## KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI ANAK TUNGGAL DALAM SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BALI
( The Position Of Daughter As The Only Children In The Inheritance System In Balinese Society )

## Wayan Jordi, Kahar Lahae, Sri Susyanti
Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar

## ABSTRACT
Inheritance  customary  law  is  the  rule  of  customary  law  that  regulates  how  the  inheritance  or inheritance  is  passed  on  or  divided  from  the  heir  to  the  heirs  from  generation  to  generation. Indigenous Balinese people with a patrilineal family system, causing only descendants with the status of kapurusa (male) are considered to be able to take care of and carry on family responsibilities. The problem in this research is "What is the position of a single girl in the inheritance system in Balinese indigenous peoples, and what efforts can be made for single unmarried girls to get their rights to inheritance in the inheritance system of Balinese indigenous peoples".
This  study  aims:  (1)  analyze  how  the  position  of  an  only  daughter  in  the  Balinese  traditional inheritance  system  is  currently  still  in  accordance  with  the  development  of  Balinese  indigenous peoples and the development of Balinese customary law which does not give inheritance rights to daughter. (2) Analyzing whether there are other efforts that can be made for single and unmarried girls  to  get  a  share  of  the  inheritance  of  their  parents.  This  study  uses  empirical  legal  research methods by focusing on the relationship between legal aspects and empirical reality.
The results of the research show that (1) Inheritance rights for daughter in Balinese customary law are basically daughter are not heirs according to the Balinese Inheritance Law, but girls are entitled to a share of the inheritance from their parents, the  procedure for granting inheritance rights for single girls to Inheritance property can become heirs by way of status changes, namely from pradana status to purusa status and marriage in the form of nyeburin. (2) For a daughter, it is possible to make various efforts in order to inherit or get a part of the inheritance from their parents, where in practice the gift is used with various terms such as tetadan treasure, grant, provision of life, pengupa jiwa and jiwa dana.
Keywords : Daughter; Inheritance Rights; Balinese Customary Law.

## ABSTRAK
Hukum adat  waris adalah aturan hukum adat  yang  mengatur tentang  bagaimana  harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi. Masyarakat Adat  Bali  dengan  sistem  kekeluargaan  patrilineal,  menyebabkan  hanya  keturunan yang  berstatus kapurusa (laki-laki)  dianggap  dapat  mengurus  dan  meneruskan  tanggung  jawab keluarga. Permasalahan pada peneilitan ini adalah “Bagaimana kedudukan anak perempuan tunggal dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Bali, serta apakah upaya yang dapat dilakukan anak perempuan  tungal  belum  menikah  untuk  mendapatkan  haknya  atas  harta  warisan  dalam  sistem pewarisan masyarakat adat Bali”.
Penelitian  ini  bertujuan:  (1)  Menganalisis  bagaimana  kedudukan  anak  perempuan  tunggal  dalam sistem  pewarisan  adat  bali  saat  ini  masih  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  adat  bali  dan perkembangan hukum adat Bali yang tidak memberikan hak mewaris kepada anak perempuan. (2) Menganalisis  adakah  upaya  lain  yang  dapat  dilakukan  bagi  anak  perempuan  tunggal  dan  belum menikah  untuk  mendapatkan  bagian  dari  harta  warisan  orang  tuanya.  Penelitian  ini  menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan berfokus pada hubungan antara aspek hukum dan kenyataan empiris.
Hasil  penenilitan  menunjukan  bahwa  (1) Hak  waris  bagi  anak  perempuan  dalam  hukum  adat  Bali pada  dasarnya  anak  perempuan  bukan  ahli  waris  menurut  Hukum  Adat  Waris  Bali,  namun  anak
perempuan berhak mendapat bagian harta warisan dari orang tuanya, prosedur pemberian hak waris bagi anak perempuan tunggal terhadap harta warisan bisa menjadi ahli waris dengan jalan perubahan status yaitu dari status pradana menjadi status purusa dan perkawinan dalam bentuk nyeburin . (2) bagi  anak  perempuan  dimungkinkan  untuk  melakukan  berbagai  upaya  agar  dapat  mewarisi  atau mendapatkan sebagain dari harta peninggalan orangtuanya, dimana dalam praktek pemberian tersebut dipergunakan dengan berbagai macam istilah seperti harta tetadan , hibah, bekal hidup, pengupa jiwa dan jiwa dana .
Kata kunci : Anak Perempuan; Hak Waris; Hukum Adat Bali

## I. PENDAHULUAN
Salah  satu  masyarakat  adat  yang  hingga saat  ini masih  mempertahankan  hukum waris adatnya ialah masyarakat adat Bali.
Masyarakat  adat  bali  yang  menganut  sistem kekeluargaan  patrilineal  dimana  keanggotaan keluarganya  ditarik  atau  diperhitungkan berdasarkan garis keturunan laki-laki (bapak). Sistem  kekeluargaan  patrilineal  yang  dianut oleh  masyarakat  adat  Bali,  maka  sistem kewarisan  yang  digunakan  adalah  sistem kewarisan mayorat, yang menyebabkan hanya keturunan berstatus kapurusa yaitu kedudukan laki-laki  lebih  penting  dibandingkan  dengan saudara  perempuannya  yang  dianggap  dapat mengurus  dan  meneruskan  tanggung  jawab keluarga,  baik  dalam  hubungan  dengan keyakinan  Hindu,  umat  Hindu,  maupun terhadap  pelestarian  lingkungan  alam  sesuai dengan keyakinan Hindu. 1
Berdasarkan  sistem  kewarisan  tersebut, maka hanya anak laki-laki yang memiliki hak terhadap  harta  warisan.  Sementara  anak perempuan  dianggap  tidak  mungkin  dapat meneruskan tanggung jawab, sehingga
1 I  Gusti  Ngurah,  Hukum  Waris  Bali.  Fakultas Hukum  dan  Pengetahuan  Masyarakat,  Universitas Udayana, Denpasar, 2010, h. 89
disamakan  dengan  orang  yang  meninggalkan tanggung  jawab  keluarga  dan  oleh  karena  itu dianggap  tidak  berhak  atas  harta  warisan dalam keluarga. 2
Sistem  kewarisan  pada  masyarakat  adat Bali  yang  hingga  saat  ini  masih  relevan dipertahankan, tetapi kedudukan anak perempuan  perlu  mendapat  perhatian  dalam pewarisan.  Sebagai  ahli  waris  yang  sah, kedudukan anak perempuan sepertinya dikesampingkan bahkan dianggap tidak berhak untuk  mewaris.  Hal  ini  dapat  menyebabkan rasa  ketidakadilan  bagi  anak  perempuan, terutama  bagi  anak  perempuan  sebagai  satu- satunya  keturunan  dalam  sebuah  keluarga masyarakat adat bali.
Selanjutnya  setelah  menikah,  maka  anak perempuan  tidak  berhak  atas  harta  warisan orang tuanya karena telah dianggap keluar dan telah  masuk  kedalam  tanggung  jawab  suami atau  keluarga  dari  suaminya.  Hal  ini  menjadi tidak  relevan  di  era  saat  ini  bagi  anak perempuan  yang  merupakan  keturunan  sah dari  orang  tuanya.  Di  dalam  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
2 Ibid.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 telah di atur dengan jelas bahwa  anak  yang  sah  adalah  anak  yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. 3
Perkawinan adat bali terdapat dua bentuk perkawinan  yaitu  bentuk  biasa  dan  bentuk nyeburin .  Perkawinan  adat  bali  dalam  bentuk biasa merupakan perkawinan yang terjadi pada umumnya  yaitu  dimana  si  laki-laki  akan menarik  si  perempuan  kedalam  rumpun keluarganya, sebaliknya perkawinan adat bali dalam  bentuk nyeburin yaitu  si  perempuan akan  menarik  si  laki-laki  masuk  kedalam rumpun keluarganya, akan tetapi dalam hal ini perempuan berkedudukan selaku purusa (laki- laki).
Hal  ini  anak  permpuan  dalam  adat  bali memperoleh  haknya  untuk  mewaris  harta orang  tuanya  apabila  telah  melakukan perkawinan dengan bentuk nyeburin . Perkawinan  dalam  bentuk nyeburin yaitu  si wanita  berkedudukan  selaku purusa (laki- laki). Dalam perkawinan seperti ini, si wanita mengawini  si  laki-laki  dengan  menarik  laki- laki itu ke rumpun keluarganya.  Konsekuensi yuridisnya  adalah  bahwa  si  laki-laki  itu  akan tunduk kepada kewajiban yuridis dan immateriil  keluarga  wanita.  Di  sini  si  wanita menjadi  berkedudukan  “sebagai  laki-laki”,
3 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  Burgerlijk  Wetboek  dengan tambahan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  Undang- Undang  Perkawinan  (cetakan  ketigapuluh  lima) , Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2004, h. 550
sedang si laki-laki akan berkedudukan sebagai wanita. 4
Kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan  adat  bali  hanya  bisa  diperoleh apabila  anak  perempuan  tersebut  menikah secara nyeburin. Sedangkan  untuk  anak perempuan yang menikah dalam bentuk biasa tidak  dapat  mewaris  karena  telah  keluar  dan mejadi tanggung jawab pihak laki-laki karena telah  ditarik  kedalam  rumpun  keluarganya. Hingga  saat  ini  belum  ada  kajian  tentang kedudukan  anak  perempuan  tunggal  sebagai keturunan  yang  sah  dalam  sistem  pewarisan adat bali. 5
Seiring berkembangnya zaman, masyarakat adat bali banyak yang bertransmigrasi ke daerah lain atau keluar dari pulau  Bali  yang  kemudian  masyarakat  adat Bali yang telah melakukan transmigrasi hidup berdampingan dengan masyrakat yang menganut  hukum  adat  yang  berdeba,  seperti masyarakat  adat  Bali  yang  transmigrasi  ke Sulawesi Selatan maka akan hidup berdampingan dengan masyarakat adat bugis.
Sehingga menimbulkan pandangan terhadap  eksistensi  hukum  adat  waris masyarakat  Bali  yang  berada  di  Bali  apakah masih berlaku sama dengan hukum adat waris masyarakat bali yang berada di luar Bali.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka pada penelitian ini akan dilakukan kajian
4 Wayan Windia dan I Ketut Sudantra, Pengantar Hukum Adat Bali , Denpasar, Setia Kawan, 2006, h. 169
5 Ibid., h. 71
tentang  kedudukan  anak  perempuan  tunggal sebagai  keturunan  yang  sah  dalam  sistem pewarisan bagi masyarakat adat bali.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  dalam  penelitian  ini adalah hukum empiris. Penelitian dilakukan di dua lokasi, dimana lokasi pertama yakni pada Masyarakat adat Bali yang berada di luar Pulau Bali,  tepatnya  di  Desa  Tamuku,  Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten  Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dan lokasi kedua yakni pada masyarakat  adat  Bali  yang  berada  di  Pulau Bali,  tepatnya  di  Desa  Pakraman  Batu Lumbang,  Kecamatan  Antap  Slemadeg, Kabupaten  Tabanan,  Provinsi  Bali.  Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  anak  perempuan pada  masyarakat  adat  bali  yang  berada  di Kabupaten  Luwu  Utara  dan  anak  perempuan pada  masyarakat  adat  bali  yang  berada  di Kabupaten Tabanan. Sampel dalam penelitian ini  adalah  tiga  anak  perempuan  dalam masyarakat  adat  bali  yang  berada  di  Desa Tamuku  dan  tiga  anak  perempuan  dalam masyarakat  adat  bali  yang  berada  di  Desa Pakraman Batu Lumbang.
Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sumber data yaitu data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara langsung dengan responden (data primer) dan data  yang  bersumber  dari  studi  kepustakaan (data  sekunder.  Data  yang  diperoleh  akan
6 Ellyne  Dwi  P., Pemahaman  Seputar  Hukum Waris Adat  di  Indonesia , Prenamedia Group, Jakarta,
2018, h. 16
diolah dan dikaji dengan analisis kualitatif dari analisis  isi  ( content  analysis ),  yaitu  data hukum  baik  primer  maupun  sekunder  akan didentifikasi  untuk  selanjutnya  digunakan dalam menganalisis permasalahan  yang berhubungan dengan penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kedudukan
Anak Perempuan Tunggal  Dalam  Sistem  Pewarisan Pada Masyarakat  Adat Bali
Berdasarkan  sistem  pewarisan  yang dikenal, sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat  adat  Bali    adalah  sistem patrilinial yaitu   garis keturunan berdasarkan garis  kebapakan,    maka    yang  mempunyai hak  untuk  mewaris  adalah  anak  laki-laki (sentana) . 6
Dengan  sistem  kekeluargaan  patrilinial dihubungkan dengan hukum kewarisan maka anak  laki-lakilah  yang  menjadi  ahli  waris, karena  anak  laki-laki  sebagai  penerus kewajiban-kewajiban,  baik  itu  kewajiban terhadap orang tua sendiri maupun kewajiban sehubungan  dengan  adat  dan  agama  dalam masyarakat yang bersangkutan. 7
Berdasarkan hal tersebut diatas menimbulkan  adanya  perbedaan  antara  anak laki-laki dengan anak perempuan dalam suatu keluarga,  khususnya  yang  menganut  sistem kekeluargaan  patrilinial.  Dalam  hal  ini tampak bahwa kedudukan anak laki-laki lebih
7 Ibid., h. 21
dominan daripada kedudukan anak perempuan, karena yang berhak menjadi ahli waris  peninggalan  orang  tuanya  hanyalah anak laki-laki.
Adapun  sumber  ketidakpuasan  disini bukanlah  ketidakpuasan  karena  perbedaan jenis  kelamin,  melainkan  perbedaan  antara hak  dan  kewajiban,  yang  terlalu  banyak menguntungkan pihak laki-laki dan merugikan pihak perempuan. Oleh karena itu dengan maraknya persamaan gender tujuannya sama  untuk  mendapatkan  hak  yang  sama dengan  laki-laki  begitu  pula  siap  untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sesuai dengan hak yang didapat.
1. Perubahan Status Sebagai Sentana Rajeg Kedudukan  anak  laki-laki  sebagai  ahli waris dapat diketahui dalam sistem kekerabatan  patrilinial,  dimana  kebanyakan terdapat  di  Adat  Bali,  Batak,  dan  Lampung. Di  Daerah  tersebut  pada  dasarnya  yang berhak  mewarisi  harta  warisan  adalah  anak laki-laki, terutama anak  laki-laki  yang  sudah dewasa  dan    berkeluarga,  sedangkan  anak- anak  perempuan  tidak  sebagai    ahli  waris tetapi  dapat  sebagai  penerima harta warisan untuk dibawa sebagai harta bawaan ke dalam perkawinannya mengikuti pihak suaminya.
Wawancara  dengan  Ni  Luh  Arianti selaku  responden  dari  Desa  Tamuku, Kecamatan  Bone-Bone,  Kabupaten  Luwu
8 Wawancara dengan responden Desa Sukaraya, Kecamatan  Bone-Bone,  Kabupaten  Luwu  Utara,  [Ni Luh Arianti], pada tanggal 5 Oktober 2021.
Utara,  bahwa  lingkungan  keluarganya  masih sangat kental terhadap sistem pewarisan adat Bali  terhadap  anak  perempuan,  akan  tetapi untuk  melakukan sentana  rajeg bukanlah solusi  baginya,  karena  alasan  biaya  upakara yang cukup besar dimana ia diharuskan untuk mendapatkan  laki-laki  yang  mau  masuk kedalam  keluarga  perempuan,  apabila  tidak ada  laki-laki  yang  bersedia,  maka  pewaris sanggah akan  diteruskan  kepada  anak  laki- laki dari saudara bapaknya. 8
Menurut  Bapak  Agus  Tirtayasa  selaku Ketua  Parisadha  Hindu  Dharma  Indonesia (PHDI)  Luwu  Utara,  mengatakan  bahwa  di dalam  kitab Manava  Dharmasastra telah  di sebutkan secara umum menentukan ahli waris adalah keturunan yang disebut satu pinda yaitu anak-anak  yang  mempunyai  hubungan  darah yang  ditarik  garis  harus  kebawah  dan  keatas. Tiga tingkat turunan kebawah dari pewaris dan tiga  tingkat  ke  atas  dari  pewaris  dinyatakan satu pinda sebagai  ahli  waris  dengan  hak keutamaan  adalah  keturunan  pewaris  yang ditarik  melalui  garis  anak  laki-laki  ( asas kapurusa ). 9
Pembagian  waris adat  Bali disesuaikan dengan  sistem  kekerabatan  masyarakat  adat bali  yang  menganut  sistem purusha .  Pada mulanya  yang  berhak  mendapatkan  warisan hanyalah  keturunan  pria  dari  keluarga  pihak pria dan anak angkat laki-laki. 10
9 Wawancara  dengan  Ketua  Parisadha  Hindu Dharma Indonesia Luwu Utara, [Agus Tirtayasa], pada tanggal 3 Maret 2021.
10 Eman  Suparman, Hukum  Waris  Indonesia , PT.  Refika  Aditama,  Bandung,  2 0 0 5 ,   h. 25
Berbeda  halnya  dengan  perlakuan  anak perempuan  di  Desa  Slemadeg,  berdasarkan hasil  wawancara  dengan  Rini  Arianti  selaku responden dari Desa Pekraman Batu Lumbang, Kecamatan  Antap  Slemadeg,  Kabupaten Tabanan,  mengatakan  bahwa  orang  tuanya tidak  terlalu  memikirkan  hal  tersebut  karena pada dasarnya anak perempuan dan anak laki- laki  memiliki  hak  yang  sama  ketika  masih menjadi  tanggung  jawab  orang  tua  dan  akan menikmati  harta  orang  tua  selama  masih hidup,  mengenai  pewarisan  apabila  anak perempuan  satu-satunya  telah  menikah  dan ikut  keluarga  suami,  maka  cucu  laki-laki pertama yang akan diangkat sebagai ahli waris sanggah dari  keluarga  perempuan  untuk meneruskan garis keturunan. 11
Berdasarkan hal tersebut diatas, diperkuat  oleh  pernyataan  Bapak  Wayan Suartana  selaku  Pengurus  Parisadha  Hindu Dharma Indonesia Tabanan, bahwa pelaksanaan  pewarisan  di  Bali  khususnya masyarakat  adat  Bali  yang  berada  di Kabupaten  Tabanan  tetap  mengacu  pada aturan adat yang telah diwariskan oleh leluhur terkait perubahan status menjadi sentana rajeg dan  berdasarkan desa , kala,  patra di Kabupaten Tabanan.
Sehingga Desa,  kala,  patra inilah kemudian  yang  membuat  setiap  daerah  bisa berbeda.  Berdasarkan  sistem  kekerabatan patrilineal, masyarakat adat Bali khususnya di
11 Wawancara dengan responden Desa Pekraman Batu Lumbang, Kecamatan Antap Slemadeg, Kabupaten  Tabanan,  [Rini  Arianti],  pada  tanggal  10 Oktober 2021.
Desa  Pekraman  Batu  Lumbang,  Kecamatan
Antap Slemadeg, Kabupaten Tabanan memberikan  kelonggaran  terhadap  anak perempuan  yang  tidak  bisa  menarik  laki-laki untuk  masuk  kedalam  keluarganya,  hal  ini tentunya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak  keluarga  yang  dimana  setelah  terjadi perkawinan maka cucu laki-laki akan diangkat anak  oleh  keluarga  pihak  perempuan  sebagai penerus sanggah . 12
Berdasarkan  hal  tersebut  apabila  dalam keluarga  tidak  ada  anak  laki-  laki  dan  hanya ada anak perempuan, berdasarkan hukum waris adat  Bali  diperkenankan  untuk  meningkatkan status anak perempuan  menjadi anak laki-laki atau sentana rajeg .
Berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan bahwa sentana rajeg merupakan proses  perubahan  status  dan  kedudukan perempuan secara adat untuk menjadi laki-laki walaupun secara biologis masih  tetap merupakan perempuan.
2. Perkawinan Dalam Bentuk Nyeburin
Perkawinan dalam bentuk nyeburin merupakan jenis atau bentuk perkawinan  menurut  adat  dan  agama  Hindu Bali dimana si wanita berstatus sebagai purusa yang  ditetapkan  sebagai sentana  rajeg dan  si pria  selaku pradana keluar  dari  rumpun keluarga asalnya dan melakukan ( mecebur/nyeburin )  atau  masuk  kedalam
12 Wawancara dengan Pengurus Parisadha Hindu Dharma  Indonesia  Kabupaten  Tabanan,  [Wayan Suartana], pada tanggal 15 April 2021.
lingkungan keluarga istrinya. Pernikahan adat Bali  atau  acara pawiwahan ini  digelar berdasarkan  cinta  sama  cinta  terkadang  lebih karena permintaan keluarga, yang mana karena keinginan  keluarga  perempuan  yang  ingin punya penerus laki-laki atau pewaris, sehingga pihak mempelai wanita memadik atau melamar mempelai pria, dan pihak keluarga pria wajib melepas  hukum  baik  menyangkut  kewajiban dan  hak  atas  mempelai  pria.  Upacara pernikahan  dilakukan  di  kediaman  keluarga wanita. Sistem kekerabatan matrillineal (menurut  garis  keturuna  ibu)  saat  ini  cukup lumrah di sejumlah tempat di pulau Bali. 13
Perkawinan nyeburin merupakan kebalikan dari perkawinan biasa dan perkawinan  nyeburin  ini  merupakan  jenis perkawinan dimana di dalam upacara diselenggarakan oleh pihak keluarga perempuan  dan  kelangsungan  upacaranyapun di  rumah  si  perempuan.  Dalam  perkawinan nyeburin hubungan  keluarga  pihak  suami dilepaskan  dan  masuk  ke  keluarga  pihak perempuan.  Perkawinan  ini  hanya  bisa  atau boleh dilaksanakan oleh orang tua yang hanya mempunyai  anak  perempuan  saja.  Di  sini suamilah  yang  pindah  dari  keluarganya  dan masuk dalam kelompok pihak istri dan si istri pula  yang  menjadi  ahli  waris  kekayaan orangtuanya, sedangkan suami kedudukannya
13 I  Gusti  Ayu  Artatik,  “Tinjauan  Hukum  Adat Bali  Terhadap  Pelaksanaan  Perkawinan Nyeburin ”, Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol. 01, No. 02, 2018, h. 1
14 Kadek  Hemamalini,  “Dinamika  Perkawinan Adat Bali, Status dan Kedudukan Anak Sentana Rajeg
tidak  mendapat  warisan.  Hal  inilah  yang menyebabkan perkawinan nyeburin ini kurang diminati  karena  status  laki-laki  berubah menjadi  status predana yang  membawa konsekuensi terhadap faktor religius dan waris yang mengikutinya. 14
Pada dasarnya selain rasa gengsi bahwa anak laki-laki sangat menghindari perkawinan nyeburin dipengaruhi oleh beberapa  faktor  seperti,  silsilah  keluarga didasarkan  pada  anak  laki-laki.  Anak perempuan  tidak  dapat  melanjutkan  silsilah (keturunan  keluarga).  Dalam  rumah  tangga, istri  bukan  kepala  keluarga.    Anak-anak memakai  nama  keluarga  (marga)  ayah,  istri digolongkan  ke  dalam  keluarga  (marga) suaminya.  Dalam  adat  wanita  tidak  dapat mewakili orang tua (ayahnya) sebab ia masuk anggota  keluarga  suaminya.  Apabila  terjadi perceraian suami   istri, maka   pemeliharaan anak-anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Anak  laki-laki  kelak  merupakan  ahli waris dari  ayahnya  baik  dalam  adat  maupun  harta benda. 15 Berdasarkan    hal  tersebut,  jelas bahwa  dalam  hukum    adat  waris  Bali  yang menganut  sistem  kekeluargaan  patrilinial maka kedudukan anak  perempuan  bukanlah sebagai  ahli  waris  dari  harta  peninggalan orang tuanya.
Menurut  Hukum  Adat  dan  Hukum  Hindu”, Dharmasmrti, Vol. 13, No. 26, 2015, h. 4
15 I  Komang  Kawi  Arta,  Realisasi  Keputusan Pesamuhan  Agung III MUDP  Bali  terhadap Pewarisan Anak  Perempuan  Bali Aga di  Kabupaten  Buleleng,  E- Journal Komunitas Justitia, Vol.1, No.1, Tahun 2018, h. 34.
Ni  Wayan  Yulianti  selaku  responden Desa  Tamuku,  Kecamatan  Bone-Bone, Kabupaten  Luwu  Utara,  mengatakan  bahwa masalah  yang ia  hadapi terkait  mewaris  atau tidak  mewaris  sebagai  anak  permepuan tunggal  adalah  menikah  dalam  bentuk nyeburin ,  dengan  terlaksananya  perkawinan dalam bentuk nyeburin maka secara langsung akan  merubah  kedudukannya  menjadi  laki- laki dan berhak untuk mewarisi seluruh harta orang tuanya baik yang bersifat dapat dibagi- bagi dan yang bersifat religio magis . Apabila menikah  dalam  bentuk  biasa  maka  dapat dipastikan  ia  tidak  akan  menerima  apapun setelah masuk ke dalam keluarga suami, dan hanya  menikmati  harta  orang  tua  semasa  ia belum menikah. 16
Menurut  Ibu  I  Gusti  Agung  Ayu Kencana Dewi, di Desa Tamuku masih sangat kental  terhadap  anggapan  bahwa  anak perempuan tunggal tidak berhak mewaris atau menerima harta apabila menikah dalam bentuk biasa,  sehingga  menuntut  anak  perempuan untuk  merubah  status sentana  rajeg dalam bentuk perkawinan nyeburin . Struktur masyarakat  adat  Bali  di  Desa  Tamuku, Kecamatan  Bone-Bone,  Kabupaten  Luwu Utara,  sehari-harinya  tidak  dapat  terpisahkan dari  peraturan awig-awig .  Sistem  pewarisan mayorat yang dianutnya membawa konsekuensi  bahwa  hanya  anak  laki-laki  saja yang  berhak  mendapatkan  warisan  namun
16 Wawancara dengan responden Desa Tamuku, Kecamatan  Bone-Bone,  Kabupaten  Luwu  Utara,  [Ni Wayan Yulianti], pada tanggal 8 Oktober 2021.
dalam pelaksanaan hukum waris adat tersebut mengalami  sedikit  pergeseran.  Hal  ini dikarenakan anak perempuan masih mendapatkan hak dan hukum adat Bali bersifat fleksibel. Subjek pewarisan ini adalah pewaris dan ahli waris. Sedangkan objek pewarisannya adalah  harta  warisan  yang  bersifat relegio magis (tidak dapat dibagi-bagi) dan non-magis (dapat dibagi-bagi). 17
Sebagai anak perempuan sudah semestinya  mendapat  perhatian  terhadap haknya  sebagai  ahli  waris,  yang  dimana kewajiban perempuan dalam keluarga dituntut untuk mengatur, mengurus, merawat keluarga secara  lahir  maupun  batin  serta  menjalin hubungan yang  baik  dengan seluruh  keluarga besar.  Sudah  sehaursnya  mendapatkan  hak dihormati,  dihargai  dan  dilindungi  dengan begitu perempuan selalu merasakan kenyamanan, kesejahteraan serta kebahagiaan.
Berbeda dengan yang dialami oleh Ayu Kusuma selaku responden dari Desa Pekraman Batu  Lumbang,  Kecamatan  Antap  Slemadeg, Kabupaten  Tabanan,  mengatakan  bahwa  hak untuk menikmati harta orang tua selama masih menjadi tanggung jawab dan belum menikah. Setelah menikah dalam bentuk nyeburin yang konsekuensinya adalah berubah status menjadi laki-laki  dan  akan  memiliki  hak  waris  dari orang  tuanya,  akan  tetapi  semua  itu  kembali terhadap ekonomi orang tua bilamana mampu dan  cukup  untuk  memberi  harta  gunakaya
17 Wawancara  dengan  Penyuluh  Agama  Hindu Kabupaten  Luwu  Utara,  [I  Gusti  Agung  Ayu  Kencana Dewi], pada tanggal 21 Maret 2021.
terhadap  anak  sebagai  bekal  hidup,  maka orang  tua  tidak  pernah  memaksakan  untuk menikah  dalam  bentuk  nyeburin.  Hal  ini menjadi  konsekunesi  bahwa  harta religio magis akan  diberikan  kepada  anak  laki-laki dari saudara bapaknya. 18
Menurut  Bapak  Made  Budiarsana, mengatakan  bahwa  di  Desa  Pekraman  Batu Lumbang  seseorang  anak  laki-laki  yang melakukan nyentana diperlakukan  sama seperti  anak  kandung  sendiri  terhadap  harta warisan dan sebaliknya si anak itu kehilangan hak warisnya terhadap harta pusaka di rumah keluarga  sendiri  dan  ia  berkewajiban  untuk menyelenggarakan  upacara  semestinya  yang dilakukan  di  rumah  barunya  dan  di  keluarga tersebut.  Pada  kosekuensinya  seseorang  yang melakukan  perkawinan nyeburin disamakan dengan  anak  kandung  sehingga  kewajiban yang dipikulnya dalam keluarga adalah sama. Dan  mengenai  harta  warisan  akan  dibagi sesuai dengan bagian dan kewajibannya dalam sebuah keluarga. 19
Hak  anak  perempuan  dalam  sistem pewarisan pada masyarakat adat Bali di Desa Pekraman  Batu  Lumbang  hanya  berdasarkan kebijakan  orang  tua  atas  dasar  kasih  sayang. Dan  dipengaruhi  beberapa  faktor  yaitu  faktor ekonomi,  pendidikan,  lingkungan  dan  jaman. Namun  dalam  hal  tanggung  jawab,  orang  tua tetap  memberikan  harta  warisan  lebih  besar kepada  anak  laki-laki  dibandingkan  anak
18 Wawancara dengan responden Desa Pekraman Batu Lumbang, Kecamatan Antap Slemadeg, Kabupaten  Tabanan,  [Ayu  Kusuma],  pada  tanggal  11 Oktober 2021.
perempuan  karena  berkaitan  dengan Tri  Hita
Karana (parahyangan, pawongan dan palemahan ) yang dianut oleh masyarakat Bali. Hal  tersebut  semakin  diperjelas  dengan pernyataan  Bapak  I  Gusti  Putu  Arya  Ariyasa yang mengatakan bahwa untuk dapat memahai seluruh  aspek  kewarisan  maka  pendekatan harus dilakukan dengan tiga hal pokok. Pokok pertama  yaitu  pewaris,  pokok  kedua  adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, dan yang ketiga  para  penerima  harta  warisan  yang disebut  dengan  ahli  waris.  Dengan  pewarisan itu  terhadap  harta  warisan  orang  tua  sebagai pewaris  dalam  hubungan  ini  seharusnya berusaha  untuk  tidak  menghabiskan  sama sekali harta tersebut sebab kaitan harta warisan itu  tidak  selesai  sampai  disitu  saja.  Karena dilihat dari sudut hak pewaris yaitu orang tua maka akhirnya harta warisan itu harus dipakai untuk suatu amal bhakti kepada orangtua oleh anak-anaknya  yaitu  ahli  waris  dengan  anak- anak  harus  melakukan  pembakaran  jenazah ( ngaben ) orangtua jika telah meninggal dunia. Setidak-tidaknya mengambil biaya dari harta- harta  yang  di  wariskan  atau  ditinggalkan. Tetapi dalam hukum adat waris biasanya anak perempuan  yang  sudah  kawin  keluar  akan diberikan tetata atau jiwadana atau  bekal hidup sesuai kemampuan keluarganya. Dengan  melihat  kedudukan  anak  perempuan dalam  hal  tersebut  mendapatkan  suatu
19 Wawancara  dengan  Penyuluh  Agama  Hindu Kabupaten  Tabanan,  [Made  Budiarsana],  pada  tanggal 17 April 2021.
kebaikan  yang  mengakibatkan  perlindungan terhadap harga diri seorang wanita. 20
Selanjutnya pada sistem pewarisan adat Bali  terjadi  dalam  hal  harta  warisan  yang bersifat religio  magis memang  tidak  dapat dibagi-bagi  sehingga  harus  dipelihara  dan dimiliki secara bersama-sama. 21
Kedudukan  perempuan  sebagai purusa memiliki  hak  untuk  bertanggung jawab atas harta  waris  sampai  dengan  mempunyai  anak laki-laki,  dan  kewajiban  bertanggung  jawab atas  upacara/upakara,      pengurusan  harta immaterial dan material. Sedangkan kedudukan      perempuan  sebagai pradana memiliki  kewajiban  ikut  bertanggungjawab mengurus harta suami, dan tidak memiliki hak atas harta waris hanya mengurus sampai anak- anaknya dewasa. 22
Kewajiban perempuan dalam masyarakat yakni ngayah di banjar , membuat banten atau upacara yadnya seperti tertuang  dalam  Kitab Manava  Dharmasastra IX. 28:
Keturunan,  terselenggaranya  upacara keagamaan,  pelayanan  yang  setia,  hubungan sanggama yang memberi nikmat tertinggi dan mencapai pahala di sorga bagi nenek moyang dan seseorang, tergantung pada istri sendiri. 23

## 3.2    Upaya  Yang  Dapat  Dilakukan  Anak Perempuan  Tunggal  Belum  Menikah
20 Wawancara  dengan  Tokoh  Pemuka  Agama Hindu Kabupaten Tabanan, [I Gusti Putu Arya Aiyasa], pada tanggal 11 Maret 2021.
21 Ni Nyoman Sukerti, Hak Mewaris Perempuan dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Kasus, Udayana University Press, 2012, Denpasar, h. 93
Untuk  Mendapatkan  Haknya  Atas
Harta Warisan Dalam Sistem

## Pewarisan Masyarakat Adat Bali
Walau pada hakekatnya anak perempuan bukan  ahli  waris,  namun  pada  kenyataannya ada  cara-cara  yang  dapat  ditempuh  agar perempuan Bali bisa mewarisi harta kekayaan orangtuanya. 24

## 1. Musyawarah atau Kekeluargaan
Masyarakat  adat  Bali  pada umumnya masih  mempertahankan  hukum  adat  lama yaitu masih mempertahankan bahwa hanya anak  laki-laki  yang berhak  untuk  menjadi ahli waris. Tetapi dari sudut  pandang lain, dapat  ditemukan  bahwa  masyarakat  adat Bali  banyak  melakukan  pembaharuan terhadap ketentuan hukum  adat waris Bali tersebut.  Adapun  bentuk  pembaharuan yang  dilakukan  diantaranya  adalah  selain pengangkatan  cucu  laki-laki  sebagai  anak guna  meneruskan  warisan  orang  tua  juga dengan  memberikan  beberapa  harta  yang dimilki oleh pewaris kepada anak perempuannya.  Pemberian  ini  diberikan berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan keluarga sebagai pengupa jiwa atau bekal hidup kepada anak perempuannya,  istilah  lain  juga  disebut dengan tetatadan .  Semua  ini  secara materiil  memang  bisa  disamakan  dengan
22 Ni Nyoman Sukerti ., Op. Cit . h. 73
23 Ibid., h. 80
24 Tjokorda  Rai  Sudharta., Op. Cit., h. 93
hibah  yang di kenal dalam  hukum  perdata barat. 25 Sebagaimana
telah disebutkan
terdahulu bahwa hukum adat Bali mengenal  adanya  perubahan-perubahan status  dari  perempuan  menjadi  laki-laki. Dengan adanya  perubahan  status  tersebut maka a n a k perempuan dalam perkawinannya ia berstatus sebagai suami. Perempuan      yang  demikian  disebut perkawinan nyeburin dan perempuan  yang berubah  status  tersebut  disebut  dengan sentana rajeg . Disamping adanya perubahan status hukum adat juga mengenal sistem pengangkatan  anak,  yang mana  pengangkatan  anak  juga  merupakan jalan  keluar    bagi    keluarga    yang    tidak mempunyai    keturunan    laki-laki    atau sama sekali  tidak  mempunyai   keturunan. Pengangkatan   anak  ini  juga  merupakan upaya untuk meneruskan generasi. 26
Dengan  adanya  perubahan  status  bagi anak perempuan,  maka bagi keluarga yang tidak  mempunyai  anak  laki-laki  tetap akan  mempunyai  ahli  waris  yang  akan mewarisi  harta  kekayaannya. Karena dengan  adanya  perubahan  status  dari perempuan  menjadi  laki-laki  maka  juga akan  merubah  hak  dan  kewajibannya  di dalam keluarga yang bersangkutan.
Perempuan  yang  berubah  status    yang
25 I  Ketut  Artadi, Hukum  Adat  Bali  dengan Aneka Masalahnya, Pustaka Bali Post, Denpasar, 2003, h.126
disebut  dengan sentana  rajeg maka  akan mempunyai  hak  untuk  mewaris. 27

## 2. Hibah
Orang  tua  dapat  memberikan  harta kekayaan  kepada  anak  perempuannya dengan  jalan  hibah  atau  jiwa  dana  yang nantinya  akan  digunakan  sebagai  bekal hidup  bagi anak perempuannya  yang telah kawin keluar. Pemberian orang tua kepada anak perempuan  yang berupa  hibah  ( jiwa dana )    baik  berupa    barang    bergerak maupun    benda  tidak  bergerak,  maka barang-barang    tersebut    tetap    melekat maupun  menjadi  hak  dari  anak  tersebut, walaupun nantinya  ia kawin keluar.
Menurut  Ibu  I  Gusti  Agung  Ayu Kencana  Dewi,  mengatakan  bahwa  jika seorang  anak  perempuan  mendapat  waris penuh  dengan  hak  memiliki  penuh bagiannya,  lalu  ia  kawin  keluar  dengan membawa  bagiannya  itu  kepada  keluarga lain. Maka ia tidak boleh lagi memuja roh ayahnya  dalam sanggah asalnya  karena hubungan  dengan sanggah asalnya  sudah putus,  sehingga  anggota-anggota dadia sanggah itu  tidak  akan  mengijinkan  orang luar  melakukan  upacara  pemujaan  roh pewaris  di sanggah mereka,  sebaliknya keluarga  terdekat  yang  tidak  menerima warisan nantinya harus melakukan upacara rentetan  pengabenan  serta  harus  memuja
26 Ni Luh Gede Isa Praresti Dangin, Op. Cit., h. 17
27 Ibid. h. 18
roh pewaris di sanggah asalnya.  Bila anak perempuan  itu  meninggal,  maka  keluarga dari  pihak  suaminya  akan  menerima warisan melalui istrinya tanpa ada kewajiban-kewajiban tersebut. 28
Mengenai  pemberian  yang  dapat diberikan dalam bentuk jiwadana, tetatadan/bekel karena pemberian ini sama dengan prinsip pada hibah yaitu pemberian secara  cuma-cuma  untuk  tetap  menjadi milik dari si penerima hibah. Jadi hak dari penerima hibah bukan ahli waris ini adalah memiliki  harta  benda  yang  dihibahkan kepadanya. Kewajibannya adalah memelihara  harta  benda  yang  diberikan kepadanya, merawat pemberi hibah karena usianya  yang  sudah  tua  dan  sakit-sakitan, membantu pelaksanaan upacara pengabenan  jika  nantinya  pemberi  hibah meninggal  dunia.  Jadi  kewajiban  dari penerima  hibah  ini  hanya  terbatas  pada tanggung  jawab  moril  kepada  pemberi hibah. 29

## 3. Menikah Dalam Bentuk Nyeburin
Dalam  upacara  perkawinan  nyeburin antar kasta atau berbeda kasta yang menurut adat dinilai selaku pemuput atau penyelesaian  dilakukan  di  rumah  keluarga pihak  wanita.  Dengan  demikian  bukan pihak wanita yang kawin keluar melainkan
28 Wawancara  dengan  Penyuluh  Agama  Hindu Kabupaten  Luwu  Utara,  [I  Gusti  Agung  Ayu  Kencana Dewi], tanggal 25 Maret 2021.
29 Edo Hendrako , Op. Cit., h. 8
pihak  laki-laki  yang  masuk  ke  dalam lingkungan  keluarga  wanita.  Baik  dalam tata  cara  perkawinan nyeburin antar  kasta yang  dilakukan  dengan  sistem ngrorod (kawin  lari)  maupun  dengan  sistem mepadik (meminang)  haruslah  dilakukan dengan  upacara melukat atau  pembersihan diri  ke  laut  guna  menyamakan  kasta  satu sama lain.
Apabila  seorang  laki-laki  dari  kasta yang  lebih  rendah  kawin nyeburin dengan seorang wanita yang berasal dari kasta yang lebih tinggi, maka kasta suaminya akan naik mengikuti kasta isterinya dan dipanggil jero atau mekel atau gusti .  Sebaliknya  jika seorang  laki-laki  dari  kasta  yang  lebih tinggi  kawin nyeburin dengan  seorang wanita  yang  berasal  dari  kasta  yang  lebih rendah maka suaminya akan turun kastanya sampai  kasta  isterinya  dan  mendapat sebutan pan atau nang . Dalam hal ini suami tidak  berhak  mewarisi  harta  peninggalan orang  tua  di  kerabat  isterinya.  Anak-anak dari perempuan yang kawin nyeburin dalam hal  pewarisan  berkedudukan  sebagai  ahli waris  penuh  terhadap  harta  peninggalan orang tua dan keluarga ibunya. 30
Menurut  Ibu  I  Gusti  Agung  Ayu Kencana  Dewi  selaku  Penyuluh  Agama Hindu (wawancara tanggal 25 maret 2021), perkawinan nyeburin merupakan  bentuk
30 Nyoman  Sri  Susilowati,  “Akibat  Hukum Terhadap  Perkawinan Nyeburin Antar  Kasta  Menurut Hukum  Adat  Bali”, Tesis,  Magister  Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, 2003, h.
perkawinan  yang  istimewa.  Keistimewaan perkawinan  Nyeburin  menurut  Ibu  I  Gusti Agung Ayu Kencana Dewi sebagai berikut:
1. Perkawinan nyeburin merupakan hasil perundingan atau pendekatan orang tua pihak  wanita  (yang  berstatus sentana rajeg )  dengan  keluarga  pihak  si  laki- laki. Kalau kesepakatan telah diperoleh maka  perkawinan  akan  dilangsungkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Upacara  perkawinan  dilakukan  di rumah pihak wanita, dengan demikian bukan  si  istri,  melainkan  si  suamilah yang kawin keluar.
3. Si  istri  merupakan  kepala  keluarga, segala  anak  yang  lahir  merupakan keturunan garis si ibu atau merupakan pelanjutan  keturunan  ayah  atau  kakek dari pihak ibunya. 31
Penulis  dapat  menyimpulkan  dari semua  penjelasan  di  atas  bahwa  melalui sifatnya  yang  dinamis  dan  fleksibel,  hukum waris  adat  Bali  akan  dapat  berubah  dan diubah apabila rasa keadilan terutama keadilan gender di masyarakat telah berubah. Perubahan akan dapat dipercepat dengan cara sengaja dan berencana memberikan pemahaman  tentang  konsep gender terutama tentang konsep kesetaraan dan keadilan gender bagi segenap lapisan masyarakat. Hal tersebut dapat  menjadi  acuan  bagi  masyarakat  untuk
31 Wawancara  dengan  Penyuluh  Agama  Hindu Kabupaten  Luwu  Utara,  [I  Gusti  Agung  Ayu  Kencana Dewi], tanggal 25 Maret 2021.
mengakui kedudukan perempuan Hindu dalam hukum waris adat Bali, sebagai pertimbangan pula dilihat dari kewajiban  perempuan  Hindu yang  penuh  tanggungjawab  baik  dalam keluarga, perkawinan dan masyarakat. Melihat pula  dari  norma  serta  aturan  yang  telah disepakati bersama seperti Keputusan MUDP, Kitab Manava Dharmasastra , serta peraturan- peraturan mengenai warisan.

## IV. KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari penelitian ini berdasarkan permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut:
1. Sistem  kekeluargaan  yang  dianut  oleh masyarakat  adat  Bali yaitu sistem patrilinial  (kebapakan)  dimana yang berhak  mewaris  adalah  hanya  anak  laki- laki  sedangkan  anak  perempuan  tidak berhak untuk mewaris. Sehingga ketentuan  hukum  adat  Bali  yang  tidak memberikan  anak  perempuan  mewarisi harta  peninggalan  orang  tuanya  adalah sesuai dengan ketentuan sistem kekeluargaan  yang  dianut  dan  tidak bertentangan  dengan  hukum  adat  yang berlaku. Tetapi kalau dewasa ini ketentuan    tersebut  yaitu    yang  tidak memberikan  hak  kepada  anak perempuan untuk  mewarisi  harta  peninggalan  orang tuanya  itu dihubungkan  dengan kemajuan dalam  pergaulan  sosial  dimana  sedang
giat-giatnya diupayakan persamaan emansipasi  dan persamaan  Gender  antara laki- laki dan perempuan berdasarkan atas prinsip keadilan, keadilan sosial, kepastian hukum dan perlindungan hukum  bagi  semua  masyarakat    maka ketentuan hukum adat yang tidak memberikan  hak  mewaris  kepada  anak perempuan  adalah  bertentangan  dengan prinsip  keadilan,  serta  menghilangkan hak-hak dari anak perempuan.
2. Dalam  Hukum  Adat  yang  berlaku  di masyarakat  adat  Bali  dimana  anak perempuan  tidak  mempunyai  hak  untuk mewarisi harta peninggalan  orang tuanya, tetapi bagi anak perempuan dimungkinkan untuk melakukan berbagai upaya atau cara agar      dapat  mewarisi  atau  mendapatkan sebagian  dari  harta  peninggalan  orang tuanya dengan beberapa cara yaitu:
a. Dengan pemberian hibah atas sebagaian dari harta bendanya menjadi hak  miliknya.  Juga  dapat  dilakukan dengan  memberikan  hadiah  pada  saat anak perempuannya melakukan pernikahan keluar yang disebut dengan  Jiwa  dana  yaitu  memberikan bagian  harta  benda  kepada  anak perempuan  baik  ia  sebelum  atau setelah  menikah  yang pada  saat orang tuanya  masih  hidup,  yang  disebut dengan  jiwa  dana  dan  tetatadan  atau bebaktan.
1. Dapat juga dilakukan dengan pengangkatan  anak perempuan menjadi
sentana  rajeg yaitu  perubahan  status anak  perempuan  menjadi  status  laki- laki,  sehingga  secara  hukum  adat  anak perempuan  tersebut  akan berkedudukan sebagai  anak  laki-laki  dikeluarganya, sehingga sesuai dengan sistem kekeluargaan  yang  dianut  maka  ia menjadi    ahli  waris  dan      berhak mewarisi    harta  peninggalan  orang tuanya dan meneruskan  keturunan  serta memikul kewajiban-kewajiban  dari orang tuanya. Pada saat ia melangsungkan  perkawinan  maka  ia akan  meminang  pihak  laki-laki  dan membawa  masuk  kedalam  hubungan keluarganya dan memutuskan hubungan dengan pihak keluarganya, yang disebut dengan perkawinan nyeburin .

## DAFTAR PUSTAKA
Ellyne  Dwi  P., Pemahaman  Seputar  Hukum Waris  Adat  di  Indonesia ,  Prenamedia Group, Jakarta, 2018.
Eman  Suparman, Hukum  Waris  Indonesia , PT. Refika  Aditama,  Bandung,  2 0 0 5 .
I  Gusti  Ayu  Artatik,  “Tinjauan  Hukum  Adat Bali  Terhadap  Pelaksanaan  Perkawinan Nyeburin ”,  Jurnal  Hukum  Agama Hindu, Vol. 01, No. 02, 2018.
I  Gusti  Ngurah,  Hukum  Waris  Bali.  Fakultas Hukum  dan  Pengetahuan  Masyarakat, Universitas Udayana, Denpasar, 2010.
I  Ketut  Artadi, Hukum  Adat  Bali  dengan Aneka  Masalahnya, Pustaka  Bali  Post, Denpasar, 2003.
I  Komang  Kawi  Arta,  Realisasi  Keputusan Pesamuhan  Agung  III  MUDP  Bali terhadap  Pewarisan  Anak  Perempuan Bali Aga di  Kabupaten  Buleleng,  E- Journal  Komunitas  Justitia,  Vol.1, No.1, Tahun 2018.
Kadek  Hemamalini,  “Dinamika  Perkawinan Adat  Bali, Status dan  Kedudukan  Anak Sentana  Rajeg  Menurut  Hukum  Adat dan Hukum Hindu”, Dharmasmrti, Vol. 13, No. 26, 2015.
Ni Nyoman Sukerti, Hak Mewaris Perempuan dalam  Hukum  Adat  Bali  Sebuah  Studi Kasus, Udayana University Press, 2012, Denpasar Nyoman  Sri  Susilowati,  “Akibat  Hukum Terhadap  Perkawinan Nyeburin Antar Kasta  Menurut  Hukum  Adat  Bali”,
Tesis, Magister Kenotariatan,
Fakultas  Hukum,  Universitas  Gajah
Mada, 2003. R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk  Wetboek  dengan  tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang  Perkawinan  (cetakan ketigapuluh  lima) ,  Jakarta,  PT  Pradnya Paramita, 2004.
Wayan  Windia  dan  I  Ketut  Sudantra,
Pengantar Hukum Adat Bali , Denpasar,
Setia Kawan, 2006.