## Evaluasi  Pelaksanaan  Lkma  Bentukan  Dari Kegiatan  PUAP  Di Provinsi Lampung
Evaluation  Of  Implementation  Lkma  Form  Of PUAP Activities  In Lampung Province

## Valeriana Darwis *)1
*) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian 1) Email : valicfurca@gmail.com

## ABSTRACT
The  PUAP  program  has  been  implemented  since  2008  until  2015  in  52,186  villages and  6,887  LKMA  have  been  formed.  Of  the  6,887  LKMA  that  have  obtained  OJK licenses  as  many  as  115  LKMA  and  6  LKMA  are  in  Lampung  Province.  In implementing  the  PUAP  program,  many  benefits  have  been  obtained  including: helping farmers in business capital loans, increasing income and farmers are used to borrowing money from the banking system. With these many benefits, this paper aims to  evaluate  how  to  implement  Agribusiness  Microfinance  Institutions  (LKMA) especially  those  that  have  obtained  business  licenses  from  the  Financial  Services Authority  (OJK).  Evaluation  of  the  implementation  of  LKMA  uses  ranking  methods that  produce  LKMA  Mekar  Jaya  as  the  best  LKMA  and  this  is represented  by  (i) institutional  aspects  that  already  have  business  legality  both  from  the  Ministry  of Cooperatives and from the FSA, working in the office along with the apparatus, hiring professionals  outside  the  Gapoktan  management  ;  (ii)  implementation aspects  by differentiating the amount of interest based on the type of business; each borrower is subject to a provision fee for each time he borrows and the borrower is a neighboring community  that  can  borrow  as  long  as  it  follows  the  conditions  and  has the  benefit; (iii)  aspects  of  business  development  where  an  increase  in  the  number  of  borrowers and an increase in LKMA business capital from Rp 150,000,000 to Rp 1,070,000,000
Keywords: Evaluation, LKMA and PUAP
Disubmit: 13 Januari 2019 Diterima:16 Februari 2019 Disetujui: 23 Maret 2019

## PENDAHULUAN
Program  Pengembangan  Usaha  Agribisnis  Pedesaan  (PUAP)  dibuat  dengan  tujuan  untuk  :  (i) mengurangi  kemiskinan  dan  pengangguran  melalui  penumbuhan  dan  pengembangan  kegiatan  usaha agribisnis  di  perdesaan  sesuai dengan  potensi  wilayah;  (ii)  meningkatkan  kemampuan  pelaku  usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani; (iii) memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis dan (iv) meningkatkan fungsi  kelembagaan  ekonomi  petani  menjadi  jejaring  atau  mitra  lembaga  keuangan  dalam  rangka akses ke permodalan (BKP, 2009).
DOI: http://dx.doi.org/10.25181/jofsa.v 3 .i 1 .1549 pISSN 2654-5853 Journal of Food System and Agribusiness Vol. 3 (1): 40- 49
eISSN 2597-9426 https://www.jurnal.polinela.ac.id/JFA
Program  PUAP merupakan  bantuan  permodalan  usaha  pertanian sebesar  100 juta  untuk  setiap satu  Gapoktan  di  satu  desa.  Dalam  pelaksanaannya  diharapkan  disetiap  Gapoktan  membentuk Lembaga  Keuangan  Mikro  Agribisnis  (LKMA)  yang  akan  mengurus  kebutuhan  permodalan anggotanya. Tetapi selama pelaksanaan program PUAP yang dimulai tahun 2008 dan berakhir tahun 2015, LKMA yang sudah terbentuk hanya sebanyak 6.887 unit dari 52.186 Gapoktan/desa yang sudah menerima bantuan permodalan usaha pertanian. Dari 6.887 LKMA tersebut yang sudah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 155 LKMA.
Beberapa  penyebab  kenapa  tidak  seluruh  Gapoktan  yang  membuat  LKMA,  yaitu:  (i)  karena didirikan  atas  inisiatif  pemerintah  maka  status  keanggotaan  dan  kepemilikan  LKMA  tidak  jelas, (ii) ketidakjelasan ini juga terjadi pada pembagian hak dan kewajiban untuk setiap anggota dan pengurus, (iii)    sulit  mencapai  skala  ekonomis  usaha  dan  sulit  menjaga  keberlangsungannya  dan  (iv) mengharapkan  simpanan  anggota  dan  non-anggota  juga  sulit,  karena  menyimpan  dana  di  LKMA mempunyai risiko yang besar (Hanggana, 2018).
Hal ini bisa saja terjadi karena mendirikan kelembagaan bukanlah pekerjaan yang mudah, baik dari  pembentukan  awal  maupun  dari  sisi  menjalankan  kelembagaan  itu  sendiri.  Dibutuhkan  waktu untuk bisa memantapkan eksistensi kelompok miskin dan kelembagaan terkait lainnya dengan sasaran pemberdayaan masyarakat miskin dan menumbuhkan ekonomi
perdesaan
(Darwis and Rusastra, 2011). Hal yang senada sebelumnya pernah dikemukan oleh Syahyuti (2007) dimana  keberhasilan  program  pemberdayaan  masyarakat  dapat  diwujudkan  apabila  ada  pembenahan di sistem administrasi/aturan main dan birokrasinya.
Dari sisi lain, program PUAP  dapat memberikan dampak positif berupa: (i) petani tidak susah mencari  tambahan  biaya  usahatani,  (ii)  peningkatan  adopsi  teknologi  dengan  memanfaatkan  traktor dalam  mengolah  lahan  dan  (iii)  mampu  meningkatkan  produktivitas  serta  pendapatan (Hosen et al., 2014, Hafinuddin M, 2013). Meningkatnya pendapatan juga dikemukaan oleh Rompas et.al (2016) khususnya pada petani jagung di Desa Kawangkoan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat kepercayaan α = 5% , thitung = 7,628 > tabel = 2,145 atau telah terjadi peningkatan pendapatan dari Rp 9.179.066 sebelum mengikuti program menjadi Rp 15.526.133 setelah mengikuti program PUAP.
Menurut Darwis.V.  (2018) program  PUAP  berhasil  menggantikan  pernyataan  petani  dari  non bankable  menjadi  petani  bankable.  Hal  ini  dikarenakan  petani  pelaksana  PUAP  sudah  terbiasa mengikuti  pola  perbankan,  yaitu:  (i)  membuat  surat  permohonan  pinjaman  dan  diketahui  oleh  pihak lain,  (ii)  dikenakan  bunga  pinjaman,  (iii)  lama  meminjam  dan  keharusan  menyicil  setiap  bulan,  (iv) ada  denda apabila tidak  tepat  waktu  membayar  cicilan,  (v)  dikenakan  biaya  administrasi  dan  provisi setiap  kali  meminjam,  (vi)  bahkan  dibeberapa  tempat  pinjaman  diatas  5  juta  harus  mempunyai anggunan.
Dengan  adanya  manfaat  pelaksaan  program  PUAP,  maka  tulisan  ini  bertujuan  ingin mengevaluasi  bagaimana  pelaksanaan  dalam  menjalankan  Lembaga  Keuangan  Mikro  Agribisnis (LKMA)  bentukan  dari  program  khususnya  di  LKMA  yang  sudah  mendapatkan  izin  usaha  dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## METODE PENELITIAN
Pemilihan  lokasi  dilakukan  sengaja  (purposive),  hal  ini  dikarenakan  provinsi  Lampung termasuk    4  provinsi  yang  LKMA  nya  sudah  mendapatkan  izin  usaha  dari  OJK.  Adapun  3  provinsi lainnya  adalah  :  Sumatera  Barat,  Jawa  Tengah  dan  Sulawesi  Barat.  Pelaksanaan  program  PUAP  di provinsi  Lampung  sudah  dilaksanakan  semenjak  tahun  2008  sampai  dengan  tahun  2015  di  1.832 Gapoktan  atau  sudah  dilaksanakan  di  1.832  desa  (Tabel  1).  Dalam  perkembangannya  dari  1.832
Darwis : Evaluasi Pelaksanaan Lkma Bentukan Dari Kegiatan PUAP Di Provinsi Lampung ……..
Gapoktan, 129 Gapoktan sudah membentuk LKMA dan dari 129 LKMA yang terbentuk 6 diantaranya sudah mendapatkan izin usaha dari OJK.
Untuk mengevaluasi pelaksanaan LKMA, maka dipilih 4 LKMA yang sudah mendapatkan izin OJK yaitu: (i) LKMA Mekar Jaya yang terdapat di Desa Sriwijaya Kabupaten Lampung Tengah ; (ii) LKMA Panca Karya yang terdapat di Desa Panca Tunggal Kabupaten Lampung Selatan, (iii) LKMA Sumber Lestari yang terdapat di Desa Mekar Mulyo Kabupaten Lampung Timur dan (iv) LKMA Sari Makmur yang terdapat di Desa Tejo Sari Kota Metro.

## Tabel 1. Lokasi dan Perkembangan Gapoktan Penerima PUAP 2008-2015
Jumlah Gapoktan Jumlah LKMA LKMA sudah dapat Izin OJK Kabupaten Jumlah Kabupaten Jumlah Kabupaten Jumlah Kota Bandar Lampung Kota Metro Lampung Barat Lampung Selatan Lampung Tengah Lampung Timur Lampung Utara Mesuji Pesawaran Pesisir Barat Pringsewu Tanggamus Tulang Bawang Tulang Bawang Barat Way Kanan 1 18 166 230 222 219 153 69 132 1 99 194 137 41 150 Kota Bandar Lampung Kota Metro Lampung Barat Lampung Selatan Lampung Tengah Lampung Timur Lampung Utara Mesuji Pesawaran Pesisir Barat Pringsewu Tanggamu Tulang Bawang Tulang Bawang Barat Way Kanan 0 0 27 0 50 0 0 0 29 0 0 0 23 0 0 Kota Bandar Lampung Kota Metro
Lampung Barat
Lampung Selatan
Lampung Tengah Lampung Timur
Lampung Utara Mesuji Pesawaran Pesisir Barat Pringsewu Tanggamu Tulang Bawang Tulang Bawang Barat Way Kanan 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 Total 1.832 Total 129 Total 6
Sumber : Direktorat Pembiayaan Kementerian Pertanian. 2018
Data yang dipergunakan terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari Direktorat  Pembiayaan  Kementerian  Pertanian.  Data  primer  diperoleh  dengan  cara  survay  ke  lokasi yang dilaksanakan pada awal bulan Oktober 2018. Pengumpulan data primer dilakukan melalui FGD bersama pengurus LKMA  dengan mempergunakan pertanyaan terstruktur (kuesioner). Adapun topik diskusi  dilakukan  dengan  penekanan  kepada  aspek  kelembagaan,  aspek  pelaksanaan  dan  aspek perkembangan  usaha.  Data  yang  terkumpul  tersebut  kemudian  dipergunakan  untuk:  (i)  potret pelaksanaan  LKMA  mempergunakan  metode  tabulasi  ;  (ii)  evaluasi  pelaksanaan  LKMA  dengan mempergunakan metode rangking dan hasil analisa ditampilkan dalam bentuk tabel-tabel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Aspek Kelembagaan
Dari  sisi  aspek  kelembagaan  ada tiga  point  yang  dilihat,  yaitu  tentang  legalitas,  kepemilikan asset dan sistem organisasi (Tabel 2). Untuk mendapat legalitas LKMA harus mengajukan persyaratan ke Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM Kabupaten Lampung Selatan, dengan melampirkan antara lain  :  Notulen  rapat  Anggota  Pendirian  Koperasi,  Berita  Acara,  Daftar  Hadir  Peserta  Rapat,  Daftar Pengurus  dan  Pengawas,  Konsep  Anggaran  Dasar,  Daftar  Nama-nama  Pendiri,  Neraca  Awal,  Bukti Penyertaan Modal, Rencana Kegiatan Awal Koperasi, foto copy KTP masing-masing anggota pendiri dan  Surat  dukungan  dari  desa.  Dari  4  LKMA  yang  didatangi  tersebut  tiga  sudah  berbentuk  badan hukum  dan  satu  lagi  masih  dalam  proses  pembentukan  badan  hukum,  yaitu  :  LKM  Gapoktan  Panca Karya.
Nama badan hukum yang terbentuk ada yang memakai kata Gapoktan seperti Koperasi LKMA Gapoktan  Panca  Karya  dan  Koperasi  LKMA  Gapoktan  Sari  Makmur.  Dan  ada  juga  yang    tidak mempergunakan kata gapoktan seperti di Koperasi LKMA Mekar Jaya dan Koperasi LKMA Sumber Lestari.  Ada  dan  tidak  ada  kata  gapoktan  di  setiap  LKMA  disebabkan  ketidakseragaman  informasi
yang  diperoleh  oleh  pengurusnya.  Hal  ini  direpresentasikan  pada  saat  wawancara  dimana  menurut pengurus  lebih  baik  badan  hukumnya  dibawah  koperasi  saja,  karena  tidak  perlu  ada  pengawasan laporan  keuangan.  Oleh  karena  itu tidak  perlu ada  pencantuman  kata  Gapoktan.  Sebaliknya  menurut OJK harus ada kata Gapoktan dinama lembaga apabila ingin mendapatkan izin berusaha.  Tetapi yang menariknya  meskipun  ada  ketetapan  pencantuman  kata  Gapoktan,  tetapi  dalam  kenyataannya  4 LKMA yang didatangi sudah mendapatkan izin berusaha bersyarat dari OJK. Karena sudah berbentuk koperasi,  maka  semua  LKMA  sudah  memiliki  AD/ART  dan  sudah  melaksanakan  RAT  sebanyak  2 sampai tiga kali.
Asset utama dalam melaksanakan kegiatan LKMA ialah kantor beserta perlengkapannya. Dari 4 LKMA yang didatangi 2 LKMA sudah berkerja di kantor sendiri dan 1 LKMA bekerja di kantor yang diperoleh  melalui  sewa.  Satu  LKMA  yaitu  Sumber  Lestari  belum  mempunyai  kantor  dan  untuk sementara  ini  pengurus  bekerja  disalah  satu  rumah  pengurus.  LKMA  Mekar  Jaya  sudah  memiliki kantor  khusus  mengelola  simpan  pinjam,  dengan  biaya  sewa  pertahun  sebesar  Rp.  4.000.000. Sementara LKMA Sari Makmur dan LKMA Panca Karya sudah memiliki kantor dengan status milik sendiri.  Yang  menjadi  pembeda  kalau  di  LKMA  Sumber  Lestari  kantornya  tidak  hanya  mengelola simpan  pinjaman  modal  PUAP,  tetapi  juga  mengelola  kegiatan  lainnya,  seperti  Lumbung  Pangan Desa,  mensuplai  Toko  Tani  Indonesia,  kegiatan  Kelompok  Wanita  Tani.  Sedangkan  LKMA  Panca Karya kantornya masih dalam bentuk saung pertemuan. Kantor LKMA Sari Makmur dibangun diatas tanah  yang  dibeli  dengan  mempergunakan  hasil  usaha  dengan  mempergunakan  modal  PUAP  dan bangunannya  diperoleh  dari beberapa  bantuan program  pemerintah.  Sedangkan  LKMA  Panca Karya bangunannya  dibuat  dari  keuntungan  dalam  mengelola  bantuan  permodalan  PUAP,  sementara tanahnya diperoleh dari hibah.
Dalam menjalankan organisasi dibutuhkan pengurus dan seluruh LKMA yang didatangi sudah memiliki  kepengurusan  yang  terdiri  dari  ketua,  sekretaris  dan  bendahara.  Jabatan  tersebut dilaksanakan  selama  5  tahun  dalam  setiap  periode  dan  dapat  dipilih  kembali  pada  saat  pelaksanaan RAT.  Khusus  untuk  LKMA  Mekar  Jaya  pengelolaan  LKMA  diserahkan  ketenaga  profesional,  yang terdiri  dari  satu  orang  Manajer  dengan  gaji  perbulan  sebesar  Rp.  2.000.000  ;  satu  orang  tenaga akuntansi dengan gaji perbulan sebesar Rp. 1.800.000 ; satu orang teller dengan gaji perbulan sebesar Rp.  1.000.000  dan  satu  orang  funding  officer  dengan insentif  3,5%  dari target  plus  uang  makan  dan kendaraan  Rp.  350.000  perbulan.  Tugas  dari  Funding  Officer  adalah  mencari  nasabah  dengan  target perbulan sebesar Rp. 20.000.000.

## Tabel 2. Kelembagaan LKMA
Uraian Mekar Jaya Panca Karya Sumber Lestari Sari Makmur Legalitas Desa Sriwijaya Panca Tunggal Mekar Mulyo Tejo Sari Berdiri LKMA 2015 2016 2015 2015 Sudah berbadan hukum 1 0 1 1 Bentuk badan hukum Koperasi LKMA Keperasi LKMA Gapoktan Koperasi LKMA Koperasi LKMA Gapoktan Tahun Penetapan 2015 0 2015 2016 Ditetapkan oleh Menkop 0 Menkop Menkop AD/ART 1 1 1 1 Pelaksanaan RAT 3 3 2 2 Izin Ojk 1 1 1 1 Asset Mempunyai kantor 1 1 0 1 Status kantor Sewa Milik 0 Milik Tahun Kepemilikan 0 2012 0 2018 Biaya kepemilikan 0 11.000.000 0 250.000.000 Tahun sewa 2017 0 0 0
Darwis : Evaluasi Pelaksanaan Lkma Bentukan Dari Kegiatan PUAP Di Provinsi Lampung ……..
Biaya sewa/tahun 4.000.000 0 0 0 Tanah 0 1 0 1 Bangunan 0 1 0 1 Komputer 4 1 0 1 Laptop 1 2 2 1 Alat Komunikasi 1 0 0 0 Furniture 1 1 1 1 Organisasi Sruktur Organisasi 1 1 1 1 Jabatan Organisasi Ketua Sekretaris Bendahara Manajer Akunting Teller Funding Officer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 Lama Jabatan Ketua Sekretaris Bendahara Manajer Akunting Teller Funding Officer 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0
5 5 5 0 0 0 0 Insentif Ketua Sekretaris Bendahara Manajer Akunting Teller Funding Officer SHU SHU SHU 2.000.000/bln 1.800.000/bln 1.000.000/bln 1.000.000/bln SHU SHU SHU 0 0 0 0 SHU SHU SHU 0 0 0 0 SHU SHU SHU 0 0 0 0 Pembinaan Kementan Dinas Provinsi Dinas Kabupaten OJK PMT 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 Syarat Anggota Simpanan Pokok Simpanan Wajib 1.000.000 10.000 25.000 2.000 100.000 10.000 100.000 5.000 Ket : 1 = ya 0 = tidak
Pengurus  LKMA  pernah mendapatkan  pelatihan  keuangan  dari  OJK,  Dinas  Koperasi  Provinsi dan  BPTP  Lampung  hanya  pada  saat  program  PUAP  dimulai.  Pembinaan  dari  tenaga  PMT  sudah tidak  dilaksanakan  selama  2  tahun  ini.  Hal  ini  disebabkan  honor  dan  uang  operasional  sejak  tahun 2015  tidak  ada  lagi  anggarannya  di  Dinas  Pertanian  Provinsi  dan  Kabupaten.  Meskipun  sudah  ada pembinaan kepada pengelola tetapi dalam pelaksanaannya pembinaan tentang laporan keuangan masih dibutuhkan. Sekarang laporan keuangannya masih berdasarkan inisiatif dan kretifitas dari pengurus.
Karena sudah menjadi bentuk koperasi, maka setiap orang yang akan menjadi anggota koperasi diharuskan  mengikuti  persyaratan  membayar:  (i)  simpanan  pokok  cukup  sekali  bayar  sebesar  Rp. 100.000 untuk di LKMA Sumber Lestari dan Sari Makmur, serta Rp. 25.000 di LKMA Panca Karya. Sedangkan  simpanan  wajib  diharuskan  dibayar  setiap  bulan  dan  jumlah  kewajibannya  berbeda  di setiap  LKMA.  Hal  yang  berbeda  juga  terjadi  di  LKMA  Mekar  Jaya,  khususnya  dalam  penetapan kewajiban  membayar  simpanan  pokok  dan  simpanan  wajib. Kalau  di  3  LKMA  lainnya  simpanan wajib dan simpanan pokok bisa bertambah mengikuti penambahan anggota. Tetapi di LKMA Mekar Jaya  hanya  simpanan  wajib  yang  bertambah,  sedangkan  simpanan  pokok  tetap.  Hal  ini  disebabkan karena  yang  dimaksudkan  dengan  simpanan  pokok  adalah  kewajiban  yang  harus  dibayar  oleh  para pendiri LKMA yang jumlahnya 20 orang.

## Journal of Food System and Agribusiness

## Aspek Pelaksanaan Usaha
Dalam aspek pelaksanaan yang dilihat dari sisi: (i) jenis usaha dan besaran bunga pinjaman, (ii)  biaya-biaya  lainnya  yang  timbul  selain bunga  pinjaman  dalam  setiap  kali  meminjam  dan  (iii) persyaratan lainnya (Tabel 3). Jenis usaha yang diberikan pinjaman modal oleh pengurus LKMA tidak sama disetiap LKMA. Usaha yang lebih beragam terdapat di LKMA Mekar Jaya dan bunga pinjaman juga disesuai dengan jenis usaha. Besaran bunga yang diterapkan terdapat di LKMA Mekar Jaya, yaitu sebesar  3%/bulan  untuk  pinjaman  dibidang  usaha  tanaman  pangan.  Sementara  bunga  yang  terendah terdapat di LKMA Sumber Lestari, yaitu 1%/bulan untuk semua jenis usaha. Selain bunga pinjaman perbulan  peminjam  dikenakan  juga  biaya  lainnya  seperti  biaya  provisi,  administrasi,  materai,  denda telat membayar angsuran serta jaminan. Dalam pelaksanaan jenis biaya lain dan besarannya di masing- masing LKMA tidaklah sama.
Peminjam  tidak  hanya  untuk  anggota  PUAP  saja,  tetapi  anggota  Non  PUAP  juga  bisa meminjam.  Bahkan  peminjam  bisa  dilakukan  melalui  kelompok  seperti  yang  terjadi  di  LKMA  Sari Makmur  dengan  besaran  pinjaman  sebesar  20  juta.  Setiap  peminjam  harus  menyertakan  anggunan dalam bentuk  BPKB  motor  atau  sertifikat  lahan.  Anggunan  yang  diperlukan  di  LKMA  Mekar  Jaya disesuaikan  dengan  jumlah  pinjaman.  Apabila  meminjam  antara  1  s/d  3  juta  anggunannya  BPKB motor  atau  SPT tanah.  Kalau  meminjam  antara  5 s/d 10 juta  anggunannya  Akte  Jual Beli  dan  kalau meminjam  15  s/d  20  juta  anggunanya  berupa  sertifikat  tanah  (SHM).  Sementara  anggunan  yang diperlukan  bagi  peminjan  di  LKMA  Panca  Karya  cukup  dalam  bentuk  surat  persetujuan  dari  ketua kelompok.
LKMA  sudah  menerapkan  kebijakan  pemberian  sangsi  bagi  peminjam  yang  terlambat membayar.  Jenis  dan  penerapan  sangsinya  tidak  sama  untuk  setiap  LKMA.  LKMA  yang  sudah menerapkan  sangsi  dalam  bentuk  uang  adalah  LKMA  Mekar  Jaya  dan  LKMA  Sumber  Lestari. Kreditur  yang  terlambat  membayar  angsuran  akan  dikenakan  sangsi  sebesar  Rp  5.000  perhari  untuk LKMA  Mekar  Jaya  dan  0,01%  untuk  LKMA  Sumber  Lestari.  Sementara  LKMA  Sari  Makmur  dan LKMA  Panca  Karya  menerapkan  sangsi  masih  dalam  bentuk  surat  peringatan  dengan  memberikan langsung  kepada  peminjam.  Apabila  tetap  tidak  membayar,  maka  si  peminjam  tidak  akan mendapatkan  pinjaman  lagi  untuk  masa  masa  yang  akan  datang.  Sebaliknya  yang  melaksanakan pemberian  reward  untuk  peminjam  yang  berkelakuan  baik  hanya  LKMA  Mekar  Jaya  saja.  Adapun bentuk  penghargaan  yang  diberikan  antara  lain:  penurunan  bunga  pinjaman  atau  menambah  waktu pinjaman dengan bunga tetap.

## Tabel 3. Pelaksanaan LKMA
Uraian Mekar Jaya Panca Karya Sumber Lestari Sari Makmur Bunga pinjaman perbulan Tanaman Pangan 3 2 1 2 Tanaman Perkebunan 2,5 2 0 0 Tanaman Hortikultura 2,5 0 1 1,7 Peternakan 2,5 0 0 0 Pemasaran/Perdagangan 0 0 1 1,5 Pengolahan Hasil 0 0 0 1,5 Biaya lainnya Provisi 2,4 % 0 0 0 Administrasi 0 0 1 % 1% Materai 0 7.000 7.000 7.000 Keterlambatan 5.000/hari 0 0,01% 0 Jaminan Satu kali angsuran 0 0 0 Persyaratan lainnya Nasabah : Anggota PUAP Anggota Non PUAP 1 1 1 1 1 1 1 1 Anggunan : Ya Tidak 1 0 0 1 1 0 1 0
Darwis : Evaluasi Pelaksanaan Lkma Bentukan Dari Kegiatan PUAP Di Provinsi Lampung ……..
Batasan Pinjaman : Terendah Tertinggi 1.000.000 20.000.000 500.000 6.000.000 500.000 5.000.000 500.000 20.000.000 * Punishment 1 1 1 1 Reward 1 0 0 0 Kemitraan 1 0 0 1 Perencanaan 1 thn 1 1 1 1 Pembagian SHU (%) Ketua Gapoktan Pengelola LKMA Pembina Cadangan Modal Sosial Pendidikan Anggota Pembangunan 1 20 15 5 30 5 5 10 5
0 1 10
10 10 40 0 0 30
0
0 Ket : 1 = ya
0 = tidak
Dalam  menjalankan  usahanya  LKMA  Mekar  Jaya  dan  LKMA  Sari  Makmur  sudah  membuat kemitraan  dengan  pihak  lainnya.  Kemitraaan  yang  dibangun  oleh  LKMA  Sari  Makmur  adalah kemitraan jasa dalam bentuk pembayaran rekening listrik. Sementara kemitraan yang dijalankan oleh LKMA  Mekar  Jaya  adalah  kemitraan  bisnis  dengan  pabrik  tapioka.  Mekanisme  yang  dipergunakan ialah:  pabrik  tapioka  menginvestasikan  modal  ke  LKMA  Mekar  Jaya  dan  pabrik  akan  mendapatkan keuntungan  dalam  bentuk  bunga  sebesar  0,8%  perbulan.  Selain  itu  pabrik  juga  akan  mendapatkan jaminan  bahan  baku  ubi  kayu  dari  LKMA  Mekar  Jaya.  Adapun  ubi  kayu  tersebut  diperoleh  dari anggota  Gapoktan  yang  meminjam  modal  ke  LKMA  Mekar  Jaya.  Dari  sisi  LKMA  Mekar  Jaya manfaat  investasi  pabrik  tapioka,  yaitu  tambahan  modal  usaha.  Untuk  tahun  sekarang  sudah  ada  3 pabrik  tapioka  yang  menginvestasikan  modal  ke  LKMA  Mekar  Jaya  dengan  nilai  total  investasi sebesar Rp. 150.000.000
Lembaga  yang sudah berbentuk koperasi, harusnya setiap tahun melaksanakan Rapat Anggota Tahunan  (RAT).  LKMA  yang  didatangi  sudah  melaksanakan  RAT  antara  2  sampai  3  kali.  Dalam setiap  RAT  tersebut  selain  pengurus  melaporkan  pertanggungjawabannya  dalam  satu tahun  berjalan, juga disampaikan tentang perencanaan 1 tahun kedepan. Satu lagi kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh anggota  koperasi  adalah  pembagian  Sisa  Hasil  Usaha  (SHU).  Tetapi  yang  melaksanakan  pembagian SHU  hanya  LKMA  Mekar  Jaya  dan  LKMA  Sumber  Lestari  saja.  Sedangkan  LKMA  yang  lainnya tidak  melakukan  pembagian  SHU  karena  seluruh  pendapatannya  yang  dihasilkan  dimasukkan  lagi sebagai tambahan modal usaha.

## Aspek Perkembangan Usaha
Perkembangan  anggota  yang  meminjam  di  semua  LKMA  mengalami  peningkatan  dan peningkatan  yang  paling  tinggi  terjadi  di  LKMA  Mekar  Jaya,  yaitu  naik  dari  107  orang  pada  tahun 2015 menjadi 280 orang pada tahun 2017 atau mengalami penambahan sebanyak 173 orang selama 3 tahun.  Kondisi  yang  sama  juga  terjadi  dalam  penambahan  modal,  dimana  LKMA  Mekar  Jaya mengalami penambahan modal selama 3 tahun sebesar 920 juta atau mengalami kenaikan modal usaha dari  150  juta  pada  tahun  2015  menjadi  satu  milyar  tujuh  puluh  juta  pada  tahun  2017  (Tabel  4). Sebaliknya  yang  paling  sedikit  penambahan  anggota  yang  meminjam  terjadi  di  LKM  Panca  Karya, yaitu bertambah hanya 3 orang selama 2 tahun. Sementara LKMA Sumber Lestari justru mengalami penurunan modal usaha dari Rp. 175.898.000 pada tahun 2016 menjadi Rp. 155.770.000 pada tahun 2017.  Penyebab  menurunnya  modal  di  LKMA  Sumber  Lestari,  karena  banyak  anggota  yang mengambil tabungannya.

## Tabel 4. Perkembangan Usaha
Uraian Tahun Tahun 2017 Perkembangan Orang/nominal Awal jumlah Perkembangan anggota yang meminjam Mekar Jaya 2015 107 280 173 Panca Karya 2016 71 74 3 Sumber Lestari 2016 25 41 16 Sari Makmur 2015 35 50 15 Perkembangan modal LKMA Mekar Jaya 2015 150.000.000 1.070.000.000 920.000.000 Panca Karya 2014 119.822.000 164.900.000 45.078.000 Sumber Lestari 2016 175.898.000 155.770.000 - 20.128.000 Sari Makmur 2013 115.201.200 218.445.500 103.244.300

## Peringkat LKMA
Peringat  LKMA  berdasarkan;  (i)  aspek  kelembagaan  dilihat  dari  ketersediaannya,  apabila memiliki  maka  dikasih  point  satu  dan  sebaliknya  apabila  tidak  ada  dikasih  point  nol.  Dari  penilaian tersebut, maka terpilih LKMA Mekar Jaya yang paling tinggi dengan nilai 9 ;  (ii) aspek pelaksanaan usaha,  point  satu  akan  diberikan  kepada  LKMA:  lebih  dari  4  jenis  usaha  yang  diberikan  pinjaman modal ; menerapkan bunga berbeda mengikuti jenis usaha ; mempergunakan materai dan memberikan denda  keterlambatan  dalam  membayar  anggusaran  ;  pinjaman  diberikan  kepada  angota  atau  non anggota PUAP ; serta mewajibkan peminjam melampirkan agunan dalam setiap kali meminjam. Dari variabel  penilaan  tersebut  LKMA  yang  paling  banyak  pointnya  adalah  LKMA  Mekar  Jaya  ;  (iii) aspek  perkembangan  usaha  kembali  LKMA  Mekar  Jaya  yang  paling  tinggi,  yaitu  mengalami peningkatan  rata-rata  pertahun  sebesar  168,5%.  Untuk  melihat  lebih  rinci  tentang  perhitungan peringkat LKMA dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini.

## Tabel 5. Cara Perhitungan Peringkat LKMA
No Nama LKMA Badan Hukum Kantor Peralatan Kantor Pengurus Insentif Jml Koperasi OJK Sewa Milik Komputer Furniture Gapoktan Non Gapoktan SHU Tahunan Gaji Bulanan Aspek Kelembagaan 1 Mekar Jaya 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 2 Sari Makmur 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 7 3 Panca Karya 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 6 4 Sumber Lestari 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 6 Aspek Pelaksanaan Usaha No Nama LKMA Jenis Usaha Bunga %/Bln Biaya Lainnya (%) Nasabah Angunan Jml Provisi ADM Materai Denda PUAP Non Puap Ya Tdk 1 Mekar Jaya 4/1 Beragam/1 2,4 0 Tdk 5000/hari/1 1 1 1 0 4 2 Sari Makmur 4/1 Beragam/1 0 1 Ada/1 0 1 1 1 0 4 3 Sumber Lestari 3/0 1/0 0 1 Ada/1 0,01/1 1 1 1 0 3 4 Panca Karya 2/0 2/0 0 0 Ada/1 0 1 1 0 0 1 Aspek Perkembangan Usaha No Nama LKMA Modal 2017 Nominal Rata-rata Perkembangan Trend Perthn
%
Tahun Nominal
Pertahun Perbulan 1 Mekar Jaya 2015 150.000 1.070.000 460.000 38.333 168,5 2 Sari Makmur 2013 115.201 218.445 25.811 2.151 45,72 3 Panca Karya 2014 119.822 164.900 15.026 1.252 11,23 4 Sumber Lestari 2016 175.898 155.770 -20.128 -1677 -11,44
4 8 | Volume 3, Nomor 1, Tahun 2019

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
LKMA  Mekar  Jaya  merupakan  LKMA  yang  paling  bagus  dibandingkan  dengan  LKMA  yang lainnya. Hal ini terlihat dari: (i) aspek kelembagaan yang sudah memiliki legalitas berusaha baik dari Kementerian  Koperasi  maupun  dari  OJK,  sudah  bekerja  dikantor  berikut  dengan  perangkatnya, mempekerjakan tenaga profesional dengan insentif perbulan ; (ii) dari aspek pelaksanaan usaha yang memberikan  pinjaman  keberbagai  usaha yang  membedakan  besaran  bunga  berdasarkan  jenis  usaha, setiap  peminjam  dikenakan  biaya  provisi  dalam  setiap  kali  meminjam  dan  peminjam  adalah masyarakat sekitar yang boleh meminjam asal mengikuti persyaratan dan mempunyai anggunan ; (iii) dari aspek perkembangan usaha yang meningkat setiap tahun baik dari sisi jumlah peminjam maupun dari sisi penambahan modal usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Ketahanan Pangan (2009) Pedoman Umum Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Jakarta.
Darwis.V. (2018) Pembentukan Lembaga Pembiayaan Pertanian. Jakarta.
Darwis, V. and Rusastra, I. W. (2011) ‘Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Sinergi Program  PUAP  dengan  Desa  Mandiri  Pangan’,  Analisis  Kebijakan  Pertanian,  9(2),  p. 125. doi: 10.21082/akp.v9n2.2011.125-142.
Hafinuddin  M,  A.  M.  dan  Y.  .  S.  (2013)  ‘Hubungan  Dinamika  Gapoktan  Dengan  Keberhasilan Program  Pengembangan  Usaha  Agribisnis  Perdesaan.’,  Ilmu  Pertanian  dan  Perikanan,  2(2), pp. 93 – 97.
Hosen, N. et al. (2014) ‘Pera nan LKM-A dalam Mendorong Percepatan Adopsi Teknologi Jagung di Sumatera  Barat  Microfinance  Role  to  Acceleration  Adoption  of  Corn  Technology  in  West Sumatra’, 14(1), pp. 22– 30.
Rompas, I. S., Dumais, J. N. K. and Talumingan, C. (2016) ‘PUAP untuk penyalura n bantuan modal usaha  bagi  anggota  .  Untuk  mencapai  hasil  yang  maksimal  dalam  pelaksanaan  PUAP  , Gapoktan  di  dampingi  oleh  tenaga  penyuluh  pendamping  dan  penyelia  mitra  tani  (  PMT  ). Melalui pelaksanaan PUAP diharapkan Gapoktan dapat m’, 13, pp. 183– 188.
S ri  Hanggana  (2018)  ‘Regulations  Weakness  Analysis  of  Farmers  Group,  Gapoktan,  UPJA,  and LKM- A  in  Order  to  Enhance  Farmers’  Income’,  Jurnal  Analisis  Kebijakan  Pertanian,  15(2), pp. 137 – 149.
Syahyuti, N. (2007) ‘Penerapan Pendekatan Pemberdayaan dalam Kegiat an Pembangunan Pertanian: Perbandingan Kegiatan P4K, PIDRA, P4MI, dan Primatani’, Forum penelitian Agro Ekonomi, 25(2), p. 104. doi: 10.21082/fae.v25n2.2007.104-116.