## UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR OLAHRAGA (STUDI KASUS KAWASAN SPORT CENTRE KABUPATEN POLEWALI MANDAR)
Abd. Asis
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: abdasis1989@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  efforts  of  local  governments  in  the development of sports infrastructure and management of the Sport Center in the management of sports infrastructure at the H.S Stadium. Holding, Sport  and  Tennis  Court  H.S.  Mengga.  Research  shows  that  local governments  carry out  infrastructure  development  in  accordance  with  the government's  annual  activity  program  and  also  the  Regent's  policy  from 2015  to  2017.  There  is  always  an  increase  and  development  in  the  area sport center. In addition, the UPTD Sport Center as the organizer of the sports  infrastructure  management  plan  at  the  HS  Mengga  Stadium  and the  HS  Mengga  GOR  is  quite  good,  on  the  Tennis  Court  it  is  still  not good,  organizing  at  the  HS  Mengga  Stadium,  HS  Mengga  GOR  and Tennis Court are considered good. The implementation at the HS Mengga Stadium, the HS Mengga Tennis Court was grouped in good categories. Supervision  at HS Mengga Stadium  and GOR HS  Mengga is  good  but on the Tennis Court it is still not good.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam  pengembangan  infrastruktur  olahraga  serta  pengelolaan  Sport Center  dalam  manajemen  infrastruktur  olahraga  di  Stadion  H.S. Mengga,  GOR  dan  Lapangan  Tennis  H.S.  Mengga.  Penelitian menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah  melakukan  pembangunan infrastruktur  sesuai  dengan  program  kegiatan  pemerintah  setiap tahun dan juga kebijakan Bupati bahwa dari 2015 hingga 2017. Selalu ada  peningkatan  dan  pengembangan  dalam  area  sport  centre.  Selain itu,  UPTD  Sport  Centre  sebagai  penyelenggara  perencanaan manajemen  infrastruktur  olahraga  di  Stadion  HS  Mengga  dan  GOR HS  Mengga  cukup  baik,  di  Lapangan  Tenis  masih  kurang  baik, pengorganisian  di  Stadion  HS  Mengga,  GOR  HS  Mengga  dan Lapangan  Tenis  sudah  dianggap  baik.  Pelaksanaan  di  HS  Mengga
Stadium,  Pengadilan  Tenis  GOR  HS  Mengga  dikelompokkan  dalam kategori  baik.  Pengawasan  di  HS  Mengga  Stadium  dan  GOR  HS Mengga baik tetapi di Lapangan Tenis masih tidak baik.
Kata Kunci: Pengembangan, Infrastruktur, Manajemen.

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Daerah  merupakan  salah  satu  alat  dalam  sistem penyelenggaraan  pemerintahan.  Pemerintah  Daerah  merujuk  pada  otoritas administrative  di  suatu  daerah  yang  lebih  kecil  dari  sebuah    Negara,    dimana Negara    Indonesia  merupakan  sebuah  Negara  yang  wilayahnya  terbagi  atas daerah-daerah  provinsi.  Daerah  provinsi  kemudian  dibagi  lagi  atas  daerah kabupaten  dan  daerah  kota,  setiap  daerah  tersebut  mempunyai  pemerintah daerah  yang  diatur  dengan  undang-undang.  Menurut  Undang-Undang  RI Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  (Revisi  Undang-Undang Nomor32  Tahun  2004),  bahwa  Pemerintah  daerah  merupakan  Kepala  daerah sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah  yang  memimpin pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  otonom. Dalam  rangka  melaksanakan  peran  desentralisasi,  dekonsentrasi  dan  tugas pembantuan,  pemerintah  daerah  menjalankan  urusan  pemerintah  yang konkuren.  Urusan  pemerintah  konkuren  merupakan  salah  satu  urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu kepemudaan dan olahraga. Maka dari itu dalam mengoperasionalkan kebijakan manajemen aset  Kabupaten/  Kota  diperlukan  upaya  pengembangan  infrastruktur  pada pusat  olahraga.  Sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  SKN Nomor  3  Tahun  2005  tentang  system  keolahragaan  nasional  bahwa  setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan  olahraga.  Maka  dalam  Bab  XI  Pasal  67  Ayat  2  berbunyi  bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintah dan pemerintah daerah.
Pemerintah  sendiri  menjadikan  olahraga  sebagai  pendukung  salah  satu terwujudnya  arah  kebijakan  pembangunan  namun  dalam  hal  ini  peningkatan minat  masyarakat  terhadap  olahraga  sendiri  tidak  di  imbangi  dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas fasilitas/infrastruktur olahraga bahkan terjadi  kecenderungan  menurunnya  kualitas  fasilitas/infrastruktur  olahraga karna  kurangnya  perawatan.  Hal  tersebut  dapat  menghambat  perkembangan olahraga  itu  sendiri.  Lebih  lanjut,  fasilitas/infrastruktur  olaraga  merupakan kebutuhan  dasar  untuk  melakukan  aktivitas  olahraga,  tanpa  adanya  alat kelengkapan  yang  memadai  rasanya  sulit  jika  mengharapkan  partisipasi masyarakat  atau  publik  dalam  aktivitas  olahraga.  Oleh  sebab  itu, pengembangan  infrastruktur  olahraga  perlu    mendapat  perhatian  yang  lebih
Volume 2, Nomor 2, Nopember 2017 | 45
professional  melalui  manajemen  fasilitas/infrastruktur  olahraga  dan pelaksanaan sistematis dalam pembangunan nasional. Sebagai salah satu aspek pembangunan,  pemerintah  memiliki  fungsi  strategis  dalam  menunjangtingkat kesejahteraan masyarakat karna berkaitan dengan kegiatan olahraga, estetika serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak negative yang buruk, menuntut  pemerintah  sebagai  mediator  pengembangan  infrastruktur  olahraga di Kabupaten Polewali Mandar.
Manajemen  fasilitas/infrastruktur  olahraga  memegang  peran  penting terhadap  berlangsungnya  dinamika  olahraga,  ini  sangat  berpengaruh  secara signifikan  pada  nilai  suatu  event  olahraga.  Di  setiap  daerah  menghadapi permasalahan  mengenai  fasilitas/infrastruktur  olahraga  yang  secara  umum sama,  misalnya  kekurangan  dana  maka  perlu  bantuan  anggaran  dari pemerintah untuk perawatan serta pengelolaannya. Pemerintah terus berusaha untuk menangani permasalahan yang ada, namun arah  kebijakan  pemerintah terkadang tidak sesuai dengan implementasi kebijakan sehingga memang sudah seharusnya di evaluasi agar tidak ada lagi kesenjangan  antara  kebijakan dan implementasi. Sebagai mana telah dijelaskan dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2007 pasal 84 dan 85 berkaitan tentang standarisasi nasional keolahragaan  bertujuan  untuk  menjamin  mutu  penyelenggaraan  sistem keolahragaan  nasional  dimana  di  dalamnya  terdapat  ruang  lingkup  standar keolaragaan yang meliputi:
a. Kompetensi tenaga  keolahragaan,
b. Isi  program penataran/pebetahan tenaga keolahragaan,
c. Sarana dan Prasarana olahraga,
d. Pengelolaan organisasi keolahragaan,
e. Penyelenggaraan keolahragaan dan,
f. Pelayanan minimal keolahragaan .
Namun  setelah  melihat  realita  yang  terjadi  di  lapangan,  ternyata  di beberapa  daerah  implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  tahun  2007 tersebut  ternyata  belum  sepadan  dengan  maksud  dan  tujuan  yang  hendak dicanangkan oleh pemerintah.
Kabupaten  Polewali  Mandar  Provinsi  Sulawesi  Barat  memiliki  16 Kecamatan dan mempunyai indeks pembangunan manusia yang bisa dibilang tidak  seimbang  dengan  pertumbuhan  pembangunan  Fasilitas/infrastruktur olahraga dikarenakan rendahnya tingkat indeks pembangunan manusia (IPM) hanya sekitar 60,87 persen pada tahun 2015.
Dalam  hal  ini  pemerintah  daerah  harus  menyusun  strategi  atau manajemen  yang tepat tentang pengembangan  fasilitas/infrastruktur  olahraga daerah yang berorientasi pada hasil dan berwawasan ke depan. Dengan adanya perencanaan  pembangunan  daerah  untuk  kurun  waktu  tertentu,  diharapkan
efisiensi  dan  efektifitas  administrasi  pemerintahan  dan  pemerintah  daerah dapat  ditingkatkan,  terciptanya  hubungan  yang  harmonis  dan  saling memerlukan  antara  pemerintah,  masyarakat  serta  mempertinggi  daya  serap aspirasi  masyarakat  dalam  program-program  pemerintah  untuk  membangun daerah.
Kecamatan Polewali memiliki kawasan olahraga yang  sekarang menjadi kawasan sport center di Kelurahan Madatte. Kawasan sport center merupakan salah satu wadah fasilitas umum masyarakat yang ingin berolahraga. Kawasan sport center merupakan ruang publik terbuka atau lapangan (outdoor) maupun yang  bersifat  gedung  olahraga  (indoor)  untuk  meningkatkan  budaya  dan prestasi  olahraga,  serta  sebagai  suatu  kegiatan  rekreasi  olahraga.  Kegiatan pada  kawasan  sport  center  ini  pada  umumnya  terbagi  atas  kegiatan pertandingan  dan  kegiatan  rekreasi  (menyaksikan  pertandingan  dan  olahraga rekreasi  seperti  renang  maupun  jogging).  Untuk  memungsikan  arena  sport center  pemerintah  Kabupaten  Polewali  Mandar  akhirnya  membentuk  Unit Pengelola  Teknik  Dinas  (UPTD)  sarana  olahraga  di  bawah  naungan  Dinas Pemuda  Olahraga  dan  Pariwisata  yang  bertugas  mengurus  kawasan  sport center. UPTD ini secara resmi diumumkan pada awal tahun 2016.
Dari hasil observasi awal pada kawasan sport center Kabupaten Polewali Mandar,  penulis  menemukan  bahwa  masyarakat  sekitar  biasanya  melakukan kegiatan olahraga baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan setiap pagi dan  sore  dikarenakan  kawasan  sport  center  mempunyai  beberapa fasilitas/infrastruktur  olahraga  yang  cukup  memadai  untuk  mendukung kegiatan olahraga seperti stadion yang merupakan suatu sentral arena olaraga yang  terdiri  dari  stadion  sepak  bola  sebagai  stadion  utama  yang  dikelilingi arena  olahraga  lainnya,  kemudian  gedung  olahraga  (GOR)  juga  merupakan suatu  arena  olahraga  yang  di  dalamnya  terdapat  tiga  lapangan  bulu  tangkis yang  dilengkapi  dengan  kamar  ganti,  toilet,  dan  tribun  penonton  di  sebelah atas, dan juga infrastruktur yang diminati lainnya yaitu lapangan tennis yang dilengkapi dengan tribun penonton, ruang ganti serta toilet. Namun sayangnya fasilitas/infrastruktur  hanya  diperhatikan  ketika  akan  diadakan  event  atau kegiatan yang cukup penting setingkat PORPROV atau PORDA serta kurang lengkapnya  fasilitas  pendukung  untuk  digunakan  masyarakat  setempat sehingga  biasanya  mereka  membawa  fasilitas  pribadi  untuk  mendukung kegiatan olahraga yang akan dilakukan.
Dari  berbagai  fasilitas/infrastruktur  olahraga  yang  telah  dimiliki sebenarnya  sudah  cukup  mendukung  bagi  masyarakat  untuk  menyalurkan hobi,  minat  dan  bakatnya,  tetapi  seiring  meningkatnya  era  teknologi  dan ekonomi  pada  masa  sekarang  UPTD  juga  harus  memikirkan  manajemen pengelolaan  fasilitas/infrastruktur  olahraga  yang  tidak  tepat  dapat mempengaruhi  pengembangan  fasilitas/infrastrukturnya  juga.  Keseriusan
Volume 2, Nomor 2, Nopember 2017 | 47
dalam  mengelola  fungsi  manajemen  harus  memiliki  standar  nasional  maupun internasional  yang  sesuai  dengan  standar  fasilitas/infrastruktur  yang ditentukan sehingga kebutuhan olahraga bagi masyarakat Kabupaten Polewali Mandar  dapat  terpenuhi  dengan  baik,  namun  dalam  hal  ini  standar fasilitas/infrastruktur kawasan  sport  center   sebenarnya  sudah  ada kemajuan dalam  setahun  ini  tetapi  kurangnya  perawatan  serta  pemeliharaan fasilitas/infrastruktur  yang  sudah  ada  seakan-akan  terkesan  kurang diperhatikan dan kurang bersih. Maka fungsi pengelolaan manajemen berperan dalam kegiatan pengembangan olahraga  yang  dibuat oleh pemerintah dalam program  pemerintah  daerah  yaitu  pengembangan  kebijakan  dan  manajemen olahraga serta penigkatan sarana dan prasarana olahraga, elemen-elemen dasar yang  akan  selalu  ada  dan  melekat  di  dalam  proses  manajemen  yang  akan dijadikan acuan atau untuk melaksanakan kegiatan mencapai tujuanya itu ada empat  biasanya  dikenal  dengan  singkatan  “POAC”  yaitu:  perencanaan ( planning ),  pengorganisasian  ( organizing ),  penggerak  ( actuating ),  dan pengawasan ( controling ).
Pemberian  kewenangan  kepada  daerah  untuk  memungut  pajak  dan retribusi  daerah  telah  mengakibatkan  pemungutan  berbagai  jenis  pajak  dan retribusi  daerah  berkaitan  dengan  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat. Pemungutan  ini  harus  dapat  difahami  oleh  masyarakat  sebagai  sumber penerimaan  yang  dibutuhkan  oleh  daerah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  di  daerah.  Seperti  halnya  pajak  daerah,  retribusi  daerah dilaksanakan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah  dan Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Pokok-pokok  Pemerintahan  di  Daerah. Selanjutnya  untuk  pelaksanaannya  masing-masing  di  daerah,  pungutan retribusi  daerah  dijabarkan  dalam  bentuk  peraturan  daerah  yang  mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku.  Undang-undang ini menjadi dasar hukum  pemungutan  pajak  dan  retribusi  daerah  dewasa  ini  yang  memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut atau tidak memungut suatu jenis pajak atau retribusi pada daerahnya.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  sumber  penerimaan  daerah yang berasal dari beberapa penerimaan daerah dan salah satunya diperoleh dari penerimaan  retribusi  daerah.  Hasil  retribusi  daerah  perlu  diusahakan  agar menjadi pemasukan potensial terhadap PAD.  Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan sumber daya dan sarana yang terbatas,  dan  meningkatkan  pemungutan  yaitu  dengan  mengoptimalkan potensi  yang  ada,  serta  terus  mengupayakan  menggali  sumber-sumber pendapatan  baru  yang  potensinya  memungkinkan,  sehingga  dapat  dipungut pajak atau retribusinya sesuai ketentuan yang ada.
Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin  khusus  yang  disediakan  atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  kepada pribadi/badan,  diharapkan  dapat  mendukung  sumber  pembiayaan  daerah dalam  menyelenggarakan  pembangunan  daerah,  sehingga  akan  meningkatkan dan memeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.
Beberapa  faktor  yang  menyebabkan  sektor  retribusi  daerah  menjadi potensial sebagai sumber keuangan daerah dari sumber-sumber lainnya, antara lain:
1. Retribusi  dapat  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dalam hal  membiayai  peneyelenggaraan  pemerintahana  dan  pembangunan daerah.  Retribusi  daerah  dipungut  atas  balas  jasa  sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulangkali.
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat.
Volume 2, Nomor 2, Nopember 2017 | 49
3. Sektor  retribusi  terkait  erat  oleh  aktivitas  social  ekonomi  masyarakat disuatu daerah.
Dalam  upaya  meningkatkan  PAD  untuk  membiayai  pelaksanaan pembangunan  di  Kabupaten  Mamuju,  pemerintah  telah  melaksanakan berbagai  bentuk  retribusi  daerah,  salah  satu  bentuk  retribusi  daerah  tersebut adalah  mengenai  retribusi  persampahan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten Mamuju. Dengan adanya berbagai macam retribusi, maka jelaslah bahwa  retribusi  pelayanan  persampahan  merupakan  salah  satu  Pendapatan Asli  Daerah  Kabupaten  Mamuju  yang  potensial  di  antara  sekian  banyak retribusi yang ada.
Banyaknya  jumlah  penduduk  menimbulkan  masalah  di  tengah masyarakat.  Salah  satunya  adalah  masalah  persampahan  yang  terdiri  dari berbagai  jenis  seperti  sampah  kering  dan  sampah  basah.  Kondisi  tersebut memperlihatkan  bahwa  potensi  sampah  cukup  besar  seiring  dengan  laju pertumbuhan  penduduk  yang  sangat  pesat.  Maka  dari  itu  pemerintah melakukan  suatu  kebijakan  dalam  hal  ini pemungutan retribusi  persampahan yang  dilakukan  oleh  Badan  Lingkungan  Hidup  Daerah  Kabupaten  Mamuju. Retribusi itu sendiri dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pengutan retribusi ini cukup efektif dalam meningkatkan kebersihan lingkungan dan menunjang Pendapatan Daerah.
Yang  menjadi  masalah  adalah  retribusi  sampah  yaitu,  masih  banyak yang  tidak  mengetahui  tentang  prosedur  pemungutan  retribusi  persampahan sehingga  pelaksanaannya  tidak  efektif.  Masyarakat  merasa  pelayanan  yang dilakukan oleh pihak yang bertugas tidak memuaskan sehingga kemauan untuk membayar  tidak  ada.  Masalah  tersebut  tentu  membawa  pengaruh  terhadap peningkatan  retribusi  persampahan  di  Kabupaten  Mamuju.  Oleh  sebab  itu, pemerintah  perlu  memikirkan  hal  ini  secara  serius  serta  berusaha  melakukan upaya  pengoptimalan  peningkatan  penerimaan  retribusi  persampahan, sehingga  sapat  memberi  kontribusi  yang  maksimal  dalam  meningkatkan reribusi daerah secara khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara umum.
Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain adalah retribusi persampahan. Dengan demikian perlu adanya  perhatian  dari  semua  pihak  baik  unsur  pemerintah  maupun masyarakat  sebagai  wajib  retribusi  dalam  menyikapi  bagaimana  melakukan pengelolaan  retribusi  persampahan  yang  ada  sehingga  betul-betul  dapat memberikan  kontribusi  terhadap  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah. Sebagaimana  yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  16  Tahun  2013 tentang Retribusi Persampahan Kabupaten Mamuju

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis Penelitian  yang  dilakukan  adalah  deskriptif  kualitatif  bertujuan untuk  memberikan  gambaran  atau  penjelasan  tentang  Manajemen  retribusi Pelayanan Persampahan di Kecamatan Mamuju.

## Populasi dan Sampel
Populasi  Adalah  keseluruhan  objek  penelitian  (Arikunto,  1997:  115). Populasi yang ada di dalam Kantor Pajak Retribusi berjumlah 15 Orang
Sampel  adalah  sebagian  dari  jumlah  karakteristik  yang  dimiliki  oleh populasi  tersebut  (Sugiyono  2001:57).  Yang  menjadi  sampel  adalah  Kepala Badan  Lingkungan  Hidup  Daerah,  Kepala  Bagian  Kebersihan,  Petugas Retribusi, Wajib Retribusi, berjumlah 15 orang.

## HASIL PENELITIAN

## Manajemen Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Mamuju

## Perencanaan
Perencanaan  memegang  peranan  penting  dalam  upaya  pencapaian tujuan  yang  ditetapkan  dalam  suatu  organisasi. Adapun  perencanaan  dari Badan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Mamuju  sesuai  yang  dikemukakan Kasubag  Keuangan yaitu perencanaan  penentuan  target  penerimaan retribusi persampahan, pendataan wajib retribusi persampahan dan sosialisasi.

## a. Penentuan Target
Target  penerimaan  Retribusi  Persampahan  merupakan  tolak  ukur realisasi  penerimaan  tahunan  yang  harus  dicapai  dalam  realisasi  penerimaan retribusi  persampahan  Kabupaten  Mamuju,  yaitu  proses  penentuan  target penerimaan  retribusi  persampahan  yang  ingin  dicapai  dalam  satu  tahun anggaran,  terhitung  mulai  dari  1  Januari  sampai  31  Desember.  Adapun mekanisme  penentuan  target  sesuai  dengan  hasil  wawancara  oleh  bapak  H. Yahyadin Karim yaitu:
“Dalam hal penentuan target retribusi persampahan ini kita dasarkan pada potensi  yang  diperkirakan,  kemampuan  kita  menagih  maka  itu  menjadi target. Lalu target ini disinkronkan dengan biaya pengelolaan persampahan yang  nantinya  pihak  dari  Badan  Lingkungan  Hidup  bagian  keuangan mengadakan rapat anggaran dengan dewan.” ( Wawancara , 12 Januari 2017)
Kemudian menurut bapak Muh. Yasmin Abdul bahwa:
“Tidak  tercapainya  target  dari  retribusi  sampah  ini  dikarenakan  jangkuan wilayah  yang  masih  terbatas,tenaga  yang  kurang,pelayanan  yang  kurang memadai,tingkat  kemampuan  masyarakat  untuk  membayar  dan  persepsi
Volume 2, Nomor 2, Nopember 2017 | 51
masyarakat  yang  mengatakan  bahwa  mereka  sudah  membayar.” ( Wawancara , 12 Januari 2017)
Dari  hasil  jawaban  memperlihatkan  bahwa  perencanaan  dalam  hal penentuan target retribusi persampahan Kabupaten Mamuju belum optimal, di mana  pihak  Badan  Lingkungan  Hidup  hanya  memperkirakan  potensi  yang ada, tidak  terdapat  acuan  yang  valid  dalam  penentuan  target  sehingga  wajar saja  jika  target  tidak  tecapai  karena  hanya  memperkirakan  potensi.  Padahal dalam  penentuan  target  ini  pihak  Badan  Lingkungan  Hidup  perlu  mengacu pada jumlah wajib retribusi serta klasifikasi objek retribusi. Ini diperjelas lagi oleh  salah  satu  kolektor  yang  bertugas  memungut  rertibusi  persampahan,  ia mengatakan bahwa:
“Kendala  yang  biasanya  kami  hadapi  dalam  melakukan  pemungutan retribusi  ini  adalah  kebanyakan  spekulasi  yang  terjadi  dimasyarakat. Spekulasinya  begini,  ada  orang  yang  bertanya  bagaimana  saya  mau membayar kalau sampah saya tidak diangkut. Terus, pada saat kita tanya kembali  mana  sampahnya,  jawabannya  ya  saya  sudah  buang  sendiri.  Nah masalah yang seperti ini yang tidak menyelesaikan masalah.” ( Wawancara , 14 Januari 2017)
Kemudian di tambahkan lagi salah satu kolektor bahwa:
“Biasanya  kalau  kita  turun  ke  lapangan  melakukan  penagihan  itu,  ada masyarakat  yang  tidak  mau  membayar  alasannya  karena  mereka  sudah membayar  di  rekening  listrik,  trus  pada  saat  kita  meminta  alat  bukti jawabannya  tidak tahu  mereka  simpan  di mana”.  ( Wawancara ,  14  Januari 2017)
Kemudian yang dikemukan oleh bapak Hasanuddin bahwa:
“Sebenarnya  begini  saya  itu  selalu  membayar  tiap  bulannya  kepada penagih,  tetapi  penagih  yang  mengambil  iuaran  ini  bukanlah  dari  pihak penagih  yang  resmi,  hanya  saja  mereka  yang  inisiatif  sendiri  untuk memungut  sampah  saya  dan  saya  pun  memberikan  uang  30ribu/bulan.” ( Wawancara , 13 Januari 2017)
Wawancara dengan warga lainnya ibu Hafsah mengatakan bahwa:
“Bagaimana  mau  membayar,  toh  sampah  saya  tidak  di  angkut,  saya  kan nantinya mau membayar kalau ada yang mengangkut sampah saya. Lagian saya ada lahan sendiri ji untuk buang sampahku.” ( Wawancara , 13 Januari 2017)
Dari  keseluruhan  hasil  wawancara  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa target penerimaan retribusi persampahan tiap tahunnya tidak pernah mencapai target,  padahal  jika  dilihat  dari  jumlah  potensi  yang  ada  di  Kabupaten
Mamuju  begitu  besar  dalam  meningkatkan  PAD  Kabupaten  Mamuju,  tetapi dalam  kenyataannnya  malah  tidak  pernah  mencapai  target,  hal  ini  karena kurangnya  kesadaran  wajib  retribusi  dalam  melaksanakan  kewajibannya membayar  retribusi,  jangkauan  wilayah  yang  terbatas  karena  kurangnya tenaga, dan tidak adanya pegawai yangresmi untuk melakukan penagihan.
b. Pendataan Wajib Retribusi
Pendataan  wajib  retribusi  dalam  ini  wajib  reribusi  persampahan  begitu penting.  Hal  ini  akan  memudahkan  pihak  pengelolah  untuk  melakukan penagihan  kepada  setiap  warga  yang  terdata  sebagai  wajib  retribusi.  Tetapi dalam  kenyataannya  pendataan  wajib  retribusi  Kabupaten  Mamuju  belum optimal. Pendataan hanya berpatokan kepada data PLN dan PDAM. Padahal pihak Badan Lingkungan Hidup juga perlu turun langsung kelapangan untuk mendata wajib retribusi.
Hasil wawancara dengan bapak Syamsul yaitu:
“Kita pihak Badan Lingkungan Hidup hanya melakukan kerjasama dengan PLN  dan  PDAM  untuk  penentuan  data  wajib  retribusi  .  Data  yang  kita gunakan  itu  dari  tahun  ke  tahun,  datanya  tidak  setiap  tahun  kita perbaharui.” ( Wawancara , 12 Januari 2017)
Dari  hasil  wawancara  di  atas  jelas  terlihat  bahwa  tidak  adanya pendataan  yang  langsung  dari  pihak  Badan  Lingkungan  Hidup  membuat kurangnya  pemasukan  untuk  retribusi  persampahan.  BLH  hanya  berpatokan pada dari PLN dan PDAM.
c. Sosialisasi
Sosialisasi  mengenai  retribusi  persampahan  perlu  dilaksanakan  untuk memberikan  informasi  kepada  masyarakat  tentang  pentingnya  membayar retribusi  karena  dengan  adanya  retribusi  berarti  pembangunan  daerah  dapat berjalan  dengan  berkesinambungan  dan  kesejahteraan  masyarakat  semakin meningkat.  Seperti  halnya  yang  dikemukan  oleh  bapak  Hasriawan,  S.Sos bahwa:
“Pihak  dari  Badan  Lingkungan  Hidup  sendiri  khususnya  bagian pengembangan  mengadakan  sosialisasi  kepada  tokoh-tokoh  masyarakat tentang  peraturan  daerah  mengenai  retribusi  sampah.  Setelah  itu  kita kembalikan  kepada  mereka  untuk  mensosialisasikan  sendiri  tentang peraturan itu karena tenaga kita juga kurang kalau mau menjangkau semua wilayah yang ada. Dan itu akan memakan waktu yang cukup lama jika itu mau dilakukan.” ( Wawancara , 12 Januari 2017)
Kemudian pendapat dari warga Bapak Jamal bahwa:
Volume 2, Nomor 2, Nopember 2017 | 53
“Mengenai sosialisasi retribusi itu sendiri saya belum pernah dengar, belum pernah  ada  yang  datang  untuk  mensosialisaikan,  berapa  yang  saya  mau bayar,  ya  sekedar  tahunya  membayar  kepada  orang  yang  datang  ambil sampah saya di rumah.” ( Wawancara , 14 Januari 2017)
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan yaitu adanya warga yang tidak mengetahui  berapa  besaran  tarif  yang  mereka  harus  bayar,  tidak  meratanya sosialisasi dari pihak Badan Lingkungan Hidup tentang retribusi persampahan. Akibatnya warga kurang tahu tentang retribusi persampahan, sehingga warga juga enggan untuk membayar.

## Pengorganisasian
Pengorganisasian  berarti  bahwa  manajer  mengkoordinasikan  sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan agar  pekerjaan  rapi  dan  lancar.  Dalam  proses  pelaksanaan  pemungutan retribusi  persampahan  maka  diperlukan  adanya  sumber  daya  yang berhubungan dengan pemungutan, seperti sumber daya manusia yaitu petugas pemungut  dan  pengawas,  metode  yaitu  cara  yang  digunakan  dalam pemungutannya, standar kerja petugas serta sarana dan prasarana penunjang. Kesemua  unsur  tersebut  merupakan  unsur-unsur  yang  menunjang  dalam melaksanakan pemungutan retribusi persampahan.

## Actuating (Pelaksanaan)
Pelaksanaan  dalam  hal  ini  bertujuan  agar  semua  anggota  kelompok berusaha  untuk  mencapai  sasaran  sesuai  dengan  perencanaan  manajerial  dan usaha-usaha organisasi.
Adapun  bentuk  pelaksanaan  yang  dilakukan  oleh  Badan  Lingkungan Hidup sesuai dengan keterangan bapak Hamzah T, SE bahwa:
“Setiap  hari  kami  turun  ke  lapangan  di  samping  melakukan  pengawasan pada proses  pemungutan  retribusi  persampahan.  Juga  memberikan  arahan kepada  para  kolektor  agar  menjalankan  tugasnya  dengan  baik  dan bertanggungjawab  yang  mana  ada  aturan  kepegawaian  yang  mengatur.” ( Wawancara , 12 Januari 2017)
Bentuk pelaksanaan yang lain bisa juga di lihat dari bagaimana system penggajian  para  kolektor  dan  reward  yang  diberikan  jika  target  yang direncanakan bisa tercapai. Seperti yang dikatakan oleh bapak Syamsul bahwa:
“Seharusnya  itu  ada  insentif  atau  penghargaan  khusus  yang  diberikan kepada  para  kolektor  yang  kinerjanya  bagus  tetapi  sampai  sekarang  ini tidak  ada.  Padahal  jika  itu  ada  maka  itu  akan  menambah  semangat  para kolektor dalam melaksanakan tugasnya.” ( Wawancara , 12 Januari 2017)
Selanjutnya  syarat  para  kolektor  menurut  bapak  Syamsul  mengatakan bahwa:
“Kolektor yang ada ini berstatus PNS dan honorer karena kalau bukan PNS atau  tenaga  honorer  nantinya  mereka  memakai  uang  hasil  tagihan  yang mereka tagih.” (Wawancara, 12 Januari 2017)
Dari  hasil  wawancara  di  atas  penulis  menyimpulkan  selama  ini  pihak Badan  Lingkungan  Hidup  belum  pernah  memberikan  reward  kepada  para kolektor  yang  menjalankan  tugas  sebagai  pemungut  retribusi  persampahan. Untuk  itu  pemerintah  daerah  atau  Badan  Lingkungan  Hidup  perlu memberikan  reward  atau  penghargaan  bagi  para  kolektor  karena  dengan adanya hal tersebut akan memotivasi mereka untuk semangat bekerja.

## Pengawasan
Dalam  pengawasan  penerimaan  retribusi  persampahan  Kabupaten Mamuju dilakukan ada 2 bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan  tidak  langsung.  Pengawasan  langsung  dilakukan  oleh  Kepala Keuangan  dan  pengawasan  tidak  langsung  dilakukan  beberapa  staf  pegawai Badan Lingkungan Hidup yang telah ditugaskan sebelumnya.
a. Pengawasan Langsung
Pengawasan  langsung  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh  Kepala  Keuangan yaitu  langsung  mengadakan  peninjauan  dan  pemeriksaan  atas  pelaksanaan kegiatan  dilapangan  yang  berhubungan  dengan  pemungutan  retribusi persampahan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak M. Arsad, bahwa:
“Setiap  hari  saya  turun  ke  lapangan,  karena  itu  merupakan  tugas  saya selaku  kepala  keuangan,  dan  memastikan  apakah  kolektor  sudah melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  prosedur  serta  memastikan  bahwa semua  wajib  retribusi  persampahan  sudah  membayar  kewajibannya.” ( Wawancara , 12 Januari 2017)
Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pengawasan yang  dilakukan  oleh  Kepala  Keuangan sebagai  penanggungjawab  penerimaan retribusi  persampahan  sudah  baik.  Setiap  hari  turun  kelapangan  mengawasi para  personilnya  dalam  melaksanakan  pemungutan  untuk  menghindari terjadinya  kesalahan  dan  sebagainya  yang  dapat  menghambat  pencapaian penerimaan retribusi persampahan di Kabupaten Mamuju.
Adapun  bentuk  sanksi  yang  diberikan  pada  kolektor  jika  melakukan kelalaian  dalam  melaksanakan  tugasnya  serta  wajib  retribusi  yang  tidak membayar  kewajibannya  sesuai  dengan  penjelasan  yang  diberikan  bapak Syamsul bahwa:
Volume 2, Nomor 2, Nopember 2017 | 55
“Untuk  para  kolektor  yang  melakukan  kesalahan  tentunya  kami  akan memberikan  pengarahan  agar  kolektor  tersebut  tidak  mengulangi kesalahannya  dan  lebih  bertanggungjawab  pada  tugas  yang  diberikan.” ( Wawancara , 12 Januari 2017)
Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa bagi kolektor dan  wajib  retribusi  yang  melakukan  kelalaian  yang  berulang-ulang  kali  akan diberikan sanksi. Hal ini untuk peningkatan pengelolaan retribusi persampahan sehingga  apa  yang  diharapkan  oleh  semua  pihak  bisa  tercapai.  Karena  jika pihak  yang  bertanggungjawab  dalam  hal  ini  menyepelehkan  sanksi  terhadap yang melanggar maka tidak akan pernah ada kemajuan.
b. Pengawasan Tidak Langsung
Adapun  pengawasan  tidak  langsung  dilakukan  melalui  laporan-laporan secara  tertulis  kepada  atasan,  dimana  dengan  laporan  tertulis  tersebut  dapat dinilai  sejauh  manakah  bawahan  melaksanakan  tugasnya  sebagaimana mestinya.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  bapak  Hasriawan,  S.Sos mengatakan bahwa:
“Kami  melakukan  pengawasan  dengan  melakukan  evaluasi  pertahunnya guna  melihat  letak  kekurangan  dalam  proses  penerimaan  pemungutan retribusi  persampahan  ini.  Dan  yang  paling  penting  pengawasan  terhadap karcis/ alat tagih.” ( Wawancara , 12 Januari 2017)
Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pengawasan yang  dilakukan  oleh  Badan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Mamuju  untuk pengawasan  langsung  sudah  sesuai  rencana,  tetapi  harus  lebih  maksimal  lagi. Disatu  sisi  pengawasan  tidak  langsung  hanya  mengandalkan  laporan-laporan semata.  Untuk  itu  perlu  melakukan  lagi  pengawasan  yang  rutin  kelapangan guna melihat secara langsung pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan. Dan menilai apakah pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan ini sudah sesuai  dengan  apa  yang  direncanakan  dan  tidak  hanya  berfokus  pada pengawasan terhadap laporan yang sudah masuk.

## Kendala-Kendala yang didapatkan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persampahan di Kabupaten Mamuju
Kendala  atau  hambatan  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah kendala yang dihadapi oleh para pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan Kabupaten Mamuju.
Kendala-kendala  lain  yang  didapatkan  dalam  pelaksanaan  pemungutan retribusi  persampahan  ini,  dapat  dilihat  hasil  wawancara  dengan  bapak Hasriawan, S.Sos menyatakan bahwa:
“Warga  yang  mempunyai  lahan  sendiri  untuk  membuang  sampahnya sehingga  merasa  bahwa  tidak  perlu  membayar  retribusi,  kemudian jangkauan  wilayah  yang  masih  terbatas,  kemampuan  personil  di  lapangan untuk  memberikan  pelayanan  yang  belum  memuaskan .” ( Wawancara ,  26 Januari 2017)
Kemudian M. Arsad mengatakan bahwa:
“Saya sendiri sebagai wajib retribusi memang tiap bulannya saya membayar tetapi  perlu  juga  pemerintah  mensosialisasikan  akan  Perda  sendiri  dari retribusi  ini,  karena  saya  rasa  bahwa  sosialisasi  ini  belum  merata disampaikan kepada warga.” ( Wawancara , 16 Januari 2017)
Dari  penjelasan  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa  penerimaan retribusi  persampahan  Kabupaten  Mamuju  ini  masih  kurang.  Hal  ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:
a. Kesadaran wajib retribusi
b. Kemampuan masyarakat dalam membayar
c. Sosialisasi yang tidak merata
d. Adanya wilayah yang tidak terjangkau
e. Adanya  warga  yang  tidak  terdata  sehingga  mereka  hanya  membayar kepada pihak yang bukan dari pegawai resmi.
f. Warga  yang  mempunyai  lahan  sendiri  sehingga  merasa  bahwa  tidak perlu untuk membayar retribusi.
g. Tingkat pelayanan yang belum maksimal (dalam hal ini keterlambatan sampah warga diangkut sehingga warga enggan untuk mau membayar).
h. Adanya  petugas  yang  melakukan  penyelewengan  mengenai  besaran tarif retribusi persampahan.
i. Perda yang belum efektif dilaksanakan.

## Upaya-upaya untuk mengatasi Hambatan dalam Pemungutan Retribusi Persampahan Kabupaten Mamuju
Untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  yang  dikemukakan  sebelumnya, upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah:
a. Pengalihan  kewenangan  ke  Kecamatan  untuk  mengelolah  rertibusi pelayanan persampahan
b. Meningkatkan Infrastruktur
c. Peningkatan Pengawasan

## PEMBAHASAN
Dalam  Undang-Undang  No.34  Tahun  2000  tentang  perubahan  atas Undang-Undang  Rl  No.18  Tahun  1997  pasal  menyebutkan  bahwa  retribusi daerah selanjutnya disebut retribusi adalah: "Pembayaran karena memperoleh
Volume 2, Nomor 2, Nopember 2017 | 57
jasa  pekerjaan,  usaha  atau  -milik  pemerintah  baik  yang  berkepentingan  atau karena jasa yang diberikan dari pemerintah dan berdasarkan peraturan umum yang dibuat oleh pemerintah".
Dari  keseluruhan  hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa  target penerimaan  retribusi  persampahan  tiap  tahunnya  tidak  pernah  mencapai target.  Padahal  jika  dilihat  dari  jumlah  potensi  yang  ada  di  Kabupaten Mamuju  begitu  besar  dalam  meningkatkan  PAD  Kabupaten  Mamuju.  Tetapi dalam  kenyataannnya  malah  tidak  pernah  mencapai  target.  Hal  ini  karena kurangnya  kesadaran  wajib  retribusi  dalam  melaksanakan  kewajibannya membayar  retribusi,  jangkauan  wilayah  yang  terbatas  karena  kurangnya tenaga,  dan  tidak  adanya  pegawai  yang  resmi  untuk  melakukan  penagihan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar iuran sampah dipengaruhi karena  tidak  adanya  informasi mengenai  kejelasan  biaya  retribusi  yang  harus mereka  keluarkan.  Apalagi  data  yang  dimiliki  oleh  pihak  Badan  Lingkungan Hidup mengenai jumlah wajib retribusi masih kurang jelas karena pihak dinas tidak  turun  langsung  kelapangan  dalam  pendataan  para  wajib  retribusi melainkan hanya mengandalkan data dari pihak PDAM.
Hasil  wawancara  dari  beberapa  informan  diperoleh  informasi  bahwa pembagian tugas pemungutan retribusi persampahan ini masih kurang dimana pegawai/kolektor  yang  ditempatkan  di  tiap  wilayah  masih  kurang.  Untuk  itu perlu  adanya  penambahan  pegawai/kolektor  untuk  lebih  mengefektifkan pekerjaan  mereka.  Pengawasan  dari  Badan  Lingkungan  Hidup  ditingkatkan untuk  para  kolektor  karena  ada  kolektor  yang  melakukan  pemungutan  tidak sesuai yang ada di Perda. Standar kerja para kolektor pemungut retribusi sudah sesuai  dengan  aturan.  Namun  kedisiplinan  para  kolektor  ini  masih  harus ditingkatkan  karena  ini  sangat  berpengaruh  terhadap  realisasi  penerimaan dimana tenaga kolektor sebagai unsur yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan dalam penerimaan retribusi persampahan Kabupaten Mamuju.
Hal  ini  tentu  sangat  tidak  sesuai  dengan  konsep  menajemen  yang  ada dimana  dijelaskan  bahwa  beberapa  prinsip  manajemen  untuk  melakukan pekerjaan  dengan  efisien  (Swastha,  2000:9)  antara  lain;  (1)  semua  pekerjaan dapat  diobservasi  dan  dianalisis  guna  menentukan  satu  cara  terbaik  untuk menyelesaikannya,  (2)  orang  yang  tepat  untuk  memangku  jabatan  dapat dipilih dan dilatih secara ilmiah, (3) Kita dapat menjamin bahwa cara terbaik tersebut  diikuti  dengan  menggaji  pemegang  jabatan  dengan  dasar  insentif, yaitu  menyamakan  gaji  dengan  hasil  kerjanya,  (4)  Menempatkan  manajer dalam perencanaan, persiapan, dan pemeriksaan pekerjaan.

## SIMPULAN
Perencanaan  retribusi  persampahan  Kabupaten  Mamuju  terdiri  dari penentuan  target,  pendataan  retribusi  dan  sosialisasi.  Namun  perencanaan tersebut  belum  efektif.  Dari  segi  pendataan  pihak  Badan  Lingkungan  Hidup tidak  turun  langsung  kelapangan  untuk  melakukan  pendataan,  hanya berpatokan  pada  data  dari  PLN  dan  PDAM.  Kemudian  dari  segi  sosialisasi belum  merata  dilakukan  kepada  masyarakat  sehingga  banyak  masyarakat belum  mengetahui  tentang  adanya  Perda  retribusi  persampahan.  Dan  perlu adanya  pengorganisasian  retribusi  persampahan  Kabupaten  Mamuju  dari sumber daya, pembagian kerja, standar kerja dan metode pelaksanaan. Adapun jumlah  anggota  yang  bertugas  untuk  memungut  retribusi  ditiap-tiap  wilayah atau  17  kecamatan  berjumlah  26  orang,  hal  ini  belum  efektif  karena  wilayah Kabupaten  Mamuju  cukup  luas  jika  hanya  26  orang  saja  yang  bertugas. Kemudian  Pelaksanaan  retribusi  persampahan  Kabupaten  Mamuju,  tidak adanya  pemberian  reward  kepada  para  kolektor  terkadang  membuat  mereka untuk  tidak  semangat  dalam  melakukan  penagihan,  karena  wilayah  yang mereka  jangkau  cukup  luas  untuk  melakukan  pekerjaan  tersebut  sehingga diperlukan  adanya  Pengawasan  retribusi  persampahan  Kabupaten  Mamuju yang dilakukan pihak Badan Lingkungan Hidup sudah baik. Namun dari segi pengawasan  tidak  langsung  masih  kurang  dimana  hanya  bertumpu  pada laporan-laporan dari bawahan.

## SARAN DAN REKOMENDASI
Adapun  saran  yang  dapat  penulis  berikan  sehubungan  dengan Manajemen  Pelayanan  Retribusi  Persampahan  di  Kabupaten  Mamuju  adalah sebagai berikut:
1. Untuk  memperoleh  data  yang  akurat  berdasarkan  potensi  wilayah  yang sebenarnya  pihak  Badan  Lingkungan  Hidup  atau  pemerintah  yang berwenang  harus  mengeluarkan  dana  untuk  melakukan  pendataan  dan bekerjasama dengan kecamatan, RT, dan RW dalam pendataan retribusi.
2. Sosialisasi  tentang  Perda  retribusi  persampahan  perlu  ditingkatkan  agar semua  masyarakat  di  Kabupaten  Mamuju  dapat  mengetahui  fungsi  dari membayar retribusi persampahan.
3. Pihak  Badan  Lingkungan  Hidup  juga  perlu  memperhatikan  atau memberikan  reward  kepada  pegawai  /  kolektor  agar  mereka  lebih termotivasi untuk melakukan pekerjaan mereka.
4. Perlunya  pihak  Badan  Lingkungan  Hidup  meningkatkan  kuantitas sumber daya manusia, dalam hal ini jumlah kolektor / pemungut retribusi yang  bertugas  melaksanakan  pemungutan  retribusi  persampahan  perlu ditambah  lagi  agar  seimbang  dengan  potensi  wilayah  yang  ada  di Kabupaten Mamuju.
Volume 2, Nomor 2, Nopember 2017 | 59
5. Bagi pihak Badan Lingkungan Hidup agar lebih tegas untuk memberikan sanksi  kepada  petugas  /  kolektor  yang  melakukan  penyelewengan mengenai  besaran  tarif  retribusi  yang  mereka  tagih  di  lapangan  karena adanya petugas yang melakukan penagihan tidak sesuai dengan yang ada didalam Perda.
Sebaiknya untuk pengawasan tidak langsung, pihak Badan Lingkungan Hidup tidak  hanya  bertumpu  pada laporan  dari  bawahan  tetapi  lebih meningkatkan pengawasan di lapangan agar tidak terjadi kekeliruan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Alfabeta, Bandung.
Ali, H. Faried. 2008. Studi Kebijakan Publik . Studi hasil penelitia. Bifaria
Pribadi Press, Makassar.
Ali. M. B. ed. Deli. T. 2009. Kamus Lengkap Bahasa Indinesia . PT Penabur Ilmu, Bandung.
Arham, M. Amier dan Salehuddin M. Awal. 2007. Dinamika Kebijakan Publik . PT Pustaka Indonesia Press, Jakarta.
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian . PD Asti Mahasatya, Jakarta.
Branch, M.C. 1995. Perencanaan Kota Komprehensif, Pengantar dan Penjelasan . Gadjahmada University Press, Yogyakarta.
Brannen, Julia. 2002. Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Budihardjo, E. & Hardjohubojo. 1993. Kota Berwawasan Lingkungan . Alumni, Bandung
Budihardjo, Eko. 1997. Tata Ruang Perkotaan . Alumni, Bandung.
Djunaedi, Achmad. 2000. Kumpulan Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Magister Perencanaan Kota dan Daerah – UGM . tidak dipublikasikan,
Yogyakarta.
Kencana, Inu. 2010. Pengantar Ilmu Pemerintahan. PT Refika Aditama, Bandung.
Sinambean. Poltak Lijan, dkk. 2008. Reformasi Pelyanan Publik. PT Bumi Aksara, Jakarta.
Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. 1989. Metode Penelitian Survei . LP3ES, Jakarta.
Soenarko. 2000. Kebijaksanaan Pemerintah . Airlangga University Press, Surabaya.
Soma, Soekamana. 2010. Pengantar Teknik Ilmu lingkungan Seri: Pengelolaan Sampah Perkotaan . IPB Press, Bogor.
Subarsono, AG. 2006. Analisis Kebijakan Publik . Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Sugiono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta, Bandung.
Suharto, Edi. 2008. Analisis Kebijakan Publik . CV. Alvabeta, Bandung.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. Metodologi Penelitian Sosial. Bumi Aksara, Bandung.
Wahab, Solichin Abdul. 1990. Kebijakan Publik . Rineka Cipta, Jakarta.