## KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) BAGI ANGGOTA AHMADIYAH DI DESA MANISLOR KECAMATAN JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN
Agus Mulya Karsona 1 ,  Holyness N.Singadmedja 2 , Mesas Sinaga 3

## ABSTRAK
Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (E-KTP)  merupakan  dokumen  sah  menurut  undang-undang  yang menyatakan  bahwa  ia  merupakan  warga  negara  pada  wilayah  tersebut  dan  juga  merupakan  sebuah  identitas untuk mendapatkan pelayanan publik sebagai warga negara Indonesia yang diakui oleh undang-undang. Dalam praktiknya,  masih  terdapat  warga  negara  yang  belum  memiliki  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (E-KTP) seperti  pada  daerah  Kabupaten  Kuningan  tepatnya  di  Desa  Manislor,  Kecamatan  Jalaksana.  Pada  daerah tersebut  terdapat  diskriminasi  layanan  kependudukan,  seperti  upaya  mempersulit  pelayanan  surat  nikah  dan pemberian  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (E-KTP).  Pakem  (Pengawas  Aliran  Kepercayaan  Masyarakat) Kuningan, pernah mengeluarkan Surat Keputusan yang ditujukan kepada pemerintahan Kecamatan dan Kantor Departemen  Agama  Kabupaten  Kuningan  untuk  tidak  mengeluarkan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (E- KTP)  dan  tidak  menikahkan  para  Jemaat  Ahmadiyah  Indonesia  yang  ada  di  Kabupaten  Kuningan,  hingga sekarang  ini Jemaat  Ahmadiyah tidak boleh  memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kantor Urusan Agama (KUA) harus menolak menikahkan para Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

## Keyword : Kewenangan Pemerintah, Pelayanan E-KTP, KTP Ahmadiah

## I. Pendahuluan
Di  dalam  administrasi  kependudukan,  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (E-KTP) mempunyai  peranan  penting  dalam  pemerintahan  dan  pembangunan  penyelenggaraan administrasi  kependudukan,  untuk  itu  dalam  hal  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  upaya peningkatan  kualitas  pelayanan  dilaksanakan  secara  konsisten  dengan  memperhatikan kebutuhan dan harapan  masyarakat,  hingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat selalu diberikan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Maka dari itu, upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan  kegiatan  yang  harus  dilaksanakan  secara  terus-menerus  dan  berkelanjutan  oleh semua  penyelenggara  negara  pada  semua  tingkatan  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas pelayanan.
1 Dosen Hukum Kependudukan Fakultas Hukum Univ. Padjadjaran Bandung, e.mail: agus.mulya@unpad.ac.id
2 Dosen Hukum Kependudukan Fakultas Hukum Univ.Padjadjaran Bandung, e.mail: holyness@unpad.ac.id
3 Mahasiswa PK Hukum Administrasi Negara, FH Univ. Padjadjaran, Bandung, e.mail: mesas2501@yahoo.com
JURNAL POLITIKOM INDONESIANA, VOL. 3  NO. 2 DESEMBER 2018
Pada  kualitas  pelayanan  publik,  pemerintah  terkadang  selalu  mengedepankan kepentingan  masyarakat  sebagai  pelanggan,  namun  selama  ini  masyarakat  menganggap pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat  cenderung  kurang  baik  dan kurang    berkualitas.  Masyarakat  banyak  yang  mengadu  karena  kurang  profesionalnya pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Salah satu keluhan yang sering terdengar dari masyarakat  yang  berhubungan  dengan  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah permainan  politik  dalam  lingkungan  pemerintahan.  Tetapi,  masalah  yang  terjadi  dalam lingkungan  pemerintahan  tersebut  sering  menjadi  alasan  utama  bagi  masyarakat  untuk menggunakan jasa pelayan publik.
Selain  masalah  yang  terjadi  di  lingkungan  pemerintah  dalam  hal  pelayanan  publik, dalam  praktiknya  juga  terdapat  warga  negara  yang  sampai  saat  ini  belum  memiliki  Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Sistem administrasi kependudukan di Indonesia belum berjalan  dengan  efektif.  Dimana  dalam  pengurusan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (E- KTP)  oleh  setiap  Warga  Negara  Indonesia,  pejabat  pemerintah  yang  bertugas  mengurus keadministrasian  tidak  memperhatikan  Nomor  Identitas  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik (E-KTP) yang diterbitkannya. Dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) itulah yang menjadi penyebab ketidakjelasan jumlah penduduk di Negara Indonesia.
Untuk  menjawab  ketidakjelasan  dalam  penerbitan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik (E-KTP),  harus  ada  reformasi  birokrasi  soal  pengurusan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik (E-KTP)  ini  tidak  hanya  harus  dilakukan  di  dinas  terkait  saja,  tapi  juga  ada  dukungan  dari Pemerintah  Pusat  juga,  kemudian  instansi  pendukung  pembuatan  Kartu  Tanda  Penduduk Elektronik  (E-KTP)  ini  diantaranya  adalah  Kecamatan,  Kelurahan,  juga  RT/RW.  Karena ditengarai proses di bawah ini justru yang marak amplop dan berbelit. 4
Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kuningan  pengertian mengenai KartuTandaPenduduk (KTP) tercantum pada Pasal 1 ayat (9) yang berbunyi :
“Kartu  Tanda  Penduduk   yang   selanjutnya   disingkat   dengan   KTP   adalah bukti diri  sebagai  legitimasi   penduduk  yang  diterbitkan   oleh    Pemerintah Kabupaten yang   berlaku   di seluruh   Wilayah   Negara   Kesatuan   Republik     Indonesia.”
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) merupakan dokumen sah menurut undang- undang yang menyatakan bahwa ia merupakan warga negara pada wilayah tersebut dan juga merupakan  sebuah  identitas  untuk  mendapatkan  pelayanan  publik  sebagai  warga  negara Indonesia yang diakui oleh undang-undang.
