## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 4, Nomor 1, 2024

## Authors
1 Rodiatun Adawiyah
2 Muhammad Arif Prasetyo
3 Eric Ongko
4 Stefani Wibowo
5 Julius Kamal
Affiliation 1,2,3,4,5 Universitas Prima Indonesia
Email 1 rodiatunadawiyah@unprimdn.ac.id 2 muhammadarifprasetyo@unprimdn.ac.id

## Date Submission
1 January 2024

## Date Accepted
15 January 2023

## Date Published
31 January 2023

## DOI
10.52249

## INHERITANCE  RIGHTS  OF  OUTSIDE
MARRIAGE  DESCENDANTS  AFTER THE RULING OF THE

## CONSTITUTIONAL  COURT  NUMBER 46 OF 2010

## Abstract
Humans were created by God to consist of men and women, therefore  they  are  required  to  live  in  pairs  in  a  bond  called marriage.  As  stated  in  the  1945  Constitution,  Article  28B Paragraph (1), which reads "Everyone has the right to form a  family  and  continue  their  offspring  through  legal marriage".  Before  there  were  special  regulations  regarding marriage,  in  particular  Indonesia  still  used  the  Civil  Code (KUHPerdata)  or  Burgerlijk  Wetboek  (BW)  as  stated  in Book  One,  Chapter  IV  concerning  Marriage.  The  research method used in this research is normative juridical, which is supported  by  primary  and  secondary  data  sources,  and qualitative analysis is carried out. The research results show that in the Civil Code, children outside of marriage have the status of illegitimate children of their parents. However, the Civil  Code  provides  an  opportunity  for  both  parents  to recognize  the  child  as  a  legitimate  child.  Article  42  of  the marriage  law.  If  the  marriage  is  invalid,  then  the  children born  from  the  marriage  do  not  occupy  the  position  of legitimate children. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010  only  recognizes  children  resulting  from religiously  valid  marriages.  Apart  from  that  (the  result  of adultery), legally the child has no blood relationship with his father,  but  only  has  a  civil  relationship.  If  the  biological father is not responsible, then the child through the mother can  sue  the  father  in  civil  law.  The  regulation  of  the inheritance  rights  of  illegitimate  children  in  Indonesian legislation and after the issuance of the Constitutional Court Decision  Number  46/PUU-VIII/2010  can  be  concluded  in Article 863 B.W. First part Regarding the inheritance share of illegitimate children in group I, if the testator dies leaving legitimate  descendants  and/or  the  husband/wife  who  lives the longest, then illegitimate children who can be recognized as  inheriting  a  third  of  what  they  would  have received had they been legitimate child. Then Article 100 KHI states that children born out of wedlock only have a lineage relationship with their mother and their mother's family. Then article 43 paragraph 1 of Law Number 1  of 1974 states that children born outside of marriage only have a civil relationship with their mother and their mother's family.
Keywords: Descendants,  Illegitimate  Children, Inheritance Rights, Marriage.
Rodiatun Adawiyah 1 ,Muhammad Arif Prasetyo 2 ,Eric Ongko 3 ,Stefani Wibowo 4 ,Julius Kamal 5 1,2,3,4,5 Universitas Prima Medan

## Abstrak
Manusia  diciptakan  oleh  Tuhan  terdiri  dari  laki-laki dan  perempuan,  oleh  sebab  itu  mereka  diharuskan untuk hidup secara berpasang-pasangan dalam sebuah ikatan yang disebut dengan perkawinan. Seperti yang tertuang  dalam  UUD  1945  Pasal  28B  Ayat  (1),  yang berbunyi “Setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah”. Sebelum  adanya  pengaturan  secara  khusus  tentang Perkawinan,    di  Indonesia  khususnya  masih menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)  atau  Burgerlijk  Wetboek  (BW)  yang tertuang  dalam  Buku  Satu,  Bab  IV  tentang Perkawinan . Metode  penelitian  yang  digunakan  di dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  yang didukung  dengan  sumber  data  primer  dan  sekunder, serta  dilakukan  analisis  secara  kualitatif.  Hasil penelitian  bahwa  Status  dalam  KUH  Perdata,  anak diluar  perkawinan  berstatus  sebagai  anak  tidak  sah dari  orangtuanya.  Namun  KUH  Perdata  memberikan kesempatan bagi kedua orangtuanya untuk mengakui anak  tersebut  menjadi  anak  sah.  Pasal  42  undang- undang  perkawinan.  Apabila  perkawinan  tersebut tidak  sah,  maka  anak  yang  lahir  dari  perkawinan tersebut  tidak  menduduki  posisi  sebagai  anak  sah. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010 hanya mengakui anak hasil perkawinan sah secara  agama.  Di  luar  itu  (hasil  perzinahan),  secara hukum anak tidak ada nasab dengan bapaknya, tetapi hanya mempunyai hubungan perdata saja. Jika bapak biologisnya  tidak  bertanggung  jawab,  maka  anak  itu lewat  ibunya  bisa  menuntut  kepada  bapaknya  secara perdata. Pengaturan hak Waris anak luar kawin dalam Perundang-Undangan Indonesia dan setelah keluarnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010  dapat  bahwa  disimpulkan  Pasal 863 B.W. bagian pertama Terdadap bagian waris anak diluar  nikah  pada  golongan  I  apabila  pewaris meninggal  dunia  dengan  meninggalkan  keturunan yang  sah  dan/atau  suami/istri  yang  hidup  paling lama,  maka  anak  luar  kawin  yang  dapat  pengakuan mewaris  sepertiga  bagian  dari  yang  mereka  sedianya harus  mendapat  seandainya  mereka  adalah  anak  sah. Kemudian  Pasal  100  KHI,  menyebutkan  anak  yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Lalu pasal 43 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan  bahwa  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Rodiatun Adawiyah 1 ,Muhammad Arif Prasetyo 2 ,Eric Ongko 3 ,Stefani Wibowo 4 ,Julius Kamal 5 1,2,3,4,5 Universitas Prima Medan
Kata  Kunci  :  Anak  Luar  Kawin,  Hak  waris, Keturunan, Pernikahan .

## PENDAHULUAN
Manusia  diciptakan  oleh  Tuhan  terdiri dari  laki-laki dan  perempuan,  oleh  sebab  itu mereka  diharuskan  untuk  hidup  secara  berpasang-pasangan  dalam  sebuah  ikatan  yang disebut  dengan  perkawinan.  Seperti  yang  tertuang  dalam  UUD  1945  Pasal  28B  Ayat  (1), yang  berbunyi  “Setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan melalui  perkawinan  yang  sah”.    Sebelum  adanya  pengaturan  secara  khusus  tentang Perkawinan,  di Indonesia khususnya masih menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang tertuang dalam Buku Satu, Bab IV tentang Perkawinan (Amnawaty,2009).
Sah  atau  tidaknya  suatu  perkawinan  seperti  yang  tertuang  dalam  Pasal  2  Ayat  (2) terkait  dengan  pencatatan  perkawinan  merupakan  kewajiban  administratif  saja  sebagai warga negara Indonesia sehingga bisa memperoleh perlindungan hukum, selain itu syarat agar dapat dilakukan pencatatan perkawinan dapat diletakan setidaknya dalam dua perihal utama yaitu: (1) mencegah dan (2) serta melindungi, wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak sah dan atau tidak bertanggung jawab, sehingga terhadap perkawinan yang tidak dilaksanakan dengan benar sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, Negara bisa mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan secara maksimal  atas  hak-hak  wanita  sebagai  istri  dan  hak-hak  anak  yang  kelak  dilahirkan  dari perkawinan  yang  tidak  sah.    Anak  yang  terdapat  dalam  perkawinan,  dibagi  menjadi  dua bagian  yakni  anak  sah  dan  anak  tidak  sah.  Anak  sah  menurut  Pasal  42  UU  Perkawinan adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah,  sedangkan anak tidak sah menurut Pasal 272 BW, dikelompokan menjadi tiga yakni: (1) anak zina; (2) anak karena sumbang (incest); (3) anak luar kawin. KUHPerdata tidak mengakui anak zina dan anak  sumbang  (incest),  hanya mengatur  ketentuan anak  luar  kawin  baik  yang  diakui maupun yang tidak diakui (Hadikusuma, Hilman,2007).
Lemahnya UU Perkawinan yang berlaku yang dimana dinilai merugikan bagi anak- anak  yang  tidak  mendapatkan  pengakuan  oleh  bapak  biologisnya  (anak  luar  kawin), mendorong Hj. Aisyah Mochtar atau  yang biasa dikenal sebagai Machica Mochtar, untuk mengajukan  Uji  Materiil  kepada  Mahkamah  Konstitusi  dengan  Nomor  perkara  46/PUU- VIII/2010 atas keberlakuan terhadap Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan.
Suatu  perkawinan  yang  sah  berhak  melahirkan  seorang  anak  yang  memiliki  status dan kedudukan yang sah di mata hukum, sedangkan itu seorang anak yang lahir dari suatu hubungan  yang  tidak  sah  dengan  tidak  terjadinya  perkawinan  yang  didaftarkan  ke pengadilan  agama,  maka  anak  tersebut  mendapat  status  sebagai  anak  luar  kawin.  Secara fitrah  alamiah  tidak  akan  ada  perbedaan  antara  anak  yang  dilahirkan  dalam  suatu perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan (tidak sah).
Bukti yang diajukan untuk memperkuat kedudukan anak luar kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai anak hasil dari hubungan kedua orangtuanya  yakni  dengan  menggunakan    metode  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang berupa  tes  DNA.  Oleh  karena  itu,  Majelis  Hakim  memberikan  putusan  bersyarat (Conditionally  Unconstitutional),  sehingga  pasal  tersebut  dimaknai  sepanjang
Rodiatun Adawiyah 1 ,Muhammad Arif Prasetyo 2 ,Eric Ongko 3 ,Stefani Wibowo 4 ,Julius Kamal 5 1,2,3,4,5 Universitas Prima Medan
menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki  sebagai bapak biologisnya yang dapat dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat-alat  bukti  lain menurut hukum adanya hubungan darah sebagai bapaknya, sehingga bunyi Pasal 43 Ayat (1)  menimbulkan  syarat  jika  hubungan  darah  tersebut  bisa  dibuktikan  dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, berupa tes DNA.
Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin dan ibu biologisnya dapat menempuh upaya hukum berupa pengajuan pengakuan hubungan  keperdataan  yang  ditujukan  ke  Pengadilan  Negeri  atau  Pengadilan  Agama. Melalui  gugatan  pengesahan  anak  tersebut  akan  menggunakan  putusan  MK  tersebut sebagai  acuan  hukum  dan  wajib  dilengkapi  dengan  bukti  hasil  tes  DNA  sebagai  syarat utamanya.
Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :
1. Untuk Mengetahui, memahami dan menganalisis status hukum anak di luar perkawinan dalam  Perundang-Undangan  Indonesia  dan  setelah  penetapan  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor  46/PUU-VIII/2010.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan hak Waris anak luar kawin dalam  Perundang-Undangan  Indonesia  dan  setelah  keluarnya  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor  46/PUU-VIII/2010.
3. Untuk  mengetahui,  memahami  dan  menganalisis  proses  pembagian  dan  Perlindungan Hukum  waris  bagi  anak  luar  kawin  setelah  keluarnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang digunakan ialah  penelitian hukum yuridis normatif, sedangkan sifat penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis  (Moelong,  Lexy J,2002),  yaitu  metode  penelitian  yang  bertujuan  menggambarkan  dan  menganalisis  fakta yang  terjadi  apa  adanya  dan  dikaitkan  dengan  teori  hukum,  dan  pelaksanaanya menyangkut dengan permasalahan yang diteliti (Ronny Hamitijo Soemitro, 2001).
Penelitian  yuridis-normatif  menggunakan  data  sekunder  sebagai  bahan  utama penelitian. Data sekunder yaitu informasi yang sudah tersedia. Secara umum, berdasarkan sumber  data,  penelitian  dapat  dibedakan  menjadi  lapangan,  penelitian  pustaka,  dan penelitian laboratorium (Elisabeth Nurhaini Butarbutar,2018). Penelitian ini  menggunakan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka. research ). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
PENGATURAN  HAK  WARIS  ANAK  LUAR  KAWIN  DALAM  PERUNDANG- UNDANGAN  INDONESIA  DAN  SETELAH  KELUARNYA  PUTUSAN  MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  46/PUU-VIII/2010 Pengaturan Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Perundang-Undangan Indonesia Hukum waris adalah suatu hukum yang krusial dalam kehidupan masyarakat karena berkaitan  dengan  kelangsungan  hidup  dan  kesejahteraan  pihak  yang  bersangkutan. Kenyataannya, dalam momen  pembagian warisan acap kali menimbulkan efek yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang di tinggal mati pewarisnya. Bahkan, sebuah hubungan
Rodiatun Adawiyah 1 ,Muhammad Arif Prasetyo 2 ,Eric Ongko 3 ,Stefani Wibowo 4 ,Julius Kamal 5 1,2,3,4,5 Universitas Prima Medan
persaudaraan  juga  dapat  retak  apabila  masalah  pembagian  tidak  dilakukan  secara  adil. Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan akan pembagian yang merata, maka sangat tepat  untuk  menggunakan  hukum  waris  yang  berdasarkan  undang-undang  dalam  KUH Perdata.
Untuk  memahami  hak  keperdataan  anak  secara  langsung  tertera  dalam  ketentuan perlindungan  Konvensi  Hak  Anak  yang  diratifikasi  oleh  Pemerintah  Indonesia  melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menyatakan tentang hakikat perlindungan anak, yaitu tidak adanya diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Hakikat-hakikat tersebut juga terdapat di  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  yang  dibentuk  oleh Pemerintah agar hak-hak anak dapat diterapkan di Indonesia (Jehani, Libertus,2012).
Harkat dan martabat anak sudah menjadi perhatian Pemerintah Indonesia sejak tahun 1979  ketika  ditetapkannya  Undang  Undang  Nomor  4  Tahun  1979  Prinsip  keseimbangan Tentang Kesejahteraan Anak, akan tetapi hingga keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan hingga kini, perihal kesejahteraan anak maupun pemenuhan haknya masih jauh dari  ekspektasi  yang  diharapkan.    Menurut  penulis,  ekspektasi  yang  dimaksud  adalah ketika  menyinggung  tentang  non-diskriminasi,  kepentingan  terbaik,  kelangsungan  dan tumbuh  kembang  anak  merupakan  sesuatu  yang  fundamental  yang  harusnya  diterapkan tanpa  memandang  status  keperdataan  apapun  karena  melalui  suatu  perkawinan  dan keturunan  yaitu  anak  maka  sejak  dalam  kandungan  mereka  sudah  memiliki  hak-hak tersendiri.  Namun,  pada  kenyataannya  tidak  selamanya  anak  terlahir  dari  suatu perkawinan yang sah. Saat ini telah terjadi penyimpangan sosial di dalam masyarakat yang berkaitan  dengan  hubungan  laki-laki  dan  perempuan  di  luar  nikah  yang  menyebabkan lahirnya  keturunan  di  luar  perkawinan.  Hal  ini  menyebabkan  terciptanya  keberagaman status  dalam  kelahiran  anak.  Apabila  anak  tersebut  lahir  dari  pernikahan  yang  sah,  anak tersebut memiliki hak keperdataan dari ayah dan ibu biologisnya. Sebaliknya, apabila hasil dari perkawinan yang tidak sah maka anak tersebut memiliki status anak di luar kawin dan hanya akan memiliki hubungan keperdataan dengan ibu biologis dan juga keluarga ibunya.
Berdasarkan  realita  yang  terjadi  di  masyarakat,  status  keperdataan  ini  akan  jelas terlihat dalam akte kelahiran anak luar kawin yang dimana akan tertulis bahwa anak yang bersangkutan adalah anak luar kawin dengan hanya mencantumkan nama ibunya saja dan tidak  tercantum  nama  ayahnya.    Dari  adanya  fakta  tersebut  sangat  jelas  menunjukkan perlakuan yang diskriminatif dan tidak adanya perlindungan hukum bagi anak luar kawin. Hal  ini  terjadi  karena  adanya  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang Perkawinan yang dalam eksekusinya menyebabkan kesulitan dan diskriminasi khususnya terhadap  wanita  dan  anak-anak.  Terlebih  lagi,  hal  ini  juga  berlawanan  dengan  prinsip kemanusiaan,  keberagaman  agama  dan  budaya  yang  sangat  majemuk  di  Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Dengan  pengakuan  terhadap  anak  di  luar  kawin,  terlahirlah  hubungan  perdata  antara anak itu dan bapak atau ibunya”.
Dewasa  ini  terdapat  beragam  konflik  yang  timbul  dari  masalah  perebutan  warisan, misalnya  adanya  ketidaksepakatan  dari  ahli  waris  mengenai  porsi  warisan  yang  diterima karena  dianggap  tidak  adil  yang  menyebabkan  terjadinya  peristiwa  gugat-menggugat  di
Rodiatun Adawiyah 1 ,Muhammad Arif Prasetyo 2 ,Eric Ongko 3 ,Stefani Wibowo 4 ,Julius Kamal 5 1,2,3,4,5 Universitas Prima Medan
pengadilan,  baik  Pengadilan  Agama  maupun  Pengadilan  Negeri.  Maka  dari  itu,  saat pembagian  warisan  harus  ditelaah  terlebih  dahulu  hukum  yang  mana  yang  sesuai  untuk gunakan  oleh  para  ahli  waris  dalam  menyelesaikan  konflik  antar  ahli  waris.  Seperti  yang telah  disebutkan  dalam  Pasal  830  KUH  Perdata  yang  berbunyi,  “pewarisan  hanya berlangsung  karena  kematian”.  Oleh  sebab  itu,  harta-harta  yang  ditinggalkan  dapat diwariskan jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup. Dalam hal ini, terdapat  ketentuan  khusus  di  dalam  pasal  2  KUH  Perdata  yang  menyinggung  tentang keberadaan  anak  yang  masih  di  dalam  kandungan  akan  dianggap  telah  lahir  jika kepentingan  yang  berkaitan  dengan  si  anak  mengkehendakinya,  dan  sebaliknya  apabila anak tersebut meninggal sebelum dilahirkan eksistensinya dianggap tidak pernah ada.
Membahas  tentang  bagian  waris  anak  diluar  nikah  tercantum  dalam  Pasal  863  B.W bagian  pertama  yang  menyatakan  jika  pewaris  meninggal  dunia  dengan  meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/istri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakuinya  akan  mewarisi  sepertiga  bagian  dari  yang  mereka  harusnya  dapatkan  jika seandaikan  mereka  adalah  anak  sah.  Keturunan  atau  anak-anak  yang  sah  dan  atau suami/istri pewaris yang masih hidup terlama adalah termasuk ahli waris golongan I. Maka dengan  ini,  secara  langsung  menyatakan  bahwa  anak  luar  kawin  dikategorikan  sebagai golongan yang dimana mereka  tetap menerima  hak  waris  meskipun  tidak dengan  bagian yang  sama  dengan  anak  sah.  Cara  menentukan  banyaknya  bagian  waris  dari  anak  luar kawin adalah dengan menganggap mereka sebagai anak sah dan kemudian di kurangkan dua pertiga bagian (J.G. Klaassen, J. Eggens dan J.M. Polak,1956).

## Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Pada  dasarnya  anak  zina  dapat  disama  artikan  dengan  anak  luar  kawin.  Dalam ketentuan  hukum  Islam,  anak  luar  kawin  disebut  dengan  anak  zina  yang  dimana  anak tersebut terlahir dari hasil hubungan antara pria dan wanita di saat salah satu atau kedua pihak  memiliki  ikatan  perkawinan  dengan  pihak  lain.  Adapun  golongan  anak  zina  yang lain  adalah  anak  yang  lahir  sebagai  hasil  hasil  kumpul  kebo  yang  berarti  kedua  orang tuanya sama sekali tidak memiliki niat untuk menikah . Berhubung adanya perbedaan dari kalangan  dalam  hukum  Islam  dalam  mengartikan  istilah-istilah  tersebut,  maka  dalam skripsi  ini,  penulis  menggunakan  ketiga  istilah  tersebut  secara  bergantian,  sehingga pemaknaannya pun disamakan.
Hal  yang  menyebabkan  status  seorang  anak  di  dalam  hukum  Islam  menjadi  status anak luar kawin atau luar nikah adalah apabila anak tersebut lahir dari perbuatan berzinah yang  dimana  merupakan  perbuatan  yang  diharamkan  baik  telah  terbukti  melakukannya ataupun tidak. Jika mengacu pada ketentuan hukum Islam, apabila perbuatan perzinahan tersebut dapat dibuktikan maka anak luar kawin tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Sebaliknya, apabila tidak dapat dibuktikan meskipun perbuatan zina memang benar adanya maka lahirnya anak tersebut akan mendapatkan hak waris dari si  ayah  biologis.    Menurut  Wahbah  Al-Zuhaili,  nasab  adalah  salah  satu  asas  utama  yang menghubungkan  keterkaitan  antar  anggota  keluarga  dengan  pertalian  darah  yang didefinisikan  sebagai  asas  utama  yang  menopang  berdirinya  sebuah  keluarga.  Inti permasalahan yang perlu diperhatikan adalah anak adalah bagian dari ayah. Nasab seorang anak terhadap ibunya akan tetap dapat ditelusuri dari setiap sisi kelahiran, baik yang seusai syariah ataupun tidak.
Rodiatun Adawiyah 1 ,Muhammad Arif Prasetyo 2 ,Eric Ongko 3 ,Stefani Wibowo 4 ,Julius Kamal 5 1,2,3,4,5 Universitas Prima Medan
Di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  4  menyebutkan  Perkawinan  adalah  sah apabila  dilakukan  menurut  hukum  Islam  sesuai  dengan  pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  menyebutkan  “Perkawinan  adalah  sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Akan tetapi, suatu perkawinan akan disebut sah apabila dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama  (KUA)  bagi  yang  Islam  atau  di  Catatan  Sipil  bagi  yang  bukan  Muslim,  karena Pencatatan perkawinan yang diterangkan dalam Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  memiliki  maksud  untuk  melindungi  masyarakat  dalam membina rumah tangga dan memastikan kepastian hukum terhadap hak anggota keluarga, yaitu istri, suami, dan anak-anaknya. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  menyebutkan  “Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku”. Hal ini juga disebutkan di dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:
Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.  Pencatatan  perkawinan  tersebut  pada  ayat  (1),  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat Nikah  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-undang  No.22  Tahun  1946  jo  Undang- undang No. 32 Tahun 1954.
Meskipun di dalam agama Islam pernikahan yang dilakukan secara siri dianggap sah dikarenakan  adanya  proses  Ijab  dan  Kabul,  serta  dihadiri  oleh  wali  nikah  dan memenuhi syarat akan pengantin yang sudah cukup umur, perkawinan tersebut juga harus sah secara hukum perdata. Dengan tidak adanya pencatatan secara hukum perdata, maka anak-anak yang  lahir  dari  perkawinan  tersebut  tidak  dapat  dibuktikan  hubungan  keperdataannya dengan  ayah  biologisnya.  Akibatnya,  si  anak  hanya  memiliki  hubungan  keperdataan dengan ibu yang melahirkannya.
Dari lima rukun nikah itu, tak ada seorang ulama (empat mazhab) yang menyinggung tentang perlunya pencatatan secara hukum yang berlaku di negara. Sebab, di Al-Qur‟an dan Hadits Sahih tidak ada secara langsung menyatakan untuk mewajibkan pernikahan harus dicatatkan. Oleh karena itu, apabila pernikahan yang dilakukan sah meskipun tidak tercatat maka anak yang terlahir tetap dianggap anak sah. Sebuah Hadits Sahih yang diriwayatkan Imam  Al-Bukhari  dan  Muslim  dari  Abu  Hurairah  ra,  Rasulullah  bersabda,  “Anak  hanya bernasab  kepada  pemilik  tempat  tidur  suami,  sedangkan  pezina  hanya  akan  memperoleh sial  atau  batu  hukuman.”  Dari  hadits  ini  dapat  dijelaskan  bahwa  seorang  anak  akan memiliki  nasab  terhadap  ayahnya  jika  si  ibu  kandung  merupakan  istri  sah  dari  ayahnya yang  dimana  disini  disebut  secara  implisit  sebagai  pemilik  tempat  tidur  suami.  Terlebih lagi, dari hadits tersebut menjelaskan bahwa hubungan yang berdasar dari perzinaan hanya layak  untuk  diberikan  hukuman  atas  perbuatannya  dan  anak  yang  dilahirkan  pun  tidak akan mendapat hubungan nasab terhadap bapaknya. Sebaliknya, anak akan mendapatkan nasab terhadap bapak dan ibunya jika terlahir dari perkawinan yang sah.
Mengingat  begitu  krusialnya  kehadiran  anak  dalam  kelangsungan  hidup  manusia, maka  Allah  S.W.T  mensyari‟atkan  adanya  perkawinan.  Memiliki  keturunan  yang  baik, memelihara nasab, menciptakan keluarga yang sakinah serta menghindari diri dari penyakit adalah  maksud  utama  Allah  dalam  Pensyari‟atan  perkawinan.  Oleh  sebab  itu,  di  dalam agama Islam sangat mengharamkan perzinaan dan di dalam Hukum Islam terdapat sanksi berat  kepada  siapapun  yang  berbuat  zinah.  Hal  ini  dikarenakan  dapat  menyebabkan
Rodiatun Adawiyah 1 ,Muhammad Arif Prasetyo 2 ,Eric Ongko 3 ,Stefani Wibowo 4 ,Julius Kamal 5 1,2,3,4,5 Universitas Prima Medan
ketidakjelasan keturunan yang disebabkan oleh adanya ketidakpastian tentang siapa bapak kandung  anak  tersebut.    Di  dalam  hukum  perkawinan  Indonesia,  nasab  dapat  diartikan sebagai  sebuah  garis  keturunan  yang  memiliki  hubungan  darah  antara  seorang  anak dengan ayahnya disebabkan adanya akad nikah yang diakui secara hukum. Hal tersebut di dasari oleh berberapa pasal yakni pasal 42 dan 45 serta 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Perangin, Effendi,2006).
Kelegalitas  suatu  hubungan  darah  di  dalam  keluarga  disebut  dengan  nasab.  Ia  juga merupakan sebuah pengakuan yang syara‟ yang dimana berkaitan dengan penentuan anak itu  berhak  mendapatkan  hak-hak  yang  seharusnya  sebagai  akibat  dari  adanya  hubungan nasab dengan keturunan ayahnya.   darah antara seorang anak dengan ayahnya disebabkan adanya akad nikah yang diakui secara hukum. Hal tersebut di dasari oleh berberapa pasal yakni pasal 42 dan 45 serta 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kelegalitas  suatu  hubungan  darah  di  dalam  keluarga  disebut  dengan  nasab.  Ia  juga merupakan sebuah pengakuan yang syara‟ yang dimana berkaitan dengan penentuan anak itu  berhak  mendapatkan  hak-hak  yang  seharusnya  sebagai  akibat  dari  adanya  hubungan nasab dengan keturunan ayahnya (Kolkman, W.D,2012).
Nasab  dalam  hukum  perkawinan  Indonesia  dapat  didefinisikan  sebagai  sebuah hubungan  darah  (keturunan)  antara  seorang  anak  dengan  ayahnya,  karena  adanya  akad nikah yang sah. Hal ini dapat dipahami dari beberapa ketentuan, diantaranya pasal 42 dan 45 serta 47 undang-undang perkawinan, yakni Anak yang sah adalah anak yang diilahirkan dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah  (Pasal  42  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan),    Di  dalam  pasal  45  (1)  kedua  orang  tua  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  ini berlaku sampai anak itu kawin atau anak itu dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus  meskipun  perkawinan  kedua  orang  tua  15  putus.  Pasal  47  (1)  anak  yang  belum mencapai  18  (delapan  belas)  tahun  atau  belum  pernah  melangsungkan  perkawinan  ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama merka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
Pasal  99  :  anak  yang  sah  adalah  (1)  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  akibat perkawinan sah. (2) hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim yang dilahirkan oleh istri tersebut.
Terlebih lagi, pada ketentuan pasal 98 dan 99 Kompilasi Hukum Islam juga dibahas tentang perkawinan dan anak. Dalam Pasal 98 menyatakan;
batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak  tersebut  tidak  bercacat  fisik  maupun  mental  atau  belum  pernah  melangsungkan perkawinan.
orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
pangadilan  agama  adapat  menunjuk  salah  satu  kerabat  terdekat  yang  mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.
Hak  Waris  Anak  diluar  Nikah  ditinjau  menurut  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan
Pada  dasarnya  apabila  suami  istri  bersatu,  mereka  bersatu  dalam  segi  materiil maupun  segi  spiritual.  Hal  ini  berlainan  sekali  dengan  Hukum  Perdata  yang  tidak  secara langsung  menyatakan  demikian,  bahkan  perkawinan  hanya  berupa  aspek  hubungan
Rodiatun Adawiyah 1 ,Muhammad Arif Prasetyo 2 ,Eric Ongko 3 ,Stefani Wibowo 4 ,Julius Kamal 5 1,2,3,4,5 Universitas Prima Medan
keperdataan  (pasal  2).  Meskipun  begitu,  ia  menganut  dasar  yang  sama  dan diaplikasikannya  dasar  tersebut  dapat  disimpulkan  dari  pasal-pasal  yang  terdapat  di dalamnya, seperti pasal 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113 ayat (2),119, 124.
Meskipun  tidak  dengan  eksplisit  menyatakan,  “suami  istri  adalah  satu”,  akan  tetapi sekurang-kurangnya  dalam  segi  materiil  dalam  pasal  119  berbunyi  bahwa:  “mulai  saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami  dan  istri  ..”.  Di  dalam  pasal  120  dan  pasal  121  B.W.  dikatakan,  bahwa  penyatuan tersebut  termasuk  dalam  harta  maupun  hutang,  baik  yang  terjadi  sebelum  perkawinan maupun  sepanjang  perkawinan.  Jadi  dalam  B.W.  prinsipnya  adalah,  bahwa  terdapat penyatuan  harta  suami  dan  istri  secara  menyeluruh  tanpa  pengecualian  secara  otomatis tanpa  harus  di  buat  perjanjiannya.  Untuk  memberlakukan  ketentuan  ini  hanya  dengan melangsungkan pernikahan.
Di  dalam  Undang-undang  No.  1/1974  pasal  (1)  meskipun  menyuarakan  tentang prinsip  persatuan  secara  lahir  dan  batin  antara  suami  dan  istri,  di  dalam  penjabarannya lebih  lanjut  setidak-tidaknya  dalam  segi  materiel  ternyata  persatuannya  tidaklah semenyeluruh seperti yang dikehendaki hukum perdata. Meskipun kita telah mempunyai Undang-undang Perkawinan yang sudah menetapkan asas Hukum Harta Perkawinan yang dianut  dalam  Undang-Undang  tersebut,  tetapi  di  dalam  praktek  pelaksanaannya  masih sulit. Sebab, di dalam B.W masih belum adanya peraturan atau undang-undang yang secara spesifik  mengatur  tentang  ketentuan  dalam  harta  perkawinan.  Awalnya,  pemerintah mengira  dapat  mengatasi  permasalahan  ini  dengan  mengeluarkan  Surat  M.A.  nomor M.A./Pemb.  0807/75  tersebut  di  depan,  namun  dalam  kenyataannya,banyak  pihak  yang memiliki penafsiran yang berbeda tentang isi surat tersebut, baik oleh para Hakim maupun para praktisi hukum lainnya.  Anak luar kawin ialah anak yang kedudukan dalam keluarga tidak  sesempurna  anak  sah.  Seseorang  yang  dikatakan  anak  luar  kawin,  oleh  karena  asal usul  kelahirannya  tidak  berdasarkan  pada  hubungan  suami-istri  yang  sah  yang berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  keturunan  yang  dilahirkan  dari  perkawinan mereka atau oleh mereka terhadap anak adoptifnya.   Hukum perdata yang masih berlaku hingga sekarang (B.W) , menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari seorang wanita tanpa adanya  perkawinan  ibunya  dianggap  tidak  mempunyai  ayah  maupun  ibu.  Lain  halnya dengan Burgerljik Wetboek Belanda yang menetapkan suatu Undang-undang pada tanggal 10  Juli  1947,  yang  berlaku  mulai  tanggal  1  September  1948  (terkenal  sebagai Herzieningswet)  secara  langsung  menyatakan  bahwa  dengan  dilahirkannya  seorang  anak maka langsung timbul hubungan keperdataan antara ibu dan anak luar kawinnya. Namun, hal  tidak  berlaku  deminikian  pada  anak-anak  yang  dibenihkan  karena  “overspel”  atau sumbang (bloedsehennis/incest), karena anak yang terlahir  tidak akan memiliki hubungan keperdataan, baik dengan ibu maupun ayah biologisnya.
Jika mengkaji bagaimana prosedur untuk pengakuan anak terhadap ayahnya, baik di dalam  UU  1/1974  maupun  PP  9/1975  tidak  tertera  sama  sekali.  Adapun  mengenai kedudukan anak hanyalah prihal anak yang lahir akibat perkawinan yang sah dan anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Oleh karena itu,  untuk  melakukan  pengakuan  dapat  dipastikan  tidak  memiliki  alternatif  lain,  kecuali dengan mengacu pada peraturan yang telah ada, yaitu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam B.W. Hukum adat secara garis besar tidak pernah mempermasalahkan prihal tentang
Rodiatun Adawiyah 1 ,Muhammad Arif Prasetyo 2 ,Eric Ongko 3 ,Stefani Wibowo 4 ,Julius Kamal 5 1,2,3,4,5 Universitas Prima Medan
kapan anak dilahirkan dengan kapan perkawinan orang tua dilaksanakan (jangka waktu). Setiap anak yang dilahirkan dari perkawinan adalah anak sah. Namun jika mengkaji dalam Hukum  Islam.  dalam  suatu  perkawinan  darurat  (nikah  tambelan)  yang  dimana  wanita hamil  dinikahi  oleh  laki-laki  yang  yang  bukanlah  anak  ayahnya,  apabila  menurut pengadilan  agama  (Priesterraad),  anak  tersebut  tidak  berhak  mewaris,  sedangkan pengadilan  umum  (Landraad)  anak  itu  telah  mendapatkan  pengakuan  yang  menjadikan anak itu berhak untuk mewaris.
Apabila  kita  mengingat  kembali  di  dalam  Pasal  43  ayat  1  UU  1/1974  mengatakan: “Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya”.  Dan  selanjutnya,  di  dalam  ayat  2  nya mengatakan:“Kedudukan  anak  tersebut  dalam  ayat  (1)  di  atas,  selanjutnya  akan  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah”.  Namun,  hingga  saat  ini  peraturan  pemerintah  yang  akan mengatur  tentang  kedudukan  anak  luar  kawin  masih  terus  mengambang  dan  belum terlaksana.  Dengan  situasi  yang  terjadi  saat  ini,  maka  akan  sangat  rumit  untuk menyelesaikan  berbagai  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  eksistensi  dari  anak  luar kawin  tersebut.  Seumpamanya  di  dalam  perihal  pewarisan:  apakah  anak  tersebut  akan memiliki keduudkan yang sama dalam mewaris harta peninggalan ibunya sebesar seperti anak  sah  ataukah  seperti  anak  luar  kawin  yang  diakui.  Permasalahan  tersebut  sering diselesaikan  dengan  yurisprudensi.  Maka  dari  itu,  secara  garis  besar  sebagian menggunakan  hukum  waris  yang  masih  diatur  dengan  ketentuan-ketentuan  B.W,  dan sedangkan dalam hukum adat yang hukum keluarganya bersistem parental, sehingga tidak menimbulkan  kesulitan  dalam  urusan  pewarisan.  Maka  anak  tersebut  dapat  secara langsung  menjadi  pewaris  secara  penuh  menggantikan  posisi  ibunya  dalam mewaris  dari neneknya ( Lukmawati, E., Syamsuddin, S., & Baehaqi, B, 2023) .
Di  dalam  ketentuan  pasal  280  B.W.  anak-anak  yang  dapat  diakui  adalah  anak-anak luar kawin, kecuali anak-anak hasil “overspel” atau hasil perbuatan persetubuhan dengan pasangan yang tidak seharusnya (pasal 283 B.W.). Maka anak-anak luar kawin yang disebut dalam  pasal  280  B.W.  hanyalah  anak  luar  kawin  yang  dijelaskan  dalam  pengertian  yang sempit. Di samping itu terhadap anak-anak sumbang hanya bisa diakui dalam pernikahan ayah  dan  ibunya  apabila  perkawinannya  itu  mendapat  pengecualian  dari  Menteri Kehakiman. Oleh karena itu undang-undang menyatakan kejelasan perhihal jangka waktu kapan seorang anak luar kawin boleh diakui, oleh karena itu secara langsung disimpulkan bahwa  anak  itu  dapat mendapatkan  pengakuan  tidak  terbatas  dengan  usia.  Mengingat di dalam ketentuan pasal 2 B.W. apabila terdapat kepentingan anak yang menuntutnya, maka anak yang masih dalam kandungan seorang wanita pun dianggap telah dilahirkan, . Oleh karena  itu,  teori  yang  dapat  disimpulkan  adalah  bahkan  anak  yang  masih  dalam kandunganpun  dapat diakui  jika  berkaitan  dengan  kepentingan  penuntutan  hak.  Terlebih lagi, tidak ada UU yang melarang untuk melakukan pengakuan terhadap anak yang sudah meninggal  dunia,  maka  dengan  kata  lain  harus  dianggap  diperbolehkan.  Namun,  saat melakukan  pengakuan  harus  disertai  dengan  kepentingan,  terlebih  jika  anak  yang  telah meninggal dunia tersebut meninggalkan keturunan.
Besarnya  bagian  warisan  yang  diperoleh  anak  luar  kawin  adalah  tergantung  dari dengan bersama-sama siapa anak luar kawin itu mewaris (atau dengan golongan ahli waris yang  mana  anak  luar  kawin  itu  mewaris),  yaitu:  Pasal  863:  “Jika  yang  meninggal
Rodiatun Adawiyah 1 ,Muhammad Arif Prasetyo 2 ,Eric Ongko 3 ,Stefani Wibowo 4 ,Julius Kamal 5 1,2,3,4,5 Universitas Prima Medan
meninggalkan  keturunan  yang  sah  atau  seorang  suami  atau  istri,  maka  anak-anak  luar kawin  mewaris  sepertiga  dari  bagian  yang  mereka  terima,  andaikata  mereka  anak-anak yang  sah;  Jika  pewaris  tidak  meninggalkan  keturunan  maupun  suami  atau  istri,  tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas ataupun saudara laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewaris setengah dari warisan. Jika hanya ada sanak saudara  dalam  derajat  yang  lebih  jauh,  anak  luar  kawin  mewaris  tiga  perempat  dari warisan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat:
Anak  luar  kawin  mewaris  dengan  ahli  waris  golongan  I,  bagiannya:  1/3  dari bagiannya seandainya ia anak sah.
Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya: 1/2 dari seluruh warisan.
Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, bagiannya: 3/4 dari seluruh warisan.
Pengaturan  Hak  Waris  Anak  Luar  Kawin  Pasca  Keluarnya  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor  46/PUU-VIII/2010
Perkembangan hukum terkait dengan anak luar kawin, termasuk anak zina dan anak sumbang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 45/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut menyatakan pada intinya menyatakan dua hal yaitu:
Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  yang menyatakan:  “Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sepanjang  dimaknai  menghilangkan  hubungan perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
Menyatakan  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  tersebut  tidak  memliki  kekuatan  hukum  mengikat,  sehingga  ayat  tersebut harus  dibaca  :  “Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain yang  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan  perdata  dengan keluarga ayahnya”.
Dengan  demikian  maka  anak  luar  kawin  disamping  mempunyai  hubungan  perdata dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya,  juga  mempunyai  hubungan  perdata  dan  hubungan darah  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut diisyaratkan  harus  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.
Melalui  putusan  tersebut  memberikan  kepastian  terhadap  penegakan  hukum  yang ada bahwa siapa saja Warga Negara Indonesia dapat menuntut haknya bilamana terdapat ketidaksesuaian  yang  dirasakan  di  dalam  kehidupan  bermasyarakat  maupun  lingkungan keluarga, sehingga langkah-langkah hukum yang diambil oleh pemohon uji materil adalah sudah  tepat.  Dengan  demikian,  dengan  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  ini bukan  dapat  diartikan  sebagai  melegalkan  perzinahan  akan  tetapi  putusan  Mahkamah Konstitusi  tersebut  untuk  melindungi  hak-hak  seorang  anak  yang  lahir  dari  perkawinan
Rodiatun Adawiyah 1 ,Muhammad Arif Prasetyo 2 ,Eric Ongko 3 ,Stefani Wibowo 4 ,Julius Kamal 5 1,2,3,4,5 Universitas Prima Medan
yang  tidak  tercatat  oleh  negara.  Karena  selama  ini  anak  luar  nikah  memiliki  nasib  yang sengsara dan tidak diakui hukum secara legal. Sehingga pada intinya putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk membela hak anak yang terlantar.
Oleh  karena  itu,  putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini  tidak  melegalkan  perzinahan, tetapi  hanya  menegaskan  adanya  hubungan  perdata  antara  anak  terhadap  ibu  dan  ayah biologisnya  dengan  maksud  agar  jangan  sampai  sang  anak  berstatus  menjadi  anak  luar nikah  karena  tidak  diakui  oleh  ayahnya.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010  tersebut  juga  merupakan  bagian  dari  reformasi  hukum  pada  saat  ini  dan menegaskan  pula  bahwa  konstitusi  harus  sesuai  dengan  norma-norma  atau  nilai-nilai kehidupan dalam hal memberi jaminan serta perlindungan hukum bagi masyarakat, tanpa membeda-bedakan manusia satu sama lain sebagaimana yang tertulis dan dijamin di dalam Konstitusi  Pasal  27,  28  Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Keputusan  yang  dilakukan  oleh  Notaris/PPAT  agar  anak  luar  kawin  dapat  memiliki  hak atas tanah warisan yaitu dengan melihat dari pembagian golongan ahli waris yang berhak mewaris,  kemudian  dibuatkan  Akta  Pernyataan  dan  Surat  Keterangan  Hak  Waris,  balik nama Sertifikat ke para ahli waris sesuai dengan Surat Keterangan Hak Waris tersebut yang dikeluarkan  oleh  Notaris  kemudian  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  dibuatkan Akta  Jual  Beli  nya  ke  istri  pewaris  atau  anak-anak  pewaris  adalah  telah  sesuai  dengan ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1), yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  merupakan  puncak peraturan  tertinggi  dalam  tata  urutan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia,  sehingga  konsekuensi  dari  hal  tersebut  mengandung  makna  bahwa  segala peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih  tinggi  (UUD  1945).  Untuk  menjamin  bahwa  proses  pembentukan  peraturan perundang-undangan  itu  tidak  bertentangan  dengan  konstitusi  atau  peraturan  yang  lebih tinggi,  maka  perlu  ada  mekanisme  pengawasan  melalui  hak  menguji  (toetsingsrceht). Berdasarkan  perubahan  UUD  1945  bahwa  pengujian  terhadap  peraturan  perundang- undangan  di  bawah  undang-undang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung,  sedangkan pengujian  suatu  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  dilakukan  oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang dibentuk  sebagai  pengawal  dan  penafsir  Undang-Undang  Dasar.  Lahirnya  Mahkamah Konstitusi dalam sistem konstitusi di Indonesia sekaligus untuk menjaga terselenggaranya sistem  kenegaraan yang  stabil.  Putusan Mahkamah  Konstitusi  merupakan  sebuah  pranata sosial yang mampu mengubah paradigma dan perilaku masyarakat pada umumnya melalui sistem  kenegaraan  yang  berlaku.  Mahkamah  Konstitusi  memiliki  wewenang  untuk mengadili  suatu  perkara  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  prihal  hal  menguji  undang- undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  yang  dimana  keputusannya  bersifat  final, memutuskan  untuk  permasalahan  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang kewenangannya  diberikan  berdasarkan  Undang-undang  Dasar,  memutus  pembubaran partai  politik,  dan  menghentikan  konflik  tentang  hasil  pemilihan  umum.  Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban memberikan putusan atas masukan Dewan Perwakilan Rakyat perihal  dugaan  pelanggaran  oleh  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  menurut  Undang- Undang Dasar.
Rodiatun Adawiyah 1 ,Muhammad Arif Prasetyo 2 ,Eric Ongko 3 ,Stefani Wibowo 4 ,Julius Kamal 5 1,2,3,4,5 Universitas Prima Medan
PEMBAGIAN  DAN  PERLINDUNGAN  HUKUM  WARIS  BAGI  ANAK  LUAR  KAWIN SETELAH  KELUARNYA  PUTUSAN  MAHKAMAH  KONSTITUSI  NOMOR 46/PUUVIII/2010
Proses  pembagian  waris  bagi  anak  luar  kawin  setelah  keluarnya  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010
Cara  menghitung  besar  bagian  mutlak  harus  memperhatikan  ketentuan  Pasal  916  a KUH Perdata. Menurut ketentuan Pasal tersebut, dalam hal ada ahli waris mutlak dan ahli waris  tidak  mutlak,  penghibaan  harus  tidak  melanggar  bagian  mutlak  yang  ditentukan. Penentuan  bagian  mutlak  itu  tanpa  memperhitungkan  adanya  ahli  waris  tidak  mutlak. Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010,  selama  anak  luar kawin  tersebut  diakui  oleh  ayah  biologisnya  atau  telah  melewati  upaya  hukum  di pengadilan  maka  anak  tersebut  termasuk  dalam  kategori  ahli  waris  mutlak.  Dan  apabila penghibaan  itu  melebihi  jumlah  bagian  mutlak  yang  ditentukan  tanpa  memperhitungkan ahli waris tidak mutlak, kelebihannya dapat dituntut kembali oleh ahli waris mutlak.
Cara menghitung besarnya hak mutlak dalam hal ada wasiat terhadap harta warisan, misalnya  adalah  Pewaris  meninggalkan seorang  anak  dan  seorang  istri.  Anak  adalah  ahli waris  mutlak  (termasuk  anak  luar  kawin  Pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi)  dan  istri adalah ahli waris tidak mutlak. Bagian anak dan ibu sama, bagian anak seperdua warisan. Bagian  mutlak  anak  tersebut  adalah  seperdua  kali  seperdua  warisan,  sama  dengan seperempat  warisan.    Dengan  demikian,  warisan  yang  dapat  dihibahkan  adalah  semua warisan  dikurangi  seperempat  warisan,  sama  dengan  tiga  perempat  warisan.Berdasarkan pada  perhitungan  ini  jelas  bahwa  istri  tidak  memperoleh  bagian  apa-apa  sebab  harta warisan setelah dikurangi hak mutlak (seperempat warisan) dapat dihibahkan semua (tiga perempat  warisan). Dengan  adanya ketentuan  Pasal  916  a  KUH  Perdata  keadaan  menjadi lain.
Berdasar  pada  pasal  ini,  istri  karena  bukan  ahli  waris  mutlak  tidak  dihitung  dulu sebagai ahli waris. Yang di hitung hanya anak (sah maupun luar kawin) sebagai ahli waris mutlak.  Dengan  mengesampingkan  istri  tadi,  anak  memperoleh  seluruh  warisan.  Dengan demikian,  hak mutlak  anak  adalah  seperdua  dari  semua  warisan. Yang dapat  dihibahkan adalah  seperdua  harta  warisan  sisanya, bukan  tiga  perempat  warisan  seperti  perhitungan pertama. Karena yang dapat dihibahkan sekarang hanya seperdua warisan, masih terdapat seperdua  warisan  untuk  para  ahli  waris,  baik  mutlak  maupun  tidak  mutlak.  Seperdua warisan  itu  dibagi  antara  anak  dan  istri.    Menurut  Pasal  852  a  KUHPerdata,  bagian  istri sama dengan bagian anak, dengan demikian istri mendapat seperempat warisan dan anak mendapat seperempat warisan.
waktu  harta  tersebut  diberikan  kepada  ahli  waris,  yang  mungkin  terjadi  pada  saat pewaris masih hidup. Akan tetapi proses seperti itu, sangat memiliki kecenderungan yang akan terjadi pada masyarakat-masyarakat yang menganut sistem kewarisan individual, dan frekuensinya pun kadang-kadang sering terjadi, oleh karena hal itu tergantung kepentingan masing-masing  pihak.    Pada  masyarakat-masyarakat  dengan  sistem  kewarisan  mayorat, maka  beralihnya  harta  waris  kepada  ahli  waris  terjadi  pada  saat  pewaris  wafat.  Proses semacam  itu  ada  kemungkinan  bisa  terjadi  pada  masyarakat  yang  menganut  sistem kewarisan  individual  yang  terbatas,  seperti  contohnya  di  Bali.    Proses  kewarisan  adat
Rodiatun Adawiyah 1 ,Muhammad Arif Prasetyo 2 ,Eric Ongko 3 ,Stefani Wibowo 4 ,Julius Kamal 5 1,2,3,4,5 Universitas Prima Medan
semasa  masih  hidup  atau  pada  saat  pewaris  meninggal  dunia,  berbeda  dengan  proses pewarisan secara hibah wasiat.
Ada  kalanya  seorang  pewaris  dihadapan  para  ahli  warisnya  menyatakan  bahwa bagian  tertentu  dari  harta  peninggalan  itu  diperuntukkan  bagi  ahli  waris  tertentu  (dapat juga dihadiahkan kepada seorang tertentu). Di Jawa misalnya, hibah wasiat yang demikian ini  disebut  wekasan  (welingen),  di  minangkabau  disebut  umanat,  ditempat  lain  disebut dengan  istilahnya  sendiri-sendiri.  Sejalan  dengan  itu,  dalam  lapangan  hukum  kewarisan adat Mahkamah Agung dalam mengadili perkara nomor 182 K/Sip/1970 tanggal 10 Maret 1971  telah  memberikan  penegasan  bahwa  tentang  pelaksanaan  pembagian  harta  warisan yang belum terbagi, hukum adat yang harus digunakan adalah hukum adat yang berlaku pada  saat  pembagian  tersebut  dilaksanakan.  Apabila  semua  ahli  waris  mampu  bertindak sendiri  dan  semua  berada  di  tempat  atau  dapat  hadir  sendiri,  pembagian  harta  warisan diserahkan pada pemufakatan mereka sendiri.
Jadi, tidak ada suatu cara tertentu yang lain. Akan tetapi, jika di antara para ahli waris ada yang masih dibawah umur atau ditaruh dibawah perwalian (curatele), pembagian harta warisan  harus  dilakukan  dengan  akta  notaris  dan  di  hadapan  Balai  Harta  peninggalan (weeskamer).
Perlindungan  Hukum  waris  bagi  anak  luar  kawin  setelah  keluarnya  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010
Ketentuan Hukum Perdata terhadap anak luar kawin yang masih berstatus di bawah umur  sebagai  ahli  waris,  dijelaskan  secara  tegas  dalam  Pasal  272  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  yang  menjelaskan  bahwa  “Pengecualian  terhadap  anak-anak  yang diadakan  diluar  perkawinan  yang  sah,  setiap  anak  yang  dihasilkan  di  luar  perkawinan, dengan  dilangsungkannya  perkawinan  bapak  dan  ibunya,  akan  menjadi  sah,  jika  kedua orang  tua  itu  sebelum  melangsungkan  perkawinan  sudah  mengakui  anak  tersebut  sesuai dengan  perundang-undangan  yang  berlangsung  atau  jika  pengakuan  itu  dilaksanakan dalam  akta  perkawinan  secara  tersendiri.”  Selanjutnya,  „‟dengan  pengakuan  yang dilaksanakan kepada seorang anak diluar nikah, munculnya hubungan keperdataan antara si  anak  dengan  bapak  atau  ibunya.‟‟  Hal  ini  dijelaskan  dalam  Pasal  280  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata.  Ketentuan  lain,  „‟Jika  si  Almarhum  atau  Almarhumah meninggalkan beberapa anak yang lahir tanpa melangsungkan perkawinan yang sah sudah diakui statusnya dengan sah, hal ini menyebabkan harta peninggalan harus dibagi dengan metode yang tertera dalam Pasal 862 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Anak dari hasil perkawinan adalah pemberian dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa yang  senantiasa  harus  dirawat  karena  dalam  diri  manusia  terdapat  beberapa  hak  sebagai manusia  yang  wajib  dijunjung  tinggi.  Anak  luar  kawin  adalah  anak  yang  dilahirkan  dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil, serta ayah dan  ibu  dari  anak  luar  kawin  tersebut  tidak  sedang  terikat  dalam  suatu  perkawinan. Penjelasan dari anak luar kawin tersebut berbeda dengan anak hasil zina. Anak hasil zina adalah  anak yang  lahir dari  hasil  hubungan  antara  seorang  pria  dan  seorang  perempuan, saat salah satu atau keduanya masih mempunyai ikatan dalam perkawinan lain.   Perbedaan antara  anak  luar  kawin  dan  anak  hasil  zina  akan  menyebabkan  adanya  perbedaan kedudukan di mata hukum
Rodiatun Adawiyah 1 ,Muhammad Arif Prasetyo 2 ,Eric Ongko 3 ,Stefani Wibowo 4 ,Julius Kamal 5
1,2,3,4,5 Universitas Prima Medan

## KESIMPULAN
Status dalam KUH Perdata, anak diluar perkawinan berstatus sebagai anak tidak sah dari orangtuanya. Namun KUH Perdata memberikan kesempatan bagi kedua orangtuanya untuk  mengakui  anak  tersebut  menjadi  anak  sah.  Pasal  42  undang-undang  perkawinan. Apabila  perkawinan  tersebut  tidak  sah,  maka  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  tersebut tidak menduduki posisi sebagai anak sah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010  hanya  mengakui  anak  hasil  perkawinan  sah  secara  agama.  Di  luar  itu  (hasil perzinahan),  secara  hukum  anak  tidak  ada  nasab  dengan  bapaknya,  tetapi  hanya mempunyai hubungan perdata saja. Jika bapak biologisnya tidak bertanggung jawab, maka anak itu lewat ibunya bisa menuntut kepada bapaknya secara perdata.
Pengaturan  hak  Waris  anak  luar  kawin  dalam  Perundang-Undangan  Indonesia  dan setelah  keluarnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  dapat  bahwa disimpulkan Pasal 863 B.W. bagian pertama Terdadap bagian waris anak diluar nikah pada golongan  I  apabila  pewaris  meninggal  dunia  dengan  meninggalkan  keturunan  yang  sah dan/atau  suami/istri  yang  hidup  paling  lama,  maka  anak  luar  kawin  yang  dapat pengakuan  mewaris  sepertiga  bagian  dari  yang  mereka  sedianya  harus  mendapat seandainya  mereka  adalah  anak  sah.  Kemudian  Pasal  100  KHI,  menyebutkan  anak  yang lahir  diluar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  nasab  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya. Lalu pasal 43 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak  yang  lahir di  luar  perkawinan  hanya mempunyai  hubungan  perdata dengan  ibunya dan  keluarga  ibunya.  Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin disamping mempunyai hubungan hak waris dengan ibunya dan keluarga ibunya, juga mempunyai hak waris dan hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayahnya dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  diisyaratkan  harus  dapat  dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.
Proses  pembagian  dan  Perlindungan  Hukum  waris  bagi  anak  luar  kawin  setelah keluarnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUUVIII/2010  dapat  disimpulkan Anak  luar  kawin  masuk  kategori  ahli  waris  mutlak  berdasarkan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  selama  anak  luar  kawin  tersebut  mendapatkan pengakuan  dari  ayah  biologisnya  atau  telah  melewati  upaya  hukum  di  pengadilan.  Dan apabila  penghibaan  itu  melebihi  jumlah  bagian  mutlak  yang  ditentukan  tanpa memperhitungkan ahli waris tidak mutlak, kelebihannya dapat dituntut kembali oleh ahli waris  mutlak.  Kemudian  setelah  Putusan  MK,  Ayah  biologisnya  mempunyai  kewajiban hukum dalam memberikan nafkah, pemeliharaan maupun pendidikan terhadap anak luar kawin apabila terbukti menurut hukum mempunyai hubungan darah. Kemudian, di dalam Putusan  MK  NO.46/PUU-VIII/2010  tidak  mengklasifikasi  anak  luar  kawin  yang  artinya anak zina dan anak sumbang termasuk di dalam putusan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Amnawaty. (2009). Hukum dan Hukum Islam . Bandar Lampung: Universitas Lampung. Hadikusuma, Hilman. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia . Bandung: Mandar Maju. J.G. Klaassen, J. Eggens dan J.M. Polak. (1956). Huwelijkgoederen end Erfrecht, handleiding bij be Studie en Practijk . Tjeenk Willink Zwolle.
Rodiatun Adawiyah 1 ,Muhammad Arif Prasetyo 2 ,Eric Ongko 3 ,Stefani Wibowo 4 ,Julius Kamal 5
1,2,3,4,5 Universitas Prima Medan
Jehani,  Libertus.  (2012). Tanya  Jawab  Hukum  Perkawinan  Pedoman  Bagi  (Calon)  Suami Istri. Jakarta: Rana Pustaka.
Kolkman,  W.D.  (2012). Hukum  tentang  Orang,  Hukum  Keluarga  dan  Hukum  Waris  di  Belanda dan Indonesia . Denpasar: Pustaka Larasan.
Lubis, M. Solly. (1994). Filsafat Ilmu Dan Penelitian . Bandung: Mandar Maju.
Lukmawati, E., Syamsuddin, S., & Baehaqi, B. (2023). AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN SIRI TERHADAP HAK WARIS ANAK BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010. IBLAM LAW REVIEW , 3 (2), 130–139. https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.171 Moelong, Lexy J. (2002). Metode Penelitian Kuantatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram University Press. Muhammad, Abdulkadir. (2014). Hukum Perdata Indonesia , Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Perangin, Effendi. (2006). Hukum Waris . Raja Grafindo Persada. Jakarta Ruby  Harland, S.  (2023).  Hak  Waris  Anak  Hasil  Surogasi  Menurut  Peraturan  Perundang–
Undangan di Indonesia. Journal Evidence Of Law , 2 (3), 17–23.
https://doi.org/10.59066/jel.v2i3.468