## ANALISIS PORTABILITAS INSTRUMEN PENGUKURAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
Meylia Susiana Dewi Putri 1* , Rudy A.G. Gultom 2 , Achmad Farid Wadjidi 3 1,2,3 Teknologi Penginderaan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia email : meylia.susiana@gmail.com *
Abstrak: Portabilitas instrumen  merupakan bagian penting yang digunakan untuk menilai apakah suatu model atau sistem pengukuran mudah diimplementasikan dan pada akhirnya berkaitan juga dengan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumb er daya  dalam  penggunaannya.  Penelitian  ini  mempunyai  tujuan  yaitu  untuk  menganalisis  portabilitas  dari  instrumen pengukuran digital sistem pemerintahan berbasis elektronik. Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengukuran digital ini  adalah  kuesioner  yang  telah  disusun  berdasarkan  pada  tujuh  indikator  yang  dimiliki  sistem  pemerintahan  berbasis elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bantuan software XLSTAT. Data diperoleh dari jawaban  responden  terhadap  kuesioner  yang  disebarkan.  Penelitian  ini  menggunakan  2  analisis,  yaitu  analisis  kemudahan baca dan analisis outlier . Analisis kemudahan baca dilakukan menggunakan metode Flesch Reading Ease . Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen SPBE dapat dikatakan tidak portabel untuk dipindahkan dari satu objek ke objek lainnya. Hal tersebut  didukung  dengan  hasil outlier 50,2%  dan  skor  kemudahan  baca  19,59.  Selanjutnya,  penelitian  ini  dapat dikembangkan dengan menghitung indeks portabilitas dari instrument pengukuran SPBE.
Kata Kunci : Instrumen pengukuran, Kemudahan baca, Outlier , Portabilitas, Sistem pemerintahan berbasis elektronik
Abstract: The portability of an instrument is an important factor in determining whether a model or measurement system is easy to implement and, ultimately, related to the effectiveness and efficiency of resource use. The purpose of this research is to  examine  the  portability  of  digital  measurement  instruments  for  electronic-based  government  system.  The  research instrument used in this digital measurement is a questionnaire that has been compiled based on seven indicators owned by an electronic-based government  system.  This study  employs  quantitative  research  methods  with the assistance  of  the XLSTAT software. The information was gathered from the responses to the questionnaires that were distributed. Two analyses were used in this study: readability analysis and outlier analysis. The Flesch Reading Ease method was used to assess readability. The results showed that the SPBE instrument was not portable and could not be moved from one object to another. This is supported by an outlier result of 50.2% and a readability score of 19.59. Furthermore, this research can be developed by calculating the portability index of the SPBE measurement instrument.
Keywords : Measurement Instrument, Ease of Reading,  Outlier, Portability, Electronic-based government system

## PENDAHULUAN
Portabilitas  instrumen  menjadi  bagian  penting untuk  menilai  apakah  suatu  model  atau  sistem pengukuran  mudah  diimplementasikan  dan  pada akhirnya  berkaitan  juga  dengan  efektifitas  dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam penggunaannya.  Pengukuran  menggunakan  suatu sistem atau model pengukuran telah menjadi  bagian penting  untuk  menghasilkan  informasi  dan  temuan. Dalam  berbagai  bidang  termasuk  riset  kebijakan, pengukuran  selalu  dilakukan  untuk  menghasilkan data dan informasi yang selanjutnya dianalisis untuk memberikan  saran  dan  rekomendasi.  Masalahnya adalah  “ No  one  Fits  all ”,  tidak  ada  suatu  model pengukuran  yang  akan  cocok  untuk  semuanya. Dalam  hal  ini  portabilitas  instrumen  yakni kemudahan suatu instrumen pengukuran “dipindahkan”  atau  “diterapkan”  ke  lain  tempat,  ke lain  obyek,  atau  ke  lain  platform  menjadi  perhatian banyak  penelitian  untuk  pengembangan  instrumen pengukuran  dalam  artian  “ down  sizing ”  dan  “ right sizing ”.  Oleh  karena  itu,  sebagaimana  umumnya sistem pengukuran
obyektif (instrumen mesin/perangkat keras) yang dapat diukur
portabilitasnya,  sistem  pengukuran  pada  riset kebijakan  yang  bertumpu  pada  instrumen  survei berupa  kuesioner,  jarang  dilakukan  pengukuran portabilitasnya.