Dalam  praktiknya,  masih  terdapat  warga  negara  yang  belum  memiliki  Kartu  Tanda Penduduk  Elektronik  (E-KTP)  seperti  pada  daerah  Kabupaten  Kuningan  tepatnya  di  Desa Manislor,  Kecamatan  Jalaksana.  Pada  daerah  tersebut  terdapat  diskriminasi  layanan kependudukan, seperti upaya mempersulit pelayanan surat nikah dan pemberian Kartu Tanda Penduduk  Elektronik  (E-KTP).  Pakem  (Pengawas  Aliran  Kepercayaan  Masyarakat) Kuningan,  pernah  mengeluarkan  Surat  Keputusan  yang  ditujukan  kepada  pemerintahan Kecamatan dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan untuk tidak mengeluarkan Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (E-KTP)  dan  tidak  menikahkan  para  Jemaat  Ahmadiyah Indonesia  yang  ada  di  Kabupaten  Kuningan  hingga  sekarang  ini  Jemaat  Ahmadiyah  tidak
4 Menurut Pakar Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari diakses melalui http://www.acumenfund.com. diakses pada tanggal 26 April 2016 pukul 19.30
boleh  memiliki  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (E-KTP)  dan  Kantor  Urusan  Agama (KUA) harus menolak menikahkan para Jemaat Ahmadiyah Indonesia. 5
Jamaah  Ahmadiyah  di  Desa  Manislor,  Kecamatan  Jalaksana  Kabupaten  Kuningan sampai  saat  ini  tidak  memiliki  identitas  yang  diakui  oleh  undang-undang.  Tentunya  ini menghambat  segala  aktifitas  administrasi  kependudukan  serta  identitas  lainnya  seperti melanjutkan  pendidikan,  melangsungkan  perkawinan,  mendapat  jaminan  kesehatan  dan mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia yang diakui undang-undang.
Jamaah  Ahmadiyah  dipandang  sebagai  aliran  sesat  berdasarkan  Fatwa  MUI  yang mengatakan  bahwa  Jemaah  Ahmadiyah  sesat  dan  menyesatkan.  Selain  itu  juga  larangan penyebaran  ajaran  Ahmadiyah  juga  diatur  dalam  Surat  Keputusan  Bersama  3  Menteri (Menteri  Agama,  Jaksa  Agung,  dan  Menteri  Dalam  Negeri)  Nomor  3  Tahun  2008,  Nomor KEP-033/A/JA/6/2008,  dan  Nomor  199  Tahun  2008  dan  Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat Nomor  12  Tahun  2011.  Padahal,  apakah  Ahmadiyah  sesat  atau  tidak  merupakan  persoalan “kaum elit keagamaan”. Mengingat persoalan tersebut terkait dengan keyakinan. Masyarakat umum hampir bisa dipastikan tidak mempunyai kapasitas untuk menilai sesat atau tidaknya sebuah keyakinan. Alih-alih menyesatkan keyakinan kelompok lain, mengetahui secara utuh keyakinan yang diikuti sendiri masih menjadi persoalan yang sangat serius bagi masyarakat umum. 6
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dirumuskan  beberapa  masalah  sebagai  berikut: bagaimana  kewenangan  Pemerintah  dalam  penyelenggaraan  Kartu  Tanda  Penduduk Elektronik  (E-KTP)  bagi  anggota  Ahmadiyah  di  Desa  Manislor,  Kecamatan  Jalaksana, Kabupaten  Kuningan    serta  bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  anggota  Ahmadiyah  yang tidak mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan.

## II. Pembahasan
A. Kewenangan  Pemerintah  dalam  Penyelenggaraan  Pelayanan  Kartu  Tanda  Penduduk Elektronik  (E-KTP)  Bagi  Anggota  Ahmadiyah  di  Desa  Manis  Lor  Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  5  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan,  wewenang  adalah  hak  yang  dimiliki oleh  Badan  dan/ atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/  atau  tindakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Wewenang  pemerintah  itu berupa  kekuasaan  yang  ada  pada  perintah  untuk  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  kata  lain,  wewenang  merupakan kekuasaan  yang  mempunyai  landasan  untuk  mengambil  tindakan  atau  perbuatan  hukum agar  tidak  timbul  akibat  hukum,  yakni  terjadinya  suatu  kesewenang-wenangan ( onwetmatig ). 7 Keseluruhan  pelaksanaan  dari  wewenang  pemerintahan  dilakukan  atau
5 Rosyidin dan Ali Mursyid, Diskriminasi Hak Sipil Minoritas: Pelarangan Pencatatan Pernikahan Ahmadiyah Kuningan  dalam  Ahmad  Suaedi,  dkk, Politisasi  Agama  dan  Konflik  Komunal;  Beberapa  Isu  Penting  di Indonesia, Jakarta: The Wahid Institute , 2007, hlm. 53
6 Flavius,  Mohtar,  Zainal, Identitas  Jamaah  Ahmadiyah  Indonesia  Dalam  Konteks Multikultural,  Humaniora, 2014, hlm.121
7 Philipus  M.  Hadjon, Tentang  Wewenang  Pemerintahan ,  dimuat  dalam  Pro  Justitia  Tahun  XVI  Nomor  1, Surabaya, 1998, hlm. 91
dilaksanakan  oleh  pemerintah,  tanpa  adanya  wewenang  pemerintahan  maka  tentunya pemerintah tidak akan dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan.
Selain  itu  di  dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  6  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  disebutkan  bahwa  Kewenangan  Pemerintahan yang  selanjutnya  disebut  Kewenangan  adalah  kekuasaan  Badan  dan/  atau  Pejabat Pemerintahan  atau  penyelenggara  negara  lainnya  untuk  bertindak  dalam  ranah  hukum publik.  Pemerintah  merupakan  salah  satu  unsur  utama  dari  sebuah  negara  kesejahteraan ( welfare state ) yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi penduduknya. Untuk itulah diperlukan  sinergitas  antara  kepentingan  penduduk  dengan  kepentingan  pemerintah,  salah satunya dalam hal kebijakan kependudukan yang dimanifestasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. 8
Pelayanan publik di  bidang administrasi  kependudukan merupakan salah  satu  tugas pelayanan  publik  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  dalam  rangka  melayani  masyarakat umum,  yang  meliputi  tugas  dan  fungsi  mendaftarkan  dan  menerbitkan  Kartu  Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan berbagai  akta  catatan  sipil  maupun  pencatatan  mutasi  serta  pengelolaan  data  penduduk. Pelayanan  publik  itu  sendiri  pada  hakekatnya  adalah  pemberian  pelayanan  prima  kepada masyarakat  yang  merupakan  perwujudan  kewajiban  aparatur  pemerintah  sebagai  abdi masyarakat.
Pelayanan  umum  ( public  service )  adalah  pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat  umum  yang  menjadi  warga  negara  atau  yang  secara  sah  menjadi  penduduk negara  yang  bersangkutan.  Bentuk  pelayanan  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  dari pemerintah adalah kemudahan dalam pengurusan kepentingan dan mendapatkan pelayanan yang  wajar,  mendapatkan  perlakuan  yang  sama  tanpa  pilih  kasih,  serta  mendapatkan perlakuan yang jujur dan terbuka. Melalui aktivitas pelayanan yang efektif dari pemerintah, maka akan berdampak positif bagi masyarakat.
Namun  kondisi  yang  terjadi  dalam  masyarakat  sekarang  ini  menunjukkan  bahwa pelayanan  publik  dalam  bentuk  pelayanan  administrasi  kependudukan,  khususnya  dalam hal  pembuatan dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk belum sepenuhnya  berjalan dengan baik  dan  masih  ditemuinya  berbagai  hambatan. 9 Dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi, pemerintah  daerah  memiliki  tanggung  jawab  selain  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat,  juga  mengedepankan  kualitas  pelayanan  masyarakat  yang  berkelanjutan. Organ-organ  pemerintahan  yang  menerima  wewenang  untuk  melakukan  tindakan  tertentu menjalankan tindakannya tidak hanya terikat pada peraturan perundang-undangan, hukum tertulis di samping itu organ pemerintahan harus memperhatikan hukum tidak tertulis yaitu asas-asas  umum  pemerintahan  yang  layak 10 ,  yang  terdiri  dari  kepastian  hukum, kemanfaatan,  ketidakberpihakan,  kecermatan,  tidak  menyalahgunakan  kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.
Mengenai  tugas  negara  dibagi  menjadi  3  (tiga)  kelompok,  yaitu  pertama,  negara harus memberikan perlindungan kepada penduduk dalam wilayah tertentu. Kedua, negara mendukung  atau  langsung  menyediakan  berbagai  pelayanan  kehidupan  masyarakat  di bidang  sosial,  ekonomi,  dan  kebudayaan.  Ketiga,  negara  menjadi  wasit  yang  tidak
8 Mustopadidjaja, Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan , Jakarta: LP3ES, 1993, hlm. 21
9 Nurcholis dan Hanif, Pemerintahan dan Otonomi Daerah , Jakarta: PT. Gramedia Widasarana Indonesia, hlm. 33
10 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 248
JURNAL POLITIKOM INDONESIANA, VOL. 3  NO. 2 DESEMBER 2018
memihak  antara  pihak-pihak  yang  berkonflik  dalam  masyarakat  serta  menyediakan  suatu sistem  yudisial  yang  menjamin  keadilan  dasar  dalam  hubungan  kemasyarakatan.  Tugas negara menurut faham modern sekarang ini (dalam suatu negara kesejahteraan atau social service  state )  adalah  menyelenggarakan  kepentingan  umum  untuk  memberikan kemakmuran  dan  kesejahteraan  yang  sebesar-besarnya  berdasarkan  keadilan  dalam  suatu negara  hukum.  Untuk  mencapai  tujuan  dari  negara  dan  menjalankan  negara  tersebut dilaksanakan oleh pemerintah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  mengamanatkan  Otonomi  Daerah  diletakkan  di Kabupaten/Kota.  Pembagian  urusan  pemerintahan  di  Indonesia,  pada  hakikatnya  dibagi dalam  3  (tiga)  kategori,  yakni  urusan  pemerintahan  yang  dikelola  oleh  pemerintah  pusat (pemerintah),  urusan  pemerintahan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  provinsi, dan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. 11
Urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  daerah,  terdiri  atas urusan  wajib  dan  urusan  pilihan.  Urusan  wajib,  artinya  penyelenggaraan  pemerintahan yang  berpedoman  pada  standar  pelayanan  minimal,  dilaksanakan  secara  bertahap  dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk  pemerintahan  daerah  provinsi  dan  pemerintahan  daerah  kabupaten/kota,  meliputi urusan  pemerintahan  yang  secara  nyata  ada  dan  berpotensi  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  sesuai  dengan  kondisi,  kekhasan,  dan  potensi  unggulan  daerah yang  bersangkutan. 12 Salah  satu  urusan  wajib  yang  menjadi  kewenangan  pemerintahan daerah  provinsi  merupakan  urusan  dalam  skala  provinsi  dan  dalam  skala  kabupaten/kota, yaitu  pelayanan  kependudukan  dan  catatan  sipil.  Ketentuan  di  atas  juga  disebutkan  pula dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan Pemerintahan  Antara  Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintahan Daerah  Kabupaten/Kota,  yaitu  Pasal  7  ayat  (2)  huruf  k  yang  menyebutkan  bahwa kependudukan  dan  catatan  sipil  merupakan  urusan  pemerintahan  yang  wajib diselenggarakan  oleh  pemerintahan  daerah  provinsi  dan  pemerintahan  daerah kabupaten/kota.
Pemerintah  kabupaten/kota  dalam  menyelenggarakan  urusan  ini  dikoordinir langsung  oleh  pemerintah  pusat.  Posisi  pemerintah  provinsi  seakan  dilewati  dan  tidak diberi  kewenangan  menangani  urusan  kependudukan  ini.  Selanjutnya  kebutuhan  data tentang  administrasi  kependudukan  di  provinsi  justru  diperoleh  dari  pemerintah  pusat. Padahal  secara  geografis  pemerintah  provinsi  lebih  mudah  berkoordinasi  dengan pemerintah kabupaten/kota daripada pemerintah pusat.
Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Jo.  Undang-Undang  Nomor  24
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pemerintah melalui menteri  berwenang  menyelenggarakan  administrasi  kependudukan  secara  nasional, meliputi:
a. Koordinasi antarinstansi dan antardaerah.
b. Penetapan sistem, pedoman, dan standar.
c. Fasilitasi dan sosialisasi.
d. Pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan konsultasi.
11 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 34
12 Ibid , hlm. 35
e. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional.
f. Menyediakan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) bagi kabupaten/kota.
g. Menyediakan blangko dokumen kependudukan selain blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) melalui instansi pelaksana.
h. Pengawasan.
Sedangkan  kewenangan  pemerintah  kabupaten/kota  yang  berkewajiban  dan bertanggung  jawab  menyelenggarakan  urusan  administrasi  kependudukan,  dimuat  dalam ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Jo.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang meliputi:
a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
b. Pembentukan  instansi  pelaksana  yang  tugas  dan  fungsinya  di  bidang  administrasi kependudukan.
c. Pengaturan  teknis  penyelenggaraan  administrasi  kependudukan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan.
f. Penugasan  kepada  desa  untuk  menyelenggarakan  sebagian  urusan  administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan.
g. Penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan. Akan  tetapi,  penyelenggaraan  urusan  administrasi  kependudukan  masih  banyak mengalami  kendala  dalam  penerapannya,  misalnya  adanya  validitas  data  kependudukan yang tidak akurat dan terciptanya sistem pelayanan administrasi kependudukan yang masih susah  diakses  dan  lambat  dalam  pelayanannya.  Kekacauan  sistem  pelayanan  administrasi kependudukan  ini  tidak  terlepas  dari  tidak  terintegrasinya  pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  Jo.  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Administrasi Kependudukan,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Jo.  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Salah  satu  contoh  penyelenggaraan  urusan  administrasi  kependudukan  yang  masih banyak  mengalami  kendala  dan  kekacauan  adalah  penerbitan  Kartu  Tanda  Penduduk Elektronik  (E-KTP),  khususnya  bagi  Jamaah  Ahmadiyah  Indonesia  (JAI)  di  Desa  Manis Lor,  Kecamatan  Jalaksana,  Kabupaten  Kuningan.  Padahal  seperti  yang  diketahui  bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap  penduduk  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  Kartu  Tanda Penduduk Elektronik  (E-KTP) merupakan kartu identitas diri  yang memberikan kepastian hukum  bagi  seluruh  warga  masyarakat  yang  bertempat  tinggal  di  Indonesia,  yang  telah dikuatkan  dan  diakui  oleh  pejabat  yang  berwenang.  Dalam  Pasal  1  angka  14  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Jo.  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang Administrasi  Kependudukan  disebutkan  bahwa  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik, selanjutnya  disingkat  KTP-el,  adalah  Kartu  Tanda  Penduduk  yang  dilengkapi  cip  yang merupakan  identitas  resmi  penduduk  sebagai  bukti  diri  yang  diterbitkan  oleh  Instansi Pelaksana.
JURNAL POLITIKOM INDONESIANA, VOL. 3  NO. 2 DESEMBER 2018
Jamaah  Ahmadiyah  Indonesia  (JAI)  yang  terdapat  di  Desa  Manis  Lor,  Kecamatan Jalaksana,  Kabupaten  Kuningan  hingga  saat  ini  diketahui  belum  memiliki  Kartu  Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Padahal Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) sangat wajib  dimiliki  oleh  seluruh  penduduk  Warga  Negara  Indonesia  yang  telah  berumur  17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Jo.  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Camat  di  Kecamatan  Jalaksana, Kabupaten  Kuningan,  ternyata  terdapat  beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh  pihak Kecamatan  Jalaksana  dalam  melakukan  pendataan  terhadap  masyarakat,  terutama  dalam hal penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), yaitu sebagai berikut:
a. Terdapat warga yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) tetapi belum terdata.
b. Sumber daya manusianya (pegawai) yang kurang siap.
c. Sosialiasi berupa informasi dari pemerintah kurang jelas.
d. Pegawai  pada  Kantor  Kecamatan  Jalaksana  belum  bisa  melayani  secara  maksimal dikarenakan  jumlah  pegawai  yang  sedikit  dari  jumlah  masyarakat  di  wilayah Kecamatan Jalaksana.
e. Kurangnya fasilitas alat penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).
f. Kurang adanya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah.
g. Faktor sikap (disposisi).
h. Kurang adanya Disiplin Pegawai Operator.
i. Insentif.
j. Struktur birokrasi.
Selain  berbagai  faktor  penghambat  di  atas,  terkhusus  untuk  Jamaah  Ahmadiyah Indonesia  (JAI)  di  Desa  Manis  Lor,  Kecamatan  Jalaksana,  Kabupaten  Kuningan,  ternyata terdapat  beberapa  faktor  lain  yang  menyebabkan  terkendalanya  penerbitan  Kartu  Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), yaitu sebagai berikut:
a. Keputusan Fakta MUI Pusat Nomor 11/MUNAS/VII/MUI/15/2005, yang menegaskan kembali Keputusan Fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar ajaran Islam sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengakuinya adalah murtad (keluar dari Islam).
b. Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  3  (tiga)  Menteri,  yang  terdiri  dari  Menteri  Agama, Jaksa  Agung,  dan  Menteri  Dalam  Negeri,  Nomor  3  Tahun  2008,  Nomor  KEP- 033/A/JA/6/2008,  dan  Nomor  199  Tahun  2008  yang  memberi  peringatan  dan memerintahkan  kepada  penganut,  anggota  dan/  anggota  pengurus  Jemaat  Ahmadiyah, sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran, penafsiran, dan kegiatan  yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam  yaitu menyebarkan paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.
c. Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011, yang berisi:
1. Pasal  2  (d)  melaksanakan  pembinaan  kepada  Jemaat  Ahmadiyah  serta  mengajak Jemaat Ahmadiyah untuk kembali kepada syariat agama Islam.
