## Jurnal Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing

## Research Article
ISSN xxxx-xxxx (Print) | ISSN xxxx-xxxx (Electronic) https://doi.org/10.26499/JBIPA.V1I1.1631
JBIPA

## Pemetaan situasi dan kondisi kebahasaan dalam mendukung keberhasilan program BIPA di Timor Leste
Tri Amanat *) ,
Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan
*) Correspondences author: Kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Jalan Anyar Km. 4, Sukahati, Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810, Indonesia; e-mail: tri.amanat@kemdikbud.go.id
Abstract: One step to improve the function of Indonesian language into an international language is done through the development of Indonesian language teaching programs for foreigners (BIPA) in various friendly countries, including Timor Leste. Until now Timor Leste is one of the countries with the most requests for sending BIPA teachers. Therefore certain steps are needed to support the success of this program, one of which is by conducting a study related to the situation and conditions of the language. This study aims to; Describe the situation and conditions of language that exists in Timor Leste both in the realm of government policy and the real conditions that exist in society. Mapping the potential and barriers to the development of Indonesian in East Timor. This study uses qualitative  methods.  Data  acquisition  is  done  through  document  analysis,  field  observations,  and interviews. The results of the study indicate that East Timor is a multilingual community. In macro terms, there are several regulations that can support the development of BIPA, however, there are also some that can hamper. In micro terms, Indonesian is still considered familiar by certain groups but in general, the  younger generation of Timor Leste (especially those born after independence) have many who do not understand/know bahasa Indonesian.
Key Words: language policies, mapping of linguistic situations, BIPA programs in Timor Leste.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Pendahuluan
Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK), sebagai salah satu satuan kerja di  bawah  Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan, memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penginternasionalan bahasa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 dan Rencana Strategis (Renstra) PPSDK Tahun 2015— 2019. Tugas  dan fungsi  tersebut dijalankan,  salah  satunya  melalui  kegiatan  pengiriman  tenaga  pengajar BIPA  ke  luar  negeri.  Kegiatan  ini  penting  dilakukan  sebagai  bentuk  amanat  peraturan  perundangan- undangan dan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.
Peningkatan  fungsi  bahasa  Indonesia  menjadi  bahasa  internasional  dilakukan  melalui  (a) penggunaan  bahasa  Indonesia  di  forum  internasional,  (b)  pengembangan  program  pengajaran  bahasa Indonesia  untuk  orang  asing,  (c)  peningkatan  kerja  sama  kebahasaan  dan  kesastraan  dengan  pihak  luar negeri, dan (d) pengembangan dan pemberdayaan pusat pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri (PP Nomor 57, Tahun 2014, pasal 31, ayat 1). Tercatat sejak tahun 2015—2017, PPSDK telah mengirimkan 288 tenaga pengajar BIPA ke berbagai negara misalnya; Timor Leste, Thailand, Malaysia, Mesir, Tunisia, dan sebagainya.
Namun demikian, sampai saat ini belum ada kajian komprehensif dan akurat mengenai kondisi dan situasi kebahasaan di negara sasaran. Padahal, data tersebut sangat diperlukan dalam menunjang penentuan strategi atau  langkah-langkah  yang  dianggap  paling  akurat  dan  efektif  dalam  usaha  penginternasionalan bahasa Indonesia di negara bersangkutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian untuk memberikan data kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan rekomendasi untuk pengambilan kebijakan. Dengan mendasarkan kebijakan  pada  kajian  ini,  program-program  pengembangan  bahasa  Indonesia  di  luar  negeri  diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan mencapai target yang diharapkan.
Lebih lanjut, kajian ini akan mengkaji tentang situasi dan kondisi kebahasaan negara Timor Leste. Pemilihan  Timor  Leste  selain  didasari  pada  jumlah  permintaan  dan  pengiriman  guru  BIPA  yang  cukup banyak dibanding negara lain juga terkait dengan posisi, nilai historis, dan nilai strategisnya bagi Indonesia. Selain itu, sikap masyarakat dan pemerintah negara tersebut terhadap bahasanya maupun bahasa Indonesia juga perlu disinggung meski tidak secara khusus karena berpengaruh juga terhadap strategi yang nantinya disusun dalam proses internasionalisasi bahasa Indonesia di Timor Leste.
Dengan demikian kajian ini bertujuan untuk; 1. Mendeskripsikan situasi dan kondisi kebahasaan yang  ada  di  Timor  Leste  baik  dalam  ranah  kebijakan  pemerintah    maupun  kondisi  riil  yang  ada  di masyarakat. 2. Memetakan potensi dan hambatan pengembangan bahasa Indonesia di Timor Leste. Seperti  yang  telah  disinggung  di  awal,  kajian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  rekomendasi  bagi pengambil  kebijakan  dalam  menentukan  langkah  dan  arah  pengembangan  internasionalisasi  bahasa Indonesia di masa depan, khususnya di wilayah Timor Leste. Kajian ini juga diharapkan dapat mendorong lahirnya  kebijakan-kebijakan  yang  berdasar  kajian  di  bidang  pengembangan  strategi  untuk  diplomasi kebahasaan yang dapat memberikan landas pijak bagi penentuan kebijakan yang komprehensif dan tepat sasaran.
Belum  banyak  kajian  yang  membahas  mengenai  strategi  kebahasaan  khususnya  dalam  rangka internasionalisasi bahasa Indonesia. Namun, ada sebuah kajian yang dapat dijadikan referensi secara teoritis yaitu,  kajian  mengenai  perencanaan  bahasa  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  Moeliono  (1981).  Dalam kajiannya  yang  berjudul  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa:  Ancangan  Alternatif  di  dalam Perencanaan Bahasa, Moeliono membahas beberapa hal yang berkaitan dengan perencanaan bahasa dan masalah kebahasaan lainnya, seperti kedudukan bahasa nasional, pembakuan bahasa, dan ketidakpadanan di dalam pemakaian bahasa. Dalam kajian tersebut, Moeliono mengajukan sebuah ancangan alternatif yang dapat digunakan dalam perencanaan bahasa.

## Metode
Kajian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji situasi dan  kondisi  kebahasaan  yang  ada  di  Timor  Leste  baik  dalam  ranah  kebijakan  pemerintahnya  maupun kondisi riil yang ada di masyarakat. Kemudian memetakan potensi dan hambatan pengembangan bahasa Indonesia  di Timor  Leste. Pendekatan  kualitatif  dalam  kajian ini  dilakukan  melalui  metode  yang  utama dengan  analisis  dokumen,  serta  didukung  dengan  observasi  lapangan,  dan  wawancara  sebagai  upaya konfirmasi data  yang  diperoleh.  Namun  dalam  pembahasannya  ketiga  sumber  data tersebut  tidak  pisah- pisahkan karena masing-masing sumber data bisa berfungsi saling menguatkan.
Kajian ini dilaksanakan di negara Timor Leste khususnya di ibu kotanya, Dili pada rentang waktu Maret sampai dengan Juni 2018. Selain aspek keterjangkauan, pemilihan Dili juga disandarkan pada jumlah penduduk dan komposisinya yang telah dianggap dapat mewakili keseluruhan wilayah-wilayah yang ada di  Timor  Leste.  Selain  itu  hingga  kini  Dili  merupakan  satu-satunya  tujuan  urbanisasi  penduduk  dengan beragam  motif  seperti  melanjutkan  pendidikan,  perdagangan,  dan  lain  sebagainya.  Partisipan  kajian  ini terdiri atas informan yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat di Timor Leste.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  kajian  ini  meliputi;  1.  Analisis  dokumen,  analisis  dokumen dilakukan terhadap dokumen yang memuat berbagai informasi terkait kebahasaan di negara Timor Leste. Analisis ini digunakan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai kegiatan perencanaan dan kebijakan bahasa di negara tersebut, baik yang terdapat pada dokumen-dokumen resmi pemerintah atau lembaga, laporan, selebaran, poster, situs internet maupun literatur yang berkaitan dengan tujuan kajian. 2. Observasi lapangan, metode observasi digunakan untuk memperoleh jawaban yang utuh dan menyeluruh dari  pertanyaan-pertanyaan  kajian.  Dalam  kajian  ini,  observasi  tehadap  kondisi-kondisi  di  lapangan diperlukan untuk mengonfirmasi jawaban-jawaban informan terkait perilaku berbahasa dan sikap bahasa masyarakat  negara  Timor  Leste  terhadap  bahasa  yang  ada  serta  peluang  dan  tantangan  pengembangan bahasa Indonesia di negara tersebut. 3.Wawancara, wawancara dirancang dalam bentuk wawancara bebas namun  dengan  pertanyaan-pertanyaan  yang  mengggali  jawaban  yang  diperlukan  sesuai  dengan  tujuan kajian.  Partisipan  yang  dipilih  untuk  diwawancarai  meliputi  kalangan  masyarakat  dan  pihak-pihak  yang dianggap  berpengaruh  baik  dalam  pengambilan  kebijakan  kebahasaan  di  Timor  Leste  maupun  sebagai anggota masyarakat dan pihak terdampak kebijakan tersebut.
Analisis data kajian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis data dengan mengikuti model Miles dan  Huberman  (2014)  yang  terdiri  atas  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  simpulan.  Tahapan analisis data kualitatif meliputi (1) mentranskripsikan data hasil analisis dokumen, wawancara dan catatan lapangan  (observasi),  (2)  melakukan  identifikasi  dan  deskripsi  terhadap  data,  (3)  menyajikan  data  yang telah diklasifikasi, dan (4) menyimpulkan hasil interpretasi data berdasarkan fokus penelitan.

## Pembahasan

## A. Situasi Kebahasaan Timor Leste
Pemerintah Timor Leste menyatakan ada 32 bahasa asli yang tersebar di seluruh wilayahnya (Livru Sensus,  2015).  Sedangkan  menurut  Survei  Linguistik  Timor  Timur  (Hull  1998:  4)  mengklasifikasikan varietas  tertentu  hanya  sebagai  dialek  dari  kelompok  16  bahasa  lainnya.  Bahasa-bahasa  yang    tersebut sebagian merupakan rumpun Austronesia sedangkan sebagian lainnya adalah rumpun Melanesia. Hal itu menunjukkan  bahwa  banyaknya  gerakan  migrasi  penduduk  yang  kompleks  selama  kurun  berabad-abad lampau.
Timor Leste termasuk wilayah dengan sejarah panjang kolonialisme dan multilingualisme. Masa kolonialisme  Portugis  selama  lebih  dari  empat  abad  (1500an—1975)  di  wilayah  ini  juga  mengukuhkan keberadaan  bahasanya,  bahkan  banyak  kosakatanya  yang  diserap  dalam  bahasa  yang  paling  banyak pemakainya  yaitu,  bahasa  Tetum.  Bahasa  Tetum  sendiri  memiliki  beberapa  varian  seperti  Tetum  Praça (juga dikenal sebagai Tetum-Dili) diucapkan di dalam dan di sekitar ibu kota dan memiliki jumlah penutur terbanyak. Kemudian ada Tetum-Terik (dikenal juga sebagai Tetum lama) yang dianggap sebagai dialek kelas  tinggi.  Dan  varian  ketiga,  Tetum-Belu,  yang  banyak  digunakan  di  perbatasan  dengan  wilayah Indonesia. Bahasa Tetum Praça kini telah ditetapkan sebagai standar bahasa resmi negara di Timor Leste dan  telah  memiliki  ortografi  dan  tata  bahasa  tulis  resmi.  Selain  itu  ditemukan  juga  pemakaian  bahasa Melayu dan China.
Keberadaan Indonesia selama 24 tahun (1976—1999) juga memberi pengaruh yang kuat terhadap perubahan  situasi  kebahasaan  di  Timor  Leste.  Peraturan  kewajiban  menggunkan  bahasa  Indonesia  pada level dan even tertentu serta pelarangan penggunaan bahasa Portugis pada masa itu sangat mempengaruhi jumlah  pemakaian  bahasa-bahasa  yang  ada,  dan  masih  dirasakan  hingga  kini.  Masa  transisi  menjelang kemerdekaan pada awal abad 21 yang membuat PBB dan banyak NGO internasional terlibat di Timor Leste juga  membuat  warga  bangsa  ini  mengenal  dan  mulai  tertarik  mempelajari  bahasa  Inggris,  hal  itu  juga semakin menegaskan situasi bahasa yang multilingual di wilayah ini.
Para diaspora yang meninggalkan Timor Leste karena persoalan politik banyak tersebar diberbagai negara seperti, Portugal, Mozambik, Angola, Tanjung Verde, Australia, Amerika Serikat, Amerika Serikat dan Irlandia kini banyak yang kembali dengan kemampuan bahasa asingnya juga ikut memberikan warna multilingual  yang  ada  termasuk  para  pelajar  yang  banyak  belajar  di  Indonesia  dengan  kemampuan berbahasa Indonesia maupun beberapa bahasa daerah di sana.
Pada kajian ini bahasan mengenai ranah kebahasaan di Timor Leste secara garis besar dapat dibagi menjadi  dua  lingkup  yaitu;  1.  Lingkup  makro  atau  tataran  kebijakan  kenegaraan/pemerintahan,  dan  2. Lingkup mikro atau tataran kondisi riil di masyarakat namun, sebelumnya perlu dipahami sebagai sebuah negara baru yang mempunyai masa lalu kolonialisasi yang lebih dari 500 tahun di bawah Portugis dan 24 tahun  di  bawah  Indonesia  menimbulkan  suatu  kerancuan  identitas  masyarakatnya.  Oleh  karena  itu pembentukan suatu identitas sebagai sebuah bangsa sangat diutamakan oleh negara termiskin ke 7 di dunia ini.  Proses pembentukan kebijakan tersebut termasuk dalam hal kebahasaan. Untuk membahas hal tersebut perlu ditinjau dari segi latar belakang kondisi sosial, demografi dan geopolitik masyarakat Timor Leste.
Ketika  kajian  ini  dilakukan  masyarakat  Timor  Leste  dapat  dibagi  ke  dalam  lima  golongan sebagaimana diilustrasikan dalam gambar berikut ini;
Keterangan: (Diolah berdasar data CIA world Fact Book (2017))
Dengan menyimak piramida penduduk Timor Leste di atas terlihat bahwa yang kini (awal 2018) masih menjadi elit politik dan penentu kebijakan pemerintah Timor Leste, yang berkecimpung di parlemen dan pemerintahan adalah golongan 1 dan 2. Meski secara jumlah mereka adalah yang paling sedikit diantara komposisi penduduk Timor Leste saat ini, namun peran mereka masih yang terbesar  di Timor Leste baik pra  maupun  pasca  kemerdekaan  bahkan  hingga  saat ini. Merekalah  pelaku  sekaligus  saksi  sejarah  yang masih hidup sehingga sangat dihormati dan ditaati oleh golongan-golongan yang lebih muda. Golongan 1 dan 2 inilah penentu semua kebijakan yang kini berlaku di negara tersebut  tentu saja termasuk termasuk kebijakan kebahasan.
Para  elite  politik  yang  berperan  dalam  penentuan  kebijakan  bahasa  sebagaimana  yang  kemudian tertuang dalam konstitusi Timor Leste berada dalam badan-badan berikut,
1. Dewan Menteri (yang terdiri dari; Perdana Menteri, Deputi Perdana Menteri, dan menteri-menteri yang ada di kabinet),
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga ( Ministerio de Cultura, Juventude e Esporto /MECYS),
3. Dewan Hakim Agung, dengan dibantu Kementerian Keadilan),
4. 88 anggota Majelis Konstituen (sekarang menjadi Parlemen nasional),
5. Institut Linguistik Nasional ( Instituto Nacional Linguistica /INL).
Sedangkan  beberapa  instrumen  berupa  dokumen/kebijakan  yang  berpengaruh  terhadap perkembangan pembangunan identitas di Timor Leste melalui segi kebahasaan adalah sebagai berikut;
1. Konstitusi Nasional atau The National Constitution of 2002 2 . Keputusan Bahasa atau Government Decree No. 1 of 2004: Orthographical Standard of the Tetum Language
3 . UU Dinas Sipil No. 8/2004 atau Civil Service Law No. 8 of 2004 4 . Arahan Kebahasaan atau The Language Directive of 2004 5 . Kerangka Kebijakan Pendidikan untuk 2004–2008/ The Education Policy Framework for 2004– 2008
Hal yang paling nyata dari produk kebijakan kebahasaan yang dirumuskan oleh elit politik Timor Leste  (dalam  hal  ini  golongan  1  dan  2)  adalah  adanya  pasal  13  dalam  konstitusi  Timor  Leste  tentang penentuan bahasa resmi dan bahasa nasional Timor Leste yang terdiri atas dua pasal, berbunyi;
1. Tetum dan Portugis adalah bahasa-bahasa resmi Republik Demokratik Timor-Leste.
2. Tetum beserta bahasa-bahasa nasional lainnya dihargai dan dikembangkan oleh Negara.
yang  dimaksud  oleh  bahasa-bahasa  nasional  dalam  pasal dua  adalah  bahasa daerah  yang  ada  di Timor Leste.
Penentuan bahasa Portugis sebagai salah satu bahasa resmi tak lepas pula dari keanggotaan negara ini dalam Negara-negara Berbahasa Portugal/ Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) yang terdiri; Portugal, Brasil, Angola, Vila Verde, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea, Mozambique, São Tomé and Príncipe dan Timor-Leste sendiri. Sekalipun Bahasa Portugis di Timor-Leste menjadi Bahasa resmi,
namun diperkirakan penduduk yang secara fasih menguasai bahasa Portugis hanyalah kurang dari 5% dari total jumlah penduduknya (laporan pembangunan PBB, 2006), 15% (dalam Golden, 2004), sedang menurut para  anggota Instituto  Nacional  de  Linguistica (Institut  Linguistik  Nasional  Timor)  yang  didirikan  oleh Universidade  Nacional  Timor  Lorosa’e , Faculdade  de  Educacao  Artes  e  Humanidades adalah  25% penduduk  Timor  Leste.  Penguasaan  Bahasa  Portugis  sendiri  hanya  bagi  kelompok  masyarakat  yang mengenyam  pendidikan  pada  masa  penjajahan  Portugis  sebelum  tahun  1975  sedangkan  kelompok mayoritas setelah tahun tersebut lebih familiar dengan Bahasa Tetum dan Bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa  Tetum  sendiri  merupakan  bahasa  kreol,  dengan  jumlah  kosakata  yang  masih  sangat  minim (Ethnologue, 2018). Sehingga mau tidak mau pengguna bahasa ini mengambil banyak kosakata serapan terutama dari bahasa Portugis dan Indonesia dalam berkomunikasi.
Pada  kedua  ayat  pasal  13  Konstitusi  RDTL  tersebut  secara  jelas  dapat  dibaca  arah  ke  depan kebijakan pemerintah Timor Leste dalam membentuk identitas masyarakat Timor Leste khususnya dalam ranah  kebahasaan.  Hal  tersebut  menimbulkan  banyak  permasalahan  salah  satunya  dengan  banyaknya pekerja  yang  kehilangan  pekerjaan  karena  kualifikasinya  tidak  memenuhi  tuntutan  yaitu,  harus berkemampuan  bahasa  Portugis.  Peluang  ini  kemudian  dimanfaatkan  oleh  pemerintah  Portugal  baik melalui  CPLP  ataupun  melalui  lembaganya, Instituto  da  Cooperacao  e  da  Lingua dengan  mendirikan Centro Cultura Portuguesa di Dili. Lembaga ini bertujuan untuk mendukung aksi-aksi budaya di Timor- Leste khususnya budaya Portugis. Pembangunan ini ditujukan untuk memberikan ruang kepada anggota komunitas berbahasa Portugis agar dapat mengembangkan dan mempromosikan Bahasa Portugis di negara ini. Centro Cultura Portuguesa memiliki ruang multimedia dengan akses internet gratis serta perpustakaan multimedia yang memiliki koleksi film hingga 150 buah dengan jenis-jenis film seperti film dokumenter, film pendek dan film layar lebar.
Kebijakan Pemerintah Timor Leste sendiri terkait bahasa resmi lainnya yaitu, bahasa Tetum adalah melalui Universidade  Nacional  Timor  Lorosa’e (UNTL/Universitas  Negeri  Timor  Leste)  dengan Faculdade de Educacao, Artes e Humanidades telah mendirikan Instituto Nacional de Linguistica pada pertengahan juli 2001. Didirikannya lembaga ini bertanggungjawab untuk pengembangan dan studi Bahasa Tetum dan Bahasa daerah lainnya yang digunakan di Timor-Leste. Program-program yang dilaksanakan di lembaga ini diantaranya: pembuatan kamus Tetum Nasional, Standar Ejaan, Rekaman Orthografi Tetum, Tata Bahasa Tetum Resmi, Profil Bahasa Lokal dan Artikel. Pernyataan mengenai penentuan bahasa resmi tersebut sangat berpengaruh terhadap komposisi perkembangan dan pemakaian bahasa-bahasa utama yang sebelumnya telah digunakan oleh masyarakat Timor Leste.
Keputusan Pemerintah No. 1 Tahun 2004 (dikenal sebagai Keputusan Bahasa) menyatakan bahwa Tetum resmi adalah variasi bergengsi dari bahasa Tetum yang akan diadopsi sebagai bahasa standar. Ketika dilihat sebagai wacana, keputusan itu mengambil simbolisme yang berjalan di luar mekanisme tata bahasa dan ejaan. Keputusan itu mengakui Tetum sebagai elemen penting dalam pembangunan bangsa dan dalam penegasan  Identitas  orang  Timor  Leste.  Keempat  prinsip  dalam  keputusan  untuk  merenovasi  leksikon Tetum resmi adalah pernyataan identitas yang sangat politis. Mereka menyatakan bahwa:
(i) Tetum-Praça akan menjadi dasar dari bahasa sastra,
(ii) kata-kata pinjaman Indonesia harus dihindari dan akhirnya dihilangkan,
(iii) harus ada jarak Idiom yang dipengaruhi bahasa Indonesia yang mendukung Tetum-Terik, yang memiliki lebih sedikit pinjaman dari Bahasa Indonesia modern, dan
(iv) semua kata pinjaman harus sesuai dengan aturan ortografi.
Keputusan Bahasa lebih lanjut menetapkan bahwa Tetum Resmi harus digunakan dalam tiga domain status  tinggi  yaitu:  sistem  pendidikan,  publikasi  resmi,  dan  dalam  komunikasi  sosial.  Prioritas  harus diberikan kepada Tetum Resmi dan Portugis dalam gambar dan tanda publik. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tidak boleh digunakan kecuali mereka disertai dengan teks dalam bahasa Tetum dan Portugis dengan keunggulan visual yang lebih besar. Namun dalam kenyataan sehari-hari di masyarakat penerapan kebijakan ini belum benar-benar terlihat.
Sementara itu UU Dinas Sipil No. 8/2004 mewajibkan publik pegawai untuk menggunakan bahasa resmi dalam administrasi publik. Hukum ini berlaku untuk Angkatan Bersenjata dan Kepolisian, Kantor Presiden Republik, Parlemen Nasional, dan Pengadilan.
Sedangkan The  Language  Directive mengharuskan  setiap  aktor  pengadilan  untuk  menggunakan bahasa  resmi  dalam  korespondensi,  permintaan  dan  penerimaan  dokumen  resmi.  Dokumen  yang  tidak dikirim  dalam  bahasa  resmi  harus  dikembalikan  dan  diberikan  tenggang  waktu  delapan  hari  untuk pengiriman ulang dalam bahasa resmi.
Kerangka  Kebijakan  Pendidikan  untuk  2004–2008  menetapkan  tujuan  dan  prioritas  untuk pendidikan.  Tujuannya  termasuk  mempercepat  pengenalan  Portugis  sebagai  media  pengajaran  dan kebangkitan kembali penggunaan bahasa Tetum di sekolah-sekolah. Kebijakan kurikulum mengamanatkan penggunaan bahasa Portugis sebagai media instruksi dari Kelas 1 hingga 6  (SD). Portugis sebagai subjek mata pelajaran diperkenalkan di kelas menengah pertama pada tahun 2005. Sebaliknya Bahasa Indonesia ditarik dari kurikulum di sekolah dan universitas nasional. Kerangka kurikulum ini merupakan pendekatan transisi untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa resmi.
Dalam konstitusi RDTL disinggung juga mengenai bahasa kerja. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana bunyi pasal 159,” Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris merupakan  bahasa-bahasa  kerja  yang  digunakan  dalam  Pemerintahan  Umum,  sepanjang  diperlukan”. Terkait  dijadikannya  bahasa  Inggris  sebagai  salah  satu  bahasa  kerja,  sekalipun  jarang  sekali  digunakan secara riil di masyarakat tapi tidak menyurutkan Amerika Serikat berperan dalam pengembangan bahasa Inggris di negara ini dengan bekerjasama dengan UNTL mendirikan Uma Amerika di UNTL. Uma Amerika ini menyediakan pusat akses gratis kepada Warga Negara Timor-Leste untuk mengetahui tentang budaya Amerika serta mempromosikan inovasi dan pertukaran informasi yang terbuka antara Amerika Serikat dan Timor-Leste termasuk mendukung pengajaran Bahasa Inggris di Timor-Leste. Selain pihak pemerintah ada juga  pihak  swasta  yang  ikut  berperan  misalnya, Lorosa’e  English  Language  Institute (LELI)  yang menyediakan  kursus  untuk  Bahasa  Portugis,  Bahasa  Tetum  dan  Bahasa  Inggris,  juga  dari Futuru  Hahu Ohin (FHO) yang didirikan 2 tahun lalu ini menyediakan kursus bahasa untuk Bahasa Portugis dan Bahasa Inggris.
Pengembangan Bahasa Indonesia sendiri dilakukan di berbagai lembaga pemerintah dan swasta di Timor-Leste.  Selain  Pusat  Budaya  Indonesia  (PBI)  yang  melaksanakan  pengajaran  Bahasa  Indonesia melalui  kerjasama  dengan  PPSDK.  Selain  itu  Lembaga  Pendidikan  Annur  selain  sebagai  lembaga pendidikan  formal  juga  merupakan    lembaga  pendidikan  agama  Islam  di  Kota  Dili,  Timor-Leste  juga melaksanakan  pembelajaran  Bahasa  Indonesia.  Lembaga  ini  menyediakan  fasilitas  pengajaran  Bahasa Indonesia untuk diaspora Indonesia di Timor-Leste. Pengajaran Bahasa Indonesia yang dikelola oleh KBRI bekerjasama  dengan  PPSDK  pada  tahun  2018  mulai  masuk  pada  sekolah-sekolah  SMA/SMK  dimana sebelumnya hanya pada beberapa perguruan.
Pengajaran  Bahasa  Indonesia  pada  tingkat  SMA/SMK  di  mulai  pada  13  sekolah  SMA/SMK  di Distrik  Ermera,  kemudian  akan  dilanjutkan  pada  16  SMA/SMK  di  Distrik  Baucau,  Timor-Leste.  Jika sekolah-sekolah pada kedua distrik mulai melaksanakan pengajaran Bahasa Indonesia, maka total lembaga yang pengajarkan Bahasa Indonesia di Timor-Leste berjumlah: 29 SMA/SMK dan 4 lembaga pendidikan tinggi  (Universitas  da  Paz,  Universitas  Crystal,  East  Timor-Coffee  Institute,  Universitas  Crystal,  dan Institute  of  Business).  Sedangkan  pengembangan  bahasa  China  mulai  dirintis  oleh  Universitas  Guangxi Normal University baik dengan penawaran kuliah di China ataupun dengan mendirikan Chinese Language and Culture Center bekerjasama dengan universitas/institut lokal yang ada di Timor Leste.
Observasi lapangan dilaksanakan dengan meliputi area pengamatan seperti; 1. Jalan-jalan protokol dan  perumahan,  2.  Pusat  kegiatan  ekonomi  seperti  terminal,  pasar,  pertokoan,  mall/ supermercado dan perkantoran, 3. Pusat kegiatan pendidikan seperti sekolah dan universitas, 4. Pusat aktivitas/berkumpulnya orang seperti warung makan, tempat wisata, pantai. dan 5. Gedung pemerintahan dan tempat-tempat milik negara.
Berdasar  hasil  observasi  lapangan  di  titik-titik  sebagaimana  telah  disebutkan  bahasa  yang digunakan untuk berkomunikasi secara oral antar anggota masyarakat didominasi dengan menggunakan bahasa Tetum. Bahkan ditempat-tempat formal seperti perkantoran, sekolah, dan universitas bahasa yang digunakan pun adalah bahasa Tetum, sedangkan bahasa Portugis meski juga berfungsi sebagai bahasa resmi dan  diinstruksikan  sebagai  bahasa  pengantar  pendidikan  namun  porsi  pemakaiannya  hampir  tidak ditemukan. Sedangkan bahasa Indonesia digunakan dalam suatu komunikasi hanya jika penanya memulai percakapan  dengan  bahasa  Indonesia.  Sementara  bahasa  Inggris  digunakan  dalam  level  yang  sangat terbatas, terutama hanya di kantor-kantor NGO/LSM Internasional, perlu diketahui di Timor Leste terdapat
setidaknya  402  NGO  yang  beroperasi  dan  122  adalah  NGO  internasional  (UNDP,  2006).  Meski  dalam konstitusinya bahasa Indonesia dan Inggris ditetapkan sebagai bahasa kerja di Timor Leste namun hasil pengamatan dilapangan pemakaian Tetum lebih mendominasi.
Demikian pula dalam ranah tulis seringkali ditemukan antara praktik yang berbeda dengan aturan yang  ditetapkan  pemerintah,  bahkan  seringkali  terjadi  pencampuradukan  antara  dua  bahasa  atau  lebih. misalnya  dalam  undangan    terkait  kegiatan  kampus  masih  ditemukan  penggunaan  bahasa  Portugis  dan Tetum,  dalam  dokumen  tertentu  masih  ditemukan  pencampuran  pemakaian  bahasa  Indonesia  dengan bahasa Inggris.
Pada ranah publik nama-nama jalan, gang, rambu-rambu, dan lanskap umum 100% menggunakan bahasa Tetum (serapan dari Portugis) atau nama-nama tokoh. Nama-nama identitas kantor pemerintahan menggunakan bahasa Portugis sementara nama sekolah atau universitas menggunakan bahasa Portugis atau bahasa inggris. Pada level tertentu bahasa Indonesia masih digunakan terutama dalam lingkup perdagangan, pengumuman/pemberitahuan,  ekspresi  seni  seperti  dalam  bentuk  sticker  di  angkutan  umum,  motor  dan sebagainya.
Salah satu hal yang juga tak bisa luput dari perhatian adalah konten-konten yang terdapat di gedung Arsip  dan  Museum  Perlawanan  Rakyat  Timor (Resistencia  Timorensie/Resistensia  Timorense). Nampaknya oleh generasi Timor Leste yang masih menjadi elite politik sekarang bangsa Indonesia masih distigma  sebagai  bangsa  penjajah  dengan  berbagai  konten  baik  dalam  bentuk  arsip  ataupun  visual, sementara masa penjajahan Portugis yang lebih dari 450 tahun kurang ditampilkan (jika tidak bisa dikatakan ‘disamarkan’). Hal itu tentu sangat mempengaruhi pola pikir generasi-generasi selanjutnya. Padahal secara data dan fakta 24 tahun masa Indonesia sangat berbeda jauh dengan 450 tahun di bawah Portugis, misalnya dalam hal jumlah pembangunan infrastruktur terutama jalan dan fasilitas pendidikan.
Kerancuan antara aturan dan praktik penggunaan bahasa terjadi di banyak tempat dan waktu. Hal itu dipengaruhi beragam faktor, salah satu faktor utamanya adalah adanya kesenjangan antara aturan yang belum  mapan  dengan  kondisi  kemampuan  berbahasa  di  lapangan  (masyarakat).  Belum  adanya  standar- standar pelaksanaan bagi pelaksana seringkali membuat masing-masing institusi melaksanakan kebijakan atas inisiatif sendiri contohnya; sebuah universitas mewajibkan para mahasiswanya menulis skripsi dengan bahasa Tetum atau Portugis, sementara ada juga universitas yang mewajibkan dengan bahasa Indonesia, dan seterusnya. Banyak aturan yang belum dapat menjangkau penyelenggara pendidikan swasta, sementara jumlah sekolah negeri masih sangat terbatas.
Hal  yang  unik  terkait  kondisi  sosial  politik  Timor  Leste  adalah  bahwa  hampir  semua  profesi diperbolehkan ikut aktif berpolitik termasuk para akademisi. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh kepada penyelenggaraan  pendidikan  karena  mereka  cenderung  melakukan  politik  praktis  demi  menjaga kepentingan yayasan atau institusi pendidikannya. Bahkan ditemukan banyak akademis yang mengajukan cuti lebih dari satu bulan agar dapat berpartisipasi dalam kampanye ketika diadakan pemilihan parlemen pada April—Mei 2018.
Beberapa  pihak  berhasil  diwawancarai  baik  secara  formal  ataupun  informal  dalam  rangka pengumpulan  informasi  seutuhnya.  Para  informan  diambil  dengan  berlatar  pada  penggolongan  usia  dan profesi sebagai bentuk yang mewakili masa-masa yang pernah dialami yaitu; masa Portugis (< 1975), masa Indonesia (1975—1999), masa merdeka (1999—sekarang). Karena dengan usia yang berbeda terlihat pula cara  pandang  mereka  yang  terbentuk  berdasar  pengalaman  hidup  dalam  kerangka  perkembangan  Timor Leste semenjak masa Portugis, masa Indonesia, dan masa kemerdekaan. Oleh karena itu informan diambil berdasar tiga golongan tersebut.
Secara  umum  hasil  dari  wawancara  tentang  bahasa  Indonesia  di  Timor  Leste  dengan  beberapa sumber dapat disimpulkan sebagai berikut;
1. Oleh sebagian golongan tua (usia 54 ke atas) bahasa Indonesia masih distigmakan sebagai bahasa Penjajah, terutama jika dihubungkan dengan aturan di masa Indonesia dimana bahasa yang wajib digunakan  di  ruang  publik  dan  formal  adalah  bahasa  Indonesia,  sedangkan  pemakai  bahasa Portugis  dengan  mudah  dianggap  sebagai  bagian  dari  pemberontak  (terutama  Fretilin),  karena memang  sebagian  besar  tokohnya  menggunakan  bahasa  Portugis  sebagai  simbol  perlawanan. Namun  mereka  juga  menyadari  ketergantungan  kepada  Indonesia  tidak  dapat  dikesampingkan dalam menata masa depan Timor Leste.
2. Pasal  13  konstitusi  RDTL  merupakan  gambaran  kegamangan  pemerintah  Timor  Leste  karena mereka menyadari bahwa bahasa asli mereka (Tetum) belum begitu kuat baik secara sosial maupun politik internasional, salah satu sebabnya adalah dengan masih sangat terbatasnya kosakata yang dimiliki.Sehingga  dipilihlah  bahasa  Portugis  sebagai  bahasa  resmi  kedua  apalagi  kosakata  dan dasar  kebahasaan Tetum  banyak  menyerap  dari  bahas  Portugis.  Alasan tersebut  dapat dipahami baik  dari  sisi  kepentingan  politik  Internasional  mereka  maupun  sebagai  penegas  dan  pembeda terhadap ‘mantan’ penjajahnya, Indonesia. Selain itu dengan menetapkan bahasa Portugis sebagai bahasa resmi, secara kesejarahan mereka tidak terputus dengan Portugis sekaligus merupakan akses dalam menjadi bagian dari CPLP (Kelompok Negara Berbahasa Portugis) sehingga akses ke Uni Eropa pun akan lebih mudah.
3. Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja, selain bahasa Inggris adalah kompromi terhadap realita  yang  ada di  masyarakat Timor  Leste  karena  disamping  secara  ekonomi  80-90%  pasokan barang berasal dari Indonesia, masih banyak pula masyarakat Timor Leste yang masih mempunyai hubungan  kekeluargaan  dengan  warga  negara  Indonesia.  Secara  budaya  pun  masyarakat  Timor Leste  juga  masih  akrab  dengan  beragam  siaran  media  dari  Indonesia.  Sehingga  meski  banyak sekolah dasar dan menengah sudah tidak mengajarkan bahasa Indonesia namun anak-anak Timor Leste belajar bahasa Indonesia melalui siaran-siaran dari media Indonesia.
4. Generasi yang berusia 25—54 tahun beranggapan adalah salah jika pemerintah ingin ‘menjauhkan’ dari  (bahasa)  Indonesia.  Karena  selain  ketergantungan  ekonomi  terhadap  Indonesia,  generasi Timor  Leste  juga  sangat  membutuhkan  bahasa  Indonesia  terutama  dalam  mendapatkan  akses pendidikan tinggi yang lebih mapan sekaligus terjangkau yang banyak terdapat di perguruan tinggi Indonesia dibandingkan jika harus ke Australia, Brazil, atau pun Portugal.
5. Generasi baru Timor  Leste  (usia  15—54 tahun) sebagian  besar  sudah tidak  mempermasalahkan masa lalu antara Indonesia dengan Timor Leste. Bahkan sebagian dari mereka juga beranggapan bahwa  apa  yang  terjadi  pada  Timor  Leste  di  masa  lalu  adalah  buah  dari  perbuatan  sebagian masarakat  Timor  Leste  sendiri.  Mereka  sangat  mendambakan  bahwa  bahasa  resmi  Timor  Leste cukup  Tetum,  sedangkan  bahasa  Portugis  cukup  didudukkan  sejajar  dengan  bahasa  lainnya (Indonesia dan Inggris). Dalam pandangan mereka bahasa Indonesia sejauh ini adalah bahasa yang masih mereka kuasai yang dapat mengakomodasi kebutuhan berekspresi.

## B. Peta Potensi dan Hambatan Pengembangan Bahasa Indonesia di Timor Leste
Pemetaan terhadap potensi dan hambatan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia di Timor Leste tidak bisa dilepaskan dari nilai kesejarahan hubungan Indonesia dengan Timor Leste, nilai geopolitik, dan nilai sosial budaya sehingga dapat dijadikan dasar dalam merancang strategi pengembangan bahasa Indonesia  di  negara  tersebut.  Sebagai  negara  tetangga  sekecil  apapun  Timor  Leste  dibanding  Indonesia namun mereka tetap menjadi aspek yang perlu diperhitungkan bagi kepentingan Indonesia di masa datang.
Diplomasi  kebudayaan  melalui  pembelajaran  bahasa  Indonesia  bernilai  strategis  sebagai  bentuk diplomasi lunak dan gerbang dalam menjalin persahabatan dan perbaikan citra Indonesia di Timor Leste. Hubungan kedua negara dan perkembangan terkini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi pengembangan bahasa Indonesia di wilayah ini disamping data-data lain. Pengetahuan  mengenai sebaran  pemakaian  bahasa  dapat  dijadikan  pertimbangan  dalam  rangka  penyusunan  strategi  penyebaran bahasa Indonesia di Timor Leste.
1. Potensi Pengembangan;
a. Sebagian besar masyarakat Timor Leste masih memahami bahasa Indonesia, namun bagi generasi yang tumbuh dan besar setelah Timor Leste memilih merdeka mereka mulai tidak mengenal apalagi menggunakan bahasa Indonesia.
b. Indonesia memiliki gedung megah setinggi 7 lantai (PBI) yang dapat lebih dimaksimalkan fungsinya, terutama bagi diplomasi budaya Indonesia di timor Leste. Berdasar beberapa wawancara  terutama  kepada  kalangan  pelajar/mahasiswa  bahkan  masih  banyak  yang belum tahu apa dan dimana itu PBI.
c. Media-media  Indonesia  terutama  televisi  yang  masih  dapat  dijangkau  oleh  masyarakat Timor Leste, namun berdasar informasi yang di dapat media-media tersebut hanya dapat diakses di wilayah Dili (kota) dan hanya melalui jaringan parabola saja.
d. Ketergantungan  ekonomi  Timor  Leste  terhadap  Indonesia,  terutama  dalam  hal  pasokan kebutuhan sehari-hari dari wilayah Indonesia namun, besar kemungkinan lambat laun hal tersebut akan berkurang terutama dengan banyak masuknya bahan-bahan dari negara lain terutama New Zealand, Portugal, dan Cina.
e. Keunggulan Indonesia dibanding negara lain terutama dalam akses pendidikan yang lebih terjangkau,baik jarak ataupun biaya dibanding dengan dengan negara tujuan lain seperti Australia, Brazil, ataupun Portugal.
f. Struktur  bahasa  Indonesia  yang  sederhana  sehingga  lebih  mudah  dipelajari  dibanding bahasa asing lain yang ada di Timor Leste seperti; Portugis dan Inggris.
g. Masih banyaknya diaspora Indonesia yang bekerja ataupun tinggal di Timor Leste.
h. Masih kurangnya literatur-literatur dan bahan pelajaran di Timor Leste, memberi peluang Indonesia  untuk  memasukkan  bahan-bahan  kebutuhan  tersebut,  tentu  saja  dengan pengantar bahasa Indonesia.
i. Adanya komunitas diaspora Indonesia yang cukup besar sehingga berpotensi membantu dan  mempertahankan  pemakaian  bahasa  Indonesia  di  Timor  Leste.  Sehingga  perlunya pelibatan  komunitas  tersebut  oleh  pemerintah  Indonesia  dalam  mewujudkan Internasionalisasi bahasa Indonesia khususnya di Timor Leste.
j. Banyaknya  peminat  masakan  Indonesia  yang  disediakan  oleh  warung/restoran juga  bisa dimanfaatkan dalam sosialisasi bahasa Indonesia.
k. Kekayaan  kosakata  dan  keluwesan  bahasa  Indonesia  sebagai  media  pengungkapan ekspresi  seni  dapat  juga  ditonjolkan  dalam  menarik  minat  masyarakat  Timor  Leste mempelajari bahasa Indonesia.
l. Diputuskannya dalam konstitusi RDTL pada pasal 159 bahwa bahasa Indonesia sebagai salah  satu  bahasa  kerja  bisa  dimanfaatkan  semaksimal  mungkin  dalam  mendorong masyarakat Timor Leste mempelajari bahasa Indonesia terutama ragam ilmiah atau formal.
m. Keinginan  Timor  Leste  agar  dapat  tergabung  dalam  ASEAN  juga  dapat  dimanfaatkan dalam rangka mendapatkan akses pendukung penyebaran bahasa Indonesia di Timor Leste.
2. Potensi hambatan;
a. Pasal 13 dalam konstitusi RDTL dan beberapa peraturan pemerintah yang mengutamakan penguasaan bahasa Portugis terutama bagi para pendidik dan pekerja sektor formal sedikit banyak  juga  mengurangi  minat  atau  kesempatan  masyarakat  Timor  Leste  untuk mempelajari bahasa Indonesia.
b. Masih  adanya  sentimen  atau  stigma  sebagian  golongan  masyarakat  yang  menganggap Indonesia sebagai “penjajah” sehingga mempengaruhi pula sikapnya terhadap segala yang berbau Indonesia termasuk bahasa Indonesia.
c. Adanya negara lain yang juga berminat mengembangkan bahasanya di Timor Leste seperti; Portugal, Australia/Amerika, Cina, dan lainnya.
d. Kecenderungan  yang  terjadi  dikalangan  anak  muda  saat  ini  yang  lebih  memilih mempelajari bahasa Portugis, Inggris, atau Korea karena terkait dengan cita-cita agar dapat bekerja atau mencari penghidupan lebih layak.
e. Banyak  generasi  muda  yang  belum  menemukan  apa  arti  penting  mempelajari  bahasa Indonesia bagi mereka. Selain itu masih sedikit sekali generasi muda terutama yang lahir dan besar setelah merdeka yang mengenal Indonesia secara lebih mendalam.
f. Berita-berita media Indonesia yang seringkali memberitakan hal-hal negatif yang terjadi seperti  kasus-kasus  kriminal  dan  sebagainya  banyak  mempengaruhi  pandangan  orang muda Timor Leste sehingga mereka menganggap Indonesia adalah negara tidak aman dan tidak demokratis. Hal tersebut juga berlaku terhadap berita-berita hoax berbau politis yang sering di share oleh orang Indonesia kebanyakan di media sosial.
g. Pengetahuan mengenai Indonesia secara umum masih minim pada generasi muda karena akses  media  yang  masih  terbatas  sehingga  seringkali  hanya  terbatas  mengenai  Bali  dan sekitarnya saja.
h. Media  sosial  semacam  Facebook  seringkali  didominasi  oleh  pihak-pihak  yang  kontra Indonesia  seperti  page;  Papua  Blood  dan  sebagainya  yang  cenderung  mendiskreditkan Indonesia tanpa anda berita berimbang/kounter berita dari Indonesia.
i. Strategi penyebaran yang masih berfokus hanya di kota Dili.

## Simpulan
Para elit Timor Leste menyadari mereka diapit oleh tiga raksasa dengan beda bahasa; Indonesia, Australia,  dan  Portugis.  Situasi  kebahasaan  yang  ada  di  Timor  leste  dapat  dikaji  dalam  dua  ranah  yang saling  berkaitan  yaitu;  pada  ranah  makro  (negara)  dan  mikro  (komunitas/masyarakat).  Sebagai  sebuah negara  baru  yang  mengalami  sejarah  panjang  kolonialisme  dan  multilingualisme  sangat  wajar  jika pemerintahnya  mencoba  menemukan  identitas  sendiri  sebagai  pemertahanan  eksistensi  kebangsaannya. Kedekatan sejarah dengan Portugis yang telah merasuk jauh dan telah menjadi bagian hidup tentu sangat berpengaruh  dan  kedekatan  geografis  dan  ekonomis  dengan  Indonesia  dan  Australia  juga  tidak  dapat dinafikan begitu saja.  Sehingga para pendiri negara ini mengambil ‘jalan tengah’ dalam mengakomodir tegangan  fakta  sejarah  yang  ada  dengan  kehendak  merekonstruksi  identitas  sebagai  sebuah  bangsa merdeka, salah satunya adalah dengan dipilihnya Portugis sebagai salah satu bahasa resmi bersama salah satu  bahasa  lokal  yang  paling  populer  pemakaiannya  (Tetum),  sedangkan  bahasa  Indonesia  dan  Inggris dijadikan sebagai bahasa Kerja. Hal itu tercantum dalam pasal 13 dan pasal 159 konstitusi negara Timor Leste. Meski bahasa resmi utama adalah bahasa Tetum (salah satu bahasa lokal) dan bahasa lokal lainnya ditetapkan sebagai bahasa nasional yang dilindungi namun bangsa ini juga menyadari bahwa bahasa Tetum belum  mampu  mengakomodir  kebutuhan  dan  perkembangan  jaman  karena  keterbatasan  kosakata  dan belum adanya kaidah-kaidah kebahasaan yang dapat dijadikan pedoman.
Kecenderungan  sikap  positif  pemerintah  Timor  Leste  terhadap  bahasa  Portugis  mengungguli terhadap bahasa asing lainnya termasuk bahasa Indonesia. Salah satu yang nyata terlihat adalah penetapan standar  bahasa  baku  dalam  bahasa  Tetum  adalah  bahasa  Tetum  dengan  serapan  kosakata  dari  bahasa Portugis, sedangkan serapan dari bahasa Indonesia dianggap tidak baku, dan lambat laun akan dihilangkan. Meskipun  aturan  tersebut  belum  tentu  berlaku  selamanya,  karena  selain  dinamika  politik  di  negara  ini sangat cair, banyak kalangan terutama akademisi tidak setuju dengan langkah pemerintah yang mencoba ‘menjauhkan diri’ dari bahasa Indonesia.
Gambaran  Indonesia  sebagai  bahasa  para  ‘penjajah’  dalam  narasi  sejarah  Timor  Leste  juga berperan dalam stagnasi pemakaian bahasa Indonesia. Hal tersebut bisa dipahami karena pihak-pihak yang berkuasa di pemerintahan saat ini mayoritas masih didominasi oleh golongan pro kemerdekaan (Fretilin), dan di level masyarakat pun pendukung partai Fretilin masih mendominasi pada setiap pemilihan umum meskipun  ketika  berada  di  parlemen  mereka  seringkali  dikalahkan  oleh  para  koalisi  oposisi.  Ketika  era ‘perjuangan  kemerdekaan’  tersebut  perlawanan  dengan  pembentukan  identitas  melalui  bahasa  juga dilakukan, kewajiban menggunakan bahasa Indonesia yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia dilawan oleh para pejuang Fretilin dengan menggunakan bahasa Portugis sebagai alat komunikasi sekaligus simbol perlawanan. Ketika telah merdeka langkah tersebut di formalkan dengan hukum positif melalui konstitusi.
Langkah penetapan bahasa Portugis sebagai bahasa resmi juga tak lepas juga dari posisi yang ingin diambil  Timor  Leste  yang  tergabung  dalam  CPLP  (kelompok  negara-negara  berbahasa  Portugis), disamping peran Portugis dan Brazil sangat signifikan dalam mendukung kelangsungan negara Timor Leste selama  ini  tak  bisa  dikesampingkan.  Selain  itu  dengan  hubungan  erat  dengan  Portugis  otomatis memudahkan dalam berhubungan dengan negara Uni Eropa lainnya. Dari segi makro (negara) pelaksanaan Internasionalisasi  bahasa  Indonesia  di  Timor  Leste  perlu  menjalin  komunikasi  dan  kerjasama  dengan instansi-instansi berwenang berikut ini dalam rangka menunjang keberhasilan program; 1. Dewan Menteri (yang terdiri dari; Perdana Menteri, Deputi Perdana Menteri, dan menteri-menteri yang ada di kabinet). 2. Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Pemuda  dan  Olah  Raga  (Ministerio  de  Cultura,  Juventude  e Esporto/MECYS). 3. Dewan Hakim Agung, (dengan dibantu Kementerian Keadilan). 4. 88 anggota Majelis Konstituen  (sekarang  menjadi  Parlemen  nasional).  5.  Institut  Linguistik  Nasional  (Instituto  Nacional Linguistica/INL).
Sementara itu ada beberapa kebijakan yang juga perlu menjadikan periksa bagi penyusunan strategi pengembangan bahasa Indonesia di wilayah Timor Leste yaitu; 1. Konstitusi Nasional atau The National
Constitution  of  2002.  2.  Keputusan  Bahasa  atau  Government  Decree  No.  1  of  2004:  Orthographical Standard of the Tetum Language. 3. UU Dinas Sipil No. 8/2004 atau Civil Service Law No. 8 of 2004. 4. Arahan Kebahasaan atau The Language Directive of 2004. 5. Kerangka Kebijakan Pendidikan untuk 2004– 2008/The Education Policy Framework for 2004–2008.
Jika dibandingkan dengan 3 bahasa utama lainnya di Timor Leste (Tetum, Portugis, Inggris) posisi bahasa Indonesia sedikit kurang menguntungkan, apalagi jika ditambah dengan beban narasi sejarah Timor Leste  yang  memposisikan  Indonesia  sebagai  ‘penjajah’.  Pasal  13  dan  159  konstitusi  Timor  Leste memperkuat  asumsi  tersebut.  Demikian  juga  dengan  4  kebijakan  lainnya.  Penurunan  fungsi  dan  peran bahasa  Indonesia  juga  terindikasi  mulai  ada,  karena  jumlah  penduduk  Timor  Leste  yang  tidak  bisa berbahasa  Indonesia  pada  tahun  2010  sejumlah  38%  dari  total  penduduk  meningkat  menjadi  44%  pada tahun  2015.  Sedangkan  jumlah  pemakai  (orang  yang  menguasai  baik  baca,  tulis,  dan  berbicara)  bahasa Indonesia cenderung stagnan (kisaran 36%) padahal pada sisi lain jumlah penduduk bertambah lebih dari 100.000 orang. Hal tersebut tak lepas dari berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah Timor Leste sebagaimana disinggung sebelumnya.
Jika  ditinjau  dari  segi  mikro  (komunitas/masyarakat)  bahasa  Indonesia  masih  berterima  dan dianggap perlu dikuasai meski beberapa golongan masyarakat (terutama golongan tua dan di wilayah rural) masih  memandang  bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  penjajah.  Namun  rata-rata  generasi  usia  menengah (yang  pernah  merasakan  pendidikan  Indonesia)  dan  generasi  muda  menganggap  mempelajari  bahasa Indonesia adalah penting, terutama karena salah satu akses ekonomi dan pendidikan yang paling realistis dan terjangkau bagi sebagian besar masyarakat Timor Leste adalah ke Indonesia. Selain itu ketersediaan kebutuhan lain seperti media, hiburan dan lainnya juga jauh lebih mapan Indonesia.
Pada  level  realita  di  lapangan  memang  masih  banyak  orang  yang  mampu  berbahasa  Indonesia namun kini penggunaan bahasa Indonesia (dalam percakapan) hanya jika lawan bicara memulai dengan bahasa Indonesia saja (penggunaan pasif). Hal itu pun didominasi oleh para warga yang pernah mengenyam pendidikan masa Indonesia ataupun masih berdarah Indonesia. Sedangkan generasi muda Timor Leste yang besar  setelah  merdeka  mayoritas  sudah  tidak  memahami  bahasa  Indonesia,  dan  jikapun  memahami kebanyakan belajar secara otodidak melalui tayangan televisi sehingga terbatas pada aspek oral saja.
Beberapa  langkah  yang  dapat  dilakukan  Indonesia  dalam  rangka  mendorong  pengembangan bahasa Indonesia di Timor Leste adalah:
1) Terus  menerus  memperbaiki  citra  Indonesia  melalui  beragam  soft  diplomasi  seperti  kerjasama even-even  kebudayaan,  pengajaran  terutama  tidak  hanya  dengan  level  universitas  namun  juga dengan level sekolah-sekolah dibawahnya.
2) Keberadaan teks-teks pelajaran ataupun buku-buku pengayannya sangat berperan dalam menjaga interaksi antara generasi Timor Leste dengan pengetahuan tentang (bahasa) Indonesia.
3) Lebih memaksimalkan peran PBI sebagai ‘corong’ Indonesia di Timor Leste.
4) Perlunya  kerjasama  penyusunan  kamus  dwibahasa  Indonesia—Tetum,  karena  banyak  kasus ditemukan ketika mahasiswa kesulitan dalam memahami pelajaran bahasa Indonesia mereka malah menggunakan alat bantu kamus Indonesia—Inggris.
5) Pertukaran pelajar atau kegiatan studi banding antar kedua negara lebih intensif serta berskala luas akan membantu pemahaman kondisi nyata kedua negara.
6) Pelibatan  diaspora  Indonesia  dalam  percepatan  Internasionalisasi  bahasa  Indonesia  sangat diperlukan,  karena  hingga  kini  bahkan  WNI  sendiri  banyak  yang  belum  mengetahui  perihal Internasionalisasi bahasa Indonesia.
7) Dukungan kepada komunitas atau tokoh yang setia menggunakan bahasa Indonesia (misalnya para dai  yang  berceramah  dengan  bahasa  Indonesia,  para  pastor  yang  dalam  pelaksanaan  ibadah menggunakan bahasa Indonesia).
8) Pihak swasta, terutama dalam hal penyelenggaraan pendidikan juga mempunyai peran besar dalam membantu  penyebaran  bahasa  Indonesia  karena  mereka  mempunyai  independensi  dalam menyusun  kurikulumnya  dan  seringkali  peraturan-peraturan  pemerintah  Timor  Leste  belum mampu menekan pihak-pihak tersebut.
9) Dukungan  bahan-bahan  bacaan/literasi  berbahasa  Indonesia  juga  sangat  strategis  dalam mendukung pengembangan bahasa Indonesia di Timor Leste.
10) Pemanfaatan  media  seperti  radio  juga  masih  vital  dibanding  televisi  sehingga  dapat  dijadikan alternatif media diplomasi kebudayaan Indonesia. Selain itu pemanfaatan posisi lokasi gedung PBI yang strategis secara praktis dapat juga dijadikan media ‘iklan’ tentang Indonesia misalnya, dengan pemasangan  videotron/monitor  raksasa  luar  ruang  yang  menayangkan  tentang  Indonesia  secara terus menerus sehingga publik dapat menyaksikan secara langsung setiap melalui gedung tersebut.
Demikian kajian mengenai kondisi dan situasi kebahasaan di Timor Leste. Hasil kajian ini masih jauh  dari  sempurna  terutama  jika  terkait  data  observasi  lapangan  dan  wawancara  karena  adanya keterbatasan area pengamatan maupun kalangan yang terlibat sebagai informan. Oleh karena itu sebaiknya pengambilan  data  dilakukan  lebih  luas  dan  mendalam  lagi  baik  terkait  area  maupun  kalangan  yang dilibatkan.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih penulis ucapkan kepada; Prof. Emi Emilia, M. Ed., Ph.D, dan Dr. Joni Endardi, M. Hum.,  dan  Dony  Setiawan,  M.Pd  selaku  pimpinan  di  PPSDK  yang  telah  memberi  kesempatan  penulis berperan  dalam  program  BIPA  di  Timor  Leste.  Atase  Pendidikan  RI  di  Timor  Leste,  Bapak  Sedercor Melatunan dan seluruh staf KBRI dan PBI atas bantuan dan fasilitas selama di Dili.

## Daftar Rujukan
Census  Atlas.  (2006). Timor-Leste  census  of  population  and  housing .  Dili,  RDTL:  National  Statistics Directorate & UNFPA.
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
Hull,  Geoffrey.  (1998). The languages of Timor  1772–1997 :  a Literature Review. Studies in Languages and Cultures of East Timor 1:1–38.
Timor Leste Goverment. (2015). Livru Sensus . Dili: United Nations Children’s Fund (UNICEF), United Nations Population Fund (UNFPA).
MECYS  [Ministry  of  Education,  Culture,  Youth  and Sport].  (2004).  Education Policy  2004–2009.  Dili, RDTL: MECYS.
Moeliono,  Anton  M.  (1985). Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa:  Ancangan  Alternatif  di  dalam Perencanaan Bahasa. Jakarta: Djambatan.
National Directorate of Statistics. (2006). Census of population and housing: National priority tables . Dili,
RDTL: National Directorate of Statistics and UNFPA.
UNDP (2006). The path out of poverty . Dili: United Nations Development Programme.