Volume 3 No 2 Juli 2022 EISSN 2722-2861
THE MEANING OF COVID-19 SOCIAL ASSISTANCE FOR THE NEW POOR IN KEDUNGLEGOK VILLAGE, PURBALINGGA, CENTRAL JAVA

## MAKNA BANTUAN SOSIAL COVID-19 BAGI MASYARAKAT MISKIN BARU DI DESA KEDUNGLEGOK, PURBALINGGA, JAWA TENGAH
Anif Muchlashin 1 , Krisdyatmiko 2 1,2 Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Email Correspondence: anifmuchlashin@gmail.com

## ABSTRACT:
The spread of Corona Virus Diseases 2019 or better known as Covid-19 is expanding every day. The public in general is faced with health-related anxiety that threatens them, but for the poor, the concern is  not  only  about  health  but  also  economic  conditions  to  survive  in  the  midst  of  the  Covid-19 pandemic. The existence of vulnerable communities who become the new poor is also a problem in itself.  Social  assistance  for  communities  affected  by  the  Covid-19  pandemic  is  very  important  to survive in the midst of the Covid-19 pandemic. The existence of social assistance serves to provide assistance  to  the  poor  in  the  midst  of  a  very  tense  situation.  Regarding  the  meaning  of  Covid-19 social  assistance  and  how  the  condition  of  the  poor  recently  affected  in  Kedunglegok  Village  in providing views on social assistance became the main focus of the researcher's questions.
Keywords: covid-19 pandemic, new poor, social assistance

## ABSTRAK:
Persebaran Corona Virus Diseases 2019 atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 semakin meluas setiap  harinya.  Masyarakat  pada  umumnya  dihadapkan  dengan  keresahan  terkait  kesehatan  yang mengancam  dirinya,  namun  bagi  masyarakat  miskin  yang  diresahkan  bukan  hanya  soal  kesehatan melainkan  kondisi  ekonomi  untuk  tetap  bertahan  hidup  di  tengah  pandemi  Covid-19.  Adanya masyarakat  rentan  yang  menjadi  masyarakat  miskin  baru  juga  menjadi  permasalahan  tersendiri. Bantuan sosial bagi kalangan masyarakat terdampak pandemi Covid-19 merupakan hal yang sangat penting  untuk  survive  di  tengah  pandemi  Covid-19.  Keberadaan  bantuan  sosial  berfungsi  untuk memberikan pertolongan pada masyarakat miskin di tengah situasi yang sangat mencekam. Terkait dengan bagaimana makna bantuan sosial Covid-19 dan bagaimana keadaan masyarakat miskin baru terdampak  di  Desa  Kedunglegok  dalam  memberikan  pandangan  terhadap  bantuan  sosial  menjadi sorotan utama pertanyaan peneliti.
Kata Kunci: bantuan sosial, masyarakat miskin baru, pandemi covid-19

## Article Info
Received :  July 2022 Accepted :  July 2022 Published :  July 2022 DOI : https://doi.org/10.30872/psd.v3i2.48

## Copyright and License
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Persebaran Corona Virus Diseases 2019 atau yang biasa disebut dengan Covid-19 semakin meluas setiap harinya. Begitu  banyak korban  yang tekonfirmasi  positif  hingga saat  ini.  Berdasarkan data dari Tim Gugus Tugas  Covid-19  korban  positif  sampai  akhir  januari  2021  sebanyak  1.037.993  dengan  tingkat  kesembuhan sebanyak  842.122  dan  korban  yang  meninggal  sebanyak  29.331  (Tim  Gugus  Covid-19,  2021).  Pemerintah memberlakukan kebijakan seperti lockdown, karantina wilayah, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang menyebabkan masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah guna mematuhi aturan physical distancing demi mengurangi pesebaran dan penularan Covid-19 antar individu. Isu ini kemudian kian berkembang dengan timbulnya masalah-masalah turunan bukan hanya kesehatan akan tetapi isu-isu terkait sosial ekonomi masyarakat.
Masyarakat  pada  umumnya  dihadapkan  dengan  keresahan  terkait  kesehatan  yang  mengancam  dirinya, namun bagi masyarakat miskin yang diresahkan bukan hanya soal kesehatan melainkan kondisi ekonomi untuk tetap bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19. Adanya masyarakat rentan yang menjadi masyarakat miskin baru juga menjadi permasalahan tersendiri. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan per tanggal 9 April  2020  jumlah  pekerja  yang  dirumahkan  sebanyak  1.080.765,  yang  diberhentikan  atau  PHK  sebanyak 160.067, totalnya  mencapai  1.240.832  pekerja.  Sedangkan  pekerja  sektor  informal  yang  terdampak  sebesar 265.881  pekerja  dan  jika  diakumulasi  total  pekerja  terdampak  sebanyak  1.506.713  (Kementerian Ketanagakerjaan, 2020). Angka ini tentu sangat berpengaruh, karena rata-rata yang terdampak adalah kepala keluarga yang menafkahi anggota keluarganya. Selain itu berdasarkan data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2020 dari 1548 responden rumah tangga yang tersebar di 32 provinsi menyatakan lebih dari 50% menyatakan mengalami kendala pada kondisi keuangan keluarga. Rumah tangga yang memiliki pendapatan 3,1 juta-5 juta lebih banyak terdampak yakni sekitar 95,56% (Nugroho, 2020).
Jika melihat data kemiskinan nasional maka dapat dilihat bahwa angka kemiskinan semakin meningkat berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin turun drastis di tengah pandemi Covid-19. Angka kemiskinan meningkat setiap periodenya dari tahun 2019 sebesar 9,2% dengan total jumlah penduduk sebanyak 24,8 juta jiwa. Hingga diprediksikan akan terus meningkat dikarenakan adanya pandemi Covid  hingga  mencapai  33,2  juta  jiwa.  Hal  ini  berbanding  terbalik  dengan  perekonomian  Indonesia  yang mengalami kemrosotan pada kuartal I tahun 2020 menjadi 2,97% dari sebelumnya tahun 2019 kuartal I sebesar 5,07%. Kondisi ekonomi yang turun dan meningkatnya kemiskinan di negeri ini menjadi masalah tersendiri bagi  negara  yang  sedang  berkembang  seperti  Indonesia.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  SMERU memperkirakan hingga tahun 2021 angka kemiskinan akan meningkat hingga 12,4% dengan jumlah penduduk hingga 8,5 juta penduduk jatuh pada tingkat miskin (Suryahadi et al., 2020).
Upaya  yang dilakukan pemerintah Indonesia  melalui  Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang dikeluarkan  pada  tanggal  13  April  2020  menyatakan  dengan  tegas  bahwa  bencana  Covid-19  merupakan Bencana Nasional  non  Alam. Melalui kebijakan  ini Presiden Jokowi  menginstruksikan seluruh kementerian dan pemerintah terkait untuk mengalokasikan anggarannya dalam rangka penanganan Covid-19 (Keputusan Presiden (KEPPRES) Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, 2020).
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan tahun 2020 alokasi anggaran untuk Covid-19 pada tahun 2020 sebanyak 677,20 triliun yang terbagi untuk bidang kesehatan 87,55 triliun, pemulihan ekonomi nasional sebanyak 589,65 triliun. Anggaran ini diprioritaskan untuk penjaminan keselamatan dan kesehatan masyarakat termasuk  tenaga  kesehatan  serta  memberikan  kepastian  perlindungan  dan  jaring  pengaman  sosial  untuk masyarakat miskin dan rentan  miskin dan perlindungan pada dunia usaha  (Barany et al., 2020). Jika dilihat lebih  lanjut  maka  alokasi  anggaran  diprioritaskan  untuk  jaringan  pengaman  masyarakat  miskin  di  tengah pandemi Covid-19.
Jaringan pengaman sosial bagi masyarakat miskin di Indonesia sebenarnya bukan hanya dilakukan ketika pendemi Covid-19, sebelumnya masyarakat miskin juga menerima bantuan seperti program keluarga harapan (PKH),  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  dan  Kartu  Indonesia  Sehat  (KIS).  PKH  yakni  subsidi  ekonomi  bagi masyarakat  miskin,  KIP  subsidi  masyarakat  miskin  untuk  program  pendidikan  keluarga  miskin  yang  masih sekolah, dan program KIS yakni kartu untuk pemberian fasilitas kesehatan secara gratis di kalangan keluarga miskin (Lindiasari. S dan Ramadhani, 2019).
Bantuan  sosial  bagi  kalangan  masyarakat  terdampak  pandemi  Covid-19  merupakan  hal  yang  sangat penting untuk survive di tengah pandemi Covid-19. Keberadaan bantuan sosial berfungsi untuk memberikan pertolongan pada masyarakat miskin di tengah situasi yang sangat mencekam. Temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi, R.S. (Dewi, 2020) yang dirasakan oleh masyarakat miskin Banten yang meninggal dunia karena kelaparan, di Batam, terdapat keluarga yang rela menjual barang-barang rumah tangga yang masih dapat dijual demi  makan di  hari  itu, bahkan di Bogor ada masyarakat miskin  yang rela  mencuri tabung gas demi sesuap nasi demi makan keluarganya (Dewi, 2020).
96
Bantuan sosial  menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan  Kemiskinan (TNP2K)  memberikan arti pesan penting sebagai tumpuan pada masyarakat miskin dan rentan miskin dengan adanya pandemi Covid- 19.  Hal  ini  menjadi  bagian  dari  stimulus  ekonomi  dan  bantuan  sosial  di  tengah  pandemi  Covid-19  sebagai tanggung  jawab  pemerintah  dalam  rangka  meringankan  beban  rumah  tangga  dari  kebijakan-kebijakan pemerintah yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan dapat menjangkau lapisan masyarakat terdampak serta membutuhkan bantuan akibat adanya pandemi Covid-19 (TNP2K, 2020).
Hal itu juga terjadi di Purbalingga. Secara umum dengan adanya pandemi Covid-19 jumlah masyarakat miskin  di  Kabupaten  Purbalingga  naik  dari  tahun  sebelumnya.  Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga tahun 2019 jumlah penduduk miskin sebanyak 140,1 ribu jiwa sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 149,5 ribu jiwa. Hal ini terdistribusi ke seluruh kecamatan di Purbalingga, salah satunya  berada  di  Kecamatan  Kemangkon  dengan  jumlah  keluarga  miskin  baru  pada  tahun  2020  sebanyak 2847, yang tersebar ke desa-desa di Kecamatan Kemangkon (B.P.S., 2020). Desa Kedunglegok menjadi salah satu desa terdampak. Salah satu alasanya karena masyarakat Kedunglegok mayoritas bekerja di sektor informal seperti  pedagang,  pertanian,  dan  menggantungkan  sektor  industri  sebagai  sektor  andalan  di  masyarakat Kedunglegok.  Sektor  industri  terpukul  dengan  adanya  pandemi  Covid-19,  hal  ini  menyebabkan  banyaknya pengurangan  pegawai  di  industri  sehingga  menyebabkan  meningkatnya  masyarakat  miskin  baru  di  Desa Kedunglegok. Melalui deskripsi ini sedikit tergambar terkait deskripsi mengenai masyarakat miskin baru dalam konteks penelitian  ini,  yakni  masyarakat  yang terdampak dengan sebab pandemi dan  mereka dalam kondisi rentan. Berdasarkan temuan awal peneliti terdapat 713 orang yang mendapatkan bantuan sosial khusus Covid- 19 yang mengindikasikan warga miskin baru di Desa Kedunglegok (TKSK Kemangkon, 2021).
Jenis  bantuan  sosial  yang  dimaksud  dengan  adanya  pandemi  Covid-19  berupa  bantuan  sosial  terpadu (BST) Covid-19, jaring pengaman sosial (JPS) dari APBD Provinsi Jawa Tengah, jaring pengaman sosial (JPS) APBD Kabupaten Purbalingga, bantuan langsung tunai dana desa (BLT- DD) yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pengaman masyarakat melewati pandemi Covid-19 (Sarpono, 2020). Terkait dengan bagaimana makna bantuan  sosial  Covid-19  dan  bagaimana  keadaan  masyarakat  miskin  baru  terdampak  di  Desa  Kedunglegok dalam  memberikan  pandangan  terhadap  bantuan  sosial  menjadi  sorotan  utama  pertanyaan  peneliti.  Makna bantuan sosial menjadi fokus utama dalam rencana penelitian ini. Pandemi Covid-19 memiliki arti yang penting dalam setiap individu, termasuk masyarakat miskin baru sebagai obyek penelitian ini. Tahun 2020 memiliki makna tersendiri bagi orang miskin. Makna ini yang kemudian peneliti pilih untuk meneliti lebih jauh terkhusus pada  masyarakat  miskin  dan  rentan  miskin  yang  berubah  statusnya  menjadi  masyarakat  miskin  baru  yang terimbas dari bencana pandemi Covid- 19.

## 1.1.  Kerangka Teori
Secara konseptual perlindungan sosial menurut Brunori, P. & O’Reilly M  (Brunori & O’Reilly, 2010) terlahir  dari  keadaan  orang  miskin  terhadap  resiko  guncangan  sosial  ekonomi  yang  semakin  jatuh  dalam ancaman  kemiskinan  yang  semakin  besar,  dalam  rasa  kekhawatiran  tersebut  maka  ada  pihak  yang  harus memberikan  perlindungan  terhadap  kelompok  miskin  yang  bertujuan  memberdayakan,  melindungi  dan mengayomi agar masyarakat miskin dapat melewati resiko dan ancaman tersebut. Referensi lain menyatakan perlindungan sosial  merupakan kebijakan sosial  yang  merujuk pada program atau ketetapan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab kepada warga negara terutama pada kelompok miskin dan  rentan  dari  resiko  goncangan  ekonomi,  sosial  dan  politik  yang  sedang  menerpa  dalam  kehidupannya (Sarpono, 2020). Undang-Undang nomor 11 tentang Kesejahteraan Sosial secara eksplisit menyebutkan bahwa fungsi  perlindungan  sosial  dilakukan  dalam  rangka  mencegah  dan  menangani  resiko  dari  kerentanan  dan guncangan seseorang, keluarga, masyarakat agar dapat terus memenuhi kehidupannya minimal dari kehidupan dasar.
Lain halnya dengan Suharto (Suharto, 2015)yang mengkonsepkan perlindungan sosial sebagai tindakan pemerintah  yang  fungsinya  mengurangi  kerentanan,  kemiskinan  dan  ketidaksetaraan.  Perlindungan  sosial dalam konsep ini dibedakan dalam 4 skema yakni memberikan bantuan sosial, pelayanan sosial, asuransi sosial dan kebijakan pasar kerja kepada masyarakat miskin (Suharto, 2015).
a. Bantuan Sosial
Bantuan  sosial  adalah  upaya  pemerintah  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  baik secara individu maupun skala rumah tangga yang miskin dengan konsep solidaritas vertikal sehingga dalam konsepnya tidak mempertimbangkan premi atau kontribusi dari pihak penerima manfaat.
b. Pelayanan Sosial
Pelayanan  sosial  merupakan  pelayanan  dari  pemerintah  yang  diberikan  khusus  pada  kelompok- kelompok mayarakat yang membutuhkan akses dan perawatan khusus dalam pelayanan dasar.
c. Asuransi Sosial
Asuransi sosial  merupakan  bagian dari pelayanan pemerintah  yang  memiliki  fungsi utama dalam rangka  melindungi  masyarakat  dalam  mengurangi  guncangan  dan  resiko  pendapatan  yang dibayarkan dari hasil premi atau kontribusi yang telah dibayarkan sebelumnya.
d. Kebijakan Pasar Kerja Kebijakan pasar kerja merupakan kebijakan dari hasil intervensi publik yang tujuan utamanya dalam rangka  memberikan  standar  ketenagakerjaan  bagi  masyarakat  kalangan  pekerja  yang  kurang beruntung.
Kedudukan dan fungsi perlindungan sosial sangat penting dalam membantu kalangan masyarakat miskin. Sifat  perlindungan sosial dapat menjadi penyokong untuk dapat  keluar dari zona kemiskinan dan  mencegah masyarakat miskin dalam kerentanan ekonomi dan sosial  agar tidak  jatuh pada garis kemiskinan  yang  lebih dalam.  Perlindungan  sosial  diharapkan  dapat  meningkatkan  pendapatan  riil  dan  meingkatkan  kapabilitas dengan  skema  program  dengan  cara  perbaikan  dalam  mata  pencaharian  (Suharto,  2015).  Selaras  dengan pernyataan  tersebut  setidaknya  terdapat  tiga  konsep  pendekatan  perlindungan  sosial  agar  dapat  berjalan seimbang. Pertama dengan meningkatkan keamanan dengan cara membantu meningkatkan individu atau dalam skala  rumah  tangga  kemampuan  untuk  menghadapi  segala  macam  guncangan  ekonomi,  lingkungan,  politik dan  guncangan-guncangan  lainnya.  Kedua,  dengan  cara  meningkatkan  kesetaraan  dengan  perbaikan  tingkat kehidupan dalam tangka  menjamin kebutuhan-kebutuhan dasar utamanya  menjamin peningkatan kebutuhan konsumsi individu atau rumah tangga miskin. Ketiga, meningkatkan pertumbuhan dengan menyediakan akses tenaga  kerja  yang  produktif  dan  membangun  soidaritas  sosial  serta  penyediaan  lingkungan  yang  dapat membuat individu atau rumah tangga miskin untuk melakukan adaptasi untuk terus berkembang (Drolet, 2014).
Perlindungan  sosial  didalamnya  terdapat  bantuan  sosial.  Konsep  bantuan  sosial  merujuk  pada permendagri nomor 32 tahun 2011 tepatnya pada pasal 1 menjelaskan bahwa bantuan sosial sebagai bantuan yang dilaksanakan dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat yang dapat berupa uang atau  barang  yang  sifatnya  selektif  dan  sementara  dengan  tujuan  untuk  melindungi  penerimanya  akibat  dari adanya kemungkinan-kemungkinan resiko sosial. Secara lebih detail resiko sosial yang  dimaksudkan adalah kejadian  atau  peristiwa  yang  memungkinkan  individu,  keluarga,  komunitas  atau  masyarakat  mengalami kerentanan sosial akibat dari dampak krisis sosial, ekonomi, politik dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan maka keadaanya semakin terpuruk dan individu, keluarga, komunitas atau masyarakat tersebut tidak dapat memnuhi kebutuhan hidupya dan tidak melewati kehidupan secara wajar (Sarpono, 2020).

## 1.2.  Konsep Bantuan Sosial
Secara definisi bantuan sosial menurut permendagri nomor 32 tahun 2011 yang secara eksplisit tercantum pada pasal 1 mengartikan bantuan sosial sebagai bentuk bantuan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk uang atau barang yang memiliki sifat selektif dan sementara yang dilakukan dalam rangka melindungi segala bentuk kemungkinan resiko sosial yang dialami oleh kelompok miskin (Kantohe et al., 2018). Referensi lain menyebutkan  bantuan  sosial  adalah  bentuk  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  non-pemerintah dengan cara memberikan sumber daya kepada individu atau masyarakat rentan yang dirasa untuk mendapatkan hak,  fungsi  dari  bantuan  sosial  adalah  sarana  dalam  rangka  mengurangi  kemiskinan  dan  kelompok  rentan, meningkatkan partisipasi ekonomi  sosial dan  menambah kesempatan dalam rangka penyetaraan. Pemberian bantuan sosial tujuan utamanya dalam rangka mencegah resiko sosial yang akan berdampak negatif terutama pada individu atau kelompok miskin, mengurangi resiko guncangan dan membantu kelompok rentan miskin dalam rangka mengatasi guncangan sosial dan ekonomi (Alba & Kurniawan, 2019).
Bantuan sosial juga didefinikan oleh (Sumarto, 2014) sebagai bantuan yang diberikan oleh nagara dengan tes pendapatan atau dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki. Hal ini tergantung sekama bantuan yang  akan  diberikan  seperti  dalam  bentuk  subsidi  rumah,  makanan,  energi,  pendidikan  maupun  kesehatan. Namun  negara  tidak  sepenuhnya  dapat  menutupi  kebutuhan  masyarakat  miskin  dan  rentan,  mereka  terus bergantung dan membutuhkan dari jaringan lain seperti dari lembaga-lembaga sosial dan keagamaan (Sumarto, 2014).
Berdasarkan  fungsinya  menurut  Howell,  F.  (Howell,  2001)  bantuan  sosial  dirancang  dalam  rangka membaantu individu atau kelompok masyarakat miskin dan rentan dalam mengatasi kesulitan- kesulitan hidup dan krisis  yang dihadapi.  Akan tetapi ada  hal  yang perlu diantisipasi dalam pemberian  bantuan sosial  yang sifatnya sementara agar di masa yang akan datang mereka tidak ketergantungan dengan bantuan sosial salah satunya dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi berbasis partisipatif. Hal ini menjadi penting dalam rangka
98
bantuan  sosial  bukan  hanya  meningkatkan  kesejahteraan  saja  akan  tetapi  kemampuan  untuk  memberikan kesempatan. Jenis dukungan dan durasi program harus sesuai dengan kebutuhan kelompok miskin dan rentan.
Kunci utama pemerintah dalam memberikan bantuan adalah akankah mengedepankan pemerataan atau efisiensi maksudnya adalah pemerintah memberikan program akankah memberikan kepada banyak penerima namun kurang memberikan dampak atau justru sebaliknya, pemerintah versus non-pemerintah yakni mungkin dapat dibagi antara pemerintah dalam memberikan pemerintah dengan non–pemerintah seperti LSM, lembaga sosial  dan  keagamaan.  Pemberian  dalam  bentuk  uang  atau  barang,  dalam  hal  ini  perlu  disesuaikan  dengan kebutuhan masyarakat miskin dan rentan sehingga bantuan sosial dapat diterima tepat sasaran (Howell, 2001).
Secara umum manfaat utama dari bantuan sosial adalah mendistorsi harga di masyarakat. Manfaat kedua dari  bantuan  sosial  adalah  sebagai  penyetabil  perekonomian  makro,  hal  ini  dapat  menolong  orang  diluar penerima bantuan ketika adanya inflansi maka kebutuhan di masyarakat menurun sehingga harga akan dapat lebih stabil hal ini tentu pemberian barang lebih baik dari pada dalam bentuk uang. Namun kelebihan dengan menggunakan uang para penerima manfaat dapat bebas memilih dan membeli apa yang menjadi kebutuhannya (Sarpono, 2020). Sejalan dengan hal tersebut (Sumodiningrat, 1999) terdapat tiga strategi agar program yang memiliki tujuan membantu individu atau masyarakat miskin yakni bantuan sosial harus disalurkan ke daerah yang memiliki mayoritas miskin dengan penguatan akses infrastruktur dan teknologi, kedua bantuan bersifat kebutuhan dasar yang diperlukan oleh masyarakat miskin dan rentan, dan yang terakhir adalah bantuan bersifat sosio-ekonomi  yang  bertujuan  untuk  mempertahankan  dan  mendorong  individu  atau  kelompok  masyarakat agar tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

## 2. METODE
Penyusunan  dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  kualitatif  yang  disajikan  dengan  cara deskriptif  (Moleong, 1994). Proses analisisnya dengan  intrepretasi. Paradigma  intrepretasi adalah salah satu paradigma non positivisme. Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang berasal dari filsuf Jerman yang pada penelitiannya menggunakan pemahaman terhadap bahasa, tutur dan pola perliaku manusia dalam kegiatan sosial. Pendekatan interpretatif melihat individu sebagai seseorang yang sadar dan aktif dalam sebuah realitas sosial sehingga setiap orang memiliki pemaknaan yang berbeda dalam melihat dan menafsirkan suatu peristiwa.  Realitas  sosial  diartikan  dari  serangkaian  bentukan  dan  interaksi  antar  pelaku  sosial  yang  saling mempengaruhi dalam sebuah lingkungan (Creswell, 2014). Paradigma interpretatif melihat ilmu pengetahuan sebagai cara manusia memahami sebuah peristiwa (Burrell & Morgan, 2010).
Terdapat tiga prinsip dasar yang dimiliki oleh paradigma interpretatif yakni bagaimana individu merespon sebuah peristuwa yang dialaminya dari hasil pemaknaan yang dibuat oleh dirinya sendiri, makna berasal dari interaksi  sosial,  makna  yang  diperoleh  dan  diciptakan  dipahami  oleh  individu  tersebut  melalui  hasil interpretatif hal-hal lain yang dialami oleh individu masing-masing (Soetriono & Hanafie, 2007). Berdasarkan tiga prinsip dasar pendekatan  interpretatif  ada beberapa asumsi  yang  melatarbelakangi  yakni  individu  dapat melihat makna dari dalam dirinya sendiri, kedua individu aktif dalam merespon situasi dan kondisi yang terjadi dalam dirinya. Paradigma interptertatif memfokuskan pada pemahaman pada makna dirinya dari hasil empati dari sebuah tafsiran dan analisis pribadinya sendiri (Creswell, 2014).
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  utama  tentang  bagaimana  mendiskripsikan  makna  bantuan  sosial  yang diberikan  pada  masyarakat  miskin  baru  di  Desa  Kedunglegok,  Kecamatan  Kemangkon,  Kabupaten Purbalingga. Peneliti telah  menemukan data bantuan sosial  yang diberikan kepada  masyarakat miskin  baru, bagaimana  prosedur  mendapatkan  bantuan  sosial  tersebut  dan  bagaimana  penerima  manfaat  memberikan makna dari bantuan sosial sebagai bagian dari perlindungan sosial yang diberikan pemerintah dengan adanya pandemi  Covid-19. Setelah peneliti  mendapatkan data tersebut peneliti  mengolah data yang didapatkan dari lapangan dan mendeskripsikan hasil temuan tersebut sebagai bagian dari laporan hasil penelitian.
Lokasi Penelitian berada di Desa Kedunglegok, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Obyek dalam  studi  ini  adalah  masyarakat  miskin  baru  yang  dipilih  sesuai  dengan  indeks  kemiskinan  yang  telah ditentukan. Informan yang telah menjadi data primer peneliti adalah masyarakat miskin baru yang diambilkan berdasarkan dengan basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang awalnya masyarakat rentan miskin (desil 3 dan 4) menjadi sangat miskin dan miskin (desil 1 dan 2) di wilayah Desa Kedunglegok, Purbalingga, Jawa Tengah.
Desa  Kedunglegok  merupakan  salah  satu  Desa  yang  masuk  dalam  wilayah  administrasi  Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga yang menjadi salah satu wilayah terdampak dari pandemi Covid-19. Desa ini  memiliki  mayoritas  masyarakat  yang  bekerja  sebagai  petani  namun  tidak  sedikit  juga  yang  menjadi wirausaha baik yang berada dilingkungan desa maupun diluar desa, terutama di Ibukota. Pandemi Covid-19 memiliki dampak pada ekonomi yang bearti bagi masyarakat menengah di Desa Kedunglegok karena mereka bertahan hingga kini dengan dana tabungan mereka yang tersisa.
Penentuan  informan  ditentukan  melalui  teknik  purposive  sampling  dan  dilengkapi  melalui  teknik snowball  sampling.  Penentuan  jumlah  informan  dianggap  memadai  apabila  telah  sampai  pada  taraf redundancy , yaitu ketika datanya telah jenuh dan tidak ada informasi baru yang didapatkan dari informan baru. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian  untuk teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Model  Analisis  Interaktif Miles  &  Huberman  (1984).  Teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  dilakukan  dengan  cara  triangulasi  data, perpanjangan pengamatan, dan meningkatkan ketekunan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data dari dari Kepala Desa Kedunglegok terdapat 273 warga miskin baru di tengah pandemi Covid-19 di Desa Kedunglegok. Awal mula jumlah masyarakat miskin di Kedunglegok adalah 327, kemudian dengan adanya pandemi Covid-19 meningkat menjadi 500.
“Jumlah masyarakat miskin secara umum meningkat ya dengan adanya pandemi Covid- 19. Mereka yang awal mulanya merantau sekarang pulang ke rumah, asalannya biaya hidupnya lebih murah”.
Hasil Wawancara dengan Sudarno (49 tahun), Kepala Desa Kedunglegok, 10 September 2021.
Para perantau yang kebanyakan mereka bekerja di Jakarta sebagai pusat perekonomian, dengan adanya pandemi Covid-19 mereka memilih pulang kampung. Beban hidup mereka di kampung halaman dirasa lebih murah  dibandingkan  dengan  di  Jakarta.  Mereka  pada  perantau  kebanyakan  bekerja  di  sektor  makanan,  jasa seperti  menjadi  kuli  bangunan,  dan  jasa  transportasi.  Pekerjaan  ini  yang  sudah  sesuai  dengan  survei  Badan Pusat Statistik (B.P.S., 2020) merupakan pekerjaan yang paling banyak terdampak pandemi Covid-19.
Berdasarkan penuturan dari Kepala Desa Kedunglegok menyatakan (49) sebelum adanya pandemi Covid- 19,  mereka  para  perantau  dan  para  pengusaha  mendapatkan  gajih  dan  upah  yang  layak,  standar  gajih  yang didapatkan di Jakarta lebih dari 3 juta. Uang tersebut sudah dapat memberikan penghidupan ekonomi keluarga yang ada di desa. Sekarang mereka kembali ke desa dan tidak ada penghasilan selama hidup di desa.
“Ada peningkatan sekitar 173 warga miskin baru karena pandemi, mereka berasal dari perantauan dan juga warga desa yang kehilangan pekerjaannya di tengah pandemi”.
Hasil Wawancara dengan Sudarno (49 tahun) , Kepala Desa Kedunglegok, 10 September 2021.
Rerata  pendidikan  mereka  yang  terdampak  pandemi  adalah  SMA/SMK.  Pada  era  sebelum  pandemi mereka dikatakan berhasil dapat pekerjaan yang layak di perantauan dan seringkali menjadi tulang punggung keluarga yang ada di desa, bahkan pada beberapa keluarga mereka membawa keluarganya ke tempat mereka bekerja,  namun  mereka  dapat  dikatakan  masyarakat  menengah  rentan,  manajemen  pengelolaan  keuangan mereka  masih  minim  sehingga  jika  terjadi  guncangan  ekonomi  mereka  langsung  terdampak  dan  cenderung sulit  untuk  survive,  termasuk  para  wirausaha  yang  ada  di  desa  mereka  juga  merasakan  dampaknya,  hanya pegawai pemerintahan yang mereka dapat terus bertahan dalam situasi pandemi ini, karena mereka terus eksis mendapatkan  pekerjaan  meskipun  dalam  masa  pandemi  Covid-19,  sehingga  ketika  ada  bantuan  terdampak pandemi, Kepala Desa Kedunglegok tidak memberikan bentuk apapun kepada pegawai negeri, kecuali mereka yang  masih  dalam  proses  pengabdian/wiyata  bakti  masih  mendapatkan  bantuan  sosial  yang  berasal  dari berbagai macam kementerian.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 13 April 2020 menyatakan  dengan  tegas  bahwa  bencana  Covid-19  merupakan  Bencana  Nasional  non  Alam.  Melalui kebijakan  ini  Presiden  Jokowi  menginstruksikan  seluruh  kementerian  dan  pemerintah  terkait  untuk mengalokasikan anggarannya dalam rangka penanganan Covid-19 (Keputusan Presiden (KEPPRES) Tentang Penetapan  Bencana  Nonalam  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  (COVID-19)  Sebagai  Bencana  Nasional, 2020).
Pandemi  Covid-19  yang sudah  mulai  masuk di Indonesia sejak tahun 2020 tepatnya bulan  maret telah dibarengi  dengan  bantuan  sosial  yang  diberikan  masyarakat  terdampak  yang  bersumber  dari  Kementerian Sosial, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi serta ada juga program bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah  daerah.  Sejak  pemerintah  menetapkan  pandemi  Covid-19  sebagai  bencana  non  alam  sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 muncul kemudian kebijakan peraturan  pemerintah  (PP)  nomor  21  Tahun  2020  tentang  pembatasan  sosial  bersekala  besar  (PSBB)  yang disusul dengan peraturan pengganti undang-undang (PERPPU) yang tertera pada nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  Negara.  Melalui  Perppu  ini  pemerintah mengalokasikan melalui APBN sebesar Rp. 405,1 triliun yang diperuntukan dalam rangka pemulihan ekonomi, jaring pengaman sosial dan pemberian insentif perpajakan serta pemberian stimulus usaha (Sarpono, 2020).
100
Salah satu digulirkannya anggaran  yang  begitu  besar dari  APBN adalah untuk  jaring pengaman sosial berupa bantuan sosial tunai yang dalam hal ini pemerintah memberikan sebuah kebijakan berupa stimulan baik berupa uang maupun barang secara tunai agar masyarakat miskin dan masyarakat terdapak pandemi Covid-19 mampu bertahan dan tidak jatuh dalam lubang kemiskinan yang semakin dalam.
Rerata  mereka  mendapatkan  bantuan  BST  Perluasan,  BNPT  Perluasan  dan  Bantuan  dari  BLT  DD. Beberapa mereka yang membuaka usaha juga mendapatkan bantuan BPUM. Berdasarkan data dari Yuli, selaku TKSK Kecamatan Kemangkon bantuan sosial khusus masyarakat terdampak yang mendapatkan bantuan per tahun 2020 di Desa Kedunglegok BST Perluasan sebanyak 128 Orang, Sembako Covid-19 116, JPS Provinsi Jawa Tengah 90, JPS Kabupaten Purbalingga 220, BLT DD sebanyak 158 (Yuli, 2021).
Hampir  seluruhnya  mendapatkan  bantuan,  mereka  mendapatkan  bantuan  sosial  tunai  tunai  (BST)  dan bantuan pangan non tunai (BPNT) perluasan serta ada juga yang mendapatkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Provinsi atau Kabupaten dan yang belum masuk pada bantuan di atas maka akan di back-up di bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa (DD).
Jelas  data  yang  digunakan  adalah  data  terpadu  kesejahteraan  sosial  (DTKS)  ,  kemudian  yang  belum masuk  dikumpulkan  melalui  RT,  dari  RT  kemudian  mengusulkan  melalui  musyawarah  data  khusus (MUSDESUS).  Proses  ini  harus  mereka  lewati  karena  kebanyakan  mereka  tidak  masuk  dalam  data  DTKS karena  mereka  kategori  mampu  pada  saat  pendataan  sebelumnya.  Sebenarnya  data  ini  juga  tidak  begitu membantu ya, karena lihat saja 5 tahun setelah diberikan bantuan harusnya mereka kaya atau minimal keluar dari kemiskinan, tapi nyatanya mereka justru ketergantungan dari bantuan tersebut. Sehingga seharusnya ada upaya  lain  dari  pemerintah  salah  satunya  adalah  dengan  meningkatkan  ketrampilan  sehingga  akan meningkatkan ekonomi dan menjauhkan masyarakat dari ketergantungan.
Sesuai dengan arahan dari pemerintah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagian digunakan untuk bantuan sosial penanganan Covid-19. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan padat karya, yakni kegiatan kerja yang langsung dibayarkan dan memperkerjakan orang miskin. Pada pelaksanaanya program padat karya bagaimana Pak? Pada pelaksanaan tahun 2020/2021 belum ada pembangunan padat karya, harapannya nanti dari program padat karya yang nantinya dapat diikuti oleh 50% masyarakat miskin dan 50% terdampak. Lalu apakah ada protes dari masyarakat? Tidak ada protes, karena masyarakat terdampak juga kesulitan kerja. Harga kuli di Kedunglegok sekitar 70.000.

## 3.1.  Strategi Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19
Mayoritas  masyarakat  miskin  baru  memilih  pulang  kampung  untuk  menekan  pengeluaran  di  tengah pandemi, sembari menunggu kebijakan PPKM berakhir mereka melakukan pekerjaan apapun yang ada di desa meskipun  harus  memulai  dari  0.  Diantara  mereka  ada  juga  yang  menekuni  pekerjaan  pertanian  dan perdagangan  meskipun  mereka  tidak  banyak  tahu  dasar  skill  dan  pengetahuan,  yang  penting  kebutuhan keluarga tercukupi.
Ibu Supriatin (35)  yang  beralamat di Desa  Kedunglegok RT/RW 10/05  awal  mulanya  bekerja sebagai karyawan di PT Kayu Lapis, begitu juga dengan suaminya yang bekerja sebagai karyawan tetap di sebuah PT besar.  Awal  mulanya  keluatra  Ibu  Supriatin  kecukupan  untuk  menghidupi  keluarga  dengan  seorang  anak, namun  dengan  adanya  pandemi  Covid-19  Ibu  Supriatin  keluar  dari  PT  efek  karena  pandemi  dan  suaminya bekerja hanya 3 hari dalam seminggu, biasanya dalam pekerjaanya dibutuhkan hingga lembur namun karena pandemi  hasil  olahannya  tidak  terserap  seperti  biasanya  sehingga  terpaksa  dari  pihak  PT  melakukan pengurangan jam kerja.

## 3.2.  Diskusi
Jurnal Gift Giving in Anthropological Perspective karya  Sherry (1983) dalam penelitian Sherry terkait pemberian  lebih  menekankan  terkait  makna  hadiah  atau  pertukaran,  proses  dan  timbal  balik  hadiah,  latar belakang pemberian hadiah, motif tersembunyi dari pemberian atau hadiah dan transaksi, fungsi hadiah atau pemberian, tipologi pemberian dari seseorang atau kelompok, atau korporasi yang dilihat dari segi timbal balik baik peningkatan rasa hormat, kasih sayang ataupun ikatan sosial antara penerima dengan pemberinya, yang dimana jika dikaitkan dengan penelitian saya bahwa bansos bentuknya tidak sama dengan pemberian/hadiah sedangkan dalam fokus penelitian ini bantuan sosial diartikan sebagai pemberian dari negara baik berupa uang atau barang kepada masyarakat miskin atau rentan miskin masyarakat agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan dan fungsi lain menjaga perekonomian tanpa mensyaratkan adanya kontribusi iuran tertentu.
Berdsarkan  referensi  lain  dari  (Sumarto,  2014)  mendefinisi  lain  mengenai  klientelisme  dengan membaginya menjadi dua yakni bersifat makro dan mikro. Pada lingkup makro diartikan sebagai suatu relasi antar aktor atau sejumlah aktor yang  bersifat emosional, personal, dan resiprokal dalam rangka  mengontrol sumber daya yang timpang dan melibatkan transaksi yang saling menguntungkan sedangkan dalam referensi lain menyebutkan klientelisme sebagai suatu relasi antar individu yang memiliki status yang tidak setara yakni seorang  patron  dan  kliennya  yang  melibatkan  timbal  balik  antara  barang  dan  pelayanan  berdasarkan  suatu
jaringan personal yang dirasakan oleh keduanya sebagai suatu kewajiban moral (Sumarto, 2014). Klientelisme juga diartikan sebagai suatu relasi personal dua arah yang bersifat asimeteris dan resiprokal di mana seorang patron  memberikan  barang  atau  wujud  materi  lainnya  yang  diperlukan  oleh  kliennya  untuk  ditukar  dengan loyalitas  dari  klien  kepada  patronnya.  Sedangkan  klientelisme  yang  besifat  mikro  lebih  terfokus  kepada pertukaran  barang  atau  pelayanan-  pelayanan  sosial  untuk  mendapatkan  dukungan  politik.  Klientelisme diartikan sebagai pertukaran antara suara pemilih  atau bentuk dukungan politik  lainnya untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan (Sumarto, 2014).
Konsep  klientelisme  sering  ditempatkan  dalam  posisi  yang  sama  dengan  konsep  patronase.  Konsep patronase  didefinisikan  sebagai  suatu relasi  dua  arah  ketika  seseorang  yang  memiliki  status  sosial  ekonomi yang  lebih  tinggi  (patron)  menggunakan  pengaruh  dan  sumber  daya  yang  dimilikinya  untuk  memberikan perlindungan kepada orang lain yang memiliki status ekonomi lebih rendah (klien) yang memberikan dukungan dan bantuan kepada patron. Jika dilihat lebih dalam terdapat beberapa karakter yang memberikan ciri spesifik patronase.  Dalam  karakter  tersebut  tercakup  relasi  antara  patron  dan  klien  yang  memiliki  sifat  informal, personal, resiprokal, sukarela, bersifat dua arah dan tidak setara. Namun relasi dua arah dapat berubah menjadi relasi tiga arah apabila dalam suatu komunitas patron juga dapat berfungsi sebagai broker untuk menjembatani relasi  klien  mereka  dengan  pihak-pihak  lain  di  luar  komunitas  mereka.  Konsep  broker  yang  juga  dikenal sebagai  konsep  middleman  atau  mediator  diartikan  sebagai  orang  yang  menjembatani  relasi  antar  anggota komunitas  yang  kurang  memiliki  akses  untuk  berkomunikasi  dengan  pihak-pihak  yang  berada  di  luar komunitasnya dan mereka yang berada di luar komunitasnya yang memiliki jaringan yang luas (Sumarto, M. 2014:35). Terkait adanya patron dan klien dalam  bentuk klientelisme  melalui  hasil penelitian saya ini tidak terbukti dari metode penelitian yang diterapkan dilapangan.

## 4. KESIMPULAN
Pandemi  Covid-19  benar-benar  menyebabkan  krisis  kesehatan  yang  menyebabkan  pemerintah mengambil cara untuk menyelamatkan warganya agar tidak semakin meluas dan mencelakakan banyak korban. Hingga  saat  ini  Indonesia  telah  melewati  gelombang  kedua  dengan  kasus  kematian  139.682  orang  per  16 September  2021.  Sejumlah  aturan  seperti  phisycal  dan  social  distancing  menyebabkan  masalah  turunannya muncul dan menjadi masalah baru di masyarakat.
Muncul  masyarakat  miskin  baru  akibat  kebijakan  pemerintah  dalam  penanganan  pandemi  Covid-19. Perekonomian  keluarga  masyarakat  yang  awalnya  menengah  jatuh  menjadi  rentan  bahkan  menjadi  miskin. Mereka  yang  terutama  bekerja  di  sektor  informal  dalam  mendapatkan  kecukupan  ekonomi  keluarga  justru menjadi  masalah  yang  menyebabkan  terpuruknya  ekonomi  keluarga.  Perantauan  yang  menjadi  hal  yang menyilaukan  dengan  adanya  pandemi  Covid-19  menjadi  berubah.  Pulang  ke  kampung  halaman  dan  hidup seadanya menjadi alternatif pilihan sembari menunggu situasi membaik dan dapat membangun perekonomian keluarga kembali.
Alih-alih  sembari  menunggu  pandemi  Covid-19  selesai  mereka  para  masyarakat  menengah mengandalkan tabungan yang mereka kumpulkan selama bekerja untuk mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga sementara. Beberapa membangun bisnis serupa dan mencoba berdamai dengan keadaan yang tidak dapat diprediksi kedepanya. Dua tahun telah berlalu, namun sampai sekarang  ini tabungan  mereka semakin menipis  dan  bahkan  tidak  cukup  sehingga  mereka  perlu  untuk  menerapkan  strategi  untuk  bertahan  hidup, adanya bantuan sosial bagi mereka adalah bantuan sementara di tengah pandemi Covid-19 yang keberadaanya dirasa cukup membantu di tengah pandemi Covid-19.
Kebutuhan  yang  justru  semakin  meningkat  seperti  kecukupan  pangan  keluarga  yang  semakin ditingkatkan  mutu  gizinya  dan  hal  ini  sebanding  dengan  pengeluaran,  kebutuhan  vitamin  untuk  mencegah masuknya  penyakit  di  tengah  pandemi  dan  kebutuhan  anak  akan  HP  pinat  (smartphone)  dan  kuota  harus disiapkan  untuk  melaksanakan  sekolah  daring  guna  melaksanakan  pembelajaran  dari  rumah  yang  justru dirasakan semakin merepotkan keluarga dan beberapa kasus keluarga lain dirasa menambah beban ekonomi keluarga.
Berbagai  bantuan  sosial  di  tengah  pandemi  Covid-19  telah  pemerintah  berikan  untuk  menolong masyarakat  terdampak  dalam  melewati  masa  genting  di  tengah  pandemi  seperti  bantuan  sosial  sembako, bantuan sosial tunai perluasan, bantuan sembako JPS Provinsi Jawa Tengah, JPS Kabupaten Purbalingga dan Bantuan  Langsung  Tunai  yang  bersumber  dari  Dana  Desa,  namun  bagi  mereka  bukan  menjadi  jalan  yang menyilaukan.  Bagi  mereka  mendapatkan  bantuan  yang  diterima  dan  tidak  mendapatkan  bantuan  juga  tidak mengapa.  Hal  yang  menjadi  keinginan  narasumber  justru  ingin  segera  dunia  membaik  dan  aktifitas perekonomian dapat kembali seperti semula.
Kebiasaan hidup yang bercukupan bagi mereka adalah rutinitas keseharian. Usaha dan do’a adalah jalan mereka  untuk  mencukupi  segala  kebutuhan  keluarga,  bantuan  bukan  menjadi  cita-cita  dalam  kamus  hidup mereka. Berbagai upaya mereka lakukan di kampung halaman guna mencukupi kebutuhan keluarga meskipun dengan hal-hal yang berbeda dari keseharian di Ibukota dalam mengais rezeki. Mereka yang awalnya menjadi
102
tenaga masak di Ibukota kini menjadi alih profesi menjadi petani di ladang, petani di pekarangan, pedagang keliling, pedagang sayur keliling dan banyak pekerjaan lain yang mereka lakukan untuk mencukupi kebutuhan keseharian.
Cara mereka melihat bantuan sosial dan bagaimana kehidupan mereka dengan adanya pandemi Covid-19 menjadi sebuah role model untuk masyarakat miskin yang saat ini terjebak pada zona nyaman dengan adanya bantuan yang disediakan oleh pemerintah. Mental mereka dan pandangan terhadap sistem ekonomi yang dapat ditiru agar keluarga mereka dapat keluar dari zona kemiskinan yang laten.
Masyarakat miskin baru yang menjadi objek penelitian ini menjadi sebuah pembelajaran yang baik bagi peneliti  untuk  melihat  bahwa  orang  yang  berada  di  keadaan  miskin  bukan  sesuatu  yang  seharusnya dibelaskasihani namun seharusnya dapat diberdayakan melalui pola pikir yang tidak pantang menyerah dengan terus berusaha mencari cara agar setiap usahanya dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Ada atau tidak ada bantuan dari pemerintah bukan tujuan utama, namun tempat meminta adalah kembali ke Tuhan yang Maha Segalanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alba, A., & Kurniawan, R. (2019). Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluaga Miskin . UNIMAL Press.
B.P.S. (2020). Purbalingga dalam Angka . BPS.
Barany, L. J., Simanjuntak, I., Widia, D. A., & Damuri, Y. R. (2020). Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran? Jurnal CSIS , 2 (1).
Brunori, P., & O’Reilly, M. (2010). Social Protection for Development: A Review of Definitions. European Report on Development .
Burrell, G., & Morgan, G. (2010). Sociological Paradigms and Organisational Analysis . Heinemann Educational Book Ltd.
Creswell, J. W. (2014). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed . Pustaka Pelajar.
Dewi, R. S. (2020). Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Tahap Satu, Covid-19 . https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--evaluasi-penyaluran-bantuan-sosial-bansos-tahap-satu-covid-19-
Drolet, J. L. (2014). Social Protection and Social Development International Initiatives . Springer.
Howell, F. (2001). Social Assistance – Theoretical Background. In I. Ortiz (Ed.), Social Protection in the Asia and Pacific . Asian Development Bank.
Kantohe, A. J., Lumingkewas, G. S., & Nangoi, G. B. (2018). Ipteks Pemberian Dana Bantuan Sosial pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi Sulawesi Utara, Dalam Jurnal Ipeks Akuntansi Bagi Masyarakat , 2 (02).
Kementerian Ketanagakerjaan. (2020). Badai Pasti Berlalu Panggil Pekerja yang Ter PHK nanti. https://www.kemnaker.go.id/news/detail/menaker-badai-pasti-berlalu- panggil-kembali-pekerja-yang-ter-phk-nanti
Moleong. (1994). Phenomenological Research Methods . SAGE Publication.
Nugroho, A. E. (2020). Survei Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ekonomi Rumah Tangga Indonesia . http://lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-rumah-tangga-indonesia/22123
Sarpono. (2020). Bantuan Sosial Tunai kementerian Sosial bagi Keluarga Terdampak Covid-19 . Kementerian Sosial.
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, (2020).
Soetriono, & Hanafie, R. (2007). Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian . CV Andi Offset.
Suharto, E. (2015). Peran Perlindungan Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus pada. Jurnal Sosiohumaniora , 17 (1).
Sumarto, M. (2014). Perlindungan Sosial dan Klientelisme : Makna Politik Banuan Tunai dalam Pemilihan Umum . UGM Press.
Sumodiningrat, G. (1999). Pemberdayaan Masyarakat, Jaring Pengaman Sosial . PT. Gramedia Pustaka Utama.
Suryahadi, A., Izzati, R. Al, & Suryadarma, D. (2020). The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia . SMERU Research Institute.
TNP2K. (2020). Kecukupan dan Cakupan Manfaat Bantuan Sosial pada Masa Pandemi Covid-19 . TNP2K.