Penguatan Kepastian Hukum Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi Sidang Perkara Nomor Nomor 28/Puu- Xxi/2023

## Pradita Ajeng Sekar Arum
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman praditaasa00@gmail.com

## ABSTRACT
Corruption  cases  in  Indonesia  still  really  need  attention  considering  that  the consequences can be detrimental to the state and society. Handling the eradication of corruption is then carried out by several state institutions which are given direct authority by law, one of which is through the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. Legal certainty of authority is  very  necessary  to  create  harmony  between  government  institutions  and  avoid  overlapping authority.  Furthermore,  in  writing  this  article,  we  used  an  approach  method,  namely  an empirical  method  with  descriptive  analytical  research  specifications.  The  formulation  of  the problem raised in this article is regarding legal certainty in strengthening the prosecutor's office as an investigator in criminal acts of corruption. Furthermore, the purpose of this article is to analyze  legal  certainty  or  the  legal  standing  of  the  authority  of  the  prosecutor's  office  as an investigator in criminal acts of corruption. The authority of the Prosecutor's Office is contained in Article 30 paragraph (1) letter d of Law 5 of 1991 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia which was later declared invalid by Law 16 of 2004 in conjunction with Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. Then in Article 26 of Law no. 19 of 2019 Second amendment to UU No. 31 of 1999 concerning Corruption Crimes.
Keywords: Authority of the Prosecutor's Office, Investigators, Corruption.

## ABSTRAK
Kasus korupsi di Indonesia masih sangat perlu diperhatikan mengingat akibat yang ditimbulkan dapat merugikan negara dan masyarakat. Penanganan pemberantasan korupsi selanjutnya  dilaksanakan  beberapa  Lembaga  negara  yang  diberi  wewenang  langsung  oleh undang-undang  salah  satunya  melalui  Lembaga  Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Kepastian hukum  kewenangan  tersebut  sangat  diperlukan  agar  tercipta  keselarasan  antar  Lembaga pemerintahan  dan  menghindari  tumpah  tindih  kewenangan.  Selanjutnya  dalam  menulis artikel  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yaitu  metode  empiris  dengan  spesifikasi penelitian  bersifat  deskriptif analistis.  Perumusan  masalah yang  diangkat  dalam artikel  ini adalah  mengenai  kepastian  hukum  terhadap  penguatan  kejaksaan  sebagai  penyidik  dalam tindak  pidana  korupsi.  Selanjutnya  tujuan  dibuatnya  artikel  ini  adalah  untuk  menganalisa kepastian hukum atau legal standing kewenangan kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi.  Kewenangan Kejaksaan yaitu terdapat pada Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang- Undang 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian dinyatakan tidak berlaku  dengan  Undang-Undang  16  Tahun  2004  juncto  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2021  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan
Republik Indonesia. Kemudian pada Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2019 Perubahan kedua UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Kata Kunci: Wewenang Kejaksaan, Penyidik, Korupsi

## PENDAHULUAN
Kasus  korupsi  di  Indonesia  masih  kian  marak  baik  dari  kalangan  bawah hingga atas akibatnya negara harus merugi akibat ulah para koruptor yang merauk dana hingga milyaran. Tindak pidana korupsi telah menimbulkan berbagai macam kerusakan  dalam  berbagai  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  selama  puluhan tahun sehingga memerlukan penanganan khusus. Usaha yang dilakukan sangat tidak mudah demi terciptanya negara bebas korupsi mulai dari level rendah hingga tinggi.
Negara dalam hal ini sudah melakukan serangkaian upaya guna mencegah, mengatasi serta  memberantas  berbagai  jenis  korupsi  contohnya  dengan  adanya  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Perubahan  atas  Undang-Undang  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Kemudian  pelaksana  perundang- undangan  tersebut  adalah  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  bersama  dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Peran, tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai salah satu  Lembaga  penegak  hukum  dan  Lembaga  pemerintahan  yang  mempunyai wewenang  untuk  melaksanakan  kekuasaan  negara  dibidang  penuntutan  serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
Kejaksaan  Republik  Indonesia  (Kejaksaan)  merupakan  bagian  dari  Sistem Peradilan  Pidana  di  Indonesia  yang  mempunyai  peran  cukup  sentral  karena menentukan  apakah  seseorang  harus  diperiksa  dan  diadili  oleh  pengadilan  atau tidak. 1 Selain  berwenang  dalam  hal  penuntutan,  kejaksaan  juga  mempunyai wewenang dalam tahap penyidikan menurut Pasal 30 ayat (2) huruf d dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Tahap  penyidikan  sering  dikatakan  sebagai  jantungnya  penegakan  hukum, sebab terbukti  atau  tidaknya  suatu kebenaran materiil suatu tindak pidana  sangat tergantung  pada  hasil  suatu  proses  penyidikan.  Dalam  hal  ini  masih  menjadi pertanyaan  sampai  mana  batasan  kewenangan  kejaksaan  sebagai  penyidik  dan kecemasan adanya faktor melemahkan keberadaan KPK atau justru menjadi efektif membantu tugas dalam pemberantasan korupsi. Kecemasan semacam ini meningkat hingga ada gugatan mengenai kewenangan kejaksaan sebagai penyidik kasus korupsi kepada Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah  Konstitusi menggelar sidang Perkara  Nomor 28/PUU-XXI/2023 yang  diajukan  oleh  M.  Yasin  Djamaludin  atas  tiga  undang-undang  sekaligus,  yakni Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI  (UU  Kejaksaan),  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan’, Pasal 50 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) khusus frasa
1 Angga Aprilluan, Kewenangan  Jaksa  sebagai  Penyidik  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (TPPU) dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Asalnya, 2017, hlm. 8.
‘atau Kejaksaan”, dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa ‘dan/atau Kejaksaan’ Undang - Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi (UU KPK).
Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah: Bagaimana penguatan kepastian hukum terhadap penguatan kejaksaan  sebagai  penyidik  dalam  tindak  pidana  korupsi?  Kemudian  tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk menganalisa kepastian hukum atau legal standing kewenangan  kejaksaan  sebagai  penyidik  bersama  dengan  Komisi  Pemberantasan Korupsi dalam tindak pidana korupsi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yaitu  metode  yudiris normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analistis. Hal ini disebabkan karena  artikel  ini  berupaya  untuk  menganalisis  kepastian  hukum  wewenang kejaksaan  sebagai  penyidik  dalam  tipikor  serta  peran  penting  kejaksaan  dalam penanganan tipikor sebagai penyidik. Dalam artikel ini menggunakan data sekunder yaitu  dengan  menggunakan  studi  Pustaka  dengan  bahan  primer  yaitu  perundang- undangan di Indonesia. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan cara normatif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kewenangan Kejaksaan sebagai Penyidik Tipikor
Advokat Yasin Djamaludin menggugat UU Kejaksaan ke Mahkamah Konstitusi (MK).  Yasin  Djamaludin  meminta  kewenangan  Kejaksaan  untuk  menyelidiki  dan menyidik kasus korupsi dihapus dengan dalih Pasal 30 Ayat (1) huruf d Kejaksaan RI bertentangan  dengan  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945  dan  tidak  memiliki  kekuatan hukum mengikat. Kemudian kewenangan jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 39, Pasal  44  ayat  4  dan  ayat  5  sepanjang  frase  atau  kejaksaan  yang  diatur  dalam  UU Tipikor.
Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 28/PUU-XXI/2023 ini  diajukan  oleh  pengacara  bernama  M.  Yasin  Djamaludin.  Dalam  permohonan, Pemohon  mempersoalkan  sejumlah  norma  yang  mengatur  mengenai  peran  jaksa dalam penyidikan, khususnya yang berbunyi:
a. Pasal  30  ayat  (1)  huruf  d  UU  16/2004.  Di  bidang  pidana,  kejaksaan mempunyai  tugas  dan  wewenang:  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
b. Pasal 39 UU 31/1999. Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.
c. Pasal 44 ayat (4) dan (5) UU 30/2002. Dalam hal KPK berpendapat bahwa perkara  tersebut  diteruskan,  KPK  melaksanakan  penyidikan  sendiri  atau dapat  melimpahkan  perkara  tersebut  kepada  penyidik  kepolisian  dan
kejaksaan.  Dalam  hal  penyidikan  dilimpahkan  kepada  kepolisian  atau kejaksaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4),  kepolisian  atau  kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK.
d. Pasal  50  ayat  (1),  (2),  (3),  (4)  UU  30/2002.  Dalam hal  suatu tindak  pidana korupsi  terjadi  dan  KPK  belum  melakukan  penyidikan,  sedangkan  perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari  kerja  terhitung  sejak  tanggal  dimulainya  penyidikan.  Penyidikan  yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK. Dalam hal KPK  sudah  mulai  melakukan  penyidikan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.
Saat  ini  instansi/lembaga  penegak  hukum  yang  memiliki  kewenangan menangani tindak pidana korupsi adalah Kepolisian dan Kejaksaan. Oleh sebab itu pada tahapan penegakan hukum yang harus dijalani dalam proses penanganan tindak pidana  korupsi  seperti  pada  tahapan  penyidikan  maka  KPK  memiliki  hak  untuk berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum yang sedang menangani. Pelaksanaan koordinasi  tersebut  meliputi  juga  koordinasi  dengan  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK),  BPKP,  Inspektorat  pada  kementerian  atau  Lembaga  pemerintah  non kementerian. 2
Berdasarkan hasil penelitian dalam  sidang perkara nomor Nomor 28/PUU- XXI/2023 dalam keterangan ahli, dalam Pasal 27 UU No. 19 Tahun 2019 Perubahan kedua  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi,  bahwa  dalam  hal ditemukan tindak pidana  korupsi  yang sulit pembuktiannya, maka  dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi maka institusi yang dikedepankan  adalah  Kejaksaan  Agung. 3 Dengan  demikian  selain  Polri  selaku Penyidik  yang  diberikan  kewenangan  berdasarkan  Pasal  6  dan  7  KUHAP,  maka Kejaksaan  pun  diberi  kewenangan  untuk  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak pidana korupsi. 4
Tugas dan fungsi Kejaksaan Agung Republik Indonesia diatur dalam Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  dan  Undang-Undang
2 Hibnu  Nugroho, Efektivitas  Fungsi  Koordinasi  dan  Supervisi  dalam  Penyidikan  Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 Nomor 3, 2013, hlm.4.
3 Pasal 27 UU No. 19 Tahun 2019 Perubahan kedua UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
4 Irfani ,  Tindak  Pidana  Korupsi  Sebagai  Kejahatan Luar  Biasa,  Jurnal Al’Adl, Volume  9 Nomor 3, 2017, hlm. 7.
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan dalam pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  bagi  Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia, sebagai berikut: 5
1. Mengoptimalkan upaya -upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara;
2. Mencegah  dan  memberikan  sanksi  tegas  terhadap  penyalahgunaan wewenang  yang  dilakukan  oleh  Jaksa/Penuntut  Umum  dalam  rangka penegakan hukum;
3. Meningkatkan  kerja  sama  dengan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi  Keuangan  dan  Institusi  Negara  yang  terkait  dengan  upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
Berdasarkan hasil penelitian dalam sidang perkara nomor Nomor 28/PUU- XXI/2023, beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku, baik masa berlakunya  Undang-Undang  Dasar  1945  sebelum  diamandemen,  yaitu  awal Kemerdekaan,  Orde  Lama,  dan  Orde  Baru,  maupun  setelah  Undang-Undang  Dasar 1945  diamendemen  atau  Orde  Reformasi  menunjukkan  bahwa  Kejaksaan  sebagai salah  satu  lembaga  penegak  hukum  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan penyidikan  dan  penuntutan.  Kewenangan  untuk  melakukan  penyidikan  yang diberikan  kepada  Kejaksaan  sebenarnya  merupakan  kebijakan  hukum,  atau legal policy ,  atau  politik  hukum  yang  diambil  oleh  pemegang  kekuasaan  pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan Presiden.

## Pentingnya Andil Kejaksaan sebagai Penyidik Tipikor
Korupsi  masuk  dalam  jajaran  kejahatan  luar  biasa  bersama  dengan penyalahgunaan  narkotika,  terorisme  dan  sebagainya.  Menurut Mark ,  kriteria kejahatan  luar  biasa  adalah  kejahatan  dilakukan  secara  terencana,  terorganisir, sistematis jumlah korban yang besar dan dilakukan atas alasan diskriminatif. 6 Di sisi lain  hal  ini  selaras  dengan  pandangan Ford bahwa  kejahatan  luar  biasa  yang dimaksud di sini adalah pelanggaran HAM berat . Extra ordinary crimes adalah suatu perbuatan  yang  dilakukan  dengan  maksud  untuk  menghilangkan  hak  asasi  umat manusia  dan  menjadi  yurisdiksi  Peradilan  Pidana  Internasional,  serta  dapat dijatuhkannya hukuman mati terhadap pelaku kejahatan tersebut. 7 Tidak hanya itu, pelanggaran  hak  asasi  manusia  juga  menjadi  faktor  korupsi  masuk  ke  dalam
5 Irfani ,  Tindak  Pidana  Korupsi  Sebagai  Kejahatan Luar  Biasa,  Jurnal Al’Adl, Volume  9 Nomor 3, 2017, hlm. 10.
6 Muhammad  Hatta,  2019,  Kejahatan  Luar  Biasa  (Extra  Ordinary  Crime),  Lhoksuemawe,
Unimal Press, hlm 20.
7 Stuart Ford, Crimes Against Humanity At The Extraordinary Chambers In The Courts Of Cambodia: Is A Connection With Armed Conflict Required? Pacific Basin Law Journal, Vol. 24, No. 2, January 2007, hlm. 127-129.
kejahatan  luar  biasa  dengan  merampas  hak-hak  rakyat  untuk  memperoleh penghidupan serta pelayanan publik yang layak.
Dalam  perspektif  kriminologi,  suatu  kejahatan  dapat  tergolong  sebagai kejahatan  luar  biasa apabila,  pertama,  kejahatan  dampak  viktimasinya  sangat  luas dan  multidimensi.  Kedua, kejahatan  itu  transnasional,  terorganisasi,  dan  didukung dengan teknologi modern di bidang komunikasi dan informatika. Ketiga, merupakan predicate crime , pidana pencucian uang. Keempat, memerlukan pengaturan hukum acara pidana khusus. Kelima, memerlukan lembaga-lembaga pendukung penegakan hukum  yang  bersifat  khusus  dengan  kewenangan  khusus.  Keenam,  kejahatan  itu dilandasi  konvensi  internasional  yang  merupakan treatybased  crime .  Ketujuh, kejahatan  tersebut  merupakan  sangat  jahat  dan  tercela,  dan  sangat  dikutuk  oleh masyarakat, baik nasional maupun internasional. 8
Oleh sebab menurut hemat Penulis korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan sebuah penanganan khusus dan teroganisasi dengan baik Dalam Kitab Undang-Undang Pidana diatur mengenai tugas dan wewenang masing-masing alat negara yang berada dalam wilayah sistem peradilan pidana.
Dalam  hasil  penelitian  Penulis  terdapat  permohonan  Pengujian  Materiil Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh seorang advokat karena menganggap bahwa keberadaan kejaksaan sebagai  penyidik  dalam  tindak  pidana  korupsi  sifatnya  adalah  melemahkan  posisi Komisi Pemberantasan Korupsi serta memicu adanya tumpeng tindih kewenangan.
Terkait hal tersebut Prof. Hibnu Nugroho menyampaikan sebagai ahli dari pemerintah dalam siding MK bahwa keberadaan kejaksaan sebagai penyidik bersama dengan KPK merupakan pelaksaan asas peradilan cepat. Asas ini telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 4 ayat2, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 2 dan terakhir di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  tentang  Pokok-pokok  Kekuasaan  Kehakiman. 9 Kedudukan  jaksa  sebagai penyidik  dalam  penanganan  tindak  pidana  tertentu,  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan perundang-undangan, juga menjadi salah satu gambaran bagaimana asas cepat  diterapkan.  Satu  instansi  memberikan  waktu  yang  tepat,  wilayah  lebih  luas dalam menangani kasus-kasus maupun tindak pidana yang biasa ditangani menjadi lebih  cepat.  Asas  lain  yang  penting  adalah  asas dominus  litis .  Asas  ini  menjadikan formulasi kewenangan jaksa sebagai tahap penyidikan dan penuntutan sebagai suatu pembaruan  dalam  hukum  acara  pidana  Indonesia.  Asas  ini  tidak  boleh  hanya
8 Sri  Pujianti,  Kewenangan  Kejaksaan  Lakukan  Penyidikan  Tipikor  sebagai  Perlawanan Terhadap  Kejahatan  Luar  Biasa,  Kewenangan  Kejaksaan  Lakukan  Penyidikan  Tipikor  Sebagai Perlawanan Terhadap Kejahatan Luar Biasa | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (mkri.id) diakses pada tanggal 29 November 2023.
9 Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  Sidang  Perkara  Nomor  28/PUU-XII/2023, diakses pada tanggal 30 November 2023.
dikaitkan  hanya  kewenangan  jaksa  dalam  melakukan  penuntutan,  namun  juga kewenangan  jaksa  dalam  tindak  pidana  tertentu,  dalam  tindak  pidana  korupsi, narkotika, teroris dan tindak pidana dalam penyidikan. 10
Hal tersebut sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksudkan  agar  dalam  penyelesaian  perkara  di  pengadilan  dilakukan  secara efisien dan efektif. Efisiensi merupakan ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan  tidak  membuang  waktu,  tenaga,  dan  biaya  (dengan  kedayagunaan; ketepatgunaan kesangkilan); atau kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. 11
Ketentuan  dari  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  membawa  konsekuensi  untuk dilakukannya  pemisahan  dan  pembatasan  kekuasaan  antar  cabang  kekuasaan negara. Berkaitan dengan pengaturan fungsi kejaksaan ini di antaranya terdapat pada Pasal  24  ayat  (3)  UUD  1945  dan  Pasal  38  UU  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan terkait dengan bidang pidana diatur pula dalam Pasal 30 ayat (1)  UU  16  Tahun  2004  atau  UU  11  Tahun  2021,  yaitu  melakukan  penuntutan  dan penyidikan atas tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dalam sidang perkara nomor Nomor 28/PUU- XXI/2023 kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan dapat dilihat dari undang-undang yang mengatur tentang lembaga Kejaksaan yaitu Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang 16 Tahun 2004 juncto Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian pada Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2019 Perubahan kedua UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana  Korupsi  menegaskan  bahwa  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di sidang  pengadilan  terhadap  tindak  pidana  korupsi,  dilakukan  berdasarkan  hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang- undang ini. Selain itu  keberadaan  kejaksaan  sebagai  penyidik  bersama  dengan  KPK  merupakan pelaksaan  asas  peradilan  cepat.  Asas  ini  telah  dirumuskan  dalam  Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 4 ayat2, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 2 dan terakhir di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok  Kekuasaan  Kehakiman. 12 Kedudukan  jaksa  sebagai  penyidik  dalam penanganan  tindak  pidana  tertentu,  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan perundang-undangan,  juga  menjadi  salah  satu  gambaran  bagaimana  asas  cepat diterapkan.
10 Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  Sidang  Perkara  Nomor  28/PUU-XII/2023, diakses pada tanggal 30 November 2023.
11 Harahap, M. Yahya. 2001. Pembahasan Permasalahan dan Penerapaan KUHAP. Hlm. 70-71. 12 Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  Sidang  Perkara  Nomor  28/PUU-XII/2023, diakses pada tanggal 30 November 2023.

## DAFTAR PUSTAKA
Angga Aprilluan, Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Asalnya, 2017.
Hibnu Nugroho, Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 Nomor 3, 2013.
Irfani , Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, Jurnal Al’Adl, Volume 9 Nomor 3, 2017.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sidang Perkara Nomor 28/PUU-XII/2023. Muhammad  Hatta.  2019.  Kejahatan  Luar  Biasa  (Extra  Ordinary  Crime). Lhoksuemawe: Unimal Press.
Sri Pujianti, Kewenangan Kejaksaan Lakukan Penyidikan Tipikor sebagai Perlawanan Terhadap Kejahatan Luar Biasa, Kewenangan Kejaksaan Lakukan Penyidikan Tipikor  Sebagai  Perlawanan  Terhadap  Kejahatan  Luar  Biasa  |  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (mkri.id) diakses pada tanggal 29 November 2023.
Stuart Ford, Crimes Against Humanity At The Extraordinary Chambers In The Courts Of Cambodia: Is A Connection With Armed Conflict Required? Pacific Basin Law Journal, Vol. 24, No. 2, January 2007.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan kedua UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.