tSTI'DAL,.Jurnal Studi Hukum Ishn.r. \'ol l. No l-j,1,-,.,',ri-Juni 2016.ISSN:  1356 irlit)
Iga Kurniawan
Pondok  Pesantren Darut Ta limJepara Email: elfaqieri@gmail.com
Abstract
This text attempts discuss  and  compares how  the views  of ulama syafi'iyah and counter legal draft compilation of islamic law on interfaith marriage (CLD-KHI).  Additionally, this text aims  to answer about what the legal  basis  used by counter  legal  draft compilation of islamic law (CLD-KHI) in allowing interfaith marriage. According to ulama syafi'iyah and the majority  of ulama, interfaith marriage is allowed as long as the marriage  between moslem men and jewish/christian woman, not the other way (ewish/chrisrian men with moslem woman).Meanhile according to CLD-KHI implicitly allowed during the marriage in order to realize the marriage (sakinah) as well as surah Al-Rum ayaL 2I. Regarding base used CLD-KHI to allow interfaith marriage is because marriage is human rights, so it does not need to be grouped based on their religion.
Abstrak
Tulisan ini mencoba mendiskusikan serta membandingkan bagaimana pandangan Ulama Syafi'iyah  dan Counter  Legal  Drat't Kompilasi Hukum  Islam  (CLD-KHI) tentang  perkawinan beda agama. Selain iru, tulisan ini juga berrujuan untuk menjawab mengenai  landasan hukum apa yang digunakan oleh Counter  Legal Dralt Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dalam memperbolehkan perkawinan beda  agama. Menurut  Ulama Syati'iyah  dan mayoritas Ulama, perkawinan beda  agama diperbolehkan selama perkawinan tersebut dilakukan  antara  muslim dengan perempuan ahli kitab (Yahudi  dan Nasrani/ Kristen), bukan sebaliknya (laki-iaki ahli kitab dan perempuan  muslimah. Sedangkan menumt CLD-KHI diperboiehkan secara muthlak selama perkawinan tersebut dalam rangka mewujudkan rujuan perkawinan (sakinah) sebagaimana surat al-Rum  ayat 21. Mengenai dasar yang digunakan CLD-KHI untuk membolehkan perkawinan  beda agama adaiah karena pernikahan  merupakan Hak Asasi Manusia, jadi tidak perlu dikotak-kotakkan berdasarkan  agamanya.
ISTI'DAIJurnal Studi Hukum Islam, Vol. 3, No. lJanuari-Juni 2016,ISSN: 2356-0150
Quran  dan al-Sunnah.Akan tetapi, dalam berbagai aturan agama yang melarang perkarndnan beda  agama, ternyata ada  salah satu bentuk ijtihad yang memperbolehkan perkawinan  beda agama. Ide tersebut didiskusikan oleh para akademisi, santri dan beberapa  pengasuh  pesantren yang  mengaku berkompeten  dalam  berbagai bidang. Ide tersebut dituangkan dalam sebuah draft (rancangar/ konsep)  peraturan perundang- undangan. Draft tersebut dinamai CLD-KHI (Counrer  Legal Drat't Kompllasi  Hukum  Islam) (Wahid,2014:2tB).
Dalam pasal 49 ayar (l) CLD-KHI disebutkan bahwa' perkawinan antara orang Islam  dengan orang bukan Islam dibolehkan selama masih dalam batas-batas untuk mencapai tujuan perkawinan"  (Wahid, 2Ol4 : 400). Menumtnya,  perkawinan beda agama dilindungi dalam Islam. Kesatuan agama tidak menjadi  syarat  sahnya perkawinan dan menganutnya seseorang pada agama  yang berbeda tidak menjadikan  perkawinan itu batal.
CLD-KHI  muncul dengan mengangkat nilai-nilai demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia dan kesetaraan gender.  Respon  yang muncul pun beragam. Ia mendapat apresiasi, kritik dan bahkan kontroversi sekaligus. Sehingga pada akhirnya, dalam waktu kurang dari satu bulan, naskah CLD-KHI  dibekukan oleh Menteri Agama RI saat iru, Muhammad MafruhBasyuni.
Oleh  karena dibekukan oleh Menteri Agama RI, maka nasib  naskah CLD-KHI, yang menjadi rancangan hukum materil perdata  Islam sebagai tandingan  Kompilasi Hukum Islam yang  sudah berlaku  melalui inpres No. I tahun 1991, manjadi  tidak berfungsi dan tidak  berlaku di Indonesia. Sementara KHI masih menjafi pegangan Peradilan  Agama di Indonesia. Namun meskipun begiru, kemunculan naskah CLD- KHI ini belum banyak  diketahui  oleh para akademisi.  Beberapa kawan mahasiswa dari beberapa pergunran tinggi mengaku belum pernah mendengar  apalagi memahami apa itu CLD-KHI yang mengandung pasal yang memperbolehkan kawin beda  agama. Berdasarkan latar belakang di atas,
ISTI'DAL;Jurnai Srudi Hukum Islam, voi. 3, No. lJanuariJuni 2016,ISSN:  2356-0150
ISTI'DAL;Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 3, No. lJanuariJuni 2016,ISSN:  2356-0150
6j 1 lg.rNt//li(/l\,.rit. Perkaurinan llecla  Aqrrrna.
dan orang-orang  musyrik (mengatakan  bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum  datang  kepada  mereka bukti yangnyata."
Berangkat dari kenyataan tersebut, CLD-KHI berusaha menawarkan  produk hukum  baru dalam persoalan perkawinan lintas agama. Aturan yang semuTa adadalam KHI yang  menyatakan  bahwa perkawinan beda agama dilarang, berusaha  dirubah dengan  melegalkan perkawinan tersebut. Dan CLD-KHI  lah yang berperan. Ia seakan datang sebagai rnsihh(penghapus) KHI yang sejak 1991 sudah berlaku. Seperti  kaidah hukum yang  berbu nyt lex posteriori  derogat legi priori (hukum yang baru mengesampingkan hukumyanglama).
Dalam perjalanannya yang singkar, CLD-KHI  ternyata mendapat dukungan dan tentangan dari berbagai  kalangan.  Kalangan yang mendukung  ternyata banyak dari LSM dan Ormas  yang  memperjuangkan HAM dan Pluralisme. Mereka di antaranya adalah Lembaga Kajian Agama  dan Jender (LKAJ), Rahima,  Puan Amal Hayati, -Jurnal Perempuan, Pusat Srudi Wanita (pS\M), Kalyana Mitra, Mitra Perempuan,  Kapal Perempuan, Solidaritas Perempuan, LBH Apik, F^tayat NU, Rifka Annisa, Yayasan Kesehatan Perempuan, CETRO,  KpI Nasional,  KPI Jabotabek, Instirut Hak Asasi Perempuan Jogyakarta, Yayasan Kesejahter aan F atayat Jogyakarta, LKK NU DIY, Forum Pemerhati  Perempuan  Sulawesi Selatan, SavyAmira Surabaya,  KPPD  Samitra Abhaya Surabaya, LBHP2i Makassar, Komunitas  Nahdinah Tasikmalaya, PKBI, Mitra Aksi Jambi, Jaringan Keseharan Reproduksi Remaja Se-sumatra dan lain-lain (Wahid,2014263).
Sedangkan  kalangan  yang menentang CLD-KHI mayoritas  dari  kaum  cendekia dan ulama. Lima hari setelah diluncurkan, pada tanggal 9 Oktober  2004, MUI pusar membahas naskah CLD-KHI secara  serius. Anggota MUI yang hadir dalam rapar tersebut  menolak CLD-KHI. Mereka menilai CLD-KHI sesat,  bid ah dan memanipulsi nash-nash al-Quran.  Selanjutnya, wakil ketua komisi fatwa MUI pusat, Ali Musthofa
Ya qub, mengatakan dengan nada kesal, "seharusnya  teman-teman warta\A/an mencari  tahu bagaimana pemikiran  iblis bisa masuk ke Departemen  Agama. Saya tidak habis mengerti bagaimana intitusi agama seperti Depag, bisa kecolongan  pemikiran- pemikiran  iblis seperti iru."
CLD-KHI; Latar Belakang dan Tim Penggagasnya
Sejak munculnya  UU. Nomor l tahun 1974 tentang Perkawinan, pada saat itu juga seolah menjadi  awai mula formalisasi hukum Islam meskipun  masih dalam ruang lingkup yang  sempit, yakni ruang lingkup perdata Islam. Pada tahun 1991 rerbitlah KHI (Kompilasi Hukum islam)  daiam benruk Inpres nomor i sebagai lanjutan  formalisasi dan penegasan hukum perdata  Islam di Indonesia. Dua produk  hukum tersebut masih dalam  kekuasaan rcztrn orde baru sehingga nuansa berlakunya  sangat kuat.
Pada tahun 2003 -setelah masuknya era reformasi-  Departemen  Agama (sekarang Kementerian Agama) menyerahkan  RUU HTPA (Rancangan Undang-Undang  Hukum Terapan PeradilanAgama)  pada DPR  dengan misi meyempurnakan materi KHI dan meningkatkan status KHI dari Inpres menjadi  Undang-Undang (Marzuki Wahid, 2014:200).
Unruk merespon adanyaRuu  HTPA tersebut,  Kelompok  kerja Pengarusutamaan Gender (Pogja PUG) dari Deparremen Agama  mengeluarkan  naskah tandingan bagi Kompilasi Hukum Islam yang kemudian disebut Counter  Legal Drat't Kompilasi  Hukum Islam (CLD-KHI). Dalam  naskah rersebut - menurut  para perumus- mengandung tawaran-tawaran  hukum yang baru sebagai penyegaran terhadap hukum keluarga Islam yang  sudah ada dengan disusun sebagai RUU Hukum Perkawinan Islam, RUU Hukum Kewarisan Islam dan RUU Hukum Perwakafan Islam  (Marzuki Wahid, 2014: 200).
Dalam  pembahasan ini sudah menj adi ketenruan bahwa Kompilasi Hukum Islam menjadi sasaran revisi oleh tim yang menggagas munculnya pembaharuan hukum Islam  yang bersifat legal formal. Selanjurnya
ISTI'DAL;Jurnal  srudi Hukum Islam, VoI. 3, No. lJanuariJuni 2016,ISSN:  2356-0150
cita-cita dan gagasan yang baru disebut
Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Akan tetapi alasan mengapa KHI menjadi sasaran perubahan atau revisi iniperlu diperjelas.
Menurut penjelasan Hindun Anisah,
Pengasuh  pesantren Hasyim Asy ari Bangsri yang juga menjadi  salah  satu anggota tim Kontributor  CLD-KHI, menjelaskan  bahwa di daiam tubuh  KHI masihbanyakpasalyang mengandung unsur diskriminasi terhadap perempuan. Salah satu pasal yang diangkat untuk direvisi adalah pasai 84 mengenai nusyltz  Nusyuz dalam konteks fiqh klasik adalah lalainya seorang istri dalam menjalankan kewajiban  yang diantaranya adalah taat pada suami,  pergaulan  yang baik dan menyenangkan,  menyerahkan  dirinya seutuhnya pada suaminya serta tidak menjalankan aktilitas di luar rumah (A1- Baijuri, t.th 729).
Dalam  pandangan Hindun Anisah, nusyltzdalam konteks ini sangat bias gender. Ia seakan  mereduksi hak-hak perempuan untuk berekspresi  sesuai dengan  keahlian dan kapasitasnya.  Sementara  sekarang  sudah banyak perempuan yang mempunyai kapasitas yang setara bahkan diatas laki-laki. Di lain sisi, tidak ada konsekuensi hukum yang menjerat seorang suami jika ia meninggalkan  kewajibannya.  Kalau pun ada, hanyalah perjanjian  yang termuat dalam sighot ta'liq yang dibaca sesaat setelah  akad nikah.  Iru pun  dirasa  sangat tidak adil. Masih cenderung ringan  dan tidak sebanding dengan akibat hukum yang timbul karena nusyuz. Sehingga menurut Hindun Anisah, pasal84 KHI  menjadiperlu untuk di -counter.
Hal senada juga  diutarakan oleh Husein Muhammad,  salah satu pengasuh Pondok  Pesantren  Dar a1-Tauhid, aktifis  anti kekerasanperempuan  danjuga salah satu tim kontributor  CLD-KHI. Beliau  menuturkan bahwa ada beberapa pasai  dalam KHI yang masih mendiskriminasi perempuan, terutama dalam aspek hak dan kewajiban.
Perempuan cenderung direduksi haknya.
Padahal  saat ini peran perempuan sangat diperlukan. Hai yang juga perlu diperhatikan adalah perempuan  sekarang  sudah memiliki kapasitas yang setara bahkan lebih baik
dibanding dengan kaum laki-laki. Salah satu pasal yang menjadi perhatian beliau adalah pasal 79 ayat (l).
Pasal tersebut berbunyi "suami adalah kepala keluarga  dan isteri adalah ibu rumah  tangga". Menurut Husein Muhammad, istilah "kepaia keluarga" bagi  suami  mencerminkan  arogansi kaumlaki-laki.
Pasal lain yang menurut  beliau  parlu dikaji ulang adalah  pasa 21 tentang wali nikah.  Dalam  pasal tersebut wali nikah selalu dari golongan laki-laki. Sehingga  dampak yang ditimbulkan adalah perempuan tidak bisa menikahkan seseorang dan menikahkan dirinyasendiri.
Alasan lain yang mengungkapkan mengapa KHI yang  menjadi sasaran counterdan revisi diungkapkan  oleh Marzuki Wahid. Dalam bukunya, Fiqh Indonesia, Marzuki  wahid yang juga salah  saru dm inti CLD-KHI, menjelaskan bahwa ada dua alasan mendasar  yang menjadi pemicu KHI harus di-counter. Pertama, bahwa KHI telas diajukan pada Depag RI untuk ditingkatkan smrusnya dari inpres menjadi RUU HTPA. Bahkan buku ketiga dari KHI, yakni tentang perwakafan telah  ditetakan menjadi  UU perwakafan  sejak tahun 2o}4.Artinya, dalam konteks mempengaruhi  kebijakan  hukum, KHI sudah ada di depan mata  unturk direspon (Wahid,2Ol4:207).
Kedua, KHI adalah satu-satunya ketentuan detail syari'at Islam yang telah diakui  oleh negara dan sering menjadi rujukan para hakim Pengadilan  Agama, KUA dan sebagian masyarakat. Selain karena berbahasa Indonesia sehingga  mudah dipahami, KHI juga memberi kepastian hukum  kerna ridak menawarkan pilihan materi hukum sebagai mana  yang tercanrum dalam kitab-kitab  kuning dalam tradisi pes antren (Wahid, 2014 : 207).
Selain dua alasan  mendasar tersebut, alasan lain yang diungkapkan tim CLD-KHI adalah karena materi hukum  yang  termuat dalam KHI sudah saatnya diubah. Ada tiga argumen yang  menjadi  landasan berpikirnya. Pertama, beberapa  pasal KHI secara prinsipil bertentangan  dengan prinsip dasar Islam yang universal, seperti persamaan (ol- musawah). persaudaraan (al-ukhuwah), d*
ISTI'DAL;Jurnal Srudi Hukum Islam, Vol. 3, No. lJanuari-Juni 2016, ISSN:  2356-0150
keadilan (al-'adalah).  Kedua, sejumlah pasal KHI sudah tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi  internaslonal  yang telah dirativikasi,  seperti Deklarasi Universal HAM. Ketiga, dari sudut pandang metodologi, KHI dianggap replika hukum yang mengadopsi dari kitab-kitab  fiqh klasik. Ia tidak mencerminkan hukum Islam yang meng-Indonisia,  melainkan hukum yang berjiwa Timur Tengah dan dunia Arab lainaya (Wahid, 2014 : 208). Munculnya sebuah  konsep  hukum tandingan ini berlandaskan  pada beberapa sudut pandang berpikir. Di antaranya  adalah: a. Beberapa pasal KHI masih bias gender dengan kecenderungan
b.
C. mereduksi  hak-hak  perempu an. KHI sudah  saatnya diganti. KHi adalah produk Orde Baru  yang muncul berdasarkan  nuansa yang dipaksakan sesuai dengan kehendak pemerintah.
d. Inginmemunculkanrumusanhukum yang berlandaskan persamaan Gender, Pluralitas, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Dalam perumusan  CLD-KHI, terdapat dua tim, yakni rim inri dan tim kontributor. Tim inti adalah para penggagas yang  bekerja mulai awal  hingga akhir. Mulai dari mengkaji  pasal-pasal KHI, menunjuk tim kontributor, menerima  hasil diskusi tim kontributor,  studi kasus  di berbagai wilayah, serta merumuskan pasal-pasal baru CLD- KHI hingga meluncurkan naskah CLD-KHI. Dalam buku Fiqh Indonesia, Marzuki Wahid memaparkan  nama danprofil  singkat tim inri CLD-KHI. Mereka  adalah; Siri Musdah Mulia, Marzuqi Wahid, Abdul Muaqith Ghozali, Aniq Farida,  Saleh Parraonan Daulay, Ahmad Suaedy, Marzani Anwar, Abdurrohman  Abdullah,  Ahmad Mubarok, Amir Syah Tambunan, serta Asep Taufik Akbar.
Sedangkan tim kontributor berrugas sebagai kontributor dan penyumbang gagasan tentang  satu masalah yang menjadi objek kajian, yakni pasal yang menjadi sasaran revisi. Hindun Anisah misalnya, bertugas membahas tentang pasai yang
berkaitan  dengan nL$)uZ. Tim ini rerbagi menjadi beberapa kelompok dengan  bagian yang berbeda. Setiap tim mengurus  satll sampai dua masalah. Diskusi dilakukan dengan format seperri bahtsu al-masail ala NU dan pesantren klasik dengan mengajukan beberapa referensi baik dari buku-buku klasik dan kontemporer.
