## Perspektif Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Dinar- Dinar sebagai Alat Pembayaran di Indonesia

## Muhammad Risky Oktavian Akbar
Muhammad.risky.oktavian-2017@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Dinar and Dirham as a means of payment in Indonesia certainly attracts the attention of several people because it is a new case and needs to be studied based on Indonesian Legislation. Dinars and Dirhams obtained throught PT. ANTAM and purchased using Rupiah are then used as legal tender, while the legal medium of exchange in Indonesia is Rupiah. Based on Decision Number 202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk Regarding when a person a legal entity can be convicted of making payments using Dinars and Dirhams it can be seen from several factors, namely there are indications that the Dinars and Dirhams are used as legal money and are used in payments because based on the Decree of ministry of Finance says that these Dinars and Dirhams included in gold jewelry that has a Value Added Tax.
Keywords: Dinar Dirham; Decision; Rupiah; Jewelry.

## Abstrak
Dinar dan Dirham yang didapat melalui PT. ANTAM dan dibeli menggunakan Rupiah kemudian digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, sedangkan alat tukar yang sah di Indonesia adalah Mata Uang Rupiah. Berdasarkan Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk,
Terkait dengan kapan dapat dipidananya seseorang atau badan hukum yang melakukan pembayaran menggunakan Dinar dan Dirham dapat ditinjau dari beberapa faktor yakni adanya indikasi bahwa Dinar dan Dirham tersebut digunakan sebagai Uang yang sah dan digunakan dalam pembayaran, karena berdasarkan Keputusan Kementrian Keuangan mengatakan bahwasanya Dinar dan Dirham ini termasuk dalam emas perhiasan yang memiliki Pajak Pertambahan Nilai.
Kata Kunci: Dinar Dirham; Putusan; Rupiah; Emas Perhiasan.

## Pendahuluan
Menyoroti terkait adanya kasus Pasar Muamalah di Indonesia, banyaknya Pro dan Kontra terkait pemidanaan terhadap Direktur Pasar Muamalah tersebut yang mana Pasar Muamalah tersebut telah beroperasi sejak lama dan keberadaannya juga berada tidak terpencil namun telah diketahui oleh banyak masyarakat dan ramai pengunjung, konsep dari Pasar Muamalah ini menerapkan nilai nilai islam dalam

## Jurist-Diction
Volume 6 No. 1, Januari 2023
Jurist-Diction. 2023; 153-170
How to cite:
Muhammad Risky Oktavian
Akbar ‘Perspektif Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Dinar-Dinar sebagai Alat Pembayaran di Indonesia’ (2023) Vol. 6 No. 1 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 15 November 2022; Diterima 20 Desember 2022; Diterbitkan 30 Januari 2023
DOI:
10.20473/jd.v6i1.43555 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297 Copyright © 2023 Muhammad Risky Oktavian Akbar

