Evaluasi  Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 19/Kep/Meneg/III/2000 Tentang Pedoman Kelembagaan Dan Usaha Koperasi Di Dinas Koperasi  Dan UKM Kota  Samarinda
Yeni Susilowati 1 , Aji Ratna Kusuma 2 , Adam Idris 3

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengevaluasi Keputusan Menteri  Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 19/Kep/
Meneg/III/2000 tentang  Pedoman  Kelembagaan  dan  Usaha  Koperasi  di Dinas  Koperasi  dan  UKM  Kota  Samarinda dan faktor-faktor  yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini berjenis kualitatif, Data primer berasal dari wawancara dengan informan terpilih, juga  dari pengamatan  langsung di  lokasi  penelitian.  Sedangkan  data sekunder  berasal  dari data yang  dimiliki  oleh instansi.  Penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diolah dengan menggunakan analisis model interaktif. Kata  Kunci  : Evaluasi,  Implementasi,  Pedoman  Kelembagaan  ,
Koperasi, UKM.
Abstract The purpose of this study was to evaluate the Decree of the Minister of State No. 19 / Kep / Minister / III / 2000 on Guidelines for Institutional and Cooperative Enterprises in the Department of Cooperatives and SMEs Samarinda and the factors that support and hinder the implementation of the  policy.  This  research  was  qualitative,  primary  data  derived  from interviews with selected informants, as well as from direct observation in the study site. While secondary data derived  from  data held by agencies. Drawing  conclusions  based  on  the  data  that  is  processed  using  an interactive model analysis.
Keywords:  Evaluation,  Implementation,  Institutional  Guidelines, Cooperatives, SMEs.
Pengelolaan  pengembangan  Koperasi  dan  UKM  yang  tidak  berjalan dengan baik membuat koperasi dan UKM yang ada di Kota Samarinda kurang mampu  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  secara  efektif  sehingga  kurang berperan  untuk  meningkatkan  perekonomian  di  Kota  Samarinda.  Hal  ini dapat dilihat dari peranan koperasi dan UKM dalam perekonomian nasional yang  tidak  berjalan  maksimal.  Koperasi  dan  UKM  sebenarnya  telah diperhitungkan mampu  mengatasi persoalan tenaga kerja dan kesejahteraan anggota  koperasi,  tetapi  dalam  kenyataannya  kurang  mampu  memenuhi kualifikasi  yang  diharapkan. Dalam  hal  ini  yang  dimaksud koperasi  adalah suatu  perkumpulan  yang  beranggotakan  orang-orang  atau  badan–badan
1 Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Publik FisipUniversitas Mulawarman Samarinda.
2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda.
3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda .
yang  memberikan  kebebasan  masuk  dan  keluar  sebagai  anggota,  dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.
Perkembangan koperasi di Kota Samarinda bertumbuh dengan pesat dari segi kuantitas, tetapi tidak diiringi dengan peningkatan kualitas. Tercatat pada  tahun  2014  di  kota  Samarinda  terdapat  1212    koperasi.  Dari  jumlah tersebut    pada  kenyataannya  di  lapangan  banyak  ditemukan  koperasi- koperasi  yang  telah  memiliki  Badan  Hukum  Koperasi    dan  tercatat  pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda namun setelah dicek di lapangan ternyata  sudah  tidak  ditemukan  lagi  alamatnya  dan  tidak  lagi  diketahui keberadaannya.
Pada  tahun  2014  tercatat  hanya  ada  85  koperasi  saja  yang melaksanakan  dan  melaporkan  Rapat  Anggota  Tahunan  (RAT).  Laporan  ini sekaligus  dapat  menjadi  indikator  aktif  atau  tidaknya  suatu  koperasi. Berdasarkan  hasil  laporan  dari  masyarakat  dan  hasil  pemantauan  di lapangan  pada  tahun  2014,  ada  beberapa  temuan  bahwa  Koperasi Simpan Pinjam  (KSP)  tertentu  melakukan  praktek  rentenir,  memberlakukan  bunga pinjaman yang sangat tinggi kepada anggota peminjam. Hal ini bertentangan dengan prinsip koperasi yang melaksanakan prinsip ekonomi kerakyatan. Dinas  Koperasi  dan  UKM  Kota  Samarinda  sebagai  bagian  dari pemerintahan  Kota  Samarinda,  memiliki  tugas  dan  fungsinya  membantu kepala  daerah  dalam  melaksanakan  sebagian  urusan  pemerintahan  yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan atas azas otonomi dan tugas di bidang koperasi, usaha mikro, kecil  dan menengah, seperti tertuang dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sruktur Organisasi.
Arti Penting Evaluasi Kebijakan Publik Menurut  J.E.  Anderson  (Islamy,1997:17)  menyatakan  bahwa kebijakan  ( policy )  adalah  serangkaian  tindakan  yang  mempunyai  tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku  untuk  memecahkan  masalah  tertentu.  Sedangkan  menurut  W.I. Jenkins (1978:15),  kebijakan  publik  adalah  serangkaian  keputusan  yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau kelompok aktor politik  sehubungan  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai  serta  cara-cara  untuk mencapainya  dalam  suatu  situasi  di  mana  keputusan-keputusan  itu  pada prinsipnya masih  berada  dalam  batas-batas  kewenangan  kekuasaan  dari para aktor tersebut.
Menurut  Thomas  R.  Dye,  kebijakan  publik (Public  Policy) adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun  untuk tidak dilakukan.  Jadi,  kebijakan  publik  tidak  hanya  berfokus  pada  apa  yang dilakukan  oleh  pemerintah,  melainkan  termasuk  juga  apa  yang  tidak dilakukan oleh pemerintah, karena kedua hal tersebut sama-sama memiliki dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat.
Untuk melihat apakah sebuah kebijakan publik berjalan dengan baik atau  tidak  harus  melalui  tahapan  evaluasi  kebijakan  setelah  kebijakan  itu berjalan. Menurut  Jones  (1987),    evaluasi  kebijakan  adalah  kegiatan  yang bertujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan. Kegiatan ini menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut substansi, implementasi dan  dampak.  Sedangkan  Widodo  mengatakan  bahwa  evaluasi  kebijakan adalah  suatu  proses  untuk  meneliti  seberapa  jauh  suatu  kebijakan  dapat membuahkan  hasil,  dengan  membandingkan  antara  hasil  yang  diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang telah ditentukan.
Evaluasi  kebijakan  bertujuan  untuk  mengetahui  kesenjangan  antara harapan  dengan  kenyataan  dan  selanjutnya  adalah  mengurangi  atau menutup kesenjangan tersebut (Winarto,2002). Evaluasi kebijakan dilakukan untuk  mengetahui  proses  pembuatan  kebijakan,  proses  implementasi, konsekuensi kebijakan dan efektifitas dampak dari suatu kebijakan. Fungsi  dari  evaluasi  kebijakan  adalah  memberi  informasi  yang  valid tentang  kinerja  kebijakan,  menilai  ketepatan  tujuan  yang  dicapai  dengan masalah  yang  dihadapi,  serta  untuk  memberi  masukan  terhadap  kebijakan lain, terutama dari segi metodologinya.
Ada beberapa implikasi dari dilakukannya evaluasi kebijakan publik. Menurut  Weis  (Shafritz  and  Hyde,  1987)  bentuk  implikasi  dari  evaluasi kebijakan adalah sebagai berikut:
