Analisis  Pengaruh  Efektivitas  dan  Efisiensi  Keuangan  Daerah  terhadap  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  dengan Mediasi  Pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kota  Pekanbaru  Periode  2011-2020  (Helly  Aroza Siregar)
http://ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/PROCURATIO/index
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF REGIONAL FINANCIAL EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY ON THE FISCAL DECENTRALIZATION DEGREE IN PEKANBARU FOR THE PERIOD OF 2011-2020

## WITH GROWTH OF REGIONAL ORIGINAL INCOME AS THE MEDIATING FACTOR
Helly Aroza Siregar 1
1 Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia Email: hellyaroza@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the level of financial effectiveness and efficiency and to analyze the direct and indirect effects of these variables on fiscal decentralization, mediating by the growth  of PAD in Pekanbaru City  from  2011  to  2020.  The  method  of  data  analysis  is  descriptive  statistical  analysis  and  path  analysis.  The results of the study show that in the last decade the Pekanbaru City Government's financial performance had been in  the  "less  effective"  and  "inefficient"  categories,  PAD  growth  has  fluctuated,  while  the  Degree  of  Fiscal Decentralization is in the "moderate" category. Financial effectiveness and efficiency have no effect, either on PAD Growth or on Fiscal Decentralization. However, PAD Growth can strengthen the effect of effectiveness and efficiency on Fiscal Decentralization.

## Keywords: Effectiveness; Efficiency; PAD Growth; Fiscal Decentralization
ANALISIS PENGARUH EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DENGAN MEDIASI PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DI KOTA PEKANBARU PERIODE 2011-2020

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi keuangan dan menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel tersebut terhadap desentralisasi fiskal, dengan mediasi dari pertumbuhan  PAD  di  Kota  Pekanbaru  tahun  2011  sampai  dengan  2020.  Metode  analsisi  data  adalah  dengan analisis  statistik  desktiptif  dan  analisis  jalur.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  satu  dekade  terakhir kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  berada  dalam  kategori  “kurang  efektif”  dan  “tidak  efisien”, Pertumbuhan  PAD  berfluktuasi,  sementara  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  berada  dalam  kategori  “sedang”. Efektivitas dan efisiensi keuangan tidak berpengaruh, baik pada Pertumbuhan PAD maupun pada Desentralisasi Fiskal. Namun, Pertumbuhan PAD dapat memperkuat pengaruh efektivitas dan efisiensi terhadap Desentralisasi Fiskal.
Kata Kunci : Efektivitas; Efisiensi; Pertumbuhan PAD; Desentralisasi Fiskal

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  dan  otonomi  daerah  di  Indonesia  sebagai  sebuah  konsekuensi  politik  saat  ini sudah  berada  pada  kondisi  point  no  return,  sehingga  aspek-aspek  yang  dikedepankan  lebih  bersifat  penguatan kapasitas  serta  quality  improvement.  Dengan  demikian,  ke  depannya,  desentralisasi  fiskal  dan  otonomi  daerah diharapkan  mampu  membawa  Indonesia  menuju  kemakmuran  yang  inklusif  dan  berkelanjutan  (Christia  & Ispriyarso, 2019).
Urgensi  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  di  Indonesia  merujuk  pada  keberhasilan  negara-negara  lain dalam pemerataan pembangunan di daerah dengan lebih cepat setelah beralih pada sistem desentralisasi. Sebagai contoh,  Jepang  menunjukkan  pembangunan  yang  lebih  cepat  dan  seimbang  setelah  dilaksanakannya  Rencana Pembangunan  Total  Nasional  di  tahun  1970,  negara-negara  Eropa  mencapai  pemerataan  yang  baik  dalam pembangunannya  juga  setelah  melakukan  pembangunan  yang  lebih  berorientasi  kepada  pemerintah  lokal    dan Amerika Serikat dengan sistem negara federalismenya  (Sumardi, 2014).
Meskipun reformasi keuangan daerah yang menggunakan sistem desentralisasi sudah dimulai sejak tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang- Undang   Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan   Daerah, namun setelah lebih dari 20 tahun reformasi ini berjalan, penyelenggaraan desentralisasi fiskal di daerah masih belum  berjalan  dengan  baik.  Hasil  penelitian  terdahulu  menunjukkan  bahwa  derajat  desentralisasi  fiskal  pada daerah tertinggal sangat rendah (Sari, 2014).
Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri  (Pekei,  2016:  7;  Ramadhan,  2019).  Sedangkan  ketergantungan  pada  bantuan  pemerintah  pusat  harus seminimal  mungkin(Machmud  et  al.,  2014).    Pengelolaan  keuangan  secara  mandiri  ditunjukkan  dengan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang murni berasal dari daerah dalam bentuk  Pendapatan Asli Daerah (PAD) .
Kemampuan  pemerintah  Kota  Pekanbaru  dalam  meraih  PAD  sehingga  tidak  bergantung  pada  sumber dari luar dalam bentuk dana perimbangan menunjukkan besarnya derajat desentralisasi fiskal di Kota Pekanbaru. artinya semakin besar persentase PAD jika dibandingkan dengan seluruh Pendapatan Daerah, maka semakin baik pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan desentralisasi fiskal di daerah. Gambar berikut ini menunjukkan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kota Pekanbaru dalam satu dekade (2011 – 2020).

## Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, dan Hasil Data Diolah (2023)
Gambar 1. Derajat Desentralisasi Fiskal di Kota Pekanbaru Periode Tahun 2011 -2020
Berdasarkan Gambar 1, dapat diketahui bahwa persentase PAD terhadap TPD masih sangat kecil.  Derajat Desentralisasi Fiskal tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan persentase PAD dibandingkan TPD sebesar 64,24%. Sementara Derajat Desentralisasi Fiskal terendah terjadi pada tahun 2011 dimana persentase PAD jika dibandingan dengan TPD adalah kurang dari 15%. Secara rerata tingkat Desentralisasi Fiskal di Kota Pekanbaru adalah 26,47%. Hal ini menunjukkan bahwa sumber anggaran keuangan yang dikelola oleh Pemetintah Daerah Kota Pekanbaru
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018
2019 2020 PAD TPD 14,53 17,78 18,59 18,59 23,82 23,07 32,12 26,52 64,24 26,42 (Dalam milyar rupiah)
masih  bergantung  dari  sumber-sumber  keuangan  diluar  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Oleh  sebab  itu,  perlu diketahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan derajat desentralisasi fiskal di Kota Pekanbaru, sehingga sumber keuangan tidak bergantung terlalu banyak dari luar.
Dalam  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  itu  sendiri,  dikenal  adanya  filosofi  money  follow  function sebagai prinsip utama yang harus diperhatikan dan dilaksanakan (Azwar, 2022; Fatoni, 2020; Mudayen & Maridjo, 2018;  Siregar  &  Badrudin,  2017)  .  Prinsip  tersebut  mengandung  makna  bahwa  segala  bentuk  penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, seyogianya disertai dengan penyerahan sumbersumber pendanaannya  (Azwar,  2022).    Idealnya,  desentralisasi  fiskal  dapat  meningkatkan  efisiensi,  efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah (Fatoni, 2020).
Pelimpahan  wewenang  untuk  mengelola  anggaran  oleh  pemerintah  daerah  harus  dilaksanakan  dengan efektif  dan  efisien,  mengingat  pelaksanaan  pemerintahan  merupakan  suatu  amanat  rakyat  yang  mana  dibiayai dengan  dana  yang  bersumber  dari  rakyat.  Efektivitas  dan  efisiensi  pengelolaan  keuangan  diharapkan  dapat meningkatkan pertumbuhan PAD di daerah karena timbulnya kepercayaan masyarakat untuk menyetorkan pajak dan sumber PAD lainnya yang dipungut oleh pemerintah. Dengan pertumbuhan PAD tersebut, maka desentralisasi fiskal seperti yang diharapkan dan diamanatkan oleh Undang-Undang akan dapat tercapai dengan maksimal.
Hasil  penelitian  terdahulu  menunjukkan  bahwa  desentralisasi  fiskal  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efisiensi dan efektivitas di Provinsi Jambi pada periode 2010-2014 (Harahap & Nasution, 2019). Namun demikian hasil penelitian dari  Christy et al., (2019)  menunjukkan bahwa kinerja  keuangan    daerah  belum  bisa    memberikan    dampak  positif    terkait  dengan  desentralisasi  fiskal  yang dijalankan di Sulawesi Utara.
Berdasarkan berbagai permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh langsung dari kinerja keuangan pemerintah yaitu efektivitas dan efisiensi keuangan terhadap desentralisasi fiskal dan untuk melihat  pengaruh  tidak  langsung  kinerja  keuangan  tersebut  terhadap  desentralisasi  fiskal  melalui  mediasi  dari pertumbuhan PAD di Kota Pekanbaru.

## TINJAUAN PUSTAKA Desentralisasi Fiskal
Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  Pasal  1  ayat  8,  desentralisasi adalah pengalihan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat ke daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dasar prinsip  yang  harus  diperhatikan  adalah money  follow  function ,  artinya  pengalihan  atau  pendelegasian  otoritas pemerintah  menimbulkan  suatu  konsekuensi  bahwa  anggaran  yang  diberikan  akan  membawa  pelimpahan wewenang kepada daerah (Mudayen & Maridjo, 2018).
Menurut  The World Bank  (2008), desentralisasi fiskal pada dasarnya adalah pengalihan tanggung jawab dalam pengelolaan pengeluaran dan pendapatan ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Desentralisasi Fiskal Desentralisasi  fiskal  adalah  penyerahan  wewenang  oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  otonom, dengan tujuan untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia  (Rani,  2020).    Desentralisasi  fiskal  adalah  proses  pendelegasian  wewenang  (anggaran)  dari  tingkat pemerintahan  yang  lebih  tinggi  kepada  pemerintahan  yang  lebih  rendah  dalam  rangka  mendukung  fungsi  atau tugas  pemerintahan  dan  pelayanan  publik  sesuai  dengan  banyaknya  kewenangan  bidang  pemerintahan  yang dilimpahkan (Aulia, 2014).
Desentralisasi fiskal merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan,  hak  untuk  menerima  transfer  dari  pemerintahan  yang  lebih  tinggi,  dan  menentukan  belanja  rutin maupun  investasi  (Litvack  &  Seddon,  2002).  Desentralisasi  fiskal  adalah  suatu  proses  distribusi  anggaran  dari tingkat  pemerintahan  yang  lebih  tinggi  kepada  pemerintahan  yang  lebih  rendah  untuk  mendukung  fungsi  atau tugas  pemerintahan  dan  pelayanan  publik  sesuai  dengan  banyaknya  kewenangan  bidang  pemerintahan  yang dilimpahkan  (Saragih,  2003:  97).  Sementara Litvack  dan  Seddon  (1992:  2)  menyebutkan  bahwa  desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah (fungsi publik) dari pemerintah kepada daerah bawahan) atau organisasi semi-mandiri finstansi vertikal) atau kepada pihak swasta (Elsye, 2013: 20-21). Dengan  terjadinya  pelimpahan  sebagian  kewenangan  terhadap  sumber-sumber  penerimaan  negara  kepada pemerintahan di daerah, diharapkan daerah-daerah akan dapat melaksanakan tugas-tugas rutin, pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif (capital investment) di daerahnya (Khusaini, 2006: 97).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  desentralisasi fiskal adalah suatu pelimpahan anggaran yang menyebabkan timbulnya wewenang pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di daerah yang pada  awalnya  dilaksanakan  oleh  pusat.  Dengan  kata  lain,  tugas-tugas  pemerintahan  di  daerah,  dalam  konsep desentralisasi fiskal diurus oleh Pemerintah Daerah dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang pengelolaannya telah dipercayakan kepada Pemerintah Daerah. Desentralisasi fiskal diukur dengan rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah (Mahi & Supriyanti, 2019; Salma Nazikha & Rahmawati, 2021; Sistiana & Makmur, 2014)

