## KAJIAN HUKUM KRITIS: KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DALAM LANDASAN FILOSOFIS Anwar Hidayat, S.H., M.H., dan Irma Garwan, S.H., M.H Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Buana Perjuangan Karawang Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur Karawang anwar.hidayat@ubpkarawang.ac.id
Naskah diterima: 5 April; direvisi: 15 April; disetujui: 10 Mei

## ABSTRAK
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  merupakan  ketentuan  atau  peraturan yang  berkaitan  dengan  pribadi  seseorang  dengan  orang  lain,  atau  juga  hukum  sipil memiliki  ruang  lingkup  yang  luas  dalam  pengaturannya.  Salah  satu  bidang  hukum yang  mengatur  hubungan-hubungan  antara  individu-individu  dalam  masyarakat dengan  sarana  tertentu.  Penggolongan  dari  hukum  perdata  yang  ada  saat  ini  antara lain  meliputi:  Hukum  keluarga;  hukum  harta  kekayaan;  hukum  kebendaan;  hukum perikatan; dan hukum waris. Kajian kritis terhadap hukum perdata yang telah berlaku di  Indonesia  dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  maka seharusnya  yang  dijadikan  dasar  pemikirannya  ialah  falsafah  Pancasila.  Hasil pembahasan  sebagaimana  diketahui  bahwa  Pancasila  merupakan  sumber  dari  segala sumber hukum negara Indonesia. Hal yang demikian ini harus sesuai dengan falsafah Pancasila  adalah  merupakan  jiwa  perjuangan  dari  para  pejuang  bangsa,  sebagai  alat pemersatu, dari yang sebelumnya terkotak-kotak oleh suatu daerah/wilayah, ras, suku, golongan dan agama.
Kata kunci: KUHPer, Landasan Filosifis, Pancasila.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Kajian Hukum Kritis: Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  Dalam  Landasan  Filosofis ∽ Anwar  Hidayat  dan Irma Garwan ∽

## CRITICAL LEGAL STUDIES: CIVIL CODE IN PHILOSOPHICAL BASIS
Anwar Hidayat, S.H., M.H., and Irma Garwan, S.H., M.H
Faculty of Business and Social Sciences, University of Buana Perjuangan Karawang Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Karawang East anwar.hidayat@ubpkarawang.ac.id

## ABSTRACT
Civil  Code  which  is  a  provision  or  regulation  relating  to  someone  personal  with other people, or also civil law has a broad scope in its arrangement. One field of law that  regulates  the  relationships  between  individuals  in  society  with  certain  means. The  classification  of  existing  civil  law  includes:  Family  law;  the  law  of  wealth; material law; engagement law; and inheritance law. A critical study of civil law that has  been  applied  in  Indonesia  by  using  a  normative  juridical  research  method,  so that should be the basis of his thinking is the philosophy of the Pancasila. The results of  the  discussion  as  it  is  known  that  Pancasila  is  the  source  of  all  sources  of  the Indonesia rule of law. This must be in accordance with the philosophy of Pancasila, which is the soul of the struggle of the nation's fighters, as a unifying tool, from the previously fragmented by a region, race, ethnicity, class, and religion.
Keyword: Civil Code, Philosophical Basis, Critical Legal Studies.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Kajian Hukum Kritis: Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  Dalam  Landasan  Filosofis ∽ Anwar  Hidayat  dan Irma Garwan ∽

## A. Latar belakang
Hukum  merupakan  suatu  sistem  terpenting  di  dalam  masyarakat  untuk mengatur kehidupan yang berkaitan dengan sebuat tatanan yang selalu bergerak baik secara evolutif maupun revolusioner. Tatanan dalam diatur dalam hukum itu sendiri meliputi tatanan transendetal, tatanan sosial/masyarakat dan tatanan politik. Sehingga dikatakan  juga  bahwa  hukum  merupakan  sistem  pengatur  dalam  segala  aspek kehidupan  manusia.  Tujuan  adanya  hukum  dijadikan  sebagai  sarana  untuk  patokan perilaku  manusia  dalam  menentukan  setiap  perbuatan  yang  dilakukan  adalah berdampak baik maupun buruk. 1
Para  filsuf  memberikan  pemahamannya  mengenai  hukum  tersebut  misalnya Von  Savigny  merefleksikan  hukum  sebagai  pengejawentahan  atau  penerapan kesadaran  hukum  masyarakat.  Dalam  ajaran  ini  menemukan  pembenaran  bahwa hukum  berbeda-beda  antara  masyarakat  yang  beraneka  ragam  pula.  Perkembangan hukum  tidak  terlepas  dari  adanya  politik dan  kekuasaan  dari  suatu  wilayah.  Hukum dan  manusia  mempunyai  hubungan  yang  khas  dan  tidak  dapat  dipisahkan.  Hukum ada untuk memberikan aturan bagi manusia yang menerapkan hukukm tersebut, tanpa adanya manusia maka hukum tersebut tidak ada fungsinya bagi kehidupan.
Pemakaian  Hukum  Perdata  awalnya  disampaikan  oleh  Djojodiguno  sebagai
Bugerlijkrecht disaat  masa  penjajahan  oleh  Bangsa  Jepang.  Hukum  perdata merupakan  hukum  sipil  dan  hukum  privat.  Sifat  tersebut  yang  khas  dalam  Hukum Perdata  sehingga  pengaturan  di  dalam  hukum  tersebut  sangat  bersinggungan langsung  dengan  subyek  hukum  itu  sendiri.  Menurut  Subekti  bahwa  hukum  perdata mengandung  beberapa  istilah  diantaranya, kesatu, hukum  perdata  dalam  arti  luas meliputi  semua  hukum  materiil  yaitu  segala  hukum  pokok  yang  mengatur kepentingan-kepentingan  perseorangan.  Termasuk  dalam  pengertian  hukum  perdata dalam arti yang luas ini adalah hukum dagang. Kedua, hukum perdata dalam arti yang sempit, dipakai sebagai lawan dari hukum dagang. 2
Dalam  sejarah  singakatnya  mengenai  hukum  perdata  Belanda  berasal  dari hukum  perdata  Perancis  yaitu  disusun  berdasarkan  hukum  Romawi  “ Corpus  Juris Civilis ” yang pada waktu itu diangap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum perdata  sebagai  hukum  privat  yang  berlaku  di  Perancis  dimuat  dalam  dua  kodifkasi yang  disebut  Hukum  perdata  dan  hukum  dagang  ( code  de  commerce ). 3 Oleh  sebab itu,  hukum  perdata  selama  ini  yang  masih  berlaku  bagi  Bangsa  Indonesia  masih sangat  kental  pengaturannya  pada  setiap-setiap  tindakan  manusia  di  wilayah Indonesia sebagai negara bekas jajahan bangsa Belanda. 4
Hukum  perdata  Indonesia  itu  sendiri  adalah  hukum  perdata  yang  berlaku  bagi seluruh  wilayah  di  Indonesia.  Hukum  perdata  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah hukum  perdata  barat  (Belanda)  yang  pada  awalnya  berinduk  pada  Kitab UndangiUndang  Hukum  Perdata  (yang  selanjutnya  disingkat  KUHPer)  yang  dalam
1 Theresia  Ngutra,  “Hukum  dan  Sumber-sumber  Hukum”, Jurnal  Supremasi ,  Volume  XI,  Nomor  2, 0ktober 2016, hlm. 193-196.
2 Tutik Titik Triwulan, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 28.
3 Lastuti  Abubakar,  “Revitalisasi  Hukum  Adat  Sebagai  Sumber  Hukum  Dalam  Membangun  Sistem Hukum Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum , Volume 13, Nomor 2, Mei 2013.
4 Theresia Ngutra, “Hukum dan Sumber-sumber Hukum”, o.p cit ., hlm. 210.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Kajian Hukum Kritis: Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  Dalam  Landasan  Filosofis ∽ Anwar  Hidayat  dan Irma Garwan ∽
bentuk aslinya menggunakan bahasa Belanda, dan dikenal sebagai Bugerlijk Wetboek (yang  selanjutnya  disingkat  BW).  Selanjutnya  di  Indonesia,  sebagaina  materi  di dalam  BW  tersebut  sudah  dicabut  berlakunya  dan  telah  diganti  dengan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  misalnya  Perkawinan,  Hipotik,  Kepailitan,  Agraria  dan lainnya.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah: Bagaimana kajian hukum kritis terhadap korelasi aspek filosofis dan regulasi pada KUHPer di Indonesia?

## C. Tujuan Penulisan
Sejalan  dengan  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  yang  hendak dicapai di dalam penelitian ini, yaitu: Untuk menjelaskan dan menganalisis kajian hukum  kritis  terhadap  korelasi  aspek  filosofis  dan  regulasi  pada  KUHPer  di Indonesia.

## D. Metode Penelitian
Metode  penelitian adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan metode  yuridis normatif.  Penelitian  dilakukan  dengan  pengumpulan  data  awal  dengan  metode deskriptif.  Informasi  awal  yang  sudah  didapatkan  selanjutnya  akan  dicari  korelasi antara aspek filosofis dan KUHPer lalu dijabarkan dalam bentuk pembahasan dengan teori  dan  yuridis  guna  mendapatkan  dukungan  bahan  dari  informasi  kepustakaan terkait  yang  bersifat  relevan.  Program  penelitian  ini  akan  melakukan  penelitian langsung  terhadap  lembaga  atau  obyek  penelitiannya. 5 Studi  kepustakaan  yang dimaksud  adalah  dengan  menginventarisasi  bahan-bahan  hukum  dari  berbagai sumber. 6

## E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis
Hukum  yang  berkembang  di  dalam  masyarakat  memberikan  tujuan  untuk menciptakan  keteraturan  dan  ketertiban  bagi  kelompok  masyarakat  itu  sendiri. Pelaksanaan  hukum  seharusnya  dapat  berjalan  dengan  damai,  secara  normal  namun juga  terdapat  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  tiap  masyarakat  itu  sendiri.  Dalam penerapan hukum pasti berkaitan dengan adanya peristiwa/kejadian yang dialami oleh subyek  hukum  tersebut.  Setiap  orang  mengharapkan  dapat  ditetapkannya  hukum dalam hal terjadi peristiwa yang nyata (konkret).
Hukum  perdata  yang  merupakan  ketentuan  atau  peraturan  yang  berkaitan dengan  pribadi  seseorang  dengan  orang  lain,  atau  juga  hukum  sipil  memiliki  ruang lingkup  yang  luas  dalam  pengaturannya.  Salah  satu  bidang  hukum  yang  mengatur hubungan-hubungan  antara  individu-individu  dalam  masayrakat  dengan  sarana tertentu. Penggolongan dari hukum perdata yang ada saat ini antara lain meliputi:
5 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  UI  Press,  2008),  hlm.  51.  Lihat  juga Holyness  N.  Singadimedja,  dan  Eidy  Sandra.  “Bahasa  Indonesia  Dalam  Sistem  Penulisan  Kepustakaan Berdasarkan Perspektif Metode Penelitian  dan Penulisan Hukum”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum . Volume 1. Nomor 1. Mei 2016.
6 Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap  Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian  Ilmiah  Hukum ,  Volume  1  Nomor  1,  2016.  Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Accountability  of Construction  Services  Contract  by  Village  Government  In  Karawang  District”, Yustisia ,  Volume  3  Nomor  3, 2014.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Kajian Hukum Kritis: Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  Dalam  Landasan  Filosofis ∽ Anwar  Hidayat  dan Irma Garwan ∽
1. Hukum keluarga;
2. Hukum harta kekayaan;
3. Hukum kebendaan;
4. Hukum perikatan;
5. Hukum waris.
Dari  ruang  lingkup  di  atas,  maka  hukum  perdata  memiliki  lingkup  yang  luas pengaturannya  dan  hanya  sebatas  pada  diri  subyek  hukum  tersebut.  Sistem  hukum perdata  yang  berlaku  di  Indonesia  bersifat  pluralisme  (beraneka  ragam). Keanekaragaman ini sudah berlangsung sejak masa penjajahan Belanda. Konsekuensi dengan  adanya  keanekaragama  pemberlakuan  hukum  perdata  ini  maka,  terdapat beberapa  aturan  yang  sifatnya  khusus  “lex  specialist”  bagi  kelompok  orang  itu sendiri.  Adapun  golongan-golongan  penduduk  di  Indonesia  yang  di  dasarkan  pada pemberlakuan hukum perdata antara lain golongan eropa; golongan timur asing; dan golongan bumi putera (pribumi). 7
Sejarah  dalam  pemberlakuan  hukum  perdata  Indonesia  yang  selama  ini  masih digunakan merupakan proses yang panjang dan bertahap serta terus menerus. Proses ini  mengalami  dan  megandung  kebenaran  keilmuan  yang  merupakan  hasil  berpikir hakiki  berupa  generalisasi  yang  maknanya  bersifat  umum  sementara  implementasi dan operasionalnya dalam empiris berbeda. Pada tanggal 31 Oktober 1837 oleh C.J. Scholten  diangkat  sebagai  Ketua  panitia  kodifikasi  dengan  A.A  van  Vloten  dan Meyer, di mana mereka masing-masing sebagai anggota, yang kemudian anggotanya tersebut  diganti  dengan  J.  Scheneither  dan  A.J.  Van  Nes.  Di  Indonesia  telah diumumkan  bahwa  pada  tanggal  30  April  1847  melalui Staatsblad Nomor  23  dan berlaku Januari 1848 dengan berlakunya  asas konkordasi (asas persamaan), di mana setelah  Indonesia  merdeka  maka  ketentuan  pada  Pasal  II  Ketentuan  Peralihan  UUD Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan:
“Segala  badan  negara  dan  peraturan  yang  masih  ada  masih  langsung berlaku,  selama  belum  diadakan  yang  baru  menurut  Undang-Undang Dasar ini”.
KUHPer  Hindia  Belanda  berlaku  sebelum  digantikan  dengan  Undang-Undang baru  berdasarkan  UUD  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Burgerlijk  Wetboek (BW) Hindia  Belanda  disebut  juga  sebagai  KUHPer  Indonesia  sebagai  buku  hukum perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa keberlakuan hukum pada produk dan peninggalan  Belanda  tersebut  di  Indonesia  didasarkan  pada  beberpa  peninggalan antara lain: 8
1. Para  ahli  tidak  pernah  mempersoalkan  secara  mendalam  tentang  mengapa “hukum  Belanda  masih  berlaku  di  Indonesia.  Tatanan  hukum  Indonesia hendaknya  tidak  dilihat  sebagai  kelanjutan  dari  tata  hukum  Belanda,  tetapi sebagai hukum nasional”;
7 Pasal  163 Indishce  Staatblad (IS).  Lihat  juga  Eri  Haryanto,  “ Burgelijk  Wetboek (Menelusuri  Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)”, Al-Ahkam , Volime IV, Nomor 1, Juni 2009, hlm. 142-143.
8 Oemar Moecthar, “Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek ”, Yuridika , Volume 32, Nomor 2, Mei 2017, hlm. 280-285.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Kajian Hukum Kritis: Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  Dalam  Landasan  Filosofis ∽ Anwar  Hidayat  dan Irma Garwan ∽
2. Sepanjang  hukum  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  Pancasila  dan  UUD Republik  Indonesia  Tahun  1945,  peraturan  perundang-undangan  serta dibutuhkan; dan
3. Apabila hukum tersebut bertentangan, maka menjadi tidak berlaku lagi.
Kaidah  hukum  perdata  dapat  dilihat  dari  beberapa  hal,  antara  lain  bentuk, subyek  hukum,  dan  substansinya.  Berdasarkan  bentuk  hukum  perdata  dapat dibedakan  menjadi  dua  macam,  yaitu  tertulis  dan  tidak  tertulis.  Kaidah  hukum perdata  tertulis,  terdapat  di  dalam  peraturan  peraturan-peraturan  perundang- undangan,  seperti  KUHPer,  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Adapun  kaidah  hukum  tidak  tertulis  adalah  kaidah-kaidah  hukum perdata  yang  timbul,  tumbuh,  dan  berkembang  dalam  praktek  kehidupan bermasyarakat (kebiasaan/adat) seperti hukum adat dan hukum Islam. 9

## F. Hasil Pembahasan
Dalam  rangka  kajian  terhadap  suatu  produk  hukum  yang  berlaku  (hukum positif)  jika  didasarkan  pada  perkembangan  masyarakat  yang  sangat  dinamis,  maka persoalan-persoalan  atas  ketentuan  hukum  positif  (hukum  perdata)  akan  semakin banyak.  Oleh  karenanya,  perlu  metode  atau  cara  dalam  memahami  gambaran  yang jelas  mengenai  persoalan  dalam  hukum  itu  sendiri.  Penggunaan  metode  filsafat (kontemplasi)  terhadap  persoalan  hukum mampu  memberikan  pemikiran  yang  lebih menyeluruh/utuh.  Dilihat  dari  perkembangan  aliran  pemikiran  (hukum)  satu  aliran pemikiran  akan  bergantung  pada  aliran  pemikiran  lainnya  sebagai  sandaran  kritik untuk  membengun  kerangka  teoritik  berikutnya.  Munculnya  aliran  pemikiran  baru tidak otomatis bahwa aliran atau pemikran lama ditinggalkan. Sulitnya untuk meramu seluruh ide yang berkembang dalam hukum karena dua alasan yaitu: Kesatu, hukum adalah  objek  kajian  yang  masih  harus  dikonstruksi  (dibangun)  sebagaimana  kaum konstrukvitis menjelaskan, diciptakan menurut istilah  positivisme atau menggunakan bahasa  kaum  hermeniam  ‘ditafsirkan’  sehingga  dengan  demikian  cara  pandang seseorang  tentang  hukum  akan  ditentukan  oleh  bagimana  orang  tersebut mengonstruksi,  menciptakan  atau  menafsirkan  mengenai  apa  yang  disebut  hukum itu. 10
Kedua, satu pemikiran (aliran tertentu) akan memiliki latar belakang atau sudut pandang  yang  berbeda  dengan  aliran  (pemikiran)  lain,  ini  merupakan  ragam kelemahan  dan  keunggulan  masing-masing.  Kondisi  ini  pada  dasarnya  memberikan keleluasaan karena hukum akan menjadi wilayah terbuka yang mungkin saja hasilnya lebih  positif.  Jika  kita  berbicara  filsafat,  kita  seakan  berada  pada  ranah  yang  sangat abstrak,  dan  filsafat  hukum  merupakan  cabang  dari  filsafat,  filsafat  hukum mempunyai  fungsi  yang  strategis  dalam  pembentukan  hukum  di  Indonesia. Pengertian  Filsafat  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  adalah  pengetahuan  dan penyelidikan  dengan  akal  budi  mengenai  hakikat  segala  yang  ada,  sebab,  asal,  dan hukumnya,  arti  lainnya  yakni  suatu  teori  yang  mendasari  alam  pikiran  atau  suatu
9 Masnun  Tahir,  “Studi  Hukum  Kritis  Dalam  Kajian  Hukum  Islam”, Istinbath  Jurnal  Hukum  Islam, Volume 13, Nomor 2, Desember 2014, hlm. 203.
10 Ibid.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Kajian Hukum Kritis: Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  Dalam  Landasan  Filosofis ∽ Anwar  Hidayat  dan Irma Garwan ∽
kegiatan  atau  juga  berarti  ilmu  yang  berintikan  logika,  estetika,  metafisika,  dan epistemologi. 11
Dalam  konteksnya  kajian  kritis  terhadap  hukum  perdata  yang  telah  berlaku  di Indonesia  dengan  menggunakan  metode  filsafat  (filosofis),  maka  seharusya  yang dijadikan dasar pemikirannya ialah falsafah Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara  Indonesia. Hal  yang demikian  ini  dirasa  sesuai  mengingat  falsafah  Pancasila  adalah  merupakan  jiwa perjuangan  dari  para  pejuang  bangsa,  sebagai  alat  pemersatu,  dari  yang  sebelumnya terkotak-kotak oleh suatu daerah/wilayah, ras, suku, golongan dan agama. Merupakan latar  belakang  dari  masyarakat  Indonesia  yang  heterogen  dan  majemuk,  sehingga dengan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila mampu menjunjung cita-cita luhur para pejuang  untuk  menciptakan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  sejahtera  dapat diwujudkan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. 12
Kebenaran  ilmu  adalah  hasil  usaha  manusia  berpikir  dan  menyelidiki  tentang pengetahuan dan keilmuan menghasilkan kebenaran nisbi, yang selalu dapat berubah dan berkembang.  Ilmu berawal dari dorongan ingin tahu manusia yang  sangat besar untuk  tahu  sesuatu  yang  menghasilkan  “pengetahuan  ( knowladge )”  yakni  segala sesuatu  yang  diketahui  manusia  demi  kesadaran  manusiawinya.  Manusia  memiliki pengetahuan  demi  ingin  tahunya  yang  tak  terbatas,  pengetahuan  diterima  manusia dengan atau tanpa menguji kebenarannya.
Pengetahuan  diterima  dan  dimiliki  manusia  sepanjang  dapat  memuaskan dorongan ingin tahunya. Demikian juga dalam hukum perdata yang mana merupakan hasil  berfikir  manusia  seiring  dengan  perkembangan  zaman  dan  perubahan  dalam berbagai  hal.  Banyak  Undang-Undang  yang  diubah  atau  dicabut  karena  tidak  sesuai lagi. 13
Sebagaimana  dikemukakan,  sepanjang  hukum  tersebut  tidak  bertentangan dengan  Pancasila  dan  UUD  NRI  Tahun  1945,  peraturan  perundang-undangan  serta dibutuhkan  dan  apabila  hukum  tersebut  bertentangan,  maka  menjadi  tidak  berlaku lagi.  Disebut  tidak  berlaku  bilamana  terdapat  Undang-Undang  yang  bertentangan dapat  diamandemenn  oleh  Anggota  DPR  dan  dapat  diajukan  ke  Mahkamah Konstitusi  disebabkan  Menurut  UUD  NRI  Tahun  1945,  kewajiban  dan  wewenang Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  yang putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang  terhadap  Undang-Undang Dasar.  Dalam legal  awareness (kesadaran  hukum),  gatra  kognitif  merujuk  pada pengetahuan  seseorang  tentang  ada  tidak  aturan  yang  mengatur  perbuatan  yang sedang  ia  lakukan  atau  tengah  menjadi  perhatian  utama,  sedangkan  gatra  efektifnya merujuk  kepada  pelibatan  dirinya  secara  emosional  pada  suatu  pihak  tertentu, berdasarkan keyakinan bahwa apa yang  diketahui itu merupakan sesuatu yang benar
11 Ibid.
12 Bayu  Setiawan,  “Penerapan  Hukum  Progresif  oleh  Hakim  Untuk  Mewujudkan  Keadilan  Substantif Transendensi”, Jurnal Kosmik Hukum , Volume 18, Nomor 1, Januari 2018.
13 Ifdhal  Kasim,  “Berkenalan  dengan  Critical  Legal  Studies”,  dalam  kata  pengantar  buku  Roberto  M. Unger, Gerakan Studi Hukum Kritis , (Jakarta: ELSAM, 1999).
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Kajian Hukum Kritis: Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  Dalam  Landasan  Filosofis ∽ Anwar  Hidayat  dan Irma Garwan ∽
sehinga  sudah  seharusnya  kalau  dituruti dan  dipatuhi  (atau merupakan  sesuatu  yang tidak benar, jadi sudah seharusnya dilawan). 14
Dalam  berfikir  filsafat  secara  umum  akan  mengenalisis  dengan  menggunakan aspek  landasan  yang  digunakan  antara  lain  ontologis,  epistemologis  dan  aksiologis. Berkaitan  dengan  kajian  hukum  perdata  yang  telah  berlaku  di  Negara  Indonesia sejauh  ini  perlu  dipahami  meengenai  hal  tersebut.  Menurut  istilah  ontologi  adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality baik yang berbentuk jasmani/konkret maupun rohani/abstrak. 15 Sedangkan Suriasumantri, bahwa  ontologi  adalah  membahas  tentang  apa  yang  ingin  diketahui,  seberapa  jauh keinginan untuk tahu, atau suatu pengkajian mengenai teori tentang “ada”. Dalam hal hukum  perdata  secara  ontologis  merupakan  norma/aturan  yang  berisi  mengenai hubungan  hak  dan  kewajiban  pada  setiap  diri  manusia  seperti  perkawinan,  harta benda, waris, dan lain sebagainya. Hukum perdata merupakan pedoman bagi subyek hukum sebagai pelaksana dari hak dan kewajiban sebagaimana ada pada diri manusia. Epsitemologi  atau  teori  pengetahuan  ialah  cabang  filsafat  yang  berurusan dengan  hakekat  dan  lingkungan  pengetahuan,  pengandaian-pengandaian  dan  dasar- dasarnya  serta  pertanggungjawaban  atas  pernyataan  mengenai  pengetahuan  yang dimiliki.  Epistemologi  adalah  pembahasan  mengenai  metode  yang  digunakan  untuk mendapatkan pengetahuan. Dalam konteks hukum perdata merupakan peraturan yang mengatur  hal-hal  yang  sangat  esensial  bagi  kebebasan  individu,  hak  milik  dan perikatan.  Epistemologi  dalam  hukum  perdata  berkaitan  dengan  adanya  peristiwa- peristiwa hukum yang dialami oleh setiap individu yang diakomodir menjadi sebuah peraturan  perundang-undangan  agar  mampu  menyelesaikan  persoalan  yang  terjadi pada antara indvidu tersebut.
Pengertian  aksiologi  menurut  Jujun  S.  Suriasumantri  adalah  teori  nilai  yang berkaitan  dengan  kegunaan  dari  ilmu  pengetahuan  yang  diperoleh. 16 Sedangkan Wibisono  mengemukakan  bahwa  aksiologi  adalah  nilai-nilai  sebagai  tolak  ukur kebenaran  etika  dan  moral  sebagai  dasar normative penelitian  dan  penggalian  serta penerapan  ilmu.  Berbicara  mengenai  aksilogis  berarti  konteksnya  pada  hukum perdata  yang  memberikan  tujuan  bagi  masyarakat,  khususnya  pada  individu  untuk menyelesaikan  permasalahan-permasalahan  hukum  privat.  Selanjutnya  mewujudkan kehidupan antara indvidu yang berjalan dengan damai, nyaman dan sejahtera.
Dalam  ruang  lingkup  hukum  perdata  salah  satunya  mengatur  mengenai keluarga  (hukum  kekeluargaan).  Sebagaimana  diketahui  bahwa  negara  (pemerintah) telah mengatur tentang perkawinan dan hidup secara kekeluargaan, maka setiap orang perlu  mengetahui  hakikat  keluarga  itu  sendiri.  Dalam  aspek  ontologi  yaitu  dapat dipahaminya hakikat hubungan antara manusia dengan nilai-nilai sebuah perkawinan dan keluarga yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya ontologi manusia yang mendasari maka hidup keluarga dan perkawinan adalah bersumber dari nilai-nilai  Pancasila  sebagaimana  terdapat  pada  Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945 yang  menjadi  landasan  konstitusional  Bangsa  Indonesia.  Maka  konsep  idela  yang
14 Hadi  Sutoyo,  “Komitmen  Hukum  dan  Kritik  Legalisme  bagi  Hakim”, Varia  Peradilan, Nomor  293, April 2010.
15 Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 35.
16 Ibid.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Kajian Hukum Kritis: Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  Dalam  Landasan  Filosofis ∽ Anwar  Hidayat  dan Irma Garwan ∽
dicitacitakan  berlangsung  dalam  keadaan  serasi  yang  mencerminkan  dapat dipenuhinya  kebutuhan  keluarga  dan  perkawinan  yang  berkaitan  dengan:  Pribadi (individu); sosial; dan Tuhan.
Sedangkan  dalam  aspek  epistemologi  yang  memahami  rasio  manusia  atas hukum keluarga dan perkawinan sehingga akan dapat dipelihara dengan baik sebagai sarana  manusia  untuk  menunaikan  kehidupannya  di  dunia.  Pada  aspek  aksiologi berupaya mengetahui hakikat dari nilai hukum keluarga. Fokus dari nilai disini ialah mengenai baik dan buruk dari sudut pandang moral dan etika, di mana pangkal dari keluarga  yang  terbentuk  atas  dasar  perkawinan  antara  seorang  laki-laki  dan perempuan,  kemudian  menimbulkan  hubungan  keluarga.  Selanjutnya  dari  hubungan keluarga  timbul  hubungan  kewarisan  yang  menjadi  kepentingan  negara  untuk mengaturnya  dalam  hukum  positif.  Aspek  aksiologi  sebagai  bagian  dari  filsafat sangat  penting  sebagai  landasan  ontologi  manusia  yang  berimplikasi  pada  tatanan pengetahuan yang dihasilkannya.
G. Penutup
1. Kesimpulan
Hukum  perdata  yang  merupakan  aturan  yang  berkaitan  dengan  pribadi seseorang  dengan  orang  lain  Salah  satu  bidang  hukum  yang  mengatur hubungan-hubungan  antara  individu-individu  dalam  masyarakat  dengan sarana  tertentu.  Penggolongan  dari  hukum  perdata  yang  ada  saat  ini  antara lain  meliputi:  Hukum  keluarga;  hukum  harta  kekayaan;  hukum  kebendaan; hukum perikatan; dan  hukum waris. Dalam pemberlakuan peraturan hukum di Indonesia harus didasarkan pada falsafah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.  Hal  yang  demikian  itu  merupakan  upaya  untuk  mengaktualisasikan nilai-nilai  yang  sudah  ditanamkan  oleh  para  pejuang  Bangsa  Indonesia dalam  mewujudkan  kemerdekaan  yang  bertujuan  untuk  mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia.
2. Saran
Pemikiran  yang  kritis  dalam  mengkaji  suatu  persoalan  (hukum) menggunakan  cara  filsafat  di  mana  berkaitan  langsung  dengan  beberapa aspek  diantaranya  aspek  ontologi,  aspek  epistemologi  dan  aspek  aksilogi. Oleh karena itu, dalam memperoleh kebenaran ilmu pengetahuan dalah hasil usaha  manusia  berpikir  dan  menyelidiki  tentang  pengetahuan  dan  keilmuan menghasilkan  kebenaran  nisbi,  yang  selalu  dapat  berubah  dan  berkembang. Begitu  pula  dengan  kebenaran  hukum  yang  bersumber  dari  ilmu  sejauh mana  hukum  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  Pancasila  dan  UUD  NRI Tahun  1945,  peraturan  perundang-undangan  serta  dibutuhkan  dan  Apabila hukum tersebut bertentangan, maka menjadi tidak berlaku lagi.
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Achmad, Djumairi. Hukum Perdata II. Semarang:  Fakultas Syariah IAIN Semarang. 1990.
Amsal, Bakhtiar. Filsafat Ilmu. Jakarta: Penerbit  Raja Grafindo Persada. 2010. Ashofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Kajian Hukum Kritis: Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  Dalam  Landasan  Filosofis ∽ Anwar  Hidayat  dan Irma Garwan ∽
Kasim,  Ifdhal.  “Berkenalan  dengan  Critical  Legal  Studies”.  Dalam  Kata  Pengantar Roberto M. Unger. Gerakan Studi Hukum Kritis . Jakarta: ELSAM. 1999. Rahman,  Samson. Islam  Modertat:  Menebar  Islam  Rahmatan  Lil  alamin. Jakarta: Pusat IKADIN. 2007.
Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. 2008. Suriasumantri,  Jujun  S. Filsafat  Ilmu  Sebuah  Pengantar  Populer. Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan. 1990.
Triwulan,  Tutik  Titik. Hukum  Perdata  dalam  Sistem  Hukum  Nasional. Jakarta: Kencana. 2008.
Wahyuni., dan Setyowati. Hukum Perdata I (Hukum Keluarga). Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG). 1997.
2.  Artikel Jurnal
Abubakar,  Lastuti.  “Revitalisasi  Hukum  Adat  Sebagai  Sumber  Hukum  Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia”. Jurnal Dinamika Hukum . Volume 13. Nomor 2. Mei 2013.
Afandi,  Moch.  “Hukum  Perceraian  di  Indonesia:  Studi  Komparatif  antara  Fikih Konvensional,  UU  Kontemporer  di  Indonesia  dan  Negaranegara  Muslim Perspektif  HAM  dan  CEDAW”. Al-Ahwal  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam . Volume 7. Nomor 2. 2014.
Amin,  Muhammad.,  Pamungkas  Satya  Putra.  “Dinamika  Penerapan  Kewenangan Pemerintah  Kabupaten  Berau  Dalam  Pengelolaan  Pertambangan  Berdasarkan Perda  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2  Nomor  1. 2017.
Darmawati.  “Perceraian  Dalam  Perspektif  Sosiologi”. Sulesana  Jurnal  Wawasan Keislaman . Volume 11. Nomor 1. 2017. Haryanto, Eri. “ Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya  di Indonesia)”. Al-Ahkam . Volime IV. Nomor 1. Juni 2009.
Iman,  Candra  Hayatul.  “Peran  Pemerintah  Daerah  Sebagai  Pengemban  Tanggung Jawab  Perlindungan  Hak-hak  Anak  Dalam  Mewujudkan  Kota  Layak  Anak  di Kabupaten  Karawang”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum . Volume 2. Nomor 1. Mei 2017.
Moecthar,  Oemar.  “Kedudukan  Negara  Sebagai  Pengelola  Warisan  Atas  Harta Peninggalan  Tak  Terurus  Menurut  Sistem  Waris Burgerlijk  Wetboek ”. Yuridika . Volume 32. Nomor 2. Mei 2017. Ngutra, Theresia. “Hukum dan Sumber-sumber Hukum”. Jurnal Supremasi . Volume XI. Nomor 2. 0ktober 2016.
Pahroji,  Dedi.  “Penyelesaian  Sengketa  Mengenai  Hak  Milik  Serta  Bagian  Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum . Volume 1. Nomor 2. September 2016.
Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. “Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum  Dihubungkan  Dengan  Konsep  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Air Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2 Nomor 1. 2017.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Kajian Hukum Kritis: Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  Dalam  Landasan  Filosofis ∽ Anwar  Hidayat  dan Irma Garwan ∽
Putra,  Pamungkas  Satya.  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap Dugaan  Pelanggaran  Kode  Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  1 Nomor 1. 2016.
________________. “Accountability  of  Construction  Services  Contract  by  Village Government In Karawang District”. Yustisia . Volume 3 Nomor 3. 2014. Rodliyah,  Nunung.  “Akibat  Hukum  Perceraian  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan”. Keadilan  Progresif .  Volume  5.  Nomor  1. 2014.
Setiawan,  Bayu.  “Penerapan  Hukum  Progresif  oleh  Hakim  Untuk  Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi”. Jurnal Kosmik Hukum . Volume 18. Nomor 1. Januari 2018.
Singadimedja,  Holyness  N.  dan  Eidy  Sandra.  “Bahasa  Indonesia  Dalam  Sistem Penulisan  Kepustakaan  Berdasarkan  Perspektif  Metode  Penelitian  dan Penulisan  Hukum”, Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum . Volume 1. Nomor 1. Mei 2016.
Siregar,  Ramadhan  Syahmedi.  “Dampak  Perceraian  yang  Tidak  Sesuai  Dengan Prosedur Perundang-Undangan”. Fitrah . Volume 1. Nomor 1. Januari 2015. Sutoyo,  Hadi.  “Komitmen  Hukum  dan  Kritik  Legalisme  Bagi  Hakim” .  Varia Peradilan . Nomor 293. April 2010. Tahir, Masnun. “Studi Hukum Kritis Dalam Kajian Hukum  Islam”. Istinbath Jurnal Hukum Islam. Volume 13. Nomor 2. Desember 2014. Wulansari. “Kebijakan Pemerintah Dalam Implementasi Hukum Perlindungan  Anak dan Upaya Penanggulangannya Terhadap Hak-hak Anak di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum . Volume 1. Nomor 1. Mei 2016. 3.  Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
________________.Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
________________.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. ________________.Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
________________.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.