Barda  Nawawi  Arief, Masalah Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan Penanggulangan  Kejahatan, Citra  Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas- asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan Penerapannya ,  Storia  Grafika,  Jakarta, 2002.
Hadi  Setia  Tunggal, Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan , Harvarindo, Jakarta, 2007.
Kadri  Husin, Hukum  Acara  Pidana dalam  Praktek  (Bahan  Praktikum Peradilan  Simulasi), Fakultas  Hukum Universitas  Lampung,  Bandar  Lampung, 1999.
Moeljatno, Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana ,  Bumi  Aksara,  Jakarta,
1982.
---------------------, Asas-asas  Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
M.  Jodi  Santoso, Kajian  Hukum
Pidana, Forum Hukum, Jakarta, 2008.
Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep- konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan ,
Pusat  Studi  Wawasan  Nusantara  Hukum dan  Pembangunan  Bekerjasama  dengan PT Alumni, 2006.
P.A.P.  Lamintang, Dasar-dasar Hukum  Pidana  Indonesia ,  Citra  Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
Soenarto  Serodibroto, KUHP  dan KUHAP , Radja Grafindo Persada, Jakarta,
1994.
Soerjono Soekanto,
Metode Penelitian  Sosial, UI  Press,  Jakarta,
1991Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana,
Alumni, Bandung, 1986.

## UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA
Undang-Undang  Dasar  1945  Hasil Amandemen.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1946 Tentang Pemberlakuan Wetboek van Straafrecht Sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  8  tahun 1981  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009  tentang  Perubahan  Atas  Undang-
Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan
Kehakiman
Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan.
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang

## FUNGSI SUB BIDANG KELUARGA SEJAHTERA/PEMBERDAYAAN KELUARGA DI BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
BAHARUDIN
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl.ZA Pagar Alam No.26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRACT
Family Planning Coordinating Board and the Empowerment of Women City of Belfast as a regional technical institutions that are autonomous devices should be in accordance with the duties  and  functions  of  human  implements  policies  and  programs  are  strong  for  national development. program is one of the Prosperous Family Business Income (UPPKS).UPPKS activities that have been interested to apply for a loan board PLKB groups together to plan capital  needs  /  make  a  proposal,  fill  out  a  written  request  specified,  If  the  proposal  is approved and the Head BKKB PP Belfast City to make a decision letter of credit sub function field of family welfare / family empowerment in BKKB and PP in the disbursement of funds under the rules of the Mayor UPPKS Bandar Lampung is number 25 of 2008 in terms of capital, many groups who do not have complete information about the  form of capital and aksestabiitas of assistance.Funds that the procedure can be simplified without beside UPPKS potential in UPPKS group. In order to increase the family welfare program in this group for increasing the family income has been going on ever-evolving and innovative. In order for the credit agreement can be implemented in strict penalties for groups that can not UPPKS UPPKS refund.

## Keywords: Function BKKB and PP, City of Bandar Lampung, Prosperous  Family Business Income

## I.PENDAHULUAN
Sesuai  dengan  amanat  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945,  untuk mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang adil dan makmur dilakukan pembangunan nasional  secara  berkesinambungan.  Pada masa orde baru dikenal adanya Garis-garis Besar  Haluan  Negara  sebagai  pedoman pembangunan nasional, dan pelaksanaannya  dibagi  dengan  tahapan pembangunan  lima  tahunan.  Setelah  era reformasi,  tepatnya  pada  tahun  2005 konsep pembangunan nasional dirumuskan dalam  bentuk  undang-undang  yaitu Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007 tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Nasional  (RPJN)  Tahun  2005- 2025.
RPJP  Nasional  seperti  ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional Tahun 2005-2025 merupakan penjabaran      dari  tujuan  dibentuknya Pemerintah Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945,  yaitu  untuk  melindungi  segenap bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia,  memajukan  kesejahteraan umum, mensejahterakan kehidupan bangsa dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah pembangunan nasional.
Pelaksanaan RPJP Nasional tersebut  dijabarkan  dalam  program pembangunan  lima  tahun  yang  dikenal dengan sebutan Rencana Jangka
Menengah  Nasional  (RPJMN).  Periode pertama  adalah  Tahun  2005  -  2009,  dan saat  ini  sudah  memasuki  periode  kedua RPJM  yaitu  periode  Tahun  2010 – 2014, yang  dituangkan  dalam  bentuk  Peraturan Presiden  Nomor  5  Tahun  2010  tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014,   selanjutnya RPJM  ini  dirinci  dalam  bentuk  Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun.
Kependudukan, Keluarga Berencana  dan  Pemberdayaan  Perempuan merupakan program pembangunan sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah (RPJM)  2010 – 2014.  Pelaksanaan program  tersebut  bersama-sama  dengan program pembangunan nasional di bidang- bidang  lainnya  seperti  ekonomi,  politik, sosial  budaya  dan  pertahanan  keamanan adalah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan rakyat Indonesia adil,
makmur, sebagaimana  telah  di  cita-citakan  oleh pendiri  negara  serta  diamanatkan  dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam
proses pelaksanaan
pembangunan nasional, hakikat pembangunan adalah pembangunan manusia  Indonesia  seutuhnya.  Dengan demikian  faktor  penduduk  merupakan salah  satu  faktor  kunci  keberhasilan  dan terwujudnya  tujuan  nasional  yaitu masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan sejahtera.  Akan  tetapi  jumlah  penduduk yang  besar  bukan  jaminan  bahwa pembangunan  akan  berhasil,  bahkan jumlah  penduduk  ini  jika  tidak  diikuti dengan peningkatan sumber daya manusia akan  menjadi  persoalan  yang  harus ditangani. Hal ini disebabkan pertambahan penduduk  yang  selalu  diikuti  dengan bertambahnya  kebutuhan  hidup  baik sandang, pangan, maupun papan. Kondisi  kependudukan  masih menjadi  tantangan  bagi  pembangunan  di
Indonesia  dewasa  ini.  Berbagai  temuan empirik  menunjukkan  bahwa  tingkat kemajuan  suatu  bangsa  sebagian  besar ditentukan  oleh  kualitas  sumber  daya manusia  dan  bukan  karena  melimpahnya sumber daya alam, jumlah penduduk yang besar  akan  bermanfaat  jika  kualitasnya tinggi.  Sebaliknya  jika  kualitasnya  rendah maka  jumlah  penduduk  yang  besar  hanya akan menjadi beban pembangunan. Pada  saat  ini  mulai  diterapkan model pembangunan berwawasan kepandudukan.  Dalam  konteks  ini  yang dikatakan  pembangunan  berwawasan kependudukan
adalah kebijakan pembangunan  yang  lebih  mengacu  pada prinsip-prinsip  daya  dukung  lingkungan, kelestarian alam, hak-hak penduduk, serta pemberdayaan  masyarakat  lokal  untuk berpartisipasi
dalam menentukan kebijakan  publik.  Menurut  Priyono Tjiptoheriyanto, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumber daya manusia, yaitu pembangunan  yang  lebih  menekankan pada  peningkatan  sumber  daya  manusia dari pada pembangunan infrastruktur saja. Kemudian  menurut  Ahmad  Ghozali pembangunan  berwawasan  kependudukan adalah  pembangunan  yang  disesuaikan dengan  potensi  penduduk  lokal  dan diarahkan  pada  pemberdayaan  dan pembinaan  penduduk  sehingga  proses pembangunan  dapat  dipercepat  dengan SDM  lokal,  yang  lebih  berdampak  besar pada  peningkatan  kesejahteraan  penduduk secara keseluruhan. Upaya  pemerintah  dalam  hal mengendalikan  angka  kelahiran  dan  laju pertumbuhan  penduduk  adalah  melalui program keluarga berencana nasional yang secara  resmi  dimulai  pada  Tahun  1970. Lembaga  yang  menangani  hal  ini  adalah Badan  Koordinasi  Keluarga  Berencana Nasional  (BKKBN).  Sejak  berlakunya Undang-Undang  Nomor  52  Tahun  2009 tentang  Perkembangan  Penduduk  dan Pembangunan  Keluarga,  lembaga  ini berubah  menjadi  Badan  Kependudukan
.............................................
