## STUDI ISLAM DAN RADIKALISME PENDIDIKAN DALAM KONTEKS MASYARAKAT MAJEMUK
Ahmad Ali Riyadi 1

## Abstrak:
Tulisan  berikut  menjelaskan  tentang  perlunya  rekonstruksi  filosofis pendidikan  Islam  dalam  kancah  masyarakat  multikulturalisme.  Ada keengganan  tersendiri  untuk  mengatakan  pendidikan  Islam  telah gagal membentuk masyarakat majemuk. Ada paradoks pada satu sisi pendidikan berperan sebagai pengelola pengembangan sumber daya manusia  akan  tetapi  di  sisi  yang  lain  pendidikan  Islam  telah menghasilkan  lulusannya  menjadi  mesin  pembunuh  yang  sangat mengerikan.  Ada  beberapa  prinsip  yang  harus  diperhatikan  dalam mengembangkan  lembaga  pendidikan  Islam,  pertama,  kesadaran magis  (magical  consciousness),  kedua,  kesadaran  naif  (naival consciousness) dan kesadaran kritis (critical consciousness)
Kata  kunci: Pendidikan  Islam,  Humanis,  budaya  dan multikulturalisme

## Abstract
The  following  article  describes  the  need  for  a  philosophical reconstruction  of  Islamic  education  in  a  multiculturalism  society. There is reluctance in itself to say that Islamic education has failed to form  a  pluralistic  society.  There  is  a  paradox  that  on  the  one  hand education  plays  a  role  as  the  manager  of  human  resource development, but on the other hand Islamic education has produced its  graduates  into  a  very  terrible  killing  machine.  There  are  several principles that must be considered in developing Islamic educational institutions, first, magical consciousness, second, naive
consciousness and critical consciousness. Keywords : Islamic education, humanist, culture and multiculturalism
1 Ahmad Ali Riyadi, alumni Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006, dan dosen Pascasarjana UNISNU Jepara.
A. Pendahuluan Sudah kadung menjadi komitmen bersama bahwa pendidikan  mempunyai  peran  yang luhur  dan  agung.  Sifat  yang  agung ini dutunjukkan dari peran pendidikan  yang  dipahami  sebagai pemberian bekal  peserta didik unuk menghadapi  masa  depannya,  juga peran  pendidikan  dipahami  sebagai sarana untuk pencerdasan seseorang.  Sehingga  pendidikan dapat menjadi peran untuk
meramalkan nasib seseorang.di
masa depannya karena dalam pendidikan  orang  diajarkan  ilmu tertentu  yang  menjadi  keahlian seseorang. Jika orang belajar kedokteran maka dipastikan ia akan menjadi dokter, jika orang belajar di keguruan maka dapat  diramalkan ia akan menjadi  guru, dan sebagainya. Sebegitu mulianya peran pendidikan sehingga orang tidak pernah merasa curiga  terhadap  makhluk  yang bernama pendidikan.
Akan tetapi jika peran teoritis  pendidikan  tersebut  dicek dalam  kancah  realitas,  maka  tentu akan  menjadi  pertanyaan.  Banyak kasus menunjukkan terjadinya keganjalan-kejanggalan  pendidikan. Secara intelektual, pendidikan menjadi  ajang  kritik  dari  para pengguna jasa pendidikan, di antaranya  adalah  Paulo  Freire    dan Ivan Illich. Orang tercengang dengan kritik  yang dilakukan kedua pakar  tersebut.  Bagi  Paulo  Freire,
pendidikan  tidak  ubahnya  membuat
seseorang terasing ( culture of silence )  dengan  dunia  luarnya,
sedang Ivan Illih menyerukan dengan  bebaskan  masyarakat  dari belenggu sekolah ( deschooling society ).  Mereka  tidak  sepakat  dan tidak  puas  dengan  adanya  lembaga pendidikan  formal  yang  selama  ini berlangsung  (Paulo  Freire,  2002; Ivan Illich,  2000).
Secara  realitas,  munculnya kekerasan  atas  nama  agama  akibat keyakinan  seseorang  menjadi  bukti kegagalan  pendidikan.  Kekerasan
FPI  (Fron  Pembela  Islam)  terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama  (AKKBB),  kerusuhan
Poso,  kerusun  Ambon  dan  lainnya menjadi  bukti  bahwa  pendidikan, dalam  hal  ini  pendidikan  agama, telah  menjadi  mesin  perang  yang ampuh dan sangat mengerikan. Ada paradoks,  pada  satu  sisi  pendidikan yang  mengajarkan  pada  kedamaian akan  tetapi  kenyataannya  telah mencetak  teror  dan  kerusuhan.  Ada apa  dengan  pendidikan?  Apakah pendidikan tidak mampu lagi menyuguhkan penghargaan di tengah masyarakat pluralisme? Tulisan singkat ini akan memaparkan secara singkat beberapa  persoalan  paradoks  yang terjadi dalam pendidikan.

## B. Pendidikan Sebagai  Rekayasa Budaya
Salah  satu  faktor  penting yang  perlu  diperhatikan  adalah
bahwa  pendidikan  adalah  sebagai sebuah  gagasan  atau  rekayasa  yang menimbulkan  budaya.  Rekayasa budaya  atau  disebut  dengan  invasi kultural merupakan penyerbuan dengan  bantuan  sarana  budaya terhadap  kebudayaan  lain,  sehingga terjadi  penaklukan  budaya  yang pada  akhirnya  mengalami  proses pemalsuan kultural atau keterasingan  terhadap  budayanya sendiri  (Paulo  Freire,  dkk.,  2002: xii). Dari  sini  dapat  dipahami bahwa lembaga pendidikan merupakan  sarana  yang  paling ampuh untuk pembentukan karakter pribadi  seseorang  serta  propaganda nilai-nilai  budaya  yang  dianggap penting  bagi  penggagas.  Setahap demi setahap orang akan mengalami penyerbuan kultural dengan mengoper budaya asing yang menyergap dirinya. Dengan demikian,  seseorang  tersebut  tidak akan  dapat  menghayati  budayanya sendiri. Tentu hal ini akan
membawa akibat buruk dari rekayasa pendidikan, yakni; pertama, menjauhkan seseorang dari tradisi  dan  nilai-nilai  budayanya sendiri,  kedua,  memunculkan  rasa keterasingan  terhadap  hakekat  diri sendiri,  serta  kondisi  sisio  budaya sendri  dan  proses  tidak  mengenali jati  dirinya  sendiri,  yang  kemudian timbul rasa malu terhadap kekayaan budaya  sendiri  sebab  dianggap inferior, ndesani . ( Kartini  Kartono, 1997: 132).
Pendidikan  menjadi  sarana rekayasa  yang  dapat  mengarahkan seseorang  untuk  mengikuti  dan menyakini kebenaran yang didapatkan  lewat  kerangka  berpikir keilmuan yang dihasilkan. Kerangka  ini  menjadikan  seseorang tidak  mampu  keluar  dari  jeratan pemahaman  ilmu  yang  didapatkan dari lembaga pendidikan. Indoktrinasi lebih mendominasi dan memaksakan kemauan ide-ide edukatif tanpa memperhatikan kebutuhan,  harapan  dan  aspirasi pengguna jasa pendidikan.
Penggagas ingin membentuk pribadi pengguna  jasa  pendidikan  sesuai dengan  citra  penggagas.  Karena  itu pengguna  jasa  pendidikan  dirampsa dari  kata-kata,  pikiran,  bahasa, pengalaman
hidup dan
kebudayaannya, agar mudah diserbu dan  diisi  dengan  nilai-nilai  dan benda-benda  asing  yang  cocok dengan kepentinggan penggagas.
Oleh karena itu, lambat  laun orang-orang  yang  ditaklukkan  akan mengoper  lalu  mengasyiki  semua peristiwa  di  sekililingnya  tidak  lagi dengan mata dan hati nurani sendiri akan  tetapi  menghayati  semua kejadian di sekitarnya dengan keinginginan  penggagas.  Semakin patuh  dan  makin  otomatis  orang- orang  yangdiserbu  itu  menirukan pola tingkah laku para penyerbunya, maka akan dianggap semakin prima dan semakin sukseslah proses pendidikan.  Oleh  karena  itu,  proses pembudayaan disebut berhasil
apabila  orang  tunduk  secara  mutlak dan  pasif  menerima  semua  perintah yang diberikan oleh para penggagas.
Dalam realitas sejarah, peranan  pendidikan  sebagai  sarana budaya  ini  dapat  dicermati  dari munculnya berbagai lembaga- lembaga  pendidikan  yang  dibentuk oleh kekuatan ormas-ormas maupun kekuatan politik kekuasaan. Misalkan munculnya berbagai lembaga-lembaga  pendidikan  yang disokong  oleh  penggagas  yang beraliansi pada kepentingan kebijakan  politik  tertentu.  Sebagai bentuk eksperimen untuk mendukung  argumen  ini,  misalkan dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi di bidang demokrasi dengan menjunjung tinggi  hak-hak  individu,  maka tentunya tersusunlah sistem pendidikan  yang  memperhatikan dan  mengembangkan  penghargaan terhadap  hak-hak  individu.  Akan tetapi  sebaliknya, di  negara totaliter dengan pemerintahan yang menguasai  segala-galanya  lewat kekuasaan  absolut,    pemerintah membatasi kebebasan individu dengan memberikan pendidikan
yang  uniform  bagi  semua  obyek didik.  Sistem  pendidikannya  cuman satu  yakni  mencerminkan  ide-ide politik  para  politisi  yang  berkuasa. Obyek didik harus bersikap otokratis  dan  mutlak  sebab  dengan sepenuhnya  obyek  didik  harus melaksanakan  semua  perintah  para penguasa  politik  yang  bersifat
otoriter. Bagi negara otoriter, pendidikan  adalah  kekuatan  politik untuk  mendominir  rakyat.  Oleh sebab itu, pemerintah secara mutlak mengatur  pendidikan.    Begitu  juga dalam bentuk negara yang menganut  ideologi  otokratis  dengan pemimpin  seorang  raja,  kekuatan politik  mempunyai  kekuatan  yang sangat  besar  bahkan  sangat  absolut tidak  terbatas  dalam  mempengaruhi praktek pendidikan. Negara mempunyai wewenang untuk memilih  dan  menentukan  sistem pendidikan untuk subyek-obyek didik.  Keduanya  harus  patuh  dan tunduk  mengikuti  segala  keputusan pemerintah.  Pada  negara  yang menganut  sistem  oligarkis  yang diperintah  oleh  beberapa  penguasa yang  terpilih  dan  mahakuasa  juga mengembangkan  sistem  pendidikan yang  monolinier  seperti  negara otokratis.  Sistem  pendidikannya mengutamakan pendidikan bagi kelompok-kelompok  tertentu  yang dipersiapkan  akan  menjadi  penerus penguasa. Sedangkan rakyat banyak dibiarkan  tidak  terdidik  dan  dalam keadaan  terbelakang  sebagai  abdi penguasa.
Hal  yang  sama  juga  terjadi di  negara-negara  yang  menganut sistem  ideologi    kapitalisme  dan komunisme.  Di  negara  kapitalis, politik  dan  negara  dikuasai  oleh sekelompok pemodal. Lembaga pendidikan  umumnya  dikuasai  oleh pemodal  sehingga  pada  umumnya lembaga  pendidikan  dikembangkan
atas dasar investasi. Konsekuensinya lembaga pendidikan  dibangun  atas  dasar bisnis  dan  keuntungan  ada  pada pemilik  modal.  Di  negara  komunis yang menerapkan diktator proletariat  menerapkan  pendidikan sebagai  fungsi  negara.  Pendidikan merupakan  senjata  strategis  untuk menguasai  rakyat  yakni  memacu rakyat menjadi manusia yang uniform.  Politik  adalah  sinonim dengan  pengendalian  secara  ketat terhadap  negara  dan  rakyat.  Karena itu sistem pendidikannya erat sekali berkaitan  dengan  sistem  politik  dan ambisi-ambisi politik negara tercerminkan pada kerangka filosofis  dan  praksis  pendidikan (Kartini Kartono, 1997: 78). Berdasarkan kerangka pemikiran  tersebut,  dalam  sejarah
Islam  hubungan  antara  pendidikan dan  kebijakan  politik  dapat  dilacak sejak masa-masa awal pertumbuhan lembaga-lembaga  pendidikan  Islam itu  sendiri.  Kenyataan  ini  misalnya dapat  dilihat  dari  pendirian  banyak madrasah  di  Timur  Tengah  yang disponsori  oleh  penguasa  politik. Contoh  yang  paling  terkenal  adalah Madrasah  Nizamiyah  di  Bagdad yang didirikan sekitar tahun 1064 M oleh Wazir Dinasti Saljuk Nizam al- Mulk  sebagai  pendukung  mazhab Sunni  (Syafi’i). Lembaga  ini
merupakan lembaga tandingan
Madrasah  al-Azhar  di  Mesir  yang pada  awalnya  didirikan  Dinasti Fatimiyah  untuk  mendukung  dan
menyebarkan  mazhab  Syi’ah  (W. Montgomery Watt, 1976).
Fenomena  tersebut,  bahwa signifikansi  dan  implikasi  politik dan  pengembangan  madrasah  -- pendidikan  Islam--    pada  umumnya bagi  penguasa  Muslim  sudah  jelas.
Madrasah-madrasah tersebut didirikan untuk menunjang kepentingan-kepentingan politik tertentu  dari  penguasa  Muslim, yakni untuk mendukung,
menciptakan dan memperkokoh citra  penguasa  sebagai  orang-orang yang  mempunyai    kesalehan  dan kepedulian kepada kepentingan umat dan lebih penting lagi  sebagai pembela  ortodoksi  Islam.Hal  ini pada  gilirannya  akan  memperkuat legitimasi  penguasa vis  a  vis rakyat (Azyumardi Azra, 2002: 62.).
Kepentingan terselenggaranya  pendidikan  telah membawa dampak rekayasa kebudayaan demi eksistensi kebudayaan  penggagas  itu  sendiri. Kadangkala lembaga-lembaga
pendidikan  itu  menjadi  sarana  yang ampuh  sebagai  mesin  perang  yang sangat  mengerikan.  Sebagai  contoh pertarungan  antara  kelompok  sunni dan  kelompok  si’ah  di  negara- negara  muslim  menjadi  kesalahan sejarah  yang  fatal  akibat  rekayasa pendidikan.  Pertarungan  ideologi- ideologi besar dunia, komunis, fasis, sosialis  dan  Islam,  menjadi  bukti lain yang mengantarkan pada pembasmian etnis.
C. Peran Pendidikan Islam
Berdasarkan landasan berpikir tersebut perlu upaya reorientasi  pendidikan  Islam  di tengah masyarakat yang multikultural. Hal ini perlu dilakukan untuk mendapatkan formula pendidikan yang bebas dari kepentingan penggagas. Sebab pendidikan  akan  menjadi  ajang pendoktrinan  jika  tidak  dibarengi dengan prinsip yang netral terhadap penggagas.  Bagaimana  mungkin pendidikan  akan  menjadi  humanis jika lembaga pendidikan itu digembok dengan berbagai kepentingan-kepentingan. Berikut beberapa  hal    prinsip  yang  perlu dipertimbangkan; Pertama , fungsi menumbuhkan kesadaran magis ( magical consciousness ). Kesadaran
ini  dikembangkan  dengan  suatu keadaan  kesadaran yang  tidak mampu  mengetahui  hubungan  atau kaitan  antara  satu  faktor  dengan faktor  yang  lainnya.  Seringkali terjadi  dalam  dunia  pendidikan bahwa  alumni  sebuah  lembaga pendidikan  tidak  mampu  berkreasi dan  berkarya  serta  selalu  tetap berada di pinggiran arus pembangunan  yang  berjalan  begitu cepat. Akibatnya, jumlah pengangguran  justru  banyak  diisi oleh  kelas  menengah  terpelajar. Ketidakberdayaan  kelas  terpelajar ini  sebenarnya  diakibatkan  oleh sistem sebagai struktur pembelajaran yang telah
menjerembabkannya ke dalam
kemiskinan dan ketidakberdayaan. Disebut menjerembabkan karena  lembaga  pendidikan  telah membawa  dampak  pada  alienasi (keterasingan) peserta didik terhadap  dunia  luar  (Ivan  Illich, 2000: 63).. Alienasi, dalam kerangka tradisional, dipahami bahwa peserta didik telah
mempunyai persepsi bahwa sekolah atau  lembaga  pendidikan  telah dianggap  dapat  menjanjikan  kerja langsung,  pada  hal  perkembangan dalam  dunia  kerja  begitu  cepat melebihi nalar keilmuan yang diajarkan  di lembaga  sekolah. Peserta  didik  telah  dialienasikan oleh  sekolah  yang  mengisolasi mereka  ketika  mereka  bermaksud menjadi  produsen  dan  konsumen dari  pengetahuan  mereka  sendiri. Kenapa  demikian?  Karena  begitu peserta  didik  belajar  dan  diajar  di lembaga  sekolahan  maka  orang akan  kehilangan  inisiatif  untuk tumbuh  mandiri  dan  menutup  diri terhadap  hal-hal  yang  berkembang di  luar  pelajaran  yang  diajarkan  di sekolah. Kreatifitas dan kemampuan diukur  dari  nilai-nilai  yang  diatur lembaga pendidikan dan kesusksesan seseorang juga ditentukan oleh seberapa tinggi nilai evaluasi  yang  didapatkannya  dan seberapa  tinggi  gelar  kesarjanaan yang diperolehnya.
Lembaga pendidikan  telah  menjadi  nilai konsumtif pasar kerja yang berkembang  dengan  memberikan
janji-janji  pengembangan  potensi kerja  yang  menggiurkan.  Sehingga lembaga  pendidikan  telah  menjadi lembaga rekayasa sosial yang paling ampuh untuk membuat orang teralienasi. Salah satu problem pendidikan  Islam  yang  mengarah kepada alienasi adalah pengembangan kurikulum nalar klasik. Nalar klasik dipahami sebagai pandangan yang berkembang  dan  terbentuk  pada masa lampau akan tetapi keberadaannya  selalu  diulang-ulang pada  masa  sekarang  tanpa  adanya upaya  tranformasi  pemikiran  untuk diderkonstruksi  dan  dekonstruksi sesuai dengan kondis zaman.
Meminjam istilah yang dikemukakan  al-Jabiri,  bahwa  nalar yang  dikembangkan  agama  zaman sekarang  adalah  dunia  nalar  yang berkembang  dalam  dunia  Arab
Islam klasik. Oleh al-Jabiri menyebutnya  dengan  sebutan  Nalar Arab.  Nalar  Arab  dipahami  sebagai sejumlah  prinsip  dan  kaidah  yang dikemukakan  oleh  kultur  Arab  bagi penganutnya sebagai landasan untuk memperoleh
pengetahuan. Himpunan  pengetahuan  itu  secara tidak  sadar  telah  menjadi  episteme bagi  kebudayaan  Arab  Islam  yang lahir dari kumpulan tradisi pemikiran  yang  diwariskan  dari peradaban Islam pada abad
pertengahan. Masa kemunculan kebudayaan  itu,  oleh  al-Jabiri,
disebut  dengan  masa  kodifikasi
(‘ ashr  tadwin ),  yaitu  masa  di  mana berlangsun proyek konstruksii budaya secara massif dalam pengalaman sejarah peradaban Islam,  antara  pertengahan  abad  2  H dan  pertengahan  abad  4  H.  Yang pada akhirnya peradaban ini membentuk sebuah kerangka rujukan  bagi  pemikiran  Arab  Islam dengan segenap disiplin keilmuannya yang beragam. Tentunya, masa kodifikasi ini bukanlah sekedar proses pembakuan dan  pembukuan  berbagai  disiplin keilmuan akan tetapi harus dipahami  pula  sebagai  rekonstruksi kebudayaan  secaara  menyeluruh dengan  segenap  persoalan  yang dikandung oleh peroses pembukuan, baik yang berupa eliminasi, suplemasi, dominasi, pembungkaman,  manipulasi  dan penafsiran  yang  kesemuanya  sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ideologis  dan  faktor-faktor  sosio kultural  yang  beragam,  yang  secara tidak  sadar  telah  diikuti  secara “paksa” tanpa ada  pengkritisan oleh pengikut-pengikut  peradaban  Arab Islam  (Muhammad  Abid  al-Jabiri, 1991: 141).
Nalar  Arab  ini  kemudian menjadi sejumlah prinsip dan kaidah  yang  dikemukakan  oleh kebudayaan Arab Islam bagi penganutnya  sebagai  sarana  untuk memperoleh pengetahuan dan menharuskan mereka untuk menjadikannya sebagai srana memperoleh pengetahuan dan
mengharuskan mereka untuk menjadikannya sebagai sistem pengetahuan, yaitu sebagai kumpulan  dari  konsep-konsep  dan prosedur-prosedur yang memberikan  pengetahuan  secara tidak  sadar  sebagai  episteme  kultur Arab, yang pada akhirnya mengkristal mengisi sebuah peradaban yang statis dan absolut. Ilmu pengetahuan Arab Islam  yang  muncul  di  dunia  Arab yang semula diajarkan dengan nalar universal kemudian dibakukan melalui  penafsiran  tertentu  yang diresmikan  oleh  lembaga  umat sebagai  sesuatu  yang  sudah  selesai dan  diajarkan  secara  terus  menerus. Akibatnya  umat  Islam  sekarang lebih  mengenal  produk  pemahaman aama dari pada metode kemunculan produk, sehingga kreativitas berpikir  menjadi  statis.  Pola  prikir statis  ini  muncul  sebagai  akibat ketidakkmampuan umat Islam dalam mendialogkan ilmu keislaman  dengan  fakta  historis kealaman,  sehingga  menimbulkan alienasi dengan fakta. Kedua , membangun kesadaran naif ( naival consciousness ). Lembaga pendidikan  sebagai  sebuah  keadaan kesadaran yang melihat keterbelakangan oleh faktor individu  dari  orang  lain.  Dalam kesadaran ini masalah, etika,
kreativitas,  need  for  achivement dianggap sebagai perubahan sosial.
Pendidikan
membangun individu  yang  mempunyai  watak negative and diagnostic dan positive and remedial . Yang pertama, adalah membentuk  manusia  yang  anti terhadap otoritarisme dan absolutisme  terhadap  segala  bentuk yang meliputi semua bidang kehidupan  baik  agama,  moral, sosial, politik dan ilmu pengetahuan.  Yang  kedua,  adalah pendidikan  berdasarkan  pada  suatu kepercayaan atas kemampuan manusia sebagai subyek yang memiliki  potensi-potensi  alamiah, terutama kekuatan-kekuatan mempertahankan diri untuk menghadapi  dan  mengatasi  semua problem kehidupannya. Pendidikan memberikan keyakinan  baru  akan  pentingnya transformasi  sosial  sebagai  bentuk kesadaran sesorang atas teori normatif  pendidikan.  Segala  bentuk teori ilmu yang diajarkan hendaknya dapat membebaskan perilaku sehingga dapat membentuk kesalehan  sosial,  dalam  bahasa agama  disebut  akhlaq  karimah (saleh  ritual  dan  saleh  sosial sekaligus).
Pendidikan yang awalnya untuk mengatur dan membekali  potensi  manusia  harus dipahami  secara  produktif,  namun kenyataannya justru menjadi sesuatu  yang  menakutkan  dengan pemahaman  yang  dogmatik  dan kaku.  Hal  ini  dinyatakan  dengan pemahaman  out  put  pendidikan yang  diukur  dengan  nilai  serba
hitam  merah.  Nilai  hitam  jika peserta  didik  mendapatkan  nilai yang tinggi dalam proses belajarnya begitu  juga  sebaliknya  mendapat nilai  merah  jika  peserta  didik  tidak mampu  mendapatkan  nilai  standar yang  telah  ditentukan.  Hal  ini sangat berkonotasi pragmatisme.
Model  penilaian  salah  benar dalam mengukur kelulusan pendidikan  tersebut  lebih  mengarah nalar  pragmatis.  Nalar  pragmatisme dalam dunia pendidikan lebih diakibatkan  oleh  paradigma  budaya konsumerisme  kapitalis.  Sifat  dasar dari  paradigma  ini  adalah  demi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.  Sifat  dasar  pembangunan telah  membentuk  karakter  yang mendasari terselenggaranya pembangunan secara pragmatis. Sikap  pragmatisme  ini  merupakan sebuah  sikap  cara  berpikir  demi efisiensi dan efektivitas. Ada argumen sederhana bagi kemunculan dampak negatif pembangunan yakni sikap pembangunan yang bersifat pragmatis lebih banyak tidak mengindahkan  unsur  kemanusiaan sebagai bagian dari proses pembangunan  itu  sendiri.  Sebab yang ada dalam benak para penggagas  pembangunan  hanyalah bagaimana  cara  membangun  sarana secara  efektif  dan  efisien  denan secepat  mungkin  hingga  hasilnya dapat  dinikmati.  Pada  hal  kehendak yang  demikian,  sebenarnya  serupa dengan  motif  yang  ada  pada  ilmu
ekonomi  klasik,  yakni  kapitalisme, yaitu  dogma  yang  mengajarkan pada individu agar mampu mendapatkan hasil semaksimal mungkin dengan pengorbanan
seminimal  mungkin.  Dari  sinilah pembangunan  kemudian  membawa dampak  negatif  dengan  munculnya hegemoni kultural dan politik dalam developmentalisme  (Saiful  Arif,
2000: 256). Sebagai bentuk dari hegemoni  kultural  dapat  dicermati dengan munculnya modernisasi sebagai salah satu jargon pembangunan. Dengan modernisasi, pembangunan  telah  menciptakan ideologi  baru  dan  dengan  pengaruh kultural dan politik melalui penciptaan  diskursus  sistemik  dan terstruktur  serta  propaganda  dan yang  sistematis  untuk  mengganti ideologi,  budaya  dan  politik  rakyat yang subordinat. Agama, pendidikan  dan  lembaga-lembaga lainnya digunakan aparat pembangunan  untuk  mengaburkan hubungan kekuasaan dan menyebabkan orang kehilangan nilai-nilai humanitas. Sebagai hegemoni, jargon modernisasi menciptakan  konsep  realitas  pada seluruh  masyarakat  dalam  semua kelembagaan  dan  dimanifestasikan secara seseorang sehingga mempengaruhi  citra  rasa,  moralitas, adat istiadat, keagamaan dan politik maupun hubungan sosial.
Sebagai  dampaknya  tentu seluruh  aspek  humanitas  manusia
telah  terhegemoni  pada  budaya konsumerisme atau kebudayaan benda. Nilai-nilai kemanusiaan telah  tercerabut  dan  digantikan dengan nilai-nilai kebendaan. Keakuan manusia tidak lagi difokuskan pada kesucian jiwa akan tetapi  pada  prestasi  akumulasi  dan konsumerisme  materi.  Kehidupan telah berubah menjadi corak hedonistik, yakni kesuksesan dirumuskan  sebagai  sesuatu  yang mendatangkan  kenikmatan  fisikal. Padahal kenikmatan fisikal seringkali menjerumuskan pada penghancuran  kehidupan  (Mansour Fakih, 2000: 86). Dalam  konteks  pendidikan, sebagai salah satu sasaran propaganda  pembangunan,  tidak bisa lepas dari bidikan pragmatisme sebagai ekses pembangunan bermazhab kapitalisme. Sebab realitas yang terjadi adalah kecenderungan menempatkan manusia  sebagai  pelaku  atau  robot pembangunan  dan  bukan  manusia sebagai jiwa yang memiliki kompleksitas  persoalan.  Kritik  ini diarahkan  pada  sistem  pendidikan agama yanghanya sekedar membentuk manusia yang bermental  dan  berorientasi  pada pembangunan dengan jargon profesinalisme. Karena bagaimanapun pembangunan membutuhkan keterlibatan pendidikan dalam rangka mensosialisasikan  arti  pentingnya pembangunan. Paradigma yang
digunakan  adalah  pradigma  sumber daya  mananusia  dari  teoriekonomi klasik. Teori ini menmpatkan manusia sebagai bagian penting dari faktor produksi. Dengan mengasumsikan  manusia  sebagai faktor produksi, maka paradigma ini tentu saja mereduksi manusia pekerja  menjadi  obyek.  Sementara subyeknya adalah kapitalisme. Maka dari itu, pendidikan merupakan  jalur  strategis  untuk mewujudkan  sumber  daya  manusia yang  produktif.  Tampaknya  hanya dengan pendidikan yang diformalkan  manusia  akan  dapat bekerja secara produktif. Pendidikan  diformat  semata-mata sebagai sertifikat yang harus dimiliki  setiap  orang  ntuk  dapat bekerja.  Jelasnya,  adalah  manusia dalam menempuh pendidikan hanya dipahami sebagai kerangka pragmatis  mencarikerja.  Ukuran sukses  tidaknya  seseorang  dalam menempuh  pendidikan  ditentukan oleh  kesuksesan  seseorang  dalam bekerja  sesuai  dengan  bidang  studi dalam pendidikan. Pendidikan tidak dipahami  sebagai  pengembangan keilmuan  akan  tetapi  pendidikan dipahami sebagai pencarian pekerjaan  yang  bersifat  praktis.
Kenyataan bahwa pendidikan hanya sekedar  diarahkan  untuk  memenuhi panggilan pembangunan dapat dibuktikan  semakin  melemahnya kesadran manusia bahwa kehidupan itu diciptakan secara sosial.
Pendidikan, pasar dan politik pada akhirnya menjadi saling terkait dan  merupakan  lingkaran  dalam sebuah  sistem  yang  nyaris  tidak dapat  dipisahkan.  Konsep  link  and macth  yang  dipakai  seringkali mengehendaki  manusia  diarahkan hanya  sekedar  untuk  menguasai ilmu  pengetahuan  dan  tekhnologi saja. Sistem pendidikan yang semacam  inilah  yang  cenderung menciptakan  manuisa  pragmatis pembangunan  yang  hanya  mampu menuruti  aktor  kekuasaan.  Manusia kemudian  menjadi  tidak  hanya imajinasi sosiologis untuk mengekspresikan realitas yang berada  di  luar  sistem.  Keseluruhan mekanisme dan tindakan pembangunan  harus  sesuai  dengan kesepakatan  yang  berada  dalam sistem  yang  diajarkan  oleh  sistem pendidikan. Dari sinilah yang dimaksud pendidikan telah membatasi manusia yang terkungkung dalam nalar pragmatis. Ketiga , membangun kesadaran kritis ( critical consciousness ). Kesadaran ini memandang  sebab  masalah  dilihat dari  sistem  alam  atau  struktur sebagai sumber masalah. Kesadaran ini memberikan ruang bagi masyarakat agar mampu mengidentifikasi ketidakadilan dalam struktur yang ada dan mampu melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur lembaga. Strukur  dipahami  sebagai
realitas  yang  dilihat  sebagaimana
adanya  yang  diletakkan  sebagai sebuah  sistem.  Dalam  hal  ini lembaga pendidikan merupakan bagian  dari  struktur  realitas.  Oleh karenanya,  pendidikan  seharusnya dapat  mengarahkan  peserta  didik untuk  dapat  melihat  sistem  yang menjadi sasarannya untuk membuka sistem  yang  membelenggu  dirinya. Sebagai contoh munculnya keterasingan  karena  diskriminasi peran  kelompok  minoritas  dalam kelompok  mayoritas  masyarakat atau munculnya keterasingan seseorang karena kemiskinan dilihat karena  adanya  sistem  realitas  yang mengitarinya  tidak  memungkinkan seseorang  untuk  dapat  keluar  dari gubangan sistem yang membelenggu. Biasanya dalam diskriminasi  menandakan  adanya penindasan, peminggiran dan ketidakadilan sosial.  Karena adanya unsur  superioritas  kelompok  atau sistem  terhadap  kelompok  lainnya. Ada banyak faktor mengapa pendidikan sering ditampilkan dalam  corak  diskriminatif.  Salah satunya adalah adanya klaim kebenaran yang tidak disertai dengan adanya pemahaman
kemajemukan.
Faktor  ini  dapat  dicermati dari  pelaksanaan  pendidikan  agama dengan  nalar  eksklusif.  Secara harfiyah  eksklusif  berarti  sendirian, terpisah  dari  yang  lain,  berdiri sendiri,  semata-mata  dan  tidak  ada sangkut  pautnya  dengan  yang  lain. Secara sosial pengertian ini
dipahami sebagai sikap yang memandang bahwa keyakinan, pandangan,  pikiran  dan  prinsip  diri sendirilah yang paling benar. Sementara  keyakinan  pandanan,
pemikiran  dan  prinsip  yangdianut orang  lain  adalah  sesat,  salah  dan harus  dijauhi.  Tentunya,  pendapat seperti  ini  akan  berdampak  pada peminggiran  saran  dan  pemikiran yangberasal dari kelompok lainnya.
Eksklusifisme pendidikan agama  ini  terhadi  karena  beberapa hal,  pertama,  pendidikan  agama yang dikembangkan telah terbakukan melalui penafsiran- penafsiran  tertentu  yang  diresmikan oleh  lembaga-lembaga  keagamaan tertentu, kemudian diajarkan kepada masyarakat. Sebagai dampak penafsiran  ini  agama  yang  semula memesankan pada pembebasan pada  akhirnya  kehilangan  pesan kemanusiaan sebagai agama pembebas  dan  ideologisasi  yang berakibat pada dehumanisasi. Ketika  agama  mengalami proses pelembagaan yang berlebihan maka yang terjadi adalah pembungkaman kekayaan penafsiran, di  luar tafsir  resmi  yang diakui  oleh  lembaga  berwenang mustahil  ada  tafsir  lain  yang  diakui kebenarannya.  Kitab  suci  agama yang  semula  terbuka  kepada  tafsir dibungkam suaranya menjadi hanya berbunyi  satu  tafsir.  Masyarakat agama  yang  di  luar  daerah  tafsir resmi  tersebut  akan  dicap  murtad atau  bid’ah.  Proses  dialogis  pada
tataran  ini  dimumkinkan  tidak  lagi terdapat tempat yang selayaknya.
Suasana  seperti  ini  dapat dicermati  pada  kasus  lembaga pendidikan  agama  di  Indonesia, umumnya  juga  terjadi  di  lembaga pendidikan  agama  seluruh  dunia Islam.  Di  Indonesia,  lembaga- lembaga  pendidikan  agama  banyak didirikan  oleh  lembaga-lembaga sosial keagamaan tertentu, misalkan Muhammadiyah,  Nahdlatul  Ulama, Persis,  Ahmadiyah  dan  lembaga sosial  keagamaan  lainnya,  adalah merupakan contoh sebuah
pengkaderan  paham  atas  tafsir agama  tertentu.  Walaupun  model seperti ini dibenarkan menurut ilmu sosiologi, namun pengkotak- kotakkan ini pada akhirnya menimbulkan mazhab dari kelompok tertentu yang secara tidak sadar  telah  menimbulkan  fanatisme mazhab  dari  kelompok  tertentu pula,  jika  proses  pembelajaran agama  tidak  dibarengi  dengan pemahaman multitafsir. Corak seperti ini tentunya tidak menguntungkan bagi pengembangan  nalar  kritis  pluralis di  tengah  masyarakat  yang  multi etnis.
Kedua,  adanya  keterasingan manusia  sebagai  peserta  didik  atas lingkungan  sekitarnya.  Konsep  ini berangkat  dari  hakekat  manusia yang pada intinya  adalah bebas dan merdeka.
Pendidikan agama seharusnya bertolak dari pengenalan dirinya sendiri dan realitas
lingkungan  manusia.  Seringkali, pendidikan dianggap sebagai investasi material untuk meneruskan tradisi dan kekayaan intelektual dari generasi kepada generasi selanjutnya.  Model  ini  disebut dengan  sistem  pendidikan  bank
( banking education system ). Disebut demikian  karena  dalam  prakteknya pendidikan hanyalah proses pengalihan pengetahuan ( transfer of knowledge ). Dari sini dipahami atau tidak  proses  seperti  ini  akan menimbulkan nalar eksklusif karena pada  dasarnya  sistem  pendidikan yang dikembangkan menganut sistem searah dan tidak menampilkan sistem dialogis. Dalam konteks edukasi selama tidak ada kesadaran dialogis yang  mengarah  kepada  kualitas kesadaran  dan  pengetahuan  yang memadai,  peserta  didik  akan  terus bungkam meskipun berada di bawah  tekanan  struktural  atau sistem  sosial.  Akibatnya,  peserta didik  tidak  mengkreasi  sejarah  dan budayanya sendiri. Situasi terbungkam inilah yang menimbulkan kebudayaan bisu ( culture of silence ). Secara filosofis,
dalam  pandangan  yang    sama  tapi dalam  bahasa  yang  berbeda,  bahwa pendidikan agama yang dikembangkan  masih  berkutat  pada dataran  normativitas  teks  agama kurang memperhatikan aspek historisitas  kekinian  teks.  Ajaran agama  yang  bersifat  normaif  telah diklaim  sebagai  yang  bersumber
dari  Tuhan  yang  suci,  bersifat samawi,  bersifat  sakral,  bersifat menjadi  agama  yang  mempunyai keunikan ciri yang spesifik sekaligus membedakannya dari
jenis pengalaman budaya dan sosial keagamaan.  Jika  klaim  kebenaran berbenturan  dengan  historisitas  teks agama  yang  bergulat  dengan  faktor kepentingan, baik kepentingan kelompok, golongan, etnis,
birokrasi,  maka  akan  muncullah ketegangan  antar  penafsiran  atas historisitas  teks  agama.  Penafsiran agama  yang  diklaim  sebagai  agama itulah  yang  kemudian  rentan  akan memunculkan konflik. Karena konflik  diidentifikasikan  sebagai penafsiran  tunggal  yang  diklaim sebagai  sebuah  kebenaran  agama secara absolut yang mengesampingkan terhadap kebenaran agama lain. Persoalan  ini  terjadi  karena muatan  pendidikan  agama  yang dikembangkan telah terbakukan melalui penafsiran-penafsiran tertentu yang diresmikan oleh lembaga-lembaga  keagamaan  yang dibentuk  lembaga  sosial  tertentu untuk  kemudian  diajarkan  kepada peserta  didik  atau  masyarakat. Agama  yang  semula  memesankan pada  pembebasan,  pada  akhirnya agama kehilangan pesan profetisnya sebagai agama pembebas dan ideologisasi  yangg  berakibat  pada dehumanisasi. Ketika agama
mengalami proses pelembagaan
yang  berlebihan  maka  yang  terjadi
adalah  pembungkaman  kekayaan tafsir,  di  luar  tafsir  resmi  yang diakui  oleh  lembaga  lain  mustahil ada tafsir yang diakui kebenarannya.  Kitab  suci  yang semula terbuka kepada semua tafsir dibungkam suaranya menjadi hanya berbunyi  satu  tafsir.  Masyarakat agama  yang  berada  di  luar  daerah tafsir  resmi  akan  dicap  mrtad  atau bid’ah. Hal ini jelas akan mennghilangkan  rasa  kemanuisaan antar  sesama  (Amin  Abdullah,
2001: 8.).
Seringkali  dijumpai  dalam doktrin  agama  selalu  menggunakan sistem pemahaman pengajaran agama dengan menggagas pendekatan  konflik  yang  tanpa disadari  telah  megarahkan  pada eksklusivitas pluralisme agama.
Wacana  iman  versus  kafir,  muslim versus  non  muslim,  sorga  versus neraka  menjadi  bahan  kurikulum yang  dogmatik.  Pelajaran  teologi seperti  itu  memang  tidak  dapat dihindari  namun  pengajaran  itu hanya diajarkan sekedar memperkuat keimanan dan pencapaiannya  menuju  surga  tanpa dibarengi dengan kesadaran berdialog dan perlunya transformasi sosial  ajaran  agama.  Akibatnya, tentulah sangat fatal yakni paradigma  eksklusif  doktrinal  yang menciptakan kesadaran umat agama untuk  memandang umat  agama lain secara antagonistis. Oleh karenanya, pendidikan  agama  harus  melakukan reorientasi  filosofis  paradigmatik
tentang bagaimana membenuk kesadaran  peserta  didik  berwajah inklusif  tanpa  harus  menghilangkan kesadaran akan keyakinannya. Persoalan  lain  yang  tidak kalah menariknya adalah pembentukan  nalar  jender  dalam dunia  pendidikan  sebagai  akibat sistem struktur yang telah terbentuk secara tidak disengaja. Istilah gender seringkali dirancukan
dengan  seks.  Kedua  istilah  ini berbeda, jika lebih digunakan untuk mengidentifikasi  perbedaan  laki- laki  dan  perempuan  dari  segi  sosial dan  budaya.  Sementara  sex  lebih digunakan  untuk  megidentifikasi perbedaan  laki-laki  dan  perempuan dari  segi  anatomi  biologis.  Istilah seks lebih banya berkonotasi kepada aspek  biologis  seseorang,  meliputi perbedaan  anatomi  fisik,  hormon dalam tubuh, reproduksi dan karakteristik biologisnya lain.
Sementara  itu,  gender  lebih  banyak berkonsentrasi  kepada  aspek  sosial, budaya,  psikologis  dan  aspek-aspek non biologis lainnya.
Secara  konseptual  tidaklah menimbulkan  perbedaan.  Namun dalam  realitas  sosial  perbedaan gender telah menimbulkan perdebatan. Perdebatan muncul karena disinyalir telah menimbulkan ketidakadilan  peran  antara  laki-laki dan  wanita  dalam  realitas  sosial. Ketidakadilan  itu  muncul  karena adanya
kerancuan dan
pemutarbalikan  makna  tentang  apa yang  disebut  seks  dan  gender.
Pemutarbaikan  ini  sebagai  bentuk peneguhan  pemahaman  yangtidak pada  tempatnya  di  masyarakat,  di
mana apa yangsesungguhnya gender,  karena  adanya  konstruksi sosial, maka justru dianggap sebagai kodrati  yang  berarti  ketentuan biologis  atau  ketentutan  Tuhan. Misalkan  peran  perempuan  dalam bidang  domistik  sering  dianggap sebagai  kodrat  wanita.  Pada  hal dalam  kenyataannya  peran  tersebut merupakan konstruksi peran kultural  dalam  masyarakat.  Boleh jadi  urusan  tersebut  akan  dapat dilakukan oleh kaum laki-laki. Oleh karean  jenis  pekerjaan  itu  dapat dipertukarkan  apa  yang  sering disebut kodrat wanita atau taqdirTuhan  atas  wanita  dalam kasus  ini  adalah  peran  gender (Mansour Fakih, 1996: 7). Perbedaan gender sebenarnya  tidaklah  menimbulkan persalan  selama  tidak  menimbulkan ketidakadilan. Munculnya ketidakadilan merupakan sistem dan struktur  di  mana  baik  laki-laki maupun wanita menajdi korban dari adanya  sistem  tersebut.  Untuk melihat  ketidakadilan  jender  dapat dilihat dari manifestasi ketidakadilan yang ada. Ada beberapa  faktor  yang  menyebabkan tetap  langgenggnya  budaya  gender. Di  antaranya  adalah  pendidikan  di samping sebagai faktor lain, semisal,  tafsri  agama,  budaya,  etnis dan  kebijakan  kekuasaan.  Faktor- faktor ini
berperan dalam
menghambat perjuangan kaum feminis  sekaligus  langgengnya  bias gender. Pendidikan agama dapat pula  menjadi  faktor  kelanggengan bias gender. Beberapa indikasi yang dapat dijadikan patokan adalah pada ajaran agama sebagai materi pendidikan agama itu sendiri.
Agama yang diyakini sebagai pegangan  hidup  memiliki  pengaruh fungsional  terhadap  struktur  sosial masyarakat. Berkat adanya penafsiran  agama  oleh  pemeluknya agama  telah  berfungsi  sebagai  alat legitimasi  terhadap  struktur  sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat  termasuk  salah  satuna struktur  sosial  yang  melahirkan ketidakadilan  terhadap  perempuan. Di  sinilah    ajaran  agama  yang ditafsirkan  telah  bedampak  pada pelanggengan bias gender.
Adanya  bias  gender  dalam sejarah peradaban Ilam sudah muncul  sejak  Islam  ada  di  jazirah
Arab. Dalam kehidupan masyarakat
Arab  bias  gender  terjadi  karena berkembangnya corak ideologi patiarki  yang  memberikan  otoritas dan dominasi kepada kaum laki-laki dalam  kehidupan  keluarga  dan masyarakat.  Kaum  laki-laki  pada umumnya  memperoleh  kesempatan yang lebih besar dari pada perempuan untuk memperoleh prestasi  dan  prestise  kehidupan sosial kemasyarakatan (Ahmad Muthali’in, 2001: 43).
Budaya  patiarki  ini  dalam sejarah  kemajuan  intelektal  Islam telah  menjadi  peradaban.  Sehingga penafsiran  agama  Isam  dengan nuansa  patiarki  ini  sudah  menjadi sistem nilai. Sistem nilai merupakan unsur  kebudayaan  yang  paling  sulit berubah, sekaligus berpengaruh cukup  kuat  pada  sistem  sosial  yang berlaku  dalam  masyarakat.  Oleh karenanya, penafsiran agama dengan  bias  gender  tersebut  tetap bertahan meskipun gerakan feminisme  terus  berjuang  untuk mendobraknya. Tetap saja, penafsiran  agama  menjadi  benteng yang cukup kuat dalam melanggengkan  bias  gender  dalam masyarakat. Corak  nalar  tafsir  agama sudah terlanjur secara turun temurun  dianut  tanpa  kritik.  Secara antropologi  keilmuan  Islam,  nalar yang dikembangkan merupakan hasil  produk  penafsiran  dari  dunia Arab  Islam  pada  masa  pembukuan (kodifikasi)  atau  pencatatan  sampai sekarang ini, maka adalah
merupakan  fakta  yang  dinamika internalnya tidak mampu lagi mengekspresikan dirinya dalam menghasilkan  pengetahuan  baru kecuali hanya daam bentuk reproduksi pengetahuan lama. Pengetahuan-pengetahuan ini
kemudian  diimpor  oleh ulam-ulama Indonesia  melalui  jaringan  ulama, sehingga  keberadaan  tafsir  agama tidak jauh berbeda dengan apa yang
dipelajari  di  dunia  Arab  Islam  abad pertengahan.
Dari paparan tersebut bahwa rujukan  proses  pengajaran  materi agama  yang  diajarkan  di  lembaga- lembaga  agama  tidaklah  berbeda dengan  wacana  intelektual  Islam masa lalu. Nalar gender yangberujung  pada  pelestarian  bias gender  tetap  menjadi  nuansa  yang sangat mengkhawatirkan. Ilmu-ilmu agama yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan  agama  yang  bernuansa pemikiran  klasik,  misalkan  fiqh, hadist  dan  tafsir  tanda  disadari seringkali ditafsirkan dengan nuansa patriarki. Sehingga nuansa ketidakadilan gender sangat
mencolok.  Sebagai  ilustrasi  banyak kajian-kajian  fiqh  yang  diajarkan di lembaga agama  yang tanpa disadari menimbulkan bias gender jika tanpa dibarengi  dengan  nalar  kritis.  Salah satu  kasus  ajaran  fiqh  misalkan, yang mengatur keududkan perempuan dalam perkawinan, dalam  pembagian  warisan,  sebagai saksi,  sebagai  pemimpin  dan  lain sebagainya,
seringkali
menempatkan  perempuan  sebagai pihak  kedua.  Dalam  perkawinan perempuan diempatkan sebagai obyek  sedangkan  laki-laki  sebagai subyek.  Dalam  pengertian,  bahwa perempuan  ditempatkan  sebagai pihak  yang  diatur  sedangkan  laki- laki ditempatkan sebagai pihak yang mengatur.
Dalam bidang tafsir penafisran al-Qur’an juga seringkali dikemukakan  oleh  para  mufassir yang mengarah kepada ketidakadilan  gender.  Walaupun sebenarnya al-Qur’an lebih mengarahkan  kepada  persamaan derajat  laki-laki  dan  perempuan. Akan tetapi, penafsiran yang bernuansa  bias  gender  terjadi  yang dalam  kenyataannya  penafsiran  al- Qur’an  lebih  banyak  mendukung peranan  laki-laki  dari  pada  wanita. Bias  gender  dalam  penafsiran  ini sebenarnya  lebih  didukung  oleh peranan  laki-laki  sebagai  penafsir atas  perempuan  yang  mengarah pada sifat-sifat feminim dan maskulin  penafsir.  Pemilahan  sifat dan  peran  tersebut  mengakibatkan terjadinya dominasi dan subordinasi penafsiran teks. Karena sifat penafsir  yang  maskulin  muncullah dominasi  gagasan  laki-laki  yanag maskulin terhadap teks atas perempuan yang kemudian terealisasikan  dengnan  baik  dalam kehidupan. D. Penutup Beberapa antisipasi pengembangan pengembangan lembaga  pendidikan  Islam  seperti yang didikusikan tersebut merupakan antisipasi di masa depan dalam upaya menghadapi perkembangan akan kebutuhan pendidikan  di  tengah  masyarakat multkultural. Masyarakat multikultural  sangat  membutuhkan
tenaga profesional yang digembleng di lembaga pendidikan. Oleh karenanya, terdapat tantangan lembaga  pendidikan  Islam  antara idealisme dakwah Islam dan tuntutan  praktis.  Apakah  lembaga pendidikan Islam tetap pada idealismenya  ataukah  hanyut  dalam dunia  pragmatisme.    Jawaban  dari pertanyaan  ini  dibutuhkan    analisis yang komprehensif supaya idealisme  pendidikan  Islam  tidak luntur, begitu juga pendidikan Islam tidak  ketinggalan  dengan  kemajuan masyarakat  industri  yang  kompleks begitu  cepat.  Perkembangan  ini tentu  menimbulkan  kepentingan masyarakat yangg berbeda-beda dan lebih rumit, maka diperlukan desain lembaga pendidikan yang humanis.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Muthali’in, Bias Gender dalam Pendidikan, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001. Amin  Abdullah,”Pengajaran  Kalam dan Teologi di Era Kemajemukan: Sebuah Tinjauan  Materi  dan  Metode Pendidikan  Agama,’  dalam Jurnal Tashwirul  Afkar ,  Edisi
No. 11 tahun 2001.
Azyumardi  Azra, Pendidikan  Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, Jakarta; Logos, 2002.
Ivan  Illich, Bebaskan Masyarakat  dari Belenggu  Sekolah ,  penerj.  A.
Sonny  Keraf,  Jakarta:  Yayasan Obor, 2000.
Ivan  Illich, Bebaskan Masyarakat  dari
Belenggu Sekolah , penerj. Sony Keraf,  Jakarta;  Yayasan  Obor, 2000.
Kartini  Kartono, Tinjauan  Politik Mengenai  Sistem  Pendidikan Nasional:  Beberapa  Kritik  dan Sugesti, Jakarta: Pradya Paramita, 1997. Kartini  Kartono, Tinjauan  Politik Mengenai  Sistem  Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik Dan Sugesti, Jakarta; Pradya Paramita, 1997. Keterangan tentang madrasah Nizamiyah  dapat  dilihat  lebih lanjut lewat karyanya W. Montgomery Watt, The Majesty That Was Islam, London; Sidgwick & Jackson, 1976.
Bayard  Dodge, al-Azhar:  a Millenium  of  Muslim  Learning, Washington  D.C:  The  Mindle East Institute, 1961.
Mansour  Fakih, Analisis  Gender  dan Transformasi Sosial, Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar 1996. Mansour  Fakih, Masyarakat  Sipil Untuk  Transformasi  Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
Muhammad  Abid  al-Jabiri, at-Turast wa  al-Hadastah:  Dirasah  wa
Munaqasat, Beirut:  al-Markaz as-Siqafi al-‘Arabi, 1991. Nurcholish Madjid, Kehampaan Spiritual  Masyarakat  Modern: Respon dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat  Madani, Jakarta: Media Cita, 2000. Paulo Freire, dkk., Menggugat Pendidikan; Fundamentalis, Konservatif, Liberal dan Anarkis ,  penerj.  Omi  Intan
Naomi,  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar, 2002.
Paulo  Freire, Politik  Pendidikan: Kebudayaan,  Kekuasaan  dan Pembebasan , terj. Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002. Saiful Arif, Menolak Pembangunanisme, Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2000