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  asli  daerah  atau  yang  selanjutnya  disebut  PAD  merupakan  penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari sumber-sumber  daerah  dalam  wilayahnya  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan peraturan daerah atau peruundang-undangan yang berlaku (Siregar, 2017: 23; Siti Fatimah & Handayani, 2021).
PAD adalah penerimaan rutin didalam APBD yang berasal dari daerah yang bersangkutan (Machmud et al., 2014). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014), Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, restribusi  daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah.

## Kinerja Keuangan Daerah
Menurut    Mahsun  et  al.,  (2015:  170)  kinerja  ( performance )  adalah  gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang  dalam  strategi  planning  organisasi.  Kinerja  keuangan  diukur  dengan  rasio  keuangan.  Rasio  keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang dapat berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kinerja  (Magdalena et al., 2013; Nurabiah, 2018; Taufik, 2017).
Berdasarkan  hal  ini,  dapat  diketahui  bahwa  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  adalah  tingkat pencapaian  Pemerintah  Daerah  yang  diukur  dengan  rasio  keuangan.  Beberapa  rasio  keuangan  yang  digunakan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah rasio efektivitas dan efisiensi keuangan daerah.
Efisiensi dan   efektifitas   dapat   melihat    suatu    keadaan   keuangan yang mempergunakan   atau memanfaatkan   sumber-sumber   daya   yang   ada   secara ekonomis,  hemat  efisiensi)  dan  dilakukan  secara tepat  dan  memenuhi  sasaran (efektif)    serta    hasil    yang    dicapai    tersebut    memiliki    rasionalitas terhadap penggunaan   sumber-sumber   yang   ada   (Lisnawati & Priyono, 2021).
Rasio  efektivitas  menunjukkan  gambaran  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan penerimaan  daerah  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan yang semakin baik (Zen, 2023). Rasio efektivitas diukur dengan mebandingkan antara Realisasi PAD terhadap Target PAD (Lisnawati & Priyono, 2021; Machmud et al., 2014; Zen, 2023).
Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu (Cicilia et al., 2019). Kinerja keuangan  yang  diukur  dengan  rasio  efisiensi  keuangan  daerah  menggambarkan  perbandingan  antara  besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Fathah, 2017).

## METODE PENELITIAN

## Sumber dan Metode Pengumpulan Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  berupa  data  kuantitatif.  Metode  yang digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  dokumentasi,  yaitu  dengan  cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder. Data sekunder meliputi data rasio keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru yang diolah dari data Laporan Anggaran dan Realisasi APBD Kota Pekanbaru. Data ini diperoleh dari  Badan  Pusat  Statistik  Kota  Pekanbaru  dan  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan,  Kementerian Keuangan RI.

## Definisi Operasional Variabel Penelitian
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Desentralisasi Fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan pemberian kewenangan  kepada  daerah  untuk  menggali  sumber-sumber  pendapatan,  hak  untuk  menerima  transfer  dari pemerintahan  yang  lebih  tinggi,  dan  menentukan  belanja  rutin  maupun  investasi  (Litvack  &  Seddon,  2002). Berdasarkan hal ini maka, rasio desentralisasi fiskal sudah seharusnya menunjukkan perbandingan antara sumber pendapatan asli daerah yaitu PAD dengan seluruh sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam bentuk total Pendapatan Daerah. Dengan demikian rumus rasio desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:
Desentralisasi Fiskal = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ x 100%
Variabel  intervening  dalam  penelitian  ini  adalah  pertumbuhan  PAD.  Pertumbuhan  PAD  menunjukkan seberapa  besar  PAD  bertambah  atau  berkurang  jika  dibandingan  dengan  tahun  sebelumnya.  Adapun  rumus pertumbuhan PAD adalah sebagai berikut:
Pertumbuhan PAD = (𝑃𝐴𝐷𝑡−𝑃𝐴𝐷𝑡−1) 𝑃𝐴𝐷𝑡−1 x 100%
Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  adalah  efektivitas  dan  efisiensi  keuangan  daerah.  Rasio efektivitas  menggambarkan  kemampuan  Pemda  dalam  merealisasikan  PAD  yang  direncanakan  dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Ardilla & Putri, 2015; Berliani, 2016; Fathah, 2017; Harahap & Nasution, 2019). Berdasarkan hal ini maka rumus efektivitas keuangan adalah sebagai berikut:
Efektivitas Keuangan = 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 x 100%
Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk  memperoleh  pendapatan  dengan  realisasi  pendapatan  yang  diterima  (Fathah,  2017).  Berdasarkan  hal  ini maka rumus efisiensi keuangan adalah sebagai berikut:
Efisiensi Keuangan = 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ x 100%

## Metode Analisis Data Analisis Statistik Desekriptif
Analisis data diawali dengan uji statistik deskripsi dengan melihat nilai maksimal, minimal dan rata-rata dari data rasio  keuangan,  kemudian  menentukan  kategori  dari  hasil  rasio  tersebut.  Adapun  kategori  dalam  menentukan efektivitas dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

## Tabel 1. Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah
Persentase Kinerja Keuangan (%) Kriteria >100% Sangat efektif >90%-100% Efektif >80%-90% Cukup efektif
>60%-80%
Kurang efektif
<60%
Tidak efektif
Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996
Kategori dalam menentukan tingkat efisiensi keuangan daerah adalah berpedoman pada Tabel 2 berikut.

## Tabel 2. Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah
Persentase Kinerja Keuangan (%) Kriteria >100% Tidak efisien >90%-100% Kurang Efisien >80%-90% Cukup Efisien >60%-80% Efisien
<60%
Sangat Efisien
Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996
Sementara Derajat Desentralisasi Fiskal dianalisis dengan berpedoman pada Tabel 3 berikut.

## Tabel 3. Kriteria Desentralisasi Fiskal
Derajat Desentralisasi Fiskal Kriteria 0 – 10,00 Sangat kurang 10,01-20,00 Kurang 20,01-30,00 Sedang 30,01-40,00 Cukup 40,01-50,00 Baik >50,00 Sangat baik
Sumber: Zukhri (2020)

## Uji Normalitas dan Asumsi Klasik
Untuk memperoleh hasil uji tidak bias dan konsisten maka dilakukan uji normalitas data dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan VIF, sementara uji heterokedastisitas dilakukan dengan uji Glejser.

## Analisis Regresi
Untuk  menganalisis  pengaruh  efektivitas  dan  efisiensi  keuangan  daerah  terhadap  desentralisasi  fiskal,  dengan mediasi dari pertumbuhan PAD, digunakan analisis jalur ( path analysis ). Teknik analisis jalur ( path analysis ) ini akan digunakan dalam pengujian besarnya kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur  dari  hubungan  kausal  antar  variabel  independen  yaitu  Efektivitas  (X 1 )  dan  Efisiensi  (X 2 )  terhadap Pertumbuhan  PAD  (Y)  dan  Desentralisasi  Fiskal  (Z)  sebagai  variabel  independen,  serta  melihat  apakah Pertumbuhan PAD (Y) berperan dalam meningkatkan pengaruh dari kedua variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun model struktural yang digunakan dalam penelitian ini adalahsebagai berikut: Persamaan struktural 1: Y = ƿ0 + ƿyX1 + ƿyX2  + ρyЄ1 Persamaan structural 2: Z=ƿ0 + ƿzX1 + ƿzX2  + ƿzyY+ρzЄ

## HASIL DAN PEMBAHASAN Statistik Desekriptif Data Penelitian
Berikut adalah data kinerja keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2011 sampai dengan 2020:

## Gambar 2. Data Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2011-2020
Berdasarkan Gambar 2 di atas dapat diketahui bahwa secara  rata-rata efektivitas keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru berada pada angka 74,79% dimana hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru  dalam  kategori  “kurang  efektif”.  Artinya,  kemampuan  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  dalam merealisasikan anggaran PAD yang sudah ditargetnya masih jauh dari harapan. Kemampuan merealisasikan PAD yang ditargetkan ini bahwa pernah berada dalam kategori “tidak efektif” dengan angka persentase 38,77%. Namun demikian, kinerja keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru pernah berada dalam kategori “sangat efektif” pada tahun 2012 dan 2013.
Kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  secara rerata  adalah  mencapai  persentase  93,75  dengan kategori  “kurang  efisien”.  Artinya,  besarnya  Belanja  Daerah  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Daerah menghabiskan lebih dari 90% dari Pendapatan Daerah yang diperoleh. Tingkat efisiensi keuangan terbaik terjadi pada  tahun  2019  dimana  rasio  efisiensi  sebesar  80,89%  dengan  kategori  “cukup  efisien”,  sementara  tingkat efisiensi terendah terjadi pada tahun 2013 dengan rasio efisiensi sebesar 102,93% dengan kategori “tidak efisien”. Kondisi  tidak  efisien  menunjukkan  bahwa  pemerintah  mengeluarkan  dana  Belanja  Daerah  yang  terlalu  besar, melebihi Pendapatan Daerah yang ada.
Pertumbuhan PAD di Kota Pekanbaru berfluktuatif. Secara umum pertumbuhan PAD menurun dari tahun 2011  sampai  dengan  2016.  Pertumbuhan  PAD  terbaik  terjadi  pada  tahun  2017,  dimana  pertumbuhan  PAD meningkat  lebih dari 30%  jika  dibandingkan dengan  tahun  2016.  Namun  pertumbuhan PAD  kembali  menurun drastis pada tahun 2018.
Derajat  Desentralisasi  Fiskal  yang  menunjukkan  kemandirian  daerah  otonom  menunjukkan  fluktuasi dalam satu dekade terakhir. Secara rata-rata Desentralisasi Fiskal dalam satu dekade terakhir adalah 26,47 dengan kategori “sedang”. Desentralisasi Fiskal pernah dalam kategori “sangat baik” pada tahun 2019 dimana besarnya PAD jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah adalah sebesar 64, 24%.

## Hasil Uji Model
Untuk memperoleh hasil regresi yang dapat memberikan hasil yang tepat dalam estimasi, tidak bias dan konsisten maka  dilakukan  uji  normalitas  data  dan  uji  asumsi  klasik  yang  terdiri  dari  uji  multikolinearitas  dan  uji heterokedastisitas. Hasil uji normalitas dengan menggunakan persamaan Y = ƿ0 + ƿyX1 + ƿyX2 + ρyЄ1 diperoleh hasil  uji  normalitas  yaitu  data  terdistribusi  normal  dengan  nilai  Asymp.  Sig.  adalah  0,943.  Sementara  hasil  uji normalitas dengan menggunakan persamaan Z=ƿ0 + ƿzX1 + ƿzX2 + ƿzyY+ρzЄ diperoleh hasil Asymp. Sig. adalah 0,874, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal. Adapun uji asumsi klasik dari kedua  persamaan  tersebut  diperoleh  hasil  tidak  terjadi  multikoliinearitas  maupun  heterokedastisitas.  Dengan demikian model regresi pada penelitian ini sudah baik.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Max Min Av. Efektivitas 98,65 123,15 101,73 78,66 48,73 38,77 68,41 57,87 71,51 62,18 123,15 38,77 74,97 Efisiensi 94,01 81,58 102,93 101,18 81,51 96,92 99,11 99,34 80,89 100,09 102,93 80,89 93,75 Pertumbuhan PAD 28,96 27,88 16,55 15,8 10,55 -2,17 30,89 -17,67 16,54 -14,89 30,89 -17,67 11,24
Desentralisasi Fiskal 14,53 16,78 18,59 18,59 23,82 23,07 32,12 26,52 64,24 26,42 64,24 14,53 26,47 -40,00 -20,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00

## Hasil Uji Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  diukur dengan  melihat  angka  R  square.  Angka  koefisien  determinasi  (R2)  menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Tabel 4 berikut menunjukkan hasil uji koefisien determinasi.

## Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Dependen Variabel Independen Variabel Nilai R 2 1 Pertumbuhan PAD (Y) Efektivitas (X 1 ); Efisiensi (X 2 ) 0,446 2 Desentralisasi Fiskal (Z)
Efektivitas (X 1 ); Efisiensi (X 2 ) dan Pertumbuhan PAD (Y) 0,273

## Sumber: Hasil Data Diolah (2023)
Berdasarkan  Tabel  4  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  independen  yaitu  Efektivitas  (X 1 )  dan Efisiensi (X 2 ) dapat menjelaskan terjadinya pertumbuhan PAD (Y) di Kota Pekanbaru sebesar 44,6%, sedangkan 55,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model 1 pada penelitian ini. Kemudian, variabel Efektivitas (X 1 ) dan Efisiensi (X 2 )   dan Pertumbuhan PAD (Y) dapat menjelaskan variabel Desentralisasi Fiskal (Z) sebesar 27,3%, sedangkan  72,7%%  dijelaskan  oleh  faktor-faktor  lain  selain  dari  pada  variabel  independen  yang  terdapat  pada model 2.

## Hasil Uji Hipotesis
Untuk menjawab hipotesis tentang pengaruh variabel independen yaitu Efektivitas (X 1 ) dan Efisiensi (X 2 ) terhadap Pertumbuhan  PAD  (Y),  serta  menjawab  hipotesis  tentang  pengaruh  C  Efektivitas  (X 1 )  dan  Efisiensi  (X 2 )  dan Pertumbuhan PAD (Y) terhadap Desentralisasi Fiskal (Z) dapat diketahui dari Tabel 5 berikut:
Tabel 5 . Hasil Uji Regresi Persamaan Struktural Dependen Variabel Independen Variabel Nilai Sig. Keputusan Pertumbuhan PAD (Y) Efektivitas (X 1 ) 0,074 Tidak berpengaruh Efisiensi (X 2 ) 0,430 Tidak berpengaruh Desentralisasi Fiskal (Z) Efektivitas (X 1 ) 0,425 Tidak berpengaruh Efisiensi (X 2 ) 0,296 Tidak berpengaruh Pertumbuhan PAD (Y) 0,892 Tidak berpengaruh
Sumber: Hasil Data Diolah (2023)

## Hasil Uji Koefisien Jalur
Tabel 6 menunjukkan hasil uji koefisien jalur dengan melihat hasil standardized coefficients pada hasil uji regresi. Sementara  nilai  koefisien  jalur  pada  persamaan  struktural  2  dengan  Pertumbuhan  PAD  (Y)  sebagai  variabel intervening diperoleh dengan melakukan perkalian antara nilai koefisien jalur antara variabel Pertumbuhan PAD (Y) dengan nilai koefisien jalur masing-masing variabel independen, yaitu Efektivitas (X 1 ) dan Efisiensi (X 2 ).

## Tabel 6. Koefisien Jalur
Dependen Variabel Independen Variabel Intervening Variabel Koefisien Jalur Pertumbuhan PAD (Y) Efektivitas (X 1 ) - 0,594 Pertumbuhan PAD (Y) Efisiensi (X 2 ) - -0,237 Desentralisasi Fiskal (Z) Efektivitas (X 1 ) - -0,383 Desentralisasi Fiskal (Z) Efisiensi (X 2 ) - -0,421 Desentralisasi Fiskal (Z) Pertumbuhan PAD (Y) - 0,066 Desentralisasi Fiskal (Z) Efektivitas (X 1 ) Pertumbuhan PAD (Y) 0,039 Desentralisasi Fiskal (Z) Efisiensi (X 2 ) Pertumbuhan PAD (Y) -0,016
Sumber: Hasil Data Diolah (2023)
Adapun  pengaruh  variabel  intervening  dalam  memediasi  variabel  independen  dan  dependen  adalah sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil uji regresi diketahui bahwa pengaruh langsung yang diberikan Efektivitas (X 1 ) terhadap Desentralisasi Fiskal (Z) adalah sebesar -0,383. Sedangkan pengaruh tidak langsung Efektivitas (X 1 ) melalui Pertumbuhan PAD (Y) terhadap Desentralisasi Fiskal (Z) adalah perkalian antara nilai beta (ρ) X 1 terhadap Y yaitu  0,594  dengan nilai beta (ρ) Y dengan Z yaitu  0,066, sehingga diperoleh hasil 0,039. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh langsung Efektivitas (X 1 ) terhadap Desentralisasi Fiskal (Z) lebih kecil dari  pada  pengaruh  tidak  langsung  Efektivitas  (X 1 )  terhadap  Desentralisasi  Fiskal  (Z)  melalui  mediasi Pertumbuhan  PAD (Y).  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan  PAD dapat memediasi atau memperkuat  hubungan  antara  kinerja  efektivtas  keuangan  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  dalam  mempengaruhi Desentralisasi  Fiskal  di  Kota  Pekanbaru.  (2)  Berdasarkan  hasil  uji  regresi  diketahui  bahwa  pengaruh  langsung
-0,383 0,594 -0,237 -0,421 0,066 0,039 -0,016
yang diberikan Efisiensi (X 2 ) terhadap Desentralisasi Fiskal (Z) adalah sebesar -0,421. Sedangkan pengaruh tidak langsung Efisiensi (X 2 ) melalui Pertumbuhan PAD (Y) terhadap Desentralisasi Fiskal (Z) adalah perkalian antara nilai beta (ρ) X 1 terhadap Y yaitu -0,237 dengan nilai beta (ρ) Y dengan Z yaitu 0,066, sehingga diperoleh hasil - 0,016. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh langsung Efisiensi (X 2 ) terhadap Desentralisasi Fiskal (Z) lebih kecil dari pada pengaruh tidak langsung Efisiensi (X 2 ) terhadap Desentralisasi Fiskal (Z) melalui mediasi Pertumbuhan PAD (Y).  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan PAD dapat memediasi atau memperkuat hubungan antara kinerja efisiensi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mempengaruhi Desentralisasi Fiskal di Kota Pekanbaru.
Sementara untuk melihat pengaruh dari faktor-faktor diluar model regresi pada penelitian ini, maka dicari nilai Є pada masing-masing model. Dimana: Є = √ 1-R 2 , sehingga, Є 1 = √ 1-R 1 2 = √1 − 0,446 = 0,744 ; dan Є 2 = √ 1-R 2 2 = √1 − 0,273 = 0,853 . Berdasarkan nilai koefisien jalur pada Tabel 3 di atas dan nilai Є 1 dan Є 2 maka dapat dibuat gambar diagram jalur seperti yang terlihat pada Gambar 3.

## Gambar 3. Hasil Analisis Jalur

## Pembahasan
Kinerja keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam satu dekade terakhir (2011-2020) dalam kategori “kurang efektif”. Artinya, kemampuan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merealisasikan anggaran PAD yang sudah ditargetnya  masih  jauh  dari  harapan.  Kategori  kurang  efektif  menunjukkan  bahwa  target  PAD  yang  sudah ditetapkan terlalu tinggi, sehingga sulit untuk direalisasikan atau dapat diduga bahwa personil pemerintahan masih belum maksimal dalam mengumpulkan sumber-sumber PAD yang sudah ditetapkan tersebut.
Kinerja keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam satu dekade terakhir (2011-2020) secara rerata berada dalam kategori “kurang efisien”. Semakin kecil pengeluaran daerah jika dibandingkan dengan besarnya Pendapatan  Daerah  maka  tingkat  efisiensi  keuangan  akan  semakin  baik.  Belanja  Daerah  yang  terlalu  besar pada  dasarnya  adalah  hal  yang  baik,  karena  pemerintah  menggunakan  dana  anggaran  untuk  melaksanakan urusan pemerintahan. Namun, dilain sisi, penggunaan dana anggaran untuk Belanja Daerah yang semakin kecil akan  memungkinkan  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  investasi  sehingga  dapat  menjadi  sumber  dalam meningkatkan PAD.
Pertumbuhan  PAD  di  Kota  Pekanbaru  berfluktuatif.  Kondisi  pertumbuhan  PAD  yang  ideal  adalah dimana Pertumbuhan PAD meningkat dari tahun ke tahun, untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menggali sumber-sumber keuangan yang berasal dari berbagai potensi di daerah. Pertumbuhan PAD di Kota Pekanbaru bahkan negatif atau menurun pada tahun 2016, 2018 dan tahun 2020.  Pertumbuhan PAD negatif merupakan  suatu  koreksi  kepada  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  dalam  melaksanakan  kinerja  yang  lebih  baik untuk meningkatkan PAD di daerah dalam mencapai tingkat Desentralisasi Fiskal yang baik.
Derajat  Desentralisasi  Fiskal  di  Kota  Pekanbaru, pada  kenyataannya  menunjukkan  fluktuasi  dalam satu dekade terakhir. Secara rata-rata Desentralisasi Fiskal berada dalam dengan kategori “sedang”, dimana besarnya PAD yang diperoleh oleh pemerintah berkisar antara dua puluh sampai dengan tiga puluh persen jika dibandingkan dengan total Pendapatan Daerah. Desentralisasi Fiskal baru dapat mencapai posisi sangat baik jika proporsi PAD lebih besar dari setengah Pendapatan Daerah.  Tingginya Derajat  Desentralisasi Fiskal  di daerah  menunjukkan  bahwa  amanat  Undang-Undang  untuk  mengalihkan  anggaran  yang  sekaligus  diiringi dengan  tugas  dan  fungsi  pemerintahan  yang dilimpahkan  ( money  follow  function )  sudah  dijalankan dengan baik, dimana besarnya penghasilan yang bersumber dari daerah itu sendiri sudah mampu menjadi sumber dana dalam pembangunan di daerah, atau dengan kata lain, pemerintah daerah sudah tidak bergantung pada bantuan dari pihak eksternal.
Efektivitas (X 1 ) Efisiensi (X 2 ) Pertumbuhan PAD (Y) Desentralisasi Fiskal (Z) 0,744 0,853
Kinerja  efektivitas  dan  efisiensi  keuangan  daerah  sudah  seharusnya  dapat  meningkatkan  PAD  di daerah.  Jika  pelaksanaan  fungsi-fungsi  pemerintahan  dilakukan  dengan  baik,  dengan  menggunakan  dana anggaran  secara  efektif  dan  efisien,  maka  PAD  di  daerah  akan  dapat  ditingkatkan.  Hal  ini  karena,  adanya kepercayaan  dari  pihak-pihak  yang  menyetorkan  PAD  untuk  mempercayakan  pajak,  retribusi,  dan  sumber PAD  lainnya  untuk  dikelola  oleh  Pemerintah  Daerah.  Namun  demikian,  hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa,  baik  efektivitas  maupun  efisiensi  keuangan  tidak  memberikan  pengaruh  pada  pertumbuhan  PAD. Tingkat efektivitas dan efisiensi yang masih belum maksimal dapat dijadikan sebagai penyebab. Pengelolaan keuangan  daerah  yang  masih  belum  efektif  dan  efisien  akan  menyebabkan  besarnya  pertumbuhan  PAD menjadi tidak maksimal.
Idealnya, pelaksanaan kinerja keuangan yang efektif dan efisien merupakan suatu syarat mutlak dalam mencapai tingkat desentralisasi fiskal yang baik di daerah. Daerah yang sudah mampu membiayai pelaksanaan pembangunan  di  daerah,  sebagai  pelimpahan  wewenang  dari  Pusat,  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan desentralisasi  fiskal  sudah  mencapai  keberhasilan.  Untuk  mencapai  hal  ini  maka,  pemerintah  daerah  harus mampu mewujudkan kinerja keuangan yang efektif dan efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja efektivits dan efisiensi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru tidak berpengaruh pada Desentralisasi Fiskal di daerah ini. Hal ini dapat disebabkan karena tingkat efektivitas dan efisiensi keuangan yang masih belum baik.
Meskipun kinerja efektivitas dan efisiensi keuangan di Kota Pekanbaru tidak memberikan pengaruh, baik pada Pertumbuhan PAD maupun pada Desentralisasi Fiskal, namun, interaksi antara kinerja efektivitas dan efisiensi dengan Pertumbuhan PAD dapat meningkatkan pengaruhnya pada Desentralisasi Fiskal. Artinya, jika kinerja efektivitas dan efisiensi diintervensi dengan Pertumbuhan PAD, maka akan dapat meningkatkan pengaruhnya terhadap Desentralisasi Fiskal di daerah.

## PENUTUP
Kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  secara  rata-rata  dalam  satu  dekade  terakhir  (2011-2020)  dalam kategori  “kurang  efektif”  dan  “kurang  efisien”,  sementara  pertumbuhan  PAD  berfluktuatif,  dan  Derajat Desentralisasi  Fiskal  dalam kategori “sedang”. Hasil uji analisis jalur menunjukkan bahwa  Pertumbuhan PAD dapat  memediasi  hubungan  antara  efektivitas  dan  efisiensi  keuangan  daerah  dalam  mempengaruhi  terjadinya Desentralisasi Fiskal.
Implikasi  dan  saran  dari  penelitian  ini  adalah,  pertama  pelimpahan  tugas  dan  wewenang  dalam  era Desentralisasi  Fiskal  di  Kota  Pekanbaru  harus  dilaksanakan  dengan  lebih  baik.  Mengingat  rata-rata    Derajat Desentralisasi  Fiskal  yang  masih  belum  baik.  Selanjutnya,  pelaksanaan  penggunaan  anggaran  APBD  Kota Pekanbaru, sebaiknya tidak hanya memperhatikan kemampuan dalam merealisasikan Belanja Daerah saja, namun harus  memperhatikan  efektivitas  dan  efisiensi  keuangan  sebagai  dasar  dari  indikator  kinerja  keuangan  daerah. Terkahir,  disarankan  kepada  penelitian  selanjutnya  untuk  dapat  menggali  penyebab  fluktuasi  PAD  di  Kota Pekanbaru  sehingga  dapat  diketahui  cara  untuk  meningkatkan  PAD  dalam  upaya  Desentralisasi  Fiskal  yang maksimal.

## DAFTAR RUJUKAN
Aulia,  N.  (2014).  Hubungan  desentralisasi  fiskal  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  tingkat  kemiskinan,  dan kesenjangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012. Economics Development Analysis Journal .
Azwar.  (2022).  Analisis  Dinamis  Dampak  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Efisiensi  Belanja  Kesehatan  Dan Kesejahteraan :  Studi  Kasus  Kabupaten/Kota  Di  Sulawesi  Selatan. Info  Artha , 6 (1),  49–62. https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/download/1621/879/7587
Christia,  A.  M.,  &  Ispriyarso,  B.  (2019).  DESENTRALISASI  FISKAL  DAN  OTONOMI  DAERAH  Di INDONESIA. Law Reform , 15 (1), 149. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360
Christy,  E.,  Walewangko,  E.  N.,  &  Wauran,  P.  C.  (2019).  Dampak  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Kinerja Keuangan  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Provinsi  Sulawesi  Utara. Jurnal  Berkala  Ilmiah  Efisiensi , 19 (04), 1–12.
Cicilia,  V.  S.  E.,  Murni,  S.,  &  Engka,  D.  (2019).  ANALISIS  EFISIENSI  DAN  EFEKTIVITAS  SERTA KEMANDIRIAN  PENGELOLAAN  KEUANGAN  DAERAH  DI  KABUPATEN  MINAHASA UTARA.
JURNAL
PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH . https://doi.org/10.35794/jpekd.10245.17.2.2015
Elsye, R. (2013). Desentralisasi Fiskal . Alqaprint Jatinangor.
Fathah,  R.  N.  (2017).  Analisis  Rasio  Keuangan  untuk  Penilaian  Kinerja  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal EBBANK , 8 (1), 33–48.
Fatoni,  A.  (2020).  Fiscal  Decentralization  Dilemma  in  Indonesia:  Between  Corruption  Accountability  and Probability
at
Local
Levels. Jurnal Bina Praja , 12 (1), 101–110.
https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.101-110
Harahap,  J.  P.  R.,  &  Nasution,  M.  D.  (2019).  Analisis  Kemandirian  dan  Efektivitas  Keuangan  Pada  Kinerja
Pemerintah Kota Medan. Jurnal Administrasi Bisnis , 8 (1), 9–14. https://doi.org/10.14710/jab.v8i1.22406 Khusaini, M. (2006). Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah . BPFE Unibraw. Lisnawati,  &  Priyono,  N.  (2021).  Efisiensi  dan  Efektifitas  Partisipasi  Anggaran  pada  SKPD. ECODUCATION Economics & Education Journal , 3 (1), 100–109.
http://ejurnal.budiutomomalang.ac.id/index.php/ecoducation
Litvack,  J.  I.,  &  Seddon,  J.  (2002).  Decentralization  Briefing  Notes:  Strengthening  Operational  Skills  in Community Driven Development. In World Bank Institute Working Paper .
Machmud, M., Kawung, G., & Rompas, W. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 14 (2), 1–13.
Magdalena,  M.,  Kurniawan,  C.  H.,  Pengajar,  S.,  Ekonomi,  F.,  Atma,  U.,  &  Yogyakarta,  J.  (2013). PERBANDINGAN  INDIKATOR  KINERJA  KEUANGAN  PEMERINTAH  PROVINSI  DI INDONESIA. MODUS .
Mahi, B. R., & Supriyanti, S. S. (2019). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Volatilitas Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Dan  Pembangunan  Indonesia , 19 (1),  118–138. https://doi.org/10.21002/jepi.v19i1.879
Mahsun, M., Sulistiyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2015). Akuntansi Sektor Publik . BPFE-Yogyakarta. Mudayen, Y. M. V., & Maridjo, H. (2018). The Impacts of Fiscal Decentralization, Institutional Transformation, and  Regional  Revenue  on  Income  Disparities  between  Provinces  in  Indonesia. Journal  of  Economics, Business & Accountancy Ventura , 20 (3), 247–259. https://doi.org/10.14414/jebav.v20i2.878
Nurabiah, N. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Wajar Tanpa  Pengecualian  (WTP)  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat. Jurnal  Aplikasi  Akuntansi . https://doi.org/10.29303/jaa.v3i1.36 Pekei, B. (2016). Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi . Taushia. Ramadhan,  F.  N.  (2019). Analisis  Kemandirian,  Efektivitas,  Dan  Pertumbuhan  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah Di Provinsi Sulawesi Barat [Universitas Negeri Makassar]. http://eprints.unm.ac.id/11817/
Rani, G. C. (2020). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Efisiensi Dan Efektivitas Penyerapan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia Dengan Kinerja Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Pemda di Indonesia Tahun 2017-2018) [Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/31519/PUBLIKASI.pdf?sequence=10&isAllo wed=y Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (2014). Salma Nazikha, R., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal daerah, dan elastisitas fiskal terhadap pertumbuhan inklusif Indonesia. Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan , 1 (2), 120–134. https://doi.org/10.17977/um066v1i22021p120-134 Saragih, J. P. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi . Ghalia Indonesia. Sari, R. (2014). Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Daerah Tertinggal di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik , 5 (1), 79–99.
Siregar,  B.  (2017). Akuntansi  Sektor  Publik  (Akuntansi  keuangan  Pemerintah  Daerah  Berbasis  Akrual) .  UPP STIM YKPN.
Siregar, B., & Badrudin, R. (2017). Degree of fiscal decentralization and flypaper effect: Evidence from Indonesia. Advanced Science Letters . https://doi.org/10.1166/asl.2017.10014
Sistiana, M., & Makmur, M. H. (2014). Derajat desentralisasi fiskal daerah kabupaten/kota. JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) , 12 (4), 277–286.
https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/2216
Siti  Fatimah,  &  Handayani,  T.  (2021).  Analisis  Pertumbuhan  Dan  Elastisitas  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad)
Terhadap  Product  Domestic  Regional  Brutto  (Pdrb)  Di  Kabupaten  Lombok  Timur  Tahun  2016-2019. Journal of Economics and Business , 7 (2). https://doi.org/10.29303/ekonobis.v7i2.81 Sumardi.  (2014).  Determinan  Efektivitas  Pengaruh  Kebijakan  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Kemampuan Keuangan Daerah Serta Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah; (Studi Kasus: Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah). Journal of Rural and Development , V (2), 147–166.
Taufik. (2017). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Se-Sumatera (Comparative Analysis of Government Financial Perfomance Cities In Sumatran). Jurnal Ilmiah Gema Ekonomi , 7 (1), 993–1012.
The World Bank. (2008). Fiscal Decentralization . http://web.worldbank.org/archive/website01061/WEB/0__CO- 11.HTM#:~:text=Fiscal decentralization is essentially the,to lower levels of government.
Zen,  N.  H.  (2023). Analisis  Pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Menuju  Kemandirian  Daerah  Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. [Institut Pemerintah Dalam Negeri].
http://eprints.ipdn.ac.id/12611/1/RINGKASAN SKRIPSI NAJMATUL HAYA ZEN.pdf