1) Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi dari Denizar Abdurrahman Mi’raj, NIM : 041114048, yang diuji pada 10 Juli 2015

## LINKAGE PROGRAM BANK SYARIAH DENGAN BMT:

## TINJAUAN KRITIS BAGI PENGEMBANGAN SISTEM KEUANGAN ISLAM YANG LEBIH KAFFAH 1)
Denizar Abdurrahman Mi’raj
Mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Islam-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga Email : denizar_abdurrahman@yahoo.com
Muhamad Nafik H.R
Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga Email : muhammadnafik@yahoo.com

## ABSTRACT :
This study aims to determine the BMT’s reason for not continuing linkage with Islamic Bank. Whereas linkage program is a good strategy to achieve a more inclusive financial system. This study used a qualitative approach and single-case studies as the strategy. Primary data collection using in-depth interview, while secondary data obtained from the annual financial statements of BMT. The expalanation building was used as the technique of analysis by explaining the results of in-depth interviews, in order to know what is BMT’s reason for this case.
The results showed that the linkage program that used mudaraba contract which the rate of return should be variable on the income of BMT, but in fact is still based on the amount of financing. Linkage contract which is not in accordance with mudaraba system contract caused BMT did not continue linkage with Islamic banks.
Keywords: Islamic Bank, BMT, inclusive financial, linkage program

## I. PENDAHULUAN
Latar Belakang Akses masyarakat terhadap lembaga keuangan menjadi salah satu
kunci berfungsinya sistem keuangan secara optimal. Jika masyarakat dapat memanfaatkan jasa keuangan dengan mudah, maka akan mendorong peningkatan
perputaran
modal
(antaranews.com, 2015). Dengan begitu, lembaga keuangan dapat melaksanakan pemerataan modal di dalam masyarakat,
yang
kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pada kenyataannya saat ini Indonesia masih berada pada tahap inklusi keuangan yang belum mapan.
Survei Bank Dunia tahun 2010
dalam Booklet Keuangan Inklusif (Bank Indonesia, 2014) menunjukkan hanya 49%
rumah tangga Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Sekitar 52% penduduk Indonesia hidup di daerah pedesaan dan sekitar 60% diantaranya tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal. Rendahnya akses ini disebabkan karena tingkat
pendapatan yang rendah,
tata operasional lembaga keuangan yang rumit, kurangnya edukasi keuangan, biaya administrasi lembaga keuangan yang tinggi serta jauhnya lokasi lembaga keuangan dari tempat tinggal mereka.
Rendahnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia menjadi peluang untuk membuat sistem keuangan yang lebih inklusif. Untuk itulah saat ini pemerintah (regulator), dalam hal ini OJK yang memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan
mulai concern pada penguatan lembaga keuangan sektor mikro, yang merupakan salah satu strategi menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif.
Perkembangan lembaga
keuangan Islam sendiri dapat dilihat dalam sejarah perbankan Islam berawal dari Baitul Maal , yang mana di Indonesia lebih dikenal dengan BMT. Sesuai dengan upaya peningkatan sistem keuangan yang inklusif, BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki kesempatan untuk menyediakan
kebutuhan
masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah
dikarenakan proses pada BMT relatif lebih mudah
dibandingkan bank (Ascarya
dan
Sanrego, 2008). Namun, kendala yang selama ini
dihadapi oleh BMT adalah tidak terpenuhinya dana yang dibutuhkan
masyarakat karena jumlahnya yang lebih besar daripada dana yang terkumpul (Sudarsono,
2007:114),
sehingga
pertumbuhan ekonomi masyarakat kelas bawah menjadi lambat.
Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 03/Per/M.KUKM/III/2009 Tentang Pedoman Umum Linkage Program Antara Bank Umum dengan Koperasi, seakan menjadi secercah harapan bagi BMT untuk melakukan pengembangan dan mengatasi kendala yang dihadapinya selama ini, yaitu memperbesar kapasitas permodalan melalui kemitraan dengan Bank Umum Syariah. Kerjasama kemitraan tersebut
sangatlah penting guna menunjang kemajuan dan pengembangan BMT, dengan berlandaskan semangat tolong- menolong dalam kebaikan antar sesama muslim, begitu juga antar lembaga keuangan syariah ini. Sebagaimana kutipan dalam surat Al-Maidah ayat 2 (Depag, 2009), yang berbunyi :
                                                                                    
                                         
Wa ta’aawanuu ‘alal-birri wat-taqwaa, wa laa ta’aawanuu ‘alal-ismi wal- ‘udwaan(i), wattaqullaah(a), innallaaha syadiidul-‘iqaab(i) .
“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” (Q.S. Al-Maidah: 2).
Linkage program ini termasuk salah satu strategi untuk mencapai sistem keuangan yang lebih inklusif. Linkage Program dibagi menjadi 3 model jenis, yaitu executing , channeling , dan joint financing .
Jumlah dana linkage program perbankan syariah per Oktober 2012 yang disalurkan ke BMT selama satu tahun mencapai Rp 439,2 miliar, jauh lebih besar dari dana linkage ke BPRS yang sebesar Rp 207,2 miliar pada periode yang sama. (Syariah Mandiri, online, diakses 27
November 2014). Dengan demikian dapat diketahui bahwa perbankan syariah lebih dominan melakukan linkage program ke
Sumber: Bank Indonesia. 2012. Direktorat Perbankan Syariah Indonesia Gambar 1.
Alasan BMT Tidak Melakukan Linkage
BMT dibandingkan linkage program ke BPRS.
Namun, pada kenyataannya tidak semua BMT melakukan linkage program dengan Bank Umum Syariah. Bahkan ada diantaranya yang sebelumnya melakukan linkage program dengan perbankan syariah, kemudian tidak lagi melanjutkan linkage program -nya. Terbukti, hingga September 2012 masih ada BMT yang tidak melakukan linkage dengan institusi manapun. Dari 128 BMT ternyata baru 75 BMT (58,5%) yang sudah melakukan linkage dengan Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Konvensional (Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, 2012). Data dari Direktorat Perbankan Syariah Indonesia,
Bank Indonesia 2012, menunjukkan alasan mengapa BMT tidak menggunakan linkage program, diantaranya adalah pertama karena prosedur linkage berbelit sebesar 29%; kedua karena
persyaratannya tidak bisa dipenuhi sebesar 18%; ketiga karena merasa tidak ada manfaat sebesar 12%; keempat, kebijakan asosiasi sebesar 4%; dan yang kelima, yaitu lainnya sebesar 37%.
Alasan lainnya, yang mencapai angka persentase tertinggi yaitu sebanyak 37%, mengindikasikan bahwa ada beberapa kelemahan linkage program yang belum diketahui, yang kemudian menyebabkan BMT tidak melakukan linkage dengan Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah.
Jika ditinjau dari sisi BMT dan implementasi keuangan inklusif, memang
linkage merupakan strategi yang relevan (World Bank Document, 2011). Namun, dari sisi UMK (Usaha Mikro dan Kecil) selaku nasabah, hal tersebut menjadikan produk-produk BMT menjadi lebih mahal. Hal ini dikarenakan modal pinjaman linkage , juga memiliki rate of return , yang harus dibayarkan pihak BMT kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha
Syariah/mitra linkage BMT itu sendiri. Sehingga biaya bagi hasil kepada Bank Umum Syariah dibebankan kepada pengguna produk
keuangan BMT.
Tingginya biaya modal yang harus dibayarkan UMK (Usaha Mikro Kecil) kepada
BMT, dapat menyebabkan pertumbuhan UMK itu sendiri menjadi terhambat. Padahal UMK merupakan sektor penting yang kontributif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di sebuah negara.
Sebagaimana
yang juga
disebutkan oleh Tambunan dalam
Ascarya dan Sanrego (2008) menyatakan
bahwa dibandingkan dengan usaha yang berskala besar, UMKM terbukti lebih tahan dan resisten terhadap krisis ekonomi. Yang kemudian terjadi, adalah lesunya perkembangan BMT karena tidak banyak UKM yang menggunakan produk jasa keuangannya.
Keseimbangan ( tawazun ) merupakan salah satu pilar penyangga dari rancang bangun Ekonomi Islam.
Apabila dikaitkan dengan hal tersebut, maka antara sektor moneter dan sektor riil juga harus seimbang. UKM termasuk sektor riil yang harus digerakkan, dalam upaya pertumbuhan
ekonomi nasional.
Beberapa data dan
informasi menunjukkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional. Sebagaimana yang diungkap oleh Agus Suman dalam harian Republika 5 Mei 2008, kontribusi UMKM
terhadap
PDRB Indonesia mencapai 56,7%. Apabila dibandingkan dengan kontribusi yang bersumber dari ekspor nonmigas yang hanya mencapai
15%. Lebih dari itu
UMKM
juga memberikan
kontribusi sebesar 99,6%
dalam penyerapan tenaga kerja (Ascarya dan Sanrego, 2008).
Artinya sistem keuangan yang baik dan mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat adalah sistem keuangan inklusif yang berpihak kepada masyarakat (sektor riil).
Kerjasama antara Bank Syariah dan BMT harus berlandaskan prinsip ta’awun (tolong-menolong) yang baik dan saling menguntungkan dalam
kerangka ekonomi Islam untuk mencapai Falah.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah mengapa Baitul Maal wat Tamwil tidak melanjutkan linkage dengan Bank Syariah?

## II. LANDASAN TEORI DAN PROPOSISI
Bank syariah diharapkan mampu menyediakan transaksi yang tidak mengandung unsur-unsur
yang diharamkan dalam Islam seperti adanya unsur riba, maysir, ketidakjelasan (gharar), suap (risywah), dan berbagai transaksi lain yang diharamkan oleh Islam sehingga masyarakat dapat memperoleh berkah dari transaksi tersebut. Secara ringkas, tujuan dan fungsi Bank Islam ditunjukkan
oleh Gambar 2.
Berdasarkan makna dan tujuan bank syariah maka dirumuskan fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya termaktub dalam pembukaan standar akuntansi syariah yang dikeluarkan oleh
Sumber: Ryandono, Muhammad Nafik H. (2008) Modul disajikan dalam Pelatihan Lembaga
Keuangan Syariah. Islamic Finance Development Institute (IFDI)
Gambar 2.
Tujuan dan Fungsi Bank Islam
AAOIFI ( Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution ) dalam Sudarsono (2007: 39-40). Fungsi dan peran tersebut adalah :
1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya institusi perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Pelaksana kegiatan sosial, sebagai suatu ciri yang melekat pada entitas keuangan Islam, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan
dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana- dana sosial lainnya.
Dari fungsi dan peran tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan bank Islam dengan nasabahnya berdasar atas kemitraan, baik itu dengan nasabah yang menjadi investor maupun dengan nasabah yang menjadi pelaksana investasi. Bukan seperti bank konvensional yang hubungannya dengan nasabah hanya bersifat debitur-kreditur.
Hampir sama dengan BMT yang merupakan lembaga ekonomi mikro. LKM ini pada awal pendiriannya memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas usaha
ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian pinjaman modal (Nawawi, 2009: 103). Pemberian modal pinjaman ini dimaksudkan untuk sebisa mungkin memandirikan dan menguatkan ekonomi anggota dan masyarakat.
Pada dasarnya prinsip operasional BMT sama dengan Bank Syariah, mulai dari tujuan, fungsi dan perannya secara umum. BMT juga memiliki fungsi sebagai manajer investasi, investor, dan intermediasi (penghimpun dan penyalur dana). Meskipun Bank syariah dan BMT memiliki peran intermediasi yang sama,
namun
masing-masing memiliki keunggulan komparatif yang berbeda. Berdasarkan kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Ghate (1998) dalam Arsyad (2010) di lima Negara Asia, yaitu India, Bangladesh, Thailand, Indonesia, dan Filiphina, didapatkan :
Bank lebih mampu memenuhi kebutuhan pinjaman dalam jumlah besar dan jangka waktu yang lama, seperti industri skala besar dan perdagangan terorganisasi, karena bank memiliki skala ( scale ) dan lingkup ( scope ) ekonomi yang lebih luas serta lebih bergantung pada pengumpulan deposito. Sedangkan dalam membiayai usaha kecil, bank dinilai gagal, sebab bank harus mematuhi peraturan ketat yang
berhubungan dengan prosedur-
prosedur birokratis. Di sisi lain, keunggulan komparatif yang dimiliki BMT adalah kemampuan melayani masyarakat berpenghasilan rendah di daerah pedesaan disebabkan oleh kelenturan
prosedur
kredit/ pembiayaannya, karena peminjam tidak perlu menyertakan agunan dalam pengajuan pembiayaan.
Jadi, apabila dilihat dari perbedaan operasionalnya, BMT
beroperasi pada skala dan lingkup ekonomi yang lebih kecil dari pada bank syariah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor : 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum Linkage Program antara Bank Umum dengan Koperasi, linkage program adalah program kerjasama antara bank umum termasuk bank umum peserta KUR dengan koperasi dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Linkage program bertujuan untuk mengatasi masalah lembaga keuangan mikro yang selama ini cenderung kekurangan dana namun memiliki nasabah potensial yang cukup besar. Linkage program terbagi atas 3 jenis, yaitu:
1. Executing ,
2. Channeling ,
3. Joint Financing .
Executing merupakan pinjaman
yang diberikan oleh bank umum kepada koperasi dalam rangka pinjaman/ pembiayaan untuk disalurkan kepada anggota koperasi. Pencatatan di bank umum sebagai pinjaman kepada koperasi, sedangkan pencatatan di koperasi sebagai pinjaman kepada anggota koperasi.
Channeling merupakan pinjaman
yang diberikan oleh bank umum kepada anggota koperasi melalui koperasi yang bertindak sebagai agen dan tidak
mempunyai kewenangan memutus kredit kecuali mendapat surat kuasa dari bank umum. Pencatatan di bank umum sebagai pinjaman kepada anggota koperasi, sedangkan pencatatan di
koperasi pada off balance sheet . Joint
financing merupakan pembiayaan bersama oleh bank umum dan koperasi terhadap anggota koperasi. Pencatatan outstanding credit bagian bank umum dan bagian koperasi sebesar porsi pembiayaan kepada anggota koperasi. Menurut Muhamad (2004: 27) konsep kemitraan/ syarikah ( syirkah ) dikembangkan dalam Islam ke dalam bentuk-bentuk kerjasama berusaha dalam suatu proyek tertentu. Konsep ini dikembangkan dengan berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Dasar hukum yang melandasi konsep ini adalah al-Qur’an dan
Hadits. Al-Qur’an menyatakan (Depag, 2009):
                                                                                                                                                                                                                                                           
Qaala laqad zalamaka bisu’ali na’jatika ilaa ni’ajih(i), wa inna kasiiram minal- khulataa’i layabgi ba’duhum ‘alaa ba’din illal-laziina aamanuu wa ‘amilus-saalihaati wa qaliilum maa hum, wa zanna daawuudu
annamaa fatannaahu fastagfara rabbahuu wa kharra raaki’aw wa anaab(a) .
Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu
itu untuk
ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman
dan mengerjakan amal yang saleh; dan
Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat (Q.S. Ash-Shad:24).
Sementara hadits yang dijadikan dasar dalam bersyirkah adalah yang artinya sebagai berikut:
Dalam hadits Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw., telah bersabda, “Allah swt. telah berkata saya menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari penyertaan tersebut” (HR. Abu Daud, Baihaqi, dan Al-Hakam).
Kerjasama
musyarakah merupakan salah satu bentuk transaksi bisnis syariah dalam mengembangkan aset para emiten. Sesuai dengan Fatwa No: 08/DSN-MUI/IV/2000, musyarakah sendiri merupakan akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan
ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
Mudharabah termasuk salah satu dari macam syirkah yang paling lama dan telah dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam serta telah dijalankan oleh Rasulullah saw sebelum kenabiannya (Muhamad, 2004: 36). Bahkan ketika Nabi Muhammad Saw. berprofesi sebagai pedagang pada
usia kira-kira 20-25 tahun, beliau melakukan akad mudharabah dengan Khadijah (Karim, 2014: 204).

## Proposisi
Proposisi dari penelitian ini adalah bahwa BMT yang tidak melanjutkan linkage dengan bank syariah karena disebabkan oleh linkage program memberatkan bagi BMT.

## III. METODE PENELITIAN
Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena rumusan masalah dengan pertanyaan “mengapa” tersebut membutuhkan jawaban yang tidak dapat diperoleh menggunakan metode statistik. Menurut Moleong yang dibahas oleh
Herdiansyah (2010: 9), pendekatan kualitatif
adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya.
Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah studi kasus eksploratif. Hal ini didasarkan pada penjelasan Yin (2008: 1) bahwa:
studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how atau why , bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan apabila fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata.
Penggunaan metode studi kasus eksploratif single case , dimana hanya ada
satu kasus dan satu objek penelitian, yang dimaksudkan untuk menemukan faktor penyebab BMT tidak melanjutkan lagi linkage program dengan perbankan
syariah. Berg (2007) mengungkapkan bahwa studi kasus eksploratif adalah
metode
yang menekankan pada eksplorasi dari sebuah kasus guna menggali dasar-dasar dari sebuah permasalahan penelitian dan mempermudah peneliti untuk menemukan berbagai faktor signifikan yang saling berinteraksi untuk menentukan suatu karakteristik dari fenomena yang berkaitan dengan individu, komunitas, atau bahkan institusi.