1. Meneruskan atau mengakhiri program.
2. Memperbaiki praktek dan prosedur administrasi.
3. Menambah atau mengurangi strategi dan teknik implementasi.
4. Melembagakan program ke tempat lain.
5. Mengalokasikan sumber daya ke program lain. Evaluasi  sangat  penting  sebagai  bentuk  akuntabilitas  publik pemerintah atas kinerjanya. Evaluasi  yang dapat memberikan masukan bagi pemerintah/pembuat keputusan
dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan  tidaklah  mudah.  Sebagian  karena  kesulitan  yang bersifat instrinctive  ( karena  sifat  dampak  yang  berdimensi  luas  dan  dapat menyebar) juga karena beragam kebijakan yang menuntut beragam metode pengukuran yang sesuai, serta karena kurangnya usaha yang serius untuk itu. Untuk  menghasilkan  studi  evaluasi  yang  benar-benar  berguna,  maka memahami  kriteria  evaluasi  yang  harus  dipenuhi,  memahami  metode penelitian  evaluasi,  serta  memilih  metoda  pengukuran  yang  tepat  adalah syaratnya.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang Perkoperasian,  koperasi  adalah  badan  usaha  yang  beranggotakan  orang seorang  atau  badan  hukum  koperasi  dengan  melandaskan  kegiatannya berdasarkan  prinsip  koperasi  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
Koperasi  berlandaskan  Pancasila  dan  UUD1945  yang  berdasar  atas azas  kekeluargaan.  Koperasi  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi menjadi
bagian dalam tata ekonomi nasional yang demokratis dan berkeadilan. Nilai- nilai  yang  mendasari  kegiatan  berkoperasi  adalah  kekeluargaan,  menolong diri  sendiri,  bertanggung  jawab,  demokrasi,  persamaan,  berkeadilan  dan kemandirian.  Sedangkan  nilai  yang  diyakini  oleh  anggota  koperasi  yaitu kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain. Koperasi  melaksanakan  prinsip  keanggotaan  yang  bersifat  sukarela  dan terbuka,  pengawasan  oleh  anggota  diselenggarakan  secara  demokratis, anggota  berpartisipasi  aktif  dalam  kegiatan  ekonomi  koperasi.  Prinsip koperasi  tersebut  dapat  menjadi  sumber  inspirasi  dan  menjiwai  organisasi dan kegiatan usaha koperasi secara keseluruhan sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.
Dalam  pasal  60  UU  Nomor  25  Tahun  1992  menyatakan  bahwa pemerintah  berperan  menetapkan  kebijakan  pembinaan  untuk  mendorong pertumbuhan,  perkembangan  dan  permasyarakatan  koperasi.  Upaya tersebut  dilakukan  agar  masyarakat  dapat  memahami  gagasan  koperasi sehingga dengan penuh kesadaran mendirikan dan memanfaatkan koperasi untuk  memenuhi  kepentingan  ekonomi  dan  sosialnya.  Dalam  hal  ini pemerintah  juga  memberikan  bimbingan,  kemudahan,  dan  perlindungan yang  dilaksanakan  melalui  penetapan  kebijakan,  penyediaan  fasilitas  dan konsultasi.
Koperasi berlandaskan pada azas kekeluargaan dan bertujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan  para  anggotanya.  Meskipun  dalam kenyataannya  seringkali  koperasi  tidak  berjalan  sesuai  dengan  harapan karena  adanya  penyimpangan  yang  dilakukan  pengurusnya  yang  pada akhirnya ditinggalkan oleh para anggotanya.
Pada  tahun  2000,  Pemerintah  melalui Menteri  Negara Koperasi  Dan Pengusaha  Kecil mengeluarkan Keputusan  Menteri  Negara Koperasi  Dan Pengusaha  Kecil  Menengah Nomor  19/Kep/Meneg/III/2000  Tentang Pedoman Kelembagaan Dan Usaha Koperasi. Sebagai sebuah kebijakan yang masuk dalam ranah kebijakan publik, Keputusan Menteri mengenai pedoman kelembagaan dan usaha koperasi ini penting untuk dievaluasi, khususnya di Dinas  Koperasi  dan  UKM  kota  Samarinda  ,  mengingat  keputusan  menteri mengenai kelembagaan koperasi ini sudah berjalan sejak tahun 2000. Tentu sudah bisa dilihat apakah kebijakan ini sudah berjalan baik atau tidak.

## Metode penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yaitu  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  variabel  mandiri yaitu  tanpa  membuat perbandingan  atau  menghubungkannya  dengan variabel lain (Sugiyono, 2002:6). Penelitian deskriptif dimaksud untuk menggambarkan fenomena-fenomena  yang  terjadi pada objek  penelitian  terutama  yang berkaitan  dengan implementasi  kebijakan  di  bidang kelembagaan  koperasi yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda.
