Volume 28, No.2, June – November 2018 p-ISSN : 2338-2686 e-ISSN : 2597-4564
Page 117 – 127
Available online at https://e-journal.unair.ac.id/JEBA doi: 10.20473/jeba.V28I22018.5823

## KESADARAN PERSEPSI TENTANG KEADILAN DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KOTA PALU

## Ni Nyoman Kristian Mediawati
Sekolah Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga nyomanmediawati@protonmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received:
1 June 2018
Revised 6 July 2018 Accepted: 22 August 2018 Online available: 10 November 2018
Keywords : The taxpayer awareness, Fairness Perceptions,

## ABSTRACT
Tax  Compliance  issue  is  a  constraint  in  optimizing  tax  revenue.  Tax compliance  is  the  main  thing  that  supports  the  course  of  the  self- assessment system which in this system obligatory role of the taxpayer is required  to  realize  the  achievement  of  tax  revenue.  Through  optimal effort,  DPPKAD  always  trying  to  explore  the  potential  tax  revenue  by raising  awareness,  public  facilities  and the  quality  of  their  fulfillment of tax services.
This  study  focuses  on  the  awareness  of  the  taxpayer  based  on  the research  Suryadi  (2008).  Perceptions  of  fairness  based  on  the  research that  has  been  conducted by  Saad  (2009).  Tax  and service  quality  based on the research that has been done by Umaimah (2011).
This  study  uses  multiple  linear  regression  with  taxpayer  data  obtained from  the  Office  of  Financial  Management  Services  Regional  Asset registered until 2013. This study proves that the awareness, perceptions of  fairness  and  quality  of  service  significant  and  positive  impact  on  tax compliance restaurants in the city of Palu
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## LATAR BELAKANG
Pajak  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  bernegara, khususnya di dalam melanjutkan pembangunan karena merupakan sumber biaya untuk membiayai  pengeluaran  negara.  Volume  penerimaan  dalam negeri terutama  dari pajak senantiasa  diupayakan  untuk  terus  meningkat,  karena  erat  kaitannya  dengan  upaya peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Salah  satu  tujuan  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  disentralisasi  fiskal  adalah untuk  meningkatkan  kemandirian  daerah  dan  mengurangi  ketergantungan  fiskal  ter- hadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menge-lola Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pajak restoran merupakan salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang memiliki  peran  untuk  membiayai  pe-nyelenggaran  pemerintah  dan  pembangunan daerah. Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang–undang No. 28 tahun 2009, pajak restoran merupakan jenis  pajak  kabupaten/kota.  Sebagai salah  satu unsur dari  PAD,  maka pajak restoran memiliki peran untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah yang akhirnya kembali lagi dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
Kota Palu selain  merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Tengah jika dibandingkan dengan  provinsi  lain  di  Sulawesi,  kota  Palu  saat  ini  memiliki  tingkat  pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi  dan  sedang  dalam  ting-kat  pengembangan  daerah.  Secara  umum perekonomian  di  Kota  Palu  mengalami  peningkatan  pada  tahun  2013  yaitu  sebesar 10,96%.  Pendapatan  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  kota  Palu  tahun  2013    adalah sebesar Rp 3.624.204,00 sedangkan  tahun 2012 hanya Rp 3.305.958,00.
Dalam  harian  ANTARSULTENG  ( www.antarasulteng.com )  disebutkan  bahwa peningkatan  ekonomi  tersebut  terjadi  pada  semua  sektor.  Sektor  restoran  dan  hotel memberikan kontribusi terbesar kedua setelah perdagangan Rp 490.51.
Fenomena yang terjadi adalah target dan realisasi dari pajak hotel dan restoran selama  5  tahun  terakhir.  Pajak  restoran  realisasi  penerimaannya  tergolong  rendah bahkan  pada  tahun  2009  dan  2010  terjadi  target  yang  tidak  tercapai,  sedangkan  pada pajak  hotel  dari  tahun  2009  sampai  pada  tahun  2013  target  penerimaan  pajak  selalu terealisasi. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus.
Menurut Devas (1989:5) masalah yang dihadapi dalam menentukan potensi pajak dapat teridentifikasi dengan baik dan tidak semua wajib pajak dapat dinilai secara benar. Dari hasil pengamatan di DPPKAD kota Palu, pajak restoran merupakan wajib pajak yang tingkat kepatuhannya rendah yaitu dari 351 wajib pajak yang terdaftar hanya 131 wajib pajak yang melaporkan pajak terutangnya.
Berdasarkan  pasal  3  Peraturan  Peme-rintah  Nomor  91  tahun  2010  sebagai  per- aturan pelaksana dari UU Nomor 28 Tahun 2009,  pajak restoran merupakan jenis pajak yang  dipungut  berdasarkan  penetapan  ( self  assessment ).  Sistem self  assessment meru- pakan  sistem  yang  diterapkan  untuk  mem-beri  tanggung  jawab  penuh  kepada  wajib pajak  yang  mana  wajib  pajak  berkewajiban  menghitung,  memperhitungkan  dan melaporkan pajak terutangnya.
Agar self assessment sytem dapat berjalan dengan baik, pemerintah dalam hal ini Direktorat  Jendral  Pajak  seharusnya  menjalankan  ke  3  (tiga)  fungsinya  yaitu  pelayanan ( tax service ), penyuluhan ( dissemination ), dan penegakan hukum ( law enforment ) secara optimal. Self  assessment  system mengandung  hal  penting  yang  diharapkan  ada  dalam diri  wajib  pajak  yaitu  kesadaran  wajib  pajak,  kejujuran  wajib  pajak,  kedisiplinan  wajib pajak dan hasrat untuk membayar pajak Soemitro (1991:5).
Berdasarkan  fenomena  yang  terjadi  saat  ini  maka  topik  penelitian  ini  adalah “Pengaruh  Kesadaran,  Persepsi  tentang  Keadilan  dan  Kualitas  Pelayanan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Palu”.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kesadaran
Menurut  Musyarofah dan Purnomo (2008)  kesadaran wajib pajak adalah “sikap mengerti  wajib  pajak  badan  atau  perorangan  untuk  memahami  arti,  fungsi  dan  tujuan membayar pajak”. Oleh karena itu kesadaran merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan  modern.  Musyarofah  dan  Purnomo  (2008)  mengatakan  bahwa  diperlukan kesadaran  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  kepada  negara  guna  mem-biayai pembangunan negara demi kepentingan dan kesejahteraan umum.
Kesadaran  wajib  pajak  dibentuk  oleh  3  (tiga)  dimensi  persepsi  wajib  pajak, pengetahuan  wajib  pajak,  karakteristik  wajib  pajak  dan  penyuluhan  perpajakan.  Ke- sadaran  wajib  pajak  akan  meningkat  bila-mana  dalam  masyarakat  muncul  persepsi positif terhadap pajak (Suryadi, 2006).

