## DINAMIKA POLITIK PENDIDIKAN GURU AGAMA ISLAM PADA MASA ORDE LAMA
Heni Listiana
henilistiana@gmail.com

## IAIN MADURA
Abstrak  :  Politik  pendidikan  guru  agama  Islam  pada  masa  Orde  lama  tidak dapat  dilepaskan  dari  perjuangan  memasukkan  materi  agama  di  sekolah. Sudah  sejak  lama  Pemerintah  Belanda  menjadikan  pendidikan  agama terpisah  dari  pendidikan  sekolah,  dengan  asumsi  pendidikan  sekolah  itu netral  dari  pendidikan  agama.  Pendidikan  agama  menjadi  urusan  pribadi masing-masing dan bukan menjadi bagian integral pada pendidikan sekolah. Pemisahan ini menjadikan perbedaan yang sengit antara kaum nasionalis dan umat Islam dalam memandang pendidikan agama. Kaum nasionalis memiliki kecenderungan sinis dan apatis terhadap kaum muslim. Demikian juga kaum muslim berusaha untuk menyelamatkan kepentingannya dalam kancah politik di Indonesia sebagai mayoritas. Tetapi menjadi hal yang menarik untuk dikaji adalah  meskipun  Kementerian  agama  lahir  belakangan  tetapi  usaha  yang dilakukan  pasca  kemerdekaan  harus  diakui  sebagai  upaya  yang  luar  biasa dalam  menyediakan  pendidikan  yang  berkualitas  bagi  umat  Islam,  terbukti dengan  penyelenggaraan  pendidikan  guru  yang  pernah  dijalankan.  Upaya membangun  kesejajaran  dengan  Kementerian  Pendidikan  dalam  mengelola lembaga pendidikan menjadi hal yang tidak dapat dielakkan. Untuk  itu perlu dibahas  tentang  model  pendidikan  guru  agama  Islam  pada  masa  orde  lama sebagai  bagian  dari  politik  pendidikan  masa  orde  lama  dalam  fokus  kajian politik ketenagaan.
Kata Kunci : Politik, Pendidikan, Guru Agama Islam, Orde Lama

## A. PENDAHULUAN
Pendidikan  pada  Masa  Orde  Lama  (1945-1966),  Pada  Periode  ini  kegiatan pendidikan  di  tanah  air  lebih  mengarah  kepada  pemantapan  nilai-nilai  nasionalisme, identitas  bangsa,  dan  pembangunan  fondasi  ideologis  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Tujuan  utama  pendidikan  pada  masa  ini  adalah nation  and  character building dan kendali utama penyelenggaraan pendidikan nasional dipegang oleh tokoh- tokoh  nasionalis.  Mereka  menguasai  berbagai  posisi  penting  di  institusi  pemerintahan dan  secara  aktif  dan  sistematis  menjadikan  pendidikan  sebagai  bagian  integral  dari
proses  sosialisasi  ideologi  negara  dan  penataan  corak  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. 1
Upaya  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan  pada  masa  ini  dilakukan  oleh Kementerian  Pendidikan  dan  Kementerian  Agama.  Fokus  utama  Kementeria  Agama adalah  terselenggaranya  Pendidikan  Agama  di  seluruh  Indonesia.  Berbagai  upaya dilakukan  untuk  mewujudkan  pendidikan  agama  yang  berkualitas.  Dalam  kerangka memberikan  pedoman,  dukungan  dan  jaminan  kualitas  ( quality  assurance )  terhadap proses  belajar  mengajar  di  madrasah  -  termasuk  pesantren  -  pada  1946,  tidak  lama setelah  didirikan,  Kementerian  Agama  membentuk  divisi  khusus  untuk  mengurus pendidikan agama. Divisi yang disebut Japenda (Jawatan Pendidikan Agama)  memiliki mandat  mengurus  seluruh  masalah  yang  berkaitan  dengan  pengembangan  madrasah  di seluruh Indonesia.
Sejalan dengan mandat yang diemban, Japenda memusatkan perhatian pada dua hal  utama. Pertama, mendirikan  sekolah-sekolah  untuk  mencetak  guru  agama  Islam modern di sekolah-sekolah umum negeri, sejak proklamasi berada dibawah pembinaan Kementerian Pendidikan, merumuskan kurikulum dan menyiapkan buku-buku pelajaran Islam.  Sekolah  guru  agama  modern  ini  menjadi  salah  satu  embrio  bagi  madrasah- madrasah modern di  Kementerian Agama. Kedua, melakukan “modernisasi” madrasah dengan  beberapa  strategi,  yaitu  memperbarui  kurikulum  dan mainstreaming mata pelajaran umum di madrasah, mengembangkan kualitas dan kuantitas guru-guru bidang umum,  menyediakan  fasilitas  belajar  seperti  buku-buku  bidang  studi  umum  dan mendirikan madrasah negeri sebagai percontohan atau model bagi lembaga pendidikan Islam setingkat. 2
Guna  merealisasikan  mandat  Japenda  dalam  mendirikan  sekolah-sekolah  untuk menghasilkan guru agama Islam modern. Maka Japenda mendirikan Sekolah Guru dan Hakim  Agama  Islam  (SGHAI)    dan  Sekolah  Guru  Agama  Islam  (SGAI).  Gagasan  itu lahir  dari  konsep  Abdullah  Sigit  (1950-1952)  dan  Arifin  Tameyang  (1952-1958)  yang melakukan ekspolasi konsep pendidikan guru agama dengan menggunakan pendekatan
1 Sirozi, Politik Pendidikan Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaaraan Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),188
2 Arief Subhan, Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20 Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas” (Jakarta: Kencana,2012),236-237
yang berbeda. Abdullah Sigit mengedepankan terwujudnya guru agama modern dengan menekankan pada ilmu umum, sementara Arifin Tameyang menekankan keseimbangan antara ilmu umum dan ilmu agama. Berbagai perubahan yang terjadi untuk menemukan model  pendidikan  guru  agama  Islam  ideal  dilakukan  dalam  merespon  perkembangan dan  kepentingan  umat  Islam.  Perjalanan  sekolah-sekolah  itu  menjadi  bukti  bahwa Kementerian  Agama  sangat  konsen  untuk  melakukan  perubahan  pendidikan  agama  di Indonesia. Tarik ulur politik dan kepentingan untuk memperjuangkan terselenggaranya pendidikan agama menjadi bukti bahwa ada usaha besar untuk mewujudkan pendidikan agama  yang  berkualitas.  Selain  itu  pendidikan  agama  juga  menjadi  bukti terakomodasinya kepentingan mayoritas muslim Indonesia.

## B. KEMENTERIAN AGAMA DAN PENDIDIKAN GURU AGAMA
B.J  Boland  melukiskan  keberadaan  Kementerian  Agama  sebagai  “ unique phenomenon  in  our  world ”. 3 Diantara  negara-negara  dengan  mayoritas  penduduk muslim,  tidak  dijumpai  kementerian  serupa  dengan  mandat  yang  demikian  besar sebagaimana Kementerian Agama di Indonesia.  Bagi Boland, keberadaan Kementerian Agama  dalam  konteks  negara  Indonesia  sebagai  “jalan  tengah”  yang  dapat  ditempuh diantara  ketegangan  yang  terjadi  antara  kelompok-kelompok  masyarakat  yang  bercita- cita membentuk “negara sekuler” di satu sisi, dan kelompok masyarakat yang mencita- citakan “negara Islam” di sisi lain.
Dalam  konteks  pendidikan  Islam,  Kementerian  Agama  merupakan  lembaga yang  memiliki  mandat  untuk  memberikan  “ giude,  support  and  inspect  education  and teaching  given  in  madrasahs. 4 Dalam  artikel  berjudul ”Assumptions  Underlaying Religious  Instruction  in  Indonesia” ,  Lambert  Kelabora  memberikan  penilaian  kritis tentang  pendidikan  agama  di  sekolah  umum.  Dari  perspektif  sekuler,  Kelabora berpendapat  bahwa  pendidikan  agama  di  sekolah  umum  lebih  didasarkan  kepada asumsi-asumsi  yang  bersifat  religious,  ideologis,  dan  politis  dengan  mengabaikan argumentasi-argumentasi  yang  merujuk  kepada  konsepsi  pendidikan  sebagai  institusi yang  bersifat  netral  terhadap  agama.  Ia  juga  menguraikan  bahwa  sistem  sentralisasi pendidikan di Indonesia di bangun berdasarkan berbagai kekhawatiran. Sebagai contoh,
3 B.J. Boland, The Struggel of Islam in Modern Indonesia, (The Hague: Martinus Nijhoff,1997), 105
4 Arief Subhan, Lembaga Pendidikan Islam ..... 230
dalam  konteks  pendidikan,  terdapat  kekhawatiran  seandainya  anak-anak  diizinkan mempelajari subyek yang dikehendaki, maka mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak dikehendaki,  seandainya guru diberikan izin untuk  mendesain  kurikulum sendiri, maka lembaga pendidikan akan bersebrangan dengan kepentingan nasional; seandainya mata  pelajaran  agama  tidak  diajarkan  maka  mereka  akan  menjadi  manusia  yang  tidak beragama. 5
Guru merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan mata pelajaran agama disekolah.  Guru  yang  dibutuhkan  adalah  mereka  yang  memiliki  kompetensi  dalam bidang  yang  diajarkan.  Standar  tentang  kompetensi  sepenuhya  tergantung  kepada kebijakan  otoritas  pendidikan.  Disamping  itu,  guru  juga  harus  memilki  komitmen, dedikasi,  pengetahuan  keislaman  yang  memadai,  kemampuan  pedagogi,  dan kemampuan  meletakkan  ajaran  Islam  dalam  konteks  modern.  Sebagaimana  disebutkan undang-undang,  Kementerian  Agama  memliki  mandat  untuk  menyiapkan  guru  agama, kurikulum,  dan  buku-buku  teks  pendidikan  Islam  di  sekolah  umum.  Mengingat kompetensi guru yang dikehendaki menuntut kualifikasi tertentu,  Kementerian Agama mendirikan  sekolah  guru.  Sekolah-sekolah  tersebut  memiliki  dua  tujuan. Pertama, menyiapkan  guru  modern  untuk  pelajaran  Islam  di  sekolah. Kedua, menyiapkan  guru mata pelajaran umum di madrasah sebagai bagian dari proyek modernisasi madrasah. 6

## C. HUBUNGAN  KAUSALITAS  PELAJARAN  AGAMA  DAN  GURU  AGAMA  DI SEKOLAH
Bagaimanapun  juga  perjuangan  memasukkan  pelajaran  agama  di  sekolah berjalan  beriringan  dengan  kebutuhan  guru  yang  berkualitas.  Dengan  keharusan mempelajari  pelajaran  agama  maka  harus  tersedia  guru  agama  yang  dihasilkan  oleh Kementerian Agama. Isu tentang mata pelajaran agama di sekolah merupakan isu yang muncul  pada  periode  setelah  penjajahan.  Sekolah-sekolah  Belanda  memegang  prinsip netralitas  sehingga  pendidikan  agama  tidak  diberikan  porsi  didalamnya.  Lembaga pendidikan tidak ikut campur terhadap urusan keyakinan atau agama seseorang karena dianggap  sebagai  urusan  pribadi.  Meskipun  demikian,  para  pemimpin  Islam
5 Lambert Kelabora, Assumption Underlaying Religious Instruction”, 325 -329
6 D.P. Sati Alimin (ed). Almanak Djawatan Pendidikan Agama 1959, (Jakarta: N.Vperdana,1959),
menyangsikan  netralitas  tersebut  karena  mereka  menjumpai  kenyataan  bahwa  para lulusan  sekolah-sekolah  Belanda  cenderung  sinis,  bahkan  benci  terhadap  kalangan agama, khususnya  agama  Islam.  Oleh karena itu, setelah kemerdekaan, mata pelajaran agama di sekolah mendapat penekanan dalam undang-undang.
Beberapa proses penting untuk memasukkan materi agama pada sekolah umum dapat  dilihat  dari  perjalan  sejarah  sebagai  berikut. Pertama, BP  KNIP  (Badan  Pekerja Komite  Nasional  Indonesia  Pusat),  dalam  rapatnya  tanggal  27  Desember  1945, membuat  sejumlah  rekomendasi  kepada  Kementerian  Pengajaran,  Pendidikan  dan Kebudayaan  (PP  dan  K).  Rekomendasi  itu  berisi  tentang  :  “pengajaran  agama hendaknya  mendapat  tempat  yang  teratur  seksama,  hingga  cukup  mendapat  perhatian yang  semestinya  degan  tidak  mengurangi  kebebasan  golongan-golongan  yang berkehendak  mengikuti  kepercayaan  yang  dipeluknya.  Dalam  hal  ini,  Kementerian mengadakan perundingan dengan BP KNIP”. 7 Kedua, sebagai respon atas rekomendasi BP KNIP, Menteri PP dan K (Mr. Soewandi), pada tanggal 1 Maret 1946, membentuk Panitia  Penyelidik  Pengajaran  melalui  Surat  Keputusan  Nomor  104/Bhg.O.1946)  yang dipimpin  Ki  Hajar  Dewanta  dan  Soegarda  Poerbakawatja  sebagai  sekretaris, 8 dengan tugas:
1. Merencanakan susunan baru dari tiap-tiap macam sekolah ( schootype );
2. Menetapkan bahan-bahan pengajaran dengan menimbang keperluan yang praktis dan jangan  terlalu berat ( overladen );
3. Menyiapkan  rencan-rencana  pelajaran  untuk  tiap-tiap  sekolah  dan  tiap-tiap  kelas (fakultas  juga)  disertai  dengan  daftar-daftar  dan  keterangan-keterangan  yang lengkap; 9
Dalam  laporan  yang  disusun  tanggal  2  Juli  1946,  Panitia  Penyelidik  berhasil merumuskan  sejumlah  hal  penting  tentang  pendidikan  agama,  Panitia  Penyelidik merekomendasikan hal-hal berikut:
1. Pelajaran agama dalam semua sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah;
7 Soegarda Poerbakawatja, Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka (Jakarta:Gunung Agung,1970),38
8 Mujahid AK dan Achmad Syahid,ed. Memelihara Tradisi Merayakan Inovasi 25 Tahun Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI,2003),15
9 Ibid, Soegarda Poerbakawatja, Pendidikan dalam Alam ... 37
2. Para guru dibayar oleh pemerintah;
3. Pada sekolah dasar, pendidikan agama diberikan mulai kelas IV;
4. Pendidikan ini diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu;
5. Para guru agama diangkat oleh Kementerian Agama;
6. Para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum;
7. Pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama;
8. Diadakan latihan bagi para guru agama;
9. Kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki; dan
10. Pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan. 10
Ketiga, menindaklanjuti  rekomendasi  di  atas,  Menteri  Agama  (K.H.R. Fathurrahman  Kafrawi)  dan  Menteri  PP  dan  K  (Mr.  Soewandi)  membuat  kesepakatan bersama tentang pendidikan agama disekolah dalam bentuk Peraturan Bersama Menteri PP  dan  K  dan  Menteri  Agama  Nomor  1142/BHG.A  (pengajaran)  pada  tanggal  2 Desember  1946  dan  Nomor  1285/KJ9  (Agama)  tertanggal  12  Desember  1946.  Isi peraturan  bersama  tersebut,  antara  lain,  menyebutkan:  “Pendidikan  agama  disekolah- sekolah rendah diberikan sejak kelas IV dan berlaku mulai 1 Januari 1947”. 11 Peraturan ini  adalah  landasan  hukum  pertama  dari  pendidikan  agama  di  sekolah-sekolah  negeri oleh  pemerintah,  sekaligus  sebagai  bentuk  akomodasi  legislatif 12 pertama  bagi  umat Islam dalam bidang pendidikan agama di lembaga pemerintah. Dalam perkembangannya,  peraturan  bersama  tersebut  disempurnakan  melalui  Peraturan Bersama  Menteri  PP  dan  K  dan  Menteri  Agama  No.1432/Kab,  20  Januari  1951 (Pendidikan),  dan  No.KI/652,  20  Januari  1951  (Agama)  tentang  peraturan  Pendidikan Agama  di  sekolah-sekolah.  Selanjutnya,  peraturan  ini  disempurnakan  kembali  melalui Peraturan Bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama No.17678/Kab, 16 Juli 1951 (Pendidikan),  dan  No.  KI/9180,  16  Juli  1951  (Agama)  tentang  Peraturan  Pendidikan Agama di sekolah-sekolah.
10 Karel  A.  Steenbrink, Pesantren  Madrasah  Sekolah;Pendidikan  Islam  dalam  Kurun  Moderen (Jakarta:LP3ES),91; dari 10 rekomendasi tersebut, yang berhubungan dengan pendidikan agama di  sekolah  adalah  nomor  1-8.  Sementara  nomor  9  dan  10    terkait  dengan  madrasah  dan pesantren.
11 Marwan Saridjo, Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Amisco,1996),56 dan Haidar Putra  Daulay, Historisitas  dan  Eksistensi  Pesantern  Sekolah  dan  Madrasah (Yogyakarta:Tiara Wacana,2001),53
12 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia (Jakarta:Paramadina,1998), 278-302.
Ketetapan pendidikan agama sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah umum menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  Kementerian  Agama  karena-sebagimana  bunyi rekomendasi tersebut-guru agama harus disiapkan oleh Kementerian Agama. Tugas ini merupakan beban yang tidak ringan mengingat Kementerian ini baru berdiri, pada masa itu  guru-guru  agama  pada  umumnya  hanya  ahli  dalam  bidang  studi  agama. 13 Padahal yang dikehendaki pemerintah adalah guru agama yang memahami pengetahuan umum. Oleh karena itu untuk menindaklanjuti rekomendasi di atas, Kementerian Agama sejak 1  Januari  1947  telah  merancang  pengadaan  guru  agama  melalui  sejumlah  program, yaitu: 14
1. Pengadaan  guru  agama  secara  kilat  melalui  pelatihan  selama  dua  minggu.  Melalui cara ini, dari 90 orang yang dilatih, hanya 45 orang yang lulus.
2. Pengadaan  guru  agama  secara  cepat  melalui  sistem  pemeriksaan  bertingkat,  yakni pemeriksaan awal di daerah dan pemeriksaan akhir di pusat.
3. Pengadaan  guru  agama  jangka  pendek  melalui  program  pendirian  sekolah  guru agama 2 tahun bagi lulusan SMP dan MTs. 15
4. Pengadaan  guru  agama  jangka  panjang  melalui  program  pendirian  sekolah  guru agama 5 tahun bagi lulusan SD dan MI. 16
Empat  tahun  sebelum  undang-undang  No.4  Tahun  1950  ditetapkan,  Menteri Agama  telah  menandatangani  kesepakatan  dengan  Menteri  Pendidikan  dalam  bentuk “Penetapan Bersama” yang berisi jumlah jam pendidikan agama di sekolah. Disepakati bahwa  pendidikan  agama  diselenggarakan  di  sekolah  mulai  kelas  4  Sekolah  Rendah (SR) (setingkat SD sekarang). Adapun untuk kelas 1,2, dan 3, pendidikan agama tidak diberikan.  Kesepakatan  yang  dibuat  saat  pemerintah  Indonesia  berkedudukan  di Yogyakarta  itu  menunjukkan  bahwa  sejak  semula  kelompok  Islam  di  Indoensia menghendaki  agar  pendidikan  agama  diberikan  di  sekolah.  Aspirasi  inilah  yang kemudian  diperjuangkan  dalam  penyusunan  undang-undang  pendidikan.  Pada  tahun
13 Guru agama yang ada pada saat itu umumnya merupakan hasil didikan pesantren dan sekolah- sekolah guru agama yang diprakarsai umat Islam.
14 Almanak 1974 (Jakarta:Direktorat Pendidikan Agama Dirjen Bimas Islam Departemen Agama,t.th), h,72, Rahim, Arah Baru Pendidikan Islam, 59-60.
15 Istilah SMP dipakai mulai tahun 1949, sebelumnya bernama SMLUP (Sekolah Menengah Lanjutan Umum Pertama). Sementara istilah Madrasah Tsanawiyah (MTs) digunakan mulai tahun 1978, sebelumnya Madrasah Lanjutan Tingkat Pertama (MLTP/1952), Madrasah Tsanawiyah Agama Islam/MTs.AI (1967). Sejak 1978 hingga kini menggunakan MTs.
16 Istilah SR dipakai mulai tahun 1945-1950, setelah itu diganti SD hingga kini, Sementara MI digunakan sejak 1962, sebelumnya Madrasah Rendah (1952) dan sekolah rakyat Islam (1959).
1951,  setahun  setelah  undang-undang  pendidikan  disahkan,  kedua  kementerian  itu kembali membuat “Peraturan Bersama”. 17
“.....di lingkungan jang istimewa pendidikan Agama dapat dimulai dikelas 1 dan djamnya  dapat  ditambah  menurut  kebutuhan  tetapi  tidak  melebihi  4  djam  seminggu dengan  ketentuan  bahwa  mutu  pengetahuan  bagi  sekolah  rendah  itu  tidak  boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah rendah di lain lingkungan”. (pasal 2). 18
Posisi  mata  pelajaran  agama  merupakan  bagian  dari  perjuangan  kaum  muslim pada  periode  awal  kemerdekaan  sampai  pada  periode  kontemporer,  dan  menjadi landasan  bagi    Kementerian  Agama  dalam  mendirikan  sekolah-sekolah  guru  agama Islam modern. Menurut Dokumentasi yang tersedia, pada 1957 kebutuhan terhadap guru agama tercatat cukup besar.
Daftar kebutuhan guru agama pada tahun 1957. 19 Sekolah Rendah 12.260 orang Sekolah Menengah 1.600 orang Sekolah Menengah Atas 420 orang Jumlah guru 14.280 orang Guru yang tersedia 9.629 guru
Untuk  memenuhi  kebutuhan  ini,  pada  tahun  1950-an  Japenda  Kementerian Agama  membuat  langkah  terobosan-yang  dapat  dikatakan  sebagai  langkah  darurat- dengan  menyelenggarakan  “Ujian  Guru  Agama”  (UGA)  sebagai  jalan  untuk  merekrut guru secara cepat.  Komitmen terhadap keislaman merupakan persyaratan  utama dalam ujian tersebut. 20
17 Peraturan Bersama bernomor Menteri Agama No.K/I/9180 tanggal 16 Juli 1951 dan Meneteri Pendidikan No. 17678/Kab. Tanggal 16 Juli 1951. DP. Sati Alimin (ed), Almanak Djawatan Pendidikan Agama, 37
18 Ibid. D.P. Sati Alimin (ed). Almanak Djawatan....38
19 Ibid. D.P. Sati Alimin (ed). Almanak Djawatan.... 141
20 Program UGA dilakukan dua kali, Pertama , pada tahun 1950 sampai dengan 1954. Kedua, pada 1967-setelah peristiwa G-30 S/PKI 1965. Guru agama yang direkrut melalui jalur UGA mendapat kritik antara lain,”kurang pengetahuan umum dan tidak menguasai didaktikmetodik”. Sampai
D. BEBERAPA  MODEL  SEKOLAH  GURU  AGAMA  YANG  DISELENGGARAN OLEH KEMENTERIAN AGAMA MASA ORDE LAMA
1. Sekolah Guru dan Hakim Agama Islam (SGHAI) 1946-1950
Pengadaan  guru  agama  melalui  pendirian  sekolah  diawali  dengan  pendirian Sekolah Guru dan Hakim Agama Islam (SGHAI) 21 di Solo pada tanggal 16 Mei 1948. Informasi  yang  pasti tentang alasan Kementerian Agama memilih  Solo sebagai  tempat pendirian  SGHAI,  belum  ditemukan.  Yang  jelas,  letak  Solo  berdekatan  dengan Yogyakarta,  ibukota  RI  ketika  itu 22 ,  dan  Solo  sejak  Awal  dikenal  sebagai  salah  satu basis  pergerakan  Islam.  Sarikat  Dagang  Islam  (SDI)  berdiri  tahun  1911  di  Solo.  Di wilayah ini pula, pada tahun 1939, berdiri perguruan tinggi Islam. Karena terjadi Agresi Militer  Belanda  II  (19  Desember  1948),  SGHAI  yang  baru  beberapa  hari  pindah  ke Yogyakarta terpaksa ditutup 23 .
Setelah situasi kembali kondusif, terutama pasca pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda,  SGHAI  di  buka  kembali  tanggal  16  Januari  1950  di  Yogyakarta  berdasarkan Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  3/C-3/1950  (3  Januari  1950),  dengan  menerima peserta  didik  berikatan  dinas 24 .  Dengan  status  ikatan  dinas,  selama  mengikuti pendidikan, para murid mendapat tunjangan ikatan dinas dari pemerintah. Setelah lulus, mereka  langsung  bertgas  sebagai  guru  agama  dengan  status  PNS.  Kebijakan  ikatan dinas  ini  hanya  berlangsung  sampai  1969. 25 Setelah  itu,  karena  keterbatasan  anggaran
dengan 1970 jumlah guru agama jalur UGA sebanyak 58.856 orang. Husni Rahim, Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia, (Jakarta: Logos,2005),148-149. 21 Beberapa sumber mamakai   nama SGHI, bukan SGHAI, yang merujuk kepada Mahmud Yunus (SGHAI) karena yang bersangkuta termasuk pelaku sejarah ketika itu.
22 Yogyakarta  menjadi  ibu  kota  RI  sejak  tanggal  4  Januari  1946.  Sebagaimana  dimaklumi,  pasca kemerdekaan  RI  17  Agustus  1945,  tentara  sekutu  (Inggris)  datang  kembanli  ke  Indonesia  pada akhir  September  1945.  Kedatangan  mereka  diboncengi  tentara  NICA-  bentukan  Belanda-dan tentara  Belanda  yang  ingin  menguasai  RI  kembali.  Maka terjadilah  pertempuran  terus  menerus antara RI melawan Sekutu/Belanda. Dalam pertemouran tersebut, banak lokasi penting dikuasai sekutu.  Jakarta,  ibukota  RI,  menjadi  target  utama.  Gedung-gedug  di  Jakarta  dikuasai  sekutu sehingga situasi kota menjad tidak aman. Akhirnya, ibukota RI pindah ke Yogyakarta yang relati aman pada tanggal 4 Januari 1946.
23 Azyumardi Azra, HM Rasjidi BA Pembentukan Kementerian Agama dalam Revolusi, dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam, ed. Menteri-menteri Agama RI Biografi Sosial Politik, (Jakarta:INIS,1998),8-10. 24 Amal  Bakti  Departemen  Agama  RI  3  Januari  1946-3  Januari  1996  (50  Tahun  Departemen Agama);Eksistensi&Derap Langkahnya (Jakarta:Departemen Agama RI,1996),33
25 Zaini Ahmad Syis, Inventarisasi dan Pengefektifan Out put PGAN sehubungan dengan Pengadaan Guru Agama Tingkat Dasar”, dalam laporan Lokakarya Out put PGAN bagi Angkatan
Kementerian  Agama,  murid  di  lembaga  pendidikan  guru  agama  harus  membiayai sendiri pendidikannya, dan lulusannya pun tidak otomatis di angkat mejadi guru PNS. 2. Masa SGHAI-SGAI/SGHA-PGA (1950-1953)
Pemerintah  mengesahkan  Undang-undang  No.4/1950  tentang  Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah pada 2 April 1950. 26 Undang-undang ini, antara lain, mengatur program wajib belajar dan pengajaran agama di sekolah, seperti termuat dalam pasal berikut:
a) Pasal  10  ayat  (1)  “Semua  anak-anak  yang  sudah  berumur  6  tahun  berhak  dan  yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah, sedikitnya 6 tahun lamanya”. Ayat  (2)“Belajar  di  sekolah  agama  yang  telah  mendapat  pengakuan  dari  Menteri Agama  dianggap  telah  mendapat  pengakuan  dari  Menteri  Agama  dianggap  telah memenuhi kewajiban belajar”.
b) Pasal  20  ayat  (1)  “Dalam  sekolah-sekolah  negeri  diadakan  pelajaran  agama,  orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut; ayat (2) “ Cara  menyelenggarakan  pelajaran  agama  di  sekolah-sekolah  negeri  diatur  dalam peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  Pendidikan,  Pengajaran  dan  Kebudayaan bersama-sama Menteri Agama.”
Pasal khusus tentang pendidikan agama, seperti termuat pada pasal 10 tersebut, kian  meneguhkan  kedudukan  pendidikan  agama  di  sekolah,  dari  yang  semula  hanya berdasar surat  keputusan bersama menteri, kemudian dikuatkan dalam bentuk  undang- undang.  Pengakuan  sekolah  agama  (madrasah)  sebagai  bagian  dari  penyelenggara program  wajib  belajar,  juga  menunjukkan  bahwa  keberadaan  madrasah  mulai  diakui dalam sistem pendidikan nasional.
Untuk  pelaksanaan  amanat  undang-undang  tersebut,  terutama  dalam  hal penyelenggaraan  program  wajib  belajar  dan  pendidikan  agama  di  sekolah,  pendirian sekolah  baru  semakin  ditingkatkan.  Pertambahan  jumlah  sekolah  berimplikasi  pada bertambahnya    kebutuhan  guru.  Maka,  untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut  pada tanggal  15  Agustus  1950  Kepala  Jawatan  Pendidikan  Agama  [Abdullah  Sigit] mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  277/C/C-9  yang  menganjurkan  perluasan  SGHAI
Kerja (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama Badan Litbang Departemen Agama,1978/1979),50-56
26 Muljanto Sumardi, Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia 1945-1975 (Jakarta:Lembaga Penelitian Ilmu Agama),dan Kemasyarakatan (LPIAK)-Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama,1977),66
(Sekolah  Guru  dan  Hakim  Agama  Islam)  dan  pendirian  SGAI  (Sekolah  Guru  Agama Islam).
Meskipun  kedua  lembaga  tersebut  adalah  sekolah  guru,  namun  keduanya memiliki  tujuan  berbeda.  Lulusan  SGHAI  disiapkan  menjadi  guru  di  madrasah ibtidaiyah,  untuk  guru  mata  pelajaran  agama  dan  mata  pelajaran  umum,  sementara lulusan  SGAI  diarahkan  menjadi  guru  agama  di  sekolah  dasar.  Perbedaan  lain  dari kedua lembaga ini adalah:
1) Masa studi SGHAI adalah empat tahun setelah lulus MTs atau SMP. Lembaga ini memiliki  empat  bagian/program,  yaitu:  (a)  Bagian  A  untuk  calon  guru kesusastraan;  (b) Bagian B untuk calon guru ilmu alam; (c) Bagian C untuk calon guru agama; dan (d) Bagian D untuk calon pegawai pada pengadilan agama;
2) SGAI,  terdiri  dari  dua  program,  jangka  pendek  dan  jangka  panjang:  (a)  Program jangka  pendek,  lama  belajarnya  dua  tahun  setelah  MTs  atau  SMP.  Karena  itu, program  jangka  pendek  ini  disebut  SGAI  2  tahun;  (b)  Program  jangka  panjang, masa  belajarnya  lima  tahun  setelah  SD  6  tahun  atau  MI  6  tahun.  Program  jangka panjang ini disebut SGAI 5 tahun.
Pada  mulanya  SGHAI-SGAI  hanya  didirikan  di  pulau  Jawa.  Setelah Indonesia  kembali  menjadi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia    (17  Agustus 1950),  Menteri  Agama  bermaksud  membuka  kedua  lembaga  tersebut  di  seluruh Indonesia. Dengan didasari Penetapan Menteri Agama (KH. Wahid Hasyim) Nomor 7/1951  (tanggal  15  Pebruari  1951),  Kementerian  Agama  memutuskan  untuk memperluas  pendirian  kedua  lembaga  pendidikan  guru  tersebut  dengan  sedikit perubahan, yaitu:
1. Nama  SGHAI  di  ganti  menjadi  SGHA  (Sekolah  Guru  dan  Hakim  Agama) dengan masa belajar tetap 4 tahun setelah MTs/SMP.
2. Nama SGAI diganti menjadi PGA (pendidikan Guru Agama) dengn lama belajar 5 tahun (setelah MI/SD). 27
Atas  dasar  kebijakan  tersebut,  perluasan  institusi  terus  diupayakan.  Sampai akhir  tahun  1951,  kedua  lembaga  tersebut  telah  menyebar  ke  beberapa  wilayah karesidenan  hingga  mencapai  jumlah  25  lembaga  dan  terdiri  dari  5  SGHA  dan  20 PGA, dengan rincian sebagai berikut:
27 Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta:Mutiara,1992), 360-361
1. Lima  SGHA  dibuka  di  Yogyakarta  Bagian  A,  B,  D),  Malang  (Bagian  A,B) Kotaraja  Banda  Aceh  (Bagian  C),  Bukit  Tinggi  (Bagian  C)  dan  Bandung (Bagian A,B,C).
2. Dua  puluh  PGA  di  buka  di  Tanjung  Pinang,  Kotaraja  Banda  Aceh,  Padang, Banjarmasin,  Jakarta,  Tanjung  Karang,  Bandung,  Pamekasan,  Bogor,  Cirebon, Purwokerto,  Pekalongan,  Magelang,  Solo,  Salatiga,  Kudus,  Madiun, Bojonegoro, Kediri dan Jember.

## E. ANALISIS RENCANA SIGIT: KELEBIHAN DAN KELEMAHAN
Konsep  SGHAI-SGAI  disebut  dengan  “Rencana  Sigit”, 28 Karena  konsep tersebut  digagas  dimasa  Abdullah  Sigit  menjabat  sebagai  Kepala  Jawatan Pendidikan  Agama.  Kelebihan  “Rencana  Sigit”  ini  terletak  pada  pendirian  SGHA. Dengan  berdirinya  lembaga  ini,  lulusan  MTs  dapat  melanjutkan  pendidikannya  ke jenjang yang lebih tinggi melalui SGHA (Khususnya bagian C dan D) yang selama masa  penjajahan  Hindia  Belanda  peluang  tersebut  tertutup.  Sebelumnya  memang ada  sambungan  bagai  lulusan  MTs  seperti Normal  Islam,  Islamic  College, Kulliah Muballighin/Muballighat,  dan  sejenisnya.  Namun  lembaga-lembaga  tersebut sebagian  telah  ditutup.  Dengan  berdirinya  SGHA,  lulusan  MTs  memiliki  peluang lebih  luas  untuk  melanjutkan  pendidikannya.  Kelebihan  lain  dari  SGHA,  guru agama  lulusan  lembaga  ini  kualitasnya  lebih  baik  dibanding  lulusan  PGA  karena mereka  telah  terdidik  dalam  ilmu  agama  Islam  beberapa  tahun  lamanya  sebelum masuk SGHA, yaitu di MI dan MTs.
Kelemahan  “Rencana  Sigit”  terletak  pada  PGA.  Lulusan  lembaga  ini ternyata kurang mampu  menjadi  guru agama. Kurikulum PGA 5 tahun yang setara dengan SG B 4 (Sekolah Guru B 4 tahun) tahun ditambah materi agama dan bahasa arab.  Dengan  kurikulum  ini,  lulusan  PGA  belum  matang  menjadi  guru  agama, bahkan  mereka  lebih  siap  menjadi  guru  umum  karena  kurikulumnya  didominasi pelajaran umum seperti pelajaran yang diterima murid SG B.
Kurikulum PGA menggunakan standar SG B Plus, Tampaknya Sigit hendak mengangkat  citra  guru  agama  di  sekolah.  Sebelumnya  guru  agama  di  pandang sebelah  mata  oleh  pihak  sekolah  karena  mementingkan  ilmu  agama  dan
28 Ibid,362
mengabaikan  pelajaran  umum.  Dengan  pandangan  demikian,  guru-guru  agama  di sekolah  merasa  rendah  diri.  Karena  itu,  dengan  menggunakan  standar  kurikulum SGB  calon  guru  agama  di  sekolah  umum  diharapkan  tidak  merasa  rendah  diri  dan tidak  diremehkan  guru-guru  umum  di  sekolah.  Di  samping  itu,  calon  guru  agama sekolah  umum  diharapkan  memiliki  wawasan  luas  dengan  mengajarkan  agama dengan standar SGB.