Untuk fokus  penelitian  ini difokuskan  pada:  Evaluasi  Implementasi Kebijakan  Kelembagaan  dan  Usaha  Koperasi,  serta Faktor  Pendukung  dan
Penghambat  dalam  Implementasi Kelembagaan  dan  Usaha  Koperasi,  Dinas Koperasi dan UKM di Kota Samarinda.
Penelitian ini dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  data  model interaktif,  seperti  yang  dikembangkan  oleh  Miles,  Huberman  dan  Saldana (2014  :  33),  melalui  tahapan-tahapan, sebagai  berikut  :  Kondensasi  Data ( Data Kondensation ); Penyajian Data ( Data Disply ); Pengambilan kesimpulan atau verifikasi ( Drawing and Verifying Conclusition ).
Analisis  Input,  Proses,  Hasil,  dan  Dampak  dalam  Evaluasi Keputusan Menteri  Negara Koperasi  Dan Pengusaha  Kecil  Menengah Nomor 19/Kep/Meneg/III/2000  Tentang  Pedoman  Kelembagaan  Dan  Usaha Koperasi Di Dinas Koperasi  Dan UKM  Kota  Samarinda

## Analisis Input
Pada  analisis  ini,  data  yang  dianalisis  adalah  mengenai  sumberdaya organisasi Dinas UKM dan Koperasi yang terdiri dari sumber daya manusia (pegawai),  pendanaan  dan  sarana  prasarana  pendukung.  Hasil  penelitian memberi gambaran bahwa jumlah seluruh pegawai yang dimiliki oleh dinas dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  lembaga  berjumlah 61  orang.  Dari jumlah tersebut, yang menangani implementasi kebijakan kelembagaan dan usaha koperasi melalui Keputusan Menteri Negara Nomor
19/Kep/Meneg/III/2000  tentang  Pedoman  Kelembagaan  dan  Usaha Koperasi,  yaitu  pegawai  dibidang  Kelembagaan  dan  bidang  Pembinaan Koperasi  sebanyak  45  orang.  Menurut  pendapat  informan,  jumlah  pegawai tersebut  telah  cukup  untuk  melaksanakan  tugas  peningkatan  kelembagaan dan usaha koperasi.
Dari  segi  kualitas  SDM,  pegawai  tersebut  menunjukkan  bahwa pegawai  yang  berpendidikan  setingkat  sarjana  sebanyak  7  orang,  setingkat SLTA sebanyak 35 orang dan masih ada yang berpendidikan SMP sebanyak 5 orang.  Kualitas  SDM  yang  dimiliki  Dinas  UKM  dan  Koperasi  masih  belum optimal mendukung implementasi kebijakan.
Selanjutnya dalam hal pendanaan, data hasil penelitian menunjukkan bahwa  pendanaan  program-program  kerja  dalam  rangka  pelaksanaan implementasi  kurang  memadai.  Meskipun  terlihat  pada  tabel  1,  pendanaan tersebut mengalami tiap tahunnya mengalami peningkatan namun dirasakan belum  mencukup  untuk  mendukung  implementasi  program.  Sementara  itu mengenai fasilitas kerja yang ditunjukkan melalui jenis sarana dan prasarana yang  dimiliki  telah  dirasakan  mampu  untuk  mendukung  pelaksanaan kebijakan tersebut.
Dari  pembahasan  mengenai  aspek  input,  dapat  disimpulkan  bahwa sumberdaya  yang dimiliki  oleh  Dinas  UKM  dan  Koperasi  Kota  Samarinda kurang mampu mendukung implementasi kebijakan kelembagaan dan usaha koperasi melalui Keputusan Menteri Negara Nomor 19/Kep/Meneg/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi.

## Analisis Proses
Sesuai  kebijakan  yang  dikeluarkan  Menpan  bahwa  yang  menjadi tujuan  dari  Keputusan  Menteri  Negara  Nomor  19/Kep/Meneg/III/2000 tentang  Pedoman  Kelembagaan  dan  Usaha  Koperasi  adalah  meningkatnya kelembagaan  dan  usaha  koperasi  dalam  mendukung  perekonomian masyarakat.  Untuk  itu  program  pembinaan  koperasi  diimplementasikan untuk mencapai tujuan tersebut.
1. Advokasi Kelembagaan
Usaha  dalam  advokasi  kelembagaan  Dinas  UKM  dan  Koperasi  Kota Samarinda  dilakukan  dalam  bentuk  sosialisasi  masalah  hukum,  koordinasi dengan  notaris  dalam  rangka  pembuatan  akta  pendirian  koperasi,  mediasi atas  sengketa  koperasi  dengan  pihak  ketiga,  penyuluhan  koperasi; revitalisasi  melalui  pendataan  koperasi,  memberikan  bimbingan  dan konsultasi.
Namun temuan penelitian juga menunjukkan masih belum tuntasnya pembubaran koperasi yang tidak aktif dikarenakan masih adanya persoalan hukum  yang  belum  mampu  diselesaikan  oleh  Dinas  UKM  dan  Koperasi. Pembiaran ini karena dinas tidak mau menanggung resiko, padahal sebagai pembina koperasi di daerah, pemerintah harus turut membantu perselisihan dan persoalan hukum yang dialami koperasi.
Tercatat dari jumlah 1212 koperasi yang ada hanya 85 koperasi yang aktif,  menunjukkan  minimnya  pembinaan  pada  aspek  kelembagaan. Penyuluhan  mengenai  koperasi  kurang  mampu  mendorong  masyarakat untuk  menjadi  anggota  dan  memanfaatkan  koperasi  sebagai  salah  satu mendukung  ekonomi  keluarga. Dari  hasil  penelitian,  program  pembinaan advokasi  kelembagaan  belum  menunjukkan  hasil  yang  optimal  meskipun kegiatan-kegiatan  tersebut  telah  cukup  banyak  dilakukan  oleh  Dinas  UKM dan Koperasi Kota Samarinda.
2. Pelatihan Manajerial Pengurus Koperasi
Dalam  upaya  pembinaan  koperasi,  Dinas  UKM  dan  Koperasi  telah mengirim  pengurus  koperasi  untuk  mengikuti  berbagai  pelatihan manajemen  koperasi,  antara  lain  bermaterikan  dasar  perkoperasian, pembukuan  sederhana,  penyusunan  proposal  kegiatan,  kewirausahaan, akuntansi  koperasi,  audit  laporan  keuangan,  manajemen  koperasi  jasa keuangan konvensional dan syariah. Program pelatihan ini pun tercatat telah meningkatkan  pengetahuan  para  pengurus.  Tercatat  pada  tahun  2012 pelatihan  diikuti  195  orang,  tahun  2013  diikuti  315  orang  dan  tahun  2014 diikuti 219 orang. Meskipun terjadi fluktuasi dari peserta pelatihan, namun keikutsertaan  pengurus  merupakan  respon  positif  bagi  upaya  peningkatan manajerial koperasi oleh pemerintah.
Implementasi pembinaan koperasi melalui kegiatan manajerial dapat dikatakan  telah  mengarah  dengan  baik  dalam  menunjang  implementasi kebijakan pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi.
3. Bantuan Permodalan
Pembinaan  koperasi  yang  juga  dilakukan  oleh  pemerintah  Kota Samarinda  melalui  Dinas  UKM  dan  Koperasi  adalah  membantu  koperasi dalam  permodalan  usaha.  Hal  ini  dikarenakan  salah  satu  hambatan  usaha koperasi dan pengembangannya adalah masalah kurangnya permodalan. Pemberian  modal  usaha  koperasi  merupakan  wujud  perhatian pemerintah  terhadap  koperasi.  Dari  data  yang  penulis  peroleh  pada  tahun 2014  terdapat  167  koperasi  yang  mendapat  bantuan  permodalan  dengan jumlah masing-masing koperasi mendapatkan Rp. 1.500,000,-. Sehingga total dana  bantuan  pemerintah  sebesar  Rp.  250.500,000,-.  Pemberian  diberikan kepada koperasi yang sehat dalam keuangannya.
Dari  hasil  wawancara,  sebenarnya  jumlah  permodalan  tersebut kurang  mendukung  karena  jumlah  yang  diberikan  kecil.  Pemerintah  lebih mengutamakan  segi  pemerataan  dengan  maksud  memberikan  motivasi kepada  koperasi  untuk  berkembang. Dengan  uraian  tersebut,  dapat disimpulkan  bahwa  pemberian  permodalan  koperasi  merupakan  upaya pemerintah  dalam  mendorong  berkembangnya  usaha  koperasi.  Pemberian bantuan modal usaha juga sudah cukup baik dilakukan oleh pemerintah.
4. Pendampingan Koperasi.
Pembinaan  koperasi  melalui  pendampingan  usaha  merupakan program yang positif dalam rangka meningkatkan kemandirian koperasi. Jika upaya  itu  dilakukan  secara  terus  menerus,  koperasi  diharapkan  dapat meningkatkan  volume  usaha  karena  terbuka  peluang  untuk  kerjasama  dan pemasaran produk koperasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya yang  dilakukan  pemerintah  dalam  program  pendampingan  koperasi sangat minim dalam upaya implementasi kebijakan.
Analisis Hasil
Sebagaimana telah  dijelaskan  di  atas  bahwa  implementasi  kebijakan terwujud  dalam  upaya  pembinaan  koperasi  ditujukan  kepada  lembaga koperasi yang ada di Kota Samarinda.
Dari  hasil  penelitian melalui  wawancara  dengan  cara  mendatangi beberapa informan ketua koperasi di lokasi masing-masing, terungkap fakta bahwa  tidak  semua  koperasi  mendapatkan  manfaat  dari  kegiatan  advokasi kelembagaan  koperasi.  Demikian  juga  beberapa  pengurus  merasa  tidak pernah  diikutsertakan  dalam  sekian  jenis  pelatihan  yang  pernah  diadakan. Beberapa  ketua  koperasi  juga  merasakan  tidak  mendapat  perhatian permodalan padahal koperasinya termasuk kategori sehat mulai tahun 2013. Yang  pernah  dirasakan  oleh  pengurus  koperasi  adalah  bantuan  dalam pengurusan akta pendirian koperasi.
Temuan-temuan  ini  menunjukkan  bahwa  program-program pembinaan  koperasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  UKM  dan  Koperasi  Kota Samrainda  belum  mampu  menjangkau  seluruh  koperasi  yang  ada  di  Kota Samarinda.
Analisis Dampak Dampak  dari  implementasi  kebijakan  adalah  perubahan  ke  arah positif  dari  kondisi  sebelumnya.  Implementasi  kebijakan  akan  membawa
pengaruh  yang  dapat  diukur  melalui  indikator  kebijakan.  Demikian  pula dengan  implementasi  kebijakan  pemerintah  melalui Keputusan  Menteri Negara Nomor 19/Kep/Meneg/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha  Koperasi  yang  salah  satu  indikatornya  adalah  bertambahnya  jumlah koperasi yang sehat dan tubuhnya permodalan usaha koperasi.
Data  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa dari  indikator  jumlah koperasi  yang  tergolong  sehat  pada  tahun  2012  hingga  2014  justru mengalami  penurunan.  Pada  tahun  2012  jumlah  koperasi  yang  sehat berjumlah 198 koperasi, pada tahun 2013 menurun menjadi 186 dan pada tahun 2014 jumlahnya menurun kembali menjadi 167 koperasi. Pada indikator jumlah modal yang berkembang mengalami fluktuasi. Dari  perhitungan  permodalan  pada  tahun  2012  total  modal  yang  berhasil dikembangkan  koperasi  di  Kota  Samarinda  mencapai  Rp.  18.762.598.000,-. Pada tahun 2013 naik menjadi Rp. 21.872.900.000,-. Namun pada tahun 2014 turun menjadi Rp. 19.231.875.000,-.
Dari  evaluasi  implementasi  kebijakan  melalui  metode  input,  proses, hasil  dan  dampak  akan  terlihat  kelemahan  yang  masih  dialami  oleh  Dinas UKM Kota Samarinda sebagaimana secara ringkas diperlihatkan dalam tabel berikut ini.
Tabel 1 Ringkatan Analisis Input, Proses, Hasil, dan Dampak pada Hasil Implementasi Keputusan Menteri Negara Koperasi  dan Usaha Kecil Menengah  Nomor 19/Kep/Meneg/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi Pada Dinas Koperasi  dan UKM  Kota  Samarinda Analisis Kesimpulan Evaluasi Input Proses Hasil Dampak Sarana prasarana mendukung implementasi Bantuan Permodalan dan Pelatihan Manajerial pengurus koperasi telah optimal Pelayanan pembuatan akta pendirian koperasi dirasakan semua koperasi Perkembangan modal koperasi yang berfluktuasi tapi cenderung meningkat Dipertahankan dan ditingkatkan lagi Kualitas SDM dan Pendanaan kurang mendukung Advokasi Kelembagaan kurang optimal dan Pendampingan Usaha sangat kurang optimal Pelatihan, permodalan, advokasi kelembagaan dan pendamping Koperasi kurang dirasakan Menurunnya jumlah koperasi yang sehat Ditingkatkan
oleh kelompok sasaran Sumber : Analisa Peneliti, 2015

## Faktor-faktor Pendukung Implementasi
Faktor-faktor    yang  mendukung  implementasi  Keputusan  Menteri Negara 19/Kep/Meneg/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda, antara lain :
a) Adanya  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan pedoman kelembagaan koperasi yang secara sinergi mendukung dan mengarahkan  koperasi  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
b) Tugas  pokok  dan  fungsi  serta  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) yang berlaku pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda.
c) Kerjasama  antar  instansi  dalam  melakukan  sosialisasi  peraturan, dalam  rangka  penyebarluasan  informasi  mengenai  perkoperasian, seperti  Bagian Humas Sekretariat Kota Samarinda, serta Kecamatan dan Kelurahan yang ada di wilayah Kota Samarinda.

## Faktor Penghambat Implementasi
Faktor-faktor  yang  menghambat  implementasi  Keputusan  Menteri Negara Nomor 19/Kep/Meneg/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda, yaitu:
a) Kurangnya  koordinasi  program  dan  kegiatan-kegiatan  antar  bidang yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda.
b) Masyarakat  yang  menjadi  anggota  koperasi  kurang  peduli  dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasinya.
c) Kurangnya  pengawasan  dari  para  pengurus  maupun  dari  anggota koperasi  untuk  mengawasi  jalannya  koperasi  karena  biasanya koperasi terkendala biaya untuk melakukan audit koperasi.
d) Terbatasnya dana APBD Kota Samarinda tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan, pelatihan dan pengawasan secara menyeluruh terhadap semua koperasi yang ada di wilayah Kota Samarinda.
Kesimpulan 1. Secara  kelembagaan  mengenai  Keputusan  Menteri  Negara  yang mengatur  tentang  usaha  koperasi  di  Kota  Samarinda  telah  dilakukan, meskipun demikian  secara  aplikatif  kurang  berjalan  sebagaimana  yang diharapkan.  Dengan  demikian  upaya  pengembangan  usaha  dibidang koperasi  di  wilayah  Kota  Samarinda  masih  dihadapkan  oleh  berbagai masalah,  yaitu  bukan  hanya  menyangkut  rendahnya  frekuensi pembinaan, tetapi juga terbatasnya petugas pembina, sehingga berujung pada keadaan koperasi menjadi kurang sehat.
2. Sumberdaya  manusia  yang  dimiliki  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Kota Samarinda  belum  sepenuhnya  mampu  mendukung  pelaksanaan kebijakan  yang  dituangkan  dalam  pedoman  kelembagaan  dan  usaha koperasi. Hal ini ditunjukkan dengan kualitas sumberdaya manusia dan pendanaan  yang  kurang  memadai,  sedangkan  sarana  dan  prasarana cukup mampu mendukung implementasi kebijakan.
3. Kegiatan  pembinaan  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Dinas  Koperasi  dan UKM  di  Kota  Samarinda  dalam  rangka  merealisasikan  kebijakan kelembagaan dan usaha koperasi melalui pelatihan manajerial pengurus koperasi dan bantuan permodalan nampaknya cukup membantu dalam upaya  pengembangan  usaha    koperasi,  meskipun  disisi  lain  kegiatan advokasi  kelembagaan  dan  pendampingan  koperasi  oleh  pihak dinas kurang  efektif.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  rendahnya  kompetensi pegawai pembina koperasi sehingga secara aplikatif kurang menunjang pengembangan usaha koperasi.
4. Dalam hal pembinaan pengurus koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM di  Kota  Samarinda  secara  implementatif  kurang  memenuhi  kualifikasi yang  diharapkan. Sedangkan  dampak  dari  implementasi  kebijakan  jika dilihat  dari  perkembangan  modal  koperasi  justru  terjadi  fluktuasi, sehingga  membawa  konsekuensi  terhadap  jumlah  koperasi  yang  sehat mengalami penurunan.

## Saran-saran
1. Sehubungan  dengan  implementasi  pedoman  kelembagaan  dan  usaha koperasi  dihadapkan  oleh  terbatasnya  sumberdaya  manusia  yang berkualitas,  maka  untuk  keperluan  tersebut  perlu  ditingkatkan  sesuai kualifikasi  yang  dibutuhkan,  dan  hal  tersebut  dapat  dilakukan  melalui jalur  pendidikan  formal  dan  diklat  dengan  mengalokasikan  anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disusun tiap tahun sekali.
2. Mengingat  beban  kerja  dan  advokasi  kelembagaan  serta  pendampingan terus  meningkat,  sementara  alokasi  anggaran  untuk  kegiatan  dimaksud relatif  kecil  maka  untuk  menunjang  kelancaran  kegiatan-kegiatan kelembagaan dan usaha koperasi perlu menambah alokasi anggaran, dan hal tersebut dapat dilakukan melalui rencana anggaran pendapatan dan belanja  daerah yang diusulkan tiap tahun sekali.
3. Mengingat  pengembangan  usaha  koperasi  dihadapkan  oleh  terbatasnya modal usaha maka pihak pemerintah daerah dapat memberikan suntikan modal usaha kepada usaha koperasi melalui kredit bergulir.
4. Mengingat  kurangnya efektifnya  dalam  memberikan  pembinaan  pada usaha  koperasi  di  Kota  Samarinda  maka  perlu  ditingkatkan  frekuensi pembinaan dan didukung dengan petugas pembina yang kompeten, serta melakukan koordinasi dengan pihak instansi terkait.
5. Dalam rangka efektivitas penggunaan modal usaha koperasi maka perlu pengawasan dari para pengurus sehingga pemanfaatan dan penggunaan modal usaha dapat tepat sasaran.

## Daftar Pustaka
Anonim, Profil Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda , 2013
Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, 2012, Sosialisasi Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012  Tentang  Perkoperasian, http://www.-depkop-go-id-2.pdf. Dye, Thomas R. 1978. Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice Hall Inc Hill,  Michael  &  Peter  Hupe.  2002. Implementing  Public  Policy:  Governance  in Theory and Practice , London: Sage Publication.
Islamy, M.  Irfan.  1997. Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijakan  Negara , Dari Formulasi  Ke  Implementasi  Kebijakan  Negara ,  Edisi  Kedua.  Jakarta:
Bumi Aksara.
Miles,  Matthew  B.  dan  A.  Michel  Huberman.  2004. Analisis  Data  Kualitatif. Cetakan I. Jakarta: Ul-Press.
Moleong,    Lexy.  2010. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .    Bandung:  PT.  Remaja Rosda Karya.
Winarto, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta: Medpress.