Volume 2, No. 1, May 2020 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10

## Penyuluhan Hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil
(IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS)
1 Amin Purnawan*, 1 Akhmad Khisni, 2 Siti Ummu Adillah
1 Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, UNISSULA, Semarang, Indonesia
2 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UNISSULA, Semarang, Indonesia
* Corresponding Author Jl. Raya Kaligawe KM. 4 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (+6224) 6583584, Fax (+6224) 6582455
Email: amin.p @unissula.ac.id . Received: Revised: Accepted: Published: 25 April 2020 3 May 2020 17 May 2020 31 May 2020

## Abstrak
Penyuluhan  Hukum  dan  Pendampingan  tentang  Pendaftaran  Izin  Usaha  Mikro Kecil  (IUMK)  di  Kota  Semarang  melalui  Sistem  Online  Single  Submission  (OSS) berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  ini,  berangkat  dari hasil  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  problematika  pelaksanaan pendaftaran legalitas  usaha  UMKM  melalui  Sistem  OSS  di  Kota  Semarang,  terutama  karena kurangnya  sosialisasi  dan  edukasi  kepada  pelaku  UMKM.  Pelaksanaan pengabdian  masyarakat  dalam  bentuk  penyuluhan  hukum  dan  pendampingan kepada  sejumlah  35  pelaku  UMKM  di  Kecamatan  Semarang  Selatan.  Tingkat antusiasme  peserta  cukup  tinggi  dimana  peserta  banyak  mengajukan  pertanyaan seputar  legalitas  usaha  dan  berminat  untuk  mengurus  legalitas  usahanya.  Ada salah satu peserta yang membagikan pengalamannya mengurus legalitas usahanya dan  manfaat  yang  telah  dirasakan  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  usaha. Pengabdian  masyarakat  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum pelaku  UMKM  untuk  mengurus  legalitas  usahanya.  Metode  peningkatan kesadaran  hukum  dengan  memberikan  penyuluhan  dan  pendampingan.  Adapun materi  sosialisai  meliputi  UU  No. 20 Tahun  2008  tentang  UMKM  dan  Perda  No. 13 Tahun  2013 tentang  Pemberdayaan  UMKM; Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik/Online  Single  Submission  (OSS) .  Pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  sebagai  salah  satu  pelaku  pembangunan  ekonomi  di  daerah  perlu diberdayakan  melalui  pengembangan  sumber  daya  manusia,  dukungan permodalan,  produksi  dan  produktifitas,  perlindungan  usaha,  pengembangan kemitraan, jaringan usaha dan pemasaran serta legalitas usahanya melalui Online Single  Submission  (OSS).  Hasil  penyuluhan  dan  pendampingan  menunjukkan peningkatan  pemahaman  dan  kesadaran  hukum  UMKM  untuk  mengurus legalitas usahanya.
Kata Kunci: Izin Usaha; Pendaftaran; Penyuluhan Hukum; Sistem OSS
Volume 2, No. 1, May 2020 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10

## Abstract
Legal Counseling and Assistance on the Registration of UMKM Business Legality in  Semarang  through  the  Online  Single  Submission  System  (OSS)  based  on  PP Number  24  of  2018  departs  from  the  results  of  research  showing  that  the problematic implementation of the registration of the legality of MSME businesses through  the  OSS  System  in  Semarang  City,  mainly  due  to  lack  dissemination  and education  to  SMEs.  Implementation  of  community  service  in  the  form  of  legal counseling and assistance to a number of 35 SMEs in the South Semarang District. The level of enthusiasm of the participants was quite high where participants asked many  questions  about  the  legality  of  the  business  and  were  interested  in  taking care  of  the  legality  of  the  business.  There  was  one  participant  who  shared  his experience  taking  care  of  the  legality  of  his  business  and  the  benefits  that  have been  felt  in  promoting  business  growth.  This  community  service  aims  to  increase the legal awareness of SMEs to take care of the legality of their business. Methods of  increasing  legal  awareness  by  providing  counseling  and  assistance.  The socialization material includes Law No. 20 of 2008 concerning UMKM and Perda No.  13  of  2013  concerning  Empowerment  of  MSMEs;  Government  Regulation Number  24  of  2018  concerning  Online  Single  Submission  (OSS)  Licensing Services.  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  as  one  of  the  economic development actors in the regions needs to be empowered through human resource development,  capital  support,  production  and  productivity,  business  protection, partnership  development,  business  and  marketing  networks  and  business  legality through Online Single Submission (OSS). The results of counseling and mentoring showed an increase in understanding and legal awareness of MSMEs to take care of the legality of their business.
