## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174

## Volume 3, Nomor 3, 2023

## Authors
1 Candra Dewi Panigoro
2 Arifin Tumuhulawa
3 Ramdhan Kasim
Affiliation 1,2,3 Universitas Gorontalo
Email
Tumuhulawa.arifin@gmail.com

## Date Submission
15 Juli 2023

## Date Accepted
10 Agustus 2023
Date Published 11 September 2023
DOI 10.52249

## EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM
PENDAFTARAN  TANAH  SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI PROVINSI GORONTALO DALAM PERSPEKTIF

## HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

## Abstract
This  study  aims  to  find  out  about  the  implementation  of  the Complete  Systematic  Land  Registration  (PTSL)  Program  in Gorontalo Province from a public policy legal perspective and what obstacles  affect  the  implementation  of  the  Complete  Systematic Land  Registration  (PTSL)  program  in  Gorontalo  Province.  The method used in this writing is empirical juridical research, namely legal  research  regarding  the  enforcement  or  implementation  of normative legal provisions directly in every particular legal event that  occurs  in  society.  The  results  of  the  study  show  that  the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) is one of the  efforts  made  by  the  government  to  respond  to  various  public complaints,  related  to  the  procurement  of  making  free  certificates for poor people who own land or plots of land. PTSL, namely the land registration procedure for the first time, which is carried out simultaneously  and  simultaneously.  In  order  to  accelerate  the implementation  of  the  program,  the  Gorontalo  Province  National Land  Agency  coordinates  with  the  district/city  Land  Agency  in Gorontalo Province. The implementation is that officers go directly to the community, but the implementation so far cannot be said to have  not  met  the  target,  because  there  are  still  many  community lands that are still in registered status and have not been converted into certified land. One of the dominant factors constraining them is  the  lack  of  public  awareness  regarding  the  importance  of  land certificates  as  legal  evidence  for  the  land  they  own,  limited competent human resources and inadequate infrastructure needed. Keywords: Certificate, Land Registration, Systematic,

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tentang pelaksanaan  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  (PTSL)  di  Provinsi  Gorontalo  dalam  perspektif hukum  kebijakan  publik  serta  hambatan  apa  saja  yang mempengaruhi  pelaksanaan  program  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di  Provinsi  Gorontalo.  Metode yang dilakukan dalam penulisan ini yakni penelitian yuridis empiris  yakni penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan atau  implementasi  ketentuan  hukum  normatif  secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam  masyarakat .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa
Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL) merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah  untuk  merespon  berbagai  keluhan  masyarakat,
terkait  dengan  pengadaan  pembuatan  sertifikat  gratis  bagi masyarakat  miskin  yang  memiliki  lahan  atau  sebidang tanah.  PTSL  yakni  Prosedur  pendaftaran  tanah  untuk pertama  kali,  yang  dilakukan  secara  bersamaan  dan serentak. Guna  mempercepat pelaksanaan program tersebut Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Gorontalo  melakukan koordinasi  dengan    Badan  Pertanahanan  kabupaten/  kota yang  ada  di  Provinsi  Gorontalo.  Pelaksanaannya  yakni petugas  turun  langsung  kepada  masyarakat,  namun pelaksanaannya  sampai  saat  ini  dapat  dikatakan  belum memenuhi  target,  karena  masih  banyak  tanah  masyarakat yang  masih  dalam  status  terdaftar  dan  belum  berubah menjadi  tanah  yang  sudah  bersertifikat.  Salah  satu  faktor dominan  yang  menjadi  penghambat  diantaranya,  yakni kurangnya  kesadaran  masyarakat  terkait  pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliknya,  terbatasnya  Sumber  daya  manusia  yang berkompeten  serta  sarana  prasana  yang  diperlukan  kurang memadai.
Kata kunci: Pendaftaran Tanah, Sistematis, Sertifikat.

## PENDAHULUAN
Tanah  dalam  pengertian  hukum  adalah  permukaan  bumi,  sebagaimana  yang dinyatakan  dalam  Pasal  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1960  tentang  Pokok-pokok Agraria.  Tanah  menjadi  kebutuhan  yang  sangat  menentukan  bagi  hajat  hidup  manusia. Bumi,  air  dan  ruang  angkasa,  serta  segala  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya adalah  merupakan  karunia  yang  diberikan  Tuhan  kepada  umat  manusia,  oleh  karena  itu manusia  berkewajiban  untuk  mempergunakan  dan  memeliharanya  guna  mencapai kemakmuran  seluruh  hidupnya.  Hubungan  antara  manusia  dengan  bumisangat  erat kaitannya  dengan  hak  dan  kewajiban  manusia  dalam  memanfatkan  penguasaannya. Hubungan itu tercermin dalam penguasaan, kepemilikan hak atas tanah. Untuk mengatasi hal  tersebut,  Negara  mengatur  mengenai  penertiban  status  dan  penggunaan  hak-hak  atas tanah,sebagai  upaya  meningkatkan  kepastian  hukum  dengan  cara  pemberian  sertifikat kepemilikan  hak-hak  atas  tanah.  Sejalan  dengan  tekad  dan  kebijakan  pemerintah  untuk melaksanakan  pembangunan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  nasional,  aspek  pertanahan merupakan  salah  satu  faktor  penunjang  yang  sangat  penting  bagi  keberhasilan  dan pemerataan hasil pembangunan.
Tanah  juga  merupakan  simbol  sosial  dalam  masyarakat  dimana  penguasa  terhadap sebidang  tanah  melambangkan  pula  nilai  kehormatan,  kebanggaan  dan  keberhasilan pribadi sehingga secara ekonomi, sosial, dan budaya, tanah yang dimiliki menjadi sebuah sumber  kehidupan,  simbol  identitas,  hak  kehormatan  dan  martabat  pendukungnya sehingga diperlukan pengaturan pendaftaran tanah sebagai implementasi penguasaan hak milik atas  tanah tersebut. Di wilayah Negara Indonesia sebagian besar tanah yang dimiliki oleh  masyarakat,  belum  bersertifikat,  dan  umumnya  terdapat  di  desa-desa  dimana masyarakatnya belum mengenal hukum pertanahan. Pada umumnya tanah-tanah yang ada masih  berupa  letter  C  atau  pethuk  saja.  Untuk  itu  pemerintah  melakukan  upaya  hukum
guna  menjamin  kepastian  hukum  dengan  mewajibkan  setiap  pemilik  tanah  untuk mendaftarkan  tanahnya,  sebagaimana  diamanatkan  Pasal  19  ayat  (  1  )  Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960, sebagai berikut : “Untukmenjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  Indonesia  menurut  ketentuan  yang  diatur  oleh Peraturan Pemerintah”.
Pelaksanaannya di  atur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun 1961  tentang Pendaftaran  Tanah,  yang  kemudian  diperbaharui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tercantum dalam Pasal 1 angka ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sebagaiberikut : Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,  pengolahan,  pembukuan  danpenyajian  serta  pemeliharaan  data  fisik  dan data  yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftarmengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan- satuan  rumah  susun,  termasuk  pemberian  surat  tanda  bukti  hak  dan  kepemilikan  atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yangmembebaninya (Suyikati,2019).
Guna  memberikan  kepastian  hukum  kepada  para  pemegang  hak  atas  tanah,  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah  ditegaskan bahwasertifikat merupakan alat bukti yang kuat. Orang tidak menuntut tanah yang sudah bersertifikat atas nama orang atau badan hukum. Jika selama 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor  Pertanahan  atau  tidak  mengajukan  gugatan  pada  Pengadilan  sedangkan  tanah tersebut diperoleh dengan itikad baik dan secara fisik nyata menguasainya (Nurhidayati, & Silpia, R. 2018).
Selama belum dibuktikan sebaliknya, data fisik dan yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar baik dalam perbuatan hukum sehari hari maupun sesuai dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang  tercantum  dalam  surat  ukur  dan  buku  tanah  yang  bersangkutan.  Dengan  demikian jelassertifikat  merupakan  jaminan  kepastian  hukum  dibidang  pertanahan.  Pengertian Sertifikat  adalah  :  Salinan  buku  tanah  dan  surat  ukur  yang  telah  dijilid  menjadi  satu bersama-sama  dengan  suatu  kertas  bersampul  yang  telah  ditetapkan  dengan  peraturan menteri”.  (Jimmy  Joses  Sembiring,  2010).  Sebuah  sertifikat  tidak  begitu  saja  diberikan kepada seseorang yang memiliki hak atas tanah, tetapi diberikan kepada yang bersangkutan apabila memerlukannya. Kepemilikan sertifikat tanah diperoleh melalui proses pendaftaran haknya  kepada  Kantor  Pertanahan,  karena  dengan  didaftarkannya  tanah,  maka  akan diketahui status tanah tersebut.
Dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria ( UUPA ) menentukan beberapa  hak  atas  tanah  yang  dapat  diberikan  kepada  seseorang,  baik  secara  perorangan maupun bersama-sama, atau oleh suatu badan hukum, yang tertuang pada Pasal 16 ayat 1 yaitu:
1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai
5. Hak Sewa
6. Hak Membuka Tanah

## 7. Hak Memungut Hasil Hutan
8. Hak-hak  lain  yang  tidak  termasuk  dalam  hak-hak  tersebut  di  atas,  yang  ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( UUPA ).
Pada kalangan masyarakat terdapat keengganan untuk mendaftarkan tanahnya secara sporadik,  dikarenakan  biayanya  mahal,  keterbatasan  pengetahuan  masyarakat  terkait prosedur pendaftaran tanah, data riwayat tanah minim dan  lambannya proses pembuatan sertifikat  tanah.  Sehingga  mereka  membiarkan  tanah  yang  dimilikinya  hanya  sebatas dokumen dalam bentuk Letter C sebagai bukti pemilikan tanah yang berada dikantor desa atau kelurahan (Sibuea 2011).
Berdasarkan  hal  tersebut  pemerintah  melalui  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL).Program  PTSL  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (selanjutnya  disebut  dengan  Permen  Nomor  6 Tahun 2018 tentang PTSL).
Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Gorontalo,  menjelaskan  pelaksanaan PTSL di Provinsi Gorontalo di tahun 2020 dengan target awal PBT sebanyak 53.000 bidang dan SHT sebanyak 40.000 bidang. Namun hal tersebut tak dapat terealisasi karena kendala pandemi Covid-19. setelah adanya relokasi anggaran terkait situasi pandemi Covid-19 taget PBT menjadi 17.377 bidang dan SHT menjadi 13.060 bidang tanah.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  dilakukan  dalam  penulisan  ini  yakni  penelitian  yuridis  empiris  yakni penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan  hukum  normatif secara  langsung  pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat (Marzuki, 2019). Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan turun langsung ke lapangan, untuk  mengetahui  secara  langsung  jawaban  dari  para  informan/responden  dalam penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dengan berbagai pertimbangan bahwa mereka dapat  memberikan  informasi  yang  seobjektif  mungkin  terkait  dengan  masalah  yang diangkat  dalam  penelitian  (Creswell,  J.  W.2019).  Dalam  penelitian  ini,  penulis  mengambil lokasi di wilayah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo,  sebagai pelaksana Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  dari  sisi kebijakan  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Badan  Pertanahan  Nasional  yakni Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  mempunyai road  map seluruh Indonesia yang di targetkan sampai dengan tahun 2025 oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo. Kementerian  terkait  menargetkan  hingga  tahun  2024  termasuk  Provinsi  Gorontalo.  Sesuai landasan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional nomor 6 tahun  2018  serta  juknis  pelaksanaannya  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL)  .  Dengan  prosedur  yang  lebih  sederhana  dan  target  yang  lebih  besar,  diharapkan seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar.
Target  Provinsi  Gorontalo  yakni  target  peta  bidang  tanah  dan  target  sertipikat  hak atas tanah atau target K1 karena Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini terdiri  dari  empat  kategori  yakni  Kategori  1(K1)  yakni  semua  bidang  tanah  yang  tidak bersengketa  perkara  dan  pemilik  tanahnya  diketahui  keberadaannya  dam  mempuyai doomen  yang  lengkap.  Kategori  2  (K2) bersengketa  atau  berperkara  kemudian Kategori  3 (K3)  adalah  orangnnya  tidak  berada  di  tempat  dan  tidak  mau  mengikuti  Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Berdasarkan  analisa    awal  peneliti  menggambarkan  bahwa  Badan  Pertanahan Nasional  tingkat  Provinsi,  Kabupaten/Kota  bertanggung  jawab  untuk  memberikan informasi dan mempromosikan kepada masyarakat mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini melibatkan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak  terutama  Pemerintah  Daerah,  agar  dapat  bersama-sama  mengedukasi  masyarakat mengenai  keuntungan  yang  didapatkan  dari  program  ini.  Pemerintah  sedang  melakukan pemetaan  seluruh  area  tanah.  Terkait  hal  ini,  provinsi  menempati  peringkat  kedua  di Indonesia  dalam  hal  kualitas  dan  jumlah  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL).  PTSL  memiliki  manfaat  besar  bagi  masyarakat  karena  dapat  mensertifikatkan semua bidang tanah dan mencegah sengketa di masa depan (Mujiburohman 2018).
Berbicara  secara  efektif  berarti  kita  harus  memperhatikan  pelaksanaan  yang  telah dilakukan.  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  telah  diterapkan  sejak tahun  2017  di  seluruh  wilayah  Indonesia,  dari  Sabang  hingga  Merauke,  dengan  tujuan untuk  mendaftarkan  seluruh  bidang  tanah.  Provinsi  Gorontalo  juga  telah  mendapatkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) seperti provinsi lainnya sejak tahun 2017, dan secara rata-rata telah mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan. Namun, untuk  berbicara  secara  efektif,  hasilnya  harus  diuji  dari  tahap  ke  tahap,  tetapi  secara keseluruhan, program ini dianggap berhasil (Wawancara Narasumber Bapak Kusno Katili, Kepala  Bidang  Penataan  dan  Pemberdayaan  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Provonso Gorontalo).
Dalam  melaksanakan  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL), tahapan  per  tahapan  harus  diperhatikan  dengan  cermat.  Jika  hasil  atau  realisasi  yang dicapai  sesuai  dengan  target  yang  ditetapkan,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  program  ini efektif.  Tujuan  dari  program  ini  adalah  untuk  mendaftarkan  semua  tanah  yang  terkait dengan anggaran yang ada. Oleh karena itu, tidak semua  bidang tanah dapat didaftarkan sekaligus.  Hanya  setelah  seluruh  bidang  tanah  terpetakan,  program  ini  dapat  dikatakan efektif.  Namun,  dengan  adanya  pandemi  Covid-19,  target  program  harus  dipotong  atau dikurangi  untuk  penanggulangan  Covid-19.  Hal  ini  dapat  mempengaruhi  efektifitas pelaksanaan  program  ini  (Siahaan  2022).  Program  ini  dapat  dikatakan  efektif  jika  target yang ingin dicapai terpenuhi, kurang efektif jika tidak memenuhi target, dan tidak efektif jika program ini tidak berjalan (Wawancara dengan bapak Kelik Eko Wijayanto, S.H., M.H. selaku  Penata  Pertanahan  Muda  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi Gorontalo).
Berdasarkan  sejarah,  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL) merupakan  turunan  dari  Peraturan  Pemerintah  No.10  Tahun  1961  tentang  Pendaftaran Tanah  yang  berkaitan  dengan  pendaftaran  tanah  desa  demi  desa  atau  daerah  setingkat dengan itu. Pasal 19 UUPA menegaskan kewajiban Pemerintah untuk mendaftarkan tanah.
Pada tahun 2017, program reformasi agraria di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo mencakup penataan aset dengan target 9 juta  hectare tanah masuk dalam target reformasi agraria, yang akan ditata kepemilikannya melalui reforma agraria.  Dan selain itu   terdapat sekitar  4,9  juta  hektar  tanah  negara  yang  bisa  diberikan  kepemilikannya  pada  rakyat. Termasuk di dalamnya tanah dan Hak Guna Usaha yang tidak diperpanjang, serta tanah- tanah terlantar (https://setkab.go.id), yang kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Menteri tentang PTSL. Dalam kurun waktu 2017 hingga 2021, pencapaian PTSL mencapai 100  persen,  namun  masih  terdapat  hutang  dalam  hal  tanah  terdaftar,  sehingga  dibuatlah Rod Map hingga tahun 2024(“Menuntaskan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematika Lengkap (PTSL)” 2022). PTSL terbukti lebih efektif dalam pencapaian persentase dibandingkan  dengan  program  sebelumnya  (Fakhirah  2022).  Dalam  pemetaannya,  PTSL harus  dilaksanakan  di  desa  yang  dialokasikan  sebagai  lokasi  PTSL,  dan  tidak  boleh dipindahkan ke desa lain. Keefektifan pelaksanaan program ini tergantung pada pencapaian target  yang  diinginkan  (Wawancara  Narasumber  Bapak  Kusno  Katili,  Kepala  Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provonso Gorontalo).
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  dapat  diuraikan  bahwa  pelaksanaan  PTSL sejak tahun 2017 s.d tahun 2021 jika hanya diukur dari percepatan presentasi bisa dikatakan cukup efektif, akan tetapi bila dilihat dari pencapaian presentasi sesuai target sebagaimana yang  diuraikan  oleh  informan  tersebut,  maka  pelaksanaannya  belum  memenuhi  target, apalagi  masih  banyak  tanah  masyarakat  yang  masih  dalam  status  terdaftar  yang  menjadi hutang yang mendasari dibuatlah Rod Map sampai dengan tahun 2024 sebagaimana target nasional  dalam  reforma  agraria,  sehingga  peneliti  dapat  mengatakan  bahwa  program  ini masih  kurang  efektif,  dan  perlu  ditingkatkan  pada  tahun-tahun  berikutnya  sebagaimana target  nasional  untuk  semua  daerah  di  Indonesia,  sehingga  tanah  yang  masih  status terdaftar akan berubah menjadi tanah yang sudah bersertifikat (Monoarfa, M. P.2019).
Sesuai  landasan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Badan  Pertanahan Nasional  nomor  6  tahun  2018  tentang  Pendaftaran  Tanah  Sertifikat  Lengkap  serta  juknis pelaksanaannya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah dilaksanakan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Dalam kurung waktu tersebut Badan Pertanahan Nasional  (BPN)  telah  berusaha  memaksimalkan  pelaksanaan  Program  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar tujuan dari program tersebut terwujud.
Pelaksanaan  Program  Pendaftaran  Tanah    Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di  Provinsi Gorontalo,  terdiri  dari  Kantor  Wilayah  Kabupaten  Gorontalo,  Kantor  Wilayah  Kabupaten Kota  Gorontalo,  Kantor  Wilayah  Kabupaten  Gorontalo  Utara,  Kantor  Wilayah  Kabupaten Boalemo, Kantor Wilayah Kabupaten Bone Bolango , dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait  untuk  mempercepat  partisipasi  masyarakat  dalam  program  tersebut. Pelaksanaannya  diawasi  secara  langsung  oleh  pemerintah  kecamatan  dan  desa,  terutama oleh aparat desa yang mendapatkan program ini. Oleh karena itu, kepala desa dan stafnya memainkan peran penting dalam mencapai target dengan optimal.
Misi kebijakan PTSL adalah untuk mencapai desa, kecamatan, dan terakhir kabupaten lengkap  sertifikat tanah  dengan  memetakan  semua  bidang  tanah  sesuai  dengan kebijakan satu  peta.  Hal  ini  merupakan  kebijakan  nasional  yang  didukung  oleh  Presiden  Jokowi sebagai  kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan  pusat,  dengan  tujuan  agar  masyarakat dapat  merasakan  manfaat  yang  adil  dari  pembangunan  nasional,  termasuk  program  ini
(Wawancara  dengan  Muhamad  Habibi,  S.P.selaku  kepala  seksi  Penetapan  Hak  dan Pendaftaran  sekaligus  sebagai  Ketua  Ajudikasi  Pendaftaran  Tanah  SistematisLengkap (PTSL) Kabupaten Gorontalo Utara).
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  di  atas,  dapat  dijelaskan  bahwa  yang dibutuhkan  terlebih  dahulu  adalah  ketersediaan  data  yang  jelas,  tepat,  dan  dapat dipertanggungjawabkan  mengenai  kepemilikan  lahan  dari  setiap  individu  dalam masyarakat.  Kemudian,  data  tersebut  akan  menjadi  dasar  bagi  pemerintah  untuk mengusulkan  agar  masyarakat  yang  memiliki  lahan  tersebut  dapat  diikutsertakan  dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tentunya, hal ini harus dilakukan melalui tahapan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agraria.
Pendaftaran tanah merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah secara  terus-menerus,  berkelanjutan,  dan  teratur.  Kegiatan  ini  meliputi  pengumpulan, pengolahan, pencatatan, dan pemeliharaan data fisik dan yuridis mengenai bidang-bidang tanah  dan  satuan-satuan  rumah  susun  ketentuan  ini  berdasarkan Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  (Pp)  Nomor  24  Tahun  1997  (24/1997)  Tentang  Pendaftaran  Tanah . Selain itu, kegiatan ini juga mencakup pemberian surat tanda bukti hak atas bidang-bidang tanah  yang  sudah  memiliki  hak  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  serta  hak-hak tertentu  yang  membebani  tanah  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  13  ayat  (1)  yang menyatakan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara sistematik dan sporadik.  Dalam  perkembangannya,  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  yang  dilaksanakan  di desa-desa  di  wilayah  kabupaten  dan  kelurahan  di  wilayah  perkotaan  telah  mencakup seluruh bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, program ini dikenal  sebagai  Kebijakan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL).  Kebijakan  ini menjadi  Program  Strategis  Nasional  dengan  konsep  membangun  data  bidang  tanah barudan sekaligus menjagakualitas data bidang tanah yang ada agar seluruh bidang-bidang tanah terdaftar lengkapdan akurat.
Adapun  tahapan  kegiatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap ( PTSL ) adalahsebagai berikut :
1. Perencanaan
2. Persiapan
3. Pembentukan dan PenetapanAjudikasi PTSL dan Satuan Tugas
4. Penyuluhan
5. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis
6. Penelitian Data YuridisUntukPembuktian Hak
7. Pengumuman Data Fisik dan Data YuridissertaPengesahannya.
8. PenegasanKonversi, Pengakuan Hak dan Pemberian Hak.
9. Pembukuan dan/atauPenerbitan Sertipikat.
10. Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil Kegiatan.
11. Pelaporan
Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)    selama  ini  sudah  berjalan cukup baik walaupun banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaanya. Akan tetapi  belum  bisa  dikatakan  efektif  karena  belum  sepenuhnya  sesuai  target  yang  telah ditetapkan.  Hal  ini  tentunya  banyak  hal  yang  mempengaruhinya.  Namun  yang  paling penting adalah kesiap-siagaan dari Badan Pertanahan Nasional di masing-masing wilayah
kabupaten  dan  kota  yang  harus  lebih  bersungguh-sungguh  dalam  menjalankan  program ini,  misalnya  berkaitan  dengan  personil  lapangan  sebagai  teknis  dalam  verifikasi  data masyarakat  yang  berhak  memperoleh  program  ini,  juga  aparat  desa    yang  desanya memperoleh program ini (Handono, Suhattanto, and Nugroho 2020).
Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  dalam  program pensertifikatan tanah masyarakat yang langsung turun ke masyarakat Bottom  Up/ Jemput bola  oleh  instansi  terkait  dalam  hal  ini  Badan  Pertanaha  Nasional  (BPN).  Terlegalisasinya tanah masyarakat dengan tertibnya sertifikat tanah. Meringankan beban masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah. Bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat.
Analisis  hukumnya  lebih  cenderung  pada  kepemilikan  tanah  umumnya  pada pedesaan masih banyak yang kurang jelas jadi dari segi hukum kepemilikan masih banyak yang  belum  akurat.  Sehingga  hal  ini  mempengaruhi  kefektifan  dari  program  PTSL  ini. Masyarakat masih perlu di dorong dan ditingkatkan kesadarannya terutama yang berkaitan pentingnya dokumen dalam bentuk sertifikat atas kepemilikan tanah masing-masing, agar meminimalisir  kemungkinan  akan  terjadi  konflik  atau  sengketa  atas  keberdaan  tanah tersebut.
Kebijakan publik yaitu Pemerintah Daerah secara terus menerus mengupayakan agar seluruh  tanah  yang  ada  di  daerah  bisa  didaftarkan.  Hal-hal  yang  penting  perlunya pendaftaran  tanah  yaitu  pertama  dengan  pendaftaran  tanah  menjadi  jelas  status kepemilikan  yang  selama  ini  hanya  dikelola.  Kedua  untuk  menghindari  sengketa  tanah Ketiga  Di  daerah  bisa  menggunakan  ini  sebagai  dasar  dalam  pemetaan  dan  perencanaan tata  ruang  sehingga    menjadi  sebuah  gambaran  bagaimana  tanah-  tanah  yang  ada  serta tentang potensi tanah. Keempat ada hal yang bisa kita dapatkan yakni pendapatan daerah yang  semestinya  di  dapat  dari  Badan  Pertanahan  Nasional  contohnya  BPHTB  belum  bisa didapat  karena  banyak  belum  terdaftarnya  bidang-  bidang  tanah  (Wawancara  dengan bapak  Roni  B.  Ismail  selaku  Kepala  Desa  Molosifat  Kecamatan  Molosifat  Kabupaten Pohuwato).  Dengan  adanya  program  ini  masyarakat  sangat  bersyukur  karena  sejak  dulu mereka belum memiliki sertifikat hak atas tanah dan dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini akhirnya mereka bisa mendapatkan sertifikat hak atas tanah. Pemerintah desa  memberikan apresiasi kepada pak Presiden Jokowi yang mengamanatkan diturunkannya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Mujiburohman, D. A, 2018).
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  di  atas  menggambarkan  bahwa  program  ini sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat,  dan  untuk  memaksimalkan  pencapaiannya  maka pemerintah  dalam  hal  ini  pihak  pertanahan,  pemerintah  kecamatan  dan  pemeritah  desa harus  bisa  bekerja  sama  dalam  mewujudkan  dan  mensukseskan  program  ini  berdasarkan kewenangan  serta  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  dimiliki  masing-masing.  Yang  perlu dilakukan  adalah  meningkatkan  kesadaran  kolektif  masyarakat  untuk  mengurus pendaftaran  sertifikat  atas  bidang  tanah  yang  dimiliki  agar  lebih  aman  dan  terjamin kepemilikan  tersebut.  Sehingga  dapat  menjamin  hak-hak  atas  kepemilikan  tanahnya.  Jika program  ini  berhasil  sebagaimana  yang  ditargetkan,  maka  yang  merasakan  dampak langsung  adalah  masyarakat  itu  sendiri,  dan  tujuan  negara  atau  pemerintah  adalah menjalankan amanah konstistusi secara baik, adil dan merata terkait dengan salah satunya terjaminnya hak-hak masyarakat atas keberadaan tanah dan kesejahteraannya.
Pelaksanaan  program  PTSL  berdasarkan  analisis  pendekatan teori,  pada  hakekatnya program  ini  dalam  rangka  memenuhi  unsur  keadilan  dalam  pembangunan  nasional sebagaimana  hal  itu  menjadi  tujuan  konstistusi  dalam  bernegara.  Konsep  Keadilan  dalam dalam  pandangan  Plato  berkaitan  dengan  peran  dan  fungsi  individu  dalam  masyarakat. Menurutnya,  idealisme  keadilan  akan  tercapai  apabila  semua  unsur  masyarakat  dapat menempatkan  dirinya  pada  proporsi  masing-masing  dan  bertanggung  jawab  penuh terhadap  tugas  yang  diemban  dan  tidak  turut  serta  dalam  urusan  orang  lain.    Adapun menurut Aristoteles, keadilan berisi unsur egalitarian bahwa semua benda yang ada di alam ini  dibagi  rata  dan  pelaksanaannya  dikontrol  oleh  hukum,  sehingga  program  ini  adalah merupakan  bentuk  tanggung  jawab  negara  kepada  warganya  untuk  mewujudkan pemerataan  dalam  pembangunan  nasional,  tidak  hanya  terkonsentrasi  pada  pusat-pusat kota saja, melainkan sampai pada pelosok-pelosok desa.
Berdasarkan berbagai pandangan tersebut di atas, bila dianalisis dengan pendekatan teori  efektivitas  hukum,  maka  yang  harus  dipahami  bahwa  keefektifan  berlakunya  suatu norma  hukum,  maka  terdapat  berbagai  perbedaan  pandangan  sesuai  aliran  dan  paham yang  dianutnya.  Bagi  kaum  positivisme  atau  penganut  teori  hukum  dasar  (grundnorm), tidak  banyak  menjadi  soal  karena  suatu  norma  hukum  yang  valid  dapat  dipaksakan berlakunya karena diikuti dengan sanksi-sanksi hukum bagi yang melanggarnya (Santoso, U,2012).    Efektifnya  suatu  aturan  hukum  tergantung  pada  apakah  dapat  diterapkan  oleh hakim-hakim ke dalam kasus-kasus konkret, di mana para hakim baru menerapkan hukum manakala kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita hukum, seperti kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip  keadilan,  kepastian  hukum,  ketertiban  masyarakat,  dan  lain-lain.  Atau bahkan,  bagi  kaum  utilitarian,  seperti  Jememy  Bentham,  Otto  Von  Jhering,  atau  David Hume,  suatu  norma  hukum  baru  dianggap  efektif  dan  akan  diterima  oleh  masyarakat manakala  norma  hukum  tersebut  membawa  manfaat  bagi  umat  manusia,  sehingganya dalam  pelaksanaan  program  PTSL  sudah  semestinya  di  dukung  oleh  beberapa  faktor. Diantaranya  faktor  pendanaan,  faktor  sumber  daya  manusia,  dan  faktor  sarana  dan prasarana,  dan  birokrasi,  dan    harus  didukung  dengan  adanya  aspek  hukum  yang  kuat sehingga pelaksanaan program tersebut lebih dapat dipertanggungjwabkan secara hukum. Untuk  itu  harus  disusun  perencanaan  yang  efektif  dan  efisien  demi  tercapainya  program teresbut, dan dapat diukur dan dievaluasi perkembangan setiap tahunnya.

## KESIMPULAN
Efektivitas  pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di  Provinsi Gorontalo  dalam  Perspektif  Hukum  Kebijakan  Publik  berdasarkan  hasil  analisi  yang dilakukan oleh penulis yakni kurang efektif sebagaimana yang targetkan oleh Kementrian Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional.  Faktor-faktor  yang  menghambat pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di  Provinsi  Gorontalo  adalah Kurangnya  kesadaran  masyarakat  sehingga  kurang  proaktif,  kurangnya  anggaran administrasi di desa untuk program PTSL, Sarana dan prasarana kurang memadai, Sumber Daya  Aparat  BPN  yang  kurang  dibandingkan  dengan  beban  kerja  yang  besar,  masih terdapat beberapa bidang tanah yang tidak ada penghuninya dan belum adanya substansi hokum  yang  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  rujuan  dan  pedoman  terkait  dengan pelaksanaan  Program  Pendaftaran  Tanah  Secara  Sistematik,  disisi  lain    kurangnya
kepercayaan masyarakat terhadap Badan Pertanahan Nasional karena berkas sering tercecer dan prose pengurusan membutuhkan waktu yang lama selain itu, masih terdapat pungutan diluar ketentuan yang telah diprogramkan oleh Pemerintah. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengefektifkan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Gorontalo adalah membangun koordinasi yang intensif dengan petugas internal BPN,  pemerintah  kecamatan  dan  pemerintah  desa,  melaksanakan  sosialisasi    dan penyuluhan  yang  lebih  masif  kepada    masyarakat  di  setiap  desa,    meningkatkan  kineja petugas  BPN,  serta  peningkatan  anggaran  sebagai  sumber  salah  satu  sumber  pendanaan dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

## Daftar Pustaka
Creswell,  J.  W.  (2019).  Research  Design  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Campuran (IV; A. Faw). Pustaka Pelajar
Fakhirah,  Farras.  2022.  “Evaluasi  Efektivitas  Program  Percepatan  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  Di  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Tangerang  Selatan  Tahun 2017-2020.” Jurnal Administrasi 14, no. 1. Handono,  Adittya  Bayu,  Muh.  Arif  Suhattanto,  and  Aristiono  Nugroho.  2020.  “Strategi Percepatan  Peningkatan  Kualitas  Data  Pertanahan  Di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Karanganyar.” Tunas Agraria 3, no. 3. https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.125. “Menuntaskan  Pendaftaran  Tanah  Melalui  Pendaftaran  Tanah  Sistematika  Lengkap (PTSL).” 2022. Prosidding Seminar Nasional Peringatan Hari Agraria Dan Tata Ruang Dan 62 Tahun UUPA , 1–23.
Mujiburohman,  Dian  Aries.  2018.  “Potensi  Permasalahan  Pendaftaran  Tanah  Sistematik Lengkap (PTSL) Potential Problems of Complete Systematic Land Registration (PTSL).” Jurnal Agraria Dan Pertanahan 4, no. 1: 2580–2151.
Monoarfa, M. P. (2019). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Marzuki,  Peter  Mahmud,  2019,    "Penelitian  Hukum",  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta.
Nurhidayati,  &  Silpia, R.  (2018).  Pelayanan  Pendaftaran Tanah  Sistematis Lengkap  (PTSL) Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi. Widya  Cipta  -  Jurnal  Sekretari  Dan  Manajemen,  2(2),  279–284. https://doi.org/ 10.31294/widyacipta.v2i2.4419
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  (Pp)  Nomor  24  Tahun  1997  (24/1997)  Tentang Pendaftaran Tanah .
Sadi, Muhammad. 2022. "Hukum Agraria di Indonesia", Kencana, Jakarta. Sahnan. 2016. "Hukum Agraria Indonesia", Setara Press, Malang. Santoso, U. (2012). Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Prenada Media Group Siahaan, Junedi. 2022. “Efektivitas Pelayanan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid 19.” JOM FISIP 9, no. II: 1–9.
Sibuea,  Harris  Yonatan  Parmahan.  2011.  “Arti  Penting  Pendaftaran Tanah  Untuk  Pertama Kali.” Negara Hukum 2, no. 2: 287–306.
Suyikati.  (2019).  Pelaksanaan  Pendaftaran  TanahSistematis  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Kota  Yogyakarta.  Jurnal  Widya  Pranata  Hukum,  1(2),  108–122. https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.43
Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.