## IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Rosmini B 1 , Adam Idris 2 1 Mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP Unmul 2 Dosen Magister Administrasi Publik FISIP Unmul Alamat Korespondensi: rosminib01@gmail.com
Abstract This article will discuss and analyze the implementation of the Samarinda
Mayor  Regulation  Number  12  of  2016  concerning  Additional  Income Allowances  for  Civil  Servants  at  the  Regional  Personnel,  Education  and Training Agency of Samarinda City. By using a qualitative approach, data collection through observation, documentation, and interviews, as well as a descriptive  analysis  model  with  coding  techniques,  the  results  of  the research shows that the implementation of the additional income allowance policy  still  experiences  several  obstacles  that  reduce  the  optimization  of policy  implementation,  such  as  communication  errors  that  still  occur between  implementers  and  employees,  limited  resources  that  affect  the quality of performance, the process of disposition and division of tasks that are still not optimal, and SOPs that have not been optimally implemented are  related  to  too  large  a  workload,  so  that  the  role  and  function  of monitoring cannot be carried out. Keywords : implementation, allowances, additional income
Abstrak
Artikel  ini  akan  membahas  dan  menganalisis  implementasi  Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  Badan  Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara, serta model analisis deskriptif dengan teknik pengkodean, hasil  riset  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  tunjangan tambahan  penghasilan  masih  mengalami  beberapa  kendala  yang mengurangi optimalisasi implementasi kebijakan seperti adanya kesalahan komunikasi  yang  masih  terjadi  antara  pelaksana  dan  pegawai,  sumber daya  yang  terbatas  sehingga  mempengaruhi  kualitas  kinerja,  proses disposisi dan pembagian tugas yang masih belum maksimal, dan SOP yang belum optimal dijalankan terkait dengan beban kerja yang terlalu besar, sehingga peran dan fungsi monitoring belum dapat dilakukan. Kata Kunci : implementasi, tunjangan, tambahan penghasilan
Pendahuluan
Dalam  mencapai  tujuan  organisasi,  dibutuhkan  sumber  daya manusia  (pegawai)  yang  berkualitas.  Disiplin  pegawai  sangat  erat kaitannya terhadap kualitas atau kinerja organisasi yang secara konsisten harus  selalu  dijaga  dan  terus  ditingkatkan,  salah  satunya  adalah  dengan memberikan  tunjangan  tambahan  penghasilan  kepada  para  pegawainya sebagaimana  yang  telah  diamanatkan  dalam  Peraturan  Walikota Samarinda  Nomor  12  Tahun  2016  tentang  Tunjangan  Tambahan

## Implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016…………………………………. (Rosmini)
Penghasilan  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Samarinda.  Menurut pengamatan  penulis  dari  segi  sumber  daya  manusia  dalam  hal  ini  masih kurang dikarenakan pada Bidang Pengendalian Sub Bidang Kinerja hanya memiliki 1 Orang staff Pelaksana yang menangani masalah TTP. Sedangkan dari  segi  struktur  birokrasi  bahwa  pelaksanaan  pemberian      tunjangan tambahan   penghasilan   mesih   belum   sesuai dengan standar operasional prosedur  (SOP)  sehingga  belum  maksimal  pengawasan  terhadap pengimputan      yang  dilakukan  oleh      pegawai  Badan  Kepegawaian, Pendidikan  dan  Pelatihan  Daerah  Kota  Samarinda,  karena  masih terdapatnya kelalaian setiap pegawai dalam mengimput capaian aktivitas ( E-logbook ), dan dari segi absensi masih adanya keterlambatan pegawai.
Selain  itu,  yang  menjadi  faktor  penghambat  selanjutnya  dalam pelaksanaan  pemberian  tunjangan  tambahan  penghasilan yakni  dari segi prosedur  Pemberian  Tunjangan  Tambahan  Penghasilan  (TTP)  yang diberikan berdasarkan oleh Absensi (70%) pada pasal 19 ayat 1 huruf a dan (30%)  diukur  dari  Nilai  Capaian  Aktivitas  yang  diberi  nama E-  Logbook . Aplikasi E-Logbook ini  berfungsi  untuk  menyimpan  data  pekerjaan  yang diimput    pegawai    setiap  harinya.    Proses  pengimputan  tersebut  diberi waktu  selama  3  hari  sejak pertama bekerja, artinya  3  hari bekerja dapat diimput semua pada hari ketiga, akan tetapi jika sudah lewat 3 hari maka hari  pertama  pada  aplikasi E-logbook dinyatakan  hangus.  Namun  pada kenyataannya masih adanya pegawai yang lalai dari tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya tersebut dan masih melakukan pengimputan pada saat  detik  detik  terakhir  dalam  batas  waktu  pengimputan  menjadikan pendistribusian  TTP  menjadi  menghambat.    Pendistribusianpun  yang terjadi  biasanya  selalu pada minggu pertama diawal bulan namun dengan kendala-kendala  yang  ada  menjadikan  pendistribusiannya  biasa dipertengahan bulan ataupun diakhir bulannya.
Faktor permasalahan selanjutnya yakni kebijakan dalam Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan ini menurut peneliti yakni beban kerja yang  berbeda  setiap  jabatannya,  tetapi  dari  segi  penghasilan  yang  sama. Artinya  setiap  beban  kerja  pegawai  yang  memangku  jabatan  berbeda dengan  yang  lainnya.  Namun  pada  proses  pembayaran  TTP  dengan menggunakan metode Job Class atau Kelas Jabatan yang bobot jabatan dari setiap beban kerja yang tidak jauh berbeda nominal jumlah keseluruhan, dan dikelompokkan dengan kelas yang sama untuk nominal TTP yang sama.
Berdasarkan  pemikiran  diatas mendorong  penulis untuk mengkaji lebih mendalam mengenai permasalahan mengenai pemberian tunjangan tambahan  penghasil  di  Badan  Kepegawaian,  Pendidikan  dan  Pelatihan Daerah Kota Samarinda.

## Kerangka Teori Implementasi Kebijakan
Grindle  (dalam  Winarno,  2016:136)  memberikan  pandangannya tentang  implementasi  dengan  mengatakan  bahwa  secara  umum,  tugas
implementasi  adalah  membentuk  suatu  kaitan  yang  memudahkan  tujuan- tujuan  kebijakan  bisa  direalisasikan  sebagai  dampak  dari  suatu  kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencangkup terbentuknya “ a  policy  delivery  system ”  dimana  sarana-sarana  tertentu  dirancang  dan dijalankan  dengan  harapan  sampai  pada  tujuan-tujuan  yang  diinginkan. Dengan demikian kebijakan  publik,  pernyataan  secara  luas  tentang  tujuan, sasaran,  dan  sarana diterjemahkan   ke dalam   program-program   tindakan yang   dimaksudkan   untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan.  Mazmanian  dan  Sabatier  (dalam  Wahab,  2005:65)  menyatakan bahwa  makna  implementasi  ialah  memahami  apa  yang  sudah  seharusnya terjadi  sesudah  suatu  program  dinyatakan  berlaku  atau  dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksannan, yakni kejadian dan kegiatan  yang  tumbul  sesudah  disahkannya  pedoman-pedoman kebijaksanaan  negara,  yang  mencangkup  baik  usaha-usaha  untuk mengadministrasikanya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian
Van  Meter  dan  Van  Horn  (dalam  Winarno  2016:135)  membatasi implementasi  kebijakan  sebagai  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh individu- individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  keputusan- keputusan  kebijakan  sebelumnya.  Tindakan  ini  mencangkup  usaha-usaha untuk  mengubah  keputusan  menjadi  tindakan  operasional  dalam  kurun waktu  tertentu  maupun  dalam  rangka  melanjutkan  usaha-usaha  untuk mencapai  perubahan-perubahan  besar  dan  kecil  yang  ditetapkan  oleh keputusan.  Sedangkan  Irfan  Islamy  (1992:119)  mengatakan  bahwa  setiap kebijakan  yang  telah  dibuat  da  dilaksanakan,  akan  membawa  dampak tertentu  terhadap  kelompok  sasaran,  baik  yang  positif (intended) maupun yang  negatif (unintended) ,  artinya  konsep  dampak  menekankan  pada  apa yang terjadi secara aktual pada kelompok yang ditargetkan dalam kebijakan. Wahab  menawarkan  beberapa  pendekatan  untuk  menghasilkan  efektifitas implementasi  yaitu  pendekatan  struktural,  pendekatan  prosedural, pendekatan perilaku, dan penedekatan politik (Wahab, 2005:110-120).
Dalam  implementasi  kebijakan  publik  dapat  dilakukan  melalui beberapa implementasi. Dalam perkembangannya terdapat beberapa model implementasi  yang  banyak  mempengaruhi  berbagai  tulisan  maupun penelitian  para  ahli.  Untuk  mendukung  penelitian  maka  penulis menggunakan  beberapa  pendekatan  model  implementasi kebijakan seperti yang  dikemukakan  Edwards  III  menyatakan  ada  empat  faktor  yang mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  kebijakan  publik,  yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi. Keempat    faktor    tersebut dapat        saling  mempengaruhi  atau  terkait  satu  dengan  yang  lainnya mempengaruhi  efektivitas  implementasi  kebijakan  publik  (Edwards  III, 1980:273).

## Implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016…………………………………. (Rosmini)

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2014). Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan telaah pustaka (Moleong, 2006; Neuman, 2017). dan dianalisis dengan model analisis data interaktif (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Sedangkan model kebijakan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Model George E. Edward III, dimana diketahui bahwa model ini mengajukan empat faktor atau variabel yaitu  :  Komunikasi  ( communication ),  Sumber  daya    ( resources ),  Disposisi ( disposition ), Struktur birokrasi ( bureaucratic structure ) (Edwards III, 1980).

## Hasil dan Pembahasan
Dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah  Kota  Samarinda  serta  untuk      mengoptimalkan  pelaksanaan tugas  pokok  dan  fungsinya  yang  melekat  pada  pegawai  negeri  sipil,  maka kesejahteraannya perlu ditingkatkan dengan diberikan tunjangan tambahan penghasilan.  Dalam  peraturan  Walikota  Samarinda  Pasal  1  Ayat  (7)  yang berbunyi  Tunjangan  Tambahan  Penghasilan  yang  selanjutnya  disingkat dengan  TTP  adalah  tambahan  penghasilan  yang  diberikan  dalam  rangka peningkatan kesejahteraan PNS berdasarkan berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi dan atau pretasi kerja. Hal ini diperuntukkan kepada PNS agar menjadi motivasi agar bekerja dengan  penuh  dedikasi  disertai  dengan  tanggung  jawab.  Pemberian  TTP diberikan berdasarkan tingkat kehadiran dan kinerja yang dipresentasekan tingkat kehadiran sebesar 70% dan kinerja 30%. Adapun tingkat kehadiran diukur  dengan  absen online secara finger  print dan  pengukuran  kinerja menggunakan aplikasi e-logbook. Pada pasal 1 Ayat (14) disebutkan e-logbook adalah  catatan  atas  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  pegawai  yang  diinput secara online dan kemudian diverifikasi oleh atasan langsung secara online. Adapun prosedur dalam pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan pada pasal  19  Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  12  Tahun  2016  Tentang Tunjangan  Tambahan  Penghasilan  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Badan Kepegawaian,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Daerah  Kota  Samarinda  (Pemkot Samarinda, 2016). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Pemberian TTP terbaru diatur dalam  Keputusan  Walikota  Samarinda  Nomor  840/335/HK- KS/VII/2016  tentang  Penetapan  besaran  tunjangan  tambahan  penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 25 Juli 2016.
Kebijakan  mengenai  Tunjangan  Tambahan  Penghasilan  (TTP)  di lingkungan  pemerintah  daerah  Kota  Samarinda,  sebagaimana  tertuang  di dalam  Peraturan  Walikota  No.  12  Tahun  2016,  menjelaskan  bahwa  yang dimaksud  sebagai  tunjangan  tambahan  penghasilan  adalah  sejumlah tambahan  penghasilan  yang  diberikan  dalam  rangkat  meningkatkan kesejahteraan PNS, berdasarkan beban kerja, tempat kerja atau kondisi kerja, kelangkaan profesi  atau  prestasi  kerja. Secara  lebih  sederhana, bahwa  TTP diberlakukan  oleh  pemerintah  Kota  Samarinda  guna  memperbaiki  sistem
pemberian  tunjangan  sebelumnya  yang  hanya  berbasis  pada  jumlah kehadiran atau absensi, yang kemudian dikembangkan indikatornya menjadi juga melibatkan aspek kinerja.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  selain  sebagai  sistem dimaksudkan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan,  jika  dilihat  dari  aspek kualitas kinerja, pemerintah Kota Samarinda ingin juga memastikan bahwa dana  yang  sudah  diberikan  sebagai  tambahan  penghasilan  tersebut  juga memiliki  dampak  terhadap  peningkatan  kualitas  pelayanan  pegawai  atau staff  pemerintahan  kepada  masyarakat.  Sehingga  kemudian  dengan diberlakukannya sistem pemberian tunjangan berbasis kinerja ini, tidak ada lagi penyamarataan penilaian dari setiap pegawai negeri sipil, baik yang baik secara kualitas kinerja atau pun yang masih kurang baik. Dengan mekanisme baru ini, pemerintah dapat secara akurat memberikan tambahan penghasilan hanya kepada yang indikator kinerjanya sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Samarinda.
Sistem  TTP  yang  berbasis  pada  kinerja  ini  juga  dapat  menjadi  salah satu  alat  bantu  control  yang  sangat  baik  bagi  Pemerintah  Kota  Samarinda, terhadap  aktivitas  dan  kualitas  kinerja  para  aparatur  sipilnya,  yang  pada dasarnya  menjadi  cerminan  atau  perwakilan  wajah  pemerintah  di  depan masyarakat.  Pemerintah  Kota  Samarinda  menyadari  bahwa  evaluasi  dari sistem  TTP  yang  hanya  berbasis  pada  tingkat  kehadiran  tidak  maksimal membuat  pegawai  kemudian  sadar  akan  tupoksi  masing-masing,  atau setidaknya sulit untuk melakukan control terhadap kinerja pegawai. Indikator kinerja yang tercantum dalam Perwali No. 12 Tahun 2016 ini sangat baik jika diterapkan dengan konsisten, guna menunjang peningkatan kualitas kinerja aparatur  sipil  atau  pegawai  negeri  sipil  di  wilayah  pemerintah  Kota Samarinda.
Dalam    mengimplementasikan    sebuah    kebijakan    atau    peraturan, tentu  ada  berbagai  hal  yang  harus  dipahami  oleh  aparatur  atau penanggungjawab  pelaksana  kebijakan  tersebut.  Peraturan  atau  kebijakan yang baik hanya akan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan jika dalam proses  implementasinya  sesuai  dengan  yang  sudah  ditentukan  atau setidaknya  diarahkan  di  dalam  rancangan  peraturan  tersebut.  Dalam  teori yang  dikembangkan  oleh  Edwards  III,  terdapat  empat  (4)  aspek  yang menjadi indikator keberhasilan dalam  implementasi sebuah kebijakan, di antaranya  adalah:  komunikasi,  sumber  daya  manusia,  disposisi  dan struktur birokrasi (Edwards III, 1980).

## Komunikasi
Berkenaan  dengan  komunikasi,  hasil penelitian  menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya di BKPPD, peran tim pelaksana kebijakan TTP dinilai sudah  melakukan  komunikasi  dengan  baik  dan  memberikan  pemahaman yang cukup kepada pegawai yang lain  tentang keseluruhan isi dari Perwali tersebut.  Selain  itu,  dalam  penggunaan  sistem  aplikasi e-  logbook tim pelaksana  juga  telah  memberikan  pengetahuan  dan  pelatihan  yang  cukup

## Implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016…………………………………. (Rosmini)
sehingga  para  pegawai  dapat  mengoperasikan  aplikasi  pelaporan  aktivitas harian tersebut dengan aktif. Bahkan tidak hanya cukup sampai pada tahapan komunikasi dan pelatihan, tim pelaksana kebijakan di BKPPD juga secara aktif membantu  para  pegawai  apabila  dalam  pengoperasian  aplikasi  mengalami kendala  atau  kesulitan,  yang  membuat  mereka  terhambat  dalam  proses pelaporan  aktivitas  atau  kinerjanya.  Selain  itu,  komunikasi  yang  dilakukan oleh tim pelaksana kebijakan TTP di BKPPD juga dinilai sudah menjalankan komunikasi  dan  sosialisasi  secara  efektif  kepada  semua  pegawai  di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Salah satu alat ukur komunikasi yang efektif menurut responden B adalah semua pegawai telah memahami dan bisa mengoperasikan  aplikasi e-logbook dengan  baik.  Meskipun  dalam perjalananya ada beberapa  orang  yang  mengalami  kendala-kendala  teknis, tetapi tim pelaksana selalu berusaha untuk dapat membantu sehingga setiap persoalan terkait penggunaan aplikasi e-logbook dapat ditangani dengan baik. Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  Tim  pelaksana  kebijakan sudah  melakukan  tugas  dan  fungsinya  untuk  melakukan  sosialisasi  kepada seluruh  staff  di  lingkungan  BKPPD  Kota  Samarinda.  Meskipun  pada kenyataannya masih terdapat sebagian pegawai yang miss terhadap informasi yang  disampaikan  berkaitan  dengan  impelementasi  kebijakan  TTP.  Hal  ini dapat  terjadi  karena  tim  pelaksana  hanya  menyampaikan  melalui  Kesubid pada  saat  pertemuan  atau  rapat  tertentu,  yang  kemudian  dilanjutkan  oleh kasub  ke  staf  masing-masing.  Hal  lain  yang  menjadi  catatan  adalah konsistensi  dari  penyampaian  informasi  yang    masih    belum    maksimal. Sehingga   kemudian   bisa   menjadi   faktor kurangnya perhatian kelompok sasaran terhadap informasi yang disampaikan oleh tim pelaksana kebijakan.

## Sumber Daya
Tercapainya  tujuan  dari  implementasi  peraturan  daerah  bergantung pada sumber daya yang ada, sumber daya disini dapat dibagi dua yaitu sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Adapun sumber daya manusia yang ada yaitu sumber daya pada instansi terkait selaku pelaksana dari peraturan darah  daerah  tersebut,  yaitu  para  pegawai.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa jumlah pegawai baik berdasarkan status kepegawaian, jumlah pegawai berdasarkan klasifikasi pangkat dan golongan, jumlah pegawai berdasarkan pendidikan/penjenjangan  dan  jumlah  pegawai  berdasarkan  tingkat pendidikan  untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya,  sudah  cukup  ideal. Selanjutnya  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dari  sisi  sumber  daya anggaran  dalam  melaksanakan  peraturan  daerah  tersebut  masih  dirasakan belum cukup ideal, mengingat banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan. Salah satu cara agar program yang sudah ditetapkan dapat berjalan dengan baik, maka instansi terkait saling berkoordinasi untuk saling melengkapi satu dengan lainnya.

## Disposisi
Pelaksanaan yang baik juga tidak terlepas dari apakah pemerintah atau kepala dinas terkait yang dalam hal ini BKPPD telah memberikan wewenang penuh  kepada  tim  pelaksana  untuk  bertanggjawab  terhadap  implementasi peraturan Walikota No. 12 Tahun 2016 tentang TTP tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapannya di BKPPD, penanggungjawab pelaksana peraturan walikota tentang TTP ini ditugaskan kepada  bidang  kinerja  untuk  kemudian menjadi tim pelaksana yang diberi wewenang  penuh di  lingkungan  BKPPD.  Hal  lain  yang  juga  penting  dalam proses  implementasi  adalah  kejelasan  struktur  atau  perangkat penanggungjawab,  baik  di  tataran  pemerintah  Kota  maupun  di  masing- masing  OPD.  Dalam  hal  ini,  BKPPD  telah  menunjuk  satu  tim  yang  juga merupakan  pegawai  internal  yang  diberikan  wewenang  untuk  menjadi pelaksana  Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  12  Tahun  2016  Tentang Tunjangan  Tambahan  Penghasilan  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Badan Kepegawaian,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Daerah  Kota  Samarinda  tersebut. Sedangkan  di  tataran  Pemerintah  Kota  Samarinda,  tim  pelaksana  juga merupakan bagian internal dari pemerintah kota, dan bukan ditunjuk secara khusus untuk menangani TTP.
BKPPD menunjuk bidang kinerja untuk kemudian bertanggungjawab dalam  implementasi  peraturan  TTP  ini.  Meski  demikian,  masalah  justru muncul bukan dari wewenang atau disposisi melalui penunjukkan perangkat pelaksana, tetapi pada jumlah sumber daya manusia yang berada pada bidang kinerja  tersebut.  Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  disposisi  yang dilakukan  mengacu  pada  kesesuaian  dengan  tugas  dan  fungsi  sub  bagian kinerja di lingkungan BKPPD,  yaitu sub bidang  kinerja dan analisis kinerja. Dari  proses  disposisi  sebenarnya  tidak  ada  persoalan,  tetapi  yang  menjadi catatan dan harus dievaluasi adalah jumlah dari staff yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan TTP yang hanya berjumlah 2 orang.

