## PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI ERA GLOBALISASI DALAM MENUMBUHKAN SEMANGAT NASIONALISME
Oleh: Hafidh Maksum dan Faisal Anwar
Dosen pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

## ABSTRAK
Pertumbuhan sains dan teknologi yang semakin moderen akhir akhir ini menuntut moralitas dan  paham  nasionalisme yang  tinggi,  sebab  ilmu  dan  pengetahuan  yang  tidak  dibarengi dengan tingkat nasionalisme dan moralitas yang tinggi menyebabkan pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan (PKn) kehilangan keutamaannya sebagai wadah yang humanis. Tidak  sedikit  orang  memiliki  pengetahuan  kewarganegaraaan yang  baik dan  prestasi  yang gemilang secara formal akademik tetapi tidak memberikan keuntungan yang bermakna dalam lingkungan masyarakatnya, bahkan menjadi penyakit masyarakat yang sangat membahayakan  bagi  keberadaan budaya  dan  nilai-nilai  kemanusiaan  karena  semangat nasionalismenya dan moralitasnya rendah. Pengaruh Negatif  globalisasi Tidak sedikit kasus amoral terjadi yang dilakukan oleh anak-anak usia sekolah maupun oleh para intelektual, baik melalui  siaran  televisi maupun  media  masa.  Bagaimana seorang  anak    membunuh  ayahnya maupun  ibunya  sendiri, kecanduan  obat-obat  terlarang,  minum-minuman  keras,  bunuh  diri dan  lain  sebagainya.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  pendidikan  yang  dilakukan  selama  ini belum menyentuh ranah kesadaran siswa.
Kata Kunci: PKn, Globalisasi, Nasionalisme.

## A. Latar Belakang
Pelajaran PKn  serta  pendidikan moral  yang  disampaikan oleh  guru  di  depan  kelas, belum mampu  menjiwai  setiap  gerak  gerik siswa  dalam  kehidupan di  lingkungan masyarakatnya.  Hal  ini  tentunya,  disebabkan  oleh  minimnya  proses  belajar  yang  diingini siswa,  pokok pokok  bahasan pelajaran PKn dianggap  sebagai  pelajaran yang  harus  dihapal, kemudian  ditagih  disaat  ujian.  Setelah  ujian  selesai, materi  itupun  dilupakan  tanpa  bekas. Yang  lebih  serius lagi,  di  sekolah  selama  ini  terkesan tidak  ubahnya  seperti  penjara yang terkekang,  dimana  peserta didik  dikekang  dengan  aturan  yang  serba  ketat  dan  materi pelajaran yang begitu padat dan tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Hampir tidak ide yang berasal  dari  siswa  dapat  berkembang  dan  menjadi  perhatian.  kenyataanya,  ketika  siswa selesai ujian akhir (Ujian Nasional), mereka dengan meriahnya mencoret coret baju, berteriak dijalanan  dan  ngebut-ngebutan.  Seolah-olah  mereka  sudah  bebas  dan  lepas  dari  semua pengekangan.
Seperti  inilah  gambaran  pendidikan  Indonesia  selama  ini.  Apabila  kondisi  ini diabaikan, maka bisa jadi masyarakat akan menjadi masyarakat yang rusak, masyarakat yang tidak  memiliki  nilai-nilai  budaya  yang  harus  dijunjung  tinggi,  masyarakat  yang  melupakan jati  dirinya  sendiri.  Masyarakat  yang  cerdas  dari  sisi  keilmuan,  namun  tidak  memiliki
kemampuan  untuk  mengerti  dan  memahami  orang  lain  bahkan  masyarakat  yang  tidak  tahu dari mana  dan  kemana  tujuan  mereka.  Di  sini  akan  terlihat  masyarakat  pada  kondisi  yang sangat memperihatinkan, karena jauh dari nilai-nilai moral dan budaya yang ada. Untuk itu, peranan  guru  sangat  besar  dalam  menanamkan  nilai-nilai  spiritual  dan  moralitas  sedini mungkin,  tentunya  melalui  pembelajaran  yang  memberikan  ruang  gerak  yang  lebih  luas kepada  siswa  untuk  mampu  memahami  diri  dan  orang  lain  disekitarnya  serta  mampu memahami dan menjiwai semangat ke PKn an yang sifatnya doktrinal secara baik dan benar. Guru  hendaknya  mampu  berperan  sebagai  pembimbing  untuk  menuntun  siswa  memulai proses  belajar,  memimpin  siswa  agar  hasil  proses  belajar  sesuai  dengan  tujuan  pengajaran, serta  sebagai  fasilitator  dalam  mempersiapkan  kondisi  yang  memungkinkan  siswa  untuk melakukan kegiatan belajar.
Hal  ini  dapat  dilakukan  oleh  para  guru  mulai  dari  pemilihan tehnik  dan metode pembelajaran yang sesuai dengan Standar materi PKn, serta karakteristik pembelajaran, dan pemilihan  strategi  yang  tepat  dalam  menerapkan pembelajaran PKn di  Kelas.  Terdapat semacam  sinyalemen,  bahwa  harapan  tumbuhnya  sifat  kreatif  dan  antisipatif serta  inovatif para guru PKn dalam praktek pembelajaran untuk pemahaman siswa dewasa ini masih belum memadai.  Hal ini,  jelas  terjadi  diawali  dari  tingkat pendidikan  formal  yang  paling  rendah hingga perguruan tinggi. Semua ini dianggap sebagai salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas  dan  kuantitas  proses  dan  produk  pembelajaran PKn.  Kualitas  proses  pembelajaran PKn dapat dilihat dari pelaksanaan pembelajaran yang tidak lebih dari kegiatan pembelajaran yang  bersifat  keseharian,  dimana  materi  pembelajaran  tidak  sampai  menyentuh  kesadaran siswa, melainkan hanya sekadar sebagai syarat kelulusan ujian sekolah yang materi ajarannya harus dihafal sesuai dengan buku teks.
Produk pembelajaran ini, jelas tidak memberikan makna apa-apa dalam pembentukan moral, etika dan mental siswa apalagi perubahan watak siswa, sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran. Tidak sedikit hambatan dalam mempengaruhi hasil belajar siswa, hambatan  dalam proses  merupakan  inti  dari  proses  pendidikan  formal  di  sekolah  yang  di dalamnya  terjadi  interaksi  antara  berbagai  komponen  pengajaran.  Komponen-komponen  itu dapat dikelompokkan dalam tiga kategori utama yaitu: guru, isi materi, dan siswa. Hubungn timbal  balik antara  ketiga  elemen utama  tersebut  melibatkan  sarana  dan  prasarana  seperti: model  dan  metode  pembelajaran  yang  digunakan,  media,  dan  penataan  lingkungan  tempat belajar,  sehingga  tercipta  situasi  belajar  mengajar  yang  memungkinkan  tercapainya  tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

## B. Pembahasan

## 1. Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan
Dimulainya era  globalisasi  dengan  ciri-ciri  adanya  saling  keterbukaan  dan ketergantungan  antarnegara sehingga  negara  tidak  mengenal  batas  batasnya.  Akibat  saling keterbukaan  dan  ketergantungan  ditambah  dengan  arus  informasi dan  telekomunikasi yang sangat  cepat  maka  persaingan  Internasional pun  akan  semakin  ketat  terutama  pada  bidang ekonomi. khususnya  bagi  Indonesia  globalisasi  ini  tidak  hanya  diarahkan  pada  kepentingan dalam  negeri    akan  tetapi  juga  diarahkan  pada  kepentingan  global.  Dari  segi  kepentingan dalam  negeri globalisasi  ini  memberi  peluang  positif terutama  untuk  mengadopsi  dan menerapkan  inovasi  yang  datang  dari  luar  untuk  meningkatkan  peluang  kesempatan  kerja bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya dari segi keuntungan domestik, pengaruh globalisasi ini dapat menjadikan masyarakat untuk memiliki pola pikir global dan pola tindak kompetitif, suka  bekerja  keras, memiliki  etos  kerja,  kreatif, mau  belajar  untuk  meningkatkan keterampilan  dan  prestasi  kerja.  Dari  segi  global,  hidup  di  dalam  dunia  lebih  yang  terbuka, dunia  yang  tanpa  batas.  Perdagangan  bebas  serta  makin  meningkatnya  kerjasama  regional misalnya MEA ( Masyarakat Ekonomi Asia) memerlukan manusia-manusia yang berkualitas tinggi.  Kehidupan  global  merupakan  tantangan  sekaligus  membuka  peluang-peluang  baru bagi  pembangunan  ekonomi  dan  bagi  SDM  Indonesia  yang  berkualitas  tinggi  untuk memperoleh  kesempatan  kerja  di  luar  negeri.  Di  sinilah  tantangan  sekaligus  peluang  bagi peningkatan  mutu  pendidikan  Indonesia  baik  untuk  memenuhi  SDM  yang  berkualitas  bagi kebutuhan domestik maupun global.
Tampubolon,  (2001:7-11)  mengemukakan  bahwa  dengan  perkembangan  masyarakat industri dan pancaindustri, Indonesia berada di bawah pengaruh empat proses perkembangan sosial  yang  mendasar  dalam  abad  ke-21,  bahkan  sesungguhnya  sudah  mulai  dalam  tiga dekade  terakhir  abad  ke-20.  Globalisasi  diartikan  sebagai  proses  saling  berhubungan  yang mendunia  antarindividu,  bangsa  dan  negara,  serta  berbagai  organisasi  kemasyarakatan, terutama  perusahaan.  Proses  ini  dibantu  berbagai  alat  komunikasi  dan  transportasi  yang berteknologi  canggih,  dibarengi  kekuatan-kekuatan  politik  dan  ekonomi  serta  nilai-nilai sosial-budaya yang saling mempengaruhi. .
J.  Soedjati  Djiwandono  dalam  makalahnya  mengenai  "Globalisasi  dan  Pendidikan Nilai"  (  dalam  Sindhunata,  2001:105)  mengemukakan  bahwa  Negara-negara  dan  bangsa- bangsa di dunia kini bukan saja saling terbuka satu sama lain, tapi juga saling tergantung satu sama lain, kalaupun ketergantungan itu akan senantiasa bersifat asimetris, artinya satu negara lebih  tergantung  pada  negara  lain  daripada  sebaliknya.  Karena  saling  ketergantungan  dan
keterbukaan  ini  tidak  simetris,  pengaruh  globalisasi  atas  berbagai  negara  juga  berbeda kadarnya.  Negara-negara  berkembang  akan  cenderung  lebih  terbuka  pada  pengaruh globalisasi dari pada negara-negara industri maju, karena ketergantungan kelompok negara- negara  pertama  pada  kelompok  negara  kedua  yang  memiliki  kemampuan  ekonomi,  sumber daya  manusia,  dan  teknologi.  Demikian  juga  negara-negara  maju  akan  bertindak  sebagai pelaku atau subjek, sedangkan kelompok negara berkembang lebih sebagai sasaran atau objek globalisasi.
Dalam  konteks  pengertian  globalisasi  di  atas,  dapat  diprediksi  dampaknya  terhadap kelompok  negara-negara  berkembang  sebagai  berikut:  (1)  kelompok  negara-negara  maju akan  lebih  dominan  pengaruhnya  terhadap  kelompok  negara-negara berkembang  terutama pada bidang politik dan ekonomi; (2) kelompok negara-negara berkembang tetap pada posisi yang  lemah  dalam  berkompetisi,  walaupun  secara  teori  kompetisi  itu  dilakukan  dalam konteks kerjasama; (3) terjadi perubahan dalam cara kehidupan masyarakat terutama generasi muda yang tinggal di kota-kota; (4) semakin mudahnya komunikasi internasional, masyarakat dapat mengetahui inovasi global tentang perkembangan ilmu dan teknologi, sebaliknya dapat membawa  pengaruh  negatif  pada  kehidupan  generasi muda.  Contohnya  adalah  masalah Narkoba  yang  sudah  melanda  generasi  muda  Indonesia  termasuk  siswa  SLTP/SLTA  dan mahasiswa perguruan tinggi.
Untuk  menjawab  tantangan  sekaligus  peluang  kehidupan  global  di  atas,  diperlukan paradigma  baru  pendidikan.  H.A.R.  Tilar  (2000:19-23)  mengemukakan  pokok-pokok paradigma  baru  pendidikan  sebagai  berikut:  (1)  pendidikan  ditujukan  untuk  membentuk masyarakat  Indonesia  baru  yang  demokratis;  (2)  masyarakat  demokratis  memerlukan pendidikan  yang  dapat  menumbuhkan  individu  dan  masyarakat  yang  demokratis;  (3) pendidikan diarahkan untuk mengembangkan tingkah laku yang menjawab tantangan internal dan global; (4) pendidikan harus mampu mengarahkan lahirnya suatu bangsa Indonesia yang bersatu  serta  demokratis;  (5)  di  dalam  menghadapi  kehidupan  global  yang  kompetitif  dan inovatif,  pendidikan  harus  mampu  mengembangkan  kemampuan  berkompetisi  di  dalam rangka  kerjasama;  (6)  pendidikan  harus  mampu  mengembangkan  kebhinekaan  menuju kepada  terciptanya  suatu  masyarakat  Indonesia  yang  bersatu  di  atas  kekayaan  kebhinekaan masyarakat,  dan  (7)  yang  paling  penting,  pendidikan  harus  mampu  meng-Indonesiakan masyarakat Indonesia sehingga setiap insan Indonesia merasa bangga menjadi warga negara Indonesia.
Globalisasi yang membawa gaya hidup kebarat baratan cendrung melemahkan nilai- nilai kearifan lokal.  Hal  ini  tentunya  bertentangan  dengan  kenyataan  hidup  bahwa  manusia
itu  pertama  dibesarkan  di  dalam  lingkungan  masyarakat  dan  kebudayaannya  sendiri. Globalisasi  haruslah  bertumpu  dari  lokalisme  yaitu  bertumpu  kepada  nilai-nilai  lokal  yang relevan dengan perubahan zaman. Nilai-nilai lokal sebagai modal pertama dari hal baru yang disodorkan  oleh  budaya  global.  Tanpa  kuatnya  nilai-nilai  lokal  yang  hidup  dalam  seorang individu, tidak mungkin ia memasuki dunia global dengan kekuatan-kekuatannya yang sangat hebat, sehingga dengan demikian pribadi itu akan hanyut dibawa arus globalisasi tanpa tepi. Globalisasi tidak dengan sendirinya membawa nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu hanya nilai-nilai  global  yang  ikut  memelihara  dan  mengembangkan  nilai-nilai  lokal  yang  perlu disimak  untuk  diserap  didalam  proses  pendidikan  suatu  masyarakat  atau  bangsa  (Tilaar, 2005;28)
Konflik-konflik  sosial,  tindakan-tindakan  diskriminasi,  perilaku  yang  exklusif  dan primordial muncul karena belum semua masyarakat merasa, menghayati dan bangga sebagai insan  Indonesia.  Dan  di  sinilah  para  pemimpin  formal  dan  informal  pada  semua  aspek kehidupan  harus  menjadi  teladan.  Untuk  mencapai  tujuan  ini  diperlukan  aktualisasi pendidikan  nasional  yang  baru  dengan  prinsip-prinsip  :  (1)  partisipasi  masyarakat  di  dalam mengelola  pendidikan  (community  based  education);  (2)  demokratisasi  proses  pendidikan; (3)  sumber  daya  pendidikan  yang  profesional;  dan  (4)  sumber  daya  penunjang  yang memadai.
Paradigma baru pendidikan di atas mengisyaratkan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak lagi dipikulkan kepada sekolah, akan tetapi dikembalikan kepada masyarakat dalam arti sekolah  dan  masyarakat  sama-sama  memikul  tanggung  jawab.  Dalam  paradigma  baru  ini, masyarakat  yang  selama  ini  pasif  terhadap  pendidikan,  tiba-tiba  ditantang  menjadi penanggung  jawab  pendidikan.  Tanggung  jawab  ini  tidak  hanya  sekedar  memberikan sumbangan  untuk  pembangunan  gedung  sekolah  dan  membayar  uang  sekolah,  akan  tetapi yang lebih penting masyarakat ditantang untuk turut serta menentukan jenis pendidikan yang sesuai  dengan  kebutuhan,  termasuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  dan  memikirkan kesejahteraan  tenaga  pendidik  agar  dapat  memberikan  pendidikan  yang  bermutu  kepada peserta  didik.  Hal  ini  bukanlah  sesuatu  yang  mudah  karena  banyak  kendala  yang mempengaruhi,  antara  lain:  (1)  bagi  masyarakat  hal  ini  merupakan  masalah  baru  sehingga perlu proses sosialisasi; (2) bagi masyarakat yang tinggal di ibukota propinsi, kotamadya dan kabupaten, masalahnya lebih sederhana karena tingkat pendidikan dan ekonomi relatif baik, sehingga  tidak  sulit  menyeleksi  orang-orang  yang  akan  duduk  pada  posisi  tanggung  jawab ini;  (3)  bagi  masyarakat  yang  tinggal  di  ibukota  kecamatan  dan  desa  masalahnya  menjadi rumit karena tingkat pendidikan masyarakatnya rendah dengan kondisi kehidupan miskin.

## 2. Paradigma Pendidikan kewarganegaraan di Sekolah
Pendidikan PKn di sekolah masih diandaikan hanya sebatas doktrin Negara. Padahal ilmu-ilmu PKn telah berkembang luas melampaui batas-batas doktrin Negara. Kajian sosial mengenai  perilaku warga  negara berPKn juga  adalah  kajian PKn.  Dengan  demikian, pengajaran PKn di lembaga-lembaga pendidikan haruslah memenuhi standar-standar ilmiah. Dengan begitu, para siswa akan memiliki pengetahuan PKn secara objektif dan tidak berdasar kepada pengetahuan subjektif belaka.
.  Dalam  hal  ini  Tilaar  (2005;14)  berpandangan  bahwa  semakin  banyak  pihak  yang peduli  dan  mengupayakan  pembentukan  manusia  Indonesia  menjadi  religius,  beriman, bertakwa,  dan  berbudi  pekerti  luhur  semakin  baiklah  adanya.  Negara,  dalam  kasus  ini tidaklah masuk ke urusan privat melainkan ke urusan sosial, yakni sebatas menjagai tegaknya social fairness dalam pelaksanaan pengajaran PKn di sekolah, demi keharmonisan kehidupan bersama antar warga negara . Kalau siswa diajar PKn sesuai dengan PKn yang dipahaminya dan diajar oleh guru PKn (inilah yang diatur oleh negara melalui Undang-Undang tersebut), kiranya  rasa  keadilan  masyarakat  tidak  perlu  terusik.  Lagi  pula,  dengan  cara  demikian sekolah-sekolah  swasta  bermisi  kePKnan  akan  lebih  terdorong  untuk  melakukan  "promosi" PKn tidak secara vulgar di kelas dengan mengajarkan PKn pada siswa
Mengingat pentingnya pembangunan karakter siswa, meskipun pendidikan PKn sudah dilakukan oleh keluarga dan masyarakat, akan lebih baik kalau juga dilakukan sekolah. Yang menjadi  masalah  adalah  paradigma  pendidikan PKn seperti  apakah  yang  dikembangkan sekolah-sekolah  selama  ini.  Masih  sangat  mengecewakannya  perilaku  moral  siswa,  juga masih  sering  terjadinya  ketegangan  dan  keretakan  sosial  bernuansa PKn (seperti  yang berlangsung di seputar masalah UU Sisdiknas) serta maraknya fenomena kemerosotan moral masyarakat, menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam pembelajaran pendidikan PKn di sekolah.  Pendidikan PKn di  sekolah  masih  jauh  dari  signifikansi  peranannya  dalam membangun  moral  bangsa.  Salah  kaprah  mengenai  pendidikan PKn juga  menyebabkan menyempitnya ruang lingkup pendidikan PKn di sekolah-sekolah.
. Berdasarkan dimensi diatas, maka aspek-aspek pendidikan PKn di sekolah haruslah dengan  urutan  skala  prioritas  dan  garapan  materi  pendidikan  seperti  berikut  ini  ;  Pertama, pendidikan PKn sebaiknya  mengutamakan  dimensi  konsekuensial  keberPKnan.  Ajak  dan latih  siswa  untuk  mempraktikkan  suruhan-suruhan  atau  nilai-nilai PKn dalam  kehidupan nyata  di masyarakat,  seperti  menjaga  kebersihan,  bertindak  jujur  dalam  ujian,  tolong- menolong untuk kebaikan, menghargai orang lain , dan lain-lain sebagai bagian dari ekspresi iman mereka. Latih siswa menyisihkan uang jajan untuk disumbangkan kepada fakir miskin.
Ajak  siswa  mengunjungi  orang lain  dan  buatlah  kegiatan  bersama  untuk  membangun  sikap Nasionalisme, penghargaan,  toleransi, dan  kerjasama  antar warga  negara .  Ajarkan  bahwa PKn adalah rahmat bagi kehidupan bersama. PKn harus menjadi faktor perekat, bukan faktor disintegratif; faktor solusi, bukan faktor masalah. Sebab, semua warga negara mendambakan kehidupan warga  negara manusia  yang  damai,  sejahtera,  dan  berkualitas.  Siswa  penting disadarkan  bahwa  keberPKnan  haruslah  membuahkan  perilaku  hidup  baik.  Tanpa  itu, betapapun  "rimbunnya"  tampilan  keberPKnan  seseorang,  itu  bagaikan  kerimbunan  ilalang belaka.
Kedua,  dimensi  eksperiensial  digarap  dengan  upaya-upaya  menghadirkan  Tuhan dalam  kesadaran  siswa  di  setiap  saat  dalam  ketakjuban  pada  keindahan,  kedahsyatan,  dan kecanggihan  alam  semesta  ciptaan  Tuhan,  serta  dalam  aktivitas  keseharian  siswa.  Dengan begitu,  Tuhan  tidak  hanya  dihadirkan  pada  momen-momen  eksklusif  ritual  saja,  melainkan terus menerus dalam setiap langkah kehidupan.
Ketiga,  pengolahan  dimensi  ideologis  dilakukan  dengan  tetap  mengedepankan perlunya  sikap  nasionalisme.  Keyakinan  pada  kebenaran yang  dipahami siswa  tidak  boleh menghasilkan  fanatisme  sempit,  arogansi  religius,  kelumpuhan  akal,  dan  sikap  anti-dialog. Kebenaran  Ilahi  tersebar di  mana-mana.  Tanpa  kesadaran  ini  orang  mudah  tergoda  untuk melakukan tindakan lain dengan dalih penyelamatan yang berakibat keretakan sosial.

## 3. Pentingnya Pendidikan PKn di Sekolah
PKn bagaikan  rel  yang  menuntun  warga  negara dalam  menuju  warga  negara  yang baik,  yang  tentu  saja  tidak  dapat  dilepaskan  dari  dimensi  manusia  sebagai  mahluk  sosial. Dalam  berbagai  realitas  sosial nasionalisme kerap  menjadi  kambing  hitam  dari  sebuah konflik yang umumnya bukan semata-mata berasal dari perbedaan SARA tersebut. Sebut saja konflik  yang  terjadi  dinegeri  sendiri  seperti  Ambon  dan  Poso  atau  bahkan  yang  terjadi  di Somalia  ataupun  Isarel-Palestina.  Dan, maraknya  kembali  aksi-aksi  terorisme  yang berjubahkan nasionalisme membuat kita semakin bertanya tentang peran pendidikan PKn di dunia  sekolah  khususnya  sekolah  umum.  Seakan  pendidikan PKn tidak  mampu  menjawab perkembangan  dan  perubahan-perubahan  sosial  yang  terjadi  secara  cepat.  Pendidikan PKn disekolah-sekolah  umum selama  ini  hanya  dilihat  dalam  tataran  tekstual  dan  kalau  pun secara praktis tidak lebih dari pesraman kilat yang sebenarnya hanya mengisi waktu kosong sekolah  dibulan  libur  dan  sebagai  ajang bisnis  para  guru-guru PKn.  Maka,  tidaklah mengherankan PKn justru sering kali dijadikan landasan untuk menciptakan konflik.
Pada konteks saat ini, dimana kesetaraan, penghargaan terhadap HAM, dan kesadaran terhadap pluralitas masyarakat menjadi tuntutan, maka pertanyaan yang timbul adalah masih
relevankah pengajaran PKn pada lembaga pendidikan? Padahal kita tidak bisa menutup mata dari  kenyataan  bahwa  pembelajaran PKn di  sekolah  belum  mampu melahirkan  individu- individu yang berkualitas, yang hanya mau menerima kebenaran moralnya, yang menjadikan individu sebagai  patokan  tertinggi  kebenaran  dan  pada  gilirannya  tidak  mau  menerima dimensi-dimensi  kebenaran  dari individu lain.  Kita  juga  sulit  mengelak  ketika PKn dinyatakan belum mampu dijadikan kosensus pemecah-belah masyarakat menjadi kelompok- kelompok yang  saling  bermusuhan.  Kita melihat  bahwa  pendidikan PKn hanyalah  sebuah indoktrinasi yang belum mampu mengajarkan peserta didik untuk berpikir kritis sebagaimana yang diharapkan.
Perubahan-perubahan  sosial  yang  terjadi  secara  cepat  dan  meluas  menghadapkan manusia kembali dengan dirinya sebagai mahluk susila dan mempertanyakan kembali makna dan  arti  hidupnya.  Penghadapan  ini  berkisar  disekitar  nilai-nilai  konfigurasi  nilai-nilai  yang dipegangnya,  haikatnya  bersumber  pada PKn.  Maka,  mau  tak  mau  seseorang  yang  berPKn terpaksa  merenungkan  arti  pembangunan  dan  perubahan-perubahan  sosial  yang  dialaminya serta kelakukan sendiri dalam keadaan baru dari perspektif masyarakat. Karena keberadaan, manusia  mampu  untuk  membangun  dan  menjaga  hukum  keseimbangan  antara  kehidupan duniawi  dan  akhirat,  sehingga  tidak  terhanyut  dalam  pengejaran  dunia  materialisme  yang berlebihan.  Moral  yang  baik  membuahkan  karakter  yang  baik  menurut  kaidah-kaidah nilai karakter dan  usaha  pembangunan  sosial  pada  hakikatnya  merupakan  perluasan  amal  untuk menghadapai  kemiskinan  dan  keterbelakangan,  bukan  hanya  pada  tingkat  individual, melainkan sebagai masalah struktural masyarakat.
Pemahaman PKn secara  tekstual  dan  kontekstual  merupakan dua  cara  memahami konsep yang mempunyai efek yang luar biasa berbeda. Mengajarkan warga negara untuk bisa memahami  sebuah  sloka  secara  kontekstual  dengan  tanpa  keluar  dari  koridor-koridor  nilai yang terkandung didalamnya memang tidak mudah dan memakan waktu yang lama. Memang sangat lebih mudah untuk mengajarkan warga negara supaya hafal teksnya saja. Pemahaman hakiki  dari  sebuah  sloka  adalah  hasil  dari  perenungan  pribadi  dengan  bantuan  penerangan batin  dari  sumberNya.  Peran  pengajar PKn hanya  sebatas  mengarahkan  dan  memberikan panduan supaya pemahaman tersebut tidak lepas dari hakikatnya. Tetapi banyak dari pengajar PKn yang  mengambil  peran  sebaliknya.  Mereka  mendominasi  dan  memaksakan  arti  dari sebuah  sloka  kepada warga  negaranya. Warga negara hanya  boleh  patuh  secara  total,  tanpa boleh berpikir secara kritis sedikitpun.
Pembanguan  suatu  bangsa  membutuh  pengetahuan  tentang  kenyataan – kenyataan sosial  yang  ada  dan  kemampuan  untuk  menilai  kenyatan-kenyataan  sosial  berdasarkan
kriteria  yang  ditarik  dari  suatu  sistem  nilai.  Pendidikan PKn dalam  membentuk  manusia susila  tidak  dapat  dan  tidak  boleh  berjalan  sendiri,  kalau  pendidikan PKn ingin  mempunyai relevansi  terhadap  perubahan-perubahan  sosial  yang  terjadi  dalam  masyarakat,  ia  harus berjalan  dan  bekerja  sama  dengan  berbagai  program  mata  pelajaran  pendidikan  non PKn. Karena apabila tidak ada sinkronisasi antara mata pelajaran pendidikan PKn dan pendidikan non PKn, maka pendidikan PKn hanya akan menjadi “hiasan kurikulum” belaka, yang berarti pendidikan PKn yang  hadir  di  dalam  dunia  sekolah  selama  ini  tidak  untuk  membantu terciptanya  suatu  generasi  baru  yang  lebih  mampu  dalam  mengelola  perubahan-perubahan sosial  di  masyarakat  dan  pembanguan  bangsa  pun  tidak  akan  pernah  berubah,  bangsa  ini hanya tinggal menunggu detik-detik kehancurannya.
Kelompok  fundamentalis PKn menyatakan  bahwa  kegagalan  pengajaran PKn membentuk moral di Indonesia adalah karena PKn yang disampaikan dalam pendidikan saat ini telah jauh melenceng dari jalan yang benar, karena itu meskipun Indonesia mengklaim diri sebagai bangsa beragama tetapi memiliki moral terburuk. Anggapan ini sebenarnya tak lebih dari  ungkapan  frustasi  melihat  gagalnya  pengajaran PKn di  lembaga  pendidikan.  Betapa tidak, berkaca pada negara lain yang lebih sekular, ternyata tata kehidupan mereka lebih tidak korup, lebih bersih dan ber-etika.
Pendidikan  mempunyai  peran  besar  sekali  untuk  menimbulkan  perubahan  pada  diri warga negara. Melalui pendidikan dapat dibentuk kondisi mental yang lebih kondusif untuk mengembangkan  kebangkitan  moral-spiritual  yang  dikehendaki.  Demikian  pula  penguasaan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dapat  diusahakan  melalui  pelaksanaan  pendidikan  yang tepat.  Namun  harus  pula  disadari  bahwa  hasil  dari  proses  pendidikan  baru  terasa  secara sungguh-sungguh  setelah  berlalunya  satu  generasi.  Pendidikan  harus  dibarengi  dengan terbentuknya  Kepemimpinan  yang  dapat  menjalankan  proses  perubahan  tersebut  sejak sekarang.  Bahkan  Kepemimpinan  itu  sangat  penting  untuk  menimbulkan  proses  pendidikan yang diperlukan.
Proses  pendidikan  meliputi  banyak  segi,  dan  setiap  kegiatan  manusia  mengandung unsur  pendidikan.  Namun  secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  pendidikan  meliputi  sistem sekolah  dan  pendidikan  luar  sekolah.  Dua  hal  itu  harus  saling  mendukung  untuk  mencapai hasil  yang  optimal.  Dalam  pendidikan  luar  sekolah  yang  amat  besar  perannya  adalah pendidikan di lingkungan keluarga. Sebab di lingkungan keluarga manusia lahir dan tumbuh di masa yang paling menentukan bagi pembentukan kepribadiannya. Hal ini terutama terasa dalam  globalisasi  yang  membuat  setiap  unsur  masyarakat  makin  intensif  hubungannya dengan  unsur  masyarakat  lainnya,  demikian  pula  dengan  unsur  masyarakat  luar  negeri.
Hubungan itu dapat berupa kerjasama atau persaingan yang dalam globalisasi makin intensif kondisinya. Akibatnya adalah bahwa tidak cukup hanya sebagian kecil masyarakat bermutu tinggi  untuk  mencapai  kemajuan  satu  bangsa  atau  satu warga  negara.  Harus  sebanyak mungkin  warga  masyarakat  mempunyai  mutu  tinggi  untuk  dapat  melakukan  kerjasama  dan persaingan bangsa dan warga negara.
Hal  ini  menimbulkan  tantangan  yang  amat  berat,  yaitu  harus  ada  pendidikan  yang besar kuantitasnya sehingga meliputi sebanyak mungkin warga masyarakat, maupun setinggi mungkin  kualitasnya  untuk  seluruh  pendidikan  yang diselenggarakan.  Hal  ini  merupakan tantangan  besar  untuk  pengadaan  dan  penyediaan  sumberdaya,  baik  sumberdaya  manusia, sumberdaya  uang  maupun  sumberdaya  material.  Dan  karena  sumberdaya  pada  dasarnya adalah  langka,  maka  timbul  tantangan  kuat  terhadap  kemampuan  manajemen  pendidikan  di satu pihak dan di pihak lain adanya komitmen yang kuat pada kepemimpinan bangsa untuk pengadaan sumberdaya itu.
Sebagaimana  telah  dikemukakan,  pengaruh  dari  pendidikan  luar  sekolah,  khususnya pendidikan  di  lingkungan  keluarga, amat  besar  terhadap  seluruh  proses  pendidikan. Sedemikian besarnya peran orang tua dalam membentuk kepribadian anak, yang sudah mulai dibentuk  sejak  kecil  sebelum  masuk  sekolah.  Sebab  itu  harus  ada  usaha  yang  kuat  dan sistematis  agar  para  orang  tua  memainkan  peran  itu  dengan  sebaik-baiknya.  Kondisi  dan suasana  masyarakat  serta  lingkungan  kehidupan  pada  umumnya  berpengaruh  kuat  terhadap peran orang tua itu.

## C. Kesimpulan
Memperhatikan hal-hal di atas maka, penyelenggaraan pendidikan PKn di Indonesia dewasa ini  harus  terus  ditingkatkan  walaupun  menghadapi  kendala  yang  cukup  sulit dan berat.  Pendidikan PKn di  sekolah  masih  sangat  banyak  memerlukan  perbaikan.  Pendidikan dasar  dan  menengah  hanya  mempunyai  sekolah  bermutu  dalam  jumlah  terbatas,  baik  yang dekelola Pemerintah  maupun  Swasta,  sehingga  belum  cukup  menghasilkan  lulusan  yang memadai  untuk  pelaksanaan  pendidikan PKn yang  luas  dan  bermutu.  Hal  ini  membawa konsekuensi bahwa tidak mustahil ada sejumlah siswa yang bermutu, tetapi mayoritas siswa sebagai  calon kader  bangsa  atau warga  negara masih  belum  dapat  dijamin  mutunya  untuk mengisi  dan  menjalankan  aneka  ragam  pekerjaan  dan  professi  yang  ada  dalam  satu masyarakat Abad ke 21.

## DAFTAR PUSAKA
Arifin, Muzayyin, 2010, Filsafat Pendidikan Islam,Jakarta: PT Bumi Aksara.
Djiwandono,  J.  Soedjati.  2000.  “Globalisasi  dan  Pendidikan  Nilai”  dalam  Sindhunata  (Ed),
Menggagas  Paradigma  Baru  Pendidikan:  Demokratisasi,  Otonomi,  Civil  Society, Globalisasi.Yogyakarta: Kanisius.
Fuad  Amsari.  1995.  “ Pengajaran  PKn    di Indonesia:  Perspektif  Sosio  Historis ”. Makalah. Disampaikan dalam Seminar Nasional Pendidikan PKn  di Perguruan Tinggi Umum di Yogyakarta tanggal 14-15 Oktober 1995.
Tampubolon, Saur. 2014. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Erlangga.
Tilaar,  H.A.R.  2007. Mengindonesia  Etnisitas  dan  Identitas  Bangsa  Indonesia.  Jakarta  :
Rineka Cipta
Zakiya Daradjat, Al-Abrasyi, M. Athiyah. 1987. Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam. Terj. oleh Bustami A.Ghani. dan Djohar Bahry. Jakarta: Bulan Bintang.