Kebijakan Disiplin Pegawai Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Penterintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara) .

## Amni Agus Putra

## Abstrak
Dengan  reformasi  memberikan  harapan  besar  bagi  terjadinya perubahan  menuju  penyelenggaraan  negara  yang  lebih  demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya good governance  dan  adanya  kebebasan  berpendapat.  Good  Governance sebagai  suatu  konsep  pada  saat  ini  sedang  menjadi  acuan  dalam rangka  pembaharuan  dan  penyempurnaan  birokrasi  sesuai  dengan apa yang menjadi  tuntutan reformasi. Sebagaimana diketahui bahwa good  governance  itu  merupakan suatu  kondisi yang dapat  menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan dan keseimbangan peran serta adanya  saling  mengontrol  yang  dilakukan  oleh  ketiga  unsur  yaitu state  (pemerintah),  society  (masyarakat)  dan  private  sektor  (sektor swasta).
Kata Kunci: Disiplin Pegawai, Good Governance, Reformasi

## Pendahuluan
Sebagaimana diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara  tidak  hanya  terdapat  di  pusat  pemerintahan  saja.  Pemerintah  pusat memberikan  wewenangnya  kepada  Pemerintah  daerah  untuk  menyelenggarakan pemerintahannya  sendiri,  dan  di  Indonesia  yang  dimaksud  dengan  pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan peme rintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah me nurut asas otonomi dan tugas pemban tuan dengan  prinsip  otonomi  yang  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bangsa  Indonesia  selalu  di  hadapkan  kepada  masalah  bagai  mana membangun  pemerintahan  yang  bersih  dan  baik (good  governance  and clean government) . Birokrasi yang diharap kan mampu menjadi motivator dan sekaligus menjadi katalisator dari  ber  gulirnya  pembangunan,  tidak  mampu  menjalankan perannya  sebagai  birok  rasi  modern  tidak  hanya  menge  depankan  kemampuan menyelenggara kan tugas dan fungsi organisasi saja tetapi juga mampu merespons aspirasi publik kedalam kegiatan dan program organisasi dan mampu melahirkan inovasi  baru  yang  bertujuan  untuk  mempermudah  kinerja  organisasi  dan  sebagai bagian dari wujud aparat yang profe sional. Dalam perspektif administrasi publik Indonesia  dikenal  berbagai  macam  patologi  yang  membuat  birok  rat  atau  aparat tidak  professional  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi  nya  antara  lain  adalah rendahnya motivasi untuk melakukan perubahan dan berinovasi.
Good  Governance sebagai  suatu  konsep  pada  saat  ini  sedang  menjadi acuan  dalam  rangka  pembaharuan  dan  penyempurnaan  birokrasi  sesuai  dengan
apa  yang  menjadi    tuntutan  reformasi.  Sebagaimana  diketahui  bahwa good governance itu  merupakan  suatu  kondisi  yang  dapat  menjamin  adanya  proses kesejajaran,  kesamaan  dan  keseimbangan  peran  serta  adanya  saling  mengontrol yang  dilakukan  oleh  ketiga  unsur  yaitu state (pemerintah), society (masyarakat dan private sektor (sektor swasta). Wacana Good Governance ini berakar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam praktik peme rintahan seperti Korupsi, Kolusi  dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu perlu adanya perbaikan dan penyem purnaan dalam tubuh birokrasi  itu  sendiri,  dan  salah  satu  agenda  pem  bangunan  nasional  adalah menciptakan  tata  pemerintahan  yang  bersih,  dan  berwibawa,  yang  merupakan upaya  mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik,  antara  lain  keterbukaan, akuntabi litas, efektivitas dan efisiensi, menjun jung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Diketahui bahwa berbagai  macam  kekecewaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan  tersebut  pada  akhirnya  melahirkan  tuntutan  untuk  mengembalikan fungsi-fungsi  pemerin  tahan  yang  ideal  yang  berpihak  kepada  rakyat. Good Governance tampil sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan kepemerintahan dengan mencoba untuk mengembalikan kinerja birokrasi sesungguhnya.
Dengan  reformasi  memberikan  harapan  besar  bagi  terjadinya  perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas  tinggi  serta  terwujudnya good  governance dan  adanya  kebebasan berpendapat.  Semua  nya  itu  diharapkan  makin  mendekat  kan  bangsa  pada pencapaian  tujuan  nasional  sebagaimana  terdapat  dalam  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Untuk  itu  gerakan reformasi  diharapkan  mampu  mendorong  peruba  han  mental  bangsa  Indonesia, baik pemimpin maupun rakyat sehingga mampu menjadi bangsa yang menga nut dan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kebenaran,  keadilan,  kejujuran,  tang  gung jawab,  persamaan,  serta  per  saudaraan.  Dalam  desentralisasi  menuntut  peran pemerintah  daerah  untuk  memberikan  kesejahteraan  kepada  masyarakat  daerah dengan pendidikan public service yang sangat dibutuhkan. Pergeseran paradig ma dari Good  Government menuju Good  Governance akan  melibatkan  hu  bungan pemerintah  daerah  dengan  masyarakatnya  dalam  kegiatan/  urusan  pemerintahan. Selain  itu  semangat  reformasi  telah  mewarnai  pendayaguna  an  aparatur  negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran  dan  keterpaduan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  penyelenggaraan pemerintahan  negara  dan  pembangunan,  dengan  mem  praktekkan  prinsip-prinsip Good  Governance .  Reformasi  pemerintahan  baik  secara  kelembagaan  maupun struktural tentunya belum menjawab tuntutan reformasi sesungguhnya, perubahan paradigma  penyelenggaraan  pemerintah  an  merupakan  sisi  lain  tuntutan  refor masi  yang  memiliki  arti  penting  dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang  lebih baik.  Untuk    mewujudkan  pelaksanan good  governanc e  tidaklah  semudah  apa yang  diucapkan,  akan  tetapi  bukan  berarti  tidak  bisa  dilaksanakan.  Hal  ini tergantung  dari  kemauan  pemerintah  untuk  mewujudkan  konsep good  gover nance dengan  membenahi  birokrasi  pemerintahan  itu  sendiri  agar  dapat  bekerja sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku.
Dengan  demikian,  selain  menun  tut  adanya  desentralisasi  kekuasaan pemerintah,  masyarakat  juga  meng  inginkan  adanya  penyelenggaraan  peme rintahan  yang  profesional,  akuntabel,  bersih,  dan  bebas  dari  praktek  korupsi, kolusi  serta  nepotisme  yang  selama  ini  marak  terjadi  di  dalam  tubuh  pemerin tahan baik pusat maupun daerah. Sehingga kemudian paradigma penye lenggaraan pemerintahan  diarahkan  me  nuju  terciptanya  kepemerintahan  yang  baik  ( Good Governance )  di  mana  ketiga  pilarnya  yaitu  pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat memiliki  porsi  seimbang  dan  saling  bekerjasama  dalam  melak  sanakan pembangunan,  tidak  hanya  berupa  penyerahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat ke pemerintah daerah, tetapi juga penyerahan wewenang ke pada masyarakat.
Hal  ini  berarti  dalam  melaksana  kan  otonomi  daerah  selain  kewenangan yang  semakin  luas,  pemerintah  daerah  juga  dituntut  untuk  menyelenggarakan pemerintahan  yang  baik  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  penyelenggaraan Good Governance seperti  akuntabilitas  publik,  transparansi,  keterbukaan,  profesionali tas,  supremasi  hukum,  demokratisasi,  ekonomi  pasar,  dan  pertisipasi/  pember dayaan masyarakat. Sebagai konse kuensinya, setiap elemen pemerintahan daerah dituntut untuk  terus  melakukan perubahan dan perbaikan serta  mengem  bangkan segenap kemampuan dan potensi  yang mereka miliki  untuk  menjawab tantangan perubahan yang kian hari makin kritis.
Kebijakan  yang  diambil  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Karta  negara dalam  menciptakan  pemerin  tahan  yang  baik  dan  bersih  adalah  : Pertama, meningkatkan  mutu,  disiplin,  etos  kerja  dan  profesionalisme  lem  baga  serta aparatur  untuk  dapat  men  jalankan  pemerintahan  yang  partisi  patif,  transparan, dan  akuntabel  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  publik; Kedua ,  konsolidasi lembaga    dan  apara  tur  untuk  menjamin  kelangsung  an  pemerintah  yang  baik dimasa  depan; Ketiga ,  penyempurnaan  dan  penega  kan  peraturan  dan perundangan  secara  tegas; Keempat ,  perencanaan  dan  pelaksana  an  tata  ruang secara konsisten; Kelima , meningkatkan mutu dan jum lah sarana  serta prasarana dalam rang ka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Langkah  yang  diambil  oleh  Peme  rintah  Kabupaten  Kutai  Negara  dalam menciptakan pemerintah yang bersih sesuai dengan visi Gerakan Pengem bangan dan  Pemberdayaan  Kutai  yakni  :” Menghasilkan  Pemerintahan  Kabupaten  Kutai Kartanegara yang baik dan bersih, berlandaskan azas keadilan, kesetaraan, dan demokrasi  menuju  terbentuknya  masyarakat  yang  berkualitas,  maju,  mandiri, sejahtera.  Sedangkan  misinya  adalah  :”pemberdayaan  pemerintah  daerah (ekskutif dan legislatif) dan penegakan supremasi hukum, pemberdayaan seluruh komponen  ekonomi,  pemberdayaan  masyarakat  menuju  kemandirian  sosial  dan kemandirian ekonomi.”
Salah  satu  hal  yang  penting  untuk  mewujudkan  hal good governance adalah  bagaimana  upaya  membangun  kepemerintahan  yang  baik  di  Indonesia, dapat  terlaksana  dengan  baik  salah  satu  indikatornya  adalah  disiplin  pegawai. Kebijakan  tersebut  seirama  dengan  pasal  30  Undang  Undang  Nomor  43  Tahun 1999  tentang  Peru  bahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang Pokok-Pokok  Kepegawaian  mengamanatkan  ditetapkannya  peraturan  pemerintah mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Selama ini ketentuan mengenai di siplin Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Peraturan  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil.  Namun  demikian  peraturan  pemerintah  tersebut  perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan situasi dan kondisi saat ini.
Dengan demikian untuk  mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional, dan bermoral ter sebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin,  sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.
Disiplin  merupakan  salah  satu  kegiatan  pembinaan  pegawai  yang  dimuat di dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Republik Iindonesia Nomor  53 Tahun  2010  alinea  kedua  Tentang  Peraturan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  yang menyebutkan bahwa ; ” untuk membina pegawai negeri sipil yang sedemikian itu, antara  lain  diperlukan  peraturan  disiplin  yang  memuat  pokok-pokok  kewajiban, larangan lain diperlukan peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban larangan dan sanksi apabila tidak ditaati atau dilanggar ”.
Dengan  diberlakukannya  peratu  ran  disiplin  yang  memuat  pokok-pokok kewajiban, maka disiplin kerja diharapkan dari para pegawai adalah disiplin yang didasarkan pada tanggungjawab dan kesadaran, serta memiliki sikap dan perilaku yang  lebih  baik  dari  pegawai  yang  bersangkutan,  sehingga  dapat  mendukung tugas  dan  kewajibannya  sebagai  aparatur  pemerintah  yang  mampu  menciptakan kepemerintahan yang baik ( Good Governance ).
Salah  satu  indikasi  rendahnya  kualitas  PNS  tersebut  adalah  adanya pelanggaran  disiplin  yang  banyak  dilakukan  oleh  PNS.  Disiplin  yang  baik  dapat menjadi langkah awal menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Terkait  kondisi  kinerja  PNS,  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara, Taufiq Effendi mengakui, saat ini masih terdapat banyak kekurangan.
Beberapa di  antaranya, disiplin pegawai  rendah,  motivasi kurang, budaya dan  etos  kerja  rendah,  kualitas  pelayanan  buruk,  tingkat  korupsi  tinggi,  dan produktivitas rendah. Pemerintah terus berusaha melakukan reformasi birokrasi di tubuh PNS.
Peraturan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  peraturan  yang  mengatur kewajiban,  larangan,  dan  sanksi  apabila  kewajiban    kewajiban  tidak  ditaati  atau dilanggar  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil.  Dengan  maksud  untuk  mendidik  dan membina  Pegawai  Negeri  Sipil,  bagi  mereka  yang  melaku  kan  pelanggaran  atas kewajiban dan larangan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin
Oleh karena itu dengan disiplin yang baik, maka tingkat pencapaian hasil akan  terlihat,  sehingga  dapat  diketahui  seberapa  jauh  pula  tugas  yang  telah dipikul,  melalui  tugas  dan  wewenang  yang  diberikan  dapat  dilaksanakan  secara optimal.
Sebagai  upaya  mewujudkan good  governance dalam  pelayanan  masya rakat  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  meskipun  dianggap  berbasis  pada budaya  bahwa  peme  rintah  yang  dilayani  oleh  masyarakat,  bukan  pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 43 Tahun  1999  tentang  pokok-pokok  kepegawaian  antara  lain  bahwa  :”Pegawai
Negeri  Sipil  berkedudukan  sebagai  unsur  aparatur  negera  yang  bertugas  untuk memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  profesional,  jujur,  adil,  dan merata dalam penyeleng garaan tugas dan negara, pemerintah dan pembangunan.”
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tabun 2010 Tentang Peraturan Di siplin Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  salah  satu  bentuk  produk  peraturan  perundang- undangan,  yang  dijadikan  sebagai  formula  kebijakan  dalam  mewujudkan good governance .  Dengan  diimplementasikannya  kebijakan  ini  diharapkan  pemerintah khususnya  pemerintah  daerah  mampu  dan  dapat  memenuhi  segala  tuntutan masyarakat  yang  kian  berkembang.  Dengan  demikian  pemerintahan  yang  baik (good governance) dapat terwujud.
Sebagaimana  dimaksud  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  53  Tahun  2010
Tentang Peraturan Disiplin Pega wai Negeri Sipil sudah dimplementasikan, akan tetapi  dalam  perkembangannya  implementasi  kebijakan  tersebut  menemui berbagai  hambatan  diantaranya  adalah  sumber  daya  manusia,  sarana  dan prasarana dan sebagainya.
Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah  adalah  bagian  dari  Birokrat  atau  Aparatur Pemerintah  yang  merupakan  sub  domain  sektor  publik  dalam  konsep Good Governance, mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan.
Umumnya  disiplin  sejati  terdapat  apabila  para  pegawai  datang  kekantor dan  tepat  waktunya,  apabila  mereka  berpakaian  serba  baik  pada  tempat  dan pekerjaannya,  apabila  mereka  menggunakan  bahan-bahan  perlengkapan  dengan hati-hati,  apabila  menghasilkan  jumlah  dan  kualitet  pekerjaan  memuaskan  dan mengikuti  cara  kerja  yang  ditentukan  oleh  kantor  atau  perusahaan,  dan  apabila mereka menyelesaikan pekerjaan dengan semangat yang lebih baik”.
Namun dalam kenyataan sehari-hari, ternyata banyak sekali penyimpangan penyimpangan  dan  penyelewengan-penyelewengan  terhadap  peraturan-peraturan organisasi  yang  dilakukan  oleh  para  pegawainya,  tidak  tepat  waktu  dalam melaksanakan tugas, inefisiensi dalam melaksanakan tugas, pekerjaan tidak sesuai dengan  prosedur  kerja,  sehingga  perlu  dibuat  peraturan  terhadap  mereka  agar dapat mematuhi disiplin kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kondisi baik dan  buruknya  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  Kantor  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Kutai  Kartanegra  sebagai  unsur  pelaksana,  akan  sangat  berpengaruh  terhadap keberhasilan  penyelenggaraan  Pemerintah  dan  Pembangunan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  Penegakan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah serta  kemampuannya  dalam  mewujudkan  Pemerintahan  yang  baik  khususnya pegawai  pada  Kantor  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Kutai  Kartanegra.  Melalui penelitian  ini  penulis  tertarik  untuk  meneliti  bagaimana  implementasi  kebijakan disiplin pegawai Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance .

## Implementasi Kebijakan
Implementasi  adalah  pelaksana  an  keputusan  kebijaksanaan  dasar, biasanya  dalam  bentuk  undang-un  dang,  namun  dapat  pula  berbentuk  perintah- perintah atau keputusan-kepu tusan eksekutif  yang penting atau keputusan badan peradilan.
Lazimnya,  keputusan  tersebut  mengidentifikasi  kan  masalah  yang  ingin diatasi, menye butkan secara tegas tujuan sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk merestruktur kan/mengatur proses implementasi.
Proses  berlangsung setelah me lalui sejumlah tahapan tertentu, biasa nya diawali  dengan  tahapan  pengesa  han  undang-undang,  kemudian  output kebijaksanaan  dalam  bentuk  pelaksa  naan  keputusan  oleh  badan  (instansi) pelaksanaan,  kesediaan  dilaksanakan  nya  keputusan  keputusan  tersebut  oleh kelompok-kelompok  sasaran,  dampak  nyata  baik  yang  dikehendaki  atau  yang tidak  dan  output  tersebut,  dampak  keputusan  sebagai  dipersepsikan  oleh  badan- badan  yang  mengambil  keputu  san  dan  akhirnya  perbaikan-perbaikan  penting terhadap undang-undang/ pera turan yang bersangkutan (Wahab, 1997). Perincian tujuan dan suatu kebijakan yang telah disebutkan di atas sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya.
Isi kebijakan itu antara lain  :
(1) Kepentingan yang dipengaruhi,
(2) Tipe manfaat,
(3) Derajat perubahan yang diharap kan,
(4) Letak pengambilan keputusan,
(5) Pelaksana program,
(6) Sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan konteks keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sangat tergantung pada tiga hal :
1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat;
2) Karakteristik lembaga dan penguasa;
3) Keputusan dan daya tanggap. (Grindle , dalam Wahab, 1997). Dengan  demikian  dapat  dikata  kan,  bahwa  fungsi  implementasi  ialah untuk  membentuk  suatu  hubungan  yang  memungkinkan  tujuan-tujuan  ataupun sasaran-sasaran  kebijakan  negara  diwujudkan  sebagai  “ outcome ”  (hasil  akhir) kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  pemerintah.  Sebab  itu  fungsi  implementasi mencakup  pula  pencipta  an  apa  yang  dalam  ilmu  kebijakan  negara  disebut “Policy  Delivery  System (sistem  penyampaian/penerusan  kebijakan  negara)  yang biasanya  ter  diri  dan  cara-cara  atau  sarana-sarana  tertentu  yang  dirancang  atau didesain  secara  khusus  serta  diarahkan  menuju  tercapainya  tujuan-tujuan  dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.
Menurut Cleaves  (dalam Wahab, 1997) menyatakan  bahwa  :  Implemen  tasi men cakup” a process of moving toward a policy objective by mean of adminis trative and political steps “. Keberhasilan atau kegagalan imple mentasi dapat dievaluasi dari  sudut  kemampuannya  secara  nyata  dalam  meneruskan/meng  operasionalkan prog  ram-program  yang  telah  dirancang  sebelumnya.  Sebaliknya  keseluruhan proses  implementasi  kebijakan  dapat  dievaluasi  dengan  cara  mengukur  atau membandingkan antara basil akhir dan program tersebut dengan tujuan kebijakan. Fungsi  implementasi  ialah  un  tuk  membentuk  suatu  hubungan  yang memungkinkan  tujuan-tujuan  ataupun  sasaran-sasaran  kebijakan  negara  di wujudkan  sebagai  hasil  akhir  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  pemerintah. Sebab  itu  fungsi  implementasi  men  cakup  pula  penciptaan  apa  yang  dalam  ilmu kebijakan  negara  disebut  “ Policy  Delivery  System ”  (sistem  penyampaian
penerusan  kebijakan  negara)  yang  biasanya  terdiri  dan  cara-cara  atau  sarana- sarana  tertentu  yang  dirancang/  didesain  secara  khusus  serta  diarahkan  menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.
Sedangkan Islamy (1994) membagi dalam dua bentuk, yaitu:
1) Bersifat Self  Executing yang  berarti  bahwa  dengan  dirumuskannya  dan disahkannya  suatu  kebijakan  maka  kebijakan  tersebut  akan  terimple mentasikan  dengan  sendinnya  misaInya  pengakuan  suatu  negara  terhadap kedaulatan negara lain.
2) Bersifat Non-Self-Executing bahwa suatu kebijakan publik perlu di wujudkan dan  dilaksanakan  oleh  berbagai  pihak  supaya  tujuan  pembuatan  kebijakan tercapai.
Menurut  Lineberry  (1978)  dalam  implementasi  setidak-tidaknya  terdapat elemen-elemen sebagai berikut :
1) Creation  and  Staffing  of  a  new  agency  to  implement  a  new  policy,  or assigment  of  implementation  responsibelity  to  an  existing  agency  and  its personnel.
2) Translation  of  legislative  goals  and  intents  into  operating  rules  of  thumb: development ofguadelinesfor use of the implementors
3) Coordination  of  agency  resources  and  expenditures  to  target  groups development  of  devision  of  responsibelity within agency and between agency and related agencies.
4) Allocatioan ofresources to accomplish policy inpact.
Kreasi  dan  staffing  agen  pelaksana  baru,  guna  mengimplementasikan  kebijakan baru  atau  menetapkan  tanggung  jawab  implementasi  kepada  personil  dan  agen yang  ada,    Penerjemahan  maksud  dan  tujuan  legislatif  ke  dalam  aturan operasional  yang.  baik  perlu  pengembangan  garis  keterpaduan  bagi  para implemen  tator  ;  Koordinasi  sumber  daya  agen  dan  pelayanan  terhadap kelompok  sasaran,  pengernbangan  devisi  tanggung  jawab  dala  m  agen  antara agen-agen yang terkait;  Alokasi sumber guna kesempurnaan dampak kebijakan . Sedangkan  implementasi  yang  tidak  berhasil  biasanya  terjadi  manakala  suatu kebijakan  tertentu  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana  namun  meng  ingat kondisi  ekstenal  temyata  tidak  meng  untungkan  (pergantian  kekuasaan,  bencana alam dan sebaganya). Kebijaksanaan tersebut  tidak berhasil dalam me wujudkan dampak  atau  hasil  akhir  yang  dikehendaki,  biasanya  kebijakan  yang  memiliki resiko  untuk  gagal  disebabkan  oleh  faktor-faktor  pelaksananya  yang  jelek  ( bad execution ) kebijaksanaannya sendiri memang jelek ( badpolicy) , atau kebijaksaanaannya itu bernasib jelek ( bad luck).
Sedangkan untuk  menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung terdapat sejumlah panda ngan teori implementtasi kebijakan yang dapat  dijadikan  acuan untuk  mengefektif  kan implementasi. Beberapa teori  yang berkaitan dengan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Stillman (1988) yaitu ;
(1) Teori  ini  dikemukakan  oleh  Van  Meter  dan  Van  Horn  yang  menyatakan  bahwa implementasi  sebagai  suatu  pro  ses  ( Implemen  tation  as  a  Liner  Process )  ada enam variabel yang meng hubungkan kebijakan dengan kinerja antara lain :
(1)Sumber (resources),
(2) Standar dan tujuan-tujuan,
(3) Komunikasi antar anggota organi sasi dan aktivitas pem berdayaan,
(4) Karakteristik dari badan pelak sana,
(5) Kondisi sosial ekonomi dan politik dan
(6) Disposisi dari pihak yang melaku kan implementasi. Hubungan peru bahan pada. setiap input bisa mem pengaruhi kinerja untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan.
2. Teori yang dikemukakan oleh Nfilibrey Mc Laughlian yang mengemukakan bahwa implementasi  sebagai  politik  adopsi  ( Implementation  as  Politic  of  Mutual Adoption )  menyimpulkan  bahwa  terdapat  sejumlah  kepentingan  dukungan  dan komitmen  yang  di  tunjukkan.  oleh  para  aktor  utama  yang  me  miliki  pengaruh penting bagi suatu. keberhasilan implementasi dengan kata lain adanya dukungan politik  dari  atasan  merupakan  kunci  pokok  keber  hasilan  atau  kegagalan  dari implementasi.
3.  Teori  yang  dikembangkan  oleh  Eugene  Bardach  yang  mengatakan  bahwa implementasi  sebagai  bentuk  permai  nan  ( Impelentation  as  Games  manship ) disimpulkan  dalam  imple  mentasi  selalu  terjadi  tawar  menawar  (bargaining potition),  persuasi  dan  tekanan-tekanan  yang  berlangsung  di  bawah  situasi  yang penuh tidak kepastian dengan tujuan agar bisa melakukan kontrol ter hadap hasil yang  diharapkan.  Dalam  situasi  seperti  ini  para  implementator  akan  berusaha memahami  ajang  /  arena  main  menguasai  teknik  dan  strategi  ketrampilan  untuk mengontrol arus komunikasi dalam situasi yang tak mungkin. terjadi.
4.    Teori  yang  dikembangkan  oleh  T.  Nakamura  dan  Frank  Smallwood  yang menyatakan  implementasi  sebagai  suatu  proses  sirkulasi  kebijakan  kepemim pinan  ( Implementation  as  Circular  Policy  Ledearship  Process ) disimpulkan bahwa implementasi sebagai suatu proses sirkular yang berlangsung dalam situasi proses  pengambilan  suatu  keputusan.  Selanjutnya  dalam  implementasi  sirku  lar terdapat  enam  elemen  kritis  yang  menghubungkan  implementasi  dengan  proses kebijakan yaitu kepemimpinan formulasi, implementasi guna. mencapai tujuan.
5.    Teori  yang  dikembangkan  oleh  Ernest  S.  Alexander  yang  memandang  imple mentasi  sebagai  proses  konvigensi  ( Implementatioan  as  Contigency  Theory ) disimpulkan  bahwa  proses  implementasi  selalu  melibatkan.  Inte  raksi  secara kesinambungan  dengan  lingkungan,  stimulus,  program  kebija  kan  dan  hasil kebijakan serta elemen dan ketetapan. waktu atau timing dari interaksi tersebut.
6.    Teori  yang  dikembangkan  oleh  L.  J.  Otbile  dan  Robert  S.  Montjoy  yang  me mandang implementasi sebagai proses hubungan antar orgaanisasi ( Imple ntation as  Inter  Orgaizational  Relationship )  disimpulkan  bahwa  untuk  mem  permudah implementasi  kebijakan  diperlukan  adanya  garis  hubungan  antar  organisasi sebagai  cara  atau  sarana.  Selanjutnya  di  kemukakan  bahwa  dengan  adanya struktur  organisasi  yang  tergantung  maka  kesempatan  keberhasilan  dalam mengimplementasikan kebijakan akan menjadi bertambah.
7.    Teori  yang  dikembangkan  oleh  Charles  S.  Bullock  dan  Charles  M.  Lamb  yang memandang implementasi sebagai analisis suatu kasus ( Implementatioan as Case Analisis )  berkesimpulan  bahwa  adanya  aspek-aspek  signifikan terhadap  variabel spesifik yang ikut berperan dalam implementasi kebija kan yang efektif. Terdapat lima varia bel spesifik yang signifikan bagi keberhasilan im plementasi yakni  ; 1) Keterlibatan liberal,
2) Standart agen spesifik,
3) Komitmen terhadap agen,
4) Dukungan dari atasan,
5) Rasio untung atau rugi yang bisa diterima.
Dari berbagai teori  yang dikemukakan tersebut telah banyak memberikan gambaran  kepada  kita  khususnya  di  kalangan  para  implemen  tator  dalam  rangka untuk meng implementasikan suatu kebijakan dan berusaha semaksimal mungkin untuk  mencapai  suatu  keberhasilan  dan  meminimalkan  adanya  kegagalan  dari implementasi.  Oleh  karena  itu,  dari  sudut  pandang  efektifitas  implementasi masing-masing  teori  tersebut  mengandung  keunggulan  dan  kelemahan.  Namun, situasi  dan  kondisi  dimana  teori  itu  dipakai  tergantung  pada  permasalahan  yang dihadapi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

## Teori Good Governance
Kepemerintahan  yang  baik  ( Good  Governance )  merupakan  isu  sentral yang  paling  mengemuka  dalam  pengelolaan  adm  inistrasi  publik  dewasa  ini. Tuntutan  yang  gencar  di  lakukan  oleh  masyarakat  kepada  peme  rintah  untuk melaksanakan  penyeleng  garaan  pemerintahan  yang  baik  adalah  sejalan  dengan meningkatnya  tingkat  pengetahuan  dan  pendidikan  masyara  kat,  selain  adanya pengaruh globa lisasi.
Arti good dalam good  gover  nance mengandung  dua  pengertian  sebagai berikut :
Pertama , nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang  dapat  meningkatkan  kemam  puan    rakyat  dalam  pencapaian  tujuan, kemandirian, pembangunan berkelan jutan dan keadilan sosial.
Kedua ,  aspek  fungsional  dari  peme  rintahan  yang  efektif    dan  efisiensi  dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, good governance ber orientasi pada :
1) Orientasi  ideal,  negara  yang  diarahkan  pada  pencapaian  tujuan  nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam berkehi dupan bernegara dengan  elemen  konstituennya  seperti; legitimacy (apakah  pemerintah)  dipilih dan  mendapat  kepercayaan    dari  rakyat, accountability (akuntabilitas), secu ring  of  human  rights,  autonomy  dan  devolution  of  power,  dan  assurance  of civilian control.
2) Pemerintahan  yang  berfungsi  se  cara  ideal  yaitu  secara  efektif  dan  efiesien dalam  melakukan  upaya  mencapai  tujuan  nasioanal.  Orien  tasi  kedua  ini tergantung pada sejauhmana pemerintah mem punyai kompetensi, dan sejauh mana  struktur  serta  mekanisme  politik  serta  administratif  berfungsi  secara efektif dan efisien.
Good  governance adalah  proses  yang  meningkatkan  interaksi  kon  struktif diantara  domain  domainnya  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  dan  memelihara kebebasan,  keamanan  dan  kesempatan  bagi  adanya  aktivitas  swasta  yang produktif.
Sedangkan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam  kepemerintahan (governance stakeholders) ada berbagai pihak, menurut Dwiyanto, (2006 ) secara garis besar membagi tiga, yaitu :
(1) Negara  atau  pemerintahan,  kon  sepsi  kepemerintahan  pada  dasar  nya  adalah kegiatan kenegara an, tetapi lebih jauh dari itu melibat kan pula sektor swasta dan kelem bagaan masyarakat madani.
(2) Sektor  swasta,  pelaku  sektor  swasta  mencakup  perusahaan  swasta  yang  aktif dalam interaksi dalam sistem pasar seperti industri pengolahan, perdagangan, perban kan dan koperasi termasuk kegiat an sektor informal.
(3) Masyarakat  madani,  kelompok  masyarakat  dalam  konteks  kene  garaan,  pada dasarnya berada ditengah-tengahantara pemerintah dan perseorangan maupun kelom pok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Dari  penjelasan  tersebut  di  atas  UNDP  mengajukan  karakteristik good governance yang saling memperkuat tidak dapat berdiri sendiri sebagai berikut :
1. Participation ,  setiap  warga  negara  mempunyai  suara  dalam  pembuat  an keputusan,  baik  secara  langsung  maupun  melalui  intermediasi  insti  tusi legimitasi  yang  mewakili    ke  pentingannya.  Partisipasi  seperti  ini  dibangun atas  dasar  kebebasan  berasosiasi  dan  berbicara  serta  ber  partisipasi  secara konstruktif.
2. Rule  of  law. Kerangka  hukum  harus  adil  dan  dilaksnakan  tanpa  perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.
3. Transparency . Transparansi di bangun atas dasar  kebebasan arus infor masi. Proses  lembaga  dan  informasi  secara  langsung  dapat  diterima  oleh  mereka yang mem butuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau.
4. Responsiveness. Lembaga  dan  pro  ses  harus  mencoba  untuk  melayani  setiap stakeholders.
5. Concensus  orientation . Good  Governance menjadi  perantara  ke  pemimpinan yang  berbeda  untuk  memperoleh  pilihan  erbaik  baik  kepentingan  yang  lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun dalam prosedur.
6. Effectiveness an efficiency . Proses dan lembaga menghasilkan sesuatu dengan apa  yang telah digariskan dengan menggunakan  sumber  yang tersedia sebaik mungkin.
7. Accountability .  Para  pembuat  keputusan  dalam  pemeringtahan,  sektor  swasta dan  masyarakat  ( civil  society )  bertanggungjawab  kepada  publik  dan  lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang  dibuat,  apakah  keputusan  tersebut  untuk  kepentingan  internal  atau ekternal organisasi.
8. Strategic vision . Para pemimpin dan publik harus mempunyai  perspektif good governance dan penhembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pem bangunan smacam itu.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan    bahwa  wujud good  governance adalah  penye  lenggaraan  pemerintahan  negara  yang  solid  dan bertanggungjawab, serta efisien dan efktif dengan menjaga kesinergisan  interaksi yang  konstruk  tif  diantara  ketiga  domain,  negara,  sektor  swasta  dan  masyarakat. Oleh  karena good  governance meliputi  sis  tem  administrasi  negara,  maka  upaya mewujudkan good  governance juga  merupakan  upaya  melakukan  penyem purnaan  pada  sistem  administrasi  negara  yang  berlaku  pada  suatu  negara  secara menyeluruh.
Good  governance hanya  dapat  di  wujudkan  apabila  terjadi  keseim  bangan  dari ketiga  unsur  yang  ada  dalam governance yaitu, state (Negara  atau  pemerin  tah), private  sector (sektor  swasta  atau  dunia  usaha),  dan society (masyarakat)  saling berinte raksi dan memainkan perannya masing masing. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa yang menggerakkan ke arah good governance itu tetap pemerintah karena  fungsi  pengaturan  yang  memfasilitasi  unsur  swasta  dan  masyarakat  serta fungsi administrative penyelenggaraan pemerintahan mele kat pada unsur ini.
Konsep good governance dapat dijelaskan antara lain :
(1) Sebagai pengelolaan atau kepenga rahan negara yang baik.
(2) Pelaksananya disebut govermant .
(3) Government identik dengan penge lola, pengurus Negara.
(4) Pengelola  Negara  yang  mengetahui  apa  yang  harus  dikerjakan  dan  me ngerjakan dengan efisien.
(5) Bagaimanapenyelenggaraan  negara  ditata  dan  bagaimana  tatanan  itu berproses.
Untuk  mewujudkan  tata  peme  rintahan  yang  baik  sasaran  yang  ingin  di capai adalah :
1) Berkurangnya praktik korupsi, ko lusi dan nepotisme di birokrasi, dan dimulai dari pejabat paling tinggi.
2) Terciptanya  system  kelembagaan  dan  ketatalaksanaan  pemerintahan  yang bersih, efektif, efisien, trans paran, professional dan akuntabel.
3) Terhapusnya  aturan,  peraturan  dan  praktik  diskriminatif  terhadap  war  ga negara, kelompok atau golo ngan masyarakat.
4) Meningkatkan partisipasi masya rakat dalam pengambilan kebija kan publik.
5) Terjaminnya  konsistensi  seluruh  peraturan  pusat  dan  daerah,  dan  tidak bertentangan peraturan dan perundangan di atasnya. (Sedar mayanti, 2009). Lebih  jauh  Sedarmayanti  (2009)  mengatakan  bahwa  :  secara  khusus  dari  sisi internal  birokrasi    bah  wa  kendala  untuk  mewujudkan good  governance antara lain :
1. Pelanggaran disiplin;
2. Penyalahgunaan kewenangan;
3. Banyaknya praktik Kolusi Korupsi ,Nepotisme;
4. Rendahnya kinerja sumber daya manusia dan  kelembagaan;
5. Sistem  kelembagaan  (organisasi)  dan  ketatalaksanaan  pemerin  tahan  yang belum memadai;
6. Rendahnya efisiensi dan efektivitas kerja;
7. Rendahnya kualitas pelayanan umum;
8. Rendanya kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
9. Banyaknya  peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  tidak  sesuai  dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan .
Dari sisi eksternal, aktor globa lisasi dan revolusi terknologi  infor masi (e- government) merupakan tan tangan tersendiri dalam upaya men ciptakan pemerin tahan yang bersih , baik dan berwibawa.
Oleh  karena  itu  disiplin  aparatur  sangat  berpengaruh  terhadap  mewujud kan good governance .
Karena  akuntabilitas  kinerja  pelaya  nan  publik  dapat  dilihat  berdasarkan proses  yang  antara  lain  meliputi  ;  tingkat  ketelitian  (akurasi),  profesiona  litas petugas,  kelengkapan  sarana  pra  sarana,  kejelasan  aturan  (temasuk  kejelasan kebijakan atau peraturan per undang-undangan) dan disiplin.
Adapun prinsip-prinsip good gover nance adalah sebagai berikut :
(1) Catalytic  governance ; streering  rather  than  rowing ;  (pemerintah  katalis mengarahkan bukan melak sanakan) maksudnya pelayanan publik yang sudah bisa dilakukan oleh swasta atau masyarakat secara lebih baik di serahkan saja kepada mereka, pemerintah melalui kebija kan melakukan pengarahan, penga turan dan pengendalian;
(2) Community-owned  government ; empowering  rather  than  serving (pemerintahan  milik  rakyat;  mem  beri  wewenang  ketimbang  mela  yani) maksudnya  pemerintah  mem  berdayakan  masyarakat  agar  mam  pu  melayani dirinya  sendiri  ( ser  ving  themselves )  ketimbang  di  bebankan  kepada pemerintah  sen    diri  contohnya  polisi  memberdaya  kan  masyarakat  untuk mampu men jaga keamanan lingkungannya sen diri melalui sistim keamanan lingkungan.
(3) Competitive  government ;  injecting  competition  into  service  delivery (pemerintahan yang kom petitip; menyuntikan persaingan kedalam pemberian pelayanan) maksudnya dalam pemberian pela yanan dilakukan kompetisi (per saingan) supaya lebih efisien .
(4) Mission–driven  governmen t  ;  transforming  rule-driven  organiza  tion (pemerintahan  yang  digerak  kan  oleh  misi;  mengubah  organi  sasi  pelaksana yang  orientasinya  menjalankan  tugas  saja  sesuai  dengan  aturan  menjadi organisasi yang berorientasi misi;
(5) Result  oriented  government ;  funding  outcomes,  not  inputs (peme  rintahan yang  berorientasi  hasil;  membiayai  hasil  bukan  masu  kan)  maksudnya perhatian  dituju  kan    kepada  hasil  yang  diperoleh  bukan  sebaliknya  meng hitung masukan untuk pengeluaran tanpa memperoleh hasil yang di ingin kan contohnya  mengeluarkan  lebih  banyak  untuk  polisi  dan  lembaga  pe masyarakatan,  namun  angka  kejahatan  terus  meningkat  seharus  nya  biaya dikeluarkan untuk me ngurangi angka kejahatan;
(6) Customers-driven  government ;  meeting  the  need  of  the  customer,  not  the bureaucracy (pemerintah  berorientasi  pelanggan;  memenuhi  kebutuhan pelanggan,  bukan  birok  rasi),  maksudnya  perhatian  dituju  kan  untuk kepentingan  pelanggan/  konsumen  bukan  kepentingan/  keperluan  birokrasi dalam hal ini pemerintah dapat memberikan se bagian kewenangannya kepada pihak  swasta  untuk  menjalankan  pelayanan  publik  seperti  bidang  teleko munikasi ;
(7) Enterprising  government ;  earning  rather  than  spending (pe  merintahan wirausaha  ;  menghasil  kan  ketimbang  membelanjakan)  maksudnya  lebih mengusahakan pendapatan daripada menghitung pengeluaran;
(8) Anticypatori  government ;  preventing  rather  than  cure (peme  rintah  anti sipatif;  mencegah  ketim  bang  mengobati)maksudnya  lebih  baik  melakukan dan  prediksi  untuk  mengurangi  resiko  ketidakpastian/  kegagalan  dalam  pe laksanaan;
(9) Decentralized  government ;  from  hierarchy  to  participation  and  team  work (pemerintahan desentra  lisasi  ;  dari hiraki  menuju partisi  patif dan tim  kerja) maksudnya daripada bekerja secara hierarkis lebih baik di kembangkan kearah privatisasi dan kerjasama tim;
(10) Market  oriented  government ;  leveraging  change  through  the  market (pemerinah  berorientasi  Pasar;  mendongkrak  perubahan  me  lalui  pasar) maksudnya  pemerin  tahan  tidak  campur  tangan  dan  melakukan  perubahan melalui mekanisme pasar.

## Teori Displin Kerja Pegawai
Sastrohadiwiryo  (2002),  disiplin  adalah  sebagai  suatu  sikap  menghor  mati, menghargai patuh dan taat ter hadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalan kannya dan tidak mengelak untuk  me  nerima  sanksi-sanksinya  apabila  ia  melanggar  tugas  dan  wewenang yang diberikan kepadanya.
Jerry  Wyckoff  dan  Barbara  C.  Unel,  (1990)  menyebutkan  bahwa  di  siplin kerja  adalah  kesadaran,  kemauan  dan  kesediaan  kerja  orang  lain  agar  dapat  taat dan tunduk  terhadap semua peraturan dan norma  yang berlaku, kesadaaran kerja adalah  sikap  sukarela  dan  merupakan  panggilan  akan  tugas  dan  tanggung  jawab bagi  seorang  karyawan.  Karyawan  akan  mematuhi  atau  mengerjakan  semua tugasnya dengan baik dan bukan mematuhi tugasnya itu dengan paksaan.
Kesediaan  kerja  adalah  suatu  sikap  perilaku  dan  perbuatan  seseorang  yang sesuai dengan tugas pokok sebagai seorang karyawan. Karyawan harus memiliki prinsip  dan  memaksimalkan  potensi  kerja,  agar  karyawan  lain  mengikutinya sehingga dapat menanamkan jiwa disiplin dalam bekerja.
Menurut  Hasibuan  (2002),  kedisiplinan  adalah  kesadaran  dan  kesediaan seseorang  mentaati  semua  peraturan  perusahaan  dan  norma-norma  sosial  yang berlaku.  Bilamana  karyawan  selalu  datang  dan  pulang  tepat  pada  waktunya, mengerjakan  semua  pekerjaannya  dengan  baik,  mematuhi  semua  peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.
Dengan  demikian  disiplin  adalah  status  pengendalian  diri  seseorang karyawan, sebagai tanda ketertiban dan kerapian dalam melakukan kerjasama dari sekelompok  unit  kerja  di  dalam  suatu  organisasi  ( someone  status  selfcontrol  as orderliness sign order and accuration in doing cooperation from a group of unit work in a organization ).
Berdasarkan    pendapat  di  atas,  disiplin  sangat  diperlukan  karena  disiplin merupakan  kesadaran  yang  tumbuh  dalam  jiwa  seseorang  sehingga  kesadaran tersebut  melahirkan  sikap  yang  patuh,  taat,  menurut,  tunduk  yang  akhirnya mentaati semua peraturan sehingga disiplin yang dimaksud bukan  karena adanya unsur  paksaan,  melainkan  atas  kesadaran  dan  kerelaan  Pegawai  Negeri  Sipil  itu dengan  sendirinya  untuk  mentaati  aturan,  norma,  perintah  dari  atasannya. Terdapat dua jenis disiplin dalam organi sasi, antara lain yaitu :
Disiplin  preventif, adalah  tindakan  yang  mendorong  para  karyawan  untuk  taat kepada  berbagai  ketentuan  yang  berlaku  dan  memenuhi  standar  yang  telah ditetapkan. Artinya melalui kejelasan dan penjelasan tentang pola sikap, tindakan dan  prilaku  yang  diinginkan  dari  setiap  anggota  organisasi,  untuk  mencegah
jangan  sampai  para  karyawan  berperilaku  negatif.  Keberhasilan  penerapan pendisiplinan  karyawan  (disiplin  preven  tif)  terletak  pada  disiplin  pribadi  para anggota organisasi. Dalam hal ini terdapat tiga hal yang perlu mendapat perhatian manajemen di dalam penerapan disiplin pribadi, yaitu : pokok dari pendisiplinan preventif adalah untuk  mendorong karyawan agar memiliki disiplin pribadi  yang tinggi,  agar  peran  kepemimpinan  tidak  terlalu  berat  dengan  pengawasan,  yang dapat mematikan prakarsa, kreativitas serta partisipasi sumber daya manusia.
1) Para  anggota  organisasi  perlu  didorong,  agar  mempunyai  rasa  memiliki organisasi,  karena  secara  logika  seseorang  tidak  akan  merusak  sesuatu  yang menjadi miliknya.
2) Para karyawan perlu diberi pen jelasan tentang berbagai ketentuan yang wajib ditaati dan standar yang harus dipenuhi. Penjelasan dimaksudkan seyogyanya disertai  oleh  informasi  yang  lengkap  mengenai  latar  belakang  berbagai ketentuan yang bersifat normatif.
3) Para  karyawan  didorong,  menentukan  sendiri  cara-cara  pendisiplinan  diri dalam  rangka  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  umum  bagi  seluruh  anggota organisasi.
Disiplin korektif, adalah upaya penerapan disiplin kepada karyawan  yang nyata- nyata  telah  melakukan  pelanggaran  atas  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  atau gagal  memenuhi  standar  yang  telah  ditetapkan  dan  kepadanya  dikenakan  sanksi secara bertahap. Disebutkan bahwa bila dalam instruksinya seorang karyawan dari unit  kelompok  kerja  memiliki  tugas  yang  sudah  jelas  dan  sudah  men  dengarkan masalah  yang  perlu  di  lakukan  dalam  tugasnya,  serta  pim  pinan  sudah  mencoba untuk  membantu  melakukan  tugasnya  secara  baik,  dan  pimpinan  memberikan kebijaksanaan kritikan dalam menjalankan tugasnya, namun  seseorang karyawan tersebut masih tetap gagal untuk mencapai standar kriteria tata tertib, maka sekali pun  agak  enggan,  maka  perlu  untuk  memaksa  dengan  menggunakan  tinda  kan korektif, sesuai aturan disiplin yang berlaku.
Tindakan  sanksi  korektif  seyogya  nya  dilakukan  secara  bertahap,  mulai  dari yang  paling  ringan  hingga  yang  paling  berat.  Sayles  dan  Strauss  menye  butkan empat tahap pemberian sanksi korektif, yaitu:
1) Peringatan lisan ( oral warning ),
2) Peringatan tulisan ( written warning ),
3) Disiplin pemberhentian sementara ( discipline layoff ), dan
4) Pemecatan ( discharge ).
Di samping itu, dalam pemberian sanksi korektif seyogyanya mem perhatikan tiga hal berikut:
(1) Karyawan yang diberikan sanksi harus diberitahu pelanggaran atau kesalahan apa yang telah diperbuatnya;
(2) Kepada yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dan
(3) Dalam hal  pengenaan sanksi ter  berat,  yaitu pemberhentian, perlu di  lakukan “wawancara keluar” ( exit interview) pada waktu mana di jelaskan antara lain, mengapa manajemen terpaksa mengambil tindakan sekeras itu.
Untuk itu dalam penerapan sanksi korektif hendaknya hati-hati jangan sampai merusak  seseorang  maupun  suasana  organisasi  secara  keseluruhan.  Dalam
pemberian  sanksi  korektif  harus  mengikuti  prosedur  yang  benar  se  hingga  tidak berdampak negatif ter hadap moral kerja anggota kelompok.
Pengaruh  negatif  atas  penerapan  tindakan  sanksi  korektif  yang  tidak  benar akan  berpengaruh  terhadap  ke  wibawaan  manajerial  yang  akan  jadi  menurun, demikian juga dalam tin dakan sanksi korektif dalam tim  yang tidak benar dapat berakibat  terhadap  kurangnya  partisipasi  karyawan  ter  hadap  organisasi,  dimana kerja  tim  akan  menjadi  tidak  bersemangat  dalam  melaksanakan  tugas  kerja samanya,  dan  menjadi  tercerai  berai  karena  ke  salahan  tindakan  disiplin  tim. (Sondang P. Siagan, 1996).
Dengan  demikian    jelaslah  bahwa  disiplin  merupakan  kepatuhan  se  seorang atau  sekelompok  orang  untuk  mentaati  segala  peraturan  yang  ada  dan  mereka melaporkan hasil  peker jaan  yang diberikan atau  dibebankan oleh  atasan  mereka tepat waktu dan apabila disiplin mereka rendah maka selalu melanggar peraturan- peraturan  yang  telah  ditentukan.  Misalnya  me  reka  selalu  banyak  keluar  atau meng  gunakan  waktu  untuk  minum-minum  atau  mereka  sering  terlambat  datang ke kantor bahkan mereka sering berbuat yang tidak sopan terhadap pimpinan atau atasan mereka.
Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diatur dengan jelas, kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Maka  bagi  setiap  pelanggar  disiplin  akan  mendapat  hukuman  yang  terdiri  dari hukuman ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.
Thoha (2007) mengatakan bahwa tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
Jenis hukuman disiplin ringan terdiri atas :
a. Teguran lisan
Peringatan lisan, jika kelakuan atau penampilan kerja tidak memenuhi standar yang diharapkan karyawan biasanya akan diberi sebuah peringatan lisan.  Dia akan diberi tahu alasan peringatan ini, yaitu tahap pertama pen disiplinan dan haknya. Sebuah peringatan singkat dari peringatan lisan akan disimpan tetapi akan  dikeluarkan  setelah  beberapa  bulan.  Tergantung  kelakuan  dan penampilan kerjanya.
b. Teguran tulisan
Peringatan  tertulis,  jika  pelang  garannya  serius,  atau  jika  pelang  garan  yang lebih jauh terjadi, se buah peringatan tertulis akan diberikan kepada karyawan tersebut  oleh  atasan.  Peringatan  ini  mencan  tumkan  kebutuhan  secara  rinci, peningkatan yang dibutuhkan dan skala waktunya.
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis Peringatan  tertulis  terakhir  dan  penskoran  pendisiplinan,  jika  masih  ada kegagalan  untuk  meningkatkan  dalam  kelakuan  atau  penampilan  kerjanya masih  belum  memuaskan,  atau  jika  kelakuan  yang  buruk  ini  cukup  serius untuk  diberhentikan  satu  peringatan  tertulis  tetapi  tidak  cukup  serius  untuk diberhentikan,  sebuah  peringatan  tertulis  terakhir  biasanya  akan  diberikan kepada  karyawan  yang  bersangkutan.  Hal  ini  mencantumkan  keluhan  yang terperinci,  akan  mengingatkan  bahwa  pemberhenti  an  akan  merupakan akibatnya  jika  peningkatannya  tidak  me  muas  kan  dan  akan  diberi  hak permohonan.
d. Pengambilan Tindakan Disiplin
Jenis hukuman disiplin sedang terdiri atas ;
a. Penundaan kenaikan gaji secara berkala untuk paling lama satu  tahun.
b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun.
c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun.

## Jenis hukuman disiplin berat
a) Penurunan pangkat pada pangkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun.
b) Pembebasan dari jabatan.
c) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
d) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan  demikian  untuk  melaksanakan  tugas  kedinasannya,  Pegawai  Negeri
Sipil  haruslah  mempunyai  disiplin  dan  moralitas  yang  tinggi,  agar  supaya perbuatannya  selalu  mentaati  peraturan  yang  berlaku,  dan  dapat  menyadari sepenuhnya  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  dan  larangannya  yang  harus ditinggalkan atau tidak boleh dilanggar.

## Macam Macam Disiplin
Menurut  Pridjodannito  (1994)  disiplin  dapat  dibedakan  menurut  tingka tannya, yaitu:
1) Disiplin  pribadi  sebagai  perwujudan  disiplin  yang  lahir  dari  kepatuhan  atau aturan-aturan yang mengatur pribadi individu.
2) Disiplin  kelompok  perwujudan  disiplin  yang  lahir  dari  sikap  taat  patuh terhadap  aturan-aturan  (hukum)  dan  norma-norma  yang  berlaku  pada  ke lompok atau bidang-bidang kehidupan manusia.
3) Disiplin  nasional  yakni  wujud  disiplin  yang  lahir  dari  sikap  patuh  yang  di tunjukan  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  terhadap  aturan-aturan,  nilai  yang berlaku secara nasional.
Menurut  Cowling  dan  James  (1996)  prinsip-prinsip  disiplin  yang  diterap kan adalah:
1) Tidak  ada  tindakan  pendisiplinan  yang  akan  timbul  terhadap  se  seorang karyawan sampai kasus nya benar-benar diteliti.
2) Pada setiap tingkatan di  dalam pendisiplinan ini akan di nasehati sehubungan dengan  keluhan  terha  dapnya  dan  akan  diberikan  kesem  patan  untuk menyatakan kasusnya sebelum kasusnya di ambil.
3) Tidak ada karyawan yang akan diberhentikan untuk pelanggaran di siplin yang pertama kecuali dalam kasus kelakuan yang amat buruk ketika hukuman akan diberikan tanpa perhatian atau pem bayaran sebagai gantinya.
4) Seorang  karyawan  akan  mem  punyai  hak  untuk  banding  terhadap  hukuman yang dijatuhkan.

## Tujuan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil
Pada  dasarnya  bahwa  disiplin  di  dalam  suatu  organisasi  baik  organisasi pemerintah  maupun  swasta  tentunya  mempunyai  maksud  dan  tujuan  tersendiri yang harus dicapai.
Mukijat  (1987),  tujuan  disiplin  baik  kolektif  maupun  perseorangan  yang sebenarnya  adalah  untuk  menjuruskan  atau  mengarahkan  tingkah  laku  pada realisasi yang harmonis dari tujuan yang diinginkan.
Dengan  demikian,  maka  maksud  diadakannya  disiplin  adalah  untuk memberikan  bimbingan  dan  petunjuk  kepada  pegawai  tentang  apa  yang seharusnya  tidak  dilaksanakan  serta  berusaha  agar  pegawai  dapat  mentaati pedoman    atau  bimbingan  tersebut  dengan  rasa  senang  hati  dan  bertingkah  laku sebagai  pegawai  yang  baik  sesuai  dengan  aturan  yang  ada,  sehingga  tujuan disiplin adalah untuk mendapat keselarasan dan ketertiban yang telah ditetapkan.
Untuk memperbaiki tindakan  yang tidak baik dengan maksud agar tujuan yang  telah  ditetapkan  dapat  terselesai  kan  atau  dapat  tercapai  dengan  baik. Sedangkan  dalam  mewujudkan good  governance ,  maka  salah  satu  tujuan penerapan  disiplin  pegawai  adalah  guna  memaksimalkan  pelayanan  kepada masyarakat.
Dari beberapa pengertian yang diungkapkan di atas tampak bahwa disiplin pada  dasarnya  merupakan  tindakan  manajemen  untuk  mendorong  agar  para anggota  organisasi  dapat  memenuhi  berbagai  ketentuan  dan  peraturan  yang berlaku dalam suatu organisasi, yang di dalamnya mencakup:
(1) Adanya tata tertib atau ketentuan-ketentuan;
(2) Adanya kepatuhan para pengikut; dan
(3) Adanya sanksi bagi pelanggar. Menurut Terry (1974) bahwa disiplin yang efektif adalah :
(1) Bantulah setiap pelaggar meng koreksi setiap kesalahan.
(2) Nyatakan sasaran-sasaran dalam arti dan again dari pe kerjaan sipekerja.
(3) Tetapkanlah peraturan-peraturan dalam jumlah secukupnya.
(4) Ikutilah uniformitas disiplin.
(5) Simpanlah catatan tertulis tin dakan disipliner.
Disiplin  Kerja    Pegawai  Negeri  Sipil pada  Sekretariat  DPRD Kabupa ten Kutai Kartanegara.
1. Penggunaan Waktu Secara Efektif.
Dari    hasil  penelitian  yang  dilaku  kan  terhadap    Penghematan  waktu  dalam melaksanakan tugas, berdasar kan data yang diperoleh penulis me lalui wawan cara terhadap beberapa responden yang merupakan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten  Kutai  Kartanegara  diketahui  bahwa  penghe  matan  waktu  dalam melaksanakan  tugas  masih  belum  maksimal  dan  perlu  ditingkat  kan    demi terlaksana  disiplin  kerja  tersebut,  meskipun  hanya  dilakukan  oleh  beberapa pegawai  saja,  akan  tetapi  perlu  pembinaan  agar  tidak  berdampak  terhadap pegawai lainnya.
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Yang Ditetapkan
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan    ketaatan  pegawai  terhadap  jam  kerja berdasarkan  data  yang  diperoleh  penu  lis  melalaui  wawancara  terhadap  bebe rapa responden yang merupakan pega wai Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara diketahui bahwa disiplin  kerja masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan    demi  terlak  sana  disiplin  kerja  tersebut,  meskipun  hanya dilakukan oleh beberapa pega wai saja, akan tetapi perlu pembinaan agar tidak berdampak  terhadap  pega  wai  lainnya,  kemudian  segi  ketaatan  pegawai kepada  pimpinan    sudah  berjalan  dengan  cukup  baik,  sedangkan  untuk ketaatan dalam  prosedur kerja dan metode kerja yang sudah ditetapkan masih belum  maksimal,  kemudian  untuk  ketaatan  pelaksanaan  pekerjaan    dari wawan cara  yang dilakukan dengan pegawai lain diperoleh pernyataan bahwa Ketaatan  Terhadap  Pelaksanaan  Peker  jaan  pegawai  di  sekretariat  DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sudah cukup baik karena hanya sebagaian kecil saja pegwai yang tidak taat terhadap pelaksaan pekerjaan.
3. Tanggungjawab Dalam Pekerja an dan Tugas.
Pada  dasarnya  pekerjaan  yang  dilakukan  sesuai  dengan  tupoksi  yang  sudah diberikan  oleh  atasan,  dan  biasanya  sudah  ada  batas  waktu  yang  diberikan sesuai  dengan  yang  direncanakan,  namun  tidak  semuanya  bisa  dilakukan sesuai    dengan  rencana.  Sedangkan    evaluasi  selalu  dilakukan  dalam  rangka perbaikan  kinerja  para  pegawai  dilingkungan  sekretariat  DPRD  Kutai Katanegara,  dengan  harapan  dari  hasil  evaluasi  kualitas  pegawai  dalam melaksanakan tugas bisa lebih baik lagi, untuk resiko pekerjaan akan diambil oleh  mereka  yang  memang  berkomputen  dalam  pekerjaannya  has  ini  sduah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Penghambat Disiplin Kerja.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  rangka  untuk  menegak  kan disiplin,  terutama  disiplin  Pegawai  di  sekretariat  DPRD  Kabupaten  Kutai Kartanegara  terdapat  beberapa  faktor  yang  dirasa  sebagai  penghambat  dalam meng  implementasikan  kebijakan  Pera  turan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 Tentang Disiplin Pegawai antara lain  Sumber Daya Manusia dan Nilai Budaya. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  aspek  manusia  dan  budaya  ber pengaruh terhadap, implementasi kebi jakan disiplin Pegawai di sekretariat DPRD Kabupaten  Kutai  Kartanegara  karena  implementasi  kebijakan  disiplin  Pegawai dimaksud  dapat  diwujudkan  melalui  pembinaan  dan  pengawasan,  dimana  obyek yang  dibina  dan  diawasi  adalah  manusia  tidak  lepas  dari  kele  mahan  dan kealpaan.  Selain  itu  juga,  yang  melakukan  pembinaan  dan  penga  wasan  adalah manusia.  Oleh  karena  faktor  ini  sangat  dominan  dan  menempati  prosisi  sentral dan menen tukan bagi terwujudnya good gover nance.
Dalam aspek ini terutarna sekali berkenaan dengan kepemimpinan yang di dalamnya  terdapat  unsur-unsur  kete  ladanan,  disiplin,  dedikasi,  partisipasi, keterbukaan,  sikap  lugas  dan  kebera  nian  bertindak.  Di  piliak  lain  terdapat  pula unsur kejujuran, semangat dan moral kerja, loyalitas, perasaan ikut memiliki dan ikut ber tanggung jawab terahdap organisasi/unit kerja masing-masing.
Disiplin  kerja  pegawai  yang  ada  di  sekretariat  DPRD  Kabupaten  Kutai Kartanegara  dalarn  pelaksanaannya  masih  ada  beberapa  faktor-faktor  peng hambat  yang  dapat  menghambat  ke  giatan  dan  pelaksanaan  Disiplin  Kerja Pegawai,  karena  di  dalam  sebuah  pelak  sanaan  kegiatan  tentu  saja  pasti  akan terdapat  hambatan.  Hambatan  ham  batan  tersebut  diantaranya  adalah  kurangnya
ketegasan  seorang  pim  pinan  dalam  mem  berikan  sanksi  terhadap  staf  yang melakukan  pelang  garan.  Masih  adanya  pegawai  yang  kurang  sadar  akan pentingnya  pelaksa  naan  Disiplin  Kerja  Pegawai  dan  ini  mcrupakan  kurang disiplinnya  dari  masing-masing  pegawai  (individu)  dalam  melaksanakan  disiplin kerja pegawai".

## Faktor Pendukung Disiplin Kerja Pegawai
Adapun  faktor  pendukung  dalam  pelaksanaan  disiplin  kerja  pegawai  di sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain adalah :
a. Adanya  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  43  Tahun  1999  Tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  No.  8  Tahun  1974  Tentang  Pokok-Pokok Kepegawaian,  ada  nya  Peraturan  Pernerintah  No.  30  tahun  1980  tentang kewajiban-kewajiban PNS, dan UU no  53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Dengan  adanya  aturan  tersebut  dihaapkan    timbulnya  kesadaran  dari  diri pegawai  sendiri  untuk  meningkatkan  disiplin  kerja.  Kemu  dian  pernerapan sanksi-sanksi  hukum  yang  tegas  dan    dapat  men  dukung  disiplin  kerja pegawai,  adanya  ketegasan  pelaksanaan  sanksi  dari  pimpinan  agar  pegawai dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yanga ada.
b. Adanya  Undang-undang  No.  8  Tahun  1974  tentang  pokok-pokok kepegawaian,  adanya  Peraturan  Pemerintah  No.  30  tahun  1980  ten  tang kewajiban-kewajiban PNS, dan  UU no  53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Adanya  kesadaran  pribadi  dari  pegawai,  adanya  sanksi-sanksi  hukum  yang mendu kung disiplin kerja dan perlunya ketegasan dari pimpinan, hal ini sudah dibuktikan oleh pimpnan dengan melakukan teguran baik secara lisan maupun secara  tertulis  kepada  pegawai  yang  tidak  melak  sananakan  tugas  sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Penutup
Untuk  disiplin kerja pegawai  yang indikatornya adalah efektifi tas dalam penggunaan waktu yang meliputi ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas dan bagai  mana  para  pegawai  dalam  menghemat  waktu  dalam  melaksanakan  tugas sudah cukup baik.
Untuk  ketaatan  terhdap  peraturan  yang  meliputi  ketaatan  pada  jam  kerja, ketaatan kepada pimpinan dan ketaatan terhadap prosedur kerja dan metode kerja sudah dilaksanakan cukup baik karena bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap  disiplin  akan  diproses  pemberian  sanksi  administrasi  disiplin  Pegawai Negeri  Sipil  di  lingkungan  Kantor  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Kutai Kartanegara berdasarkan aturan-aturan yang telah ada yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010.  Hal ini terbukti dengan adanya tindakan tegas dari pimpinan untuk memberikan sanksi kepada pegawai yang me langgar aturan tersebut.
Implementasi  Kebijakan  Disiplin  Kerja  Pegawai  di  lingkungan  Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegra dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat berpengaruh dan saling terkait adalah, kualitas sumber daya manusia, budaya, sarana dan prasarana, akan tetapi pemberian sanksi administrasi terhadap kedisiplinan  Pegawai  Negeri  Sipil  di  lingkungan  Kantor  Sekretariat  DPRD
Kabupaten  Kutai  Kartanegara  membawa  dampak  terhadap  PNS  yang bersangkutan maupun  yang lainnya di mana mereka tidak mengulangi  perbuatan indisipliner tersebut.
Diperlukan adanya penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pemberian sanksi  administrasi  disiplin  PNS  dimana  tidak  hanya  sebatas  penegakan  disiplin jam kerja saja namun mengenai kinerja juga.
Hendaknya  pembinaan  dan  pengawasan  yang  harus  terus  menerus dilakukan  dan  dikembangkan.  Pada  dasarnya  setiap  manusia  tidak  mau  diawasi sehingga  selalu  ada  orang  yang  berbuat  sesuka  hati.  Karena  itulah  pengawasan sangat penting peranannya untuk menjaga agar setiap orang melaksanakan tugas- tugasnya  dengan  baik.  Pelatihan  mengenai  kedisip  linan  juga  perlu  dilakukan untuk merubah sikap para pegawai.
Implementasi  Kebijakan  Disiplin  Pegawai  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  53  tahun  2010,  yang  dalam  bentuknya  dilakukan  melalui Pembinaan  dan  Pengawasan  melekat  adalah  merupakan  sistem  pengendalian manajemen harus dijadikan sarana oleh setiap Pimpinan/ Atasan untuk mencegah kemungkinan  para  bawahan  melakukan  tinda  kan-tindakan  yang  bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk membudayakan Pembinaan dan Pengawasan melekat harus dimulai dari  faktor  manusia  yang  terdiri  dari  Pimpinan/Atasan  langsung,  yang  perlu memiliki  kesada  ran  akan  tanggungjawabnya  dalam  memantau,  memeriksa  dan meng evaluasi cara dan hasil kerja bawahannya.
Komitmen  para  Pimpinan/  atasan  satuan  organisasi  atau  unit  kerja Pegawai  Negeri  Sipil  dilingkungan  Kantor  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Kutai Kartane  gara  dalam  rangka  mewujudkan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip  kepemerintahan  yang  baik  ( good  governance ).  maka  Pegawai Negeri  Sipil  sebagai  unsur  aparatur  negara  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip Good Governance dengan mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai benar-benar terwujud.

## Daftar Pustaka
Anonim, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  53  Tahun  2010 Tentang Disiplin Pegaai Negeri Sipil, CV. Eko Jaya, Jakarta. Atmosudirdjo,  1982, Administrasi  Manajemen  Umum ,  Cetakan  IX,  Ghaba Indonesia, Jakarta.
Betems, K, 1994, Etika , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Bohari, 1986, Pengawasan Keuangan Negara , Rajawali Pers, Jakarta. Brannen,  Julia,  1997, Memadu  Metode  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif., Fakultas Tarbiyah, AIN Antasari, Samarinda.
Bryant &  White,  1987,  LP3ES,  Jakarta.  Edward  George  dan  Ira  Sharkansky, 1979, The Policy Pred icement , W. H. Preeman, San Fransisco Gie, The Liang, 1988, Etika Adminis trasi Pemerintahan , Karunika, Univer sitas Terbuka,
Grindle,1980, Politics and Policy Implementation In The Third World , Princenton University Press.
Handayaningrat,  S.,  1988, Pengantar  Studi  llmu  Administrasi  dan  mana  jemen , Cetakan V111, CV. Haji Masagung, Jakarta.
Islamy,  M.  Irfan,  1992, Prinsip-prinsip  Perumusan  Kebijakan  Negera ,  Ed.  2, L,Cet.6, Bimi Aksara, Jakarta.
Kaho, Riwu Josef, 1997, Prospek Oto nomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi  Beberapa faktor yang  mempengaruhi penye lenggaraannya ), Edisi 1, Cet. 4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Kearns, Kevin P., 1994, The Strategic Management of Accountability in Nonprofit Organizations  : AN  Ana  lytical  Framework, Public  Adminis  tration Review , March/April 1994, Vol. 54, No.2 Kumorotomo K, 1999, Etika Adminis  trasi  Negara, PT. Raja Grafindo  Per  sada, Jakarta.
Lubis,  S.B.,  Hari  dan  M.  Husaeni,  1987, Teori  Organisasi  Suatu  Pendekatan Makro , PAU Ul, Jakarta. Manullang,l 983, Manjemen Persona lia , Penerbit PD. Aksara Baru, Jakarta.
Miles dan Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif , UI Press, Jakarta. Moleong,  1990, Metodologi  Peneliti  an  Kualitatif ,  PT.  Remaja  Rosdakarya, Bandung.
Nasution, S., 1988, Metode Penelitian Naturalist &  Kualitatif . Tarsito, Ban dung. Nawawi,  H.  Hadari,  1982, Penga  wasan  Melekat  di  Lingkungan  Apa  ratur Pemerintah , Cetakan 11, Erlangga Jakarta. Osborne dan Gaebler, 1992, Rein venting Government : How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sec tor , New York: A Plume Book. Paulus    Sipayung,  1994, Mencegah  Pejabat  Tata  Usaha  Negara,  Sebagai Tergugat  Dalam  PTUN  (Analisis  Hukum  dan  Peraturan  Perundang- undang Departemen Dalam Negeri
Prijodarminto,  S.,  1992, Disiplin  Kiat  Menuju  Sukses ,  PT.  Pradanya  Para  mita, Jakarta
Riwu Kaho, Josef, 1991, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia , Rajawali Press, Jakarta.
Rondinelly,  1993,  Government  Decen  tralization  in  Comporative  Perspective : Theory  and  Practice  in  Developing  Countries,  International  Review  of Administrative Sciences, Vol XLVII, No, 2. Sanit, Arbi, 1998, Reformasi Politik , Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Sarwoto,  1988, Dasar-dasar  organi  sasi  dan  Manajemen ,  Cetakan  VII,  Ghalia Indonesia, Jakarta.
Siagian,  SP.,  1992, Administrasi  Pem  bangunan, PT.  Toko  Gunung  Agung, Jakarta.
Soekarno,K., 1986,1 Dasar Dasar Manajemen , Cetakan XIV, Miswar, Jakarta. Strauss dan  Corbin,  1990,  Basic  of  Qua  litative  Research  : Grounded  Theory Procedures and Technique , Newbury Park : Sage Publications, London. Suharto, 1988, Pelengkap Pengawasan Melekat , Dhanna Bhakti, Jakarta. Sugiyono,  2010.  Penelitian  Kualitatif,  Metode  Penelitian  Administrasi.  Gha  lia, Jakarta.
Tjokrownidjojo, Bintoro, 1995, Admi nistrasi Pemhangunan , LP3ES, Jakarta. Toha, Miftah, 1981, Perilaku Organi sasi, Rajawali Press, Jakarta Mifta  Toha(2007). Kepemimpinan  da  lam  Manajemen;  suatu  pendekatan perilaku, sebagaimana dikutip oleh nurkolis, manajemen berbasis sekolah, teori, model, dan aplikasi. Jakarta.  PT Grasindo. Wahab,Solichin  Abdul,  1990, Analisis  Kebijaksaan  Negara .  Rineka  Cipta, Jakarta.  1997,  Analisis  Kebijaksanaan  : Dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijakan Negara , Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta
Winardi, 1983, Asas-asas Manajemen, Edisi VII, Alumni, Bandung.
Wursanto, IG., 1989, Manajemen Kepegawaian 2 , Kanisius, Yogyakarta.
W.J.   Jenkins, 1997, Policy Analysis. Oxford , Martin Robertson, Oxford.