INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 11270-11280 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Pengaruh Koordinasi Dan Hubungan Kerja Terhadap Kinerja Anggota Polri Pada Kepolisian Resor Lampung Timur
Aprilia Puspa Wardani 1 ✉ , Rinderiyana 2
Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya
Email: apriliapuspa194@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Program  pembaruan  di  Polri  bertujuan  meningkatkan good  governance  dengan  fokus  pada prediktif,  responsibilitas,  transparansi,  dan  keadilan  dalam  pelayanan  kepolisian  yang  terintegrasi, modern, mudah, dan cepat. Ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk menjadikan Polri  sebagai  institusi  yang  baik,  bersih,  dan  berwibawa.Permasalahan  yang  terjadi  di  Kepolisian Resor Lampung Timur meliputi rendahnya koordinasi antar bagian yang menghambat kerjasama tim dan individu dalam pelaksanaan tugas, serta perbedaan persepsi dalam pemecahan masalah yang mengganggu  proses  koordinasi.  Selain  itu,  masih  rendahnya  hubungan  kerja  antar  anggota  Polri, ditandai  dengan  kurangnya  semangat  dan  seringnya  ketidakhadiran  tanpa  izin,  serta  dominasi pembuatan  laporan  oleh  satu  orang  saja,  menyebabkan  kinerja  anggota  Polri  menjadi  kurang optimal.  Tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  penelitian  yaitu  untuk  menginvestigasi  pengaruh koordinasi,  hubungan  kerja,  dan  interaksi  keduanya  terhadap  kinerja  anggota  Polri  di  Kepolisian Resor  Lampung  Timur.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  anggota  Kepolisian  Resor Lampung  Timur  yang  berjumlah  310  orang,  diambil  sampel  sebanyak  78  anggota  secara proporsional. Hasil dari penelitian bahwa secara parsial dan simultankoordinasi dan hubungan kerja berpengaruh terhadap kinerja Anggota Polri pada Kepolisian Resor Lampung Timur.
Kata Kunci: Koordinasi,Hubungan Kerja, Kinerja Anggota Polri
The  reform  programs  in  the  Indonesian  National  Police  (Polri)  aim  to  enhance  good  governance, focusing  on  predictability,  responsibility,  transparency,  and  fairness  in  integrated,  modern,  user- friendly, and fast police services. These efforts are part of bureaucratic reform to transform Polri into a  reputable,  clean,  and  authoritative  institution.  Challenges  at  the  East  Lampung  District  Police include  poor coordination  among  departments  hindering  teamwork  and  individual  task execution, along with differing perceptions in problem-solving that disrupt coordination processes. Additionally, there  are  inadequate  inter-personnel  relations  among  Polri  members,  marked  by  low  morale, frequent  unauthorized  absences,  and  single-person  dominance  in  report  generation,  leading  to suboptimal  performance.  The  research  aims  to  investigate  the  impact  of  coordination,  inter- personnel  relations,  and their  interactions  on  the performance  of  Polri  members  in  East Lampung District. The study population consists of all 310 members of the East Lampung District Police, with a proportional  sample  of  78  members.  The  findings  indicate  that  both  partial  and  simultaneous coordination and inter-personnel relations significantly influence the performance of Polri members in East Lampung District.
Keywords: Coordination, Work Relationships, Police Performance

## PENDAHULUAN
Polisi  bertugas  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  (Kamtibmas)  dan menegakkan hukum dengan memberikan perlindungan dan layanan kepada masyarakat. Terkait dengan Kamtibmas yang merupakan hal yang sangat krusial dalam mendukung proses  pembangunan  nasional  dan  mencapai  tujuan  nasional,  di  mana  kondisi  ini mengandung aspek kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta mencegah segala bentuk gangguan dan pelanggaran hukum yang dapat mengganggu ketentraman sosial. Menurut  UU  Kepolisian  Nomor  2  Tahun  2002,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia dipimpin  oleh  Kepala  Kepolisian,  yang  bertanggung  jawab  langsung  kepada  Presiden. Peraturan  Kepolisian  dibuat  untuk  menjaga  ketertiban  dan  keamanan  umum  dan menunjukkan fungsi Polri dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional.
Reformasi  birokrasi  di  Polri  menjadi  upaya  penting  dalam  meningkatkan  kualitas, transparansi, dan akuntabilitas institusi ini. Kompleksitas kinerja birokrasi yang terlihat dari lambatnya  respons  pemerintah  terhadap  kebutuhan  masyarakat  menunjukkan  adanya patologi  seperti  profesionalitas  aparat  Polri  yang  rendah,  kurangnya  kompetensi  dan motivasi,  serta  rendahnya  produktivitas  dan  disiplin  kerja.  Tuntutan  untuk  menerapkan good  governance menjadi kunci  dalam memodernisasi pelayanan kepolisian agar lebih terintegrasi, responsif, dan efisien.
Di Kepolisian Resor Lampung Timur, koordinasi antar bagian masih belum optimal, menghambat  kerjasama  baik  secara  individu  maupun  tim.  Perbedaan  persepsi  dalam pemecahan masalah juga menjadi kendala dalam proses koordinasi di lapangan. Selain itu, hubungan kerja yang kurang harmonis antar anggota Polri dengan pimpinan maupun sesama anggota berdampak negatif terhadap kinerja mereka. Banyak anggota yang tidak disiplin ketika  datang ke kantor  bahkan pergi tanpa  izin, sementara proses pembuatan laporan  bulanan  sering  kali  hanya  bergantung  pada  satu  orang  saja,  menunjukkan ketidakefisienan dalam manajemen tugas dan tanggung jawab.
Dalam  kesimpulannya,  kinerja  anggota  Polri  sangat  dipengaruhi  oleh  koordinasi yang  baik  antar  unit  dan  hubungan  kerja  yang  harmonis.  Koordinasi  yang  efektif memastikan tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan efisien dan tepat waktu, sementara hubungan  kerja  yang  baik  mendukung  motivasi  dan  dedikasi  anggota  Polri  dalam menjalankan  tugas  mereka.  Oleh  karena  itu,  perlu  terus  meningkatkan  koordinasi  dan memperbaiki hubungan kerja di Kepolisian Resor Lampung Timur untuk mencapai kinerja yang optimal dalam menjaga Kamtibmas.  Ndraha (2013), koordinasi didefinisikan sebagai suatu  proses  kesepakatan  bersama  antara  berbagai  kegiatan  atau  unsur  yang  berbeda untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati. Keberhasilan kegiatan dan unsur tersebut tidak bertentangan satu sama lain.
Kencana (2011) menyatakan bahwa koordinasi adalah proses penyesuaian diri dari masing-masing  bagian  dan  upaya  untuk  menggerakkan  dan  mengoperasikan  bagian- bagian  tersebut  pada  waktu  yang  tepat,  sehingga  masing-masing  bagian  dapat memberikan kontribusi terbaiknya terhadap hasil keseluruhan.
Namun,  Hasibuan  (2011)  mendefinisikan  koordinasi  sebagai  kerja  sama  antar organisasi, lembaga, atau unit untuk menyelesaikan tugas tertentu dengan tujuan saling melengkapi  dan  membantu  mencapai  tujuan  organisasi.  Karena  koordinasi  dan hubungan kerja sangat berhubungan satu sama lain, koordinasi hanya dapat mencapai hasil  yang  optimal  jika  dilakukan  dalam  hubungan  kerja  yang  efektif.  Oleh  karena  itu, hasil  akhir  dari  hubungan  kerja  adalah  koordinasi  yang  efektif  dan  efisien.  Ketika berbicara tentang koordinasi, kita mengacu pada upaya untuk menyatukan kegiatan yang dilakukan  oleh  berbagai  unit  organisasi  sehingga  organisasi  dapat  bergerak  bersama- sama untuk mencapai tujuannya.
Menurut para ahli, koordinasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses persetujuan yang  mengikat  berbagai  kegiatan  atau  komponen  organisasi  dalam  berbagai  konteks, termasuk waktu, tempat, komponen, fungsi, dan kepentingan antara pihak yang terlibat,
baik yang memerintah maupun yang diperintah. Tujuannya adalah agar semua tindakan dari kedua belah pihak dapat  difokuskan pada tujuan organisasi yang telah diputuskan tanpa mengganggu pihak yang lain.
Hubungan kerja antar individu dalam suatu organisasi sangat penting karena setiap bagian  dibagi  tugas  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  secara  efisien  dan  efektif (Abdulsyani, 2014).
