## Strategi Gerakan Pariwisata Mangrove dalam Mewujudkan Perilaku Ekosentrisme
Aimie Sulaiman 1, , Komang Jaka Ferdian 2, * , , and La Ode Muhamad Muliawan 2,
1 Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung,
33172, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia
2 Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka
Belitung, 33172, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia
* Korespondensi: komangjkf@ubb.ac.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Sulaiman, A., Ferdian, K. J., & Muliawan, L. O. M. (2021). Mangrove Tourism Movement Strategy in Realizing Ecocentrism Behavior. Society, 9(1), 380-392.
DOI: 10.33019/society.v9i1.243
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dikirim: 1 Oktober, 2020;
Diterima: 28 Juni, 2021; Dipublikasi: 30 Juni, 2021;
Kerusakan  ekologi pantai Bangka memaksa masyarakat untuk melakukan gerakan pelestarian lingkungan untuk memperbaiki ekologi  lautnya.  Gerakan  lingkungan  yang  dilakukan  oleh Kelompok  HKm  Gempa  01  di  Desa  Kurau  Barat  merupakan kegiatan ekosentrisme yang merupakan antitesis  dari  perilaku antroposentrisme  yang  telah  merusak  lingkungan  di Kepulauan  Bangka  Belitung.  Atas  dasar  itu,  penelitian  ini dilakukan  untuk  menganalisis  dan  mengetahui  Strategi Gerakan  Wisata  Mangrove  Berbasis  Ekosentrisme.  Penelitian ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik pengumpulan  data  menggunakan  observasi,  wawancara dengan  teknik  purposive  sampling,  dan  dokumen,  sedangkan teknik analisis menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Grup HKm Gempa 01 mengerahkan tiga pemangku  kepentingan,  yaitu  pemerintah,  masyarakat,  dan wisatawan,  untuk  mengelola  kawasan  Mangrove  berdasarkan perilaku  ekosentrisme.  Keberhasilan  pengelolaan  kawasan membentuk  strategi  gerakan  yang  dapat  menekan  tiga pemangku kepentingan untuk mengubah perilaku antroposentrisme  menuju  perilaku  ekosentrisme  dalam pengelolaan kawasan Mangrove Munjang Kurau.
Kata Kunci: Ekosentrisme; Gerakan; Lingkungan; Strategi

## Society, 9 (1), 398-411, 2021
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id

## 1. Pendahuluan
Secara  sederhana,  pariwisata  berarti  seseorang  atau  kelompok  untuk  mendapatkan pengalaman yang menyenangkan tanpa ada paksaan dan bersifat sementara. Menurut Gunn & Turgut  (2002) ,  pariwisata  memiliki  tujuan  sebagai  berikut:  1)  pariwisata  harus  memuaskan pengunjung; 2) pariwisata harus memiliki dampak ekonomi dan mengarah pada keberhasilan bisnis;  3)  pariwisata  harus  menyediakan  sumber  daya  yang  berkelanjutan,  dan  4)  pariwisata harus  menciptakan  harmonisasi  masyarakat  dan  wilayah.  Berdasarkan  tujuan  tersebut, pariwisata  harus  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  dan  pengunjung  serta  menciptakan perlindungan lingkungan.
Kepulauan  Bangka  Belitung  merupakan  salah  satu  daerah  yang  memiliki  potensi  wisata yang  cukup  besar.  Potensi  tersebut  ditandai  dengan  masuknya  empat event pariwisata  dan budaya  Kepulauan  Bangka  Belitung  ke  dalam Calendar  of  Events (CoE)  Wonderful  Indonesia 2020. Keempat event tersebut antara lain Musim Api Kota Toboali, Festival Tanjung Kelayang, Triathlon  Sungailiat,  dan  Jelajah  Pesona  Jalur  Rempah  Belitung  Timur.  CoE  Wonderful Indonesia  2020  memilih  keempat event tersebut  karena  memenuhi  tiga  aspek  utama: Media Value , Cultural  Creatives ,  dan CEO  Commitment ,  yang  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata ( Kompas.com, 2020 ). CEO  Commitment merupakan  bentuk  komitmen  kepala  daerah  untuk  mengembangkan pariwisata  daerah.  Bentuk  komitmen  yang  perlu  dilakukan  kepala  daerah  adalah mengalokasikan  anggaran  di  sektor  pariwisata.  Alokasi  anggaran  tersebut  dapat  tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Kompas.com, 2020 ).
Pemerintah  Kepulauan  Bangka  Belitung  berkomitmen  tinggi  untuk  melaksanakan CEO Commitment .  Implementasi CEO  Commitment ditandai  dengan  masuknya  sektor  pariwisata sebagai leading  sector dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  dan Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Daerah  (RPJPD).  Selain  itu,  respon  serius  pemerintah adalah  dengan  menerbitkan  Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2016  tentang  Rencana  Induk Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2025 ( Megawandi, 2020 ; Valeriani, 2010 ).
Langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kepulauan Bangka Belitung ini dinilai tepat dalam menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan dalam RPJMD dan RPJPD.  Hal  ini  dapat  dimaklumi,  mengingat  banyak  potensi  sumber  daya  alam  pesisir  yang dapat  dimanfaatkan  untuk  kegiatan  wisata  pantai.  Potensi  wisata  pantai  tersebar  merata  di Kepulauan  Bangka  Belitung,  misalnya  potensi  lokasi snorkeling di  Pantai  Turun  Aban Kabupaten Bangka; pemandangan alam pesisir di Pulau Panjang dan Pulau Tinggi, Kabupaten Bangka  Selatan;  wisata  bahari, resort ,  pemancingan,  dan  taman  rekreasi  pantai  di  Kabupaten Belitung; dan wisata alam mangrove ( Kantona et al., 2016 ; Andini et al., 2019 ; Husin et al., 2001 ). Keberagaman  potensi  wisata  dan  optimisme  pemerintah  untuk  meningkatkan  potensi wisata  menemui  beberapa  kendala  dalam  kegiatan  kunjungan  wisatawan  dan  perusakan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut data Badan Pusat Statistik Bangka Belitung  Tahun  2012-2019  yang  menggambarkan  peningkatan  dan  penurunan  jumlah wisatawan di Bangka Belitung, yaitu:
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.243

## Gambar 1. Total Wisatawan di Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2020)
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  merilis  data  kenaikan  dan penurunan wisatawan dari grafik di atas. Pada data di atas terlihat bahwa tingkat kunjungan wisatawan  mengalami  peningkatan  dari  tahun  2012  ke  tahun  2016.  Sedangkan  pada  tahun 2016-2019  tingkat  kunjungan  wisatawan  mengalami  penurunan  drastis  sebesar  -44%. Menurunnya  tingkat  kunjungan  wisatawan  tentunya  dapat  mengakibatkan  gagalnya  rencana pemerintah  sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung  Nomor  7  Tahun  2016  tentang  Rencana  Induk  Pengembangan  Pariwisata  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun  2016-2025 yang menargetkan peningkatan wisatawan dari luar Bangka Belitung sebesar 6%.
Selain  jumlah  kunjungan,  komitmen  pemerintah  untuk  mengembangkan  pariwisata bertentangan  dengan  pemberian  izin  pertambangan  timah  yang  merusak  lingkungan. Pemerintah  memberikan  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  seluas  1,1  juta  hektar  kepada pengelola  yang  meliputi  wilayah  darat  dan  laut.  Pada  akhirnya,  aktivitas  pertambangan berdampak  pada  kerusakan  lingkungan  yang  masif  dimana  lumpur  akibat  pertambangan mengancam  ekologi  laut di  Kepulauan Bangka  Belitung  dan  mengancam  aktivitas  pariwisata ( WALHI, 2019 ).
Ancaman  kerusakan  ekologi  laut  tentunya  dapat  menimbulkan  bencana  ekologis  dan mengancam  perekonomian  masyarakat  pesisir.  Direktur  Eksekutif  WALHI  Bangka  Belitung menyatakan,  lumpur  yang  dihasilkan  dari  kegiatan  penambangan  menyebabkan  sedimentasi dan  menutupi  terumbu  karang,  sehingga  mengakibatkan  matinya  habitat  terumbu  karang sebagai  sumber  makanan  biota  laut.  Selain  itu,  dampak  lumpur  yang  mencemari  laut  dapat terbawa  ombak  sejauh  30-40  km  ( MediaIndonesia.com,  2019 ).  Kerusakan  ekologi laut  lainnya akibat kegiatan penambangan menyebabkan air laut di bibir pantai menjadi keruh. Berdasarkan hasil penelitian, air laut yang keruh di pantai Bangka Belitung mengandung logam berat seperti Timbal,  Kadmium,  dan  Kromium.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  air  laut  di  pesisir  Bangka Belitung telah dikategorikan tercemar ( Kurniawan et al., 2014 ; Wahyuni, 2013 ).
Kerusakan besar-besaran terhadap ekologi laut di Kepulauan Bangka Belitung merupakan dampak  dari  perilaku  antroposentrisme.  Menurut Keraf  (2010) ,  perilaku  antroposentrisme dapat dijelaskan sebagai bentuk tindakan manusia sebagai pusat dari suatu sistem yang tidak memberikan  nilai  moral  kepada  lingkungan.  Manusia  bertindak  merusak  lingkungan  untuk memenuhi  kebutuhannya  sendiri.  Perilaku  antroposentrisme  dari  kegiatan  pertambangan  di Bangka  Belitung  telah  mengakibatkan  kerusakan  ekologi  laut.  Hal  ini  ditandai  dengan
223611 238405 372763 470244 516257 338928 425942 438373 93424 0 200000 400000 600000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Mei 2020 Ju m la h Wi sa ta w an Tahun

## Jumlah Wisatawan Bangka Belitung pada tahun 2012 hingga Mei 2020
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.243
munculnya  teknologi  kapal  keruk  dan  kapal  hisap  sebagai  alat  penambangan  timah  dengan sifat  merusak  dasar  laut.  Kerusakan  ekologi  laut  Bangka  memaksa  masyarakat  untuk memperbaiki ekologi lautnya dengan membentuk gerakan lingkungan. Gerakan ini dilakukan dengan merevitalisasi kawasan mangrove di Desa Kurau Barat. Kegiatan ekosentrisme sebagai respon lingkungan di Desa Kurau Barat ini merupakan antitesis dari perilaku antroposentrisme yang  jamak  ditemukan  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam.  Dampaknya  telah  merusak lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung.
Menurut Keraf (2010) , perilaku ekosentrisme merupakan antitesis dari munculnya perilaku antroposentrisme. Dengan kata lain, ekosentrisme merupakan bentuk kesadaran manusia akan kerusakan  lingkungan  yang  memicu  manusia  untuk  memberikan  nilai  moral  pada  makhluk hidup  dan  tak  hidup.  Oleh  karena  itu,  manusia  berdasarkan  ekosentrisme  harus  hidup berdampingan  dengan  lingkungannya  untuk  membentuk  pola  interaksi  yang  saling membutuhkan.
Berdasarkan uraian permasalahan di atas, kajian tentang Strategi Gerakan Wisata Mangrove Munjang  Kurau  dalam  Mewujudkan  Perilaku  Ekosentrisme  menarik  untuk  dikaji.  Untuk  itu penelitian  ini  akan  mencoba  mendeskripsikan  bagaimana  Strategi  Gerakan  Wisata Mangrove Munjang Kurau dalam Mewujudkan Perilaku Ekosentrisme.

## 2. Kajian Pustaka
Gerakan  sosial  dilakukan  dalam  bentuk  kolektif  yang  berisikan  orang-orang  yang  pada hakikatnya  memiliki  tujuan  atau  cita-cita  bersama  yang  diwujudkan  dalam  solidaritas.  Kata kunci penting dalam menjelaskan suatu gerakan sosial, menurut Tarrow (1998) , adalah adanya tantangan  kolektif,  tujuan  bersama,  solidaritas  sosial,  dan  interaksi  yang  berkesinambungan. Menurut Wilson  (1973) ,  gerakan  sosial  menekankan  cara-cara  yang  tidak  terlembagakan,  dan tujuannya  bukan  untuk  mendapatkan  posisi  kekuasaan.  Menurut Della-Porta  &  Diani  (1999) , empat karakteristik gerakan sosial adalah jaringan interaksi informal, perasaan dan solidaritas bersama, konflik sebagai fokus kolektif, dan mempromosikan bentuk protes.
Pariwisata  berkelanjutan  menjelaskan  bahwa  pariwisata  harus  memenuhi  dua  syarat utama, yaitu mampu memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan serta tidak merusak alam dan  budaya  masyarakat  setempat  sehingga  dapat  diwariskan  kepada  generasi  mendatang. Oleh karena itu, pariwisata berkelanjutan harus menjunjung tinggi sikap atau perilaku ketika mengunjungi tempat wisata yaitu bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kerusakan alam dan budaya daerah yang dikunjungi serta perlunya sikap menghargai adat budaya penduduk daerah tempat wisata ( Nurhidayati, 2015 ).
Gerakan sosial dan pariwisata saat ini sedang berkompromi untuk menghasilkan berbagai produk kesejahteraan kolektif untuk menggeser paradigma industri pariwisata. Keberlanjutan gerakan  sosial  pariwisata  berkelanjutan  dalam  mencapai  tujuannya  menargetkan  tiga  fokus utama:  Pemerintah,  Masyarakat,  dan  Wisatawan.  Penguatan  ketiga  hal  tersebut  perlu dilakukan  untuk  menjaga  komitmen  bersama  terhadap  kegiatan  pariwisata  berkelanjutan. Gerakan  pariwisata  membutuhkan  legitimasi  dari  pemerintah  sebagai  bentuk  komitmen bersama dalam menentukan kebijakan publik. Pemerintah perlu mengutamakan perlindungan, pengawasan,  dan  pengendalian  dalam  pelaksanaan  pariwisata  berkelanjutan  ( Arfan et  al., 2017 ).  Pemerintah  juga  perlu  setidaknya  membantu  gerakan  pariwisata  dalam mengembangkan potensi pariwisata. Tanpa peran pemerintah, gerakan sosial hanya akan fokus pada satu potensi di kawasan wisata yang menyimpan berbagai potensi, seperti pengembangan kawasan  pesisir  di  Kabupaten  Tangerang  yang  hanya  fokus  pada  potensi  pantai  ( Fadli  & Nurlukman, 2018 ).
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.243
Gerakan pariwisata berkelanjutan tidak hanya membutuhkan dukungan pemerintah tetapi juga  membutuhkan  keterlibatan  masyarakat  dalam  mengembangkan  pariwisata.  Pariwisata berbasis  gerakan  setidaknya  perlu  membentuk  kelompok  masyarakat  untuk  melakukan aktivitasnya.  Sebut  saja  wisata mangrove yang  membutuhkan  perawatan,  pembibitan,  dan penanaman untuk menjaga lingkungan ( Martuti et al., 2018 ). Pelestarian wilayah pesisir yang dilakukan  secara  kolektif  akan  berdampak  positif  bagi  kesejahteraan  masyarakat  dengan memanfaatkan biota laut, bahan kerajinan, mengurangi bencana seperti abrasi dan lain-lain.
Gerakan pariwisata berkelanjutan juga harus memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para wisatawannya. Pengalaman berkesan yang perlu ditonjolkan bagi pengunjung adalah mencintai  alam  dan  budaya  saat  berkunjung.  Pengembangan  wisata mangrove Wonorejo  di Surabaya  menekankan  nilai-nilai  konservasi,  rehabilitasi,  dan  pemberdayaan  kepada pengunjungnya  ( Wahyuni et  al., 2015 ).  Selama  di  Kabupaten  Buleleng,  wisatawan  diberikan pengalaman snorkeling dan edukasi tentang menjaga terumbu karang ( Citra, 2017 ).

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  menggunakan  metode  atau  jenis  penelitian kualitatif.  Penelitian  kualitatif  dijelaskan  oleh  Cresswell,  yaitu  penelitian  yang  menggali  dan memahami makna individu atau kelompok dalam masalah kehidupan sosial ( Creswell, 2009 ). Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi  ke  lokasi penelitian;  Wawancara  dengan  teknik purposive  sampling dengan  mewawancarai  Ketua  dan anggota  Kelompok  HKm  Gempa  01,  Pemerintah  Desa,  dan  wisatawan;  mendokumentasikan data lapangan seperti profil kawasan wisata Mangrove Munjang Kurau, peraturan terkait, dan media massa. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi data yang menggabungkan data lapangan dengan teori untuk memunculkan analisis guna menjawab rumusan masalah.

## 4. Hasil Penelitian
Kelompok  HKm  Gempa  (Gerakan  Muda  Pecinta  Alam)  01  adalah  sebuah  gerakan lingkungan  yang  bereaksi  berdasarkan  kerusakan  lingkungan  di  Bangka  Belitung  akibat kegiatan  pertambangan.  Kelompok  HKm  Gempa  01  yang  digagas  dan  diketuai  oleh  Yasir mencoba  menyelamatkan  lingkungan  dengan  mengembangkan  kawasan mangrove di Kabupaten  Bangka  Tengah,  di  Desa  Kurau  Barat.  Gerakan  pelestarian  lingkungan  ini  dinilai berhasil sejak lahir pada tahun 2005.
Sejak  tahun  2005,  upaya  konservasi  kawasan mangrove yang  dikenal  sebagai Mangrove Munjang telah digalakkan oleh kelompok HKm Gempa 01. Meski awalnya, gerakan rehabilitasi kawasan  hutan  masih  dipandang  sebagai  aksi  kerelawanan  untuk  pelestarian  lingkungan  di tengah  maraknya  perusakan  ekosistem  di  kawasan  Munjang  Kurau.  Gerakan  ini  kemudian memperluas perlakuannya terhadap kawasan mangrove Kurau dengan melihatnya sebagai satu kesatuan yang harus dilestarikan dan perlu dikembangkan dan dimanfaatkan.
Masa  dari  kesukarelaan  untuk  mencegah  kerusakan  lingkungan  hingga  dikeluarkannya berbagai kebijakan terkait pemanfaatan kawasan ini menggambarkan pergeseran cara pandang Kelompok  HKm  Gempa  01  dalam  memandang  kawasan mangrove Kurau.  Kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  dan  Pemerintah  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  menjadi  pintu  masuk  bagi  gerakan  ini  untuk  memanfaatkan kawasan Mangrove Kurau  untuk  motif  pelestarian  lingkungan  dan  memperoleh  manfaat ekonomi. Namun, meluasnya perlakuan terhadap kawasan mangrove Kurau sebagai objek yang dapat dikelola untuk memperoleh manfaat ekonomi tidak serta merta menghilangkan gagasan pelestarian lingkungan di kawasan ini. Aksi pelestarian lingkungan terus digalakkan sehingga
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.243
pada  akhirnya  gerakan  ini  dapat  dikatakan  berhasil  dalam  mengembangkan  pelestarian kawasan pesisir.
Menurut Wijaya  (2019) ,  keberhasilan  yang  dicapai  dalam  gerakan  ini  dapat  menjaga keanekaragaman hayati, memunculkan berbagai jenis mangrove yang tidak dimiliki daerah lain, serta dapat menahan abrasi dan gelombang besar. Keanekaragaman hayati dan berbagai jenis mangrove di kawasan Munjang Kurau dapat dilihat pada gambar berikut:

## Gambar 2. Keanekaragaman Hayati Mangrove Munjang Kurau
Gambar  di  atas  merupakan  bukti  bahwa  kawasan mangrove Munjang  Kurau  tetap  terjaga dan  dapat  menjadi  ekosistem  baru  bagi  makhluk  hidup  lainnya.  Kelestarian  kawasan Mangrove  tidak  lepas  dari  konsistensi  Kelompok  HKm  Gempa  01  dalam  hal  pengelolaan. Keberhasilan pengelolaan kawasan Mangrove akhirnya memberi ruang bagi Grup HKm Gempa 01  untuk  mengembangkan  wisata mangrove ramah  lingkungan  yang  diresmikan  pada  tahun 2017.
Kegiatan  pengembangan  pariwisata  terus  dilakukan  dengan  berbagai  kegiatan  seperti penangkaran  berbagai  jenis mangrove ,  serta  konservasi  ( Saputra et  al., 2019 )  menunjukkan adanya pergeseran cara pandang terhadap Mangrove Kurau dari objek yang harus dilestarikan menjadi  objek  yang  dapat  mendatangkan  manfaat  ekonomi  dan  tidak  mengurangi  upaya pelestarian  lingkungan  yang  merupakan  ide  awal  dari  gerakan  pengelolaan  kawasan. Kelompok  HKm  Gempa  01  masih  melakukan  upaya  konservasi.  Hal  ini  terlihat  dari terbentuknya  kerjasama  dengan  pemerintah  daerah  dan  Kementerian  terkait  yang  semakin intens,  terutama  setelah  dikeluarkannya  kebijakan  mengenai  pemanfaatan  kawasan  Kurau untuk  dikelola  oleh  Kelompok  HKm  Gempa  01.  Upaya  pelestarian,  dalam  hal  ini  Kelompok HKm  Gempa  01  berusaha  meminimalkan  akses  publik ke  kawasan  tersebut  untuk  mencegah
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.243
perambahan.  Pelestarian  juga  berfokus  pada  pemberian  pendidikan  lingkungan  kepada wisatawan.
Ketiga  upaya  tersebut  di  atas  setidaknya  berdampak  pada  keberhasilan  pengelolaan kawasan mangrove sebagai pariwisata yang berwawasan lingkungan. Keberhasilan pengelolaan kawasan mangrove oleh  Kelompok  HKm  Gempa  01  ditunjukkan  dengan  kemampuannya mengarahkan tiga pemangku kepentingan: pemerintah sebagai pembuat kebijakan, masyarakat sebagai  penerima  manfaat,  dan  wisatawan  sebagai  objek  dalam  memberikan  pendidikan lingkungan. Berikut ini adalah peran dan fungsi pemangku kepentingan yang diarahkan oleh Kelompok  HKm  Gempa  01  untuk  mencapai  paradigma  ekosentrisme  dalam  pengembangan wisata Mangrove , yaitu:
4.1. Kelompok HKm Gempa 01 Menekan Pemerintah dalam Pengembangan Mangrove Gerakan  yang  dilakukan  Kelompok  HKm  Gempa  01  sejak  tahun  2004  secara  konsisten membutuhkan  landasan  hukum  untuk  mengelola  kawasan mangrove menjadi  destinasi pariwisata. Menurut Ketua Kelompok HKm Gempa 01, hal ini dianggap penting agar agenda- setting  kelompok  memiliki  dasar  hukum  yang  tetap.  Atas  dasar  itu,  gerakan  ini  mencoba mendorong  pemerintah  untuk  menetapkan  kawasan  hutan  lindung  dan  kawasan  hutan produksi di Kabupaten Bangka Tengah (wawancara dengan ketua Kelompok HKm Gempa 01 pada 21 Agustus 2020).
Pada  tanggal  2  September  2015,  perjuangan  kelompok  tersebut  membuahkan  hasil. Pemerintah akhirnya memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) di Kabupaten Bangka Tengah. Izin tersebut tertuang dalam Keputusan Nomor 358/MenLHK- Setjen/2015  tentang  Penetapan  Areal  Kerja  Hutan  Kemasyarakatan  seluas  1.057  Ha  pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Produksi Tetap di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Menurut  Ketua  Kelompok  HKm  Gempa  01,  keputusan  tersebut  memberi  ruang  bagi mereka  untuk  mendorong  pemerintah  daerah  mengeluarkan  kebijakan  pengelolaan  kawasan hutan  (wawancara  dengan  ketua  Kelompok  HKm  Gempa  01  pada  21  Agustus  2020)  .  Tepat pada  tanggal  29  Februari  2016,  Pemerintah  Daerah  melalui  Keputusan  Gubernur  Kepulauan Bangka  Belitung  No.  188.44/209/DISHUT/2016  menetapkan  bahwa  pengelolaan  konservasi seluas  213  Ha  dikuasai  oleh  Kelompok  HKm  Gempa  01  untuk  35  tahun.  Berdasarkan  dua keputusan  tersebut,  Grup  HKm  Gempa  01  telah  memperoleh  hak  penuh  untuk  mengelola Mangrove Munjang Kurau.
Hak  penuh  atas  pengelolaan  kawasan  hutan  kemudian  memberikan  kesempatan  kepada kelompok  untuk  membentuk  kawasan  wisata  berbasis  lingkungan.  Strateginya  penetapan kawasan  wisata  dilegitimasi,  sehingga  gerakan  ini  mendorong  Gubernur  Bangka  Belitung untuk meresmikan kawasan tersebut sebagai destinasi pariwisata. Pada 27 Juli 2017, Gubernur Kepulauan  Bangka  Belitung  akhirnya  meresmikan  kawasan Mangrove Kurau  Barat  sebagai Ekowisata Mangrove Munjang Kurau (wawancara dengan anggota Kelompok HKm Gempa 01 pada 21 Agustus 2020).
Perjuangan  membentuk  Ekowisata Mangrove Munjang  Kurau  belum  berhenti.  Kelompok HKm  Gempa  01  membutuhkan  dana  dari  pemerintah  dalam  menjalankan  program pengembangan.  Agar  pemerintah  tidak  mengubah  perencanaan  awal  kelompok,  kelompok membentuk Masterplan selama  3  tahun  dan  mengajukan  MoU  kepada  pemerintah.  Rencana induk tentunya harus berdasarkan keputusan kelompok dan tidak merusak infrastruktur yang telah ditetapkan. Hal inilah yang menjadi dasar kelompok tersebut menolak  dana pemerintah yang tidak sesuai dengan rencana pengembangan mangrove .
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.243
Tindakan  pemerintah  memberikan  izin  dan  pendanaan  untuk  mengembangkan  kawasan ekowisata  kepada  Kelompok  HKm  Gempa  01  di  atas  merupakan  bentuk  kekuasaan  yang dijelaskan  oleh Andrain  (1992) bahwa  kekuasaan  dapat  dicapai  melalui  basis  pengetahuan. Kelompok  tersebut  dalam  hal  ini  memiliki  basis  kekuatan  pengetahuan  pengembangan  dan legalitas  dalam  hal  pengelolaan  kawasan mangrove .  Berdasarkan  dua  basis  kekuatan  ini, kelompok  dapat  mempengaruhi  pemerintah  untuk  melindungi  lingkungan  dan mengembangkan pariwisata.

## 4.2. Kelompok  HKm  Gempa  01  Membatasi  Akses  Masyarakat  dan  Berkolaborasi  dengan Pemuda Desa Kurau Barat Melakukan Pelestarian Lingkungan
Upaya pelestarian mangrove di Desa Kurau Barat, menurut Ketua Kelompok HKm Gempa 01  telah  dilakukan  sejak  tahun  2005.  Konservasi  dilakukan  dengan  memanfaatkan  hutan mangrove di sekitar Desa Kurau Barat. Pada tahun 2005, menurut perangkat Desa Kurau Barat, kawasan Mangrove di Desa Kurau Barat dapat dikatakan sudah mulai rusak karena terabaikan oleh pemerintah dan masyarakat.
Awalnya,  konservasi  dilakukan  oleh  masyarakat  setempat  yang  berkomitmen  untuk merawat  kawasan mangrove .  Strategi  konservasi  memanfaatkan  kearifan  lokal,  membentuk kelompok  masyarakat  kurang  lebih  10  orang  serta  menanam  dan  merawat mangrove .  Ketua Kelompok  HKm  Gempa  01  memilih  anggota  melalui  sistem  kekerabatan  dan  pemuda masyarakat di sekitar desa Kurau Barat (wawancara dengan anggota Kelompok HKm Gempa 01 pada 21 Agustus 2020).
Langkah  selanjutnya  setelah  penanaman mangrove ,  kelompok  mulai  membatasi  akses masyarakat  untuk  masuk  ke  kawasan Mangrove (wawancara  dengan  pemerintah  desa  Kurau Barat  pada  4  September  2020).  Pembatasan  tersebut  bukan  tanpa  alasan;  Menurut  Ketua Kelompok HKm Gempa 01, perilaku masyarakat menebang pohon di kawasan mangrove dinilai merusak. Atas dasar itu, penting untuk membatasi akses agar lingkungan mangrove tetap lestari (wawancara dengan Ketua Kelompok HKm Gempa 01 pada 21 Agustus 2020).
Strategi  konservasi  yang  dilakukan  dinilai  berhasil  karena  kawasan Mangrove Munjang Kurau  memiliki  sedikitnya  40  jenis mangrove .  Konservasi  dilakukan  secara  bertahap  hingga menjadi kawasan konservasi udang, kepiting, ikan, burung, kera, dan satwa lainnya. Saat ini, pada  tahun  2020  setidaknya  kawasan Mangrove Munjang  Kurau  tetap  terjaga.  Ekosistemnya menjadi  acuan  untuk  pengembangan  kawasan mangrove lainnya  di  Bangka  Belitung (wawancara dengan pemerintah desa Kurau Barat pada 4 September 2020).
Selain  menjadi  rujukan  daerah  lain,  saat  ini  Munjang  Kurau  menjadi  pemasok  bibit mangrove untuk  daerah  sekitarnya.  Berikut  data  produksi  dan  distribusi Mangrove Munjang Kurau:
Tabel 1. Produksi dan Distribusi Mangrove di Kawasan Munjang Kurau
No  Deskripsi Rhizophora Apiculata Rhizophora Mucronata Rhizophora Stylosa Jumlah 1 Februari Produksi 1.700 1.000 1.000 3.700 Distribusi - - - - 2 Maret Produksi 11.300 10.000 10.000 31.300 Distribusi - - - -
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.243
No  Deskripsi Rhizophora Apiculata Rhizophora Mucronata Rhizophora Stylosa Jumlah 3 April Produksi 5.250 3.000 3.000 11.250 Distribusi 4.000 2.800 1.000 7.800 4 Mei Produksi - - - - Distribusi 500 10.000 - 10.500 5 Juni Produksi 8.750 2.500 2.500 13.750 Distribusi 6.200 5.000 10.000 21.200 6 Juli Produksi 5.000 10.000 5.000 20.000 Distribusi 5.000 - - 5.000
Sumber: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Baturusa, Cerucuk (2020)
4.3. Kelompok HKm Gempa 01 Memberikan Nilai Edukasi dan Jasa Lingkungan Mangrove kepada Wisatawan
Kelompok  HKm  Gempa  01  secara  sadar  mengambil  tindakan  untuk  mengedukasi  dan memberikan  jasa  lingkungan  kepada  wisatawan.  Aksi  sadar  ini  ditandai  dengan  adanya jembatan dan fasilitas perahu bagi wisatawan untuk berkeliling kawasan mangrove . Berikut ini adalah  gambar  edukasi  dan  jasa  lingkungan  bagi  wisatawan  di  Kawasan Mangrove Munjang Kurau.

## Gambar 3. Fasilitas Pendidikan di Mangrove Munjang Kurau
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.243
Edukasi  yang  diberikan  terkait  dengan  habitat mangrove hingga  jenis  satwa  yang dikembangkan. Pengunjung juga bisa langsung berinteraksi dan melihat langsung ekosistem di kawasan mangrove (wawancara dengan wisatawan pada 21 Agustus 2020). Sementara dari sisi jasa  lingkungan,  Kelompok  HKm  Gempa  01  juga  memproduksi mangrove dan  dipercaya pemerintah untuk mendistribusikan bibit mangrove kepada masyarakat yang ingin menanam. Pengalaman  wisata  yang  ditanamkan  pada  pengunjung  tentunya  berpengaruh  terhadap penyelamatan  lingkungan  di  Bangka  Belitung.  Sebagai  contoh,  saat  ini  keberhasilan pengelolaan  kawasan  Ekowisata Mangrove Munjang  Kurau  telah  mempengaruhi  beberapa masyarakat  pesisir  di  Bangka  Selatan,  Bangka  Barat,  dan  Bangka  untuk  mengelola Mangrove (wawancara dengan wisatawan pada 21 Agustus 2020).
Efek ini dapat dijelaskan sebagai bentuk teori kekuasaan yang dijelaskan oleh Dahl (1978) bahwa  seseorang  dapat  dipengaruhi  dalam  kesadaran  sukarela.  Kelompok  HKm  Gempa  01 secara  tidak  langsung  mempengaruhi  masyarakat  melalui  pendidikan  dan  jasa  lingkungan. Kegiatan tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi masyarakat Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten  Bangka  Barat,  dan  Kabupaten  Bangka,  yang  secara  tidak  sadar  bergerak  untuk menyelamatkan lingkungan.

## 5. Pembahasan
Hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya menggambarkan bahwa Kelompok HKm Gempa  01  memiliki  strategi  atau  skema  dalam  mengelola  pengembangan  wisata Mangrove Munjang sesuai dengan perilaku ekosentrisme. Skema strategis yang dikembangkan Kelompok HKm Gempa 01 mencakup tiga pemangku kepentingan penting: pemerintah sebagai pembuat kebijakan, masyarakat sebagai pelaksana tata kelola, dan wisatawan sebagai objek pendidikan pelestarian  lingkungan.  Berikut  skema  strategis  yang  dilakukan  Kelompok  HKm  Gempa  01 untuk mengelola wisata mangrove berbasis ekosentrisme:

## Gambar 4. Strategi Gerakan Wisata Munjang Kurau Berbasis Ekosentrisme
Sumber: Data diolah (2020)
Kelompok  HKm  Gempa  01  melakukan  strategi  di  atas  untuk  menekan  pemangku kepentingan  agar  mengikuti  pola  pikir  pengelolaan  pariwisata  berbasis  ekosentrisme. Penelitian  ini  akan  menggunakan  konsep  kekuasaan Dahl  (1978) ,  yang  menyatakan  bahwa kekuasaan  adalah  keterampilan  individu  atau  kelompok  yang  dapat  menggerakkan  atau mempengaruhi  perilaku  objek  sehingga  objek  dapat  mengikuti  subjek.  Selain  itu, Lasswell
Gerakan Munjang Kurau Wisatawan
- Edukasi - Jasa Lingkungan
Pariwisata di Kawasan Konservasi Mangrove
Pemerintah Bantuan Pemerintah Masyarakat
Kurau Barat - Pembatasan Ruang - Konservasi E K O S E N T R I S M E
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.243
(1948) juga  menjelaskan  bahwa  kekuasaan  adalah  tindakan  siapa  mendapat  apa,  kapan,  dan bagaimana ( who get what, when, and how ).
Teori  kekuasaan  dapat  menggambarkan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Kelompok  HKm Gempa 01 dari tahun 2005 hingga sekarang 2020, yang dapat mempengaruhi ketiga pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dan sekaligus melestarikan  lingkungan  pesisir  di  Kabupaten  Bangka  Tengah.  Kelompok  HKm  Gempa  01 memiliki Bargaining  Power berupa  pengetahuan  dalam  pengembangan Mangrove .  Hal  ini memberikan  nilai  kekuatan  bagi  Kelompok  HKm  Gempa  01  untuk  mempengaruhi  ketiga pemangku  kepentingan  dalam  mewujudkan  pelestarian  lingkungan  berdasarkan  perilaku ekosentrisme.
Selain  teori  kekuasaan,  penelitian  ini  juga  menggunakan  teori  Gerakan  Sosial  yang ditawarkan  oleh  Sidney  Tarrow.  Menurut Tarrow  (1998) ,  gerakan  sosial  adalah  adanya tantangan  kolektif,  pemahaman  akan  tujuan  bersama,  solidaritas  sosial,  dan  interaksi  yang berkesinambungan.  Teori  ini  dapat  menjelaskan  bagaimana  Kelompok  HKm  Gempa  01 mempengaruhi  pemerintah,  wisatawan,  dan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam pengelolaan Mangrove Munjang Kurau dalam mewujudkan perilaku ekosentrisme. Kelompok HKm Gempa 01 memahami tujuan bersama dengan menekan ketiga pemangku kepentingan  untuk  ikut  serta  dalam  alur  pemikiran  pelestarian  lingkungan  berbasis  perilaku ekosentrisme yang merupakan ide awal dari gerakan pengelolaan kawasan. Ketiga pemangku kepentingan  tidak  diberi  ruang  untuk  mengelola  kawasan mangrove Munjang  Kurau  tanpa persetujuan  kelompok.  Inilah  yang  memperkuat  kelompok  untuk  mencapai  tujuan  bersama. Ketika  semua  pemangku  kepentingan  telah  memahami  tujuan  bersama  dari  pelestarian lingkungan,  solidaritas  sosial  terbentuk  untuk  menggerakkan  tujuan  bersama  dan  mengubah perilaku  antroposentrisme  menjadi  ekosentrisme  dalam  mengelola  Kawasan  Mangrove Munjang Kurau.

## 6. Kesimpulan
Stigma  Provinsi  Bangka  Belitung  sebagai  daerah  yang  mengalami  degradasi  lingkungan saat ini berubah dengan munculnya pengelolaan wisata Mangrove Munjang Kurau. Pengelolaan wisata Mangrove Munjang  Kurau  dimotori  oleh  Kelompok  HKm  Gempa  01.  Kelompok  HKm Gempa 01 memiliki ide awal dari gerakan tersebut, yaitu menyelamatkan lingkungan pesisir di Desa  Kurau  Barat,  Kabupaten  Bangka  Tengah.  Awalnya  dilakukan  secara  mandiri,  gerakan penyelamatan  lingkungan  dapat  menjadi  model  bagi  daerah  lain  untuk  mengembangkan kawasan Mangrove .  Gerakan  penyelamatan  lingkungan  yang  dilakukan  oleh  Kelompok  HKm Gempa 01 setidaknya merupakan implementasi dari perilaku ekosentrisme.
Keberhasilan  pengelolaan  kawasan Mangrove Munjang  Kurau  berbasis  perilaku ekosentrisme  yang  dilakukan  tidak  lepas  dari  strategi  yang  dikembangkan  oleh  Kelompok HKm Gempa 01. Strategi pengelolaan kawasan yang dilakukan oleh Kelompok HKm Gempa 01 melibatkan  tiga  pemangku  kepentingan,  yaitu  Pemerintah,  Masyarakat  dan  Wisatawan. Gerakan  dengan  pendekatan  tekanan  dan  pengarah  ketiga  pemangku  kepentingan  tersebut mengubah  antroposentrisme  menjadi  perilaku  ekosentrisme  dalam  mengelola  kawasan Mangrove Munjang  Kurau.  dalam  pengelolaan  kawasan mangrove Munjang  Kurau.  Setelah memahami  tujuan,  tahap  selanjutnya  adalah  penyelarasan  perilaku  dalam  pengelolaan kawasan  yang  melibatkan  seluruh  pemangku  kepentingan.  Singkat  cerita,  kelompok  ini berhasil memainkan peran kunci dalam mengelola kawasan Munjang Kurau.
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.243

## 7. Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Universitas  Bangka  Belitung  yang  telah memberikan dana melalui Surat Keputusan  nomor 162/UN50/11/PP/2020 tentang Penerima Hibah Penelitian Dosen Tingkat Fakultas Universitas Bangka Belitung.
.

## 8. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Andini, D. E., Guskarnali, G., & Irvani, I. (2019). Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Bahari di Pulau Panjang dan Pulau Tinggi Kabupaten Bangka Selatan. IKRA-ITH ABDIMAS, 2 (3), 101-107. Retrieved from https://journals.upi- yai.ac.id/index.php/IKRAITH-ABDIMAS/article/view/593
Andrain,  C.  F.  (1992). Kehidupan  Politik  dan  Perubahan  Sosial .  Yogyakarta,  Indonesia:  Tiara Wacana.
Arfan,  A.,  Umar,  R.,  &  Fauzi,  K.  (2017).  Peranan  Pemerintah,  Masyarakat  dan  Strategi Pengelolaan  Ekowisata  Hutan  Mangrove  di  Tongke  Tongke  Kecamatan  Sinjai  Timur Kabupaten Sinjai. Sainsmat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Alam, 6 (2), 107-115. Retrieved from https://ojs.unm.ac.id/sainsmat/article/view/6460
Citra,  I.  P.  A.  (2017).  Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat  untuk  Pengembangan  Ekowisata Wilayah  Pesisir  di  Kabupaten  Buleleng. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Humaniora,  6 (1),  31. https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v6i1.8484
Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches .
California: SAGE Publications.
Della-Porta, D., & Diani, M. (1999). Social Movements: An Introduction . Oxford: Blackwell. Saputra, D., Salim, K., & Christianingrum, C. (2019). Strategi Pengelolaan Ekowisata Mangrove Munjang  di  Desa  Kurau  Barat  Kabupaten  Bangka  Tengah. Akuatik:  Jurnal  Sumberdaya Perairan , 13 (1), 27–41. https://doi.org/10.33019/akuatik.v13i1.1078 Dahl, R. A. (1978). Modern Political Analysis. New Delhi: Prentice-Hall of India. Fadli,  Y.,  &  Nurlukman,  A.  D.  (2018).  Kolaborasi  Pemerintah  dalam  Pengembangan  Terpadu Wilayah  Pesisir  di  Kabupaten  Tangerang  melalui  Gerakan  Pembangunan  Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan). Prosiding Seminar Nasional Unimus. 1, pp. 517-529. Semarang:
Universitas Muhammadiyah Semarang. Retrieved from
https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/semnas/article/view/94
Gunn, C. A., & Turgut, V. (2002). Tourism Planning: Basic Concept Cases . New York: Routledge. Husin, H., Silalahi, S. B., Kartono, H., & Indra, T. L. (2001). Wilayah Potensial Wisata Bahari di
Kabupaten Belitung. Retrieved from
http://staff.ui.ac.id/system/files/users/tito.latif/publication/belitung.pdf
Kantona,  I.,  Adi,  W.,  &  Kurniawan,  K.  (2016).  Potensi  Kesesuaian  Lokasi  Wisata  Selam Permukaan  Snorkling  sebagai  Pengembangan  Wisata  Bahari  Pantai  Turun  Aban Kabupaten  Bangka. Akuatik:  Jurnal  Sumberdaya  Perairan,  10 (2),  22-29.  Retrieved  from https://journal.ubb.ac.id/index.php/akuatik/article/view/339
Keraf, A. S. (2010). Etika Lingkungan Hidup . Jakarta, Indonesia: PT Kompas Media Nusantara. Kompas.com.  (2020,  March  1).  Penuhi  Kriteria,  Empat  Event  Babel  Lolos  CoE  Wonderful Indonesia  2020  Halaman  all  -  Kompas.com. KOMPAS.Com .  Retrieved  from
https://regional.kompas.com/read/2020/03/01/18040381/penuhi-kriteria-empat- event-babel-lolos-coe-wonderful-indonesia-2020?page=all
Kurniawan, K., Supriharyono, S., & Sasongko, D. P. (2014).  Pengaruh Kegiatan Penambangan Timah  terhadap  Kualitas  Air  Laut  di  Wilayah  Pesisir  Kabupaten  Bangka  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Akuatik: Jurnal Sumber Daya Perairan, 8 (1), 13-21. Retrieved from https://journal.ubb.ac.id/index.php/akuatik/article/view/967
Lasswell,  H.  D.  (1948).  The  structure  and  function  of  communication  in  society.  In  L.  Bryson (Ed.), The communication of ideas (pp. 37-51). New York: Harper and Row.
MediaIndonesia.com.  (2019,  December  29).  Konflik  Tambang  Laut  di  Babel  Rugikan  Nelayan Kecil. Retrieved from https://mediaindonesia.com/nusantara/280344/konflik-tambang- laut-di-babel-rugikan-nelayan-kecil
Martuti,  N.  K.  T.,  Susilowati,  S.  M.  E.,  Sidiq,  W.  A.  B.  N.,  &  Mutiatari,  D.  P.  (2018).  Peran Kelompok  Masyarakat  dalam  Rehabilitasi  Ekosistem  Mangrove  di  Pesisir  Kota Semarang. Jurnal Wilayah Dan Lingkungan , 6 (2), 100.
https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.100-114
Megawandi,  Y.  (2020).  Pengembangan  Pariwisata  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung dalam  Pendekatan  Whole  of  Government. Jurnal  Widyaiswara  Indonesia,  1 (2),  108-119. Retrieved from http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/27 Nurhidayati, S. E. (2015). Studi evaluasi penerapan Community Based Tourism (CBT) sebagai pendukung  agrowisata  berkelanjutan. Masyarakat,  Kebudayaan  Dan  Politik , 28 (1),  1. https://doi.org/10.20473/mkp.v28i12015.1-11
Tarrow, S. (1998). Social Movements and Contentious Politics . Cambridge: Cambridge University Press.
Valeriani,  D.  (2010).  Kebijakan  Pengembangan  Parwisata  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung. Equity: Jurnal Ekonomi,  1 (4), 1-27.
Wahyuni,  H.  (2013).  Kandungan  Logam  Bert  pada  Air,  Sedimen  dan  Plankton  di  Daerah Penambangan  Masyarakat  Desa  Batu  Belubang  Kabupaten  Bangka  Tengah.  Prosiding Seminar  Nasional  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  dan  Lingkungan  (pp.  489-494). Semarang: Universitas Diponegoro. Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/40714/ Wahyuni,  S.,  Sulardiono,  B.,  &  Hendrarto,  B.  (2015).  Strategi  Pengembangan  Ekowisata Mangrove  Wonorejo,  Kecamatan  Rungkut  Surabaya. Management  of  Aquatic  Resources
Journal (MAQUARES), 4 (4), 66-70. Retrieved from
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/maquares/article/view/9775
WALHI.  (2019,  September  6).  Hari  Bumi,  Babel  Darurat  Bencana  Ekologi.  Retrieved  from https://www.walhi.or.id/hari-bumi-babel-darurat-bencana-ekologi
Wijaya, T. (2019, June 16). Timah yang Membuat Wajah Bangka Tidak Bahagia. Retrieved from https://www.mongabay.co.id/2019/06/16/timah-yang-membuat-wajah-bangka-tidak- bahagia/
Wilson, J. (1973). Introduction Social Movements . New York: Basic Books.

## __________________________

## Tentang Penulis
1. Aimie  Sulaiman memperoleh  gelar  Doktor  dari  Universitas  Universitas  Padjadjaran, Indonesia, pada tahun 2021. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung .
E-Mail: aimie@ubb.ac.id
2. Komang  Jaka  Ferdian memperoleh  gelar  Magister  Ilmu  Politik  dari  Universitas Diponegoro, Indonesia, pada tahun 2017. Penulis adalah  dosen pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung.
Email: komangjkf@ubb.ac.id
3. La  Ode  Muhamad  Muliawan memperoleh  gelar  Magister  Politik  dan  Pemerintahan  dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2018. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung. Email: odeubb@gmail.com