## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174

## Volume 4, Nomor 1, 2024

## Authors
1 Meyfy Merci Karuh
2 Tuti Widyaningrum
Affiliation 1 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 2 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Email 2 tuti.widyaningrum@uta45jakarta.ac.id

## Date Submission
1 April 2024

## Date Accepted
1 April 2024
Date Published 2 April 2024
DOI
https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.378

## PENYELEWENGAN
DANA DESA: TINJAUAN  TERHADAP  KORUPSI  DAN UPAYA  PENANGGULANGANNYA  DI DESA

## SONGBLEDEG, KABUPATEN WONOGIRI

## Abstrak
Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan  dan  alokasi  dana  desa  untuk  memperkuat pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Namun, korupsi  dana  desa  masih  menjadi  masalah  serius. Penyelewengan dana desa di Desa Songbledeg, Paranggupito, Wonogiri,  mengakibatkan  kerugian  bagi  negara. Pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Metode penelitian  yang  digunakan  ialah  analisis  deskriptif kualitatif,  yang  berarti  mengolah  data  primer  dan sekunder,  kemudian  menjelaskan  hasil  penelitian  secara deskriptif. Upaya  pemerintah  dalam  penanggulangan penyelewengan  dana  desa  meliputi  pembinaan  dan pengawasan  oleh  pemerintah  daerah,  kecamatan,  serta penegakan  hukum  oleh  kepolisian  dan  kejaksaan.  Pentingnya pengawasan  yang  efektif,  peningkatan  kompetensi  aparatur desa,  serta  transparansi  dalam  pengelolaan  dana  desa  untuk mencegah tindakan korupsi. Pembangunan desa yang mandiri dan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dapat  terwujud  dengan implementasi yang baik dari Undang-Undang Desa dan upaya pencegahan korupsi yang kuat.
Kata  Kunci : Dana  Desa,  Penyelewengan,  Korupsi,  Alokasi Dana Desa

## Abstract
Villages  have  a  strategic  role  in  national  development  in Indonesia.  Law  Number  6  of  2014  provides  authority  and allocation  of  village  funds  to  strengthen  development  and empowerment of village communities. However, corruption in village  funds  is  still  a  serious  problem.  Misappropriation  of village funds in Songbledeg Village, Paranggupito, Wonogiri, resulted in losses for the state. The approaches used in this legal research  are  statute  approach  and  conceptual  approach.  The research method used is descriptive qualitative analysis, which means processing primary and secondary data, then explaining the  research  results  descriptively.  Government  efforts  in overcoming  misappropriation  of  village  funds  include guidance  and  supervision  by  the  local  government,  sub- districts, and law enforcement by the police and prosecutors. The  importance  of  effective  supervision,  increasing  the
competence  of  village  officials,  and  transparency  in  the management  of  village  funds  to  prevent  corruption. Independent  village  development  and  the  welfare  of  village communities can be realized with good implementation of the Village  Law  and  strong  corruption  prevention  efforts.  The government's  efforts  to  tackle  misappropriation  of  village funds include guidance and supervision by regional and sub- district governments, as well as law enforcement by the police and  prosecutors.  The  importance  of  effective  supervision, increasing the competence of village officials, and transparency in  the  management  of  village  funds  to  prevent  acts  of corruption. Independent village development and the welfare of  village  communities  can  be  realized  with  good implementation  of  the  Village  Law  and  strong  corruption prevention efforts.
Keywords:  Village  Funds,  Misappropriation,  Corruption, Allocation of Village Funds

## PENDAHULUAN
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa merupakan kesatuan wilayah terkecil dan memiliki  peran  strategis  yang  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  pembangunan  nasional. Untuk  membantu  proses  pembangunan  desa,  aturan-aturan  tertentu  telah  diberlakukan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendapat reaksi antusias dari para kepala desa dan aparat  yang  berwenang  di  Indonesia,  dan  tanggapan  tersebut  termasuk  pendapatan  yang diperoleh  kepala  desa  dan  perangkatnya.  Penerimaan  ini  diperoleh  dengan  cara menyeimbangkan pendapatan kabupaten dan kota dari APBN APBD dan menambah dana desa  yang  jumlahnya  minimal  10%  dari  APBN.  Undang-undang  tersebut  meningkatkan peran  DPD,  memberikan  kewenangan  yang  lebih  besar  kepada  kepala  desa,  dan memperpanjang masa jabatan mereka menjadi tiga (Fanani, 2014).
Dana Desa menjadi topik yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan pemerintah karena besarnya anggaran Dana Desa yang dialokasikan oleh Pemerintahan Pusat. Desa yang kini berada di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini  merupakan  pemerintahan  terkecil  di  daerah  tersebut.  Pemerintah  terus  berupaya menggalang  alokasi  Dana  Desa.  Kementerian  Keuangan  memperkirakan  Rp  539,9  triliun akan dialokasikan ke desa antara tahun 2015 dan 2023. Rp 20,77 triliun dialokasikan ke dana desa pada tahun 2015, dan Rp 68 triliun akan dialokasikan ke dana desa pada tahun 2022. Oleh  karena  itu,  dibandingkan  dengan  tahun  2015  ,  keuangan  desa  tumbuh  3,3  kali  lipat (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada ayat 3 dan 4 menyatakan: "Pemerintahan  Desa  adalah  penyelenggara  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  dalam  sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia." Undang-undang  ini  memberikan  harapan  untuk  mencapai  desa  yang  mandiri,  kuat, sejahtera,  dan  demokratis  (Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Desa, 2007).  Harapan  tersebut  diharapkan  dapat  terwujud  lebih  cepat  dengan  pengerahan
keuangan desa, khususnya di bidang pembangunan. Salah satu cara negara untuk mengakui Desa adalah melalui skema dana desa ini (Anjani, 2019).
Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang khas yang didirikan atas dasar hak  asal  usul  dan  memiliki  struktur  asli  yang  unik.  Struktur  pemerintahan  desa  yang dibangun  atas  prinsip  inklusi,  keragaman,  demokrasi,  pemberdayaan  masyarakat,  dan otonomi sejati dapat dianggap memberikan beberapa manfaat bagi desa (Widjaya, 2010).
Pasal 18B ayat 2 UUD  1945 memperkuat hak tersebut dengan menyebutkan: "Negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Pasal ini menjadi  pedoman  pengaturan  desa  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dan landasan  pengelolaan  desa  dalam  melaksanakan  otonomi  desa.  Menurut  UU  Desa,  desa adalah badan hukum yang memiliki otonomi sendiri dalam batas wilayah Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Penting  untuk  dicatat  bahwa  gagasan  otonomi  sejati  dalam pemerintahan  desa  berbeda  dengan  gagasan  otonomi  daerah.  Kebijakan  pemerintah  yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan pembiayaan pembangunan berbentuk Dana Desa. Dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan bahan baku yang ada di desa, Dana  Desa  dimaksudkan  agar  dapat  menjalankan  operasionalnya  secara  swakelola,  serta mampu mendorong penyerapan tenaga kerja di daerah.
Setiap desa harus mendapatkan anggaran dari pemerintah melalui APBN dan APBD, dengan administrasi yang kompeten, efektif, efisien, dan bertanggung jawab untuk mencegah anomali  pendanaan,  termasuk  korupsi.  Inilah  harapan  yang  ditawarkan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perundang-undangan ini sejalan dengan visi dan tujuan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan daerah di seluruh Indonesia, khususnya di daerah  perbatasan  dan  desa-desa  yang  dicakup  oleh  program  Nawa-Cita  (Bender,  2016). Ketentuan inti undang-undang ini memiliki dampak yang sangat positif bagi lingkungan, dan merupakan  contoh  nyata  bagaimana  perbaikan  kebijakan  desa  telah  dilaksanakan. Masyarakat  selama  ini  hanya  menyaksikan  pembangunan  di  daerah  itu  dilaksanakan; Namun,  dengan  disahkannya  undang-undang  ini, masyarakat  kini  diberikan  kewenangan untuk mengakui hak asal usul ( recognition ), membentuk kewenangan lokal, dan mengambil keputusan  lokal  untuk  kepentingan  masyarakat  pedesaan  ( subsidiarity ).  Kebhinekaan, kebersamaan,  gotong  royong,  kekeluargaan,  diskusi,  demokrasi,  kemandirian,  partisipasi, kesetaraan, emansipasi, dan keberlanjutan dijunjung tinggi. (Labolo, 2017). Tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah membangun kemandirian dan kesejahteraan  desa,  yang  tercermin  dalam:  (1)  Kemandirian  pemerintah  desa  (Local  Self Government),  dan  (2)  Kemandirian  masyarakat  desa  (Self  Governing  Community. Kemandirian  desa  ini  menjadi  tujuan  penting  implementasi  undang-undang  desa (Pamungkas, 2016).
Salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkatan pemerintahan adalah Alokasi Dana  Desa  (ADD),  khususnya  hubungan  antara  pemerintah  kabupaten  dan  pemerintahan desa.  Memahami  kekuasaan  yang  dipegang  oleh  pemerintah  desa  sangat  penting  untuk menciptakan hubungan keuangan yang dapat diterima. Pemerintah telah mengindikasikan bahwa uang harus digunakan dan didistribusikan sesuai dengan semua aturan dan peraturan yang relevan. Mengenai penggunaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Peraturan Daerah
No. 4 tahun 2007 pasal 14 menyatakan: "Setidaknya 60% dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa pembangunan fisik dan nonfisik desa, terutama pendidikan, penanggulangan kemiskinan, dan pengembangan ekonomi desa. Sementara 40% alokasi desa digunakan untuk pembiayaan kelembagaan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, dan organisasi lain di desa yang diakui oleh desa." Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat  desa.  Pemerintah  daerah  harus  melaksanakan  kebijakan  yang  mendorong pembangunan  desa,  belanja  negara,  dan  pemberdayaan  masyarakat  untuk  melaksanakan pembangunan. Hal ini dilakukan melalui penerapan Pengelolaan Dana Desa.
Menurut Peratutan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 1 ayat (7), penjabat kepala desa  bertugas  melaksanakan  pembentukan  Desa  persiapan  yang  meliputi:  (a)  penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis, (b) pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang berasal dari APB Desa induk, (c) pembentukan struktur organisasi, (d) pengangkatan  perangkat  desa,  (e)  penyediaan  fasilitas  dasar  bagi  penduduk  desa,  (f) pembangunan sarana prasarana pemerintahan desa, (g) pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertahanan, dan pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan  kesehatan.  Sejak  berdirinya  republik  ini,  pemerintah  telah  membuat  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  desa,  dan  perubahan  terus  dilakukan  sejak tahun 1945 (UU No.1 Tahun 1945 Tentang Pemerintahan Daerah) hingga tahun 2014 (UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa). Namun untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan desa, upaya reformasi hukum desa belum menunjukkan kesungguhan dan konsistensi yang tinggi. (Adnan, 2020).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan dana ke banyak desa, termasuk  Desa  Songbledeg.  Merencanakan  program,  melaksanakannya,  dan mempertanggungjawabkannya adalah bagian dari pengelolaan dana desa. Berbagai insiden dan  keluhan  yang  disampaikan  kepada  ombudsman  oleh  masyarakat  menimbulkan kekhawatiran tentang keabsahan pemerintahan desa dan kepatuhannya terhadap undang- undang,  kebijakan,  dan  proses  yang  relevan.  Kemudian  muncul  kekhawatiran  tentang tindakan  hukum  preventif  dan  tanggung  jawab  pemerintah  desa  atas  penyalahgunaan kekuasaan lokal. Pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab pemerintah desa, dan  harus  dilakukan  sesuai  dengan  konsep  akuntabilitas.  Penanganan  uang  desa  harus benar-benar  diawasi  karena  cukup  menggiurkan  bagi  oknum  untuk  melakukan  korupsi, apalagi mengingat wilayahnya yang kecil dan terpencil. Hal ini sesuai dengan permintaan KPK  yang  meminta  keterlibatan  masyarakat  dalam  semua  aspek  pengelolaan  dana  desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

## Korupsi Dana Desa
Kata Latin " Corruptio " atau " Corruptus " adalah asal kata "korupsi". Selain itu, istilah Latin kuno  " Corrumpere "  dianggap  sebagai  asal  kata  korupsi.  Kata  “korupsi”  digunakan  untuk menggambarkan  berbagai  kegiatan  ilegal  yang  merugikan  keuangan  publik.  Frasa  ini mencakup  topik  termasuk  suap,  manipulasi  ekonomi,  dan  masalah  kepentingan  publik (Pakaya,  2016).  Subekti  mendefinisikan  korupsi  sebagai  tindakan  kriminal,  keburukan, penyuapan, asusila, kebobrokan, dan ketidakjujuran. Menurut para ahli, Muhammad Ali juga mengemukakan  beberapa  pengertian  korupsi,  antara  lain:  (1)  korup  berarti  busuk,  suka menerima suap dan sogokan, menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, dll; (2)
korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, menerima suap, dan koruptor, yaitu orang yang melakukan korupsi.