## Persepsi tentang Keadilan
Saad  (2009)  mengatakan  bahwa  ke-adilan  adalah  hubungan  timbal  balik  antara kontribusi  yang  dibayar  oleh  wajib  pajak  dengan  manfaat  yang  dirasakan.  Wajib  pajak akan  memiliki  persepsi  yang  adil  dari  sistem  perpajakan  jika  manfaat  yang  diteri-ma sebanding dengan kontribusi yang di-berikan.
Menurut Azmi dan Perumal (2008), persepsi tentang keadilan sulit didefinisi-kan karena 4 (empat) masalah utama:
1. merupakan masalah dimensional
2. dapat didefinisikan pada tingkat in-dividu maupun pada masyarakat luas
3. Keadilan terkait dengan komplek-sitas.
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
4. Kurangnya  keadilan  dapat  menjadi-kan  pertimbangan  atau  menyebaban ketidakpatuhan.

## Kualitas Pelayanan
Kualitas  pelayanan  ( service  quality )  merupakan  kunci  utama  dari  pelayanan publik  yang  diberikan  kepada  masyarakat.  Kualitas  pelayanan  merupakan  tingkat  ke- unggulan  yang  diharapkan  dan  pengendali-an  atas  tingkat  keunggulan  tersebut  untuk memenuhi  keinginan  pelanggan.  Dengan  adanya service  quality yang  baik  dan  prima maka akan tercipta suatu persepsi yang baik dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.  Persepsi  yang  baik  akan  timbul,  dan  kemudian  akan  menjadi  perasaan  puas dari  masyarakat  karena  telah  memenuhi  harapan  yang  diinginkan  oleh  masyarakat tersebut  (Prianggono  dan  Manupputy,  2011).  Menurut  Oentari  dan  Mangoting  (2013), pelayanan di sektor perpajakan dapat diartikan sebagai berikut:
“Pelayanan  yang  diberikan  kepada  Wajib  Pajak  oleh  Direktorat  Jen-dral  Pajak untuk  membantu  Wajib  Pajak  memenuhi  kewajiban  per-pajakannya.  Pelayanan  pajak ter-masuk  dalam  pelayanan  publik  karena  dijalankan  oleh  instansi  pe-merintah, bertujuan untuk meme-nuhi kebutuhan masyarakat mau-pun dalam rangka pelaksanaan un-dang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba”.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Albari  (2008)  mendifiniskan  kepatuh-an  sebagai  “sikap  yang  rela  untuk  melaku- kan segala sesuatu yang di dalamnya di-dasari kesadaran maupun adanya paksaan yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diharapkan”. Berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak maka kepatuhan dalam membayar pajak juga merupakan sikap  prioritas  warga  Negara.  Pada  prinsipnya  orang  yang  patuh  itu  ialah  orang  yang memiliki keputusan untuk memilih taat membayar pajak dan taat terhadap hukum.
Nurmantu (2003:148) mendifinisikan  “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

## Pajak Daerah
Menurut Siahaan (2010:7)  pajak daerah adalah “iuran wajib yang dilakukan oleh daerah  kepada  orang  pribadi  atau  badan  tanpa imbalan langsung  yang  seimbang,  yang dapat  dipaksakan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dan  pembangunan daerah”.

## Pajak Restoran
Sesuai dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2009   Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak  restoran  adalah  “pajak  atas  pelayanan  yang  disediakan  oleh  restoran.  Restoran adalah  fasilitas  penyedia  makanan  dan  atau  minuman  dengan  dipungut  bayaran,  yang
mencakup  juga  rumah  makan,  kafetaria,  kantin,  warung,  bar  dan  sejenisnya  termasuk jasa boga/katering”.

## Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran
Menurut  Siahaan  (2010)  pemungutan  pajak  restoran  saat  ini  didasarkan  pada dasar  hukum  yang  jelas  dan  kuat,  sehingga  harus  dipatuhi  oleh  masyarakat  dan  pihak yang  terkait.  Dasar  hukum  pemungutan  pajak  res-toran  pada  suatu  kabupaten/kota adalah:
1. Undang–undang  nomor  28  tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah
2. Undang–undang  nomor  34  tahun  2000  yang    merupakan    perubahan  atas  Un- dang–undang  nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Restoran.
5. Keputusan  bupati/walikota  yang  mengatur  tentang  Pajak  Restoran  sebagai aturan  pelaksanan  Peraturan  Daerah  tentang  Pajak  Restoran  pada  kabupaten/ kota dimaksud.

## Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran
Mengacu  pada  Pasal  40  UU  No.28  tahun  2009,  tarif  pajak  restoran  ditetapkan sebesar 10% dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/kota yang bersangkutan.  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Palu  nomor  1  tahun  2011  Pasal  15 tarif  Pajak  Restoran  ditetapkan  sebesar  10%.  Setiap  daerah  atau  kota  diberi  ke- wenangan untuk menentukan besarnya tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing–masing daerah kabupaten/ kota.
Secara  umum  perhitungan  Pajak  Res-toran  adalah  sesuai  dengan  rumus  berikut ini
Pajak Terutang = Tarif pajak x dasar pengenaan pajak

## Penetapan Saat Terutang dan Pembayaran Pajak Restoran
Berdasarkan  pasal  96  ayat  (3)  UU  No.  28  Tahun  2009,  pada  saat  ter-utangnya pajak  restoran  wajib  pajak  res-toran  akan  menerima  Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah (SKPD). Jumlah pajak yang terutang sesuai dengan SKPD di-setorkan ke kas daerah atau bank  yang  ditunjuk  mempergunakan  Surat  Setoran  Pajak  Daerah  (SSPD).  Berkaitan dengan  pembayaran  pajak  restoran,  pada  pasal  101  Ayat  (1)  UU  No.  28  Tahun  2009, Bupati/Wali  kota  menentukan  tanggal  jatuh  tempo  pembayaran  dan  penyetoran  pajak restoran yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak.

## Sanksi Penagihan dengan Surat Paksa
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
Mengacu  pada  pasal  100  ayat  (1)  UU  No.28  Tahun  2009,  Bupati/walikota  dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika pajak restoran dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. STPD diterbitkan baik terhadap wajib pajak yang melakukan kewajiban pajak yang dibayar sendiri maupun terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pajak yang dipungut. Sanksi administrasi yang dikenakan mengacu pada Pasal 100 ayat (2) UU No.28 tahun 2009, besarnya sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak
Penagihan  pajak  dilakukan  dengan  terlebih  dahulu  memberikan  surat  teguran atau  surat  peringatan  atau  surat  lain  yang  sejenis  sebagai  awal  tindakan  penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. UU No.  28  Tahun  2009  Pasal  102  Ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  penagihan  pajak  dengan Surat  Paksa  dilaksanakan  berdasarkan  Undang–undang  nomor  19  tahun  2000  tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  kuesioner  untuk  mengetahui  kepatuhan  wajib  pajak restoran.  Kuesioner  akan  berisi  pernyataan  yang  tersusun  dan  responden  akan menjawab  kuesioner  dengan  menggunakan  skala Likert 1  sampai  dengan  5  (1  =  sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju) untuk mengetahui opini wajib pajak.
Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  jumlah  wajib  pajak  restoran  di  Kota  Palu  yang melaporkan pajaknya yaitu sejumlah 57 orang wajib pajak.
Kuesioner  akan  disebarkan  pada  wajib  pajak  restoran.  Teknik  pengumpulan  sampel dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  acak  (random) dengan  menggunakan  rumus Slovin untuk menentukan ukuran sampel. Pada teknik kuesioner ini, peneliti memberikan daftar  pertanyaan  dan  nantinya  akan  dijawab  oleh  para  responden  tersebut.  Tujuan penggunaan teknik adalah untuk mendapatkan jawaban responden mengenai pengaruh kesadaran, persepsi tentang keadilan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Lokasi  penelitian  pada  wajib  pajak  restoran  yang  terdaftar  di  wilayah  Kantor  Dinas Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  di  kota  Palu.  Waktu  penelitian  ini dilakukan pada tahun 2014.
Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur  sah  atau  valid  tidaknya  suatu  kuesioner. Instrumen  yang  dinyatakan  valid  jika  alat  ukur  yang  digunakan  untuk  mendapatkan
(mengukur) data tersebut valid. Uji reliabilitas merupakan uji yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan.
Uji  Asumsi  Klasik  berupa  uji  normalitas,  uji  multikolinearitas,  uji  autokorelasi  dan  uji heteroskedastisitas  harus  dilakukan,  karena  penelitian  menggunakan  metode  regresi linear  berganda.    Metode  Regresi  Linear  Berganda  dilakukan  untuk  menguji  pengaruh kesadaran, persepsi tentang keadilan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dengan menggunakan SPSS versi 18.0.
Analisis  Regresi  Linear  Berganda  adalah  pengaruh  secara  linier  antara  dua  atau  lebih variabel independen dengan va-riabel dependen. Analisis ini untuk menge-tahui apakah ada  pengaruh  antara  variabel  independen  dengan  variabel  dependen  dan  untuk memprediksi  nilai  dari  variabel  dependen  apabila  nilai  variabel  independen  mengalami kenaikan atau penurunan.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISA
Table 1 Output Uji Regresi
Berdasarkan  perhitungan  Tabel  1  maka  model  persamaan  regresi  yang  di-hasilkan adalah:
Y = 0,046 + 0,378 X 1 + 0,317 X 2 + 0,340 X 3 + 0,517
Variabel  independen  kesadaran  (X 1 )  memiliki  koefisien  regresi  dengan  tanda  positif sebesar  0,378.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengaruh  kesadaran  terhadap  kepa-tuhan wajib  pajak  adalah  positif.    Nilai  uji  t  untuk  variabel  kesadaran  adalah  sebesar  4,132 dengan tingkat signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05).
