KERAHASIAAN BANK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN DATA NASABAH (KASUS PADA PT. BANK CIMB NIAGA TBK) Stefanus Don Rade, Dhey W. Tadeus dan Frans Gana
Universitas Nusa Cendana, Indonesia E-mail: donradestefanus@gmail.com, wdhey24@gmail.com dan ganafrans@gmail.com
Diterima:
22 Juli 2021 Direvisi: 11 Agustus 2021 Disetujui: 15 Agustus 2021

## Abstrak
Perbedaan  tafsiran  antara  PT.Bank  CIMB  Niaga  TBK  dengan instansi  penegak  hukum  terkait  ketentuan  pembukaan  rahasia bank.  Di  satu  sisi  PT.  Bank  CIMB  Niaga  TBK  sebagai  sebuah lembaga  perbankan  harus  menjaga  kepercayaan  dari  nasabah, sementara  di  sisi  yang  lain  instansi  penegak  hukum mempertimbangkan  bahwa  hal  ini  adalah  kendala  di  dalam penegakan hukum, dikarenakan sangat sukar untuk memberikan deskripsi  mengenai  informasi  mana  yang  merupakan  rahasia bank  dan  informasi  mana  yang  bukan  merupakan  rahasia  bank.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan  rahasia bank di  Indonesia dan  untuk mengetahui dan menganalisis  masalah  pengungkapan  rahasia  bank  yang dilakukan secara seimbang. Metode penelitian yang dipergunakan  adalah  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian menunjukan  (1)  Penerapan  rahasia  bank  sebagai  bentuk perlindungan  hukum  kepada  nasabah  terdiri  dari  perlindungan hukum  preventif  dan  represif;  (2)  Problematika  pengungkapan rahasia  bank  antara  kepentingan  negara  dan  perlindungan kepada  nasabah  harus  dilakukan  secara  seimbang  agar  tidak timbul opini publik bahwa seolah-olah rahasia bank sudah tidak relevan  lagi  keberadaannya.  Kesimpulannya  adalah  penerapan rahasia  bank  dilakukan  dengan  dua  bentuk  yaitu  perlindungan hukum secara preventif yang diberikan dalam bentuk penjelasan atau  informasi  lisan  dari  pihak  bank  dan  perlindungan  represif yang  dilakukan  dengan  menjatuhkan  sanksi  ganti  kerugian,  dan sebagai  bentuk  keseimbangan  antara  kepentingan  individu  dan kepentingan  umum  diatur  dalam  pasal  41,  pasal  41  ayat,  Pasal 42,  Pasal  43,  pasal  44  dan  Pasal  44  A  sebagai  bentuk  dari kepastian hukum atas perlindungan data nasabah.
Kata kunci: Kepercayaan, Perlindungan Data Nasabah,
Rahasia Bank

## Abstract
Differences  in  interpretation  between  PT.  Bank  CIMB  Niaga TBK with law enforcement agencies  related to the provisions of the  opening  of  bank  secrets.  On  the  one  hand  PT.  Bank  CIMB Niaga  TBK  as  a  banking  institution  must  maintain  the  trust  of customers,  while  on  the  other  hand  law  enforcement  agencies consider that this is an obstacle in law enforcement, because it is very  difficult  to  provide  a  description  of  which  information  is bank  confidential  and  which  information  is  not  a  bank  secret. The  purpose  of  this  research  is  to  know  and  analyze  the
application  of  bank  secrets  in  Indonesia  and  to  know  and analyze  the  problem  of  bank  secret  disclosure  conducted  in  a balanced  manner.  The  research  method  used  is  normative juridical. The results showed (1) The application of bank secrets as a form of legal protection to customers consists of preventive and repressive legal protection; (2) The problem of disclosure of bank secrets between state interests and protection to customers must  be  done  in  a  balanced  manner  so  as  not  to  arise  public opinion that as if the bank's secrets are no longer relevant. The conclusion  is  that  the  application of  bank  secrets  is  carried  out in two forms, namely preventive legal protection provided in the form  of  explanation  or  oral  information  from  the  bank  and repressive  protection  carried  out  by  imposing  sanctions indemnity,  and  as  a  form  of  balance  between  the  interests  of individuals  and  the  public  interest  is  stipulated  in  article  41, article  41  paragraph,  Article  42,  Article  43,    article  44  and Article  44  A  as  a  form  of  legal  certainty  over  the  protection  of customer data.
Keywords: Trust, Customer Data Protection, Bank Secrets

## Pendahuluan
Kerahasiaan  bank  merupakan  jiwa  dari  sistem  perbankan  yang  didasarkan  pada kelaziman dalam praktik perbankan, perjanjian kontrak antara bank dengan nasabah, serta peraturan  tertulis  yang  ditetapkan  oleh  negara,  sehingga  sampai  saat  ini,  rahasia  bank tetap  diterapkan  oleh  perbankan  dalam  menjalankan  usahanya.  Suatu  kelaziman  atau disamakan  dengan  kebiasaan  adalah  sebuah  peristiwa  sama  ataupun  terjadi  secara bersamaan  yang  terus  menerus  dalam  kegiatan  tertentu,  sehingga  perlu  dipahami  bahwa kebiasaan  bukanlah  merupakan  hukum,  tetapi  suatu  kebiasaan  dapat  menjadi  sebuah hukum memerlukan dua unsur yaitu pola tindak yang berulang dan masyarakat menerima pola  tindakan  tersebut  sebagai  sesuatu  yang  harus  mereka  patuhi  dan  diterima  sebagai aturan  yang  mengikat  ( opinion  iurus  necessitates ),  berdasarkan  teori  rahasia  bank  yang bersifat  mutlak  maka  bank  mempunyai  kewajiban  untuk  menyimpan  rahasia  atau keterangan  keterangan  mengenai  nasabahnya  yang  diketahui  bank  karena  kegiatan usahanya  dalam  keadaan  apapun  juga,  dalam  keadaan  biasa  atau  dalam  keadaan  luar biasa.  Teori  ini  sangat menunjukkan kepentingan individu,  sehingga  kepentingan  negara dan masyarakat sering terabaikan. Penganut teori ini berpendirian, bahwa semua hal yang bersangkutan  dengan  orang,  mutlak  harus  di  rahasiakan  tanpa  pengecualian.  Teori  ini sangat  bersifat  individualistis  di  mana  sangat  bertentangan  dan  tidak  menghargai  akan kepentingan umum.
Kemudian,  berkembanglah  teori  rahasia  bank  yang  bersifat  relatif  atau  nisbi  di mana  menurut  teori  ini  bank  diperbolehkan  membuka  rahasia  atau  memberi  keterangan mengenai  nasabahnya,  apabila  untuk  kepentingan  yang  mendesak,  misalnya  untuk kepentingan negara atau  kepentingan  hukum. Teori  ini banyak dianut oleh bank-bank di banyak negara di dunia sehingga dengan adanya pengecualian di dalam ketentuan rahasia bank memungkinkan untuk kepentingan tertentu suatu badan atau Instansi diperbolehkan meminta  keterangan  atau  data  tentang  keadaan  keuangan  nasabah  yang  bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bagi Indonesia, ketentuan terkait rahasia bank menjadi suatu problematika dalam penegakan  hukum  khususnya  terkait  dengan  tindak  pidana  yang  menggunakan  bank sebagai  suatu  lembaga  untuk  menyimpan  dana  dari  hasil  tindak  pidana  tersebut. Ketentuan  terkait  rahasia  bank  tersebut  seringkali  menimbulkan  suatu  kesan  bagi masyarakat, bahwa bank mempunyai kepentingan dalam menjalankan usahanya sehingga dengan  sengaja  menyembunyikan  keadaan  keuangan  yang  tidak  sehat  dari  nasabah  atau debitur,  baik  orang  perseorangan  atau  perusahaan  yang  sedang  menjadi  sorotan masyarakat.  Dengan  perkataan  lain  bahwa  perbankan  bersembunyi  di  balik  ketentuan rahasia  bank  untuk  melindungi  kepentingan  nasabahnya  yang  belum  tentu  benar  dengan tujuan  untuk  tetap  menjalankan  usaha  perbankan  tersebut  guna  memperoleh  keuntungan semata.  Akan  tetapi  di  satu  sisi  yang  lain,  maka  bank  akan  dianggap  sebagai  lembaga kepercayaan oleh nasabah karena bank yang mempunyai tugas sepatutnya dan seharusnya melindungi  serta  merasakan  terkait  dengan  nasabah  nya  apabila  nasabah  tersebut  yang jujur dan bersih.
Hal  tersebut  mengakibatkan  bank  di  Indonesia  berada  di  dalam  dua  sisi  yang sangat sulit, di mana ada kemungkinan apabila bank tetap menjaga kerahasiaan bank yang ketat menganut teori rahasia bank mutlak tidak tertutup kemungkinan industri perbankan muncul  sebagai  tempat  penyimpanan  hasil  tindak  pidana  seperti  hasil  tindak  pidana korupsi,  penggelapan  uang,  pencucian  uang  dan  tindak  pidana  lainnya.  Oleh  karena  itu, hal  yang  harus  dipahami  adalah  bahwa  rahasia  bank  sangat  erat  hubungannya  dengan perlindungan  data  dari  nasabah,  baik  perlindungan  data  tersebut  dari  pihak  eksternal maupun  dari  pihak  internal  bank  itu  sendiri  akan  tetapi  perlindungan  data  tersebut  juga harus berimbang dengan kebutuhan dari masyarakat atau  negara guna penegakan hukum di Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan  mendefenisikan bank  sebagai  badan  hukum  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan/atau  bentuk bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak (Qamar  & Djanggih,  2017) .  Awal  terbentuknya  hubungan  nasabah  dengan  lembaga  perbankan didasarkan  adanya  kepercayaan  bahwa  bank  akan  memberikan  keuntungan  kepada nasabah,  baik  berupa  bunga  atas  simpanannya  ataupun  rasa  aman  bahwa  uang  yang disimpan  berada  pada  lembaga  yang  aman.  Kondisi  demikian  inilah  maka  perbanakan mendapat  julukan  sebagai  lembaga  kepercayaan  (agent  of  trust).    Untuk  rahasia  bank  di Indonesia  diatur  dalam  Pasal  40  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang  Perbankan  yang  menyatakan:    Bank  wajib  merahasiakan  keterangan  mengenai nasabah  penyimpan  dan  simpanannya,  kecuali  dalam  hal  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  dapat  dilihat  bahwa  bank  di  Indonesia  wajib menerapkan rahasia bank, dimana rahasia bank yang diterapkan sebatas dan terbatas pada keterangan  mengenai  nasabah  penyimpan  dan  simpanannya,  sehingga  keterangan  selain terkait  dengan  nasabah  penyimpan  dan  simpanannya  bukan  merupakan  rahasia  bank, misalnya  keterangan  mengenai  debitur  dan  pinjamannya.  Akan  tetapi  rahasia  bank tersebut  tidak  diterapkan  secara  mutlak  karena  ada  beberapa  pengecualian  yakni  untuk kepentingan  pajak,  kepentingan  peradilan  pidana,  kepentingan  peradilan  perdata  antara bank dengan nasabah penyimpannya, tukar  menukar  informasi antar bank, badan urusan piutang  dan  lelang  negara  atau  panitia  urusan  piutang  negara  dan  pihak  yang  ditunjuk oleh nasabah penyimpan panitia urusan piutang (Sarapi, 2013) .
Disamping  itu,  dalam  pengecualian  terhadap  rahasia  bank  juga  diatur  secara terpisah  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012  tentang
Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  Pasal  72  ayat  1  yang menyatakan  bahwa  Untuk  kepentingan  pemeriksaan  dalam  perkara  tindak  pidana Pencucian  Uang,  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  berwenang  meminta  Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:
a. Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
b. Tersangka; atau
c. Terdakwa.
Hal  ini  dipertegas  pada  Pasal  72  ayat  2  yang  menyatakan  bahwa  dalam  meminta keterangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1,  bagi  penyidik,  penuntut  umum  atau hakim  tidak  berlaku  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lain. Oleh karena itu, mengacu kepada Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  tersebut  maka  bank  di  Indonesia  tidak boleh  menerapkan  rahasia  bank  terkait  dengan  tindak  pidana  Pencucian  Uang  (Jailani, 2019).
Salah  satu  contoh  kasus  yang  terjadi  terkait  dengan  pembukaan  rahasia  bank adalah  dalam  putusan  Nomor  57/PID.SUS/2019/PT.DKI  dengan  terdakwa  atas  nama Devy  Yuliana  yang  merupakan  pemilik  dari  PT.  Prima  Sakti  Sentosa  dan  PT.  Untung Jaya  Sejahtera  beserta  anak  perusahaannya.  Perusahan  ini  bergerak  dalam  bidang supplier,  trading  dan  investasi  akan  tetapi  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  semua perusahaan  hanya  tukar  valas  sepeti  halnya money  changer dan  dalam  melakukan transaksi  keuangan  terdakwa  menggunkan  dan  menguasai  banyak  rekening  bank  atas nama  sendiri  dan  juga  atas  nama  beberapa  karyawan  terdakwa  serta  atas  nama perusahaan, yang selanjutnya digunakan untuk menerima pentransferan uang dari pelaku- pelaku jaringan narkotika agar tidak dapat diketahui oleh aparat penegak hukum, dengan tujuan  agar  transaksi  yang  dilakukan  tidak  terlihat  asal  usulnya  dari  hasil  tindak  pidana dalam  kurun  waktu  antara  2010  sampai  dengan  2017.  Terdakwa  akhirnya  dijatuhi hukuman pidana selama 18 tahun penjara dengan denda 1 Miliar Subsider 6 bulan penjara serta beberapa barang bukti dirampas untuk negara dan adapula yang dikembalikan.
Faktanya,  seluruh  permintaan  untuk  pembukaan  rahasia  bank  yang  disampaikan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk tidak dapat terpenuhi seluruhnya, hal ini dikarenakan ada peraturan perundang-undangan  yang mewajibkan PT. Bank CIMB Niaga Tbk  untuk menjaga  rahasia  bank  walaupun  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  ada pengecualian.  Akan  tetapi  hal  ini  yang  kurang  dipahami  adanya  pengecualian  tersebut dapat  dipenuhi  apabila  permintaan  pembukaan  rahasia  bank  tersebut  dilakukan  sesuai dengan  tata  cara  yang  telah  ditetapkan  peraturan  perundang-  undangan,  selama  hal tersebut  tidak  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  yang  meminta  dibukanya  rahasia  bank,  maka hal  tersebut  tidak  dapat  dilakukan.  Hal  ini  karena  adanya  ketidakjelasan  informasi  di dalam permohonan untuk pembukaan rahasia bank.
Hal di atas yang mengakibatkan PT. Bank CIMB Niaga Tbk sering dianggap oleh instansi  penegak  hukum  sebagai  sebuah  lembaga  yang  sangat  sulit  ditembus  untuk memperoleh data guna kepentingan penegakan hukum. Selain itu, perkembangan praktek perbankan  yang  sudah  berkembang  khususnya  di  PT.  Bank  CIMB  Niaga  Tbk  dimana tidak  tertutup  kemungkinan  bahwa  nasabah  juga  merupakan  debitur,  sehingga  sangat susah  untuk  memberikan  batasan-batasan  mengenai  keterangan  mana  yang  merupakan rahasia  bank  dan  keterangan  mana  yang  tidak  merupakan  rahasia  bank.  Hal  ini  perlu dipahami  karena  bagaimanapun  juga  rahasia  bank  merupakan  suatu  hal  yang  lazim diterapkan  di  dalam  perbankan  dikarenakan  pada  dasarnya  rahasia  bank  merupakan perlindungan bank atas data-data nasabah yang telah diberikan kepada bank berdasarkan
kepercayaan,  sedangkan  disatu  sisi  lain  instansi  penegak  hukum  memandang  bahwa  hal ini adalah hambatan di dalam penegakan hukum.
Perbedaan pandangan antara PT. Bank CIMB Niaga Tbk dengan instansi penegak hukum  ini  yang  telah  lama  terjadi  dan  merupakan  sumber  permasalahan  sehingga  dapat mengganggu perkembangan industri perbankan maupun penegakan  hukum di  Indonesia. Perbedaan  pandangan  tersebut  terjadi  dikarenakan  ketidakjelasan  dan  ketidakpahaman baik  instansi  perbankan  maupun  penegak  hukum  terhadap  ketentuan  pembukaan  rahasia bank.  Di  satu  sisi  PT.  Bank  CIMB  Niaga  Tbk  sebagai  sebuah  bank  harus  menjaga kepercayaan  dari  nasabah  penyimpan  sehingga  tidak  bisa  dengan  mudah  memberikan data-data  nasabah  yang  merupakan  rahasia  bank  apabila  tidak  didukung  dengan permintaan  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundangan-undangan.  Walaupun  demikian, perlu juga menjadi perhatian bagi bank guna  mempermudah khususnya pemahaman dan pengetahuan dari seluruh pihak di PT. Bank CIMB Niaga Tbk maka sebaiknya hal terkait dengan  rahasia  bank  yang  diatur  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut dituangkan di dalam kebijakan internal dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Oleh karena itu, perbedaan  pandangan  yang  bertolak  belakang  tersebutlah  yang  menjadi  latar  belakang penelitian ini dilakukan, dimana penelitian ini dilakukan dengan judul “Kerahasiaan Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Data Nasabah  (Kasus Pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk)”. Tujuan  Penelitian ini untuk  mengetahui  dan  menganalisis  penerapan  rahasia  bank  pada perbankan di Indonesia, untuk mengetahui dan menganalisis problematika pengungkapan rahasia  bank  antara  kepentingan  negara  dan  kepentingan  perlindungan  kepada  nasabah yang  dilakukan  secara  seimbang. Manfaat  Penelitian  sebagai  bahan  masukan  atau pertimbangan  atau  acuan  bagi  perbankan  di  Indonesia  dalam  pengaturan  rahasia  bank tersebut  dengan  perlindungan  data  nasabah  yang  diberikan  nasabah  kepada  bank berdasarkan prinsip kepercayaan kepada bank, sebagai bahan masukan atau pertimbangan atau  acuan  bagi  nasabah  dari  perbanakan  Indonesia  untuk  mengetahui  batasan  terkait dengan  rahasia  bank  dan  perlindungan  data  nasabah  sehingga  dapat  memastikan  bahwa tindakan  yang  dilakukan  perbankan  terkait  dengan  rahasia  bank  dan  perlindungan  data nasabah telah sesuai dengan ketentuan yang  berlaku, sebagai bahan masukan atau acuan bagi  instansi  pemerintah  terkait  dengan  pengaturan  rahasia  bank  dan  perlindungan  data nasabah.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menerapkan  metode  yuridis  normatif,  dimana  peneliti  memeriksa materi hukum sekunder. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan untuk  menjawab  permaslahan.  Penelitian  normatif,  mengharuskan  dilakukannya pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) ,  dengan  pendekatan  kasus (case approach). Penelitian  ini  diharapkan  dapat  diterapkan.  Hasil  penelitian  yang  akan menjawab  permasalahan  setidak-tidaknya  dalam  menganalisis  masalah  harus  tampak jelas  jawaban  berupa true,  appropriate,  inappropriate atau wrong .  Penelitian  ini  akan mengulas mengenai asas dan teori hukum untuk menganalisis permasalahan hukum yang ada.

## Hasil dan Pembahasan

## Penerapan Rahsia Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Nasabah
Bank  sebagai  suatu  lembaga  keuangan  mempunyai  kewajiban  untuk merahasiakan  data  nasabah  menjadi  sangat  penting  bagi  bank  itu  sendiri  terlebih  lagi didalam  bank  menjalankan  usahanya,  dimana  usahanya  tersebut  dilakukan  berdasarkan kepercayaan  masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan,  masyarakat  hanya  akan  menyimpan uangnya  pada  bank  atau  memanfaatkan  jasa  bank  apabila  bank  dapat  memberikan
kepercayaan  dan  jaminan  bahwa  atas  hal-hal  yang  diketahui  bank  terkait  dengan penyimpan  dan  simpanannya  serta  informasi  lainnya  tentang  nasabah  tidak disalahgunakan.  Hal  tersebut  berakibat  munculnya  suatu  hak  yaitu  nasabah  dapat meminta bank untuk merahasiakan keterangan tentang dirinya dan keadaan keuangannya. Oleh  karena  itu,  sangat  jelas  bahwa  keberadaan  ketentuan  rahasia  bank  adalah  untuk kepentingan  industri  perbankan,  yang  sekaligus  untuk  kepentingan  umum  (Tulenen, 2016).  Karena  sebagaimana  diketahui,  industri  perbankan  merupakan  suatu  unsur  yang sangat penting dari sistem keuangan dan perekonomian suatu negara. Di beberapa negara ketentuan tentang rahasia bank ini menjadi dan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia.
Hak  Asasi  Manusia  adalah  hak  yang  dimiliki  manusia  sehingga  manusia, berdasarkan  harkat  kemanusiaannya,  bukan  karena  masyarakat  atau  negara  memberikan kepada  manusia  sehingga  ketentuan  rahasia  bank  itu  sendiri  pada  beberapa  negara  lahir dari  konsep  hak  asasi  manusia  antara  lain  Amerika  Serikat,  Belanda,  Jerman  dan  Korea Selatan.  Di  Indonesia,  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang terdiri  dari  37  Pasal  yaitu  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  yang  asli  sebelum adanya  perubahan  tidak  memberikan  dasar  yang  eksplisit  seperti  di  beberapa  negara tersebut untuk pengaturan masalah rahasia bank (SP, 2014). Hal ini jika ditinjau dari segi sejarah  mungkin  disebabkan  karena  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun 1945  dibuat  dalam  situasi  yang  mendesak  dan  terlebih  lagi  pada  saat  itu  jumlah  bank yang  ada  di  Indonesia  hanya  beberapa  saja  dan  masalah  rahasia  bank  pada  waktu  itu dianggap bukanlah sebagai masalah Hak Asasi Manusia dan tidak mendesak untuk diatur sehingga tidak diatur didalam Undang-Undang Dasar. Walaupun setelah itu jumlah bank di Indonesia terus berkembang, Hal mengenai ketentuan  rahasia bank di  Indonesia tidak diatur  sebagai  Hak  Asasi  Manusia,  hal  ini  terbukti  dengan  setelah  keluarnya  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang mana  undang-undang  ini  dikeluarkan  sebagai  suatu  tonggak  sejarah  penegakkan  Hak Asasi  Manusia  di  Indonesia  tetap  juga  tidak  mengatur  masalah  rahasia  bank  secara khusus  ataupun  financial  privacy  secara  eksplisit.  Walaupun  demikian,  apabila  dilihat secara  umum  maka  ada  salah  satu  pasal  yang  dapat  dikatakan  mendekati  masalah  ini, yaitu Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi  Manusia  yang  berbunyi  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat  dan  hak  miliknya.  Berdasarkan  pasal  tersebut maka  perlindungan  diri  pribadi  dan  hak  miliknya  dapat  dikatakan  sebagai  perlindungan atas  kekayaan  yang  merupakan  milik  dari  orang  tersebut  dimana  jika  dikaji  lebih  luas maka kekayaan tersebut bisa juga termasuk berupa simpanan yang ada di bank.
Pada dasarnya hubungan antara bank dan nasabah adalah bersifat perdata. Dasar dari  hubungan  bank  dan  nasabah  muncul  dan  dilandaskan  pada  suatu  perjanjian  atau kontrak  yang  dibuat  antara  keduanya.  Pembuatan  perjanjian  atau  kontrak  ini  didasarkan pada  asas  kebebasan  berkontrak  dari  masing-masing  pihak  (Vediani,  2016).  Perjanjian atau kontrak inilah yang melahirkan adanya  hubungan antara bank dan  nasabah didalam melakukan transaksi perbankan. Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu prinsip dalam hukum perjanjian adalah perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik, dimana itikad baik  dari  para  pihak  tersebut  mengakibatkan  munculnya  kewajiban  bank  untuk  menjaga rahasia bank dengan tujuan utama adalah memberikan perlindungan nasabah yang mana dalam hal ini kewajiban tersebut timbul dari hubungan kontraktual tersebut walaupun hal itu  dimungkinkan  ditetapkan  oleh  suatu  peraturan  perundang-undangan  dengan  tujuan yang  sama  akan  tetapi  apabila  diatur  dengan  peraturan  perundang-undangan  maka dimungkinkan  terjadi  pergeseran  dimana  tadinya  hanya  merupakan  hubungan  perdata mengakibatkan  adanya  unsur  pidana  yang  memungkinkan  dapat  diterapkan  pada
hubungan  kontraktual  tersebut,  sehingga  ketentuan  mengenai  rahasia  bank  menjadi diperketat (Yasin, 2019). Walaupun demikian, perlu menjadi perhatian bahwa atas rahasia bank harus juga diberikan pengecualian dengan tujuan untuk kepentingan dari para pihak yang  membuat  perjanjian  ataupun  kepentingan  umum  khususnya  didalam  penegakan hukum.  Oleh  karena  itu,  dalam  hal  bagaimana  kerahasiaan  itu  dapat  dibuka,  juga  dapat diatur dalam suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat tersebut. Akan tetapi apabila diatur didalam  perjanjian  atau  kontrak  maka  dapat  menimbulkan  penerapannya  yang  berbeda- beda  perjanjian  atau  kontrak  yang  satu  dengan  yang  lain.  Hal  tersebut  akan  berbeda apabila  diatur  didalam  peraturan  perundangan-undangan  maka  penerapannya  wajib mengikuti peraturan perundang-undangan tersebut.
Hubungan principal dan agen terjadi dalam hal nasabah memberi mandat kepada bank  untuk  melakukan  kegiatan-kegiatan  tertentu  terhadap  rekening  miliknya  yang  ada pada bank, misalnya didalam hal bank menagihkan cek atau bilyet giro milik nasabahnya atau  bank  menjalankan  kuasa  dari  nasabah  dalam  pembayaran  tagihan  nasabah  kepada pihak  ketiga.  Bentuk-bentuk  hubungan  ini  membawa  dampak  terhadap  kewajiban  yang menjadi  tanggungjawab  oleh  bank  terhadap  nasabahnya  (Monica,  Murwadji,  & Suwandono,  2019).  Dalam  hal  hubungan  antara  bank  dan  nasabahnya  adalah  hubungan kepercayaan (fiduciaty  relationship) maka  bank  memiliki  kewajiban  bertindak  untuk kepentingan  terbaik  dari  nasabahnya.  Perkembangan  bentuk  hubungan  tersebut  terjadi karena luasnya jasa perbankan, sehingga banyak pelayanan yang dinikmati oleh nasabah dan banyak juga keterangan mengenai nasabah yang disimpan dibank seperti keterangan nasabah  dengan  menggunakan  cek  atau  bilyet  giro  atau  kartu  kredit,  pembayaran berkaitan dengan transaksi-transaksi pribadi yang dilakukan nasabah, dimana hal tersebut seringkali  bersifat  rahasia  dan  tidak  ingin  diketahui  oleh  pihak  lain  dikarenakan  dari keterangan  yang  ada  dibank  maka  dapat  diketahui  kegiatan  seseorang  dalam  hal  ini nasabah,  dimana  saja  dia  berada  pada  waktu  tertentu,  pola  konsumsinya,  besar pemasukkan  dan  pengeluaran,  organsisasi  yang  dimasukinya  atau  disumbangnya  dan lain-lain.
Perlindungan  terhadap  nasabah  ini  diperlukan  terutama  terhadap  kemungkinan adanya  campur  tangan  pemerintah  yang  mempunyai  kekuasaan  yang  besar  untuk mengakses  informasi  nasabah  tersebut.  Apabila  perlindungan  tersebut  tidak  ada,  maka akan sangat mudah bagi penguasa atau pemerintah untuk melakukan tindakan sewenang- wenang  terhadap  nasabah  bank  yang  merupakan  rakyatnya  sendiri  sehingga  berakibat nasabah merasa tidak mempunyai keamanan dan kenyamanan dalam transaksi perbankan (Fahrurrozi, Murwadji, & Rukmini, 2020). Hal ini tampaknya sudah disadari oleh semua pihak  bahwa  perlu  adanya  kerahasiaan  dan  perlindungan  atas  hal  tersebut,  dimana kesadaran  itu  juga  dirasakan  termasuk  oleh  bank  yang  menjalankan  usaha  berdasarkan kepercayaan  nasabahnya.  Perlindungan  demikian  semakin  dipandang  perlu  di  dalam kemajuan teknologi komputer dewasa ini dan dalam suasana kehidupan masyarakat yang serba kompleks dan sibuk dimana menjadi sangat mudah untuk melakukan pengumpulan dan  penyebarluasan  informasi  khususnya  terkait  dengan  nasabah.  Disamping  itu, perlindungan  ini semakin diperlukan dengan  semakin  gencarnya usaha-usaha pemasaran yang  seringkali  menimbulkan  pertukaran  informasi  mengenai  nasabah  antara  satu lembaga dengan lembaga lain atau antara satu bank dengan bank lain.
Apabila  ada  perjanjian  antara  bank  dan  nasabah,  maka  rahasia  bank  bersifat kontraktual,  sehingga  apabila  bank  memberikan  keterangan  tentang  keadaan  keuangan nasabahnya,  bank  dapat  digugat  oleh  nasabahnya  berdasarkan  alasan  wanprestasi  atau cidera janji. Apabila tidak ada perjanjian, kewajiban bank mempertahankan rahasia bank didasarkan  pada  peraturan  perundang-  undangan  atau  konsep  hukum  lainnya,  seperti konsep  perbuatan  melawan  hukum.  Artinya  dalam  hal  bank  memberikan  keterangan
tentang nasabahnya yang merugikan nasabah bank dapat dituntut oleh nasabahnya dengan alasan  perbuatan  melawan  hukum.  Dalam  hal  ini  nasabah  harus  membuktikan  kerugian yang dialaminya karena pembocoran rahasia bank tersebut
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  perubahan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan menunjukkan ada perubahan yang dilakukan atas pengaturan mengenai rahasia bank secara parsial dan prinsipil. Salah satu perubahan dan  penyempurnaan  terhadap  ketentuan  rahasia  bank  yang  dilakukan  itu  dinilai  telah mengakomodir  kebutuhan  dari  tuntutan  yang  luas  mengenai  perlunya  perubahan ketentuan rahasia bank. Beberapa perubahan yang mendasar pada ketentuan rahasia bank yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  perubahan  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagai berikut :
1. Ruang  lingkup  rahasia  bank  dipersempit  hanya  meliputi  nasabah  penyimpan dana  dan  simpanannya  saja.  Apabila  nasabah  bank  adalah  nasabah  penyimpan yang  sekaligus  juga  sebagai  nasabah  debitur,  bank  wajib  merahasiakan keterangan  tentang  nasabah  dalam  kedudukannya  sebagai  nasabah  penyimpan. Keterangan  mengenai  nasabah  selain  sebagai  nasabah  penyimpan  bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank menurut Undang-Undang. Sebelum  terjadinya  perubahan,  ruang  lingkup  kerahasiaan  itu  sendiri  sangat luas, yaitu meliputi nasabah penyimpan dana, nasabah peminjam dana dari bank (debitur) dan nasabah pengguna jasa bank.
