## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2023. Vol.10. No.1 2014-2023 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

## TANGGUNG JAWAB HUKUM LABELISASI HALAL PELAKU UMKM PANGAN OLAHAN KEMASAN DI BANGKALAN
1 Galuh Widitya Qomaro
1 Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
1 gwiditya@trunojoyo.ac.id

## Abstrak
Makanan  halal  menjadi  bisnis  yang  menguntungkan  tidak  hanya  dikalangan negaranegara  yang  mayoritas  muslim  tetapi  juga  negara-negara  non-muslim.  Indonesia merupakan  negara  dengan  populasi  muslim  terbesar  didunia,  namun  posisi  Indonesia  baru sebatas pasar dan belum menjadi pelaku. Industri tersebut adalah hasil dari dikembangkannya rantai pasok halal atau halal supply chain dimana produksi barang atau jasa dari hulu hingga hilir memiliki standar dan sertifikasi halal. Di Indonesia jumlah sertifikasi halal tidak sesuai dengan  jumlah  UMKM  yang  ada  di  Indonesia,  contohnya  di  kabupaten  Bangkalan.  Tidak kurang  dari  166.768  unit  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  terdapat  di  Bangkalan  dengan menyerap tenaga  kerja  kurang lebih  210.003  orang.  Banyak  produk  Usaha  Mikro Kecil  dan Menengah yang mencantumkan label halal tetapi tidak mendapatkan sertifikat halal. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang  dikeluarkan  oleh  MUI.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahi  faktor  penyebab produsen  UMKM  pangan  olahan  kabupaten  Bangkalan  tidak  memiliki  sertifikasi  halal  dan mengidentifikasi tanggung jawab hukum produsen UMKM pangan olahan kemasan terhadap labelisasi  halal.  Penelitian  dilakukan  dengan  cara  mengobservasi  data  primer  di  kabupaten Bangkalan  kemudian  melakukan  wawancara  kepada  UMKM  yang  bersangkutan.  Implikasi penelitian  ini  adalah  masyarakat  dapat  mengetahui  dan  memahami  tentang  hukum  dan lebelisasi halal dalam mengembangkan usaha mereka.
Kata Kunci: UMKM; Sertifikasi halal; Labelisasi Halal

## Abstract
Halal food is a profitable business not only among Muslim-majority countries but also non-Muslim countries. Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world, but Indonesia's position is only limited to the market and has not yet become an actor.  The  industry  is  the  result  of  the  development  of  a  halal  supply  chain  where  the production of goods or services from upstream to downstream has halal standards and certification. In Indonesia, the number of halal certifications does not match the number of MSMEs in Indonesia, for example in Bangkalan district. No less than 166,768 units of  micro,  small  and  medium  enterprises  are  located  in  Bangkalan  by  absorbing  a workforce of approximately 210,003 people.  The applicable procedure in granting this halal label permit is based on the halal certificate issued by the MUI. Many products of Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  include  a  halal  label  without  having  a  halal certificate.  This  study  aims  to  find  out  the  factors  that  cause  MSME  producers  of processed  food  in  Bangkalan  Regency  to  not  have  halal  certification  and  identify  the legal  responsibility  of  packaged  processed  food  MSME  producers  for  halal  labeling. The  research  was  conducted  by  observing  primary  data in  Bangkalan  district  and then interviewing the MSMEs. The implication of this research is that people can know and understand about law and halal labeling in developing their businesses.
Keywords: MSMEs; Halal certification; Halal Labeling

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2023. Vol.10. No.1 2014-2023 j.al-ulum Universitas Islam Madura ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

## Pendahuluan
Sertifikasi  halal  merupakan  fatwa  tertulis  Majlis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yang menyatakan  kehalalan  suatu  produk  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Undang-undang  Jaminan Produk  Halal  nomor  33  tahun  2014.  dalam  pasal  4  menyebutkan  bahwa  “Semua  produk termasuk produk makanan dan parmasi harus tersertifikasi halal”.[1] Berdasarkan kenyataan dengan  himbauan  diatas  bahwa  realisasi  dari  undang-undang  dasar  tersebut  belum sepenuhnya terlaksana. Sertifikat yang seharusnya dimiliki guna  meyakinkan konsumen atas kebersihan dan kehalaln produk makanan itu diabaikan.
Dalam  pandangan  Islam,  sertifikasi  halal  merupakan  bagian  dari  etika  bisnis  Islam. Sistem  ekonomi  bisnis  dalam  pandangan  islam  mempunyai  pengawasan  internal  atau ketulusan  yang  ditimbulkan  oleh  iman  didalam  hati  ummat  muslim  dan  menjadikan pendamping  untuknya.  Ekonomi  syariah  bertujuan  untuk  manusia  mencukupi  kebutuhan hidupnya  yang  disyariatkan  oleh  Allah  swt.  Manusia  membutuhkan  hidup  dengan  pola kehidupan  yang  agamis  sekaligus  manusiawi  sehingga  ia  bisa  melaksanakan  kewajibannya kepada Tuhan, diri dan keluarganya serta sesama manusia
Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal seperti yang disebutkan dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:
ُكَل ۥُهَّنِإ ِِۚنَٰ َطأي َّشلٱ  ِتََٰو ُطُخ ْاوُعِبَّتَت  َلََو اابِ يَط  الََٰٗلَح  ِضرَۡ ألۡٱ  ِفِ اَّمِم ْاوُ ُكُ  ُساَّلنٱ اَهُّيَأََٰٓي

## ٌينِبُّم ّٞ وُدَع أم
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah  kamu  mengikuti  langkah-langkah  syaitan;  karena  Sesungguhnya  syaitan  itu adalah musuh yang nyata bagimu.[2]
Dari  ayat-ayat  yang  telah  disebutkan  di  atas  mengartikan  bahwa  perintah  Allah  swt. Kepada umatnya untuk memakan makanan yang halal merupakan perintah yang mutlak harus dipenuhi, namun dalam surat-surat tersebut juga disebutkan beriringan dengan kata ” thayyib ” yang artinya baik dan berkualitas sehinga makanan yang dikonsumsi oleh umat muslim bukan hanya  halal  namun  juga  baik  dan  berkualitas.  Mengingat  perintah  untuk  mengkonsumsi makanan  yang  halal  dan  baik,  menyebabkan  kebutuhan  akan  konsumsi  halal  menjadi kebutuhan pokok bagi umat muslim yang ada di Indonesia. Penyedia kebutuhan yang dalam hal ini akan dipenuhi oleh produsen yang dalam hal ini mengacu pada UMKM dituntut untuk memastikan produk mereka halal dan baik. Sehingga hal ini seharusnya menjadi peluang bagi

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2023. Vol.10. No.1 2014-2023 j.al-ulum Universitas Islam Madura ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
UMKM untuk berlomba-lomba memenuhinya karena sertifikasi halal dapat memberikan nilai tambah, tidak hanya bagi kesehatan tetapi juga pada nilai ekonomi.
Usaha  Kecil  dan  Mikro  sektor  makanan  dan  minuman  sendiri  merupakan  salah  satu tumpuan  penting  dalam  kondisi  perekonomian  masyarakat  terlebih  pada  sektor  unggulan makanan  dan  minuman.[3]  Kondisi  tersebut  didasarkan  makanan  dan  minuman  merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Hampir disetiap kawasan terdapat usaha pada jenis makanan dan minuman  mulai  dengan  keberadaan  pengusaha  makanan  yang  membuka  usahanya  berdiri sendiri hingga pada konsep pasar, pujasera, wisata, yang ada di banyak kawasan dan tempat. Selain itu dalam konteks pemberlakuan UU No. 33 tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal tersebut,  sector  makanan  dan  minuman  merupakan  sektor  yang  menjadi  tahapan  urutan pertama  dalam  ketersediaan  dan  jaminan  produk  halal  yang  salah  satunya  ditempuh  lewat mekanisme sertifikasi halal.[4]
Sertifikasi  merupakan  suatu  kegiatan  pengujian  secara  sistematik  untuk  mengetahui apakah suatu produk yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau tidak.  Hasil  dari  kegiatan  sertifikasi  ini  adalah  terbitnya  sertifikat  halal  yang  menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan. Output dari terbitnya sertifikat halal adalah  dicantumkannya  label  halal  di  produk  yang  di  produksi  dalam  bentuk  kemasan. sPemberian  sertifikat  halal  melalui  label  dan  iklan  pangan  pada  produk  pangan  UMKM merupakan sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk pangan karena konsumen tidak dapat langsung bertemu dengan pelaku usahanya. Namun dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk menentukan pilihan dan melakukan perbandingan pangan  dengan  produk  pangan  lain  dari  segi  komposisi,  berat  bersih,  harga  dan  lain-lain sebelum membeli dan menjatuhkan pilihan.
Dasar penerapan sertifikat halal beserta label halal merupakan  perwujudan pemenuhan hak  konsumen  untuk  mendapatkan  produk  yang  dipilihnya.  Khususnya  agar  konsumen terbebas  dari  produk  yang  tidak  mengandung  bahan  atau  perlakuan  yang  tidak  diizinkan agama  (haram).  Perkembangan  teknologi  pada  proses  pengolahan,  pengemasan  dan pemasaran  produk  barang  dan/atau  jasa  dewasa  ini  menyebabkan  sistem  pelabelan  mutlak diperlukan.  Tanpa  sertifikat  dan  label  (tanda)  konsumen  sulit  mengenali  bahan  baku, komposisi dan proses yang dilalui oleh produk tersebut.
Banyak produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencantumkan label halal  tetapi  tidak  mendapatkan  sertifikat  halal.  Padahal  prosedur  yang  berlaku  dalam pemberian izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2023. Vol.10. No.1 2014-2023 j.al-ulum Universitas Islam Madura ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Pengetahuan  masyarakat  akan  makanan,  obat  atau  produk  yang  lainnya  yang  berkaitan dengan  halal  cukup  tinggi  namun  kesadaran  untuk  memverifikasi  barang  yang  terjamin kehalalannya masih rendah. Kepastian kebenaran label halal diperoleh melalui sertifikasi halal yang dikeluarkan lembaga yang berwenang yaitu LPPOM MUI. Tujuan mencantumkan label halal dengan sertifikat halal adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dan jumlah penjualan, memenuhi tuntutan dan memberi kepuasan kepada konsumen, meningkatkan kualitas produk, sertamemenuhi minat dan kenyamanan kepada konsumen terutama konsumen muslim.

## Metode penelitian
Penelitian ini  termasuk  dalam  kategori  penelitian  kualitatif  dengan  kajian  lapangan,[5] Abdurrahmat  Fathoni  menyebutkan  bahwa  penelitian  lapangan  merupakan  penelitian  yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki  gejala  objektif  sebagai  terjadi  di  lokasi  tersebut,  yang  dilakukan  juga  untuk penyusunan laporan ilmiah.[6]
Jenis data yang digunakan dalam  penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data  sekunder.  Data  primer  dalam  penelitian  ini  diambil  secara  langsung  oleh  peneliti  dari subjek  penelitian  yang  mengalami  sendiri  peristiwa  yang  berkaitan  dengan  labelisasi  halal. Subjek  penelitian  dalam  penelitian  ini  yang  dituju  sebagai  sumber  data  primer  disebut informan  dan  narasumber,  dan  dipilih  secara  purposive,  yaitu  didasarkan  atas  pertimbangan peneliti  bahwa  yang  bersangkutan  memiliki  data  yang  relevan  dan  bersedia  memberikan informasi.  Data  sekunder  yang  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan  yang  terdiri  dari:  (a) Bahan  Hukum  Primer:  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan,  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan  Iklan  Pangan,  Instruksi  Presiden  Tahun  1991  tentang  Peningkatan  Pembinaan  dan Pengawasan  Produksi  dan  Peredaran  Makanan  Olahan,  Undang-Undang  nomor  33  tahun 2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal,  Keputusan  Bersama  Menteri  Kesehatan  dan  Menteri Agama RI Nomor: 427/Menkes/SKB/VIII/1985 Nomor 68 tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan  “Halal”  Pada  Label  Makanan,  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor: 82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan, yang  diubah  dengan  Keputusan  Menteri Kesehatan  RI  Nomor:  924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang  Perubahan  atas  Kepmenkes  RI  Nomor  82/Menkes/SK/1996,  Surat  Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor:

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2023. Vol.10. No.1 2014-2023 j.al-ulum Universitas Islam Madura ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan Nomor: 68/1985 tentang pengaturan tulisan “Halal” pada label makanan. (b) Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk  mengenai  bahan  hukum  primer  seperti  buku-buku  referensi,  jurnal  hukum,  hasil- hasil penelitian karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini dan (c) Bahan Hukum Tertier: bahan  hukum  penunjang  yang  mencakup  bahan  yang  memberi  petunjuk-petunjuk  maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus, ensiklopedia.
Data  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan  menggunakan  teknik  wawancara mendalam dan studi dokumen. Wawancara mendalam dilakukan antara peneliti dengan para informan dan narasumber yang telah disebutkan pada bagian terdahulu. Dalam wawancara ini, peneliti  menyiapkan  pedoman  wawancara  untuk  memandu  wawancara  agar  sesuai  dengan topik  penelitian,  tetapi  tidak  diterapkan  secara  kaku  sebagaimana  adanya  yang  tertulis. Adapun  teknik  studi  dokumen  adalah  penelaahan  atas  isi  dokumen-dokumen  yang  relevan dengan tema penelitian. Dokumen yang ditelaah meliputi semua jenis sumber data sekunder yang telah disebutkan di atas.
Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari: reduksi data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Proses  analisis  data  dimulai  dengan  penelusuran dokumen  tentang  sertifikasi  dan  labelisasi  halal.  Langkah  selanjutnya  adalah  melakukan wawancara  terhadap  narasumber  untuk  mendapatkan  data  terkait  dengan  labelisasi  halal produk pangan olahan di Bangkalan

## Pembahasan
Aulia  Muthiah  dalam  artikel  Berjudul  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Kepada Konsumen  Tentang  Keamanan  Pangan    Dalam  Persfektif  Hukum  Perlindungan  Konsumen menyatakan Tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap konsumen  tentang  keamanan  pangan adalah dengan  cara  melakukan  tuntutan  terhadap pelaku usaha pangan yang memproduksi dan  menjual  pangan  yang  berbahaya  yaitu  dengan  cara  membuktikan  kesalahan  si  pelaku usaha  dengan    prinsip    tanggung    jawab    berdasarkan  kesalahan    atau    dengan    cara membebankan  risiko      kesalahan      terhadap      pelaku      usaha  dengan  menggunkan  prinsip tanggung jawab mutlak.[7]
Debora  dalam  papernya  yang  berjudul  Tinjauan  Hukum  Atas  Produk  Pangan  Usaha Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Yang  Tidak  Bersertifikat  Halal  menyatakan  bahwa  Pemberian sertifikat  halal  melalui  label  dan  iklan  pangan  pada  produk  pangan  UMKM  merupakan sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk pangan karena konsumen tidak dapat

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2023. Vol.10. No.1 2014-2023 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
langsung  bertemu  dengan  pelaku  usahanya.  Namun  dapat  juga  digunakan  sebagai  bahan pertimbangan bagi konsumen untuk menentukan pilihan dan melakukan perbandingan pangan dengan  produk  pangan  lain.  BPOM  mempunyai  tanggung  jawab  dalam  upaya  melindungi konsumen  dengan  carapengawasan,  penelitian,  dan  pengujian  obat,  makanan  dan  kosmetika yang  nantinya  akan  diberikan  laporan  mengenai  bahan  resiko  yang  dikupas  secara  kritis terhadap  produk  pangan.  Bagi  pelaku  usaha  UMKM  yang  tidak  melakukan  prosedur penjaminan keamanan dan mutu produk pangan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur  dalam  Pasal  134  dan  Pasal  140  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2012 tentang  Pangan. Produk  pangan  UMKM  yang  telah  beredar  keberadaanya  dan  tidak  memenuhi  persyaratan sanitasi  sebagaimanan  diharuskan  dalam  Pasal  4  ayat  1  PP  No.  86  Tahun  2019  tentang Keamanan  Pangan  maka  akan  dikenakan  sanksi  berupa  sanksi  pidana  dalam  Pasal  135 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012.[8]
Nurmala  Sari  dalam  Skripsinya  yang  berjudul  Analisis  Pelabelan  Halal  Produk Makanan  Sebagai  Perlindungan  Konsumen  Muslim  Di  Makassar  menyimpulkan  bahwa pencantuman  label  halal  di  warung  makan  belum  banyak  dilakukan  oleh  pemilik  warung makan.  Meski  demikian,  dari  hasil  olah  data  angket  dapat  diketahui  bahwa  pelanggan mempercayai  bahwa  warungmakan  di  Makassar  telah  menyediakan  bahan  baku  makanan halal  dan  pengolahan  yang  sesuai  syariat  islam.  Meski  masih  banyak  orang  makan  di makassar  yang  belum  mencantumkan  label  halal,  namun  pelanggan  tetap  meyaki  bahwa pelabelan  halal  pada  warung  makan  dapat  menjamin  perlindungan  kepada  konsumen  dalam bentuk jaminan halal pada bahan baku makanan, jaminan halal pada proses pengolahan bahan baku makanan, sebagai jaminan halal pada warung makan di Makassar.[9]
Selfiana Devi dalam Skripsinya yang berjudul Pengaruh Edukasi Dan Sosialisasi Sistem Jaminan  Produk  Halal  Terhadap  Kesiapan  Pendaftaran  Sertifikasi  Halal  IKM  Di  Kabupaten Ponorogo menyimpulkan bahwa Secara parsial edukasi SJH berpengaruh signifikan terhadap kesiapan  pendaftaran  sertifikasi  halal.  Secara  parsial  sosialisasi  SJH  berpengaruh  signifikan terhadap  kesiapan  pendaftaran  sertifikasi  halal.  Secara  simultan  edukasi  dan  sosialisasi  SJH berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal.[10]

## Ketentuan Hukum Peredaran Pangan di Indonesia
Pangan  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia  yang  paling  utama  dan  pemenuhannya merupakan  bagian  dari  hak  asasi  setiap  rakyat  Indonesia.  Pangan  harus  senantiasa  tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2023. Vol.10. No.1 2014-2023 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk  mencapai  semua  itu,  perlu  diselenggarakan  suatu  sistem  pangan  yang  memberikan pelindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan. Pasal 1 Angka  (1)  Undang-undang  No.18  Tahun  2012  tentang  Pangan  yang  selanjutnya  disingkat UUP  menyatakan,  “Pangan  adalah  segala  sesuatu  yang  berasal  dari  sumber  hayati  dan  air, baik  yang  diolah  maupun  tidak  diolah,  yang  diperuntukkan  sebagai makanan  atau  minuman bagi  konsumsi  manusia,  termasuk  bahan  tambahan  pangan,  bahan  baku  pangan,  dan  bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.[11]”
Kemajuan teknologi pangan pada saat ini harus diwaspadai karena banyak bahan baku dan  bahan  tambahan  yang  digunakan  untuk  memproduksi  suatu  makanan  olahan.  Selain  itu kesadaran  akan  aspek  kehalalan  ternyata  tidak  sepenuhnya  dilakukan.  Padahal  dalam prosedur,  halal  tidak  hanya  berkutat  pada  masalah  penggunaan  bahan,  namun  juga  sarana distribusi,  transportasi  dan  penyimpanan.[12]  Pemerintah  mewajibkan  penggunaan  label sebagai  bentuk  informasi  kepada  konsumen  atas  suatu  produk  pangan.  Label  pangan  adalah setiap  keterangan  mengenai  pangan  yang  berbentuk  gambar,  tulisan,  kombinasi  keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.[13]
Pelaku  Usaha  yang  memproduksi  Pangan  di  dalam  negeri  untuk  diperdagangkan, termasuk  UMKM  Pangan  dan  IRTP  wajib  mencantumkan  label  di  dalam  dan/atau  pada Kemasan  Pangan,  baik  ditulis  atau  dicetak  dengan  menggunakan  bahasa  Indonesia  serta memuat  paling  sedikit  keterangan  mengenai:  nama  produk,  daftar  bahan  yang digunakan/komposisi, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor,  halal  bagi  yang  dipersyaratkan,  tanggal  dan  kode  produksi,  tanggal,  bulan, dan  tahun  kedaluarsa,  nomor  izin edar  bagi  pangan  olahan,  asal  usul  bahan  pangan  tertentu, ketentuan lain yang harus dipenuhi pada label pangan, klaim pada label.[14]
Pangan  yang  wajib  mencantumkan  label  pangan  adalah  pangan  yang  telah  melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan serta tidak berlaku bagi pangan yang dibungkus  di  hadapan  pembeli.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun  1999  memberikan pengecualian  untuk:  a)  Pangan  yang  kemasannya  terlalu  kecil  sehingga  tidak  mungkin dicantumkan  seluruh  keterangan  dimaksud;  b)  Pangan  yang  dijual  dan  dikemas  secara langsung  dihadapan  pembeli  dalam  jumlah  kecil; c)  Pangan  yang  dijual  dalam  jumlah  besar (curah).

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2023. Vol.10. No.1 2014-2023 j.al-ulum Universitas Islam Madura ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan pelaksanaannya telah menetapkan keterangan  minimal  yang  sekurang-kurangnya  tercantum  dalam  label  pangan.  Hal  yang menjadi perhatihan dalam regulasi adalah keterangan yang dicantumkan dalam label terjamin kebenarannya dan tidak menyesatkan.[15]  Salah satu ketentuan dalam regulasi terkait dengan hal tersebut adalah saat suatu produk pangan mencantumkan label “halal”, maka pelaku usaha yang bertanggung jawab atas kebenarannya. Kebenaran suatu pernyataan label “halal” tidak saja  dibuktikan  dari  segi  bahan  baku,  bahan  tambahan  pangan,  atau  bahan  bantu  yang digunakan, tetapi harus pula dibuktikan dalam proses produksinya.
Kenyataannya, pelaku usaha menerapkan label “halal” pada semua produk pangan yang dimiliknya. Hakikatnya, selaku produsen pangan seyogianya mencantumkan label halal hanya pada pangan yang telah diuji keamanannya. Banyak pelaku usaha yang tidak memperpanjang sertifikat  halal,  namun  masih  mencantumkan  logo  halal  yang  dikeluarkan  oleh  MUI  dan BPOM pada produk pangan. Pelaku usaha importer juga masih mencantumkan logo halal dari negara  asal  padahal  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah  logo  dari  MUI  dan  BPOM. Permasalahan  lain  yang  menjamur  adalah  pencatuman  logo  halal  tetapi  tidak  memiliki sertifikat halal MUI dan persetujuan pencantuman logo halal dari BPOM.
Produsen  sebagai  pelaku  usaha  memiliki  kewajiban  serta  tanggung  jawab  untuk  ikut andil  dalam  menciptakan  dan  menjaga  suasana  usaha  yang  sehat  yang  menunjang  bagi pembangunan  perekonomian  nasional  secara  keseluruhan.  Karena  itu  dibebankan  tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu. Tanggung jawab sebagai produsen sekurang- kurangnya dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu: a)Bertanggung jawab untuk menciptakan suasana usaha  yang  sehat,  baik  antara  sesama  pelaku  usaha  maupun  antara  pelaku  usaha  dengan masyarakat  konsumen.  Dengan  dipatuhinya  larangan-larangan  tersebut  maka  hal-hal  yang menimbulkan  distori  pasar,  persaingan  tidak  sehat,  dan  hal  yang  potensial  untuk  merusak struktur  kehidupan  perekonomian  nasional  dapat  dihindarkan.  Dengan  demikian,  roda pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Ini berarti tugas, kewajiban, dan tanggung jawab  setiap  pelaku  usahalah  untuk  senantiasa  mewujudkan.  b)  Bertanggung  jawab  untuk melindungi  masyarakat  konsumen,  baik  sendiri-sendiri  maupun  keseluruhan  dari kemungkinan timbulnya kerugian terhadap diri konsumen maupun harta bendanya, dengan ini dimaksudkan  pula  bahwa  tugas  untuk  menjaga  kesejahteraan  rakyat  melalui  penyediaan kebutuhan  yang  baik,  sehat,  dan  berkualitas  juga  merupakan  tanggung  jawab  produsen sebagai  pelaku  usaha.  Produsen  sebagai  pelaku  usaha  mempunyai  tanggung  jawab  terhadap

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2023. Vol.10. No.1 2014-2023 j.al-ulum Universitas Islam Madura
segala  bentuk  kerugian  yang  diderita  konsumen  karena  memakai  atau  mengkonsumsi produknya yang menimbulkan kerugian.[16]
Prinsip  tanggung    jawab   merupakan  perihal  yang  sangat  penting  dalam  kajian  hukum perlindungan  konsumen.  Dalam kasus  pelanggaran  hak  konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung  jawab  dan  seberapa  jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.[17]

## Labelisasi Halal Produk UMKM Pangan Olahan Kemasan di Bangkalan
Berdasarkan hasil observasi pada sebagian produsen di Bangkalan, pangan olahan yang diproduksi  UMKM  berupa  minuman  cair,  minuman  serbuk,  jamu  kering,  kue  kering,  snack kering,  aneka  keripik,  aneka  kerupuk,  dan  produk  roti.  Kriteria  pangan  olahan  tersebut diklasifikasikan dalam diagram berikut:
Gambar 1: Klasifikasi Sampel Pelaku Usaha Pangan Olahan Kemasan di Bangkalan
Dari  30  sampel  yang  diambil,  hanya  5  produsen  yang  sudah  memiliki  sertifikat  halal dari  MUI.  Seluruh  produsen  pemilik  sertifikat  halal  telah  memberi  label  halal  resmi  pada produknya,  namun  ada  salah  satu  produsen  roti  yang  belum  memiliki  sertifikat  halal  telah mencantumkan  label  halal  resmi  pada  produknya.  Pada  penelitian  pemahaman  konsumen terhadap  sertifiksi  halal  sebelumnya,  terdapat  korelasi  antara  tingkat  pendidikan  dan pengetahuan  responden  terhadap  pengetahuan  mereka  tentang  sertifikasi  halal.[18]  Dalam penelitian ini, 33,3% pelaku usaha paham tentang sertifikasi halal. 50% dari sampel mengaku hanya sekedar tahu, 13,3% menyatakan pernah dengar mengenai hal tersebut sedangkan 3,3% lainnya menyatakan tidak tahu sama sekali mengenai sertifikasi halal.
Pelaku  usaha  mendapatkan  informasi  tentang  sertifikasi  halal  dari  instagram,  status WhatsApp,  televisi,  dan  ada  juga  yang  mengetahui  dari  hasil  melihat  keberadaan  nomor sertifikat  halal  pada  produk  lain.  40%  dari  produk  pangan  olahan  yang  ada  tidak mencantumkan  keterangan  apapun  pada  kemasannya.  60%  sisanya  mencantumkan  minimal merk  dan  nama  produk.  Pencantuman  keterangan  produksi  pangan  ini  penting  diberikan

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2023. Vol.10. No.1 2014-2023 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
karena  produk  pangan  termasuk  produk  yang  patut  diperhatikan  komposisi  dan  masa kelayakan karena akan dikonsumsi dan diproses dalam tubuh. Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 pasal 8 ayat (1) tentang perlindungan konsumen mengatur mengenai perbuatan yang  dilarang  bagi  pelaku  usaha.  Adapun  larangan  mengenai  memproduksi  dan memperdagangkan barang tanpa label maupun tanpa keterangan terdapat pada huruf (i) ayat 1 pasal 8 Undang-undang nomor 8 tahun 1999.
Walaupun  produsen  belum  memiliki  sertifikat  halal,  63,3%  pelaku  usaha  menyatakan label halal pada produk pangan merupakan keunggulan produk. 15% pelaku usaha meragukan apakah konsumen lebih tertarik membeli produk pangan yang berlabel halal, karena walaupun tanpa label halal, produk mereka tetap dibeli oleh konsumen karena konsumen paham bahwa produk  yang  diedarkan  pasti  halal  walaupun  tanpa  label  halal.  Kendati  demikian  83,3% pelaku  usaha  tetap  meyakini  bahwa  label  halal  menjadi  jaminan  kualitas  dan  keamanan produk karena mereka memahami bahwa konsumen merasa diyakinkan kemanan produk yang dikonsumsi dengan keberadaan label halal tersebut.
Ada  tidaknya  label  halal  pada  beberapa  produk  pangan  olahan  kemasan  di  Bangkalan yang  dijadikan  sampel  tidak  menghapus  keyakinan  pelaku  usaha  bahwa  kualitas  produk pangan menjadi alasan konsumen dalam memutuskan untuk membeli suatu  produk. Semakin baik  kualitas  produk  pangan  semakin  meningkat  minat  konsumen  membeli  suatu  produk. Kualitas  suatu  produk  sangat  penting  bagi  konsumen  atau  pelanggan.  Adanya  label  halal mungkin dapat meningkatkan produktivitas produk pangan. Produktivitas digunakan sebagai tolok  ukur  keberhasilan  suatu  industri  UMKM  dalam  menghasilkan  barang  dan  jasa. Memproduksi produk pangan yang berlabel halal  bisa jadi meningkatkan pendapatan pelaku UMKM.
Adanya  label  halal  nyatanya  telah  meningkatkan  hasil  penjualan.  Label  halal  dinilai dapat  menambah  jumlah  pelanggan.  Produk  pangan  yang  memilki  label  halal  tidak  hanya dicari  oleh  pelanggan  muslim  tetapi  juga  non  muslim.  Dalam  aspek  hospitasisasi  pada pelanggan,  memberikan  pelayanan  yang  baik  akan  membuat  pelanggan  membeli  kembali produk  tersebut.  Selain  itu,  bekerja  sama  dengan  pelanggan  tetap  dapat  membantu meningkatkan pemasaran produk.
Seorang  pelaku  usaha  yang  memproduksi  pangan  halal  seharusnya  mengetahui  proses pembuatan  pangan  sesuai  syariat  islam.  Dalam  penelitian  ini,  97%  pelaku  usaha  sudah memahami  hal  tersebut  namun  sisanya  menyatakan  memproduksi  minuman  kemasan  sesuai proses memasak yang sewajarnya. Padahal, pelanggan tertarik membeli produk karena sudah

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2023. Vol.10. No.1 2014-2023 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
terjamin  kehalalannya.  Hal  ini  bukan  hanya  dinilai  dari  keberadaan  label  halal  pada  produk namun  juga  pemahaman  pelaku  usaha  terhadap  kehalalan  produknya.  Dengan  adanya  label halal  pada  suatu  produk  memberikan  informasi  tentang  jaminan  &  mutu  produk.  Kualitas, mutu & jaminan halal adalah hal yang selalu anda perhatikan dalam membeli produk pangan.
Pasal  4  huruf  C  Undang-undang  Perlindungan  konsumen  menyatakan  salah  satu  hari hak  konsumen  adalah  hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  konsidi  dan jaminan  barang  dan/atau  jasa.[19]  Berdasarkan  hasil  wawancara,  16,6%  pelaku  usaha menyatakan  boleh  mencantumkan  logo  halal  sebelum  mendapatkan  sertifikasi  halal  asalkan bahan  yang  digunakan  memang  berasal  dari  barang  halal.  Inilah  yang  menyebabkan banyaknya  pelaku  usaha  yang  memberikan  label  halal  palsu  pada  produknya.  Label  halal palsu  disematkan  pada  kemasan  produk  yang  belum  mendapatkan  sertifikat  halal.[18] Sayangnya,  hanya  26,6%  pelaku  usaha  pangan  olahan  kemasan  di  Bangkalan  yang mengetahui  tentang  sanksi  hukum  jika  produsen  memberi  label  halal  pada  produk  pangan olahan  padahal  belum  mendapatkan  sertifikasi  halal.  Jika  konsumen  meragukan  kehalalan produk,  pelaku  usaha  berdalih  akan  menunjukkan  proses  pengolahan  bahan  hingga  menjadi produk siap konsumsi di depan konsumen. Pelaku usaha lainnya mengklaim bahwa testimony pelanggal  lain  dapat  menjadi  bukti  bahwa  produknya  aman  dikonsumsi.  Hanya  3,3%  yang menyatakan akan mengusahakan untuk mengurus pengajuan sertifikat halal bagi produknya.
Jika konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk, seluruh pelaku usaha UMKM  Pangan olahan kemasan di Bangkalan  menyatakan bersedia bertanggung jawab atas kerugian  konsumen.  Bentuk  tanggung  jawab  pelaku  usaha  diantaranya  dengan  mengganti dengan  produk  baru,  mengembalikan  uang  pembayaran,  hingga  ikut  membantu  biaya pengobatan  konsumen.  Sejauh  ini  tidak  ada  kerugian  yang  besar,  salah  satu  kerugian  yang dialami  oleh  konsumen  Roti  yang  toppingnya  lengket  dengan  kemasan  sebelum  sampai  di tangan  konsumen,  pelaku  usaha  mengganti  dengan  produk  baru.  Sesuai  dengan  ketentuan Pasal  19  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  yang  menerangkan  bahwa  pelaku  usaha pabrikan  dan/atau  distributor  pada  umumnya,  untuk  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang dihasilkan atau diperdagangkan, dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam  bentuk:  pengembalian  uang  atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Ganti  rugi  harus  sudah  diberikan  7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi.[19]

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2023. Vol.10. No.1 2014-2023 j.al-ulum Universitas Islam Madura ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Diantara  usaha  produsen  pangan  olahan kemasan  di  Bangkalan  dalam  menjamin mutu produk  pangan  adalah  dengan  memilih  bahan  bahan  baku  dengan  kualitas  yang  bagus, melakukan  proses  produksi  sesuai  ketentuan  agama,  memisahkan  antara  produk  layak  atau tidak  untuk  dijual,  dan  menjamin  hygienitas  dalam  seluruh  proses  hingga  produk sampai  ke tangan konsumen.
Pemerintah  terus  mendorong  pengembangan  industri  halal  di  Indonesia.  Salah  satu komitmen  yang  dilakukan  yaitu  dengan  mengakselerasi  implementasi  sertifikasi  halal  bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Mereka akan mendapat fasilitasi  pengurusan proses sertifikasi halal  oleh  pemerintah  melalui  alokasi  anggaran  yang  disiapkan  baik  oleh  kementerian, lembaga,  pemda,  maupun  BUMN  dan  swasta.[20]  43,3%  pelaku  usaha  pangan  olahan kemasan  di  Bangkalan  tidak  mengetahui  jika  ada  bantuan  dari  dinas  koperasi  dan  UMKM untuk  mengajukan  sertifikasi  halal  gratis.  Sebanyak  26,6%  pelaku  usaha  pangan  olahan kemasan di Bangkalan pernah mengikuti sosialisasi pengajuan sertifikasi halal namun hingga kini masih belum tertarik untuk mengajukan sertifikasi halal atas produknya.

## Kesimpulan
Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatannya berarti  bahwa  pelaku  usaha  ikut  bertanggung  jawab  untuk  menciptakan  iklim  yang  sehat dalam  berusaha  demi  menujang  pembangunan  nasional.  Jelas  ini  adalah  tanggung  jawab publik  yang  diemban  oleh  seorang  pelaku  usaha.    Konsumen  berhak  meminta pertanggungjawaban jika terdapat kerugian yang dialaminya kepada pihak produsen.
Penelitian  ini  diharapkan  menjadi  rujukan  bagi  pemerintah  untuk  tetap  melakukan sosialisasi dan pembinaan massif pada pelaku usaha terkait percepatan sertifikasi halal produk pangan.  Bagi  pelaku  usaha  dan  konsumen  agar  senantiasa  memperhatikan  hak  dan kewajibannya  dalam  kegiatan  usaha.  Selain  itu  bantuan  pembinaan  dari  Lembaga Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat  juga  berperan  dalam  rangka  mengedukasi konsumen dan pelaku usaha untuk tetap memenuhi kewajiban sesuai peran masing-masing.

## Daftar Pustaka
[1] U. R. I. No, (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014 . 2014.
[2] K. A. RI, Al-Qur’an dan Terjemah . Jakarta: Kementerian Agama RI, 2000.
[3] Saniatun  Nurhasanah  dkk,  “Faktor  yang  mempengaruhi  minat  beli  product  makanan Olahan halal pada konsumen,” Manaj. dan Organ. , vol. 8, no. 3, 2017.
[4] Ahmad  Makhtum, Pemetaan  potensi  sertifikasi  halal  pada  sektor  produck  makanan

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2023. Vol.10. No.1 2014-2023 j.al-ulum Universitas Islam Madura
dan minuman Unggulan di kabupaten Bangkalan . Bangkalan: Bangkalan, 2021.
[5] Dudung Abdurrahman, Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah . Jakarta: IKFA Press, 1998.
[6] A.  Fatoni, Metodologi  Penelitian  &  Teknik  Penyusunan  Skripsi. ,  1st  ed.  Bandung: Rineka Cipta, 2011.
[7] Aulia  Muthiah,  “Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  kepada  Kunsumen  tentang  keamaan pangan  dalam  perspektif  hukum  perlindungan  konsumen,” Maranatha ,  vol.  7,  no.  1, 2016.
[8] Debora,  “Tujuan  Hukum  Atas  Product  Pangan  Usahan  Micro  dan  Menengah  yang tidak bersertifikasi halal,” Univ. Asahan , vol. 1, no. 1, p. 1, 2011.
[9] Nurmala  Sari, Analisis  pelabelan  Halal  Product  Makanan  sebagai  perlindungan Konsumen  Muslim  di  Makasar .  Makassar:  Universitas  Muhammadiyah  Makassar, 2018.
[10]  Selfiana  Devi,  “Pengaruh  Edukasi  dan  sosialisasi  sistem  jaminan  product  halal terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal di Kabupaten Ponorogo,” Skripsi , 2020.
[11]  “Undang-undang No 18 tahun 2012 tentang pangan,” 2012.
[12]  Sofyan  Hasan,  “Sertifikasi  halal  dalam  hukum  positif  (regulasi  dan  Implementasi  di Indonesia),” Skripsi , 2014.
[13]  Pemerintah  RI,  “Peraturan  Pemerintah  No  69  Tahun  1999  Tentang  Label  dan  Iklan Panfan.”
[14]  BP  POM, Peraturan  BP  POM  HK  03.1.5.12.11.09955  tentang  pendaftaran  Pangan . Jakarta: BP POM Jakarta, 2011.
[15]  Badan Ketanhanan pangan, Kementerian Pertanian . Jakarta: PBKP Nasional, 2022.
[16]  Janos  Sidabalok, Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia .  Jakarta:  PT  Citra Aditya Bakti, 20AD.
[17]  Inosenstius Samsul, Hukum perlindungan konsumen kemungkinan dan tanggung jawab mutlak . Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
[18]  Galuh Widya Qomaro, “Product liability dan perlindungan konsumen terhadap product berlabel halal palsu,” Pamator , vol. 2, no. 12, p. 1, 2019.
[19]  “Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,” 1999.
[20]  Kemenkeu, “Akseleralasi sertifikasi halal: Upaya pemerintah mengembangkan Industri halal,”
Kemenkeu , 2022,
[Online]. Available:
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akselerasi-sertifikasi-halal-upaya- pemerintah-mengembangkan-industri-halal/.