Vol. 3 No. 1 (2021) pp. 1-14 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604

## Tinjauan  Yuridis  Penggunaan  Sertifikat  Merek  sebagai Jaminan dalam Proses Pengajuan Kredit Perbankan

## Septi Indrawati
Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia *email: septiindrawati@gmail.com
DOI : https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.889
Submitted: November 2020 Revised: Januari 2021 Accepted: Januari 2021

## ABSTRAK
Kata Kunci: Hak Merek, Jaminan, Kredit Perbankan Jaminan  kredit  digunakan  sebagai  upaya  untuk  memberikan perlindungan dan keamanan bagi kreditur, yaitu sebagai kepastian atas pelunasan  utang  debitur  dalam  hal  apabila  debitur  tidak  dapat melunasi utangnya.  Jaminan  dapat  berupa  benda  bergerak  atau  benda tidak  bergerak.  Hak  merek  sebagai  benda  bergerak  tidak  berwujud yang  memiliki  nilai  ekonomis  dan  dapat  dialihkan,  sehingga  dapat dijadikan  jaminan  dalam  pengajuan  kredit  di  lembaga  perbankan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan sertifikat merek  sebagai  jaminan  kredit  perbankan.  Untuk  mencapai  tujuan tersebut,  penelitian  dilakukan  dengan  metode  normatif,  yaitu  dengan meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan sertifikat merek sebagai jaminan  kredit  perbankan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa penggunaan  sertifikat  merek sebagai  jaminan  dalam  proses pengajuan kredit  perbankan  berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  14/15/PBI/2012  tentang  Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum  dan  Unit  Usaha  Syariah,  dimana dalam ketentuan tersebut sertifikat merek tidak termasuk jaminan yang dapat diperhitungkan dalam kredit perbankan. Namun sertifikat merek dapat  digunakan  sebagai  jaminan  tambahan  dengan  pengikatan jaminan  fidusia.Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia.  Hambatan  dalam penggunaan  sertifikat  merek  sebagai  jaminan  kredit  perbankan  yaitu belum  adanya  standar  penilaian  merek,  ketidakpastian  nilai  ekonomi merek dan kesulitan pihak perbankan untuk mengeksekusi jika debitur wanprestasi.

## ABSTRACT
Keywords: Trademark Rights, Guarantee, Banking Credit Credit  guarantees  are  used  to  provide  protection  and  security  for  creditors, namely  as  certainty  over  the  repayment  of  debtors'  debts  if  the  debtor  cannot pay off his debts. Collateral can be in the form of movable or immovable objects.
Trademark rights as intangible movable objects have economic value and can be transferred  to  be  used  as  collateral  in  applying  for  credit  at  banking institutions.  The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  use  of  brand certificates  as  bank  credit  guarantees.  The  research  was  conducted  using  a normative method to achieve this goal, namely by examining library materials related  to  brand  certificates  as  bank  credit  guarantees.  The  study  results indicate  that  the  use  of  brand  certificates  as  collateral  in  the  banking  credit application  process  is  based  on  the  provisions  of  Bank  Indonesia  Regulation Number 14/15/PBI/2012 concerning Asset Quality Assessment of Commercial Banks and Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.03/2014 concerning Asset Quality Assessment Commercial Banks and Sharia Business Units,  in  which  the  brand  certificate  does  not  include  collateral  that  can  be taken into account in bank credit. However, trademark certificates can be used as  additional  guarantees  by  binding  fiduciary  guarantees.  It  is  following  the provisions  of  Law  Number  42  of  1999  concerning  Fiduciary  Guarantees.
Barriers  to  the  use  of  brand  certificates  as  bank  credit  guarantees  are  the absence of a brand valuation standard, the uncertainty of the brand's economic value, and the bank's difficulty to execute if the debtor defaults.

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  kegiatan  perekonomian  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari lembaga  perbankan  sebagai  lembaga  keuangan  yang  berperan  penting  dalam kehidupan masyarakat. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak (Sari  et  al.,  2020) .  Adapun  dalam rangka  peningkatan  taraf  hidup  rakyat  tersebut,  bank  menyediakan  berbagai macam produk, seperti kredit, deposito, giro, dan sebagainya.
Salah  satu  produk  bank  yang  sangat  banyak  dibutuhkan  masyarakat adalah  kredit (Lailiyah,  2014). Masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhannya terutama  yang  berkaitan  dengan  pengembangan  usahanya  memerlukan  dana tambahan  untuk  usahanya agar lebih berkembang. Kredit dalam  hal ini diatur dalam  Pasal  1  angka  11  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan (UU Perbankan)  yang berbunyi: “Kredit adalah penyediaan  uang atau tagihan yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau
Vol. 3 No. 1 (2021)
kesepakatan  pinjam-meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu tertentu dengan pemberian bunga.”
Pemberian  kredit  yang  diberikan  oleh  bank  kepada  nasabah dimaksudkan  untuk  memperoleh  keuntungan.    Dalam  usahanya  bank  tidak hanya    menyalurkan  kredit  saja  tetapi  juga  berinvestasi  pada  kegiatan  lain seperti  penyertaan  modal  pada  sebuah  perusahaan  dibidang  keuangan (Mutiara,  2016) .  Adapun  mengenai  hal  kredit,  bank  sebagai  kreditur  akan memberikan  kredit  kepada  nasabah  sebagai  debitur  tentu  dengan  berbagai macam  kriteria  atau  prinsip.  Hal  ini  perlu  dilakukan  untuk  meminimalisir terjadinya  kerugian  oleh  pihak  perbankan  jika  debitur  wanprestasi  atau  tidak memenuhi kewajibannya (Suharto et al., 2015) .
Salah  satu  prinsip  yang  diterapkan  pihak  bank  dalam  memberikan kredit  kepada  nasabah  atau  debitur  adalah  prinsip  kehati-hatian.  Hal  ini diisyaratkan  dalam  Pasal  8  angka  1  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan  bahwa:  “Dalam  memberikan  kredit  atau  pembiayaan  berasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang  mendalam  atau  itikad  dan  kemampuan  serta  kesanggupan  Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut,  dalam  pemberian  kredit  bank perlu  memiliki  keyakinan  berdasarkan  analisis  yang  mendalam  terhadap nasabah  debitur.  Oleh  karena  itulah  bank  memerlukan  suatu  jaminan  dari nasabah debitur. Jaminan adalah suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang,  yaitu  berupa  kebendaan  tertentu  yang  diserahkan  debitur  kepada kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang. Jaminan ini berfungsi sebagai sarana untuk menjamin pemenuhan pinjaman atau utang debitur  seandainya  terjadi  wanprestasi  sebelum  jatuh  tempo  pinjaman  atau utangnya  berakhir (Anwar,  2014) .  Jaminan  juga  menjadi  satu  keyakinan  bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian.
Adapun jaminan tersebut dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak.  Benda  yang  dimaksud  adalah  benda  yang  memiliki  nilai  ekonomi dan  dapat  diperjualbelikan (Mumek,  2017) .  Benda  bergerak  dapat  berupa benda bergerak karena sifatnya, yaitu benda yang dapat dipindahkan, misalnya sepeda  motor,  mobil,  alat  elektronik  dan  sebagainya.  Kemudian  benda
bergerak karena ketentuan undang-undang yaitu hak-hak atas benda bergerak, misalnya  saham,  hak-hak  atas  benda  bergerak,  dan  sebagainya.  Sedangkan benda tidak bergerak dapat berupa tanah, gedung, dan sebagainya.
Salah  satu  benda  bergerak  karena  ketentuan  undang-undang  yang memiliki  nilai  ekonomi  yang  tinggi  adalah  hak  merek (Susilowardani,  2014). Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua unsur atau lebih untuk membedakan barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum  dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
Merek  merupakan  aset  ekonomi  bagi  pemiliknya  yang  berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek  harus  didaftarkan  ke  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual Kementerian  Hukum  Dan  HAM  RI  untuk  memperoleh  sertifikat  Hak  Merek sehingga terlindungi hukum.  Hak merek adalah hak yang eksklusif karena hak tersebut  merupakan  hak  yang  sangat  pribadi  bagi  pemiliknya (Yusran  Isnaini, 2010) Pemilik  hak  merek  berhak  menggunakan  sendiri  atau  memberi  izin kepada orang lain untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri menggunakannya
Hak  merek  termasuk  dalam  kategori  benda  bergerak  yang  tidak berwujud (Ulinnuha, 2018). Hak merek memiliki kemungkinan untuk dijadikan sebagai  objek  jaminan  apabila  dapat  diperjualbelikan  dan  memiliki  nilai ekonomis (Heniyatun  et  al.,  2020) . Hal  ini  sesuai  dengan  asas  spesialitas  yang menyatakan  bahwa  hak  merek  yang  dijaminkan  harus  dibuktikan  dengan adanya  sertifikat  merek  sebagai  tanda  telah  didaftarkannya  merek  tersebut. Namun  didalam  Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  tidak disebutkan ataupun  diatur secara spesifik tentang jenis lembaga jaminan yang dapat  membebani  hak  merek  sebagai  jaminan.  Padahal,  hak  merek  memiliki unsur  ciri-ciri  benda  pada  jaminan  kebendaan.  Ciri  ini  tercermin  dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa: “Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.”
Pada  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh (Usanti,  2017) di  PT. Bank Muamalat Indonesia Jakarta, menyatakan bahwa  merek diterima sebagai objek  jaminan  gadai  atas  pembiayaan Murabahah dan Musyarakah yang
Vol. 3 No. 1 (2021)
diberikan oleh Bank kepada nasabah. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Sri Mulyani  pada  tahun  2014  tentang  hak  merek  sebagai  jaminan  fidusia  di lembaga perbankan.
Hak  merek  sebagai  benda  bergerak  tidak  berwujud  yang  memiliki  nilai ekonomi  yang  tinggi  serta  dapat  dialihkan  kepemilikannya  sehingga  dapat dijadikan  sebagai  jaminan  dalam  mengajukan  kredit  di  lembaga  perbankan (Susilowardani,  2014) .  Namun,  hingga  saat  ini  belum  jelas  pembebanan jaminan apa yang tepat untuk hak merek. Selain itu juga masih banyak kendala terkait  penerapan  hak  merek  sebagai  jaminan.  Berdasarkan  latar  belakang permasalahan  tersebut,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penggunaan Sertifikat Hak Merek Sebagai Jaminan Dalam Proses Pengajuan Kredit Perbankan”.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  yaitu    penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Marzuki, 2017) . Adapun jenis data  yang  disampaikan  oleh  peneliti  adalah  data  kualitatif  yaitu  peneliti menyajikan  data  yang  berupa  kata  atau  kalimat,  yang  selanjutnya  disusun secara  utuh dalam bentuk penulisan  hukum. Sumber bahan  hukum penelitian dapat  dibedakan  menjadi  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  jo  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perbankan,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Penja- minan,  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis,  dan  undang-undang  lainnya  yang  terkait  dengan  penelitian  ini. Sedangkan  bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari  buku-buku  dan  tulisan-tulisan karya  ilmiah  tentang  hukum  baik  berupa  tesis,  disertasi,  jurnal,  makalah,  dan sebagainya  yang  terkait  dengan  penelitian  ini.  Pengambilan  data  penelitian dilakukan  melalui library  research (studi  kepustakaan)  dengan  teknik  studi dokumen  yaitu  mengumpulkan  bahan-bahan  hukum  bersifat  normatif- perspektif,  dilakukan  dengan  cara  penelusuran,  pengumpulan  data  sekunder mengenai  objek  penelitian.  Selanjutnya  data  dalam  penelitian  ini  disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Merek  adalah  tanda  yang  dapat  ditampilkan  secara  grafis  berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua unsur atau lebih untuk membedakan  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  oleh  orang  atau  badan hukum  dalam  kegiatan  perdagangan  barang  dan/atau  jasa.  Merek  tersebut merupakan  aset  ekonomi  bagi  pemiliknya  yang  berdasarkan  UU  Merek  dan Indikasi  Geografis  harus  didaftarkan  ke  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual  (selanjutnya  disingkat  DJKI)  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI untuk  memperoleh  sertifikat  merek  sehingga  terlindungi  hukum  (Semaun, 2016). Sertifikat merek ini menjadi bukti kepemilikan hak kekayaan intelektual (HKI)  yang  penting  dimiliki  oleh  pelaku  usaha  untuk  melindungi  hak kepemilikannya  atas  suatu  merek  dagang  dan  merek  jasa  tertentu (Nurul Hidayah, 2017).
Sertifikat  merek  yang  merupakan  bukti  kepemilikan  hak  merek  dapat dikategorikan  sebagai  benda.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  499  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  yang  menyatakan  bahwa  sesuatu dapat  disebut  benda  jika  merupakan  barang  dan  hak  yang  dapat  dikuasai sebagai  hak  milik.  Sertifikat  merek  ini  sebagai  benda  yang  dapat  dikuasai sebagai hak milik dan juga memiliki nilai ekonomi (Herdian, 2020) .
Pada  dasarnya  setiap  benda  yang  memiliki  nilai  ekonomi  dapat dijadikan  jaminan  utang.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1131  KUH Perdata  yang  menyatakan  bahwa  “segala  kebendaan  berutang,  baik  yang bergerak  maupun  tidak  bergerak,  baik  yang  sudah  ada  maupun  akan  ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.
Adapun  terkait  dengan  jaminan  kredit  perbankan  adalah  hak  dan kekuasaan terhadap barang jaminan yang diserahkan nasabah kepada pemberi kredit  yaitu  pihak  lembaga  perbankan  untuk  menjamin  pelunasan  utangnya apabila  pinjaman  yang  telah  diterima  tidak  dapat  dilunasi  sesuai  waktu  yang telah disepakati dalam perjanjian kredit (Riyanto, 2015) . Kemudian berdasarkan ketentuan  Pasal  2  ayat  1  Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  Nomor 23/69/KEP/DIR  tanggal  28  Februari  1991,  jaminan  tersebut  juga  menjadi  satu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian.
Vol. 3 No. 1 (2021)
Pada  ketentuan  Pasal  2  dan  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992  sebagaimana  telah  dirubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa setiap kredit perbankan dalam analisa kredit  harus  memperhatikan  prinsip  kehati-hatian.  Dalam  menganalisa  kredit, bank  menerapkan  prinsip  5  C  yaitu  watak  ( character ),  kemampuan  ( capacity ), modal  ( capital ),  prospek  usaha  dari  debitur  ( condition  of  economy ),  jaminan (collateral ). Sebagai penutup resiko bank meminta jaminan tambahan berbentuk jaminan  kebendaan.  Jaminan  mempunyai  beberapa  syarat-syarat  atau  dikenal dengan MAST  principles , yaitu; Marketability (pasar  yang  cukup  luas), ascertainability  of  value (standar  harga  tertentu), stability  of  value (nilai  yang stabil), transferability (mudah dipindahtangankan) (Paparang, 2014).
Berdasarkan  uraian  tersebut  menunjukkan  hak  merek,  dalam  hal  ini sertifikat  merek  dapat  dijadikan  sebagai  alat  penjaminan  dalam  perjanjian kredit  bank.    Mengacu  pada  Pasal  1  angka  26  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  (Undang-Undang  Perbankan  Syariah) disebutkan bahwa agunan atau jaminan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda  bergerak  maupun  benda  tidak  bergerak  yang  diserahkan  oleh  pemilik Agunan  kepada  Bank  Syariah  dan/atau  UUS,  guna  menjamin  pelunasan kewajiban  Nasabah  Penerima  Fasilitas.  Hak  Atas  Merek  sebagai  benda bergerak  yang  tidak  berwujud  dapat  dikategorikan  sebagai  agunan  pada pembiayaan di bank syariah (Hidayah, 2014).
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  pernah  dilakukan  oleh  Sri  Mulyani pada  tahun  2014  menunjukkan  bahwa  belum  adanya  pengakuan  hukum terhadap hak merek sebagai objek jaminan fidusia dalam praktik perbankan di Indonesia.  Akan  tetapi  hasil  penelitian  di  PT.  BNI  (Persero).Tbk  Jakarta menunjukkan,  bahwa  sertifikat  merek  diterima  sebagai  jaminan  tambahan dengan  pengikatan  fidusia (Mulyani,  2014). Adapun  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Trisadini Prisastinah Usanti tahun 2017 menunjukkan bahwa di PT.  Bank  Muamalat  Indonesia.  Tbk  Jakarta,  menunjukkan  bahwa  sertifikat merek  diterima  sebagai  jaminan  tambahan.  Sertifkat  merek  tersebut  dibebani dengan  lembaga  jaminan  gadai,  akan  tetapi  ada  pula  sertifikat  merek  yang hanya  dipergunakan  sebagai  legalitas  pendukung  dari  usaha  dari  calon nasabah.
Sertifikat  merek  yang  merupakan  bukti  kepemilikan  hak  atas  merek, dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Oleh karena itulah sertifikat  merek  memungkinkan  dibebani  gadai  atau  fidusia  apabila  mengacu
pada objek gadai dan objek jaminan fidusia, dimana objek jaminan antara gadai dan fidusia adalah sama-sama benda bergerak (Usanti, 2017).
Berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan  Fidusia  (selanjutnya  disingkat  UUJF).  Fidusia  adalah  pengalihan  hak kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa benda  yang  hak  kepemilikannya  yang  diadakan  tersebut  tetap  dalam penguasaan  pemilik  benda  itu.  Fidusia  juga  diartikan  sebagai  pengalihan  hak kepemilikan  suatu  benda  atas  dsar  kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa benda dengan  hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (Sanusi,  2013) .  Jadi,  pengalihan  hak  kepemilikan  dari  pemberi  fidusia kepada  penerima  fidusia  atas  dasar  kepercayaan  dengan  syarat  bahwa  benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.
Adapun  jaminan  fidusia  merupakan  hak  jaminan  atas  benda  bergerak baik  yang  berwujud  maupun  yang  tidak  berwujud  dan  benda  tidak  bergerak khusunya  bangunan  yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan  Atas  Tanah,  yang  tetap  berada  dalam  penguasaan  bagi  pemberi fidusia  sebagai  agunan  bagi  pelunasan  utang  tertentu  yang  memberikan kedudukan  yang  diutamakan  kepada  penerima  fidusia  terhadap  kreditur lainnya (Abdullah, 2016) .
Jaminan fidusia jika dilihat dari aspek hukum, merupakan jaminan yang memberikan  preferensi  (hak  didahulukan  pelunasannya)  dari  kreditur  lain (konkuren) (Silalahi,  2020). Hak  didahulukan  tersebut,  yaitu  pertama, pemegang  fidusia  memiliki  hak  didahulukan  dari  kreditur  lainnya.  Kedua, pemegang fidusia memiliki hak didahulukan dalam hal mengambil pelunasan piutangnya  atas  hasil  eksekusi  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia. Ketiga,  pemegang  fidusia  memiliki  hak  didahulukan  dengan  tidak  dihapus karena adanya kepilitan dan/atau likuidasi (Zaini, 2007) .
Seiring  perkembangan  zaman,  muncul  HKI  yang  salah  satunya  adalah hak  merek  sebagai  jaminan  dalam  kredit  perbankan.  Kepemilikan  hak  merek tersebut  diwujudkan  dalam  bentuk  sertifikat  merek  yang  digunakan  untuk jaminan  dalam pengajuan  kredit di lembaga perbankan. Penggunaan sertifikat merek sebagai jaminan kredit di bank dengan pengikatan jaminan fidusia atau gadai  dimungkinkan.  Hal  ini  dikarenakan  hak  merek  merupakan  benda bergerak  tidak  berwujud  (immaterial)  yang  memiliki  nilai  ekonomi  dan  dapat dialihkan  karena  perjanjian (Kurnianingrum,  2017). Oleh  karena  itulah  hak
Vol. 3 No. 1 (2021)
merek  layak  diperhitungkan  dalam  lalu  lintas  ekonomi,  termasuk  sebagai jaminan  dalam  pengajuan  kredit  di  bank  dengan  pengikatan  jaminan  fidusia atau gadai.
Bank  wajib  memiliki  keyakinan  berdasarkan  prinsip  kehati-hatian dengan  analisa  yang  mendalam  dalam  menerima  sertifikat  merek  sebagai jaminan kredit dengan pengikatan fidusia (Yunita Hikmia, 2019). Hal ini seperti yang  dilakukan  PT  BNI  Persero.Tbk  Jakarta  dan  PT  Bank  Muamalat Indonesia.Tbk  yang  menerima  sertifikat  merek  sebagai  jaminan  dengan pengikatan  fidusia,  meskipun  bukan  sebagai  jaminan  utama  melainkan  hanya sebagai  jaminan  tambahan.  Hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  baik-baik  oleh pihak bank dalam menerima sertifikat merek sebagai jaminan tambahan antara lain  mengenai  konsep  jaminan,  pengikatan  pembebanan,  pendaftaran  jaminan dan eksekusi jaminan (Muhtar, 2013).
Konsep  jaminan  fidusia  dalam  Pasal  1  angka  2  UUJF  dijelaskan  bahwa jaminan  fidusia  adalah  hak  jaminan  benda  bergerak  baik  berwujud  maupun tidak berwujud  yang tetap dalam penguasaan pemberi  fidusia sebagai agunan dalam  pelunasan  utang  tertentu  yang  memberikan  kedudukan  utama  kepada penerima fidusia daripada kreditor lainnya (Rufaida, 2019) .
Adapun  mengenai  pengikatan  pembebanan,  berdasarkan  Pasal  4  UUJF, dijelaskan  bahwa  jaminan  fidusia  merupakan  perjanjian  ikutan  dari  suatu perjanjian  pokok  yang  menimbulkan  kewajiban  bagi  para  pihak  untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan jaminan fidusia ini dibuat dengan akta notaris  dalam  bahasa  Indonesia  sesuai  ketentuan  pasal  5  UUJF  yang  berbunyi “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”.
Kemudian pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Pasal 11 ayat 1 dan pasal  12  ayat  1  UUJF,  bahwa  jaminan  fidusia  wajib  didaftarkan  di KantorPendaftaran  Fidusia  di  Kanwil  Propinsi.  Selanjutnya  eksekusi  jaminan fidusia  yang  diatur  dalam  Pasal  29  sampai  dengan  34  UUJF.Eksekusi  jaminan fidusia  adalah  penyitaan  dan  penjualan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan fidusia.  Penyebab  timbulnya  eksekusi  jaminan  fidusia  adalah  karena  debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasi kepada kreditur atau penerima fidusia (Asyhadie & Kusumawati, 2018).
Jadi,  apabila  hak  merek  yang  berupa  sertifikat  merek  akan  dijadikan sebagai  jaminan  tambahan  dalam  pengajuan  kredit  perbankan,  maka  bank perlu  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dengan  analisa  mendalam.  Hal-hal
yang  perlu  dianalisa  secara  mendalam  antara  lain  konsep,  pengikatan pembebanan,  pendaftaran  jaminan  dan  eksekusi  jaminan (Muhammad  et  al., 2017) . Akan tetapi, merek sebagai jaminan atau agunan dalam dunia perbankan di Indonesia memang belum menjadi sesuatu yang lazim.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  43  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 14/15/PBI/2012  tentang  Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum,  diatur  bahwa jaminan  atau  agunan  yang  dapat  diperhitungkan  sebagai  pengurang  dalam perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) ditetapkan sebagai berikut:
1. Surat  Berharga  dan  saham  yang  aktif  diperdagangkan  di  bursa  efek  di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
2. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
3. Mesin  yang  merupakan  satu  kesatuan  dengan  tanah  yang  diikat  dengan hak tanggungan;
4. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek;
5. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia;
6. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.
Demikian  halnya  pada  Pasal  45  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  16/POJK.03/2014  tentang  Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum  Syariah dan  Unit  Usaha  Syariah,  agunan  yang  dapat  diperhitungkan  sebagai pengurang dalam perhitungan PPA ditetapkan sebagai berikut :
1. Surat Berharga Syariah dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai,
2. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
3. Mesin  yang  merupakan  satu  kesatuan  dengan  tanah  yang  diikat  dengan hak tanggungan;
4. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek;
5. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
6. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  sertifikat  hak merek belum termasuk  dalam jenis agunan  yang dapat diperhitungkan  dalam kredit  perbankan.Akan  tetapi,  jika  mengacu  pada  objek  jaminan  yang  dapat dibebani  dengan  gadai  atau  fidusia  maka  sertifikat  hak  merek  dimungkinkan untuk  dibebani  oleh  kedua  lembaga  jaminan  tersebut  karena  hak  merek merupakan benda bergerak yang tidak berwujud (Cantika, 2018).
Vol. 3 No. 1 (2021)
Penggunaan sertifikat merek sebagai jaminan kredit memerlukan prinsip kehati-hatian  yang  cukup  tinggi.  Hal  ini  dikarenakan  beberapa  hambatan. Hambatan tersebut antara lain sebagai berikut (Besar, 2018) :
1. Belum ada Standar Penilaian (SPI) terhadap merek
Saat  ini  di  Inonesia  belum  ada  standar  penilaian  yang  jelas  mengenai penggunaan  sertifikat  merek  sebagai  jaminan.  Hal  ini  akan  menyulitkan pihak  bank  untuk  menganalisa  merek  yang  seperti  apa  yang  dapat dijadikan  jaminan.  Selain  itu  belum  adanya  standar  penilaian  ini  juga menyebabkan  ketidakseragaman  peraturan  mengenai  penggunaan  merek sebagai jaminan kredit pada pihak perbankan.
2. Ketidakpastian nilai ekonomi merek
Nilai  ekonomi  merek  cenderung  tidak  pasti  atau  tidak  ada  standar  berapa nilai atau harga pasaran merek. Hal ini cukup berbeda dengan benda-benda jaminan  lainnya  yang  memiliki  nilai  atau  harga  pasar  yang  jelas. Ketidakpastian  nilai  ekonomi  merek  menyulitkan  pihak  bank  untuk mengukur berapa jumlah kredit yang dapat diberikan kepada debitur.
3. Kesulitan untuk mengeksekusi jika debitur wanprestasi atau gagal bayar Hambatan  lain  dalam  penggunaan  sertifikat  merek  sebagai  jaminan  kredit perbankan  adalah  kesulitan  pihak  bank  untuk  mengeksekusi  jika  debitur gagal  bayar.  Pihak  bank  kesulitan  untuk  melakukan  lelang  jaminan.  Selain itu  di  Indonesia  juga  belum  ada  peraturan  khusus  yang  mengatur  tentang lelang jaminan berupa sertifikat merek.

## 4. KESIMPULAN
Tinjauan  yuridis  penggunaan  sertifikat  merek  sebagai  jaminan  dalam proses  pengajuan  kredit  perbankan  berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  14/15/PBI/2012 tentang  Penilaian  Kualitas  Aset Bank  Umum dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  16/POJK.03/2014  tentang Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah,  dimana dalam  ketentuan  tersebut  sertifikat  merek  tidak  termasuk  jaminan  yang  dapat diperhitungkan  dalam  kredit  perbankan.  Akan  tetapi  sertifikat  merek  dapat digunakan sebagai jaminan tambahan dengan pengikatan jaminan fidusia. Hal ini  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1992  tentang Jaminan  Fidusia,  dimana  hak  merek  yang  dibuktikan  dalam  bentuk  sertifikat merek  merupakan  benda  bergerak  yang  tidak  berwujud,  memiliki  nilai ekonomi  dan  dapat  dialihkan.  Hambatan  dalam  penggunaan  sertifikat  merek
sebagai  jaminan  kredit  perbankan  antara  lain  karena  belum  adanya  standar penilaian  terhadap  merek,  ketidakpastian  nilai  ekonomi  merek  dan  kesulitan pihak perbankan untuk mengeksekusi jika debitur wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  J. (2016). Jaminan  Fidusia  Di  Indonesia  (Tata  Cara  Pendaftaran  Dan Eksekusi). Jurnal  Bisnis  Dan  Manajemen  Islam , 4 (2),  115–132. https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2693
Anwar,  M.  (2014).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Kreditur  dalam  Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996. Jendela Hukum , I (1), 1.
Asyhadie,  Z.,  &  Kusumawati,  R.  (2018). Hukum  Jaminan  Di  Indonesia :  Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah . PT RajaGrafindo Persada.
Besar. (2018). Merek Dagang Sebagai Jaminan Terkait Hukum Jaminan . Binus.
Cantika,  D.  P.  (2018).  Pembatalan  Hak  Merek  yang  Telah  Dijadikan  Jaminan Fidusia. Jurnal Yuridis , 5 (1), 1–22.
Heniyatun,  Sulistyaningsih,  P.,  Iswanto,  B.  T.,  Asiyah,  Y.,  &  Praja,  C.  B.  E. (2020). Kajian  Yuridis  Perlindungan  Merek  Terhadap  Gugatan  Merek  Nama Orang Terkenal . 2 (2), 137–149.
Herdian, I. S. (2020). Sengketa Kepemilikan  Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta  Bersama  Dalam  Kasus  Perceraian. Aktualita  (Jurnal  Hukum) , 3 (1),
398–415. https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6038
Hidayah, K. (2014). Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam  Perjanjian  Rahn. Journal  de  Jure , 6 (1), 9.  https://doi.org/10.18860/j- fsh.v6i1.3187
Kurnianingrum, T. P. (2017). Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan. Negara Hukum: , 8 (1), 31–54.
Lailiyah,  A.  (2014).  Urgensi  Analisa  5c  Pada  Pemberian  Kredit  Perbankan
Untuk Meminimalisir Resiko. Yuridika , 29 (2), 217–232.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media Gruop.
Muhammad,  R.  F.,  Malikhatun,  S.,  &  Djais,  M.  (2017).  Undang-Undang Berdasarkan  penjelasan  Pasal  Perubahan  Atas  Undang-Undang  dalam perjanjian  kredit  yaitu  yaitu  jaminan  fidusia  ,  yang  berkembang  karena banyak tetapi masih banyak Penerima Fidusia yang tidak mendaftarkan.
Diponegoro Law Journal , 6 (1), 1–13.
Muhtar,  M.  M.  (2013).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  Pada  Perjanjian
Fidusia Dalam Praktek. Lex Privatum , 1 (2), 1–18.
Mulyani,  S.  (2014).  Realitas  Pengakuan  Hukum  Terhadap  Hak  Atas  Merek Sebagai  Jaminan  Fidusia  Pada  Praktik  Perbankan. Hukum  Dan  Dinamika
Vol. 3 No. 1 (2021)
Masyarakat , 11 (2), 139.
Mumek, R. A. (2017). Hak-Hak kebendaan Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata.
Lex Administratum , 5 (2), 69–76.
Mutiara, N. H. (2016). Faktor-faktor Bank Dalam Memberikan Pinjaman Kredit Dengan  Jaminan  Barang  Komoditas. Jurnal  Privat  Law , 1 (1),  42–46. https://media.neliti.com/media/publications/164490-ID-faktor-faktor- bank-dalam-memberikan-pinj.pdf
Nurul Hidayah, H. (2017). Keberpihakan Pemerintah dalam Mendukung Daya Saing  UMKM  Melalu  Pendaftaran  Merek  Kolektif. Serambi  Hukum , 10 (02), 1–12.
Paparang, F. (2014). Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia. Jurnal LPPM Bidang EkoSusBudKum , 1 (2), 56–70.
Riyanto,  A.  (2015).  Aspek  Hukum  Perjanjian  Kredit  Dengan  Agunan  Kapal. Jurnal Selat , 2 (2), 271–281.
Rufaida,  K.  K.  (2019).  Tinjauan  Hukum  Terhadap  Eksekusi  Objek  Jaminan Fidusia  Tanpa  Titel  Eksekutorial  Yang  Sah. Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu Hukum , 4 (1), 21–40. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p21-40 Sanusi,  A.  (2013).  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dan  Akibat  Hukumnya  (Suatu Tinjauan  Normatif). Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum , 7 (1),  73–83. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/222 Sari,  L.  M.,  Musfiroh,  L.,  &  Ambarwati.  (2020).  Restrukturisasi  Kredit  Bank Daerah X Pada Masa Pademi Covid-19. Jurnal Mutiara Madani , 08 (1), 46– 57.
Semaun, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa. Jurnal Diktum Hukum , 14 (1), 107–123.
Silalahi,  U.  (2020).  Kedudukan  Kreditor  Separatis  Atas  Hak  Jaminan  Dalam
Proses Kepailitan. Masalah-Masalah Hukum , 49 (1), 35. https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.35-47
Suharto, E. S., Pertiwi, N. D., & Tirtasari, Y. A. (2015). Risiko dalam Perjanjian Kredit  Perbankan  Menurut  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 5/8/PBI/2003  tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum. Privat Law , 7 (1), 36–41.
Susilowardani. (2014). Optimalisasi Nilai Ekonomi Hak Merek Menjadi Agunan
Kredit di Bank. Repertorium , 1 (1), 1–18.
Ulinnuha,  L.  (2018).  Penggunaan  Hak  Cipta  Sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia.
Journal of Private
and Commercial Law , 1 (1), 85–110. https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12357
Usanti, T. P. (2017). Analisis Pembebanan Gadai Atas Sertifikat Merek Di Bank Syariah. Jurnal Mimbar Hukum , 29 (3), 415–427.
Yunita Hikmia. (2019). Hak Merek sebagai Jaminan Tambahan pada Perbankan. Jurist-Diction , 2 (4), 1497–1518.
Yusran Isnaini. (2010). Buku pintar HAKI . Ghalia Indonesia.
Zaini,  A.  (2007).  Dinamika  Perkembangan  Lembaga  Jaminan  Fidusia  di Indonesia. AL Qalam , 24 (3), 407.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License