## Muhammad Risky: Perspektif Hukum Pidana...
transaksinya yang mengigatkan pada perdagangan zaman nabi.
Dengan menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksi ini menghindarkan dari praktik buruk yakni riba karena nilai yang dimiliki oleh dinar dan dirham ini stabil sehingga kemungkinan kecil terjadinya penurunan alat tukar. Tersangka Zaim Saidi memesan dinar dan dirham ini dari PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. Pasar Muamalah ini sama seperti pasar pada umumnya yang menjual barang barang pokok dan barang apa saja dengan melakukan transaksi dengan cara tukar menukar barang secara sukarela dengan dinar dan dirham yang ditukarkan oleh rupiah secara sukarela. 1
Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 tahun 2011 Pasal 1 angka 1 “Mata uang merupakan satuan nilai alat pembayaran berupa uang yang telah menjadi kesepakatan berdasarkan peraturan dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan digunakan untuk melakukan transaksi di dalam suatu negara.” Seiring dengan berkembangnya dari zaman ke zaman berbagai kemajuan telah berkembang salah satunya dalam bidang transaksi jual beli. Ketika membahas terkait dengan sejarah panjang transaksi jual beli di dunia dimulai dari adanya sistem Barter yang memiliki pengertian yakni alat tukar apapun yang diterima oleh kedua belah pihak baik barang maupun jasa asalkan kedua belah pihak bersepakat untuk Barter tersebut. Ratio Legis adanya sistem Barter ini adalah karena pada 6000 tahun sebelum Masehi oleh masyarakat Mesopotamia memproduksi segala kebutuhannya sendiri namun tidak semua kebutuhan masyarakat terpenuhi sehingga muncul sistem Barter ini. 2
Kemudian seiring berkembangnya zaman peradaban manusia mengenal konsep uang, di China kemudian mengawali munculnya alat tukar yakni kerang sebagai alat tukar tersebut. Selanjutnya muncullah alat tukar logam dikarenakan mempunyai ketahanan dan tidak mudah rusak serta logam memiliki nilai yang sangat tinggi sehingga logam ini menjadi salah satu alat tukar yang digunakan
1 Erizka Permatasari, ‘Hukumnya transaksi pakai Dinar dan Dirham di Pasar Muamalah De- pok’, (Hukum Online 8 Februari 2021), < www.hukumonline.com> , dikunjungi pada tanggal 16 juni 2021. 2 Gunawan Sumodiningrat, Membangun Perekonomian Rakyat , (Pustaka Pelajar 1998). [98].
oleh banyak negara sebagai alat transaksi. Uang logam ini akhirnya tergantikan oleh alat tukar kertas, dikarenakan uang logam ini dipandang kurang cocok untuk digunakan transaksi dalam jumlah besar. Di sisi lain, uang kertas ini juga dijamin dengan emas dan perak yang kapanpun dapat ditukarkan secara penuh. Uang kertas sebagai alat transaksi ini merupakan bukti kepemilikan emas dan perak sebagai alat atau perantara untuk melakukan kegiatan jual beli atau transaksi. 3
Dalam konsep pidana telah membagi 2 unsur yakni unsur Objektif dan unsur Subjektif. Unsur Obyektif ini adalah actus reus (Perbuatan yang melanggar Undang Undang pidana) dan unsur Subjektif ini adalah mens rea (niat pelaku dalam melakukan tindak pidana) kedua unsur ini haruslah dibuktikan karena dalam hukum pidana dikenal juga asas legalitas yakni setiap perbuatan tidak bisa dipidana ketika tidak ada undang undang yang mengatur perbuatan tersebut.  Pembuktian perbuatannya ini bisa dicari beberapa alat bukti namun untuk niat dari pelaku ini yang sangat sulit untuk dibuktikan apakah pelaku benar benar memiliki niat jahat untuk melakukan tindakan yang telah dilarang tersebut. 4
Dalam Pasal 33 poin 1a Undang Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang berisi “Setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam bertransaksi yang mempunyai tujuan pembayaran dapat dikenakan pidana dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200 juta”. Juga diatur dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana yang berisi “Barangsiapa membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh untuk menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya lima belas tahun”.
Melihat pasal pasal yang dapat dikenakan terhadap penggunaan non-rupiah sebagai alat transaksi yang dilakukan oleh Pasar Muamalah sebagai salah satu contoh kasus yang membuat penulis ingin mengangkatnya dalam topik skripsi saat
3 Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , (PT. Grafindo Persada 2004). [12].
4 Wirjono Prodjodikoro, Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (PT. Refika Aditaman 2003).[14].

## 156 Muhammad Risky: Perspektif Hukum Pidana...
ini masih dalam tahap penyidikan dan akan menjadi permasalahan yang akan ada di kemudian hari dikarenakan akan banyak sekali hal serupa yang akan terjadi di masa mendatang seiring berkembangnya zaman dan berbagai kondisi akan berubah mengikuti perkembangan tersebut termasuk dalam segi hukum itu sendiri. 5
Salah satu hal menarik yang menjadi alasan diundangkannya Undang Undang Mata Uang ini adalah untuk menguatkan kedaulatan rupiah dan menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia sehingga ketika adanya transaksi yang menggunakan alat transaksi selain rupiah dapat menimbulkan ancaman seperti alasan tersebut.
Salah satu hal menarik yang menjadi alasan diundangkannya Undang Undang Mata Uang ini adalah untuk menguatkan kedaulatan rupiah dan menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia sehingga ketika adanya transaksi yang menggunakan alat transaksi selain rupiah dapat menimbulkan ancaman seperti alasan tersebut.
Terkait dengan penggunaan mata uang diharuskannya menggunakan rupiah dalam transaksi di Indonesia ini diatur dalam pasal 21 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 2011 merupakan alat untuk pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pelanggaran terhadap mata uang rupiah diatur dalam pasal 23 sampai 27 Undang Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yakni penolakan, pemalsuan, perusakan, dan memproduksi rupiah. Diiringi dengan semakin melonjaknya nilai tukar rupiah membuat Bank Indonesia sebagai bank sentral mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 yang pada tujuannya adalah bentuk penjabaran dari Undang Undang Mata Uang dan mewajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6
Seiring dengan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yang ditunjang dengan sistem devisa dan sistem nilai tukar yang dapat mendukung tercapainya stabilitas ekonomi. Penerapan sistem devisa di Indonesia
5 CNN Indonesia, ‘Warga soal pasar muamalah : bertahun tahun, tak disembunyikan’, (CNN Indonesia, 2021) < www.cnnindonesia.com> , dikunjungi pada tanggal 1 September 2021.
6 Eddi Wibowo, Hukum dan Kebijakan Publik , (Yayasan pembaruan Administrasi publik Indonesia 2004). [123].
ini menuai banyak pro dan kontra yang permasalahannya ada pada peraturan perundang undangan yang berlaku dan kurang memadai pelaksanaan sitem devisa dan sistem nilai tukar yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Kemudian pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. 7
Lalu lintas devisa merupakan perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk.  Pentingnya ada undang undang nomor 24 tahun 1999 adalah sebagai pengawasan terhadap lalu lintas pembayaran yang ada di Indonesia ini. Kemungkinan kemungkinan yang terjadi dalam praktik penggunaan dinar dan dirham ini juga masih diperhitungkan, adanya kemungkinan melakukan tindak pidana penipuan juga kerap terjadi dalam hal serupa.
Berdasarkan Undang Undang Dasar NRI sebagai peraturan tertinggi telah menjamin apa apa saja yang menjadi hak warga negara Indonesia dalam isi Undang Undang Dasar tersebut. Berdasarkan Undang Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 ayat 2 mengatakan “Indonesia merupakan negara yang demokratis dan penduduknya mayoritas beragama Islam, Konstitusi Indonesia juga menjamin warga negaranya memberikan kebebasan beragama dan meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun Islam sangat mempengaruhi kebijakan politik dan yudisiil yang ada di Indonesia.” Apabila benar dan terbukti bahwasanya penahanan terhadap pemilik Pasar Muamalah ini dinilai telah merugikan negara maka hal tersebut bisa menjadi salah satu bukti kongkrit bahwa Tersangka telah memenuhi unsur pidana dalam hal tersebut.

## Konsep Penggunaan Dinar-Dirham sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi
Dinar merupakan kepingan logam yang terbuat dari emas yang telah ditempah sedangkan dirham merupakan kepingan logam terbuat dari perak yang

## 158 Muhammad Risky: Perspektif Hukum Pidana...
telah ditempah yang digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW.  Secara fungsi penggunaan dinar ini awal mulanya dikeluarkan oleh Raja Dinarius yang berasal dari Kerajaan Romawi sedangkan Dirham ini dikeluarkan oleh Ratu yang berasal dari Kerajaan Sasanid Persia yang penggunaannya pada zaman Nabi Muhammad SAW dikarenakan memenuhi kriteria uang yang memiliki kestabilan. 8
Dinar dan dirham memiliki beberapa fungsi yakni sebagai satuan hitung, sebagai penyimpan nilai, sebagai media tukar, dan sebagai ukuran pembayaran yang tertunda. Transaksi menggunakan Dinar dan dirham telah digun akan sejak zaman kekhalifahan  Khalifah Umar bin Khattab yakni pada tahun 642 M. Dinar dan Dirham sebagai satuan hitung yakni dikarenakan pada zaman itu belum ada ketetapan nilai/harga sehingga masyarakat kesulitan untuk memberikan nilai terhadap suatu barang sehingga adanya dinar dan dirham ini sebagai satuan hitung dalam transaksi jual beli dalam masyarakat agar mudah dan tidak saling mencurangi satu sama lain. 9
Dinar dan Dirham sebagai penyimpan nilai kekayaan yakni dikarenakan pada dasarnya manusia pasti mempunyai kebutuhan di masa yang akan datang atau ingin memberikan kekayaan warisan terhadap keturunannya sehingga adanya dinar dirham ini menjadi alat penyimpanan kekayaan di masa yang akan datang karena mempunyai ketahanan secara fisik dan memiliki ketetapan nilai. 10
Dinar dan dirham sebagai alat tukar yakni dalam transaksi jual beli dalam masyarakat agar tercipta kemudahan dalam jual beli ketika membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan sehari hari. Kemudian yang terakhir yakni Dinar dan Dirham sebagai alat pembayaran yang tertunda karena pada dasarnya manusia memiliki kekayaan yang berbeda beda sehingga kebutuhan masyarakat pun juga berbeda beda sehingga dalam kelangsungan hidupnya mengenal yang namanya hutang-piutang sehingga adanya dinar dan dirham ini sebagai penjamin akan dilaksanakan pembayaran di kemudian hari.
8 Alvien Septian Haerisma, ‘Model transaksi menggunakan Dinar dan Dirham dalam konteks kekinian’ (2011) 12 Holistik. [11].
9 IDX Channel, ‘Dinar dan Dirham hanya untuk koleksi’, (IDX Channel, 2021) <idxchannel. com>, dikunjungi pada 23 September 2021.
10 Hilman Hadikusuma, Sejarah Barter , (Citra Aditya Bhakti 1993). [99].
Selain Dinar dan Diham ini memiliki fungsi seperti halnya diatas dalam praktiknya, dinar dan dirham ini diakui menjadi alat transaksi di beberapa negara yang ada di Timur Tengah seperti halnya dirham yang ada di Uni Emirat Arab dan Maroko sedangkan dinar digunakan sebagai Mata uang Iraq, Kuwait dan Yordania. Emas dan Perak telah menjadi alat untuk bertransaksi sejak periode 570-546 SM yang telah dipakai oleh bangsa Lydia, dan kemudian bangsa Yahudi dan Yunani mengikuti Bangsa Lydia untuk menggunakan emas dan perak sebagai alat untuk bertransaksi.  Bukan islam yang murni menciptakan Dinar dan Dirham namun juga adanya pengaruh dari bangsa Romawi dan Persia. Kata Dinar sendiri berasal dari bahasa Romawi yakni denarius dan Dirham berasal dari persia drachma. 11
Dinar dan Dirham mulai berkembang pada zaman Islam, namun banyak sekali masalah yang dihadapi yang kemudian di kota Makkah tidak memperjual-belikannya lagi kecuali emas yang telah ditimbang bukan emas bilangan dikarenakan banyaknya tindakan penipuan yang terjadi seperti nilai jualnya tidak sama dengan nilai yang sebenarnya. Kemudian fenomena terjadi pada zaman kekhalifahan Khalifah Umar bin Khattab yakni dengan mencetak dinar dan dirham dengan tulisan tulisan islam, dan juga pada masa ini telah ditetapkan bahwa berat 7 Dinar sama dengan 10 Dirham karena standar dinar emas memiliki 22 karat yang mempunyai berat 4,25 gram sedangkan untuk dirham yang menggunakan perak murni memiliki berat 3,0 gram.
Dalam hal ini maka emas dan perak yang dijadikan sebagai Dinar dan Dirham memiliki nilai instrinsik yang dapat berdiri sendiri sehingga yang memiliki nilai bukan Dinar dan Dirham sebagai alat tukar melainkan kandungan dalam koin tersebut yakni emas dan perak. Namun, dalam penggunaannya Dinar dan Dirham di Indonesia yang dibeli dari PT. ANTAM hanya sebatas komoditas dan bukan merupakan alat pembayaran sah di Indonesia karena memiliki nilai intrinsik tersebut yang menjadikan koin yang disebut Dinar dan Dirham yang terbuat dari emas dan perak itulah yang menjadikan benda tersebut bernilai. 12
11 Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Ekonomi Islam , (Pustaka Belajar 2010). [48].
12 Muhammad, Kebijakan Eonomi Moneter dan Fiskal dalam ekonomi islam , (Salemba Em- pat 2002}[16].

## Muhammad Risky: Perspektif Hukum Pidana...

## Dinar dan Dirham sebagai Alat Pembayaran
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.03/2002 telah menjelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan Emas perhiasan yakni perhiasan yang dapat berbentuk apapun yang bahan untuk membuatnya baik sebagian maupun seluruhnya terbuat dari emas atau logam mulia lainnya termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan atau lainnya yang terkandung dalam emas tersebut”. Sehingga ketika Dinar Dirham tersebut dikategorikan sebagai emas perhiasan maka dapat dikenakan Pajak Pertambahan nilai dan hanya digunakan sebagai benda koleksi dan sebagai alat Investasi. 13
Dinar dan Dirham yang diproduksi oleh PT ANTAM yang merupakan salah satu produk dari logam mulia yang digunakan hanya sebatas collectible items, sama seperti emas lainnya dan tidak dapat digunakan sebagai alat tukar karena pada dasarnya valuasi emas dan perak ini dihitung berat dan kadar emas maupun perak yang kemudian dikonversikan jadi nilai Rupiah. Jadi dalam hal ini Dinar dan Dirham diperbolehkan jika digunakan sebagai alat investasi dan sebagai benda koleksi namun sangat dilarang jika digunakan sebagai alat tukar yang menggantikan Rupiah sebagai Mata Uang sah Indonesia. 14
Mata Uang memiliki nilai yang tetap dan hanya berubah ketika ditukarkan terhadap Mata Uang Asing, sedangkan Dinar dan Dirham ini terbuat dari emas yang barang tersebut diperjualbelikan di sebuah pasar sehingga harganya pun berubah ubah tergantung pasar tersebut. Jika Dinar dan Dirham dijadikan sebagai alat pembayaran tentu saja tidak bisa dikarenakan nilainya tidak tetap atau berubah ubah sesuai kesepakatan antara Penjual dan pembeli.
Hal hal yang dapat menjadi penyebab menurun dan naiknya harga emas biasanya disebabkan oleh ketidakpastian kondisi global, seperti halnya terjadinya perang dagang Amerika Serikat dan China. Kondisi ini dapat menyebabkan banyaknya yang berinvestasi aset aman dan salah satunya emas dan akibatnya harga emas menjadi naik dan ketika kondisi sudah mulai reda maka emas akan kekurangan peminat akibatnya harga emas menjadi turun.
13 ibid. [32]. 14 ibid. [6].
Selanjutnya yang kedua yakni terkait penawaran dan permintaan emas, hukum permintaan dan penawaran ini juga berlaku pada emas. Apabila permintaan lebih banyak daripada penawaran maka logam mulia juga akan menaikkan harga emasnya sebaliknya, jika penawaran lebih banyak daripada penawarannya maka harga emas pada logam mulia akan turun dikarenakan emas ini juga merupakan barang yang terbatas. Adanya kebijakan Moneter juga mempengaruhi kenaikan harga emas karena kebijakan ini mengatur terkait menaikkan dan menurunkan suku bunga. 15
Selanjutnya Inflasi yang merupakan salah satu faktor utama penyebab harga harga barang semakin naik, maka hal tersebut juga berdampak pada harga emas yang akan meningkat pula dikarenakan masyarakat yang enggan untuk menyimpan harta dan aset dalam bentuk uang.  Kemudian yang terakhir adalah terkait nilai tukar dari Dollar Amerika Serikat karena harga emas dalam negeri berpacu pada harga emas internasional yang dikonversi dari Dollar Amerika Serikat ke dalam Mata Uang Rupiah.

## Penggunaan Dinar dan Dirham sebagai Alat Pembayaran Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia memiliki sejarah,dikarenakan pengaturan terkait Tindak Pidana ini sudah ada sejak zaman Penjajahan. Sebelum Indonesia merdeka berdasarkan asas “konkordansi” yang mana peraturan Belanda sebagai negara penjajah memberlakukan peraturan tersebut terhadap negara yang dijajah maka WvS (Wetboek van Strafrecht) sudah berlaku sejak tanggal 1 januari 1918.  Kemudian, setelah Belanda meninggalkan Indonesia masuklah negara Jepang ke Indonesia dengan maksud yang sama dengan Belanda sebelumnya dan memberlakukan Gunsei Keizirei. 16
Jadi, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur terkait ketika benda semacam Dinar-Dirham ini digunakan sebagai alat pembayaran karena
15 ibid. [23].
16 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana , (Airlangga University Press 2014). [43].

## 162 Muhammad Risky: Perspektif Hukum Pidana...
fungsinya yang menggantikan rupiah sebagai Mata Uang sah Indonesia dan tidak dikeluarkan oleh Negara maupun Bank Indonesia maka dalam hal ini tidak diperbolehkan karena melanggar ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Dengan diundangkannya Undang Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang telah memberikan suatu dasar bahwa rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Salah satu urgensi diundangkannya peraturan ini yakni karena mengurangi potensi penggunaan valuta asing yang dapat menimbulkan pelemahan nilai dari mata uang Indonesia yakni rupiah.
Di negara Indonesia banyak sekali regulasi maupun peraturan perundang undangan yang mengatur terkait transaksi dan sejarah dalam dunia terkait transaksi seiring berkembangnya zaman pun menuai banyak sekali inovasi inovasi baru dalam dunia transaksi di dunia.  Tentunya adanya pengaturan terkait transaksi sangat dibutuhkan bagi masyarakat agar tidak terjadi hal hal buruk dalam proses transaksi.
Terkait dengan penggunaan uang sebagai media dalam bertransaksi tidak semerta merta semua barang maupun benda semacam uang ataupun yang menyerupai uang dapat digunakan dalam bertransaksi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang Undangan. 17
Dalam kurs yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia ini juga dapat memunculkan beberapa tindak pidana lainnya salah satunya yakni terkait penipuan, karena apabila dikaitkan dengan dinar dan dirham yang dilakukan di Indonesia ini nilainya sama dengan nilai dinar dan dirham atau berbeda. Jika dilihat dari perdagangan yang dilakukan oleh pasar Muamalah yang berkedudukan di Depok, nilai dari satu koin dinar yang memiliki berat 4,25 gram dengan harga Rp. 4.000.000,00 dan untuk satu koin dirham dengan harga Rp. 73.500,00. Ketidaktahuan dari masyarakat ini menjadi salah satu pemicu munculnya tindak pidana penipuan tersebut. 18
17 Ali Mursid,  ‘Ikhtiar Menjadikan Dinar Dirham Sebagai Mata Uang di Indonesia’ (2013),
1 EQUILIBRIUM . [273].
18 Sholehuddin, Sistem sanksi dalam hukum pidana , (Raja Grafindo Persada 2003). [55]
Peraturan Bank Indonesia ini dikeluarkan merupakan bentuk derivasi dari Undang Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang, terkait kewajiban penggunaan Rupiah ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/ PBI/2015 Tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban penggunaan rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia dan juga menjaga kedaulatan rupiah sebagaimana rupiah merupakan Mata Uang sah Indonesia.

## Konsep Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban Pidana merupakan suatu keadaan yang normal dan secara psikis dapat dikatakan matang dan mampu untuk mengerti apa yang telah diperbuat dan akibat apa yang akan diterimanya, sadar terhadap perbuatannya bahwa perbuatan tersebut tidak diperbolehkan atau diilarang, menetukan kemampuan perbuatan yang dilakukannya. 19
Dalam penjelasannya bahwa tindak pidana tidak berdiri sendiri, dan adanya pertanggungjawaban pidana. Maka setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak semua harus dipidana karena dalam setiap tindak pidana harus ada unsur kesalahan (Geen straf zonder schuld), dan setiap tindak pidana harus ada pertanggungjawaban pidana. 20
Adanya Tindak Pidana merupakan asas Legalitas dan dapat dipidananya seseorang atas dasar kesalahan. Menggunakan Dinar dan Dirham sebagai benda koleksi dan menjualnya sebagai benda koleksi ataupun menjadikan Dinar dan Dirham sebagai alat Investasi dalam ketentuan Pidana tidak diatur dan bukan merupakan Tindak Pidana. Sedangkan jika Dinar dan Dirham digunakan sebagai alat tukar yang dapat menggantikan Rupiah sebagai Mata Uang sah Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan Pidana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan tersebut
19 Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta 1994). [131].
20 ibid. [151].

## Muhammad Risky: Perspektif Hukum Pidana...
termasuk dalam Tindak Pidana mempunyai sanksi terhadap perbuatan tersebut. 21
Berdasarkan Putusan perkara 202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk. penggunaan Dinar dan Dirham dinilai tidak melanggar ketentuan Pidana dikarenakan koin Dinar dan Dirham tersebut tidak digunakan sebagai alat pembayaran melainkan hanya sebagai komoditas yang memiliki pajak pertambahan nilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan yang memiliki nilai adalah emas itu sendiri dan bukan semacam Mata Uang hanya sebatas benda yang penggunaannya digunakan sebagai benda yang ditukarkan bukan sebagai alat tukar. 22
Pengadilan memutus bebas kasus Zaim Saidi selaku Direktur Pasar Muamalah dengan catatan bahwasanya kegiatan yang dilakukan dalam Pasar Muamalah itu sistemnya bukan jual beli melainkan sistem Barter atau tukar menukar komoditas, pembayaran zakat menggunakan Dinar dan Dirham atau emas dan Perak yang dibeli dari logam Mulia, koin Dinar dan Dirham yang dibeli tidak mempunyai ciri ciri atau kesamaan dengan Mata Uang sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Mata Uang, Dinar dan Dirham memiliki pajak Pertambahan Nilai. 23
Dalam putusannya menegaskan bahwasanya Dinar dan Dirham tersebut bukan Mata Uang karena digunakan berdasarkan satuan berat serta harga koin tersebut tidak tetap melainkan mengacu pada harga pasar. Hal tersebut sama halnya dengan digunakannya voucher di Foodcourt, tiket di Timezone, dan bertransaksi barter lainnya yang mana dalam peristiwa tersebut terjadi pembelian beberapa bentuk lainnya yang dibeli menggunakan Rupiah kemudian digunakan untuk membeli barang barang di sebuah tempat, digunakan sebagai tiket agar bisa menggunakan fasilitas dalam dunia game seperti halnya di Timezone, Pasar malam, dan lainnya sehingga hal tersebut tidak melanggar ketentuan karena sifatnya menjadi barang dan telah dibeli menggunakan Mata Uang sah Indonesia yakni Rupiah.
21 Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung- jawab Pidana Tanpa Kesalahan, ( Kencana 2006). [ 68].
22 ibid. [3]
23 Moch. Dani Pratama Huzaini, ‘Kasus Pasar Muamalah dan Rumusan Tindak Pidana Mata Uang’, (Hukum Online, 2021) < www.hukumonline.com>, dikunjungi pada tanggal 28 Oktober 2021.
Dapat dipidananya pelaku penggunaan Dinar dan Dirham sebagai alat pembayaran dapat dilihat dari penggunaan Dinar dan Dirhamnya tersebut. Dinar dan Dirham yang digunakan sebagai alat pembayaran tentu perlu diperhatikan apakah benar Dinar dan Dirham yang digunakan ini sama seperti Mata Uang atau hanya sebatas emas dan perak yang dijadikan koin. Jika dikaitkan dengan penggunaan Dinar dan Dirham sebagai alat pembayaran di Pasar Muamalah Depok mereka dalam menggunakan koin tersebut tidak mengukir lambang garuda yang dapat menggantikan Rupiah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. 24
Dinar dan Dirham hanya sebatas sebagai komoditas yang terbuat dari emas dan bukan sebagai alat pembayaran, karena Dinar dan Dirham tersebut memiliki unsur instrinsik di dalamnya karena terbuat dari emas dan perak sehingga jika hanya digunakan sebagai komoditas saja maka tidak dapat dipidana dan unsur unsur dalam pidana tidak terpenuhi sedangkan jika digunakan sebagai alat pembayaran maka berdasarkan ketentuan pidana tindakan tersebut tidak dibenarkan dan unsur pidananya terpenuhi.

## Konsep Pelaku dalam Tindak Pidana
Pelaku Tindak Pidana (Dader) ysng memiliki pengertian setiap orang atau badan hukum yang memenuhi unsur unsur dalam Undang-Undang maupun Kitab Undang-Undag Hukum Pidana :
1)  Mereka yang melakukan, yang menyuruh untuk melakukan, dan yang turut serta dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.
2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menggunakan kekuasaannya, dengan melakukan kekerasan, memberi ancaman, memberi kesempatan, memberikan sarana atau keterangan, sengaja menyuruh orang lain agar melakukan perbuatan. 25
Pelaku merupakan orang yang melakukan Tindak Pidana yang berkaitan, dengan artian bahwa orang yang dengan sengaja maupun tidak sengaja yang
24 Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, (Rajawali Pers 2015). [52].
25 Didik Endro Purwoleksono, Op. Cit., [58].

## 166 Muhammad Risky: Perspektif Hukum Pidana...
menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki atau tidak diinginkan oleh Undang-Undang tanpa melihat apakah orang tersebu melakukan perbuatan tersebut untuk diri sendiri atau atas suruhan dari orang lain. Dapat dikatakan bahwa orang yang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana dikategorikan menjadi :
1. Orang yang berbuat (Dader Plagen), melakukan tindak pidana atas keinginannya sendiri dan berbuat untuk dirinya sendiri.
2. Orang yang menyuruh untuk melakukan (Doen Plagen), yakni orang yang tidak terlihat melakukan Tindak Pidana, namun orang tersebut bukan pelaku utama karena meminta bantuan kepada orang lain yang merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (Mede Plagen), yakni orang melakukannya secara bersama sama dan paling sedikit dua orang untuk melakukannya. 26
Dalam Tindak Pidana dikenal dengan adanya Penyertaan (Deelneming), yang mana ketika kejahatan atau Tindak Pidana dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari satu orang. Hubungan antar beberapa orang tersebut yakni beberapa orang tersebut bersama sama melakukan tindak pidana, hanya satu orang yang memiliki kehendak atau keinginan untuk melakukan Tindak Pidana tersebut namun Tindak Pidana tersebut tidak dilakukannya secara sendiri, akan tetapi menggunakan orang lain untuk melakukan kejahatan tersebut, dan bisa juga hanya satu orang yang melakukan tindak pidana tersebut namun orang lainnya membantu dalam hal mempermudah orang tersebut melakukan Tindak Pidana.
Pertanggungjawaban hukum seorang direksi diatur dalam pasal 97 Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatakan bahwasanya sebagai penanggungjawab atas pengurusan Perseroan, apabila terjadi permasalahan hukum tentu dalam sebuah korporasi harus memiliki orang yang bertanggung jawab.
Tindak Pidana yang dilakukan  oleh beberapa orang atau lebih  dalam satu Tindak Pidana merupakan Penyertaan (Deelneming). Hubungan yang dimaksud antar satu orang dengan orang lainnya yakni berupa beberapa orang yang secara bersama sama melakukan tindakan pidana, hanya satu orang yang memiliki kehendak dan
orang lainnya membantu eksekusi tindak pidana tersebut, seorang saj yang melakukan tindak tetapi orang lainnya mempermudah dan membantu terjadinya tindak pidana tersebut hal ini diatur dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 27

## Sanksi Pidana Penggunaan Dinar-Dirham sebagai Alat Pembayaran
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila melanggar ketentuan terkait meniru atau memalsu Mata Uang atau Uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank maka diancam dengan Pidana penjara 15 tahun.
Tindakan menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksi pembayaran sebaimana yang diatur dalam beberapa Undang Undang diatas berdasarkan sanksi pidananya yakni berdasarkan Undang Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan transaksi lainnya jika tidak menggunakan mata uang sah yakni Rupiah maka sanksi pidananya adalah pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 dan untuk pidana dalam hal menolak rupiah diatur juga dalam pasal 33 ayat (2) dalam hal menolak rupiah kecuali jika terdapat keraguan terhadap keaslian rupiah dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00. 28
Dalam Undang Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar bahwa apabila kewajiban dalam hal memberikan keterangan terhadap pihak berwenang terkait tindakan Transaksi Devisa atau Lalu Lintas Devisa maka dapat dipidana dengan denda sekurang kurangnya Rp. 250.000.000,00 dan paling banyak 1.000.000.000,00 dan tidak mengurangi  ketentuan pidana yang telah diatur tersebut Bank Indonesia memiliki wewenang  memberikan sanksi administratif  berupa teguran tertulis, denda, dan pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh badan usaha.
27 ibid . [22]. 28 ibid. [83].

## 168 Muhammad Risky: Perspektif Hukum Pidana...
Sedangkan untuk penggunaan mata uang selain rupiah dalam kasus ini yakni penggunaan dinar dan dirham yang Kurs nya bukan Rupiah, maka berdasarkan pasal 18 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban menggunakan rupiah yang berisi “Diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis,kewajiban membayar dan larangan untuk turut serta dalam lalu lintas pembayaran, dan sanksi untuk kewajiban membayarnya sebesar 1% dari nilai transaksinyadengan kewajiban membayar paling besar Rp. 1.000.000.000,00”.

## Kesimpulan
Penggunaan Dinar dan Dirham hanya dapat digunakan sebagai komoditas saja yakni alat investasi dan benda koleksi saja berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.03/2002. Dinar dan Dirham yang bahan pembuatannya dari emas dan perak sehingga memiliki nilai instrinsik pada bahannya bukan koin tersebut yang memiliki nilai seperti uang Rupiah. Dikatakan sebagai uang ketika nilai koin tersebut pasti dan diakui dalam Undang-Undang, sedangkan Dinar dan Dirham harganya naik turun seperti halnya yang ada dalam laman loga mulia. Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan yang telah dipaparkan dalam pembahasan mengatur bahwa apabila Dinar dan Dirham digunakan sebagai komoditas dan sifatnya adalah barang maka diperbolehkan, namun aabila digunakan sebagai alat pembayaran penggunaan Dinar dan Dirham tersebut tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan dalam peraturan Perundang-Undangan dan memiliki sanksi pidana.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap penggunaan Dinar Dirham di Indonesia dapat dilihat dari adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan Ketentuan Pidana terkait, Pelaku dalam Tindakan menggunakan Dinar dan Dirham ini yakni orang yang melakukan dan orang yang menyuruh lakukan hal tersebut jika pelakunya adalah orang perorangan maka orang tersebut yang bertanggungjawab sedangkan badan hukum atau korporasi maka direkturnya yang bertanggungjawab.
Sanksi pidananya dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## Daftar Bacaan

## Buku
Gunawan Sumodiningrat, Membangun Perekonomian Rakyat (Pustaka Pelajar 1998).
Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (PT. Grafindo Persada 2004).
Wirjono Prodjodikoro, Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia (PT.  Refika Aditaman 2003).
Eddi Wibowo, Hukum dan Kebijakan Publik (Yayasan pembaruan Administrasi publik Indonesia 2004).
Hilman Hadikusuma, Sejarah Barter (Citra Aditya Bhakti 1993).
Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Ekonomi Islam (Pustaka Belajar 2010).
Muhammad, Kebijakan Eonomi Moneter dan Fiskal dalam ekonomi islam (Salemba Empat 2002).
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2014).
Sholehuddin, Sistem sanksi dalam hukum pidana (Raja Grafindo Persada 2003).
Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 1994).
Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan (Kencana 2006).
Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Rajawali Pers 2015).

## Jurnal
Alvien Septian Haerisma, ‘Model transaksi menggunakan Dinar dan Dirham dalam konteks kekinian’ (2011)12 Holistik.
Ali Mursid,  ‘Ikhtiar Menjadikan Dinar Dirham Sebagai Mata Uang di Indonesia’
(2013) 1 EQUILIBRIUM .

## Laman
Erizka Perm atasari, ‘Hukumnya transaksi pakai Dinar dan Dirham di Pasar
170

## Muhammad Risky: Perspektif Hukum Pidana...
Muamalah Depok’, (Hukum Online 8 Februari 2021), < www.hukumonline. com> , dikunjungi pada tanggal 16 juni 2021.
CNN Indonesia, ‘Warga soal pasar muamalah : bertahun tahun, tak disembunyikan’, (CNN Indonesia, 2021) < www.cnnindonesia.com> , dikunjungi pada tanggal 1 September 2021.
IDX Channel, ‘Dinar dan Dirham hanya untuk koleksi’, (IDX Channel, 2021) <idxchannel.com>, dikunjungi pada 23 September 2021.

## Perundang-undangan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223.
Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Hukum Pidana,Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1317.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.