## COMMUNITY PARTICIPATION IN THE REALIZE COMPULSORY LEARNING PROGRAM 12 YEARS
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN
Arie Hendarawan
Guru PKn SMA Islam Al Azhar, Pedalangan, Banyumanik, Email: arie_hendrawan@rocketmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this research was to describe participation of Sub-District of Mejobo community in  order  to  realize  the  12-year  compulsory  education  program.  Based  on  the  results  of  the research showed that people in the Sub-District of Mejobo participate actively in realization of a 12-year  compulsory  education  program.  However,  such  participation  could  be  made  only  by those who are on a level of elite community, that is: a) community leaders becoming the school committee,  b)  family  by  using  education  service,  c)  entrepreneurs  by  providing  a  material donation for schools, and d) social organization to build schools and give help orphans that still or drop out of school.
Keywords: Participation, Community, 12-year Compulsory Education

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran serta masyarakat Kecamatan Mejobo dalam  rangka  mewujudkan  program  wajib  belajar  12  tahun.  Berdasarkan  hasil  penelitian menunjukkan, bahwa masyarakat di Kecamatan Mejobo berperan serta aktif dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Namun, peran serta tersebut hanya dilakukan oleh mereka yang berada  pada  lapisan  elite  masyarakat,  yakni:  a)  tokoh  masyarakat  dengan  menjadi  komite sekolah,  b)  keluarga  dengan  menggunakan  jasa  pelayanan  pendidikan,  c)  pengusaha  dengan memberikan  sumbangan  material  bagi  sekolah,  serta  d)  organisasi  kemasyarakatan  dengan mendirikan sekolah dan menyantuni anak-anak yatim baik itu yang masih ataupun sudah putus sekolah.
Kata Kunci: Peran Serta, Masyarakat, Wajib Belajar 12 Tahun
Fukuzawa Yukichi melalui bukunya “ Gakumon  No  Susume ”  (dalam  Suyitno, 2009:  88)  pernah  mengatakan,  pendidikan adalah  jalan  yang  paling  ampuh  untuk mencapai  tujuan  negara.  Hal  tersebut  tidak mengherankan,  sebab  dengan  pendidikan yang  baik  suatu  negara  akan  lebih  kuat dalam  mewujudkan  visi  serta  misinya. Tatanan  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN (MEA)  pada  tahun  2015  misalnya,  sangat mungkin  menjadi  hantaman  keras  bagi  para pekerja Indonesia apabila kualifikasi personal yang mereka miliki tidak ditunjang pula  oleh  kualitas  dan  jenjang  pendidikan yang  memadai.  Mengingat  saat  konsep mobilitas tenaga kerja intra-ASEAN
( movement  of  ASEAN  natural  laborer ) diterapkan,  masyarakat  Indonesia  harus bersiap  menyambut  “banjir”  tenaga  kerja asing  yang  sering  diasumsikan  lebih terampil  ketimbang  mereka.  Di  sini  kita dapat  menyimpulkan,  bahwa  kemampuan bersaing  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) Indonesia urgen ditingkatkan baik itu secara formal  maupun  informal,  utamanya  melalui pendidikan (Departemen Perdagangan, 2008: 80). Tidak  hanya  sampai  di  situ,  masih banyak  proyeksi-proyeksi  lain  dari  Bangsa Indonesia  yang  memposisikan  pendidikan sebagai instrumen
pokok dalam mewujudkan  target  jangka  panjang.  Seperti
contoh,  Yayasan  Indonesia  Forum  (YIF)  di tahun  2007  sudah  merilis Kerangka  Visi Indonesia  2030 yang  ditopang  oleh  empat buah pencapaian utama, salah satunya yakni kesuksesan  merealisasikan  kualitas  hidup modern  yang  merata  ( shared  growth ) dengan  ditandai  masuknya  Indonesia  pada 30  besar Human  Development  Index  (HDI) terbaik  dunia  (Yayasan  Indonesia  Forum, 2007:  4).  Tanpa  adanya  peningkatan  mutu pendidikan,  hal  tersebut  tentu  muskil  untuk dilakukan.
Sebenarnya menyimak berbagai uraian  mengenai  urgensi  pendidikan  di  atas, pemerintah  Indonesia  melalui konstitusi negara  (UUD  1945)  sudah  mengupayakan optimalisasi  sektor  pendidikan.  Hal  itu tertuang dalam pasal 31 ayat  (2) UUD 1945 yang  berbunyi  jika,  “ Setiap  warga  negara wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan pemerintah  wajib  membiayainya .”  Langkah pemerintah  dalam  mengoptimalisasi  bidang pendidikan lewat UUD 1945 kemudian juga melandasi  ketentuan  yuridis  yang  ada  di bawahnya. Pertama, tercermin dari pengesahan  UU  No.  20  Tahun  2003 mengenai  Sistem  Pendidikan  Nasional (Sisdiknas).  Secara  tersurat  UU  Sisdiknas adalah amanat dari UUD 1945, di antaranya pasal 31 serta pasal 32. Kedua, mengacu UU No.  20  Tahun  2003,  presiden  lantas membentuk  sebuah  Peraturan  Pemerintah No.  47  Tahun  2008  tentang  Wajib  Belajar. PP  mengenai  Wajib  Belajar  tersebut, didasarkan  atas  regulasi  pada  pasal  34  UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.
Kabupaten  Kudus  adalah  salah  satu potret  daerah  otonom  yang  telah  berhasil melaksanakan  program  wajib  belajar  9 tahun.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan Angka  Partisipasi  Kasar  (APK)  Wajib Belajar  9  Tahun  yang  sudah  meraih persentase  96  persen  pada  tahun  2010 (Ratnawati,  dkk,  2012:  3)  dan  APK  Wajib Belajar 12 Tahun  yang mencapai  persentase sebesar 81 persen di tahun 2008
(http:// www.suaramerdeka.com , diunduh tanggal 5 Januari 2014). Berangkat dari data APK  yang  sukses  dicapai,  pemerintah Kabupaten  Kudus  kemudian  berinisiatif mencanangkan  program  wajib  belajar  12 tahun  dengan  Peraturan  Daerah  (Perda)  No. 2  Tahun  2010  sebagai  landasan  formalnya.
Di samping itu, Visi dan Misi Bupati Kudus yang  mengangkat  program  wajib  belajar  12 tahun  sebagaimana  termuat  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD)  Tahun  2008-2013  juga  turut melatarbelakangi  terbitnya  Perda  mengenai Wajib Belajar 12 tahun tersebut.
Namun  ketika  mencermati  kondisi di  lapangan,  ternyata  masih  relatif  banyak masyarakat  Kecamatan  Mejobo  sebagai bagian  dari  wilayah  Kabupaten  Kudus  yang apatis terhadap pendidikan sekolah, minimal sampai  tingkat  menengah.  Hingga  sekarang ini,  tidak  sedikit  dijumpai  anak-anak  yang putus  sekolah.  Sesuai  profil  pendidikan Kabupaten  Kudus,  terdapat  lima  anak  putus sekolah  di  Kecamatan  Mejobo  pada  tahun 2013/ 2014. Jumlah tersebut belum termasuk anak-anak yang putus sekolah saat kenaikan jenjang  pendidikan,  padahal  program  wajib belajar  12  tahun  Kabupaten  Kudus  telah diterapkan  sejak  tahun  2010.  Oleh  karena itu,  patut  untuk  diketahui  bagaimana  peran serta  masyarakat  Kecamatan  Mejobo  dalam merealisasikan  program  wajib  belajar  12 tahun  dan  faktor-faktor  pendukung  maupun penghambatnya,  supaya  bisa  dianalisis secara  simultan  sebagai  bahan  pemikiran ( input )  perumusan  kebijakan  yang  strategis ke depan.
Permasalahan  yang  muncul  dan menjadi objek penelitian adalah bagaimanakah peran serta masyarakat Kecamatan Mejobo dalam rangka mewujudkan program wajib belajar 12 tahun dan  faktor-faktor  apa  sajakah  yang  menjadi pendukung  dan  penghambat  peran  serta masyarakat  Kecamatan  Mejobo  dalam mewujudkan  program  wajib  belajar  12 tahun.  Penelitian  ini  memiliki  tujuan  yaitu mendeskripsikan  peran  serta  masyarakat Kecamatan
Mejobo dalam rangka mewujudkan program wajib belajar 12 tahun dan mengidentifikasi berbagai faktor pendukung  dan  penghambat  peran  serta masyarakat  Kecamatan  Mejobo  dalam mewujudkan  program  wajib  belajar  12 tahun.  Adapun  manfaat  yang  diperoleh  dari penelitian  ini  adalah  manfaat  teoritis,  yaitu memberikan  sumbangsih  teori  mengenai peran  serta  masyarakat  dalam  mewujudkan program  wajib  belajar  12  tahun  sesuai dengan  kedudukan  masyarakat  di  era
reformasi sebagai subjek dari pembangunan. Sementara  itu  untuk  manfaat  praktis,  yakni penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi “ feed  back ” untuk  penyusunan  langkah- langkah  kebijakan  dalam  kaitannya  dengan program  wajib  belajar  12  tahun  dan diharapkan  juga  bisa  memberikan  analisis yang konkret seputar faktor-faktor pendukung  dan  penghambat  peran  serta mereka  dalam  mewujudkan  program  wajib belajar 12 tahun.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di  Kecamatan  Mejobo  Kabupaten  Kudus. Fokus  dalam  penelitian  ini  adalah  bentuk peran  serta  yang  dilakukan  oleh  masyarakat Kecamatan  Mejobo  dalam  mewujudkan program  wajib  belajar  12  tahun  sesuai dengan  UU  Sisdiknas  No.  20  Tahun  2003, PP  No.  17  Tahun  2010,  dan  dokumen Managing Basic Education ; jalur pendidikan yang menjadi sasaran peran serta masyarakat Kecamatan  Mejobo  dalam  mewujudkan program  wajib  belajar  12  tahun,  yakni  di hanya jalur pendidikan formal; dan berbagai faktor  pendukung  dan  penghambat  peran masyarakat  Kecamatan  Mejobo  dalam mewujudkan  program  wajib  belajar  12 tahun, di mana hanya berfokus dengan yang dialami  oleh  tokoh  masyarakat  sebagai individu, keluarga, pengusaha, serta organisasi kemasyarakatan.
Sumber  data  penelitian  didapatkan melalui  informan  dan  dokumen.  Dalam penelitian  ini,  informan  terdiri  atas  tokoh masyarakat,  keluarga,  pengusaha,  pengurus organisasi  kemasyarakatan  di  Kecamatan Mejobo, pejabat Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus, Kepala UPT Pendidikan serta Camat Mejobo,  dan  kepala  sekolah  di  Kecamatan Mejobo.  Berikutnya,  untuk  dokumen  yang digunakan  terdiri  dari  buku  terkait  wajib belajar  maupun  peran  serta  masyarakat  di dalam bidang pendidikan; ketentuan perundang-undangan
tentang sistem pendidikan nasional, wajib belajar 9 serta 12 tahun,  dan  peran  serta  masyarakat  dalam pendidikan;  dokumen  Kecamatan  Mejobo dalam  Angka;  Profil  Pendidikan,  Kebijakan APBD,  dan  Rencana  Kerja  Kabupaten
Kudus;  laporan  penelitian  relevan;  serta sumber-sumber lain yang koheren.
Pengumpulan  data  penelitian  ini menggunakan  teknik  observasi,  wawancara, dan  dokumentasi.  Observasi  dilakukan dengan  mengamati  peran  serta  mayarakat Kecamatan  Mejobo  dalam  mewujudkan program  wajib  belajar  12  tahun.  Sementara itu,  wawancara  dilakukan  dengan  tokoh masyarakat,  keluarga  dengan  anak  yang tengah menjali atau tidak menjalani program wajib belajar 12 tahun, pengusaha, pengurus organisasi kemasyarakatan, pejabat Disdikporan Kabupaten Kudus, Kepala UPT Pendidikan  Kecamatan  Mejobo,  Camat
Mejobo,  serta  kepala  sekolah  di  Kecamatan Mejobo.  Kemudian,  untuk  dokumentasi dilakukan dengan menstudi informasi statistik mengenai Kecamatan Mejobo, foto- foto peran serta masyarakat dalam merealisasikan  program  wajib  belajar  12 tahun,  profil  pendidikan  dari  Disdikpora, Kebijakan Umum APBD dan Rencana Kerja Kabupaten  Kudus,  laporan  penelitian  serta berbagai  buku  tentang  wajib  belajar, dokumen  terkait  peran  masyarakat  bagi pendidikan,  perundang-undangan  relevan, dan  berita  ataupun  opini  media  massa ( online serta offline )  yang  membawa  topik seputar  program  wajib  belajar  12  tahun. Selanjutnya,  keabsahan  data  dilakukan dengan  metode  triangulasi  dengan  analisis data  menggunakan  model  analisis  interaktif dengan  langkah-langkah  pengumpulan  data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Peran  Serta  Masyarakat  Kecamatan Mejobo  dalam  Mewujudkan  Program Wajib Belajar 12 Tahun
Tokoh  masyarakat  merupakan  salah satu  anggota  masyarakat  yang  ikut  berperan serta  dalam  mewujudkan  program  wajib belajar  12  tahun.  Mereka  mengetahui program tersebut, antara lain dari baliho Visi dan  Misi  Bupati  Kudus  yang  berisi  ajakan untuk  melaksanakan  program  wajib  belajar 12 tahun secara berkualitas. Peran serta yang mereka  lakukan  diwadahi  kepengurusan komite  sekolah,  sedangkan  bentuk  peran sertanya sendiri adalah menyalurkan aspirasi masyarakat  termasuk  wali  murid  seperti
terkait  pengurangan  biaya  uang  gedung maupun  penambahan  fasilitas  pendidikan kepada satuan pendidikan. Kemudian, untuk bentuk  peran  serta  lain  yang  juga  mereka lakukan yakni masuk dalam proses pengambilan  keputusan  dan  pengawasan terhadap pihak sekolah,
misalnya berhubungan  dengan  pembangunan  gapura masuk sekolah.
Berikutnya,  keluarga  memegang peranan  yang  cukup  penting  dalam  usaha mewujudkan program wajib belajar 12 tahun di  Kecamatan  Mejobo,  Kabupaten  Kudus. Bagi keluarga yang mempunyai anak di usia sekolah,  dengan  penuh  rasa  tanggung  jawab mereka  menyekolahkan  anaknya.  Bahkan tidak  hanya  itu,  sebagai  orang  tua  mereka juga  aktif  mengikuti  rapat  atau  pertemuan yang  diselenggarakan  oleh  pihak  sekolah bersama wali murid lain untuk mencurahkan ide  serta  gagasan,  contohnya  terkait  dengan masukan  untuk  menurunkan  biaya  uang gedung dan fasilitas pendidikan. Selain itu, ada  juga  orang  tua  yang  menyempatkan waktu  untuk  berkonsultasi  dengan  guru seputar permasalahan belajar anaknya.
Pengusaha  dapat  dikatakan  sebagai anggota  masyarakat  yang  mempunyai  peran signifikan dalam upaya mewujudkan program  wajib  belajar  12  di  Kecamatan Mejobo. Peran serta mereka menjadi penting karena berkenaan dengan dukungan materiil yang sangat dibutuhkan oleh dunia pendidikan,  terutama  berlaku  bagi  sekolah yang  baru  saja  dirintis.  Salah  seorang pengusaha  (kontraktor)  ada  yang  berperan serta  dengan  memberikan  bantuan  berupa material  dan  pinjaman  kepada  satuan pendidikan. Adapun satuan pendidikan  yang diberikan bantuan ─SMK 3 Ma’arif Kudus─ memang  tergolong  sekolah  relatif  baru.  Di samping itu, pengusaha jenang juga beperan serta  dengan  menyediakan  tempat  magang bagi  peserta  didik  SMK  3  Ma’arif  Kudus. Motif  yang  mendorong  mereka  ikut  terjun berperan  serta  dalam  mewujudkan  program wajib  belajar  12  tahun  adalah  rasa keprihatinan.  Sekolah  yang  tergolong  relatif baru tentunya memerlukan dukungan- dukungan  ekstra  dari  anggota  masyarakat, salah satunya pengusaha. Di sanalah mereka mengambil peran.
Terakhir, organisasi kemasyarakatan sebagai salah satu bagian anggota masyarakat,  tidak  bisa  diremehkan  peran sertanya  dalam  mewujudkan  program  wajib belajar  12  tahun.  Seperti  misalnya,  yang dilakukan  oleh  MWC  NU  Kecamatan Mejobo  dengan  merintis  pembangunan sebuah SMK berbasis pesantren di
Kecamatan  Mejobo,  yakni  SMK  3  Ma’arif Kudus. Pembangunan SMK tersebut dimulai sejak  sekitar  tahun  2011  dan  kini  sudah beroperasi  dengan  jumlah  siswa  paripurna mencapai  103  anak.  MWC  NU  Kecamatan Mejobo bahkan tidak hanya sebatas merintis pembangunan,  tetapi  turut  pula  menjaga keberlangsungan dari sekolah melalui berbagai  dukungan  baik  materiil  maupun moril  kepada  SMK.  Di  samping  MWC  NU Kecamatan  Mejobo  yang  telah  merintis pembangunan  SMK,  juga  masih  ada Yayasan  Al-Kamal  sebagai  salah  satu organisasi  kemasyarakatan  dengan concern membantu anak-anak yatim pada tingkat SD dan  SMP  agar  dapat  terus  melanjutkan sekolah.  Bantuan  itu  ditujukan  baik  untuk anak-anak  yang  masih  menempuh  sekolah maupun  yang  telah  putus  sekolah,  di  mana meliputi  bantuan  seragam,  uang  komite, serta biaya lainnya.
Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat  Peran  Serta  Masyarakat Kecamatan  Mejobo  dalam  Mewujudkan Program Wajib Belajar 12 Tahun
1. Faktor-faktor Pendukung Peran Serta Masyarakat
Dalam  implementasinya,  peran  serta yang dikerjakan oleh para tokoh masyarakat Kecamatan  Mejobo  untuk  merealisasikan program  wajib  belajar  12  tahun  Kabupaten Kudus  menemui  berbagai  macam  faktor pendukung.  Faktor-faktor  tersebut  berasal dari  internal  maupun  eksternal  masyarakat. Dari  internal  masyarakat  contohnya,  banyak kontribusi  materil  dan  moril  berkaitan dengan  pembangunan  sekolah.  Sementara itu,  dari  eksternal  masyarakat,  pemerintah dan satuan pendidikan memberikan pengarahan serta pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan. Berikutnya,  masyarakat  juga  sangat mendukung  keluarga  yang  menyekolahkan anaknya minimal hingga di jenjang
menengah  secara  lisan.  Memang  harus diakui,  dari  orang  tua  sendiri  sebenarnya juga  telah  berniat  untuk  menyekolahkan anaknya  sampai  tingkat  SMA.  Akan  tetapi, dengan  dukungan  masyarakat,  niat  tersebut semakin  bertambah  mantap.  Dari  Pemkab Kudus,  melalui  berbagai  beasiswa  juga berupaya untuk mendukung peran serta yang sudah dilakukan keluarga dengan menyekolahkan anaknya. Hal tersebut bertujuan  agar  keluarga  ─terutama  yang kurang mampu─ tidak merasa terbebani oleh biaya  sekolah.  Ada  dua  beasiswa  yang khusus  disediakan  pemerintah  Kabupaten Kudus  untuk  mewujudkan  program  wajib belajar  12  tahun,  yaitu  beasiswa  kurang mampu  serta  prestasi.  Keduanya  bersumber dari  APBD  dan  diberikan  kepada  para peserta  didik  yang  memenuhi  syarat  mulai jenjang pendidikan dasar, hingga menengah. Di luar itu, juga masih ada dua bantuan dari pemerintah pusat, yakni BOS dan BSM.
Tidak  jauh  berbeda  dengan  anggota masyarakat  yang  lain,  di  sini  masyarakat juga mendukung peran serta yang dilakukan oleh para pengusaha dalam upaya mewujudkan  program  wajib  belajar  12 tahun.  Pada  konteks  pengusaha  jenang  yang menyediakan  tempat  magang  misalnya, masyarakat  (pekerja) ikut  mendukung dengan  cara  menyambut  baik  dan membantu  mengarahkan  para  peserta magang agar dapat beradaptasi.
Dukungan yang diberikan masyarakat berkontribusi  besar  bagi  peran  serta  yang dilakukan  oleh  para  pengusaha  dalam mewujudkan  program  wajib  belajar  12 tahun.  Munculnya  dukungan  tersebut  salah satunya tidak bisa terlepas dari perasaan ikut bertanggung  jawab  yang  ada  pada  diri masyarakat.
Selanjutnya,  untuk  peran  serta  yang dilakukan  oleh  organisasi  kemasyarakatan ─dalam hal ini adalah MWC NU Kecamatan Mejobo  dan  Yayasan  Al-Kamal─  guna mewujudkan program wajib belajar 12 tahun mendapatkan  dukungan  yang  baik  dari masyarakat.  Untuk  peran  MWC  NU Kecamatan Mejobo dengan merintis pembangunan  SMK  3  Ma’arif  Kudus contohnya, masyarakat aktif berperan ketika dimintai  tanda  tangan  persetujuan  sebagai
syarat  operasional  pendirian  sekolah.  Hal serupa  juga  dirasakan  oleh  Yayasan  Al- Kamal,  bahwa  ada  sambutan  dan  dukungan yang  positif  dari  masyarakat.  Seperti  untuk mendata  anak-anak  yatim  yang  layak memperoleh  bantuan,  masyarkat  pro  aktif dengan  bersedia  menjadi  koordinator  pada setiap  RW  guna  selalu  meng- update penambahan jumlah anak-anak yatim.
2. Faktor-faktor Penghambat Peran Serta Masyarakat
Untuk  peran  serta  tokoh  masyarakat, hampir tidak ada kendala yang mereka alami dari  anggota  masyarakat  lainnya.  Jikapun ada  hambatan  dari  pihak  masyarakat,  itu masih  pada  kadar  yang  wajar  dan  tidak berarti. Seperti contoh, wali murid yang juga masyarakat  tidak  setuju  dengan  salah  satu kebijakan  komite  dan  pihak  sekolah  tentang iuran  wajib  wali  murid  sebagai  tambahan dana  beasiswa  sekolah.  Kendala  tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peran  serta  yang  tokoh  masyarakat  lakukan sebagai komite sekolah, sebab yang dominan hanya dikarenakan masalah kesalahpahaman.
Selanjutnya,  juga  tidak  ada  kendala yang dihadapi oleh peran  serta keluarga dari dalam  masyarakat.  Hal  itu  disebabkan, masyarakat menilai apabila warganya bersekolah sampai jenjang yang tinggi, pada dasarnya  merupakan  investasi  milik  mereka (masyarakat) sendiri, sehingga perlu mendapat dukungan.  Akan  tetapi, salah satu kepala  keluarga  merasa  cukup  khawatir tentang  pembiayaan  sekolah  apabila  suatu hari  nanti  dirinya  mengalami  persoalan ekonomi,  contohnya  di-PHK atau  terlilit hutang.  Oleh  karenaya,  ada  harapan  bahwa pemerintah maupun sekolah bersedia memfasilitasi  jika  ada  keluarga  yang  tiba- tiba menghadapi problem demikian.
Untuk  hambatan  bagi  peran  serta pengusaha yang berasal dari dalam masyarakat  tidak  ditemukan.  Akan  tetapi, kendala-kendala yang dihadapi para pengusaha  dari  pihak  pemerintah  maupun pihak  satuan  pendidikan  cukup  beragam, meskipun  hal  itu  tidak  terlalu  berimplikasi terhadap  peran  serta  yang  mereka  lakukan. Dalam menyampaikan kendalanya, pengusaha  lebih  menitikeberatkan  pada
harapan-harapan,  bukan  kritik  dan  keluhan bagi pemerintah dan satuan pendidikan.
Selanjutnya,  tidak  ada  hambatan berarti  yang  dialami  oleh  MWC  NU Kecamatan  Mejobo  maupun  Yayasan  Al- Kamal  sebagai  organsiasi  kemasyarakatan dalam berperan serta merealisasikan program  wajib  belajar  12  tahun.  Secara khusus,  salah  satu  pengurus  MWC  NU Kecamatan  Mejobo  hanya  menekankan kembali mengenai pentingnya jalinan
komunikasi dengan masyarakat agar potensi-potensi  kendala  yang  muncul  dari masyarakat  dapat  diantisipasi.  Sementara itu,  berbagai  potensi  dukungan  juga  bisa semakin optimal diperoleh.

## PEMBAHASAN
Peran  Serta  Masyarakat  Kecamatan Mejobo  dalam  Mewujudkan  Program Wajib Belajar 12 Tahun
Tokoh  masyarakat  merupakan  salah satu  anggota  masyarakat  yang  ikut  berperan serta  dalam  mewujudkan  program  wajib belajar  12  tahun  di  Kecamatan  Mejobo. Berdasarkan PP No. 17 Tahun 2010, bentuk peran serta yang tokoh masyarakat laksanakan  termaktub  pada  pasal  188  ayat (2)  huruf  f,  yang  esensinya  berhubungan dengan  pemberian  pertimbangan  untuk satuan pendidikan. Tokoh masyarakat selaku komite  sekolah  memang  menyumbang berbagai  masukan  dan  pemikiran  terhadap satuan  pendidikan  dalam  pengambilan keputusan  atau  kebijaksanaan.  Masukan serta  pemikiran  tersebut  selain  sebagai  hasil pandangan pribadi, juga merupakan infiltrasi dari  aspirasi-aspirasi  masyarakat  serta  wali murid. Hal itu selaras dengan pasal 196 ayat (3)  PP  No.  17  Tahun  2010,  yang menyatakan jika komite sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti
keluhan, saran, kritik, serta aspirasi masyarakat  terhadap  satuan  pendidikan. Sementara  itu,  merujuk  dokumen Managing
Basic  Education (2007:  39),  peran  yang dikerjakan oleh tokoh masyarakat Kecamatan  Mejobo  termasuk  ke  dalam bentuk  peran  serta  tingkat  7,  yaitu  terlibat dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Hal tersebut  dikarenakan,  tokoh  masyarakat sebagai  pengurus  komite  sekolah  ikut membahas  masalah  pendidikan  baik  yang
sifatnya  akademis  maupun  non  akademis dan  terjun  langsung  pada  mekanisme pengambilan keputusan.
Selanjutnya, kelurga yang
mempunyai  anak  di  usia  sekolah  didorong rasa  tanggung  jawab  tinggi  juga  berperan serta  dengan  menyekolahkan  anaknya. Kemudian  sebagai  orang  tua,  mereka  aktif mengikuti  rapat-rapat  yang  diselenggarakan pihak  sekolah  bersama  wali  murid  untuk menyampaikan  ide  dan  gagasannya.  Sesuai PP No. 17 Tahun 2010, peran serta keluarga tersebut  termasuk  dalam  pasal  188  ayat  (2) huruf  f,  di  mana  mereka  menyumbangkan pemikiran dan pertimbangan untuk penentuan kebijaksanaan sekolah. Sementara  itu,  jika  dianalisis  menurut dokumen Managing Basic Education (2007:
39), bentuk peran keluarga bisa dikategorikan  pada  tingkat  1  dan  7.  Dalam tingkat 1, masyarakat
berperan menggunakan jasa pendidikan yang tersedia. Seperti  yang  dilakukan  oleh  keluarga  di Kecamatan  Mejobo,  mereka  memasukkan anaknya  ke  sekolah.  Di  sini,  keluarga memanfaatkan  jasa  dari  sekolah  untuk mendidik  anak-anak  mereka.  Sementara  itu pada  tingkat  7,  masyarakat  berperan  serta dalam pengambilan keputusan.
