1.1. Arti Membuktikan Bahwasannya dalam proses penyelesaian persengketaan keperdataan para pihak yang bersengketa mereka mengharapkan agar pengadilan memutuskan pihaknyalah  yang  berhak  atas  objek yang  dipersengketakan.  Sehubungan dengan  hal  tersebut,  maka  para  pihak harus dapat membuktikan objek sengketa merupakan haknya dan bukan merupakan  hak  pihak  lawan,  sehingga dengan   demikian    pembuktian   dalam
proses penyelesaian sengketa keperdataan  merupakan  tahapan  yang penting untuk dilakukan para pihak yang bersengketa.
Membuktikan adalah meyakinkan hakim  tentang  kebenaran  dalil  atau dalil-dalil  yang  dikemukakan  dalam suatu persengketaan, (R. Subekti,1983 : 7)  atau  memberi  dasar-dasar  yang cukup  kepada  hakim  yang  memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi  kepastian  tentang  kebenaran peristiwa yang diajukan (Sudikno Mertokusumo, 1998 : 109).

## KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA
Oleh : H. ENJU JUANDA, S.H., M.H. *)

## ABSTRACT
That in the process of settlement of disputes of civil parties to a dispute must be able to prove that the disputed object is a right and not a right of the other party. The evidence in the civil case is covering Local Examination (Article 153 HIR), Statement of  Expert  (Article  154  HIR)  and  evidence  as  mentioned  in  Article  164  HIR  which include written evidence, witness evidence, suspicions, Recognition and Oath.
The respective strengths that evidence vary from one to another example of the authentic, Recognition and Oath sworn perfect proofing witnesses while evidence of proof strength and foreboding force of proof under the authority of the judge.

## ABSTRAK
Bahwasannya  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  keperdataan  para  pihak yang  bersengketa  harus  dapat  membuktikan  objek  yang  dipersengketakan  adalah merupakan  haknya  dan  bukan  merupakan  hak  pihak  lain.  Adapun  alat  bukti  dalam proses  perkara  perdata  adalah  meliputi  Pemeriksaan  Setempat  (Pasal  153  HIR), Keterangan  Ahli  (Pasal  154  HIR)  dan  alat  bukti  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal  164  HIR  yang  meliputi  Bukti  Tertulis,  Bukti  Saksi,  Persangkaan,  Pengakuan dan Sumpah.
Kekuatan  masing-masing  alat  bukti  tersebut  berbeda-beda  antara  yang  satu dengan  yang  lainnya  misalnya  Akta  Otentik,  Pengakuan  dan  Sumpah  bersumpah pembuktian  sempurna  sedangkan  alat  bukti  saksi  kekuatan  pembuktiannya  dan persangkaan kekuatan pembuktiannya menjadi kewenangan hakim.
*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh.

## 1.2. Beban  Pembuktian  dan  Resiko Pembuktian
Apabila  Penggugat  menghendaki objek yang menjadi sengketa ditetapkan oleh        hakim        menjadi        haknya, maka Penggugat harus dapat membuktikan  gugatannya  dan  begitu pula sebaliknya apabila Tergugat menghendaki  diputuskan  oleh  Hakim sebagai  pihak  yang  berhak  atas  objek sengketa, maka Tergugat harus menyangkal  atas  gugatan  Penggugat dan  harus  dapat  membuktikan  bahwa sangkalannya adalah benar.
Membuktikan  bagi  para  pihak merupakan  hal  yang  penting  untuk mempertahankan  sesuatu  hak  apabila ada  pihak  lainnya  yang  sama-sama mengakui  hak  tersebut,  hal  itu  secara tegas  ditentukan  dalam  Pasal  163  HIR, yang menyatakan sebagai berikut :
Barang  siapa  yang  mengatakan mempunyai  barang  sesuatu  hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya  atau  untuk  membantah hak  orang  lain,  maka  orang  itu harus  membuktikan  adanya  hak itu atau adanya kejadian itu.
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, tampaknya pihak utama yang  harus  membuktikan  adalah  pihak Penggugat, padahal tidak hanya Pengugat  yang  harus  membuktikan dalilnya,  melainkan Tergugat juga harus membuktikan dalilnya.
Atas  dasar  pembuktian  yang diberikan  oleh  para  pihak  maka  hakim akan menjatuhkan keputusannya kepada pihak yang memberikan pembuktian  lengkap  atau  sempurna yaitu  apabila  hakim  berdasarkan  bukti yang  telah  diajukan  peristiwa  yang harus  dibuktikan  dianggap  sudah  pasti atau benar.
Namun  meskipun  bukti  sudah dianggap lengkap atau sempurna masih dapat dipatahkan kesempurnaannya oleh  pihak  lawan  yaitu  apabila  pihak lawan  tersebut  dapat  membuktikan ketidakbenaran peristiwa tersebut. Sedangkan terhadap  bukti yang bersifat menentukan  atau  memutuskan  tidak dimungkinkan  untuk  dilumpuhkan  oleh pihak lawan, misalnya terhadap pembuktian  yang  dilakukan  dengan Sumpah Pemutus ( Decisoir ) tidak dapat dilumpuhkan  pihak  lawan  (Pasal  177 HIR).

## 1.3. Macam-macam Alat Bukti
Untuk meneguhkan hak seseorang  atau  untuk  membantah  hak orang  lain,  undang-undnag  menentukan alat-alat  bukti  yang  dapat  diajukan dalam  proses  penyelesaian  perkara perdata  adalah  sebagaimana  yang disebutkan  dalam  Pasal  164  HIR  yang terdiri  dari  Bukti  tertulis,  Bukti  Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah.
Selain  alat  bukti  yang  tercantum dalam  Pasal  164  HIR  juga  terdapat  alat bukti  lain  yaitu  Pemeriksaan  Setempat ( Descente )  diatur  Pasal  153  HIR  dan Saksi  Ahli  ( Expertise )  diatur  Pasal  154
HIR.  Kekuatan  mengikat  alat  bukti tersebut  berbeda  antara  yang  satu dengan  yang  lainnya,  karena  alat  bukti tersebut ada yang berkekuatan mengikat  kepada  hakim  dan  ada  pula yang  tidak  mengikat  kepada  hakim melainkan diserahkan sepenuhnya kepada  kewenangan  hakim.  Untuk mendapatkan pemahaman terhadap alat-alat  bukti  tersebut  di  atas  kiranya dapat diuraikan sebagai berikut : 1.  Bukti Tertulis
Mengenai  alat  bukti  tertulis pengaturannya terdapat dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, Stbl 1867 Nomor 29.