## Ruang lingkup Penelitian
Ruang lingkup
penelitian
ini mengacu pada rumusan masalah dalam
penelitian ini. Ruang lingkup dalam
penelitian ini terbatas pada mengapa BMT ( Baitul Maal wat Tamwil ) tidak melanjutkan linkage program bank syariah, studi kasus pada BMT Mandiri Sejahtera Gresik dengan kasus linkage program Bank Syariah yang telah berjalan lebih dari 2 tahun
Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang berasal dari hasil wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan.
Sedangkan data sekunder berupa literatur yang berhubungan dengan penelitian, laporan keuangan, dan dokumen-
dokumen lain, baik berupa media cetak maupun media elektronik.
Teknik Keabsahan Data
Penulis menggunakan teknik triangulasi data, Triangulasi data menurut Moleong (2005: 330), adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan yang lain. Peneliti menyimpulkan bahwa dalam meneliti dibutuhkan keabsahan agar penelitian tersebut dapat dipercaya kredibilitasnya.
Menurut Sugiyono (2014: 125), triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada beberapa sumber. Hal ini dapat memudahkan peneliti untuk memeriksa kredibilitas data tersebut.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis penelitian ini adalah pendekatan ekplanasi yang bertujuan untuk menganalisis data studi kasus dengan cara membuat suatu eksplanasi tentang kasus yang bersangkutan untuk keberlanjutan studi.

## IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Upaya pemerintah Indonesia untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif menjadi sebuah suntikan semangat bagi para penggiat lembaga keuangan mikro syariah. Keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan keuangan mikro dalam rangka meningkatkan kinerja ekonomi di tingkatan UMKM juga memberikan harapan baru bagi masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu, pelaksanaan linkage program sebagai perwujudan dari sistem keuangan
yang lebih inklusif juga harus berpihak kepada lembaga keuangan mikro dan masyarakat
menengah ke bawah. Apalagi untuk inklusifitas keuangan syariah, maka sudah sepatutnya orang-orang muslim dituntut
untuk berjuang mewujudkan hal tersebut. Sebagaimana Allah telah gambarkan perjuangan yang dilandasi keimanan dan keyakinan hati dengan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan umat manusia (Bakhri, 2010:35) dalam firman-Nya:
                                                                                                                                                                                                           
