Vol.12, 1 (Januari- Juni, 2023).

## TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM
1 Rahmad Effendi Rangkuti, 2 Yafiz Arya Dharma, 3 Destia Azzahra
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
1 rahmadefendi@uinsu.ac.id , 2 yafizaryadharma@gmail.com , 3 destiazr20@gmail.com

## Abstract
Keywords:
Interfaith Marriage ; Constitution; Islamic Law. Interfaith marriage is a marriage that occurs between a man and a  woman  who  embrace  a  religion  and  the  beliefs  contained therein are different from one another. The problem of interfaith marriage  is  not  easily  resolved,  because  religious  issues  and problems.  Marriage  is  a  problem  that  cannot  be  separated easily. The research method used is normative law or literature law  research.  Arrangements  for  interfaith  marriages  in Indonesia  can  be  seen  based  on  Law  Number  16  of  2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage  and  religions  that  are  recognized  in  Indonesia.  The jurists  agree  that  the  marriage  of  a  Muslim  woman  to  a  non- Muslim man, whether ahlul al-Kitab or polytheist, is not valid. because it is feared that there will be violations of the ethics of the faith, because as we know that the wife is obliged to submit to  her  husband.  Meanwhile, the marriage of  Muslim men with women  of  different  religions  has  resulted  in  differences  of opinion among several jurists.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
Article history: Received : 2023-01-05 Revised   : 2023-03-29 Accepted : 2023-05-29
Corresponding Author: Rahmad Effendi Rangkuti: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan rahmadefendi@uinsu.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang terjadi seorang pria dan seorang wanita yang memeluk agama dan kepercayaan yang terkandung di dalamnya berbeda satu sama lain. Misalnya perkawinan antar laki-laki Wanita muslimah dengan wanita nasrani atau sebaliknya seorang pria Kristen dan seorang wanita Muslim.
Vol.12, 1 (Januari- Juni, 2023). P-ISSN 1411-4380   E-ISSN 2541-5263
Masalah perkawinan beda agama tidak mudah diselesaikan begitu saja, karena isu dan  masalah  agama  Pernikahan  adalah  masalah  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dengan mudah. Karena masalah perkawinan diatur dengan undang-undang Agama, setiap agama memiliki  aturan  sendiri  tentang  hal  ini.  Pernikahan  Umumnya,  setiap  orang  ingin pasangan hidupnya menganut agama yang sama membangun keluarga berdasarkan satu prinsip dan akan ada lebih banyak hanya untuk membangun pemahaman tentang tujuan hidup  atau  pelajaran  agama  kepada  keturunannya.  Namun  tak  sedikit  pasangan  yang melakukannya Bisa jadi menikah dengan beda keyakinan. Hal ini dimungkinkan karena adanya interaksi antar manusia yang tidak terbatas.
Keadaan yang berbeda ini tidak dapat menghindari perkawinan campuran, agama menjadi semakin umum di masyarakat. Juga, Indonesia mengakui lebih dari satu (satu) agama, jadi tidak mengecualikan calon pasangan dari pernikahan pasangan yang berbeda dalam kaitannya dengan agama mereka.Hubungan antara dua orang didasarkan pada cinta dan kasih sayang ke tingkat pernikahan di mana mereka membuat janji suci untuk hidup bersama  selamanya.  Namun,  apa  yang  membuat  pernikahan  ini  menarik  ketika  dua manusia  yang  mempunyai  ikatan  berasal  dari  latar  belakang  keyakinan  yang  berbeda. Pasangan  suami  istri  biasanya  memilih  keyakinan  yang  sama,  tetapi  fenomena ketertarikan ini muncul ketika ada dua pasang manusia yang memilih untuk menciptakan ikatan pernikahan beda agama dan mempertahankan keyakinannya sendiri dalam realisasi kehidupan didalam rumah tangga.
Dalam  jurnal  penelitian  ini,  kami  selaku  penulis  akan  mengkaji  mengenai: Bagaimana  pengaturan  mengenai  pernikahan  beda  agama,  dan  bagaimana  pandangan hukum Islam tentang pernikahan beda agama?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari  penelitian  hukum  yakni  dengan  "cara  meneliti  bahan  pustaka  yang  dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan". Data sekunder, berupa penelitian  kepustakaan  dilakukan  terhadap  berbagai  macam  sumber-sumber  bahan
P-ISSN 1411-4380   E-ISSN 2541-5263
hukum  yang dapat  diklarifikasikan menjadi  3 (tiga) jenis, yaitu:  Bahan hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum  yang  diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan  logika  berpikir  secara  deduksi.  Teknik  analisis  digunakan  dengan pendekatan  kualitatif.  Dalam  pendekatan  secara  kualitatif  tidak  digunakan  parameter statistik.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Pengaturan Mengenai Pernikahan Beda Agama
Mengenai  pengaturan  pernikahan  beda  agama  dalam  tinjauan  yuridis,  Intruksi Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam. Produk  perundang-undangan  ini  mengatur  masalah-masalah  yang  bekaitan  dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama.(Amri, 2020)
Pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi  Hukum  Islam,  sebagai  berikut:  Pasal  4  “Perkawinan  adalah  sah,  apabila dikakukan  menurut  hukum  islam.  Dan  dalam  Pasal  40:  Dilarang  melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;
a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
Pasal  44:  “Seorang  wanita  Islam  dilarang  melangsungkan  perkawinan  dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.
Pasal 61: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien”.
Jadi kalau Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah merupakan hasil ijtihad atau  inovasi  hukum  dalam  menafsirkan  ketentuan  Al-qur’an  yang  bersifat  kolektif,  ia merupakan  hukum  yang  harus  dipedomani  bagi  umat  islam  di  Indonesia.  Maka perkawinan antar pemeluk agama tidak diperbolehkan secara hukum, karena ia jelas-jelas suatu bentuk halangan perkawinan dan wajib di cegah pelaksanaanya.
Vol.12, 1 (Januari- Juni, 2023). P-ISSN 1411-4380   E-ISSN 2541-5263
Berdasarkan  penjelasan  tadi  perkawinan  yang  dilaksanakan  di  wilayah  hukum Indonesia haruslah dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak ti perbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam.
Pengaturan  perkawinan  beda  agama  diIndonesia  dapat  dilihat  berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan dan agama yang diakui di Indonesia.
b. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1Tahun  1974  tentang Perkawinan
Terdapat  dua  pendapat  mengenai  perkawinan  beda  agama  dalam  perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Pendapat  pertama  menyatakan  perkawinan  beda agama  dilarang  karena  terdapat  beberapa  pasal  yang  dapatdijadikan  dasar  larangan perkawinan  beda  agama  yang  tercantum  dalam  Pasal  2ayat  (1)  dan  Pasal  8  huruf  f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Dalam  Pasal  2  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  perkawinan  sah  apabila dilakukanmenurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya.  Kemudian dalampenjelasan pasal ini disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing- masing  agama  dan  kepercayaannya.  Artinya  bahwa  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidakbertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentangPerkawinan.  Berdasarkan  ketentuan  ini,  maka  undang- undang  menyerahkankepada  masing-masing  agama  untuk  menentukan  cara-cara  dan syarat-syarat  pelaksanaan  perkawinan  tersebut  selain  cara-cara  dan  syarat-syarat  yang telahditetapkan  oleh  negara.  Jadi,  suatu  perkawinan  apakah  dilarang  atau  tidak, selaintergantung  kepada  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  Undang-
P-ISSN 1411-4380   E-ISSN 2541-5263
UndangNomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  juga  ditentukan  oleh  hukum  masing-masing  agama.  Dalam perspektif agama-agama  di  Indonesia, perkawinan beda agama tidakdibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama di Indonesia.(Jalil, 2018)
Sehingga  perkawinan  beda  agama  tidak  dibenarkan  karena  tidak  sesuai denganhukum agama-agama yang diakui di Indonesia. Hal ini kemudian diperkuatdengan Pasal  8  huruf  f  yang  menyebutkan  bahwa  perkawinan  dilarang  antara  duaorang  yang mempunyai  hubungan  yang  oleh  agamanya  atau  peraturan  lain  yangberlaku  dilarang untuk  melakukan  perkawinan.  Sebaliknya,  pendapat  kedua  menyatakan  bahwa perkawinan  beda  agama  diIndonesia  diperbolehkan.  Hal  ini  didasarkan  kepada  tidak ditemukannya  peraturanyang  mengatur  mengenai  perkawinan  beda  agama  sehingga menimbulkankekosongan  hukum  yang  berakibat  pada  ketidakpastian  hukum. Dengankekosongan  hukum  tersebut,  dimungkinkan  pelaksanaan  perkawinan  beda agamadapat  dilakukan  di  Indonesia  dengan  dasar  hukum  berupa  yurisprudensi Putusan.Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang mengabulkan permohonanperkawinan  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  yang  notabene  berbeda agama.
Dalam  keadaan  demikian,  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipilsebagai  satu-satunya  instansi  yang  berwenang  melangsungkan  perkawinan bagikedua calon suami istri yang berbeda agama yang dianut wajib menerimapemohon untuk perkawinannya dicatatkan tersebut.

## c. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama yang Diakui di Indonesia
Menurut  Penjelasan  Pasal  1  Penetapan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agamamenyebutkan  bahwa  agama  yang  diakui  di  Indonesia  meliputi  Islam,  Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu (confusius). Setiap agama memilikipengaturannya masing-masing  terhadap  perkawinan  beda  agama.  Sebagai  contoh,  agama  Islam  pada dasarnya  melarang  adanya  pernikahan  beda  agama.  Laranganini  diperkuat  dengan ketentuan  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  disebarluaskanberdasarkan  Inpres  Nomor  1 Tahun 1991. Dalam Bab 4 KHI mengenai LaranganKawin, Pasal 40 huruf c secara tegas
menyatakan  bahwa  perkawinan  dilarangapabila  dilakukan  antara  seorang  pria  muslim dengan  wanita  yang  tidak  beragama  Islam.  Sebaliknya,  dalam  Pasal  44  juga  melarang seorang  wanita  yang  beragamaIslam  melakukan  perkawinan  dengan  pria  yang  tidak beragama Islam. Lebihlanjut menurut ulama dari empat mazhab agama Islam di Indonesia yaitu MazhabHanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali berpendapat bahwahukum  perkawinan  beda  agama  yang  dilakukan  oleh  seorang  wanita beragamaIslam  (muslimat)  dengan  seorang  pria  beragama  non  muslim  hukumnya adalahtidak  sah  bahkan  mencapai  taraf  haram.  Begitu  juga  hukum  perkawinan bedaagama  antara  seorang  pria  beragama  Islam  (muslim)  dengan  seorang  wanita nonmuslim pada prinsipnya boleh dinikahi sepanjang wanita tersebut merupakanKitabiyah.  Akan  tetapi  hal  itu  hanya  berlaku  sebelum  diturunkannya  Al- Qur’an, sehingga apabila dilaksanakan pada saat ini hukumnya tetaplah haram.(Insawan, 2008)
Sementara  itu,  agama-agama  lain  yang  diakui  di  Indonesia  memilikiketentuan berbeda-beda terkait perkawinan beda agama ini. Berdasarkankesepakatan Persekutuan Gereja  Indonesia  (PGI)  dan  Gereja  Kristen  Indonesia  (GKI),  agama  Kristen membolehkan perkawinan antara pemeluk agama Kristen dengan pemeluk agama lain, dengan syarat mereka harus menikah di gereja dananak yang lahir dari perkawinan itu harus  dididik  menurut  ajaran  agama  Kristen.Sementara  itu,  agama  Katolik  melarang praktik perkawinan beda agama.
Ajaran agama Hindu juga tidak memberikan peluang bagi pelaksanaanperkawinan  beda  agama,  karena  perkawinan  hanya  bisa  disahkan  menurut hukum Hindu jika kedua mempelai telah beragama Hindu. Dengan demikian apabilasuatu perkawinan ingin disahkan menurut hukum Hindu, maka mempelai yangtidak beragama Hindu harus menjadi penganut agama Hindu melalui ritual Sudhiwadani. Agama Buddha pada hakikatnya tidak melarang perkawinan bedaagama, karena yang ditekankan dalam perkawinan  adalah  ajaran  moral.  Dalamagama  Buddha,  kawin  beda  agama  dapat dilaksanakan  selama  calon  mempelaiyang  tidak  beragama  Buddha  mau  mengikuti  tata cara  perkawinan  menurut  agamaBuddha,  meskipun  tidak  diharuskan  memeluk  agama Buddha. Sementara itudalam agama Konghucu, diterangkan bahwa perbedaan golongan,
Vol.12, 1 (Januari- Juni, 2023).
bangsa,  budaya,etnis,  maupun  agama  bukanlah  penghalang  dalam  dilaksanakannya pernikahan.(Nur, 2015)

## d. Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan Beda Agama
Dalam  Alquran,  paling  tidak  ada  dua  kata  yang  menunjukkan  pengertian pernikahan atau perkawinan, yaitu kata nikāḥ dan kata zawj. Kata nikah diulang sebanyak 23 kali di pelbagai surah. Bentuk fi’il māḍi diulang sebanyak 2 kali, fi’il muḍāri sebanyak 13 kali, fi’il amar sebanyak 3 kali, dan bentuk maṣdar sebanyak 5 kali. Sedangkan kata zawj,  diulang  sebanyak  79  kali.  Bentuk  fi’il  maḍiterulang  3  kali,  fi’il  muḍāri  hanya terulang  1  kali,  bentuk  mufrad  17  kali,  muthanna  8  kali,  selebihnya  sebanyak  50  kali dalam bentuk jamak.
QS  al-Nisā/4:21  menyebut  peristiwa  pernikahan  dengan  mithāqan  ghalīẓan (perjanjian  yang  amat  kokoh).  Bab  I  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan menyatakan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 2 disebutkan: “Perkawinan menurut hukum  Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau  mithāqan  ghalīẓan untuk  menaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah”.  Ditegaskan Alquran:
ْزَا ْمُكِسُفْنَا  ْنِِّم ْمُكَل َقَلَخ  ْنَا ٖٓ  هِتٰيٰا  ْنِم َو
َّكَفَتَّي  ٍم ْوَقِِّل ٍتٰيٰ َلَ  َكِلٰذ ْيِف َّنِاۗ ًةَمْح َر َّو ًةَّد َوَّم ْمُكَنْيَب َلَعَج َو اَهْيَلِا ا ْٖٓوُنُكْسَتِِّل اًجا َو َن ْو ُر
“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia telah menciptakan pasangan- pasangan  untukmu  dari  jenismu  sendiri,  agar  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  (kebesaran  Allah)  bagi  kaum  yang berpikir”. (QS al-Rūm/30:21).
Ayat di atas menunjukkan, untuk mewujudkan kebahagian dalam rumah tangga, dibutuhkan  persamaan  prinsip  antara  suami-isteri.  Ini  berarti,  pernikahan  tidak  hanya mengikat  perihal  fisik  dan  materi,  melainkan  mencakup  tataran  ideal  spiritual,  yaitu unsur-unsur ruhaniyah.
Pernikahan beda agama diatur juga dalam Surat Al-Baqarah: 221 sebagai berikut:
َو ۗ ْمُكْتَبَجْعَأ  ْوَل َو ٍةَك ِرْشُّم نِِّم  ٌرْيَخ ٌةَنِم ْؤُّم ٌةَمَ َلَ َو ۚ َّنِم ْؤُي  ٰىَّتَح ِتَٰك ِرْشُمْلٱ ۟اوُحِكنَت  َلَ َو ۚ ۟اوُن ِم ْؤُي  ٰىَّتَح َنيِك ِرْشُمْلٱ ۟اوُحِكنُت  َلَ
ِم ْؤُّم ٌدْبَعَل َو
ِةَّنَجْلٱ ىَلِإ ۟ا ٖٓوُعْدَي ُ َّللَّٱ َو ۖ  ِراَّنلٱ ىَلِإ َنوُعْدَي  َكِئ َٰٖٓل ۟وُأ ۗ ْمُكَبَجْعَأ  ْوَلَو ٍك ِرْشُّم نِِّم ٌرْيَخ ٌن ۦِهِتَٰياَء ُنِِّيَبُي َو ۖ ۦِهِنْذِإِب ِة َرِفْغَمْلٱ َو
َتَي ْمُهَّلَعَل  ِساَّنلِل َنو ُرَّكَذ
Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh,  hamba  sahaya  perempuan  yang  beriman  lebih  baik  daripada  perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman.Sungguh, hamba sahaya laki- laki  yang  beriman  lebih  baik  daripada  laki-laki  musyrik  meskipun  dia  menarik hatimu.Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan  izin-Nya.(Allah)  menerangkan  ayat-ayat-Nya  kepada  manusia  agar  mereka mengambil pelajaran.”
Ayat diatas menerangkan larangan untuk menikahi orang musyrik sampai mereka beriman.  Terpat  beberapa  pendapat  kalangan  ulama  tentang  siapa  mushrikah  (wanita musyrik) yang haram dinikahi itu?Kata musyrik merupakan bentuk ism al-fāil yang akar katanya dari ashraka-yushriku-ishrākan yang artinya “orang yang melakukan perbuatan syirik”.
Secara  harfiah,  syirik  berarti  “bagian  dan  persekutuan  “Sedangkan  dari  segi istilah,  syirik  mengandung  arti  “menjadikan  sesuatu  selain  Allah  sebagai  sembahan, obyek  pemujaan,  dan  atau  tempat  menggantungkan  harapan  serta  dambaan”.    Yang dimaksud  “sesuatu”  di  sini  bisa  dalam  bentuk  fisik  (seperti  gunung,  sungai,  pohon, matahari, dan lain-lain) atau non fisik  (seperti roh-roh, jin), yang dipuja dan  disembah karena diyakini mempunyai kekuatan yang dapat mendatangkan manfaat atau menolak bahaya.(Dardiri et al., 2013)
Dalam  memahami  perkawinan  antara  wanita  Muslim  dengan  pria  non-Muslim, ulama  sepakat  bahwasanya  hukumnya  haram,  tetapi  perkawinan  antara  pria  Muslim dengan  wanita  non-Muslim  ulama  berbeda  pendapat,  hal  ini  disebabkan  perbedaan penafsiran  terhadap  ayat  al-Qur’an  tersebut.  Ada  tiga  pendapat  yang  berkembang  di kalangan ulama dalam menafsirkan ayat di atas, yaitu mengenai lelaki Muslim menikahi wanita  Ahli  Kitab.  Pendapat  pertama  menyatakan  bahwa  bahwa  lelaki  Muslim  haram
Vol.12, 1 (Januari- Juni, 2023).
menikahi wanita Ahli Kitab. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdullah ibn Umar dengan menggunakan penafsiran terhadap surat al-Baqarah ayat 221, yang menyatakan bahwa wanita Ahli Kitab dari kalangan Nasrani dan Yahudi adalah termasuk golongan Musyrik karena menuhankan Isa ibn Maryam dan Uzer.
Dengan  demikian,  mereka  tidak  halal  dinikahi  karena  orang  musyrik  haram dinikahi.  Pendapat  kedua  dikemukakan  oleh  Atha’  bin  Rabbah.  Ia  menyatakan  bahwa mengawini Ahli Kitab adalah rukhsah, karena saat itu wanita muslimah sangat sedikit. Sedangkan sekarang wanita muslimah telah banyak, oleh karenanya mengawini wanita Ahli  Kitab  tidak  diperlukan  lagi  dan  otomatis  hilanglah  rukhsah  untuk  mengawininya. Pendapat ketiga dikemukakan oleh jumhur ulama yang membolehkan mengawini wanita Ahli Kitab berdasarkan firman Allah dalam surat al-Ma’idah ayat 5 tersebut, sedangkan yang termasuk Ahli Kitab adalah wanita-wanita dari kalangan Yahudi dan Nasrani.
Dari  beberapa  pendapat  di  atas  perlu  adanya  pengidentifikasian  siapa  yang sebenarnya  yang  dikategorikan  oleh  al-Qur’an  sebagai  orang  musyrik,  yang  kemudian haram  dikawini  oleh  orang  Islam.Dikatakan  musyrik  bukan  hanya  mempersekutukan Allah  melainkan  juga  tidak  memercayai  salah  satu  dari  kitab-kitab  samawi,  baik  yang telah terdapat penyimpangan ataupun yang masih asli, serta tidak seorang nabi pun yang meraka percayai.Adapun Ahli Kitab adalah orang yang memercayai salah seorang nabi dari  nabi-nabi  dan  salah  satu  kitab  dari  kitab-kitab  samawi,  baik  sudah  terjadi penyimpangan pada mereka dalam bidang akidah dan amalan.
Menurut  pandangan  ulama  di  zaman  modern  ini,  seorang  pakar  seperti  Rasyid Ridha,  murid  Imam  Muhammad  Abduh,  menegaskan  bahwa  Majusi,  Sabian,  Hindu, Buddha,  Konfucius,  Shinto,  dan  agama-agama  lain  dapat  dikategorikan  sebagai  Ahli Kitab. Ridha menfatwakan bahwa laki-laki Muslim yang diharamkan oleh Allah menikah dengan  perempuan-perempuan  musyrik  dalam  surat  al-Baqarah  ayat  221  adalah perempuan  musyrik  Arab  masa  lalu.  Itulah  pendapat  mufasir  Ibn  Jarir  al-Thabari. Sedangkan  orang-orang  Majusi,  Sabian,  penyembah  berhala  di  India,  Cina  dan  yang semacamnya,  seperti  orang  Jepang  adalah  Ahli  Kitab,  yang  mengandung  paham monoteisme  sampai  sekarang.  Karena  itu,  halal  menikahi  perempuan-perempuan mereka.(Jalil, 2018)

## e. Perkawinan Beda Agama Menurut Fuqaha
Fuqaha sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah dengan pria non muslim  baik  ahlul  kitab  atau  musyrik  tidak  sah.  karena  akan  dikhawatirkan  ada pelanggaran-pelanggaran etika akidah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa istri wajib tunduk pada suami. Sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita beda agama terjadi perbedaan pendapat dikalangan fuqaha Antara lain:

## 1) Mazhab Syafi’i
Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa perkawinan beda agama adalah boleh Yaitu menikahi  wanita  ahlu  al-kitab.  Akan  tetapi  termasuk  golongan  wanita  ahlu  al-kitab menurut  mazhab  Syafi’i  adalah  wanita-wanita  Yahudi  dan  Nasrani  keturunan  orang- orang  bangsa  Israel  dan  tidak  termasuk  bangsa  lainnya,  sekalipun  termasuk  penganut Yahudi dan Nasrani. Alasan yang dikemukakan mazhab ini adalah:
a) Karena Nabi  Musa  AS  dan Nabi  Isa AS  hanya diutus  untuk  bangsa  Israel,  dan bukan bangsa lainnya.
b) Lafal  min  qoblikum  (umat  sebelum  kamu)  pada  surat  Al-Maidah  ayat  5 menunjukkan  kepada  dua  kelompok  golongan  Yahudi  dan  Nasrani  bangsa Israel.Menurut  mazhab  ini  yang  termasuk  Yahudi  dan  Nasrani  adalah  wanita- wanita  yang  menganut  agama  tersebut  sejak  Nabi  Muhammad  sebelum  diutus menjadi  Rasul,  yaitu semenjak sebelum Al-Qur’an diturunkan, tegasnya  orang- orang  yang  menganut  Yahudi  dan  Nasran  sesudah  Al-Qur’an  diturunkan  tidak termasuk Yahudi dan Nasrani kategori ahlu al-kitab, karena tidak sesuai dengan bunyi ayat min qoblikum tersebut.

## 2) Mazhab Maliki
Mazhab  Maliki  berpendapat  bahwa  perkawinan  beda  agama  mempunyai  dua pendapat yaitu:
a) Menikah dengan kitabiyah hukumnya makruh baik dzimmiyah (wanitawanita non muslim  yang  berada  di  wilayah  atau  negeri  yang  tunduk  pada  hukum  Islam) maupun  harbiyah,  namun  makruh  menikahi  wanita  harbiyah  lebih  besar  (Ibnu Abdil  Barr,  t.th:  543).  Akan  tetapi  jika  dikhawatirkan  bahwa  si  isteri  yang
kitabiyah  ini  akan  mempengaruhi  anak-anaknya  dan  meninggalkan  agama ayahnya, maka hukumnya haram.
b) Menikah dengan kitabiyah hukumnya boleh karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Metodologi berpikir mazhab Maliki ini menggunakan pendektan Sad  al-Zarai’  (menutup  jalan  yang  mengarah  kepada  kemafsadatan).  Jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka diharamkan.
3) Mazhab Hanafi
Imam Abu Hanifah berpendapat tentang perkawinan antar beda agama terdiri dari dua hal. Yaitu:
a) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita non muslim (musyrik) hukumnya adalah haram mutlak.
b) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahlu al-kitab (Yahudi dan Nasrani), hukumnya mubah (boleh). Menurut mazhab Hanafi yang dimaksud dengan ahlu al-kitab adalah siapa saja yang mempercayai seorang Nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah SWT, termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim As  dan  Suhufnya  dan  orang  yang  percaya  kepada  nabi  Musa  AS  dan  kitab Zaburnya,  maka  wanitanya  boleh  dikawini.  Bahkan  menurut  mazhab  ini mengawini wanita ahlu al-kitab dzimmi atau wanita kitabiyah yang ada di Daaral- Harbi boleh hukumnya.

## 4) Mazhab Hambali
Mazhab Hambali mengemukakan bahwa perkawinan beda agama haram apabila wanita-wanita musyrik, akan tetapi boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Mazhab ini  lebih  cenderung  mendukung  pendapat  Imam  Syafi’i.Tetapi  mazhab  Hambali  tidak membatasi tentang ahlul kitab, menurut pedapat mazhab ini bahwa yang termasuk ahlual- kitab  adalah  yang  menganut  agama  Yahudi  dan  Nasrani  sejak  saat  Nabi  Muhammad belum diutus menjadi Rasul.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian  yang telah ditemukan,maka dapat disimpulkan bahwa dalam  Pasal    Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tentang
Kompilasi  Hukum  Islam,  sebagai  berikut:  Pasal  4  “  Perkawinan  adalah  sah,  apabila dikakukan  menurut  hukum  islam.  Dan  dalam  Pasal  40:  Dilarang  melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu.
Dan juga dijelaskan dalam kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu merupakan hasil ijtihad atau inovasi hukum dalam  menafsirkan ketentuan Al-qur’an yang bersifat kolektif,  ia  merupakan  hukum  yang  harus  dipedomani  bagi  umat  islam  di  Indonesia. Maka  perkawinan  antar  pemeluk  agama  tidak  diperbolehkan  secara  hukum,  karena  ia jelas-jelas  suatu  bentuk  halangan    perkawinan  dan  wajib  di  cegah  pelaksanaanya. perkawinan  antara  wanita  Muslim  dengan  pria  non-Muslim,  para  ulama  sepakat bahwasanya hukumnya haram, tetapi perkawinan antara pria Muslim dengan wanita non- Muslim ulama berbeda pendapat, hal ini disebabkan perbedaan penafsiran terhadap ayat al-Qur’an.(Dardiri et al., 2013)
Sedangkan di dalam Bab 4 KHI mengenai Larangan Kawin, Pasal 40 huruf c secara tegas  menyatakan  bahwa  perkawinan  dilarangapabila  dilakukan  antara  seorang  pria muslim  dengan  wanita  yang  tidak  beragama  Islam.  Sebaliknya,  dalam  Pasal  44  juga melarang seorang wanita yang beragamaIslam melakukan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam. Dan juga Fuqaha sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah dengan pria non muslim baik ahlul kitab atau  musyrik tidak sah. karena akan dapat  dikhawatirkan  adanya  pelanggaran-pelanggaran  dalam    etika  akidah,  karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa istri wajib tunduk pada suami.(Insawan, 2008)

## DAFTAR PUSTAKA
Dardiri A.H, Tweedo M, Roihan M.I. “Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham”. Khazanah, Vol. 6 No.1 Juni 2013
Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.
Media Syari’ah , 22 (1), 48. https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719
Dardiri, A. H., Tweedo, M., & Roihan, M. I. (2013). Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam
Dan Ham. Khazanah , 6 (1), 99–117. https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8
Insawan, H. (2008). Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi
Vol.12, 1 (Januari- Juni, 2023).
Hukum Islam. Al-Adl , 1 (1), 1–14.
Jalil,  A.  (2018).  Pernikahan  Beda  Agama  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum Positif di Indonesia. Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan ,
6 (2), 46–69. https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56
Nur,  A.  (2015).  Kajian  Hukum  Terhadap  Perkawinan  Beda  Agama  Menurut  Undang- Undang Perkawinan Dan Hukum Islam. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 10 (2), 214.  https://media.neliti.com/media/publications/240404-kajian-hukum-terhadap- perkawinan-beda-ag-31c2c207.pdf