## EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMUDA SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PERDESAAN (PSP-3) DI KOTA SAMARINDA
Kuncari Isnawati 1
1 Mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP Unmul Alamat Korespondensi : kuncariisnawati194@gmail.com
Abstract
The  result  research  showed  that  the  Bacholer  program  in  rural development  (PSP-3))  in  Samarinda  is  located  of  Sungai  Siring  district, Tanah  Merah  district  (North  Samarinda)  and  the  Sindang  Sari  district,
Makroman District and Sungai Kapih district  (Sambutan district) has not fulfilled the criteria os effective, efficient, adequacy, similarity, accuracy as for the criteria, not all programs meet this criterion.
Keywords: Evaluation, PSP-3, Policy
Abstrak Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  program  Sarjana
Penggerak  Pembangunan  di  Perdesaan  (PSP-3)  di  Kota  Samarinda  yang berada  di  lokasi  kelurahan  Sungai  Siring,  Tanah  Merah  (kecamatan Samarinda  Utara)  dan  kelurahan  Sindang  Sari,  Makroman,  dan  Sungai Kapih  (kecamatan  Sambutan)  belum  memenuhi  kriteria  efektif,  efisien, kecukupan, kesamaan, ketepatan.
Kata Kunci: Evaluasi, PSP-3, Kebijakan

## Pendahuluan
Keberhasilan  pembangunan  suatu  negara  tidak  lepas  dari  peran pemuda. Baik itu pembangunan di perkotaan maupun di perdesaan. Pemuda yang  ada  merupakan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  butuh  pelatihan, pendidikan,  sehingga  mampu  menjadi  pemuda  yang  handal  serta  memiliki daya saing agar bisa membangun bangsa dan negaranya. Jiwa kepeloporan di dalam diri pemuda menjadi salah satu contoh untuk membangun negaranya termasuk  di  seluruh  penjuru  wilayah  Indonesia.  Dalam  hal  ini  fokus pembangunannya  adalah  di  kawasan  perdesaan.  Pemerintah  Indonesia, khususnya  kewenangan  Kementerian  Pemuda  dan  Olahraga  memberikan fasilitas  bagi  pemuda  yang  berpotensi  untuk  membangun  desa  melalui program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP-3).
Menilik  sejarah  program  (PSP-3)  ini  adalah  gagasan  pemerintah  yang dilatarbelakangi oleh tiga permasalahan yaitu: pemuda berpendidikan yang bekerja,  pembangunan  perdesaan,pemuda  dan  dinamika  kebangsaan. Adanya kesenjangan antara jumlah masyarakat yang mengenyam pendidikan di  SD,  SMP,  SMA,  SMK,  Diploma  I,II/III  serta  tingkat  universitas  dengan kategori usia penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi  yang  ditamatkannya.  Contohnya,  pada  tahun  2013  menurut  data BPS  (BPS,2013)  menunjukan  bahwa  ditingkat  universitas,  lulusan  yang bekerja hanya sekitar 7,94 juta orang sedangkan paling tinggi penduduk yang bekerja  sebesar  54,62  juta  jiwa  dengan  riwayat  tamat  SD.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  tenaga  kerja  belum  terserap  dengan  baik.  Dari  dasar
itulah,  pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian  Pemuda  dan  Olahraga (Kemenpora)  menggagas  program  Pemuda  Sarjana  Pembangunan  di Perdesaan (PSP-3). Program (PSP-3) ini merupakan Program Nasional yang dirancang  dan  dilaksanakan  oleh  Kementerian  Pemuda  dan  Olahraga Republik  Indonesia,  dan  dalam  pelaksanaannya  bekerja  sama  dengan kementerian/lembaga  negara  lainnya,  pemerintah  daerah,  perguruan  tinggi serta  Forum  Purna  (PSP-3)  di  masing-masing  provinsi  (Kemenpora, 2014:28).
Program  (PSP-3)  ini  dimulai  sejak  tahun  1989  dengan  tujuan  untuk memajukan  kehidupan  dan  mensejahterakan  masyarakat  di  kawasan perdesaan. Program ini dilaksanakan oleh pemuda sarjana sebagai salah satu penggerak  dan  pionir  di  perdesaan.  Seiring  berjalannya  waktu,  kehadiran pemuda  sarjana  yang  menjalankan  program  di  perdesaan  membuahkan manfaat bagi warga di perdesaan. Akhirnya, program ini terus berjalan dari tahun 1989. Mencapai puncaknya pada tahun 1996 dan 1997 dengan jumlah masing-masing 1.500 orang dan tahun 1998 sebanyak 1.600 orang pemuda sarjana. Kejayaan ini tidak berlangsung lama karena terjadi penurunan dari tahun 1999 sampai tahun 2012. Pemuda yang direkrut hanya sebanyak 400 hingga 500 pemuda sarjana. Adapun data yang penulis peroleh, tahun 2012 sejumlah  16.567  orang  dan  tersebar  kurang  lebih  5.140  desa  di  3.220 kabupaten/kota seluruh Indonesia ( www.viva.co.id ). Adapun  (PSP-3)  yang  ada  di  Kalimantan  Timur  yang  menjadi  fokus yang  akan  di  teliti  adalah  tahun  2016.  Secara  garis  besar,  di  Kalimantan Timur  daerah  yang  menjadi  sasaran  program  (PSP-3)  adalah  Kutai  Timur, Penajam  Paser  Utara,  Penajam,  Bontang,  dan  Samarinda.  Tahun  2016  ini program  (PSP-3)  adalah  angkatan  yang  ke-25  (XXV).  Dalam  penulisan  ini, penulis  memilih  program  (PSP-3)  yang  ada  di  kota  Samarinda.  Adapun kecamatan yang menjadi program (PSP-3) adalah Sambutan dan Samarinda Utara.  Di  Sambutan  sendiri  kelurahan  yang  terpilih  yaitu:  kelurahan Makroman, Sei.Kapih, dan Sindang Sari. Untuk Kecamatan Samarinda Utara, kelurahan yang terpilih yaitu: Sungai Siring dan Tanah Merah.
Adapun  program  (PSP-3)  ini  melalui  perekrutan  dengan  memilih pemuda sarjana yang berprestasi melalui seleksi yaitu: seleksi administratif, tes  tertulis  dan  tes  wawancara.  Di  Samarinda  sendiri,  sarjana  yang  terpilih membuat  usaha  bidang  kewirausahaan  diantaranya  usaha  Budidaya  Ubi Ungu, budidaya ikan Nila, sedangkan di Kecamatan Sambutan, sarjana yang terpilih membuat usaha Budidaya Tanaman Obat Keluarga (Toga), budidaya ikan Lele, pengolahan tepung Mocaf (modified cassava flour) dan aneka kue kering serta kue basah.
Kondisi  saat  ini,  sejak  tahun  2017  program  (PSP-3)  sudah  tidak berjalan  lagi.  Saat  ini,  belum  diketahui  pula  sarjana  yang  telah  terpilih  di kecamatan  Samarinda  Utara  dan  Kecamatan  Sambutan  apakah  masih menjalankan  usahanya  atau  tidak.  Tentu  hal  ini  berkaitan  dengan pemberdayaan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  mengelola  program tersebut.  Penulis  juga  melihat  bahwa  setelah  program  (PSP-3)  ini  selesai

## Evaluasi Kebijakan Program Pemuda Sarjana Penggerak……………………. (Kuncari Isnawati)
harus  ada  keberlanjutan  program  di  desa  yang  ditinggalkan  dan dilaksanakan oleh pemuda yang ada di desa tersebut. Hal ini sesuai dengan indikator  keberhasilan  (PSP-3)  dalam  buku  pedoman  umum  pelaksanaan program  (PSP-3),  indikator  ke-3  yaitu:  adanya  keberlanjutan  kegiatan  di tingkat masyarakat yang meliputi: tersedianya kader pemimpin (SDM lokal) yang  dipersiapkan  untuk  menggantikan  peran  (PSP-3),  sehingga  dapat menjamin  keberlanjutan  program.  Namun,  salah  satu  indikator  ini  di  kota Samarinda  belum  ada  bahkan  sarjana  yang  telah  terpilih  di  kecamatan Samarinda  Utara  dan  Kecamatan  Sambutan    yang  berasal  dari  Kabupaten Paser,  Kutai  Timur,  Kutai Kartanegara,  Penajam  Paser  Utara  sudah  kembali ke  daerahnya  masing-masing.  Inilah  yang  menjadi  permasalahan  di Samarinda,  khususnya  2  kecamatan  yang  terpilih  untuk  dilaksanakan program  (PSP-3)  terkait  dengan  pemberdayaan  dan  sumber  daya  manusia yang  mengelolanya.    Mengenai  Sumber  Daya  Manusia  di  (PSP-3)  berkaitan erat  dengan  tugas  yang  di  lakukan  yaitu:  bidang  penggerakan,  bidang pendampingan  dan  bidang  kemandirian  kepada  masyarakat  di  desa  yang diamanatkan kepada peserta (PSP-3).
Adapun  jika  melihat  jumlah  sarjana  yang  terpilih  di  kecamatan Sambutan  dan  Samarinda  Utara  masing-masing  ada  4  orang  dan  3  orang. Selain  daripada  itu,  di  Dispora  Provinsi  Kalimantan  Timur  dari  hasil observasi peneliti, pihak Dispora Kaltim mengatakan bahwa Laporan (PSP-3) belum dilakukan pemeriksaan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oleh sebab  itu,  penulis  mengambil  program  (PSP-3)  untuk  diteliti  dengan  judul “Evaluasi  Kebijakan  Program  Pemuda  Sarjana  Penggerak  Pembangunan  di Perdesaan (PSP-3) di Kota Samarinda.

## Kerangka Konsep Teori Evaluasi Kebijakan Publik
Dalam  proses  terakhir  sebuah  kebijakan  adalah  evaluasi.  Evaluasi adalah  prosedur  analisis  kebijakan  yang  digunakan  untuk  menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat dari serangkaian aksi di masa lalu dan atau di masa depan (Dunn, 2003:132). Dari uraian ini dapat dipahami bahwa evaluasi  merupakan  penilaian  kebijakan  mengenai  nilai  atau  manfaat  atas kegiatan  di  masa  lalu  atau  di  masa  depan  untuk  menghasilkan  informasi. Karakteristik  evaluasi  dapat  dipahami  sebagai  unit-unit  pemeriksaan  dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif,  dan  peradilan  memenuhi  persyaratan  undang-undang  dalam pembuatan  kebijakan  dan  pecapaian  tujuan  (Dunn,  2003:24).  Dalam  hal  ini aktor-aktor  politik  akan  dinilai  apakah  mereka  memenuhi  syarat  undang- undang  atau  tidak  dalam  pembuatan  kebijakan  dan  apakah  pencapaian tujuan itu selaras dengan kebijakan yang akan diambil.
Dalam  melakukan  evaluasi  kebijakan,  adanya  fokus  tujuan  yang  akan dicapai  oleh  aktor  yang  mengevaluasi.  Adapun  tujuan  evaluasi  kebijakan adalah sebagai berikut (Subarsono, 2005:120-121):
a. Menentukan  tingkat  kinerja  suatu  kebijakan,  melalui  evaluasi  maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
b. Mengukur  tingkat  efisiensi  suatu  kebijakan.  Dengan  evaluasi  juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
c. Mengukur  tingkat  keluaran  (outcome)  suatu  kebijakan  salah  satu tujuan  evaluasi  adalah  mengukur  berapa  besar  dan  kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
d. Mengukur dampak suatu  kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan  untuk  melihat  dampak  dari  suatu  kebijakan,  baik  dampak positif maupun negatif.
e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan evaluasi juga bertujuan untuk  mengetahui  adanya  penyimpangan-penyimpangan  yang mungkin  terjadi,  dengan  cara  membandingkan  antara  tujuan  dan sasaran dengan pencapaian target.
f. Sebagai bahan melakukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan  akhir  dari  evaluasi  adalah  untuk  memberikan  masukan  bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

## Metode Penelitian
Adapun  jenis  penelitian  yang  akan  dilakukan  adalah  penelitian kualitatif yang memilik tiga kunci utama yaitu mengambil fakta berdasarkan atas  pemahaman  subjek (verstehen), hasil  pengamatan  secara  rinci  dan mendalam (thick  description) dan  berupaya  menemukan  hasil  teoritis  baru yang jauh dari teori yang telah ada (Kholifah dan Suyadya, 2018:14). Fokus penelitian  pada  enam  kriteria  untuk  menilai  evaluasi  kebijakan  yaitu: efektivitas,  efisiensi,  kecukupan,  pemerataan,  responsivitas,  dan  ketepatan. Adanya  batasan  masalah  dalam  penelitian  kualitatif  yang  menjadi  fokus bahasan  oleh  peneliti  terhadap  obyek  yang  telah  dipilih  yang  selanjutnya akan dilakukan observasi.  Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: penelitian  lapangan  yang  terdiri  atas  observasi  dan  wawancara  serta penelitian  kepustakaan. Sampling dengan  menggunakan purposive  sampling yaitu  teknik  penentuan  sampel  dengan  pertimbangan  tertentu.  Teknik analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  data  interaktif  yang dikemukakan oleh  Miles dan Huberman (dalam Saldana, 2014)

