Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.04 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik Di  Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
Asmi Riyandi Elvandar 1 , Hartutiningsih 2 , DB Paranoan 3
Abstrak Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisis  Implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  04 Tahun  2010  tentang  Pelayanan  Administrasi  Pelayanan  Terpadu Kecamatan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.  Analisis data yang digunakan adalah model Interaktif yang dikembangkan Miles dan Huberman melalui tahapan-tahapan.Dari  hasil  evaluasi  menunjukkan  bahwa  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  04  tahun  2010  tentang  pelayanan administrasi  terpadu  kecamatan  (Paten),  di  Kantor  Camat  Tenggarong, Kabupaten  Kutai  Kartanegara  secara  implementatif  menunjukkan indikasi  cukup  baik.  Hal  tersebut  dapat  diketahui  dari  hasil  temuan  di objek  penelitian,  yang  didasarkan  atas  sub  fokus  penelitian  yang ditetapkan.  Secara  akumulatif  pelayanan  administrasi  terpadu  telah menunjukkan  perbaikan  dan  peningkatan  mutu  pelayanan,  meski demikian masih ada beberapa faktor yang perlu dilakukan pembenahan, terutama  mengenai  sarana  operasional  perlu  ditingkatkan  agar  layanan pada masyarakat dapat diselesaikan tepat waktu. Kata Kunci : Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

## Pendahuluan
Dalam  menindaklanjuti  terbitnya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  04  tahun  2010  tentang  Pedoman  Pelayanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan (PATEN), Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui rapat kerja Camat se-Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan secara rutin setiap  Tahun  pada  2011  sekaligus  mengagendakan  acara  untuk  sosialisasi mengenai  ketentuan tersebut, dan sosialisasi  dilakukan dalam  Rapat Kerja Camat  tersebut  diikuti  sebanyak  18  (delapan  belas)  orang  Camat  se- Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2011  dengan  mengundang  Narasumber  yaitu  Pejabat  dari  Direktorat Jenderal  Pemerintahan  Umum  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik Indonesia.
Seiring  dengan  kebijakan  tersebut  Pemerintah  Kabupaten  Kutai Kartanegara  berupaya  agar  pelaksanaan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan  (PATEN)  bisa  segera  implementasikan  diseluruh  pemerintah
1. Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
2. Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
3. Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Mengingat kebijakan  itu  diyakini    akan  membawa  perubahan  yang  lebih  baik  dan kepentingan  masyarakat  akan  terlayani  lebih  efektif  dan  efisien.  Karena sistem  pelayanan  yang  dirumuskan    berorientasi  pada  kemudahan  akses, sehingga  setiap  kepentingan  masyarakat  tidak  lagi  dihadapkan  pada pengorbanan  yang  tinggi,  baik  waktu,  tenaga  dan  biaya.  Sebab  kepentingan masyarakat, baik yang berkenaan  dengan perijinan dan non  perijinan  dapat diselesaikan  dalam  waktu  relatif  singkat,  mengingat  sistem  pelayanan  yang difasilitasi  lembaga  dengan  menggunakan  pola  pelayanan  terpadu,  yaitu melalui loket-loket yang disediakan berdasarkan kepentingan masyarakat Disamping  itu  pihak  lembaga  juga  menyediakan  ruang  tunggu  yang dilengkapi  dengan  sejumlah  kursi  sehingga    masyarakat  yang  berkentingan akan  merasa  aman  dan  nyaman  selama  menunggu  untuk  mendapatkan lisensi  sebagaimana  yang  diperlukan.  Sehubungan  hal  tersebut  agar penyelenggaraan  pelayanan  administrasi  terpadu  dapat  mempermudah kepentingan  publik.  Apalagi  diera  pelaksanaan  otonomi  daerah,  sudah selayaknya jika masyarakat mendapatkan layanan yang lebih baik mengingat daerah  telah  diberikan  kewenangan  yang  lebih  luas  untuk  mengatur  dan mengurus  rumah  tanganya  sendiri.  Dengan  kewenangan  yang  diberikan itulah  daerah  dapat  memanfaatkan  dan  mendayagunakan  potensi  daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
Berbicara  mengenai  pelayanan  tentunya  tidak  terlepas  dari  berbagai faktor  yang  mendukung,  diantaranya  faktor  sumberdaya  aparatur,  sarana dan prasarana operasional dan yang tidak kalah pentingnya adalah kebijakan pemerintah.  Sehubungan  hal  tersebut  maka  dalam  rangka  efektivitas pelayanan,  pemerintah  telah  mengeluarkan  kebijakan  melalaui  Kepmenpan nomor  63  tahun  2003  tentang  pedoman  pelayanan  umum,  Kepmenpan Nomor 25 tahun 2004 tentang pelayanan prima, dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2010 tentang pelayanan umum. Atas dasar kebijakan tersebut maka seiring  dengan  kebijakan  Mendagri  mengenai  pelayanan  administrasi terpadu  dapat  dijadikan  secara  acuan  untuk  menyelenggarakan  pelayanan. Mengingat  kebijakan  tersebut  menetapkan  standar  pelayanan    sehingga kualitas  pelayanan  dapat  terukur  berdasarkan  prinsip-prinsip  pelayanan, yaitu  kesederhanaan,  transfaransi,  keterbukaan,  tepat  waktu,  ekonomis, efektif,  efisien, aman dan nyaman. Ironisnya dalam perkembangannya, justru mengisyaratkan  layanan  pada  masyarakat  belum  mengalami  kurang mengalami perubahan yang signifikan, sebab masyarakat masih  dihadapkan oleh  perlakuan  yang  diskriminatif,    kurang  transparan,  kurang    efektif  dan kurang  efisien.  Mencermati  fenomena  tersebut  perlu  dukungan  aparatur yang  profesional  hanya  saja  keberadaan  aparatur  yang  profesional  di pemerintahan  kecamatan  sangat  terbatas  sehingga  kemampuan  untuk memberikan layanan pada masyarakat kurang memuaskan.
Dalam  rangka  optimlaisasi    pelayanan  administrasi  terpadu kecamatan, seharusnya setiap aparatur mempunyai komitmen yang kuat dan etos  kerja  yang  tinggi  serta  berorientasi  pada  hasil  kerja.  Untuk  maksud
tersebut  sudah  selayaknya  jika  setiap  aparatur  mempunyai  :  (1) akuntabilitas  (tanggung  gugat)  yaitu  kewajiban  untuk  memberikan pertanggung  jawaban  atau  jawaban  dan  menerangkan  kinerja  dan  tindakan seseorang  atau  pimpinan  suatu  unit  organisasi  atau  lembaga  kepada  publik yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggung jawaban. (2) transparansi  yaitu  dapat  diketahui  oleh  banyak  pihak  yang  berkepentingan mengenai  perumusan kebijakan (politik)  dan pemerintah, organisasi, badan usaha, (3) keterbukaan ( openess) yaitu pemberian informasi secara terbuka kepada siapa yang membutuhkan atau diinformasikan sebelum adanya orang yang  memintanya.  (4)  berdasarkan  hukum  ( rule  of  law)  adalah  keputusan, kebijakan  pemerintah,  organisasi,  badan  usaha  yang  mengangkat masyarakat,  pihak  ketiga  dilakukan  berdasarkan  hukum  (peratuaran perundangan  yang  sah)  dan  (5)  perlakuan  yang  adil  atau  perlakuan kesetaraan  yaitu  pemerintah  kepada  masyarakat  dalam  pelayanan  publik, perusahaan kepada pelanggan.
Seiring  dan  mengacu  pada  kebijakan  pemerintah  mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu di tingkat pemerintah kecamatan,  maka pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  telah  mengeluarkan  kebijakan melalui  Peraturan  Bupati  nomor  7  tahun  2012,  tentang  pedoman penyelenggaraan  pelayanan  administrasi  terpadu  kecamatan,  agar  secara implementatif pelayanan administrasi yang berkenaan dengan perijinan dan non perijinan diterapkan sesuai yang diharapkan. Fakta menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pelayanan administrasi terpadu telah dikeluarkan tetapi harapan  masyarakat  untuk  mendapatkan  layanan  yang  berkualitas  belum sepenuhnya terealisasi.
Fenomena  tersebut  dapat  diketahui  dari  hasil  observasi  di  objek penelitian menunjukkan beberapa indikasi sebagai berikut : 1) belum semua layanan  pada  masyarakat  memenuhi  kualifikasi  yang  diharapkan,  2)  masih adanya  perlakukan  yang  diskriminatif,  3)  pengurusan  perijinan  dan  non perijinan    diselesaikan  secara  beragam,  4)  layanan  pada  masyarakat  tidak semuanya  dapat    diselesaikan  tepat  waktu,  5)    kondisi  ruang  pelayanan kurang nyaman.
Kerangka Dasar Teori Good Governance Bank  Dunia  (dalam  Mardiasmo,  2004),  memberikan  definisi good governance sebagai “the way state power is society sedangkan  United Nation Development  Program  (UNDP)  mendefinisikan  Good  Governance  sebagai “the exercise of politicak, economic and administrative authority to manage a nation’s  affair  at  all  levels”.  Bank  Dunia  lebih  menekankan  pada  cara pemerintah  mengelola  sumber  daya  sosial  dan  ekonomi  untuk  kepentingan aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola negara.
Definisi Good  Governance  menurut  Bank  Dunia  ialah  “suatu penyelenggaraan  manajemen  pembangunan  yang  solid  dan  bertanggung jawab  yang  sejalan  dengan  prinsip  demokrasi  dan  pasar  yang  efesien,
penghindaran  terhadap  kemungkinan  salah  alokasi  dan  investasi,  dan pencegahan  korupsi  baik  yang  secara  politik  maupun  administratif,  menja- lankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya  aktivitas  usaha.”  (Mardismo,2002:23).  Ini  berarti  “istilah good government  dan  good  governance  tidak  ada  bedanya,  karena  keduanya merujuk  pada  aspek-aspek  normatif  pemerintahan  yang  digunakan  dalam menyusun berbagai kriteria dari yang bersifat politik hingga ekonomi.
Menurut  Taschereau  dan  Camos  (dalam  Thoha  (2003  :  63),  bahwa tata  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance)  merupakan  suatu  kondisi yang  menjamin  adanya  saling  mengontrol  yang  dilakukan  oleh  komponen yakni  pemerintahan  ( government),  rakyat  (citizen),  atau  civil  society  dan usahawan  ( business)  yang  sama  dan  sederajad.  Jika  kesamaan  derajad  itu tidak  sebanding,  atau  tidak  terbukti  maka  akan  terjadi  pembiasan  dari  tata pemerintahan yang baik.

## Pengertian Kebijakan Publik
Kebijakan  menurut  Lasswel  dan  Kaplan  (dalam  Budi  Faisal  Akbar, 2004:15)  adalah  serangkaian  konsep  tindakan  yang  diusulkan  oleh seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu  dengan  menunjukan  hambatan-hambatan  dan  peluang,  terhadap pelaksanaan tersebut dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan”.
Pendapat  tersebut cenderung lebih menekankan pada suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan  yang lebih baik, dan para pelakunya harus  memiliki  kemampuan  untuk  memecahkan  masalah  serta  bertindak secara konsisten. Kebijakan yang dibuat hendaknya dapat merubah keadaan yang lebih baik.
Sedangkan menurut Amara Raksasatya (dalam M. Solly Lubis (2007 : 7)  adalah  suatu  taktik  dan  strategi  yang  diarahkan  untuk  mencapai  suatu tujuan, ada tiga (3) unsur dalam kebijakan menurut Amara:
(1) Identifikasi tujuan yang akan dicapai
(2) Strategi untuk mencapainya
(3) Penyediaan  berbagai  input  atau  masukan  yang  memungkinkan pelaksanaannya
Implementasi Kebijakan Publik Menurut George Edwards III (Budi Winarno 2002:125) “Implementasi Kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.  Jika  suatu  kebijakan  tidak  tepat  atau  tidak  dapat mengurangi  masalah  yang  merupakan  sasaran  dari  kebijakan,  maka kebijakan  itu  mungkin  akan  mengalami  kegagalan  sekalipun  kebijakan  itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang  mungkin  juga  akan  mengalami  kegagalan  jika  kebijakan  tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.”
“Dalam mengkaji implementasi kebijakan, maka akan timbul dua buah pertanyaan,  yakni:  Prakondisi-prakondisi  apa  yang  diperlukan  sehingga suatu  implementasi  kebijakan  berhasil  Dan  hambatan-hambatan  utama  apa yang  mengakibatkan  suatu  implementasi  gagal”  (Budi  Winarno,  2002:226). Untuk  lebih  mudah  dalam  memahami  pengertian  implementasi  kebijakan Lineberry (1978) dalam Fadillah Putra (2003:81) menspesifikasikan proses implementasi setidak-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut :
(1) pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana
(2) penjabaran  tujuan  ke  dalam  berbagai  aturan  pelaksana  ( standard operating procedures/SOP)
(3) koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran; pembagian tugas di dalam dan di antara dinas-dinas/badan pelaksana
(4) pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan

## Pengertian Pelayanan Publik
Menurut Moenir 2004  : 182) pelayanan umum,  adalah segala bentuk kegiatan  pelayanan  umum  yang  dilaksanakan  oleh  Instansi  Pemerintah Pusat,  Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dalam bentuk  barang  dan  atau  jasa,  baik  dalam  rangka  upaya  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Pelayanan  adalah  setiap  tindakan  atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya  tidak  berwujud  dan  tidak  mengakibatkan  kepemilikan  apapun. Sedangkan  menurut  Widodo,    (2001  :  26  pelayanan  publik  dapat  diartikan sebagai  pemberian  layanan  (melayani)  keperluan  orang  atau  masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman penyelenggaraan Pelayanan Umum merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping  sebagai  abdi  negara,  sehingga  penyelenggaraannya  perlu  terus ditingkatkan sesuai dengan sasaran pembangunan dimaksud.

## Manajemen Pelayanan Publik
Manajemen  pelayanan  publik  adalah  Pengaturan  penyelenggaraan segala  bentuk  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  pemberi  jasa,  (individu, kelompok,  kelembagaan)  kepada  masyarakat  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  yang  diinginkan.  Manajemen  pelayanan  publik  dalam  lingkup manajemen    mencakup  :  (a)  keseluruhan  proses  manajemen  mulai  dari perencanaan,  (b)  keseluruhan  fungsi  manajemen  termasuk  koordinasi, pengambilan keputusan, wawasan, (c) proses dan perumusan kebijakan, dan (d) menyelesaikan pekerjaan untuk orang lain, sehingga orang lain puas akan hasil pekerjaannya. (Soerjono, 2004 : 31-32)
Tantangan  yang  sangat  mendasar  dalam  mengimplementasikan manajemen  pelayanan  yang  berbasis  pelanggan  adalah  bahwa  pelanggan
yang  dilayani  oleh  aparatur  pelayan  sangat  beraneka  ragam  (mempunyai karakteristik yang berbeda-beda), misalnya :
1) Ada pelanggan yang gemar berdebat,
2) Ada pelanggan yang pendiam,
3) Ada pelanggan yang hobi berbicara, dan
4) Ada pelanggan tidak sabaran.
Dalam  konteks  strategi  pelayanan  prima  yang  disajikan  aparatur pemerintah  kepada  masyarakat  (pelanggan)  seyogjanya  dilakukan  dengan penuh  perhatian,  sehingga  tidak  menimbulkan  citra  negatif,  baik  dari kalangan  pelanggan,  maupun  aparatur  yang  memberikan  pelayanan.  Oleh karena  itu,  maka  salah  satu  strategi  untuk  memuaskan  pelanggan  adalah selain  menyajikan  pelayanan  minimal  sesuai  dengan  standar  operasional prosedur, juga memberikan pelayanan sedikit lebih banyak / lebih baik dari harapan konsumen/ pelanggan.
Perbaikan  sistem  dan  prosedur  pelayanan  menuju  pelayanan  prima yang  diberikan  aparatur  /  birokrat  kepada  masyarakat  selain  dapat  dilihat dalam  Keputusan  MENPAN  nomor  63/2003  tentang  Pedoman  Pelayanan Umum,  juga  dipertegas  dalam  Kepmenpan  nomor  25  tahun  2008  tentang tatalaksana  pelayanan  prima.  Meskipun  secara  normatif  telah  dirancang sedemikian  rupa  tetapi  untu  keefektifan  pelayanan  diperlukan  komitmen yang  kuat  dari  aparatur  pelaksana  sehingga  layanan  yang  diberikan  secara keprimaan dapat menjamin kenyamanan masyarakat.

## Azas Pelayanan Publik
berdasarkan  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik, antara lain adalah sebagai berikut :
1) Transparansi Pemberian  pelayanan  publik  harus  bersifat  terbuka,  mudah,  dan  dapat diakses  oleh  semua  pihak  yang  membutuhkan  dan  disediakan  secara memadai serta mudah dimengerti.
2) Akuntabilitas
Pelayanan  publik  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Kondisional Pemberian  pelayanan  publik  harus  sesuai  dengan  kondisi  dan kemampuan  pemberi  dan  penerima  pelayanan  dengan  tetap  berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4) Partisipatif Mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik  dengan  memperhatikan  aspirasi,  kebutuhan  dan  harapan masyarakat.
5) Tidak diskriminatif (kesamaan hak)
Pemberian  pelayanan  publik  tidak  boleh  bersifat  diskriminatif,  dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, status sosial dan ekonomi.
6) Keseimbangan hak dan kewajiban Pemberi  dan  penerima  pelayanan  publik  harus  memenuhi  hak  dan kewajiban masing-masing pihak (Mahmudi, 2007).

## Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Seiring  dengan  tuntutan  masyarakat  untuk  mendapatkan  pelayanan sesuai  yang  diharapkan  maka  diperlukan  suatu  strategi  yang  memung- kinkan  pelayanan  dapat  memberikan  kepuasan  pada  masyarakat.  Faktor penting  untuk  mendukung  efektivitas  pelayanan,  tanpa  mengabaikan  faktor lain adalah faktor kebijakan publik. Karena dengan diterbitkannya kebijakan yang  berorientasi  pada  kepentingan  masyarakat  niscaya  dambaan  untuk mendapatkan  layanan  yang  baik  dan  memuaskan  dapat  terealisasi.  Fakta menunjukkan bahwa masalah pelayanan yang dirasakan masyarakat selama ini  memang  masih  jauh  dari  harapan,  meskipun  berbagai  upaya  dilakukan, baik melalui reformasi birokrasi maupun berbagai kebijakan tetapi konotasi pelayanan belum membawa perubahan yang signifikan.
Mencermati  fenomena  yang  terjadi  diberbagai  lembaga  publik, khususnya  lingkungan  pemerintahan  kecamatan  maka  pemerintah  telah mengeluarkan  kebijakan  melalui  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  04  tahun 2010  tentang  pelayanan  administrasi  terpadu  kecamatan  (PATEN). Diharapkan  dengan  dikeluarkan  kebijakan  tersebut  pelayanan  pada masyarakat  lebih  baik  atau  dapat  ditingkatkan.    Adapun  maksud  dari kebijakan  tersebut  sebagaimana  yang  diatur  pada  pasal  3  adalah  untuk mewujudkan  kecamatan  sebagai  pusat  pelayanan  masyarakat  dan  menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten kota.

## Hasil Penelitian
Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 2010
Sebagai tema sentral atau pokok bahasan dalam penelitian ini adalah Pelayanan  Administrasi  Pelayanan  Terpadu  Kecamatan  yang  diatur  melalui Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  04  tahun  2010.  Berdasarkan  fakta dilapangan, yang diambil melalui hasil wawancara dengan informan dan key informan dan didukung dengan hasil observasi  penulis, yang didasarkan atas sub  fokus  penelitian,  akan  dapat  diketahui  mengenai  permasalahan  yang menyebabkan implementasi kebijakan tersebut kurang optimal. Adapun Sub fokus penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini meliputi : Pemahaman aparatur  pelaksana  terhadap  kebijakan,  Mekanisme  pelayanan  administrasi terpadu,  Transparansi  dalam  memberikan  pelayanan,  Kompetensi  petugas dalam  pelayanan,  Ketepatan  waktu  dalam  pelayanan,  Sarana  dan  prasarana penunjang  pelayanan,  dan  Keramahtamahan  petugas  dalam  memberikan layanan

## Pemahaman Aparatur Pelaksana Terhadap Esensi Kebijakan
Dalam  rangka  terselenggaranya  pelayanan  administrasi  terpadu  di Kantor  Camat  Tenggarong,  maka  sebagai  pelaksana  kebijakan  hendaknya dapat memahami secara konseptual dan kontektual. Bukan hanya mengenai mekanisme  pelayanan,  tetapi  juga  persyaratan  pengurusan  dokumen sebagaimana  yang  diatur  dalam  kebijakan  Menteri  Dalam  Negeri  terkait dengan  pelayanan  administrasi  terpadu  kecamatan.  Dengan  memahaminya esensi  kebijakan  tersebut  penyelenggaraan  pelayanan  administrasi,  baik yang  berkenaan  dengan  perijinan  dan  non  perijinan,  dalam  menjalan sebagaimana  mestinya.  Dari  hasil  observasi  menunjukkan  bahwa  sebagian besar  pelaksana  kebijakan  dapat  memahmi  secara  konseptual  maupun kontektual  sehingga  dalam  proses  pelayanan  pada  masyarakat  tidak menghadapi  masalah  yang  berarti.  Secara  implementatif  pelayanan administrasi/dokumen,  baik  yang  berkenaan  dengan  perijinan  maupun  non perijinan,  meskipun  tidak  dipungkiri  adanya  masyarakat  yang  kurang menerima atas mekanisme yang berlaku, tetapi setelah diberikan penjelasan maka  segala  sesuatunya    dapat  diselesaikan  dengan  baik.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pemahaman  petugas  pelaksana  terhadap  kebijakan pelayanan administrasi terpadu belum semua apartur pelaksana memahami secara  kontekstual  mengenai  kebijakan  tersebut.  Justru  aparatur  pelaksana lebih  memahami    isi  kebijakan  yang  terkait  dengan  bidang  tugasnya.  Atas dasar  pemahaman  tersebut  maka  para  pelaksana  kebijakan  dapat menjalankan  tugasnya  dengan  baik.  Ini  berarti  fakta  diterima  terori sebagaimana  yang  dikemukakan  Syaukani  dkk  (2003  :  296)  bahwa: implementasi  merupakan  suatu  rangkaian  aktivitas  dalam  rangka menghantarkan  kebijakan  kepada  masyarakat  sehingga  kebijakan  tersebut dapat  membawa  hasil  sebagaimana  diharapkan.  Soal  efektivitas implementasi sangat tergantung pada pemahaman para pelaksana kebijkan.

## Mekanisme Pelayanan Administrasi Terpadu
Mekanisme  pelayanan  administrasi  terpadu  merupakan  serangkaian kegiatan  yang  tersusun  secara  sistematis,  yang  diatur  sesuai  tahapan- tahapan  dan  didasarkan  pada  suatu  ketentuan  yang  berlaku.  Mekanisme pelayanan  dibuat  agar  secara  aplikatif  pelayanan  yang  dilakukan  lebih teratur  dan  terarah  sehingga    tercipta  suatu  keadaan  yang  lebih  tertib, teratur,  aman  dan  lancar,  serta  mampu  memberikan  kepuasan  kepada pemakai  jasa  (klien).  Secara  prosedural  mekanisme  pelayanan  administrasi terpadu kecamatan dilakukan sebagai bentuk pelayanan yang menggabungkan dari berbagai unit kerja yang difokuskan pada satu kesatuan yang  integral,  sehingga  layanan  terkoordinasi  dengan  baik,  dan  terciptanya suasana pelayanan yang lebih kondusif.

## Kompetensi Petugas Dalam Pelayanan
Kompetensi  aparatur  merupakan  determinan  penting  untuk menunjang kelancaran pelayanan, karena itu perlu disediakan aparatur yang
professional.  Berbicara  mengenai  pelayanan  di  organisasi  publik  pada umumnya masih menimbulkan berbagai persolan. Karena itu seiring dengan tuntutan  masyarakat  yang  terus  meningkat  maka  sudah  semestinya didukung  dengan aparatur yang sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitas aparatur yang terlibat dalam pelayanan adminsitrasi  terpadu  di  Kantor  Camat  Tenggarong  Kabupaten  Kutai Kartanegara,  meskipun  belum  sepenuhnya  sesuai  kuantitas  dan  kualitas sebagaimana  yang  dibutuhkan,  tetapi  secara  faktual  keadaan  aparatur  yang terlibat  dalam  pelayanan  di  Kantor  Camat  Tenggarong  termasuk  cukup memadai,  karena  itu  dalam  rangka  optimalisasi  pelayanan  perlu ditingkatkan,  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitasnya,  sehingga  terdapat keselarasan  antara  kompetensi  aparatur  dengan  dengan  beban  kerja  dan tuntutan masyarakat yang terus meningkat
Dari hasil observasi menunjukkan bahwa memang masih ada sebagian kecil  aparatur  yang  tidak  memiliki  kompetensi  profesional  dan  ini  akan menghambat  terhadap  implementasi  pelayanan  administrasi  terpadu kecamatan.  Oleh  karena  itu  dalam  rangka  efektivitas  pelayanan  bidang perizinan  dan  non  perijinan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Keputusan Mendagri  Nomor  4  tahun  2010  tentang  Pelayanan    Administrasi  Terpadu dapat  direalisasikan  Disamping  itu  memang  sudah  semestinya  pelayanan perizinan  dan  non  perizinan  di  Kantor  Camat  Tenggarong  Kabupaten  Kutai Kartanegara dapat diaktualisasikan.

## Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan
Harapan  masyarakat  pemakai  terhadap  pelayanan  adalah  perlunya kepastian atau ketepatan waktu dalam pelayanan. Apalagi setelah berlakunya kebijakan  Mendagri  nomor  04  tahun  2010,  setiap  jelas  pelayanan  dapat diselesaikan  tepat  waktu.  Sebab  ketidaktepatan  waktu  dalam  pelayanan, merupakan  kepuasan  bagi  masyarakat.  Sebagai  penyelenggara  sudah selayaknya  dapat  mengantisipasi  secara  cermat  sehingga  layanan  dapat diselesaikan tepat waktu.
Dalam  hal  pelayanan,  bahwa    ketepatan  waktu  merupakan  kepuasan tersendiri  dan  akan  menjadi  catatan  penting  bagi  masyarakat  yang memerlukan  layanan.  Sehubungan  dengan  kebijakan  Mendagri  terdapat  26 jenis  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  pihak  pemerintahan  kecamatan Tenggarong,    maka  untuk    mengukur  baik/buruknya  pelayanan  perlu ditetapkannya  standar  operasional  prosedur,  sehingga  setiap  layanan  yang diberikan dapat terukur.
Dari  hasil  temuan  di  objek  penelitian    menunjukkan  bahwa  seiring dengan  pelaksanaan  kebijakan  pelayanan  administrasi  terpadu  kecamatan (PATEN),  ternyata  sudah  ditetapkan  standar  operasional  prosedur  meski demikian  secara  aplikatif  pelayanan  yang  dilakukan  petugas  pelaksana  di Kantor  Camat  Tenggarong  belum  semua  jenis  pelayanan  dapat  diselesaikan tepat waktu, karena berbagai hal. Bukan hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga non teknis.

## Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan
Sarana  dan  prasarana  operasional  merupakan  determinan  pinting untuk  menunjang  pelayanan.  Karena  itu  harus  disediakan  sesuai  kualifikasi yang  dibutuhkan,  baik  secara  kuantitas  maupun    kualitas.  Apalagi  seiring dengan  penerapan  kebijakan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  04  tahun  2010 tentang  pelayanan  administrasi  terpadu  kecamatan,  maka  harus  dibarengi dengan  sarana  operasional  yang  memadai,  baik  dari  segi  kuantitas  maupun kualitas, sehingga dapat terciptanya kelancaran pelayanan pada masyarakat. Dengan  demikian  dambaan    masyarakat  untuk  mendapatkan  layanan  yang baik dan memuaskan dapat diwujudkan.
Berbicara  tentang  efektivitas  pelayanan,  tidak  hanya  ditentukan  oleh mekanisme  atau  sistem  dan  prosedur,  dan  faktor  manusia,  tetapi  faktor sarana dan prasarana ikut serta menentukan  keberhasilan dalam pelayanan. Karena itu sudah selayaknya dengan berlakunya kebijakan tersebut tentunya beban  kerja  akan  bertambah,  maka  perlu  dipersiapkan  secara  tepat, mengingat faktor tersebut merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran pelayanan.
Faktor-Faktor  Yang  Mendukung  dan  Menghambat  Implementasi  Peraturan Mendagri  No.04  Tahun  2010  Tentang  Pelayanan  Administrasi  Pelayanan Terpadu  Kecamatan  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Pelayanan  Publik  di  Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
Faktor Yang Mendukung antara lain
a. Undang-undang  Nomor  32  dan  33  tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  dan  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dengan Pemerintah  Daerah,  dalam  meningkatkan  pelayanan  administrasi terpadu, sebab daerah telah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri.
b. Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri    Nomor  :  138  -  270  TAHUN  2010, Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
c. Peraturan  Bupati  Kartanegara  Nomor  06  tahun  2911  tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan   Bupati Kepada Camat
d. Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  tahun  2010  tentang pelayanan  administrasi  terpadu  kecamatan,  dapat  dijadikan  sebagai acuan  untuk  melaksanakan  pelayanan  di  pemerintahan  kecamatan Tenggarong.
e. Kuatnya  Komitmen  Camat  Tenggarong  dan  pimpinan  vertical pemerintahan
Kebupaten Kutai Kartanegara untuk mengimplementasikan  pelayanan  administrasi  terpadu    Kondusifnya kondisi    keamanan  lingkungan  kerja  pemerintahan  Kecamatan Tenggarong  memungkinkan  kebiajakn  pelayanan  administrasi  terpadu dapat dilaksanakan lebih efektif.
f. Tersedianya  Sarana  dan  prasarana  pelayanan  (Gedung,  furniture, perlengkapan  kerja  yang  dimiliki  oleh  Kantor  Camat  Tenggarong
sehingga  memungkinkan  pelayanan  dapat  dilaksanakan  sebagaimana mestinya.
Faktor Yang Menghambat antara lain
a. Terbatasnya  fasilitas  kerja  atau  saraana  operasional  untuk  menunjang pelayanan  administrasi  terpadu  kecamatan  (PATEN),  seperli  sarana komputer, sarana pembangkit (Genset) dan prasarana penunjang lainnya sehingga  upaya  peningkatan  pelayanan  kurang  mencapai  hasil  yang optimal.
b   Beragamnya  karakteristik,  sikap  dan  perilaku  pegawai  yang memungkinkan  perbedaan  keramahtamahan  dalam  menghadapi  para pemakai  jasa,  dan  pada  gilirannya  merefleksi  terhadap  ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan.
c.    Adanya  disparitas  kesadaran  pegawai  untuk  mematuhi  norma-norma atau  nilai  etika  pegawai  negeri,  kemudian  diperkuat  oleh  besarnya toleransi  atasan  terhadap  bawahan  yang  melanggar  etika  sehingga pelanggaran terhadap disiplin kerja terus terjadi.
d.  Terbatasnya  alokasi  anggaran  untuk  meningkatkan  kapasitas  dan kompetensi  aparatur  dalam  rangka  mendukung  pelaksanaan  kebijakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN).
e.   Terbatasnya  kewenangan  Camat  dalam  mengambil  kebijakan  terutama seiring  dengan  pelaksanaan  pelayanan  administrasi  terpadu,  sehingga upaya  peningkatan    pelayanan  pada  masyarakat  belum  mencapai  hasil yang optimal.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain; pertama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 tahun 2010 tentang pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten), di Kantor Camat Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara secara implementatif menunjukkan  indikasi  cukup  baik.  Hal  tersebut  dapat  diketahui  dari  hasil temuan  di  objek  penelitian,  yang  didasarkan  atas  sub  fokus  penelitian  yang ditetapkan.  Secara  akumulatif  pelayanan  administrasi  terpadu  telah menunjukkan  perbaikan  dan  peningkatan  mutu  pelayanan,  meski  demikian masih  ada  beberapa  faktor  yang  perlu  dilakukan  pembenahan,  terutama mengenai  sarana  operasional  perlu  ditingkatkan  agar  layanan  pada masyarakat  dapat  diselesaikan  tepat  waktu.  Kedua,  dengan  diterapkan pelayanan  administsrasi  terpadu  di  Kantor  Camat  Tenggarong  Kabupaten Kutai  Kartanegara,  baik  yanag  berhubungan  dengan  pelayanan  perijinan maupun non perijinan yang. Kepentingan masyarakat dapat terlayani dalam waktu  relatif  singkat,  dan  masyarakat  tidak  lagi  dihadapkan  oleh pengorbanan  yang  tinggi,  baik  waktu,  tenaga  dan  biaya.  Karena    pelayanan yang dilakukan secara terpadu ( one door service) maka semua kepentingan masyarakat  yang  dapat  diselesaikan  satu  pintu.  Dengan  demikian pengurusan  dokumen  (perijinan  dan  non  perijinan)  dapat  diselesaikan
melalui  loket-loket  yang  sudah  disediakan  sesuai  peruntukannya.  Ketiga, dari  enam  item  yang  dijadikan  sebagai  peramater  untuk  mengukur  esensi pelayanan  administrasi  terpadu  di  Kantor  Camat  Tenggarong  ternyata terdapat  dua  faktor  yang  perlu  dilakukan  pembenahan,  yaitu  faktor sumberdaya aparatur dan sarana operasional sebab seiring dengan kebijakan tersebut tidak diikuti dengan bertambahnya aparatur yang professional, dan sarana operasional yang sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Keempat, faktor yang mendukung implementasi pelayanan administrasi terpadi kecamatan di Kantor Camat Tenggarong adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2010, Kepmenpan nomor 63 tahun 2003 tentang pedoman pelayanan umum, Kepmenpan Nomor 25 tahun 2004 tentang pelayanan prima, Undang- undang Nomor 25 tahun 2010 tentang pelayanan umum.   Keputusan Menteri Dalam  Negeri    Nomor  :  138-270  tahun  2010,  tentang  Petunjuk  Teknis Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan,  Kuatnya  komitmen  Camat Tenggarong    dan  pimpinan  vertical  pemerintahan  Kabupaten  Kutai Kartanegara  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan.  Kelima,  faktor  yang menghambat  implementatif  kebijakan  Bupati  Kutai  Kartanegara  mengenai pelayanan  administrasi  terpadu  kecamatan  (Paten),  disebabkan  oleh berbagai  faktor,  antara  lain  terbatasnya  sumberdaya  aparatur  yang profesional,  kurang  memadainya  sarana  /  fasilitas  kerja  yang  tersedia,  dan seringterjadinya pemadaman listrik di kecamatan Tenggarong.
Saran-Saran
Beberapa  saran  dari  penulis  antara  lain;  pertama,  perlunya penambahan  sumberdaya  aparatur  yang  professional  agar  terdapat keseimbangan antara beban kerja dengan kapasitas dan kompetensi aparatur sehingga  mampu  menangani    pekerjaan  dibidang  register,  verifikator  dan sebagai  operator  karena  secara  komparatif  antara  volume  pekerjaan  dan tenaga  yang  ada  masih  belum  seimbang  dan  hal  tersebut  dapat  dilakukan dengan cara mengusulkan penambahan pegawai melalui Badan Kepegawaian Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Kedua,  perlunya  Meningkatkan fasilitas operasional, baik secara kualitas maupun kuantitas, Terutama sarana komputer  dan  printer  yang  dinilai  sangat  kurang  mendukung  untuk mengakses  dan  mencetak  data  dalam  jumlah  yang  besar  dan  waktu  yang cepat.  Ketiga,  perlunya  Melakukan  pengawasan  dan  pengendalian  terhadap aparatur pelaksana, sehingga mampu melaksanakan  dan memanfaatkan jam kerja  secara  efektif.  Dengan  cara  menegakkan  disiplin  kerja  dan  sekaligus memberikan  sanksi  sesuai  tingkat  kesalahan.  Keempat,  diupayakan Menambah  alokasi  anggaran  untuk  biaya  operasional  hal  tersebut  dapat dilakukan  melalui  usulan  rencana  kerja  tahunan  kepada  pimpinan  vertikal Pemerintahan  Kabupaten Kutai Kartanegara.
Daftar Pustaka Anonim, Undang – undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Umum. Indonesia. Jakarta.
________, Keputusan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. ________,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  04  tahun  2010  tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Indonesia. Jakarta. Moenir,  H.A.S.  1996. Manajemen  Pelayanan  Umum  di  Indonesia,  Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta
Thoha, Mifftah,2003, Birokrasi Politik. Raja Grafindo Persada. Jakarta
Akbar  Faisal  Budi,  2006. Implementasi  Peraturan  Daerah  Implementasi Peraturan  Daerah  No  34  Tahun  2003  Tentang  Penyelenggaraan Administrasi  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  (studi  Tentang
Pemberlakuan KTP sementara, (SKRIPSI) Samarinda.
Lubis, Solly. M, 2007, Kebijakan Publik, Mandar Maju, Bandung.
Mardiasmo,  2004, Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah.  Penerbit Andi, Yogyakarta.
Putra, Fadillah, 2003, Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Surabaya.