## PENGANTAR REDAKSI
Syukur  Alhamdulillah  kita  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT,  karena  hanya  dengan rahmat-Nya  segala  yang  kita  lakukan  dengan  kerja  keras  dapat  terlaksana  dengan  baik. Jurnal  Etnoreflika  Volume  3  Nomor  3  bulan  Oktober  tahun  2014  telah  terbit  dengan menyajikan 9 (sembilan) tulisan. Ke sembilan tulisan  tersebut  merupakan  hasil penelitian dari sejumlah dosen dengan berbagai  disiplin ilmu,  yakni  sosial  dan  budaya  yang berasal dari bidang ilmu yang berbeda-beda. Jurnal Etnoreflika Volume 3 Nomor 3, Oktober 2014, memuat tulisan sebagai berikut:
 Strategi  Pengembangan  Pariwisata  Berbasis  Masyarakat  pada  Objek  Wisata  Toronipa Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.
 Peranan Budaya Lokal dalam Mendukung Pengembangan Obyek Wisata Walengkabola di Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna.
 Strategi Kesopanan Berbahasa terhadap Kemampuan Tindak Tutur Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Metro.
 Model  Pendidikan  Karakter  Anak  Usia  Prasekolah  Berbasis  Metode  Dongeng  pada Taman Kanak-kanak di Kota Kendari.
 Fungsi Pemerintah Desa dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
 Penguatan  Peran  Pemerintah  Daerah  dan  Kepolisian  di  Provinsi  Sulaweso  Tenggara terhadap Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba.
 Negosiasi  dalam  Pelaksanaan  Ritual Kaago-ago  Liwu pada  Masyarakat  Desa  Lasiwa Kecamatan Wakorumba Utara.
 Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Sentral Kota Kendari.
 Komunikasi  Perspektif Gender pada Anak  Usia Dini  Melalui Reproduksi Narasi  Buku Cerita Anak Berarketip Gender.
Semoga  sajian  dalam  jurnal  ini,  dapat  memberikan  kontribusi,  informasi  maupun wawasan baru dalam bidang sosial dan budaya khususnya di daerah Sulawesi Tenggara.
Volume 3, Nomor 3, Oktober 2014

## DAFTAR ISI
H. Nasruddin Suyuti Hartini Wa Ode Sitti Hafsah La Ode Aris Dedy Subandowo Fenny  Thresia Marsia Sumule Genggong Asrul Jaya Laode Mustafa R Erens Elvianus Koodoh Marwati La Ode Sahidin La Manguntara La Ode Amaluddin La Iba 602-613 614-621 622-631 632-641 642-649 650-671 672-679 680-690 691-700 Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat pada Objek Wisata Toronipa Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Peranan Budaya Lokal dalam Men- dukung Pengembangan Obyek Wisata Walengkabola di Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna
Strategi Kesopanan Berbahasa ter- hadap Kemampuan Tindak Tutur Ma- hasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muham- madiyah Metro Model Pendidikan Karakter Anak
Usia Prasekolah Berbasis Metode Dongeng pada Taman Kanak-kanak di Kota Kendari Fungsi Pemerintah Desa dalam Pem- binaan Lembaga Kemasyarakatan Penguatan Peran Pemerintah Daerah dan Kepolisian di Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan
Narkoba Negosiasi dalam Pelaksanaan Ritual
Kaago-ago Liwu pada Masyarakat Desa Lasiwa Kecamatan Wakorumba Utara Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Sentral Kota Kendari Komunikasi Perspektif Gender pada Anak Usia Dini Melalui Reproduksi
Narasi Buku Cerita Anak Berarketip Gender

## STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT PADA OBJEK WISATA TORONIPA KABUPATEN KONAWE PROVINSI
SULAWESI TENGGARA 1
H. Nasruddin Suyuti 2
Hartini 3

## ABSTRAK
Artikel  ini  merupakan  hasil  penelitian  mengenai  strategi  pengembangan  pariwisata berbasis  masyarakat  yang  dilakukan  pada  objek  wisata  Toronipa  Kabupaten  Konawe  Provinsi Sulawesi  Tenggara.  Permasalahan  penelitian  ini  adalah  bagaimana  mengembangkan  potensi sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  manusia  di  sekitar  objek  wisata  Toronipa  untuk  mendukung pengembangan  pariwisata  berbasis  masyarakat  di  Kabupaten  Konawe.  Permasalahan  selanjutnya adalah  bagaimana  menerapkan  strategi  untuk  mendukung  pengembangan  pariwisata  tersebut. Untuk mendapatkan data lapangan digunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Metode  pengumpulan  data  menggunakan  metode  pengamatan  dan  wawancara,  sementara  analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berbagai fasilitas yang terdapat  dalam objek wisata Toronipa berupa villa mantan Gubernur Ali Mazi, gazebo, WC umum,  tong  sampah,  pos  jaga,  dan  penerangan  berupa  lampu  listrik.  Sementara  berbagai  jenis usaha  yang  dikembangkan  oleh  masyarakat  berupa  usaha  kios,  penyewaan  ban,  penyewaan  tikar, penyewaan  perahu  sampan,  serta  penyewaan  perahu  karet.Strategi  pengembangan  pariwisata berbasis masyarakat pada objek wisata Toronipa Kabupaten Konawe adalah pelibatan masyarakat dalam pengembangan objek wisata secara maksimal. Masyarakat dapat melakukan berbagai usaha baik itu penyediaan makan minum, berbagai jenis usaha serta yang berkaitan dengan kenyamanan wisatawan  dalam  berwisata.    Sementara  strategi  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengembangan objek wisata Toronipa berupa  perencanaan pengembangan objek wisata, pemasaran objek wisata, dan pengelolaan objek wisata.
Kata kunci: strategi pengembangan, objek wisata, masyarakat.

## ABSTRACT
This  article  is  the  result  of  research  on  community-based  tourism  development  strategy conducted on one of the tourism object, Toronipa beach, in  Konawe Southeast Sulawesi Province. The problem of this research is to develop the potential of natural resources and human resources in  the  vicinity  of  the  object  Toronipa  to  support  the  development  of  community-based  tourism  in Konawe. The next problem is how to implement a strategy to support the development of tourism. To  obtain  field  data,  the  study  used  two  types  of  data;  primary  and  secondary  data.  Methods  of data  collection  using  the  method  of  observation  and  interviews,  while  the  analysis  of  data  using qualitative  data  analysis. The  results  indicate  that  a  wide  range  of  facilities  available, such  as  a villa owned by the former Governor Ali Mazi, gazebo, public toilets, trash cans, guardhouse, and the lighting. While various types of businesses developed by the community in the form of a kiosk business,  tire  leasing, leasing  mat,  canoe  and  inflatable  boats  rentals.  Community-based  tourism development  strategy  in  the  tourism  oject  of  Toronipa  is  community  involvement  in  the development  of  the  maximum  attraction.  Communities  can  perform  a  variety  of  good  businesses that supply foods and beverages, various types of businesses as well as with regard to the comfort
1 Hasil Penelitian
2 Staf  Pendidik  pada  Jurusan  Antropologi,  Fakultas  Ilmu  Budaya  Universitas  Halu  Oleo,  Kampus  Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: nasrun_26@yahoo.com
3 Staf  Pendidik  pada  Jurusan  Antropologi,  Fakultas  Ilmu  Budaya  Universitas  Halu  Oleo,  Kampus  Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: hartiniantro@yahoo.co.id
of tourists in the tour. While the strategy of community involvement in tourism development include planning development, attraction marketing, and management of a tourist attraction.
Keywords: strategy development, tourism object, community.

## A. PENDAHULUAN
Pariwisata  adalah  sejumlah  hubu- ngan-hubungan  dan  gejala-gejala  yang  di- hasilkan  dari  kedatangan  orang-orang  asi- ng,  kedatangan  mereka  tidak  menyebab- kan  timbulnya  tempat  tinggal  serta  usaha- usaha  yang  bersifat  sementara  atau  per- manen sebagai usaha mencari kerja penuh (Hunziker & Krapf, 1924).
Masyarakat merupakan  unsur yang memegang  peranan  penting  dalam  penge- lolaan pariwisata. Dalam konteks tersebut, maka  pemerintah  perlu  melibatkan  serta memberdayakan  masyarakat  dalam  peng- embangan pariwisata.
Pariwisata  berbasis  masyarakat  se- bagai  sebuah  pendekatan  pemberdayaan yang melibatkan dan meletakkan masyara- kat  sebagai  pelaku  penting  dalam  konteks paradigma baru pembangunan, yakni pem- bangunan  yang  berkelanjutan  ( sustainable development  paradigma ).  Pariwisata  ber- basis  masyarakat  merupakan  peluang  un- tuk menggerakkan segenap potensi dan di- namika masyarakat guna mengimbangi pe- ran  pelaku  usaha  pariwisata  skala  besar. Pariwisata  berbasis  masyarakat  tidak  ber- arti  merupakan  upaya  kecil  dan  lokal  se- mata,  tetapi  perlu  diletakkan  dalam  kon- teks kerjasama masyarakat secara global.
Pariwisata  berbasis  masyarakat mengusung  konsep  pemberdayaan  masya- rakat.  Upaya  pemberdayaan  masyarakat pada  hakikatnya  selalu  dihubungkan  de- ngan  karakteristik  sasaran  sebagai  suatu komunitas  yang  mempunyai  ciri,  latar  be- lakang,  dan  pemberdayaan  masyarakat. Adapun  konsep  tersebut  dimulai  dengan bagaimana  cara  menciptakan  kondisi  su- asana  atau  iklim  yang  memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.
Untuk  mencapai  tujuan  pemberda-
yaan,  berbagai  upaya  dapat  dilakukan  me- lalui  berbagai  macam  strategi.  Salah  satu strategi  yang  memungkinkan  dalam  pem- berdayaan masyarakat adalah pengembang- an pariwisata berbasis masyarakat yang se- cara konseptual memiliki ciri-ciri unik serta sejumlah  karakter  yang  oleh  Nasikun  da- lam  Sastrayuda  (2010)  dikemukakan  seba- gai  berikut: Pertama, pariwisata  berbasis masyarakat  menunjukkan  rasionalitas  da- lam  properti  dan  ciri-ciri  unik.  Ciri  khas unik  tersebut  kemudian  diorganisasi  dalam skala yang kecil.  Dari aspek ekologis, jenis pariwisata  ini  bersifat  aman  dan  tidak  ba- nyak  menimbulkan  dampak  negatif  seperti yang  dihasilkan  oleh  jenis  pariwisata  kon- vensional. Kedua, pariwisata  berbasis  ko- munitas  memiliki  peluang  lebih  besar  un- tuk  mengembangkan  objek-objek  dan  at- raksiatraksi  wisata  berskala  kecil  sehingga dapat  dikelola  oleh  komunitas-komunitas dan  pengusaha-pengusaha  lokal. Ketiga, pariwisata berbasis masyarakat lebih mem- berdayakan masyarakat karena mampu me- libatkan  komunitas  lokal  dalam  menikmati keuntungan perkembangan pariwisata.
Selanjutnya,  Suwantoro  (2004:57- 59)  mengatakan  bahwa  strategi  pengemba- ngan  kepariwisataan  bertujuan  untuk  me- ngembangkan  produk  dan  pelayanan  yang berkualitas,  seimbang  dan  bertahap.  Untuk pengembangan  kepariwisataan  dibagi  ke dalam  tiga  langkah  pokok  yaitu, pertama, jangka  pendek  yang  dititikberatkan  pada optimalisasi,  terutama  untuk  a)  memper- tajam  dan  memantapkan  citra  kepariwisa- taan;  b)  meningkatkan  mutu  tenaga  kerja;
c) memanfaatkan produk  yang ada;  d) me- ningkatkan  kemampuan  pengelolaan;  dan e)  memperbesar  saham  dari  pasar  pariwi- sata  yang  telah  ada. Kedua, jangka  mene- ngah  dititik  beratkan  pada  konsolidasi, terutama  dalam;  a)  memantapkan  citra  ke- pariwisataan;  b)  mengonsolidasikan  ke-
mampuan  pengelolaan;  c)  mengembangkan dan diversi fikasi produk; d) mengembang- kan  mutu  dan  jumlah  tenaga  kerja. Ketiga, jangka  panjang  dititikberatkan  pada  pe- ngembangan  dan  penyebaran  dalam;  a)  pe- ngembangan  kemampuan  pengelolaan;  b) pengembangan dan penyebaran produk dan pelayanan;  c)  pengembangan  pasar  pariwi- sata baru; d) pengembangan mutu dan jum- lah tenaga kerja.
Provinsi  Sulawesi  Tenggara  meru- pakan  salah  satu  provinsi  yang  merupakan tujuan  wisata  baik  wisatawan  domestik maupun  wisatawan  mancanegara.  Di  dae- rah ini terdapat berbagai objek wisata  yang menarik untuk dikunjungi oleh wisata-wan, salah  satunyaobjek  wisata  Toronipa  yang terletak  di  Kabupaten  Konewe.  Objek  wi- sata Toronipa merupakan objek wisata pan- tai  yang  menyajikan  pemandangan  memu- kau sehingga sangat digemari oleh pengun- jung.
Namun yang menjadi permasala-han adalah  masih  terbatasnya  keterlibatan  ma- syarakat dalam pengelolaan pengem- bangan  objek  wisata  ini,  padahal  besarnya potensi  yang  ada  sangat  memungkinkan berkembangnya  objek  wisata  tersebut.  Un- tuk  itu  penelitian  ini  penting  untuk  dila- kukan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah,  (1) untuk  mengetahui  potensi  sumber  daya  al- am  dan  sumber  daya  manusia  di  sekitar objek  wisata  Toronipa  dalam  mendukung pengembangan  pariwisata  berbasis  masya- rakat  di  Kabupaten  Konawe  Provinsi  Sula- wesi  Tenggara.  (2)  Untuk  mengetahui  stra- tegi  yang  dapat  dikembangkan  untuk  men- dukung  pengembangan  pariwisata  berbasis masyarakat pada objek wisata Toronipa.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  objek wisata  Toronipa  Kabupaten  Konawe.  Da- lam penelitian ini menggunakan dua teknik tengumpulan  data  yaitu  teknik  pengumpu- lan  data observation atau  pengamatan  dan metode interview atau wawancara (Vreden-
bregt  1978:  68-59).  Untuk  mendapatkan data  yang akurat maka dalam penelitian ini perlu menetapkan informan kunci. Melalui informan  kunci,  kemudian  menentu - kan  informan  lain  (informan  awam) untuk memperoleh  dan melengkapi da- ta  yang  dibutuhkan.  Cara  ini  dikenal dengan  teknik snow ball, yang  dite - mukan  dan  dit erapkan  ol eh  Spradley (1997:61) dan Benard (1994:61).
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan  metode  analisis  kualitatif berupa  deskripsi  mendalam  terhadap pengembangan   pariwisata  berbasis masyarakat.  Dalam  penelitian  ini , penulis  berusaha  mengungkap  meng - enai  strategi  pengembangkan  yang tepat.  Strategi  ini  nantinya  diharap - kan  dapat  dijadikan  arah  kebijakan daerah  utamanya  Kabupaten  Konawe dalam  menyusun  kebijakan  dibidang pariwisata.   Untuk  itu,  digunakan  teknik analisis  kualitatif  etnografi  (Endraswara 2003:242).  Melalui  teknik  ini  dapat mengungkap  berbagai  hasil -hasil  bu- daya  yang  dapat  mendukung  ter - selenggaranya  kegiatan  pariwisata  se- kaligus  sebagai  daya  tarik  wisatawan untuk  mengunjungi  objek  wisata  To- ronipa.
C. STRATEGI PENGEMBANGAN PA-
RIWISATA BERBASIS MASYARA- KAT ADA OBJEK WISATA TORO-
NIPA
1. Objek  Wisata  Toronipa  Kabupaten Konawe  dan  Potensi  Pengembangan-
nya
Pantai  Toronipa  merupakan  salah satu  objek  wisata  bahari  yang  menarik  ka- rena  memiliki  keindahan  pesisir  dengan hamparan  pantai  yang  landai  dan  ombak yang  cukup  menantang.  Pantai  tersebut menjadi    salah  satu  alternatif  bagi  masya- rakat  Kabupaten  Konawe  dan  sekitarnya dalam mengisi liburan mereka. Berbagai fa-
silitas yang ada di dalamnya adalah sebagai berikut:
a. Fasilitas Pantai Toronipa
Berbagai  fasilitas  penunjang  wisata berupa  villa  mantan  Gubernur  Ali  Mazi, gazebo,  wc  umum,  tong  sampah,  pos  jaga, dan listrik. Villa mantan Gubernur Ali Mazi terdiri dari dua lantai yang berasitektur mo- dern, sebagaimana arsitektur rumah modern lainnya.  Arsitetur  villa  ini  disesuaikan  de- ngan  kondisi  alam  di  sekitar  pantai  untuk mengantisipasi  ombak  di  kala  air  pasang atau sampah  yang berhamburan  yang dapat masuk  ke  dalam  ruangan.  Villa  yang  ber- lantai  dua    ini  juga  memiliki  beberapa  fa- silitas penunjang  berupa listrik, tapi kini ti- dak  berfungsi  lagi,  disamping  itu  juga  ter- dapat  fasilitas  sumber  air  bersih  yaitu  be- rupa sumur bor juga tidak berfungsi lagi ka- rena tidak terurus.
Fasilitas  lain  yang  dimiliki  objek wisata  adalah  gazebo.  Gazebo  merupakan tempat  beristirahat  bagi  para  pengunjung yang  datang  berwisata  di  Pantai  Toronipa. Gazebo  yang  dibuat  oleh  masyarakat  ini tertata  rapi  memanjang  di  sekitar  pantai, modelnya berbentuk segi empat yang terbu- at  dari  kayu  sedangkan  atapnya  bervariasi ada  yang  terbuat  dari  seng  dan  ada  juga yang  terbuat  dari  daun  rumbia.  Meskipun ukuran  gazebo  tidak  terlalu  luas  tapi  kebe- radaannya sebagai tempat bersantai mampu memberikan  kenyamanan  bagi  para  peng- unjung.
Fasilitas  umum  yang  cukup  penting tersedia  pada  objek  wisata  adalah  fasilitas WC  yang  memadai.Beberapa  WC  umum yang terdapat di pantai Toronipayang dike- lola langsung oleh masyarakat. Keberadaan WC  ini  mampu  mendatangkan  keuntungan jika  banyak  wisatawan  yang  berkunjung. Adapun  tarif  penggunaan  WC  ditetapkan berdasarkan  kepentingan  penggunaannya, misalnya  tarif  buang  air  kecil  cukup  mem- bayar  Rp.  2000,-,  sementara  untuk  buang air besar cukup membayar Rp. 5000,-.
Tempat  pembuangan  sampah  (TPS) yang  tersedia  dalam  kawasan  pantai  wisata Toronipa cukup baik.  Dari berbagai  tempat sampah  yang  tersedia  seluruhnya  dapat  di- fungsikan dengan baik. Kondisi tersebut cu- kup  mendukung  terciptanya  kawasan  objek wisata Pantai Toronipa  yang bersih dan in- dah.  Pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas  Pari- wisata Kabupaten Konawe bersama masya- rakat yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata  ini  selalu  berusaha  agar  sampah- sampah  yang  terdapat  dalam  obyek  wisata ini  dikumpulkan  kemudian  dimasukkan  ke dalam  tong  sampah.  Setiap  hari  Jumat,  se- mua  warga  masyarakat  yang  terlibat  dalam pengelolaan  obJek  wisata  ini  melakukan kerja bakti bersama.
Selanjutnya, terdapat sebuah pos ja- ga  yang  mengatur  keluar  masuknya  kenda- raan  di  dalam  objek.  Selain  untuk  kepenti- ngan  itu,  pos  jaga  juga  difungsikan  untuk pelayanan  berupa  pembelian  karcis  bagi mereka yang ingin memasuki kawasan Pan- tai  Toronipa.  Untuk  kebutuhan  penerangan terdapat  satu  unit  jaringan  listrik  PLN.  Fa- silitas  ini  berfungsi  dalam  mendukung  be- berapa  aktivitas  pengelolaan  objek  wisata terutama menjadi alat penerangan pada ma- lam hari.
b. Jenis  Usaha  dalam  Objek  Wisata Toronipa
Berbagai  jenis  usaha  yang  terdapat dalam  objek  berupa:  (1)  Usaha  Perdagang- an/Kios.  Usaha  ini  umumnya  dikelola  oleh masyarakat  sekitar  objek  wisata  Pantai  To- ronipa.  Jenis  usaha  tersebut  berupa  penye- diaan makanan kemasan, minuman dan ma- kanan ringan lainnya dengan jenis dan jum- lah  yang  relatif  terbatas.  Dalam  sebulan pendapatan  dari  membuka  kios  berkisar antara  4  juta–5  juta  rupiah.  (2)  Penyewaan Ban.  Fasilitas  renang  yang  tersedia  dalam objek  wisata  Pantai  Toronipa  adalah  ban- ban  bekas  yang  disiapkan  oleh  masyarakat lokal  dengan  sistim  penyewaan  dan  tarif yang  bervariasi  berdasarkan  besar  kecilnya ban  dan  lama  pemakaian.  (3)  Penyewaan
gazebo  dan  tikar . Untuk  menambah  kete- nangan  ketika  beristirahat  setelah  melaku- kan  aktivitas  berenang  terdapat  beberapa tempat  duduk  berupa  gazebo  dan  jasa  pe- nyewaan  tikar.  Jasa  penyewaan  tikar  terse- but  juga  dikelola  dengan  sistem  tarif  yaitu 15.000,-  sekali  pakai.  (4)  Penyewaan  pe- rahu/sampan/karet.  Ada  beberapa  tempat yang  menjadi  penyewaan  perahu/sampan/- karet.  Tarifnya  cukup  bervariasi  berdasar- kan  lama  waktu  pemakaian  serta  jumlah orang yang akan menyewa.
c. Potensi  Pengembangan  Obyek  Wisata Pantai  Toronipa
Potensi  keterlibatan  masyarakat  da- lam  pengelolaan  objek  wisata  Pantai  To- ronipa  dispesifikasi  ke  dalam  3  bidang  ke- giatan  pariwisata.  Ketiga  aspek  tersebut yakni  saling  terkait,  saling  ketergantungan, dan  terdapat  keterpaduan  ( systemic ),  yakni perencanaan,  pemasaran,  dan  pengelolaan objek  wisata  Pantai  Toronipa.Penentuan jenis dan seberapa jauh keterlibatan masya- rakat  secara  potensial  dalam  pengelolaan objek  pantai  tertentu  harus  dikaitkan  de- ngan  aspek  sosial  budaya  (sosbud)  dan  so- sial ekonomi (sosek) yang dimiliki oleh ma- syarakat.
Masyarakat  yang  berada  di  wilayah sekitar  Pantai  Toronipa  memiliki  potensi usaha/kegiatan  ekonomi  pada  bidang  per- tanian  (perkebunan,  hortikultura,  tanaman pangan,  dan  perikanan),  tambang  galian, pertukangan,  dan  industri  kecil.  Dalam aspek sosial budaya, potensi lain yang dapat didayagunakan  dalam  pengelolaan  wisata Pantai  Toronipa  meliputi  tarian,  upacara adat, dan kesenian tradisional.  Jika potensi sosek  dan  sosbud  tersebut  dikemas  dengan baik maka akan menambah daya tarik Pan- tai Toronipa di  mata wisatawan. Selain itu, pengembangan  tersebut  juga  akan  mening- katkan  nilai  tambah  yang  dinikmati  oleh masyarakat serta membantu program peles- tarian  nilai  dan  kekayaan  budaya  tradisi- onal.  Hal  ini  tentu  akan  menyebabkan  me- ningkatnya  rasa  memiliki  dan  keinginan
masyarakat  untuk  menjaga  kelangsungan kegiatan wisata di Pantai Toronipa.
Faktor  sejarah  atau  rekam  jejak  pe- manfaatan  kawasan  Pantai  Toronipa  sejak dulu  oleh  masyarakat  sekitar  juga  perlu  di- telusuri  secara  mendalam.  Hal  ini  dibutuh- kan  dalam  rangka  menentukan  secara  tepat dan proporsional “siapa dan berperan apa”, sebagai  faktor  yang  sangat  penting  dalam pengembangan  wisata berbasis masyarakat. Faktor  sejarah  dapat  menjadi  panduan  un- tuk  menentukan  jenis  dan  derajat  keterli- batan  masyarakat  secara  optimal  dan  pro- porsional.  Langkah  tersebut  sedapat  mung- kin dapat mencegah terjadinya potensi kon- flik dalam pengelolaan  wisata Pantai Toro- nipa di masa yang akan datang.
Berbagai jenis aktivitas yang dapat di- perankan oleh masyarakat dalam pengelola- an  tersebut  dapat  dipilah  menurut  kondisi dan kebutuhan. Adapun bentuk keterlibatan masyarakat  dapat  dikelompokkan  ke  dalam bentuk  keterlibatan  jangka  pendek  (kurang dari  2  tahun),  jangka  menengah  (2–5  ta- hun), dan jangka panjang (di atas 5 tahun). Untuk  kebutuhan  jangka  menengah  dan jangka  panjang,  perlu  dibuat  perencanaan secara  matang  bagaimana  proses  persiapan keterampilan  atau  keahlian  masyarakat  se- cara  bertahap.  Dalam  hal  ini  tentu  saja  pe- ran  dari  pemerintah  atau  instansi  dan  lem- baga terkait sangat dibutuhkan.

## 2. Strategi  Pengembangan  Pariwisata Berbasis Masyarakat
Pada dasarnya pengembangan objek wisata  barbasis  masyarakat  bertumpu  pada keterlibatan  masyarakat  dalam  pengelolaan suatu objek wisata. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata merupakan prasyarat tumbuhnya rasa memiliki dan ke- inginan untuk menjaga eksistensi serta sus- tainable objek  wisata  yang  bersangkutan. Bentuk  keterlibatan  masyarakat  tersebut seyogyanya berlangsung sejak tahap peren- canaan awal pengembangan suatu objek wi- sata, sampai pada tahap implementasi beru-
pa  kegiatan  pengelolaan  operasional  dan pengembangan,  maupun  tahap  pengendali- an, pemeliharaan serta evaluasi dampak dan tindak  lanjutnya.  Singkatnya,  dibutuhkan keterlibatan  masyarakat  setempat    dalam pengelolaan  objek  wisata  dalam  berbagai aspek, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
Masyarakat  yang  sekiranya  terlibat langsung  dalam  pengelolaan  objek  wisata Pantai Toronipa adalah mereka yang berdo- misili di sekitar wilayah objek wisata. Ten- tu  saja  bentuk  dan  derajat  keterlibatan  ma- syarakat  dapat  berbeda  secara  nyata  ter- gantung  pada  kepentingannya.  Sejauh  ini seperti  dikemukakan  pada  bagian  sebelum- nya, masyarakat yang paling banyak terlibat secara langsung, khususnya dalam kegiatan ekonomi  di  sekitar  lokasi  Pantai  Toronipa adalah masyarakat Toronipa. Dalam jangka panjang  proses  pelibatan  masyarakat  tentu harus  dirancang  sedemikian  rupa  sehingga warga  dapat  memperoleh  akses  yang  baik untuk ikut terlibat secara langsung.
Potensi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan  objek  wisata  Pantai  Toronipa dispesifikasi  ke  dalam  3  bidang  kegiatan pariwisata  yang  saling  terkait,  saling  keter- gantungan,  dan  harus  terdapat  keterpaduan ( systemic ),  yakni  perencanaan,  pemasaran, dan  pengelolaan  objek  wisata  Pantai  To- ronipa.
Penentuan jenis dan seberapa jauh ke- terlibatan  masyarakat  secara  potensial  da- lam pengelolaan objek pantai tertentu harus dikaitkan dengan  aspek  sosial  budaya (sos- bud) dan sosial ekonomi (sosek) yang dimi- liki oleh masyarakat.
Faktor-faktor sosial budaya dan sosial ekonomi  yang  diperhatikan  dalam  rangka penentuan  jenis  dan  derajat  keterlibatan masyarakat  meliputi:  potensi  usaha/kegia- tan  ekonomi,  jenis  keterampilan,  potensi atraksi budaya, jenis kearifan lokal di bida- ng lingkungan dan pariwisata, serta sejarah
atau  rekam  jejak  pemanfaatan/penguasaan kawasan Pantai Toronipa sejak dulu.
Masyarakat  yang  berada  di  wilayah sekitar  Pantai  Toronipa  memiliki  potensi usaha/kegiatan ekonomi pada bidang perta- nian (perkebunan, hortikultura, tanaman pa- ngan, dan perikanan), tambang galian,  per- tukangan,  dan  industri  kecil.  Dalam  aspek sosial budaya, potensi yang dimiliki dan da- pat  didayagunakan  dalam  pengelolaan  wi- sata  Pantai  Toronipa  meliputi  tarian,  upa- cara adat, dan kesenian tradisional. Jika di- kemas dengan baik, maka potensi sosek dan sosbud tersebut tentu akan menambah daya tarik tersendiri bagi wisata Pantai Toronipa pada  satu  sisi,  dan  pada  sisi  lainnya  akan meningkatkan  nilai  tambah  yang  dinikmati oleh  masyarakat  serta  membantu  program pelestarian nilai dan kekayaan budaya tradi- sional. Hal ini tentu akan menyebabkan me- ningkatnya  rasa  memiliki  dan  keinginan masyarakat  untuk  menjaga  kelangsungan kegiatan wisata di Pantai Toronipa.
Faktor  sejarah  atau  rekam  jejak  pe- manfaatan  kawasan  Pantai  Toronipa  sejak dulu  oleh  masyarakat  sekitar  juga  perlu  di- telusuri  secara  mendalam.  Hal  ini  dibutuh- kan  dalam  rangka  menentukan  secara  tepat dan proporsional “siapa dan berperan apa”, sebagai  faktor  yang  sangat  penting  dalam pengembangan  wisata berbasis masyarakat. Faktor  sejarah  dapat  menjadi  panduan  un- tuk  menentukan  jenis  dan  derajat  keterli- batan  masyarakat  secara  optimal  dan  pro- porsional,  sehingga  sedapat  mungkin  dapat mencegah  terjadinya  potensi  konflik  dalam pengelolaan wisata Pantai Toronipa di masa yang akan datang.
Berdasarkan  matriks  kegiatan  terkait seperti  dikemukakan  di  atas,  kemudian  di- kaitkan  dengan  potensi  sosial  budaya  dan sosek yang dimiliki oleh masyarakat sekitar ob-yek  wisata  Pantai  Toronipa,  maka  jenis ke-terlibatan  potensial  yang  seyogyanya ikut  diperankan  secara  langsung  oleh masyara-kat dikemukakan sebagai berikut:
Berbagai  jenis  aktivitas  yang  dapat diperankan  oleh  masyarakat  dapat  dipilah menurut  kondisi  dan  kebutuhan  perkem- bangan  yang  terjadi,  sehingga  dapat  di  ke- lompokkan  ke  dalam  bentuk  keterlibatan jangka pendek (kurang dari 2 tahun), jangka menengah (2–5 tahun),  dan jangka panjang (di  atas  5  tahun).  Untuk  kebutuhan  jangka menengah dan jangka panjang, perlu dibuat perencanaan secara matang bagaimana pro- ses  persiapan  keterampilan  atau  keahlian masyarakat  secara  bertahap.  Dalam  hal  ini tentu  saja  peran  dari  pemerintah  atau  ins- tansi  dan  lembaga  terkait  sangat  dibutuh- kan.
a. Peran  Pemerintah  ( stakeholders )  dan Lembaga Swadaya Masyarakat
Dinamika  industri  pariwisata  pada beberapa daerah masih belum memperlihat- kan  geliat  yang  maksimal,  padahal  sektor pariwisata merupakan industri perdagangan jasa  yang  memiliki  prospek    yang  sangat strategis    dalam  menggerakkan  roda  pere- konomian  daerah.    Sektor  ini  belum  di- pandang  sebagai  sumber  APBD  unggulan pada  beberapa  daerah  di  Indonesia.  Sektor pari-wisata  cenderung  belum  dimasukkan dalam skala perioritas pembangunan, sehingga  ini  menjadi  tantangan  sekaligus peluang baik pemerintah maupun masyarakat. Tantang-annya adalah lemahnya daya saing dengan sektor lainnya sehingga  perlu  adanya  peng-uatan  dan pembangkitan  yang  maksimal,  sedangkan peluangnya  adalah  banyaknya  potensi wisata  yang  tersebar  mulai  dari  ben-tangan keindahan  alam  ( natural  beauty ),  budaya ( culture ), atraksi ( atraction ), hingga keunikan  kehidupan  masyarakat  ( living community ).
Kegiatan  pariwisata  selalu  diarah- kan  untuk  menarik  pengunjung  sebanyak mungkin.  Salah  satu  indikator  maju  dan berkembangnya  suatu  objek  wisata  adalah banyaknya kunjungan wisata. Nilai jual se- buah  objek  wisata  akan  terlihat  dari  ba- nyaknya  pengunjung  ke  obyek  wisata,  se-
hingga  fokus  pengembangan  sebuah  obyek wisata  adalah  pengelolaan  yang  baik  dan professional  dari  semua  pihak  yaitu  peme- rintah, stakeholders, dan masyarakat.
Objek wisata pantai Toronipa sangat dekat  dengan  pusat  Kota  Kendari  sebagai gerbang utama Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga memiliki nilai  strategis  dalam pe- ngembangan  pariwisata  daerah.  Di  Kabu- paten Konawe cukup banyak tersebar objek wisata dengan keunikan dan daya tarik ma- sing-masing sehingga memiliki peluang da- lam menempatkan sektor pariwisata sebagai sektor  unggulan.  Oleh  karena  itu,  sebagai aset  daerah,  objek-objek  wisata  tersebut membutuhkan sentuhan pembangunan yang lebih  terarah,  sistematis,  dan  profesional. Adanya  refleksi  dan  reaksi  pemerintah maupun  stakeholders  terhadap  pengelolaan objek  wisata  yang  disinergikan  dengan peran-peran  masyarakat  terutama  masyara- kat sekitar objek wisata  merupakan sebuah pola  pengembangan  obyek  wisata  yang berbasis  masyarakat  ( Community  Based Tourism ).
Objek wisata Toronipa yang terletak cukup  jauh  dari  pusat  Kabupaten  Konawe merupakan  objek  wisata  yang  memiliki  ni- lai  keunggulan  dan  daya  tarik  keindahan alam  pantai.  Letaknya  yang  berada  pada bibir pantai (pesisir) dengan hamparan pasir yang  landai  dan  ombak  yang  tenang  meru- pakan salah satu alternatif bagi pengunjung untuk  mendapatkan  nuansa  alam  pantai yang eksotik.
Aset  wisata  Kabupaten  Konawe  se- perti objek wisata Pantai Toronipa memiliki prospek  dan  peluang  untuk  dikembangkan sehingga  pada  gilirannya  mampu    ”dijual” bukan  hanya  pada  level  lokal/nasional  te- tapi sampai pada level internasional. Penge- lolaan  yang  baik  oleh  semua  pihak  terma- suk Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe dan  stakeholders  cukup  menentukan  keber- langsungan  objek  wisata  ini  menuju  objek wisata unggulan.
1) Peran Pemerintah
Dalam rencana pengembangan pari- wisata  dikenal  adanya  strategi  pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat ( Community Based  Tourism ).  Model  pengembangan  pa- riwisata  ini  akan  melibatkan  peran-peran pemerintah dan stakeholders dengan peliba- tan  masyarakat  yang  bermukim  di  sekitar objek  wisata.  Pelibatan  tersebut  dapat  me- numbuhkan  kepedulian  dan  rasa  memiliki (sense  of  belonging) masyarakat  terhadap objek wisata yang selanjutnya dapat berim- plikasi  terhadap  meningkatnya    perekono- mian lokal.
Sebagai  industri  perdagangan  jasa dengan  kegiatan  yang  bersifat  dinamis, multidimensional,  dan  kompleks,  maka  ke- pariwisataan  tidak  terlepas  dari  peran  serta pemerintah daerah.
Seiring  dengan  semangat  reformasi, paradigma pembangunan telah berubah dari sistem  sentralisasi  ke  desentralisasi.  Oleh karena  itu,  dalam  pengelolaan  kepariwisa- taan,  telah  terjadi  pembagian  kewenangan antara  pemerintah  pusat,  provinsi,  kota/ka- bupaten.  Hanya  saja  kebijakan  tersebut  be- lum  didukung  dengan  pedoman  pelaksa- naan  yang  jelas  sehingga  timbul  berbagai penafsiran  terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Mekanisme  hubu- ngan  kerja  baik  secara  vertikal  dan  hori- zontal  belum  tertata  dengan  baik.  Hal  ter- sebut menyebabkan terjadinya kesulitan da- lam  pelaksanaan  koordinasi/keterpaduan. Meskipun  demikian,  dengan  dasar  pembe- rian  kewenangan  kepada  daerah  untuk  me- ngelola  dan  memanfaatkan  sumberdaya  lo- kal,  maka  diharapkan  keterlibatan  peme- rintah  daerah  tetap  menjadi  alasan  utama dalam  mengembangkan  objek  wisata  yang berbasis masyarakat.
Peran  pemerintah  dalam  pengelola- an objek wisata berbasis masyarakat   dapat diuraikan sebagai berikut:
a) Perencanaan  ( planning )  pada  Kawa-san Wisata
Kegiatan sektor pariwisata memiliki spesifikasi  tersendiri  yang  berbeda  dengan kegiatan  sektor  lainnya,  kegiatan-kegiatan tersebut  dapat  menimbulkan  dampak  baik positif  maupun  negatif.  Untuk  memaksi- malkan  dampak  positif  dan  meminimalkan dampak  negatif  yang  ditimbulkan  sehu- bungan  dengan  pengembangan  pariwisata maka  diperlukan  peran  pemerintah  dalam perencanaan pariwisata yang matang. Kesa- lahan  dalam  perencanaan  akan  berpotensi menimbulkan berbagai macam permasalah- an dan konflik.
Dalam  pengembangan  objek  wisata berbasis  masyarakat,  maka  perencanaan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  mencakup beberapa hal, yaitu:
b) Perencanaan  pada  Pembangunan  As- pek Ekonomi.
Perencanaan  ini  bertujuan  untuk memacu  pertumbuhan  berbagai  jenis  usaha yang  berkaitan  dengan  objek  wisata.  La- yanan  sebuah  objek  wisata  tidak  akan  ber- jalan optimal tanpa ketersediaan layanan ja- sa  ataupun  penyediaan  kebutuhan-kebutuh- an  yang memiliki keterkaitan dengan objek wisata.
Konsep utama pengembangan objek wisata  berbasis  masyarakat  adalah  keterli- batan  masyarakat  sekitar  objek  wisata  se- bagai  pelaku  ekonomi.  Oleh  karena  itu  pe- ran  pemerintah  dalam  perencanaan  harus melakukan  langkah-langkah  tepat  misalnya sejak  awal  melakukan  inventarisasi  terha- dap masyarakat sekitar objek wisata dengan melakukan  penjaringan  informasi  yang  le- ngkap  sehingga  pada  tahap  pelaksanaan atau  implementasi  keterlibatan  masyarakat yang  dimaksud  dapat  maksimal  dan  terea- lisasi.
Dalam  proses  perencanaan,    peme- rintah  sudah  melibatkan  masyarakat  lokal/- sekitar  objek  wisata.  Keterlibatan  masya- rakat  dari  awal  akan  mengurangi  dampak-
dampak negatif yang mungkin dapat terjadi dikemudian hari, misalnya rendahnya parti- sipsi masyarakat dalam mengakselerasi dan implementasi  program,  serta  kemungkinan secara  ekstrim  akan  muncul  penolakan-pe- nolakan  dalam  tahap  pengembangan  objek wisata kedepan.
Objek  wisata  Toronipa  merupakan objek  wisata  pantai  yang  tidak  jauh  dari pemukiman  masyarakat.  Sebagai  wisata pantai,  banyak  hal  yang  dapat  dilakukan olah  masyarakat  sebagai  wujud  dari  ke- terlibatan  mereka  dalam  objek  wisata  khu- susnya dalam upaya peningkatan kesejahte- raan  meraka,  misalnya  membuka  warung, kios, jasa penginapan, jasa penyewaan ban, jasa  penyewaan  tikar,  jasa  penyewaan  pe- rahu, petugas keamanan, petugas parkir, pe- tugas kebersihan,  dan sebagainya.
c) Perencanaan Penggunaan Lahan
(Pemetaan) dalam Objek Wisata
Pemerintah  sebagai  pengelola  objek wisata memiliki peran dalam merencanakan pemetaan  pada  lokasi  objek  wisata  ( land- scape ).  Perencanaan  pemataan  yang  tepat pada kawasan obyek wisata akan memberi- kan kenyamanan dan kepuasan bagi pengu- njung.  Dalam  melakukan  perencanaan  pe- nggunaan  lahan  dalam  obyek  wisata,  pihak pemerintah  akan  menggunakan  jasa  kon- sultan yang berpengalaman. Tahapan peren- canaannya  adalah  melakukan  sketsa  rona awal  lokasi  kemudian  dilakukan  evaluasi dan  analisis  agar  memperoleh  suatu  sketsa akhir  yang  menggambarkan  adanya  unsur efektifitas dan efisiensi.
Perencanaan  pemetaan  penggunaan lahan  dalam  objek  wisata  yang  tepat  akan menciptakan  suatu  kondisi  tempat  wisata yang nyaman. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya  kunjungan  wisata,  misalnya kemudahan  akses  antar  fasilitas,  fungsi- onalisasi  dari  fasilitas  tersebut,  kelestarian lingkungan, dan sebagainya.
Perencanaan alokasi ruang memiliki prinsip  dasar  yakni  pembangunan  berke-
lanjutan  ( suistainable  development )  yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara  berdaya  guna,  berhasil  guna  dan  te- pat  guna. Dalam mewujudkan fungsi  ruang perlu  diperhatikan  juga  dampak  negatif terhadap lingkungan dengan menganut asas keseimbangan ( equilibrium ).
d) Membangun Infrastruktur Penunjang
Ketersediaan infrastruktur umum se- perti  jalan,  listrik,  dan  air  yang  berhubu- ngan dengan pengembangan pariwisata me- merlukan  dana  yang  cukup  besar  sehingga merupakan tanggung jawab pemerintah. Se- lain  itu,  pemerintah  juga  berperan  sebagai penjamin  dan pengawas  para investor  yang menanamkan modalnya dalam bidang pem- bangunan pariwisata.
Peran  pemerintah  dalam  menyedia- kan  infrastruktur  sangat  mendukung  pem- bangunan  pariwisata  yang  berbasis  masya- rakat. Aksesibilitas dari dan ke objek wisata oleh  masyarakat  sangat  membutuhkan  ke- tersediaan  jalan  yang  memadai,  demikian pula  dengan  ketersediaan  air  dan  listrik yang  tentunya  akan  membantu  aktivitas masyarakat sebagai pelaku utama dalam ob- jek  wisata.  Keterlibatan  masyarakat  tanpa dukungan infrastruktur yang memadai akan mengalami keterbatasan dalam aksesibilitas sehingga  aktivitas  mereka  tidak  berjalan optimal.  Beberapa  fasilitas  penunjang  pari- wisata yang perlu dibangun atau disediakan oleh  pemerintah  adalah  antara  lain:  pusat informasi  ( information  centre ),  toilet  um- um,  jalan  setapak(trail),  panggung  pertun- jukan,  sarana  ibadah,  tempat  berjualan (kios),  outlet  cindera  mata,  pos  keamanan, sarana  telekomunikasi,  listrik,  serta  keter- sediaan air.
e) Memfasilitasi  Pembinaan  dan  Bantu-an Pendanaan
Melibatkan  masyarakat  sekitar  ob- jek  wisata  dalam  berbagai  kegiatan  kepari- wisataan  akan  menumbuhkembangkan  rasa kepedulian  dan  rasa  memiliki  ( sense  of  be-
longing )  masyarakat  terhadap  keberadaan objek wisata yang selanjutnya dapat berim- plikasi terhadap bangkitnya kemandirian.
Dalam  proses  menuju  kemandirian masyarakat  sekitar  objek  wisata,  dibutuh- kan  peran-peran  pemerintah  dengan  mela- kukan  pembinaan-pembinaan  baik  yang bersifat  umum  maupun  teknis.  Ada  bebe- rapa  kegiatan-kegiatan  ekonomi  yang  dipe- rankan oleh masyarakat sekitar objek wisata yang  butuh  pembinaan  sekaligus  bantuan pendanaan. Pembinaan dapat dilakukan me- lalui  peran  pemerintah  sebagai  fasilitator dengan  menggunakan  tenaga-tenaga  teram- pil  dan  ahli  dalam  pengembangan  usaha kecil  dan  menengah,  ahli    manajemen,  dan keuangan.  Sedangkan  dalam  pendanaan, peran  pemerintah  dapat  memfasilitasi  para pelaku  usaha  yang  ada  dalam  objek  wisata dengan  lembaga-lembaga  keuangan  yang memiliki  program  pengembangan  Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
f) Membuat  Kebijakan  ( policy )  tentang Kepariwisataan
Peran  pemerintah  sebagai  regu- lator  memiliki  kewenangan  untuk  meru- muskan  kebijakan  tentang  kepariwisataan. Kebijakan  yang  dibuat  merupakan  peren- canaan  jangka  panjang  yang  mencakup  tu- juan  pembangunan  pariwisata,  cara  atau prosedur  pencapaian  tujuan  tersebut  yang dibuat dalam pernyataan-pernyataan formal seperti  undang-undang,  Kepres,  Perda,  dan dokumen-dokumen  resmi  lainnya.  Kebija- kan yang dibuat pemerintah harus sepenuh- nya  dijadikan  panduan  dan  ditaati  para  pe- laku wisata.
Kebijakan-kebijakan pariwisata yang  dibuat  adalah  kebijakan  yang  ber- orientasi  pada  pertumbuhan  ekonomi  ma- syarakat  sekitar obJek wisata, misalnya ke- sempatan  membuka  usaha,  peluang/kesem- patan kerja, permodalan, dan pembinaan je- nis usaha.

## 2) Peran  Lembaga  Swadaya  Masyara- kat
Peran  Lembaga  Swadaya  Masyara- kat ( Non Governmental Oganization ) dalam pengembangan  kepariwisataan  sangat  pen- ting. Beberapa peran tersebut daat diuraikan sebagai berikut :
1. Sebagai  fasilitator  atau  penghubung  di- antara para stakeholders pariwisata, mi- salnya:  antara  industri  pariwisata  de- ngan masyarakat lokal, antara pengelola wisata dengan dengan masyarakat lokal, dan  antara  pemerintah  dengan  masya- rakat lokal.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat memili- ki  peran  dan  kemampuan  dalam  mene- ngahi antara para pihak yang berkepen- tingan  sehingga  dapat  memperkuat  po- sisinya  sebagai  lembaga  yang  indepen- den dan sama sekali tidak memihak pa- da salah satu pihak.
3. Sebagai  pelatih  dan  penyedia  sumber informasi  yang  relevan  yang  berhu- bungan dengan isu-isu pariwisata.
4. Memfasilitasi  kegiatan-kegiatan  kepari- wisataan  baik  yang  berorientasi  pada kepentingan pengelola, wisatawan, maupun  masyarakat  sekitar  objek  wi- sata.
Sebagai  penggagas  pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ( Community Based  Tourism )  sehingga  dapat  menem- patkan  posisi  masyarakat  sebagai  pelaku utama  melalui  pemberdayaan  masyarakat dalam  berbagai  kegiatan  kepariwisataan, sehingga  kemanfaatan  kepariwisataan  se- besar-besarnya  diperuntukkan  bagi  masya- rakat.  Sasaran  utama  pengembangan  ke- pariwisataan  berbasis  masyarakat  haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat se- tempat.

## D. PENUTUP
Objek  wisata  Toronipa  merupakan salah  satu  tujuan  wisatawan  yang  terdapat di  Kecamatan  Soropia  Kabupaten  Konawe
Selatan.  Wisata  Toronipa  sebagai  wisata pantai  menyimpan panorama laut  yang sa- ngat indah yang mampu menarik wisatawan baik  wisatawan  lokal  maupun  wisatawan domestik.
Berbagai  fasilitas  yang  terdapat  da- lam  objek  wisata  Toronipa  berupa  villa mantan  Gubernur  Ali  Mazi,  pos  satpam, tong  sampah,  sarana  air  bersih,  MCK,  ga- zebo, listrik dan penjaga pantai (keamanan). Semua  fasilitas  yang  tersedia  dapat  men- dukung  keberadaan  objek  wisata  dan  dapat memberikan  kenyamaan  bagi  para  peng- unjung.
Berbagai  wujud  keterlibatan  dan partisipasi bisa dilakukan masyarakat dalam menyediakan  kebutuhan  wisatawan  berupa pembukaan  berbagai  jenis  usaha,  berupa usaha  dagang,  penyewaan  ban,  penyewaan perahu  karet,  penyewaan  gazebo,  penye- diaan  air  bersih,  penyewaan  WC,    dan  pe- nyewaan  tikar.  Selain  itu,  warga  setempat dapat  menjaga  kebersihan  dan  keamanan objek  wisata.  Berdasarkan  analisis  kepari- wisataan, bahwa potensi keterlibatan dalam pengelolaan  objek  wisata  Pantai  Toronipa dispesifikasi  ke  dalam  3  bidang  kegiatan pariwisata  yang  saling  terkait,  saling  keter- gantungan,  dan  terpadu  ( systemic ),  yakni perencanaan,  pemasaran,  dan  pengelolaan objek wisata Pantai Toronipa.
Untuk menguatkan kelembagaan da- lam  pengelolaan  obyek  wisata  memerlukan keterlibatan pihak terkait seperti pemerintah dan stakehoders serta pihak swasta. Keterli- batan pemerintah dalam pengembangan ob- jek  wisata  Toronipa  dapat  berupa  peren- canaan  pada  kawasan  wisata,  perencanaan pada  pembangunan  aspek  ekonomi,  peren- canaan  penggunaan  lahan  (pemetaan)  da- lam objek wisata, pembangunan infrakstru- ktur  penunjang,  memfasilitasi  pembinaan dan  bantuan  pendanaan,  membuat  kebi- jakan  tentang  kepariwisataan.  Sementara peran  sektor  swasta  misalnya  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM)  sebagai  fasili- tator  atau  penghubung  diantara  para  sta-
keholders  pariwisata,  misalnya  :  antara  in- dustri  pariwisata  dengan  masyarakat  lokal, antara pengelola wisata dengan dengan ma- syarakat  lokal,  dan  antara  pemerintah  de- ngan  masyarakat  lokal.  Keberadaan  LSM juga  sebagai  wadah  untuk  menengahi  para pihak  yang  berkepentingan  sehingga  dapat memperkuat  posisinya  sebagai  lembaga yang independen dan tidak berpihak. Selain itu, LSM juga sebagai pelatih dan penyedia sumber  informasi  relevan  yang  berhubung- an  dengan  isu-isu  pariwisata,  serta  memfa- silitasi  kegiatan-kegiatan  kepariwisataan baik  yang  berorientasi  pada  kepentingan pengelola, wisatawan,  maupun masyarakat sekitar obyek wisata.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Irwan. 2003. “Metode Penelitian Kualitatif”.Jurusan Antropologi Fa- kultas  Ilmu  Budaya .  Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Benard,  Russell,  H.  1994. Reseacrh  Meth- ods  in  Antropology. London-New Delhi: SAGE Publication.
Endraswara,  Suwardi.  2003. Metodologi Penelitian Kebudayaan. Yogya- karta:  Gadjah  Mada  University Press.
Holloway,  J.  Christopher.  1983. The  Bu- siness  of  Tourism. The  M  &  E Becbook Series.McDonald and Eva- ns Ltd. London.
Hunziker  &  Krapf.1942. Grundriss  der Allgemeinen Fremdenverkehlehre. Zuhrich. Switzerland.
Suwantoro,  Gamal  2004. Dasar-dasar  Pa- riwisata .  Yogyakarta:  Percetakan Andi Offset.
Spradley, James P. 1997. Metode Etnografi .
Yogyakarta: Tiara Wacana.
Sastrayuda,  S.  Gumelar . 2000.  Konsep Pemberdayaan  Masyarakat  Berbasis Pariwisata.  Hand  Out  Mata  Kuliah Concept  Resort  And  Leisure,  Stra-
tegi  Pengembangan  Dan  Pengelola- an Resort Andleisure.
Yoeti,  Oka  A.,  1996.  Pengantar  Ilmu  Pari- wisata. Bandung: Angkasa.