Volume 1, Nomor 11, November 2021 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

## ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI KABUPATEN BLITAR Intan Maharani dan Retno Murni Sari
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara, Indonesia E-mail: intanmaharani1511@gmail.com dan retno@stieken.ac.id
Diterima:
28 Oktober 2021 Direvisi: 10 November 2021 Disetujui: 15 November 2021

## Abstrak
Indonesia  adalah  negara  dengan  bentuk  Republik,  dalam penyelengaraan  pemerintahannya  dibagi  atas  daerah  -  daerah provinsi dalam pemerintahan provinsi terdapat Kabupaten/Kota. Pemerintah  pusat  memiliki  kewenangan  dalam  mengatur  dana pembangunan  melalui  sumber  penerimaan  negara,  sedangkan pada  pemerintah  daerah  masih  tergantung  pada  pemerintahan pusat  kerena  terhalang  keterbatatasan  sumber  penerimaan. Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana efektifitas  realisasi  pajak  daerah  terhadap  target  pajak  daerah Kabupaten  Blitar.  Untuk  mengetahui  sejauh  mana  kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blitar. Penelitian ini mengunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  dokumentasi  dan wawancara.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah potensi  target  pajak  daerah  realisasi  pajak  daerah  dan  realisasi pendapatan  asli  daerah.  Data  yang  dianalisis  adalah  data efektivitas  dan  analisis  kontribusi.  Berdasarkan  hasil  penelitian dapat  disimpulkan  (1)  penerimaan  pajak  daerah  pada  tahun 2016-2020  Kabupaten  Blitar  adalah  sangat  efektif.  (2) penerimaan  pajak  daerah  masih  belum  berkontribusi  terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blitar karena masih tergolong dalam kriteria sedang.
Kata kunci: Efektivitas Pajak Daerah, Kontribusi Pajak
Daerah dan  Pendapatan Asi Daerah

## Abstract
Indonesia  is  a  country  with  the  form  of  the  Republic,  in  the implementation  of  its  government  divided  over  provincial regions in the provincial government there are regencies / cities. The  central  government  has  the  authority  to  regulate development  funds  through  sources  of  state  revenue,  while  the local  government  is  still  dependent  on  the  central  government because  it  is  hindered  by  the  limited  source  of  receipts. The purpose of the study is to find out the extent  of the effectiveness of  local  tax  realization  against  the  Blitar  Regency  regional  tax target. To find out the extent of the contribution of local taxes to the  original  income  of  Blitar  Regency.  This  research  uses quantitative  descriptive  methods.  Data  collection  techniques used  in  documentation  and  interviews.  The  data  used  in  the research  is  the  potential  target  of  local  tax  realization  of  local taxes  and  realization  of  local  native  income.  The  data  analyzed is  data  on  effectiveness  and  analysis  of  contributions.  Based  on the  results  of  the  study  can be  concluded  (1)  local  tax  revenues
Analisis  Efektivitas  dan  Kontribusi  Pajak  Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar
in  2016-2020  Blitar  Regency  is  very  effective.  (2)  local  tax revenue still does not contribute to the original income of Blitar Regency because it still belongs to the medium criteria..
Keywords: Effectiveness of Local Taxes, Local Tax Contributions and Local Breast Milk Income

## Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  dengan  bentuk  Republik,  dalam  penyelengaraan pemerintahannya  dibagi  atas  daerah  -  daerah  provinsi  dalam  pemerintahan  provinsi terdapat Kabupaten/Kota (Simandjuntak, 2016). Pemerintah pusat memiliki  kewenangan dalam mengatur dana pembangunan melalui sumber penerimaan negara, sedangkan pada pemerintah  daerah  masih  tergantung  pada  pemerintahan  pusat  kerena  terhalang keterbatatasan  sumber  penerimaan.  Guna  mewujudkan  pemerintahan  otonomi  yang bertanggung  jawab,  pemerintah  pusat  memberikan  pelimpahan  wewenang  kepada pemerintah  daerah  dalam  pemenuhan  hak  dan  kewajibannya    dalam  mengatur  rumah tangga  dan  mengolah  sumber  daya  daerah  sesuai  dengan  potensi  dan  kepentingan daerahnya (Sibuea, 2015).
Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan tangung jawab  dan meningkatkan kemandiriannya, salah satunya dalam keuangan daerah untuk meningkatkan pelaksanaan otonomi  daerah  (Ulfah,  Fernanda,  Mediyanti,  Agustina,  &  Farmiati,  2020).  Untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus daerahnya masing masing. Guna  penyelengaraan  pemerintahan  daerah  malakukan  pungutan  terhadap  masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tidak semena - mena oleh pemerintah daerah karena telah diatur dalam  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  tahun  1945  yang  menyatakan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan dan pemungutan seperti pajak dan pemungutan  lain  yang  dilakukan  secara  memaksa  dan  diatur  dengan  undang  undang (Ibrael, 2021).
Salah  satu  kebijakan  pemerintah  guna  menunjang  ekonomi  daerah  adalah  dengan mengeluarkan  undang  -  undang  18  tahun  1997  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  yang berisi  “Bahwa  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  merupakan  sumber  Pendapatan  daerah yang  penting  guna  membiayai  penyelenggaraan  Pemerintahan  daerah  dan  pembangunan daerah untuk memantapkan Otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab  dengan  titik  berat  pada  daerah  tingkat  II”    dan  diubah  menjadi  Undang  Undang Nomor 34 tahun 2000 yang beri isi “Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  yang  penting  guna  membiayai  penyelengaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab”. Dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang  berisi  “Bahwa  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  merupakan  salah  satu  sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah guna meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  kemandirian  daerah,  perlu  dilakukan perluasan  objek  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  dan  pemberian  diskresi  dalam penetapan tarif dan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip  demokrasi,  pemerataan  dan  keadilan,  peran  serta  masyarakat,  dan  akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah”.
Kebijakan  pelaksanaan  otonomi  daerah  dilaksanakan  pada  1  Januari  2001 pemerintah daerah mencari sumber penerimaan guna membiayai pengeluaran pemerintah daerah  dalam  rangka  penyelengaraan  dan  pembangunan  pemerintah  daerah.  Sumber pendanaan daerah terdiri dari Pendapatan  Asli Derah, Dana Perimbah, Pinjaman Daerah dan Pendapatan lainnya yang sah (Kamaroellah, 2017).
Pendapatan  asli  daerah  adalah  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  daerah  dan dapat  dikembangkan  sesuai  kebutuhan  daerah.  Efektivitas  penerimaan  Pajak  Daerah adalah  pencapaian  pemerintah  dalam  pemungutan  Pajak  Daerah  yang  dibandingkan dengan target penerimaan pajak yang diterima sebelunnya (Taras, Artini, & Gede, 2017). Efektivitas penerimaan pajak daerah adalah salah satu subjek dan objek daerah sehingga dapat berpengaruh positif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Deraeh.
Begitu pula dengan pemerintah daerah Kabupaten Blitar yang diberikan wewenang oleh  pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  yang  diberikan  wewenang  untuk  pengelola  dan mengatur sumber pendapatan daerahnya. Kabupaten Blitar memiliki tata guna lahan yang berupa  sawah,  pekarangan,  perkebunan,  tambak,  tegal,  hutan,  kolam  ikan  dan  lain  lain (Agusta, 2021). Wilayah Kabupaten Blitar memliki 2 bagian wilayah yaitu Blitar bagian utara  yang  memiliki  suhu  yang  lebih  rendah  dengan  tanah  yang  subur  karena mengandung  abu  letusan  dari  gunung  api,  hal  tersebut  dimanfaatkan  oleh  penduduk sebagai  sarana  perkebunan  perternakan  dan  pariwisata  dan  Blitar  bagian  selatan  juga memiliki  potensi  kekayaan  yang  melimpah  yaitu  sepertinya  hasil  tambang  selain  itu kebudayaan  dan  peninggalan  sejarah  yang  ditinggal  dari  peradaban  dahulu  potensi pariwisata  pantai  karena  Blitar  bagian  selatan  berbatasan  langsung  sengan  samudera Hindia  (Pamungkas,  2017).  Meskipun  Kabupaten  Blitar  memiliki  banyak  potensi kekayaan daerah tetapi perekonomian rakyat  Kabupaten Blitar termasuk salah satu yang terendah di Jawa Timur.
Dengan  banyaknya  potensi  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  Kabupaten  Blitar Pemerintah kabupaten Blitar menetapkan pajak daerah sebagai pendapatan daerah berasal dari Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan, Pajak Rekreasi, Pajak Penerangan Jalan, Pajak  parkir,  Pajak  air  bawah  tanah,  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  Dan  Batuan,  pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sejauh mana efektivitas penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupeten Blitar.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  mengunakan  studi  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Studi deskriptif  dilakukan  guna  mengetahui  kejelasan  dari  karakteristik  variabel  yang  telah  di teliti dari suatu kondisi. Hal ini bertujuan untuk menguraikan fakta-fakta dari objek yang diteliti  kemudian  menilai  variabel  yang  terlibat  didalamnya  yang  ditekankan  dari kumpulan  data  dan  analisis  data  dengan  mengunakan  bentuk  numerik.  Penelitian  ini digunakan  untuk  mengetahui  realisasi  penerimaan  pajak  daerah  apabila  dibandingkan dengan  target  penerimaan  pajak  daerah  dan  kontribusi  realisasi  Pajak  Daerah  terhadap penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten  Blitar  dengan  mengunakan  kriteria efektivitas dan kriteria kontribusi pada tahun 2016 sampai 2020. Metode yang digunakan dalam  pengumpulan  data  dilakukan  sesuai  dengan  pendekatan  yang  dilakukan  oleh peneliti.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  berupa  data  kuantitatif  yang  sudah tersedia dan dikutip oleh peneliti dengan tujuan kepentingan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
Tingkat  efektivitas  pajak  daerah  Kabupaten  Blitar  dapat  dihitung  dengan mengunakan  perbandingan  antara  realisasi  penerimaan  pajak  daerah  dengan  target penerimaan  pajak  daerah.  Hasil  dari  perhitungan  ini  menunjukan  seberapa  besar  rasio efektivitas  pajak  daerah  Kabupaten  Blitar  yang  dinyatakan  dalam  bentuk  presentasi. penerimaan  pajak  daerah  Kabupaten  Blitar  memiliki  10  macam  penerimaan  paak diantaranya  pajak  hotel,  pajak  restoran  pajak,  pajak  hiburan,  pajak  reklame,  pajak penerangan jalan,pajak parkir, pajak mileral  bukan logam dan bukan  batuan, pajak bumi
Analisis  Efektivitas  dan  Kontribusi  Pajak  Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar
dan  bangunan,  dan  pajak  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  (Sari,  2016). penghutungan efektivitas dihutung mengunakan Rumus yang dikutip dari Mahmudi, yaitu sebagai berikut :
Efektivitas pajak daerah = Realisasi Penerimaan Pajak daerah target pajak daerah x100% Tabel 1. Kriteria Efektivitas Pajak Daerah Persentasi Kriteria >100% Sangat efektif 90%-100% Efektif 80%-90% Cukup efektif 60%-80% Kurang efektif <60% Tidak efektif
Sumber : Depdegri,kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996
Kemampuan  daerah  dalam  menjalankan  tugas  dikategorikan  efektif  apabila  rasio yang  dihasilkan  mencapai  minimal  sebesar  90%    semakin,  tinggi    rasio  efektivitas megambarkan kemampuan daerah yang baik berikut adalah efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Blitar.
Tabel 2. Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Tahun Target pajak Realisasi pajak Efektivitas Kriteria 2016 56.350.000 59.120.000 104% Sangat efektif 2017 79.000.000 82.155.000 103% Sangat efektif 2018 79.500.000 91.305.000 114% Sangat efektif 2019 91.305.000 101.310.000 110% Sangat efektif 2020 65.000.000 71.423.069 109% Sangat efektif
Sumber : Olahan data efektivitas realisasi pajak daerah terhadap target pajak daerah Kab Blitar.
Efektivitas pajak hotel Kabupeten Blitar 2016-2020 sangat efektif dengan rata rata 108%  realisasi  pajak  hotel  pada  tahun  2016  adalah  sebesar  Rp.59.120.000  dengan presentasi  efektivitas  pajak  104%.  Pada  tahun  2017  realisasi  penerimaan  pajak  hotel sebesar  Rp.82.155.000  dengan  presentasi  efektivitas  sebesar  103%.  Pada  tahun  2018 realisasi  penerimaan  pajak  hotel  sebesar  Rp.91.305.000  dengan  presentasi  efektivitas 114%. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp.101.310.000 dengan presentasi efektivitas penerimaan pajak 110%. Pada tahun 2020 ralisasi penerimaan pajak sebesar  Rp.71.423.069  dengan  presentasi  efektivitas  sebesar  109%.  Pada  tahun  ketahun realisasi  pajak  dilihat  mencapai  lebih  dari  100%  dengan  ini  berarti  Badan  Pendapatan daerah  Kabupaten  Blitar  selama  5  tahun  dari  tahun  2016-2020  sudah  sangat  baik  tetapi target  penerimaan  pajak  hotel  pada  tahun  2020  mengalami  penurunan  yang  diakibatkan karena Covid-19 penerimaan pajak hotel masih juga masih sangat efektif.
Tabel 3. Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Tahun Target pajak Realisasi Pajak Efektivitas Kriteria 2016 1.457.500.000 2.278.006.411 156% Sangat efektif 2017 2.107.000.000 2.773.070.794 131% Sangat efektif 2018 1.698.912.140 3.259.845.500 191% Sangat efektif 2019 3.227.047.691 3.991.530.186 123% Sangat efektif
2020 2.125.000.000 3.051.130.383 143% Sangat efektif
Sumber : Olahan data efektivitas realisasi pajak daerah terhadap target pajak daerah kab Blitar.
Efektivitas  pajak  restoran  Kabupeten  Blitar  2016-2020  sangat  efektif  dengan  rata rata  148%  Realisasi  pajak  restoran    pada  tahun  2016  adalah  sebesar  Rp.2.278.006.411 dengan presentasi efektivitas pajak Restoran 154%. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp.2.773.070.794dengan presentasi efektivitas sebesar 131%. Pada tahun  2018  realisasi  penerimaan  pajak  restoran  sebesar  Rp.3.259.845.500dengan presentasi efektivitas 191%. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp.3.991.530.186 dengan presentasi efektivitas penerimaan pajak 123%. Pada tahun 2020 ralisasi penerimaan pajak sebesar Rp.3.051.130.383dengan presentasi  efektivitas sebesar 143%.  Pada  tahun  ketahun  realisasi  pajak  dilihat  mencapai  lebih  dari  100%  dengan  ini berarti Badan Pendapatan daerah Kabupaten Blitar selama 5 tahun dari tahun 2016-2020 sudah sangat baik (Bunga, 2020). Pada tahun 2018 pajak restoran hampir mencapai 200% yang  menandakan  bahwa  pajak  restoran  pada  tahun  tersebut  berjalan  sangat  sangat efektif.  target  penerimaan  Pajak  Restoran  pada  tahun  2020  mengalami  penurunan  yang diakibatkan karena Covid-19 penerimaan pajak restoran masih juga masih sangat efektif (Pratiwi, 2020).
Tabel 4. Efektivitas Pajak HiburanKabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Tahun Target pajak Realisasi Pajak Efektivitas Kriteria 2016 109.500.000 123.110.000 112% Sangat efektif 2017 288.000.000 338.445.000 117% Sangat efektif 2018 783.190.544 875.754.350 111% Sangat efektif 2019 875.764.350 1.104.869.654 126% Sangat efektif 2020 453.500.000 654.165.425 144% Sangat efektif Sumber : Olahan data efektivitas realisasi pajak daerah terhadap target pajak daerah kab Blitar.
Efektivitas  pajak  hiburan    Kabupeten  Blitar  2016-2020  sangat  efektif  dengan  rata rata 122% Realisasi Pajak Hiburan pada tahun 2016 adalah sebesar
Rp.123.110.000dengan  presentasi  efektivitas  pajak  hiburan  112%.  Pada  tahun  2017 realisasi penerimaan pajak hiburan sebesar Rp.338.445.000 dengan presentasi efektivitas sebesar  117%.  Pada  tahun  2018  realisasi  penerimaan  pajak  restoran    sebesar Rp.875.754.350  dengan  presentasi  efektivitas  111%.  Pada  tahun  2019  realisasi penerimaan  Pajak  Hiburan  sebesar  Rp.1.104.869.654  dengan    presentasi  efektivitas penerimaan  pajak  126%.  Pada  tahun  2020  realisasi  penerimaan  pajak  hiburan  sebesar Rp.654.165.425 dengan presentasi efektivitas sebesar 144%. Pada tahun ketahun realisasi pajak  dilihat  mencapai  lebih  dari  100%  dengan  ini  berarti  Badan  Pendapatan  daerah Kabupaten  Blitar  selama  5  tahun  dari  tahun  2016-2020  sudah  sangat  baik.  Meskipun target penerimaan pajak hiburan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang diakibatkan karena Covid-19 penerimaan pajak hiburan masih juga masih sangat efektif.
Tabel 5. Efektivitas Pajak Reklame Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Tahun Target pajak Realisasi Pajak Efektivitas Kriteria 2016 500.000.000 549.388.501 109% Sangat efektif 2017 590.000.000 650.965.809 110% Sangat efektif 2018 577.500.227 708.872.308 122% Sangat efektif
Analisis  Efektivitas  dan  Kontribusi  Pajak  Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar
2019 708.872.307 736.362.726 103% Sangat efektif 2020 482.500.000 544.216.220 112% Sangat efektif
Sumber : Olahan data efektivitas realisasi pajak daerah terhadap target pajak daerah kab Blitar.
Efektivitas pajak reklame  Kabupeten Blitar  2016-2020 sangat efektif dengan rata rata  111%  Realisasi  pajak  reklame  pada  tahun  2016  adalah  sebesar  Rp.549.388.501 dengan presentasi efektivitas Pajak Hiburan 109%. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan Pajak Reklame  sebesar Rp.650.965.809dengan presentasi efektivitas sebesar 110%. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak restoran  sebesar Rp.708.872.308dengan presentasi efektivitas  122%.  Pada  tahun  2019  realisasi  penerimaan  Pajak  Reklame  sebesar Rp.736.362.726 dengan  presentasi efektivitas penerimaan pajak 103%. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak Reklame sebesar Rp.544.216.220 dengan presentasi efektivitas sebesar  112%.  Pada  tahun  ketahun  realisasi  pajak  dilihat  mencapai  lebih  dari  100% dengan ini berarti Badan Pendapatan daerah  Kabupaten Blitar selama 5 tahun dari tahun 2016-2020  sudah  sangat  baik.  Meskipun  target  penerimaan  Pajak  Reklame  pada  tahun 2020 mengalami penurunan yang diakibatkan karena Covid-19 penerimaan pajak reklame masih juga masih sangat efektif.
Tabel 6. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan  Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Tahun Target pajak Realisasi Pajak Efektivitas Kriteria 2016 23.900.000.000 24.799.104.773 103% Sangat efektif 2017 33.000.000.000 33.592.899.472 101% Sangat efektif 2018 35.500.000.000 38.098.243.826 107% Sangat efektif 2019 38.000.000.000 40.399.185.197 106% Sangat efektif 2020 37.750.000.000 39.761.457.638 105% Sangat efektif
Sumber : Olahan data efektivitas realisasi pajak daerah terhadap target pajak daerah kab Blitar.
Efektivitas  pajak  penerangan  jalan  Kabupeten  Blitar  2016-2020  sangat  efektif dengan rata rata 104% Realisasi pajak penerangan jalan pada tahun 2016 adalah  sebesar Rp.24.799.104.773  dengan  presentasi  efektivitas  pajak  penerangan  jalan  103%.  Pada tahun  2017  realisasi  penerimaan  Pajak  Penerangan  Jalan    sebesar  Rp.33.592.899.472 dengan presentasi efektivitas sebesar 101%. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak penerangan  jalan    sebesar  Rp.38.098.243.826  dengan  presentasi  efektivitas  107%.  Pada tahun  2019  realisasi  penerimaan  pajak  penerangan  jalan    sebesar  Rp.40.399.185.197 dengan    presentasi  efektivitas  penerimaan  pajak  103%.  Pada  tahun  2020  realisasi penerimaan  pajak  penerangan  jalan    sebesar  Rp.39.761.457.638  dengan  presentasi efektivitas  sebesar 105%. Pada tahun ketahun realisasi pajak dilihat mencapai lebih dari 100% dengan ini berarti Badan Pendapatan daerah  Kabupaten Blitar selama 5 tahun dari tahun  2016-2020  sudah  sangat  baik.  Pajak  penerangan  jalan    pada  tahun  2020  tidak terpengaruh adanya Covid-19 penerimaan dan target pajak masih sama dan setara dengan tahun sebelumnya.
Volume 1, Nomor 11, November 2021 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
Tabel 7. Efektivitas Pajak parkir  Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020 Tahun Target pajak Realisasi Pajak Efektivitas Kriteria 2016 26.500.000 30.120.000 113% Sangat efektif 2017 35.000.000 48.688.000 139% Sangat efektif 2018 120.500.000 123.550.000 102% Sangat efektif 2019 123.550.000 130.983.100 106% Sangat efektif 2020 70.000.000 126.519.800 180% Sangat efektif
Sumber : Olahan data efektivitas realisasi pajak daerah terhadap target pajak daerah kab Blitar.
Efektivitas Pajak parkir Kabupeten Blitar 2016-2020 sangat efektif dengan rata rata 104%  Realisasi  Pajak  parkir  pada  tahun  2016  adalah  sebesar  Rp.30.120.000  dengan presentasi  efektivitas  Pajak  parkir  113%.  Pada  tahun  2017  realisasi  penerimaan  Pajak parkir  sebesar  Rp.48.688.000  dengan  presentasi  efektivitas  sebesar  139%.  Pada  tahun 2018  realisasi  penerimaan  pajak  parkir  sebesar  Rp.123.550.000  dengan  presentasi efektivitas  106%.  Pada  tahun  2019  realisasi  penerimaan  Pajak  parkir    sebesar Rp.130.983.100 dengan  presentasi efektivitas penerimaan pajak 106%. Pada tahun 2020 ralisasi  penerimaan  pajak  parkir    sebesar  Rp.126.519.800  dengan  presentasi  efektivitas sebesar  180%.  Pada  tahun  ketahun  realisasi  pajak  dilihat  mencapai  lebih  dari  100% dengan ini berarti Badan Pendapatan daerah  Kabupaten Blitar selama 5 tahun dari tahun 2016-2020  sudah  sangat  baik.  Pada  tahun  2018  target  penerimaan  pajak  parkir  dinaikan dan realisasi penerimaan pajak parkir ternyata sanggat efektif dan pada tahun 2020 pajak parkir  hampir  mencapai  180%  hampir  2  kali  lipat  dari  target  yang  menandakan  bahwa pajak parkir  pada tahun tersebut berjalan sangat sangat efektif meskipun sekarang terjadi Covid-19.
Tabel 8. Efektivitas Pajak air bawah tanah  Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020 Tahun Target pajak Realisasi Pajak Efektivitas Kriteria 2016 100.000.000 115.266.902 115% Sangat efektif 2017 115.000.000 128.361.928 111% Sangat efektif 2018 115.000.000 136.169.039 118% Sangat efektif 2019 136.000.000 140.166.779 103% Sangat efektif 2020 110.000.000 127.662.281 116% Sangat efektif
Sumber : Olahan data efektivitas realisasi pajak daerah terhadap target pajak daerah kab Blitar.
Efektivitas  Pajak  air  bawah  tanah  Kabupeten  Blitar  2016-2020  sangat  efektif dengan  rata  rata  112%  Realisasi  Pajak  air  bawah  tanah  pada  tahun  2016  adalah  sebesar Rp.115.266.902dengan  presentasi  efektivitas  Pajak  air  bawah  tanah  115%.  Pada  tahun 2017  realisasi  penerimaan  Pajak  air  bawah  tanah  sebesar  Rp.128.361.928  dengan presentasi  efektivitas  sebesar  111%.  Pada  tahun  2018  realisasi  penerimaan  pajak  air bawah  tanah  sebesar  Rp.136.169.039dengan  presentasi  efektivitas  118%.  Pada  tahun 2019  realisasi  penerimaan  Pajak  air  bawah  tanah  sebesar  Rp.140.166.779dengan presentasi efektivitas penerimaan pajak 103%. Pada tahun 2020 ralisasi penerimaan pajak air  bawah  tanah      sebesar  Rp.127.662.281  dengan  presentasi  efektivitas  sebesar  116%. Pada  tahun  ketahun  realisasi  pajak  dilihat  mencapai  lebih  dari  100%  dengan  ini  berarti Badan Pendapatan daerah  Kabupaten Blitar selama 5 tahun dari  tahun 2016-2020 sudah sangat baik. Pajak  air bawah  tanah pada tahun 2020 tidak terpengaruh adanya  Covid-19 penerimaan dan target pajak masih sama dan setara dengan tahun sebelumnya.
Analisis  Efektivitas  dan  Kontribusi  Pajak  Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar
Tabel 8. Efektivitas Pajak mineral bukan logam, logam dan batuan Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020. Tahun Target pajak Realisasi Pajak Efektivitas Kriteria 2016 205.000.000 240.745.000 117% Sangat efektif 2017 227.000.000 231.217.500 101% Sangat efektif 2018 224.525.719 290.967.250 129% Sangat efektif 2019 280.466.344 308.872.500 110% Sangat efektif 2020 60.092.000 147.843.500 246% Sangat efektif
Sumber : Olahan data efektivitas realisasi pajak daerah terhadap target pajak daerah kab Blitar.
Efektivitas Pajak mineral bukan logam, logam dan batuan  Kabupeten Blitar 2016- 2020  sangat  efektif  dengan  rata  rata  140%  Realisasi  Pajak  mineral  bukan  logam,  logam dan batuan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.240.745.000dengan presentasi efektivitas Pajak  mineral  bukan  logam,  logam  dan  batuan  117%.  Pada  tahun  2017  realisasi penerimaan Pajak mineral bukan logam, logam dan batuan sebesar Rp.231.217.500dengan  presentasi  efektivitas  sebesar  101%.  Pada  tahun  2018  realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam, logam dan batuan sebesar Rp.290.967.250dengan  presentasi  efektivitas  129%.  Pada  tahun  2019  realisasi penerimaan  Pajak  mineral  bukan  logam,  logam  dan  batuan    sebesar  Rp.308.872.500 dengan    presentasi  efektivitas  penerimaan  pajak  110%.  Pada  tahun  2020  ralisasi penerimaan  pajak  mineral  bukan  logam,  logam  dan  batuan    sebesar  Rp.147.843.500 dengan  presentasi  efektivitas  sebesar  246%.  Pada  tahun  ketahun  realisasi  pajak  dilihat mencapai lebih dari 100% dengan ini berarti Badan Pendapatan daerah  Kabupaten Blitar selama  5  tahun  dari  tahun  2016-2020  sudah  sangat  baik.pada  Tahun  2020  Meskipun realisasi  penerimaan  nya  lebih  besar  dari  tahun  sebelumnya    Pada  tahun  2020  Pajak mineral  bukan  logam,  logam  dan  batuan  hampir  mencapai  246%  yang  bisa  diartikan    2 kali  lipat  dari  target  yang  menandakan  bahwa  pajak  mineral  bukan  logam,  logam  dan batuan    pada  tahun  tersebut  berjalan  sangat  sangat  efektif  meskipun  sekarang  terjadi pandemi Covid-19.
Tabel 9. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Blitar Tahun 2016-
2020 Tahun Target pajak Realisasi Pajak Efektivitas Kriteria 2016 25.300.000.000 25.771.156.876 101% Sangat efektif 2017 27.000.000.000 27.001.853.959 100% Sangat efektif 2018 27.300.000.000 29.271.282.948 107% Sangat efektif 2019 28.050.000.000 28.058.228.367 100% Sangat efektif 2020 23.000.000.000 26.512.749.007 115% Sangat efektif
Sumber : Olahan data efektivitas realisasi pajak daerah terhadap target pajak daerah kab Blitar.
Efektivitas  pajak  bumi  dan  bangunan  Kabupeten  Blitar  2016-2020  sangat  efektif dengan  rata  rata  104%  Realisasi  pajak  bumi  dan  bangunan  pada  tahun  2016  adalah sebesar  Rp.25.771.156.876dengan  presentasi  efektivitas  pajak  Restoran  101%.  Pada
tahun  2017  realisasi  penerimaan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  sebesar  Rp.27.001.853.959 dengan presentasi efektivitas sebesar 100%. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak Bumi  Dan  Bangunan  sebesar  Rp.29.271.282.948  dengan  presentasi  efektivitas  101%. Pada  tahun  2019  realisasi  penerimaan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  sebesar Rp.28.058.228.367  dengan    presentasi  efektivitas  penerimaan  pajak  100%.  Pada  tahun 2020  relasi  penerimaan  pajak  sebesar  Rp.26.512.749.007  dengan  presentasi  efektivitas sebesar  115%.  Pada  tahun  ketahun  realisasi  pajak  dilihat  mencapai  lebih  dari  100% dengan ini berarti Badan Pendapatan daerah  Kabupaten Blitar selama 5 tahun dari tahun 2016-2020 sudah sangat baik. Peningkatan pada efektivitas pada  tahun 2018-2020 pajak bumi  dan  bangunan  mengalami  kenaikan  yang  cukup  baik  dikarenakan  Badan Pendapatan  Daerah  pada  tahun  2017  akhir  menerapkan  kebijakan  penurunan  tarif  pajak daerah  0,1%, 0,2%,dan  0,3%.  kebijakan  tersebut  berjalan  dengan  optimal  sesuai  dengan perencanaan.
Tabel 10. Efektivitas Pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Tahun Target pajak Realisasi Pajak Efektivitas Kriteria 2016 5.050.000.000 6.259.546.389 123% Sangat efektif 2017 6.050.000.000 8.050.628.569 133% Sangat efektif 2018 10.000.000.000  16.368.335.986 163% Sangat efektif 2019 16.950.000.000  21.540.991.699 127% Sangat efektif 2020 12.500.000.000  18.508.922.851 148% Sangat efektif
Sumber : Olahan data efektivitas realisasi pajak daerah terhadap target pajak daerah kab Blitar.
Efektivitas  pajak  Bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  Kabupeten  Blitar 2016-2020  sangat  efektif  dengan  rata  rata  138%  realisasi  pajak  bea  perolehan  hak  atas tanah dan bangunan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.6.259.546.389 dengan presentasi efektivitas  pajak  Restoran  123%.  Pada  tahun  2017  realisasi  penerimaan  Pajak  Bea perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  sebesar  Rp.8.050.628.569  dengan  presentasi efektivitas sebesar 133%. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp.16.368.335.986dengan  presentasi efektivitas 127%. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak  bea perolehan hak  atas tanah dan bangunan sebesar  Rp.21.540.991.699 dengan    presentasi  efektivitas  penerimaan  pajak  127%. Pada tahun  2020  ralisasi  penerimaan  pajak  sebesar  Rp18.508.922.851  dengan  presentasi efektivitas  sebesar 148%. Pada tahun ketahun realisasi pajak dilihat mencapai lebih dari 100% dengan ini berarti Badan Pendapatan daerah Kabupaten Blitar selama 5 tahun dari tahun 2016-2020 sudah sangat baik. pada tahun 2018 pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan hampir mencapai 200% yang menandakan bahwa pajak Bea perolehan hak atas  tanah  dan  bangunan  pada  tahun  tersebut  berjalan  sangat  sangat  efektif.  target penerimaan  Pajak  Bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunanan  pada  tahun  2020 mengalami  penurunan  yang  diakibatkan  karena  Covid-19  penerimaan  pajak  Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan masih juga masih sangat efektif.

## Analisi Efektifitas Pajak Daerah
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  efektiftas  pajak  daerah  secara  keseluruhan selama  tahun  2016-2020  bisa  dikategorika  sangat  efektif  dar  tahun  ketahun.  Efektivitas pajak daerah mengalai kenaikan dan penurunan tetap tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah masih lebih dari 100%.
Analisis  Efektivitas  dan  Kontribusi  Pajak  Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar
2021
Efektifitas  Pajak  daerah  terdiri  atas  10  komponen  yaitu  pajak  hotel  dengan efektivitas rata rata sebesar 108%, pajak restoran efektifitas rata-rata sebesar 148%, pajak hiburan  efektifitas  rata-rata  sebesar  122%,pajak  reklame  efektifitas  rata-rata  sebesar 111%,pajak  penerangan  jalan  efektifitas  rata-rata  sebesar  104%,pajak  parkir  efektifitas rata-rata  sebesar  104%,  pajak  air  bawah  tanah  efektifitas  rata-rata  sebesar  112%,pajak mineral bukan  logam batuan  efektifitas rata-rata sebesar140% pajak bumi dan bangunan efektifitas  rata-rata  sebesar  104%,  pajak  bea  pendapatan  hak  atas  tanah  efektifitas  rata- rata  sebesar138%.  Dari  banyak  pajak  daerah  tersebut  penerimaan  yang  paling  efektif terdapat  pada  pajak  Restoran    pajak  mineral  bukan  logam  batuan  dan  pajak  bea pendapatan hak atas tanah.

## Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kontribusi  pajak  daerah  terhadap  PAD  selama  rentang  waktu  5  tahun  terkisar antara  22,62%-35,35%.  Pada  tahun  2016  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  PAD  sebesar 26,93%.  Pada  tahun  2017  mengalami  penurunan  yaitu  sebesar  4,31%  menjadi  22,63%. Hal  ini  disebabkan  karena  kenaikan  ralisasi  PAD  (Sartika,  Ulfa,  &  Ilyas,  2019).  hal tersebut  bisa  terjadi  karena  konribusi  pada  penerimaan  pajak  hotel,pajak  restoran,pajak hiburan,  pajak  reklame,  pajak  parkir,  pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan  belum maksimal berkontribusi dalam pendapatan asli daerah (PAD).
Pada  tahun  2018  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah mengalami  kenaikan  yaitu  sebesar  12,73%  sehingga  kontribusi  pajak  daerah  padatahun 2018  menjadi  35,35%.  Kontribusi  pajak  2018  termasuk  kontribusi  pajak  yang  paling tinggi  dari  tahun  tahun  sebelumnya,  hal  ini  juga  disebabkan  karena  tingginya  realisasi penerimaan  pajak  restoran,  pajak  penerengan  jalan,pajak  mineral  bukan  logam  dan  juga pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Safitri, 2019). Meskipun begitu masih ada banyak dari pajak daerah kang masih harus dimaksimalkan dalam penerimaan pajak agar  kontribusi  pajak  dari  setiap  komponenn  bisa  semaikin  berkontribusi  dalam pendapatan asli daerah.
Pada  tahun  2019  kontribusi  pajak  mengalami  menurunan  sebesar  2,97%  sehingga kontribusi  pajak  daerah  pada  tahun  2019  menjadi  32,38%.  Kontribusi  pajak  2019. Penyebab  penurunan  ini  yaitu  kenaikan  realisasi  pajak  daerah  yang  diikuti  dengan kenaikan  realisasi  pendaptan  asli  daerah.  Peningkatan  PAD  ini  disebabkan  oleh komponen PAD yang juga ikut naik.
Pada  tahun  2020  Kontribusi  pajak  2019  kontribusi  pajak  mengalami  menurunan sebesar  2,44%  sehingga  kontribusi  pajak  daerah  pada  tahun    menjadi  29,94%  (Mastira, Zukhri, & Saputra, 2020). hal ini juga disebabkan karena tingginya realisasi penerimaan pajak  restoran,  pajak  penerengan  jalan,  pajak  mineral  bukan  logam  dan  juga  pajak  bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.  Memliki kontribusi pajak cukup lebih tinggi dari kontribusi  pajak  lainnya.hal  ini  juga  disebabkan  karena  penurunan  ini  yaitu  kenaikan realisasi  pajak  daerah  yang  diikuti  dengan  kenaikan  realisasi  pendaptan  asli  daerah. Peningkatan PAD ini disebabkan oleh komponen PAD yang juga  ikut naik (Setiawan & Surtini, 2017).

## Kesimpulan
Efektivitas  pajak  daerah  Kabupaten  Blitar  dari  tahun  2016-2020  selalu  memenuhi target  yang  tercapai  bahkan  lebih  dari  target  yang  ditetapkan,  dalam  hal  tersebut  bisa dikategorikan  penerimaan  pajak  daerah  Kabupaten  Blitar  sangat  efektif.  Dalam pelaksanaan pemungutannya. Pajak daerah yang paling efektif dalam penarikannya yaitu pajak restoran, pajak mineral bukan logam batuan dan pajak bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan. Setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Blitar selalu mencapai target pajak yang  ditetapkan  dan  ada  yang  melampaui  jauh  dari  penerimaan  teret  pajak  daerah. Kontribusi  pajak  daerah  terhadap  pendapatan  asli  Daerah  Kabupaten  Blitar  selalu mengalami  peningkatan  dan  penurunan  pada  2016  -  2020.  Dalam  kriteria  penerimaan pajak  termasuk  dalam  kategori  sedang  dalam  berkontribusi  terhadap  penerimaan Pendapatan  Asli Daerah. Penerimaan  kontribusi pajak  pada tahun 2018, 2019 dan tahun 2020.  Hal  ini  menandakan  bahwa  pajak  daerah  masih  kurang  berkontribusi  dalam pendapatan asli daerah.
Bibliografi . Agusta, Rizki Robby. (2021). Perancangan Fasilitas Wisata Edukasi Batik Ciprat Karya Difabilitas di Kabupaten Blitar . Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Bunga,  Laras.  (2020). Pengaruh  Pengetahuan  Pajak,  Moderenisasi  Sistem  Administrasi Perpajakan  Dan  Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak Karyawan Di Pt Identi Jiva Digital Kreativa . Banten: Universitas Buddhi Dharma. Ibrael, Roby. (2021). Pengawasan Kepolisian Terhadap Pembayaran Pajak Hotel Dengan Sistem Self Esesment Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pengelapan Pajak. Lex Privatum , 9 (7).
Kamaroellah,  R.  Agoes.  (2017).  Analisis  Tingkat  Kemampuan  Keuangan  Daerah  dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam , 14 (1), 123–138.
Mastira,  Ovina,  Zukhri,  Nizwan,  &  Saputra,  Darman.  (2020).  Comparative  Analysis  of Growth Rate and Contribution of Local Taxes to Local Own Revenues in the City of Pangkalpinang and Belitung Regency. Journal of Political Issues , 1 (2), 115–124. Pamungkas,  Johan.  (2017). Desain  Real-Time  Monitoring  Berbasis  Wireless  Sensor Network Upaya Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Api . Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Pratiwi, Estherini Heratity. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran,  Pajak  Reklame  dan  Pajak  parkirpada  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Tangerang Tahun 2010–2014 .
Safitri,  Alfin  Nova.  (2019). Pengaruh  kontribusi  pendapatan  asli  daerah  terhadap anggaran  pendapatan  belanja  daerah  (APBD)  di  Kabupaten  Trenggalek . Semarang: UIN Walisongo.
Sari,  Indra  Mustika.  (2016). Perlakuan  akuntansi  pendapatan-LO  dan  beban  pada Pemerintah  Kabupaten  Kediri  berdasarkan  Standar  Akuntansi  Pemeritahan  (SAP) Peraturan  Pemerintah  nomor  71  tahun  2010 .  Malang:  Universitas  Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Sartika,  Dewi,  Ulfa,  Atika,  &  Ilyas,  Andre.  (2019).  Analisis  potensi  penerimaan  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat. Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis  Dharma Andalas , 21 (1), 32–53.
Setiawan,  Ade  Budi,  &  Surtini,  Eneng.  (2017).  Analisis  Kontribusi  Dan  Efektivitas Sumber-Sumber  Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad)  Pada  Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. JURNAL AKUNIDA , 3 (1), 55–70.
Sibuea,  Hotma  P.  (2015).  Pemahaman  otonomi  daerah  dalam  perspektif  undang-undang dasar 1945 pasal 18 terhadap keutuhan NKRI. IUS CONSTITUTUM , 1 (2).
Simandjuntak, Reynold. (2016). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. Journal de Jure , 7 (1), 57–67. Taras, Tyasani, Artini, Sri, & Gede, Luh. (2017). Analisis pendapatan asli daerah (PAD) dalam  upaya  pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Kabupaten  Badung  Bali .  Bali:
Analisis  Efektivitas  dan  Kontribusi  Pajak  Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar
Udayana University.
Ulfah,  Almira  Keumala,  Fernanda,  Dedy,  Mediyanti,  Sisca,  Agustina,  Agustina,  & Farmiati,  Josi.  (2020).  Tingkat  Kemandirian,  Efektivitas,  Efisiensi  Keuangan Daerah  Pemerintah  Provinsi  Aceh  Setelah  Revisi  UU  Otonomi  Daerah. Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) , 1 (1), 539–544.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.