Volume 2, Nomor 1, Januari 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

## IMPLEMENTASI SHARIAH ENTERPRISE THEORY PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL Muhammad Risal dan Muhammad Wahyuddin Abdullah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia E-mail: Ichal.k11.mr@gmail.com dan wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id
Diterima:
25 Desember 2021 Direvisi: 08 Januari 2022 Disetujui: 15 Januari 2022

## Abstrak
Latar Belakang : Zakat merupakan salah satu ibadah pokok dalam  Islam  yang  dapat  menjadi  pilar  utama  dan tool untuk menegakkan  keadilan  dalam  kehidupan  sosial  serta  dapat meningkatkan  kesejahteraan  umat. Tujuan  : Tujuan  zakat yang  mulia  tersebut  akan  dapat  tercapai  apabila  dalam pengelolaan  zakat  dilakukan  secara  baik  dan  profesional ( good  zakat  governance ),  artinya  bahwa  zakat  seharusnya dikelola  secara  melembaga  sesuai  dengan  syariat  Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Metode : Penelitian ini adalah penelitian  kualitatif  yang  bersifat  studi  literatur  (literature research)  yang  menggunakan  literatur-literatur  terkait.  Pada penelitian  ini  ditelusuri  berbagai  literatur  terkait  Syariah Enterprise  Theory yang  dapat  diterapkan  pada  pengelolaan zakat. Hasil  : Ini  sesuai  dengan  posisi  manusia  sebagai khalifatullah fil ardh yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan  kesejahteraan  bagi  seluruh  manusia  dan alam. Kesimpulan : Shariah enterprise theory adalah Enterprise theory yang  telah  diinternalisasi  dengan  nilai-nilai  Islam  guna menghasilkan  teori  yang transcendental dan  lebih  humanis. Menurut  syariah enterprise  theory , stakeholder meliputi  Tuhan, manusia,  dan  alam.  Tuhan  merupakan  pihak  paling  tinggi  dan menjadi  satu-satunya  tujuan  hidup  manusia,  Manusia  sebagai Khalifatul  fil  Ardh yang  membawa  misi  menciptakan  dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Kata kunci: Sahriah Enterprise Theory, LAZ, Keadilan
Sosial

## Abstract
Background  :  Zakat  is  one  of  the  main  worships  in  Islam which can be the main pillar and tool for upholding justice in social life and can improve the welfare of the people. Purpose : The noble goal of zakat will be achieved if zakat management is  carried  out  properly  and  professionally  (good  zakat governance),  meaning  that  zakat  should  be  managed institutionally  in  accordance  with  Islamic  law,  trustwor thiness,  expediency,  justice,  legal  certainty,  integration,  and accountability. Method: This  research  is  a  qualitative research which is literature research using related literatures. In this study, various literatures related to Sharia Enterprise Theory were explored that can be applied to the management of zakat. Results : This is in accordance with the position of humans  as  khalifatullah  fil  ardh  who  carries  the  mission  of
Implementasi  Shariah Enterprise Theory Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial
creating and distributing welfare for all humans and nature. Conclusion  :  Shariah  enterprise  theory  is  an  enterprise  theory that has been internalized with Islamic values in order to produce a transcendental and more humanist theory. According to sharia enterprise theory, stakeholders include God, humans, and nature. God is the highest party and the only goal of human life, Humans as  Khalifatul  fil  Ardh  who  carry  the  mission  of  creating  and distributing welfare for all humans and nature.
Keywords: Sahriah Enterprise Theory, LAZ, Social justice

## Pendahuluan
Sistem laporan keuangan International Financial Reporting  Standars (IFRS)  yang dirumuskan  oleh International Accounting Standards Board (IASB) merupakan standar akuntansi internasional yang juga berlaku di Indonesia. IFRS  dikembangkan berdasarkan konsep Entity Theory yaitu : “Perusahaan beroperasi untuk pemegang saham. (Indriani et al., 2020)  Maka Entity Theory kurang sesuai dengan Islam, sehingga muncullah Enterprise Theory dimana perusahaan tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan pemilik perusahaan,    tetapi    juga    mempunyai    tanggung    jawab  terhadap      lingkungan      dan masyarakat.  Hal      ini      karena Enterprise      Theory memandang  bahwa  eksistensi perusahaan tidak terlepas dari kontribusi para partisipan (karyawan, kreditor, pemerintah dan  masyarakat).  (Setiatin,  2019)  Konsep  Syariah Enterprise  Theory hadir  dan dikembangkan  berdasarkan  metafora  zakat  yang  pada  dasarnya  memiliki  karakter keseimbangan  antara    nilai-nilai    ketuhanan    dan    nilai-nilai    sosial.    Syariah Enterprise Theory menyeimbangkan    nilai    egoistik    (maskulin)    dengan    nilai  altruistik/sosial (feminin),   nilai   materi   (maskulin)   dengan   nilai   spiritual (feminin, dan seterusnya. Bisa diartikan bahwa metafora zakat tersebut adalah untuk  mengeluarkan  hak  dari  orang lain.  (Triyuwono,  2001)  Sehingga  dalam    hal    ini    Syariah Enterprise  Theory mengungkapkan apa saja yang seharusnya diketahui oleh stakeholders. Manusia  sebagai Khalifatul  fil  Ardh yang  membawa  misi  menciptakan  dan mendistribusikan  kesejahteraan  bagi  seluruh  manusia  dan  alam  diantara  bentuk pendistribusian kesejahteraan yang dilakukan oleh suatu perusahaan melalui program CSR yang  merupakan  salah  satu  program  yang  ditujukan  untuk  memperhatikan  kondisi lingkungan  sosial  masyarakat  yang  ada  di  wilayah  operasional  perusahaan,  termasuk memperhatikan  masalah  kesejahteraan  masyarakatnya.  (Meyzi  Heriyanto,  2016)    Oleh karena  itu  syariah enterprise  theory akan  membawa  kemaslahatan  bagi  stakeholder, stakeholder  masyarakat  dan  lingkungan  alam  tanpa  meninggalkan  kewajiban  penting menunaikan  zakat  sebagai  manifestasi  ibadah  kepada  Allah.(Asmarani,  Marlia,  2019) Disisi  lain  Lembaga  Amil  Zakat  yang  bertugas  mengumpulkan  zakat  sebagai  wujud partisipasi masyarakat, baik dalam UU No. 38 Tahun 1999 maupun UU No. 23 Tahun 2011 tentang  pengelolaan  zakat,  harus  menunjukkan  akuntabilitasnya  guna  meningkatkan kepercayaan  para  muzakki.  (Ramadhita,  2012)  Karena  sangat  disayangkan  jika  lembaga yang mengelola amanah pendistribusian zakat tidak dapat memberikan pertanggungjawaban sesuai yang diharapkan oleh muzakki. Tujuan penelitian zakat yang mulia tersebut akan dapat tercapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan profesional (good zakat governance), artinya bahwa zakat seharusnya dikelola secara
melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  studi  literatur  (literature research)  yang  menggunakan  literatur-literatur  terkait.  Pada  penelitian  ini  ditelusuri berbagai  literatur  terkait  Syariah Enterprise  Theory yang  dapat  diterapkan  pada pengelolaan  zakat.  kemudian  dari  berbagai  literatur  tersebut  dipergunakan  untuk membahas bagaimana implementasi Syariah Enterprise Theory pada Lembaga Amil Zakat sebagai lembaga yang melakukan proses penghimpunan dan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah  (ZIS)  yang  berasal  dari  dana  masyarakat,  instansi  dan  perusahaan-perusahaan. Tujuannya  untuk  memberikan  penjelasan  yang  komprehensif  tentang  implementasi  SET pada  LAZ  yang  dapat  mendatangkan  kesejahteraan  dan  keadilan  di  tengah-tengah masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa jurnal- jurnal yang relevan.

## Hasil dan Pembahasan
Zakat di dalam al-Qur’an diulang sebanyak 30 kali; delapan   diantaranya   termasuk ayat   makkiyah dan 28  kali  kata  zakat digandengkan   Shalat, hal   ini   mengisyaratkan betapa  pentingnya    zakat    dalam    ajaran    Islam.    Apabila    sholat    merupakan    tiang penyangga  hubungan  antara  makhluk  dengan  tuhannya,  maka  zakat  adalah  tali  pengikat hubungan antara manusia dengan manusia. Zakat secara tersurat telah dijelaskan dalam Al Qur’an Surat At Taubah ayat 60 dan ayat 103 bahwa zakat itu bukanlah semata-mata urusan pribadi yang pengeluarannya diserahkan kepada kesadaran muzzakki, akan tetapi mesti ada petugas khusus yang memenuhi syarat-syarat tertentu. (Fuadi, 2014) Di beberapa Lembaga Amil  Zakat  melakukan  proses  penghimpunan  dan  pengelolaan  zakat,  infaq  dan  sedekah (ZIS)  yang  berasal  dari  dana  masyarakat,  instansi  dan  perusahaan-perusahaan, pendistribusiannya  selain  kepada  mustahiq  juga  disalurkan  untuk  manfaat  pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan dakwah dengan memprioritaskan kepada fakir dan miskin. Namun  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  pengelolaan  zakat  ada  pada  mekanisme pendistribusian.(’Ulya, 2015) Selain itu dalam proses penyusunan Laporan Keuangannya tidak  dilakukan  sesuai  dengan  akuntansi Syariah  Enterprise  Theory akan  tetapi  hanya melakukan  pencatatan  pembukuan  dengan  merincikan  kas  masuk  dan  kas  keluar. (Rahmadani,  2020)  Akuntabilitas  atau  pertanggungjawaban  yang  dimiliki  lembaga  amil zakat tersebut bisa membuat seseorang untuk percaya dan ikhlas sepenuh hati membayar zakat di lembaga tersebut semakin tinggi.
Zakat harusnya dikelola secara profesional baik dalam pendistribusiannya maupun dalam  manajemennya,  supaya  mampu  mewujudkan  cita-cita  besar  Islam  yaitu Kesejahteraan  dan  keadilan  sosial  sehingga  mampu    mengubah  kemiskinan  menuju kemandirian  ummat.  (Holil,  2019)    Akuntabilitas  pengelolaan  dana  ZIS  harusnya didasarkan      pada      akuntabilitas  vertikal  dan  horizontal.  Akuntabilitas  yang  bersifat vertikal   merupakan   akuntabilitas yang  berhubungan  dengan  habluminallah. Sedangkan akuntabilitas    yang  bersifat  horizontal  menggambarkan  hubungan  yang  bersifat habluminannas.  Prinsip yang ditekankan   dalam   akuntabilitas   vertikal adalah prinsip amanah. Sedangkan prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas yang bersifat horizontal adalah  prinsip  profesionalisme  dan  transparansi.(Kalbarini,  2018)      Amanah  pada prinsipnya  merupakan  bentuk    pertanggungjawaban  kepada    Allah  Swt  sebagai  Sang Pemberi  Amanah.  Dari  nilai  amanah  ini  ditemukan  konsep    akuntabilitas    spiritual  . Akuntabilitas    spiritual,    yaitu  akuntabilitas  yang    menggambarkan    aspek      keagamaan yang dirasakan seseorang untuk mewujudkan nilai pertanggung jawaban. (Yosi Dian
Endahwati,  2014)  Dalam  pengelolaan  dana  ZIS,  amanah  merupakan  bentuk pertanggungjawaban  kepada  Allah  untuk menghimpun dan mengelola dana ZIS sesuai dengan syari’ah Islam yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadist.
Syariah  Enterprise  Theory  (SET)  hadir  dalam  memberikan  pertanggung  jawaban, utamanya  kepada  Allah  swt  kemudian  dijabarkan  dalam  bentuk  pertanggungjawaban kepada  manusia  dan  lingkungan  alam.    Konsep  pertanggung  jawaban    yang  ditawarkan dalam  teori    ini    bukan  sekedar  pengembangan  konsep  pertanggungjawaban Enterprise Theory , melainkan sebagai hasil dari premis SET yang memiliki karakter transedental dan teleological.(Pramiana  &  Anisah,  2018)    Dalam  pandangan  SET,  stakeholders    sebagai khalifah  Allah  swt diberi  amanah  untuk  mengelola sumberdaya dan mendistribusikannya pada seluruh makhluk di muka bumi secara adil, dari sini tampak SET dibangun atas premis bahwa; asas suatu ilmu ialah bersumber dari Al-Qur’an dan hadis.(Sri Ujiana Putri, 2020) Namun demikian, bagaimanapun konsep tersebut belum cukup bila tidak diimbangi sesuatu yang  lain  yang  bersifat  eksoteris  yaitu  “  Hati  Nurani”  yang  selalu  cenderung  kepada kebenaran.  sehingga  secara  ontologis  konsep  tersebut  mampu  menciptakan  suatu  bisnis yang humanis, emansipatoris, trasendental dan teleological. (Triyuwono, 2000) Konsep ini sangat  tepat  diterapkan  pada  lembaga/perusahaan  yang  mau  tidak  mau  harus mempertimbangkan dampak sosial dari operasinya dan eksistensinya di tengah masyarakat luas.
Konsekuensi  dari  nilai  keseimbangan  ini  menyebabkan  syariah  enterprise  theory tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak yang lainnya. Oleh karena itu syariah enterprise theory memiliki kepedulian yang besar pada stakeholder yang luas.(Setiatin, 2019) Menurut syariah enterprise theory , stakeholder meliputi Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi  satu-satunya  tujuan  hidup  manusia.  Dengan  menepatkan  Tuhan  sebagia stakeholder tertinggi, maka tali perhubungan agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada membangkitkan  kesadaran  keTuhanan  para  penggunanya  tetap  terjamin.  Konsekuensi menetapkan  Tuhan  sebagai  stakeholder  tertinggi  adalah  digunakannya sunnatuallah sebagai basis kontruksi akuntansi syariah. Sehingga dengan adanya sunnatuallah ini maka akuntansi  syariah  dibangun  berdasarkan  pada  aturan  atau  hukum-hukum  Islam. (Triyuwono, 2001) Shariah enterprise theory memandang distribusi kekayaan ( wealth ) atau nilai tambah ( value-added ) tidak hanya berlaku pada para partisipan yang terkait langsung tetapi  juga  kepada  pihak  lain  yang  tidak  terkait  langsung  dengan  bisnis  yang  dilakukan, atau  pihak  yang  tidak  memberikan  kontribusi  keuangan  dan  skill.  (Rail,  2020)  Konsep shariah enterprise theory mendorong untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam. Ini sesuai dengan posisi manusia sebagai khalifatullah fil ardh .

## Kesimpulan
Shariah enterprise theory adalah Enterprise theory yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transcendental dan lebih humanis. Menurut syariah  enterprise  theory,  stakeholder  meliputi  Tuhan,  manusia,  dan  alam.  Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia, Manusia sebagai  Khalifatul  fil  Ardh  yang  membawa  misi  menciptakan  dan  mendistribusikan kesejahteraan  bagi  seluruh  manusia  dan  alam,  maka  syariah  enterprise  theory  akan membawa  kemaslahatan  bagi  stakeholder,  stakeholder  masyarakat  dan  lingkungan  alam tanpa  meninggalkan  kewajiban  penting  menunaikan  zakat  sebagai  manifestasi  ibadah kepada  Allah.  Dalam    pengelolaan  dana    ZIS,  amanah  merupakan  bentuk  pertanggung jawaban  kepada  Allah  untuk menghimpun dan mengelola dana ZIS sesuai dengan syariat Islam. Dari nilai amanah ini ditemukan konsep  akuntabilitas  spiritual. Akuntabilitas yang
menggambarkan  aspek  keagamaan  yang  dirasakan  seseorang  untuk  mewujudkan  nilai pertanggung jawaban dengan cara-cara yang adil. Untuk mengetahui dengan tepat apa yang dimaksud dengan adil, penerima amanat dapat menggunakan potensi internal secara baik dan  seimbang  potensi  tersebut  adalah  Akal  dan  “  Hati  Nurani”  yang  selalu  cenderung kepada  kebenaran.  sehingga  segala  tindakan  dalam  rangka  menunaikan  amanah  harus dilakukan dalam kerangka pengabdian kepada pemberi amanat yakni Allah swt.
Bibliografi .
Ulya, Z. (2015). Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan Ham Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Al-´Adalah, 12(3), 637–646.
Asmarani,  Marlia,  K.  (2019).  Akuntabilitas  Lembaga  Amil  Zakat  Dalam  Perspektif Maqashid  Syariah  (Studi  Pada  Yayasan  Dana  Sosial  Al  Falah  Surabaya).  Jurnal Akuntansi AKUNESA, 8(1).
Fuadi. (2014). Sistem Pengelolaan Zakat (Kajian Terhadap Qonun Prov NAD No.7 Tahun 2004). Jurnal At Tafkir, VII(hal 140), 43.
Holil.  (2019).  Lembaga  Zakat  Dan  Peranannya  Dalam  Ekuitas  Ekonomi  Sosial  Dan Distribusi. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, 10(1), 13–27.
Indriani,  E.,  Ramadhani,  R.  S.,  &  Astuti,  W.  (2020).  Standar  Akuntansi  Keuangan  Dan Praktik  Manajemen  Laba  Di  Indonesia.  Jurnal  Aplikasi  Akuntansi,  4(2),  226–237. https://doi.org/10.29303/jaa.v4i2.77
Kalbarini, R. Y. (2018). Implementasi Akuntabilitas dalam Shari’ah Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syari’ah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta).  Al-Tijary, 4(1), 1–12. https://doi.org/10.21093/at.v4i1.1288
Meyzi Heriyanto, A. dan H.  A. (2016). Program Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Indeks Kepuasan Publik Di Riau. Jurnal Sosio Konsepsia, 6(01), 90–109.
Pramiana, O., & Anisah, N. (2018). Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR)
Dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory. Eksis, 13(2), 169–182.
http://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/download
Rahmadani,  S.  (2020).  Analisis  Penerapan  Akuntansi  Syariah  Enterprise  Theory  Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat ( LAZ ) Al-Hijrah Medan). TIN: Terapan Informatika Nusantara, 1(4), 200–205.
Rail,  M.  (2020).  Analisis  Perbandingan  Kinerja  Keuangan  Pt  Bank  Bri  Syariah Menggunakan  Laporan  Laba  Rugi  Dan  Nilai  Tambah.  Journal  Of  Institution  And Sharia Finance, 3(1), 113–124. https://doi.org/10.24256/joins.v3i1.1446
Ramadhita, R. (2012). Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial. Jurisdictie, 24–34. https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2182
Setiatin,  T.  (2019).  Formulasi  tujuan  dasar  laporan  keuangan  akuntansi  syariah.  Jurnal Ekonomok, V(3), 55–63.
Sri Ujiana Putri. (2020). Analisis  Akuntabilitas Berbasis Sharia Enterprise  Theory untuk Upaya  Pengembangan  Bisnis  Rumah  Jahit  Akhwat  di  Makassar).  NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 6(2), 187–203.
https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.242
Triyuwono,  I.  (2000).  Akuntansi  Syari’ah:  Implementasi  Nilai  Keadilan  Dalam  Format Metafora  Amanah.  Jurnal  Akuntansi  Dan  Auditing  Indonesia.,  4(1),  1–34. https://journal.uii.ac.id/JAAI/article/view/11293
Triyuwono, I. (2001). Metapora Zakat Dan Shari ’ Ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar  Dalam  Membentuk  Akuntansi  Syari  ’  Ah.  Jurnal  Akuntansi  Dan  Auditing Indonesia, 5(2), 131–145.
Yosi  Dian  Endahwati.  (2014).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Zakat,  Infaq,  Dan  Shadaqah (ZIS). Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 1(1), 148–162.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.