PRANATA PRANATA H U K U M H U K U M JURNAL ILMU HUKUM

## AMINAH
ZAINUDIN HASAN ANGGA ALFIYAN FATHUR RACHMAN YULIA HESTI DORIS RAHMAT INDAH SATRIA 115-125 126-132 133-142 143-157 158-167 168-180 181-186 187-200

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 13 Nomor 2 Juli 2018 ISSN 1907-560X
Penegakan Hukum Lingkungan Yang Seimbang (Studi Kasus Pembakaran Hutan)
Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku Penyalahgunaan  Narkotika  Yang  Dilakukan
Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Way  Huwi
Provinsi Lampung
Analisis  Hukum  Perjanjian  Penyembuhan  Kepada Pasien  Dari  Penyelenggara  Praktik  Pengobatan Tradisional
Tinjauan  Yuridis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  25/PUU-XIV/2016  Dalam  Hal  Perubahan Ketentuan  Pasal  2  Dan  3  Undang-undang  Nomor  20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika Analisis Yuridis Tujuan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  Dalam  Lembaga  Perbankan  Di Indonesia P e m b i n a a n   N a r a p i d a n a   D e n g a n   S i s t e m Pemasyarakatan Implementasi Penertiban Organisasi Kemasyarakatan
Di Lampung Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung
RISSA AFNI
MARTINOUVA
PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Indah Satria, S.H., M.H Yulia Hesti, S.H., MH

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat: Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## ISSN 1907-560X

## PEMBINAAN NARAPIDANA DENGAN SISTEM PEMASYARAKATAN

## DORIS RAHMAT
Email : Dorisrahmat62@gmail.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang Jl. Surya Kencana No.1 Pamulang, Tangerang Selatan

## ABSTRACT
The  institution  of  society  is  a  place  that  is  used  in  Indonesia  which  is  emphasized  on  the aspect  of  coaching.  In  this  penitentiary  the  prisoners  are  nurtured  and  educated  and equipped with knowledge and skills as a provision for him when he finishes his penalty. With this provision the prisoner can return to the community and become a good member and able to be responsible, The research method used is the method of sociological juridical approach that  is  the  problem  approach  through  legal  research  by  looking  at  the  reality  of  the  law  in practice, while the data collection tool used in this research is interview, collect primary and secondary  data,  then  Analyzed  Qualitatively  By  Grouping  Data  According  To  Aspects Studied.

## Keyword : Guidance, Narricane, Society

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila  pemikiran-pemikiran  baru  yang mengenai  fungsi  pemidanaan  tidak  lagi sekedar  penjeraan,  tetapi  juga  merupakan suatu  usaha  rehabilitasi  dan  reintegrasi sosial  warga  binaan  pemasyarakatan  telah melahirkan  suatu  sistim  pembinaan  yang sejak  lebih  dari  tiga  puluh  tahun  yang dinamakan  dengan  sistim  pemasyarakatan (Dwidja Priyatno, 2006 : 180 )
Umumnya narapidana yang menghuni  lembaga pemasyarakatan kurang memiliki  latar  belakang  pendidikan  agama yang  memadai,  baik  pendidikan  formal maupun  pendidikan  yang  ditanam  di lingkungan  keluarga,  hal  ini  menjadi  salah satu  faktor  yang  menyebabkan  mereka melakukan  pelanggaran  hukum.  Tingkat keimanan  dan  ketaqwaan  yang  berbeda- beda  narapidana  memerlukan  pembinaan
keagamaan  yang  intensif  dan  terarah. Pembinaan  keagamaan  mempunyai  fungsi ganda,  di  samping  menunaikan  kewajiban sebagai umat beragama, juga sebagai terapi untuk  membentuk  kepribadian  yang  sesuai dengan norma-norma kehidupan agama dan masyarakat. (Dwidja Priyatno, 2006 : 152 )
Maka  sejak  tahun  1964  sistim pembinaan  bagi  narapidana  dan  anak pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari  sistim  kepenjaraan  menjadi  sistim kemasyarakatan  .  sistim  kemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegak  hukum  pidana,  oleh  karena  itu pelaksanaannya  tidak  dapat  di  pisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.
Narapidana  bukan  suatu  objek melainkan  subjek  yang  tidak  berbeda  dari manusia  lainnya,  yang  sewaktu-waktu dapat melakukan kekhilafan atau kesalahan
yang  dapat  dikenakan  pidana,  sehingga tidak  perlu  diberantas  melainkan  faktor- faktor  yang  dapat  dikenakan  pidana. Lembaga  pemasyarakatan  sebagai  ujung tombak  pelaksanaan  atas  pengayoman merupakan  tempat  untuk  mencapai  tujuan tersebut atas melalui pendidikan, rehabilitasi  dan  reintegrasi.  Sejalan  dengan peran  lembaga  pemasyarakatan  tersebut maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan  yang  melaksanakan  tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan, pemasyarakatan  dalam  undang-undang  ini di  tetapkan  sebagai  pejabat  fungsional penegak hukum.
Sistim  kemasyarakatan  di  samping bertujuan  untuk  mengembalikan  warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik  juga  bertujuan  untuk  melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya  kembali  tindak  pidana  oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan  penerapan  dan  bagian  yang  tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,
Prinsip-prinsip  untuk  bimbingan dan pembinaan itu adalah:
a) Orang  yang  tersesat  harus  di  ayomi dengan  memberikan  bekal  hidup sebagai  warga  yang  baik  dan berguna bagi masyrakat.
b) Penjatuhan  pidana  adalah  bukan tindakan balas dendam dari negara.
c) Rasa  tobat  tidak  dapat  di  capai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
d) Negara  tidak  berhak  membuat seseorang  narapidana  lebih  buruk atau lebih jahat,  dari pada ia masuk ke penjara.
e) Selama  kehilangan  kemerdekaan bergerak  narapidana  harus  di  kenal ke pada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
f) Pekerjaan  yang  di  berikan  pada narapidana  tidak  boleh  bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga  atau  negara  saja  pekerjaan tersebut  harus  ditujukan  untuk pembangunan negara.
g) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
h) Tiap  orang  adalah  manusia  dan harus di perlakukan seperti manusia meskipun  ia  telah  tersesat  tidak boleh  ditujukan  pada  narapidana bahwa itu penjahat.
i) Narapidana  itu  hanya  dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan Menyadari hal itu maka sudah sejak lama  sistim  kemasyarakatan,  Indonesia lebih  ditekankan  pada  aspek  pembinaan narapidana,  anak  didik  pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan yang mempunyai  ciri-ciri  preventif,  kuratif, rehabilitatif, dan edukatif. Meskipun sistim pemasyarakatan selama ini telah dilaksanakan,  tetapi  berbagai  perangkat hukum  yang  secara  formal  melandasinya masih  berasal  dari  Hindia  Belanda  yang merupakan  sistim  dari  kepenjaraan,  oleh karena  itu  praktik  pemasyarakatan  telah  di laksanakan  oleh  pemikiran  baru  yang terkandung dalam pancasila.
Dalam sistim pemasyarakatan, narapidana,  anak  didik  pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani,  serta  dijamin  hak-hak  mereka untuk  menjalankan  ibadah,  berhubungan dengan  pihak  luar  baik  keluarga  maupun pihak  lainnya,  dan  memperoleh  informasi baik media cetak maupun media elektronik memperoleh  pendidikan  yang  layak  dan sebagainya,  untuk  melaksanakan  sistim pemasyarakatan  tersebut,  diperlukan  juga keikutsertaan masyarakat baik dalam mengadakan kerja sama dalam mengadakan
pembinaan  maupun  dengan  sifat  bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya,
Di  dalam  undang-undang  no  12 tahun  1995  tentang  pemasyarakatan  jelas bahwa dalam menjalankan sistim kemasyarakatan ada 3 unsur yang terkait di dalamnya yaitu:
a. Narapidana selaku warga binaan.
b. Petugas lembaga pemasyarakatan selaku pendidik.
c. Masyarakat sebagai warga yang menerima  kembali  bekas  narapidana yang telah selesai menjalankan pidana.
Perlakuan terhadap narapidana berdasarkan sistim kepenjaraan tidak sesuai dengan sistim pemasyarakatan yang berdasarkan  Pancasila  dan  undang-undang dasar  1945  yang  merupakan  bagian  akhir dari sistim pembinaan.
Pada hakekatnya narapidana sebagai insan  dan  sumberdaya  manusia  yang  harus diperlakukan secara manusiawi dalam suatu sistim  pembinaan  yang  terpadu,  untuk  itu peranan  petugas  lembaga  pemasyarakatan selaku  pendidik  sangatlah  penting  demi tercapainya  tujuan  pembinaan  di  harapkan sebagaimana mestinya.

## II PEMBAHASAN
Ada  pun  landasan  hukum  yang  di jadikan  dasar  bagi  sistim  kemasyrakatan adalah:  (Adi Sujatno, 2008, hlm. 125 )
a. Pancasila
b. UUD 1995
c. KUHP
d. KUHAP
e. Undang – undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
f. Undang – undang  no  3  tahun  1997 tentang pengadilan anak
g. Peraturan pemerintan
h. Keputusan presiden
i. Keputusan menteri
j. Peraturan menteri
k. Keputusan direktur jendral pemasyarakatan Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem
Pemasyarakatan.  Bertolak  dari  pandangan Suharjo tentang hukum sebagai pengayoman.  Hal  ini  membuka  jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan  sebagai  tujuan  pidana penjara.
Konsep  pemasyarakatan  tersebut kemudian  disempurnakan  oleh  keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan  pada  tanggal  27  April  1964 yang  memutuskan  bahwa  pelaksanaan pidana  penjara  di  Indonesia  dilakukan dengan  sistem  pemasyarakatan,  suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana  penjara  dapat  juga  menjadi  cara untuk membimbing dan membina.
Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting  terhadap  pembaharuan  penjara pidana  di  Indonesia.  Yaitu  merubah  nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan  pertimbangan  ini  amanat presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang hari lahir
pemasyarakatan RI pada hari Senin tanggal 27 April 1964 dan piagam  pemasyarakatan Indonesia.
Sambutan  Menteri  Kehakiman  RI dalam  pembukaan  rapat  kerja  terbatas direktorat  jenderal  bina  tuna  warga  tahun 1976  menandaskan  kembali  prinsip-prinsip untuk  bimbingan  dan  pembinaan  sistem pemasyarakatan  yang  sudah  dirumuskan dalam konferensi lembaga tahun 1964 yang terdiri atas 10 rumusan.
Prinsip-prinsip  untuk  bimbingan dan pembinaan itu ialah orang yang tersesat harus  diayomi  dengan  memberikan  bekal
hidup sebagai warga Negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
Penjatuhan  pidana  adalah  bukan tindakan  balas  dendam  dari  Negara.  rasa tobat  tidaklah  dapat  dicapai  dengan menyiksa  melainkan  dengan  bimbingan. Negara  tidak  berhak  membuat  seseorang narapidana  lebih  bubruk  atau  lebih  jahat dari  pada  sebelum  ia  masuk  lembaga. Selama  kehilangan  kemerdekaan  bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
Pekerjaan  yang  diberikan  kepada narapidana  tidak  boleh  bersifat  megisi waktu  atau  hanya  dipergunakan  bagi kepentingan  lembaga  atau  Negara  saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan Negara.
Bimbingan dan didikan harus berdasarkan  azas  pancasila.  Tiap  orang adalah  manusia  dan  harus  diperlakukan sebagai  manusia  meskipun  ia  telah  tersesat tidak  boleh  ditunjukkan  kepada  narapidana bahwa ia penjahat
Narapidana itu hanya dijatuhi pidana  hilang  kemerdekaan.  Sarana  fisik bangunan  lembaga  dewasa  ini  merupakan salah  satu  hambatan  pelaksanaan  system pemasyarakatan.    (Adi  Sujatno,  2008  hlm. 97 – 109)
Tujuan pidana yang berlatar belakang filsafat pembinaan dengan terutama  berorentasi  pada  orang,  sesudah seharusnya  juga  mempunyai  pengaruh dalam menetapkan kebijakan strategi berikutnya yaitu strategi dalam menetapkan kebijakan sangsi pidana. Kebijakan menetapkan sangsi pidana meliputi masalah – masalah  menetapkan  jenis  dan jumlah berat ringannya pidana.
Berlandaskan  kepada  surat  edaran nomor  K.P.10.13/3/1  tanggal  8  Pebruari 1965  tentang  “pemasyarakatan  sebagai
proses  di  Indonesia”  maka  metode  yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan  ini  meliputi  4  (empat) tahap,  yang  merupakan  suatu  kesatuan proses  yang  bersifat  terpadu  sebagai  mana dibawah ini:

## Tahap orientasi
Setiap  narapidana  yang  masuk  di lembaga  pemasyarakatan  kelas  I  Cipinang dilakukan penelitian untuk segala hal ikwal perihal dirinya, termasuk sebab ia melakukan  kejahatan,  dimana  ia  tinggal, bagaimana  keadaan  ekonominya,  latar belakang pendidikannya dan sebagainya.

## Tahap orientasi
Setiap  narapidana  yang  masuk  di lembaga  pemasyarakatan  kelas  I  Cipinang dilakukan penelitian untuk segala hal ikwal perihal dirinya, termasuk sebab ia melakukan  kejahatan,  dimana  ia  tinggal, bagaimana  keadaan  ekonominya,  latar belakang pendidikannya dan sebagainya.

## Tahap Asimilasi dalam arti sempit
Jika  pembinaan  diri  narapidana  dan antara  hubungannya  dengan  masyarakat telah  berjalan  kurang  dari  1/3  dari  masa pidana sebenarnya menurut dewan pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan  dalam  proses  antara  lain:  bahwa narapidana  telah  cukup  menunjukkan perbaikan-perbaikan  dalam  tingkah  laku, kecakapan dan lain-lain. Maka  tempat  atau wadah  utama  dari  proses  pembinaanya ialah  gedung  lembaga  pemasyarakatan terbuka dengan maksud memberikan kebebasan  bergerak  lebih  banyak  lagi  atau narapidana yang sudah pada tahap ini dapat dipindahkan  dari  lembaga  pemasyarakatan lembaga  terbuka.  Pada  tahap  ini  program keamanannya  adalah  medium.  Di  tempat baru  ini  narapidana  diberi  tanggung  jawab
terhadap  masyarakat.  Bersama  dengan    ini pula  dipupuk  harga  diri,  tatakrama, sehingga  dalam  masyarakat  luas  timbul kepercayaan dan berubah sikapnya terhadap narapidana. Kontak dengan unsur- unsur  masyarakat frekwensinya  lebih diperbanyak  lagi  misalnya  kerja  bakti dengan  masyarakat  luas.  Pada  saat  ini dilakukan  kegiatan  dengan  bersama-sama dengan  unsure  masyarakat.  Masa  tahanan yang  harus  dijalani  pada  tahap  ini  adalah sampai  berkisar  ½  dari  masa  pidana sebenarnya.

## Tahap  integrasi  dengan  lingkungan masyarakat
Jika  narapidana  sudah  menjalani kurang dari ½ masa pidana yang sebenarnya menurut dewan Pembina pemasyarakatan dinyatakan proses
pembinaannya  telah  mencapai  kemajuan yang  lebih  baik  lagi,  maka  mengenai  diri narapidana maupun unsure-unsur masyarakat, maka wadah pembinaan diperluas  ialah  dimulai  dengan  usaha asimilasi  narapidana  dengan  penghidupan masyarakat  luar  yaitu  seperti  kegiatan mengikutsertakan  pada  sekolah  umum, bekerja  pada  badan  swasta  atau  instansi lainnya. Pada saat berlangsungnya kegiatan segala  sesuatu  masih  dalam  pengawasan dan  bimbingan  petugas  pemasyarakatan. Pada tingkat asimilasi ini tingkat keamanannya  sudah  minimum  sedangkan masa  tahanan  yang  harus  dijalani  adalah sampai 2/3 nya.

## Tahap  integrasi  dengan  lingkungan masyarakat
Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses  pembinaan  dikenal  dengan  istilah integrasi. Bila proses pembinaan dari tahap observasi,  asimilasi  dalam  arti  sempit, asimilasi dalam arti luas dan integrasi dapat
berjalan dengan lancer dan baik serta masa pidana  yang  sebenarnya  telah  dijalani  2/3- nya  atau  sedikitnya  9  bulan,  maka  kepada narapidana yang diberikan pelepasan bersyarat  atau  cuti  bersyarat  dalam  tahap ini  proses  pembinaannya  adalah  berupa masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin  berkurang  sehingga  narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat.
Adapun pelaksanaan lepas bersyarat diberikan  kepada  narapidana  yang  telah menjalani  2/3  (dua  per  tiga)  dari  masa pidananya  dan  didasarkan  kepada  dari ketentuen  pasal  15a  (1s/d  6),  pasal  15b  (1 s/d  3),  pasal  16  (1  s/d  4)  dan  pasal  17 KUHPidana.
Pemberian pelepasan bersyarat dalam  pelaksanaannya  terlebih  dahulu harus memenuhi syarat-syaratnya administrasinya,  di  samping  beberapa pertimbangan  yang  harus  diperhatikan sebagai berikut:
- salinan  dari  surat-surat  putusan hakim.
- Keterangan  asli  dari  hakim  tentang tidak  mempunyai  perkara  lagi,  dan motif apa yang mendorong dilakukan perkara itu.
- Keterangan  asli  dari  jaksa,  tentang apa  masih  mempunyai  perkara  lian dan jalannya pelanggaran.
- Kemampuan narapidana yang bersangkutan  dan  atau  kemampuan berupa dari yang sanggup menerimanya.
- Menerangkan asli dari kesanggupan dari yang akan menerimanya.
- Keterangan  asli  dari  kepolisian  di daerahnya untuk menerimanya serta bersikap dan - pandangan masyarakat terhadapnya.
- Keterangan  asli  dari  pamongpraja tentang riwayat hidupnya.
Keterangan asli dari direktur/kepala penjara tentang riwayat hidupnya, dengan mengirim/mengisi risalah
pemasyarakatan.
1. Daftar perobahan.
2. Keterangan kesehatan.
3. Keterangan asli, tidak keberatan dari jawatan imigrasi setempat, jika Berdasarkan  uraian  di  atas,  jelas
bahwa  lepas  bersyarat  bagi  narapidana yang  telah  dilaksanakan  selama  ini  selain tetap memperhatikan syarat yang tercantum dalam pasal 15 KUHPidana, juga didasarkan  kepada  surat  edaran  kepala direktorat jenderal pemasyarakatan No.K.P. 15/3/1,  tanggal  8  Pebruari  1965  dan keputusan dewan Pembina pemasyarakatan. Ketentuan  ini  adalah  era  sebelum  undang- undang pemasyarakatan diundangkan. Dengan  adanya  undang-undang  no  15 tahun  1995  maka  semua  ketentuan  yang menyangkut  pemasyarakatan  narapidana mengacu kepada undang-undang tersebut.
Untuk  mencapai  sistem  pembinaan yang  baik  partisipasi  bukan  hanya  datang dari petugas, tetapi juga dari masyarakat di samping  narapidana  itu  sendiri,  dalam usaha  memberikan  partisipasinya  seorang petugas pemasyarakatan senantiasa bertindak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip pemasyarakatan. seorang petugas pemasyarakatan  barulah  dapat  dianggap berpartisipasi jika ia sanggup menunjukkan sikap,  tindakan  dan  kebijaksanaan  dalam mencerminkan  pengayoman  baik  terhadap masyarakat maupun narapidana.

## III . PENUTUP
Bahwa pelaksanaan pembinaan
narapidana  dilakukan  berdasarkan  sistem pemasyarakatan yang merupakan pembinaan  kepada  kepribadi  narapidana
diselengarakan oleh suatu program pembinaan dengan bentuk-bentuk pembinaan yang berupa pendidikan agama, pendidikan  umum,  kursus  keterampilan, rekreasi,  olah  raga,  kesenian  dan  latihan kerja.  Program  pembinaan  tersebut  harus dilaksanakan  secara  berencana  dan  terus menerus  sehingga  pribadi  narapidana menjadi terpengaruh karena interaksinya di dalam Lembaga Pemasyarakatan

## DAFTAR PUSATAKA
Danil,  Elwi  dan  Nelwitis,  2002. Hukum Penitensier .  Padang:  Universitas Andalas.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  2005.
Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana. Bandung: PT. Alumni. Priyatno, Dwidja, 2006. Sistem Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di Indonesia , Bandung: Refika Aditama. R.  Ahmad.  S.  Soemadipraja  dan  Romli
Atmasasmita,1979. Sistem Pemasyarakatan  di  Indonesia ,  Bina Cipta Bandung, hlm. 43.
Sujatno,  Adi,  2008. Pencerahan  di  Balik Penjara , Jakarta: Teraju.
Soerjono  suekanto,  1986.    pengantar
penelitian hukum, universitas indonesia
W.J.S.  Purwadarminta, Kamus  Umum Bahasa  Indonesia ,  Balai  Pustaka, 1984.
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan .
1.  Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2.  Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB,  yaitu  ;  BAB  I.  PENDAHULUAN  (Latar  Belakang  dan  Rumusan Masalah)  BAB  II.  PEMBAHASAN  (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3.  Tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia  maupun  bahasa  inggris  yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar,tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4.  Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya,  dan  ditulis  pada  akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat  nama  pengaran,  tahun  penerbitan  dan  halaman  .Contoh  :  satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at,  2005:  11), Tiga  atau  lebih  penulis  menggunakan  ketentuan  et.al (dkk).  Untuk  artikel  dari  internet  dengan  susunan:  nama  penulis,  judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5.  Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan  sebagai  bahan  acuan  langsung  .  Daftar  pustaka  dan  referensi bersifat  alfabetis  dengan  format;  nama  pengarang,  judul  buku,  nama penerbit,  kota  terbit,  dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6.  Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7.  Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif  melalui
bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat,
maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Telp : 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email:jurnal.mh@ubl.acid