Indonesia yang sedang memasuki Era Revolusi Industri  4.0  tampaknya  telah  menyusun  strategi untuk  mampu  menghadapi  Revolusi  Industri  4.0 yang  telah  menyentuh  segala  bidang  termasuk bidang informasi dan teknologi (IPTEK). Perubahan ini  menjadi  sebuah  trend  dan  gaya  hidup  bagi masyarakat  Indonesia.  Salah  satu  dampak  dari  era Revolusi  Industri  tersebut  adalah  masyarakat memiliki ketergantugan terhadap teknologi informasi  dan  komunikasi  yang  terus  meningkat. Salah  satu  bukti  dari  kemajuan  teknologi  dan informasi adalah era digital. Saat ini Indonesia telah memasuki era digital yang mana informasi diperoleh melalui  internet  maupun  online  website.  Hal  ini terlihat  dari  kebutuhan  alat  elektronik  yang  terus meningkat  dan  semakin  canggih.  Transformasi tradisional government menjadi electronic government (e-government)  merupakan  kebijakan publik  yang  diatur  dalam  UUD  1945  Pasal  28F. Dikembangkannya e-government memiliki visi yaitu
tinjauan  berdasarkan  jaringan  broadband,  sistem dokumen  yang  elektronik,  berbagi  informasi  serta website  portal  pemerintah.  Pemerintah  Indonesia saat  ini  terus  mengembangkan  sistem  pemerintahan berbasis  elektronik  (SPBE)  (1).  Dalam  konteks  e- government, kepercayaan pengguna dalam menggunakan  layanan  publik  menjadi  penting karena  dapat  membuat  masyarakat  merasa  nyaman dalam penggunaan e-government (2). Perkembangan e-government yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) harus memperhatikan  kebijakan  TIK  dan  keamanan  siber yang  diterapkan.  Pada  era  saat  ini,  perkembangan TIK  dan  digitalisasi  berbanding  lurus  dengan peningkatan kejahatan TIK dan kejahatan siber.
Berdasarkan  pada  laporan  dari  AustCyber (2019),  Indonesia  menyumbangkan  40%  dari populasi  ASEAN  dengan  proporsi  produk  domestik bruto  sekitar  US$  4.174,9.  Meskipun  pengguna internet,  layanan  konsumen  dan  bisnis  digital  lebih kecil  dari  pasar  yang  sudah  ada,  pasar  Indonesia berkembang  pesat  dan  menjadi  jaringan  yang  dapat dioperasikan  secara  digital.  Tetapi,  masalahnya terdapat  pada  Indonesia  yang  kurang  berinvestasi untuk  fokus  pada  keamanan  siber,  sehingga menghadapi  kendala  dalam  menerapkan  keamanan siber yang semakin canggih. Indonesia diperkirakan menghabiskan  1,6%  dari  PDB  dalam  infrastruktur digital,  jika  dibandingkan  dengan  Malaysia  sebesar 4,5%  dan  Singapura  sebesar  6,6%.  Hal  ini menunjukkan bahwa terdapat ruang untuk mempercepat keamanan siber di Indonesia.
Saat  ini,  Pemerintah  Indonesia  menggunakan SPBE  dengan  tujuan  mengukur  kebijakan  TIK dalam e-government. Penerapan SPBE di pemerintahan  dan  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  sudah  diatur  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  95  Tahun  2018.  Peningkatan  sistem pemerintahan yang semakin terkomputerisasi membuat  ancaman  baru  bagi  sistem.  Deputi  bidang proteksi BSSN, Akhmad Toha (2021) dalam gelaran Huawei  Techday  menyatakan  bahwa  tata  kelola SPBE  harus  didukung  dengan  keamanan  siber  yang bagus sehingga dapat terwujudnya sistem pemerintahan  yang  akuntabel,  transparan  dan demokratis.  Serangan  siber  merupakan  kegiatan yang  ditujukan  untuk  mengubah,  mengganggu, menipu,  merendahkan,  bahkan  menghancurkan sistem  teknologi  informasi  dan  jaringannya  atau informasi  dan  program  yang  ada  dalam  sistem  (3). Pada tahun 2019, Indonesia mejadi salah satu negara dengan  catatan  kasus  tingkat  serangan  malware tertinggi  dalam  kawasan  Asia  Pasifik.  Akibat  yang ditimbulkan  insiden  keamanan  siber  yaitu  kerugian ekonomi yang dialami Indonesia bisa mencapai US$ 34,2 miliar.
SPBE merupakan instrumen pengukuran dengan  memanfaatkan  fasilitas  teknologi  informasi dan  komunikasi  (TIK)  yang  dapat  digunakan  pada domain pusat serta daerah. Kewenangan pembangunan  TIK  berfokus  pada  keseimbangan kewenangan pusat dan daerah, keselarasan
perencanaan  dan  koordinasi  penyelenggaraan.  Saat ini,  Indonesia  mengalami  masa  pandemi  Covid-19 yang  mengubah  sistem  dari  manual  menjadi  digital. Mengubah  sistem  membutuhkan  pembangunan keterampilan internal  pada organisasi  dengan tujuan membantu  menghadapi  dan  beradaptasi  dengan keadaan  baru.  Oleh  karena  itu,  pada  pengukuran kemajuan implementasi dan kesiapan SPBE diasumsikan  akan  memiliki  perbedaan  hasil.  Dari pernyataan  tersebut,  maka  diperlukan  satu  kerangka pengukuran  yang  mengandung  kompleksitas  dan keberagaman  untuk  semua  instrumen.    Kerangka kerja  pengukuran  telah  banyak  dikembangkan  oleh para  peneliti  akademis.  Terdapat  berbagai  model kesiapan e-government, seperti IS-SERVQUAL  (4), IS-SUCCESS (5),  COBIT  (6)  dan  SPBE (7). Namun,  validasi  model-model  tersebut  perlu  dilihat dari  tingkat  portabilitas  agar  tidak  mendapatkan hasil yang bias dalam berbagai tingkatan kompetensi responden  atau  berbagai  level  organisasi  unit ukurnya (8).
Pengukuran  menggunakan  instrumen  SPBE harus  bermanfaat  dalam  pengambilan  keputusan mengenai  kebijakan  TIK  di  berbagai  tingkatan organisasi  yang  menggunakannya.  Organisasi  yang wajib  mengimplementasikan  SPBE  saat  ini  adalah pemerintahan dan BUMN. Penerapan SPBE bertujuan  untuk  mengukur  pelaksanaan  kebijakan TIK  nasional  di  suatu  instansi.  Pengimplementasian instrumen pengukuran SPBE di semua instansi dapat mendukung  pertahanan  Indonesia  dalam  bidang siber  mengingat  saat  ini  dunia  siber  telah  menjadi ancaman.  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis portabilitas dari instrumen pengukuran survei digital SPBE  sehingga  dapat  menjadi  referensi  perbaikan kedepannya.

## TINJAUAN PUSTAKA 1. Analisis Portabilitas
Kata  “portabilitas”  dapat  diartikan  sebagai kemampuan dari sebuah software untuk dipindahkan dari  satu  sistem  ke  sistem  yang  lain.  Defenisi  lain dari  portabilitas  adalah  bagaimana  suatu  elemen tertentu  dapat  disesuaikan  dengan  lingkungan  baru. Jika  sejumlah  elemen  cukup  sesuai  dan  mudah diadaptasi,  maka  model  tersebut  dapat  dikatakan sebagai portabel dengan syarat hasil implementasinya berhasil. Dalam lingkungan industri  telematika,  portabilitas  masih  berhubungan dengan  cara  adaptasi  suatu software atau  instrumen yang  akan  ditransfer  dari  lingkungan  yang  berbeda. Portabilitas merupakan usaha yang diperlukan untuk memindahkan  suatu  program  dari  sistem software satu dengan software lainnya (9).
Pada  penelitian  (10)  menjelaskan  bahwa  pada ISO  25000  mendefenisikan  portabilitas  sebagai peringkat  efektivitas  dan  efisiensi  dimana  sistem, produk  serta  komponen  dapat  dipindahkan  dari  satu hardware,  software atau  lingkungan  operasional atau  pengguna  yang  satu  ke  yang  lainnya. Portabilitas instrumen pengukuran merupakan
kemudahan  suatu  instrumen  dapat  digunakan  untuk menggukur  dari  satu  objek  ke  objek  lainnya.  Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan portabilitas  suatu  instrumen  pengukuran,  yaitu analisis  statistiknya,  kemudahan  baca  dan outlier
yang muncul. Tiga faktor tersebut akan mempengaruhi portabilitas suatu instrumen pengukuran.

## 2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indonesia memasuki era Revolusi Industri 4.0 dan Internet  of  Things (IoT)  serta  di  tengah  maraknya perkembangan masyarakat Society 5.0 menyebabkan masyarakat memiliki ketergantungan terhadap teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  terus meningkat. Transformasi digital dalam pemerintahan sudah  menjadi  suatu  keharusan  untuk  dilaksanakan pada  berbagai  kegiatan  pemerintahan  (Pepres  no. 132  Tahun  2022).  SPBE  di  Indonesia  dinilai  hanya sebagai sebuah proyek yang cukup atas kepemilikan website  dan  tidak  peduli  terhadap  optimalisasi pemanfaatan  SPBE.  Berdasarkan United  Nations  e- Government  Survey (2020),  Indonesia  berada  pada peringkat  ke-88  di  dunia  dalam  kemajuan  e- Government. Tujuan dikembangkannya SPBE adalah  untuk  mempermudah  interaksi  antara pemerintah dan masyarakat melalui website pemerintah. SPBE dalam mencapai  keberhasilannya tidaklah mudah.
Penerapan  SPBE  di  era  sekarang  sangat diperlukan untuk menjamin terwujudnya transparansi,  efisiensi,  kecepatan  penyampaian informasi,  keterjangkauan  pelayanan  pemerintah kepada  masyarakat  dan  dunia  usaha  (Septiani, 2020).  Hal  itu  membuktikan  bahwa  pengembangan SPBE  pada  pemerintahan  merupakan  salah  satu indikator  pembangunan.  Menurut  (11),  beberapa contoh  implementasi  dari  SPBE  adalah  pelayanan pajak, pelayanan pendaftaran warga negara, pengurusan perizinan bangunan dan kendaraan, serta lainnya.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian  kuantitatif  dengan  bantuan software XLSTAT.  Metode  kuantitatif  didefenisikan  sebagai metode  penelitian  yang  mengumpulkan  data  lalu diproses atau dianalisis dengan bantuan statistik atau komputasi.  Data  penelitian  diperoleh  dari  hasil kuesioner  yang  disebarkan  kepada  responden  dari instansi TVRI. Pertanyaan atau pernyataan kuesioner diperoleh dari penelitian sebelumnya yang didasarkan pada indikator setiap instrumen pengukuran.    Indikator  pada  instrumen  SPBE  dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Indikator pada Instrumen SPBE (12) No. Indikator 1. Kebijakan Tata Kelola 2. Kebijakan Layanan 3. Kelembagaan 4. Strategi dan Perencanaan 5. Teknologi Informasi dan Komunikasi 6. Layanan Administrasi 7. Layanan Publik Pernyataan kuesioner
SPBE yang disebarkan  didasarkan  pada  tujuh  indikator  diatas. Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia nomor  132  Tahun  2022  menyatakan  bahwa  SPBE adalah  salah  satu  penyelenggaraan  pemerintahan yang saat ini terus dikembangkan dengan memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi (TIK)  dan  mempunyai  tujuan  untuk  memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Dengan pembangunan dan perkembangan arsitektur pembangunan  SPBE  di  instansi  pusat,  daerah  dan nasional  yang  selaras  sehingga  akan  memudahkan untuk dilakukannya pengintegrasian yang diperlukan. Pelaksanaan SPBE yang terus berkembang  merupakan  tujuan  sebagai  wahana transformasi  digital  menuju  Indonesia  4.0  pada tahun 2040.
Masing-masing indikator pada instrumen SPBE menjadi  dasar  pertanyaan  dan  pernyataan  kuesioner yang disebarkan kepada responden. Setiap pernyataan  dan  pertanyaan  kuesioner  tersebut dilakukan  perhitungan  kata  dan  kalimat  untuk dianalisis  kemudahan  baca  pada  kedua  instrumen. Penganalisisan  kemudahan  baca  dilakukan  dengan metode Flesch  Reading  Ease yang  menggunakan persamaan berikut (13) :
𝑌 = 206.835 − 1.015(𝑋 1 ) − 84.6(𝑋 2 ) 𝑋 = 0.39(𝑋 1 ) + 11.8(𝑋 2 ) − 15.59
Keterangan :
Y : Skor kemudahan baca X : Skor level kelas 𝑋 1 : Rata-rata panjang kalimat
𝑋 2
: Rata-rata jumlah silabel per kata
Setelah  memperoleh  skor  pada  perhitungan yang  dilakukan.  Selanjutnya,  mengkategorikan  skor yang  diperoleh  berdasarkan  pada  Tabel  3.  Semakin besar  skor  yang  diperoleh,  maka  semakin  udah responden dalam membaca dan mengerti pertanyaan atau pernyataan yang diajukan pada kuesioner.
Tabel 2. Kategori Metode Flesch Reading Ease (14) Skor Flesch Reading Tingkat Kesulitan Level Kelas 90-100 Sangat Mudah 5
80-90 Mudah 6 70-80 Cukup Mudah 7 60-70 Biasa 8-9 50-60 Cukup Susah 10-12 30-50 Susah Universitas < 30 Sangat Susah Lulusan Universitas
Analisis  yang  dilakukan  selanjutnya  adalah  analisis outlier yang  menggunakan  Analisis outlier pada penelitian ini dilakukan untuk melihat ketidaksesuaian pertanyaan yang dikerjakan responden.  Apakah  kuesioner  yang  dikerjakan  terisi semua  atau  terdapat  bagian  yang  tidak  diisi.  Salah satu  faktor  penyebab  hal  itu  terjadi  adalah ketidakpahaman responden terhadap pertanyaan atau pernyataan  yang  diberikan  peneliti.  Analisis outlier ini  dapat  dilakukan  menggunakan Cochran  c  Test . Uji ini merupakan salah satu uji yang dikembangkan untuk mengidentifikasi dan mempelajari homogenitas serangkaian varian. Gambar 1 menjelaskan alur pemikiran dari penelitian ini.  Data mengenai  instrumen  SPBE  yang  dikumpulkan  oleh peneliti  dilakukan  analisis  kemudahan  baca  dan analisis outlier yang  akhirnya  bertujuan  untuk mengetahui  portabilitas  dari  instrumen  SPBE tersebut.  Hasil  portabilitas  yang  diperoleh  dapat dijadikan  referensi  untuk  pemerintah  khususnya Kemenpan RB yang terus mengembangkan instrumen SPBE hingga tahun 2040.
Gambar 1. Alur Pemikiran Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data yang telah dikumpulkan peneliti, selanjutnya dilakukan pengkodean dan agregasi pada data.  Responden  yang  menjawab  kuesioner  SPBE sebanyak  229  responden.  Responden  tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu responden IT dan responden Non-IT yang dapat dilihat pada Gambar 2 untuk responden SPBE.
Gambar 2. Responden SPBE
Responden  yang  menjawab  kuesioner  SPBE  terdiri dari  18.8%  merupakan  responden  IT  dan  81.2% merupakan  responden  non-IT.  Pengkategorian  ini dilakukan  karena  instrumen  SPBE  merupakan  jenis instrumen pengukuran yang didukung dan berkaitan erat  dengan  teknologi  informasi  dan  komunikasi (TIK).
Pengujian metode kemudahan baca dilakukan dengan  tujuan  untuk  memperoleh  tingkat  kesulitan pembacaan  instrumen  pengukuran  SPBE  oleh responden. Metode ini dilakukan dengan menggunakan uji Flesch Reading Ease . Uji ini akan menganalisis  berdasarkan  jumlah  kalimat,  kata  dan silabel  yang  terdapat  pada  setiap  pertanyaan  atau pernyataan  yang  diberikan.  Kemudian,  setiap pertanyaan tersebut akan dikelompokkan berdasarkan  indikator  yang  sesuai  pada  instrumen. Hasil  kemudahan  baca  diperoleh  menggunakan metode Flesch  Reading  Ease .  Hasil  tersebut  dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.
Hasil  yang  diperoleh  menggunakan  metode Flesch  Reading  Ease dibawah  skor  30.  Maka, instrument  SPBE  tersebut  berada  pada  kategori “Lulusan  Universitas”  berdasarkan  Tabel  3. Kategori  tersebut  menjelaskan  bahwa  kuesioner SPBE  dengan  skor  19.59  mudah  dibaca  dan dimengerti oleh responden dengan lulusan universitas atau responden yang memiliki pengalaman dan mengerti mengenai kebijakan TIK.
Tabel 4. Hasil Kemudahan Baca Instrumen SPBE Indika tor Rata-Rata Panjang Kalimat (X1) Rata-Rata Jumlah Silabel Per Kata (X2) Skor Kemudahan Baca (Y) Skor Level 1 11,14 2,75 -37,12 21,20 2 11,60 2,93 -53,23 23,57 3 9,50 2,37 -3,18 16,06 4 11,00 2,50 -15,83 18,20 5 9,33 2,64 -26,22 19,24 6 8,29 2,86 -43,71 21,41 7 10,75 2,44 -10,66 17,42 Rata-Rata -27,13 19,59
Selanjutnya, menganalisis outlier pada instrumen  SPBE.  Metode  ini  digunakan  untuk memperlihatkan outlier pada jawaban yang diberikan responden. Outlier tersebut dapat membuktikan  bahwa  responden  tersebut  mengalami kesulitan dan memahami pertanyaan atau pernyataan yang  diberikan.  Pada  statistik, outlier merupakan nilai  yang  dicatat  untuk  variabel  tertentu  yang terlihat  tidak  biasa  dan  mencurigakan  karena  lebih rendah  atau  lebih  besar  dari  nilai  yang  diamati lainnya (15). Analisis ini menggunakan Uji Cochran c Test yang terdapat pada software XLSTAT.

## Gambar 3. Hasil Outlier pada Instrumen SPBE
Instrumen  SPBE  memperoleh  jumlah outlier yang  tinggi.  Indikator  5,  indikator  6  dan  indikator memiliki  jumlah outlier masing-masing  19,  21  dan 20  yang  dapat  dilihat  pada  Gambar  3.  Persentase jumlah outlier instrumen  SPBE  secara  keseluruhan yaitu sebesar 50.2%. Angka tersebut menginterpretasikan bahwa diperlukannya perbaikan atau  merevisi  kembali  daftar  pertanyaan  atau pernyataan  yang  diajukan  pada  kuesioner  seperti memperkecil  jumlah  pertanyaan  atau  pernyataan pada  setiap  indikator  serta  mempersingkat  jumlah kata  yang  digunakan  pada  setiap  indikator  di kuesioner. Semakin banyak jumlah pertanyaan yang dibuat,  maka  responden  akan  semakin  malas  dan bosan dalam mengisi kuesioner tersebut.

## KESIMPULAN
Dimulainya  era  pandemi  Covid-19  pada  tahun 2020  menyebabkan  terjadinya  perubahan  pada kehidupan  sehari-hari  termasuk  teknologi.  Internet, komputer,  smartphone  dan  teknologi  lainnya menjadi  sangat  dibutuhkan  untuk  komunikasi  jarak jauh. Era pandemi ini mengharuskan setiap individu untuk belajar dan beradaptasi dengan yang namanya dunia  maya.  Mayoritas  kegiatan  yang  dilakukan pada  masa  pandemi  sangat  berhubungan  dengan teknologi termasuk pengambilan survei. Survei yang era  sebelumnya  dilakukan  secara  manual  atau offline,  saat  ini  mayoritas  survei  dilakukan  secara digital  atau  online.  Pengambilan  survei  dilakukan dengan  cara  membagikan  link  kuesioner  tersebut kepada  responden  melalui  email  ataupun  platform lainnya  sehingga  hal  tersebut  dikenal  dengan pengukuran  objektif.  Pemerintah  menggunakan instrumen pengukuran Sistem Pemerintahan
Berbasis  Elektronik  (SPBE)  untuk  mengukur kesiapan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK) di  suatu  organisasi.  Instrumen  pengukuran  tersebut perlu dianalisis portabilitasnya. Hal tersebut bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  mudah  kedua instrumen tersebut digunakan bagi setiap individu.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa instrumen  SPBE  memiliki  tingkat  kemudahan  baca pada level lulusan universitas dengan skor 19.59 dan hasil outlier sebesar 50.2%. Data tersebut menyimpulkan  bahwa  instrumen  SPBE  tidak  dapat dikatakan  portabel.  Sehingga,  diperlukan  perbaikan seperti menyederhanakan pertanyaan atau
pernyataan  dan  mengurangi  jumlah  pertanyaan  atau pernyataan  di  setiap  indikator  pada  kuesioner terutama pada indikator 5, indikator 6 dan indikator 7.

## SARAN
Peneliti  berharap  dengan  hasil  yang  diperoleh dapat  membantu  pemerintah  dan  Universitas Pertahanan Republik Indonesia dalam mengembangkan dan merevisi instrumen pengukuran  SPBE.  Saran  untuk  peneliti  selanjutnya agar  penelitian  ini  dapat  dilanjutkan  dengan melakukan  pembobotan  dan  mengukur  indeks portabilitas dari instrumen pengukuran SPBE. Saran lain  untuk  peneliti  selanjutnya  yaitu  penelitian  ini dapat dilanjutkan dengan mengganti subjek instrumen pengukuran lainnya seperti COBIT 5 dan NIST.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Indrayani E. E-Government Konsep, Implementasi  dan  Perkembangannya  di Indonesia (Buku Literatur MK E- Government) [Internet]. Ipdn. Solok: Lembaga  Pendidikan  dan  Pelatihan  Balai Insan  Cendekia;  2016.  206  p.  Available from: https://www.academia.edu/download/60457 564/Buku_E-government20190901-116843-
z73m6i.pdf
2. Alsaghier  H,  Ford  M,  Nguyen  A,  Hexel  R.
Conceptualising  Citizen’s  Trust  in  e- Government: Application of Q
Methodology.  Electron  J  e-Government [Internet].  2009;7(4):295–310.  Available from:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direc t=true&profile=ehost&scope=site&authtype =crawler&jrnl=1479439X&AN=50167681 &h=sYIkjqlmgs700FumdFRwZ9SGBNB8s 6n6xYcZJfTp2tBuz7lf8/ZzOIi/tBuUmKgNJ F9vPWR0KsdpKW8AJnlcdw==&crl=c
3. Schreier  F.  On  Cyberwarfare.  Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces; 2015. 132 p.
4. Park  SJ,  Yi  Y,  Lee  YR.  Heterogeneous
dimensions  of  SERVQUAL.  Total  Qual Manag Bus Excell. 2021;32(1–2):92–118.
5. Al-Kofahi  MK,  Hassan  H,  Mohamad  R. Information  systems  success  model:  A review of literature. Int J Innov Creat Chang. 2020;12(10):104–28.
6. Amali LN, Katili MR, Suhada S, Hadjaratie
L.  The  measurement  of  maturity  level  of information  technology  service  based  on COBIT 5 framework. Telkomnika (Telecommunication Comput Electron Control. 2020;18(1):133–9. 7. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi.  Pedoman Evaluasi  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik  Instansi  Pusat  Dan  Pemerintah Daerah. 2018;1–72. Available from:
https://spbe.menpan.go.id/
8. López-Zambrano  J,  Lara  JA,  Romero  C. Towards portability of models for predicting students’  final  performance  in  university courses starting from moodle logs. Appl Sci. 2020;10(1).
9. McCall  J  a.,  Richards  PK,  Walters  GF. Factors  in  Software  Quality.  at’l  Tech  Inf Serv.  1977;1,  2  and  3(ADA049055):689– 1699.
10. Basson H, Bouneffa M, Matsuda M, Ahmad
A,  Chung  D,  Arai  E.  Qualitative  evaluation of manufacturing
software units interoperability  using  ISO  25000  quality model. Proc I-ESA Conf. 2016;8:199–209.
11. Yalia  M.  Menuju  Pelayanan  Publik  Yang Lebih Baik Dengan E-Government. J BPPKI Bandung. 2011;1(1):65–74.
12. Achmad  I,  Wadjdi  F,  Trishadiatmoko  P,
Wadjdi  AF,  Achmad  Farid  Wadjdi.  Public Policy  Implementation  During  Pandemic Covid : Modifying the Measurement Framework of The Electronic-Based Governance System for Various Organization  Levels  of  Indonesia  Public Service  Broadcasting  (  TVRI  ).  Ind  High Educ [Internet]. 2021;3(1):1689–99. Available from: http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/art icle/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/ha ndle/123456789/1288
13. Hussin  AA.  Refi  ning  the  Flesch  Reading Ease  Formula  for  Intermediate  and  High- Intermediate Esl Learners INTERNATIONAL  JOURNAL  ON  E- LEARNING AND HIGHER EDUCATION. 14. DuBay  WH.  Smart  Language  Readers,. 2007;  Available  from:  http://www.impact- information.com
15. Freeman  J,  Barnett  V,  Lewis  T.  Outliers  in
Statistical  Data.  Vol.  46,  The  Journal  of  the Operational  Research  Society.  New  York: Wiley; 1995. 1034 p.