Pendahuluan
eh ari an al
Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Masyarakat  Yang  Berada dalam  Kawasan  Tertentu.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif yang bersumber dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengakuan tanah ulayat oleh lembaga  adat  Desa  Budaya  Pampang  Kota  Samarinda  sampai  saat  ini masih  hanya  didasarkan  pengakuan  dari  Lembaga  Adat  belum mendapatkan  penetapan  dari  pemerintah  kota  Samarinda.  Sehingga disarankan  Lembaga  Adat Desa  Budaya  Pampang  Kota  Samarinda  bisa mengajukan  permohonan  untuk  penetapan  tanah  ulayat  di  desa  Budaya Pampang  tersebut  agar  memperoleh  kekuatan  hukum  dari  Pemerintah Kota Samarinda.
Kata Kunci : Pengakuan, Lembaga Adat, Tanah ulayat

## Abstract
This study aims to find out legal studies against ulayat land recognition by  customary  institutions  culture  village  pampang  samarinda  city  in review of the regulation of the minister of agrarian and spatial / head of national  land  agency  number  10  years  2016  about  how  to  determine communal  rights  of  soil  society  customary  law  and  society  being  in specified  area.  This  research  is  a  normative  law  research  that  comes from secondary law material and primary law material. The result show that  the  recognition  of  traditional  land  by  the  culture  institute  of pampang  culture  village  of  samarinda  city  is  still  only  based  on  the recognition  of  the  customary  institution  has  not  been  awarded  by  the government of samarinda. So  in suggest  of  ulayat  land  in the  pampang culture  village  in  order  to  obtain  legal  force  from  the  government  of samarinda.
Keyword : Recognition, Customary Institute, Ulayat Land
Indonesia  merupakan  negara  dengan  beragam  kebudayaan  dan  adat  di  dalam kehidupan masyarakatnya (Tanuramba, 2020). Kehidupan manusia itu sendiri senantiasa bersentuhan  sumber  daya  agraria  yaitu  tanah  (Ramadhani,  2019).  Tanah  sebagai  salah satu  kebutuhan  primer  dalam  keseharian  manusia,  seringkali  menimbulkan  pertikaian antara manusia berupa sengketa. Sehingga diperlukan kaedah dalam mengatur hubungan manusia  dengan  keberadaan  tanah  itu  sendiri.  Hukum  adat  dan  tanah  memiliki keterpautan antara  satu dengan  yang lain  Sebab tanah  adat merupakan  milik dari

## HUKUM DAN PENGAKUAN TANAH ULAYAT DESA BUDAYA PAMPANG KOTA SAMARINDA
Triana Megawati Tening dan Benhard Kurniawan Pasaribu Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda E-mail: trianamegawatitening2401@gmail.com,
benhardkpasaribu.untagsmda@gmail.com Diterima: Abstrak 5  Februari  2021 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengakuan  tanah  ulayat  ol Direvisi: lembaga  adat  desa  Budaya  Pampang   kota   Samarinda   ditinjau  d
8 Februari 2021 Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanah Disetujui:
Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Cara Penetapan Hak Komun
masyarakat  adat  yang  dikuasai  sejak  dahulu  (Ahyar,  2018).  Jika  dilihat  dari  segi  sosial dan  ekonomi,  persengketaan  tanah  adat  terjadi  atas  transaksi  ekonomi  (Resmini,  2019); (Ismail,  2010);(Jasmir,  2018).  Merujuk  pada  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Pasal  33  ayat  3  adalah  “Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.  Artinya  bahwa  tanah  merupakan  persoalan  dasar  dalam  menyejahterakan masyarakat (Andiki et al. , 2019);(Asyhari, 2000). Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang- Undang  No.  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  menyatakan bahwa seluruh bumi, air dan ruang termasuk seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  dalam  wilayah  republik  Indonesia  dan  merupakan  kekuasaan  nasional (Prasetyo, 2010);(Wicaksono & Yurista, 2018).
Pada  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Masyarakat  yang  berada  dalam  Kawasan  tertentu  Pasal  2 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) di atur mengenai syarat-syarat pengukuhan hak atas tanah ulayat. Dalam Pasal (2) menyatakan masyarakat hukum adat yang memenuhi persyaratan dapat  dikukuhkan  hak  atas  tanahnya,  dan  dalam  pasal  4  ayat  (1)  mencantumkan persyaratan  masyarakat  hukum  adat  sebagaimana  di  maksud  dalam  pasal  2  ayat  (1) meliputi: masyarakat masih dalam bentuk paguyuban, ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya, ada wilayah hukum adat yang jelas, ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati.
Hak  Ulayat  pada  Pasal  3  Undang  -  Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Dasar- Dasar Pokok Agraria yang menyatakan bahwa “hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari  masayarakat  hukum  adat”.Dalam  Surat  Pengantar  Keputusan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  2  Tahun  2003  Tentang  Norma  Dan  Standar  Mekanisme Ketatalaksanaan  Kewenangan  Pemerintah  Di  Bidang  Pertanahan  Yang  Dilaksanakan Oleh  Pemerintah  Kabupaten  Dan  Kota  diberikan  pengertian  dari  tanah  ulayat  sebagai berikut : Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.Menurut Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut, Hak Ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :a.Terdapat sekelompok orang yang masih  merasa  terikat  oleh  tatanan  hukum  adatnya  sebagai  warga  bersama  atau persekutuan  hukum  tertentu,yang  mengakui  dan  menerapkan  ketentuan-ketentuan persekutuan  tersebut  dalam  kehidupan  sehari-hari;b.Terdapat  tanah  ulayat  tertentu  yang menjadi  lingkungan  hidup  para  warga  persekutuan  hukum  tersebut  dan  tempat mengambilnya  keperluan  hidupnya  sehari-hari;  dan  c.Terdapat  tatanan  hukum  adat mengenai  pengurusan,  penguasaan  dan  pengunaan  tanah  ulayat  yang  berlaku  dan  ditaati oleh  para  warga  persekutuan  hukum  tersebut.  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum  Adat  Provinsi  Kalimantan  Timur,  Pasal  1  ayat  (7)  disebutkan  bahwa  “Wilayah adat  adalah  tanah  adat  yang  berupa  tanah,  air,  dan  atau  perairan  berserta  sumber  daya alam  yang  ada  diatasnya  dengan  batas-batastertentu,  dimiliki,  dimanfaatkan  dan dilestarikan  secara  turun-temurun  dan  secara  berkelanjutan  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  masyarakat  yang  diperoleh  melalui  perwarisan  dari  leluhur  mereka  atau  gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
Lembaga  adat  menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  5  Tahun  2007 Tentang  Pedoman  Penataan  Lembaga  Kemasyarakatan  Pasal  1  angka  (15)  menyatakan “Lembaga  Adat  adalah  lembaga  kemasyarakatan  baik  yang  sengaja  dibentuk  maupun yang secarawajar telah tumbuh dan berkembang di  dalam sejarah masyarakat ataudalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum danhak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak danberwenang untuk mengatur, mengurus dan
menyelesaikan  berbagai  permasalahan  kehidupan  yang  berkaitan  dengan  adat  istiadat danhukum  adat  yang  berlaku.  Hukum  adat  yang  kini  hidup  pada  rakyat  itu  adalah  hasil akulturasi  antara  peraturan-peraturan  adat-istiadat  zaman  Pra-Hindu  dengan  peraturan- peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen (Arliman, 2018);(Yunus  &  Muddin,  2019);(Warman  &  Andora,  2015).  Hukum  adat  merupakan sebuah  perilaku  yang  senantiasa  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  masyarakat,  yang dilakukan dan ditaati secara terus menerus oleh masyarakat sehingga menjadi sebuah adat (Mebri, 2017);(Pohan, 2018).
Berdasarkan  beberapa  hal  itu,  penulis  memiliki  keterkaitan  untuk  melakukan penelitian  tentang  Hukum  dan  Pengakuan  Tanah  Ulayat  Desa  Budaya  Pampang  Kota Samarinda  di  Tinjau  dari  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Masyarakat  yang  berada  dalam  kawasan tertentu dikarenakan pengakuan terhadap tanah ulayat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan  tidak  dijelaskan  secara  eksplisit,  sehingga  masih  belum  dapat  di implementasikan  dengan  baik.  Kelebihan  penelitian  ini  dibandingkan  dengan  penelitian lainnya sebab dalam penelitian ini membahas secara kompleks tentang pengakuan tanah ulayat di desa budaya pampang yang merupakan desa wisata yang sangat terkenal di Kota Samarinda.

## Metode Penelitian
Berdasarkan  permasalahan  yang  diteliti  penulis,  maka  dalam  penelitian  ini penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Dalam  penelitian  ini, meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Selain mengumpulkan data- data  kepustakaan  seperti  Perundang-Undangan,  buku-buku,  karya  ilmiah  dan  kamus Bahasa  Indonesia  serta  wawancara  yang  dilakukan  melalui  narasumber  yaitu  Bapak Esrom  Palan  Ketua  Adat  Desa  Budaya  Pampang  Kota  Samarinda  dan  Bapak  Muhamad Aidi,  S.H.  selaku  Kepala  Sub  Bagian  Tata  Usaha  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional Kota Samarinda.

## Hasil dan Pembahasan
Pengakuan  Tanah  Hak  Ulayat  Lembaga  Adat  Desa  Budaya  Pampang  Kota Samarinda  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertahanan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2016,  Tentang  Tata  Cara Penetapan  Hak  Komunal  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  Dan  Masyarakat  Yang Berada  Dalam  Kawasan  Tertentu.  Sejarah  dari  Desa  Pampang  ini  bermula  dari  Sekitar tahun 1960-an, pada waktu itu Suku Dayak Apokayan dan Kenyah berdomisil diwilayah Kutai  Barat  dan  Malinau,  yang  kemudian  hijrah  karena  tidak  mau  bergabung  atau  tidak ingin  ikut  ke  dalam  wilayah  Malaysia  dengan  motif  dan  harapan  taraf  pendapatan  atau ekonomi  yang  menjanjikan.  Rasa  nasionalisme  mereka  inilah  yang  kemudian  membuat mereka  memilih  tinggal  dan  tetap  bergabung  dengan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Desa Budaya Pampang kemudian diresmikan sebagai Desa Budaya pada bulan Juni tahun  1991  oleh  Mantan  Gubernur  Kalimantan  Timur  HM  Ardans.Karena  Pemerintah merasa  sangat  antusias  dengan  desa  budaya  ini  yang  memiliki  kegiatan  positif  dan  bisa menjadi  aset  wisata  unggulan  baik  di  tingkat  wisata  lokal  bahkan  sampai  menuju  ke mancanegara.  Budaya  unggulan  Desa  Budaya  Dayak  Pampang  Samarinda  ini  memang didominasi  jenis  tarian  adat.  Tercatat  beberapa  jenis  tarian  yang  dapat  dinikmati  para wisatawan tiap hari minggu, yaitu Tari Bangen Tawai, Hudoq, Kanjet Anyam Tali, Ajay Pilling, Kancet Lasan, Nyalama Sakai, Kancet Punan Lettu,dan masih banyak lagi.
Uniknya sebelum salah satu tarian dimulai, pembawa acara akan menjelaskan makna dari tarian  yang  akan  digelar.  Contohnya  Tarian  Kanjet  Anyam  Tali  yang  menggambarkan perbedaan suku, budaya, bangsa, dan bahasa namun tetap satu. Semua tarian yang digelar di  Desa  Pampang  inimelibatkan  seluruh  masyarakat  tua  maupun  muda.  Selain  itu, pemerintah juga mendukung agar warga masyarakat Dayak yang menghuni Desa Budaya Pampang  untuk  bisa  mengembangkan  potensi-potensi  lainnya,  contohnya  membuat cindera  mata  seperti  manik-manik  dan  sejenisnya.  Untuk  bisa  menyaksikan  pagelaran budaya  tarian  adat  di  Desa  Dayak  Pampang  Samarinda  ini  pengunjung  dikenakan  biaya Rp15.000  per  orang.  Setelah  menikmati  sajian  tarian,  para  wisatawan  dapat  berfoto bersama  penduduk  asli  setempat,  tentunya  dengan  mengenakan  baju  adat  Suku  Dayak kenyah.  Umumnya  untuk  berfoto  bersama  penduduk  asli  bertelinga  panjang  dikenakan biaya tambahan.
Hukum dan Pengakuan Tanah Ulayat oleh Lembaga Adat Desa Budaya Pampang Kota Samarinda (Ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu).
Pengakuan  tanah  ulayat  oleh  Ketua  Adat  Desa  Budaya  Pampang  Kota  Samarinda hanya sebatas pengakuan dari masyarakat-masyarakat serta lembaga adat yang berada di desa budaya pampang tersebut, dimanakepercayaan masyarakat di desa budaya pampang bahwa tanah yang dianggap sebagai tanah ulayat adalah tanah yang di miliki dan didiami secara  turun-temurun  dari  para  tetua  adat  mereka  terlebih  dahulu.Sehingga  pengakuan tersebut sampai saat ini masih menjadi tradisi dan pedoman untuk mengakui tanah ulayat tersebut.Sampai  saat  ini  tanah  ulayat  tersebut  belum  memiliki  batas  yang  jelas  dari Pemerintah,  menurut  bapak  Esrom  Palan bahwa  upaya  untuk  mendaftarkan tanah  ulayat tersebut  terkendala  biaya  sehingga  tidak  didaftarkan.  Wawancara  pada  Kantor  Badan Pertanahan  Nasional  Kota  Samarinda  dengan  Bapak  Muhamad  Aidi,SH  Kepala  Sub Bagian  Tata  Usaha  menurut  Bapak  Muhamad  Aidi,SH  bahwa  pengakuan  tanah  ulayat yang  di  maksud  oleh  Badan  Pertanahan  Kota  Samarinda  adalah  pengakuan  yang sepanjang  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  maka  Badan  Pertanahan  Nasional  akan menindaklanjut  Pengakuan  tanah  ulayat  tersebut  apabila  memenuhi  syarat-syarat  dan proses  yang  di  atur  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Masyarakat  Yang  Berada  dalam  Kawasan Tertentu maka  Proses  pengakuan  tanah  tersebut  akan  dilanjutkan  dengan  proses  yang  sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga setelah sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku maka  Badan  Pertanahan  Nasional  menurunkan  Tim  untuk  mengecek  kebenaran  dari Tanah ulayat tersebut.
Pengakuan  Tanah  Ulayat  tersebut  hanya  berdasarkan  Pengakuan  dari  Lembaga Adat  Desa  Budaya  Pampang  Kota  Samarinda  maka  tidak  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Agaria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  10  Tahun 2016  Tentang  Cara  Penetapan  Hak  Komunal  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  Dan Masyarakat  Yang  Berada  Dalam  Kawasan  Tertentu  karena  di  dalam  Peraturan  Menteri tersebut  telah  di  jelaskan  bahwa  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Masyarakat  Hukum  Adat  yang memenuhi  persyaratan  dapat  dikukuhkan  hak  atas  tanahnya,  Pasal  3  ayat  (1)  Hak  atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di berikan dalam bentuk Hak Komunal, Pasal 3  ayat  (2)  subyek  Hak  Komunal  dapat  diberikan  kepada  masyarakat  hukum  adat, masyarakat  yang  berada  dalam  suatu  kawasan  tertentu,  Pasal  4  ayat  (1)  Persyaratan Masyarakat  Hukum  Adat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  meliputi masyarakat masih dalam bentuk paguyuban, ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya, ada wilayah hukum adat yang jelas dan, ada pranata dan perangkat hukum, yang
masih  di  taati.  Pengakuan oleh  Lembaga  Adattersebut  memiliki  kekuatan  hukum  karena sangat jelas  di  dalam  Undang-Undang  Agraria  Nomor  5 Tahun  1960 Tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (5), bahwa hak ulayat sangat di akui dan hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat sangat harus diperhatikan oleh pemerintah sebagai penguasa dan sebagai pelayan publik dan didalam Peraturan Menteri Agaria dan Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang  Tata Cara  Penetapan  Hak  Komunal  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Masyarakat Yang  Berada  dalam  Kawasan  Tertentu  merupakan  syarat  administrasi  yang  harus  di penuhi agar dapat dikukuhkan hak atas tanah tersebut dan didalam peraturan menteri ini menjelaskan  ada  beberapa  syarat-syarat  yang  harus  di  penuhi  agar  dapat  di  tetapkan sebagai tanah ulayat.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang  Pedoman  Pengakuan  dan  Perlindungan  Masyarakat  Hukum  Adat  Di  Provinsi Kalimantan  Timur  Bab  I  Ketentuan  Umum  Pasal  1  ayat  (5)  juga  di  jelaskan  bahwa Perlindungan  terhadap  Masyarakat  Hukum  Adat  itu  Sendiri  serta  bentuk  perlindungan pelayanan  yang  di  berikan  oleh  pemerintah  bagi  masyarakat  adat  yang  berada  di Kalimantan  Timur  dimana  perlindungan  ini  dalam  rangka  menjamin  tercapainya  dan terpenuhinya  hak-hak  masyarakat  adat  tersebut  untuk  hidup  dan  tumbuh  sebagai  satu kelompok  masyarakat  adat  yang  ikut  berpartisipasi  serta  terlindung  dari  tindakan diskriminasi.

## Kesimpulan
Pengakuan  Tanah  Ulayat  tersebut  hanya  berdasarkan  Pengakuan  dari  Lembaga Adat  Desa  Budaya  Pampang  Kota  Samarinda  maka  tidak  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Agaria  Dan  Tata  Ruang/KepalaBadan  Pertanahan  Nasional  Nomor  10  Tahun 2016  Tentang  Cara  Penetapan  Hak  Komunal  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  dan Masyarakat  Yang  Berada  dalam  Kawasan  Tertentu  karena  di  dalam  Peraturan  Menteri tersebut  telah  di  jelaskan  bahwa  Masyarakat  Hukum.  Adat  yang  memenuhi  persyaratan dapat  dikukuhkan  hak  atas  tanahnya,  hak  atas  tanah  sebagaimana  dimaksud  di  berikan dalam  bentuk  Hak  Komunal,  subjek  Hak  Komunal  dapat  diberikan  kepada  masyarakat hukum  adat,  Persyaratan  Masyarakat  Hukum  Adat  sebagaimana  dimaksud  meliputi masyarakat masih dalam bentuk paguyuban, ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya, ada wilayah hukum adat yang jelas dan, ada pranata dan perangkat hukum,yang masih di taati.
Kekuatan  hukum  tanah  ulayat  Lembaga  Adat  Desa  Budaya  Pampang  Kota Samarinda  yang  hanya  di  dasarkan  kepada  Pengakuan  tersebut  merupakan  awal  dari pengakuan terhadap tanah ulayat sebagai dasar dari kepemilikan hak atas tanah tersebut, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan hukum agraria yang berlaku atas bumi, air  dan  ruang  angkasa  ialah  hukum  adat,  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan kepentingan nasional dan negara.

## Bibliografi
Ahyar. (2018). Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh Khususnya  Kabupaten  Bener  Meriah). Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure , 18 (3), 289–304.
Andiki,  Febri,  Sukirno,  Sukirno,  &  Prabandari,  Adya  Paramita.  (2019).  Peralihan  hak tanah ulayat di kabupaten dharmasraya. NOTARIUS , 12 (2), 856–865. Arliman, Laurensius. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia. Jurnal Selat , 5 (2), 177–190. https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320
Asyhari, Masyhud.  (2000).  Pemberdayaan  Hak-Hak  Rakyat  Atas  Tanah. Jurnal  Hukum ,
7 (13), 107–118.
Ismail,  Ilyas.  (2010).  Kedudukan  dan  Pengakuan  Hak  Ulayat  dalam  Sistem  Hukum
Agraria Nasional. Kanun - Jurnal Ilmu Hukum , 12 (1), 49–66.
https://doi.org/10.24815/kanun.v12i1.6287 Jasmir. (2018). Pengembalian Status Hukum Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha.
Soumatera  Law  Review , 1 (1),   92.   https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3384 Mebri,  Jhon  A.  (2017).  Kedudukan  Hak  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  Untuk Kepentingan Umum. DiH Jurnal Ilmu Hukum , 13 (25), 1–15.
Pohan,  Mahalia  Nola.  (2018).  Hukum  Adat  Sumatera  Utara  Dalam  Yurisprudensi  Di
Indonesia. Doktrina: Journal           of Law , 1 (1), 1–15. https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i1.1607 Prasetyo,  Agung  Basuki.  (2010).  Hak  Ulayat  Sebagai  Hak  Konstitusional  (Suatu  Kajian Yuridis Empiris). Masalah-Masalah Hukum , 39 (2), 147–152. https://doi.org/10.14710/mmh.39.2.2010.147-152
Ramadhani,  Rahmat.  (2019).  Dasar-Dasar  Hukum  Agraria. Kumpulan  Jurnal  Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
Resmini, Wayan. (2019). Hak Atas Tanah Adat Dan Permasalahannya. Unmasmataram ,
13 (1), 120–125. https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.71
Sukirno. (2018).  Politik  Hukum  Pengakuan  Hak  Ulayat.  In  Kencana (1st ed.). Kencana.
Tanuramba, Reggina Renata. (2020). Legalitas Kepemilikan Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria. Lex Privatum , 7 (5).
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (Basic Agrarian Law). (1960). (Issue 5).
Warman,  Kurnia,  &  Andora,  Hengki.  (2015).  Pola  Hubungan  Hukum  Dalam Pemanfaatan  Tanah  Ulayat  Di  Sumatera  Barat. Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada , 26 (3), 366. https://doi.org/10.22146/jmh.16031
Wicaksono,  Dian  Agung,  &  Yurista,  Ananda  Prima.  (2018).  Inisiasi  Pemerintah  Daerah dalam  Mengatur  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Berbasis  Adat  di Kabupaten  Manggarai. Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure , 18 (2),  275–288. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.275-288
Yunus,  Ahyuni,  &  Muddin,  Ahmad  Ali.  (2019).  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Ulayat Yang  Telah  Bersertifikat  Berdasarkan  Hukum  Adat  Malind-Anim. Jurnal  Kertha Patrika , 41 (3), 206–221. Retrieved from ttps://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/download/53763/32902
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Licens