## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174

## Volume 4, Nomor 1, 2024

## Authors
Cecep Aminudin

## Affiliation
Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum IBLAM
Email cecepaminudin@iblam.ac.id
Date Submission 4 December 2023

## Date Accepted
28 January 2024
Date Published 31 January 2024
DOI
10.52249

## PERANAN  BUKTI  ILMIAH
(SCIENTIFIC EVIDENCE)

## DALAM
PENGAMBILAN

## KEPUTUSAN  HUKUM  PERKARA  TATA USAHA NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

## Abstract
One  of  the  distinctive  characteristics  of  environmental  state administration cases is that sometimes special scientific knowledge and expertise in the form of scientific evidence is required in the proof process. This article aims to explain an analysis of the role of scientific evidence in making legal decisions in environmental state administration cases. Based on the results of normative juridical research,  it  is  known  that  court  decisions  depend  on  accurate determination of facts where a reliable scientific process can assist in the search for truth in making legal decisions in environmental state  administration  cases.  Regulation  and  application  of  law regarding scientific evidence as one of the specificities of procedural law  in  environmental  state  administration  cases  need  to  pay attention  to  the  balance  between  maximizing  reliable  scientific processes and the application of the precautionary principle as a special  principle  in  proving  environmental  state  administration cases.
Keywords:  Environment,  State  Administration, Scinetific Evicence

## Abstrak
Salah  satu  ciri  khas  kasus-kasus  tata  usaha  negara lingkungan  hidup  adalah  kadang-kadang  diperlukan pengetahuan  dan  keahlian  ilmiah  khusus  dalam  bentuk bukti  ilmiah  dalam  proses  pembuktiannya.  Artikel  ini bertujuan  untuk  menjelaskan  analisis  terhadap  peranan bukti ilmiah dalam pengambilan keputusan hukum perkara tata  usaha  negara  lingkungan  hidup.  Berdasarkan  hasil penelitian  secara  yuridis  normatif  diketahui  bahwa keputusan  pengadilan  tergantung  pada  penentuan  fakta yang akurat di mana proses ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan  dapat  membantu  pencarian  kebenaran  dalam pengambilan keputusan hukum perkara tata usaha negara lingkungan  hidup.  Pengaturan  dan  penerapan  hukum mengenai  bukti  ilmiah  sebagai  salah  satu  kekhususan hukum acara perkara tata usaha negara lingkungan hidup, perlu  memperhatikan  keseimbangan  antara  maksimalisasi proses  ilmu  pengetahuan  yang  dapat  diandalkan  dengan penerapan  asas  kehati-hatian  sebagai  asas  khusus  dalam pembuktian perkara tata usaha negara lingkungan hidup. Kata  Kunci: Bukti  Ilmiah,  Tata  Usaha  Negara,
Lingkungan Hidup, Pembuktian

