Implementasi Teori Hukum Keadilan Bermartabat Dalam Hukum Investasi

## Christina Angelita
Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Surabaya Email: S124222500@student.ubaya.ac.id

## Abstract
Investment plays a crucial role in the economic development of a nation and the welfare of its people. Investment law governs the norms and regulations that encompass the possibilities, requirements, protections, and directions of investment to achieve such welfare. In the context of Indonesia, economic development and societal well-being are regulated by the Constitution, with the government having legislation that regulates both domestic and foreign investment. The theory of dignified justice, based on the values of Pancasila, serves as a fundamental principle in investment  law,  aiming  for  absolute  justice,  fair  certainty,  and  utility  as  primary  objectives.  A  case  study  on investment fraud in the mining sector illustrates the application of dignified justice theory in legal practice. This research aims to analyze the implementation of dignified justice theory in investment law in Indonesia, focusing on the  principles  of  investment  and  case  studies  of  investment  fraud.  The  research  method  employed  is  juridical normative  and  literature  review.  The  findings  demonstrate  that  dignified  justice  serves  as  the  main  guideline in upholding the law and providing certainty for economic actors. Dignified justice reflects how the law addresses injustice,  with  the  hope  that  existing  regulations  ensure  fair  certainty  for  all  parties.  Thus,  investment  law  in Indonesia embraces the principle of dignified justice to bring about shared prosperity within society.
Keywords: dignified justice; investment; investor
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC-BY-SA 4.0 License
Published: 14/08/2024
How To Cite:
Angelita,  C. ( 2021).  Implementasi  Teori  Hukum  Keadilan  Bermartabat  Dalam  Hukum  Investasi . KERTHA WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi  Dosen  dan  Mahasiswa .  18(1).  Pp  19-26. https://doi.org/10.22225/ kw.18.1.2024.19-26

## I.  PENDAHULUAN
Wilayah  pertambangan  Indonesia  kaya  akan mineral  dan  batubara  yang  merupakan  sumber daya  alam  yang  tak  terbarukan.  Pengelolaannya menjadi  kunci  dalam  memberikan  nilai  tambah yang  nyata  bagi  pembangunan  ekonomi  nasional dan  mencapai  kemakmuran  serta  kesejahteraan yang adil bagi masyarakat. Kegiatan pertambangan  membutuhkan  modal  yang  besar, teknologi  yang  canggih,  serta  melibatkan  risiko yang  tinggi.  Keterbatasan  dana  dalam  eksplorasi dan  eksploitasi  mengharuskan  Indonesia  bekerja sama dengan investor asing.
Investasi  memiliki  peran  penting  dalam menggerakkan  pertumbuhan  ekonomi  di  tingkat nasional  maupun  regional.  Selain  faktor-faktor lain  seperti  konsumsi,  pengeluaran  pemerintah, ekspor,  dan  impor,  investasi  menjadi  faktor penentu  utama  dalam  menentukan  Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara atau Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  suatu  daerah.
Dampak  investasi  tidak  hanya  terbatas  pada peningkatan  PDB,  tetapi  juga  mendorong pertumbuhan  aktivitas  ekonomi  dalam  sektor- sektor  primer,  sekunder,  dan  tersier  secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks pembangunan  ekonomi,  investasi  yang  dikelola oleh  pemerintah  menjadi  penting  karena memberikan  manfaat  ekonomi,  sosial,  dan lainnya  bagi  masyarakat  luas.  Oleh  karena  itu, investasi merupakan salah satu faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan  pembangunan  ekonomi  yang berkelanjutan (Fadhila Achmadi Rosyid, 2020).
Kata  hukum  investasi  merupakan  terjemahan bahasa  inggris,  yaitu investment  of  law .  Pada peraturan  perundang-undangan  tak  ditemukan kata investasi. buat mengetahui pengertian hukum investasi,  kita  wajib    mencari  dari  berbagai pandangan  para  pakar  serta  kamus  hukum.  Ida bagus  Wyasa  putra,  mengemukakan  pengertian hukum  investasi.  hukum  investasi  ialah  norma- norma aturan tentang kemungkinan-kemungkinan
bisa dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi,  perlindungan  serta  yang  terpenting mengarahkan  supaya  investasi  bisa  mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat (Sutrisno, 2018).
Secara  umum,  dalam  kegiatan  bisnis  sehari- hari  maupun  dalam  konteks  hukum,  istilah "investasi" dan "penanaman modal" memiliki arti yang  dikenal.  Meskipun  istilah  "investasi"  lebih dikenal  dalam  lingkup  dunia  usaha,  sementara "penanaman  modal"  sering  digunakan  dalam perundang-undangan,  namun  esensinya  kedua istilah  tersebut  memiliki  makna  yang  sama (Supancana, 2006).
Setiap  negara  selalu  berusaha  menaikkan pembangunan,  kesejahteraan  serta  kemakmuran rakyatnya.  perjuangan  tersebut  dilakukan  dengan berbagai  cara  yang  berbeda  antara  satu  negara dengan  negara  yang  lainnya.  di  Indonesia,  upaya buat  menaikkan  kesejahteraan  serta  kemakmuran masyarakat  dituangkan  pada  pembukaan  Undang –Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  yang menyatakan  bahwa  “Atas  berkat  rahmat  Allah yang Maha Kuasa serta dengan di dorongkan oleh harapan  luhur  agar  berkehidupan  kebangsaan yang  bebas  maka  masyarakat  Indonesia  dengan ini  menyatakan  kemerdekaannya.  Kemudian  dari pada itu untuk membuat suatu pemerintah Negara Indonesia  yang  melindungi  segenap  Bangsa Indonesia  dan    semua  tumpah  darah  Indonesia serta  buat  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  serta  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan    keadilan sosial.”
Asal  tujuan  pembentukan  Negara  Indonesia tersebut  terkandung  cita–cita  mulia  yaitu membentuk  masyarakat  yang  adil  dan    makmur. menurut  Sunaryo  Waluyo:  Idaman  masyarakat yang adil dan  makmur pada kehidupan berbangsa Indonesia  ialah  persoalan  utama  sepanjang sejarah.  Berkaitan  dengan  hal  itu,  adil  dan makmur  ialah  2  pasangan  yang  tak  terlepaskan pada  falsafah  masyarakat  dan  merupakan  tujuan hidupnya (Hernawati RAS, 2020).
Setiap  investasi  akan  memberikan  kontribusi yang  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi suatu  negara,  karena  investasi  memiliki  potensi untuk  merangsang  perkembangan  aktivitas ekonomi  secara  menyeluruh  (Sihombing,  2009). Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal wajib  menjadi  bagian  dari  penyelenggaraan perekonomian nasional serta ditempatkan menjadi upaya  buat  menaikkan  pembangunan  ekonomi
berkelanjutan, menaikkan kapasitas dan kemampuan  teknologi  nasional,  mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  pada suatu sistem (Hernawati RAS, 2020).
Dalam proses berinvestasi, investor melakukan  studi  kelayakan  terhadap  prospek usaha  yang  akan  dijalankan,  termasuk  dalam penelitian  tersebut  adalah  ketentuan-ketentuan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan investasi  tersebut.  Ketidakadanya  perlindungan hukum  terhadap  modal  yang  diinvestasikan  dan barang  yang  diproduksi  dapat  menjadi  masalah bagi  investor,  terutama  jika  kerugian  yang dialami  bukan  disebabkan  oleh  kesalahan  dalam pengelolaan  perusahaan,  melainkan  karena kurangnya  perlindungan  hukum  yang  memadai (Sembiring,  2010).  Kepastian  hukum  menjadi kebutuhan penting bagi investor dalam menjalankan  bisnis  mereka,  karena  hal  ini memberikan  mereka  suatu  standar  yang  jelas dalam  melakukan  investasi.  Standar  tersebut, yang  dalam  konteks  ini  merupakan  hukum  yang dirancang oleh otoritas yang berwenang, menjadi acuan  yang  diperlukan  bagi  investor  untuk mengambil  keputusan  investasi.  Hal  ini  penting terutama  bagi  investor  asing  yang  ingin menanamkan  modalnya  di  negara  lain,  di  mana kepastian  hukum  menjadi  faktor  utama  yang memengaruhi keputusan mereka (Suparji, 2008).
Guna mendukung aktivitas investasi, Pemerintah  Indonesia  membentuk  serangkaian peraturan perundang-undangan yang akan menjadi  payung  hukum  yang  jelas  bagi  investor ketika  berniat  untuk  menanamkan  modalnya  di Indonesia.  Pemerintah  membuat  tiga  Undang- Undang yang mengatur terkait Penanaman modal, yaitu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman  modal  Asing  (UU  PMA),  Undang- Undang  No.  6  Tahun  1968  tentang  Penanaman modal dalam Negeri (UU PMDN), serta Undang- Undang  No.  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman modal  (UU  PM).  Berdasarkan  uraian  tersebut maka  peneliti  ingin  membahas  terkait: 1) Bagaimana  kaitan  teori  hukum  keadilan bermartabat  dalam  hukum  investasi?;  2) Bagaimana  implementasi  teori  hukum  keadilan bermartabat dalam kasus investasi? Penelitian ini bertujuan  untuk  menganalisis  dan  memahami implementasi  teori  keadilan  bermartabat  dalam hukum investasi di Indonesia, dengan fokus pada asas-asas  yang  relevan  dalam  penanaman  modal dan  studi  kasus  penipuan  investasi  di  sektor
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC-BY-SA 4.0 License

## Implementasi Teori Hukum Keadilan Bermartabat Dalam Hukum Investasi
pertambangan.

## II.  METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif yuridis dengan menganalisis peraturan perundang -undangan  terkait  hukum  investasi  serta  studi literatur  untuk  memahami  konsep  keadilan bermartabat  dalam  konteks  hukum  Indonesia, terutama  yang  berhubungan  dengan  asas-asas dalam  penanaman  modal  untuk  memberikan jawaban atas rumusan masalah terkait kaitan teori hukum  keadilan  bermartabat  dalam  hukum investasi.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga menganalisis  studi  kasus  penipuan  investasi  di sektor pertambangan untuk memahami penerapan teori  keadilan  bermartabat  dalam  praktik  nyata untuk  memberikan  jawaban  atas  rumusan masalah  terkait  implementasi  teori  hukum keadilan bermartabat dalam kasus investasi. Data- data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah bahan  hukum  primer  yang  terdiri  dari  Undang- Undang  Penanaman  Modal,  Putusan  Mahkamah Agung  Nomor:  1142/Pdt.G/2019/PN.Sby  dan peraturan  perundang-undangan  yang  terkait. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  Buku,  jurnal,  artikel  ilmiah,  dan dokumen  lain  yang  berkaitan  dengan  teori keadilan  bermartabat  dan  hukum  investasi. Analisis  data  dilakukan  melalui  studi  pustaka dengan  mengkaji  literatur  hukum,  peraturan perundang-undangan,  dan  putusan  pengadilan serta  mendeskripsikan  dan  menginterpretasikan data  untuk  mengidentifikasi  masalah  hukum  dan solusi yang diusulkan.

## III.PEMBAHASAN
Kaitan  Teori  Hukum  Keadilan  Bermartabat  Dalam Hukum Investasi
Teori  keadilan  bermartabat  adalah  suatu keadilan  yang  disediakan  oleh  sistem  hukum, dimana  teori  tersebut  berdimensi  spiritual (rohaniah)  serta  material  (kebendaan).  Teori keadilan  bermartabat  artinya  teori  keadilan  yang dilandasi  oleh  nilai-nilai  Pancasila  terutama  sila ke 2 yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta  dijawai  oleh  sila  pertama  Ketuhanan  yang mahaesa. kata adil dan beradab yang sebagaimana dimaksud  pada  sila  ke  2  Pancasila  tersebut,  oleh Notonagoro  dimaknai  dengan  rasa  kemanusiaan yang  adil  terhadap  diri  sendiri,  terhadap  sesama manusia,  serta  terhadap  Tuhan  (yang  menjadi faktor  essensial).  Dengan  dilandasi  oleh  sila kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  maka keadilan  hukum  yang  dimiliki  oleh  bangsa
Indonesia  adalah  keadilan  yang  memanusiakan setiap  manusia.  oleh  Teguh  Prasetyo  keadilan yang  memanusiakan  setiap  manusia  dianggap sebagai  teori  keadilan  bermartabat  (Prasetyo, 2015).
Konsep keadilan yang sebagaimana dikemukakan oleh Teguh Prastyo terkait keadilan bermartabat  adalah  Keadilan  bermartabat  yang memandang  pembangunan  sistem  hukum  yang khas  Indonesia.  Bagaimana  sistem  hukum  positif memberi  identitas  dirinya,  ditengah-tengah pengaruh  yang  sangat  kuat  dari  sistem-sistem hukum  di  dunia  yang  ada  pada  saat  ini  dan dengan  sangat  keras  seolah-olah  melakukan kedalam  cara  berhukum  bangsa  Indonesia (Prasetyo, 2015).
Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tak menganut sistem hukum secara mutlak statute law ,  serta  juga  tidak  mutlak  menganut  sistem common  law ,  sekalipun banyak  yang mendukung pendapat  bahwa  sistem judge  made  law itu menjunjung  tinggi  harkat  serta  martabat  hakim sebagai forum atau institusi pencipta hukum.
Suatu  ciri  yang  menonjol  dari  teori  keadilan bermartabat  ialah  bahwa  dalam  melakukan penyelidikan  buat  menemukan  kaidah  serta  asas- asas  hukum  dalam  melalui  lapisan-lapisan  ilmu hukum  sebagaimana  sudah  dinyatakan  di  atas, teori  keadilan  bermartabat  juga  menjaga keseimbangan  pandangan  yang  tidak  sama  di lapisan-lapisan  ilmu  hukum  itu  menjadi  suatu permasalahan. Teori keadilan bermartabat menjauhkan seawal mungkin permasalahan dalam hukum (Prasetyo, 2015).
Dalam  UU  PM  Pasal  3  ayat  (1)  beserta penjelasannya,  dijelaskan  sejumlah  asas  dalam penanaman modal, yaitu sebagai berikut (Untung, 2017):
Asas  kepastian  hukum  à  asas  dalam  negara hukum  yang  meletakkan  hukum  dan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  sebagai  dasar dalam  setiap  kebijakan  dan  tindakan  dalam bidang penanaman modal.
Asas keterbukaan à asas yang terbuka terhadap hak  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
Asas  akuntabilitas  à  asas  yang  menentukan bahwa  setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  atau

## Implementasi Teori Hukum Keadilan Bermartabat Dalam Hukum Investasi
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 21
rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi negara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Asas  perlakuan  yang  sama  dan  tak membedakan  asal  negara  à  asas  perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan  peraturan  perundangan-undangan,  baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal  asing  maupun  antara  penanam  modal  dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
Asas  kebersamaan  à  asas  yang  mendorong peran  seluruh  penanam  modal  secara  bersama- sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Asas  efisiensi  berkeadilan  à  asas  yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan  efisiensi  berkeadilan  dalam usaha  untuk  mewujudkan  iklim  usaha  yang  adil, kondusif, dan berdaya saing.
Asas  berkelanjutan  à  asas  yang  secara terencana  mengupayakan  berjalannya  proses pembangunan  melalui  penanaman  modal  untuk menjamin  kesejahteraan  dan  kemajuan  dalam segala  aspek  kehidupan,  baik  untuk  masa  kini maupun yang akan datang.
Asas  berwawasan  lingkungan  à  asas penanaman  modal  yang  dilakukan  dengan  tetap memperhatikan  dan  mengutamakan  perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
Asas  kemandirian  à  asas  penanaman  modal yang  dilakukan  dengan  tetap  mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri  pada  masuknya  modal  asing  demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
Asas  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan ekonomi  nasional  à  asas  yang  berupaya  menjaga keseimbangan  kemajuan  ekonomi  wilayah  dalam kesatuan ekonomi nasional.
Teori  hukum  keadilan  bermartabat  berkaitan dengan  asas  penanaman  modal  huruf  d,  huruf  f, dan huruf j yaitu, Asas perlakuan yang sama dan tidak  membedakan  asal  negara  à  asas  perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan  peraturan  perundangan-undangan,  baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal  asing  maupun  antara  penanam  modal  dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing  lainnya.  Dan  Asas  efisiensi  berkeadilan  à asas  yang  mendasari  pelaksanaan  penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi
berkeadilan  dalam  usaha  untuk  mewujudkan iklim  usaha  yang  adil,  kondusif,  dan  berdaya saing.  serta  Asas  keseimbangan  kemajuan  dan kesatuan  ekonomi  nasional  à asas yang berupaya menjaga  keseimbangan  kemajuan  ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
Teori keadilan bermartabat ialah teori keadilan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil  dan  beradab  dan  dijiwai  oleh  sila  pertama Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  hal  ini  berkaitan dengan  asas  dalam  penanaman  modal  huruf  d, yaitu  perlakuan  yang  sama  dan  tanpa diskriminasi, yang artinya dalam hukum investasi para  investor  akan  mendapat  perlakuan  yang sama dan tanpa diskriminasi.
Teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan  pandangan  yang  berbeda  pada lapisan-lapisan  ilmu  hukum  itu  sebagai  suatu konflik, hal ini berkaitan dengan asas penanaman modal  huruf  f,  yaitu  efisiensi  berkeadilan,  dalam artian  pelaksanaan  penanaman  modal  ini  akan mengedepankan  efisiensi  berkeadilan  pada usahanya  demi  mewujudkan  iklim  usaha  yang adil, kondusif, dan berdaya saing, makna nya para investor akan diperlakukan adil demi mewujudkan  usaha  yang  adil,  kondusif,  dan berdaya saing.
Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin  konflik  dalam,  hal  ini  berkaitan  dengan asas  huruf  j,  yaitu  keseimbangan  kemajuan  dan kesatuan  ekonomi  nasional,  yang  artinya  asas tersebut berupaya menjaga keseimbangan perbedaan kepentingan antara investor dan negara penerima  modal  agar  dapat  menguntungkan  satu sama  lain,  investor  akan  mendapat  keuntungan sedangkan  negara  penerima  modal  dapat mencapai  tujuan  pembangunan  nasionalnya. Dengan diterapkannya asas-asas tersebut diharapkan  para  investor  tidak  perlu  khawatir dalam  menanamkan  modalnya.  Karena  para investor akan diperlakukan adil, tanpa diskriminasi, dan dijaga keseimbangan perbedaan kepentingan  antara  investor  dan  negara  penerima modal,  serta  menjauhkan  sedini  mungkin  konflik internal.
Peran  penanam  modal  relatif  signifikan  guna menciptakan
perekonomian,
tidaklah mengherankan  jika  di  berbagai  negara  dalam beberapa  tahun  terakhir  ini,  baik  negara-negara maju maupun negara-negara berkembang berusaha  semaksimal  mungkin  agar  negaranya dapat  menjadi  tujuan  bagi  investasi  asing. Halaman 22 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC-BY-SA 4.0 License

## Implementasi Teori Hukum Keadilan Bermartabat Dalam Hukum Investasi
Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Sumantoro “Motif  utama  investor  menanamkan  modalnya adalah  untuk  mencari  laba/keuntungan.”  Oleh karena  itu,  perlu  dicari  korelasi  antara  motif investor  yang  mencari  laba  atau  keuntungan dengan  tujuan  negara  penerima  modal  yakni upaya  guna  mencapai  tujuan  pembangunan nasionalnya. Supaya investor bersedia menyediakan  sarana  dan  prasarana  serta  fasilitas lainnya.
Dampak  dari  adanya  kegiatan  investasi tersebut,  maka  pemerintah  perlu  membuat perencanaan  yang  matang,  serta  menetapkan kebijakan  pelaksanaan  dan  pengawasan  yang efektif,  agar  tercapai  tujuan  pembangunan nasional.  Dengan  menggunakan  pendekatan  ini, maka  peran  investor  diarahkan  pada  prioritas pembangunan. Sehingga teori pembangunan tidak lagi dipandang sebagai suatu masalah kebergantungan  ataupun  suatu  pertentangan kepentingan,  melainkan  dianggap  sebagai  suatu proses  kerja  sama  yang  saling  menguntungkan satu sama lain.
Agar  dapat  menyatukan  kepentingan  antara investor dengan negara penerima-penerima modal memang  tidak  mudah.  Artinya,  apabila  negara penerima  modal  terlalu  ketat  dalam  menentukan syarat penanaman modal bagi investor, kemungkinan  akan  menyebabkan  para  investor tidak  akan  mau  datang  lagi,  atau  bahkan  bagi investor  yang  sudah  ada  pun  kemungkinan  akan merelokasikan perusahaannya (Untung, 2017).
Implementasi  Teori  Hukum  Keadilan  Bermartabat Dalam Kasus Investasi
Investasi  dapat  dilakukan  di  berbagai  sektor, contohnya  di  sektor  pertambangan.  Namun investasi  tidak  selalu  mendatangkan  keuntungan, salah  satu  contoh  kasus  investasi  di  sektor pertambangan  adalah  Kasus  penipuan  dengan modus  kerjasama  pertambangan  nikel  terjadi kembali.  Kasus  yang  merugikan  korban Soewondo  Basuki  sebesar  Rp.  63  miliar  itu menjerat  Venansius  Niek  Widodo  sebagai terdakwa.
Kasus  penipuan  ini  bermula  saat  korban diperkenalkan  oleh  Hermanto  Oerip  kepada terdakwa Venansius pada sekitar tahun 2016. Saat pertemuan itu korban diajak untuk ikut kerjasama dalam  bidang  pertambangan  nikel  yang  ada  di Kendari  (Kaebana)  Provinsi  Sulawesi  Tenggara. “Saya  ditunjukkan  orang-orang  yang  telah mengikuti  kerjasama  pertambangan  tersebut  dan
telah  menikmati  hasilnya.  Akhirnya  saya  tertarik ingin  ikut  kerjasama,”  kata  korban  saat  diperiksa di  ruang  Candra  PN  Surabaya,  Kamis  (18/03). Lebih  lanjut  korban  mengatakan,  sekitar  tahun 2017, terdakwa mengajak untuk melihat tambang nikel  di  Kendari  Provinsi  Sulawesi  Tenggara. Kemudian  korban  bersama  Hermanto  dan  Rudi Efendi  bersepakat  mendirikan  perusahaan  yang bernama  PT.  Mentari  Mitra  Manunggal  (MMT), yang  rencananya  akan  bergerak  dalam  bidang pemberian investasi pertambangan ore nikel yang ada  di  Kabaena,  Kendari,  Sulawesi  tenggara. “Pak  Venan  mengatakan  bahwa  PT.  MMT  akan bekerjasama  dengan  PT.  Rockstone  Mining Indonesia  (RMI),  milik  Ishak,”  ujarnya.  Setelah itu, Hermanto menyuruh korban mentransfer uang ke  rekening  BCA  milik  PT.  RMI,  yang sebelumnya  rekening  itu  dibuat  atas  suruhan terdakwa.  “Lalu  saya  melakukan  beberapa transfer  hingga  total  sebesar  Rp.  75  miliar,” tukasnya (Memorandum, 2021).
Setelah  melakukan  transfer  itu,  masih  kata korban, ia tidak mendapatkan keuntungan (profit) dua  bulanan  seperti  yang  dijanjikan  oleh terdakwa.  Korban  lalu  menagih  terdakwa  Rudi dan  Hermanto.  “Memang  ada  pengembalian  dari Venansius 2,5 M, Rudi 5,5 M dan Hermanto 3,5 M.  Total  kerugian  saya  63  miliar.  Setelah  itu tidak ada kelanjutannya. Saat ditagih, Pak Venan tidak  dapat  dihubungi  bahkan  menghilang,” paparnya.  Atas  keterangan  korban,  terdakwa menanggapinya  dengan  mengatakan  bahwa  dia adalah  korban  dari  Hermanto.  “Saya  ini  juga korban  dari  Hermanto.  Nanti  saya  buktikan,” jawab  terdakwa  sambil  menunjukkan  beberapa berkas  di  tangannya.  Nurmawan  Wahyudi, penasihat  hukum  terdakwa  saat  ditemui mengatakan,  ada  dua  hal  yang  berbeda  dalam kasus ini. Menurutnya yaitu investasi pribadi dan investasi  nikel  ore.  “Ini  investsi  pribadi  yang uangnya  dibawa  oleh  Hermanto.  Klien  kami  ini diperalat oleh Hermanto. Bukan hanya 63 miliar, uang  klien  kami  juga  dibawa  106  miliar  oleh Hermanto yang saat itu jadi keuangan. Semua cek giro  dia  yang  bawa,”  bebernya.  Sementara  itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yusuf Akbar  Amin saat  dikonfirmasi  terkait  tidak  ditahannya terdakwa  mengatakan,  terdakwa  Venansius ditahan  dalam  perkara  lain.  “Dalam  perkara  lain waktu  tahap  2,  Venansius  ditahan.  Kalau sekarang  tidak  ditahan,  itu  bukan  kewenangan saya  menjawabnya,”  tandasnya  (Memorandum, 2021).
Hakim  memegang  peran  sentral  dalam

## Implementasi Teori Hukum Keadilan Bermartabat Dalam Hukum Investasi
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 23
menegakkan  hukum  dan  keadilan,  dimana tuntutannya  adalah  untuk  mengasah  kepekaan nurani, menjaga kecerdasan moral, dan meningkatkan profesionalisme. Putusan pengadilan yang adil adalah puncak kebijaksanaan  dalam  menyelesaikan  masalah hukum,  dengan  memperhatikan  prinsip  keadilan bermartabat  yang  tidak  hanya  mencakup  sistem hukum positif Indonesia, tetapi juga norma-norma hukum  yang  beradab  dalam  masyarakat.  Pasal  2 ayat  1  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman menegaskan  bahwa  peradilan  dilakukan  demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mengindikasikan  tanggung  jawab  hakim  untuk memberikan  keadilan  yang  bersandar  pada prinsip  ilahi.  Prinsip  ini  menjadi  landasan  bagi hakim  dalam  menyelesaikan  perkara  dengan jujur,  bersih,  dan  adil,  karena  akhirnya  hakim akan diminta pertanggungjawaban atas tindakannya di hadapan Tuhan Yang Maha Adil.
Dalam putusan  MA  nomor:  1142/Pdt.G/2019/ PN.Sby hakim  memberikan  putusan  sebagai berikut:
Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk sebagian;
Menyatakan  sah  dan  berlaku  Surat  Perjanjian Kerjasama  Pendanaan  Bagi  Hasil  Nikel  Ore tertanggal  18  Pebruari  2016  berikut  pula kerjasama pendanaan yang terjalin dalam periode 18  Pebruari  2016  sampai  dengan  4  April  2018 dengan dana yang telah diinvestasikan Penggugat kepada  Tergugat  sebesar  Rp.  402.583.740.450,- (Empat ratus dua milyar limaratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus limapuluh rupiah);
Menyatakan sah dan berlaku Surat Pernyataan yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  Tergugat yang  isinya  menyatakan  bahwa  Tergugat  belum mengembalikan  modal  milik  Penggugat  sebesar Rp.  40.950.000.000,-  (Empat  puluh  milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
Menghukum  Tergugat  untuk  melaksanakan kewajiban  pengembalian  modal  pendanaan investasi  14  Tongkang  milik  Penggugat sebagaimana  yangtelah  diperjanjikan  kepada Penggugat  sebesar  Rp  40.950.000.000,-  (Empat puluh  milyar  Sembilan  ratus  lima  puluh  juta rupiah)  yang  termasuk  dalam  kerugian  materiil secara tunai;
Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  uang paksa/dwangsom  sebesar  Rp  1.000.000,-  (satu juta  rupiah)  per  harinya  kepada  Penggugat apabilaTergugat  lalai  untuk  mengembalikan modal  dan  keuntungan  milik  Penggugat  yang telah  disetorkan  kepada  Tergugat  senilai  Rp 40.950.000.000,-  (Empat  puluh  milyar  sembilan ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  kepada  Penggugat dan  juga  apabila  Tergugat  lalai  untuk  memenuhi putusan hakim yang telah diputus terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  selain  dan selebihnya.
Dari putusan hakim tersebut dalam disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan yang adil menjadi  puncak  kearifan  bagi  penyelesaian permasalahan  hukum  yang  terjadi  dalam kehidupan  bernegara.  Putusan  Pengadilan  yang diucapkan  dengan  irah-irah  demi  keadilan berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa menunjukkan  kewajiban  menegakkan  keadilan yang  dipertanggungjawabkan  secara  horizontal kepada  sesama  manusia  dan  vertikal  kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal-hal tersebut semakin menegaskan  bahwa  makna  Demi  Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  adalah pedoman  utama  bagi  hakim  dalam  mengambil suatu  putusan  atau  menjatuhkan  putusan  dengan berlandaskan keadilan bermartabat. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan  pedoman  utama  hakim  dalam mengambil  keputusan.  Dalam  menegakkan hukum  ada  tiga  unsur  yang  selalu  harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum ( rechtssicherheit ), kemanfaatan ( zweckmassigkeit )  dan  keadilan  ( gerechtigkeit ) berdasarkan  nilai-nilai  Pancasila  dan  keadilan bermartabat (Pakendek, 2017).
Pertimbangan  hukum  merupakan  landasan utama  bagi  Hakim  dalam  memutuskan  suatu perkara. Jika argumen hukum tersebut tidak tepat dan  tidak  sesuai,  maka  masyarakat  dapat menganggap  bahwa  putusan  tersebut  tidak  adil. Fakta-fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan menjadi  dasar  bagi  Majelis  Hakim  untuk membentuk  pertimbangan  sebelum  melakukan analisis  hukum,  yang  kemudian  digunakan  untuk menentukan  apakah  terdakwa  bersalah  atas perbuatan  yang  dilakukan.  Dengan  demikian, putusan  hakim  harus  didasarkan  pada  fakta-fakta yang  terungkap  dalam  persidangan  dan  harus mencerminkan rasa keadilan. Dalam kerangka ini, prinsip  ketiga  hukum  yang  diajukan  oleh
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC-BY-SA 4.0 License

## Implementasi Teori Hukum Keadilan Bermartabat Dalam Hukum Investasi
Mewissen  menyatukan  berbagai  abstraksi  teoritis dalam  hukum.  Ilmu  hukum,  teori  hukum,  dan filsafat  hukum  menjadi  inti  dalam  menciptakan keadilan  melalui  beragam  prinsip  hukum  dalam setiap bidang ilmu hukum.
Hukum selalu hadir untuk mengatasi kejahatan dan  menghadirkan  kembali  keadilan.  Urgensi kehadiran  hukum  mengatasi  kejahatan  atau ketidakadilan  pertambangan  terlihat  dalam rumusan  UUD  1945  Pasal  33  ayat  (3).  Bahwa bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat. Keadilan Bermartabat memotret, menggambarkan  dan  terutama  menjelaskan bagaimana eksistensi hukum mengatasi kejahatan maupun  pelanggaran  atau  ketidakadilan  yang selalu mengancam eksistensi dunia pertambangan.  Suatu  contoh  dari  gambaran Keadilan  Bermartabat  tentang  kejahatan  dan kehadiran hukum untuk mencegah dan mengatasi kejahatan  dalam  bidang  pertambangan  dalam sistem  hukum  Pancasila  itu  antara  lain  dapat terlihat  manifestasinya  dalam  rumusan  ketentuan dalam  UU  No.  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara.  Gambaran Keadilan  Bermartabat  tentang  kejahatan  atau ketidakadilan  serta  upaya  untuk  mengatasi kejahatan dan ketidakadilan pertambangan antara lain  tercantum  dalam  rumusan  pasal-pasal  mulai Pasal  158  sampai  dengan  Pasal  165  UU  No.  4 Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara (Prasetyo, 2016).

## IV. SIMPULAN
Teori  keadilan  bermartabat  merupakan  teori keadilan  yang  dilandasi  oleh  nilai-nilai  Pancasila terutama  sila  kedua  yaitu  sila  kemanusiaan  yang adil  dan  beradab  dan  dijiwai  oleh  sila  pertama Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Teori  tersebut berkaitan  dengan  asas  penanaman  modal  Pasal  3 huruf  d,  huruf  f,  dan  huruf  j,  dengan diterapkannya  asas-asas  tersebut  diharapkan  para investor tidak perlu khawatir dalam menanamkan modalnya.
Motif dari investor dalam menanamkan modal adalah  mencari  untung  dan  tujuan  dari  negara penerima  modal  adalah  untuk  mencapai  tujuan pembangunan nasionalnya. Peran penanam modal cukup signifikan dalam membangun perekonomian,  maka  tidak  mengherankan  jika  di berbagai  negara,  baik  negara-negara  maju maupun  negara-negara  berkembang  berusaha secara  optimal  agar  negaranya  dapat  menjadi
tujuan investasi asing.
Namun  investasi  tidak  selalu  mendatangkan keuntungan,  salah  satu  contoh  kasus  investasi  di sektor  pertambangan  adalah  Kasus  penipuan dengan  modus  kerjasama  pertambangan  nikel terjadi  kembali.  Kasus  ini  merugikan  korban Soewondo  Basuki  sebesar  Rp.  63  miliar  itu  dan menjerat  Venansius  Niek  Widodo  sebagai terdakwa.
Putusan  Pengadilan  yang  diucapkan  dengan irah-irah  demi  keadilan  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  menunjukkan  kewajiban menegakkan  keadilan  yang  dipertanggung jawabkan  secara  horizontal  kepada  sesama manusia  dan  vertikal  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa. Hal-hal tersebut semakin menegaskan bahwa makna  Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  adalah  pedoman  utama  bagi hakim  dalam  mengambil  suatu  putusan  atau menjatuhkan  putusan  dengan  berlandaskan keadilan bermartabat.
Keadilan Bermartabat
memotret, menggambarkan  dan  menjelaskan  bagaimana eksistensi  hukum  mengatasi  kejahatan  maupun pelanggaran  atau  ketidakadilan  yang  selalu mengancam.  Peraturan-peraturan  resmi  yang diberlakukan  untuk  umum  itu  tentu  diharapkan berisi  keadilan  yang  pasti,  kepastian  yang  adil, dan  kebergunaan.  Dengan  kepastian  yang  adil, keadilan  yang  pasti,  dan  kebergunaan  itulah hukum  dapat  menjamin  kebebasan  yang  teratur dalam  dinamika  perekonomian,  sehingga  dapat membawa kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat (Sirait, 2019).

## DAFTAR PUSTAKA
Bala, C. (2019). Kebijakan Hukum Investasi Langsung di  Indonesa  Menurut  Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2007. Lex Privatum .
Fadhila  Achmadi Rosyid, e. (2020). Analisis Dampak Investasi  Terhadap  Perekonomian  Daerah:
Studi  Kasus  Pertambangan  Mineral  Logam Provinsi Papua. Indonesian Mining Professionals Journal, 2 (1), 12. Hernawati  RAS,  J.  T.  (2020).  Kepastian  Hukum Dalam  Hukum  Investasi  di  Indonesia  Melalui Omnibus Law. Jurnal ilmiah MEA (Manajemen,  Ekonomi,  dan  Akuntansi) ,  393- 394.
Kholifah,  A.  (2020).  Penerapan  Keadilan  Dalam Pembangunan  Ekonomi  Dengan  Kebijakan Investasi  Melalui  Bank  Syariah. Jurnal JESKaPe .
Memorandum,  A.  M.  (2021,  Maret  Kamis). Kasus

## Implementasi Teori Hukum Keadilan Bermartabat Dalam Hukum Investasi
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 25
Investasi  Tambang  Nikel  Fiktif,  Korban  Rugi Rp 63 M . Retrieved from Memorandum: https://
memorandum.co.id/kasus-investasi-tambang- nikel-fiktif-korban-rugi-rp-63-m/ Pakendek, A. (2017). Cerminan Keadilan Bermartabat Dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila. Jurnal Y ustitia , 24. Prasetyo,  T.  (2015). Keadilan  Bermartabat. Bandung: Nusa Media.
Prasetyo,  T.  (2016).  Kejahatan  Pertambangan  Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat. 23.
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  1142/Pdt.G/2019/ PN.Sby. Sembiring, S. (2010). Hukum Investasi. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
Sihombing,  J.  (2009). Hukum  Penanaman  Modal  di Indonesia. Bandung: Alumni.
Sirait,  A.  (2019).  Peranan  Politik  Hukum  Investasi Dalam  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia. Jurnal Kajian Politik Islam , 66. Supancana,  I.  B.  (2006). Kerangka  Hukum  dan Kebijakan  Investasi  Langsung  di  Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Suparji.  (2008). Penanaman  Modal  Asing  di Indonesia  :  Insentif  v.  Pembatasan. Jakarta: FH Universitas Al-zhar Indonesia. Sutrisno,  S.  H. (2018). Hukum  Investasi  di  Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Undang  -  Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal
Untung, D. H. (2017). Hukum Investasi. Jakarta: Sinar Grafika.

## Implementasi Teori Hukum Keadilan Bermartabat Dalam Hukum Investasi