## TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA RANTAU ASEM KECAMATAN KATINGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## Hardi
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia
(Email: hardipisip0@gmail.com)
Jhon Tegar Arifianto, Mei Ika Dian Lestari, Elin Trianti, Dhea Ananda Putri Patricia, Vena
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

## Abstrak
Sistem  pemerintahan  di  Indonesia  diselenggarakan  secara  bertingkat mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa.  Pada  level  pemerintahan  desalah  semua  urusan  rakyat dikonsolidasikan,  dikomunikasikan,  dan  diselesaikan.  Oleh  karena  itu, pemerintahan  desa  tidak  hanya  mengurus  urusan  pemerintahan  secara formal  tetapi  juga  urusan  pemerintahan  informal  seperti  urusan  adat istiadat,  agama,  budaya  dan  berbagai  hakhak  asal  usul  dan/atau  hak tradisional masyarakat setempat. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama  lain  dibantu  perangkat  Desa  sebagai  unsur  penyelenggara Pemerintahan  Desa  (UU  Nomor  6  tahun  2014  Tentang  Desa).  Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terdiri dari 16 Bab dan 122 Pasal  merupakan  terobosan  baru  dalam  modernisasi  manajemen  dan  tata kelola  pemerintahan  di  tingkat  yang  paling  terkecil  yaitu  Desa.  Desa Rantau Asem adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Katingan, yang  berkewajiban  menlaksanakan tata  Kelola  administrasi  pemerintahan dengan  prinsip tata  Kelola  yang  baik.  Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi permasalahan  bagaimana  kepala  desa  dan  aparatur  pemerintah  desa melaksanakan tata Kelola administrasi pemerintahan desa di Desa Rantau Asem. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tata Kelola administrasi pemerintahan desa di desa Rantau Asem.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  mendalam,
observasi  dan  studi  dokumentasi.  Informan  dalam  penelitian  terdiri  dari Aparatur  pemerintah  desa,  Badan  Permuswaratan  Desa  (BPD),  tokoh masyarakat desa Rantau Asem. Data diolah dengan menggunakan metode triangulasi.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  tata  Kelola  administrasi pemerintahan  desa  Rantau  Asem  telah  dilaksanakan  dengan  baik  sesuai dengan  ketetapan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  dengan mengedepankan  lima  prinsip  dasar  tata  kelola  administrasi  pemerintahan yang  baik  dengan  indikator  transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas, Independensi,  dan  kesetaraan  atau  kewajaran.  Faktor  yang  mendukung terlaksananya  tata  Kelola  administrasi  pemerintahan  desa  adalah sumberdaya manusia aparatur, ketersediaan sarana dan sarana yang cukup, Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  tata  kelola  administrasi pemerintahan  Desa  Rantau  Asem  berjalan  dengan  baik  karena  dukungan dari Masyarakat yang terlibat dalam setiap proses pengambilan Keputusan yang  dilaksanakan  melalui  musyawarah  desa  (Musdes).  Disarankan  agar pemerintah  desa  selalu  mengedepankan  prinsip  tata  kelola  administrasi yang baik, meskipun masih terdapat kendala berupa fasilitas berupa sarana dan  prasarana  yang  terbatas  dari  segi  kualitas,  terutama  media  internet yang  belum  dimanfaatkan  secara  maksimal  untuk  membuat  website  desa Rantau Asem.
Keyword :  Tata Kelola, Administrasi Desa.

## Pendahuluan
Kesuksesan pemerintah pusat dalam  menjalankan  sistem  pemerintahan tidak  terlepas  dari  peran  pemerintah daerah,  dan  juga  pemerintah  desa,  karena desa  merupakan  bagian  penting  dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Untuk meningkatkan manajemen pemerintahan desa perlu dilakukan penataan  administrasi  agar  lebih  efektif dan efisien.
Penataan administrasi merupakan  pencatatan  data  dan  informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan  desa,  yang  bertujuan  di gunakan sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam melakukan kegiatan pencatatan penyelenggaraan pemerintahan  desa  (Pedoman  Umum
Penyelenggaraan Pemerintah Desa Jilid II:
2014:3).
Tata  kelola  pemerintahan  desa yang baik adalah
pengelolaan pemerintahan  desa  yang  menjunjung tinggi transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan/  kewajaran  serta  berpegang teguh  pada  aturan  dan  prosedur  yang berlaku.  Oleh  karena  itu,  tata  kelola pemerintahan  desa  demi  mencapai  tertib administrasi  desa  harus  dikuasai  dan dipahami  oleh  penyelenggara  pemerintah desa.  Karena  dengan  menguasai  dan memahami bagaimana tata kelola administrasi pemerintahan desa,
penyelenggara  pemerintah  desa,  akan membantu meringankan tugas kepala desa dan  perangkat  desa  dibidang  administrasi desa,  dengan  demikian  penyelenggaraan
pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa,  perangkat  desa,  dan  BPD  dapat terhindar atau
minimal dapat meminimalisir dari kesalahan dalam pemeriksaan  laporan  administrasi  dan pertanggung-jawabannya.
Administrasi  desa  dalam  buku (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah  Desa  Jilid  II,  tentang  Tata Kelola Administrasi dan Keuangan
Pemerintah Desa, 2014:103) adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan  aparat  desa  serta  segala sumber  yang  ada  untuk  mencapai  tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi
dalam pemerintahan,  dan  pembangunan  serta, penyelenggaraan  administrasi  yang  makin meluas  dan  efektif.  Pemerintah  desa adalah sarana untuk menata dan mengelola administrasi desa. Tata kelola administrasi desa  yang  baik  akan  menjadi  faktor penunjang  dalam  pembangunan  desa  dan kesejahteraan  masyarakat  desa,  begitupun sebaliknya  jika  tata  kelola  administrasi desa  tidak  terlaksana  dengan  baik  maka akan  menjadi  patologi  tersendiri  terhadap kemajuan desa.
Dalam  mewujudkan  tata  kelola administrasi  desa  yang  efektif  dan  efisien perlu  adanya  pembagian  tugas  yang  jelas terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, dan kesadaran dari aparat desa untuk melaksanakan  tugasnya  secara  maksimal. Pengelolaan  administrasi  desa,  tidak terlepas  dari  peran  dari  pemerintah kabupaten  dan  Kecamatan.  Hal  ini  sesuai dengan  yang  diharapkan  dari  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  47  Tahun 2016.  Adapun  administrasi  desa  yaitu buku  inventaris  dan  kekayaan  desa,  buku tanah  kas  desa,  buku  tanah  di  desa,  buku lembaran desa dan buku berita desa, buku
rekapitulasi jumlah penduduk, buku penduduk  sementara,  buku  kartu  tanda penduduk  dan  buku  kartu  keluarga,  buku kader  pendampingan  dan  pemberdayaan Masyarakat. Penerapan beberapa
administrasi tersebut perlu adanya kerjasama  antara  aparat  desa  dalam mengelola  administrasi  desa  dan  adanya sosialisasi  masyarakat.  Oleh  sebab  itulah prinsip  dasar  untuk  mewujudkan  tata kelola  pemerintahan  yang  baik  seperti, transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas, independensi,  serta  kesetaraan/kewajaran sangat  diperlukan  dalam  pengelolaan administrasi desa. Peran aktif dari pemerintah  kabupaten/kecamatan  dalam melakukan  pembinaan  dan  pengawasan dalam hal ini sangatlah dibutuhkan karena pembinaan  dan  pengawasan  dari  camat sendiri  akan  mendorong  pemerintah  desa untuk  bekerja  secara  maksimal  dan profesional,  melaksanakan  kebijakan  dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing,  mendorong  pemerintah desa  bekerja  secara  cermat  maupun  tepat, serta  mewujudkan  pengelolaan  yang efektif  dan  efisien.  Kesiapan  sumber  daya manusia  dalam  tataran  penyelenggaraan pemerintahan  di  Desa  Rantau  Asem  akan sangat berpengaruh
pengelolaan administrasi desa.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang yang  dikemukakan  di  atas  maka  penulis merasa perlu untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana tata kelola administrasi  desa  Rantau  Asem.  Oleh karena  itu  dalam  kajian  ini,  penulis mengangkat judul: Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan.

## Konsep Tata Kelola Administrasi Desa
Peraturan Menteri Keuangan No. 7 Tahun  2006  dan  Permendagri  No.  61 Tahun  2007,  Pola  Tata  Kelola  merupakan peraturan  internal  yang  dimaksudkan sebagai  upaya  untuk  menjadikan  lembaga pelayanan  publik  menjadi  lebih  efisien, efektif  dan  produktif.  Pola  tata  kelola  ini akan  mengatur  mengenai  organisasi,  tata laksana,  akuntabilitas  dan  transparansi organisasi.
Definisi Tata kelola pemerintahan  atau  yang  lebih  dikenal dengan sebutan “good governance”, secara umum pengertiannya adalah segala sesuatu  yang  terkait  dengan  tindakan  atau tingkah  laku  yang  bersifat  mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik  untuk  mewujudkan  nilai-nilai tersebut  dalam  kehidupan  sehari-hari. Good  governance  tidak  hanya  sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun  menyangkut  semua  lembaga  baik pemerintah maupun nonpemerintah. (Sedarmayanti, 2003)
Prinsip Dasar Tata Kelola Administrasi Desa Yang Baik
Menurut  Daniri  (2005)  ada  lima prinsip dasar yang terkandung dalam good corporate governance atau tata kelola yang baik.  Dimana  kelima  prinsip  tersebut adalah transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi dan
kesetaraan  atau  kewajaran.  Yang  secara lebih rinci akan dijekaskan sebagai berikut :
1. Transparansi  (Transparancy)  Yaitu keterbukaan  informasi  baik  dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi. Efek  terpenting  dari  dilaksanakannya
prinsip transparansi ini adalah terhindarnya benturan kepentingan
(conflict  of  interest)  berbagai  pihak dalam manajemen.
2. Akuntabilitas (Accountability) Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan  misi  organisasi  dalam mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang telah  ditetapkan  sebelumnya,  melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
3. Responsibilitas  (Responsibility)  Yaitu kesesuaian,  atau  kepatuhan  didalam pengelolaan  lembaga  terhadap  prinsip korporasi  yang  sehat  serta  peraturan perundangan yang berlaku
4. Independensi  (independency)  Yaitu suatu keadaan dimana lembaga dikelola  secara  profesionalitas  tanpa benturan  kepentingan  dan  pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan  yang  berlaku  dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kesetaraan  dan  kewajaran  (fairness) Yang  secara  sederhana  dapat  di definisikan  sebagai  perlakuan  yang adil dan setara didalam memenuhi hak stakeholder  yang  timbul  berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

## Konsep Administrasi Desa
Menurut  Liang  Gie  dalam  Ali Mufiz  (2004:1.4)  menyebutkan  bahwa administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan  yang  dilakukan  oleh  sekelompok orang  dalam  bentuk  kerjasama  untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dengan demikian Ilmu Administrasi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang
mempelajari proses, kegiatan dan dinamika kerjasama manusia. Dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  jilid II  2014:  3),  Aministrasi  desa  adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan  aparat  desa  serta  segala sumber  yang  ada  untuk  mencapai  tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi dalam
pemerintahan  dan  pembangunan  serta penyelenggaraan  administrasi  yang  makin meluas  dan  efektif.  Administrasi  desa dalam  (Pedoman  Umum  Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  jilid  II,  2014:  11) adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan  data  dan  informasi  mengenai penyelenggaraan  pemerintahan  desa  pada buku administrasi desa.

## Jenis Dan Bentuk Administrasi Desa
Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  47 Tahun  2016  tentang  jenis  dan  bentuk administrasi desa adalah sebagai berikut:
1) Administrasi Umum
2) Administrasi Penduduk
3) Administrasi Keuangan
4) Administrasi Pembangunan
5) Administrasi Lainnya

## Konsep  Penyelenggaraan  Pemerintah Desa
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  47 Tahun  2016.  Pemerintahan  Desa  adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan
Republik
Indonesia. Sedangkan
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang  disebut  dengan  nama  lain  dibantu
perangkat
Desa
sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa Pemberdayaan Aparatur Desa
Pengembangan  kapasitas  adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mengembangkan strategi dalam menciptakan daya tanggap kinerja pemerintah  yang  efisien  dan  efektif. Efisien  dalam  waktu  dan  sumber  daya, diperlukan  untuk  mencapai  suatu  hasil; efektif,  berupa  kesesuaian  upaya  dengan hasil  yang  diinginkan;  dan  daya  tanggap adalah cara yang ditempuh dalam menyesuaikan  kebutuhan  dan  kemampuan dengan  tujuan.  Pengembangan  kapasitas SDM  tidak  hanya  ditujukan  pada  staff aparatur desa saja melainkan untuk seluruh elemen  pemerintah  desa  termasuk  Kepala Desa,  utamanya  dalam  hal  pengembangan kemampuan  berkomunikasi  terhadap  staff aparat  desa  untuk  menciptakan  suasana iklim kerja yang kondusif dalam penyelenggraan pemerintahan, karena lingkungan  yang  demikian  dapat terwujud jika  terdapat  pemimpin  yang  mampu memahami, melindungi, mengarahkan bawahannya dalam melayani Masyarakat. Menurut Fajarwati (2019) Aparatur desa  harus  memiliki  pemahaman  yaitu memahami  tugas  dan  fungsi  pokoknya dengan  baik,  kemudian  keterampilan dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi pokoknya serta kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya.
Pemerintah  desa  harus  melakukan  upaya untuk  meningkatkan  kapasitas  aparatur desanya. Menurut Kapoh (2016) Pemberdayaan  aparatur  adalah  usaha untuk  meningkatkan  kemampuan  melalui pengadaan, karier, diklat, sistem penggajian  serta  pengelolaan  administrasi yang dipergunakan kepada pegawai negeri sehingga  unsur  aparatur  negara  diserahi
tugas  dalam  suatu  jabatan.  Berdasarkan hal tersebut, ada 5 (lima) hal yang menjadi fokus dalam pemberdayaan yakni pengadaan,  pembinaan  karier,  diklat, sistem penggajian,dan pengelolaan administrasi.

## Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa
Sarana  dan  Prasarana  yang  ada  di pemerintahan  desa  salah  satunya  adalah baial desa. Balai desa di sini bukan hanya sekadar bangunan, melainkan pusat administrasi  dan  kegiatan  masyarakat. Dengan ruangannya yang sederhana namun  fungsional,  balai  desa  menjadi tempat strategis bagi pertemuan pemerintahan  dan  musyawarah  desa.  Di sinilah  kebijakan  lokal  dibuat,  masalah- masalah desa dibahas, dan arah
pembangunan  ditentukan.  Balai  desa menjadi simbol kebersamaan
dan partisipasi aktif warga
dalam pembangunan desa.
Administrasi  sarana  dan  prasarana adalah  seluruh  komponen  yang  secara langsung  ataupun  tidak  langsung  menjadi sumber  daya  pendukung.  Administrasi sarana  dan  prasarana  terdiri  dari  segala bentuk jenis bangunan  atau bukan bangunan  perlengkapan  yang  memenuhi persyaratan  untuk  memenuhi  persyaratan aktivitas suatu organisasi atau perkantoran. Administrasi  sarana  dan  prasarana  kantor memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Secara  umum,  tujuan  administrasi  sarana dan prasarana adalah memberikan pelayanan  secara  profesional  dibidang sarana  dan  prasarana  dalam  rangka terselenggaranya proses administrasi kantor secara efektif dan efisien .
Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian  Kualitatif.  Menurut  (Sugiyono, 2005).  Penelitian  kualitatif  mengkaji
perspektif  partisipan  dengan  strategi- strategi  yang  bersifat  interaktif  dan fleksibel.  Penelitian  kualitatif  ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial  dari  sudut  pandang  partisipan. Dengan  demikian  arti  atau  pengertian penelitian  kualitatif  tersebut  merupakan penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti pada  kondisi  objek.  Alamiah  dimana peneliti  merupakan  instrumen  kunci. Adapun  yang  menjadi  fokus  dalam penelitian ini adalah penerapan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik yang didasarkan  pada,  lima  prinsip  dasar  tata kelola  administrasi  pemerintahan  yang baik  menurut  Daniri  (2005)  yaitu  terdiri dari:  1.  Transparansi,  2.  Akuntabilitas,  3. Responsibilitas,  4.  Independensi,  dan  5. Kesetaraan atau Kewajaran.

## Hasil dan Pembahasan
Adapun  hasil  penelitian  yang didapatkan dari wawancara yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan  oleh  Daniri  (2005)  dalam tata  kelola  administrasi  yang  baik,  yang merupakan  indikator  dari  tata  kelola administrasi  desa  Desa  Rantau  Asem diantaranya sebagai berikut:
a. Tata  Kelola  Administrasi  Desa  Rantau Asem
1. A. Transparansi (Transparancy)
hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan dengan  Aparatur  Pemerintah  Desa  Rantau Asem diperoleh informasi bahwa pemerintah  desa  Rantau  Asem  dalam mengelola administrasi desa sudah berusaha merealisasikan sebagaimana ketentuan  yang  berlaku  dalam  peraturan perundang-undangan,  meskipun  dalam penerapannya belum semua bisa diterapkan secara maksimal namun, dalam pengelolaannya  selalu  dilakukan  secara terbuka,  sehingga  dapat  memberikan informasi, bagi masyarakat yang membutuhkan.  Tata  Kelola  Administrasi
desa yang dilakukan secara terbuka/transparansi  dilakukan  melalui sosialisasi  kepada  masyarakat  desa  lewat pertemuan-pertemuan formal maupun pertemuan  informal,  setiap  program- program pemerintah dalam rencana pembangunan  dimusyawarahkan  dengan melibatkan tohoh Masyarakat, pemuda dan tokoh agama. Hasil musyawarah disampaiakan secara tertulis dalam laporan kinerja  aparatur  pemerintah  desa,  dan dilakukan  pengarsipan  sebagai  bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. Tata  Kelola  administrasi  desa  dilakukan secara  terbuka  dan  transparan  bertujuan untuk  memudahkan  Masyarakat  dalam mengakses informasi administrasi desa.
2. Akuntabilitas (Accountability)
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian,  pengelolaan  administrasi  di Desa Rantau Asem dapat dipertanggungjawabkan baik secara
akuntabilitas  hukum  yaitu  kepatuhan terhadap hukum, serta akuntabilitas kejujuran yaitu penghindaran
penyalahgunaan  jabatan.  Dalam  setiap pembahasan  yang  ada  keterkaitan  dengan administrasi desa selalu dimusyawarahkan antar  Kepala  Desa,  Aparatur  Pemerintah Desa  serta  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) hal ini ditegaskan oleh Ketua BPD dan  Sekretaris  BPD  Desa  Rantau  Asem. Tujuan dilakukan dengan cara musyawarah untuk menjamin ditegakkannya  supremasi  hukum,  dan menjamin  adanya  praktik  organisasi  yang sehat.  Dari  data  dokumentasi  berupa pelaporan menunjukan kemampuan aparatur  pemerintah  desa  Rantau  Asem dalam mempertanggungjawabkan program yang  telah  dibuat  hingga  pelaksanaan program, serta pertanggungjawaban kebijakan  yang  sudah  ditetapkan  dengan mempertimbangkan  dampak  yang  akan dihadapi dimasa depan. Dalam
pertanggungjawaban finansial yang dilakukan  secara  ekonomis,  efisien  dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran  Dana,  serta  korupsi.  Semua data  ini  didapatkan  dari  hasil  penelitian yang dilakukan di Desa Rantau Asem.
3. Responsibitas (Responsibility) Dalam  pengelolaan  administrasi  desa  di Desa  Rantau  Asem,  diperoleh  informasi bahwa  belum  sesuai  dengan  Peraturan yang berlaku yang mengacu pada PERMENDAGRI  No  47  Tahun  2016 karena,  masih  ada  8  administrasi  desa yang  belum  diterapkan  sesuai  dengan peraturan yang berlaku. Adapun penyebabnya  administrasi  desa  ini  belum semua  bisa  diterapkan  adalah  karena kurangnya  sarana  dan  prasarana  dan kurangnya  kemampuan  atau  sumber  daya manusia sehingga pengelolaan administrasi  belum  bisa  dilakukan  secara maksimal,  dan  kurangnnya  BIMTEK, pengawasan serta evaluasi dari pemerintah kabupaten  sehingga  dalam  pengelolaan administrasi  masih  belum  semua  bisa diterapkan.
4. Independensi (Independency) Dari hasil observasi/pengamatan dilapangan, diketahui bahwa dalam mengelola  administrasi,  desa  aparat  desa selalu berusaha untuk terus menyelenggarakan  pemerintahan  secara professional,  tanpa  benturan  kepentingan, pengaruh  atau  tekanan  dari  pihak  lain, sehingga  bisa  mewujudkan  tata  kelola administrasi yang baik dan membawa desa Rantau  Asem  menjadi  desa  yang  berhasil menerapka  tata  Kelola  administrasi  desa meskipun masih ada beberapa administrasi yang  belum  bisa  diterapkan  ini  menjadi alasan  yang  memacu  aparatur  desa  untuk bekerja  lebih  keras  agar  bisa  menerapkan semua  administrasi  desa  sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kesetaraan dan Kewajaran
Pemerintah  desa  Rantau  Asem  dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya belum dilakukan secara maksimal  karena  masih  ada  beberapa aparat  desa  yang  belum  menjalankan tugasnya  sesuai  dengan  TUPOKSI,  jadi dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  masih  sedikit  berbelit-belit, misalnya  dalam  pengurusan  surat  yang seharusnya  dibuat  oleh  sekretaris  desa malah  dilemparkan  pada  bendahara  atau kepala desa, ini menjadi salah satu kendala yang menghambat pengelolaan administrasi.  Jadi  dalam  pengelolaan administrasi desa belum semua dilaksanakan  sesuai  dengan  tugas  pokok dan  fungsi  aparat.  Berdasarkan  hal tersebut  bisa  disimpulkan  bahwa  dalam pembagian  tugas  belumlah  jelas,  masih belum  ada  kesetaraan  dan  kewajaran dalam mengelola administrasi desa.

## B. Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tata
Kelola  Administrasi  Desa  Rantau Asem
1. Pemberdayaan Aparatur Desa
Aparatur  desa  merupakan  alat pemerintah  sebagai  pelaksana  terendah. Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya harus  mampu  menunjukkan  kualitasnya sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara. Sebagai abdi masyarakat aparatur pemerintah  desa  adalah  wakil  dari masyarakat.  Dengan,  fungsi  gandanya tersebut  diharapkan  aparatur  pemerintah desa  mampu  mewakili  masyarakat  yang dipimpinnya.
Pemerintah Desa di bawah pimpinan  Kepala  Desa  memiliki  tugas yaitu: 1) menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efisien dan akuntabel, 2) melaksanakan urusan
pemerintahan  yang  dilimpahkan  oleh Bupati.  Dengan  demikian  Pemerintah
Desa dapat menjalankan fungsi administrasi  pemerintahan,  pemberdayaan masyarakat, pelayanan
masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban  umum,  pemeliharaan  prasarana dan  fasilitas  umum,  dan  pembinaan lembaga masyarakat.
Hasil  wawancara  dengan  Aparatur Pemerintah  Desa  Rantau  Asem  diperoleh informasi, dalam melaksanakan tata Kelola  administrasi  desa,  mereka  dikut sertakan  dalam  diklat  khuusus  untuk Aparatur desa yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten, sehingga memiliki pemahaman  yaitu  memahami  tugas  dan fungsi  pokoknya  dengan  baik,  dan keterampilan  dalam  melaksanakan  tugas dan  fungsi  pokoknya  serta  kemampuan dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi pokoknya.  Pemerintah  desa  Rantau  Asem dalam  hal  ini  Kepala  Desa  selalu melakukan  upaya  untuk  meningkatkan kapasitas aparatur desanya. Pemberdayaan aparatur  yang  dilakukan  sebagai  upaya untuk  meningkatkan  kemampuan  aparatur pemerintah desa melalui kegiatan pengembangan karier, diklat, sistem penggajian  serta  pengelolaan  administrasi desa.

## 2. Sarana  dan  Prasarana  Pemerintah Desa
Pemerintah  Desa  Rantau  Asem memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai  berdasarkan  hasil  obsevasi  yang peneliti  lakukan,  Kantor  Desa  Rantau Asem  berada  pada  pusat  pemerintahan Desa  Rantau  Asem.  Bangunan  Kantor Desa  menyatu  dengan  Balai  Desa  serta kantor Badan Permusyawaran Desa (BPD).  Masih  dalam  satu  Kawasan terdapat Bangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Pustu).
Sarana  penunjang  lainnya  terdapat tower,  yang  tentunya  juga  merupakan
sarana  bagi  pemerintah  desa  maupun Masyarakat untuk dapat mengakses internet. Namun disyangkan karena pemerintah  desa  Rantau  Asem  belum memanfaatkan secara
maksimal keberadaan  tower  tersebut  untuk  fasilitas berupa  website.  web  adalah suatu  sistem yang memudahkan pencarian informasi.

## Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
a. Tata  kelola  administrasi  Desa  Rantau Asem  Kecamatan  Katingan  Tengah Kabupaten Katingan belum semua bisa diterapkan.  Administrasi desa menurut PERMENDAGRI  No  47  Tahun  2016 ternyata  ada  8  administrasi  desa  yang belum diterapkan yaitu buku inventaris dan  kekayaan  desa,  buku  tanah  kas desa,  buku  tanah  di  desa,  buku lembaran  desa  dan  buku  berita  desa, buku  rekapitulasi  jumlah  penduduk, buku  penduduk  sementara,  buku  kartu tanda  penduduk  dan  buku  kartu keluarga,  buku  kader  pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.
terkendalanya  penerapan  administrasi tersebut  adalah  kurangnya  bimbingan teknis  dari  pemerintah  kabupaten tentang bagaimana
seharusnya mengelola administrasi desa, kemudian  kurangnya  alat-alat  yang dibutuhkan untuk mengelola
administrasi desa.
b. Prinsip-prinsip  tata  kelola  yang  baik menurut Daniri (2005) yang diantaranya ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,
independensi  serta  kesetaraan  dan kewajaran.  Dari  kelima  prinsip  ini, dapat  peneliti  simpulkan  ada  beberapa prinsip  yang  belum  bisa  diterapkan aparatur desa dalam mengelola administrasi  desa  yaitu,  responsibilitas
serta kesetaraan dan kewajaran. Responsibilitas yang diharapkan adalah kepatuhan dari aparat desa serta tanggung jawabnya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berikan  agar  dapat  mewujudkan  tata kelola  administrasi  yang  baik  karena pada  kenyataannya  dalam  pengelolaan administrasi  desa,  aparat  desa  belum maksimal  dalam  menyelesaikan  tugas dan  tanggung  jawabnya,  begitu  juga dengan kesetaraan dan kewajaran yang belum secara maksimal dapat direalisasikan.
c. Aparatur Desa belumlah bekerja secara optimal dan maksimal dalam menerapkan  administrasi  desa  dalam pembagian  tugas  sudah  dilakukan dengan jelas namun dalam menjalankan tugas dari masing-masing aparat  belum  dilakukan  sesuai  dengan tugas  pokok  dan  fungsi  dari  masing- masing aparatur.
d. Sarana  dan  Prasarana  berupa  Gedung Kantor  dan  Balai  Desa  yang  dimiliki Pemerintah  Desa  Rantau  Asem  cukup memadai, namun untuk fasilitas penunjang  belum  dimanfaatkan  secara maksimal terutama keberadaan bangunan  berupa  tower,  seharusnya dimanfaatkan  untuk  mempermudah mendapatkan  informasi dari  luar dengan  membuat  website  desa  Rantau Asem,  agar  terbuka  akses  secara  luas. Terutama  untuk  menampilkan  profil desa  Rantau  Asem  dan  kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa.

## Saran
Berdasarkan  dari  apa  yang  telah dibahas  dan  disimpulkan  oleh  peneliti maka,  saran  untuk  Pemerintah  Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, agar bisa menerapkan  dan  mengelola  administrasi
desa  dengan  baik.  Adapun  yang  menjadi saran peneliti yaitu:
1. Aparatur  desa  harus  mengikuti  setiap sosialisasi  serta  bimbingan  teknis mengenai  pengelolaan  administrasi desa,  agar  memiliki  pedoman  yang baik  dan  sesuai  dengan  peraturan dalam mengelola administrasi desa.
2. Aparat  desa  harus  memperhatikan  dan mengadakan  alat-alat  penunjang  yang dibutuhkan untuk mengelola administrasi  desa  seperti  komputer, printer dan lain sebagainya
3. Aparat  desa  harus  meningkatkan kemampuan  dan  tanggung  jawab dalam mengelola administrasi desa dan menyelesaikan  tugas  dan  tanggung jawab  masing-masing  sesuai  dengan TUPOKSI
4. Aparat  desa  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  harus  dilakukan  secara transparan dan akuntabel agar masyarakat dapat mengetahui apa yang dikerjakan oleh pemerintah dan masyarakat juga bisa mengawal jalannya pemerintahan di Desa Rantau Asem.

## Referensi
Ahmad,  Daniri.  (2005). Konsep  dan Penerapan Good Corporate Governance dalam Konteks Indonesia . Indonesia: Ray Indonesia Ali Mufiz, (2004). Pengantar Administrasi Negara. Jakarta:  Pusat  Penerbitan
Universitas Terbuka. Dwiyanto Agus. 2008. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press
Hanif  N  urcholis,  (2007). Teori  dan Praktik  Pemerintahan  dan  Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta,
HAW.  Widjaja.  (2003). Otonomi  Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan  Utuh. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo
Persada
J. Moleong, Lexy. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya; Bandung.
Widjaja.  2007. Penyelenggaraan  Otonomi Daerah  di  Indonesia. Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.
Willy Kapoh, dkk. 2016. Kualitas Sumberdaya  Aparatur  Sipil  Negara Dalam  Pelayanan  Administrasi  Di Kantor  Kelurahan  Pandu.  Jurnal  Ilmu Sosial  dan  Pengelolaan  Sumberdaya Pembangunan  Edisi    XX  (Januari Februari  2016)  Volume  3.  Diakses dari https://media.neliti.com/media/pu blications/98081-ID- Kualitassuberdaya-aparatur-sipil-
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 47  Tahun  2016  tentang  Pedoman Administrasi Desa Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa