Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dandy Ahmad Drajat¹,  Aji Ratna Kusuma²,  Abdullah Karim³

## Abstrak
Tujuan  dari  artkel  ini  adalah  untuk  memperoleh  informasi  mengenai implementasi  kebijakan  Perda  No  30  Tahun  2011  Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana sumber data diperoleh dari  informan-informan,  dokumen-dokumen  dan  tempat  penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.  Dalam  mengimplementasikan  SIAK  tersebut  demi tercapainya  tertib  administrasi  kependudukan  berupa  penerbitan dokumen kependudukan menggunakan SIAK, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten  Berau,  dimana  kurangnya      Sumber  Daya  Manusia
(Operator  SIAK),  sarana  prasarana  perangkat  teknologi  informasi  dan komunikasi.  Salah  satu  saran  dalam  mengatasi  permasalahan  adalah dengan menambah Sumber Daya Manusia (Operator SIAK), penambahan sarana  prasarana  teknologi  informasi  dan  komunikasi  data, pembangunan  SIAK  lebih  dioptimalkan  untuk  9  Kecamatan  lain menggunakan  APBD  yang  ada.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 Tentang  Administrasi  Kependudukan,  pembiayaan  jaringan  komunikasi data  dalam  pelaksanaan  SIAK  Kecamatan  ke  Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota  ke  Provinsi  menjadi  beban  Kabupaten/Kota  dengan menggunakan dana APBD yang ada.
Kata Kunci: Sumber Daya Manusia (Operator SIAK), Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pembangunan SIAK
Pendahuluan
Kabupaten  Berau  terdiri  dari  13  Kecamatan  antara  lain  Kecamatan Tanjung  Redeb,  Gunung  Tabur,  Teluk  Bayur,  Sambaliung,  Talisayan,  Batu Putih,  Biatan,  Biduk-Biduk,  Pulau  Derawan,  Maratua,  Tabalar,  Segah,  Kelay dengan  jumlah  penduduk  Kabupaten  Berau  berdasarkan  data  BPS  tahun 2013  yaitu  193.831  jiwa,    dengan  jumlah  penduduk  yang  cukup  besar tentunya  membutuhkan  administrasi  kependudukan  yang  terorganisir, sehingga  daerah-daerah  pedesaan  dapat  terjangkau  dalam  memberikan pelayanan administrasi kependudukan melalui SIAK.
Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan,  adalah  suatu  sistem informasi  yang  disusun  berdasarkan  prosedur-prosedur  dan  memakai standarisasi  khusus  yang  bertujuan  untuk  menata  sistem  administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan. Administrasi kependudukan meliputi Pendaftaran Penduduk
dan  Pencatatan  Sipil  dalam  rangka  mewujudkan  database  kependudukan nasional.
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Berau  masih menemukan  permasalahan  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  diantaranya  masalah  pengelolaan  informasi  administrasi kependudukan  yaitu  tentang  pengumpulan,  perekaman,  pengelolaan  dan pemutakhiran  data  hasil  pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan  sipil  untuk penerbitan  dokumen  kependudukan,  kemudian  dalam  hal  pengoperasian SIAK, seperti yang diketahui bahwa dalam pengoperasian SIAK ada pedoman pengkajian  dan  pengelolaan  SIAK,  dimana  dalam  pedoman  tersebut  tertulis Sumber  Daya  Manusia  yaitu  operator  SIAK  dan  Teknologi  informasi, permasalahan saat ini adalah kedua point tersebut, dimana tenaga operator SIAK  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Berau  masih kurang,  bahkan  sarana  prasarana  yang  berhubungan  dengan  Teknologi informasi  masih  kurang  banyak,  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  jumlah  warga masyarakat  Kabupaten  Berau  yang  melakukan  pendaftaran  penduduk  dan pencatatan sipil.

## Kebijakan Publik
Menurut Chandler dan Plano dalam Tangkilisan (2003) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber  daya-sumber  daya  yang  ada  untuk  memecahkan  masalah-masalah publik  atau  pemerintah.  Dalam  kenyataannya  kebijakan  tersebut  telah banyak  membantu  para  pelaksana.  Sementara  menurut  Nasucha  (dalam Posolong 2007:39) mengatakan bahwa Kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah  dalam  pembuatan  suatu  kebijakan  yang  digunakan  kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuann untuk menyerap dinamika  sosial  dalam  masyarakat,  yang  akan  dijadikan  acuan  dalam perumusan kebijakan agar tercipta hubungan social yang harmonis.
Sedangkan  menurut  Woll  dalam  Tangkilisan  kebijakan  publik  adalah sejumlah  aktivitas  pemerintah  untuk  memecahkan  masalah  dimasyarakat, baik  secara  langsung  maupun  melalui  lembaga  yang  mempengaruhi kehidupan  masyarakat.  Dalam  pelaksanaan  kebijakan  publik  terdapat  tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah yaitu:
a. Adanya  pilihan  kebijakan  atau  keputusan  yang  dibuat  oleh  politisi, pegawai  pemerintah  atau  yang  lainnya  yang  bertujuan  menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat.
b. Adanya output kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan  personil  dan  membuat  regulasi  dalam  bentuk  program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.
c. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Implementasi  SIAK  (Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan) online, yang telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi  Kependudukan,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil , Peraturan Pemerintah No 37 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang  No  23  Tahun  2006  Tentang  Administraasi  Kependudukan, Keputusan  Presiden  (Keppres)  No  88  Tahun  2004  tentang  Pengelolaan Administrasi  Kependudukan  dan  Permendagri  No  25  Tahun  2011  Tentang Pedoman  Pengkajian  Pengembangan  dan  Pengelolaan  Sistem  Informasi Administrasi Kependudukan Pada hakekatnya bahwa upaya Tertib Dokumen Kependudukan  atau  Tertib  Administrasi  Kependudukan,  tidak  sekedar pengawasan  terhadap  pengadaan  blangko-blangko  yang  dipersyaratkan dalam  penerbitan  dokumen,  tapi  hendaknya  harus  tersistem,  konkrit  dan pragmatis.  Artinya  mudah  dipahami  oleh  penduduk  dan  diyakini  bermakna secara  hukum  berfungsi  melindungi,  mengakui/mengesahkan  status kependudukan  atau  peristiwa  vital  (vital  event)  yang  dialami  penduduk, sehingga  dibutuhkan  oleh  penduduk  karena  dapat  memudahkan  atau melancarkan  urusannya  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Dengan  kata  lain dokumen kependudukan.
Pada Pasal 80 dan 81 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau No 30 Tahun  2011  Tentang  Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  dijelaskan  tentang  Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:
1.  Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
2.  Pedoman  Pengkajian  dan  pengembangan  Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan.
3.  Data  Penduduk  yang  dihasilkan  oleh  SIAK  Dimanfaatkan  Untuk Kepentingan  Perumusan  Kebijakan  di  Bidang  Pemerintahan  dan Pembanguan
Tertib Administrasi Kependudukan Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib Administrasi
Kependudukan,  tidak  sekedar  pengawasan  terhadap  pengadaan  blangko- blangko  yang  dipersyaratkan  dalam  penerbitan  dokumen,  tapi  hendaknya harus  tersistem,  konkrit  dan  pragmatis.  Artinya  mudah  difahami  oleh penduduk  dan  diyakini  bermakna  secara  hukum  berfungsi  melindungi, mengakui/mengesahkan  status  kependudukan  atau  peristiwa  vital  ( vital event) yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat  memudahkan  atau  melancarkan  urusannya  dalam  kehidupan  sehari- hari.  Dengan  kata  lain  dokumen  kependudukan  memiliki  insentif/benefit bagi si pemegang dokumen atau penduduk.
Tertib  yang  artinya  teratur,  tidak  acak-acakan,  rapi  (Kamus  besar Bahasa  Indonesia  :526).    B.N.Marbun  (1996:8)  Administrasi  adalah  tata usaha  yaitu  usaha  dan  kegiatan  yang  meliputi  penetapan  tujuan  sasaran, penetapan  penyelenggaraan  kebijakan  untuk  mencapai  tujuan  suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
Herbert.A.Simon  (1999:3)  Administrasi  adalah  kegiatan-kegiatan  kelompok kerjasama  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Kependudukan  adalah  hal- hal/sifat-sifat  sebagai penduduk; urusan  mengenai penduduk.(Kamus besar Bahasa Indonesia, hal: 245).
