## Perlindungan Hukum Para Anggota Koperasi Menjalankan Kegiatan Usaha Sektor
Jasa Keuangan
Oleh: Louis Budiyanto Limowandoho Fakultas Hukum, Universitas Surabaya Louisbudiyanto08@gmail.com
Volume  22  Nomor  2  Agustus  2024:  DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri.2024 Article  History Submission: 08-06-2024 Revised: 20-07-2024 Accepted: 08-08-2024 Published: 18-08-2024

## ABSTRACT
The promulgation of Law no. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector (UUPPSK) for joint business activities (cooperatives) in the financial services sector, does not revoke  Law  no.  25  of  1992  concerning  Cooperatives  (Cooperative  Law).  Providing  cooperative members  with  the  choice  of  running  pure  cooperative  business  activities  (from  members  to members/close  loop)  or  open  cooperatives  (open  loop/collecting  funds  outside  members  as  well  as distributing funds to non-members, supervision and participation of the Financial Services Authority (OJK). Occurs the mixing of cooperative capital and double supervision by the Cooperative Supervisory Board and supervision from the Financial Services Authority (OJK). The issue of whether cooperatives (close loop) and cooperatives (open loop) guarantee legal certainty and whether double supervision of cooperative business activities provides legal protection to cooperative members. . The method used in this research is normative juridical with a statutory regulation approach and a conceptual approach. The following research results were obtained: Cooperatives that run service businesses in the financial sector are  regulated  by  the  Cooperative  Law  and  UUPPKS,  mixing  internal  and  external  member  capital, double supervision. , making there no legal certainty, because positive law is legislation, it cannot be easily changed, so that there is legal certainty. Collecting and distributing cooperative capital to non- members in  case of default does  not  provide legal  protection to  members, because savings, whether mandatory, principal or voluntary, are not guaranteed by the Deposit Insurance Corporation.
Keywords: Legal Protection; Cooperative Members; Financial Services Sector.

## ABSTRAK
Diundangkannya  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2023  tentang  Pengembangan  Dan  Penguatan  Sektor Keuangan (UUPPSK) untuk kegiatan usaha bersama (koperasi) disektor jasa keuangan, tidak mencabut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Koperasi). Memberikan pilihan kepada anggota koperasi menjalankan kegiatan usaha koperasi murni (dari anggota untuk anggota/close loop) atau  koperasi  terbuka  (open  loop/  menghimpun  dana  di  luar  anggota  demikian  juga  penyalur  dana kepada bukan anggota, pengawasan turut sertanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terjadi percampuran modal  koperasi  dan  pengawasan  ganda  oleh  Dewan  Pengawas  Koperasi  dan  pengawas  dari  Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permasalahan apakah koperasi ( close loop) dan koperasi ( open loop) menjamin kepastian  hukum  dan  apakah  dengan  pengawasan  ganda  kegiatan  usaha  koperasi  memberikan perlindungan  hukum  kepada  anggota  koperasi.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yuridis

## 248 Louis Budiyanto Limowandoho Perlindungan Hukum Para Anggota Koperasi Menjalankan Kegiatan Usaha Sektor Jasa Keuangan
normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: Koperasi yang menjalankan usaha jasa di sektor keuangan diatur dalam UU Koperasi  dan  UUPPKS,  percampuran  modal  internal  anggota  dan  eksternal  anggota,  pengawasan ganda, menjadikan tidak ada kepastian hukum, karena hukum positif adalah perundang-undangan, tidak boleh dengan mudah diubah, agar ada suatu kepastian hukum. Menghimpun dan menyalurkan modal koperasi kepada non anggota jika wanprestasi tidak memberikan perlindungan hukum kepada anggota, karena simpanan baik wajib, pokok maupun sukarela tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anggota Koperasi; Sektor Jasa Keuangan.

## PENDAHULUAN
Koperasi mengandung makna “kerja sama”, berasal dari kata co-operation yang artinya “kerja sama”. (Nurul Fadhilah, 2021)Secara normatif koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Koperasi) sebagai “badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasar  atas  asas  kekeluargaan”  (Pasal  1  angka  1). (Ambiwydjayanti, 2021) Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi (M Anugrah, 2019).
Penjenisan koperasi sebagaimana Pasal 16 UU Koperasi beserta penjelasannya, “Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya”, dasar untuk menentukan jenis  Koperasi  adalah  kesamaan  aktivitas,  kepentingan  dan  kebutuhan  ekonomi  anggotanya,  seperti antara  lain  Koperasi  Simpan  pinjam,  Koperasi  Konsumen,  Koperasi  Produsen,  Koperasi  Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Modal koperasi diperoleh dari simpanan pokok, Simpanan Wajib, Dana cadangan, Hibah, koperasi sejatinya hanya dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan; koperasi lain dan/atau anggotanya. Demikian halnya terkait perizinan mendirikan koperasi, bahwa pengaturan, perizinan, dan pengawasan koperasi close  loop sepenuhnya  akan  tetap  berada  di  bawah  Kementerian  (Yoga  Sukmana,  2023). Pengawas  sebagaimana  Pasal  38  UU  Koperasi  dipilih  dari  dan  oleh  anggota  Koperasi  dan  Rapat Anggota.  Pengawas  bertanggungjawab  kepada  Rapat  Anggota.  Dalam  hal  Koperasi  mengangkat Pengelola, Pengawas dapat diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai dengan keputusan  Rapat  Anggota.  Badan  Pengawas  Koperasi  dalam  UU  Koperasi  menyatakan  bahwa Pengawas bertugas Pasal 39 ayat (1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan

## 249 Louis Budiyanto Limowandoho Perlindungan Hukum Para Anggota Koperasi Menjalankan Kegiatan Usaha Sektor Jasa Keuangan
pengelolaan  koperasi;  membuat  laporan  tertulis  tentang  hasil  pengawasannya.  Pengawas  berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi, Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Kedudukan badan pengawas dalam lembaga koperasi, yakni merupakan suatu badan yang dibentuk dari dan oleh anggota  koperasi  serta  ditetapkan  dalam  anggaran  dasar  yang  bertujuan  untuk  mendidik  dan membimbing pengurus koperasi agar lebih teliti dan ahli serta terampil dalam mengembangkan koperasi dimasa-masa  yang  akan  datang.  Dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya,  badan  pengawas  membuat laporan tertulis tentang hasil pemeriksaannya yang akan disampaikan dalam Rapat Anggota. Wewenang pengawas koperasi secara garis besar meliputi pengawasan terhadap pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara umum, termasuk pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan koperasi.
Pada perkembangannya pengaturan koperasi, terjadi suatu perubahan melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan, nampak dari ketentuan Pasal 202 ayat 4 UU PPSK Koperasi dikatakan open loop apabila:
1. Menghimpun dana dari pihak selain anggota koperasi yang bersangkutan;
2. Menghimpun dana dari anggota koperasi lain;
3. Menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota koperasi yang bersangkutan dan/atau menyalurkan pinjaman ke anggota koperasi lain;
4. Menerima  sumber  pendanaan  dari  bank  dan/atau  lembaga  keuangan  lainnya  melewati  batas maksimal  yang  ditetapkan  oleh  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang koperasi; dan/atau
5. Melakukan  layanan  jasa  keuangan  di  luar  usaha  simpan  pinjam  seperti  usaha  perbankan,  usaha perasuransian, usaha program pensiun, pasar modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan.
Berlakunya UU PPSK koperasi ( open loop ) dapat melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berarti terjadi layanan kepada masyarakat umum bukan anggota koperasi dan menjalankan layanan keuangan, pengawasan terhadap penyelenggara usaha jasa pembiayaan dilakukan oleh OJK. Perihal pengawasan koperasi, Pasal 128 UU PPSK,  bahwa  Pengawasan  terhadap  penyelenggara  Usaha  Jasa  Pembiayaan  dilakukan  oleh  Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Di dalam Pasal 44B UU PPSK disebutkan bahwa Koperasi dapat melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan disebut sebagai Koperasi open loop adalah