## PENDAHULUAN
Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup (LH) melalui badan peradilan Tata Usaha Negara (TUN) sudah berkembang sejak berlakunya UUPPLH 1982 meskipun saat itu belum diatur dalam Undang-Undang tersebut. Hal ini dapat dipahami karena peradilan TUN baru dibentuk pada tahun 1986 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 5/1986) dan operasional pengadilan TUN baru mulai pada tahun 1991.  Setelah  dibentuknya  pengadilan  TUN  tidak  sedikit  perkara  lingkungan  hidup  yang diajukan  ke  peradilan  TUN.  Misalnya  kasus Walhi  Vs  Presiden tahun  1994  yang  dikenal dengan  kasus  dana  reboisasi.  Banyaknya  perkara  LH  yang  diajukan  ke  peradilan  TUN menunjukan  harapan  masyarakat  pencari  keadilan  agar  sengketa  TUN  dapat  diselesaikan secara efektif untuk mengatasi persoalan LH.
Salah satu ciri khas kasus-kasus lingkungan hidup adalah kadang-kadang diperlukan pengetahuan dan keahlian ilmiah khusus dalam proses pembuktian di mana peranan ahli menjadi  diperlukan  (Pau ž ait ė -Kulvinskien ė & Ž vaig ž dinien ė ,  2023).  Perkara  lingkungan hidup yang sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (scientific evidence) merupakan  salah  satu  pertimbangan  diterbitkannya  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor:  36/KMA/SK/II/2013  Tentang  Pemberlakuan  Pedoman Penanganan  Perkara  Lingkungan  Hidup  (KKMA  36/2013).  Pada  bulan  Juni  tahun  2023, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman  Mengadili  Perkara  Lingkungan  Hidup  (Perma  1/2023).  Perma  1/2023  tersebut mencabut  beberapa  aturan  kebijakan (beleidsregel) tentang  administrasi  dan  pedoman mengadili  perkara  lingkungan  hidup  yang  telah  diterbitkan  sebelumnya  termasuk  KKMA 36/2013.
Dikemukakan Whitney (1976) jika masalah ilmiah dan teknis dalam lembaga peradilan modern  sangat  berbeda  dengan  proses  pengambilan  keputusan  pada  lembaga  peradilan tradisional.  Sementara  itu  Jasanoff  (2015)  mengemukakan  tentang  pentingnya  ilmu pengetahuan dapat bekerja lebih baik untuk membantu tercapainya tujuan hukum (science in aid  of  law) dalam  perspektif  meningkatkan  kualitas  interaksi  hukum  dan  sains  bagi pengambilan  keputusan  untuk  mencapai  kehidupan  yang  lebih  baik  bagi  masyarakat  di tengah keterbatasan pengetahuan.Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan hukum yang  dikaji  dalam  artikel  ini  adalah  bagaimana  peranan  bukti  ilmiah  dalam  pengambilan keputusan hukum perkara tata usaha negara lingkungan hidup?
Untuk menganalisis permasalahan tersebut digunakan teori pembuktian dari Jeremy Betham.  Teori  pembuktian  Bentham  seperti  diungkapkan  Twinning  (2019)  pada  dasarnya merupakan  teori  desain  untuk  sistem  hukum  acara,  yang  peran  utamanya  adalah menerapkan hukum substantif. Tujuan langsung dari hukum acara menurut Bentham adalah keputusan yang benar dan tepat (rectitude of decision) , yaitu penerapan hukum yang benar terhadap  fakta  yang  sebenarnya  melalui  penalaran  berdasarkan  bukti-bukti  yang  relevan. Sedangkan tujuan tidak langsung dari hukum acara adalah menghindari gangguan, biaya, dan penundaan yang tidak perlu. Oleh karena itu menurutnya, bukti adalah sarana untuk mencapai  keputusan  yang  benar  dan  tepat  dan  aturan  pembuktian  seharusnya  tidak membatasi upaya mencapai hal tersebut (W. L. Twining, 2019).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  dengan  metode  yuridis  normatif  dengan  cara  meneliti  data sekunder guna mendapatkan material mengenai teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji (Soerjono Soekanto &  Sri  Mamudji,  2013).  Selain  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  seperti  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (UU  5/1986)  dan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara Lingkungan  Hidup  (Perma  1/2023),  penelitian  ini  juga  mengkaji  putusan  pengadilan. Beberapa putusan pengadilan yang diteliti yaitu putusan dalam perkara Walhi, dkk. Vs Bupati Sumedang,  dkk .  (2016), I  Ketut  Mangku  Wijana  dkk.  Vs  Gubernur  Bali  dan  PT.  PLTU.  Celukan Bawang (2018), serta Walhi vs Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Mantimin Coal Mining (2019).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Bukti Ilmiah