Berdasarkan UU No 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan adalah rangkaian  kegiatan  penataan  dan  penertiban  dalam  penerbitan  terhadap Blangko  Standar  Nasional  (KK,  KTP)  dan  Kepemilikan  Dokumen Kependudukan  yaitu  dokumen  resmi  yang  diterbitkan  oleh  Instansi Pelaksana  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai  alat  bukti  autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Pengelolaan  Informasi  Administrasi  Kependudukan  Melalui  Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Dalam  Keputusan  Presiden  No  88  Tahun  2004  tentang  Pengelolaan Administrasi  Kependudukan  dijelaskan  Pengelolaan  informasi  administrasi kependudukan  adalah  pengumpulan,  perekaman,  pemuktahiran  data  hasil pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan  sipil  untuk  penerbitan  dokumen kependudukan  pertukaran  data  penduduk  dalam  rangka  menunjang pelayanan  publik,  serta  penyajian  informasi  administrasi  kependudukan guna  perumusan  kebijakan  dan  pembangunan  yang  dituangkan  dalam bentuk  laporan-laporan,  angka,  tabel,  gambar  dan  grafik  peristiwa kependudukan  serta  peristiwa  penting  kependudukan,  kemudian  Kepala Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Berau  juga menyatakan bahwa pengelolaan informasi administrasi kependudukan telah dilaksanakan,  hal  ini  dapat  dilihat  melalui  beberapa  hasil  laporan  dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Berau, antara lain :
Pada laporan tersebut jelas bahwa penduduk di Kabupaten Berau telah melakukan  pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan  sipil  yang  berkaitan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan penjelasan Keputusan  Presiden  No  88  Tahun  2004  tentang  Pengelolaan  Administrasi Kependudukan,  hal  ini  dilihat  dari  laporan  tentang  data  penduduk Kabupaten Berau berdasarkan cetak Kartu Keluarga, dimana isi dari laporan tersebut  dijelaskan  bahwa  jumlah  kepala  keluarga  yang  melakukan pendaftaran  di  Kabupaten  Berau  yang  berjumlah  75.936  KK,  ternyata  yang baru  tercetak  hanya  46.295  KK,  sedangkan  29.641  KK  belum  tercetak, kemudian  berdasarkan  laporan  data  penduduk  Kabupaten  Berau berdasarkan  cetak  Kartu  Tanda  Penduduk,  dari  jumlah  penduduk  di Kabupaten  Berau  yang  melakukan  pendaftaran  berupa  KTP  yaitu  251.344 penduduk,  ternyata  yang  belum  tercetak  ada  211.886  penduduk  dan  yang
sudah  tercetak  berjumlah  39.456  penduduk,  hal  ini  jelas  bahwa  untuk mencapai 50% cetak KTP tersebut saja belum tercapai.
Bahwa ada dua permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Berau  yang  berkaitan  dengan  banyaknya jumlah  KK  dan  KTP  yang  belum  tercetak  yang pertama,  berkaitan  dengan Sumber Daya Manusia (Operator SIAK ), Operator SIAK Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Berau    yang  melakukan  verifikasi  data masih kurang, yaitu 12 orang  hal ini tentu tidak sesuai dengan jumlah warga masyarakat Kabupaten Berau yang melakukan pendaftaran penduduk.
Kedua,  berkaitan  dengan  sarana  prasarana  perangkat  teknologi informasi,  baik  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak,  sejauh  ini  perangkat teknologi  informasi  yang  tersedia  di  kantor  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Berau  berjumlah  9  unit,  hal  ini  tentu  saja membuat operator SIAK lamban  dalam penerbitan dokumen kependudukan.
Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan  di  Kabupaten  Berau diberlakukan  sejak  tahun  2008,  namun  sampai  saat  ini  dari  13  Kecamatan yang  ada  di  Kabupaten  Berau  antara  lain  Kecamatan  Kelay,  Talisayan, Sambaliung,  Segah,  Tanjung  Redeb,  Gunung  Tabur,  Pulau  Derawan,  Biduk- Biduk,  Teluk  Bayur,  Tabalar,  Maratua,  batu  Putih  dan  Biatan,  hanya  4 Kecamatan  yang  tersambung  menggunakan  SIAK  yaitu  Kecamatan  Tanjung Redeb,  Kecamatan  Teluk  Bayur,  Kecamatan  Sambaliung  dan  Kecamatan
Gunung Tabur sedangkan 9 Kecamatan lainnya masih semi online/menggunakan  GSM,  yaitu  melalui  pesan  dan  dilakukan  dengan manual dan semielektronik.
Ada beberapa faktor yang menghambat SIAK belum tersambung secara menyeluruh  di  13  Kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Berau  yaitu  kondisi jarak  yang  mempertemukan  setiap  Kecamatan  di  Kabupaten  Berau  cukup jauh,  terlebih  lagi  jalur  yang  menghubungkan  antar  Kecamatan  kondisinya masih  kurang  baik,  sehingga  sulit  untuk  dijangkau,  sehingga  untuk memasang  jaringan  SIAK  memerlukan  dana  yang  cukup  besar,  hal  ini membuat  pemerintah  setempat  terpaksa  melakukan  sistem  jemput  bola yaitu  turun  langsung  kelapangan  untuk  mendata  warga  yang  belum melakukan pendaftaran penduduk baik dari pihak rukun tetangga,kelurahan dan kecamatan.
Pedoman  Pengkajian  dan  Pengembangan  Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman  Pengkajian  Pengembangan  dan  Pengelolaan  Sistem  Informasi Administrasi  Kependudukan,  dimana  dijelaskan  bahwa  pengkajian  SIAK adalah  rangkaian  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  proses  penelaahan  dan pengujian unsur SIAK yang menghasilkan rekomendasi untuk pengembangan SIAK yaitu rangkaian kegiatan yang berupa penambahan dan penyempurnaan  guna  meningkatkan  fungsi  SIAK,  sehingga  untuk
mengetahui  apakah  pelaksanaan  SIAK  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau telah sesuai dengan pedoman, maka perlu dibahas  terlebih  dahulu  Peraturan  yang  mengatur  hal  tersebut.  Dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  25  Tahun  2011  dijelaskan  lingkup pengkajian dan pengembangan SIAK antara lain:
1. Database kependudukan
2. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi
3. Sumber Daya Manusia
4. Pemegang hak akses
5. Lokasi database kependudukan
6. Pengelolaan database kependudukan
7. Pemeliharaan database kependudukan
8. Pengamanan database kependudukan
9. Pengawasan database kependudukan
10. Data cadangan dan pusat data pengganti Pengembangan SIAK yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota meliputi:
a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi
b. aplikasi tambahan sesuai dengan kebutuhan daerah
c. sumber daya manusia
d. lokasi database kependudukan
e. pengelolaan database kependudukan
f. pemeliharaan database kependudukan
g. pengamanan database kependudukan
h. pengawasan database kependudukan dan
i. data cadangan dan pusat data pengganti. Dalam  pengkajian  SIAK  sesuai  dengan  penjelasan  diatas  ada  dua permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Berau  yaitu  berkaitan  dengan  Sumber  Daya  Manusia    dan perangkat  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (  Perangkat  Keras, Perangkat Lunak dan Jaringan Komunikasi Data).
Data  Penduduk  Yang  Dihasilkan  Oleh  Sistem  Informasi  Adminstrasi Kependudukan  Dimanfaatkan  Untuk  Kepentingan  Perumusan  Kebijakan Dibidang Pemerintahan dan Pembangunan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh  SIAK  dan  tersimpan  didalam  databasee  kependudukan  dapat dimanfaatkan  untuk  perumusan  kebijakan  dibidang  pemerintahan  dan pembangunan.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  informasi  kependudukan  ini perlu  disusun  dalam  bentuk  profil  perkembangan  kependudukan  yang disajikan secara berkelanjutan.
Berikut  disajikan  beberapa  laporan  hasil  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau mengenai data penduduk yang dihasilkan
oleh  SIAK  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  perumusan  kebijakan  dibidang pemerintahan dan pembangunan, yaitu daftar penduduk potensial pemilihan pilkada  (DP4)  SIAK  Kabupaten  Berau,  data  penduduk  Kabupaten  Berau berdasarkan  pendidikan,  data  penduduk  Kabupaten  Berau  berdasarkan pekerjaan,  data  penduduk  Kabupaten  Berau  berdasarkan  kepala  keluarga dan jenis kelamin dan data penduduk Kabupaten Berau berdasarkan pindah luar daerah per Kecamatan.
Dari beberapa hasil laporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau diatas, dapat dilihat bahwa data penduduk yang tersimpan di  dalam  database  kependudukan  telah  benar-benar  dimanfaatkan  untuk perumusan kebijakan, baik dibidang pemerintahan dan pembangunan.
Kesimpulan
1. Pengelolaan informasi Administrasi kependudukan adalah pengumpulan,  perekaman,  pengelolaan  dan  pemutakhiran  data  hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen kependudukan,  dalam  hal  pengelolaan  informasi  administrasi kependudukan telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat melalui tabel 1 dan tabel 2 sebelumnya, namun dalam hal penerbitan dokumen kependududukan  masih  ada  permasalahan  yang  dihadapi,  kemudian pembangunan  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan  di Kabupaten Berau, dari 13 Kecamatan yang ada ,baru 4 Kecamatan yang tersambung secara online sementara 9 Kecamatan lainnya masih semi elektronik  yaitu  melalaui    perekaman  data  dengan  menggunakan komputer,  tetapi  pengirimannya  menggunakan  compact  disc  (CD), karena belum tersedia jaringan komunikasi data, sehingga mempersulit melakukan pendataan secara cepat.
2. Pedoman Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi  Kependudukan  di  Kabupaten  Berau,  bahwa  pengkajian SIAK  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  proses penelaahan dan pengujian unsur SIAK yang menghasilkan rekomendasi untuk  pengembangan  SIAK,  dimana  pengembangan  tersebut  berupa rangkaian kegiatan penambahan dan penyempurnaan guna meningkatkan  fungsi  SIAK.  Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  25  Tahun  2011  Tentang  Pedoman  Pengkajian  Pengembangan dan  Pengelolaan  SIAK,  seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  bab pembahasan  sebelumnya,  namun  ada  beberapa  hal  yang  menjadi permasalahan  dalam  melakukan  pengkajian  dan  pengembangan tersebut  sesuai  dengan  unsur  yang  terdapat  pada  SIAK  yaitu  SDM operator  dan  Teknologi  Informasi  (  perangkat  keras,perangkat  lunak dan  jaringan  komunikasi  data  )  yang  masih  kekurangan,  hal  ini  dapat menghambat dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan
secara  cepat,  dimana  jumlah  SDM  operator  yang  melakukan  verifikasi data  berjumlah  12  orang  dan  jumlah  teknologi  informasi  ada  9  unit, sehingga tidak sesuai dengan jumlah masyarakat yang akan melakukan pendaftaran di Kabupaten Berau.
3. Data  penduduk  yang  dihasilkan  oleh  Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan  dimanfaatkan  untuk  perumusan  kebijakan  dibidang pemerintahan dan pembangunan, sampai saat ini Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Berau  yang  merupakan  instansi  yang mengurus administrasi kependudukan di Kabupaten telah melaksanakan  hal  tersebut  dengan  baik,  hal  ini  dapat  dilihat  melalui tabel  3,  tabel  4,  tabel  5,  tabel  6  dan  tabel  7  sebelumnya  yang  telah dijelaskan  dalam  bab  pembahasan,  seperti  yang  kita  ketahui  data  dan informaasi kependudukan sangat diperlukan dalam penyusunan profil perkembangan  kependudukan  yang  bersumber  dari  hasil  pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dimana data kependudukan  memiliki  peran  penting  dalam  menentukan  kebijakan, perencanaan  dan  evaluasi  hasil  pembangunan,  baik  bagi  pemerintah maupun  swasta  dan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  data  kependudukan disemua  tingkat  administrasi  pemerintahan  (  Kota,  Kabupaten, Kecamatan,  Kelurahan  dan  Desa  )  menjadi  faktor  kunci  keberhasilan program-program pembangunan.

## Saran
1. Mengingat masih kurangnya sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi,  serta  kurangnya  SDM  operator  SIK  yang  ada  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, hal ini berkaitan dengan  masalah  pengelolaan  informasi  administrasi  kependudukan yaitu berupa penerbitan dokumen kependudukan, karna masih banyak KK  dan  KTP  warga  masyarakat  di  Kabupaten  Berau  yang  belum tercetak,  hendaknya  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Berau perlu meningkatkan sarana prasarana yang berkaitan dengan  SDM  operator  dan  perangkat  pendukung  teknologi  informasi, baik  dengan  cara  memanfaatkan  anggaran  yang  ada,  serta  menambah jumlah  tenaga  operator  yang  melakukan  verifikasi  data  yang  ada  agar dapat mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan baik dengan  cara  menambah  tenaga  honorer  untuk  operator/memberikan bimbingan kembali kepada operator yang ada.
2. Dari 13 Kecamatan yang ada  di Kabupaten Berau, baru 4 Kecamatan yang  tersambung  menggunakan  SIAK,  sedangkan  9  Kecamatan lainnya  hanya  secara  manual/semielektronik,  dimana  pengiriman data  kependudukan  ke  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kabupaten Berau disimpan menggunakan CD (Compact Disc) / disket,
hal  ini  akan  menghambat  proses  untuk  mencapai  tujuan  SIAK berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi  Kependudukan,  dimana  tujuan  tersebut  yaitu meningkatkan  kualitas  pelayanan  pendaftaran  penduduk  dan pencatatan sipil, menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah  mengenai  hasil  pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan  sipil yang  akurat,  lengkap,  mutakhir  dan  mudah  diakses,  mewujudkan pertukaran  data  secara  sistematik  melalui  sistem  pengenal  tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.
3. Dalam  mewujudkan  tujuan  SIAK  tersebut  di  Kabupaten  Berau  tentu sangat  sulit,  karena  melihat  baru  4  Kecamatan  yang  menggunakan SIAK  online,  oleh  karena  itu  diharapkan  pemerintah  dapat  segera mengatasinya  perlahan-lahan  melalui  pembangunan  SIAK  di Kecamatan  lain,  dengan  menggunakan  dana  APBD  yang  ada,  karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan,  pembiayaan  jaringan  komunikasi  data  dalam pelaksanaan  SIAK  Kecamatan  ke  Kabupaten/  Kota,  Kabupaten/Kota ke  Provinsi  menjadi  beban  Kabupaten/kota  dengan  menggunakan dana APBD yang ada.

## Daftar Pustaka
Anonim 2006 UU No. 23 Tahun Tentang Administrasi Kependudukan _______  2004 Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  88  Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
_______  2011 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  25  Tentang  Pedoman Pengkajian,  Pengembangan  dan  Pengelolaan  Sistem  Informasi Administrasi Kependudukan ________ 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ________  2011 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Berau  No  30  Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Fathansyah. Sistem Basis Data. 2002. Andi. Yogyakarta. Haryanto R dan B Sugeng. 2003. Pembangunan Administrasi Kependudukan Dalam  Otonomi  Daerah.  Jurnal  Sosiologi  Indonesia  No.5/2003. Ikatan Sosiologi Indonesia. Jakarta..
Mardasmo. 2002. Akutansi Sektor Publik, Yogyakarta Penerbit Anfdi. Miles, Mattew B dan A. M. Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif, Tjetjep Rohendi Rohidi (Penterjemah), Universitas Indonesia, Jakarta. Moleong,  Lexy  J.  2002. Metoode  Penelitian  Kualitatif,  Cetakan  Ketujuhbelas, Remaja Rosdakarya, Bandung.
Nugroho  D,  Riant.  2004. Kebijakan  Publik,  Formulasi,  Implementasi  dan Evaluasi,  Cetakan  Kedua,  PT.  Elex  Media  Kumputindo  (Kelompok Gramedia), Jakarta.
Oetomo, Budi Dharma Sutedjo. 2006. Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi. Andi. Yogyakarta.
Sinambela,  Lijan  Poltak  dkk,  2006  “ Reformasi  Pelayanan  Publik  :  Teori, Kebijakan, dan Implementasi” Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Sutanta, Edhy. 2003. Sistem Informasi Manajemen, Graha Ilmu. Yogyakarta.
Subatri, Tata. 2005. Sistem Informasi Manajemen. Andi. Yogyakarta. Syafiie, Inu Kencana. 2006 “ Ilmu Administrasi Publik” Jakarta: Rineka Cipta.
Utomo,  Warsito.  2007  “ Administrasi  Publik  Baru  Indonesia  :  Perubahan Paradigma  dari  Administrasi  Negara  ke  Administrasi  Publik” Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Winarno,  Budi.  2004. Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik,  Cetakan  Kedua, Media Pressindo (Anggota IKAPI), Yogyakarta.