## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174

## Volume 3, Nomor 2, 2023

## Authors
Fathurrahim

## Affiliation
Universitas Khairun
Email rinofathur@gmail.com

## Date Submission
12 January 2023

## Date Accepted
25 January 2023
Date Published 04 May 2023
DOI 10.52249

## IMPLEMENTASI    PASAL  56  KUHAP
TENTANG HAK

## TERSANGKA ATAS
BANTUAN  HUKUM  DALAM  PROSES

## PENYIDIKAN  PERKARA  TINDAK  PIDANA NARKOTIKA

## Abstract
This study aims to determine the fulfillment of the rights of suspects of narcotics crimes to obtain legal assistance in the process  of  investigating  narcotics  criminal  cases  and  the factors  that  influence  the  fulfillment  of  the  rights  of narcotics suspects to obtain legal assistance in the process of investigating  narcotics  criminal  cases  by  using  the interview method with respondents who The results of this study  indicate  that  the  implementation  of  the  provision  of legal  assistance  by  investigators  still  has  violations committed by irresponsible  elements so that the  fulfillment of  the  suspect's  rights  becomes  less  than  optimal  in  the implementation  of  criminal  cases  at  the  investigative  level guided  by  the  Criminal  Procedure  Code  as  the  applicable criminal  procedural  law.  in  Indonesia  as  regulated  in Articles  54,  55,  56,  75 and  114  of  the  Criminal  Procedure Code.  While  the  factors  that  affect  the  fulfillment  of  the rights  of  suspects  of  narcotics  crimes  to  obtain  legal assistance  in  the  process  of  investigating  narcotics  crime cases  are  law  enforcement  factors,  language  factors,  and legal awareness factors.
Keywords: Legal Assistance,Suspect's Rights, Narcotics

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pemenuhan  hak tersangka  tindak  pidana  narkotika  untuk  memperoleh bantuan  hukum  dalam  proses  penyidikan  perkara  tindak pidana  narkotika  serta  faktor  yang  mempengaruhi pemenuhan  hak  tersangka  tindak  pidana  narkotika  untuk memperoleh  bantuan  hukum  dalam  proses  penyidikan perkara  tindak  pidana  narkotika  dengan  menggunakan metode  wawancara  terhadap  responden  yang  telah ditentukan.Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa Pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  oleh  penyidik masih  saja  terdapat  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh oknum-oknum tidak bertanggung  jawab sehingga pemenuhan  hak  tersangka  menjadi  kurang  optimalnya dalam pelaksanaan perkara pidana pada tingkat penyidikan
berpedoman  pada  KUHAP  sebagai  hukum  acara  pidana yang  berlaku  di  Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 54,  55,  56,  75,  dan  114  KUHAP.  Sedangkan  faktor  yang mempengaruhi  pemenuhan  hak  tersangka  tindak  pidana narkotika untuk memperoleh bantuan hukum dalam proses penyidikan perkara tindak pidana narkotika faktor penegak hukum, faktor Bahasa, dan faktor Kesadaran Hukum
Kata Kunci : Bantuan Hukum, Hak Tersangka, Narkotika

## Pendahuluan
Pada  prinsipnya  tersangka  atau  terdakwa  yang  menghadapi  proses  hukum  dalam perkara  pidana  akan  bersebrangan  kepentingan  hukum  dengan  negara  melalui  para penegak hukumnya. Untuk melindungi  hak-haknya dalam proses tersebut, sistem hukum memberikan perlindungan melalui hukum acara, salah satunya adalah hak bagi tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum dalam menjalani proses peradilan pidana.  Bahkan  pada  perkara-perkara  dengan  ancaman  hukuman  tertentu  penunjukan seorang penasehat hukum guna mendampingi pembelaan tersangka atau terdakwa adalah wajib  sifatnya,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  56  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  KUHAP (Undang-Undang No 8 Tahun 1981)
Perlindungan  hukum  ini  diharapkan  akan  memberikan  keseimbangan  dalam  suatu proses peradilan sehingga diharapkan dapat dicapai keadilan bagi terpidana kelak. Sejalan dengan hal di atas, hukum acara pidana adalah melindungi dan memelihara keseimbangan antara  kepentingan  hukum  individu  dan  kepentingan  hukum  masyarakat  tanpa  ada kecualinya, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945” (Rohmini, 2003)
Pendampingan  oleh  penasehat  hukum  dalam  suatu  proses  tahapan  peradilan  bagi tersangka  atau  terdakwa  sangat  penting  dikarenakan  seorang  tersangka  atau  terdakwa dalam proses peradilan tersebut walaupun kemerdekaannya dibatasi, ia tetap memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya dan tidak dapat dikesampingkan pemenuhannya, seperti  tersangka  dan  terdakwa  berhak  untuk  tidak  disiksa,  berhak  untuk  dijaga martabatnya,  berhak  untuk  dianggap  tidak  bersalah  sebelum  ada  putusan  hakim  yang berkekuatan  hukum  tetap  dan  hak-hak  yang  melekat  lainnya.  Terkait  hal  itu,  Yahya Harahap menyatakan sebagai berikut.
“Pasal  56  KUHAP  merupakan  hak  yang  sejalan  dengan  DUHAM  yang  menegaskan hadirnya penasihat hukum mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan nilai yang berkaitan dengan manusia, dengan demikian mengabaikan hal ini bertentangan dengan nilai-nilai HAM”(Harahap, 2012).
Ketentuan  Pasal  56  KUHAP  menandakan  bahwa  telah  bergesernya  sistem pemeriksaan  terhadap  tersangka  atau  terdakwa    dari    yang    semula    menggunakan  HIR yang  menganut system pemeriksaann inkusatoir ke sistem  pemeriksaan akuisatoir .
“Tujuan  utama  dibentuknya  KUHAP  menggantikan  HIR  adalah  membentuk  suatu hukum acara pidana Nasional yang sesuai dengan jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia  dan  untuk  lebih  dihormatinya  pelaksanaan  hak-hak  azasi  manusia,  oleh karena itu penonjolan utama dalam KUHAP adalah perlindungan terhadap hak azasi manusia. (Loeqman, 2001)”
Ketentuan Pasal 114 KUHAP  yang merupakan pasal pendukung dari ketentuan yang digariskan  dalam  Pasal  54  dan  Pasal  56  KUHAP  memberikan  landasan  hukum  bagi tersangka  atau    terdakwa    untuk    diberitahukan    akan    haknya    tentang    pendampingan oleh  penasehat hukum,  mulai  sejak  saat  tahapan  penyidikan  sampai   dengan  tahap putusan    hakim    yang    berkekuatan  hukum  tetap  (asas legal  assistance :  setiap  orang  yang tersangkut  perkara  wajib  diberi  kesempatan  memperoleh  bantuan  hukum  yang  semata- mata  diberikan  untuk  melaksanakan  kepentingan  pembelaan  atas  dirinya  (Pangaribuan, 2006).
Pendampingan  penasehat  hukum  ini  sangat  penting  agar  dalam  setiap  proses peradilan pidana,  baik  tersangka  atau  terdakwa  dapat  diperlakukan  sama  dihadapan hukum dengan tidak  mengadakan  pembedaan  perlakuan,  sesuai asas  equality  before  the law, sehingga  tujuan  mendapatkan  keadilan  yang  seadil-adilnya  dapat  tercapai. Disayangkan Kata “wajib” yang dinyatakan dalam Pasal 56 KUHAP, mengandung makna yang  multitafsir,  dikarenakan  ketidakjelasan  akan  akibat  hukum  atau  implikasi  hukum yang  dapat  dijatuhkan,  terhadap  suatu  proses  peradilan  pidananya  itu  sendiri,    apabila ketentuan dari Pasal 56 KUHAP ini tidak diterapkan sebagaimana mestinya (Miharja, 2019). Suatu  norma  hukum  dapat  merupakan  suatu  norma  hukum  tunggal  dan  dapat  juga berwujud  norma  hukum  berpasangan,  norma  hukum  berpasangan  adalah  norma  hukum yang  terdiri  atas  dua  norma  hukum,  yaitu  norma  hukum  primer  dan  sekunder.  Norma hukum  primer  merupakan  suatu  suruhan  ( das  Solen )  tentang  bagaimana  seseorang hendaknya  bertindak  atau  bertingkah  laku,  sedangkan  norma  hukum  sekunder  adalah norma hukum yang berisi  tata cara penanggulangannya apabila norma hukum primer itu tidak dipenuhi atau dipatuhi. Norma hukum sekunder ini memberikan pedoman bagi para penegak hukum untuk bertindak apabila suatu norma hukum primer itu tidak dipatuhi dan norma ini mengandung sanksi bagi seseorang yang tidak mematuhi suatu ketentuan dalam norma hukum primer (Indrati, 2007).
Pernyataan  di  atas  jika  dicocokkan  dengan  apa  yang  tercantum  dalam  Pasal  56 KUHAP  nampak  bahwa  ketentuan  tersebut  merupakan  norma  tunggal,  sebab  tidak dibarengi dengan suatu sanksi hukum bila norma tersebut tidak diindahkan. Tidak adanya akibat  hukum  atas  pelanggaran  terhadap  Pasal  56  KUHAP  tersebut,  menjadi  salah  satu factor timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada tersangka atau  terdakwa  di  dalam  proses  penegakan  hukum  itu  sendiri,  seperti  pemerasan pengakuan  dengan  jalan penganiayaan, pemerasan uang dan lain-lain. Usaha penegakan hukum  dapat  juga  merupakan  suatu  faktor viktimogen (faktor-faktor  yang  menimbulkan korban)  atau kriminogen (yang  menimbulkan  kejahatan)  (Gosita,  2004).  R  Abdussalam, dalam bukunya menyatakan sebagai berikut :
