## Landasan Yuridis
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Di Tinjau dari Teori Daya Laku Hukum ( Geltung )
The Juridical Basis of Government Regulation Number 3 Year 2014 on Accelaration Development of Disvantaged Regions Review from The Perspective of Validity Theory (Geltung)

## Saptono Jenar dan Agnes Harvelian

## Doctoral Program of Legal Sciences, Brawijaya University
Abdul Muis Street Number 52, Central Jakarta, Indonesia Email: saptonojenar@student.ub.ac.id dan agnesharvelian@student.ub.ac.id

## Abstract
Research of validity (geltung) is discussing about how a rule applied in the administration of the state  and  government.  This  research  intends  to  examine  the  enactment  of  Government Regulations on the acceleration of development of disadvantaged regions based on legal theory. This is a normative research, using literature studies, with the statutes approach and conceptual approach, and using descriptive analysis. Through this  research, it was found that government policies related to the implementation of acceleration for development of disadvantaged regions has  no  legal  basis  for  its  validity,  and  it  has  been  put  aside  of  the  higher  legal  norms (hierachichal  of  regulations)  especially  Laws  Number  39  year  2008.  Therefore,  it  is recommended  that every  policy  implementation  at  the level  of  Government Regulation  must  be ordered by  the rigt of  higher Regulations or based on  concretely regulated authority  by higher norms.
Keywords :  Development  of  Disadvantaged  Regions,  Accelerate  of  Development  of Disadvantaged Regions, Legal Certainty

## Abstrak
Kajian  mengenai  validitas  hukum  (geltung)  adalah  berbicara  bagaimana  sebuah  aturan  itu berlaku  dalam  penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan.  Tulisan  ini  bermaksud  ingin mengkaji  keberlakuan  Peraturan  Pemerintah  tentang  percepatan  pembangunan  daerah tertinggal  yang  berbasis  pada  teori  hukum.  Penulisan  ini  mengacu  pada  jenis  penelitian normaif, dengan menggunakan studi kepustakaan, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan  konsep,  serta  menggunakan  analisis  deskripif.  Melalui  penulisan  ini  didapatkan bahwa  kebijakan  pemerintah  terkait  palaksanaan  percepatan  pembangunan  daerah  tertinggal tidak  mempunyai  landasan  yuridis  material  dalam  keberlakuannya,  dikarenakan  tidak  adanya landasan hukum yang tepat untuk berpijak, dan aturan tersebut telah mengesampingkan norma hukum  yang  lebih  tinggi  di  atasnya,  khususnya  UU  Nomor  39  Tahun  2008.  Dengan  demikian,
disarankan  agar  setiap  pelaksanaan  kebijakan  ditingkat  Peraturan  Pemerintah  harus diperintahkan  oleh  Peraturan  Perundang-undangan  yang  tepat  dan  kedudukannya  lebih  tinggi atau  dibentuk  berdasarkan  kewenangan  yang  diatur  secara  konkrit  oleh  norma  yang  lebih tinggi.
Kata Kunci :   Pembangunan Daerah Tertinggal, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kepastian Hukum.

## A. Pendahuluan
Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan suatu peristiwa bersejarah dengan dipenuhi dinamika politik  dalam  negeri 1 ,  hal  ini dilatarbelakangi dengan adanya
dorongan yang kuat bangsa Indonesia  untuk  membentuk  suatu negara  dengan  pemerintahan  yang berdaulat  dan  merdeka. 2 NKRI
1 Salah  satu  peristiwa  yang  cukup dramatis  sebelum  proklamasi  kemerdekaan  pada tanggal  17  Agustus  1945  yaitu  dimana  pada tanggal  15  Agustus  1945  Soekarno  –  Hatta diculik oleh sekelompok pemuda ke Rengasdengklok dengan maksud agar proklamasi kemerdekaan  Indonesia  menghiraukan  Jepang dan  menegaskan  bukan  pemberian  Jepang. Sehingga  mencegah  agar  para  Proklamator  tidak diintervensi  dan  dipengaruhi  oleh  Jepang  serta diklaim  sebagai  kolaborator  Jepang.  Lihat  dalam Adnan Buyung Nasution, Aspirasi
Pemerintahan  Konstitusional  di  Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959 (Penerjemah:  Sylvia  Tiwon),  Jakarta:  Pustaka Utama Grafiti, 2001, hlm. 13-14.
2 Pemahaman  berdaulat  dan  merdeka  ini tidak terlepas dari adanya hasrat rakyat Indonesia untuk bernegara sebelum Proklamasi Kemerdekaan  pada  tanggal  17  Agustus  1945.
Dan  puncaknya  ketika  rakyat  Indonesia  sebagai bangsa  yang  berdaulat  dan  merdeka  serta memiliki suatu pemerintahan yaitu saat proklamasi  kemerdekaan  tersebut.  Lihat  dalam Lalu Said Ruhpina, Kedaulatan Rakyat Sebagai Het  Absolute  Ideel Indonesia ,  Malang:  UB Press,  2010,  hlm.  1-2.  Pendapat  lain  juga dikemukakan  oleh  Prof.  Mr.  M.  Nasroen  yang mengatakan  bahwa  asal  mula  negara  adalah kemauan  bersama  dari  masyarakat,  yang  sudah ada  sebelum  negara  itu  ada.  Lihat  dalam  M. Nasroen,  Asal  Mula  Negara,  Jakarta:  Penerbit Aksara  Baru,  1986,  hlm.  97-98.  Sedangkan Punggawa  Perancis,  Ernest  Renan  mengatakan bahwa bangsa ( nation ) merupakan suatu solidaritas  besar,  yang  terbentuk  karena  adanya kesadaran yaitu orang-orang yang telah
merupakan  negara  Kesatuan  yang berbentuk Republik, 3 dimana kemudian menempatkan posisi hukum  sebagai  dasar  atau  pondasi dalam penyelenggaraan segala dimensi  kehidupan  bermasyarakat dan bernegara. 4 Secara jelas Konstitusi  Indonesia  yang  disebut dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia (UU NRI
berkorban  banyak  dan  bersedia  untuk  memberi nyawanya  dan  kemudian  memiliki  keinginan secara tegas untuk melanjutkan hidup bersama ( le desir  de  vivre  ensemble ).  Lihat  dalam  Ernest Renan, Apakah  Bangsa  Itu?  ( Quést  Ce  Quúne Nation ?) (Penerjemah:  Prof.  Mr.  Sunario), Bandung: Alumni, 1994, hlm. 53-54.
3 Orientasi  pembentukan  pemerintahan negara  Indonesia  berbentuk  Republik  pertama kali  dicanangkan  kedalam  konsep  Program Nasional  Pergerakan  Kemerdekaan  Indonesia dibidang  Politik  yang  ditulis  oleh  Tan  Malaka dalam  bukunya  pada  tahun  1925  dengan  judul asli Naar  de  Republiek  Indonesia (Menuju Republik Indonesia) (Editor: Kholid O. Santosa), Bandung: Sega Arsy, 2014, hlm. 51.
4 Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan  dengan  jelas  bahwa  “ Negara Indonesia  adalah  Negara  Hukum ”.  Makna tersurat  itu  menjelaskan  bahwa  negara  Indonesia mengakui prinsip supremasi hukum dan konstitusi, yaitu menganut prinsip pemisahan dan pembatasan  kekuasaan  dan  sebagai  bentuk menganut  konsep  negara  hukum  ( rule  of  law ) yaitu  kekuasaan  yang  dijalankan  oleh  hukum, nomos .  Lihat  dalam  Jimly  Asshidiqie  (a), Konstitusi  dan  Konstitualisme  Indonesia , Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan MKRI,  2005,  hlm.  68-70.  Pada  masa  periode awal  UUD  1945  ditetapkan  oleh  PPKI  pada tanggal  18  Agustus  1945,  dikatakan  bahwa Indonesia yang merdeka itu harus Negara Hukum yang  kemudian  ditetapkan  dalam  Penjelasan UUD  1945  yang  menyebutkan  Negara  Indonesia berdasar  atas  hukum  ( Rechstaat ),  tidak  berdasar atas  kekuasaan  belaka  ( Machtsstaat ).  Lihat  juga dalam  O.  Notohamidjodjo, Makna  Negara Hukum ,  Jakarta:  Badan  Penerbit  Kristen,  1970, hlm. 53-54.
Tahun  1945) 5 merupakan  hal  ihkwal diaturnya tata kelola penyelenggaraan kenegaraan disegala  bidang  penyelenggaraan negara  dan  pemerintahan  Indonesia dan  menjadikan  UUD  NRI  Tahun 1945 sebagai verfassung atau staatsgrundgezets . 6 Negara Indonesia yang berdaulat  dan  merdeka,  bepengaruh dalam penyelenggaraan negara untuk segera melaksanakan pembangunan disegala
bidang
kehidupan  masyarakat.  Perwujudan negara  yang  dimanifestasikan  oleh adanya  Pemerintahan,  mendorong pembentukan suatu instrumen pembangunan  secara  nasional  dalam
5 Setelah  Amandemen  UUD  1945 menyatakan  secara  tegas  dalam  Pasal  II  Aturan Tambahan  UUD  1945  yang  menyebutkan  bahwa “Dengan  ditetapkannya  perubahan  Undang- Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik  IndonesiaTahun  1945  terdiri  atas
Pembukaan dan Pasal-Pasal”. Sebelum Amandemen, penyebutan Undang-Undang Dasar,
hanya  Undang-Undang  Dasar  1945.  Lihat  dalam
A.M. Fatwa, Potret Konstitusi Pasca
Amandemen UUD 1945 , Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009, hlm. 6-7. 6 Hamid  Saleh  Attamimi  mengatakan bahwa  Undang-Undang  Dasar  atau  Konstitusi (tertulis) merupakan  aturan yang  menjadi landasan bagi hukum perundang-undangan ( Gesetzesrecht )  yang  berlaku  dalam  negara  dan kemudian  disebut  sebagai Verfassung atau Grundgessetze .  Lihat  dalam  Sri  Soemantri Martosoewignyo,
dkk,
Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini , (Editor: Padmo  Wahyono)  Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1984, hlm. 126.
rangka memperbaiki kehidupan masyarakat  Indonesia  ke  arah  yang lebih  baik.  Pembangunan  nasional sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh aspek kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945, yaitu “…melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa, serta  melaksanakan  ketertiban  dinia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial…”. Namun,  pembangunan nasional  tersebut  tentu  saja  harus dilalui  melalui  suatu  mekanisme perencanaan yang cermat. 7
Amandemen UUD 1945 yang dilakukan dalam empat kali tahapan, memberikan Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR)  kekuasaan  untuk menyusun Undang-Undang 8
7 B.  Arief  Sidharta, Refleksi  Tentang Struktur  Ilmu  Hukum ,  Bandung:  CV.  Mandar Maju, 2009, hlm. 6.
8 Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara  jelas  memberikan  kekuasaan  legislasi kepada DPR. Presiden hanya diberikan hak untuk mengajukan  RUU  kepada  DPR.  Lihat  dalam A.M. Fatwa, Op. Cit. , hlm. 14.
bersama-sama dengan Presiden, menerbitkan Undang-Undang Nomor 24  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional (UU  tentang  SPPN)  dan  selanjutnya Undang-Undang  Nomor  17  Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (UU tentang RPJPN). 9 Meskipun  arah  kebijakan pembangunan jangka panjang nasional “terlambat” 10
untuk diterbitkan,  Pemerintah  Indonesia saat  itu  sudah  menghadirkan  suatu tatanan  dan  landasan  kebijakan pembangunan jangka panjang Indonesia  selama  rentang  waktu tahun  2005-2025  secara  terarah  dan sistematis.
9 UU tentang RPJPN ini merupakan dasar arah  kebijakan  pembangunan  nasional  Indonesia selama  20  tahun,  sebagai  pengganti  Garis-Garis Besar  Haluan  Negara  (GBHN)  yang  sebelumnya ditetapkan melalui Ketetapan MPR (TAP MPR).
10 Maksud  terlambat,  disini  penulis mencoba  melihat  dari  sisi  norma  waktu  urutan perencanaan yang diatur dalam sistem perencanaan  pembangunan  nasional.  Dimana seharusnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah  (RPJMN)  merupakan  turunan  dari RPJPN.  Namun  fakta  hukum  membuktikan bahwa  RPJMN  2005-2009  yang  dituangkan dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  7  Tahun  2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  Tahun  2004-2009  terbit  ditahun  2005. Sedangkan  RPJPN  2005-2025  yang  dituangkan dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  17  tahun  2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 terbit sesudahnya yaitu ditahun 2007.
Berdasarkan penjelasan diatas,  bahwasanya  pembentukan negara  Indonesia  yang  merdeka  dan berdaulat  merupakan  cita  negara ( staatsidee ), dimana salah satu tujuan negara  Indonesia  didirikan  yaitu untuk  mewujudkan  keadilan  sosial. Dengan  demikian,  Pemerintah  yang merupakan  alat  negara,  memiliki kewajiban  menyelenggarakan  roda pemerintahan  untuk  mewujudkan keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.
Kesenjangan dalam pembangunan antar daerah di Indonesia  yang  cukup  tinggi  antara Kawasan  Barat  Indonesia  (KBI)  dan Kawasan  Timur  Indonesia  (KTI) 11 dan  diperkirakan  akan  semakin meningkat apabila faktor-faktor penyebabnya tidak ditanganani
secara  mendasar, 12 oleh  karena  itu pengurangan kesenjangan pembangunan  antar  daerah  menjadi
11 Dalam  Dokumen  RPJM  2004-2009 disebutkan  bahwa  di  Indonesia  terdapat  199 kabupaten  yang  berstatus  tertinggal  dari  jumlah 440 kabupaten/kota, dimana 76 kabupaten berada di KBI dan 123 kabupaten di wilayah KTI.
12 Augusta  Ivanovich, Ketimpangan Wilayah  Dan  Kebijakan  Penanggulangan  di Indonesia,  Kajian  Isu  Strategi,  Historis,  dan Paradigmatis  Sejak  Pra  Kolonial ,  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014, hlm. 77-78.
prioritas pembangunan nasional dalam  rangka  menjaga  stabilitas  dan kesatuan  nasional.  Tujuan  mendasar dalam mengurangi kesenjangan antar daerah  adalah  bukan  bermaksud untuk  memeratakan  pembangunan fisik  di  setiap  daerah,  tetapi  yang paling  utama  adalah  pengurangan perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat  ( quality  of  life )  antar daerah. 13
Penyelenggaraan  kehidupan berbangsa dan bernegara di
Indonesia,  sebagai  negara  hukum berbasis  Pancasila, 14 maka  peraturan perundang-undangan  atau  peraturan hukum  tertulis  ( wetgeving )  yang merupakan  instrumen  utama  untuk mewujudkan  tujuan  negara  haruslah mencerminkan  nilai-nila  Pancasila 15
sebagai  manifestasi  atas  cita  negara
13 Berdasarkan  cara  penghitungan  Indeks Pembangunan  Manusia  ( human  development index), Indeks  Kualitas  Kehidupan  secara  Fisik (physical  quality  of  life  index), maupun  laju PDRB (product domestic regional bruto). 14 Negara  Hukum  Pancasila  artinya bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  yang menganut  prinsip  hukum  berlandaskan  nilai-nilai Pancasila.  Lihat  dalam  Moh.  Mahfud  MD,
Hukum dan Pilar-Pilar
Demokrasi , Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm. 143.
15 I  Dewa  Gede  Atmadja, Teori Konstitusi  Dan  Konsep  Negara  Hukum , Malang: Setara Press, 2015, hlm. 158.
hukum  Pancasila. 16 Hal  tersebut dikarenakan  eksistensi  hukum  yaitu untuk  merespon  adanya  dorongan untuk  memberikan  rasa  keadilan 17 serta bisa membahagiakan
rakyatnya 18 bagi  masyarakat  dalam penyelenggaraan pembangunan.
Berdasarkan  pertimbangan  di atas,  maka  hukum  dalam  perspektif sebagai instrumen pembangunan nasional  mau  tidak  mau  harus memberikan dukungan berupa norma-norma dalam rangka
menciptakan kerangka pembangunan nasional  yang  berlandaskan  keadilan sosial.  Hanya  dengan  cara  inilah hukum  dapat  menjalankan  peran utamanya, yaitu menciptakan ketertiban serta mengendalikan pembangunan  untuk  mewujudkan tujuan negara.
16 Menurut B. Arief Sidharta, Cita Hukum Pancasila berintikan: Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap martabat manusia, wawasan  kebangsaan  dan  wawasan  nusantara, persamaan  dan  kelayakan,  keadilan  sosial,  moral dan budi pekerti  yang luhur, dan partisipasi serta transparansi  dalam  proses  pengambilan  putusan publik.  Lihat  dalam  Hyronimus  Rhiti, Cita Hukum  Dan  Postmodern:  Kajian  Gagasan
Ekologis Pancasila , Yogyakarta: Genta Publishing, 2020, hlm. 244.
17 H.  Abdul  Manan, Peranan  Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi , Jakarta: Prenamedia Group, 2018, hlm. 61.
18 I  Dewa  Gede  Atmadja, Op.  Cit. ,  hlm.
153.

