PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 3, 2024
Page 982

## ANALISIS PENGARUH KUALITAS KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) BERBASIS DIGITAL TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT KOTA PADANG
Fajri Valentino 1 , Rahmadani Yusran 2
Universitas Negeri Padang yusranrdy@fis.unp.ac.id 1 , Fajrivalentino2@gmail.com 2 ,

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  efek  kualitas  kebijakan  identitas kependudukan  digital  (IKD)  dalam  terhadap  kepuasan  masyarakat  Kota  Padang.  Metode  yang diterapkan  adalah  metode  kuantitatif  dengan  jumlah  responden  yang  dipilih  secara  acak sebanyak  100  orang  dari  populasi  pengguna  IKD  di  Kota  Padang.  Untuk  mengukur  dampak kualitas  pedoman  IKD  terhadap  kepuasan  masyarakat, Data  dikumpulkan  melalui  kuesioner dengan skala Likert. Analisi dan menunjukkan adanya pengaruh signifikan secara parsial antara kualitas  kebijakan  IKD  terhadap  kepuasan  masyarakat.  Nilai  signifikansi  sebesar  0,056  lebih kecil dari 0,05, dan nilai T hitung sebesar 10,510 berada di atas kriteria.3.880 T-tabel.Studi ini memberikan  wawasan  penting  mengenai  hubungan  antara  implementasi  kebijakan  teknologi informasi    dan  kepuasan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.Implikasi  dari temuan  penelitian  ini  antara  lain  perlunya  perbaikan  infrastruktur  teknologi  informasi  dan edukasi  masyarakat  mengenai  penggunaan  IKD  untuk  menjamin  efektivitas  dan  keberlanjutan upaya  peningkatan  kualitas  pelayanan  public.Kesimpulannya,  kualitas  kebijakan  identitas kependudukan  digital  (IKD)  terbukti  memberikan  dampak  signifikan  terhadap  masyarakat  di Kota Padang.
Kata Kunci: Kualitas, Kebijakan, Kepuasan, Informasi, Layanan Penerapan

## ABSTRACT
The  aim  of  this  research  is  to  evaluate  the  influence  of  the  quality  of  Digital  Identity  Policy (IKD)  on  community  satisfaction  in  Padang  City.  This  research  used  a  quantitative  approach involving  100  respondents  who  were  randomly  selected  from  the  population  of  IKD  users  in Padang  City. To  measure  the  impact  of  the  quality  of IKD  policies  on  community  satisfaction, data  collection  was  carried  out  using  a  questionnaire  based  on  a  Likert  scale.  Data  analysis was  carried  out  using  SPSS  25  for  Windows  which  shows  that  there  is  a  partially  significant influence  on  the  quality  of  IKD  policies  on  community  satisfaction.  The  significance  value  of 0.056  is  less  than  0.05  and  the  t-count  value  of  10.510  exceeds  the  t-table  criterion  of  3.880. This  study  provides  important  insights  into  the  relationship  between  information  technology policy implementation and public satisfaction with government administration. The implications of these findings include the need to improve information technology infrastructure and educate the  public  regarding  the  use  of  IKD  to  ensure  the  effectiveness  and  sustainability  of  efforts to improve  the  quality  of  public  services.  In  conclusion, the  quality of  the  Digital  Identity  Policy (IKD) is proven to have a significant impact on community satisfaction in Padang City.
Keyword s: Quality, Policy, Satisfaction, Information, Service, Implementation
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 3, 2024
Page 983

## PENDAHULUAN
Kemajuan pesat dalam teknologi informasi (TI), terutama dalam komputasi dan jaringan  internet,  telah  memungkinkan  pemerintah  untuk  memperluas  jangkauan internet  hingga  ke  daerah  pedesaan.  Upaya  pemerintah  untuk  memperbaiki  kualitas pelayanan  publik  kini  menjadi  fokus  utama  nasional,  dengan  tujuan  memberikan berbagai  layanan  kepada  masyarakat.  Secara  umum,  pelayanan  publik  mencakup berbagai  jenis  kegiatan  yang  luas  (Oktaviani  et  al.,  2024).  perkembangan  teknolog informasi  ini  telah  memberikan  dampak  yang  mempunyai  implikasi  penting  bagi manajemen  pemerintahan,  termasuk  dalam  pengembangan  sistem  pelayanan  public kepada masyarakat dalam kebijakan teknologi yang dinamakan e-goverment. Kebijakan teknologi  merupakan  alat  yang  penting  Mencapai  tujuan  organisasi  dengan  cara  yang efisien,aman,  dan  sesuai  dengan  peraturan  (Supriyanto,  2016).  E-government  atau pemerintahan  berbasis digital di Indonesia dimulai  Dengan terbitnya Perintah  Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government.  Hal  ini  memungkinkan  pemerintah  untuk  memanfaatkan  informasi teknis  untuk  merancang  sistem  manajemen  yang  lebih  efisien  dan  meningkatkan  alur kerja  administrasi pemerintahan. (Permendagri No. 72/2022).
Penerapan kebijakan IKD di Sumatera Barat khususnya di  Kota Padang Hal ini juga akan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  72  Tahun  2022.  IKD merupakan  presentasi  kebijakan  administrasi  kependudukan  yang  berbentuk  informasi elektronik  secara  digital  melalui  gawai  atau  perangkat  yang  bertujuan  untuk  lebih mempermudah  masyarakat  dalam  pelaksanaan  transaksi  layanan  publik  .  Masyarakat tidak  perlu  lagi  menggunakan  KTP  dalam  bentuk  fisik  sebab  semua  masyrakat  sudah bisa  menggunakan  KTP  Digital  dengan  kode  QR  melalui  perangkat  atau  gawai  serta juga Manfaat KTP Digital untuk menghindari terjadinya pemalsuan data kependudukan.
Penerapan kebijakan IKD di Kota Padang pada tahun 2023 yang pelaksanaannya dilakukan dari bulan februari berjumlah 74 Aktifasi, maret 9.505 Aktifasi, April 10.982 aktifasi,  Mei  11.882  aktifasi,  Juni  12.791  aktifasi,  Juli  14.575  aktifasi,  agustus  16.826 aktifasi,  september  18.356  aktifasi,  oktober  19.999  aktifasi  dan  november  sebanyak 21.597  aktifasi  IKD.  Maka  berdasarkan  data  terbaru  pelaksanaan  kebijakan  IKD mengalami  peningkatan  jumlahnya  namun  demikian  ada  nya  keterbatasan  dalam penggunaan  kebijakan  IKD  ini  hanya  bisa  digunakan  pada  perangkat tertentu  saja  dan tidak  semua  perangkat  berbasis  elektronik  mendukung  penerapan  kebijakan  IKD. Namun  demikian,  pelaksanaan  kebijakan  IKD  belum  berhasil  meningkatkan  kepuasan masyarakat  hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  permasalahan  Pertama,  penggunaan kebijakan  IKD  belum  applicabel  atau  relevan  dalam  penerapan  kebijakan  kerna penggunaannya hanya terbatas pada perangkat tertentu seperti tidak semuanya memiliki
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 3, 2024
Page 984
smarthphone  yang  memenuhi  spesifikasi  yang  dibutuhkan  untuk  mengakses  aplikasi IKD  dan  juga  koneksi  internet  yang  belum  merata  di  seluruh  Indonesia.  Bahkan, kemungkinan  masih  adanya  masyarakat  yang  belum  mengetahui  keberadaan  internet (Firmansyah, 2020).
Kedua,  Kebijakan  IKD  mengalami  permasalahan  terhadap  sistem  yang digunakan  secara  tidak  livetime  atau  permasalahan  di  waktu  penggunaan  sehingga kebijakan  aplikasi  IKD  terkadang  mengalamai  delay  atau  keterlambatan  akses  yang digunakan oleh masyarakat sehingga berdampak kepada masyarakat sulit mengaksesnya mengakibatkan  masyarakat  dalam  penerapan  kebijakan  IKD  harus  ekstra  sabar  untuk bisa  menggunakan  layanan  kebijakan  IKD,  dikarenakan  sejauh  ini  sudah  banyak  yang mengakses  kebijakan  ini  namun  sistem  jaringan  dan  pengunaan  pada  layanan  tersebut bisa  menghambat  siapa  saja  yang  menggunakan  Fenomena  ini  didukung  oleh  kajian yang dilakukan  Dalam  (Salsa Bella &  Widodo, 2023) menjelaskan bahwa pelaksanaan IKD harus dilaksanakan secara efektif dan kapan saja bisa di akses sehingga masyarakat bisa  merasa  puas  terhadap  apa  yang  dihasilkan  oleh  kebijakan  pemerintah  untuk memberikan pelayanan dibidang administrasi kependudukan kepada masyarakat namun kenyataannya Masyarakat sering mengalami penundaan karena akses ke sistem jaringan pusat yang kadang-kadang sulit dijangkau.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  yang  bertujuan  untuk menghasilkan wawasan yang dapat diukur dengan menggunakan berbagai prosedur atau metode  kuantifikasi  statistik  lainnya.    Metode  yang  dipilih  untuk  mempelajari  jumlah penduduk  Kota  Padang  yang  aktif  terlibat  dalam  kebijakan  identitas  digital  adalah 20.193  jiwa.  Populasi  digambarkan  sebagai  suatu  wilayah  umum  yang  meliputi  objek atau  subjek  yang  mempunyai  ciri-ciri  tertentu.  Yang  relevan  dengan  penelitian  ini (Sugiyono, 2018) Untuk menentukan sampel, penelitian ini menggunakan teknik simple random  sampling,  yaitu  memberikan  kesempatan  yang  sama  kepada  setiap  individu dalam  populasi  untuk  dipilih  menjadi  sampel.  Metode  ini  dipilih  untuk  memastikan bahwa  sampel  yang  diambil  secara  objektif  mewakili  populasi  sasaran  (Sukiyono, 2018).  Besar  kecilnya  sampel  responden  yang  dibutuhkan  ditentukan  dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Slovin (Sujarweni, 2021), dimana:
𝑛 = 𝑁 𝑁 + 𝑁(𝑒) 2
Keterangan: n = Jumlah sampel yang diperlukan.
N = Total anggota populasi.
e = Margin of error atau batas toleransi kesalahan.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 3, 2024
Page 985
Jika  jumlah  populasi  (N)  adalah  20.193  dan  e  adalah  0,1,  maka  jumlah  sampel minimum yang diperlukan untuk penelitian adalah sebagai berikut
: 𝑛 = 20.193 1+20.193(0,1) 2 𝑛 = 20.193 1 + 201,93 𝑛 = 20.193 202.93 = 99,5
Jadi  hasil  yang  di  dapatkan  dalam  penentuan  sampel  menggunakan  rumus slovin adalah 99,5 maka peneliti melakukan pembulatan menjadi 100 orang.
1 . Dalam penelitian, validitas adalah kemampuan suatu instrumen untuk mengukur apa yang  hendak  diukur.  Menurut  Sugiyono  (2018),  validitas  berarti  instrumen  harus mampu  mengukur  variabel  yang  bersangkutan  dengan  benar.  Data  yang  diperoleh dalam  suatu  penelitian  harus  merupakan  data  empiris  (observasi)  yang  memenuhi kriteria tertentu agar dapat dianggap valid. Menurut Sugiyono, kriteria efektivitas yang harus dipenuhi (2018) adalah sebagai berikut:
a. Jika nilai r ≥ 0,30, maka item-item tersebut dianggap valid.
b. Jika nilai r ≤ 0,30, maka item-item tersebut dianggap tidak valid.
c. Nilai Rtabel adalah 0,361 pada tingkat signifikansi α = 5% atau 0,05.
2. Pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa reliabilitas mengacu pada konsistensi dan keandalan  peralatan  yang  digunakan.  Artinya,  alat  penelitian  diharapkan  memberikan hasil  yang  konsisten,  terlepas  dari  seberapa  sering  alat  tersebut  digunakan  atau  siapa yang menggunakannya. Suatu survei dianggap dapat diandalkan jika jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Metode Cronbach  alpha  digunakan  untuk  menguji  reliabilitas  instrumen  penelitian  ini. Kuesioner  dianggap  sebagai  instrumen  pengukuran  yang  andal  jika  nilai  Cronbach’s alpha  lebih  besar  dari  0,6.  Namun  jika  nilai  Cronbach  alpha  kurang  dari  0,6  maka kuesioner  dianggap  tidak  dapat  diandalkan.  Uji  reliabilitas  ini  dilakukan  dengan menggunakan program SPSS versi 25.
3.  Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  regresi  linier sederhana.  Analisis  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  hubungan  antara  variable independen  (kualitas  kebijakan  identitas  kependudukan  digital)  dengan  variable dependen (kepuasan warga Kota Padang). variabel bebas Y = a + b.X Y = variabel dependen yang diprediksi oooo X = variabel independen dengan nilai tertentu. a = nilai Y ketika X = 0 (nilai konstanta).
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 3, 2024
Page 986
b = koefisien regresi sederhana yang menggambarkan perubahan dalam variabel. Jika b positif, menunjukkan adanya kenaikan, sedangkan jika b negatif, menunjukkan adanya penurunan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Hasil Penelitian

## 1.Hasil Uji Validitas Kuisioner Variabel X ( Kualitas Kebijakan IKD)
Tabel 3.2 Uji Hasil Validitas  Variabel Kualitas Kebijakan
Berdasarkan  data  yang  tertera  pada  Tabel  3.2  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  15 (limabelas)  pernyataan,  dinyatakan  15  pertanyataan  valid.  Suatu  pernyataan  dapat dinyatakan  valid  jika Correcct  item-total  correlation lebih  dari  0,422  maka  dapat dijadikan sebagai item pernyataan untuk diuji.
2.Hasil Uji Validitas Kuisioner Variabel Y ( Kepuasan Masyarakat Kota Padang)
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 3, 2024
Page 987

## Tabel 3.3 Uji hasil validitas variabel kepuasan masyarakat
Berdasarkan  hasil  tabel  3.5  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  15  (limabelas) pernyataan, dinyatakan 15 pertanyataan valid. Suatu pernyataan dapat dikatakan valid apabila Correcct  item-total  correlation lebih  dari    0,422  karena  item  pernyatan  1-15 berada di atas 0,422  maka dapat dijadikan sebagai item pernyataan untuk diuji.
3.Hasil Uji Reliability Variabel X (Kualitas Kebijakan IKD)
Tabel 3.4 Uji hasil reliabilitas variabel kualitas kebijakan
Sumber : Hasil Pengolahan data penilitian 2024 Berdasarkan  tabel  3.6  diatas  dapat  dilihat  bahwa  item  pernyataan  mengenai  kualitas kebijakan didapat nilai Cronbach’s Alpha adalah 0,931 yang berarti berada di atas 0,6 maka instrument dapat dikatakan reliable.
4. Hasil Uji Reliability Variabel Y (Kepuasan Masyarakat Kota Padang)
Tabel 3.7 Uji hasil reliabilitas variabel kepuasan masyarakat
Cronbach’s Alpha N of Items 0.923 20 Sumber : Hasil Pengolahan data penilitian 2024
Berdasarkan  tabel  3.7  diatas  dapat  dilihat  bahwa  item  pernyataan  mengenai kualitas kebijakan didapat nilai Cronbach’s Alpha adalah 0,923  yang berarti berada di
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 3, 2024
Page 988
atas 0,6 maka instrument dapat dikatakan reliable.

## Karakteristik Responden
Pada survei ini sebagian besar responden adalah perempuan yaitu sebanyak 54 orang atau 54%. Mayoritas responden memiliki gelar sarjana atau sarjana.  48%, atau 48  orang,  terkena  dampaknya.  Berdasarkan  tempat  tinggal,  penduduk  Kranji merupakan penduduk terbanyak, yaitu 15% atau 15 orang.

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  menentukan  apakah  model  residu  regresi  yang  digunakan berdistribusi  normal.  Untuk  pengujian,  kami  menggunakan  uji  Kolmogorov-Smilov dengan  ketentuan  sebagai  berikut:  Jika  signifikansi  >  0,05  maka  data  berdistribusi normal. Hasil uji normalitas penelitian ini adalah sebagai berikut.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 3, 2024
Page 989
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                  ISSN: 2715-9671 (Online)
Gambar 3. 1 Hasil Uji Normalitas X Terhadap Y Menggunakan Kolmogorov Test
Sumber: Hasil pengolahan data survei tahun 2024
Berdasarkan  Gambar  4.3,  hasil  uji  normalitas  menggunakan  Kolmogorov  Test menunjukkan  nilai  signifikansi  0,104  yang  lebih  besar  dari  0,05.  Ini  menunjukkan bahwa nilai residual terdistribusi secara normal.

## Uji Koefisien Determinasi
Uji  koefisien  determinasi  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  kualitas kebijakan  mempengaruhi kepuasan  masyarakat. Hasil pengujian  menunjukkan bahwa pengaruh  variabel  kualitas  politik  terhadap  kepuasan  masyarakat  mencapai  53,0%. Sedangkan  sisanya  sebesar  47,0%  kemungkinan  dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 3, 2024
Page 990

## Uji Regresi Linier Sederhana
Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2024
Dari  tabel  diatas  terlihat  pengaruh  variabel  kualitas  kebijakan  IKD  (X)  terhadap kepuasan masyarakat (Y) di kota Padang sebesar 0,056 dan nilai uji signifikansi kurang dari  0,05.  Berdasarkan  tabel  diatas  diperoleh  T  hitung  10  510  >  T  Tabel  3  880  Dapat disimpulkan bahwa hipotesis H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel kualitatif (X) kebijakan IKD berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat (Y) di Kota Padang.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  disimpulkan  bahwa  kualitas kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) memiliki pengaruh terhadap kepuasan masyarakat  Kota  Padang.  Temuan  ini  diperoleh  setelah  melakukan  uji  analisis  data menggunakan  program  SPSS  26,  di  mana  nilai  signifikansi  untuk  pengaruh  variabel Kualitas Kebijakan IKD terhadap Kepuasan Masyarakat adalah 0,056, lebih rendah dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (0,05), dan nilai T hitung (10,510)  lebih besar dari T  tabel  (3,880).  Dengan  demikian  hipotesis  nol  (H0)  ditolak  dan  hipotesis  alternatif (Ha)  diterima  yang  menunjukkan  bahwa  kualitas  kebijakan  IKD  secara  parsial berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat Kota Padang.
Secara teori, hubungan antara kualitas kebijakan IKD dan kepuasan masyarakat Kota  Padang  dapat  dijelaskan  sebagai  mekanisme  yang  melibatkan  individu,  layanan, produk  kebijakan,  serta  kemampuan  untuk  menjalankan  proses  pelayanan  administrasi kependudukan.  Kualitas  kebijakan  yang  baik  membantu  meningkatkan  kepuasan masyarakat  melalui  layanan  yang  efektif,  komunikasi  yang  baik,  dan  kejelasan  dalam proses penerapan kebijakan dan Penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2022) juga mendukung  hal  ini,  dengan  menekankan  bahwa  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan harapan  klien  serta  memberikan  layanan  yang  sesuai  dengan  ekspektasi  pelanggan, penting  untuk  memastikan  kualitas  layanan  terpenuhi.  Dalam  konteks  ini,  efektivitas suatu  program  dapat  diukur  dari  seberapa  baik  masyarakat  terlibat  dalam  program
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 3, 2024
Page 991
tersebut.  Selain  itu,  dukungan  masyarakat  juga  merupakan  faktor  penting  dalam mencapai tujuan kebijakan, seperti yang diungkapkan oleh (Nurhafidah et al.,2024).
Namun  demikian,  perlu  diperhatikan  bahwa  sebesar  47,0%  dari  kepuasan masyarakat  Kota  Padang  terdampak  oleh  variabel  lain  yang  tidak  termasuk  dalam penelitian  dalam penelitian  ini, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai  Adjusted R Square sebesar 0,525. Oleh karena  itu, untuk meningkatkan kepuasan  masyarakat  lebih  lanjut, perlu  terus  memperbaiki  dan  mengoptimalkan  implementasi  kebijakan  IKD  sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi berkala  terhadap  kualitas  implementasi  kebijakan  IKD  penting  dilakukan  untuk memastikan  bahwa  tujuan  yang  diharapkan  tercapai  secara  efektif,  sehingga  hasil penerapan  kebijakan  dapat  sesuai  atau  melebihi  harapan  yang  telah  ditetapkan  untuk kesejahteraan masyarakat Kota Padang.

## SIMPULAN
Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai  berikut:  1.  Kualitas kebijakan  identitas digital warga  berpengaruh terhadap  kepuasan  masyarakat  Kota  Padang;  2.  Pengaruh  variabel  kualitas  kebijakan IKD  (X)  terhadap    kepuasan  masyarakat  (Y)  di  Kota  Padang  dinyatakan  dengan  nilai adjust  R-squared  sebesar  0,525.    Artinya  variabel  kualitas  kebijakan  IKD  mempunyai pengaruh  sebesar  53%  terhadap  kepuasan  masyarakat  Kota  Padang.  Pada  subtes diperoleh  Nilai signifikansi pengaruh kualitas kebijakan terhadap kepuasan  masyarakat di Kota Padang sebesar 0,056 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, dan nilai T hitung sebesar  10,510  lebih  besar  dari  nilai  T  tabel  sebesar  3,880.  Hasil  pengujian  hipotesis menunjukkan  H0  ditolak  dan  Ha  diterima.  Artinya  kualitas  kebijakan  IKD  (X)  secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat (Y) di Kota Padang.
Berdasarkan  temuan  dan  kesimpulan  yang  telah  disampaikan  oleh  peneliti, beberapa  saran  berikut  dikemukakan  dalam  penelitian  ini:  1.  Pemerintah  dalam memberikan kualitas kebijakan  yang  lebih  meningkatkan akuntabilitas dalam  melayani masyarakat melalui kebijakan IKD. Pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga  masyarakat  dapat  nyaman  dan  efektif  menggunakan  kebijakan  IKD;  2. Dengan hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti yang menghasilkan bahwa pengaruh kualitas  kebijakan  terhadap  kepuasan  masyarakat  dalam  kebijakan  IKD  yaitu  53%, dengan  demikian  sisanya  harus  dimaksimalkan  oleh  pemerintah  yang  ada  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  terkait  kualitas  kebijakan  IKD  terhadap  kepuasan masyarakat kota Padang.

## DAFTAR PUSTAKA
Firmansyah,  A.  (2020). Pengaruh  stress  kerja  dan  lingkungan  kerja  terhadap  kinerja karyawan (Studi kasus pada pegawai Kantor Sriwijaya Air Cengkareng Banten) . Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 3, 2024
Page 992
Fozanudin, M., Sulistiani, L. S., Harsanto, B. T., Wanusmawatie, I., & Sukarso. (2022).
Pemberdayaan  Masyarakat  Dialektika  Partisipasi  Publik  dan  Pembangunan (Issue 0). SIP Publisig.
Ismawanty,  A.,  &  Hassanuddin.  (2020).  Analisis  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan
Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Polewali Mandar. Jurnal  Ekonomi, Sosial, Dan Humaniora , 01 (09), 74–83.
Maramis,  F.  S.,  Sepang,  J.  L.,  &  Soegoto,  A.  S.  (2018).  Pengaruh  Kualitas  Produk, Harga  Dan  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Kepuasan  Konsumen  Pada  Pt.  Air Manado. Jurnal  EMBA , 6 (3),  1658–1667.  https://doi.org/10.1628/978-3-16- 156172-6
Nurhafidah, N., Lutfi,  M., & Takdir, M. (2024). Evaluasi Layanan Digital Pengurusan Surat  Izin  Mengemudi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia. Publik:  Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 11 (2), 688–701. https://doi.org/10.37606/publik.v11i2.1106
Oktaviani,  L., Septian,  E.,  &  Junadi,  J.  (2024). Inovasi  Pelayanan  Ktp  Digital  Melalui Aplikasi  Identitas  Kependudukan  Digital  Di  Kabupaten  Bojonegoro. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 11 (2), 512–525. https://doi.org/10.37606/publik.v11i2.1103
Putri, S. S. A., Katili, A. Y., Syarta, A. A. H. S. J. H., & Pariono, A. (2022). Pengaruh Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan  Pembayaran  Pajak  Restoran  Di  Kota Gorontalo. Jurnal Mahasiswa Akuntansi , 1 (1), 67–81.
Ramdhani,  A.,  &  Ramdhani,  M.  A.  (2017).  Konsep  Umum  Pelaksanaan  Kebijakan Publik. Jurnal Publik , 1–12. https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96
Salsa Bella, V., & Widodo, D. (2023). Implementasi  Aplikasi Identitas Kependudukan Digital  (IKD)  Dalam  Menunjang  Pelayanan  Publik  Masyarakat  Di  Kecamatan Tambaksari. Saraq  Opat:  Jurnal  Administrasi  Publik , 6 (1),  14–31. https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.833
Sasongko,  R.  W.  (2023). Implementasi  Identitas  Kependudukan  Digital  Di  Kabupaten Bandung. Jurnal Registratie , 5 (1), 69–86. https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3148
Siti, A. (2018). Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kantor Desa Helvetia . Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian  Pendidikan  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitataif dan R&D) (cetakan ke). Alfabeta.
Sujarweni, W. (2021). SPSS Untuk Penelitian . Pustaka Baru Press.
Supriyanto, E. E. (2016). Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik  Goverment  dalam  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Publik  di Indonesia. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan :  Kajian  Ilmu  Pemerintahan  Dan  Politik
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 3, 2024
Page 993
Daerah , 1 (1), 141. https://doi.org/10.24905/jip.v1i1.438
Wakhid,  A.  A.  (2017).  Reformasi  Pelayanan  Publik  Di  Indonesia. Jurnal  Teropong Aspirasi Politik Islam , 13 (1), 53–59.