## MOTIVASI KETERLIBATAN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILU 2019 DI KOTA PANGKALPINANG
Fariska Novianda Beltim, Ranto dan Putra Pratama Saputra Universitas Bangka Belitung, Indonesia E-mail: nanda.mariska222@gmail.com, rantopalempat@gmail.com, putraps92@gmail.com
Diterima:
23 Juli 2021 Direvisi: 08 Agustus 2021 Disetujui: 15 Agustus 2021

## Abstrak
Indonesia  menggunakan  sistem  pemilihan  proporsional  untuk menduduki  lembaga  perwakilan  rakyat:  DPR,  DPRD,  Provinsi, dan  DPRD  Kabupaten/Kota.    Hal  ini  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2012  yang  menjelaskan  tentang pemberian  sanksi  pemilu  kepada  partai  politik  di  daerah pemilihan  tertentu  akan  terancam  gugur  jika  daftar  calon  tidak mencukupi  kuota  30%  keterwakilan  perempuan.  Penelitian  ini dilakukan  untuk  mengidentifikasi  motivasi  keterlibatan  calon legislatif  perempuan  pada  pemilu  2019  di  Kota  Pangkalpinang. Keterlibatan  perempuan yang tergabung dalam pencalonan diri sebagai  anggota  legislatif  apakah  niat  dari  hati  nurani  atau melalui  ajakan  teman  atau  saudara  untuk  ikut  hanya  dalam pemenuhan  kuota  saja.  Penelitian  ini  menggunakan  teori Feminisme  Liberal  yang  berfokus  pada  hak-hak  individual  dan kesetaraan  kesempatan,  dan  juga  beragumen  bahwa  perubahan kebijakan  hukum  dan  sosial  akan  membantu  perempuan mencapai  ini.  Dengan  begitu  feminisme  liberal  juga menginginkan  agar  wanita  dapat  setara  dengan  pria.  Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif deskriptif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  Motivasi Keterlibatan  Caleg  Perempuan  DPRD  di  Kota  Pangkalpinang 2019  lebih  dari  50  persen  jumlah  perempuan  yang  terlibat pencalonan  adalah  untuk  pemenuhan  kuota,  ada  yang  memang sudah menjadi kader partai tetapi disuruh ikut untuk pemenuhan kuota  dan  ada  juga  yang  bukan  sama  sekali  kader  partai  tetapi diajak  sanak  saudaranya  untuk  ikut  meramaikan.  Hal  tersebut dikarenakan  kurangnya  partisipasi  perempuan  terhadap  politik dan  juga  pemerintah  membuat  undang-undang  penetapan keterlibatan  perempuan  minimal  30  persen  dalam  pencalonan sehingga  kader  partai  diharuskan  mencari  perempuan  untuk dijadikan  pelengkap  partainya  jika  ingin  terus  maju  kedalam pemilu. Kata kunci: Feminisme liberal, Keterlibatan perempuan,
pemenuhan kuota

## Abstract
Indonesia  uses  a  proportional  election  system  to  occupy  the people's  representative  institutions:  DPR,  Province  DPRD,  and Regency/Municipal DPRD. It is corresponds to the Law Number 8 of 2012 which explains about the provide of election sanctions on  political  parties  in  certain  electoral  districts  will  be threatened  with failure if the  candidate list does not enough the
30%  quota  for  women's  representation.will  be  threatened  with failure  if  the  candidate  lists  does  The  study  was  conducted  to identify  the  motivations  of  women  legislative  candidates  in  the 2019  election  in  Pangkalpinang.  The  women's  involvement  that participated  in  candidacy  for  legislative  members  based  on  the intention of their conscience or through the invitation of friends or  relatives  to  participate  only  in  fulfilling  the  quota. The  study used  the  Liberal  Feminist  theory  that  focused  on  individual rights and equality, and opportunity and argued that changes in legal  and  social  policy  would  help  women's  achievements.  The method  used  in  this  research  is  the  descriptive  qualitative method.  Based  on  the  study  results,  the  motivation  for  the involvement of women DPRD candidates in Pangkalpinang City 2019 was more than 50 percent of the number of women involved in  the  nomination  was  for  quota  fulfillment.  Some  were  already party cadres but were told to participate in fulfilling quotas, and some  were  not  party  cadres  at  all  but  invited  their  relatives  to join  the  legislative  candidates.  The  deficient  of  women's participation  in  politics  and  the  government  makes  a  law determining  the  involvement  of  women  at  least  30  percent  in candidacy.  The  party  cadres  are  required  to  look  for  women  to be  used  as  complements  to  their  party  if  they  want  to  continue for the elections.
Keywords : liberal feminism, women's involvement, quota fulfillment

## Pendahuluan
Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dengan memberikan sanksi tidak boleh  ikut  pemilu  di  daerah  pemilihan  tertentu  jika  daftar  calon  di  daerah  pemilihan  itu tidak  memenuhi  kuota  30%  keterwakilan  perempuan  (Sutrisno,  2016).  Partai  politik manapun  terancam  gugur  ikut  serta  dalam  pemilu  jika  daftar  perempuan  kurang  dari kuota yang ditentukan tersebut (Shofiyah, 2019). Meningkatkan keterwakilan perempuan di  dalam  legislatif  tidak  hanya  berbicara  agar  perempuan  mampu  mengakomodir kepentingan  semata,  tetapi  terdapat  nilai  yang  lebih  mendalam,  yaitu  etika  kepedulian perempuan dalam bereksistensi dan relasi antar individu. Partai politik memiliki peranan untuk menunjang kualitas dan kuantitas perempuan untuk masuk ke dalam politik praktis. Penerapan  kebijakan  afirmasi  dalam  bentuk  kuota  30%  keterwakilan  perempuan  di parlemen juga beragam (Fajar Ahmad Setiawan, Purwanti, & ALW, 2016).
Kepengurusan partai perempuan menduduki posisi yang kurang strategis (Zamroni, 2013).  Menurut  (Rokhmansyah,  2016)  konsep  gender  adalah  sifat  yang  melekat  pada kaum  laki-laki  dan  perempuan  yang  dibentuk  oleh  faktor-faktor  sosial  maupun  budaya, sehingga  lahir  beberapa  anggapan  tentang  peran  sosial  budaya  laki-laki  dan  perempuan. Seperti di Bangka Belitung pada pemilu tahun 2019, beberapa perempuan membuktikan dirinya  mampu  bersaing  dan  ikut  andil  dalam  memperebutkan  beberapa  kursi  politik terkhusus  di  DPRD  Kota  Pangkalpinang  (Suci,  2020).  Dari  adanya  ketentuan  Undang- undang tersebut, perempuan yang terlibat pencalonan merupakan kader partai atau hanya sekedar  dicomot  guna  untuk  memenuhi  kebutuhan  kuota  partai  yang  harus  diisi  30% perempuan.  Kader  partai  akan  mengajak  perempuan  kenalannya  untuk  mengikuti pencalonan  supaya  partai  yang  bersangkutan  bisa  mengikuti  pemilu  jika  kuota keterwakilan  perempuan  sudah  mencukupi.  Pada  pemilu  legislatif    2019  di  Kota
Pangkalpinang  tersebut  jumlah  anggota  legislatif  perempuan  bertambah  1  dibanding tahun 2014 yang lalu.  Akan tetapi  kenaikan  tersebut  tidak signifikan, jumlah  kursi yang diperebutkan  dalam  kontestasi  pemilu  sebanyak  30  dan  perempuan  hanya  mendapat  3 kursi.  Hasil  calon  legislatif  yang  terpilih  hanya  dapat  dipresentasikan  oleh  tiga  parpol yaitu PDIP, Gerindra, dan Nasdem
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  motivasi  keterlibatan  calon legislatif  perempuan  pada  pemilu  2019  di  Kota  Pangkalpinang.  Keterlibatan  perempuan yang  tergabung  dalam  pencalonan  diri  sebagai  anggota  legislatif  apakah  niat  dari  hati nurani atau melalui ajakan teman atau saudara untuk ikut hanya dalam pemenuhan kuota saja  (K.  Setiawan,  Jones,  Diprose,  &  Savirani,  2020).  Pada  penelitian  ini  peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Vandyk  Lumiu (2014) yang berjudul “Partisipasi Politik Perempuan Dalam  Pemilu  Legislatif  Tahun  2014  Di  Kecamatan  Siau  Barat  Selatan”.  Kedua,  dari Yogi  Maulana  Malik  (2019)  yang  berjudul  “Strategi  Pemenangan  Calon  Legislatif Perempuan  Pada  Pemilihan  Legislatif  Lampung  2019  (Studi  Pada  Partai  Nasdem  Dan PDI  Perjuangan  Provinsi  Lampung)”.  Ketiga,  kemudian  penelitian  dari  Riris  Resita Simamora  (2019)  yang  berjudul  “Perempuan  Dalam  Politik  (Studi  Anggota  Legislatif Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur)”.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode  Penelitian  kualitatif  deskriptif. Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai  alat  penelitian,  memanfaatkan  mode  kualitatif,  mengadakan  analisis  data  secara induktif,  mengarahkan  sasaran  penelitiannya  pada  usaha  menemukan  teori  dari  data bersifat  deskriptif,  lebih  mementingkan  proses  daripada  hasil,  membatasi  studi  dengan focus  (Puspitasari,  2019).  Kualitatif  adalah  metode  yang  digunakan  untuk  menemukan pengetahuan  terhadap  objek  pada  suatu  saat  tertentu  (Anggito  &  Setiawan,  2018). Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian akan memberikan gambaran mengenai alasan terlibatnya caleg perempuan dan kesiapan apa saja yang dilakukan caleg perempuan dalam mendapatkan akses politiknya di masyarakat (Pratama, 2016). Metode ini  dinilai  cukup  relevan  untuk  digunakan  didalam  penelitian  ini,  dalam  memberikan gambaran  dan  juga  menganalisa  dalam  mengkaji  realitas  objek  penelitian  yang  akan dilakukan dilapangan (Hidayat, 2015).
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder. Rincian jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
a. Data primer
Menurut  (Abdurohman,  2015)  data  primer  ialah  data  yang  diperoleh  atau dikumpulkan  langsung  di  lapangan  oleh  orang  yang  melakukan  penelitian  atau  yang bersangkutan yang memerlukannya.
b. Data sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  atau  dikumpulkan  oleh  orang  yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002: 58).
Data  sekunder,  merupakan  data  yang  digunakan  untuk  memperkuat  data  primer yang  didapatkan  dari  catatan,  buku,  dan  lain  sebagainya.  Beberapa  peneliti  mengutip dokumen  seperti  literatur/teks  akademis,  majalah,  surat  kabar,  brosur,  lainnya.  Karena biasanya  dokumen  ditulis  oleh  pihak  ketiga,  seperti  jurnalis  atau  penulis  skenario  yang bukan informan penelitian, data yang digunakan tentu saja bukan tangan pertama. Dalam penelitian  ini  penentuan  informan  dilakukan  bertujuan  untuk  mempermudah  peneliti dalam  mencari  dan  mendapatkan  informasi  yang  dibutukan  oleh  peneliti.  Data  sekunder
dalam penelitian ini yaitu data yang bersumber dari 16 caleg perempuan dari partai yang mengikuti pencalonan legislatif pada pemilu DPRD 2019 di Kota Pangkalpinang.

## Hasil dan Pembahasan
Pembahasan  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  ditemukan  dilapangan  dengan berdasarkan  pertanyaan  dari  rumusan  masalah.  Pada  pembahasan  ini  peneliti  akan menjelaskan  motivasi  keterlibatan  calon  legislatif  perempuan  DPRD  di  Kota Pangkalpinang 2019.  Berikut hasil wawancara peneliti dengan para informan terkait.
Tabel 1.
No Nama Partai Motivasi Menjadi Caleg Alasan Menjadi Caleg Hati Nurani Dicomot 1 Yundarti HANURA √ 1. Diajak teman 2. Ingin meningkatkan UMKM 2 Meli Oktaria PAN √ 1. Diajak dari teman suami 2. Ingin memajukan Kota Pangkalpinang 3 Gayattri BERKARY A √ 1. Hati nurani 2. Ingin  membuat  perempuan mempunyai kebijakan politik 4 Laila Hillaliah PKS √ 1. Hati nurani 2. Untuk bermanfaat untuk orang lain 3. Membentuk  perempuan  yang mandiri 5 Lissandra Purnami Yantikah PBB √ 1. Diajak teman 2. Ingin meningkatkan UMKM 6 Yusrolina GARUDA √ 1. Pemenuhan kuota supaya suami bisa menjadi caleg 7 Ferawati PERINDO √ 1. Keinginan diri sendiri 2. Ingin wanita berperan aktif di politik 8 Tety Oktavianty PKB √ 1. Disuruh paman 9 Yunia Sari Hasan GOLKAR √ 1. Keinginan diri sendiri 2. Ingin wanita berperan aktif di politik 3. Membentuk  perempuan  yang mandiri 10 Meitarini NASDEM √ 1. Pemenuhan kuota 2. Ingin kesetaraan gender supaya  tidak  semua  diurus laki-laki 11 Reni Utari PKPI √ 1. Diajak teman 2. Ingin memajukan Kota Pangkalpinang 12 Ellein Marsianti GERINDR A √ 1. Pemenuhan kuota
2. Mengangkat UMKM 3. Pendekatan  ke  perempuan melalui usaha-usaha 13 Eka Wahyunings ih DEMOKR AT √ 1. Keinginan dari hati
2. Ingin  perempuan  aktif  di gerakan-gerakan usaha
3. Perempuan aktif di politik 14 Yusliana PPP √ 1. Diajak teman 2. Mengangkat harkat dan
martabat perempuan 15 Yusnateli PSI √ 1. Diajak teman 2. Menyuarakan kaum perempuan 3. Mengangkat harkat dan martabat perempuan 16 Marlina PDIP √ 1. Pemenuhan kuota
Penelitian ini berfokus pada motivasi keterlibatan calon legislatif perempuan dalam pemilu.  Salah  satu  hal  yang  hangat  dalam  perbincangan  publik  di  politik  adalah permasalahan  gender.  Hal  ini  dikarenakan  keterlibatan  perempuan  dalam  politik  belum begitu  banyak.  Perempuan  Indonesia  tertinggal  dalam  kehidupan  politik.  Di  Indonesia telah  berkomitmen  bahwa  menjalankan  prinsip  kesetaraan  gender  melalui  konferensi nasional  maupun  internasioal.  Menggunakan  teori  Feminisme  Liberal  mendefinisikan Feminisme  Liberal  berfokus  pada  hak-hak  individual  dan  kesetaraan  kesempatan,  dan juga  ber  argumen  bahwa  perubahan  kebijakan  hukum  dan  sosial  akan  membantu perempuan  mencapai  ini.  Dengan  begitu  feminisme  liberal  juga  menginginkan  agar wanita dapat setara dengan pria (Hannam, 2007: 144).
Kaitan  antara  penelitian  ini  dengan  teori  yang  digunakan,  yaitu  melalui  peraturan baru yang dibuat pemerintah dalam undang-undang pemilu berupaya untuk menekan para perempuan  lebih  aktif  berkecimpung  di  dunia  politik  agar  terjadinya  kesetaraan  antara laki-laki  dan  perempuan.  Seperti  halnya  pemerintah  membuat  undang-undang mewajibkan  30  persen  keterlibatan  perempuan  disetiap  partai  yang  ingin  mendaftarkan dirinya  di  dalam  pemilu.  Hal  ini  supaya  perempuan  bisa  lebih  aktif  didalam  politik  dan juga pemerintah menginginkan perempuan juga terlibat didalam pembuatan kebijakan.
Budiarjo  (1981:  3)  memberikan  penjelasan  bahwa  di  negara-negara  demokratis pemikiran  yang  mendasari  konsep  partisipasi  politik  ialah    bahwa  kedaulatan  ada ditangan  rakyat,  yang  melaksanakannya  melalui  kegiatan  bersama  untuk  menentukan orang-orang  yang  akan  memegang  tampuk  pimpinan  untuk  masa  berikutnya.  Jadi partisipasi  politik  merupakan  suatu  penyelenggaraan  kekuasaan  oleh  absah  rakyat. Partisipasi  politik  tentu  saja  akan  sangat  berarti  apabila  perempuan  turut  terlibat didalammya.  Di  dalam  negara  yang  sedang  belajar  menuju  demokratis  yang sesungguhnya  seperti    Indonesia,  adanya  partisipasi  perempuan  yang  lebih  besar  maka dianggap  menjadi  lebih  baik.  Keterwakilan  perempuan  dalam  pemilu  legislatif merupakan gambaran  proses demokrasi dimana partai-partai politik memberikan otoritas bagi  perempuan  untuk  membuat  kebijakan  yang  berorientasi  dalam  pemenuhan  hak-hak perempuan  khususnya  kesetaraan  gender.  Jelas  bahwa  kedudukan  perempuan  didalam politik  tidak  dapat  dikesampingkan,  karena  memiliki  kemampuan  dan  kecerdasan  yang sama dengan laki-laki.
Partisipasi  perempuan  dalam  bidang  politik  walaupun  masih  kurang  nampaknya perempuan  telah  berusaha  kearah  yang  lebih  baik  dengan  mengeluarkan  peraturan  yang mewajibkan setiap partai peserta pemilu harus memiliki keterwakilan perempuan minimal sebanyak 30 persen.  Dalam rangka pemilihan umum legislatif, kemampuan, kualitas dan kemandirian  masyarakat  sangat  diperlukan  untuk  pemahaman  akan  sistem  politik  dalam hidup  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Diharapkan  melalui  pemilihan  umum legislatif  ini  masyarakat  bisa  menjadi  warga  negara  yang  baik  yang  sadar  akan  hak  dan kewajibannya  sebagai  warga  negara  dalam  partisipasi  politik  khususnya  dalam  pemilu legislatif  dapat  mengarahkan  bentuk  atau  pola  partisipasi  politik  masyarakat  yang mencerminkan  nilai-nilai  demokrasi  pancasila.  Menurut  Haryanto  (1984:  82)  pemilihan umum adalah merupakan perwujudan yang nyata keikutsertaan rakyat atau warga negara
dalam  kehidupan  bernegara,  maka  yang  penting  bagi  kita  adalah  memperhatikan  sejauh mana tingkat kesadaran rakyat untuk ikut serta dalam kehidupan bernegara.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukan  Motivasi  Keterlibatan  Caleg  Perempuan DPRD di Kota Pangkalpinang 2019 lebih dari 50 persen jumlah perempuan yang terlibat pencalonan  adalah  untuk  pemenuhan  kuota,  ada  yang  memang  sudah  menjadi  kader partai  tetapi  disuruh  ikut  untuk  pemenuhan  kuota  dan  ada  juga  yang  bukan  sama  sekali kader  partai  tetapi  diajak  sanak  saudaranya  untuk  ikut  meramaikan.  Caleg  perempuan yang  ikut  dalam  pemilu  legislatif  juga  mempunyai  keinginan  seperti  menginginkan perempuan  lebih  aktif  di  politik,  ingin  meningkatkan  UMKM,  ingin  memajukan  Kota Pangkalpinang,  ingin  membentuk  perempuan  yang  mandiri,  ingin  mengangkat  martabat perempuan  dan  menginginkan  kesetaraan  gender  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Hal tersebut  dikarenakan  kurangnya  partisipasi  perempuan  terhadap  politik  dan  juga pemerintah  membuat  undang-undang  penetapan  keterlibatan  perempuan  minimal  30 persen  dalam  pencalonan    sehingga  kader  partai  diharuskan  mencari  perempuan  untuk dijadikan  pelengkap  partainya  jika  ingin  terus  maju  kedalam  pemilu.  pentingnya keterlibatan  perempuan  di  dalam  politik,  karena  selain  untuk  menambah  wawasan perempuan  juga  untuk  untuk  membuat  keputusan  dan  kebijakan  yang  diwacanakan  bisa mewakili  perempuan  lain  karena  para  perempuan  berpikir  lelaki  kurang  mewakili  apa yang  perempuan  inginkan.  Hambatan  yang  dirasa  dari  keterwakilan  perempuan  yang hanya  untuk  pemenuhan  yaitu  belum  adanya  kesiapan  diri  sehingga  mereka  hanya  ikut apa  yang  dijalankan  partai.  Beberapa  caleg  perempuan  bahkan  tidak  melakukan kampanye  atau  mereka  hanya  kampanye  seadanya  melalui  sosial  media.  Hambatan  lain yang juga dirasakan  yaitu kurangnya materi untuk berkampanye  sehingga mereka hanya mengandalkan partai.