Struktur penting untuk menjelaskan hubungan antar bagian atau individu di dalam suatu  organisasi  terdiri  dari  bagian  dan  tingkatannya.  Bagan  struktur  organisasi  sering digunakan untuk menggambarkan struktur ini, yang menunjukkan hubungan kerja antar unit organisasi secara formal. Namun, ada juga hubungan kerja informal yang mungkin tidak tergambar dalam struktur formal.
Unit kerja berinteraksi satu sama lain dalam struktur organisasi secara keseluruhan, seperti  yang  ditunjukkan  oleh  garis  hubungan  tersebut.  Hubungan  penting  karena memungkinkan  kerja  sama  yang  saling  membantu  antar  unit  atau  individu  dalam menyelesaikan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh organisasi.  Misalnya, bagian keuangan dan sumber daya manusia perusahaan bekerja sama untuk mengelola sumber daya manusia. Hubungan kerja dalam suatu organisasi dapat bersifat vertikal, horizontal, maupun diagonal dan dapat juga melibatkan hubungan kerja eksternal antar organisasi, seperti  antara  perusahaan  swasta  dengan  pemerintah.  Garis-garis  hubungan  tersebut tidak  dapat  dilepaskan  dari  struktur  organisasi  karena  merupakan  landasan  bagi terjalinnya  kerja  sama  yang  efektif  di  dalamnya.  Hubungan  kerja  tersebut  terbentuk seiring dengan terbentuknya organisasi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses  administrasi  formal  dalam  mencapai  tujuan  dan  menjaga  stabilitas  organisasi (Abdulsyani, 2014).
Kinerja adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari organisasi, baik di sektor pemerintah  maupun  swasta.  Kinerja  adalah  istilah  yang  mengacu  pada  hasil  atau pencapaian  yang  diperoleh  seseorang  selama  periode  waktu  tertentu  dalam melaksanakan tugasnya, dibandingkan dengan standar atau target yang telah ditetapkan sebelumnya.  Menurut  pengertian  umum,  kinerja  berasal  dari  kata  "melakukan  atau melaksanakan suatu tugas dengan baik dan sesuai harapan."
Menurut  Mangkunegara  (2014)  kinerja  seseorang  sering  dikaitkan  dengan  output, efisiensi dan efektivitas dalam konteks produktivitas. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja seseorang tidak hanya mencakup hasil kerja dari segi kualitas dan kuantitas saja, tetapi juga  sejauh  mana  ia  mampu  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  secara  efisien.
Menurut  definisi  ini,  kinerja  sumber  daya  manusia  dapat  didefinisikan  sebagai  ukuran pencapaian atau hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu tertentu.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan teori yang relevan, penelitian ini menyelidiki hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen. Selain itu, menggunakan data empiris yang diperoleh,  penelitian  ini  menguji  hipotesis.  Sugiyono  (2016)  mengatakan  bahwa penelitian kuantitatif melibatkan pengumpulan data dalam bentuk angka atau data yang dapat  dikuantifikasi.  Menurut  Suryadi  (2018),  data  primer  dikumpulkan  langsung  dari responden melalui pengisian kuesioner oleh anggota polisi di Kepolisian Resor Lampung Timur.
Dua pendekatan utama digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Pendekatan pertama mengumpulkan data sekunder dari berbagai literatur dan sumber yang  relevan;  pendekatan  kedua  mengumpulkan  data  primer  melalui  studi  lapangan, yang  melibatkan  pengamatan  langsung,  dokumentasi,  dan  kuesioner  yang  dibagikan kepada  anggota  polisi  di  Kepolisian  Resor  Lampung  Timur.  Metode  ini  memungkinkan peneliti  mendapatkan  pemahaman  yang  menyeluruh  tentang  subjek  penelitian  dari sudut pandang teoritis dan praktis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji  validitas  dan  reliabilitas  data  dapat  dilakukan  terhadap  60  karyawan  PT. Indomarco  Prismatama  Lampung.  Nilai  signifikansi  (sig)  uji  variabel  gaya  kepemimpinan adalah 0,03, yang berarti lebih kecil dari alpha (0,05), berdasarkan hasil uji variabel gaya kepemimpinan  menggunakan  korelasi  moment  produk  dengan  SPSS  25.0.  Oleh  karena itu, alat yang digunakan dalam penelitian ini dianggap sah untuk mengukur variabel gaya
Gambar1.Kerangka Pikir Koordinasi
Hubungan Kerja
Kinerja Anggota Polri
kepemimpinan.  Dengan  demikian,  kesimpulan  dapat  dibuat  bahwa  gaya  kepemimpinan yang diukur dalam penelitian ini memiliki validitas yang tinggi. Selanjutnya, uji reliabilitas kuesioner dilakukan dengan menggunakan cronbach's alpha (>0,05), dengan pengolahan data menggunakan SPSS 25.0.
Semua  pernyataan  tentang  koordinasi,  hubungan  kerja,  dan  kinerja  anggota  Polri memenuhi  kriteria  validitas,  menurut  hasil  uji  validitas  variabel  penelitian.  Nilai  r-hitung untuk masing-masing pernyataan lebih besar dari nilai r-tabel (0,361), menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat validitas yang kuat. Oleh karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  desain  dari  masing-masing  variabel  penelitian  ini dapat diandalkan untuk mengukur fenomena yang diteliti secara akurat.
Selain itu, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa ketiga variabel, yaitu koordinasi, hubungan  kerja,  dan  kinerja  anggota  Polri,  memiliki  tingkat  kepercayaan  yang  sangat tinggi,  dengan  nilai  antara  0,800  dan  1,000.  Oleh  karena  itu,  ketiga  variabel  ini  dapat dianggap  dapat  diandalkan  dan  layak  untuk  digunakan  dalam  analisis  data  yang  akan datang.
Hasil uji normalitas yang dilakukan dengan Normal P-Pplot Regression Standardized menunjukkan  bahwa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berdistribusi  normal, dengan  nilai  probabilitas  (sig)  lebih  dari  0,05.  Akibatnya,  hipotesis  nol  (H0)  diterima, sedangkan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. Ini membuktikan bahwa data yang digunakan untuk analisis berdistribusi normal
Gambar 1. Normal P-Pplog Regression Standardized Sumber: Output SPSS Versi 25.0 (2024)
Dengan  menggunakan  model  regresi  yang  memplot  data  mengikuti  pola  garis diagonal,  hasil  yang  ditunjukkan  pada  Gambar  1  menunjukkan  bahwa  model  tersebut memiliki  distribusi  normal.  Ini  sejalan  dengan  gagasan  yang  dikemukakan  oleh  Ghozali (2011)  bahwa  apabila  titik-titik  data  diplot  mengikuti  pola  garis  diagonal  yang  terlihat,
model  regresi  dapat  dianggap  berdistribusi  normal.  Selanjutnya,  uji  multikolinearitas dilakukan, dan hasilnya adalah sebagai berikut.
Tabel 1 Hasil Uji Multikolinearitas
Model Colliearity Statistics Tolerance VIF Koordinasi 0,879 1,138 Hubungan Kerja 0,879 1,138
Nilai toleransi sebesar 0,879, melebihi alpha sebesar 0,10, dan nilai VIF sebesar 1,138, < 10, menunjukkan bahwa model tidak menunjukkan gejala multikolinearitas. Selanjutnya, heteroskedastisitas diuji, dan hasilnya adalah sebagai berikut:
Gambar 2. Normal P-Pplot Regression Standardized.
Karena tidak ada kecenderungan heteroskedastisitas pada model regresi, titik data tersebar di sekitar angka nol (0) pada sumbu Y, seperti yang ditunjukkan pada grafik di atas.
Uji  autokorelasi  kemudian  dilakukan  menggunakan  tabel  Durbin  Watson,  dengan nilai  limit  dalam  (du)  sebesar  1,6882  pada  sampel  (n)  =  80  dan  prediktor  (k)  =  2,  dan rentang  perhitungan  relevan  adalah  1,6882  <  1,752  <  2,3118.  Hasil  menunjukkan  bahwa data  tidak  memiliki  korelasi  autokorelasi,  baik  positif  maupun  negatif.  Ini  berarti  bahwa tidak hanya variabel bebas yang memengaruhi kinerja anggota polisi, tetapi juga kinerja mereka di masa lalu.
Selanjutnya, uji regresi linier berganda dilakukan menggunakan program SPSS 25.0. Hasilnya adalah sebagai berikut:
Tabel 2.Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Model
Unstandardized
Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 7.687 4.003 1.920 .059 Koordinasi .379 .093 .378 4.095 .000 Hubungan kerja .422 .094 .415 4.505 .000
Besarnya nilai konstanta (a) = 7,687, nilai b 1 = 0,379 dan nilai b 2 = 0,422
Dari hasil pengolahan data diatas dapat diartikan ke dalam persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
Y = 7,687 + 0,379X 1 + 0,422X 2 + et
Berdasarkan persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa:
a. Nilai  konstanta  sebesar  7,687  menunjukkan  bahwa  kinerja  anggota  Polri  tetap  atau konstan sebesar 7,687 poin tanpa koordinasi dan hubungan kerja;
b. Nilai  positif  dari  koefisien  regresi  X1  sebesar  0,379  menunjukkan  bahwa  pengaruh koordinasi  terhadap  kinerja  anggota  Polri  sebesar  0,379  poin;  Dengan  kata  lain,  jika koordinasi meningkat sebesar 1 poin, dengan asumsi variabel hubungan kerja dianggap konstan, maka diproyeksikan peningkatan kinerja anggota Polri sebesar 0,379.
c. Koefisien regresi X2 positif sebesar 0,422 menunjukkan bahwa ada pengaruh hubungan kerja terhadap kinerja anggota Polri sebesar 0,422 poin. Dengan kata lain, jika variabel hubungan  kerja  meningkat  1  poin,  dengan  asumsi  variabel  koordinasi  dianggap konstan, maka diproyeksikan peningkatan kinerja anggota Polri sebesar 0,422 poin.
Hasil  uji  t  (parsial)  dan  uji  F  (simultan)  dilakukan  untuk  mengetahui  sebesarpa signifikan  pengaruh  hubungan  kerja  dan  koordinasi  terhadap  minat  beli.  Tabel  berikut menunjukkan hasil uji t.
Tabel 3.Coefficients (Uji t Secara Parsial) Model t Sig. 1 (Constant) 1.920 .059 Koordinasi 4.095 .000 Hubungan kerja 4.505 .000
Nilai t tabel pada taraf signifikansi n-k-2 (1,992) lebih kecil dari nilai t hitung untuk variabel  koordinasi  sebesar  4,095,  yang  menunjukkan  bahwa  t  hitung  lebih  besar  dari  t tabel.  Hasil  signifikansi  0,000  untuk  variabel  koordinasi  lebih  kecil  dari  nilai  alpha  yang
ditetapkan  sebesar  0,05,  sehingga  signifikan.  Oleh  karena  itu,  hipotesis  nol  (H0)  ditolak, dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Ini menunjukkan bahwa koordinasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja anggota polisi di Kepolisian Resort Lampung Timur.
Namun, untuk variabel hubungan kerja, nilai t hitung sebesar 4,505 juga lebih besar dari nilai t tabel pada taraf signifikansi n-k-2 (1,992), yang menunjukkan bahwa t hitung lebih besar daripada t tabel. Hasil signifikansi 0,000 juga  lebih kecil dari nilai alpha yang ditetapkan sebesar 0,05, yang menunjukkan bahwa t hitung lebih besar daripada t tabel. Oleh karena itu, H0 ditolak dan Ha diterima, yang menunjukkan bahwa hubungan kerja memengaruhi kinerja anggota polisi di Kepolisian Resort Lampung Timur.
Tabel 4. Uji F Model F Sig. 1 Regression 28,380 0,000b

## Residual

## Total
Sumber: Output SPSS Versi 25 (2024)
Pengujian simultan menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 28,380 lebih besar dari nilai Ftabel pada derajat kebebasan df 77-2 (3,115), dan nilai signifikansi sebesar 0,000 juga lebih  rendah  dari  nilai  alpha  yang  ditetapkan  sebesar  0,05.  Kedua  hasil  menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, variabel koordinasi dan hubungan kerja memengaruhi kinerja anggota  polisi  di  Kepolisian  Resor  Lampung  Timur.  Oleh  karena  itu,  hipotesis  nol  (H0) ditolak,  dan  hipotesis  alternatif  (Ha)  diterima,  yang  menunjukkan  bahwa  koordinasi  dan hubungan  kerja  secara  bersama-sama  mempengaruhi  kinerja  anggota  Polri  dalam penelitian ini.
Pengaruh Koordinasi Terhadap Kinerja Anggota Polri
Analisis  data  menunjukkan  bahwa  koordinasi  dan  kolaborasi  sangat  memengaruhi kinerja anggota polisi di Kepolisian Resort Lampung Timur. Hasilnya menunjukkan bahwa ketika anggota polisi di Kepolisian Resort Lampung Timur berkolaborasi dan bekerja sama lebih baik, kinerja mereka akan lebih baik.
Secara  konseptual,  koordinasi  didefinisikan  sebagai  proses  menyelaraskan  dan mengarahkan berbagai kegiatan atau elemen ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Efek koordinasi terbukti dengan nilai t hitung 4,095, yang lebih besar dari nilai t tabel (1,992), dan  hasil  signifikansi  0,000,  yang  lebih  kecil  dari  nilai  alpha  0,05,  yang  menunjukkan penolakan Ho dan penerimaan Ha. Studi Rakhmat (2016) menyatakan bahwa ada korelasi kuat antara koordinasi dan kinerja pemungut pajak di wilayah administrasi.
Pengaruh Hubungan Kerja Terhadap Kinerja Anggota Polri
Sementara itu, telah terbukti bahwa hubungan kerja memengaruhi kinerja anggota Polri di Kepolisian Resor Lampung Timur secara signifikan, seperti yang ditunjukkan oleh nilai  t  hitung  sebesar  4,505  yang  lebih  besar  dari  nilai  t  tabel  sebesar  1,992  dan  nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,05. Hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima.
Interaksi yang terjadi antara individu atau bagian dari suatu organisasi dalam upaya mencapai  tujuan  bersama  dan  mempertahankan  efisiensi  organisasi  dikenal  sebagai hubungan  kerja  (Abdulsyani,  2014).  Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian  Ernawati  (2010), yang menemukan bahwa hubungan kerja yang kuat meningkatkan kinerja pegawai dalam administrasi publik. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas kinerja Anggota  Polri  di  Kepolisian  Resor  Lampung  Timur  berkorelasi  positif  dengan  tingkat efektivitas koordinasi dan kerja sama. Sebaliknya, jika tidak ada koordinasi dan kerja sama, mungkin kinerja mereka di lapangan menurun.

## SIMPULAN
Berdasarkan  diskusi  dan  analisis  masing-masing  variabel  penelitian,  dapat disimpulkan bahwa, pertama, koordinasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja  Anggota  Polri  di  Kepolisian  Resor  Lampung  Timur,  dengan  kondisi  koordinasi yang baik. Kedua, hubungan kerja juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja  Anggota  Polri  di  Kepolisian  Resor  Lampung  Timur,  dengan  kondisi  hubungan kerja  yang  juga  baik.  Ketiga,  secara  bersama-sama  koordinasi  dan  hubungan  kerja mampu menjelaskan kinerja Anggota Polri  di  Kepolisian Resor  Lampung Timur dengan baik.  Implikasi  dari  hasil  analisis  ini  adalah  perlu  adanya  upaya  untuk  meningkatkan kerjasama  antar  bagian  dalam  instansi,  baik  secara  vertikal,  horizontal  maupun fungsional, serta perlu adanya peningkatan transparansi komunikasi kebijakan baru dari pimpinan  kepada  anggota,  sehingga  dapat  tercipta  hubungan  kerja  yang  harmonis. Selain  itu  perlu  adanya  dorongan  kepada  Anggota  Polri  agar  mampu  bekerja  sesuai tugas dan target yang telah ditetapkan, tidak meninggalkan pekerjaan untuk kepentingan pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulsyani. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta.
Arikunto, Suharsimi. 2012. Prosedur Penelitian. Edisi Kelima. Rineka Cipta. Jakarta.
Ghozali,  Imam.  2015. Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS.  Undip. Semarang.
Hasibuan, Malayu SP. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Haji Mas Agung. Jakarta.
---------. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Bumi Aksara. Jakarta.
Kencana, Inu. 2011. Ilmu Administrasi Publik. Rineka Cipta. Jakarta.
Mangkunegara, Anwar P. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Remaja Rosdakarya. Bandung.
Ndraha, Taliziduhu. 2013. Budaya Organisasi. Edisi Kedua. Rineka Cipta. Jakarta.
Putri, Arlina Mawardi dan Sukesi. 2019. Pengaruh Hubungan Kerja Dan Pembinaan Kerja Terhadap  Kinerja  Anggota  Asosiasi  Inkindo  Jawa  Timur. Jurnal  Fakultas  Ekonomi Universitas Dr. Soetomo. Volume 25 Edisi 1.
Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif  dan  R&D.  Alpha  Beta. Bandung.
Wibowo. 2015. Manajemen Perubahan. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia