## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1317-1327 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.493

## PRAKTIK BAIK PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM DI KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
1 Melga Amelia, 2 Delfia Tanjung Sari 1,2 Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi Corresponding author: delfia@eb.unand.ac.id Kota Bukittinggi, 102010, Indonesia

## Abstract
The  The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  good  practice  of  using  the  General Allocation Fund (DAU) in Payakumbuh Selatan Sub-district, Payakumbuh City. Data collection was  conducted  through  semi-structured  interviews.  Data  analysis  was  conducted  using triangulation  techniques,  namely  data  reduction,  data  presentation,  and  conclusion drawing.  The  results  of  the  study  found  that  the  realization  of  the  use  of  DAU  in  South Payakumbuh Sub-district showed very good performance, with a success rate of 95% in 2023. The  process  and  all  activities  related  to  the  use  of  DAU  are  carried  out  by  the  Budget  User Authority  (KPA),  the  Activity  Technical  Implementation  Officer  (PPTK),  the  Financial Administration Officer (PPK), the Treasurer, and several personnel who are assigned by each village.  Employees  in  each  kelurahan  are  assigned  to  succeed  in  the  three  focuses  of  the government through socialization related to stunting, technical guidance related to reducing inflation,  and  entrepreneurship  training.  There  are  several  factors  that  inhibit  the  use  of  the DAU  program,  such  as  too  high  a  comparison  between  the  unit  price  listed  in  the  Budget Implementation  Document  (DPA)  and  the  real  price  in  the  field,  the  lack  of  personnel  in several  villages,  and  the  existence  of  multiple  positions  that  make  the  work  process  not optimal.

## Keywords: General Allocation Fund; Good Practices; Public Management

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  praktik  baik  penggunaan  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  di  Kecamatan  Payakumbuh  Selatan,  Kota  Payakumbuh.  Pengumpulan  data dilakukan  melalui  wawancara  semi-terstruktur.  Analisis  data  dilakukan  dengan menggunakan  teknik  triangulasi  yakni  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  realisasi  penggunaan  DAU  di  Kecamatan Payakumbuh Selatan menunjukkan kinerja yang sangat bagus dengan tingkat keberhasilan 95% pada tahun 2023. Proses dan seluruh kegiatan terkait penggunaan DAU dijalankan oleh Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA),  Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan  (PPTK),  Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara, dan beberapa personil yang dibebantugaskan  oleh  masing-masing  kelurahan.  Pegawai  di  setiap  kelurahan dibebantugaskan  untuk  menyukseskan  tiga  fokus  pemerintah  melalui  pemberian  sosialisasi terkait  stunting,  bimbingan  teknis  terkait  penurunan  inflasi,  dan  pelatihan  kewirausahaan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat jalannya program penggunaan DAU seseperti  terlalu  tingginya  perbandingan  satuan  harga  yang  tertera  pada  Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan harga riil di lapangan, kurangnya tenaga personil di beberapa kelurahan, dan adanya rangkap jabatan yang menjadikan proses kerja menjadi tidak optimal.
Kata Kunci: Dana Alokasi Umum; Manajemen Publik; Praktik Baik
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1317-1327                                            Melga Amelia. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.493 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Kota  Payakumbuh  di  Sumatera  Barat  memiliki  47  Kelurahan  dengan  5  Kecamatan. Sumber  pendanaan  kelurahan  berasal  dari  Dana  Alokasi  Umum  (DAU).  Pendanaan  ini digunakan  untuk  menjalankan  berbagai  program  pembangunan  dan  pelayanan  publik. Namun,  dalam  pengelolaan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  setiap  kelurahan  memiliki perbedaan kemampuan secara administratif. Ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas dalam pendistribusian Dana Alokasi Umum (DAU) kelurahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya,  kepala  kelurahan  atau  Lurah  yang  berfungsi  sebagai  Kuasa  Pengguna Anggaran  (KPA)  dibantu  oleh  Pejabat  Pelaksanan  Teknis  Kegiatan  (PPTK),  Bendahara,  dan PPK unit SKPD.
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rahman  (2022),  pemanfaatan  DAU kelurahan  secara  garis  besar  masih  belum  optimal.  Hal  ini  terlihat  dari  belum  adanya pelimpahan  kewenangan  (desentralisasi)  yang  diberikan  kepada  Lurah,  sehingga  ruang gerak Lurah masih sangat terbatas. Dominasi Bappeda sangat besar dalam hal penentuan kegiatan  yang  dilaksanakan  di  kelurahan,  masyarakat  kurang  berdaya  dalam keterlibatannya didalam perencanaan maupun pelaksanaan dana kelurahan. Faktor-faktor yang  mempengaruhi  pengelolaan  dana  kelurahan  yaitu:  dominasi  perangkat  daerah, sumber  daya  manusia,  perubahan  struktur  organisasi  yang  cepat,  ketidaktepatan memahami  perencanaan  dana  kelurahan,  serta  kurangnya  transparansi  dan  penyebaran informasi.
Pada  prinsipnya,  terdapat  2  (dua)  kegiatan  utama  dalam  menunjang keberlangsungan  pemerintahan  di  kelurahan  yaitu  kegiatan  sarana  dan  prasarana,  dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan pendanaan dari Dana Alokasi Umum (DAU). DAU  kelurahan  ini  bisa  digunakan  untuk  berbagai  keperluan,  seperti  pembangunan infrastruktur,  pelayanan  kesehatan,  pendidikan,  dan  lainnya  sesuai  kebutuhan  masing- masing  kelurahan.  Dana  kelurahan  diharapkan  bisa  menjadi  solusi  dalam  peningkatan kuantitas  dan  kualitas  hidup  masyarakat  seperti  pengadaan,  pembangunan, pengembangan  dan  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  lingkungan  maupun  kegiatan pelayanan masyarakat.
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  Kelurahan  merupakan  alokasi  dana  yang  diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan  publik  di  tingkat  kelurahan.  Pemerintah  pusat  memberikan  dana  perimbangan kepada  setiap  daerah  berupa  DAU  yang  bertujuan  untuk  mengatasi  permasalahan ketimpangan  fiskal  serta  berperan  dalam  menopang  kebutuhan  dari  setiap  daerah (Hidayah & Setyawati, 2014). Dalam penelitiannya, Ginting (2016) menemukan bahwa APBD pemerintah daerah di Sumatera Utara lebih banyak mengandalkan DAU dibandingkan PAD. Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  Kelurahan  ini  pertama  kali  dialokasikan  pada  APBN  2019  yang

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1317-1327 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.493
masuk  dalam  pos  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  tambahan  sebesar  Rp.  3  Triliun  untuk  8.212 kelurahan  pada  410  kabupaten  dan  kota  di  Indonesia.  Anggaran  ini  ditujukan  untuk mendukung pendanaan pemerintah daerah kepada kelurahan melalui APBD sebagaimana diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2018  tentang  Kecamatan.  DAU  ini digunakan  untuk  kegiatan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  kelurahan  dan  kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  8/PMK.07/2020,  pendanaan kelurahan selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah juga bersumber dari  Dana  Alokasi  Umum  (DAU).  Dana  Kelurahan  atau  yang  sering  disebut  dengan  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  Tambahan  merupakan  komitmen  Pemerintah  Pusat  untuk  membantu Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam meningkatkan pelayanan andem di tingkat kelurahan.
Pada tahun 2020, pemerintah pusat kembali menganggarkan DAU Kelurahan dalam APBN  2020  dengan  tujuan  penggunaan  sama  dengan  tahun  sebelumnya.  Namun,  pada pertengahan tahun 2020 terjadi refocusing anggaran DAU Kelurahan karena adanya wabah Covid-19.  Penggunaan  Dana  Kelurahan  yang  bersumber  dari  APBD  dan  DAU  Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan diatur dalam Permendagri 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan  Sarana  dan  Prasarana  Kelurahan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  di Kelurahan, yang sejalan dengan PMK Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU  Tambahan  2020  ini  dijadikan  untuk  pemberian  bantuan-bantuan  seperti  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT).  Sisa  dari  pagu  anggaran  yang  tidak  atau  belum  digunakan  saat  itu harus dikembalikan ke kas negara.
Sesuai  dengan  instruksi  Mendagri  Nomor  1  Tahun  2020,  Dana  Kelurahan  dapat dilakukan relaksasi apabila Belanja Tidak Terduga (BTT) tidak mencukupi. Pemerintah Daerah dapat melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan  alokasi  anggaran  kegiatan  tertentu  dan  perubahan  alokasi  anggaran  serta memanfaatkan uang kas yang tersedia antara lain yang berasal dari Dana Kelurahan. Dana Kelurahan  yang  semula  digunakan  untuk  kegiatan  pembangunan  sarana  dan  prasarana kelurahan  dan  pemberdayaan  masyarakat  di  kelurahan  dapat  dilakukan refocusing untuk mendukung  pendanaan  pencegahan  dan  penanganan  Covid-19  serta  bantuan  sosial untuk masyarakat miskin terdampak secara ekonomi.
Pada  tahun  2021  dan  2022,  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  yang  diperuntukkan  untuk tambahan Dana Kelurahan selain APBD secara resmi dihapus oleh Pemerintah Pusat dalam APBN. Meskipun sangat berdampak pada pemberdayaan dan pembangunan di Kelurahan, namun  pemerintah  pusat  tidak  memberikan  alasan  secara  terperinci  akan  keputusan  ini. Menteri  Keuangan  hanya  menyebutkan  bahwa  ini  diperlukan  untuk  pemulihan perekonomian warga yang terdampak pandemi Covid-19.
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1317-1327                                            Melga Amelia. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.493 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Menurut  Potolau  et  al.  (2021),  program  yang  dilakukan  dalam  pengelolaan  dana kelurahan  masih  berfokus  pada  program  fisik  dan  belum  berfokus  pada  pengembangan pemberdayaan  masyarakat.  Program  yang  dilaksanakan  masih  merupakan  program  dari pemerintah  kota,  sedangkan  program  yang  diusulkan  dari  tingkat  RT  belum  terlaksana. Belum  seutuhnya  berfokus  kepada  masyarakat,  dimana  program  yang  dilakukan  hanya berupa  program fisik saja  sedangkan  program  yang  lebih  berdampak pada  kesejahteraan masyarakat  belum  dilaksanakan  seperti  pengembangan  UMKM.  Perencanaan  dan perancangan  dilakukan  sepenuhnya  oleh  perangkat  kelurahan,  sekalipun  memang perangkat  kelurahan  meruapakan  wakil  dari  aspirasi  masyarakat,  namun  perlu  juga melibatkan masyarakat atau organisasi perwakilan masyarakat dalam merencanakan serta merancang  program-program  dalam  pengelolaan  dana  kelurahan.  Masyarakat  dilibatkan hanya  sebagai  pekerja  dalam  pelaksanaan  program  pengeloalan  dana  kelurahan  dan bukan dilibatkan secara luas dalam pengelolaan secara manajemen.
Tahun 2022, Kementerian Keuangan kembali menerbitkan 2 (dua) Peraturan Menteri Keuangan  (PMK)  yang  mengatur  tentang  dana  kelurahan,  yaitu  PMK  211  tahun  2022  dan PMK 212 tahun 2022. Merujuk pada PMK 211 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas PMK 139 tahun 2019 tentang pengeluaran DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus, dana kelurahan adalah  bagian  dari  DAU  ditentukan  penggunaannya.  Dalam  PMK  212  tahun  2022, Kementerian  Keuangan  merinci  dana  kelurahan  yang  diterima  oleh  setiap  daerah  pada tahun  2023.  Merujuk  pada  Pasal  6  ayat  4,  setiap  daerah  mendapatkan  dana  kelurahan senilai  Rp.  200  juta  dikalikan  dengan  jumlah  kelurahan.  Itu  menunjukkan  bahwa  di  tahun 2023, pemerintah pusat kembali mengganggarkan DAU untuk kelurahan di APBN tahun 2023.
Menurut  Dewi  dan  Trisnaningsih  (2022),  dimensi  perencanaan,  pelaksanaan, pengorganisasian,  pengawasan  dalam  menyusun  dan  membuat  rencana  kerjanya  harus ada  rencana  kerja  yang  telah  dibuat  oleh  Perangkat  Kelurahan  dan  melibatkan  Lembaga dan  Tokoh  Masyarakat  melalui  Muskel  agar  terlaksana  dengan  baik.  Penggunaan  alokasi anggaran  kelurahan  yang  belum  sesuai  dengan  RKA,  semula  anggaran  kegiatan dialokasikan  pada  program  kegiatan  usulan  dari  Lembaga  dan  pokmas,  setelah  terjadi perubahan, anggaran dialokasikan pada kegiatan posko penanganan Covid-19. Walaupun begitu,  masyarakat  tetap  dapat  merasakan  manfaat  langsung  dari  adanya  program pemberdayaan  masyarakat.  Pada  tahap  pengawasan  dilakukan  oleh  KPA,  BPPn, inspektorat, PPK unit SKPD, PPTK dan pengawasan dari masyarakat, terdapat laporan setiap program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat berupa  LPJ dan terdapat evaluasi atas program kegiatan yang sudah terlaksana.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1317-1327 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.493
Tabel 1. Data Realisasi 10 Kelurahan Tertinggi Penggunaan DAU Tahun 2023 Kota Payakumbuh No. Kecamatan Kelurahan Target (Rp.)  Realisasi (Rp.) 1. Latina Padang Sikabu 200.000.000 188.101.500 2. Parik Muko Aia 200.000.000 190.040.450 3. Payakumbuh Selatan Balai Panjang 200.000.000 194.048.340 4. Limbukan 200.000.000 191.194.650 5. Koto Tuo Limo Kampuang 200.000.000 190.436.150 6. Sawah Padang Aua Kuniang 200.000.000 186.609.800 7. Payakumbuh Utara  Tigo Koto Diate 200.000.000 188.210.257 8. Payakumbuh Timur  Koto Baru 200.000.000 190.307460 9. Payakumbuh Barat Payo Lansek 200.000.000 189.282.330 10. Tanjung Pauh 200.000.000 192.484.500

## Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh (2024)
Berdasarkan data realisasi 10 kelurahan tertinggi dalam penggunaan DAU kelurahan tahun  2023,  yang  masuk  kategori  tertinggi  di  Kecamatan  Latina  ada  dua  kelurahan,  di Kecamatan Payakumbuh Selatan ada empat kelurahan, di Kecamatan Payakumbuh Utara ada  satu  kelurahan,  di  Kecamatan  Payakumbuh  Timur  ada  satu  kecamatan,  dan  di kecamatan  Payakumbuh  Barat  ada  dua  kelurahan.  Melihat  fenomena  jumlah  kelurahan dengan realisasi tertinggi di kecamatan Payakumbuh Selatan yaitu empat kelurahan peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh melalui penelitian ini.
Oleh  karena  itu,  penelitian  tentang  praktik baik penggunaan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  di Kecamatan  Payakumbuh  Selatan  menjadi  penting  untuk  dilakukan  guna  mengidentifikasi faktor-faktor yang  mempengaruhi  keberhasilan  program  ini  dan  untuk merumuskan  strategi yang tepat dalam memanfaatkan peluang yang ada.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang  bersifat  deskriptif  (Banks,  2018).  Penelitian  ini  berfokus  pada  subjek  tertentu  dan mengkajinya  sebagai  studi  kasus.  Pendekatan  studi  kasus  memberikan  gambaran  dan ilustrasi komprehensif tentang berbagai aspek individu, kelompok, organisasi, program atau situasi  sosial  (Rahardjo,  2017).  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  semi- terstruktur. Wawancara merupakan komunikasi yang terjadi secara dua arah dimana peneliti akan  menggali  informasi  dengan  mengajukan  pertanyaan  yang  sesuai  dengan  pedoman wawancara  dan  dilakukan  dengan  lebih  leluasa  dan  tidak  terlalu  terikat  dengan  susunan pertanyaan  pada  pedoman  wawancara  (Pike,  2019).  Terdapat  13  informan  dalam penelitian ini yaitu satu orang Kasubag. Program Keuangan dan Perencanaan Kecamatan Payakumbuh  Selatan.  Enam  orang  Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan  (PPTK)  serta  enam
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1317-1327                                            Melga Amelia. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.493 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
orang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari masing-masing enam kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Selatan yaitu: 1) Kelurahan Balai Panjang, 2) Kelurahan Limbukan, 3) Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang, 4) Kelurahan Padang Karambia, 5) Kelurahan Sawah Padang Aua Kuniang,  dan  6)  Kelurahan  Kapalo  Koto  Ampangan.  Skrip  wawancara  dikembangkan dengan  merujuk  kepada  teori  praktik  baik  menurut  Lynn  Jr  (2006)  yang  terdiri  dari  tiga faktor/indikator informasi yang relevan dan cukup, kemampuan administratif dari pelaksana kegiatan,  serta  kewenangan  yang  menjamin  dalam  penggunaan  Dana  Alokasi  Umum (DAU).  Analisis  data  menggunakan  teknik  triangulasi  yakni  terlebih  dahulu  mengumpulkan data  (reduksi),  dilanjutkan  dengan  menyajikan  data  (display),  serta  pada  tahap  akhir dilakukan penarikan kesimpulan (Rahardjo, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor pendorong praktik baik pada penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) ada tiga yaitu: 1) informasi yang relevan dan cukup, 2) kemampuan administratif dari pelaksana kegiatan, dan  3)  kewenangan  yang  menjamin  dalam  penggunaan  Dana  Alokasi  Umum  (Lynn  Jr, 2006).

## Analisis Praktik Baik Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kecamatan Payakumbuh Selatan: Perspektif Faktor Informasi
Informasi  dapat  menentukan  keberhasilan  pelaksanaan  dalam  mencapai  tujuan  dari sebuah kegiatan pemerintahan. Ketika pengambil keputusan sudah mengetahui apa yang akan  dijalankan  oleh  pelaksana  kegiatan,  maka  pelaksanaannya  akan  berjalan  secara efektif.  Apabila  informasi  dan  komunikasi  berlangsung  dengan  baik,  pelaksana  kegiatan akan  memiliki  pengetahuan  tentang  langkah-langkah  yang  harus  dilakukan  dalam pelaksanaan  kegiatan  tersebut,  sehingga  setiap  ketentuan  kegiatan  dan  regulasi pelaksanaan  kegiatan  harus  ditransmisikan  atau  disampaikan  ke  departemen  pegawai terkait.  Komunikasi  atau  transmisi  informasi  dibutuhkan  supaya  pengambil  keputusan  dan pelaksana kegiatan lebih stabil dalam menerapkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada masyarakat.
Hasil  pernyataan  tim  pelaksana  penggunaan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  terhadap praktik  baik  pada  penggunaan  DAU  di  Kecamatan  Payakumbuh  Selatan  menerangkan bahwa koordinasi informasi sudah berlangsung cukup baik. Koordinasi informasi berlangsung antara pihak kecamatan dan pihak kelurahan. Pihak Kecamatan Payakumbuh Selatan akan berkoordinasi  lagi  dengan  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  untuk  membahas  keluhan yang  disampaikan  oleh  pihak  kelurahan.  Namun,  terkadang  OPD  memberikan  jawaban berbeda  kepada  masing-masing  kelurahan  yang  mengajukan  keluhan  dan  pertanyaan terkait  penggunaan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU).  Oleh  karena  itu,  pihak  kecamatan berkomitmen penuh bersama keenam kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Selatan untuk

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1317-1327 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.493
menentukan  dan  mengambil  kebijakan  terbaik  terkait  penggunaan  DAU  ini.  Dalam pelaksanaannya,  tak  jarang  ditemui  penggunaan  DAU  yang  tidak sesuai  dengan  harapan sehingga  secara  berkala  penggunaan  DAU  akan  dilakukan  monitoring  dan  evaluasi. Terdapat tiga tahap audit pada penggunaan DAU yaitu proses review yang dilakukan oleh inspektorat,  kemudian  dilakukan  pemeriksaan  oleh  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  (BPKP),  dan  terakhir  hasilnya  akan  diperiksa  lagi  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kecamatan  menampung  semua  pertanya an  atau  keraguan  Kelurahan  dalam penggunaan  DAU,  nanti  kecamatan  akan  berkoordinasi  dengan  OPD  terkait  untuk mencarikan solusinya. Untuk DAU Kelurahan tahun 2023 audit dilaksanakan sebanyak 3 lapis, mulai dari review inspektorat, pemeriksaan BPKP, dan BPK  mengenai realisasi kegiatan dan hasilnya sesuai dengan laporan fungsional. Setiap triwulan kecamatan akan  memberikan  laporan  realisasi  penggunaan  DAU  ke  Badan  Keuangan  Daerah untuk dijadikan Laporan Pimpinan Daerah dan sebagai persyaratan untuk pencairan DAU  Kelurahan  Tahap II  di  tahun  berjalan.  Dengan  adanya  informasi  yang  simpang siur  dan  tiap  ditanya  ke  OPD  terkait  memberikan  jawaban  yang  berbeda-beda, semua  kelurahan  di  kecamatan  payakumbuh  selatan  sepakat  menentukan kebijakan  mana  yang  akan  dijadikan  acuan  untuk  melakukan  kegiatan  sesuai arahan  pimpinan  kecamatan” (Kasubag.  Program  Keuangan  dan  Perencanaan Kecamatan Payakumbuh Selatan).
Lalu,  koordinasi  informasi  terkait  penggunaan  DAU  berlangsung  antara  pihak kecamatan,  pihak  kelurahan,  dan  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD).  Ketiga  pihak  ini memainkan  peranan  penting  dalam  menyukseskan  penggunaan  DAU  itu  sendiri.  Proses audit dilakukan secara berkala kemudian hasil realisasi DAU tersebut akan direkap oleh pihak kecamatan  di  Kecamatan  Payakumbuh  Selatan  dan  terakhir  dilaporkan  ke  Badan Keuangan Daerah (BKD).
“Kelurahan  selalu  berkoordinasi  dengan  kecamatan  jika  ada  kendala  dalam pelaksanaan  kegiatan,  jika  kecamatan  belum  memiliki  solusi  maka  akan dikoordinasikan  dengan  OPD  terkait  dan  info  yang  diterima  akan  diteruskan  ke Kelurahan. Audit dilakukan d awal tahun 2024 oleh inspektorat dilanjut oleh BPKP dan terakhir di audit oleh BPK. Kelurahan diminta untuk melaporkan realisasi penggunaan DAU secara berkala, dan akan direkap oleh kecamatan untuk dijadikan  laporan ke Badan Keuangan Daerah” (PPTK Kelurahan Balai Panjang).
Kemudian,  koordinasi  informasi  dilakukan  dalam  jangka  waktu  yang  lama  jika kendala yang dihadapi pihak kelurahan cukup serius. Dalam hal ini pihak kecamatan akan berkoordinasi  dan  mempertimbangkan  solusi  terbaik  bersama  Badan  Keuangan  Daerah (BKD).  Untuk  memastikan  hasil  yang  maksimal  dalam  penggunaan  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  ini,  maka  dilakukan  monitoring  dan  evaluasi  (monev)  setiap  triwulan  maupun semester.
“Koordinasi membutuhkan waktu leb ih lama karena jika terkendala maka kelurahan akan  berkoordinasi  dulu  dengan  kecamatan,  setelahnya  baru  kecamatan  akan berkoordinasi  dengan  Badan  Keuangan  Daerah  (BKD)  dan  informasi  akan  balik  ke
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1317-1327                                            Melga Amelia. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.493 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
kelurahan dalam waktu sedikit lebih lama. Dilakukan monev secara berkala baik per triwulan maupun per semester” (KPA Kelurahan Limbukan).

## Analisis Praktik Baik Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kecamatan Payakumbuh Selatan: Perspektif Faktor Kemampuan Administratif Pelaksana Kegiatan
Kompetensi  pegawai  sangat  mempengaruhi  sukses  atau  gagalnya  pelaksanaan  sebuah kegiatan  terkait  urusan  pemerintahan.  Untuk  menjalankan  kegiatan  dengan  efektif, pelaksana  kegiatan  tidak  hanya  perlu  tahu  apa  yang  harus  dilakukan,  tetapi  juga  harus memiliki  keterampilan  untuk  melakukannya  dengan  baik.  Pelaksana  kegiatan  juga  harus mengetahui  apakah  yang  terlibat  dalam  penerapan  kebijakan  taat  dan  patuh  terhadap peraturan yang ada.
Hasil  pernyataan  tim  pelaksana  penggunaan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  terhadap praktik  baik  pada  penggunaan  DAU  di  Kecamatan  Payakumbuh  Selatan  menerangkan bahwa  pelaksanaan  penggunaan  DAU  berjalan  sangat  baik.  Laporan  kinerja  tahun  2023 menunjukkan tingkat kesuksesan pengalokasian DAU diatas 95%. Angka ini menggambarkan bahwa  tiga  fokus  atau  isu  pemerintah  yaitunya  penurunan  stunting,  penurunan  inflasi,  dan penurunan kemiskinan ekstrem berjalan sesuai harapan. Untuk mendukung keberhasilan dari tiga  fokus  pemerintah  tersebut,  maka  pihak  kelurahan  dibebantugaskan  untuk  melakukan sosialisasi,  pelatihan,  dan  bimbingan  teknis  (bimtek)  kepada  masyarakat  di  Kecamatan Payakumbuh  Selatan.  Namun,  terkadang  masih  saja  ditemui  kendala  seperti  regulasi  yang tidak  konsisten  dan  membingungkan  pelaksana  teknis  serta  tersendatnya  anggaran  dan pencairan.  Akan  tetapi,  pemerintah  cukup  mampu  dalam  mencarikan  solusi  terbaik sehingga DAU dapat terealisasi dengan efektif dan efisien.
“Tidak  ada  kendala  berarti  selain  kendala  terkait  regulasi  yang  berubah -ubah  dan beberapa kali pencairan harus dihentikan dan ditangguhkan dulu sehingga kegiatan juga  tertunda.  Lain  dari  itu  tidak  ada  kendala,  semua  pencairan  sesuai  dengan perencanaan  yang  telah  disusun  dan  hampir  semua  kelurahan  mencapai  target realisasi  diatas  95%.  Untuk  DAU  Kelurahan  tahun  2023,  pemerintah  memfokuskan kepada 3 isu nasional yaitu penurunan stunting, inflasi, dan kemiskinan ekstrem. Jadi dalam  pelaksanaannya,  kelurahan  melakukan  pelatihan,  bimtek,  dan  sosialisasi terhadap  masyarakat  agar  mampu  menghadapi  3  i su  nasional  di  tahun  2023” (Kasubag. Program Keuangan dan Perencanaan Kecamatan Payakumbuh Selatan).
Lalu,  laporan  hasil  terkait  penggunaan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  di  Kecamatan Payakumbuh  Selatan  sudah  teralisasi  dengan  baik  dengan  capaian  target  yang  sangat tinggi  yaitu  99%.  Anggaran  dapat  dipergunakan  oleh  setiap  kelurahan  dalam  melakukan sosialiasi  terkait  penurunan  stunting,  bimtek  terkait  menghadapi  ancaman  inflasi,  dan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan bahwa  tersendatnya  beberapa  program  disebabkan  oleh  adanya  perbandingan  satuan harga yang terlalu tinggi antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan harga riil di lapangan.  Hal  ini  tentu  jadi  catatan  tersendiri  bagi  pihak  kecamatan  dan  kelurahan  di Kecamatan Payakumbuh Selatan dalam memaksimalkan penggunaan DAU.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1317-1327 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.493
“Penca iran  DAU  tahun  2023  terbilang  lancar hanya  saja  satuan  harga  yang  ada  di DPA terlalu tinggi saat dibandingkan dengan harga real di lapangan. Jadi DAU 200 juta yang ada tidak bisa direalisasikan seluruhnya karna dengan adanya selisih harga tadi.  Meskipun  begitu  untuk realisasi  fisik mencapai  target  angka  99%.  Strategi yang dilakukan  adalan  sesuai  dengan  arahan  Camat  yaitu  mengadakan  sosialisasi penurunan  stunting,  bimtek-bimtek  untuk  menghadapi  inflasi,  dan  pelatihan  untuk calon umkm dan kewirausahaan” (PPTK Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang).
Kemudian, pelaksanaan kegiatan terkait penggunaan Dana Alokasi Umum tentu saja membutuhkan  tenaga  SDM  yang  mumpuni  baik  dari  segi  kualitas  dan  kuantitas.  Namun, pada  faktanya,  kekosongan  posisi  yang  diakibatkan  oleh  pegawai  yang  menuju  masa pensiun  tampaknya  menjadi  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  beberapa  Kelurahan  di Kecamatan Payakumbuh Selatan. Bahkan satu pegawai dibebantugaskan pada dua posisi kerja  yang  menyebabkan  adanya  rangkap  jabatan (double  job) dan  tentu  saja  dapat menyebabkan tidak maksimalnya proses kerja.
“Di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, personil yang ada hanya 3 orang sedangkan dalam  kegiatan  keuangan  personil  yang  dibutuhkan  minimal  4  orang.  Kebetulan  1 orang  personil  di  KKA  juga  menuju  pensiun  dan  kurang  paham  dengan  cara  kerja siseim  dan  hanya  mengerjakan  administrasi  surat  masuk  dan  keluar.  Ini  yang menyebabkan  pelaksanaan  kegiatan  tidak  berjalan  sebagai  mana  mestinya. Pimpinan  kecamatan  meminta  semua  Kelurahan  untuk  melaksanakan  kegiatan sesuai  dengan  aliran  kas  yang  ada  dan  tidak  menunda-nunda  kegiatan  sehingga realisasi mencapai target setiap berkala” (KPA Kelurahan Kapalo Koto Ampangan).
Kendala  lainnya  yang  dihadapi  dalam  pemaksimalan  penggunaan  DAU  di Kecamatan  Payakumbuh  Selatan  adalah  aturan  yang  selalu  berganti  di  awal  tahun sehingga pelaksanaan kegiatan jadi terhambat dan menjadikan realisasi masih rendah. Saat adanya  pergeseran  dan  perubahan  anggaran,  DAU  Kelurahan  tampaknya  juga  tidak diperbolehkan  dan  harus  melanjutkan  kegiatan  sesuai  dengan  perencanaan  yang  telah disusun  dari  awal.  Ini  menjadikan  pihak  kelurahan  jadi  kewalahan  karena  target  capaian periode berjalan saat itu merupakan syarat pencairan untuk dana tahap II.
“Kendala  utamanya  adalah  aturan  yang  selalu  berganti  di  awal  tahun sehingga pelaksanaan  kegiatan  jadi  terhambat  dan  otomatis  realisasi  masih  rendah.  Saat adanya  pergeseran  dan  perubahan  anggaran  pun,  DAU  Kelurahan  tidak diperbolehkan  dan  harus  melanjutkan  kegiatan  sesuai  dengan  perencanaan  yang telah  disusun  dari  awal.  Ini  membuat  kita  di  kelurahan  jadi  kewalahan  saat  semua kegiatan dipacu agar target realisasi tercapai untuk syarat pencairan dana tahap II.” (KPA Kelurahan Sawah Padang Aua Kuniang).

## Analisis Praktik Baik Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kecamatan Payakumbuh Selatan: Perspektif Faktor Kewenangan
Wewenang  menjadi  hal  penting  dalam  pelaksanaan  suatu  kegiatan.  Ketika  wewenang  itu nihil,  maka  kekuatan  para  pelaksana  di  mata  publik  tidak  terlegimitasi  sehingga  dapat meninggalkan  proses  pelaksanaan  kegiatan.  Birokrasi  sebagai  pelaksana  sebuah  urusan
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1317-1327                                            Melga Amelia. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.493 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
pemerintahan  harus  mampu  mendukung  kegiatan  yang  telah  diputuskan  secara  politik dengan  jalan  melakukan  koordinasi  secara  efektif. Standar Operating  Prosedure (SOP)  dan tekanan  yang  berasal  dari  luar  unit  birokrasi  tetapi  mempengaruhi  organisasi  birokrasi pemerintah  adalah  dua  hal  yang  mendasari  baik  atau  buruknya  pelaksanaan  sebuah kegiatan dari indikator kewenangan.
Hasil  pernyataan  tim  pelaksana  penggunaan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  terhadap praktik  baik  pada  penggunaan  DAU  di  Kecamatan  Payakumbuh  Selatan  menerangkan bahwa  pelaksanaan  kegiatan  dilakukan  secara  sinergitas  antara  Kuasa  Pengguna Anggaran  (KPA),  Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan  (PPTK),  Pejabat  Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Bendahara di setiap kelurahan. Proses dan alur kerja dimulai dengan PPTK  melaksanakan  kegiatan  dan  membuat  surat  pertanggungjawaban  (spj)  ketika kegiatan  telah  selesai.  Selanjutnya  semua  kelengkapan  spj  akan  diperiksa  oleh  PPK,  dan terakhir Bendahara akan melakukan pembayaran ketika spj telah diverifikasi oleh PPK.
“Tim yang ada sama dengan penggunaan DAU, DAK dan Dana lainnya. Ada Kuasa Pengguna  Anggaran  (KPA),  Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan  (PPTK),  PPK,  dan Bendahara.  di  kelurahan,  Lurah  menjabat  sebagai  KPA,  Selebihnya  ditunjuk personil kelurahan menjabat sebagai PPTK, PPK, dan Bendahara. Tugasnya dimulai dari PPTK melaksanakan  kegiatan  dan  membuat  surat  pertanggungjawaban  (spj)  ketika kegiatan  telah  selesai.  Semua  kelengkapan  spj  akan  diperiksa  oleh  PPK  dan Bendahara  akan  me lakukan  pembayaran  ketika  spj  telah  diverifikasi  oleh  PPK” (Kasubag. Program Keuangan dan Perencanaan Kecamatan Payakumbuh Selatan).
Kemudian,  proses  dan  seluruh  kegiatan  terkait  penggunaan  Dana  Alokasi  Umum (DAU) dijalankan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  (PPK),  Bendahara,  dan  beberapa  personil  yang dibebantugaskan oleh masing-masing kelurahan. Pihak-pihak tersebut akan bekerja secara maksimal dalam mencapai  target yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengevaluasi kinerja  maka  dilakukan  monev  agar  kendala  dan  hambatan  yang  ditemui  tersebut  dapat dicarikan jalan keluarnya.
“Tim  nya  adalah  KPA,  PPTK,  PPK,  dan  B endahara  yang  dipanngku  oleh  personil kelurahan.” (PPTK Kelurahan Padang Karambia).
“Tidak  ada  tim  khusus,  hanya  KPA,  PPTK,  PPK,  dan  Bendahara” (KPA  Kelurahan Sawah Padang Aua Kuniang).

## KESIMPULAN
Realisasi penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kecamatan Payakumbuh Selatan pada tahun  2023  mencapai  95%,  menunjukkan  kinerja  yang  sangat  baik.  Koordinasi  informasi dilakukan  oleh  pihak  kecamatan,  kelurahan,  dan  Badan  Keuangan  Daerah,  dengan  alur kerja  mulai  dari  PPTK  yang  melaksanakan  kegiatan  dan  membuat  spj,  kemudian  diperiksa oleh  PPK,  dan  pembayaran  dilakukan  oleh  Bendahara  setelah  verifikasi.  Monitoring  dan evaluasi dilakukan per triwulan dan per semester untuk memastikan efektivitas dan efisiensi. Fokus  utama  adalah  sosialisasi  stunting,  bimbingan  teknis  penurunan  inflasi,  dan  pelatihan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1317-1327 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.493
kewirausahaan. Kendala yang ditemukan meliputi perbedaan harga satuan di DPA dengan harga riil, kurangnya tenaga personil, dan adanya rangkap jabatan di beberapa kelurahan. Untuk  penelitian  di  masa  mendatang,  dapat  menggunakan  objek  penelitian  dengan cakupan wilayah yang lebih besar. Selain itu, metode campuran (mix method) juga dapat digunakan agar hasil penelitian lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Banks,  M.  (2018).  Using  visual  data  in  qualitative  research.  Using  visual  data  in  qualitative research, 1-192.
Dewi,  E.  N.  S.,  &  Trisnaningsih,  S.  (2022).  Kebijakan  Pemanfaatan  Dana  Kelurahan  Dalam Meningkatkan  Kegiatan  Pemberdayaan  Kelurahan.  Syntax  Literate;  Jurnal  Ilmiah Indonesia, 7(12), 19133-19157.
Ginting,  A.  (2016).  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  Terhadap  Pertumbuhan:  Case  in North Sumatera. 185 – 206.
Hidayah, N., & Setyawati, H. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap Belanja  Langsung  Di  Propinsi  Jawa  Tengah.  Jurnal Akuntansi, 18(1), 45-58.
Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tetang Dana Kelurahan.
Lynn Jr, L. E. (2006). Public management: Old and new. Routledge.
Peraturan  Walikota  Payakumbuh  Nomor  109  Tahun  2016  tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Kelurahan.
Permendagri  No.  130  Tahun  2018  tentang  Kegiatan  Pembangunan  Sarana  dan  Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
Pike,  M.  (2019).  Interviews  Instead  of  Self-Reports?  Investigating  Cues  and  Questions  for  the Detection of Honesty-Humility in Employment Interviews (Doctoral dissertation, University of Guelph).
Potolau,  M.,  Safriansyah,  S.,  &  Saputro,  R.  H.  (2021).  Pengelolaan  Dana  Kelurahan  Dengan Perspektif  Community  Driven  Development  di  Kelurahan  Kladufu  Kota  Sorong. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 9(2), 64-70.
PP No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
PP No.17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Kelurahan.
PP RI No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
Rahardjo, M. (2010). Triangulasi dalam penelitian kualitatif.
Rahardjo, M. (2017). Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya.
Rahman, F. (2022). Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Pemanfaatan Dana Kelurahan di Kota Bima. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 8(3), 324-333.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antar  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.