## Rekonstruksi Otonomi Khusus Papua melalui Model Strategi Penta Helix Counterinsurgency (COIN)

## MHD Halkis
Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan, 10430, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia Korespondensi: halkis@idu.ac.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Studi Pustaka
Sitasi Cantuman: Halkis, M. (2020). The Implementation of Penta Helix Counterinsurgency (COIN) Strategic Model in Reconstructing Special Autonomy for Papua. Society, 8(1), 234-248.
DOI : 10.33019/society.v8i1.182
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dikirim: 11 Mei, 2020;
Diterima: 8 Juni, 2020;
Dipublikasi: 30 Juni, 2020;
Persoalan  Papua  (Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat)  telah mengundang  komunitas  internasional,    namun  kebijakan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2001 Tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua  menjadi  isu sentral  dalam  penyelesaian  Papua  hanya  memberi  perlakuan khusus terhadap internal masyarakat Papua. Padahal, melalui Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada  masyarakat  Papua  agar  lebih  cepat  berkembang,  baik politik,  ekonomi,  maupun  budaya,  disamping  itu  masalah gerakan  insurgency  (pemberontakan)  juga  dapat  dituntaskan. Kenyataannya, penataan sosial politik, ekonomi dan anggaran yang  bersifat  khusus  telah  diberikan  namun  hanya mengembangkan  perekonomian  dan  infrastruktur  tetapi gerakan  untuk  memisahkan  diri  belum  berakhir  sampai  saat ini.  Untuk  itu  perlu  suatu  model  strategi  counterinsurgency (COIN)  yang  tetap  sesuai  dengan  kebijakan  nasional  dan kondisi  masyarakar  Papua.  Penelitian  ini  menggunakan metode  content  analysis  untuk  mengungkap  penyebab kebijakan  yang  tidak  optimal  dalam  menyelesaikan counterinsurgency.  Berdasarkan  empat  elemen  dasar  dalam COIN  hanya  ada  dua  elemen  yang  ada,  yaitu  elemen masyarakat  dan  negara,  sementara  elemen  komunitas internasional  dan  sektor  privat  tidak  ditemukan  dalam Undang-Undang  Otonomi  Khusus  Papua.  Sehingga,  model COIN  yang  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat  Papua  harus memiliki  unsur  pemerintah,  masyarakat  lokal,  non-state, komunitas  internasional,  dan  sektor  privat.  Kalau dibandingkan dengan model United States of  America (USA) yang  memposisikan  masyarakat  tidak  masuk  dalam  unsur COIN  karena  masyarakat  diletakkan  sebagai  objek  yang

## Society, 8 (1), 245-259, 2020
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id

## Rekonstruksi Otonomi Khusus Papua melalui Model Strategi Penta Helix Counterinsurgency (COIN)
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.182
menentukan.  Beda  lagi  kalau  dibandingkan  dengan  strategi Cina  yang  menempatakan  militer  dan  partai  politik  sebagai elemen  penting  karena  keputusan  pemerintah  didukung  oleh kekuatan  militer  untuk  mengatasi  masalah  insurgency. Penelitian  ini  menemukan  bahwa  kombinasi  sipil  dan  militer dalam  model  kebijakan  COIN  Papua  Pasca-Otonomi  Daerah tercermin  dengan  adanya  Forum  Komunikasi  Pemimpin Daerah (Forkompimda) Papua dalam menghadapi situasi, baik kondisi  aman  maupun  kondisi  darurat.  Koordinasikan  aktif antara gubernur, legislatif daerah, masyarakat adat, kepolisian, dan  militer.  Strategi  COIN  di  masa  mendatang  perlu  jalur koordinasi  khusus  dengan  komunitas  global  secara  terbuka yang  mempengaruhi  opini  tentang  masyarakat  Papua  dan kepentingan sektor privat yang cukup kuat di Papua.
Kata Kunci: COIN;  Counterinsurgency;  Kebijakan;  Konflik; Otonomi Khusus; Papua; Penta Helix

## 1. Pendahuluan
Dalam  proses  pembangunan  integrasi  bangsa  yang  relatif  masih  muda,  pelembagaan organisasi tertentu diidentifikasi sebagai titik kritis ( Peretomode, 1985 ). Papua (Provinsi Papua dan  Papua  Barat,  Indonesia)  berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21 Tahun  2001  Tentang  Otonomi  Khusus  Bagi Provinsi  Papua  memiliki  organisasi  tertentu,  baik untuk  mengakomodir  kepentingan  masyarakat  lokal,  maupun  untuk  memperpanjang organisasi pemerintah pusat di daerah. Apabila organisasi tersebut dibentuk dan difungsikan dengan  bijak  maka  proses  integrasi  pembangunan  bangsa  tersebut  mestinya  berjalan  dengan normal.
Ironisnya,  dalam  dua  dekade  terakhir,  banyak  peristiwa  mengindikasikan  kegiatan- kegiatan  beberapa  kelompok  masyarakat  yang  ingin  melakukan  pemberontakan  ( insurgency ) untuk  melepaskan  diri  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indoensia  (NKRI).  Pernyataan  dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), ada tiga kelompok separatis bersenjata di Papua menyatakan telah membentuk Tentara West Papua (West Papuan Army) ( Ramdhani, 2019 ). Mungkin karena pertimbangan strategi, pemerintah menyebutnya dengan pemberontak, atau biasa disebut dengan istilah yang cukup populer di lingkungan aparat keamanan adalah Kelompok Kriminal  Bersenjata (KKB), dengan harapan pelakunya ditempatkan sebagai pelaku kriminal sehingga pelaku akan diproses sesuai dengan hukum. Kesulitannya, secara akademis, sulit untuk menempatkannya sebagai pemberontak dan disebut sebagai penjahat, maka terjadi kesesatan  konsep  dan  teori,  kemudian  menghasilkan  konsep  dan  teori  yang  salah  arah, sehingga masalah tidak dapat ditempatkan secara proporsional. Sejak 2018, istilah ini ditambah dengan  “separatis”,  sehingga  operasi  penegakan  hukum  mengacu  pada  Kelompok  Kriminal Separatis  Bersenjata  (KKSB).  Istilah  ini  juga  belum  memadai,  karena  istilah  separatis  belum memadai untuk istilah insurgency . Karena alasan ini, banyak peneliti menyebut upaya ini untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia, yang disebut pemberontak atau pemberontakan.
Pemberontakan  adalah  perang  akar  rumput;  kemampuan  untuk  mengidentifikasi, memahami,  dan  melawan  musuh  pada  tingkat  ini  dalam  masyarakat  membutuhkan

## Rekonstruksi Otonomi Khusus Papua melalui Model Strategi Penta Helix Counterinsurgency (COIN)
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.182
kecerdasan. Upaya otoritas pemerintah dalam merespon kekuatan mereka, baik taktis maupun strategis,  dengan  cara  terbaik  sesuai  dengan  kemampuan  yang  ada  disebut Counterinsurgency (COIN)  ( Wayne,  2008 ).  Menurut United  States  Government  Interagency  Counterinsurgency Initiative (2009) , COIN adalah perpaduan antara sipil dan militer yang komprehensif, sebagai upaya yang dirancang untuk menghadapi pemberontakan secara simultan dan mengatasi akar permasalahannya.
Pertarungan antara insurgency vs. COIN termasuk dalam kategori Asymmetric Warfare (AW) atau  Peperangan  Asimetris  (PA).  Strategi  perang  ini  oleh Galula  (2006) disebut  juga Irregular Warfare .  Menurut Lele  (2014) , Assymetric  Warfare adalah  sebuah  bentuk  peperangan  di  mana aktor non-negara menggunakan alat dan taktik yang tidak konvensional  terhadap kerentanan suatu negara untuk mencapai tujuan strategisnya.
Dilihat dari pengertian ini, yang melakukan peperangan sesungguhnya bukan negara (non- state)  atau  subjek  negara  tidak  dapat  disebut  perang  secara  konvensional.  Oleh  karena  itu, penelitian ini mendefinisikan itu subjek jenis perang ini sebagai Pelaku Peperangan Asimetris Papua  (PPA-Papua) . Dengan  istilah  ini,  diharapakan  dapat  memberikan  pemahaman  yang tepat  terhadap  pelaku  konflik  di  Papua.  Dalam  strategi  COIN  atau  strategi  melawan  PPA- Papua  tidak  jelas  siapa  yang  bertanggungjawab  dan  memakan  waktu  yang  lama,  juga  sulit untuk  disalahkan  atas  tanggung  jawab  peperangan  ( Galula,  2006 ).  Dari  pernyataan  itu,  para pemberontak  atau Asymmetric  Warfare  of Papua  sesuai  jika  hukum  pidana  sebagai  resolusi. Insurgency adalah masalah politik; oleh karena itu, konflik harus diselesaikan dalam kerangka politik. Bagaimanapun, kejadian-kejadian dalam suatu negara dalam kegiatan non-militer, baik yang jelas maupun tidak jelas, tetap dalam tanggungjawab keamanan negara ( National Security ). Dalam  perspektif  politik,  Papua  adalah  bagian  Negara  Kesatuan  Republik  Indoensia  (NKRI), pemerintah  Indonesia  bertanggungjawab  menyelamatkan  komitmen  bersama  dan  amanat dunia Internasional. Oleh karena itu, kegiatan pemberontakan untuk memisahkan dari negara dengan kelompok bersenjata disebut pemberontak.
Menurut Scott  &  Tebay  (2005) , insurgency belum  dapat  teratasi  karena  pemerintah Indonesia  gagal  dalam  mengimplementasikan  Undang-undang  Otonomi  Khusus.  Kalau  kita belajar  dari  kesuksesan  Myanmar  dalam  menekankan  keterlibatan  sipil  yang  pada  dasarnya merupakan pendekatan tambahan, dan terlihat lambat, bekerja di dalam struktur politik yang ada dan bukannya berusaha menggulingkan mereka ( Pedersen, 2013 ).
Strategi  yang  dilakukan  di  Myanmar  perlu  dipahami  memiliki  perbedaan  dengan  PPA- Papua,  karena  di  Myanmar  tidak  menyangkut  masalah  perbedaan  yang  kuat  dibandingan dengan kultur Papua. Untuk itu perlu strategi khas melawan pemberontakan di era digital. Saat ini perlu memperhatikan opini di media massa terutama media bisnis dan non-politik, karena sangat dinamis dan dengan jangkauan yang sangat luas. Hal itu disebabkan sifat dan teknologi dan keterliban masyarakat dalam menggunakan media tersebut ( Chen, 2012 ).
Melawan  pemberontak  dalam  doktrin  militer  Cina,  ada  tiga  elemen  yang  menentukan; masyarakat, partai, dan militer ( Singh, 2016 ). Ketiga elemen ini berjalan secara sinergi, berbeda dengan model United States of America (USA), ada 4 elemen yang menjadi aktor; komunitas internasional, antar pemerintah, non-pemerintah, dan sektor privat ( United States Government Interagency  Counterinsurgency  Initiative,  2009 ).  Kemudian  menurut Gordon  McCormick seperti dikutip dalam Brizek & Morris III (2007) juga ada empat unsur yang terlibat langsung; negara, masyarakat, non-negara, dan komunitas internasional. Perbedaan Gordon McCormick dengan  Pemerintah  USA  terletak  pada  masyarakat  dan  sektor  privat.  Bagi  USA,  hubungan antar-pemerintah  dan  sektor  swasta  cukup  mempengaruhi.  Penelitian  ini  lebih  cenderung memilih  model  yang  ditawarkan  McCormick,  dimana  yang  bertarung  antara  negara  dengan

## Rekonstruksi Otonomi Khusus Papua melalui Model Strategi Penta Helix Counterinsurgency (COIN)
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.182
non  negara,  interaksi  dengan  para  pihak  yang  menentukan  saling  membatasi  atau mengganggu. Untuk dapat mempermudah memahami strategi COIN Model McCormick dapat digambarakan sebagai berikut:

## Gambar 1. Model ”Diamond Mistis” oleh Gordon McCormick sebagai model stategi Counterinsurgency (COIN)

## Sumber: Brizek & Morris III (2007)
Model ini lebih sesuai dengan kondisi Papua saat ini. Selain masalah kultur, sejarah, dan hukum  negara  pasca-kolonial  seperti  Indonesia,  yang  tidak  hanya  menghadapi  masalah penyatuan  identitas  nasional  tetapi  juga  masalah  politik  lokal  dan  global  di  tengah pengembangan  identitas  nasional.  Menurut Rehman  (2018) ,  perkembangan  ini  merupakan konsekuensi logis dari konteks kolonial. Karena sebelum pemerintahan nasional, pasca-kolonial dapat  dilembagakan,  masyarakat  harus  diyakinkan  untuk  memberikan  dukungan  kepada nasionalisme dan perjuangan untuk tujuan nasional.

## 2. Tinjauan Pustaka
Strategi  COIN  didasarkan  pada  keputusan  Pemerintah  Pusat  yang  terintegrasi  bersama dengan  pemerintah  daerah  sebagai  pelaksana  operasional  untuk  mempertahankan  pengaruh dan  legitimasi  politik.  Penekanannya  untuk  melindungi  penduduk  dari  kekerasan pemberontak  sekaligus  meningkatkan  legitimasi  pemerintah  oleh  rakyat.  Sebagai  akibatnya, pemberontak diisolasi secara fisik, psikologis, politik, sosial, dan ekonomi ( Joint Chief of Staff of the United States Air Force, 2018 ).
Menurut Galula  (2006) ,  ada  empat  tindakan  umum  negara  dalam  COIN;  1)  tindakan langsung  melawan  pimpinan  pemberontak,  2)  tindakan  melawan  kondisi  yang  memicu pemberontakan,  3)  infiltrasi  gerakan  pemberontak  dengan  maksud  untuk  membuatnya  tidak efektif,  dan  4)  penguatan  mesin  politik  negara.  Ketika  pemberontakan  meningkat,  populasi akan  terdiri  dari  minoritas  yang  menguntungkan,  mayoritas  netral,  dan  minoritas  yang bermusuhan.
Mengatasi  masalah  pemberontakan  dengan  strategi  COIN,  yang  terlihat  paling  menonjol adalah  menempatkan  minoritas  pada  posisi  yang  menguntungkan.  Karena  alasan  ini, mengkooptasi mayoritas netral dan dalam proses menetralisir ancaman yang ditimbulkan oleh minoritas  yang  bermusuhan.  Pilihan  COIN  terbatas:  daerah  harus  dipilih,  dibebaskan  dari gerilyawan. Dengan kerusakan minimal pada populasi, dan tetap damai dengan meyakinkan penduduk bahwa netralitas akan mengakibatkan penghentian aktivitas militer.

## Rekonstruksi Otonomi Khusus Papua melalui Model Strategi Penta Helix Counterinsurgency (COIN)
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.182
Perbedaan  COIN  dengan  perang  konvensional  adalah  dalam  keterlibatan  masyarakat. Menghadapi insurgency harus  melibatkan  seluruh  elemen  bangsa,  tidak  hanya  militer  tetapi kekuatan  politik,  ekonomi,  dan  budaya  juga  menentukan  ( Galula,  2006 ).  Peperangan konvensional memisahkan kombatan dan non-kombatan. Kategori tindakan pemberontak ada yang  ortodoks  dan  ada  yang  instan  ( shortcu t).  Dalam  pemberontakan  yang  dikategorikan sebagai  pola  ortodoks,  pemberontak  beroperasi  di  negara  yang  aksi  politiknya  dapat ditoleransi. Mereka merasa nyaman dan merasa bebas, namun di negara yang tegas dan keras, pemberontak  lebih  banyak  menganut  pola  sporadis,  sehingga  revolusi  menjadi  pilihan  bagi negara  tersebut  ketika  pemberontak  berhasil.  Secara  umum,  permasalahan  yang  dihadapi adalah bagaimana melawan pemberontakan, bagaimana merebut hati rakyat oleh pemerintah, bagaimana  pemerintah  melidungi  masyarakat  dari  pengaruh-pengaruh  gerakan pemberontakan tersebut. Sekalipun strategi COIN menekankan pada kemampuan sipil dalam mengatasi  pemberontakan,  tapi  konstruksi  umum  tetap  dalam  kerangka  kesiapsiagaan pertahanan negara. Artinya, apabila ekskalasi meningkat tidak terduga maka pada titik tertentu militer selalu siap. Kondisi darurat sipil dan darurat militer tetap masuk dalam sebuah skenario terburuk ( Joint Chief of Staff of the United States Air Force, 2018 ).
Sebelum  strategi  COIN  dilakukan,  strategi  PPA-Papua  harus  dipahami,  seperti  1) memahami  peluang-peluang  yang  memungkinkan  gerakan  pemerontakan  tersebut  lahir, tumbuh, dan berkembang;  2) memahami motivasi pemberontakan sesungguhnya. Apakah itu berarti  mendirikan  negara,  atau  motif  lain  seperti  ketidakpuasan?  3)  untuk  memisahkan kelompok-kelompok militan dan masyarakat pada umumnya; 4) memahami upaya kelompok pendukung baik yang ada dalam negeri maupun luar negeri, baik donasi maupun diplomasi. Pada titik ini adalah untuk memahami objek, seperti struktur organisasi pemberontak.
Negara  harus  memiliki  kekuatan,  adaptasi,  institusi  politik  yang  koheren:  birokrasi  yang efektif,  terorganisir  dengan  partai  politik  yang  baik,  tingginya  partisipasi  masyarakat,  sistem kerja  kontrol  sipil  atas  militer,  aktivitas  luas  oleh  pemerintah  dalam  ekonomi,  dan  prosedur yang cukup efektif untuk mengatur suksesi dan pengendalian konflik politik, untuk itu setiap negara  adalah  komunitas  politik  ( Huntington,  2006 ).  Proses  penyatuan  sub-sub  komunitas untuk membangun komunitas politik melalui proses yang panjang dan cenderung tidak pernah memuaskan.
Menurut Parekh  (2000) ,  proses  integrasi  juga  dilatarbelakangi  oleh  sejarah,  struktur budaya,  dan  tingkat  keanekaragamannya,  sehingga  solusi  masalah  tersebut  melalui  jalan multikultur. Dalam masalah multikultural, identitas nasional tidak tunggal, tetapi berkembang dan  fleksibel.  Teori  multikulturalisme  ini  memungkinkan  untuk  memahami  perkembangan Otonomi Khusus Papua; sampai hari ini gejolak dan aktivitas PPA-Papua masih ada walaupun bersifat laten.
Model  strategis  untuk  menangani  pemberontak  terkait  dengan  koordinasi  dan  eskalasi. Dalam  eskalasi  tertentu,  diperlukan  pola  koordinasi  tertentu.  Eskalasi  tersebut  baik  keadaan normal  tertib  sipil  maupun  keadaan  darurat.  Dalam  keadaan  darurat,  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1959  tentang  Keadaan  Bahaya,  ada tiga  kondisi;  konsisi  darut  sipil,  darurat  militer,  maupun  darurat  perang.  Penetapan  kondisi tersebut  berdasarkan  Undang-undang  ini  tergantung  kepada  Presiden  selaku  Panglima Tertinggi.
Pola koordinasi secara bertingkat diatur saat bagaimana pemerintahan bertindak, dan saat bagaimana  koordinasi  horizontal  antara  pemerintah  daerah.  Strategi  tidak  identik  dengan kebijakan.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Profesor  Alan  Stolberg  “kebijakan  adalah  apa  yang harus  dilakukan,  strategi  adalah  bagaimana  melakukannya”.  Profesor  Richard  Yarger

## Rekonstruksi Otonomi Khusus Papua melalui Model Strategi Penta Helix Counterinsurgency (COIN)
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.182
memberikan  ringkasan  “Strategi  adalah  tentang  bagaimana  caranya  (cara  atau  konsep) pemimpin  akan  menggunakan  kekuatan  (sarana  atau  sumber  daya)  yang  tersedia  untuk kontrol  atas  negara  bagian  seperangkat  keadaan  dan  lokasi  geografis  untuk  mencapai  tujuan (berakhir) yang mendukung kepentingan negara” ( Borer et al., 2011 ).

## 3. Metodologi Penelitian
Artikel ini menggunakan metode analisis konten ( content analysis ). Leedy & Ormrod (2001) menjelaskan  bahwa  analisis  konten  adalah  suatu  pemeriksaan  yang  terperinci  dan  sistematis terhadap isi suatu bahan tertentu untuk mengidentifikasi pola, tema, atau bias. Analisis konten biasanya  untuk  mengidentifikasi  pola  komunikasi  manusia  termasuk  buku,  koran,  jurnal pribadi,  film,  televisi,  seni,  musik,  rekaman  audio,  dokumen  hukum,  transkrip  percakapan, entri blog , dan buletin online .
Tujuan  penelitian  untuk  mengidenfikasi  pola,  tema,  bias  atau  model  strategi  COIN  di Papua.  Langkah-langkah  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  dengan  melakukan  modifikasi terhadap  langkah-langkah  yang  dirumuskan Leedy  &  Ormrod  (2001) ,  maka  dapat  diuraikan sebeagai  berikut:  Pertama,  mengidentifikasi  lembaga-lembaga  yang  dibentuk  berdasarkan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2001  Tentang  Otonomi  Khusus  Bagi Provinsi Papua dan lembaga pemerintah pusat yang ada di daerah untuk mendukung integrasi bangsa  di  Papua  secara  umum,  lembaga  tersebut;  Pemerintah  Daerah  Papua,  Dewan Perwakilan  Rakyat  Papua  (DPRP),  Majelis  Rakyat  Papua  (MPR),  Kepolisian  Daerah  Provinsi Papua,  TNI  (Kodam  XII/Cenderawasih),  dan  Badan  Intelijen  Negara  Daerah  (Binda)  Papua. Lembaga-lembaga tersebut menjadi subjek penelitian.
Kedua,  mendefenisikan  secara  tepat  persoalan  yang  dibahas  bahwa  penelitian  ini membahas  masalah  dalam  mengatasi  pemberontakan  atau counterinsurgency (COIN),  bukan tindakan  kriminal,  walaupun  masih  ada  operasi  yang  sedang  dilakukan  masih  disebut penegakan hukum. Strategi-strategi yang dilakukan oleh subjek dalam konteks mengatasi atau melawan pemberontakan. COIN menjadi objek dalam penelitian ini.
Ketiga, menguraikan elemen-elemen yang terkait dengan model COIN. Untuk memahami model yang ada, peneliti terlebih dahulu memahami model-model COIN yang ada, baik model China, USA, atau para ahli. Keempat, menilai elemen-elemen sesuai dengan fungsi dan peran yang  dilakukannya.  Dengan  demikian  peneliti  dapat  menyajikan  model  yang  sedang beroperasi  dalam  melakukan  COIN  Papua.  Kelima,  revisi  model  dengan  mengkritisi  model yang sudah ada, dan selanjutnya menawarkan penyempurnaan model yang baru sebagai solusi di masa yang akan datang. Dengan demikian, saran model yang diharapkan merupakan proses kombinasi dari berbagai model yang dipandang relevan dengan persoalan yang ada saat ini.

## 4. Hasil Penelitian
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi  Papua  tidak  disiapkan  secara  langsung  untuk  mengatasi  PPA-Papua,  namun dimungkinkan berpotensi  dikembangkan dalam rekonstruksi strategi COIN Papua. Kombinasi unsur-unsur  masyarakat  adat,  pemerintah  daerah,  dan  pemerintah  pusat  (Polisi  dan  TNI) dalam COIN telah berjalan dengan baik, namun perlu dilengkapi dengan unsur-unsur melekat untuk  menghadapi  komunitas  internasional  dan  sektor  privat.  Sampai  saat  ini,  melalui pendekatan Undang-undang Otonomi Khusus Papua, kesadaran masyarakat meningkat untuk tetap setia sesuai dengan hasil reperendum yang telah diwarisi sejak tahun 1969.
Pendekatan yang dilakukan Undang-undang ini bersifat responsif karena dijelaskan dalam isi  Undang-undang  tersebut  bahwa  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat

## Rekonstruksi Otonomi Khusus Papua melalui Model Strategi Penta Helix Counterinsurgency (COIN)
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.182
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua, bahkan  tugas  kepolisian  di  bidang  ketertiban  dan  ketenteraman  masyarakat  yang  mestinya murni dari pemerintah pusat tetapi dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ini diatur Peraturan Daerah Provinsi.
Sesuai dengan konstitusi UUD 1945, sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia menganut  sistem  pertahanan  rakyat  semesta,  interpretasi  pasal  ini  menempatkan  segala sumberdaya  dalam  masyarakat  dipergunakan  untuk  mendukung  masalah  pertahanan  dan keamanan.  Kalau  ada  sebagian  anggota  masyarakat  yang  berusaha  untuk  keluar  dari  NKRI sesuai  dengan  pemahaman  ini,  maka  diatasi  oleh  masyarakat  itu  sendiri.  Untuk  itu, pemberdayaan masyarakat adat terlibat dalam struktur pemerintahan termasuk dalam konteks implementasi  sistem  pertahanan  rakyat  semesta.  Untuk  itu,  pola  koodinasi  yang  berjalan selama ini adalah bagian dari implementasi sistem pertahanan rakyat semesta sehingga dapat disebut strategi COIN-Papua.
Pola  koordinasi  yang  sudah  berjalan  saat  ini  terlihat  suatu  pola  interaksi  dan  koordinasi antara  masyarakat,  pemerintah  daerah,  pemerintah  pusat  (terutama  Kepolisian,  TNI  dan Binda).  Dalam  sistem  koordinasi  ini  tergambar  kesiapan  sistem  yang  fleksibel  untuk menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda, yaitu antara kondisi aman dan kondisi darurat yang dapat digambarkan sebagai berikut:

## 4.1. Kondisi Aman
Dalam  kondisi  aman  atau  tertib  sipil,  kebijakan  dan  strategi  dalam  menghadapi pemberontakan  diatur  oleh  Pemerintah  Daerah  Papua,  yang  terdiri  dari  Gubernur  sebagai eksekutif  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Papua  (DPRP)  sebagai  legislatif.  Kemudian, keterwakilan  komponen  masyarakat  terhimpun  dalam  Majelis  Rakyat  Papua  (MPR)  yang memberi  pertimbangan  terhadap  pemerintah  daerah.  MPR  bersama  komponen  masyarakat sipil  lainnya  terutama  kalangan  masyarakat  adat  yang  bersentuhan  dengan  publik  dan akademisi yang bekerja untuk pengembangan masyarakat dan kemajuan daerah.
Menurut  Kepala Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Provinsi Papua,  Musa  Isir  (2018), dalam  kondisi  aman  Pemerintah  Daerah  Papua  menjalankan  fungsinya  sama  dengan  daerah lain  di  Indonesia.  Dalam  menghadapi  Darurat  Sipil,  Gubernur  Papua  dapat  menggunakan Forum  Komunikasi  Kepemimpinan  Daerah  (Forkompinda)  untuk  mengatasi  situasi  sampai kembali  normal.  Menurut  Kepala  Polisi  Provinsi  untuk  menjaga  keamanan  nasional  dapat dalam tiga fase:
1) Pencegahan,  walaupun  petugas  kepolisian  kurang  namun  dapat  memperdayakan masyarakat.
2) Penanggulangan,  kesadaran  hukum  masyarakat  masih  rendah  sehingga  perlu  sosialisasi hukum positif.
3) Penegakan  hukum,  bentangan  geografi  Papua  sangat  luas  dan  masyarakat  masih  banyak menggunakan  hukum  adat  dalam  menyelesaikan  konflik,  termasuk  perang  suku.  Solusi yang  dilakukan  adalah  dengan  mendukung  mobilitas  aparat  sampai  ke  daerah  dan koordinasi lintas sektoral.

## 4.2. Kondisi Darurat
Menurut Kepala Staf Kodam XVII/Cenderawasih, Brigadir Jenderal TNI Herman Asaribab (2018), penting untuk mendefenisikan apa pemberontakan itu dan aturan pelaksanaannya serta bagaimana penanganannya dalam kondisi darurat, baik darurat sipil, darurat militer, maupun darurat  perang  Kelompok  Kriminal  Bersenjata  berarti  yang  ditangani  adalah  dari  segi

## Rekonstruksi Otonomi Khusus Papua melalui Model Strategi Penta Helix Counterinsurgency (COIN)
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.182
kriminalitas,  ada  pembuktian  dan  penangkapan  dan  proses  secara  hukum.  Saat  ini  Papua bukan  darurat  militer,  bahkan  darurat  sipil,  sama  dengan  daerah  lain  di  Indonesia.  Fungsi Kodam sebagai Kolakops TNI berdasarkan  Peraturan panglima TNI Nomor 6/II/2010 Tentang Bantuan  TNI  dan  Surat  Keputusan  Panglima  TNI  Nomor  Sprin/71/VIII/2011  tanggal  19 Agustus  2011  tentang  Buku  Petunjuk  Pelaksana  tentang  bantuan  TNI  kepada  Polri  dalam rangka  Keamanan  Ketertiban  Masyarakat  (Kamtibmas).  Bagaimanapun,  kesiapan  TNI  tetap dipertahankan dalam kondisisi terburuk sekalipun.
Komando  Daerah  Militer  (Kodam)  XVII/Cenderawasih  dalam  menghadapi  PPA-Papua tidak diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Konflik Sosial dapat dijadikan dasar bagi TNI.  Undang-undang  ini mengamanatkan bahwa pada pasal 33 mengatur status keadaan konflik di  wilayah,  pejabat  daerah  sesuai  tingkatannya,  dapat  meminta  bantuan  penggunaan  kekuatan TNI,  serta  dalam  pasal  34  ayat  (1)  mengamanatkan  bahwa  pelaksanaan  bantuan  penggunaan kekuatan TNI dikoordinasikan  oleh Polri. Atas dasar ini TNI mengatur strategi  COIN:  Pertama , tujuan  operasi  adalah  menegakan  hukum.  Karena  penegakan  hukum  adalah  domain  Polri, maka kegiatan itu disebut sebagai membantu Polri. Dukungan penegakan hukum dari TNI saat ini  memberikan  bantuan  personil  dalam  operasi  penegaran  hukum  untuk  menghadapi Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di bawah kendali kepolisian.
Kedua,  dalam  upaya  untuk  membantu  kegiatan  tersebut,  ada  tiga  kegiatan  utama  yang dilakukan Kodam Cenderawasih yaitu di bidang intelijen, territorial, dan tempur. Setiap bagian memiliki  struktur  dan  kegitan  operasional  tersendiri  namun  tetap  dalam  sebuah  kesatuan secara integral.
Ketiga , pendekatan yang digunakan adalah agama, budaya, dan kesejahteraan. Pendekatan ini  dilakukan  karena  Ketua  Umum  Dewan  Adat  Papua  (DAP)  (Forkorus  Yaboisembut,  S.Pd) dan Dewan Adat Wilayah (DAW),  Ketua Umum Satuan Tugas Papua (SGP) (Boy Eluay) dan Ketua  Umum  Penjaga  Tanah  Papua  (Petapa)  (Philipus  Elias  Ayakeding)  telah  berupaya memperjuangkan  Papua  Merdeka  melalui jalur  Adat  (Wawancara  dengan  Sekretaris Jenderal MRP dan dokumen Kodam XII/Cenderawasih, 2018).
Menurut  Kepala   Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik Provinsi Papua,  Musa  Isir,  masalah yang  paling  popular  yang  dihadapi  Pemda  Papua  ada  tiga;  pelurusan  sejarah  Penentuan Pendapat Rakyat (Papera), dugaan pelanggaran HAM, dan pengakuan hak dasar Papua. Selain tiga  masalah  pokok  yang  diangkat  oleh  PPA-Papua,  menurut  Irjen  Boy  Rafli  Amar,  Kapolda Papua  (2018),  motivasi  masyarakat  ikut  gerakan  separatis  karena  motif  ekonomi  dan keterjajahan.  Penting  melihat  motivasi  dikaitkan  dengan  upaya  merebut  hati  masyarakat ( Movanita, 2018 ).
Dalam Focus  Group  Discussion (FGD)  di  Kodam  XII/Cenderawasih  2017  terungkap  hasil pelaksanaan Operasi 2016 tercatat sejumlah 93 pucuk senjata api, 5 buah granat dan 287 butir amunisi. Tokoh PPA-Papua dari wilayah Tingginambut yang menyerahkan diri adalah Teranus Enumbi beserta 196 orang simpatisan dan 9 orang lainnya yang tertangkap. Satgas Paskhasau juga  menemukan  2.999  botol  minuman  keras  dan  500  gram  ganja  kering.  Hasil  tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya stabilitas keamanan di wilayah Koops TNI di Papua. Secara kasar, kelompok gerakan bersenjata secara geliriya Organiasi Papua Merdeka terbagi 3, yaitu a) Kelompok Hans Uri Yuweni (Panglima Tinggi TPN/OPM Markas Victoria). Kelompok ini aktif melaksanakan kegiatan gangguan keamanan bersenjata di wilayah Pantai Utara Papua (Memberamo,  Yapen,  dan  Wembi  sekitarnya),  b)  Kelompok  Mathias  Wenda  (Panglima TPN/OPM Pemka). Kelompok ini aktif melaksanakan kegiatan gangguan keamanan di wilayah perbatasan  Republik  Indonesia  -  Papua  New  Guinea  dan  Kabupaten  Jayawijaya,  dan  c)

## Rekonstruksi Otonomi Khusus Papua melalui Model Strategi Penta Helix Counterinsurgency (COIN)
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.182
Kelompok Goliat Tabuni (Panglima Tertinggi TPN/OPM wilayah pegunungan). Kelompok ini aktif melaksanakan kegiatan gangguan keamanan di wilayah Puncak Jaya, Puncak, Timika dan Paniai  (FGD  Kodam  XII/Cenderawasih,  2018).  Kemudian  Panglima  Tertinggi  Komando Revolusi  West  Papua,  Gen.  TRWP  Mathias  Wenda  telah  menanda-tangani  Undang-Undang Revolusi  West  yang  diberlakukan  sejak  tanggal  13  September  2016,  yaitu  tepat  pada  hari Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Masyarakat Adat dikeluarkan dalam Sidang Umum PBB di New York tahun 2007.
Gerakan dan kekuatan PPA-Papua telah diantispasi oleh pemerintah dari berbagai dimensi. PPA-Papua  memiliki  gerakan  militan,  baik  luar  negeri  maupun  dalam  negeri  yang  bersifat kombatan. Pada sisi lain, kepentingan asing perusahaan tambang emas PT Freeport Indonesia juga  menjadi  salah  satu  permasalahan.  Presiden  Joko  Widodo  menjelaskan  bahwa pembangunan  Papua  lebih  utama.  Perusahanan  multinasional  Freeport  menghadapi  masalah hukum  dengan  Indonesia.  Papua  sepertinya menjadi rebutan  karena  memiliki  tambang emas dengan nilai cadangan terbesar di dunia (sekitar $ 100 miliar). Bagaimanapun sekarang wilayah tersebut  adalah  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  namun  daerah  tersebut  tidak terlepas dari masalah insurgency (pemberontakan).
Dari  uraian  di  atas  terlihat  dinamika  di  lapangan  dalam  mengimplementasikan  otonomi khusus  Papua.  Pemerintah  lebih  banyak  berhadap  dengan  masalah  internal,  dapat digambarkan dalam model sebagai berikut;

## Gambar 2. Model kebijakan Counterinsurgency (COIN) Papua dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Papua pasca-otonomi Khusus
Dalam  perspektif  Perang  Asimetris,  kebijakan  otonomi  daerah  khas  untuk  Papua  dapat mendukung model strategi COIN Papua saat ini dengan menggunakan unsur masyarakat dan pemerintahan. Kalau dibandingkan dengan model ”Diamond Mistis” oleh Gordon McCormick yang  belum  adalah  unsur  komunitas  internasional.  Hal  ini  terjadi  karena  Indonesia  dalam urusan  luar  negeri  adalah  pemerintah  pusat,  wakil  pemerintah  pusat  di  daerah  menyadari persoalan  demikian,  namun  keterbatasan  wewenang  dan  tanggungjawab  menjadi  persoalan satuan atas sifatnya.

## Rekonstruksi Otonomi Khusus Papua melalui Model Strategi Penta Helix Counterinsurgency (COIN)
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.182
Jika  COIN-Papua  dibandingkan  dengan  model  Cina,  terlihat  penggunaan  TNI  di  Papua bersifat pasif. Hal ini dimaklumi kondisi Papua dalam kondisi aman, tentu akan berbeda kalau dalam  kondisi  darurat.  Kalau  dibandingkan  dengan  model  USA,  kelihatan  dalam  strategi COIN-Papua tidak memiliki jaringan komunitas internasional dan dan sektor privat. Kemudian strategi  COIN  USA  menempatkan  masyarakat  sebagai  objek,  namun  arah  dan  gerak masyarakat  tersebut  tidak  saja  dipengaruhi  oleh  internal  pemerintahan,  tapi  antara  negara, komunitas  internasional,  dan  sektor  privat.  Untuk  itu,  perlu  dipertimbangkan  strategi  model USA, karena selain memiliki kepentingan dalam strategi USA di kawasan Pasifik, PT Freeport Indonesia merupakan bagian dari perusahan multinasional dari USA. Tentunya, pandangan ini dianggap  tidak  cocok  dengan  pandangan  asli  Indonesia,  tetapi  melihat  gerakan  PPA-Papua dalam perspektif diplomasi pertahanan Indonesia, sudah saatnya memikir ulang model strategi COIN-Papua ini.
Pemerintah  berusaha  mengeliminasi  permasalahan  separatis  di  Papua,  baik  melalui  lobi- lobi di luar negeri maupun pendekatan dengan seluruh pemangku kepentingan ( stakeholder ) di Papua.  Gerakan  referendum  dari  rakyat  Papua  yang  menuntut  pembebasan  dari  NKRI  oleh Benny Wenda dan kawan-kawan tidak hanya menggunakan jaringan masyarakat lokal  tetapi sudah  masuk  pada  komunitas  masyarakat  internasional.  Organisasi  Demmak  (Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka) menuntut  pengakuan dan perlindungan adat istiadat, serta kepercayaan, masyarakat suku Papua. Mereka menolak apapun yang ditawarkan pemerintah Indonesia termasuk otonomi khusus.
Upaya  untuk  menjelaskan  bahwa  Otonomi  Khusus  (Otsus)  Papua  dalam  kerangka  NKRI merupakan  penyelesaian  terbaik  untuk  masalah  Papua  juga  dilakukan  guna  meluruskan dan mendudukkan  permasalahan  Papua  secara  jernih  dan  objektif.  Langkah  lainnya  yang dilakukan pemerintah adalah terus mendorong pemerintah daerah melaksanakan otsus secara konsekuen agar dapat memanfaatkan dana otsus secara tepat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan masalah-masalah sosial lainnya.
Di  tingkat  internasional,  langkah  yang  dilakukan  pemerintah  adalah  mempresentasikan perkembangan  positif di  Papua,  misalnya  menyangkut  keberhasilan  Otonomi  Khusus  Papua, Pendidikan, Kesehatan, Pemilu, Inpres percepatan pembangunan, community development , dan pendekatan keamanan melalui kesejahteraan. Muncul dan berkembangnya embrio separatisme tidak  terlepas  dari  masalah  ketidakadilan  dan  kesenjangan  kesejahteraan  sehingga  untuk mengatasi  hal  tersebut  pemerintah  akan  terus  melanjutkan  dan  mengembangkan  kebijakan yang  telah  diambil  selama  ini.  Pendekatan  terhadap  masalah  separatisme  tidak  lagi  hanya menggunakan  kekuatan  militer,  tetapi  menggunakan  prioritas  utama  untuk  melakukan langkah persuasif dengan pendekatan perdamaian dan dialog dan peningkatan kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan.
Konsep penyelesaian damai secara “bermartabat” akan terus diterapkan dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme di daerah lain. Penyelesaian secara “bermartabat” bertujuan agar  pihak  separatis  tidak  akan  kehilangan  muka  untuk  melepaskan  aspirasinya.  Penguatan basis  dukungan  masyarakat  melalui  lembaga  politik  dan  adat,  seperti  Majelis  Rakyat  Papua (MRP)  dan  Dewan  Adat  Papua  (DAP)  menjadi  tonggak  utama  untuk  mengurangi ketidakpuasan dan perbedaan pendapat antara masyarakat di daerah dan Pemerintah Pusat.
Untuk menjamin keberhasilan pendekatan tersebut, secara berkala perlu dilakukan evaluasi menyeluruh  terhadap  kebijakan  dan  strategi  pemerintah.  Peningkatan  pelayanan  publik, terutama  untuk  mendapatkan  informasi  yang  benar,  dilakukan  agar  sosialisasi  terhadap pentingnya menjaga keutuhan NKRI dapat terus dilaksanakan dengan baik. Kebijakan militer

## Rekonstruksi Otonomi Khusus Papua melalui Model Strategi Penta Helix Counterinsurgency (COIN)
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.182
sebagai  langkah  terakhir  dan  hanya  akan  diambil  apabila  permasalahan  tidak  dapat diselesaikan melalui dialog.
Kalau dipadukan unsur-unsur strategi USA dan Cina dalam COIN Papua maka Indonesia harus dapat memberi ruang dalam struktur COIN Papua untuk membangun kepercayaan atau Confidence  Building  Measures (CBMs)  kepada  masyarakat  maupun  komunitas  internasional. Dalam CBMs ada tiga yang perlu diperhatikan; negosiasi, pembuat keputusan, dan konstituen lebih  luas  ( Mason  &  Siegfried,  2013 ).  Ketiga  persoalan  tersebut  menjadi  bagian  dari  tugas diplomasi pertahanan, terutama negosiasi-negosiasi dalam bidang pertahanan. Untuk itu secara praktis  Perwakilan  Duta  Besar  Indonesia  di  negara  terkait  seperti  Republik  Vanuatu  dan Kepulauan  Solomon  dapat  diwakili  dari  Atase  Pertahanan  Indonesia  dari  Kedutaan  Besar Australia.
Dalam  perspektif  politik internasional,  antara  lain,  yang  memungkin  berhadapan  dengan diplomasi pertahanan Indonesia seperti sebagaimana dikatakan Juru Bicara United Liberation Movement  for  West  Papua  (ULMWP),  Benny  Wenda,  bahwa  Indonesia  tidak  ada  keseriusan berdialog  dengan  rakyat  Papua.  Oleh  karena  itu,  Benny  Wenda  mengatakan  pihaknya  akan memfokuskan  perjuangan  membawa  masalah  Papua  ke  Perserikatan  Bangsa-bangsa  (PBB). Tujuan  akhir  adalah  terselenggaranya  referendum  penentuan  nasib  sendiri  di  bawah pengawasan lembaga antarbangsa itu ( Doherty, 2019 ). Upaya Benny Wenda juga masuk dalam agenda  pertemuan  MSG,  tetapi  tahun  2016  membahas  keberadaan  UMLWP  tidak  membawa titik  temu  karena  belum  disepakati  kriteria  untuk  menjadi  anggota  penuh  MSG  ( Fadhilah, 2019 ).
Gambaran  ini  menunjukan  bahwa  fenomena  masalah  Papua  tidak  cukup  dengan membangun strategi dalam membina masyarakat Papua sendiri, tapi Indonesia menggunakan potensi  diplomasi  pertahanan  dalam  menghadapi  komunitas  internasional  dan  sektor  privat sehingga  model  yang  memungkinkan  dapat  digambarkan  dalam  model  penta-helix  sebagai berikut:

## Gambar 3. Model Penta Helix Strategi COIN-Papua
Dalam strateginya, pertarungan COIN yang sesungguhnya adalah antara non-state sebagai pemberontak  dengan state yang  melakukan  COIN  (dalam  gambar  diwarnai  kotak  hitam). Unsur-unsur  lain,  bersifat  bebas,  bisa  mendukung non-state atau state ,  atau  kedua-duanya secara  ambigu.  Masing-masing  pihak  berusaha  mendapat  dukungan,  baik  masyarakat, komunitas  internasional  maupun  sektor  privat  (tanda  panah  yang  menuju  sasaran).  Masing-

## Rekonstruksi Otonomi Khusus Papua melalui Model Strategi Penta Helix Counterinsurgency (COIN)
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.182
masing  pihak  juga  berusaha  menghalangi  pihak  lawan  untuk  mendapatkan  dukungan  para pihak (panah satu pihak membatasi panah pihak lainnya).
Perbedaan  Model  Penta  Helix  dengan  Model  Diamond  Mistis  terletak  pada  penambahan unsur  sektor  privat.  Meskipun  saham  mayoritas  sekarang  dikendalikan  oleh  pemerintah, manajemen operasional tetap di bawah kendali perusahaan multinasional.

## 5. Pembahasan
Kebijakan  umum  melalui  Undang-Undang  Otonomi  Khusus  Papua  telah  berhasil mendukung kesejahteraan masyarakat Papua. Namun strategi dalam mengahadapi PPA-Papua perlu ditingkatkan. Jika dibandingkan unsur-unsur terlibat dalam COIN model strategi China dengan  kebijakan  COIN  Papua  sesungguhnya  sudah  hampir  terpenuhi,  yaitu  ada  unsur masyarakat,  pemerintah  (partai), dan  militer.  Bedanya,  kalau  militer  Cina  operasional,  bukan mendukung  polisi  untuk  penegakan  hukum  seperti  sekarang  di  Indonesia.  Namun  kalau dibandingkan  dengan  strategi  USA  tampak  pelibatan  antara  pemerintahan,  komunitas internasional, dan sektor privat tidak terlihat. Artinya, pendekatan yang dilakukan lebih mirip dengan  strategi  Cina,  namun  lebih soft karena  tidak  mengedepankan  militer.  Kalau dibandingkan  dengan  model  Diamond  Mistis,  telihat  unsur-unsur  komunitas  internasional. Bagaimanapun,  melihat  perbandingan  model  ini  dan  peristiwa-peristiwa  yang  mewarnai gerakan  PPA-Papua  tampaknya  keberadaan  komunitas  internasional  dan  sektor  privat  harus diperhitungkan. Pertanyaan selanjutnya tentu bagaimana merespon kebutuhan tersebut dalam sistem yang telah ada atau merumuskan sistem yang baru.
Kebijakan  khas  COIN-Papua  saat  ini  terlihat  lebih  kuat  untuk  mendukung  kesejahteraan masyarakat  daripada  menghadapi  PPA-Papua;  dalam  jajaran  pemerintahan  belum menganggap PPA-Papua sebagai ancaman, hanya sekedar anak bangsa yang “nakal”. Karena selain  tidak  ada  keberanian  dalam  menetapkan  Papua  dalam  wilayah  darurat,  namun dimanfaatkan oleh oknum tertentu dengan kondisi tersebut. Akibatnya, ada 4 tindakan negara yang disarankan Galula (2006) dalam strategi COIN tidak efektif, terutama melawan infiltarasi PPA-Papua agar kebijakan pemerintah tidak efektif dan menguatkan mesin politik pemerintah.
Untuk itu, David Galula memandang penegakan hukum tidak akan efektif dalam strategi COIN, karena sebagai pemberontak tidak relevan hanya mempertanggungjawabkan tindakan kriminal  saja,  tapi  pemerintahan  harus  dapat  menuntut  apa  janji  dan  komitmen  mereka  dan dalam  mendukung  persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  Konflik  Papua  apabila  dilihat  dalam kerangka Asymmetric  Warfare menempatkan  pemberontakan  sebagai  subjek.  Karena  dalam Asymmetric  Warfare tidak tergolong dalam perang konvensional, maka struktur komando dan palagan  tempur  tidak  jelas,  maka  penyelesaiannnya  dengan  COIN.  Namun  tidak  bisa menyelesaikan masalah hanya dengan tindakan kriminal melalui jalur hukum maupun adat.
Jika  Huntington  mengatakan  bahwa  negara  adalah  komunitas  politik,  maka  Papua merupakan komunitas politik Indonesia yang tidak utuh. Sejak Pepera 1969 bahwa kedaulatan Indonesia sudah diakui secara internasional, namun keberadaan Papua tetap memiliki catatan khusus  dalam  sejarah  Indonesia.  Perlakuan  pemerintah  pusat  terhadap  Papua  tetap  beda dibandingkan  dengan  daerah  lain.  Sekalipun  terlihat  dimanjakan,  tetapi  tetap  seperti  anak bungsu  yang  selalu  minta  diprioritaskan.  Misalnya,  tidak  ada  komunitas  untuk  menjadi gubernur  melalui  ratifikasi  masyarakat  adat,  tetapi  di  Papua  validasi  calon  gubernur  oleh masyarakat  adat.  Ini  berarti  bahwa  hanya  keturunan  Papua  yang  bisa  menjadi  gubernur  di wilayah ini.
Menurut Parekh (2000) , keutuhan suatu bangsa dipengaruhi oleh sejarah dan keberagaman identitas.  Penulusuran  sejarah  Pepera  menjadi  isu  dianggap  penting  dalam  gerakan  Papua

## Rekonstruksi Otonomi Khusus Papua melalui Model Strategi Penta Helix Counterinsurgency (COIN)
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.182
dapat  dimaklumi,  karena  disana  terdapat  kehadiran  politik  kedaulatan.  Dualisme  antara pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah  seolah-olah  kontradiksi.  Dengan  cara  ini, kekuatan dan budaya masyarakat adat dipertanyakan dalam pembentukan hukum yang hidup.
Kemudian regionalisme menurut Söderbaum (2011) , juga dapat menjadi bagian dari model tata kelola pasca-Westphalia (yaitu, melampaui sistem negara-bangsa) dari komunitas regional yang  hidup  berdampingan.  Dengan  perbandingan  dengan  globalisasi  yang  dipimpin  oleh ekonomi dan pasar, regionalisme lebih terikat pada domain teritorial. Kalau persoalan Papua digiring dalam bagian Regional Melanesian, maka entitas Papua tidak utuh, tidak bisa menjadi subjek  hukum  dalam  perjanjian  internasional,  akan  tetapi  tetap  akan  berpotensi  menjadi pembicaraan dalam komunitas internasional, baik tingkat regional maupun PBB.

## 6. Kesimpulan
Pemerintah  Indonesia  dalam  penyelesaian  Papua  telah  menggunakan  kebijakan  bersifat khusus  sesuai  dengan  sistem  pertahanan  dan  keamanan  yang  dianut,  yaitu  dengan mengutamakan  pendekatan  dengan  politik  masyarakat,  ekonomi  kerakyatan,  dan kesejahteraan  sosial.  Provinsi  Papua  bersifat  khusus  dengan  pelibatan  masyarakat  adat  dan penempatan  kekuasaan  masyarakat  dalam  kondisi  aman  didukung  dengan  anggaran  yang cukup dan wewenang yang luas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Akan tetapi melihat peluang, motivasi dan pihak-pihak yang berupaya untuk memisahkan Papua  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dalam  kerangka  pertahanan  negara  perlu pengembangan  strategi  bersifat  khusus.  Kerangka  koordinasi  komunikasi  dalam  keadaan darurat  antara  pemerintah  daerah,  kepolisian,  militer,  dan  diplomasi  pertahanan  untuk menghadapi  komunitas  internasional  dan  sektor  privat.  Implementasi  Undang-Undang Otonomi Khusus dan upaya Pemerintah Pusat di era Joko Widodo cukup berkesan dan sudah memberi dampak postif terhadap masyarakat.  Upaya-upaya ini dalam perspektif David Galula termasuk  upaya  dalam  mengatasi  pemicu  pemberontakan.  Harapannya,  PPA-Papua  dapat mengurungkan niat dan tindakannya. Lebih lanjut, perlu dukungan diplomasi pertahanan dan diplomasi  umum  oleh  diaspora  Papua  di  luar  negeri.  Kemudian,  upaya  untuk  melawan pemimpin  PPA-Papua  perlu  dukungan  terhadap  komando  pelaksana  operasi  TNI  secara konsisten.
Pemberdaayan masyarakat untuk kontrol; keamanan, politik, dan ekonomi dalam kerangka Otonomi  Khusus  telah  berjalan.  Pembagian  tugas  TNI  dan  Polri berjalan  menangani  masalah kemanan berjalan sinergi, Gubernur dan Wakil Gubernur, bahkan Bupati dan Walikota adalah putera  daerah  sebagai  kontrol  politik,  dan  pembagian  sumber  daya  alam  lebih  besar  melalui pembagian saham Freeport kepada Pemerintah Daerah Papua. Upaya kultural dalam Otonomi Khusus  dengan  memunculkan  Majelis  Rakyat  Papua  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Papua (DPRP)  merupakan model strategi yang tepat untuk mendukung COIN-Papua. Majelis Rakyat Papua  (MRP)  merupakan  sebuah  badan  yang  bertugas  untuk  melindungi  dan mempertahankan  identitas  masyarakat  Papua  tepat  digunakan  dalam  mendekati  aktivis separatis  karena  dapat  membangun  jalur  komunikasi  dengan  kalangan  masyarakat  bawah. Kemudian    Dewan  Perawakilan  Rakyat  Papua  (DPRP)  berfungsi  sebagai  badan  legislatif daerah.  Secara  formil,  kekuasaan  di  daerah  berada  ditangan  gubernur,  namun  dalam pelaksnaaan  tugas  secara  terintegrasi  dengan  MRP  dan  DPRP.  Gubernur  selaku  wakil pemerintah didukung lansung oleh unsur pemerintah pusat.

