## KURIKULUM 2013 UNTUK TOTAL QUALITY EDUCATION DI INDONESIA
Hilmi Fauzi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta hilmifauzi10@gmail.com

## ABSTRAK
Isu  perbaikan  mutu  pendidikan selalu  menjadi  fokus  dari  pelbagai pemangku  kepentingan  dalam  pendidikan.  Salah  satu  tujuannya  adalah untuk  penyiapan  learning  outcomes  (LO)  yang  mempunyai  daya  saing dengan kompetitornya. Selain itu, juga untuk menyiapkan LO mempunyai daya  sanding  sehingga  dapat  selaras  dengan  zaman  yang  sudah memasuki  era  disruptif  ini.  Tulisan  ditujukan  untuk  melihat  bagaimana relevansi  kebijakan  yang  diambil  pemerintah  untuk  mengatasi permasalahan  tersebut.  Penulis  menggunakan  pendekatan  manajemen dalam mengulas data yang ada. Tulisan ini menggunakan kajian pustaka dan  dikuatkan  dengan  data  dari  lapangan.  Hasil  dari  tulisan  ini  adalah beberapa  fakta –termasuk  di  dalamnya  fakta  alternatif  sebagai  berikut: pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dengan kebijakan Kurikulum 2013 dan Kemenristek Dikti melalui Kepres tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) mulai melakukan usaha perbaikan pendidikan. Ada  pergeseran  paradigma,  yang  sebelumnya  hanya  terfokus  pada pengembangan kognitif, atau sudah menuju ranah afektif dan  psikomotor namun masih sangat minim, dan evaluasi yang tidak terstruktur, saat ini lebih sistematis untuk mencapai tidak hanya ranah kognitif, namun afektif, psikomotor dengan mempertimbangkan multiple intelegence. Berdasarkan fakta  tersebut  dapat disimpulkan  bahwasannya  sudah  ada  kesesuaian antara  pendidikan  dengan  kebutuhan  masyarakat,  sehingga  krisis dekadensi  moral,  kompetensi  harapannya  dapat  diatasi.  Pada  sisi  yang sama  ;kurikulum  2013  tidak  lain  sebagai  instrumen  pemerintah  untuk mengkontrol mutu  pendidikan  yang  beorientasi  pada  jaminan  mutu. Terakhir,  pendidikan  yang  didesain  pemerintah  diharapkan  mampu mendorong LO yang mampu mempunyai kompetensi, daya saing dan daya sanding yang selaras dengan zamannya.
Kata kunci Total, Qualiaty, Manajemen, Kurikulum, 2013.

## ABSTRACT
The issue of improving the quality of education has always been the focus of the various stakeholders in education. One of the objectives is to prepare learning outcomes (LO) that have competitiveness with their competitors. In
addition, also to prepare the LO has the power sanding so that it can be in harmony  with  the  era  that  has  entered  this  disruptive  era.  The  paper  is intended to see how the policy relevance of the government to address the problem. The author uses a management approach in reviewing existing data. This paper uses literature review and is reinforced with data from the field.  The  results  of  this  paper  are  several  facts - including the  following alternative facts: the government through the Ministry of Education with the policy of Curriculum 2013 and Kemenristek Dikti through the Presidential Decree on the Indonesian National Qualification Framework (KKNI) began to make efforts to improve education. There is a paradigm shift, previously focused only on cognitive development, or already towards the affective and psychomotor spheres but still very minimal, and unstructured evaluation, is now  more  systematic  to  achieve  not  only  the  cognitive,  but  affective, psychomotor sphere by considering multiple intelligence. Based on these facts  it  can  be concluded  that  there  is  a  match  between  education  and community needs, so that the crisis of moral decadence, the competence of hope can be overcome. On the same side, the 2013 curriculum is nothing but  a  government  instrument  to  control  the  quality  of  education  that  is oriented  towards  quality  assurance.  Finally,  the  government-designed education  is  expected  to  encourage  LOs  capable  of  competence, competitiveness and sanding power that is in harmony with the times.
Keyword: Total, Quality, Management, Curriculum, 2013.

## PENDAHULUAN
Education sering  dialih  bahasakan  menjadi  pendidikan.  Pendidikan  sendiri  secara bahasa  mengakar  pada  bahasa  Yunani  yaitu paidagogia yang  berarti  “pergaulan dengan  anak-anak.”  Pendidikan  memiliki  padanan  kata  dalam  bahasa  Arab  yaitu tarbawy atau ta’lim (Machali dan Hidayat, 2016:25). Pendidikan yang ada di Indonesia sebagaimana dijabarkan pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun  2003  pasal  1  bahwasannya  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spritual  keagamaan, pengendalian diri, masyarakat, bangsa dan negara (Machali dan Hidayat, 2016:27). Pendidikan  menurut  sudut  pandang  filsafat  pendidikan  Islam  adalah  untuk mempertinggi  akhlak,  mencapai  kesejahteraan  hidup  di  dunia  dan  di  akhirat (Ramayulis,  2015:25).  Berdasar  uraian  ini  dapat  ditarik  bahwasannya  pendidikan adalah sebuah usaha untuk mewujudkan manusia menjadi insan terproyeksikan (ada visi  tertentu)  sehingga  dapat  mengisi  ruang-ruang/profesi  tertentu  sehingga  dapat berhasil hidup di dunia dan akhirat.
Uraian di atas, mengarahkan pemahaman kita kepada suatu titik bahwasannya pendidikan  sendiri  memerlukan  jalan, tariqat tertentu  sehingga  dapat  mencapai tujuannya. Bahasa mafhum yang sering digunakan adalah pendidikan memerlukan suatu  manajemen  sehingga  arah  dan  jalannya  bisa  terukur  dan  jelas.  Mulai  dari identifikasi,  perencanaan,  peningkatan  partisipasi  dan  kerjasama  sampai  dengan pelaksanaan,  pemeliharaan,  pembinaan  dan  pengembangan  lebih  lanjut  (Amtu, 2013:26). Pada akhirnya pendidikan menjadi sebuah trend yang mana mempunyai daya dampak yang besar ( influence, bargaining ) (Foucault, 1975:231) bagi negara, diperkuat  dengan  ungkapan  bahwasannya proses  perolehan  pengetahuan  dan keterampilan melalui pendidikan merupakan suatu bentuk investasi (Irianto,2011:5-7). Sehingga hadirnya pendidikan yang tersistematisasi akan membawa hasil tidak hanya yang berupa praktis, akan tetapi juga sesuatu yang bernilai investasi bagi bangsa itu sendiri.
Situasi ini bertambah pelik ketika memasuki era disuptif, bagaimana pendidikan ditantang  dengan  hadirnya teknologi  yang  sudah  tak  terbendung –yang mempengaruhi  segala  lini  kehidupan-,  sehingga  pendidikan  tidak  hanya  dipaksa memiliki daya saing, namun daya sanding yang selaras dengan zaman.  Oleh karena itu hadirnya pendidikan sudah seharusnya dapat menelurkan Learning Output (LO)
yang berkompeten (bermutu tinggi) sehingga bisa mengisi sendi-sendi negara menuju arah perbaikan dan pengembangan.  Orientasi akhirnya adalah dapat mengukur LO itu  memiliki  kemampuan  apa  dan  sejauhmana  kemampuannya  (Ristekdikti,  2016). Sehingga ada penngakuan oleh dunia kerja secara luas, dan dapat didayagunakan di seluruh  penjuru  dunia.  Pada  sisi  realistis,  setidaknya  pendidikan  yang  ada  bisa mengentaskan calon LO tersebut dari degradasi/dekadensi moral yang maa sudah menjadi penyakit akut remaja ini.
Proses  menuju  terciptanya  LO  berkompeten  tersebut  memerlukan  suatu konsep  jalan/ tariqat sebagaimana  disebut  dalam  bagian  sebelumnya  adalah manajemen, sehingga setidaknya dapat memastikan LO mempunyai standar minimal, yang mana acapkali kita sebut mutu.  Hadirnya manajemen tersebut didesain untuk mempersiapkan strategi peningkatan mutu itu sendiri, dan relevansinya serta daya saing dengan kehidupan masa ini (Amtu, 2013:28).
Pemerintah  melalui  Kementrian  Pendidikan  Republik  Indonesia  memberikan upaya penjaminan mutu tersebut, salah satunya melalui jalur penerapan kurikulum 2013,  yang  mana  disempurnakan  pada  tahun  2016.  Permasalahan  yang  sering muncul adalah, apakah kurikulum 2013 sudah sesuai dan memberikan dampak positif bagi pendidikan secara umum, dan penjaminan mutu LO secara khusus. Pada tataran ini peneliti menganggap penting untuk melihat ulang, apakah usaha pemerintah dalam penjaminan  mutu  pendidikan  melalui  jalur  kurikulum  2013  sudah  tepat,  beserta beberapa data lapangan yang relevan.
Dengan mencoba menganalisa melalui beberapa bunga-rampai tulisan yang telah ada, dan mencoba melihat langsung/observasi pada lembaga sekolah sehingga bisa megantarkankan dan memperkuat tulisan ini bagaimana daya dampak daripada kurikulum 2013 untuk pengontrolan mutu LO di Indonesia.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian di atas peneliti membatasi fokus permasalahan menjadi beberapa sebagai berikut:
1. Apa yang dimaksud Total Quality Management Education?
2. Sejauhmana relevansi implementasi Kurikulum 2013 dengan konsep Total Quality untuk Pendidikan Indonesia?

## PEMBAHASAN

## A. Total Quality Education
Total  Quality sering  dialih  bahasakan  menjadi  mutu  terpadu  (Minarti, 2011:338). Prase tersebut hampir selalu disandingkan dengan kata manajemen sehingga  menjadi  Manajemen  Mutu  Terpadu  (MMT/TQM).    Manajemen  Mutu Terpadu  adalah  suatu  keinginan  untuk  selalu  mencoba  mengerjakan  sesuatu dengan  selalu  baik  sejak  awal.  Kata  total  (terpadu)  dalam  TQM  menegaskan bahwa setiap orang yang berada dalam suatu organisasi wajib untuk telibat dalam upaya peningkatan secara terus menerus. Kata manajemen disitu menegaskan bahwasannya  setiap  orang  dalam  organisasi  tersebut  adalah  manajer  untuk bidang yang ditanggung jawabi masing-masing (Sallis, 2006:74, Nata, 2012:377). Mutu  apabila  dilihat  dari  beberapa  tokoh, pertama ,  Philip  B.  Crosby berpendapat bahwa mutu berarti kesesuaian terhadap persyaratan, seperti jam tahan air, sepatu yang tahan lama, dan dokter yang ahli. Ia juga mengemukakan pentingnya melibatkan setiap orang dalam proses organisasi. Pendekatan Crosby merupakan proses top-down (Sallis, 2006:113-118). Kedua ,  W. Edwards Deming berpendapat  bahwa  mutu  berarti  pemecahan  masalah  untuk  mencapai penyempurnaan  terus-menerus,  seperti  penerapan  Kaizen  pada  perusahaan Toyota dan gugus kendali mutu pada perusahaan Telkom. Pendekatan Deming merupakan  proses  bottom-up  (Sallis,  2006:  96-98). Ketiga ,    Joseph  M.  Juran berpendapat bahwa mutu berarti kesesuaian dengan penggunaan, seperti sepatu yang dirancang untuk olahraga dan sepatu kulit yang dirancang untuk ke kantor atau  ke  pesta.  Pendekatan  Juran  merupakan  proses  yang  berorientasi  pada pemenuhan  harapan  dari  pelanggan  (Sallis,  2006:107-109). Keempat ,  K.
Ishikawa  berpendapat  bahwa  mutu  berarti  kepuasan  pelanggan.  Dengan demikian, setiap bagian proses dalam organisasi memiliki pelanggan. Kepuasan pelanggan internal akan menyebabkan kepuasan pelanggan organisasi. Definisi mutu menurut ISO 9000:2000 adalah “derajat/tingkat karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan/keinginan”. Derajat di sini berarti selalu ada peningkatan setiap saat, sedangkan karakteristik berarti hal-hal yang dimiliki produk, yang terdiri dari karakteristik fisik, perilaku, dan sensori (Wijaya, 2007:85- 86).  Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwasannya  Manajemen  Mutu Terpadu  adalah manajemen fungsional dengan pendekatan yang secara kontinu difokuskan pada peningkatan  mutu,  kualitas,  agar  LO  sesuai  dengan  standar  kualitas  di
masyarakat. Selain itu ketercapaian TQM tersebut dilihat dari indikator daya saing, kompetensi  yang  sesuai  dengan  prinsip multiple  intelegences .  Sehingga  tidak melulu aspek kognitif yang digarap, namun aspek psikomotor dan afeksi menjadi tujuan juga.
B. Analisa Kurikulum 2013 untuk Total Quality Education di Indonesia
Perubahan adalah suatu keniscayaan (Prastowo, 2015:1). Sebuah adagium masyhur “tidak ada yang tidak akan berubah di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri” mengisyarakan kepada kita semua untuk selalu bisa mempersiapkan diri untuk  menyambut  perubahan  itu  sendiri.  Beberapa  faktor  seperti  demokrasi, kemajuan  iptek  dan  globalisasi  menjadi  aspek  yang  mendorong  perubahan  itu terjadi lebih cepat (Tilaar, 2012:13). Ketiga faktor tersebut semakin padu sehingga mengantarkan kita pada era baru yaitu era disrupsi.
Sebagai dampak dari perubahan bermasyarakat, berbangsa, bernegara di Indonesia  menuntut  perubahan  pada  aspek  pendidikan  nasional.  Salah  satu pertimbangan  dan  dasar  pemerintah  melakukan  peninjauan  ulang  dan penyempurnaan kurikulum , yaitu dari kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013, adalah  untuk  mewujudkan masyarakat  Indonesia  yang  mempunyai  daya  saing dan sanding serta penyesuaian diri dengan perubahan zaman (Majid, 2014:19, Prastowo, 2015:2).
Perubahan kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 sangat relevan karena mutu pendidikan di Indonesia pada umumnya masih sangat rendah dan cukup jauh dari ekspektasi, serta jauh tertinggal dari negara-negara tetangga semisal Malaysia dan Singapura. Menurut laporan survei “ Trends in International Math and Science ” tahun 2007 yang dilakukan oleh Global Institute, menyajikan hasil bahwasannya hanya lima pesen (5%) siswa di Indonesia mampu menyelesaikan soal dengan kategori  tinggi,  sedang  di  Korea  mampu  mencapai  78%.  Sedang  menurut Programme  for  International  Student  Assessment (PISA)    2009,  Indonesia termasuk 10 terbawah dari 65 negara yang ikut serta. Hampir semua siswa hanya mampu  menguasai  sampai  dengan  level 3  sedangkan  pada  saat  yang  sama negara maju mampu mencapai level empat, lima bahkan enam –setara dengan level  sarjana  (Mulyasa,  2013:60).  Berdasarkan  uraian  tersebut  mengantarkan penulis  pada  kesimpulan  bahwasannya  pendidikan  yang  ada  di  Indonesia tertinggal dan terbelakang.
Terjadi  dekadensi  moral  dalam  kehidupan  di  masyarakat  Indonesia, beberapa  indikatornya  seperti,  tawuran  pelajar,  plagiarisme,  korupsi,  narkoba, kecurangan  dalam  ujian,  dll.  Keadaan  ini  tentunya  memerlukan  sikap  tanggap pemerintah  sehingga  bisa  mengatasi  problematika  ini  sehingga  tidak  sampai mengancam  eksistensi  bangsa  itu  tersendiri.  Salah  satu  kebijakan  untuk mengatasi  gejala  yang  telah  disebutkan  di  atas  adalah  dengan  penerapan kurikulum 2013.
Kurikulum  2013  diterapkan  berdasarkan  Permendikbud  tahun  2013. Permendikbud ini datangnya disusul oleh permen-permen lain yang menjelaskan lebih dalam dan terperinci, sebut saja Permendikbud No 54 Tahun 2013 tentang Standar  Kompetensi  Lulusan,  No  65  tentang  standar  Proses,  No  66  tentan Standar  Penilaian,  No  67  tentang  KD  dan  Struktur  Kulikulum  SD/MI,  No  68 tentang  KD  dan  Struktur  Kulikulum  SMP/MTs,  No  69  tentang  KD  dan  Struktur Kulikulum SMA/MA. Apabila dilihat maka akan sangat nampak ada penjelasan teknis dan terperinci dan berorientasi pada penjaminan mutu.
Pada standar proses, disebutkan apa saja yang harus dilakukan guru dari awal hingga akhir kegiatan belajar mengajar. Ini adalah wujud dari kontrol dengan orientasi mutu. Pada sisi ini tentunya sangat menunjang prinsip mutu itu sendiri, melihat  pelaksanaan  kegiatan  belajar  mengajar  pada  tataran  teknis  banyak lengahnya.  Banyak  guru  yang  mengajar  dengan  alakadarnya  sehingga  tidak mampu  memaksimalkan  kegiatan  belajar  tersebut  sehingga  berorientasi  mutu. Hadirnya payung hukum ini melegitimasi pemerintah untuk mengintervensi secara langsung kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh guru, sehingga capaian-capaian  yang  diharapkan  bisa  sesuai  dengan  ekspektasi  pendidikan nasional.
Untuk  Kompetensi  Dasar,  Inti  mulai  digarap  aspek  afeksi.  Ini  terlihat  dari tema-tema  yang  ada  pada  muatan  mata  pelajaran.  Siswa  dihadapkan  dengan materi  yang  mempunyai  komposisi  unik,  yaitu  komposisi  yang mempertimbangkan aspek multiple intelegences , yang mana diorientasikan pada capaian  yang  tidak  hanya  ranah  kognitif  saja –seperti  arus  besar  tujuan pendidikan selama ini di Indonesia, namun ranah afektif dan psikomotor. Pada akhirnya gejala dekadensi moral pelajar dapat diatasi sejak bengku sekolah. Tidak habis pada materi, penilaian pun melebarkan indikatornya. Sebelum kurikulum 2013 hanya melihat ranah kognitif semata, dengan ranah afektif yang
dilihat  secara  sekilas saja. Pada  kurikulum 2013,  ranah  afektif  dan  psikomotor sangat  ditekankan,  misal  saja:  kejujuran,  keikhlasan,  kerjasama,  dll.  Pihak pemerintah pun telah menyediakan borang penilaian baru yang digunakan guru untuk  menilai  peserta  didik/siswa.  Sehingga  pada  akhirnya  adanya  standar  ini mampu  mengontrol  sekaligus  mendongkrak  trend  pendidikan  yang  ada  di Indonesia.

## Gambar 1 Aplikasi penilaian kurikulum 2013
Gambar  tersebut  memperlihatkan  aplikasi  yang  dirancang  bangun  oleh pemerintah sehingga dapat memudahkan guru dalam aspek penilaian. Apabila dilihat  dari  KD/KI nya  maka  akan menyuguhkan  diferensiasi dengan  kurikulum sebelumnya.  Pada  kurikulum  yang  baru  ini lebih  sistematis  dan  dikotakkan berdasarkan ranah yang sesuai. Misal saja Kode 1 dan anak turunnya digunakan untuk aspek spiritual, kode 3 dan anak turunnya digunakan untuk mengukur ranah pengetahuan, kode 4 dan anak turunnya digunakan untuk ranah keterampilan – lihat  gambar  diatas.  Capaian-capaian  lebih  terinventarisir  dengan  rapi,    segala ranah kecerdasan dapat dijangkau. Pada akhirnya LO sudah dapat diproyeksikan akan  memiliki  kemampuan  dan  ketuntasan  apa,  atau  nomenklatur  yang  lebih masyhur digunakan  adalah kompetensi lulusan apa yang didapat oleh peserta didik  sehingga  menjadi  LO  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  urgensitas
masyarakat. Sehingga tujuan evaluasi untuk mengukur taraf kemajuan peserta didik dalam mencapai tujuan (Hermino, 2013:172) dapat terlaksana dengan baik.
Hadirnya model baru ini tentu tidak berjalan mulus, beberapa kendala juga dihadapi. Misal saja, kesiapan guru dalam pengaplikasian borang penilaian baru ini.  Ibu  Guru  NH  belum  bisa  mengaplikasikan  komputer  sehingga  input  data terkendala  sehingga  membutuhkan  bantuan  guru  lain  untuk  bisa  menginput (Wawancara  dengan  Ibu  Guru  NH,  Jumat  3  November  2017  Pukul  14.02). Kejadian ini tidak hanya dialami oleh Guru NH, hampir keseluruhan guru yang ada sudah  berusia  diatas  40  (empat  puluh)  tahun  mengalami  kendala  yang  sama (wawancara dengan Guru IS selaku guru yang menjadi tim ahli MGMP guru PAI kecamatan  Purworejo).  Pada  tataran  ini  strategi  pemerintah  melalui  kebijakan kurikulum  2013  menjadi  manajemen  konflik  bagi  stakeholder  khususnya  guru untuk  mampu  mengembangkan  keahliannya  dalam  penggunaan  IPTEKS  (ilmu pengetahuan,  teknologi  dan  seni)  demi  mendukung  terlaksananya  kegiatan pembelajaran. -Ada  pengkondisian  sehingga  memungkinkan  guru  terpacu. Pengkodisian  ini  sering  kali  diambil  oleh  pengambil  kebijakan,  mengingat pandangan  baru  dari  manajemen  konflik  yang  mana  memungkinkan  sisi terdorongnya produktivitas. (Saeed , 2014:214-225)
Penggunaan metode saintific method menjadi salah satu faktor difenrensiasi kurikulum  2013  dengan  kurikulum  sebelumnya.  Metode  ini  akan  berpengaruh banyak  pada  ranah  standar  proses  pembelajaran  sebagaimana  diatur  oleh Permendikbud No 65, tahun 2013. Penggunaan metode ini memungkinkan para peserta  didik  untuk  bisa  mengamati,  menanya,  mencoba,  menalar, mengkomunikasikan, membangun jejaring secara aktif (Mulyasa, 2015:99).
Kurikulum 2013 tidak hanya berlaku pada lembaga pendidikan dasar dan menengah.  Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI/IQF)  apabila  dilihat dari segi penetapannya yaitu adalah 2013 awal, adalah salah satu manifestasi dari semangat kurikulum 2013. Ada kesamaan dari segi spirit yang diusung, yaitu perbaikan mutu. Perbaikan mutu tersebut juga sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. misal saja dilihat pada rumusan Kompentensinya (Capaian Pembelajaran / CP) yang terbagi menjadi 4, meliputi: Kompetensi Sikap, Kompetensi  Pengetahuan,  Kompetensi  Ketrampilan  Umum,  Kompetensi Ketrampilan Khusus (Dirjen Dikti, 2016:20-23, Sutrisno,2016).
Untuk mengantar pada gambaran yang kongkret, penulis suguhkan contoh rumusan kompetensi pada Ma’had Aly Krapyak Yogyakarta yang sudah mengacu pada KKNI sebagai berikut:
1. Mempunyai sikap:
a. Bertaqwa kepada  Allah swt., dan mampu menunjukkan sikap religius;
b. Unggul dalam mewarisi tradisi tafaqquh fi ad-diin ulama salaf;
c. Mengintegrasikan nilai, norma, etika ulama dan akademik;
d. Menjunjung  tinggi  nilai  kemanusiaan  dalam  menjalankan  tugas berdasarkan agama, moral dan etika khas pesantren;
e. Berkontribusi  dalam  peningkatan  mutu  kehidupan  masyarakat, berbangsa,  bernegara  dan  peradaban  berdasarkan  Agama  dan Pancasila;
f. Berperan  sebagai  warga  negara  yang  bangga  dan  cinta  tanah  air, memiliki  nasionalisme  serta  rasa  tanggung  jawab  pada  negara  dan bangsa;
g. Menghargai  keanekaragaman  budaya,  pandangan,  agama,  dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain;
h. Bekerja  dan  memiliki  kepekaan  sosial  serta  kepedulian  terhadap masyarakat, lingkungan dan pondok pesantren;
i. Taat  hukum  dan  disiplin  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara;
j. Menunjukkan  sikap  bertanggung  jawab  atas  pekerjaan  di  bidang  fiqh dan ushul fiqh secara mandiri dari menjauhkan dari plagiarisme;
k. Mempunyai ketulusan, komitmen dan kesungguhan hati untuk membina umat rahmatan lil alamin.
2. Keterampilan umum:
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi fiqh dengan memperhatikan nilai humaniora;
b. Mampu menunjukkan kerja bermutu dan terukur;
c. Mampu mengkaji implementasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menetapkan nilai humaniora sesuai kaidah, tata cara, dan etika fiqh dan ushul fiqh dalam rangka menghasilkan, gagasan dan solusi;
d. Mampu menyusun deskripsi hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk mudzakkirah atau  laporan  tugas  akhir  dan  mengunggahnya  dalam laman Ma’had Aly;
e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang fiqh berdasarkan hasil analisa data dengan metoda yang tepat;
f. Mampu  memelihara  dan  mengembangkan  jaringan  kerja  dengan pembimbing, kolga, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
g. Mempunyai sikap tanggung jawab akan profesinya, kreatif, inovatif dan menghindarkan dari sikap plagiasi;
h. Unggul dalam bermasyarakat dalam kerangka pembinaan umat.
3. Pengetahuan:
a. Memiliki pemahaman akidah Islam yang kuat dan mampu menanamkan dan meneguhkannya pada diri sendiri dan masyarakat;
b. Memahami wawasan ke-Indonesiaan secara komprehensif;
c. Menguasai  fiqh  dan  ushul  fiqh  dari  tingkat  dasar  hingga  Ahli  secara komprehensif holistik, dan universal, yang meliputi bidang Ilmu ushul, ilmu fiqh, fiqh ibadah, fiqh muamalah, fiqh munakahah, fiqh jinayah, fiqh peradilan, fiqh kontemporer, dan fiqh perbandingan;
d. Menguasai  kitab  kuning  bukan  sebatas  produk  ijtihad,  namun  juga memahami  jalan  pikiran  dan  wawasan  ulama  melalui  karya besar mereka;
e. Mampu  menganalisa  dan  mensintesa  produk-produk  fiqh  klasik  dan mengaktualisasikannya sesuai dengan perkembangan zaman;
f. Menguasai metode riset dan kajian pustaka;
g. Memahami bidang keilmuan yang berhubungan dan berkesinambungan, meliputi maqashid asy-syari’ah , qawa’id fiqh, tarikh tasyri’, hadist ahkam, tafsir ayat ahkam, ulumul qur’an, ilmu hadits;
4. Keterampilan khusus
a. Memiliki  keterampilan  dalam  membaca,  memahami  dan  menguasai kitab kuning secara umum, fiqh dan ushul fiqh secara khusus sebagai khazanah khas lembaga tingkat tinggi keagamaan;
b. Menguasai  metode  penggalian  dan  pengambilan  hukum  ( thariq  al- istinbath dan al-istidlal );
c. Mampu  mengaktualisasikan  fiqh  sesuai  dengan  prinsip-prinsipnya ( ushuluhu )  dan  mendesain  produk  fiqh  selaras  dengan  kebutuhan masyarakat konteks nusantara pada zamannya.
d. Mampu menyelesaikan masalah-masalah fiqhiyah kontemporer melalui penguasaan  materi  dan  prinsip-prinsip  fiqh  seusai  dengan pengembangan maqasid as-syari’ah.
e. Mampu  mensyi’arkan Islam rahmatan  lil  ‘alamin melalui pemanfaatan teknologi informasi dan seni secara efisien dan beretika.
Segi  keterampilan  umum  dan  sikap  sudah  dirumuskan  oleh  dikti,  prodi  hanya diberikan keluasaan untuk mengembangkan dengan mengacu pada karakteristik prodi tersendiri dengan tanpa mengurangi yang ada dari dikti. Dari uraian tersebut dapat  ditarik  pada  pemahaman  bahwasannya  Kurikulum  yang  berangkat  dari spirit 2013 mengacu kepada perbaikan mutu dari LO itu sendiri baik dari aspek sikap/psikomotor, pengetahuan/kognitif, keterampilan umum/afektif, keterampilan khusus/afektif yang berorientasi pada kompetensi.

## KESIMPULAN
Pendidikan  pada  masa  ini  terus  mengalami  perubahan  seiring  dengan perubahan  zaman.  Perubahan  pendidikan  dilangsungkan  untuk  menyelaraskan dengan  kebutuhan  masyarakat,  terlebih  tujuan  pendidikan  itu  sendiri  untuk memaksimalkan potensi masyarakat sehingga mampu berhasil hidup di dunia dan di akhirat.  Secara  politis,  melalui  pendidikan,  pemerintah  mengontrol output -nya sehingga  mampu  bersaing  baik  di  level  nasional  maupun  internasional.  Selain  itu, pemerintah mengkontrol muatannya sehingga bisa selaras dengan tujuan pendidikan nasional, serta menjaga paradigma warganya agar tetap menjadi warga negara yang mampu menunjukkan loyalitasnya yang tercermin pada kompetensi sikap. Pemerintah melalui Kemendikbud melakukan kontrol akan mutu LO satuan pendidikan dengan memberlakukan  kurikulum  2013.  Indikator  yang  ada  pada  kurikulum  2013  yang meliputi 8 standar pendidikan yang tertuang dalam UU Sisdiknas dan di tahqiq oleh Permendikbud 2013 mempertegas bahwasannya kurikulum 2013 tidak lain sebagai instrumen pemerintah untuk mengkontrol mutu pendidikan yang beorientasi jaminan mutu.  Selain  itu  hadirnya  kurikulum  2013  ditujukan  untuk  menjawab  persoalan  di masyarakat semisal dekadensi moral, sehingga permasalahan moralitas pada grass- root dan  internalisasi  setiap  insan  tidak  menjadi  bom  waktu  masalah  bagi  level  di
atasnya, dan pada akhirnya masalah pada pemerintah seperti disorientasi bangsa. Hadirnya kurikulum 2013 tidak berjalan mulus, dan masih ada kendala seperti guru yang kurang cepat beradaptasi. Wal akhir , mengutip pandangan Dunn, bahwasannya hadirnya kebijakan seyogyanya tidak hanya menjadi policy semata namun juga ada aspek wisdom -nya. Hadirnya kurikulum 2013 tidak melulu pada kebijakan pemerintah saja,  namun ada  kearifan  yang  terkadung melalui  spirit  pemecahan  permasalahan pendidikan tersimbol melalui relevansi dan penekanan kompetensi sikap.

## DAFTAR PUSTAKA
Amtu,  Onisimus.  2013. Manajemen  Pendidikan  di  Era  Otonomi  Daerah .  Bandung:
Alfabeta.
Foucault,  Michel. Power/Knowledge:Selected  Interviews  anda  Other  Writings .  New York: Pantheon Books
Hermino, Agustinus. 2013. Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan . Jakarta: Kompas Gramedia.
Irianto,  Agus.  2011. Pendidikan  Sebagai  Investasi  dalam  Pembangunan  Suatu Bangsa . Jakarta: Kencana.
Machali, Imam dan Ara Hidayat. 2016. The Hand Book of Education Management . Jakarta: Predanamedia Grup.
Majid, Abdul. 2014. Pembelajaran Tematik Terpadu . Bandung: Rosdakarya.
Minarti,  Sri.  2011. Manajemen  Sekolah:  Mengelola  Lembaga  Pendidikan  Secara Mandiri . Jogjakarta:Ar-Ruzz Media.
Mulyasa, E.  2013. Pengambangan  dan  Implementasi  Kurikulum  2013 .  Bandung: Rosdakarya.
__________ 2015. Guru dalam Implemenasi Kurikulum 2013 . Bandung: Rosdakarya, cet II
Nata,  Abuddin.  2012 Manajemen  Pendidikan:  Mengatasi  Kelemahan  Pendidikan Islam di Indonesia . Jakarta: Prenamedia Grup cet V
Panduan Praktis Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2016, Ristekdikti.
Prastowo,  Andi.  2015. Menyusun  Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP) Tematik  Terpadu:  Implementasi  Kurikulum  2013  untuk  SD/MI .  Jakarta: Prenamedia.
Ramayulis.  2015. Filsafat  Pendidikan  Islam:  Analisis  Filosofis  Sistem  Pendidikan Islam . Jakarta: Kalam Mulia.
Saeed , Tahir.  2014. Leadership  styles:  Relationship  with  Management  Conflict Pakistan: IJCMA Vol. 25, No. 3, diakses dari www.emeraldinsight.com/1044- 4068.htm pada 12 Mei 2017
Sallis, Edward. 2006. Total Quality Management in Education . Jogjakarta: IRCi-SoD,
cet II
Sutrisno.  2016. Desain  Kurikulum  Perguruan  Tinggi  Mengacu  pada  Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia . Bandung: Rosdakarya.
Tilaar,  H.A.R.  2012. Perubahan  Sosial  dan  Pendidikan:  Pengantar  Pedagogik Transformatif untuk Indonesia . Jakarta: Rinekacipta.
Wijaya,  David.    Implementasi  Manajemen  Mutu  Terpadu  dalam Penyelenggaraan Pendidikan  di  Sekolah, Jurnal  Pendidikan  Penabur - No.10/Tahun  ke-7/Juni 2007