## KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Sri Rezeki Marietha 1
1 Mahasiswa Program Studi MIAN Fisip UNMUL Alamat Korespondensi : srirezekimarietha@gmail.com
Abstract: This  study  aims  to  describe  and  analyze  how  implementation  of  the implementation  of  Act  Law  Number  14  Year  2008  in  East  Kalimantan  Provincial Government as well as describe the supporting and inhibiting factors faced in the implementation  of  information  disclosure.  This  type  of  descriptive  research  with qualitative  approach.  Analysis  of  data  used  is  interactive  model.  The  result  of research  looked  the  succesful  implemention  of  public  information  disclosure  is supported by the Provincial. Regulation of East Kalimantan Province No. 15 of 2012 so  that  the  workflow  of  information  services  becomes  more  clear.  The  high commitment of the Governor as the Head of Region as well as the communication that has been running smoothly and the social and political environment has also been  a  supporter  of  the  success  of  policy  implementation  in  the  Government  of East Kalimantan.
Keywords: implementation, information disclosure, public information service
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis bagaimana  implementasi  pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  2008  di Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  serta  mendeskripsikan  faktor  pendukung dan  penghambat  yang  dihadapi  dalam  pelaksanan  keterbukaan  informasi.  Jenis penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisa data yang digunakan adalah  Analisa  Kualitatif  Model  Interaktif.  Hasil  Penelitian  menunjukan Keberhasilan implementasi keterbukaan informasi publik didukung dengan adanya Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  Nomor  15  tahun  2012  sehingga  alur kerja  pelayanan  informasi  menjadi  lebih  jelas.  Komitmen  tinggi  Gubernur  selaku Kepala Daerah serta komunikasi yang sudah berjalan lancar dan  lingkungan sosial dan  politik  juga  menjadi  pendukung  keberhasilan  implementasi  kebijakan  di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Kata Kunci : implementasi, keterbukaan informasi, layanan informasi publik

## Pendahuluan
Di  Indonesia  Pasal  28  F  Undang-Undang  Dasar  1945  (pasca  perubahan) menegaskan  adanya  jaminan  hak  setiap  orang  untuk  memperoleh  informasi.  Ini mengindikasikan,  dalam  konteks  yuridis  ada  jaminan  mendasar  terkait  hak  atas kebebasan  memperoleh  informasi  publik  menjadi  bagian  dari  hak  asasi  manusia dalam bidang sipil-politik.
Salah satu kendala yang paling sering ditemui masyarakat untuk mengakses informasi  publik  adalah  lembaga  apa  saja  yang  bisa  didatangi  untuk  memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Untuk itu, masyarakat perlu mengetahui, lembaga apa  saja  yang  ditunjuk  oleh  negara  untuk  menyediakan  informasi  publik,  yang selanjutnya disebut Badan Publik.
Munculnya  Undang-undang  Nomor  14  tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang disahkan DPR pada 3 April 2008 dan diundangkan oleh Pemerintah  30  April  2008,  merupakan  langkah  bangsa  Indonesia  menuju  era informasi  masyarakat  terbuka.  Yakni  suatu  masa  dimana  tidak  ada  lagi  sekat
pembeda  (boardless)  terkait  hak  publik  yaitu  hak  memperoleh  informasi  (right  to know).  Undang-undang  Keterbukaan  Informasi  Publik  menjadikan  Indonesia sebagai  negara  ke-5  di  Asia  dan  ke-76  di  dunia  yang  secara  resmi  mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi.
Selain  Badan  Publik  yang  disebutkan  di  atas,  terdapat  juga  sebuah  jabatan yang  juga  berkewajiban  untuk  membuka  akses  bagi  masyarakat  untuk mendapatkan  informasi  publik,  yang  dikenal  sebagai  Pejabat  Pengelola  Informasi dan  Dokumentasi  (PPID).  Sebenarnya  PPID  adalah  bagian  dari  Badan  Publik.  PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
PPID di  Lingkungan  Pemerintah Provinsi  Kalimantan Timur  terdiri  atas  PPID Utama  dan  PPID  Pembantu.  PPID  Utama  diketuai  oleh  Pimpinan  SKPD  yang membidangi  komunikasi  dan  informasi,  dan  dalam  hal  ini  adalah  kepala  Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi  Kalimantan Timur. Sedangkan PPID Pembantu wajib  dibentuk  dan  dilaksanakan  oleh  pejabat  yang  ditunjuk  membidangi kesekretariatan,  ketatausahaan/umum  atau  hubungan  masyarakat  di  SKPD,  DPRD, BUMD  dan  Komisi/Lembaga  lainnya  serta  bertanggung  jawab  kepada  pimpinan SKPD,  Ketua  DPRD    melalui  Sekretaris  DPRD,  Pimpinan  BUMD  dan  Pimpinan Komisi/Lembaga lainnya.

## Kerangka Teori Kebijakan Keterbukaan Informasi
Secara  filosofis,  Habermas  dalam  The  Structural  Transformation  of  The Public  Sphere  (1997:27)  tujuan  akhir  evolusi  sosial  adalah  terwujudnya  masyarakat rasional yang memiliki sistem komunikasi terbuka, baik dari gagasan maupun kritik. Rasionalitas  disini  berarti  mereduksi  penghalang  yang  menyebabkan  distorsi komunikasi  di  masyarakat,  membebaskan  komunikasi  dari  dominasi  kekuatan tertentu.
Menurut  pemikiran  Habermas  perlu  upaya  melenyapkan  perintang komunikasi bebas. Keterbukaan Informasi adalah tuntutan sejarah dan keniscayaan evolusi  sosial.  Karenanya  cepat  atau  lambat,  pasti  akan  datang.  Orang  yang  tidak setuju  hanya  bisa  menunda,  memperlambat  sejarah  tapi  arah  sejarah  tidaklah  bisa dirubah oleh siapapun.

## Implementasi Kebijakan
Ripley  dan  Franklin  (1986:4)  berpendapat  bahwa  implementasi  adalah  apa yang  terjadi  setelah    undang-undang    ditetapkan    yang    memberikan    otoritas program,    kebijakan,  keuntungan  (benefit),  atau  suatu  jenis  keluaran  yang  nyata (tangible  output).  Implementasi    mencakup    tindakan-tindakan    (tanpa    tindakan- tindakan)  oleh  berbagai  aktor,  khususnya  para  birokrat,  yang  dimaksudkan  untuk membuat  program  berjalan.  Winarno  (2008:29)  mengemukakan  bahwa  “Suatu program  kebijakan  akan  hanya  menjadi  catatan-catatan  elit  saja  jika  program tersebut tidak diimplementasikan”.
Artinya  implementasi  kebijakan  merupakan  tindak  lanjut  dari  program  atau kebijakan  yang  telah  diambil  sebagai  alternatif  pemecahan  masalah  harus
diimplementasikan  yakni  dilaksanakan  oleh  badan-badan  administrasi  atau  agen- agen pemerintah di tingkat bawah.

## Tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
UU  KIP  bertujuan  untuk  menjawab  hak  publik  atas  kebutuhan  informasi, yang  transparan,  cepat  dan  akurat.  Tujuan  lebih  terperinci  tentang  penerbitan  UU ini sebagaimana tercantum pada pasal 3 UU KIP yaitu:
a. menjamin  hak  warga  negara  untuk  mengetahui  rencana  pembuatan kebijakan  publik,  program  kebijakan  publik,  dan  proses  pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
b. mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  kebijakan publik;
c. meningkatkan  peran  aktif  masyarakat  dalam  pengambilan  kebijakan  publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
d. mewujudkan  penyelenggaraan  negara  yang  baik,  yaitu  yang  transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
e. Mengetahui  alasan  kebijakan  publik  yang  mempengaruhi  hajat  hidup  orang banyak;
f. mengembangkan    ilmu    pengetahuan    dan    mencerdaskan    kehidupan bangsa; dan/atau
g. meningkatkan  pengelolaan  dan  pelayanan  informasi  di  lingkungan  Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

## Kewajiban Pemerintah Daerah
Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :
a. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi  untuk  mengelola  Informasi  Publik  secara  baik  dan  efisien sehingga dapat diakses dengan mudah  (Pasal 7 ayat 3);
b. Menunjuk   Pejabat   Pengelola   Informasi   dan   Dokumentasi   (PPID);   dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat,  mudah,  dan  wajar  sesuai  dengan    petunjuk  teknis  layanan  informasi publik yang berlaku secara nasional (Pasal 13 ayat 1a dan ayat 1b);
c. Komisi  Informasi    terdiri    atas    Komisi    Informasi    Pusat,    Komisi    Informasi Provinsi,  dan  jika  dibutuhkan  Komisi  Informasi  kabupaten/kota  (Pasal  24 ayat1);
d. Anggaran  Komisi  Informasi  Pusat  dibebankan  pada  anggaran  pendapatan dan  belanja      negara,      anggaran      Komisi      Informasi      provinsi      dan/atau Komisi  Informasi  kabupaten/kota  dibebankan  pada  anggaran  pendapatan dan  belanja  daerah  provinsi  dan/atau  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah kabupaten/kota yang bersangkutan (Pasal 29 ayat 6).

## Transparansi dalam Kepemerintahan
Finel dan  Lord  (1999:316)  mendefinisikan transparansi pemerintah  sebagai berikut:  “Transparansi  terdiri  dari  struktur  hukum,  politik,  dan  kelembagaan  yang
membuat  informasi  tentang karakteristik  internal  dari  pemerintah dan masyarakat tersedia  untuk  pihak    lain    baik  di  dalam  dan  di  luar  sistem  politik    dalam    negeri. Transparansi    dapat    dikembangkan    dengan  mekanisme  keterbukaan  informasi kepada publik.”
Rawlins  mengutip  definisi dari J.A Heise  (1985:5)  mengatakan Transparansi adalah  upaya  sengaja  untuk  menyediakan  informasi  yang  publik  yang berkekuatan hukum  baik  positif  maupun  negatif  dengan  karakteristik  akurat,  tepat  waktu, seimbang,  dan  tegas,  yang  mana  bertujuan  meningkatkan  kemampuan  penalaran publik dan akuntabilitas terkait dengan kegiatan, kebijakan dan praktek.
Partisipasi  masyarakat    menurut  Isbandi  (2007:27)  adalah  keikutsertaan masyarakat  dalam  proses  pengidentifikasian  masalah  dan  potensi  yang  ada  di masyarakat,  pemilihan  dan pengambilan keputusan tentang  alternatif solusi untuk menangani  masalah,  pelaksanaan  upaya  mengatasi  masalah,  dan  keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
Terkait  informasi  subtantif,  pada  prinsipnya  organisasi  harus  memberikan akses  kepada  pemangku  kepentingan  baik  internal  maupun  eksternal  agar mendapatkan  informasi    yang    bermanfaat,  tidak    sekadar    informasi  simbolik. Akuntabilitas  diartikan  bentuk  kewajiban  mempertanggungjawabkan  keberhasilan atau  kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai tujuan dan sasaran yang    telah  ditetapkan  sebelumnya,    melalui  suatu    media  pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik  (Stanbury dalam Mardiasmo, 2006:3).

## Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif  kualitatif.    Metode  kajian  menggunakan  studi  kasus  untuk  mendapatkan uraian  dan  penjelasan  komprehesif  mengenai  berbagai  aspek  seorang  individu, suatu  kelompok,  suatu  komunitas,  atau  suatu  situasi  sosial.  Analisa  data  yang digunakan adalah Analisa Kualitatif Model Interaktif.

## Hasil dan Pembahasan

## Komunikasi
Ketika  suatu  kebijakan  akan  diimplementasikan,  maka  hal  yang  paling penting  yang  harus  dilakukan  adalah  sosialisasi  mengenai  kebijakan  tersebut. Demikian juga dengan kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik. Walaupun UU  tersebut  telah  disahkan  sejak  tahun  2008  yang  lalu    dan  berlaku  efektif  dua tahun  kemudian  yakni  di  tahun  2010.  Namun  pada  kenyataannya  banyak  Badan Publik  yang  sudah  mengetahui  tentang  keterbukaan  Informasi  Publik  tetapi implementasinya  masih  belum  optimal.  Adapun  Publik  yang  menjadi  target komunikasi  kebijakan  UU  keterbukaan  informasi  publik  yakni  badan  publik  baik eksekutif,  yudikatif  maupun  legislatif.  Sasaran  utamanya  adalah  pejabat  level menengah  yang  menangani  kehumasan,  bidang  informasi  dan  komunikasi,  dan tentunya pejabat PPID.