Keywords: Business Legality; Legal Education; OSS System; Registration

## PENDAHULUAN
Penyuluhan hukum dan pendampingan tentang Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota  Semarang  melalui  Sistem Online  Single  Submission (OSS)  berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum  pelaku  UMKM  agar  memiliki  izin  usaha.  Aspek  legalitas  yang  memperhatikan kepentingan  dunia  usaha  ( business  friendly )  perlu  dijadikan  paradigma  baru,  apalagi  di  era revolusi industri 4.0 ini, kehadiran UMKM semakin diperlukan.
Peran  negara  adalah  menyediakan  kerangka  regulasi  yang  efektif  beserta  mekanisme pengawasan  dan  penegakan  hukum.  Pemerintah  harus  mempertimbangkan  kenyataan  bahwa dukungan  aspek  legalitas  tersebut  sangat  dibutuhkan  bagi  pelaku  UMKM  dimana  pekerja berpendapatan rendah  berada didalamnya.
Hasil  penelitian  Purnawan  (2019)  menunjukkan  bahwa  problematika  pelaksanaan pendaftaran  legalitas  usaha  UMKM  melalui  Sistem  OSS  di  Kota  Semarang,  terutama  karena kurangnya  sosialisasi  dan  edukasi  kepada  pelaku  UMKM  yang  mengakibatkan  rendahnya tingkat kepatuhan hukum.
Volume 2, No. 1, May 2020 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10
Berdasarkan  Permendagri  No.  83  Tahun  2014,  Pengertian  IUMK  adalah  tanda  legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk  izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk  naskah satu lembar. IUMK diiharapkan dapat memberikan  kepastian hukum  dan menjadi  sarana  pemberdayaan  bagi  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  dalam  mengembangkan usahanya.
Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  atau Online  Single  Submission yang selanjutnya  disingkat  OSS  adalah  Perizinan  Berusaha  yang  diterbitkan  oleh  Lembaga  OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
Adapun tujuan diterbitkannya IUMK adalah:
1. Mendapatkan  kepastian  dan  perlindungan  dalam  berusaha  dilokasi  yang  telah ditetapkan;
2. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
3. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non- bank;
4. Mendapatkan  kemudahan  dalam  pemberdayaan  dari  pemerintah  pusat,  pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.
IUMK  pada  hakikatnya  menjadi  nilai  tambah  dari  sebuah  UMK  untuk  menjamin statusnya  di  hadapan  hukum  dan  mempermudah  jika  ingin  melakukan  pengembangan  usaha. Apalagi  di persaingan  global seperti sekarang, izin resmi  dan  legal  menjadi syarat mutlak agar bisa  diterima.  Lebih  dari  itu,  IUMK  juga  menjadi  bukti  kepatuhan  kita  sebagai  warga  negara untuk ikut serta memajukan perekonomian bangsa melalui usaha mikro dan kecil.
Penelitian  pendahuluan  yang  dilakukan  Purnawan  dan  Adillah  (2014)  tentang pengembangan desain tax policy daerah berbasis keadilan untuk mendorong pertumbuhan UKM di  Jawa  Tengah  menyimpulkan  bahwa  ketaatan  pelaku  UMKM  untuk  memenuhi  aspek  legal adalah hal yang strategis dalam menentukan keberhasilan usahanya.