Pelaksanaan RPJP Nasional
tersebut  dijabarkan  dalam  program pembangunan  lima  tahun  yang  dikenal dengan sebutan Rencana
Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN).  Periode pertama  adalah  Tahun  2005  -  2009,  dan saat  ini  sudah  memasuki  periode  kedua RPJM  yaitu  periode  Tahun  2010 – 2014, yang  dituangkan  dalam  bentuk  Peraturan Presiden  Nomor  5  Tahun  2010  tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014,   selanjutnya RPJM  ini  dirinci  dalam  bentuk  Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun. Kependudukan, Keluarga Berencana  dan  Pemberdayaan  Perempuan merupakan program pembangunan sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah (RPJM)  2010 – 2014.  Pelaksanaan program  tersebut  bersama-sama  dengan program pembangunan nasional di bidang- bidang  lainnya  seperti  ekonomi,  politik, sosial  budaya  dan  pertahanan  keamanan adalah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan rakyat Indonesia adil, makmur, sebagaimana  telah  di  cita-citakan  oleh pendiri  negara  serta  diamanatkan  dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam proses pelaksanaan
pembangunan nasional, hakikat pembangunan
adalah pembangunan manusia  Indonesia  seutuhnya.  Dengan demikian  faktor  penduduk  merupakan salah  satu  faktor  kunci  keberhasilan  dan terwujudnya  tujuan  nasional  yaitu masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan sejahtera.  Akan  tetapi  jumlah  penduduk yang  besar  bukan  jaminan  bahwa pembangunan  akan  berhasil,  bahkan jumlah  penduduk  ini  jika  tidak  diikuti dengan peningkatan sumber daya manusia akan  menjadi  persoalan  yang  harus ditangani. Hal ini disebabkan pertambahan penduduk  yang  selalu  diikuti  dengan bertambahnya  kebutuhan  hidup  baik sandang, pangan, maupun papan.
Kondisi  kependudukan  masih menjadi  tantangan  bagi  pembangunan  di
Indonesia  dewasa  ini.  Berbagai  temuan empirik  menunjukkan  bahwa  tingkat kemajuan  suatu  bangsa  sebagian  besar ditentukan  oleh  kualitas  sumber  daya manusia  dan  bukan  karena  melimpahnya sumber daya alam, jumlah penduduk yang besar  akan  bermanfaat  jika  kualitasnya tinggi.  Sebaliknya  jika  kualitasnya  rendah maka  jumlah  penduduk  yang  besar  hanya akan menjadi beban pembangunan. Pada  saat  ini  mulai  diterapkan model pembangunan berwawasan
kepandudukan.  Dalam  konteks  ini  yang dikatakan  pembangunan  berwawasan kependudukan adalah kebijakan
pembangunan  yang  lebih  mengacu  pada prinsip-prinsip  daya  dukung  lingkungan, kelestarian alam, hak-hak penduduk, serta pemberdayaan  masyarakat  lokal  untuk berpartisipasi dalam menentukan
kebijakan  publik.  Menurut  Priyono Tjiptoheriyanto, pembangunan berwawasan kependudukan adalah
pembangunan sumber daya manusia, yaitu pembangunan  yang  lebih  menekankan pada  peningkatan  sumber  daya  manusia dari pada pembangunan infrastruktur saja. Kemudian  menurut  Ahmad  Ghozali pembangunan  berwawasan  kependudukan adalah  pembangunan  yang  disesuaikan dengan  potensi  penduduk  lokal  dan diarahkan  pada  pemberdayaan  dan pembinaan  penduduk  sehingga  proses pembangunan  dapat  dipercepat  dengan SDM  lokal,  yang  lebih  berdampak  besar pada  peningkatan  kesejahteraan  penduduk secara keseluruhan.
Upaya  pemerintah  dalam  hal mengendalikan  angka  kelahiran  dan  laju pertumbuhan  penduduk  adalah  melalui program keluarga berencana nasional yang secara  resmi  dimulai  pada  Tahun  1970. Lembaga  yang  menangani  hal  ini  adalah Badan  Koordinasi  Keluarga  Berencana Nasional  (BKKBN).  Sejak  berlakunya Undang-Undang  Nomor  52  Tahun  2009 tentang  Perkembangan  Penduduk  dan Pembangunan  Keluarga,  lembaga  ini berubah  menjadi  Badan  Kependudukan
dan  Keluarga  Berencana  Nasional (BKKBN),  dengan  tugas  utama  urusan program keluarga berencana dan penyerasian  kebijakan  kependudukan. Lembaga  yang  mengelola  program kependudukan  dan  keluarga  berencana ditingkat  provinsi  diselenggarakan  oleh Perwakilan  Badan  Kependudukan  dan Keluarga  Berencana  Nasional,  sedangkan ditingkat  Kabupaten/Kota  masih  dengan struktur  yang  lama  yaitu  penggabungan Keluarga  Berencana  dan  Pemberdayaan Perempuan. Pelaksanaan  program  Keluarga Berencana  (selanjutnya  disingkat  dengan KB)  di  Provinsi  menjadi  urusan pemerintah  pusat  sedangkan  untuk Kabupaten/Kota,  pelaksanaan  programnya telah  diserahkan  kewenangannya  kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang- Undang  32  Nomor  2004  tentang Pemerintah  Daerah  sebagai  pengganti Undang-Undang  22  Tahun  2009  tentang Pemerintah  Daerah.  Dengan  adanya undang-undang  ini  menjadikan  daerah melaksanakan  sendiri  urusan  rumah tangganya (otonomi) yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
Program  Keluarga  Berencana adalah  termasuk  salah  satu  urusan pemerintah  yang  diserahkan  Kepala Daerah  pada  Tahun  2004.  Namuan demikian pada kenyataannya, urusan yang diserahkan hanyalah untuk
Kabupaten/Kota,  sedangkan  pengelolaan program  KB  di  tingkat  Provinsi  masih tetap diselenggarakan oleh BKKBN selaku instansi vertikal. Sejak tahun 2003 sampai dengan  sekarang  mengenai  pengelolaan program  KB  ada  dua  lembaga  sebagai pelaksananya, yaitu 1. Untuk  tingkat  provinsi  pengelolanya adalah  BKKBN  Provinsi  Lampung sebagai  instansi  vertikal  perwakilan BKKBN  Pusat.  Kedudukan  BKKBN Provinsi  Lampung  adalah  perwakilan dari  BKKBN  Pusat,  sehingga  tetap sebagai  instansi  vertikal  yang  diberi kewenangan  untuk  mengelola  dan
melaksanakan  program  KB  di  Provinsi Lampung.
2. Untuk tingkat
Kabupaten/Kota pengelolanya  adalah  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang merupakan perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota, kedudukan SKPD KB Kabupaten/Kota  adalah  merupakan perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, karena sejak penyerahan  P3D  tidak  lagi  menjadi instansi vertikal. Kewenangan yang ada pada SKPD KB Kabupaten/Kota adalah mengelola  dan  melaksanakan  Program KB  tetapi  terbatas  pada  skala  wilayah Kabupaten/Kota.
Selanjutnya  untuk  Kota  Bandar Lampung, SKPD yang mengelola program tersebut  adalah  Badan  Koordinasi Keluarga  Berencana  dan  Pemberdayaan Perempuan  (BKKBPP).  Dalam  mengelola program
tersebut, BKKB dan Pemberdayaan Perempuan (PP) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  yang  dibentuk  berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan  Tata  Kerja  Lembaga  Teknis  Daerah dan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Daerah Kota  Bandar  Lampung,  berdasarkan Peraturan Daerah Tersebut, BKKB dan PP Kota  Bandar  Lampung menyelenggarakan program KB dan PP. Untuk pengelola dan pelaksanaan  program  KB  dan  program pemberdayaan perempuan, BKKB dan PP Kota  Bandar  Lampung  merupakan pelaksana  dari  kebijakan  pemerintah  di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan  perempuan.  Dalam  hal  ini pelaksanaan  program  tersebut  tidak terlepas  dari  instansi  Perwakilan  BKKBN Provinsi Lampung. BKKB  dan  PP  Kota  Bandar Lampung  sebagai  lembaga  teknis  daerah yang merupakan perangkat daerah otonom seharusnya  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya  melaksanakan  kebijakan  dan program  manusia  yang  tangguh  bagi pembangunan  nasional.  yang  telah
direncanakan  dan  disusun  sendiri,  namun sampai  dengan  saat  ini  ternyata  masih menjalankan  program  nasional  dari pemerintah  yang  salah  satu  programnya adalah  Usaha  Peningkatan  Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Program peningkatan kesejahteraan keluarga  melalui  pendekatan  kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga ini telah  berlangsung  lebih  dari  tiga  dekade. Selama  itu  pula  upaya  pengembangan usaha  ekonomi  keluarga  mengalami pasang  surut,  yang  terjadi  kadangkala fasilitasi  bantuan  modal  dan  kemitraan begitu  kuatnya,  namun  ada  saatnya  pula ditemui  permasalahan  dalam  kelompok UPPKS. Permasalahan  yang  masih  sering dijumpai  dari  kegiatan  UPPKS  adala tingkat  kelangsungan  hidup  kelompok, dimana banyak usaha yang dilakukan oleh para  anggotanya  tidak  berkembang  secara baik.  Dalam  aspek  permodalan,  banyak kelompok  yang  belum  mempunyai informasi  lengkap  tentang  bentuk permodalan dan aksestabiitas dari bantuan tersebut.  hal  ini  kemungkinan  sangat  erat kaitannya  dengan  sejauh  mana  pengurus kelompok  dapat  mencari  peluang  dan melakukan  pendekatan  dengan  berbagai pihak. selain sulitnya mendapatkan modal, masalah lain adalah kemampuan kelompok dalam  pengelolaan  modal  melalui  proses simpan pinjam dalam kelompok.
Keberhasilan  pengelolaan  modal sangat menentukan keberhasilan kelompok dalam  mengembalikan  pinjaman  modal, akumulasi  modal  kelompok,  yang selanjutnya  dalam  upaya  meningkatkan skala  usaha  seluruh  anggota  kelompok UPPKS.  Kondisi  ini  akan  terwujud  jika para  anggota  dapat  memanfaatkan pinjaman  tersebut  secara  optimal. kemampuan  anggotadalam  menggunakan modal  pinjaman  secara  efektif  sangat ditentukan oleh kemampuan mereka dalam usaha. Permasalahan pada umumnya yang dihadapi adalah mereka belum mempunyai kemampuan  menerapkan  atau  mengambil
alih  teknologi,  sehingga  akan  membatasi produktivitas dan nilai tambah dari barang yang  dihasilkan,  dengan  demikian  perlu digali  pemikirantentang  cara  memperoleh kemudahan  atau  bantuan  teknologi produksi.  Masalah  lainnya  adalah pemasaran, kemampuan dalam memproduksi  barang  dan  jasa  yang dilakukan  para  anggota  kelompok  tidak akan  mengenai  sasaran  jika  produk  yang dihasilkan  sulit  dipasarkan.  Oleh  karena itu  pengalaman  kelompok  UPPKS  yang berhasil dalam menghadapi dan menanggulangi  permasalahan  diatas, khususnya  dalam  mendapatkan  akses permodalan perlu diteliti lebih mendalam. Keluarga  sebagai  unit  terkecil dalam masyarakat mempunyai peran yang penting  dalam  pembangunan  nasional, oleh  kerena  itu  perlu  dibina  dan dikembangkan kualitasnya agar senantiasa dapat  menjadi  Keluarga  Sejahtera sehingga  menjadi  sumber  daya    manusia yang tangguh bagi pembangunan nasional.
Dalam membina dan mengembangkan  ketahanan  keluarga  dan kemandirian  keluarga  diperlukan  berbagai upaya  antara  lain  mencakup  aspek keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, sehingga terwujud kualitas keluarga. Sehubungan dengan hal tersebut  khususnya  dalam  peningkatan ketahanan  ekonomi  keluarga  dalam menuju  Keluarga  Sejahtera,  salah  satu upayanya adalah pengembangan kelompok Usaha  Peningkatan  Pendapatan  Keluarga Sejahtera (UPPKS).
UPPKS  adalah  kelompok  kegiatan dari  keluarga  dalam  wadah  Peguyuban Keluarga  Sejahtera,  melakukan  berbagai kegiatan  usaha  ekonomi  produktif  yang dapat  meningkatkan  pendapatan  keluarga, beranggotakan  Keluarga  Pra  Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II dan  seterusnya  baik  yang  sudah  menjadi akseptor  KB,  PUS  yang  belum  ber-KB, serta  anggota  masyarakat  dalam  rangka mewujudkan keluarga sejahtera.
.............................................
direncanakan  dan  disusun  sendiri,  namun sampai  dengan  saat  ini  ternyata  masih menjalankan  program  nasional  dari pemerintah  yang  salah  satu  programnya adalah  Usaha  Peningkatan  Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Program peningkatan kesejahteraan keluarga  melalui  pendekatan  kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga ini telah  berlangsung  lebih  dari  tiga  dekade. Selama  itu  pula  upaya  pengembangan usaha  ekonomi  keluarga  mengalami pasang  surut,  yang  terjadi  kadangkala fasilitasi  bantuan  modal  dan  kemitraan begitu  kuatnya,  namun  ada  saatnya  pula ditemui  permasalahan  dalam  kelompok UPPKS. Permasalahan  yang  masih  sering dijumpai  dari  kegiatan  UPPKS  adala tingkat  kelangsungan  hidup  kelompok, dimana banyak usaha yang dilakukan oleh para  anggotanya  tidak  berkembang  secara baik.  Dalam  aspek  permodalan,  banyak kelompok  yang  belum  mempunyai informasi  lengkap  tentang  bentuk permodalan dan aksestabiitas dari bantuan tersebut.  hal  ini  kemungkinan  sangat  erat kaitannya  dengan  sejauh  mana  pengurus kelompok  dapat  mencari  peluang  dan melakukan  pendekatan  dengan  berbagai pihak. selain sulitnya mendapatkan modal, masalah lain adalah kemampuan kelompok dalam  pengelolaan  modal  melalui  proses simpan pinjam dalam kelompok.
Keberhasilan  pengelolaan  modal sangat menentukan keberhasilan kelompok dalam  mengembalikan  pinjaman  modal, akumulasi  modal  kelompok,  yang selanjutnya  dalam  upaya  meningkatkan skala  usaha  seluruh  anggota  kelompok UPPKS.  Kondisi  ini  akan  terwujud  jika para  anggota  dapat  memanfaatkan pinjaman  tersebut  secara  optimal. kemampuan  anggotadalam  menggunakan modal  pinjaman  secara  efektif  sangat ditentukan oleh kemampuan mereka dalam usaha. Permasalahan pada umumnya yang dihadapi adalah mereka belum mempunyai kemampuan  menerapkan  atau  mengambil
alih  teknologi,  sehingga  akan  membatasi produktivitas dan nilai tambah dari barang yang  dihasilkan,  dengan  demikian  perlu digali  pemikirantentang  cara  memperoleh kemudahan  atau  bantuan  teknologi produksi.  Masalah  lainnya  adalah pemasaran, kemampuan dalam memproduksi  barang  dan  jasa  yang dilakukan  para  anggota  kelompok  tidak akan  mengenai  sasaran  jika  produk  yang dihasilkan  sulit  dipasarkan.  Oleh  karena itu  pengalaman  kelompok  UPPKS  yang berhasil dalam menghadapi dan
menanggulangi  permasalahan  diatas, khususnya  dalam  mendapatkan  akses permodalan perlu diteliti lebih mendalam.
Keluarga  sebagai  unit  terkecil dalam masyarakat mempunyai peran yang penting  dalam  pembangunan  nasional, oleh  kerena  itu  perlu  dibina  dan dikembangkan kualitasnya agar senantiasa dapat  menjadi  Keluarga  Sejahtera sehingga  menjadi  sumber  daya    manusia yang tangguh bagi pembangunan nasional.
Dalam membina dan
mengembangkan  ketahanan  keluarga  dan kemandirian  keluarga  diperlukan  berbagai upaya  antara  lain  mencakup  aspek keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, sehingga terwujud kualitas keluarga. Sehubungan dengan hal tersebut  khususnya  dalam  peningkatan ketahanan  ekonomi  keluarga  dalam menuju  Keluarga  Sejahtera,  salah  satu upayanya adalah pengembangan kelompok Usaha  Peningkatan  Pendapatan  Keluarga Sejahtera (UPPKS). UPPKS  adalah  kelompok  kegiatan dari  keluarga  dalam  wadah  Peguyuban Keluarga  Sejahtera,  melakukan  berbagai kegiatan  usaha  ekonomi  produktif  yang dapat  meningkatkan  pendapatan  keluarga, beranggotakan  Keluarga  Pra  Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II dan  seterusnya  baik  yang  sudah  menjadi akseptor  KB,  PUS  yang  belum  ber-KB, serta  anggota  masyarakat  dalam  rangka mewujudkan keluarga sejahtera.
Kegiatan  UPPKS  telah  dimulai sejak  Tahun  1970  yang  pada  mulanya dinamakan Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga
Akseptor  (UPPKA) KB diarahkan untuk meningkatkan peran serta ibu  rumah  tangga/istri  dalam  mengisi waktu  luangnya  untuk  meningkatkan pendapatan keluarga ternyata telah terbukti dapat  membina  kemantapan  kelestarian dan peningkatan penghasilan akseptor KB, serta  merupakan  forum  proses  belajar peningkatan kemampuan dan keterampilan usaha ekonomi produktif keluarga. Berdasarkan  uraian  pada  latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasikan  permasalahan  sebagai berikut Bagaimanakah Fungsi Sub Bidang Keluarga Sejahtera/Pemberdayaan Keluarga  di  Badan  Koordinasi  Keluarga Berencana  dan  Pemberdayaan  Perempuan dalam
penyaluran dana
UPPKS berdasarkan  Peraturan  Walikota  Bandar Lampung  Nomor  25  Tahun  2008  ?  dan Bagaimanakah  akibat  hukum  yang ditimbulkan  bagi  kelompok  UPPKS  yang tidak dapat mengembalikan dana pinjaman program UPPKS ?

## II.PEMBAHASAN
Prosedur  Penyaluran  Dana  UPPKS berdasarkan Peraturan Walikota
Bandar  Lampung  Nomor  25  Tahun 2008 Pada  hakikatnya  UPPKS  adalah program pemberdayaan ekonomi keluarga, terutama  bagi  keluarga  berpendapatan rendah  (pra  sejahtera  san  sejahtera  1) bukan  kesejahteraan  ibu,  meskipun  ibu juga  figur  dalam  ekonomi  keluarga. Sasaran program UPPKS bukan hanya ibu- ibu,  akan  tetapi  juga  memperkenankan keterlibatan bapak-bapak atau memberikan kesempatan  bagi  bapak  untuk  menjadi anggota  kelompok.  Keterlibatan  bapak dalam  anggota  kelompok  akan  lebih memberi  nuansa  inovasi  dalam  pemilihan jenis  usaha,  penggunaan/pengembangan teknologi dan pengelolaan usaha. Disamping  itu  pemisahan  ibu  dan  bapak
dalam  hal  ini  kurang  sesuai  dengan  nilai keluarga dalam budaya timur.
Prosedur  penyaluran  dana  UPPKS berdasarkan  Peraturan  Walikota  Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2008 dapat di jelaskan sebagai berikut :

## Pengajuan Usulan
Manurut  Ir.  Supriyanti  selaku  Kepala Bidang  KB  mengatakan  bahwa  bagi kelompok  kegiatan  UPPKS  yang  telah berminat  untuk  mengajukan  pinjaman Dana  UPPKS  perlu  melakukan  langkah- langkah sebagai berikut :
1.  Pengurus  kelompok  bersama-sama PLKB  menyusun  rencana  kebutuhan modal/membuat proposal dengan mempertimbangkan  perhitungan  antara lain:
a. Menghitung  biaya  produk  antara lain  harga  bahan  baku,  peralatan, biaya  pengolahan,  ongkos  tenaga, pemasaran.
b. Menetapkan  keuntungan  yang diharapkan agar mampu mengembalikan kredit dan pemupukan modal.
c. Menetapkan  jumlah  modal  yang dibutuhkan baik untuk modal kerja maupun keterampilan.
2 Pengurus kelompok mengajukan usulan kredit  kepada  BKKB  dan  PP  Kota Bandar Lampung setelah diketahui oleh PLKB dengan mengisi surat permohonan  yang  dilampiri  dengan persyaratan
administrasi yang ditetapkan, meliputi antara lain :
a. Perjanjian  kerjasama  (PKS)  anatar kelompok  kegiatan  UPPKS  dengan pengusaha  kecil  menengah  atau koperasi.
b. Surat  kuasa  dari  para  anggota kelompok  kepada  ketua  kelompok diatas  materai  untuk  mengajukan, menandatangani dan menerima dana UPPKS atas nama kelompok.
c. Surat pernyataan kesanggupan menanggung  bersama  (tanggung renteng)
d. Surat  Kuasa  dari  ketua  kelompok laian  kepada  Bank  untuk  memindah bukukan  (mendebet)  dana  dari tabungan sebagai angsuran pokok.
e. Persyaratan administrasi lainnya.
Putusan Kredit
1. Kepala  BKKB  dan  PP  Kota  Bandar Lampung  bersama  tim  pokjanis memutuskan  usulan  tersebut  setelah diteliti,  diamati  dan  diadakan pengecekan  lapangan  oleh  petugas  di jajaran  instansi  fungsional  yang tergabung dalam tim pokjanis.
2. Apabila  usulan  disetujui  Kepala BKKB dan PP Kota Bandar Lampung membuat  surat  keputusan  kredit  yang isinya antara laian :
a. Hak  dan  kewajiban  masing- masing
b. Besarnya pinjaman
c. Persyaratan  pinjaman  meliputi jangka  waktu,  tingkat  bunga, tenggang waktu dan lain-lain.
1.
2.
Pengiriman Dana
1. Atas dasar permohonan tersebut pihak Bank menyalurkan dana kepada ketua kelompok UPPKS setelah akad kredit. 2. Pengurus kelompok UPPKS menginformasikan  pinjaman  dana UPPKS  yang  diperoleh  kepada seluruh  anggota  kelompok  melalui pertemuan kelompok.

## Pengembalian Dana UPPKS
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  di BKKB  dan  PP  Kota  Banddar  Lampung, menurut  Ibu  Siti  Dawanah,  SE mangatakan  bahwa  pengembalian  dana UPPKS dapat melalui :
a) Ketua  Kelompok  UPPKS  secara berkala mengmbalikan dana pinjaman berupa  angsuran  kepada  Bank  sesuai kesepakatan
b) Jangka  waktu  pembayaran,  tenggang waktu,  besarnya  angsuran  dilakukan sesuai  dengan  kesepakatan/ketentuan
yang  tercantum  dalam  perjanjian kredit. Berdasarkan analisis penulis bahwa proses penyaluran dana UPPKS berdasarkan  peraturan  Walikota  Bandar Lampung  Nomor  25  Tahun  2008  sudah menyebutkan  secara  terperinci  dengan sangat  jelas  sehingga  bagi  kelompok UPPKS  yang  akan  mengajukan  kredit sudah  dapat  mengetahui  prosedur penyaluran  dana  UPPKS  di  Kota  Bandar Lampung.
Fungsi        Sub        Bidang          Keluarga Sejahtera/Pemberdayaan   Keluarga Di Badan  Koordiansi  Keluarga  Berencana dan  Pemberdayaan  Perempuan  dalam Penyaluran  Dana  UPPKS  berdasarkan Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung Nomor 25 Tahun 2008 Program peningkatan kesejahteraan keluarga  melalui  pendekatan  kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga ini telah  berlangsung  lebih  dari  tiga  dekade. Selama  itu  pula  upaya  pengembangan usaha  ekonomi  keluarga  mengalami pasang  surut,  yang  terjadi  kadangkala fasilitasi  bantuan  modal  dan  kemitraan begitu  kuatnya.  namun  ada  saatnya  pula ditemui  permasalahan  dalam  kelompok UPPKS.
Menurut  Ibu  Ir.  Supriyanti  selaku Kepala  Bidang  KB  Permasalahan  yang masih  sering  dijumpai  dari  kegiatan UPPKS adalah tingkat kelangsungan hidup kelompok,  dimana  banyak  usaha  yang dilakukan  oleh  para  anggotanya  tidak berkembang  secara  baik.  Dalam  aspek permodalan, banyak kelompok yang belum mempunyai  informasi  lengkap  tentang bentuk  permodalan  dan  aksestabiitas  dari bantuan  tersebut.  hal  ini  kemungkinan sangat erat kaitannya dengan sejauh mana pengurus kelompok dapat mencari peluang dan  melakukan  pendekatan  dengan berbagai pihak. selain sulitnya mendapatkan  modal,  masalah  lain  adalah kemampuan  kelompok  dalam  pengelolaan
.............................................
d. Surat  Kuasa  dari  ketua  kelompok laian  kepada  Bank  untuk  memindah bukukan  (mendebet)  dana  dari tabungan sebagai angsuran pokok.
e. Persyaratan administrasi lainnya.
Putusan Kredit 1. Kepala  BKKB  dan  PP  Kota  Bandar Lampung  bersama  tim  pokjanis memutuskan  usulan  tersebut  setelah diteliti,  diamati  dan  diadakan pengecekan  lapangan  oleh  petugas  di jajaran  instansi  fungsional  yang tergabung dalam tim pokjanis.
2. Apabila  usulan  disetujui  Kepala BKKB dan PP Kota Bandar Lampung membuat  surat  keputusan  kredit  yang isinya antara laian :
a. Hak  dan  kewajiban  masing- masing
b. Besarnya pinjaman
c. Persyaratan  pinjaman  meliputi jangka  waktu,  tingkat  bunga,
tenggang waktu dan lain-lain.
1.
2. Pengiriman Dana
1. Atas dasar permohonan tersebut pihak Bank menyalurkan dana kepada ketua kelompok UPPKS setelah akad kredit. 2. Pengurus kelompok UPPKS
menginformasikan  pinjaman  dana UPPKS  yang  diperoleh  kepada seluruh  anggota  kelompok  melalui pertemuan kelompok.

## Pengembalian Dana UPPKS
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  di BKKB  dan  PP  Kota  Banddar  Lampung, menurut  Ibu  Siti  Dawanah,  SE mangatakan  bahwa  pengembalian  dana UPPKS dapat melalui :
a) Ketua  Kelompok  UPPKS  secara berkala mengmbalikan dana pinjaman berupa  angsuran  kepada  Bank  sesuai kesepakatan b) Jangka  waktu  pembayaran,  tenggang waktu,  besarnya  angsuran  dilakukan sesuai  dengan  kesepakatan/ketentuan
yang  tercantum  dalam  perjanjian kredit.
Berdasarkan analisis penulis bahwa proses penyaluran dana UPPKS berdasarkan  peraturan  Walikota  Bandar Lampung  Nomor  25  Tahun  2008  sudah menyebutkan  secara  terperinci  dengan sangat  jelas  sehingga  bagi  kelompok UPPKS  yang  akan  mengajukan  kredit sudah  dapat  mengetahui  prosedur penyaluran  dana  UPPKS  di  Kota  Bandar Lampung.
Fungsi        Sub        Bidang          Keluarga Sejahtera/Pemberdayaan   Keluarga Di Badan  Koordiansi  Keluarga  Berencana dan  Pemberdayaan  Perempuan  dalam Penyaluran  Dana  UPPKS  berdasarkan Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung Nomor 25 Tahun 2008 Program peningkatan kesejahteraan keluarga  melalui  pendekatan  kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga ini telah  berlangsung  lebih  dari  tiga  dekade. Selama  itu  pula  upaya  pengembangan usaha  ekonomi  keluarga  mengalami pasang  surut,  yang  terjadi  kadangkala fasilitasi  bantuan  modal  dan  kemitraan begitu  kuatnya.  namun  ada  saatnya  pula ditemui  permasalahan  dalam  kelompok UPPKS. Menurut  Ibu  Ir.  Supriyanti  selaku Kepala  Bidang  KB  Permasalahan  yang masih  sering  dijumpai  dari  kegiatan UPPKS adalah tingkat kelangsungan hidup kelompok,  dimana  banyak  usaha  yang dilakukan  oleh  para  anggotanya  tidak berkembang  secara  baik.  Dalam  aspek permodalan, banyak kelompok yang belum mempunyai  informasi  lengkap  tentang bentuk  permodalan  dan  aksestabiitas  dari bantuan  tersebut.  hal  ini  kemungkinan sangat erat kaitannya dengan sejauh mana pengurus kelompok dapat mencari peluang dan  melakukan  pendekatan  dengan berbagai pihak. selain sulitnya mendapatkan  modal,  masalah  lain  adalah kemampuan  kelompok  dalam  pengelolaan
modal  melalui  proses  simpan  pinjam dalam kelompok. Keberhasilan  pengelolaan  modal sangat menentukan keberhasilan kelompok dalam  mengembalikan  pinjaman  modal, akumulasi  modal  kelompok,  yang selanjutnya  dalam  upaya  meningkatkan skala  usaha  seluruh  anggota  kelompok UPPKS.  Kondisi  ini  akan  terwujud  jika para  anggota  dapat  memanfaatkan pinjaman  tersebut  secara  optimal. kemampuan  anggota  dalam  menggunakan modal  pinjaman  secara  efektif  sangat ditentukan oleh kemampuan mereka dalam usaha. Permasalahan pada umumnya yang dihadapi adalah mereka belum mempunyai kemampuan  menerapkan  atau  mengambil alih  teknologi,  sehingga  akan  membatasi produktivitas dan nilai tambah dari barang yang  dihasilkan,  dengan  demikian  perlu digali pemikiran tentang cara memperoleh kemudahan  atau  bantuan  teknologi produksi.  Masalah  lainnya  adalah pemasaran, kemampuan dalam memproduksi  barang  dan  jasa  yang dilakukan  para  anggota  kelompok  tidak akan  mengenai  sasaran  jika  produk  yang dihasilkan  sulit  dipasarkan.  Oleh  karena itu  pengalaman  kelompok  UPPKS  yang berhasil dalam menghadapi dan menanggulangi  permasalahan  diatas, khususnya  dalam  mendapatkan  akses permodalan perlu diteliti lebih mendalam. Menurut Ibu Siti Dawanah, SE selaku Kepala  Sub  Bidang  KS/PK  pada  BKKB dan PP  Kota Bandar  Lampung fungsi sub bidang KS/PK antara lain bertujuan untuk mengidentifikasi  kegiatan  UPPKS  yang berhasil serta mencari pola yang ada pada kelompok UPPKS tersebut. Informasi dan pola  ini  diharapkan  bisa  menjadi pemikiran untuk pengembangan kelompok UPPKS  lainnya  yang  belum  berhasil. Adapun fungsi sub bidang KS/PK  adalah: (a)    Mengetahui  pola  pengorganisasian yang ada pada UPPKS  yang berhasil, yang  meliputi  karakter  keemimpinan,
manajemen  pelaksanaan,  susunan organisaasi, dan sistem keanggotaan. (b)  Mengetahui  kiat-kiat  yang  dilakukan kelompok  UPPKS  yang  berhasil dalam  aspek  permodalan  yang meliputi  bagaimana  mendapatkan modal dan mengembangkan kelompok UPPKS  menjadi  kelompok  yang berhasil
(c)  Mengetahui  proses  kegiatan  usaha UPPKS  yang  berhasil  yang  meliputi kemampuan SDM dalam pengembangan  proses  produksi,  jenis usaha,  kesediaan  bahan  baku,  dan pemasarannya (d)  Mengetahui  berbagai  dukungan institusi yang mendukung keberhasilan  kelompok  UPPKS  yang menyangkut  jaringan  teknis  dan sosisal.
(e)   Menyusun rencana operasional pelasanaan  kegiatan  kemitraan  usaha kelompok UPPKS di tingkat kabupaten/kota  sesuai  arahan  dari tingkat pusat dan provinsi dengan :
1.  Menyeleksi  usulan  dari  kelompok UPPKS yang mengajukan pinjaman. 2.  Menandatangani    data  kemitraan usaha  anatara  kelompok  UPPKS dengan  pengusaha  kecil  menengah atau koperasi.Menyusun dan menandatangani  daftar  pengusaha kecil,  menengah  atau  koperasi  dan kelompok  UPPKS  yang  disepakati memperoleh dana pinjaman.
(f)   Melakukan orientasi, monitoring dan bimbingan kegiatan kemitraan usaha kelompok kegiatan UPPKS dilapangan yang dilakukan secara berjenjang.
(g)   Mengusahakan dukungan dari berbagai pihak terhadap pelaksanaan kemitraan usaha kelompok kegiatan UPPKS.
(h)   Mengusahakan dukungan dari berbagai pihak terhadap pelaksanaan pengembangan usaha kelompok UPPKS.
(i)    Mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang diperlukan bagi penyelnggara pengembangan kemitraan usaha kelompok UPPKS secara efektif dan efisien.
(j)    Memantau dan memberikan bimbingan terhdapa pelaksanaan kegiatan pengembangan kemitraan usaha kelompok UPPKS.
(k)   Melaporkan perkembangan kegiatan kemitraan usaha kelompok UPPKS setiap bulan kepada BKKBN Provinsi. (l)    Melakukan evaluasi serta mengusahakan penyelesaian masalah yang timbul akibat pelaksanaan pengembangan kemitraan kelompok UPPKS.
Hasil  yang  diharapkan  bagi  penentu kebijakan,  dapat  dipakai  sebagai  masukan dalam  menentukan  strategi  penggarapan dalam upaya meningkatkan usaha ekonomi produktif kelompok UPPKS. Sub  bidang  keluarga  sejahtera  dan pemberdayaan  keluarga  juga  mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan operasional,  koordinasi,  pengendalian  dan evaluasi  terhadap  penyelenggaraan  tugas yaitu :
1. Mengelola administrasi dan menyiapkan  rencana  kerja  tahunan seksi pemberdayaan keluarga.
2. Melaksanakan  program  institusi  dan peran  serta  melalui  kerjasama  antar lembaga  dan  tenaga  lini  lapangan  di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
3. Melaksanakan  program  pengendalian advokasi  serta  institusi  dan  peran  serta masyarakat.
4. Melaksanakan  pengendalian  program bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga
5. Melaksanakan  evaluasi  dan  monitoring program KS/PK
Akibat Hukum  Yang Ditimbulkan  bagi Kelompok  UPPKS  yang  tidak  dapat mengembalikan dana pinjaman
Program UPPKS
Program UPPKS secara konseptual mempunyai  misi  dan  tujuan  yang  jelas serta  mulia.  Namun  kenyataannya dilapangan  ditemukan  permasalahan- permasalahan  dalam  implementasinya. Beberapa  kajian  mengenai  UPPKS menunjukkan  bahwa  salah  satu  faktor sentral  yang  mempengaruhi  keberhasilan UPPKS  adalah  figur  pengurus,  modal, jenis  usaha,  pembinaan,  pengalaman  dan kemampuan manajemen, komunikasi yang baik  dan  jujur  serta  dihormati  oleh masyarakat.
Banyaknya  UPPKS  yang  tidak berhasil  karena  lemahnya  tokoh  pengurus kelompok.  Disamping  itu  mekanisme  dan keterlibatan  pihak  lain  dalam  pemilihan pengurus kelompok juga turut menentukan keberhasilan  usaha  kelompok.  PLKB umumnhya melakukan pembinaan kelompok  UPPKS  sebelum  pembentukan kelompok,  yang  hanya  melibatkan pengurus  saja.  Namun  secara  umum bentuk  pembinaan  yang  diberikan  oleh PLKB. Kemudahan  memperoleh  pinjaman modal merupakan motivasi utama anggota dalam  mengikuti  kegiatan  kelompok. Adanya UPPKS ini sangat membantu para anggota  untuk  mendapatkan  kredit  yang murah  dan  mudah.  Hal  ini  karena ketersediaan kredit yang mudah dan murah merupakan  masalah  umum  yang  banyak dihadapi oleh keluarga kurang mampu. Rendahnya  akses  terhadap  Bank bagi keluarga pedesaan disebabkan karena adanya  persyaratan  yang  rumit  disamping banyak  ditemui  masalah  uang  pelepasan dengan bunga yang cukup tinggi. Adanya  anggota  yang  menunggak kredit,  juga  erat  kaitannya  dengan pembinaan dan kemampuan anggota  yang menjalankan  usaha  secara  efisien  dan efektif.  Kredit  macet  ini  menyebabkan kelancaran  untuk  memperoleh  pinjaman
.............................................
(i)    Mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang diperlukan bagi penyelnggara pengembangan kemitraan usaha kelompok UPPKS secara efektif dan efisien.
(j)    Memantau dan memberikan bimbingan terhdapa pelaksanaan kegiatan pengembangan kemitraan usaha kelompok UPPKS.
(k)   Melaporkan perkembangan kegiatan kemitraan usaha kelompok UPPKS setiap bulan kepada BKKBN Provinsi.
(l)    Melakukan evaluasi serta mengusahakan penyelesaian masalah yang timbul akibat pelaksanaan pengembangan kemitraan kelompok UPPKS.
Hasil  yang  diharapkan  bagi  penentu kebijakan,  dapat  dipakai  sebagai  masukan dalam  menentukan  strategi  penggarapan dalam upaya meningkatkan usaha ekonomi produktif kelompok UPPKS. Sub  bidang  keluarga  sejahtera  dan pemberdayaan  keluarga  juga  mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan operasional,  koordinasi,  pengendalian  dan evaluasi  terhadap  penyelenggaraan  tugas yaitu :
1. Mengelola administrasi dan
menyiapkan  rencana  kerja  tahunan seksi pemberdayaan keluarga.
2. Melaksanakan  program  institusi  dan peran  serta  melalui  kerjasama  antar lembaga  dan  tenaga  lini  lapangan  di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
3. Melaksanakan  program  pengendalian advokasi  serta  institusi  dan  peran  serta masyarakat.
4. Melaksanakan  pengendalian  program bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga 5. Melaksanakan  evaluasi  dan  monitoring program KS/PK
Akibat Hukum  Yang Ditimbulkan  bagi
Kelompok  UPPKS  yang  tidak  dapat mengembalikan dana pinjaman
Program UPPKS
Program UPPKS secara konseptual mempunyai  misi  dan  tujuan  yang  jelas serta  mulia.  Namun  kenyataannya dilapangan  ditemukan  permasalahan- permasalahan  dalam  implementasinya. Beberapa  kajian  mengenai  UPPKS menunjukkan  bahwa  salah  satu  faktor sentral  yang  mempengaruhi  keberhasilan UPPKS  adalah  figur  pengurus,  modal, jenis  usaha,  pembinaan,  pengalaman  dan kemampuan manajemen, komunikasi yang baik  dan  jujur  serta  dihormati  oleh masyarakat.
Banyaknya  UPPKS  yang  tidak berhasil  karena  lemahnya  tokoh  pengurus kelompok.  Disamping  itu  mekanisme  dan keterlibatan  pihak  lain  dalam  pemilihan pengurus kelompok juga turut menentukan keberhasilan  usaha  kelompok.  PLKB umumnhya melakukan pembinaan kelompok  UPPKS  sebelum  pembentukan kelompok,  yang  hanya  melibatkan pengurus  saja.  Namun  secara  umum bentuk  pembinaan  yang  diberikan  oleh PLKB. Kemudahan  memperoleh  pinjaman modal merupakan motivasi utama anggota dalam  mengikuti  kegiatan  kelompok. Adanya UPPKS ini sangat membantu para anggota  untuk  mendapatkan  kredit  yang murah  dan  mudah.  Hal  ini  karena ketersediaan kredit yang mudah dan murah merupakan  masalah  umum  yang  banyak dihadapi oleh keluarga kurang mampu. Rendahnya  akses  terhadap  Bank bagi keluarga pedesaan disebabkan karena adanya  persyaratan  yang  rumit  disamping banyak  ditemui  masalah  uang  pelepasan dengan bunga yang cukup tinggi.
Adanya  anggota  yang  menunggak kredit,  juga  erat  kaitannya  dengan pembinaan dan kemampuan anggota  yang menjalankan  usaha  secara  efisien  dan efektif.  Kredit  macet  ini  menyebabkan kelancaran  untuk  memperoleh  pinjaman
dari  kelompok  menjadi  terhambat, sehingga  timbul  rasa  iri  dikalangan anggota yang belum mendapatkan fasilitas kredit. Secara  makro  tampak  bahwa pemilihan jenis usaha  yang  sesuai dengan potensi  daerah  merupakan  faktor    dalam mencapai keberhasilan UPPKS. Kelompok UPPKS ini memberi bantuan juga kepada jenis  usaha  baru  yang  berbeda  dengan sebelumnya, seperti halnya di Kota Bandar Lampung. Bantuan modal UPPKS ini telah memotivasi  beberapa  anggota  untuk memanfaatkan  peluang  dalam  memulai usaha produktif yang lebih menguntungkan. Sebagai  mahluk  sosial  manusia selalu  berhubungan  dengan  manusia lainnya.  Interaksi  yang  terjalin  dalam komunikasi tersebut tidak hanya berdimensi  kemanusiaan  dan  sosial budaya, namun juga menyangkut,termasuk perdata.
Naluri  untuk  mempertahankan diri,  keluarga  dan  kepentingannya membuat manusia berfikir untuk mengatur hubungan usaha bisnis phak-pihak ke dalam  sebuah  perjanjian.  Dilihat  dari pengertian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata,  perjanjian  adalah  suatu perbuatan  di  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  diri  terhadap  satu  orang  lain  atau lebih..  Untuk  itu  secara  sederhana perjanjian  dapat  dirumuskan  sebagai sebuah  perbuatan  dimana  kedua  belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain.
Menurut
Pasal 1320KUHPerdata perjanjian  harus  memenuhi  4  syarat  agar dapat  memiliki  kekuatan  hukum  dan mengikat  para  pihak  yang  membuatnya.  Hal tersebut adalah:
1) Kesepakatan para pihak;
2) Kecakapan untuk membuat perikatan
3) Suatu hal tertentu
4) Adanya causa yang halal. Dua  hal  yang  pertama  disebut  sebagai syarat subyektif dan dua hal yang terakhir disebut  syarat  obyektif.  Suatu  perjanjian
yang  mengandung  cacat  pada  syarat subyektif  akan  memiliki  konsekwensi dapat dibatalkan.
Dalam  hal  ini  Kelompok  UPPKS  tak jarang  pula  ditemukan  bahwa  jenis  usaha yang  dikembangkan  di  suatu  wilayah adalah usaha yang telah dilaksanakan oleh anggota  atau  salah  seorang  anggota  dan kelompok  lainnya  meniru  usaha  yang sudah  ada  sehingga  menimbulkan kejenuhan  usaha  yang  sejenis  dan  juga menimbulkan  kredit  macet  ataupun  tidak dapat  mengembalikan  pinjaman  dana UPPKS.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  di  BKKB  dan  PP  Kota  Bandar Lampung,  menurut  Ibu  Siti  Dawanah selaku  Kasubbid  keluarga  sejahtera  dan pemberdayaan  keluarga,  akibat  hukum yang  ditimbulkan  bagi  kelompok  UPPKS yang  tidak  dapat  mengembalikan  dana pinjaman program UPPKS akan mendapatkan  sanksi  atas  dasar  perjanjian yang  telah  disepakati.  Artinya  kelompok tersebut  harus  membuat  surat  pernyataan yang ditanda tangani oleh ketua kelompok, surat pernyataan tersebut berisi kesanggupan membayar ataupun mengembalikan  dana  UPPKS  tersebut selama  waktu  yang  ditentukan.  Apabila dalam  waktu  yang  ditentukan  tidak  dapat juga  mengembalikan  dana  tersebut  maka pihak  BKKB  dan  PP  Kota  Bandar Lampung  akan  melakukan  tindakan melalui jalur hukum yang berlaku.

## III.PENUTUP
Berdasarkan  uraian-uraian  dalam pembahsan  dari  hasil  penelitian  baik  dari studi  kepustakaan  maupun  hasil  di lapangan  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan sebagai berikut : Prosedur  penyaluran  dana  UPPKS berdasarkan  peraturan  Walikota  Bandar Lampung nomor 25 Tahun 2008 yaitu bagi kelompok  kegiatan  UPPKS  yang  telah berminat  untuk  mengajukan  pinjaman Dana  UPPKS  perlu  melakukan  langkah yaitu  Pengurus  kelompok  mengajukan
usulan  kredit  kepada  BKKB  dan  PP  Kota Bandar  Lampung  setelah  diketahui  oleh PLKB  dengan  mengisi  surat  permohonan yang  dilampiri  dengan  persyaratan administrasi yang ditetapkan Fungsi sub bidang keluarga sejahtera/pemberdayaan keluarga di BKKB  dan  PP  dalam  penyaluran  dana UPPKS  berdasarkan  peraturan  Walikota Bandar  Lampung  nomor  25  Tahun  2008 yaitu  dalam  aspek  permodalan,  banyak kelompok  yang  belum  mempunyai informasi  lengkap  tentang  bentuk permodalan dan aksestabiitas dari bantuan tersebut.  hal  ini  kemungkinan  sangat  erat kaitannya  dengan  sejauh  mana  pengurus kelompok  dapat  mencari  peluang  dan melakukan  pendekatan  dengan  berbagai pihak.  Keberhasilan  pengelolaan  modal sangat menentukan keberhasilan kelompok dalam  mengembalikan  pinjaman  modal, akumulasi  modal  kelompok,  yang selanjutnya  dalam  upaya  meningkatkan skala  usaha  seluruh  anggota  kelompok UPPKS.
Akibat  hukum  yang  ditimbulkan  bagi kelompok  UPPKS  yang  tidak  dapat mengembalikan  dana  pinjaman  program UPPKS  akan  mendapatkan  sanksi  atas dasar  perjanjian  yang  telah  disepakati. Artinya kelompok tersebut harus membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh ketua  kelompok,  surat  pernytaan  tersebut berisi  kesanggupan  membayar  ataupun mengembalikan  dana  UPPKS  tersebut selama waktu yang ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Hadari  Nawawi, Teori  Organisasi ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984
Hadjon  M.  Philipus, Pengantar  Hukum Administrasi Indonesia , Gajah Mada University Press, Jogjakarta, 1999
Handoko, Manajemn. BPFF , Edisi kedua cetakan ke delapan belas Jogjakarta,
2006
Hasibuan, Dasar  Pengertian dan Masalah , Bumi Aksara,  Jakarta, 2007
, Manajemen  Dasar,  Pengertian dan Masalah , Bumi Aksara,
Jakarta 2007, cetakan ke enam
Muhammad  Jafar ,  Kemitraan  Dalam Dunia Usaha , Eresco, Jakarta,  2000
Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia , CV. Bina Usaha, Yogyakarta, 1982
Prayudi Admosurdijo, Teori Organisasi , Citra Adtya Bakti, Bandung ,2001
, Teori Kewenangan , Rineka Cipta, Jakarta, 2001
, Hukum Administrasi Negara , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
Sjachran Basah, Teori Organisasi , Citra Adtya Bakti, Bandung ,1994
, Hukum didalam Masyarakat, Sinar Harapan, Jakarta, 1994
Soewarno  Handayaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen , PT.  Gunung  Agung,  Jakarta,  1985, cetakan keenam

## UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA
Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen ke-4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
.............................................
usulan  kredit  kepada  BKKB  dan  PP  Kota Bandar  Lampung  setelah  diketahui  oleh PLKB  dengan  mengisi  surat  permohonan yang  dilampiri  dengan  persyaratan administrasi yang ditetapkan Fungsi sub bidang keluarga sejahtera/pemberdayaan keluarga di BKKB  dan  PP  dalam  penyaluran  dana UPPKS  berdasarkan  peraturan  Walikota Bandar  Lampung  nomor  25  Tahun  2008 yaitu  dalam  aspek  permodalan,  banyak kelompok  yang  belum  mempunyai informasi  lengkap  tentang  bentuk permodalan dan aksestabiitas dari bantuan tersebut.  hal  ini  kemungkinan  sangat  erat kaitannya  dengan  sejauh  mana  pengurus kelompok  dapat  mencari  peluang  dan melakukan  pendekatan  dengan  berbagai pihak.  Keberhasilan  pengelolaan  modal sangat menentukan keberhasilan kelompok dalam  mengembalikan  pinjaman  modal, akumulasi  modal  kelompok,  yang selanjutnya  dalam  upaya  meningkatkan skala  usaha  seluruh  anggota  kelompok UPPKS. Akibat  hukum  yang  ditimbulkan  bagi kelompok  UPPKS  yang  tidak  dapat mengembalikan  dana  pinjaman  program UPPKS  akan  mendapatkan  sanksi  atas dasar  perjanjian  yang  telah  disepakati. Artinya kelompok tersebut harus membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh ketua  kelompok,  surat  pernytaan  tersebut berisi  kesanggupan  membayar  ataupun mengembalikan  dana  UPPKS  tersebut selama waktu yang ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Hadari  Nawawi, Teori  Organisasi ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984
Hadjon  M.  Philipus, Pengantar  Hukum Administrasi Indonesia , Gajah Mada University Press, Jogjakarta, 1999
Handoko, Manajemn. BPFF , Edisi kedua cetakan ke delapan belas Jogjakarta,
2006
Hasibuan, Dasar  Pengertian dan Masalah , Bumi Aksara,  Jakarta, 2007
, Manajemen  Dasar,  Pengertian dan Masalah , Bumi Aksara,
Jakarta 2007, cetakan ke enam
Muhammad  Jafar ,  Kemitraan  Dalam Dunia Usaha , Eresco, Jakarta,  2000
Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia , CV. Bina Usaha, Yogyakarta, 1982
Prayudi Admosurdijo, Teori Organisasi , Citra Adtya Bakti, Bandung ,2001
, Teori Kewenangan , Rineka Cipta, Jakarta, 2001
, Hukum Administrasi Negara , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
Sjachran Basah, Teori Organisasi , Citra Adtya Bakti, Bandung ,1994
, Hukum didalam Masyarakat, Sinar Harapan, Jakarta, 1994
Soewarno  Handayaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen , PT.  Gunung  Agung,  Jakarta,  1985, cetakan keenam

## UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA
Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen ke-4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan

## Pembangunan Keluarga Sejahtera
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun Bahan 07 tentang (Rencana Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional RPJPN) Tahun
2005-2025.
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008  tentang Organisasi  Perangkat Daerah