## Tindak Pidana Penggelapan yang Bernuansa Tindak Pidana Korupsi
Nimas Ayu Dianing Asih
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman nimas.ucup@gmail.com

## ABSTRACT
Corruption  crimes  are  very  vulnerable  to  being  committed  by  civil  servants  in connection with their work duties. Apart from that, the element of state financial loss which can result in state financial loss is also important in criminal acts of corruption committed by civil servants. This research was carried out using a descriptive analysis method, namely analyzing the  relationship  between  applicable  laws  and  regulations  and  the  practice  of  implementing positive  law.  Embezzlement  in  office  committed  by  civil  servants  that  falls  into  the  realm  of criminal acts of corruption fulfills the elements of an article in the Corruption Eradication Law and must contain the element of "harming state finances".
Keywords: corruption, embezzlement, criminal acts

## ABSTRAK
Tindak Pidana Korupsi sangat rawan dilakukan oleh Pegawai Negeri  berhubungan dengan  tugas  pekerjaannya.  Selain  itu,  unsur  kerugian  keuangan  negara  atau  dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara juga menjadi unsur yang penting dalam perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriftif analisis yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang  berlaku  dan  praktik  pelaksanaan  hukum  positif.  Penggelapan  dalam  jabatan  yang dilakukan oleh Pegawai Negeri yang masuk ranah perbuatan tindak pidana korupsi adalah yang memenuhi unsur pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan harus dan unsur “merugikan keuangan negara”.
Kata Kunci : Korupsi, Penggelapan, Tindak Pidana

## PENDAHULUAN
Secara  etimologis,  kata  korupsi  berasal  dari  bahasa  Latin corruptio atau corruptus yang itu berasal pula dari kata corrumpere , suatu bahasa Latin yang lebih tua.  Bahasa  Latin  itulah  turun  ke  banyak bahasa  Eropa  seperti  Inggris, corruption, corrupt, Perancis, corruption dan  Belanda, corruptie  (korruptie). Dengan  demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda 1 .
Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa: Kejahatan, kebusukan, dapat disuap,  tidak  bermoral,  kebejatan,  dan  ketidakjujuran.  1.  Perbuatan  yang  buruk
1 Andi  Hamzah,  Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4.
seperti  penggelapan  uang,  penerimaan  uang  sogok,  dan  sebagainya.  2.  Dapat  pula berupa: a. Korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk  kepentingan  sendiri  dan  sebagainya);  b.  Korupsi  (perbuatan  busuk  seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya); c. Koruptor (orang yang korupsi) 2 .
Untuk membantu kita memahami apa itu tindak pidana korupsi, Shed Husein Alatas menyampaikan ciri-ciri korupsi sebagai berikut :
a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
b. Korupsi  pada  umumnya  melibatkan  kerahasiaan  kecuali  ia  telah  begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat berakar, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka;
c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
d. Mereka  yang  mempraktikkan  cara-cara  korupsi  biasanya  berusaha  untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum;
e. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan- keputusan  yang  tegas,  dan  mereka  yang  mampu  untuk  memengaruhi keputusan-keputusan itu;
f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan;
g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu;
i. Suatu  perbuatan  korupsi  melanggar  norma-norma  tugas  dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. 3
Tindak  Pidana  Korupsi  sangat  rawan  dilakukan  oleh  Pegawai  Negeri berhubungan dengan tugas pekerjaannya. Selain itu, unsur kerugian keuangan negara atau  dapat  mengakibatkan  kerugian  keuangan  negara  juga  menjadi  unsur  yang penting dalam perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri.
Berikut  dijelaskan  siapa  saja  yang  termasuk  dalam  Pegawai  Negeri  yaitu meliputi 4 :
a. Pegawai  negeri  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  tentang Kepegawaian;
b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
d. Orang  yang  menerima  gaji  atau  upah  dari  suatu  korporasi  yang  menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
2 Samsuria, S. (2022). Gratifikasi Tindak Pidana Korupsi ataukah Penggelapan
3 Danil,  E.  (2021). Korupsi:  Konsep,  Tindak  Pidana  Dan  Pemberantasannya-Rajawali Pers . PT. RajaGrafindo Persada. 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
e. Orang  yang  menerima  gaji  atau  upah  dari  korporasi  lain  yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  Tentang  Pokok  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  Tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pegawai  Negeri  adalah  setiap  warga negara  Republik Indonesia  yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh  pejabat  yang  berwenang  dan  diserahi  tugas  dalam  suatu  jabatan  negeri,  atau diserahi  tugas  negara  lainnya,  dan  digaji  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Kemudian  dalam  pasal  2  Undang-  Undang  Nomor  43  Tahun  1999  dalam dinyatakan bahwa:
(1) Pegawai Negeri terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil; b. Anggota Tentara Nasional Indonesia c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari : a. Pegawai negeri Sipil Pusat; dan b. Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Pengertian  Pegawai  Negeri  juga  diterangkan  dalam  Undang-Undang  RI Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara  pasal  1  angka  3  disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil atau PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat  tertentu,  diangkat  sebagai  Pegawai  ASN  secara  tetap  oleh  pejabat  pembina kepegawaian untuk menjabat pemerintahan.
Kemudian disebutkan tentang pengertian keuangan negara dapat dilihat pada bagian penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa keuangan   negara adalah seluruh kekayaan   negara   dalam   bentuk   apa pun, yang dipisahkan   atau   tidak   dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara   dan   segala   hak   yang timbul karena:
1. Berada  dalam  penguasaan,  pengurusan  dan  pertanggungjawaban  pejabat Lembaga negara     baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. Berada   dalam   usaha   milik   negara/ badan   usaha   milik   daerah,  Yayasan, badan   hukum   dan   perusahaan   yang menyertakan     modal     pihak     ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  peneliti  menyajikan  pertanyaan  sebagai berikut; Apa saja kah perbuatan tindak pidana penggelapan yang termasuk dalam Perbuatan Tindak Pidana Korupsi?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  yuridis normatif  yaitu  menganalisis  kaitan  antara  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas.  Penulisan  ini  akan  menganalisis  masalah  hukum,  fakta  dan  gejala  hukum lainnya.  Penulisan  ini  menggunakan  pendekatan  kasus  dengan  menerapkan peraturan  perundang-undangan  yang  didapat  terhadap  perkara  yang  dipilih  oleh penulis. Penulisan yang berbentuk deskriftif analisis ini hanya akan menggambarkan
keadaan objek atau persoalan yang dikaitkan terhadap kasus dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai tindak pidana korupsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbuatan  Tindak  Pidana  Penggelapan  Yang  Termasuk  Dalam  Perbuatan Tindak Pidana Korupsi
Perbuatan yang termasuk dalam Tindak Pidana Korupsi dapat kita lihat dalam BAB  II  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi  yaitu dari pasal 2 sampai dengan pasal 13. Tindak pidana  korupsi tersebut disederhanakan ke dalam 7 (tujuh) kelompok tindak pidana korupsi yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999; suap-menyuap diatur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12 UU No. 20 Tahun 2021 serta pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999; penggelapan dalam  jabatan  diatur  dalam  pasal  8,  pasal  9,  pasal  10  UU  No.  20  Tahun  2001; pemerasan  diatur  dalam  pasal  12  huruf  (e),  (g)  dan  (h)  UU  No.  20  Tahun  2001; perbuatan curang diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 20  Tahun 2001; benturan kepentingan dalam pengadaan diatur dalam pasal 12 huruf (i) UU No. 20 Tahun 2001 dan gratifikasi yang diatur dalam pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 5 . Jika dibandingkan dengan Tindak Pidana Korupsi, penggelapan merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, tetapi pada saat terjadi penggelapan, barang  sudah  berada  pada  pelaku  tanpa  melalui  kejahatan  atau  melawan  hukum. Selain  itu,  kejahatan  ini  dapat  dilakukan  oleh  siapa  pun  sepanjang  barang  tidak dikuasai pelaku secara melawan hukum. Dalam proses beracara, pelaku penggelapan akan  ditangani  di  lingkungan  Peradilan  Umum,  baik  di  Pengadilan  Negeri  sebagai pengadilan pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding serta Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi.
Tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  yang  termasuk  tindak  pidana korupsi  diatur dalam pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999. Kemudian kita lihat unsur dalam pasal-pasal tersebut :
a. Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 : Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  415  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana. Sedangkan bunyi pasal 415 KUHP adalah Pegawai negeri atau orang lain  yang  diwajibkan  untuk  seterusnya  atau  untuk  sementara  waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang  atau  surat  yang  berharga,  yang  disimpannya  karena  jabatannya,  atau dengan sengaja membiarkan uang atau surat yang berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong orang yang lain itu sebagai orang yang membantu.
b. Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 : Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  416  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana. Sedangkan unsur dalam pasal 416 KUHP adalah Pegawai negeri atau
5 Bentuk-Bentuk Korupsi dan Aturannya di Indonesia (hukumonline.com) .
Volume 6 Nomor 3 (2024)  1720 - 1727  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7252
orang lain, yang di wajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan  pekerjaan umum, yang dengan sengaja dengan palsu membuat atau  memalsukan  buku  atau  daftar  yang  semata-mata  untuk  pemeriksaan administrasi.
c. Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 : Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  417  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana. Sedangkan bunyi pasal 417 KUHP adalah Pegawai negeri atau orang lain  yang  di  wajibkan  untuk  seterusnya  atau  untuk  sementara  waktu menjalankan   pekerjaan  umum,  yang  dengan  sengaja  menggelapkan, membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, barang yang diperuntukkan akan menjadi tanda bukti atau keterangan bagi kekuasaan  yang  berhak  atau  surat  akta,  surat  keterangan  atau  daftar  yang disimpannya  karena  pekerjaannya,  atau  membiarkan  orang  lain menghilangkan,  membinasakan,  merusakkan  atau  membuat  sehingga  tak dapat  dipakai  lagi  barang  atau  surat  itu  atau  menolong  orang  lain  sebagai pembantu dalam hal itu.
Tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  yang  dilakukan  di ranah  swasta dengan  ranah  pemerintahan  merupakan  dua  hal  yang  berbeda.  Perbedaan  secara mendasar  berada  pada  poin  merugikan  keuangan  negara  atau  merugikan perekonomian  negara.  Adapun  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  yang sedang marak terjadi di kalangan pegawai pemerintahan yang secara tidak langsung menimbulkan  kerugian  terhadap  keuangan  negara  ataupun  perekonomian  negara maka itu tidak termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi 6 .
Keuangan  Negara  di  Indonesia  menurut  Pasal  23  ayat  (1)  Undang-undang Dasar   Negara   Republik   Indonesia   1945 diwujudkan  dalam  anggaran  pendapatan dan     belanja     negara     (APBN)  . Dengan kata lain batasan unsur kerugian keuangan negara  adalah  APBN.  APBN  merupakan  dasar    bagi  Pemerintah  Pusat  untuk melakukan  penerimaan  dan  pengeluaran  negara.  Berarti  hak  (penerimaan)  dan kewajiban (pengeluaran) yang dapat dinilai dengan uang bagi negara ditetapkan dan tergambarkan  dalam  APBN,  dan  tidak ada    hak    dan    kewajiban    negara    yang terdapat   dalam   keuangan   lainnya   selain APBN.
Perkara  atas  nama  Teguh  Budi  Cahyono  S.Pd  bin  Sutarno  dengan  nomor perkara 91/Pid.B/2023/PN.Slw diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Slawi terbukti bersalah karena telah melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam  pasal  374  KUHP.  Terdakwa  Teguh  Budi  Cahyono  S.Pd  bin  Sutarno  bekerja sebagai Pengelola UPC Pegadaian Trayeman Kab. Tegal yang bergerak dibidang jasa keuangan. Terdakwa Teguh Budi memiliki tugas menaksir barang jaminan pada unit kerja  UPC  Trayeman  Slawi,  mengelola  administrasi  terkait  penyimpanan  maupun pengambilan  barang  jaminan,  dengan  mendapatkan  gaji  per-bulannya.  Terdakwa
6 Rabbani, B. A. (2021). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  387  K/Pid/2019) (Doctoral  dissertation, Universitas YARSI).
Teguh Budi membawa jaminan nasabah berupa emas yang masih dalam masa agunan yang berada dalam brangkas di mana tugas terdakwa Teguh adalah memegang kunci brangkas kemudian agunan tersebut dijual dan hasilnya digunakan untuk keperluan pribadi  terdakwa  Teguh  setelah  itu,  terdakwa  Teguh  Budi  mengganti  3  kantong barang jaminan Logam mulia dengan Replika agar terlihat seolah-olah logam mulia asli  di  antaranya  2  kantong  barang  jaminan  milik  nasabah  ANDRIYANTO KURNIAWAN  dengan  No.  kredit  1348522010047080  dan  1348522010005410 dengan  3  (tiga)  Replika  Logam  Mulia  dengan  berat  masing-masing  10  Gr  dan  1 kantong  barang  jaminan  milik  nasabah  UMAROH  dengan  No.  kredit 1348521370000188  dengan  Replika  Logam  Mulia  dengan  berat  50Gr,  yang selanjutnya terdakwa masukkan kembali kantong yang berisi replica logam mulia ke dalam kluis/brankas milik kantor UPC Pegadaian Trayeman Kabupaten Tegal. Emas yang  terdakwa  ambil  tersebut  kemudian  ia  jual  dan  hasilnya  digunakan  untuk keperluan  pribadinya  dengan  total  nilai  agunan  yang  terdakwa  jual  sebesar  Rp. 208.395.478.
Dari kasus penggelapan dalam jabatan tersebut di atas, apakah telah  tepat aparat  penegak  hukum  dari  penyidik  kepolisian,  jaksa  sampai  hakim  menerapkan pasal  penggelapan  dalam  jabatan  yang  diatur  dalam  pasal  374  KUHP  kepada terdakwa Teguh Budi Cahyono S.Pd bin Sutarno.
Terdakwa Teguh Budi Cahyono S.Pd bin Sutarno bekerja di Pegadaian UPC Trayeman  Kab.  Tegal.  Pegadaian  Indonesia  adalah  salah  satu  Badan  Usaha  Milik Negara (BUMN) di mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui  penyertaan  secara  langsung  yang  berasal  dari  kekayaan  negara  yang dipisahkan.  Yang  berbadan  hukum  perseroan  terbatas.  Sehingga  gaji  setiap  bulan yang diterima oleh terdakwa Teguh dari Pegadaian UPC Trayeman Kab. Tegal.
Pegadaian UPC Trayeman Kab. Tegal merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menurut pasal 1 angka 1 UU RI No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara  dinyatakan  bahwa  Badan  Usaha  Milik  Negara,  yang  selanjutnya  disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.  Sehingga  seluruh  gaji  terdakwa  Teguh  serta  keseluruhan  biaya operasional dan biaya dalam menyelenggarakan kegiatan Pegadaian UPC Trayeman Kab. Tegal berasal dari kekayaan negara yang disisihkan tersebut yang berasal dari APBN.  Terdakwa  Teguh  merupakan  orang  yang  menerima  gaji  atau  upah  dari korporasi  lain  yang  mempergunakan  modal  atau  fasilitas  dari  negara  atau masyarakat sehingga termasuk dalam kriteria Pegawai Negeri berdasarkan UU RI No.
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam pasak 8, pasal 9 dan pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jika diuraikan unsur-unsur pasalnya, perbuatan penggelapan dalam  jabatan  terdakwa  Teguh  tersebut    memenuhi  unsur  ketiga  pasal  tersebut sehingga tidak dapat diterapkan dalam perkaranya dengan ketiga pasal tersebut.
Perkara terdakwa Teguh tersebut dapat juga dikenakan pasal  2 dan pasal 3 UU  RI  No.  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
a. Pasal  2:  Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
b. Pasal 3 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Ada unsur pasal yang sama di dalam pasal 2 dan pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999  yaitu  unsur  “yang  dapat  merugikan  keuangan  negara”.  Kemudian  akan diuraikan apakah Perbuatan terdakwa Teguh memenuhi unsur tersebut.
Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Teguh adalah mengambil emas yang dijadikan  jaminan  oleh  nasabah  dan  disimpan  di  ruang  penyimpanan  brangkas. Dalam  perbuatan  terdakwa  tersebut,  ternyata  tidak  menimbulkan  dan  atau  tidak dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Emas yang terdakwa ambil secara melawan hukum tersebut merupakan milik nasabah yang perolehannya tidak berasal dari  keuangan  negara,  selain  itu  emas  yang  dijadikan  jaminan,  selain  itu  agunan jaminan  tersebut  telah  diganti  oleh  asuransi.  Tidak  ada  anggara  pemasukan  atau pengeluaran yang dicatat dalam APBN yang terganggu.
Karena  tidak  terjadinya  kerugian  keuangan  negara,  maka  perkara  tersebut hanya diterapkan pasal penggelapan dalam jabatan melanggar pasal 374 KUHP dan dilakukan  penuntutan  tidak  melalui  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  melainkan dilakukan  penuntutan  melalui  Peradilan  umum  dalam  hal  ini  Pengadilan  Negeri Slawi.

## KESIMPULAN
Perbuatan  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  yang  termasuk  dalam  ranah Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penggelapan dalam jabatan uang dilakukan oleh Pegawai Negeri dapat juga dikenakan pasal Tindak Pidana Korupsi apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal dalam Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama unsur “dapat merugikan keuangan negara”. Dalam perkara pidana  nomor  perkara  91/Pid.B/2023/PN.Slw  atas  nama  terdakwa  Teguh  Budi Cahyono S.Pd bin Sutarno sudah tepat dalam menerapkan pasalnya yaitu pasal 374 KUHP karena tidak memenuhi unsur “merugikan keuangan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah,  Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). Bentuk-Bentuk Korupsi dan Aturannya di Indonesia (hukumonline.com). Dalimunthe, J. S. (2020). Penegakan hukum pidana pengembalian kerugian keuangan negara  melalui  perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  yang  dikuasai pihak ketiga. Jurnal Indonesia Sosial Sains , 1 (02), 64-81. Danil,  E.  (2021). Korupsi:  Konsep,  Tindak  Pidana  Dan  Pemberantasannya-Rajawali Pers . PT. RajaGrafindo Persada.
Evi Hartanti, S. H. (2023). Tindak Pidana Korupsi.
Mohammad Al Faridzi Gunawan Nachrawi. (2022). Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi.  Jurnal  Kewarganegaraan  Vol.  6  No.  2 September 2022.
Mubarak,  R.,  &  Trisna,  W.  (2021).  Penentuan  Kerugian  Keuangan  Negara  Akibat Penyalahgunaan  Kewenangan  Pejabat  Pemerintah. Jurnal  Ilmiah  Penegakan Hukum , 8 (2), 174-182. Rabbani,  B.  A.  (2021). ANALISIS  YURIDIS  TINDAK  PIDANA  PENGGELAPAN  DALAM JABATAN  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  387  K/Pid/2019) (Doctoral dissertation, Universitas YARSI).
Samsuria, S. (2022). Gratifikasi Tindak Pidana Korupsi ataukah Penggelapan.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  atas    Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.