Usaha  mikro  dan  kecil  yang  dimaksud  adalah  usaha  produktif  milik  orang  perorangan dan/atau  badan  usaha  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  usaha  mikro  dan  kecil  yang  diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008. Kriteria usaha mikro dalam UU No. 20 Tahun 2008 adalah:
1. Memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan ; atau
2. Memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak  Rp  300.000.000,00  (tiga  ratus  juta rupiah)
3. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan  paling  banyak  Rp  500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah),  tidak  termasuk tanah dan bangunan ; atau
4. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
Berdasarkan  penelitian Sulistyo  dkk (2014), UMKM di Indonesia merupakan salah satu pilar  dalam  perekonomian  yang  memiliki  daya  tahan  terhadap  gejolak  ekonomi  serta  memiliki banyak bidang usaha yang dapat dikembangkan. Di sisi lain, terdapat beberapa kelemahan yang menjadi  kendala  pengembangan  UMKM  selain  modal  adalah  modal  intelektual  ( intellectual capital ),  kapabilitas  manajemen,  kapabilitas  inovasi, entrepreneurship ,  produksi  dan  operasi, pemasaran termasuk customer relationship management dan legal. Hukum  dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial  ( law is a tool of social engineering ) (Wacks,  2009).  Maka  melalui  politik  hukum  legalitas  usaha,  UMKM  dapat  didorong pertumbuhannya, dan apabila dikelola dengan baik,  UMKM dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan income masyarakat dan menyumbang bagi pendapatan daerah. Sekalipun UMKM
Volume 2, No. 1, May 2020 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10
kontribusinya sangat besar dalam  menopang  ekonomi  nasional  namun tidak serta merta diikuti peningkatan pendapatan.
Hasil  yang  diharapkan  dari  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  meningkatnya  kesadaran hukum  UMKM  untuk  mengurus  izin  usahanya.  Pendekatan  melalui  penguatan  aspek  legalitas usaha  dalam  menghadapi  masyarakat  ASEAN,  berdasarkan  penelitian  Purnawan  (2011),  perlu dilakukan  agar  mampu  meraih  keunggulan  bersaing  baik  di  tingkat  nasional  maupun internasional.
Pengabdian ini juga bertujuan ikut mengembangkan usaha mikro kecil khususnya di Kota Semarang  terutama  dari  aspek  legal,  disamping  itu  perlu  peningkatan  sumber  daya  manusia, pemasaran,  keuangan  produksi,  inovasi  dan  teknologi,  ICT  agar  mampu  menghasilkan  kinerja yang  optimal  dan  mampu  memiliki  daya  saing  baik  lokal,  nasional  maupun  internasional. Dengan  adanya  UMKM  yang  berkinerja  tinggi,  menurut  Manurung  (2008),  maka  akan mendorong  peningkatan  ekonomi  masyarakat,  meningkatkan  lapangan  kerja  serta  mengurangi tingkat kemiskinan.
Kelengkapan aspek legalitas usaha UMKM sangat penting  dalam  menciptakan  kepastian hukum  yang  dapat mendukung kinerja dan keunggulan bersaing yang berkelanjutan khususnya usaha mikro  kecil dan  menengah.  Menurut Sulistyo dkk (2014), keberhasilan dalam  mengelola aspek  legalitas, organizational  knowledge  assets , customer  relationship  management ,  dan innovation capability akan memberikan dampak pada keunggulan bersaing UMKM dan mampu memberikan kontribusi PDRB Jawa Tengah.

## METODE
Pemecahan  permasalahan  pendaftaran  IUMK  di  Kecamatan  Semarang  Selatan  dalam meningkatkan  pemahaman  pentingnya  legalitas  usaha  dan  bagaimana  tata  cara  pengurusannya dilakukan dengan beberapa pendekatan yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu: 1) Ceramah dan  tutorial,  metode  ini  dilakukan  pada  kegiatan  pelatihan  dan  pendampingan.  Tim  pelaksana pengabdian  memberikan  materi  dengan  metode  ceramah  disertai  dengan  tanya  jawab  serta tutorial untuk  membantu peserta pengabdian. 2) Berbasis small group discussion, yaitu metode small  group  discussion adalah  suatu  cara  mengajar  yang  dibagi  menjadi  beberapa  kelompok. Setiap  kelompok  dibagi  menjadi  tiga  sampai  dengan  lima  orang  (Fatimah,  Kartika,  & Niyartama,  2012).  Mereka  bekerja  sama  dalam  memecahkan  masalah  atau  mempersiapkan syarat-syarat  yang  harus  dilengkapi  untuk  memperoleh  IUMK.,  setelah  diadakan  pelatihan  dan pendampingan.  Maka  ada  kegiatan  semacam  diskusi  kecil  sebagai follow  up dari  pelatihan sebelumnya.  3)  Komprehensif,  seluruh  kegiatan  pengabdian  masyarakat  dilakukan  secara serentak  terkait  dengan  Sumber  Daya  manusia  (SDM),  proses  belajar,  pelatihan  dan pendampingan tenaga pengajar dan dibantu aparat kecamatan yang professional, 4) Learning by doing berbasis  output.  Hasil  pengabdian  yang  dilakukan  dengan  proses  pendampingan diharuskan  menghasilkan  terbitnya  IUMK  untuk  masing-masing  peserta  penyuluhan. Selanjutnya,  ketiga  metode  di  atas  diimplementasikan  dalam  empat  tahapan,  yaitu  sosialisasi, peningkatan kompetensi, pendaftaran atau pelaksanaan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  dilakukan  dalam  bulan  Desember  2019. Mitra adalah  pelaku UMKM  Kecamatan  Semarang  Selatan.  Adapun  tahap-tahap  yang  kami  lakukan  pada pengabdian ini meliputi:

## a. Observasi Kegiatan PKM
Pada  tahap  awal  kegiatan  pengabdian  kami  melakukan  observasi  awal  sebagai  bahan pengabdian  kami.  Selain  observasi  kami  melakukan  wawancara  dan  audensi  kepada  Camat Semarang  Selatan.  Dari  hasil  observasi  yang  kami  lakukan  diperoleh  data  bahwa  UMK  di Kecamatan  Semarang  Selatan  sebagian  besar  masih  belum  memiliki  IUMK.  Kemudian
Volume 2, No. 1, May 2020 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10
disepakati untuk mengadakan penyuluhan hukum dan pendampingan dengan peserta perwakilan dari kelurahan yang ada.
b. Penyuluhan Hukum dan Pendampingan Berdasarkan permasalahan yang ada maka pengabdian kami lakukan dengan beberapa kegiatan, salah satunya adalah penyuluhan  hukum  dan pendampingan. Penyuluhan hukum  menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Pada acara pembukaan juga disampaikan kata pengantar dari ketua  paguyuban  UMKM  Kecamatan  Semarang  Selatan  yang  mengapresiasi  kegiatan penyuluhan ini karena dapat mendorong kemajuan usaha dan daya saing UMKM.
Gambar 1. Penyampaian kata pengantar dari ketua paguyuban UMKM Kecamatan Semarang Selatan
Gambar 2. Penyampaian materi penyuluhan hukum pendaftaran IUMK oleh pemateri
Volume 2, No. 1, May 2020 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10
Gambar 3. Penyampaian materi membangun jiwa wirausaha yang handal oleh pemateri
Gambar 4. Foto bersama peserta dan siap melakukan pendaftaran IUMK selesai acara pendampingan

## d. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan
Pada  rangkaian  kegiatan  pengabdian  yang  diadakan  adalah  dalam  rangka  memacu  motivasi pelaku  UMKM  untuk  mendaftarkan  izin  usahanya  dan  memperoleh  IUMK.  Dengan  demikian, dari  rangkaian  kegiatan  pengabdian  kami  mengadakan  pendampingan  dan  bimbingan  teknis pendaftaran yang dibantu langsung oleh petugas dari kantor kecamatan.
e. Monitoring dan Evaluasi
Tahapan  akhir  dari  rangkaian  kegiatan  pengabdian  masyarakat  yang  dilakukan  adalah monitoring dan  evaluasi.  Selama  kegiatan  pengabdian  masyarakat  berlangsung  dengan  baik  di
Volume 2, No. 1, May 2020 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10
aula kantor Kecamatan Semarang Selatan, berjalan dengan lancar dan memperoleh respon yang baik dari camat dan staf maupun para pelaku UMKM. Kegiatan monitoring yang kami lakukan adalah monitoring saat  berlangsungnya  kegiatan  penyuluhan  hukum,  sosialisai,  dan pendampingan. Hasil monitoring yang dilakukan terlihat setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Estimasi dana dan  waktu tidak banyak berubah. Materi yang  disajikan tidak ada yang tertinggal.  Pelaksanaan  sesuai  dengan  tanggal  yang  telah  disepakati  pihak  kecamatan  dan  tim pengabdian  masyarakat.  Pelaksanaan monitoring juga  kami  lakukan  terhadap  pendampingan pendaftaran IUMK di  kecamatan. Kami sudah  menyampaikan  kepada semua peserta akan siap sedia, baik langsung maupun tidak untuk melaksanakan monitoring dan pendampingan jika ada UMKM yang berkenan. Hal ini memperoleh tanggapan yang baik dari para pelaku UMKM dan pihak  kecamatan.  Pendampingan  yang  kami  lakukan  sampai  dengan  terbitnya  IUMK.  Adapun evaluasi  kami  lakukan  secara  terus-menerus  dan  berkesinambungan.  Selama  pelaksanaan kegiatan kami juga menerima kritik dan masukan dari peserta.
Syarat-syarat  untuk  mendapatkan  IUMK  adalah:  1)  mengisi  formulir  yang  memuat tentang:  nama,  nomor  KTP,  nomor  telepon,  alamat,  kegiatan  usaha,  sarana  usaha  yang digunakan,  jumlah  modal  usaha  2)  surat  pengantar  dari  RT  atau  RW  terkait  lokasi  usaha  3) Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  4)  Fotokopi  Kartu  keluarga  (KK)  5)  Pas  foto  terbaru berwarna ukuran 4 x 6 (2 lembar) (Sumber: Permendagri No. 83 Tahun 2014).
Tahapan  pengajuan  IUMK:  permohonan  perizinan  di  kantor  kecamatan  secara  online, pemohon mengisi formulir dan melengkapi dokumen persyaratan, pemohon membawa formulir dan  dokumen  persyaratan  ke  kantor  kecamatan  setempat,  Camat  menerima  dan  memeriksa kelengkapan  dan  kebenaran  dari  formulir  dan  dokumen  persyaratan,  pabila  sudah  lengkap  dan benar,  Camat  akan  memberikan  naskah  1  lembar  IUMK,  Jika  masih  belum  lengkap,  Camat mengembalikan formulir dan dokumen persyaratan untuk dilengkapi oleh pemohon.
Permohonan perizinan secara online  melalui 3 tahap yaitu: Tahap 1 membuat akun OSS Pemohon mengunjungi website https://www.oss.go.id/oss/., klik tombol “Daftar” di kanan atas, mengisi  formulir  yang  ada  di  layar. Tahap  2:  Masuk  ke  akun  OSS  dan  mengisi  data. Tahap  3: Mengunduh  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  dan  IUMK.  (Sumber:  Permendagri  No.  83  Tahun 2014 dan https://www.oss.go.id/oss/ )

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dengan  adanya  pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  di  Kecamatan  Semarang  Selatan dapat memberikan banyak manfaat kepada pelaku UMKM. Izin Usaha Mikro Kecil sebelumnya hanya dipandang sebagai tidak penting  dan  merepotkan pengurusannya, namun ternyata sangat mereka  perlukan  dalam  mendorong  pertumbuhan  dan  daya  saing  usahanya.  IUMK  ini  telah terintegrasi dengan akses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI.
Sejak  awal  tahun  2019,  sudah  disosialisasikan  bahwa  pengurusan  IUMK  sebagai  izin usaha dalam Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat melalui Online Single Submission (OSS). Yang harus diingat adalah pelaku usaha memiliki alamat e-mail yang aktif  dan  password  yang  mudah  diingat.  Serta  nomor  HP  yang  bisa  dihubungi.  Adapun  link untuk mendaftar melalui OSS : https://www.oss.go.id/oss/.
Lokasi usaha harus sesuai dengan alamat di KTP dan KK, karena berkaitan dengan surat pengantar  dari  RT  atau  RW.  Jika  tidak  sesuai,  maka  surat  pengantar  baru  harus  dibuat  atau pilihan  lain  adalah  membuat  KTP  dan  KK  yang  alamatnya  disesuaikan  dengan  lokasi  usaha. Camat  setempat  sudah  diberikan  wewenang  dari  Bupati  atau  Walikota  setempat  untuk  bisa memberikan  IUMK.  Pemberian  wewenang  juga  dapat  dilakukan  oleh  Bupati  dan  Walikota kepada Lurah/Kepala Desa sesuai dengan karakteristik wilayah.
Pendataan  yang  dilakukan  oleh  Camat,  selaku  pihak  yang  menerbitkan  IUMK, berdasarkan:  identias  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil,  lokasi  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  yang berada di wilayah kecamatan, jenis tempat usaha, bidang usaha, dan besarnya modal usaha.
Volume 2, No. 1, May 2020 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10
Pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  memiliki  hak  antara  lain:  melakukan  kegiatan  usaha, mendapatkan  informasi  dan  sosialisasi  atau  pemberitahuan  terkait  dengan  kegiatan  usaha, mendapatkan  kepastian  dan  perlindungan  dalam  berusaha  di  lokasi  yang  telah  ditetapkan, mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan  ke  lembaga  keuangan  bank  dan  non-bank,  mendapatkan  pembinaan  dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya. Pembinaan  meliputi:  pendataan,  fasilitasi  akses  permodalan,  penguatan  kelembagaan, pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis, dan mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
Fungsi  negara  dalam  bidang  ekonomi,  menurut  Friedman  (dalam  Wacks,  2009)  yaitu sebagai  penjamin  ( provider )  kesejahteraan  rakyat,  negara  sebagai  pengatur  ( regulator ),  negara sebagai pengusaha ( entrepreneur ) atau menjalankan sektor-sektor tertentu melalui Badan Usaha Milik  Negara  (BUMN),  dan  negara  sebagai  wasit  ( umpire )  untuk  merumuskan  standar-standar yang adil mengenai sektor ekonomi termasuk perusahaan negara ( state corporation ).
Pembangunan  nasional  merupakan  proses  perubahan  struktural  yang  dilakukan  secara terus  menerus  dan  berkesinambungan.  Pembangunan  adalah  proses  natural  untuk  mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu masyarakat makmur sejahtera, adil, dan merata. Proses natural tersebut dapat terlaksana jika asumsi-asumsi pembangunan dapat dipenuhi, yaitu kesempatan kerja atau partisipasi  termanfaatkan  secara  penuh  (full  employment),  setiap  orang  memiliki  kemampuan yang  sama  (equal  productivity,  equal  access,  level  playing  field),  dan  masing-masing  pelaku bertindak rasional ( efficient ) (Sumodiningrat, 2001).
Todaro  (1994)  berpendapat,  pembangunan  adalah  proses  multidimiensional  yang melibatkan  perubahan-perubahan  mendasar  dalam  struktur  sosial,  perilaku  sosial,  dan  institusi nasional.  Di  samping  itu, akselerasi  pertumbuhan  ekonomi,  pengurangan  ketidakmerataan,  dan pemberantasan kemiskinan juga diagendakan.
Kemiskinan  merupakan  masalah  kronis  yang  melanda  bangsa  Indonesia.  Berdasarkan laporan Microcredit Summit tahun 2002 (Amalia, 2009), jumlah penduduk dunia yang hidup di bawah  garis  kemiskinan  diperkirakan  sekitar  235  juta  keluarga,  sebagian  diantaranya  yaitu 157,8  juta  (67%)  ada  di  negara-negara  Asia.  Salah  satu  upaya  penanggulangan  kemiskinan adalah  dengan  memutus  mata  rantai  kemiskinan  melalui  pemberdayaan  kelompok  masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil (UKM).
Dengan  adanya  pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  di  Kecamatan  Semarang Selatan  dapat  memberikan  banyak  manfaat  kepada  pelaku  usaha  menengah  kecil.  Izin  usaha sebelumnya  hanya  dipandang  sebagai  membebani  mereka  baik  dalam  hal  pengurusan pendaftarannya,  biaya,  maupun  aspek  manfaatnya.  Namun,  ternyata  setelah  diberikan penjelasan  mengenai  pelaksanaan  pendaftaran  yang  sangat  mudah,  cepat,  dan  tanpa  dipungut biaya, disamping  manfaat yang akan  diperoleh  dengan dimilikinya izin usaha, mereka menjadi sangat antusias untuk mengurus izin usahanya.
IUMK menjadi daya tarik mereka karena dengan memiliki IUMK akan dapat mengakses modal  melalui  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI).  Akhirnya  memiliki IUMK menjadi hal yang penting untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing UMKM. Oleh karena  itu,  dengan  adanya  penyuluhan  hukum  tentang  pendaftaran  IUMK  menjadikan  pelaku UMKM  memiliki  kesadaran  dan  kepatuhan  hukum  yang  meningkat  khususnya  aspek  legalitas usahanya.  Pelaku  UMKM  mendapatkan  pengetahuan  dan  informasi  tentang  pendaftaran  izin usaha serta motivasi untuk terus berwirausaha agar semakin maju bisnisnya.
Penyuluhan  hukum  ini  menjadi  lebih  hidup  karena  mereka  dapat  saling  berinteraksi membuat  jejaring,  dan  tukar  pengalaman  dalam  menjalankan  usahanya.  Maka,  pengabdian masyarakat  ini  memiliki  sasaran  yang  tepat  yaitu  dengan  mendorong  UMK  memiliki  IUMK dengan harapan usahanya akan semakin maju dan berkembang.
Volume 2, No. 1, May 2020 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10

## KESIMPULAN
Pengabdian  masyarakat  tentang  Pendaftaran  Izin  Usaha  Menengah  Kecil  (IUMK)  melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kota Semarang ini telah dapat mendorong kesadaran dan  kepatuhan  hukum  pelaku  usaha  UMK  untuk  mendaftarkan  izin  usahanya  dan  memiliki IUMK.  Mereka  menjadi  sadar  bahwa  pemenuhan  aspek  legalitas  usaha  dengan  meiliki  IUMK akan  meningkatkan  pertumbuhan  dan  daya  saing  UMK.  Aspek  legalitas  yang  memperhatikan kepentingan  dunia  usaha  ( business  friendly )  perlu  dijadikan  paradigma  baru.  Disamping  itu, sosialisasi  dan  edukasi  kepada  pelaku  usaha  UMK  terkait  kewajiban  pendaftaran  perizinan melalui OSS perlu lebih ditingkatkan. Karena kegiatan penyuluhan dan pendampingan tersebut ternyata dapat mempengaruhi kepatuhan UMK untuk mengurus izin usahanya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tim  pelaksana  pengabdian  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Camat  Semarang  Selatan  dan pelaku  UMK yang telah  menjadi  mitra dalam pelaksanaan pengabdian ini, Lembaga Penelitian dan  Pengabdian  Masyarakat  (LPPM)  UNISSULA,  Dekan  FH  UNISSULA  serta  pihak  terkait lain yang telah membantu selama kegiatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia, E. (2009). Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia , Jakarta: RajaGrafindo Persada
Fatimah,  S.,  Kartika,  I.,  &  Niyartama,  T.  F.  (2012).  Pembelajaran  fisika  menggunakan  model cooperative  learning  ditinjau  dari  prestasi  belajar  siswa.  Jurnal  Kependidikan:  Penelitian Inovasi Pembelajaran, 42(1).
Manurung, A.H. (2008). Modal untuk Bisnis UKM . Jakarta: Gramedia.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.83  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pemberian  Izin  Usaha Mikro dan Kecil
Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  13  Tahun  2013  tentang  Pemberdayaan  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Purnawan,  A.  (2011).  “Rekonstruksi  Sistem  Pemungutan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Badan Berbasis Nilai Keadilan” dalam Jurnal Dinamika Hukum Terakreditasi , ISSN 1410-0797, Vol. 11 Edisi Khusus Februari.
Purnawan,  A.,  & Adillah,  S.U.  (2014).  “Pengembangan  Desain Tax  Policy Daerah Berbasis  Keadilan  untuk  Mendorong  Pertumbuhan  Usaha  Kecil  Menengah (UKM)  di  Jawa  Tengah”  Penelitian  Hibah  Unggulan  Perguruan  Tinggi. Semarang: Fakultas Hukum Unissula.
Purnawan,  A.  (2019).  Problematika  Pelaksanaan  Pendaftaran  Usaha  UMKM  melalui  Sistem Online  Single  Submission  (OSS)  di  Kota  Semarang . Laporan  Penelitian  Internal  LPPM Unissula, Semarang: Fakultas Hukum Unissula.
Volume 2, No. 1, May 2020 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10
Sulistyo,  H.,  Wuryanti,  &  Siyamtinah.  (2014).  Keunggulan  Bersaing  UMKM  tenun  Jawa Tengah  berbasis  organizational  knowledge  assets  &  CRM.  Laporan  Penelitan  Hibah Dikti. Semarang: FE Unissula
Sumodiningrat,  G.  (2001).  “Kepemimpinan  dan  Pemberdayaan  Ekonomi  Rakyat”.  Naskah Pidato  Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  pada  Fakultas  Ekonomi  Universitas Gadjah Mada 17 Maret 2001. Yogyakarta: UGM
Todaro, M. (1994). Economic Development. Singapore: Longman Singapore Publisher
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Wacks,  R. (2009). Understanding jurisprudence:  An  introduction to  legal  theory. New York: Oxford University Press.