## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1135-1143 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.468

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA PAYAKUMBUH
1 Fittria Nazmi, 2 Asep Ajidin
1,2 Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi Correspondet author : fitria.nazmi01@gmail.com Kota Bukittinggi, 102010, Indonesia
Abstract
The purpose of this study was to analyze the process and results of poverty alleviation policy implementation  in  Payakumbuh  City,  West  Sumatra.  Qualitative  methods  were  used  to identify the driving factors of poverty alleviation policy implementation from  the perspective of policy makers and the poor in Payakumbuh City. Data collection was conducted through semi-structured  interviews.  Data  analysis  was  conducted  using  triangulation  techniques, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study found  that  the  process  of  implementing  poverty  alleviation  policies  was  carried  out  by  the Regional  Poverty  Alleviation  Coordination  Team  (TKPKD).  The  poor  in  Payakumbuh  City received  various  assistance,  but  the  implementation  of  poverty  alleviation  policies  often failed  due  to  inadequate  funds,  weak  supervision,  and  invalid  data.  They  wanted transparency of aid recipients as well as training and business capital. This study emphasizes the  importance  of  communication  and  the  role  of  bureaucratic  structure  in  the  success  of the policy.
Keywords: Communication; Disposition; Policy; Poverty Reduction; Resources

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  proses  dan  hasil  implementasi  kebijakan penanggulangan  kemiskinan  di  Kota  Payakumbuh,  Sumatera  Barat.  Metode  kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi faktor pendorong implementasi kebijakan penanggulangan  kemiskinan  dari  sudut  pandang  pembuat  kebijakan  dan  masyarakat miskin  di  Kota  Payakumbuh.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  semi- terstruktur.  Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  triangulasi  yakni  reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa proses dalam  implementasi  kebijakan  penanggulangan  dilakukan  oleh  Tim  Koordinasi Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah  (TKPKD).  Masyarakat  miskin  di  Kota  Payakumbuh menerima berbagai  bantuan, namun  implementasi  kebijakan  penanggulangan  kemiskinan sering  gagal  karena  dana  tidak  memadai,  lemahnya  pengawasan,  dan  data  yang  tidak valid.  Mereka  menginginkan  transparansi  penerima  bantuan  serta  pelatihan  dan  modal usaha. Penelitian ini menekankan pentingnya komunikasi dan peran struktur birokrasi dalam keberhasilan kebijakan.
Kata Kunci: Disposisi; Kebijakan; Komunikasi; Penanggulangan Kemiskinan; Sumber Daya
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  tujuan  bangsa  yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  adalah  pembangunan  kesejahteraan  sosial.  Permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa masih banyak warga negara
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1135-1143                                              Fittria Nazmi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.468 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
yang  belum  terpenuhi  hak atas  kebutuhan  dasarnya  secara  layak sehingga  masih  banyak warga negara yang tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Pasal 34  ayat  1  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengamanatkan bahwa  fakir  miskin  dan  anak  terlantar  dipelihara  oleh  negara.  Selain  itu,  dalam  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dijelaskan bahwa kewajiban negara  untuk  membebaskan  kondisi  masyarkat  miskin  melalui  upaya  penghormatan, perlindungan  dan  pemenuhan  hak  atas  kebutuhan  dasar  dan  ini  menjadi  prioritas  utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin.
Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya  tingkat  pendapatan  dan  konsumsi  masyarakat,  tetapi  juga  berkaitan  dengan rendahnya tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan ketidakberdayaan masyarakat untuk berkonstribusi dalam pembangunan dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan pembangunan manusia. Kemiskinan merupakan permasalahan utama dalam pelaksanaan pembangunan  ekonomi  di  negara-negara  berkembang  (Monongga  et  al.,  2018)  termasuk Indonesia.  Sehingga  kemiskinan  menjadi  pembatas  antara  hak-hak  rakyat  untuk mendapatkan  pekerjaan  yang  layak,  perlindungan  dari  hukum,  rasa  aman,  pemenuhan kebutuhan  sandang,  pangan,  papan  yang  terjangkau  dan  serta  akses  pendidikan  dan kesehatan yang layak.
Kemiskinan  merupakan  fenomena  sosial  yang  terus  menerus  menjadi  pembahasan. Menurut Sabarisman (2017), kemiskinan adalah kondisi kehidupan seseorang yang jauh dari kata sejahtera. Sejahtera merupakan keadaan dimana seseorang telah mampu memenuhi kebutuhannya  baik  kebutuhan  dasar  maupun  diluar  kebutuhan  dasar.  Pada  negara berkembang  kemiskinan  disebabkan  karena  ketimpangan  atau  ketidaksetaraan  antara orang kaya dan orang miskin yang disebabkan minimnya akses pendidikan dan kesehatan dan ketidaksetaraan dalam pelaksanaan pembangunan (Itang, 2015). Hal ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya.
Tingginya angka kemiskinan dapat menyebabkan lambatnya proses pembangunan suatu  bangsa  karena  dampaknya  yang  menyebar  dan    menyeluruh  dalam  tatanan kehidupan.  Berbagai  program  muncul  dalam  jumlah  yang  besar  dalam  kebijakan pengentasan  kemiskinan  dan  telah  diimpelementasikan  di  berbagai  daerah,  namun masalah  publik  yang  terjadi  sampai  saat  ini  menyebabkan  angka  kemiskinan  masih  tinggi jumlahnya (Hadna & Kartika, 2017). Menurut Huraerah (2013), kebijakan yang telah dilakukan pemerintah  dalam  rangka  penanggulangan  kemiskinan  mengalami  beberapa  kekeliruan, dimana  pemerintah  memfokuskan  orientasi  pada  aspek  ekonomi  dibandingkan  dari  segi aspek  multidimensional  yang  terbukti  menyebabkan  kegagalan,  karena  penanggulangan kemiskinan yang direduksi dari segi ekonomi tidak mewakili permasalahan kemiskinan secara keseluruhan.  Selain  itu,  penanggulangan  kemiskinan  yang  dilakukan  pemerintah  lebih

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1135-1143 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.468
berfokus  kepada  kemurahan  hati  dibandingkan  pelaksanaan  produktivitas,  sehingga menyebabkan masyarakat menjadi tidak produktif.
Menurut  Safhira  dan  Mukhtar  (2023),  salah  satu  aspek  penting  untuk  mendukung strategi  penanggulangan  kemiskinan  adalah  tersedianya  data  kemiskinan  yang  akurat. Pengukuran  kemiskinan  yang  dapat  dipercaya  dapat  menjadi  instrumen  tangguh  bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.
Selain  itu,  pengentasan  kemiskinan  masih  mejadi  tema  pembangunan,  agenda utama  dan  berkelanjutan  di  seluruh  dunia  tak  terkecuali  Indonesia.  Dalam Outcome Document  Trfansforming  Our  Worrld:  The  2030  Agenda  For  Sustainable  Development, mengakhiri kemiskinan menjadi tujuan pertama dari tujuh belas tujuan yang telah disepakati dalam  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB),  yaitu  mengakhiri  kemiskinan  pada  tahun 2030.  Karena  salah  satu  indikator  keberhasilan  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  dilihat dari berapa besar persentase angka kemiskinan yang menyebabkan kemiskinan menjadi isu strategis dalam pembangunan di setiap daerah.
Berdasarkan  hasil  survei  BPS  pada  bulan  Maret  2023,  jumlah  penduduk  miskin Indonesia sebesar 9,36 persen atau 25,90 juta jiwa (BPS, 2023). Bantuan sosial yang diberikan pemerintah  kepada  masyarakat  miskin  belum  menghasilkan  penanggulangan  kemiskinan yang  signifikan  (Saragih,  2015).  Fenomena  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat  saat  ini, menggambarkan  bahwa  bantuan  sosial  yang  diterima  oleh  masyarakat  menimbulkan kecemburuan  sosial  yang  menyebabkan  terjadi  konflik  karena  ketidak  tepatan  sasaran pemberian bantuan.
Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp.  431,5  triliun  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  tahun  2022. Walaupun  bantuan  terus  digulirkan  oleh  pemerintah,  namun  angka  kemiskinan  nasional terbilang  cukup  tinggi.  Persentase  jumlah  penduduk  miskin  Kota  Payakumbuh  Provinsi Sumatera  Barat  mengalami  penurunan  setiap  tahunnya  mulai  dari  tahun  2014  sampai dengan  tahun  2023  dengan  rata-rata  penurunan  0,21  persen  selama  10  tahun  terakhir. Persentase jumlah masyarakat miskin pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang ditandai dengan naiknya angka kemiskinan Kota Payakumbuh dari 5,65 persen menjadi 6,16 persen. Kenaikan angka kemiskinan ini disebabkan oleh Covid-19 yang melanda Indonesia termasuk Kota Payakumbuh. Pada tahun 2022 terjadi penurunan angka kemiskinan Kota Payakumbuh menjadi 5,66 persen dibandingkan dengan tahun 2021, walaupun masih di atas target yang telah  ditetapkan.  Pada  tahun  2023  juga  terjadi  penurunan  angka  kemiskinan  Kota
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1135-1143                                              Fittria Nazmi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.468 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Payakumbuh  dari 5,66  persen  menjadi  5,44  persen. Penurunan  angka  kemiskina  yang  tidak signifikan  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  Kota  Payakumbuh  dalam  upaya penanggulangan  kemiskinan.  Perhitungan  persentase  penduduk  miskin  diukur  dari  segi ekonomi/ pendapatan (daya beli), kesehatan, kepemilikan asset, rumah dan pekerjaan. Hal ini  menggambarkan  bahwa  implementasi  kebijakan  penanggulangan  kemiskinan  tidak signifikan dalam penurunan angka kemiskinan setiap tahunnya.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Istiqamah  et  al.  (2018),  pertumbuhan ekonomi  seharusnya  sejalan  dengan  menurunnya  angka  ketimpangan  pendapatan  dan penurunan  angka  kemiskinan,  namun  pada  kenyataannya  meningkatnya  pertumbuhan ekonomi  suatu  daerah  cenderung  meningkatkan  angka  ketimpangan  pendapatan  dan jumlah  penduduk  miskin.  Salah  satu  strategi  yang  dapat  dilakukan  adalah  pengurangan beban  pengeluaran  masyarakat.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  dokumen  Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Payakumbuh 2023-2026 salah satu strategi pemerintah  daerah  yang  dilakukan  dalam  pengurangan  beban  pengeluaran  masyarakat dengan memastikan kelompok masyarakat miskin memperoleh program perlindungan sosial berupa  bantuan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN), program  Keluarga  Usaha  Bersama  (KUBE)  dan  Beasiswa  Program  Indonesia  Pintar  (PIP). Namun  implementasi  program  penanggulangan  kemiskinan  belum  mampu  mengurangi angka  kemiskinan  di  Kota  Payakumbuh  secara  signifikan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kisaran penurunan  angka  kemiskinan  Kota  Payakumbuh  selama  10  (tahun)  terakhir  hanya  sebesar lebih kurang 0,5% pertahun.
Menurut Satibi dan Sudrajat (2019), banyak faktor kebijakan yang perlu diperhatikan pemerintah  dalam  menanggulangi  kemiskinan,  antara  lain:  pendekatan,  strategi,  dan pelaksana serta keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Idealnya, berbagai faktor tersebut  harus  tercakup  dalam  satu  dokumen  lengkap,  sehingga  mampu  mengatasi masalah kemiskinan secara tepat dan komprehensif. Jika salah satu faktor terabaikan, maka peluang  terjadinya  peningkatan  kemiskinan  akan  terbuka  lebar,  yang  kemudian  dapat berimplikasi  pada  penurunan  kesejahteraan  pada  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  untuk menanggulangi  kemiskinan  diperlukan  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  daerah  untuk mengatasi  permasalahan  tersebut.  Dari  penjelasan  diatas,  fenomena  kemiskinan  di  Kota Payakumbuh  masih  tergolong  tinggi.  Berbagai  intervensi  program  dan  kegiatan  telah dilaksanakan tetapi belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
Dalam  penelitian  ini  digunakan  indikator  implementasi  kebijakan  menurut  teori Edward  III.  Implementasi  adalah  sebuah  proses  interaksi  antara  penentuan  tujuan  dan segala  bentuk upaya  untuk mendapatkan  apa  yang  menjadi  target  dari tujuan  itu  sendiri. Menurut  Edward  III,  implementasi  kebijakan  akan  menjadi  efektif  apabila  ditentukan  oleh

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1135-1143 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.468
sumber  daya  manusia  (SDM),  struktur  organisasi,  komunikasi,  serta  disposisi  atau  sikap (Nuriyani & Mia, 2022).
Oleh  karena  itu,  penelitian  tentang  implementasi  kebijakan  penanggulangan kemiskinan  di  Kota  Payakumbuh  menjadi  penting  untuk  dilakukan  guna  mengidentifikasi faktor-faktor yang  mempengaruhi  keberhasilan  program  ini  dan  untuk merumuskan  strategi yang tepat dalam mengatasi tantangan yang ada.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang  bersifat  deskriptif  (Banks,  2018).  Penelitian  ini  berfokus  pada  subjek  tertentu  dan mengkajinya  sebagai  studi  kasus.  Pendekatan  studi  kasus  memberikan  gambaran  dan ilustrasi komprehensif tentang berbagai aspek individu, kelompok, organisasi, program atau situasi  sosial  (Rahardjo,  2017).  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  semi- terstruktur. Wawancara merupakan komunikasi yang terjadi secara dua arah dimana peneliti akan  menggali  informasi  dengan  mengajukan  pertanyaan  yang  sesuai  dengan  pedoman wawancara  dan  dilakukan  dengan  lebih  leluasa  dan  tidak  terlalu  terikat  dengan  susunan pertanyaan  pada  pedoman  wawancara  (Pike,  2019).  Wawancara  dilakukan  secara mendalam  kepada  kepala  dinas  sosial,  kepala  dinas  pendidikan,  kepala  dinas  kesehatan, dan  kepala  bidang  perumahan  serta  tiga  keluarga  miskin  di  Kota  Payakumbuh.  Skrip wawancara dikembangkan dengan merujuk kepada teori implementasi kebijakan menurut Edward  III  yang  terdiri  dari  empat  indikator  yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi/sikap, dan  struktur  birokrasi.  Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  dengan  menggunakan tiga  langkah,  yaitu  kondensasi  data,  penyajian  data  (data  display),  dan  penarikan kesimpulan.  Kondensasi  data  mengacu  pada  proses  pemilihan,  pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022). Keabsahan  data  diperhatikan  melalui  berbagai  strategi,  termasuk  triangulasi  dengan membandingkan  data  dari  berbagai  sumber  dan  teknik  pengumpulan,  ketekunan pengamatan  dengan  melakukan  pengamatan  secara  berulang  dan  mendalam,  serta kejelasan audit trail dengan mencatat semua langkah penelitian secara jelas dan sistematis.
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1135-1143                                              Fittria Nazmi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.468 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Kota  Payakumbuh: Perspektif Faktor Komunikasi
Menurut  Jones  (1991)  dalam  La  Ode  Muhammad  Elwan,  (2011:  18)  menjelaskan  bahwa Implementasi  kebijakan  mudah  dimengerti  secara  teoritik  dan  konseptual,  namun  tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020)
Dalam  mengkaji  studi  implementasi  kebijakan  publik  maka  perlu  diketahui  variabel- variabel  atau  faktor  yang  mempengaruhinya.  Ada  beberapa  model  implementasi  yang dapat digunakan sebagai acuan, diantaranya adalah sebagai berikut;
Grindle  (1980)  yang  dilkutip  dari  (Elwan,  L.O.M,  2011:15)  dijelaskan  bahwa  mendekati implementasi  kebijakan  sebagai  suatu  proses  tindakan-tindakan  administratif  umum  yang perlu diperiksa sampai level program yang spesifik. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan dapat dilihat dari kapasitasnya untuk menjalankan program sesuai dengan desain semula.  Karena  itu,  implementasi  kebijakan  secara  keseluruhan  perlu  dilihat  dengan mempertanyakan  apakah  pelaksanaan kebijakan  sesuai  dengan  yang  ditentukan.  (dalam Elwan.L.O.M, 2011:22). Pengukuran kesesuaian ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu: a) Dilihat dari  prosesnya,  yakni  yang  dapat  diperiksa  pada  tingkat  program  yang  spesifik  dan  dana yang  dialokasikan,  serta  b)  Dilihat  dari  hasil  yang  dicapai  oleh  implementasinya  kebijakan tersebut. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu: a) Dampak atau efeknya pada masyarakat  secara  individu  dan  kelompok;  dan  b)  Tingkat  perubahan  yang  terjadi  serta penerimaan kelompok sasaran terhadap perubahan yang terjadi.
Lebih  lanjut,  menurut  argumen  Grindle  (dalam  Elwan.L.O.M,  2011:  22)  bahwa  keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh derajat dapat tidaknya kebijakan itu  diterapkan  atau  implementabilitas (implementability) .  Implementabilitas  ini  dapat  dilihat dari  aspek  isi  kebijakan (content  of  policy) dan  aspek  konteks  implementasi  kebijakan (contexs of policy implementation). (Supriadin et al., 2020)
Demikian halnya dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan disuatu wilayah.  Seperti  Informasi  terkait  penanggulangan  kemiskinan  di  Kota  Payakumbuh disampaikan  oleh  Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah  (TKPKD)  yang didalamnya  ikut  serta  dinas  pendidikan,  dinas  kesehatan,  dinas  Pekerjaan  Umum  Dan Penataan  Ruang  (PUPR),  Kementeriaan  Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  dan Kebudayaan (Kemenko PMK), serta dinas sosial. Kebijakan dan program yang disusun sudah termaktub  dalam  beban  tugas  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  serta  Badan Perencanaan  dan  Pembangunan  Daerah  (Bappeda).  Selain  itu,  juga  diikutsertakan pemangku  kepentingan (stakeholders) lainnya  seperti  Badan  Zakat  Nasional  (Baznas). Terdapat perbedaan laporan dan pembaharuan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1135-1143 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.468
(DTKS) antara dinas sosial dengan dinas pendidikan yang berakibat pada program KIP, KIS, dan  lainnya  salah  sasaran.  Masyarakat  Miskin  Sudah  ditinjau  oleh  pihak  kelurahan  dan Badan Zakat Nasional (Baznas) untuk kemudian akan diberikan bantuan sosial. Sudah didata oleh  dinas  perumahan  dan  kawasan  pemukinan  untuk  mengetahui  apakah  rumah  yang dihuni sekarang sudah layak atau belum, serta dari Perusahaan  Daerah Air Minum (PDAM) untuk mengetahui sumber air minum, baik untuk dikonsumsi maupun untuk mandi, cuci, dan kakus (MCK).

## Analisis  Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Kota  Payakumbuh: Perspektif Faktor Sumber Daya
Komponen  yang  dijadikan  pedoman  untuk  verifikasi  dan  validasi  oleh  dinas  sebagai pembuat kebijakan terkait upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Payakumbuh adalah Data Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  dari dinas  sosial,  Surat  Keterangan  Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan, data kependudukan dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)  untuk  program  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS),  serta  anggaran untuk  menjalankan  program  pemberian  makanan  bergizi  bagi  ibu  hamil  dan  bayi  stunting untuk  dinas  kesehatan.  Dinas  sosial  dengan  sukses  memberikan  bantuan  berupa  fasilitas pengembangan usaha ekonomi produktif bagi warga miskin ekstrem dan warga miskin yang ada di data Percepatan Pensasaran Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Pada triwulan I tahun 2024, angka kemiskinan ekstrem di Kota Payakumbuh berada pada 0 persen. Dinas Sosial  meningkatkan  anggaran  untuk  mengadakan  pelatihan  keterampilan  untuk memberdayakan  masyarakat  miskin.  Dinas  perumahan  Kota  Payakumbuh  bersama  dinas Perumahan dan Permukiman (PKP) juga sudah melangsungkan proyek pengurangan jumlah rumah  tidak  layak  huni  dengan  target  100  rumah  dibangun  setiap  tahunnya.  Masyarakat miskin di Kota Payakumbuh sudah memperoleh bantuan modal usaha yang diterima sekali dalam  tiga  bulan  melalui  Badan  Zakat  Nasional  (Baznas),  menerima Kartu  Indonesia  Pintar (KIP),  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN),  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  dan  sembako beras.  Bantuan  dari  dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  (PKP)  berupa  bantuan bahan  bangunan  serta  bantuan  dari  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  berupa pemasangan sambungan air minum.
Analisis  Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Kota  Payakumbuh: Perspektif Faktor Disposisi/Sikap
Pelaksanaan  program  penanggulangan  kemiskinan  di  Kota  Payakumbuh  secara  umum sudah  baik.  Dinas  terkait  mengungkapkan  bahwa  terdapat  beberapa  faktor  yang menyebabkan  gagalnya  implementasi  kebijakan  penanggulangan  kemiskinan  di  Kota Payakumbuh  yaitu  seperti  dana  yang  tidak  memadai,  lemahnya  pengawasan  dari pimpinan,  tidak  adanya  validasi  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  sehingga
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1135-1143                                              Fittria Nazmi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.468 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
menjadikan program yang telah disusun salah sasaran, program yang mangkrak, serta faktor dari diri masyarakat itu sendiri yang memiliki “mental miskin” . Masyarakat miskin belum puas dengan  bantuan  yang  dihadirkan  oleh  pemerintah  seperti  bantuan  pendidikan  anak, bantuan kesehatan, dan sembako beras. Masyarakat menginginkan bantuan modal usaha agar  mereka  dapat  menghasilkan  pendapatan  sendiri.  Masyarakat  juga  menginginkan pelatihan-pelatihan keterampilan yang mereka ikuti dievaluasi lebih lanjut oleh dinas terkait agar tidak sia-sia.

## Analisis  Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Kota  Payakumbuh: Perspektif Faktor Struktur Birokrasi
SOP  kerja  dinas  terkait  dalam  implementasi  penanggulangan  kemiskinan  di  Kota Payakumbuh yaitu dinas pendidikan Kota Payakumbuh berkoordinasi secara intens dengan dinas  sosial  dan  kelurahan  terkait.  Lalu,  dinas  kesehatan  Kota  Payakumbuh  selalu berkoordinasi  dengan  dinas  sosial,  dinas  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  (Dukcapil), BPJS  kesehatan,  puskesmas,  serta  rumah  sakit.  Kemudian,  dinas  perumahan  Kota Payakumbuh  secara  berkala  berkoordinasi  dengan  pihak  kecamatan,  kelurahan,  RT/RW, LPM,  serta  pemuka  masyarakat.  Serta  dinas  sosial  Kota  Payakumbuh  secara  berjenjang berkoordinasi  dengan  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  serta  pemangku  kepentingan ataupun  lembaga  lain  seperti  Badan  Zakat  Nasional.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memastikan efektivitas dan efisiensi jalannya program. Proses penerimaan bantuan terkait implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat miskin di Kota Payakumbuh diawali atas usulan dari kelurahan. Tahap selanjutnya yakni pendataan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)  menjadi  salah  satu  sumber data.  Masyarakat  miskin  mengungkapkan  bahwa  mereka menginginkan adanya transparansi dalam hal penerima bantuan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  temuan  penelitian  dan  pembahasan,  maka  disimpulkan  bahwa  implementasi program  penanggulangan  kemiskinan  di  Kota  Payakumbuh  secara  umum  baik,  namun masyarakat  belum  puas  dengan  bantuan  yang  ada.  Mereka  menginginkan  transparansi penerima  bantuan,  bantuan  modal  usaha,  dan  pelatihan  keterampilan  yang  lebih  efektif. Disarankan  agar  penelitian  berikutnya  memperbanyak  sampel,  menggunakan  teori implementasi  kebijakan  yang  lebih  baru,  dan  menggabungkan  metode  kualitatif  dan kuantitatif untuk hasil yang lebih lengkap dan informatif.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1135-1143 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.468

## DAFTAR PUSTAKA
Banks,  M.  (2018).  Using  visual  data  in  qualitative  research.  Using  visual  data  in  qualitative research, 1-192.
BPS. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023.
Hadna,  A.  H.,  &  Kartika,  D.  (2017).  Evaluation  of  poverty  alleviation  policy:  Can  conditional cash  transfers  improve  the  academic  performance  of  poor  students  in  Indonesia?. Cogent Social Sciences, 3(1), 1295548.
Huraerah, A. (2013). Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 12(1), 3-13.
Istiqamah,  I.,  Syaparuddin,  S.,  &  Rahmadi,  S.  (2018).  Pengaruh  pertumbuhan  ekonomi terhadap  ketimpangan  pendapatan  dan  kemiskinan  (studi  provinsi-provinsi  di Indonesia). E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah, 7(3), 111-126.
Itang,  I.  (2015).  Faktor  Faktor  Penyebab  Kemiskinan.  Tazkiyya:  Jurnal  Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, 16(01), 1-30.
La  Ode  Muhammad  Elwan,  Muhammad  Yusuf,  &  La  Ode  Herman  Halika.  (2022).  MINING POLICY  CONFLICT:  Recruitment  of  Local  Workers  in  Morosi  Industrial  Estate,  Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho, 5(3), 626 – 642.
https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Manongga,  A.,  Pangemanan,  S.,  &  Kairupan,  J.  (2018).  Implementasi  Program  Keluarga Harapan  Dalam  Mengatasi  Kemiskinan  Di  Kelurahan  Pinokalan  Kota  Bitung.  Jurnal Eksekutif, 1(1).
Nuriyani,  G.  & Mia.  (2022).  Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor 1  Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut.
Pike,  M.  (2019).  Interviews  Instead  of  Self-Reports?  Investigating  Cues  and  Questions  for  the Detection of Honesty-Humility in Employment Interviews (Doctoral dissertation, University of Guelph).
Rahardjo, M. (2017). Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya.
Sabarisman,  M.  (2017).  Identifikasi  dan  pemberdayaan  masyarakat  miskin  pesisir.  Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 3(3).
Safhira,  T.,  &  Mukhtar,  S.  (2023).  ANALYSIS  OF  FACTORS  AFFECTING  THE  REGIONAL  POVERTY GAP INDEX. Jurnal Pendidikan Ekonomi, Perkantoran, dan Akuntansi, 4(2), 171-183.
Saragih,  J.  P.  (2015).  Kebijakan  Pengentasan  Kemiskinan  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 6(1), 45-59.
Satibi, I., & Sudrajat, U. (2019). Strategi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 9(2), 362-381.
Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506