2. Pasal  3  (1)  Penganut,  anggota,  dan/atau  anggota  pengurus  Jemaat  Ahmadiyah dilarang  melakukan  aktivitas  dan  kegiatan  dalam  bentuk  apapun  sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran, penafsiran, dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam.
3. Pasal  9  (1)  Pemerintah  daerah  melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  dalam penanganan Jemaat Ahmadiyah dengan mendayagunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, tokoh agama Islam, dan tokoh masyarakat setempat.
d. Keputusan  Bupati  Kuningan,  Kejaksaan  Negeri  Kuningan  dan  Kantor  Departemen Agama Kuningan Nomor 451.7/KEP.58-Pem.Um.2004, Nomor Kep-
857/0.2.22/Dsp.5/12/2004,  dan  Nomor  Kd.10.08/6/ST.03/1471/2004,  yang  melarang seluruh  kegiatan  ajaran  Ahmadiyah  dan  semua  aktivitas  keagamaannya  yang bertentangan  dengan  ajaran  agama  Islam  di  wilayah  Kabupaten  Kuningan.  Selain  itu, Kandepag bersama MUI melakukan pembinaan dan bimbingan kepada seluruh Jemaat Ahmadiyah yang telah dilarang di Kabupaten Kuningan dengan cara yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam.
e. Fatwa  MUI  Kabupaten  Kuningan  Nomor  86/MUI-KFH/X/2004,  bahwa  ajaran Ahmadiyah Qodiyan yang berada di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan dan di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan benar-benar telah menyimpang dan diluar dari ajaran Islam sesat dan menyesatkan serta menimbulkan perpecahan dan keresahan masyarakat.
f. Surat  dari  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Kabupaten  Kuningan  Nomor  71/DP- K/MUI/III/2005,  yaitu  tanggapan  dan  penjelasan  kepada  Bupati  Kuningan  terkait dengan  Surat  Bupati  Nomor  470/627/Disdukcapil  perihal  pencantuman  agama  bagi penganut Ahmadiyah pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Dalam hal ini MUI  tidak  bisa  menerima  Jemaat  Ahmadiyah  dicantumkan  beragama  Islam  pada kolom  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (E-KTP),  tetapi  MUI  menyarankan  untuk dicantumkan tanda strip (-).
g. Surat  dari  Bupati  Kuningan  Nomor  474.14/2192/DISDUKCAPIL  kepada  Menteri Dalam  Negeri  melalui  Dirjen  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  terkait  dengan permohonan  suatu  kebijakan  bagi  penerbitan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (E- KTP) Warga Jamaah Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan  dari  Kementerian  Dalam  Negeri  melalui  Dirjen  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil.
Pelayanan  kependudukan  dan  catatan  sipil  merupakan  urusan  wajib  yang  menjadi kewenangan  pemerintahan  daerah  kabupaten/kota,  dalam  hal  ini  adalah  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil.  Dengan  demikian,  penerbitan  Kartu  Tanda  Penduduk Elektronik  (E-KTP)  bagi  Jamaah  Ahmadiyah  Indonesia  (JAI)  di  Desa  Manis  Lor, Kecamatan  Jalaksana,  Kabupaten  Kuningan  menjadi  urusan  wajib  dan  kewenangan  dari Pemerintah  Kabupaten  Kuningan,  dalam  hal  ini  adalah  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil Kabupaten Kuningan.
Kewenangan  penerbitan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (E-KTP)  oleh  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan diperoleh melalui mandat. Pasal 14  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan menyebutkan  bahwa  badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan  memperoleh  mandat  apabila ditugaskan  oleh  badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan  di  atasnya  dan  merupakan pelaksanaan  tugas  rutin.  Selain  itu,  Pasal  14  ayat  (8)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  menyebutkan  bahwa  badan  dan/atau  pejabat pemerintahan  yang  memperoleh  wewenang  melalui  mandat  tanggung  jawab  kewenangan tetap  pada  pemberi  mandat.  Pada  mandat  tidak  terjadi  pelimpahan  apapun  dalam  arti pemberian wewenang, akan tetapi pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk
JURNAL POLITIKOM INDONESIANA, VOL. 3  NO. 2 DESEMBER 2018
bertindak  atas  nama  mandator  (pemberi  mandat).  Dengan  kata  lain,  mandat  terjadi  ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.
Kementerian  Dalam  Negeri  melalui  Dirjen  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  yang merupakan  pemberi  mandat  kepada  Pemerintah  Kabupaten  Kuningan  melalui  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Kuningan  tetaplah  harus  bertanggung  jawab atas  penerbitan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (E-KTP)  bagi  Jamaah  Ahmadiyah Indonesia  (JAI)  di  Desa  Manis  Lor,  Kecamatan  Jalaksana,  Kabupaten  Kuningan.  Bupati Kuningan  telah  mengirimkan  Surat  Nomor  474.14/2192/DISDUKCAPIL  tertanggal  16 November  2015  kepada  Kementerian  Dalam  Negeri  melalui  Dirjen  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  terkait  dengan  penerbitan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (E-KTP) Warga  Jemaah  Ahmadiyah  di  Desa  Manis  Lor,  Kecamatan  Jalaksana,  Kabupaten Kuningan.  Tetapi  ternyata  surat  Bupati  Kuningan  tersebut  belum  mendapatkan  tanggapan dan kebijakan dari pemerintah, baik dari Kementerian Agama maupun Kementerian Dalam Negeri  dalam  hal  penerbitan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (E-KTP)  Warga  Jemaah Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan.
Sebenarnya  Bupati  Kuningan  melalui  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kabupaten  Kuningan  bisa  saja  tetap  menerbitkan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (E- KTP)  kepada  Jamaah  Ahmadiyah  Indonesia  (JAI)  di  Desa  Manis  Lor,  Kecamatan Jalaksana,  Kabupaten  Kuningan  jika  merujuk  pada  ketentuan  Pasal  64  ayat  (5)  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Jo.  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang Administrasi  Kependudukan  yang  menyatakan  bahwa  elemen  data  penduduk  tentang agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan  perundang-undangan  atau  bagi  penghayat  kepercayaan  tidak  diisi,  tetapi  tetap dilayani  dan  dicatat  dalam  database  kependudukan.  Akan  tetapi  dikarenakan  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Kuningan  memperoleh  kewenangan  melalui mandat  dari  Kementerian  Dalam  Negeri  untuk  menerbitkan  Kartu  Tanda  Penduduk Elektronik  (E-KTP),  maka  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Kuningan berdasarkan  ketentuan  Pasal  14  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan  harus  menyebutkan  atas  nama  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
B. Perlindungan Hukum Bagi Anggota Ahmadiyah yang Tidak Mendapatkan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Desa Manis Lor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan
Segala tindakan hukum  pemerintah tentunya memiliki  suatu  akibat hukum.  Banyak sekali  tindakan  hukum  pemerintah  yang  dapat  menjadi  penyebab  terjadinya  pelanggaran hukum  terhadap  warga  negara,  apalagi  dalam  negara  hukum  modern  yang  memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara, oleh karena  itu,  diperlukan  perlindungan  hukum  bagi  warga  negara  terhadap  tindakan  hukum pemerintah 13 ,  salah  satunya  perlindungan  hukum  bagi  anggota  Ahmadiyah  yang  tidak mendapatkan  pelayanan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (E-KTP)  di  Desa  Manis  Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan.
13 Ridwan HR, Op.Cit , hlm. 290
JURNAL POLITIKOM INDONESIANA, VOL. 3  NO. 2 DESEMBER 2018
Menurut  Sjachran  Basah,  perlindungan  terhadap  warga  negara  diberikan  bila  sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. 14
Hukum  melindungi  kepentingan  seseorang  dengan  cara  mengalokasiakan  suatu kekuasaan  kepadanya  untuk  bertindak  dalam  rangka  kepentingan  tersebut.  Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan kekuasaan dan kedalamannya. Kekuasaan  yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat  bisa  disebut  sebgai  hak,  melainkan  hanya  kekuasaan  tertentu  yang  menjadi alasan  melekatnya  hak  itu  pada  diri  seseorang. 15 Selain  itu  juga  perlindungan  hukum merupakan  tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi  masyarakat  dari  perbuatan  sewenang- wenang  oleh  penguasa  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum,  untuk  mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu: 16
a. Perlindungan  hukum  preventif,  maksudnya  adalah  rakyat  diberikan  kesempatan untuk  mengajukan  keberatan  ( inspraak )  atau  pendapatnya  sebelum  suatu  keputusan pemerintah  mendapat  bentuk  yang  definitif.  Artinya  perlindungan  hukum  yang preventif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa.  Hal  ini  terdapat  dalam peraturan  perundang-undangan  dengan  maksud  untuk  mencegah  suatu  pelanggaran serta  memberikan  rambu-rambu  atau  batasan-batasan  dalam  melakukan  suatu kewajiban.
b. Perlindungan  hukum  represif,  maksudnya  adalah  perlindungan  akhir  berupa  sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa  atau  telah  dilakukan  suatu  pelanggaran.  Atau  dengan  perkata  lain, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Terkait  dengan  hak  kepemilikan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (E-KTP)  bagi setiap  warga  negara,  khususnya  bagi  Jamaah  Ahmadiyah  di  Desa  Manis  Lor,  Kecamatan Jalaksana,  Kabupaten  Kuningan  merupakan  perlindungan  hukum  preventif  karena  pada dasarnya  rakyat  diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  atau  pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk  yang definitif artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak,  karena  dengan  adanya  perlindungan  hukum  preventif  pemerintah  terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Warga  negara  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  tindakan  pemerintah karena  dalam  berbagai  hal  warga  negara  dan  badan  hukum  perdata  tergantung  pada keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah, seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha perdagangan, perusahaan, atau pertambangan. Selain itu juga hubungan  antara  pemerintah  dengan  warga  negara  tidak  berjalan  dalam  posisi  sejajar. 17
Warga  negara  merupakan  pihak  yang  lebih  lemah  dibandingkan  dengan  pemerintah.  Dan juga  dalam  berbagai  perselisihan  warga  negara  dengan  pemerintah  itu  berkenaan  dengan
14 Sjachran Basah, Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara , Bandung: Alumni, 1992, hlm. 7- 8
15 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53
16 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia , Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 2
17 Ridwan HR, Op.Cit , hlm. 293
keputusan  dan  ketetapan,  sebagai  instrumen  pemerintah  yang  bersifat  sepihak  dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara.
Pasal  29  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 berbunyi  bahwa  negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bunyi Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi warga negara dalam memeluk agama dan/ atau kepercayaannya tersebut.  Pengaturan  tentang  kebebasan  menganut  agama  dan/  atau  kepercayaan  itu  juga dilindungi  dalam  Pasal  22  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang  bebas  memeluk  agamanya  masing- masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
Dengan adanya beberapa ketentuan di atas seharusnya sudah jelas bahwa tidak boleh adanya  larangan  bagi  warga  negara  dalam  menganut  suatu  ajaran  agama  dan/  atau kepercayaan.  Terlebih  lagi  jika  larangan  tersebut  juga  berakibat  pada  proses  administrasi yang  seharusnya  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  setiap  warga  negaranya  tanpa diskriminasi.  Hal  inilah  yang  terjadi  pada  Jamaah  Ahmadiyah  di  Desa  Manis  Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan yang hingga kini tidak mendapatkan pelayanan Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (E-KTP)  dikarenakan  adanya  tekanan  dari  pihak  luar kepada  pihak  pemerintah  (Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Kuningan). Ditambah  lagi  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  dan  Kementerian  Agama Republik  Indonesia  yang  belum  memberikan  solusi  kepada  Jamaah  Ahmadiyah  yang belum mendapatkan pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) tersebut. Ketentuan  Pasal  64  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Jo.  Undang-
Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Administrasi  Kependudukan  telah  menyatakan bahwa elemen data penduduk tentang agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan  tidak  diisi,  tetapi  tetap  dilayani  dan  dicatat  dalam  database  kependudukan. Namun yang terjadi di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan justru masyarakat  di  sana,  khususnya  Jamaah  Ahmadiyah  tidak  mendapatkan  pelayanan  Kartu Tanda  Penduduk  Elektronik  (E-KTP).  Padahal  terdapat  sanksi  atau  hukuman  bagi pemerintah apabila terdapat pelanggaran dalam pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Jo.  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Pasal 92 ayat (1) dan (2)yang berbunyi sebagai berikut :
(1) Dalam  hal  Pejabat  pada  Instansi  Pelaksana  melakukan  tindakan  atau  sengaja melakukan  tindakan  yang  memperlambat  pengurusan  Dokumen  Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam undang-undangini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah).