Ketiadaan    konsistensi  antara    Undang-Undang    dengan    kenyataan    merupakan factor kriminogen, semakin jauh undang-undang bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, maka semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum itu sendiri (Abdussalam, 2007).
Senada dengan pernyataan R Abdussalam di atas, Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian  (PTIK)  periode  2002-2004,  Farouk  Muhammad  mengeluhkan  tentang  norma hukum tunggal ini, di dalam bukunya beliau nyatakan sebagai berikut:  “Pembuat hukum (legislatif)  ternyata  tidak  mampu  merumuskan  secara  mendetail  ketentuan-ketentuan
hukum  yang  dapat  digunakan  oleh  polisi  untuk  menilai  apakah  sesuatu  perbuatan  dapat digolongkan  secara hitam-putih  sebagai  pelanggaran  pidana  atau  tidak.  Keadaan  tersebut meninggalkan  suatu  ruang,  dimana  polisi  harus  menafsirkan  hukum  yang  tertera  dalam kitab berdasarkan situasi dan kondisi dalam dunia nyata.”
Ruang menafsirkan hukum inilah yang dalam praktek acap kali disalahgunakan oleh aparat penegak hukum dalam suatu proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan sampai pada tahap pemeriksaan di persidangan. Kondisi ini dilakukan dengan alasan untuk mengisi  kekosongan  hukum,  sehingga  sering  terjadi  penegakan  hukum  yang  dilakukan dengan cara melanggar hukum, padahal menurut pendapat Teuku Nasrullah dalam acara metro realitas yang membahas mengenai  pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak  hukum  dalam  proses  beracara  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negari  Limboto Gorontalo  yang  ditayangkan  di  Metro  TV,  beliau  nyatakan  bahwa,  “pelanggaran  hukum yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  lebih  memalukan  dari  pada  pelanggaran hukum yang dilakukan oleh maling”
Pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses  peradilan  pidana  sering  disebabkan  oleh  karena  pendampingan  oleh  penasehat hukum  bagi  seorang  tersangka  atau  terdakwa  tidak  diindahkan  salah  satunya  pada Tahapan penyidikan yang seharusnya dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika yang  khususnya  di  wilayah  Maluku  Utara  banyak  sekali  pelaku  tindak  pidana  narkotika dalam  tahapan  penyidikan  di  Kantor  Direktorat  Reserse  Narkoba  Kepolisian  Daerah Maluku Utara (Polda Malut) sama sekali tidak mendapatkan haknya, dalam hal ini Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Malut) tidak menunjuk Penasehat  Hukum  agar  mendampingi  Tersangka  pada  saat  pemeriksaan  ditingkat Penyidikan  padahal  sudah  sangat  jelas  termuat  dalam  Pasal  56  KUHAP  setiap  Tersangka yang  tidak  mempunyai  penasihat hukum  sendiri,  pejabat  yang bersangkutan  pada  semua tingkat  pemeriksaan  dalam  proses  peradilan  wajib  menunjuk  penasehat  hukum  bagi mereka,  yang  khususnya  bagi  masyarakat  yang  kurang  mampu  yang  diancam  dengan pidana lima tahun atau lebih, mengingat Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki hukuman maksimal melebihi dari lima tahun penjara diantaranya:
1. Pasal  111  Ayat  (1)  UU  No  35  Tahun  2009,  pidana  maksimal  selama  12  (dua  belas) tahun?
2. Pasal  112  Ayat  (1)  UU  No  35  Tahun  2009,  pidana  maksimal  selama  12  (dua  belas) tahun?
Demikian  seharusnya  penegak  hukum  yaitu  Penyidik  Direktorat  Reserse  Narkoba Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Malut)merujuk pada Pasal 56 KUHAP serta Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  Tentang  Narkotika  maka  dalam  hal  melakukan  pemeriksaan  atas  Tersangka  Tindak Pidana  narkotika  yang  khususnya  ekonomi  lemah  atau  kurang  mampu  maka  harus menunjuk  Penasehat  Hukum  agar  dapat  mendampinginya  dalam  proses  penyidikan  agar selain  Tersangka  tindak  pidana  narkotika  mendapatkan  hak-haknya  tersangka  juga  dapat terhindar  dari  perlakuan  semenang-menang  yang  dilakukan  oleh  penyidik  diantaranya menekan, memaksa serta mengancam tersangka.
Fakta  yang  terjadi  terkait  tersangka  tindak  pidana  narkotika  yang  khususnya
diperiksa  di  Direktorat  Reserse  Narkoba  Kepolisian  Daerah  Maluku  Utara  (Polda  Malut) tidak  mendapatkan  haknya  untuk  mendapat  penunjukan  Penasehat  Hukum  oleh  pihak penyidik sebagai tersangka sesuai dengan amanat Pasal 56 KUHAP, maka peneliti tertarik untuk  mempelajari,  memahami,  dan  meneliti  secara  lebih  mendalam  mengenai  proses penanganan tindak pidana narkotika pada tingkat penyidikan yang mana setiap tersangka telah mendapatkan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum. Hal ini tentu terkait dengan  tugas  dan  tanggung  jawab  pemerintah  yang  dalam  hal  ini  penegak  hukum  yaitu Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Malut), hingga sampai dengan saat ini masih banyak tersangka tindak pidana narkotika yang tidak mendapatkan haknya  yaitu  didampingi  oleh  penasihat  hukum  pada  tingkat  penyidikan  di  Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Malut).

## Metode Penelitian
Penelitian  yang  digunakan  adalah normatif  empiris  (Kelsen,  2007)  yaitu  pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku,  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti  dan  yang  dilakukan  dengan  cara melakukan  penelitian  di  lapangan(Soekanto,  2014).  Lokasi  penelitian  yang  dipilih  dalam penelitian  ini  adalah  wilayah  Kota  Ternate  dalam  hal  ini  di  Polres  Ternate,  Pengadilan Negeri  Ternate  dan  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum.  Adapun  alasan  penulis  memilih lokasi  tersebut  adalah  karena  lembaga  tersebut  merupakan  lembaga  yang  memiliki kewenangan  dan  tugas  memberikna  hak  bantuan  hukum  dalam  menyelesaian  perkara pidana.  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan (Sunggono, 2009).

## Hasil Dan Pembahasan

## Pemenuhan  Hak  Tersangka  Tindak  Pidana  Narkotika  Untuk  Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika
Pemenuhan  Hak  merupakan  pelaksanaan  kewajiban  yang  dijamin  oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Menurut kamus besar bahasa indonesia pemenuhan  adalah  proses,  cara,  dan  perbuatan  memenuhi.  Berdasarkan  hasil penelitian penulis menganalisis pemenuhan hak tersangka Belum Optimal.
Pemenuhan  hak  tersangka  untuk  memperoleh  bantuan  hukum  kurang terpenuhi  berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  dilapangan  dikarenakan  masih didapati  pernyataan  tersangka  yang  tidak  dipenuhi,  kurang  terpenuhinya  hak  ini disebabkan  oleh  dua  faktor  yaitu  dari  tersangka  dan  penyidik  sendiri  (Michael, 2012).  Dari    faktor  tersangka,  kurang  kooperatif  dalam  menjalankan  pemeriksaan, tersangka  yang  diperiksa  sering  berperilaku  kurang  sopan,  berbelit-belit  dalam memberikan keterangan. Kemudian dari faktor penyidik sendiri, masih ditemukan adanya  pelanggaran  hak  seperti  bertutur  kata  kasar  bernada  kemarahan.  Hal  ini disebabkan juga karena tersangka tidak diberikan pendampingan secara prosedural.
Parameter/Indikator  yang  digunakan  penulis  dalam  menganalisis  penelitian  ini merupakan  Pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  dalam  perkara  pidana  pada  tingkat penyidikan  berpedoman  pada  KUHAP  sebagai  hukum  acara  pidana  yang  berlaku  di
Indonesia.  KUHAP  telah  mengatur  mengenai  proses  pemeriksaan  tersangka  di  tingkat penyidikan,  yang  di  dalamnya  termasuk  ke  dalam  proses  pemberian  bantuan  hukum. Pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  dalam  perkara  pidana  yang  telah  diatur  dalam Pasal  54,  55,  56,  75,  dan  114  KUHAP.bBerdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Penyidik, ”Pemenuhan  hak  tersangka  sudah  kami  penuhi  dan  dijalankan  sesuai  prosedur  yang  ada oleh  pihak  kami  sampai  selesainya  pemeriksaan  dan  apabila  tersangka  tidak  mau didampingi  oleh  penasihat  hukum  maka  kami  sebagai  penyidik  akan  membuat  surat pernyataan  untuk  tersangka  berdasarkan  permintaan  dari  si  tersangka  ini,  dan  selama proses  pemeriksaan  tersangka  tidak  ada  hambatan  maupun  kendala-kendala  yang  terjadi karna  setiap  tingkat  pemeriksaan  pihak  kami  selalu  melaksanakan  kewajiban  dan  tugas kami  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku,  adapun  upaya  yang  kami  lakukan  untuk melindungi haknya tersangka dengan memberikan hak mereka pada saat proses penyidikan sesuai isi KUHAP.”
Hasil  wawancara  oleh  penyidik  di  atas,  menujukkan  bahwa  pemenuhan  hak tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan oleh penyidik telah mereka penuhi berdasarkan aturan  hukum  yang  telah  ditetapkan  perundangan    Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019  Tentang  Penyidikan  Tindak Pidana,  akan  tetapi kata penyidik adapun tersangka yang tidak mau menggunakan Penasehat Hukum.
Pada  hasil  penelitian  yang  penulis  analisis  dilapangan  ada  juga  yang  tidak  sesuai dengan fakta yang terjadi bahwasanya masih saja terdapat pelanggaran hak-hak tersangka yang tidak diberikan dan di abaikan oleh oknum-oknum penyidik yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai anggota Polri, dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh  oknum  penyidik  merupakan  pelanggaran  terhadap  kode  Etik  kepolisian  menurut Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2011  Tentang Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Berdasarkan  Hasil  wawancara dengan  Fitrah,  selaku  Narapidana  Rutan  Kelas  IIB  Ternate,  “Pada  Saat  Pemeriksaan  Saya Tidak Didampingi Oleh PH Sampai Selesainya Pemeriksaan Dan tidak diberitahukan juga soal  bantuan  hukum  Cuma-Cuma  sebab  itu  yang  saya  tahu  jika  menggunakan  PH  maka harus  membayar  PHnya  sendiri  karena  alasan  tersebut  saya  memilih  untuk    tidak mengunakan PH sebab saya tidak mampu membayarnya”
Rahmat, selaku Narapidana Rutan Kelas IIB Ternate, menguatkan bahwa haknya yang tidak  dipenuhi  oleh  penyidik  Pasal  56,  Pasal  58,  Pasal  60  KUHAP,  Yang  mengatakan: “Pelayanan  terhadap  Tersangka  Kurang  Bagus  dan  kebutuhan  atau  keperluan  Diabaikan Penyidik atau Polisi”
Dari  hasil  wawancara  tersebut  penulis  menganalisis  bahwa  Seharusnya  seorang penegak  hukum  dalam  hal  ini  kepolisian  harus  melakukan  pelayanan  yang  baik  seperti dituangkan dalam UU kepolisian yaitu pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat (1) UU No.2 Tahun  2002  polisi  merupakan  alat  negara  sebagai  berikut  :  “Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  merupakan  alat  negara  yang  berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.
Aturan  pelaksana  dalam  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor  14  Tahun  2012  Tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana,  juga  menjadi landasan  dalam  pelaksanaan  bantuan  hukum  di  tingkat  penyidikan.  Pasal  yang  harus
diperhatikan dalam peraturan ini yakni Pasal 66 ayat (3), (4), (8) dan (9) Peraturan Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012  Tentang  Manajemen Penyidikan  Tindak  Pidana,  sebagai  berikut  :  Pasal  66  ayat  (3),  menyatakan  :  “Tersangka yang  tidak  mampu  dan  tidak  mempunyai  penasihat  hukum  sendiri,  penyidik/penyidik pembantu wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.
Pasal 66 ayat (4), menyatakan : “penyidik/penyidik pembantu dilarang menggunakan kekerasan,  tekanan  atau  ancaman  dalam  bentuk  apapun,  dan  harus  berperilaku  sebagai pihak yang akan mengali fakta-fakta dalam penegakan hukum”.
Hasil wawancara dengan Narasumber Febriyan Hidayat, selaku Narapidana Rutan Kelas IIB Ternate, mengatakan bahwa :
“Tidak  Diberitahukan  Tentang  Bantuan  Hukum  Sampai  Dengan  Selesainya Pemeriksaan Baru Diberitahukan Mengenai Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma” Hasil  wawancara  dengan  Narasumber  Rahmat,  selaku  Narapidana  Rutan  Kelas  IIB Ternate, mengatakan bahwa :
“Dikarenakan  Penyidik  Mengatakan  Bahwa  Jika  Menggunakan  Penasehat  Hukum Maka  Ketika  Pada  Saat  Pemeriksaan  Dan  Persidangan  Penasehat  Hukum  Akan Mempersulit Dan Akan Ribet Kepada Hakim Dan Jaksa”
Berangkat dari penjelasan diatas penulis dapat menguraikan bahwa bantuan hukum pada  tahap  penyidikan,  Pemberian  bantuan  hukum  pada  tahap  penyidikan  yang  termuat pada pasal 56 KUHAP dimana dengan ancaman hukuman yang termuat diwajibkan untuk didampingi  oleh  penasehat  hukum  secara  cuma-cuma.  Penyidik  pada  saat  pemeriksaan wajib memberitahukan hak-hak  kepada  tersangka  salah  satunya  terkait  bantuan  hukum untuk  didampingi  oleh  penasehat  hukum,  apabila  tersangka  tidak  memiliki  penasehat hukum  maka  penyidik  akan  menunjuk  penasehat  hukum  bagi  tersangka  yang  diancam dengan  pidana  penjara  5  tahun  ,  pidana  penjara  15  tahun  atau  lebih  atau  pidana  mati.” Namun pada kenyataannya masih ada saja para tersangka tidak di damping oleh penasehat hukum sebagaimana yang dijelaskan diatas (Aedi, Ahmad Ulil dan Samekto, 2013).

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Tersangka Tindak Pidana Narkotika  Untuk  Memperoleh  Bantuan  Hukum  Dalam  Proses  Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pemenuhan  hak  tersangka  tindak  pidana narkotika ini antara lain dapat dilihat dari 3 aspek yakni :

## 1. Faktor Penegak Hukum
Penyidik  tidak  menyampaikan  tentang  bantuan  hukum  secara  Cuma-Cuma, Berdasarkan  Hasil  wawancara  dengan  Saldi  Andaria  Selaku  Narapidana  Rutan  kelas  IIB Ternate, mengatakan bahwa :
“Bahwa  tidak  tau  kategori    Bantuan  Hukum  Cuma-Cuma,  Tidak  disampaikan Tentang  Bantuan  Hukum  Sampai  Dengan  Selesainya  Pemeriksaan  Baru Diberitahukan Mengenai Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma begitu juga dari sisi pengetahuan tentang hukum”.
Berdasarakan Hasil wawancara dengan Narasumber Rian, selaku Narapidana Rutan Kelas  IIB  Ternate  mengatakan  bahwa  :  “Pihak  kejaksaan  menyampaikan  agar  tidak
memakai PH atau bantuan hukum dengan alasan Ribet”. Egitu juga  Risman menjelaskan bahwa  “ketika  pemeriksaan  saya  tidak  diberikan  bantuan  hukum  dan  tidak  di  dampingi penasehat  hukum  oleh  penyidik,  saya  hanya  dibolehkan  memberikan  keterangan  dan menghubungi keluarga saya hingga selesainya pemeriksaan”
Hasil  wawancara  dengan  Penyidik  Azis  Ibrahim  Muamar  S.H  selaku Kasubbagminops  Ditresnarkoba  Polda  Malut,  mengatakan  bahwa  :  “Tetap  banyak  yang menolak bantuan hukum makanya dibuatkan surat pernyataan tidak didampingi penasihat hukum karena tersangkanya yang minta (Arif, 2015).”
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  diatas,  menurut  penulis  dapat  simpulkan bahwa penyidik telah memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum namun  tersangka  menolak  karena  alasan  biaya,  padahal  itu  sudah  diberitahukan  bahwa akan  disediakan  oleh  negara,  dan  menurut  tersangka  jika  menerima  bantuan  dari penasehat  hukum  yang  disediakan  oleh  negara  akan  memakan  banyak  waktu  saat penahanan  dan  perlu  banyak  berkas.  Hal  ini  yang  menjadikan  belum  optimalnya pemberian  bantuan  hukum  Diberitahukan  dengan  jelas  dalam  bahasa  yang  dimengerti olehnya  tentang  apa  yang  disangkakan  kepadanya  pada  waktu  pemeriksaan  dimulai (Hutagalung, 2009).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Penyidik  Bagi  tersangka  yang  tidak  mau menerima bantuan hukum yang diberikan karena mengangap tidak perlu didampingi maka penyidik wajib membuat berita acara penolakan didampingi oleh penasehat hukum sesuai dengan Pasal Pasal 75 KUHAP, yang menyatakan bahwa :
a. Berita  acara  dibuat  untuk  setiap  tindakan  tentang:  (a)  Pemeriksaan  tersangka;  (b) Penangkapan; (c) Penahanan; (d) Penggeledahan; (e) Pemasukan rumah; (f) Penyitaan benda;  (g)  Pemeriksaan  surat;  (h)  Pemeriksaan  saksi;  (i)  Pemeriksaan  di  tempat kejadian;  (j)  Pelaksanaan  penetapan  dan  putusan  pengadilan;  (k)  Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
b. Berita  acara  dibuat  oleh  pejabat  yang  bersangkutan  dalam  melakukan  tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan
Pihak  penyidikannya  pada  saat  dilakukan  pemeriksaan  membentak  –bentak terhadap  pelaku.  Kenyataannya  berdasarkan  hasil  penelitian  dilapangan,  Seperti  masih ditemukan  adanya  upaya-upaya  pemaksaan  kepada  tersangka seperti  membentak atau mengancam  supaya  memberikan  keterangan  secara  detail  dan  waktu  pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan tidaklah sesuai dengan surat undangan yang diberikan baik itu  kepada  tersangka  atau  kepada  penasihat  hukumnya,  dengan  demikian  penasihat hukum  tersangka  menyimpulkan  bahwa  pemenuhan  hak-haknya  tersangka  oleh undang-  undang  melalui  aparat  penegak  hukum  masih  belum  berjalan  sebagaimana mestinya.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Febriyan,  Selaku  Narapidana  Rutan Kelas  IIB  Ternate,  mengatakan  bahwa  :  “Pada  saat  proses  pemeriksaan  saya  diancam dengan kekerasan ketika memberikan keterangan, saya sudah memberitahukan apa yang terjadi  tetapi  pihak  penyidik  masih  saja  memaksakan  saya  untuk  berkata  yang sebenarnya”  sama  hal    dengan  Narasumber  MHD.  Rezza  Kamarullah,  Selaku Narapidana  Rutan  Kelas  IIB  Ternate,  mengatakan  bahwa  :  “Ketika  pemeriksaan  saya tidak  diberitahukan  tentang  bantuan  hukum  dan  tidak  didampingi  oleh  PH  sampai selesainya  pemeriksaan  itupun  pada  saat  saya  memberikan  keterangan  dan
membenarkan saya juga dikasari dengan kekerasan oleh pihak penyidik kepolisian”.
Dari  hasil  wawancara  juga  Diberitahukan  oleh  tersangka,  dalam  tahap  penyidikan tersangka  sering  di  ejek  atau  di  olok-olok  oleh  penyidik  sehingga  membuat  tersangka merasa  malu  atau  stress  ketika  berada  dalam  ruang  tahanan,  dan  dari  segi  kebutuhan sehari-hari tersangka, pihak penyidik memang memenuhi kebutuhan tersangka tetapi tidak terpenuhi  secara  tepat  waktu  seperti  kebutuhan  makan  yang  tidak  diberikan  tepat  waktu oleh penyidik dan pengobatan kesehatan yang sering di abaikan oleh pihak kepolisian. Ada satu  faktor  yang  menyebabkan  anggota  Kepolisian  masih  sering  menggunakan  kekerasan atau  menyalahgunakan  kewenangannya  ketika  menjalankan  tugas.  yakni,  lemahnya akuntabilitas internal. Artinya, anggota polisi yang melakukan penyiksaan, pemerasan atau tindakan  penyalahgunaan  kewenangan  lainnya  tidak  mendapatkan  sanksi  yang  setimpal, sehingga tidak ada efek yang menjerakan calon pelaku lainnya. Sepertinya tidak ada alasan bagi atasan untuk tidak mengetahui penyalahgunaan wewenang oleh bawahannya 2. Faktor Bahasa
Pada saat pemeriksaan penyidik menggunakan bahasa Indonesia yang mudah untuk dipahami oleh tersangka, bagi tersangka yang diperiksa oleh penyidik yang asal daerahnya sama  kadang  menggunakan  bahasa  daerah  sehingga  tersangka  merasa  nyaman  dan  bisa memberikan  keterangan  yang  lebih  jelas  dalam  pemeriksaan.  Hal  ini  dilakukan  agar sangkaan  yang  diberikan  jelas  secara  rinci  sampai  tersangka  mengerti  atas  dakwaan terhadapnya.  Sehingga  tersangka  mengetahui  berat  ringannya  sangkaan  dan  segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya. Penggunaan bahasa yang mudah dimengerti oleh  tersangka  maupun  penyidik  menjadikan  kedua  pihak  saling  menguntungkan  karena pemeriksaan tidak dilakukan dalam waktu yang lama dan tidak menguras banyak tenaga.
Tersangka  yang  ditangkap  dan  dilakukan  penahanan  perlu  diberita  hukan  kepada keluarganya tentang penahanan itu, terkadang saat penangkapan terjadi  tersangka berada ditempat yang lain. Tersangka berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan  kekeluargaan.  Berdasarkan  Hasil  wawancara  dengan  Bahtiar  Husni  selaku penasihat  hukum  terdakwa  menyatakan  bahwa  :  “Pemenuhan  hak  tersangka  pada  saat proses  hukum  dilaksanakan  sudah  diberikan  kepada  pejabat  yang  berwenang melaksanakannya,  akan  tetapi  dalam  halnya  juga  masih  ditemukan  adanya  kekurangan yang di satu faktorkan dari pihak penyidikannya pada saat dilakukan pemeriksaan, seperti masih  ditemukan  adanya  upaya-upaya  pemaksaan  kepada  tersangka  seperti  membentak atau  mengancam  supaya  memberikan  keterangan  secara  detail  dan  waktu  pelaksanaan pemeriksaan  yang  dilakukan  tidaklah  sesuai  dengan  surat  undangan  yang  diberikan  baik itu kepada tersangka atau kepada penasihat hukumnya, dengan demikian penasihat hukum tersangka menyimpulkan bahwa  pemenuhan hak-haknya tersangka oleh undang- undang melalui aparat penegak hukum masih belum berjalan sebagaimana mestinya”. Berdasarakan Hasil  wawancara  dengan  Narasumber  Rian  Fajri,  selaku  Narapidana  Rutan  Kelas  IIB Ternate mengatakan bahwa : “Pihak kejaksaan menyampaikan agar tidak memakai PH atau bantuan  hukum  dengan  alasan  Ribet”.  Hasil  wawancara  dengan  Narasumber  Rahmat, selaku Narapidana Rutan Kelas IIB Ternate mengatakan bahwa : “Bantuan Hukum Cuma- Cuma  tidak  maksimal  terkait  dengan  pendampingan  karena    Tidak  Didampingi  Oleh PH Saat Pemeriksaan Hingga Selesai Pemeriksaan”. Dari hasil yang didapatkan diatas penulis
menjelaskan  belum  efektif,  khususnya  mengenai  implementasi  perlindungan  hak-hak tersangka  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  56  ayat  (1)  KUHAP,  yaitu  “hak  untuk didampingi oleh penasihat hukum pada semua tahapan proses peradilan pidana.
3. Faktor Kesadaran Hukum
Dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  di  Rutan  Kelas  IIB  Ternate  dengan melakukan  interviu  terhadap  Narasumber,  masih  saja  terdapat  tersangka  yang  tidak  tahu tentang bantuan hukum secara Cuma Cuma, sebab karena kurangnya sosialisasi dilapangan oleh  pihak  penegak  hukum  khususnya  kepolisian  terhadap  masyarakat  sehingga menyebabkan  kurangnya  pemahaman  masyarakat  terkait  bantuan  hukum  yang  diberikan oleh  negara  sendiri,  salah  satunya  belum  ditegaknya  prinsip-prinsip  Negara  Hukum  di indonesia. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Narasumber Febriyan Selaku Narapidana Rutan  kelas  IIB  Ternate,  mengatakan  bahwa  : “Saya  tidak  tahu  kategori  Bantuan  Hukum Cuma-Cuma,  Tidak  disampaikan  Tentang  Bantuan  Hukum  Sampai  Dengan  Selesainya Pemeriksaan  Baru  Diberitahukan  Mengenai  Bantuan  Hukum  Secara  Cuma-Cuma” (Nasution, 2015)
Berdasarkan  pernyataan  wawancara  diatas,  menurut  penulis  pentingnya  kesadaran hukum harus di dasari dengan pengetahuan apa itu hukum. Jika seseorang tak tahu apa itu hukum  sebagai  mana  mestinya,  ia  mesti  tahu  bahwa  hukum  adalah  hal  penting  untuk masyarakat karena hal itu melindungi masyarakat dari keadaan tak berhukum, pemahaman tentang hukum kepada masyarakat bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran serta semua pihak. Untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya  taat  hukum  dengan  cara  melakukan  tindakan  penyuluhan  hukum  yang merupakan salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap nama hukum dan peraturan perundangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran  hukum  masyarakat  sehingga  tercipta  budaya  hukum  dalam  bentuk  tertib  dan taat  atau  patuh  terhadap  norma  hukum  dan  peraturan  perundangan  yang  berlaku  demi tegaknya supremasi hukum.

## Kesimpulan
Pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  oleh  penyidik  masih  saja  terdapat pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  oknum-oknum  tidak  bertanggung  jawab  sehingga pemenuhan hak tersangka menjadi kurang optimalnya dalam pelaksanaan perkara pidana pada  tingkat  penyidikan  berpedoman  pada  KUHAP  sebagai  hukum  acara  pidana  yang berlaku  di  Indonesia. KUHAP  telah mengatur  mengenai  proses  pemeriksaan  tersangka  di tingkat  penyidikan,  yang  di  dalamnya  termasuk  ke  dalam  proses  pemberian  bantuan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 54, 55, 56, 75, dan 114 KUHAP.
Faktor  penegak  hukum,  pada  saat  dilakukan  pemeriksaan, seperti  masih  ditemukan adanya  upaya-upaya  pemaksaan  kepada  tersangka  seperti  membentak  atau  mengancam supaya  memberikan  keterangan  secara  detail  dan  waktu  pelaksanaan  pemeriksaan  yang dilakukan tidaklah sesuai dengan surat undangan yang diberikan baik itu kepada tersangka atau kepada penasihat hukumnya, pemenuhan hak-haknya tersangka oleh undang-undang melalui  aparat  penegak  hukum  masih  belum  berjalan  sebagaimana  mestinya.    Faktor Bahasa,  Pada  saat  pemeriksaan  penyidik  menggunakan  bahasa  indonesia  yang  mudah
untuk dipahami oleh tersangka, hal ini dilakukan agar sangkaan yang diberikan jelas secara rinci  sampai  tersangka  mengerti  atas  dakwaan  terhadapnya.  Faktor  Kesadaran  Hukum, pentingnya  kesadaran  hukum  harus  didasari  dengan  pengetahuan  tentang  hukum merupakan  hal  penting  untuk  masyarakat  dalam  melindungi  dan  untuk  menyadarkan masyarakat akan pentingnya taat hukum sehingga pemahaman terhadap nama hukum dan peraturan  perundangan yang  berlaku  guna  mewujudkan  dan  mengembangkan  kesadaran hukum  masyarakat  sehingga  tercipta  budaya  hukum  dalam  bentuk  tertib  dan  taat  atau patuh  terhadap  norma  hukum  dan  peraturan  perundangan  yang  berlaku  demi  tegaknya supremasi hukum.

## Daftar Pustaka
Abdussalam, H. R. (2007). Hukum Kepolisian sebagai hukum positif dalam disiplin hukum (Cetakan Ke). Jakarta: Restu Agung.
Aedi, Ahmad Ulil dan Samekto, FX Adji. (2013). “Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan hukum (Equality Before The Law)". Jurnal Law Reform , 8 (2), 1–19.
Arif, Andry Rahman. (2015). “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung.” Jurnal Fiat Justitia , 9 (1), 103–113. Gosita, Arif. (2004). Masalah Korban Kejahatan, (Kumpulan Karangan) (Cetakan Ke). Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
Harahap, M. Yahya. (2012). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan (Cetakan Ke). Jakarta: Sinar Grafika.
Hutagalung, A. Patra M. Zen dan Daniel. (2009). Panduan Bantuan Hukum Indonesia . Jakarta: YLBHI & PSHK.
Indrati, Maria Farida. (2007). Ilmu Per Undang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)
(cet. Perta). Yogyakarta: Kanisius.
Kelsen, Hans. (2007). Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, Pure Theory of Law :(Berkely: University California Press, 1978) . Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa.
Loeqman, Loebby. (2001). Hukum Acara Pidana Indonesia (suatu Ikhtisar) (cet. Ketig). Jakarta: Data Com.
Michael, Dony. (2012). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan (Studi Tentang Akses Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Provinsi Jawa Timur). Jurnal Hak Asasi Manusia , 3 (2), 24-55. Miharja, Marjan. (2019). Pengantar Ilmu hukum . Surabaya: Penerbit Qiara Media. Nasution, Isnandar Syahputra. (2015). “Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.” Jurnal Hukum Dan Peradilan , 4 (1), 171–188.
Pangaribuan, Luhut M. P. (2006). hukum Acara Pidana, Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokad (Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, (cet. Ke em). Jakarta: Djambatan.
Rohmini, Mien. (2003). Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (cet. Perta). Bandung: Alumni.
Soekanto, Soerjono. (2014). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. Sunggono, Bambang. (2009). Metode Penelitian Hukum (Vol. 5). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.