## Hasil dan Pembahasan
Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP-3)
Pengertian  Pemuda  Sarjana  Penggerak  Pembangunan  di  Perdesaan (PSP-3).  Sarjana  adalah  seseorang  yang  sudah  menyelesaikan  studi  di pendidikan  tinggi  pada  jalur  pendidikan  sekolah  (S-1)  yang  mempunyai kemampuan  untuk  mengidentifikasi,  merumuskan,  memecahkan  masalah, mempunyai  jiwa  kepemimpinan,  sikap  kemandirian  dan  jiwa  patriotisme serta  mampu  menjadi  perintis  untuk  melakukan  terobosan-terobosan  di perdesaan  (Nurhapida,  2016).  Dari  pengertian  ini  dapat  dijelaskan  bahwa sarjana adalah orang yang telah menyelesaikan pendidikannya di perguruan
tinggi  dan  memiliki  kemampuan  untuk  melakukan  inovasi  ataupun terobosan-teroban baru di perdesaan.
Sarjana  memiliki  peran  sebagai  penggerak  pembangunan.  Adapun pengertian  penggerak  itu  sendiri  dan  mampu  menggerakkan  warga masyarakat,  generasi  muda  atau  pemuda  di  desa  untuk  berpartisipasi  guna menjalankan  kegiatan  produktif,  kreatif  dan  inovatif  untuk  menggerakkan potensi  desa  yang  lebih  baik  (Nurhapida,  2016).  Dalam  hal  ini  seorang sarjana berperan sebagai penggerak untuk melakukan kegiatan di perdesaan dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa serta mengajak masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pembangunan desanya. Dalam pelaksanaan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan, adanya strategi yang dilakukan  untuk  bisa  meningkatkan  efektivitas  dan  keberhasilan  program (PSP-3). Adapun strategi yang digunakan yaitu:
1. Strategi Pendekatan
Strategi pendekatan dibagi menjadi 5 strategi yaitu:
1) Pemetaan (mapping). Hal  ini  dimaksud  untuk  mengetahui kondisi  dan  potensi  desa  yang  akan  menjadi  lokasi penempatan  program  (PSP-3)  dan  masyarakat  yang  menjadi dampingan.  Selain  itu  juga  memetakan  peluang  kerjasama dengan lembaga lain, baik pemerintah, BUMN maupun swasta. 2) Penguatan  kapasitas (capacity  building) ,  bertujuan  untuk mengembangkan potensi sumberdaya (PSP-3) dan masyarakat dampingan oleh Tim Asistensi, Dispora Kabupaten/Kota 3) Pemberdayaan Masyarakat (community empowering), merupakan strategi untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya perbaikan kesejahteraan. 4) Pengembangan  jaringan (networking) ,  strategi  yang  berupaya membangun  jaringan  dengan  sumberdaya  lain  guna mendukung pencapaian hasil program.
5) Pemasaran  Program (social  marketing), strategi  untuk mempromosikan  dan  menyebarluaskan  kegiatan  terbaik (best practice) dari (PSP-3) ke masyarakat luas melalui media cetak,
elektronik dan online. (Kemenpora, 2011).
2. Strategi Operasional
Strategi  operasional  yang  digunakan  dalam  program  (PSP-3)  adalah berupa  tahapan-tahapan  operasional  program  yang  dilaksanakan selama  dua  tahun  dan  melalui  empat  tahapan  operasional  sebagai berikut:  Tahap  pengenalan.  Target  yang  harus  dicapai  oleh  peserta (PSP-3) adalah masyarakat mengenal keberadaan (PSP-3) dan tujuan programnya.  Kemudian  tahap  rintisan.  Peserta  (PSP-3)  dapat mengorganisir  masyarakat  untuk  memulai  rintisan  usaha  di  bidang keuangan  (simpan  pinjam),  ekonomi  produktif,  member  asistensi pengelolaan  pemerintahan  desa,  teknologi  informasi  dan  pendidikan bangsa.  Dalam  rintisan  kegiatan,  kelembagaan/kelompok  sudah terbentuk  untuk  membantu  dan  mendukung  kegiatan.  Tahap
konsolidas  yaitu  rintisan  kegiatan  produktif  masyarakat  dan kelembagaan/kelompok  usaha  bersama  diharapkan  sudah  mulai berfungsi, sehingga peserta (PSP-3) dapat melakukan konsolidasi baik untuk  memperkuat  maupun  memperluas  hasil  yang  telah  dicapai. Tahap  kemandirian.  Dengan  berjalan  dan  berkembangnya  kegiatan usaha  bidang  keuangan  (simpan  pinjam),  ekonomi  produktif, manajemen pemerintahan desa dan teknologi informasi, maka peserta (PSP-3)  mulai  membangun  kemandirian  melalui  penyiapan  kader lokal maupun pengembangan usaha mandiri.
Penyelenggaraan  program  (PSP-3)  terdiri  dari  beberapa  langkah kegiatan yang merupakan tahapan dalam pelaksanaan program ini. Langkah- langkah kegiatan tersebut yaitu adanya sosialisasi dan diseminasi. Sosialisasi dan  diseminasi  ini  dilakukan  oleh  pelaksana  program  (PSP-3)  ditingkat pusat, provinsi dan daerah kabupaten/kota. Melalui berbagai media seperti media  elektronik,  media  cetak  dan  media  sosial,  program  ini    digaungkan. Untuk daerah provinsi sendiri, sosialisasi dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:  adanya  tatap  muka  dengan  calon  peserta  (PSP-3),  penyebaran informasi  oleh  peserta  (PSP-3)  yang  sedang  berada  di  lokasi/lapangan maupun oleh purna (PSP-3) yang berada di seluruh provinsi di Indonesia.

## Kriteria Efektivitas
Pada kriteria ini, kegiatan yang dilakukan oleh peserta (PSP-3) di lima kelurahan  masih  belum  efektif.  Hal  ini  disebabkan  kegiatan  yang  dilakukan oleh  peserta  di  desa  penempatan  belum  memberikan  dampak  signifikan. Pada  kriteria  ini  berguna  untuk  menilai  alternatif  kebijakan  yang  mencapai hasil yang diharapkan.  Adapun kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan juga mempengaruhi hasil yang menjadi tujuan pelaksanaan kegiatan.

## Kriteria Efisiensi
Pada kriteria ini berkenaan dengan jumlah usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa,  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  peserta  (PSP-3)  belum  100%  efisien. Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  kendala  dilapangan  yaitu:  waktu pelaksanaan kegiatan yang hanya sebentar saja. Contoh pada budidaya ikan Nila yang tidak diteruskan kembali oleh pemuda di desa setempat, kemudian air  yang  digunakan  memiliki  kadar  asam  yang  tidak  cocok  untuk  budidaya ikan  Nila.  Selanjutnya,  budidaya  ubi  ungu  dan  pembuatan  keripik  ubi  ungu yang  dinilai  tidak  sesuai  harapan.  Kendala  yang  ditemukan  antara  lain masyarakat yang kurang berminat untuk mengkonsumsi ubi ungu, kemudian penanaman ubi ungu yang tidak berhasil sehingga peserta (PSP-3) membeli ubi ungu dari pihak lain agar produk olahan berbahan dasar ubi ungu bisa di buat.
Adapun  kegiatan  yang  ada  di  kecamatan  Sambutan  yang  terbagi  di kelurahan  Sindang  Sari,  Makroman  dan  Sungai  Kapih  juga  dinilai  belum efisien.  Peserta  (PSP-3)  di  kelurahan  Sindang  Sari  pada  awalnya  menanam

## Evaluasi Kebijakan Program Pemuda Sarjana Penggerak……………………. (Kuncari Isnawati)
brokoli  dan  kembang  kol  dan  hasilnya  gagal.  Kemudian,  mencoba  budidaya Tanaman  Obat  Keluarga  (TOGA)  dan  akhirnya  dinilai  cukup  berhasil  serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

## Kriteria Kecukupan
Untuk  menentukan  suatu  kesuksesan  dari  suatu  kegiatan  yang dilaksanakan  adalah  tingkat  kepuasan  dari  segi  terpenuhinya  semua kebutuhan yang dicapai. Berdasarkan hal ini, maka kegiatan yang dilakukan oleh  peserta  (PSP-3)  di  kota  Samarinda  belum  memberikan  kesamaan kesejahteraan  bagi  pemuda  maupun  masyarakat  sekitar.  Hal  ini  didasarkan pada  hasil  penelitian  di  lapangan  yang  menunjukkan  bahwa  tidak tersedianya  kader  pemimpin  atau  pemuda  yang  meneruskan  kegiatan  yang telah dirintis oleh peserta (PSP-3). Ini merupakan salah satu indikator untuk mengukur  keberhasilan  pada  program  (PSP-3)  ini  berdasarkan  buku pedoman  pelaksanaan  program  (PSP-3).  Selain  hal  itu,  belum  adanya pengelolaan kegiatan produktif yang dapat dijalankan oleh kader masyarakat meskipun  tanpa  keberadaan  peserta  (PSP-3).  Selain  itu,  berdasarkan  hasil wawancara  dengan  pihak  kelurahan,  rata-rata  dari  jawaban  responden menjawab  bahwa  kegiatan  yang  dilakukan  belum  memberikan  nilai  yang diharapkan,  peserta  (PSP-3)  masih  tahap  pembelajaran,  hanya  sisi kebermanfaatan  sosial  saja  yang  di  rasakan,  manfaat  ekonomi  belum  bisa dirasakan  sehingga  untuk  menunjang  pendapatan  masyarakat  belum berhasil dilakukan.

## Kriteria Kesamaan
Kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas  legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dari usaha antara kelompok- kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434). Dari pendapat ini  maka  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  peserta  (PSP-3)  di  lima  kelurahan belum  memberikan  pengaruh  perubahan  kesejahteraan  yang  merata  bagi pemuda  dan  masyarakat  sekitar  di  lokasi  penempatan.  Contohnya  pada produk  tepung  Mocaf  yang  direalisasikan  di  kelurahan  Makroman. Masyarakat  masih  awam  untuk  menggunakan  produk  baru  bahkan  timbul rasa  takut.  Hal  ini  menjadi  informasi  bahwa  program  yang  dilakukan  oleh peserta  kurang  dibutuhkan  oleh  pemuda  atau  masyarakat  sekitar. Selanjutnya,  untuk  program  budidaya  ikan  Nila  di  kelurahan  Sungai  Siring belum memberikan hasil dari segi ekonomi dan juga tidak ada rincian yang jelas dalam penggunaan anggaran untuk membuat suatu kegiatan. Kemudian, budidaya  ikan  Lele  dan  kerupuk  ikan  Lele  yang  belum  berhasil  dan  bisa dikatakan gagal, karena peserta (PSP-3) jarang berada di lokasi penempatan program (PSP-3).

## Kriteria Responsivitas
Pada  kriteria  ini  berkenanan  dengan  seberapa  jauh  suatu  kebijakan dapat  memuaskan  kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai  kelompok-kelompok
masyarakat  tertentu  (Dunn,  2003:437).  Dalam  hal  ini,  kegiatan  yang dilakukan oleh peserta (PSP-3) di lima kelurahan memang mendapat respon yang  baik  dari  pihak  kecamatan,  kelurahan,  hingga  masyarakat  setempat. Program  pemuda  sarjana  penggerak  pembangunan  di  perdesaan  (PSP-3) diharapkan  mampu  memberikan  manfaat  dan  perubahan  di  desa penempatan  sesuai  dengan  latar  belakang  potensi  desa  masing-masing walaupun  dalam  pelaksanaan  kegiatan  banyak  kendala  sehingga  potensi keberhasilan belum sesuai harapan

## Kriteria Ketepatan
Kriteria  ketepatan  secara  dekat  berhubungan  dengan  rasionalitas substantif  karena  pertanyaan  tentang  ketepatan  kebijakan  tidak  berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama- sama  (Dunn,  2003:438).  Dari  pendapat  ini,  kriteria  ketepatan  berkaitan dengan  tujuan  suatu  kegiatan  telah  tepat  dilaksanakan  di  masyarakat  atau tidak. Dari kegiatan  yang dilakukan oleh peserta (PSP-3) di lima kelurahan, dapat  dijelaskan  bahwa:  program    budidaya  ikan  Nila  di  kelurahan  Sungai Siring  belum  tepat  dilaksanakan.  Seharusnya  budidaya  ikan  Lele  yang dilakukan  karena  jenis  air  yang  cocok  untuk  budidaya  ikan  tersebut. Kemudian, pengolahan singkong menjadi tepung Mocaf dan aneka kue basah lainnya  belum  tepat  dilakukan  di  kelurahan  Makroman.  Hal  ini  disebabkan, masyarakat masih awam dan menggangap hal baru terhadap produk tepung mocaf sehingga ada rasa takut untuk mengkonsumsinya.
Adapun  kegiatan  yang  telah  tepat  dilakukan  yaitu:  kegiatan  budidaya ubi  ungu  dan  pengolahan  keripik  ubi  ungu  di  kelurahan  Tanah  Merah. Walaupun  kegiatan  ini  belum  berhasil  dan  tidak  sesuai  harapan,  namun masyarakatnya  yang  sebelumnya  telah  menanam  ubi  ungu  dan  pernah terhenti  dapat  menanam  kembali  walaupun  tidak  banyak  dilakukan  oleh petani  di  lokasi  tersebut.  Kemudian,  budidaya  Tanaman  Obat  Keluarga (TOGA)  di  kelurahan  Sidang  Sari  yang  dinilai  cukup  berhasil.  Selanjutnya, budidaya  ikan  Lele  dan  kerupuk  ikan  Lele  yang  sudah  tepat  dilakukan  di kelurahan Sungai Kapih karena sesuai dengan potensi desa walaupun dalam pelaksanaan  belum  berhasil  disebabkan  peserta  (PSP-3)  jarang  berada  di lokasi penempatan.

## Faktor Pendukung
Adapun faktor pendukung kegiatan yang dilakukan oleh peserta (PSP- 3)  di  lima  kelurahan  adalah  adanya  dukungan  dari  berbagai  pihak  baik  itu pihak  Kementerian  Pemuda  dan  Olahraga,  Dispora  Kota,  Dispora  Provinsi Kalimantan  Timur,  pihak  kecamatan,  kelurahan  dan  masyarakat  setempat yang  lokasinya  menjadi  penempatan  program  (PSP-3).  Selain  itu,  adanya dana  rintisan  untuk  pelaksanaan  kegiatan  di  desa  penempatan  sebesar  Rp. 15.000.000,-  dan juga dana untuk biaya hidup sebesar Rp. 3.500.000,-. Selain daripada itu, adanya monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pihak Dinas

## Evaluasi Kebijakan Program Pemuda Sarjana Penggerak……………………. (Kuncari Isnawati)
Pemuda  dan  Olahraga  Provinsi  Kalimantan  Timur  setiap  3  bulan  pertama setelah penempatan kemudian adanya pelatihan untuk penguatan kapasitas.

## Faktor Penghambat
Faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  program  Pemuda  Sarjana Penggerak  Pembangunan  di  Perdesaan  (PSP-3)  di  Kota  Samarinda  antara lain pembimbingan yang dilakukan oleh peserta (PSP-3) kepada pemuda di lokasi  berujung  di  tengah  jalan  disebabkan  banyak  pemuda  yang  bekerja, ada  juga  yang  kurang  berminat  terhadap  produk  yang  dihasilkan  oleh peserta,  ada  peserta  yang  jarang  dilokasi  penempatan  dan  sulit  dihubungi, masih  belum  optimalnya  keterampilan  kewirausahaan,  minimnya pengalaman dalam kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh peserta (PSP-3), dan biaya  bulanan  yang  sering  terlambat  diberikan  kepada  peserta  (PSP-3) menjadi  salah  satu  faktor  di  lokasi  penempatan.  Salah  satu  indikator keberhasilan  tidak  tercapai  yaitu:  tidak  adanya  penerus/pemuda  yang melanjutkan program di daerah penempatan setelah program ini selesai dan peserta  (PSP-3)  sudah  kembali  ke  daerah  asalnya.  Selanjutnya,  perbedaan latar  belakang  pendidikan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  juga  menjadi  salah suatu faktor penghambat dalam keberhasilan suatu kegiatan.

## Kesimpulan
Evaluasi Kebijakan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP-3) di Kota Samarinda di dua kecamatan dengan total  lima kelurahan  yaitu:  kelurahan  Tanah  Merah,  Sungai  Siring  (kecamatan Samarinda  Utara)  dan  kelurahan  Sindang  Sari,  Makroman,  Sungai  Kapih (kecamatan  Sambutan)  yaitu:  Penilaian  dari  kriteria  efektivitas,  kegiatan yang  dilaksanakan  peserta  (PSP-3)  kurang  efektif    hal  ini  disebabkan  oleh kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh  peserta  (PSP-3)  belum  memberikan dampak yang signifikan karena kendala-kendala yang dihadapi.
Dari  kriteria  efisiensi,  program  (PSP-3)  di  kota  Samarinda  belum  bisa memuaskan  kebutuhan,  nilai,  suatu  kelompok  atau  masyarakat.  Peserta (PSP-3) tidak merincikan realisasi anggaran dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sehingga pengukuran kinerja sulit dilakukan.
Kriteria  kecukupan (adequacy), pelaksanaan  kegiatan  yang  dilakukan oleh  peserta  (PSP-3)  belum  memberikan  kesamaan  kesejahteraan  bagi pemuda  maupun  masyarakat.  Hal  ini  terbukti  dari  hasil  penelitian  di lapangan  bahwa  tidak  tersedianya  kader  pemimpin  atau  Sumber  Daya Manusia (SDM) yang dipersiapkan untuk mengantikan peran (PSP-3) untuk menjamin  keberlanjutan  program,  tidak  berfungsinya  kelembagaan  lokal untuk mengelola kegiatan produktif yang dijalankan oleh pemuda meskipun tanpa keberadaan (PSP-3).
Penilaian  kriteria  kesamaan (equity) program  (PSP-3)  di  kota Samarinda  dari  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  peserta  (PSP-3)  di  lima kelurahan  dinilai  belum  memberikan  pengaruh  perubahan  kesejahteraan
dan  perubahan  ekonomi  di  kalangan  pemuda  dan  masyarakat  di  lokasi penempatan.
Penilaian  dari  kriteria  responsivitas (responsiveness) pada  program (PSP-3) di kota Samarinda dinilai responsif karena program yang dilakukan bisa  dirasakan  semua  kalangan  dan  dinikmati  oleh  pemuda  ataupun masyarakat walaupun tidak berhasil secara keseluruhan.
Penilaian dari kriteria ketepatan program (PSP-3) yaitu program yang dilakukan belum tepat yaitu program budidaya ikan nila di Sungai Siring dan pembuatan tepung Mocaf di kelurahan Makroman . Untuk kegiatan budidaya ubi ungu dan keripik ubi ungu di kelurahan Sungai Siring, budidaya ikan lele dan  kerupuk  ikan  lele  di  kelurahan  Sungai  Kapih  sudah  tepat  dilakukan walaupun  belum  berhasil    sedangkan  untuk  penanaman  Tanaman  Obat Keluarga (TOGA) di kelurahan Sindang Sari sudah tepat dan cukup berhasil serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.

## Daftar Pustaka
Anonim.  Undang-Undang    Republik  Indonesia,  Nomor  40  Tahun  2009, tentang Kepemudaan.
_______.  2016.  Laporan  Fact  Finding  Pemuda  Mandiri  Perdesaan  (PMP) Berprestasi Provinsi Kalimantan Timur.
_______. 2016. Laporan Akhir Kegiatan Peserta (PSP-3) di Kota Samarinda Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis  Kebijakan  Publik .  Gajah  Mada Univesity Press: Yogyakarta.
Kemenpora RI. 2014. Pedoman Umum
Pelaksanaan  Program  Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di  Perdesaan .  Kementerian  Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia: Jakarta.
Kholifah,  Siti  dan  I  Wayan  Suyadya.  2018. Metodologi  Penelitian  Kualitatif: Berbagi Pengalaman dari Lapangan . Depok: RajaGrafindo. Miles,  Matthew  B,  A.  Michael  Huberman  dan  Johnny  Saldana.  2014. Qualitative  Data  Analysis,  A  Methods  Sourcebook. Edisi  Ketiga.  Sage Publication.Inc: AS.
Subarsono.  2005. Analisis  Kebijakan  Publik. Penerbit  Pustaka  Pelajar: Yogyakarta.