KURIKULUM 2013: QUO VADIS MUTU MADRASAH?

## Ahmad Ta’rifin

## STAIN Pekalongan, Jl. Kusumabangsa no.9 Pekalongan
Email: tarifinahmad4@gmail.com
Abstrak: Kurikulum  2013  diharapkan  mampu  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  Indonesia, termasuk  madrasah.  Meski  demikian,  kehadiran  Kurikulum  2013  yang  “tergesa-gesa”  dan “dipaksakan” penerapannya pada tahun ajaran 2013/2014 memunculkan spekulasi, mungkinkah Kurikulum  2013  menjadi  harapan  baru  bagi  peningkatan  mutu  madarasah.  Pengalaman menunjukkan bahwa pemberlakuan Kurikulum 2006 (KTSP) sebagai pengganti Kurikulum 2004 (KBK)  tak  berarti  banyak.  Alih-alih  mendorong  guru  menjadi  manusia  kreatif,  inovatif  dan mandiri berbasis problem lokalitas, guru justru terjebak kepada rutinitas membuat silabus berbasis “ copy  paste” .  Aturan-aturan  dalam  pelaksanaan  Kurikulum  2013  yang  lebih  kompleks  –dari standar kompetensi, standar proses, standar isi, hingga standar penilaian  otentik-- tetapi dengan pemahaman guru yang masih bias ditambah belum siapnya stakeholder di lingkungan madrasah, akan  berdampak  terhadap output Kurikulum  2013  yang  rendah.  Di  sinilah  signifikansi  strategi implementasi  Kurikulum  2013  dengan  menempatkan  guru  sebagai  ujung  tombaknya,  dan  buku berkualitas  sebagai  media  utama  yang  mampu  meningkatkan  kecerdasan  afektif  (spiritual  dan sosial), kognitif, dan psikomotorik peserta didik secara integratif.
Kata Kunci: Kurikulum 2013, mutu madrasah
Abstract: Curriculum 2013 is expected to improve the quality of education in Indonesia, including the madrasas. However, the presence of Curriculum 2013 that "hasty" and "forced" its application in  the  academic  year  2013/2014  led  to  speculation,  could  Curriculum  2013,  to  new  hope  for improving the quality of madrasah. Experience has shown that the implementation of Curriculum 2006  (SBC)  as  a  replacement  for  the  2004  curriculum  (CBC)  does  not  mean  much.  Instead  of encouraging teachers to be human creative, innovative and independent locality-based problem, teachers actually stuck to the routine makes a syllabus-based "copy and paste". The rules in the implementation of Curriculum 2013, which is more complex-from competency standards, process standards, content standards, authentic assessment to standards - but with the understanding that teachers are still bias plus stakeholders unprepared in madrasa environment, will affect the output lower of Curriculum 2013. This is where the significance of curriculum implementation strategies as a teacher in 2013 by placing the tip of the spear, and quality book as the main medium that is able  to  improve  the  affective  intelligence  (spiritual  and  social),  cognitive,  and  psychomotor learners are integrative.
Keyword : Curriculum 2013, the quality of madrasah

## Pendahuluan
Meski menuai pro-kontra dari berbagai elemen masyarakat (LSM, praktisi, dan para guru besar  se-Indonesia),  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud)  telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 pada tahun ajaran baru 2013/2014 dari tingkat SD, SMP, dan  SMA/SMK.  Keberatan  masyarakat    ini  dinilai  karena  perubahan  Kurikulum  2013  tidak
memiliki  visi  dan  latar  belakang  yang  kuat,  apalagi  kurikulum  lama,  yakni  Kurikulum  Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 belum dievaluasi.
Pertanyaannya, apakah perubahan kurikulum baru akan menjamin mutu  pendidikan di Indonesia semakin membaik, biaya pendidikan semakin murah (gratis), dan setiap warga negara bisa  mendapatkan  pendidikan  yang  layak  sebagaimana  dijamin  dalam  Pasal  31  UUD  1945. Praktiknya, pendidikan di Indonesia tak pernah lepas dari faktor komersialisasi dan menjadi ladang subur koruptor di balik jubah dan toga pendidikan.
Tercatat,  dunia  pendidikan  kita  sudah  mengalami  sembilan  kali  pergantian  kurikulum. Dimulai  sejak  1947,  1952,  1964,  1968,  1975,  1984,  1994,  2004,  dan  terakhir  2006.  Faktanya, setiap kali terjadi pergantian kurikulum sama sekali tidak membawa perbaikan yang berarti dalam peningkatan  mutu  pendidikan  itu  sendiri.  Tidak  mengherankan  setiap  kali  terjadi  perubahan kurikulum  tidak  serta  merta  menjadikan  sektor  pendidikan  mampu  berkompetisi  secara  global, memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pergantian kurikulum justru menciptakan kasta-kasta  dalam  dunia  pendidikan.  Kemarin,  ada  RSBI  –status  lembaga  pendidikan—yang merendahkan status lembaga pendidikan lainnya, yang akhirnya dibubarkan oleh MK.
Bagaimana  dengan  madrasah?  Lembaga  pendidikan  Islam  yang  akomodatif  terhadap kebijakan  pendidikan  Indonesia  ini  menjaga  jarak  dalam  menerapkan  Kurikulum  2013.  Dirjen Pendidikan  Islam  Kementerian  Agama  RI,  Prof  Nur  Syam,  sebagaimana  dikutip  Kompas.com mengatakan  bahwa  Kementerian  Agama  menunda  pelaksanaan  Kurikulum  2013  di  sekolah- sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama, seperti madrasah ibtidaiyah (setingkat SD), madrasah tsanawiyah (SMP), dan madrasah aliyah (SMU) hingga tahun ajaran 2014/2015.
Alasan  yang  dikemukakan  Prof.  Nur  Syam  adalah  ketidaksiapan  Kemenag  dalam  hal pendanaan.  Meski  demikian,  Kemenag  sudah  menjalankan  program  pendukung  pelaksanaan Kurikulum  2013,  seperti  sosialisasi  kurikulum  baru,  pelatihan  guru,  penyusunan  pedoman,  dan pembuatan buku teks. Anggaran untuk program pendukung Kurikulum 2013 baru saja disetujui DPR. Pada tahun 2014, pelaksanaan Kurikulum 2013 dilakukan bertahap. Di madrasah ibtidaiyah (MI),  Kurikulum  2013  diterapkan  di  kelas  I  dan  IV  terlebih  dahulu,  kemudian  di  madrasah tsanawiyah (MTs) di kelas VII, serta di madrasah aliyah (MA) di kelas X.
Menurut data Kemenag RI, jumlah madrasah (MI, MTs, dan MA) di tahun 2008 mencapai 39.469 dengan jumlah siswa 6.073.578. Pada tahun 2011 meningkat menjadi 22.468 MI, 14.757 MTs,  dan  6.415  MA.  Dengan  jumah  yang  luar  biasa  banyak  tersebut,  apakah  implementasi Kurikulum 2013 berbanding balik dengan peningkatan mutu madrasah? Tulisan ini akan berusaha menggali permasalahan di atas.

## Transformasi Kurikulum: Dari Kurikulum 2006 Menuju Kurikulum 2013
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (19) mendefinisikan kurikulum sebagai “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan  pelajaran  serta  cara  yang  digunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan  kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu” (UU RI No.20/2003).
Selain  itu,  kurikulum  juga  dapat  dipandang  sebagai  suatu  rancangan  pendidikan.  Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kita maklumi bahwa pendidikan  merupakan  usaha  mempersiapkan  peserta  didik  untuk  terjun  ke  lingkungan masyarakat.  Pendidikan  bukan  hanya  untuk  pendidikan  semata,  namun  memberikan  bekal pengetahuan,  keterampilan  serta  nilai-nilai  untuk  hidup,  bekerja  dan  mencapai  perkembangan lebih lanjut di masyarakat (Hamalik, 2003).
Dalam  teori  manajemen,  sebagai  sistem  perencanaan  pembelajaran  yang  baik,  kurikulum harus  mencakup  empat  hal. Pertama ,  hasil  akhir  pendidikan  yang  harus  dicapai  peserta  didik (keluaran),  dan  dirumuskan  sebagai  kompetensi  lulusan. Kedua ,  kandungan  materi  yang  harus diajarkan kepada, dan dipelajari oleh peserta didik (masukan/standar isi), dalam usaha membentuk kompetensi  lulusan  yang  diinginkan. Ketiga ,  pelaksanaan  pembelajaran  (proses,  termasuk metodologi  pembelajaran  sebagai  bagian  dari  standar  proses)  supaya  ketiga  kompetensi  yang diinginkan  terbentuk  pada  diri  peserta  didik. Keempat ,  penilaian  kesesuaian  proses  dan ketercapaian tujuan pembelajaran sedini mungkin untuk memastikan bahwa masukan, proses, dan keluaran tersebut sesuai dengan rencana (Nuh, Mendikbud RI, KOMPAS, 07 Maret 2013).
Peserta  didik  berasal  dari  masyarakat,  mendapatkan  pendidikan  baik  formal  maupun informal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan bagi kehidupan masyarakat pula. Melalui pendidikan,  kita  mengharapkan  agar  lebih  mengerti  dan  mampu  membangun  kehidupan masyarakat.  Oleh karena itu kurikulum  yang berisi  pada tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, kekayaan dan perkembangan yang ada di masyakarakat.
Kurikulum harus berubah sesuai perubahan yang berlaku pada tatanan nilai kehidupan yang pada setiap zaman. Perubahan kurikulum tidaklah dapat dirumuskan secara cepat dan tepat, namun memerlukan  waktu  yang  panjang  dalam  penyempurnaannya.  Perubahan  itu  dapat  berupa perubahan sebahagian atau perubahan total.
Sejak kemerdekaan Indonesia, kurikulum pendidikan dasar dan menengah sudah mengalami sembilan kali perubahan. Perubahan kurikulum yang terakhir adalah pada tahun 2006 yang disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Implementasi KTSP masih belum optimal karena berbagai faktor, di antaranya adalah kompetensi guru dan sarana dan prasarana yang masih
terbatas,    serta  sistem  penilain  yang  masih  lemah.    Pergantian  kurikulum  yang  silih  berganti, ternyata belum mampu meningkatkan mutu pendidikan nasional.
KTSP  baru  diterapkan  selama  6  (enam)  tahun,  namun  Pemerintah,  dalam  hal  ini Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  telah  menggantinya  dengan  kurikulum  baru  yang disebut dengan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 sendiri, menurut Pemerintah, digadang-gadang akan  mampu  menyejajarkan  mutu  peserta  didik  kita  dengan  peserta  didik  dari  manca  negara, terutama dalam bidang sains, bahasa dan matematika. Orientasi pembelajaran dengan menekankan aspek, kognitif, afektif dan psikomotorik dan berpusat pada proses, bukan hasil, serta ditunjang dengan  metode  pembelajaran  yang  menghindari  pengerjaan  yang  mekanistis  tetapi  lebih  pada analitikal dan tematik, dianggap sebagai nilai lebih dari kurikulum baru ini.

## a. Kurikulum 2006 (KTSP)
KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap  satuan  pendidikan  dengan  memperhatikan  standar  kompetensi  dan  kompetensi  dasar yang  dikembangkan  Badan  Standar  Nasional  Pendidikan  (BSNP).  KTSP  merupakan  bentuk implementasi dari UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: (1) standar isi; (2) standar proses;  (3)  standar  kompetensi  lulusan;  (4)  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan;  (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan (PP no.19/2005).
KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik. Sekolah dan komite sekolah mengembangkan  kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan  dan  silabusnya  berdasarkan  kerangka dasar  kurikulum  dan  standar  kompetensi  lulusan,  dibawah  supervisi  dinas  pendidikan kabupaten/kota,  dan  kementerian  agama  yang  bertanggungjawab  di  bidang  pendidikan. Kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan  untuk  setiap  program  studi  di  perguruan  tinggi dikembangkan  dan  ditetapkan  oleh  masing-masing  perguruan  tinggi  dengan  mengacu  pada Standar Nasional Pendidikan.
KTSP  merupakan  strategi  pengembangan  kurikulum  untuk  mewujudkan  sekolah  yang efektif,  produktif,  dan  berprestasi  melalui  otonomi  luas  pada  setiap  satuan  pendidikan,  dan pelibatan  pendidikan  masyarakat  dalam  rangka  mengefektifkan  proses  belajar-mengajar  di sekolah.  Otonomi  diberikan  agar  setiap  satuan  pendidikan  dan  sekolah  meiliki  keleluasaan
dalam  megelola  sumber  daya,  sumber  dana,  sumber  belajar  dan  mengalokasikannya  sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat (Mulyasa, 2007).
KTSP perlu diterapkan oleh setiap satuan pendidikan, terutama berkaitan dengan tujuh hal sebagai berikut (Mulyasa, 2007):
1.  Sekolah  lebih  mengetahui  kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan  ancaman  bagi  dirinya sehingga  dia  dapat  menoptimalkan  pemanfaatan  sumberdaya  yang  tersedia  untuk memajukan lembaganya.
2.  Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
3.  Pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  oleh  sekolah  lebih  cocok  untuk  memenuhi kebutuhan  seklah  karena  pihak  sekolahlah  yang  paling  tahu  apa  yang  terbaik  bagi sekolahnya.
4.  Keterlibatan  semua  warga  seklah  dan  masyarakat  dalam  pengembangan  kurikulum menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat, serta lebih efesien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat sekitar.
5.  Sekolah  dapat  bertanggungjawab  mengenai  mutu  pendidikan  masing-masing  kepada pemerintah,  orangtua  peserta  didik,  dan  masyarakat  pada  umumnya,  sehingga  dia  akan berupaya semaksimalkam mungkin unutk melaksanakan dan mencapai sasaran KTSP.
6.  Sekolah  dapat  melakukan  persaingan  yang  sehat  dengan  sekolah-sekolah  lain  untuk meningkatkan  mutu  pendidikan  melalui  upaya-upaya  inovatif  dengan  dukungan  orangtua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat.
7.  Sekolah  dapat  secara  cepat  merespon  aspirasi  masyarakat  dan  lingkungan  yang  berubah dengan cepat, serta mengakomodasikannya dalam KTSP.
Dengan harapan di atas, KTSP memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1.  KTSP  memberi  kebebasan  kepada  tiap-tiap  sekolah  untuk  menyelenggarakan  program pendidikan  sesuai  dengan  kondisi  lingkungan  sekolah,  kemampuan  peserta  didik,  sumber daya yang tersedia dan kekhasan daerah.
2.  Orang tua dan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.
3.  Guru harus mandiri dan kreatif.
4.  Guru diberi kebebasan untuk memanfaatkan berbagai metode pembelajaran.
Pada kurikulum 2006 tersebut, pemerintah pusat juga menetapkan standar kompetensi dan komptensi  dasar,  yang  mana  sekolah,  dalam  hal  ini  guru,  dituntut  untuk  mampu mengembangkan  dalam  bentuk  silabus  dan  penilainnya  sesuai  dengan  kondisi  sekolah  dan
daerahnya.  Hasil  pengembangan  dari  semua  mata  pelajaran  dihimpun  menjadi  sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).
Penyusunan  KTSP  menjadi  tanggung  jawab  sekolah  di  bawah  binaan  dan  pemantauan dinas pendidikan daerah dan wilayah setempat. Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan.  Pemerataan  kesempatan pendidikan  diwujudkan dalam program  belajar 9 tahun. Peningkatan  mutu  pendidikan  diarahkan  untuk  meningkatkan  kualitas  manusia  Indonesia seutuhnya melalui olah hati, olah pikir, olah rasa dan olah raga, agar memiliki daya saing dalam menghadapi  tantangan  global.  Relevansi  pendidikan  dimasksudkan  untuk  menghasilkan kelulusan  yang  sesuai  dengan  tuntutan  kebutuhan  yang  berbasis  potensi  sumber  daya  alam Indonesia.  Peningkatan  efisensi  manajemen  pendidikan  dilakukan  melalui  penerapan manajemen  berbasis  sekolah  dan  pembaharuan  pengelolaan  pendidikan  secara  terencana, terarah dan berkesinambungan (Kompas, 27/8/2012).

## b. Kurikulum 2013
Mencermati  bahan  uji  publik  kurikulum  2013  dapat  disimpulkan  bahwa  kurikulum  ini bukanlah  formula  pendidikan  yang  baru,  tetapi  merupakan  tahap  lanjutan  dari  kurikulum sebelumnya yaitu 2004 (KBK) dan 2006 (KTSP). Hal ini dapat dilihat dari target pembelajaran yang  masih  mengacu  pada  kompetensi  sikap,  pengetahuan  dan  keterampilan  secara  terpadu (KBK)  dan  setiap  satuan  pendidikan  diharuskan  menyusun  kurikulum  sendiri  dengan mempertimbangkan  kondisi  satuan  pendidikan,  kebutuhan  peserta  didik,  dan  potensi  daerah (KTSP) (http://puskurbuk.net/web/wawancara-kemdikbud-kur2013-bag2.html).
Pengembangan kurikulum ini didasari permasalahan pelaksanaan kurikulum sebelumnya yang dianggap belum maksimal, yakni secara materi pelajaran yang dianggap padat dan berat, belum sepenuhnya berbasis kompetensi  dan belum  kontekstual.  Secara proses, pembelajaran dianggap masih  berpusat  pada guru serta dokumen pelaksanaan KTSP dianggap belum rinci sehingga pengembangan kurikulum di sekolah belum harmoni dengan esensi kurikulum induk.
Target kurikulum 2013 adalah menghasilkan peserta didik integratif yang berakhlak mulia (afektif) , berketerampilan (psikomotorik) dan berpengetahuan (kognitif) yang berkesinambungan.  Materi  pembelajaran  akan  diarahkan  pada  target  pencapaian  kompetensi yang  tepat  guna  dengan  materi  pembelajaran  yang  essensial  dan  sesuai  dengan  tingkat perkembangan anak. Proses pembelajaran diharapkan mengarah pada active student center dan kontekstual dengan dipandu buku teks yang berisi materi dan proses pembelajaran (tutorial). Guru bertindak sebagai motivator dan fasilitator pembelajaran. Kurikulum ini dianggap sangat
ideal  karena  sesuai  dengan  teori  pendidikan  modern  seperti students  center  active  learning, contectual  learning,  contructivisme  theory,  democtratic  and  humanis  learning .  Konsep  ini bukanlah sesuatu yang asing bagi pendidik dan pemegang kebijakan pendidikan karena sudah lama dikenal.
Pada  tahun  ajaran  baru  mendatang,  terdapat  perubahan  mendasar  dalam  kurikulum pendidikan. Perubahan ini mengacu pada Kurikulum 2013 yang akan mulai diberlakukan tahun ini  mulai  dari  jenjang  Sekolah  Dasar  (SD)  hingga  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA).  Jika kurikulum  terdahulu  (KTSP  2006)  menekankan  pada  pendidikan  yang  berbasis  kompetensi, kurikulum baru ini menawarkan pendidikan yang berbasis karakter.
Pada jenjang SD, kurikulum akan bersifat tematik integratif. Dimana materi ajar tidak lagi disampaikan  berdasarkan  mata  pelajaran  tertentu  melainkan  dalam  bentuk  tema  yang mengintegrasikan  seluruh  mata  pelajaran  (http://puskurbuk.net/web/wawancara-kemdikbud- kur2013-bag2.html).  Jika  selama  ini  siswa  SD  harus  mempelajari  11  mata  pelajaran,  dalam kurikulum  pendidikan  yang  baru  nantinya  disederhakan  hanya  tinggal  7  atau  enam  mata pelajaran saja. Ketujuh mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan baru di SD tersebut adalah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN),  Bahasa Indonesia, Matematika, Pengetahuan Umum, Kesenian, dan Pendidikan Jasmani dan Olahraga Kesehatan (PJOK).
Pelajaran Pendidikan Umum dalam kurikulum pendidikan baru merupakan peleburan dari pelajaran  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Di samping itu pun  masih  terdapat  wacana  bahwa  cukup  6  mata  pelajaran  dengan  meniadakan  pelajaran Pengetahuan Umum. Untuk materi IPA dan IPS cukup diintegrasikan dalam pelajaran-pelajaran lain  semisal  Bahasa  Indonesia,  PPKN,  Kesenian,  ataupun  PJOK.  Selain  itu,  kegiatan ekstrakurikuler  akan  menjadi  kegiatan  yang  diwajibkan  dan  menjadi  bagian  utuh  dari  mata pelajaran.
Berbeda dengan jenjang SD, tidak banyak perubahan pendekatan pengajaran pada jenjang SMP/SMA/SMK.  Pendekatan  yang  digunakan  tetap  berdasarkan  mata  pelajaran,  yang  tidak memberikan  banyak  perubahan  pada  jumlah  mata  pelajaran  setiap  harinya.  Terlihat  bahwa perubahan banyak terjadi  pada struktur pembelajaran pada jenjang SD. Hal  ini didasari oleh asumsi  bahwa  masa  dini  merupakan  masa  yang  paling  baik  untuk  menanamkan  pendidikan berkarakter kepada anak-anak. Pengintegrasian mata pelajaran tidak akan mengurangi substansi pengetahuan  melainkan  diharapkan  dapat  memberikan  pengetahuan  yang  lebih  mendalam kepada para murid di jenjang SD. Karakteristik  Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:
Karakteristik Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013
KTSP 2013 Standar Kompetensi Lulusan diturunkan dari Standar Isi Standar Kompetensi Lulusan diturunkan dari kebutuhan masyarakat Standar Isi diturunkan dari Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran Standar Isi diturunkan dari Standar Kompetensi Lulusan Pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk pengetahuan Semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan Kompetensi diturunkan dari mata pelajaran Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai Mata pelajaran lepas satu dengan yang lain, seperti sekumpulan mata pelajaran terpisah Semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti (tiap kelas) Pengembangan kurikulum sampai pada kompetensi dasar Pengembangan  kurikulum  sampai  pada buku teks dan buku pedoman guru Tematik Kelas I-III (mengacu mapel) Tematik integratif Kelas I-VI (mengacu kompetensi)
Dengan  melihat  deskripsi  di  atas,  Budi  Setiyarso  mengatakan  bahwa  perubahan Kurikulum  2006  ke  Kurikulum  2013  merupakan  perubahan  radikal. Pertama , Melawan Kebiasaan (Setiyarso,  Harian  Joglosemar,  12/12/2012) . Pelaksanaan  kurikulum  2013  secara penuh  akan  merubah  sistem  pembelajaran  di  sekolah  secara  radikal.  Mulai  dari  materi pembelajaran  yang  sebelumnya  berorientasi  pada  teoritis  akademik (book  oriented) menjadi materi  yang  aplikatif.  Dengan  target  tercapainya  kompetensi  sikap,  keterampilan  dan pengetahuan,  maka  kegiatan  pembelajaran  dengan  “praktik”  tidak  dapat  dipungkiri pelaksanaannya. Kebiasaan belajar siswa dengan duduk manis mendengarkan ceramah guru akan  bergeser  dengan  kegiatan  aktif  siswa.  Suasana  kelas  yang  tenangpun  akan  berubah menjadi  suasana  ramai  nan  produktif.  Belajar  di  dalam  ruangan  sedikit  demi  sedikit  akan divariasi dengan kegiatan di luar ruangan. Pada kondisi tertentu guru akan menikmati suasana kelas  yang  aktif  kondusif  namun  disaat  tertentu  juga  guru  akan  merasa  kewalahan  untuk
mengkondisikan  kelas.  Kegiatan  pembelajaran  menjadi  ideal  dengan  sarana  prasarana pembelajaran yang memadai dan jumlah guru pembimbing yang proporsional.
Kebiasaan  guru  terpaku  pada  buku  pelajaran  akan  bergeser  dengan  eksplorasi  guru menyusun materi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, kondisi sumberdaya dan muatan potensi  daerah.  Mensakralkan  buku  teori  menjadi  kebiasaan  yang  kurang  pas  dalam pembelajaran, karena guru harus melakukan singkronisasi dengan obyek/fenomena di sekitar siswa dan kebutuhan siswa. Oleh karena itu standarisasi pendidikan nasional cukup menyentuh tingkat pengetahuan general agar tidak menghambat kebebasan pengembangan pembelajaran. Kedua , Integratif  Learning (Setiyarso,  Harian  Joglosemar,  12/12/2012) . Menyadari bahwa  hakikat  pengetahuan  adalah  tidak  terpisahkan  dan  saling  terintegrasi,  maka pembelajaran  diarahkan  untuk  melihat  sebuah  obyek/fenomena real (kontekstual)  dari berbagai kacamata ilmu. Maka solusinya adalah pembelajaran yang terintegrasi seperti dalam kurikulum 2013 untuk tingkat SD yang tersusun melalui pendekatan tematik.
Banyak  ilmu  yang  dapat  dipelajari  dalam  satu  tema  tertentu,  menyatu  dalam  kasus  atau cerita  tertentu.  Namun  penulis  melihat  adanya  “pemaksaan”  pada  pengintegrasian pembelajaran  pada  kurikulum  sebelumnya  sebagai  contoh  pada  pengintegrasian  pelajaran geografi,  ekonomi,  sejarah  dan  sosiologi  menjadi  IPS  untuk  jenjang  SMP.  Contoh penggabungan materi Keberagaman bentuk muka bumi (geografi) dengan materi Kehidupan pra-aksara  di  Indonesia  (sejarah)  dalam  standar  kompetensi  “Memahami  lingkungan kehidupan manusia”.
Standar kompetensi  yang sangat  umum ini diadakan dalam  rangka menggabungkan dua materi  yang  nyata-nyatanya  berbeda,  sehingga  secara  essensi  standar  kompetensi  ini  tidak mengarah  pada  target  kompetensi  tertentu  (abstrak).  Kemudian  muncul  anggapan  bahwa penggabungan  materi  ini  secara  substansi  tidak  ada  pengaruhnya,  kecuali  hanya  untuk mengurangi beban siswa membawa banyak buku pelajaran dan memultifungsikan guru mata pelajaran.
Idealnya,  model  integrasi  dua  materi  di  atas  dapat  ditempuh  dengan  melihat  fenomena persebaran  manusia  pra-aksara  dan  membandingkan  dengan  kondisi  muka  bumi  yang ditempati,  sehingga  pembelajaran  tidak  berkutat  pada  teori  tetapi  analisis  aplikatif  dengan mengajak  siswa  menyusun  pengetahuan  dari  dua  sudut  pandang  teori  yang  berbeda  yaitu geografi dan sejarah.
Bahan uji publik kurikulum 2013 hanya terdiri dua hal: pertama latar belakang, konsep dasar dan cita-cita yaitu sebuah harapan seperti tertuang dalam uraian di atas. Konsep ini sangat idealis  namun  belum  menyentuh  model  tindakan  nyata  yang  akan  mengubah  pelaksanaan
pembelajaran ke arah cita-cita tersebut. Dukungan sumberdaya yang ada perlu disadari secara jujur seperti kesiapan sekolah untuk mengubah proses pembelajaran yang didukung sarana dan prasarana  yang  memadai  serta  kerja  keras  guru  dalam  melaksanakannya.  Untuk  mengawal proses tersebut diperlukan modul tutorial pembelajaran yang benar-benar detail dan bermutu untuk menuntun aktivitas pembelajaran di kelas.
Kedua ,  permasalahan  perubahan  struktur  mata  pelajaran  yang  berupa  penambahan  jam belajar,  perubahan  jam  mapel  perminggu,  penggabungan  dan  penghapusan  mapel  tertentu. Perubahan  ini  secara  praktis  mengganggu  kebijakan  sebelumnya  khususnya  permasalahan penataan  pegawai  (PNS).  Kebijakan  ini  seharusnya  tidak  perlu,  pengurangan  beban  belajar anak  bukan  terletak  pada  variasi  jenis  mapel,  tetapi  permasalahan  kedalaman  dan  tingkat kepentingan materi. Sebuah materi teoritis yang dalam namun kurang bermanfaat dapat diganti dengan materi sederhana namun aplikatif dan bermanfaat.

## Madrasah, Lembaga Pendidikan Islam yang Dinamis dan Akomodatif
Pada era kolonialis Belanda, perkembangan madrasah dimulai dari semangat reformasi yang dilakukan  masyarakat  Muslim.  Ada  dua  faktor  penting  yang  melatarbelakangi  kemunculan madrasah.  Pertama,  adanya  pandangan  yang  mengatakan  bahwa  sistem  pendidikan  Islam tradisional  dirasakan  kurang  bisa  memenuhi  kebutuhan  pragmatis  masyarakat.  Kedua,  adanya kekhawatiran  atas  kecepatan  perkembangan  persekolahan  Belanda  yang  akan    menimbulkan pemikiran  sekuler  di  masyarakat.  Untuk  menyeimbangkan  perkembangan  sekulerisme,  para reformis –khususnya dari kalangan Muhammadiyah-- kemudian memasukkan pendidikan Islam dalam persekolahan melalui pembangunan madrasah.
Pemerintah  kolonial,  ketika  itu  sangat  khawatir  madrasah  akan  melahirkan  generasi  yang menjadi  penentang kekuasaannya.  Tidak heran kalau kebijakan  yang dikeluarkan pemerintahan kolonial, merupakan bagian dari usahanya untuk mengkooptasi madrasah. Misalnya, guru madrasah wajib mempunyai izin dari penguasa, dan di bidang kurikulum, pelajaran yang diajarkan harus dilaporkan pada penguasa minta persetujuannya. Di bawah tekanan dan pengawasan ketat dari  pemerintahan  kolonial,  madrasah  ternyata  mampu  memantapkan  eksistensinya  di  Jawa, Sumatera,  dan  Kalimantan.  Perkembangan  itu  akan  lebih  maju  lagi  terutama  di  daerah-daerah pelosok yang jauh dari pengawasan penguasa.
Pada era Orde Lama, perkembangan madrasah berlangsung sangat cepat. Pada pertengahan tahun  1960-an,  terdapat  13.057  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI),  pendidikan  setingkat  sekolah  dasar (SD) pada sistem pendidikan umum. Paling tidak terdapat 1.927.777 siswa yang mendaftarkan diri di MI.
Pada pendidikan tingkat lanjutan pertama atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) terdapat 776 madrasah  dengan  87.932  siswa.  Sedangkan  di  tingkat  berikutnya  atau  Madrasah  Aliyah  (MA) terdapat 16 madrasah dengan 1.881 siswa. Jumlah peserta pendidikan ini merupakan angka yang luar biasa bagi sejarah pendidikan di Indonesia.
Di  tahun  1966,  pemerintah  mengizinkan  madrasah  swasta  berubah  statusnya  menjadi madrasah  negeri.  Alhasil,  ada  123  MI,  182  MTs,  dan  42  MA  yang  menjadi  madrasah  negeri. Konsekuensi,  manajemen  madrasah  secara  total  bergeser  dari  masyarakat  ke  pemerintah. Meskipun  demikian,  sekitar  90  persen  madrasah  masih  dikelola  masyarakat  setempat  dengan bentuk yayasan.
Pada  awal  pemerintahan  Orde  Baru,  pendekatan  legal  formal  yang  dijalankannya  tidak memberikan dukungan pada madrasah. Tahun 1972 Presiden Suharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 1974 yang  mengatur  madrasah  di  bawah  pengelolaan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Mendikbud) yang sebelumnya dikelola Kementerian Agama. Tetapi kebijakan tersebut mendapat reaksi  keras  dari  kalangan  muslim,  karena  dinilainya  sebagai  usaha  sekulerisme  dan menghilangkan  madrasah  dari  sistem  pendidikan  di  Indonesia.  Untuk  menenangkan  reaksi tersebut,  pemerintah  kemudian  mengeluarkan  keputusan  bersama  antara  Mendikbud,  Menteri Agama  (Menag),  dan  Menteri  Dalam  Negeri  (Mendagri).  Isinya,  mengembalikan  status pengelolaan madrasah di bawah Menteri Agama, tetapi harus memasukkan kurikulum umum yang sudah ditentukan pemerintah. Walaupun, kurikulum yang diterapkan pada madrasah ini bersifat sentralistik.  Akibatnya,  segenap  variabilitas  yang  lahir  dari  budaya  lokal  diabaikan.  Otoritas pendidikan juga meng-abaikan berbagai persepsi serta preferensi yang hidup di luar dirinya. Tidak heran  kalau  peran  masyarakat  sebagai  bagian  dari  komunitas  pendidikan  makin  lama  semakin menghilang.
Pemerintah  Orde  Baru  memandang  bahwa  institusi  madrasah  harus  dikembangkan  dalam rangka  pemerataan  kesempatan  dan  peningkatan  mutu  pendidikan.  Kebijakan  seperti  ini  secara lebih  kuat  tercermin  dalam  komitmen  Orde  Baru  untuk  menyelenggarakan  pendidikan  agama sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  Sistem  Pendidikan  Nasional  sebagaimana  tertuang dalam UU No 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bahkan dalam UUSPN 1989 secara eksplisit  disebutkan  bahwa  madrasah  adalah  sekolah  umum  yang  berciri  khas  agama  Islam. Kurikulumnya  adalah  keluaran  Depdikbud  ditambah  kurikulum  agama  yang  dikeluarkan Depatemen Agama.
Prestasi legitimasi madrasah dalam UUSPN 1989 adalah perjalanan panjang yang dimulai sejak  awal  Orde  Baru  di  mana  Departemen  Agama  melakukan  formalisasi  dan  strukturisasi
kelembagaan madrasah akibat pelaksanaan pendidikan nasional masih bertumpu pada UU No 4 tahun  1950  jo.  No.  12  tahun  1954  tetang  Dasar-dasar  Pendidikan  dan  Pengajaran  di  Sekolah (Maksum, 1998:24).
Formalisasi  ditempuh  dengan  menegerikan  sejumlah  madrasah  dengan  kriteria  tertentu yang  diatur  oleh  pemerintah,  di  samping  mendirikan  madrasah-madrasah  negeri  yang  baru. Sedangkan  strukturisasi  dilakukan  dengan    mengatur  penjenjangan  dan  perumusan  kurikulum yang cenderung sama dengan penjenjangan dan kurikulum sekolah-sekolah di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Maksum, 1999:132) sehingga lulusannya memperoleh pengakuan yang sama dengan lulusan sekolah dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di  sekolah-sekolah  yang  dikelola  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Untuk  tujuan  ini dikeluarkan  kebijakan  berupa  Keputusan  Bersama  Tiga  Menteri  pada  tahun  1974  tentang Peningkatan  Mutu  Pendidikan  pada  Madrasah.  Dalam  Surat  Keputusan  Bersama  itu,  masing- masing  Kementrian  Agama,  Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  serta  Kementrian  Dalam Negeri  memikul  tanggungjawab  dalam  pembinaan  dan  pengembangan  pendidikan  madrasah. Meskipun  demikian,  dalam  prakteknya,  perkembangan  madrasah  cenderung  dibatasi;  bahkan mungkin terancam eksistensinya (Maksum, 1998:24).
Perkembangan madrasah kemudian berlangsung cepat. Di tingkat MI, siswanya mencapai 11  persen  dari  total  siswa  tingkat  dasar.  Di  tahun  1999,  terdapat  21.454  MI  dan  sekitar  93,2 persennya diselenggarakan oleh pihak swasta. Di MTs pendaftarnya mencapai 18,35 persen dari total  siswa  tingkat  lanjutan  pertama.  Tahun  1999  terdapat  9.860  madrasah  dan  sekitar  88,1 persennya  merupakan madrasah milik swasta.
Agenda  gerakan  reformasi  tahun  1998  menempatkan  bidang  pendidikan  sebagai  sasaran utamanya. Sistem pendidikan nasional versi UU no. 2 tahun 1989 masih menempatkan madrasah secara “abu-abu” sebagai pendidikan umum berciri khas Islam. Umat Islam masih merasa tidak puas karena masih saja perasaan memojokan madrasah ditemukan pada pemerintahan. Terutama madrasah  dan  pesantren  yang  semata-mata  mengajarkan  pelajaran  agama  belum  terakomodasi dalam pendidikan nasional dan ini memposisikan keduanya dalam pendidikan non formal. Wajar saja  hal  ini  masih  dirasakan  sebagai  bentuk  diskriminasi  dalam  pendidikan.  Padahal  umat menghendaki  pluralitas  sistem  pendidikan  dan  kesetaraan  kesempatan  ( equal  opportunity )  bagi madrasah, baik madrasah sebagai sekolah berciri khas Islam ataupun madrasah dan pesantren yang pure mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan an sich.
Undang-undang  Sistem  Pendidikan  Nasional No. 20 tahun 2003 menjawab harapan umat Islam,  dengan  dimasukkannya  madrasah  sejajar  dengan  pendidikan  umum  lainnya.  Pendidikan
keagamaan  (termasuk  pesantren)  yang  dahulu  dicemohkan  dan  dipinggirkan  kini  mendapatkan tempat yang layak dalam pasal 30 Undang-undang No. 20 tahun 2003.
Sampai tahun 2008, jumlah madrasah (MI, MTs dan MA) di seluruh Indonesia mencapai 39.469  dengan  jumlah  siswa  6.073.578  yang  terdiri  dari  siswa  laki-laki  dan  siswa  perempuan. Adapun  jumlah  madrasah  diniyah  tahun  2007-2008  sebanyak  37.102  dan  pesantren  berjumlah 21.521. Berdasarkan tipe pesantren, terdapat sejumlah 8.001 pesantren Salafiyah, 3.881 pesantren modern dan 9.639 pesantren kombinasi. Sedang lokasi madrasah diniyah 8.485 berada di dalam pesantren dan 28.617 bertempat di luar pesantren. Mengenai jumlah santri pondok pesantren, lebih dari setengah jumlah siswa madrasah, yakni 3.818.469 yang terdiri 2.063.954 santri laki-laki dan 1.754.515 santri perempuan. Sedangkan jumlah siswa madrasah diniyah adalah 3.557.713  yang terdiri dari 3.237.037 siswa madrasah diniyah tingkat Ula, 253.435 siswa diniyah tingkat Wustha dan 67.241 siswa madrasah diniyah tingkat Ulya.
Jadi,  pada  tingkat  pendidikan  dasar  sistem  pendidikan  madrasah  didominasi  oleh  swasta. Padahal, jumlah SD swasta yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  hanya enam persen. Sementara di tingkat lanjutan pertama, sekolah swasta hanya 46 persen. Angka ini menjadi bukti bahwa peran masyarakat di madrasah sebenarnya masih sangat besar. Namun, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengelola dengan caranya sendiri, karena hampir semua hal yang berkaitan dengan pendidikan sudah ditentukan oleh pemegang otoritas pendidikan.
Harus  diakui  bahwa  jika  pemerintah  ingin  menyukseskan  wajib  belajar  sembilan  tahun, maka peran madrasah swasta tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Saat ini, 15 persen lembaga penyelenggara pendidikan dengan kurikulum umum adalah madrasah dan sekitar 91,1 persennya dikelola swasta.

## Anatomi Problem Madrasah
Pada era Reformasi, eksistensi madrasah (MI, MTs, dan MA) diakui sebagai bagian sistem pendidikan nasional  yang tidak dibedakan dari lembaga pendidikan umum sejenis sebagaimana diatur pasal 17 dan 18 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pengakuan yuridis itu menjadi modal potensial bagi peningkatan peran madrasah dalam upaya pembangunan sektor pendidikan yang berkeadilan.
Dewasa  ini,  terdapat  5,9  juta  anak  yang  sedang  belajar  di  bangku  madrasah.  Mayoritas (85,2%) dari mereka berlatar kehidupan keluarga miskin dan kurang beruntung sehingga 10% dari jumlah tersebut mengalami putus sekolah (Mulyana dalam http://www.pikiran-rakyat.com). Anak- anak dari kaum miskin itu adalah warga negara Indonesia asli yang nasibnya kurang beruntung. Mereka memiliki kapasitas otak yang sama dengan anak-anak yang lebih beruntung, tetapi ruang
memori  dan  sensitivitas  syaraf  otak  mereka  terhadap  pengetahuan  masih  belum  banyak diberdayakan.
Genealogi madrasah memang lahir dari masyarakat pinggiran yang kemudian menjadi ciri identitas historis yang sulit dipisahkan dari dinamika madrasah dewasa ini. Kenyataan bahwa lebih dari 70% madrasah berada di perdesaan dapat menjadi gambaran betapa faktor geografis menjadi penghambat  akses  pendidikan  bermutu  bagi  mayoritas  siswa  madrasah  (Mulyana  dalam http://www.pikiran-rakyat.com).
Selain itu, populasi madrasah swasta yang mencapai 91,4% tidak hanya dapat dimaknai dari besarnya  peran  masyarakat  sebagai  sesuatu  yang  mengagumkan,  tetapi  juga  perlu  dilihat  dari dampak efek domino status tersebut. Madrasah swasta di negeri ini masih sulit diidentikan dengan jaminan mutu, walaupun sejumlah kecil berhasil menegasikan diri dari kenyataan ini dan tampil sebagai lembaga kompetitif (Mulyana dalam http://www.pikiran-rakyat.com).
Madrasah, sebagaimana lembaga pendidikan pada umumnya, dihadapkan pada sejumlah persoalan  yang  tidak  mudah  dipecahkan.  Persoalan  itu  menyangkut  masalah  klasik  seperti kelemahan  infrastruktur,  kualitas  calon  siswa,  kurikulum,  proses  pembelajaran,  manajemen kelembagaan, dan terutama buku dan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan. Masalah tersebut sebenarnya dilatarbelakangi oleh kondisi awal  yang melibatkan banyak aspek (Abdilah dalam Jurnal Madrasah , Vol. 1, No. 2, 1997:14—5).
Pertama ,  dari  sisi  pengembangan  kurikulum,  tampaknya  madrasah  masih  akan  terus dihadapkan pada dilema dikotomi keilmuan. Madrasah menghadapi dua pilihan sulit antara dua kebutuhan yang berbeda selama rekonstruksi dan sistematisasi tujuan metafisik pendidikan Islam belum terumuskan dengan baik. Di satu sisi, lembaga ini dituntut untuk meningkatkan pemahaman ilmu  agama  dan  pengamalan  ajaran  Islam,  namun  di  sisi  lain  ia  harus  mampu  menumbuhkan kemampuan  peserta  didik  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  tidak  semuanya  dapat dipecahkan dengan ilmu agama.
Disahkannya  UU  Sisdiknas  No  20  tahun  2003  dengan  diterapkannya  desentralisasi  dan perubahan  kurikulum  pendidikan  menjadi  KTSP,  memiliki  dampak  positif  bagi  madrasah  dan pesantren untuk dapat beraktualisasi, karena pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sepenuhnya diserahkan  kepada  para  pendidik  dan stakeholder. Meski  demikian,  perubahan  tersebut  belum secara  maksimal  dimanfaatkan  para stakeholder madrasah  dalam  menerapkan  fleksibilitas kurikulum. Hal ini dapat dilihat dari pergerakan kurikulum madrasah dan pesantren di Indonesia di bawah ini:
Pergerakan Kurikulum Madrasah dan Pesantren di Indonesia
Periode Pesantren dan Madrasah Diniyah Madrasah Sampai 1906 Kurikulum tradisional 100% Agama. — 1906-1945 Kurikulum tradisional mandiri 100%. Kurikulum mandiri, agama dan umum 1945-1975 Kurikulum mandiri 100% Agama. Kurikulum mandiri, 70% agama dan 30% umum. 1975-1989 Kurikulum mandiri 100% agama. Kurikulum Depag 70% umum dan 30% agama. 1989-2003 Kurikulum mandiri dan agama masih mendominasi. Kurikulum Depag memadukan antara kurikulum umum dan agama. 2003-sekarang Kurikulum mandiri dan mengikutsertakan pelajaran umum (Matematica, IPA, Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Seni Budaya). Kurikulum Depag 100% umum dan 5 bidang mata pelajaran PAI.
Tabel di atas menunjukkan bahwa sistem pendidikan Islam di Indonesia di Indonesia masih terbelenggu oleh ilmu-ilmu sekularistik. Penghargaan yang profan terhadap ilmu-ilmu keagamaan ( al ’ulum ad diniyyah ) dan  penghargaan  yang  setinggi-tingginya  terhadap  ilmu-ilmu  umum  ( al ’ulum al kauniyyah ) makin menjadi-jadi. Tentu saja yang demikian itu bertolak belakang dengan tradisi keilmuan Islam. Al Ghazali berpendapat bahwa kedua ilmu tersebut hukumnya wajib untuk dipelajari. Pertama , al ’ulum ad diniyyah atau asy syar’iyyah bersifat fardhu ’ain sedang kedua, al ’ulum al kauniyyah bersifat fardhu kifayah . Apa yang dilakukan oleh al Ghazali tidak lain adalah upaya  penjenisan  bukan  pemisahan  apalagi  penolakan  akan  validitas  disiplin  ilmu  yang  satu terhadap yang lain, dan keduanya merupakan disiplin ilmu yang sah. Penjenisan yang dilakukan didasarkan  dari  konsep  ilmu  yang  integral  dan  ia  menemukan  landasan  yang  menyatukan keduanya. Sebab, Islam tidak mengenal dan menghendaki dikotomi ilmu karena ajarannya bersifat integratif dan tauhidi.
Kedua, dualisme  sistem  pendidikan.  Bukan  saja  antara  lembaga  pendidikan  di  bawah Kemenag dengan lembaga pendidikan di bawah Kemendikbud saja, tetapi juga dengan lembaga-
lembaga pendidikan lain di bawah kementerian lainnya. Dualisme ini sejatinya warisan kolonial Belanda yang memberlakukan pendidikan pribumi yang berjalan sesuai dengan karakternya serta sistem pendidikan pribumi ala Belanda yang berkembang menjadi pusat pengajaran dan pelatihan bagi kaum elit pribumi yang memiliki hubungan dengan pemerintah Hindia Belanda.
Ketiga ,  rendahnya  kualifikasi  dan  kompetensi  tenaga  pengajar  pada  madrasah.  Sering terjadi seorang guru harus mengajar bidang studi yang samasekali bukan bidang kehliannya atau bahkan pengangkatan guru ini tidak memperhatikan kualifikasi ijazah yang dimilikinya. Keadaan akan  menjadi  lebih  parah  kalau  guru  yang  sebenarnya  berlatar  belakang  bidang  keahlian  ilmu agama ternyata mengajar mata pelajaran umum, seperti matematika, IPA, biologi dan sebagainya.
Keempat ,  dari  sisi  pendirian  madrasah  swasta,  misalnya,  seringkali  kurang mempertimbangkan  pemenuhan  aspek  mutu  pelayanan  pendidikan.  Patron  individual  atau kelompok yang mendirikan madrasah kurang memperhitungkan risiko-risiko yang akan muncul kemudian. Inisiatif semacam ini memang layak diapresiasi, tetapi kenyataan bahwa sulitnya upaya peningkatan mutu madrasah lebih banyak diakibatkan oleh sejumlah variabel kelemahan, terutama pada madrasah berstatus swasta (Mulyana dalam  http://www.pikiran-rakyat.com).
Kelima ,  persaingan  antara  lembaga  pendidikan  juga  menjadi  persoalan  yang  dihadapi madrasah ketika kompetisi itu dilandasi pertarungan identitas. Pertarungan identitas berlaku pada disparitas sekolah umum dengan madrasah, negeri dengan swasta, afiliasi dengan nonafiliasi, dan simpul-simpul pembeda lainnya. Bahkan kepentingan identitas ironisnya dapat terjadi pada tataran kebijakan departemen yang sama-sama mengelola pendidikan (Mulyana dalam http://www.pikiran-rakyat.com).
Persoalan demikian berimbas pada kurang proporsionalnya perhatian terhadap madrasah dan madrasah swasta acapkali menjadi victim atas perhelatan berbagai kepentingan. Ikatan emosional masyarakat terhadap madrasah juga perlu diperjuangkan. Kini, ada kecenderungan bahwa ikatan emosional terhadap madrasah semakin luntur seiring dengan menguatnya pertimbangan rasional dalam menentukan preferensi pendidikan bagi anak. Oleh karena itu, anggapan lama yang selalu mengedepankan  kuatnya  ikatan  emosional  terhadap  madrasah  boleh  jadi  hanyalah  sebuah romantisme karena dalam kenyataannya madrasah  dihadapkan pada tantangan  yang makin sulit dalam merebut simpati masyarakat luas, terlebih pada masyarakat perkotaan.

## Kurikulum 2013: Meningkatkan Mutu Madrasah?
Pertanyaan  yang  layak  dikedepankan  adalah,  apakah  implementasi  Kurikulum  2013  akan berbanding  balik  dengan  peningkatan  mutu  madrasah.  Dalam  kondisi  madrasah  yang  memiliki banyak  problem  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  peningkatan  mutu  pendidikan  madrasah  tentu
berkaitan erat dengan banyak faktor. Kurikulum “hanyalah” salah satu cara yang diyakini dapat memajukan mutu akademis madrasah. Sebuah ihtiar yang patut diapresiasi oleh kita semua sebagai insan madrasah.
Jawaban  sepihak  yang  mengemuka  adalah,  perubahan  kurikulum  tidak  akan  berpengaruh besar terhadap peningkatan mutu akademis madrasah sebagaimana pengalaman-pengalaman masa lalu. Selama sembilan kali perubahan kurikulum sejak kurikulum 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan terakhir kurikulum 2006, mutu pendidikan nasional, termasuk madrasah tidak  mengalami  loncatan  yang  berarti.  Kurikulum  madrasah  tetap  saja  dikotomis  (Lihat  tabel pergerakan kurikulum madrasah dan pesantren di atas). Mutu akademis madrasah selalu di bawah sekolah umum (kalau indikatornya nilai UN, misalnya). Kalau mutu administratif mungkin saja sudah sejajar dengan sekolah formal lainnya.
Ketidaksiapan Kementerian Agama menunda pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Juli tahun ini  yang  didasarkan  pada  masalah  pendanaan,  juga  bias,  karena  faktanya,  dana  pendukung operasional Kurikulum 2013 sudah disetujui DPR.
Problem  akut  pendidikan  kita  sejatinya  bukan  kurikulum,tapi  sumber  daya  manusia pendidikan (dalam hal ini guru) dan sarana penunjang utama pembelajaran, yakni buku. Sehebat apapun kurikulum, jika guru tidak memahami esensi dan arah kurikulum yang ada maka kurikulum akan  tinggal  nama.  Demikian  pula  bila  buku  pelajaran  (teks)  berkualitas  rendah  dan  tidak mendukung arah kurikulum, maka akan gagal dalam implementasinya.
Sekarang,  implementasi  Kurikulum  2013  sudah  di  depan  mata.  Tugas  kita  adalah mempersiapkan  diri  agar  kita  dapat  mengakomodasi  dan  menjalankan  Kurikulum  2013  dengan baik,  dengan  harapan  dapat  meningkatkan  mutu  pendidikan.  Perlu  dicatat  di  sini,  baik  sekolah umum (SD, SMP, SMA/SMK) maupun madrasah (MI, MTs, MA). Memiliki posisi sama dalam implementasi  kurikulum    --dalam  konteks  lembaga-lembaga  pendidikan  tersebut  sama-sama sekolah formal yang diakui sejajar dalam sistem pendidikan nasional.
Bagi  madrasah,  penerapan  Kurikulum  2013  yang  Berbasis  Karakter  justru  meneguhkan pentingnya peran madrasah dalam sistem pendidikan nasional  –-yang selama ini diakui sebagai lembaga pendidikan formal yang mengedepankan nilai-nilai karakter dan agama ( ta faqquh fi al- din ). Karakter sendiri dapat bersumber dari tradisi, budaya, pitutur leluhur, norma masyarakat, dan paling  utama  adalah  agama.  Dalam  pendidikan  karakter,  nilai-nilai  karakter  yang  jumlahnya mencapai 18,  yakni:  religius,  jujur,  toleransi,  disiplin,  kerja  keras,  kreatif,  mandiri,  demokratis, rasa  ingin  tahu,  semangat  kebangsaan,  cinta  tanah  air,  menghargai  prestasi,  komunikatif,  cinta damai,  gemar  membaca,  peduli  lingkungan,  peduli  sosial,  dan  tanggung  jawab,  sudah  sangat familiar di kalangan madrasah.
Pendekatan  pembelajaran  dengan  sistem  tematik,  terutama  pada  SD/MI  yang  diharapkan dapat menumbuhkan nalar berpikir rasional (kognitif), emosional-spiritual (afektif), dan tingkah laku  (psikomotorik),  juga  mengindikasikan  pemahaman  dan  penguasaan  keilmuan  secara integratif.  Problem  dikotomik  keilmuan  dalam  pendidikan  Islam  yang  selama  ini  terjadi, diharapkan  terkikis.  Sebagai  contoh,  “Nilai  Kejujuran”  tidak  lagi  diajarkan  hanya  pada  mata pelajaran  agama  (di  madrasah  pada  mata  pelajaran  aqidah  akhlak)  dan  PKn  saja,  tetapi  secara integratif pada semua mata pelajaran (Agama, PKn, Bahasa Indonesia, dan bahkan Matematika!). Tidak ada lagi ruang untuk mengkotak-kotakan: ilmu agama itu fardlu ‘ain ; dan matematika itu fardlu  kifayah. Dengan sistem  tematik  yang  mengerucut  kepada  Karakter,  semua  ilmu pengetahuan sama: monotomik. Karena, nilai-nilai karakter ada pada semua mata pelajaran.
Tentu  saja,  harapan  untuk  meningkatkan  kualitas  madrasah  dan  memberangus  dikotomik dalam pendidikan Islam akan jauh api dari panggang, manakala tidak memiliki persiapan dalam implementasi  Kurikulum  2013.  Untuk  itu,  dibutuhkan  strategi  implementasinya,  dengan  tetap fokus  pada  peningkatan  mutu  guru  dan  buku  pelajaran.  Karena  keberhasilan  sebuah  kurikulum terletak pada dua faktor tersebut.

## Strategi Implementasi
Buku dan guru merupakan dua kata yang diyakini memegang kunci keberhasilan Kurikulum 2013. Begitu buku tidak mengikuti struktur kurikulum yang telah dirancang dengan baik, melalui kompetensi  dasar  dan  kompetensi  lulusan  yang  diinginkan,  maka  bisa  dipastikan  tingkat keberhasilan dalam implementasinya pun akan sangat minim.
Demikian halnya dengan guru yang menjadi garda terdepan di dalam mengimplementasikan kurikulum. Sebagai orang yang menerjemahkan isi kurikulum dalam satuan mata pelajaran, guru dituntut bukan hanya paham dan mengerti, tapi juga mampu menyampaikan materi pelajarannya dengan baik kepada peserta didik.
Melihat hasil uji kompetensi guru (UKG) yang mencapai nilai rata-rata 43,82 (untuk SD/MI rata-rata  41,9),  maka  kekhawatiran  terhadap  kemampuan  guru  di  dalam  mengimplementasikan kurikulum  mengemuka.  Namun,  melalui  persiapan  yang  matang  dengan  ditambah  upaya pendampingan  yang  sistematis.  Setelah  melakukan  pelatihan,  kesiapan  guru  diharapkan  bisa teratasi (Sukemi, Media Indonesia,  25/2/2013).
Sebagai  sebuah  kerja  besar  untuk  memahami  bahwa  dalam  kurikulum  itu  terkait  dengan empat  hal  pokok,  yakni  standar  kompetensi,  standar  proses,  standar  isi,  dan  standar  penilaian. Dalam hal penyiapan buku, misalnya, secara paralel telah disiapkan bersamaan dengan penyiapan
dokumen  kurikulum.  Bukan  hanya  penyiapan  buku  untuk  pegangan  siswa,  tapi  juga  buku pegangan atau buku manual untuk guru, yang disiapkan untuk materi pelatihan guru.
Mengenai buku, pemerintah harus menjamin ketersediaan dan  distribusi buku tidak boleh memberatkan peserta didik dan guru secara finansial. Artinya, buku akan disiapkan secara gratis. Demikian  pula  soal  pelatihan,  tidak  boleh  memungut  satu  sen  pun  kepada  guru  terkait  dengan materi dan kegiatan pelatihan. Selain itu, mengenai kesiapan buku untuk implementasi Kurikulum 2013 akan dilakukan secara bertahap, di antaranya untuk jenjang SD sebanyak 30% dari populasi sekolah di kelas satu dan empat, sedangkan di jenjang SMP, SMA, dan SMK hanya untuk kelas satu. Kini tim buku telah menyiapkan sebanyak 94 judul buku.
Di  jenjang  SD,  sesuai  kesepakatan  tim  kurikulum,  pendekatan  yang  diambil  ialah pendekatan tematik-integratif. Adapun buku yang disiapkan, baik untuk kelas satu maupun kelas empat  tidak  lagi  berupa  buku  mata  pelajaran,  tetapi  dalam  bentuk  tema-tema  yang  disesuaikan berdasarkan kompetensi dasar yang telah ditetapkan.
Karena  guru  SD  adalah  guru  kelas-kecuali  untuk  guru  agama,  olahraga,  dan  kesehatan jasmani, sesungguhnya, pendekatan tematik-integratif itu justru akan lebih mengefektifkan guru dalam menyampaikan materi. Hal itu dapat diibaratkan pada kurikulum KTSP 2006, yaitu guru kelas harus memerankan sebanyak mata pelajaran yang harus mereka sampaikan. Namun, dalam Kurikulum 2013, guru hanya menjalankan satu peran sebagai penyampai materi yang disiapkan secara tematik-integratif.
Meski sebagai penyampai materi, sesungguhnya guru tidak hanya dituntut sekadar mampu menyampaikan,  tapi  juga  dituntut  untuk  mampu  memahami  isi  materi  dan  bagaimana  proses menyampaikannya. Apalagi diketahui, Kurikulum 2013 menekankan pada pendekatan scientiﬁc (ilmiah),  yang  mendorong  peserta  didik  untuk  melakukan  observasi,  bertanya,  bernalar,  dan berkomunikasi  (mempresentasikan)  sekaligus  membangun  jejaring  dari  apa  yang  telah  mereka peroleh.
Pada titik inilah, sesungguhnya keliru jika ada yang beranggapan bahwa Kurikulum 2013 telah mengebiri hak-hak guru dan telah menafikan kecerdasan guru, hanya karena guru tidak lagi diminta untuk menyiapkan silabus. Padahal, seperti diketahui, untuk menyiapkan silabus selama ini, di antaranya terdapat guru yang memanfaatkan teknologi `copy-paste' .
Akibatnya,  meski  kondisi  sekolah,  buku,  dan  siswa  berbeda,  tetapi  faktanya  silabusnya sama.  Inilah  yang  membuat  efektivitas  waktu  pembelajaran  oleh  guru  berkurang  karena  waktu yang ada malah digunakan untuk persiapan, penyusunan silabus, dan review buku.
Menurut Sukemi, sedikitnya ada tiga hal yang telah disiapkan Pemerintah dalam tata kelola Kurikulum  2013  (Sukemi,  Media  Indonesia,  25/2/2013). Pertama ,  menyiapkan  buku  pegangan
pembelajaran yang terdiri dari buku pegangan siswa dan buku pegangan guru. Buku itu disusun berdasarkan kompetensi dasar dan kompetensi lulusan yang diharapkan. Sebagaimana diketahui, kuriku lum merupakan cerminan ke hendak tentang gambaran lulusan yang dicitrakan atau bisa disebut  sebagai  output  (keluaran).  Pada  titik  inilah,  Kurikulum  2013  telah  menempatkan kompetensi lulusan sebagai output sehingga tidak bisa disejajarkan dengan standar proses, standar penilaian, dan standar isi.
Di sinilah letak perbedaan yang paling mencolok jika dibandingkan dengan Kurikulum KBK pada  2004  dan  KTSP  2006.  Sebab,  dalam  dua  kurikulum  sebelumnya  itu,  standar  lulusan disejajarkan dengan standar proses, standar penilai an, dan standar isi.
Kedua ,  menyiapkan  guru  supaya  memahami  pemanfaatan  sumber  belajar  yang  telah disiapkan  dan  sumber  lain  yang  dapat  mereka  manfaatkan.  Kemendikbud  telah  menyusun  pola pelatihan berjenjang untuk para guru. Hal itu mulai dari penyiapan narasumber tingkat nasional, instruktur nasional, guru inti, hingga guru mata pelajaran dan guru kelas.
Pelatihan  tersebut  tidak  semata  dalam  bentuk  ceramah,  tapi  lebih  pada  bagaimana menyiapkan dan mempraktikkan buku pegangan guru yang telah disiapkan. Selain itu, telah pula didesain paket modul pelatihan melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang interaktif  sehingga  efektivitas  52  jam  waktu  pelatihan  ialah  untuk  tatap  muka  dan  workshop. Selebihnya, dengan menggunakan jejaring TIK, praktik pelatihan itu lebih dari 52 jam.
Ketiga ,  memperkuat  peran  pendampingan  dan  pemantauan  oleh  pusat  dan  daerah  dalam pelaksanaan pembelajaran. Ini amat penting sehingga pelatihan yang dilaksanakan dalam tahapan implementasi  sesungguhnya  tidak  dilepas  begitu  saja.  Melalui  pendampingan  tersebut, diharapkan,  kekurangan  guru  dalam  memahami  materi  pelatihan  bisa  dievaluasi  dan  dicarikan jalan keluar terbaik.
Di  sinilah  peran  guru  dalam  Kurikulum  2013  menjadi  sangat  penting.  Aspek  kompetensi pedagogi, kompetensi akademik (keilmuan), kompetensi sosial, dan kompetensi manajerial atau kepemimpinan menjadi sangat penting. Itu pulalah pelatihan yang didesain Kemendikbud, selain guru  yang  akan  mendapatkan  pelatihan,  kepala  sekolah  dan  pengawas  pun  menjadi  target  atau sasaran di dalam pelatihan.
Kemampuan guru yang dapat memahami, mencerna dan mengimplementasikan Kurikulum 2013, dipandu oleh buku pegangan yang berkualitas pula serta sistem pembelajaran yang tematik- integratif,  diharapkan  akan  memberangus  dikotomik  keilmuan  pada  madrasah,  yang  pada gilirannya penguasaan keilmuan peserta didik dan output madrasah (MI, MTs, MA) dapat bersaing dengan peserta didik dan output sekolah (SD, SMP, SMA/SMK).

## Daftar Pustaka
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Oemar Hamalik, 2003, Kurikulum Dan Pembelajaran , Jakarta: PT Bumi Aksara.
Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kurikulum 2013, KOMPAS, 07 Maret 2013
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2007) Kompas Edisi 27 Agustus 2012.
Wawancara dengan Mendikbud mengenai Uji Publik Kurikulum 2013 di http://puskurbuk.net/web/wawancara-kemdikbud-kur2013-bag2.html diakses  pada  30 Juni 2013
Budi Setiyarso, “ Uji Publik Kurikulum 2013: Menuju Perubahan Radikal ”, Harian Joglosemar, 12 Desember 2012.
Maksum, Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya , Jakarta: Logos, 1999.
Maksum, Kebijakan Orde Baru Terhadap Madrasah , Jurnal Madrasah Vol 2, No. 3, 1998.
Rohmat  Mulyana,  “ Quo  Vadis Madrasah ”, http://www.pikiran-rakyat.com ,  14  Februari  2009. Diakses 30 Juni 2013.
Masykuri Abdilah, Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasah ,  Jurnal madrasah, Vol. 1, No. 2, 1997.
Imam Ghazali dalam Kitab Ihya Ulum al-Din Bab I.
Sukemi, Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi dan Media , Keberhasilan Kurikuum 2013 pada Buku dan Guru, Media Indonesia,  25 Februari 2013