## Jurnal Politikom Indonesiana:
Kajian  Ilmu  Pemerintahan,  Ilmu  Politik  dan  Ilmu Komunikasi
Vol. 5, No. 2, Desember 2020 https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana
Analisis Framing Pemberitaan Menkumham Yasonna Laoly Tentang Kebijakan  Pembebasan  Narapidana  Ditengah  Wabah Covid-19 (Media Online detik.com dan kompas.com )

## Erna Yusniar
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Desain Universitas ARS Bandung
Email: senaaarf16@gmail.com

## Maya Retnasary
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Desain Universitas ARS Bandung Email: maya.retnasary7@gmail.com

## Abstrak
Akibat adanya wabah covid-19 yang telah menyerang masyarakat dunia termasuk indonesia, untuk mencegah penyebaran virus covid-19 Pemerintah Indonesia sendiri memberikan upaya kebijakan-kebijakan untuk menangani hal tersbut. Salah satunya kebijakan dari Menkumham tentang  pembebasan  napi  ditengah  virus covid-19 didalam  penjara.  Masyarakat  indonesia banyak  yang  menentang  tentang  usulan  kebijakan  tersebut  karena  dapat  mengganggu ketenangan  dilingkungan  masyarakat.  Banyak  pemberitaan  di  media Online yang  menuai kritik mau tanggapan dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan usulan tersebut. Penelitian ini  menggunakan  analisis  framing  milik  Robert  N.  Entman.  Hasil  dari  penelitian  ini  kedua media  online detik.com dan kompas.com sama-sama  meberitakan  mengenai  usulan mengenai  kebijakan  pembebasan  napi  oleh  Menkumham  Yasonna  Laoly. Detik.com lebih memfokuskan tanggapan dari Yasonna Laoly menganai pihak-pihak yang tidak setuju dengan usulan tersebut. Berbeda dengan kompas.com lebih kritik dalam menyampaikan pemberitaan mengenai usulan kebijakan pembebasan napi oleh Yasonna Laoly.
Kata Kunci: Analisis Framing, Media Online dan Yasonna Laoly

## Abstract
As  a  result  of  the  covid-19  outbreak  that  has  attacked  the  world  community,  including Indonesia, the Government of Indonesia itself provides efforts to prevent the spread of the covid-19 virus. One of them is the policy of the Minister of Law and Human Rights regarding the release of prisoners to prevent the spread of the covid-19 virus in prisons. Many Indonesian people oppose the proposed policy because it can disturb the peace of the community. Many reports in the online media that reap criticism want responses from parties who do not agree with the proposal.This research uses Robert N. Entman's framing analysis. The results of this research  both  online  media  detik.com  and  kompas.com  both  reported  on  the  proposal regarding prisoner release policy by Menkumham Yasonna Laoly. Detik.com focused more on
the response from Yasonna Laoly to fund those who disagreed with the proposal. In contrast to kompas.com more criticism in conveying news about the proposed prisoner release policy by Yasonna Laoly .

## Keywords: Framing Analysis, Online Media and Yasonna Laoly

## PENDAHULUAN
Publik sedang dikejutkan oleh sebuah wabah virus yang menjadi pandemic di seluruh dunia termasuk Indonesia, yaitu virus corona atau bahasa lainnya adalah covid-19. Tepatnya sejak akhir tahun 2019, virus ini berasal dari china tepatnya di daerah Wuhan yang dimana pertama  kali  ditemukannya  virus  corona.  Sebagian  masyarakat  percaya  awal  mulanya sesorang yang terjangkit virus covid-19 ini dari hewan yang berada di pasar seafood Huanan, Kota  Wuhan  Provinsi  Hubei,  China.  Bermula  dari  infeksi  diwuhan, Covid-19 ini  kemudian berkembang menjadi pandemi bagi seluruh masyarakat di dunia. Hingga sat ini jumlah kasus positif Covid-19 secara global mencapai 13.739.612. Saat ini jumlah negara yang terdampak virus Covid-19 ini sebanyak 215 negara.
Para  ilmuwan  dari  berbagai  negara  terus  menggali  penyebab  yang  sebenarnya  dan terdapat aspek misterius terhadap asal mulanya virus Covid-19 ini. Dan termasuk jenis hewan seperti  apa  yang  menyebabkan  terjadinya  penularan  virus  ini  kepada  manusia.  Dimata masyarakat  hal  ini  menjadi  sangat  penting  karena  dengan  mengetahui  aspek  yang  masih simpang siur hingga saat ini.  Total kasus positif Corona di Tanah Air kurang lebih ada 81.668 kasus, jumlah kematian mencapai kurang lebih 3.873 sementara pasien sembuh kurang lebih mencapai sejumlah 40.345 orang.  Indonesia saat ini menjadi yang tertinggi Se-Asia Tenggara untuk  jumlah  kasus  positif  dan  jumlah  korban  meninggal  karena  Corona  ini.  Pemerintah Indonesia  mengeluarkan  beberapa  usulan  kebijakan-kebijakan  guna  menanggulangi pencegahan penyebaran Covid-19. Upaya-upaya terus dilakukan pemerintah daerah maupun pusat.
Adapun kebijakan-kebijakan lainnya yang diusulkan oleh pemerintah seperti Mentri Hukum  dan  HAM  yaitu  Yasonna  Laoly,  yang  telah  mengusulkan  kebijakan  yang  membuat kegaduhan ditengah masyarakt yaitu kebijakan pembebasan para narapidana. Aturan yang dikeluarkan  oleh  Mentri  Hukum  dan  HAM  Yasonna  Laoly  dengan  alasan  untuk  mencegah penyebaran  virus Covid-19 diseluruh  rutan  dan  penjara  di  Indonesia.  Dibebaskannya  para narapidana  dari  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Tengah  Pandemi  Covid-19  oleh  Kementerian
Hukum dan HAM, menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Meskipun para narapidana telah meriliris melalui Program Asimilasi dan Integrasi. Masyarakat yang khawatir akan membahas masalah  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  warga  binaan  itu.  Tentu  tanpa  alasan  ketika  pada akhirnya Kemenkumham mengambil kebijakan tersebut. Tingginya jumlah warga binaan yang berada di dalam sel menjadi salah satu faktornya, karena dikhawatirkan akan menjadi bom waktu penularan Covid-19 .
Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  (Ditjenpas)  mengatakan  sebanyak  22.158 narapidana dan anak di seluruh Indonesia telah dibebaskan lebih awal melalui skema asimilasi dan  intergrasi.  Hal  ini  dilakukan  berdasarkan  Permenkumham  No.  10  tahun  2020  dan keputusan  Menkumham  No  M.HH-19.PK.01.04.04  Tahun  2020  tentang  Pengeluaran  dan Pembebasan  Narapidana  dan  Anak.  Terdapat  30.000  orang  jumlah  napi  dan  anak  yang dibebaskan  atau  dikeluarkan  lebih  awal.  Narapidana  yang  dibebaskan  lebih  awal  memiliki kriteria yang diberikan kepada napi sampai 31 Desember 2020, yaitu telah menjalankan dua pertiga dari masa pidananya (BBC INDONESIA, 2020).
Berdasarkan keputusan Menkumham kita tentu berharap kepada puluhan ribu napi yang telah mendapatkan asimilasi pembebasan lebih dini menjadi warga negara yang baik dan  jujur.  Ditengah  masyarakat  yang  telah  memantik  kegelisahan  ini,  media  mulai memberitakan  satu  demi  satu  napi  yang  kembali  berulah  ditengah Covid-19 ini.  Pada  segi inilah  pemerintah  semestinya  memahami  bahwa  pembebasan  dini  bukan  semata-mata kepentingan para napi, tapi ada kepentingan masyrakat akan rasa aman yang dipertaruhkan di  situ.  Melalui  peraturan  Mentri  Hukum  dan  HAM  No.  10  Tahun  2020  tentang  syarat pemberian Asimilasi dan Hak Intergrasi bagi Narapidana dan Anak dalam langkah pencegahan dan  penanggulangan  penyebaran Covid-19 ,  Pemerintah  memberikan  Asimilasi  dan  Hak Integritas berupa pembebasan bersyarat kepada lebih dari 30.000 bagi narapidana menuai sorotan.
Masyarakat menilai langkah pemerintah kurang tepat, dan berrpendapat narapidana lebih  baik  berada  ddi  dalam  lembaga  pemasyarakatan  guna  menjalani physical  distancing. Dengan pengawasan dibandingkan berada di luar yang malah berpotensi terkena virus. Akibat usulan yang diajukan Menkumham banyak sekali yang mengencam dan mengkiritisi usulan tersubut,  salah  satunya  di  media  sosial.  Banyak  masyrakat  atau  warganet  yang  ikut berkomentar  pedas  terkait  isu  tersebut.  Bahkan  mereka  mnggunakan  kata-kata  kasar  dan memaki-maki dirinya. Media punya peran penting dalam kehidupan masyarakat. Opini publik
terhadap seseorang, sekelompok, atau suatu hal dapat terdapat terbentuk dari media massa. Infromasi-informasi yang menarik, aktual dan akurat serta kecepatan beritanya seakan sudah menjadi  tuntutan  bagi  masyarakat  saat  ini.  Diera  sekarang  ketergantungan  akan  suatu informasi dalam media menjadi suatu hal yang sangat penting.
Informasi saat ini tidak hanya dapat ditemukan dan dilihat dalam media cetak maupun media televisi. Akan tetapi yang paling baru adalah media online. Media online ini juga produk jurnalistik online. cyber journalism sebagai “pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan  didistribusikan  melalui  internet”  (Mustika,  2017).  Media  dapat  dikatakan  tidak  hanya menjadi  pihak yang  pasif  dan  netral tetapi memilih hal-hal yang dapat meminimalkan  dan menonjolkan hal lain.
Oleh karena itu peneliti tertarik membuat penelitian  pembingkaian berita terhadap media online. Dan bagaiamana media tersebut mengemas fenomena yang terjadi, sehingga dapat  diketahui  bagaimanakah  pemberitaan  yang  dikeluarkan  oleh  media  online,  apakah berimbang  ataupun  memihak.  Adapun  media  online  yang  akan  diteliti  antara  lain: ( kompas.com dan detik.com ). Kedua situs online berita ini selalu aktif dalam memberikan hal yang bersangkutan dengan politik. Akan tetapi, tidak dipungkiri  bahwa baik detik.com dan kompas.com tidak dapat dipungkiri, kedua media ini memiliki konsep yang berbeda dalam membingkai sebuah berita/peristiwa.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif. Penelitian ini berdasarkan dari sebuah realitas digunakan untuk menggambarkan aspek tertentu yang dibingkai oleh media massa online : Detik.com dan Kompas.com. Dalam pemberitaan  tentang  kebijakan  pembebasan  napi  ditengah  wabah Covid-19 ini  menjadi sebuah berita yang kemudian menjadi realitas media. Bentuk dari deskriptif kualitatif yaitu bertujuan  meringkas,  menggambarkan,  memberikan  informasi  dan  berbagai  fenomena, situasi dan kondisi realitas sosial dimasyarakat. Dalam penelitian ini yang menjadi objek dan berusaha  menarik  ke  permukaan  realitas  itu  sebagai  suatu  sifat,  model,  karakter,  ciri, gambaran atau tanda situasi dan fenomena (Bungin, 2006, hal. 68 dalam (Ridho, 2019).
Dalam  Analisis  Framing  ada  beberapa  model  pendekatan  yang  digunakan  dalam menganalisa berita. Salah satunya yaitu seperti yang digunakan dalam penelitian ini model Analisis  milik  Robert  N.  Entman.  Mneurut  Entman  apa  yang  kita  lihat  tentang  dunia  atau
fenomena realitas itu tergantung pada bagimana kita menanfsirkan dan membingkai realitas itu sendiri. Framing menurut Entman ada dalam dua dimensi besar: penonjolan tertentu dari aspek-aspek  realitas/isu  dan  ada  penekanan/seleksi  isu.  Framing  dijalankan  oleh  media dengan mengabaikan isu lain dan meseleksi isu tertentu. Framing adalah cara pandang yang digunakan  oleh  media  untuk  mengetahu  bagaimana  perspektif  wartawan  ketika  menulis berita dan menseleksi isu tersebut.
Tabel 1: Dua Unsur Framing Robert Entman (Eriyanto, 2011)
Seleksi Isu Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam. Aspek mana yang ditampilkan dan diseleksi? dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimaksukan ( included ), tetapi ada juga yang
dikeluarkan ( excluded ). Tidak semua
bagian dari isu atau aspek itu dapat ditujukkan.
Penonjolan Suatu Isu dari Aspek Tertentu  Aspek ini berhubungan dengan penulisan
fakta. Jika aspek itu dipilih dari suatu peristiwa. Hal ini berkaitan dengan kalimat, pemakaian kata, gambar dan citra tertentu yang diperlihatkan kepada khalayak.
Sumber: Eriyanto, 2011
Konsep  framing  dalam  pandangan  Entaman,  secara  konsisten  menawarkan  sebuah cara untuk mengungkapkan the powe of communication text . Framing pada dasarnya merujuk pada  pemberitaan  definisi,  penjelasan,  evaluasi,  dan  rekomendasi  dalam  suatu  wacana untukmenekankan  kerangka  berpikir  tertentu  terhadap  peristiwa  yang  diwacanakan. Terdapat  sebuah  perangkat  framing  yang  dikemukakan  oleh  Entman  yang  dapat menggambarkan  bagaimana  sebuah  peristiwa  dimaknai  dan  ditandakan  oleh  wartwan. Entman membagi perangkat framing ke dalam empat elemen sebagai berikut:
a. Define Problem (pendefinisian maslah )
Elemen pertama merupakan bingkaian utama/master frame yang menekankan bagaimana peristiwa  dimaknai  secara  berbeda  oleh  wartawan,  maka  realitas  yang  terbentuk  akan berbeda.
b. Diagnose Cause (memperkirakan penyebab masalah)
Elemen  kedua  ini  merupakan  elemen  framing  yang  di  anggap  sebagai  aktor  dari  suatu peristiwa.  Penyebab  disini  berarti  apa (what) ,  tetapi  bisa  juga  siapa (who). Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang di anggap sebagai sumber masalah.  Dengan  kata  lain,  pendefinisian  sumber  maslah  ini  menjelaskan  siapa  yang  di anggap sebagai pelaku dan siapa yang menjadi korban dalam kasus tersebut. Dibutuhkan argumentasi kuat untuk mendukung gagasan. Gagsan yang dikutip berhubungan dengan suatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak.
c. Make Moral Judgement (membuat keputusan moral)
Elemen ke tiga in imenjelaskan nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah dan nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan d. Treatment Recommendation (menekankan penyelesaian)
Elemen  yang  terakhir  ini  menjelaskan  tentang  apa  yang  ditawarkan  untuk  mengatasi masalah/isu.  Penyelesaian  itu  tentu  sangat  bergantung  pada  bagaimana  peristiwa  itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.

## Kontruksi Sosial Atas Realitas
Kontruksi realitas sosial merupakan premis yang sangat mendasar, untuk mengetahui bagaimana dan mengapa individu memandang dunia dengan cara tertentu. Serta apa peran media  dalam  membentuk  pangandangan  itu.  Kontruksi  realitas  sosial  pada  hakekatnya menerima suatu pengalaman subyektif dengan realitas, baik memlalui peliputan media atau media itu sendiri.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  teori  kontruksi  sosial  atau  realitas  dari Peter L. Berger dan Luckman yang dipaparkan dalam bukunya berjudul The Social Contruction of Reality, A Treatis in the Sociologycal of Knowledge. Pada proses kontruksi realitas, bahasa adalah unsur utama. Dalam substansi dan teoridari pendekatan ini adalah proses simultan yang  terjadi  secara  ilmiah  melalui  sekunder.  Menurut  Berger  dan  Luckman,  manusia membentuk  lingkungannya  sendiri  melalui  pembahasaan.  Mereka  dengan  rinci  mengupas bagaimana  realitas  di  produksi  ulang  melalui  praktek-praktek  sosial  melalui  tiga  tahapan proses, yaitu ektrenalisasi, objektifikasi, dan internalisasi
Model analisis framing yang digunakan adalah framing milik Robert Entman. Dalam framing Entman konsep yang paling mendasar adalah merujuk pada bagaimana memberikan
rekomendasi, penjelasan, definisi, dan evaluasi dalam suatu berita memberikan penekanan kerangka  berpikir  tertentu  terhadap  peristiwa  yang  ada.  Obyek  penelitian  ini  adalah  teks berita  pada  pemberitaan  Menkumham  Yasonna  Laoly  tentang  kebijakan  pembebasan narapidan ditengah wabah Covid-19 .
Portal media detik.com dan kompas.com sebagai obyek penelitian karena kedua portal media  tersebut  sering  juga  memberitakan  Menkumham  Yasonna  Laoly  tentang  kebijakan pembebasan narapidana ditengah wabah Covid-19 periode 31 Maret- 14 April, paling sering dikunjungi oleh khalayak untuk mencari berita. Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pengkajian dan kebutuhan analisis. Pengumpulan data  sudah  dilakukan  sejak  penulis  menentukan  apa  permasalahan  yang  sedang  dikaji. Pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  mengkaji  berita-berita  terkait  kebijakan pembebasan narapidana oleh Menkumham Yasonna Laoly ditengah wabah Covid-19 .
Media  massa online: Detik.com  dan  Kompas.com.  Dan  kajian  putsaka  dengam mempelajari dan mengkaji dari jurnal-jurnal, artikel, serta situs internet dengan permaslahan yang diteliti untuk mendukung asumsi sebagai landasan teori permasalahan yang dibahas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis framing, yang dirasa mampu menjelaskan bagimana  detik.com  dan  kompas.com  melakukan  proses  pembingkaian  berita  Kebijakan pembebasan narapidna oleh Menkumham Yasonna Laoly ditengah wabah Covid-19 . Memakai analisa yang milik oleh Robet Entman.
Peneliti memilih menggunakan framing Entman dalam penelitian ini dengan argumen frame Entman mampu memabantu peneliti dalam mendefinisikan masalah berita Kebijakan pembebasan  narapidna  oleh  Menkumham  Yasonna  Laoly  ditengah  wabah Covid-19 yang diberitakan oleh media dan menduga penyebab dari masalah itu. Selanjutnya, analisa ini akan membantu peneliti dalam mencari tahu makna didalam pembingkaian berita tersebut.

## HASIL PENELITIAN
Pembeeritaan dimedia yang terjadi kepada Menkumham Yassona Laoly bermula pada usulan kebijakan pembebasan narapidana ditengah pandemi virus Corona yang terjadi saat ini. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tersbut guna mencegah penyebaran virus Covid-19 di seluruh sel tahanan di Indonesia. Mengingat populasi di penjara dan rutan di Indonesia yang terlalu padat. Hal menimbulkan pro dan kontrak dimasyarakat. Tidak hanya dikehidupan
sehari-hari,  di  media  sosial  pun  banyak  pemberitaan  dan  kritik  yang  mengarah  kepada Yasonna Laoly terkait kebijakan tersebut.
Dalam  membingkai  berita  baik  portal detik.com maupun kompas.com dalam memberikan informasi seputar kebijakan pembebasan narapidana ditengah pandemi Covid- 19 ini  tidak  begitu  berbeda.  Perbedaan  pembingkaian  antara  media  online detik.com dan kompas.com terlihat dari penyusunan dan penekanan judul yang diangkat oleh penulis berita tersebut. Jika dilihat dari detik.com cenderung memberitakan bahwa bagaimana tanggapan dari  Yasonna  Laoly  terkait  asimilasi  pembebasan  napi  yang  banyak  dikomentari  oleh masyarakat. Indonesia. Dan seolah-olah kebijakan pembebasan narapidana adalah keputusan yang  tidak  tepat  karena  banyak  napi  yang  berulah  kembali  setelah  beberapa  hari mendapatkan asimilasi.
1. Media  online  detik.com  menggunakan  struktur  framing  Robert  N.  Entman  tentang Pemberitaan Yasonna Laoly mengenai Kebijakan Pembebasan Napi
a. “Cerita  Yasonna  Laoly  Dimaki-maki  Gegara  Isu  Bebaskan  Terpidana  Korupsi” ,  (Tim detikcom - detikNews, 2020)
Define  Problem: Yasonna  Laoly  bercerita  dirinya  dimaki-maki  di  media  sosial.  Gara- garanya dia di isukan membebaskan terpidana kasus korupsi ditengah pandemi Covid- 19. Berikut kutipannya:
“...saya disebut mau meloloskan napi narkoba dan kasus korupsi, seperti sudah beredar beberapa waktu lalu di media massa. Itu tidak benar.”
Berdasarkan  kutipan  berita  diatas,  wartawan  mencoba  meyakinkan  kepada Menkumham yang menerima komentar pedas tentang kebijakan tersebut agar tidak menjadi  berita  simpang  siur  dimasyarakat.  Isi  berita  ini  pun  menyampaikan  bahwa Menkumham  Yasonna  Laoly  mengatakan  tidak  ada  pembebasan  bagi  napi  narkotika dan terpidana korupsi ditengah pandemi Covid-19 .
Diagnose  cause: detik.com  memandang  bahwa  Yasonna  Laoly  tidak  membenarkan tentang isu pembebasan napi narkotika dan terpidana korupsi ditengah wabah Covid- 19 .
“Yasonna Laoly meluruskan dan membantah dirinya ingin membebaskan napi narkotika  dan  terpidana  koruptur.  Dia  mengatakan  membebaskan  napi  itu harus melalui revisi Peraturan Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.”
Make moral judgement: untuk itu
Menkumham Yasonna Laoly menyebutkan pembahasan revisi PP Nomor 99 tahun 2010 belum  dilakukan.  Karena  itu  baru  hanya  usulan  dan  bisa  saja  Presiden  Jokowi  tidak menyetujuinya.
“...Publik  juga  harus  mengetahui  Pemerintah  bila  ingin  mengurangi  over kapasitas di Lapas memang dimungkinkan dengan revisi PP Nomor 99 Tahun 2012. Namun dengan kriteria syarat yang begitu ketat.” Ujar Yasonna Laoly “Syarat-syarat itu antara lain, untuk napi kasus narkotika yang masa tahanan 5-10 tahun. Sedangkan napi kasus korupsi yang berumur di atas 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan karena pertimbangan kemanusiaan usia di atas 60 tahun, dan itu juga sangat tidak mudah didapatkan.”
Disini media detik.com memberikan memberikan pengertian tentang syarat-syarat bagi napi untuk mendapatkan Asimilasi.
Treatment recomendation: media detik.com dalam memberikan penyelesaian masalah kembali lagi menegaskan bahwa menurut Yasonna Laoly tidak membenarkan adanya pembebasan napi narkotika dan terpidana kasus korupsi lewat isu Corona ini. Komentar di media sosial mengenai hal tersebut kepada dirinya dirasa kasar-kasar. Dan kini dia tengah menyoroti komentar dari warganet tersebut.
“...yang tidak enak itu, ada yang tanpa fakta, tanpa data, langsung berimajinasi, memprovokasi, dan berhalusinasi membuat komentar di media sosial.”
Dalam  media  online  detik.com  Menhumkam  mengatakan  kebijakan  itu  ditujukannya untuk membebaskan napi yang menghuni sel-sel overkapasitas, dan nilai kemanusiaan menjadi  pertimbangannya.  Lalu  dia  kembali  mengulas  komentar-komentar  di  media sosial mengenai isu yang tidak benar itu.
Dalam  framing  Robert  Entman  “Pemberitaan  Yasonna  Laoly  mengenai  Kebijakan Pembebasan  Napi  ditengah  Wabah Covid-19” ,  media  online detik.com menunjukan bahwa  pemberitaannya  meluruskan  tentang  isu  pembebasan  napi  narkotika  dan terpidana korupsi oleh Menkumham Yasonna Laoly tidak benar, dan memberitahukan bagaimana tanggapan dari beliau mendapatkan komentar jahat dari masyarakat lewat sosial media.
b. “Yassona  Bela  Kebijakan  Asimilasi  Saat  Marak  Kejahatan  di  Tengah  Pandemi” ,  (Tim detikcom - detikNews, 2020c)
Define  promblem: Menkumham  membela  Asimilasi  napi  yang  persentasenya  kecil sekitar  0,7%  napi  yang  tidak  bertobat  atau  berbuat  ulah  kembali.  Menurutnya pandangan masyarakat sendiri yang selalu mengkaitkan tindakan kriminal dengan napi Asimilasi  “kebijakan  pembebasan  narapidana  melalui  program  asimilasi  dan  hak intergrasi  memunculkan  maslah  baru.  Pasalnya  dari  27  dari  38.822  napi  yang dibebaskan kembali berulah.”
Diagnose cause: data yang diungkap oleh Sigit Prabowo selaku Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) mengatakan kejahatan yang dilakukan napi asimilasi antara lain pencurian  dengan  pemberatan  (curat),  pencurian  kendaraan  motor  (curanmor)  dan pencurian dengan kekerasan (curas) serta pelecehan seksual.
“Yasonna  Laoly  mengatakan  tidak  semua  kejahatan  yang  sedang  terjadi  itu dilakukan oleh napi asimilasi dan jangan mudah percaya sama hoax.”
Dan faktor kondisi ekomoni sekarang yang sangat sulit pasti berdampak dengan tindak kejahatan,  untuk  itu  beliau  meminta  kepada  masyarakat  untuk  tidak  mengkambing hitamkan napi asimilasi.
“..hitung saja persentasi antara yang keluar dan yang mengulang kembali.”
Make moral judgement: setiap napi asimilasi yang mengulang tindak kejahatan akan ditindak tegas dan dipastikan tidak akan mendapatkan remisi kembali.
“Bahwa kami harus waspada ya. Dan kami juga sudah menyampaikan secara tegas. Napi asimilasi yang mengulangi, akan kami ambil dari polisi setalah di BAP,  dan  dimasukan  ke straff  cell untuk  menyelesaikan  hukumannya.
Diserahkan kembali ke polisi untuk di tindak pidana baru. Dan kami tidak akan memberi remisi ke yang bersangkutan.”
Treatment  recomendation: saat  ini  Mentri  Hukum  dan  HAM  Yasonna  Laoly  tengah membuat skema hukuman berat untuk diberikan kepada napi asimilasi yang kembali berulah.
“Belum  perlu  disampaikan  ke  publik  dulu.  Yang  pasti  mereka  akan  sangat menyesal.”
Dalam  framing  Robert  N.  Entman  “Pemberitaan  Yasonna  Laoly  mengenai  Kebijakan Pembebasan  Napi  ditengah  Wabah Covid-19” ,  media  online detik.com menunjukan bahwa pemberitaannya memberikan informasi mengenai persentasi jumlah kejahatan napi asimilasi yang kembali berulah lagi.  dan dengan tegas bagaiman  Yasonna Laoly
memberitahukan kepada napi asimilasi yang berulah akan mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi.
c. “Gaya Yasonna Tak Masalah Hadapi Gugatan Napi Asimilasi  Berulah” (Tim detikcom - detikNews, 2020b)
Define problem: Menkumham Yasonna Laoly menanggapi dengan santai dan dan siap mengahadapi gugatan akibat adanya napi asimilasi yang kembali berulah banyak pihak- pihak yang menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Surakarta.
“gugatan  itu  didaftarkan  pada  Kamis,  23  April  2020.  Salah  satu  petitum gugatannya  menghentikan  program  asimilasi  sebagimana  Peraturan Menkumham  nomor  10/2020  tentang  syarat  pemberian  asimilasi  dan  hak integrasi  bagi  narapidana  dan  anak  dalam  rangka  pencegahan  dan penanggulangan penyebaran COVID-19”
Diagnose cause: beberapa diantaranya yang menggugat yaitu Yayasan Mega Bintang 1997,  Perkumpulan  Masyarakat  Anti  Ketidakadilan  Independen,  serta  Lembaga Pengawasan  dan  Pengawalan  Penegakan  Hukum  Indonesia  (LP3HI).  Boyamin  selaku ketua Yayasan Mega Bintang 1997 menilai persyaratan yang diberikan Kemenkum HAM untuk para napi itu dirasa kurang tepat.
“..Nah materi gugatan adalah para Tergugat salah satunya hanya menerapkan syarat tersebut secara sederhana, tanpa meneliti secara mendalam watak napi dengan psikotes sehingga hasilnya napi berbuat jahat lagi. Jadi yang disalahkan adalah  teledor,  tidak  hati-hati  dan  melanggar  prinsip  pembinaan  saat memutuskan Napi asimilasi,”
Make  moral  judgement: meskipun  banyak  pihak  yang  menggugat  dan  terdapat beberapa  gugatan  yang  dilontarkan  kepada  Menkumham  Yasonna  Laoly,  ia  siap menjalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
“...ndak masalah, kita hadapi.”
Treatment recomendation: dalam penyelesaian terhadap isu ini media online detik.com juga  memberikan  informasi  mengenai  pengawasan  bagi  napi  asimilasi  yang  kembali berulah yang membuat Yasonna digugat ke pengadilan.
“Polisi  juga  akan  memberikan  tindakan  tegas,  terukur  tak  segan-segan dilakukan  polisi  terhadap  pelaku  pidana,  termasuk  napi  asimilasi  di  masa pandemi virus Corona.”
2. Media  online kompas.com menggunakan  struktur  framing  Robert  N.  Entman  tentang Pemberitaan Yasonna Laoly mengenai Kebijakan Pembebasan Napi
a. “Yassona  Dinilai  Memanfaatkan  Epidemi  Covid-19  untuk  Bebaskan  Koruptor”, (Ramadhan, 2020a)
Define problem: wacana Mentri Hukum dan HAM Yasonna Laoly merevisi PP Nomor 99 Tahun  2012  untuk  mencegah Covid-19 dinilai  sebagai  akal-akalan  oleh  Indonesia Corruption Watch (IWC) dan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI). Kompas.com mengutip dari langsung koordinator Divisi Korupsi politik (IWC):
“...Wacana ini dimunculkan bisa kita sebut aji mumpung, bisa juga kita melihat sebagai peluang sehingga ada akal-akalan untuk mengatikannya dengan kasus Corona yang terjadi saat ini..”
Diagnose  cause: alasan  Menkumham  Yasonna  Laoly  menyetujui  revisi  PP  Nomor  99 Tahun  2012  di  tengah Covid-19 adalah  wacana  sejak  periode  pertama  yang tidak didasari  dengan  alasan  pembebasan  persetuan  untuk  meringankan  hukuman  para koruptor. Seperti apa yang dikatan oleh Donal berdasarkan catatan (IWC)
“..Kasus  Corona  hanya  menjadi  momen  yang  dipakai  untuk  melakukan justifikasi lama yang sudah didukung...”
“...revisi PP 99 2019 jadi bukan soal hak, bukan soal Corona, tetapi ini kerjaan dan agenda lama yang memang tidak berhasil.”
Make  moral  judgement: Pemerintah  tidak  akan  menggulirkan  wacana-wacana kontrovesial seperti revisi PP ditengah wabah Covid-19 ini.
“Menentang  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  pemertintah  kontraproduktif termasuk wacananya”
Treatment  recomendation: berkaitan  dengan  hal  itu,  napi  narkotika  dan  terpidana koruptur  yang  mengatur  pembebasannya  itu  diatur  oleh  PP  itu,  tidak  bisa  ikut  serta bersama 30.000 napi lain dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan  (LAPAS).  Dalam  rapat  kerja  bermasa  Komisi  III  DPR  Yasonna  Laoly menyampaikan yang telah dikutip oleh kompas.com:
“...karena ada beberapa jenis pengadilan yang tidak bisa kami tangkap karena Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.”
Dalam  framing  Robert  N.  Entman  “Pemberitaan  Yasonna  Laoly  mengenai  Kebijakan Pembebasan  Napi  ditengah  Wabah Covid-19” ,  media  online kompas.com dalam
pemberitaanya menunjukan tidak menyetuji mengenai usulan kebijakan oleh Yasonna Laoly  tersebut.  Selain  itu  dalam  pemberitannya  kompas.com  lebih  menunjukan penonjolan  kata  dalam  kalimat,  dan  media  pun  pemberitakan  banyak  dari  lembaga- lembaga  yang  menentang  dengan  cara  langsung  mengkomfirmasi  melalui narasumbernya.
b. “Asimilasi 30.000 Napi Bikin Warga Resah, Yasonna Laoly Digugat ke PN Surakarta”, (Yahya, 2020a)
Define Problem: Mentri Hukum dan HAM Yasonna Laoly digugat ke Pengadilan Negri Surakarta  oleh  tiga  lembaga  yang  justru  membuat  warga  resah,  terkait  dampak  dari kebijakan pembebasan 30.000 napi. Kompas.com mengutip langsung pernyataan dari Koordinator MAKI Boyamin Saiman:
“..dimana para napi yang telah dilepas sebagian melakukan kejahatan lagi dan menimbulkan keresahan pada saat pandemi corona”
Adapun  yang  tergugat  adalah  Kepala  Rutan  Surakarta  Kakanwil  Kemenkumham  dan Menkumham Yasonna Looly
Diagnose  cause: akibat  napi  yang  berulah,  seperti  Boyamin  sampaikan  pada kompas.com telah  membuat  warga  Surakarta  waspada.  Bahkan  mereka  terpaksa mengantisipasi sendiri untuk menghindari kejahatan napi yang berulah.
“..untuk  mengembalikan  rasa  aman  kami  menggugat  Menkumham  untuk menarik kembali napi asimilasi..”
Karena Work  From  Home (WFH  Boyamin  mengatakan  gugatan  yang  dilakukan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta, jadi hanya berfokus di Surakarta.
“Toh nanti kalo dikabulkan hakim maka akan berlaku di seluruh Indonesia” Make moral judgement: nilai moral yang diberikan dalam pemberitaan ini yakni, seperti yang  disampaikan  oleh  pihak  Kemenhumkam  tak  menampik  ada  napi  yang mendapatkan  asimilasi  kembali  mengulangi  kejahatan,  tapi  tidak  semua  napi  yang mendapat  asimilasi  kembali  berulah  jumlahnya  pun  masih  bisa  terhitung.  Tercatat hanya ada belasan.
“..yang paling menonjol melakukan tindak pidana lagi, sampai hari ini terhitung kalo tidak salah  ada 12 sampai 13 yang melakukan tindak pidana”
Treatment  recomendation: Nugroho  menilai  perlu  diketahui  juga  jumlah  napi  yang ditangkap  karena  melakukan  kejahat  selama  pademi Corona ini.  Perlu  dibandingkan
dengan eks narapidana yang dilakukan berulang  kali dirilis. Terlepas dari perdebatan yang ada, masih banyak konflik yang terjadi selama pademi ini.
“..ini jujur saja, bahwa fakta jangankan yang mantan napi, yang sudah bekerja di beberapa mall saja sudah jadi hasil. Mau makan apa karena di PHK?”
Dalam  framing  Robert  N.  Entman  “Pemberitaan  Yasonna  Laoly  mengenai  Kebijakan Pembebasan  Napi  ditengah  Wabah Covid-19” ,  media  online kompas.com dalam menyampaikan berita ini terlihat menonjolkan kata tentang gugatan tersebut. Seolah kompas.com Setuju  dengan  pernyataan  dari  lembaga-lembaga  yang  menyampaikan aspirasi  gugatan  terhadap  Yasonna  Laoly,  terkait  dengan  napi  yang  mendapatkan asimilasi  yang  kembali  berulah  bisa  membuat  masyarakat  makin  khawatir  ditengah pandemi seperti ini.
c. “Usul  Yasonna  Bebaskan  Koruptor  Karena  Covid-19,  YLBHI:  Ibarat  Merampok  Saat Bencana”, (Ramadhan, 2020b)
Define  Problem: Mentri  Hukum  dan  HAM  Yasonna  Laoly  di  kritik  oleh  Ketua  Bidang Advokasi  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia  (YLBHI)  M.  Isnur,  mengenai membebaskan  narapidan  korupsi  dengan  alasan  mencegah  penularan Covid-19 dipenjara. Kompas.com mengutip dari konferensi pers yang disampaikan Isnu:
“...ini adalah semacam penyeludupan ‘merampok disaat suasan bencana’ kira- kira begitu..”
“..Dia masuk menyelinap ditengah-tengah berbahaya”.
Diagnose  cause: disini  Isnur  mengatakan,  usulan  Yasonna  yang  dituangkan  melalui revisi  Peraturan  Pemerintan  Nomor  99  Tahun  2012  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksana  Hak  Warga  Binaan  Permasyarakatan  dinilai  sebagai  upaya  mengubah landasan berpikir yang dibangun undang-undang.
“apabila  revisi  PP  disetujui  maka  tindak  pidana  korupsi  tidak  ada  bedanya dengan tindak pidana umum lainnya”.
Make  mpral  judgement: Landasan  berpiikir  yang  dimkasudkan  disini  adalah menempatkan tindak pidana korupsi sebagai salah satu kejahtan yang luar biasa yang memiliki hukuman paling berat dari tindakkan pidana umum lainnya.
“..jadi  dia  menyamakan  antara  maling  ayam  dengan  maling  uang  negara dengan uang rakyat, itu yang sangat berbahaya”.
Treatmen  recomendation: PP  yang  diterbitkan  di  era  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  itu  dinilai  merupakan  produk  hukum  yang  progsesif  sehingga  wacana Yasonna Laoly melakukan revisi PP tersebut merupakan sebuah langkah mundur.
“..ko semakin mundur, semakin ke menuju ke arah kehancuran bangsa, ke arah failed state..”
“... apalagi sekarang misalnya, mau melepaskan napi koruptor yang menurut kami tidak overcapacity ”.

## PEMBAHASAN
Framing  Robert  Entman  “Pemberitaan  Yasonna  Laoly  mengenai  Kebijakan Pembebasan  Napi  ditengah  Wabah Covid-19” ,  media  online detik.com Menunjukan pemberitaannya  bagaimana  sikap  dari  Menkumham  Yasonna  Laoly  terkait  dirinya  yang digugat ke pengadilan oleh beberapa pihak terkait napi asimilasi yang berulah kembali. Dan dalam aspek penojolan katapun terlihat aman tidak begitu menunjukan kesan yang begitu lugas. Media online detik.com dalam hal pemberitaan mengenasi Menkumham Yasonna Laoly terkait Kebijakan Pembebasan Narapidana di Tengan Pandemi Covid-19 , seperti berita-berita yang sudah di paparkan tadi, cenderung menjadi media yang meposisikan sebagai penengah antara Yasonna Laoly dan Masyarakat.
Dalam framing Robert  N. Entman  “Pemberitaan  Yasonna Laoly mengenai Kebijakan Pembebasan  Napi  ditengah  Wabah Covid-19” ,  media  online kompas.com dalam pemberitaanya ini selalu memberikan perspektif yang lugas dalam penyampaiannya, dan juga menonjolkan aspek-aspek yang didalamnya mengandung ungkapan yang sama dengan apa yang disampaikan oleh narasumber.
Upaya kebijakan pembebasan napi ditengah pandemi Covid-19 ini oleh Menkumham Yasonna Laoly telah membuat kekhawatiran di tengah masyarakat. Banyak pihak-pihak yang tidak  setuju  dan  menuai  kritik  mengenai  usulan  kebijakan  tersebut,  salah  satunya pembebasan napi koruptor. Karena kebijakan tersebut telah di rencanakan oleh Menkumham sejak tahun 2015 mengenai wacana revisi PP tersebut. Meskipun pada akhirnya napi koruptor tidak  jadi  dibebaskan  tetapi  dari  0,7  %  napi  yang  mendapat  asimilasi  kembali  lagi  berulah ditengah pandemi ini, yang membuat Yasonna Laoly digugat oleh beberapa lembaga akibat dari kebijakan pembebasan napi ditengah pandemi Covid-19.

## SIMPULAN
1. Media online detik.com dalam menyampaikan berita tentang kebijakan pembebasan napi ditegah wabah covid-19 oleh Menkumham Yasonna Laoly ini terkesan ringan dalam judul dan  lebih  menonjolkan  bagimana  tanggapan  Yasonna  Laoly  mengenai  komentar masyarakat yang ditidak setuju dengan usulan kebijakan tersebut.
2. Media online kompas.com dalam memaparkan isi berita atau judul lebih menekankan dan kritis dalam penyampaiannya. Kompas.com berfokus dalam penyampaian berita ketidak setujuan  akan  usulan  kebijakan  pembebasan  napi  oleh  Menkumham  Yasonna  Laoly ditengah wabah covid-19 ini.

## DAFTAR PUSTAKA
BBC INDONESIA. (2020). Virus corona: Usul Menkumham bebaskan napi korupsi “tak hargai KPK.” www.bbc.com. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia
Eriyanto. (2011). ANALISIS FRAMING Kontruksi, Ideologi, dan Polotik Media (N. Huda (ed.)). LKIS Group.
Medistiara, Y. (2020). Yasonna Digugat ke PN Surakarta Terkait Asimilasi Napi yang Kembali Berulah .  www.detikNews.com.  https://news.detik.com/berita/d-4991853/yasonna- digugat-ke-pn-surakarta-terkait-asimilasi-napi-yang-kembali-berulah?
Mustika, R. (2017). Analisis Framing Pemberitaan Media Online mengenai Kasus Pedofilia di Akun Facebook.
Jurnal
Penelitian
Komunikasi , 20 (2), 135–148. https://doi.org/10.20422/jpk.v20i2.159
Ramadhan,  A.  (2020a). Yasonna  Dinilai  Manfaatkan  Epidemi  Covid-19  untuk  Bebaskan Koruptor . www.kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2020/04/02/14035051/yasonna-dinilai- manfaatkan-epidemi-covid-19-untuk-bebaskan-koruptor
Ramadhan,  A.  (2020b). Yasonna  Usul  Bebaskan  Koruptor  karena  Covid-19,  YLBHI:  Ibarat Merampok Saat Bencana . www.kompas.com.
https://nasional.kompas.com/read/2020/04/02/15495481/yasonna-usul-bebaskan- koruptor-karena-covid-19-ylbhi-ibarat-merampok-saat
Ridho,  A.  (2019). Kalijaga  Journal  of  Communication  Volume  1  Nomor  1  Tahun  2019 http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/KJC/article/view/1101 . 1 (1), 1–22.
Tim detikcom - detikNews. (2020a). Cerita Yasonna Laoly Dimaki-maki Gegara Isu Bebaskan Terpidana Korupsi . www.detikNews.com. https://news.detik.com/berita/d- 4966411/cerita-yasonna-laoly-dimaki-maki-gegara-isu-bebaskan-terpidana- korupsi?_ga=2.102635073.1598013845.1593325124-1940660133.1589351186
Tim  detikcom  -  detikNews.  (2020b). Gaya  Yasonna  Tak  Masalah  Hadapi  Gugatan  Napi Asimilasi Berulah . www.detikNews.com. https://news.detik.com/berita/d- 4993873/gaya-yasonna-tak-masalah-hadapi-gugatan-napi-asimilasi-berulah/3
Tim detikcom - detikNews. (2020c). Yasonna Bela Kebijakan Asimilasi Saat Marak Kejahatan di Tengah Pandemi . www.detikNews.com. https://news.detik.com/berita/d- 4987604/yasonna-bela-kebijakan-asimilasi-saat-marak-kejahatan-di-tengah- pandemi?_ga=2.174165602.1363713140.1593519501-1940660133.1589351186
Yahya, A. N. (2020a). Asimilasi 30.000 Napi Bikin Resah Warga, Yasonna Laoly Digugat ke PN Surakarta . www.kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2020/04/26/21384531/asimilasi-30000-napi-bikin- resah-warga-yasonna-laoly-digugat-ke-pn-surakarta?page=all
Yahya, A. N. (2020b). yasonna digugat ke pn surakarta terkait asimilasi napi yang kembali berulah .
www.kompas.com.
https://nasional.kompas.com/read/2020/04/27/05464851/kebijakan-yasonna-laoly- bebaskan-30000-napi-berbuntut-gugatan