## KEWENANGAN KANTOR OTORITAS BANDARA WILAYAH IV DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN PAS BANDARA
Joko Susanto 1 , Ni Made Rai Sukardi 2
Otoritas Bandar Udara Wilayah IV, Jl. Airport I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 1 , Fakultas Hukum,Universitas Mahendradatta Jl.Ken Arok No.12.Denpasar,Bali 2
E-mail: joko_susanto@kemenhub.go.id 1 , sukardirai@yahoo.com 2
Abstrak , Banyaknya  kejadian  pemalsuan  pas  Bandara  menimbulkan  resiko ancaman terhadap keamanan penerbangan yang dapat berakibat terjadinya tindakan melawan  hukum  penerbangan,  untuk  itu  dibutuhkan  penegakan  hukum  dalam rangka memberikan efek jera sekaligus mewujudkan kepastian hukum kepada para pelaku  pemalsuan  pas  Bandara.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimanakah kewenangan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan pas Bandara, serta faktor apa yang menjadi penghambat penegakan  hukum  terhadap  pemalsuan  pas  Bandara,  tujuan  penelitian  adalah, pertama  mengetahui  kewenangan  Kantor  Otoritas  Bandara  Wilayah  IV  dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan pas Bandara, kedua mengtahui faktor yang menghambat  penegakan  hukum  pemalsuan  pas  Bandara.  Pendekatan  penelitian adalah  yuridis  normatif,  Pendekatan  yuridis  normatif  mencoba  untuk  memahami hukum dari perspektif teoritis dan filosofis. Penelitian melibatkan analisis terhadap berbagai  sumber  hukum  seperti  konstitusi,  undang-undang,  putusan  pengadilan, doktrin hukum, dan pendapat para ahli hukum. Adapun hasil penelitian ini adalah pertama,  kewenangan  Kantor  Otoritas  Bandara  Wilayah  IV  dalam  penegakan hukum  terhadap  pemalsuan  pas  Bandara  belum  terlaksana  maksimal,  dibuktikan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV belum pernah melakukan penindakan hingga ke pengadilan terhadap pemalsuan pas Bandara. Kedua, faktor yang menghambat penegakan  hukum  pemalsuan  pas  Bandara  yaitu  bahwa  Kantor  Otoritas  Bandara Wilayah  IV  belum  memiliki  kewenangan  penyidikan  terkait  tindak  pidana pemalsuan pas bandara.
Kata  Kunci:  Pemalsuan  Pas  Bandara,  Penegakan  Hukum,  Otoritas  Bandar Udara
Abstract, The  number  of  incidents  of  counterfeiting  airport  pas  poses  a  risk  of threats to aviation security that can result in aviation law violations, for that law enforcement is needed in order to provide a deterrent effect while realizing legal certainty against perpetrators of airport passport forgery. The formulation of the problem in this study is how the authority of the Region IV Airport Authority Office in  law  enforcement  against  counterfeiting  airport  pas,  as  well  as  what  factors hinder  law  enforcement  against  counterfeiting  airport  pas,  the  objectives  of  this study are, first, to determine the authority of the Region IV Airport Authority Office in  law  enforcement  against  counterfeiting  airport  pas,  second,  to  determine  the factors  that  hinder  law  enforcement  against  counterfeiting  airport  pas.  The research approach used is normative juridical, the normative juridical approach
seeks to understand the law from a theoretical and philosophical perspective. This research uses normative legal research methods by analyzing various legal sources such as constitutions, laws, court decisions, legal doctrines, and opinions of legal experts. The results of this study are first, the authority of the Region IV Airport Authority Office in law enforcement against counterfeiting airport pas has not been maximized, as evidenced by the Region IV Airport Authority Office has never taken action in court against counterfeiting airport pas. Second, the factor that hinders the law enforcement of airport pass forgery is that the Region IV Airport Authority Office does not yet have the authority to investigate the criminal offense of airport pas forgery.
Keywords: Airport Pas Forgery, Law Enforcement,  Airport Authority

## PENDAHULUAN
Perkembangan dan peningkatan layanan bandara, seperti memperluas landasan pacu, menambah terminal, atau meningkatkan  teknologi  keamanan, ini  menciptakan  permintaan  akan tenaga  kerja  dalam  berbagai  bidang. Mulai  dari teknisi peralatan bandara, petugas keamanan, hingga staf layanan pelanggan, semuanya diperlukan untuk memastikan operasi bandara  berjalan  lancar,  dengan meningkatnya  staf  atau  pekerja  di bandara  maka mendorong pula peningkatan  permohonan  izin  masuk ke  daerah  keamanan  terbatas  bandar udara.
Daerah  keamanan  terbatas merupakan  area  tertentu  di  dalam bandara maupun di luar bandara yang diidentifikasi  sebagai  area  yang memiliki risiko tinggi untuk digunakan  kepentingan  keamanan penerbangan, penyelenggara bandara, dan kepentingan lain untuk digunakan kepentingan  penerbangan  dimana area  tersebut  dilakukan  pengawasan
1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk ( Access Control ) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara
dan  untuk  masuk  wajib  dilakukan pemeriksaan keamanan 1 .
Pas  bandara,  baik  bagi  orang maupun bagi kendaraan sebagai salah satu  tanda  izin  masuk  ke  daerah keamanan  terbatas  bandara  yang diterbitkan  secara  terbatas  sesuai kebutuhan operasional memiliki fungsi pengendalian, yakni mencegah pihak  yang  tidak  berkempentingan masuk  ke  daerah  keamanan  terbatas tanpa  izin  yang  sah.  Penerbitan  pas bandara  dilakukan  oleh  Kantor Otoritas Bandara atau pada bandara di luar tempat kedudukan Kantor Otoritas  Bandara  pelaksanaannya dilakukan  oleh  Unit  Penyelenggara Bandar  Udara  (UPBU)  atau  Badan Usaha Bandar Udara (BUBU). Dengan demikian sesuai kewenangannya pas bandara yang sah adalah  pas  bandara  yang  ditebitkan oleh  Kantor  Otoritas  Bandara  atau Unit  Penyelenggara  Bandar  Udara maupun  Badan  Usaha  Bandar  Udara setelah mendapatkan pendelegasian 2 .
Kemajuan  teknologi  telah memperluas cakupan ancaman terhadap keamanan bandara. 2
Keputusan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan
Penerbangan Nasional
Pemalsuan  dokumen,  terutama  pas bandara, menjadi salah satu tantangan yang  mengganggu  sistem  keamanan dan pengawasan. Keaslian dan keakuratan  dokumen  tersebut  adalah fondasi  penting  dalam  memastikan identifikasi  yang  tepat  terhadap individu  yang  memasuki  wilayah bandara. Meningkatnya tindakan pemalsuan  pas  bandara  menjadi ancaman  serius  bagi  perlindungan penerbangan  dari  segala  tindakan melawan hukum didunia penerbangan, untuk itulah penegakan hukum terkait pemalsuan pas bandara harus  dilakukan  secara  tegas  dan konsisten. Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV memegang peran sentral dalam menjaga keamanan dan
memastikan penegakan hukum terkait pemalsuan  tanda  izin  masuk  ke daerah keamanan terbatas bandara di wilayah kerja yang di awasi. Namun, dalam menghadapi permasalahan ini, kompleksitas hukum, dinamika teknologi, serta batasan-batasan yurisdiksi seringkali menjadi kendala yang mempengaruhi upaya
pencegahan dan penegakan hukum.
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan  analisis  secara  yuridis normatif  terkait  dengan  kewenangan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV dalam  menangani  kasus  pemalsuan pas bandara. Dengan meneliti kerangka  perundang-undangan  yang ada, putusan pengadilan yang relevan, serta praktik terbaik dalam penegakan hukum di sektor penerbangan, penelitian  ini  berusaha  memahami secara  komprehensif  ruang  lingkup kewenangan dan kendala yang 3 Diantha , 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam
dihadapi  dalam  menangani  praktik pemalsuan ini.
Pendekatan  yuridis normatif menjadi landasan untuk mengeksplorasi ruang lingkup hukum yang mengatur kewenangan Kantor Otoritas Bandara Wilayah  IV,  disamping  menyoroti potensi perbaikan strategis yang dapat meningkatkan  efektivitas  penegakan hukum  terkait  pemalsuan  tanda  izin masuk ke bandara. Melalui pemahaman yang lebih dalam terhadap aspek hukum ini, diharapkan akan muncul kontribusi yang
signifikan  bagi  upaya  perlindungan keamanan bandara. Hasil  dari  penelitian  ini diharapkan  tidak  hanya  memberikan kontribusi akademis dalam
memperluas  wawasan  terhadap  isu ini, tetapi juga memberikan landasan bagi perbaikan kebijakan serta praktik terbaik  dalam  menangani  tantangan pemalsuan  tanda  izin  masuk  daerah keamanan  terbatas  bandara,  yang pada  gilirannya  akan  meningkatkan keamanan
dan
ketertiban penerbangan.

## METODE
Peneliti menggunakan metode penelitian  hukum  normatif  karena fokus kajian berangkat dari kekaburan  norma 3 ,  menggunakan pendekatan:  statute approach dan conceptual approach . Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi  dokumen, serta  analisis  kajian  menggunakan analisis kualitatif. Teknik  pengumpulan  data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan
Justifikasi  Teori  Hukum ,  Prenada  Media. hlm.12.
terhadap bahan pustaka yang mencakup:  bahan  hukum  primer  dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum  primer  yaitu  asas  dan  kaidah hukum.  Perwujudan  asas  dan  aturan hukum  dapat  berupa:  ketetapan, perjanjian konstitusi, peraturan hukum, undang-undang tidak tertulis, keputusan  pengadilan.  Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum  yang  memiliki  relevansi dengan  penelitian.  Data  sekunder dalam  penelitian  ini  merupakan  data yang bersumber dari publikasi hukum,  internet  dengan  penyebutan nama situsnya. Tujuan penelitian hukum normatif  adalah  untuk  menghasilkan argumentasi,  teori  atau  konsep  baru yang menjadi pedoman bagi
penyelesaian permasalahan yang timbul” 4 . Penelitian  hukum  normatif adalah  penelitian  yang  objeknya mempelajari  norma  atau  peraturan hukum.  Penelitian  hukum  standar memandang peraturan atau ketentuan hukum sebagai suatu struktur sistemik  yang  terkait  dengan  suatu kejadian hukum. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan landasan  hukum  dalam  menentukan benar  atau  salahnya  suatu  peristiwa. Dan  bagaimana  perkara  itu  harus diselesaikan menurut hukum 5 . Peneliti  akan  menganalisis undang-undang tersebut untuk mengidentifikasi dan mengkaji 4
Peter Mahmud Marzuki, 2010,
Penelitian Hukum , Kencana Prenada,
Jakarta:. hlm.35.
5 Mukti Fajar, 2015, Dualisme
Penelitian Hukum Normatif dan Empiris ,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.36.
6 Annisa Fianni Sisma , 2023,
“ Memahami 7 Objek Kajian Penelitian Hukum Normatif”,
berbagai  peraturan,  undang-undang, dan praktik yang mengatur kewenangan  Otoritas  Bandar  Udara Wilayah  IV  atas  pemalsuan  pas bandara.
Tujuan  penelitian  hukum  ini adalah untuk menemukan dan mengartikulasikan argumentasi hukum dengan menganalisis permasalahan yang mendasarinya dan mencari solusi hukum melalui sumber-sumber  hukum  primer  atau melalui upaya penemuan atau penciptaan hukum baru 6 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketentuan  Dan  Sanksi  Terkait Penggunaan Pas Bandara
Sesuai ketentuan yang berlaku dijelaskan  bahwa  setiap  pemegang pas  bandara  wajib:  (1)  menjaga keamanan dan ketertiban di  bandara; (2)  menjaga  pas  bandara  dari penggunaan  yang  tidak  berhak;  (3) mematuhi  penggunaan  pas  bandara; (4) mengembalikan pas bandara yang sudah  selesai  penggunaannya  atau berakhir  masa  berlakunya  ke  Kantor
Otoritas Bandara atau Unit Penyelenggara  Bandar  Udara  atau
Badan  Usaha  Bandar  Udara;  dan  (5) mematuhi  tata  tertib  dan  ketentuan lain pada Daerah Keamanan Terbatas bagi  pemegang  Pas  Bandara  untuk kendaraan 7 .
Apabila  terjadi  pelanggaran terhadap  ketentuan  yang  diuraikan diatas,  maka  akan  di  kenakan  sanksi
https://katadata.co.id/agung/berita/633551 d133897/memahami-7-objek-kajian- penelitian-hukum-normatif , diakses 26 November 2023
7 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk ( Access Control )  Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara. Pasal 41
administratif  berupa:  (1)  peringatan; (2)  pembekuan;  (3)  pencabutan; dan/atau  (4)  denda  administratif 8 . Selain  dijatuhi  sanksi  administratif
bagi para pelanggar ketentuan penggunaan  pas  bandara  juga  dapat dikenakan denda administratif secara bersamaan. Bagi mereka yang pas bandaranya dicabut dikarenakan melakukan pelanggaran terkait penggunaan pas bandara masih dapat mengajukan kembali untuk penerbitan  setelah  tiga  bulan  dengan cara  mengajukan  permohonan  sesuai persyaratan  yang  ditetapkan.  Akan tetapi  apabila  pelanggaran  yang dilakukan seseorang berupa tindakan pidana dan membahayakan keamanan dan  keselamatan  penerbangan  maka orang tersebut tidak bisa mengajukan atau memiliki pas bandara lagi.
Berdasarkan tinjauan dokumen,  yakni  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor  PM  33  Tahun 2015  tentang  Pengendalian  Jalan
Masuk  ( Access  Control )  Ke  Daerah Keamanan Terbatas Di Bandara yang dalam  hal  ini  merupakan  regulasi utama  yang  mengatur  pas  bandara peneliti belum menemukan ketentuan tentang  pemalsuan  pas  bandara, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  PM  33  Tahun  2015  hanya mengatur  sanksi  terkait  ketentuan penggunaan  pas  bandara.  Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran  pengunaan  pas  bandara menjadi kewenangan Inspektur 9 Devianto Tjoanto, 2014, Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Keterangan
Dan Surat Atau Dokumen Kewarganegaraan Republik Indonesia .
Lex Crimen Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014 10 Soenarto Soerodibroto, 1994,
KUHP dan KUHAP Dilengkapi
Keamanan Penerbangan sebagai salah  bentuk  pengawasan  keamanan penerbangan. Kewenangan Kantor Otoritas Bandara  Wilayah  IV  :  Terkait Penegakan Hukum Pemalsuan Pas

## Bandara
Dalam    penelitian  ini  yang dimaksud  dengan  pemalsuan  surat atau  dokumen  adalah  tindak  pidana yang menggunakan surat atau dokumen    palsu  untuk  kepentingan pribadi  atau  untuk  menghilangkan hak    pemilik  surat  atau  dokumen palsu tersebut 9 .
Pemalsuan surat menurut Soenarto  Soerodibroto  maksudnya adalah seseorang yang tidak
mempunyai  hak  atas  surat  itu mengubahnya  dengan  cara  tertentu, sehingga isinya berbeda sebagian atau seluruhnya dengan isi surat itu, surat asli  tidak  peduli  apakah    perubahan itu membuat isinya  benar atau salah, jika  perubahan  itu  dilakukan  oleh orang  yang  tidak  berwenang  maka surat itu dipalsukan. Orang yang tidak berhak  adalah  orang  selain  yang membuat  surat 10 .    Pemalsuan  surat atau dokumen dapat dilakukan dengan mengubah identitas
seseorang,  mengubah  tanggal  atau alamat  dokumen,  memalsukan  tanda tangan  seseorang,  atau  data  lainnya dalam sebuah dokumen 11 .
Tindakan pemalsuan pas bandara merupakan salah satu contoh tindak pidana, yakni seperti
Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hage Raad , PT Raja Grafindo Persada ,
Jakarta, hlm.155.
11 Lusita Amelia, 2023, “Pasal
Pemalsuan Dokumen dan Cara Melaporkannya” https://blog.privy.id/pasal-pemalsuan- dokumen/ , diakses 27 November 2023
dijelaskan  dalam  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal  391  : “Setiap  Orang  yang membuat  secara    tidak  benar  atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan  suatu  hak,perikatan atau  pembebasan  utang,atau  yang diperuntukkan  sebagai  bukti  dari suatu  hal,dengan  maksud  untuk menggunakan  atau  meminta  orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan  Surat  tersebut  dapat menimbutkan kerugian,dipidana karena  pemalsuan  Surat,  dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun  atau  pidana  denda  paling banyak kategori VI” 12 .
Dalam  putusan  Hoge  Raat
1939 dinyatakan bahwa sebagai orang yang sehat akal pikirannya ( toerekeningsvatbaar ), tidak mungkin melakukan tindakan pemalsuan  surat  tanpa  mempunyai sesuatu maksud apa pun juga. Dalam  Putusan  Hoge  Raat 1907 dinyatakan pula bahwa kerugian itu  harus  timbul  sesuai  dengan maksud terdakwa dalam menggunakan surat yang bersangkutan.  Dari  penjelasan  ini maka  dalam  memaknai  unsur  “dapat menimbulkan kerugian”, pada dasarnya:  (1)  merupakan  unsur keadaan  yang  menerangkan  unsur “dengan  maksud”  sebagai  frasa pendahulunya. Bahwa “dengan maksud untuk digunakan atau
menyuruh  orang  lain  menggunakan
12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 391
13 Eva Zulfa, 2018, Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang
yang  dapat  menimbulkan  kerugian” merupakan  suatu  keadaan  dimana pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan  timbulnya  kerugian: dan  (2)  adanya  kata  “dapat”  dalam rumusan  itu  mensyaratkan  maksud pembentuk  undang-undang  bahwa tujuan  penggunaan  surat  oleh  pelaku atau  orang  yang  disuruhnya  adalah agar  surat  palsu  digunakan  sehingga berpotensi ( potensial loss ) menimbulkan kerugian 13 .
Selanjutnya pas bandara dinyatakan  sah  apabila  :  (1)  desain pas  sesuai  dengan  ketentuan  yang diatur  dalam  lampiran  Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia  Nomor  PM  167  Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  PM  33  Tahun  2015  tentang
Pengendalian  Jalan  Masuk  ( Access Control )  Ke  Daerah  Keamanan
Terbatas  Di  Bandara;  dan  (2)  Pas bandara  diterbitkan  oleh  Kantor Otoritas Bandara atau Unit Penyelenggara  Bandar  Udara  atau Badan Usaha Bandar Udara sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 39 tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.
Dalam  hal  terjadi  tindak pidana  pemalsuan  pas  bandara  di Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV, maka proses penegakan hukum tindak pidana  tersebut  dapat  dibagi  dalam dua  tahap  dan  diuraikan  sebagai berikut:
Tindak Pidana Pemalsuan Dan Problema Penerapannya) Pidana Pemalsuan Dan Problema Penerapannya), Jurnal Hukum & Pembangunan : Vol. 48: No. 2, Article 6.
DOI: 10.21143/jhp.vol48.no2.1667

## Tahap  pertama,  penanganan  oleh Inspektur Keamanan Penerbangan
Selain  berwenang  melakukan pengawasan  keamanan  penerbangan berupa  audit,  inspeksi  dan  tes kemanan, “Inspektur  Keamanan Penerbangan  juga  dapat  melakukan investigasi  terhadap  setiap  tindakan atau  percobaan  tindakan  melawan hukum  akibat  dari  ketidakpatuhan terhadap ketentuan Program Keamanan  Penerbangan  Nasional” 14 ,
dalam  hal  ini  Inspektur  Keamanan Penerbangan  melakukan  insvestigasi terhadap tindak pidana pemalsuan pas bandara. Investigasi keamanan penerbangan adalah proses investigasi  keamanan  kenerbangan terhadap setiap tindakan atau percobaan  tindakan  melawan  hukum
( acts of unlawful interference ) akibat dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasional yang dilakukan oleh Inspektur dan Inspektur  Internal.  Tujuan  utamanya adalah untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejadian tersebut, mengidentifikasi penyebabnya, dan merekomendasikan  langkah-langkah untuk  mencegah  kejadian  serupa  di masa depan. Proses investigasi keamanan penerbangan  melibatkan  kegiatan diantaranya: 1) Pengumpulan bukti, pengumpulan semua informasi yang relevan terkait kejadian. 2) Analisis  data,  data  yang dikumpulkan  dianalisis  untuk
14 Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor KM 36 Tahun
memahami  urutan  kejadian, pengambilan  keputusan,  dan faktor-faktor yang berkontribusi pada kejadian. 3) Evaluasi  keterlibatan  faktor manusia,  seperti  keputusan, pelatihan,  kondisi  fisik  dan mental.
4) Pemeriksaan  teknis  terhadap sistem, dan komponen- komponen  untuk  memeriksa keadaan  fisik  dan  fungsi mereka yang mungkin berperan dalam kejadian. 5) Peninjauan  hukum,  apakah aturan dan regulasi penerbangan telah diikuti, dan apakah kejadian itu melanggar  standar  keamanan yang ada. Selanjutnya  hasil  investigasi dievaluasi dan dianalisa untuk dijadikan  sebagai  bahan    informasi dan pembelajaran agar tidak terulang kejadian  yang  sama  di  masa  yang akan datang.
Dari  uraian  diatas  terlihat bahwa  penanganan  atau  penegakan hukum  terhadap  pemalsuan  pas bandara belum berjalan maksimal, hal ini  dikarenakan  Inspektur  Keamanan
Penerbangan melalui investigasi keamanan penerbangan hanya menghasilkan keluaran berupa laporan  hasil  investigasi  yang  akan dijadikan informasi dan pembelajaran agar  tidak  terulang  kejadian  yang sama  di  masa  yang  akan  datang, belum sampai pada tahap pengadilan sehingga  peneliti  menilai  efek  jera yang ditimbulkan belum maksimal.

## Tahap  kedua,  penanganan  oleh
Penyidik Penerbangan Sipil
2024  tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional
Selain personel inspektur keamanan  penerbanan  di  Kantor Otoritas  Bandara  Wilayah  IV  juga terdapat personel Penyidik Penerbangan  Sipil,  yakni  Pejabat pegawai  negeri  sipil  tertentu  di lingkungan  instansi  yang  lingkup tugas  dan  tanggung  jawabnya  di bidang penerbangan diberi wewenang khusus  sebagai  penyidik  tindak pidana dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 15 .
Selanjutnya  sesuai  ketentuan,  bahwa Inspektur  Keamanan  Penerbangan dapat  menyampaikan  laporan  hasil investigasi  keamanan  penerbangan kepada  Penyidik  Pegawai  Negeri
Sipil 16 . Menindaklanjuti laporan hasil investigasi Inspektur Keamanan Penerbangan tersebut, maka Penyidik Penerbangan  Sipil  sesuai  ketentuan berdasarkan  kewenangannya  akan melakukan  kegiatan  penyelidikan yakni mencari dan menemukan suatu kejadian  yang  diduga  sebagai  tindak pidana, untuk  kemudian  menentukan dapat  tidaknya  dilanjutkan  ke  tahap penyidikan.  Jika  nantinya  hasil penyelidikan oleh Penyidik Penerbangan  Sipil  ditemukan  alat bukti  yang  cukup,  maka  akan berlanjut  pada  tahap  penyidikan  dan seterusnya. Setelah peneliti mengkaji lebih  lanjut  dan  mendalam  terkait ketentuan  dalam  Undang-Undang Penerbangan  Nomor  1  Tahun  2009, ditemukenali hal sebagai berikut:
a. Tindak  pidana  pemalsuan  pas bandara bukan tindakan melawan hukum  didunia  penerbangan.
15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pasal 399
16 Keputusan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor KM 36 Tahun
Sebagaimana  disebutkan  dalam pasal 344 Undang-Undang Penerbangan  Nomor  1  Tahun 2009,  bahwa  yang  termasuk tindakan  melawan  hukum  di dunia penerbangan berupa:
1) menguasai  secara  tidak sah pesawat  udara  yang sedang  terbang  atau yang sedang di darat;
2) menyandera  orang  di dalam  pesawat  udara atau di bandara; 3) masuk ke dalam pesawat  udara,  daerah keamanan terbatas bandara,  atau  wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah; 4) membawa senjata, barang  dan  peralatan berbahaya, atau bom ke dalam  pesawat  udara atau bandara tanpa izin; dan
5) menyampaikan informasi  palsu  yang membahayakan keselamatan penerbangan. b. Dalam Undang-Undang Penerbangan  Nomor  1  Tahun 2009  tidak  memuat  ketentuan pidana  terkait  pemalsuan  pas bandara,  yang  diatur  dalam Undang-Undang Penerbangan
Nomor  1  Tahun  2009  adalah terkait  tindak  pidana  berupa “memasuki  daerah  keamanan terbatas  tanpa    memiliki  izin masuk yang sah atau  memasuki daerah keamanan terbatas secara
2024  tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional
tidah  sah”.  Ketentuan  pidana terhadap  dua  jenis  pelanggaran tersebut  diatur  dalam  pasal  432 dan  pasal  435  Undang-Undang
Penerbangan  Nomor  1  Tahun 2009. Dengan demikian menurut peneliti agar Penyidik Penerbangan Sipil memiliki kewenangan  dalam  menyidik tidak  pidana  pemalsuan  pas bandara, maka diperlukan pengaturan  ketentuan  pidana pemalsuan  pas  bandara  dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009. c. Penyidik Penerbangan Sipil tidak memiliki  kewenangan  dalam melakukan  penyidikan  tindak pidana  pemalsuan  pas  bandara, hal  ini  dikarenakan  sesuai  pasal 399 Undang-Undang Penerbangan  Nomor  1  Tahun 2009  yang  menyatakan  bahwa Penyidik Penerbangan Sipil hanya berwenang menyidik tindak  pidana  yang  diatur  dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009. Sebagai tindak lanjut, Penyidik  Penerbangan  Sipil  akan menyerahkan tindak pidana pemalsuan  pas  bandara  kepada
KEPOLISIAN  untuk  ditindak  lanjuti sebagai  tindak  pidana  umum  berupa pemalsuan  surat  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  391  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## SIMPULAN DAN SARAN
1) Simpulan:
a. Kewenangan  dalam rangka penegakan tindak pidana pemalsuan  pas  bandara  oleh Kantor Otoritas Bandara Wilayah  IV  belum  terlaksana secara maksimal, hal ini dibuktikan Kantor Otoritas Bandara  Wilayah  IV  belum pernah  melakukan  penindakan hingga  ke  pengadilan  terhadap tindak  pidana  pemalsuan  pas Bandara.  Sejauh  ini  penegakan hukum  pemalsuan  pas  bandara dilakukan oleh personel Inspektur Keamanan Penerbangan  melalui  kegiatan investigasi keamanan penerbangan, dimana hasil investigasi keamanan penerbangan  akan  dijadikan informasi  dan  pembelajaran agar  tidak  terulang  kejadian yang  sama  di  masa  yang  akan datang. b. Faktor yang menghambat penegakan  hukum  pemalsuan pas  bandara  yakni,  bahwa Kantor Otoritas Bandara Wilayah  IV  belum  memiliki kewenangan penyidikan  terkait tindak  pidana  pemalsuan  pas bandara,  hal  ini  dikarenakan dalam Undang-Undang Penerbangan  Nomor  1  Tahun 2009  tidak  memuat  ketentuan pidana  terkait  pemalsuan  pas bandara  sehingga  pemalsuan pas bandara dikategorikan tindak  pidana  umum,  yakni tindak  pidana  pemalsuan  surat yang  diatur  dalam  Pasal  391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2023  tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu sesuai ketentuan Penyidik Penerbangan Sipil hanya berwenang melakukan penyidikan  terkait  ketentuan
Raad Kertha, Vol. 07, No. 02 Agustus 2024 – Januari 2025

## pidana  yang  diatur  dalam
Undang-Undang  Penerbangan
Nomor 1 Tahun 2009.
2) Saran
Guna memaksimalkan kinerja Kantor  Otoritas  Bandara  Wilayah IV dalam penegakan hukum tindak pidana  pemalsuan  pas  bandara, maka diperlukan pengaturan
ketentuan  pidana  pemalsuan  pas bandara  dalam  Undang-Undang
Penerbangan  Nomor  1  Tahun
2009.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada  kesempatan  ini  izinkan kami  mengucapkan  terima  kasih kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Denpasar, Kepala Bidang Keamanan  Angkutan  Udara  dan Kelaikan  Kantor  Otoritas  Bandar
Udara Wilayah IV Denpasar , Kepala Seksi  Keamanan  dan  Pelayanan Darurat  Kantor  Otoritas  Bandar Udara  Wilayah  IV  Denpasar,  Rektor Universitas  Ngurah  Rai  Denpasar,
Direktur Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar dan Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana pada Universitas Ngurah Rai Denpasar Daftar Pustaka Buku Diantha, 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum , Prenada Media, hlm. 12. Peter Mahmud Marzuki, 2010. Penelitian Hukum , Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35. Mukti Fajar, 2015. Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 36. Soenarto  Soerodibroto,  1994. KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan  Hage  Raad ,  PT  Raja
Grafindo  Persada  ,  Jakarta,  hlm. 155. Jurnal Devianto  Tjoanto,  2014. Sanksi Pidana  Terhadap  Pemalsuan Keterangan  Dan  Surat  Atau Dokumen Kewarganegaraan Republik Indonesia . Lex Crimen Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014 Eva  Zulfa,  2018. Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak  Pidana  Pemalsuan  Dan Problema Penerapannya) Pidana Pemalsuan Dan Problema Penerapannya) . Jurnal Hukum & Pembangunan :
Vol.  48:  No.  2,  Article  6.
DOI:10.21143/jhp.vol48.no2.16 67 Internet Lusita Amelia, 2023. “Pasal Pemalsuan  Dokumen  dan  Cara
Melaporkannya”,
https://blog.privy.id/pasal- pemalsuan-dokumen/, diakses 27 November 2023 Annisa Fianni Sisma, 2023. “Memahami  7  Objek  Kajian Penelitian  Hukum  Normatif”,
https://katadata.co.id/agung/berit a/633551d133897/memahami-7- objek-kajian-penelitian-hukum- normatif,  diakses  26  November 2023 Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2009 tentang Penerbangan

## Undang-Undang  Nomor  8  Tahun
1981  tentang  Hukum  Acara Pidana
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2023  tentang  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana Keputusan Menteri Perhubungan Republik  Indonesia  Nomor  KM 36 Tahun 2024 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Nomor  PM  33  Tahun  2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk  ( Access  Control )  Ke Daerah  Keamanan  Terbatas  Di Bandar Udara Peraturan Menteri Perhubungan Republik  Indonesia  Nomor  PM 167 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor PM  33  Tahun  2015  tentang Pengendalian Jalan Masuk ( Access  Control )  Ke  Daerah Keamanan  Terbatas  Di  Bandar Udara Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Nomor  KM  39  Tahun  2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional