## Kajian pengelolaan sampah rumah tangga (SRT) dan  sampah sejenis sampah rumah tangga (SSRT)) di  Kabupaten Teluk Bintuni

## Nicolas Riruma*, Nurhaida Sinaga, Marlyn N. Lekitoo
Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Papua Jalan Gunung Salju, Amban, Manokwari, 98314, Papua Barat, Indonesia
*Email: nicolas.riruma68@gmail.com
ABSTRACT: The  objectives  to  be  achieved  from  this  research  are  to  determine  the amount  of  waste  generation  and  characteristics,  evaluate  waste  management  in  2019, project  a  waste  balance  for  2020-2025,  and  identify  the  form  of  waste  management policies, strategies and programs for 2020-2025 in Teluk Bintuni Regency.  The results of the study, the amount of waste generation was 3.46 l / o / h;  composition of organic waste 67.12%, plastic waste 26.30%, and other inorganic waste 6.75%;  managed waste 65.55%;  served population 76.90%;  implementation of operational technical standards 45.43%;  effectiveness of the role of local government 39.49% (less effective criteria); low community behavior in  waste management  (69%), community perception in  good waste  management  (81%);    projected  waste  balance  for  2020-2025  waste  generation 169,229.79  tons,  30%  reduction  target  (44,427  tonnes),  70%  handling  target  (122,596 tonnes),  100%  managed  waste  by  2025  (169,229.79  tonnes);    2  forms  of  policies,  6 strategies and 17 waste management programs were identified for 2020-2025.
Keywords: Management, incidence and characteristics, reduction, handling, jakstrada

## PENDAHULUAN
Meningkatnya    jumlah  penduduk Indonesia, kemajuan
teknologi, perubahan  gaya  hidup  masyarakat (life style) ,  dan  perubahan  pola  konsumsi  di masyarakat  telah  membawa  konsekensi sosial  berupa  peningkatan  produksi buangan  yang  semakin  beragam  baik dalam  bentuk  volume,  jenis  dan kharakteristik  limbah.    Data  timbulan sampah  nasional  tahun  2016,  sampah yang dapat  dikelola dengan baik hanya 14%,  yang  tidak  terkelola  66,39%, peningkatan  sampah  plastik  16-20%, komposisi  sampah  nasioanal  36%, sampah  pasar  tradisional  24%,  sampah pusat  perniagaan  14%,  sampah  fasilitas publik  12%,  sampah  perkantoran  9%,
sampah  kawasan  sebesar  3%,  dan sampah  lainnya  2%  (KLHK,  2016 dalam  Rosa  Vivien  Ratnawati,  2018). Tingkat  pengumpulan  sampah  ( waste collection)  di  Indonesia  39%  ( Novel Abdul  Gabur  (2020)  ,  dan  kemampuan pemerintah  untuk  mengelola  sampah hanya  mencapai  40,09%  di  perkotaan dan  1.02%  di  perdesaan  (Tuti  Kustiah,
2005). Data pengelolaan
sampah Kabupaten  Teluk  Bintuni  tahun  2017, smpah tertangani hanya sebesar 37,81% dan    sampah  yang  tidak  tertangani sebesar  63,19%  (Dinas  PUPR,  2017), artinya  pengumpulan  sampah  ke  TPS dan  pengelolaan  sampah  disumber sampah    belum  dilakukan  secara  serius
oleh  masyarakat.  Timbulan  sampah yang  tidak  terkelola  berakhir  di  sungai, selokan/parit,    di  jalan,  atau  dibakar oleh  masyarakat.  Hal  ini  berpotensi menimbulkan  pencemaran  lingkungan (air, tanah dan udara) dan menimbulkan gangguan pada kesehatan manusia. Pengendalian timbulan
sampah rumah  tangga  dan  sampah  sejenis sampah  rumah  tangga  oleh  pemerintah daerah  dilakukan  hanya  pada  tingkat perkotaan  Bintuni,  sedangkan  daerah pinggiran  kota/pedesan  di  wilayah  22 distrik  belum  tersentuh  samasekali. Artinya    pengelolaan  sampah  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  pada tingkat  perkotaan  Bintuni  belum  dapat menyelesaikan  permasalahan  sampah tingkat  daerah  kabupaten  maupun  pada tingkat nasional.
Untuk mengatasi permasalahan sampah  nasional,  pemerintah  telah mengeluarkan    Peraturan  Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah Tangga. Implementasi kebijakan
tersebut  di  daerah  dilakukan  dengan membuat  neraca  pengelolaan  sampah dan  arah  kebijakan  dan  strategi  daerah dalam  pengurangan  dan  penanganan sampah  rumah  tangga  dan  sampah sejenis  sampah  rumah  tangga  secara terukur, terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan  tahun  2018-2025,  dengan target  kwantitatif  100%  pengelolaaan sampah  rumah  tangga  dan  sampah sejenis  sampah  rumah  tangga  telah terkelola dengan baik dan benar melalui pengurangan  sampah  sebesar  30%  dan penanganan sampah sebesar 70% (Peraturan  Presiden  No.  97  Tahun 2017).
Berdasarkan data dan fakta lapangan serta  kebijakan  yang  telah  dikeluarkan oleh  pemerintah  pusat  terkait  dengan
pengelolaan  sampah,  maka  kajian pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah Tangga  di  Kabupaten  Teluk  Bintuni penting    dilakukan  guna  mendapatkan informasi  terkini,  dan  sebagai  dasar perencanaan pengelolaan tingkat daerah kabupaten yang akan datang.

## METODE  PENELITIAN
Metode penelitian    yang  digunakan adalah  metode  deskriptif    dengan teknik  opservasi  lapangan  dan  study pustaka. Variabel  pengamatan  dalam penelitian ini adalah : Besaran timbulan sampah  sebagai  faktor  estimasi  lokal;
Karakteristik timbulan sampah; Persentase  timbulan  sampah  terkelola perkotaan Bintuni; Persentase pelayanan  sampah  kepada  penduduk perkotaan Bintuni; Persentase
penerapan  standar  teknik  operasional; Persepsi  dan  perilaku  masyarakat  dlam pengelolan  sampah;  Efektifitas  peran pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan sampah;  Proyeksi  neraca  pengelolaan sampah tahun 2020-2025; dan
Identifikasi  bentuk  arah  kebijakan, strategi dan program pengelolaan sampah.
Variabel  Besaran  Timbulan  Sampah diukur  menggunakan  persamaan  SNI Nomor 19-3964-1994:
Ṽ = 𝑽𝒔₁ 𝑼 + 𝑽𝒔₂ 𝑼 … … . . 𝑽𝒔₄₂ 𝑼 𝟒𝟐
Ḃ = 𝑩𝒔₁ 𝑼 + 𝑩𝒔₂ 𝑼 … … . . 𝑩𝒔₄₂ 𝑼 𝟒𝟐 𝑻𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 𝟕𝟓 𝑿 (Ṽ𝟏 + Ṽ𝟐 + Ṽ𝟑) 𝟑
Keterangan: Ṽ =  Volume  rata-rata sampah (lt/jiwa/hr), V s1 -V s42 = Volume sampah  masing-masing  contoh,  U  = Jumlah unit penghasil sampa, B = Berat rata-rata sampah (kg/jiwa/hr), B s1 -B s42 = Berat  sampah  masing-masing  contoh,
42  =  Jumlah  contoh,  Ts    =    Timbulan Sampah (l/org/hr), Ṽ1 =  Rerata volume sampah  rumah  permanen, Ṽ2 =    Rerata volume  sampah  rumah  semi  permanen, Ṽ3 =    Rerata  volume  sampah  rumah non permanen, dan 100/75 =
Perbandingan
% total sampah perumahan  75%  dan  non  perumahan (25%).  Pengukuran  timbulan  sampah dilakukan  terhadap  82  contoh  sampael yang tersebar di 3 distrik.
Variabel Karakteristik Timbulan Sampah yang diukur adalah persentasen berat  sampah  organik,    berat  sampah plastik,  dan  berat  sampah  anorganik lainnya  (kaleng,  kaca  dll),    dengan menggunakan persamaan SNI 19-3964- 1994 yaitu:
% 𝑩 = 𝑩𝟏 + 𝑩𝟐 … … … . . 𝑩𝟒𝟐 𝑩𝑩𝑺 𝒙 𝟏𝟎𝟎%
Keterangan: %B  =    Persen  berat  rata- rata  sampah,  B 1 -B 42 =    Berat  sampah per  masing-masing  komponen,  BBS  =
Berat Basah Komposisi Sampah Variabel Persentase Timbulan Sampah Terkelola diukur menggunakan persamaan  sesuai  Permen  LHK  Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 , yaitu :
𝑺𝑻 = (𝑱𝑷𝑺)+(𝐉𝐏𝐧𝐒)
(𝑻𝑺) 𝒙 𝟏𝟎𝟎% ,
dimana  ST  =    Sampah  Terkelola  (%), TS  =    Timbulan  Sampah  (ton/tahun), JPS  =    Jumlah  Pengurangan  Sampah (ton/tahun),
JPnS = Jumlah Penanganan Sampah (ton/tahun) Variabel Persentase Pelayanan Sampah  Kepada  Penduduk  diukur menggunakan persamaan sesuai Permen LHK  Nomor  P.10/MENLHK/SETJEN/
PLB.0/4/2018 yaitu :
𝑷𝑻 = (𝐉𝐏𝐓) (𝐉𝐓𝐏𝐩) 𝒙 𝟏𝟎𝟎%
dimana  PT =  Penduduk Terlayani (%), JTPp =  Jumlah Total Penduduk (Jiwa),
JPT =  Jumlah Penduk Terlayani (jiwa). Variabel Persentase Penerapan Standar Teknik Operasional yang dimaksud  adalah  pemenuhan  indikator standar  penanganan  dan  pengurangan sampah  rumah  tangga  dan  sampah sejenis  sampah  rumah  tangga  yang dimulai    dari      sumber  sampah  sampai dengan  tempat pemrosesan akhir, yang diukur  menggunakan  persamaa  sebagai berikut :
𝑷𝑺𝑻𝑶 = (⅀𝐒𝐓𝐎𝐃) (⅀𝑺𝑻𝑶) 𝒙 𝟏𝟎𝟎%
Keterangan: PSTO  = Penerapan standar teknik  operasinal  (%),  ⅀STO  =  Jumlah indikator  standar  teknik  operasinal,  dan ⅀STOD  =  Jumlah  indikator  standar teknik opersional yang diterapkan.
Variabel Persepsi dan  Perilaku
Masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah diukur  melalui  wawancara  terbuka terhadap  30  responden  yang  berada  di Distrik  Bintuni,  Distrik  Manimeri  dan DistrikTuhiba.  Pengukuran  persepsi masyarakat  meliputi  6  indikator  yaitu pengelolaan sampah, pemilahan sampah,  pengolahan  sampah,  daur ulang sampah, perwadahan sampah dan restribusi  sampah,      Skala  pengukuran persepsi  masyarakat  meliputi    setuju, cukup  setuju,  kurang  setuju,  dan  tidak setuju. Pengukuran perilaku masyarakat meliputi 5 indikator yaitu pengumpulan sampah  di  TPS,  perlakuan  terhadap sampah  antara  lain  sampah  dibakar, sampah  diolah  menjadi  kompos,  dan pemanfaatan  sampah  plastik.  Skala pengukuran  perilaku  :  sering,  cukup sering,  jarang,  dan  tidak  pernah.    Data hasil  pengukuran  persepsi  dan  perilaku kemudian di hitung nilai persentase.. Variabel Efektifitas Peran Pemerintah  Daerah  dalam  pengelolaan
sampah  dinilai  terhadap  6  Parameter y a i t u : Persepsi tentang teknik operasional pengelolaan sampah; Persepsi  tentang  k elembagaan  dan manajemen pengelolaan sampah; Persepsi  tentang  kebijakan  anggaran pengelolaan  sampah;    Persepsi  tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan  sampah;  Persepsi  tentang kemitraan  dalam  pengelolaan  sampah; dan Persepsi tentang regulasi pengelolaan sampah. Untuk menentukan
efektifitas dilakukan  wawancara  terhadap  22 responden  pejabat  eselon  IV-II  pada OPD  teknis,  DPRD  Kabupaten  dan Perusahaan  Daerah.  Data  kualitaf  yang diperoleh  di  kuantitatifkan  dengan menggunakan metode Skala   Guttman, dimana    jawaban  yang  diperoleh  akan diberi  skor.  Apabila  jawaban  yang diperoleh  adalah  Ya  diberi  skor  1 sedangkan  jawaban  yang  diperoleh Tidak  diberi  skor  0.  Jawaban  Ya  diberi skor    1  dilakukan  apabila  pertanyaan yang  diajukan  terpenuhi  /  tersedia  / terimplementasikan
/ diketahui.
Jawaban Tidak diberi skor 0  dilakukan apabila  pertanyaan  yang  diajukan  tidak terpenuhi  /  tidak  tersedia  /  tidak terimplementasikan  /  tidak  diketahui. Selanjutnya  nilai  Efektivitas    dihitung dengan  persamaan sebagai berikut:
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑥 100%
Hasil  persentase  yang  diperoleh digunakan  untuk  menentukan  tingkat efektivitas  dengan  kriteria  :    Sangat efektif  (bila  persentase  efektivitas dengan nilai 81 – 100 %) ; Efektif  (bila persentase efektivitas  dengan nilai  61  – 80  %);  Cukup  efektif  (bila  persentase efektivitas  dengan  nilai  41  –  60  %); Kurang efektif (bila persentase efektivitas  dengan  nilai  21  –  40  %); Tidak efektif (bila persentase efektivitas
dengan  nilai  0  –  20  %); Morola  2015 dalam Auri 2016 Variabel Proyeksi Neraca Pengelolaan  Sampah  Tahun  2020-2025 merupakan  acuan  kwantitatif  terukur dan berkelanjutan yang diperoleh melalui  identifikasi  potensi  jumlah timbulan sampah, jumlah target pengurangan sampah, dan jumlah target penanganan sampah. Identifikasi potensi jumlah timbulan sampah diukur menggunakan persamaan sesuai Permen LHK Nomor  P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018)  yaitu:
PJTS = ( JP x FE)/1000)x365 hari
Keterangan:  PJTS  =    Potensi  jumlah tibulan  sampah  (ton/tahun),  JP  = Jumlah  Penduduk  (jiwa),  dan  FE  = Faktor Estimasi Lokal hasil pengukuran lapangan.
Jumlah Penduduk (JP) yang digunakan untuk memproyeksikan jumlah  timbulan  sampah  adalah  data penduduk  Kabupaten  Teluk  Bintuni  5 tahun terakhir (2015-2019) yang diproyeksikan  menggunakan  metode Least  Square berdasarkan Pemen  PU No.  18/PRT/M/2007,  dengan  bentuk persamaan sebagai berikut :
bX a + = Ý
Keterangan: Ý =    Nilai  variabel berdasarkan  garis  regresi, X = Variabel  independen, a =      Konstanta, dan b =   Koefisien arah regresi  linier. Konstanta  a  dan  koefisien  b  masing- masing  dihitung  dengan  persamaan sebagai berikut :
( ) 2 2 2 x x n xy x x y a  −    −   = , ( ) 2 2 x x n y x xy n b  −    −  =
Jumlah  Target  Pengurangan  Sampah (JTPS) dihitung menggunakan persama- an  sesuai  Permen  LHK  nomor  P.10/
MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018, yaitu:

## JPTS = ( PJTS x PTPS)
Keterangan:  PJTS  =  Potensi  jumlah tibulan  sampah  (ton/tahun),    PTPS= Persentase  target  pengurangan  sampah 30%. Sedangkan Jumlah Target Penanganan  Sampah  (JTPnS)    dihitung menggunakan persamaan sesuai Permen
LHK Nomor  P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 yaitu :

## JTPnS = ( PJTS x PTPS)
Keterangan:  PJTS    =    Potensi  jumlah tibulan  sampah  (ton/tahun),  PTPS  =
Persentase  target  penanganan  sampah sebesar 70%. Variabel Identifikasi bentuk Kebijakan, Strategi dan Program pengurangan  dan  penanganan  sampah dianalisis  menggunakan  analisis  Swot,
untuk mengetahui kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam pengelolaan  timbulan  sampah  tahun 2020-2025, yang selanjunya dirumuskan  dalam  bentuk    kebijakan, strategi  dan  langkah-langkah  yang diperlukan sebagai program pengelolaan sampah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Besaran Timbulan Sampah Kabupaten
Hasil  pengukuran  timbulan  sampah di  Distrik  Bintuni,  Distrik  Manimeri dan  Distrik  Tuhiba  diperoleh  volume rata-rata  sebesar  3,04  liter/orang/hari dan berat rata-rata sebesar 0,63
kg/orang /hari. Berdasarkan data volume  rata-rata  timbulan  sampah perumahan  hasil  pengukuran  sebesar
2,60  l/o/h,  dan  perbandingan  %  total sampah perumahan dan non perumahan sesuai SNI 19-3964-1994, maka
diperoleh  besaran  timbulan  sampah rumah  tangga  dan  sampah  sejenis sampah  rumah  tangga  sebagai    faktor estimasi  lokal  sebesar    3,46  l/o/h.  Bila dibandingkan  dengan  nilai  besaran timbulan sampah nasional sebesar 2,5 – 2,75 liter/orang/hari untuk kategori kota kecil  (SNI  No.  19-3983-1995),  maka nilai besaran timbulan sampah Kabupaten  Teluk  Bintuni  lebih  besar dari bersaran timbulan sampah nasional.
Perbedaan  ini  selain  dipengaruhi  oleh jumlah unit penghasil sampah, juga oleh aktifitas  masyarakat  dalam  kegiatan perdagangan,  perubahan  tingkat  hidup dan faktor musim.
Hasil  kajian  menunjukan  bahwaa timbulan  sampah  jenis  sampah  rumah tangga  mendominasi  timbulan  sampah kabupaten  sebesar  (85,65%),  kemudian timbulan  sampah  dari  sampah  sejenis sampah rumah tangga sebesar
(14,35%).

## Karakteristik Timbulan Sampah
Hasil pengukuran komposisi
timbulan  sampah  menunjukan  bahwa timbulan  sampah  organik  mendominasi timbulan  sampah  kabupaten  Teluk Bintuni  sebesar  (67,12%),  kemudian timbulan  sampah  plastik  (26,30%),  dan timbulan  sampah  anorganik  lainnya (6,57%).    Sedangkan  dari  14  sumber timbulan sampah yang diteliti terdapat 4 sumber  timbulan  sampah  penyumbang terbesar  timbulan  sampah  organik  di kabupten  yaitu  perumahan  permanen (83,01%), pasar (74,01%), hotel 70,52%,  dan  perumahan  non  permanen
(70,27%), kemudian 10 sumber lainnya dengan  persentase  (38,36%  -  68,15%). Timbulan  sampah  organik  lebih  tinggi hal  ini  dipengaruhi  oleh  kondisi ekonomi masyarakat, pola hidup masyarakat  dan musim.
Persentase Timbulan Sampah Terke- lola Perkotaan Bintuni
Timbulan sampah terkelola perkotaan Bintuni tahun 2019 mencapai
65,55% (13.238,84 ton/tahun) dan tidak terkelola  mencapai  34,43%  (6.952,25 ton/tahun).  Timbulan  sampah  terkelola terbesar  terletak  di  distrik  Bintuni mencapai 65,55% (13.325,12 ton/tahun) meliputi kegiatan pengurangan timbulan sampah sebanyak 7,2
ton/tahun  dan  kegiatan  penanganan timbulan  sampah  mencapai    13.235,12 ton/tahun.  Sedangkan timbulan sampah terkelola  terendah  berada  di  distrik Manimeri sebesar 0,02% (3,42 ton/tahun)  yang  meliputi  kegiatan pengurangan  timbulan  sampah  sebesar 2,02 ton/tahun. Penanganan timbulan sampah perkotaan  Bintuni  dilakukan  dengan cara    sampah  disumber  dikumpulkan secara mandiri di TPS dan/atau dijemput  disumber  yang  jauh  dari  TPS kemudian  berakhir  di  TPA,  sedangkan timbulan  sampah  yang  tidak  terkelola baik  TPS  telah  tersedia  maupun  belum tersedia,  penanganan  dilakukan  dengan cara  di timbun, dibakar dan dibuang di sungai, tanah kering, atau
di parit/selokan efektif.
Hasil  kajian  menunjukan  bahwa kebijakan pengurangan dan penanganan timbulan  sampah  perkotaan  Bintuni belum  sesuai  kriteria  dan  standar  yang ditetapkan  pemerintah,  dan  belum menjadi  kebijakan  utama  pemerintah daerah  dalam  pengendalian  timbulan sampah.  Menurut  Hartiningsih  (2015) keterlibatan  pemerintah  dalam  kegiatan operasional  pengelolaan  sampah  baik langsung maupun tidak langsung sangat dibutuhkan, mulai dari proses di sumber sampah, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesn akhir.
Persentase  Pelayanan  Sampah  Kepa- da Penduduk Perkotaan Bintuni
Pelayanan sampah  kepada  penduduk perkotaan  Bintuni    tahun  2019  telah mencapai 76,90% atau 32.226 penduduk  telah  mendapat  pelayanan, dan 23,10% atau 9.682 penduduk belum mendapatkan pelayanan.  Secara umum tingkat pelayanan  sampah  kepada penduduk  perkotaan  Bintuni    sudah cukup  maksimal,  walaupun  masih  ada penduduk    sebanyak  23,10%  belum tersentuh pelayanan samasekali.
Tingkat  pelayanan  sampah  kepada penduduk  di  wilayah  pelayanan  Distrik Bintuni  telah  mencapai  (99,10%)  atau 32.225 penduduk telah terlayani,
sedangkan  0,89%  atau  289  penduduk belum  menikmati  pelayanan  ssampah. Tingkat  pelayanan  sampah  kepada penduduk  diwilayah  pelayanan  Distrik Manimeri  mencapai  0%  atau  9.393 pendudk  samasekali  belum  menikmati pelayanan  sampah  dari  pemerintah. Penduduk yang belum mendapat pelayanan sampah di  perkotaan Bintuni adalah karena selain kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan    sampah  di  TPS, penjemputan  sampah  untuk  wilayah yang  jauh  dari  TPS    belum  dilakukan secara  maksimal,  sarana  dan  prasarana pelayanan  sampah  belum  tersedia,  dan adanya  perubahan  arah  pengelolaan yang  tidak  sesuai  RTRW  kabupaten, dimana pusat pengelolaan hanya difokuskan di kota Bintuni sesuai MOU antara  Dinas  PUPR  dengan  Perusahaan Daerah.
Menurut  Peraturan  Menteri  PU nomor:  21/PRT/M/2006,  daerah  yang mendapatkan  pelayanan  persampahan yang  baik  akan  dapat  ditunjukkan memiliki  kondisi  sebagai  berikut:  (1) Seluruh  masyarakat  memiliki  akses untuk penanganan sampah yang dihasilkan dari aktifitas sehari-hari, baik di lingkungan perumahan, perdagangan,
perkantoran,  maupun  tempat-tempat umum lainnya.
Persentase  Penerapan  Standar  Tek- nik Operasional Pengelolaan Sampah
Penerapan standar teknik operasional pengelolaan  sampah  perkotaan  Bintuni, pada  beberapa  indikator  teknis  telah mencapai  45,43%,    Dari  5  standar teknik  operasional  yang  diterapkan  2 standar  teknik  operasional    memiliki realisasi  persentase  penerapan  dibawah 50%  (  pemilahan  sampah  14,29%  dan pengolahan sampah 20%.  Sedangkan 3 standar  teknik  operasional  lainnya memiliki realisasi  persentase penerapan di  atas  50%  (pengumpulan  sampah 71,43%, pengangkutan sampah
71,43%,  dan  pengelolaan  sampah  di tempat pemrosesan akhir 50%). Realisasi penerapan indikator standar teknik  operasiaonal  dibawah  50% menunjukan bahwa kurangnya dukungan  pemerintah  daerah  dalam menyediakan  sarana  pemilahan  dan pengolahan sampah, kurangnnya partisipasi pihak swasta dan masyarakat atau kelompok masyarakat untuk menyediakan  sarana  pemilahan  dan pengolahan  sampah  secara  mandiri, kebijakan  pemerintah  daerah  untuk melakukan  pengelolaan  sampah  mulai dari sumber dengan menerapkan sisitim pengelolaan secara terpadu dan berkesinambungan belum menjadi kebijakan  utama,  kurangnya  sosialisasi dari  perintah  kepada  masyarakat  untuk melakukan  pemilahan  dan  pengolahan sampah mulai dari sumber, dan  sampah belum dilihat sebagai  sumber keuangan dan ekonomi bagi masyarakat.
Fakta  lapangan  menunjukan  bahwa sebagian besar timbulan sampah perkotaan Bintuni yang berakhir di TPA bukan merupakan residu hasil pemilahan  dan  pengolahan,  karena kegiatan  pengolahan  sampah  skala rumah  tangga  secara  mandiri,  skala
kampung  dan  skala  kota  di  perkotaan Bintuni  belum  diterapkan.    Menurut
Tuti Kustiah (2005) dampak serius yang terjadi  apabila  sampah  sejak  dari sumber sampah tidak dilakukan pengelolaan  secara  maksimal  adalah daya  dukung  TPA  menjadi  berat  dalam menampung volume sampah, dan peningkatan  biaya  pengadaan  lahan baru    untuk  TPA  dan  pengadaan fasilitas  perlindungan  lingkungan  yang sangat mahal.
Realisasi  penerapan  standar  teknik operasional  diatas  50%  menunjukan bahwa kegiatan pengumpulan,
pengangkutan  dan  pemrosesan  akhir  di TPA    telah  menerapkan  sebagian  besar indikator  standar  pengelolan  sampah. mulai dari sumber sampah/rumah tangga,    di  TPS,  di  fasilitas  umum, fasilitas sosial dan di kawasan komersil di  perkotaan Bintuni,  kecuali diwilayah pelayanan  Distrik  Manimeri  sebagian besar indikator standar belum diterapkan  karena  tidak  tersedia  sarana dan  prasarana  pelayanan  sampah  baik TPS maupun alat transportasi.
Pola  pengumpulan  sampah  yang diterapkan untuk sumber yang jauh dari TPS  adalah  pola  individual  tidak langsung, dengan pertimbangan partisipasi masyarakat untuk mengumpul  sampah  ke  TPS  rendah, sampah  yang  terkumpul  pada  wadah penampungan  (plastik,  tong  sampah, karung, dan lain-laian) diletakan ditempat  yang  mudah  dijangkau  oleh truck  atau  picup  secara  langsung.    Hal ini dimungkinkan karena kondisi topografi  kota  Bintuni  relatif  datar. Sedangkan  sampah  disumber  yang dekat  dengan  TPS  menggunakan  pola individual  tidak  langsung  dan  komunal tidak  langsung  dengan  pertimbangan partisipsi  masyarakat  tinggi  untuk membawa  sampah  ke  wadah  komunal berupa  kontainer  yang  berada  di  TPS, dan  karena  kondisi  topografi  relatif
datar memungkinkan pengangkutan dilakukan  secara  langsung  ke  sumber sampah.
Penerapan  indikator  standar  teknik operasional  pengelolaan  sampah  di
Tempat Pemrosesan Akhir belum
diterapkan  sepenuhnya  secara  baik  dan benar.    Sistim  TPA    perkotaan  Bintuni adalah Controlled  Landfill  dimana
sampah/residu yangg dibuang ditimbun, diratakan dan dipadatkan untuk memperkecil pengaruh yang merugikan terhadap  lingkungan.  Fakta  menujukan bahwa  pengelolaan  sampah  ditempat pemrosesan  akhir  sistim Controlled
Landfill sejak  tahun  2019  sampai sekarang perlakuaan penimbunan sampah  dengan  tanah  tidak  dilakukan melainkan diberikan perlakukan pembakaran.    Hal  ini  karena  sarana pendukung  operasional  di  TPA  berupa doser,  excavator  dan  loader  mengalami kerusakan dan belum dilakukan pemeliharaan/perbaikan. Aktifitas pembakaran yang dilakukan  di  TPA  akan  berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat karena pencemaran udara, dan potensi pencemaran  air  permukaan  maupun  air tanah  akibat  kerusakan  karpet/karet penadah air lindi.
Efe ktivitas Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah
Pengukuran efektifitas peran
pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan sampah  pada  6  parameter  dan  34 indikator  menunjukkan  bahwa  nilai efektivitas  peran  pemerintah  daerah dalam  pengelolaan  sampah  perkotaan Bintuni  hanya  sebesar  39,49%    dengan kriteria kurang efektif. Hal ini menunjukan bahwa kebijakan pengurangan  dan  penanganan  sampah perkotaan  Bintuni  belum  didukung secara  maksimal  melalui  kebijakann regulasi, kelembagaan dan managemen,
kemitraan, kebijakan anggaran,
keterlibatan  masyarakat,  dan  penerapan teknik operasinal pengelolaan sampah. Nilai efektifitas masing-masing parameter  yaitu persepsi    tentang regulasi (25,00%) dengan kriteria kurang  efektif, persepsi  tentang kelembagaan dan managemen (50,28%) dengan  kriteria  cukup  efektif,  persepsi tentang  kemitraan  (46,67%)  dengan kriteria  cukup  efektif,  persepsi  tentang kebijakan  anggaran  (53,6%)  dengan kriteria  cukup  efektif,  persepsi  tentang keterlibatan masyarakat (34,00%)
dengan  kriteria  kurang  efektif,  dan persepsi  tentang  teknik  operasinal pengelolan  sampah  (34,07%)  dengan kriteria kurang efektif.
Dalam pengukuran efektifitas pemerintah  daerah  tampak  bahwa terdapat  perbedaan  persepsi  antara responden pada beberapa parameter dan indikator.  Hal  ini  karena  responden kurang  pemahamn  tentang  tugas  dan fungsi,  tidak  mengetahui  kondisi  ril yang  ada  dilapangan  dan  adanya perbedaan sudut padang. Pada
parameter regulasi perda tentang pengelolan  sampah,  retribusi  sampah, dan  peraturan  bupati  tentang  neraca pengelolan  sampah  dan  rencana  induk pengelolaan sampah kabupaten samasekali  belum  memiliki  legalitas. Pada paramter kelembagaan dan managemen  sebagaian  besar  responden menyatakan  masih  terdapat  tumpang tindih  dalam  pelaksanaan  tugas  dan fungsi pengelolaan sampah. Pada parameter
kemitraan keabsahan  Perusahaan  Daerah  terdapat pro  dan  kontra,  kemitraan  dengan kelompok-kelompok  masyarakat  dalam pengurangan  timbuan  sampah  belum dilakukan  samasekali.  Kurangnya  saran dan  prasarana  pendukung  pelayanan sampah,  dan  pusat  pelayanan  sampah hanya terfokus di kota Bintuni
mengidikasikan bahwa dukungan
kebijakan  anggaran  belum  maksimal. Partisipasi masyarakat dalam
penglolaan  sampah  mulai  dari  sumber kurang  efektif  mengindikasikan  bahwa pemerintah  daerah  lemah  dalam  hal pembinaan,  sosialisasi,  dan  edukasi kepada  masyarakat.  Sedangkan  kurang efektif pemerintah daerah dalam penerapan  standar  teknik  operasional mengindikasikan bahwa kebijakan pengurangan dan dan penangan sampah di  perkotaan  Bintuni  belum  mendapat perhatian dan menjadi kebijakan utama.

## Persepsi  dan  Perilaku  Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah
Hasil  survey  terhadap  lima  indikator perilaku  masyarakat  dalam  pengelolaan sampah,  menunjukan  bahwa  perilaku masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah masih  rendah/buruk,  sehingga  perlu dilakukan  pembinaan  dan  sosialisasi dan edukasi menumbuhkan rasa kepedulian terhadap kegiatan
pengurangan  dan  penanganan  sampah.
Sedangkan  hasil    survey  penilaian persepsi masyarakat terhadap 5
indikator  persepsi  masyarakat  dalam pengelolan  sampah  menunjukan  bahwa partisipasi  masyarakat  untuk  mengelola sampah  sudah  bertumbuh  dengan  baik, tidak diimbangi dengan peran pemerintah,  sehingga  perlu    adanya perbaikan sisitim pelayanan
pengelolaan sampah.

## Proyeksi  Neraca  Pengelolan  Sampah Tahun 2020-2025
Proyeksi neraca pengelolaan sampah tahun  2020-2025  berdasarkan  proyeksi jumlah  penduduk  kabupaten  tahun 2015-2019 dengan menggunakan permasaan least  square Y=  57.844  + 1.311,10  X, dan  faktor  estimasi  lokal sebesar  3,46  l/o/h  maka  diperoleh  nilai proyeksi  neraca  sampah  tahun  2020- 2025 sebagai berikut (Tabel 1).
Tabel 1. Proyeksi Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020-
2025 INDIKATOR 2020 2021 2022 2023 2024 2025 POTENSI TIMBULAN SAMPAH 26,838.94      27,385.35      27,931.76      28,478.17 29,024.58    29,570.99 JUMLAH TARGET PENGURANGAN SAMPAH 5,904.57        6,572.48        7,262.26        7,689.11 8,126.88      8,871.30 Persentase 22% 24% 26% 27% 28% 30% Pembatasan timbulan sampah Pemanfatan sampah Daur ulang sampah TARGET PENANGAN SAMPAH 20,129.21      20,265.16      20,390.18      20,504.28 20,607.45    20,699.69 Persentase 75% 74% 73% 72% 71% 70% Pemilahan sampah Pengumpulan sampah Pengangkutan sampah Pengolahan sampah Pemrosesan akhir sampah SAMPAH DIKELOLA 26,033.77      26,837.64      27,652.44      28,193.39 28,734.33    29,570.99 Persentase 97% 98% 99% 99% 99% 100% SAMPAH TIDAK DIKELOLA 805.17           547.71           279.32           284.78 290.25 - Persentase 3% 2% 1% 1% 1% 0%
Neraca  pengelolaan  sampah    2020- 2025  merupakan  pedoman  dan  acuan terukur  untuk  melakukan  pengurangan dan  penanganan    sampah  dengan  target pada  akhir  tahun  2025  sampah  di Kabupaten Teluk Bintuni telah terkelola dengan  baik  dan  benar  mencapai  100% dan  sampah  tidak  terkelola  mencapai 0%  atau  Teluk  Bintuni  bersih  dari sampah.
Untuk  mencapai  target  pengelolaan sampah  sesuai  neraca,  maka  kinerja pengurangan  dan  penanganan  sampah perlu  ditingkatkan  melalui  penataan regulasi  pendukung,  penerapan  kebija- kan  anggaran,  penatan  kelembagaan dan  managemen  pengelolaan  sampah, dukungan kesiapan sarana dan prasarana,  penerapan  teknis  operasi- onal,  peningkatan  peran  serta  masya- rakat,  melakukan  pembinaan,  monito- ring,  evaluasi dan edukasi.
Identifikasi Bentuk Kebijakan, Strategi dan Program Berdasarkan kajian timbulan sampah
Kabupaten  Teluk  Bintuni  tahun  2020, hasil evaluasi pengelolan sampah perkotaan  Bintuni  tahun  2019,  dan proyeksi  neraca  pengelolaan  sampah tahun  2020-2025,  maka  teridentifikasi kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan ancaman    dalam  pengelolan  sampah tahun  2020-2025  sebagai  berikut:  (1) Kekuatan  (daerah  memiliki  potensi dana  yang  besar,  tersedia  kelembagaan dan  managemen  pengelolan  sampah, tersedia  mitra  swasta  dan  kelompk masyarakat  dalam pengelolaan sampah; (2)  Kelemahan  (lemahnya  aspek  legal yang disebabkan oleh ketidaklengkapan regulasi pengelolaan sampah dan restribusi sampah, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolan sampah, kurangnya dukungan kebijakan anggaran pengelolaan sampah,
lemahnya koordinasi  dan  kerjasama    berbagai
pihak terkait dalam pengelolaan sampah,  Kurangnya  pembinaan  kepada masyarakat  dalam  hal  pengelolaan sampah,  dan  kurangnnya  ketersediaan sarana dan prasarana pengelolan sampah); (3) Peluang (timbulan sampah orgnik dan plastik cukup besar berpotensi  mendatangkan  pendapatan bagi pemerintah dan masyarakat melalui  kegiatan  pengolahan,  sumber daya  berupa  kelompok  masyarakat, sekolah-sekolah, dan kampung- kampung  memiliki  potensi  besar  dalam pengurangan timbulan sampah, peluang kemitraan  dengan  dunia  usaha  terbuka luas  untuk  pengelolaan  sampa  baik prusda, LNG tanggu, kelompok- kelompok  masyarakat,  dan  lain-lain, masyarakat  memiliki  komitmen  untuk menyediakan  wadah  sampah  bersama pemerintah,  masyarakat  dan  pengusaha memiliki  komitmen  untuk  mebayar retribusi; (4) Ancamans (sampah terkelola  100%  tahun  2025  terancama tidak  terealisasi  bila  tidak  didukung dengan  peningkatan  anggaran,  sarana dan prasarana pendukung, dan partisipasi masyarakat, peningkatan biaya  pengadaan  TPA  dan  saran perlindungan lingkungan bila pengurangan sampah tidak dilaksanakan. Berdasarkan hasil identifikasi kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan ancaman,  maka  teridentifikasi  bentuk kebijakan, strategi dan program pengurangan  dan  penangan  sampah tahun  2020-2025  sebagai  berikut  :  (1) Bentuk  kebijakan  (pengurangan  dan penangan sampah); (2) Strategi (penyusunan NSPK, Pengutan komitmen    pemerintah  daerah  dan DPRD, Penguatan koordinasi & kerjasama  anatar  lembaga  pengelolaan sampah, peningkatan kapasitas
kepemimpinan, kelembagaan dan SDM, penguatan  keterlibatan  masyarakat,  dan pengutan  komitmen  dunia  usaha  dalam
pengelolaan sampah; (3) program (Penyusunan  perda    sampah,  perda retribusi  sampah,  neraca  sampah  & penetapan  dengn  peraturan  bupati,
rencana induk sampah tingkat
kabupaten, peningkatan anggaran, peningkatan sarana & parasarana, prningkatan  koordinsi  dan  kerjasama, peningkatan bintek, sosialisasi, edukasi, pembinaan  dan  penataan  kelembagaan, pemberdayaan  kelompok  masyarakat dalam pengurangan
sampah, peningkatan  komitmen  pengurangan sampa,  dan  peningkatan  pastisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

## KESIMPULAN
Rata-rata Volume  sampah  3,04 liter/orang/hari  dan  berat  samaph  0,63 kilogram/orang/hri,  besaran  timbulan sampah  sebagai  faktor  estimasi  lokal 3,46  liter/orang/hari.  Timbulan  sampah Kabupaten  Teluk  Bintuni  didominasi oleh  sampah  rumah  tangga  sebesar 85,65%,  kemudian  sampah  sejenis sampah  rumah  tangga  sebesar14,15%. Komposisi  timbulan  organik  67,12%, sampah  plastik  26,30%  dan  sampah anorganik lain 6,57%. Persentase timbulan  sampah  terkelola  perkotan Bintuni  tahun  2019  65,57%  (13.238,54 ton/tahun  )  dan  tidak  terkelola  sebesar 34,43%  (6.925,25  ton/tahun.  Persentase pelayanan  sampah  kepada  penduduk perkotan  Bintuni  tahun  2019  76,90  % (32..225 jiwa) dan persentase penduduk tidak  terlayani  23,1%  (9.393  jiwa). Persentase  penerapan  indikator  standar teknik operasiona pengelolaan sampahtahun  2019  sebesar  45,43%.
Hasil survey perilaku masyarakat
terhadap  5  indikator    pengelolaan sampah  menunjukan  bahwa  perilaku masyarakat  masih  rendah/buruk  dalam pengelolaan  sampah.  Hasil  survey persepsi masyarakat terhadapa 6 indikator
pengelolaan sampah
menunjukan partisipasi masyarakat
untuk mengelola sampah sudah bertumbuh dengan baik, tidak
diimbangi  dengan  peran  pemerintah, sehingga  perlu    adanya  perbaikan sisitim  pelayanan  pengelolaan  sampah. Rata-rata  efektifitas  pemerintah  daerah dalam  pengelolaan  sampah  perkotaan Bintuni sebesar 39,49 % dengan kriteria kurang  efektif.  Target  pengurangan 30%  timbulan  sampah  kabupaten  tahun 2020-2025 sebesar 42.422 ton atau rata- rata per tahun sebesar 7.070,33 ton/tahun  dan  target  penanganan  70% sebesar 122.596 atau rata-rata per tahun 20.432,66 ton/tahun. Untuk keberhasilan  pengelolaan  sampah  tahun 2020-2025 telah teridentifikasi 2 bentuk kebijakan, 6 strategi pengelolaan dan 17 program pengelolaan.

## SARAN
Perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan untuk  mengetahui  volume,  berat  dan karakteristik  timbulan  sampah  di  21 distrik  di  Kabupaten  Teluk  Bintuni. Potensi  timbulan  sampah  rumah  tangga di  Kabupaten  Teluk  Bintuni  cukup tinggi  dan  memiliki  potensi  finasial, maka  perlu  dilakukan  pengkajian  lebih detail  guna  kepentingan  perencanan pengurangan timbulan sampah.
Pelayanan  sampah  belum  menjangkau semua  penduduk  di  wilayah  perkotaan Bintuni,  maka  pemerintah  daerah  perlu meningkatkan  anggaran  dan  sarana  dan prasarana pengelolaan sampah.

## DAFTAR PUSTAKA
Auri  YFA.  2016.  Kajian  Implementasi
Pengelolaan Lingkungan PT. Kurniatama Sejahtera di Kabupaten Teluk Wondama. Tesis . Pascasarjana UNIPA Manokwari.
Badan  Standarisasi  Nasional  (BSN).
1991. Standar Nasional Indonesia (SNI)  S  –04  –  1991  –  03  tentang Spesifikasi Timbulan sampah untuk  kota  kecil  dan  kota  sedang di Indonesia . Departemen
Pekerjaan Umum, Jakarta
Badan  Standarisasi  Nasional  (BSN). 1994. Standar Nasional Indonesia (SNI)  19-2454-2002  tentang  Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan  Sampah  Perkotaan . Departemen  Pekerjaan  Umum,
Jakarta
Badan  Standarisasi  Nasional  (BSN). 1994. Standar Nasional Indonesia (SNI) 193964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran  Contoh  Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan . Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.  2016. Laporan Akhir Penyusunan Sistim Pengelolan Sampah Kota Bintun i. CV. Renatha. Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  2016. Kabupaten  Teluk  Bintuni  Dalam Angka Tahun 2015. BPS Kabupaten Teluk Bintuni . Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  2017. Kabupaten  Teluk  Bintuni  Dalam Angka Tahun 2016. BPS Kabupaten Teluk Bintuni . Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  2018. Kabupaten  Teluk  Bintuni  Dalam Angka Tahun 2017. BPS Kabupaten Teluk Bintuni . Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  2019. Kabupaten  Teluk  Bintuni  Dalam Angka Tahun 2018. BPS Kabupaten Teluk Bintuni . Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  2020. Kabupaten  Teluk  Bintuni  Dalam Angka Tahun 2019. BPS Kabupaten Teluk Bintuni .
Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan
Ruang.  2017. Laporan  Volume Sampah  Yang  Tertangani  Tahun 2017 . Desember 2017. Kabupaten Teluk Bintuni. Dinas  Pertanahan  dan  Lingkungan Hidup. 2019. Laporan Inventarisasi Dokumen Lingkungan  Hidup  Tahun  2019 . Desember 2019. Kabupaten Teluk Bintuni. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2020. Daftar Perusahaan Yang Telah Diterbitkan  Izin  Usaha .  Januari
2019  –Juni  2020.  Kabupaten Teluk Bintuni. Fauziah.  2011. Timbulan,    Komposisi, dan Karakteristik Sampah . Marphoamatonte 17. Wodrpress.com.  3  April  2011 (20.30) Gofur  Novel  Abdul.  2020. Pemerintah Harus Menerbitkan Kembali Permendagri  No.  33  Tahun  2010 tentang  Pedoman  Pengelolaan
Sampah,Segera !,  Desa  Pedia.  Id,
7 April 2020 - 09:24 WIB. 394. Hartiningsih.  2015. Kebijakan  dan Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah di Perkotaan . LIPI-15020. Kantor  Lingkungan  Hidup.  2009. Study Kelayakan Pemilihan Lokasi Pembuangan Akhir Sampah (TPA)  Kota  Bintuni .  Kerjasama Kantor Lingkungan Hidup Dengan Pusat Penelitian Lingkungan  Hidup  Universitas Papua. Kustiah  Tuti.  2005. Kajian  Kebijakan Pengelolaan  Sanitasi  Berbasis Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman . Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum, Bandung.
Lestari  Puji  Maharyati,  Syahfrudin, Irawan W. Wardana. 2011. Perencanaan  Sistim  Pengelolan Sampah  Di  Kecaatan  Candisari Kota  Semarang .  Program  Studi Teknik Lingkungan. Fakultas
Teknik Universitas Diponegoro. Kementrian  Agraria  dan  Tata  Ruang. 2019. Penyusunan Rencana Detail  Tata  Ruang  Di  Sekitar Kawasan  Industri  Teluk  Bintuni . Materi Teknis dan Raperda. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor 18/PRT/M/2007. Penyelenggaraan  Pengembangan Sistim  Penyediaan  Aair  Minum. Jakarta 16 Juni 2007. Peraturan  Pemerintah  Nomor  81  Tahun 2012. Pengelolaan Sampah Rumah  Tangga  dan  Sampah Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga . Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5347. Peraturan  Presiden  Nomor    97  Tahun 2017. Kebijakan  dan  Strategi
Nasional  Pengelolaan  Sampah Rumah  Tangga  dan  Sampah Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga . Jakarta, 23 Oktober 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2017  Nomor 223. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4 /2018. Pedoman Penyusunan Kebijakan  dan  Strategi  Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga  dan  Sampah  Sejenis Sampah  Rumah  Tangga. Jakarta,
21  April  2018.  Berita  Negara Republik  Indonesia    Tahun  2018
Nomor 734.
Ratnawati Rosa Vivien. 2018. Pedoman Pengelolan Sampah Skala Rumah Tangga. Dirjen Pengelolaa Sampah, Limbah dan B3 ,
Kementrian  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan.
Sugiprihartono.  2019. Analisis  Swot, Pengertian,  Metode  Analisis,  dan Contoh. Cps Coft, 9 Mei 2019. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008.
Pengelolaan  Sampah .  Jakarta,  7 Mei  2008.  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2008 Nomor 69.