## KOLABORASI ANTAR INSTITUSI  DALAM OPTIMALISASI  PROGRAM “BANJAR CERDAS” PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI KOTA BANJAR
Oleh : H.Tatang Parjaman tatang.parjaman@gmail.com
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln.R.E. Martadinata No. 150 Ciamis

## Abstrak
Upaya  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia  di  Indonesia  terus  dilakukan  oleh Pemerintah,  baik  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah.  Upaya  tersebut  direalisasikan melalui  program  wajib  belajar  di  seluruh  Indonesia  untuk  jenjang  pendidikan  dasar  hingga jenjang  pendidikan  menengah.  Pemerintah  Kota  Banjar    menindaklanjuti  program  wajib  belajar yang  diinstruksikan  Pusat  dengan  menggulirkan  program  wajib  belajar  “Banjar  Cerdas”. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  bagaimana  kolaborasi  antar institusi  dalam  upaya  optimalisasi  program  “Banjar  Cerdas”.  Terutama  ingin  menggambarkan inter-relasi  antar  institusi  partisipan  dalam  program  tersebut.  Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  jenis  penelitian  deskriptif,  dengan  pendekatan  kualitatif.  Lokasi  penelitian  ini  adalah  di Kota Banjar dengan  situs penelitian adalah: Dinas Pendidikan, Kantor  Kementrian Agama Kota, Dinas  Keuangan  dan  Pengelolaan  Aset  Daerah,  Bagian  Kesejahteraan  Sosial,  Sekolah Penyelenggara,    dan  Komite  Sekolah.  Pengumpulan  data  menggunakan  teknik  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.    Adapun  analisis  data  yang  digunakan  adalah  model  interaktif Miles and  Huberman , yang dimulai dari proses:  data collection, data reduction, data display, dan data  conclusion  drawing/verification.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  aktivitas  inter-relasi dalam  kolaborasi  optimalisasi  program  “Banjar  Cerdas”,  telah  berjalan  cukup  baik.  Namun apabila dilihat dari deskripsi praktik faktor-faktor penentu keberhasilan kolaborasi dalam program “Banjar  Cerdas”,  yakni:  governance,  administration,  organizational  autonomy,  mutually,  norms, dan leadership, terutama tiga faktor (governance, administration, organizational autonomy) belum optimal.  Artinya  ketiga  faktor  tersebut  lebih  menyerupai  kegiatan  koordinasi,  bukan  kolaborasi. Sebagai  dampaknya,  maka  program  “Banjar  Cerdas”  belum  optimal,  bisa  dilihat  dari  rata-rata lama sekolah siswa di kota Banjar baru mencapai angka 8,12 tahun, padahal targetnya adalah 12 tahun.
Kata Kunci : Program Wajar, “Banjar Cerdas”,  Kolaborasi.

## I. Pendahuluan
Persoalan  pembangunan  sumber  daya manusia  (SDM)  pada  suatu  negara  merupakan pekerjaan  prioritas  bagi  pemerintahnya,  baik pembangunan  SDM  dalam  konteks  mikro maupun  pada  tataran  makro.  Seperti  yang  sudah dicanangkan    oleh  pemerintah  saat  ini  melalui program  Nawacita-nya,  bahwa  pembangunan SDM  terakomodir  dalam    program  Nawacita yang  kelima,  keenam,    dan  kedelapan,  yakni: untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia Indonesia,  meningkatkan  produktivitas  rakyat dan  daya  saing  di  pasar  internasional,  serta melakukan revolusi karakter bangsa.
Tentu  saja,  terkait  dengan  pembangunan SDM  ini  institusi  yang  paling  bertanggungjawab
adalah  institusi  pendidikan,  mulai  dari  tingkat dasar,  menengah,  hingga  pendidikan  tinggi. Meskipun  demikian,  institusi  yang  lain    tidak berarti  tidak  harus    berbuat  apa-apa  dalam pembangunan  SDM  ini,  karena  persoalan pengembangan  SDM  adalah  menjadi  persoalan bersama  sehingga  pembangunan  SDM  bagi pemerintah suatu negara menjadi program semua pihak  secara    lintas  sektoral.  Sebenarnya  upaya peningkatan  SDM  melalui  pendidikan  telah diupayakan  oleh  pemerintah  pada  periode- periode sebelumnya melalui kebijakan pendidikan  yakni UU No 20 tahun 2003 Tentang Sistem  Pendidikan  Nasional,  khususnya  pada pasal  34  sebagai  berikut:  Pemerintah  dan Pemerintah  Daerah  menjamin  terselenggaranya
program  wajib  belajar  minimal  pada  jenjang pendidikan dasar  tanpa memungut  biaya. Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar merupakan bagian dari kebijakan pendidikan dalam mencapai
pendidikan untuk semua.
Program wajib belajar yang telah dicanangkan  pemerintah  sejak  undang-undang Sistem Pendidikan Nasional diberlakukan, memang  berawal  dari  adanya  masalah  yang serius  tentang  mutu  pendidikan  di  negara  kita yang    masih  jauh  tertinggal  dari  Negara-negara lain,  sekalipun  bila  dibandingkan  di  kawasan ASEAN. Dengan masih rendahnya mutu pendidikan  kita,  tentu  kondisi  ini  sangat berdampak  terhadap  kondisi  daya  saing  SDM kita  di  tingkat  global.  Indonesia  saat  ini menempati  peringkat  ke-90  diantara  negara- negara  di  kawasan  Asia  Pasifik  dalam  Global Talent Competitiveness
Index (GTCI) 2017.GTCI  adalah  laporan  tahunan  yang  diukur berdasarkan  kemampuan  suatu  Negara  dalam bersaing  mencetak  bakat  dan  kemampuan  SDM. Posisi  SDM  Indonesia  tersebut  masih  lebih rendah  dibandingkan  dengan  Singapura  dan Malaysia  yang  masing-masing  duduk  di  posisi ke-2  dan  ke-28  pada  tahun  2017.  Dari  index  ini, Vietnam  dan  Srilangka  berada  di  atas  Indonesia dengan ranking 86   dan 82  (Tempo.Co, Rabu 17 April 2017).
Dengan  melihat  data  tentang  kondisi kapasitas  SDM  di  Negara  kita,  tentu  menjadi kewajiban  semua  pihak  untuk  ikut  berpartisipasi dalam  menyukseskan  program  pembangunan SDM  yang  salah  satunya  melalui  program  wajib belajar bagi seluruh warga,   untuk belajar secara formal  melalui  sekolah  minimal  9  tahun,  dan sekarang  diupayakan  menjadi  12  tahun  bahkan tidak  menutup  kemungkinan  minimal  setiap warga  Negara  bisa  mencapai  jenjang  pendidikan sarjana  (S1),  seperti  yang  sudah  dilakukan  di Negara lain seperti Singapura,  Malaysia, Jepang. Negara  –negara  tersebut  dalam  laporan  GTCI telah  menempati  peringkat  papan  atas,  sehingga siap bersaing kapanpun dalan kancah global.
Program  wajib  belajar  bagi  warga  ini dalam  implementasinya  di  daerah  ternyata  tidak semulus  seperti  yang  diharapkan,  ternyata ditataran  implementasi  banyak  sekali  kendala yang  sekaligus  juga  sebagai  tantangan  bagi seluruh  Pemerintah  Daerah  (kabupaten/kota) sebagai  implementor  di  wilayahnya.  Tantangan tersebut seperti kapasitas SDM pihak implementor kebijakan di daerah belum sepenuhnya  mampu  mengoptimalkan  program
ini, kemudian kemampuan kerjasama, komunikasi  antar  institusi  implementor  program wajib  belajar  belum  optimal,  sehingga  belum terjalin  adanya  kolaborasi  yang  efektif  dalam optimalisasi  program  ini.  Sama  seperti  halnya implementasi  program  wajib  belajar  di  kota Banjar,  masih  mengalami  hal  yang  sama sehingga  program  wajib  belajar  khususnya  pada tingkat pendidikan menengah belum optimal.
Kondisi  terkini  tentang  implementasi program  wajib belajar  di  kota Banjar,  khususnya pada  jenjang  pendidikan  menengah  belum menunjukkan  hasil  yang  memuaskan,  karena ternyata  hingga  saat  penelitian  ini  berlangsung dilihat  dari  Angka  Partisipasi  Kasar  (APK)  dan Angka  Partisipasi  Murni  (APM)  pada  jenjang pendidikan  SMA/SMK/MA  di  Kota  Banjar adalah  85%  (APK)  dan  71,26%  (APM). Sedangkan  bila  dilihat  dari  indikator    Rata-rata Lama Sekolah (RLS)  di Kota Banjar  pada tahun 2016 adalah mencapai 8,12 tahun. Di mana angka ini  menunjukkan  bahwa  rata-rata  lama  sekolah warga Kota Banjar belum sampai 9 tahun sebagai target wajib belajar yang dicanangkan Pemerintah  Pusat.  Padahal  target  rata-rata  lama sekolah  di  Kota  Banjar  pada  tahun  2018  adalah 12 tahun.
Merespon  dari  berbagai  tantangan  yang ada dalam implementasi program wajib belajar di Kota  Banjar  yang  sangat  kompleks  itu,  maka Pemerintah  Kota  Banjar  telah  menempuh kebijakan  untuk  optimalisasi  program  tersebut melalui  Peraturan  Walikota  Nomor  36  tahun 2013 Tentang Banjar Cerdas.  Dalam bab II pasal 2  dijelaskan  bahwa  tujuan  dari  Program  Banjar Cerdas, sebagai berikut:
a. Meningkatkan  Angka  Partisipasi  Sekolah sampai jenjang pendidikan menengah;
b. Meningkatkan  Angka  Rata-rata  Sekolah (RLS) penduduk Kota Banjar; dan
c. Meningkatkan  pemerataan  dan  aksesibilitas layanan  pendidikan  jenjang  pendidikan menengah bagi penduduk Kota Banjar.
Kemudian  yang  menjadi  sasaran  Program
Banjar  Cerdas  ini  diperuntukkan  bagi  sekolah- sekolah  pada  jenjang  pendidikan  menengah seperti: SMA dan SMK Negeri milik Pemerintah Kota  Banjar;  SMA  dan  SMK  Swasta  di  wilayah Kota  Banjar;  serta  MA  dan  MAK  Negeri  dan Swasta  yag  ada  di  wilayah  Kota  Banjar.  Sumber pembiayaan  program  ini  diambil  dari  dana  pusat serta  APBD  Kota  Banjar  yang  diberikan langsung  ke  sekolah  sasaran  yang  digunakan untuk membiayai program-program sekolah yang meliputi  delapan  standar  nasional  pendidikan.
Jadi  mereka  para  peserta  didik  tidak  menerima langsung  dana  dari  program  Banjar  Cerdas, karena hibah diberikan melalui institusi sekolahnya. Para peserta didik warga Kota Banjar sampai pada jenjang pendidikan  menengah dapat menikmati  semua  fasilitas  pendidikan  secara gratis termasuk SPP.
Sebagai sebuah permasalahan yang kompleks  dalam  implementasi  program  wajib belajar  di  Kota  Banjar  melalui  program  “Banjar Cerdas”,  maka  upaya  yang  ditempuh  adalah melalui  kerjasama  inter-organisasi  yang  terkait dan peduli terhadap pendidikan. Kerjasama inter- organisasi  yang  dimaksud  dalam  pengelolaan suatu  program  tertentu  adalah  lazim  dikenal dengan  sebutan  kolaborasi.  Konsep  kolaborasi dalam  studi  organisasi  merupakan  bagian  dari kajian teori organisasi jaringan ( network organization ) dalam  konteks Governance.  Upaya kolaborasi  antar  instansi  yang  tergabung  dalam optimalisasi  program  Banjar  Cerdas,  antara  lain melibatkan  instansi-instansi  terkait,  yakni:  Dinas Pendidikan,  Bagian  Kesejahteraan  Sosial  Setda Kota  Banjar,  Sekolah-sekolah  yang  menjadi sasaran  program  ini,  dan  Dewan  Pendidikan sebagai wakil dari institusi masyarakat.
Hingga  saat  ini  di  Kota  Banjar  belum  ada penelitian  tentang  upaya  pembentukan  jaringan kerja  dalam  upaya  optimalisasi  program  wajib belajar,  melalui  pola  interrelasi    antar  institusi secara terpadu dengan format kolaborasi. Padahal di  sisi  lain,  upaya  optimalisasi  program  wajib belajar  sangat  menentukan  daya  saing  daerah khususnya  bagi  daya  saing  Kota  Banjar,  baik  di kancah  regional  maupun  nasional.  Berdasarkan hal  tersebut,  penulis  merasa  tertarik  untuk melakukan  penelitian    dengan  mengajukan permasalahan    penelitian  :  Bagaimana  interrelasi antar institusi pada kolaborasi dalam optimalisasi  program  Banjar  Cerdas  di  Kota Banjar ?.
Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui    dan  mendeskripsikan  tentang bagaimana interrelasi antar institusi pada kolaborasi  dalam  optimalisasi  program  Banjar Cerdas  di  Kota  Banjar.  Adapun  manfaat penelitian ini adalah:
1) Manfaat  teoritis:  diharapkan  penelitian  ini dapat  memperkaya  studi  mengenai  konsep kolaborasi dalam konteks Governance.
2) Manfaat praktis:
diharapkan bisa
memberikan  sumbangsih    pemikiran  bagi Pemerintah  Kota  Banjar  dalam  rangka
optimalisasi  program  Banjar  Cerdas  melalui pendekatan Collaborative Governance.
II. Tinjauan Pustaka 2.1. Konsep Kolaborasi Istilah kolaborasi sebenarnya telah mengemuka  sejak  abad  -19  di  lingkungan industri  yang  memasuki  masa  di  mana  format organisasi menjadi lebih kompleks yang menuntut  pula  pembagian  tugas  dan  penyebaran tenaga  kerja  menjadi  lebih  rumit.  Terminologi kolaborasi  sering  disamakan  dengan  istilah  lain seperti: aliansi strategis, kemitraan, joint ventura, merger,  amalgamasi  atau  konsorsium.  Istilah- istilah  tersebut  berasal  dari  dunia  bisnis  yang diadopsi  oleh  organisasi  sektor  publik  yang dimanfaatkan  dalam  rangka  penanganan  atau optimalisasi    berbagai  program  yang  telah ditetapkan pemerintah (Ahmad: 2017: 34)
Untuk  mendefinisikan  kolaborasi  bukan  hal yang mudah, karena banyak istilah yang merujuk pada  aktivitas-aktivitas  yang  menjadi  penanda adanya  kolaborasi.  Seorang  ahli  yang  bernama Gajda  (2004:66),  mendefinisikan  kolaborasi sebagai  sebuah  bentuk  tata  hubungan  antar organisasi  yang  di  dalamnya  terlibat  kerja kolektif:
“However,”collaboration” is a hard term to grasp.  Although  collaboration  has  the capacity to empower and connect fragmented  systems  for  the  purposes  of addressing  multifaceted social concerns, its definition  is  somewhat  elusive,  inconsistent, and  theoretical.  In  its  oversue,  the  term “collaboration”  has  become  a  catchall  to signify  just  about  any  type  of  inter- organizational or inter-personal relationship,  making  it  difficult  for  those seeking to collaborate to put into practice or evaluate with certainty”
Menurut  Gajda,  terminologi  kolaborasi memiliki  makna  yang  sangat  luas,  tidak  hanya terbatas  pada  tata  hubungan  antar  organisasi semata. Bahkan menurutnya, dari istilah kolaborasi  inilah  muncul  pula  terminologi- terminologi  yang  merujuk  pada  adanya  jaringan kerja  antar  organisasi,  antara  lain :  jont  ventures, consolidations, networks, partnerships, coalitions, collaboratives, alliances, consortiums, associations, conglomerates, councils, task forces , dan groups. Kemudian, Thomson et al . (2007:3) mendefinisikan kolaborasi sebagai berikut:
“Collaboration  is  a  process  in  wich autonomous  or  semi-autonomous  actors
interact  through  formal  and  informal negotiation,  joinly  creating  rules  and structures  governing  their  relationship  and ways  to  act  or  decides  on  the  issues  that brought  them  together;  it  is  a  process involving  shared  norms  and  mutually beneficial interactions”
Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa kolaborasi  merupakan  upaya  bersama  yang memiliki  aspek  multidimensional.  Pertama, terdapat  keterlibatan  dua  atau  lebih  aktor  yang tidak  harus  selamanya  memiliki  otonomi  penuh. Kedua,  terdapat  interaksi  baik  yang  bentuknya formal maupun informal melalui upaya negosiasi di  antara  para    partisipan.  Ketiga,  bentuk  kerja sama  yang  terjalin  dalam  satu  jaringan  kerja berlangsung  pada  suatu  struktur  hubungan  yang menjadi wahana bagi mereka untuk menyelesaikan  permasalahan  bersama.  Keempat, dalam bentuk kerjasama yang terjalin, berlangsung  sebuah  proses  yang  ditandai  oleh adanya  upaya  berbagi  nilai  serta  manfaat bersama.
Sementara Henneman dalam Ahmad (2017:35), mengatakan bahwa  kolaborasi sebagai keterkaitan  di  mana  para  actor  yang  terlibat berada pada situasi di mana tidak terdapat hirarki dan  terjadi  pertukaran  nilai  serta  transformasi pengetahuan  serta  keahlian  ,  tidak  semata-mata peran  dan  status  mereka.  Dalam  konteks  ini, unsur-unsur sharing, partnership dan interdependency  menjadi  elemen terpenting pada kolaborasi.  Adapun  atribut-atribut  yang  melekat pada konsep kolaborasi ini terdiri atas: (1) Upaya kooperatif  dan  intelektual,  (2)  Pengetahuan  dan keahlian dipandang lebih penting dari pada peran dan  status;  (3)  Kerjasama;  (4)  Pentingnya Teamwork; (5)  Munculnya partisipasi pada tahap perencanaan  dan  pengambilan  keputusan;  (6) Terjalinnya  hubungan  non  hirarkis;  (7)  Adanya saling transformasi keahlian; (8) Adanya keinginan untuk bekerjasama berdasarkan kesepakatan;  (9)  Menjunjung  tinggi  saling percaya dan saling menghormati; (10)
Diterapkannya  prinsip  kebersamaan  sebagai mitra;  (11)  Adanya  ketergantungan  satu  sama lain;  (12)  Terjalinnya  jaringan  kerja  yang  kuat; dan  (13)  Tidak  terlalu  mengandalkan  asas resiprositas.
Pendapat  di  atas  sesuai  dengan  apa  yang dikemukakan  Gray  (1989),  bahwa  kolaborasi sebagai suatu proses berfikir di mana pihak  yang terlibat  memandang  aspek-aspek  perbedaan  dari suatu  masalah  serta  menemukan  solusi  dari
perbedaan  tersebut  dan  keterbatasan  pandangan mereka  terhadap  apa  yang  dapat  dilakukan. Kolaborasi  dimaknai  sebagai kebersamaan, kerjasama,  berbagi  tugas,  kesetaraan,  dan tanggungjawab  di  mana  pihak-pihak  yang berkolaborasi  memiliki  tujuan  yang  sama, kesamaan  persepsi,  kemauan  untuk  berproses, saling  memberikan  manfaat,  kejujuran,  serta berbasis masyarakat.

## 2.2. Prinsip Dasar dan Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Kolaborasi
Semua  program  pemerintah  ditujukan  untuk kepentingan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  untuk  itu  dalam  implementasinya perlu  ada  kerjasama  yang  efektif  dari  seluruh instansi  yang  terkait  dengan  program  tersebut. Praktek  kolaborasi  adalah  model  baru  dalam manajemen  sektor  publik  agar  semua  program yang  menyangkut  kepentingan  publik  bisa dikelola secara efektif. Dalam praktek, kolaborasi terdapat unsur utama berupa keterkaitan kepentingan  diantara  berbagai  pihak,  baik pemerintah  maupun  non  pemerintah  yang  terkait dengan  kepentingan    untuk  berbagi  fungsi, wewenang dan tanggungjawab manajemen dalam menyelesaikan permasalahan publik.
Manajemen  kolaboratif  untuk  penyelesaian sebuah  atau  beberapa  program  publik  agak berbeda  dengan  sekedar  kerjasama  dalam  format koordinasi  seperti  yang  dikenal  selama  ini. Dalam kolaborasi, setiap stakeholders berpartisipasi  penuh  dalam  pembentukan  pola kerjasama  dan  bersedia  menyumbangkan  waktu, pengetahuan,  keterampilan,  dan  informasinya atau  sumber  daya  lainnya  untuk  aktif  terlibat dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Dengan demikian,  elemen  utama  dalam  kolaborasi  ini adalah  upaya  mengakomodasikan  kepentingan semua pihak dan menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak pula. Menurut Raharja (2008:320), pendekatan kolaborasi dalam prakteknya bukan semata-mata salah satu bentuk resolusi konflik. Kolaborasi juga memiliki makna sebagai  sebuah  model  yang  dapat  memadukan berbagai kepentingan yang semua parsial menjadi sebuah jaringan integratif.
Diperlukan  prinsip-prinsip  tertentu  dalam kolaborasi  agar  dalam  praktiknya  bias  berjalan efektif.  Bayerlein  (2003:52-61)  menawarkan penerapan  10  prinsip  dasar  kolaborasi  sebagai berikut:
1. Aktivitas kolaborasi difokuskan pada pencapaian hasil.
2. Penyusunan sistem penunjang organisasional  yang  menonjolkan  aspek “kepemilikan”. Istilah kepemilikan mengarah  pada  komitmen  personal  dari organisasi yang terbentuk melalui kolaborasi.
3. Artikulasi dan penegakan aturan yang rinci
4. Eksploitasi irama konvergensi dan divergensi.  Konvergensi  adalah  proses  di mana  semua  partisipan  dalam  kolaborasi membentuk kesepakatan.
Sedangkan divergensi  adalah  suatu  kondisi  di  mana partisipan  dalam  kolaborasi  memperlihatkan adanya  perbedaan  cara  pandang  yang dibutuhkan  sebagai  bahan  pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
5. Mengatasi  tradeoffs  tepat  pada  waktunya. Istilah  tradeoffs  mengacu  pada  keputusan- keputusan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan biaya dan manfaat,  namun  memiliki  kriteria  yang bertentangan satu sama lain.
6. Menyusun  standar  yang  lebih  tinggi  untuk diterapkan pada diskusi, dialog, dan pembagian informasi.
7. Adanya dukungan atas akuntabilitas personal.
8. Mampu menjalankan kewenangan, memanfaatkan  informasi  dan  mengambil keputusan.
9. Menempatkan  kolaborasi  sebagai  sebuah proses yang ketat.
10. Merancang  dan  menampilkan  organisasi yang fleksibel.
Selain  prinsip  dasar  yang  diperlukan  dalam praktik  kolaborasi,  juga  tidak  kalah  pentingnya adalah  faktor-faktor  apa  saja  yang  menentukan keberhasilan maupun kegagalan dalam kolaborasi.  Salah  satu  ahli,  yakni  Thompson dalam  Ahmad  (2017:53)  menawarkan  kerangka teoritis untuk menentukan keberhasilan kolaborasi  yakni  diterapkannya  faktor-faktor:  (1) Governance, (2)
Administration,
(3)
Organizational  autonomy,  (4)  Mutually  (5)  , Norms (6)  Leadership.

## 2.3. Program Wajib Belajar “Banjar Cerdas”
Pengalaman  telah  membuktikan  bahwa hanya  dengan  proses  pendidikan  yang  bermutu yang  akan    menghasilkan  warga  Negara  yang cerdas dan memiliki daya saing di tingkat global.
Oleh  karena  itu  Pemerintah  Pusat  beserta Pemerintah  Daerah  telah  berkomitmen  untuk melaksanakan  amanat UUD 1945  yang berkaitan
dengan mencerdaskan kehidupan bangsa (tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  1945). Kemudian  untuk  merealisasikan  amanat  UUD tersebut,  Pemerintah  Pusat  telah  mengeluarkan kebijakan  melalui  UU  Nomor  20  Tahun  2003 Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dan  pada pasal  34  dikatakan  bahwa  Pemerintah  dan Pemerintah  Daerah,  menjamin  terselenggaranya program  wajib  belajar  minimal  pada  jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
Pada  awalnya  program  wajib  belajar  yang diterapkan  secara  nasional  hanya  sampai  pada jenjang  pendidikan  dasar  (Wajar  9  tahun).Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya program wajib  belajar  tersebut  ditingkatkan  sampai jenjang pendidikan menengah (Wajar 12 tahun).Tanggung  jawab  untuk  mengejar  wajib belajar  12  tahun  tersebut  dibebankan  kepada Pemerintah  Daerah,  mengingat  anggaran  dari pusat  terbatas.  Pemerintah  Daerah  melalui Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008, pasal  7 ayat (4) diberikan kewenangan bahwa: Pemerintah  Daerah  dapat  menetapkan  kebijakan untuk  meningkatkan  jenjang  pendidikan  wajib belajar sampai pendidikan menengah.
Atas  dasar  peraturan  tersebut,  Pemerintah Kota  Banjar  mengeluarkan  kebijakan  wajib belajar  hingga  jenjang  pendidikan  menengah yang  diberi  nama  program  “Banjar  Cerdas” melalui  Peraturan  Walikota  Banjar  Nomor  36 Tahun  2013.  Program  tersebut  adalah  program pemberian  bantuan  dana  dari  Pemkot  Banjar untuk penyelenggaraan pendidikan jenjang pendidikan  menengah,  yakni:  SMA,  SMK,  MA, dan MAK baik  negeri maupun swasta di wilayah Kota  Banjar.  Dana  Program  Banjar  Cerdas tersebut bersumber dari APBD Kota Banjar  yang digunakan  untuk  membiayai  program-program sekolah  yang  meliputi:  (a)  Pengembangan Kompetensi Lulusan, (b) Pengembangan Standar Isi,  (c)  Pengembangan  Standar  Proses,  (d)
Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (e) Sarana dan Prasarana Sekolah, (f)  Pengembangan  Standar  Pengelolaan,  (g) Standar Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan, (h) Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian. Tujuan  kebijakan  “Banjar  Cerdas”  tersebut adalah untuk:
a) Meningkatkan  angka  partisipasi  sekolah jenjang pendidikan menengah;
b) Meningkatkan  angka  rata-rata  lama  sekolah (RLS) bagi penduduk Kota Banjar;
c) Meningkatkan  pemerataan  dan  aksesibilitas layanan  pendidikan  jenjang  pendidikan menengah bagi penduduk Kota Banjar III. Metode Penelitian
Jenis penelitian  yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Fokus  penelitian  ini  adalah  kolaborasi antar institusi dalam optimalisasi program Banjar Cerdas  di  Kota  Banjar.  Adapun  lokasi  penelitian ini adalah  di Kota Banjar  dengan situs penelitian pada  institusi-institusi  yang  terkait  dengan program Banjar Cerdas, yakni: Dinas Pendidikan, Kantor  Kementrian  Agama  Kota,  Bagian  Sosial Setda Kota Banjar, Sekolah-sekolah sasaran, dan Komite  Sekolah  di  wilayah  Kota  Banjar. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan  analisis  data  yang  digunakan  adalah menggunakan  model  interaktif Miles  and Huberman yang  dimulai  dari data  collection, data reduction, data display , dan data conclusion drawing/verification.

## IV. Pembahasan
Dalam  pembahasan  ini  penulis  ingin menjelaskan tentang bagaimana praktik kolaborasi  dalam  optimalisasi  program  Banjar Cerdas  melalui  pemahaman  faktor-faktor  yang menjadi penentu berhasil atau gagalnya kolaborasi yang merujuk pada pendapat Thomson,  yakni:  governance,  administration, organizational  autonomy,  mutuality,  norms,  dan leadership.
1. Faktor Governance.
Aspek  Governance dalam  optimalisasi program Banjar Cerdas di Kota  Banjar terselenggara  karena  adanya  amanat  Peraturan Walikota Nomor 36 tahun 2013 sebagai realisasi program wajib belajar di tingkat nasional melalui PP  nomor  47  Tahun  2008.  Peraturan  Walikota tersebut menginstruksikan karena sifat  kebijakannya (Perwal) tentang program  ini    yang  memang  mengikat  semua stakeholders untuk  merealisasikannya.  Kekuatan Perwal  sebagai  elemen  kebijakan  yang  sifatnya yuridis instansi-instansi terkait segera melaksanakan  program  Banjar  Cerdas  secara optimal.  Instansi  terkait  tersebut  adalah:  Dinas Pendidikan,  Kantor  Kementrian  Agama,  Dinas Keuangan, Bagian Kesejehteraan Sosial, Sekolah-sekolah  sasaran,  dan  Komite  Sekolah. Istilah  yang digunakan dalam kegiatan ini adalah koordinasi.
Bentuk kolaborasi yang berlangsung secara umum terjalin dalam dua format, yakni: a) format koordinasi,  dan  b)  format  sosialisasi.  Dalam format  koordinasi  dilakukan  minimal  2  kali dalam  setahun,  dengan  membahas  tentang keberadaan peserta didik yang actual, soal mutasi siswa,  dan  pembicaraan  anggaran.  Kemudian secara teknis  dalam operasional program dibentuk  “Tim  Manajemen”  Banjar  Cerdas  yang komposisi  keanggotaannya  terdiri  dari  wakil- wakil  institusi  terkait  program  ini.  Tugas  Tim Manajemen ini adalah melakukan monitoring dan pengendalian  agar  program  Banjar  Cerdas optimal.  Format  koordinasi  Banjar  Cerdas sifatnya  sangat  formal  dengan  instrumen   Rakor, dan  sebagai  leading  sektornya  adalah  Dinas Pendidikan.  Dalam  format  seperti  itu  posisi masing-masing  institusi  merasa  tidak  setara, karena  yang  ada  hanya  terjadi  komunikasi  atas bawah  (kebanyakan  sepihak).Padahal  dalam format  kolaborasi, posisi  masing-masing institusi mestinya  dibuat  setara,  pihak-pihak  yang  terlibat dalam  program  “BC”  tidak  berangkat  dari kesepakatan  bersama,  melainkan  instruksi  dari leading  sektornya,  yakni  Dinas  Pendidikan. Keterlibatan  pihak  institusi    dalam  pengambilan keputusan  sangat  minim  dan  posisinya  hanya bertugas sebagai pelaksana.
Keikutsertaan institusi-institusi yang terkait  dalam  program  Banjar  Cerdas  ini termasuk  tinggi.  Hal  ini  lebih  disebabkan  formal menjadi faktor pendorong utama kepatuhan untuk merealisasikan program.
Dilihat  dari    format  sosialisasi  dalam kolaborasi  optimalisasi  “BC”,  sosialisasi  di tingkat Kota dilaksanakan secara berantai dimulai oleh  Dinas  Pendidikan  Kota  Banjar,  khususnya oleh Tim Manajemen dengan melakukan pertemuan dengan para Kepala Sekolah, kemudian para KS
melakukan sosialisasi/pertemuan  dengan  para  orang  tua siswa  dalam  rangka  pengenalan  sekaligus launching program “BC”.

## 2. Faktor  Administration
Faktor  administration    pada  kolaborasi optimalisasi  program  “Banjar  Cerdas”  di  Kota Banjar  adalah  yang  terkait  dengan  penggunaan format  komunikasi  formal  dan  tanggung  jawab, pengorganisasian  tugas,  dan  pengawasan  antar organisasi  partisipan.  Praktik  faktor  administrasi dalam  kolaborasi  optimalisasi  Banjar  Cerdas menurut pengamatan peneliti cukub baik.Penggunaan  model  komunikasi  terwujud secara desentralisasi, yakni Pemkot telah
mendelegasikan untuk realisasi  pencapaian program “BC” kepada Tim Manajemen “BC”.Kemudian  Tim  Manajemen  BC  mengajak anggotanya  untuk  bersama-sama  berperan  dalam pengambilan  keputusan, terutama  yang berkaitan dengan  aspek  operasional  program.  Kadang- kadang  dalam  realisasi  program  “BC”  dilakukan komunikasi informal, baik antara sesama instansi maupun  dengan  Pemkot.  Komunikasi  informal ternyata  lebih  efektif,  fleksibel,  terutama  pada saat  konsultasi  anggaran,  program  sekolah,  dan laporan rutin pelaksanaan program di sekolahnya masing-masing atau instansi yang lainnya.
Dari sudut pengorganisasian tugas, realisasi  program  “BC”  telah  dibentuk  Tim Manajemen  yang  diberi  tugas  untuk  melakukan sosialisasi, komunikasi, konsultasi, dengan pihak- pihak terkait, sehingga bias dijamin ada kepastian bahwa program “BC” berjalan dengan baik.Namun  dalam  pelaksanaannya  sosialisasi, konsultasi  itu  memang  ada  tapi  sangat  jarang terjadi,  dengan  alasan  punya  kesibukan  masing- masing.  Aspek  pengawasan    dalam  program “BC”  dilakukan  oleh  Pemkot,  DPRD,  Komite Sekolah,  Media  Massa,  dan  masyarakat  tua siswa).Hal  yang  paling  rawan  dalam  program “BC”  adalah  pemanfaatan  dana  hibah  yang berasal  dari  APBD  kepada  sekolah-sekolah penyelenggara program ini, untuk itu pengawasan  dari  Pemkot  cukup  ketat  yang dilakukan  oelh  Inspektorat  Kota  Banjar.  Dalam hal  ini  Inspektorat  sering  membuka  ruang konsultasi  dengan  semua  pihak  dalam  soal pemanfaatan dana hibah. Untuk Kota Banjar, dari aspek  penyimpangan  dana  APBD  relatif  kecil, bahkan  selama  5  tahun  berturut-turut  Pemkot Banjar telah meraih penghargaan WTP dari BPK.

## 3. Faktor Organizational Autonomy.
Secara  konseptual,  faktor  organizational autonomy    ini  menggambarkan  dinamika  tarik menarik  antara  kepentingan  individual  partisipan dengan kepentingan kolektif dari jalinan kemitraan  dalam  kolaborasi.  Dalam  kolaborasi ini,  independensi  partisipan  yang  masing-masing memiliki  identitas  dan  kemampuan  sumber  daya yang berbeda dihadapkan pada saling ketergantungan  satu  sama  lain  yang  diikat  oleh kesamaan tujuan. Selama berlangsung kolaborasi implementasi program “BC”, nampaknya masing-masing  institusi  partisipan  memang  tetap mempertahankan    independensinya  masing- masing,  karena  paling  tidak  mereka  memiliki identitas  kelembagaannya.  Namun  demikian,
dalam  program  ini  yang  sangat  terlihat  dominan adalah Dinas Pendidikan,  karena kepentingannya dalam program “BC” sangat menonjol. Bila gagal dalam implementasinya, instansi Dinas Pendidikan dianggap yang paling bertanggungjawab.  Di  samping  itu  ada  kekuatan tersendiri  dari  Dinas  ini  sebagai  wakil  dari Pemerintah Kota yang tugas utamanya memberikan  pelayanan  pendidikan.  Namun demikian, superioritas independensi Dinas Pendidikan  tidak  mutlak.  Dalam  aktivitas  di lapangan,  Dinas  ini  perlu  kontribusi  skill, pengetahuan/kepakaran  tertentu    dari  instansi sekolah maupun Komite Sekolah.
4. Faktor  Mutually.
Dalam melakukan kolaborasi, para partisipan  yang  memiliki  identitas,  kemampuan sumber daya, struktur, maupun bentuk pertanggungjawaban  satu  sama  lain  berinteraksi secara  dinamis.  Interaksi  ini  juga  berlangsung antara  organisasi  individual  maupun  kolektif dalam  kolaborasi  dengan  lingkungannya  yang selalu  berubah.  Dalam  interaksi  ini,  semua partisipan tidak  hanya  menemui  aspek  consensus saja, melainkan juga akan menemui konflik  yang muncul karena beberapa hal: perbedaan identitas, ketersediaan  sumber  daya,  dll.  Dalam  konteks perbedaan  yang  dimiliki  ini,  pada  kolaborasi optimalisasi  program  “BC”  ,  para  partisipan justru  menjalin  sebuah  jaringan  kerja,  sehingga dalam  jaringan  kerjasama  tersebut  terjadi dinamika interaksi satu sama lain.
Kolaborasi  optimalisasi  “BC”,  dilihat  dari faktor  mutually  tidak  terlalu  nampak  ada perbedaan  diantara  partisipannya.  Walaupun dilihat ada perbedaan identitas, kapasitas, sumber daya,  maupun  pengetahuan yang  dimiliki institusi-institusi  partisipan  “Banjar  Cerdas”, justru menjadi perekat komitmen untuk menyukseskan program tersebut.

## 5. Faktor Norms
Faktor  norma  dalam  kegiatan  kerjasama seperti dalam kolaborasi merupakan faktor sangat penting.  Norma  dalam    konteks  ini  adalah  rasa saling  percaya  di  antara    pihak  partisipan kolaborasi,  karena  dengan adanya saling percaya maka    dinamika  interaksi  di  antara  instansi partisipan  akan  muncul  kesepakatan  bersama akan  pentingnya  realisasi  sebuah  program. Optimalisasi  program  “BC”  berjalan  baik,  tanpa kendala-kendala  yang  berarti  dari  sisi  kemauan untuk  bertindak  untuk  merealisasikan  program. Dinas Pendidikan yang merupakan leading sektor
dalam  program  “BC”  sangat  mempercayai sekolah-sekolah penyelenggara program “BC”, di lain  pihak  sekolah  juga  percaya  kepada  Dinas Pendidikan  bahwa  program  ini  murni  hanya untuk kepentingan peningkatan SDM warga Kota Banjar.  Bukan  untuk  tujuan  lain,  misalnya kepentingan politik semata.
Namun  demikian,  walaupun  norma  saling percaya ini dibudayakan dalam kegiatan kolaborasi optimalisasi Banjar Cerdas,
kewaspadaan  Tim  Manajemen  “BC”  tetap terjaga.  Untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak diinginkan, misalnya penyimpangan, maka komunikasi  antar  Tim  Manajemen  dengan lembaga  pelaksana  program  ini  cukup  sering dilakukan  baik  komunikasi  formal  maupun informal.

## 6. Faktor Leadership
Faktor  kepemimpinan  dalam  optimalisasi program  “Banjar  Cerdas”  Nampak  sangat dominan.  Terutama  kepemimpinan  Wali  Kota yang  berambisi  untuk  menyukseskan  program ini,  sehingga  untuk  kegiatan  sosialisasi-pun kadang  beliau  sendiri  yang  memimpin.  Memang faktor    peran  kepemimpinan  dalam  proses kerjasama  apapun  begitu  penting,  terutama diperlukan  perannya  sebagai  figur  pemersatu komitmen  dari para partisipan  kolaborasi. Faktor kepemimpinan  dalam  program  “Banjar  Cerdas” dalam  praktiknya  ada  dua  jenis  kepemimpinan: (1) kepemimpinan politik, dan (2) kepemimpinan manajerial.
Kepemimpinan  politik  banyak  diperankan langsung oleh Wali Kota, karena nampaknya ada kepentingan politik juga (dalam arti positif) yakni bahwa  dan  pelayanan  pendidikan  sebagai pelayanan  dasar  harus  sukses.  Apabila  sukses, kepercayaan  masyarakat  atas  kepemimpinannya akan  muncul  dan  tentu  nama  beliau  bisa diperhitungkan  lagi  untuk  calon  figur  pemimpin untuk masa berikutnya. Kemudian kepemimpinan manajerial  tentu  banyak  diperankan  oleh  Kepala Dinas  Pendidikan  dan  Ketua  Tim  Manajemen program “Banjar Cerdas”, terutama  pada perannya dalam tata kelola “Banjar Cerdas” yang dimulai  dari: Plan-Do-Check-Action (PDCA).
Kepemimpinan manajerial dalam program Banjar Cerdas  memiliki  tugas  untuk  mengatasi  segala kompleksitas  dalam  program  ini  bias  menjadi sederhana dan terkelola dengan efektif. Misalnya, bagaimana  manajemen  sosialisasi,  manajemen keuangannya, manajemen monitoring, dan manajemen pelaporan realisasi program ini.
Dalam  praktik,  kepemimpinan  manajerial program  Banjar  Cerdas  Nampak  belum  berhasil baik,  terutama  pada  saat  pengajuan  dana  dari sekolah  sering  mengalami  hambatan  birokratis, sehingga  tidak  tepat  waktu.  Kemudian,  laporan- laporan  rutin  pelaksanaan  program  sering terlambat  dari  penyelenggara  program,  namun tidak ada tindakan tegas dari Tim Manajemen.

## V. Kesimpulan
Optimalisasi  program  “Banjar  Cerdas”  di Kota  Banjar  dilihat  dari  sisi output dinilai  tidak efektif.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  Rata-rata  Lama Sekolah  siswa  warga  Kota  Banjar  hanya mencapai  rata-rata  8,12  tahun,  padahal  targetnya adalah  12  tahun.  Jadi  program  Banjar  Cerdas baru  menghasil  rata-rata  sekolah  tingkat  SLTP pun  belum  tercapai.  Namun  demikian,  dari  sisi proses  upaya  pencapaian  wajib  belajar  di  Kota Banjar  dinilai  cukup  berhasil,  bila  dilihat  dilihat dari proses kolaborasi antar institusi yang terlibat upaya optimalisasi “Banjar Cerdas”. Ada 3 faktor penentu  berhasilnya  kolaborasi  yang  dinilai belum  optimal,  yakni:  faktor governance, administration,  dan  mutually .  Ketiga  faktor  ini dalam  dinamika  inter-relasi  antar  lembaga- lembaga  terkait  dalam  upaya  optimalisasi program  “BC”  masih  terlalu  mengandalkan format  kerjasama  yang  sifatnya  koordinatif, bukan  kolaboratif.  Di  mana  ada  satu  instansi masih  menunjukkan  superioritasnya  sebagai leading sector dari semua aspek yang dimilikinya,  sehingga  prinsip  setara,  otonomi, komitmen,  saling  percaya,  saling  melengkapi, kurang  nampak    dalam  proses  kolaborasi. Sedangkan  3  faktor  lain: mutually,  norms,  dan leadership, dinilai  cukup  optimal.  Dalam  arti lebih  menyerupai  format  kolaborasi,  dari  pada koordinasi  yang  lebih  menunjukkan  aspek  legal formal.

## Daftar Pustaka
Ahmad,  Dede.  2017. Manajemen  Kolaborasi Antar  Institusi  Dalam  Penanggulangan HIV/AIDS Di Kabupaten Subang . Disertasi. Universitas Padjadjaran. Bandung. Albraw, Martin. 1996. Birokrasi. Yogyakarta. PT Tiara Wacana.
Bayerlein,  Michael  M, et  al .  2003.The  Ten Principles  of  Collaborative  Organizations. Journal  of  Organizational  Excellence. Wiley Periodical Inc. Spring. pp: 51-53
Dwiyanto, Agus. 2004. Reorientasi Ilmu Administrasi  Publik:  Dari  Government  ke Governance. Pidato  Pengukuhan  Guru Besar  FISIP-UGM.  Di  depan  rapat Terbuka  Majelis  Guru  Besar    UGM .  21 Agustus 2004.Yogyakarta. Gajda,  Rebbeca,  2004.  Utilizing  Collaboration Theory  to  Evaluate  Strategic  Alliances . America Journal of Evaluation. Vol 25. No 11. pp:65-67. Gray,  Barbara,  and  Donna  Wood.  1991. Colaborative  Alliance:  Moving  From Practice  To  Theory. Journal    of  Applied Behavioral Science . 27 (2) : 3-22. Raharja, Sama’un,  Jaja. 2008. Model Kolaborasi Dalam  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai Citarum. Disertasi . FISIP- UI. Jakarta.
Thomson,  Ann  Marie,  James  L  Perry,  and Theodore K. Miller. 2007. Conceptualizing and Measuring Collaboration. The Journal of  Public  Administration  Research  and Theory . Oxford University Press. December 1. Sumber lain :
Tempo. Co. 17 April 2017.
Undang-Undang    No  20  tahun  2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Peraturan  Wali  Kota  Banjar  No  36  Tahun  2013 Tentang Program “Banjar Cerdas”.