## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174

## Volume 4, Nomor 1, 2024

## Authors
1 Ingrid Angelina Lukito Arif
2 Evi Retno Wulan

## Affiliation
1,2 Universitas Narotama Surabaya
Email 1 lu_xiao_xiao88@hotmail.com 2 evyretnowulan@gmail.com

## Date Submission
1 January 2024

## Date Accepted
15 January 2024
Date Published 31 January 2024
DOI 10.52249

## PEMBATASAN USIA
TERHADAP

## PERLINDUNGAN  HUKUM  DARI  ANAK NARAPIDANA PEREMPUAN

## Abstract
The  objective  of  this  research  is  to  understand  and  analyze  the legislative  ratio  regarding  the  age  restriction  provisions  for children  of  female  inmates  in  women's  correctional  facilities under  Article  62  paragraph  (1)  of  Law  Number  22  of  2022  on Corrections. The method used in this research is normative legal research.  The  results  of  this  research  indicate  that  the  rights  of young children of female inmates are not fully guaranteed within the  existing  legal  framework.  The  regulation  of  this  legal protection  is  still  not  optimal  in  determining  the  age  limit  for children of female inmates. This research proposes improvements in  the  policy  of  age  restriction  in  legal  protection  for  young children  of  female  inmates  and  contributes  to  a  better understanding of the age restrictions in legal protection for young children of female inmates in correctional facilities.
Keywords  : Children  of  Female  Inmates,  Early Childhood, Female Inmates,Legal Protection,

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan menganalisis  ratio  legis  ketentuan  pembatasan  usia  anak dari  narapidana  perempuan  di  lembaga  pemasyarakatan perempuan  pada  pasal  62  ayat  (1)  Undang-Undang Pemasyarakatan  Nomor  22  Tahun  2022  .  Metode  dalam penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak-hak anak usia dini  dari  narapidana  perempuan  belum  sepenuhnya terjamin  dalam  kerangka  hukum  yang  ada.  Dalam pengaturan ketentuan perlindungan hukum ini masih belum maksimal  dalam  menentukan  batasan  usia  anak  dari narapidana  perempuan.  Penelitian  ini  mengusulkan perbaikan  kebijakan  pembatasan  usia  perlindungan  hukum bagi  anak  usia  dini  dari  narapidana  perempuan  dan memberikan  kontribusi  terhadap  pemahaman  yang  lebih baik  tentang  pembatasan  usia  perlindungan  hukum  bagi anak  usia  dini  dari  narapidana  perempuan  di  lembaga pemasyarakatan.
Kata  Kunci:  Anak  Usia  Dini,  Anak  Narapidana Perempuan,  Narapidana  Perempuan , Perlindungan Hukum,

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  hukum  menekankan  pentingnya  menjalankan  tanggung jawab pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aparatur negara wajib menjunjung  tinggi  supremasi  hukum,  menjamin  peranannya  secara  integral  dalam
1,2 Universitas Narotama Surabaya
penyelenggaraan  masyarakat,  bangsa,  dan  negara.  Tujuan  akhirnya  adalah  mewujudkan supremasi  hukum  yang  dituangkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.
Hukum  merupakan  kerangka  peraturan  yang  menentukan  perilaku  individu  dalam suatu  masyarakat.  Mengingat  beragamnya  kepentingan  anggota  masyarakat,  konflik  bisa muncul  dan  berpotensi  mengganggu  tatanan  peradaban,  untuk  menghindari  gangguan tersebut, undang-undang menciptakan ikatan sosial dan, dalam mengatur semua interaksi, berupaya  untuk  menyelaraskan  berbagai  kepentingan.  Kepentingan-kepentingan  ini melampaui bidang fisik, mencakup aspek spiritual dalam tatanan masyarakat.  Jadi, Untuk menjamin kesejahteraan jasmani dan rohani, kebahagiaan, dan manfaat dalam masyarakat, menaati, menunjukkan rasa hormat, dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI  1945)  dengan  tegas menyatakan  bahwa Indonesia adalah  negara  hukum.  Persyaratan mendasar kerangka hukum ini adalah terjaminnya kesetaraan bagi setiap orang atau warga negara di  hadapan  hukum,  sebagaimana  tertuang  dalam  konsep  “ Equality Before the Law ”, oleh  karena  itu,  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan  dan  jaminan,  perlindungan  dan jaminan  hukum  yang  adil,  serta  perlakuan  yang  sama  sebelum  terbentuknya  undang- undang.
Pemidanaan  atau  pidana  terhadap  seseorang  yang  terbukti  melakukan  perbuatan kriminal  tidak  semata-mata  bertujuan  untuk  membalas  dendam  atas  perbuatannya.  Salah satu  bentuk  disiplin  pidana  yang  umum  adalah  hukuman  penjara,  yang  sering  kali digunakan  untuk  mengatasi  masalah  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  kriminal.  Individu yang  kebebasannya  telah  dicabut  secara  hukum  oleh  negara,  seperti  tahanan  dan  atau narapidana,  merupakan  segmen  kelompok  rentan  dalam  masyarakat,  Narapidana  relatif mudah  menanggung  berbagai  risiko  penganiayaan,  termasuk  kekerasan  untuk mendapatkan pengakuan, penyiksaan, penghilangan paksa, dan menerima kondisi penjara yang  tidak  manusiawi  dan  merendahkan  martabat.  Hal  ini  terutama  disebabkan  oleh persepsi  masyarakat  yang  ada  bahwa  individu  yang  kehilangan  kebebasannya  tidak  lagi mempunyai  hak.  Saat  ini,  sebagian  besar  lembaga  pemasyarakatan  dan  rumah  tahanan pemerintah di Indonesia mengalami overcrowding .
Peraturan  hak  asasi  manusia  dibuat  untuk  melindungi  dan  menegakkan  hak  setiap orang, termasuk mereka yang dipenjara. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat UU Pemasyarakatan No. 22 Th  2022)  ,  narapidana  diartikan  sebagai  orang  yang  menjalani  pembinaan  di  lingkungan lembaga  pemasyarakatan,  berdasarkan  sistem,  lembaga,  dan  cara  pembinaan  yang merupakan tahap penutup sistem peradilan pidana.
Individu yang dimaksud dengan narapidana atau tahanan dalam UU Pemasyarakatan No. 22 Th 2022 adalah manusia dan sumber daya yang berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi  dan  penuh  perhatian  dalam  sistem  rehabilitasi  yang  bermartabat.  Pada  saat yang  sama,  perlindungan  hukum  bagi anak-anak dari  narapidana  perempuan  di  lembaga pemasyarakatan merupakan aspek integral dari sistem peradilan  pidana. Hal ini bertujuan untuk menjamin perlindungan hak-hak mereka, memenuhi kebutuhan khusus mereka, dan menjamin perlakuan yang adil dan manusiawi. Banyak hak-hak narapidana perempuan dan
1,2 Universitas Narotama Surabaya
anak-anaknya  yang masih dilanggar  meskipun  telah  tercantum  di  dalam  undang-undang. Di dalam undang-undang tidak ada peraturan tertulis yang mengatur bayi yang lahir dari narapidana perempuan, hal ini menunjukkan potensi kelemahan dalam sistem hukum kita.
Kekhawatiran saat ini muncul mengenai hak-hak narapidana perempuan yang sedang hamil  dan  menyusui,  serta  anak-anak  mereka,  dilindungi  secara  efektif  berdasarkan  UU Pemasyarakatan  No. 22  Th  2022.  Pada kenyataannya  narapidana  laki-laki  dan  perempuan sangat  berbeda  dalam  hal  kualitas  psikologis  dan  fisik,  peraturan  pemasyarakatan  tidak secara  khusus  mengatur  perlindungan  hukum  bagi  narapidana  perempuan.  Narapidana laki-laki  dan  perempuan  idealnya  dipisahkan  berdasarkan  jenis  kelamin.  Pembangunan lembaga  pemasyarakatan  perempuan  berupaya  mewujudkan  pemisahan  tersebut  dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan psikologis. Narapidana perempuan dan laki-laki secara umum mempunyai hak-hak dasar yang sama, meskipun hak-hak tertentu dianggap berbeda karena adanya perbedaan yang dimiliki oleh narapidana perempuan. Pembedaan ini  didasarkan  pada  pembedaan  yang  hakiki,  seperti  menstruasi,  hamil,  melahirkan,  dan menyusui,  yang  tidak  berlaku  bagi  narapidana  laki-laki.  Oleh  karena  itu,  dalam  kondisi seperti  ini,  hak-hak  tahanan  perempuan  memerlukan  perhatian  khusus,  baik  dari  segi aturan hukum maupun perilaku petugas lembaga pemasyarakatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 (selanjutnya disingkat PP No 32 Th 1999) yang  merinci  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Penegakan  Hak  Narapidana  Pemasyarakatan mengatur  tentang  perlindungan  narapidana  perempuan  pada  Pasal  20  yang  antara  lain menyatakan:
1. Narapidana  dan  individu  yang  menjalani  pendidikan  pemasyarakatan  yang kesehatannya buruk, hamil, atau menyusui berhak atas makanan tambahan seperti yang ditentukan oleh seorang profesional medis;
2. Narapidana  yang  melakukan  jenis  pekerjaan  tertentu  juga  berhak  mendapat  makanan tambahan
3. Anak yang dilahirkan dalam penjara atau dimasukkan ke dalam penjara dapat mendapat makanan tambahan sesuai petunjuk dokter, sampai dengan umur 2 (dua) tahun;
4. Setelah mencapai umur 2 (dua) tahun, anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dialihkan kepada bapaknya, sanak saudaranya, atau pihak lain atas persetujuan ibunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
5. Untuk menjaga kesehatan anak, lembaga pemasyarakatan dapat menerapkan peraturan diet tambahan.
Anak  yang  masuk  atau  dilahirkan  di  lembaga  pemasyarakatan  memerlukan pengamanan dan perhatian khusus dalam situasi demikian, sebagaimana dituangkan dalam PP  No  32  Th  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Narapidana Pemasyarakatan,  Pasal  20  ayat  (3)  dan  (4).  Menyadari  bahwa  anak  merupakan  anugerah Ilahi, maka hak-haknya harus diwujudkan dan dilindungi sesuai dengan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  (selanjutnya  disingkat  UU  Perubahan Perlindungan Anak No 35 Th 2014).  Peraturan ini menekankan bahwa perlindungan anak mencakup seluruh upaya yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan hak-hak anak untuk tumbuh, menjadi dewasa, dan berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaan dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, sedangkan di dalam UU Pemasyarakatan No
1,2 Universitas Narotama Surabaya
22  Th  2022  hanya  terdapat  1  pasal  yang  mengatur  mengenai  Anak  dari  Tahanan,  yaitu dalam Pasal 62 yaitu:
1. Anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan yang dibawa ke dalam Rutan atau Lapas, atau yang lahir di Lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia 3 (tiga) tahun.
2. Anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  ditempatkan  secara  khusus  bersama  dengan  Tahanan  atau  Narapidana perempuan tersebut.
3. Dalam  hal  anak  dari  Tahanan  atau  anak  dari  Narapidana  perempuan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  anak  yang  berkebutuhan  khusus,  anak  dapat ditempatkan pada unit layanan disabilitas.
4. Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  diberi  makanan  tambahan  atas petunjuk dokter atau ahli gizi.
Pengamanan adalah hal yang paling penting, namun demikian, belum ada peraturan yang  secara  eksplisit  mengatur  perlindungan  terhadap  keturunan  narapidana  perempuan dan  narapidana  perempuan  itu  sendiri  di  lembaga  pemasyarakatan.  Pengamanan  sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang melindungi hak-hak mereka,  sehingga  sistem  peradilan  pidana  dapat  berjalan  secara  adil  dan  manusiawi. Pemenuhan  hak-hak  narapidana  perempuan  sangatlah  penting,  terutama  mengingat  sifat dan  fungsi  fisiologis  perempuan  yang  berbeda,  seperti  menstruasi,  kehamilan,  persalinan, dan  menyusui,  sehingga  menjamin  hak  atas  kesehatan  dan  gizi  yang  cukup.  Berdasarkan uraian  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  dan  membahas  permasalahan pengaturan ketentuan batasan usia  anak yang dapat ikut ibunya (narapidana perempuan atau tahanan perempuan).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Sumber  data  penelitian  ini bersumber  dari  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Pengumpulan  data  penelitian  ini didapat dari studi kepustakaan. Analisa data penelitian ini adalah deduktif yakni penarikan kesimpulan dari suatu masalah umum ke masalah khusus.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum bagi Anak dari Narapidana Wanita
Undang-Undang pemasyarakatan terbaru yaitu  UU Pemasyarakatan No. 22 Th 2022, dalam  Pasal  62  menjabarkan  bahwa:  “Anak  dari  tahanan  atau  anak  dari  narapidana perempuan yang dibawa ke dalam rutan atau lapas, atau yang lahir di lapas dapat tinggal bersama  ibunya  paling  lama  sampai  dengan  anak  berusia  3  (tiga)  tahun,  ketentuan  ini berbeda dengan ketentuan terdahulu yang menyatakan bahwa anak dapat tinggal bersama ibunya  sampai dengan  usia 2  (dua)  tahun,  dapat  diberi makanan  tambahan  atas petunjuk dokter atau ahli gizi.
Anak  ditempatkan  secara  khusus  bersama  dengan  tahanan  atau  narapidana perempuan tersebut, yang dimaksud dengan "ditempatkan secara khusus" adalah anak dari tahanan  atau  anak  dari  narapidana  perempuan  ditempatkan  pada  tempat  atau  ruangan terpisah dari hunian tahanan atau narapidana yang terjaga kebersihannya dan layak untuk
1,2 Universitas Narotama Surabaya
tumbuh kembang anak. dalam hal anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan merupakan  anak  yang  berkebutuhan  khusus,  anak  dapat  ditempatkan  pada  unit  layanan disabilitas.”
Landasan  ideal  dari  perlindungan  hukum  atas  hak  ibu  dan  anak  di  lembaga pemasyarakatan,  diatur  dalam  Pasal  27,  Pasal  28  dan  Pasal  34  UU  NRI  1945.  Ketentuan- ketentuan di atas mengatur tentang hal-hal sbb:
1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan.
3. Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.
4. Hak berserikat dan berkumpul.
5. Hak untuk hidup.
6. Hak untuk berkeluarga dan memiliki keturunan.
7. Hak atas perlindungan diri dan keluarga.
8. Hak untuk hidup sejahtera dan bertempat tinggal.
9. Hak untuk di hormati hak asasinya.
10. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
11. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Landasan  operasional  dari  perlindungan  hukum  atas  hak  ibu  dan  anak  di  lembaga pemasyarakatan  diatur  dalam  UU  No.  22  Th  2022  tentang  Pemasyarakatan.  Bekerjanya lembaga  pemasyarakatan  sebagai  sebuah  institusi  berdasar  pada  sebuah  sistem  yang disebut  sistem  pemasyarakatan.  Sistem  pemasyarakatan  adalah  suatu  tatanan  mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara efektif dan terpadu. Pemasyarakatan  adalah  subsistem  peradilan  pidana  yang  menyelenggarakan  penegakan hukum  di  bidang  perlakuan  terhadap  tahanan,  anak dan  warga  binaan.  Arah  yang  dituju dalam  pelaksanaan  fungsi  pemasyarakatan  adalah  pulihnya  hubungan  hidup,  kehidupan, dan  penghidupan. Dan, yang  menjadi  batas  dalam  pelaksanaan  fungsi  tersebut  adalah aturan hukum yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  pada  Pasal  59 ayat (1) menyatakan, bahwa setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan yang sah  yang menunjukkan  bahwa  pemisahan  itu  adalah  demi  kepentingan  terbaik bagi  anak dan  pada  Pasal 71  ayat  (1) menyatakan,  bahwa  Pemerintah  wajib dan  bertanggung  jawab menghormati,  melindungi,  menegakkan,  dan  memajukan  hak  asasi  manusia  yang  diatur dalam Undang- undang ini, peraturan perundang- undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.
PP  No.  32  Th  1999  tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan, Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), merupakan penekanan yang sangat jelas,  bahwasanya  anak  dari  narapidana  juga  harus  dilindungi  dan  dipenuhi  hak-haknya, namun dibatasi hanya anak yang dibawah umur 2 (dua) tahun saja. Untuk itu berdasarkan pembahasan  diatas,  anak  dari  narapidana  juga  harus  dipenuhi  hak-haknya  tanpa  ada pembatasan haknya.
1,2 Universitas Narotama Surabaya
Anak  yang  usianya  lebih  dari  2  (dua)  tahun,  hanya  diperbolehkan  untuk  bertemu dengan ibunya, hanya selama 30 (tiga puluh) menit saja, dan harus menyesuaikan dengan dengan peraturan Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta untuk hari berkunjung narapidana wanita, yaitu pada hari senin dan jumat, adalah sebagai pelanggaran hak asasi anak.

## Usia Dini
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa anak usia dini adalah anak yang usianya 0-6 tahun. Yuliani Sujiono mengatakan bahwa anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan hingga usia 6 tahun. Usia 0-6 tahun merupakan usia yang sangat  menentukan  bagi  pembentukan  karakter  dan  kepribadian  anak  serta  kemampuan intelektualnya. Sementara itu menurut TheNational Association for The Education of Young Children (NAEYC), anak usia dini adalah anak yang berada dalam rentang usia 0-8 tahun. Menurut  definisi  ini  anak  usia  dini  adalah  kelompok  yang  sedang  berada  dalam  proses pertumbuhan dan perkembangan.
Masa  anak  usia  dini  sering  disebut  sebagai  usia golden age atau disebut  juga  sebagai usia masa emas. Pada masa ini hampir seluruh potensi anak mengalami masa peka untuk tumbuh  dan  berkembang  secara  cepat  dan  hebat.  Perkembangan  setiap  anak  tidak  sama karena  setiap  individu memiliki  perkembangan yang  berbeda.  Makanan  yang  bergizi dan seimbang  serta  stimulasi  yang  intensif  sangat  dibutuhkan  untuk  pertumbuhan  dan perkembangan  tersebut.  Apabila  anak  diberikan  stimulasi  secara  intensif  dari lingkungannya, maka anak akan mampu menjalani tugas perkembangannya dengan baik.
Pendidik  perlu  memahami  karakteristik  anak  untuk  mengoptimalkan  kegiatan pembelajaran.  Pendidik  dapat  memberikan  materi  pembelajaran  sesuai  dengan perkembangan anak. Pendapat lain tentang karakteristik anak usia dini (Hibama S Rahman, 2002: 43-44) adalah sebagai berikut:
1. Usia 0–1 tahun
Perkembangan  fisik  pada  masa  bayi  mengalami  pertumbuhan  yang  paling  cepat dibanding  dengan  usia  selanjutnya  karena  kemampuan  dan  keterampilan  dasar dipelajari pada usia ini. Kemampuan dan keterampilan dasar tersebut merupakan modal bagi anak untuk proses perkembangan selanjutnya. Karakteristik anak usia bayi adalah sebagai  berikut: 1)  keterampilan  motorik  antara  lain  anak  mulai  berguling,  merangkak, duduk,  berdiri  dan  berjalan,  2)  keterampilan  menggunakan  panca  indera  yaitu  anak melihat  atau  mengamati,  meraba,  mendengar,  mencium,  dan  mengecap  dengan memasukkan  setiap  benda  ke  mulut,  3)  komunikasi  sosial  anak  yaitu  komunikasi  dari orang dewasa akan mendorong dan memperluas respon verbal dan non verbal bayi.
2. Anak Usia 2–3 tahun
Usia ini anak masih mengalami pertumbuhan yang pesat pada perkembangan fisiknya. Karakteristik  yang  dilalui  anak  usia  2-3  tahun  antara  lain:  1)  anak  sangat  aktif  untuk mengeksplorasi  benda-benda  yang  ada  di  sekitarnya.  Eksplorasi  yang  dilakukan  anak terhadap  benda  yang  ditemui  merupakan  proses  belajar  yang  sangat  efektif,  2)  anak mulai  belajar  mengembangkan  kemampuan  berbahasa  yaitu  dengan  berceloteh.  Anak belajar berkomunikasi, memahami pembicaraan orang lain dan belajar mengungkapkan isi hati dan pikiran, 3) anak belajar mengembangkan emosi yang didasarkan pada faktor lingkungan karena emosi lebih banyak ditemui pada lingkungan.
3. Anak usia 4–6 tahun
Anak  pada  usia  ini  kebanyakan  sudah  memasuki  Taman  Kanak-kanak.  Karakteristik anak 4-6 tahun adalah: 1) perkembangan fisik, anak sangat aktif dalam berbagai kegiatan
1,2 Universitas Narotama Surabaya
sehingga  dapat  membantu  mengembangkan  otot-otot  anak,  2)  perkembangan  bahasa semakin  baik  anak  mampu  memahami  pembicaraan  orang  lain  dan  mampu mengungkapkan  pikirannya,  3)  perkembangan  kognitif  (daya  pikir)  sangat  pesat ditunjukkan  dengan  rasa  keingintahuan  anak  terhadap  lingkungan  sekitarnya.  Anak sering  bertanya  tentang  apa  yang  dilihatnya,  4)  bentuk  permainan  anak  masih  bersifat individu walaupun dilakukan anak secara bersama-sama.
4. Anak usia 7–8 tahun
Karakteristik anak usia 7-8 tahun adalah: 1) dalam perkembangan kognitif, anak mampu berpikir secara analisis dan sintesis, deduktif dan induktif (mampu berpikir bagian per bagian),  2)  perkembangan  sosial,  anak  mulai  ingin  melepaskan  diri  dari  orangtuanya. Anak  sering  bermain  di  luar  rumah  bergaul  dengan  teman  sebayanya,  3)  anak  mulai menyukai  permainan  yang  melibatkan  banyak  orang  dengan  saling  berinteraksi,  4) perkembangan emosi anak mulai berbentuk dan tampak sebagai bagian dari kepribadian anak.

## Psikologi Anak
Psikologi  berasal  dari  kata  bahasa  yunani  “ Psychologi ”  yang  merupakan  gabungan “ psyche ”  yang  artinya  adalah  sebuah  jiwa,  dan  “ logos “  yang  artinya  adalah  ilmu pengetahuan.  Jadi  secara etimologi ,  psikologi  adalah  ilmu  yang  membahas  segala  sesuatu tentang  jiwa,  baik  gejalanya,  proses  terjadinya,  maupun  latar  belakang  kejadian  tersebut. Ada  banyak  ahli  yang  mengemumakakan  pendapatnya  tentang  pengertian  psikologi  itu sendiri, diantaranya;
1. Menurut  Ensiklopedia  Nasional  Indonesia  (  jilid  13,  1990  )  psikologi  merupakan  ilmu yang mempelajari  perilaku  manusia  baik  yang  dapat di  lihat  secara  langsung,  ataupun yang tidak dapat dilihat secara langsung.
2. Menurut Dakir, Psikologi membahas tingkah laku manusia dalam hubunganya dengan lingkungannya.
3. Menurut  Muhibbin  Syah,  adalah  sebuah  ilmu  pengetahuan  yang  mempelajari tingkahlaku  terbuka  dan  tertutup  manusia  baik  selaku  individu  maupun  kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan. Tingkahlaku terbuka adalah, tingkah laku yang bersifat psikomotor yang meliputi perbuatan berbicara, duduk, berjalan, dan sebagainya, sedangkan tingkah laku tertutup meliputi berfikir, keyakinan, perasaan, dan sebagainya.
Dari  beberapa  definisi  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengertian  psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik individu dan kelompok dalam hubungannya terhadap lingkungan yang berbentuk 2 jenis yaitu tingkah laku terbuka dan tingkah laku tertutup.
Seseorang mengalami problema psikologis tentu memiliki disebabkan oleh beberapa faktor.  Faktor  tersebut  yang  mengakibatkan  seseorang  mengalami  gejala  perubahan  baik fisik maupun mental dalam kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu pertama  faktor hereditas .  Faktor hereditas adalah  faktor  pertama  yang  mempengaruhi perkembangan individu dan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak atau segala potensi, baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai pewarisan dari orang tua yang berasal dari gen.
Anak  merupakan  penerus  pembangunan  dan  penerus  bangsa,  yaitu  generasi  yang dipersiapkan  sebagai  subjek  pelaksanaan  pembangunan  yang  berlanjut  dan  pemegang kendali  dari  masa  depan  suatu  negara,  salah  satunya  tidak  lain  adalah  Indonesia.  Anak merupakan  tunas,  potensi,  dan  generasi  muda  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa,
1,2 Universitas Narotama Surabaya
berperan  strategis  dan  mempunyai  ciri  serta  sifat  khusus  yang  menjamin  kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Supaya anak kelak mampu memikul tanggung jawab  tersebut,  maka  anak  perlu  mendapat  kesempatan  yang  luas  untuk  tumbuh  dan berkembang secara penuh, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, penting untuk dilakukan upaya perlindungan dan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mendapat  jaminan  terhadap  pemenuhan  hak-haknya  dan  tidak  adanya  perlakuan diskriminasi.
Psikologi anak adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari mengenai perubahan dan  pertumbuh  kembang  jasmani,  perilaku  dan  mental  dari  manusia  yang  dimulai semenjak lahir hingga tua. Ilmu pskologi anak adalah satu pengetahuan yang mempelajari mengenai fungsi-fungsi sepanjang hidup manusia dengan mempelajari proses cara berfikir sehingga  dapat  mendukung  proses  perkembangan  seorang  yang  terus  berkembang  dan berubah.
Sedangkan defisini psikologi anak menurut para ahli;
1. Linda  L  Daidoff  (1991),  Psikologi  perkembangan  adalah  cabang  psikologi  yang mempelajari  perubahan  dan  perkembangan  struktur  jasmani,  perilaku,  dan  fungsi mental  manusia  yang  dimulai  sejak  terbentuknya  makhluk  itu  melalui  pembuahan hingga menjelang mati.
2. M  Lenner  (1976),  Psikologi  perkembangan  sebagai  pengetahuan  yang  mempelajari persamaan dan perbedaan fungsi – fungsi psikologis sepanjang hidup
3. Menurut Monks, Knoers dan Haditono, Psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang lebih mempersoalkan faktor – faktor umum yang mempengaruhi proses perkembangan (perubahan)  yang  terjadi  dalam  diri  pribadi  seseorang  dengan  menitik  beratkan  pada relasi antara kepribadian dan perkembangan.
4. Menurut Kartono, Psikologo anak merupakan suatu ilmu yang mempelajari tingkahlaku manusia  yang  dimulai  dengan  periode  masa  bayi,  masa  pemain,  masa  sekolah,  masa remaja, sampai periode adolesense menjelang dewasa.
5. Encuclopedia International, Psikologi perkembangan adalah suatu cabang dari psokologi yang  mengetengahkan  pembahasan  tentang  perilaku  anak  secara  historic  titik  berat pembahasannya pada penganalisaan elemen – elemen perilaku anak yang dimungkinkan akan menjadi syarat terbentuknya perilaku dewasa yang kompleks.

## Narapidana Wanita
Istilah  “tahanan”  berasal  dari  gabungan  dua  kata:  “nara”  (orang)  dan  “penjahat” (hukuman  dan  kejahatan).  Oleh  karena  itu,  narapidana  mengacu  pada  individu  yang dipenjara yang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana. Sesuai Pasal 1 Angka 7 UU Pemasyarakatan No 22 Th 2022, narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani masa  kehilangan  kemerdekaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  (LAPAS).  Penting  untuk menyadari  bahwa  narapidana  bukan  sekadar  objek; mereka  adalah  individu  yang,  seperti manusia  lainnya,  mampu  melakukan  kesalahan  atau  melakukan  kejahatan  kapan  saja. Wanita yang ditetapkan sebagai narapidana wanita adalah seseorang yang telah mendapat putusan  pengadilan  secara  sah  dan  sedang  melakukan  tindak  pidana  selama  menjalani pidana  pencabutan  kemerdekaan  di  penjara.Dalam  pasal  1  angka  (7  Undang-Undang Nomor  12  tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  Narapidana  adalah  terpidana  yang menjalani  pidana  hilang kemerdekaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  (LAPAS). Narapidana
1,2 Universitas Narotama Surabaya
bukan  saja  objek  melainkan  juga  subjek  yang  tidak  berbeda  dari  manusia  lainnya  yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga  tidak  harus  diberantas  adalah  faktor-faktor  yang  dapat  dikenakan  pidana. Pemidanaan  adalah  upaya  untuk  menyadarkan  narapidana  atau  anak  pidana  agar menyesali  perbuatannya,  dan  mengembalikkannya  menjadi  warga  masyarakat  yang  baik, taat  kepada  hukum,  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  moral,  sosial,  dan  keagamaan,  sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

## KESIMPUALN
Perlindungan  hukum  merupakan  suatu  upaya  yang  dilakukan  oleh  negara  untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga negaranya. perlindungan hukum terhadap anak usia dini sebagai anak dari narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan Perempuan sebagai hak ibu dalam memberikan perawatan dan mendidik anak yang masih berusia dini telah  diatur  dalam  ketentuan  perundang-undangan,  yaitu  pada  Permenkumham Pengamanan  Lapas dan Rutan No  33  Th  2015,  yang merupakan  peraturan  pelaksana dari UU No. 22 Tahun 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat pembatasan baik usia, dan kondisi  anak  yang  dapat  tinggal  dengan  ibunya  (narapidana  Perempuan)  di  dalam Lembaga permasyarakatan. Pasal 14 Permenkumham Pengamanan Lapas dan Rutan No 33 Th  2015  memberikan  Batasan  terhadap  usia  anak  yang  dapat  tinggal  di  Lembaga permasyarakatan  adalah  0-3  tahun.  Dalam  Pasal  15  Permenkumham  Pengamanan  Lapas dan  Rutan  No  33  Th  2015  menyatakan  bahwa  anak  yang  dapat  tinggal  di  Lembaga permasyarakatan  adalah  anak  dengan  kondisi  baik  dan  sehat  yang  tidak  mempengaruhi kesehatan  lainnya.  Pembatasan  ini  dilakukan  oleh  pemerintah  berdasarkan  faktor-faktor tertentu  yang  menjadi  pertimbangan  secara  khusus,  yaitu  kondisi  Lembaga permasyarakatan,  pengaruh  kebijakan  hukum  dan  ekonomi,  serta  stigma  sosial  dengan tetap  memperhatikan  hak-hak  dari  ibu  (narapidana  Perempuan)  maupun  anak  sebagai warga negara Indonesia.
Hasil  penelitian  ini    juga  mengungkapkan  bahwa  perbaikan  kebijakan  ketentuan pembatasan  usia  dalam  perlindungan  hukum  bagi  anak  dari  narapidana  perempuan  di lembaga  pemasyarakatan  perempuan  masih  diperlukan.  Terdapat  kebutuhan  untuk memperjelas dan  memperkuat  regulasi yang ada agar  lebih  memperhatikan  hak-hak anak usia dini dalam situasi ini. Dalam hal ini, perlu adanya keseimbangan antara kepentingan perlindungan  anak  baik  secara  psikis  dan  kebutuhan  untuk  mempertahankan  hubungan ibu-anak yang sehat dan bermanfaat bagi perkembangan anak. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk merekomendasikan perbaikan kebijakan yang lebih spesifik  dan  tepat  dalam  mengatur  ketentuan  pembatasan  usia  bagi  perlindungan  hukum anak dari narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfatih,  Moh.  Abdul  Azis.  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Pelayanan Kesehatan  Pada  Narapidana  Yang  Hamil  dan  Menyusui  (Studi  di  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  II  A  Semarang)”. Skripsi Fakultas  Syariah  dan Hukum  Jurusan  Hukum  Perdata  Islam  Program  Studi  Hukum  Keluarga  Islam Surabaya, 2023.
1,2 Universitas Narotama Surabaya
Andi  Wijaya  Rivai, Buku  Pintar  Pemasyarakatan ,  Lembaga  Kajian  Pemasyarakatan,  Jakarta,
2014.
Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
Farkhie, Dt Ananda, “ Implementasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan”. Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2018.
Gustira, Ezi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Hamil Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  II  A  Pekanbaru”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
Harjono,  Evy,  Batubara,  Aznina  Lembayung,  Situmorang,  Maryam  Christine,  Wibowo,  M.
Radityo  Ari, & Deviari,  Sarah.  (2022).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Ibu dan  Anak Usia 0–3 Tahun di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Lemhannas RI , 10 (4), 25-40.
Hendratno, Edi Toet. “Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum”. Jurnal Hukum & Pembangunan , 44(4), 2014, 518. Hetty  Hasanah. Perlindungan  Konsumen  dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  Atas Kendaraan  Bermotor  dengan  Fidusia ,  Universitas  Komputer  Indonesia  (UNIKOM), Bandung, 2015.
Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Johnny  Ibrahim, Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif , Penerbit  Banyumedia, Malang,  2006.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, tersedia di https://kbbi.web.id/lindung. Kurniawan,  Muhammad  Zinedine,  &  Subroto,  M.  (2023).  Analisis  Perlakuan  Narapidana Perempuan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Sesuai  dengan  Bangkok  Rules.  Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, 12(02).
Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem , Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.
Martiyanto,  H.,  &  Subroto,  Mitro.  (2023).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  dari Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, 12(02).
Muchsin. “Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia”, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2013, h. 30
Nasrudin,  K.  “Penegakan  Hukum  Secara  Terpadu  Terhadap  Tindak  Pidana  Peredaran Minuman Keras”. Jurnal Hukum Khaira Ummah , 12(4), 2017, 933–942. Phillipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia, PT.  Bina  Ilmu,  Surabaya, 1987.
Pradana,  M.  A.,  &  Narotama,  U.  “Aspek  Hukum  Pemberian  Remisi  Pada  Lembaga Pemasyarakatan”. E-Jurnal: Spirit Pro Patria , IV(2), 2018, 105–114. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Cetakan keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Ronny Hantijo Soemitro, Metode Penelitian dan Jurimetri , Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
Sabdiyah,  Nuraini  Shoffi.  “Pemenuhan  Hak  Narapidana  Wanita  Hamil  dan  Pasca Melahirkan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIB  Yogyakarta”, Skripsi
1,2 Universitas Narotama Surabaya
Prodi  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Cetakan keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Setiono.  “Rule  of  Law  (Supremasi  Hukum)”, Tesis Magister  Ilmu  Hukum  Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2014, h. 3.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat ,  PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
Ticoalu,  Tirsa  D.G.  “Perlindungan  Hukum  pada  Narapidana  Wanita  Hamil  di  Lembaga Pemasyarakatan”, Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013.
Tirsa  D.G  Ticoalu.  “Perlindungan  Hukum  Pada  Narapidana  Wanita  Hamil  dilembaga Pemasyarakatan”. Jurnal Lex crimen , Vol. No. 2. 2013,  h. 131. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Winner,  Danielta,  &  Subroto,  Mitro.  (2023).  Dampak  Dukungan  Sosial  terhadap  Stres Narapidana  Wanita  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Lubuk  Pakam.  Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, 12(02).
Wirjono  Prodjodikoro, Asas-asas  Hukum Pidana  di  Indonesia ,  PT  Refika  Aditama,  Bandung, 2003.