Sayangnya rim kontributor ini tidak semua saling mengenal  sebab mereka tidak dapat bertatap muka secara lengkap dan utuh. Dikarenakan juga seriap masalah dibahas dalam waktu yang tidak sama. Mekanismenya adalah masing-masing tim mubahitsinmembahas masalah  sesuai yang mereka dapatkan. Setelah mereka sepakat dengan satu keputusan, mereka menyerahkan hasil musyawarah kepada tim intiunruk diolah  dan disusun  secaralengkap. Bahkan tim kontriburor ini bekerja hingga perumusan butir-butir pasal dengan memperhatikan  redaksi yang terperinci sebagai usulan rumusan hukum. Tim kontributor yang tercantum adalah Husein Muhammad (pengasuh Ponpes Darut  Tauhid dan Ketua Dewan Kebijakan Fahmina-Insrirure  Cirebon), Afifuddin Muhajir (Pengasuh ponpes Sirubondo  dan Syuriatr PCNU Sirubondo), Lies Marcos-Natsir  (Anggota Dewan Kebijakan  Fahmina-Insritute Cirebon staf The Asian  Foundation Jakarta), Zainun Kamal  (Dosen UIN Jakarra dan Aktifis Paramadina Jakarta), Syafiq Hasyim (\Makil Direktur ICIPJakarta), Ahmad Luthfi (Dosen UIN Jakarta  dan aktifis truan Amal Hayari Jakarta), Faqihuddi Abd. Qodir (Sekjen Fahmina Instirute Cirebon  dan Dosen STAIN Cirebon), M. Jadul Maula (Direktur LKrS Yogyakarta), Imam Nakha'i (pengajar Ma'had Aly Ponpes Situbondo), Hamimllyas (Dosen UIN Yogyakarra  dan pengurus Majlis Tarjih Muhammadiyah  Yogyakarta), Badriyah  Fayumi  (Dosen UIN Jakarta dan aktivis Puan Amal  Hayati Jakarta), Noer Yamin Aini (Dosen UIN Jakarta) Umi Khusnul  Khatimah  (Dosen IIQ Jakarta dan Sekjen PP Fatayar NU), Mesraini (Dosen UIN Jakarta),  Hindun  Anisah (Dosen UNISNU Jepara,  Pengajar  Ponpes Krapyak Yogyakarta dan Pengasuh Ponpes  Hasyim
ISTI'DAL;Jurnal  srudi Hukum Islam, vol. 3, No. lJanuari-Juni 2016, ISSN: 2356-0i50
ISTI'DAL;Jurnal  Studi Hukum Islam, Vol. 3, No. lJanuari-Juni 2016,ISSN:  2356-0150
telah banyak  dipengaruhi oleh oknum- oknum yang ridak bertanggung jawab. Sebut saja Musa Samiri, seorang  penghianat di zaman Nabi Musa  yang mengajak  ummat Musa menyembah patung sapi yang terbuat dari  tumpukan emas yang dilelehkan.  Atau kelompok penguasa  gereja yang terlanjur kecewa karena Isa bukan lah Nabi terakhir. Lantas mereka merubah subsransi Al-Kitab hingga sudah  tercemar  keasliannya.  Dengan hipotesa semacam iru, NU menganggap bahwa  Yahudi  dan Nasrani yang semula hala1 dinikahi sekarang  menjadi haram.
Sebagai perrimbangan  hukum selanjutnya  adalah  bahwa  dalam agama kristen  terdapat  simbol Yesusdengan kondisi di salip dan tidak berdaya. Simbol itu lantas disembah dan menjadi tumpuan hidup mereka. Mereka yakin bahwa seolah-olah Yesusatau Isa adalah sosok penyelamat ummat  yang memiliki  otoritas layaknya Tuhan.  Gambaran seperri itu mirip dengan kondisi  kaum  musyrikJahiliyah yang gemar menyembah  berhala yang  terbuat dari berbagai media  seperri baru dan kayu. Sehingga Rasyid Ridlo juga tidak  keringgalan menyebut  bahwa sebagian Ulama  meyakini bahwa  Musyrikin dan Musyrileat tidakrerbaras pada komunitas muspik Arab  pada zamart kenabian dan sahabar, akan tetapi  ia juga mencakup ahlikitab dan agama -agamaselain Islam.
Allah  berfirman dalam surat an-Nisa ayatll6:
ISTI'DAL,Jurnal  Studi Hukum Islam, Vol. 3, No. lJanuari-Juni 2016, ISSN:  2356-0150
antara seorang muslim dengan non muslim tidak boleh  dilangsungkan.
Dalam  sudut pandang ),ang  berbeda perkawinan beda agama boleh  dilaksanakan, akan tetapi dengan  catatan bahwa hanya boleh dilangsungkan jika mempelai laki-laki beragama Islam dan  mempelai perempuan non muslimah, tidak sebaliknya. Di samping itu, perempuan  yang boleh dinikahi adalah perempuan  penganut agama samawi (Yahudi dan Nasrani) atau yang juga disebut dengan Atrli  Kitab. Wahbah aJ,-Zuhatli  (1418:  307) menjelaskan bahwa seorang laki-laki boleh menikahi perempuan kitabiyah sementara Iaki-laki kitabi tidak boleh menikahi perempuanmuslimah.
Hal ini, setidaknya  berdasarkan dua alasan. Pertama, Islam adalah agama yang meyakini kebenaran dua agama samawi sebelumnya, Yahudi dan Nasrani  (kristen) sehingga dalam kenyatannya ia lebih bisa memberikan pengaruh positif berupa rasa toleransi  besar kepada istrinya yang penganut kitabiyah. Kedua, karena seorang laki-laki  muslim cenderung lebih kuat dalam memegang akidah agamanya  sehingga tidak akan terpengaruh  pada akidah istrinya. Di sini Islam akan tetap pada posisi unggul sebagai agama yang  dipegang oleh suami, sang kepala rumah  tangga. Apabila  terjadi sebaliknya, yakni si suami  non muslim maka Islam sendiri akan berada pada posisi kedua mengingat istri adalah ibu rumah tangga. Ini bertentangan dengan prinsip dasar agama Islam, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih(Islam itu unggul, tidak diungguli).
Perkawinan Beda Agama Menurut  CLD- KHI
Sebagaimana pembahasan di muka bahwa CLD-KHi adalah tawaran poduk hukum yang baru. Ia berusaha mengganti posisi KHI yang sudah sekitar  satu dekade berkuasa, yakni sejak l99l sampai  2003 saat itu. Ia memandang bahwa materi-materi hukum KHI sudah kadaluarsa dan segera mungkin harus diganti. Kadaluarsa karena sudah tidak relevan dengan kehidupan masyarakat  Indonesia  yang  heterogen dan
ISTI'DAL;Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 3, No. lJanuariJuni 2016,ISSN: 2356-0150
69 i iga  Kurnicntun; Pcrkrru-in.u-r lJecle Agarna,
berzina dan bukan untuk menjadikan  perempuan piaraan. Barang  siapa yang kafir setelah beriman  maka sungguh, sia-sia amalan mereka dan di hari kiamar dia termasuk orang-orang yang rugi," (QS.Al-Maidah [s]:s). Ayat tersebut menjelaskan  bahwa perempuan  ahli kitab, yakni  perempuan  yang masihmenganut agama samawi (yahudi dan nasrani) halal untuk dinikahi. Dalam pandangan Kiai Husein, kristen dan yahudi era sekarang  adaiah kaum  ahli kitab seperri yang dimaksud oieh al-Quran.  Sehingga  sah- sah saja apabila mereka melangsungkan perkawinan dengan orang  Islam, namun tetap dengan catatan selama perkawinan iru dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan.  Adapun tujuan perkawinan sendiri  telah dijelaskan  dalam surar  al-rum ay at 2l,adalah  sakinah.
Sakinah  adalah  sebuah kondisi di mana sebuah keluarga merasa tentram dan tenang, tidak terlibat perseteruan yang berlebihan. Dalam pandangan Quraihs Shihab  (2012:187), kara ';fu^4 bermakna "diam"atau"tenang setel;h sebalumnya guncang dan sibuk". Dari sini rumah diartikan sebagai rempar memperoleh ketenangan dan ketentraman setelah sebalumnya si penghuni sibuk di luar rumah. Kemudian dilan;ui dengan lafal Ujit . tr, adalah sebuah isyarah kepadi-ruutu kecenderungan. Dlomir  yang terdapar pada ayat tersebut mengacu pada perempuan (isteri) sehingga makna  yang muncul adalah pasangan  suami isteri supaya bisa saling condong  dan saling merasakan  ketenangan berumahtangga.
Sakinah, sebagai tujuan utama berumah  tangga akan terwujud dengan adanya dua aspek  fundamental. Ia adalah mdwdddah dan rahmah. Mawaddah, dalam pengertian Quraish Shihab (2012 58), mengandung arti "cinta dan harapan". Akan Letapi cinta dalam konteks mawaddah lebih tinggr dari sekedar mahdbbdh atau rahmat. Mawaddah menurur al-Biqo i yang dikuti Quraish  Shlhab  adalah rasa cinta yang tampak buahnya  dalam sikap  dan perlakuan, serupa  dengan kepatuhan sebagai hasil rasa
kagum kepada seseorang. Sehingga  apabila seseorang  sudah tertanam pada dirinya rasa mawaddah, ia akan melakukan apa  saja  demi menuruti seseorang yang ia cintai bahkan cenderung tidak reia jika terjadi kesedihan atas kekasihnya itu.
Sementara  rahmat mengandung makna satu tingkat lebih rendah.  Masih menurut Quraish, jlka mawaddah adalah rasa yang harus dibuktikan dengan sikap dan prilaku, maka  rdhmat tidak lah perlu sampai seperti itu. Rahmat cenderung berarti berbelas kasih  pada  sosok  yang ridak berdaya. Seperti saat melihat seseorang yang terluka atau terkena  musibah. Karakter seperti ini mirip dengan  sikap empati.
Apabila tujuan perkawinan  tersebut menjadi prioritas terselenggaranya perkawinanbeda agama, maka -menurut tim CLD-KHI- perkawinan  itu sah dan haial.
Adapun soal perempuan  musyrikat yang tercantum daiam ^yat 221 surat al- Baqarah di atas, tim CLD-KHI menganggap bahwa yang dimaksud adalah perempuan musyrik yang adadizaman Nabi  dan Sahabat yang secara terang-terangan melawan Islam dan tidak menghendaki  munculnya Islam. Pendapat ini serupa  dengan  mayoritas  ulama yang berpendapat bahwa  yang dimaksud dalam ayat tersebur adalah muyrikar Arab (Ridlo, 2007: 243). Sehingga ayat ini menimbulkan pemahaman bahwa umat Kristen dan Yahudi saar ini lebih pantas disebut ahli kitab, bukan musyrikat. Meskipun  dalam rheologi Krisren sendiri mereka percaya dengan konsep  trinitas, yakni keimanan  terhadap  Tuhan  Bapak yairu Allah,  Tuhan Ibu yairu Bunda Mariam yesus sebagai Tuhan Anak. Ini merujuk pada surat ai-Bayyinah I yang membagi orang kafir menjadi  dua golongan, yakni ahli kitab dan orang-orangmusyrik.
D alam pandan gan W ahb ah al- Zu haili (14i8:  307), ahli kitab dan musy,rikin adalah dua istilah yang berbeda. ia mengatakan bahwa musyrikin  atau musyrikat adalah orang yang tidak  memiliki agama atau tidak mempercayai  agama  sama sekali. Sementara ahli kitab memillki kesamaan dengan Islam pada beberapa hal mendasar dalam akidah seperti keimanan  terhadap Tuhan, para Rasul
ISTI'DAL,Jurnal Studi Hukum Islam, vol. 3, No. lJanuari-]uni 2016, ISSN:  2356-0150
dan hari akhir dengan segenap hisab dan siksaan di dalamnya. Adanya titik temu ini menjadi penyebab terjalinnya komunikasi yang menjamin terwujudnya perkarn,inan yang lurus dengan mengharap Keislaman si perempaun tersebut  karena secara umum ia juga beriman dengan kitab-kitab para Nabi dan Rasui (N-Zyhail| 2007: 149). Dari penjabaran di atas,  mayoritas argumentasi tersebut memunculkan persamaan pandangan mengenai perkawinan beda agama antara  mayoritas ulama Syafi iyah dan tim CLD-KHI.
Namun,  dalam CLD-KHI ada hal yang berbeda  dengan prinsip-prinsip  perkawinan beda agama menurut Ulama Syafi'iyah.
Dalam penelusuran penulis, paling tidak ada dua hal mendasar yang  membedakan dua pandangan tersebut. P ertdmd, jika mayoritas mufassir dan ulama  Syafi'iyah membolehkan perkawinan  antara lakl-laki muslim dan perempuan ahli kitab, maka dalam pandangan CLD-KHI perkawinan beda agama  secara muthlak diperbolehkan tanpa memandang subyek perkawinan. Artinya, perkawinan beda agama boleh dilakukan oleh seorang muslim dengan  perenlpuan non muslimah atau sebaliknya, perempuan muslimah  dengan laki-laki non muslim.
Kedua, mayoritas  mufassir dan ulama mengidentifikasi ahli kitab adalah penganut agama yahudi  dan nasrani.  Mereka berdua adalah penganut agama samawi yang berpegang pada dua kitab samawi yang diwahyukan Allah pada sang Rasul. Yahudi berpegang pada Taurot Musa  dan Nasrani berpegang pada Injil Isa. Tidak sah jika perkawinan  dilaksanakan  dengan selain penganut kedua kitab tersebut. Bahkan Zabur milik Daud dan suhut'-suhuf Nabi sebelumnya pun tidakbisa  dijadikan standar dan parameter ahli kitab karena disinyalir bahwa Zabur dan suhut'-suhuf tersebut hanya berisi kumpulan  hikmah dan nasehat, bukan hukum dan syariat (Al-Ansori, t.th: 96). Sedangkan dalam perspektif CLD-KHI perkawinan  antara seorang muslim atau muslimat  boleh dilakukan dengan penganut agama apapun dan penganut kitab apapun.
Termasuk penganut Hindu dan Budha,  atau penganut  majusi sekalipun.
ISTI'DAL;Jurnal studi  Hukum Islam, Vo1. 3, No. lJanuari-Juni 2016,ISSN:  2356-0150
Tabel perbatdirLgan perltcnvtnun bctlu rtgcma menLu'Ltt KHI, CLD.KHI dan l.flanta Srali irah Perbandingan
Perkawinan Beda Ketetapan Hukum Boleh dilakukan oleh laki-iaki muslim dengan perempuan non muslimah atau perempuan  muslima dengan laki-laki non muslim. Boleh juga dilakukan dengan penganut agama ardli.  Hal itu dengan catatan harus dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan seperti dalam  surat al-Rumayat2l. Boleh  dilakukan oleh: 1. Laki-laki rnuslim dengirn pere mpuan
non muslim c[an tidak sebaliknya, 2. Hanya dengan Ahli Kitab
(penganut agama Yahudidan Nasrani. Landasan Hukum Mengimplementasi kan ayat 22lsuratal- B^qarah dan menganut  pada UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengimplementasik an surat al-Maidah ayat  5  dan pertimbangan  Hak Asasi Manusia sepertiamanahUUD t945.
Imlementasi surat al-Maidah  ayat 5
dengan menganggap bahwa al-Maidah adalah surat rerakhir yang turun sehingga
ia menghapus hukumsebelumnya. Prinsip Tidak ada agama yang masih murni seperri Ahli Kirab pada  Masa MusaAs.
dan  Isa  As,
Setiap agama berasal dari Tuhan.  Baik iru AhIi Kitab maupun penganut agama Ardli. B ahkan menganggap bahwa
Plato, Sokrates dan Sidharta  adalah Nabi karena mereka membawa ajaran agamanya. Ahli Kitab adalah agama  yang memiliki kesamaan Tuhan dan keimanan terhadap hari  akhir.
Komitmen menjalankan kebaikan dan menjauhi larangan A1lah.

## Kesimpulan
Perkawinanbedaagamamenumt Ulama Syafi iyahdanmayoritas  Ulamadiperbolehkan selama perkawinan tersebut  dilakukan antara muslim dengan p.r"-prun ahli kitab (yahudi dan Nairani/ Kristen), bukan sebaliknya (iaki-laki u},1 LtuU duri p.r.*puan muslimah. Diperbolehkannya sebab seorangmuslimmemiliki tolerensi danpemahamanbiahwaAhli  Kitab adalah agama samawi  yang sama-sama turun dari Allah. Dan  juga ieorang muslim  dapat menjadi pemimpin atas isterinyayangKitabiyah. Sedangkan perkawiran beda"agama menurur  CLD- KHI diperbolehkan secara muthlak selama perkawinan  tersebut dalam iangka mewujudkan
ISTI'DAL;Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 3, No. lJanuariJuni 2016, ISSN: 2356-0i50
tujuan  perkawinan (sakinah) sebagaimana surat al-Rumayat2).
Landasan hukum yang digunakan CLD-KHI dalam membolehkan perkawinan beda agama adaiah bahwa urusan perkawinan  adalah bagian dari Hak Asasi Manusia. Menurut tim Kontributor, agama tidak usah dikotak-kotakkan dengan membedakan agama samawi  ataupun  ardli.
I(eduanya sama saja. Tidak bisa hanya  karena tidak  memiliki kitab agama samawi,  mereka tidakbisadinikah.

## DAFTARPUSTAKA
Al-Ans ory, Z akaria, t .th., T uht' atu al'Thull ab :
Bisyarhi Tahriri Tangqihi al-Lubab, t.tp:
Syaukahal-Nur. Al-Asqalani, Ibnu Hajar, t-th., Bulugh al'
Mdr dm,S emarang: Alawiyah. Al-Baijuri, Ibrahim, t.th., Hasyiyah al'
Baijuri.Semarang:  Karya  Thoha Putra.
A1-  D amsyiqi, Ibnu Katsir, 2011,  T af sir al - Qur an al- Adztm,tanpa  kota: Darul Fikr. al-Jawi,  Muhammad Nawawi, 2007, Tafsir
Mar ahLabid,t.  tp : Darul Fikr. Al-Suyuthy,  Jalaluddin. t.th., T afsir al-Qur  an
al- Adzm,Surabaya : Nurul Hu da. Al-Zuhaili, Wahbah, 1 4I8 H,,\l-T af sir al'Munir fi Al- Aqidah w a al-Sy ariah wa al-Manhq, Beirut (Damsyiq): Dar a1-Fikr a1- Ma'ashir.
______, 2010,  Fiqh al-Islatn wd Adillaruhu, Diterjemahkan oleh: Abdul Hayyie dkk,Jakarta: Gema Insani.
Bakar, Abu, 2007,Ianatu At-Tholibin" Tanpa Tempat:Al-Haramain.
C ount er Legal D r af t Kompilasi Huku m I slam. Ghozali, Abdul Rahman, 2010, Fiqh
Munakahat,J akart a : Kenc ana.
Kitab  ltndang-I)ndangHukumP er daru,  2010, t. tp:
GamaPress.
KompilasiHukumlslam. LTN PBNU, 2011, Ahkamul Fukaha: Solusi Problematilea Aktual Hukum Islam,
Surabaya:Khalista. Munawwir, AhmadWarsor\ 1997, Kamus Al' Munawair Arab-Indonesia Terlenghap.
Surabaya: Pustaka  Progresif. Ridla, MuhammadRasyid, 2007, Tafsir aI- Mannar,t.tpt : Dar al-Fikr.
Shihab, Muhammad  Quraish,  20II,Tafsir al'
\{ isbah.Jakarta:  Ler.rtera Hati. Suma,  N{uhammaclArnin,  200'+, Hukunt Kcluttrgct Islant cli Dtutict  Is/amJ;rkrrrta
Raja G ratinclo Persacla.
Tihami,  H.M.A clirn Sohari Sahrani, 2014,Frqh Nhutcthahat: I{1ian Fiqh Nilrah Lengkap. jakarta: Rajalvali Pers.
Unclang'undang Nomor  1, Tahun lq7+,
Tenteng Perkou'inan.
Walricl, N'[arzuki,  2t]14, Ficlh Indoncst'r.
Bandung: N,larja.
ISTI'DAL;Jurnal Stufi Hukum Islam, Vol. 3, No. iJanuari-Juni 2016,ISSN:  2356-0150