�أ�رم��ا�م�ت�أ�  , م�ل ا�س��و�� ه�ت�ل��ع� هلل� ى�ل����� هلل� ل��و�س��ر ل��ا�ت��� , ت�ل��ا�ت��� ا�ه�ن�ع� هلل� ى�ن���ر ته�شس��أ���ع� ن�ع� ن� أا�ن��� ا�ه� ن��ر ن��� ن�م�ا�ه�ن�� ل����ت�س����ا�م�ن� ره�م�ا��ا�ه�ل��ن��� ا�ه�ن�� ل�ن���د ن�أا�ن��� ل������ا�ن�� ا�ه���ا�ك���ن�ن��� ا�ه�ت�ل��و�� ن�ندأ�رت��نه�ن�� ته�ن�� �و�ع� و�ن�� أ � ه���ح��س��و�� تى� أل�ا�س��ن��ل��� ا�ل��أ� ته�ه�ن��رأا�ل��� ه�ن��رن�� أ �(  ه�ل�� تى�ل� � و�� ا�ل�� ن�م� تى�ل��و�� ن�ا�����ل��س��ل��ا�ن��� �و��رن��ت�شس����
5 )م�ل���ا���ل� � �و�� ن�ا�ن�ح� ن�ن��و��
2 Sayyid  Sabiq,  “Fiqhusunnah”,  di  terjemahkan  Mohammad  Thalib, Fikih Sunnah 7, Al- Maarif, Bandung, 1981, h. 7.
3 Muhammad  Jawad  Maghniyah,  “Al-Fiqhu  Ala  Madzahib  al-Khamsah”  diterjemahkan Masykur  A.B.,  Afif  Muhammad,  Idrus  Al-Kaf, Fiqih  Lima  Madzhab, Lentera Basritama,
Jakarta, 2001, h. 345.
4 Syaikh Hasan Ayyub, “Fiqhul ‘Usrah al-Muslimah”, di terjamah M. Abdul Ghofur, Fikih Keluarga, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2003, h. 48.
5 Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Karya Putra, Semarang, tt, h. 204.
Artinya: Dari Aisyah radiallahu anha berkata: siapa saja perempuan yang  menikah  tanpa  seizin  walinya.  Maka  pernikahannya  batal,  dan jika suaminya telah mencampurinya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya.
Mengacu pada hadis di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya pernikahan yang tidak ada walinya, maka walinya adalah Sultan (penguasa) atau orang yang diangkat olehnya.
Sebagaimana yang telah tertulis dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, bahwa pemerintah Indonesia mengenai masalah keagamaan khususnya perkawinan, sudah diserahkan kepada Departemen Agama (Menteri Agama) yang membawahi Depag tingkat I, tingkat II, hingga Kantor Urusan Agama (KUA), yang berbunyi: “Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah di tunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini”. 6 Jadi jelas bahwa yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala KUA Kecamatan.
Namun demikian, realita di suatu Daerah Masyarakat Muslim terdapat wali nikah selain wali nasab dan wali hakim (penguasa atau orang yang diangkat oleh penguasa atau pemerintah). Wali yang dimaksud adalah seorang laki-laki yang diangkat oleh calon Istri/keluarga calon isteri.
Dengan melihat gambaran masalah di atas maka penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan di atas dan berusaha mencari dasar hukum legalitas kiai sebagai wali nikah dalam perkawinan tanpa wali nasab menurut hukum Islam dan undang-undang di Indonesia.

## B.  Konsep Wali Nikah

## 1.  Definisi Wali Nikah
Wali nikah adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi
6 Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah (PPN),
Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2004, h.259.
kemaslahatannya sendiri. 7 Sedangkan  wali  nikah  menurut  Sayyid  Sabiq adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. 8
Dalam kitab-kitab fiqih klasik, para ulama’ mengatakan bahwa wali merupakan salah satu rukun dari nikah, pernikahan tidak sah tanpa adanya  atau  izin  dari  wali.  Pernyataan  ulama’  tersebut  sesuai  dengan hadits nabi;
ٍل� � ْد�َع� تى��َد�َه� َا�شس��َو�� ّ ٍى�َل� � َ و�َن�� َّا �ل��َ� َ ح �َا�ك���َن� َا�ل��
“Pernikahan tidak akan sah kecuali adanya wali dan dua orang saksi yang adil.”
Seperti yang di tulis Djaman Nur dalam bukunya “fiqih Munakahat”, ia menuliskan: wali nikah adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah, dan tanpa dia nikah tidak sah. 9
Wali nikah adalah pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan. 10 Dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 19 disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

## 2.  Syarat-syarat Wali
Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan, karena perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan.
a.  Islam; wali bagi perempuan muslimah tidak boleh dari orang non  muslim,  tidak  ada  hak  perwalian  bagi  orang  kafir  atas
7 Muhammad  Jawad  Maghniyah,  “Al-Fiqhu  Ala  Madzahib  al-Khamsah”  diterjemahkan Masykur  A.B.,  Afif  Muhammad,  Idrus  Al-Kaf, Fiqih  Lima  Madzhab, Lentera Basritama, Jakarta, 2001, h. 345.
8 Sayyid Sabiq, “Fiqhussunnah ” diterjemahkan Muhammad Thalib, Fikih Sunnah, Al-Maarif, Bandung , 1981, h. 7.
9 Djaman Nur, Drs. H., Fiqih Munakahat , Dina Utama, Semarang, 2003, h. 65.
10 Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta 1991, h. 70.
wanita muslimah. Demikianlah yang dikemukakan ulama secara keseluruhan.
b.  Baligh; Orang tersebut sudah pernah bermimpi junub/ ihtilam (keluar air mani), atau ia sudah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun.
c. Berakal; Perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi obyek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Sedangkan orang yang tidak berakal pasti tidak mampu melakukannya dan tidak dapat mewakili orang lain, sehingga orang lain lebih berhak menerima perwalian tersebut.
d.  Merdeka; Hanafiah mengemukakan bahwa seorang wanita boleh dinikahkan  oleh  seorang  budak  atas  izinnya,  dengan  alasan bahwa wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri. 11
e.  Laki-laki; Laki-laki merupakan syarat perwalian, jadi perempuan dan banci tidak boleh menjadi wali nikah. Demikian merupakan pendapat seluruh ulama.
f.  Adil; Mengenai kedudukannya sebagai syarat terdapat dua pendapat.  Imam  Ahmad  dan  Imam  Syafi’i  berpendapat  bahwa wali harus adil. Sesuai dengan hadits :
ٍل� � ْد�َع� تى��َد�َه� َا�شس��َو�� ّ ٍى�َل� � َ و�َن�� َّا �ل��َ� َ ح �َا�ك���َن� َا�ل��
(Pernikahan tidak sah kecuali ada wali dan dua saksi yang adil). Sedangkan wali tidak disyaratkan adil menurut pendapat Imam Malik, dan Abu Hanifah serta salah satu pendapat Imam Syafi’i. 12
Kompilasi Hukum Islam menyebutkan syarat menjadi wali hanya menjadi empat persyaratan, sebagaimana tercantum dalam pasal 20 ayat 1 yang berbunyi “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil dan baligh”. 13
11 Syaikh  Hasan  Ayub,  “Fiqhul  ‘Usrah  al-Muslimah”,  di  terjamah  M.  Abdul  Ghofur, Fikih Keluarga, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2003, h. 48.
12 Syaikh Hasan Ayyub, Ibid , h. 60.
13 Departemen Agama Republik Indonesia, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2000, h. 20.

## 3.  Klasifikasi Wali
Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) menerangkan bahwa wali nikah terdiri dari Wali Nasab dan Wali Hakim.
Wali nasab adalah orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan. 14 Orang-orang tersebut adalah keluarga mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutannya. Adapun urutan wali nasab akan dijelaskan selanjutnya.
Sedangkan wali hakim menurut Islam adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan di negara tersebut dalam membawahi rakyat dan  mengatur  kebutuhan  rakyatnya.  Untuk  perkara  wali  hakim  ini,  di Indonesia tidak hanya sekedar orang yang memiliki otoritas kekuasaan tertentu, misal hakim di pengadilan, Camat, Bupati, atau pejabat lainnya, melainkan sudah ada birokrasi tertentu yang bertugas sebagai pencatat pernikahan, yakni KUA, mereka memiliki kekuasaan di bidangnya, yakni para Penghulu atau Naib. 15
Dalam bukunya yang berjudul Risalah Nikah, Said bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani mengemukakan, hal-hal yang menyebabkan hak menjadi wali dapat berpindah kepada hakim yaitu:
1.  Apabila ada sengketa antar wali
2.  Apabila tidak ada wali. Hal ini dibenarkan apabila telah jelas tidak adanya wali atau wali tidak ada di tempat. 16
Adapun mengenai urutan wali nikah yang disepakati jumhur ulama termasuk Imam Syafi’i adalah sebagai berikut:
1. Bapak
2. Kakek
3.  Saudara laki-laki sekandung
4.  Saudara laki-laki seayah
5.  Anak saudara laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (keponakan)
14 Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional , Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 70.
15 Fatihuddin Abul Yasin, Risalah Hukum Nikah , Terbit Terang, Surabaya, 2006, h. 33.
16 Said Bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, Risalah Nikah, diterjemahkan Agus Salim, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) , Pustaka Imani, Jakarta, 2002, h. 123.

## LEGALITAS KIAI SEBAGAI WALI DALAM PERKAWINAN  TANPA WALI NASAB

## 6.  Anak saudara laki-laki seayah
7.  Paman Sekandung (maksudnya paman dari ayah yang seibu dan seayah)
8.  Paman seayah
9.  Anak laki-laki dari paman sekandung
10.  Anak laki-laki dari paman seayah.
11. Bila semua itu tidak ada, barulah menikah menggunakan wali hakim. 17
Menurut Imam Syafi’i , bahwa perempuan tidak sah menikah kecuali dinikahkan oleh wali aqrob (wali yang dekat), bila tidak ada wali aqrob boleh dinikahkan oleh wali ab’ad (wali yang jauh, dan jika tidak ada wali yang jauh, boleh dinikahkan oleh wali hakim. 18
Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa hak untuk menjadi wali tidak hanya kepada keturunan yang seayah (ashobah). Tetapi juga diberikan kepada selain ashobah, misalnya paman dari pihak ibu serta anak dari paman tersebut. 19

## C.  Kiai dalam Masyarakat

## 1.  Definisi Kiai
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Kiai biasa berarti sebutan bagi alim ulama (cerdik, pandai dalam agama Islam), atau sebutan bagi guru ilmu gaib (dukun, dsb), kepala distrik (di Kalimantan Selatan), atau sebutan untuk nama benda yang dianggap bertuah (senjata, gamelan, dsb), atau sebutan samaran untuk harimau (jika orang melewati hutan). 20
Pengertian dalam penelitian ini, dengan kata lain kiai dapat diartikan sebagai ulama.
Secara Etimologi kata ulama berasal dari kata bahasa Arab yang merupakan  kata  jamak  dari  kata  ‘ alimun yang diartikan orang yang
17 Fatihuddin Abul Yasin, Op. cit. , h. 27.
18 Fatihuddin Abul Yasin, Ibid.
19 Said Bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, Risalah Nikah, diterjemahkan Agus Salim,
Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) , Pustaka Imani, Jakarta, 2002, h. 113.
20 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , edisi 3, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, h. 565.
mengetahui, mengerti, pandai, yang diambil dari akar kata ‘alima, ya’lamu ‘ilman, wa ma’laman, fahuwa ‘alimun, yang artinya mengetahui. 21 Kiai pada hakekatnya adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai ilmu di bidang agama dalam hal ini agama Islam. 22
Pada dataran realitas sosial, seorang ulama bisa sekaligus digelari seorang kiai, dan seorang kiai juga biasa sekaligus berpredikat seorang ulama. Namun begitu, seorang kiai tidak selamanya ulama.

## 2.  Kedudukan Kiai dalam Masyarakat
Kedudukan kiai dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
a.  Kiai sebagai figur pemimpin pondok pesantren.
b.  Kiai sebagai tokoh masyarakat berpengetahuan keagamaan. 23
Keberadaan kiai dalam kehidupan pondok pesantren memang sangat sentral. Suatu lembaga pendidikan Islam disebut pesantren apabila memiliki tokoh sentral yang disebut kiai. Kemajuan dan kemunduran pondok pesantren benar-benar terletak pada kemampuan kiai dalam mengatur operasionalisasi/pelaksanaan pendidikan di dalam pesantren, sebab kiai merupakan penguasa baik dalam pengertian fisik maupun non fisik yang bertanggung jawab demi kemajuan pesantren. 24
Lebih jauh pengaruh seorang kiai bukan hanya terbatas dalam pesantren, ia juga memiliki pengaruh terhadap lingkungan masyarakat bahkan terdengar ke seluruh penjuru nusantara.
Posisi dan peran ulama atau kiai dalam kehidupan masyarakat sangat penting dan terfokus pada dua hal. Pertama, mereka dengan bobot kepakaran dan kealimannya masing-masing, berposisi dan berperan sebagai pencerah alam pikir umat. 25 Pemikiran dan fatwa-fatwa hukum yang dihasilkan mereka selalu menjadi rujukan pengetahuan, menjadi
21 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Hida Karya Agung, Jakarta, 1989, h. 277.
22 M. Bahri Ghazali, Pesantren Berwawasan Lingkungan , Prasasti, Jakarta, 2003, h. 21.
23 http://digilib.unnes.ac.id, Diah Sari Hikmah, Peranan Pondok Pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah Terhadap Kehidupan Masyarakat Danawarih Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Tahun 1975-2003 . 24 M. Bahri Ghazali, Pesantren Berwawasan Lingkungan , Prasasti, Jakarta, 2003, h. 21-22.
25 Faisal Ismail, Dilema NU di Tengah Badai Pragmatisme Politik , Jakarta, PT. Mitra Cendikia,
2004., h. 5.

## LEGALITAS KIAI SEBAGAI WALI DALAM PERKAWINAN  TANPA WALI NASAB
dasar bimbingan moral dan menjadi acuan hukum. Kedua, posisi sentral dan peranan strategis kiai adalah sebagai panutan umat. 26 Dengan keteladanan moral yang baik, mulia dan luhur dari para kiai dan ulama maka masyarakat akan mendapatkan contoh dan bimbingan moral.
Dalam berbagai urusan kehidupan sehari-hari, sebagian masyarakat kadang menjadikan kiai sebagai tempat konsultasi dan menyelesaikan masalah. Berbagai urusan warga Masyarakat, seperti masalah perkawinan,  pengobatan  penyakit,  mencari  rezeki,  mendirikan  rumah, mencari pekerjaan dan karir sering dikonsultasikan kepada kiai. Nasehat- nasehatnya akan diperhatikan dan diulaksanakan oleh warga Masyarakat tersebut. Bahkan kadang-kadang Masyarakat yang fanatik terhadap kiai melaksankannya tanpa memperhitungkan apakah hal itu baik atau tidak.
Peran kiai pada masyarakat dalam hal perkawinan sangat erat sekali hubungannya. Sering kali kiai diundang dalam acara resepsi pernikahan karena untuk dimohon berkah do’anya, atau untuk menjadi saksi dalam perkawinan tersebut, bahkan untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan, mungkin karena dimaksudkan agar perkawinan tersebut menjadi berkah.
Posisi ulama atau kiai seperti tersebut di atas, barangkali hanya terjadi di Indonesia. Di negeri lain bahkan di negara yang telah menamakan diri sebagai Negara Islam, ulama tidak memiliki posisi seperti yang dimiliki ulama Indonesia. Begitu tingginya kepercayaan masyarakat kepada ulama Indonesia, sehingga apa yang difatwakan ulama mengenai suatu hal, mereka menganggapnya telah final. 27

## D.  Deskripsi Kiai Sebagai Wali Nikah Dalam Perkawinan Tanpa Wali Nasab
Agama Islam menunjukkan adanya seperangkat hukum-hukum yang diberlakukan bagi seluruh pemeluknya. Di sana peranan ulama/kiai tidak hanya sekedar mengajar dan memberikan khathbah-khathbah saja, akan tetapi juga untuk menafsirkan dan memperkuat peraturan-peraturan yang telah terbagi dalam beberapa bagian, seperti wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram agar bisa diamalkan oleh para pengikutnya .
26 Faisal Ismail, Ibid.
27 Wahid Zaini, Dunia Pemikiran Kaum Santri , LKPSM NU, Yogyakarta, 1994.
Pada umumnya kiai dalam memecahkan suatu permasalahan melalui konsultasi, berkumpul dan mendiskusikannya demi mencapai suatu mufakat, walau terkadang berakhir dengan suatu perbedaan, namun saling menghormati perbedaan pendapat yang satu dengan yang lainnya. Seperti halnya kasus kiai sebagai wali nikah dalam perkawinan tanpa wali nasab ini.
Kasus kiai sebagai wali nikah dalam perkawinan tanpa wali nasab yang ditulis ini adalah fenomena yang terjadi di sebagian masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. Tidak sedikit kejadian pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat baik tanpa sepengetahuan aparat kampung setempat ataupun karena memang udah lumrah terjadi dalam masyarakat tersebut.
Sebagai contoh kasus adalah hubungan antara seorang wanita dan laki-laki yang menikah dibawah tangan/siri tanpa memberi tahu Pegawai Pencatat Nikah setempat, pernikahan tersebut dilaksanakan oleh wali hakim kiai yang ditunjuk oleh calon mempelai/keluarga, karena pihak mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab/putus wali nasab, dimana tidak diketahui keberadaan ayahnya dan ia juga tidak mempunyai saudara laki-laki kandung.
Berdasarkan contoh kejadian tersebut dapat dijelaskan bahwa wanita yang statusnya tidak mempunyai wali nasab, menurut peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dan menurut jumhur ulama ahli fiqih, maka wanita tersebut harus dinikahkan oleh wali hakim yaitu wali yang ditetapkan  oleh  Pemerintah  yaitu,  Kepala  Kantor  Urusan  Agama.  Akan tetapi wanita tersebut menikah dengan menunjuk kiai sebagai walinya.

## E.  Kiai Sebagai Wali Nikah dalam perkawinan Tanpa Wali Nasab, Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang yang Berlaku di Indinesia

## Bagi suatu Negara dan bangsa, seperti Indonesia mutlak adanya
Undang-undang  perkawinan  nasional  yang  sekaligus  menampung prinsip-prinsip yang dapat memberikan landasan Hukum dalam bidang perkawinan yang sudah dapat dijadikan pegangan, dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat, dan bagi golongan orang-orang Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
yang berisi tentang perkawinan, Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) khusus bagi umat Islam, dan catatan sipil bagi yang lainnya.
Dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diterbitkan oleh Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) dijelaskan bahwa wali nikah adalah: orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. 28
Permasalahan  wali  hakim  dalam  KHI  tidak  disebutkan  definisinya secara jelas. Namun di dalamnya telah tercantum tentang macam-macam dan urutan wali, serta alasan diperbolehkannya menggunakan wali hakim. Seperti dalam pasal 20 ayat (2) “ Wali nikah terdiri dari (a) Wali nasab (b) Wali hakim”. Selanjutnya dalam Pasal 22 berbunyi: Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali nikah bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

## Pasal 23
1.  Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
2.  Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. 29
Dengan demikian, dapat dipahami, bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah, apabila perkawinan tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebaliknya, apabila perkawinan tersebut hanya berdasar pada fiqihul  Islam baik yang salaf ataupun yang khalaf ,  (bukan  fiqih  ke-Indonesiaan),  maka  perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara administratif, sehingga perkawinan itu tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti di depan sidang pengadilan hukum di Indonesia. Demikian juga hasil analisis Mohd. Idris Ramulyo
28 Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) , Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2004, h. 34.
29 Departemen Agama R.I, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Dirjend Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, h. 22.
terhadap syarat dan rukun perkawinan dalam KHI dan UU Nomor 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa tidak terdapat ketentuan atau persyaratan keharusan, adanya pencacatan perkawinan menurut hukum Islam, karena pencatatan perkawinan itu bersifat administratif. 30
Dalam hal pengangkatan orang lain selain wali nasab sebagai wali dalam  perkawinan  maka  Imam  Abu  hanifah  pendiri  mazhab  Hanafi berpendapat, pernikahan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau meminta orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda, sekufu atau tidak, adalah boleh. 31

## Dasar yang membolehkan perkawinan tanpa wali, menurut Abu
Hanifah  adalah  Qur’an  dan  Sunnah  Nabi.  Dari  Qur’an  adalah  surat Al-Baqarah  ayat  240,  230  dan  232,  bahwa  akad  dalam  ayat-ayat  ini disandarkan kepada wanita ( hunna ), yang berarti akad menjadi hak atas kekuasaan mereka. 32 Sedangkan dalil Sunnah Nabi yang digunakan untuk mendukung kebolehan wanita menikah tanpa adanya wali adalah hadis yang berbunyi : ا�ه�ت�ل��و�� ن�م� ا�ه�س��ن��ن�نل� ت��ح��  م�تل�ا�ل��� “seorang ayyim lebih berhak kepada dirinya daripada walinya”. Penyebutan al-ayyim, dalam hadits ini menurut ahli bahasa dan seperti juga pendapat al-Karakhi, adalah “wanita yang tidak mempunyai suami”, baik gadis atau janda, meskipun dalam buku yang ditulis oleh Khoiruddin Nasution yang berjudul Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaisia, Muhammad as-Saibani berpendapat bahwa arti kata al-ayyim dalam hadis ini adalah janda. 33
Imam Syafi’i berpendapat lain, jika ada wanita yang tidak memiliki wali satu pun (semua sudah meninggal duni atau tidak ada), maka yang berhak menikahkan adalah wali hakim. dan jika wanita itu tidak memiliki wali hakim, tidak memiliki status kependudukan yang jelas, sehingga tidak bisa dicatat di pencatatan sipil, maka wanita yang tidak memiliki wali nasab maupun wali hakim, mungkin karena pendatang gelap atau hidup di daerah terpencil, maka dia boleh meminta tetangganya atau orang yang
30 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam , Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 70.
31 Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang- undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaisia, INIS, Jakarta, 2002, h. 169.
32 Khoiruddin Nasution, Ibid.
33 Khoiruddin Nasution, Ibid., h. 169-170.
dianggap baik (menjadi wali) untuk menikahkan dirinya. 34
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  Imam  Syafi’i membolehkan wanita yang tidak mempunyai wali nasab mengangkat orang lain untuk menjadikannya wali dalam pernikahan apabila wanita tersebut selain tidak mempunyai wali nasab juga tidak mempunyai wali hakim. Dicontohkan karena wanita tersebut berada di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh pemerintahan atau lain sebagainya. Maka wanita yang masih mempunyai wali hakim seperti di kota-kota dan daerah- daerah yang masih terjangkau tidak boleh mengangkat wali sendiri.

## F. Penutup
Mengacu pada pemaparan di atas, dapat di ketahui bahwa sesuatu yang menyebabkan terjadinya kasus kiai sebagai wali nikah dalam perkawinan disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang wali nikah, maka demi menjaga kemaslahatan masyarakat khususnya dalam melakukan perkawinan, diharapkan bagi semua pihak untuk selalu belajar hal-hal yang berkaitan tentang perkawinan, menggali dan mempertimbangkan akibat hukum yang akan terjadi, melalui forum kajian keagamaan, sehingga dapat menghasilkan penerapan hukum Islam yang  dapat  memadukan  antara  fiqih  Islam  dan  hukum  di  Indonesia, sehingga akan menjadikan perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan tercatat sah menurut hukum Negara, dan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan Negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

## Daftar Pustaka
Departemen Agama Republik Indonesia, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
34 Fatihuddin Abul Yasin, Risalah Hukum Nikah , Terbit Terang, Surabaya, 2006, h. 32-33.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2001. Djaman Nur, Drs. H., Fiqih  Munakahat ,  Dina  Utama,  Semarang,  2003,  h.
65.Fatihuddin  Abul  Yasin, Risalah Hukum Nikah , Surabaya: Terbit Terang, 2006.
Faisal Ismail, Dilema NU di Tengah Badai Pragmatisme Politik , Jakarta: PT.
Mitra Cendikia, 2004.
Fatihuddin  Abul  Yasin, Risalah Hukum Nikah , Surabaya: Terbit Terang,
2006.
http://digilib.unnes.ac.id, Diah Sari Hikmah, Peranan Pondok Pesantren Nurul Huda Al Hasyimiyyah Terhadap Kehidupan Masyarakat Danawarih Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Tahun 1975-2003 .
Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Semarang: Karya Putra, tt.
Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaisia, Jakarta: INIS, 2002.
M.  Bahri  Ghazali, Pesantren Berwawasan Lingkungan , Jakarta: Prasasti,
2003.
Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta : Hida Karya Agung, 1989.
Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Muhammad  Jawad  Maghniyah,  “Al-Fiqhu  Ala  Madzahib  al-Khamsah” diterjemahkan  Masykur  A.B.,  Afif  Muhammad,  Idrus  Al-Kaf, Fiqih Lima Madzhab, Jakarta: Lentera Basritama, 2001.
Said Bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, Risalah Nikah, diterjemahkan Agus Salim, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) , Jakarta: Pustaka Imani, 2002.
Sayyid  Sabiq,  “Fiqhusunnah”,  di  terjemahkan  Mohammad  Thalib, Fikih Sunnah 7, Bandung: Al-Maarif, 1981.
Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
Syaikh Hasan Ayyub, “Fiqhul ‘Usrah al-Muslimah”, di terjamah M. Abdul Ghofur, Fikih Keluarga, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
Wahid Zaini, Dunia Pemikiran Kaum Santri , Yogyakarta: LKPSM NU, 1994.