Proses kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera dalam mempertahankan eksistensi partai politik menjelang Pemilu tahun 2014
Yusa Djuyandi 1 *, Fifi Lutfiah Sodikin 2
1 Program Studi Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
2 Political Insight, Bandung, Indonesia
* Korespondensi: yusa.djuyandi@unpad.ac.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Info Publikasi:
Artikel Penelitian
Sitasi Cantuman: Djuyandi, Y., & Sodikin, F. L. (2019). Regeneration Process of The Prosperous Justice Party (PKS) to Maintain Its Existence by Election Year 2014. Society, 7(1), 11-20.

## DOI : 10.33019/society.v7i1.72

## Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh
Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Partai  Politik  sebagai  salah  satu  sarana  yang  penting  dalam mempersiapkan  pemimpin  nasional,  karena  di  dalamnya terdapat  proses  rekrutmen  politik  guna  mendapatkan  calon- calon pemimpin yang diharapkan masyarakat. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), salah satu partai politik yang berbasis Islami di  Indonesia,  memiliki  Dewan  Pimpinan  Daerah  (DPD)  di setiap  kota  /  kabupaten.  DPD  PKS  Kota  Bandung  memiliki proses  kaderisasi  yang  menarik.  Selain  itu,  DPD  PKS  Kota Bandung  juga  memiliki  organisasi-organisasi  yang  disebut dengan  under  brow  yang  telah  mencetak  kader-kader unggulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kaderisasi  PKS  di  Kota  Bandung  dalam  mempertahankan eksistensi  partai  pada  Pemilu  2014  menggunakan  teori rekrutmen  politik  melalui  jalur  kaderisasi  yang  dikemukakan oleh Almond dan Powell. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan  teknik pengambilan  data melalui data  sekunder  yang  dihasilkan  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  Kota  Bandung.  Data  primer  diambil  melalui  proses wawancara  kader  PKS.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa proses  kaderisasi  yang  dilakukan  oleh  DPD  PKS  Kota Bandung,  mulai  dari  pendidikan  sampai  dengan  pelatihan, tidak  hanya  mempengaruhi  kualitas  dari  setiap  kader  yang diusungnya, tetapi juga mempengaruhi kualitas dan eksistensi partai politik.
Kata Kunci: Dewan Pimpinan
Daerah; Eksistensi;
Kaderisasi; Partai Keadilan Sejahtera; Pemilu

## Society, 7 (1), 12-22, 2019
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id
Pendahuluan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
merupakan  partai  politik  yang  berbasis agama  Islam  dan  dianggap  memiliki strategi yang baik dalam melakukan seleksi calon-calon kadernya. Sebagai partai politik, PKS  mengutamakan  atau  mengedepankan pola kaderisasi yang baik untuk menghasilkan kader-kader yang berkualitas yang akan menjadi tokoh yang bertanggung jawab  dalam  kepengurusan  partai  serta pemimpin  nasional  (Suroto  dan  Rudianto, 2003;  Tunjungsari,  Lestari,  dan  Sumarno, 2017).
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  proses kaderisasi  yang  dilakukan  oleh  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Bandung Proses kaderisasi dilakukan melalui berbagai macam cara, salah satunya dengan mengikutsertakan kader-kader partai untuk mengikuti  sekolah  kepemimpinan  partai yang  dilaksanakan  oleh  Dewan  Pengurus Wilayah  (DPW)  Provinsi  Jawa  Barat.  Dari kegiatan  tersebut  diharapkan  kader-kader partai  mendapatkan  pembekalan  secara komprehensif,  mulai  dari  pengetahuan tentang  kepartaian  hingga  hal-hal  yang berhubungan  dengan  permasalahan  sosial kemasyarakatan,  bangsa  dan  negara. Sekolah kepemimpinan partai juga bertujuan  untuk  melahirkan  pemimpin- pemimpin masa depan yang berkualitas dan berakhlak,  yang  akan  menempati  jabatan struktural  internal  partai  maupun  jabatan pada kepemimpinan publik. 1 Persaingan  antar  partai  politik  sangat ketat, terutama dengan hadirnya partai baru yang  memiliki  modalitas  politik  cukup besar  karena  adanya  pola  relasi  atau  akses kepada  media.  Hal  ini  menjadi  tantangan tersendiri bagi PKS untuk mempertahankan
1 http://www.pikiran-rakyat.com/bandung- raya/2016/11/25/pks-jawa-barat-gelar-sekolah- kepemimpinan-partai-385846  (PKS  Jawa  Barat  Gelar Sekolah Kepemimpinan Partai) 11 Juli 2018
eksistensi  partai  pada  Pemilu  2014.  Salah satu pola kaderisasi PKS yang dikembangkan  melalui  gerakan  Jamaah Tarbiyah  di  kampus-kampus  (Anismar, 2014)  mulai  menghadapi  persaingan  yang ketat.  Partai  lama  maupun  baru  mulai masuk  dan  menguatkan  pengaruhnya  di perguruan tinggi dengan merekrut mahasiswa  ke  dalam  gerakan  sayap  muda partai.  Tidak  hanya  melakukan  sosialisasi visi  dan  misi  serta  program  kerja,  partai- partai  juga  mengadakan  kegiatan  yang dapat merangkul kelompok pemilih mahasiswa  seperti  kegiatan  pelatihan “Leadership” hingga  kegiatan  seminar wiraswasta.
Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan (PDI  Perjuangan)  sudah  lebih  dahulu mengembangkan  jaringan  di  perguruan tinggi melalui Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia  (GMNI).  Namun  demikian,  PDI Perjuangan  sudah  mulai  menggunakan strategi  baru  dalam  merangkul  kelompok milenial  melalui  kegiatan-kegiatan  yang tidak terlalu berbau politis. Tidak hanya itu, Partai  Hati  Nurani  Rakyat  dan  Partai Nasional Demokrat juga sudah menerapkan strategi  serupa  dengan  PDI  Perjuangan. Oleh  karena  itu,  untuk  mempertahankan eksistensi  partai,  PKS  mulai  melirik aktivitas  baru  dalam  pola  kaderisasinya (Juliano, 2014).
Sebagai  partai  politik  yang  berbasis pada  agama  dan  sejak  awal  ditasbihkan sebagai partai dakwah, aktivitas baru dalam pola  kaderisasi  yang  dilakukan  oleh  PKS dianggap  sebagai  sebuah  gerakan  yang berani.  PKS  melakukan  modifikasi  gerakan politiknya  serta  menanggung  konsekuensi yang  sangat  besar  melalui  reogranisasi  dan perubahan pola strategi kaderisasi partainya.  Reorganisasi  PKS  dilakukan dengan memperhatikan
faktor-faktor penting  yang  datang  dari  kebutuhan masyarakat  dan  konteks  demokrasi  di Indonesia,  dengan  memperlunak  garis
ideologi dalam rangka kepentingan strategis jangka  pendek  untuk  mendapatkan  suara. Hal  ini  diperlukan  untuk  menunjukan kepada publik bahwa PKS sangat memperhatikan  isu-isu  yang  diminati  atau dituntut  oleh  publik,  mulai  dari  isu  politik dan  hukum,  seperti  isu  anti  korupsi  dan konsisten  dalam  mengawal  pemerintahan yang baik, sampai pada isu pengembangan ekonomi kerakyatan. Hal ini oleh Aminuddin  (2010)  dianggap  mampu memberikan  keuntungan  besar  bagi  PKS, sebab  jika  hanya  bergerak  pada  upaya memelihara  basis  ideologi  lama,  maka  PKS hanya  akan  mendapatkan  suara  dari pemilih ideologis saja, sedangkan pemilih di luar basis ideologi akan diambil oleh partai lain.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  bagaimana  proses  kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera dalam mempertahankan eksistensi
partai menjelang Pemilu tahun 2014 untuk daerah pemilihan Kota Bandung?
Ada  beberapa  studi  atau  kajian penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan  atau  relevansi  dengan  penelitian ini. Yang pertama adalah sebuah penelitian oleh  Anneu  Dahliany  (2012)  yang  berjudul “Pola  Rekrutmen  Pemimpin  Partai  Politik Dalam  Meningkatkan  Kerja  Partai  Politik (Studi  kasus  di  DPD  PKS  Kota  Bandung)”. Hasil  Penelitian  tersebut  menjelaskan mekanisme  yang  dilakukan  oleh  DPD  PKS Kota  Bandung  dalam  proses  rekrutmen pemimpin  partai  dengan  dilakukannya Pemira (Pemilu Raya) dengan pertimbangan dari Majlis Syura (majelis permusyawaratan atau badan legislatif).
Kedua  adalah  penelitian  oleh  Akbar Sandro  Yudho  Dhiharso  (2011)  yang berjudul  “Sistem  Pengkaderan  di  Kalangan Partai Islam (Studi Tentang Tarbiyah PKS di Yogyakarta)”.  Secara  garis  besar  tesis membahas  mengenai  mekanisme  Tarbiyah
yang  ada  di  dalam  PKS  sebagai  syarat  dan rekrutmen calon kader.
Dan  ketiga  adalah  penelitian  oleh Aminuddin  (2010)  mengenai  “Reorganisasi Partai  Keadilan  Sejahtera  di  Indonesia”. Penelitian  ini  lebih  menjelaskan  tentang metamorfosis  PKS  yang  merupakan  bagian dari strategi jangka menengah untuk mental basis  konstituen  yang  perlahan  tapi  pasti sudah  mulai  terbentuk  dan  melingkupi wilayah kesadaran  sosial  politik  yang  lebih luas.
Maka  dari  itu,  posisi  penelitian  ini bersifat  memperluas  dan  memperkaya literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya.  Ketiga  penelitian  sebelumnya tidak membahas mengenai eksistensi partai politik  sebagai  fokus  analisis  penelitian. Penelitian  ini  menjelaskan  bagaimana proses kaderisasi yang dilakukan DPD PKS Kota  Bandung  sehingga  menghasilkan kader-kader  yang  berkualitas  serta  dapat mempertahankan  basis  massa  yang  sangat berpengaruh  terhadap  eksistensi  PKS. Dipilihnya  Kota  Bandung  sebagai  lokasi penelitian  dikarenakan  merupakan  basis PKS yang besar.

## Kerangka Teori 1. Fungsi Partai Politik
Di  negara  yang  menggunakan  sistem politik demokrasi, keberadaan partai politik dianggap  penting  sebagai  representasi  dari perwakilan kelompok masyarakat. Kehadiran  partai  politik  sangat  penting dalam  tatanan  masyarakat  yang  modern dan  berstruktur  kompleks,  karena  partai politik  dianggap  memiliki  kemampuan untuk  menyalurkan  partisipasi  politik masyarakat yang kompleks (Djuyandi, 2018: 150).
Meskipun  partai  politik  di  negara demokrasi konstitusional (liberal) dengan di negara  otoriter  (komunis)  menjalankan peran  yang  berbeda,  tetapi  partai  memiliki kesamaan fungsi, yaitu diantaranya:
a. Fungsi sosialisasi politik, yaitu mentransmisikan  budaya  politik  dalam rangka pembentukan sikap dan orientasi  anggota  masyarakat  sebagai warga negara (pendidikan politik).
b. Fungsi  rekrutmen  politik,  yaitu  partai melakukan  seleksi  dan  pemilihan  serta pengangkatan seseorang
atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah  peran  dalam  sistem  politik pada umumnya, dan pemerintah secara khusus.
c. Fungsi  untuk  partisipasi  politik,  yaitu menjadi sarana kegiatan bagi masyarakat dalam mempengaruhi proses
pembentukan pemimpin pemerintahan  melalui  Pemilu  dan pembuatan  atau  pelaksanaan  kebijakan pemerintah.
d. Fungsi  komunikasi  politik,  yaitu sebagai penyampai informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat  dan  dari  masyarakat kepada pemerintah.
e. Fungsi  partai  politik  sebagai  sarana pengatur  konflik,  yaitu  membantu untuk  mengatasi  atau  setidaknya meminimalisir
terjadinya konflik.
Kondisi ini  juga didasari oleh pandangan Lijphart (1968) yang mengatakan  bahwa  adanya  perbedaan atau  perpecahan  di  tingkat  massa bawah  dapat  diatasi  oleh  kerjasama  di antara  elite-elite  politik.  (Djuyandi, 2018: 152-154).
Beberapa  fungsi  partai  politik  di  atas memiliki  kesamaan  dengan  pandangan yang  dikemukakan  oleh  Budiardjo  (2009: 405-409)  bahwa  partai  politik  di  negara demokrasi memiliki sejumlah fungsi, yaitu:
a. Sebagai sarana komunikasi politik.
b. Sarana sosialisasi politik.
c. Sarana rekrutmen politik.
d. Sarana pengatur konflik.
Perbedaan  antara  Djuyandi  (2018) dengan  Budiardjo  (2009)  terkait  dengan fungsi  partai  politik  adalah  terletak  pada fungsi partisipasi politik.

## 2. Kaderisasi Partai Politik
Berdasarkan  pada  salah  satu  fungsi partai politik di atas, yaitu fungsi rekrutmen politik,  maka  ada  hal  yang  tidak  dapat dilepaskan  dari  fungsi  itu,  yakni  adanya kaderisasi. Proses kaderisasi merupakan hal penting  bagi  sebuah  organisasi  seperti partai  politik,  alasan  ini  didasari  oleh pandangan  Harahap  (2017:  1-2)  yang mengungkapkan  bahwa  dari  kaderisasi  ini maka partai mempersiapkan atau mencetak calon-calon  yang  siap  melanjutkan  tongkat estafet  perjuangan  sebuah  organisasi  untuk menjadi pemimpin di masa depan yang siap dalam menjalankan organisasi.
Kaderisasi  dilakukan  dalam  rangka mendidik  seseorang  untuk  melanjutkan tongkat  estafet  dari  suatu  partai  atau organisasi (Partanto dan Al-Barry, 1994: 293- 294).  Dengan  kata  lain,  proses  kaderisasi diharapkan  akan  menghasilkan  kader  yang dapat  memegang  peranan  penting  dalam sebuah  organisasi  pada  masa  yang  akan datang.
Di  negara-negara  Barat,  kaderisasi untuk mempersiapkan pemimpin- pemimpin  partai  politik  sudah  dilakukan dengan  sangat  matang.  Kemampuan pribadi  dari  kader  itu  sendiri  memegang peranan  penting  selain  dukungan  dari partai  (Parwadi,  2006:  7).  Kader  memiliki posisi  yang  strategis  bagi  eksistensi  partai politik.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif. Penelitian  kualititatif  adalah  metode  untuk mengeksplorasi  dan  memahami  makna yang  berasal  dari  masalah  sosial  dan kemanusiaan.  Metode  ini  dianggap  tepat
untuk  meneliti  partai  politik,  seperti  PKS, karena  selain  dapat  menggambarkan sebuah  fenomena  secara  lebih  detail  juga dapat  membantu  penelitian  ini  untuk melakukan  diagnosis  permasalahan  yang terjadi.  Penelitian  ini  juga  menggunakan pendekatan deskriptif yang memungkinkan untuk  menggambarkan  bagaimana  proses kaderisasi  yang  dilakukan  DPD  PKS  Kota Bandung  sebagai  partai  yang  memiliki eksistensi cukup kuat di Kota Bandung.
Penentuan  studi  kasus  dalam  metode kualitatif dianggap strategis dalam penelitian  ini  karena  dapat  menyelidiki secara cermat suatu peristiwa atau aktivitas yang  terjadi  di  suatu  tempat.  Dalam  studi kasus,  penelitian  juga  dapat  memilih informasi  dan  data  yang  cocok  untuk mendapatkan hasil yang maksimal (Creswell,  2014:  278).  Dengan  studi  kasus, penelitian  dapat  melakukan  analisa  proses kaderisasi  yang  dilakukan  oleh  PKS  guna mendapatkan  kader-kader  unggulan  yang diinginkan masyarakat serta dapat menjalankan tujuan dari kepentingan partai politik. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan  secara  purposive  atau  dengan sengaja  sesuai  dengan  persyaratan  yang diperlukan. Adapun kriteria syarat informan adalah: (1) Memiliki pengetahuan serta  pemahanan  tentang  sejarah  dan gerakan PKS; serta (2) Memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, serta tahu dan ikut andil dalam proses kaderisasi.
Dengan memilih orang dianggap paling mengetahui  informasi  yang  sedang  diteliti diharapkan  dapat  menggali  objek  atau situasi  sosial  yang  diteliti,  kemudian melakukan  analisa  hasil  dari  penelitian dengan teori penelitian.
Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Gerakan  kaderisasi  PKS  yang  tidak terlepas dari gerakan dakwah
PKS  melakukan  kerja  sama  dalam berbagai  kekuatan  guna  menegakkan  nilai dan  sistem  Islam  yang Rahmatan  lil  alamin (rahmat  bagi  semesta)  serta  akselerator dengan  perwujudan  masyarakat  madani  di Indonesia.  Dengan  misi  ini  PKS  mulai melebarkan  dakwah  Islam  dan  mencetak kader-kader yang kemudian dapat mengembangkan  institusi  kemasyarakatan yang  Islami  di  berbagai  bidang  sebagai markaz taghyir (pusat perubahan) dan pusat solusi.  Pengembangan  yang  dilakukan  PKS diantaranya  gerakan  dakwah  kampus  yang merupakan  gerakan  menyeru  agama  yang dilakukan  mahasiswa  di  kampus.  Gerakan dakwah  berubah  menjadi  Unit  Kegiatan Mahasiswa  (UKM)  atau  Lembaga  Dakwah Kampus  (LDK)  sebagai  wadah  untuk seluruh  aktivitas  dakwah  dalam  rangka memperluas jejaring. (Muhtadi. 2012: 32-39).
Pola  kaderisasi  pada  Partai  Keadilan Sejahtera  diuraikan  dalam  Anggaran  Dasar dan  Anggaran  Rumah  Tangga  (AD/ART) yang  dikeluarkan  oleh  Dewan  Pengurus Pusat  (DPP)  PKS  Pasal  5  Bab  III.  Adapun setiap  anggota  yang  mendaftarkan  diri secara  sukarela,  harus  mampu  mengikuti setiap  pelatihan  yang  diselenggarakan,  dan pembinaan  kaderisasi  yang  dilakukan  oleh partai.
Tarbiyah merupakan pembinaan berbasis  kelompok  kecil  di  bawah bimbingan seseorang murabbi yang dilakukan  melalui  kegiatan  non  formal partai.  Tarbiyah  memegang  peranan penting pada proses kaderisasi. Organisasi- organisasi underbrow PKS  seperti  Garuda Keadilan  (GK),  Salimah  Serikat  Pekerja (SPK), Perhimpunan Petani  Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI), Kesatuan Aksi Pelajar  Muslim  Indonesia  (KAPMI),  dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim
Indonesia  (KAMMI)  mengembangkan  pola dan  model  kaderisasi  sendiri-sendiri.
Adapun  kelompok-kelompok  yang  secara formal  bukan  merupakan under  bow PKS namun  secara  ideologis  cukup  banyak memiliki  kedekatan  dengan  PKS  adalah Rohani Islam (Rohis) dan Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Keduanya juga mengembangkan  pola  pembinaan  dan kaderisasi  yang  khas.  Proses  kaderisasi formal  partai  dilakukan  secara  resmi  oleh kepengurusan partai, yang terdiri dari tujuh jenjang  yakni:  TOP  I  ( Training Orientasi Partai  Satu),  TOP  II:  TD  I  ( Training Dasar Satu),  TD  II:  TL  I  ( Training Lanjutan  Satu), TL  II,  dan Training Manajemen  dan Kepemimpinan  Sosial  (TMKS).  Proses kaderisasi formal ini juga merupakan sarana sebagai  pembinaan  sekaligus  penjenjangan kader  yang  akan  berimplikasi  pada distribusi  peran  dan  struktural  di  PKS (Dhiharso, 2011).

## 2. Implementasi  strategi  kaderisasi  oleh DPD PKS Kota Bandung
Proses  Kaderisasi  DPD  PKS  Kota Bandung  dianalisis  menggunakan  teori rekrutmen  politik  Almond  dan  Powell. Teori rekrutmen politik Almond dan Powell ini  menekankan  kepada  pemilihan  calon pemimpin  serta  pengurus  partai  politik dengan  memberikan  tiga  jalur  sebagai proses  berjalannya  rekrutmen  politik.  Teori rekrutmen  politik  Almon  dan  Powell berbeda  dengan  teori  rekrutmen  politik lainnya,  karena  teori  ini  merupakan  teori partai  politik  yang  berlanjut.  Karena  dapat diaplikasikan  pada  rekrutmen  bakal  calon legislatif sehingga tidak hanya melihat pada kegiatan  partai  politik  yang  melakukan kegiatan  rekrutmen  politik  saja.  Selain  itu, setiap  jalur  dapat  diaplikasikan  terhadap seluruh  rangkaian  kegiatan  rekrutmen partai politik. Partai politik dapat menggunakan  rekrutmen  politik  untuk meningkatkan  kegiatan  kaderisasi  dimulai dari  proses  seleksi,  meningkatkan  dan mempertahankan  kualitas  kader,  sehingga
menghasilkan  kader  unggulan  untuk meningkatkan suara partai.
Proses  rekrutmen  politik  memiliki tujuan  untuk  menghasilkan  kader  yang berkualitas  dengan  menerapkan  beberapa kriteria  kualifikasi.  Sebelum  melakukan proses  rekrutmen  politik,  partai  politik tentunya  melakukan  proses  kaderisasi terlebih  dahulu  agar  menghasilkan  kader yang  berkualitas  yang  dapat  ditempatkan sebagai pejabat publik melalui Pemilu.
Proses  kaderisasi  merupakan  program yang berisikan suatu kegiatan pembentukan karakter  dan  kepribadian  melalui  proses pendidikan  dan  pelatihan  yang  bertujuan untuk menghasilkan kader yang berkualitas.  Melalui  Pemilu,  partai  politik harus  mengajukan  calon  yang  dapat diterima  masyarakat  sehingga  dapat meningkatkan jumlah suara partai.
Kader  yang  berkualitas  memiliki  peran yang  sangat  penting  terhadap  eksistensi partai  politik.  Masyarakat  dapat  mengenal partai  politik  melalui  aktivitas  partai  yang dilakukan oleh kader-kadernya. Kader yang berkualitas  dapat  menjadi  jembatan  bagi masyakarat  kepada  untuk  menyalurkan aspirasinya  kepada  pemerintah.  Dengan menjaga  hubungan  dan  kepercayaan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan  elektabilitas  PKS  di  kota Bandung.

## a. Kaderisasi Informal
Kaderiasi  Informal  yang  ada  di  DPD PKS  Kota  Bandung  merupakan  salah  satu upaya  untuk  melahirkan  kader  unggulan dan  berkualitas.  Pola  kaderisasi  ini dilakukan  dalam  kurun  waktu  yang panjang  dan  cukup  lama.  Pendidikan dengan  jangka  panjang  ini  dilakukan  oleh kader  DPD  PKS  Kota  Bandung  kepada keluarganya,  mulai  dari  anak-anak  hingga menuju masa remajanya. Selain pendidikan, DPD  PKS  Kota  Bandung  juga  melakukan pembentukan  karakter  terhadap  setiap calon  kader  beserta  keluarganya.  Setiap
kader diberikan panduan “10 Karakteristik” yang  menjadi  andalan dalam  pembentukan kepribadian  serta  penerapan  nilai-nilai Islam dalam kehidupan keseharian sehingga  mencapai  aspek-aspek  yang dibutuhkan untuk mampu bersaing. Dalam kaderisasi  informal  terdapat  nilai  pokok atau  poin  penerapan  kaderisasi  yang menunjang kesuksesan kaderisasi, yaitu:
1) Kaderisasi Berdasarkan Panduan Panduan,  seperti  AD/ART  maupun panduan khusus yang digunakan partai politik.
2) Kaderisasi  Melalui  Keluarga,  praktek penerapan kaderisasi langsung terhadap keluarga masing-masing kader. 3) Kaderisasi Melalui Lingkungan Setempat,  terdapat  dua  jalur  yaitu vertikal dimana setiap kader
diusahakan  memiliki  jabatan  lain  dan berorganisasi dalam
lingkungan masyarakat,  dimana  mereka  dengan posisi itu diharapakan mampu memberi kontribusi  positif  kepada  masyarakat. Kemudian jalur horizontal, setiap kader harus  mampu  membuktikan  dan menerapkan  hasil  pembelajaran  yang telah  diterima  terhadap  lingkungan partai politik.

## b. Kaderisasi Formal
Proses  kaderisasi  formal  merupakan upaya  yang  dilakukan  oleh  DPD  PKS  Kota Bandung  dalam  membentuk  pendidikan yang  dilaksanakan  secara  terprogram  dan terpadu  untuk  mencapai  tujuan  yang diharapkan  oleh  partai.  Proses  kaderisasi formal  harus  mengikuti  suatu  kurikulum yang  telah  ditentukan  yang  dilaksanakan dalam  jangka  waktu  tertentu.  DPD  PKS Kota Bandung melakukan kegiatan evaluasi berdasarkan  kurun  waktu  yang  ditentukan untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan kualitas  kader  sebagai  perwakilan  partai di masyarakat.
Proses kaderisasi tersebut memiliki nilai positif  yang  mampu  mendorong  dan meningkatkan prestasi dengan cara meningkatkan  kompetensi  dan  persaingan sehat.  DPD  PKS  Kota  Bandung  melakukan kegiatan  menghafal  Alquran  dengan periode seminggu sekali untuk menumbuhkan  motivasi  dalam  rangka mengembangkan  diri.  Hal  ini  dapat meningkatkan  kerja  sama  antar  kader dengan  cara  berlatih  bersama  dalam membaca  dan  menghafal  Alquran.  Hal  ini mengajarkan sebuah proses tahapan penting  yaitu  menebar  kebaikan  terhadap orang-orang  di  sekitar  terlebih  dahulu sebelum menebar kebaikan kepada masyarakat.
1) Proses  kaderisasi  formal  internal merupakan  proses  kaderisasi  yang bertujuan sebagai latihan
kepemimpinan.  Setiap  kader  diberikan tugas bergantian untuk saling memimpin sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab sebagai pemimpin dan sebagai kader yang dipimpin. DPD PKS Kota  Bandung  melalui  bidang  Sumber Daya  Manusia  bertanggung  jawab dalam menangani proses dan penerapan  kegiatan  Latihan  Dasar Kepemimpinan  (LDK).  Ada  2  tahapan proses dalam penerapan latihan kepemimpinan diantaranya (1) Anggota mula  dipimpin  oleh  anggota  muda, (2)  Anggota  muda  dipimpin  oleh anggota  madya.  Setiap  anggota  akan memiliki  kesempatan  memimpin  dan dipimpin  dalam  setiap  tahapan  proses tersebut.  Setiap  tahapan  proses  latihan kepemimpinan  memiliki  buku  laporan penilaian  sebagai  bahan  evaluasi  dan pengembangan.
Kegiatan workshop merupakan  kegiatan lanjutan  setelah  kegiatan  latihan kepemimpinan. Kegiatan
ini merupakan  agenda  kegiatan  yang ditetapkan  oleh  pusat  yang  bertujuan
sebagai  pembentukan  kader  PKS. Tahapan ini merupakan langkah latihan dari  setiap  kader  untuk  menerapkan ilmu  yang  telah  didapat  selama menjalankan masa pelatihan. DPD PKS Kota  Bandung  telah  mempersiapkan berbagai  sarana  bagi  para  kader  untuk melakukan  latihan  tersebut.  Untuk memaksimalkan  hasil  pendidikan  dan pelatihan,  DPD  PKS  Kota  Bandung mewajibkan  setiap  kader  melakukan kegiatan di lapangan. Hal ini bertujuan sebagai  sarana  bagi  kader  untuk menerapkan  ilmu  yang  didapat  selama pendidikan  dan  pelatihan  dengan kondisi realita yang terjadi  di masyarakat.
2) Proses  kaderisasi  formal  eksternal merupakan  proses  tahapan  seleksi sebagai  calon  pemimpin  legislatif maupun  eksekutif.  Setiap  calon  kader diberikan
kewajiban untuk berpartisipasi  dan  mengikuti  kegiatan yang  diselenggarakan  hingga  menjadi pimpinan  untuk  waktu  tertentu.  Salah satunya dengan menyebarkan kebaikan kepada  masyarakat.  Melalui  proses  ini diharapkan  dapat  menghasilkan  calon- calon  pemimpin  yang  berkualitas  yang dapat  menunjukkan  latar  belakang partai.
DPD  PKS  Kota  Bandung  tidak mempermasalahkan perihal calon kader dari  luar  partai  yang  tidak  memiliki relasi  keluarga.  Salah  satu  prioritas utama calon kader diharapkan merupakan  orang  yang Khanif (orang baik).  Sebagai  contoh,  kader  PKS  di daerah  Tasikmalaya  pernah  membuat perubahan terhadap seseorang sehingga  seseorang  tersebut  masuk pada bagian kader PKS. Ini merupakan penerapan  atau  tugas  yang  telah dilakukan  oleh  kader  PKS  dalam bentuk  interaksi  kepada  individu  atau masyarakat.
Gema  Keadilan,  salah  satu under  brow yang  aktif  di  lingkungan  masyarakat, melakukan  kegiatan  mendidik  anak- anak, remaja, pemuda serta masyarakat pada  umumnya.  Mereka  yang  telah berinteraksi  dengan  PKS  banyak  pula yang  mendirikan  komunitas-komunitas di  kampusnya.  Seperti  yang  ada perguruan  tinggi,  jika  ada  mahasiswa mengikuti  dan  menerapkan  pemikiran- pemikiran  PKS,  itu  adalah  hasil pendidikan dari keluarga yang merupakan  bagian  dari  PKS  atau mereka  pernah  mengikuti  pembinaan sebagai kemitraan dengan PKS.

## c. Eksistensi DPD PKS Kota Bandung
DPD  PKS  Kota  Bandung  mewajibkan seluruh calon kader untuk menjadi anggota terlebih  dahulu  sebelum  mengikuti  proses tahapan  kaderisasi.  Dalam  melaksanakan proses  kaderisasi,  calon  kader  harus  lulus dalam  melakukan  kewajiban  pada  proses pendidikan hingga dapat dinyatakan lulus.
Pengaruh yang dimiliki kader terhadap eksistensi  partai  politik  sangat  penting. Kader yang akan dikenal dan diterima oleh masyarakat  menjadi  kunci  dari  eksistensi partai  politik.  Selain  itu  kegiatan  partai politik yang dilakukan bersama masyarakat dan  mengajak  masyarakat  akan  membuat partai  politik  semakin  diingat  oleh masyarakat.  PKS  merupakan  partai  Islam dengan  tingkat  eksistensi  yang  sudah mencapai  tahapan  yang  cukup  dikenal  dan diketahui  oleh  masyarakat  kota  Bandung. Kader yang yang diusung PKS adalah kader yang  saat  ini  dibutuhkan  oleh  masyarakat Kota Bandung. Kader PKS sering melakukan  kegiatan  bersama  dengan masyarakat
diantaranya mengadakan kegiatan  pengajian  atau workshop untuk masyarakat  dan  kegiatan  langsung  lainnya bersama masyarakat.
Eksistensi  dari  partai  politik  juga dipengaruhi  dari  hadirnya  kader  yang berkualitas  di  sekeliling  masyarakat  hingga
dapat  membuat  masyarakat  memiliki  calon pemimpin  yang  dibutuhkan.  Tidak  bisa dipungikiri  bahwa  masyarakat  masih menilai  tentang  sosok  atau  pribadi.  DPD PKS  Kota  Bandung  harus  mempersiapkan berbagai  level  kepemimpinan  yang  dapat diterima oleh masyarakat. Proses kaderisasi bukan  hal  yang  mudah  karena  banyak kader yang terlihat baik dan dianggap hebat oleh  internal  partai  belum  tentu  diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu DPD PKS Kota Bandung melakukan survei elektabilitas  terhadap  calon  pemimpin. Kegiatan  ini  merupakan  sarana  mengukur kemampuan calon pemimpin dan menerima pendapat  dan  keinginan  masyarakat tentang kriteria pemimpin yang dibutuhkan.
Kegiatan  DPD  PKS  Kota  Bandung dianggap dapat diterima di masyarakat dan mampu  meningkatkan  suara  partai  di  Kota Bandung.  Pendekatan  juga  dilakukan  oleh semua  level  calon  pemimpin  yang disiapkan  oleh  DPD  PKS  Kota  Bandung. Selain  itu,  kader  PKS  juga  harus mempertahankan  idealismenya.  Kader  PKS juga  harus  mementingkan  kepentingan rakyat  bukan  hanya  kepentingan  pribadi. Pendekatan  langsung  kepada  masyarakat oleh kader PKS akan semakin mengenalkan PKS di masyarakat.
Basis suara PKS di Kota Bandung lebih unggul  dibandingkan  dengan  partai-partai yang  berbasis  Islam  lainnya.  Hal  ini dibuktikan  dengan  hasil  perolehan  suara pada pemilihan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kota  Bandung tahun 2014. PKS Kota Bandung pada tahun 2014  mendapatkan  suara  sah  sebanyak 136.983  dan  menjadi  partai  Islam  dengan perolehan  suara  terbanyak.  Diikuti  oleh Partai  Persatuan  Pembangunan  di  posisi kedua  dengan  jumlah  suara  64.993. Kemudian  Partai  Kebangkitan  Bangsa mempati  posisi  ketiga  dengan  jumlah 42.906.  Perolehan  suara  PKS  sangat  besar
dibandingkan  dengan  perolehan  surat partai  Islam  lainnya.  Bahkan  secara keseluruhan  PKS  telah  berhasil  menggeser partai-partai  yang  berbasis  nasionalis seperti Partai Golongan Karya (Golkar) serta Partai  Demokrat.  PKS  Kota  Bandung menjadi  urutan  ketiga  dalam  perolehan suara  terbanyak  setelah  Partai  Demokrasi Indonesia  Perjuangan  (PDIP)  dan  Partai Gerakan  Indonesia  Raya  (Gerindra).  Selisih perolehan  suara  tidak  begitu  besar.  Hal  ini membuktikan basis pendukung PKS di Kota Bandung  cukup  meyakinkan.  Berdasarkan perolehan  suara  tersebut,  PKS  Kota Bandung  berhasil  meraih  sebanyak  6  kursi di  DPRD  Kota  Bandung  pada  tahun  2014 (KPU Kota Bandung, 2014).
DPD PKS Kota Bandung dikenal karena proses  kaderisasi  yang  menarik,  aksi tanggap  bencana  serta  kegiatan  yang berbasis  agama  yang  mengikutsertakan masyarakat  setempat.  PKS  sangat  dekat dengan masyarakat melalui kader-kadernya yang  berkualitas.  Hal  ini  menggambarkan bahwa  PKS  sebagai  partai  politik  sudah mencapai eksistensi yang cukup.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil
penelitian, narasumber  sangat  yakin  dan  percaya terhadap  proses  kaderisasi  yang  dilakukan DPD PKS
Kota Bandung dapat menghasilkan  kader  yang  berkualitas  dan diterima  di  masyarakat.  Proses  kaderisasi dilaksanakan  berdasarkan  panduan  yang telah dibuat secara nasional. DPD PKS Kota Bandung  memiliki  proses  kaderisasi  yang menarik dibandingkan dengan partai politik lainnya,  terutama  partai  politik  yang berbasis  Islam.  Proses  kaderisasi  DPD  PKS Kota  Bandung  jika  dilihat  melalui  teori rekrutmen  politik  yang  dijadikan  landasan penelitian ini, telah dijalankan dengan baik. Walaupun  ada  beberapa  bagian  yang penerapannya  berbeda.  Dengan  kata  lain hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  DPD  PKS
Kota Bandung melakukan improvisasi pada beberapa  bagian  dalam  proses  kaderisasi. Hal  ini  dilakukan  dalam  upaya  mencapai visi, misi dan tujuan partai.
DPD  PKS  Kota  Bandung  menjalankan proses  kaderisasi  secara  informal  dan formal.  Kehadiran  sosok  kader  yang berkualitas  sangat  berpengaruh  terhadap keberadaan  partai  politik  di  masyarakat. oleh  karena  itu,  DPD  PKS  Kota  Bandung melakukan proses kaderisasi dengan tujuan untuk  menghasilkan  kader-kader  unggulan yang  dibutuhkan  masyarakat  dan  partai politik.  Proses  kaderisasi  yang  dilakukan DPD  PKS  Kota  Bandung  mencapai tingkatan  baik  karena  setiap  kader menebarkan  sisi  positif  terhadap  keluarga sehingga  hal-hal  baik  yang  berkaitan dengan agama dapat menjadikan seseorang semakin dekat dengan Tuhan.
DPD  PKS  Kota  Bandung  telah menjalankan  proses  kaderisasi  dengan menghasilkan kader-kader yang bermasyarakat  serta  memiliki  antusiasme dalam kegiatan masyarakat. DPD PKS Kota Bandung  sangat  memahami  bahwa  dengan meningkatkan  kualitas  dan  kemampuan kader  dapat  mempertahankan  eksistensi partai  politik.  Eksistensi  partai  politik diukur dari perolehan suara dan kemenangan  partai  politik  pada  Pemilu maupun  hasil  kemenangan  koalisi  partai politik  selama  itu  menguntungkan  PKS. Selain  itu,  jumlah  anggota  yang  terus bertambah  menjadi  indikator  eksistensi partai  politik.  Hal  ini  dikarenakan  PKS merupakan  partai  politik  yang  dianggap partai  yang  sejalan  dengan  pikiran  politik yang  dibangun  secara  pribadi  oleh  para kader.  (Almond, 2000)

## Daftar Pustaka
Almond,  A.  (2000). Sosialisasi  Politik  Budaya Politik  dan  Rekrutmen  Politik  dalam Mocthae  Masoed  dan  Colin  Mac
Andrews. Yogyakarta:  Universitas Gadjah Mada Press. Aminuddin,  M.  (2017). Reorganisasi  Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia . Sumber:
https://ww.researchgate.net/publication/2 77967941.
Anismar,  E.  (2014). Kaderisasai  pada  Basis Sosal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Perguruan  Tinggi  (Studi  Kasus  Jamaah
Tarbiyah UI) . Skripsi. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
Budiardjo,  M.  (2009). Dasar-dasar  Ilmu Politik. Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Cecep,  W.  (2016). PKS  Jawa  Barat  Gelar Sekolah  Kepemimpinan  Partai .  Sumber: https://www.pikiran- rakyat.com/bandung- raya/2016/11/25/pks-jawa-barat-gelar- sekolah-kepemimpinan-partai-385846.
Creswell,  J.  (2014).
Research  Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Dahliany,  A.  (2012). Pola  Rekrutmen Pemimpin Partai Politik Dalam Meningkatkan  Kriteria  Partai  Politik (Studi  Kasus  di  DPD  PKS  Kota Bandung). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
Dhiharso.  (2011). Sistem  Pengkaderan  di Kalangan  Partai  Islam  (Studi  tentang Tarbiyah PKS Yogyakarta). Yogyakarta: Universitas  Islam  Negeri  Sunan Kalijaga.
Djuyandi,  Y.  (2018). Pengantar  Ilmu  Politik.
Depok: Rajawali Pers.
Firdaus, R. (2014). Pengaruh Rekrutmen Partai Politik Terhadap Kepemimpinan Pemerintah  di  Kabupaten  Sukabumi Tahun  2005-2010  (Studi  Terhadap Bupati  Drs.  H.  Sukamawijaya,  MM yang  berlatar  belakang  kader  PKS). Bandung: Universitas Padjadjaran.
Harahap,  I.  (2017). Kaderisasi  Partai  Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional . Jurnal Politik, Hlm. 1-9. Sumber: http://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/12
46 .
Juliano, S. (2014). Seminar Strategi Kampanye Partai  Politik  Menjelang  Pemilihan Umum  Tahun  2014 .    Sumber: http://fisip.unikom.ac.id/id/page/seminar- stategi-kampanye-politik-2014.html.
Muhtadi,  B.  (2012). Dilema  PKS. Jakarta: Gramedia.
Partanto, P. A. & Barry, M. D. (1994). Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arloka. Purwadi,  R.  (2006). “Kaderiasasi  Organisasi dalam  Perubahan” .  Jurnal  Wawasan, Vol. 12 (1), Hlm. 1-10.
Rahadi, F. (2014). Kota Bandung Basis Suara
PKS.
Sumber: https://nasional.republika.co.id/berita/nas ional/jawa-barat- nasinal/14/03/13/n2d7ei-survei-kota- bandung-basis-suara-pks.
Suroto & Rudianto, D. (2003). Partai Politik di Indonesia. Jakarta:  PT.  Citra  Mandala
Pratama.
Tunjungsari,  A.R.,  Lestari,  P.,  &  Sumarno.
(2017). “Gerakan  Dakwah  sebagai
Sistem  Kaderisasi  Partai  Keadilan Sejahtera  (Studi  pada  Dewan  Pengurus Wilayah  PKS  Provinsi  Jawa  Tengah” . Unnes Political Science Journal, Vol. 1 (1), Hlm. 21-28.
_______________________________________

## Tentang Penulis
1. Yusa Djuyandi, menyelesaikan Program
Doktor  Ilmu  Politik  di  Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, dengan  predikat  Cumlaude.  Sebelum menjadi  pendidik  di  Program  Studi Ilmu  Politik,  Universitas  Padjadjaran
(2013-sekarang), pernah menjadi pendidik  di  Program  Studi  Ilmu Komunikasi Universitas Bina
Nusantara,  Jakarta  (2010-2017),  Staf Ahli  Anggota  Komisi  I  DPR  RI  (2006- 2009),  dan  peneliti  di  Lembaga  Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia  (Lesperssi)  (2009-sekarang). Sejak  Februari  2018  penulis  juga dipercaya  sebagai  Kepala  Pusat  Studi Keamanan Nasional dan Global
Universitas Padjadjaran.
2. Fifi  Lutfiah  Sodikin,  menyelesaikan Program  Sarjana  pada  Program  Studi Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran, Bandung,  Indonesia,  pada  tahun  2018. Saat  ini  bekerja  sebagai  peneliti  di Political  Insight  (Polsight),  Bandung, Indonesia.