∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Urgensi  Pidana  Tutupan: Harapan dan Tantangan ∽ Nadia Salsabila Hartin dan Nathalina ∽

## URGENSI PIDANA TUTUPAN: HARAPAN DAN TANTANGAN Nadia Salsabila Hartin dan Nathalina
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia Jl. Salemba Raya Nomor 4, Kota Adminitrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430 nadia.salsabila41@ui.ac.id
Naskah diterima: 5 Juni; direvisi: 19 Agustus; disetujui: 22 September

## ABSTRAK
Disahkannya  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  1946  menambah  daftar  hukuman pokok dalam Pasal 10 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pidana tutupan. Pasal ini menghadirkan opsi sanksi baru bagi Hakim untuk mengadili orang  yang  melakukan  kejahatan  yang  diancam  dengan  hukuman  penjara,  karena terdorong  oleh  maksud  yang  patut  dihormati.  Sejarah  mencatatkan  pidana  tutupan pernah dijatuhkan satu kali oleh Mahkamah Tentara Agung di Yogyakarta pada 1948. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mencari  pemecahan  masalah  atas  permasalahan  hukum  yang  ada.  Namun,  seiring berjalannya  waktu,  pidana  tutupan  tidak  pernah  lagi  sekalipun  diterapkan  di Indonesia,  baik  oleh  badan  peradilan  umum  maupun  badan  peradilan  militer. Ketiadaan  parameter  maksud  yang  patut  dihormati  menyebabkan  ketidakjelasan ukuran  objektif  dalam  penjatuhan  pidana  tutupan  ini.  Meskipun  demikian,  perumus Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana berpendapat bahwa pidana tutupan dibutuhkan  keberadaannya  dalam  hukum  pidana  Indonesia.  Hasil  penelitian  ini berusaha menemukan pemaknaan maksud yang patut dihormati sebagaimana tertuang dalam  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  1946  tentang  Hukuman  Tutupan  dan RKUHP  melalui  analisis  dari  putusan  pengadilan,  dokumen-dokumen  historis  yang ada,  serta  ditunjang  dengan  wawancara  ke  pihak-pihak  terkait,  di  samping membandingkan  keberadaan  ketentuan  tersebut  dengan  ketentuan  serupa  di  Jerman dan Jepang.
Kata kunci: Pidana Tutupan, Kebijakan Pidana, Maksud Patut Dihormati. .
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Urgensi  Pidana  Tutupan: Harapan dan Tantangan ∽ Nadia Salsabila Hartin dan Nathalina ∽

## URGENCY OF CRIMINAL CLOSURE: HOPE AND CHALLENGE Nadia Salsabila Hartin and Nathalina
Faculty of Law, University of Indonesia, Indonesia Salemba Raya Street Number 4, City Administration Central Jakarta, DKI Jakarta 10430
nadia.salsabila41@ui.ac.id

## ABSTRACT
The  enactment  of  Law  Number  20  of  1946  has  added  pidana  tutupan  in  the  list  of criminal sanction in Article 10 a of Penal Code. This article provides new sanction to sentence  the  criminal  who  has  done  the  actions  driven  by  honorable  purpose  with pidana tutupan. It is historically written that pidana tutupan has been sentenced once by  Military  Supreme  Court  in  Yogyakarta  on  1948.  This  study  uses  normative  legal research  methods  conducted  to  find  solutions  to  existing  legal  problems.  However, pidana  tutupan  has  never  been  applied  anymore  in  Indonesia,  neither  by  general courts  or  the  military  courts.  The  absence  of  parameter  to  identify  the  honorable purpose has obscured its objectivity as a crime punishment. Nevertheless, the drafter of  the  New  Penal  Code  argues  that  the  existence  of  pidana  tutupan  is  needed  in Indonesian  criminal  law.  The  results  of  this  study  are  trying  to  figure  out  the definition  of  honorable  purpose  in  the  Law  Number  20  of  1946  about  Tutupan Punishment and in the new draft of Indonesian Penal Code through analyzing court decision, historical records, and interview to related parties as to complement other data.  In  addition,  this  thesis  also  compared  the  concept  of  pidana  tutupan  with similar punishments in Germany and Japan.
Keyword: Pidana Tutupan, Criminal Policy, Honorable Purpose.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Urgensi  Pidana  Tutupan: Harapan dan Tantangan ∽ Nadia Salsabila Hartin dan Nathalina ∽

## A. Latar belakang
Keberadaan hukum pidana layaknya pedang bermata dua, di satu sisi bertujuan untuk  melindungi  hak  asasi  seseorang,  tetapi  di  sisi  lain  justru  merampas  hak  asasi seseorang pula. Hukum pidana hadir sebagai pengejawantahan tindakan negara ketika terjadi  kejahatan  yang  meresahkan  masyarakat  yang  bertujuan  untuk  menghadirkan keadilan  dan  menjauhi  ketidakadilan. 1 Dimuatnya  definisi  tentang  perbuatan  yang tergolong  sebagai  delik  serta  sanksi-sanksi  terhadap  delik  tersebut  dalam  hukum pidana  menjadikan  hukum  pidana  bagian  dari  senjata  represif  negara. 2 Dengan  kata lain,  pidana  menjadi  tindakan  reaktif  atas  delik  yang  berupa  penjatuhan  nestapa kepada pelaku delik yang dilakukan oleh negara. 3
Pengaturan  dan  penjatuhan  pidana  dapat  dijustifikasi  sebagai  hal  yang  tepat hanya  jika  pidana  dapat  memberikan    manfaat,  mengantisipasi  kejahatan  yang  lebih parah  di  kemudian  hari,  serta  tidak  ditemukan  tindakan  alternatif  yang  dapat memberikan  manfaat  serupa. 4 Berkaitan  dengan  justifikasi  penjatuhan  pidana,  van Hamel  memberikan  pendapat  yang  memperhatikan  sisi  pelaku  tindak  pidana,  yaitu bahwa  pidana  hanya  dapat  dibenarkan  jika  diputuskan  dalam  batas-batas  kebutuhan dan menghormati hak-hak serta kepentingan asasi terpidana. 5
Kehadiran  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  1946  tentang  Hukuman  Tutupan telah  menciptakan  paradigma  baru  dalam  pemidanaan.  Hukuman  Tutupan  hadir sebagai  pidana  pokok  yang  dapat  menggantikan  hukuman  penjara  untuk  dijatuhkan oleh Hakim. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor  20  Tahun  1946,  yaitu: 6 “Dalam  mengadili  orang  yang  melakukan  kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati ,  hakim  boleh  menjatuhkan  hukuman  tutupan.”  Selanjutnya,  pidana tutupan menambah daftar pidana pokok yang tertuang dalam Pasal 10 Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP). 7
Dengan  berkembangnya  pengaturan  mengenai  hukum  pidana  yang  memuat ketentuan baru yang semakin progresif, pidana tutupan masih mengisi tempat dalam daftar pidana pokok saat ini. Bahkan, Rancangan KUHP yang sedang dibahas saat ini sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas masih saja memuat adanya pidana  tutupan  sebagai  suatu  bentuk  pidana  pokok. 8 Dalam  Pasal  78  ayat  (1) Rancangan  KUHP  Naskah  2015  diatur  pula  bahwa:  “Orang  yang  melakukan  tindak pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara, mengingat  keadaan  pribadi  dan perbuatannya dapat  dijatuhi  pidana  tutupan”.  Jika  melihat  pada  rumusan  tersebut,
1 Jan  Remmelink, Hukum  Pidana  Komentar  atas  Pasal-pasal  Terpenting  dari  KUHP  Belanda  dan Pidananya dalam KUHP Indonesia , (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 604.
2 David  Nelken,  “What’s  So  Special  About  Criminal  Law”, Journal  of  Law  and  Society Critical  Legal Studies, Volume 14, Nomor 1, 1987, hlm. 107.
3 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia , (Jakarta: Aksara Baru, 1978), hlm. 5.
4 Antony Duff dan David Garland, A Reader on Punishment , (New York: Oxford University Press, 1994), hlm. 6-8.
5 P.A.F.  Lamintang  dan  Theo  Lamintang, Hukum  Penitensier  Indonesia ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2012), hlm. 18.
6 Indonesia, Undang-undang tentang Hukuman Tutupan , UU No. 20 Tahun 1946, Pasal 2 ayat (1).
7 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I , (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 42.
8 Draft Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Panitia Kerja 21 Januari 2015, Pasal 78 ayat (1).
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Urgensi  Pidana  Tutupan: Harapan dan Tantangan ∽ Nadia Salsabila Hartin dan Nathalina ∽
maka permasalahan yang timbul adalah tidak adanya parameter keadaan pribadi dan klasifikasi  perbuatan  seperti  apa  yang  dapat  dijatuhi  pidana  tutupan.  Sehingga, ketentuan  tersebut  menjadi  tampak  begitu  buram  dan  subjektif  untuk diimplementasikan.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  penelitian  ini  akan  membahas  mengenai eksistensi  pidana  tutupan  dalam  hukum  pidana  Indonesia  di  masa  kini  dan  melihat prospek  penerapan  pidana  tutupan  di  Indonesia  di  masa  mendatang.  Penelitian  ini juga membahas mengenai pengaturan dan penerapan pidana sejenis pidana tutupan di Jerman  dan  Jepang  yang  merupakan  dua  negara  yang  memiliki  kesamaan  sistem hukum  dengan  Indonesia,  yaitu  sistem  hukum civil law .  Keberadaan  pidana  tutupan yang kini tidak lagi diterapkan serta efektivitas penegakannya apabila pidana tutupan hendak diberlakukan di Indonesia juga akan diuraikan dalam penelitian ini.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  pada  latar  belakang  tersebut,  permasalahan  hukum  yang  akan dibahas dalam artikel ini adalah:
1. Bagaimana eksistensi pidana tutupan dalam hukum pidana Indonesia di masa kini?
2. Bagaimana  pengaturan  dan  penerapan  pidana  sejenis  pidana  tutupan  di Jerman  dan  Jepang  yang  merupakan  dua  negara  yang  memiliki  kesamaan sistem hukum dengan Indonesia?
C. Tujuan Penulisan Adapun tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengkaji eksistensi pidana tutupan dalam hukum pidana Indonesia di masa  kini  dan  melihat  prospek  penerapan  pidana  tutupan  di  Indonesia  di masa mendatang.
2. Untuk  meneliti  pengaturan  dan  penerapan  pidana  sejenis  pidana  tutupan  di Jerman  dan  Jepang  yang  merupakan  dua  negara  yang  memiliki  kesamaan sistem hukum dengan Indonesia.

## D. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. 9 Penelitian ini didasarkan pada telaah hukum normatif tertulis dan didukung bahan kepustakaan bersifat hukum tentang pidana tutupan di Indonesia, serta pidana sejenisnya negara Jerman dan Jepang untuk dikomparasikan. Tipe penelitian hukum ini  adalah  deskriptif-evaluatif.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  karena  memberikan uraian-uraian  untuk  menunjukkan  deskripsi  lengkap  tentang  keadaan  hukum  yang berlaku  di  tempat  tertentu  dan  pada  saat  tertentu.  Sedangkan,  disebut  sebagai penelitian evaluatif karena bertujuan untuk memberikan penilaian atas  kegiatan atau program  yang  telah  dilakukan. 10 Dalam  hal  ini,  penelitian  ini  memaparkan  tentang pengaturan  pidana  tutupan  di  Indonesia  dengan  melihat  penerapannya  yang  pernah dilakukan pada tahun 1948, serta meninjau penerapannya saat ini. Ditinjau dari jenis data yang digunakan penulis, maka data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data
9 Sri  Mamudji, et.  al., Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum ,  (Depok:  Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-10.
10 Ibid ., hlm. 4.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Urgensi  Pidana  Tutupan: Harapan dan Tantangan ∽ Nadia Salsabila Hartin dan Nathalina ∽
sekunder yaitu data dari bahan kepustakaan. Adapun, data sekunder yang dipakai oleh penulis  terdiri  dari:  Bahan  hukum  primer,  yaitu  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana,  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  1946  tentang  Hukuman  Tutupan  dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan;  Bahan hukum sekunder  yaitu  Rancangan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  hasil  penelitian ilmu  hukum  dan  buku-buku  hukum;  Bahan  hukum  tersier,  yaitu:  Kamus  dan ensiklopedia.

## E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis
Pembahasan  dalam  penelitian  ini  adalah  mengenai  pemidanaan  dan  kebijakan pidana.  Pemidanaan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  yaitu  ditinjau  dari  segi  teori dan bentuk pemidanaan yang berupa pidana perampasan kemerdekaan. Secara umum, teori pemidanaan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:
1. Teori pembalasan atau teori absolut Teori ini dikenal pula sebagai teori retributif atau Just-Deserts Theory . Para sarjana  yang  menganut  aliran  ini  mempercayai  bahwa  seorang  pelaku kejahatan  pantas  untuk  menerima  penderitaan  atas  tindakannya  yang mengabaikan  hukum  publik.  Pada  dasarnya,  hal  ini  berarti  bahwa  seorang pelaku  kejahatan  mendapat  hukuman  atas  kejahatan  yang  dilakukannya. 11 Banyak tokoh aliran ini juga menganut adanya prinsip proporsionalitas, yaitu bahwa  tingkat  kerasnya  hukuman  bergantung  pada  tingkat  keseriusan kejahatan yang bersangkutan. 12
2. Teori tujuan atau teori relatif
Teori tujuan atau teori relatif ditinjau dari sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Pencegahan  secara  umum  ( preventie  general )  yaitu  pandangan  bahwa pemidanaan bertujuan untuk menakuti orang-orang agar tidak melakukan kejahatan  di  masa  depan.  Untuk  melahirkan  rasa  takut  akan  melakukan kejahatan,  maka  pemidanaan  seringkali  dilakukan  dengan  cara  yang kejam,  seperti  dicambuk,  atau  disiksa  di  muka  umum. 13 Teori  ini seringkali pula dikenal dengan detterence model yang tidak hanya semata menginginkan pidana sebagai bentuk pembalasan.
b. Pencegahan  secara  khusus  ( preventie  special )  adalah  cara  pencegahan yang dapat berupa rehabilitasi agar pelaku kejahatan ke depannya menjadi pribadi yang lebih baik. 14 Gagasan ini tidak hanya berfokus pada pelaku kejahatan,  melainkan  juga  pada  masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan  adanya
11 Aishath Muneeza dan Ismail Wisham, Sciences of Punishment Introduction to Comparative Penology , (Kuala Lumpur: A. S. Noorden, 2011), hlm. 60.
12 Adam  J.  Kolber,  “The  Subjective  Experience  of  Punishment”, Columbia  Law  Review , Volume 109, Nomor 182, 2009, hlm. 199.
13 Ibid . 14 Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia , (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 48.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Urgensi  Pidana  Tutupan: Harapan dan Tantangan ∽ Nadia Salsabila Hartin dan Nathalina ∽
paham bahwa hukum pidana bertujuan untuk menciptakan ketertiban bagi kemaslahatan masyarakat secara luas. 15
Adapun,  pidana  perampasan  kemerdekaan  merupakan  pidana  yang  dijatuhkan dengan  cara  menghilangkan  atau  mencabut  hak  seseorang  atas  kemerdekaan pribadinya. 16 Sementara,  Kebijakan  Pidana  ( Criminal  Policy )  adalah  suatu  bentuk tindakan  rasional  yang  berupa  reaksi  sosial  atas  kejahatan,  meliputi  pula  kebijakan penegakan hukum. Sehingga, kebijakan pidana dinilai sebagai suatu manifestasi utuh atas ilmu pengetahuan dan aplikasi secara bersamaan. 17

## F. Hasil Pembahasan
1. Eksistensi pidana tutupan dalam hukum pidana Indonesia di masa kini Tonggak  awal  lahirnya  pidana  tutupan  terjadi  pada  tanggal  31  Oktober  1946.
Ketika itu, ditetapkanlah Undang-undang tentang Hukuman Tutupan di Yogyakarta. 18 Dengan  diundangkannya  pada  tanggal  1  November  1946,  maka  sejak  saat  itu Undang-undang  Hukuman  Tutupan  ini  mulai  berlaku. 19 Sehingga,  sejak  saat  itu pidana  tutupan  menambah  bentuk  pidana  pokok  baru  selain  bentuk-bentuk  pidana pokok  lainnya  yang  telah  tertuang  dalam  Pasal  10  huruf  a  KUHP. 20 Pidana  tutupan yang  diciptakan  di  masa  awal  kemerdekaan  Indonesia  adalah  untuk  menampung kejahatan politik yang terjadi di masa itu. Hal ini mengingat bahwa di masa itu ada tokoh  politik  yang  mengadakan  “revolusi  sosial”.  Tokoh  politik  yang  dimaksud  di sini  adalah  tokoh-tokoh  yang  di  masa  itu  merupakan  rekan  berjuang  pemimpin Republik Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Sehingga, dinilai bahwa tidaklah tepat  untuk  menyetarakan  kedudukan  antara  mereka  dengan  pelaku  kejahatan lainnya. 21
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  1946  tentang  Hukuman  Tutupan  telah melahirkan  pidana  tutupan  sebagai  suatu  alternatif  dari  pidana  penjara  yang  dapat dijatuhkan oleh Hakim kepada seorang pelaku kejahatan. Meskipun menjadi alternatif dari  pidana  penjara,  pidana  tutupan  tidak  selalu  dapat  dijatuhkan  oleh  Hakim  bagi setiap  pelaku  kejahatan,  melainkan  terdapat  kualifikasi  tertentu  bagi  seorang  pelaku kejahatan  agar  dapat  dijatuhkan  pidana  tutupan.  Adapun,  kualifikasinya  tertuang dalam  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  1946  yaitu  jika  perbuatan  kejahatan  yang dilakukan terjadi “karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati”. 22 Sementara, mengenai cara pelaksanaan dan tempat pelaksanaan  pidana tutupan dibuat Peraturan Pemerintah,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  1948  tentang  Rumah
15 Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang- undang  Hukum  Pidana  Belanda  dan  Padanannya  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana Indonesia , o.p cit., hlm. 610.
16 Andi  Hamzah, Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Pradnya  Paramita, 1993), hlm. 36.
17 Ibid.
18 Indonesia, Undang-undang tentang Hukuman Tutupan , UU No. 20 Tahun 1946.
19 Ibid. , Pasal 6. 20 Ibid. , Pasal 1.
21 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat , (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 72-73.
22 Indonesia, Undang-undang tentang Hukuman Tutupan , Pasal 2 ayat (1).
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Urgensi  Pidana  Tutupan: Harapan dan Tantangan ∽ Nadia Salsabila Hartin dan Nathalina ∽
Tutupan.  Dengan  lahirnya  Peraturan  Pemerintah  tersebut,  maka  pelaksanaan  pidana tutupan dilakukan di Rumah Tutupan. 23
Pidana  tutupan  apabila  dilihat  dari  pelaksanaannya  dapat  disimpulkan  sebagai pidana  perampasan  kemerdekaan.  Pidana  tutupan  adalah  perwujudan  cara menjalankan  pidana  ( strafmodaliteit atau strafmodus ). 24 Pidana  tutupan  dalam  teori tujuan  pemidanaan  tergolong  kepada  teori  gabungan  yaitu  teori  absolut  dan  teori relatif.  Pidana  tutupan  sebagai  suatu  pembalasan  merupakan  hal  yang  secara  moral dapat  dijustifikasi.  Hal  ini  dikarenakan  pidana  tersebut  sebagai  suatu  bentuk pertanggungjawaban  seseorang  atas  perbuatan  jahat  yang  telah  dilakukannya.  Lebih lanjut,  hal  ini  bertujuan  untuk  menghindari  terjadinya  bahaya  atau  kerugian  yang akan dialami oleh korban yang tidak bersalah ( innocent victim ). 25 Pidana tutupan juga dapat  digolongkan  ke  dalam  teori  tujuan  atau  relatif  karena  menghendaki  tujuan bermanfaat yang dapat dicapai dari penjatuhannya. Pidana tutupan yang dijalankan di Rumah  Tutupan  jelas  telah  memisahkan  terpidana  dengan  orang-orang  terdekatnya dan  lingkungannya.  Selain  itu,  terpidana  juga  sebagai  bagian  dari  masyarakat  tidak dapat  menjalankan  kehidupannya  seperti  yang  biasa  dilakukan.  Dari  adanya penjatuhan  pidana  tutupan,  dapat  dilihat  bahwa  sejatinya  yang  hendak  dilakukan adalah adanya pemisahan terpidana dari kehidupan bermasyarakat.
Pidana tutupan yang hanya diterapkan satu kali di Indonesia, yaitu pada 27 Mei 1948  oleh  Mahkamah  Tentara  Agung  Yogyakarta.  Putusan  tersebut  dijatuhkan kepada beberapa orang terpidana, yaitu: R.P. Sudarsono, Mohamad Yamin, Achmad Subardjo,  R.  Iwa  Kusuma  Sumantri,  R.  Sundoro  Budhyarto  Martoatmodjo,  R. Buntaran  Martoatmodjo,  R.  Muhamad  Saleh.  Adapun,  alasan  dijatuhinya  pidana tutupan  dalam  putusan  tersebut  adalah  adanya  perbuatan  permufakatan  jahat  untuk melakukan  usaha-usaha  merubuhkan  pemerintahan  yang  sah.  Peristiwa  kejahatan tersebut  kemudian  dikenal  sebagai  Peristiwa  3  Juli  1946.  Kejahatan  tersebut berlangsung  ketika  Yogyakarta  dan  sekitarnya,  serta  Karesidenan  Surakarta  sedang dalam status bahaya.
Apabila  dikaitkan  dengan  penerapan  pidana  tutupan  tersebut,  maka  dapat dipahami  bahwa  tujuan  pidana  tutupan  adalah  untuk  merampas  kemerdekaan  para terpidananya dengan cara ditempatkan di Rumah Tutupan untuk kurun waktu tertentu sesuai  dengan  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  Hakim  pada  waktu  itu.  Adapun,  jika ditinjau  dari  teori preventie  general ini  dapat  dilihat  dari  usaha  memisahkan  para terdakwa dengan masyarakat untuk melindungi masyarakat. Hal ini mengingat bahwa para  terdakwa  melakukan  perbuatan  kejahatan  tersebut  dengan  adanya  keyakinan dalam  diri  mereka  yang  bertabrakan  dengan  tertib  hukum.  Sehingga,  jika  mereka tidak dipisahkan dari masyarakat, hal yang akan dikuatirkan adalah masyarakat akan terpengaruh dengan paham atau keyakinan mereka yang tidak sesuai dengan hukum tersebut.  Namun,  mengingat  pada  kondisi  bahwa  para  terdakwa  merupakan  orang- orang yang memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat pada saat itu. Terlebih
23 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan , PP No.8 Tahun 1948, Pasal 1.
24 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  (Perkembangan  Penyusunan  Konsep RKUHP Baru) , (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 166.
25 Jerry  Cederblom,  “The  Retributive  Liability  Theory  of  Punishment”, Public  Affairs  Quarterly University of Illinois , Volume 9, Nomor 4, 1995, hlm. 306-307.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Urgensi  Pidana  Tutupan: Harapan dan Tantangan ∽ Nadia Salsabila Hartin dan Nathalina ∽
mereka  juga  terafiliasi  dengan  pihak  oposisi  Pemerintah  yaitu  Kelompok  Persatuan Perjuangan  yang  memiliki  banyak  dukungan  dari  rakyat.  Oleh  karena  itu,  untuk mencegah  terjadinya  kejahatan  yang  sama  atau  sejenis  di  kemudian  hari,  para terdakwa dipisahkan dari masyarakat dengan dijatuhi pidana tutupan.
2.  Pengaturan  dan  penerapan  pidana  sejenis  pidana  tutupan  di  Jerman dan  Jepang  yang  merupakan  dua  negara  yang  memiliki  kesamaan sistem hukum dengan Indonesia
Dalam  melihat  prospek  pidana  tutupan  di  Indonesia  di  masa  mendatang, dilakukan  studi  komparasi  dengan  pidana  sejenis  pidana  tutupan  di  Jerman  dan Jepang.  Hasil  studi  komparasi tersebut  sekiranya  dapat  menjadi  perbandingan  untuk prospek pengaturan pidana tutupan di Indonesia di masa yang akan datang. Sebelum masuk  ke  dalam  pemaparan  mengenai  pidana  sejenis  pidana  tutupan  di  Jepang  dan Jerman,  serta  perbandingannya  dengan  pidana  tutupan,  akan  terlebih  dahulu dipaparkan  mengenai  kondisi  yang  mendasari  adanya  pidana  tersebut.  Kejahatan terhadap keamanan negara sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Kejahatan ini telah  terjadi  beberapa  kali  di  masa  lampau  dengan  nama  yang  berbeda-beda,  seperti prodosia tes poleos, perduellio, lèse majesté, ataupun treason . Para pelaku kejahatan tersebut  di  masa  lampau  seringkali  dijatuhi  hukuman  yang  parah,  dan  bahkan  tidak manusiawi. Hal ini dikarenakan adanya serangan kepada pemegang kekuasaan dalam suatu negara dinilai sebagai suatu kejahatan yang juga menyerang masyarakat secara luas. 26
Selanjutnya,  di  pertengahan  abad  19,  di  Eropa  Barat  (kecuali  di  Inggris)  lahir sebuah  konsep  baru  mengenai  kejahatan  terhadap  negara  sebagai  suatu  bentuk kejahatan politik. Kejahatan terhadap keamanan negara ini kemudian dilihat sebagai pelanggaran yang lahir dari adanya penyerangan baik secara sah ataupun tidak, yang secara umum lahir dari adanya motif yang terhormat. Kejahatan tersebut muncul  dari adanya  keberanian  dan  fanatisme.  Perbuatan  tersebut  bukanlah  semata-mata merupakan manifestasi atas keinginan untuk menguntungkan diri sendiri. Oleh karena itu,  timbul  pandangan  bahwa  para  pelaku  kejahatan  tersebut  apabila  dijatuhi hukuman, hukumannya harus ringan dan tidak menghinakan. 27
Dengan  melihat  kepada  motifnya  yang  terhormat,  maka  pelaku  kejahatan politik biasanya dijatuhi hukuman diasingkan dari negara atau dipenjarakan di tempat yang  khusus.  Di  penjara  khusus  tersebut  para  pelaku  tidak  diharuskan  untuk melakukan  kerja  seperti  di  penjara  umumnya.  Tidak  hanya  itu,  para  pelaku  juga mendapatkan  perlakuan  yang  khusus  dan  penuh  hormat.  Penjara  khusus  inilah  yang kemudian  dikenal  dengan detention di  Perancis, Festungshaft di  Jerman, Custodia Honesta di  Italia,  dan Kinko di  Jepang. 28 Dalam  bagian  ini,  pemaparan  akan difokuskan  kepada Festungshaft dan Kinko ,  serta  perbandingannya  dengan  pidana tutupan.
Di antara berbagai jenis pidana yang ada di Jerman, terdapat suatu jenis pidana yang  disebut  dengan Festungshaft .  Jenis  pidana  ini  dimiliki  oleh  otoritas  militer.
26 B. L. Ingraham dan Kazuhiko Tokoro, “Political Crime in the United States and Japan: A Comparative Study”, Issues in Criminology, Volume 4, Nomor 2, 1969, hlm. 145.
27 Ibid.s 28 Ibid. , hlm. 146-147.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Urgensi  Pidana  Tutupan: Harapan dan Tantangan ∽ Nadia Salsabila Hartin dan Nathalina ∽
Festungshaft merupakan  suatu  jenis  pidana  yang  dilakukan  dengan  cara memenjarakan terpidananya di benteng militer. Festungshaft diberlakukan pula oleh 1871 Penal Code yang merupakan KUHP Kerajaan Jerman. 29 Festungshaft di Jerman ini  merupakan  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  kejahatan  yang  motif kejahatannya  dinilai  terhormat.  Pelaksanaannya  dapat  berlangsung  selama  satu  hari sampai seumur hidup. Para terpidana Festungshaft ini selamanya menjalani hidupnya di  bawah  pengawasan. 30 Namun,  dengan  lahir  dan  berlakunya  KUHP  Jerman  yang diundangkan  pada  13  November  1998,  konsep Festungshaft sebagai  bentuk  pidana tidak  lagi  dikenal.  Jerman  kini  hanya  mengenal  pidana  penjara,  pidana  denda  dan pidana penyitaan asset sebagai pidana pokoknya. 31
Adapun, pidana sejenis pidana tutupan yang ada di Jepang adalah Kinko . Pidana tersebut  merupakan  pidana  yang  dijatuhkan  bagi  para  pelaku  kejahatan  yang  timbul dari  kelalaian  atau  kejahatan  dengan  motif  politik. Kinko merupakan  jenis  pidana perampasan  kemerdekaan,  di  mana  terpidananya  tidak  perlu  menjalankan  pekerjaan tertentu  yang  diwajibkan  bagi  seorang  terpidana  selama  menjalani  masa hukumannya. 32 Pengaturan  mengenai Kinko hingga  saat  ini  masih  dapat  ditemukan dalam KUHP Jepang. Kinko yang kini berwujud sebagai pidana penjara tanpa adanya kewajiban kerja, dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu yang paling sebentar adalah satu bulan dan paling lama dua puluh tahun. 33
Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2005  tentang  Fasilitas  Pidana  Penjara  dan Perlakuan Bagi Para Terpidana dan Tahanan mengatur mengenai  pelaksanaan Kinko . Dalam  Pasal  93  Undang-undang  tersebut  diatur  bahwa  terpidana Kinko dapat melakukan  permintaan  pada  penjaga  penjara  yang  diteruskan  kepada  Kementerian Kehakiman untuk melakukan pekerjaan selama menjalani masa pidananya. 34 Adapun, jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dalam penjara adalah pekerjaan yang mengasah pengetahuan  dan  keterampilan  terpidana. 35 Para  terpidana Kinko juga  memiliki  hak untuk  mengajukan  pembebasan  bersyarat.  Apabila  terpidana  telah  menjalankan hukuman  dalam  jangka  waktu  yang  masuk  kepada  kualifikasi  syarat  pengajuan pembebasan  bersyarat,  atas  permintaan  terpidana,  Menteri  Kehakiman  dapat menempatkannya  di  institusi  terbuka  agar  memudahkan  pelaksanaan  reintegrasi  ke masyarakat. 36
Dalam  kaitannya  dengan  pidana  tutupan  yang  dimasukkan  kembali  ke  dalam RKUHP,  penting  untuk  mengetahui  sejarah  mengenai  perdebatan  awal  pidana
29 Kevin  McAleer, Dueling:  The  Cult  of  Honor  in  Fin-de- Siècle  Germany,  (New  Jersey:  Princeton University Press, 1994), hlm. 22.
30 B. L. Ingraham dan Kazuhiko Tokoro, “Political Crime in the United States and Japan: A Comparative Study”, o.p cit., hlm. 147.
31 The  German  Criminal  Code [Übersetzung  des  Strafgesetzbuches],  diterjemahkan  oleh  Michael Bohlander, (Saarbrücken: Federal Ministry of Justice bekerja sama dengan juris GmbH, 2010), Pasal. 38 sampai dengan Pasal 43.
32 Daniel H. Foote, Law in Japan: A Turning Point , (Seattle: University of Washington Press, 2007), hlm. 329.
33 Jepang, 刑法 ( Kitab Undang-undang Hukum Pidana) , UU No. 45 Tahun 1907, Pasal 13.
34 Jepang, 刑事収容施設及 び 被収容者等 の 処遇 に 関 する 法律 ( Undang-undang  tentang  Fasilitas Pidana Penjara dan Perlakuan Bagi Para Terpidana dan Tahanan) , UU No. 50 Tahun 2005, Pasal 93.
35 Ibid. , Pasal 94 ayat (1).
36 Ibid. , Pasal 96 ayat (1).
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Urgensi  Pidana  Tutupan: Harapan dan Tantangan ∽ Nadia Salsabila Hartin dan Nathalina ∽
tutupan untuk dimasukkan ke dalam RKUHP. Perdebatan yang muncul pertama kali terkait  pidana  tutupan  dalam  RKUHP  adalah  di  masa  awal  pembentukan  RKUHP yaitu  di  masa  pimpinan  Soedarto.  Perdebatan  yang  muncul  mengenai  perlu  atau tidaknya  pidana  tutupan  dalam  RKUHP  terbagi  ke  dalam  dua  kubu.  Kubu  pertama yang  menyetujui  dimasukkannya  pidana  tutupan  ke  dalam  RKUHP  saat  itu  adalah Sudarto,  Barda  Nawawi  Arief  dan  Muladi.  Di  lain  sisi,  kubu  yang  tidak  menyetujui pidana tutupan untuk dimasukkan kembali adalah Sahetapy, Mardjono Reksodiputro dan  Roeslan  Saleh.  Meskipun,  perdebatan  mengalami  proses  yang  panjang,  tetapi pada  akhirnya  kesimpulan  yang  didapat  adalah  untuk  tetap  memasukkan  pidana tutupan sebagai salah satu bentuk pidana pokok di RKUHP. Alasannya adalah pidana tutupan dimaksudkan untuk perbuatan yang dilakukan dengan motif terhormat, tetapi perbuatan  tersebut  nyatanya  merupakan  suatu  perbuatan  yang  dilarang  oleh  hukum pidana. 37
Guna  memperluas  pemahaman  mengenai  prospek  pengaturan  pidana  tutupan dalam  RKUHP,  Penulis  juga  melakukan  wawancara  ke  beberapa  instansi pemerintahan  yang  berkaitan  dengan  keberadaan  pidana  tutupan  tersebut.  Hal menarik  yang  Penulis  temukan  dari  hasil  wawancara  ke  beberapa  instansi pemerintahan  terkait  adalah  mengenai  perbedaan  pandangan  lembaga-lembaga pemerintahan  dalam  menyusun  RKUHP  ini  dan  juga  lembaga  yang  terkait  dengan pidana  tutupan.  Dari  empat  instansi  pemerintahan  yang  Penulis  datangi  untuk melakukan wawancara terkait pidana tutupan, dua di antaranya menilai bahwa pidana tutupan masih relevan, dan sisanya menyatakan tidak lagi relevan. Direktorat Pidana Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dan  Pusat  Analisis  dan  Evaluasi Hukum Nasional BPHN menyatakan bahwa pidana tutupan tidak lagi relevan untuk diatur  di  RKUHP  sebab  pidana  tutupan  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  hukum Indonesia.  Lebih  lanjut,  pidana  tutupan  dinilai  tidak  efektif  dalam  pelaksanaannya. Alasannya  adalah  karena  tidak  pernah  dijatuhkannya  pidana  tutupan  setelah “Peristiwa 3 Juli 1946”. 38 Pendapat lain disampaikan oleh Biro Hukum Kementerian Pertahanan  dan  Pusat  Perencanaan  Hukum  Nasional  BPHN  yang  menilai  bahwa pidana  tutupan  masih  relevan  sebagai  mekanisme  antisipatif  dalam  hal  terjadinya kejahatan  dengan  maksud  yang  patut  dihormati.  Meskipun  demikian,  adanya penjelasan lebih lanjut mengenai maksud yang patut dihormati dalam rumusan pidana tutupan dinilai menjadi hal yang diperlukan. 39
37 Wawancara dengan Bapak Mardjono Reksodiputro, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Ketua Tim Perumus Rancangan KUHP Periode 1987-1993, tanggal 13 Juli 2018.
38 Wawancara dengan Bapak Agus Riyanto, Kepala Subdirektorat Pelayanan Hukum Pidana dan Grasi di Direktorat Pidana, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 16 April 2018. Wawancara dengan Bapak Apri Listiyanto, Kepala Subbidang Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintahan I Pusat Analisis dan  Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 7 Mei 2018.
39 Wawancara  dengan  Bapak  Eko  Karyadi,  Analis  Bantuan  Hukum  di  Biro  Hukum  Sekretariat  Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, tanggal 27 April 2018. Wawancara dengan Bapak Ilham Putuhena, Kepala  Sub  Penyelerasan  Naskah  Akademik  Bidang  Ekonomi  Keuangan  Industri  Perdagangan  Sosial  Budaya, Pusat  Perencanaan  Hukum  Nasional  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 23 Mei 2018.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Urgensi  Pidana  Tutupan: Harapan dan Tantangan ∽ Nadia Salsabila Hartin dan Nathalina ∽
Karakteristik yang membedakan pidana tutupan dari pidana penjara yang sama-sama merupakan  bentuk  pidana  perampasan  kemerdekaan  adalah  adanya  unsur  maksud yang  patut  dihormati  dalam  pengaturannya.  Unsur  ini  merupakan  unsur  yang  harus ada pada terdakwa agar dapat dijatuhi pidana tutupan  dan bukannya pidana penjara. Sejak  diberlakukannya  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  1946  tentang  Hukuman Tutupan, 40 unsur  maksud  yang  patut  dihormati  telah  menjadi  persyaratan  untuk dijatuhi  atau  diterapkannya  pidana  tutupan.  Meskipun  demikian,  Undang-undang tidak  memberikan  penjelasan  yang  lebih  lanjut  mengenai  perbuatan  pidana  seperti apa yang timbul dari adanya dorongan maksud patut dihormati.
Disusunnya  RKUHP  yang  kemudian  mengatur  kembali  mengenai  pidana tutupan sebagai bagian dari pidana pokok telah memberikan peluang bagi para pelaku tindak  pidana  untuk  menerima  perlakuan  yang  lebih  baik  ( privileged  treatment ) selama menjalani masa pidananya. Namun, perlakuan yang lebih baik dalam bentuk pidana  tutupan  ini  tentunya  tidak  diberikan  kepada  sembarang  orang.  RKUHP  telah menyaratkan bahwa untuk dijatuhi pidana tutupan, terdakwa haruslah telah memiliki maksud yang patut dihormati yang mendorongnya melakukan perbuatan kejahatan. 41
Walaupun  unsur  maksud  yang  patut  dihormati  bukanlah  merupakan  suatu karakteristik baru dalam perumusan pengaturan pidana tutupan, tetapi unsur ini masih saja  menimbulkan  perdebatan  dalam  pemahaman  dan  implementasinya.  Unsur maksud yang patut dihormati dinilai sebagai perumusan yang ambigu dan berpotensi ditafsirkan  secara  berbeda-beda. 42 Memang  apabila  hanya melihat  pada  redaksional, menyamakan pemahaman mengenai unsur maksud yang patut dihormati menjadi hal yang  sulit.  Hal  ini  dikarenakan  pidana  tutupan  dijatuhkan  terhadap  pelaku  tindak pidana, maka tindak pidana seperti apakah yang dapat dinilai sebagai perbuatan yang muncul karena adanya maksud yang patut dihormati. Lebih lanjut, dorongan maksud seperti apa  yang  dapat  dinilai  sebagai  hal  yang  patut  dihormati.  Pernyataan  tersebut sekiranya  yang  perlu  dijawab  dalam  membuat  pengaturan  mengenai  pidana  tutupan agar  dapat  diterapkan.  Oleh  karena  itu,  untuk  menjamin tidak terjadinya  multitafsir, apabila  RKUHP  hendak  mengatur  mengenai  pidana  tutupan,  sudah  sepatutnya RKUHP mengatur tentang penjelasan unsur maksud yang patut dihormati.
Selanjutnya,  pada  kenyataannya  di  lapangan,  hingga  saat  ini  Indonesia  tidak mempunyai  suatu  tempat  yang  disebut  Rumah  Tutupan.  Begitu  pula  dengan perangkat-perangkat pelaksana Rumah Tutupan tersebut yang hingga kini belum ada
40 Pasal 2 ayat (1): “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara,  karena  terdorong  oleh maksud  yang  patut  dihormati ,  hakim  boleh  menjatuhkan  hukuman  tutupan. (Huruf tebal oleh Penulis). Lihat Indonesia, Undang-undang Hukuman Tutupan , Pasal 2 ayat (1).
41 Pasal 78 ayat (2) Draft Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Panitia Kerja 21 Januari 2015.
42 Dalam  pembahasan  penyusunan  RKUHP,  ketika  melakukan  pembahasan  mengenai  pidana  tutupan, Fraksi  Partai  Keadilan  Sejahtera  menyatakan  bahwa  pidana  tutupan  perlu  dipertimbangkan  relevansinya  pada masa sekarang, mengingat adanya ambiguitas dalam kategori perbuatan pribadi dan jenis tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana tutupan.
Aliansi Nasional Reformasi KUHP, “Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-undang Republik Indonesia  Nomor  …  Tahun  …  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  Buku  Kesatu”, http://reformasikuhp.org/r-kuhp/ , diakses pada tanggal 20 Mei 2018.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Urgensi  Pidana  Tutupan: Harapan dan Tantangan ∽ Nadia Salsabila Hartin dan Nathalina ∽
di  Indonesia. 43 Dengan  melihat  kondisi  ini,  hal  yang  menarik  untuk  disoroti  adalah mengenai  bagaimana  pelaksanaan  pidana  tutupan  di  tahun  1948  tersebut  terhadap kasus  “Peristiwa  3  Juli  1946”.  Ketika  itu,  setelah  dijatuhkannya  putusan,  para terpidana  kemudian  langsung  dibawa  ke  Madiun  untuk  ditempatkan  di  penjara  di sana. Akan tetapi, para terpidana saat itu, yaitu R. P. Soedarsono, Mohamad Yamin, Achmad  Subardjo,  Iwa  Kusuma  Sumantri,  Sundoro  Budhyarto  Martoatmodjo, Buntaran  Martoatmodjo,  dan  Muhamad  Saleh  ditempatkan  di  tempat  khusus  di penjara  Madiun  yang  kemudian  diberi  nama  sebagai  Rumah  Tutupan.  Dalam pelaksanaannya,  Rumah  Tutupan  ini  diatur  oleh  Mayor  R.  Wiradisastra  sebagai Kepala Rumah Tutupan. 44 Dengan kata lain, Rumah Tutupan yang ada saat itu bukan merupakan  bangunan  tersendiri  yang  dikhususkan  menjadi  Rumah  Tutupan, melainkan  merupakan  penjara  yang  dialihfungsikan  sebagai  Rumah  Tutupan. Disebabkan ketiadaan Rumah Tutupan maupun perangkat pelaksananya di Indonesia, maka menjadi hal yang wajar apabila setelah “Peristiwa 3 Juli 1946” tersebut pidana tutupan tidak pernah lagi diberlakukan di Indonesia.
Apabila  melihat  pada  praktik  terdahulu,  sejatinya  dapat  saja  digunakan  ide untuk  menciptakan  Rumah  Tutupan  di  suatu  Lembaga  Pemasyarakatan  dengan menyiapkan  ruangan  tersendiri.  Namun,  permasalahannya  adalah  saat  ini  begitu banyak  lembaga  pemasyarakatan  di  Indonesia  yang  dihuni  melebihi  kapasitas seharusnya.  Berdasarkan  data  terbaru  dari  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan,  dari 33  kanwil  di  Indonesia  yang  memiliki  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah Tahanan,  hanya  terdapat  3  kanwil  yang  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah Tahanannya  tidak  terisi  oleh  tahanan  dan  terpidana  melebihi  kapasitas  yang seharusnya  ( overcrowded ).  Ketiga  kanwil  tersebut  adalah  Kanwil  Daerah  Istimewa Yogyakarta,  Kanwil  Maluku  dan  Kanwil  Maluku  Utara.  Sementara,  Lembaga Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan  di  28  kanwil  lainnya  saat  ini  berada  dalam kondisi overcrowded . 45
Namun, poin menarik dari pidana tutupan dalam RKUHP ini adalah bahwa ide awal  mengenai  pidana  tutupan  dalam  RKUHP  bukanlah  untuk  dilakukan  di  sebuah Rumah  Tutupan.  Ide  untuk  melangsungkan  pidana  tutupan  menurut  perumus  awal RKUHP  sebenarnya  justru  untuk  dilakukan  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Hal  ini mengingat  bahwa  menurut  Mardjono  Reksodiputro,  pidana  tutupan  didefinisikan sebagai: 46
Pidana  tutupan  adalah  pidana  hilang  kemerdekaan  di  Lembaga Pemasyarakatan atau  penjara,  dengan  ketentuan  bahwa  Narapidana  yang
43 Wawancara dengan Bapak Eko Karyadi, Analis Bantuan Hukum di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, tanggal 27 April 2018.
44 Harry  A.  Poeze, Tan  Malaka,  Gerakan  Kiri  dan  Revolusi  Indonesia  Jilid  4:  September  1948- Desember  1949 [ Verguisd  en  vergeten:  Tan  Malaka,  de  linkse  beweging  en  de  Indonesische  Revolutie,  1945- 1949 ], diterjemahkan oleh Hersri Setiawan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia-KITLV Jakarta, 2014) hlm. 2.
45 Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan,  “Sistem  Database  Pemasyarakatan:  Data  Bulanan  Terakhir Jumlah  Penghuni  Perkanwil”, http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly ,  diakses  pada  tanggal  29 Mei 2018.
46 Wawancara dengan Bapak Mardjono Reksodiputro, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Ketua Tim Perumus Rancangan KUHP Periode 1987-1993, tanggal 13 Juli 2018.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Urgensi  Pidana  Tutupan: Harapan dan Tantangan ∽ Nadia Salsabila Hartin dan Nathalina ∽
dijatuhkan pidana tutupan diperlakukan tidak seperti Narapidana kriminal biasa.  Ia  diperbolehkan  memakai  baju  sipilnya.  Ia  tidak  diwajibkan mengikuti  program-program  pemasyarakatan,  sehingga  tidak  diwajibkan untuk bekerja. Adapun, alasannya adalah karena Narapidana Tutupan ini motifnya  adalah  motif  yang  patut  dihormati,  dalam  arti,  tidak  bertujuan melakukan  kekerasan  fisik,  dan  tidak  bertujuan  menguntungkan  diri secara materiil. Alasan motivasi sebenarnya adalah perbedaan pandangan politik.
Jika  melihat  pada  definisi  pidana  tutupan  yang  dipaparkan  Mardjono Reksodiputro,  maka  dapat  dipahami  bahwa  ide  awal  pidana  tutupan  dalam  RKUHP adalah untuk memberikan perlakuan yang lebih baik kepada seorang terpidana yang perbuatannya  dilakukan  karena  motif  patut  dihormati.  Sehingga,  apabila  menelaah pemaparan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  terdapat  pergeseran  tujuan  dari  pidana tutupan  yaitu  dari  yang  sebelumnya  untuk  mengasingkan  terpidana  dari  masyarakat guna  menghindari  pengaruh  buruk  para  terpidana  bagi  masyarakat,  kini  menjadi usaha  untuk  memberikan  perlakuan  yang  lebih  baik  bagi  para  terpidana  yang melakukan  kejahatan  dengan  motif  yang  terhormat.  Oleh  karena  motifnya  yang terhormat tersebut terpidana dapat dijatuhi pidana tutupan yang sejatinya merupakan pidana  perampasan  kemerdekaan  dengan  adanya  perlakuan  yang  lebih  baik  dalam menjalani  masa  pidananya.  Lebih  lanjut,  untuk  prospek  pelaksanaan  pidana  tutupan ini justru dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Namun, mengingat pada data overcrowded yang  terjadi  di  banyak  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia,  tugas selanjutnya  bagi  Pemerintah  adalah  untuk  mengatasi  hal  ini  guna  kebutuhan  pidana tutupan.
Jika  menilik  kembali  sejarah  alasan  diterapkannya  pidana  tutupan  pada Peristiwa  3  Juli  1946,  serta  tujuan  awal  pidana  tutupan  dimasukkan  ke  dalam RKUHP,  maka  Penulis  menilai  terdapat  gambaran  mengenai  perbuatan  kejahatan yang terdorong dari maksud yang patut dihormati, yaitu:
a. Kejahatan  Politik.  Dalam  klasifikasi  ini  kejahatan  keamanan  negara termasuk ke dalamnya.
b. Perbuatan  yang  dilakukan  lahir  karena  adanya  perbedaan  ideologi  atau perbedaan paham/pandangan.
c. Perbuatan  yang  terjadi  bukan  dilakukan  untuk  mencari  keuntungan pribadi atau kelompok semata, melainkan untuk kepentingan masyarakat secara luas.
Parameter  tersebut  tentunya  pula  dengan  ditambah  adanya  pertimbangan  dari Hakim  yang  penting  untuk  menilai  kesesuaian  antara  suatu  perbuatan  dengan parameter  tersebut.  Dengan  adanya  penjelasan  perbuatan  maksud  yang  patut dihormati  tersebut,  akan  lebih  mudah  memberikan  gambaran  mengenai  perbuatan seperti  apa  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  yang  timbul  dari  maksud yang patut dihormati. Hal ini akan menghindari pula subjektivitas yang muncul dalam pertimbangan  Hakim.  Sehingga,  keinginan  menjatuhkan  pidana  tutupan  sebagai
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Urgensi  Pidana  Tutupan: Harapan dan Tantangan ∽ Nadia Salsabila Hartin dan Nathalina ∽
privileged  treatment bagi  para  terpidanya  menjadi  proporsional  dengan  kejahatan yang telah dilakukan.
G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Pidana  tutupan  adalah  pidana  perampasan  kemerdekaan  yang  menjadi alternatif  dari  pidana  penjara  yang  bertujuan  memberikan  perlakuan istimewa bagi para pelaku kejahatan politik. Dasar hukum pemberlakuannya adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman  Tutupan.  Pidana  tutupan  dapat  dijatuhkan  oleh  Hakim  bagi para  pelaku  kejahatan  yang  melakukan  perbuatannya  didasari  dengan adanya dorongan maksud yang patut dihormati dan dilaksanakan di suatu tempat  khusus  yang  disebut  dengan  Rumah  Tutupan.  Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  1948  tentang  Rumah  Tutupan,
Rumah  Tutupan  diperuntukkan  khusus  bagi  para  terpidana  tutupan  agar terpisah  dari  terpidana  penjara  dan  masyarakat  umum.  Berdasarkan sejarah yang pernah tercatat, pidana tutupan hanya pernah diterapkan satu kali di Indonesia, yaitu dalam kasus yang dikenal dengan Peristiwa 3 Juli 1946.
b. Pidana  sejenis  pidana  tutupan  ini  dinamakan  sebagai Festungshaft di Jerman.  Sedangkan,  Jepang  menamai  pidana  sejenis  pidana  tutupan tersebut sebagai Kinko . Festungshaft merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan yang sifatnya ringan. Pidana ini diberikan bagi para pelaku kejahatan  yang  terhormat.  Dalam  pelaksanaannya,  jenis  pidana  ini  biasa dijatuhkan bagi para sosialis terkemuka. Festungshaft sudah tidak ada lagi dalam  KUHP  Jerman  yang  berlaku  saat  ini. Kinko merupakan  jenis pidana  perampasan  kemerdekaan  dengan  memberikan  keringanan  bagi para  terpidana  yaitu tidak adanya  kewajiban  untuk  melakukan  pekerjaan di  dalam  tempat  penahanan  selama  menjalankan  hukumannya. Pelaksanaan Kinko dilakukan dengan cara memisahkan para terpidananya dari  terpidana  kejahatan  lainnya.  Pengaturan  mengenai Kinko masih  ada dalam  KUHP  Jepang  hingga  saat  ini.  Pidana  tutupan  dimasukkan  pula sebagai  bagian  dari  pidana  pokok  dalam  Rancangan  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  (RKUHP).  pidana  tutupan  dalam  RKUHP  tidak membatasi mengenai pelaksanaan pidana tutupan yang harus dilakukan di Rumah  Tutupan.  Lebih  lanjut,  dalam  RKUHP  pidana  tutupan  selain dipertimbangkan  untuk  dijatuhkan  dengan  melihat  pada  maksud  yang patut  dihormati  dari  terdakwa,  juga  melihat  pada  keadaan  pribadi terdakwa.  Kehadiran  pidana  tutupan  dalam  RKUHP  bertujuan  sebagai langkah  antisipatif  apabila  terjadi  kejahatan  politik  di  Indonesia  di  masa yang  akan  datang.  Pidana  tutupan  di  masa  awal  penyusunannya  dalam RKUHP  tampaknya  hendak  menyelaraskan  dengan  tujuan  ini  sehingga lebih menekankan kepada perlakuan lebih baik kepada para terpidananya, dan bukan pada maksud untuk mengasingkan terpidana dari masyarakat.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Urgensi  Pidana  Tutupan: Harapan dan Tantangan ∽ Nadia Salsabila Hartin dan Nathalina ∽
2. Saran
a. Untuk  pembentuk  Undang-undang,  agar  membuat  parameter  mengenai perbuatan yang timbul dari dorongan maksud yang patut dihormati dalam pengaturan pidana tutupan. Adapun, parameter yang dapat dipertimbangkan  untuk  diterapkan  yaitu:  1).  Kejahatan  Politik.  Dalam klasifikasi  ini  kejahatan  keamanan  negara  termasuk  ke  dalamnya;  2). Perbuatan  yang  dilakukan  lahir  karena  adanya  perbedaan  ideologi  atau perbedaan  paham/pandangan;  dan  3).  Perbuatan  yang  terjadi  bukan dilakukan  untuk  mencari  keuntungan  pribadi  atau  kelompok  semata, melainkan  untuk  kepentingan  masyarakat  secara  luas.  Kemudian  Untuk menyesuaikan  dengan  tujuan  pemidanaan  yang  dimuat  dalam  RKUHP, pelaksanaan  pidana  tutupan  tidak  boleh  mengabaikan  tujuan  untuk melakukan  reintegrasi  terpidana  ke  masyarakat.  Untuk  itu,  Indonesia dapat pula mengadopsi konsep Kinko di Jepang yang memberikan usaha- usaha reintegrasi terpidana kepada masyarakat.
b. Untuk  penegak  hukum,  terutama  Hakim,  agar  dalam  menghadapi  kasus kejahatan  tertentu  untuk  mengingat  keberadaan  pidana  tutupan,  serta mempertimbangkan  kemungkinan  untuk  diterapkannya  jenis  pidana  ini. Untuk  lembaga  yang  bertanggung  jawab  dalam  pengurusan  dan pengawasan  pidana  tutupan,  agar  apabila  pidana  tutupan  hendak diterapkan  dalam  RKUHP  untuk  menyiapkan  tempat  melaksanakan pidana tutupan.
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Arief,  Barda  Nawawi. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  (Perkembangan Penyusunan Konsep RKUHP Baru) . Jakarta: Kencana. 2011. Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana I . Jakarta: Rajawali Pers. 2010. Duff,  Antony  dan  David  Garland. A  Reador  on  Punishment. New  York:  Oxford University Press. 1994.
Foote, Daniel H. Law in Japan: A Turning Point . Seattle: University of Washington Press. 2007.
Hamzah,  Andi. Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  di  Indonesia .  Jakarta:  Pradnya Paramita. 1993.
Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. Hukum Penitensier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
Mamudji,  Sri., Et.  Al. Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum. Depok:  Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
McAleer,  Kevin. Dueling:  The  Cult  of  Honor  in  Fin-de- Siècle  Germany.  New Jersey: Princeton University Press. 1994.
Muneeza,  Aishath  dan  Ismail  Wisham. Sciences  of  Punishment  Introduction  to Comparative Penology . Kuala Lumpur: A. S. Noordeen. 2011. Poeze,  Harry  A. Tan  Malaka,  Gerakan  Kiri  dan  Revolusi  Indonesia  Jilid  4: September 1948-Desember 1949 [ Verguisd en vergeten: Tan Malaka, de linkse beweging  en  de  Indonesische  Revolutie,  1945-1949 ].  Diterjemahkan  Oleh
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Urgensi  Pidana  Tutupan: Harapan dan Tantangan ∽ Nadia Salsabila Hartin dan Nathalina ∽
Hersri  Setiawan.  Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia-KITLV.  Jakarta. 2014.
Prakoso, Djoko. Hukum Penitensier di Indonesia . Yogyakarta: Liberty. 1988. Remmelink, Jan. Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda  dan  Pidananya  dalam  KUHP  Indonesia .  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama. 2003.
Saleh, Roeslan. Srelsel Pidana Indonesia . Jakarta: Aksara Baru. 1978.
Sudarto. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat . Bandung: Sinar Baru. 1983. 2.  Artikel Jurnal
Cederblom,  Jerry.  “The  Retributive  Liability Theory  of  Punishment”. Public  Affairs Quarterly University of Illinois. Volume 9. Nomor 4. 1995. Ingraham,  B.  L.  dan  Kazuhiko  Tokoro.  “Political  Crime  in  the  United  States  and Japan:  A  Comparative  Study”. Issues  in  Criminology. Volume  4.  Nomor  2. 1969
Kolber, Adam J. “The Subjective Experience of Punishment”. Columbia Law Review. Volume 109. Nomor 1. 2009.
Nelken,  David.  “What’s  So  Special  About  Criminal  Law”. Journal  of  Law  and Society Critical Legal Studies . Volume 14. Nomor 1 . 1987.
Putra, Pamungkas Satya. “Reforma Agraria Hambatan dan Tantangan di Kabupaten Karawang”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum .  Volume  4. Nomor 1. 2019.
________________. “Aksesibilitas  Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga  Kerja Penyandang  Disabilitas  di  Kabupaten  Karawang”. Jurnal  Mimbar  Hukum- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada . Volume 31. Nomor 2. 2019.
3.  Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
________________.  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  1946  tentang  Hukuman Tutupan.
________________.Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  1948  tentang  Rumah Tutupan.
Jepang. 刑事収容施設及 び 被収容者等 の 処遇 に 関 する 法律 . Undang-undang
Nomor  50  Tahun  2005  tentang  Fasilitas  Pidana  Penjara  dan  Perlakuan  Bagi Para Terpidana dan Tahanan.
________________. 刑法 . Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana ,  Undang-undang Nomor 45 Tahun 1907 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
The  German  Criminal  Code [Übersetzung  des  Strafgesetzbuches].  Diterjemahkan oleh Michael Bohlander. Saarbrücken: Federal Ministry of Justice Bekerja Sama dengan Juris GmbH. 2010.
4.  Internet
Aliansi  Nasional  Reformasi  KUHP.  “Daftar  Inventarisasi  Masalah  Rancangan Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  …  Tahun  …  tentang  Kitab
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Urgensi  Pidana  Tutupan: Harapan dan Tantangan ∽ Nadia Salsabila Hartin dan Nathalina ∽
Undang-undang  Hukum  Pidana  Buku  Kesatu”. http://reformasikuhp.org/r- kuhp/. Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2018.
Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan.  Sistem  Database  Pemasyarakatan.  “Data Bulanan  Terakhir  Jumlah  Penghuni  Perkanwil”. http://smslap.ditjenpas.go.id/ public/grl/current/monthly . Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2018.