ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya
Volume 8, Nomor 3, Oktober 2019: 262 - 278
ISSN: 2252-9144 (Cetak)
ISSN: 2355-360X (Online)
DOI: https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v8i3.817
JARINGAN KEPEMIMPINAN ELIT POLITIK DALAM TRANSFORMASI NILAI – NILAI BUDAYA KESULTANAN
BUTON SARAPATAANGUN A DI MASYARAKAT AGRARIS KABUPATEN BUTON
POLITICAL ELITE’S LEADERSHIP NETWORK IN THE TRANSFORMATION OF KASULTANAN BUTON’S
SARAPATAANGUNA CULTURAL VALUES IN AGRARIAN COMMUNITY IN BUTON REGENCY
La Ode Muhammad Syahartijan 1 , Eka Suaib 2 , Bahtiar 3
Muhammad Najib Husain 4
1,2,3,4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, Jl. H.E.A. Mokodompit, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia
* Email korespondensi: syahartijanlaode@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  jaringan  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  elit politik dalam revitalisasi nilai – nilai budaya kesultanan Buton sarapataanguna di masyarakat agraris kabupaten Buton. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian  ini  adalah:  Bupati,  anggota  DPR,  penyuluh  dinas  pertanian,  Kepala  Dinas Pariwisata, Kepala Seksi Kebudayaan dan Cagar Alam,  Tokoh Adat, Tokoh Sejarah, Tokoh Pemuda, Petani dan Akademisi yang ditetapkan secara purposive dengan menetapkan sampel wilayah.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi,  wawancara,  Focus  Group Discussion  (FGD)  dan  studi  dokumentasi.  Tahapan  analisis  data  dilakukan,  sebelum dilapangan,  selama  dilapangan,  dan  selesai  dilapangan  melalui  domain  analysis  dan taxsonomi analysis. Hasil penelitian menunjukan bahwa, tersebarnya tranformasi nilai – nilai budaya  sarapataanguna  dimasyarakat  dilakukan  oleh  elit  politk  melalui  jaringan  linkaran yang ada di lembaga formal dan non formal serta jaringan keluarga melalui komunikasi antar persona, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa.
Kata  kunci :  jaringan,  komunikasi,  tranformasi,  nilai  budaya, sarapataanguna ,  Kesultanan Buton.

## ABSTRACT
This  research  aimed  to  analyze  communication  network  conducted  by  political  elite  in  the revitalization of Kasultanan Buton’s sarapaatanguna cultural values in agrarian community in  Buton  Regency.  This  study  was  a  descriptive  qualitative  research.  The  informant  of research  consisted  of  Regent,  members  of  Legislative  Assembly,  Agricultural  Extension Officer, Chairperson of Tourism Office, Chairperson of Culture and Natural Pledge Section, customary  figure,  historical  figure,  youth  figure,  farmer,  and  academician,  selected purposively  by  determining  regional  sample.  Data  collection  was  conducted  using observation,  interview,  Focus  Group  Discussion  (FGD),  and  documentation  study.  Data analysis  stage  was  conducted  before,  during,  and  after  fieldwork  through  domain  and taxonomic  analyses.  The  result  of  research  showed  that  the  distribution of  sarapataanguna
cultural value transformation within society was carried out by political elite through cycle network  existing  in  formal  and  non-formal  institutions  and  family  network  through interpersonal communication, group communication, and mass communication.
Keywords :  network,  communication,  transformation,  cultural  value,  sarapataanguna, Kesultanan Buton

## PENDAHULUAN
Kepemimpinan  elit  politik  de- wasa  ini  selalu  mengalami  pergeseran sesuai  dengan  irama  dan  perkembangan sistem  politik  suatu  bangsa.  Dalam  per- spektif  kepemimpinan  elit  di  Indonesia sangat  ditentukan  pergantian  periodesasi sistem  ketatanegaraan  yang  berlaku. Negara  federal  dengan  sistem  par- lementar,  negara  republik  dengan  sistem presedensil  merupakan  proses  perjalanan sejarah  sistem  politik  yang  berlaku  saat itu.  Permasalahan-permasalahan  terus terjadi   dengan segala konsekuensi sam- pai pada titik puncak jatuhnya rezim orde baru.  Tahun  1998  Indonesia  memasuki babak  baru  dalam  sejarah  sistem  politik melalui  sistem  demokrasi  langsung. Namun sampai saat ini, negara Indonesia sedang  mengalami  krisis  multi  dimensi seperti di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya  dan  kepemimpinan.  Akhir  akhir ini  keper-cayaan  masyarakat  terhadap sebagian besar pemimpin mulai menurun. Banyak-nya  kasus-kasus  korupsi  yang menimpa  pejabat  negara  baik  di  pusat maupun didaerah mengindikasikan bahwa  pemimpin  kita  telah  terdegrasi moral  dalam  menjalankan  roda  peme- rintahan.    Masyarakat  kehilangan  figur pemimpin  yang  ideal  yang  menjadi teladan  dalam  menyelenggarakan  kepe- mimpinan  pemerintahan,  baik  di  bidang politik,  pemerintahan,  ekonomi,  sosial budaya,  dan  agama.  Berbagai  kasus  ko- rupsi, kolusi, dan nepotisme serta penya- lahgunaan  kekuasaan  yang  telah  merun- tuhkan  figur  pemimpin  teladan  di  lem- baga  negara,  baik  eksekutif,  legislatif, dan yudikatif.
Pergesekan  kepentingan-kepen- tingan elit  dan penguasa  untuk mempe- rebutkan    pengaruh  dimasyarakat    telah menimbulkan  pengkotak-kotakan    wi- layah-wilayah  basis  setiap  elit.  Strategi komunikasi  elit  politik    dengan  meng- gunakan  simbol-simbol  tertentu  dira- sakan  sangat    efektif  untuk mendapatkan dukungan  massa  dengan  pendekatan kultur  budaya,  regional proximity ,  ke- samaan etnis  hingga terbentuk  kekuatan akan  perubahan  elit  politik    putra  daerah dan  bukan  putra  daerah  dengan  penon- jolan  identitas  diri.  Semanagat  otonomi daerah telah disalahtafsirkan oleh sebahagian  elit untuk mendapatkan kue- kue  kekuasaan    yang  berdampak    pere- butan kekuasaan.
Otonomi daerah  yang telah men- dapatkan  ruang  yang seluas-luasnya  un- tuk  menata  daerah    tanpa  campur  tangan pemerintah  pusat,  dimaksudkan    agar para    elit/  pemimpin    daerah  secara  oto- nom  mengelolah dan mempercepat pem- bangunan  di  daerah,  yang  tidak  menutup kemungkinan  akan  lahirnya  daerah- daerah  otonom  baru.  Akan  tetapi  sangat ironi    ditengah  arus  globalisasi  dan  mo- dernisasi  saat  ini    yang  seharusnya  pe- merintah  daerah  mengikuti  irama    per- kembangan  dunia  global  sebagai  kon- sequensi  masuknya  era    informasi  dan teknologi zaman Industri 4.0. Tetapi fakta dilapangan  masyarakat  masih  saja  ter- marginal  dari  sudut  pembangunan  tanpa terkecuali  masyarakat  agraris  di  Kabu- paten Buton
Elit  politik  dalam  konteks  usaha memperoleh  kekuasaan,  tiba-tiba  merasa tidak  memiliki  jarak  dengan  masyarakat agraris,  terutama  kelompok  kelompok
masyarakat agraris  bahkan warga miskin sekalipun.  Para  elit  politk  dengan  serta merta  berpihak  kepada    mereka    agar tidak  termarginalkan  oleh  struktur  sosial, ekonomi  dan  politik.  Dengan  mengguna- kan  simbol  simbol  budaya    yang  ada  di- masyarakat  tertentu  merupakan  strategi jitu    untuk  mendapatkan  lumbung  suara atau  dukungan  kekuasaan  dari  kaum petani  dan keluarganya  dengan ideologi politik  untuk pembentukan identitas diri, bahwa  saya  adalah  bagian  dari  kalian. Rupa-rupanya  isu-isu  semacam  ini  me- rupakan  langkah  maju  bagi  para  elit untuk  membongkar  pertahanan  mas- yarakat    tentang  suatu  nilai    yang  telah mereka pegang  sebagai wujud solidaritas masyarakat  pedesaan yang sangat  kental dengan  suasana    keke-rabatan    (Koen- tjaraningrat,1985).  Masyarakat  dikon- truksikan  sebagai  suatu  kekuatan  politik untuk  mendukung  elit    tertentu  dengan memunculkan    nilai-nilai  etnisitas    da- lam  suatu  ivent    atau  perhelatan    pesta demokrasi    baik  dalam  pilpres,  pilgub, pilkada,  pilcaleg  ataupun  pilkades  se- bagai  mesin  politik  untuk  memenagkan suatu pertarungan.
Dengan  melihat  fenomena  politik budaya  dalam  komunikasi  politik    yang berkembang  saat  ini,  maka  menjadi menarik untuk  dikaji  dan diteliti  tentang kepemimpinan  elit  politik      dalam  trans- formasi  nilai-nilai  kesultanan  Buton  oleh masyarakat  di Kabupaten Buton.
Keinginan  elit  politik    untuk mentransformasi kembali nilai-nilai masa lalu  dalam  budaya  kesultanan  Buton didasari  suatu  pemikiran    telah  terjadi degradasi  nilai-nilai  budaya  didalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara sehingga  niat  untuk  menstranformasi nilai-nilai  budaya  Buton  yang  menjadi pangutan dalam negara kesultanan Buton dimasa yang silam.
Aktualisasi  perilaku  elit    yang beroreantasi    pada  kebudayaan    untuk mengimplementasikan    nilai-nilai  ke-
arifan  lokal (local  wisdom) sangat  diper- lukan  untuk  mengatasi  krisis  moral  yang menimpa  negeri  ini,  khususnya  di Kabupaten Buton. Untuk mengefektifkan nilai-nilai  budaya  lokal  agar  tetap  eksis didalam  masyarakat,  maka  pola-pola komunikasi  didalam  masyarakat  se- yogianya  tetap  terpelihara  dengan  baik. Peran  komunikasi  didalam  keluarga untuk  menanamkan  nilai  budaya  dan agama  tetap  harus  terbina  agar  inter- nasilisasi  budaya  melekat  pada  diri seorang anak.
Demikian  pula  komunikasi  po- litik yang ada dalam sistem birokrasi dan pemerintahan di Kabupaten Buton  beru- pa  program-program  dan  regulasi  harus bersentuhan  dengan  pembangunan  yang dibutuhkan  masyarakat.  Sejalan  dengan pemikiran  Bagea  (2016)  yang  melihat implementasi  nilai-nilai  budaya  kesul- tanan  Buton    masih  sangat  kuat  untuk diteladani  di  Kota  Baubau.  Budaya  malu melalui  ungkapan pomae-maeka ,  artinya malu melakukan hal yang tercela  seperti KKN,  budaya  saling  memelihara melalui ungkapan popia-piara budaya saling me- nyayangi melaui ungkapan pomaa - maasiaka dan budaya saling menghargai melalui  ungkapan poangka-angkataka, sehingga  tercipta  suasana  harmonis, aman, tentram dan damai.
Meskipun status kesultanan Buton telah  berakhir  bersamaan  dengan  ber- alihnya  status  dan  sistem  pemerintahan dan  terakhir  beralih  ke  dalam  sistem pemerintahan  negara  kesatuan  republik Indonesia, namun nilai-nilai budaya sara- patanguna tersebut  masih  tetap  hidup dalam  masyarakat  dan  tetap  menjadi pedoman  dan  panduan  kehidupan  ber- masyarakat,  bernegara,  berpemerintahan, dan berketuhanan.
Thamrin  (2015)  mendefinisikan Sarapataanguna  berasal  d ari  bahasa Wolio  Buton  terdiri  dari  tiga  kata  yaitu sara berarti  norma,  nilai,  aturan,  hukum, atau  dapat  juga  berarti  pemerintah  yang
memperoleh mandat dari rakyatnya untuk menjalankan  aturan,  menegakkan  hukum dan  undang-undang. Pata berarti  empat, angu artinya  buah,  macam,  jenis,  unsur, satuan  dan  sebagainya,  serta  akhiran na sebagai  kata  petunjuk. Patanguna berarti yang  empat  buah,  macam,  unsur.  Jadi sarapatanguna dapat  diartikan  norma, aturan  yang  empat  (unsur,  buah,  macam, jenis,  dan  lain-lain).  Norma,  nilai  yang empat  yang  harus  dipatuhi,  dipedomani, oleh seluruh masyarakat dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, bernegara, dan berketuhanan.
Dalam kaitan dengan hal tersebut,
sarapatanguna terdiri  dari  dua  bagian yaitu sarapa-tanguna bagian  pertama yang  mengusung  filsafat  “ binci-binciki- kuli ”  yang  mengandung  prinsip-prinsip persamaan,  kesetaraan  dan  keadilan. Prinsip  ini  kemudian  melebur  ke  dalam empat nilai dasar yang lainnya  yaitu: po- mae-maayaka , po-maa-maa-siaka , po- pia-pira  po-angka-ang-kataka dengan nilai binciki-binciki-kuli. Sedangkan sarapataanguna bagian  kedua  meliputi  : yinda-yindamo  arataa  soma-namo  karo, yinda-yindamo  karo  soma-namo  lipu, yinda-yindamo  lipu  soma-namo  sara, yinda-yindamo  sara  soma-namo  agama, yang  mengusung  filsafat  “ poromu  yinda saangu,  pogaa  yinda  koolota” (Undang– Undang  Martabat  Tujuh  Kesultanan Buton ) Jaringan  kekuatan  elit  politik    di zaman  kesultanan  sangat  nampak  di- mana  jabatan  Sultan, Sapati , Kenepulu ,
Kapitan Laut dan Bobato diwilayah kadie dijabat  oleh  elit  politik bangsawan  (kao- mu) sedangkan  72  menteri  yang  ada  di Kadie dan sembilan menteri yang disebut siolimbona dijabat  oleh  golongan  elit politik non  bangsawan  (walaka) (Sya- hartijan,  2012).  Pembagian  ini  sudah  di- atur  dalam  undang-undang  kesultanan Buton  sejak  zaman  kesultanan  dimasa sultan ke empat La Elangi  di abad ke 17 (1597-1631  M)  yang  bergelar  sultan
Dayanu  Iksannuddin  melalui  Undang- Undang Martabat  Tujuh kesultanan  Bu- ton.
Kekuatan  elit  politik    saat  itu  di- bentuk  melalui  tiga  sayap  yang  disebut Kamboruboru  Talupalenna .  Sayap  per- tama  dari    keturunan  Sultan  Dayanu Iksannuddin  yakni Tanailandu .  Sayap kedua  dari  keturunan Sapati La  Singgah yakni Tapi-Tapi .  Sayap  ketiga  dari keturunan Kenepulu La Bula yakni Kum- beweha .  Dari  sinilah  lahirnya  kekuatan elit  politik bangsawan  (La  Ode) sampai berakhir masa kesultanan pada Sultan Ke 38  La  Ode  Falihi  pada  tahun  1960. Walaupun  kekuatan  elit  politik    saat  itu melalui tiga sayap tersebut diatas, namun dalam  pemilihan  kepala  negara  (Sultan) tidak secara otoriter diterapkan, tetapi pe- laksanaanya  melalui  mekanisme  de- mokrasi  pemilihan,  yang  jauh  berbeda seperti di wilayah kesultanan di nusantara yaitu  melalui  warisan  sehingga  ketika masa  jabatan  Sultan  berakhir  maka  akan diteruskan oleh anak dan keturunanya.
Kepemimpinan Sultan sebagai elit politik  di  pilih  oleh    melalui  dewan Siolimbona dengan  mengajukan  nama nama  calon  sultan  yang  ada  di  pusat kesultanan dan yang berada di Kadie dan Barata. Setelah  pengusulan  maka dewan siolimbona melakukan musyawarah dengan Bon-tooegena atau  menteri  besar untuk  menetapkan  calon  calon  Sultan yang  diserahkan  kepada bisa atau  dukun kerajaan  untuk  dilakukan  penetapan melalui  suatu  mekanisme  adat  yang disebut afalia atau  undian  dengan  meng- gunakan  Al-quran  untuk  men-dapatkan petujuk  dari  Allah  SWT  ,  sehingga siapapun  Sultan  yang  terpilih  bahwa dialah  yang  mendapat  restu  dari  Allah yang Maha Kuasa.
Sistem  budaya  politik  Buton memiliki  aturan-aturan  normatif  yang diatur  dalam  undang-undang    Martabat Tujuh kesultanan yang telah diatur dalam buku  Istiadatul  Majmuua  sebagai  sistem
adat-istiadat  di  kesultanan  Buton.  Secara normatif maupun secara pragmatik sistem kesultanan Buton terbangun oleh struktur yang  sudah  terpola  dalam  sistem  aturan ( syarana )  sebagai  suatu  bentuk  sistem politik  beserta  stuktur  kekeuasaanya. Bertolak  dari  sistem  stratifikasi    masya- rakat  di  Kesultanan  Buton  yang  terdiri atas  empat  golongan  masyarakat  yakni golongan  kaomu  (bangsawan)  yang berhak menjadi sultan,  golongan walaka (bangsawan  yang  berhak  menjadi  dewan syara)  tinggal  di  kampung  Melai,  Balu- wu,  dan  Kabumbu,  golongan  papara (golongan  masyarakat  umum)  tinggal  di- seluruh  pelosok  kesultanan  Buton.  Ke- lompok  terbawa  adalah  golongan  batua (budak)  juga  tinggal  diseluruh  pelosok negeri Buton.
Kekuatan  elit  politik    lokal    saat ini  sudah  mengalami  pergeseran  seiring dengan  semangat  reformasi  dan  otonomi daerah. Perbenturan nilai, mengakibatkan elit  politik  lokal    tidak lagi  mendapatkan tempat istimewa dalam mekanisme lahir- nya  pemimpin  dibekas  daerah  kesul- tanan,  tetapi  melalui  persaingan  dengan elit-elit politik moderen yang mempunyai rasionalisme  yang  tinggi  melalui  status pendidikan,  status  ekonomi  maupun tingkat  kepopuleran.  Sehingga  kalau  kita melihat  fakta-fakta  empiris  seperti  di Baubau  dan  kabupaten  Buton  pemimpin- pemimpin  yang  muncul  saat  ini  adalah elit-elit politik moderen .
Dari fenomena-fenomena ter- sebut  diatas  sejalan  dengan  pemikiran Suzan  Keller  (1995:  28)    dalam  melihat pergerakaan  elit-elit  politik  di  tingkat lokal,  bahwa  masyarakat  akan  diper- hadapkan    lahirnya  elit-elit  baru  untuk menandingi  elit-elit  tradisional  baik  itu elit  karena  disebabkan  tingkat  pen- didikan,  kecerdasan,    ekonomi,  ataupun elit  dengan  tingkat  kepopuleran  didalam masyarakat.
Menjadi  sangat  ironi  ditengah melemahnya kekuatan elit lokal  sekarang
ini  diwilayah  bekas  kesultanan  Buton dimunculkan  kembali  suatu  lembaga kesultanan dengan ditetapkanya Sultan ke 39  dan  Sultan  yang  ke-40  yang  ingin mewariskan  kembali  kelembagaan  ke- sultanan  Buton.  Strategi  komunikasi  po- litik  yang  dibangun  oleh  elit  lokal  telah membongkar  pertahanan  elit  penguasa yakni,  dengan  diperbolehkanya  lembaga kesultanan  berdiri.  Hal  ini  merupakan salah  satu  strategi  untuk  menghidupkan kembali lembaga kesultanan Buton khususnya  yang  berhubungan  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Pertanyaan yang  muncul  apakah  lembaga  ini  ter- bentuk berdasarkan mekanisme sara atau dewan  adat  seperti  zaman  kesultanan dulu  atau  mengalami  perubahan  pola- pola rekruitmen pemimpin.
Komunikasi  politik  di  zaman kesultanan  di  tandai  dengan  simbol- sombol  budaya  dan  religi.  Hal  tersebut nampak  ketika  suatu  aturan  atau  hal  -hal yang  menyangkut  kepentingan  umum selalu  di  bicarakan  di  baruga,  dimana baruga tersebut selalu berdekatan dengan masjid.  Ini  menandakan  bahwa  ketika suatu  pembahasan  mengalami deadlock maka  para  peserta  rapat  menuju  ke masjid  untuk  melaksanakan  shalat  dan meminta  petunjuk  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa, agar  pembahasan  dalam  rapat berjalan  dengan  lancar  dan  mendapatkan berkah dari Allah SWT.
Dalam  proses  rekruitmen  pe- mimpin,  adalah  menonjolkan  kopetensi spiritual yang berbasis tasawuf, kemudian dilanjutkan  dengan  kompotensi  sosial yang  berbasis  pada  jiwa  persatuan. Kopotensi  ini  tampak  dalam  falsafah hidup  kesultanan  “ pobinci-binciki  kuli “ Semua  manusia  mempunyai  perasaan yang sama, harga diri yang sama dan hak asasi  yang  sama.  Kemudian  konsep  ini dijabarkan dalam makna: Pertama, pomae-maeka (saling  menghargai  antara sesama  anggota  masyarakat)  hal  ini berarti  bahwa  seluruh  anggota  masya-
rakat  harus  saling  takut  satu  dengan lainya. Yang muda takut kepada yang tua dan  yang  kuat  takut,  takut  pula  sama yang  lemah.  Rasa  takut  yang  bersifat timbal balik ini menunjukan bahwa setiap orang diakui hak-hak asasinya, harga diri, kehormatan,  perasaan,  harta  benda  dan keluarga  dan  lain-lain  yang  wajib  dipe- lihara,  dipertahankan  dan  dilindungi  se- hingga tercipta suasana aman dan damai. Untuk  itu  setiap  anggota  masyarakat wajib merasa takut untuk berbuat sesuatu yang merugikan orang lain.
Kedua, pomaa-maasiaka (saling menyayangi  antar  sesama  anggota  ma- syarakat). Artinya antara sesama anggota masyarakat  harus  saling  sayang  menya- yangi  secara  timbal  balik.  Orang  tua harus  menyayangi  yang  muda  dan  yang muda  harus  pula  menyayangi  yang  tua, demikian  pula  yang  terjadi  antara  yang kaya  dan  yang  miskin,  antara  yang  kuat dan  yang  lemah.  Dengan  demikian  akan tercipta  perilaku  tolong  menolong  dan gotong  royong  dalam  hidup  mereka;  (3) popia-piara (saling  memelihara  antar  se- sama anggota masyarakat). Hal ini berarti bahwa  antara  anggota  masyarakat  berke- wajiban  saling  memelihara,  saling  me- lindungi  baik  moril  maupun  materil  ter- masuk  kedudukan  seseorang  dalam masyarakat.
Ketiga, poangka-angkataka (sa- ling  mengangkat  derajat  antara  sesama anggota  masyarakat).  Hal  ini  bermakna bahwa  setiap  anggota  masyarakat  yang telah  memberikan  dharma  baktinya  bagi masyarakat  umum  atau  suka  men- dermakan  harta  kekayaanya  bagi  kepen- tingan  umum,  wajiblah  diberikan  peng- hargaan yang sesuai dengan dharma bak- tinya tersebut.
Dengan  adanya  falsafah  tersebut maka dikemaslah dalam bahasa menggugah  jiwa  dan  semangat  untuk berjuang  dan  berkorban  sebagai  berikut: (1) bolimo  arata  somanamo  karo (janganlah  harta  yang  penting  diri);  (2)
bolimo  karo  somanamo  lipu (janganlah diri,  yang  penting  negeri);  (3) bolimo
Lipu  somamanamo sara (janganlah negeri  yang  penting  pemerintah);  (4) bolimo  sara  somanamo  agama (jangan- lah pemerintah yang penting agama).
Hal ini mengandung makna sebagai  berikut: Bolimo  arataa som- anamo karo maksudnya  mendahulukan kepentingan  diri  dari  pada  harta.  Semua harta baik pemilikan perorangan, kelompok  maupun  milik  negara    wajib dijaga.  Namun  demikian  harta  tersebut dapat  saja  dikorbankan  demi  untuk  me- lindungi  hal  yang  lebih  penting,  yaitu karo atau  diri  manusia,  baik  sebagai perorangan  maupun  kelompok.  Contoh pada  saat  pembangunan  benteng  keraton rakyat  diminta  mengorbankan  hartanya untuk  keperluan  pembangunan  benteng ter-sebut.
Bolimo  Karo  Somanamo  Lipu , berarti  bahwa  setiap  orang  siap  untuk mengorbankan  dirinya  demi  untuk  mem- pertahankan  Negara.  Di  sini  berarti  pula kepentingan  Negara  diatas  kepentingan pribadi.  Setiap  orang  wajib  mendahu- lukan  kepentingan  Negara  diatas  kepen- tingan  pribadinya.  Contohnya  setiap orang  harus  berperang  bila  musuh  telah mengancam Negara.
Bolimo  lipu  somanamo  sara, Maksudnya bila musuh terlalu kuat, dapat saja  bala  tentara  mundur  dan  wilayah- wilayah  kesultanan  dikuasai  musuh, tetapi  yang  terpenting    pemerintah  harus tetap  ada  dan  dipertahankan,  karena dengan tetap adanya pemerintahan berarti kemungkinan  untuk  menyusun  kekuatan dan menyerang kembali lawan agar dapat memperoleh  kemenangan,  masih  tetap ada peluangnya.
Bolimo  sara  somanamo  agama , maksudnya kalau pemerintahan tidak bisa lagi dipertahankan, bolehlah dikorbankan yang  penting  keyakinan  kita  pada  agama dalam  hal ini agama islam haruslah tetap sampai akhir hayat.
Transformasi    nilai-nilai  budaya sarapatanguna di  Kabupaten  Buton adalah merujuk pada figur kepemimpinan yang  lakonkan  oleh  elit  di  zaman  kesul- tanan mulai dari Sultan, Sapati , Kenepulu dan  pejabat-pejabat  kesultanan  lainya sampai  pada  tingkat Kadie dan Barata , sehingga dengan demikian para elit dapat mencontoi  nilai-nilai  kepemimpinan  ma- sa  lalu  sehinggga  terjadi  kehidupan  yang lebih  harmonis  antara  rakyat  dengan pemimpinya.  Hal  tersebut  juga  disam- paikan  oleh  Ali  Mazi  pada  tanggal tanggal  22  Juli    219  di  Kendari  dalam acara seminar nasional, bahwa pemimpin saat  ini  perlu  mencontohi  para  pahlawan terdahulu  mereka  rela  mengorbankan jiwa  ,raga  dan  harta  mereka  demi kemaslahatan orang yang lebih banyak.
Kesultanan  Buton  sebagai  suatu negara  yang  pernah  mencapai  puncak kejayaan  dan  keemasaan  di  abad  ke  17 dengan  menerapakan  undang–undang hukum islam secara murni dan konsekuen melalui  konsep Martabat  Tujuh. Periode kepemimpinan  tersebut  dapat  bertahan kurang lebih empat abad lamanya dengan 38 periodesasi kepemimpinan kesultanan. Fenomena  yang  terjadi  nilai-nilai budaya sarapatanguna menjadi  tergerus arus globalisasi dan terabaikan di masya- rakat.  Hal  senada  juga  disampaikan  oleh La  Ode  Izat  Man  Arfa  Sultan  Buton  ke 40  dalam  suatu  wawancara  di  Kendari tanggal 22 Juli 2019, bahwa dengan nilai kekinian  generasi  kita  mulai  melupakan nilai nilai luhur sarapataanguna. Orang – orang  Buton  mulai  memikirkan  kehi- dupannya  diri  sendiri  dengan  tidak  mau lagi  memperhatikan  kehidupan  orang banyak  atau  dikenal  dengan  istilah sumbe-sumbere (mementingkan  diri  sen- diri ). Padahal nilai-nilai sarapa-taanguna khususnya  pada  nilai poma-maasiaka saling  menyayangi  antar  sesama  sangat baik  untuk  diterapakan  dalam  era  glo- balisasi  ini.  Disinilah  diperlukan  peranan kepemimpinan    yang  berorientasi  pada
nilai-nilai  budaya  lokal  guna  mendorong peran  serta  seluruh  lapisan  masyarakat dalam  mewujudkan  percepatan  pem- bangunan  daerah  di  Kabupaten  Buton, sehingga  penelitian  ini  sangat  penting dilakukan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui jaringan  komunikasi  kepe- mimpinan elit politik  dalam transformasi nilai-nilai  budaya  s arapa-tanguna di masyarakat agraris kabupaten Buton.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  jenis penelitian  deskriptif  kulitatif.  Penelitian diskriptif  kualitatif  adalah  suatu  bentuk penelitian  yang  ditujukan  untuk  mende- skripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik  fenomena  alamiah  maupun  feno- mena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa  bentuk,  aktivitas,  karakteristik, perubahan,  hubungan,  kesamaan,  dan perbedaan  antara  fenomena  yang  satu dengan  fenomena  lainnya  (Sukmadinata, 2006:72).
Penelitian  deskriptif  Arikunto: (2005),  adalah  membuat  penjelasan  se- cara  sistematis,  faktual,  dan  akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu fenomena  yang  berusaha  mendeskrip- sikan  dan  menginterpretasikan  sesuatu, kondisi, pendapat yang berkembang, efek yang  terjadi.  Fenomena  disajikan  secara apa adanya. Hasil penelitiannya diuraikan secara  jelas  dan  gamblang  tanpa  mani- pulasi. Oleh karena itu penelitian ini tidak adanya  suatu  hipotesis  tetapi  adalah pertanyaan  penelitian.    Metode  kualitatif menekankan  pada  pengumpulan  data dengan  melakukan  observasi  dan  wa- wancara  mendalam  pada  informan.  Me- tode kualitatif digunakan untuk mengkaji bentuk  dan  jaringan  serta  model  komu- nikasi  dalam  transformasi  nilai-nilai budaya  kesultanan  Buton Sarapata- anguna di  masyarakat  agraris  kabupaten Buton.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di kabupaten  Buton  provinsi  Sulawesi Tenggara.  Pemilihan  lokasi  dilakukan secara  porposif  dengan  alasan  bahwa kepemimpinan  elit  politik  khususnya  ke- pemimpinan elit non formal di kabupaten Buton  masih  dijumpai  dan  tetap  terpe- lihara  dalam  transformasi  nilai-nilai  bu- daya sarapatanguna terhadap  pem- bangunan  di  Kabupaten  Buton  Provinsi Sulawesi Tenggara.
Penelitian  ini  mengkaji  tentang kepemimpinan  elit  politik  dalam  tran- formasi  nilai-nilai  budaya  kesultanan Buton sarapataanguna di  masyarakat agraris, maka yang menjadi subjek pene- litian  ini  adalah  elit  politik  dan  khalayak yang  terlibat  dalam  proses  penyampaian pesan  nilai-nilai  budaya sarapataanguna di  Kabupaten  Buton.  Komunikator  yang dimaksud  adalah  pihak-pihak  yang  ber- kontribusi  secara  efektif  dalam  penyam- paian  pesan-pesan  tentang  tranformasi nilai-nilai budaya sarapataanguna di ma- syarakat agraris.
Subyek  merupakan  keseluruhan objek  atau  fenomena  yang    dilakukan atau  dikerjakan  pada  suatu  penelitian.. Dalam kaitan  dengan hal itu, maka yang menjadi subyek dalam penelitian ini  ter- diri  dari  pejabat  eksekutif  yakni  Bupati, Kepala SKPD,  dan Lurah (Kepala Desa). Legislatif,yakni DPRD elit partai, (Ketua Partai Politik) tokoh masyarakat ( Parabe- la  dan  Bonto )  yang  ada  di  7  kecamatan kabupaten  Buton,  kecamatan  Lasalimu, Lasalimu  Selatan,  Siontapina,  Pasar Wajo,  Wabula, Wolowa, Kapuntori.
Agar  mencerminkan  bahwa  pe- nelitian ini  lingkupnya kabupaten Buton maka  teknik  penentuan    besarnya  infor- man  menggunakan sebaran  wilayah  se- hingga    masing-masing  kecamatan    ada yang menjadi informan  sebagai represen- tatif  masyarakat kabupaten Buton secara keseluruhan.  Meskipun  demikian    dalam penentuan  besarnya    informan    yang  pa- ling  penting  adalah    informan    yang  me-
mahami  benar    apa  yang  menjadi  tujuan penelitian.  Karenanya    dalam  menentu- kan    besarnya  informan  dari  setiap  keca- matan jumlahnya tidak sama karena sang- at  ditentukan    intensitas  pergerakan  para elit.
Teknik penentuan informan dalam penelitian  ini  adalah  menggunakan  tek- nik purposive  sampling berdasarkan kriteria  dan  pertimbangan  tertentu.  Pada penelitian ini, tidak layaknya  sama pene- litian  ilmu  sosial  lainya,  karena  jika  di- kaitkan  dengan  permasalahan    dalam  ka- jian, maka  dengan sendirinya  hanya da- pat    menggunakan  model snowball .  Mo- del snowball (model  bola  salju)  dimak- sudkan dalam penentuan informan  pene- liti  tidak  mengetahui  secara  keseluruhan dari  informan  yang  ditetapkan.  Peneliti hanya  mengetahui    satu  atau  dua  orang saja  dari  informan    dari  masing  masing wilayah,  yang  selanjutnya  dari  hasil  wa- wancara  dengan  informan  diketahui, peneliti menanyakan  siapa lagi diluar dia (informan yang telah diwawancarai) yang memahami banyak  atau yang bisa mem- berikan    keterangan  dengan  substansi penelitian  yang    diharapkan.  Jadi  pada prinsipnya    model    snowball  adalah  ber- sumber dari  informan  yang  sedikit atau kecil  dan menggelinding yang kemudian ber-kembang  semakin lama semakin ba- nyak    atau  besar,  demikian  pula  pertan- yaanya   mulai dari pertanyaan kecil / se- dikit    yang  kemudian    semakin  ber- kembang.  Selain  itu  juga  dalam  pene- litian    yang  bersifat  snowball,  bahwa yang  menjadi    informan  berdasarkan pengamatan  atau  observasi    yang  dila- kukan  adalah    mereka  yang  mengetahui dan  dapat  memberikan  jawaban    yang akurat    pada  saat  dilakukan  wawancara terkait  dengan pergerakan para elit  dise- tiap  wilayah  karena  sifatnya  wawancara mendalam ( deept interview ).
Data  dalam  penelitian  ini  terdiri dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Pe- ngumpulan data primer dilakukan dengan
mengajukan  beberapa  pertanyaan  kepada informan  melalui guidance  interview , wawancara  mendalam,  dan  observasi langsung,  sedangkan  data  sekunder dikumpulkan  melalui  analisis  nilai-nilai budaya sarapatanguna , berupa dokumen, naskah.  buku,  jurnal  dan  publikasi  dari lembaga terkait.
Jenis  data  dalam  penelitian  ini terdiri  dari  data  kuantitatif  dan  data kualitatif.  Data  kuantitatif    adalah  data berupa  angka-angka  atau  jumlah  pada objek  penelitian  tertentu.  Data  kualitatif adalah  data    yang    mendekripsikan    dan menganalisis gejala-gejala sosial, budaya, dan  politik    berdasarkan  hasil  penelitian yang  telah  dilakukan.  Kaitanya  dengan penelitian  ini,  meskipun    tetap  meng- gunakan  data  kuantitatif  tetapi  tujuanya adalah  hanya  untuk  melengkapi  dan menguatkan  data  kualitatif  yang  di- peroleh  dalam  penelitian  melalui  wa- wancara  mendalam  (deep  interview)  dan observasi  yang  dilakukan.  Sedangkan data    kualitatif  dalam  penelitian  ini adalah  yang  bersumber    dari  data  primer yaitu hasil-hasil wawancara yang dianalisis  secara mendalam  dengan me- nggunakan    peralatan  pedoman  wawan- cara,  hasil-hasil  pengamatan,  doku- mentasi  dan  terutama    data  hasil  FGD  ( focus Group Discussion )  yang diperoleh dilapangan.  Penelitian ini  menggunakan FGD  bertujuan    untuk  menjaring    se- banyak  mungkin    informasi    dari  masya- rakat terkait  dengan substansi penelitian.
Pengumpulan data dalam penulisan  disertasi  ini,  bersumber  dari data  primer    dengan  menggunakan    tek- nik    wawancara  mendalam  (deep  inter- view)  observasi,  focus  group  discussion dan dokumentasi. Wawancara  mendalam terutama  dilakukan pada informan  kunci dan informan pokok. Untuk mendapatkan data  yang  diperlukan    dalam  penelitian ini  peneliti  menggunakan    teknik  pe- ngumpulan  data  threeangulation, meng- gabungkan  beberapa  konsep    dan  cara
agar  diperoleh  data    yang  obyektif.  Tek- nik    pengumpulan  data    tersebut    antara lain: observasi, wawancara, doku- mentasi,  focus  group  disscussion.  Untuk mengumpulkan  data    nilai-nilai  budaya sarapatanguna ,  dan  kepemimpinan  elit poltik  terhadap  transformasi  nilai-nilai budaya  sarapataanguna  di  Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.
Untuk  memperkuat  data  primer penulisan desertasi ini juga menggunakan data  pendukung  yang  bersumber    dari hasil  penelitian  berupa  buku,  jurnal, karya  ilmiah,  naskah  atau  dokumen    se- bagai data sekunder.
Pengumpulan    data  primer.  Pe- neliti  menggunakan  instrument    berupa buku  catatan  lapangan,  panduan  wawan- cara  ( interview  guide )  sebagai  pedoman peneliti  yang  secara    khusus  diajukan kepada  informan  kunci  dan  informan pokok  yang  ditetapkan.  Selain  itu  juga panduan  wawancara  sebagai  pedoman peneliti  yang diajukan kepada  informan pokok    yang  ditetapkan    berdasakan  mo- del snowball. Sebagai sarana pen-dukung dalam    penggalian  informasi  terkait  data yang  dibutuhkan,  peneliti  memanfaatkan tape  recorder    dan  kamera  (MP6)  demi terdokumentasinya  data  untuk  kebutuhan perumusan  hasil    penelitian,  Selain  data pimer,  peneliti  juga  membutuhkan  data sekunder  sebagai data pendukung dalam penelitian  ini,  yang  diperoleh    melalui media  massa,  hasil-hasil  penelitian, dokumen,  dokumnetasi  dari  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Buton    dan  sumber lain yang relevan  dengan topik penelitian ini.
Teknik  analisis  data  dalam penelitian  ini  adalah  teknik  analisis  data deskriptif, melalui tahapan teknik analisis interaktif Miles & Huberman yang terdiri dari  tiga  alur  kegiatan  yang  terjadi bersamaan,  yaitu  reduksi  data,  penyajian data  dan  penarikan  kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992:19-21).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Jaringan    Komunikasi    Elit  Politik dalam  Melaksanakan  Transformasi Nilai-Nilai  Budaya Sarapataanguna dalam Masyarakat Agraris Kabupaten
Buton
Elit  politik    di  kabupaten  Buton dalam menyampaikan pesan pesan pembangunan  dalam  transformasi  nilai  - nilai  budaya sarapataanguna melalui beberapa jaringan.

## Jaringan Lembaga Formal
Elit  mentransformasi  pesan-pesan melalui perangkat birokrasi. Bupati, lurah atau  kepala  desa  dalam  menyampaikan pesan-pesan tentang program pem- bangunan  melalui Multi-Step  Commu- nication kepada masyarakat.
Jaringan Lembaga non Formal.
Elit  menstranformasi  pesan-pesan pembangunan melalui perangkat lembaga adat kabupaten Buton khususnya di tujuh kecamatan  melalui  tradisi  pesta  panen atau  pesta  adat.  Pesta  adat/pesta  panen merupakan tradisi masyarakat Buton dari zaman  kesultanan  sampai  saat  ini  masih berlangsung. Komunikasi bathiniah deng- an  sang  Pencipta,  dimana  sang  Pencipta telah  menganugrahkan  suatu  musim tanam  masyarakat.  Seluruh  lapisan  ma- syarakat  mengungkapkan  rasa  syukur dengan  membawa  sesajian  di  baruga  / g- alamp a  atau  balai  pertemuan,  yang didahului upacara ritual seorang parabela sebagaimana  yang  terjadi  di  baruga Awainulu,  dimana  para  elit  politik  turut hadir. Disini bupati sebagai elit menyampaikan  pesan-pesan  pembangun- an,  sekaligus  pesan-pesan  politik  untuk senantiasa  mendukung  program  pem- bangunan  dari  Pemda  Tk  II  kabupaten Buton.
Dalam  sejarah  Kesultanan  Buton seorang  pemimpin  politik  tidak  hanya mempunyai kompetensi jasmaniah menguasai  ilmu  pengetahuan,  ketram-
pilan  dan  pengalaman  dan  sistem  ke- masyarakatan, tetapi
merekaharus menguasai  kompetensi  spiritual  melalui pendekatan tasawuf, seperti para sultan di
Buton.  Kepemimpinan  politik  di  Buton khusunya  para  sultan  diwajibkan  harus menguasai  dan  memililiki  kompotensi spiritual.  Berdasarkan  literatul  sejarah seperti  yang  di  ungkapkan  La  Makki dalam wawancara 26 November 2018.
Untuk  menjadi  seorang  sultan pemimpin  politik  dari  elit  kaoumu  mem- pelajari  ilmu  tasawuf.  Ada  yang  mem- pelajari  dari  kitab-kitab  tarekat,  ulama tasawuf,  maupun  mereka  lansung  belajar ke  tanah  arab.  Besarnya  perhatian penguasa  kesultanan  Buton  tehadap ajaran  tasawuf  dapat  memperkuat  ka- risma,  wibawa,  wewenang  dan  struktur oragnisasi  kekuasaan.  Karisma  Sultan yang  sekaligus  dipandang  sebagai  sufi menjadi kuat karena mereka diyakini oleh rakyat  sebagi  orang  yang  memiliki “keramat“ berkedudukan sebagai “syekh” dan sebagai manusia sempurna.
Demikian  pula  Yunus  (1995) menjelaskan  wewenang  golongan  pengu- asa  dalam  kekuasaanya  menjadi  kuat karena mereka memiliki, disamping garis keturunan  yang  sah  untuk  berkuasa (kaoumu),  juga  mereka  adalah  hasil posedur  pemilihan  adat.  Legalitas  garis keturunan  kaoumu  untuk  memegang kekuasaan  diperkuat  oleh  keyakinan masyarakat  bahwa  mereka  menduduki tiga  tingkatan  atau  martabat  “ilahiyya“ yang qadim dari  tujuh  tingkat  dalam ajaran  tasawuf  “martabat  tujuh“.  Dan legalitas  hasil  pemilihan  sultan  diperkuat oleh  sistem  pemilihan  yang  didasarkan pada selain musyawarah dan tradisi, juga unsur  zikir  dan  khalwat,  unsur-unsur yang  ada  dalam  dunia  tasawuf.  Karena sebelum  sultan  terpilih  dinyatakan  sah terlebih  dahulu  “dukun  kerajaan“  me- lakukan zikir dan khalwat di mesjid kera- ton  untuk  memperoleh  persetujuan  dari Tuhan.  Wibawa  sultan  yang  menduduki
jabatan dari hasil sistem pemilihan karena keutamanya yang menonjol yakni sebagai ulama  dalam  bidang  tasawuf  khususnya dalam  tarekat  Khawaltiyah  Samma- niyyah.  Kuatnya  organisasi  kesultanan antara  lain  disebabkan  antara  sultan  dan seluruh  perangkat  kesultanan  memiliki ikatan  dalam  struktur  kekuasaan,  juga ikatan  struktur  tarekat.  Oleh  karena  itu, sultan  dipatuhi  disamping  sebagai  peng- uasa  tertinggi  dalam  bidang  politik,  juga sebagai syekh tarekat.
Berdasarkan  realitas  di  lokasi penelitian bahwa nilai-nilai kepe-
mimpinan  masa  lalu  kesultanan  Buton masih  dipertahankan  dan  dipraktekan oleh  sosok  seorang parabela atau bonto . Parabela  atau  bonto  adalah  seorang opinon  leader  yang  menjadi  pangutan masyarakat  di  Kabupaten  Buton.  Bahkan ketokohan  mereka  melebihi  ketokohan seorang bupati dalam era otonomi daerah saat ini. Demikian pula yang dikemukakan  Rogers,  bahwa  didalam masyarakat  ada  pemuka-pemuka  pen- dapat  yang  selalu  di  mintai  ide-ide  dan nesehat  dan  mereka  ditokohkan  didalam masyarakat tersebut. Lebih lanjut dijelaskan  bahwa  kapasitas  pemuka pendapat  dapat  memgambil  keputusan  - keputusan  yang  diperlukan  oleh  masya- rakat.  Penyebaran  informasi  tentang revitalisasi  nilai-nilai  budaya  Buton dalam  masyarakat  diadopsi  oleh  opinion leader  kemudian  disaring  dan  didis- kusikan  oleh  kelompok–kelompok  ma- syarakat  dan  diimplementasikan  dalam upacara  ritual  dan  adat  terutama  dalam pesta panen dimasyarakat Kabupaten Bu- ton.
Dalam penelitian ini terbentuknya jaringan  komunikasi  dimulai  aktor  atau elit  melakukan  transfer  informasi  kepada khalayak  mengenai  program–program pembangunan  daerah  di  masyarakat. Pesan-pesan  tersebut  mengalir  dari  satu sumber  kesumber  lain  dan  dari  ko- munikant  ke  komunikant  lainya.  Dalam
studi  jaringan  yang  dikemukakan  Berlo bahwa  jaringan  komunikasi  mengarah pada  prilaku  komunikasi  dimana  dalam komunikasi  interpersonal  ada  aktor  yang disebut pemuka pendapat ( opinion leader )  yang  mempunyai  pengikut- pengikut  dan  saling  mempengaruhi  satu sama  lain.  Jaringan  yang  terbangun  ada- lah  diskusi-diskusi  interpersonal  antara bupati  sebagai  penguasa  wilayah  dan aparat  kelurahan  selaku  pelaksana  prog- ram  antara  warga  yang  menerima  prog- ram  pembangunan  dalam  melestarikan nilai-nilai budaya Buton.
Diskusi  juga  diperbincangkan  di tingkat  kadie  yang  dipimpin  oleh parabela dan  bersama  perangkat kadie . Hal  tersebut  menarik  untuk  ditelusuri didaerah  penelitian  ini,  karena  di  era otonomi  daerah  antara  lembaga  formal dan non formal berjalan seirama.
Fakta yang terjadi dilokasi penelitian  bahwa  kepala  adat parabel a dan bonto memimpin wilayah kadie yang punya  otonomi  untuk  mengurus  wilayah kekkuasaanya  tanpa  campur  tangan  elit politik  formal  (bupati).  Peristiwa  yang terjadi  diwilayah kadie dan  masih dipertahankanya kepemimpinan parabela menandakan bahwa sebahagian nilai-nilai budaya  kesultanan  Buton  masih  diterap- kan  dan  dipertahankan  di  era  otonomi daerah  sekarang  ini.  Mencermati  proses pemindahan  pesan  maka  model  jaringan lingkaran dan model jaringan bebas yang banyak digunakan dalam revitalisasi nilai -nilai budaya sarapatanguna di kabupaten Buton.  Hal  tersebut  disebabkan  karena nilai-nilai  yang  berkembang  di  masya- rakat  mengalir  dari  aktor  ke  kelompok  - kelompak  organisasi  dan  diperbincang- kan di tingkatan kadie atau kampung.
Dari  wawancara  dan  pengamatan penulis  di  wilayah kadie yang  dipimpin parabela di  dua  kecamatan  yakni;  Pasar Wajo,  Wabula,  dan  tiga  kecamatan  yang dipimpin  oleh bonto yakni:  Wolowa, Siotapina  dan  Lasalimu  mempunyai
peran  dan  kewenangan  yang  sama  yakni sebagai  pimpinan  adat  di  wilayah kadie . Di  zaman  kesultanan,  seorang  sultan menempatkan kaoumu dan walaka dibeberapa kadie untuk  menjadi  pucuk pimpinan  atau  “raja–raja  kecil”  di kadienya masing-masing.  Untuk walaka disebut bonto dan parabel a  dan kaoumu disebut bobato.

## Keluarga.
Elit  politik  pada  masa-masa  ter- tentu  melakukan  komunikasi  dengan kelompok  keluarga  melalui  anjang  sana. Pola komunikasi merupakan bagian yang fundamental  dalam  kehidupan  manusia, baik  dalam  kehidupan  keluarga,  ma- syarakat  maupun  dalam  kehidupan  ber- bangsa  dan  bernegara.  Predikat  manusia sebagai  mahkluk  sosial  sudah  sepan- tasnya  melakukan  interaksi  komunikasi dengan  orang  lain  untuk  tukar  menukar gagasan,  mengirim  dan  menerima  infor- masi, membagi pengalaman, bekerjasama dengan  orang  lain  sebagai  upaya  untuk memenuhi  kebutuhan  dan  kelangsungan hidupnya.  Seseorang  melakukan  komu- nikasi  dengan  orang  lain  merupakan isyarat  bahwa  seseorang  tidak  mampu memenuhi  kebutuhannya  sendiri  dan harus  kerjasama  dengan  orang  lain.  Me- lalui  kegiatan  komunikasi,  ungkapan  ke- butuhan  yang  diinginkan  dapat  tersa- lurkan kepada sesamanya.
Kebutuhan  berkomunikasi  selalu didorong  untuk  pemenuhan  kebutuhan informasi  dan  keberlangsungan  hidup, mulai dari hal-hal yang kecil sampai pada hal-hal  yang rumit dan kompleks. Dalam setiap  konteks  kehidupan  manusia  dimu- ka  bumi,  mulai  dari  kehidupan  keluarga primitif  sampai  kehidupan  keluarga modern, kehidupan masyarakat perdesaan sampai  masyarakat  perkotaan  yang  ber- gaya  modern  tidak  pernah  luput  dari kertegantungan dengan orang lain. Setiap individu  selalu  mengharapkan  kehadiran orang  lain  dalam  memenuhi  kebutuhan
dirinya.  Untuk  itu  setiap  individu  pasti melakukan hubungan komunikasi dengan sesamanya  demi  untuk  menyalurkan pikiran, harapan, perasaan, keinginan dan lain  sebagainya.  Pola  komunikasi  dalam konteks kehidupan masyarakat petani dan keluarganya  di  perdesaan  dilakukan dengan  cara-cara  yang  sederhana  dengan menggunakan  simbol  bahasa  sebagai saluran  untuk  menyampaikan  harapan dan  keinginannya  dalam  anggota  ke- luarga.
Pola  jaringan  komunikasi  yang dilakukan  elit  yang  terjadi  dalam  ke- luarga  petani  dilihat  dalam  konteks melakukan  kegiatan  usaha  tani  mereka pada  umumnya  menggunakan  pola-pola komunikasi primer. Hal ini karena sesuai dengan  konteks  peristiwa  komunikasi terjadi dalam keluarga, maka komunikasi yang terjadi pasti akan mencirikan komu- nikasi  primer.  Ciri  pola  komunikasi  pri- mer pada prinsipnya adalah pola penyam- paian  pesan  oleh  seorang  komunikator kepada  seorang  komunikan  atau  lebih untuk  penyampaian  pikiran  dan  atau perasaan  seseorang  kepada  orang  lain dengan  menggunakan  lambang  (simbol) sebagai  media.  Lambang  sebagai  media primer  dalam  proses  komunikasi  adalah pesan  verbal  (bahasa),  dan  pesan  non- verbal  (kial/gesture,  isyarat,  gambar, warna,  dan  lain  se-bagainya)  termasuk pelaksanaan  nilai–nilai  budaya sarapa- tanguna yang  secara  langsung  dapat/ mampu  menerjemahkan  pikiran  dan  atau perasaan  komunikator  kepada  komuni- kan.
Komunikasi  akan  berlangsung apabila  terjadi  kesamaan  makna  atas pesan  yang  diterima  oleh  komunikan. Dengan  kata  lain,  komunikasi  adalah proses  membuat  pesan  yang  setara  bagi komunikator  dan  komunikan.  Prosesnya sebagai  berikut,  pertama-tama  komuni- kator  menyandi (encode) pesan  yang akan disampaikan kepada komunikan. Ini berarti  komunikator  memformulasikan
pikiran  dan  atau  perasaannya  ke  dalam lambang (bahasa) yang diperkirakan akan dimengerti  oleh  komunikan.  Kemudian giliran komunikan untuk menterjemahkan (decode) pesan  dari  komunikator.  Ini berarti  ia  menafsirkan  lambang  yang mengandung  pikiran  dan  atau  perasaan komunikator  tadi  dalam  konteks  penger- tian.  Hal  yang  penting  dalam  proses  pe- nyandian (coding) adalah  komunikator dapat  menyandi  dan  komunikan  dapat menerjemahkan  sandi  tersebut  (terdapat kesamaan makna).
Jaringan  elit  pada  pembahasan tentang keluarga sebagai saluran penyam- paian  pesan  bidang  pertanian  tanaman pangan  khusnya  pada  usahatani  tanaman padi,  jagung  dan  kacang  tanah,  cara berkomunikasi  penyampaian  pesan  bi- dang  pertanian  tanaman  pangan  yang terjadi  dalam  keluarga  petani  diButon umumnya  memiliki  karakteristik  yang hampir sama dengan daerah lain.
Cara  berkomunikasi  dalam  ke- luarga petani dilakukan melalui pola-pola hubungan  sosial  dan  kekerabatan  yang bersifat  intim,  spontanitas,  dan  biasanya orang  tua  menjadi  sumber  informasi  da- lam membicarakan urusan pertanian demi keberlangsungan  hidup  keluarga.  Keber- lansungan hidup keluarga petani dilakoni melalui  aktifitas  berusahatani  skala  kecil dengan  memberdayakan  anggota  ke- luarga  sebagai  tenaga  kerja  inti  yang tidak  pernah  luput  dari  aktifitas  komu- nikasi.  Dalam  konteks  kehidupan  ke- luarga  petani  dalam  melakoni  aktifitas berusahatani yang didukung oleh kekuatan sumber daya keluarga, baik dari aspek  tenaga  kerja,  permodalan,  sampai pada  aspek  pemasaran  produksi  hasil usahatani, dilakukan melalui perencanaan yang  sederhana  dengan  menggunakan pola-pola  hubungan  komunikasi  tatap muka  (primer).  Dalam  menunjang  pelak- sanaan  pekerjaan  usahatani  tanaman pangan tidak luput dari kegiatan aktifitas dan tindakan komunikasi dalam keluarga.
Karena  keterlibatan  anggota  keluarga merupakan  salah  satu  syarat  untuk menunjang  keberhasilan  pekerjaan  usaha tani,  maka  komunikasi  antara  sesama anggota  keluarga  terutama  penyampaian pesan-pesan  budaya  sarapatanguna  ten- tang  pengolahan  lahan  sampai  pada tahapan pemanenan produksi hasil usaha- tani mutlak harus dilakukan.
Hal tersebut diatas, sejalan dengan  teori  jaringan  yang  dikemukakan oleh  Berlo  (1996)  bahwa  jaringan komunikasi  adalah  pengembangan  “How say to whom” dalam suatu sistem sosial. Jaringan komunikasi menggambarkan ko- munikasi  interpersonal,  dimana  terdapat aktor  yang  dalam  komunikasi  disebut opinion  leaders .  Dalam  konteks  komu- nikasi yang terjadi dilokasi penelitian ini, bahwa  jaringan  komunikasi  dimulai  dari elit dengan menggunakan lembaga formal  sebagai  saluran  untuk  menyam- paikan  pesan  pembangunan.  Saluran formal  lembaga  kelurahan,  balai  penyu- luh  pertanian  dianggap  efektif  oleh  elit, karena  lembaga  ini  merupakan  wahana untuk  berinteraksi  dengan  masyarakat. Permasalahan-permasalahan  atau  kelu- han,  serta  ide-ide  masyarakat  disalurkan melalui  lembaga  ini.  Berdasarkan  peng- amatan  penulis  balai  kelurahan  difung- sikan  sebulan  sekali  untuk  menjaring informasi  ditingkat  RW  dan  RT  di kelurahan kabupaten Buton.Dalam komu- nikasi tersebut terbentuk Multi Step Com- munication, dimana  elit  seperti  bupati hanya  menyampaikan  pesan  kepada kepala  kelurahan,  kepala  desa,  dan penyuluh  pertanian,  dan  selanjutnya kepala  kelurahan  yang  akan  menyampai- kan  kepada  warga  masyarakat  tentang program  pembangunan  yang  ada  di wilayah  pedesaan  atau  kelurahan.  Pada lembaga non formal jaringan komunikasi elit  dilokasi  penelitian  ini  adalah  peran seorang  elit  hanyalah  sebuah  symbol yang  diwakilkan  kepala  adat  atau parabela .  Peran  kepala  adat  sangat  kuat
dan  tidak  bisa  diintervensi  oleh  elit politik.  Hal  tersebut  disebabkan  latar  be- lakang sejarah sejak terbentuknya
kesultanan  Buton,  dimana  wilayah kadie adalah  dipimpin  oleh  seorang  kepala kampung  atau  kepala kadie yang  disebut parabela atau bonto yang  mempunyai struktur  pemerintahan  sendiri  didalam mengelola  wilayahnya,  dan  sampai  saat ini  struktur  kepemimpinan parabela dan bonto masih  bertahan  dilokasi  penelitian ini.  Dalam  studi  jarinagan  komunikasi yang telah dikemukan oleh Berlo (1996), bahwa  interaksi  komunikasi  berjalan melalui  jaringan  sosial  yang  dilakukan oleh  individu-individu  atau  kelompok masya-rakat  dalam  memenuhi  kebutuhan komunikasi  baik  yang  dilakukan  oleh actor-aktor  dan  pengikut  yang  saling memiliki  hubungan  komunikasi  pada suatu  issu  tertentu  yang  terjadi  dalam suatu sistem sosial.
Dalam  konteks  komunikasi  di- lokasi penelitian khususnya pada lembaga  non  formal  bahwa  elit  politik mengalami  hambatan  didalam  mentran- formasi langsung pesan kepada khalayak, terutama  pesan-pesan  budaya,  karena peran parabela yang  sangat  kuat,  se- hingga  masyarakat  lebih  percaya  apa yang  disampaikan parabel a  daripada  elit politik.
Terbentuknya jaringan-jaringan komunikasi  antara  elit  politik  dan masyarakat Buton baik dilembaga formal maupun  non  formal  didasarkan  pada fakta  emperis,  bahwa  kesadaran  elit  po- litik untuk melestarikan nilai-nilai budaya Buton    diwujudkan  dalam  pesan-pesan: po-maa-maasiaka artinya  kasih-meng- asihi  satu  sama  lain  atau  hidup  saling- mengasihi terhadap sesama. Pesan in ter- identifikasi  dalam  kehidupan  masyarakat di  Kabupaten  Buton,  ketika  hasil  per- tanian telah dipanen mereka mengadakan acara syukuran dengan mengajak handai- taulan  dan  keluarga  serta  masyarakat untuk  acara  pesta  rakyat,  membagikan
jasil  panen  kepada  para  tetangga  dan sebagain hasil panen dijual kepasar. Nilai budaya po-maa-maasiaka yang dilakukan oleh  elit  politik  dilokasi  penelitian teridentifikasi  dengan  saling-mengun- jungi  atau  yang  dikenal  dengan  istilah saai ini blusukan. Elit politik mendatangi masyarakat  di  Kecamatan  Pasar  Wajo, Siotapina  untuk  mengunjungi  petani, melihat  kinerja  petani  merupakan  ikatan emosional  antara  elit  dengan  masya- rakatnya. Nilai budaya po-piapiara , teng- gang rasa saling memelihara/saling mencintai,  teridentifikasi  bahwa  elit  po- litik  tidak  mengintervensi  atau  men- campuri  urusan  pertanian  dimasyarakat, petani  bekerja  dengan  kearifan  lokal dengan  mengsinergikan  inovasi  tekno- logi  baru,  elit  politik  berfungsi  sebagai motivator  dan  hanya  meminta  pertang- gungjawaban  tugas  melalui  kepala  dinas pertanian.  Nilai  budaya pomae-maeka , saling  merasa  takut  atau  saling  meng- hormati  antar  sesama,  teridentifikasi  di- lokasi  penelitian  datang  kesawah  tepat waktu,  tidak  terlambat,  hasil  kerja  mak- simal. Nilai budaya po-angka-angkataka , saling  menghargai  dan  saling  meng- utamakan.  Teridentifikasi  dilokasi  pene- litian,  masyarakat  mempunyai  keahlian dalam  mengolah  lahan  dan  mempunyai pengetahuan  dan  ketrampilan  dan  hasil pertanian  masyarakat  meningkat.  Pe- merintah  kabupaten  Buton  sebagai  elit politik  berusaha  keras  untuk  meningkat- kan  kinerja  dinas  pertanian  dalam membina  masyarakat  tani  di  seluruh kecamatan,  kelurahan  dan  desa. Po- bhinci-bhinciki  kulli ,  saling  mencubut kulit  kalau  terasa  kulit  sakit  begitupula orang  lain  terasa  sakit.  Teridentifikasi, elit  politik  di  kabupaten  Buton  tidak sembarangan  mencopot  posisi  penyuluh pertanian sebagai ujung tombak terdepan.
Implementasi  nilai-nilai  budaya Buton sarapataangun a  yang pernah dite- rapkan  sebagai  undang-undang  di  Kes- ultanan  Buton  dimasa  silam,  telah  mem-
bangkitkan kesadaran elit dan masyarakat Buton  untuk  mengangkat  kembali  nilai- nilai  tersebut  dalam  wujud  kehidupan masyarakat  merupakan  suatu  fenomena baru  modern  yang  muncul  didalam masyarakat  Buton  bahwa  nilai  budaya Buton  masih  dirasakan  penting  untuk menghidupkan  rasa,  karsa  terhadap  mata pencaharian  masyarakat  di  bidang  perta- nian.
Revitalisasi  nilai  budaya sara- pataanguna dalam kehidupan masyarakat Buton  yang  ditunjukan  oleh  prilaku  elit dalam  merespons  realitas  simbol  budaya yang  hidup  dalam  masyrakat  Buton sejalan  dengan  refleksi  pemikiran  Husel dalam teori fenomenologi yang menunju- kan  bahwa  tindakan  sosial  elit  dan khalayak  merupakan  ssuatu  yang  ber- makna  dalam  merekontruksi  pola  komu- nikasi  dalam  kehidupan  sosial.  Pola interaksi  komunikasi antara  elit  dan  kha- layak telah melahirkan kesadaran, bahwa masyarakat  Buton  sebagai  bagian  pelaku budaya  untuk  bersama–sama  meles- tarikan nilai-nilai budaya sara- pataanguna sebagai  pedoman  dalam bertindak  dan  berprilaku  didalam  kehi- dupan  masyarakat.  Adanya  resistensi sebagaian  dari  generasi  muda  yang menganggap  bahwa  budaya  yang  ber- kembang  saat  ini  sudah  harus  dirubah untuk  menyesuaikan  dengan  keadaan globalisasisi  juga  terjadi  dilokasi  pe- nelitian.  Perlawanan  generasi muda  yang terjadi  di  Lawele  kecamatan  Lasalimu Kabupaten  Buton  pada  bulan  Oktober 2018  yang  menginginkan  acara  hiburan muda  mudi  diikutkan  dalam  pesta  adat merupakan  kehawatiran  bahwa  nilai  bu- daya  Buton  terancam  punah  dan  terkikis oleh budaya modern. Tampilnya kesadar- an  bersama  antara  elit  dan  masyarakat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai budaya  Buton  merupakan  perpaduan  ide dan gagasan dan menyebar dalam jejaring komunikasi yang terjadi dalam penelitian ini.  Begitu  juga  perlawanan  masyarakat
dan  toko-tokoh  adat  terhadap  penyim- pangan  nilai–nilai sarapataanguna yang dilakukan  elit  politik  Umar  Samiun dengan  menggunakan  nilai-nilai  budaya Buton  sebagai  standar  ganda  dalam kepentingan  politik.  Elit  menggunakan istilah pasalli dengan menghambur- hamburkan  uang  didepan  publik  sebagai perhatian  terhadap  rakyatnya.  Tetapi passalli dalam  budaya  Buton  harus didudukkan  dalam  nilai-adat  dan  tradisi yang  secara  turun-temurun  dipraktekkan dalam  acara  tradisi pakande-kandea . (makan-makan).
Melihat  apa  yang  terjadi  dalam jejaring  komunikasi  pada  di  lokasi penelitian  ini  maka  setidaknya  ada  lima model  jaringan  komunikasi  yang  men- dukung  tersebarnya  nilai-nilai  budaya sarapatanguna  yakni:  model  lingkaran, model  roda,  model  Y,  model  rantai  dan model  bintang.  Dalam  pertemuan  yang dilaksanakan  dalam  kelompok  primer lebih  dominan  meng-gunakan  model  Y dimana  elit  lokal  seperti  parabela  dan bonto  sebagai  pemimpin  pertemuan, tetapi  satu  anggota  lain  berperan  sebagai pemimpin  kedua  namun Parabela atau Bonto sebagai  pengambil  keputusan. Adapun  dalam  pertemuan  dalam  ke- lompok  sekunder  lebih  cendurung  meng- gunakan  model  bintang  (semua  saluran) dimana  dalam  pertemuan  tidak  terpusat hanya  pada  satu  orang  pemimpin  yaitu parabola atau bonto tetapi semua anggota dapat  memberikan  masukan  dan  saran dalam  melakukan  revitalisasi  nilai-nilai budaya  sarapatanguna  di  masyarakat buton.  Dalam  pertemauan  kelompok tersebut  disampaikan  pentingnya  nilai- nilai po-maa-maasiaka,  popia-piara,  po- mae-mayaka,  po–angka-angkataka seba- gai warisan nilai budaya kesultanan buton untuk  diterapkan.  Dari  temuan  penelitian tersebut  diatas  sejalan  dengan  pendapat Devito dalam Husain  (2013) menyatakan bahwa  terdapat  lima  pola  jaringan  ko- munikasi  dalam  dinamika  kelompok
yakni  pola  komunikasi  lingkaran,  roda, Y, rantai dan pola komunikasi bintang.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  maka  dapat  ditarik  kesim- pulan  sebagai  berikut:  Pertama,  jaringan komunikasi  yang  di  lakukan  elit  politik dalam  melaksanakan  revitalisasi  nilai- nilai  budaya  kesultanan  Buton sarapa- taanguna di masyarakat kabupaten Buton adalah:  Jaringan  lingkaran,  jaringan  be- bas, Jaringan Y dan jaringan bintang. Adapun  jaringan-jaringan      terse- but  teridentifikasi  melalui  (1)  jaringan lembaga  formal.  Jaringan  lingkaran  ter- jadi  antara  masyarakat  dan  elit  secara bebas  untuk  melakukan  komunikasi. Bupati,  Lurah,  Kepala  Desa  menyam- paikan  pesan-pesan  pembagunan  melalui Multi  Step  Communication ;  (2)  jaringan lembaga  non  formal . Jaringan  Y  yang lebih  dominan  dalam  pertemuan. Para- bela atau Bonto sebagai  pemimpin  per- temuan  dan  yang  lain  berperan  sebagai pemimpin  kedua  akan  tetapi parabela atau bonto sebagai pengambil keputusan;
(3)  keluarga,  jaringan  yang  digunakan adalah  jaringan  bintang.  Semua  level dapat  berkomunikasi  langsung,  tidak  ha- nya  terpusat  satu  orang  pemimpin  saja tetapi  semua  anggota  masyarakat  dapat memberikn  masukan  dan  saran  dalam melakukan  revitalisasi  nilai-nilai  budaya sarapataanguna .  Elit  politik  pada  masa- masa  tertentu  melakukan  komunikasi dengan kelompok keluarga melalui anjang sana.

## DAFTAR PUSTAKA
Addin,  A.  et  al.  (2011). Stratifikasi Masyarakat  Butuni  Pada  Masa Kesultanan. Baubau: Yayasan
Fajar Al Buthuuni.
Anderson, J. E. (1979). Public Policy and Polities  in  America. California: Wadsworth, Inc. Belmont.
Arikunto,  S.  (2005). Manajemen  Pene- litian. Cetakan  Ketujuh.  Jakarta:
Rineka Cipta Bagea,  I.,  (2015). Implementasi  Nilai Budaya Buton Dalam Ke- pemimpinan  Pemerintahan  di  Kota Baubau. Journal  Kandai  Volume
12. No.2 November 2016 Halaman 297 – 308.
Bagus,  L.  (2005). Kamus  Filsafat.
Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka
Utama Baja,  S.  (2012). The  Sleeping  Giant Buton Raya Isyarat Ilmiah Menguak  Tabir  Tujuh. BauBau: Puslitbang  Witaris  UNHAS  Peme- rintah  Kota  Bau  Bau.  Badan  Pusat Statistik  Kabupaten  Buton.  2015. Kabupaten  Buton  dalam  Angka . Baubau: Kainawa Bhatta,  G.  (1996). Capacity  Building  at the  Local  Level  for  Effective Governance, Empowerment Without Capascity is Meaningless.
Bennis,  W.  &  Nanus,  B.  (1990).
Kepemimpinan:  Strategi  dalam Mengembangkan Tanggung Jawab.
Jakarta: Prenhallindo.
Bennis, W. & Nanus, B. (2003). Leaders, Strategies for Taking Charge, New York: Harper Collins Publisher. Bulaeng  AR.  (2000). Metode  Penelitian Komunikasi  Kontemporer .  Hasa- nuddin University Press. Makassar. Beerel,  A.  (1996). Smart  Strategies, Leadership Through Strategic Planning, New  York:  International Thompson Business Press. Berlo,  D.K.  (1960). The  Process  of Communication:  An  Introduaction to  Theory  and  Practice. United State of America.
Ciulla,  J.B.  (2003). The  Ethics  of Leadership, Singapore:  Replika Press.
Clarke, T. & Clegg, S., (1998). Changing Paradigms;  the  Transformation  of
Management  Knowledge  for  the
21 st Century, London:  Herper Collins-Business. Cresswell.  (2014). Research  Design
Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif, dan  Mixed .  Yogyakarta:  Pustaka Belajar. Cangara,  H.  (2000). Pengantar  Ilmu
Komunikas i.  PT  Raja  Grafindo,
Persada Jakarta.
Ding,  D.,  et  al.  (2012).    Relationship  of servant  leadership  and  employee loyalty:  the  mediating  role  of employee satisfaction. Ibusines
Journal. (4): 208-215. Djaenuri,  Aries.  (2015). Kepemimpinan, Etika,  dan  Kebijakan  Pemerin- tahan. Bogor: Ghalia Indonesia. Koentjaraningrat,  (1985). Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan,
Jakarta: Gramedia.
Nurwati,  et  al.  (2013). Pengaruh Kepemimpinan terhadap Budaya
Organisasi,  Komitmen  Kerja,  Pe- rilaku Kerja dan Kinerja Pegawai (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara). Fakultas Ekonomi Universitas Haluoleo
Kendari
Ndraha,  T.  (1997). Budaya  Organisasi .
Jakarta: Rineka Cipta.
Sukmadinata  (2006). Metode  penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja
Rosdakarya
Thamrin  (2015). Implementasi  Nilai- Nilai Budaya Sarapataanguna dalam  mewujudkan  sistem  peme-
rintahan Good Governance di Kota
Bau-Bau.
Yunus,  AR.  (1995). Posisi  Tasawuf dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan  Buton  Pada  Abad  19. Seri  INIS  Jilid  24.  Indonesia  - Netherlands Cooeperation
in Islamis Studies. Jakarta.