2. Dalam pengecualian ketentuan rahasia bank ditambahkan beberapa hal, yaitu:
a) Dimungkinkannya  Ketua  Badan  Urusan  Piutang  dan  Lelang  negara  untuk meminta keterangan tentang keadaan keuangan penyimpan dana.
b) Atas  permintaan,  persetujuan  atau  kuasa  tertulis  dari  nasabah  dapat membuka rahasia bank.
c) Ahli  waris  berhak  untuk  mengetahui  keadaan  keuangan  dari  orang  yang diwariskan.
d) Dimungkinkan Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa bank, apabila bank tersebut mengelola keuangan negara.
e) Perizinan  untuk  memberikan  pengecualian  rahasia  bank  diberikan  oleh Pimpinan  Bank  Indonesia.  Izin  akan  diberikan  sepanjang  permintaan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemberian izin oleh Bank Indonesia  harus  dilakukan  selambat-lambatnya  14  (empat  belas)  hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap.
f) Sanksi  pidana  terhadap  pelanggaran  ketentuan  rahasia  bank  diperberat. Pihak- pihak yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan  yang  bersifat  rahasia  bank,  diancam  dengan  pidana  penjara sekurang-kurangnya  2  (dua)  tahun  dan  paling  lama  empat  tahun  serta denga  sekurang-kurangnya  Rp.10.000.000.000,-  (sepuluh  milyar  Rupiah) dna  paling  banyak  Rp.200.000.000.000,-  (dua  ratus  milyar  Rupiah). Sementara  untuk  anggota  dewan  komisaris,  direksi,  pegawai  bank  dan pihak  terafiliasi  yang  dengan  sengaja  memberikan  keterangan  yang  wajib dirahasiakan, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) thun  dan  paling  lama  4  (empat)  tahun  serta  denda  sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah).
Dalam  penjelasan  umum  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  disebutkan  bahwa
dalam  rangka  meningkatkan  kontrol  sosial  terhadap  lembaga  perbankan,  ketentuan mengenai rahasia bank yang selama ini sangat tertutup harus ditinjau ulang. Rahasia bank dimaksud  merupakan  salah  satu  unsur  yang  harus  dimiliki  oleh  setiap  bank  sebagai lembaga  kepercayaan  masyarakat  yang  mengelola  dana  masyarakat,  tetapi  tidak  seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal yang dirahasiakan (Simanjuntak, 2020) . Selanjunya pada tanggal 31 Desember 1998 Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  Nomor  31/182/KEP/DIR  tentang  Persyaratan  dan Tatacara  Pemberian  Izin  atau  Perintah  Membuka  Rahasia  Bank  sebagai  pelaksanaan Undang-Undang  Perbankan.  Rincian  lebih  lanjut  dari  Surat  Keputusan  Direksi  Bank Indonesia  tersebut  diantarkan  dengan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  31/20/UPPB tanggal  31  Desember  1998.  Kemudian  dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  PemberantasanTindak  Pidana  Korupsi,  Surat  Keputusan  Direksi Bank  Indonesia  tersebut  digantikan  dan  dicabut  oleh  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 2/19/PBI/2000  tanggal  7  September  2000.  Walaupun  Surat  Keputusan  Direksi  dan Peraturan  Bank  Indonesia  tersebut  merupakan  peraturan  pelaksanaan  saja,  tetapi tampaknya  mengatur  sesuatu  yang  baru  yang  tidak  terkait  langsung  dengan  izin  rahasia bank yang sebelumnya belum jelas pengaturannya, yaitu:
1. Pasal 10 ayat 1 Surat Keputusan tersebut menyatakan bahwa pemblokiran dan/atau  penyitaan  Simpanan  atas  nama  tersangka  atau  terdakwa  dapat dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku tanpa  memerlukan  izin  dari  pimpinan  Bank  Indonesia.  Hal  ini  diatur kembali dalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000.
2. Pasal  11  ayat  2  SK  Direksi  tersebut  menyatakan  bahwa  pemberian keterangan  mengenai  nasabah  selain  nasabah  penyimpan  dana  diserahkan sepenuhnya  kepada  kebijaksanaan  bank  dengan  memperhatikan  adanya kaitan  yang  erat  antara  keterangan  yang  diminta  dengan  peminta keterangan  serta  kepentingan  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh aparat  penegak  hukum.  Masalah  ini  tidak  diatur  didalam  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000, karena pengaturan semacam itu dianggap telah  mengatur  masalah  baru  yang  tidak  diatur  oleh  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
Untuk rahasia bank di Indonesia diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun  1998  Tentang  Perbankan  yang  menyatakan  bahwa  bank  wajib  merahasiakan keterangan  mengenai  nasabah  penyimpan  dan  simpanannya,  kecuali  dalam  Pasal  41, Pasal  41  A,  Pasal  43,  Pasal  44  dan  Pasal  44  A.  Dimana  pasal-pasal  tersebut  adalah pengecualian  dari  diterapkannya  rahasia  bank  seperti  untuk  kepentingan  pajak, kepentingan  peradilan  perdata  antara  bank  dengan  nasabah,  tukar  menukar  informasi antar  bank,  kepentingan  peradilan  pidana,  badan  urusan  piutang    dan  lelang  negara  atau panitia   urusan piutang  negara dan pihak yang ditunjuk oleh  nasabah penyimpan panitia urusan  piutang,  dan  atas  permintaan,  persetujuan  atau  kuasa  tertulis  dari  nasabah  dapat membuka  rahasia  bank (Christian,  Nasution,  Suhaidi,  &  Siregar,  2016) .  Bank  sebagai suatu  lembaga  keuangan  mempunyai  kewajiban  untuk  merahasiakan  data  nasabah menjadi  sangat  penting  bagi  bank  itu  sendiri  terlebih  lagi  didalam  bank  menjalankan usahanya, dimana usahanya tersebut dilakukan berdasarkan kepercayaan masyarakat. Hal ini  dikarenakan,  masyarakat  hanya  akan  menyimpan  uangnya  pada  bank  atau memanfaatkan  jasa  bank  apabila  bank  dapat  memberikan  kepercayaan  dan  jaminan bahwa atas hal-hal yang diketahui bank terkait dengan penyimpan dan simpanannya serta informasi lainnya tentang nasabah tidak disalahgunakan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dasar  ketentuan  rahasia  bank  dalam  prakteknya dilakukan  melalui  3  (tiga)  cara  yaitu  Ketentuan  Rahasia  Bank  merupakan  kelaziman dalam  industri  perbankan  Menjalankan  usaha  bank  berbeda  dengan  usaha  perdagangan. Bank adalah badan usaha yang menjalankan usaha berdasarkan kepercayaan masyarakat, Ketentuan Rahasia Bank didasarkan pada perjanjian antara bank dan  nasabah Dasar dari adanya  kewajiban  bank  untuk  memegang  teguh  rahasia  bank  seringkali  didasarkan  pada perjanjian  atau  kontrak  antara  bank  dan  nasabah,  dan  Pengaturan  masalah  rahasia  bank dalam  Undang-Undang  dapat  bersifat  perdata,  dengan  ancaman  hukuman  denda  perdata (civil  penalties)  atas  pelanggarannya  dan  dapat  juga  bersifat  pidana  dengan  ancaman hukuman  pidana  berupa  hukuman  badan  dan/atau  denda,  ada  juga  yang mengkombinasikan  kedua  hal  tersebut,  yaitu  pelanggaran  rahasia  bank  diancam  dengan sanksi pidana disamping sanksi perdata.
Penerapan  dari  rahasia  bank  itu  sendiri  hanya  terbatas  pada  nasabah  penyimpan dan  simpanannya,  sehingga  keterangan  lain  selain  terkait  nasabah  dan  simpanannya adalah  bukan  rahasia  bank  seperti  keterangan  mengenai  debitur  dan  pinjamannya,  tetapi dalam  praktek  sulit  untuk  memberikan  batasan  mengenai  keterangan  mana  yang merupakan rahasia bank dan keterngan mana yang bukan merupakan rahasia bank.
Subekti  berpendapat,  bahwa  asas  kebebasan  berkontrak  dapat  disimpulkan  dari Pasal  1338  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  menerangkan  bahwa  segala perjanjian  yang  dibuat  secara  sah,  berlaku  sebagai  Undang-Undang  bagi  mereka  yang membuatnya.  Sebenarnya  yang  dimaksudkan  oleh  pasal  tersebut  tidak  lain  dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak (Subekti, 1995).
Ketentuan  mengenai  rahasia  bank  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  bagi nasabah  penyimpan  dan  simpanannya  maupun  bagi  kepentingan  dari  bank  itu  sendiri, sebab  apabila  nasabah  penyimpan  tidak  mempercayai  bank  dimana  ia  menyimpan simpanannya tentu ia tidak akan mau menjadi nasabahnya ( Wahyudi, 2019 ) . Dengan  begitu,  walaupun  dalam  perjanjian  tidak  diatur  secara  eksplisit,  tetapi berlandaskan  itikad  baik,  maka  perjanjian  antara  bank  dengan  nasabah  dianggap mencantumkan  secara  diam-diam  kewajiban  merahasiakan  tentang  nasabah  dan simpanannya.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  7  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  menyatakan  bahwa  salah  satu  kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha. Walaupun segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  keterangan  mengenai  nasabah  debitur  dan pinjamannya  tidak  wajib  dirahasiakan  menurut  undang-undang,  tetapi  bukan  berarti keterangan  mengenai  debitur  tersebut  dapat  saja  diberikan  ole  hank  kepada  siapa  saja. Apabila  bank  tidak  merahasiakan  keterangan  tentang  debiturnya,  maka  tidak  tertutup kemungkinan  bank  digugat  oleh  nasabahnya  secara  perdata  dengan  alasan  cidera  janji (wanprestasi)  atau  perbuatan  melawan  hukum.  bank  dapat  dianggap  cidera  janji  apabila kewajiban  merahasiakan  itu  terdapat  didalam  perjanjian  antara  bank  dan  nasabah  baik secara  eksplisit  maupun  implisit.  Bank  dapat  digugat  karena  melakukan  perbuatan melawan  hukum  apabila  tindakan  bank  membeberkan  keterangan  tentang  debitur menimbulkan  kerugian  bagi  debiturnya.  Sudah  tentu  kerugian  ini  harus  dibuktikan  oleh debitur yang ditugikan di pengadilan.
Perlu  juga  disadari  bahwa  korelasi  antara  pengaturan  dunia  perbankan  dengan kegiatan  perbankan  itu  sendiri  sangatlah  erat.  Ingo  Walter  dalam  High  Performance Financial  System:  Blueprint  for  Development  mengatakan  bahwa  a  small  changes  in financial regulation can bring about truly massive changes in financial activity. Untuk itu pembuatan  ( drafting )  atau  perbaikan  ( revision )  peraturan  perundangan-  undangan  di sektor  perbankan  serta  penegakannnya  harus  dilakukan  secara  hati-hati  dengan
Volume 1, Nomor 8, Agustus 2021 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
memperhatikan  akibat  ekonominya  serta  dalam  rangka  melindungi  fungsi  perbankan dalam  perekonomian  negara  dan  upaya  untuk  memantapkan  kepercayaan  masyarakat pada industri perbankan (Juwana, 2002).
Tujuan  menjaga  keamanan  bank  dibutuhkan  agar  kegiatan  industri  perbankan tidak  mudah  colaps  berhubung  kegiatan  industri  perbankan  sangat  rentan  terhadap ketidakpercayaan  masyarakat.  Rahasia  bank  merupakan  jaminan  bagi  nasabah  didalam memperoleh perlindungan atas data nasabah, dimana hal ini muncul sebagai sebab akibat dari  hubungan  bank  dengan  nasabah  yang  berdasarkan  prinsip  kepercayaan.  Didalam penerapan rahasia bank di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun  1992  tentang  Perbankan  selain  diatur  mengenai  definisi,  kewajiban  bank  untuk melaksanakan  rahasia  bank  dan  pengecualian  atas  rahasia  bank  maka  diatur  juga  terkait dengan hukuman apabila ada pelanggaran atas rahasia bank tersebut (Hamzah & Rahayu, 1983).
Di  Indonesia  perkembangan  rezim  anti  pencucian  uang  tidak  dapat  dilepaskan dari fakta, bahwa pada bulan Juni 2001 Indonesia dimasukkan dalam daftar NCCTs ( Non Cooperative  Countries  And  Territories )  oleh  FATF.  Faktor  lain  yang  mendukung  hal tersebut  adalah  kesadaran  bahwa  berkembangnya  aktifitas  pencucian  uang  sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya berbagai tindak pidana asal (predicate crime) seperti  korupsi,  perdagangan  gelap,  narkotika,  penyelundupan,  pembalakan  liar  (illegal logging),  kejahatan  di  bidang  perbankan  dan  berbagai  kejahatan  lainnya.  Kejahatan- kejahatan  tersebut  telah  melibatkan  atau  menghasilkan  uang  atau  asset  (proceeds  of crime)  yang  jumlahnya  sangat  besar.  pergerakan  ekonomi  sangat  dipengaruhi  oleh keadaan  dan  kualitas  perbankan  yang  sehat,  dengan  tetap  memperhatikan  unsur  sebagai agen pembangunan serta sebagai lembaga perantara (intermediary) keuangan yang dapat dipercaya  oleh  masyarakat  dan  harus  menjauhkan  diri  dari  sikap-sikap  yang  bersifat spekulatif dikarenakan perbankan harus berorientasi kepada sifat yang berjangka panjang, berkesinambungan  dan  mendasarkan  seluruh    kebijakan-  kebijakan  dan  arah  usaha  dari bank  pada  kepercayaan  masyarakat.  adanya  kepercayaan  bahwa  bank  akan  memberikan keuntungan kepada nasabah baik berupa materi yaitu melalui bunga atau margin ataupun hal-hal  lain  yang  bersifat  materi  dan  non-materi  yaitu  rasa  aman  dan  nyaman  bahwa seluruh  informasi  terkait  dengan  nasabah  termasuk  dana  yang  disimpan  tidak  akan disalahgunakan oleh bank.
Walaupun  berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun 1998  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan ketentuan rahasia bank sudah diperlonggar dan ada ruang lingkupnya tidak  meliputi  kredit,  tetapi  keterbukaan  untuk  nasabah  bukan  penyimpan  dana  belum terjamin dengan baik. Hal ini terjadi karena bank cenderung memiliki karakter tidak mau membuka  diri  apabila  tidak  diwajibkan.  Bank  masih  memiliki  alasan  untuk merahasiakannya  berdasarkan  perjanjian  antara  bank  dan  nasabah,  peraturan  perusahaan atau  rahasia  jabatan  masing-masing  pejabat  bank  sehingga  kurang  mendukung  untuk keterbukaan  dibidang  perkreditan.  Oleh  karena  itu,  yang  perlu  dilakukan  adalah  bank diwajibkan  untuk  mengumumkan  keadaan  keuangannya  dan  pengelolaannya  yang mengandung resiko.
Bank  Indonesia  dalam  melaksanakan  hubungan  perbankan  dengan  bank pelaksana  dan  nasabah  bank  harus  dilandasi  oleh  prinsip  pengayom  dan  hubungan perbankan antara bank pelaksana dengan nasabah bank harus dilandasi prinsip kemitraan (kesejajaran)  yaitu  dijabarkan  lebih  lanjut  melalui  prinsip  kepercayaan  ( fiduciary principle ),  prinsip  kehati-hatian  ( prudential  principle ),  dan  prinsip  mengenal  nasabah ( know your customer dan customer due diligent principle ). Pelaksanaan prinsip kemitraan
antara  bank  pelaksana  dengan  nasabah  bank  dilakukan  dalam  rangka  terciptanya  sistem perbankan yang sehat dan pruden dan serta berkemampuan melindungi secara baik dana yang  dititipkan  masyarakat  kepadanya,  serta  memiliki  kemampuan  dalam  menyalurkan dana masyarakat ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan dibidang ekonomi.
Di  Indonesia  pengaturan  rahasia  bank  lebih  dititikberatkan  pada  alasan  untuk kepentingan  bank,  seperti  terlihat  dalam  penjelasan  Pasal  40  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  yang  menyebutkan  bahwa  kerahasiaan  ini diperlukan  untuk  kepentingan  bank  sendiri  yang  memerlukan  kepercayaan  masyarakat yang  menyimpan  uangnya  dibank.  Perbedaan  titik  tolak  didalam  mengatur  rahasia  bank ini  disebabkan  karena  adanya  perbedaan  budaya  dan  filosofi  diantara  berbagai  negara tersebut.  Pada  negara  yang  mempunyai  budaya  yang  sangat  menghargai  individualisme, maka  ketentuan  rahasia  bank  pada  negara  itu  cenderung  dibuat  untuk  melindungi kepentingan nasabah sehingga sangat sulit untuk diakses atau diketahui oleh pihak ketiga lainnya. Sedangkan di negara yang mempunyai budaya yang mengutamakan kepentingan umum  atau  kolektifitas  seperti  Indonesia  maka  didalam  pengaturan  rahasia  bank kepentingan  nasabah  tetap  diutamakan  walaupun  dimungkinkan  adanya  pengecualian- pengecualian dengan alasan untuk kepentingan umum.
Asas  kepercayaan  adalah  suatu  asas  yang  menyatakan  bahwa  usaha  bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan  dana  dari  masyarakat  yang  disimpan  padanya  atas  dasar  kepercayaan,  sehingga setiap  bank  perlu  terus  menjaga  kesehatannya  dengan  tetap  memelihara  dan mempertahankan  kepercayaan  masyarakat  pada  bank,  semata-mata  dilandasi  oleh kepercayaan  bahwa  uangnya  akan  dapat  diperolehnya  kembali  pada  waktu  yang diinginkan  atau  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  dan  disertai  dengan  imbalan.  Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan  akan  terjadi  rush  terhadap  dana  yang  disimpannya.  Berbagai  faktor  dapat menyebabkan ketidakpercayaan nasabah terhadap suatu bank.
Oleh karena itu, prinsip kepercayaan yang merupakan salah satu dari prinsip yang diterapkan  perbankan  di  Indonesia  dan  merupakan  prinsip  perbankan  di  dunia internasional,  adalah  dasar  didalam  hubungan  yang  terjadi  antara  nasabah  dan  bank khususnya ketika nasabah menggunakan jasa dari bank sebagai tempat untuk menyimpan dana dari nasabah sehingga salah satu akibat dari penerapan prinsip kepercayaan tersebut adalah munculnya kewajiban dari bank untuk memberikan perlindungan kepada nasabah guna menciptakan rasa aman dan nyaman dimana hal tersebut dapat terwujud apabila ada perlindungan  data  nasabah  yang  tersimpan  pada  bank  yang  mana  bentuk  konkrit  dari perlindungan  tersebut  adalah  adanya  aturan  mengenai  rahasia  bank.  Oleh  karena  itu, sangat jelas bahwa adanya rahasia bank sebagai bentuk dari perlindungan kepada nasabah termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  data  nasabah,  dimana  data  nasabah  yang  diberikan nasabah  kepada  bank  merupakan  suatu  cerminan  prinsip  kepercayaan  yang  merupakan jiwa dari perbankan itu sendiri didalam menjalankan usahanya.
Prinsip  kepercayaan  berada  pada  2  (dua)  sisi  yang  saling  berhubungan,  yaitu sebagai  pihak  yang  diberikan  kepercayaan  oleh  nasabah  didalam  menyimpan  dananya dan  sebagai  pihak  yang  diberikan  kepercayaan  oleh  masyarakat  secara  luas  bahwa  bank bukan merupakan suatu lembaga yang dapat dimanfaatkan untuk suatu kejahatan. Hal ini menjadi  menarik  untuk  diperhatikan  dikarenakan  apabila  tidak  dilakukan  dengan bijaksana maka dapat berakibat buruk bagi perekonomian suatu negara yang mana dapat mengakibat  pada  tutupnya  perbankan  di  Indonesia.  Berdasarkan  hal  yang  telah
disampaikan  didalam  pembahasan  sebelumnya  jelas  bahwa  rahasia  bank  muncul  untuk memberikan  perlindungan  kepada  nasabah  salah  satunya  adalah  data  dari  nasabah, dimana  hal  ini  dikarenakan  bank  memperoleh  data  tersebut  dari  nasabah  berdasarkan prinsip  kepercayaan.  Akan  tetapi  harus  menjadi  perhatian  bahwa  di  Indonesia  dimana kepentingan  umum  sangat  dijunjung  tinggi  daripada  kepentingan  pribadi  maka  sudah selayaknya  rahasia  bank  tersebut  tidak  dilakukan  secara  mutlak  dalam  artian  tanpa pengecualian  apapun.  Oleh  karena  itu,  pengaturan  rahasia  bank  di  Indonesia  lebih dititikberatkan  pada  alasan  kepentingan  bank  dimana  hal  tersebut  terlihat  didalam penjelasan Pasal 40 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang  secara  garis  besar  menyebutkan  bahwa  kerahasiaan  ini  diperlukan  untuk kepentingan  bank  sendiri  sebagai  sebuah  lembaga  yang  memerlukan  kepercayaan masyarakat  yang  menyimpan  uangnnya  di  bank.  Hal  ini  sangat  berbeda  dengan  negara barat  seperti  Amerika  Serikat  dan  Belanda  yang  mempunyai  budaya  yang  sangat menghargai hak- hak pribadi (individualistisme), sehingga ketentuan rahasia bank dibuat dengan tujuan utama adalah untuk melindungi kepentingan dari nasabah.
Oleh karena itu, perlunya pengaturan rahasia bank yang seksama, sehingga tujuan untuk  perlindungan  data  nasabah  dapat  terwujud  dan  prinsip  kepercayaan  dapat diterapkan. Apabila dilihat dari sudut sifatnya maka didalam pengaturan rahasia bank ini harus  melihat  pada  struktur  kaidah  hukum  dimana  struktur  kaidah  hukum  dapat dibedakan  atas  hukum  imperatif  (hukum  memaksa  atau  dwingend  recht)  dan  hukum fakultatif  (hukum  mengatur  atau  hukum  pelengkap  (regelend  recht  atau  aanvullend recht)). Pembedaan ini didasarkan pada kekuatan sanksinya. Hukum memaksa itu hukum yang  dalam  keadaan  konkret  tidak  dapat  dikesampingkan  (disisihkan)  oleh  perjanjian (kontrak)  yang  dibuat  oleh  kedua  belah  pihak  sendiri.  Dengan  kata  lain,  hukum  yang dalam  keadaan  bagaimanapun  juga  harus  ditaati,  hukum  yang  mempunyai  paksaan mutlak (absolut). Apabila dihubungan dengan sifat pengaturan rahasia bank pada hukum perbankan  maka  rahasia  bank  merupakan  hukum  memaksa,  artinya  bank  dalam menjalankan  kegiatan  usaha  harus  tunduk  dan  patuh  terhadap  rahasia  bank  yang  telah ditetapkan dalam undang-undang.
Pengaturan kegiatan industri perbankan nasional tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, dalam hal ini kepentingan negara, melainkan harus lebih banyak  memberikan  perlindungan  kepada  kepentingan  sosial  masyarakat  banyak  pada umumnya,  dan  kepentingan  masyarakat  pribadi,  dalam  hal  ini  nasabah  bank  dari perbuatan-perbuatan  yang  dapat  merugikan  masyarakat  banyak  dan  kegiatan  industri perbankan  nasional  itu  sendiri.  Tujuan  utama  pengaturan  secara  normatif  kegiatan industri  perbankan  nasional  tersebut  dalam  rangka  menjaga  keamanan  dan  kesehatan bank  dengan  baik  serta  sekaligus  kesehatan  dan  sistem  keuangan  nasional  secara keseluruhan,  sehingga  kegiatan  industri  perbankan  nasional  diharapkan  akan  dapat melaksanakan praktik- praktik perbankan yang sehat dan mampu bersaing secara sehat di antara  sesama  dalam  kegiatan  industri  perbankan  nasional.  Industri  perbankan mempunyai  karakteristik  usaha  yang  berbeda  apabila  dibandingkan  dengan  industri  non perbankan  pada  umumnya.  Perbedaan  yang  mendasar  terutama  terlihat  dari  dua  aspek, yaitu:  pertama  eksistensi  lembaga  keuangan  sangat  bergantung  pada  unsur  kepercayaan dan kedua hubungan bentuk, masyarakat dan pemerintah merupakan wujud ikatan sosial dalam  artian  bahwa  masyarakat  mengharapkan  agar  pemerintah  dapat  melindungi  hak milik  individu.  Tujuan  menjaga  keamanan  bank  dibutuhkan  agar  kegiatan  industri perbankan  tidak  mudah  colaps  berhubung  kegiatan  industri  perbankan  sangat  rentan terhadap ketidakpercayaan masyarakat.

## Problematika  Pengungkapan  Rahasia  Bank  Antara  Kepentingan  Negara  dan Perlindungan Kepada Nasabah
Terkait dengan kasus yang terjadi dengan pembukaan rahasia bank dalam putusan Nomor  57/PID.SUS/2019/PT.DKI  dengan  terdakwa  atas  nama  Devy  Yuliana  yang merupakan pemilik dari PT. Prima Sakti Sentosa dan PT. Untung Jaya  Sejahtera beserta anak perusahaannya. Perusahan ini bergerak dalam bidang supplier, trading dan investasi akan  tetapi  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  semua  perusahaan  hanya  tukar  valas  sepeti halnya  money  changer  dan  dalam  melakukan  transaksi  keuangan  terdakwa  menggunkan dan  menguasai  banyak  rekening  bank  atas  nama  sendiri  dan  juga  atas  nama  beberapa karyawan  terdakwa  serta  atas  nama  perusahaan,  yang  selanjutnya  digunakan  untuk menerima  pentransferan  uang  dari  pelaku-pelaku  jaringan  narkotika  agar  tidak  dapat diketahui oleh aparat penegak hukum, dengan tujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat  asal  usulnya  dari  hasil  tindak  pidana  dalam  kurun  waktu  antara  2010  sampai dengan  2017.  Terdakwa  akhirnya  dijatuhi  hukuman  pidana  selama  18  tahun  penjara dengan  denda  1  Miliar  Subsider  6  bulan  penjara  serta  beberapa  barang  bukti  dirampas untuk  negara  dan  adapula  yang  dikembalikan,  maka  mengacu  pada  ketentuan  Undang- Undang    Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  tersebut  maka  bank  di  Indonesia  tidak boleh menerapkan rahasia bank terkait dengan tindak pidana pencucian uang dikarenakan adanya  pengecualian  dari  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perbankan dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A.  Kejahatan  rahasia  bank  adalah  perbuatan  memberikan  keterangan  mengenai  nasabah penyimpan  dan  simpanannya  secara  melawan  hukum  atau  tanpa  persetujuan  nasabah penyimpan  yang  bersngkutan  (Sjamsuddin,  2015).  Hukuman  atas  pelanggaran  terhadap ketentuan  rahasia  bank  didalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  diatur sebagai berikut:
1. Berdasarkan  Pasal  47  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan  yaitu  barangsiapa  tanpa  membawa  perintah  tertulis  atau  izin dari  pimpinan  Bank  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  41, Pasal  41  A,  dan  Pasal  42,  dengan  sengaja  memaksa  bank  atau  pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  40,  diancam  dengan  pidana  penjara  sekurang-kurangnya  2  (dua) tahun dan paling lama (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,-  (sepuluh  milyar  Rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah).
2. Berdasarkan  Pasal  47  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan  yaitu  anggota  dewan  komisaris,  direksi,  pegawai  bank  atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib  dirahasiakan  menurut  Pasal  40,  diancam  dengan  pidana  penjara sekurang-kurangnya  2  (dua)  tahun  dan  paling  lama  4  (empat)  tahun  serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah).
3. Berdasarkan  Pasal  47A  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10 Tahun  1998  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  yaitu  anggota  dewan  komisaris, direksi  atau  pegawai  bank  yang  dengan  sengaja  tidak  memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A
dan  Pasal  44  A,  diancam  dengan  pidana  penjara  sekurang-kurangnya  2 (dua)  tahun  dan  paling  lama  7  (tujuh)  tahun  serta  denda  sekurang- kurangnya  Rp.4.000.000.000,-  (empat  milyar  Rupiah)  dan  paling  banyak Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah). 4. 4. Berdasarkan  Pasal  13  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 2/19/PBI/2000  tentang  Persyaratan  Dan  Tata  Cara  Pemberian  Perintah Atas Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank yaitu dengan tidak mengurangi ketentuan  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  47  dan  Pasal  47  A Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif terhadap Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 8.
Ancaman  pidana  tindak  pidana  pencucian  uang  ini  cukup  berat  sehingga  bank harus  melaksanakan  prinsip  kehati-hatian  dalam  menjaga  rahasia  bank.  Sedangkan  pada sisi lain dalam berbagai proses hukum pihak aparat hukum kepolisian maupun kejaksaan sering kali tidak memahami sepenuhnya mengenai rahasia bank ini (Lestari, 2019). Bank di  dalam  menjalankan  fungsinya  wajib  menjalankan  beberapa  prinsip,  yakni  prinsip kepercayaan,  prinsip  kehati-hatian  dan  prinsip  menjaga  rahasia  bank  (Yohana,  Syahrin, Hamdan,  &  Siregar,  2014).  Penggunaan  agen  sejatinya  sudah  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  diatas,  namun  berkaitan  dengan  prinsip  rahasia  bank,  agen  bukanlah  termasuk orang ataupun pihak yang mempunyai kewajiban untuk menjaga rahasia bank (Mubarok, Santoso, & Njatrijani, 2017). Berlandaskan hal yang telah dipaparkan diatas , maka lebih terlihat  dan  tegas  bahwa  rahasia  bank  merupakan  hal  yang  perlu  menjadi  perhatian khusus  bagi  seluruh  bank,  hal  ini  menjadi  faktor  bahwa  apabila  rahasia  bank  tidak dilakukan  dengan  tepat  dan  hati-hati,  maka  sepatutnya  untuk  diancam  dengan  hukuman pidana  bahkan  hukuman  tersebut  diperberat  dengan  adanya  denda  terlebih  lagi  didalam peraturan  pelaksananya  yaitu  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  2/19/PBI/2000,  mana tahu  bank  dikenakan  sanksi  administratif.  Adapun  tujuan  dasarnya  adalah  memberikan kepastian  kepada  nasabah.  bahwa  rahasia  bank  merupakan  hal  yang  harus  dijunjung tinggi.  Bahwa  berdasarkan  hal  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  makin  jelas  dan  tegas bahwa  rahasia  bank  merupakan  hal  yang  perlu  menjadi  perhatian  khusus  bagi  seluruh bank,  hal  ini  dikarenakan  bahwa  apabila  rahasia  bank  tidak  dilakukan  dengan  tepat  dan hati-hati, maka dimungkinkan untuk diancam dengan hukuman pidana bahkan hukuman tersebut  diperberat  dengan  adanya  denda  terlebih  lagi  didalam  peraturan  pelaksananya yaitu  Peraturan  Bank  Indonesia,  dimungkinkan  bank  dikenakan  sanksi  administratif. Adapun  tujuan  dasarnya  adalah  memberikan  kepastian  kepada  nasabah  bahwa  rahasia bank merupakan hal yang harus dijunjung tinggi. Maka dapat disimpulkan, bahwa rahasia bank memang ditujukan untuk perlindungan nasabah salah satunya data nasabah, dimana hal  ini  merupakan  sebab  akibat  dari  penerapan  prinsip  kepercayaan  didalam  hubungan nasabah dengan bank, disamping itu rahasia bank tersebut muncul awal mulanya dengan tujuan  yang  baik,  yaitu  melindungi  nasabah  bank  dari  tindakan  sewenang-wenang pemerintah  ataupun  penguasa.  Akan  tetapi  seiring  dengan  perkembangan  zaman  dan kemajuan  teknologi,  maka  jenis  kejahatan  makin  beragam  dan  bank  sering  digunakan sebagai  tempat  untuk  menyimpan  hasil  kejahatan,  apabila  hal  ini  tidak  disikapi  maka perbankan  sendiri  tidak  akan  tumbuh  dengan  baik  karena  kemungkinan  sebagian  besar dananya  merupakan  hasil  kejahatan  sedangkan  disatu  sisi  tingkat  kejahatan  dengan menggunakan  jasa  bank  untuk  menyimpan  hasil  kejahatan  akan  semakin  besar.  Maka untuk  menjembatani  antara  penerapan  rahasia  bank,  perlindungan  data  nasabah,
penerapan prinsip kepercayaan dan penegakan hukum, maka didalam rahasia bank diatur mengenai  pencgecualian  dimana  pengecualian  ini  diatur  berdasarkan  tingkat  kebutuhan dan kesesuaian untuk mendukung penegakan hukum tetapi tidak mengurangi  esensi dari rahasia bank.
Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, bahwa yang menjadi problematika dalam pelaksanaan  AEOI  dengan  terbitnya  Peraturan  OJK  Nomor  25/POJK.03/2015  tentang Penyampaian  Informasi  Nasabah  Asing  terkait  Perpajakan  kepada  Negara  Mitra  atau Yurisdiksi Mitra adalah terkait pengaturan rahasia bank. Isi dari POJK ini sebagai wujud sinkronisasi  hukum  dalam  mewadahi  dilaksanakannya Automatic  Exchange  of Information (AEOI).  AEOI  merupakan  tindak  lanjut  dari  Penandatanganan Multilateral Competent  Authority  Agreement (MCAA)  oleh  Meneteri  Keuangan  Republik  Indonesia yang  mana  merupakan  salah  satu  bentuk  komitmen  Pemerintah  Indonesia  dalam  upaya meningkatkan  akses  data  pihak  ketiga,  khususnya  data  perbankan  untuk  kepentingan perpajakan.  Dalam  hal  ini  apakah  ketentuan  rahasia  bank  hukum  etnis,  hukum  adat istiadat,  maupun  hukum  kemasyarakatan  yang  terdapat  di  dalam  masyarakat  itu  sendiri dan  diakui  secara  sah,  sehingga  legitimasi  dianggap  sangat  penting  di  dalam  kehidupan masyarakat  luas.  Perubahan  nilai  dan  norma  sosial  dalam  masyarakat  sebagai konsekuensi  perkembangan  peradaban  manusia  merupakan  salah  satu  contoh  yang melatarbelakangi  pergeseran  dari  legitimasi.  Dalam  rangka  mengatasi  problematika legitimasi  hukum  rahasia  perbankan  pasca  berlakunya  Peraturan  OJK  Nomor 25/POJK.03/2015  tentang  Penyampaian  Informasi  Nasabah  Asing  terkait  Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Isi dari POJK ini adalah mengatur penerapan perjanjian  Pertukaran  Informasi  secara  Otomatis,  LJK  wajib  menyampaikan  laporan kepada otoritas pajak Indonesia berupa informasi Nasabah Asing terkait perpajakan untuk diteruskan  kepada  otoritas  pajak  Negara  Mitra  atau  Yurisdiksi  Mitra.  Laporan  ini merupakan  laporan  mengenai  informasi  Nasabah  Asing  yang  memiliki  saldo  rekening atau  nilai  rekening  paling  sedikit  sesuai  dengan  perjanjian  Pertukaran  Informasi  secara Otomatis.
Pertukaran  Informasi  secara  Otomatis  yaitu  pertukaran  informasi  keuangan nasabah  LJK  yang  merupakan  wajib  pajak  Negara  Mitra  atau  Yurisdiksi  Mitra  yang berada  di  Indonesia  untuk  disampaikan  kepada  otoritas  pajak  Negara  Mitra  atau Yurisdiksi  Mitra  dimaksud,  dan  dapat  berlaku  sebaliknya  bagi  wajib  pajak  Indonesia yang  merupakan  nasabah  LJK  di  Negara  Mitra  atau  Yurisdiksi  Mitra  yang  akan disampaikan  informasi  keuangannya  kepada  Otoritas  Pajak  di  Indonesia.  Dengan demikian  inti  dari  Peraturan  OJK  Nomor  25/POJK.03/2015  tersebut  di  atas  untuk melaksanakan  pertukaran  informasi  secara  otomatis  di  bidang  perpajakan  (AEOI),  OJK melakukan langkah progresif untuk mengatasi kendala hukum tersebut. OJK menyiapkan sejumlah  peraturan  di  sektor  jasa  keuangan  untuk  mendukung  pelaksanaan  AEOI  yang akan  mulai  diimplementasikan  pada  September  2018.  Salah  satu  wujud  dari  dukungan tersebut  adalah  dengan  menyiapkan  peraturan  bagi  lembaga  jasa  keuangan  agar  dapat menyampaikan  data  nasabah  untuk  dipertukarkan  informasinya  dalam  rangka  pajak dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra. Terkait dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 28  dan  Pasal  40  ayat  (1)  UU  Perbankan  yang  mengatur  kerahasiaan  bank,  OJK  berniat untuk menyelesaikan kendala tersebut. Dalam hal ini akan dilakukan revisi atas ketentuan dalam  UU  Perbankan  yang  saat  ini  sudah  masuk  dalam  salah  satu  program  legislasi  di DPR.  Di  dalam  Pasal  2  Peraturan  OJK  Nomor  25/POJK.03/2015  tentang  Penyampaian Informasi  Nasabah  Asing  terkait  Perpajakan  kepada  Negara  Mitra  atau  Yurisdiksi  Mitra disebutkan  bahwa  informasi  nasabah  yang  dipertukarkan  secara  otomatis  untuk kepentingan  perpajakan  paling  sedikit  meliputi  informasi  nasabah  dan  informasi
keuangan  nasabah.  Dari  rumusan  Pasal  tersebut  telah  mengacu  dan  memenuhi  rumusan pengertian  rahasia  bank  yang  termuat  dalam  Undang-Undang  Perbankan  beserta penafsiran  resminya  sebagaimana  termuat  dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia.  Adanya kekhawatiran  menabrak  Pasal  kerahasiaan  bank  yang  menimbulkan  problematika pengungkapan rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah sebenarnya  tidak  beralasan  karena  ketika  nasabah  bersedia  untuk  memberikan  kuasa membuka rekeningnya maka pasal kerahasian bank menjadi tidak berlaku. Demikian pula ketakutan  adanya  pelarian  dana  ke  luar  negeri  tidak  relevan  lagi  karena  negara  tujuan pelarian  dana  tersebut  sebagian  besar  juga  telah  berkomitmen  untuk  saling  memberikan informasi perbankan secara otomatis. Berkaitan dengan penerobosan rahasia bank sebagai dampak  AEOI,  bahwa  penerapan  AEOI  memang  tersebut  harus  dihapuskan  sehingga tidak  legitimate  atau  tidak  ada  lagi  ketentuan  mengenai  rahasia  bank,  ataukah  ketentuan mengenai  rahasia  bank  ini  tetap  legitimate  namun  perlu    ada    pengaturan    khusus    yang mengaturnya    sehingga    pelaksanaan  pertukaran  informasi  secara  otomatis  (AEOI)  akan benar-benar  siap  dilaksanakan  pada  tahun  2018  dan  memiliki  legitimasi  hukum  yang jelas.
Legitimasi  hukum  merupakan  pengakuan  hukum  di  mata  masyarakat  serta merupakan  bagian  dari  suatu  tindakan  perbuatan  hukum  yang  berlaku  dan  juga perundang-undangan yang sah, di mana hal ini mencakup peraturan hukum formal, akan memunculkan  konsekuensi  tidak  adanya  lagi  kerahasiaan  bank  untuk  kepentingan perpajakan.  Hal  yang  menimbulkan  problematika  dalam  pelaksanaan  AEOI  dengan terbitnya  Peraturan  OJK  Nomor  adalah  terkait  pengaturan  rahasia  bank.  Dalam  hal  ini apakah  ketentuan  rahasia  bank  tersebut  harus  dihapuskan  sehingga  tidak  legitimate  atau tidak  ada  lagi  ketentuan  mengenai  rahasia  bank,  ataukah  ketentuan  mengenai  rahasia bank ini tetap legitimate namun perlu ada pengaturan khusus yang mengaturnya sehingga pelaksanaan  pertukaran  informasi  secara  otomatis  (AEOI)  akan  benar-benar  siap dilaksanakan pada tahun 2018 dan memiliki legitimasi hukum yang jelas.
OJK  dan  Dirjen  Pajak  menandatangani  Nota  Kesepahaman  tentang  Kerja  Sama dalam  Bidang  Pengaturan,  Pengawasan  dan  Penegakan  Hukum  serta  Perlindungan Konsumen  di  Sektor  Jasa  Keuangan  yang  ruang  lingkupnya  meliputi  Penerapan Pembukaan  Rahasia  Nasabah  Bank.  Sebagai  salah  satu  bentuk  pelaksanaan  Nota Kesepahaman  tersebut,  diresmikan  peluncuran  bersama  sistem  izin  pembukaan  rahasia nasabah  penyimpan  untuk  tujuan  perpajakan.  Sistem  ini  terdiri  dari  dua  aplikasi  yaitu Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (AKASIA) bagi internal Kementerian Keuangan dan Aplikasi  Buka  Rahasia  Bank  (AKRAB)  bagi  internal  OJK.  Pasca  berlakunya  Peraturan OJK  No.  25/POJK.03/2015  tentang  Penyampaian  Informasi  Nasabah  Asing  Terkait Perpajakan  Kepada  Negara  Mitra  Atau  Yurisdiksi  Mitra,  seperti  yang  telah  dijelaskan dalam  pembahasan  sebelumnya  bahwa  ketentuan  rahasia  bank  masih  legitimate  namun ada  pengaturan  lebih  lanjut  yang  telah  disediakan  baik  oleh  OJK  maupun  Kementerian Keuangan  dalam  membuka  rahasia  bank  untuk  kepentingan  pertukaran  informasi  secara otomatis di bidang perpajakan (AEOI). Dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  menyatakan  bahwa  salah  satu  tujuan dibentuknya  OJK  adalah  agar  dapat  melindungi  kepentingan  Konsumen  dan  masyarakat dalam  di  sektor  jasa  keuangan.  Perlindungan  ini  dimaksudkan  agar  dapat  memberikan rasa aman terhadap konsumen sebagai pengguna jasa keuangan.
Nasabah  bank  sebagai  konsumen  pengguna  jasa  perbankan,  memiliki  hak  untuk mendapatkan  perlindungan  atas  data  pribadi  yang  ada  pada  bank  tempat  mereka menyimpan  dana.  Hubungan  kontraktual  antara  bank  dan  nasabah  sebagai  konsumen pengguna jasa perbankan dalam penyimpanan dana, berakibat hukum bahwa bank  harus melindungi  kepentingan  nasabah.  OJK  sebagai  lembaga  pengawas  di  sektor  jasa
keuangan  sangat  melindungi  hak-  hak  setiap  nasabah  setiap  lembaga  jasa  keuangan. Sebenarnya  perlindungan  OJK  terhadap  kerahasiaan  bank  sudah  dilaksanakan  sebelum Indonesia  meratifikasi  MCAA  untuk  melaksanakan  AEOI.  Jika  AEOI  pada  tahun  2018 nanti mulai diterapkan, maka OJK menjadi garda terdepan dalam mengawasi pelaksanaan pembukaan  rahasia  bank  melalui  Aplikasi  Usulan  Buka  Rahasia  Bank  (AKASIA)  bagi internal Kementerian Keuangan dan Aplikasi Buka Rahasia Bank (AKRAB) bagi internal OJK supaya tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan.
Kerahasiaan bank merupakan hal mendasar yang dibutuhkan dalam setiap sistem perbankan  yang  sehat.  Hal  ini  berawal  dari  hubungan  antara  bank  dan  nasabahnya  yang mewajibkan  bank  tersebut  untuk  merahasiakan  semua  informasi  yang  dimiliki  oleh nasabahnya.  Oleh  karena  seorang  nasabah  tidak  mungkin  mempercayakan  dana  serta urusan keuangan mereka pada bank apabila lembaga tersebut tidak menjamin kerahasiaan data-data  yang dimiliki oleh  nasabah tersebut. Untuk  itu, sistem ini memainkan peranan penting dalam melindungi kerahasiaan perbankan yang dimiliki oleh  suatu  individu atau entitas tertentu. Rahasia bank atau bank secrecy dilaksanakan dimanapun di dunia ini, hal ini  berarti  setiap  lembaga  keuangan  bank  mempunyai  rahasia  bank.  Rahasia  bank merupakan  prinsip  etis  yang  umum  dan  hampir  semua  negara  mempunyai  peraturan hukum  yang  mengatur  rahasia  bank.  Relasi  antara  nasabah  dan  bank  merupakan  relasi kepercayaan.  Bank  tentu  tidak  berlaku  etis  bila  memberitahu  kepada  pihak  lain  tentang kekayaan  seseorang  atau  badan  hukum  yang  dititipkan  kepadanya.  Kewajiban  menjaga rahasia bank tersebut tentunya mengenal batas, karena kepentingan banyak nasabah yang harus diperhatikan.
Kerahasiaan  bank  dapat  berpotensi  menimbulkan  kegiatan  menyembunyikan penghasilan  secara  ilegal  untuk  menghindari  kewajiban  membayar  pajak.Untuk menanggulanginya,  pihak  otoritas  pajak  memerlukan  akses  untuk  mnganalisis  catatan transaksi  keuangan  wajib  pajak  agar  dapat  mendeteksi  celah-celah  kebocoran  pajak  dan melakukan  upaya  penegakan  hukum.  Sebelum  Indonesia  meratifikasi  MCAA  untuk melaksanakan  AEOI,  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  terhadap  rahasia  bank, OJK  telah  menerbitkan  Peraturan  OJK  untuk  melindungi  konsumen  di  sektor  jasa keuangan.  Menerbitkan  Peraturan  OJK  Nomor  1/POJK.07/2013  Tahun  2013  tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  dan  Surat  Edaran  OJK  Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/ atau Informasi Pribadi Konsumen.
Terkait  dengan  sampai  batas  mana  OJK  melindungi  rahasia  bank,  bahwa  OJK melindungi  ketentuan  rahasia  bank  sampai  pada  batas  yang  ditentukan  oleh  Undang- Undang,  karena  dalam  hal  ini  OJK  tidak  boleh  bertindak  di  luar  kewenangan  yang diberikan Undang-Undang. OJK tetap menjaga komitmennya sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan yaitu mengatur, mengawasi, dan melindungi namun tetap pada batas kewenangannya  sesuai  yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang.    Berkaitan  dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu tujuan hukum yang meliputi kemanfaatan,  kepastian  dan  keadilan  sebagai  pisau  analisis  dalam  penelitian  ini  ialah menjawab  tentang  penerapan  rahasia  bank  sebagai  bentuk  perlindungan  data  nasabah dimana  kemanfaatan  yang  diperoleh  dari  penerapan  rahasia  bank  ini  adalah  adanya  rasa aman  dan  terlindungi  dari  penerapan  rahasia  bank,  untuk  kepastian  hukum  dan  keadilan sendiri  terjamin  karena  dalam  Pasal  40  Undang-Undang  Tentang  Perbankan  sendiri menyatakan  bahwa  bank  wajib  merahasiakan  mengenai  nasabah  dan  simpanannya sehingga  adanya  kepastian  dimana  tidak  sembarang  orang  dapat  mengakses  informasi- informasi  terkait  nasabah  dan  simpanannya  sedangkan  untuk  keadilan  sendiri  ialah adanya  pengecualian  dalan  penerapan  rahasia  bank  sehingga  instansi  penegak  hukum tidak  kesulitan  untuk  mengakses  informasi-informasi  yang  dibutuhkan  apabila  nasabah
yang  bersangkutan  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  maupun  seperti  dalam  hal pengecualian seperti pada Pasal 40 Undang-Undang Perbankan.

## Kesimpulan
Penerapan rahasia bank sebagai bentuk perlindungan hukum kepada nasabah terdiri dari  perlindungan  hukum  preventif  dan  represif.  Perlindungan  hukum  preventif  yang secara  tidak  langsung  diberikan  yaitu  dalam  bentuk  penjelasan  atau  informasi  lisan  dari pihak bank mengenai penggunaan data pribadi nasabah melalui klausula yang tercantum dalam formulir data nasabah. Sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan dengan menjatuhkan sanksi ganti kerugian yang merupakan bentuk perlindungan reprensif secara perdata,  sementara  itu  adanya  sanksi  pidana  penjara  paling  sedikit  2  tahun  dan  paling lama  4  tahun  serta  denda  paling  sedikit  Rp.  4  miliar  dan  paling  banyak  Rp.  8  miliar merupakan bentuk perlindungan reprensif secara pidana.
Terkait kasus pembukaan rahasia bank dalam putusan Nomor
57/PID.SUS/2019/PT.DKI  maka  diatur  pengecualian  atas  rahasia  bank,  maka  mengacu pada  ketentuan  Undang-Undang    Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  dalam  Pasal  41,  Pasal  41 A,  Pasal  42,  Pasal  43,  Pasal  44  dan  Pasal  44  A.  Dimana  hal  ini  sebagai  bentuk keseimbangan  antara  kepentingan  individu  dengan  kepentingan  umum.  Akan  tetapi, dengan  adanya  pengecualian  tersebut  tidak  mengakibatkan  hilangnya  perlindungan  data dan  dana  nasabah.  Oleh  karena  itu,  sebagai  bentuk  dari  kepastian  hukum  atas perlindungan  data  nasabah,  maka  diatur  hukuman  atas  pelanggaran  dari  rahasia  bank, dimana  hukuman  yang  diberikan  berupa  pidana  kurungan,  denda  dan/atau  sanksi administratif.

## Bibliografi .
Christian,  John  Bert,  Nasution,  Bismar,  Suhaidi,  Suhaidi,  &  Siregar,  Mahmul.  (2016). Analisis  Hukum  Atas  Penerapan  Rahasia  Bank  Di  Indonesia  Terkait  Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk Cabang Medan). USU Law Journal , 4 (4), 164935.
Fahrurrozi,  Rizky,  Murwadji,  Tarsisius,  &  Rukmini,  Mien.  (2020).  Problematika Pengungkapan  Rahasia  Bank  Antara  Kepentingan  Negara  Dan  Perlindungan Kepada Nasabah. Esensi Hukum , 2 (1), 77–96.
Jailani,  Ahmad.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  Terkait  Dengan  Rahasia Bank. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 25 (2).
Lestari,  Tiara  Ayu.  (2019).  Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (Kpk)  Dalam Pengecualian Kerahasiaan Bank. Supremasi Hukum , 15 (1), 63–71. Monica,  Amanda  Savira,  Murwadji,  Tarsisius,  &  Suwandono,  Agus.  (2019). Implementasi  Prinsip  Keterbukaan  Informasi  Publik  Terkait  Pembukaan  Rahasia Bank  Dalam  Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum. ACTA  DIURNAL  Jurnal  Ilmu Hukum Kenotariatan , 3 (1), 43–57.
Mubarok,  Rizki,  Santoso,  Budi,  &  Njatrijani,  Rinitami.  (2017).  Pertanggungjawaban Agen  Branchless  Banking  terhadap  Nasabah  Branchless  Banking  (Hubungan Hukum  Antara Agen-Prinsipal dan Konsumen). Diponegoro Law Journal , 6 (2), 1– 12.
Qamar, Nurul, & Djanggih, Hardianto. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 11 (3), 337–347.
Sarapi, Nancy. (2013). Usaha Bank Menjaga Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan
Terhadap Nasabah. Lex Et Societatis , 1 (4).
Simanjuntak,  Ika  Khairunnisa.  (2020).  Pengecualian  Rahasia  Perbankan  untuk Kepentingan  Perpajakan  di  Indonesia. Pena  Justisia:  Media  Komunikasi  Dan Kajian Hukum , 19 (1).
Sjamsuddin,  Rezza  Muhammad.  (2015).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  Dalam Bentuk Rahasia Bank. Lex Privatum , 3 (4). SP, Bambang Catur. (2014). Mekanisme dan prosedur pembukaan rahasia bank. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 1 (1).
Vediani,  Ilmi.  (2016).  Analisis  Hukum  Penerapan  Anti  Pencucian  Uang  Terhadap Kebijakan Rahasia Bank. Veritas et Justitia , 2 (1), 177–203.
Wahyudi, Moh Hairul. (2019). Tinjauan Hukum Tentang Kerahasiaan Bank Terkait Data Nasabah  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  di  Indonesia. An-Nawazil:  Jurnal  Hukum Dan Syariah Kontemporer , 1 (1), 68–86.
Yasin,  Akhmad.  (2019).  Keterkaitan  Kerahasiaan  Bank  dan  Pajak:  Antara  Kepentingan Negara dan Pribadi. Jurnal Konstitusi , 16 (2), 212–234. Yohana,  Yohana,  Syahrin,  Alvi,  Hamdan,  Muhammad,  &  Siregar,  Mahmul.  (2014).
Pertanggungjawaban  Pidana  dalam  Kejahatan  Perbankan. USU  Law  Journal , 2 (3), 221–237 .
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.