Konsep  Sigit  yang  cenderung  menekankan  materi  umum  ini  awalnya ditentang  KH.  Imam  Zarkasyi,  sejawatnya  di  Kementerian  Agama  ketika  itu. Zarkasyi  mengusulkan  agar  kurikulum  yang  dikembangkan  lebih  mengarah  pada penguatan  pendidikan  agama  tanpa  meninggalkan  pendidikan  umum.  Dari  dua konsep  tersebut,  Menteri  Agama-yang  ketika  itu  dijabat  KH.  Faqih  Usman-lebih berpihak pada Sigit. Akhirnya, Konsep Sigit yang dipakai. 29
3. Masa PGA 6 Tahun (1953-1978)
Dalam  perkembangan  berikutnya,  pergantian  pejabat  di  lingkungan  Japenda berdampak pada perubahan sistem pendidikan guru. Setelah jabatan Kepala Japenda beralih dari Abdullah Sigit  (1950-1952) ke Arifin Temyang (1952-1958), “Rencana Sigit” yang baru berjalan dua tahun diganti dengan “Rencana Arifin”. Dalam rencana baru  ini,  terdapat  perubahan  kebijakan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  guru, yaitu:
1. Mengganti PGA 5 tahun menjadi PGA 6 tahun, yang terdiri dari PGA Pertama 4 tahun    (kelas  1  sampai  IV)  dan  PGA  Atas  2  tahun  (Kelas  V  sampai  VI). Perubahan kebijakan ini  didasarkan Penetapan Menteri  Agama Nomor 35/1953 tertanggal 21 Nopember 1953.
2. Menghapus keberadaan SGHA bagian A, B dan C. Sementara bagian D, karena masih  dibutuhkan,  diganti  dengan  lembaga  baru  yang  secara  khusus  mendidik calon  pegawai  pengadilan  agama,  bernama  PHIN  (Pendidikan  Hakim  Islam Negeri).  Penghapusan  SGHA  didasarkan  pada  Penetapan  Menteri  Agama teanggal 19 Mei 1954 Nomor 14/1954, terhitung mulai tanggal 1 Juni 1954
29 K.H. Imam Zarkasyi; Peletak Modernisasi Pendidikan Pesantren, Madrasah;jurnal Komunikasi Dunia Perguruan Tinggi (No.03/I/April-Juni 1997), 42-43
Perubahan masa belajar PGA masa belajar PGA dari 5 tahun menjadi 6 tahun didasari  hasil  evaluasi  bahwa  lulusan  PGA  5  tahun  belum  cukup  matang  menjadi guru  agama  karena  alokasi  waktu  materi  agama  sangat  terbatas.  Karena  itu,  untuk meningkatkan kemampuan agama mereka, masa belajarnya perlu ditambah menjadi dua tahun.

## Analisis Rencana Arifin : Kelebihan dan Kelemahan
Standar kurikulum PGA 6 tahun tetap setara dengan urikulum SGB 4 tahun, ditambah  dua  tahun  untuk  memperdalam  pelajaran  agama  dan  bahasa    Arab. Kurikulum PGA 6 tahun terdiri dari dua bagian, bagian pertama dari kelas I sampai IV, dan bagian aas dari kelas V sampai kelas VI dengan ketentuan: (a) Kelas i dan II adaah  bagian  tempat  untuk  mempersamakan  tingkat  pengetahuan  murid  yang berasal  dari    SD  6  tahun  dan  MI  6  tahun,  dengan  pelajaran  ilmu  agama  sebanyak seperempat  dari seluruh jumlah jam pelajaran yang diberikan; (b) kelas  III dan  IV, selain berisi  ilmu  pengetahuan umum yang sama dengan SMP bagian A, diberikan juga  ilmu  agama  sebanyak  sepertiga  dari  seluruh  jumlah  jam  pelajaran  yang diberikan;  (c)  bagian  atas  (kelas  V-VI),  khusus  untuk  materi  pendidikan  keguruan, penyempurnaan ilmu pengetahuan umum dan ilmu pendidikan, serta memperbanyak  ilmu  agama  menjadi  sepertiga  dari  seluruh  jumlah  jam  pelajaran yang diberikan.  Murid yang lulus sampai kelas IV diberi penghargaan setara dengan lulusan SMP, sementara yang lulus sampai kelas VI mendapat Ijazah setaraa dengan tamatan  sekolah-sekolah  kejuruan  lain  yang  diseleggarakan  pemerintah  yang  lama belajarnya 6 tahun setelah SD/MI 6 tahun.
Kelemahan  “Rencana Arifin” adalah penutupan SGHA (terutama bagian  A, B, dan C). Setelah SGHA di tutup, calon guru agama di sekolah dasar dan madrasah disiapkan dalam satu  wadah (PGA). Hal ini berbeda dengan “Rencana Sigit” yang disiapkan  berbeda,  calon  guru  agama  di  sekolah  dasar  disiapkan  melalui  PGA, semenara  calon  guru  agama  madrasah  disiapkan  melalui  SGHA  bagian  C. Penghapusan  SGHA  bagian  A  dan  B  telah  menutup  peluang  untuk  menyiapkan calon guru mata pelajaran umum di madrasah. Padahal kebutuhan guru-guru umum di  madrasah  sangat  penting  seiring  kian  bertambahnya  porsi  pelajaran  umum  di madrasah. Disamping itu, pentingnya lulusan SGHA bagian A dan B bagi madrasah
karena  mereka  diharapkan  memiliki  kemampuan  untuk  menyampaikan  materi pelajaran umum berbasis Islam.
Dengan  berlakunya  “Rencana  Arifin”,  banyak  pihak  yang  kecewa.  Di madrasah  kebutuhan  guru-guru  umum  di  madrasah  sangat  penting  seiring  kian bertambahnya  porsi  pelajaran  umum  di  madrasah.  Disamping  itu,  pentingnya lulusan SGHA bagian A dan B bagi madrasah karena mereka diharapkan memiliki kemampuan  untuk  menyampaikan  materi  pelajaran  umum  berbasis  Islam. Perubahan konsep tersebut telah menutup pintu bagi lulusan MTs untuk melanjutkan ke  sekolah-sekolah  Kementerian  Agama.  Demikian  pula  guru-guru  mata  pelajaran umum  tidak  bisa  lagi  diharapkan  melalui  lembaga  pendidikan  agama.  Bahkan perubahan  yang  dilakukan  Arifin  cenderung  mengurangi  eksistensi  sekolah keguruan di lingkungan Kementerian Agama. Terlepas dari alasan-alasan ini, kedua figur tersebut tentu saja telah turut berperan dalam modernisasi pendidikan Islam di Indonesia.
Sebagai dampak perubahan dan penataan institusi melalui “Rencana Arifin”, lembaga  pendidikan  guru  kian  bertambah,  dari  yang  semula  berjumlah  25  menjadi 29  lembaga  pada  tahun  1954,  dengan  rincian  PGAPN  20  lembaga  dan  PGAAN sebanyak  9  lembaga.  Tiga  tahun  berikutnya,  pada  tahun  1957,  jumlah  PGAN meningkat signifika menjadi 47 lembaga, terdiri dari 31 PGAPN dan PGAAN.
Jumlah  pendidikan  guru  ini  meningkat  pesat,  terutama  setelah  pemerintah pada tanggal 12 Maret 1954 mengeluarkan UU Nomor 14/1954 tentang Pernyataan Berlakunya  UU  Nomor  12/1950  tentang  dasar-dasar  Pendidikan  dan  Pengajaran  di Sekolah. Untuk merespon undang-undang tersebut, terutama terkait dengan program wajib belajar dan pengajaran agama di sekolah, pendirian sekolah/madrasah semakin meluas dan sebagai akibatnya kebutuhan guru agama kian meningkat. Penambahan atau pendirian sekolah guru agama juga terus dilakukan.
Perubahan  institusi  sejak  masa  sigit  hingga  masa  Arifn  menyebabkan keberadaan  lembaga  pendidikan  guru  cukup  beragam  yaitu  PGAPN  4  tahun, PGAAN  4  tahun,  PGALN,  PGAAN  putri.  Keragaan  ini  bisa  jadi  menyulitkan masyrakat  mengenal  lebih  jauh  keberadaan  lembaga  pendidikan  guru  agama.
Disamping itu, pemerintah bisa menghadapi kesulitan administratif dalam penataan lebih  lanjut  lembaga-lembaga  tersebut.  Karena  itu,  Kementerian  Agama mengupayakan penyederhanaan institusi melalui Penetapan Menteri Agama Nomor 18/1959 (29 April1959) tentang nama-nama sekolah Dinas Pendidikan Guru Agama, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pendidikan  guru  Agama  Pertama  Negeri  4  tahun  (PGAPN  4  tahun)  diganti Pendidikan  Guru  Agama  Negeri  4  tahun  (PGAN  4  tahun),  yaitu  sekolah  dinas yang  menyelenggarakan  bagian  pertama  dari  pendidikan  guru  agama  (kelas  I sampai kelas IV). Lulusan PGAN 4 tahun ini bisa melanjutkan langsung ke kelas lima PGAN 6 tahun. Yang berhak diangkat menjadi guru agama adalah lulusan PGAN 6 tahun.
2. Pendidikan  Guru  Agama  Atas  Negeri  2  tahun  (PGAAN  2  tahun)  diganti Pendidikan  Guru  Agama  Negeri  6  tahun  (PGAN  6  tahun),  yaitu  sekolah  dinas yang menyelenggarakan secara lengkap pendidikan guru agama mulai dari kelas I sampai kelas VI.
3. Pendidikan  Guru  Agama  Atas  Negeri  Putri  2  tahun  (PGAAN  Putri  2  tahun) diganti Pendidikan Guru Agama Negeri Putri (PGAN Putri), yaitu sekolah dinas yang menyelenggarakan  bagian atas (kelas V sampai kelas VI) dari pendidikan guru agama khusus putri. 30
Keragaman  jenis  pendidikan  guru  terebut  juga  memerlukan  peraturan  lebih lanjut  tentang  tugas  dan  wewenang  bagi  lulusannya,  karena  dalam  beberapa  kasus, lulusan sekolah guru  tersebut bertugas di luar wewenangnya. Misalnya, lulusan PGA 5 tahun  mengajar    di  SMP  ,  lulusan  PGA  4  tahun  bertugas  sebagai  guru  sekolah  dasar. Oleh  karena  itu,  pada  tanggal  28  Januari  1960,  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor 10/1960  dikeluarkan  untuk  mengatur  kedudukan  dan  wewenang  para  lulusan  sekolah dinas guru pendidikan agama, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Lulusan  PGA  5  tahun  berwenang  menjadi  guru  agama  Islam  di  Sekolah  Rakyat Negeri dan yang sederajat atau sebagai guru umum pada perguruan agama tingkat
30 Muhammad Kosim, Pendidikan Guru Agama di Indonesia Pergumulan dan Problema Kebijakan 1948-2011 (Pustaka Nusantara,2012), 37
rendah,  dalam  lingkungan  Kementerian  Agama,  sederajat  dengan  lulusan  SGB Negeri.
2. Lulusan  PGAPN/PGAN  4  tahun  berwenang  sebagai  pegawai  di  lingkungan Kementerian Agama, sederajat dengan lulusan SLTP Negeri.
3. Lulusan  PGAAN/PGALN/PGAN  6  tahun  berwenang  mengajar  seperti  tamatan PGA  5  tahun,  dan  dalam  lingkungan  Kementerian  Agama  serajat  dengan  SGA Negeri.  Dalam  keadaan  darurat  setelah  mencukupi  syarat-syarat  kecakapan  dan masa  kerja  tertentu,  dapat  dipekerjakan  sebagai  guru  agama  pada  SLTP  atau sebagai  guru  agama  pengajar  mata  pelajaran  umum  pada  perguruan  agama  Islam tingkat  lanjutan  pertama,  dengan  diberikan  kedudukan  sebagai  guru  agama  pada SLTP.
4. Lulusan  SGHA  bagian  A  dan  B  berwenang  menjadi  guru  agama  pengajar  mata pelajaran  agama/umum  pada  sekolah  Dinas  Kementerian  Agama  atau  perguruan agama  Islam  tingkat  lanjutan  pertama.  Bagian  C  berwenang  menjadi  guru  agama pengajar  mata  pelajaran  agama  pada  sekolah  negeri,  sekolah  dinas  kementerian Agama  dan  perguruan  agama  Islam  tingkat  lanjutan  pertama  bagian  C,  dalam kondisi darurat, setelah mencukupi syarat-syarat kecakapan dan masa kerja tertentu, dapat  dipekerjakan  sebagai  guru  agama  pada  sekolah  lanjutan  tingkat  atas  negeri dengan kedudukan sebagai guru agama pada SLTA.
Tabel Perubahan Lembaga Pendidikan Guru Agama Islam Negeri Jenjang
Pendidikan Menengah No Tahun Nama Lembaga Dasar Pendidikan/Perubahan 1 1948-1950 SGHAI Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  3/C- 3/1950 2 1950 SGHAI 4 tahun SGAI 2 tahun SGAI 5 tahun SE  Kepala  Bagian  C  (Pendidikan  Agama) Nomor 277/C.C-9/1950 3 1951 SGHA 4 tahun PGA 5 tahun Penetapan Menteri Agama Nomor 7/1951 4 1953 PGA 6 tahun:
• PGAPN 4 tahun • PGAAN 2 tahun
Penetapan Menteri Agama Nomor 35/1953
5 1959 PGAN 4 tahun PGAN 6 tahun Penetapan Menteri Agama Nomor 18/1959 6 1978 PGAN 3 tahun Keputusan Menteri Agama Nomor 19/1978 7 1992 PGAN menjadi MAN Keputusan Menteri Agama Nomor 42/1992
D.  Orientasi  Kebijakan  Kementerian  Agama  Setelah  “Rencana  Sigit”  dan  “Rencana Arifin”
Perubahan  dari  konsep  sigit  ke  konsep  Arifin  tidak  bisa  dipandang  sederhana. Keduanya mewakili  dua kecenderungan besar dalam upaya pengembangan pendidikan Islam.  Guru  dalam  pandangan  kedua  tokoh  ini  merupakan  sosok  yang  berpengaruh besar untuk mengembangkan  potensi murid dan memperbaiki citra lembaga pendidikan Islam.  Untuk  itu,  keduanya  memiliki  komitmen  yang  sama  dalam  menyiapkan  guru ideal.  Hanya  konsep  guru  ideal  bagi  keduanya  agak  berbeda.  Abdullah  Sigit,  lebih cenderung  mengimpikan guru-guru modern yang berwawasan Islam. Untuk melahirkan tipe  guru  demikian,  porsi  pengajaran  umum  di  sekolah  guru  agama  setidak-tidaknya sama  dengan  sekolah-sekolah  di  lingkungan  kementeria  Pendidikan.  Sementara  Arifin Temyang lebih menginginkan agar guru yang dihasilkan Kementerian Agama, memiliki kemampuan seimbang antara pengetahuan agama dan umum.
Kendati  kedua  tokoh  tersebut  telah  tiada,  konsep  pendidikan  yang  di  gagas keduanya  tetap  menarik  untuk  didiskusikan,  terutama  untuk  membaca  kecenderungan pengembangan  pendidikan  Islam  akhir-akhir  ini,  konsep  madrasah  yang  lebih menekankan  pada  materi  agama  (Seperti  MAPK/  Madrasah  Aliyah  Program  Khusus dan Madrasah Aliyah Keagamaan) lebih mewakili konsep Arifin.
Selain  perubahan  nama/bentuk  lembaga  dan  masa  belajar,  yang  menonjol  dari perkembangan  institusi  pendidikan  guru  agama  adalah  pergeseran  orientasi Kementerian  Agama  dalam  pengadaan  guru  agama,  dari  pertimbangan  kualitas  ke
kuantitas.  Kebijakan  pendidikan  guru  yang  mengedepankan  kualitas  terjadi  terutama selama  ikatan  dinas  (1950-1969).  Dimasa  itu,  jumlah  lembaga  pendidikan  guru dirancang sesuai kebutuhan. Calon siswanya diseleksi ketat dan berikatan dinas. Mereka harus  tinggal  di  asrama  selama  pendidikan  (dengan  biaya  negara)  agar  kepribadian calon guru dapat dibina secara intensif. Mereka lalu diangkat sebagai PNS dengan gaji cukup  tinggi  setelah  lulus.  Dengan  pola  ini  status  sosial  gutu  cukup  tinggi  di masyarakat,  sehingga  menjadi  guru  merupakan  pilihan  utama  yang  membanggakan. Tidak heran jika pelajar terpandai berlomba masuk pendidikan guru.
Pemerintah  orde  lama  sangat  memperhatikan  pendidikan  guru.  Hal  ini  didasari suatu  paradigma  bahwa  guru  haruslah  menjadi  fokus  pendorong  proses  belajar  murid. Karena  itu,  hanya  calon  yang  memiliki  kemampuan  intelektual  tinggi  dengan  disiplin dan  karakter  kepribadian  yang  baik  yang  bisa  menjadi  guru.  Tidak  salah  jika pengembangan  intensif  lembaga  pendidikan  agama,  utamanya  di  masa  Orde  Lama, merupakan salah satu prestasi menonjol Kementerian Agama dalam bidang pendidikan.
Perhatian pemerintah yang tinggi  terhadap pendidikan guru di  masa-masa awal kemerdekaan  juga  tidak  terlepas  dari  pengaruh  pendidikan  guru  yang  dikembangkan kolonial  Belanda.  Pola  pendidikan  guru  di  masa  Hindia  Belanda  cukup  ideal.  Calan siswa  diseleksi  ketat,  bagi  yang  lulus  disediakan  beasiswa  dan  harus  tinggal  diasrama agar  dapat  dilakukan  pembinaan  kepribadian  guru  secara  instens,  dan  setelah  lulus diangkat dengan gaji tinggi.
Perhatian  pada  kualitas  mulai  menurun  setelah  ikatan  dinas  dihapus  karena keterbatasan  anggaran,  yang  diiringi  dengan  semakin  rendahnya  gaji  guru.  Sejak  itu, wibawa  guru  di  mata  masyarakat  tidak  menjadikan  lembaga  pendidikan  guru  sebagai pilihan  utama,  apalagi    dengan  mulainya  terbukanya  pekerjaan  lain  yang  lebih menjanjikan.  Sejak  itu  pula,  calon  siswa  dilembaga  pendidikan  guru  tidak  lagi  berasal dari lulusan terbaik disekolahnya.
Kondisi  di  atas  sepertinya  berbeda  dengan  kondisi  saat  ini,  profesi  guru  telah lama  menjadi  hal  yang  tidak  prestisius  bagi  masyarakat  Indonesia.  Dengan  rendahnya gaji  bagi  para  guru,  sehingga  lulusan  terbaik  dari  sekolah  lebih  memilih  profesi  yang menjanjikan. Meskipun pemerintah berusaha dengan sekuat tenaga untuk meningkatkan
kualitas  pendidikan  di  Indonesia  dengan  memberikan  tunjangan  profesi  yang  tinggi. Tapi hasilnya masih belum dirasakan masyarakat. Diperlukan keberanian dan kebijakan baru  untuk  membenahi  sistem  pendidikan  di  Indonesia  yang  diawali  dengan pembenahan lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK) yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Alimin,  D.P.  Sati  (ed). Almanak  Djawatan  Pendidikan  Agama  1959, Jakarta:  Perdana. 1959.
Azra,  Azyumardi. HM  Rasjidi  BA  Pembentukan  Kementerian  Agama  dalam  Revolusi, dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam, ed. Menteri-menteri Agama RI Biografi Sosial Politik, Jakarta:INIS. 1998.
Boland,B.J. The Struggel of Islam in Modern Indonesia. The Hague: Martinus Nijhoff. 1997.
Daulay,  Haidar  Putra. Historisitas  dan  Eksistensi  Pesantern  Sekolah  dan  Madrasah.
Yogyakarta:Tiara Wacana. 2001.
Departemen  Agama. Amal  Bakti  Departemen  Agama  RI  3  Januari  1946-3  Januari 1996 (50 Tahun Departemen Agama);Eksistensi&Derap Langkahnya. Jakarta:Departemen Agama RI. 1996.
Effendy, Bahtiar. Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Jakarta:Paramadina. 1998.
Kementerian  Agama. Almanak  1974 (Jakarta:Direktorat  Pendidikan  Agama  Dirjen Bimas Islam Departemen Agama,t.th.
Kosim, Muhammad. Pendidikan Guru Agama di Indonesia Pergumulan dan Problema Kebijakan 1948-2011. Pustaka Nusantara. 2012.
Lambert Kelabora, Assumption Underlaying Religious Instruction”. 2003.
Mujahid AK dan Achmad Syahid,ed. Memelihara Tradisi Merayakan Inovasi 25 Tahun Puslitbang  Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan (Jakarta:  Badan  Litbang  Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI. 2003
Poerbakawatja, Soegarda. Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka . Jakarta:Gunung Agung. 1970
Rahim, Husni. Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Logos. 1996.
Saridjo, Marwan. Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam . Jakarta: Amisco. 1996.
Sirozi, Politik Pendidikan Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaaraan Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
Steenbrink,  Karel  A. Pesantren  Madrasah  Sekolah;Pendidikan  Islam  dalam  Kurun Moderen . Jakarta:LP3ES. 1970.
Subhan,  Arief. Lembaga  Pendidikan  Islam  Indonesia  Abad  ke-20  Pergumulan  antara Modernisasi dan Identitas” .Jakarta: Kencana. 2012.
Sumardi,  Muljanto. Sejarah  Singkat  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  1945-1975 (Jakarta:Lembaga  Penelitian  Ilmu  Agama),dan  Kemasyarakatan  (LPIAK)-Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama. 1997.
Syis,  Zaini  Ahmad.1978/1979. Inventarisasi  dan  Pengefektifan  Out  put  PGAN sehubungan  dengan  Pengadaan  Guru  Agama  Tingkat  Dasar”, dalam  laporan Lokakarya  Out  put  PGAN  bagi  Angkatan  Kerja  Jakarta:  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan Pendidikan Agama Badan Litbang Departemen Agama.
Yunus,Mahmud. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Mutiara. 1992
Zarkasyi, Imam. Peletak  Modernisasi  Pendidikan  Pesantren, Madrasah;jurnal Komunikasi Dunia Perguruan Tinggi. No.03/I/April-Juni 1997.