10. Yaa ayyuhallaziina aamanuu hal adullukum ‘alaa tijaaratin tunjiikum min ‘azaabin aliim.
11. Tu’minuuna billaahi wa rasuulihii wa tujaahiduuna fii sabiilillaahi bi ‘amwaalikum wa anfusikum, zaalikum khairul lakum ing kuntum ta’lamuun.
10. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?
11. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S. ash-Shaff: 10-11).
BMT Mandiri Sejahtera merupakan salah satu contoh bagaimana lembaga keuangan mikro syariah kecil mampu menunjukkan potensi sistem keuangan yang lebih inklusif sehingga membuat masyarakat kelas menengah ke bawah di sekitar wilayah tersebut bisa mengakses
keuangan formal. Linkage program yang digunakan BMT Mandiri Sejahtera sejak tahun 2009 inilah salah satu upaya pemerintah untuk dapat mewujudkan sistem keuangan yang lebih inklusif. Pada perkembangannya BMT
Mandiri Sejahtera setiap tahun selalu melakukan
penambahan jumlah outstanding pembiayaan dari linkage program , khususnya dengan Bank Syariah Mandiri. Namun, linkage program Bank
Syariah
Mandiri kemudian tidak dilanjutkan lagi pada tahun 2013. Peneliti mengajukan pertanyaan mengenai ada tidaknya perkembangan yang signifikan terhadap kinerja BMT Mandiri Sejahtera setelah linkage dengan Bank Syariah.
Bapak Ayubi mengatakan bahwa sebenarnya tetap ada pengaruh linkage pada perkembangan kinerja setelah melakukan linkage dengan Bank Syariah, namun akan lebih nyaman apabila menggunakan dana anggota karena lebih murah.
Pada penelitian sebelumnya linkage program Bank Syariah
menghasilkan dampak yang positif terhadap kinerja BMT Mandiri Sejahtera dari tahun 2009 sampai tahun 2012.
Namun, pada tahun 2013 BMT Mandiri Sejahtera
memutuskan untuk tidak melanjutkan linkage program . Padahal, apabila linkage program ini berdampak positif, maka seharusnya BMT Mandiri Sejahtera tetap melanjutkan linkage program dengan Bank Syariah.
Berdasarkan informasi dari Bapak Ayubi selaku Manajer BMT Mandiri Sejahtera,
ada tiga hal yang menjadi alasan BMT
Mandiri Sejahtera tidak melanjutkan
linkage program Bank Syariah pada tahun 2013, sehingga berdasarkan rapat pengurus
diputuskan untuk tidak melanjutkan linkage program . Pertama, Bapak Ayubi menganggap pola syariah dari linkage program dengan Bank Syariah Mandiri masih kurang sesuai. Model executing yang digunakan BMT Mandiri Sejahtera adalah dengan pola akad Mudharabah wal murabahah . Maksud dari pola akad
ini adalah pembiayaan Bank Syariah
Mandiri kepada BMT Mandiri Sejahtera menggunakan akad mudharabah,
sedangkan penyaluran dana linkage tersebut kepada masyarakat/anggota dari BMT Mandiri Sejahtera menggunakan akad murabahah . Pola inilah yang disebut Bapak Ayubi bahwa return dari akad mudharabah dengan
Bank Syariah Mandiri masih tetap atau flat. Akad mudharabah
wal murabahah yang terjadi antara Bank Syariah dan BMT bisa dikatakan sebagai bentuk kerja sama yang kurang sesuai apabila ditinjau dari segi tujuan Ekonomi Islam, meskipun secara syariah akad tersebut sah. Pola executing yang harusnya lebih cocok menggunakan akad mudharabah kemudian ditambah dengan wal murabahah dengan alasan agar pihak bank syariah mengetahui arah penyaluran dana linkage dan yang pasti untuk memitigasi risiko pembiayaan.
Hidayat (2010: 39) menyatakan bahwa tujuan Ekonomi Islam salah satunya
adalah distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (adil),
sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah swt berikut (Depag, 2009) :
                                                                                                                                                                     Walla>hu fad}d}ala ba’d}akum ‘ala> ba’d}in fir-rizq, fa mallaz\i>na fud}d}ilu> bira<ddi> rizqihim ‘ala> ma> malakat aima>nuhum fa hum fi>hi sawa<, a fa bini’matilla>hi yaj-h}adu>n.
“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?” (Q.S.An-Nahl: 71).
Dalam bisnis, apabila ada laba yang dihasilkan atas kerjasama harus dibagi merata antar mitra secara prosporsional. Sehingga wajar apabila BMT Mandiri Sejahtera tidak melanjutkan untuk bermitra lagi dengan bank syariah karena adanya ketidakadilan dalam
kemitraan yang dijalankan diantara BMT dan bank syariah. Karena menyamaratakan
antara golongan menengah
keatas dan golongan
menengah kebawah. Ayat ini juga
merupakan salah satu dasar ukhuwah dan persamaaan dalam Islam. Persamaan yang sesuai dengan hak-hak yang dimiliki setiap muslim.
Kedua, bagi hasil ( profit and loss sharing ) dari linkage program dengan
Bank Syariah Mandiri masih cukup tinggi. Margin efektif yang ingin didapatkan Bank Syariah Mandiri dari program linkage
dengan BMT Mandiri Sejahtera adalah
14% (sekitar 13,75%). Dana linkage program Bank Syariah Mandiri tersebut kemudian dilempar
kepada anggota/masyarakat dengan margin efektif pembiayaan sebesar 20%-24%. Ibu Khusnul Khotimah selaku kepala bagian administrasi BMT Mandiri Sejahtera juga menganggap bahwa bagi hasil yang ditetapkan Bank Syariah Mandiri terlalu tinggi, oleh karena itu ada tahun 2013 BMT Mandiri Sejahtera berhenti dulu untuk melanjutkan linkage program dengan Bank Syariah Mandiri.
Ketiga adalah proses pencairan yang masih terlalu lama, yaitu satu bulan. BMT Mandiri Sejahtera yang telah bekerja sama selama lima tahun dengan Bank Syariah Mandiri seharusnya bisa lebih cepat proses pencairannya, karena telah saling percaya. Namun, tetap saja Bapak Ayubi selaku manajer BMT Mandiri Sejahtera kurang puas dengan proses pencairan dana linkage yang paling cepat satu bulan.
Perhitungan pengembalian dana linkage program yang telah terjadwal dan flat untuk tahun pembiayaan 2015 meskipun dengan akad mudharabah wal murabahah, apabila ditotal, BMT Mandiri Sejahtera harus mengembalikan pokok pembiayaan ditambah margin setara
hampir 21% dari jumlah pinjaman. Hal ini menjadikan BMT Mandiri Sejahtera harus menyalurkan dana linkage kepada
anggota dengan margin yang lebih dari 21% pastinya.
Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa linkage program dengan bagi hasil yang tinggi menjadikan margin pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat juga menjadi lebih tinggi, karena BMT Mandiri Sejahtera harus memberikan pengembalian yang cukup tinggi kepada Bank Syariah. Hal ini menjadikan peran dari linkage program hanya sebatas menciptakan keuangan yang inklusif namun belum memiliki keberpihakan kepada masyarakat
menengah ke bawah yang notabene merupakan pengguna terbanyak produk keuangan di koperasi maupun BMT. Padahal telah jelas apa yang difirmankan Allah swt. :
                                                                                                                                                                   Wa huwallazii ja’alakum khalaa’ifal-ardi wa rafa’a ba’dakum fauqa ba’din darajaatil liyabluwakum fii maa aataakum, inna rabbaka sarii’ul-iqaabi wa innahuu lagafuurur rahiim.
“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-An’am: 165)
Industri perbankan syariah sudah bisa dikatakan on the track dalam upaya pencapaian sistem keuangan yang lebih
inklusif, dimana inklusif dalam arti
masyarakat
yang sebelumya sulit mengakses keuangan formal, dengan adanya linkage program akan lebih mudah mengaksesnya. Namun, secara perlakuan terhadap obyek pembiayaan, industri perbankan syariah masih belum mampu berlaku adil. Bapak Ayubi
mengatakan,
“ Kalau
kita mau mengusahakan orang-orang yang di bawah ini, ya kalau bisa yang lebih ringan (marginnya) . Jadi, di sistem keuangan kita ini kan yang besar malah ringan, sedangkan kelas menengah ke bawah, seperti UMKM atau apa itu kan malah mendapat suku bunga yang lebih tinggi. Nah, ini kan berkebalikan”. Maka apa yang difirmankan Allah swt., dalam al- Qur’an Surat Al-Maidah ayat 2 dan Surat an-Nahl ayat 71, masih belum
diimplementasikan secara kaffah . Berdasarkan penjelasan dari Bapak Ayubi
bahwa
masyarakat kalangan bawah seharusnya ditolong supaya dapat hidup lebih sejahtera.
Penanganan dari pihak perbankan pun tidak sama, khususnya
untuk pembiayaan-pembiayaan besar rata-rata cara penanganannya agak lunak.
Berbeda dengan UMKM,
cara
penanganannya agak keras, ketika gagal sudah tidak ada pembiayaan lagi.
Padahal menurut Bapak Ayubi, orang- orang kecil seperti itu butuh pembinaan.
BMT Mandiri Sejahtera berkeinginan agar bagi hasil/margin kerjasama linkage bisa lebih murah. Namun, bank syariah juga tidak dapat
dituntut begitu saja, karena pada dasarnya bagi hasil yang didasarkan atas pendapatan, ketika hasilnya rendah bagi hasilnya juga rendah, begitu juga ketika pendapatannya tinggi bagi hasilnya juga tinggi. Jadi, apabila ekuivalen bagi hasilnya lebih tinggi dari margin murabahah, maka hal itu wajar saja. Hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera. Apalagi jika alasan bagi hasil yang masih tinggi tersebut hanya disebabkan agar BMT mendapat hasil lebih banyak dengan bagi hasil ke bank syariah yang lebih sedikit dan margin dana linkage yang dilempar kepada masyarakat tetap besar. Maka sebetulnya Allah swt telah mengingatkan dalam firman-Nya berikut:
                                                                                                             
1. Wailul lil-mutaffifiin 2.
Allaziina izaktaluu ‘alan-naasi yastaufuun
3. Wa
izaa kaaluuhum
aw wazanuuhum yukhsiruun 1. “kecelakaan besarlah bagi orang- orang yang curang,
2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,
3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (Q.S. Al-Muthaffifin: 1-3)
Pihak bank syariah pun juga belum menjalankan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariah, dimana pembagian yang seharusnya variabel terhadap pendapatan, namun pada kenyataannya tidak. Dalam hal ini, baik pihak BMT maupun Bank Syariah harus berhati-hati
dalam penyaluran dana ke sektor produktif. Karena apabila pembiayaan ke sektor produktif menggunakan imbal hasil yang fix sebagai contoh murabahah , maka dapat mengakibatkan terjebak pada sistem ribawi, yang kemudian dampak ekonominya sama dengan bunga.
Pemilihan akad untuk pembiayaan dalam hal ini harus sesuai dengan pendapatan yang akan didapatkan. Apabila pendapatannya tetap, maka dapat digunakan akad dengan imbal hasil yang tetap. Namun, apabila pendapatannya tidak menentu, maka digunakan akad yang imbal hasilnya variabel. Itulah mengapa riba itu diharamkan, karena secara dhohirnya
menolong tetapi sebenarnya tidak.
Sebagaimana yang disebutkan pada tahap pertama pengharaman riba dalam firman Allah berikut:
                                                                                                                                                         
Wa maa aataitum mir ribal liyarbuwa fii amwaalin-naasi fa laa yarbuu ‘indallaah, wa maa aataitum min zakaatin turiiduuna waj-hallaahi fa ulaa’ika humul-mud’ifun.
“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk
mencapai keridhaan Allah, Maka
(yang berbuat demikian) Itulah orang- orang yang
melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S. Ar-Ruum: 39)
Apalagi BMT Mandiri Sejahtera banyak menggunakan produk murabahah , bahkan produk mudharabah -nya tidak ada, hanya karena alasan perhitungannya terlalu rumit bagi anggota sehingga tidak banyak yang berminat. Padahal ketika BMT tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga dakwah ekonomi Islam, maka tugas memahamkan nasabah tentang produk-produk keuangan syariah seperti mudharabah, akan menjadi tanggung jawab yang mutlak. Begitu juga dengan bank syariah. Sehingga substansinya adalah bagaimana keduanya bersepakat dalam menjalankan sistem keuangan syariah secara kaffah sesuai dengan konteks kemaslahatan.

## V. SIMPULAN
Keputusan BMT
untuk tidak melanjutkan linkage ternyata bukan karena linkage program memberatkan
bagi BMT. Sistem mudharabah yang tidak sesuai dengan akad tersebut menyebabkan BMT tidak mau
melanjutkan. Pihak BMT ternyata dalam hal bagi hasil yang tinggi, masih belum menjalankan substansi syariah dalam kerjasama mudharabah . Pada saat membayar ingin rendah, tetapi pada saat menerima ingin tinggi. Sedangkan pihak bank syariah sepanjang yang belum dijalankan adalah sistem yang katanya bagi hasil ternyata tidak variabel terhadap pendapatan. Maka, ternyata pemahaman dan praktik sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip ta’awun yang masih belum dilaksanakan dengan baik.
Jadi, substansinya adalah bagaimana keduanya bersepakat dalam
menjalankan sistem syariah secara kaffah .

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an. Departemen Agama Republik Indonesia, Syamil Al-Qur’an The Miracle
15 in 1 . 2009. Bandung: PT Sygma
Examedia Arkanleema
Antaranews.com. 2015. Komisi XI DPR Dukung Program MPS (mobile payment system) BI , (online),
(http://www.antaranews.com/berita/4 84838/komisi-xi-dpr-dukung-program- mps-bi, diakses 30 Maret 2015).
Arsyad, Lincoln. 2010. Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja, dan Sustainabilitas . Yogyakarta: Andi
Ascarya. 2008. Redefinisi Klasifikasi Kredit UMKM dalam harian Republika, 12 Mei 2008.
--------------- dan Sanrego, Yulizar D. 2008
Redefine Micro, Small and Medium Enterprises Classification and Potency of Baitul Maal wa Tamwiel as Intermediary Institutions in Indonesia. Dalam buku Enhancing Islamic
Financial Service for Micro and Medium Sized Enterprises (MMES) Volume 2. Brunei Darussalam Bank Indonesia. 2011. Indonesia: Credit ceiling for linkage program reaches Rp
6,4 trillion . Bangkok: Thai News Service
Group
-----------------------. 2012. Outlook Perbankan Syariah Tahun 2013 . Jakarta: Direktorat
Perbankan Syariah Indonesia - Bank Indonesia
-----------------------. 2014. Booklet Keuangan Inklusif . Jakarta: Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, BI
Berg, Bruce L. 2007. Qualitative Research Methods for the Social Sciences. Boston: Pearson Inc
Fatwa No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Kerjasama Musyarakah Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu
Sosial. Jakarta: Salemba Humanika Hidayat, Mohamad. 2010. An Introduction to The Sharia Economic: Pengantar Ekonomi Syariah . Jakarta: Zikrul hakim Karim, Adiwarman Azwar. 2014. Bank Islam:
Analisis Fiqih dan Keuangan . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif, rev. Ed. Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya
Muhamad. 2004. Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank
Syariah . Yogyakarta: UII Press Nawawi, Ismail. 2009. Ekonomi
Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas . Surabaya: Putra Media Nusantara
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum Linkage Program
antara Bank Umum dengan Koperasi
Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. 2008.
Modul
disajikan
dalam Pelatihan Lembaga Keuangan Syariah. Islamic
Finance Development Institute (IFDI) Sudarsono, Heri. 2007. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia Sugiyono. 2014. Memahami
Penelitian
Kualitatif . Bandung: Alfabeta
Syariah Mandiri. 2012. Mendorong Peran
BMT , (online),
(http://www.syariahmandiri.co.id/2012/
12/mendorong-peran-bmt/, diakses 27 November 2014) World Bank Document. 2011. Pengembangan Sektor Keuangan: Catatan Teknis , (online), (http://www- wds.worldbank.org/external/default/W DSContentServer/WDSP/IB/2011/02/28/ 000356161_20110228044330/Rendered/I NDEX/598330BRI0baha1esia0BAHASA01 PUBLIC1.txt, diakses 10 Januari 2015) Yin, Robert K. 2008. Studi Kasus: Desain dan
Metode . Jakarta: PT.Raja Grafindo
Persada