## Pelayanan Izin Lingkungan dalam Mendukung Iklim Usaha yang Kondusif Terkait dengan Sistem Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi (OSS)

## RR. Ayu Maulida Putri
Ayuma97@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstrak
Artikel ini mengkaji mengenai pelayanan perizinan lingkungan yang mendukung iklim usaha kondusif terkait dengan adanya peraturan pemerintah baru yaitu sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan nama lain Online Single Submission (OSS). Pada saat ini masih banyak pejabat yang terjerat hukum akibat penyalahgunaan wewenang dan salah satunya dalam bidang perizinan. Presiden Republik Indonesia meninjau kembali pelayanan perizinan bagi kelancaran kegiatan usaha dan/ atau terhadap perlindungan lingkungan hidup dengan diterbitkannya sistem OSS untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang tersebut. Salah satu perizinan dibidang lingkungan yang rentan menimbulkan permasalahan adalah izin lingkungan sebagai perizinan ditahap perencanaan. Penelitian ini menggunakan tipe doctrinal research, yuridis normatif. Hasil yang didapatkan adalah pendalaman mengenai sistem OSS dalam memberikan pelayanan perizinan yang baru di Indonesia dengan tujuan untuk memperlancar perkembangan investasi di Indonesia. Mengacu pada undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan menteri terkait sehingga mendapatkan pemahaman atas pendalaman izin berusaha terintegrasi secara elektronik, baik dari segi kemanfaatan dan penilaiannya dengan lebih jelas. Kata Kunci: Izin Lingkungan; OSS; Izin Usaha; Pelayanan Perizinan; Pelaku Usaha.

## Pendahuluan
Perizinan dalam kehidupan kita sangat diperlukan dalam setiap kegiatan usaha yang mana fungsi maupun tujuannya ialah untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan masyarakat agar bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku atau yang biasa kita kenal dengan preventif instrument . Perizinan diharapkan dapat mengatur iklim usaha yang kondusif sebagaimana diatur dalam Pasal 28 J ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Sebagai
Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020
287

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 1, Januari 2020
How to cite: RR. Ayu Maulida Putri, ‘Pelayanan Izin Lingkungan dalam Mendukung Iklim Usaha yang Kondusif Terkait dengan Sistem Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi (OSS)’ (2020) Vol. 3 No. 1 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 6 Desember 2019; Diterima 12 Desember 2019; Diterbitkan 1 Januari 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i1.17637

## 288 RR. Ayu Maulida: Pelayanan Izin Lingkungan
ratio legis atas izin, dan juga dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu “ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Sebagai filosofi izin atas norma hak dari pemerintah kepada masyarakat.
Pada fakta yang ada terdapat kesenjangan antara tujuan pengaturan perizinan dan pelaksanaan perizinan. Proses perizinan yang terjadi di masyarakat menimbulkan banyak sekali permasalahan baru lainnya antara lain yaitu timbulnya penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat yang salah satunya menimbulkan gratifikasi hingga korupsi yang terjadi di jajaran kursih pemerintahan. Beberapa contoh kasus yang terjadi, antara lain:
1. Kepala Daerah Kutai Karta Negara non aktif Rita Widyasari didakwah sebagai tersangka  kasus  tindak  pidana  korupsi  dengan  terbukti  menerima  gratifikasi sebesar Rp 248 miliar dan suap senilai Rp 6 miliar; 1
2. Bupati Subang non aktif Imas Aryumningsih terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Tipikor dengan menerima uang suap sebesar Rp 410 juta atas pengurusan izin lokasi dan izin prinsip tanah; 2
3. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99 PK/TUN/2016 atas kasus pemberian izin lingkungan PT. Semen Indonesia tanpa prosedur yang sah yaitu tanpa adanya Analisis Dampak Lingkungan (yang untuk selanjutnya disebut AMDAL).
1 Aji Prasetyo, ‘Terima Suap dan Gratifikasi Ratusan Miliar, Rita Dituntut 15 Tahun’ (hu - kum online, 2018), < https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6bdafb94f24/bolehkah-pem- beri-gratifikasi-menjadi-tersangka-suap-kasus-ini-jadi-contohnya/ > accessed 29 Oktober 2018.
2 Aksara Bebey, ‘Mantan Bupati Subang Imas Aryumningsih dituntut 8 tahun penjara’ (merdeka, 2018), < https://www.merdeka.com/peristiwa/mantan-bupati-subang-imas-aryumning - sih-dituntut-8-tahun-penjara.html > accessed 31 Oktober 2018.
3 Setyo Sri, ‘Analisa Kasus Semen Rembang’  (academia, 2018), < https://www.academia. edu/35247298/analisa_kasus_semen_rembang > accessed 29 Oktober 2018.
Dari ketiga contoh kasus di atas dapat kita lihat bahwa perizinan kini bukan lagi dipergunakan untuk mendukung iklim usaha tetapi justru menimbulkan banyaknya penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat atas kekuasaan yang tidak dapat dikendalikan yang menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Mereka yang berwenang tidak dapat mengendalikan kekuasaan mereka sehingga menyebabkan kita sebagai masyarakat yang akan dikendalikan oleh kekuasaan tersebut dan memicu timbulnya banyak penyimpangan. Melihat hal demikian lalu bagimanakah perizinan dapat dikatakan mendukung iklim usaha yang kondusif bilamana secara das sein dalam perizinan selalu terdapat kesempatan untuk setiap orang melakukan penyalahgunaan wewenang baik itu gratifikasi maupun korupsi.
Dengan banyaknya penyalahgunaan wewenang sebagaimana dijelaskan diatas turut banyak pula upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan berupa penyederhanaan pelayanan. Bentuk penyederhanaan pelayanan ini dilakukan dengan diberlakukannya Penyelenggaraan Pelayan Terpadu Satu Pintu (yang untuk selanjutnya disebut PTSP) yang sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Permen PTSP yaitu, “Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sarnpai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.” PTSP wajib diselenggarakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mempercepat perizinan dan mempermudah birokrasi negara kita.
Dewasa ini pemerintah berusaha lebih keras lagi untuk mengerucutkan perizinan  dengan disah-kannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (yang untuk selanjutkan disebut PP Online Single Submission /OSS) yaitu merupakan pelayanan perizinan dengan menggunakan sistem online yang mana mengurangi kemungkinan adanya peluang untuk para pelaku usaha dengan pejabat berwenang untuk bertemu dan diharapkan untuk menjadi salah satu cara yang mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat menimbulkan kembali kerugian lainnya.
Hingga detik ini sudah banyak contoh pejabat yang terjerat hukum akibat penyalahgunaan wewenang, namun tetap saja ada banyak oknum-oknum yang

## 290 RR. Ayu Maulida: Pelayanan Izin Lingkungan
menyalahi aturan dalam birkorasi di negara kita yaitu dalam bidang perizinan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang akan di analisis lebih dalam artikel ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:
1.  Apakah urgensi izin lingkungan bagi kegiatan usaha dan/atau terhadap perlindungan lingkungan hidup?
2.  Bagaimana penerbitan izin lingkungan dalam izin terintegrasi sistem Online Single Submission (OSS)?

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doctrinal research, yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum dan adakah norma tersebut sesuai dengan prinsip hukum. 3
Dalam penelitian ini akan dibahas asas-asas, konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang Izin Lingkungan dan OSS.

## Urgensi Izin Lingkungan bagi Kegiatan Usaha dan/atau Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup
Perizinan adalah suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyimpang dari ketentuan larangan peraturan perundang-undangan tersebut. 4 Dengan demikian pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas, yaitu: 5
1.  Izin dalam arti luas adalah semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenadamedia Group 2016).[47].
4 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan (Yuridika 1993).[2].
5 ibid .[2]
2.  Izin dalam arti sempit adalah suatu tindakan dilarang, terkecuali      diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.
Konsep dalam hukum perizinan tertuang dalam Pasal 1 angka 19 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu “Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berhungan dengan eenmalig (hanya berlaku satu kali pakai, atau keputusan sepintsa lalu, yang dalam istilah lain disebut keputusan yang bersifat kilat (vluctige beschikking)), 6 sehingga apabila jangka waktu izin telah habis harus mengurus ulang kembali, dan konstitutif (dengan Tata Usaha Negara yang menetapkannya maka lahirlah hukum baru yang turut melahirkan hak dan kewajiban baru).
Hukum Perizinan adalah pengaturan yang memiliki ruang lingkup sebagai berikut: 7
1.  Aspek yuridis yang terdapat dalam izin;
2.  Prosedur penerbitan izin;
3.  Sarana mengemudikan tingkah laku seseorang;
4.  Sarana perlindungan hukum;
5.  Penegakan hukum perizinan.
Terdapat sanksi tegas teruntuk pejabat yang menyalahi ketentuan dalam PP Izin lingkungan tersebut yang termuat dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut UU PPLH) yang berbunyi, “Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah.” Melalui pasal tersebut dapat kita pahami peran penting dan krusialnya izin lingkungan dalam setiap kegiatan usaha.
Dapat dipahami penjelasan di atas bahwa legalitas/keabsahan izin atau KTUN turut bergantung kepada substansi mana yang berwenang mengeluarkan
6 Ridwanhr, Hukum Administrasi Negara , (Raja Grafindo Persada 2013).[159].
7 Tatiek Sri Djamiati, et al., Buku Ajar Hukum Perizinan (Fakultas Hukum Universitas Air- langga 2012).[2].

## 292 RR. Ayu Maulida: Pelayanan Izin Lingkungan
izin tersebut agar tidak adanya cacat wewenang maupun cacat substansi atas terbit dan keberlakuannya sebuah Izin yang memiliki fungsi sangat fundamental di dalam admistrasi pemerintahan Indonesia.
Izin mempunyai urgensi tertentu, yaitu sebagai landasan hukum ( legal base ), instrumen untuk menjamin kepastian hukum, sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan, dan sebagai alat bukti dalam hal ada klaim. 8 Berdasarkan asas dan tujuan pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Pada masa ini pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia dan masih akan sangat diandalkan hingga masa yang akan datang. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut selayaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi, diterima secara sosial, dan ramah lingkungan. Dengan begitu diharapkan proses pembangunan yang diselenggarakan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan datang. Hal ini tertuang dalam Penjelasan Umum PP Izin Lingkungan sebagai dasar pertimbangan lahirnya PP Izin Lingkungan ini sendiri.
Izin lingkungan merupakan izin yang didapatkan setelah pemrakarsa telah memenuhi segala kelengkapan dokumen lingkungan yang dibutuhkan berupa AMDAL maupun UKL-UPL sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya. UU PPLH menyebutkan bahwa dokumen lingkungan hidup termasuk ke dalam instrumen pencegahan yaitu berada pada tahap perencanaan. Oleh sebab itu dokumen lingkungan ini wajib dibuat pada awal tahap perencanaan sebelum pelaku usaha dan/ atau kegiatan melakukan usaha dan/atau kegiatannya. Karena dengan kelengkapan dokumen lingkungan inilah pemrakarsa dapat mengajukannya untuk mendapatkan izin lingkungan yang kemudian dengan adanya izin lingkungan ini sebagai syarat mereka untuk mendapatkan izin usaha. Sejatinya dokumen lingkungan ini merupakan
8 Rhti dan Y. Sri Pudyatmoko, ‘Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup di Daerah Istimewah Yogyakarta’ (2016) 28 (2) Mimbar Hukum.[267].
kajian untuk memperkirakan dampak yang terjadi atas suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan. Di dalamnya terdapat seluruh informasi yang terkait dengan identitas pemilik perusahaan, latar belakang, lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, rona awal lingkungan dari rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan, jenis rencana usaha dan/atau kegiatan, tata guna lahan di sekitar rencana lokasi kegiatan, perkiraan dampak berikut dengan upaya pengelolaan dan upaya pemantauannya.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan realisasi kewajiban dari Negara untuk memenuhi hak sosial masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti tertuang dalam Pasal 28H UUD 1945. Dengan adanya ketentuan tersebut dalam bentuk konstitusi, Negara memiliki kewajiban untuk: menjaga ( to protect ), menghargai ( to respect ), dan memenui ( to  fulfill ). Sebagai kewajiban dari Negara untuk memenuhi hak tersebut, maka pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pengurus Negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 9
Dengan adanya kewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui instrumen perizinan lingkungan mendorong pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjaga, memelihara, memulihkan, dan melindungi lingkungan secara terpadu, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada asas atau prinsip yang berpedoman pada asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). 10
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (yang untuk selanjutnya disebut Permen Pedoman Penyusunan Dokumen LH) disebutkan bahwa dokumen lingkungan hidup terdiri dari tiga jenis, yaitu AMDAL, UKL-UPL, dan Surat pernyataan kesanggupan
9 Lilik  Pudjiastuti, Instrumen Hukum Lingkungan Nasional: Perencanaan, Dokumen Lingkungan dan Perizinan ( USAID-The Asia Fondation 2013).[152].
10 ibid .[153].

## 294 RR. Ayu Maulida: Pelayanan Izin Lingkungan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (yang untuk selanjutnya disebut SPPL). SPPL dalam penerbitan izin lingkungan tidaklah diperlukan karena SPPL merupakan surat pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan yang di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
Maksud dan tujuan dari adanya kewajiban dari kepengurusan AMDAL tertuang dengan jelas pada penjelasan Pasal demi Pasal UU PPLH dalam Pasal 1 angka (4) yang menyatakan bahwa “Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia. Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.”
Sehingga wajiblah kita sebagai masyarakat yang baik, menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan demi menjaga kelangsungan lingkungan hidup kita bersama dalam adanya rencana menjalankan atau memulai sesuatu kegiatan dan/atau usaha yang memiliki pengaruh terhadap lingkungan hidup.
Berdasarkan Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan tersebut maka, dapat kita ambil salah satu yang paling sesuai dengan pembahasan kali ini terdapat pada Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yaitu Kepastian Hukum. “ Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan.
Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan. Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya”.
Adanya penerbitan izin lingkungan yang diharapkan sebagai bentuk pertama dari perlindungan pemerintah yang wajib di dasari dengan beberapa aspek kepedulian dan tanggung jawab atas lingkungan hidup terhadap segala dampak yang  dapat  atau  akan  timbul  dari  berjalannya  aktifitas  kegiatan  dan/atau  usaha masyarakat Indonesia tertuang dalam Pasal 2 UU PPLH yang berbunyi sebagai berikut, “Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” dilaksanakan berdasarkan asas:
1.  tanggung jawab negara;
2.  kelestarian dan keberlanjutan;
3.  keserasian dan keseimbangan;
4.  keterpaduan;
296

## RR. Ayu Maulida: Pelayanan Izin Lingkungan
5.  manfaat;
6.  kehati-hatian;
7.  keadilan;
8.  ekoregion;
9.  keanekaragaman hayati;
10.  pencemar membayar;
11.  partisipatif;
12.  kearifan lokal;
13.  tata kelola pemerintahan yang baik; dan 14.  otonomi daerah.
Izin lingkungan merupakan instrumen pencegahan yang sangat penting demi berjalannya perlindungan pengolahan lingkungan hidup agar tidak berdampak buruk dikemudian hari. Oleh karenanya, izin lingkungan ini sifatnya sangat strategis dalam perizinan usaha dan/atau kegiatan, karena bersifat administratif dan operasional. Dengan dikeluarkannya izin lingkungan merupakan sebuah bentuk perwujudan atas kewenangan pemerintah dalam berupa KTUN. Proses penerbitan izin lingkungan tidak lepas dari tiga unsur yang menjadi parameter dalam penerbitan izin lingkungan, yaitu pelayanan yang baik, transparansi, dan AUPB. Pelayanan yang baik dari awal proses pemrakarsa melakukan pengajuan permohonan hingga diterbitkannya izin lingkungan. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap mutu pelayanan yang baik adalah:
1.  Faktor manusia yang memberikan pelayanan tersebut. Dengan segala kemampuan dalam berkomunikasi, sopan santun, ramah, dan bertanggzung jawab penuh atas segala kebutuhan pemrakarsa.
2.  Faktor sarana dan prasarana yang mendukung kecepatan, ketepatan, dan keakuratan pelayanan.
Berjalannya AUPB merupakan kunci berlangsungnya roda pemerintahan dengan tepat, baik dan bersih. Dalam hal ini termasuk dalam penerbitan izin lingkungan, dengan mengikuti AUPB maka perlindungan terhadap lingkungan hidup atas segala dampak usaha dan/atau kegiatan dapat dipastikan terjaga kelestariannya dan dapat kita jaga kemanfaatan lingkungan hidup untuk generasi penerus kita.

## Penerbitan Izin Lingkungan Dalam Izin Terintegrasi Sistem Online Single Submission (OSS)
Pertimbangan maupun tujuan dalam penerbitan OSS tertuang dalam PP OSS ialah, “bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik”. OSS ditujukan kepada semua pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut:
Berbentuk badan usaha maupun perorangan
1.  Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar;
2.  Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS;
3.  Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.
Pelaksanaan prosedur dalam penerbitan izin berusaha dalam sistem OSS
tertuang dalam Pasal 20 PP OSS, Pelaksanaan Perizinan Berusaha meliputi:
1.  pendaftaran;
2.  penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial atau Operasional berdasarkan komitmen;
3.  pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional;
4.  pembayaran biaya;
5.  fasilitasi;
6.  masa berlaku;
7.  pengawasan”.
Dari penjelasan Pasal tersebut masih terdapat pula prasyarat yang perlu dipenui oleh para pelaku usaha sebelum mengakses OSS yaitu, wajib memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan menginputnya dalam proses pembuatan user- ID. Dan khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, NIK yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha. Pelaku usaha dengan badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakases OSS. Dan juga para pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang

## 298 RR. Ayu Maulida: Pelayanan Izin Lingkungan
dimiliki oleh negara, badan layanan umum, atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.
Izin lingkungan merupakan salah satu komitmen yang diperlukan dalam mendapatkan izin usaha dalam pemberlakuan sistem OSS bagi kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL. PP OSS Pasal 32 ayat (2) huruf c menjelaskan, “Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan komitmen setelah Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen”.
Dalam pemberlakuan sistem OSS apabila pemenuhan komitmen izin lingkungan belum tepenuhi maka pelaksanaan pemenuhannya dapat diurus secara offline hingga pelaku usaha mendapatkan izin lingkungan dalam jangka waktu yang telah ditentukan . Karena apabila pelaku usaha belum menyelesaikan AMDAL maka ia belum dapat melakukan kegiatan pembangunan yang dibutuhkan.
Dalam masa pemenuhan komitmen setelah mendapatkan izin usaha melalui proses di OSS para pelaku usaha wajib memenuhi segala komitmen lainnya terlebih dahulu untuk mendapatkan izin operasional dan/atau izin komersial. Bentuk-bentuk komitmen terbagi menjadi dua yakni, pemenuhan komitmen dan berdasarkan komitmen. Pemenuhan komitmen diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 39 PP OSS.
Pasal 32 yang berbunyi sebagai berikut:
“(1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada: 1.  Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a; dan
2.  Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan telah memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a.
(2) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/ atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, setelah Lembaga OSS menerbitkan: 1.  Izin Lokasi;
2.  Izin Lokasi Perairan;
3.  Izin Lingkungan; dan/atau IMB, berdasarkan Komitmen”.
Serta Pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut:
“Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen untuk memenuhi:
1. standar, sertifikat, dan/atau lisensi; dan/atau
2.  pendaftaran barang/jasa,
sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh Pelaku Usaha melalui sistem OSS.”
Bilamana komitmen yang telah ditetapkan tidak dipenuhi maka izin usaha bisa dicabut oleh Lembaga OSS. Berdasarkan proses pengisian informasi dan pengajuan izin usaha yang dilakukan di OSS, bentuk pemenuhan komitmen untuk mendapatkan izin operasional atau izin komersial baru dapat diketahui setelah mengisi kode bidang usaha di OSS.
Dengan diberlakukannya sistem OSS diharapkan dapat mempermudah berlangsungnya kegiatan dan/atau usaha sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan investasi di Indonesia, dan turut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir kesempatan pejabat berwenang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan gratifikasi di dalam kepengurusan perizinan yang telah banyak ditemukan. Namun dalam berjalannya sistem OSS yang baru saja diluncurkan ini terdapat kelemahan-kelemahan yang justru menjadi pertanyaan publik atas kelayakan pemberlakuan sistem OSS. Kelemahan-kelemahan ini dapat kita soroti pada belum adanya integrasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Serta patutkah sistem OSS ini berlangsungkan jika kita memandang kesiapan dari segi fasilitas di daerah-daerah terpencil di Indonesia seperti internet yang memadai, karena sejatinya tidaklah dapat Jakarta dan Surabaya saja yang menjadi parameter kesuksesan OSS dengan fasilitas kota besar yang telah modern, tetapi kita turut wajib memperhatikan daerah-daerah tertinggal di Indonesia seperti Papua, tentang bagaimana kesuksesan maupun kemampuan daerah-daerah kecil dalam mengikuti perkembangan zaman dengan munculnya OSS ini.
Menjadi sebuah pertanyaan besar atas kemampuan Lembaga OSS ini dalam menaungi segala urusan perizinan di Indonesia, yang mana perlunya pengawasan yang sangat efektif dan besar dalam pelaksanaannya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat besar dan luas yang perlu dipersiapkan segala kematangan hingga ke daerah-daerah terpelosok. Pemerataan infrastruktur di Indonesia masih menjadi tugas terbesar pemerintah Indoensia hingga saat ini,

## 300 RR. Ayu Maulida: Pelayanan Izin Lingkungan
ditambah dengan pemberlakuan OSS yang menjadi problem baru untuk ditangani. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan Indonesia belum siap dalam menerapkan sistem perizinan terpadu secara online/OSS. Sebab, untuk menjalankan OSS Indonesia masih membutuhkan banyak persiapan infrastruktur untuk diimplemetasikan secara sempurna, seperti ketersediaan fasilitas komputer dan internet yang harus merata keberadaannya hingga ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Selain itu, kesuksesan sistem OSS turut akan sangat dipengaruhi dengan tingkat penguasaan masyarakat dalam menggunakan kompter dan memanfaatkan internet. Sosialisasi mengenai OSS turut menjadi fokus perhatian tersendiri agar masyarakat luas paham dengan segala keperluan berlangsungnya sistem OSS.
Harmonisasi aturan merupakan tuntutan yang tidak kalah penting dengan berlangsungnya sistem OSS ini, karena dalam proses pengurusan izin usaha di Indonesia, dokumen yang telah terunggah secara online seharusnya tidak perlu diserahkan  lagi  bukti  fisiknya.  Hal  ini  demi  efektifitas  dan  penyederhanaan prosedur, karena masih banyaknya peraturan daerah yang tidak selaras dengan peraturan pusat, dan justru membebani para pelaku usaha dalam mendapatkan izin usaha. Contoh halnya yaitu masih banyak adanya peraturan dari pusat yang diinterpretasikan secara berbeda di daerah sehingga implementasinya kepada masyarakat-pun menjadi berbeda.

## SISTEMATIKA MENDAPATKAN IZIN
USAHA SEBELUM OSS SISTEMATIKA MENDAPATKAN IZIN USAHA SESUDAH OSS Melengkapi dokumen lingkungan Izin Usaha/IMB terbit tapi belum dapat dioperasikan Izin Lingkungan terbit Melengkapi komitmen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Usaha/IMB dapat dioperasikan

## Kesimpulan
Berdasarkan UUPPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dicantumkan bahwa Izin Lingkungan merupakan perizinan di bidang perencanaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sehingga penerbitan izin lingkungan harus
didahului dengan disetujuinya dokumen lingkungan berupa AMDAL atau UKL- UPL sebagai bentuk penilaian atas rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan oleh suatu rencana kegiatan dan/atau usaha. Dengan demikian Izin Lingkungan merupakan syarat utama untuk diterbitkannya Izin Usaha sebagai bentuk upaya preventif suatu kegiatan dan/atau usaha yang akan beroperasi agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Tetapi dengan adanya sistem OSS ini justru merubah sistem mekanisme dalam penerbitan Izin Usaha yang mana Izin Usaha dapat diterbitkan terlebih dahulu meskipun Izin Lingkungan belum didapatkan. Walaupun demikian Izin Usaha yang diterbitkan masih belum dapat aktif digunakan sehingga pelaku usaha tetap belum dapat menjalankan usahanya sampai dengan pemenuhan seluruh komitmen yang dibutuhkan, termasuk salah satunya ialah pemenuhan komitmen Izin Lingkungan.
Dengan berlakunya sistem OSS, Izin Usaha dapat ditebitkan terlebih dahulu untuk mempercepat alur pendaftaran Izin Usaha, tetapi dengan demikian Izin Usaha tersebut belum dapat beroperasional selama komitmen belum terpenuhi. Hal ini membuktikan bahwa Izin Lingkungan tetap menjadi syarat dalam perolehan Izin Usaha, hanya saja mekanisme sistem penerbitannya dan pemenuhan komitmen yang berbeda dari sebelum diberlakukannya sistem OSS ini. Dalam praktek penerbitan izin usaha yang masih memerlukan pemenuhan komitmen harus membutuhkan pengawasan yang lebih ketat, karena banyak kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki Izin usaha namun memenuhi komitmen telah memulai kegiatannya.

## Daftar Bacaan

## Buku
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenadamedia Group 2016).
Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan (Yuridika 1993).
Ridwanhr, Hukum Administrasi Negara (Raja Grafindo Persada 2013).
Tatiek Sri Djamiati, [ et.,al. ], Buku  Ajar  Hukum  Perizinan (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2012).
Lilik Pudjiastuti, Instrumen Hukum Lingkungan Nasional: Perencanaan Dokumen Lingkungan dan Perizinan ( USAID-The Asia Fondation 2013).

## Jurnal
Rhti dan Y. Sri Pudyatmoko, ‘Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup di Daerah Istimewah Yogyakarta’ (2016) 28 (2) Mimbar Hukum.

## Laman
Aji Pras etyo, ‘Terima Suap dan Gratifikasi Ratusan Miliar, Rita Dituntut 15Tahun’ (hukum online, 2018),< https://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt5c6bdafb94f24/bolehkahpemberi-gratifikasi-menjadi-tersangka-suap- kasus-ini-jadi-contohnya/ >accessed 29 Oktober 2018.
Aksara Bebey, ‘Mantan Bupati Subang Imas Aryumningsih dituntut 8 tahun penjara’ (merdeka, 2018), < https://www.merdeka.com/peristiwa/mantanbupati- subang-imas-aryumningsih-dituntut-8-tahun-penjara.html >accessed 31 Oktober 2018.
Setyo Sri, ‘Analisa Kasus Semen Rembang’  (academia, 2018), < https://www. academia.edu/35247298/analisa_kasus_semen_rembang >  accessed 29 Oktober 2018.

## 302 RR. Ayu Maulida: Pelayanan Izin Lingkungan