## TANGGUNG JAWAB PRODUK DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
TAMI RUSLI
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jl.ZA Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

## Abstract
Weaken  producer  responsibility  him  to  yielded  product  it  and  is  important  of  him applying of product standardization in the effort improving product competitiveness and protection  to  consumer,  queer  and  also  the  problems  him  in  its  him  field  so  that  it  is important  to  know  how  product  responsibility  in  consumerism  law.  Responsibility principle able to be gone into effect as effort to protect harmed consumer because usage of  service  or  goods  in  practice  can  in  the  form  of  contractual  responsibility,  and product responsibility, Contractual responsibility can be applied by if perpetrator of is effort  have  done  Wanprestasi.  Product  responsibility  can  be  applied  by  if  between perpetrator of is effort with consumer there no contractual relation and also in the case of deed contempt of court.
Keyword : Responsibility, Product, consumer

## I.  PENDAHULUAN
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan  suatu  masyarakat  adil  dan makmur  yang  merata  materiil  dan  spirituil dalam  era  demokrasi  ekonomi  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Tujuan pembangunan tersebut diaktualisasikan
dalam  suatu  arah  kebijakan  pembangunan nasional, yang dalam arah kebijakan bidang ekonominya menegaskan:
“Mengembangkan sistem ekonomi
kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar  yang  berkeadilan  dengan  prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekono mi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan  berwawasan  lingkungan  dan ber  kelanjutan  sehingga  terjamin  ke sempatan  yang  sama  dalam  berusaha  dan bekerja,  perlindungan  hak-hak  konsumen serta  perlakuan  yang  adil  bagi  seluruh masyarakat”.
Secara  kelembagaan,  perekonomi  an Indonesia  dikembangkan  sesuai  dengan dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip (UUNo17 /2007,  Sub  Bab  IV.1.2  Huruf  B  angka  9: 49):
1. tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  di dalam  menyusun  kerangka  regulasi  dan perizinan  yang  efisien,  efektif  dan  non- diskriminatif;
2. menjaga, mengembangkan dan melaksanakan  iklim  persaingan  usaha secara sehat serta melindungi konsumen;
3. mendorong  pengembangan  standari  sasi produk  dan  jasa  untuk  meningkatkan daya saing;
4. merumuskan  strategi  dan  kebijakan pengembangan  teknologi  sesuai  dengan pengembangan ekonomi nasional; dan
5. meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah  diberbagai  wilayah  Indonesia sehingga  men  jadi  bagian  integral  dari keseluruh  an  kegiatan  ekonomi  dan memperkuat basis ekonomi dalam negeri.
Pembangunan  nasional  di  bidang ekonomi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip di atas, harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka  barang  dan  jasa  yang  memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian  atas  barang  dan  jasa  yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.
Terkait  dengan  pengembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di bidang ekonomi,  selain  diarahkan  pada  tujuan  di atas,  juga  untuk  mendukung  daya  saing secara  global.  Hal  ini  dilakukan  melalui peningkatan,  penguasaan  dan  penerapan iptek  secara  luas  dalam  sistem  produksi barang/jasa, pembangunan pusat-pusat keunggulan  iptek,  pengembangan  lembaga penelitian  yang  handal,  perwujudan  sistem pengakuan  terhadap  hasil  temuan  dan  hak atas  kekayaan  intelektual,  pengembangan dan penerapan standar mutu, serta peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  SDM dan  sarana-prasarana  (UUNo17  /2007  Sub Bab IV.1.2 Huruf B angka 12)
Berkembangnya  ilmu  pengetahu  an dan teknologi tersebut mendorong munculnya  penemuan-penemuan  baru  atas barang  dan  jasa.  Produk  yang  ditawarkan oleh  pasar  semakin  beragam  dan  akhirnya menciptakan  persaingan  usaha  yang  ketat. Konsumen  dalam  memilih  barang  atau  jasa tidak  lagi  berorientasi  pada  harga (price oriented) ,  tetapi  sudah  lebih  pada  kualitas barang (quality  oriented) .  Kesadaran  ini menuntut produsen untuk memberikan mutu yang  terbaik  kepada  konsumen.  Paradigma lama  yang  diyakini  produsen  bahwa penerapan  standar    mutu  yang  tinggi  akan menaikkan  ongkos  produksi;  penerapan mutu  atas  suatu  produk  akan  mengurangi produktivitas;  dan  konsumen  dalam  negeri tidak  kritis  terhadap  standar  mutu,    sudah harus  mulai  ditinggalkan  (Ahmadi  Miru  & Sutarman Yodo, 2004: 70).
Semakin terbukanya baik pasar nasional maupun internasional akibat adanya kerjasama di bidang ekonomi antara
negara-negara  di  dunia,  seperti Asean  Free
Trade Area (AFTA), Asia Pacific Cooperation (APEC), World Trade Organization (WTO),  dan  Perdagangan Bebas
ASEAN-China (2010), telah menciptakan  sistem  perdagangan  dunia yang  bebas (free  trade) .  Sistem  ini  akan memperluas  gerak  arus  transaksi  barang dan/atau  jasa  melintasi  batas-batas  wilayah suatu  negara.  Sehingga  pasar  nasional nantinya  akan  bersifat  terbuka  terhadap barang  dan  jasa  impor.  Hal  ini  dapat mengakibatkan terjadinya tingkat persaingan  usaha  yang  semakin  ketat. Pelaku  usaha  Indonesia  harus  bersaing dengan  pelaku  usaha  asing  baik  dari  segi permodalan,  kualitas  dan  kuantitas  produk, harga  barang  maupun  penguasaan  pasar. Hal ini dapat berakibat terjadinya persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  yaitu suatu  persaingan  antar  pelaku  usaha  dalam menjalankan  kegiatan  produksi  dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan  cara-cara  yang  tidak  jujur  atau dengan cara melawan hukum (Pasal 1 angka 6  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999). Akibatnya  adalah  terjadinya  iklim  usaha yang  tidak  kondusif  dan  tidak  adanya kepastian  kesempatan  berusaha  yang  sama bagi  pelaku  usaha  besar,  pelaku  usaha menengah dan pelaku usaha kecil, terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan  usaha  tidak  sehat  serta  tidak terciptanya  efektifitas  dan  efisiensi  dalam kegiatan usaha.
Untuk itulah peranan pemerintah sangat diperlukan. Pemerintah dapat berfungsi  sebagai  fasilitator,  regulator, sekaligus  sebagai  katalisator  dalam  upaya menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing serta terjaganya keberlangsungan meka nisme pasar.
Semakin terbukanya pasar nasional dan internasional  sebagai  akibat  dari  proses globalisasi  ekonomi  tersebut,  harus  tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat  serta  kepastian  atas  mutu, jumlah dan keamanan barang dan jasa yang diperoleh konsumen di pasaran.
Jika  suatu  produk  telah  distandarisasi/ disertifikasi,  maka  produk  tersebut  harus benar-benar  memberikan  jaminan  atas kualitas  dan  keamanan  dari  produk  yang bersangkutan.  Dengan  demikian  dapat diasumsikan  bahwa  jika  suatu  produk  telah memenuhi  standar  dan  tersertifi  kasi,  maka produk tersebut dipastikan akan memberikan  jaminan  dan  per  lindungan kepada konsumen. Namun dalam kenyataannya masih banyak ditemui produk-produk  yang  telah  berstandar  dan bersertifikasi  masih  merugikan  konsumen, apalagi terhadap produk-produk yang belum memenuhi standar dan tersertifikasi.
Seringkali  konsumen merasa  dirugikan atas  beredarnya  produk.  Misalnya  yang sempat  heboh  adalah  adanya  produk  susu kemasan  yang  mengandung  melamin, ketidakhalalan  bumbu  masak  ajinomoto, permen  yang  mengandung  zat  adiktif, tempe  bongkrek  yang  beracun  dan  masih banyak lagi produk yang beredar di pasaran, terutama produk-produk home industri yang belum  memenuhi  standar  mutu  yang ditentukan.
Melihat  masih  lemahnya  tanggung jawab  produsen  terhadap  produk  yang dihasilkannya  dan  pentingnya  penerapan standardisasi  dan  sertifikasi  produk  dalam upaya meningkatkan daya saing produk dan perlindungan  terhadap  konsumen,  serta peliknya  permasalahan  tersebut  dalam praktiknya dilapangan.
Berdasarkan
latar belakang permasalahan  di  atas,  dapat  dirumus  kan permasalahan yaitu, bagaimana kah tanggung  jawab  produk  dalam  hukum perlindungan konsumen?.

## I. PEMBAHASAN

## A.Pengertian Tanggung Jawab Produk
Produk  secara  umum  diartikan  sebagai barang  yang  secara  nyata  dapat  dilihat  dan dipegang  ( tangible  goods ),  baik  yang bergerak  maupun  tidak  bergerak.  Namun dalam  kaitannya  dengan  masalah  tanggung jawab  produsen  ( Product  liability )  produk
bukan  hanya  berupa tangible  goods ,  tetapi juga  termasuk  yang  bersifat intangible, seperti  listrik,  produk  alami  (makanan- makanan, binatang peliharaan), tulisan (peta penerbangan yang diproduksi secara masal), atau  perlengkapan  rumah.  Termasuk  dalam pengertian produk tidak hanya produk yang sudah  jadi  secara  keseluruhan,  tetapi  juga komponen  dan  suku  cadang  (Hendarmin Djarab, Rudi M. Rizki, 264).
Tanggung jawab produk atau tanggung gugat  produk  merupakan  istilah  yang diterjemahkan dari product liability . Tanggung jawab produk juga mengacu pada tanggung  jawab  produsen,  yang  dalam istilah  bahasa  Jerman  disebut produzenten haftung . Istilah dan definisi tanggung jawab produk di kalangan para pakar dan sejumlah peraturan  diartikan  secara  berbeda-beda. Product  liability sering  diistilahkan  dengan tanggung jawab produk cacat, (Az Nasution, 1995: 254).
Tanggung  jawab  produk,  (Agnes  M Toar,  1989:    1).    atau  tanggung  jawab produsen  (H.E.  Saefullah:  262).  Sedangkan Undand-Undang  Per  lindungan  Konsumen (UUPK)  menggunakan  istilah  tanggung jawab  pelaku  usaha.  Mengenai  pengertian tanggung jawab produk, para pakar memberikan  penekanan  dan  lingkup  yang bervariasi  sebagaimana  dapat  dilihat  dalam berbagai pengertian di bawah ini.
Di  dalam  Black’s  Law  Dictionary product liability dirumuskan sebagai berikut : (Henry Campbell Black, 1979: 1089).
“ Refers  to  the  legal  liability  of manufacturers  and  sellers  to  compensate buyers,  users  and  even  bystanders  for damages  or  injuries  suffered  because  of defects  in  goods  purchased .” Sementara itu dalam  Butterworths  Concise  Australian Legal  Dictionary,  Peter  E  Nygh  dan  Peter Butt,  (N.H.T. Siahaan, 2005: 146-147). mengatakan  bahwa product  liability merupakan  tanggungjawab  hukum  yang dibebankan  kepada  pengusaha,  distributor atau  pemasok  dengan  mengartikannya sebagai  berikut  :  “ A  responsibility  or  onus imposed  by  the  law  of  contract  and  tort  or by consumer legislation on a manufacturer,
distributor  or  supplier  to  warn  consumers appropriately about possible detrimental or harmful  effects  of  a  product  and  to  foresee how it may be inisused .”
Agnes M Toar mengartikannya tanggung jawab produk sebagai : “tanggungjawab  produsen  untuk  produk yang  dibawanya  ke  dalam  peredaran,  yang menimbulkan  kerugian  karena  cacat  yang melekat  pada  produk  tersebut”  (Agnes  M Toar).
Dengan  demikian,  yang  dimaksud dengan  tanggung  jawab  produk  adalah suatu  tanggungjawab  secara  hukum  dari orang  atau  badan  yang  menghasilkan  suatu produk (producer,  manufacture) atau  dari orang  atau  badan  yang  menjual  atau mendistribusikan (seller, distributor) produk  tersebut,  juga  terhadap  orang/badan yang  terlibat  dalam  rangkaian  komersial tentang bengkel dan pergudangan, demikian juga  para  agen  dan  pekerja  dari  badan- badan usaha tersebut. (Agnes M Toar).

## B.  Tanggung  Jawab  Produk  dalam Hukum Perlindungan Konsumen
Dasar  dari  adanya  tanggung  jawab produk  adalah  perjanjian  antara  para  pihak atau  perbuatan  melawan  hukum,  maka berdasarkan  hukum  Indonesia,  ketentuan- ketentuan  yang  berkaitan  dengan  hal tersebut  (Pasal  1338  dst.,  Pasal  1365  dst.) harus  menjadi  patokan  utama  dalam penyelesaian  masalah  tersebut.  Namun seperti  halnya  yang  terjadi  di  negara lainnya, disadari bahwa ketentuan- ketentuan  dalam  perundang  -undangan  ini lama-kelamaan  sudah  tidak  memadai  lagi dalam  menyelesai  kan  permasalahan  yang timbul.  Perkembangan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  menyebabkan  hukum  tertulis tidak  dapat  lagi  mengikuti  perkembangan zaman.  Oleh  karena  itu  kekurangan- kekurangan  ini  selayak  nya  dicarikan  jalan keluarnya dengan melihat bagaimana doktrin  yang  berkembang  serta  keputusan- keputus an pengadilan.
Pertanggungjawaban kontraktual (contractual  liability) adalah  tanggung- jawab  perdata  atas  dasar  perjanjian/kontrak
dari  pelaku  usaha  (baik  barang  maupun jasa), atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya atau memanfaatkan jasa yang diberikannya.  Dengan  demikian,  di  dalam contractual  liability ini  terdapat  suatu perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan  konsumen.  Dewasa  ini,  perjanjian atau  kontrak  antara  pelaku  usaha  dengan konsumen  nyaris  selalu  menggunakan perjanjian  atau  kontrak  yang  berbentuk standar  atau  baku.  Oleh  sebab  itu  di  dalam hukum  perjanjian,  perjanjian  atau  kontrak semacam  itu  dinamakan  perjanjian  standar /perjanjian baku.
Perjanjian  baku  adalah  perjanjian berbentuk  tertulis  yang  telah  digandakan berupa  formulir-formulir,  yang  isinya  telah distandarisasi  atau  dibakukan  terlebih dahulu  secara  sepihak  oleh  pihak  yang menawarkan  (dalam  hal  ini  pelaku  usaha), serta  ditawarkan  secara  massal,  tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.
Berhubung  isi  perjanjian  baku  telah ditetapkan  secara  sepihak  oleh  pelaku usaha,  maka  pada  umumnya,  isi  kontrak baku  tersebut  akan  lebih  banyak  memuat hak-hak  pelaku  usaha  dan  kewajiban- kewajiban  konsumen  ketimbang  hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha.  Bahkan  tidak  jarang  terjadi  pelaku usaha  mengalihkan  kewajiban-kewajiban, yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya, kepada konsumen. Ketentuan  semacam  ini  di  dalam  kontrak baku  disebut exoneration  clause atau exemption  clause ,  yang  pada  umumnya sangat memberatkan atau bahkan cenderung merugikan konsumen.
Hal  tersebut  sebagaimana  dikatakan oleh  (Yusuf  SofieYusuf  Sofie,  2003:  28). bahwa akibat penyalahgunaan asas kebebasan  berkontrak  yang  dilakukan  oleh pelaku  usaha  untuk  menjamin  hak-haknya terhadap konsumen sekaligus mengecualikan  kewajiban-kewajiban  nya terhadap konsumen dengan mempraktekkan klausula-klausula baku ( one–sided standard
form  contract )  dan  klausula  pengecualian ( exemption clauses ).
Menurut  Sunaryati  Hartono,  asas kebebasan berkontrak telah menyeret masyarakat  Eropa  dan  seluruh  dunia  ke dalam  jurang  pengangguran  dan  kelaparan. Para pengusaha dengan bebas menggunakan berbagai  klausula  yang  memperkecil  risiko dan  tanggung  jawabnya.  Sebaliknya  ia membebankannya  kepada  pihak  lain  yang lebih lemah. Ironisnya pengadilan menganggap  ini  sah  tanpa  pertimbangan adil  atau  tidak  (  Sunaryati  Hartono,  1991: 121-123).
Setiawan  mengemukakan  bahwa  asas kebebasan berkontrak kini tidak lagi tampil dalam  bentuk  yang  seutuhnya.  Di  negara- negara yang menganut sistem common law , intervensi  banyak  dilakukan  terhadap  asas tersebut melalui perundang-undangan maupun putusan hakim (Setiawan, 1994: 5).
Seiring dengan perkembangan masyarakat,  maka  terjadi  pula  perubahan dalam  sikap  produsen  (pelaku  usaha).  Oleh karena kualitas konsumen makin meningkat,  maka  produsen  mengubah strategi  bisnisnya  dan  bukan  lagi  pada product-oriented  policy ,  tetapi  menjadi consumen-oriented  policy ,  yaitu  kebijakan pemasaran yang didasarkan pada pertimbangan  bahwa  apa  yang  dihasilkan oleh  pelaku  usaha  harus  sesuai  dengan tuntutan, kriteria dan kepentingan konsumen. Adagium yang berlaku sekarang bukan  lagi caveat  emptor ,  tetapi  menjadi caveat  venditor atau let  the  producer beware .  Yaitu,  yang  lebih  berhati-hati bukan  lagi  konsumen  tetapi  produsen. Akibatnya ialah dunia bisnis mulai mengenal  lembaga Product  Liability yang menganggap  produsen  langsung  bersalah ( presumption  of fault )  dan  berkewajiban memberi  ganti  rugi  kepada  konsumen dalam  kasus  produk  cacat  ( defective product ).  Berdasarkan  prinsip presumption of  fault ini,  mulailah  beban  pembuktian dibalik,  yaitu  tergugatlah  yang  harus membuktikan  tidak  adanya  kesalahan  di pihaknya.  Namun  penggugat  masih  harus membuktikan  adanya  perbuatan  melawan
hukum dari tergugat, adanya kerugian  yang diderita  karena  perbuatan  melawan  hukum itu  serta  adanya  hubungan  sebab  akibat antar  perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan  tergugat  dan  kerugian  yang ditimbulkannya.
Dengan  demikian  secara  perlahan  - lahan berkembanglah teori-teori yang berkaitan  dengan strict  liability, yang sering pula disebut sebagai liability without fault . Ajaran  ini  mengharus  kan  produsen bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang  disebabkan  oleh  produknya,  terlepas dari  apakah  ada  kesalahan  dari  produsen atau tidak. Karena itu sistem ini sering pula disebut  tanggung  jawab  tanpa  kesalahan atau  sering  dipakai  istilah  tanggung  jawab mutlak.  Alasan  utama  dari  penerapan  asas tanggung jawab mutlak ini menurut hakim- hakim  di  Amerika  Serikat  adalah  karena posisi  yang  paling  baik  untuk  mengurangi risiko, ada pada produsen yaitu dengan cara menebar risiko melalui asuransi. Jadi premi asuransi  dipikul  secara  merata  oleh  semua konsumen  dengan  cara  menambahkan dalam  harga  satuan  produksi    (Jerry  J. Philips  dan  Harry  DuintjerTebbens,  1980: 21).
Dari  pendapat  di  atas  terlihat  bahwa salah  satu  syarat  penting  bagi  penerapan tanggung jawab risiko  adalah bahwa risiko itu  dapat  diasuransikan.  Ini  berarti  bahwa pihak yang bertanggungjawab dapat mengalihkan  tanggung  jawabnya  kepada perusahaan asuransi, dengan cara membayar  premi  asuransi  setiap  jangka waktu tertentu.
Finz  dalam mengomentari Restatement section  402  A mengemukakan  elemen- elemen penting agar dapat diterapkan dalam bidang Product  Liability adalah  sebagai berikut :
(a) Strict  liability hanya  diterap  kan terhadap  kerugian  yang  diderita  oleh konsumen  akhir  ( end  consumer ).  Jadi bagaimana  halnya  jika  yang  menderita kerugian  adalah  pihak  ketiga  yang  bukan pembeli (sering disebut sebagai bystander/bij-stander ), apakah tidak mungkin strict  liability diterapkan  pula
kepada  produsen?  Menjawab  hal  ini  Finz menguraikan sebagai berikut :
Most jurisdiction have resolved the question by  applying  the  section  for  the  benefit  of any  person  whose  injury  could  have  been forseen,  wether  such  a  person  is  classified as consumer or bystander.
(b) Strict Liability hanya diterapkan untuk professional  seller .  Sedang  yang  bukan penjual  professional  seperti  orang  yang menjual hadiah mobil yang telah dimenangkannya, tidak dikenai strict liability jika pihak pembeli mobil mengalami cidera karena adanya cacat pada mobil yang bersangkutan. Dalam pengertian professional  seller yang  dikenai strict liability ini  termasuk  di  dalamnya  semua anggota  dari  mata  rantai  distribusi  produk yang bersangkutan, mulai produsen, importir,  agen,  distributor,  grossir  dan pengecer.  Tetapi  banyak  pengadilan  di Amerika  Serikat  yang  tidak  menerapkan Strict liability kepada pabrik dari suatu suku cadang  yang  kemudian  menyatu  menjadi suatu  produk  akhir/produk  jadi  ( finished product ),  dengan  alasan  bahwa  pabrik tersebut  tidak  menjual  suatu  produk  akhir kepada  konsumen.  Seperti  halnya  suatu perusahaan  yang  memberi  jasa  penjualan tiket  pesawat  kepada  penumpang,  tidak bertanggung jawab atas kerugian penumpang karena kekurangan yang terdapat pada perusahaan penerbangan yang ber sangkutan. Namun demikian di Amerika Serikat beberapa pengadilan tetap menganggap  pelaku  usaha  lain  selain  dari penjual  dapat  pula  dikenai strict  liability atas cacat dari produk yang disalurkannya.
(c) Produk tiba di tangan konsumen tanpa mengalami perubahan sub stansial.
Dalam  kondisi  seperti  ini  sangat  penting artinya hal-hal sebagai berikut:
1.Pengetahuan  bahwa  akan  dilakukan perubahan  substansial  pada  produk tersebut.  Kalau  produsen  mengetahui akan  adanya  perubahan  substansial sebelum  produk  mencapai  konsumen, dan  perubahan  itu  akan  mengakibatkan konsumen mengalami cedera dan bahaya  yang  tidak  layak  ( unreasonably
dangerous ),  maka strict  liability dapat diterapkan kepada produsen.
2.Perubahan kecil pada produk yang tidak membuat produk tersebut lebih berbahaya  daripada  sebelumnya,  tidak menghilangkan  beban strict  liability kepada produsen awal.
3.Perubahan  pada  saat  pengepakan  yang diketahui oleh produsen atau seharusnya dapat  diketahui,  tidak  dapat  mencegah diterapkannya strict  liability kepada produsen.
4.Jika  komponen  dari  produk  tersebut telah mengalami perubahan suabstansial ketika  dijadikan  produk  akhir,  maka produsen  dari  komponen  tersebut  yang menyebabkan produk akhir itu cacat dan menimbulkan cedera kepada konsumen.
(d) Keadaan produk tersebut memang cacat. Suatu  produk  dapat  disebut  cacat  jika mengandung  bahan  yang  berbahaya,  atau mengandung benda-benda asing, atau keadaannya memburuk/menjadi rusak sebelum  dijual,  karena  desainnya  atau  cara penyajiannya  atau  karena  tidak  ada/tidak memadai petunjuk pemakaian yang diberikan,  atau  karena  cara  pengepakan yang salah.
(e) Kondisi  produk  yang  berbahaya  secara tidak  wajar/tidak  beralasan.  Sebagai  contoh dikemukakan  oleh  Finz.  Seorang  yang menjadi  sakit  setelah  memakan  mentega yang  terbuat  dari  lemak  ikan  yang  ternyata mengandung  racun.  Oleh  karena  konsumen biasa  tidak  menduga/mengharapkan  bahwa mentega  yang  terbuat  dari  lemak  ikan mengandung  racun  dan  dapat  meracuni orang yang memakannya, maka mentega itu termasuk unreasonably dangerous.
Munir  Fuady  berpendapat  bahwa  pada dasarnya  seorang  yang  merugikan  orang lain, baik karena kecelakaan murni maupun karena  mempertahankan  diri,  kepadanya diwajibkan  untuk  memberikan  ganti  rugi terhadap  kerugian  orang  lain  tersebut. Terhadap  setiap  perbuatan  perdata,  hukum tidak banyak memperhatikan maksud dari si pelaku,  tetapi  lebih  banyak  memperhatikan kerugian dari pihak yang dikenai perbuatannya.  Dengan  perkataan  lain,
hukum  didukung  oleh  perasaan  hukum umum dalam masyarakat bahwa siapa yang merusak  mesti  mengganti  kerugian  (Munir Fuady 1997: 164-169).
Lebih  lanjut  dikemukakan  Munir Fuady bahwa banyak kasus yang mengundang diterapkannya tanggung jawab tanpa  tindakan-tindakan  yang  salah  secara moral, sehingga para penulis telah menyatakan bahwa konsep kelalaian ( negligence )  walaupun  tidak  seluruhnya hilang,  tatapi  semakin  lama  semakin  hilang karakternya  sebagai  salah  satu  bagian  dari tanggung  jawab  dengan  kesalahan.  Oleh karena  itu  mereka  yang  sebenarnya  benar- benar innocent ,  sekarang  harus  membayar ganti rugi terhadap kerusakan yang ditimbulkannya.  Lebih  lanjut  dikatakan bahwa  dasar  dari  tanggung  jawab  adalah penciptaan  suatu  akibat  yang  berbahaya terhadap  anggota  masyarakat  yang  lain. Selanjutnya  dikatakan  bahwa  kesalahan  itu sendiri mempunyai arti yang luas, sehingga lebih  baik  tidak  digunakan  kata  kesalahan sama sekali, tetapi sebaliknya menggunakan istilah tanggung jawab mutlak yang terpisah dari  kesengajaan  untuk  berbuat  salah  atau kesalahan.
Senada  dengan  pendapat  di  atas adalah pendapatnya Husaini Kadir (Husaini Kadir,  1997:  11),  bahwa  dalam strict liability kesalahan pelaku tidak diperhatikan.  Sifat  produk  yang  cacatlah yang menyebabkan tanggung jawab produsen,  retailer  atau  pengecer,  terlepas sama  sekali  dari  unsur  kesalahan  baik pengertian Hukum
Perdata maupun pengertian Hukum Pidana.
Jadi  secara  umum  dapat  dikatakan bahwa  kalau  dahulu  baik  di  bidang  Hukum Pidana  maupun  di  bidang  Hukum  Perdata berlaku adagium  geen  straf  zonder  schuld maka  sekarang  khusus  di  bidang  Hukum Tanggung Jawab Produsen adagium ini oleh sebagian  penulis  dianggap  sudah  tidak berlaku lagi, karena makin kuatnya keinginan untuk menerapkan teori tanggung jawab tanpa kesalahan atau tanggung jawab mutlak ini.
Erat  dengan  sistem  tanggung  jawab mutlak  adalah  soal  beban  pembuktian terbalik.  Ini  berarti  bahwa  produsen/pelaku usahalah yang harus membuktikan ketidaksalahannya,  dan  bukan  korban  yang harus  membuktikan  adanya  kesalahan  para produsen.
Brotosusilo  berpendapat  bahwa  beban pembuktian  terbalik  sangat  tepat  untuk diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut design  defect ,  karena  bukan korban  yang  harus  membuktikan  adanya cacat  pada  desain  suatu  produk,  tetapi produsen  yang  harus  membuktikan  tidak adanya  cacat  pada  desain,  dan  kalau  gagal maka  ia  harus  bertanggungjawab  atas kerugian  yang  timbul  (Agus  Brotosusilo, 1992: 420).
Pertimbangan seperti ini pulalah rupanya yang menyebabkan UUPK menerapkan prinsip pembebanan pembuktian  terbalik,  agar  konsumen  yang dirugikan  tidak  perlu  dibebani  dengan kewajiban  membuktikan  adanya  kesalahan pada  produsen.  Namun  jika  ditelaah rumusan  ketentuan  UUPK,  tidak  cukup jelas  tercermin  apakah  undang-undang  ini juga menganut prinsip pertanggung jawaban mutlak ( strict/absolute liability ), atau prinsip  pertanggung  jawaban  berdasarkan praduga  ( presumption  liability ),  ataukah tanggungjawab berdasarkan kesalahan ( liability based on fault/negligence ) (Johannes Gunawan).
Leereed yang dikutip Yahya Harahap mengemukakan bahwa Strict Liability
ditegakkan atas prinsip:
a.  Pertanggungjawaban  hukum  atas  setiap perbuatan atau aktivitas yang menimbulkan  kerugian  terhadap  jiwa atau harta orang lain.
b.  Pertanggungjawaban  hukumnya  tanpa mempersoalkan  adanya  unsur  kesalahan baik  yang  berupa  kesengajaan  ataupun kelalaian (Yahya Harahap, 1997: 22). Dengan demikian prinsip Hukum Strict liability adalah Liability  Without Default , atau  konsep  perbuatan  melawan  hukum yang ditegakkan atas premis :
a. Tidak  menekankan  kesalahan  ( does  not emphasize fault ).
b. Dengan  demikian  dalam Strict  Liability standard  kesalahan  atau  kelalaian  tidak dipergunakan untuk menentukan pertanggungjawaban.
c. Prinsip  ini  dikembangkan  dalam  kasus- kasus  pertanggungjawaban  produksi  atas kriteria :
(1) Terhadap semua produk cacat
(2)  Produk  yang  tidak  sesuai  dan membahayakan keselamatan konsumen
(3)  Kondisi produk dalam keadaan cacat (4)  Bahaya  yang  tidak  beralasan  kepada pemakai  atau  konsumen,  padahal pemakaian  dilakukan  sesuai  dengan semestinya  (Yahya  Harahap,  1997: 22).
Menurut Endang
Saefullah ada beberapa  alasan  sehingga  prinsip  tanggung jawab mutlak dianggap tepat untuk diterapkan dalam bidang Hukum Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam hukum Perlindungan Konsumen, sebagaimana yang diuraikan yaitu: Endang Saefullah , 270).
a) Beban  kerugian  seharusnya  dipikul  oleh pihak  yang  memproduksi  barang  yang cacat/berbahaya.
b) Menempatkan/mengedarkan  barang  di pasaran,  berarti  produsen  menjamin bahwa  barang  tersebut  aman  dan  pantas untuk  dipergunakan,  dan  bila  terbukti tidak demikian maka ia harus bertanggungjawab.
c) Sebenarnya  tanpa  penerapan  tanggung jawab  mutlak  pun  produsen  dapat dituntut melalui proses penuntutan beruntun, yaitu konsumen kepada pedagang eceran, pengecer kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, dan agen kepada produsen.
Berdasarkan hal tersebut maka tendensi modern perundang-undangan dalam bidang ini pada umumnya menekankan  perlindungan  kepada  pihak konsumen, sedang ke cenderungannya ialah memberatkan tanggung jawab produsen.
Husaini Kadir melihat ada tiga alasan gugatan ganti rugi, yaitu :
1).Karena wanprestasi berdasarkan
hubungan jual beli.
2).Karena  perbuatan  melanggar  hukum  ex Pasal 1365 KUHPerdata.
3).Karena  cacat  pada  produk  (Husaini Kadir, 1997: 30-31).
Perlu  dikemukakan  bahwa  dalam bidang  perbuatan  melawan  hukum  sistem tanggung jawab mutlak ini sudah lama pula dibahas  oleh  penulis-penulis  Indonesia. Pembahasan ini terutama dalam mengomentari kasus-kasus di bidang Hukum  Lingkungan.  Komar  Kantaatmadja dalam  menguraikan  sistem  penentuan besarnya  ganti  rugi  yang  dapat  dituntut ( recoverable  damages )  dalam  hal  terjadi tumpahan minyak di laut yang menimbulkan  kerugian  bagi  negara  pantai, mengemukakan  dua  sistem,  yaitu:  (  Komar Kantaatmadja, 1981:  128-130).
1). Sistem ganti rugi mutlak ( Strict Liability ):  berarti  bahwa  kewajiban  ganti rugi  terjadi  secara  mutlak  pada  saat terjadinya  peristiwa  tumpahan  minyak, terlepas  dari  ada  atau  tidak  adanya kesalahan  baik  dari  pelaku  peristiwa tumpahan,  pihak  ketiga,  atau  pemilik minyak itu. Namun dari segi lain dikatakan dengan  adanya  pembatasan-pembatasan, berupa :
(1).Jumlah  ganti  rugi  terbatas  pada  jumlah tertinggi  yang  telah  ditentukan  sejak semula.
(2).Terbatas  dalam  jenis  maupun  perincian ganti rugi yang dapat dituntut.
2).   Sistem  ganti  rugi  penuh  ( absolute liability )  yang  menggunakan  pola  dasar perbuatan melawan hukum yang menimbulkan  kerugian  pada  pihak  lain ( Tortuous Liability ). Sistem ini
mendasarkan  pada  per  tanggungjawaban berdasarkan pada kesalahan ( liability based on fault ) berarti terjadinya kecelakaan kapal yang menyebabkan tumpahan minyak tidak mutlak  menimbulkan  kewajiban  memberi ganti  rugi.  Kalau  tidak  dapat  dibuktikan adanya kesalahan maka tidak ada pertanggungjawaban. Sedang mengenai
batas  jumlah  ganti  rugi  dan  perincian mengenai jenis kerugian yang dapat dituntut tergantung pada pembuktian.
Oleh  karena  itu  menurut  Komar Kantaatmadja,  pilihan  atas  kedua  sistem tersebut  akan  tergantung  pada  sistem  mana yang  paling  efektif  dalam  setiap  keadaan dan  harus  dilihat  secara  kasuistis.  Sistem ganti  rugi  mutlak  lebih  sederhana  dalam pembuktian  dan  proses  penyelesaiannya, tetapi  terbatas  dalam  pemberian  ganti  rugi, baik  dalam  jenis  kerugian  yang  dapat dituntut  maupun  dalam  jumlah  tertinggi yang  dapat  dituntut.  Sedang  dalam  sistem ganti  rugi  penuh  ( Absolute  Liability )  ada kewajiban  pembuktian  dan  proses  hukum yang kompleks, tetapi dengan kemungkinan jumlah  dan  jenis  ganti  rugi  yang  dapat dituntut yang lebih luas (Komar Kantaatmadja, 1981:  128-130).
Jadi Strict  Liability menurut  Komar Kantaatmadja  sebenarnya  lebih  banyak didasarkan  pada  perjanjian  yang  telah  ada sebelumnya,  oleh  karena  itu  dikenal pembatasan-pembatasan baik mengenai jumlah  ganti  rugi  yang  dapat  dituntut maupun  mengenai  jenis  atau  macam kerugian yang dapat dituntut, sesuai dengan yang  telah  disepakati  sebelumnya.  Sedang sistem ganti rugi penuh ( Absolute Liability ) lebih  berdasarkan  pada  kesalahan  si  pelaku yang  harus  dapat  dibuktikan  oleh  korban. Oleh  karena  itu  seperti  halnya  pada tanggung  jawab  karena  perbuatan  melawan hukum  lainnya  ( tortious  liability ),  maka pada  sistem absolute  liability ini  baik adanya  kesalahan  maupun  jumlah  kerugian serta  jenis  kerugian  yang  dituntut  harus dapat dibuktikan oleh korban.
Bagaimana  keadaan  konsumen  di Indonesia, khususnya menyangkut tanggung jawab mutlak pihak produsen/pelaku usaha. Meskipun UUPK mengatakan bahwa beban pembuktian  mengenai  kesalahan  telah dibebankan  kepada  pihak  pelaku  usaha, namun hal tersebut tidaklah secara “gamblang” mempermudah usaha konsumen  dalam  mengajukan  gugatan hukum  kepada  pelaku  usaha  dalam  proses peradilan.  Masalah  penentuan  pelaku  usaha
yang  dapat  dipertanggungjawabkan  dalam mata  rantai  produksi  hingga retail  , termasuk  pelaku  suaha  periklanan  yang terlibat,  menjadi  salah  satu  kendala  yang harus  diperhatikan  dalam  sudut  formal hukum  agar  gugatan  yang  diajukan  tidak menjadi  sia-sia.  Perlu  diingat  dan  dicatat secara  jelas  bahwa  meskipun  tidak  secara tegas,  baik  di  dalam  dokumen  sejarah penyusunannya  maupun  di  dalam  undang- undangnya sendiri, namun UUPK menganut strict liability sebagai derivasi dari pertanggung jawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum ( tortious liability ),  dimana  terjadi  pengalihan  beban pembuktian  kesalahan  dari  konsumen kepada  pelaku  usaha.  Hal  ini  dapat diketahui  dari  isi  Pasal  19  ayat  (1)  juncto Pasal  28  UUPK  yang  menyatakan  sebagai berikut :
Pasal  19  ayat  (1)  UUPK  :  “Pelaku usaha bertanggungjawab  memberikan ganti rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  dan/atau kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan”.
Pasal 28 UUPK :“Pembuktian terhadap  ada  tidaknya  unsur  kesalahan dalam  gugatan  ganti  rugi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  19,  Pasal  22  dan Pasal  23  merupakan  beban  dan  tanggung jawab pelaku usaha”.
Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Agus  Brotosusilo  bahwa  perlindungan kepada  konsumen  antara  lain  diberikan dengan  jalan  membebaskan  mereka  dari beban  untuk  membuktikan  bahwa  kerugian konsumen  timbul  akibat  kesalahan  dalam proses  produksi  (Agus  Brotosusilo,  432). Adalah tidak mungkin mengandaikan bahwa  semua  konsumen  memahami  seluk- beluk proses produksi, apalagi membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan dalam proses tersebut.
Dasar pemikiran dari Teori Pembalikan Beban Pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membukti kan sebaliknya.  Asas  ini  cukup  memberikan perlindungan  bagi  konsumen.  Walaupun
beban  pem  buktian  ada  pelaku  usaha  tentu saja  konsumen  tidak  lalu  berarti  dapat sekehendak  hati  mengajukan  gugatan. Posisi  konsumen  sebagai  penggugat  selalu terbuka  untuk  digugat  balik  oleh  pelaku suaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat.

## III.  PENUTUP
Prinsip  tanggung  jawab  yang  dapat diberlakukan sebagai upaya untuk melindungi  konsumen    yang  dirugikan karena  pemakaian  barang  atau  jasa  dalam prakteknya  dapat  berupa  tanggung  jawab kontraktual  ( contractual  liability ),  dan tanggung  jawab  produk  ( product  liability ), Tanggung jawab kontraktual dapat
diterapkan  apabila  pelaku  usaha  telah melakukan wanprestasi ( breach of contract ).    Tanggung  jawab  produk  dapat diterapkan  dengan  menggunakan strict liability apabila antara pelaku usaha dengan konsumen  tidak  ada  hubungan  kontraktual maupun  dalam  hal  perbuatan  melawan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Brotosusilo, Agus, Hak Produsen Dalam hukum Perlindungan Konsumen ,
Hukum dan Pembangunan No. 5 Tahun ke XXII, Oktober, Jakarta,
1992.
Fuady,  Munir, Hukum  Bisnis  Dalam  Teori dan  Praktek ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1997.
Hartono,  Sunaryati, Politik  Hukum  Menuju Satu Sistem Hukum Nasional , Bandung, Alumni, 1991. Harahap, Yahya, Beberapa Tinjauan Tentang  Permasalahan  Hukum ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
Henry  Campbell  Black, Black’s  Law Dictionary ,  St  Paul  Minn.,  West Publishing Co, 1979.
Jerry J.  Philips dan Harry DuintjerTebbens,
International Product Liability ,
Sijthoff  &  Norrhoff  International Publisher,  Germantown,  Md,  U.S.A, 1980.
Kadir,  Husaini, Laporan  Akhir  Penelitian Hukum  Tentang  tanggung  Jawab
Produsen  Makanan dan  Minuman
Terhadap  Konsumen ,  BPHN,  Jakarta, 1997. Kantaatmadja, Komar, Gantirugi Internasional  Pencemaran  Minyak  di Laut , Alumni, Bandung, 1981. Miru,  Ahmadi  &  Sutarman  Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen ,
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
M  Toar,  Agnes,  “ Tanggung  Jawab  Produk dan  Sejarah  Perkembangannya  di Beberapa  Negara ”,  Makalah  pada Penataran Hukum Perikatan II, Ujung Pandang, 17 – 29 Juli 1989.
Nasution, Az, Hukum Perlindungan
Konsumen , 1995. N.H.T.  Siahaan, Hukum  Konsumen  :
Perlindungan
Konsumen dan Tanggung  Jawab  Produk ,  Penerbit Panta Rei, Jakarta, 2005. Saefullah, H.E., " Tanggung Jawab Produsen  (Product  Liability)  Dalam Era Perdagangan Bebas", sebagaimana ditulis dalam Hendarmin Djarab,  Rudi  M.  Rizki,  Lili  Irahali
(editor), ttd.
Setiawan, Pokok-Pokok  Hukum  Perikatan , Binacipta, Bandung, 1994.
Sofie, Yusuf, Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen  Hukumnya ,  PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
St. Paul, Minnesota, Product Liability In  A Nutshell , West Publishing Co,1993.

## Peraturan perundang-Undangan
Undang-undang Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan kon sumen. Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .