## PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DESA MELALUI PENDEKATAN SOSIOKULTURAL PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

## Agus Rianto; Eka Wildanu; Dikhorir Afnan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Cirebon afnan23@umc.ac.id

## Abstract
Socio-cultural involvement is needed to realize independent and transparent village development. Village autonomy should be an opportunity for village officials to detect the resources they have, and be sensitive to existing problems. The methodology used in this study is descriptive qualitative based on the essence of the data to be collected and analyzed, as well as theoretical considerations and views on science. The results and discussion of this research are independence, community participation, relationships, and a sense of fairness are often associated with the concept of empowerment in the discourse of community development. Among these concepts, community participation is at the forefront of generating independence and the empowerment process itself. The conclusion of this research is that discipline is the most important function of human resource management and the key to the realization of goals, because without good discipline it is difficult to realize maximum goals.
Keywords: Village Government, Community Empowerment, Socio cultural

## Abstrak
Dibutuhkan keterlibatan sosiokultural untuk mewujudkan pembangunan desa yang mandiri dan transparan. Otonomi desa seharusnya menjadi peluang bagi aparatur desa untuk mendeteksi sumberdaya yang dimiliki, serta peka terhadap problematika yang ada. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang mendasarkan pada esensi data yang akan dikumpulkan dan dianalisis, serta pertimbangan teoretis dan pandangan terhadap ilmu. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah kemandirian, peran serta masyarakat, relasi, dan rasa adil seringkali dihubungkan dengan konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat. Di antara konsep ini, peran serta masyarakat berada pada ujung tombak pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan itu sendiri. Adapun kesimpulan penelitian ini yaitu bahwa kedisiplinan merupakan fungsi pengelolaan sumber daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.
Kata Kunci: Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Sosiokultural

## A.  PENDAHULUAN
Sebagai wilayah yang memiliki otonomi tersendiri, desa mendapat kewenangan mengelola pemerintahan sekaligus menerima pelimpahan dan penyerahan tugas dari pemerintah di atasnya, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Sayangnya, kewenangan mengelola pemerintahan desa itu kerap kali menimbulkan persoalan hukum yang dapat menghambat kelancaran proses pembangunan di desa.
Data Indonesia Corruption Watch (ICW), ada sebanyak 212 kepala desa yang menjadi tersangka kasus dana desa selama periode 2016-2018. Modusnya berupa proyek fiktif,  di  mana  terdapat  kucuran  dana terhadap suatu pekerjaan yang seolah- olah dibuat ada, padahal nyatanya tidak. Bahkan, modus korupsi dilakukan oknum di pemerintah desa yang meminjam uang dari dana desa dan tidak dikembalikan (https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20191108211147-12-446809/icw- sebut-korupsi-dana-desa-dampak-dari- pengawasan-yang-buruk).
Temuan ICW ini semakin menguatkan asumsi bahwa kemampuan manejerial aparat pemerintah desa dalam mengelola keuangan negara masih sangat rendah, di samping ada persoalan mental dari para pelakunya serta minimnya pemahaman mereka terhadap rambu-rambu antirasuah. Bukan tidak mungkin jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa adanya pembinaan dan pengawasan yang ketat, tujuan pembangunan di perdesaan akan sulit direalisasikan.
Dibutuhkan keterlibatan sosiokultural untuk mewujudkan pembangunan desa yang mandiri dan transparan. Otonomi desa seharusnya menjadi peluang bagi aparatur desa untuk mendeteksi sumberdaya yang dimiliki, peka terhadap masalah yang sedang dan akan terjadi, serta kemampuan dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ada. Dengan begitu, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf kehidupan yang layak bagi masyarakat sebagai bagian dari tujuanpembangunan desa akan sangat mudah dicapai.
Sudah sepatutnya pemerintah desa memegang komitmennya sebagai public service , apa pun poblematika yang dihadapi. Kepala desa juga dituntut mampu memberikan bimbingan, pembinaan, serta motivasi yang kuat untuk sekuat tenaga mengejar ketertinggalan. Kemampuan menyelenggarakan pemerintahan yang baik sangat bergantung dari sejauh mana kecakapan menajerial pemerintahan desa dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen.
Dalam masyarakat informasi, sebagai dampak dari revolusi komunikasi atau informasi terjadi perubahan dalam proses komunikasi yang meliputi; 1) pengumpulan informasi, 2) penyimpanan informasi, 3) pengolahan informasi, 4) penyebaran informasi, dan 5) balikan/umpan balik informasi (Hamid et al, 2011:22). Komunikasi pada dasarnya bersifat informatif dan persuasif, bergantung kepada tujuan komunikator. Dibandingkan dengan komunikasi informatif, komunikasi persuasif lebih sulit karena bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku (Effendy, 2008:21).
Sebagaimana Miller dan Levineyang dikutip Lattimore mengatakan bahwa pada tingkat minimal, sebuah usaha persuasif menghasilkan beberapa perubahan dalam aspek kognitif, afektif,dan perilaku target audiensi. Sedangkan Hovland menyatakan bahwa persuasi adalah komunikasi intensional dengan pendekatan satu arah ( oneway ) di mana sumber berusaha memengaruhi ( to bring about an effect ) (Hutagalung dalam Dyatmika & Afnan, 2018:44).
Dalam pandangan McLuhan (dalam Dyatmika& Afnan, 2018:172), media atau saluran komunikasi memiliki kekuatan yang sangat penting dalam memberikan pengaruhnya kepada masyarakat, dan bukan isi pesannya merupakan bagian dari teori persuasif, di mana teori ini menekankan pada pentingnya mengamati dan mengobservasi tingkah laku, sikap dan reaksi  emosional orang lain. Teori ini berusaha menyampaikan dan memberikan prediksi perilaku seseorang dengan melihat cara lain yang dilakukan individu dalam memproses informasi. Teori ini menegaskan bahwa perilaku yang dimunculkan oleh orang lain ataupun oleh media massa dapat menjadi penting dalam usaha memperoleh perilaku yang baru.
Proses perjalanan suatu pesan yang disampaikan oleh komunikasi kepada komunikannya kini bukan lagi proses psikologis, tetapi merupakan proses sosiologis. Apabila komunikasi berlangsung dalam tatanan interpersonal tatap muka secara dialogis timbal balik ( face to face dialogical reciprocal ), ini dinamakan interaksi simbolik ( symbolic interaction ). Joel M. Charon dalam bukunya Symbolic
Interactionisme mendefinisikan  interaksi sebagai aksi sosial bersama, individu- individu berkomunikasi satu sama lain mengenai apa yang mereka lakukan dengan orientasi kegiatan dirinya masing-masing (Ruslan, 2014:27-28).

## B. METODE
Menurut Strauss dan Corbin (dalam Afrizal, 2016:30) di antara banyak alasan para peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif adalah karena; 1) peneliti sudah terbiasa melakukan penelitian dengan metode tersebut, 2) sifat dari masalah yang akan diteliti membutuhkan metode ini. Sebagai contoh, katanya, untuk mengetahui pengalaman orang yang pindah agama lebih baik diteliti dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.
Disadari maupun tidak, pengalaman melakukan penelitian dan sifat masalah penelitian sesungguhnya berkaitan erat dengan teori yang mendasari penelitian tersebut. Oleh karenannya perlu untuk menelaah teori-teori dan pandangan terhadap ilmu yang mendasari penggunaan metode penelitian kualitatif. Alasan-alasan pemilihan metode penelitian kualitatif sebaiknya dikelompokkan menjadi dua hal, yaitu: (1) esensi data yang akan dikumpulkan dan dianalisis, (2) pertimbangan teoretis dan pandangan terhadap ilmu (Afrizal, 2016:30).
Lexy J. Meleong (2017:49) menyatakan, usaha untuk mengejar kebenaran lazim dilakukan oleh para filsuf, peneliti, maupun oleh para praktisi melalui model-model tertentu. Model tersebut biasanya dikenal
dengan paradigma. Paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi.
Patton (dalam Mulyana, 2010:9) mendefinisikan paradigma atau perspektif sebagai suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma menurutnya tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya: Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.
Patton (dalam Emzir, 2016:65- 66) menyebut ada tiga jenis data dalam penelitian kualitatif, yaitu;
a) Interview (wawancara), yaitu serangkaian pertanyaan terbuka dan teliti hasil tanggalam mendalam tentang pengalaman, persepsi, pendapat, perasaan, dan pengetahuan orang. Data terdiri dari kutipan yang sama persis dengan konteks yang cukup untuk dapat diinterpretasi.
b) Observation (pengamatan), yaitu deskripsi kerja lapangan kegiatan, perilaku, tindakan, percakapan, interaksi interpersonal, organisasi atau proses masyarakat, atau aspek lain dari pengalaman manusia yang dapat diamati. Data terdiri dari catatan lapangan: deskripsi rinci, termasuk konteks di mana pengamatan dilakukan.
c) Document (dokumen), yaitu bahan dan dokumen tulis lainnya dari memorandum organisasi, klinis, atau
catatan program; dan coinformance, publikasi dan laporan resmi, catatan harian pribadi, surat-surat, karya-karya artistik, foto, dan memorabilia dan tanggapan tertulis untuk survei terbuka. Data terdiri dari kutipan dokumen- dokumen yang diambil dengan cara mencatat dan mempertahankan konteks.
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Atwar Bajari (2015) berpendapat bahwa penggunaan teknik pengumpulan data sangat bergantung pada bidang penelitian, tujuan penelitian, hipotesis yang dikembangkan, serta teknik analisis data yang akan digunakan.
Menurutnya, penelitian sosial telah mengembangkan beberapa teknik pengumpulan data penelitian. Teknik- teknik yang sering digunakan untuk penelitian, yaitu observasi, angket (kuesioner), wawancara, analisis isi, kepustakaan, serta teknik-teknik proyektif. Dalam pengumpulan dan penggalian data di lapangan, tiap-tiap teknik memiliki tingkat keakuratan dan kekuatan serta kelemahan yang berbeda-beda (Bajari, 2015:96-97).
Afrizal (2016:19) berpendapat analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan cara yang berbeda dan tidak berorientasi pengukuran dan perhitungan. Ada dua tahap analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu; pertama, pada tahap pengumpulan data, dan oleh sebab itu analisis data dilakukan di lapangan; kedua, dilakukan ketika penulisan laporan. Dengan demikian, analisis data dilakukan mulai dari tahap pengumpulan data
sampai tahap penulisan laporan. Oleh sebab itu, analisis data dalam penelitian kualitatif sering disebut sebagai analisis berkelanjutan ( on-going analysis ).

## B.   HASIL DAN PEMBAHASAN
Mulai tahun 2007, Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang antara lain terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MP) yang merupakan program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM MP merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil, antara lain berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi  dan  efektivitas  kegiatan,  serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat (Suhaimi, 2016:100).
Subejo dan Supriyanto (dalam Mardikanto dkk, 2017:45-46) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui collective action dan networking , sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan dengan sustainable development di mana pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat utama yang akan membawa masyarakat menuju keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan ekologi yang dinamis.
Perlu diketahui, konsep pemberdaya- an masyarakat harus dilandasi pula dengan potensi atau kekuatan yang dapat membantu proses perubahan agar dapat lebih cepat dan terarah, sebab tanpa adanya potensi atau kekuatan yang berasal dari masyarakat akan sulit bergerak untuk melakukan perubahan. Kekuatan pendorong ini di dalam masyarakat harus ada atau bahkan diciptakan lebih dulu pada awal proses perubahan dan harus dapat dipertahankan selama proses perubahan tersebut berlangsung (Setiana, 2005:7).
Dengan kata lain, pemberdayaan adalah proses pemberian dan atau optimasi daya (yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat), baik daya dalam pengertian “kemampuan dan keberanian” maupun daya dalam arti “kekuasaan atau posisi-tawar”. Dalam praktik pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan ( poverty alleviation ) atau penanggulangan kemiskinan ( poverty reduction ). Karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan (Mardikanto dkk, 2017:113).
Kemandirian, peran serta masyarakat, relasi, dan rasa adil seringkali dihubungkan dengan konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat. Di antara konsep ini, peran serta masyarakat berada pada ujung tombak pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan itu sendiri. Maka kemudian tidak salah jika ada yang beranggapan bahwa pemberdayaan diposisikan pada sebuah kekuatan di level

## individu maupun sosial.
Mengutip pendapat Rappaport (dalam Hikmat, 2013:3), pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang- undang. Sementara McArdle mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.
Kegiatan pemberdayaan masyara- kat akan dapat diwujudkan sesuai tujuan organisasi sepanjang program- program kerja pemberdayaan masyarakat terlebih dahulu disusun atau dirancang dengan baik, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Rumusan pe- rencanaan yang matang akan menghasilkan sebuah program yang efektif. Perencanaan program kehumasan biasanya dilandasi oleh pemikiran yang jernih, sehat, dan jelas terhadap tujuan yang akan dicapai.
Dari pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan terhadap aparatur Desa Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, didapati keterangan bahwa proses perencanaan program kerja pemberdayaan masyarakat di desa tersebut diawali dengan musyawarah desa yang melibatkan stakeholder lembaga desa, termasuk tokoh
pemuda dan tokoh masyarakat sebagai representasi warga.
Setelah program kerja dan pos anggarannya tersusun dengan baik, selanjutnya program kerja disosialisasikan/ diinformasikan kepada masyarakat untuk mengetahui kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang akan dilakukan sekaligus menggugah kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam program pembangunan tersebut. Proses perencanaan yang dilakukan aparatur Desa Lurah tersebut menurut penulis sejalan dengan teori yang disampaikan Scott M. Cutlip dan Allen H. Center bahwa perlu bagi seorang konseptor atau komunikator menyerap aspirasi, opini, sikap, dan reaksi dari mereka yang berkepentingan dengan aksi dan kebijaksanaan-kebijaksanaan sebuah organisasi.
Selanjutnya adalah tahap peng- organisasian atau pembentukan tim teknis yang bertugas melaksanakan kegiatan pembangunan desa melalui program pemberdayaan masyarakat. Dalam tahap ini, unsur sember daya manusia menempati posisi krusial mengingat manusia merupakan tenaga produktif yang memiliki perasaan, pikiran, dan psikologis. Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Pengorganisasian juga sering disebut sebagai salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mengelola sumber daya manusia atau karyawan/pegawai dengan cara menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, pendelegasian wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi.
Tidak kalah pentingnya, sebagai pimpinan di pemerintahan desa, Masnam mengaku harus memberikan contoh yang baik terhadap bawahannya maupun masyarakat secara umum. Misalnya dari aspek kedisiplinan. Secara kedinasan, Masnam membiasakan diri masuk kerja tidak melewati pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 14.30 WIB. Begitu pula dengan penggunaan seragam dinas yang telah diatur sesuai ketentuan dari pemerintah daerah.
Mengutip pendapat Hasibuan (Supomo, 2018:19) bahwa kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk menaati peraturan- peraturan organisasi dan norma-norma sosial.
Sekretaris Desa Lurah, Ahmad Faozan menambahkan sebelum menjalan-kan tugasnya, aparatur desa terlebih dahulu memahami SOTK sebagai panduan tugas- tugas yang harus dijalankan. Langkah ini bisa juga disebut sebagai upaya pengintegrasian yang menurut Hasibuan (dalam Supomo, 2018:19) merupakan kegiatan mempersatukan kepentingan organisasi dan kebutuhan pegawai agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan. Pengintegrasian merupakan hal penting dan sulit dalam manajemen sumber daya manusia karena mempersatukan dua kepentingan yang kadang bertolak belakang.
Setelah menyusun perencanaan dan pengorganisasian program kerja
pemberdayaan masyarakat, tahap se- lanjutnya dalam menerapkan fungsi manajemen kehumasan adalah membuat mekanisme pengarahan dan pengawasan. Pengarahan atau yang sering disebut dengan commanding merupakan aktivitas mengarahkan sumber daya yang ada agar dapat bekerja sama secara efektif dan efisien untuk turut serta mewujudkan tujuan organisasi.
Ishaq (2017:94) mendefinisikan commanding sebagai pemberian perintah, arahan dan saran, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak atasan maupun anggota sesuai struktur dan mekanisme organisasi. Atasan selaku leader dituntut mampu mengimplementasikan aktivitas leading, yaitu kegiatan manajerial yang mendorong orang lain untuk ikut bertindak. Kegiatan ini meliputi pengambilan keputusan, komunikasi antara pimpinan dan staf, memberikan semangat inspirasi, motivasi, memilih orang/staf, serta membuka pengetahuan staf agar kemampuannya meningkat.
Sedangkan pengawasan atau controlling dilakukan untuk mengendalikan semua sumber daya yang ada untuk mau menaati peraturan yang telah dibuat. Dalam pandangan Ishaq (2017:94), controlling dimaknai sebagai proses untuk menjaga pelaksanaan kegiatan agar tetap berada pada jalur, mekanisme, dan rencana yang telah ditetapkan. Baik pengarahan maupun pengawasan, keduanya merupakan wewenang pimpinan yang biasanya berkaitan erat dengan kebijakan ataupun keputusan strategis.
Kegiatan pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya dapat dilakukan melalui
proses enabling guna menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, empowering untuk memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dan advokasi atau perlindungan untuk mencegah timbulnya persaingan tidak seimbang. Dalam rangka meningkatkan dan menyinergikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan pengawasan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (Suhaimi, 2016:164).
Sementara Subejo dan Supriyanto (dalam Mardikanto dkk, 2017:45-46) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan sustainable development di mana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan ekologi yang dinamis. Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal antara lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial, dan ekologi. Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial, dan ekologinya.
Dari observasi dan wawancara yang penulis lakukan terhadap aparatur desa setempat, dapat diperoleh informasi terkait tindakan pengarahan dan pengawasan terhadap program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pemerintah Desa Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon yaitu dengan cara melakukan
kroscek langsung ke lapangan.
Pelibatan stakeholders dalam kegiatan pembangunan desa sangat penting karena masyarakat pada dasarnya sebagai pemilik proses dari suatu kegiatan akan merasakan secara langsung dampak dari program atau kegiatan yang sedang berjalan, sehingga tidak berlebihan jika masyarakat juga mendapat tanggung jawab untuk memantau atau mengawasi jalannya kegiatan pembangunan di desanya.
Adapun teknik yang digunakan oleh  Pemerintah Desa Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam melakukan monitoring dan evaluasi adalah berupa kunjungan lapangan, pengamatan dan wawancara dengan kelompok dampingan, baik dari kelompok pemuda maupun kelompok swadaya masyarakat. Hasil akhir dari kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk laporan yang poin-poinnya berisi seputar latar belakang kegiatan, gambaran kegiatan atau program, proses perencanaan program, pelaksanaan program, hingga proses evaluasi.
Di antara stakeholders yang menjadi mitra pemerintah desa, menjaga hubungan baik dengan media massa juga penting dalam rangka mendukung program- program pembangunan secara masif. Seperti diketahui, media massa merupakan sarana atau alat yang tepat untuk membangun opini publik sekaligus membantu membentuk citra positif organisasi.
Untuk menjaga hubungan yang harmonis, aparatur desa harus dapat memahami tugas media secara dewasa. Menjaga komunikasi adalah langkah pertama untuk menjalin keharmonisan.
Bagi media massa, niat untuk melakukan konfirmasi  kepada  pelaku  public  relations adalah syarat mutlak menjaga kepercayaan. Pola sederhana ini bernilai sangat penting karena menjadi cermin rasa saling menghargai dan menjaga nama baik. Selain itu, dengan menanyakan kebenaran, artinya kedua belah pihak juga menjaga asas kejujuran sebagai modal kerja sama. Saling mengisi, menghormati, dan menjaga nama baik adalah cermin mitra yang ideal (Gassing, 2016:150).

## C.   SIMPULAN
Proses perencanaan yang dilakukan aparatur Desa Lurah diawali dengan mengadakan musyawarah desa yang melibatkan unsur aparatur desa, lembaga desa, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk menyerap aspirasi, opini, sikap, dan reaksi publik. Setelah program kerja dan pos anggarannya tersusun dengan baik, selanjutnya diinformasikan secara luas kepada masyarakat.
Pada tahap pengorganisasian, ke- disiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk menaati peraturan- peraturan organisasi dan norma-norma sosial. Pengorganisasian juga merupakan salah satu upaya pengintegrasian di mana terdapat kegiatan mempersatukan kepentingan organisasi dan kebutuhan pegawai agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.
Terkait tindakan pengarahan dan pengawasan terhadap program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pemerintah Desa Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, dilakukan dengan cara kroscek (monitoring) langsung ke lapangan. Adapun teknik yang digunakan oleh Pemerintah Desa Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam melakukan monitoring dan evaluasi adalah berupa kunjungan lapangan, pengamatan dan wawancara dengan kelompok dampingan, baik dari kelompok pemuda maupun kelompok swadaya masyarakat. Hasil akhir dari kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk laporan yang poin-poinnya berisi seputar latar belakang kegiatan, gambaran kegiatan atau program, proses perencanaan program, pelaksanaan program, hingga proses evaluasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal. (2016). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta:  Rajagrafindo
Bajari, Atwar. (2015). Metode Penelitian Komunikasi: Prosedur, Tren, dan Etika. Bandung: Simbiosa Rekatama Media
Dyatmika, T., & Afnan, D. (2018). Efektivitas Poster Kampanye Sosial Safety Riding dari Limbah Kain Batik untuk Mengubah Perilaku Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon dalam Berkendara. An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam, 10(2).
Dyatmika, T., & Afnan, D. (2018). Scrap Poster sebagai Media Kampanye Sosial Anti Narkoba di SMA Negeri Cirebon. Jurnal Kajian Media, 2(1).
Effendy, Onong. (2008). Dinamika Komunikasi. Bandung: Rosdakarya
Emzir, (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: Rajagrafindo
Gassing, dkk. (2016). Public Relations. Yogyakarta: Andi Offset
Hamid, et al. (2011). Ilmu Komunikasi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana
Hikmat, Harry. (2013). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press
Ishaq, Ropingi. (2017). Public Relations: Teori dan Praktik. Malang: Intrans Publishing
Mardikanto, dkk. (2017). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta
Meleong, J. Lexy. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi. Bandung: Rosdakarya
Mulyana, Deddy. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif: ParadigmaBaru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: Rosdakarya Ruslan, Rosady. (2014). Etika Kehumasan: Konsepsi dan Aplikasi . Jakarta: Rajawali Pers
___. (2014). Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi . Jakarta: Rajawali Pers
Setiana, Lucie. (2005). Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat. Bogor: Ghalia Indonesia
Suhaimi, Ahmad. (2016). Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Partisipatif Wilayah Pinggiran dan Desa. Yogyakarta: Deepublish
Supomo, dkk. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Yrama Widya
Internet:
h t t p s : / / w w w . c n n i n d o n e s i a . c o m / asional/20191108211147-12-446809/ icw-sebut-korupsi-dana-desa- dampak-dari-pengawasan-yang- buruk