Pengertian bukti ilmiah dapat ditemukan dalam Pasal 1 butir 16 Perma 1/2023 sebagai “penjelasan hubungan antara dua atau lebih komponen atau unsur-unsur dalam lingkungan hidup yang dikemukakan dalam bentuk tertulis oleh ahli berdasarkan hasil penelitian atau hasil keilmuannya dengan atau tanpa disertai penjelasan di depan persidangan.” Bukti ilmiah kemudian  disebutkan  dalam  Pasal  20  Perma  1/2023  dapat  berupa  “…  keterangan  ahli  di persidangan, pendapat ahli yang dituangkan dalam bentuk tertulis, hasil uji laboratorium, laporan hasil penelitian, hasil forensik, dan/atau bukti lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu  pengetahuan”.  Hasil  forensik  antara  lain  forensik  lingkungan,  hutan  dan  satwa  liar. Pengertian  bukti  ilmiah  dalam  Pasal  1  butir  16  Perma  1/2023  ini  bersifat  limitatif  karena hanya mencakup “bentuk tertulis” dari penjelasan ahli. Hal ini dapat dibandingkan dengan pendapat Black & Garner (2004) yang mengemukakan bahwa bukti ilmiah (scientific evidence) dapat berupa bukti fakta atau pendapat yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai pengetahuan khusus suatu ilmu pengetahuan atau untuk mendapatkan landasan prinsip ilmiah atas nilai pembuktiannya. Pasal 103 Ayat (2) UU 5/1986 sendiri telah mengatur bahwa ahli memberikan keterangan baik dengan surat maupun dengan lisan.
Alat  bukti  dalam  perkara  TUN  LH  diatur  dalam  Pasal  19  Perma  1/2023  secara enumeratif  berupa  6  jenis,  yaitu  surat  atau  tulisan,  keterangan  ahli,  keterangan  saksi, pengakuan  para  pihak,  pengetahuan  hakim  dan  alat  bukti  elektronik.  Disebutkan  contoh surat atau tulisan, antara lain surat yang menjadi objek sengketa, kajian lingkungan hidup strategis  (KLHS),  Analis  mengenai  dampak  lingkungan  (Amdal),  Upaya  pengelolaan lingkulan  dan  upaya  pemantauan  lingkungan  (UKL-UPL)  dan  surat  pernyataan kesanggupan  pengelolaan  dan  pemantauan  lingkungan  hidup.  Selain  itu  baku  mutu  atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, berita acara pengambilan sampel sesuai dengan standar nasional Indonesia, dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, juga digolongkan dalam bukti surat seperti halnya laporan pemantauan mandiri dan hasil pengawasan, laporan hasil audit lingkungan hidup, serta foto citra satelit. Disebutkan pula bahwa  bukti  ilmiah  yang  berupa  surat  atau  tulisan  lainnya  yang  dapat  dikuatkan  oleh keterangan ahli merupakan bukti surat atau tulisan. Alat bukti elektronik juga disebutkan berupa informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetak informasi elektronik dan/atau  dokumen  elektronik.  Disebutkannya  alat  bukti  elektronik  merupakan  perluasan
dari Pasal 100 (1) UU 5/1986 yang hanya menyebutkan lima alat bukti secara enumeratif yaitu surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim.
Tidak disebutkannya bukti ilmiah sebagai salah satu alat bukti dalam perkara TUN LH di dalam Pasal 19 Perma 1/2023 menunjukan bahwa bukti ilmiah adalah sifat dari alat bukti yang dapat berbentuk bukti surat atau tulisan, keterangan ahli, bukti elektronik, atau bentuk bukti lainnya yang bersifat ilmiah. Sehingga bukti ilmiah dapat dipahami sebagai bukti yang digunakan di pengadilan yang bersifat ilmiah atau memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang dapat berupa bukti fakta atau pendapat (Aminudin, 2022). Mengacu pada teorinya Bentham bahwa  aturan  pembuktian  seharusnya  tidak  membatasi  upaya  mencapai  keputusan  yang benar dan tepat (W. L. Twining, 2019) maka pengaturan mengenai pengertian bukti ilmiah perlu adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

## Bukti Ilmiah dan Kerugian Aktual atau Potensial
Untuk dapat diterimanya gugatan dalam perkara TUN LH, berdasarkan Pasal 6 Perma 1/2023  maka  diantaranya  harus  dibuktikan  adanya  kepentingan  yang  telah  dan  atau berpotensi  dirugikan  oleh  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (KTUN)  dan/atau  tindakan administrasi pemerintahan. Kepentingan ini dapat berupa kepentingan langsung atau tidak langsung yang terkait dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Disebutkan bahwa kerugian potensial merupakan “suatu keadaan berdasarkan pada penilaian alat bukti yang  dapat  diperkirakan  akan  menimbulkan  pencemaran,  kerusakan  lingkungan  hidup, dan/atau dampak lingkungan lainnya”. Selain mempertimbangkan kelengkapan persyaratan penerbitan keputusan atau tindakan dan kepatuhan terhadap persyaratan yang ditentukan dalam  perizinan,  penilaian  mengenai  potensi  kerugian  juga  dapat  menggunakan  bukti ilmiah.
Dalam kasus I Ketut Mangku Wijana dkk. Vs Gubernur Bali dan PT. PLTU. Celukan Bawang (2018) majelis hakim menilai bahwa belum adanya kerugian langsung dan nyata serta belum ada  bukti  ilmiah  dari  ahli  mengenai  potensi  pencemaran,  membuat  gugatan  tidak  dapat diterima.  Sebaliknya,  hakim  berpegang  pada  pendapat  ahli  yang  menyatakan  telah  ada teknologi yang dapat digunakan untuk mengurangi dampak lingkungan.
Dengan  demikian  sebenarnya  bukti  ilmiah  dapat  membantu  membuktikan  adanya kerugian  aktual  atau  potensial  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  terpenuhinya  hak  atas lingkungan  hidup  yang  sehat  akibat  dampak  lingkungan  suatu  aktivitas.  Namun  hukum pembuktian  juga  memiliki  fungsi  memberikan  perlindungan  kepada  para  pihak  yang bersengketa agar proses penemuan kebenaran tersebut dilakukan secara adil. Dalam hal ini bukan hanya kebenaran dibutuhkan untuk mewujudkan keadilan namun pengadilan juga harus  mewujudkan  keadilan  dalam  menemukan  kebenaran  (Lai,  2008).  Dengan  demikian, seperti  dikemukakan  William  Twining,  ketentuan  dan  penerapan  hukum  mengenai pencarian  fakta  atau  pembuktian,  perlu  juga  menggunakan  ukuran  keadilan  prosedural dalam  memaksimalkan  ketepatan  dalam  menentukan  fakta  (W.  Twining,  2016).  Masalah keadilan  prosedural  ini  diantaranya  berkaitan  dengan  pengaturan  mengenai  alat  bukti keterangan ahli.

## Alat Bukti Keterangan Ahli
Pasal 22 Perma 1/2023 mengatur secara khusus mengenai alat bukti keterangan ahli (expert evidence) . Disebutkan dalam ayat (1) bahwa seorang ahli dapat memberikan pendapat berdasarkan keahliannya, “baik dengan surat maupun dengan lisan”, yang dikuatkan dengan
sumpah  atau  janji  “menurut  kebenaran  sepanjang  pengetahuannya  yang  sebaik  baiknya”. Selanjutnya  ayat  (2)  mengatur  mengenai  penilaian  keahlian  ahli  oleh  Hakim  Pemeriksa Perkara  yang  dapat  dilakukan  dengan  memperhatikan  disiplin  ilmu  ahli  yang  dibuktikan melalui  pendidikan  formal,  pelatihan  dan/atau  pengalaman,  karya  ilmiah  atau  penelitian yang  relevan  dan/atau  keaktifannya  dalam  pertemuan  ilmiah.  Apabila  ahli  diajukan  ke pengadilan berdasarkan pemeriksaan dan/atau penelitian lapangan, menurut ayat (3) maka pendapat ahli itu harus didasarkan atas “fakta yang valid dan relevan”.
Mengenai  kualifikasi  ahli,  Beck  (1997)  mengemukakan  jika  dalam  kasus  lingkungan hidup, sangatlah penting bahwa kredensial ahli tersebut tidak dapat disangkal. Menurutnya kredensial  ini  akan  menunjukkan  bahwa  ahli  tersebut  adalah  memang  ahli  dalam  bidang yang disengketakan. Ahli tersebut harus sepenuhnya memenuhi syarat melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk memberikan pendapat yang kredibel.  Dikemukakannya jika studi akademis dan gelar jelas penting. Kredensial ini dapat diukur berdasarkan reputasi umum dan status lembaga pendidikan yang diikuti, jumlah tahun pengalaman ahli dalam bidangnya, penghargaan yang diterima, serta publikasi ilmiahnya (Beck, 1977).
Jasanoff (2001) mengemukakan dalam sistem hukum civil law sebagian besar produksi bukti  ilmiah  dan  teknis  diserahkan  pada  ahli  yang  ditunjuk  pengadilan.  Kovera  (2001) menjelaskan, di negera-negara ini para ahli biasanya ditunjuk oleh hakim yang memimpin suatu perkara, di mana permasalahan yang harus diselesaikan berada di luar pemahaman pengadilan. Selain itu, undang-undang mengenai keterangan ahli dalam sistem ini berfokus pada prosedur yang digunakan untuk menunjuk seorang ahli, definisi ruang lingkup tugas ahli,  dan  apakah  kesaksian  atau  pendapat  ahli  tersebut  mengikat  hakim  ketua.  Misalnya, pengadilan Perancis mempunyai daftar ahli yang memenuhi kualifikasi tertentu, meskipun hakim bebas menunjuk ahli yang tidak ada dalam daftar (Taylor, 1996 dalam Kovera, 2001). Di pengadilan Perancis, Jerman, dan Korea, para ahli diberi tugas atau tugas tertentu di mana temuan mereka disajikan ke pengadilan dalam laporan tertulis dan bukan dalam kesaksian lisan (Bastuck dan Gopfert 1994, Lee 1997, Taylor 1996 dalam Kovera, 2001). Di Korea dan Perancis, temuan ahli ini tidak mengikat hakim (Lee 1997, Taylor 1996 dalam Kovera, 2001).
Sedangkan  di  negara-negara  dengan  sistem  hukum common  law biasanya  produksi bukti  ilmiah  dan  teknis  diserahkan  pada  ahli  para  pihak  untuk  menghasilkan  dukungan pembuktian  atas  gugatan  mereka.  Proses adversarial ,  dengan  hak  pemeriksaan  silang, dianggap  sama  dengan  tugas  menguji  bukti,  tidak  peduli  seberapa  rumit  atau  teknisnya, sehingga memungkinkan pencari fakta—hakim atau juri—untuk memastikan kebenarannya (Jasanoff,  2001).  Meskipun  sering  kali  terdapat  juga  ketentuan  bagi  hakim  dalam  sistem common  law untuk  memilih  ahli  yang  ditunjuk  oleh  pengadilan,  namun  pilihan  ini  jarang diterapkan (Gross, 1991 dalam Kovera, 2001).
Di Indonesia, meskipun diwarisi Belanda dengan sistem hukum civil law, namun dalam praktek jarang ditunjuk ahli oleh pengadilan. Ahli ini lebih banyak diajukan oleh para pihak. Dalam kasus Walhi, dkk. Vs Bupati Sumedang, dkk , (2016) ahli yang diajukan adalah ahli para pihak yaitu ahli pencemaran air, ahli hukum, ahli baku mutu air dan ahli pengelolaan limbah. Dalam kasus I Ketut Mangku Wijana dkk. Vs Gubernur Bali dan PT. PLTU. Celukan Bawang (2018) ahli  di  persidangan  adalah  juga  ahli  yang  diajukan  para  pihak  yaitu  ahli  hukum,  ahli biokonservasi, ahli mamalia laut, ahli zonasi dan tata ruang, ahli Amdal, ahli baku mutu air dan  udara  serta  ahli  pengembangan  proyek  kelistrikan  dan  energi.  Dalam  kasus Walhi  vs
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Mantimin Coal Mining (2019) tidak ada ahli yang diajukan para pihak atau ditunjuk pengadilan.
Perma 1/2023 tidak mengatur mengenai penunjukan ahli secara lebih detail.  Pasal 103 Ayat (1) UU 5/1986 sebenarnya telah mengatur bahwa, “Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya Hakim Ketua Sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli”. Jadi ahli dapat diajukan oleh para pihak (party appointed expert) atau ditunjuk oleh hakim (court appointed) . Namun nampaknya mekanisme yang kurang jelas membuat pengadilan kesulitan dalam menunjuk ahli mereka sendiri.

## Penilaian Bukti Ilmiah
Sesuai ketentuan Pasal 107 UU 5/1986, hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Penjelasan Pasal 107 UU 5/1986 menjabarkan bahwa ketentuan ini mengatur usaha menemukan kebenaran materil. Dalam penjelasan Pasal 107 disebutkan bahwa berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan  tanpa  bergantung  pada  fakta  dan  hal  yang  diajukan  oleh  para  pihak,  hakim peradilan TUN dapat menemukan sendiri apa yang harus dibuktikan. Begitu pula mengenai pembagian beban pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti yang diutamakan untuk dipergunakan  dalam  pembuktian  serta  kekuatan  pembuktian  alat  bukti  yang  diajukan. Dengan demikian penilaian alat bukti yang diajukan diserahkan pada kebijaksanaan hakim. Dikemukakan Indroharto (2019) bahwa hukum acara TUN menurut UU 5/1986 menganut ajaran pembuktian “bebas yang terbatas”. Hal ini karena alat bukti diatur secara terbatas dan wewenangnya  juga  dibatasi  dalam  menilai  sahnya  pembuktian,  yaitu  harus  ada  dua  alat bukti  berdasarkan  keyakinan  hakim.Pasal  23  (1)  Perma  1/2023  mengatur  bahwa  dalam memeriksa bukti ilmiah (scientific evidence) yang diajukan dalam proses persidangan perkara LH,  hakim  pemeriksa  perkara  mempertimbangkan  “ketepatan  metode  dan  validitas prosedur”  pengambilan  sampel  dengan  memperhatikan  akreditasi  laboratorium  serta pendapat ahli dari kedua belah pihak. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan apabila terjadi perbedaan  pendapat  diantara  para  ahli,  Hakim  Pemeriksa  Perkara  “dapat  meminta dihadirkan ahli lain atas biaya para pihak” atau menggunakan pendapat ahli yang dianggap benar dengan memberikan alasannya dalam pertimbangan hukum.
Masalah  kebijaksanaan  hakim  dalam  menilai  bukti  ilmiah  berhubungan  dengan persoalan mengenai sampai seberapa jauhkah hukum positif boleh mengikat hakim atau para pihak  dalam  pembuktian.  Mengenai  hal  ini,  seperti  diungkapkan  Sudikno  Mertokusumo (2013)  ada  tiga  teori  yaitu  teori  pembuktian  bebas,  teori  pembuktian  negatif  dan  teori pembuktian positif. Teori pembuktian bebas tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang  mengikat  hakim,  sehingga  penilaian  pembuktian  sedapat  mungkin  diserahkan kepadanya.  Menurut  teori  pembuktian  negatif  harus  ada  ketentuan-ketentuan  yang mengikat, yang bersifat negatif, yang membatasi atau memberikan larangan kepada hakim untuk  melakukan  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  pembuktian.  Sedangkan  teori pembuktian positif menghendaki adanya perintah kepada hakim, di mana hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat. Menurut Sudikno Mertokusumo, pendapat umum menghendaki teori pembuktian  yang  lebih  bebas.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran. Dengan diaturnya cara penilaian bukti
ilmiah dalam perkara TUN LH maka sistem yang dianut tidak lagi pembuktian bebas namun mengarah pada pembuktian positif. Dalam hal ini hakim pemeriksa perkara diperintahkan untuk melihat pendapat ahli yang berdasarkan “fakta yang valid dan relevan” pada Pasal 22 Perma  1/2023  serta  “mempertimbangkan  ketepatan  metode  dan  validitas  prosedur pengambilan  sampel  dengan  memperhatikan  akreditasi  laboratorium  serta  pendapat  ahli dari kedua belah pihak” sebagaimana disebutkan pada Pasal 23 Ayat (1) Perma 1/2023.
Dalam kasus I Ketut Mangku Wijana dkk. Vs Gubernur Bali dan PT. PLTU. Celukan Bawang (2018), penggugat mengajukan bukti ilmiah berupa dokumen Amdal, hasil penelitian serta keterangan  ahli  di  pengadilan  mengenai  hasil  penelitiannya.  Sedangkan  perusahaan  yang menjadi tergugat mengajukan bukti ilmiah berupa dokumen Amdal, serta hasil pengambilan sampel dan analisisnya dari laboratorium. Majelis hakim menilai penggugat tidak berhasil membuktikan  adanya  dampak  lingkungan  aktual  maupun  potensial  dari  kegiatan  usaha perusahaan yang menjadi tergugat.  Secara eksplisit hakim menggunakan kriteria relevansi dalam menilai alat bukti. Sedangkan dalam kasus Walhi vs Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Mantimin Coal Mining (2019) penggugat dan tergugat mengajukan bukti  ilmiah  berupa  dokumen  Amdal.  Dalam  kasus  ini  juga  hakim  menggunakan  kriteria relevansi dalam menilai alat bukti. Dalam kasus Walhi, dkk. Vs Bupati Sumedang, dkk , (2016) penggugat  mengajukan  bukti  ilmiah  berupa  dokumen  Amdal  dan  hasil  uji  laboratorium mengenai  kualitas  air.  Demikian  pula  tergugat  juga  mengajukan  bukti  ilmiah  berupa dokumen  Amdal  dan  hasil  uji  laboratorium  mengenai  kualitas  air.  Dalam  kasus  ini  juga hakim menggunakan kriteria relevansi dalam menilai alat bukti.
Masalah  penilaian  bukti  sendiri  berkaitan  dengan  dapat  tidaknya  alat-alat  bukti tertentu  diterima  oleh  pengadilan (admissibility) serta  kekuatan  pembuktiannya  yang merupakan masalah hukum pembuktian materil (Sudikno Mertokusumo, 2013). Dikatakan Ian Dennis, suatu bukti yang admissible artinya dapat diterima dengan baik oleh pengadilan secara hukum” (Dennis, 2010). Sedangkan menurut Hiariej (2012), biasanya suatu bukti yang diterima dengan sendirinya relevan. Sebaliknya, suatu bukti yang tidak relevan tidak dapat diterima.  Namun  dapat  saja  suatu  bukti  relevan  tetapi  tidak  dapat  diterima.  Suatu  bukti haruslah  relevan  dengan  sengketa  atau  perkara  yang  sedang  diperiksa  dalam  pengertian bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjuk pada kebenaran suatu peristiwa. Sedangkan  dapat  atau  tidaknya  diterima  suatu  bukti  didasari  atas  “pertimbangan  hakim” (Eddy  O.S.  Hiariej,  2012).  Dengan  demikian,  penerimaan (admissibility) suatu  bukti  ilmiah berkaitan  dengan  dapat  atau  tidaknya  diterima  suatu  bukti  ilmiah  secara  hukum  oleh pengadilan yang didasari oleh pertimbangan hakim.

## Penerapan Asas Kehati-hatian
Asas  kehati-hatian  adalah  asas  hukum  yang  berkaitan  dengan  proses  pengambilan keputusan (Fisher, 2005). Dalam hal ini termasuk pengambilan keputusan di pengadilan di mana hakim tidak dapat menghindarinya dan akan diminta untuk meninjau penerapannya serta mengevaluasi prinsip dan posisinya dalam pengambilan keputusan lingkungan (Stein, 1999).  Asas  kehati-hatian  ini  memberikan  kerangka  kerja  untuk  pengambilan  keputusan lingkungan hidup dalam hal terdapat  ketidakpastian ilmiah dan asas ini juga berlaku dalam pembuatan keputusan hukum di pengadilan perdata (Aminudin et al., 2021). Menurut Afandi dkk.,  (2023)  penggunaan  bukti  ilmiah  pada  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara juga  erat  kaitannya  dengan  penerapan  prinsip  kehati-hatian  sebagai  salah  satu substantive legal  principles dalam  penanganan  perkara  pidana  lingkungan  hidup.  Sedangkan  studi
Paloniitty & Kotamäki (2021) menggambarkan aplikasi asas kehati-hatian dalam penyelesaian perkara di pengadilan administrasi.
Dalam  perkara Walhi  vs  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  dan  PT Mantimin Coal Mining (2019) majelis hakim kasasi mempertimbangkan bahwa sebagian areal tambang  perusahaan  tergugat  berada  di  kawasan  kars  yang  merupakan  kawasan  lindung geologi  yang  apabila  dieksploitasi  dengan  dasar  keputusan  Menteri  ESDM  yang  menjadi objek sengketa, maka berpotensi merusak fungsi aquifer air, karena ekosistem kars memiliki fungsi aquifer air  alami,  sebagai  penampung  dan  penyalur  air  bagi  wilayah  di  sekitarnya. Dalam kasus tersebut majelis hakim kasasi menerapkan asas kehati-hatian dan menyatakan bahwa asas ini merupakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sedangkan dalam kasus Walhi, dkk. Vs Bupati Sumedang, dkk (2016) majelis hakim berpendapat jika asas kehati-hatian tidak hanya karena disebabkan keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi namun juga keterbatasan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus itu, menurut hakim, belum  ditetapkannya  baku  mutu  dan  daya  tampung  beban  pencemaran  seharusnya  tidak merupakan  alasan  untuk  menunda  langkah-langkah  meminimalisasi  atau  menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Pasal 27 (1) Perma 1/2023 mengatur bahwa hakim pemeriksa perkara menerapkan asas kehati-hatian (precautionary  principle) apabila  terdapat  ketidakpastian  dalam  bukti  ilmiah pada suatu perkara LH. Dalam menerapkan asas kehati-hatian tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara  mempertimbangkan  3  hal  secara  kumulatif,  sebagai  berikut:  a.  terdapat  ancaman serius (serious  threat) yang  berpotensi  tidak  dapat  dipulihkan  baik  ancaman  terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia generasi saat ini dan generasi yang akan datang;  b.  terdapat  ketidakpastian  ilmiah (scientific  uncertainty) dalam  menentukan hubungan  kausalitas  antara  kegiatan/usaha  dan  pengaruhnya  pada  LH;  dan  c.  upaya pencegahan kerusakan lingkungan lebih diutamakan meskipun upaya pencegahan tersebut membutuhkan  biaya  yang  lebih  besar  daripada  biaya  awal  rencana  kegiatan/usaha.  Asas kehati-hatian  sendiri  didefinisikan  dalam  Pasal  1  (10)  Perma  1/2023  sebagai  “asas  yang mengutamakan  tindakan  pencegahan  dalam  hal  menghadapi  ketidakpastian  pembuktian mengenai dampak serius yang akan terjadi atau yang terjadi akibat suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau perbedaan keterangan ahli”.
Dengan demikian Perma 1/2023 menegaskan keberlakuan asas kehati-hatian sebagai asas khusus (lex specialis) dalam perkara TUN LH. Asas ini juga dikenal dengan istilah in dubio pro natura yang dikemukakan Endri (2022) sebagai konsep sekaligus pedoman bagi hakim dalam  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  sengketa  lingkungan  hidup. Dikemukakannya jika asas ini juga menghendaki hakim memaksimalkan keberadaan bukti ilmiah dan ahli lingkungan berkompeten pada tahap pembuktian (Endri, 2022). Sedangkan Paloniitty  &  Kotamäki  (2021)  mengemukakan  pentingnya  mencapai  keseimbangan  antara penemuan fakta dan aturan normatif dengan asas kehati-hatian sebagai dasar.

## KESIMPULAN
Keputusan pengadilan tergantung pada penentuan fakta yang akurat di mana proses ilmu  pengetahuan  yang  dapat  diandalkan  dapat  membantu  pencarian  kebenaran  dalam pengambilan  keputusan  hukum  perkara  tata  usaha  negara  lingkungan  hidup.  Pengaturan dan penerapan hukum mengenai bukti ilmiah sebagai salah satu kekhususan hukum acara perkara  tata  usaha  negara  lingkungan  hidup,  perlu  memperhatikan  keseimbangan  antara
maksimalisasi  proses  ilmu  pengetahuan  yang  dapat  diandalkan  dengan  penerapan  asas kehati-hatian sebagai asas khusus (lex specialis) dalam pembuktian perkara tata usaha negara lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi, F., Adianto, D., Listiningrum, P., & Lovina, M. W. (2023). Penggunaan Bukti Ilmiah dan  Penerapan  Prinsip  Kehati-hatian  dalam  Putusan  Perkara  Pidana  Materiil Lingkungan Hidup di Indonesia Tahun 2009–2020. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia ,
9 (1), 77–120. https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.500
Aminudin,  C.  (2022). Eksistensi  Bukti  Ilmiah  (Scientific  Evidence)  Sebagai  Bukti  Hukum  Dalam Pembuktian Perkara Lingkungan Hidup Perdata Untuk Mewujudkan Keadilan Ekologis Sebagai Keadilan Korektif [Disertasi]. Universitas Padjadjaran.
Aminudin, C., Fakhriah, E. L., Nurlinda, I., & Ikhwansyah, I. (2021). Precautionary Principle in  the  Court  Settlement  of  Civil  Environmental  Cases. Environmental  Policy  and  Law , 51 (4), 255–263. https://doi.org/10.3233/EPL-210017
Beck, D. J. (1977). The Role of the Expert Witness in Environmental Litigation. Litigation , 3 (3),
38–40. JSTOR.
Black, H. C., & Garner, B. A. (2004). Black’s Law Dictionary (8th ed.). West Group. Dennis, I. (2010). The Law of Evidence (Fourth). Sweet & Maxwell. Eddy O.S. Hiariej. (2012). Teori dan Hukum Pembuktian . Penerbit Erlangga.
Endri.  (2022).  Asas  In  Dubio  Pro  Natura  dalam  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  Lingkungan Hidup:  Konsep  Dan  Implementasinya. Jurnal  Hukum  Peratun , 5 (2),  117–136. https://doi.org/10.25216/peratun.522022.117-136
Fisher,  E.  (2005).  Precaution,  law  and  principles  of  good  administration. Water  Science  and Technology : A Journal of the International Association on Water Pollution Research , 52 (6), 19– 24.
Indroharto. (2019). Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara . Pustaka Sinar Harapan. Jasanoff,  S.  (2001).  Science  and  Law.  In  N.  J.  Smelser  &  P.  B.  Baltes  (Eds.), International Encyclopedia  of  the  Social  &  Behavioral  Sciences (pp.  13614–13621).  Pergamon. https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/03204-6
Jasanoff, S. (2015). Serviceable Truths: Science for Action in Law and Policy. Texas Law Review , 93 , 1723–1749.
Kovera,  M.  (2001).  Expert  Testimony.  In  N.  J.  Smelser  &  P.  B.  Baltes  (Eds.), International Encyclopedia  of  the  Social  &  Behavioral  Sciences (pp.  5139–5141).  Pergamon. https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/02820-5
Lai, H. H. (2008). A Philosophy of Evidence Law: Justice in the Search for Truth . Oxford University Press.
Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, (2013).
Walhi vs Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Mantimin Coal Mining, Putusan Nomor 369 K/TUN/LH/2019 (Mahkamah Agung 2019).
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara Lingkungan Hidup, BN 2023 (453) (2023).
Paloniitty, T., & Kotamäki, N. (2021). Scientific and Legal Mechanisms for Addressing Model Uncertainties:  Negotiating  the  Right  Balance  in  Finnish  Judicial  Review? Journal  of Environmental Law , 33 (2), 283–308. https://doi.org/10.1093/jel/eqab001 Pau ž ait ė -Kulvinskien ė , J., & Ž vaig ž dinien ė , I. (2023, January 13). Handling environmental cases in  administrative  courts:  Lithuania .  https://realaw.blog/2023/01/13/handling- environmental-cases-in-administrative-courts-lithuania-by-j-pauzaite-kulvinskiene- and-i-zvaigzdiniene/
Walhi, dkk. Vs Bupati Sumedang, dkk, 178/G/2015/PTUN-BDG (PTUN Bandung 2016). I  Ketut  Mangku  Wijana  dkk.  Vs  Gubernur  Bali  dan  PT.  PLTU.  Celukan  Bawang,
2/G/LH/2018/PTUN.DPS (PTUN Denpasar 2018).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (1986). Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2013). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Rajawali Pers.
Stein, P. L. (1999, October 14). Are Decision-makers Too Cautious With The Precautionary Principle? Land and Environment Court of New South Wales Annual Conference . Land and Environment Court of New South Wales Annual Conference.
Sudikno  Mertokusumo.  (2013). Hukum  Acara  Perdata  Indonesia (Revised  Edition).  Cahaya Atma Pustaka.
Twining,  W.  (2016). Rethinking  Evidence  Exploratory  Essays (Second).  Cambridge  University Press.
Twining, W. L. (2019). Bentham’s Theory of Evidence: Setting a Context. Journal of Bentham Studies , 18 (1), 20–37. https://doi.org/10.14324/111.2045-757X.047
Whitney,  S.  C.  (1976).  Technical  and  Scientific  Evidence  in  Administrative  Adjudication.
University of Cincinnati Law Review , 45 , 37–55.