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 2 2021, Hal 1-29
Fungsi  hukum  oleh  Negara dalam menyejahterakan rakyat merupakan tugas utama, sebagaimana secara konkrit diamanatkan dalam Pembukaan
UUD  NRI  1945. 19 Sebab  secara filosofis,  Negara  akan  dianggap gagal  dalam  menjalankan  fungsinya bilamana tujuan negara tidak tercapai,  sehingga  diperlukan  suatu
prioritas pembangunan yang diarahkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar
khususnya  dalam  hal  mengurangi kesenjangan antar daerah. Disamping itu juga negara wajib untuk menciptakan kebahagiaan secara umum,  baik  ditinjau  dari  sisi ekonomi, sosial, dan budaya, dimana termasuk  di  dalamnya  yaitu  hak memperoleh  keadilan  dalam  rangka upaya  mewujudkan  keadilan  sosial berdasarkan Pancasila.
Dalam konteks
penyelenggaraan pemerintahan,
Pasal  4  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun
19 Tujuan  Negara  menurut  John  Locke, adalah  menjamin  hak  asasi  manusia,  yang  dapat dikaitkan dengan percepatan pembangunan daerah  tertinggal  dalam  Amarta  Sein, W elfare State ,  (Editor:  William  Huffman),  Boston, Masaatchusetts  USA:  Harvard  University  Press, 2000, hlm. 123.
1945  menyatakan  bahwa  Presiden memegang  kekuasaan  pemerintahan menurut undang-undang dasar,
sehingga fungsi eksekutif diserahkan kepada Presiden. 20 Kemudian
berdasarkan  Pasal  17  UUD  NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa:
(1) Presiden  dibantu  oleh  menteri- menteri negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan.
(4) Pembentukan,  pengubahan,  dan pembubaran  kementerian  negara diatur dalam undang-undang.
Sebagai negara yang menganut sistem  pemerintahan  presidensiil, maka sudah pastinya masalah pengangkatan  dan  pemberhentian menteri  negara  di  Indonesia  menjadi hak prerogratif dari seorang presiden 21 atau  juga  disebut  sebagai kekuasaan eksklusif kepada Presiden
20 Harun  Alrasid  dalam  Ni’matul  Huda, Politik  Ketatanegaraan  Indonesia:  Kajian Terhadap  Dinamika  Perubahan  UUD  1945 , Yogyakarta: FH UII Press, 2003, hlm. 123.
21 Andi  Sugiati, Kementerian  Negara dan Sistem Penyelenggaraan Negara , Makassar: PT. Umitoha  Ukhuwah Grafika, 2013, hlm. 243.

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 1-29
untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri ( appointment  power ). 22 Sehingga kemudian  di  tahun  2007  disusun suatu  Rancangan  Undang-Undang (RUU) yang mengatur tentang Kementerian  Negara,  RUU  tersebut secara substantif merupakan pembatasan terhadap kekuasaan Presiden dalam hal penentuan jumlah pengangkatan  menteri  dan  tata  cara pembentukan  kementerian  secara kelembagaan  berdasarkan  urusan pemerintahan. 23
Setelah  DPR  bersama-sama dengan Pemerintah setuju atas naskah  RUU  tentang  Kementerian Negara,  maka  terbitlah  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2008 tentang  Kementerian  Negara  (UU tentang  Kementerian  Negara)  yang mengatur  mengenai  pembentukan, ruang  lingkup  urusan  pemerintahan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara.
22 Fitra Arsil, Teori Sistem Pemerintahan , Pergeseran  Konsep  dan  Saling Kontribusi  Antar  Sistem  Pemerintahan  di Berbagai  Negara ,  Depok:  Rajawali  Pers,  2017, hlm. 239.
23 Ni’matul Huda, Op. Cit ., hlm. 128-129.
Berdasarkan  Pasal  4  dan  5 Undang-Undang  Nomor  39  tahun 2008  tentang  Kementerian  Negara disebutkan  bahwa  terdapat  3  (tiga) klaster yang menjadi urusan
Pemerintahan, yaitu sebagai berikut: 1. Urusan pemerintahan yang nomenklatur
Kementeriannya secara  tegas  disebutkan  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 meliputi  urusan  luar  negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
2. Urusan pemerintahan yang
ruang  lingkupnya  disebutkan dalam  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  meliputi  urusan
agama, hukum, keuangan, keamanan,  hak  asasi  manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan,
dan perikanan.
3. Urusan pemerintahan dalam rangka  penajaman,  koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan  negara,  badan usaha  milik  negara,  pertanahan, kependudukan,
lingkungan hidup, ilmu pengetahuan,
teknologi,  investasi,  koperasi,
usaha  kecil  dan  menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan,  pemuda,  olahraga, perumahan,  dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Secara normatif dapat dipahami bahwa UU tentang Kementerian Negara mengatur perihal peran penting penyelenggaraan pemerintahan dalam  melaksanakan  suatu  urusan pemerintahan dibidang pembangunan daerah tertinggal. Urusan pemerintahan dibidang pembangunan daerah tertinggal merupakan urusan pemerintahan yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah untuk melaksanakan penajaman,
koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.  Artinya  bahwa  seluruh program pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah tertinggal menjadi urusan pemerintahan dibidang  daerah  tertinggal  yang meliputi  tugas  untuk  melaksanakan penajaman dan sinkronisasi program- program pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga di daerah tertinggal,  serta  mengoordinasikan dengan pihak-pihak terkait ( stakeholders )  dalam  pelaksanaan
urusan pemerintahan dibidang
pembangunan daerah tertinggal. Undang-Undang
tentang
Kementerian  Negara  memberikan kewenangan  kepada  Presiden  selaku kepala pemerintahan melalui Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang
pembangunan  daerah  tertinggal, 24
24 Saat  masa  Pemerintahan  SBY  pada periode 2004-2009 dan 2009-2014, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pembangunan  daerah  tertinggal  adalah  Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Kemudian  di  masa Pemerintahan Jokowi periode 2014 sampai dengan sekarang, urusan pemerintahan  pembangunan  daerah  tertinggal digabung menjadi satu dengan urusan pemerintahan  dibidang  Desa  dan  Transmigrasi
Vol 1 No 2 2021, Hal 1-29
yang  bertugas  untuk  mengurangi kesenjangan  ( disparity )  antar  daerah dengan melakukan pengentasan daerah tertinggal dalam rangka untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan
UUD NRI Tahun 1945.
Dalam perkembangannya kemudian,  Pemerintah  menerbitkan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  78 Tahun  2014  tentang  Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (selanjutnya  disebut  PP  tentang PPDT),  dimana  disebutkan  dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Pembangunan Daerah  Tertinggal,  yang  selanjutnya disingkat  PDT  adalah  suatu  proses, upaya, dan tindakan secara terencana untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan wilayah yang merupakan  bagian  integral  dari pembangunan  nasional.  Disamping itu  juga  di  dalam  Pasal  1  angka  26 menyebutkan  bahwa  Menteri  adalah menteri yang menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang pembangunan  daerah  tertinggal.  Hal tersebut  sangat  jelas  mengisyaratkan
dan  bernama  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
bahwa  yang  dimaksud  Menteri dalam  PP  tentang  PPDT  merupakan Menteri  yang  diberikan  kewenangan sebagaimana  disebutkan  dalam  UU tentang  Kementerian  Negara,  yaitu Menteri  yang  melaksanakan  urusan pemerintahan dibidang pembangunan daerah tertinggal. Namun  apabila  PP  tentang  PPDT tersebut ditelaah dari sudut
keberlakuan  atau  validitas  suatu norma  hukum  ( geltung )  peraturan perundang-undangan,  maka  dalam hal  pemberlakuannya  tidak  memiliki konsistensi. Karena masalah validitas hukum ini merupakan suatu hal yang amat penting dalam kontruksi pembentukan  norma  hukum  tertulis di  Indonesia.  Demikian  pentingnya, maka  dibutuhkan  konsistensi  dan kejelasan dalam pemberlakuan norma hukum agar tidak menimbulkan  tumpang  tindih  antar peraturan  perundang-undangan  dan demi  tercapainya  kepastian  hukum ( legal certainty ).
Maria Farida Indrati S. menyebutkan bahwa setiap norma itu berlaku  karena  ia  mempunyai  “daya berlaku”  (validitas)  atau  karena  ia

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 1-29
mempunyai keabsahan ( validity/geltung ). 25
Dengan demikian, dalam menentukan  arah  kebijakan  negara melalui  perumusan  aturan  hukum positif, pembahasan mengenai keabsahan  aturan  sangat  penting untuk  diperhatikan  oleh  karena sangat berkaitan dengan asas kepastian  hukum 26 ,  termasuk  di dalamnya  yaitu  PP  tentang  PPDT. Melangkah dari uraian latar belakang di atas, maka untuk adanya
konsistensi dalam penulisan, pembahasan  terkait  pembuatan  PP
tentang PPDT tersebut akan difokuskan  pada  landasan  yuridis saja. Oleh karena itu, melalui tulisan ini,  penulis  hendak  memaparkan mengenai  mengapa  dasar  yuridis keberlakuan PP tentang PPDT tersebut  perlu  dievaluasi  kembali? Kemudian,  bagaimanakah  langkah
25 Maria  Farida  Indrati  S., Ilmu Perundang  undangan;  Jenis  Fungsi  dan Materi  Muatan ,  Yogyakarta:  Kanisius,  2020, hlm 39.
26 Dalam  Penjelasan  Undang  Undang Nomor  28  Tahun  2008  Tentang  Penyelenggara Bebas  Dari  Korupsi,  Kolusi,  Dan  Nepotisme, Pasal 3 Angka (1) menyatakan bahwa “Kepastian Hukum”  adalah  asas  dalam  negara  hukum  yang mengutamakan  landasan  undangan,  kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan persoalan
keberlakuan  PP  tentang  PPDT  untuk adanya kepastian hukum?
Karena  itu  di  dalam  tulisan  ini akan dibahas mengenai aspek validitas  atau  keberlakuan  dari  PP tentang  PPDT  dalam  konteks  teori geltung .  Tujuan  yang  ingin  dicapai dalam  tulisan  ini  adalah  untuk mendapatkan  pemahaman  terhadap teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan
pendekatan doktrinal atau juga
disebut  sebagai  pendekatan  hukum normatif. 27 Data
yang ada
dihubungkan  satu  sama  lain  melalui studi kepustakaan ( library research ), dikaji  dan  dinterpretasikan  serta dianalisa  untuk  selanjutnya  ditarik kesimpulannya.  Metode  penelitian normative  adalah  penelitian  yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan  perundang-undangan  dan
27 Soetandyo Wignjosoebroto,
Hukum:  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika Masalahnya ,  Jakarta:  Huma,  2002,  h  145- 177.

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 1-29
putusan  pengadilan.  Sumber  daya diperoleh  dari  bahan  kepustakaan atau  data  sekunder, 28 yang  terdiri bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder.
Bahan  hukum  primer  antara lain  norma  atau  kaidah  dasar,  yaitu UUD  1945,  peraturan  perundang- undangan dan putusan-putusan pengadilan  dalam  perkara  pengujian norma hukum. Bahan hukum
sekunder  adalah  dokumen-dokumen selain produk hukum yang
memberikan informasi tambahan terhadap bahan hukum primer.
Bahan  hukum  sekunder  antara  lain meliputi  literatur,  hasil  penelitian, pendapat  pakar  hukum  dan  artikel ilmiah.  Data  yang  diperoleh  akan dianalisis  dengan  metode  deskriptif kualitatif.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Konsep  Validitas  PP  tentang
PPDT  ditinjau  dari  teori geltung
28 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,
Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 118.
Sebagai
negara yang
berdasarkan  hukum,  maka  sudah tentu  Indonesia  harus  memiliki wajah sistem hukum yang terdiri atas elemen-elemen  inti  dari  negara  yang menganut asas rule of law . 29 Dimana
hukum harus bertujuan untuk memberi memberikan kepastian hukum ( rechtssicherheit ), kemanfaatan  ( zweckmässigkeit atau doelmatigheid ) dan keadilan ( gerectigheit ) ,. 30 Serta  menjadikan hukum sebagai alat untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintah demi tercapainya
kesejahteraan sosial. 31
Terkait  dengan  penulisan  ini, maka peraturan perundang-undangan ( gesetzgebung atau wetgeving) merupakan  hukum  tertulis  ( written
law ).  Terkait  dengan  pembentukan peraturan perundang-undangan, menurut Philipus M. Hadjon 32
29 Munir  Fuady, Teori  Negara  Hukum Modern  ( Rechstaat ) ,  Bandung:  PT  Refika Aditama, 2011, hlm. 5-6.
30 Sudikno  Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 1.
31 Padmo  Wahyono, Indonesia  Negara Berdasarkan  Atas  Hukum ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 19.
32 Yuliandri, Asas-Asas  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  Yang  Baik , Gagasan  Terhadap  Pembentukan  Peraturan

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 2 2021, Hal 1-29
pembentukan  peraturan  perundang- undangan harus
dilakukan
berdasarkan  asas-asas  pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang baik. Sebagaimana Hamid S.
Attamimi 33 juga  berpendapat  bahwa pembentukan  peraturan  perundang- undangan  Indonesia  yang  patut ( algemene beginselen van behoorlijke regelgeving ) yaitu mengandung  unsur:  1)  cita  hukum Indonesia;  2)  Asas  Negara  berdasar atas  hukum  dan  asas  pemerintahan berdasar  sistem  konstitusi;  3)  asas- asas lainnya.
Terkait  dengan  teori  mengenai
jenjang
norma hukum ( Stufentheorie ),  yang  artinya  bahwa norma  hukum  itu  berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki  (tata  susunan),  dalam  arti suatu  norma  yang  lebih  rendah berlaku,  bersumber,  dan  berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan  berdasar  pada  norma  yang  lebih tinggi  lagi,  demikian  seterusnya
Perundang-Undangan  Berkelanjutan ,  Depok: Rajawali Press, 2009, hlm. 14.
33 Maria  Farida  Indrati  S., Op.  Cit .,  hlm. 254.
sampai  pada  suatu  norma  yang  tidak dapat  ditelusuri  lebih  lanjut  dan bersifat  hipotesis  dan  fiktif  sebagai Norma  Dasar ( grundnorm atau staatsfundamentalnorm ). Teori tersebut  kemudian  dikembangkan oleh Hans Nawiasky, yang
merupakan  salah  seorang  murid Hans  Kelsen. 34 Sehingga  dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan norma dasar penyelenggaraan  negara  ( grundnorm atau staatsfundamentalnorm )  dan menjadi  dasar  atas  keseluruhan eksistensi pembentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. 35 Adapun hierarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (UU  tentang PUU)  ditetapkan  jenis  dan  hierarki Peraturan  Perundang-undangan  di Indonesia, sebagai berikut:
34 Maria  Farida  Indrati  Soeprapto, Ilmu
Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya ,  Yogyakarta:  Kanisius,  1998, hal. 41.
35 Hamid  Saleh  Attamimi  dalam  Sri Soemantri, Op.Cit. , hlm.139-141.
1. Undang-undang  Dasar  Negera Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- undang;
4. Peraturan pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ditentukan  dalam  Pasal  7  ayat (2) UU tentang PUU bahwa kekuatan
hukum setiap jenis peraturan perundang-undangan  sesuai  dengan hierarkinya.  Dalam  penjelasan  ayat (2)  dinyatakan  lebih  lanjut,  yang dimaksud  dengan  “hierarki”  adalah penjenjangan  setiap  jenis  peraturan perundang-undangan
yang
didasarkan pada asas bahwa peraturan  perundang-undangan  yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
Jenis  Peraturan  Perundang- undangan  tidak  terbatas  pada  yang
dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (1) saja,  tetapi mencakup  juga  peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR), DPR,  Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD),  Mahkamah  Agung  (MA), Mahkamah  Konstitusi  (MK),  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),  Komisi Yudisial  (KY),  Bank  Indonesia  (BI), Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat  yang dibentuk dengan  UU  atau  Pemerintah  atas perintah  UU,  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Daerah  Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota,
Bupati/Walikota,  Kepala  Desa  atau yang  setingkat  (ketentuan  Pasal  8 ayat (1) UU tentang PUU). Kemudian dijelaskan bahwa Peraturan perundang-undangan tersebut  diakui  keberadaannya  dan mempunyai kekuatan hukum mengikat  sepanjang  diperintahkan oleh  peraturan  perundang-undangan yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk berdasarkan  kewenangan  (ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU tentang PUU).
Presiden  selaku  pemerintah atau  pemegang  kekuasaan  eksekutif

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 1-29
berdasarkan  UUD  NRI  Tahun  1945, memiliki  fungsi  sebagai  pelaksana Undang-Undang  yang  merupakan produk  dari  kekuasaan  Legislatif.
Namun dalam praktek ketatanegaraan selama ini,
Pemerintah diberikan pula hak untuk mengatur  ( pouvoir  reglementair ), yang  diimplementasikan  ke  dalam bentuk beleidsregel atau policy rules diluar  bentuk  Undang-Undang  yang dihasilkan  oleh  kekuasaan  legislatif. Akan  tetapi policy  rules tersebut tetap harus dibuat berdasarkan perintah dari Undang-Undang. 36
Jimly  Ashiddiqie  menjelaskan bahwa dalam praktek ketatanegaraan di  Indonesia  terdapat  prinsip freis ermessen dalam  penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip freis ermessen tersebut  merupakan  tindakan  bebas bagi pemerintah untuk menggunakan kewenangannya dalam mencapai tujuan pemerintahan. Prinsip tersebut yang  dijadikan  oleh  Presiden  dalam menjustifikasi  keputusan-keputusan yang  bersifat  mandiri,  terlepas  dari
36 Jimly Ashiddiqie (b), Format Kelembagaan NegaraDan Pergeseran
Kekuasaan  Dalam  UUD  1945 ,  Yogyakarta:  FH UII Press, 2004, hlm. 191.
peritah  Undang-Undang. 37 Artinya melalui  prinsip fries  ermessen ini,
Presiden  dapat  mengatur  akan  suatu hal  yang  belum  diatur  secara  tegas dalam suatu Undang-Undang.
Akan tetapi dalam pelaksanaan penggunaan  prinsip freis  ermessen tersebut, menurut Jimly  Ashiddiqie 38 perlu  diatur  pembatasannya  yaitu pembahasan  terhadap  materi  muatan maupun dalam prosedur penyusunannya, yaitu mencakup 1. Pembedaan materi muatan
policy  rules dengan  materi muatan yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang;
2. Nomenklatur  produk policy rules adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang  (Perpu)  dan  Peraturan Pemerintah;
3. Prosedur  penetapannya  oleh Presiden,  dan  untuk  jenis produk  hukum  Perpu  maka harus  dimintakan  persetujuan kepada DPR;
4. Semua  peraturan  perundang- undangan  yang  berkedudukan
37 Loc.Cit.
38 Ibid ., hlm 192.
dibawah Undang-Undang harus merupakan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang. Untuk Peraturan  Perundang-undangan tersebut ditetapkan dalam bentuk peraturan oleh Presiden, Menteri  atau  Pejabat  setingkat
Menteri,
Gubernur, Bupati/Walikota,  dan  Kepala Desa. Terkait dengan penetapan peraturan  perundang-undangan  yang berbentuk Peraturan Pemerintah,
yaitu merupakan
kewenangan pembentukan  peraturan  perundang- undangan  yang  diberikan  kepada Presiden berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUD  NRI  Tahun  1945.  Menurut Bagir Manan 39 Peraturan Pemerintah merupakan jenis peraturan
perundang-undangan  yang  bersifat “ administratiefrechtelijk ”,  karena  itu tidak  diperkenankan  untuk  mengatur atau menciptakan suatu kaidah dalam penyelenggaraan ketatanegaraan.
Disamping  itu  juga  bahwa  Peraturan
39 Bagir  Manan, Teori  Dan  Politik Konstitusi ,  Yogyakarta:  FH  UII  Press,  2003, hlm. 222-223.
Pemerintah  bukanlah  suatu  alat untuk pembentukan suatu badan atau wewenang  kecuali  yang  diatur  oleh Undang-Undang. Peraturan Pemerintah dapat diterbitkan berdasarkan  ketentuan  yang  secara tegas  ditentukan  dalam  Undang- Undang ataupun berdasarkan pertimbangan Presiden adanya kebutuhan  untuk  mengatur  lebih lanjut  suatu  Undang-Undang  dengan Peraturan  Pemerintah.  Atau  dapat juga  suatu  ketentuan  yang  tidak ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang  dapat  diatur  lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
Kemudian secara konkret batasan materi muatan dari Peraturan Pemerintah  disebutkan  di  dalam Pasal  12  UU  tentang  PUU  bahwa materi  muatan  Peraturan  Pemerintah merupakan materi untuk menjalankan Undang-Undang
sebagaimana  mestinya.  Kemudian  di dalam  Penjelasan  Pasal  12  tersebut disebutkan  bahwa  yang  dimaksud dengan “menjalankan Undang- Undang  sebagaimana  mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 2 2021, Hal 1-29
perintah  Undang-Undang  atau  untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang  diperlukan  dengan  tidak menyimpang  dari  materi  yang  diatur dalam
Undang-Undang yang bersangkutan.
Berdasarkan  dari  pemahaman di  atas,  maka  telah  kita  dapatkan posisi  Peraturan  Pemerintah  dalam sistem  penormaan  hukum  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia serta bagaimana suatu materi muatan yang  seharusnya  terkandung  dalam Peraturan  Pemerintah.  Kemudian, dalam  rangka  menjawab  persoalan keberlakuan PP tentang PPDT
berbasis  teori  validitas  ( geltung ) , maka  sebagaimana  sudah  pernah disinggung  dimuka,  bahwa  sebagai upaya  untuk  merespon  isu  dalam pembangunan nasional terkait adanya  permasalahan  kesenjangan dalam  pembangunan  antar  daerah  di Indonesia  yang  cukup  tinggi  antar daerah  ( high disparity  between regions ), pemerintah Indonesia melakukan berbagai pengaturan kebijakan keberpihakan pembangunan ( development affirmative policy rules ), diantaranya
adalah pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pembangunan daerah tertinggal  yang kemudian diimplementasikan melalui program nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal (PPDT).
Dalam  Pasal  1  angka  2  PP tentang  PPDT  menyebutkan  bahwa Percepatan  Pembangunan  Daerah
Tertinggal (PPDT) merupakan keberpihakan dan penajaman terhadap Pembangunan Daerah
Tertinggal  di  bidang  perencanaan dan  pendanaan  serta  pelaksanaan Pembangunan  Daerah  Tertinggal. Kemudian  dijelaskan  lebih  lanjut  di dalam  Pasal  2  ayat  (1)  PP  tentang PPDT bahwa PPDT bertujuan untuk: a. Mempercepat pengurangan
kesenjangan antar daerah dalam  menjamin  terwujudnya pemerataan dan keadilan
pembangunan nasional;
b. Mempercepat terpenuhinya kebutuhan  dasar,  serta  sarana dan  prasarana  dasar  daerah tertinggal;
c. Meningkatkan koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi,
antara  pusat  dan  daerah  dalam perencanaan,  pendanaan  dan pembiayaan, pelaksanaan,
pengendalian,  dan  evaluasi; dan
d. Menjamin terselenggaranya
operasionalisasi kebijakan PPDT. Memperhatikan  ketentuan  di
atas,  maka  terlihat  jelas  bahwa pemerintah  melalui  PPDT  berupaya untuk melakukan pengurangan
kesenjangan antar daerah dan mewujudkan pemerataan dan keadilan dalam penyelengelenggaraan  pembangunan nasional melalui
perangkat pemerintahan  baik  di  pusat  maupun di  daerah.  Namun,  sebagai  negara hukum  yang  meletakkan  hukum sebagai  dasar  pijakan  dalam  setiap pembuatan pengaturan kebijakan pemerintahan, maka prinsip kepastian  hukum  sangat  penting untuk diperhatikan dalam
pemberlakuan  suatu  norma  hukum baru.  Dalam  hal  ini,  terkait  dengan landasan yuridis ( juridische
grondslag )  suatu  norma  patut  untuk diperhatikan  secara  cermat  dalam
menelitinya untuk menghindari adanya  tumpang  tindih  peraturan perundang-undangan  sebagai  akibat ketidak-konsistenan  dasar  hukum dalam  pengundangannya  menurut ilmu perundang-undangan ( gesetzgebungslehre ). 40
Dapat  dijelaskan  lebih  lanjut bahwa,  salah  satu  konsekuensi  dari suatu  norma  itu  sah  berlaku  adalah dikarenakan memiliki daya laku atau keabsahan  ( validity/geltung ),  maka dengan  adanya  hierarki  peraturan perundang-undangan tersebut di atas, berkonsekuensi untuk adanya
kewajiban  dari  norma  yang  lebih rendah yang berlaku, harus bersumber  pada  norma  yang  lebih tinggi  ( lex  superiori  derogate  lex inferiori ).  Dalam  hal  ini,  Rosjidi Ranggawidjadja 41 merangkum  dari para  ahli  menyebutkan  bahwa  agar pembentukan  peraturan  perundang- undangan menghasilkan suatu peraturan  perundang-undangan  yang baik,  dapat  digunakan  5  (lima) landasan  dalam  menyusun  undang-
40 Maria  Farida  Indrati  Soeprapto, Op. Cit ., hlm. 2-4. 41 Rosjidi  Ranggawidjadja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia ,
Bandung: Mandar Maju, 1998, hlm. 43-47.
undang,  yaitu:  1) landasan  filosofis ( filosofische  grondslag );  2) landasan sosiologis ( sociologische grondslag );
3) landasan yuridis ( juridische grondslag ); 4) landasan teknik perancangan ( ontwerptechniek
grondslag );  dan  5)  landasan  politis ( politiek grondslag ).
Kemudian  Jimly  Asshiddiqie 42 menyebutkan bahwa berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, perumusan  norma  hukum  itu  selalu dipersyaratkan  adanya  5  (lima) landasan  keberlakuan,  yakni  1) landasan  filosofis;  2)  sosiologis;  3) politis;  4)  yuridis  yang  bersifat mutlak;  dan  5) landasan  adminstratif yang bersifat fakultatif. Dalam konsideran “ Menimbang ” yang harus dimuat  adalah  (i)  landasan  filosofis (ii)  landasan  sosiologis  dan  (iii)
landasan politis. Sementara Konsideran “ Mengingat ” berisi landasan yuridis-normatif, sedangkan
Konsideran
“ Memperhatikan ” memuat  landasan  administratif  yang bersifat fakultatif.
42 Jimly Asshiddiqie (c), Perihal Undang-Undang , Depok: Rajawali Pers,  2014, hlm. 119.
Secara  teoriis,  khusus  dalam konteks  daya  laku  ( geltung ),  maka keabsahan  suatu  norma  itu  sangat bersinggungan dengan landasan yuridis ( juridische grondslag ) 43 suatu norma hukum. Hal demikian merupakan legitimasi dalam
merumuskan  suatu  norma  hukum yang  berlaku  untuk  umum.  Menurut Maria  Farida  Indrati,  daya  laku ( geltung )  ini  ada  apabila  norma  itu dibentuk oleh norma yang lebih inggi atau  oleh  lembaga  yang  berwenang membentukknya. 44
Sementara itu, Rosjidi Ranggawidjdja 45 menjelaskan  bahwa landasan  yuridis  ( juridische  gelding)
43 Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011,  dalam lampiran  I  menyebutkan  bahwa  landasan  yuridis didefenisikan  sebagai  pertimbangan  atau  alasan yang  menggambarkan  bahwa  peraturan  yang dibentuk  untuk  mengatasi  permasalahan  hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan
mempertimbangkan  aturan  yang  telah  ada,  yang akan  diubah,  atau  yang  akan  dicabut  guna menjamin  kepastian  hukum  dan  rasa  keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi  atau  materi  yang  diatur  sehingga  perlu dibentuk  Peraturan  Perundang-Undangan  yang baru.  Beberapa  persoalan  hukum  itu,  antara  lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak  harmonis  atau  tumpang  tindih,  jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga  daya  berlakunya  lemah,  peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.
44 Maria  Farida  Indrati  Soeprapto, Op.Cit ., hlm. 19. 45 Rosjidi Ranggawidjadja, Op. Cit ., hlm. 44-45.

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 2 2021, Hal 1-29
yang  menjadi  dasar  kewenangan
( bevoegdheid atau competentie ) pembuatan peraturan perundang- undangan.  Tanpa  disebutkan  dalam peraturan perundang-undangan sebagai  landasan  yuridis  formal, seorang pejabat atau suatu lembaga/badan adalah tidak berwenang ( onbevoegdheid )
mengeluarkan  peraturan.  Selain  itu landasan  yuridis  selain  menetapkan lembaga/badan yang berwenang membentuk,  juga  menjadi  dasar yuridis  material  dalam  hal  menjadi dasar  keberadaan  atau  pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang- undangan  karena  akan  menentukan materi  muatan  tertentu  yang  harus dimuat  kedalam  suatu  peraturan perundang-undangan tertentu.
Sehingga  secara  konseptual,  jenis peraturan  perundang-undangan  serta lembaga/  badan  yang  berwenang membentuknya  harus  mempunyai landasan  formal  maupun  material secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.
Mengacu  dari  uraian  di  atas, maka  dalam  konteks  pengundangan Peraturan  Pemerintah,  bahwa  PP
tentang  PPDT  tersebut  memenuhi landasan yuridis formal, yakni aturan yang  lahir  atau  dibuat  oleh  Presiden yang  berwenang  membuat  Peraturan Pemerintah  berdasarkan  Pasal  5  ayat (2)  UUD  NRI  Tahun  1945.  Akan tetapi,  bilamana  dalam  hal  Peraturan Pemerintah  itu  dihubungkan  dengan landasan  yuridis  material,  maka terjadilah  ketidakkonsistenan  dalam pengundangannya.  Dalam  hal  ini, seharusnya PP tentang PPDT tersebut merupakan pengaturan lebih lanjut  dari  aturan-aturan  yang  lebih tinggi,  yang  mana  keberlakuannya diakui  sepanjang  diperintahkan  oleh Peraturan  Perundang-undangan  dan tentunya  tidak  bertentangan  dengan norma  yang  lebih  tinggi.  Terkait dengan  hal  di  atas,  Pembentuk undang-undang  menghendaki  bahwa suatu  materi  tertentu  hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan  tertentu  pula. Dalam  hal  ini,  pembentuk  Undang- Undang  (norma  di atasnya  Peraturan Pemerintah)  menghendaki  bahwa suatu  materi  tertentu  hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan  tertentu  pula,

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 1-29
dalam  hal  ini  Peraturan  Pemerintah. Oleh  karena  itu,  sehubungan  dengan pokok  persoalan  dalam  tulisan  ini, adalah kurang tepatnya dasar hukumnya ( jurisische geltung ) dalam pengundangan  PP  tentang  PPDT tersebut.  Pemahaman  ini  didasari bahwa  dalam  pembuatan  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang  Keuangan  Negara  (UU tentang  KN),  UU  tentang  SPPN, Undang-Undang  Nomor  33  Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan  Daerah  (UU  tentang Perimbangan Keuangan), UU
tentang  RPJPN    Tahun  2020-2025 dan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  (UU  tentang  Pemda),  tidak ada  suatu  ayat  pun  yang  terkait dengan pengaturan mengenai
“urusan pemerintahan dibidang pembangunan  daerah  tertinggal”, penulis  justru  menilai  bahwa  PP tentang  PPDT  tersebut  “berlindung” dibawah  UU  tentang  RPJPN  Tahun 2005-2025 yang sangat jelas dijadikan  rujukan  di  dalam  dasar menimbang  huruf  b  yang  berbunyi
“ bahwa  dalam  Pasal  2  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional  Tahun 2005  -  2025  beserta  lampirannya, mengamanatkan  perlunya  prioritas pembangunan kesejahteraan kelompok  masyarakat  yang  hidup  di wilayah tertinggal dan keberpihakan yang besar dari Pemerintah ”.
Hal  tersebut  justru  menjadi semakin rancu bila dipahami sebagai dasar perintah dibentuknya PP
tentang  PPDT  tersebut.  Sebab  Pasal 2 ayat (2) UU tentang RPJPN Tahun 2005-2025 tersebut berbunyi “ Rincian dari program
pembangunan nasional sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  terdapat pada  Lampiran  Undang-Undang ini ”. Adapun Pasal tersebut menyuratkan keseluruhan dari program  nasional  yang  menjadi prioritas pembangunan nasional dituangkan  dalam  lampiran,  dimana program  nasional  PPDT  sebagai salah  satu  programnya. 46 Sehingga, sepanjang  penulis  ketahui,  merujuk
46 Bandingkan  Penjelasan  Pasal  262  ayat (2) UU tentang Pemda.

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM Vol 1 No 2 2021, Hal 1-29
pada  hal  tersebut,  bahwa  PP  tentang PPDT  tersebut  menjadi  keliru  dalam menginterpretasikan  perintah  dari norma  dalam  UU  tentang  RPJPN Tahun  2005-2025  yang  menjadi landasan  yuridis  materialnya  untuk mengharuskan  diatur  lebih  lanjut dengan  PP  tentang  PPDT  tersebut. Padahal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai fungsi Peraturan Pemerintah, selain menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan,  juga  harus  dibentuk sepanjang diperintahkan oleh Undang-Undang.  Sebab  justru  akan lebih tepat dan memberikan kepastian hukum bilamana pembentukan  PP  tentang  PPDT
“berlindung”  pada  Pasal  5  ayat  (3)
UU  tentang  Kementerian  Negara, yang lebih jelas memberikan pengakuan normatif terhadap pelaksanaan  urusan  pemerintahan
dibidang pembangunan
daerah
tertinggal.  Sehingga  meskipun  di dalam  Pasal  5  ayat  (3)  UU  tentang
Kementerian Negara tidak
memberikan  perintah  untuk  diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, namun dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal 47 bahwa  terkait  dengan urusan pemerintahan dibidang pembangunan daerah tertinggal tersebut,  maka  telah  menghadirkan suatu kepastian terhadap penyelenggaraan  program  nasional PPDT yang dilaksanakan oleh Pemerintah  melalui  Menteri  yang melaksanakan  urusan  pemerintahan dibidang pembangunan daerah tertinggal.
Hal  demikian  tentu  saja  tetap harus memperhatikan eksistensi norma  yang  lebih  tinggi  di  atasnya, sehingga  tidak  terjadi  pertentangan norma.  Bertolak  dari  uraian  di  atas, sebagai  akibat  tidak  dipenuhinya landasan yuridis dalam pembentukan sebuah  norma  hukum,  maka  dapat dikatakan  bahwa  PP  tentang  PPDT tersebut  telah  mengenyampingkan keberadaan  norma  di  atasnya,  yaitu
47 Maksud  dari  pendekatan  penafsiran gramatikal  disini  ialah  dengan  melihat  definisi leksikalnya  yang  menyebut  “Menteri  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembangunan  daerah  tertinggal”  pada  Pasal  1 angka  26  PP  tentang  PPDT  memiliki  pengertian yang sama sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5 ayat  (3)  UU  tentang  Kementerian  Negara.  Lihat dalam I Dewa Gede Atmadja, Op. Cit ., hlm. 73.
UU  tentang  Kementerian  Negara. Padahal di dalam Pasal 5 ayat (3) UU tentang  Kementerian  Negara,  yang
mengatur mengenai eksistensi terhadap urusan pemerintahan
dibidang pembangunan daerah tertinggal  yang  seharusnya  menjadi pijakan  utama  dari  pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal  yang  dilaksanakan  oleh Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembangunan daerah
tertinggal sebagaimanaa dimaksud dalam Pasal 1  angka  26  PP  tentang  PPDT tersebut. Dengan demikian,  terbitnya PP  tentang  PPDT  tersebut  justru memunculkan ketidakjelasan hukum, sehingga memerlukan evaluasi untuk memberikan kepastian hukum.
Dalam  hal  ini,  penulis  menemukan rasio  legis 48 dari  PP  tentang  PPDT tersebut,  dimana  masih  perlu  untuk dilakukan evaluasi terhadap landasan yuridis  materialnya  dan  mungkin saja  bisa  berdampak  pada  evaluasi terhadap  materi  muatannya  juga
48 Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 47.
demi mewujudkan konsistensi terhadap  norma  hukum  di  atasnya serta  mencerminkan  sebagai  suatu tatanan sistem hukum. 49
2. Revitalisasi
Keabsahan PP
Tentang  PPDT  Dalam  Rangka Menciptakan Kepastian Hukum Dalam  hal  ini,  secara  praktek di  Indonesia  pelaksanaan  pengujian terhadap peraturan perundang- undangan  dilihat  dari  segi  subyek yang  melakukan  pengujian  dapat dilakukan melalui 3 (tiga) prosedur 50 , yaitu:
1. Pengujian oleh badan peradilan dalam  hal  ini  oleh  Hakim ( Toetsingsrecht ).  Hak  menguji ( toetsingsrecht )  yang  dimiliki oleh  Hakim  dalam  pengujian materi  peraturan  perundang- undangan ( judicial review ) terbagi 2 (dua) yaitu:
a. Toetsingsrecht yang dimiliki Hakim dalam melakukan pengujian
materi  ( judicial  review ) Undang-Undang  terhadap
49 Ibid ., hl. 48-52.
50 Jimly Asshiddiqqie (d), Hukum Acara
Pengujian Undang-Undangan , Jakarta:
Konstitusi Press, 2006, hlm. 1- 2.
UUD  NRI  Tahun  1945, berdasarkan Pasal 24C ayat (1)  UUD  NRI  Tahun  1945 jo    Pasal  12  ayat  (1)
Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU  tentang  Kehakiman) jo Pasal 10 Undang- Undang  Nomor  24  Tahun 2004  tentang  Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada  tingkat  pertama  dan terakhir  yang  putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. 51
Kewenangan toetsingsrecht
MK  dalam judicial  review ini  juga  disebut  sebagai constitutional review. 52
b. Toetsingsrecht
yang dimiliki Hakim dalam melakukan pengujian 51 Fatmawati, Hak Menguji
( Toetsingsrecht )  Yang  Dimiliki  Hakim  Dalam Sistem  Hukum  Indonesia ,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 21-22.
52 Jimly  Asshiddiqqie  (e), Model-Model Pengujian Konstutusional di Berbagai Negara , Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hlm. 7.
materi  ( judicial  review ) Peraturan Perundang- undangan dibawah
Undang-Undang  terhadap Undang-Undang, berdasarkan Pasal 24A ayat (1)  UUD  NRI  Tahun  1945 jo    Pasal  11  ayat  (2)  dan ayat  (3)  Undang-Undang UU  tentang  Kehakiman  jo Pasal  31  dan  Pasal  31A Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 2004 tentang Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun 1985  tentang  Mahkamah Agung  yang  menyatakan bahwa  Mahkamah  Agung (MA)  berwenang  untuk menguji
Peraturan Perundang-undangan dibawah  Undang-Undang terhadap Undang-
Undang. 53
2. Pengujian  oleh  badan  yang sifatnya  politis  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat,    (DPR) ( legislative review ) yaitu untuk melakukan pengujian atau
53 Ibid ., hlm. 25-36.
review terhadap Undang- Undang  yang  berlaku  saling tumpang  tindih  antar  berbagai Undang-Undang yang dilakukan oleh lembaga pembuat  Undang-Undang  itu sendiri; 54 dan
3. Pengujian  yang  dilakukan  oleh
Pemerintah  ( executive  power )
dalam hal ini oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berdasarkan  Peraturan  Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham)  Nomor  2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang- undangan  melalui  Mediasi, yang  memberikan  kewenangan Kemenkumham
untuk melakukan review melalui
kegiatan  analisis  dan  evaluasi
hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah 54 Mahfud  MD, Rambu  Pembatas  Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi , https://media.neliti.com/media/publications/8386
0-ID-rambu-pembatas-dan-perluasan- kewenangan.pdf.
Pusat atau Pemerintah
Daerah. 55 Akan  tetapi  kegiatan analisis  dan  evaluasi  peraturan perundang-undangan atau
konsep executive  review ini sebenarnya lebih tepat dilakukan sebelum diberlakukannya suatu
peraturan  perundang-undangan yang bersifat sah dan mengikat ( executive preview ). 56
55 Lihat  dalam  Enny  Urbaningsih,
Urgensi  Analisis  dan  Evaluasi  Hukum  Dalam Mendukung Tugas Pemerintah , http://www.bphn.go.id/data/documents/urgensi_a e_utk_mendukung_pemerintah_rev2.pdf. 56 Executive  review adalah  segala  bentuk produk  hukum  pihak  executive  diuji  oleh  baik kelembagaan  dan  kewenangan  yang  bersifat hierarkis.  Dalam  konteks  ini  yang  diperkenalkan istilah  “ control  internal ”  yang  dilakukan  oleh pihak  itu  sendiri  (pihak  pemerintah  pusat) terhadap  produk  hukum  yang  dikeluarkan  baik yang  berbentuk regeling maupun beschikking .
Sedangkan  dalam  konteks  Peraturan  Daerah ditujukan  sebagai  mekanisme  untuk  mengawasi pelaksanaan kewenangan daerah dalam
membentuk  Perda.  Adapun  tujuan  kegiatan analisis  dan  evaluasi  hukum  dilakukan  untuk menilai  apakah  peraturan  yang  selama  ini  telah dikeluarkan dan berlaku ( existing ) telah mencapai tujuan  pembentukannya,  sekaligus  mengetahui manfaat  dan  dampak  pelaksanaan  norma  hukum tersebut  dalam  masyarakat.  Namun  akan  lebih tepat  lagi  bahwa  tindakan  pengujian  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  terhadap  keabsahan suatu peraturan perundang-undangan yang keberadaannya  dibawah  Undang-Undang  disebut sebagai Executive  Preview ,  yaitu  pengujian norma  hukum  sebelum  sah  mengikat  secara umum  sebagai  produk  peraturan  perundang- undangan.  Lihat  dalam  Taufik  H.  Simatupang, Mendudukkan Konsep Executive Review
Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia , DOI:
http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.217- 229, 2019, hlm. 225-230.
Dalam kaitan dengan penulisan
ini,  mengacu  kepada  ketentuan mengenai pengujian
peraturan perundang-undangan,  pada  Pasal  9 ayat  (1)  dan  (2)  UU  tentang  PUU, telah memuat ketentuan yang
bahwasanya dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konsitusi. Sementara dalam hal suatu Peraturan
Perundang-undangan dibawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang,  pengujiannya  dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Berdasarkan  pemahaman  di atas,  sebenarnya  sangat  berguna untuk mengukuhkan kepastian hukum dalam setiap kelahiran Peraturan  Pemerintah,  yang  mana Presiden selaku kepala pemerintahan dapat meminimalkan bahkan membatalkan  Peraturan  Pemerintah yang  tidak  jelas  dasar  yuridisnya sebagai akibat keidakcermatan dalam perumusan  landasan  yuridis  material pemberlakuan  Peraturan  Pemerintah.
Selain  pengujian  materi,  langkah lainnya  yang  dapat  dilakukan  adalah dengan menganalisis dan mengevaluasi landasan yuridis material Peraturan Pemerintah tersebut  oleh  Kementerian/Lembaga Non  Kementerian  yang  menjadi pemrakarsa dengan melakukan perubahan  atas  PP  tentang  PPDT tersebut, tentunya dengan mencarikan landasan yuridis material yang  tepat  untuk  dijadikan  sebagai dasar hukum
dalam pengundangannya.

## D. Kesimpulan
Secara  materi  muatan  PP tentang  PPDT  tersebut  merupakan pelaksanaan  kebijakan  pemerintah dalam  pembangunan  nasional  terkait dengan pelaksanaan program
nasional  yang  berupa  pengurangan kesenjangan antar daerah di Indonesia, akan tetapi belum didasarkan  dengan  landasan  yuridis yang  tepat  dalam  pembentukannya. Dalam  hal  ini,  landasan  yuridis  dari segi material yang mengatur mengenai dasar hukum untuk mengatur hal-hal sebagaimana diatur

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 2 2021, Hal 1-29
dalam  PP  tentang  PPDT  tersebut pada prinsipnya merupakan penjabaran atas urusan pemerintahan dibidang pembangunan daerah tertinggal.  Oleh  karena  itu,  menjadi janggal  secara  teori  hukum,  apabila sebuah  aturan  selevel  Peraturan Pemerintah  mengeliminasi  ketentuan atau  norma  di  atasnya,  yakni  UU tentang Kementerian
Negara,
sementara Undang-Undang yang
dijadikan  sebagai  landasan  hukum “Mengingat”  dalam  PP  tentang
PPDT tersebut tidak memuat perintah yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah  tertinggal.  Hal  ini  didasari juga  dari  UU  tentang  PUU,  yang menyebutkan bahwa setiap kelahiran Peraturan  Pemerintah  merupakan ketentuan  lebih  lanjut  dari  Undang- Undang  dengan  memperhatikan  juga untuk tidak menimbulkan pertentangan  norma.  Mengacu  pada uraian  di  atas,  disarankan  agar Peraturan  Pemerintah  itu  hendaknya menjadikan UU tentang Kementerian Negara  sebagai  landasan  yuridis material dalam keabsahannya.
Sementara itu, apabila ingin
diteruskan Peraturan Pemerintah tersebut,  maka  diperlukan  suatu analisis dan evaluasi oleh Pemerintah melalui Kemenkumham sebagai upaya melakukan revisi atau perubahan  terhadap  PP  tetang  PPDT tersebut  dengan  menempatkan  dasar hukum yang tepat untuk memberikan kepastian  hukum  sebagai  landasan yuridis  material  dalam  PP  tentang PPDT.

## E. Daftar Pustaka

## Buku
Adnan  Buyung  Nasution,  Aspirasi Pemerintahan  Konstitusional  di Indonesia,  Studi  Sosio-Legal atas  Konstituante  1956-1959 (Penerjemah:  Sylvia  Tiwon), Jakarta:  Pustaka  Utama  Grafiti,
2001. A. M. Fatwa, Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta:  Penerbit  Buku  Kompas, 2009.
Andi  Sugiati,  Kementerian  Negara dan  Sistem    Penyelenggaraan
Negara,  Makssar:  PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2013.
B.  Arief  Sidharta,  Refleksi  Tentang
Struktur Ilmu Hukum, Bandung:
CV. Mandar Maju, 2009.
Bagir  Manan,  Teori  Dan  Politik
Konstitusi,  Yogyakarta:  FH  UII
Press, 2003.
Ernest  Renan,  Apakah  Bangsa  Itu? ( Quést  Ce  Quúne  Nation ?) (Penerjemah: Prof. Mr. Sunario),
Bandung: Alumni, 1994.
Fatmawati, Hak Menguji ( Toetsingsrecht )  Yang  Dimiliki Hakim  Dalam  Sistem  Hukum Indonesia,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2005. Fitra Arsil, Teori Sistem Pemerintahan, Pergeseran Konsep  dan  Saling  Kontribusi Antar  Sistem  Pemerintahan  di Berbagai Negara, Depok: Rajawali Pers, 2017. H.  Abdul  Manan,  Peranan  Hukum
Dalam  Pembangunan  Ekonomi, Jakarta: Prenamedia Group,
2018.
Amarta  Sein,  W elfare  State ,  (Editor:
William Huffman), Boston,
Masaatchusetts  USA:  Harvard
University Press, 2000.
Hyronimus  Rhiti,  Cita  Hukum  Dan Postmodern:  Kajian  Gagasan Ekologis  Pancasila,  Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
I  Dewa  Gede  Atmadja,  Teori Konstitusi  Dan  Konsep  Negara
Hukum,  Malang:  Setara  Press,
2015.
Ivanovich  Augusta,  Ketimpangan Wilayah Dan Kebijakan Penanggulangan  di  Indonesia, Kajian Isu Strategi, Historis, dan Paradigmatis Sejak Pra Kolonial, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014. Jimly  Asshidiqie  (a),  Konstitusi  dan Konstitualisme Indonesia, Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan MKRI, 2005. Jimly Ashiddiqie (b), Format Kelembagaan NegaraDan Pergeseran  Kekuasaan  Dalam UUD 1945, Yogyakarta: FH UII Press, 2004. Jimly Asshiddiqie (c), Perihal Undang-Undang , Depok: Rajawali Pers, 2014. Jimly  Asshiddiqqie  (d),  Hukum Acara Pengujian Undang- Undangan,  Jakarta:  Konstitusi Press, 2006. Jimly  Asshiddiqqie  (e),  Model-
Model Pengujian Konstutusional di  Berbagai  Negara,  Jakarta:
Sinar Grafika, 2010.
Lalu  Said  Ruhpina,  Kedaulatan Rakyat  Sebagai Het  Absolute Ideel Indonesia,  Malang:  UB Press, 2010. Maria  Farida  Indrati  S.,  Ilmu Perundang undangan; Jenis Fungsi  dan  Materi  Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2020. Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan: Dasar- Dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius, 1998. Moh.  Mahfud  MD,  Hukum  dan Pilar-Pilar Demokrasi, Yogyakarta: Gama Media, 1999. Munir  Fuady,  Teori  Negara  Hukum Modern  ( Rechstaat ),  Bandung: PT Refika Aditama, 2011. Ni’matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, Yogyakarta: FH UII Press, 2003. O.  Notohamidjodjo,  Makna  Negara Hukum, Jakarta:  Badan Penerbit Kristen, 1970. Padmo  Wahyono,  Indonesia  Negara Berdasarkan Atas Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986. Rosjidi  Ranggawidjadja,  Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia,  Bandung:  Mandar Maju, 1998.
Satjipto  Rahardjo,  Ilmu  Hukum,
Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014. Sri Soemantri Martosoewignyo, dkk, Masalah Ketatanegaraan Indonesia  Dewasa  Ini,  (Editor: Padmo Wahyono) Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984. Sudikno  Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum,
Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
Tan  Malaka, Naar  de  Republiek Indonesia  (Menuju  Republik Indonesia)  (Editor:  Kholid  O. Santosa),  Bandung:  Sega  Arsy, 2014.
Yuliandri,  Asas-Asas  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan Yang  Baik,  Gagasan  Terhadap Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Berkelanjutan,  Depok:  Rajawali Press, 2009.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan  Pemerintah  Nomor  78 Tahun  2014  tentang  Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

## Internet
Enny  Urbaningsih,  Urgensi  Analisis dan  Evaluasi  Hukum  Dalam Mendukung  Tugas  Pemerintah, http://www.bphn.go.id/data/docu ments/urgensi_ae_utk_menduku ng_pemerintah_rev2.pdf. Mahfud  MD,  Rambu  Pembatas  Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, https://media.neliti.com/media/p ublications/83860-ID-rambu- pembatas-dan-perluasan- kewenangan.pdf. Taufik H. Simatupang, Mendudukkan Konsep Executive Review Dalam  Sistem  Hukum Ketatanegaraan  Indonesia,  DOI: http://dx.doi.org/10.30641/dejur e.2019.V19.217-229, 2019.