BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 5  No 2,  2024, pp. 1823-1830 DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v5i2.8228

## UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MEMBANGUN EKONOMI MELALUI SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
Maya Nurhayati 1* , Endi Rustandi 2 , Ali Priyono 3 , Indrayogi 4 , Salsabyla Dwi Majwa 5
1 Program Studi Pendidikan Jasmani, Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia
2 Program Studi Pendidikan Jasmani, Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia
3 Program Studi Pendidikan Jasmani, Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia
4 Program Studi Pendidikan Profesi Guru, Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia
5 Program Studi Pendidikan Jasmani, Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia *e-mail korespondensi: mayanurhayati@unma.ac.id

## Abstract
To  prevent  the  next  generation  from  engaging  in  radicalism,  drugs,  or  promiscuity,  the  development  of sports  facilities  and  infrastructure  is  necessary.  It  is  also  important  to  inform  the  public  about  the  risks associated  with  hypokinetics,  or  lack  of  movement.  In  addition,  there  are  three  commercial  options  for Village-Owned Enterprises (BUMDes) for those who build sports facilities in their environment: infrastructure, institutional or organizational, and coaching. The BUMDes within the Cikoneng Village Government does not capitalize on the business opportunities that arise from these three factors to generate additional business results; it only handles franchise payments for grocery businesses and PAM water and electricity bills. This actually has no significant impact in driving economic development in the neighborhood when the benefits are taken into account. People can easily pay monthly fees from other applications  without going  through additional service providers due to the sophistication of modern technology. The expected results in this PKM can help the future village government as a pilot village in building the community's economy through sports facilities by first coordinating with partners, description of problems and solutions, material assistance, and evaluation.
Keywords: Village Government; Economic Development; Sports Infrastructure Facilities

## Abstrak
Untuk  mencegah  generasi  penerus  terlibat  radikalisme,  narkoba,  atau  pergaulan  bebas,  pembangunan sarana  dan  prasarana  olahraga  sangat  diperlukan.  Penting  juga  untuk  memberi  tahu  publik  tentang  risiko yang terkait dengan hipokinetik, atau kurang bergerak. Selain itu, ada tiga pilihan komersial Badan Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  bagi  mereka  yang  membangun  fasilitas  olahraga  di  lingkungannya:  infrastruktur, kelembagaan  atau  organisasi,  dan  pembinaan.  BUMDes  di  lingkungan  Pemerintah  Desa  Cikoneng  tidak memanfaatkan peluang usaha yang muncul dari ketiga faktor tersebut untuk menghasilkan tambahan hasil usaha;  Pengelola  BUMDes  hanya  menangani  pembayaran  waralaba  untuk  usaha  penyedia  sembako  dan tagihan  air  dan  listrik  PAM.  Ini  sebenarnya  tidak  berdampak  signifikan  dalam  mendorong  pembangunan ekonomi  di  lingkungan  sekitar  ketika  manfaatnya  diperhitungkan.  Orang  dapat  dengan  mudah  membayar biaya  bulanan  dari  aplikasi  lain  tanpa  melalui  penyedia  layanan  tambahan  karena  kecanggihan  teknologi modern.  Hasil  yang  diharapkan  dalam  PKM  ini  dapat  membantu  pemerintah  desa  kedepan  sebagai  desa percontohan  dalam  membangun  ekonomi  masyarakat  melalui  fasilitas  olahraga  dengan  terlebih  dahulu melakukan koordinasi dengan mitra, deskripsi masalah dan solusi, bantuan materi, dan evaluasi.
Kata Kunci: Pemerintahan Desa; Pembangunan Ekonomi; Sarana Prasarana Olahraga
Accepted: 2024-01-10 Published: 2024-04-30

## PENDAHULUAN
Permasalahan  kemiskinan  di  perdesaan  hingga  saat  ini  masih  belum  terselesaikan.  Sejak tahun  2000,  proporsi  kemiskinan  perdesaan  rata-rata  selalu  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan perkotaan  (Ranadhani  et  al.,  2021).  Pada  tahun  2020,  persentase  penduduk  miskin  perdesaan mencapai  13,2%,  sedangkan  perkotaan  hanya  7,9%.  Oleh  karena  itu,  upaya  penyetaraan pembangunan  ekonomi  perdesaan  dan  perkotaan  sangat  penting,  di  mana  diharapkan  adanya peranan penting dari penyaluran dana desa dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Sutrisna,  2020).  Dalam  hal  ini,  pemerintah  telah  menunjukkan  komitmennya  dengan
menggelontorkan  dana  desa  dalam  jumlah  besar.  Pada  tahun  2018,  pemerintah  pusat menganggarkan dana desa sebesar Rp 60 triliun. Angka ini meningkat menjadi sebesar Rp70 triliun pada tahun 2019 dan kembali meningkat menjadi Rp72 triliun pada tahun 2021. “Hasil penelitian kami  di  LPEM  tahun  2020,  tahun  lalu,  yang  mencoba  melihat  data  cahaya  dari  matahari  dan menghitung lampu-lampu di desa menunjukkan bahwa dana desa merupakan bagian penting dari proses pemulihan ekonomi nasional di masa krisis COVID-19 ini,” ujar (Dartanto 2021).
Sejalan  dengan  kondisi  sosial  ekonomi  di  Desa  Cikoneng  Kecamatan  Sukahaji  Kabupaten Majalengka  yang  akan  menjadi  mitra  PKM  ini,  masih  perlu  peningkatan  dan  penguatan  terkait sosial ekonomi, berdasarkan data yang ada 40 % berpenghasilan tetap tiap bulananya dan 60 % buruh serabutan. Jika dilihat dari kondidi profil Desa pada gambar diatas wilayah Desa Cikoneng sangat strategis, fasilitas umum mudah dijangkau seharusnya tingkat perekonomian lebih mandiri. Berdasarkan pengamatan dn wawancara salah satu perangkat desa di dapati bahwa kebanyakan masyarakat masih tergantung sama buruh tani sebesar 50% yang mempunyai usaha  20%, 30% buruh pabrik. Jika dilihat dari strategis wilayah tersebut seharusnya banyak beberapa usaha yang bias  berkembang  disana.  Terkait  sarana  dan  prasarana  umum  juga  masih  minim  dilihat  dari Fasilitas olahraga hanya ada lapang bola voli outdoor yang kini kegunaanya berubah menjadi lahan parkir,  lapang  sepak  bola  yang  berubah  menjadi  kebun  bersama  warga.  Motivasi  untuk  ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan cendrung rendah, sehingga penguatan sosial ekonomi juga ikut tidak stabil karena minimnya kreatifitas dari warga.
Penghasilan Asli Desa (PADes) didapat tidak  mempunyai tambahan lain melainkan hanya mengelola  sawah  bengkok  yang  disewakan  pemerintah  desa  kepada  masyarakat.  Jika  dirata- ratakan PADes sangat sedikit dan tidak bisa  berkembang. Adanya BUMDes juga tidak membantu memperkuat  perekonomian  apalagi  untuk  meningkatkan  sangatlah  susah.  Tidak  ada pengembangan ide kreatif usaha padahal support dana dari Dana Desa cukup mudah didapat jika pengelola  kreatif  dan  inovatif.  Merujuk  pada  itu  trend  bisnis  BUMdes  kini  bias  diarahkan  pada pengerjaan  Fasilitas  Olahraga  (Sujana,  2018).  Dana  Desa  dipastikan  bisa  dipergunakan  untuk pembangunan  sarana  olahraga,  selain  untuk  pemberian  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT), penanganan COVID-19, dan peningkatan perekonomian di desa (Senjani, 2019).

## Solusi Permasalah
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  diharapkan  menjadi  salah  satu  motor  penggerak perekonomian perdesaan di Indonesia karena BUMDes mempunyai kekuatan utama, yaitu dimiliki oleh pemerintah desa dengan landasan musyawarah desa, berbeda dengan koperasi yang dimiliki oleh  anggotanya  atau  UMKM  yang  dimiliki  perorangan  atau  sekelompok  orang  (Sanjaya  et  al., 2020).  Meskipun  begitu,  dari  sekitar  75  ribu  desa  di  Indonesia,  hanya  sekitar  45  ribu  desa  yang memiliki BUMDes. 15 ribu diantaranya yang telah mendaftar ke Kemendes, tetapi yang usahanya berjalan tidak sampai 5 ribu. Artinya, peran BUMDes hingga saat ini belum optimal dalam upaya membangun  perekonomian  Indonesia  “Sehingga  diperlukan  ide  kreatif  untuk  mengembangkan usaha  BUMDes.  Bisnis  BUMDes  idealnya  tidak  bersaing  dengan  warga  desa.  Namun  sebaliknya, bisnis BUMDes harus memperkuat ekosistem bisnis dan menciptakan usaha-usaha baru yang bisa mendorong perputaran ekonomi di desa (Engkus et al., 2021).
Dalam  kaitannya  dengan  olahraga,  peneliti  coba  menyandingkan  dengan  beberapa program  BUMDes  dalam  membangun  bisnis  melalui  pengelolaan  sarana  dan  Prasarana  olahraga, pembangunan  sarana  olahraga  ini  pernah  menjadi  salah  satu  dari  empat  program  prioritas Kemendes PDTT pada tahun 2019 (Jauhariyah et al., 2021). Tujuannya membangun ruang publik dan  meningkatkan  aktifitas  ekonomi  masyaraka.  pembangunan  sarana  olah  raga  di  desa merupakan  hal  penting  karena  menjadi  ruang  bagi generasi  muda  untuk  menyalurkan  energinya secata  positif,  agar  tidak  terjebak  pada  narkoba,  tawuran  dan  radikalisme  (Wahyudi,  2018).
Pembangunan fasilitas ini punya tiga aspek peluang bisnis untuk BUMDes yaitu Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Kelembagaan /Organisasi dan Aspek Pembinaan (Sudiana, 2018).
Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan di dapati dari 13 Desa yang berda di lingkungan Kecamatan  Sukahaji  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  yang  peningkatannya  masih  terbilang lambat yakni dianatranya Desa Cikoneng. Permasalahan yang ada pada Desa Cikoneng ini peneliti menjadikan sebagai mitra dari kegiatan pengabdian ini karena alasan pembahasan diatas, didapati BUMDes  yang  ada  hanya  bergerak  dalam  bidang  penyedia  sembako  ketika  pembagian  Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta loket pembayaran iuran listri, token dan air PAM. Pengelola BUMDes yang bernama Asep mengatakan “pendapatan belum bias menutupi biaya oprasional, masih sangat sedikit  warga  yang  mengunakan  jasa  pembayarakan  iuran  bulanan”.  Terkait  hal  itu  banyak hambatan  yang  ditemui  dari  pengelolaan  BUMDes  baik  alasan  internal  maupun  ekternal dimasyarakat.
Desa  Cikoneng  merupakan  Desa  yang  berada  dekat  dengan  fasilitas  umum  yang  ada  di wilayah kecamatan Sukahaji, secara sosial kehidupan masyarakat disana seharusnya lebih matang dan  maju  dibandingkan  desa  lain  karena  berada  diwilayah  perkotaan.  Akan  tetapi  hal  tersebut berbanding  terbalik  dilihat  dari  perekonomian  juga  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes)  Paling  sedikit dibandingkan  Desa  lain,  hanya  mengandalkan  sebidang  tanah  bengkok  berupa  sawah  yang  di kelola pemerintah disewakan kepada para petani. Seperti yang sudah dijelaskan di analisis situasi diatas,  BUMDes  tidak  hanya  mengelola  terkait  sandang,  pangan  dan  papan  saja.  Akan  tetapi fasilitas  umum  seperti  mengelola  sarana  dan  prasarana  olahraga  sangat  memungkinkan  di  Desa Cikoneng karena letak wilayah sangat strategis bias menjangkau kegiatan sosial lainnya.
Pembangunan  fasilitas  olahraga  punya  tiga  aspek  peluang  bisnis  untuk  BUM  Des  yaitu Aspek  Sarana  dan  Prasarana,  Aspek  Kelembagaan  /Organisasi  dan  Aspek  Pembinaan  (Marlina  et al., 2021). Adanya sarana prasarana olahraga juga diyakini dapat memberikan peluang bisnis bagi BUMDes,  dengan  mengelola  lapangan  untuk  disewakan  ke  masyarakat  umum.  Dalam  hal  ini, BUMDes akan menyediakan perlengkapan olahraga seperti kostum sepak bola, Bola Voli, Sepatu, perlengkapan  latihan  dan  lainnya.  Serta  mendirikan  unit  usaha  baru,  kios  kuliner  atau  makanan ringan  di  sekitar  lapanganan.  BUMDes  juga  akan  memiliki  peluang  bisnis  pada  bidang kelembagaan,  dengan  mengadakan  berbagai  event  olahraga  di  wilayah  kecamatan  hingga kabupaten.  Dengan  demikian  ekonomi  Desa  akan  berkembang  karena  melibatkan  banyak masyarakat dari luar Desa juga (Gunawan et al., 2021)

## METODE
Metode-metode  yang  digunakan  dalam  penyelesaian  pelaksanaan  pengabdian  kepada masyarakat  yaitu  dengan  sosialisasi  dan  pelatihan  bagi  masyarakat  dalam  upaya  meningkatkan pembangunan  ekonomi  melalui  sarana  dan  prasarana  olahraga.  Adapun  tahapan  pelaksanaan adalah sebagai berikut:
1. Tahap Pelaksanaan
a. Survey Kebutuhan
Analisis  dilakukan  dengan  survey  dan  wawancara  terlebih  dahulu  kepada  beberapa perangkat Desa dan tokoh masyarakat Desa Cikoneng.
b. Persiapan Alat yang akan digunakan
c. Merancang materi dan kuisioner tingkat kepuasaan kegiatan
1826

## 2. Pelaksanaan Kegiatan
Gambar 1. Alur pelaksanaan kegiatan
3. Partisipasi Mitra Dalam Kegiatan PKM
Pemerintahan  Desa  Cikoneng  mengundang  lembaga  Desa  dan  tokoh  masyarakat  serta beberapa intansi yang terkait untuk mengikuti kegiatan.
4. Kepakaran dan Pembagian Tugas Tim PKM Tim PKM membagi tugas masing-masing instruktur sesuai keahlian masing yang dimiliki, yaitu:
a. Keahlian dalam bidang pengelolaan dan pemasaran, simulasi dan perancangan ide usaha dilakukan dalam kegiatan yakni tenaga ahli sport marketing.
b. Aspek kebutuhan pasar dalam pembinaan olahraga dilakukan oleh pendamping ahli sport marketing.
c. Mahasiswa membantun menyiapkan presentasi kegiatan dan pembagian kuisioner tingkat kepuasaan.
Seluruh Tim mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Setelah  melakukan  wawancara  dan  observasi  dilapangaan  terkait  sarana  dan  prasarana yang ada di Desa Cikoneng, di dapati kurang layaknya sarana dan prasarana olahraga. Maka dari itu  kami  membuat  kegiatan  dan  bekerja  sama  dengan  tenaga  ahli  sport  marketing  yang memberikan materi mengenai:
1. Perancangan  ide  usaha  menggunakan  saran  dan  prasarana  olahraga  yang  ada  di  Desa. Dengan menggunakan anggaran dana Desa yang diperuntukan membangun infrastruktur
2. Pengelola  di  serahkan  kepada  BUMDes  dalam  mengelola  saran  dan  prasarana  olahraga beserta pemasarannya
3. Bantuan  pihak  tenaga  ahli  dalam  mendesain  lapangan  dan  gedung  serba  guna  layak  sesuai dengan aturan dan ukuran lapangan pertandingan resmi
4. Pemerintah  Desa  Cikoneng  berkeinginan  membuat  Gor/gedung  serba  guna  bukan  hanya untuk  sarana  dan  prasarana  olahraga  saja  akan  tetapi  bisa  digunakan  rapat  pertemuan  dan acara-acara lain.
Setelah  kegiatan  selesai  mahasiswa  membangikan  kuisioner  mengenai  tingkat  kepuasan  peserta kegiatan  dalam  mengikuti  kegiatan  ini  guna  mengevaluasi  hasil  kegiatan,  di  dapati  hasil  dari kuisioner ini yakni:
1. Mengenai waktu pelaksanaan dari 50 peserta menjawab sangat sesuai sebesar 100%
2. Mengenai  kesesuaian  tema  dengan  materi  menjawab  sangat  sesuai  85%  dan  sisa  nya  15% mengatakan sesuai
3. Materi  dari  Narasumber  1).  Materi sport marketing  sebesar 70%  sesuai,  20% sangat sesuai dan 10 % tidak sesuai
Tahap Prakegiatan berupa Observasi Lapangan
Penyampaian Maksud Kegiatan Pengabdian Analisis Kebutuhan Pelaksanaan Program Pengabdian Evaluasi Kegiatan Pengabdian
4. Materi dari Narasumber 2). Materi Pembinaan Olahraga Masyarakat sebesar 75 % sesuai, 15 tidak sesuai dan 10 % sangat sesuai
5. Penyampaian Moderator sebesar 100% sesuai
6. Kebermanfaatan kegiatan sebesar 85 % sesuai dan 20% tidak sesuai
7. Keseluruhan acara dalam kegiatan 100% dinilai sesuai
8. Ketertarikan peserta dalam kegiatan selanjutnya dengan tema dan topik berbeda 80% terarik dan 20% kurang tertarik.
Evaluasi  dari  seluruh  rangkaian  kegiatan  diharapkan  stimulus  dan  respon  lebih  menarik serta waktu yang dibutuhnya harus lebih banyak, namun kami lebih mengefisienkan waktu, tenaga dengan materi yang ada.

## Pembahasan
Dalam prioritas penggunaan dana desa merupakan pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan  daripada  pilihan  kegiatan  lainnya  untuk  dibiayai  dengan  Dana  Desa.  Prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahun selalu ada acuan regulasi (Permendesa) tersendiri (Engkus et al., 2021).
Prioritas  penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2018  diatur  melalui  Pemendesa,  PDTT  dan Transmigrasi  RI  Nomor  19  Tahun  2017,  sesuai  pasal  4  dapat  diketahui  bahwa  prioritas penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2018  hampir  sama  dengan  tahun-tahun  sebelumnya  yaitu  untuk membiayai  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  di  bidang  pembangunan  desa  dan  pemberdayaan masyarakat desa, namun perbedaaan yang signifikan adalah pembangunan sarana olahraga desa itu  merupakan  unit  usaha  yang  dikelola  oleh  BUMDesa  atau  BUMDesa  bersama  (Bajuri  et  al., 2018).
Kenapa sarana olahraga? Apa dampak positifnya? Olahraga adalah kegiatan yang sangat efektif  meningkatkan  mentalitas  positif.  Olahraga  berfungsi  refreshing,  membangun  kedekatan antar warga dan sarana bagi pembangunan masyarakat yang sehat juga mendorong setiap orang untuk  berkompetensi  dengan  cara  yang  baik  (Wahyudi,  2018).  Sarana  prasarana  olahraga  desa merupakan ruang publik yang menciptakan keramaian, generasi muda dapat menyalurkan aktivitas positif  agar  terhindar  dari  narkoba,  premanisme  dan  radikalisme.  Dengan  berkumpulnya masyarakat desa diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat desa dan memacu pertumbuhan ekonomi desa (Sujana, 2018).

## Strategi Pendampingan dalam Mewujudkan Sarana Prasarana Olahraga
Strategi  pendampingan  untuk  fasilitasi  pembangunan  dan  pengelolaan  sarana  prasarana olahraga desa adalah:
 Peningkatan kapasitas para Pendamping Profesional agar memiliki kemampuan dalam fasilitasi desa  melakukan  identifikasi  sarana  prasarana  olahraga  desa,  perencanaan  dan  pelaksanaan embung,  serta  pemanfaatan  dan  pengelolaan  sarana  prasarana  olahraga  desa  agar berkelanjutan;
 Mendorong  desa  agar  memasukan  dalam  RPJM  Desa  dan  menjadi  kegiatan  prioritas  dalam APBDesa;
 Fasilitasi  dan  advokasi  kepada  Pemerintah  Daerah  agar  memberikan  dukungan  kepada  desa terkait dengan pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana olahraga desa;
 Fasilitasi pengelolaan, pengembangan dan pemasaran oleh BUMDesa.

## Pemanfaatan Sarana Prasarana Olahraga Desa
Pembangunan  sarana  prasarana  olahraga  desa  dimanfaatkan  terutama  untuk  kegiatan keolahragaan masyarakat desa, selain itu juga dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya  seperti  Festival  Desa,  layar  Desa  dan  lainya  (Bajuri  et  al.,  2018).  Diharapkan  untuk keberlanjutan  pemanfaatan  sarana  prasarana  olahraga  desa  dapat  dikelola  dan  dikembangkan sebagai unit usaha BUMDesa.
Untuk  meningkatkan  upaya  pemerintah  dalam  menggerakkan  masyarakat  dalam pelaksanaan  pembangunan  sarana  prasarana,  upaya  pemerintah  diberikan  pembinaan  sesuai dengan  tingkat  dan  keahlian  masing-masing  bidangnya,  pemberian  penataran  khusus  bagi perangkat-perangkat  kabupaten  maupun  kota  serta  provinsi  dalam  peningkatan  hasilnya  belum dapat  diandalkan  (Afandi,  2013).  Hal  ini  dapat      dibuktikan  dengan  masih  banyaknya  perangkat pemerintah  desa  yang  melakukan  berbagai  pelanggaran  seperti  pelanggaran  disiplin, penyalahgunaan  wewenang,  rendahnya  pengabdian  dalam  melaksanakan  pembangunan  tugas sehari-hari,  rendahnya  tingkat  keahlian  dan  ketrampilan  yang  ada  pada  upaya  pemerintah  desa, penepatan  personil  yang  kurang  sesuai  dengan  bidang  tugasnya  masing-masing,  kemudian ditambah lagi tingkat dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai (Syuhada et al., 2021).
Dari pelaksanaan pembangunan diatas, ada juga masalah yang harus dihadapi oleh upaya pemerintah  yaitu  masalah  sikap  mental  yang  lemah  dalam  mengambil  keputusan  (Rivai  & Wahyuni,  2021).  Dalam  pelaksanaan  pembangunan  di  desa  maka  upaya  pemerintah  di  tuntut memiliki  kemampuan  yang  mampu  menjaring  semua  data  (masukan)  dari  masyarakat  agar  data alternative  tersebut  bisa  menjadi  data  yang  relevan,  mampu  memutuskan  tindakan  apa  yang hendak  dilakukan  serta  menilai  hasil  yang  diperoleh  demi  kemajuan  daerah/desa  tersebut,  tugas yang  emban  dalam  wilayah  desa  cukup  rumit  sehingga  butuh  pemecahan  masalah  agar  semua bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat (Jauhariyah et al., 2021).
Selain  itu  tugas  pemerintah  penyelenggaraan  pemerintah  juga  bergantung  pada  bidang pemerintah,  pembangunan,  kemasyarakatan  (Afandi,  2013).  Serta  tugas-tugas  administratif. Keberhasilan  pelaksanaan  tugas-tugas  di  desa  dalam  pelaksanaan  pembangunan  sangat ditentukan  oleh  kemampuan  upaya  pemerintah  dalam  hal  ini  tergantung  pada  kepala  desa  dan bawahannya (Gunawan et al., 2021). Karena tanpa kerjasama antar kepala desa dan bawahannya dalam  pelaksanaan  tugas  akan  mempengaruhi  mekanisme  penyelenggaraan  pemerintah, pembangunan,  dan  kemasyarakatan  di  desa  (Arafi  &  Surya,  2022).  Kepala  desa  dalam melaksanakan tugasnya perlu memiliki kemampuan yang tepat, cerdas, praktis dan rasional dalam pengambilan keputusan (Dharmawan et al., 2018).
Dari  berbagai  upaya  yang  dilakukan  oleh  kepala  desa  sebagai  pengambil        keputusan dalam  pelaksanaan  tugas-tugas  yang  diembankan,  pendelegasian  tugas  berdasarkan  struktur organisasi yang ada didesa seperti pendelegasian tugas kepada sekretaris desa, kepala  jaga dan meweteng,  kepala  urusan  (kaur)  yakni  kepala  urusan  pemerintah,  kepala  urusan  pembangunan, kepala  urusan  umum  (Sutrisna,  2020).  Jadi,  upaya  kepala  desa  sangatlah  penting  dalam  proses pengambilan  keputusan.  Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat, berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia (Sudiana, 2018).
Kinerja  upaya  pemerintah  di  desa  ditentukan  oleh  pendayagunaan  upaya  pemerintah dalam  hal  ini  pendayagunaan  seorang  pemimpin  dalam  proses  pengambilan  keputusan  seperti meningkatkan  kualitas  upaya  pemerintah,  dedikasi  dan  ketrampilan  seperti  meningkatkan pendayagunaan  para  bawahan  yang  ada  (Riyoko  et  al.,  2017).  Oleh  karena  itu,  dalam  usaha menciptakan  upaya  Pemerintah  yang  efisien,  efektif,  bersih  dan  berwibawa  serta  mampu melaksanakan tugas dengan baik, sehingga semangat pengabdian yang tanpa pamrih pemerintah sangat diharapkan (Hutchinson et al., 2018).
Namun  semuanya  tergantung  pada  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  upaya  pemerintah  itu sendiri karena merekalah yang menentukkan sikap dan perilakunya masing-masing (Hatuwe et al., 2021).  Usaha/Upaya  pemerintah  memotivasi  masyarakat  untuk  melaksanakan  pelaksanaaan pembangunan  sarana  prasarana  dapat  ditarik  kesimpulan  dari  paparan  seorang  informan mengatakan  belum  cukup  baik.  Karena  pemerintah  kurang  bergerak  cepat  untuk  membuka
wawasan  masyarakat  dalam  hal  pelaksanaan  pembangunan  sarana  prasarana  (Gunawan  et  al., 2021).
Selanjutnya  upaya-upaya  di  lakukan  pemerintah  dalam  menganjak  masyarakat  menjaga hasil  pembangunan  sarana  prasrana  dapat  dilihat  dari  partisipatif  seorang  aparat/kaur  dan masyarakat.  Dimana  kepala  desa  yang  mempunyai  dua  tugas  yaitu  sebagai  abdi  negara  yakni harus  bermental  baik  dan  mempunyai  kemampuan  profesional  tinggi  dan  penuh  bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untnuk mendukung kelancaran tugas pembangunan sarana prasarana (Riyoko et al., 2017). Dan sebagai abdi masyarakat yakni harus melayani, mengayomi, dan  menumbuhkan  prakarsa  serta  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan.  Upaya/usaha memang  sering  mengalami  hambatan  dari  upaya  pemerintah  desa  itu  (Heryani,  n.d.).    Apabila kurang  cerdik  dalam  mengatasi  masukkan  pelaksanaan  pembangunan  akan  menimbulkan pembangunan sarana prasarana yang tidak baik, makanya untuk itu di butuhkan upaya pemerintah yakni  bermental  baik,  yang  mempunyai  kemampuan  profesional  tinggi  dan  bertanggung  jawab dalam melaksanakan tugas untuk mendukung kelancaran tugas pembangunan (Natal, 2020).

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat kami simpulkan yaitu sarana dan prasarana olahraga  di  desa  sangatlah  dibutuhkan  karena  dapat  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi. Oleh karena itu, peranan pemerintah desa begitu penting.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi,  A.  (2013).  Articipatory  Action  Research  (Par)  Metodologi  Alternatif  Riset  Dan  Pengabdian Kepada  Masyarakat  Transformatif.  Workshop  Pengabdian  Berbasis  Riset  Di  LP2M  UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 53(9), 1689–1699.
Arafi, A. Al, & Surya, I. (2022). Peran Kepala Desa dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Luan Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser. EJournal Ilmu Pemerintahan, 10(2), 394–403.
Bajuri,  F.  A.,  Hidayatullah,  M.  F.,  Kristiyanto,  A.,  Keolahragaan,  I.,  &  Maret,  U.  S.  (2018). Pemanfaatan Fasilitas Ruang Terbuka / Publik Sebagai Prasarana Olahraga. Jurnal Nasional IPTEK Olahraga, 1–3.
Dharmawan,  D.  B.,  Ichsandi,  R.,  &  Faza,  R.  U.  (2018).  Ruang  terbuka  olahraga  di  Kecamatan Gunungpati,  Kota  Semarang:  Kajian  analisis  melalui  sport  development  index.  Jurnal Keolahragaan, 6(1), 11–19. https://doi.org/10.21831/jk.v6i1.14650
Engkus, E., Suparman, N., & Sakti, F. T. (2021). MODEL TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA LUMBUNGSARI KECAMATAN LUMBUNG KABUPATEN CIAMIS. Kumawula:
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(3), 441.
https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i3.28062
Gunawan, A., Mahendra, I. R., & Hidayat, A. (2021). Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga Management  of  Sports  Facilities  and  Infrastructure.  Salus  Cultura:  Jurnal  Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, 1–11.
Hatuwe,  R.  S.  M.,  Tuasalamony,  K.,  Susiati,  S.,  Masniati,  A.,  &  Yusuf,  S.  (2021).  Modernisasi Terhadap  Perubahan  Sosial  Masyarakat  Desa  Namlea  Kabupaten  Buru.  Nusantara:  Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(1), 87.
Heryani, R. D. (n.d.). PERAN PEMIMPIN INFORMAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN  PEMBANGUNAN  DI  DESA  PANANJUNG  KECAMATAN  PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN. 198–212.
Hutchinson, M., Berg, B. K., & Kellison, T. B. (2018). Political activity in escalation of commitment: Sport  facility  funding  and  government  decision  making  in  the  United  States.  Sport Management Review, 21(3), 263–278. https://doi.org/10.1016/j.smr.2017.07.005
Jauhariyah,  N.  A.,  Soekardjo,  S.,  &  Hariyono,  P.  (2021).  Pengabdian  dalam  Upaya  Pencapaian Kondisi  Permukiman,  Sarana,  dan  Prasarana  Sehat  Dalam  Mewujudkan  Kabupaten
Banyuwangi Sehat di Tahun 2021. LOYALITAS, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 105. https://doi.org/10.30739/loyal.v4i1.920
Kit,  V.,  Leung,  T.,  Sik,  S.,  Suen,  H.,  Sahota,  D.  S.,  Lau,  T.  K.,  &  Leung,  T.  Y.  (2012).  External cephalic version does not increase the risk of intra-uterine death: a 17-year experience and literature review. 25(9), 1774–1778. https://doi.org/10.3109/14767058.2012.663828
Marlina,  E.,  Rahmayanti,  S.,  &  Futri,  A.  D.  R.  A.  (2021).  Pengaruh  Kepemimpinan,  Kompetensi,
Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim,
Riau. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika, 11(1), 89–100.
https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2517
Natal,  Y.  R.  (2020).  Kebijakan  Pemerintah  Tentang  Penyediaan  Sarana  Dan  Prasarana  Olahraga Pendidikan  Di  Smp  Negeri  Se-Kecamatan  Bajawa.  IMEDTECH  (Instructional  Media,  Design and Technology), 4(1), 22. https://doi.org/10.38048/imedtech.v4i1.222
Ranadhani,  A.,  Kumenaung,  A.  G.,  &  Tolosang,  K.  D.  (2021).  Pengaruh  Tingkat  Pengangguran, Tingkat  Kemiskinan,  Pertumbuhan  Ekonomi,  Belanja  Pemerintah  Bidang  Pendidikan  dan Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2008-2019. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 21(02), 228–239.
Rivai, A., & Wahyuni, A. (2021). Herbal Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya. 6788. Riyoko,  E.,  Soegiyanto,  &  Sulaiman.  (2017).  Kebijakan  Pemerintah,  Minat  Masyarakat  untuk Berolahraga. 1–12.
Sanjaya,  P.  K.  A.,  Hartati,  N.  P.  S.,  &  Premayani,  N.  W.  W.  (2020).  “Pemberdayaan  Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdikari Melalui Implementasi Digital Marketing System.”
Carrade: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 65–75.
https://journal.ilininstitute.com/index.php/caradde%0Ahttps://doi.org/10.31960/caradde.v3i 2.467
Senjani,  Y.  P.  (2019).  Peran  Sistem  Manajemen  pada  BUMDES  dalam  the  Role  of  Management System  in  Bumdes  in  Increasing  the  Real  Income  of  the  Village.  Kumawula  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UNPAD, 2(1), 23–40.
Sudiana, I. K. (2018). Dampak Olahraga Wisata Bagi Masyarakat. Journal IKA, 16(1), 55–66. Sujana,  D.  (2018).  Dampak  Simultan  Manajemen  Sarana  Prasarana  dan  Peran  Kepemimpinan Terhadap  Pembangunan  Olah  Raga.  Jurnal  Ilmu  Administrasi:  Media  Pengembangan  Ilmu Dan Praktek Administrasi, 15(1), 116–132. https://doi.org/10.31113/jia.v15i1.142
Sutrisna, I. W. (2020). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Ekonomi Di Desa. Jurnal Ilmiah Cakrawarti, 3(2), 8–15. https://doi.org/10.47532/jic.v3i2.195
Syuhada,  F.  A.,  Pulungan,  A.  N.,  Sutiani,  A.,  Nasution,  H.  I.,  Sihombing,  J.  L.,  &  Herlinawati,  H. (2021).  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PKM)  dalam  Pengolahan  Air  Bersih  di  Desa Sukajadi.  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (JPKM)  TABIKPUN,  2(1),  1–10. https://doi.org/10.23960/jpkmt.v2i1.23
Wahyudi, N. A. (2018). Peran perkembangan industri olahraga dan rekreasi dalam menumbuhkan jiwa  kewirausahaan  bagi  generasi  muda.  Prosiding  SNIKU  (Seminar  Nasional  Ilmu Keolahragaan UNIPMA), 1(1), 34–42.