## TNJAUAN YURDIS TENTANG PERJANJIAN JUAL-BELI DENGAN SISTEM ONLINE

## Oleh
Dhevi Nayasari Sastradinata Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## Abstrak
Diera  globalisasi  tingkat  kebutuhan  barang  dan  jasa  semakin  meningkat  dari  segi  kualitas maupun  kuantitas,  hal  ini  seiring  dengan  perkembangan  dan  kemajuan  jaman.  Teknologi internet dan dunia online juga sudah merambah untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan mudah. Mudahnya akses internet dimasyarakat sekarang ini menjadi pemicu banyaknya  inovasi  website  yang  menawarkan  segala  macam  jual  beli  dan  transaksi online.Dilihat  dari  perkembangannya,  masyarakat  bisa  saja  merasa  diuntungkan  atau  dapat juga  merasa  dirugikan.  Diuntungkan  apabila  pemenuhan  barang  tersebut  sesuai  dengan permintaan  konsumen.  Konsumen  merasa  dirugikan  apabila  barang  yang  dibeli  oleh konsumen ternyata memiliki kecacatan. Hal ini yang sering ditemui antara pelaku usaha dan konsumen.  Sehingga  diperlukan  peraturan  yang  tepat  agar  tidak  ada  yang  dirugikan  dalam jual  beli  online,  kendala  hukum  yang  sering  terjadi  adalah  penipuan  terhadap  konsumen sedangkan  kendala  non  hukum  yang  sering  terjadi  adalah  ketidaksesuaian  barang  dengan gambar yang di pesan dalam jual beli online.
Penelitian  yang  digunakan  penulisan  adalah  pendekatan  secara  Yuridis  Normatif  yaitu sebagaiusaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yangnormatif.
Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Sistem Online .

## PENDAHULUAN

## Latar belakang Masalah
Diera globalisasi tingkat kebutuhan barang dan  jasa  semakin  meningkat  dari  segi kualitas  maupun  kuantitas,  hal  ini  seiring dengan  perkembangan  dan  kemajuan jaman. Teknologi internet dan dunia online juga sudah merambah untuk dapat memenuhi  kebutuhan  masyarakat  secara cepat dan mudah. Mudahnya akses internet dimasyarakat sekarang ini menjadi pemicu banyaknya inovasi webside yang menawarkan  segala  macam  jual  beli  dan transaksi  online.  Situs-situs  jejaring  social yang  banyak  diminati  masyarakat  untuk sharing  juga  mempermudah  masyarakat untuk  mendapatkan  informasi  melalui internet.
1. Seiring  perkembangan  teknologi  internet dan  online  juga  berpengaruh  terhadap
perilaku  masyarakat yang  cenderung menjadikan  media  internet  dan  online sebagai  media  untuk  memperoleh  segala informasi  secara  cepat  dan  mudah.Baik ituinformasi berita atau komunikasi, internet  juga  sering  digunakan  untuk mempromosikan  barang  dan  jasa  yang dijual oleh suatu perusahaan atau perorangan. Media internet juga mempermudah konsumen untuk memperoleh  informasi  akan  barang  dan jasa  yang  dibutuhkan  oleh  konsumen secara  cepat  dan  mudah.  Karena  dengan cukup  melalui  internet,  konsumen  atau masyarakat bisa tahu barang atau jasayang dibutuhkan  tanpa  harus  datang  ke  tempat atau  toko  langsung.  Transaksi  bisa dilakukan  dengan  cara  dari  jarak  jauh dengan  cara  konsumen  mentransfer  uang kemudian  produsen  mengirimkan  produk atau jasa yang diinginkan. Maka terjadilah proses  jualbeli  melalui  media  internet
sesuai  ketentuan.  Seiring  berkembangnya dunia  internet  di  indonesia  dan  oleh masyarakat  Indonesia  sering  juga  disalah gunakan  oleh  pihak  –  pihak  masyarakat secara negative. Misalnya situs- situs yang dilarang  atau  porno  dan  juga  berbagai modus  penipuan  melalui  internet  yang melanggar hukum.
