## Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah
Antiek Firdausi Putri antiek.firdausi.putri-2017@fh.unair.ac.id

## Universitas Airlangga

## Abstract
Nowadays  financial  institutions  based  on  sharia  principle  such as  Islamic  Bank  is  one  of  the  signs  of  the  rapid  growth  of  Islamic financial  institutions.  Therefore,  the  supervisor  from  the  aspect  of compliance with sharia principles is needed to maintain the existence and  quality  of  Sharia  Bank  in  its  operation.  However,  the  speed dynamics of banking backfired for the Supervision of Sharia Principles Compliance. Furthermore, the method used in this paper is normative legal research. The result of the analysis shows that supervision of Sharia  Principles  Compliance  with  Islamic  Banks  is  operated  by Sharia  Supervisory  Board  (DPS).  Besides,  DPS’s  negligence  that causes a violation of compliance with sharia principles will have legal consequences related to the accountability of DPS. In this case, the form of DPS responsibility can be administrative sanctions, criminal sanctions, to the prohibition of becoming DPS.
Keywords: DPS; Sharia Compliance; Responsibility.

## Abstrak
Lembaga  keuangan  islam  saat  ini  mulai  berkembang  pesat  di Indonesia  ditandai  dengan  semakin  banyak  kemunculan  lembaga keuangan  yang  kegiatan  operasionalnya  berbasis  prinsip  syariah salah satunya Bank Syariah. Untuk menjaga eksistensi dan kualitas Bank  Syariah  dalam  menjalankan  operasionalnya,  perlu  ada pengawasan  dari  aspek  Kepatuhan  prinsip  syariah.  Pengawasan terhadap  Kepatuhan  prinsip  syariah  tidak  mudah  apabila  melihat dinamika  Perbankan  sangat  cepat  sehingga  menjadi  problematika dan tantangan tersendiri. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif. Hasil dari analisa menunjukan bahwa  pengawasan  terhadap  Kepatuhan  prinsip  syariah  pada Bank  Syariah  dilakukan  oleh  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS). Pelanggaran  atau  penyelewengan  terhadap  Kepatuhan  prinsip syariah  yang  terjadi  akibat  kelalaian  atau  kesalahan  DPS  akan menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum tersebut berkaitan dengan  pertanggungjawaban  DPS.  Bentuk  tanggung  jawab  DPS dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana, hingga pelarangan menjadi DPS.
Kata Kunci: DPS; Kepatuhan Prinsip Syariah; Tanggung Jawab .

## Jurist-Diction
Volume 6 No. 1, Januari 2023
How to cite: Antiek Firdausi Putri, ‘Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah’ (2023) Vol. 6 No. 1 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 06 November 2022; Diterima 22 Desember 2022; Diterbitkan 30 Januari 2023.
DOI: 10.20473/ydk.v32i2.4632
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2023 Antiek Firdausi Putri

## Antiek Firdausi Putri: Pengawasan Dewan Pengawas...

## Pendahuluan
Dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah) mempunyai tujuan  tertentu  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Perbankan Syariah  sebagai  berikut  “Perbankan  Syariah  bertujuan  menunjang  pelaksanaan pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan  keadilan,  kebersamaan,  dan pemerataan  kesejahteraan  rakyat”.  Lebih  lanjut  dalam  penjelasannya  dipertegas bahwa  dalam  mencapai  tujuan  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqamah). Pengertian prinsip syariah dalam Pasal 1 angka 12 Undang- Undang Perbankan Syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  memiliki  kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah merupakan fondasi awal kegiatan usaha perbankan syariah. 1 Representasi terkait kepatuhan prinsip syariah dalam Perbankan Syariah diwujudkan melalui hadirnya Dewan Pengawas Syariah (selanjutnya disebut DPS) yang wajib dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). DPS memiliki peran untuk mengawasi kepatuhan prinsip  syariah  yang  ada  dalam  setiap  kegiatan  di  Bank  Syariah.  Hal  tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah yang  berbunyi  “Dewan  Pengawas  Syariah  bertugas  memberi  nasihat  dan  saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah”. Namun,  tugas  DPS  diatas  ternyata  menimbulkan  suatu  problematika  tersendiri.
Problematika  tersebut  terkait  interpretasi  isi  aturan  berkaitan  dengan  kekuatan memberi nasihat dan saran oleh DPS. Dalam hal ini patut dipertanyakan apakah memberi nasihat dan saran mengikat secara hukum atau hanya sekedar mengatur. Hal tersebut sangat penting untuk ditinjau kembali karena akan berdampak pada akibat  hukum  yang  timbul  dikemudian  hari.  Kewajiban  DPS  mengawasi  setiap produk Bank Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah bukanlah hal yang mudah
1 Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, Hukum Perbankan (Kencana 2017).[39].
mengingat kegiatan perbankan berkaitan dengan dana masyarakat luas. Menurut Ardiansyah selaku praktisi Bank Syariah di bidang Kepatuhan syariah mengatakan bahwa “kendala sekaligus tantangan bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam rangka pengawasan khususnya di lingkup pengawasan manajemen Bank Syariah yaitu memastikan bahwa setiap karyawan yang bekerja memahami aturan berkaitan dengan prinsip syariah dan mengikutinya”. 2 Selain hal tersebut, Ardiansyah juga mengatakan  bahwa  sering  terjadinya  pergantian  manajemen  bank  merupakan salah  satu  dari  dinamika  Perbankan  yang  menjadi  kendala  tersendiri.  Lembaga perbankan merupakan lembaga yang berdiri atas dasar kepercayaan masyarakat.
Semakin  banyak  masyarakat  yang  mempercayakan  dananya  pada  Bank  Syariah maka reputasi bank tersebut dapat dikatakan baik. Namun, apabila Bank Syariah tidak memiliki reputasi yang baik dimata masyarakat maka akan mempengaruhi operasional Bank Syariah untuk berkembang kedepannya. Dalam praktik sangat dimungkinkan  apabila  terjadi  celah  terkait  pelanggaran  atau  penyelewengan terhadap Kepatuhan prinsip syariah. Pelanggaran atau penyelewengan tersebut bisa dilakukan oleh manajemen Bank Syariah sendiri atau karena kelalaian DPS berkaitan dengan  tugas  pengawasannya.  Pelanggaran  atas  Kepatuhan  prinsip  syariah  akan menimbulkan dampak besar dikemudian hari jika tidak segera diselesaikan dengan baik. Pelanggaran atas Kepatuhan prinsip syariah akan menimbulkan dampak besar dikemudian hari jika tidak segera diselesaikan dengan baik.
Dalam hal ini, dapat difahami bahwa DPS memikul suatu kedudukan yang penting sebagai bentuk jaminan atau kepastian hukum nasabah Bank Syariah atas implementasi prinsip syariah secara kaffah dalam operasional Bank Syariah. Oleh karena itu, dari permasalahan yang ada perlu diuraikan lebih lanjut terkait skema pelaksanaan tugas DPS, kekuatan pemberian nasihat dan saran oleh DPS pada Bank Syariah, serta bentuk pertanggungjawaban DPS atas tugas tersebut.
2 Wawancara dengan Kepala Unit Kepatuhan Syariah Bank Syariah (Surabaya 2020).

## 52 Antiek Firdausi Putri: Pengawasan Dewan Pengawas...

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini menggunakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta didukung oleh literatur-literatur yang berkaitan dengan Perbankan  Syariah.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang- undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Pendekatan  perundang-undangan  (statute approach)  dilakukan dengan  menelaah semua  undang-undang  dan  regulasi  yang bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  diangkat. 3 Pendekatan  konseptual (conseptual  approach)  beranjak  dari  pandangan-pandangan  serta  doktrin  yang berkembang didalam ilmu hukum. 4
Konsep Pengawasan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pengawasan  secara  etimology  lughawi  berarti  riqabah  yang  memiliki makna  penjagaan,  penyelenggaraan  dan  pemantauan  sebagaimana  firman  Allah dalam surah An-Nisa ayat 1, Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. 5
Pengawasan  dalam  pengertian  istilah  syariah  bermakna  pemantauan  ( isyraf), pemeriksaan ( muraja’ah) dan investigasi (fahsh) bertujuan untuk menjaga manfaat (mura’at  maslahah)  dan  menghindari  kehancuran  ( idra’  mafsadah). 6 Landasan syariah terkait pengawasan dan urgensinya dapat ditemukan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur’an mapun Al-Hadist diantaranya: 7
“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian , kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan nasehatmenasihati supaya  menaati  kebenaran  dan  nasihat-menasihati  supaya  menetapi  kesabaran”. (Al-‘Ashr : 1-3)
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Kencana 2017).[60].
4 ibid.
5 Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, ‘Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia’ (2017) 24 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.[115].
6 Muhammad Ridwan, Konstruksi Bank Syariah Indonesia , (Pustaka SM 2007).[27]
7 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktik (Gema Insani Press 2001). [208].
“Barangsiapa diantaramu melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangan (kekuasaan)nya. Apabila tidak sanggup, dengan ucapannya. Apabila tidak sanggup, dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman” (HR.Muslim : 49) Pengawasan  dalam  pandangan  Islam  sendiri  dilakukan  untuk  meluruskan  yang tidak  lurus,  mengoreksi  yang  salah  dan  membenarkan  yang  hak. 8 Pengawasan (control)  dalam  ajaran  Islam  (hukum  syariah)  paling  tidak  terbagi  dalam  dua hal,  yaitu  kontrol  yang  bersumber  dari  diri  sendiri  berkaitan  dengan  tauhid  dan keimanan kepada Allah SWT serta terkait mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berhubungan dengan penyelesaian tugas, perencanaan tugas dan lain-lain. 9
Dengan  demikian,  pengawasan  dalam  hukum  islam  dapat  diartikan  dengan penjagaan yang sungguh-sungguh terhadap sesuatu yang menjadi amanahnya agar tidak keluar dari koridor prinsip-prinsip hukum islam. Selain mengacu pada hukum islam, Konsep pengawasan dalam Perbankan Syariah juga mengacu pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Undang-Undang OJK). Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang OJK dijelaskan bahwa yang dimaksud Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK)  adalah  lembaga  yang  independen  dan  bebas  dari  campur  tangan  pihak lain,  yang  mempunyai  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan,  pengawasan, pemeriksaan, penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Fungsi sebagaimana yang telah disebutkan diatas dipertegas lagi dalam Pasal 5 Undang- Undang OJK yang mengatakan bahwa “OJK berfungsi menyelenggarakan system pengaturan  dan  pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap  keseluruhan  kegiatan  di sektor jasa keuangan”. Maka, dalam hal ini Perbankan syariah juga menjadi salah satu objek pengawasan dari OJK. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap perbankan merupakan peralihan dari pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia sejak  berlakunya  UndangUndang  OJK.  Model  pengawasan  sektor  keuangan yang berlaku saat beralih ke OJK yaitu model pengaturan dan pengawasan secara
8 Arista Nurul S, ‘Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Akta Pembiayaan Notaris Dalam Rangka Kepatuhan prinsip syariah (Sharia Complience)’ (2017) 32 Yuridika. [194].
9 ibid.

## Antiek Firdausi Putri: Pengawasan Dewan Pengawas...
terintegrasi  (integrated  approach)  yang  memiliki  kelebihan  terutama  dalam merespons  tren  industri  keuangan  yang  semakin terintegrasi. 10 Penerapan model tersebut  sejalan  dengan  Pasal  5  Undang-Undang  OJK  yakni  menyelenggarakan pengawasan secara terintegrasi.

## Kedudukan dan Tugas Dewan Pengawas Syariah
DPS merupakan organ yang wajib dibentuk pada lembaga keuangan yang menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip  syariah  salah  satunya Perbankan  syariah.  Kedudukan  DPS  dalam  Bank  Syariah  merupakan  terafiliasi sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  1  ayat  (15)  Undang-Undang  Perbankan Syariah yaitu pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah. Sebagai pihak terafiliasi,  DPS  bukan  merupakan  unsur  internal  bank  namun  pengangkatannya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas dasar rekomondasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). DPS adalah dewan setingkat dewan komisaris yang bersifat independen. 11 Kedudukan yang dimiliki DPS sebagaimana dijelaskan diatas  melahirkan  tugas  yang  melekat  pada  DPS.  Tugas  tersebut  nantinya  akan menjadi pegangan bagi DPS dalam menjalankan peran dan fungsinya. Landasan pengaturan tugas DPS diatur dalam peraturan perundang-undangan salah satunya di Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang berbunyi:
“Dewan  Pengawas  Syariah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah”.
Tugas  DPS  sebagaimana  disebutkan  diatas  juga  dijabarkan  secara  detail  dalam Pasal  35  ayat  (2)  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/3/PBI/2009  yang  telah diubah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  15/13/PBI/2013 Tentang  Bank Umum Syariah yang berbunyi:
10 Hasbi Hasa, ‘Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankan Syariah’, (2012) 9 Jurnal Legislasi Indonesia.[381].
11 Ascarya, Diana Yumanita, Bank Syariah : Gambaran Umum, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) , (Bank Indonesia, 2005). [72]
“Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
a.  Menilai  dan  memastikan  pemenuhan  Prinsip  Syariah  atas  pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;
c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya”

## Skema Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Bank Syariah
Kewajiban  pembentukan  DPS  yang  hanya  berkedudukan  di  kantor  pusat Bank Syariah menimbulkan suatu pertanyaan berkaitan dengan pelaksanaan tugas DPS yang mencakup keseluruhan pengawasan prinsip syariah dalam operasional Bank  Syariah  baik  di  pusat  maupun  di  cabang.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, Sholahudin Al-Ayubi selaku DPS di salah satu Bank Syariah menjelaskan bahwa “pada  Bank  Syariah  dibentuk  suatu  staff  khusus  di  bidang  Kepatuhan  syariah yang biasa disebut sebagai Unit Kepatuhan Syariah atau shariah compliance. Unit Kepatuhan Syariah inilah yang kemudian menjadi alat atau instrumen DPS untuk melakukan pengawasannya pada operasional Bank Syariah”. 12 Maka, dalam hal ini dapat difahami bahwa DPS tidak melakukan tugasnya sendiri melainkan dibantu oleh staff di Unit Kepatuhan Syariah. Dalam memahami tugas DPS, perlu dijelaskan skema pemberian nasihat dan saran serta pengawasan yang dilakukan oleh DPS. Ardiansyah selaku praktisi Bank Syariah di bidang Kepatuhan syariah menjelaskan bahwa “nasihat dan saran yang diberikan oleh DPS kepada direksi sifatnya dapat mengikat  dan  mengatur.  Mengikat  dalam  konteks  ketika  DPS  menasihati  atau memberi  saran  terkait  pemenuhan  aspek  kepatuhan  syariah  sesuai  fatwa  Dewan Syariah Nasional (selanjutnya disebut DSN) yang ada. Sedangkan apabila sarannya
12 Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS)  Bank Syariah Surabaya (Surabaya 2020).

## Antiek Firdausi Putri: Pengawasan Dewan Pengawas...
bersifat  opsional  tidak  terkait  dengan  pemenuhan  fatwa  secara  langsung  bisa jadi tidak harus dilaksanakan jadi sifatnya hanya mengatur”. Kekuatan mengikat tersebut  didukung  dengan  penuangan  nasihat  dan  saran  DPS  terkait  pemenuhan aspek kepatuhan syariah sesuai fatwa DSN dalam bentuk opini DPS. Selain tugas memberi nasihat dan saran kepada direksi, DPS juga melakukan pengawasan terhadap Kepatuhan prinsip syariah. Skema pengawasan yang dilakukan DPS meliputi dua aspek yaitu dari sisi produk dan sisi pengawasan operasional. Dari sisi produk, DPS mengawasi  alur  dikeluarkannya  produk  baru  sampai  pengembangan  produk  yang sudah ada. Sholahudin Al Ayubi salah satu DPS di Bank Syariah menjelaskan bahwa “semua produk Bank Syariah sebelum dikeluarkan harus mendapat izin dari DPS”. 13
Pengawasan produk dimulai sejak produk Bank Syariah masih berbentuk rancangan. Unit  kerja  atau  departemen  tertentu  yang  menginisiasi  adanya  produk  atau  jasa baru dapat mengajukan usulan kepada direksi. Apabila usulan telah sampai kepada direksi maka akan diajukan kepada DPS berkaitan dengan pemenuhan prinsip syariah dalam produk tersebut. Dalam hal ini, DPS melakukan rapat terlebih dahulu untuk mengetahui apakah produk yang diajukan sudah ada norma atau fatwa DSN yang mengatur atau belum. Apabila sudah ada fatwa yang mengatur dan setelah diperika semua  hal  yang  berkaitan  dengan  produk  telah  memenuhi  prinsip  syariah,  DPS segera memberikan jawaban dalam bentuk opini DPS. Apabila belum ada fatwa DSN yang mengatur tentang produk baru tersebut, maka DPS akan mengajukan kepada DSN. Dari sisi pengawasan operasional, Sholahudin juga menjelaskan bahwa ada beberapa tahap yang dilakukan. Pertama, melalui audit internal yang dalam hal ini DPS  menitipkan  point-point  penting  untuk  dilihat  secara  prinsip  kesyariahan  dan apabila ada temuan-temuan maka harus dilaporkan ke DPS. Kedua, DPS membuka hotline  bagi  staff  Bank  Syariah  yang  dibantu  oleh  Unit  Kepatuhan  Syariah  dan ketiga melakukan uji sampling secara acak melalui uji petik. Direksi, DPS, dan Unit Kepatuhan Syariah memiliki keterkaitan satu sama lain. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank termasuk pemenuhan prinsip kehati-hatian
dan prinsip syariah. 14 Berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab direksi tersebut, DPS hadir sebagai dewan yang mengawasi serta memastikan pemenuhan Kepatuhan prinsip syariah yang dibantu oleh Unit Kepatuhan Syariah dalam pelaksaan tugas pengawasan harian terhadap kegiatan operasional Bank Syariah.

## Kepatuhan prinsip syariah dalam Kegiatan Usaha Bank Syariah
Kepatuhan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usaha Bank Syariah merupakan salah satu kerangka dalam implementasi budaya Kepatuhan serta menjaga identitas Bank Syariah pada umumnya. Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum menjelaskan bahwa “Budaya Kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah”. Budaya Kepatuhan menjadi suatu keharusan bagi lembaga Perbankan khususnya Perbankan syariah. Tanpa adanya Kepatuhan, lembaga Perbankan akan sulit untuk bertahan dan banyak risiko yang mungkin  timbul  kedepannya.  Fungsi  dari  kepatuhan  yaitu  serangkaian  tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif ( ex-ante) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. 15 Selain itu, Basel Commite on Banking Supervision 16 menjelaskan
14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia  Nomor  15/13/PBI/2013 Tentang  Bank  Umum  Syariah  (Tambahan  Lemabaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4987).
15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum (Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6095)
16 Basel Commite on Banking Supervision atau Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh bank sentral dari negara-negara Group of Ten (G10) pada tahun 1974.

## Antiek Firdausi Putri: Pengawasan Dewan Pengawas...
bahwa fungsi Kepatuhan sebuah bank dapat didefinisikan sebagai sebuah fungsi independen  untuk  mengidentifikasi,  mengukur,  memberikan  saran,  memonitor, dan  melaporkan  risiko  Kepatuhan  bank  yaitu  risiko  hukum  atau  sanksi-sanksi regulator, kerugian keuangan, atau kehilangan reputasi yang diderita bank sebagai akibat dari kelalaian menjalankan Kepatuhan untuk melaksanakan hukum, regulasi, code of conduct,dan norma-norma dari praktik terbaik. 17 Pelaksanaan Kepatuhan berbanding lurus dengan risiko yang biasa dikenal dengan risiko Kepatuhan. Untuk meminimalisir terjadinya risiko Kepatuhan, perlu dilakukan suatu manajemen risiko kepatuhan khususnya pada Kepatuhan prinsip syariah. Berkaitan dengan manajemen risiko tersebut DPS memiliki wewenang dan tanggung jawab diantaranya: 18
a.  Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
b.  Mengevaluasi  pertanggungjawaban  Direksi  atas  pelaksanaan  kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

## Konsep Tanggung Jawab
Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan hak dan kewajiban yang  dimiliki  oleh  subjek  hukum.  Pengertian  tanggung  jawab  dalam  Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. 19 Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. 20 Menurut Hans Kelsen, suatu konsep terkait
17 Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah , (PT Gramedia Pustaka Utama 2018).[362].
18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajeman Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5988).
19 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka 1998).[10]..
20 Andi Hamzah, Kamus Hukum (Ghalia Indonesia 2005).
dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum ( liability). 21
Seseorang  dikatakan  secara  hukum  bertanggungjawab  untuk  suatu  perbuatan tertentu  adalah  bahwa  dia  dapat  dikenakan  suatu  sanksi  dalam  kasus  perbuatan yang  berlawanan. 22 Sugeng  Istanto  mengemukakan  pertanggungjawaban  berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. 23 Lebih  lanjut  Titik  Triwulan  menegaskan  pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi  seorang  untuk  menuntut  orang  lain  sekaligus  berupa  hal  yang  melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. 24 Menurut hukum  perdata  dasar  pertanggungjawaban  dibagi  menjadi  dua  macam,  yaitu kesalahan dan risiko. 25 Hal tersebut dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan ( lilability without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan ( lilability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab  mutlak  ( strick  liability). 26 Dari  beberapa  pendapat  diatas,  dapat  difahami bahwa tanggung jawab merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan hak dan  kewajiban.  Dikatakan  demikian  karena  saat  subjek  hukum  diberikan  suatu hak dan kewajiban, maka saat itu pula lahir tanggung jawab hukum pada dirinya.
Tanggung  jawab  hukum  dalam  hal  ini  dapat  berkaitan  dengan  dua  aspek  yaitu aspek hukum perdata dan hukum pidana. Dalam aspek hukum perdata, seseorang bertanggung  jawab  atas  tindakan  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  atau  risiko bagi  orang  lain.  Sedangkan  dalam  aspek  hukum  pidana,  seseorang  bertanggung jawab dengan landasan peraturan perundang-undangan. Seseorang dapat dikenakan suatu sanksi pidana apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
21 Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum , (Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI 2006).[61].
22 ibid.
23 Sugeng Istanto, Hukum Internasional , (Universitas Atma Jaya 2014).[77].
24 Titik Triwulan dan Shinta Febriana, Perlindungan Hukum Bagi Pasien (Prestasi Pustakarya 2010).[48].
25 ibid .[49].
26 ibid.

## Antiek Firdausi Putri: Pengawasan Dewan Pengawas...
Konsep  tanggung  jawab  dalam  hal  ini  tidak  terlepas  dengan  DPS  selaku  pihak penting yang berpengaruh dalam kegiatan operasional Bank Syariah. DPS memiliki tugas dan kewajiban yang sudah tertulis dan diatur dalam peraturan perundang- undangan  khususnya  dalam  Undang-Undang  Perbankan  Syariah.  Dalam  hal DPS tidak melakukan tugasnya dengan baik sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut, maka DPS akan menghadapi suatu konsekuensi atas tindakannya yaitu tanggung jawab DPS.

## Tanggung Jawab DPS atas Pelanggaran Kepatuhan prinsip syariah Pada Bank Syariah
Subjek hukum dalam hal ini orang tidak terlepas dari adanya potensi berbuat kesalahan.  Kesalahan  yang  sangat  mungkin  terjadi  dalam  Bank  Syariah  yaitu pelanggaran terhadap Kepatuhan prinsip syariah. Pelanggaran terhadap Kepatuhan prinsip syariah dalam hal ini meliputi ketidakpatuhan terhadap pemenuhan prinsip syariah atau penyelewengan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan operasional Bank Syariah. Tugas DPS yang mengikat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya menuangkan  suatu  konsekuensi  tersendiri.  Konsekuensi  tersebut  lahir  saat  DPS tidak  melakukan  tugasnya  dengan  benar  sehingga  menimbulkan  pelanggaran terhadap kepatuhan prinsip syariah dalam operasional Bank Syariah. Akibat dari adanya  pelanggaran  yang  dilakukan  secara  berkelanjutan  yaitu  timbulnya  risiko yang akan merugikan Bank Syariah. Maka, untuk memastikan DPS menjalankan tugas dengan baik, perlu ada pembebanan tanggung jawab secara nyata salah satunya dengan adanya sanksi. Dalam peraturan perundang-undangan masih sedikit yang menyinggung berkaitan dengan tanggung jawab DPS apabila terjadi pelanggaran Kepatuhan  terhadap  prinsip  syariah.  Dalam  Undang-Undang  Perbankan  Syariah sendiri belum ada pasal yang mengatur secara khusus terkait tanggung jawab DPS dan batasan-batasan terkait tanggung jawab DPS itu sendiri. Pada Undang-Undang Perbankan  Syariah  ada  dua  pasal  yang  dapat  dijadikan  dasar  berkaitan  dengan tanggung jawab DPS antara lain:
1. Pasal 56 Undang-Undang Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa “Bank
Indonesia  menetapkan  sanksi  administratif  kepada  Bank  Syariah  atau  UUS, anggota dewan komisaris, anggota DPS, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/ atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau  tidak  memenuhi  kewajibannya  sebagaimana  ditentukan  dalam  Undang- Undang ini”.
2.  Pasal  64  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  yang  menjelaskan  bahwa “Pihak  Terafiliasi  yang  dengan  sengaja  tidak  melaksanakan  langkah-langkah yang  diperlukan  untuk  memastikan  ketaatan  Bank  Syariah  atau  Bank  Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. Selain dua pasal diatas dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang juga mengatur tentang tanggung jawab DPS dapat dilihat dalam Pasal 82 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 53 11/33/PBI 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyatakan bahwa “Dalam hal DPS tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan izin usaha Bank dicabut, maka anggota DPS dimaksud dapat dikenakan sanksi berupa pelarangan menjadi anggota DPS di perbankan syariah paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank oleh Bank Indonesia.” Berkaitan dengan tanggung jawab  DPS  atas  pelanggaran  Kepatuhan  prinsip  syariah  pada  Bank  Syariah, pihak yang dapat memberikan sanksi apabila merujuk pada beberapa peraturan diatas  adalah  Bank  Indonesia.  Namun,  setelah  beralihnya  pengawasan  dari Bank Indonesia kepada OJK maka pihak yang juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi yaitu OJK.

## 62 Antiek Firdausi Putri: Pengawasan Dewan Pengawas...

## Kesimpulan
Pengawasan Kepatuhan prinsip syariah oleh DPS dilakukan terhadap dua hal yaitu dari segi produk dan pengawasan operasional. Pemberian nasihat dan saran yang berkaitan dengan fatwa DSN serta dituangkan dalam opini DPS bersifat mengikat sehingga harus dilaksanakan oleh direksi. Selain itu DPS juga berkewajiban untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah pada seluruh kegiatan operasional Bank Syariah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPS dibantu oleh Unit Kepatuhan Syariah. Unit Kepatuhan Syariah termasuk bagian dari internal Bank Syariah yang akan  intens  mengawasi  Kepatuhan  prinsip  syariah  setiap  hari  dan  berkoordinasi dengan DPS. Tanggung jawab DPS terkait pelanggaran Kepatuhan prinsip syariah dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantara Undang- Undang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.  Secara garis besar, DPS dapat dikenakan dua macam sanksi jika tidak melakukan tugasnya dengan baik yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Selain itu, apabila perbuatannya sampai mengakibatkan izin usaha Bank Syariah  dicabut  maka  DPS  dapat  dikenakan  sanksi  berupa  pelarangan  menjadi anggota DPS di perbankan syariah paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank.

## Daftar Bacaan

## Buku
Andi Hamzah, Kamus Hukum (Ghalia Indonesia 2005).
Ascarya, Diana Yumanita, Bank Syariah : Gambaran Umum, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) (Bank Indonesia 2005).
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka 1998).
Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah (PT Gramedia Pustaka Utama 2018).
Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum (Sekretariat
Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI 2006).
Muhammad Ridwan, Konstruksi Bank Syariah Indonesia (Pustaka SM 2007).
Muhammad  Syafi’I Antonio, Bank  Syariah  dari  Teori  Ke  Praktik (Gema  Insani Press 2001).
Sugeng Istanto, Hukum Internasional (Universitas Atma Jaya 2014).
Titik Triwulan dan Shinta Febriana, Perlindungan Hukum Bagi Pasien (Prestasi Pustakarya 2010).
Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, Hukum Perbankan (Kencana 2017).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Kencana 2017).
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Kencana Prenada Media Grup 2014).

## Jurnal
Arista  Nurul  S,  ‘Pengawasan  Dewan  Pengawas  Syariah  Pada Akta  Pembiayaan Notaris  Dalam  Rangka  Kepatuhan  prinsip  syariah  (Sharia  Complience)’, (2017) 32 Yuridika.
Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, ‘Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia’, (2017) 24 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
Hasbi Hasa, ‘Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankan Syariah’, (2012) 9 Jurnal Legislasi Indonesia.

## Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2011).
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/3/PBI/2009  yang  telah  diubah  dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 53 11/33/PBI 2009 tentang Pelaksanaan Good  Corporate  Governance  Bagi  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175).

## Antiek Firdausi Putri: Pengawasan Dewan Pengawas...
Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 Tentang Bank Umum Syariah (Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987 DPbS).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajeman  Risiko  Bagi  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah (Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5988).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi  Kepatuhan  Bank  Umum  (Tambahan  Lemabaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 6095).