Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 120-125| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4665.120-125
KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SECARA BERSAMA-SAMA
I Gede Eka Suantara, I Nyoman Gede Sugiartha, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia ekasuantara7@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com, sukariati64@gmail.com

## Abstrak
Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  dimana  segala  aspeknya  diatur  melalui  hukum  yang  berlaku  untuk menetapkan  keharusan,  hak  serta  kewajiban  dalam  mengawasi  keinginan  diri  sendiri  serta  sosial.  Salah  satu permasalahan  penerapan  hukum  yang  sering  terjadi  peristiwa  perihal  di  suasana  lingkungan  masyarakat  ialah kejahatan perkara pidana yakni pemalsuan surat sehingga adanya tindak pidana pemalsuan surat yang dibentuk untuk memberi perlindungan hukum.Tindak pidana pemalsuan surat banyak dijalankan karena para orang yang ingin  memperoleh  kepentingan  sendiri  maupun  kepentingan  bersama-sama  atau  penyertaan.  Tujuan  penelitian ini  guna  menganalisa  bentuk  sanksi  pidana  secara  bersama-sama  dalam  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan surat  serta pertimbangan  hukum  yang  diberikan  oleh  majelis  hakim  dalam  menjatuhkan  pemidanaan  kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama. Metode penelitian ini menggunakan metode  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan. Sumber hukum yang digunakan berupa sumber hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil temuan menunjukkan bahwa  bentuk sanksi  pidana  bersama-sama  dalam  melaksanakan  tindak  pidana  pemalsuan  surat  secara  bersama-sama  maka dapat dikenakan seperti yang diuraikan pada Pasal 263 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana pemalsuan surat, diancam  dengan  sanksi  pidana  penjara  paling  lama  enam  tahun.  Lalu  pada  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP mengenai adanya penyertaan.
Kata Kunci : Pemalsuan Surat, Sanksi Pidana, Tinjauan Yuridis

## Abstract
Indonesia  is  a  legal  state  in  which  all  aspects  are  regulated  by  applicable  law  to  determine  the  obligations, rights and obligations in monitoring one's own and social desires. One of the problems in the application of the law that often occurs in events in the community environment is the crime of criminal cases, namely forgery of letters  so  that  there  is  a  criminal  act  of  counterfeiting  letters  which  is  formed  to  provide  legal  protection. together  or  participation.  The  purposes  of  this  study  are  to  analyze  the  form  of  criminal  sanctions  jointly  in committing the crime of forgery of letters and the legal considerations given by the panel of judges in imposing punishment  on  the  perpetrators  of  the  crime  of  forging  letters  which  are  carried  out  together.  This  research method  uses  a  normative  legal  method  with  a  statutory  approach  and  a  conceptual  approach.  The  data collection  technique  was  carried  out  using  library  techniques.  The  sources  of  law  used  are  primary  and secondary sources of law. The data analysis technique was carried out qualitatively. The findings show that the joint form of criminal sanctions in  carrying  out  the criminal act  of forging  letters together can be imposed as described in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code regarding the crime of forging letters, threatened with  imprisonment  for  a  maximum  of  six  years.  Then  in  Article  55  paragraph  (1)  1  of  the  Criminal  Code regarding participation.
Keywords: Forgery of Letters, Criminal Sanctions, Juridical Review

## I. PENDAHULUAN
Manusia  dan  hukum  adalah  sepasang  entitas  yang  tak  dapat  terpisah.  Justru  di  dalam  bidang  hukum ada pepatah mengatakan “ Ubi societas ibi ius ” (dimana adanya masyarakat , disitu ada hukum). sebab dalam  kekerabatan  antar  manusia  di  dalam  bermasyarakat  terkandung  kaidah-kaidah  yang  dapat mengikat  masyarakat (Soekanto,  1995) yang  dimana  Indonesia  merupakan  negara  hukum,  dengan adanya  kejelasan  seperti  itu  maka  mampu  dimaknai  bahwa  segala  tindakan  maupun  kegiatan  pada negara  Indonesia  diatur  dengan  cara  normatif  dan  tentunya  keberadaan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia  mempunyai  pengaruh  dalam  ketertiban  yang  sangat  baik  karena  dapat  menertibkan  segala macam  kegiatan  kriminal  yang  terjadi  di  masyarakat (Saputra  et  al.,  2021) .  Hukum  memegang
peranan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  dalam  bermasyarakat.  Ini  mungkin  karena  kurangnya ketertiban,  kedamaian,  dan  ketegangan  sosial.  Hukum  yang  berlaku  menetapkan  hak  dan  kewajiban serta melindungi kepentingan pribadi maupun sosial.
Masyarakat pada umumnya mestinya menyesuaikan keberadaan hukum serta mengembangkan  permasalahan-permasalahan  keberadaan  hukum  yang  sering  muncul  di  pada masyarakat.  Lantaran  yang  diatur  berdasarkan  dalam  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945  dalam  pasal  1  ayat  (3)  memastikan  maka  Negara  Republik  Indonesia merupakan  negara  hukum,  yang  dimana  negara  hukum  diketahui  melalui  beradanya  lembaga yudikatif  yang  bertugas  untuk  meluruskan  aturan  hukum.  Karena  itu  mestinya  masing-masing masyarakat memberlakukan aturan tata hukum. Sistem hukum terdiri dari seperangkat norma hukum, tujuan  negara  hukum  adalah  untuk  menciptakan  perdamaian  antar  individu  maupun  sosial,  karena dalam  hal  ini  aturan  hukum  dianggap  tepat  untuk  menciptakan  perdamaian  dalam  masyarakat  yang dimana untuk melindungi dan meningkatkan tata tertib hukum di masyarakat. Oleh karena itu, hukum sangat penting untuk mengatur demi terciptanya kedamaian kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang  dimana  biasa  dijelaskan  dalam  aturan-aturan  hukum,  begitu  juga  terletak  di  dalam perundang- undangan maupun keputusan-keputusan aparat pemerintah serta putusan-putusan pengadilan.
Diperlukannya  sistem-sistem  hukum  untuk  diadakan  atas  kehendak  tiap-tiap  dalam  warga negara.  Kegiatan-kegiatan  yang  melewati  kepastian-kepastian  hukum  tersebut  dapat  dirumuskan menjadi  tindak  pidana  pada  umumnya,  dalam  hal  ini  Tindak  pidana  adalah  ringkasan  mengenai tindakan yang pantang untuk dilaksanakan yang diaman diatur  dalam peraturan perundang-undangan yang dibarengi dengan resiko pidana untuk siapa pun yang melampaui larangan tersebut (Lamintang & Lamintang, 2014) . Penerapan hukum adalah upaya buat mewujudkan keteraturan, kenyamanan dan ketentraman  warga  masyarakat.  apabila  suatu  dari  tindak  pidana  dilakukan  di  suatu  negara,  maka penegakan  hukum  pidananya  dengan  mengadili  pelakunya  sebanding  melalui  peraturan  perundang- undangan pidana yang berlangsung. Salah satu contoh permasalahan penerapan  hukum  yang banyak terjadi  di  lingkungan  masyarakat  ialah  kejahatan  peniruan  atau  pemalsuan  yang  diamana  Kejahatan pemalsuan  merupakan  kegiatan  yang  dimana  isi  dalam  kegiatan  itu  untuk  mengandung  bentuk  dari sebuah  keaslian  maupun  tipuan  berdasarkan  peristiwa  yang  terlihat  seakan-akan  valid (Gunadi  & Efendi, 2015) .
Pemalsuan  yang  kerap  menjadi  masalah  di  kehidupan  bermasyarakat  ialah  tindak  pidana pemalsuan surat merupakan kumpulan yang berisi catatan kata maupun kalimat yang terjadi dari abjad serta  bilangan  kerangka  segala  sesuatu  yang  diciptakan  dengan  cara  segala  cara  yang  kemungkinan memuat  sebuah  makna  dari  hasil  akal  manusia.  Oleh  karena  itu  dalam  permasalahan  ini  maka dibentuknya  suatu  tindak  pidana  yaitu  tindak  pidana  pemalsuan  surat  bagi  masyarakat  guna membantu  benteng  hukum  atas  harapan  yang  dibagikan  bagi  umum  atas  surat (Chazawi  &  Ferdian, 2014) pemalsuan  surat  umumnya  diuraikan  dalam  Pasal  263  ayat  (1)  KUHP.  Tindak  pidana pemalsuan  surat  tersebut  banyak  dilakukan  oleh  para  orang  yang  ingin  memperoleh  kepentingan sendiri  dan  maupun  kepentingan  bersama,  dalam  hal  ini  kepentingan  bersama  memiliki  tujuan  yang sudah  diperhitungkan  untuk  mewujudkan  keinginan  yang  diinginkan  bersama,  turut  serta  atau penyertaan diuraikan di dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  delik pemalsuan  surat  dalam  Pasal  263  ayat  (1)  KUHPidana  sebagai  delik  tunggal  mengandung  2  (dua) makna,  yakni  membuat  palsu  atau  memalsukan  surat  dalam  arti  formil  dan  materil.  Dalam  arti materiil bermakna isi dalam surat tersebut mengandung ketidakbenaran atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya,  sedangkan  dalam  arti  formil  mencakup  unsur-unsur  formil  yang  dipalsukan,  seperti tandantangan  yang  dipalsu,  serta  orang  yang  seharusnya  tidak  bertandangan  namun  bertandangan dalam suatu surat (Rahim & Rahim, 2021) . Sedangkan Pakpahan et al., (2020) Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif yaitu pada dakwaan pertama Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana perbuatan  curang,  alternatif  kedua  dengan  Pasal  372  KUHP  tentang  tindak  pidana  penggelapan, alternatif ketiga 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang tindak pidana pemalsuan surat.  Lebih  lanjut Susanto  et  al.,  (2018) Pasal  263  Ayat  (2)  KUHP  mengatur  tentang  perbuatan memakai  surat  palsu,  adapun  pembuktian  oleh  hakim  dilakukan  dengan  mendengarkan  keterangan terdakwa,  keterangan  saksi  serta  barang  bukti  surat  yang  dipalsu  yang  dihadirkan  di  dalam persidangan. Dari fenomena tersebut maka dilakukanlah penelitian yang bertujuan untuk menganalisa bentuk  sanksi  pidana  secara  bersama-sama  dalam  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan  surat  serta
pertimbangan  hukum  yang  diberikan  oleh  majelis  hakim  dalam  menjatuhkan  pemidanaan  kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  hukum  yang  diaplikasikan  pada  penelitian  saat  ini  yaitu  dengan  menggunakan  tipe hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertera melalui berbagai sudut pandang dari pasal ke pasal, kebiasaan dan kepastian yang memuat yakni Undang-undang serta bahasa hukum dipergunakan (Muhamad,  2004) .  Pendekatan  yang  dipakai  dalam  permasalah  ini  yakni  pendekatan melalui Perundang-Undangan yang ada serta pendekatan konseptual dengan cara menelaah persoalan yang  akan  dianalisis.  Sumber  bahan  hukum  ini  memakai  bahan  hukum  primer  yakni  UUD  Tahun 1945,  KUHP,  UU  No.48  2009,  Putusan  PN  Jakarta  Timur  Nomor  305/Pid.B/2021/PN  Jkt.Tim  dan Bahan  Hukum  Sekunder  yakni  bahan  hukum  berupa  literatur  buku  maupun  kepustakaan.  Untuk mendapat  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  pada  perihal  penulis  memakai  penelitian  dengan menyematkan  teknik  penghimpunan  bahan  melalui  teknik  membaca  buku-buku,  mengkaji, pencatatan, peraturan perundang-undangan, mempelajari perkara tindak pidana pemalsuan surat, serta literatur  yang  ada  rangkaian  pada  masalah  yang  diamati.  Analisis  bahan  hukum  adalah  fase  yang berlangsung  setelah  pengumpulan  data.  Analisis  data  digunakan  dengan  cara  kualitatif,  mendalam serta  menyeluruh  dan  saat  analisis  bahan  hukum  yaitu  dengan  Argumentasi  melalui  memaparkan bahan insiden hukum atau buah hukum secara rinci untuk mempermudah interpretasi pada analisis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk  Sanksi  Pidana  Secara  Bersama-sama  dalam  Melakukan  Tindak  Pidana  Pemalsuan Surat
Tindak  pidana  ialah  rumusan  hubungan  antara  kegiatan  yang  dilarang  untuk  dijalankan  (pada peraturan  perundang-undangan)  yang  berisi  berupa  ancaman  pidana  untuk  barang  siapa  pun  yang melampaui  dari  larangan  yang  terkandung.  kegiatan  ialah  bagian  pokok  atas  tindak  pidana  yang dirumuskan  tersebut (Lamintang  &  Lamintang,  2014) .  Kejahatan  pemalsuan  ialah  tindakan  yang dimana  memuat  bagian  dari  suatu  kondisi  ketidak  benaran  ataupun  palsu  berdasarkan  objek  yang segala  sesuatunya  nya  nyata  dari  luar  seakan-akan  valid  adanya  sedangkan  nyata  berdampak  pada yang sebenarnya (Chazawi, 2002) .
Pemalsuan  surat  merupakan  kumpulan  yang  berisi  catatan  kata  maupun  kalimat  yang terjadi dari abjad serta bilangan kerangka segala sesuatu yang diciptakan dengan cara segala cara yang kemungkinan memuat sebuah makna dari hasil akal manusia. Oleh karena itu dalam permasalahan ini maka  dibentuknya  suatu  tindak  pidana  yaitu  tindak  pidana  pemalsuan  surat  bagi  masyarakat  guna membantu  benteng  hukum  atas  harapan  yang  dibagikan  bagi  umum  atas  surat (Chazawi  &  Ferdian, 2014) .  Tindak  pidana  pemalsuan  surat  sering  terjadi  di  kehidupan  sehari-hari  dengan  tujuan  yang mendapatkan  keuntungan  baik  secara  pribadi  maupun  bersama-sama  dalam  hal  tindak  pidana bersama-sama  atau  Penyertaan  ( deelneming )  yaitu  dimana  kejadian  kasus  dari  Suatu  tindak  pidana atau  pidana,  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  tindak  pidana,  dapat  dilakukan  oleh  semua  orang,  pada waktu yang sama, atau oleh beberapa orang pada waktu yang lain, bisa juga dikerjakan oleh sebagian orang dengan bersama-sama (Rasaid, 2003) .
Pelaksanaan  kebijakan  pemidanaan  pada  umumnya  merupakan  faktor  dari  upaya pemberantasan  kejahatan  dan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  tujuan  nasional  yaitu  melindungi  segenap masyarakat  bangsa  Indonesia  dan  menjamin  kesejahteraan  umum  rakyat  Indonesia  berlandaskan Pancasila  dan  UUD  1945.  Dalam  konsep  ini,  maka  tugas  negara  di  ialah  untuk  melindungi  dan mensejahterakan masyarakat. Sanksi pidana tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal  263  ayat  (1)  KUHP  mengenai  tindak  pidana  pemalsuan  surat,  terancam  pidana  bila  penerapan tersebut bisa menyebabkan faktor kerugian, sebab oleh karena adanya faktor kerugian tersebut dapat diancam  dengan  pidana  yang  berupa  pidana  penjara  paling  lama  enam  tahun.  Tindak  pidana pemalsuan  surat  ini  dimana  ada  faktor  penyertaan  maka  diatur  dalam  pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP, Sehingga dalam jenis tindak pidana yang melibatkan dua orang atau lebih terlibat dalam suatu tindak pidana,  mereka  dianggap  ikut  serta  dalam  tindak  pidana  tersebut.  barang  siapa  yang  terlibat  dalam kasus  pidana  ini  harus  bertanggung  jawab  karena  dapat  dilakukan  secara  psikis  maupun  fisik,  jika
seseorang  terlibat  dalam  kasus  pidana.  Perlu  dipahami  peranan  masing-masing  sehingga  dapat diketahui  tanggung  jawab  masing-masing  dari  para  pelaku  dari  tindak  pidana  penyertaan  ini  yang dimana dapat dikenakan berupa sanksi yaitu, diancam dengan pidana sama dengan pelaku.

## 2. Pertimbangan  Hukum  yang diberikan  oleh Majelis  Hakim dalam  Menjatuhkan  Pemidanaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan Secara Bersama-Sama
Hakim adalah tiang dasar dan tempat terakhir bagi mereka yang ingin mendapatkan maupun mencari keadilan  di  saat  memperoleh  proses  peradilan.  Sebagai  salah  satu  bagian  dari  peradilan,  hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan dan meluruskan keadilan bagi yang mencarinya karena hakim memiliki kewenangan  yakni menerima perkara serta mempertimbangkan dan  menyelesaikan perkara tersebut (Latief  &  Falaakh,  2007) .  Dengan  demikian  fungsi  Hakim  adalah  orang  yang  memiliki wewenang hukum untuk menangani maupun mengadili perkara di depan pengadilan.
Kebebasan  hakim  saat  mengadili  dilindungi  sepenuhnya  dalam  UU  No.48  2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kewenangan negara yang  merdeka  untuk  menunaikan  peradilan  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berlandaskan pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  untuk  tercapainya negara  hukum  di  indonesia.  berdasarkan  kekuasaan  kehakiman,  yang  diamana  putusan  hakim merupakan  pikiran  atau  pendapat  hakim  dalam  mengatasi  suatu  keputusan  serta  mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan maupun memberatkan si pelanggar. Setiap hakim harus memberikan pertimbangan  atau  pendapat  tertulis  tentang  masalah  yang  sedang  dipertimbangkan  dan  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu putusan.
Putusan yakni pemidanaan dapat diberikan jika pengadilan menemukan bahwa terdakwa telah melakukan  kejahatan  yang  diduga  dilakukan.  Dari  sini  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti dengan kekuatan final  dan  mengikat.  Pemidanaan  adalah  bahwa  terdakwa  dihukum  karena  catatan  kriminal  sesuai dengan ancaman yang dijelaskan dalam pasal yang berkaitan dengan kejahatan yang didakwakan oleh terdakwa. Ketika hakim membuat putusan berdasarkan fakta dalam persidangan, hakim yakin bahwa terdakwa  telah  melakukan  kejahatan  yang  dijelaskan  pada  dakwaan  pidana (Harahap,  2007) .  Proses diadakannya  Tujuan  umum  dalam  persidangan  ialah  untuk  memperoleh  putusan  hakim.  Keputusan Hakim  sangat  diharapkan  oleh  para  korban  perkara  pidana  guna  memastikan  bahwa  perselisihan  di antara  mereka  diselesaikan  dengan  cara  terbaik.  karena,  tergantung  pada  putusan  yang  diberikan hakim,  dimana  para  pihak  yang  bersengketa  mengharapkan  keyakinan  hukum  dan  keadilan (Rasaid, 2003) .  Putusan  pada  peradilan  merupakan  pernyataan  hakim  yang  diumumkan  dalam  sidang pengadilan yang terbuka, yang dimana dapat dipidana ataupun bebas dari tuntutan menurut cara  yang ditentukan melalui Undang-undang.
Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim, hakim dalam hal memberi putusan pemidanaan kepada Achmad Safiudin atas pidana yakni divonis 1 tahun 2 bulan penjara, karena terdakwa terbukti dan  meyakinkan  telah  melakukan  perbuatan  yang  melawan  hukum  yaitu  tindak  pidana  pemalsuan surat  yang  dilakukan  dengan  secara  bersama-sama.  yang  telah  diuraikan  dalam  pasal  263  ayat  1  jo pasal  55  ayat  (1)  ke-1  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana.  Pertimbangan  hakim  sangat  penting dalam  mengadili  hasil  dari  putusan  hakim  yang  terdapat  suatu  keadilan (Putra  et  al.,  2021) .  Hakim dalam  mengambil  pertimbangan  terdiri  dari  dua  pertimbangan  yakni  pertimbangan  yuridis  serta pertimbangan non-yuridis.
Pertimbangan  yuridis  yakni  pertimbangan  hakim  berdasarkan  fakta  hukum  yang  ditemukan selama  persidangan,  diatur  dalam  undang-undang,  dan  harus  dimasukkan  pada  putusan  seperti tuntutan  jaksa,  keterangan  terdakwa,  keterangan  saksi,  alat  bukti  dan  pasal.  hukum  Kriminal. Pertimbangan  Non  yuridis  yakni  dipandang  atas  latar  belakang  terdakwa,  kondisinya,  dan  agama terdakwa (Muhammad,  2007) .  Dasar  pertimbangan  untuk  mengetahui  hukuman  itu  yang  dapat disimpulkan melalui  apakah terdakwa dinyatakan bersalah  ataupun  tidak bersalah. Apabila terdakwa tidak  dinyatakan  bersalah,  yang  artinya  adanya  fakta  pidana  sesuai  dengan  dakwaan  dari  jaksa penuntut  umum  tidak  sah.  Sehingga  dapat  diketahui  segala  sesuatu  dari  terdakwa  terlibat  dalam tindakan  pidana  ataupun  tidak  begitu  juga  yang  terkandung  pada  unsur  dan  fakta  dari  suatu  tindak pidana yang didakwakan Bahwa selanjutnya pada pertimbangannya, Hakim yang menangani perkara dari  tindak  pidana  pemalsuan  surat  secara  bersama-sama  bahwa  Jaksa  Penuntut  Umum  dapat membuktikan  dalam  Dakwaan.  Bahwa  dengan  memperhatikan  urutan  dakwaan  tersebut,  lalu  hakim
akan menimbang terlebih dahulu dari dakwaan menurut unsur dan fakta hukum yang terungkap pada persidangan.  selanjutnya  sebelum  memberi  pidana  pada  Terdakwa,  sehingga  dapat  mula-mula diperhitungkan dahulu perihal kondisi yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.
Dalam hal pemeriksaan di dalam persidangan majelis hakim melihat  keadaan terdakwa yang bisa  dijadikan  pembuktian  ataupun  alasan  pemaaf  yang  dapat  menghilangkan  keadaan  melawan hukum  dari  terdakwa,  kemudian  dalam  perkara  ini  terdakwa  dinyatakan  bertanggung  jawab  atas perbuatan  yang  memang  pantas  diberi  pemidanaan.  Sehingga  dapat  disimpulkan,  bahwa  dalam  hal mempertimbangan  hakim  beperan  pada  saat  memberikan  sanksi  pemidanaan  terdakwa  atas  nama Ahmad  Saifudin  pada  putusan  Nomor  305/Pid.B/2021/PN  Jkt.Tim,  yang  dimana  terdakwa  dipidana atas  hal  yang  diperbuat  yani  divonis  1  tahun  2  bulan  penjara,.  karena  terdakwa  terbukti  dan meyakinkan  telah  melakukan  perbuatan  yang  melawan  hukum  yaitu  tindak  pidana  pemalsuan  surat yang dilakukan dengan secara bersama-sama. yang telah diuraikan dalam pasal 263 ayat 1 jo pasal 55 ayat  (1)  ke-1  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana.  Sehingga  berdasarkan  unsur-unsur  serta  fakta- fakta  yang  meberatkan  maupun  mengurangi  berdasrkan,  sehingga  majelis  hakim  mepertimbangkan sesuai dengan secara rasa keadilan berlandaskan kejujuran.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Bentuk  sanksi  pidana  bersama-sama  dalam  melaksanakan  tindak  pidana  pemalsuan  surat  secara bersama-sama maka dapat dikenakan seperti yang diuraikan pada Pasal 263 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana pemalsuan surat, diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun. Lalu pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai adanya penyertaan, Sehingga dalam jenis tindakan dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama maupun dalam ikut serta dapat dikenakan berupa sanksi  yaitu,  dipidana  sama  pada  pelaku.  dimana  sering  digunakan  sebagai  saran  dalam menanggulangi  masalah  yang  sering  terjadi  yaitu  kejahatan  agar  memberikan  rasa  jera  dan  sanksi hukuman pada pelaku perkara pidana tersebut. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis saat memberikan  sanksi  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  perkara  pidana  yakni  pemalsuan  surat  yang dilaksanakan dengan cara bersama-sama pada Terdakwa atas nama Ahmad Safiudin pada uraian dari putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Jkt Timur. Yang dimana Hakim sudah  memperhitungkan semua fakta yang dihadirkan dalam persidangan, baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti yang ada, sehingga Terdakwa divonis satu tahun dua bulan pidana penjara.

## 2. Saran
Bagi pelaku, diharapkan untuk mencegah melakukan perbuatan yang dapat dirumuskan dalam tindak pidana yang sama atau lainya karena dalam hal ini majelis hakim telah mepertimbangkan baik secara yuridis maupun pertimbangan non yuridis, sebab sesuai berdasarkan rasa  keadilan serta berlandaskan dari  kebenaran  serta  dari  hati  nurani  guna  memberikan  hukum  yang  seadil-adilnya,  sesuai  dengan fakta  maupun  unsur  hukum,  dengan  objektif,  terhindar  dari  desakan  dari  pihak  lain.  Sehingga terdakwa  mempunyai  rasa  takut  atau  efek  jera  agar  tidak  mengulangi  perbuatan  itu  lagi.  Bagi masyarakat, sesuai dengan hasil penelitian ini agar masyarakat lebih memikirkan segala sesuatu yang berkaitan  dengan  surat  atau  turut  serta  untuk  waspada  terjadinya  permasalahan  yang  sering  terjadi yaitu  kejahatan.  Pada  umumnya  permasalahan  yang  sering  terjadi  yaitu  kejahatan  pemalsuan  surat untuk  memperoleh  kepentingan  sendiri  maupun  kepentingan  bersama  sehingga  dengan  ini  perlunya kesadaran  akan  pentingnya  hukum  bagi  masyarakat  untuk  mencegah  hal-hal  yang  tidak  diinginkan. Bagi  pemerintah,  dalam  hal  mengatasi  permasalahan  kejahatan  yaitu  tindak  pidana  pemalsuan  surat kurang adanya sosialisasi kepada masyarakat yaitu tentang surat-surat penting yang mempunyai nilai guna  contohnya  surat  penguasan  fisik  tanah  untuk  menanggulangi  permasalahan  seperti  pemalsuan surat  ini  terjadi  lagi,  Sehingga  masyarakat  lebih  waspada  dan  lebih  mengetahui  tentang  surat-surat penting.

## DAFTAR PUSTAKA
Chazawi, A. (2002). Pelajaran Hukum Pidana 1 . Raja Gafindo Persada, Jakarta.
Chazawi,  A.,  &  Ferdian,  A.  (2014). Tindak  Pidana  Pemalsuan :  Tindak  Pidana  yang  Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang disampaikan . Raja Gafindo Persada, Jakarta.
Gunadi, I., & Efendi, J. (2015). Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana . Kencana. Jakarta. Harahap,  Y.  (2007). Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP,  (Pemeriksaan  Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) . Sinar Grafika, Jakarta. Lamintang,  P.  A.  .,  &  Lamintang,  F.  T.  (2014). Dasar-dasar  Hukum  Pidana  di  Indonesia .  Sinar Grafika, Jakarta.
Latief, M. A., & Falaakh, M. F. (2007). Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II) . Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta.
Muhamad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Citra Aditya Bakti, Bandung. Muhammad, R. (2007). Hukum Acara Pidana Kontemporer . Citra Adirya Bakti, Bandung.
Pakpahan,  A.,  Ismail,  &  Pratiwi,  I.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  tentang  Tindak  Pidana  Menyuruh Melakukan  Pemalsuan  Surat  (Studi  Kasus  No.  1107/Pid.B/2018/PN.Kis). Jurnal  Pionir , 6 (1), 56–63.
Putra, I. B. M. A., Sugiartha, I. N. G., & Subamia, I. N. (2021). Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Penadaan Mobil. Jurnal Interpretasi Hukum , 2 (2), 241–245.
Rahim, A., & Rahim, M. I. F. (2021). Pemalsuan Surat dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya. PLENOJURE: Jurnal Ilmu Hukum , 10 (2), 68–80. Rasaid, M. N. (2003). Hukum Acara Perdata . Sinar Grafika, Jakarta.
Saputra,  I.  K.  P.,  Sugiartha,  I.  N.  G.,  &  Widyantara,  I.  M.  M.  (2021).  Sanksi  Hukum  Bagi  Petugas Lembaga  Pemasyarakatan  yang  Terlibat  Peredaran  Narkotika  di  Lingkungan  Lembaga Permasyarakatan. Jurnal Interpretasi Hukum , 2 (2), 378–383. Soekanto, S. (1995). Sosiologi: Suatu Pengantar . Rajawali Pers, Jakarta.
Susanto, E. A., Gunarto, & Maryanto. (2018). Pertanggungjawaban Pidana yang Memakai Surat Palsu ditinjau dari Pasal 263 Ayat ( 2) KUHP. Jurnal Daulat Hukum , 1 (1), 1–12.