## Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Kota Samarinda

## Siti Rachmah
Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda
Abstract: The  purpose  of  this  study  is to  analyze  the  implementation  of the Regional  Regulation  Samarinda  No.  02  of  2011  on  Waste  Management  in  the
Department  of  Hygiene  and City  Park (DKP)  Samarinda  and  to  explain  the supporting and  hindering factors in  the  implementation.  This research is  a descriptive studies and analyzed qualitatively. From the results of research can be concluded that the implementation of the Regional Regulation Samarinda No. 02 of
2011 on Waste Management by DKP Samarinda is not running optimally, it can be seen from the implementation of socialization that has not been evenly distributed in  society,  product  marketing  recycling  bins  residents  who  have  not  been accommodated  well,  the  condition  of  the  fleet  is  inadequate,  kekurangaktifan ramli bank and the provision of polling stations yet to reach areas far from the city center  so  there  are  still  people  who  have  not  been  reached  by  the  services  of cleanliness by DKP Samarinda.

## Keywords: Implementation, Regional Regulation, Waste
Abstrak: Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis pelaksanaan  Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Samarinda dan untuk menjelaskan faktor pendukung  dan  penghambat  dalam  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Samarinda. Jenis penelitian yang dilakukan termasuk penelitian  deskriptif  dan  dianalisis  secara  kualitatif. Dari  hasil  penelitian  yang dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kota Samarinda  Nomor  02  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Sampah  oleh  DKP  Kota
Samarinda  belum  berjalan  maksimal,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  pelaksanaan sosialisasi  yang  belum  merata  di  masyarakat,  pemasaran  produk  daur  ulang sampah  warga  yang  belum terakomodir  dengan  baik,  kondisi  armada  yang  tidak memadai,  kekurangaktifan  bank  ramli  serta  penyediaan  TPS  yang  belum menjangkau  daerah  yang  jauh  dari  pusat  kota  sehingga  masih  ada  warga  yang belum terjangkau layanan kebersihannya oleh DKP Kota Samarinda.
Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Sampah
Cara pandang masyarakat selaku penghasil sampah terhadap kesehatan dan kebersihan  lingkungan patut  dipertanyakan dimana  dalam  hal  ini telah  menjadi masalah  psikologi  sosial  dan  perilaku  menyimpang  masyarakat    kota,  bahwa  citra dan  cita-cita  kebersihan  dan  kesehatan  lingkungan  hanya  berlaku  bagi  wilayah privat dan bukan wilayah publik.
Masalah  sampah  sebagai  salah  satu  bagian  dari  permasalahan  yang  terkait dengan  bidang  lingkungan  hidup.  Bagi  daerah-daerah  perkotaan  terutama  bagi
daerah-daerah yang berkembang sebagai pusat kegiatan industri ataupun sebagai wilayah  pemukiman,  menjadi  salah  satu  agenda  permasalahan  pemerintah setempat dan hal tersebut harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Harapan  akan  terwujudnya  kebersihan  lingkungan  membuat setiap masyarakat  haruslah  ikut  berpartisipasi  didalamnya.  Menyikapi  hal  tersebut Pemerintah Kota Samarinda mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda. Perda ini juga mengatur tentang ketua  lingkungan,  ketua  rukun  tetangga,  penanggung  jawab  tempat  pemukiman penduduk bertanggung jawab atas azas ketertiban dan kebersihan lingkungannya, menyediakan alat pengangkut sampah di lingkungan perumahan atau pemukiman, mengangkut  sampah  ke tempat  penumpukan  sampah  pada  waktu  tertentu  yang sudah ditetapkan.
Kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  hal  membuang  sampah  dan  masih terdapat  masyarakat  yang  membuang  sampah  tidak  sesuai  dengan  waktu  yang telah  ditentukan  dan  diluar  tempat  sampah  sehingga  terkesan  tempat  sampah selalu  penuh  padahal  petugas  kebersihan  telah  mengangkut  sampah  pada  pagi harinya. Untuk mewujudkan Kota Samarinda “Kota Tepian” (Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman),  maka  seharusnya  diwujudkan  oleh  masyarakatnya  adalah    berkaitan dengan  penanggulangan  sampah  dan  ikut  dalam  pelestarian  lingkungan  menjadi teduh, rapi, aman dan nyaman  (DKP : 2014).
Perilaku masyarakat yang menyebabkan terjadinya penumpukan sampah  di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) bahkan ada yang membuang di dalam parit atau sungai sehingga menyebabkan daerah tersebut berpotensi banjir apabila hujan lebat  atau  air  pasang.  Padahal  petugas  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  sendiri tidak berkewajiban mengambil sampah yang  dibuang tidak pada tempatnya. Oleh karenanya  peran  aktif  masyarakat  sangat  diharapkan  untuk  menjaga  kebersihan lingkungan,  sebab  dampak  dari  tidak  menjaga  kebersihan  lingkungan  akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

## Definisi Implementasi
Secara  etimologis  pengertian  implementasi  menurut  Kamus  Webster  yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2005:64) adalah :
“to  provide  the  means  for  carrying  out  ( menyediakan  sarana  untuk melaksanakan  sesuatu );  dan  to  give  practical  effect  to (untuk  menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.
Dan  Mazmanian  dan  Sabatier  dalam  Widodo  (2010:87)  menjelaskan    makna implementasi dengan  mengatakan :
“To  understand  what  actually  happens  after  a  program  is  enacted  or formulated  is  the  subject  of  policy  implementation.  Those  event  andactivities  that occur after the isuing of outhoritative public policy directives, wich included both the
effort to administer and the subtantives, which impacts on the people and event”.
Sehingga Joko Widodo (2010:88) memberikan kesimpulan pengertian bahwa implementasi  merupakan  suatu  proses  yang  melibatkan  sejumlah  sumber  yang termasuk  manusia,  dana,  dan  kemampuan  organisasional  yang  dilakukan  oleh pemerintah  maupun  swasta  (individu  atau  kelompok).  Proses  tersebut  dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Sebuah  Implementasi  kebijakan  yang  melibatkan  banyak  organisasi  dan  tingkatan birokrasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang.
Menurut  Wahab  (2005:63),  Implementasi  kebijakan  dapat  dilihat  dari  sudut pandang (1) pembuat kebijakan, (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan (3) sasaran  kebijakan  (target  group)”.  Perhatian  utama  pembuat  kebijakan  menurut Wahab  (2005:63)  memfokuskan  diri  pada  sejauh  mana  kebijakan  tersebut  telah tercapai dan apa alasan yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut. Dari sudut pandang pelakasana, menurut Wahab (2005:64) implementasi akan  terfokus  pada  tindakan  pejabat  dan  instansi  di  lapangan  untuk  mencapai keberhasilan program.
Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengatasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan  yang  bersifat  khusus. (Tangkilisan, 2003:17).

## Sampah: Definisi, Sumber, dan Sistem Pengelolaan
Mundiatun dan Daryanto (2015), mengartikan sampah sebagai material sisa yang  tidak  diinginkan  setelah  berakhirnya  suatu  proses.  Sampah  merupakan didefinisikan oleh manusia menurut derajad keterpakaiannya, dalam proses-proses alam  sebenarnya  tidak  ada  konsep  sampah,  yang  ada  hanya  produk-produk  yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung.
Pengertian  sampah  ( waste )  menurut  American  Publik  Health  Association sebagaimana dikutip oleh Arif Sumantri (2015) : Sampah diartikan sebagai sesuatu yang  tidak  digunakan,  tidak  terpakai,  tidak  disenangi  atau  sesatu  yang  dibuang, yang  berasal  dari  kegiatan  manusia  dan  tidak  terjadi  dengan  sendirinya.  Sampah- sampah  yang  terjadi  disekitar  kita  di  kota-kota  besar  atau  pedesaan  dimana  ada kegiatan  manusia  termasukd  alam  pengertian  sampah  dimaksud,  yang  tidak termasuk  atau  bukan  sampah  misalnya  kebakaran  hutan,  dimana  abu  sisa pembakaran  tidak  mengganggu  hidup  manusia.  Menurut  Apriadi  (1989)  :  Sampah diartikan sebagai zat-zat atau benda benda yang sudah tidak dapat digunakan lagi, baik  berupa  bahan  buangan  yang  berasal  dari  rumah  tangga  sebagai  sisa  proses industri.
Menurut  Arif  Sumantri  (2015)  dan  Muchtar  (2012)  sumber  terbentuknya sampah adalah sebagai berikut:
a. Sampah dari pemukiman penduduk. Pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal pada suatu bangunan atau asrama.
Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik seperti sisa makanan yang bersifat basah, kering, abu, plastik dan lainnya.
b. Sampah  dari  tempat umum  dan  perdagangan  Tempat-tempat  umum  adalah tempat  yang  dimungkinkan  banyaknya  orang  berkumpul  dan  melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi  sampah  termasuk  tempat  perdagangan  seperti  pertokoan  dan pasar.  Jenis  sampah  yang  dihasilkan  umumnya  berupa  sisa-sisa  makanan, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya.
c. Sampah  dari  sarana  pelayanan  masyarakat  milik  pemerintah. Yang  dimaksud disini  misalnya  tempat  hiburan  umum, pantai,  masjid,  rumah  sakit,  bioskop, perkantoran, dan sarana pemerintah lainnya yang menghasilkan sampah kering dan sampah basah.
d. Sampah  dari  industri.  Dalam  pengertian  ini  termasuk  pabrik  sumber  alam, perusahaan kayu, dan lain-lain, kegiatan industri baik yang termasuk distribusi ataupun  proses  suatu bahan  mentah.  Sampah  yang  dihasilkan  dari  tempat  ini biasanya  sampah  basah,  sampah  kering  abu,  sisa  makanan,  dan  sisa  bahan bangunan.
e. Sampah pertanian Sampah yang dihasilkan dari tanaman dari binatang daerah pertanian  misalnya  sampah  dari  kebun,  kandang,  lading  atau  sawah  yang dihasilkan  berupa  bahan  makanan  pupuk  maupun  bahan  pembasmi  serangga tanaman.
Mundiatun  dan  Daryanto  (2015)  mengartikan  pengelolaan  sampah  adalah pengumpulan,  pengangkutan,  pendaur-ulangan,  atau  pembuangan  dari  material sampah.  Kalimat  ini  biasanya  mengacu  pada  materialsampah  yang  dihasilkan  dari kegiatan  manusia,  dan  biasanya  dikelola  untuk  mengurangi  dampaknya  terhadap kesehatan,  lingkungan  atau  keindahan.  Pengelolaan  sampah  bisa  melibatkan  zat padat, cair, gas atau radioaktif dengan metoda dan keahlian khusus untuk masing- masing jenis zat.
Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  02 Tahun  2011 Tentang  Pengelolaan Sampah Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Kota Samarinda
Pengurangan Sampah
Pelaksanaan  pembatasan  timbunan  sampah  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda adalah dengan berupaya mengurangi timbulan  sampah  dari  sumbernya,  selain  itu  DKP  juga  melaksanakan himbauan/penyuluhan  kepada  masyarakat,  instansi  dan  sekolah-sekolah  serta melaksanakan  operasi  yustisi  guna  memberi  tindakan  kepada  masyarakat  yang melanggar  aturan  perda.  Namun  pelaksanaan  sosialisasi  belum  merata  ke  semua wilayah kelurahan karena keterbatasan jumlah narasumber, anggaran sosialisasi dan terbatasnya aparat yang melaksanakan operasi yustisi sehingga masyarakat masih ada  yang  belum  mengetahui  tentang  tata  kelola  sampah  dan  masih  ada  warga terjaring dalam operasi yustisi dan belum mengelola sampahnya dengan baik.
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda sebagai pihak pemerintah
juga memfasilitasi warganya untuk mengguna ulang sampah yang dilakukan melalui sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  mengguna  ulang  sampah  dilakukan  melalui penyuluhan, dan kegiatan pengawasan seperti kegiatan yustisi, juga pembentukan dan pembinaan bank sampah atau bank ramli yang melaksanakan kegiatan memilah sampah  dan  mengguna  ulang  sampah  menjadi  barang  bernilai  ekonomis.  Namun dalam  hal  pemasaran  produk  kerajinan  hasil  daur  ulang  belum  dikoordinir  secara keseluruhan oleh Pemerintah Kota seperti membuat sentra UKM khusus kerajinan daur ulang sampah, sehingga pemasaran masih sebatas mengikuti perlombaan HBS, mengikuti  pameran  yang  diselenggarakan  oleh  SKPD,  untuk  souvenir  dan  dijual kepada orang terdekat saja.
Pengurangan sampah dengan mendaur ulang sampah juga telah dilaksanakan oleh  Pemerintah  Kota  Samarinda  dalam  hal  ini  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan Kota  Samarinda  melalui  Bank  Sampah  atau  Bank  Ramah  Lingkungan,  Tempat Pengolahan  Sampah  Terpadu  (TPST),  dan  pengepul  di  Kota  Samarinda  dengan mendaur ulang sampah menjadi bahan-bahan kerajinan dan kompos. Kompos yang ada sebagian dibeli untuk keperluan DKP dan sebagian lagi dijual ke warga. Namun ada pengurus Bank Ramli yang tidak lagi aktif melaporkan kegiatannya kepada DKP Kota  Samarinda  dikarenakan  pekerjaan,  pindah  tempat  tinggal,  dan  tidak  adanya insentif bagi pengurus Bank Ramli.

## Penanganan  Sampah:  Pemilahan,  Pengumpulan,  Pengangkutan, Pengolahan,  dan Proses Akhir.
Proses  pemilahan  sampah telah  dilakukan  di  pusat  timbunan  sampah  yaitu masyarakat/rumah  tangga  melalui  bank  sampah  yang  dipisah  sesuai  jenis sampahnya  seperti  sampah  plastik,  koran,  besi  dan  alumunium.  Untuk  di  Tempat Pengolahan  Sampah  Terpadu  (TPST)  pemilahan  sampah  dilakukan  oleh  petugas yang  ditunjuk  dan  pemulung  untuk  memilah  sampah  basah  yang  akan  diproses menjadi kompos dan sampah kering yang dikumpulkan oleh pemulung untuk dijual kepada pengepul. Sedangkan pada fasilitas umum telah disediakan  oleh DKP bak- bak  kontainer  sampah terpilah  dan  tertutup  yang  langsung  diangkut oleh  armada DKP ke TPA.
Proses pengumpulan sampah yang ada di Kota Samarinda mulai dari rumah tangga  dilakukan  oleh  masing-masing  warga  atau  petugas  lingkungan.  Sampah kering  atau  sampah  plastik,  botol,  kardus,  besi,  alumunium  dan  lain  sebagainya dikumpulkan  untuk  dijual  ke  bank  sampah  atau  kepada  pengepul.  Pengumpulan sampah  di  wilayah  komersil  seperti  mall  dilakukan  oleh  pengelola  masing-masing, dan untuk pasar besar dan pasar induk seperti pasar pagi, segiri dan pasar lambung mangkurat/rahmat  dikelola  oleh  Dinas  Pasar,  sedangkan  pasar-pasar  kecil  lainnya proses pengumpulan sampahnya dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Samarinda.
Proses pengangkutan sampah dari TPS ke TPA telah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah melalui petugas kebersihan yang telah terbagi dalam beberapa shift dan jadwal pekerjaan.
Sedangkan pengangkutan sampah di wilayah komersil dilakukan oleh masing- masing pengelola kawasan. Namun pengangkutan sampah berdasarkan data jumlah timbunan sampah dan armada yang tersedia masih belum memadai sehingga perlu adanya penambahan armada agar tidak terjadi pengangkutan diluar kemampuan kapasitas armada yang ada.
Pengolahan sampah dilakukan di rumah tangga, bank sampah atau di TPST baik  itu  sampah  basah  maupun  sampah  kering.  Pengolahan  sampah  dilakukan dalam  upaya  mengurangi/mereduksi  sampah  yang  diangkut  ke  TPS atau  ke  TPA. Hasil  pengolahan  sampah  dapat  berupa  kompos  atau  barang-barang  kerajinan. Untuk pengolahan sampah B3 atau sampah beracun pemerintah telah bekerjasama dengan RS Islam untuk pemusnahan sampah klinis dengan cara dibakar dengan alat incenerator .  Sedangkan  sampah  beracun  diluar  sampah  klinis  dibuang  ke  TPA  dan ditanam/ditimbun. Untuk pengolahan sampah di TPA Pemerintah telah membangun Instalasi Pengendalian dan Pemanfaatan Gas Metan untuk mengolah sampah yang ditimbun di TPA.
Pemrosesan  akhir  sampah di  TPA  Sambutan  dilakukan  dengan  metode sanitary  landfill ,  yaitu  metode  dengan  menimbun  sampah  dan  dipadatkan  dan ditutup  dengan  lapisan  tanah  selapis  demi  selapis.  Metode  ini  dianggap  efektif mengurangi bau dan tidak mencemari lingkungan. Selain itu di TPA Sambutan juga dibuat  teknologi  ramah  lingkungan  yaitu  Instalasi  Pengendalian  dan  Pemanfaatan Gas Metan untuk memanfaatkan gas metan dari timbunan sampah untuk keperluan memasak di UPT TPA Sambutan.

## Faktor  Pendorong  dan  Penghambat  dalam  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah
Beberapa hal yang menjadi Faktor Pendorong dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah antara lain :
a) Adanya    kerjasama    dengan  Dinas/Instansi  maupun  swasta  terkait pengelolaan sampah  dan  pengadaan    armada    persampahan,  hal  ini  dapat  dilihat  dari pelaksanaan  pengelolaan  sampah  di daerah  pasar bekerjasama  antara DKP dan Dinas  Pasar,  serta  data  sumbangan/CSR  dari  pihak  ketiga Pemerintah    Kota Samarinda melalui DKP Kota Samarinda  sebanyak  54  unit.
b) Personil  yang  melaksanakan  tugas  kebersihan  sudah  memadai  sesuai  dengan ketersediaan armada di DKP, dimana jumlah arm  roll sebanyak 19 unit dan jumlah supir yang ada juga 19 orang.
c) Terbentuknya bank sampah dan Tempat Pembuatan Sampah Terpadu (TPST) dan adanya  petugas  lingkungan  dan  pemulung  serta  pengepul  yang  membantu pemerintah  dalam  mengurangi  (mereduksi)  timbunan  sampah,  dimana  sudah terbentuk sebanyak 36 Bank Ramli dan 4 TP ST yang tersebar  di Kota Samarinda.
d) Adanya kegiatan yustisi dalam rangka memberi pembelajaran kepada masyarakat untuk  mematuhi  aturan  membuang  sampah  sesuai  jam  yang  ditetapkan  dan tempat yang telah disediakan.
e) Peran  organisasi  masyarakat  pada  umumnya  berbentuk  kegiatan  kebersihan
(kerja  bakti)  di  lingkungan  RT  masing-masing  dan  pelaksanaan  angkutan sampahnya dilakukan oleh petugas lingkungan.
f) Adanya  komponen masyarakat  yang  mengolah  sampahnya  sendiri  sehingga volume sampah yang seharusnya diangkut sudah berkurang terlebih dahulu dari volume produksi sampah di Kota Samarinda.
Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :
a) Pengangkutan  sampah  yang  belum  maksimal  karena  kurang  disiplinnya masyarakat mentaati jam pembuangan sampah yang telah ditetapkan tentang waktu  pembuangan  sampah  sesuai  dengan  SK  Walikota  No.658.1/245/HUK- KS/2013, yaitu pukul 18.00 s/d  06.00 wite, akibatnya TPS  terkesan  selalu  penuh dan  kumuh.
b) Kondisi alat angkut seperti dump truk yang kondisinya tua dan banyak  rusak sehingga menghambat dalam  pengangkutan  sampah.
c) Masih  ada  masyarakat  yang  membuang  sampah  di  sembarang  tempat, sehingga  lingkungan  terlihat  kotor  dan  kumuh.
d) Masih ada masyarakat yang memperlakukan semua jenis sampah dengan cara- cara yang tidak pada semestinya kedalam TPS, seperti sampah rumah tangga, sampah  sejenis  sampah  rumah  tangga  dan  sampah  spesifik  (sampah  yang mengandung limbah beracun, puing bongkaran bangunan dan lain-lain), karena tidak semua jenis sampah  boleh  dibuang  kedalam  TPS.
e) Banyak  warga  masyarakat  yang  tidak  setuju  untuk  penempatan  lokasi  bak sampah/landasan  container,  penempatan  TPS/  container  di  depan rumahnya dengan alasan menimbulkan bau yang tidak sedap dan  mempersempit  jalan.
f) Masih  ada  warga  masyarakat  yang  membuang  sampahnya  tidak  tepat  waktu dan di luar tempat sampah yang sudah tersedia.
g) Sebagian  besar  bak  kontainer  belum  memiliki  landasannya,  sehingga  ada beberapa bak kontainer ditempatkan di badan jalan.
h) Keterbatasan  narasumber  yang  memberikan  penyuluhan/sosialisasi  kepada masyarakat, baik keterbatasan personil maupun keterbatasan ilmu yang dimiliki narasumber terkait pengurangan dan penanganan sampah.
i) Belum  adanya  kerjasama  dengan  pihak  swasta  terkait  pemasaran  produk kerajinan daur ulang dari masyarakat.

## Kesimpulan
1. Implementasi  Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  Nomor  02  Tahun  2011  tentang Pengelolaan Sampah yang meliputi Pengurangan dan Penanganan Sampah.
a. Pengurangan  Sampah    yang  dilaksanakan  oleh  DKP  Kota  Samarinda  dengan cara  mengurangi  timbunan  sampah  dari  pusat  timbunan  sampah,  sosialisasi atau penyuluhan  kepada  masyarakat  tentang  memanfaatkan  dan  mendaur ulang  sampah  serta    melakukan  operasi  yustisi  bagi    yang  melanggar  aturan Perda  No.  02  Tahun 2011  tentang  Pengelolaan  Sampah. Namun  pelaksanaan sosialisasi  yang  belum  merata  ke  semua  wilayah  Kota  Samarinda  serta
penjualan produk    daur    ulang warga  yang  belum  difasilitasi  secara menyeluruh menyebabkan masih banyak warga yang melanggar aturan Perda dan belum mengelola sampahnya dengan baik serta hasil daur ulang sampah yang belum berjalan maksimal.
b. Penanganan  sampah  yang  dilaksanakan  oleh  DKP  Kota  Samarinda  dengan penyediaan  bak sampah terpilah, armada,  Bank Ramli, TPS, TPST, pengolahan sampah klinis beracun, serta membuat Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dan Instalasi Pengendalian dan Pemanfaatan Gas Metan untuk  mengolah  sampah di  TPA  sehingga    aman  bagi    lingkungan. Namun  kondisi  armada  yang  tidak memadai,  kekurangaktifan Bank  Ramli serta  penyediaan    TPS    yang    belum menjangkau  daerah  yang  jauh  dari  pusat  kota menyebabkan masih banyak warga  yang  belum  terjangkau  layanan  kebersihannya  oleh  DKP  Kota Samarinda.
2. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah antara lain : a) Faktor pendorong yaitu adanya peningkatan kerja sama baik dengan Dinas / Instansi  terkait  maupun  Swasta,  terbentuknya  bank  sampah  dan  Tempat Pengolahan  Sampah  Terpadu  (TPST)  dan  adanya  petugas  lingkungan  dan pemulung  serta  pengepul  yang  membantu  Pemerintah  dalam  mengurangi (mereduksi) timbulan sampah.
b) Faktor  penghambat  yaitu  pengangkutan  sampah  yang  belum  maksimal karena  kurang  disiplinnya    masyarakat  mentaati  jam  pembuangan  sampah, kondisi alat angkut seperti dump truk yang kondisinya tua dan banyak rusak, masih  ada  masyarakat  yang  membuang  sampah  di  sembarang  tempat, penempatan  TPS yang  menimbulkan  bau  yang  tidak  sedap  dan mempersempit  jalan,  sebagian  besar  bak  kontainer  belum  memiliki landasannya, keterbatasan narasumber yang memberikan penyuluhan, serta belum  adanya  kerjasama  dengan  pihak  swasta  terkait  pemasaran  produk kerajinan daur ulang dari masyarakat.

## Saran
1. Pemerintah  Kota  Samarinda  dalam  hal  ini  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan perlu mengadakan sosialisasi yang lebih banyak lagi terkait Peraturan Walikota Samarinda  mengenai  jam  pembuangan  sampah,  cara  mengurangi  sampah  dan dampak  yang  ditimbulkan  apabila  sampah tidak  dikelola  dengan  baik  dan menegakkan  aturan  dalam  operasi  yustisi  untuk  memberikan  efek  jera  kepada warga yang masih membuang sampah diluar waktu yang ditentukan dan tempat sampah yang telah ditetapkan.
2. Perlu  adanya perekrutan  SDM  perbengkelan  yang ahli  di  bidangnya  sehingga perawatan  armada  dapat  dimaksimalkan  disertai  dana  perawatan  yang disesuaikan dengan ketersediaan armada yang dimiliki DKP Kota Samarinda.
3. Perlu adanya kerjasama dengan pihak ketiga atau pengadaan incenerator terkait dengan  pemusnahan  sampah  beracun  diluar  sampah  klinis  yang  telah dikerjasamakan dengan RS Islam.
4. Perlu  adanya  dibuat  Peraturan  Walikota  terkait  aturan  pengurangan penggunaan  bahan-bahan  yang  sulit  terurai  seperti  kantong  plastik  dan sterefoam di toko, kios atau pasar, dan beralih pada penggunaan bahan-bahan yang mudah didaur ulang atau mudah hancur serta aturan tentang sanksi bagi pemilik usaha yang melanggar aturan tersebut.
5. Perlu  adanya  kerjasama  dengan  pihak  ketiga  atau  swasta  untuk  memasarkan produk-produk hasil kerajinan daur ulang dari masyarakat dan Bank Ramli atau bank  sampah  sehingga  pemasaran  produk  kerajinan  daur  ulang  se-Kota Samarinda dapat diakomodir pemasarannya.
6. Perlu  adanya  penambahan  kontainer  sampah  yang  terpilah  dan  tertutup  pada lokasi pemukiman warga yang jauh dari lokasi TPS, pemukiman padat penduduk, dan pemukiman warga yang tinggal di pinggir sungai atau jalur hijau sehingga tidak  ada  sampah  yang  dibuang  sembarangan  dan  dibuang  ke  sungai  yang menyebabkan sungai menjadi tercemar.
7. Perlu adanya pengembangan teknologi instalasi pengendalian dan pemanfaatan gas  metan  selain  keperluan  memasak  agar  bisa  digunakan  untuk  menyalurkan listrik di wilayah TPA Sambutan sebagai energi alternatif.
Daftar Pustaka Anonim, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. _________, Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  Nomor  02  Tahun  2011  tentang Pengelolaan Sampah.
Abdul Wahab , Solichin. 2005. A nalisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Arikunto,  Suharsimi.  2002. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Darmasetiawan, Martin. 2004. Sampah dan Sistem Pengelolaannya. Jakarta: Ekamitra Engineering.
Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Samarinda.  2014. Profil  DKP  Tahun  2014. Samarinda: DKP Samarinda. Mundiatun  dan  Daryanto.  2015. Pengelolaan  Kesehatan  Lingkungan. Yogyakarta: Gava Media, Yogyakarta.
Nugroho Dwijowijoto, Riant. 2004. Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Pasolong,  Harbani.  2012. Metodologi  Penelitian  Administrasi  Publik. Bandung:
Alfabeta. Sugiyono.  2012. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
Tangkilisan,  Hessel  Nogi S. 2003. Implementasi  Kebijakan  Publik. Jakarta: Lukman Offset.
Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media. Widyatmoko, dan  Sintorini  Moerdjoko.  2002. Menghindari,  Mengolah,  dan Menyingkirkan Sampah. Jakarta: Abandi Tandur.