## Sejarah Budaya Partai Keadilan Sejahtera di Jepara Tahun  1999-2009
Ummi Nur Lutfiyah 1, dan Alamsyah 2
1 Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya,  Universitas Diponegoro Jl. Prof. Sudharto SH, Kampus Tembalang Semarang – 50275 Email : vivianlp18@gmail.com
2 Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya,  Universitas Diponegoro Jl. Prof. Sudhardo SH, Kampus Tembalang Semarang – 50275 Email: alamsyah.fib@live.undip.ac.id

## Abstract
This  article  discusses  about  the  development  of  the  Prosperous  Justice  Party    in  Jepara  with various  dynamics.  The  party    originally  called  the  Justice  Party  in  Jepara,  was  founded  by  former campus  religious  activists.  Initially,  this  party  became a  cadre  party  that  applied  strict  standards  in the recruitment process through the training process of its members. In its journey, the party did not fully  become  a  cadre  party  because  it  needed  the  support  of  voters  from  all  people.  This reconstruction  of  the party  uses  historical  methods  consisting  of heuristics,  criticism,  interpretation, and historiography. The results of this article illustrate that the development of the Prosperous Justice Party  in  Jepara  was  initiated  in  1999 under the  name  Justice  Party.  In  2003,  this  party  became  the Prosperous  Justice  Party  which  in  2004,  this  party  in  Jepara  became  one  of  the  participants  in  the election by getting a seat in the election. In the 2009 elections, the party won two seats in parliament, although  the  number  of  votes  decreased  compared  to  the  previous  election.  The  Prosperous  Justice Party is not only involved in politics but also in the economic, social and health sectors
Keywords: Justice Party, PKS, Election, Development, Jepara

## 1. Pendahuluan
Pada  masa  Orde  Baru,  Partai  Islam  di  Jepara  diwakili  oleh  Partai  Persatuan  Pembangunan (PPP). Dalam pemilu tahun 1977,  PPP memperoleh 44 kursi dari 100 kursi di legislatif. Pada tahun 1982, PPP mengalami peningkatan dengan memperoleh 49  kursi (Schiller, Jim, 1996: 207).  Secara historis partai Islam di Jepara didukung oleh masyarakat. Pasca Orde Baru, di Jepara beberapa partai islam adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan yang berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera.
Partai  Keadilan  (PK)  pertama  kali  ikut  berpartisipasi  dalam  pesta  demokrasi  di  Jepara  pada pemilihan umum 7 Juni 1999. Hasil yang diperoleh partai ini sekitar 1.528 suara (1,36%). Pada pesta demokrasi  lima  tahunan  tersebut,  PK  di  Jepara  tidak  mampu  mendapatkan  suara  yang  dapat menjadikan  kadernya  duduk  di  lembaga  legislatif  atau  DPRD  Jepara  (KPU,  2014:  3).  Terhadap kondisi  tersebut,  partai  ini  melakukan  pembenahan  internal  untuk  mempersiapkan  diri  dalam kontestasi  pemilu  tahun  2004 melalui  strategi  yang  lebih  cermat  supaya  dapat  menjadi  partai  peserta pemilu sesuai dengan aturan yang ditetapkan KPU.
Pada tahun 2003 Partai Keadilan ini mendeklarasikan bahwa partai ini berganti nama menjadi Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  (Muhtadi,  Burhanudi,    2012:  35).  Implementasi  dari  perubahan tersebut, maka PKS Jepara secara resmi menjadi partai baru sejak  tahun 2004. Keberadaan PKS ini sejak saat itu disosialisasikan kepada masyarakat. Perubahan nama dari Partai Keadilan menjadi PKS menjadi bukti bahwa para elit politik berjuang keras agar PKS dapat bertahan dalam kontestasi politik nasional.  Hal itu dibuktikan hasil  dengan pemilu 2004 di Jepara, dimana  PKS memperoleh 20.147 suara  dan  mendapatkan  1  kursi  di  parlemen. Pada  pemilu  2009  PKS  mendapatkan  2  kursi  di
parlemen  dengan  perolehan  18.970  suara  (Wawancara  dengan  Arofik,  Nur  Alim,  dan  Saifudin, Januari 2020).
Perolehan  suara  PKS  tidak  lepas  dari  kebijakan  dan  jargon  politik.  Partai  ini  memerankan  diri sebagai partai Islam  dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Sebagai partai Islam, PKS tetap mengusung nilai-nilai Islam sebagai kehidupan politik di Indonesia. PKS menyebut dirinya sebagai  “partai  dakwah”.  Adapun  dalam  mengusung  progam  pemerintahan  yang  baik,  PKS mendasarkan  diri  sebagai  partai  yang  bersih  dan  jujur  (Lili  Romli,  2006:  76)..  Dua  faktor  ini  yang menjadi  daya  tarik  bagi  pemilih  Jepara  untuk  memilih  PKS.  Terlepas  dari  naiknya  perolehan  suara PKS, secara keseluruhan dukungan pemilih Islam terhadap partai Islam masih relatif sedikit.
Sebagaimana partai lainnya, PKS punya kepentingan yang sama, yaitu hadir di masyarakat dan berperan  aktif  dalam  mendinamisasi  masyarakat.  Partai  politik  tidak  bisa  skeptis  bahwa  targetnya adalah  massa.  Dengan  pola halaqah dan daurah ,  PKS  ingin  menampilkan  kader  terbaiknya  untuk bersama-sama  dalam  kegiatan  masyarakat.  PKS  menginginkan  tercapainya  dua  hal  sekaligus; pertama ,  simpati  masyarakat;  kedua,  memenangkan  pemilu.  Yang  pertama  berhubungan  dengan politik  psikologis,  bahwa  PKS  menginginkan  simpati  masyarakat  Jepara  yang    religius.  Dengan program-program  tersebut,  kehadiran  PKS  bisa  diterima  oleh  masyarakat  Jepara  yang  secara  afiliasi kepartaian,  telah  didahului  kehadiran  PPP,  Golkar,  dan  PDIP.  PKS  berkeyakinan  bahwa  program- program  tersebut  belum  banyak  dilakukan  oleh  partai-partai  tersebut.  Oleh  karena  artikel  ini  akan memotret perkembangan PKS di tingkat lokal Jepara dengan berbagai dinamika yang ada.

## 2. Metode
Dalam  penelitian  menggunakan  metode  sejarah  kritis,  yaitu  proses  menguji  dan  menganalisis secara  kritis rekaman-rekaman dari perjalanan Partai Keadilan hingga menjadi PKS di Jepara. Ada 4 (empat) tahapan  yang digunakan dalam merekonstruksi perkembangan PKS ini yaitu heuristik, kritik sumber,  interpretasi,  dan  historiografi  (Garraghan,  Gilbert  J.  1947).  Heuristik  atau  pengumpulan diperoleh  dari  dokumen  tertulis  dan  sumber  lisan  baik  berupa  sumber  primer  maupun  sumber sekunder.  Sumber  primer  diperoleh  dari    notulen  rapat,  dokumen  PKS,    majalah  lokal  Gelora  Bumi Kartini, surat kabar, dan wawancara terhadap pelaku sejarah yang terlibat dalam perkembangan PKS. Sumber  sekunder  diperoleh  dari  jurnal,  buku,  dan  hasil  riset  yang  relevan  dengan  topik.  Sumber tersebut  diperoleh  dari  Arsip  PKS  Jepara,  Perpustakaan  daerah  Jepara,    sumber online, dan  arsip pribadi. Setelah sumber ditemukan proses selanjutnya melakukan kritik untuk  menguji otentisitas dan menguji  kredibilitas  sumber.  Setelah  dikritik,  berbagai  fakta  tersebut  diinterpretasi  atau  ditafsirkan supaya  mempunyai  hubungan  yang  logis  dan  kronologis.  Tahap  terakhir,  historiografi  yaitu  kegiatan merekonstruksi peristiwa secara sistematis, logis, dan ilmiah tentang perkembangan PKS di Jepara.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1. Dari PK Jepara ke PKS Jepara
Berdirinya  PKS  Jepara  diprakarsai  oleh  Saifuddin,  Lc.,  Arofiq,  ST.,  Nur  Alim  Thamrin,  Lc., Chandiq  Isminanto,  Sugiyantoro,  S.Pd.,  dan  Ishaq.  Mereka  adalah  alumni  dari  beberapa  perguruan tinggi.  Tokoh    PKS  pada  awalnya  merupakan  para  aktivis  dakwah  kampus  yang  sudah  terbiasa berkecimpung dalam aktivitas keagamaan. Setelah lulus, para aktivis ini melanjutkan kegiatan dakwah di  daerah  masing-masing,  salah  satunya  di  Jepara.  Para  pendiri  PKS  Jepara  melihat  bahwa  Islam  di Indonesia sebagai kelompok mayoritas diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menciptakan pembangunan,  baik  fisik  maupun  mental.  Hal  ini  bisa  dimulai  dari  sistematisasi  gerakan  melalui dibentuknya sebuah partai yang memiliki distingsi di tengah kancah perpolitikan (Wawancara dengan Arofiq, Januari 2020).
Pendirian  PKS  bermula  dari  Partai  Keadilan.  Pada  tahun  1998,  di  Jepara  terdapat  kelompok pengajian  ( halaqah )  yang  diikuti  oleh  warga  dengan  berlatar  belakang  organisasi  kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Lingkup pengajian ini masih kecil di tingkat  kecamatan. Setelah  mereka  mendengar  bahwa  kelompok halaqah mendirikan  partai  politik  di  Jakarta,  ada sebagian  dari  ormas  NU  dan  Muhamadiyah  yang pro dan  kontra.  Pada  awalnya  banyak  yang  tidak
berminat  bergabung  di  Partai  Keadilan  sehingga  jumlah  kadernya  sedikit,  hanya    belasan  orang  saja. Dalam  perjalanannya,  berkat  kegigihan,  keuletan,  serta  kebersamaan  para  kader,  akhirnya    Partai Keadilan terbentuk di Jepara (Wawancara dengan Nur Alim, Januari 2020).
Pada tahun 2003, Partai Keadilan Jepara mengirim perwakilan dalam acara deklarasi PKS yang diselenggarakan  di  Lapangan  Monas  Jakarta  tanggal  20  Mei  2003.  Perwakilan  tersebut  adalah Saifuddin,  Arofiq,  Giyantoro  dan  Nur  Alim  Thamrin.  Pasca  ikut  deklarasi  PKS  pusat  di  Jakarta, sejumlah tokoh lokal Jepara membuat dan mengurus dokumen yang dbutuhkan untuk membentuk dan mendaftarkan partai agar dapat menjadi peserta pemilu tahun 2004
Pembentukan  partai  lokal  Jepara,  termasuk  PKS  dilakukan  melalui  proses  verifikasi  oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jepara. Adapun syarat untuk lolos verifikasi menjadi partai peserta  pemilu,  yaitu  harus  mengumpulkan  1000  (seribu)  KTP  lengkap  dengan  kartu  anggota. Pengumpulan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  kartu  anggota  partai  disertai  dengan  pernyataan bahwa  orang  tersebut  merupakan  anggota  PKS  (simpatisan)  serta  bukan  anggota  partai  lain.  Dalam proses verifikasi ini PKS berhasil mengumpulkan 3000 KTP lengkap dengan kartu anggota. Akhirnya PKS lolos verifikasi persyaratan untuk membentuk partai lokal Jepara  lengkap dengan kepengurusan kader  inti.  Setelah  persyaratan  tercukupi,  KPU  melakukan  verifikasi  kepada  masyarakat  Jepara terhadap eksistensi dukungan terhadap PKS (Wawancara dengan Arofiq, Januari 2020).
Perubahan Partai Keadilan menjadi Partai Keadilan  Sejahtera (PKS) hanyalah perubahan nama agar    dapat  mengikuti  pemilu  2004.  Oleh  karena  itu  secara  suprastruktur  (ideologi,  pemikiran,  dan konsep-konsep partai), maupun infrastruktur PKS (jaringan kader, kepengurusan dan aset-aset partai) merupakan limpahan dari Partai Keadilan. Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum 1999, bab VII  pasal  39  mengenai  syarat  keikutsertaan  dalam  pemilu  berikutnya  adalah  mengharuskan  Partai Keadilan  membentuk  partai  baru  atau  berganti  nama.  Majelis  Syuro  Partai  Keadilan  Sejahtera  dalam siaran  pers  No.01/sp/DPP-PKS/VI/1424  menjelaskan  tentang  penggabungan  struktur  DPP  Partai Keadilan  dan  PKS.  Penggabungan  ini  merupakan  amanat  dari  Musyawarah  Nasional  (Munas) istimewa  Partai  Keadilan  dan  Musyawarah  Nasional  1  (Munas)  PKS,  yang  berlangsung  pada  18-20 April 2003, di Asrama Haji Bekasi, Jawa Barat. Implementasi dari Munas tersebut di daerah termasuk di Jepara dibentuk Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan perubahan dari Partai Keadilan.

## 3.2. Perkembangan PKS di Jepara
Sebagai  partai  kader,  PKS  di  Jepara  memiliki  sistem  kaderisasi  yang  sistematis  dan  metodik. Pengkaderannya  terdiri  dari  tiga  jenis,  yakni  pengkaderan  melalui  Tarbiyah,  pengkaderan  oleh underbow PKS,  dan  pengkaderan  formal  kepartaian.  Pengkaderan  Tarbiyah  berintikan  pada pembinaan  berbasis  kelompok  kecil  ( usroh/halaqah )  di  bawah  seorang murabbi .    Pengkaderan  oleh underbow PKS seperti Gada Keadilan (GK),  Salimah,  Serikat Pekerja Keadilan  (SPK), Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI), Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia (KAPMI), dan Kesatuan  Aksi  Mahasiswa  Muslim  Indonesia  (KAMMI)  mengembangkan  pola  dan  model pengkaderan  sendiri-sendiri.  Adapun  pengkaderan  formal  kepartaian  dilakukan  secara  resmi  oleh Dewan  Pengurus  Pusat  (DPP)  hingga  kepengurusan  partai  dari  Dewan  Pengurus  Ranting  (DPRa) (Rahmat,  Imadadun,      2008:  238).    Pada  tahun  2003  kaderisasi  yang  dilakukan  PKS  Jepara  tidak berbeda dengan kaderisasi yang ada di tingkat pusat. Sistem pengkaderan dan pola kaderisasi di DPD PKS  Jepara  mengikuti  acuan  dan  arahan  dari  pusat  karena  PKS  merupakan  partai  sentralistik (Wawancara dengan Saifuddin, Januari 2020).
Kaderisasi  formal  yang  dilakukan  PKS  berdasarkan  kombinasi  dari  dua  model  hierarki  dan spesialisasi/keahlian.  Model  ini  bisa  disesuaikan  dengan  kebutuhan  fungsi-fungsi  partai  yang  akan dijalankan dalam struktur organisasi partai. Model hirarkhi adalah perjenjangan kaderisasi berdasarkan pelapisan yang bertahap dengan berdasarkan pada peraturan yang ada dalam AD/ART PKS. Tahapan itu terdiri dari Anggota Pemula, Anggota Muda, Anggota Madya, Anggota Dewasa, Anggota Ahli dan Anggota  Purna.  Masing-masing  jenjang  melakukan  tahapan  materi  kaderisasi  sesuai  jenjang  kader. Adapun  model  spesialisasi/keahlian  didasarkan  pada  fungsi  pengelolaan  partai  yang  membutuhkan keahlian khusus sehinggga lebih menonjolkan sisi keahlian tertentu yang harus dimiliki kader partai.
Metode  yang  digunakan  PKS  dalam  proses  rekruitmen  yaitu  menggunakan  metode  rekrutmen individual  dan  metode  rekrutmen  institusional. Pertama, metode  rekrutmen  individual  (dakwah
fardhiyah )  dijalankan  dengan  bentuk  pendekatan  personal  secara  langsung  kepada  orang-orang  yang memiliki  potensi  untuk  menjadi  kader. Kedua ,  metode  rekrutmen  institusional  ( dakwah  al-‘amma ) melibatkan struktur formal kepartaian maupun organisasi-organisiasi afiliasi PKS. Pola rekrutmen ini memanfaatkan institusi keagamaan dan institusi pendidikan seperti sekolah ataupun Perguruan Tinggi. Para calon kader yang akan direkrut diajak berpartisipasi dalam serangkaian forum dan kegiatan yang diorganisir  oleh  PKS.  Kegiatan-kegiatan  tersebut  diorganisir  secara continue agar  para  anggota memiliki nilai dan pemahaman yang sama ( Tim Kaderisasi DPP PK-Sejahtera, 2004: 35 ).
Selanjutnya progam kerja DPD PKS Jepara pada tahun 2004-2009 yaitu mengadakan rapat rutin dengan  pengurus  harian.  Rapat  pengurus  partai  dilakukan  setiap  bulan  sekali  di  kantor  DPD  PKS Jepara.  Jika  memerlukan  pembahasan  yang  mendesak,  maka  diadakan  pertemuan  lebih  dari  satu  kali meskipun belum satu bulan.  Program yang lain adalah rapat kerja (raker) yang diikuti DPC dan DPRa seluruh Jepara. Kegiatan ini diselenggarakan  setahun sekali. DPD PKS melakukan beberapa kegiatan setiap  pekan,  bulan,  dan  tahun.  Kegiatan  rutin  yang  dilakukan  berupa Ta’lim Rutin  Partai  (TRP). Kegiatan  lain  yang  dilakukan  setiap  tahun  adalah  Mukhayam  Pandu  Keadilan.  Adapun  aktivitas halaqah dan tatsqif merupakan kewajiban dilakukan setiap pekan. Kegiatan daurah , ta'lim , mabit , dan rihlah merupakan kewajiban bulanan. (Wawancara dengan Saifuddin, Januari 2020)

## 3.3. Kiprah PKS di Jepara
Pada  pemilu  2004,  perjuangan  kader  PKS  mulai  menampakkan  hasil  yang  menggembirakan. Tercatat, PKS menempati urutan ke-7 (tujuh) dalam perolehan suara dan berhasil meraih satu kursi di DPRD Jepara. Satu-satunya kader PKS yang berhasil menduduki kursi tersebut adalah  Saifuddin, Lc. Strategi menghadirkan profil PKS yang lebih terbuka kembali membuahkan hasil. Pada pemilu tahun 2009,  PKS  Jepara  menempati  urutan  ke-10  (sepuluh).  Meskipun  turun  peringkat,  namun  perolehan suaranya  mencapai  18.970  suara  dan  berhasil  mengirim  wakil  di  DPRD  Jepara  dua  kader,  yaitu Saifuddin  dan  Arofiq.  Meskipun  hanya  memperoleh  dua  kursi  dari  total  50  kursi  yang  tersedia,  PKS telah memberikan kontribusi di legislatif ini. (Gelora Bumi Kartini, 2009: 10)
Bertambahnya jumlah kader PKS sebagai anggota DPRD, menambah kekuatan dan daya tawar PKS  di  DPRD.  Kader  PKS  memainkan  peran  cukup  baik  dalam  setiap  pengambilan  keputusan.  Di antaranya adalah upaya penegakan Perda Penataan Ruang berbasis pada keanggotaan di level terkecil. Kader  PKS  menilai,  pembangunan  infrastruktur  akan  berjalan  efektif  ketika  memperhatikan  asas keadilan.  Keadilan  di  sini  dimaksudkan  agar  pada  setiap  pembangunan  infrastruktur,  misalnya penataan  ruang,  pemerintah  harus  melakukan  kajian  mendalam  untuk  mengetahui  kebutuhan  secara pasti.  Di  sinilah  Rencana  Tata  Ruang  dan  Wilayah  (RTRW)  yang  baik  akan  berkontribusi  untuk menyukseskan program pemerintah. Inilah aspirasi yang sering disuarakan oleh kader PKS di DPRD. Selain  persoalan  tata  ruang,  PKS  juga  mengkritisi  realisasi  belanja  APBD  yang  tidak  tepat  waktu, termasuk  penyerapan  anggaran  yang  belum  maksimal.  PKS  juga  melakukan  komunikasi  dengan partai-partai  lainnya  dalam  upaya  melakukan  kontrol  dalam  hal  penegakan  hukum  di  masyarakat. (Wawancara dengan Arofiq, Januari 2020)
Kiprah lainnya adalah memperjuangkan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan guru-guru swasta.  PKS  bersama  dengan  anggota  legislatif  yang  lain  ikut  mendorong  mendorong  pemerintah Jepara agar memberikan kepastian regulasi yang mengatur kesejahteraan para guru swasta.
Dalam  bidang  politik,  PKS  memberikan  kontribusinya  dalam  bentuk  kegiatan  Seminar Kebangsaan  yang  diselenggarakan  setiap  4  (empat)  bulan  sekali  di  gedung  PGRI  Kecamatan  Jepara dan di gedung serba guna yang  ada di Kecamatan Kalinyamatan. Acara tersebut dihadiri  peserta 100 orang tanpa dipungut biaya.
PKS Jepara memberikan kontribusinya dengan mendirikan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TK  IT)  Permata  Insani  Jamil  dan  Sekolah  dasar  Islam  Terpadu  (SD  IT)  Amal  Insani.  Pendirian lembaga  pendidikan  ini  merupakan  salah  satu  kontribusi  untuk  ikut  serta  mencerdaskan  anak  bangsa terutama di Jepara. (Wawancara dengan Saifuddin, Januari 2020)
Di  bidang  sosial,  fokus  kiprah  PKS  pada  Yayasan  Panti  Asuhan  Bina  Insani  yang  berada  di Kesa  Bandengan  Kecamatan  Jepara.  Yayasan  Bina  Insani  berdiri  sejak  tahun  2006  yang  bertujuan membina anak-anak kurang mampu dan anak yatim piatu.
Para  kader  partai  memahami  bahwa  semua  masyarakat  menginginkan  kesejahteraan  atau kemapanan secara ekonomi. Partai menekankan bahwa kebutuhan sandang, pangan, dan papan adalah kebutuhan  dasar  setiap  orang.  Hal  tersebut  yang  kemudian  dimanfaatkan  oleh  PKS  dengan menyelenggarakan bakti sosial dalam bentuk cek kesehatan gratis seperti donor darah, tensi darah, cek asam urat,  dan gula darah. (Wawancara dengan Dirman, April 2020)

## 4. Simpulan
PKS  sebagai  partai  yang  muncul  pasaca  reformasi  merupakan  organisasi  yang  ingin membangun  transparan,  akuntabel,  rapi,  dan  egaliter.  Secara  organisatoris,  PKS  memiliki blue  print kaderisasi berjenjang dengan pola tarbiyah, mulai dari halaqah/liqa, daurah, dan mukhayyam. Metode ini tepat untuk menghasilkan kader yang militan terhadap partai. Salah satu kelebihan PKS adalah sisi egalitarianisme,  di  mana  PKS  tidak  memiliki  figur  sentral  yang  memiliki  pengaruh  absolut.  Ini berbeda  dengan  partai  politik  pada  umumnya  yang  hanya  didominasi  oleh  figur  atau  kelompok tertentu. Jika pada partai politik lainnya, muncul faksi berbasis perbedaan kepentingan dan pengaruh, PKS  tidak menghadapi problem tersebut. Semua kader punya peluang yang sama. Profil awal PKS ini disinyalir menjadi magnet bagi PKS di Jepara.
Perkembangan  PKS  di  Jepara  cukup  lambat  karena  kuatnya  pengaruh  partai  Islam  yang  lain yang ada kesan didukung oleh ormas Nahdhatul Ulama dan Muhamadiyah.  Kesulitan PKS di Jepara dipengaruhi oleh isu politik global tentang gerakan transnasional. Migrasi ideologi Wahabi dan Salafi dari  Timur  Tengah  ke  Indonesia  secara  masif,  menempatkan  PKS  yang  kadang  dipersepikan  sebagai partai politik yang identik dengan gerakan tersebut.

## Referensi
Arsip  PKS.  2020.  Siaran  Pers  No.  O1/SP/DPP-PKS/V/1424  tentang  Penggabungan  Struktur  DPP Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera: Penjaringan Calon Presiden Berbasis Kader dan Masyarakat (Jaringan Capres Emas): Dan Perkembangan Terakhir Seputar Kebohongan Publik Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Inggris atas Iraq, Jakarta, 20 Juli 2003.
Garraghan, Gilbert J. 1947. A guide to historical method . New York: Fordham University Press Gelora Bumi Kartini. 2009. “Anggota DPRD Dituntut Hati-Hati Dan Cermat”.  Edisi Oktober. Muhtadi,    Burhanuddin.  2012. Dilema  PKS:  Suara  dan  Syariah .  Jakarta:  KPG  Kepustakaan  Populer Gramedia.
Komisi Pemilihan Umum Jepara. 2004. Hasil partai politik tahun 1999 dan 2004 . Jepara: KPU Romli,  Lili.  2006. Islam  Yes  Partai  Islam  Yes:  Sejarah  Perkembangan  Partai-Partai  Islam  di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
Rahmat , Imadadun. 2008. Ideologi  politik  PKS  Dari  Masjid  Kampus  Ke  Gedung  Parlemen . Yogyakarta: LKiS, 2008.
Schiller, Jim. 1996. Developing Jepara in New Order Indonesia. Australia: Monash Asia Institute.
Tim  Kaderisasi  DPP  PK-Sejahtera.  2009. Manajemen  Tarbiyah  Anggota  Pemula. Bandung:    PT. Syamil Cipta Media dan DPP PK Sejahtera
Wawancara dengan Arofiq.  17 Januari 2020. Wawancara dengan Dirman Sudirman.28 April 2020. Wawancara dengan Nur Alim Thamrin. 23 Januari 2020. Wawancara dengan Saifuddin. 20 Januari 2020.