Perjuangan  perempuan  di  Indonesia  era  demokrasi  seperti  sekarang  ini  terutama dalam  bidang  politik  masih  perlu  upaya  yang  cukup  keras  terutama  untuk  kaum perempuan  yang  tingkat  keterlibatannya  masih  rendah.  Seorang  perempuan  untuk menjadi pemimpin atau berkarir diluar rumah misalnya berperan dalam partai politik atau pemerintahan  lebih  banyak  mendapat  hambatan  dibanding  laki-laki,  terutama  sikap budaya masyarakat  yang belum sepenuhnya menerima. Dengan demikian persamaan hak antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  kepemimpinan  dan  peranannya  dalam  kehidupan politik  di  negara  kita  perlu  diupayakan,  dalam  artian  partisipasi  perempuan  agar  benar- benar  dapat  diperhitungkan  keberadaannya.  Kesejajaran  antara  laki-laki  dan  perempuan merupakan suatu usaha  yang  tidak sia-sia  apabila perempuan itu sendiri berusaha sesuai dengan kemampuannya, sehingga dengan kemampuannya yang sama maka akan sanggup bersaing di kehidupan dengan kaum laki-laki.

## Bibliografi
Abdurohman,  Dede.  (2015). Pengaruh  potongan  harga  terhadap  penjualan  pada  PT.  Dunia Bangunan BSD.(Skripsi Manajemen 2015) .
Anggito, Albi, & Setiawan, Johan. (2018). Metodologi penelitian kualitatif . Yogyakarta: CV Jejak (Jejak Publisher). Haris,  Syamsuddin.  (2014). Partai,  pemilu,  dan  parlemen  era  reformasi .  Jakarta  Pusat:  Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Hidayat,  Aziz  Alimul.  (2015). Metode  penelitian  kesehatan  paradigma  kuantitatif .  Yogyakarta: Health Books Publishing. Mutrofin,  Mutrofin.  (2020). Organisasi  kemasyarakatan  perempuan  dan  politik  local:  analisis eksperimentasi  politik  Muslimat  Nahdlatul  Ulama  Trenggalek  pada  pemilihan  gubernur
Jawa Timur 2018 . Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
Pratama,  Andri.  (2016). Strategi  Taktik  Pemenang  Calon  Legislatif  Study  Tentang  Perempuan Caleg Dari Partai Demokrat Pada Pemilu 2014 Musi Banyuasin (Skripsi) . Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.
Puspitasari,  Nining.  (2019). Faktor–Faktor  Yang  Mempengaruhi  UMKM  Dalam  Pengambilan Keputusan Penerapan SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah)(Studi  Kasus  pada  15  UMKM  di  Kabupaten  Malang) .  Malang:  STIE Malangkucecwara. Ramdona, Fitalena. (2019). Analisis Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Terkait Tidak Menyertakan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual  Terhadap  Anak,  dan  Korupsi  Dalam  Seleksi  Bakal  Calon  Anggota  DPR,  DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/ . Rokhmansyah,  Alfian.  (2016). Pengantar  gender  dan  feminisme:  Pemahaman  awal  kritik  sastra feminisme . Yogyakarta: Garudhawaca.
Setiawan,  Fajar  Ahmad,  Purwanti,  Ani,  &  ALW,  Lita  Tyesta.  (2016).  Peran  Anggota  Dprd Perempuan  dalam  Pembentukan  Kbeijakan  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi Jawa Tengah Berbasis Demokrasi Deliberatif. Diponegoro Law Journal , 5 (3), 1–20. Setiawan,  K.,  Jones,  Beech,  Diprose,  R.,  &  Savirani,  A.  (2020). Perjalanan  Perempuan  dalam Menggerakkan  Perubahan:  Aksi  Kolektif  Perempuan  dan  Pelaksanaan  Undang-undang Desa di Indonesia.
Shofiyah,  Anis.  (2019). Dinamika  gerakan  sosial  perempuan  Iran:  pra  &  pasca  revolusi  1979 . Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
Suci,  Indah  Ratna  Pratiwi.  (2020). Modal  Sosial  Anggota  Legislatif  Muda  Dprd  Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 . Sumatra Barat: Universitas Andalas.
Sutrisno, Sutrisno. (2016). Perempuan dan Politik di Aceh: Studi Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2014. Jurnal As-Salam , 1 (2), 105–117. Zamroni,  Mohammad.  (2013).  Perempuan  dalam  kajian  komunikasi  politik  dan  gender. Jurnal Dakwah , 14 (1), 103–132.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.