## 250 Louis Budiyanto Limowandoho Perlindungan Hukum Para Anggota Koperasi Menjalankan Kegiatan Usaha Sektor Jasa Keuangan
lembaga  jasa  keuangan  yang  memberikan  layanan  kepada  masyarakat  luas  dengan  badan  hukum berbentuk koperasi, sebaliknya, koperasi close loop adalah badan hukum koperasi yang memberikan layanan keuangan hanya kepada anggota terdaftar (Pernita Hestin Untari, 2023). Dasar pertimbangan OJK memberikan pengawasan kegiatan koperasi dalam rangka mengatur dan menata ulang pengawasan koperasi, menghingat ditengarai kegiatan koperasi yang melakukan praktik perbankan bayangan atau shadow banking, namun menolak untuk diawasi oleh OJK. Dikatakan Shadow Banking karena koperasi mengambil  uang  anggota  dan  meminjamkannya  kepada  pihak  lain  atau  dikenal  dengan  istilah intermediasi kredit. Praktik shadow banking telah menimbulkan banyak masalah, di antaranya kasus hilangnya uang anggota dalam jumlah milyaran, menjadikan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi ikut tergerus. OJK dalam melakukan pengawasan tersebut jika terjadi penyimpangan, maka OJK dapat mencabut izin usaha koperasi, sebagaimana kasus di bawah ini:
Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP- 3/KO.0303/2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro  Gapoktan  Tani  Karya,  Otoritas  Jasa  Keuangan  mencabut  izin  usaha  Koperasi  Lembaga Keuangan Mikro Gapoktan Tani Karya yang beralamat di Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, terhitung sejak tanggal 5 Januari 2023. OJK yang mencabut izin usaha koperasi menurut  UU  Koperasi,  yang  memberikan  izin  adalah  Menteri  Koperasi  dan  yang  melakukan pengawasan adalah desan pengawas koperasi, namun di sisi yang lain OJK diberi wewenang mencabut izin usaha koperasi dan mengembalikan penyelesaian masalah hukum pada Rapat Anggota  sehingga terjadi  kekaburan  kewenangan  pengawasan  koperasi  antara  yang  diatur  dalam  UU  Koperasi  dengan yang  diatur  dalam  UU  PPSK.  Pemberian  kewenangan  OJK  mencabut  izin  kegiatan  koperasi menampakan  adanya suatu  ketidakpastian karena adanya suatu  kekaburan norma dalam  pengelolaan usaha koperasi,  tentunya merugikan para anggota koperasi  jika ternyata dalam kegiatannya koperasi mengalami kegagalan. Permasalahnya dirumuskan sebagai berikut: Apakah koperasi ( close loop) dan koperasi ( open loop) menjamin kepastian hukum kegiatan usaha simpan pinjam koperasi dan apakah dengan pengawasan ganda kegiatan usaha koperasi memberikan perlindungan hukum kepada anggota koperasi.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan normatif mendasarkan pada Undang-Undang

## 251 Louis Budiyanto Limowandoho Perlindungan Hukum Para Anggota Koperasi Menjalankan Kegiatan Usaha Sektor Jasa Keuangan
Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan  dan  peraturan  perundang-undangan  terkait  koperasi.  Pendekatan  konsep  terkait  pendapat para pakar hukum khususnya masalah perkoperasian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN/ANALISIS
Koperasi  diatur  dalam  UU  Koperasi  sebagai  koperasi  murni/konvensional,  dari  segi  modal koperasi, jenis kegiatan usaha koperasi, anggota koperasi dan dewan pengawas koperasi. Diundangkan UU  PPSK,  koperasi  masuk  dalam  lingkup  atau  sektor  jasa  keuangan,  tidak  mencabut  UU  Koperasi, menjadikan  perluasan  dari  sektor  modal  koperasi  menjadi  tidak  saja  internal  anggota  koperasi melainkan bisa non anggota koperasi, modal koperasi bisa menghimpun dana dari luar anggota, tidak hanya  dari  anggota  untuk  anggota  melainkan  termasuk  di  luar  anggota,  demikian  halnya  dewan pengawas bukan sebatas dewan pengawas koperasi melainkan dewan pengawas dari OJK.
Eksistensi  koperasi  menjalankan  kegiatan  usaha  disektor  keuangan  ditinjau  dari  kepastian  hukum sebagaimana dikutip dari Gustav Radbruch didasarkan pada pandangan bahwa kepastian hukum adalah kepastian  tentang  hukum  yang  merupakan  produk  dari  hukum  atau  lebih  khusus  dari  perundang- undangan,  hukum  yang  dimaksud  adalah  hukum  positif  yang  mengatur  kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Hukum ositif yang digunakan sebagai pedoman, sejalan dengan yang dikutip dari Dominikus Rapat Anggota, (2010 : 59), bahwa kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan, terkait dengan koperasi  telah  diatur  dalam  UU  No.  25  Tahun  1992,  sehingga  telah  jelas  dan  tegas  serta  tidak menimbulkan suatu keraguan dalam pelaksanaan kegiatan perkoperasian..
Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti  karena  mengatur  secara  jelas  dan  logis.  Jelas  dalam  artian  tidak  menimbulkan  keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma (Dominikus Rato, 2010 : 59). Di dalam UU No. 25 Tahun 1992 telah dengan tegas mengatur mengenai koperasi sebagai badan hukum, modal koperasi didapat dari para anggotanya yaitu orang-seorang atau badan hukum Koperasi, menjalankan kegiatan

## 252 Louis Budiyanto Limowandoho Perlindungan Hukum Para Anggota Koperasi Menjalankan Kegiatan Usaha Sektor Jasa Keuangan
usaha oleh anggota sebagai pemilik dengan menyerahkan modal sebagai modal sendiri koperasi baik dalam  bentuk    simpanan  pokok,    simpanan  wajib,  dana  cadangan,  hibah  sekaligus  pengguna  jasa Koperasi,  untuk  tujuan  memajukan  kesejahteraan  anggota  pada  khususnya  dan  masyarakat  pada umumnya  serta  ikut  membangun  tatanan  perekonomian  Nasional  dalam  rangka  mewujudkan masyarakat yang maju, adil,dan makmur. Koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha diurus oleh para pengurus yang diangkat berdasarkan hasil Rapat Anggota  sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan diawasi oleh dewan pengawas koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dan Rapat  Anggota,  bertanggungjawab  kepada  Rapat  Anggota.  Pengawas  diberi  tugas  melakukan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kebijaksanaan  dan  pengelola  Koperasi,  membuat  laporan  tertulis tentang hasil pengawasannya, diberi wewenang meneliti catatan yang ada pada Koperasi,  mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
Teori kepastian hukum terkait dengan perkoperasian merujuk pada pendapat Gustav Radbruch dikutip dari buku Satjipto Rahardjo, 2012 : 19) mengenai kepastian hukum mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :
1) bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan, hukum positif yang mengatur mengenai perkoperasian adalah UU No. 25 Tahun 1992 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502, sehingga mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan dalam kegiatan usaha perkoperasian.
2)  bahwa  hukum  itu  didasarkan  pada  fakta,  artinya  didasarkan  pada  kenyataan,  sebagaimana diamanatkan  oleh  Pembukaan  UUD  1945  “Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,..,” dijumpai dalam Batang Tubuh Pasal 33 ayat  (1)  UUD  1945  bahwa  “Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas kekeluargaan”, dijabarkan lebih lanjut oleh Konsideran Bagian  Menimbang UU No. 25 Tahun 1992, bahwa koperasi,baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam  tata  perekonomian  nasional  yang  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  atas  asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, bahwa koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional.

## 253 Louis Budiyanto Limowandoho Perlindungan Hukum Para Anggota Koperasi Menjalankan Kegiatan Usaha Sektor Jasa Keuangan
3)  bahwa  fakta  harus  dirumuskan  dengan  cara  yang  jelas  sehingga  menghindari  kekeliruan  dalam pemaksaan,  di  samping  mudah  dilaksanakan.  Terkait  pendiri,  tujuan  pendirian  koperasi,  organ koperasi,  pengurusan  koperasi,  pengawasan  koperasi  maupun  modal  koperasi  telah  dengan  tegas diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992, sehingga fakta hukumnya telah dirumuskan secara jelas dalam UU No. 25 Tahun 1992.
4) hukum positif tidak boleh mudah diubah, UU No. 25 Tahun 1992 dengan tegas mengatur mengenai koperasi  koperasi  murni  ( close  loop )  hanya  oleh  anggota  untuk  anggota  demi  memajukan kesejahteraann  anggotanya, jika kenyataannya terdapat pengaturan koperasi terbuka ( close loop ), sebagaimana diatur dalam UU PPKS tidak mencabut UU No. 25 Tahun 1992 berarti terjadi dualisme pengaturan mengeni perkoperasian, yang berarti terjadi suatu perubahan dan dapat dengan mudah dilakukan perubahan.
Berdasarkan uraian dan pembahasan terkait dengan masalah jaminan kepastian hukum koperasi ( close  loop) dan  koperasi  ( open  loop) dalam  menjalankan  kegiatan  usaha  dapat  dijelaskan  bahwa kopersi  secara  normatif  diatur  dalam  UU  No.  25  Tahun  1992  sebagai  koperasi  murni  menjalankan kegiatan usaha satu di antaranya simpan pinjam hanya oleh anggota dan untuk anggota (modal sendiri, maupun  modal  pinjaman),  untuk  tujuan  meningkatkan  kesejahteran  para  anggotanya.  Dalam pelaksanaannya  koperasi  bukan  lagi  sebagai  usaha  mandiri  yang  diawasi  oleh  dewan  pengawas koperasi, melainkan menjalankan kegiatan usaha sektor jasa keuangan dengan menampung dana dari luar anggota koperasi murni sebagaimana Pasal 44B ayat (1) UU PPSK dan dalam pelaksanaan kegiatan diawasi oleh OJK sebagaimana Pasal 128 UU PPSK bersama-sama dengan dewan pengawas koperasi. Adanya  pengawasan  ganda  tersebut  timbul  suatu  kekaburan,  mengingat  diundangkannya  UU  PPSK tidak mencabut UU No. 25 Tahun 1992, padahal persyaratan suatu jaminan kepastian hukum bahwa hukum positif tidak boleh mudah diubah.
Koperasi terbuka, terbuka pula anggota koperasi, modal koperasi dapat menghimpun dana dari masyarakat,  pemanfaat  kegiatan  usaha  koperasi  bisa  dari  luar  anggota  koperasi,  pengawasan  dewan koperasi. Memungkinkan modal yang dipinjam pihak selain anggota koperasi merugi karena adanya wanprestasi/cidera  janji  dan  merugikan  anggota  koperasi.  Perlindungan  hukum  terhadap  anggota koperasi dalam koperasi terbuka, bahwa perlindungan hukum sebagai awal lahirnya hubungan hukum yaitu  interaksi  antar  subjek  hukum  yang  memilki  relevansi  hukum  atau  mempunyai  akibat-akibat hukum. Hubungan hukum (rechtsbetrekkingen ) menurut Soeroso (2006 :  269) adalah  “hubungan

## 254 Louis Budiyanto Limowandoho Perlindungan Hukum Para Anggota Koperasi Menjalankan Kegiatan Usaha Sektor Jasa Keuangan
antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain”. Hubungan hokum menurut Peter Mahmud Marzuki (2009 : 253-254) pada intinya adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya.
Hubungan  hukum  adalah  hubungan  yang  diatur  oleh  hukum,  menurut  Pater  Mahmud Marzuki (2009 :  254-255) terjadi hubungan hukum bersifat privat dan hubungan hukum bersifat publik.  Hubungan  hukum  tercipta  oleh  para  pihak  mengenai  sesuatu  benda  dalam  ruang  lingkup keluarga  dan  harta  kekayaan  merupakan  hubungan  yang  bersifat privat .  Sedangkan  hubungan hukum dalam ruang lingkup hukum keluarga hanya dapat terjadi antara subyek hukum manusia dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. Sedangkan hubungan hukum public adalah hubungan antara Negara dengan individu terikat hubungan yang bersifat politis, social dan administrasi, masuk ke dalam bilangan hubungan hukum yang bersifat publik.
Hubungan hukum bersifat privat menurut Moch Isnaeni (2017 :  4) hubungan hukum yang bersifat pribadi, sebagai nuansa kerjasama selalu menjiwai interaksi dalam kehidupan masyarakat, demi memenuhi kebutuhan pribadi atau kebutuhan privat masing-masing orang.Hubungan hukum bersifat privat bernuansa kerjasama, yang berarti terdapat dua pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum kerjasama. Selanjutnya Moch. Isnaeni (2017 :  4) mengemukakan bahwa ikatan - ikatan  yang  memiliki  kekuatan  relatif  permanen,  mengingat  ikat  mengikat  itu  dilakukan  oleh segenap anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau privat sebagai suatu gerakan masal, sudah barang tentu pasti memerlukan aturan, sebab tidak ada kegiatan  hidup sosial tanpa berpedoman pada suatu aturan.
Dikaitkan dengan hubungan hukum dalam kegiatan usaha koperasi simpan pinjam open loop mengikat  antara  pemodal  internal  anggota  koperasi  dengan  pihak  di  luar  anggota  koperasi  yang dananya dihimpun oleh koperasi didasarkan atas penyimpanan dana dan dana yang disimpan oleh pemodal tersebut oleh koperasi disalurkan  dalam bentuk pinjaman ke pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan dan/ atau menyalurkan pinjaman ke anggota Koperasi lain. Hubungan hukum dalam bentuk  simpanan  modal  pihak  ketika  dengan  koperasi,  simpanan  yang  dimaksud  adalah  dana  yang dipercayakan  oleh  masyarakat  kepada  koperasi  berdasarkan  perjanjian  penyimpanan  dana  dan  atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (dikutip dari Pasal 1 angka 5 UU Perbankan).  Dikutip

## 255 Louis Budiyanto Limowandoho Perlindungan Hukum Para Anggota Koperasi Menjalankan Kegiatan Usaha Sektor Jasa Keuangan
dari  Mauritz  Pray  (2016)  kegiatan  baik  itu  untuk  menghimpun  dana  dari  masyarakat  maupun menyalurkan  dana  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  pinjaman,  dituangkan  dalam  bentuk  suatu perjanjian  atau  kontrak  harus  menggunakan  empat  prinsip  sebagai  berikut:  prinsip  kepercayaan ( fiduciary relation principle ); prinsip kehati-hatian ( prudential principle ); prinsip kerahasiaan ( secrecy principle ); dan prinsip mengenal nasabah ( know how customer principle ).
Hubungan hukum antara koperasi selaku badan hukum dengan pihak di luar anggota koperasi yang menyimpan dananya pada koperasi meskipun sebagai kegiatan di sektor jasa keuangan, namun bukan kegiatan usaha perbankan yang simpanannya dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga  hubungan  hukum  tersebut  didasarkan  pada  perjanjian  penyimpanan  dana  didasarkan perjanjian pinjam meminjam. Pada perjanjian pinjam meminjam tersebit hanya mengikat kedua belah pihak  sebagaimana  mengikatnya  undang-undang,  oleh  karenanya  pihak  di  luar  anggota  yang menyimpan  dana  pada  koperasi  tidak  mendapatkan  perlindungan  hukum  jika  koperasi  mengalami kesulitan keuangan disebabkan pihak ketiga (luar anggota) koperasi wanprestasi, yakni tidak mampu mengembalikan  pinjamannya  atau  mengembalikan  tidak  sesuai  dengan  yang  dijadikan  atau mengembalikan tetapi terlambat dari waktu yang dijanjikan.
Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan  oleh  hukum.  (Satjipto  Raharjo,  2000  :  54).  Menurut  Setiono  perlindungan  hukum  adalah tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi  masyarakat  dari  perbuatan  sewenang-wenang  oleh  penguasa yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum,  untuk  mewujudkan  ketertiban  dan  ketentraman  sehingga memungkinkan  manusia  untuk  menikmat  martabatnya  sebagai  manusia.  (Setiono,  2006  :  48). Perlindungan hukum terhadap anggota koperasi dengan adanya pengawasan ganda, menurut Muchsin (2003 : 24) merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  dan  dipaksakan  pelaksanaannya  dengan  suatu  sanksi.  Perlindungan  hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Perlindungan  hukum   preventif   diberikan  oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah  suatu  pelanggaran  serta  memberikan  rambu-rambu  atau  batasan-  batasan  dalam melakukan  sutu  kewajiban.  Pengawasan  koperasi  bertanggungjawab  kepada  Rapat  Anggota, bertugas  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kebijaksanaan  dan  pengelola  Koperasi;

## 256 Louis Budiyanto Limowandoho Perlindungan Hukum Para Anggota Koperasi Menjalankan Kegiatan Usaha Sektor Jasa Keuangan
membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Pengawas mempunyai wewenang meneliti catatan yang ada pada Koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan,  Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Pengawasan pada koperasi open loop oleh dewan  pengawas  koperasi  dan  OJK  perlu  adanya  suatu  peraturan  pelaksana  UU  PPSK,  dalam upayanya  memberikan  pengawasan  dan  mencegah  adanya  suatu  perbuatan  yang  bisa  merugikan koperasi,  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  permasalahan  dan  setiap  terjadi  permasalahan penyelesaian dilakukan secara represif.
b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau  telah dilakukan suatu pelanggaran. Pemberian perlindungan kepada koperasi yang modalnya dari para anggota baik berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib maupun sukarela, untuk  mencegah terjadinya penyelesaian melalui gugat ke pengadilan.
Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas terkait perlindungan hukum kepada anggota koperasi dengan pengawasan ganda kegiatan usaha koperasi dapat dijelaskan bahwa pengawasan ganda antara dewan pengawas koperasi dengan OJK untuk  koperasi jenis usaha simpan pinjam yang dikelola open loop tidak ada kepastian hukum, karena di satu sisi terjadi suatu peleburan modal antara koperasi close loop dengan koperasi open loop sebagaimana Pasal 202 UU PPKS jo Pasal 44B  UU  No.  25  Tahun  1992  (sebagai  pasal  penambahan).  Hubungan  hukum  yang  mengikat  antara koperasi ( open loop ) dengan para pemodal koperasi atau modal koperasi yang dihimpun dari anggota maupun  di  luar  anggota  didasarkan  atas  perjanjian  penyimpanan  dana  (pinjam  meminjam)  antara koperasi dengan para anggotanya maupun di luar anggota koperasi adanya kalimat “menghimpun dana dari pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan,  menghimpun dana dari anggota Koperasi lain”, sebagaimana Pasal 44B UU No. 25 Tahun 1992, oleh karena ketentuan yang digunakan sebagai dasar adalah UU PPSK, maka di satu sisi pengawasan tetap ada di dewan pengawas koperasi dan di sisi yang lain pengawasan koperasi ada pada OJK.
Pengawasan ganda dalam koperasi sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 meskipun koperasi menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan, tidak adanya suatu kepastian hukum, karena diundangkannya UU PPKS tidak mencabut UU No. 25 Tahun 1992 sehingga terdapat suatu kekaburan dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan pengawasan koperasi. Oleh karena tidak ada kepastian hukum, maka  segala  akibat  yang  terjadi  termasuk  perlindungan  hukum  kepada  anggota  koperasi  dengan

## 257 Louis Budiyanto Limowandoho Perlindungan Hukum Para Anggota Koperasi Menjalankan Kegiatan Usaha Sektor Jasa Keuangan
pengawasan  ganda  kegiatan  usaha  koperasi,  maka  pasa  pemodal  koparasi  sebagaimana  Pasal  202  jo Pasal  44B  UU  No.  25  Tahun  1992  tidak  ada  suatu  perlindungan  hukum  jika  koperasi  mengalami kesulitan  keuangan  yang  terjadi  akibat  peminjam  di  luar  anggota  tidak  mampu  mengembalikan pinjamannya.  Tindakan  represif  bagi  anggota  koperasi  melalui  mengajukan  gugat  perdata  atas  dasar koperasi tidak memenuhi kewajiban mengembalikan dana yang dihimpun dari para anggotanya.

## KESIMPULAN
Koperasi  yang  menjalankan  usaha  jasa  di  sektor  keuangan  diatur  dalam  UU  Koperasi  dan UUPPKS, percampuran modal internal anggota dan eksternal anggota, pengawasan ganda, menjadikan tidak  ada  kepastian  hukum,  karena  hukum  positif  adalah  perundang-undangan,  tidak  boleh  dengan mudah diubah, agar ada suatu kepastian hukum.
Menghimpun  dan  menyalurkan  modal  koperasi  kepada  non  anggota  jika  wanprestasi  tidak memberikan  perlindungan  hukum  kepada  anggota,  karena  simpanan  baik  wajib,  pokok  maupun sukarela tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambiwydjayanti,  D.  T.  (2021).  Urgensi  Perjanjian  Pendahuluan  Jual  Beli  Satuan  Rumah  Susun Menurut Permen Pupr No. 11/Prt/M/2019. Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan ,
18 (3), 767–781.
Chaniago, Arifinal.2004. Pengertian dan Prinsip Koperasi. Jakarta: Salemba empat.
Hadjon,  Philipus  M.  2007, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia,  sebuah  studi  tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi , Peradaban, Jakarta Mertokosumo, Sudikno, 2007, Menegenal Hukum Suatu Pengantar , Yogyakarta, Liberty.
Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia , Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
Nurul  Fadhilah. (2021).  Urgenitas  Implementasi  Keputusan Menteri  Koperasi  Dan Usaha Kecil Dan Menengah  Republik  Indonesia  Tentang  Notaris  Pembuat  Akta  Koperasi. Al  Qodiri :  Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan , 18 (3), 67–80.
Pramono, Nindyo, 2006, Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan , Yogyakarta, Gunung Mulia.
Rahardjo, Satjipto, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis , Yogyakarta, Genta Publishing. Setiono,  2004, Rule  of  Law  (Supremasi  Hukum) .  Surakarta:  Magister  Ilmu  Hukum  Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
Tutik, Titik  Triwulan,  2008, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional , Jakarta, Kencana.