Yang  dimaksud  alat  bukti tertulis  atau  surat  ialah  segala sesuatu  yang  memuat  tanda-tanda bacaan  yang  dimaksudkan  untuk mencurahkan  isi  hati  atau  buah pikiran  seseorang  dan  dipergunakan sebagai pembuktian.
Surat sebagai alat bukti tertulis  dapat  dibedakan  dalam  akta dan  surat  bukan  akta,  selanjutnya Akta  itu  sendiri  terdiri  dari  Akta Otentik  dan  Akta  Dibawah  Tangan, sehingga  dengan  demikian  dalam
hukum  pembuktian  dikenal  tiga  jenis surat, yaitu sebagai berikut :
a.  Akta Otentik
b.  Akta Dibawah Tangan c.  Surat Bukan Akta
Menurut  A  Pitlo,  akta  adalah suatu  surat  yang  ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan  untuk  dipergunakan  oleh  orang untuk  keperluan  siapa  surat  itu dibuat (Teguh Samudra, 1992 : 37).
Sudikno Mertokusumo, mengatakan  bahvva  akta  adalah surat  yang  diberi  tanda  tangan  yang memuat  peristiwa  yang  menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk  pembuktian.  Jadi  untuk  dapat digolongkan  sebagai  akta,  maka surat  harus  ditandatangani,  hal  itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1869 KUH Perdata.
Adapun  fungsi  dari  tanda tangan  dalam  suatu  akta  adalah untuk memudahkan indentifikasi guna membedakan antara akta yang dibuat  oleh  seseorang  dengan  yang dibuat orang lainnya.
Sebagaimana  disebutkan  di atas  bahwa  menurut  bentuknya  akta terdiri  dari  Akta  Otentik  dan  akta dibawah  tangan.  Menurut  Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan  akta  otentik  adalah  akta
yang dibuat  oleh  pejabat  yang diberi wewenang  untuk  itu  oleh  penguasa, menurut  ketentuan-ketentuan  yang telah ditetapkan, baik dengan maupun  tanpa  bantuan  dari  yang berkepentingan  yang  mencatat  apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan. Sedangkan dalam HIR
tentang  akta  otentik  terdapat  dalam Pasal 165  menyatakan : akta otentik yaitu suatu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan  bukti  yang  cukup  bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang  yang  mendapat hak  dari  padanya  yaitu  tentang segala hal vang tersebut dalam surat itu  dan  juga  tentang  yang  tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan  saja  tetapi  yang tersebut kemudian Itu hanya sekedar yang  diberitahukan  itu  langsung berhubungan  dengan  pokok  dalam akta itu.
Atas  dasar  dari  pengertian  di atas,  maka  dapat  disebutkan  unsur pokok  akta  otentik  yaitu  akta  yang dibuat  oleh  dan  atau  dihadapan pejabat umum yang dimaksud pejabat  umum  misalnya  Notaris, Hakim,  Panitera,  Juru  Sita,  Pegawai
Pencatat  Sipil,  sehingga  surat  yang dikeluarkan oleh pejabat yang bersangkutan  seperti  Akta  Notaris, Vonis,  Berita  Acara  Sidang,  Berita Acara  Penyitaan,  Akta  Perkawinan, Akta  Kelahiran  adalah  merupakan Akta Otentik.
Akta otentik itu sendiri menurut  Pasal  165  HIR  terdiri  dari dua,  yaitu :
1.  Akta  yang  dibuat  oleh  pejabat.
Dalam  hal  ini  merupakan  akta yang  dibuat  oleh  pejabat  yang berwenang  untuk  itu  dengan  ma na pejabat tersebut menerangkan apa  yang  dilihat  serta  apa  yang diketahuinya. Jadi inisiatifnya tidak  berasal  dari  orang  yang namanya  diterangkan  didalam akta  itu.  Contohnya  berita  acara yang  dibuat  oleh  polisi,  berita acara  persidangan  yang  dibuat oleh panitera pengganti.
2.  Akta  yang  dibuat  dihadapan pejabat  yang  diberi  wewenang untuk itu adalah akta yang dibuat oleh  pejabat  atas  permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Contohnya  akta  notaris  tentang jual beli atau sewa menyewa.
Untuk jelasnya perbedaan antara  akta  yang  dibuat  oleh  dan akta  yang  dibuat  dihadapan  pejabat yang  berwenang  adalah  sebagai
berikut  (Teguh  Samudra,  1992:42- 43) :
Pada  akta otentik yang  dibuat oleh pejabat umum :
- Inisiatif datang dari para pihak.
- Pihaknya mengetahui benar tentang hal-hal yang
dikemukakan  dalam  akta  (isi akta).
Pada  akta  otentik  yang  dibuat dihadapan pegawai umum
- Pegavvai  umum  tidak  pernah memulai inisiatifnya.
- Pegawai  umum  tidak  tahu  benar kebenaran  dari  hal-hal  yang dikemukakan  oleh  keclua  belah pihak  yang  hadir  dihadapannya (isi dari akta).
Akta  otentik  merupakan  bukti yang  cukup,  hal  itu  berarti  bahwa dengan dihaturkannya akta kelahiran anak misalnya, sudah terbukti secara sempurna  tentang  kelahiran  anak tersebut  dan  perihal  itu  tidak  perlu penambahan  pembuktian  lagi.  Atau dengan kata lain akta otentik berkekuatan  pembuktian  sempurna yang  berarti  bahwa  isi  akta  tersebut oleh  hakim  dianggap  benar  kecuali apabila  diajukan  bukti  lawan  yang kuat. Jadi hakim harus mempercayai apa  yang  tertulis  dalam  akta  itu  dan harus dianggap benar selama
ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.
Hal  itu  disebabkan  karena akta  otentik  itu  dibuat  oleh  pejabat yang  terikat  pada  syarat-syarat  dan ketentuan-ketentuan  dalam  undang- undang,  sehingga  hal  itu  cukup merupakan jaminan dapat dipercayainya pejabat tersebut, maka  isi  dari  akta  otentik  itu  cukup dibuktikan oleh akta itu. Jadi dianggaplah  bahwa  akta  otentik  itu dibuat  sesuai  dengan  kenyataan seperti  yang  dilihat  oleh  pejabat  itu sampai dibuktikan sebaliknya.
Mengenai kekuatan pembuktian akta otentik, dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar Oeripkartawinata, 1997 : 67-68) :
1.  Kekuatan pembuktian formil.
Membuktikan  antara  para  pihak bahwa mereka sudah menerangkan  apa  yang  ditulis dalam akta tersebut.
2.  Kekuatan  pembuktian  materiil.
Membuktikan  antara  para  pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi.
3.  Kekuatan mengikat.
Membuktikan  antara  para  pihak dan  pihak  ketiga  bahwa  pada tanggal yang tersebut dalam akta
yang bersangkutan telah
menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang  ditulis  dalam  akta  tersebut, oleh  karena      menyangkut  pihak ketiga,  maka  disebutkan  bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar (orang luar).
Akta  dibawah  tangan  adalah akta  yang  sengaja  dibuat  untuk pembuktian  oleh  para  pihak  tanpa bantuan  dari  seorang  pejabat.  Jadi semata-mata  dibuat  antara  para pihak yang berkepentingan.
Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan hukum
sempurna apabila tanda tangan yang tercantum dalam akta dibawah tangan  diakui  oleh  para  pihak  yang membuatnya.  Hal  itu  sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  2  Stbl  1867 Nomor  29  yang  menentukan  apabila tanda  tangan  yang  tercantum  dalam akta  dibawah  tangan  diakuti  oleh yang membuatnya, maka akta dibawah  tangan  itu  berkekuatan hukum sempurna seperti akta otentik.
Cara  mengakui  tanda  tangan tersebut  adalah  pengakuan  yang berbunyi  :  tanda  tangan  itu  betul tanda  tangan  saya  dan  isi  tulisan  itu adalah  benar  (Wirjono  Prodjodikoro, 1982 :110).
Apabila  tanda  tangan  yang terdapat  dalam akta dibawah tangan disangkal oleh pihak yang menandatangani akta tersebut, maka pihak yang mengajukan akta dibawah  tangan  itu  harus  berusaha membuktikan kebenaran tanda tangan  itu  dengan  kata  lain  apabila tanda tangan disangkal, maka hakim harus  memeriksa  kebenaran  tanda tangan tersebut.
Dengan berkekuatan bukti sempurna maka terhadap akta dibawah  tangan  itu  mempunyai kekuatan seperti akta otentik (sebagaimana dikemukakan Retnowulan Sutantio  di  atas) kecuali tidak  mempunyai  kekuatan  mengikat kepada pihak ketiga.

## 2.  Bukti Saksi
Saksi  adalah  orang  yang memberikan keterangan/kesaksian di  depan  pengadilan  mengenai  apa yang  mereka  ketahui,  lihat  sendiri, dengar  sendiri  atau  alami  sendiri, yang  dengan  kesaksian  itu  akan menjadi jelas suatu perkara (Darwan Prinst, 1996 : 181).
Kesaksian  adalah  kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang  disengketakan  dengan  jalan pemberitahuan  secara  lisan  dan
pribadi oleh  orang yang  bukan salah satu  pihak  dalam  perkara  yang dipanggil  di  persidangan  (Sudikno Mertokusumo, 1998 : 135).
Kesaksian  ini  adalah  wajar dan  penting.  Wajar  karena  dalam pemeriksaan  di  pengadilan  sudah selayaknya untuk didengar keterangan  pihak  ketiga  yang  tidak termasuk dalam pihak yang
bersengketa. Penting karena seringkali  di  jumpai  dalam  praktek tidak ada bukti tertulis atau alat bukti yang  lainnya.  Hal  ini  disebabkan karena  terutama  dalam  suasana Hukum Adat/ Masyarakat Adat dalam  melakukan  perbuatan  hukum dilakukan secara lisan.
Keterangan seorang saksi harus  disampaikan  secara  lisan  dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan  secara  lisan  disidang pengadilan. Sehingga kesaksian yang  didengar  dari  orang  lain  yang disebut testimonium de auditu adalah umumnya tidak diperkenankan,  karena  keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri.
Dengan  demikian  maka  saksi  de audtiu  bukan  merupakan  alat  bukti dan  tidak  perlu  dipertimbangkan
hakim (Sudikno Mertokusumo, 1998:138).
Akan  tetapi  keterangan  dari pendengaran  dapat  dipergunakan untuk  menyusun  persangkaan  atau untuk  memperlengkapi  keterangan saksi-saksi  yang  bisa  dipercaya. Berdasarkan hal itu. pendapat bahwa  saksi  de  auditu  sama  sekali tidak  berarti  adalah  keliru.  Karena kesaksian de auditu dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan  (Retnowulan  Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997 : 74).
Untuk  membuktikan  sesuatu dengan saksi maka sekurang- kurangnya  harus  didukung  oleh  dua orang  saksi,  karena  dalam  Hukum Acara  Perdata  terdapat  asas Unus Testis Nulus Testis artinya satu saksi bukan saksi (Pasal 169 HIR).
Pasal  171  HIR  menentukan bahwa  agar  keterangan  saksi  dapat dipercaya,  maka  saksi  juga  harus dapat  menjelaskan  sebab  musabab sehingga saksi mengetahui peristiwa yang diterangkannya.
Kesaksian tidak mengikat kepada  hakim  dan  untuk  dapat tidaknya  seorang  saksi  dipercaya menurut Pasal 172 HIR  menentukan bahwa  dalam  mempertimbangkan nilai  kesaksian  harus  diperhatikan
kesesuaian  antara  saksi  yang  satu dengan saksi yang lainnya,
kesesuaian  kesaksian  dengan  apa yang  diketahui  dari  segi  lain  tentang perkara yang disengketakan, pertimbangan  yang  mungkin  ada pada saksi untuk memberikan kesaksian,  cara  hidup,  adat  istiadat serta  harkat  dan  martabat  saksi dalam masyarakat dan segulu sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercayai seorang saksi.
Pada  prinsipnva  setiap  orang boleh  jadi  saksi  kecuali  bagi  orang- orang  tertentu  yang  tidak  dapat didengar sebagai saksi, yaitu sebagai berikut (Sudikno
Mertokusumo, 1998 : 141-142) :
1.  Ada  segolongan  orang  yang dianggap  tidak  mampu  untuk bertindak  sebagai  saksi.  Mereka ini  dibedakan  antara  mereka yang  dianggap  tidak  mampu secara  mutlak  dan  mereka  yang dianggap  tidak  mampu  secara nisbi.
a.  Mereka  yang  tidak  mampu secara mutlak (absolut). Hakim dilarang untuk mendengar mereka ini sebagai saksi. Mereka adalah : 1)  Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut  keturunan  yang lurus  dari  salah  satu  pihak (Pasal  145  ayat  (1)  sub  1
HIR,  172  ayat  (1)  sub  I RBg  1910  alinea  I  BW). Adapun alasan pembentuk
undang-undang memberikan  batasan  ini adalah sebagai berikut : - Bahwa mereka ini pada umumnya dianggap tidak  cukup  obyektif apabila didengar sebagai saksi. - Untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang baik, yang mungkin akan retak apabila
mereka  ini  memberi kesaksian.
- Untuk mencegah timbulnya tekanan bathin setelah memberi keterangan.
Akan  tetapi  menurut Pasal  145  ayat (2)  HIR (Pasal  172  ayat  (2) RBg,  1910  alinea  2 BW)  mereka  ini  tidak boleh  ditolak  sebagai saksi  dalam  perkara yang menyangkut kedudukan keperdataan  dari  para pihak atau dalam perkara yang menyangkut  perjanjian kerja. Pasal 1910 alinea  2  sub  2  dan  3 BW menambahkan dengan  hal-hal  yang berhubungan dengan pemberian  nafkah  dan penyelidikan tentang hal-hal yang menyebabkan pencabutan  kekuasaan orang tua dan perwalian. Dalam hubungan  ini  mereka ini tidak berhak mengundurkan  diri  dari memberi kesaksian. 2)  Suami  atau  isteri  dari salah satu pihak,
meskipun  sudah  bercerai (Pasal  145  ayat  (  1)  sub  2 HIR,  172  ayat  (1)  sub  3 RBg, 1910 alinea 1 BW). b.  Mereka  yang  tidak  mampu sccara  nisbi  (relatif).  Mereka ini boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi. Termasuk mereka  yang  boleh  didengar, akan  tetapi  tidak  sebagai saksi, yaitu :
1)  Anak-anak  yang  belum mencapai  umur  15  tahun (Pasai  145  ayat  (1)  sub  3 jo  ayat  (4)  HIR,  Pasal  172 ayat (1) sub 4 jo 173 RBg, 1912 BW). 2)  Orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya  terang  atau sehat  (Pasal  145  ayat  (1) sub  4  HIR,  172  ayat  (1) sub  5  RBg,  1912  BW. Mereka  yang  diletakkan  di bawah pengampuan karena  boros  dianggap cakap  bertindak  sebagai saksi. Keterangan mereka ini hanyalah  boleh  dianggap sebagai penjelasan belaka.  Untuk  memberi keterangan tersebut mereka tidak perlu disumpah  (Pasal  145  ayat (4) HIR, 173 RBg.
Ada  segolongan  orang  yang atas  permintaan  mereka  sendiri dibebaskan  dari  kewajibannya  untuk memberi  kesaksian.  Mereka  yang boleh  mengundurkan  diri  ini  adalah (Pasal  146  HIR,  174  RBg,  1909 alinea 2 BW : hak ingkar, verschoningsrecht ).
a.  Saudara  laki-laki  dan  perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.
b.  Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara  laki-laki  dan  perempuan daripada  suami  atau  isteri  salah satu pihak.
c.  Semua orang yang karena martabat,  jabatan  atau  hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai  rahasia,  akan  tetapi semata-mata  hanya  tentang  hal yang  diberitahukan  kepadanya karena  martabat,  jabatan  atau hubungan  kerja  yang  sah  saja. Hal  ini  mengingat  kenyataan bahwa didalam masyarakat sering kita terpaksa mempercayakan hal-hal yang menyangkut pribadi kepada orang tertentu. Hak mengundurkan  diri  ini  hanya berlaku terhadap peristiwa- peristiwa yang dipercayakan kepada orang yang harus merahasiakannya berhubung dengan  martabat,  jabatan  atau hubungan yang sah. Hak mengundurkan  diri  ini  diberikan kepada  dokter,  advocaat,  notaris dan polisi.
Bagi  seorang  saksi  yang dipanggil kepersidangan di
pengadilan melekat tiga
kewajiban yaitu sebagai berikut : 1.  Kewajiban untuk menghadap.
2.  Kewajiban untuk bersumpah.
3.  Kewajiban untuk memberi keterangan.

## 3.  Persangkaan
Dalam  HIR  yang  menyangkut persangkaan  terdapat  dalam  Pasal 173  dan  dalam  pasal  tersebut  tidak dijelaskan apa yang dimaksud persangkaan karena hanya ditentukan  bahwa  persangkaan  itu dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti apabila  persangkaan  itu  penting, seksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama lainnya.
Menurut  Retnowulan  Sutantio dan  Iskandar  Oeripkartawinata  yang dimaksud persangkaan adalah kesimpulan  yang  ditarik  dari  suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti  atau  peristiwa  yang  dikenal, kearah  suatu  peristiwa  yang  belum terbukti.
Misalnya : Apabila  seorang  anak  telah dipelihara, dikhitan serta dikawinkan  oleh  keluarga  A dan meskipun ia sesungguhnya adalah keluarga  lain  tetapi  juga  anak tersebut  memanggil  mak  dan Bapak kepada A dan B, hal itu akan memberikan
persangkaan  kepada  hakim
bahwa  anak  tersebut  adalah anak angkat dari A dan B.
Untuk  dapat  dijadikan  alat bukti, persangkaan tidak dapat dengan  satu  persangkaan  saja. Tetapi  harus  terdiri  dari  beberapa persangkaan,  memang  hal    itu  tidak diatur  secara  tegas  dalam  HIR  akan tetapi hal itu menurut Subekti bahwa pasal-pasal  yang  mengatur  bahwa satu  saksi  bukan  saksi  harus  juga dianggap  berlaku  bagi  persangkaan sehinga dalam hal ini hakim dilarang mengabulkan gugatan hanya dengan berdasarkan pada satu persangkaan saja.  Hal  itu  dapal  disimpulkan  dari kalimat  terakhir  Pasal  173  HIR  yang berbunyi  :  ...  dan  bersetujuan  satu dengan yang lain....
Dari  kalimat  itu  berarti  harus terdiri  dari  beberapa  persangkaan yang  satu  dengan  lainnya  saling berhubungan.
Menurut  llmu  Pengetahuan persangkaan  dibagi  menjadi  dua, yaitu  (Sudikno  Mertokusumo,  1995  : 146-147) :
1.  Persangkaan berdasarkan kenyataan ( feitelijke atau rechtlijke vermoedens, praesumptiones facti ). Pada persangkaan  ini  hakimlah  yang memutuskan berdasarkan kenyataannya  apakah  mungkin dan sampai sejauhmana kemungkinannya untuk
membuktikan suatu peristiwa
tertentu  dengan  membuktikan peristiwa lain. Misalnya :
peristiwa A diajukan, maka hakim memutuskan  apakah  peristiwa  B ada  hubungannya  yang  cukup erat  dengan  peristiwa  A  untuk menganggap  peristiwa  A  terbukti dengan terbuktinya peristiwa B. 2.  Persangkaan berdasarkan hukum undang-undang  ( wettelijke  atau rechtsvermoedens, praesumptiones juris ). Pada persangkaan  ini  maka  undang- undanglah yang menerapkan
hubungan  antara  peristiwa  yang diajukan  dan  harus  dibuktikan dengan  peristiwa  yang  tidak diajukan.  Sangkaan  berdasarkan hukum dibagi dua,   yaitu :
- preasumptiones  juris  tantum yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang
memungkinkan pembuktian
lawan. - Preasumptions juris et de jure,
yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan. Apabila kita hubungkan dengan  persangkaan  tersebut  di atas,  maka  menurut  Pasal  173  HIR hanya menyebut
sebagai
persangkaan menurut kenyataan. Lain lagi apabila kita menengok  ketentuaan  Pasal  1915 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata  yang  menentukan  bahwa persangkaan  adalah  kesimpulan- kesimpulan yang oleh undang- undang  atau hakim ditarik dari suatu
peristiwa  yang  terang  nyata  kearah peristiwa  lain  yang  belum  terang kenyataannya.
Jadi  menurut  Pasal  1915
Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikenal adanya dua persangkaan yaitu persangkaan yang didasarkan atas undang- undang  ( praesumptiones  juris )  dan persangkaan berdasarkan kenyataan ( praesumtiones factie ).
Kekuatan
pembuktian persangkaan  adalah  sebagaimana dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad yang menyatakan bahwa pembuktian dengan persangkaan berdasarkan kenyataan tidak  bersifat  memaksa,  terserah pada  kebijaksanaan  hakim  untuk menggunakan atau tidak, sedangkan terhadap persangkaan menurut hukum (undang-undang) ia mempunyai  kekuatan  bukti  yang bersifat  memaksa,  karena  telah ditentukan secara tegas dalam undang-undang  (Pasal  1916  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata) jadi hakim terikat kepadanya,
Persangkaan  yang  ditentukan Pasal  1916  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  adalah  sebagai berikut :
1.  Perbuatan-perbuatan  yang  oleh undang-undang  dinyatakan  batal,
karena dari sifat dan keadaannya saja  dapat  diduga  dilakukan untuk  menghindari  ketentuan- ketentuan undang-undang. 2.  Peristiwa-peristiwa  yang  menurut undang-undang  dapat  dijadikan kesimpulan  guna  menerapkan hak  pemilikan  atau  pembebasan dari utang.
3.  Kekuatan  yang  diberikan  oleh undang-undang  kepada  putusan hakim.
4.  Kekuatan  yang  diberikan  oleh undang-undang kepada pengakuan  atau  sumpah  oleh salah satu pihak. 4.  Pengakuan Pengakuan dalam HIR pengaturannya terdapat dalam Pasal-pasal 174, 175 dan Pasal 176. Apabila  kita  melihat  ketentuan  Pasal 164  HIR,  maka  jelas  pengakuan menurut  undang-undang  merupakan salah  satu  alat  bukti  dalam  proses penyelesaian perkara perdata.
Akan tetapi meskipun demikian  para  ahli  hukum  banyak mengatakan bahwa pengakuan bukan  merupakan  alat bukti, dengan alasan bahwa kurang tepat menamakan pengakuan sebagai alat bukti,  karena  justru  apabila  dalil salah  satu  pihak  telah  diakui  oleh
pihak  lain,  maka  dalil  tersebut sebenarnya  tidak  usah  dibuktikan lagi (Retnowulan Sutantio dan Iskandar  Oeripkartawinata,  1997  : 80).
Atau seperti pula yang dikemukakan  A  Pitlo  sebagai  berikut bahwa dengan mengaku, maka para pihak  telah  memungkinkan  hakim memberikan  pendapatnya  tentang obyek  dari  pengakuan,  jadi  hakim tidak  akan  menyelidiki  kebenaran dari suatu pengakuan (Teguh Samudra, 1992 : 83).
Ahli  lain  yang  menyatakan pengakuan  bukan  alat  bukti  adalah yang  menyebutkan  bahwa  apabila dalil-dalil  yang  dikemukakan  oleh pihak  diakui  oleh  pihak  lawan,  maka pihak yang mengemukakan dalil-dalil itu  tidak  usah  membuktikannya  (R. Subekti, 1997 : 49).
Undang-undang tidak menjelaskan  apa  yang  dimaksud dengan pengakuan,  maka kita harus mencarinya  dalam  doktrin  seperti yang  dikemukakan  A.  Pitlo  sebagai berikut pengakuan adalah keterangan  sepihak  dari  salah  satu pihak dalam suatu perkara dimana ia mengakui  apa  yang  dikemukakan oleh  pihak  lawan  atau  sebagian  dari apa  yang  dikemukakan  oleh  pihak lawan (Teguh Samudra 1992 : 83).
Hukum Acara Perdata
mengenal  dua  macam  Pengakuan yaitu  Pengakuan  yang  dilakukan  di depan  sidang  dan  Pengakuan  yang dilakukan diluar sidang.
Pengakuan  yang  dilakukan  di
depan sidang merupakan keterangan  sepihak  baik  tertulis maupun  lisan  yang  tegas  dan dinyatakan  oleh  salah  satu  pihak dalam  perkara  dipersidangan  yang membenarkan  baik  seluruhnya  atau sebagian  dari  suatu  peristivva,  hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh  lawannya  yang  mengakibatkan pemeriksaan  lebih  lanjut  oleh  hakim tidak diperlukan lagi (Sudikno Mertokusumo, 1998 : 149).
Pengakuan ini dapat
dilakukan  baik  langsung  oleh  yang bersangkutan  maupun  oleh  orang lain  yang  diberi  kuasa  khusus  untuk itu  baik  secara  lisan  maupun  tulisan dalam  jawaban.  Dalam  mengakui sesuatu hal di depan hakim haruslah berhati-hati  karena  pengakuan  yang dilakukan  di  depan  sidang  tidak dapat  ditarik  kembali  kecuali  apabila ia dapat membuktikan bahwa pengakuannya  adalah  akibat  dari kekhilafan  tentang  fakta-takta  (Pasal 1926  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata).
Menurut Pasal 174 HIR menentukan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai  kekuatan  pembuktian sempurna  dan  mengikat  bahkan menurut  Pasal  1916  ayat  (2)  Nomor 4  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata  bersifat  menentukan  dan tidak memungkinkan bukti lawan.
Hal  itu  berarti  bahwa  hakim harus  menganggap  dalil-dalil  yang telah diakui itu adalah benar meskipun  pada  kenyataannya  hal tersebut  tidak  benar,  akan  tetapi dengan  adanya  pengakuan  tersebut gugatan  yang  didasarkan  atas  dalil- dalil itu harus dikabulkan.
Sedangkan pengakuan yang dilakukan diluar sidang adalah keterangan  yang  diberikan  oleh salah  satu  pihak  dalam  suatu perkara  perdata  diluar  sidang  untuk membenarkan
pernyataan-
pernyataan dalil-dalil yang
dibenarkan  oleh  lawannya  dapat dilakukan dengan lisan dan tulisan.
Menurut Pasal 175 HIR pengakuan  di  luar  sidang  kekuatan pembuktiannya  diserahkan  kepada kebijaksanaan  hakim  atau  dengan kata  lain  pengakuan  diluar  sidang merupakan  bukti  bebas  bagi  hakim, hal  itu  berarti  bahwa  hakim  leluasa untuk memberi kekuatan pembuktian
atau  pula  hanya  menganggap  bukti permulaan.
Dengan  demikian  pengakuan di  luar  sidang  baik  lisan  maupun tulisan merupakan bukti bebas dengan  perbedaan  sebagai  berikut bahwa  terhadap  pengakuan  diluar sidang  secara  tertulis  tidak  usah dibuktikan lagi tentang adanya pengakuan tersebut, sedangkan bagi pengakuan diluar sidang yang dilakukan secara lisan, apabila dikehendaki  agar  dianggap  terbukti adanya  pengakuan  semacam  itu harus  dibuktikan  lebih  lanjut  dengan saksi atau alat bukti lainnya.
Pengakuan  diluar  sidang dapat ditarik kembali (Sudikno Mertokusumo, 1998 : 154). Mengenai  pengakuan  dalam ilmu  pengetahuan  diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu (Sudikno
Menokusumo, 1998:151-152) :
1.  Pengakuan  murni  ( aveu  pur  et simple )  yaitu  pengakuan  yang sifatnya  sederhana  dan  sesuai sepenuhnya dengan tuntutan
pihak lawan.  Misalnya penggugat menyatakan bahwa tergugat
telah membeli rumah dari
penggugat  dengan  harga  Rp 5.000.000,00,  tergugat  memberi jawaban bahwa ia membeli rumah  penggugat  dengan  harga Rp 5.000.000,00.
2.  Pengakuan  dengan  kualifikasi ( gequalificeerde bekentenis, aveu qualifie )  adalah  pengakuan  yang disertai dengan sangkalan terhadap  sebagian  dari  tuntutan Misalnya  penggugat  menyatakan bahwa  tergugat  telah  membeli rumah  dari  penggugat  seharga Rp. 5.000.000,00, tergugat mengaku  telah  membeli  rumah dan  penggugat  tetapi  bukan  Rp 5.000.000,00 melainkan Rp 3.000.000,00. Jadi pengakuan dengan kualitlkasi adalah jawaban tergugat yang sebagian pengakuan dan sebagian sangkalan.
3.  Pengakuan dengan klausula ( geclausuleerde bekentenis, aveu complexe ). Yaitu pengakuan
yang  disertai  dengan  keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Misalnya penggugat  menyatakan  bahwa tergugat  telah  membeli  rumah penggugat seharga Rp. 5.000.000,00, tergugat mengakuai  telah  mengadakan perjanjian  jual  beli  rumah  milik penggugat seharga Rp 5.000.000,00, tetapi ditambahkannya  bahwa  harga rumah telah dibayar lunas. Keterangan tambahan atau klausula umumnya seperti pembayaran pembebasan,
kompensasi.
Jadi  pengakuan  dengan klausula  merupakan  pengakuan tentang  hal  pokok  yang  diajukan oleh  penggugat,  tetapi  disertai dengan tambahan penjelasan yang  menjadi  dasar  penolakan gugatan.
Ketiga  jenis  pengakuan tersebut  di  atas  dapat  pula diklasiflkasikan menjadi
pengakuan bulat/murni dan pengakuan berembel-embel yang meliputi pengakuan dengan klausula  dan  pengakuan  dengan
kualifikasi (Retnowulan dan
Iskandar  Oeripkartawinata  1997  :
82-83). Dalam hubungannya dengan  pengakuan  berklausula dan berkualifikasi haruslah diterima  hakim  secara  bulat  dan tidak  boleh  dipisah-pisahkan  dari keterangan  tambahannya.  Hal  itu sebagaimana  ditetapkan  Pasal 176 HIR yang mengandung ajaran  pengakuan  tidak  boleh dipisah-pisahkan atau dikenal dengan  asas  onsplitbare  aveu.
Untuk  mendapatkan  pemahaman mengenai penerapan asas onsplitbare  aveu  ini  ada  baiknya apabila  kita  melihat  contoh  yang disebutkan Teguh Samudra
sebagai  berikut :
A  meminjam  uang  kepada  B, tanpa  suatu  bukti  apapun,  jadi hanya  didasarkan  pada  saling percaya  belaka,  akan  tetapi  A telah  mengembalikan  pinjaman tersebut kepada B. pembayarannya pun tidak disertai bukti  pembayaran.  Kemudian  B menuntut  lagi  kepada  A  agar membayar  utangnya.  Disini  A mengaku  berhutang  kepada  B akan  tetapi  ia  telah  membayar lunas.  Jika  terjadi  hal  demikian dan  tidak  ada  aturan  Pasal  176 HIR  (Pasal  1924  KUH  Perdata), maka hakim dapat berbuat menerima  pengakuan  A  tersebut dan A harus membuktikan bahwa ia  sudah  membayar,  sedangkan hal  ini  sulit  dibuktikan  A  karena tanpa  adanya  bukti  pembayaran dan berarti akan memberatkan A, sebaliknya juga mengingat bahwa  perjanjian  utang  piutang antara  A  dan  B  itu  tidak  ada buktinya, maka daripada A dikalahkan  dengan  memisahkan pengakuannva  tadi  akan  lebih baik  jika  ia  menolak  seluruh tuntutan  B,  karena  dalam  hal inipun apabila  B  diharuskan membuktikan adanya persetujuan pinjam  meminjam  uang  yang telah  diakui  A,  B-pun  akan mendapatkan kesulitan besar mengingat perjanjian itu tidak ada alat  buktinya,  maka  disini  akan terlihat  adanya  kesulitan  yang sama  antara  para  pihak  yaitu
pihak B sulit membuktikan adanya persetujuan pinjam
meminjam  sedangkan  A  sulit membuktikan  telah  membayar utangnya disebabkan oleh keduanya  tidak  ada  satupun  alat pembuktian, maka sudah
selayaknya  jika  hakim  dalam  hal ini mengikuti ketentuan Pasal 176
HIR.

## 5.  Sumpah
Alat bukti sumpah
pengaturannya terdapat dalam Pasal 155-158, 177 HIR.
Alat bukti sumpah dapat digunakan  sebagai  upaya  terakhir dalam  membuktikan  kebenaran  dari suatu proses perkara perdata, karena  sepanjang  alat  bukti  lainnya masih dapat diupayakan maka sumpah  lebih  baik  ditangguhkan penggunaannya.
Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau  keterangan  dengan  mengingat akan  sifat  Maha  Kuasa  dari  Tuhan Yang  Maha Esa  dan  percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji  yang  tidak  benar  akan  dihukum oleh-Nya (Sudikno Mertokumo,
1998:155).
Jadi pada hakekatnya sumpah merupakan  tindakan  yang  bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.
Selanjutnva dari defiisi sumpah  tersebut  di  atas  Sudikno Mertokusumo, membagi sumpah menjadi dua, yaitu :
a.  Sumpah Promissoir yaitu sumpah untuk  berjanji  melakukan  atau tidak melakukan sesuatu. Termasuk  sumpah  promissioir adalah sumpah saksi dan sumpah (saksi) ahli, karena sebelum  memberikan  kesaksian atau pendapatnva harus diucapkan  pernyataan  atau  janji akan  memberi  keterangan  yang benar  dan  tidak  lain  daripada yang sebenarnya.
b.  Sumpah Assertoir atau Confirmatoir  yaitu  sumpah  untuk member! keterangan guna meneguhkan  bahvva  sesuatu  itu benar demikian atau tidak. Sumpah confimatoir ini merupakan  sumpah  sebagai  alat bukti  karena  fungsinya  adalah untuk meneguhkan ( confirm ) suatu peristiwa.
Dalam  Hukum  Acara  Perdala dikenal tiga  macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu (Sudikno Mertokumo, 1998 : 155-100) :
a.  Sumpah  Pelengkap  ( Suppletoir ) diatur  dalam  Pasal  155  HIR  182 RBg yaitu sumpah yang
diperintahkan  oleh  hakim  karena jabatannya untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi  sengketa  sebagai  dasar putusannya.  Sumpah  pelengkap dibebankan  oleh  hakim  kepada salah satu pihak untuk melengkapi  pembuktian  peristiwa yang  menjadi  sengketa  sebagai dasar  putusannya,  tetapi  dalam hal  ini  hakim  tidak  bersifat  wajib untuk  membebankannya  tetapi dalam  hal  ini  hanya  mempunyai kewenangan. Untuk dapat diperintahkan  sumpah  suppletoir kepada  salah  satu  pihak  harus ada pembuktian permulaan terlebih  dahulu,  akan  tetapi  alat bukti itu belum mencukupi
sedangkan alat bukti lainnya tidak mungkin untuk didapatkan sehingga apabila
ditambah dengan  sumpah  suppletoir  hakim dapat  menjatuhkan  putusannya. Misalnya  apabila  dalam  suatu perkara  perdata  hanya  ada  satu saksi  saja,  maka  untuk  menjadi bukti sumpurna hakim berwenang untuk  memerintahkan  sumpah untuk  melengkapi  satu  saksi tersebut.
Karena sumpah suppletoir mempunyai fungsi menyelesaikan suatu  perkara,  maka  mempunyai kekuatan  bukti  sempurna  yang masih memungkinkan pembuktian  pihak  lawan.  Pihak yang dibebani sumpah penambah/pelengkap  tidak  dapat mengembalikan sumpah itu untuk dibebankan kepada pihak lawannya,  tetapi  hanya  dapat menerima atau menolak.
b.  Sumpah Penaksiran ( Aestimatoir, Schattingseed ), diatur dalam Pasal  155  H1R  (Pasal  182  RBg, Pasal  1940  KUH  Perdata),  yaitu sumpah  yang  diperintahkan  oleh hakim  karena  jabatannya  kepada penggugat  untuk  menentukan jumlah  uang ganti  kerugian. Syarat pembebanan sumpah penaksiran adalah kesalahan pihak  tergugat  telah  terbukti, namun  jumlah  kerugian  sulit ditentukan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut hakim karena jabatannya dapat mengabulkan sejumlah uang  yang  harus  dibayar  oleh pihak tergugat, sedangkan besarnya kerugian akan ditetapkan  atau  ditaksir  oleh pengadilan,  karena  hal  tersebut maka sumpah ini disebut sumpah
penaksir.      Misalnya  :  dalam  hal telah  terjadi  kebakaran  yang disebabkan  oleh  anak  tergugat dan  barang-barang  penggugat musnah  sehingga  sukar  untuk menentukan kerugian yang diderita oleh penggugat. Jadi  sumpah  penaksir  dilakukan untuk menentukan besarnya ganti rugi  yang  diminta  penggugat  dan tentang  adanya  kerugian  telah terbukti.  Kekuatan  pembuktian sumpah        penaksir  berkekuatan pembuktian sempurna yang masih memungkinkan dilumpuhkan pihak lawan.
c.  Sumpah Pemutus ( decisoir )
diatur dalam Pasal 156. 157, 177
H1R,  yaitu  sumpah  yang  oleh pihak yang satu melalui perantaraan  hakim  diperintahkan kepada pihak lainnya untuk menggantungkan pemutusan perkara  tersebut.  Pelaksanaan sumpah  tersebut  harus  sunguh- sungguh dapat mengakhiri perkara,  sehingga  sumpah  ini bersifat menentukan (litis
decisoir). Sumpah deccisoir merupakan  upaya  terakhir  atau dengan  kata  lain  merupakan senjata pamungkas untuk menyelesaikan  suatu  perkara. Inisiatif
untuk membebani
sumpah  pemutus  datangnya  dari salah satu pihak dan ia pula yang menyusun rumusan sumpahnya. Apabila salah satu pihak memerintahkan  sumpah  pemutus kepada  pihak  lawannya  berarti pihak  tersebut  dianggap  sebagai pihak yang melepaskan hak yang ada  padanva,  seolah-olah  orang itu  menyatakan  kepada  pihak lawannya sebagai berikut : "Baiklah kalau kamu berani bersumpah saya rela untuk dikalahkan" perintah untuk melakukan sumpah pemutus dapat  dikembalikan  artinya  pihak yang  menerima  perintah  dapat menuntut  supaya  si  pemberi perintah  itu  dikembalikan  dan tidak  berani  bersumpah,  maka  ia akan dikalahkan. Dalam hal  yang demikian,  maka  terjadilah  bahwa senjata itu makan tuannva sendiri (R.Subekti, 1969 : 19).
Maka sccara tegas dapat dikatakan  bahwa  siapa  yang melaksanakan sumpah atas perintah  lawannya,  maka  pada dialah letak putusan kemenangan dan  berarti  perkara  itu  dengan sendirinya selesai sebaliknya apabila  dia  menolak  melakukan sumpah, maka dialah yang
dikalahkan dalam perkara tersebut.
Hal  tersebut  karena  akibat mengucapkan sumpah decisoir adalah  bahwa  kebenaran  peristiwa yang  dimintakan  sumpah  menjadi pasti  dan  pihak  lawan  tidak  boleh membuktikan  bahwa  sumpah  itu palsu,  tanpa  mengurangi  wewenang Jaksa Penuntut
Umum untuk menuntut berdasarkan sumpah palsu yang  diatur  dalam  Pasal  242  Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Oleh  karena  itu  sumpah  pemutus merupakan  bukti  sempurna  bahkan
bersifat menentukan. Sumpah decisoir harus dilakukan dipersidangan  dan  harus  diiakukan dihadapan  pihak  lawannya.  Tetapi berdasarkan Pasal 381 HIR
pelaksanaan  sumpah  decisoir  dapat berupa  sumpah  pocong,  sumpah mimbar  (sumpah  gereja),  sumpah kelenteng. Dalam hal sumpah pocong  yang  dilakukan  di  mesjid, pihak  yang  akan  melaksanakan sumpah dibungkus kain kafan seolah-olah yang bcrsangkutan telah meninggal dunia.

## 1.4. Penutup
Bahwasannya berdasarkan uraian  tersebut  di  atas  kiranya  para
pihak  yang  bersengketa  dalam  perkara keperdataan  membuktikan  merupakan tahapan  proses  yang  sangat  penting untuk  menentukan  agar  objek  yang dipersangkakan  ditetapkan  merupakan haknya dan bukan merupakan hak pihak lawannya.

## DAFTAR  PUSTAKA
Harahap,  Yahya  M. Permasalahan  dan Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir  Beslag) .  Penerbit Pustaka, Bandung, 1990.
Harahap, Krisna.  Hukum  Acara  Perdata Teori  dan  Praktek ,  PT  Grafitri Budi Utami, Bandung, 1996.
Mertokusumo,  Sudikno. Hukum  Acara Perdata Indonesia , Liberty,
Yogyakarta, 1998.
Muhamad,  Abdulkadir, Hukum  Acara Perdata  Indonesia ,  PT  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
Prinst,  Darwan, Strategi  Menyusun  dan Menangani  Gugatan  Perdata ,  PT Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,
1996.
Prodjodikoro,  Wirjono  R. Hukum  Acara Perdata  di  Indonesia ,  Sumur Bandung, Bandung, 1982.
Samudra,  Teguh, Hukum  Pembuktian dalam  Acara  Perdata ,  Alumni, Bandung, 1992.
Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri , Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
Sutantio,  Retnowulan  dan  Iskandar Oeripkartawinata, Hukum  Acara
Perdata Dalam Teori dan Praktek ,  Mandar  Maju,  Bandung,
1997.
Subekti,  R. Hukum  Pembuktian ,  PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
_______. Hukum  Acara  Perdata ,  Bina Cipta, Bandung, 1998.
Subekti,  R.  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata , Pradnya Paramita, Jakarta. 2000.
Tresna, Komentar HIR , Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

## Sumber Perundang-undangan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Republik Indonesia Nomor  4  Tahun  1998  Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor  1  Tahun  1998  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang Kepailitan Menjadi Undang-
undang.