Menurut  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  dana  desa  menjadi  salah  satu penyebab  rendahnya  pelayanan  publik  di  masyarakat.  Selain  anggaran  tahunan  yang signifikan  diberikan  kepada  desa,  juga  terdapat  kurangnya  tanggung  jawab,  transparansi, dan keterlibatan dalam pengelolaan keuangan daerah. (CNN, 2021). Aparat desa berpeluang melakukan korupsi karena pemerintah pusat mengawasi mereka dan penegakan hukumnya minim. Selain itu, pemerintah desa lebih mudah menghambur-hamburkan uang desa karena masyarakat  tidak  mengetahui  kegiatan  pemerintah  dan  tidak  berpartisipasi  dalam pengawasan
Teori  korupsi  oleh  Jack  Bologne  GONE  menyebutkan  bahwa  keserakahan (greed), kesempatan (opportunity) , kebutuhan (needs), dan pengungkapan (expose) merupakan faktor- faktor penyebab korupsi. Setiap orang mungkin bersalah karena memiliki keserakahan, yang berhubungan langsung dengan mereka yang melakukan korupsi. Faktor kebutuhan adalah faktor  yang  dibutuhkan  manusia  untuk  menjalani  kehidupan  biasa,  sedangkan  elemen peluang  adalah  faktor  yang  berkaitan  dengan  keadaan  yang  memungkinkan  penipuan. Pertimbangan pengungkapan berkaitan dengan apa yang harus dilakukan atau ditanggung oleh penipu jika mereka terdeteksi melakukan penipuan (Mahriadi et al, 2021).
Angka kemiskinan di dusun ini masih tinggi meskipun memberikan kontribusi yang signifikan  terhadap  perekonomian  nasional  dan  memiliki  jumlah  penduduk  yang  cukup besar. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di pedesaan  mencapai  15,26  juta  jiwa  atau  12,82%  dari  jumlah  penduduk.  (Zakariya,  2020). Meskipun  pemerintah  memulai  inisiatif  Nawa-Cita  pada  tahun  2014  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan membangun dari pinggiran dusun, pelaksanaannya masih terkendala. Hibah desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada masyarakat di seluruh  Indonesia  merupakan  salah  satu  keberhasilan  program  tersebut.  (Mahriadi  et  al, 2021).  Peningkatan  infrastruktur  desa,  pemberdayaan  masyarakat,  dan  pelayanan  publik lokal semua dimungkinkan dengan pendanaan ini. Setiap desa akan mendapatkan rata-rata Rp. 930 juta dana ketika total anggaran desa yang disalurkan pada tahun 2020 mencapai Rp. 72 triliun
Alokasi  dana  desa,  menurut  data  yang  dipublikasikan  Indonesia  Corruption  Watch (ICW),  merupakan dana yang  paling  rawan  dikorupsi.  Pemerintah  desa adalah organisasi yang  paling  sering  dikaitkan  dengan  tuduhan  korupsi  pada  paruh  pertama  tahun  2021. Investigasi  ICW  mengungkap  62  kasus  korupsi  yang  melibatkan  perwakilan  pemerintah desa. Tingginya angka korupsi di tingkat desa, terbatasnya sumber daya manusia aparatur pemerintah desa untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan desa, penyalahgunaan wewenang, penyelewengan dana desa, dan minimnya dampak sosial dari otonomi daerah menjadi bukti korupsi di tingkat desa masih menjadi masalah (Kadir & Moonti, 2018)

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian ini penulis telah mempelajari peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang ada di Indonesia guna melanjutkan penelitian. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dilakukan
dengan  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  (Soekanto  dan  Mamudji,  2003). Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  pendekatan  perundang- undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Untuk memperoleh  data  yang  benar  dan  akurat  dalam  penelitian  ini  menggunakan  studi kepustakaan, studi ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur-literatur seperti buku-buku, perundang-undangan, pendapat para ahli, serta dokumen lain yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian (Waluyo, 2002).
Peneliti akan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang berarti mengolah data  primer  dan  sekunder,  kemudian  menjelaskan  hasil  penelitian  yang  merujuk  kepada aturan-aturan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  dengan  memperhatikan  permasalahan- permasalahan yang akan dijelaskan secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Lokasi Penelitian
Paranggupito  adalah  sebuah  kecamatan  di  provinsi  Indonesia  Kabupaten  Wonogiri Jawa Tengah. Sekitar 55 kilometer memisahkan kecamatan ini dari jantung Kota Wonogiri. Dua provinsi Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta berbatasan dengan Paranggupito, kecamatan paling selatan di Kabupaten Wonogiri. Permukiman Songbledeg adalah sebuah perkampungan di Kecamatan Paranggupito Jawa Tengah di Kabupaten Wonogiri. Mayoritas penduduk  desa  Songbledeg adalah  petani  ladang  yang  bergantung  pada  singkong  karena toleran dengan keadaan kelangkaan air yang sering terjadi di masyarakat.
Dana Desa yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyalurkan uang  ke  Kecamatan  Paranggupito.  Dana  tersebut  digunakan  untuk  mendukung pembangunan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Ini merupakan bantuan pemerintah untuk pengembangan masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Paranggupito. Subsidi ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah desa mengatasi masalah sosial dan ekonomi dan memajukan masyarakat mereka. Manfaat pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan keuangan desa akan dapat dirasakan oleh  masyarakat.  Rincian  penyaluran  dana  desa  ke  masing-masing  desa  di  Kecamatan Paranggupito Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Anggaran Dana Kecamatan Paranggupito
No. Desa Pagu ADD Penyaluran ADD per bulan 1. Gendayakan 461.988.000 38.499.000 2. Gudangharjo 450.768.000 37.564.000 3. Gunturharjo 522.588.000 43.549.000 4. Johunut 549.648.000 45.804.000 5. Ketos 462.768.000 38.564.000 6. Paranggupito 521.208.000 43.434.000 7. Sambiharjo 483.828.000 40.319.000 8. Songbledeg 566.088.000 47174.000 Sumber: Bupati Wonogiri (2023)

## B. Penyelewengan dana desa Songbledeg
Di  Indonesia,  korupsi  memiliki  jangkauan  sosial  yang  luas  dan  semakin  merajalela setiap  tahunnya.  Semua  aspek  kehidupan  masyarakat  telah  dipengaruhi  oleh  banyaknya kasus  yang  terjadi,  hilangnya dana  masyarakat, dan  sifat kegiatan  kriminal  yang  semakin sistematis.  Korupsi  semakin  kompleks  karena  adanya  berbagai  masalah  yang  muncul. Masalah yang muncul ialah mengenai  moralitas, sikap mental, pandangan hidup, budaya, dan lingkungan sosial; kesenjangan sosial; masalah ekonomi; masalah struktur dan sistem politik; dan masalah administrasi keuangan dan pelayanan publik yang buruk (Arief, 2013).
Untuk  mendorong  pembangunan  ekonomi  bangsa,  pemberantasan  korupsi  harus selalu menjadi prioritas utama dalam agenda pemerintah. Ini harus disikapi dengan serius dan  segera  sebagai  bagian  dari  program  untuk mendapatkan kembali kepercayaan  publik dan bangsa lain (Nurdjana, 2005).  Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  menyatakan  bahwa  "Penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya."
Di  masyarakat  Songbledeg,  Kecamatan  Paranggupito,  Kabupaten  Wonogiri,  tindak pidana  korupsi  yang  melibatkan  uang  masyarakat  terjadi  antara  tahun  2013  hingga  2015. Sutoto, kepala desa berusia 34 tahun, adalah pelakunya. Kerugian negara akibat korupsi dana desa mencapai Rp 416 juta dalam APBDes 2013 – 2015. Sutoto dinyatakan bersalah melakukan penyelewengan  uang.  Program  yang  perlu  diimplementasikan  tidak  disadari  atau  tidak dijalankan  sepenuhnya.  Riset  LSM  Jaringan  Paralegal  Indonesia  (JPI)  mengungkapkan, beberapa  kasus  korupsi  di  tingkat  desa  bukan  disebabkan  oleh  niat  jahat  Kepala  Desa, melainkan karena ketidaktahuan Kepala Desa terhadap hukum.
Menurut  Pasal  50  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  yang mengatur  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  dua  lembaga  penegak  hukum diperbolehkan menangani penyidikan tindak pidana korupsi di daerah, yaitu kepolisian dan kejaksaan.  Kepolisian  dan  kejaksaan  bertindak  sebagai  penyidik  tindak  pidana  korupsi  di daerah  berdasarkan  Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang."
Aparatur di desa, termasuk kepala desa dan aparatur setempat, sangat penting untuk mengefektifkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Masih banyak penyimpangan yang dilakukan oleh perangkat desa, dan sumber daya manusia  perangkat  desa  sangat  tidak  kompeten.  Selain  itu,  kualitas  perangkat  desa  juga belum  membaik.  Sifat  keserakahan  juga  ada  pada  orang-orang  tertentu.  Peluang  korupsi muncul ketika seorang kepala desa memiliki keinginan kuat untuk menjadi kaya dan tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Pembangunan lambat dan kurang optimal karena banyaknya mark-up anggaran dan inflasi anggaran. Hal ini juga bergantung pada hubungan dengan pimpinan daerah karena prosedur tender proyek pembangunan belum transparan dan belum ada undang-undang yang harus diikuti.
Perilaku konsumtif biasanya menjadi pendorong terjadinya korupsi di zaman sekarang. Ketika  konsumsi  yang  berlebihan  diimbangi  dengan  pendapatan  yang  tidak  mencukupi, seseorang dapat mengambil tindakan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Hal ini menuntut pengungkapan kasus-kasus korupsi yang tidak hanya diusut, tetapi juga secara konsisten ditindak lanjuti oleh penegak hukum. Untuk memberikan efek jera kepada orang  lain,  seorang  kepala  desa  harus  dihukum  karena  kesalahannya.  Namun,  sulit menemukan  korupsi  di  desa  karena  lemahnya  pengawasan  aparat  penegak  hukum  dan sempitnya pengawasan pemerintah pusat. Suap telah dibayarkan selama pemilihan kepala desa,  termasuk  pembelian  suara  dari  pemilih  yang  akan  memilih  calon  kepala  desa,  dan kepala desa terpilih sekarang diharuskan menyalahgunakan jabatan kewenangannya. Oleh karena itu, korupsi telah mendarah daging di masyarakat pada umumnya.

## C. Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Penyelwengan Dana Desa
Penerapan peran pengawasan pada setiap tingkatan proses kegiatan merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya kecurangan dalam Alokasi Dana Desa  (ADD).  Tugas,  wewenang,  dan  tanggung  jawab  yang  dituangkan  dalam  struktur organisasi pelaksana tidak dapat dipisahkan dari pengawasan pelaksanaan alokasi anggaran desa.  Penetapan  garis  kewenangan,  tanggung  jawab,  dan  arahan  yang  jelas  untuk akuntabilitas antar  fungsi  diperlukan  untuk  menciptakan  kerangka kerja  organisasi  untuk melaksanakan alokasi uang desa. Namun, fungsi pengawasan belum sepenuhnya diterapkan di lapangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan tugas dan tanggung jawab masing-masing  sehingga  menurunkan  efisiensi  pengawasan,  terutama  terkait  dengan pelaksanaan  fungsi  yang  melibatkan  banyak  otoritas  pelaksana  serta  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Kesulitan lain adalah kurangnya koordinasi lintas lini,  yang  menimbulkan  kesan  bahwa  berbagai  operasi  ditangani  secara  independen  dan menumbuhkan ketidakpercayaan.
Pembinaan  dan  pengawasan  oleh  Pemerintah  daerah  Kabupaten  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa,  Pasal  101.  Beberapa  hal  yang diatur  dalam  pasal  tersebut  antara  lain:  1)  Menetapkan  pengaturan  kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa; 2) Memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota ke desa; 3) Memberikan pedoman penyusunan peraturan desa  dan  peraturan  kepala  desa;  4)  Memberikan  pedoman  teknis  pelaksanaan  dan pengembangan  lembaga  kemasyarakatan;  5)  Memberikan  pedoman  penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 6) Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa; 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa; 8) Menetapkan pembiayaan  alokasi  dana  perimbangan  untuk  desa;  9)  Mengawasi  pengelolaan  keuangan desa  dan  pendayagunaan  aset  desa;  10)  Melakukan  pembinaan  dan  pengawasan penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan  lembaga  kemasyarakatan;  11)  Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat, beserta hak- hak  tradisionalnya  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  desa;  12)  Menyelenggarakan pendidikan  dan  pelatihan  bagi  pemerintah  desa  dan  lembaga  kemasyarakatan;  13) Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi kepala desa, perangkat desa, dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat; 14) Memberikan penghargaan atas prestasi  yang  dilaksanakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan  lembaga kemasyarakatan;  15)  Memberikan  sanksi  atas  penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  kepala
desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 16) Melakukan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan pedesaan.
Dari sisi kecamatan, pembinaan dan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 102. Beberapa hal yang diatur dalam pasal tersebut antara lain: a) Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan  peraturan  kepala  desa;  b)  Memfasilitasi  administrasi  tata  pemerintahan  desa;  c) Memfasilitasi  pengelolaan  keuangan  desa  dan  pendayagunaan  aset  desa;  d)  Memfasilitasi pelaksanaan  urusan  otonomi  daerah  kabupaten/kota  yang  diserahkan  kepada  desa;  e) Memfasilitasi  penerapan  dan  penegakan  peraturan  perundang-undangan;  f)  Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa; g) Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman  dan  ketertiban  umum;  h)  Memfasilitasi  pelaksanaan  tugas,  fungsi,  dan kewajiban  lembaga  kemasyarakatan;  i)  Memfasilitasi  penyusunan  perencanaan pembangunan partisipatif.; j) Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga; k) Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; l) Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak  ketiga;  m)  Memfasilitasi  bantuan  teknis  dan  pendampingan  kepada  lembaga kemasyarakatan; n) Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.
Kedua makalah ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten dan kecamatan dapat berperan proaktif dalam mengurangi kemungkinan penyalahgunaan berbagai program yang didanai  ADD.  Hal  ini  penting  mengingat  banyaknya  kasus  penggelapan  keuangan  yang terjadi di desa, baik dari ADD maupun dari sumber lain, yang semuanya disebabkan oleh lemahnya kontrol dari pemerintah yang lebih tinggi dan masyarakat.

## KESIMPULAN
Desa  memiliki  peran  strategis  dalam  pembangunan  nasional  di  Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang lebih  luas  kepada  kepala  desa  dan  memperkuat  fungsi  Dewan  Perwakilan  Desa (DPD).  Salah  satu kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat  desa  adalah  Dana  Desa.  Meskipun  alokasi  dana  desa meningkat dari tahun ke tahun, masih terjadi kasus penyelewengan dana desa yang menjadi perhatian serius. Korupsi di tingkat desa masih tinggi dan pengawasan yang lemah  dari  aparat  penegak  hukum  serta  minimnya  partisipasi  masyarakat  dalam pengawasan menjadi faktor penyebabnya. Upaya pemerintah dalam penanggulangan penyelewengan dana desa meliputi pembentukan struktur organisasi pelaksana yang jelas, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku korupsi. Diperlukan kesadaran dan komitmen yang baik dari semua pihak untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel,  dan  berdaya  guna  dalam  mendukung  pembangunan  dan  kesejahteraan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan,  Hasyim.  (2020).  Implikasi  Penyalahgunaan  Alokasi  Dana  Desa  Oleh  Kepala  Desa Terhadap  Pemerintahan  Desa. Al-Adl :  Jurnal  Hukum,  11 (2):  151-171 https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.2122
Anjani, A. K. (2019). Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana  Desa. Jurist-Diction, 2 (3): 747 – 772. https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14288 Arief, Barda Nawawi. (2013). Kapita Selekta Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2023).  Catatan  Berita:  Mendorong Percepatan  Penyaluran  Dana  Desa  2023.  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia.
Bender, D. (2016). DESA: Optimization of variable structure modelica models using custom annotations. EOOLT '16: Proceedings of the 7th International Workshop on Equation- Based  Object-Oriented  Modeling  Languages  and  Tools,  45-54.  ACM  International Conference Proceeding Series.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2023).  Catatan  Berita:  Mendorong Percepatan  Penyaluran  Dana  Desa  2023.  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia.
CNN.  (2021,  13  September).  Aparat  Desa  Paling  Korup  Di  Indonesia.  Diakses  pada  13 September 2021, dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912162748-12- 693206/icw%02tahun-2021-aparat-desa-paling-korup-di-indonesia.
Fanani,  A.  F.,  Astutik,  W.,  &  Wahyono,  D.  (2014).  Analisis  Undang-Undang  Desa  1945. Dialektika, 4(1): 1-14.
Labolo, M. (2017). Peluang Dan Ancaman Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  Tentang  Desa. Jurnal  Ilmiah  Wahana  Bhakti  Praja ,  7(2):  73 https://doi.org/10.33701/jiwbp.v7i2.42.
Mahriadi, N., Agustang, A., & Idhan, A. M. (2021). Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa. Publik:  Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, 8 (2): 324-336. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa, Direktorat Pemerintahan and Desa  dan  Kelurahan  dan  Direktorat  Jenderal  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa Departemen Dalam Negeri (2007).
Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 6 (3): 430 – 442. https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583
Nurdjana, Prasetyo, T., & Sukardi. (2005). Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Ombudsman . (2018, Mei 9). Ombudsman Kalbar Gelar FGD Hasil Kajian Systemic Review tentang Pengawasan Dana Desa . Retrieved from Ombudsman:
https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-kalbar- gelar-fgd-hasil-kajian-systemic-review-tentang-pengawasan-dana-desa
Pakaya, J. S. (2016) Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah.
Jurnal Legislasi Indonesia , 13 (1): 73 – 84
Pamungkas, B. A. (2016) Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Implementation of the Post-Regulation Autonomy of Village Number 6 of 2014 Concerning Village. Jurnal USM Law , 2(2): 210 – 229
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Lembaran Negara RI Nomor 20 Tahun 2001 (2001).
Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Lembaran Negara RI Nomor 31 Tahun 1999 (1999).
Pasal  50  Ayat  (1)  Dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara RI Nomor 30 Tahun 2002 (2002).
Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2007 Pasal 14, Lembaran Negara RI No 4 Tahun 2007 (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (7), Lembaran Negara RI Nomor 43 Tahun 2014 (2014).
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pasal 101, Lembaran Negara RI Nomor 72 Tahun 2005 (2005).
Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2003). Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat .
Jakarta: Raja Grafindo Persada
Supriadin, J. (2017, Oktober 18). Jokowi Sebut 900 Kades Tersangkut Penyalahgunaan Dana
Desa. Retrieved from Liputan 6: https://www.liputan6.com/news/read/3132088/jokowi-sebut-900-kades- tersangkut-penyalahgunaan-dana-desa
Tim  Penyusun  Laporan  Tahunan  KPK  2020, Laporan  Tahunan  KPK  2020 (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020)
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  Ayat  3  Dan  4,  Lembaran  Negara  RI Nomor 6 Tahun 2014 (2014).
UUD 1945 Pasal 18B Ayat 2, Pub. L. No. 18B Ayat 2, Republik Indonesia (1945). Waluyo, Bambang. (2002). Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika Widjaya.  (2010).  Otonomi Desa  Merupakan  Otonomi  Yang  Asli,  Bulat  Dan Utuh .  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Zakariya, R. (2020) Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali
Modus Operandi, Jurnal Integritas , 6(2): 263 – 282 <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670>