Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

## Ibnu Abbas
Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda
Abstract: The purpose of this study was to discover  how successful the development policies to  built  livable homes for  the ooor  by  the  Provincial  Government  of  East Kalimantan  in  Samarinda,  in  terms  of  effectiveness,  efficiency,  adequacy, responsiveness, and accuracy so that later the results of this evaluation can provide an assessment and recommendation / suggestions for program improvement activities in the future.  Sources  of  data  taken  from  the  informant  and  key  informants  and supported by secondary data analysis, were developed by Milles, Huberman.
Keywords: "Evaluation of Development Policy for the House Livable Communities
Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan Kebijakan pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Timur  di  Kota  Samarinda,  ditinjau  dari  segi  efektifitas,  efisiensi, kecukupan,  responsivitas,  dan  ketepatan  agar  nantinya  hasil  evaluasi  ini  dapat memberikan penilaian dan rekomendasi / saran terhadap perbaikan program kegiatan ini kedepannya. Sumber data diambil dari informan dan key informan  dan didukung dengan  data  sekunder,  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  model  interaktif  yang dikembangkan oleh Milles, Huberman.
Kata Kunci : “Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin”
Pembangunan  yang  dilakukan  pemerintah  selama  ini  terutama di  Provinsi Kalimantan  Timur  terlihat cukup pesat  diberbagai  bidang,  namun    kenyataannya tidak  semua  masyarakat  Kalimantan  Timur  dapat  merasakannya,  utama  sekali adalah  masyarakat  berpenghasilan  rendah/masyarakat  miskin  atau  tidak  mampu. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan dari 870.000an  rumah yang ada (data kondisi Tahun 2008 RPJMD 2009 - 2013) sekitar 10 persennya masuk dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau sekitar + 80.000 an. Salah satu penyebabnya adanya  kemiskinan  yang  juga  melanda  di Provinsi  Kalimantan  Timur,  yang  dikenal sebagai provinsi terkaya di Indonesia, tentulah miris melihat kenyataan ini.
Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945  dalam  pasal H  Amandemen  UUD  1945, rumah  adalah  salah  satu  hak  dasar  setiap  rakyat  Indonesia,  maka  setiap  warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan  sehat.  Hal  ini  kemudian  ditegaskan  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2011) tentang  Perumahan  dan  Permukiman,  bahwa  rumah  adalah  bangunan  yang berfungsi  sebagai  tempat  tinggal  atau  hunian  dan  sarana  pembinaan  keluarga. Rumah  merupakan  kebutuhan  dasar  setiap  manusia  dalam  meningkatkan  harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi
dalam  upaya  peningkatan  taraf  hidup,  serta  pembentukan  watak,  karakter,  dan kepribadian  bangsa.  Undang-Undang  tentang  perumahan  tersebut  menegaskan tentang beberapa peran penting pemerintah terhadap penyediaan perumahan bagi masyarakat, terutama perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau  masyarakat  Miskin.  Undang-Undang  ini  Juga  memperbaikai  peran  tugas  dan kewajiban pemerintah yang dulunya hanya sebagai regulator kini menjadi stimulator dan fasilitator  dalam  penyelenggaraan  perumahan  umum,  serta  aktor pembangunan rumah negara dan rumah khusus, penyediaan tanah serta prasarana, sarana  dan utilitas  umum.  Berdasar  ketentuan  tersebut Pemerintah  harus melakukan  pembangunan  di  bidang  perumahan  permukiman, yang  komprehensif dan  terpadu,  sehingga  selain  mampu  memenuhi  hak  dasar  masyarakat  juga  akan menghasilkan  suatu  lingkungan  perumahan  yang  sehat,  serasi,  aman  dan  nyaman serta layak huni.
Tindak lanjut dari kondisi dan permasalahan serta regulasi diatas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menobatkan Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni  menjadi  salah  satu  prioritas  pembangunan  yang  tertuang  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Provinsi  Kalimantan  Timur. RPJMD  ini  ditetapkan  melalui  Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Timur  Nomor  :  9 Tahun  2009  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur  Tahun 2009-2013. Untuk mewujudkan dan melaksanakan kebijakan  bidang  perumahan  tersebut,  maka  diluncurkanlah  program  bidang perumahan  dengan  nama  kegiatan  adalah  Fasilitasi  dan  Stimulasi  Pembangunan Rumah  Layak  Huni  bagi  Masyarakat  Tidak  Mampu.  Kegiatan  ini  dilaksanakan  oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan menggandeng pihak ketiga (kontraktor pelaksana) dan diawasi oleh konsultan pengawas.
Kegiatan  ini  dilaksanakan  selama  5  tahun,  dengan  jumlah  total  sebanyak 5000 unit dengan sasaran masyarakat miskin yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (sebelum berpisah dengan  Provinsi  Kaltara).  Rincian  Rumah Layak  Huni  yang  berhasil dibangun pertahunnya  yaitu  sebanyak  548  unit  RLH,  Tahun  2010  sebanyak  1000  unit  RLH, Tahun 2011 sebanyak 1111 unit RLH,  Tahun 2012 sebanyak 1335 unit RLH, dan pada Tahun  2013  sebanyak  1006  unit RLH,  bagi  masyarakat  miskin  yang  tesebar  di  14 Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Timur.    Anggaran  yang  dikeluarkan    untuk pembangunan itu + Rp 190 Milyar.
Khusus  untuk  Kota  Samarinda,  selama  5  tahun  tersebut  (2009 – 2013) Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  telah  membangun  sebanyak  456  unit  RLH, dengan anggaran biaya + 19 Milyar. Anggaran yang cukup besar ini dapat dianggap sebagai  cermin  dari  kepedulian  pemerintah  terhadap  masyarakat  bawah,  namun apakah anggaran tersebut tidak sia-sia dikeluarkan masih menjadi tanda tanya. Hasil monitoring  dan  evaluasi  yang  pernah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi Kalimantan  Timur  di  Kota  Samarinda,  menyatakan  ditemukannya  beberapa permasalahan  antara  lain  :  masalah  salahnya  sasaran  penerima  bantuan  RLH, adanya orang/oknum tertentu yang memanfaatkan moment ini untuk kepentingan pribadi,  adanya  Rumah  Layak  Huni  yang  dijual,  masalah  kualitas  dan  kuantitas Rumah Layak Huni yang tidak sesuai spesifikasi, dan lain sebagainya.
Contoh  kasus  yang  ditemukan  di  Kota  Samarinda ini  menarik  perhatian penulis,  dan  berdasar  berbagai  pertimbangan  seperti  Kota  Samarinda  sebagai Ibukota  Provinsi,  Jumlah RTLH  paling  banyak  dan  sebagai kota  yang  mendapat Jumlah Pembangunan RLH juga paling banyak, maka penulis menjadikan Samarinda sebagai Lokasi Penelitian.

## Tujuan Penelitian
Melihat  dari  cerminan  kondisi  bidang  perumahan  diatas  dan  Kebijakn pembangunannya  maka  penulis  menganggap  perlu  melakukan  penelitian  ini  yang tujuannya  untuk  mengetahui  sejauhmana  keberhasilan  Kebijakan  pembangunan Rumah  Layak  Huni  Bagi  Masyarakat  Miskin  Oleh  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan Timur  di  Kota  Samarinda,  ditinjau  dari  segi  efektifitas,  efisiensi,  kecukupan, responsivitas,  dan  ketepatan  agar  nantinya  hasil  evaluasi  ini  dapat  memberikan penilaian  dan  rekomendasi  /  saran  terhadap  perbaikan  program  kegiatan  ini kedepannya.

## Evaluasi Kebijakan Publik
William N. Dunn (2000) Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran ( approach ),  pemberian  angka  ( rating ),  dan  penilaian  ( assessment ).  Evaluasi berkenaan  dengan produk  informasi  mengenai  nilai  atau  manfaat  suatu  hasil kebijakan.  Evaluasi  memberi  Informasi  yang  valid  dan  dapat  dipercaya  mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai  melalui  tindakan  publik;  evaluasi  memberi  sumbangan  pada  klarifikasi  dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi  sumbangan  pada  aplikasi  metode-metode  analisis  kebijakan  lainya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.
Masih menurut William N. Dunn Secara umum kriteria yang dapat dijadikan alat untuk evaluasi suatu kebijakan atau  program meliputi:
1. Efektifitas  :  berkenaan  dengan  apakah  suatu  alternatif  mencapai  hasil  yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
2. Efisiensi : berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.
3. Kecukupan  atau adequancy :  berkenaan  dengan  seberapa  jauh  suatu  tingkat efektifitas  memuaskan  kebutuhan,  nilai,  atau  kesempatan  yang  menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Responsivitas : berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan atau program dapat memuaskan kebutuhan, atau nilai dari kelompok-kelompok tertentu.
5. Ketepatan : kriteria ini untuk mengukur apakah tujuan dari program telah tepat sasaran kepada masyarakat atau belum.

## Rumah Layak Huni dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD 2009-2013 ) Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Timur  Nomor :  9  Tahun  2009  tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Provinsi  Kalimantan
Timur  Tahun  2009-2013  adalah  merupakan  rencana  kebijakan  pembangunan Pemerintah  Daerah  secara  jangka  panjang  (lima  tahunan)  yang  disusun  oleh Pemerintah Daerah, dan diselaraskan dengan visi, misi dan program Gubernur/Wakil Gubernur  Provinsi  Kalimantan  Timur,  yang  terpilih  pada  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada) Gubernur Tahun 2008.
Visi RPJMD 2009 – 2013 “Mewujudkan Kalimantan Timur sebagi pusat Agro Indusrti dan Energi terkemuka menuju Masyarakat adil dan Sejahtera”, dan Misinya ada 7, misi yang terkait dengan kebijakan bidang perumahan adalah  Misi 5 yaitu : Mewujudkan  pemenuhan  infrastuktur  dasar  untuk  meningkatkan  kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera Menurut  Peraturan  Menteri  Perumahan  Rakyat  Nomor  22  Tahun  2008 Tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,    Rumah  Layak  Huni  adalah  rumah  yang  memenuhi  persyaratan keselamatan  bangunan  dan  kecukupan  minimum  luas  bangunan  serta  kesehatan penghuninya. Sedangkan kriterianya adalah :
1 Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, meliputi : a. Struktur bawah / pondasi
b. Struktur tengah / kolom dan balak
c. Struktur atas
2. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi
3. Memenuhi kecukupan luas minimum 7.2 m2 / orang sampai dengan 12 m2 / orang.
Untuk  mengukur  keberhasilan  kebijakan  pembangunan  Rumah  Layak  Huni tersebut,  maka  kriteria  dan  tolok  ukur  yang  harus  di  analisis  sebagai  alat  untuk evaluasi antara lain adalah :
1. Efektifitas : seberapa besar kegiatan pembangunan rumah layak huni tersebut dalam memenuhi tujuan RPJMD 2009-2013 bidang perumahan?
2. Efisiensi  :  seberapa  besar  usaha  yang  dikeluarkan  sesuai  dengan  manfaat  dan harapan yang dirasakan masyarakat.
3. Kecukupan  atau adequancy :  seberapa  sesuai  kecukupan  RLH  yang  dibangun dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)  RLH pada Permenpera No. 22/2008 .
4. Responsivitas : seberapa besar penilaian masyarakat miskin penerima bantuan RLH terhadap kebijakan pembangunan RLH oleh Pemerintah Provinsi.
5. Ketepatan  :  apakah  kebijakan  Pembangunan  RLH  tersebut  tepat  sasaran kepada masyarakat miskin yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kriteria lainnya.

## Analisis Data
Metode  analisis  diskriptif  kualitatif  digunakan  dalam  menganalisis  data berupa  kuisioner  dan  hasil  observasi  lapangan.  Data  Hasil  observasi  lapangan sebelumnya  diolah  dalam  bentuk  table  dan  dianalisis  dengan  mengguanakan metode  deskriptif  kualitatif.  Analisis  ini  menghasilkan  penilaian  untuk  setiap evaluasi.  Alat  analisa  data  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif  kualitatif. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif (Miles dan
Huberman, 1992) yang terdiri dari tiga komponen analisis yaitu : reduksi data, sajian data, dan kesimpulan.
Analisis Program Rumah Layak Huni Masyarakat Miskin di Kota Samarinda Analisis Efektifitas pelaksanaan terhadap pencapaian tujuan RPJMD Dari  hasil  penelitian  dilapangan  menunjukan  data  bahwa  pelaksanaan kebijakan  pembangunan  Rumah  Layak  Huni (RLH)  sebanyak  5000  unit  di  Provinsi Kalimantan Timur  bagi  masyarakat  miskin, efektif  sebesar  89.96  persen  dalam mewujudkan  pemenuhan  infrastruktur  dasar  untuk  mencapai  tujuan/misi  5  (lima) RPJMD  2009-2013  yakni  meningkatkan  kualiats  kelayakan  kehidupan  masyarakat yang layak dan sejahtera sesuai tujuan RPJMD 2009 – 2013 pada bidang infrastruktur dasar.
Hal  ini  didasarkan  atas  hasil  penelitian  yang  menyebutkan    sebagian  besar informan  merasa  menjadi  lebih  dan  cukup  layak  hidupnya  dibidang  infrastruktur dasar / papan setelah mendapat bantuan pembangunan Rumah Layak Huni, itu dari sisi  tempat  tinggal.  Kemudian  sebagian  besar  masyarakat  juga  merasa  akibat pembangunan  Rumah  Layak  Huni  tersebut,  otomatis  status  sosial  mereka meningkat,  karena  salah  satu  parameter kemiskinan  adalah  parameter  rumah tempat  tinggal.  Dampak  lainnya  adalah  membantu  peningkatan  ekonomi  mereka, karena mereka tidak lagi memikirkan biaya pembangunan rumah mereka, dan biaya yang  tadinya  untuk  membuat  rumah  dapat  ditabung  atau  dialihkan  untuk kepentingan lainnya, atau dijadikan modal usaha atau juga  biaya pendidikan anak- anak  mereka.    Hal  lain  yang  cukup  dirasakan  masyarakat  penerima  yaitu  tempat tinggal  mereka  menjadi  lebih  bersih,  lebih  sehat,  serta  lebih  nyaman  dalam beraktifitas  seperti belajar  dan  bermain,  istirahat  atau  tidur  lebih  nyaman.  Namun demikian masih ada sekitar +10 persen masyarakat yang tidak mengalami perubahan setelah  adanya  bantuan  pembangunan  Rumah  Layak  Huni  tersebut,  dikarenakan rumah bantuan yang mereka terima kurang dari segi kualitas maupun kuantitas dan hidup mereka memang sangat miskin.
Analisis Efisiensi terhadap hasil atau manfaat yang dirasakan masyaraka t
Dari  hasil  penelitian  dilapangan  menunjukan  data  bahwa  pelaksanaan kebijakan  pembangunan  Rumah  Layak  Huni  (RLH)  sebanyak  5000  unit  di  Provinsi Kalimantan Timur  bagi  masyarakat  miskin, efisien  sebesar  80,43  persen terhadap sesuainya  usaha  yang  telah  dilakukan  Pemerintah  Provinsi  Kaltim  dari  segi  biaya, waktu, dan pelayanan, berbanding lurus dengan manfaat atau hasil yang dirasakan serta masyarakat.
Persentase efisiensi ini didasari hasil beberapa tolok ukur analisis, antara lain :  hanya  separuh  atau  sebagian  masyarakat  saja  yang  menyatakan  bahwa  biaya pembangunan Rumah Layak Huni yang sekarang mereka huni sudah sesuai dengan hasilnya,  sedangkan  sebagian  lainnya  menganggap  bangunan  yang  dihasilakan kurang  sesuai  berbanding  anggaran  yang  disediakan,  kemudian  sebagian masyarakat  lagi  beranggapan  bahwa  rumah  yang  dibangun  kurang/tidak  sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dilatarbelakangi oleh pengerjaan setiap rumah yang dilaksanakan pihak ketiga/kontraktor berbeda-beda kualitasnya, antara rumah yang
satu  dengan  yang  lainnya,  sedangkan  pada  kesesuaian  pola pemerintah melaksanakannya dengan cara Belanja Langsung Pemerintah (Bukan Belanja Hibah) dan  waktu  pelaksanaan  dianggap  sebagian  besar  masyarakat  penerima  sudah sesuai.
Namun  untuk  kemudahan  proses  pelaksanaan  yang  dirasakan  oleh masyarakat tidak semuanya mengatakan merasa mudah, walaupun pelayanan yang diberikan  oleh pemerintah  sudah  cukup  maksimal,  dimana  masyarakat  calon penerima  bantuan  hanya  diminta  melengkapi  berkas/data,  tidak  mengeluarkan biaya,  petugas  survey  yang  malah  mendatangi  mereka,  tapi  masih  ada  1  orang warga  yang  mengatakan  prosesnya  berbelit-belit  serta  menyusahkan.  Menurut penulis  hal  ini  mungkin  disebabkan  karena  si  calon  penerima  adalah  warga  yang bukan berhak menerima.

## Analisis  Kecukupan  bangunan Rumah  Layak  Huni terhadap  Standar  Pelayanan Minimal (SPM)
Dari hasil penelitian dilapangan menunjukan data bahwa tingkat Kecukupan Rumah Layak Huni hanya 52.89 persen (kurang sesuai/berhasil), ditinjau dari Standar Pelayanan  Minimum (SPM) Rumah  Layak  Huni yang  tertuang  dalam  Permenpera 22/2008  tentang  Standar Pelayanan  Minimum (SPM)  Bidang  Perumahan  Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pencapaian kecukupan  yang  rendah  atau  kurang  berhasil/sesuai  ini diakibatkan beberapa faktor, antara lain adalah akibat pembangunan Rumah Layak Huni  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  kurang/tidak berpedoman  pada  kriteria  atau  standar  yang  telah  ditetapkan  dalam Standar Pelayanan  Minimum (SPM) Rumah  Layak  Huni yang  tertuang  dalam  Permenpera 22/2008  tentang  Standar Pelayanan  Minimum (SPM)  Bidang  Perumahan  Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, misalnya saja soal ukuran luas Rumah Layak Huni yang dibangun adalah ukuran 30 m2, seharusnya ukuran luas dapat diperbesar menjadi 36 m 2 atau sesuai jumlah penghuninya (minimal 7,2 m 2 /jiwa).
Kemudian  penyebab  berikutnya  dan  cukup  domininan  adalah  akibat kurang/tidak standarnya kualitas/ kuantitas bangunan Rumah Layak Huni berdasar SPM, misalnya kurang memenuhi standar kecukupan struktur bawah, struktur atas, kecukupan  pencahayaan/penghawaan  dan  sanitasi.  Hasil  penelitian  menyatakan rata-rata  hampir  seimbang  hasilnya,  antara  masyarakat  yang  mengatakan sesuai/baik  dan  tidak  sesuai/baik.  Berdasarkan  pengamatan  penulis,  tingkat kecukupan  yang  paling  parah  dan  harus  menjadi  perhatian  kedepannya  adalah kecukupan  kekuatan  struktur  bagian  tengah    (tiang/kolom/dinding),  yang diakibatkan terjadinya pengurangan bahan material yang telah distandarkan, misal ukuran tiang tidak standar/dikecilkan, kualitas semen sebagai perekat yang rapuh, batako  yang  mudah  pecah,  dan  lain-lainnya  (hanya +13  persen  masyarakat  yang mengatakan struktur tengah baik atau telah sesuai standar).
Hasil  pengamatan  juga  memperlihatkan  kondisi  Rumah  Layak  Huni  yang dibangun  berbeda-beda  kualitas/kuantitasnya,  ada  yang  memenuhi  standar kecukupan, namun banyak pula yang tidak, padahal biaya dan spesifikasinya sama untuk setiap rumah. Dari hasi analisis dan pengamatan tersebut dapat disimpulkan
bahwa  penyebab  dari  kekurangan  kecukupan  ini  lebih  diakibatkan  karena  kurang atau lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan Rumah Layak Huni.
Analisis Responsifitas  masyarakat  terhadap  kegiatan  pembangunan Rumah  Layak Huni Dari  hasil  penelitian  dilapangan  menunjukan  data  bahwa  tingkat responsivitas penilaian Masyarakat miskin adalah sebesar 89,13 persen (tinggi) atas kebijakan pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat miskin. Responsifitas yang tinggi atau positif tersebut didasari hasil penelitan yang menyatakan  semua masyarakat  miskin  setuju  bahwa kebijakan tersebut  adalah kebijakan yang pro rakyat, kebijakan yang berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan, kebijakan yang dapat dirasakan langsung manfaat dan dampaknya bagi masyarakat miskin.
Walaupun  semua  masyarakat  miskin  setuju  dengan  kebijakan  ini  namun sebagian kecil masyarakat masih merasa kurang/tidak puas dengan bantuan Rumah Layak Huni yang mereka terima. Ketidakpuasan beberapa orang atau sebagian kecil masyarakat  ini  lebih  disebabkan  beberapa  hal  seperti  kurang  puasnya  mereka dengan kualitas rumah yang dibangun, atau dapat juga terjadi terjadi karena mimpi atau  harapan  masyarakat  miskin yang  terlalu  berlebihan  tidak  sesuai  dengan kenyataan.

## Analisis Ketepatan kelompok sasaran masyarakat penerima
Dari hasil penelitian dilapangan menunjukan data bahwa tingkat Ketepatan kelompok  sasaran  penerima  adalah  91.92  persen  (tinggi).  Kelompok  sasaran penerima  bantuan  dimaksud  adalah  masyarakat  miskin  dan  memiliki Rumah  Tidak Layak  Huni  (2  tolok  ukur  utama),  sedangkan  tolok  ukur  lainnya  (usia,  bukti kepemilikan tanah, dan prosedur) adalah tolok ukur pendukung secara teknis dan administrasi  agar  tidak  terjadi  kesalahan  dalam  penentuan  tolok  ukur  utamanya, namun  kesemua  tolok  ukur  tersebut  tetap  menjadi  satu  kesatuan  yang  dianalisis dalam penelitian ini.
Keberhasilan  ketepatan  yang  cukup  tinggi  (namun  ada  sedikit  catatan), didasari  atas  hasil  penelitian  dan  pengamatan  lapangan  yang  menyatakan  bahwa semua masyarakat penerima bantuan memiliki Rumah Tidak Layak Huni, dan hampir seluruhnya  terdaftar  sebagai  warga  miskin  dengan  pembuktian  atau diperlihatkannya Surat  Keterangan  Miskin  atau surat/dokumen/kartu  keterangan lainnya yang mereka miliki, hanya ada 1 orang penerima yang bukan warga miskin (alasan  yang  didapat  simpang  siur,  antara  lain  : penerima  tersebut  adalah  korban kebakaran sehingga dikategorikan memiliki kriteria Rumah Tidak Layak Huni, kurang cermatnya  dalam  pendataan  dan  verifikasi,  atau  ada  unsur  kesengajaan.  Hal  ini harus  menjadi  perhatian  yang  cukup  serius,  sebab  kebijakan  ini  objeknya  adalah masyarakat  miskin,  sehingga  jika  jika  ini  salah  sasaran  (bukan  warga  miskin  yang menerima) maka gagal pula tujuannya.
Sementara  pada  tolok  ukur  tanah  dan  bukti  kepemilikannya,  secara  umum dapat  dikatakan  telah  tepat  dan  tidak  ada  masalah  yang  serius,  kebijakan pembangunan  Rumah  Layak  Huni  pada  tanah  milik  sendiri  ini  dimaksudkan  agar
tidak  terjadi  Rumah  Layak  Huni  yang  di  bangun  pada  tanah milik  orang lain/saudara/keluarga  yang  nanti  pada  akhirnya  bisa  diambil  kembali  oleh  orang lain/keluarga  tersebut,  sehingga  hilanglah  hak  masyarakat  miskin  tersebut  dan menjadi sia-sia. Kebijakan ini diambil Pemerintah Provinsi untuk memastikan aman dan  bermanfaatnya  kebijakan  ini  serta  untuk  menghindari  permasalahan  hukum suatu hari kedepannya
Pada  tolok  ukur  usia  penerima,  dapat  dinyatakan  sebagian  besar  tidak  ada masalah,  namun  sebagian  kecilnya  ada  beberapa  masalah yang  perlu  menjadi catatan dan perhatian penting kedepannya, dikarenakan beberapa orang penerima bantuan  tersebut  berusia  dibawah  40  tahun  (masih  usia  produktif),  penerima bantuan dengan usia produktif dianggap tidak sesuai kriteria penerima, dikarenakan usia ini dianggap masih bisa bekerja keras, masih mampu untuk mengubah status sosialnya serta memperbaiki rumahnya, walaupun ada juga usia produktif yang tidak mampu  lagi  memperbaiki  taraf  hidupnya  karena  kemiskinan  absolut atau kultural, dan lainnya.
Secara umum pada tolok ukur letak lokasi pembangunan Rumah Layak Huni sebagian besar tidak ada masalah, pembangunan berada tepat diatas Rumah Tidak Layak Huni sebelumnya yang telah dibongkar,  namun dalam penelitian ditemukan sekitar + 9  persen  (2  rumah)  yang dibangun  berada  tidak  lokasi  yang  sama  serta rumah  awal  tidak  di  bongkar,  hal  ini  perlu  menjadi  perhatian  serius  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan hal ini menjadi penyebab tidak berkurangnya Rumah  Tidak  Layak  Huni,  sehingga  program  ini  akan berdampak  pada  kurang berhasilnya tujuan RPJMD.
Pada prosedur pengajuan usulan calon penerima bantuan Rumah Layak Huni juga hampir tidak ditemukan masalah, namun hal ini tetap perlu menjadi perhatian, karena  prosedur  yang  salah,  kurang  cermat,  atau  tidak  prosedur,    dapat  menjadi salah  satu  penyebab  terjadinya  salah  sasaran  sehingga  mengakibatkan  gagalnya tujuan  dari  pada  kebijakan  ini.  Ditemukannya  2  warga  yang  mendapat  bantuan Rumah  Layak  Huni  namun  tidak  melalui  prosedur  resmi  bisa  menjadi  celah penyimpangan,  bisa  saja  mereka  adalah  titipan  atau  milik  keluarga  dari  oknum- oknum tertentu yang direkayasa menjadi keluarga miskin.

## Kesimpulan
1. Secara umum Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni sebanyak 5000 unit bagi  masyarakat  miskin  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  dapat  dinyatakan  cukup berhasil dari segi efektifitas pencapaian tujuan RPJMD (Misi 5) dengan indikasi terwujudnya  pemenuhan  infrastruktur  dasar  dan  meningkatnya  kualitas kehidupan  masyrakat  yang  layak  dan  sejahtera.  Namun  masih  ada  sebagian kecil  pembangunan  Rumah  Layak  Huni  oleh  pihak  ketiga  yang  tidak berkualitas/standar  dan  masih  ada  sebagian  kecil  tingkat  kemiskinannya  yang belum berubah.
2. Pembangunan  Rumah  Layak  Huni  bagi  masyarakat  miskin,  oleh  Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Timur  dapat  dikatakan  berhasil  dari  segi  efisiensi,  hal  ini dilihat dari sesuainya usaha yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltim dari segi biaya,  waktu,  dan  manfaat  atau  hasil  yang  dirasakan  serta  diharapkan
masyarakat.  Sedangkan  yang  perlu  menjadi  catatan  terhdap  pelaksanaannya adalah  masih  adanya  sebagian  kecil pembangunan  Rumah  Layak  Huni  oleh pihak ketiga yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Tingkat Kecukupan Rumah Layak Huni yang dibangun bagi masyarakat miskin oleh  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  dapat  dikatakan  kurang/tidak berhasil  sepenuhnya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  sebagian  pembangunan  Rumah Layak Huni yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kurang/tidak sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) Permenpera 22/2008 tentang Rumah Layak  Huni,  misal  kekurangan  kecukupan  ukuran  luas,  selain  itu  yang  jadi penyebab lainnya adalah pembangunan oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan spesifikasi  yang  telah  ditetapkan  atau  mengurangi  spesifikasi  kecukupan keselamatan  bangunan  (terutama  struktur  tengah)  dan  kecukupan  kesehatan (terutama sanitasi).
4. Tingkat responsifitas masyarakat miskin atas pembangunan Rumah Layak Huni adalah  cukup  tinggi  atau  dianggap  cukup  berhasil  dalam  pengentasan kemiskinan. Responsifitas  yang  tinggi  atau  positif  tersebut  disebabkan masyarakat miskin menilai kebijakan ini dianggap sangat Pro Rakyat, dirasakan langsung dampak atau manfaatnya oleh masyarakat. Namun masih ada sedikit keluhan  masyarakat  tentang  kurang  sesuainya  kualitas/kuantitas  bangunan Rumah Layak Huni yang mereka terima.
5. Tingkat ketepatan sasaran kelompok penerima bantuan Pembangunan Rumah Layak  Huni  yang  dilaksanakan  Pemerintah  Provinsi  dapat  dikatakan  berhasil cukup berhasil, dikarenakan hampir semua kelompok penerima tersebut adalah masyarakat  miskin  yang  memiliki  Rumah  Tidak  Layak  Huni.  Namun  masih  ada sebagian kecil  (1 orang) penerima bantuan yang bukan warga miskin, sebagian kecil  lokasi  pembangunan  yang  tidak  sesuai  dan  tidak  prosedural,  dan  juga adanya beberapa orang penerima yang memiliki usia produktif.

## Saran-saran
1. Agar Kebijakan  Pembangunan  Rumah  Layak  Huni  sebanyak  5000  unit  bagi masyarakat  miskin  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  dapat  berhasil  efektif sepenuhnya  dalam  mencapai  tujuan  RPJMD  (Misi  5),  maka  kualitas/standar Rumah  Layak  Huni  harus  ditingkatkan  dengan  cara  pengawasan  yang  lebih ketat dan pengenaan sanksi kepada pihak yang lalai atau sengaja mengurangi kualitas  atau  standar  Rumah  Layak Huni,  kemudian  kebijakan  ini  perlu  diikuti dengan kebijakan  lainnya,  seperti  pemberdayaan  masyarakat  dalam pelaksanaannya  (cukup  terbukti  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat).  Ketiga,  perlunya  dukungan  atau  keterpaduan  program  kegiatan bidang kemiskinan lainnya, seperti bantuan kredit usaha.
2. Agar efisiensi Pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat miskin dapat berhasil sepenuhnya atau maksimal maka, peningkatan
kualitas/kuantitas/standar pembangunan Rumah Layak Huni harus ditingkatkan dengan cara pengawasan yang lebih ketat dan pengenaan sanksi kepada pihak yang  lalai  atau  sengaja  mengurangi  kualitas atau  standar  Rumah  Layak Huni, kemudian  perlu  dipikirkan  kedepannya  pola  pelaksanaan  yang  lebih  efisien,
seperti pola pemberdayaan atau swakelola/kerjasama dengan TNI sebagaimana yang dilaksanakan beberapa Kabupaten/Kota terhadap kebijakan yang sama.
3. Untuk  Tingkat  Kecukupan Rumah  Layak  Huni yang  kurang/tidak  berhasil sepenuhnya maka pembangunan Rumah Layak Huni yang dilakukan Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Timur  harus  ditingkatkan  kualitas/kuantitasnya  sesuai dengan  Standar Pelayanan  Minimum (SPM)  Permenpera  22/2008  tentang Rumah Layak Huni, terutama pada masalah kecukupan ukuran luas, kemudian peningkatan  kualitas/kuantitas  pada    standar  kecukupan  keselamatan bangunan  (terutama  struktur  tengah)  dan  kecukupan  kesehatan  (terutama sanitasi)  yang  tidak  sesuai dibangun  oleh  pihak  ketiga,  dengan  cara pengawasan  yang  lebih  ketat  dan  pengenaan  sanksi  kepada  pihak  yang  lalai atau sengaja mengurangi kualitas atau standar kecukupan Rumah Layak huni.
4. Untuk  respon  penilaian  masyarakat  yang  lebih  baik  atau  maksimal  maka kedepannya  perlu  ada  peningkatan/perbaikan    kualitas/kuantitas  bangunan Rumah  Layak  Huni  yang  diterima  masyarakat  sesuai  dengan  mimpi  atau harapan  mereka sebelum mendapatkan bantuan Rumah Layak Huni tersebut, selain  itu  perlu  ada  sosialisasi  sebelumnya  kepada  masyarakat  miskin  calon penerima tentang apa dan bagaiman itu Rumah Layak Huni, agar mereka tidak berharap  terlalu  lebih,  dan  mungkin  juga  perlunya  dilaksanakan  Uji  Publik terhadap kebijakan ini untuk menerima saran dan kritik serta lainnya.
5. Sedangkan  untuk  ketepatan  sasaran  kelompok  penerima  dapat  berhasil sepenuhnya  maka  yang  pertama  kali  dilakukan  kedepannya  adalah  perbaikan atau keseragamannya data ( 1 data 1 kebijakan) semua stakeholder terkait, agar tidak ada lagi daftar warga miskin yang fiktif.  Kemudian calon penerima yang diusulkan  oleh  Pemerintah  kabupaten/kota  harus  berdasar  data  tersebut  dan diusulkan  melalui  surat  resmi  yang  ditandatangani bupati/walikota,  setelah  di survei  dan  verifikasi  oleh  pihak provinsi  mana  yang  berhak  dan  tidak  berhak, maka harus ditetapkan surat keputusan bersama antara pihak provinsi dengan Kabupaten/Kota)  tentang  keputusan  calon  penerima  bantuan  (prosedur  ini wajib  dipenuhi).  Kemudian  perlunya  keterbukaan  dan  pertanggung  jawaban tentang  segala  hal  yang  berhubungan  dengan  Rumah  Layak  Huni,  misalnya dengan pembuatan  website agar semua pihak dapat mengontrolnya, dan yang terakhir  untuk  mengatur  itu  semua  perlu  dibuat  Peraturan  Gubernur Pembangunan Rumah layak Huni disertai petunjuk teknisnya.
Daftar Pustaka Anonim. 2014. Pedoman  Penulisan  Tesis, Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Mulawarman Anonim. 2011. Undang-undang Dasar 1945 Anonim.  2011. Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2011 ,  Tentang  Perumahan  dan Permukiman
Anonim.  2004. Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2004 ,  Tentang  Pemerintahan Daerah.
Anonim.  2008. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2008, Tentang  Tahapan,  Tata  Cara  Penyusunan,  Pengendalian,  dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
Anonim. 2011 .  Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2011 , Tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014 http://www.slideshare.net/OswarMungkasa/renstra-kemenpera-versi- revisi?related=1
Anonim.  Peraturan  Menteri  Perumahan  Rakyat  Nomor  22  Tahun  2008, Tentang Standar  pelayanan  Minimal  Bidang  Perumahan  Rakyat  Daerah  Provinsi  dan Kabupaten/Kota
Anonim. 2009. Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2009, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013.
Anonim. Badan Pusat Statistik,
http://www.bps.go.id/menutab.php?kat=1&tabel=1&id_subyek=23 Anonim. 2013. Kaltim Dalam Angka (KDA). Bappeda Provinsi Kaltim dan Badan Pusat Statistik Samarinda Anonim. 2013. Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perumahan dan Permukiman di Kalimantan Timur. Paparan Kepala Bappeda Provinsi Kaltim Anonim. 2013. Profil Perumahan dan Permukiman Kalimantan Timur . Kelompok Kerja PKP, Samarinda Agustinus, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: CV. Alfabeta. Anderson, James E. 2003. Public Policy , Cetakan Ke-12 New York: Halt, Rinehait and Winston. Daryono. 2005. Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kota Samarinda . Tesis. Program  Pasca  Sarjana  magister  Ilmu  Admistrasi  Negara,  Universitas Mulawarman. Samarinda Hadi,  Sutrisno.  1983. Pengantar  Metodologi  Research  Sosial. Bandung: Alumni Bandung.
Irfan, Islamy. 2003. Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijakan  Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Moleong,  MA  Lexy.  2001. Metode  Penelitian  Kualitatif.  Jakarta: PT.  Remaja Rosdakarya.
Marbun 2003. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo. Muzakkir,  Ahmad.  2011. Implementasi Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  Tahun  2009-2010  Dalam  Mewujudkan  Program  Pembangunan Infrastruktur  pada  Bappeda  Provinsi  Kalimantan  Timur  di  Kota  Samarinda . Proposal  Tesis.  Program  Pasca  Sarjana  Magister  Ilmu  Admistrasi  Negara, Universitas Mulawarman. Samarinda Nugroho,  Riant. 2014. Public  Policy ,  edisi  kelima,  revisi.  Jakarta:  Elex  Media Komputindo.
_______, 2011. Public Policy , edisi ketiga. Jakarta: Elex Media Komputindo. Rizka, Ruli khusnu. 2010. Evaluasi Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surakarta . Skripsi. Program Studi Perencanaan wilayah dan Kota. Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik. Universitas Sebeles Maret. Surakarta
http://eprints.uns.ac.id/8218/1/156352308201012071.pdf Utami,  Sry  Heny,  2012. Implementasi  Kebijakan  Program  Bantuan  Rehabilitasi  Sosial Rumah  Tidak  layak  huni  diKabupaten  Bintan  Provinsi  Kepulauan  Riau. Tesis.
Program Pasca Sarjana. Universitas Terbuka. Batam http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/pdftesis2/1340946.pdf Tjokroamidjojo, B.1985. Perencanaan Pembangunan . Jakarta: Gunung Agung. Wahab,  Solichin  Abdul.  2002. Analisis  Kebijakan  Publik,  Dari  Formulasi  ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik , Teori, Proses dan Studi Kasus , Cetakan Ke-2.
Jakarta: Buku Seru.