## Rekonstruksi Otonomi Khusus Papua melalui Model Strategi Penta Helix Counterinsurgency (COIN)
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.182

## 7. Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah memberikan bantuan dan informasi selama penelitian ini dilakukan.

## 8. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Borer,  D.,  Freeman,  M.,  &  Twing,  S.  (2011).  Strategy.  In  M.  Freeman  &  H.  Rothstein  (Eds.), Gangs  and  Guerrillas:  Ideas  from  Counterinsurgency  and  Counterterrorism (pp.  13–14). Retrieved from https://www.hsdl.org/?view&did=6229 Brizek, J., & Morris III, E. C. (2007, June). A non-conventional interdiction strategy for the global war on  terror (Thesis).  Monterey,  California:  Naval  Postgraduate  School.  Retrieved  from https://calhoun.nps.edu/handle/10945/3485
Chen,  P.  J.  (2012). Australian  Politics  in  a  Digital  Age .  Canberra:  ANU  Press. https://doi.org/10.22459/APDA.02.2013
Doherty, B.  (2019,  August  12).  Indonesia  anger  as  West  Papua independence  raised  at  Pacific forum.  Retrieved  from https://www.theguardian.com/world/2019/aug/12/indonesia- angered-as-west-papua-independence-raises-its-head-at-pacific-forum
Fadhilah,  M.  (2019).  Inkonsistensi  Kebijakan Luar  Negeri  Melanesia  Spearhead  Group  (MSG) dalam Isu Papua Barat: Studi Kasus Fiji dan Papua Nugini. Indonesian Perspective, 4 (1), 59- 81. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/24480 Söderbaum,  F.  (2011).  Formal  and  Informal  Regionalism.  In  T.  M.  Shaw,  J.  A.  Grant,  &  S. Cornelissen (Eds.), The Ashgate Research Companion to Regionalisms (International Political Economy of New Regionalisms Series ed., pp. 51–67). Burlington, Vermont: Ashgate. Galula, D. (2006). Counterinsurgency Warfare: Theory and practice . Westport, Connecticut: Praeger Security International.
Huntington,  S.  P.  (2006). Political  order  in  changing  societies .  New  Haven,  Connecticut:  Yale University Press.
Joint  Chief  of  Staff  of  the  United  States  Air  Force.  (2018,  April  25).  Counterinsurgency.
Retrieved from https://fas.org/irp/doddir/dod/jp3_24.pdf Leedy, P. D., & Ormrod, J. E. (2001). Practical Research: Planning and Design . Upper Saddle River, New Jersey: Merrill Prentice Hall.
Lele,  A.  (2014).  Asymmetric  Warfare:  A  State  vs  Non-State  Conflict. OASIS ,  (20),  97-111. https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/oasis/article/view/4011
Mason,  S.  J.  A.,  &  Siegfried,  M.  (2013).  Confidence  Building  Measures  (CBMs)  in  Peace Processes. In Managing Peace Processes. A handbook for AU practitioners (Vol. 1, pp. 57–77). Addis  Ababa,  Ethiopia:  African  Union  (AU)  &  Centre  for  Humanitarian  Dialogue  (HD Centre). https://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/2016/07/AU-Handbook-
Volume-I-Process-related-questions-July-2013.pdf
Movanita,  A.  N.  K.  (2018,  January  4).  Kelompok  Kriminal  Bersenjata  di  Papua  Berpotensi Ganggu  Proses  Pilkada.  (D.  Meiliiana,  Ed.), Kompas.Com .  Retrieved  from https://nasional.kompas.com/read/2018/01/04/19190651/kelompok-kriminal- bersenjata-di-papua-berpotensi-ganggu-proses-pilkada

## Rekonstruksi Otonomi Khusus Papua melalui Model Strategi Penta Helix Counterinsurgency (COIN)
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.182
Parekh,  B.  (2000). Rethinking  Multiculturalism:  Cultural  Diversity  and  Political  Theory (1st  ed.). London, United Kingdom: Macmillan Pub Ltd.
https://doi.org/10.1177/146879680100100112
Pedersen,  M.  B.  (2013).  How  to  promote  human  rights  in  the  world’s  most  repressive  states: lessons  from  Myanmar. Australian  Journal  of  International  Affairs , 67 (2),  190–202. https://doi.org/10.1080/10357718.2013.764581
Peretomode, V. P. (1985). Political Parties and Problems of National Integration: a Case Study of the Federal  Republic  of  Nigeria (Master’s  dissertation).  Oklahoma,  United  States  of  America: Faculty  of  the  Graduate  College  of  the  Oklahoma  State  University.  Retrieved  from https://shareok.org/bitstream/handle/11244/17408/Thesis-1985-P437p.pdf?sequence=1 Ramdhani,  J.  (2019,  July  4).  TNI  Respons  Separatis  Bersenjata:  Papua  Diakui  Dunia  Bagian NKRI.  Retrieved  from https://news.detik.com/berita/d-4610617/tni-respons-separatis- bersenjata-papua-diakui-dunia-bagian-nkri
Rehman,  M.  A.  (2018).  Nation  as  a  Neo-Idol:  Muslim  Political  Theology  and  the  Critique  of Secular Nationalism in Modern South Asia. Religions , 9 (11), 355.
https://doi.org/10.3390/rel9110355
Scott,  C.,  &  Tebay,  N.  (2005).  The  West  Papua  conflict  and  its  consequences  for  the  Island  of New  Guinea:  Root  causes  and  the  campaign  for  Papua,  land  of  peace. The  Round  Table ,
94 (382), 599–612. https://doi.org/10.1080/00358530500331826 Singh, P. K. (2016). Changing Contexts of Chinese Military Strategy and Doctrine . New Delhi, India: Institute for Defence Studies and Analyses.
United  States  Government  Interagency  Counterinsurgency  Initiative.  (2009,  January).  U.S.
Government Counterinsurgency Guide. Retrieved from https://www.hsdl.org/?view&did=38828 Wayne, M. I. (2008). China's War on Terrorism . London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203936139
__________________________

## Tentang Penulis
MHD Halkis , memperoleh gelar Doktor dalam bidang Filsafat dari Universitas Indonesia, pada tahun 2014. Penulis adalah dosen pada Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan,  Universitas  Pertahanan,  Indonesia.  Juga,  penulis  buku  “Konstelasi  Politik Indonesia:  Pancasila  dalam  Analisis  Fenomenologi  Hermeneutika”  diterbitkan  oleh  Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017.
E-Mail: halkis@idu.ac.id