Kejelasan instruksi-instruksi yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan sehingga tidak  mengaburkan  pesan  awal  dari kebijakan juga menjadi poin penting komunikasi.  Selain    itu    kurangnya    kejelasaan    dapat  menimbulkan  perubahan
kebijakan yang tidak diharapkan (Winarno, 2008:177). Dalam mengimplementasikan kebijakan, setiap instruksi yang diberikan harus diinformasikan dengan jelas.

## Sumberdaya
Dalam  rangka  untuk  mewujudkan  keterbukaan  informasi  publik  dalam rangka  Good  Governance,  selain  adanya  instrumen  yuridis,  materiil,  personil  atau kepegawaian  terkait  sumberdaya  manusia  (SDM)  dan  juga  instrumen  keuangan atau  pembiayaan  yang  mana  merupakan  instrumen  yang  harus  ada.  Kesiapan Personil atau pegawai baik dari sisi integritas, moral, budaya atau kesadaran untuk melayani,  serta  kemampuan  (skill),  merupakan  hal  yang  mutlak.  Sebagus  apapun suatu  peraturan  tanpa  didukung  adanya  SDM  serta  sarana  prasarana  yang memadai, maka mustahil bahwa aturan tersebut dapat ditegakkan dengan baik.
Pada PPID Utama maupun PPID Pembantu dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil penelitian mengalami keterbatasan jumlah  staf pelaksana yang kompeten. Biasanya hanya 1-2 orang yang memahami betul tentang keterbukaan informasi publik.
Menurut Edward III,   Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang  harus  dilakukan  adalah  meningkatkan  skill/kemampuan  para  pelaksana untuk melakukan program.
Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja  program.  Ketidakmampuan  pelaksana  program  ini  disebabkan  karena kebijakan  keterbukaan  informasi  publik  merupakan  hal  yang  baru  bagi  mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai tentang komunikasi publik.
Untuk  PPID  Utama,  Diskominfo  memiliki  wewenang  untuk  menyiapkan anggaran  pelaksanaan  kegiatan  keterbukaan  informasi  publik  dan  memiliki  pos anggaran tersendiri serta fasilitas yang cukup memadai.
Namun  untuk  PPID  Pembantu,  hanya  sedikit  SKPD  yang  menyiapkan  pos anggaran  tersendiri.  Hal  ini  terjadi  karena  keterbatasan  anggaran  yang  ada. Sehingga  fasilitas  dan  kegiatan keterbukaan informasi  pada PPID Pembantu  masih minim.  Variabel  sumberdaya  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menghambat keberhasilan  implementasi  keterbukaan  informasi  publik  di  Pemerintah  Provinsi Kalimantan Timur.

## Disposisi
Disposisi  adalah  watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  implementor, seperti  komitmen,  kejujuran,  dan  sifat  demokratis.  Salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  efektifitas  implementasi  kebijakan  adalah  sikap  implementor.  Jika implemetor  setuju  dengan  bagian-bagian  isi  dari  kebijakan  maka  mereka  akan melaksanakan  dengan  senang  hati  tetapi  jika  pandangan  mereka  berbeda  dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.
Pada saat penelitian ini dilakukan, masih ada 10 SKPD di Pemerintah Provinsi yang belum membentuk PPID Pembantu, walaupun sudah ada Peraturan Gubernur bahkan  imbauan  Gubernur  untuk  segera  membentuk  PPID  namun  tidak diindahkannya dengan berbagai alasan.
Walaupun  Peraturan  Gubernur  sudah  ada  sejak  tahun  2013,  namun  hingga kini  belum  semua  SKPD  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  timur membentuk PPID Pembantu di SKPD-nya. Namun meski belum ada PPID, pelayanan terhadap  permintaan  informasi  dari  masyarakat  masih  dapat  berjalan  tanpa hambatan.  Biasanya  dinas/badan  melayani  permintaan  informasi  dilakukan  oleh Sekretariat Dinas/Badan tersebut.
Ketiadaan PPID pada beberapa Badan Publik menunjukkan bahwa pimpinan Badan  Publik  belum  menganggap  penting  pembentukannya  sehingga  belum memiliki komitmen untuk pemnyelenggaraan keterbukaan informasi di SKPDnya.
Sedangkan  bagi  Pemimpin  yang  sudah  membentuk  PPID  diperlukan pemikiran  persepektif  yang  lebih  luas  dalam  upaya  institusionalisasi  atau pelembagaan sehingga mencakup tahapan value infusion dimana para pejabat dan para  pemangku  kepentingan  publik  di  Kalimantan  Timur  bisa  menginternalisasi pentingnya  implementasi  keterbukaan  informasi  bukan  semata  dipahami  dan dihayati  sebagai  pelaksanaan  kewajiban.  Tetapi  lebih  dalam  lagi,  bahwa keterbukaan  informasi  adalah  keperluan  kolektif  untuk  perbaikan  tatacara  yang akuntabel. Dan akuntabilitas adalah prinsip yang memilki nilai sendiri yang terlepas dari aturan dan kewajiban.
Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai  tujuan  secara  efektif  dan  efisien.  Wujud  dari  dukungan  pimpinan  ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan  orang-orang  yang  mendukung  program,  memperhatikan  keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu  penyediaan  dana  yang  cukup  guna  memberikan  insentif  bagi  para  pelaksana program  agar  mereka  mendukung  dan  bekerja  secara  total  dalam  melaksanakan kebijakan/program.  Sehingga  keberadaan  PPID  Pembantu  benar-benar  sesuai harapan  dan  kegiatan  keterbukaan  informasi  di  masing-masing  SKPD  bisa  berjalan optimal.

## Struktur Birokrasi
Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  sudah  memiliki  Peraturan  mengenai pelaksanaan  Keterbukaan  Informasi.  Yakni  Peraturan    Daerah  Kalimantan  Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Timur  dan  Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Timur  Nomor  18 Tahun  2013  tentang  Pedoman  Layanan  Informasi  Publik  di  Pemerintah  Provinsi Kalimantan  Timur.  Dalam  peraturan  tersebut  sudah  dijelaskan  bagaimana  layanan informasi  publik  termasuk  pembentukkan  PPID,  pelayanan  PPID  dan  alur permohonan informasi.
Pola hubungan yang terjadi antara PPID Utama Provinsi Kaltim dengan PPID Pembantu begitupun juga dengan PPID Utama Kabupaten/Kota dan dengan Komisi Informasi Provinsi berjalan sinergis. Hal ini bisa terlihat dari koordinasi yang terjadi jika PPID Utama Kab.Kota ataupun PPID Pembantu tidak bisa memberikan informasi ataupun  informasi  yang  diminta  pemohon  diluar  wewenangnya  maka  sengketa informasi akan berlanjut di Komisi Informasi Provinsi. Sebelum memutuskan, Komisi
Informasi  Provinsi  akan  berkoordinasi  lebih  dulu  mengenai  informasi  yang  diminta dengan PPID yang terkait.
Pendelegasian  wewenang  dalam  pembentukan  PPID  pembantu  di  Dinas/ Badan Pemprov Kaltim telah dilaksanakan dengan baik. Yakni pembentukkan semua PPID pembantu menjadi kebijakan kepala dinas/badan.
Hasil  penelitian  juga  mendapatkan  informasi  untuk  dinas/badan  yang  sudah memiliki  PPID,  struktur  birokrasi  dalam  permohonan  informasi  sudah  memiliki Standar  Operasional  Prosedur  yang  sesuai  dengan  ketentuan  namun  jika dinas/badan yang belum  memiliki PPIDmekanisme pelayanan terhadap permintaan informasi  dari  masyarakat  sesuai  dengan  aturan  surat  masuk  diterimakan  bagian Sekretariat.  Oleh  sekretariat  surat  permintaan  informasi  tersebut  kemudian disampaikan  atau  didistribusikan  secara  langsung  pada  bagian  yang  berwenang terhadap  data  dan  informasi  yang  diminta.  Jawabannya  juga  diberikan  secara langsung oleh bagian dari yang menangani data atau informasi tersebut.
Dengan  adanya  standar  operasional  prosedur  mengenai  layanan  informasi publik  maka  menjadi  faktor  pendukung  dalam  proses  implementasi  kebijakan keterbukaan  informasi.  Hal  ini  sangat  membantu  di    tengah  belum  baiknya  sistem birokrasi  dan  carut  marutnya  sistem  pendokumentasian,  dimana  permintaan informasi  publik  menjadi  sesuatu  yang  menakutkan  bagi  badan  publik.  Apalagi ketika  pertama  kali  Undang-Undang  Keterbukaan  Informasi  Publik  ini disosialisasikan,  wacana  dominan  yang  muncul  adalah  badan  publik  dapat disangketakan  dan  dapat  dipidanakan  terkait  dengan  informasi  publik  yang  tidak diberikan/disembunyikan.  Kondisi  ini  menjadikan  badan  publik  sebagai  pesakitan yang  harus  ditelanjangi  atau  terpaksa  menelanjangi  diri.  Dapat  dimengerti  kalau kemudian  banyak  dari  badan  publik  yang  bersikap  defensif  terhadap  permintaan informasi  publik  yang  ditujukan  pada  instansinya.  Ketidaksiapan  internal menciptakan  ketakutan  tersendiri  bagi  badan  publik  untuk  memberikan informasinya  kepada  publik  karena  kekhawatiran  kalau  informasi  yang  diberikan justru  akan  menimbulkan  persoalan  atau  kesulitan  bagi  diri  dan  instansinya. Kalaupun  ingin  memberikan  informasi,  seringkali  masih  terbentur  pada  persoalan teknis  mengenai  penafsiran  informasi  mana  yang  boleh  dan  informasi  mana  yang tidak  boleh  disampaikan.  Pada  akhirnya  semua  itu  bergantung  dan  kembali  pada kebijakan pimpinan.
Namun,  semua  kekhawatiran  akan  hilang  dengan  adanya  Peraturan Gubernur  Nomor  18  tahun  2013  tentang  Pedoman  Layanan  Informasi  Publik  di Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Peraturan  ini  dimaksudkan sebagai acuan yanng wajib dilaksanakan oleh setiap SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Timur  dalam  pengelolaan  informasi  publik,  dokumentasi  dan arsip,  pelayanan  informasi  publik,  penanganan  pengaduan  dan  penyelesaian sengketa.  Termasuk  didalamnya  rincian  teknis  mengenai  informasi-informasi  yang diwajibkan, informasi yang serta merta, informasi secara berkala dan informasi yang dikecualikan.

## Lingkungan Sosial dan Politik
Lingkungan  sosial  dan  politik  juga  memegang  peranan  penting  dalam implementasi  kebijakan  keterbukaan  informasi  publik.  James  P.  Lester  &  Joseph Stewart (2000;104) menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut  perilaku  badan-badan  administratif  yang  bertanggung  jawab  untuk melaksanakan  program  dan  menimbulkan  ketaatan  pada  diri  targer  group, melainkan menyangkut  lingkaran  kekuatan  politik, ekonomi, soisal  dan sosial  yang langsung  atau  tidak  dapat  mempengaruhi  perilaku  dari  semua  pihak  yang  terlibat, dan  pada  akhirnya  membawa  konsekuensi  logis  terhadap  dampak  baik  yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.
Lingkungan politik yaitu DPRD memiliki fungsi legislasi, pengganggaran dan pengawasan. DPRD Provinsi Kalimantan Timur bisa dbilang sudah menjalankan tiga fungsinya  dalam  mendukung  implementasi  keterbukan  informasi.  Dukungan tersebut terlihat pada saat pembentukkan Komisi Informasi Provinsi. Baik dalam sisi anggaran  maupun  seleksi  komisionernya.  Setelah  selesai  proses  administrasinya, para  calon  Komisioner  KIP  akan  dilakukan  fit  and  proper  test  oleh  DPRD  Provinsi. Hal  lain  yang  dilakukan  DPRD  dalam  mendukung  pelaksanaan  kebijakan keterbukaan  informasi  publik  yaitu  dalam  fungsi  legislasi  mensyahkan  Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012.
Sedangkan  LSM  di  Kalimantan  Timur  diantaranya  Pokja  30,  JATAM  dan sebagaianya memiliki perhatian yang besar bahkan sebagai upaya kontrol terhadap penyelenggaraan  tata  kelola  pemerintahan  dan  pembangunan.  Hal  ini  berdampak positif  dalam  pelaksanaan  implementasi  keterbukaan  informasi.  Hadirnya masyarakat yang aktif dan siap mengawasi pemerintah merupakan peluang penting untuk  mendorong  pelaksanaan  keterbukaan  informasi  publik,  terutama  dengan menghadirkan  tekanan  dan  tuntutan,  baik  yang  lahir  karena  kebutuhan  maupun sebagai upaya advokasi bagi pembenahan tata kelola pemerintahan.
Untuk  pengetahuan  mengenai  keterbukaan  informasi  publik,  masyarakat dan  LSM  sudah  banyak  yang  mengetahui  hak  informasi  mereka.  Namun  mereka belum paham benar bagaimana alur permohonan informasi. Pada umumnya mereka beranggapan  bahwa  proses  permohonan  informasi  terkait  undang-undang  KIP adalah  sama  sebagaimana  proses  permintaan  keterangan  pada  bagian  Hubungan Masyarakat  (Humas).  Hal  ini  berakibat  masyarakat  dan  LSM  cenderung menginginkan  segala  informasi  yang  dimohon  dapat  tersedia  secara  cepat. Sedangkan  UU  KIP  menjelaskan  waktu  permohonan  informasi  sampai  dengan keberatan  informasi.  Sedangkan  secara  substantif  permohonan  informasi  tidak spesifik  baik  itu  terkait  dengan  jenis  data  yang  diminta  maupun  kepada  siapa permohonan tersebut diajukan.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Komunikasi ,  beragam  upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  Provinsi  dalam rangka memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik telah memberikan hasil yang positif setidaknya hingga saat ini. Secara garis besar Pemprov Kalimantan Timur  mendapat  penilaian  yang  positif  dalam  hal  keterbukaan  informasi,  hal  ini terlihat  dari  rutinitas  prosedur  dan  fungsi  pelayanan  informasi  sudah  berjalan
optimal.  Artinya  komunikasi  mengenai  pemahaman  tentang  UU  KIP  antara  Komisi Informasi  Provinsi,  Pemerintah  Provinsi,  Pemkab/Pemkot  serta  LSM  sudah menghasilkan kesamaan persepsi diantaranya.
Sumberdaya ,  keterbatasan  sumberdaya  manusia  juga  menjadi  problem kelembagaan  di  lingkungan  Pemprov  Kaltim    dalam  menjalankan  keterbukaan informasi  publik.  Sumberdaya  manusia  yang  terbatas  menyebabkan  terkadang tugas-tugas pengumpulan informasi menjadi terbengkalai. Persoalan lain dalam lingkup kelembagaan adalah minimnya anggaran
Disposisi ,  kepemimpinan  dan  komitmen  menjadi  pendorong  utama  dalam proses pelembagaan PPID Pembantu dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan amanat undang-undang. Sama halnya dengan komitmen Kepala  SKPD  yang  menerima  pendelegasian  wewenang  untuk  mengelola penyelenggaraan  informasi  publik  yang  juga  melekat  pada  personel  ketimbang lembaga.  Para  pimpinan  Badan  Publik  sudah  mengetahui  pentingnya  keberadaan PPID  sebagai  konsekuensi  pemberlakuan  UU  KIP.  Namun  beberapa  diantaranya masih  saja  ada  Badan  Publik  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  yang  belum membentuk  PPID.  Dengan  kata  lain,  menyadarkan  pimpinan  Badan  Publik  untuk membentuk PPID bukan pekerjaan mudah. Ini menunjukkan belum semua pimpinan Badan Publik memiliki komitmen tinggi melaksanakan UU KIP.
Struktur  birokrasi ,  secara  kelembagaan,  kesiapan  pemerintah  dalam menerapkan  akuntabilitas  publik  antara  lain  ditunjukkan  dengan  adanya  pedoman yang  jelas  tentang  tatakelola  informasi.  Dengan  adanya  pedoman  atau  standard operating  procedure  (SOP)  tersebut  kekhawatiran  akan  disinsentif  penerapan  KIP baik  terhadap  individu  maupun  institusi  dapat  dikesampingkan.  Sementara  publik memperoleh  kejelasan  akan  alur  dan  proses  dalam  mengakses  informasi,  serta tersedianya  informasi  secara  lebih  cepat  dan  akurat.  Telah  tersedianya  pedoman tatakelola  informasi  yang  baku  serta  sistem  informasi  yang  terintegrasi  menjadi pendorong utama pelaksanaan KIP di Provinsi Kalimantan Timur.
Lingkungan  Sosial  Dan  Politik ,  faktor  lainnya  yang  juga  mempengaruhi implementasi  keterbukaan  informasi  adalah  terkait  dengan  pemohon  informasi. Harus diakui meskipun tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan  pemerintahan  terus  menguat,  namun  pada  level  praktis  sedikit sekali  masyarakat  yang  peduli  dengan  informasi-informasi  kepemerintahan. Sehingga  tidak  mengherankan  jika  sejauh  ini  hanya  LSM  yang  secara  aktif menggunakan  haknya  atas  informasi.  Lebih  jauh,  hal-hal  semacam  ini  berpotensi menimbulkan  sengketa  informasi  publik.  Disisi  lain,  kesadaran  masyarakat  saat  ini tentang  keterbukaan  informasi  dari  Pemerintah  sudah  tinggi.  Mereka  sudah menuntut transparansi dalam tata kelola pemerintah. Sedangkan untuk lingkungan politik  yakni  dari  DPRD,  dukungan  implementasi  kebijakan  keterbukaan  informasi sudah  dilakukan  dengan  menjalankan  fungsi  DPRD  yakni  legislasi  dan pengganggaran.
Berdasarakan  pembahasan  dan  kesimpulan  yang  ada  maka  penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut.
Diperlukan  upaya  strategis  komunikasi  untuk  meningkatkan  pengetahuan dan  kesadaran  Badan  Publik  dan  masyarakat  terkait  UU  KIP  serta  segala implikasinya.
Diperlukan  langkah  yang  serius  untuk  meningkatkan  kapasitas  pemerintah daerah dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Melalui fasilitasi-fasilitasi peningkatan kapasitas KID dan PPID perlu dirancang dan dilaksanakan secara serius.
Diperlukan  intervensi  yang  lebih  sistematis  untuk  menciptakan  dan meningkatkan  komitmen  dan  kemauan  Kepala  SKPD    untuk  melaksanakan keterbukaan informasi publik.
Secara  struktur  birokrasi,  kelembagaan  PPID  perlu  peningkatan  lagi walaupun sudah berjalan optimal.
Perlunya  menjalin hubungan  baik  dengan  LSM  sehingga  sengketa  informasi bisa dihindarkan dan koordinasi berjalan lancar. Untuk lingkungan politik, sebaiknya DPRD  menjalankan  secara  optimal  fungsi  pengawasannya  terhadap    pelayanan informasi publik.

## Daftar Pustaka
Anonim.  Undang-undang  Nomor  14  tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik.
Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemprov Kaltim.
Edward,George  C.  1980. Implementing  Public  Policy . Washington D.C  Congressional Quarterly Inc. Washington D.C.
Finel,  B.  I.  &  Lord  K.  M.  1999. The  Surprising  logic  of  transparency .  International Studies Quarterely. Washington D.C.
Habermas,  Jurgen.  1997. The  Public  Sphere:  An  Encyclopedia  Article .    Dalam Meenakshi  Durham  &  Douglas  Kellner  (eds).  Media  and  Cultural  Studies. Blackwell. Massachusetts.
Heise,  J.  A.  1985. Toward  closing  the  confidence  gap:  An  Alternative  approach  to communication  between  public  and  government .  Public  Affairs  Quaterely. Massachusetts.
Isbandi  Rukminto  Adi.  2007. Perencanaan  Partisipatoris  Berbasis  Aset  Komunitas  : dari Pemikiran menuju Penerapan . UI Press. Depok. Mardiasmo.  2006. Transparansi  dan  Akuntabilitas  Sektor  Publik  :  Satu  Sarana  Good Governance . Andi. Yogyakarta.
Ripley,  Rendal  B.  and  Grace  A.  Franklin.  1986. Policy  Implementation  and Bureaucracy . Second Edition. the Dorsey Press. Chicago-Illionis. Stanbury,  W.  T.  2003. Accountability  to  Citizens  in  The  WestminsterModel  Of Government:  More  Myth  Than  Reality .  Fraser  Institute  Digital  Publication, Canada.
Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik: Teori dan Proses . MedPress. Yogyakarta.