(2) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  denda  administratif  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.
Pasal  1  UU  PNPS  Nomor  1  Tahun  1965  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan dan/atau  Penodaan  Agama,  yang  menyatakan  bahwa  agama-agama  yang  dianut  oleh penduduk  di  Indonesia  ialah  Islam,  Kristen,  Katolik,  Hindu,  Budha,  dan  Khong  Hu  Cu. Inilah  yang  menjadi  dasar  pengakuan    keberadaan  6  (enam)  agama  yang  dianut  di Indonesia.  Sedangkan  diluar  6  (enam)  agama  tersebut  dianggap  bukanlah  agama  resmi yang  diakui  oleh  Negara,  hal  ini  kontradiktif  dengan  konstitusi  negara  dimana  di  dalam
JURNAL POLITIKOM INDONESIANA, VOL. 3  NO. 2 DESEMBER 2018
Pasal  29  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan bahwa  Negara  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  serta  Negara  menjamin kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk beribadat menurut  agama dan kepercayaannya itu. Jika dilihat dari ketentuan dalam UUD 1945  tersebut  sangatlah  jelas  bahwa  pada  hakekatnya  kebebasan  beragama  dan menjalankan agama sepenuhnya dijamin oleh undang-undang.
Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (E-KTP)  adalah  kartu  sebagai  bukti  diri  bagi setiap  penduduk  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Kegunaan  Kartu Tanda  Penduduk  Elektronik  (E-KTP)  bukanlah  hanya  sebagai  kartu  identitas  Warga Negara Indonesia, akan tetapi juga berguna untuk hal-hal sebagai berikut:
1. Berlaku  nasional,  sehingga  tidak  perlu  lagi  membuat  Kartu  Tanda  Penduduk  lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank, sebagai kartu pemilih (pilkada dan pemilu nasional) dan sebagainya.
2. Mencegah  Kartu  Tanda  Penduduk  ganda  dan  pemalsuan  Kartu  Tanda  Penduduk karena di dalam kartu telah direkam data biometrik 2 sidik jari telunjuk penduduk, iris mata, dan gambar tanda tangan penduduk. 18
3. Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan. 19
Hukum  berfungsi  untuk  mengatur  dan  memberikan  perlindungan  kepada masyarakat.  Perlindungan  hukum  merupakan  suatu  perbuatan  dalam  hal  melindungi subyek-subyek  hukum  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan pelaksanaannya  dapat  dipaksakan  dengan  suatu  sanksi. 20 Pemberian  perlindungan  hukum itu tidak terlepas dari penegakan hukum itu sendiri. Tanpa adanya penegakan hukum, maka perlindungan hukum hanyalah sebuah aturan yang tertera dan tertulis di atas kertas.
Perlindungan  hukum  terhadap  Jemaah  Ahmadiyah  Indonesia  (JAI)  di  Desa  Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan untuk mendapatkan hak-haknya dalam hal penerbitan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (E-KTP),  dapat  diberikan  oleh  pemerintah dalam  hal  ini  adalah  Kementerian  Dalam  Negeri  melalui  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dengan memberikan kebijakan mengenai penerbitan Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (E-KTP)  bagi  Jamaah  Ahmadiyah  di  Desa  Manis  Lor Kecamatan  Jalaksana,  Kabupaten  Kuningan.  Perlindungan  hukum  lainnya  bagi  Jemaah Ahmadiyah  Indonesia  (JAI)  di  Desa  Manis  Lor,  Kecamatan  Jalaksana,  Kabupaten Kuningan  dapat  juga  diberikan  oleh  lembaga  yang  membuat  dan  merumuskan  undang- undang. Selain itu, perlindungan hukum sebagai warga Negara yang mempunyai hak sama dihadapan  hukum,  maka  Jemaah  Ahmadiyah  Indonesia  (JAI)  di  Desa  Manis  Lor, Kecamatan  Jalaksana,  Kabupaten  Kuningan  tersebut  berhak  mendapatkan  perlindungan hukum  akibat  dikeluarkannya  keputusan  oleh  pemerintah,  dalam  hal  ini  Surat  Keputusan Bersama  (SKB)  3  (tiga)  menteri  yang  terdiri  dari  Menteri  Agama,  Jaksa  Agung,  dan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  3  Tahun  2008,  Nomor  KEP-033/A/JA/6/2008,  dan  Nomor 199  Tahun  2008  yang  mana  dapat  ditempuh  melalui  jalur  peradilan,  dalam  hal  ini  adalah Peradilan  Tata  Usaha  Negara  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
18 Dikutip dari http://disdukcapil.kuningankab.go.id/node/34, diunduh pada hari Selasa, 11 April 2017 pukul 08.25 WIB
19 Dikutip dari http://www.e-ktp.com/fungsi-e-ktp/, diunduh pada hari Selasa, 11 April 2017 pukul 08.20 WIB
20 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53
JURNAL POLITIKOM INDONESIANA, VOL. 3  NO. 2 DESEMBER 2018
Peradilan  Tata  Usaha  Negara  adalah  salah  satu  lembaga  yang  bertugas menyelenggarakan  keadilan  dan  juga  harus  memperhatikan  kebenaran-kebenaran  tersebut untuk  mencapai  keadilan.  Dengan  perkataan  lain,  peradilan  administrasi  negara  ikut membantu  mengembangkan  dan  membangun  administrasi  negara  yang  bekerja  secara rechtmatig , wetmatig , plichtmatig ,  dan doelmatig .  Selain  daripada  itu,  Prajudi Atmosudirdjo  menjelaskan  putusan-putusan  badan  peradilan  administrasi  negara,  putusan yang diambil badan itu dapat berupa: 21
a. Pembatalan  suatu  keputusan  daripada  seorang  pejabat  administrasi  negara  yang melanggar  salah  satu  kriterium  tersebut  di  atas  ( rechtmatig , wetmatig , plichtmatig , dan doelmatig ).
b. Koreksi  terhadap  suatu  keputusan  daripada  seorang  pejabat  administrasi  negara yang keliru.
c. Membetulkan interprestasi yang keliru.
d. Memberi perintah pembayaran atau penagihan kepada seorang pejabat atau suatu instansi administrasi negara.
e. Memerintahkan  suatu  tindakan  disiplin  kepada  seorang  pejabat  atau  suatu instansi  administrasi  negara  terhadap  seorang  pegawai  negeri  yang  melakukan pelanggaran disiplin.
f. Penetapan  suatu  validitas  (berlaku  tidaknya)  daripada  suatu  dokumen  yang dibuat/diterbitkan oleh suatu instansi administrasi negara.
g. Membetulkan  suatu  prosedur  atau  metode  pelaksanaan  suatu  undang-undang yang  melanggar  salah  satu  kriterium  tersebut  di  atas  ( rechtmatig , wetmatig , plichtmatig , dan doelmatig ).
Pasal  50  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara  menyatakan  bahwa  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  bertugas  dan  berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Pada  kasus  yang  mana  Jamaah  Ahmadiyah  di  Desa  Manislor,  Kecamatan  Jalaksana, Kabupaten Kuningan ini menjadi pihak Penggugat, maka yang menjadi Tergugatnya adalah Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Kejaksaan Agung atas dikeluarkan keputusan berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 (tiga) menteri yang terdiri dari Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008,  Nomor  KEP-033/A/JA/6/2008,  dan  Nomor  199  Tahun  2008.  Pasal  53  ayat  (1)  dan (2)  huruf  a  dan  b  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara  jelas  menyatakan  bahwa  orang  atau  badan  hukum  perdata  yang  merasa kepentingannya  dirugikan  oleh  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dapat  mengajukan gugatan  tertulis  kepada  pengadilan  yang  berwenang  yang  berisi  tuntutan  agar  Keputusan Tata  Usaha  Negara  yang  disengketakan  itu  dinyatakan  batal  atau  tidak  sah  dikarenakan keputusan  tersebut  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Hakim  dalam  hal  ini  memiliki  kewenangan  untuk  menguji  apakah  tindakan pemerintah  tersebut  telah  merugikan  para  pihak  yang  merasa  dirugikan  dengan  adanya keputusan  dari  pemerintah  tersebut,  dalam  hal  ini  adalah  SKB  3  (tiga)  menteri  yang ditujukan kepada Jamaah Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Norma hukum yang digunakan oleh Hakim untuk menguji tindakan pemerintah
21 Djoko Prakoso, Peradilan Tata Usaha Negara , Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 21
dianggap  memadai  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  warga  negara yang dirugikan dengan adanya keputusan pemerintah tersebut.

## III. Kesimpulan
1. Pemerintah  memiliki  wewenang  untuk  menyelenggarakan  administrasi  secara  nasional. Kewenangan  penerbitan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (E-KTP)  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  diperoleh  melalui  mandat  dari  Kementerian  Dalam Negeri.  Kementerian  Dalam  Negeri  melalui  Dirjen  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil sebagai  pemberi  mandat  kepada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  melalui  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  tetap  harus  bertanggung  jawab  atas  penerbitan  Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) bagi Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI).
2. Perlindungan  hukum  terhadap  Jemaah  Ahmadiyah  untuk  mendapatkan  Kartu  Tanda Penduduk  Elektronik  (E-KTP)  adalah  dengan  memberikan  kebijakan  mengenai penerbitan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (E-KTP)  bagi  Jamaah  Ahmadiyah, perlindungan  hukum  oleh  lembaga  yang  membuat  dan  merumuskan  undang-undang, serta  melalui  peradilan,  dalam  hal  ini  adalah  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Djoko Prakoso, Peradilan Tata Usaha Negara , Yogyakarta: Liberty, 1988 Mustopadidjaja, Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan , Jakarta: LP3ES, 1993 Nurcholis  dan  Hanif, Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah ,  Jakarta:  PT.  Gramedia  Widasarana Indonesia
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia , Surabaya: Bina Ilmu, 1987 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007 Rosyidin  dan  Ali  Mursyid, Diskriminasi  Hak  Sipil  Minoritas:  Pelarangan  Pencatatan Pernikahan  Ahmadiyah  Kuningan  dalam  Ahmad  Suaedi,  dkk, Politisasi  Agama dan  Konflik  Komunal;  Beberapa  Isu  Penting  di  Indonesia,  Jakarta: The  Wahid Institute , 2007
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2005 Sjachran  Basah, Perlindungan  Hukum  atas  Sikap  Tindak  Administrasi  Negara ,  Bandung: Alumni, 1992

## B. Sumber Lain
Flavius,  Mohtar,  Zainal, Identitas  Jamaah  Ahmadiyah  Indonesia  Dalam  Konteks Multikultural, Humaniora, 2014
Philipus  M.  Hadjon, Tentang  Wewenang  Pemerintahan ,  dimuat  dalam  Pro  Justitia  Tahun  XVI
Nomor 1, Surabaya, 1998 Wawan Sobari, Pakar Ilmu Politik Universitas Brawijaya, diakses melalui http://www.acumenfund.com.