2. Apabila masyarakat atau konsumen mengalami  ketidakadilan  yang  dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen memiliki hak untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum guna melindungi hak-hak yang dimilikinya sebagai konsumen. Undang-undang No. 08 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  yang  disingkat  menjadi  UUPK pada  Pasal  1  angka  (1),  menyebutkan bahwa  “Segala  upaya    yang  menjamin adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi perlindungan  kepada  konsumen”.  Dengan adanya UUPK tersebut, masyarakat memiliki payung hukum untuk melindungi haknya.
3. Dilihat dari perkembangannya, masyarakat bisa  saja  merasa  diuntungkan  atau  dapat juga merasa dirugikan. Diuntungkan apabila  pemenuhan  barang  tersebut  sesuai dengan  permintaan  konsumen.  Konsumen merasa  dirugikan  apabila  barang  yang dibeli  oleh  konsumen  ternyata  memiliki kecacatan.  Hal  ini  yang  sering  ditemui antara pelaku usaha dan konsumen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Proses  Jual  Beli  Dengan  Sistem  Online MenurutHukum Yang Berlaku Di Indonesia
Jual-beli  adalah  suatu  perjanjian  dimana pihak  yang  satu  menyanggupi  akan menyerahkan hak milik atas suatu barang,sedangkan pihak lainya menyanggupi  akan  membayar  sejumlah uang  sebagai  harganya. 8 untuk  terjadinya perjanjian  ini,  cukup  jika  kedua  belah pihak  sudah  mencapai  persetujuan  tentang
8 Subekti,pokok-pokok hukum Perdata,PT.Itermasa Hlm 161-162
barang  dan  harganya.  Untuk  sahnya  suatu perjanjian diperlukan empat syarat menurut  pasal            1320  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata :
a. Sepakat  mereka  yang  mengikatkan dirinya artinya para pihak yang   membuat perjanjian  telah  sepakat  atau  setuju mengenai  hal-hal  pokok  atau  materi  yang diperjanjikan. Dan kesepakatan itu dianggap  tidak  ada  apabila  diberikan karena  kekeliruan,  kekhilafan,  paksaan ataupun penipuan.
b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian artinya kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak  telah  dinyatakan  dewasa  oleh hukum,  yakni  sesuai  dengan  ketentuan KUHPerdata,mereka yang telah berusia 21 (dua  puluh  satu)  tahun,  sudah  atau  pernah menikah.  Cakap  juga  berarti  orang  yang sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundangundangan untuk melakukan suatu  perbuatan  tertentu.  Di  dalam Undang-Undang  No.  30  tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris  juga  mengatur tentang kecakapan seseorang untuk melakukan  perbuatan  hukum  yakni  paling sedikit  berumur  18  (delapan  belas)  tahun, hal  ini  terdapat  dalam  pasal  39  Undang- Undang Jabatan Notaris. Batas kedewasaan  umur  seseorang  untuk  bisa cakap  melakukan  perbuatan  hukum  tidak hanya  diatur  di  dalam  KUHPerdata  dan Undang-undang  Jabatan  Notaris,  dalam Undang-Undang  Perlindungan  Anak  juga mengaturnya,  hal  ini  tertuang  dalam  pasal 1 ayat 1 yakni Anak adalah seseorang yang belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.  Jadi  sudah  jelas  bawha  anak yang  berumur  18  (delapan  belas)  tahun atau      lebih  bisa  dikatakan  dewasa  dan cakap  untuk  melakukan  perbuatan  hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c. Mengenai suatu hal tertentu artinya dalam membuat perjanjian, apa yang  diperjanjikan  harus  jelas  sehingga hak dan kewajiban para pihakbisa ditetapkan.
d. Suatu sebab kausa yang diperbolehkan  artinya  suatu  perjanjian harus  berdasarkan  sebab  yang  halal  yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal
1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,  yaitu  tidak  bertentangan  dengan ketertiban  umum,  tidak  bertentangan dengan  kesusilaan  dan  tidak  bertentangan dengan Undang-Undang.
Batalnya  suatu  perjanjian  yaitu  suatu perjanjian yang dibuatdengan tidak memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  yakni Pasal  1320KUHPerdata,  hal  ini  bisa berakibat  kepada  batalnya  perjanjian. Dalamhukum  perjanjian  ada  tiga  sebab yang  membuat  perizinan  tidak  bebas,yaitu Paksaan  adalah  terjadi  jika  seseoarang memberikan  persetujuannya  karena  ia takut  pada  suatu  ancaman.  Misalnya  salah satu  pihak  karena  diancam  dan  ditakut- takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian
a. Kekhilafan  atau  kekeliruan  adalah apabila salah satu pihak khilaf tentang hal- hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau  tentang  sifat-sifat  yang  penting  dari barang  yang  menjadi  obyek  perjanjian, ataupun  mengenai  orang  dengan  siapa diadakan  perjanjian  itu.Misalnya  khilaf mengenai  barang,  seseorang  membeli sebuah  lukisan  yang  dikiranya  lukisan Basuki  Abdullah  tetapi  kemudian  hanya turunan  saja.  Khilaf  mengenai  orang, seorang Direktur Opera mengadakan suatu kontrak  dengan  orang  yang  dikiranya seorang penyanyi  yang  tersohor,  padahal  itu bukan  orang  yang  dimaksudkanhanya nama-namanya saja yang kebetulan sama.
b. Penipuan adalah apabila satu pihak dengan  sengaja  memberikan  keterangan- keterangan  yang  palsu  atau  tidak  benar disertai  dengan  tipu  muslihat  untuk membujuk  pihak  lawannya  memberikan perizinannya.Misalnya mobil yang ditawarkan diganti dulu mereknya, dipalsukan nomor mesinnya.Dengan demikian,  maka  ketidakcakapan  seseorang dan  ketidakbebasan  dalam  memberikan perizinan pada suatu perjanjian, memberikan  hak  kepada  pihak  yang  tidak
cakap  dan  pihak  yang  tidak  bebas  dalam memberikan sepakatnya itu untuk meminta pembatalan perjanjiannya.

## Perlindungan  Konsumen  Dalam  Jual Beli  Online  Menurut  Undang-Undang Yang Berlaku
Perlindungan  Konsumen  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Perlindungan  Konsumen  adalah  segala upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada  Konsumen.”  Rumusan  pengertian perlindungan  Konsumen  yang  terdapat dalam  pasal  tersebut,  cukup  memadai. Kalimat  yang  menyatakan  “segala  upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan  tindakan  sewenang-wenang yang  merugikan  pelaku  usaha  hanya  demi untuk kepentingan
perlindungan Konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen. Setiap orang, pada suatu waktu, dalam  posisi  tunggal/sendiri  maupun berkelompok  bersama  orang  lain,  dalam keadaan  apapun  pasti  menjadi  Konsumen untuk  suatu  produk  barang  atau  jasa tertentu.  Keadaan  universal  ini  pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan,  pada  Konsumen  sehingga Konsumen  tidak  mempunyai  kedudukan yang  “aman”.  Oleh  karena  itu  secara mendasar  Konsumen  juga  membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan  Konsumen  pada  umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang  relatif  lebih  kuat  dalam  banyak  hal misalnya  dari  segi  ekonomi  maupun pengetahuan mengingat produsen lah yang memperoduksi barang sedangkan konsumen  hanya  membeli  produk  yang telah tersedia dipasaran, maka pembahasan perlindungan Konsumen akan selalu terasa aktual  dan  selalu  penting  untuk  dikaji ulang serta masalah perlindungan
konsumen  ini  terjadi  di  dalam  kehidupan sehari-hari.
Perlindugan terhadap Konsumen
dipandang  secara  materiil  maupun  formiil makin  terasa  sangat  penting,  mengingat makin  lajunnya  ilmu  pengetahuan  dan teknologi yang merupakan motor penggerak  bagi  produktifitas  dan  efisiensi produsen  atas  barang  atau  jasa  yang dihasilkannya  dalam  rangka  mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung  atau  tidak  langsung,  maka Konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.
hak-hak  konsumen  bisa  dilihat  di  Pasal 4 UU PK, antara lain:
a. hak  atas  kenyamanan,  keamanan,
dan  keselamatan  dalam        mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa  serta  mendapatkan  barang  dan/atau jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak  atas  informasi  yang  benar,
jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak  untuk  didengar  pendapat  dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa  perlindungan  konsumen  secara patut;
f. hak  untuk  mendapat  pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak unduk diperlakukan atau dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
h. hak untuk
mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,  apabila  barang  dan/atau  jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;  hak-hak  yang  diatur  dalam ketentuan  peraturan  perundangundangan lainnya. 9
9 http://www.landanteori.com/2015/09/pengertian- perlindungan-konsumen.html
Sedangkan  kewajiban  konsumen  diatur dalam Pasal 5 UUPK, yaitu:
a.Membaca  atau  mengikuti  petunjuk informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  demi keamanan dan keselamatan
b.Beritikad  baik  dalam  melakukan transaksi pembelian barang /atau jasa
c.Membayar  sesuai  dengan  nilai  tukar yang disepakati
d.Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa  perlindungan  konsumen  secara patut
Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perlindungan  Konsumen.  dapun  hak  dan kewajiban  Pelaku  Usaha  adalah  sebagai berikut:
Hak pelaku usaha adalah:
 hak  untuk  menerima  pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 hak  untuk  mendapat  perlindungan hukum  dari  tindakan  konsumen  yang beritikad tidak baik;
 hak  untuk  melakukan  pembelaan diri  sepatutnya  di  dalam  penyelesaian hukum  sengketa hak  untuk  rehabilitasi nama  baik  apabila  terbukti  secara  hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 hak-hak yang diatur dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan lainnya.
Kewajiban pelaku usaha adalah:
 beritikad  baik  dalam  melakukan kegiatan usahanya;
 memberikan  informasi  yang  benar, jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 memperlakukan atau melayani konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta tidak diskriminatif;  menjamin  mutu  barang  dan/atau
jasa yang diproduksi
dan/atau
diperdagangkan  berdasarkan  ketentuan standar  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang berlaku;
 memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba  barang  dan/atau  jasa  tertentu serta  memberi  jaminan  dan/atau  garansi atas  barang  yang  dibuat  dan/atau  yang diperdagangkan;
 memberi kompensasi, gantirugi dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 memberi  kompensasi,  ganti  rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
1.Poin-Poin  Perubahan  UU  Perlindungan
Konsumen
 Mekanisme penyelesaian
sengketa  konsumen  termasuk  yang  akan ditata. Mengakomodasi kemungkinan sengketa dalam jual beli ONLINE
 Kementerian  Perdagangan  sedang mempersiapkan  revisi UU  No.  8  Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen (UUPK).  Sudah  15  tahun  Undang-Undang ini  dijalankan,  dan  bolong-bolongnya sudah kelihatan. UUPK lahir saat Indonesia  baru  saja  menghadapi  hantaman krisis  moneter,  dan  menjadi  salah  satu prasyarat  yang  diajukan  Dana  Moneter Internasional  (IMF)  agar  Indonesia  diberi bantuan. Karena itu, saat dilakukan revisi. Gagasan revisi itu antara lain dikemukakan  Yohanes  Gunawan.  Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan  Bandung,  ini  berpendapat sudah saatnya UUPK direvisi sebab selama lima  belas  tahun  berjalan  penegakan hukum perlindungan  konsumen masih menghadapi kendala.
Salah satu penyebabnya  UUPK  punya  kelemahan, kekurangan
atau kekeliruan. 10
Kekeliruan,  kekurangan  dan kelemahan  pengaturan  dalam  UUPK,  kata Yohanes, bisa dilihat dari aspek gramatika,
10 https://www.prayogoadvocaten.com/news/detail/3
4/apa/saja-hak-dan-kewajiban-pelaku-usaha
sistematika, tanggung jawab pelaku usaha, penyelesaian  sengketa  konsumen,  dan kelembagaan.  “UUPK  harus  dicabut  dan dibentuk  Undang-Undang  baru  karena UUPK  dirancang  dengan  amat  tergesa- gesa,”  kata  Yohanes  dalam  diskusi  di Kantor  Kementerian  Perdagangan  Jakarta, Selasa (24/11).
 Sebagai pihak yang ikut menyusun  naskah  akademik  perubahan UUPK  sejak  2007,  Yohanes  mencatat setidaknya  ada  empat  perubahan  substansi dalam UUPK. Pertama , hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha/penyedia jasa.
Dalam naskah akademik, terdapat klausula bahwa  negara  memiliki  kewajiban  untuk melindungi  konsumen,  penggantian  istilah pelaku usaha jasa menjadi penyedia/pemasok jasa, rincian barang/jasa yang  dibagi  menjadi  bergerak  dan  tidak bergerak,  serta  beraga/berwujud  untuk barang,  dan  profesional  atau  komersial untuk jasa.
Naskah  akademik  juga  memuat pemisahan  hak  dan  kewajiban  konsumen dan  pelaku  usaha/penyedia  jasa,  terutama hak dan kewajiban konsumen dan penyedia  jasa.  Jasa  profesional  wajib memiliki  kode  etik,  sementara  jasa komersial  yang  bertujuan  untuk  mencari laba tidak diwajibkan memiliki kode etik.
 Kedua,  perubahan  UUPK  harus menjelaskan  secara  rinci  tanggung  jawab pelaku usaha barang dan jasa.
 Ketiga, perjanjian baku dan klausula  baku.  Menurut  Johanes,  seiring berkembangnya waktu, bentuk kontrak pun turut  berkembang.  Saat  ini  dikenal  tiga kontrak yakni negotiated contract, standardizedcontract , dan  digital  contract. Namun kontrak yang dilakukan dalam jual beli  dengan  sistem  omlinejustru  belum melindungi  konsumen.  Ia  sepakat  untuk membentuk  cross  border  resolution  dalam UUPK  terutama  untuk  transaksi  yang dilakukan secara online. “Misalnya membeli  sebuah  produk  di  sebuah  situs online seperti Lazada. Digital contract atau e-commerce,  hukum  yang  berlaku  apakah dari  penjual  atau  pembeli?  Ini  belum  ada
aturannya, choice of lawbelum ada, apalagi choice  of  forum.  Maka  harus  diatur  e- commerce ini dalam UUPK,” jelasnya.
 Keempat,  mengenai  penyelesaian sengketa  konsumen  atau  kelembagaan perlindungan  konsumen.  Pasal  23  UUPK menjelaskan  sengketa  konsumen  dapat diselesaikan  melalui  dua  cara  yakni pengadilan  dan  luar  pengadilan.  UUPK menyebutkan  putusan  yang  diselesaikan melalui jalur non litigasi atau BPSK adalah final dan mengikat. Kemudian atas putusan tersebut, ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan melalui pengadilan. Yohanes  menyebut  alur  penyelesaian semacam itu keliru.
 Dalam  revisi  UUPK,  putusan
BPSK   final  dan  mengikat.  Pelaku  usaha wajib  melaksanakan  putusan  dalam  waktu tujuh  hari  kerja.  Jika  tidak,  maka  BPSK dipersilahkan  untuk  menyerahkan  putusan kepada  penyidik  sesuai  hukum  acara pidana.  Guna  memperkuat  posisi  BPKN, Yohanes  mengusulkan  BPKN  merupakan badan  yang  dibentuk  oleh  Presiden  untuk memberikan  usul,  melakukan  evaluasi  dan pengawasan negara untuk menjamin konsumen memperoleh perlindungan. Pemerintah pun wajib memberikan tanggapan  atas  usul,  hasil  evaluasi,  dan hasil  pengawasan  BPKN,  dan  badan  ini harus  mengumumkan  hasil  evaluasi,  usul, dan  hasil  pengawasan  tersebut  kepada masyarakat. Sementara untuk usul kelembagaan perlindungan konsumen terdiri  dari  pemerintah  dan  pemerintah daerah,  BPKN,  BPSK,  Badan  Peradilan Umum,  Lembaga Perlindungan Konsumen
Swadaya Masyarakat ( LPKSM ),
Perhimpunan/Perkumpulan/Kelompok
Konsumen,  dan  asosiasi  pelaku  usaha.
Ekonom Senior Australia Indonesia
Partnership for EconomicGovernance Ahmad  Sauqi  menilai  upaya  perlindungan konsumen  di  Indonesia  belum  optimal. Pasalnya,  UU  PK  sebagai  dasar  hukum perlindungan  konsumen  masih  memiliki banyak  kelemahan.  Institusi  pelaksana masih lemah, belum menjadi bagian utama
dalam  kebijakan  ekonomi  dan  konsumen yang belum berdaya.
 Menurut  Sauqi,  keberhasilan perlindungan  konsumen  ditentukan  oleh tiga hal. Pertama, kerangka kebijakan yang efektif,  konsumen  yang  berdaya,  dan kebijakan  persaingan  yang  efektif.  UUPK saat ini masih memiliki banyak kelemahan dalam  gramatika  dan  sistematika  materi, tidak memadai lagi dengan kemajuan ITC, dan kelemahan dalam pengaturan lembaga. “Sementara  untuk  materi  perlindungan konsumen  dalam  UUPK  sudah  cukup komprehensif,”  kata  Sauqi  dalam  diskusi yang sama.
Sauqi mengatakan fungsi BPKN hanya sekadar memberikan saran dan pertimbangan  kepada  pemerintah.  Karena itu ia berharap cakupan tugas BPKN perlu diperluas, struktur organisasi harus optimal, sumber daya semakin ditingkatkan,  dan  harus  masuk  dalam mekanisme penyusunan kebijakan.
Mengenai  BPSK,  Sauqi  lebih  melihat persoalan  kapasitas  yang  rendah  dan timpang  antar  wilayah.  Sumber  daya daerah  belum  memadai  untuk  mendukung BPSK,  dan  ketidakpastian  komitmen pemerintah  daerah  dan  sumber  daya  yang sangat terbatas. Masalah tersebut membuat BPSK menjadi tidak optimal
 Sehingga,  lanjut  Sauqi,  perlu adanya  pemberdayaan  konsumen  yang dilakukan  oleh  pemerintah  dan  LPKSM. Kebijakan  persaingan  guna  melindungi konsumen, dan menyusun strategi nasional perlindungan konsumen. Salah satu caranya,  reformasi  penyelesaian  sengketa konsumen.  Langkah  berikutnya  adalah kebijakan  persaingan.  Sauqi  berpendapat Pemerintah  harus  melakukan  sinkronisasi kebijakan ekonomi dan kebijakan persaingan,  pengarusutamaan  kebijakan persaingan, dan kebijakan yang tepat untuk pengembangan  industri  dalam  negeri  agar kepentingan konsumen tidak
dikorbankan. 11
Koordinator Harian
11 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56542 070106f4/inilah-poin-poin-perubahan-uu- perlindungan-konsumen
Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menyampaikan bahwa sudah sepatutnya hak konsumen dimasukkan  ke  dalam  UUD  1945.  Selain itu,  keberadaan  lembaga  konsumen  lebih tepat  berada  di  bawah  Bappenas.  “Di negara lain, persoalan perlindungan konsumen  itu  erat  hubungannya  dengan aspek legal. Maka sebaiknya isu perlindungan  konsumen  di  Indonesia  juga dilakukan demikian,” pungkasnya.

## KESIMPULAN
1. Sistem perjanjian jual beli online hukum perdata di Indonesia, jual beli diatur dalam buku  III  KUH-Perdata  tentang  perikatan. Jual  beli  terjadi karena  adanya  suatu kesepakatan antara para pihak.
Kesepakatan  itu diwujudkan  dalam  suatu perjanjian  yang  menjadi  dasar  perikatan bagi
pihak-pihak tersebut. Aspek hukum perjanjian  jual  beli  online  dapat memiliki kekuatan hukum berdasarkan asas kebebasan  berkontrak sebagaimana  diatur dalam  Pasal  1338  ayat  (1)  KUH-Perdata tentang kebebasan  berkontrak.  Kepastian hukum  perjanjian  jual  beli  Online  ditinjau dari  perlindungan  hukum  positif  yaitu Undang-Undang  Nomor  11 tahun  2008, Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun 2102,  KUH-Perdata transaksi  elektronik yaitu pasal 40-51, Pelaksanaan atau proses kontrak 2.Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam  transaksi  jual  beli  dengan  sistem onlineyang  timbul  dari  adanya  hak  dan kewajiban  dari  kedu  belah  pihak  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8 tahun 1999 terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) dan  pada  pasal  4  ayat  (6)  “hak  untuk mendapat  pembinaan  dan  pendidikan konsumen”  kewajiban  pelaku  usaha  harus didasari  oleh  Pasal  7  Undang-Undang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Saran
1.  Para  pihak  baik  pelaku  usaha  dan konsumen  yang  menggunakan  jasa  jual beli  dengan  sistem  online  dituntut  untuk menerapkan asas kehati-hatian dan melakukan  pemeriksaan  terhdap  penjual dan  pembeli  yang  melakukan  jual  beli dengan  sitem  online  serta  perlu  adanya sosialisasi pemerintah terkait cara bertransaksi jual beli dengan sistem online dengan  aman  sehingga  masyarakat  dapat memahami dan mengetahui serta melaksanakan  transasksi  jual-beli  dengan sistem  online  sesuai  dengan  aturan  yang berelaku  dan  dengan  pembuatan  Undang- Undang yang mengatur penuh perlindungan  konsumen,karena  selama  ini hukum yang mengatur perlindungan konsumen  terpencar  kemana-mana  seperti Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  KUH
Perdata.
KUH Pidana, Hukum Internasional, dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

## Literatur
Subekti. 2003 Pokok-Pokok Hukum
Perdata. Jakarta: intermasa.
Suharnoko.  2004 Hukum  Perjanjian:  Teori dan Analisa Kasus ,Jakarta: kencana

## Perundang-undangan
Undang-Undang R. I Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan     Konsumen Undang-Undang Informasi  &  Transaksi Elektronik

## Artikel
LinggarErySusanto,Perlindungankonsumen,w ww.scribd.com Paskah Wartono Kristanto,Perkembangan E- commerce di Indonesia dan di Dunia,2012,http://blog.ub.ac.id Triyono  Setyo,Perkembangan  e-comemerce  di Indonesia,2012,www.unpas.ac.id http://www.landanteori.com/2015/09/pengertia n-perlindungan-konsumen.html https://www.prayogoadvocaten.com/news/deta il/34/apa/saja-hak-dan-kewajiban-pelaku-usaha http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56
542070106f4/inilah-poin-poin-perubahan-uu- perlindungan-konsumen