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ika, dkk (2012), serta  Puspa  dan  Zulaicha  (2012)  yang  menyebutkan  bahwa  wajib  pajak  yang  memiliki kesadaran  lebih  cenderung  untuk  patuh  untuk  membayar  pajak.  Dalam  penel-tian  ini ditemukan bahwa indikator variabel penyuluhan pajak merupakan indikator yang paling dominan terhadap kesadaran wajib pajak.
Variabel  persepsi  tentang  keadilan  adalah  0,317  dan  nilai  uji  t  sebesar  2,083  dengan tingkat  signifikasi  0,042  berdasarkan  data  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  H 2 yang menyatakan  bahwa  persepsi  tentang  keadilan  (X 2 )  berpengaruh  positif  signifikan terhadap kepatuhan  wajib pajak, diterima.
Hasil temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saad (2009), yang membuktikan  bahwa  wajib  pajak  melihat  keadilan  dari  sistem  pajak  dari  berbagai perspektif. Hasil yang sama juga dengan penelitian Anggraeni dan Harto (2012) di mana wajib pajak akan merasa adil jika hal yang dirasakan oleh masing-masing wajib pajak itu sama,  misalnya  dalam  hal  tarif  pajak.  Persepsi  keadilan  dari  wajib  pajak  bisa mempengaruhi perilaku kepatuhan dari wajib pajak, semakin baik persepsi yang timbul dari  diri  mereka,  maka  semakin  patuh  wajib  pajak  tersebut  dan  jika  persepsi  mereka rendah maka mereka cenderung menjadi tidak taat pajak. Dalam penelitian ini variabel indikator keadilan vertikal merupakan indikator dominan sehingga wajib restoran di kota Palu merasa bahwa tarif pajak yang berlaku saat ini dirasakan sudah adil.
Variabel  kualitas  pelayanan  adalah  0,340  dan  nilai  uji  t  sebesar  4,016  dengan  tingkat signifikansi 0,000. Dengan demikian  H 3 yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan (X 3 ) berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  diterima.  Hasil temuan  ini  konsisten  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Alabede  dkk  (2011) yaitu  “peningkatan  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  otoritas    pelayanan  pajak akan  meningkat-kan  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak”.  Dalam  hal  ini  kualitas  pelayanan pajak  bisa  mengerahkan  perilaku  kepatuhan  dari  wajib  pajak.  Pelayanan  yang  lebih ramah  dan  kesigapan  petugas  pajak  dalam  menangani  keluhan  dan  masalah  dari  wajib pajak akan menim-bulkan rasa puas dari wajib pajak.
Residual  atau  e rror  term (e)  adalah  perbedaan  antara  nilai  variabel  Kepatuhan  Wajib Pajak  (Y)  yang  sebenarnya  dan  nilai  prediksi  ( predicted  value )  pada  masing-masing responden.  Semakin  kecil  angka  residual  dibandingkan standardised  residual (residual yang  distandarkan),  maka  model  regresi  semakin  baik  untuk  digunakan  dalam memprediksi. Pada penelitian ini, persamaan regresi yang dihasilkan menunjukkan kalau model regresi baik digunakan dalam memprediksi.
Dalam penelitian ini variabel indikator yang paling tinggi adalah variabel sistem informasi perpajakan.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  wajib  pajak  restoran merasa  bahwa  peraturan perpajakan  mudah  dimengerti  dan  tidak  membingungkan,  informatif  dan  memberikan
jaminan keadilan bagi wajib pajak sehingga memotivasi mereka untuk taat pajak, hal ini terlepas  dari  kualitas  sumber  daya  manusia  di  kantor  pemerintahan  yang  mendapat jawaban dengan skor terendah.
Table 2 Output Uji Regresi
Nilai  koefisien  determinasi  (R  Square)  yang  dihasilkan  regresi  sebesar  0,621 menunjukkan  bahwa  kemampuan  kesadaran,  persepsi  tentang  keadilan  dan  kualitas layanan  dalam  menjelaskan  variasi  perubahan  kepatuhan  Wajib  Pajak  restoran  di  Kota Palu  adalah  sebesar  62,1%  dan  sisanya  37,9%  dijelaskan  oleh  faktor  lain.  Dengan  kata lain, kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Palu dipengaruhi oleh kesadaran, persepsi tentang keadilan dan kualitas layanan sebesar 62,1%, sedangkan sisa 37,9% dipengaruhi oleh faktor lain.

## KESIMPULAN
Kesadaran  (X 1 )  memiliki  koefisien  regresi  dengan  tanda  positif.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  pengaruh  kesadaran  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  positif.    Kesadaran berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak tentang perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak restoran, serta nilai positif menun-jukkan bahwa kesadaran wajib pajak res-toran di Kota Palu sudah baik.
Persepsi  tentang  keadilan  (X 2 )  ber-pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Hal ini menun-jukkan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak restoran tentang keadilan  semakin  tinggi  pula  tingkat  kepatuhan  wajib    pajak  restoran.  Tanda  positif menunjukkan bahwa persepsi tentang keadilan wajib pajak sudah baik.
Kualitas pelayan (X 3 ) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Hal ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  kualitas  pelayanan  yang  dirasakan  oleh  wajib  pajak, semakin tinggi pula ting-kat kepatuhan wajib pajak dan nilai positif menunjukan bahwa kualitas pelayanan pajak di kota Palu sudah baik.
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DAFTAR PUSTAKA
Alabede, James O., Zaimah BT Zaionol Arifin, and Kamil MD Idris. 2011. Does Taxpayer’s Financial  Condition  Moderate  Determinants  of  Tax  Compliance  Behaviour Evidence  from  Nigeria. British  Journal  Of  Economics,  Finance  and  Management Sciences. (Vol 1) No.2: 109 – 128 Albari. 2008. Pengaruh Keadilan terhadap Kepuasan dan Kepatuhan Wajib Pajak . Unisia. (Vol XXXI) No.69: 280 – 293.
Anggraeni, Berutu Dian dan Puji Harto. 2012. Persepsi Keadilan Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi WPOP . Diponegoro Journal of Accounting.
(Vol 2) N0.2: 1 – 10.
Azmi,  Anna  A  Che  dan  Kammal  A  Perumal.  2008. Tax  Fairness  Dimensions  In  An  Asian Context  The  Malaysian  Perspective. International  Review  of  Business  Research Papers Vol. 4 No.5.
Devas, Nick. 1989. Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia . Jakarta: UI Press.
Ika,  Sulistyawati  Ardiani.,  Dian  Indriana  Tri  Lestari  dan  Novi  Widi  Tiandari.  (2012).
Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  Pelayanan  Perpajakan  dan  Kepatuhan  Wajib Pajak  terhadap  Kinerja  Penerimaan  Pajak.    Studi  Kasus  pada  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari . Jurnal Investasi. (Vol 8). No.1: 81 – 96. Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi . Yogyakarta: Andi.
Musyarofah,  Siti  dan  Adi  Purnomo.  2008. Pengaruh  Kesadaran  dan  Persepsi  tentang Sanksi  dan  Hasrat  Membayar  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Sektor Publik. (Vol 5)
No.1: 34 – 50.
Nurmantu, Safri. 2003. Pengantar Perpajakan Edisi 2 . Jakarta. Granit Oentari,  Fuadi  Arabella  dan  Yenni  Mangoting.  2013. Pengaruh  Kualitas  Pelayanan Petugas  Pajak,  Sanksi  Perpajakan  dan  Biaya  Kepatuhan  Pajak  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM . Tax and Accounting Review. (Vol 1). No.1 : 19 – 27.
Peraturan Daerah Kota Palu Palu Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Prianggono, Jarot dan Dax E.S Manuputty. 2011. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan  Wajib  Pajak  dalam  Penerbitan  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  di Samsat Balikpapan . Jurnal Makna. (Vol 1). No.2 : 59 – 74.
Puspa,  Arum  Harjanti  dan  Zulaikha.  2012. Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  Pelayanan Fiskus  dan  Sanksi  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang Melakukan  Kegiatan  Usaha  dan  Pekerjaan  Bebas  Studi  di  Wilayah  KPP  Pratama Cilacap . Diponegoro Journal of Accounting. (Vol 1) No.1: 1 – 8. Saad,  Natrah.  2009. Fairness  Perceptions  And  Compliance  Behaviour:  The  Case  of Salaried  Taxpayers  in  Malaysia  After  Implementation  of  The  Self-  Assessment System . eJournal of Tax Research. (Vol 8). No.1: 32 – 63.
Siahaan,  Marihot  Pahala.  2010. Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Edisi  Revisi. Depok:
Raja Grafindo Persada.
Soemitro, Rahmat. 1991. Azas dan Dasar Perpajakan 1 .PT Eresco Bandung.
Suryadi.  2006. Model  Hubungan  Kausal  Kesadaran  Pelayanan  Kepatuhan  Wajib  Pajak dan  Pengaruhnya  Terhadap  Kinerja  Penerimaan  Pajak  Suatu  Survei  Di  Wilayah Jawa Timur. Jurnal Keuangan Publik. (Vol 4). No.1: 105 – 121. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  tahun  2009  tentang  Perubahan  atas Undang – undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Zain, Mohammad. 2003. Manajemen Perpajakan . Jakarta: Salemba Empat.