## REVITALIZATION AS A REGULATORY STRATEGY IN RAWA PENING LAKE MANAGEMENT (CASE STUDY IN DUSUN SIDO MAKMUR, SUMBER REJO, SEMARANG REGENCY)

## Siti Suci Wulandari
1
1 Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Jalan Sosiohumaniora, Bulaksumur, Yogyakarta 55281 *Corresponding author: siti.suci.wulandari@mail.ugm.ac.id
Abstract Danau  rawa  pening  telah  mengalami  pendangkalan yang tak berkesudahan sejak awal abad ke-20. Overlay peta topografi tahun 1918 dan citra satelit tahun 2021 menunjukkan bahwa selama periode  ini,  pendangkalan  yang  parah  telah  menyebabkan peningkatan luas danau secara signifikan dari  1129.042 Ha menjadi 2228.282  Ha. Dengan kata  lain, perluasannya  mencapai  1.099,24 ha atau sekitar 97% dari luas awal. Di beberapa daerah, perluasan danau yang terus-menerus telah menggenangi lahan pertanian dan akhirnya mengubahnya  menjadi  bagian  dari  danau.  Pemerintah  kemudian mencoba  mengatasi  masalah  tersebut  dengan  melakukan  program revitalisasi  yang  dilandasi  itikad  baik  untuk  melindungi  danau  dari kerusakan ekologi lebih lanjut. Alih-alih menerima kebijakan top-down begitu saja, penduduk desa yang tinggal di sekitar danau menolaknya. Penolakan  tersebut  terjadi  karena  program  revitalisasi  berpotensi membuat  warga  desa  tersingkir  dari  tanah  dan  mata  pencaharian mereka.  Oleh  karena  itu,  studi  ini  berusaha  untuk  mengeksplorasi bagaimana kebijakan pemerintah dalam merevitalisasi Danau Rawa Pening  serta  apa  saja  strategi  yang  dipilih  oleh  masyarakat  untuk mengcounter  revitalisasi  yang  mengancam  mereka.  Selain  analisis peta,  studi  ini  didukung  oleh  penelitian  lapangan,  dimana  peneliti utama tinggal di desa dari bulan Januari hingga bulan Februari tahun 2022 kendati merebaknya masa pandemi Covid-19 membuat peneliti utama tidak bisa melakukan penelitian etnografi secara intens di desa.

## Keyword:
Kepengaturan, revitalisasi, resistensi, Rawa Pening

## Article Info
Received:  19 April 2022 Accepted: 9 Nov 2022 Published: 15 Nov 2022

## 1. Pendahuluan 1
Indonesia saat ini tengah menggencarkan pembangunan di berbagai sektor secara masif, termasuk  infrastruktur.  Pada  masa  pemerintahan  Presiden  Jokowi,  proyek  infrastruktur Indonesia  dikenal  dengan  Proyek  Strategis  Nasional  yang  meliputi  pembangunan  bandara, pelabuhan,  bendungan,  jalan  tol,  dan  lainnya  (Kustiningsih,  2017;  Nobel  &  Larassati,  2017; Asilia,  2019).  Dalam  skema  ini,  revitalisasi  Danau  Rawa  Pening  sebagai  upaya  untuk
1 Dalam artikel ini, nama dusun, kelurahan, dan subjek-subjek yang terlibat dalam penelitian disamarkan.

## ENDOGAMI: JURNAL ILMIAH KAJIAN ANTROPOLOGI
memperbaiki  kondisi  danau  juga  termasuk  dalam  Program  nasional.  Penyebabnya  adalah peningkatan sedimentasi hebat sehingga menyebabkan daya tampung danau menyusut dari 65 juta m 3 menjadi 49 juta m 3 dalam kurun waktu 28 tahun antara 1976 hingga 2004 (Wuryanta & Paimin 2012).
Kehendak pemerintah untuk memperbaiki persoalan ekologis yang berlangsung di danau Rawa pening menghadirkan persoalan baru bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya, salah satunya di Dusun  Sido Makmur, Kecamatan  Sumber Rejo, Kabupaten Semarang. Pada tahap awal, revitalisasi tersebut dilangsungkan tanpa adanya sosialisasi dengan pihak masyarakat maupun pemerintah desa. Implikasinya, pematokan batas sempadan Danau Rawa Pening yang baru dilakukan di atas tanah hak milik masyarakat. Dalam pandangan masyarakat, pematokan adalah awal dari upaya eksklusi. Pak Hardi, seorang warga dusun  Sido Makmur menuturkan kekhawatirannya  dengan  mengatakan, “kui  nak  lemahe di  patok  berarti  masyarakat wis  ora duwe kuasa ngolah lemah [kalau tanah ini dipatok, berarti masyarakat sudah tidak punya kuasa untuk mengolah tanah] ”. Kekhawatiran tersebut cukup beralasan karena proyek pembangunan infrastruktur  dalam  beberapa  dekade  terakhir  ini  seringkali  diikuti  dengan  proses  eksklusi (Rachman, 2015).
Revitalisasi  Danau  Rawa  Pening  merupakan  bentuk  rasionalisasi  kekuasaan  negara dalam  mengatur  penduduk  dan  sumber  daya  yang  oleh  Foucault  disebut  sebagai governmentality atau kepengaturan. Foucault (1991) menyebutkan governmentality sebagai upaya mengarahkan perilaku manusia ( the conduct of conduct ), yang dilakukan dengan cara mendidik  keinginan  dan  membentuk  kebiasaan,  aspirasi,  dan  kepercayaan  baik  individu maupun  kelompok  yang  ada  di  dalam  masyarakat  (Li,  2007).  Program  revitalisasi  ini beroperasi dalam ranah eksklusi ruang hidup masyarakat dan sekitar kawasan Danau Rawa Pening.  Kita  juga  dapat  melihat  pada  tulisan  Doolittle  (2005)  yang  menggunakan  konsep governmentality untuk menjelaskan relasi negara-masyarakat lokal dalam perebutan hak atas tanah.  Sehingga,  semangat  untuk  memperbaiki  Danau  Rawa  Pening  menghadapi  respon masyarakat  terhadap  serangkaian  kebijakan  dan  program  revitalisasi  tersebut.  Dengan demikian, pertanyaan yang diajukan dalam studi ini adalah, mengapa niat baik dalam kehendak untuk memperbaiki itu justru mendapat tentangan dari warga? Apa persoalan yang kemudian hadir  sebagai  konsekuensi  kepengaturan  tersebut?  Dan  bagaimana  warga  merespon kepengaturan tersebut?
Tulisan  ini  berupaya  melihat  bagaimana  semangat  baik  dari  pemerintah  untuk menjalankan revitalisasi Danau Rawa Pening bisa menghadirkan kondisi yang kontradiktif bagi masyarakat sekitar. Dengan menganalisis logika dari masing-masing pihak, studi ini berupaya memahami bahwa solusi sepihak, yang meski berlandaskan semangat baik semata, seringkali tidak  mencukupi  untuk  menghadirkan  program  yang  peka  terhadap  persoalan  masyarakat lokal.

## 2. Metode
Penelitian  ini  dilakukan  di  Dusun  Sido  Makmur,  Kecamatan  Sumber  Rejo,  Kabupaten Semarang. Dusun Sido Makmur merupakan salah satu desa yang berbatasan secara langsung dengan  kawasan  Rawa  Pening.  Sebelum  turun  ke  lapangan,  peneliti  menganalisis  data  peta historis yang kemudian di overlay antara tahun 1918, 1999, dan 2021. Dari hasil overlay ini, peneliti  kemudian  menemukan  bahwa  Rawa  Pening  mengalami  ekspansi  yang  hebat  dalam satu abad terakhir sebagai konsekuensi atas sedimentasi yang berlangsung sepanjang tahun. Dari sinilah kemudian peneliti membangun rumusan mengenai persoalan apa saja yang hadir seiring dengan ekspansi Rawa Pening ini. Rumusan ini juga mengantarkan peneliti pada telaah
kebijakan, terutama yang dijalankan oleh Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh PUPR sesuai  yang  tertera  dalam  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
Selain analisis peta dan kebijakan, peneliti utama juga menjalankan penelitian etnografis dalam rangka memperoleh data mengenai pandangan masyarakat terhadap persoalan ekologi yang muncul di Rawa Pening dan respon mereka terhadap program revitalisasi yang dijalankan oleh  Pemerintah.  Penelitian  etnografis  bersandar  pada  observasi  dan  keterlibatan  peneliti terhadap masyarakat. Dalam  proses tersebut, peneliti dapat melakukan observasi, mencatat aktivitas  dan  perbincangan  yang  hadir  di  masyarakat,  serta  mempertanyakan  lebih  dalam relevansi beragam aktivitas dan diskursus yang hadir di masyarakat dengan isu utama yang ditangani dalam penelitian. Namun, masa pandemi hebat yang berlangsung pada awal tahun 2022  membuat  proses  yang  demikian  terhambat  karena  baik  peneliti  maupun  masyarakat sama-sama  khawatir  bahwa  interaksi  secara  langsung  akan  berpotensi  menularkan  covid. Peneliti kualitatif harus memikirkan strategi operasional dalam melakukan aktivitas penelitian lapangan di masa pandemi karena situasi sosial sedang memberlakukan jarak sosial dan tetap di rumah (Sulhan, 2020). Untuk mengatasi persoalan ini, peneliti tinggal di satu rumah yang berdekatan dengan lokasi riset selama bulan Januari 2022. Pada bulan Februari 2022, peneliti kemudian  memiliki  akses  untuk  tinggal  di  dalam  dusun  Sido  Makmur.  Selain  masyarakat, peneliti  utama  juga  mewawancarai  secara  terbatas  stakeholder  yang  terlibat  yaitu  BBWS Pemali Juana, Koramil Tuntang.
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif yang memiliki tiga tahapan  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  kesimpulan  atau  verifikasi.  Data  yang terkumpul  kemudian  dicermati  mengenai  informasi  apa  yang  terkandung  didalamnya, informasi mana yang relevan untuk dipilih, dan kemudian dianalisis. Selanjutnya, data tersebut dikaitkan dengan teori yang dianggap relevan sehingga dapat digunakan untuk membangun suatu konstruk tulisan yang deskriptif, namun tetap analitis.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1.  Tanahku, Rawaku
Danau Rawa Pening terletak di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Danau ini merupakan danau semi alami yang memiliki luas genangan mencapai + 2.667 ha pada musim hujan dan menyusut menjadi + 1.650 ha pada musim kemarau (Abimanyu, 2016). Rawa Pening dikelilingi oleh empat kecamatan yaitu Kecamatan Sumber Agung, Sumber Gelis, Sumber Rejo, dan Sumber Jaya. Keempat kecamatan tersebut menjadi daerah tangkapan Danau Rawa Pening yang  luasnya  mencapai  6.488,6  ha  (Indrayati  &  Hikmah,  2018).  Keberadaan  Danau  Rawa Pening  begitu  krusial  bagi  masyarakat  sekitar  danau  maupun  masyarakat  lainnya  karena menjadi  arena  untuk  menangkap  ikan,  pertanian,  pariwisata,  sumber  air  minum  hingga pembangkit  listrik  tenaga  air.  Perubahan  lanskap  geografis  Rawa  Pening  tersebut kemungkinan disebabkan oleh sedimentasi yang berasal dari erosi sekitar wilayah danau dan proses  eutrofikasi  atau  masuknya  nutrien  terutama  nitrat  dan  fosfat  ini  bersumber  dari kegiatan  pemukiman,  pertanian,  perikanan,  peternakan  dari  lahan  sekitar  danau  sehingga membuat daya tampung air berkurang (Nontji, 2016).

## Gambar 1. Peta Perbandingan Luas Danau Rawa Pening Tahun 1915 dan 2021 Sumber: Overlay GIS, 2022
Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa kondisi Danau Rawa Pening tahun saat ini jauh berbeda dengan keadaan Danau Rawa Pening pada masa lalu. Blok kuning pada peta diatas merupakan areal danau rawa pening pada tahun 1918 yang luasnya sekitar 1129.042 hektar. Seiring dengan masifnya sedimentasi yang berlangsung dalam satu abad terakhir, danau Rawa Pening  meluas  menjadi  2228.282  hektar  atau  bertambah  sekitar  97%  dari  luas  awal  yang ditunjukkan  oleh  blok  warna  biru  dalam  peta  di  atas.  Perluasan  Danau  Rawa  Pening kemungkinan  disebabkan  oleh  pendangkalan  sehingga  kapasitas  tampungan  air  dari  danau menjadi  berkurang  (lihat  Wuryanta  &  Paimin  2012).  Secara  sosial,  ekspansifnya  kawasan Danau  Rawa  Pening  menghadirkan  persoalan  bagi  masyarakat,  seperti  yang  dialami  warga Dusun Sido Makmur di Kecamatan Sumber Rejo. Meluasnya cakupan air membuat tanah milik masyarakat tergenang air danau sehingga mereka tidak hanya kesulitan bertani, tetapi juga kebijakan pemerintah yang bersifat parsial.
Danau Rawa Pening juga menghadapi degradasi lingkungan yang serius seiring dengan masifnya  pertumbuhan  eceng  gondok  yang  meningkatkan  sedimentasi  di  Rawa  Pening. Menurut penelitian dari Apriliana (2014) sedimentasi yang disebabkan oleh hasil pelapukan eceng gondok terus mengalami peningkatan dari tahun 1991 ke tahun 2001 hingga tahun 2011.
Pada  tahun  1991,  potensi  sedimentasi  hasil  pelapukan  eceng  gondok  sebesar  66.892,3  ton meningkat menjadi 153.745,3 ton pada tahun 2001 dan meningkat lagi menjadi 171.349,9 ton pada tahun 2011. Perbandingan ini tidak banyak berubah pada tahun 2001 dan 2011. Apabila diibaratkan danau yang awalnya berbentuk mangkok kemudian berubah menjadi piring yang tidak  memiliki  kedalaman  yang  tinggi.  Pendangkalan  ini  diakibatkan  sedimentasi,  sehingga sehingga air danau akan mengalir menuju ke muara danau yang mendekati ke area tanah dan pemukiman  masyarakat.  Pada  tahun  2020  pemerintah  datang  dengan  membawa  program revitalisasi  Danau  Rawa  Pening.  Akan  tetapi  program  yang  dibawa  oleh  pemerintah  tidak sepenuhnya disetujui dan didukung oleh masyarakat di sekitar kawasan Danau Rawa Pening.

## 3.2.  Strategi Kepengaturan Revitalisasi Danau Rawa Pening
Menurut  Tania  Li  (2012)  dalam  upaya  menerjemahkan  kehendak  untuk  memperbaiki menjadi program-program yang eksplisit memerlukan dua praktik pokok yaitu problematisasi dan teknikalisasi permasalahan. Keduanya dirumuskan oleh para ahli yang memiliki kuasa dan wewenang.  Problematisasi  berkaitan  dengan  mengidentifikasi  aspek-aspek  yang  perlu dibenahi,  dalam  permasalahan  ini  yaitu  degradasi  yang  terjadi  di  Danau  Rawa  Pening. Teknikalisasi permasalahan berkaitan dengan serangkaian praktik yang menampilkan urusan yang  hendak  diatur  sebagai  suatu  ranah  yang  mudah  dipahami,  terukur,  dan  secara  teknis dapat diatur sedemikian rupa. Problematisasi dalam revitalisasi Rawa Pening terkait pelucutan aspek-aspek  ekonomi-politik  menjadi  non-politik,  dan  teknikalisasi  permasalahan  terkait kuasa eksklusi.
Problematisasi dilakukan dengan mencari berbagai persoalan mendesak di Rawa Pening. Setelah  didapat  wacana  problematisasi  kemudian  pemerintah  melakukan  praktik kepengaturan baru agar kawasan rawa tersebut tidak berubah menjadi daratan. Hal ini dimulai dengan  membawa permasalahan ini ke Kongres di Bali pada tahun 2016, yang memasukkan Rawa  Pening  ke  dalam  15  danau  prioritas  di  Indonesia  yang  kritis  dan  perlu  ditangani. Menindaklanjuti usulan tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana mengambil alih persoalan ini. Arah Kebijakan dan strategi BBWS Pemali Juana terkait revitalisasi Rawa Pening yaitu:
1. Menyediakan  sarana  prasarana  pengendali  daya  rusak  air  melalui  pengendalian sedimen pada hulu Danau Rawa Pening,
2. Melakukan revitalisasi dengan menetapkan sempadan danau disertai dengan penataan aset (sertifikasi), dan
3. Melaksanakan  revitalisasi  Danau  Rawa  Pening  berdasarkan  dokumen  masterplan (BBWS, 2019).
Strategi  revitalisasi  Rawa  Pening  dilakukan  dengan  penggunaan  alat  berat  untuk mempermudah  kerja  terutama  pengendalian  sedimentasi  dan  pembersihan  enceng  gondok yang menutup hampir 90% areal danau. Dalam hal ini, BBWS Pemali Juana yang bekerjasama tentara berdasarkan memorandum of understanding (MoU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kementerian PUPR.
Pada tahap pertama, kerjasama difokuskan pada pembersihan eceng gondok sementara pada tahap berikutnya, beragam kegiatan seperti  penataan atau penertiban  Keramba Jaring Apung (KJA), pengerukan sedimentasi dan pemasangan titik sempadan menjadi prioritas. Hasil yang dicapai cukup mengagumkan karena berhasil membersihkan sekitar 660-700 hektar pada tahap  pertama  dan  kurang  lebih  640  hektar  pada  tahap  kedua.  Pembersihan  eceng  gondok tersebut  dianggap  cepat  dan  bagus  karena  hanya  memakan  waktu  tiga  bulan.  Namun,
penggunaan alat berat yang juga masuk ke areal pertanian warga dan kebijakan menaikkan debit air di rawa menyebabkan kerugian bagi petani di sekitar kawasan Danau Rawa Pening karena  mereka  tidak  bisa  menanam  padi  selama  dua  tahun  akibat  tergenangnya  lahan persawahan.
Bagi  sebagian  warga  yang  berprofesi  sebagai  pengrajin  eceng  gondok,  terutama perempuan dan laki-laki yang sudah tidak produktif, kegiatan pembersihan ini berpengaruh signifikan  terhadap  mata  pencaharian  mereka.  Semenjak  eceng  gondok  sudah  dibersihkan banyak  para  ibu  yang  menganggur.  Seperti  yang  dialami  oleh  Ibu  Kurniati  dan  suami  yang keduanya merupakan pengrajin eceng gondok dikarenakan suaminya tidak memiliki keahlian untuk mencari ikan. Implikasinya, keluarga ini harus berupaya mengubah penghidupan mereka menjadi  pencari  ikan.  Bagi  sebagian  warga,  pembersihan  eceng  gondok  menjadi  hal  yang problematis.
Tahap  kedua,  penataan  keramba  jaring  apung  (KJA),  branjang,  dan  pengerukan sedimentasi.  Letak KJA yang menyebar di Rawa Pening dengan luas sekitar  55 hektar telah dilokalisir dan diminimalkan menjadi 35 hektar di tepi danau di setiap kecamatan. Bagi petani keramba, hal ini mempersempit ruang gerak mereka sementara bagi nelayan, justru berakibat sebaliknya.  Persoalan  menjadi  rumit  ketika  para  petani  keramba  khawatir  bahwa  dengan leluasanya  nelayan,  maka  bibit  ikan  yang  kecil  akan  terjaring.  Apalagi  eceng  gondok  yang dulunya menjadi tempat bersembunyi ikan sudah dibersihkan.
Selain penataan, batas-batas baru sempadan danau dan badan air juga ditetapkan oleh hasil berbagai kajian dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Kajian Penetapan Sempadan Danau Rawa Pening pada Wilayah Sungai Jratunseluna. Pemasangan batas sempadan dilakukan oleh aparat tentara selaku pelaksana dibawah pengawasan BBWS Pemali Juana. Pemasangan patok atau titik sempadan diperkuat oleh regulasi peraturan perundang-undangan yaitu Keputusan Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  365/KPTS/M/2020  tentang Penetapan Garis Sempadan Danau Rawa Pening pada Wilayah Sungai Jratunseluna. Keputusan menteri ini digunakan sebagai teknikalisasi untuk mengesahkan keberadaan batas sempadan di dalam program revitalisasi Rawa Pening. Masyarakat menganggap keputusan tersebut akan mengeksklusi mereka dari tanah yang dimiliki sehingga membuat masyarakat resah dan takut mengingat  banyak  kejadian  pengusiran  di  berbagai  tempat  lain  atas  dasar  agenda pembangunan, konservasi atau revitalisasi.

## Gambar 2. Peta Rawa Pening dengan buffer 50 meter (sesuai Kepmen PUPR) Sumber: Overlay GIS, 2022
Berdasarkan perkiraan masyarakat, garis biru pada  peta 2 di  atas menunjukkan batas aktual dari kawasan terluar danau Rawa Pening sementara garis merah adalah batas baru dari sempadan danau yang lebarnya 50 meter. Seperti diindikasikan oleh peta di atas, batas baru selebar 50 meter tersebut menjangkau tanah masyarakat. Di dusun Sido Makmur sendiri, batas tersebut mencakup lahan persawahan dan halaman rumah masyarakat. Pembuatan garis batas baru tersebut diklaim sebagai hasil kajian dari kementerian PUPR. Namun bagi masyarakat, keputusan tersebut dianggap sewenang-wenang karena tanpa didasari dialog dengan mereka. Disini terlihat bahwa, Rawa Pening yang hendak diperbaiki dan dibangun bukan ruang kosong yang  bisa  diatur  sedemikian  rupa  karena  disana  terdapat  masyarakat  yang  hidup  dari  dan dengan sumberdaya dari rawa tersebut. Apalagi, sebagian lahan yang masuk dalam garis batas baru tersebut merupakan tanah dan bangunan hak milik masyarakat.
Strategi terakhir yaitu pelaksanaan rencana strategis yang berbasis masterplan (rencana induk).  Renstra  terkait  revitalisasi  Danau  Rawa  Pening  diantaranya  dengan   melaksanakan pengelolaan  sumberdaya  air  di  wilayah  sungai  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan konstruksi,  operasi  dan  pemeliharaan  dalam  rangka  konservasi  dan  pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung,  dan  tampungan  air  lainnya,  irigasi,  rawa,  tambak,  air  tanah,  dan  air  baku  beserta
pengelolaan drainase utama perkotaan. Program lanjut dari revitalisasi Rawa Pening terkait rencana  tata  ruang  kawasan  Danau  Rawa  Pening  yang  mendukung  sesuai  dengan perkembangan zaman yaitu untuk pariwisata yang ditunjang pembuatan tanggul, jalan inspeksi ( roadbelt ) dan jogging track ramah lingkungan, terpadu dengan tutupan vegetasi di sekeliling Danau ( greenbelt ). Peletakan batas sempadan yang ditarik 50 meter salah satunya bertujuan menyediakan  lahan  yang  mendukung  pelaksanaan  program  ini.  Mengingat  praktik pembangunan  transnasional  abad  ke-21  yang  berbasis  investasi  wisata,  kepala  operasional BBWS  Pemali  Juana  mengatakan  bahwa  revitalisasi  Rawa  Pening  bertujuan  untuk mengembalikan  kondisi  rawa  seperti  semula  dengan  serangkaian  infrastruktur  yang mendukung sesuai dengan perkembangan zaman, misalnya dibuat area wisata dengan jogging track di  sekelilingnya  atau  lainnya.  Kalau  sudah  ditata  dengan  baik  harapannya  bisa meningkatkan  perekonomian  disitu  (sekitar  kawasan  Rawa  Pening).  Jadi,  pembangunan  ini tidak membawa hasil merugikan, tetapi memunculkan pemberdayaan-pemberdayaan secara modern biar daerah disana lebih meningkat. 2

## 3.3.  Respon Masyarakat terhadap Revitalisasi Danau Rawa Pening
Foucault  (1998)  menyatakan  bahwa  kekuasaan  senantiasa  menghadirkan  resistensi. Dalam  hal  ini,  kekuasaan  yang  mewujud  dalam  program  revitalisasi  juga  ditentang  oleh masyarakat.  Namun  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Lilja  &  Vinthagen  (2014),  corak  resistensi juga ditentukan oleh sifat dari relasi kuasa yang bekerja. Oleh karenanya, beragam resistensi yang  muncul  dalam  kasus  ini,  baik  yang  berjalan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung, sangat erat kaitannya dengan pengejawantahan kuasa. Berbeda dari kasus pembangunan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) di gunung Talang Kabupaten Solok maupun resistensi gerakan International Freedom Battalion (IFB) terhadap Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) di Suriah yang sarat dengan kekerasan fisik baik dari negara maupun aktor non-negara (Hadi & Putra, 2019; Hakiki, 2019), kekerasan fisik dalam proyek revitalisasi yang berlangsung di Rawa Pening sangatlah minor. Hal ini mungkin terkait dengan sifat proyek yang jauh dari sifat kapitalistik  (see  Mudhofir,  2022:  87).  Resistensi  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di  sekitar kawasan  Danau  Rawa  Pening  khususnya  masyarakat  Dusun  Sido  Makmur  terkait  program revitalisasi Danau Rawa Pening tidak semata-mata menolak program revitalisasi. Resistensi tersebut  ditujukan  untuk  melawan  tindakan  pemerintah  yang  bersifat  sewenang-wenang dalam rancangan dan praktik revitalisasi.

## 3.3.1.Perlawanan Formal dan Langsung
Para petani di sekitar kawasan Danau Rawa Pening yang tergabung dalam Forum Petani Rawa  Pening  Bersatu  (FPRPB)  melakukan  audiensi  dengan  perwakilan  dari  Balai  Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana yang dilaksanakan di Balai Desa Jatiwaringin pada Senin, 14 Juni 2021. Para Petani menyampaikan keluhan tentang lahan pertanian milik masyarakat yang tergenang air elevasi Danau Rawa Pening. Selain itu, para petani juga menuntut ganti rugi kepada BBWS Pemali Juana atas lahan pertanian masyarakat yang tidak bisa ditanami. Hal ini disebabkan  lahan  tersebut  berstatus  hak  milik  (HM)  masyarakat  yang  dibuktikan  dengan sertifikat kepemilikan dan rutin melakukan pembayaran pajak.
“Biasane  iso  tandur  setahun  sekali  Mbak  meskipun  rawane  digenangi. Tapi  iki  semenjak  ono  revitalisasi  raiso  nandur  blas.  Padahal  nandur neng sawah ki yo sawahe dewe kok iso ra oleh. Ben tahun yo awake bayar
2 Wawancara dengan Bapak Irianto, tanggal 30 Desember 2021 di kantor BBWS Pemali Juana Jawa Tengah.
Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi Vol. 6 No. 1: November 2022

## pajak ning negoro kok yo malah dikelem ngasi 2 tahun raiso nandur”.
Biasanya bisa menanam sekali dalam setahun Mbak meskipun rawanya tergenang  air.  Tapi  semenjak  ada  revitalisasi  kami  sama  sekali  tidak bisa  menanam.  Padahal  menanam  di  sawah  kami  sendiri  kok  bisa dilarang. Setiap tahun kami juga membayar pajak kepada negara dan kemudian  justru  digenangi  sehingga  tidak  bisa  menanam  selama  2 tahun (Bapak Yatmo, warga RT 04 Dusun Sido Makmur, 55 tahun).
Tuntutan dari para petani tersebut ditanggapi oleh perwakilan BBWS Pemali Juana bahwa ditutupnya pintu air DAM Tuntang untuk menunjang pasokan air baku PDAM dan PLTA Jelok sehingga  petani  diharapkan  untuk  bersabar  dan  menunggu  koordinasi  lebih  lanjut  dengan pihak terkait. Pada audiensi tersebut tidak mengaitkan perihal revitalisasi Danau Rawa Pening. Para petani sudah menunggu hampir dua bulan sejak audiensi tetapi belum  terlihat adanya tindak lanjut dari BBWS Pemali Juana mengenai nasib lahan pertanian mereka. Oleh karenanya, para petani dibawah naungan FPRPB mengirimkan surat tuntutan pada 2 Agustus 2021 kepada Kementerian  PUPR  dengan  tembusan  ke  Gubernur  Jawa  Tengah  agar  para  pimpinan mengetahui permasalahan yang dialami oleh masyarakat di sekitar Rawa Pening dan diberikan solusi atas permasalahan tersebut. Namun hingga saat ini, seperti sebelumnya surat tersebut belum ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Para  petani  juga  melakukan  tindakan  lanjut  dengan  meminta  pemerintah  supaya membuka pintu DAM Tuntang. Tindakan yang dilakukan para petani yaitu memasang baliho tuntutan para petani di desa yang terdampak. Pemasangan baliho tersebut dilakukan saat HUT Kemerdekaan  RI  pada  17  Agustus  2021  disertai  pengibaran  bendera  merah  putih  dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baliho yang dibuat sebanyak empat buah yang berukuran 3x4 meter dan bertuliskan:
“ Petani  siap  mendukung  program  revitalisasi  Rawa  Pening  tetapi mohon perhatikan nasib petani agar bisa tanam; Jangan tenggelamkan sawah kami..!!! Revitalisasi Bikin Petani menangis”.
Pemasangan  baliho  tuntutan  tersebut  merupakan  perlawanan  simbolis  sebagai  ungkapan kecewa  dan  penderitaan  masyarakat  terhadap  langkah  yang  diambil  pemerintah  dalam menangani  permasalahan  yang  terjadi  di  Danau  Rawa  Pening.  Pemasangan  baliho  dipilih karena pada masa pandemi, demonstrasi secara terbuka tidak bisa dilakukan. Secara umum, masyarakat  tidak  menolak  gagasan  baik  revitalisasi.  Namun  bahkan  pada  masa  awal pelaksanaannya,  dampak  buruk  yang  diterima  masyarakat  sangatlah  besar.  Sebelum revitalisasi, petani menanam padi pada musim kemarau yang kemudian dipanen mendekati musim  hujan  sebelum  areal  tersebut  direndam  air  akibat  curah  hujan  yang  begitu  tinggi. Namun bahkan sejak masa pra-revitalisasi, areal persawahan mereka telah tertutup air karena pintu  DAM  Tuntang  ditutup.  Melalui  pemasangan  baliho  diharapkan  pemerintah  pusat mendengar  dan  mengetahui  nasib  yang  dialami  oleh  para  petani  di  kawasan  sekitar  Rawa Pening,  sehingga  para  petani  bisa  memperoleh  keadilan  atas  kebijakan  pemerintah  yang dianggap merugikan para petani.

## 3.3.2.Surat Cinta untuk Negara
Program revitalisasi juga menghadirkan kekhawatiran lain bagi masyarakat. Pemasangan
batas baru sempadan danau yang dipasang di depan rumah warga saat siang hari membuat gempar masyarakat Dukuh Sido Makmur. Tanpa ada sosialisasi resmi, pemasangan patok yang dilakukan  oleh  beberapa  tentara  membuat  masyarakat  resah  mengenai  maksud  dari pemasangan patok di tanah milik masyarakat. Akibatnya, desas-desus mengenai penggusuran lahan dan pemukiman masyarakat segera menyebar karena tidak ada informasi lanjut dari para stakeholder  terkait  dengan  pemasangan  patok  tersebut.  Dalam  kondisi  serba  khawatir  dan takut ini, masyarakat kemudian mengundang beberapa anggota DPRD Kabupaten Semarang beserta  dengan  PUPR  melalui  FPRPB  untuk  melakukan  audiensi  pada  Rabu,  24  November 2021. Pada audiensi masyarakat menyampaikan 4 (empat) permohonan atau tuntutan 3 :
(1) Mengganti  garapan  yang  hilang  (kompensasi)  bagi  pemilik  tanah  HM  dan/  atau santunan bagi penggarap tanah PU yang telah 2 (dua) tahun tidak bisa menanam, dan panen akibat tanah sawah mereka digenangi dampak dari kegiatan revitalisasi Danau Rawa Pening;
(2) Pada tahun 2022 dan seterusnya petani di bibir Danau Rawa Pening diberi kesempatan bisa menanam padi di lahan sawah tidak digenangi lagi seperti tahun 2020 dan 2021 dengan batas elevasi pintu air pada bulan Juli 461 dan bulan Agustus 460,50;
(3) Alat  tangkap  branjang  dan  keramba  tidak  dimusnahkan  karena  masyarakat  sekitar Danau  Rawa  Pening  banyak  yang  bergantung  hidupnya  sebagai  nelayan  atau pembudidaya ikan; dan
(4) Kepmen  PUPR  365/KPTS/M/2020  ditinjau  ulang  atau  direvisi  karena  tidak mencerminkan  keadilan  bagi  masyarakat  sekitar  danau  serta  dampak  sosial  dan penanganannya atas Kepmen ini sangat luas dan meresahkan masyarakat.
Audiensi yang telah dilakukan belum memberikan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai persoalan patok dan keadaan masyarakat. FPRPB melakukan langkah selanjutnya dengan  mengundang  para  petani  yang  terdampak  genangan  dan  yang  terdampak  batas sempadan Danau Rawa Pening pada Selasa, 8 Februari 2022 di Pendopo Balai Desa Sumber Rejo.  Pertemuan  tersebut  bertujuan  untuk  memberikan  dukungan  tertulis  kepada  Forum Petani  Rawa  Pening  Bersatu  untuk  menindaklanjuti  hasil  audiensi.  Masyarakat  tidak  hanya menyampaikan tuntutan melalui forum audiensi saja tetapi juga dengan mengirimkan surat ke lembaga terkait antara lain Kementerian PUPR, BBWS Pemali Juana, Gubernur, Bupati untuk bertemu  dengan  masyarakat  membahas  perihal  pemasangan  batas  sempadan  di  tanah masyarakat  dan  agar  dilakukannya  peninjauan  kembali  kebijakan  yang  tertuang  dalam Kepmen PUPR No. 365/KPTS/M/2020. Surat itu juga berisi 4 (empat) tuntutan masyarakat yang belum terpenuhi terkait dampak revitalisasi Danau Rawa Pening.

## 3.3.3.Penarikan Diri dari Kebijakan Kepengaturan
Program  revitalisasi  Danau  Rawa  Pening  tahap  pertama  pembersihan  eceng  gondok melibatkan  partisipasi  penduduk  lokal  di  sekitar  Danau  Rawa  Pening.  Adanya  pelibatan masyarakat  dalam  program  revitalisasi  Danau  Rawa  Pening  merupakan  strategi  yang dikembangkan oleh stakeholder agar revitalisasi berjalan lancar. Selain itu, masyarakat lokal juga lebih mengetahui zona yang aman dan zona yang tidak aman di Rawa Pening sehingga membuat  pekerjaan  semakin  efisien  dan  efektif.  Masyarakat  yang  ikut  serta  dalam pembersihan eceng gondok berangkat mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB
3 Wawancara dengan Bapak Subhan, tanggal 11 Februari 2022 di Dusun Sido Makmur, Sumber Rejo, Kabupaten Semarang.
dan dibayar sebesar Rp 100.000 per hari. Pada fase ini, partisipasi masyarakat cukup tinggi karena selain menerima upah dalam jumlah yang lumayan, mereka juga menjadi bagian penting dalam revitalisasi. Namun, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan revitalisasi Rawa Pening surut ketika tanah mereka dipatok karena, meskipun tidak terdampak, mereka akan dianggap oleh warga lain sebagai orang yang menyetujui pematokan tersebut.
“Aku ki melu mbak pas ngresiki eceng g ondok trus oleh bayaran satus ewu. Tapi pas dikon melu meneh kon ngeruk rowo aku moh soale selain mandore galak, warga ora setuju pemasangan patok. Nak melu ngeruk rowo kan podo karo setuju ono pemasangan patok kui wong ngeruk ki podo karo ngomboke rowo nyerak-nyerak desa kene Mbak” .
Saya ikut serta dalam membersihkan eceng gondok dan dibayar seratus ribu. Tapi, ketika saya disuruh ikut lagi untuk pengerukan rawa saya tidak  mau.  Selain  mandornya  galak,  masyarakat  juga  tidak  setuju dengan pemasangan patok. Kalau saya ikut pengerukan rawa berarti sama  saja  saya  setuju  adanya  pemasangan  patok.  Karena  melakukan pengerukan sama saja melebarkan rawa sampai ke pemukiman. (Pak Rohadi, Warga RT 02, 50 tahun)
Penarikan diri dari kegiatan revitalisasi pada tahap awal tersebut dapat dilihat sebagai simbol perlawanan orang-orang kecil terhadap kebijakan negara. Secara kolektif, hal tersebut dapat  berujung  pada  pemogokan.  Namun  pernyataan  Pak  Rohadi  bahwa  partisipasinya tersebut  dapat  memberikan  legitimasi  terhadap  program  revitalisasi  yang  mengancam  hak milik  warga  menunjukkan  bahwa  secara  politis,  tindakannya  untuk  menarik  diri  tersebut merupakan wujud dukungan terhadap warga yang berupaya menegakkan hak-hak mereka.

## 3.3.4.Tanda Kepemilikan Rumah
Masuknya  pemukiman  masyarakat  ke  dalam  batas  baru  sempadan  danau  membuat mereka  khawatir.  Untuk  menegakkan  klaim  kepemilikan,  masyarakat  Dusun  Sido  Makmur berinisiatif membuat penanda kepemilikan rumah. Karena belum semua tanah bersertifikat, kepala  dusun  berupaya  mencarikan  surat  tanah letter C. 4 Disini,  peran  perangkat Desa/Kelurahan,  terutama  Kepala  Dusun  sangat  dibutuhkan  dalam  memfasilitasi  dan mengadvokasi administrasi tanah sehingga klaim hak milik masyarakat atas tanah yang mereka miliki mempunyai dasar hukum yang kuat. Informasi registrasi yang ada dalam sertifikat tanah dan letter C tersebut kemudian mereka pasang di muka bangunan rumah.
4 Wawancara dengan Bapak Subhan, tanggal 11 Februari 2022 di Dusun Sido Makmur, Sumber Rejo, Kabupaten Semarang.

## Gambar 3. Penanda Kepemilikan bangunan oleh Masyarakat Sumber: Data Primer, 2022
Penanda  tersebut  dapat  dilihat  pada  gambar  3  berupa  tulisan  yang  ditempelkan  pada setiap  rumah.  Di  dalam  penanda  berisi  informasi  identitas  pemilik  rumah  beserta  nomor sertifikat  tanah  dan  bangunan  serta  lokasi  RT/RW  rumah  tersebut.  Pemasangan  penanda kepemilikan  lahan  dan  bangunan  bertujuan  untuk  menegaskan  bahwa  lahan  dan  bangunan tersebut merupakan hak milik masyarakat yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik (SHM) maupun surat tanah letter C. Pemasangan stiker tersebut juga dimaksudkan sebagai tindakan antisipatif,  jika  si  pemilik  rumah  sedang  tidak  berada  di  rumah  ketika  proses  penggusuran berlangsung, maka penduduk desa dapat menganggap tindakan tersebut sebagai ilegal.

## 3.3.5. Patok vs Patok, Simbol Perlawanan Petani Rawa Pening
Beberapa bulan setelah persoalan pematokan, warga  mendapat informasi bahwa akan dilakukan  pengerukan  danau  Rawa  Pening  terutama  di  badan  danau  yang  mengalami sedimentasi. Hal ini menjadikan masyarakat khawatir kalau pengerukan tersebut berlangsung di tanah hak milik mereka karena dianggap sebagai bagian dari tanah provinsi. Menanggapi hal tersebut,  pada  suatu  pagi  sehabis  subuh  Bapak  kadus  memberikan  informasi  kepada masyarakat melalui speaker mushola bahwa besok hari Jumat akan dilakukan pengerukan atau pendalaman Rawa Pening. Himbauan selanjutnya adalah agar warga yang memiliki tanah di sekitar Rawa Pening untuk memasang batas supaya petugas mengetahui kalau tanah tersebut milik masyarakat.
Program  revitalisasi  yang  menghadirkan  beragam  persoalan  baru  mendorong masyarakat  mengambil  langkah  antisipatif.  Dengan  segera,  mereka  menegaskan  hak  milik mereka terhadap tanah-tanah tersebut dengan menanam patok yang bertujuan memberikan informasi kepada para stakeholder bahwa tanah-tanah tersebut merupakan tanah hak milik masyarakat dan bukan termasuk ke dalam tanah provinsi atau Rawa Pening. Pemasangan patok juga  bertujuan  agar  pihak  yang  terkait  dalam  pelaksanaan  Revitalisasi  Rawa  Pening  tidak melanggar batas sehingga dapat merugikan petani. Secara individual, para petani memasang patok di tanah masing-masing.
Patok penanda kepemilikan tanah tersebut dibuat dari kayu dengan panjang 100 cm dan lebar +7,5 cm yang kemudian ditancapkan ke tanah secara vertikal. Patok tersebut bertuliskan “Tanah  Milik  Warga  Dusun Sido  Makmur  dengan  menyertakan  nama  pemilik  tanah  beserta nomor sertifikat tanah. Untuk menekankan begitu pentingnya penghargaan terhadap hak milik,
sebagaimana seringkali dilakukan oleh pemerintah, di wilayah tersebut juga diberikan kalimat penekanan “dilarang merusak (patok)”. Dengan kata lain, pernyataan yang terdapat di dalam patok  bermakna  bahwa  tanah  itu  merupakan  milik  masyarakat  yang  setiap  tahunnya membayar pajak kepada pemerintah yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah dan sah dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian, pihak lain baik pemerintah maupun swasta tidak boleh merusak, mengubah maupun menduduki tanah milik masyarakat tersebut secara sewenang-wenang.

## 3.3.6. Mujahadah sebagai Ekspresi Kultural Perlawanan Warga
Selain  melalui  jalur  formal  dan  terbuka,  warga  di  wilayah  ini  juga  mengekspresikan perlawanan dan ketidakpuasan mereka terhadap program revitalisasi melalui istighosah atau mujahadah  dan  disertai  dengan  sholat  hajat.  Alih-alih  melihatnya  sebagai  upaya  mencari ketentraman  dan  kedamaian  semata,  mujahadah  merupakan  ekspresi  kolektif  dan  kultural masyarakat menanggapi kekhawatiran dan ancaman program revitalisasi danau Rawa Pening. Hal inilah yang diungkapkan oleh salah satu informan.
“Usaha duniawi wis dilakoni Mbak, wis ngirim surat dan lain -lainnya. Tinggal  menyerahkan  ning  gusti  Allah.  Nak  wong  kene  nglakoni mujahadah mbak. Do’a bareng -bareng mbi sholat bareng tengah wengi ben warga mbi kampung kene dilindungi gusti Allah mbi penghuni kene. Lan ben atine wong duwur dibukake” .
Usaha duniawi sudah kami lakukan Mbak, seperti mengirimkan surat dan lainnya. Sisanya tinggal menyerahkan kepada Allah SWT. kalau orang dusun sini melaksanakan Mujahadah Mbak. Do’a bersama dan sholat tengah malam supaya warga dan kampung sini dilindung oleh Allah SWT dan nenek moyang, serta biar para pihak yang berkuasa dibukakan hatinya. (Ibu Wagiah, Warga RT 02 Dusun Sido Makmur, 60 tahun)
Apa yang dinyatakan oleh Ibu Wagiah adalah narasi sahih yang mewakili perasaan orang- orang sekitar Rawa Pening bahwa di tengah berbagai ancaman  dalam proyek baru tersebut, mereka  membutuhkan  solidaritas  sosial  yang  kuat.  Selain  itu,  kegiatan  Mujahadah  rutin dilakukan di masjid Dusun Sido Makmur setiap hari Sabtu malam setelah sholat isya’ juga dapat dilihat sebagai ekspresi kultural yang bernuansa politis karena secara eksplisit, do’a tersebut ditujukan  kepada  para stakeholder yang  memiliki  kuasa  dalam  melakukan  revitalisasi  agar tidak bersikap sewenang-wenang.
Mujahadah digunakan sebagai ruang untuk memobilisasi semangat perlawanan warga (Nurlaela & Ubaidillah, 2019). Melalui mujahadah, mereka dapat memelihara identitas kolektif serta  konsensus  yang  mempengaruhi  jalannya  perlawanan  tidak  langsung  secara  kolektif. Gerakan ini dapat dijumpai pada perlawanan warga Glagah dalam menghadapi pembangunan New  Yogyakarta  Airport (NYIA)  (Fikri,  2018).  Gerakan  mujahadah  ini  dilakukan  oleh Paguyuban  Warga  Penolak  Penggusuran  Kulon  Progo  (PWPP-KP)  untuk  memperjuangkan keadilan warga. Mujahadah dianggap sebagai cara efektif untuk melakukan counter-hegemoni masyarakat  Glagah  terhadap  hegemoni  Angkasa  Pura  I  yang  berkepentingan  melakukan penggusuran  untuk  pembangunan New  Yogyakarta  International  Airport (NYIA)  yang melibatkan institusi negara. Apa yang berlangsung di Kulon Progo tersebut tampaknya selaras dengan kasus Rawa Pening, masyarakat yang berupaya menolak eksklusi dengan berbagai cara.

## 4. Simpulan
Kepengaturan  dalam  konteks  revitalisasi  Danau  Rawa  Pening  hadir  dengan  niat  baik untuk memperbaiki kondisi ekologis danau yang mengalami kerusakan akibat pendangkalan. Seperti yang ditunjukkan dalam hasil overlay peta kawasan Rawa Pening antara tahun 1918, 1999, dan 2001 bahwa danau Rawa Pening meluas menjadi sekitar 97%. Hal ini menandakan bahwa  Rawa  Pening  mengalami  ekspansi  yang  hebat  dalam  satu  abad  terakhir  akibat sedimentasi  yang  berlangsung  sepanjang  tahun.  Kemudian,  pemerintah  hadir  dengan membawa  strategi  kepengaturan  Rawa  Pening.  Namun,  rencana  pelaksanaan  revitalisasi menghadirkan penolakan dari masyarakat akibat perbedaan kepentingan antara rasionalitas kepengaturan negara dengan kehendak masyarakat.
Arah Kebijakan dan strategi BBWS Pemali Juana terkait revitalisasi Rawa Pening yaitu dengan mengendalikan sedimentasi, merevitalisasi disertai  penetapan sempadan danau dan penataan aset (sertifikasi), serta  melaksanakan revitalisasi Danau Rawa Pening berdasarkan dokumen masterplan (BBWS, 2019). Untuk mendukung kelancaran program revitalisasi BBWS Pemali  Juana  bekerjasama  dengan  stakeholder  lain,  termasuk  tentara.  Dari  ketiga  strategi tersebut,  penetapan  sempadan  danau  menjadi  program  yang  sangat  problematis  karena tumpang  tindih,  penetapan  batas  baru  yang  dibuat  oleh  BBWS  berada  di  atas  tanah  milik masyarakat.  Selain  itu,  penetapan  batas  baru  sempadan  danau  juga  diregulasi  oleh  Kepmen PUPR No. 365/KPTS/M/2020.
Tindakan  BBWS  yang  sangat  parsial  dalam  rancangan  dan  praktik  revitalisasi memunculkan  resistensi  dari  warga  masyarakat  di  sekitar  kawasan  Danau  Rawa  Pening khususnya masyarakat Dusun Sido Makmur. Secara praktis, resistensi masyarakat Dusun Sido Makmur  diartikulasikan  melalui  beragam  praktik  yaitu  audiensi  dengan  pemerintah, memasang baliho tuntutan, mengirimkan surat ke pemerintah, penarikan diri dari keterlibatan terkait kebijakan dan program revitalisasi, pemasangan tanda kepemilikan rumah dan patok pada tanah hak milik masyarakat, serta mujahadah sebagai ekspresi kultural resistensi. Apa yang  berlangsung  di  Rawa  Pening  secara  tipikal  kongruen  dengan  beragam  kasus pembangunan  lain  yang  berlangsung  di  Indonesia.  Oleh  karenanya,  kehendak  baik  atau semangat  untuk  memperbaiki  saja  tidak  cukup  jika  program-program  tersebut  ingin memanusiakan subjek-subjek yang terlibat di dalamnya.

## Referensi
Abimanyu,  Kentasa.  2016.  Analisis  Pemanfaatan  Sumber  Daya  Alam  Danau  Rawa  Pening Kabupaten Semarang . Skripsi. Jurusan Geografi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.
Apriliyana, Dian. 2015. Pengaruh Perubahan Penggunaan Lahan Sub DAS Rawapening terhadap Erosi dan Sedimentasi Danau Rawapening. Jurnal Pengembangan Wilayah & Kota. 11 (1): 103-116.
Asilia,  D  dan  Widowati,  D.A.  2019.  Pelaksanaan  Kegiatan  Ganti  Kerugian  dalam  Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Bendungan Pidekso, Wonogiri. Skripsi. Jurusan Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada.
Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana. 2019. Rencana Strategis 2020-2024 . Semarang: BBWS Pemali Juana.
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang. 2018. Menuju Indonesia Hijau Tahun 2018. Buku I  Kebijakan  Pengelolaan  Penutup  Vegetasi .  Semarang:  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Semarang.
Doolittle, Amity, A. 2005. Property and Politics in Sabah, Malaysia: Native Struggles Over Lands Rights . Seattle and London: University of Washington Press.
Fikri, Alfin, Thoriqul. 2018. Fungsi Sosial Mujahadah (Studi Kasus di Desa Glagah, Kecamatan Tremon, Kabupaten Kulon Progo). Skripsi. Program Prodi Studi Agama-agama. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
Foucault, Michel. 1978a. Governmentality.  In The Essential Foucault . New York: The New Press. __________. 1978b. Security, Territory, and Population. In The Essential Foucault . New York: The New Press.
__________. 1990. The History of Sexuality: An Introduction, Vol. 1. New York: Vintage Books. __________.  1991. Governmentality ,  dalam  Burchell  et  al.  (ed.), The  Foucault  Effect:  Studies  in Governmentality, 87-104. Chicago: University of Chicago Press. Hadi, E.S dan Putra, E.V. 2019. Resistensi Masyarakat terhadap Rencana Pembangunan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) di Gunung Talang Kabupaten Solok). Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan. 2 (3): 234-242. Hakiki, Falhan. 2019. Resistensi Terbuka International Freedom Battalion (IFB) terhadap ISIS di Suriah. Intermestic: Journal of International Studies. 3 (2): 195-222. Haryatmoko.  2002.  Kekuasaan  Melahirkan  Anti  Kekuasaan:  Menelanjangi  Mekanisme  dan Teknik Kekuasaan Bersama Foucault. Jurnal Basis. 1 (2): 8-21. Hoy, David, Couzens. 2004. Critical Resistance: From Poststructuralism to Post-Critique . England: The Massachusetts Institute of Technology Press.
Indrayanti,  A  dan  Hikmah,  N.I.  2018. Prediksi  Sedimentasi  Danau  Rawa  Pening  Tahun  2020 sebagai  Dasar  Reservasi  Sungai  Tuntang  Berbasis  Sistem  Informasi  Geografis. Dalam Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS IX: 543-552.
Kustiningsih, Wahyu. 2017. Kelompok Rentan dalam Pembangunan Kawasan Kota Bandara di Kulon Progo: Studi Kasus New Yogyakarta International Airport (NYIA). Jurnal Pemikiran Sosiologi. 4 (1): 91-105.
Li, Tania, Murray. 2007. Governmentality. Anthropologica. 49 (2): 275-281.
______________.  2012. The  Will  to  Improve:  Perencanaan,  Kekuasaan,  dan  Pembangunan  di Indonesia (diterjemahkan oleh Hery Santoso dan Pujo Semedi) . Jakarta Pusat: Marjin Kiri. Lilja, M dan Vinthagen, S. 2014. Sovereign Power, Disciplinary Power and Biopower: Resisting what Power with what Resistance . Journal of Political Power. 7(1): 1-28.
Moleong, Lexy, J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Mudhoffir,  Abdil,  Mughis.  2013.  Teori  Kekuasaan  Michel  Foucault:  Tantangan  bagi  Sosiologi Politik. Jurnal Sosiologi Politik . 18 (1): 75-100.
_____________________.  2022. State  of  Disorder:  Privatised  Violence  and  the  State  in  Indonesia (Contestations in Contemporary Southeast Asia) 1 st ed . Singapore: Palgrave Macmillan.
Nadesan,  Majia,  Holmer.  2008. Governmentality,  Biopower,  and  Everyday  Life .  New  York: Routledge.
Nobel,  A  dan  Larasati,  N.P.  2017.  Inovasi  Pembiayaan  Tanah  untuk  Proyek  Jalan  Tol  yang Termasuk  dalam  Proyek  Strategis  Nasional  dengan  Mempergunakan  Mekanisme  Data Talangan. Jurnal HPJI. 3(2): 139-148.
Nontji, Anugerah. 2016. Danau-danau Alami Nusantara. Jakarta: Pusata Limnologi LIPI.
Nurlaela,  Ubaidillah.  2019. Repertoar  Politik  Lokal  Kiai  Kampung:  Pendekatan  Antropologis dalam Negosiasi Politik Korporasi . Yogyakarta: Pustaka Ilmu. Pemerintah  Indonesia.  2020.  Keputusan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat Nomor 365/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Garis Sempadan Danau Rawa Pening pada Wilayah Sungai Jratunseluna.
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah.  2018. Ringkasan  Executive  Rencana  Pengelolaan  Danau Rawa Pening. Semarang.
Rachman, Noer, Fauzi. 2015. Memahami Re-organisasi Ruang dalam Perspektif Politik Agraria.
Jurnal Bhumi STPN . 1(1): 33-44.
Rosa,  Angga.  2021.  “Protes  Pemerintah,  Petani  Rawa  Pening  Gelar  Up acara  di  Lahan  yang Terendam Air”. Dalam https://jateng.inews.id/berita/protes-pemerintah-petani- rawapening-gelar-upacara-di-lahan-yang-terendam-air
Rose,  Nikolas.  1999. Powers  of  Freedom:  Reframing  Political  Thought .  New  York:  Cambridge University Press.
Savitri,  Laksmi,  A.  2014.  Rentang  Batas  dari  Rekognisi  Hutan  Adat  dalam  Kepengaturan Neoliberal. Wacana. 33(XVI): 63-102. Sulhan, Muhamad. 2020. Komunikasi Empati dalam Pandemi Covid-19 . Yogyakarta: Buku Litera. Wuryanta, A dan Paimin. 2012. Analisis Sedimentasi Danau Rawa Pening dengan Menggunakan Teknologi  Penginderaan  Jauh dan Sistem Informasi Geografis . Dalam Prosiding Seminar Nasional Limnologi VI: 523-534.