DOI: 10.46730/japs.v5i1.152

## Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis
Ayu Novita Sari M 1 , Yusuf DM 2 , Rudi Pardede 3
123 Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning
Email: ayunov2024@gmail.com Kata kunci Abstrak Penegakan Hukum, Pidana, Pencurian Pelaku  pencurian  di  Kabupaten  Bengkalis  tidak  melakukan pencurian  di  atas  Rp.  2.500.000,00    sehingga  tidak  bisa  dilakukan penahanan.  Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  bagaimana  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku Pencurian  Di  Wilayah  hukum  Kepolisian  Sektor  Pinggir  Kabupaten Bengkalis  dilihat  dari  hukum  sosiologis.  Berdasarkan  hasil penelitian  diketahui  bahwa  Penegakan  Hukum  belum  berjalan dengan  baik  karena  masih  terjadinya  tindak  pidana  pencurian, karena  pelaku  pencurian  mengetahui  adanya  batasan  pencurian minimal Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang  dicuri  dari  barang  emas  dan  uang  tersebut  berkisar  Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Hambatan  dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Pencurian yaitu  minimnya  jumlah  personil  petugas  kepolisian,  kurangnya sarana dan prasarana, dan minimnya kesadaran masyarakat tentang pengetahuan  hukum.  Upaya  Mengatasi  Hambatan  tersebut  bahwa Perlunya  penyesuaian  aturan  hukum  dengan  perkembangan  zaman, Perlunya  jumlah  personil  petugas  kepolisian,  Perlunya  sarana  dan prasarana, dan Perlunya kesadaran masyarakat tentang pengetahuan hukum. Keywords Abstract Law Enforcement, Criminal, Theft The  perpetrators  of  theft in  Bengkalis  Regency  did  not commit  theft above  Rp.  2,500,000.00  so  that  detention  could  not  be  carried  out. The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  how  Law  Enforcement Against  Theft  Offenders  in  the  Legal  Area  of  the  Pinggir  Police Sector of Bengkalis Regency is seen from sociological law. Based on the  results  of  the  study,  it  is  known  that  Law  Enforcement  has  not gone  well  because  there  are  still  criminal  acts  of  theft,  because  the perpetrators of theft know that there is a minimum theft limit of Rp. 2,500,000  (two  million  five  hundred  thousand  rupiah),  while  the stolen gold and money items range from Rp. 1,000,000 (one million rupiah)  to  Rp.  2,000,000  (two  million  rupiah).  Obstacles  in  Law Enforcement Against Theft Perpetrators are the minimum number of police officer personnel, lack of facilities and infrastructure, and lack of  public  awareness  of  legal  knowledge.  Efforts  to  overcome  these obstacles  that  the  need  for  adjustment  of  the  rule  of  law  with  the times,  the  need  for  the  number  of  police  officer  personnel,  the  need for facilities and infrastructure, and the need for public awareness of legal knowledge.
Volume 5, Nomor 1 April 2024
P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601

## Jurnal
JAPS

## Pendahuluan
Setiap  sistem  hukum  terdiri  dari  berbagai  subsistem  hukum,  yang  saling terhubung  dan  bekerja  sama  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  (Sugiarto  2013).  Manusia tidak dapat hidup secara terisolasi karena merupakan makhluk sosial yang memerlukan interaksi  dengan  orang  lain.  Hubungan  antarindividu  atau  hubungan  sosial  diatur  oleh serangkaian  norma  (Jamilah  2000).    Ilmu  hukum  yang  dalam  bahasa  latin  di  sebut sebagai  sientia  iuris.  Kata  ius  yang  artinya  serangkaian  pedoman  untuk  mencapai keadilan.  Di  samping  ius,  terdapat  kata lex yang  artinya  Undang-undang  (Marzuki 2008).  Bentuk  hukum  tertulis  dinamakan  Undang-Undang  dalam  arti  formal  yang dibuat  oleh  pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (Kusumaatmadja  and  Sidharta 2000).
Aturan-aturan  tersebut  dikenal  sebagai  hukum.  Kejahatan  yang  dilaporkan  harus diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  ada;  jika  tidak  ada  peraturan  yang mengaturnya,  maka  orang  tersebut  seharusnya  tidak  bisa  dikenai  tuntutan  hukum (Kurniawan  2011).  Suatu  tindakan  hanya  bisa  dikenakan  sanksi  pidana  jika  sudah ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  berdasarkan  prinsip hukum " nullum delictum nulla poena sine lege poenale ," yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Mulyadi 2008).
Upaya menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional bertujuan untuk mengatasi  berbagai  kelemahan  dan  kekurangan  yang  terdapat  dalam  KUHP  yang  ada (Niniek 2007).  Jumlah kasus pencurian dengan nilai barang yang rendah yang saat ini diproses  di  polsek  Pinggir  mendapat  perhatian  publik.  Hal  ini  dikarenakan  dalam KUHP,  hukuman  yang  dijatuhkan  melibatkan  pencarian  dan  penggalian  fakta  oleh Hakim,  serta  penemuan  hukum  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  dan  rasa  keadilan  yang berlaku di masyarakat (Gultom 2012).
Dalam  penerapan  pendekatan  keadilan  restoratif  menurut  Peraturan  Kejaksaan Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020,  fokus  utama  adalah  pada  pencapaian kesepakatan  perdamaian antara pelaku  (Mahendra  2020).    Konsepsi keadilan restoratif di Indonesia masih tergolong baru. Pidana dianggap sebagai upaya terakhir. Bagi anak yang  terbukti  melakukan  tindakan  pidana,  lebih  diutamakan  untuk  diberikan  sanksi berupa tindakan seperti dikembalikan kepada orang tua atau mengikuti pendidikan dan pelatihan (Nola 2014).
Kewenangan, yang umumnya mencakup beberapa jenis wewenang, merujuk pada kekuasaan  atas  kelompok  tertentu  atau  kekuasaan  dalam  suatu  bidang  pemerintahan (Atmosudirjo 1994). Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbevoegdheden)  (Indrohato  1994).    Menurut  H.D.  Stoud,  "bevoegheid  wet  kan worden  omscreven  als  het  geheel  van  bestuurechttelijke  bevoegheden  door publiekrechtelijke  rechtssubjecten  in  het  bestuurechttelijke  rechtsverkeer,"  wewenang dapat  dipahami  sebagai  keseluruhan  aturan  yang  mengatur  perolehan  dan  penggunaan kekuasaan  pemerintah  oleh  subjek  hukum  publik  dalam  konteks  hukum  publik (Fachruddin 2004).
Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (bevogdheid) dapat digambarkan sebagai kekuasaan  hukum  (rechtsmacht).  Dalam  konteks  hukum  publik,  wewenang  berkaitan erat  dengan  kekuasaan  tersebut  (M.Hadjon  1997).  Kekuasaan  adalah  elemen  dasar dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  suatu  negara,  bersama  dengan  elemen-elemen penting  lainnya  seperti  hukum,  kewenangan  (wewenang),  keadilan,  kejujuran, kebijaksanaan,  dan  kebajikan  (Kantaprawira  1998).  Ada  tiga  cara  untuk  memperoleh kewenangan  yaitu  atribusi  (kewenangan  yang  bersifat  melekat),  delegasi  (penyerahan wewenang), dan mandat (pelimpahan wewenang) (HR 2018).  Tanpa kewenangan, tidak mungkin mengeluarkan keputusan yuridis yang sah dan benar (Thalib 2006). Kekuasaan umumnya  berupa  hubungan  di  mana  terdapat  satu  pihak  yang  memerintah  dan  pihak lain  yang  diperintah  (the  rule  and  the  ruled)  (Budiardjo  1998).  Penegakan  hukum sebagai  suatu  proses  pada  dasarnya  melibatkan  penerapan  diskresi,  yang  mencakup pembuatan  keputusan  yang  tidak  diatur  secara  ketat  oleh  aturan  hokum  (Soekanto 1983).
Penegakan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan niat dan pemikiran pembuat hukum menjadi kenyataan (Raharjo 2009). Kepastian hukum adalah perlindungan yang dapat diandalkan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang  dapat  mengharapkan  hasil  tertentu  dalam  situasi  tertentu  (Mertokusumo 1999).  Pemerintah  dan  masyarakat  memiliki  tanggung  jawab  untuk  melindungi  dan menangani kasus kekerasan serta memastikan tidak ada tindakan kekerasan yang terjadi (Zulkarnain  2021).  Menurut  teori  penegakan  hukum  Soerjono  Soekanto,  efektivitas suatu  hukum  ditentukan  oleh  lima  faktor,  yaitu:  Faktor  hukumnya  sendiri  (undang- undang), faktor penegak hukum (pihak-pihak yang menyusun dan menerapkan hukum), faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  penegakan  hukum,  faktor  masyarakat (lingkungan di mana hukum diterapkan), dan faktor kebudayaan (hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasarkan karsa manusia dalam kehidupan sosial).
Penegakan hukum adalah penerapan hukum positif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini melibatkan pemberian keadilan dalam suatu kasus dengan menerapkan dan menemukan  hukum  secara  konkret,  serta  memastikan  kepatuhan  terhadap  hukum materiil  melalui  prosedur  yang  diatur  oleh  hukum  formal  (Basah  1992).    Penegakan hukum  juga  merupakan  upaya  untuk  mewujudkan  ide  keadilan,  kepastian  hukum,  dan kemanfaatan sosial dalam praktiknya (Dellyana 1988).
Penegakan hukum adalah proses penyelenggaraan dan pemeliharaan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga, serta upaya dari para pelaksana penegak hukum  untuk  memastikan  tegaknya  hukum,  keadilan,  ketentraman,  dan  kepastian hukum  sesuai  dengan  Undang-Undang  1945  (Arief  2022).  Terdapat  lima  faktor  yang mempengaruhi  proses  penegakan  hukum  (Soekanto  1983)  yaitu:  Faktor  Undang- Undang,  Faktor  penegak hukum,  Faktor  sarana  dan prasarana, Faktor  Masyarakat,  dan Faktor Kebudayaan.
Aparat  penegak  hukum,  seperti  polisi,  perlu  memahami  asas-asas  hukum  yang menjadi  pertimbangan  dalam  pelaksanaan  tugas,  termasuk  asas  legalitas,  asas kewajiban,  asas  partisipasi,  asas  preventif,  dan  asas  subsidiaritas  (Ilham  2004).  Secara
etimologis,  pencurian  berasal  dari  kata  "curi,"  yang  berarti  tindakan  mengambil  milik orang  lain  secara  sembunyi-sembunyi,  dengan  kesadaran  dan  tanpa  sepengetahuan pemiliknya (Sudarsono 1992). Pencurian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan,  yang  diatur  dalam  Buku  II  KUHPidana  dari  Pasal  362  hingga  Pasal  367. Tindakan  pencurian  dibagi  menjadi  beberapa  jenis  (Chazawi  2006),  seperti  pencurian biasa,  pencurian  ringan,  pencurian  berat,  dan  pencurian  dengan  kekerasan.  Dalam menghadapi  tuntutan  hidup  yang  semakin  mendesak,  berbagai  cara  ditempuh  untuk memenuhi kebutuhan hidup (Lim 2023).
Kepolisian menghadapi tantangan signifikan dalam mengatasi masalah keamanan dan  ketertiban  masyarakat  (kamtibmas),  terutama  terkait  pencurian  di  wilayah  hukum Pinggir. Misalnya, pada sekitar pukul 11:00 WIB di Desa Pangkalan Libut, Kecamatan Pinggir,  terjadi  pencurian  dengan  kekerasan  saat  korban  yang  sedang  berbelanja  di sebuah  warung  diserang  oleh  seorang  pria  yang  tiba-tiba  datang  menggunakan  sepeda motor.  Pelaku  menarik  kalung  seberat  30  mas  dan  kalung  mainan  seberat  5  mas  yang dipakai korban, menyebabkan korban terjatuh dan tergeletak di warung tersebut. Contoh lainnya  adalah  pencurian  dengan  kekerasan  yang  terjadi  di  Perkebunan  Kelapa  Sawit PT. Adei, Desa Tengganau, Kecamatan Pinggir pada Kamis, 1 Juni 2023, sekitar pukul 00:03 WIB. Dua pria yang menggunakan pisau melakukan perampokan dan mengambil barang  berharga  milik  dua  korban,  yaitu  handphone  dan  uang  tunai,  dengan  total kerugian diperkirakan lebih dari Rp. 10.100.000.
Kondisi  masyarakat  yang  awalnya  damai,  terkendali,  dan  bebas  dari  kerusuhan dapat berubah  dengan  cepat  menjadi  situasi yang menegangkan. Perubahan  drastis  ini, yang  disebut  kontinjensi,  bisa  terjadi  ketika  masyarakat  yang  tadinya  tenang bertransformasi  menjadi  anarkis,  misalnya  dengan  melempar  batu  atau  memukul pelaku.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  eskalasi  masalah  yang  berpotensi  menimbulkan kerugian materiil maupun hilangnya nyawa.
Tabel 1  Data Laporan Pencurian Di Polsek Pinggir Tahun 2022-2023
No Bulan Tahun 2022 Tahun 2023 1. Januari 5 7 2. Februari 7 3 3. Maret 8 8 4. April 2 4 5. Mei 1 9 6. Juni 9 8 7. Juli 11 7 8. Agustus 1 5 9. September 4 4 10. Oktober 3 5 11. November 7 6 12 Desember 5 8 Jumlah 63 74
Sumber Data : Tahun 2022-2023
Berdasarkan  data,  terjadi  peningkatan  kasus  pencurian  di  Polsek  Pinggir  antara tahun  2022  dan  2023,  yang  menunjukkan  jumlah  pencurian  yang  tinggi  di  wilayah
tersebut.  Masalah-masalah  yang  dihadapi  memerlukan  berbagai  tindakan,  beberapa  di antaranya  mungkin  tidak  diatur  secara  jelas  dalam  hukum.  Hal  ini  seringkali mengharuskan tindakan di luar batas kewenangan polisi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian guna memahami penerapan penegakan hukum di wilayah hukum Polsek  Pinggir,  baik  dalam  menangani  pelaku  pencurian  dengan  kekerasan  maupun tanpa  kekerasan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penegakan  hukum terhadap pelaku pencurian di wilayah hukum Polsek Pinggir Kabupaten Bengkalis serta untuk  mengidentifikasi  hambatan-hambatan  dalam  penegakan  hukum  terhadap  pelaku pencurian di area tersebut.

## Metode
Penelitian  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  penelitian  hukum  sosiologis,  yang bertujuan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Pendekatan yang  digunakan  mencakup  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( comparative  approach ).  Penelitian  hukum berusaha  untuk  menemukan  koherensi,  yaitu  apakah  aturan  hukum  sesuai  dengan norma-norma  hukum  dan  apakah  norma-norma  yang  mencakup  kewajiban  dan  sanksi sejalan dengan prinsip hukum serta tindakan individu sesuai dengan norma atau prinsip hukum  tersebut  (Marzuki  2008).  Penulis  menggunakan  berbagai  teknik  pengumpulan data,  termasuk  observasi,  wawancara,  dan  kajian  kepustakaan,  serta  menarik kesimpulan dengan logika berpikir deduktif.

## Hasil dan Pembahasan
Penegakan hukum adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa norma- norma  hukum  diterapkan  dan  berfungsi  secara  nyata  sebagai  pedoman  bagi  individu dalam  interaksi  atau  hubungan  hukum  dalam  masyarakat  dan  negara.  Proses  ini merupakan  upaya  untuk  mewujudkan  ide-ide  dan  konsep-konsep  hukum  yang diharapkan  masyarakat  menjadi  kenyataan.  Penegakan  hukum  melibatkan  berbagai aspek dan elemen dalam prosesnya.
Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  pencurian  di  wilayah  hukum  Polsek  Pinggir, Kabupaten  Bengkalis,  melibatkan  penyelidikan  oleh  kepolisian  untuk  mengumpulkan bukti dan informasi terkait kejadian pencurian. Proses ini mencakup pemeriksaan saksi, analisis  jejak  digital,  dan  penyelidikan  lapangan.  Biasanya,  tindak  pidana  pencurian dilakukan oleh beberapa orang pada malam hari, baik dalam situasi sepi maupun dengan kekerasan, yang sering menyulitkan korban untuk mengidentifikasi pelaku. Jika pelaku tertangkap, korban biasanya menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian.
Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  pencurian  di  wilayah  hukum  Polsek  Pinggir, Kabupaten  Bengkalis,  sering  terjadi  karena  pelaku  mengetahui  adanya  nilai  kerugian sekitar  Rp  2.500.000  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah),  yang  dianggap  sebagai  tindak pidana  ringan.  Menurut Bapak  Juanda M.  Marpaung, S.A.P., anggota penyidik  Unit  II Polsek  Pinggir,  penegakan  hukum  dalam  kasus  pencurian  di  wilayah  tersebut bergantung  pada  laporan  dari  masyarakat.  Jika  bukti  yang  ada  cukup,  kasus  akan
diproses  secara  hukum.  Untuk  kerugian  sebesar  Rp  2.500.000,  pihak  kepolisian mengikuti  ketentuan  KUHP,  yang  hanya  memperhitungkan  kerugian  minimal  sebesar Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah).
Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  pencurian  di  wilayah  hukum  Polsek  Pinggir, Kabupaten  Bengkalis,  menghadapi  masalah  karena  pencurian  ini  menimbulkan kekhawatiran  bagi  korban.  Pelaku  yang  sudah  beberapa  kali  tertangkap  sering  kali kembali melakukan tindakan serupa, sehingga belum ada efek jera yang dirasakan oleh pelaku.  Menurut  Ibu  Evi  Gusna,  seorang  korban  pencurian  uang,  tindak  pidana pencurian  di  wilayah  ini sering melibatkan dua atau lebih  pelaku,  biasanya  terdiri dari tiga  orang:  dua  orang  masuk  ke  dalam  rumah  dan  satu  orang  mengawasi  situasi  di sekitar.
Korban  pencurian  emas  menyatakan  bahwa  penegakan  hukum  terhadap  pelaku pencurian  di  wilayah  Polsek  Pinggir,  Kabupaten  Bengkalis,  sering  kali  melibatkan beberapa pelaku. Oleh karena itu, kami yang sudah berjaga harus tetap bertugas hingga malam hari untuk menjaga rumah warga dan mencegah terjadinya pencurian. Jika kami menemukan  adanya  pencurian,  kami  akan  segera  menyerahkan  kasus  tersebut  kepada polsek terdekat.
Dalam  upaya  menjaga  keamanan  di  lokasi  pencurian,  pihak  kepolisian  biasanya menerapkan  berbagai  strategi  dan  taktik  untuk  mencegah  tindak  kejahatan,  termasuk pencurian  barang.  Beberapa  langkah  yang  mungkin  diambil  oleh  kepolisian  untuk meningkatkan  keamanan  di  area  pencurian  emas  meliputi:  Pertama  Patroli  Rutin. Kepolisian akan melakukan patroli rutin di sekitar area pencurian untuk mengawasi dan memantau keamanan. Patroli ini bisa dilakukan baik menggunakan kendaraan  maupun dengan berjalan kaki untuk mencakup area yang lebih luas. Kedua penggunaan CCTV dan  Teknologi  Pemantauan.  Pemasangan  kamera  CCTV  di  lokasi-lokasi  strategis  di area  warga  untuk  memantau  aktivitas  secara  terus-menerus.  Selain  itu,  penggunaan teknologi  pemantauan  seperti  sensor  gerak  dan  sistem  penjagaan  elektronik  untuk mendeteksi pergerakan yang mencurigakan.
Ketiga,  Penempatan  Pos  Keamanan.  Menempatkan  pos  keamanan  di  titik-titik masuk  dan  keluar  untuk  memeriksa  identitas  setiap  orang  atau  kendaraan  yang  masuk serta  melakukan  pemeriksaan  ketat  terhadap  barang  bawaan.  Keempat  kerjasama dengan Warga dan Korban Pencurian. Membangun hubungan yang baik dengan warga dan  korban  pencurian  untuk  memperoleh  informasi  intelijen  yang  dapat  membantu mencegah  tindak  kejahatan.  Mengadakan  pertemuan  dan  dialog  rutin  untuk menyamakan  pemahaman  mengenai  tantangan  keamanan  di  area  tersebut.  Kelima, Pelatihan Keamanan. Memberikan pelatihan kepada petugas keamanan mengenai taktik pencegahan kejahatan dan prosedur pelaporan aktivitas mencurigakan. Menyelenggarakan  simulasi  untuk  meningkatkan  kesiapsiagaan  dalam  menghadapi situasi  darurat.  Keenam,  Sosialisasi  Hukuman.  Menginformasikan  tentang  hukuman yang  tegas  bagi  pelaku  tindak  kejahatan,  termasuk  pencurian  sawit,  sebagai  langkah pencegahan.  Ketujuh,  penanganan  Cepat  terhadap  Laporan.  Membangun  sistem pelaporan yang efektif untuk  melaporkan kejadian atau aktivitas mencurigakan  kepada
pihak kepolisian dan memastikan bahwa kepolisian memberikan tanggapan yang cepat terhadap laporan yang diterima.
Saat  ini,  semua  institusi  penegakan  hukum  di  Indonesia—termasuk  Mahkamah Agung,  Kejaksaan  Agung,  Kepolisian  Republik  Indonesia,  dan  Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia—telah  mengadopsi  prinsip  keadilan restoratif  (restorative  justice)  sebagai  salah  satu  metode  penyelesaian  perkara  pidana. Pada  tahun  2012,  keempat  lembaga  tersebut  menyepakati  sebuah  Nota  Kesepakatan Bersama  yang  ditandatangani  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung  Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
131/KMS/SKB/X/2012,  Nomor  M-HH-07.HM.03.02  Tahun  2012,  Nomor  KEP- 06/E/EJP/10/2012,  Nomor  B/39/X/2012  tanggal  17  Oktober  2012  tentang  Pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan, jumlah denda, acara pemeriksaan cepat,  serta  penerapan  keadilan  restoratif  (restorative  justice)  diatur  dalam  "Nota Kesepakatan  Bersama."  Dokumen  ini  mengatur  penyelesaian  perkara  pidana  dengan menggunakan prinsip keadilan restoratif.
Peraturan  yang  ditetapkan  oleh  masing-masing  institusi  tersebut  pada  dasarnya mengatur penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian perkara pidana di  semua tingkat  proses  penegakan  hukum  pidana.  Ini mencakup  tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, serta tahap pemeriksaan di pengadilan. Selain  itu,  beberapa  kasus  pencurian  di  Pinggir,  baik  yang  diselesaikan  secara  damai maupun yang tidak, dicatat di Kantor Polisi Pinggir.
Tabel 2 Berdamaian dan Tidak Berdamai di Dlam Pencurian Di Polsek Pinggir
Tahun 2023 No. Tahun 2023 Nama Restorative Justice Non Restorative Justice Jumlah 1. Pencurian sawit 4 Orang 5 Orang 9 Orang 2. Pencurian motor 6 Orang 8 Orang 14 Orang 3. Pencurian emas 3 Orang 5 Orang 8 Orang 4. Pencurian  uang 4 Orang 3 Orang 7 Orang 5. Pencurian handphone 4 Orang 4 Orang 8 Orang Total 24 Orang   30 Orang 54 Orang Sumber: pencurian di Tahun 2023
Sebagai  mana  data  yang  diberikan  kepada  Penulis  tersebut  yang  Restorative Justice  yaitu  wawancara  Bapak  Y  pelaku  pencurian  sebagaimana  masi  belum  dapat Restorative  Justice  karena  bapak  y  telah  melakukan  pencurian  tersebut  berulang  kali yang  dimana  korban  tersebut  jenuh  maka  akan  dikenakan  saksi  Pidana. Bapak  PP tersebut  juga  telah  terjadi  Pencurian  motor    sebagaimana  pelaku  pencurian  tersebut tidak dapat Restorative Justice karena pelaku melaksanakannya berulang kembali pada malam hari kekadian maka korban melakukan tindak pidana tersebut. R sebagai pelaku yang  sebagai  pelakunya  belum  dapat  Restorative  Justice  karena  pelaku  pencuri  tidak
dapat  membayar  denda  dan  mengganti  rugi  yang  dimana  pelaku  tersebut  kekuarangan ekonomi.
Perma    Nomor  2  Tahun  2012  merupakan jawaban terhadap  permasalahan sosial, di  mana  pencurian  ringan,  bukan  pencurian  dalam  artian  formal,  seperti  pencurian sandal  atau  kakao  yang  mendapat  kritik  tajam  dari  masyarakat.  MA  berusaha  untuk menjawab  kritik  tersebut  dengan  mengeluarkan  Perma  ini.  Perma  tersebut  diharapkan agar  tidak  saja  memberikan  keadilan  formal  (legal  formal),  tetapi  juga  moral  justice, social  justice  dan  yang  terakhir  dalam  rangka  menegakkan  apa  yang  disebut  dengan restorative justice .
Pendekatan keadilan restoratif adalah "pendekatan yang lebih memfokuskan pada penciptaan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban mereka. Pendekatan  ini  menggantikan  mekanisme  dan  prosedur  peradilan  pidana  yang berorientasi  pada  pemidanaan  dengan  proses  dialog  dan  mediasi  untuk  mencapai kesepakatan  dan  penyelesaian  yang  lebih  adil  dan  seimbang  bagi  kedua  belah  pihak, yaitu korban dan pelaku. Dengan kata lain, jika barang yang dicuri bernilai kecil, maka kasus tersebut tidak perlu dikenakan pasal pencurian, melainkan dapat diproses sebagai tindak pidana ringan (Tipiring)."
Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  mengenai  tindak  pidana  ringan merupakan  langkah  reformasi  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  dianggap  belum sesuai dengan kondisi saat ini. Upaya ini bertujuan untuk mempercepat proses peradilan pidana.  Namun,  terdapat  kekurangan  dalam  aturan  tersebut,  terutama  terkait perlindungan  terhadap  korban.  Peraturan  ini  belum  memadai  dalam  memberikan keadilan  kepada  korban  tindak  pidana,  yang  sering  kali  merasa  diabaikan.  Dengan ketentuan  bahwa  tindak  pidana  ringan  tidak  dibawa  ke  pengadilan  dan  pelaku dibebaskan,  perlu  dipertimbangkan  bagaimana  nasib  korban,  termasuk  hak  ganti  rugi dan  keadilan  jika  pelaku  tidak  diproses  secara  hukum.  Oleh  karena  itu,  saya  berharap agar Mahkamah Agung tidak hanya mempertahankan PERMA mengenai tipiring, tetapi juga mengeluarkan peraturan tambahan yang lebih berpihak kepada korban. Pendekatan keadilan  restoratif  seharusnya  diterapkan  dalam  setiap  pengaturan  dan  penanganan tindak pidana.
Penegakan  hukum  terhadap  kasus  pencurian  di  Kepolisian  Sektor  Pinggir, Kabupaten  Bengkalis,  belum  berjalan  dengan  optimal  karena  masih  sering  terjadi pencurian sawit. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan pelaku tentang batasan pencurian minimal  Rp.  2.500.000  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah),  yang  menyebabkan  tingkat pencurian  semakin  tinggi,  sementara  nilai  barang  yang  dicuri,  yaitu  sawit,  berkisar antara  Rp.  1.000.000  (satu  juta  rupiah)  hingga  Rp.  2.000.000  (dua  juta  rupiah). Meskipun penegak hukum telah menerapkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 secara penuh, proses  penyidikan  sering  kali  menghadapi  tekanan  dari  pelapor  untuk  segera menjadikan  pelaku  sebagai  tersangka.  Akibatnya,  penyidik  cenderung  menggunakan KUHP untuk menjerat pelaku pencurian tersebut.
Hambatan  dalam  penegakan  hukum  terhadap  pencurian  di  Kepolisian  Sektor Pinggir, Kabupaten Bengkalis, meliputi beberapa aspek, terutama terkait peraturan dan
hukum.  Pertama,  masih  terdapat  peraturan  perundang-undangan  yang  merupakan warisan dari  era  penjajahan  Belanda, seperti yang tercantum  dalam  KUHP,  khususnya Pasal  364,  373,  379,  384,  407,  dan  482,  yang  menetapkan  bahwa  suatu  perkara  dapat dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  ringan  jika  nilai  uangnya  di  bawah  Rp.  250,00. Angka  tersebut  berlaku  pada  masa  kolonial  Belanda  dan  diubah  pada  tahun  1960-an. Jika  dibandingkan  dengan  saat  ini,  nilai  Rp.  250,00  jelas  sangat  kecil  untuk  dijadikan ukuran  kerugian.  Sementara  itu,  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012 tentang  penyesuaian  batasan  tindak  pidana  ringan  dan  jumlah  denda  dalam  KUHP, menetapkan  bahwa  nilai  Rp.  250,00  dalam  Pasal  364,  373,  379,  384,  407,  dan  482 KUHP  diubah  menjadi  Rp  2.500.000,00  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah).  Namun, menurut  Pasal  2  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  dari  Perma  tersebut,  jika  nilai  barang  atau  uang tidak  melebihi  Rp  2,5  juta,  peraturan  ini  hanya  berlaku  di  internal  Mahkamah  Agung, bukan di tingkat penyidikan atau kepolisian.
Kedua,  jumlah  personil  kepolisian  yang  terbatas  menjadi  salah  satu  kendala, terutama mengingat luasnya area yang terkena dampak pencurian. Selain itu, informasi yang  diperoleh  dari  pemilik  lahan  mengenai  pencurian  yang  terjadi  di  Kecamatan Pinggir masih minim. Ketiga, kekurangan sarana dan prasarana juga menjadi masalah, terutama  di  area  perkebunan  yang  terletak  di  daerah  terpencil  dan  rentan  terhadap pencurian.  Sarana  yang  ada  saat  ini  belum  memadai  untuk  menjangkau  lokasi-lokasi tersebut. Keempat, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat juga berkontribusi pada masalah  ini.  Banyaknya  kasus  pencurian,  baik  terhadap  buah  sawit  milik  perusahaan, lahan pribadi,  emas,  maupun handphone,  menunjukkan  kurangnya pemahaman  hukum di  kalangan  masyarakat.  Pencurian  yang  terjadi  terutama  di  malam  hari,  seperti pencurian  emas,  sering  kali  disebabkan  oleh  kemalasan  sebagian  masyarakat  untuk bekerja secara sah dan memilih jalan pintas dengan mencuri.
Langkah-langkah  untuk  mengatasi  hambatan  dalam  penegakan  hukum  terhadap pelaku  pencurian  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Sektor  Pinggir  Kabupaten  Bengkalis mencakup beberapa hal. Pertama, diperlukan penyesuaian aturan hukum sesuai dengan perkembangan zaman. Banyak kasus pencurian yang disidangkan berdasarkan Pasal 362 KUHP,  padahal  barang  yang  dicuri  tidak  sebanding  dengan  ancaman  pidananya  yang mencapai  maksimal  5  tahun  penjara.  Sebaliknya,  jika  kasusnya  berdasarkan  Pasal  364 KUHP  tentang  pencurian  ringan,  ancaman  hukumannya  hanya  maksimal  3  bulan penjara, dan nilai barang yang dicuri tidak boleh lebih dari Rp 250.
Penyesuaian hukum untuk mencerminkan nilai dan kondisi saat ini penting untuk meningkatkan  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Kedua,  penambahan  jumlah  personil kepolisian juga diperlukan. Ini mencakup peningkatan profesionalisme dan kemampuan aparat  penegak  hukum  serta  penambahan  anggota  personil  untuk  mengatasi  masalah secara  lebih  efektif.  Ketiga,  peningkatan  sarana  dan  prasarana  sangat  penting. Memperbaiki fasilitas untuk memproses kasus pencurian, baik itu emas atau handphone, dan mengoptimalkan sarana yang ada sangat dibutuhkan. Selain itu, menjalin kerjasama antara  lembaga  penegak  hukum  dan  kelompok  masyarakat  juga  perlu  dilakukan  untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus. Keempat, meningkatkan kesadaran hukum
di masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum juga penting. Dengan kegiatan tersebut,  diharapkan  dapat  menambah  pemahaman  masyarakat  tentang  hukum  dan mencegah tindakan kejahatan di masyarakat.

## Simpulan
Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Pencurian  Di  Kepolisian  Sektor  Pinggir Kabupaten Bengkalis bahwa belum berjalan dengan baik karena masih terjadinya tindak pidana pencurian emas, karena pelaku pencurian mengetahui adanya batasan pencurian minimal  Rp.  2.500.000  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah).  Hambatan  Dalam  Penegakan Hukum  Terhadap  Peklaku  Pencurian  Di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Sektor  Pinggir Kabupaten  Bengkalis,  bahwa  dari  segi  peraturan/hukum,  minimnya  jumlah  personil petugas  kepolisian,  kurangnya  sarana  dan  prasarana,  dan  minimnya  kesadaran masyarakat  tentang  pengetahuan  hukum.  Perlunya  penyesuaian  aturan  hukum  dengan perkembangan  zaman,  Perlunya  jumlah  personil  petugas  kepolisian,  Perlunya  sarana dan prasarana, dan Perlunya kesadaran masyarakat tentang pengetahuan hukum.

## Referensi
Arief,  Barda  Nawawi.  2022. Masalah  Penegakan  Hukum  Dan  Kebijakan  Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan . Jakarta: Prenada Media.
Atmosudirjo, Prajudi. 1994. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Ghalia Indonesia. Basah, Sjahran. 1992. Perlindungan Hukum Atas Sikap Administrasi Negara . Bandung: Alumni.
Budiardjo, Miriam. 1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Chazawi,  Adami.  2006. Kejahatan  Terhadap  Harta  Benda .  Malang:  Bayumedia Publishing.
Dellyana, Shant. 1988. Konsep Penegakan Hukum . Yogyakarta: Liberty. Fachruddin,  Irfan.  2004. Pengawasan  Peradilan  Administrasi  Terhadap  Tindakan Pemerintah . Bandung: Alumni. Gultom, Binsar. 2012. Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. HR, Ridwan. 2018. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Rajawaki Press. Ilham, Bisri. 2004. Sistem Hukum Indonesia . Jakarta: Grafindo Persada. Indrohato.  1994. Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik,  Dalam  Paulus  Efendie Lotulung,  Himpunan  Makalah  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Jamilah, Firotin. 2000. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) . Jakarta: Dunia Cerdas.
Kantaprawira, Rusadi. 1998. Hukum Dan Kekuasaan . Yogyakarta. Kurniawan,  Farit.  2011. Pertanggung  Jawaban  Pidana  Orang  Yang  Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa . Surabaya: UPN. Kusumaatmadja, Mochta, and Arief Sidharta. 2000. Pengantar Ilmu Hukum . Bandung: PT Alumni.
Lim,  Denis  Juan.  2023.  “STRATEGI  SATUAN  POLISI  PAMONG  PRAJA  DALAM

## MENERTIBKAN TEMPAT HIBURAN UMUM KARAOKE KOTA
PEKANBARU.” Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial 4(3):111–18. M.Hadjon,  Philipus.  1997.  “Tentang  Wewenang.” Jurnal  Pro  JustisiaYuridika No  .5
dan:1.
Mahendra,  Adam  Prima.  2020.  “Mediasi  Penal  Pada  Tahap  Penyidikan  Berlandaskan Keadilan Restoratif.” Jurnal Jurist-Diction 3(4):1153–1178. Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana. Mertokusumo, Sudikno. 1999. Mengenal Hukum . Yogyakarta: Liberty. Mulyadi, Mahmud. 2008. Criminal Policy:Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal  Policy  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Kekerasan .  Jakarta:  Pusaka Bangsa Press.
Niniek,  Suparni.  2007. Eksistensi  Pidana  Denda  Dalam  Sistem  Pidana  Dan Pemidanaan . Jakarta: Sinar Grafika.
Nola,  Luthvi  Febryka.  2014.  “Keadilan  Restoraif  Tindak  Pidana  Anak.” Info  Singkat Hukum Volume VI:2.
Raharjo,  Satjipto.  2009. Penegakan  Hukum  Sebagai  Tinjauan  Sosiologis .  Yogyakarta: Genta Publishing.
Soekanto,  Soerjono.  1983. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakkan  Hukum . Jakarta: Raja Grafindo.
Sudarsono. 1992. Kamus Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Sugiarto, Umar Said. 2013. Pengantar Hukum Indonesia . Sinar Grafika. Thalib, Abdul Rasyid. 2006. Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti. Zulkarnain,  Deska.  2021.  “Peran  Daerah  Dalam  Mengimplementasikan  Program Sebagai  Upaya  Perlindungan  Tindak  Kekerasan  Terhadap  Anak  Di  Kabupaten Karimun Dalam Mewujukan Kota Layak Anak.” Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial 2(1):46–56.