Dalam pasal 188 ayat (2) PP No. 17 Tahun  2010,  ada  7  bentuk  peran  serta masyarakat untuk pembangunan pendidikan. Dari  7  bentuk  tersebut  salah  satunya  berupa dukungan  yang  bersifat  materiil,  yakni terdapat  pada  huruf  g.  Pengusaha  di Kecamatan  Mejobo  telah  melakukan  peran serta pada pasal 188 ayat (2) huruf g tersebut guna mewujudkan program wajib belajar 12 tahun.  Beberapa  peran  serta  yang  dilakukan adalah memberikan bantuan material (bangunan)  dalam  pembangunan  SMK  3 Ma’arif  Kudus.  Selanjutnya  bantuan  yang juga  disalurkan  oleh  pengusaha,  yaitu sumbangan atau iuran rutin terhadap SMK 3 Ma’arif  Kudus,  meskipun  terbatas  pada masa  awal  pendirian  sekolah.  Bahkan  tidak hanya  itu,  salah  seorang  pengusaha  juga bersedia  meminjamkan  uangnya  kepada SMK  3  Ma’arif  sebagai  syarat  operasional. Kemudian di sisi lain, peran serta  yang juga dilaksanakan oleh pengusaha adalah menyediakan  kesempatan  magang  untuk siswa-siswi SMK 3 Ma’arif Kudus sesuai isi
pasal  188  ayat  (2)  PP  No.  17  Tahun  2010, yakni  memberikan  fasilitas  berupa  tempat magang  bagi  satuan  pendidikan  untuk menjalankan fungsinya. Sementara itu, mengacu dokumen Managing Basic Education (2007:  39),  peran  serta  yang dilaksanakan  oleh  para  pengusaha  dapat dikategorikan  pada  tingkat  2  dan  5.  Dalam tingkat  2,  sebab  pengusaha  di  Kecamatan Mejobo  sebagai  anggota  masyarakat  ikut memberikan  kontribusi  dana,  material,  dan tenaga. Selanjutnya pada tingkat 5, dikarenakan pengusaha juga turut berpartisipasi  aktif  dalam  kegiatan  sekolah dengan  menyediakan  lokasi  magang  bagi peserta  didik  SMK  3  Ma’arif  Kudus. Pengusaha di sini, sudah menjalin komunikasi yang positif bersama sekolah. Organisasi kemasyarakatan di Kecamatan  Mejobo  melakukan  peran  serta guna mewujudkan program wajib belajar 12 tahun  dengan  memberikan  dukungan  yang sifatnya  materiil  dan  moril.  MWC  NU Kecamatan  Mejobo  sebagai  salah  satu  dari organisasi  kemasyarakatan  yang  ada  di Kecamatan  Mejobo,  melaksanakan  peran serta  sesuai  pasal  188  ayat  (2)  huruf  b  dan  f PP  No.  17  Tahun  2010.  MWC  NU Kecamatan  Mejobo  berperan  mendirikan SMK  3  Ma’arif  Kudus  yang  merupakan satuan pendidikan berbasis pesantren. Selain perintisan SMK Ma’arif 3 Kudus, MWC NU Kecamatan  Mejobo  juga  membentuk  badan pelaksana pendidikan SMK 3 Ma’arif Kudus yang  turut  menjaga  keberlangsungan  SMK dengan memberikan masukan-masukan terhadap  pihak  sekolah  dalam  penentuan kebijakan.  Sesuai  isi  pasal  188  ayat  (2)  PP No. 17 Tahun 2010, peran tersebut termasuk dalam  huruf  f,  sedangkan  jika  mengacu dokumen Managing Basic Education (2007: 39)  tergolong  di  tingkat  7.  Berikutnya  tidak jauh  berbeda  dengan  peran  serta  yang dilakukan  MWC  NU  Kecamatan  Mejobo,
Yayasan Al-Kamal sebagai organisasi kemasyarakatan lainnya di Kecamatan Mejobo  juga  melakukan  peran  dengan menyediakan  santunan  bagi  anak-anak  yatim (tingkat  SD  dan  SMP).  Santunan  tersebut dapat  dikategorikan  pada  pasal  188  ayat  (2) huruf  a  PP  No.  17  Tahun  2010,  yakni berkenaan  dengan  penyediaan  sumber  daya pendidikan.
Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat  Peran  Serta  Masyarakat Kecamatan  Mejobo  dalam  Mewujudkan
Program Wajib Belajar 12 Tahun
1. Faktor-faktor Pendukung Peran Serta Masyarakat Tokoh  masyarakat  dalam  berperan serta mewujudkan program  wajib belajar 12 tahun  memperoleh  berbagai  dukungan  baik itu dari internal maupun ekstrernal masyarakat.  Dukungan  yang  diberikan  oleh masyarakat kepada tokoh masyarakat selaku komite  sekolah  adalah  aspirasi-aspirasi untuk  disalurkan  kepada  pihak  satuan pendidikan,  di  samping  pula  bantuan materiil,  meskipun  umumnya  tidak  besar. Hal  tersebut  sesuai  dengan  bentuk  peran serta masyarakat yang tertera pada pasal 188 ayat  (2)  huruf  f  dan  g  PP  No.  17  Tahun 2010.  Kemudian,  dukungan  yang  berasal dari  eksternal  masyarakat,  yaitu  pemerintah serta  satuan  pendidikan.  Dari  pemerintah,
Disdikpora Kabupaten Kudus aktif menghadiri rapat pleno sekolah dan memberikan  pengarahan  dan  masukan  bagi komite  sekolah.  Sementara  itu  dari  satuan pendidikan, dukungan yang diberikan berupa  jalinan  komunikasi  positif  kepada komite sekolah.
Dalam  berperan  serta  mewujudkan program  wajib  belajar  12  tahun,  keluarga juga  mendapatkan  dukungan  yang  berasal baik  itu  dari  internal  maupun  eksternal masyarakat.  Seperti  contohnya  dari  internal masyarakat,  keluarga sangat  didukung supaya  menyekolahkan  anaknya  setinggi mungkin. Kemudian, sesuai pasal 8 ayat (6) Perda  Kabupaten  Kudus  No.  2  Tahun  2010, pemerintah  Kabupaten  Kudus  menyediakan beasiswa  terhadap  peserta  didik  yang memenuhi  syarat,  mulai  dari  jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah.  Kemudian  tak  ketinggalan, satuan  pendidikan  memberikan  keringanan- keringanan  biaya  bagi  anak-anak  yang berprestasi  maupun  yang  berasal  dari keluarga  dengan  ekonomi  rendah.  Hal tersebut  merupakan  implementasi  pasal  6 ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Perda  Kabupaten Kudus No. 2 Tahun 2010.
Berikutnya,  Masyarakat  terlibat  aktif mendukung pengusaha di Kecamatan
Mejobo  dalam  berperan  serta  mewujudkan program  wajib  belajar  12  tahun.  Pertama, dukungan  yang  MWC  NU  Kecamatan Mejobo sebagai  anggota masyarakat dengan mendorong  pengusaha  agar  bisa  semakin aktif berperan serta. Kedua, masyarakat juga membantu pengusaha yang sedang menerima  siswa-siswi  magang  dengan menyambut baik dan
membantu
mengarahkan mereka supaya mampu beradaptasi.  Kemudian,  untuk  berbagai faktor pendukung dari eskternal masyarakat. Dukungan  dari  pemerintah  justru  belum terlihat, sebab komunikasi antara pemerintah dengan pengusaha juga tidak terbangun pada konteks  peran  serta  pengusaha.  Sementara itu,  untuk  dukungan  dari  satuan  pendidikan (SMK  3  Ma’arif  Kudus)  dinilai  sangat bermanfaat  terhadap  pengusaha,  karena mereka  bersedia  terjun  langsung  secara “ door to door ” saat meminta bantuan seperti iuran  rutin  ataupun  tempat  untuk  keperluan magang.
Peran  serta  yang  dilakukan  oleh organisasi  masyarakat  dalam  mewujudkan program  wajib  belajar  12  tahun  di Kecamatan Mejobo juga menemukan berbagai  dukungan  dan  hambatan,  baik datang  dari  internal  maupun  eksternal masyarakat.  Dukungan  yang  bersumber  dari internal masyarakat  contohnya, yaitu berupa tanda  tangan  rekomendasi  persetujuan  150 warga masyarakat sekitar untuk pembangunan  SMK  3  Ma’arif  Kudus sebagai sekolah yang dirintis oleh MWC NU Kecamatan  Mejobo.  Dukungan  yang  tidak jauh berbeda juga diterima oleh Yayasan Al- Kamal  dari  dalam  masyarakat.  Seperti misalnya,  masyarakat  ikut  mendukung dengan menjadi donatur insidental, meskipun  jika  dilihat  dari  aspek  struktural mereka  tidak  masuk  dalam  kepengurusan. Berikutnya,  berbagai  dukungan  dari  luar masyarakat.  Pertama,  dukungan-dukungan yang  diberikan  oleh  pemerintah.  Untuk Yayasan Al-Kamal, pemerintah desa
menyediakan  data-data  ter- update seputar anak  yatim.  Sementara  itu,  terhadap  MWC
NU Kecamatan Mejobo, pemerintah Kabupaten Kudus lewat Disdikpora
membentuk  tim  khusus  guna  melakukan kajian-kajian mengenai pembangunan SMK, termasuk juga ikut serta mengarahkan MWC
NU  Kecamatan  Mejobo  (badan  pelaksana SMK  3  Ma’arif  Kudus)  ketika  menghadapi masalah ataupun untuk perbaikan.
2. Faktor-faktor Penghambat Peran Serta Masyarakat Hampir tak ada kendala yang dihadapi oleh  tokoh  masyarakat  sebagai  komite sekolah  dari  dalam  masyarakat,  kecuali hanya  masalah  kesalahpahaman.  Dengan adanya komunikasi serta transparansi, persoalan  itu  dapat  cepat  teratasi  sehingga tidak  pernah  menimbulkan  dampak  yang signifikan.  Berikutnya,  untuk  hambatan yang  bersumber  dari  eksternal  masyarakat, yakni  sosialisasi  mengenai  program  wajib belajar  12  tahun  dari  pemerintah  lebih berpreferensi pada gambaran umum program. Jadi,  belum  banyak  menyinggung  mengenai bagaimana  masyarakat  dapat  berperan  serta dalam mewujudkan program  wajib belajar 12 tahun.
Kemudian terhadap peran serta keluarga,  untuk  hambatan  dari  internal masyarakat  sejauh  ini  keluarga  tidak menemukan. Berikutnya, sama seperti halnya  dari  internal  masyarakat,  keluarga juga  tidak  menemukan  hambatan-hambatan yang  bersumber  dari  eksternal  masyarakat (pemerintah  dan  satuan  pendidikan)  dalam menjalankan  peran  sertanya.  Mereka  hanya berharap, adanya jaminan pemerintah
Kabupaten Kudus jika sewaktu-waktu mereka  menghadapi  persoalan  ekonomi (contohnya  saat  di-PHK atau  sedang  terlilit hutang)  agar  tetap  bisa  membiayai  sekolah anaknya.  Dalam  Perda  Kabupaten  Kudus No.  2  Tahun  2010,  hal  tersebut  sebenarnya telah terakomodasi di BAB VI pasal 8 yang mengatur mengenai penjaminan wajib belajar 12 tahun.
Berikutnya,  untuk  kendala-kendala bagi  peran  serta  pengusaha  dari  dalam masyarakat,  pengusaha  tidak  menghadapi itu.  Sementara  itu,  untuk  kendala-kendala dari  eksternal  masyarakat  cukup  bervariasi, tetapi  tidak  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  peran  serta  yang  pengusaha laksanakan.  Seperti  contohnya  terkadang sewaktu  membutuhkan  bantuan,  sekolah justru  tidak  berinisiatif  untuk  datang langsung  menemui  masyarakat,  termasuk
juga  pengusaha.  Hal  tersebut  membuat pengusaha  sedikit  sukar  untuk  berperan serta,  sebab  harus  repot  untuk  datang langsung  ke  sekolah-sekolah.  Selanjutnya, hambatan lain yang berasal dari pemerintah, yakni mengenai belum terealisasinya bantuan  atau  modal  untuk  usaha  kecil
(UMKM) secara ekstensif.
Kemudian, untuk peran serta organisasi  kemasyarakatan,  tidak  ditemukan hambatan-hambatan yang berarti dari internal masyarakat. Namun patut
disesalkan,  hingga  kini  belum  ada  wadah komunikasi  dan  koordinasi  formal  antara organisasi  kemasyarakatan  dengan  anggota masyarakat  lain  tentang  wajib  belajar  12 tahun.  Sementara  itu,  berbagai  hambatan yang  bersumber  dari  ekternal  masyarakat hanya  dihadapi  oleh  MWC  NU  Kecamatan Mejobo.  Hal  tersebut  terjadi  saat  proses perintisan SMK 3 Ma’arif, yakni sempat ada keberatan  dari  beberapa  sekolah  menengah lain  terutama  SMK  di  Kecamatan  Mejobo karena  khawatir  akan  tersaingi  dengan pendirian sekolah baru.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan, penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut: 1. Masyarakat Kecamatan Mejobo melakukan  berbagai  peran  serta  dalam mewujudkan  program  wajib  belajar  12 tahun.  Akan  tetapi,  untuk  pelaku  peran serta  masih  terbatas  hanya  pada  lapisan elite masyarakat,
yakni tokoh masyarakat,  keluarga  (mampu  dan peduli),  pengusaha,  serta  organisasi kemasyarakatan. Sementara itu, masyarakat  di  tingkat  bawah  seperti keluarga dengan kepedulian rendah atau berkemampuan ekonomi
kurang, cenderung  apatis  untuk  ikut  berperan serta.  Adapun peran serta masyarakat di lapisan  elite  meliputi  dukungan  yang bersifat materiil dan non materiil. Untuk peran serta yang sifatnya materiil, antara lain  seperti  memberikan  sumbangan material  bangunan  dalam  perintisan sekolah  baru,  menyediakan  tempat magang,  dan  menyantuni  anak-anak yatim.  Sementara  itu,  untuk  peran  serta
masyarakat yang bersifat non materiil, di antaranya  seperti  ikut  dalam  proses pengambilan keputusan sekolah, menyuarakan aspirasi masyarakat kepada  satuan  pendidikan,  dan  aktif mencurahkan pemikiran sewaktu mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan oleh sekolah. 2. Dalam  merealisasikan  program  wajib belajar  12  tahun,  terdapat  berbagai faktor pendukung dan penghambat peran masyarakat. Pertama faktor-faktor pendukung,  dari  internal  masyarakat  di antaranya  yakni  kesediaan  sebagian masyarakat untuk menjadi donatur anak- anak yatim dan rekomendasi persetujuan bagi  pendirian  sekolah  baru.  Sementara itu, yang berasal dari eksternal
masyarakat antara lain mencakup pengarahan terhadap komite sekolah dan juga tersedianya berbagai jenis beasiswa dan  dibentuknya  tim  kajian  bagi pendirian  sekolah.  Kedua  faktor-faktor penghambat,  dari  internal  masyarakat secara  umum  tidak  ditemukan,  kecuali belum  adanya  wadah  komunikasi  dan koordinasi  formal  wajib  belajar  12 tahun.  Sementara  itu,  dari  eksternal masyarakat di antaranya adalah sosialisasi mengenai peran serta masyarakat  yang  masih  belum  optimal dan  ketiadaan  tindakan  kuratif  terhadap anak-anak putus sekolah.

## DAFTAR RUJUKAN
Departemen  Perdagangan  RI.  2008. Menuju ASEAN Economic Community . Jakarta:  Direktur  Jenderal  Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan.
Disdikpora  Kabupaten  Kudus.  2013. Profil
Pendidikan  Kabupaten  Kudus  Tahun 2013. Kudus:  Dinas  Pendidikan,
Pemuda, dan Olahraga.
Managing  Basic  Education. 2007. Unit  2: Peran  Serta  Masyarakat. Jakarta: Managing Basic Education (Indonesia) Bekerjasama dengan USAID. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor  17  Tahun  2010  tentang
Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan
Pendidikan.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kudus  Nomor 2  Tahun  2010  tentang  Wajib  Belajar 12 Tahun.
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional.
Ratnawati,  Dewi,  dkk.  2012. Implementasi
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kudus Nomor  2  Tahun  2010  tentang  Wajib Belajar  12  Tahun  di  Kabupaten Kudus. Artikel  Ilmiah.  Universitas Diponegoro.
Suyitno,  Y.  2009. Tokoh-tokoh  Pendidikan
(dari  Dunia  Timur,  Timur  Tengah, dan  Barat). Bandung:  Sekolah  Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. W.H.,  Anton.  2010. Rp  4  M,  Alokasi  untuk Wajib  Belajar  12  Tahun  di  Kudus. http://www. suaramerdeka.com. Diunduh tanggal 5 Januari 2014.
Yayasan  Indonesia  Forum.  2007. Kerangka
Visi Indonesia 2030 . Jakarta: Yayasan Indonesia Forum.