Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020, Vol 1 (1): 1-11 ISSN: 2722-2853. Homepage: govsci.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2020 under a CC BY-SA 4.0 license DOI: https://doi.org/10.54144/govsci.v1i1.1
Efektivitas kerja pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur
Work effectiveness of civil servants and contract employees in Population and Civil Registration Office of Kutai Timur District

## Hediana Nur Rahmah
Mulawarman University Email Correspondence: anahediana2015@gmail.com

## Abstract
This comparative study describes and analyzes work effectiveness of civil servants (PNS) and contract employees (TK2D) of the Population and Civil Registration Office (DISDUKCAPIL) of  Kutai Timur District. This qualitative descriptive research uses purposive sampling technique and primary as well as secondary data as data sources. The  results  of  this  study  concluded  that  work  effectiveness  of  contract  employees outperforms  those  of  civil  servants.  This  is  influenced  by  employee  status, remuneration  system,  and  workplace  assignments.  Salaries  of  those  who  have “vulnerable”  status (contract employees) depend on such  a status and attendance record. To increase or maintain their salaries, they should have a good attendance record.  Furthermore,  as  they  are  mostly  assigned  to  technical  works  in  computer operating  system,  data  processing  and  data  verification  for  public  service,  this requires work discipline and performance. All of these aspects motivate them to do their  best.  On  the  other  hand,  permanent  status  (meaning  fixed  salaries)  and  the degree of discipline (which does not much influence allowances) have considerable impact on civil servants’ work motivation, hence, work effectiveness. It is common, therefore,  to  see  civil  servants  come  late  to  the  office  and  thus  their  workplace discipline is questioned.
Keywords : Work Effectiveness, Civil Servants, Contract Employees, PNS, TK2D

## Pendahuluan
Aparatur  pemerintahan  di  Indonesia  terbagi  menjadi  2  kelompok  yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak Daerah/Honorer (TK2D/Non  PNS).  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  ayat  (1)  Tahun  2014 Tentang  Aparatur  Sipil  Negara  selanjutnya  disebut  dengan  Pegawai  ASN  adalah pegawai  negeri  sipil  dan  pegawai  pemerintah  dengan  perjanjian  kerja  yang diangkat  oleh  pejabat  pembina  kepegawaian  dan  diserahi  tugas  dalam  suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS  adalah  warga  negara  indonesia  yang  memenuhi  syarat  tertentu,  diangkat sebagai  Pegawai  ASN  secara  tetap  oleh  pejabat  pembina  kepegawaian  untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kutai  Timur merupakan kantor dinas yang mempunyai banyak pegawai. Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D/Non PNS) karena di Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Disdukcapil)  ini  merupakan  kantor dinas  yang  banyak  memiliki  tugas,  dan  tanggung  jawab  langsung  kepada masyarakat  terutama  dalam  hal  pelayanan  publik  dan  administrasi,  sehingga pegawai intinya memiliki tugas yang sama yaitu menjalankan dan menyelesaikan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. Karena banyaknya pegawai yang dimiliki dinas capil tersebut, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Inilah yang membuat efektivitas kerja antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) cenderung berbeda dan menimbulkan adanya suatu persoalan.
Adapun  permasalahan  pegawai  Tenaga  Kerja  Kontrak  Daerah(TK2D)  di Kabupaten Kutai Timur seperti gaji yang diberikan tidak sesuai dan kontrak dari pemerintah tidak diperpanjang. Jika mengacu pada Undang-Undang Tahun 2003 tentang  ketenagakerjaan  tepatnya  di  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 pemerintah  pada  dasarnya  telah  menyusun  instrumen  untuk  melindungi  dan mengatur ketenagakerjaan di Indonesia agar tidak merugikan berbagai pihak yaitu tenaga  kerja  dan  perusahaan  yang  bersangkutan.  Ketenagakerjaan  berasal  dari kata tenaga kerja yang dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk  masyarakat”.  Sedangkan  pengertian  dari  ketenagakerjaan  sesuai  dengan Pasal  1  angka  1  UU  No.13  Tahun  2003  menyebutkah  bahwa  “ketenagakerjaan adalah  segala  hal  yang  berhubungan  dengan  tenaga  kerja  pada  waktu  sebelum, selama, dan sesudah masa kerja”
Berdasarkan hasil observasi penulis pra-penelitian di Badan Kepegawaian, Pendidikan,  Dan  Pelatihan  (BKPP)  menjelaskan  bahwa  gaji  sesuai  dengan  Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) akan berjalan baik dan lancar apabila keuangan daerah  itu  normal,  adanya  rasionalisasi  untuk  pegawai  tenaga  kerja  kontrak daerah. Selain  itu,  gaji  maupun  insentif  bagi  para pegawai  tenaga  kerja kontrak daerah  bermasalah  dikarenakan  absensi.  Absensi  bagi  para  pegawai  sangatlah penting,  tidak  hanya  bagi  pegawai  tenaga  kerja  kontrak  tetapi  untuk  semua pegawai termasuk pegawai negeri sipil. Hal itu disebabakan absensi adalah suatu kewajiban guna untuk melihat presentasi kehadiran serta kinerja yang dilakukan selama bekerja.
Permasalahan seperti pemberian gaji yang tidak sesuai dengan standar UMK inilah  yang  memicu  para  pegawai  tenaga  kerja  kontrak  daerah  melakukan demonstrasi  dalam  hal  memperpanjang  kontraknya  dan  khususnya  untuk  para pegawai  tenaga  kerja  kontrak  daerah  tidak  adanya  pengurangan  tenaga  kerja honor.
Pembagian kerja tersebut harusnya didasari oleh kapasitas pegawai dengan demikian akan mengarah pada efektivitas kerja dari seorang pegawai. Efektivitas mempunyai sebuah perwujudan yang dilakukan pegawai yang biasanya digunakan sebagai  dasar  atau  acuan  penilaian  terhadap  pegawai  didalam  suatu  organisasi baik  itu  pemerintah  ataupun  swasta.  Sehingga  hasil  kerja  secara  kualitas  dan kuantitas  yang  dicapai  oleh  seorang  pegawai  dalam  melaksanakan  fungsinya sesuai dengan tanggung jawab diberikan kepadanya. Tidak hanya kinerja saja yang harus  diperhatikan,  efiktivitas  kerja  juga  mesti  diperhatikan  karena  efektivitas berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki pegawai untuk menyelesaikan suatu pekerjaan  dengan  benar  dan  tepat  sasaran  sesuai  dengan  tugas  yang  diberikan kepada pegawai.

## Tinjauan Pustaka

## Perbandingan
Menurut  Sjachran  Basah  (1994:7)  perbandingan  merupakan  suatu  metode pengkajian  atau  penyelidikan  dengan  mengadakan  perbandingan  di  antara  dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan objek yang  hendak  diperbandingkan  yang  sudah  diketahui  sebelumnya,  akan  tetapi pengetahuan ini belum tegas dan jelas. Suarjati Hartono (1991:26) mengatakan bahwa pengertian perbandingan tidak memiliki definisi yang baku baik dari segi perundang-undangan,  literatur  ilmiah,  kajian-kajian  dari  beberapa  ahli  di bidangnya  maupun  pendapat  para  sarjana,  namun  perbandingan  itu  hanyalah merupakan  suatu  metode  saja,  sehingga  dapat  diambil  dari  ilmu  sosial-sosial lainnya.  Dari  beberapa  definisi  perbandingan  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  perbandingan  adalah  mengindentifikasi  tentang  persamaan  dan  selisih antara dua objek atau lebih.

## Efektivitas Kerja
Efektivitas kerja pegawai merupakan sikap atau kondisi umum seseorang yang positif terhadap kehidupan organisasionalnya. Efektivitas kerja diperlukan untuk  dapat  mewujudkan  tercapainya  sasaran  dan  tujuan  yang  dikehendaki organisasi. Efektivitas dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasarannya. Efektivitas dilihat berhasil dari meningkatnya kesejahteraan  dan  nilai  tambah  dari  masyarakat  berkurangnya  penyimpangan. Menurut  Hasibuan  (2003:105),  efektivitas  kerja  adalah  suatu  keadaan  yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan  serta  kualitas  kerja  yang  baik.  Menurut  Etzoni  dalam  Tangkilisan (2005:139),  efektivitas  kerja  adalah  tingkat  sejauh  mana  suatu  organisasi  yang merupakan  sistem  sosial  dengan  segala  sumber  daya  dan  saran  tertentu  yang tersedia dalam memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan  yang  tidak  perlu  diantara  anggota-anggotanya.  Dari  pemikiran tersebut maka dalam menyelesaikan pekerjaan untuk mencapai suatu efektivitas kerja  yang  baik  hendaknya  dicapai  dengan  memenuhi  tujuan-tujuan  yang tepat waktu  dan  tepat  sasaran  agar  tidak  terjadi  kesalahan-kesalahan  maupun ketimpangan dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang diemban oleh pegawai ataupun karyawan.

## Pegawai Negeri Sipil
Ada beberapa definisi tentang pegawai negeri sipil yang disampaikan oleh para akademiki, birokrat, dan pengamat. Menurut hemat penulis, definisi  pegawai negeri sipil yang kiranya paling tepat dipakai dalam penelitian ini adalah definisi sebagaimana yang tercantum dalam perundang-undangan tentang kepegawaian. Di  dalam  pasal  1  huruf  (a)  UU  No.  43  Tahun  1999  tentang  Pokok-Pokok kepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah mereka atau  seseorang  yang  telah  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditetapkan  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  diangkat  oleh  pejabat  yang berwenang  dan  diserahi  tugas  dalam  jabatan  negeri  atau  disertahi  tugas-tugas negeri lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut peraturan yang berlaku.

## Pegawai Tenaga Kerja Kontrak Daerah
Honorer/Tenaga  Kerja  Kontrak  Daerah  (TK2D/Non  PNS)  adalah  orang yang  dijadikan  anggota  khusus  oleh  suatu  perkumpulan  karena  besarnya  jasa orang tersebut. Istilah anggota honorer merupakan ungkapan resmi dari Bahasa Indonesia. Kata honorer berasal dari kata benda yaitu honor, honor berarti upah. Oleh sebab itu honorer dapat diartikan dengan seseorang yang mencari nafkah. Pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2005  mendefinisikan  Pegawai Honorer/Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D/Non PNS) pada Pasal 1 ayat (1) bahwa  “Tenaga  Honorer  adalah  seorang  yang  diangkat  oleh  pejabat  pembina kepegawaian  atau  pejabat  lain  dalam  pemerintah  untuk  melaksanakan  tugas tertentu  pada  instansi  pemerintahan  atau  penghasilannya  menjadi  beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”

## Metodologi
Berdasarkan  bentuk  dan  format  judul  penelitian,  maka  penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memberikan  suatu  gambaran,  pemerikasaan,  dan  pengukuran  terhadap  gejala tertentu  dan  bertujuan  untuk  melakukan  penafsiran  terhadap  fenomena  sosial. Deskriptif yang artinya dapat mendeskripsikan suatu objek penelitian yang ingin diteliti  oleh  penulis.  Metode  ini  cocok  dengan  penelitian  ini  karena  dapat memberikan  suatu  gambaran,  pemeriksaan  dan  pengukuran  serta mendeskripsikan suatu keadaan dengan cara perbandingan yang akan dilakukan oleh penulis mengenai efektivitas kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tenaga  Kerja  Kontrak  Daerah  (TK2D)  dalam  melaksanakan  tugas  dan pekerjaannya dengan baik dan benar serta tepat waktu, dan tepat sasaran sesuai tujuan yang akan dicapai.
Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Disdukcapil Kabupaten Kutai Timur, Pegawai Negeri Sipil Disdukcapil Kabupaten Kutai Timur, pegawai tenaga kerja  kontrak  daerah  Disdukcapil  Kabupaten  Kutai  Timur.  Teknik  pengumpulan data  yaitu,  penelitian  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan  meliputi  observasi, wawancara, dan dokumentasi

## Hasil Dan Pembahasan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Timur merupakan dinas yang mengurus urusan dasar masyarakat kependudukan dan  pencatatan  sipil  di  seluruh  kecamatan  dan  desa  yang  tersebar  luas  di Kabupaten Kutai Timur, tidak heran dinas disdukcapil sendiri menjadi dinas yang dapat dikatakan sangat padat jadwal setiap harinya karena melayani msyarakat secara  langsung  dalam  pelayanan  publik.  Disdukcapil  Kabupaten  Kutai  Timur bergerak  pada  bidang  pelayanan  publik  yang  melayani  masyarakat  untuk mengurus  urusan  administarasi,  pelayanan  dasar  kepada  masyarakat  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu unsur penunjang dan pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Upaya  peningkatan  kesejahteraan  penduduk  ini  sudah  tentu  mencakup berbagai  aspek  seperti  ekonomi,  sosial,  politik  dan  budaya.  Keterkaitan  antara penduduk sebagai objek dan sekaligus subjek dapat dilihat dari kondisi, apabila kesejahteraan penduduk rendah akan berdampak rendahnya etos kerja penduduk. Karena kebutuhannya tidak tercukupi. Hal tersebut akan mengakibatkan kinerja dalam    kegiatan  ekonomi  rendah.  Siklus  ini  sulit  diputus  sepanjang  tidak  ada antisipasi yang nyata terhadap aspek subjek maupun objek. Secara umum, itulah masalah kependudukan yang dihadapi dalam pembangunan pada masa sekarang ini.

## Kualitas Kerja
Kualitas kerja merupakan wujud perilaku dari suatu kegiatan yang  telah dilaksanakan dan sesuai dengan harapan yang telah ditentukan sebelumnya serta dapat dikatakan sebagai sikap yang ditunjukkan oleh pegawai berupa hasil kerja dalam  bentuk  kerapian,  ketelitian,  dan  keterkaitan  hasil  dengan  tidak mengabaikan volume pekerjaan di dalam mengerjakan pekerjaan. Di Disdukcapil Kabupaten  Kutai  Timur  menjadi  salah  satu  dinas  yang  mengharuskan  dalam menyelesaikan pekerjaannya menghasilkan kualitas kerja yang baik dan maksimal. Karena, selain melayani masyarakat Disdukcapil sendiri mempunyai tugas untuk membuat dan mengurus urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat yang tersebar di Kabupaten Kutai Timur.
Harlian, selaku Kepala Disdukcapil Kabupaten Kutai Timur mengatakan bahwa “di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kutai  Timur  menurut saya sebagai pimpinan disini sudah dapat dikatakan baik dan mencapai target dan harapan  kami.  Pegawai  saling  bekerjasama  dalam  menyelesaikan  tugas  dan pekerjaannya,  di setiap bidang ada  atasan dan bawahan. Atasan yang dimaksud disini  yaitu  PNS  yang  bertanggung  jawab  pada  pegawai  TK2D  dalam menyelesaikan tanggung jawabnya pekerjaannya.”
Kualitas  kerja  dapat  tercapai  dengan  adanya  kerjasama  antar  pegawai  dan saling berkoordinasi agar target dan harapan Disdukcapil Kabupaten Kutai Timur dalam  menjalankan  pelayanan  publik.  Disdukcapil  memiliki  jadwal  yang  sangat padat,  hal  ini  membuat  para  pegawai  harus  memiliki  tenaga  ekstra  untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan mereka. Karena dapat diketahui sendiri bahwa disdukcapil melayani pelayanan publik tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berbeda-beda.
Tidak hanya itu kualitas kerja dari pegawai Disdukcapil terhambat karena adanya  faktor  dari  sarana  dan  prasarana  kantor  tersebut  yang  masih  kurang mendukung  sehingga  dapat  menghambat  kualitas  kerja  para  pegawai  untuk melaksanakan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  untuk  mengurus  urusan administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  serta  hal  lain  yang  dapat membuat pegawai menghasilkan kualitas kerja tidak maksimal jika pegawai tidak memperhatikan  pekerjaan  tersebut  tidak  teliti,  seperti  membuat  Kartu  Tanda Penduduk  (KTP)  dalam  penulisan  identitas  penduduk  harus  jelas,  lengkap  dan detail. Selain itu bentuk dari sebuah kualitas kerja menghasilkan suatu kerapian pekerjaan dari pegawai, sebab hal itu harus diperhatikan karena dalam membuat data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil harus maksimal.

## Kuantitas Kerja
Kuantitas kerja merupakan volume kerja yang dihasilkan di bawah kondisi normal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya beban kerja dan keadaan yang didapat atau  dialaminya  selama  bekerja.  Kuantitas  kerja  mengharuskan  pegawai  untuk berupaya dengan sekuat tenaga untuk mencapai hasil kerja yang sesuai dengan target. Pegawai juga memiliki kondisi tubuh yang kuat dan sehat, kondisi perasaan dan emosi yang penuh semangat, kondisi pikiran yang jernih, tenang dan kreatif agar mencapai target pekerjaan yang telah direncanakan. Nur menyatakah bahwa beban kerja memang lebih banyak di kami ketimbang pegawai negeri sipil, selain jumlah  kami  lebih  banyak  kami  juga  bertindak  sebagai  operator  yang menyelesaikan  data-data  administasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil masyarakat di Disdukcapil.
Pegawai TK2D memiliki pekerjaan yang lebih banyak dari pada PNS, maka dari  itu  pegawai  tenaga  kerja  kontrak  daerah  memiliki  peranan  besar  di  dalam menyelesaikan  pekerjaan  di  Disdukcapil.  Selain  pegawai  tenaga  kerja  kontrak daerah yang disebutkan pada Disdukcapil sebagai operator yang mengerjakan data seperti menginput data, membuat KTP, menerima berkas-berkas dari masyarakat yang hendak mengurus urusan administrasi, kependudukan dan pencatatan sipil.
PNS  bertindak  sebagai  tim  verifikasi.  Tim  verifikasi  ini  adalah  yang mengecek  data,  ataupun  menerima  berkas  yang  diserahkan  oleh  masyarakat. Karena padatnya jadwal dinas kependudukan dan pencatatan sipil maka sebagai tim verifikasi pegawai negeri sipil yang berada seperti di pendaftaran penduduk menerima  berkas  dari  masyarakat  dan  diserahkan  kepada  operator  yang mengerjakan berkas dari masyarakat.

## Pemanfaatan Waktu
Pemanfaatan waktu merupakan penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan  kebijakan  perusahaan  atau  instansi  agar  pekerjaan  selesai  tepat  pada waktu yang ditetapkan. Pemanfaatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan dapat dilihat  pekerjaan  tersebut  dapat  terselesaikan  dengan  waktu  yang  efektif  dan efisien.  Pemanfaatan  waktu  sangat  penting  artinya  karena  akan  membuat penyelesaian  pekerjaan  menjadi  terkendali  sehingga  tercipta  efektifitas  dan efisiensi kerja. Hal ini akan berkontribusi besar terhadapa produktivitas pegawa sesuai dengan harapan atau target yang ingin dicapai.
Disdukcapil merupakan dinas yang memiliki jadwal pekerjaan yang padat setiap  harinya  berinteraksi  langsung  dengan  masyarakat  dan  mengurus  urusan dasar  masyarakat  seperti  KTP.  Nur  menyebutkah,  dalam  menyelesaikan  suatu pekerjaan  pegawai  selalu  efektif  dan  tepat  waktu  hanya  saja  kendalanya  jika pembuatan  seperti  KTP  kurangnya  blangko  dan  berkas  yang  diserahlan  oleh masyarakat kurang lengkap jadi mengharuskan masyarakat untuk melengkapinya terlebih dahulu.
Sementara itu me nurut  Harlian, “dari segi pemanfaatan waktu Efektivitas atau  pemanfaatan  waktu  antar  pegawai  PNS  dan  TK2D  cukup  berbeda,  karena tk2d lebih disiplin dan datang lebih awal daripada pnsnya disini, efektivitas kerja dri pegawai TK2D di banding PNS terlihat berbeda, ya karena TK2D memegang peranan  penting  dalam  bagian  operator  di  disdukcapil  dan  karena  TK2D  ini dibawah PNS mau tidak mau mereka harus lebih ekstra dan teliti daripada  PNS .”

## Tanggung Jawab
Tanggung  jawab  pekerjaan  adalah  kesadaran  akan  kewajiban  pegawai untuk  melaksanakan  pekerjaan  yang  diberikan  oleh  perusahaan  atau  instansi. Tanggung jawab menjadi amanah yang diberikan kepada pegawai karena atasan memberikan kepercayaan kepada pegawainya untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan  penuh  tanggung  jawab,  dan  sudah  sepatutnya  pegawai  yang  diberikan pekerjaan  dapat  menyelesaikan  dengan  baik.  Dimana  ketika  pegawai  telah menerima  kewajiban  atau  tanggung  jawab  tersebut,  apapun  hasilnya,  baik  atau buruk,  berhasil  atau  gagal,  sebagai  akibat  ditunaikan  atau  tidaknya  suatu kewajiban  maka  pegawai  tersebut  akan  menyatakan  sanggup  menerima  dan menanggungnya.
Para  pegawai  di  Disdukcapil  sangat  menghindari  sikap  yang  dapat merugikan  masyarakat,  dan  sebaliknya  mengupayakan  masyarakat  puas  akan akan  pelayanan  yang  diberikan  kepada  mereka.  Jika  tidak,  hal  ini  bisa menghancurkan  nama  baik  instansi.  Dapat  dilihat  dari  kondisi  Disdukcapil Kabupaten  Kutai Timur  dimana  para  pegawainya,  pegawai  negeri  sipil maupun pegawai tenaga kerja kontrak daerah selalu berusaha dalam bekerja memberikan yang terbaik dengan penuh tanggung jawab. Nur mengatakah bahwa, ”sebagai staf dan pegawai TK2D kami berusaha dalam bekerja dengan penuh tanggung jawab. ” Dia  melanjutkan  bahwa  “a pa  yang  diberikan  oleh  atasan  kepada  kami,  kami kerjakan  dengan  baik  karena  jika  ditunda  maka  pelayanan  yang  kami  berikan kepada masyarakat belum tercapai dan pekerjaan tersebut akan menumpuk, kami sebagai bawahan PNS karena kami TK2D sadar akan posisi kami. ” Temuan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  pegawai  TK2D  memang memiliki peranan besar dalam menginput data-data, mengolah data, dan membuat KTP yang setiap harinya berkas-berkas tersebut diantar ke Dinas Kependudukan dan  Catatan  Sipil  (Disdukcapil)  untuk  segera  diselesaikan.  Hal  inilah  yang membuat pegawai tenaga kerja kontrak daerah harus dengan cekatan dan teliti. Jika pekerjaan tersebut ditunda atau dibiarkan menumpuk maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak akan sepenuhnya tercapai sesuai target, dan ini  akan  mengakibatkan  masyarakat  akan  menunggu  lebih  lama  lagi  untuk mendapatkan penyelesaian berkasnya di Disdukcapil.
Hal  tersebut  senada  dengan  apa  yang  disampaikan  Ajuansyah  selaku pegawai negeri sipil yang mengatakan, “karena adanya hierarki jabatan di kantor ini maka semua pekerjaan pelayanan yang berperan besar mengerjakan memang pegawai TK2D. Sebagai operator dan mengerjakan pekerjaan dilimpahkan dengan TK2D . Tentu efektivitas dalam berkerja tercondong berbeda.”
Efektivitas  Kerja  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  Dan  Pegawai  Tenaga  Kerja Kontrak  Daerah  (TK2D)  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Kutai Timur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dari temuan yang diperoleh di lapangan, secara lebih rinci efektivitas kerja Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dipengaruhi  oleh  status,  tugas,  gaji,  jumlah,  dan disiplinnya, yang bisa diringkas sebagai berikut:
a. Mempunyai status dan posisi jabatan yang lebih tinggi di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kutai Timur.
b. Pegawai  negeri  sipil  di  Disdukcapil  sebagai  yang  memverifikasi  data  atau mengecek data yang masuk.
c. Pegawai negeri sipil (PNS) memiliki gaji tetap.
d. Jumlah PNS  terbatas.
e. Datang  kurang  tepat  waktu  karena  lebih  memilih  kepentingan  lain  daripada tanggung jawab pekerjaannya.
Pegawai Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) Sedangkan efektivitas kerja pegawai tenaga kerja kontrak terpacu dengan kondisi mereka dengan ciri-ciri sebagai berikut:
a. Pegawai yang status dan posisinya tidak  tetap tidak seperti pegawai negeri sipil.
b. Mempunyai  dan  memegang  peranan  besar  di  Disdukcapil  sebagai  operator yang  menginput  data,  menerima  berkas-berkas  masyarakat,  mengolah  data masyarakat yang berbeda-beda dalam urusan administasi kependudukan dan pencatatan sipil dan dapat memverifikasi data.
c. Mendapat gaji sesuai dengan posisinya dan tidak mendapatkan gaji lebih yang sesuai dengan beban kerja mereka.
d. Pegawai  tenaga  kerja  kontrak  daerah  memiliki  pegawai  yang cukup  banyak ketimbang pegawai negeri sipil.
e. Datang  dengan  waktu  yang  telah    ditentukan,  karena  diabsen.  Absen berpengaruh dengan posisi mereka dan gaji yang mereka dapatkan.
Perbandingan  tersebut  di  atas  melahirkan  sosok  efektivitas  kerja  antara pegawai  negeri  sipil  dengan  pegawai  tenaga  kerja  kontrak.  Sebagaimana  telah disebutkan  di  atas,  efektivitas  kerja  pegawai  tenaga  kerja  kontrak  melebihi efektivitas kerja pegawai negeri sipil karena beberapa sebab sebagaimana telah dipaparkan  di  atas.  Meskipun  ada  perbedaan  efektivitas,  tak  dapat  dipungkiri bahwa keduanya memiliki peran yang tak dapat dipisahkan dalam mencapai tujuan organisasi  terutama  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  berupa pelayanan  pembuatan dokumen-dokumen kependudukan.
Dalam  pencapaian  efektivitas  kerja  pegawai,  ditemukan  faktor  penghambat efektivitas  kerja  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan  Pegawai  Tenaga  Kerja  Kontrak Daerah (TK2D) di Disdukcapil Kabupaten Kutai Timur, yakni:
a. Kurang  tersedianya  blangko  kependudukan  yang  akhirnya  menghambat pegawai  tenaga  kerja  kontrak  daerah  untuk  menyelesaikan  pekerjaannya terutama dalam pembuatan KTP.
b. Kurang adanya pemberian informasi kepada masyarakat tenntang kelengkapan berkas maupun dokumen apa saja yang harus dibawa untuk mengurus urusan administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil.  Hal  ini  menyebabkan masyarakat kurang mempersiapkan berkas dan dokumen secara lengkap untuk mengurus  urusan  mereka  di  Disdukcapil  sehingga  menyebabkan  adanya keterlambatan pegawai dalam melayani masyarakat dan masyarakat tertunda dalam menyelesaikan urusannya.

## Kesimpulan
1. Disiplin  kerja  tenaga  kerja  kontrak  daeran  (TK2D)  lebih  baik  dibandingkan dengan pegawai negeri sipil (PNS), hal tersebut dipengaruh oleh adanya sistem pengganjian TK2D yang disesuaikan dengan tingkat kehadiran (kedisiplinan). Sementara pada pegawai PNS terkait dengan  kedisiplinan kerja tiap hari tidak berpengaruh  terhadap  sistem  penggajian.  Dari  sisi  tanggungjawab  pekerjaan TK2D  memegang  peran-peran  yang  utama  dalam  pelayanan  kerena penempatan kerja TK2D sebagian besar pada pengoperasian komputer layanan masyarakt,  sehingga akan bersentuhan langsung dengan masyarakat tiap hari dan datang tepat waktu.
2. Sala  satu  yang  menjadi  pertimbangan  afektivitas  kinerja  TK2D  ialah  terkait dengan  status pegawai, dimana TK2D merupakan pegawai tidak tetap sehingga kapan saja bisa diberhentikan. Sementara PNS memiliki status pegawai tetap yang tidak mudah untuk diberhentikan. Sehingga pegawai TK2D harus selalu dapat  menyelesaikan  pekerjaan  dengan  tepat,  agar  bisa  tetap  dipertahankan untuk bekerja pada posisinya.
3. Adanya jenjang jabatan di suatu dinas, termasuk di dinas kependudukan dan pencatatan  sipil  kabupaten  kutai  timur  menjadi  salah  satu  hal  yang mempengaruhi efektivitas kerja antara pegawai negeri sipil dan pegawai tenaga kerja  kontrak  daerah.  Posisi-posisi  pekerjaan  teknis  (oprasional  komputer, verifikasi data dan mengolah data) didominasi pegawai TK2D. Sementar PNS lebih  banyak  hanya  memberikan  intruksi  untuk  selanjutnya  dikerjakan  oleh TK2D.

## Rekomendasi
1. Mengingat adalanya perbedaan efektivitas kerja antara TK2D dan PNS,  sudah selayaknya  Kepala  Disdukcapil  Kabupaten  Kutai  Timur  untuk  lebih memperhatikan  lagi  para  pegawai  di  kantor  tersebut,  apakah  para  pegawai telah  bekerjasama  dengan  baik,  apakah  semua  pegawai  telah  disiplin, danapakah  mereka  sudah  optimal  dalam  melaksanakan  pelayanan  publik kepada masyarakat.
2. Oleh  karena  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  mengetahui  persyaratan dalam  pengurusan  dokumen  kependudukan,  maka  perlu  adanya  sosialisasi
kepada  masyarakat  tentang  apa-apa  saja  persyaratan  dalam  melengkapi berkas-berkas untuk urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar  tidak  adanya  kesalapahaman  antar  pegawai  dengan  masyarakat  serta pegawai  dengan  pegawai.  Sehingga  masyarakat  tidak  menunggu  lama  dan pegawai  dapat  menyelesaikan  pekerjaannya  dengan  baik  sesuai  dengan standar operasional prosedur yang ada.

## Daftar Pustaka
Basah, Sjachran. 1994. Ilmu Negara. Bandung: Citra Aditya Bhakti Creswell, John W. 2016. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dimyati,  Azima.  2017. Pengaruh  Semangat  Kerja  Terhadap  Efektivitas  Kerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Lempung Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, No. 29, 20-21. Kasmir. 2015. Manajemen Sumber  Daya Manusia  (Teori dan Praktik). Depok: PT Raja Grafindo Persada
Meranti,  Isnia.  Poti,  dan  Alfiandri.  2016.  “Efektivitas  Kerja  Pada  Pegawai  Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Provinsi Kepulauan Riau.” Jurnal Program Studi Ilmu Administrasi Negara, No. 5, 4. Miles, Mathew B. dan A. Michael Hulberman. 2007. Analisis Data Kualitatif. Jakarta. Universitas Indonesia Muhadjir, Noeng. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV. Yogyakarta: Rake Serasin Mulyana,  Deddy.  2003. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Paradigma  Baru  Ilmu Komunikasi  dan  Ilmu  Sosial  Lainnya. Bandung:  PT.  Remaja  Rosdakarya Bandung
Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia Quinn, Patton. 2000. Metode Evaluasi Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Rosidi, Abidarin. dan Fajriani, Anggraeni. 2013. Reinventing Goverment Demokrasi Dan Reformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta Sedarmayanti, 2012. Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Kedua Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju
Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  Dan  R&D. Bandung: Alfabeta, CV
Tanuwibowo,  Hutomo  Michael,    dan  Setiawan  Roy.  2015.  Pengaruh  Budaya Organisasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Lestari Purnama  Perkasa. Jurnal  Program  Manajemen  Bisnis  Program  Studi Manajemen 3(2): 62. Thoha, Miftah. 2005. Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia. Jakarta: Kencana

## Dokumen-dokumen
Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2005  Tentang  Pengangkatan  Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administarasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Pasal 66 Nomor 6 Tahun 2013 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Undang-Undang  Nomor  47  Tahun  1999  Tentang  Pemekaran  Provinsi  dan Kabupaten