## KINERJA BAPEMAS DAN KB KOTA SURABAYA BERDASARKAN ANALISIS PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN LAPORAN KINERJA

## THE PERFORMANCE OF BAPEMAS DAN KB KOTA SURABAYA BASED ON PERFORMANCE PLANNING DOCUMENT ANALYSIS AND PERFORMANCE REPORT
Deby Indah Permatasari
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Surabaya E-mail: daybee93@gmail.com

## ABSTRACT
The  average  population  density  of  Surabaya  is  9.002  people  per  km 2 in  2009.  The  over  population  density  is potential  to occuring  problem  in  health,  education,  social  and  economics.  To  solve  that  problems,  government formed The Empowerment Society and Family Planning(Bapemas dan KB) in Surabaya City. Bapemas dan KB of Surabaya should compute and analyze the performance achievement to attain the optimum performance. This research  was    to  analyse  The  Performance  Achievement  based  on  Performance  Planning  Document  and Performance  Planning  Amendment  compares  with  Performance  Report  to  solve  the  performance  of  workers. This reaserch is observational descriptive research which is held in Sub Area Family Planning Bapemas dan KB Surabaya.  The  Observation  studied  The  Performance  Planning  Document  and  Performance  Planning Amendment that compares to Performance Report. The Indepth Interview was in Administrative unit, Head of the Sub-Division, and Head of Division Prosperous Family and Family Planning “Bapemas dan KB” Surabaya. Data Analysis  Method  using  Assesment  of  Performance  Indicators  Target  that  measured  by  Performance Measurement  Form,  Self  Assesment,  and  Budget  Realization.  Performance  achievement  result  were:  Family Planning  Founding  Program  was  61,58%;  Contraceptiption  Service  Provision  for  Poor  Family  Program  was 97,17%; in Family Planning Infrastructure Program was 200%.
Keywords: performance, performance report, family planning, program.

## PENDAHULUAN
Penyusunan  Rencana  Strategis  Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana  Kota  Surabaya  Tahun  2011-2015  yang merupakan  tindak  lanjut  atas  ketentuan  di  dalam Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  yang secara subtansi mempresentasikan Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  untuk  periode  5  (lima)  tahun memiliki  strategi  untuk  memecahkan  masalah kesehatan,  pendidikan,  ekonomi dan  masalah sosial yang disebabkan karena kepadatan penduduk  di  Kota  Surabaya  sudah  sangat memprihatinkan. Jumlah  Penduduk  Kota  Surabaya pada  Tahun  2009  sebanyak  2.938.125  jiwa  yang terdiri  dari  1.474.874  orang  laki-laki  dan  1.463.351
orang  perempuan  dengan  luas  Kota  Surabaya 326.37  km 2 ,  maka  kepadatan  penduduk  rata-rata mencapai 9.002 jiwa per km 2 . Dalam melaksanakan program  tersebut  maka  kinerja  petugas  Bapemas dan  KB  Kota  Surabaya  perlu  diukur  agar mendapatkan hasil yang maksimal.
Rencana  Strategis Bapemas  dan  KB  Kota Surabaya dituangkan  ke  dalam  Rencana  Kerja Tahunan yang berisikan program-program kegiatan yang  akan  dilaksanakan.  Hasil  pelaksanaan Rencana  Kerja  Tahunan  yang  telah  dilaksanakan akan  dimonitor  dan  dievaluasii  dalam  Dokumen Laporan Kinerja.
Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah merupakan  salah  satu  bentuk  media  untuk melaporkan  keberhasilan  atau  kegagalan  suatu instansi  pemerintah  atas  pelaksanaan  tujuan  dan
sasaran organisasi.
Akuntabilitas
Kinerja didasarkan  pada Peraturan  Presiden  Nomor  29 Tahun  2014  tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah,  yang  mewajibkan  kepada setiap  instansi  pemerintah  melakukan  Akuntabilitas Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian  tujuan  organisasi  sesuai  tugas  pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja.
Laporan  ini  digunakan untuk  mempelajari dan  menganalisis  Pencapaian  Kinerja  berdasarkan Dokumen Rencana Kerja terhadap Laporan Kinerja Bapemas dan KB Kota Surabaya Tahun 2015.
Laporan  ini  diharapkan  dapat  memberikan manfaat  bagi  pihak  yang  terkait  didalamnya    yaitu mahasiswa,  perguruan  tinggi  dan  institusi  tempat magang.  Bagi  Mahasiswa  diharapkan  dapat menimba  pelajaran  praktis  dari  lapangan  dan membandingkan  ilmu  yang  telah  diperoleh  dengan pelaksanaan di  dunia  kerja.  Bagi  Perguruan  Tinggi dalam  hal  ini  adalah  Universitas  Airlangga  dapat memperkaya  khasanah  dari  dunia  kerja  melalui informasi  yang  diperoleh  dari  lapangan.  Sehingga dapat  melakukan  penyesuaian  materi  perkuliahan terhadap  tuntunan  dunia  kerja  yang  pada  akhirnya dapat  menghasilkan  sarjana  yang  lebih  kompetitif. Sedangkan,  bagi  instansi  yaitu  mahasiswa  dapat memberikan  ilmu  terbaru  yang  dipelajari  dari bangku perkuliahan.

## PUSTAKA

## Instansi Pemerintah
Instansi Pemerintah adalah Perangkat
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut
peraturan perundangan yang berlaku dan dibiayaioleh Anggaran Negara. (SK LAN No.239/IX/6/8/2003  tentang  Pedoman  Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

## Perencanaan
Perencanaan adalah suatu proses menentukan  apa  yang  ingin  dicapai  di  masa  yang akan  datang  serta  menetapkan  tahapan  yang dibutuhkan untuk mencapainya. Proses perencanaan  dilakukan  dengan  menguji  berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian  yang  ada,  mengukur  kemampuan (kapasitas)  kita  untuk  mencapainya  kemudian memilih  arah-arah  terbaik  serta  memilih  langkah- langkah untuk mencapainya.(Rustiadi, 2008)
Adapun  syarat  perencanaan  harus  memiliki, mengetahui,  dan  memperhitungkan: tujuan  akhir yang  dikehendaki;  sasaran  dan  prioritas  untuk mewujudkannya  (yang  mencerminkan  pemilihan dari  berbagai  alternatif);  jangka  waktu  mencapai sasaran  tersebut;  masalah  yang  dihadapi;  modal atau  sumber  daya  yang  akan  digunakan  serta pengalokasiannya;  kebijakan  untuk  melaksanakan; orang,  organisasi,  atau  badan  pelaksanaannya; mekanisme pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksaannya.

## Kinerja
Kinerja didefinisikan sebagai catatan mengenai outcome yang  dihasilkan  dari  suatu aktivitas tertentu, selama kurun waktu tertentu pula. (Sedarmayanti, 2010)
Pengukuran Kinerja (Kurja) Instansi Pemerintahan dapat menggunakan metoda pengukuran Performance
gap , yaitu
membandingkan  antara  Rencana  Kinerja  dengan Capaian masing masing Indikator Sasaran maupun Indikator Kinerja Kegiatan ( input, outputs, outcomes, benefits, dan impacts ).
untuk  mengukur  kinerja  digunakan  dua  formulir yaitu : Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan  Formulir  Pengukuran  Pencapaian  Sasaran (PPS).  Formulir  Pengukuran  Kinerja  Kegiatan (PKK)  meliputi  pengukuran  terhadap  indikator- indikator  kinerja  kegiatan  dalam  lingkup  program yang  membawahinya.  Pada  pengukuran  kinerja kegiatan,  setiap  indikator  diukur  kinerjanya  atas dasar  pembandingan  antara  rencana  dan  realisasi.
Formulir  Pengukuran  Pencapaian  Sasaran  (PPS) meliputi  pencapaian  rencana  tingkat  capaian (target)  untuk  setiap  indikator  sasaran  yang  telah ditetapkan. Pengukuran pencapaian sasaran dihitung  dengan  pembandingan  rencana  dan realisasi  untuk  setiap  indikator  yang  ditetapkan (Winner, 2008).
Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan hasil-hasil perhitungan pada Formulir  PKK,  untuk  mengetahui  pencapaian realisasi setiap indikator kinerja kegiatan, kemajuan dan  kendala  yang  dijumpai  dalam  mencapai  visi, misi,  agar  dapat  dinilai  dan  dipelajari  untuk perbaikan  dalam  pelaksanaan  program/  kegiatan yang  akan  datang.  Lebih  lanjut  dilakukan  analisis efisiensi  dengan  cara  membandingkan  antara output  dengan  input  baik  untuk  rencana  maupun
realisasi,  sehingga  dapat  memberikan  gambaran tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi. Selain itu,  dilakukan  analisis  terhadap  pengukuran  tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara  tujuan  dengan hasil,  manfaat,  maupun dampak.  Dalam  evaluasi  ini  juga  dilakukan  analisis terhadap  setiap  perbedaan  kinerja ( performance gap ) yang terjadi, baik terhadap terjadinya gap baik terhadap terjadinya gap maupun strategi pemecahan  masalah  yang  telah  dan  akan dilaksanakan (Winner, 2008).

## METODE
Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Penelitian  yang  dilaksanakan di  Sub  Bidang
Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan
Masyarakat  dan  KB  Kota  Surabaya  merupakan kegiatan yang bersifat observasional dan wawancara ( Indepth
Interview ). Observasi dilakukan dengan mempelajari dan
Visi, Misi dan Tujuan Stratejik Indikator Kinerja Rencana Kerja Sistem Pengukuran Kinerja Melaksanakan Kegiatan dan Mengukur Kinerja Capaian Kinerja
Celah Kinerja (Performance Gap)
Fokus Perbaikan Kinerja
membandingkan dokumen Rencana Kerja,
Perubahan  Kerja  dan  Laporan  Kinerja  kemudian melihat  langsung  kondisi  yang  ada  di  tempat magang.  Kemudian  wawancara  ( Indepth  Interview ) dilakukan  kepada  Unit  Tata Usaha,  Kepala  Sub Bidang  KB, Kepala  Bidang  Keluarga  Berencana dan  Keluarga  Sejahtera  Badan  Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya mengenai pelaksanaan program di instusi tersebut.
Gambar 2. Kerangka Operasional Penelitian
Penelitian dilakukan  tanggal  15  Agustus sampai dengan 9 September 2016 di Bapemas dan KB Kota  Surabaya. Subyek  yang  di  teliti  adalah Dokumen  Rencana  Kerja,  Perubahan  Kerja  dan Laporan  Kinerja  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat
Kota  Surabaya  Tahun  2015;  dan  Unit  Tata  Usaha, Kepala  Sub  Bidang  KB,  Kepala  Bidang  Keluarga Berencana Bapemas dan KB Kota Surabaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Visi Bapemas dan KB Kota Surabaya adalah “Keluarga  Cerdas  dan  Berkualitas”. Keluarga cerdas  dan  berkualitas  adalah  keluarga  yang sejahtera,  sehat,  maju,  mandiri,  memiliki  jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung  jawab,  harmonis,  dan  bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sedangkan misi dari Bapemas dan KB Kota Surabaya antara lain: memberdayakan dan menggerakkan masyarakat serta lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pembangunan; menggalang kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan, kemandirian dan ketahanan keluarga; percepatan pelaksanaan pengarusutamaan  gender  dalam  mewujudkan kesetaraan  dan  keadilan  gender;  meningkatkan kualitas SDM SKPD dalam pelaksanaan program.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Kepala Bidang Keluarga Berencara dan Keluarga Sejahtera Bapemas  dan  KB  Kota  Surabaya,  tim  yang mensukseskan  program  kerja  Bapemas  dan  KB Kota  Surabaya  adalah  seluruh  petugas. Dengan arahan  dan  petunjuk  dari  kepala  kemudian dikoordinir tiap bidang sampai ke bagian sub bidang sesuai dengan program kerja di masing-masing sub bidang.  Untunk  sub  bidang  KB  misalnya,  bila  ada program maka akan ditunjuk ketua pelaksana yang mengkoordinir jalannya program, kemudian staf dan
Mengkaji Visi Misi, Tupoksi, Struktur Organisasi, dan
Flowchart Pembuatan Rencana KerjaSub Bidang Keluarga Berencana. Mempelajari Rencana Kerja, Perubahan Rencana Kerja dengan Laporan
Kinerja (Realisasi Kegiatan) Sub Bidang Keluarga Berencana Tahun 2015.
Membandingkan dan menganalisis target dan capaian berdasarkan Perubahan Rencana Kerja dengan Laporan Kinerja (Realisasi Kegiatan) Sub Bidang Keluarga Berencana Tahun 2015
Mengukur,
menganalisis dan mengkategorikan Capaian Kinerja Program yang dijalankan pada tahun 2015 Menganalisis masalah atau kendala yang terdapat pada pelaksanaan kinerja yang menyebabkan adanya perbedaan / GAP antara
Target dan Capaian Kinerja
pada Tahun 2015.
Memberikan simpulan dan saran untuk menyelesaikan masalah dalam  Pencapaian Kinerja Program di Bapemas dan KB Kota Surabaya.
outsourcing menjalankan  tugas  sesuai  dengan bagian masing-masing. Bila program yang dijalankan  seperti  “Gebrak  KB”  dan  “Kampung  KB” maka  seluruh  pegawai  baik outsourcing ,  staf,
Kepala  Sub  Bidang,  Kepala  Bidang  dan  Kepala Badan akan turun langsung ke lapangan menggerakkan masyarakat.
Berikut flowchart Pembuatan  Rencana Kerja Bapemas dan KB Kota Surabaya:
Bappeko SKPD Penyelia Admin Dewan
Gambar 3. Flowchart Pembuatan Rencana Kerja Sumber : Bapemas dan KB Kota Surabaya
Berdasarkan  wawancara  dengan  Pegawai Bagian Tata Usaha Badan Pemberdayaan
Masyarakat  dan  KB  Kota  Surabaya,  terdapat perubahan  anggaran  dari  Pemerintah  Provinsi (SKPD)  sehingga  mempengaruhi  sedikit  target  dari program  yang  telah  dibuat  sebelumnya  dalam
Rencana  Kerja  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat dan  KB  Kota  Surabaya  Tahun  2015.    Dari  tiga Program  yang  telah  ditentukan  dalam  Rencana Kerja  Tahun  2015,  terdapat  dua program  yang dirubah,  namun  perubahan  tersebut  sangat  kecil presentasinya  dan  tidak  mempengaruhi  kinerja organisasi  secara  signifikan.  Perubahan  tersebut terdapat adalah:
Tabel  1. Item  dari  Perubahan  Program  Rencana Kerja Tahun 2015 Bapemas dan KB Kota
Surabaya PROGRAM RENCANA KERJA PERUBAHAN KERJA PERUBAHAN PAGU INDIKATIF Program Pembinaan Keluarga Berencana 5764 orang Peserta KB yang dibina 5479 orang peserta KB yang dibina - 7.195.471 Penyediaan Sarana dan Prasana Pelayanan KB yang didanai dari DAK Bidang KB 5 item jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan dari DAK Bidang KB 4 item jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan dari DAK Bidang KB - 127.428.902
Dalam  menganalisis  Pencapaian  Kinerja berdasarkan  Laporan  Kinerja  dengan  Target Program  yang  telah  ditetapkan  dalam  Rencana Kerja, maka  perlu  dilakukan  langkah  berupa Pembandingan  Dokumen  Rencana  kerja  dengan
Laporan  Hasil  Kinerja; Pengukuran  Capaian
Kinerja; Analisis Capaian Kinerja; Realisasi
Anggaran. Pada  tahun  2015 di  Bapemas  dan  KB terdapat Perubahan Anggaran yang mengharuskan adanya  Perubahan  Rencana  Kerja,  sehingga dokumen  tersebut  harus  dibandingkan  antara Target yang terdapat dalam Rencana Kerja dengan
Pencapaian dalam Laporan Kinerja. Dari
Perbandingan  ketiga  dokumen  tersebut  akan terlihat gap atau  perbedaan  antara  Realisasi dengan  Rencana  yang  telah  dibuat.  Kemudian  dari
Start
A
Tahapa n Edit RKA Buka Kursi SKP D Buat Kegiata n Tim
Angga ran Ambil Kegia tan Cek RKA sesuai Pagu Buat Target Output Entri
RKA
Input Pag u Tutup
Kunci
SKPD Buat
Subtitle
Report
RKA Hasil Rincian
Database Finish E-project E-delivery A Finish
gap atau  perbedaan  tersebut  akan  dapat  diukur seberapa besar Pencapaian Kinerja Per Program.
Sehingga  program  yang  telah  dibuat  dan dilaksanakan  dapat  diukur  keberhasilannya  dari
aspek  pencapaian  program  dan  seberapa  besar penyerapan dana yang telah dianggarkan..
Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2015 (APBD)
URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) Penyerapan Anggaran (%) Ket. Belanja Langsung Program Keluarga Berencana 3.094.146.569 2.445.249.110 79,03 Penghematan sebesar 20,97% Pembinaan  Keluarga Berencana 493.078.839 430.835.200 87,38 Penghematan dana sebesar 12,62% Penyediaan dan Pelayanan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 771.695.242 676.707.340 87,69 Penghematan dana sebesar 12,31% Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan  KB  yang disediakan melalui Dana  Alokasi  Khusus Bidang KB 637.144.508 171.684.060 26,95 Terdapat tambahan Dana Alokasi Khusus dan pengadaan sarana prasarana 200% dengan serapan sebesar 26,95 jadi terdapat penghematan dana sebesar 73,05%
Tabel 3. Perbandingan Dokumen Rencana Kerja, Perubahan Rencana Kerja dan Laporan Kinerja PERUBAHAN RENCANA KERJA LAPORAN KINERJA Keterangan Pembinaan  Keluarga Berencana.  Target Capaian  Rencana Kerja  Tahun  2015 adalah 5.479 orang. Pembinaan Keluarga Berencana Terdiridaritiga sub kegiatanyaitu : 1. Gebyar KB dalam rangka Revitalisasi Program KB. Gebyar  KB  Tahun  2015 dilaksanakan Bulan Desember  di  GOR
Kertajaya/CLS Surabaya diikuti 2500 orang.
2. Rakerda Program KB Berisi pemaparan Kepala Bapemas dan  KB  Kota  Surabaya tentang hasil  yang  telah dicapai oleh Bapemas dan  KB  selama tahun 2015. 3. Sosialisasi KB Lestari dan KB Pria Bertujuan memberikan Informasi dan Edukasi kepada masyarakat Kota Surabaya. 1. Target5000 orang, realisasi 2500 orang 2. Sesuai jumlah target yang diundang 3. Target MOP 100 akseptorpria,te realisasi 88 orang Penyediaan dan Pelayanan Alat kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin Target Capaian Renja  Tahun  2015 adalah 424 orang. Penyediaan dan Pelayanan Alkon Bagi Gakin Untuk mengendalikan Laju Pertambahan Penduduk, dilakukan upaya pegaturan kelahiran melalui metode Medis Operasi Pria (MOP)  dan Metode Operasi Wanita  (MOW).  Untuk tahun
2015,  MOP  telah dilayani sebanyak  88  akseptor sedangkan untuk MOW 324 akseptor.
Target 424 orang Realisasi 324 orang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang Didanai  dari  DAK Bidang KB 1. Target Capaian Renja Tahun  2015 adalah 4 item. 2. Operasional Pendampingan DAK Bidang KB. Penyediaan  Sarana  dan  Prasarana  Pelayanan  KB  yang  Didanai dari DAK Bidang KB 1. DAK Bidang Keluarga Berencana Dana  Alokasi Khusus yaitu dana  yang  diperoleh dari Pemerintah
Pusat dalam hal ini BKKBN untuk dibelanjakan sesuai petunjuk teknis.  DAK  Bidang  KB sebesar Rp.  637.144.508  untuk pembelian  2  unit  printer,  4  unit  Note  Book  i7,  2  unit  LCD Proyektor.
2. Operasional Pendampingan DAK Bidang Keluarga Berencana Pengadaan  ATK, pengadaan  server  untuk menunjang  program pendataan keluarga dan kebutuhan lainnya
Terdapat tambahan Dana Alokasi Khusus dari pemerintah provinsi, sehingga pencapaian 8 item  dari  target  4 item
Pengukuran  kinerja  menggunakan  Penilaian Indikator  Kinerja  Sasaran  yang  diukur  dengan
Formulir Pengukuran Kinerja (Form. PK) berdasarkan  Teori  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Penghitungan Persentase Pencapaian Rencana  Tingkat  Capaian  (Formulir  Pengukuran Kinerja), menggunakan rumus : Rencana Tingkat = Persentase Pencapaianx 100% Capaian Rencana Hasil Penghitungan  Persentase  Pencapaian
Rencana  Tingkat  Capaian  (Formulir  Pengukuran Kinerja) adalah sebaga berikut :
Tabel 4 . Tingkat  Capaian  Kinerja  Sub  Bidang Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan  Masyarakat  dan  KB  Kota Surabaya Tahun 2015 : Indikator Kinerja Utama (Program) Target Realisasi % Pembinaan Keluarga Berencana 5479 orang 3374 orang 61,58 Penyediaan dan Pelayanan Alkon Bagi Gakin 424 orang 412 orang 97,17 Penyediaan Saran dan Prasarana Pelayanan  KB yang didanai dari DAK Bidang KB 4 item 8 item 200
Tabel 5. Kategori Pencapaian Kinerja ( Self Assessment ) Rentang Capaian Kinerja Kategori Capaian Kinerja ≥100% 85% - 100% 70% - 84,99% 55% - 69,99% <55% Memuaskan Sangat Baik Baik Sedang Kurang Baik Analisis capaian kinerja masing-masing program  diuraikan menurut indicator kinerja dari kegiatan yang dilaksanakan. Dari uraian tersebut di
atas,  maka gambaran evaluasi dan analisis kinerja hasil pengukuran kinerja sasaran stratejik antara lain untuk Program Pembinaan Keluarga
Berencana, dari target  Rencana  Kerja  sebanyak 5479  orang  peserta  KB  yang  dibina,  hanya  dapat terealisasi  sebanyak 3374  orang.  Sehingga persentase capaian  kinerjanya  sebanyak 61,58%. Sehingga berdasarkan Rentang Capaian Kinerja ( self assessment ) diatas, maka Program Pembinaan Keluarga Berencana terdapat pada kategori “ Sedang” .
Untuk Program Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi  Gakin  hanya  tercapai  97,17%.  Pencapaian tersebut  hampir  mendekati  100%  namun  tedapat kendala kurangnya kepesertaan KB MOP sehingga target 100% tersebut tidak dapat dicapai. Sehingga berdasarkan Rentang Capaian Kinerja ( Self Assessment )  diatas,  maka  Program  Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Gakin terdapat pada kategori “ Sangat Baik” .
Sedangkan  untuk  Program  Penyediaan Saran  dan  Prasarana  Pelayanan  KB  yang  didanai dari DAK Bidang KB berhasil mencapai persentase capaian  kinerja  sebanyak  200%.  Dana  Alokasi Khusus  yaitu  dana  yang diperoleh  dari  Pemerintah Pusat  dalam  hal  ini  BKKBN  untuk  dibelanjakan sesuai  petunjuk  teknis  yang  ada.  Tahun  2015 Bapemas  dan  KB  memperoleh  dana  DAK  Bidang Keluarga Berencana sebesar Rp. 637.144.508 yang dibelanjakan  untuk  keperluan  pembelian  2  unit printer,  4  unit  Note  Book  i7,  10  unit  sound  system ( Wireless  Public  Address) ,  2  unit  LCD  Proyektor.
Sehingga  berdasarkan  Rentang  Capaian  Kinerja
( Self Assessment ) diatas, maka Program
Penyediaan  Saran  dan  Prasarana  Pelayanan  KB yang  didanai  dari  DAK  Bidang  KB  terdapat  pada kategori “ Memuaskan” .
Semua dana yang tersisa, akan dikembalikan  lagi  ke  Pemerintah  Kota  Surabaya. Dan  untuk  program  kerja  tahun  selanjutnya,  akan diberikan dana lagi.
Dari wawancara dengan Kepala Sub Bidang Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan
Masyarakat  dan  KB  Kota  Surabaya,  dalam pelaksanaan  program  yang  telah  disepakati  dalam Rencana  Kerja  tahun  2015 terdapat  kendala  yang meliputi  segi  administrasi,  segi  target  dan  segi waktu.
Dari segi administratif, karena setiap pelaksanaan program harus di SPJ-kan maka untuk pelaksanaannya,  dalam  hal  pelayanan  KB  MOW misalnya,  tidak  semua  peserta  KB  MOW  tersebut memiliki  persyaratan  administratif  yang  telah ditentukan. Misalnya KTP yang seharusnya bertempat  tinggal  di  wilayah  Surabaya,  maka  tidak semua peserta  tersebut  adalah  asli  penduduk Surabaya. Kemudian Surat Nikah yang tidak semua peserta  KB  memiliki  karena  ada  beberapa  peserta tersebut yang menikah siri. Untuk penyelesaiannya, memakai  KTP  Sementara,  walaupun  sebenarnya hal tersebut tidak diperbolehkan. Kendala eksternal tersebut  disebabkan  karena  kurangnya  kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KTP.
Untuk  segi  target,  khususnya target  MOP yang  hanya  tercapai  88  dari  target  sebanyak  100. Faktor  masih  ada  beberapa  masyarakat  laki-laki
tidak  mau  MOP  padahal  secara  usia  dan  syarat lainnya telah terpenuhi. Padahal pemerintah sendiri telah  melakukan  berbagai  upaya  menarik  minat masyarakat  laki-laki  untuk  melakukan  MOP  seperti pemberian  imbalan  berupa  sepeda  gunung,  uang sebesar RP 1.000.000,- dan juga berbagai promosi, sosialisasi  yang  gencar,  grebek  KB,  kampung  KB untuk menarik minat peserta MOP lainnya. Namun, pada saat melakukan pengambilan keputusan pada diri peserta tersebutlah yang sulit untuk dirubah.
Sedangkan  dari  segi  waktu,  ada  beberapa program  yang  misalnya  pada  semester  I  target harus  segera  tercapai,  namun  ternyata  terdapat program  yang  baru  turun  dari  provinsi  atau  pusat. Sehingga  pelaksanaan  program  tersebut  terpaksa molor.

## SIMPULAN
Berdasarkan Persentase
Pencapaian
Kinerja  tersebut  diatas,  Kinerja  Sub  Bidang
Keluarga  pada  Program  Pembinaan  Keluarga Berencana pencapaian kinerjanya sebanyak 61,58%  masuk  dalam  kategori  “ Sedang” dengan penyerapan  anggaran  sebesar  87,38%  sehingga terdapat penghematan dana sebesar 12,62%
Pada  Program  Penyediaan dan  Pelayanan Alkon  bagi  Gakin persentase pencapaiannya kinerjanya  sebanyak  97,17%  termasuk  dalam kategori  “ Sangat  Baik” dengan  penyerapan anggaran  sebesar  87,69%  sehingga  terdapat penghematan dana sebesar 12,31%.
Sedangkan  untuk  Program  Penyediaan Saran dan  Prasarana  Pelayanan  KB  yang  didanai
dari DAK Bidang KB berhasil mencapai persentase capaian  kinerja  sebanyak  200%.  Sehingga  masuk pada  kategori “Memuaskan” dengan  penyerapan anggaran  sebesar  26,95%  sehingga  terdapat penghematan dana sebesar 73,05%.
Dalam melakukan pelaksanaan kinerja yang telah  tertuang  dalam  Rencana  Kerja  banyak kendala yang menghambat Pencapaian Kinerja Sub
Bidang
Keluarga
Berencana di Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan KB Kota Surabaya. Saran  dari  penulis  dalam  menghadapi  kendala tersebut  antara  lain  dari  segi  administratif,  segi target dan segi waktu.
Dari  segi  administrasi,  penyebab  dari masalah  ini  berkaitan  dengan  masyarakat  atau faktor  eksternal  dari  Rencana  Kerja  yang  telah disusun  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  maka untuk  mengatasi  hal  tersebut  berdasarkan  teori perlu dilakukan penyelesaian masalah berdasarkan segi  administrasi  yaitu  dengan  menyebarkan brosur, pamflet, poster, flyer yang berisikan tentang rincian  program  kegiatan  secara  singkat  padat  dan jelas  seperti  tentang  syarat  dan  ketentuan  dalam mengikuti  program  kegiatan  tersebut.  Sehingga masyarakat  sasaran  dapat  dengan  jelas  mengerti tentang  kegiatan  yang  akan  dijalankan  dan mempersiapkan  persyaratan  administrasi  yang dibutuhkan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  meminimalisir permasalahan  dari  segi  persyaratan  administrasi yang terjadi pada masyarakat sasaran.
Target sasaran  program  yang  telah  dibuat adalah  masyarakat. Upaya merubah  perilaku masyarakat  harus  melalui  beberapa  tahapan  dan
proses  yang  tidak  instan.  Agar  perubahan  perilaku tersebut lebih efektif, maka instansi perlu mengetahui  dulu  sumber  penyebab  permasalahan mengapa  target  MOP  tidak berhasil seperti target dari  program  yang  lainnya.  Karena  proses pengambilan keputusan tindakan MOP sepenuhnya berada di  tangan masyarakat,  maka perlu diselidiki dahulu tentang apa saja faktor yang mempengaruhi pengambilan  keputusan  tersebut.  Bila  dalam masyarakat  lebih  berpaku  pada  stigma  sebagai contoh laki-laki  yang  MOP  dianggap  tidak  bisa memiliki  anak  atau  mandul  atau  tidak  subur.  Maka instansi  perlu  mengubah  stigma  tersebut  agar memiliki  sudut  pandang  baru  dari  masyarakat. Misalnya,  “Sayang  Istri,  Suami  ber-KB” sehingga dapat mengubah  pandangan  masyarakat  bahwa suami  memiliki  tanggung  jawab  dalam  kesehatan reproduksi  istrinya.  Istri  yang  telah  berperan  dalam hamil,  melahirkan,  menyusui  kemudian  peran  ber- KB diambil oleh suami sebagai wujud kasih sayang dan perhatian dalam kesehatan reproduksi istrinya.
Sedangkan kendala dari  segi  waktu, yaitu pelaksanaan program tidak sesuai dengan perencanaan  dalam  Rencana  Kerja. Hal  ini disebabkan banyaknya  program  yang harus dilaksanakan kemudian pemerintah pusat menurunkan  program  baru  dan  pemerintah  pusat belum  meturunkan  petunjuk  teknis  pelaksaan program  yang  akan  segera  dilaksanakan.  Maka saran  penulis  dalam  hal  ini  adalah  untuk meningkatkan  hubungan  dan  koordinasi  yang  lebih dekat lagi antara instansi Bapemas dan KB dengan lembaga  yang  lebih  tinggi  di  atasnya.  Dengan
meningkatkan  hubungan  yang  baik  dan  lebih  erat, maka  instansi  Bapemas dan  KB  akan  lebih  update tentang  issu-issu  program  yang  akan  digulirkan sehingga dapat mempersiapkan diri mengantisipasi bila  issu  program  tersebut  diturunkan.  Karena instansi  telah  mempersiapkan  diri  sebelumnya, maka  pelaksanaan program  pun  dapat  dijadwalkan lagi dengan rapi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bapemas dan KB Kota Surabaya. (2015). Rencana Kerja  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan KB Kota Surabaya Tahun 2015. Bapemas dan KB : Surabaya
Bapemas dan KB Kota Surabaya. (2015).
Perubahan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan  Masyarakat  dan  KB  Kota
Surabaya  Tahun  2015. Bapemas  dan  KB  : Surabaya Bapemas  dan  KB  Kota  Surabaya. (2015). Laporan Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
KB Kota Surabaya Tahun 2015. Bapemas dan KB : Surabaya.
Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi Jawa  Timur. Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  Tahun  2013 . (2013).  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
Provinsi Jawa Timur : Surabaya. Lembaga  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia (2003), Keputusan Kepala Lembaga Administrasi  Negara  No.  239/IX/6/8/2003 tentang  Perbaikan  Pedoman  Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rustiadi, Ernan. (2008). Perencanaan dan Pengembangan  Wilayah,  edisi  Mei  2006 ., Fakultas Pertanian IPB : Bogor.
Sedarmayanti. (2010).  Sumber  Daya  Manusia  dan Produktivitas Kerja. Bandung : CV Maju
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Winner  J.A.  (2008). Akuntabilitas  Keuangan  dan Kinerja  :  Pengertia,  Sejarah  dan  aplikasinya pada  Instansi  Pemerintah.  Studi  Kasus  : Direktorat  Pembinaan  SMK. Tesis .  Program Studi  Magister  Ekonomi  Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia.