## Penerapan Pengendalian Intern pada 13 UMKM di Bandung
Samuel Wirawan 1, , Hamfri Djajadikerta 2 & Amelia Setiawan 3*
1,2,3 Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia
* Email: amelias@unpar.ac.id
Abstract: Micro,  small  and  medium enterprises  (MSMEs) as  a  business  sector  that  supports  the country's economy are required to have adequate internal controls to support the achievement of company goals. This research was conducted  with a case study approach on culinary business. In general, the companies in this study have implemented adequate internal control components. In terms of achieving company goals, namely financial reporting, the MSMEs studied have made financial reports independently because they consider the cost factor when using expensive consultants and also most of the MSME actors already have accounting skills. However,  for  tax  reports  in  general,  make  and  reported  with  the  help  of  consultants  due  to  lack  of  tax regulations that often change. Regarding the achievement of operating objectives regarding the effectiveness and efficiency of operations, the MSMEs studied are still focused on production activities because production activities  are  the  main  activity  to  provide  satisfaction  to  consumers  by  utilizing  Standard  Operating Procedures. Compliance with the applicable rules and laws of the 13 companies studied is varied because it depends on the presence of regulators and whether or not there are strict sanctions and involvement of related parties and bargaining power of stakeholders.
Abstraksi: Usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM)  sebagai  suatu  sektor  usaha  yang  menunjang perekonomian negara dituntut untuk memiliki pengendalian intern yang memadai untuk menunjang pencapaian tujuan  perusahaan.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  melakukan  pendekatan  studi  kasus  pada  UMKM  yang bergerak  di  bidang  usaha  kuliner.  Secara  umum,  perusahaan  yang  diteliti  telah  menerapkan  komponen pengendalian  intern  yang  secara  memadai  karena  adanya  keterlibatan  pemilik  secara  langsung  pada  usaha tersebut.  Dalam  hal  pencapaian  tujuan  perusahaan  yaitu  pelaporan  keuangan,  UMKM  yang  diteliti  sudah membuat laporan keuangan secara mandiri karena mempertimbangkan faktor biaya jika menggunakan pihak konsultan yang mahal dan juga sebagian besar pelaku UMKM sudah memiliki kemampuan akuntansi. Namun untuk  laporan  pajak  pada  umumnya,  UMKM  yang  diteliti  membuat  dan  melaporkannya  dengan  bantuan konsultan karena mereka kurang memahami peraturan perpajakan yang seringkali berubah. Terkait pencapaian tujuan  operasi  tentang  efektivitas  dan  efisiensi  operasi,  UMKM  yang diteliti masih  berfokus  pada  aktivitas produksi karena aktivitas produksi merupakan aktivitas utama untuk memberikan kepuasan pada konsumen dengan  memanfaatkan  Prosedur  Operasi  Baku.  Kepatuhan  pada  aturan  dan  hukum  yang  berlaku  dari  13 perusahaan  yang  diteliti  bersifat  variatif  karena  tergantung  dari  adanya  pihak  regulator  dan  juga  ada  atau tidaknya  sanksi  yang  tegas  serta  keterlibatan  pihak-pihak  terkait  serta  daya  tawar  dari  para  pemangku kepentingan.
Keywords: Micro, small and medium enterprises (MSMEs); Internal Control; Financial Reporting

## Pendahuluan
Menurut  Kementerian  Koperasi  dan UKM,  berdasarkan  data  31  Desember  2018, terdapat  sekitar  62,9  juta  unit  UMKM  di seluruh Indonesia (www.antaranews.com). Di samping  itu,  realisasi  kontribusi  UMKM terhadap  Pendapatan  Domestik  Bruto  (PDB) nasional  di  tahun  2018  mencapai  sekitar 60,34% (ekonomi.bisnis.com). Sementara itu, Menteri  Keuangan,  Sri  Mulyani  Indrawati mengatakan  bahwa  UMKM  merupakan elemen penting bagi ekonomi Indonesia sebab dapat menyerap 96% tenaga kerja (ekonomi.kompas.com).
Pada  dasarnya  UMKM  dikembangkan dari  usaha  keluarga  dengan  pengetahuan manajerial yang terbatas. Menurut Ponomareva  &  Ahlberg  (2016)  ditemukan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik  dapat  mengatasi  kelemahan  bisnis keluarga.  Penelitian  serupa  di  Afrika  Selatan menemukan  bahwa  kompetensi  manajerial dari  pemilik  mempengaruhi  keberlanjutan ekonomis UMKM dan ditemukan hanya 25% dari  UMKM  yang  memiliki  kompetensi  ini. Ketiadaan kompetensi manajerial ini menyebabkan 75% UMKM di Afrika Selatan tutup  pada  tahun  ketiga  usaha  mereka (Bruwer, Coetzee, & Meiring, 2018).
Meskipun  UMKM  merupakan  bentuk usaha  yang  paling  banyak  di  seluruh  dunia, namun  perhatian  atas  UMKM,  baik  dari regulator maupun akademisi, masih dirasakan kurang optimal (Ganesan et al ., 2017). Hal ini menimbulkan,  banyaknya  UMKM,  yang mayoritas merupakan usaha keluarga mengalami  masalah  saat  hendak  melakukan transfer kepemimpinan. Berdasarkan
penelitian  yang  dilakukan  di  Canada, ditemukan  bahwa  50%  UMKM  yang merupakan usaha keluarga mengalami kesulitan  dalam  transfer  kepemimpinan  ke periode  berikutnya  (Marcoux,  Guihur,  & Koffi, 2016).
Berdasarkan  penelitian  Bruwer, et  al. (2018), keberlanjutan secara ekonomi seharusnya  menjadi  perhatian  utama  bagi UMKM.  Kesalahan  pengelolaan  usaha  pada UMKM  dapat  menjadi  pemicu  utama ditutupnya  suatu  UMKM.  Ketidakmampuan mengelola  risiko,  menjaga  aset  perusahaan dan  sumber  daya  insani  menjadi  kelemahan utama  UMKM.  Pada  saat  suatu  usaha  masih dikelola  sendiri  oleh  pemilik,  pemilik  dapat memonitor  seluruh  aktivitas  bisnis,  namun pada umumnya, saat usaha semakin berkembang dan mulai merekrut tenaga kerja, mulai muncul kendala baru. Oleh karenanya, pengendalian  internal  yang  diterapkan  di UMKM  dapat  menjadi  alat  untuk  mengatasi kelemahan tersebut.
Berdasarkan suatu studi literatur tentang pengendalian  intern  di  Afrika  Selatan, ditemukan  bahwa  fleksibilitas  pengelolaan organisasi  berpengaruh  negatif  terhadap pengendalian  intern  (Bruwer  &  Coetzee, 2016).  Namun,  berdasarkan  penelitian  Enow dan Kamala (2016) ditemukan bahwa banyak UMKM yang belum menerapkan pengendalian  intern  dengan  baik.  Padahal penerapan  pengendalian  intern  yang  baik sangat  berpengaruh  terhadap  pengelolaan keuangan UMKM.
Indonesia  sebelumya  belum  memiliki destinasi  kuliner  yang  pasti,  sedangkan kuliner menjadi hal pertama yang dicari oleh para wisatawan. Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata  menetapkan  tiga  destinasi  wisata kuliner,  yaitu  Joglosemar  (Yogyakarta,  Solo, Semarang),
Bali,
dan Bandung (travel.kompas.com).  Tujuan  penelitian  ini
adalah untuk meneliti penerapan pengendalian  intern  pada  13  UMKM  di Bandung  yang  bergerak  di  bidang  kuliner. Penerapan  pengendalian  intern  yang  diteliti dibagi  menjadi  empat  bagian,  yaitu:  (1). Penerapan  tujuan  pengendalian  intern  terkait efektivitas dan efisiensi operasi pada UMKM; (2).  Penerapan  tujuan  pengendalian  intern terkait pelaporan keuangan pada UMKM; (3). Penerapan  tujuan  pengendalian  intern  terkait kepatuhan pada peraturan dalam UMKM; dan (4). Analisis penerapan komponen pengendalian  intern.  Temuan  dari  penelitian ini diharapkan dapat membantu UMKM untuk mengelola usahanya menjadi lebih efektif dan efisien;  menyediakan  laporan  yang  dapat digunakan untuk pengambilan keputusan; dan mendukung kepatuhan pada peraturan.

## Kajian Teori
Mekanisme pengendalian intern merupakan  salah  satu  alat  untuk  melakukan memonitor  sumber  daya  insani  di  UMKM. Saat ini, pengendalian intern dianggap sebagai cara  untuk  mencegah  dan  mendeteksi fraud dan  melindungi  sumber  daya  fisik  maupun intangible yang pada akhirnya akan menghasilkan  efisiensi  dan  berfungsinya bisnis  dengan  baik  (Cika,  2017).  Saat  ini,  di Indonesia,  banyak  UMKM  yang  mengelola pencatatan  transaksi  keuangannya  secara manual,  demikian  juga  dengan  pembuatan laporannya  (Satyawati,  Lyna,  &  Cahjono, 2017).  Hal  ini  dianggap  sebagai  kelemahan karena  memunculkan  ketidakakuratan  dalam penyiapan laporan yang dapat membawa pada kesalahan  pengambilan  keputusan.  Seperti misalnya,  catatan  persediaan  yang  tidak akurat  dan  tidak  dapat  diandalkan  dapat menyebabkan  kesalahan  dalam  memutuskan pembelian  persediaan  yang  pada  akhirnya menyebabkan  kelebihan  atau  kekurangan persediaan di perusahaan.
Berdasarkan Committee  of  Sponsoring Organizations  of  the  Treadway  Commission , seperti dikutip oleh Suárez (2017), pengendalian  internal  merupakan  suatu proses,  yang  dipengaruhi  oleh  dewan komisaris,  manajemen  dan  personel  lainnya dalam suatu entitas, dirancang untuk menyediakan  keyakinan  yang  memadai terkait  pencapaian  tujuan  dari  kategori berikut:  (1).  efektivitas  dan  efisiensi  operasi;
(2).  keandalan  laporan;  dan  (3).  kepatuhan pada  peraturan.  Menurut  Adegboyegun,  dkk (2020),  pengendalian  intern  merupakan bagian  penting  bagi  sistem  pengelolaan perusahaan dan pengelolaan risiko.
Pengendalian  intern  merupakan  faktor  dasar untuk  mendukung  pencapaian  tujuan  dan melindungi  aset  pemilik  perusahaan  (Cika, 2017).  Berdasarkan  penelitian  Umrani  dan Johl  (2016),  ditemukan  bahwa  50%  UMKM di  Malaysia  mengalami  kebangkrutan  yang disebabkan  karena  penyalahgunaan  aset perusahaan, penyalahgunaan dana perusahaan,  kesalahan  laporan,  dan  investasi ilegal.  Faktor-faktor  tersebut  merupakan faktor  yang  dikelola  dalam  pengendalian intern.
Tujuan Pengendalian Intern terkait Efektivitas dan Efisiensi Operasi Efektivitas dan efisiensi operasi merupakan  salah  satu  tujuan  dari  penerapan pengendalian intern di organisasi. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi,  sedangkan  efisiensi  berkaitan dengan penggunaan sumber daya dengan cara yang  paling  optimal  dalam  mencapai  output tertentu.  Dengan  penerapan  pengendalian intern yang baik, misalnya dengan melakukan pemisahan  fungsi,  pelaporan  keuangan  yang memadai dan juga pengawasan serta penciptaan  lingkungan  pengendalian  yang memadai, diharapkan organisasi dapat mencapai  efektivitas  dan  efisiensi  operasi karena  didukung  dengan  pengelolaan  risiko dan  aktivitas  pengendalian  serta  pengawasan yang memadai.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan pada 86 UMKM di Albania, ditemukan bahwa efektivitas  operasi  dicapai  ketika  terdapat pengendalian intern yang efektif (Cika, 2017). Penelitian  serupa  di  Canada  menemukan bahwa  efektivitas  pengendalian  intern  yang dilakukan  oleh  personel  di  perusahaan  akan membantu dalam proses transfer kepemimpinan  ke  generasi  berikutnya  dalam UMKM yang merupakan perusahaan keluarga (Marcoux et al. , 2016).
Tujuan
Pengendalian Intern terkait
Keandalan Laporan
Keandalan laporan keuangan merupakan tujuan  penerapan  pengendalian  intern  yang
kedua. Keandalan laporan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keandalan laporan secara  luas  di  mana  laporan  yang  dimaksud tidak  hanya  dari  laporan  keuangan  saja, namun  juga  termasuk  keandalan  laporan manajemen.  Laporan  yang  dapat  diandalkan akan  membantu  para  pengambil  keputusan, termasuk pemilik, dalam mengelola usahanya.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Indonesia, ditemukan bahwa terdapat kelemahan pengendalian intern yang disebabkan  karena  faktor  sumber  daya manusia  dalam  menghasilkan  laporan  yang dibutuhkan  oleh  manajemen  (Wandini  dan Budiasih, 2017). Hal serupa ditemukan dalam penelitian  atas  500  anggota  manajemen perusahaan,  di  mana  ditemukan  bahwa kurangnya latar belakang akuntansi menyebabkan  kelemahan  dalam  penyediaan laporan  bagi  manajemen  (Bruwer et  al. , 2019).

## Tujuan Pengendalian Intern terkait Ketaatan pada Peraturan
Ketaatan  pada  peraturan  merupakan tujuan  ketiga  dari  pengendalian  intern menurut  COSO.  Dengan  ketaatan  yang memadai  pada  peraturan,  maka  diharapkan, suatu  organisasi  dapat  mencapai  tujuannya dengan baik. Peraturan yang dimaksud dalam penelitian  ini  adalah  peraturan  secara  luas, yang  meliputi  regulasi  yang  ditetapkan  oleh pemerintah,  seperti  misalnya  aturan  pajak, aturan  ketenagakerjaan  dan  aturan  lain sejenisnya.  Disamping  itu  juga,  peraturan meliputi  kebijakan  dan  peraturan  yang ditetapkan  oleh  pemilik  ataupun  manajemen perusahaan,  termasuk  target  dan  peraturan intern.
Berdasarkan  suatu  studi  yang  dilakukan di  Albania,  ditemukan  bahwa  ketaatan  pada peraturan  dan  ketetapan  manajemen  dapat diperoleh  dengan  penerapan  pengendalian intern yang efektif (Cika, 2017). Penelitian di Vietnam  mendukung  hasil  penelitian  ini  di mana  ditemukan  bahwa  ketaatan  pada peraturan  di  sebagian  besar  UMKM  di Vietnam  masih  rendah.  Faktor  pemicu ketaatan  pada  peraturan  dan  regulasi  yang paling  utama  adalah  tuntutan  ekstern  atas informasi  akuntansi  (Dang-Duc,  2011). Penelitian  Umrani  dan  Johl  (2016)  juga menemukan hal serupa di mana
penyimpangan  di  organisasi  menyebabkan kegagalan  dari  60%  UMKM  di  Malaysia. Penelitian  sejenis  di  Amerika  menemukan bahwa  kurangnya  evaluasi  atas  kelemahan sehubungan  dengan  ketaatan  pada  peraturan merupakan  faktor  utama  yang  menyebabkan timbulnya  masalah  pada  UMKM  (Gramling dan Schneider, 2018).

## Komponen Pengendalian Intern
Pengendalian  intern  terdiri  dari  lima komponen, yaitu: (1). lingkungan pengendalian;  (2).  menaksir  risiko;  (3). aktivitas  pengendalian;  (4).  informasi  dan komunikasi;  dan  (5).  pemantauan.  Pada perusahaan  dengan  jumlah  karyawan  yang banyak, penerapan setiap komponen pengendalian  ini  dilakukan  dengan  memadai (Shabri, Saad, dan Bakar, 2016), namun pada perusahaan  dengan  jumlah  karyawan  yang masih sedikit, pada umumnya tidak ditemukan praktik serupa. Komponen pengendalian  intern  ini  terdiri  dari  beberapa kategori  yang  pada  umumnya  tidak  selalu harus diterapkan seluruhnya, namun disesuaikan  dengan  kondisi  masing-masing entitas  bisnis.  Pada  UMKM  seringkali  hanya sebagian kecil dari kategori setiap komponen pengendalian  intern  yang  diterapkan  dalam operasi perusahaan.

## Metode
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada beberapa perusahaan  yang  tergolong  UMKM  yang terletak  di  Bandung  dan  sekitarnya.  Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi  serta  dengan  mengamati  dokumen, peraturan  serta  kebijakan  yang  diterapkan pada UMKM tersebut.
Undang-Undang  Republik  Indonesia tentang  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM)  Nomor  20  Tahun  2008,  pasal  1 dijelaskan  bahwa  usaha  mikro  adalah  usaha perorangan  yang  memenuhi  kriteria  usaha mikro;  usaha  kecil  adalah  usaha  perorangan atau  badan  usaha  yang  bukan  bagian  dari usaha  menengah  atau  usaha  besar  yang memenuhi  kriteria  usaha  kecil;  sedangkan usaha  menengah  adalah  usaha  perorangan atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan bagian  dari  usaha  kecil  atau  usaha  besar
dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan  tahunan  sesuai  dengan  Undang- Undang ini.
Metode pengolahan data dalam
penelitian ini menggunakan metode deskripstif  analisis.  Dalam  penelitian  ini, masalah  yang  dianalisis  adalah  penerapan pengendalian  intern  yang  diteliti  dibagi menjadi  empat  bagian,  yaitu:  (1).  Penerapan tujuan  pengendalian  intern  terkait  efektivitas dan  efisiensi  operasi;  (2).  Penerapan  tujuan pengendalian intern terkait keandalan laporan; (3).  Penerapan  tujuan  pengendalian  intern terkait  ketaatan  pada  aturan;  dan  (4). Penerapan komponen-komponen pengenalian intern.  Hasil  analisis  deskriptif  tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan  pola  yang  diperoleh  dari pengolahan data tersebut.
Subjek  penelitian  dalam  penelitian  ini adalah 13 UMKM yang berlokasi di Bandung dan  sekitarnya  dan  beroperasi  di  berbagai bidang  usaha  kuliner  di  Bandung.  Adapun jenis  usaha  kuliner  dari  subjek  penelitian  ini adalah restoran dan kafe yang menjual aneka ragam  makanan  dan  minuman  dengan  fokus utama di minuman kopi yang menjadi tempat berkumpul  santai  untuk  keluarga  maupun bisnis.
Objek  penelitian  ini  adalah  untuk mengamati bagaimana penerapan pengendalian  intern  pada  UMKM  yang bergerak  di  bidang  usaha  dan  kuliner. Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  dibuat pola  pengendalian  intern  yang  diterapkan dalam UMKM di bidangusaha kuliner.

## Hasil dan Pembahasan
Subjek  penelitian  dalam  penelitian  ini adalah  13  UMKM  yang  bergerak  di  bidang industri  makanan  yang  ada di  kota  Bandung. Adapun  profil  unit  analisis  dideskripsikan dalam skala dan bentuk badan usaha. Gambar 1  mendeskripsikan  skala  dan  bentuk  badan usaha dari 13 perusahaan yang diteliti. Profil unit  analisis  dalam  penelitian  ini:  23,1% merupakan  jenis  usaha  mikro,  30,8% merupakan  jenis  usaha  kecil  dan  46,2% merupakan  jenis  usaha  menengah.  Dari  segi bentuk  badan  usahanya,  61,5%  dari  13
perusahaan tersebut merupakan usaha perorangan  dan  sisanya  38,5% sudah berbadan  hukum  dengan  bentuk  Perusahaan Terbatas.
Untuk  memberikan  kepuasan  pada pelanggan  maka  kualitas  pelayanan  menjadi faktor penting. Salah satu penunjang kepuasan pelanggan  adalah  tersedianya  pelayan  yang tersedia  untuk  mendukung  kegiatan  operasi harian. Dari 13 perusahaan yang diteliti 53,8% perusahaan menggunakan 11-30 orang karyawan, 30,8% hanya menggunakan karyawan  di  bawah  10  orang,  dan  hanya 15,4%  yang  menggunakan  karyawan  di  atas
30 orang.
Penerapan  Tujuan  Pengendalian  Intern terkait Efektivitas dan Efisiensi Operasi pada UMKM
Kegiatan operasi perusahaan yang berjalan  efektif  dan  efisien  merupakan  hal yang  penting,  karena  jika  kegiatan  operasi perusahaan  tidak  efektif  dan  inefisien  maka akan menghambat pencapaian tujuan perusahaan  yaitu  mencapai  laba.  Laba menjadi  kunci  perusahaan  untuk  dapat bertahan  dan  berkembang  dalam  persaingan. Penelitian  terdahulu  menemukan  bahwa
Gambar 1. Skala dan Bentuk Badan Usaha Unit Analisis Penelitian Sumber: Hasil analisis, diolah.
Gambar 2. Efektivitas Aktivitas Operasi pada UMKM
Sumber: Hasil analisis, diolah.
efektivitas  operasi  dicapai  ketika  terdapat pengendalian intern yang efektif (Cika, 2017).
Pada  umumnya  UMKM  melakukan berbagai aktivitas seperti aktivitas pembelian, penjualan, produksi, keuangan, dan pengelolaan sumber daya. Gambar 2 mendeskripsikan  efektivitas  aktivitas  operasi yang  telah  dilakukan  oleh  13  UMKM  yang menjadi  unit  analisis.  Sebagian  besar  (lebih dari 70%) telah melakukan aktivitas-aktivitas tersebut dengan efektif. Aktivitas pengelolaan sumber  daya  manusia  merupakan  aktivitas yang  paling  sedikit  dilakukan  oleh  UMKM. Hal  ini  disebabkan  karena  dalam  pegelolaan sumber daya manusia dianggap aktivitas yang paling kompleks.
Untuk mencapai tujuan perusahaan maka perusahaan  tidak  terlepas  dari  biaya–biaya yang  harus  dikeluarkan,  pengelolaan  biaya tersebut  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi UMKM. Dari 13 UMKM yang diteliti, dapat diamati  bahwa  pengelolaan  biaya-biaya operasi  yang  terkait  dari  aktivitas  tersebut belum  optimal.  Gambar  3  mendeskripsikan bahwa  dari  13  perusahaan  yang diteliti,  pada umumnya  perusahaan-perusahaan  tersebut sudah  efisien  dalam  mengelola  aktivitas produksi,  hal  ini  dikaitkan  dengan  aktivitas operasi  karena  biasanya  biaya  aktivitas produksi  bersifat  pesanan  sehingga  pada umumnya  setelah  dipesan  baru  diproduksi sehingga pada umumnya sudah lebih efisien.
Aktivitas  pemasaran  seperti  misalnya promosi  pada  umumnya  memerlukan  biaya yang  tidak  sedikit  dan  biasanya  tidak memberikan dampak langsung bagi perusahaan. Biaya berkaitan aktivitas
keuangan biasanya berkaitan dengan pinjaman  ke  bank  maupun  pihak  lain.  Biaya keuangan  belum  efisien  karena  terbatasnya akses perbankan sehingga terpaksa meminjam ke  pihak  lain  yang  biasanya  mensyaratkan tingkat  bunga  yang  lebih  besar  dari  bank. Biaya berkaitan dengan aktivitas sumber daya manusia  dan  biaya  pembelian  menjadi  biaya yang  dianggap  paling  inefisien  karena  tidak dapat  diamati  langsung  dampaknya  pada penjualan dalam jangka pendek.
Efektivitas  dan  efisiensi  dari  kegiatan operasi  perusahaan  juga  dipengaruhi  oleh adanya  prosedur  operasi  baku  (POB)  yang ada.  Gambar  4  mendeskripsikan  ada  atau tidaknya  POB  di  setiap  aktivitas  pada UMKM.  Dari  hasil  tersebut  dapat  diketahui pada  umumnya  UMKM  yang  diteliti  telah memiliki  POB,  baik  secara  tertulis  maupun lisan.
Aktivitas  pengelolaan  sumber  daya manusia  merupakan  aktivitas  yang  masih banyak  belum  memiliki  POB.  Bagi  UMKM, menyusun  POB,  terutama  secara  tertulis belum  menjadi  prioritas  utama.  POB  tertulis paling banyak untuk aktivitas produksi karena proses  produksi  memerlukan  tahapan  yang terstruktur  untuk  dapat menghasilkan  produk yang  konsisten.  Pada  umumnya  UMKM

## Gambar 3. Efisiensi Aktivitas Operasi pada UMKM
Sumber: Hasil analisis, diolah.
membuat  POB  tertulis  untuk  membantu karyawan  melakukan  proses  operasi.  Untuk aktivitas  pembelian  masih  ada  yang  belum memiliki  POB  karena  adanya  perusahaan yang aktivitas pembeliannya dilakukan secara langsung dan dikelola langsung oleh pemilik.
Penerapan  Tujuan  Pengendalian  Intern terkait Pelaporan Keuangan pada UMKM
Perusahaan dituntut untuk dapat menghasilkan sebuah laporan keuangan yang memadai,  karena  laporan  keuangan  menjadi salah  satu  alat  penilaian  kinerja  suatu  usaha. Secara  umum  laporan  keuangan  yang  ideal dimiliki  perusahaan  adalah  Laporan  Laba Rugi,  Laporan  Perubahan  Modal,  Laporan Perubahan  Posisi  Keuangan,  Laporan  Arus Kas,  dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan. Mengingat pada penelitian ini adalah UMKM, maka  tidaklah  semua  UMKM  telah  mampu menyusun  dan  melaporkan  laporan-laporan keuangan  tersebut.  Namun  terkadang  para perusahaan  tersebut  memiliki  catatan-catatan intern  yang  digunakan  seperti  catatan penjualan,  catatan  biaya,  catatan  persediaan, catatan  mutasi  kas,  catatan  kas  kecil,  dan catatan bank. Catatan-catatan tersebut digunakan  secara  intern  untuk  kegiatan operasi  sehari-hari  yang  digunakan  dalam pengambilan keputusan. Catatan-catatan tersebut  menjadi supporting  document untuk menyusun  laporan  keuangan,  berupa  laporan laba  rugi  dan  laporan  perubahan  posisi keuangan.
Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan bahwa seringkali lemahnya pelaporan  keuangan  yang  dilakukan  oleh UMKM  disebabkan  karena  faktor  sumber daya  manusia  dalam  menghasilkan  laporan yang  dibutuhkan  oleh  manajemen  (Wandini dan Budiasih, 2017).

## Tabel 1.  Nama Catatan/Laporan
Keuangan dan Jumlah
Perusahaan yang Telah Membuat Nama Catatan /Laporan Jum lah Nama Catatan/ Laporan Jum lah Laporan Laba Rugi 11 Catatan Penjualan 13 Laporan Perubahan Modal 9 Catatan Biaya 13 Laporan Perubahan Posisi Keuangan 9 Catatan Persediaan 12 Laporan Arus Kas 12 Catatan Mutasi Kas 11 Catatan Atas Laporan Keuangan 11 Catatan Kas Kecil 10 Catatan Bank 9 Sumber: Hasil analisis, diolah.
Tabel  1  menampilkan  nama  catatan dan/atau  laporan  keuangan  dan  jumlah perusahaan yang telah membuatnya.

## Gambar 4. POB untuk Setiap Aktivitas pada UMKM
Sumber: Hasil analisis, diolah.
Berdasarkan  informasi  ini  diketahui  bahwa pada  umumnya  UMKM  sudah  membuat pencatatan  kegiatan  operasi.  Namun  untuk laporan  perubahan  modal  dan  laporan perubahan  posisi  keuangan  tidak  sebanyak dengan  laporan  laba  rugi,  karena  untuk menyusun laporan perubahan posisi keuangan memerlukan  pencatatan  yang  lengkap  dan teratur  sehingga  memerlukan  kemampuan akuntansi  yang  memadai.  Namun  secara umum  UMKM  yang  diteliti  sudah  baik menyusun  catatan  kegiatan  harian.  Pada umumnya perusahaan yang belum menyusun laporan tersebut adalah perusahaan yang baru beroperasi  dan  manajemen  merasa  laporan tersebut belum perlu dibuat. Temuan lain dari penelitian ini, para UMKM masih menganggap Laporan Arus kas adalah Catatan kas Masuk dan Kas Keluar.
Jika  diteliti  lebih  jauh  dapat  diketahui bahwa  kendala  dari  penyusunan  laporan keuangan tersebut adalah bagaimana perusahaan  dalam  melakukan  pencatatan keuangannya,  apakah  secara  manual  atau sudah  komputerisasi.  Terkait  pencatatan, secara  umum  61,5%  UMKM  yang  diteliti masih  belum  sepenuhnya  terkomputerisasi, 23,1%  UMKM  masih  melakukan  pencatatan manual,  dan  sisanya  sebanyak  15,4%  sudah melakukan pencatatan secara terkomputerisasi  penuh.  Perusahaan  yang masih  manual  didominasi  oleh  usaha  skala mikro karena mereka merasa belum siap dari segi  keuangan  untuk  menyiapkan  sarana  dan prasarana  pencatatan  terkomputerisasi.  Pada umumnya  perusahaan  masih  secara  mandiri menyusun laporan keuangannya tanpa bantuan dari pihak ekstern, yaitu sebanyak 11 perusahaan dari 13 perusahaan (84,6%).
Penyusunan  mandiri  ini  disebabkan kemampuan akuntansi yang dimiliki maupun biaya  yang  harus  dikeluarkan  untuk  jasa ekstern  atau  konsultan  yang  relative  mahal untuk  UMKM.  Laporan  keuangan  UMKM tersebut  juga  belum  ada  yang  diaudit  karena pada umumnya masih merupakan usaha milik pribadi dan PT (tertutup) sehingga tidak wajib dilakukan audit.
Selain laporan akuntansi ada juga terkait perpajakan  di  mana  pada  umumnya  semua perusahaan  diwajibkan  untuk  patuh  pada aturan  perpajakan.  Terkait  hal  ini,  UMKM
tersebut  biasanya  lebih  berusaha  untuk memenuhi ketentuan dan melaporkan perpajakannya  karena  jika  ada  pelanggaran terhadap  aturan  perpajakan  akan  dikenakan sanksi. Dapat dilihat, 76,9% perusahaan yang diteliti  sudah  patuh  pada  aturan  perpajakan dengan  melaporkan  laporan  perpajakannya namun sisanya belum melaporkan perpajakannya.  Dari  10  perusahaan  yang membuat  laporan  pajak,  50%  membuat laporan  pajak  tersebut  secara  mandiri  dan sisanya  menggunakan  konsultan.  Hal  ini menunjukan bahwa masih banyak yang belum menguasai penyusunan laporan pajak, karena penyusunan  laporan  pajak  lebih  terstandar dibanding  laporan  keuangan  UMKM  yang masih  fleksibel.  Selain  itu  juga  sering berubahnya  aturan  perpajakan  yang  terjadi maupun adanya aturan baru yang dikeluarkan.

## Penerapan  Tujuan  Pengendalian  Intern terkait  Kepatuhan  pada  Peraturan  dalam UMKM
Berdasarkan  suatu  studi  yang  dilakukan di  Albania,  ditemukan  bahwa  ketaatan  pada peraturan  dan  ketetapan  manajemen  dapat diperoleh  dengan  penerapan  pengendalian intern  yang  efektif  (Cika,  2017).  Suatu perusahaan  tidak  terlepas  dari  berbagai regulasi,  seperti  misalnya  aturan  mengenai Upah  Minimum  Provinsi  atau  Kota,  aturan Analisis  Dampak  Lingkungan,  dan  aturan perpajakan.  Dari  tiga  aturan  umum  tersebut, pada  umumnya  sebagian  besar  (92,3%) UMKM  yang  menjadi  unit  analisis  telah mematuhi  aturan  perpajakan.  Sementara  itu, untuk 84,6% UMKM telah patuh pada aturan lingkungan,  dan  hanya  46,2%  UMKM  yang mematuhi  aturan  upah  minimum.  Aturan perpajakan  menjadi  suatu  aturan  yang  paling ditakuti  karena  sanksinya  jelas  dan  besar karena  bersifat  kumulatif  jika  diabaikan. Aturan  lingkungan  pada  umumnya  masih dipatuhi  karena  adanya  pengendalian  dari masyarakat  di  lingkungan  sekitar  yang menuntut  pada  perusahaan  jika  ada  hal  yang merugikan  lingkungan.  Khusus  untuk  aturan upah minimum menjadi paling rendah diikuti karena  terkadang  UMKM  menggunakan tenaga  kerja  paruh  waktu dengan  daya tawar yang  lemah  karena  tanpa  keahlian  khusus (misalnya  keahlian memasak)  sehingga tidak dapat menuntut untuk dibayar secara profesional.
Analisis  penerapan  komponen  Pengendalian Intern
Komponen  pengendalian  intern  terdiri dari  lima  komponen  yaitu  lingkungan pengendalian,  menaksir  risiko,  aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Pada perusahaan dengan jumlah karyawan  yang  banyak,  penerapan  setiap komponen pengendalian ini dilakukan dengan memadai  (Shabri et  al. ,  2016),  namun  pada perusahaan  dengan  jumlah  karyawan  yang masih sedikit, pada umumnya tidak ditemukan praktik serupa. Pada penelitian ini juga  dilakukan  penelitian  sejauh mana  setiap komponen  pengendalian  intern  tersebut diterapkan pada UMKM yang masuk sebagai unit analisis.

## Komponen  Lingkungan  Pengendalian  pada UMKM
Lingkungan  pengendalian  merupakan komponen  utama  dalam  pengendalian  intern karena  menjadi  “payung”  yang  menaungi empat  komponen  lainnya.  Jika  lingkungan pengendalian  kurang  memadai  maka  empat komponen  lainnya  menjadi  kurang  efektif. Lingkungan  pengendalian  dalam  penelitian ini  menggunakan  indikator:  komitmen  pada integritas  dan  nilai  etis,  filosofi  dan  gaya kepemimpinan  manajemen,  serta  struktur organisasi.
Berdasarkan hasil wawancara, dari skala 1  (sangat  tidak  memadai)  sampai  skala  5 (sangat  memadai),  46%  UMKM  menilai lingkungan  pengendalian  di  perusahaannya pada  angka  3;  15%  memberi  penilaian  di angka 4; dan 39% memberi penilaian di angka 5.  Perusahaan  yang  diteliti  umumnya  telah memiliki struktur organisasi dan adanya nilai- nilai norma yang dijunjung tinggi namun yang pada  umumnya  tidak  dimiliki  adalah  dewan komisaris  karena  perusahaan  yang  diteliti adalah  pada  umumnya  bukan  PT  terbuka. Sehingga  masih  banyak  intervensi  dari pemilih  secara  langsung  dalam  kegiatan operasi perusahaan sehari-hari karena bentuk perusahaan banyak perusahaan perorangan.

## Komponen Menaksir Risiko pada UMKM
Industri kuliner memiliki risiko dari luar yang  cukup  tinggi  karena  persaingan  yang sangat  ketat  terutama  banyak  bermunculan
perusahaan  sejenis  yang  menyajikan  menu yang  sama  dengan  harga  yang  serupa  pula. Loyalitas pelanggan tidak terlalu tinggi untuk industri ini karena konsumen akan mempertimbangkan  berbagai  promo  yang ditawarkan  dan  juga  suasana  yang  berbeda dari  satu  tempat  makan  ke  tempat  makan lainnya.  Risiko  dari  dalam  perusahaan  juga tinggi,  karena  ada  tuntutan  harus  dapat menjaga  kebersihan  dan  mempertahankan citarasa  yang  konsisten.  Kebersihan  menjadi prioritas utama yang harus menjadi perhatian manajemen dan citarasa yang konsisten sangat bergantung pada bagian operasional. Walaupun  telah  memiliki  POB  dalam melaksanakannya tetap saja ada keterampilan dan  selera  dari  masing-masing  karayawan yang melekat.
Berdasarkan hasil wawancara, dari skala 1  (sangat  tidak  memadai)  sampai  skala  5 (sangat  memadai),  8%  UMKM  menilai penilaian risiko di perusahaannya pada angka 2;  61%  memberi  penilaian  di  angka  3;  dan 31%  memberi  penilaian  di  angka  4.  Hal  ini disebabkan  keterbatasan  dari  sumber  daya yang ada di perusahaan dalam mengidentifikasi semua risiko yang mungkin terjadi  di  masa  akan  datang.  Dengan manajemen risiko yang hanya cukup memadai maka  tentunya  para  UMKM  akan  memiliki tantangan  yang  cukup  besar  dalam mencapai tujuan perusahaan.

## Komponen  Aktivitas  Pengendalian  pada UMKM
Aktivitas pengendalian merupakan tindakan  yang  berkaitan  secara  langsung terhadap  kebijakan  dan  prosedur  yang diterapkan dalam kegiatan operasi perusahaan harian seperti adanya pemisahan fungsi yang memadai,  otorisasi  dan  verifikasi,  dan penilaian kinerja.
Berdasarkan hasil wawancara, dari skala 1  (sangat  tidak  memadai)  sampai  skala  5 (sangat  memadai),  8%  UMKM  menilai aktivitas pengendalian di perusahaannya pada angka 2; 38% memberi penilaian di angka 3; 38%  memberi penilaian  di  angka 4  dan  16% memberi  penilaian  di  angka  5.  Perusahaan yang memberi penilaian aktivitas pengendalian pada angka 2 merupakan usaha mikro  sehingga  masih  terbatas  dalam merancang dan menerapkan aktivitas
pengendalian dan juga jumlah karyawan yang terlibat  di  bawah  sepuluh  orang  sehingga biasanya manajemen merasa mampu mengawasi  secara  langsung  tiap  aktivitas yang dilakukan oleh karyawannya.

## Komponen  Informasi  dan  Komunikasi  pada UMKM
Informasi dan komunikasi menjadi kunci utama  dalam  keberhasilan  perusahaan  dalam mencapai  tujuannya.  Tanpa  informasi  yang tepat dan komunikasi yang intensif maka akan menimbulkan kendala di lapangan. Berdasarkan  hasil  wawancara,  dari  skala  1 (sangat tidak memadai) sampai skala 5 (sangat memadai),  31%  UMKM  menilai  informasi dan komunikasi di perusahaannya pada angka 3;  38%  memberi  penilaian  di  angka  4  dan sebanyak 31% memberi penilaian di angka 5.
Dari  13  perusahaan  yang  diteliti  secara umum telah memiliki informasi dan komunikasi  yang  memadai  karena  pada umumnya  merupakan  usaha  kecil  dan menengah yang keterlibatan manajemen atau pemilik secara langsung tinggi serta informasi pada umumnya relatif cepat diperoleh karena skala  perusahaan  masih  kecil  dan  pada umumnya pemilik akan melakukan komunikasi  yang  intensif  dengan  para karyawan yang terlibat

## Komponen Pemantauan pada UMKM
Pemantauan  menjadi  hal  penting  dalam komponen pengendalian intern karena pemantauan  ini  bertujuan  untuk  memastikan semua  komponen  pengendalian  intern  telah berada  di  jalurnya  dengan  tepat  dan  dapat memastikan tujuan perusahaan tercapai.
Berdasarkan hasil wawancara, dari skala 1  (sangat  tidak  memadai)  sampai  skala  5 (sangat  memadai),  7%  UMKM  menilai pemantauan  di  perusahaannya  pada  angka  2; 31%  memberi  penilaian  di  angka  3;  31% memberi  penilaian  di  angka  4  dan  31% memberi penilaian di angka 5.
Dari 13 perusahaan yang diteliti diketahui  bahwa  pemantauan  sudah  cukup memadai dilakukan hal ini disebabkan karena adanya perhatian manajemen pada komponen pengendalian  intern  yang  ada.  Manajemen selalu berupaya untuk mencapai tujuannya.

## Penerapan Pengendalian Intern pada UMKM
Pengendalian  intern  merupakan  suatu proses  yang  diawali  oleh  dewan  komisaris, manajemen  dan  personel  lainnya  untuk memberikan keyakinan yang memadai tercapainya  tujuan  pengendalian  intern,  yaitu efektivitas  dan  efisiensi  operasi;  keandalan laporan,  dan  ketaatan  pada  peraturan.  Dalam mencapai tujuan perusahaan maka perusahaan harus  memiliki  pengendalian  intern  yang memadai.  Pengendalian  intern  terdiri  dari lima komponen yaitu pengendalian lingkungan,  menaksir  risiko,  pengendalian aktivitas,  informasi  dan  komunikasi,  serta pemantauan.  Hal-hal  tersebut  sangat  penting untuk  menjamin  keberlangsungan  kegiatan operasi  perusahaan  utamanya  dalam  jangka panjang.
Untuk melaksanakan suatu pengendalian intern yang ideal tentunya tidaklah mudah dan juga  memerlukan  biaya  yang  tidak  sedikit namun  tetap  diperlukan.  Pada  perusahaan dengan  jumlah  karyawan  yang  banyak, penerapan setiap komponen pengendalian ini dilakukan  dengan  memadai  (Shabri et  al. , 2016), namun pada perusahaan dengan jumlah karyawan yang masih sedikit, pada umumnya tidak ditemukan praktik serupa. Bagi UMKM yang lebih kecil, tentunya hal tersebut menjadi suatu  tantangan  tersendiri,  karena  untuk melaksanakannya  tentu  tidak  mudah  dan terdapat  pertimbangan  lainnya  baik  dari  segi biaya  maupun  implementasinya.  Namun, berdasarkan  penelitian  terdahulu  ditemukan bahwa  efektivitas  operasi  dicapai  ketika terdapat  pengendalian  intern  yang  efektif (Cika,  2017).  Pada  saat  ini  banyak  sekali UMKM yang bermunculan di bidang industri kuliner.
Dengan  bertumbuhnya  industri  kuliner ini tentunya menjadi suatu daya tarik bagi para konsumen,  di  mana  konsumen  akan  lebih mudah  berpindah  dari  satu  tempat ke  tempat lain  untuk  menikmati  makanan  maupun suasana  yang  disajikan.  Para  pelaku  usaha berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga sering kali dalam upaya meningkatkan kepuasan pada para pelanggan, justru  mengabaikan  berbagai  hal  yang terkadang  penting  misalnya  pengendalian intern.

## Kesimpulan
Pada umumnya para UMKM yang diteliti masih berfokus pada aktivitas produksi karena aktivitas produksi merupakan aktivitas utama untuk memberikan  kepuasan  pada  konsumen sehingga aktivitas produksi efektif dan efisien karena didukung dengan adanya POB. Secara umum  UMKM  yang  diteliti  sudah  membuat laporan  keuangan  secara  mandiri  karena mempertimbangkan faktor biaya jika menggunakan  pihak  konsultan  yang  mahal dan juga sebagian besar pelaku UMKM sudah memiliki  kemapuan  akuntansi,  namun  untuk laporan pajak pada umumnya telah membuat dan  melaporkannya  dengan  bantuan  pihak konsultan  karena  untuk  penyusunan  laporan pajak  masih  banyak  yang  kurang  memahami dan  juga  aturan  perpajakan  yang  seringkali berubah-ubah.  Kepatuhan  pada  aturan  dan hukum yang berlaku dari 13 perusahaan yang diteliti bersifat variatif karena tergantung dari adanya  pihak  regulator  dan  juga  ada  atau tidaknya  sanksi  yang  tegas  serta  keterlibatan pihak-pihak terkait serta daya tawar dari para pihak stakeholder terkait.
Pada  umumnya  perusahaan  yang  diteliti telah memiliki komponen-komponen pengendalian  intern  yang  dilakukan  secara memadai,  hal  ini  karena  adanya  keterlibatan pemilik atau manajemen secara langsung pada usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  sehingga pemilik  secara  langsung  dapat  melakukan intervensi  secara  langsung  pada  kegiatan operasi  harian  UMKM.  Dengan  demikian dapat disimpulkan bahwa dari 13 perusahaan yang  diteliti  telah  melakukan  pengendalian intern  secara  memadai,  baik  dari  tujuan pengendalian  intern  maupun  dari  penerapan setiap komponen pengendalian intern.

## Daftar Referensi
Adegboyegun, A. E., Ben-Caleb, E., Ademola,  A.  O.,  Oladutire,  E.  O.,  & Sodeinde, G. M. (2020). Internal Control Systems  And  Operating  Performance: Evidence  From  Small  And  Medium Enterprises (SMEs) In Ondo State. Asian Economic  and  Financial  Review,  10 (4),
469-479. doi:10.18488/journal.aefr.2020.104.469. 479
Bruwer,  J.-P.,  &  Coetzee,  P.  (2016).  A literature review of the sustainability, the managerial  conduct  of  management  and the  internal  control  systems  evident  in South African small, medium and micro enterprises. Problems  and  Perspectives in Management, 14 (2), 201-211. doi:http://dx.doi.org/10.21511/ppm.14(2
-1).2016.09
Bruwer, J.-P., Beck, T., Smith, J., Naidoo, V.,
&  Green,  P.  (2019).  Do  Accountancy Skills  of  Management  Influence  the Attainment  of  Key  Financial  Objectives in  Selected  South  African  Fast  Moving Consumer  Goods  Small,  Medium  and Micro  Enterprises? ACTA  Universitatis Danubius, 15 (2), 288-299.
Bruwer,  J.-P.,  Coetzee,  P.,  &  Meiring,  J. (2018).  Can  Internal  Control  Activities and  Managerial  Conduct  Influence Business Sustainability? A South African SMME  Perspective. Journal  of  Small Business  and  Enterprise  Development,
25 (5), 710-729.
Cika,  N.  (2017).  An  Analysis  of Practices  of Internal  Controls  in  Small  and  Medium Enterprises  in  Albania. Enterprises  in Albania, 7 (3), 87-99.
Dang-Duc,  S.  (2011).  Compliance  with Accounting  Standards  by  SMEs  in Transitional  Economies:  Evidence  from Vietnam. Journal of Applied Accounting Research, 12 (2), 96-107.
Enow,  S.  T.,  &  Kamala,  P.  (2016).  Cash management practices of small, medium and  micro  enterprises  in  the  Cape Metropolis,  South  Africa. Investment Management and Financial Innovations ,
230-236.
Ganesan, Y., Haron, H., Ismail, I., & Pitchay, A.  A.  (2017).  Do  Small  and  Medium Practitioners’  (SMPs’)  Service  Quality and  Non-Audit  Service  Fees  Paid Matters’?  The  Mediating  Role  of Satisfaction of Small Medium Enterprises (SMEs). Global Business and Management Research: An International Journal, 9 (4s), 391-420.
Gramling, A., & Schneider, A. (2018). Eﬀects of  Reporting  Relationship  and  Type  of
Internal  Control  Deﬁciency  on  Internal Auditors’  Internal  Control  Evaluations. Managerial  Auditing  Journal,  33 (2),
318-335. doi:DOI 10.1108/MAJ-07- 2017-1606
Marcoux, G., Guihur, I., & Koffi, V. (2016).
Employees’ Contribution to the Succession Process of Family Small and Medium-sized  Businesses:  Conceptual Model and Research Agenda.
Management  Review:  An  International
Journal, 11 (1), 70-126.
Ponomareva,  Y.,  &  Ahlberg,  J.  (2016).  Bad Governance  of  Family  Firms:  The Adoption  of  Good  Governance  on  The Boards  of  Directors  in  Family  Firms. Ephemera:  Theory  &  Politics  in Organization, 16 (1), 53-77.
Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia No. 20/2008 tentang Usaha  Mikro,  Kecil  dan  menengah. Jakarta:  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia.
Satyawati, E., Lyna, & Cahjono, M. P. (2017). Development of Accounting Information System with Rapid Application
Development (RAD) Method for Micro,
Small,  and  Medium  Scale  Enterprises.
Review  of  Integrative  Business  and Economics Research, 6 (1), 166-177.
Shabri,  S.  M.,  Saad,  R.  A.,  &  Bakar,  A.  A.
(2016).  The  Effects  of  Internal  Control Systems  on  Cooperative’s  Profitability:
A  Case  of  Koperasi  ABC  Berhad.
International  Review  of  Management and Marketing, 6 (S8), 240-245. Retrieved from www.econjournals.com
Suárez,  C.  A.  (2017).  Internal  Control Systems  Leading  To  Family  Business Performance  In  Mexico:  A  Framework Analysis. Journal of International Business Research, 16 (1), 1-17.
Umrani, A. I., & Johl, S. K. (2016). Corporate Governance,  Ownership  Structure  and Expropriation  of  Rights:  Case  of
Malaysian Small and Medium Enterprises. International  Journal  of Economics  and  Financial  Issues ,  170- 178.
Wandini,  N.  W.,  &  Budiasih,  I.  G.  (2017).
Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman, dan Pemanfaatan Teknologi  Informasi  Akuntansi  pada Penerapan SAK ETAP.
E-Jurnal
Akuntansi  Universitas  Udayana,  21 (3),
2108-2133.
https://www.antaranews.com/berita/1047890/ kemenkop-perkuat-peran-koperasi-bagi- pembiayaan-umkm; diakses 6 September 2019
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190109/1 2/876943/kontribusi-umkm-terhadap- pdb-2019-diproyeksi-tumbuh-5;  diakses 9 Januari 2019
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/3
1/204100326/sri-mulyani-umkm-serap- 96-persen-tenaga-kerja; diakses 31 Oktober 2018
https://travel.kompas.com/read/2018/09/20/0 83600927/kemenpar-tetapkan-3-
destinasi-kuliner-indonesia;  diakses  20
September 2018