## Struktur Birokrasi
Dalam  konteks  penambahan  tugas  atau  wewenang  untuk melaksanakan  peraturan  dan  sebuah  kebijakan,  secara  langsung  akan menambah  tanggungjawab  dari  tim  atau  bidang  yang  ditunjuk.  Karena  itu perlu  juga  untuk  mempertimbangkan  apresiasi  atau  tunjangan  tambahan yang dapat menambah motivasi tim dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam penerapannya, terkhusus di lingkungan BKPPD, bahwa tim yang juga merupakan pegawai bidang kinerja memiliki hak yang sama seperti pegawai lainnya  untuk  mendapatkan  tunjangan  kinerja  atau  tunjangan  tambahan penghasilan.
Karena status mereka juga sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan BKPPD, maka hak untuk mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan sama dengan  yang  lainnya.  Pembedanya  hanyalah  tanggungjawab  mereka ditambah  dengan  menjadi  tim  pelaksana  TTP,  yang  menjadi    salah    satu indikator  kerja  staf  bidang  kinerja.  Jadi  tidak  ada perlakuan khusus yang

## Implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016…………………………………. (Rosmini)
membedakan  antara  tim  pelaksana  dengan  pegawai  yang  lainnya.  Dalam menunjang  implementasi  juga  diperlukan  Standar  Operasional  Prosedur (SOP) yang kemudian dijadikan standar dalam proses implementasi kebijakan Walikota tentang TTP ini.
Pada  tataran  SKPD,  SOP  standar  yang  biasanya  dibuat  adalah  yang berkaitan dengan hal-hal teknis,  seperti cara penginputan,  waktu input  dan sebagainya,  yang  diharapkan  menjadi  panduan  para  pegawai  agar  tidak mengalami kendala-kendala saat proses penginputan laporan aktivitas kerja. Dalam  menerapkan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  ada,  tim pelaksana juga sudah maksimal dan sesuai dengan yang seharusnya.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pada  tahap  akhir  dari  sebuah proses implementasi kebijakan adalah melakukan evaluasi. Pada tahapan ini, tim  pelaksana  juga  sudah  melakukan  evaluasi  secara  berkala  untuk  terus memastikan  bahwa  semua  pegawai tidak mengalami kendala dalam  proses pengoperasian aplikasi e-logbook. Evaluasi menjadi sangat penting dilakukan sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan, sehingga implementasi yang dijalankan pada BKPPD sesuai dengan ketentuan yang ada.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Untuk SOP yang dijalankan oleh  petugas  pelaksana  mengacu  pada  Perwali  berkaitan  dengan implementasi TTP, sehingga tidak ada persoalan mendasar. Tetapi kemudian yang menjadi persoalan apakah SOP ini sudah berjalan dengan maksimal di lingkungan BKPPD. Masalah yang masih sering terjadi berkaitan dengn SOP adalah  mundurnya  waktu  penginputan  data  kinerja  di  aplikasi e-log  book, yang harunya diberi waktu tiga (3) hari setelah dikerjakan, namun sebagian pegawai masih ada yang melakukan penginputan di akhir bulan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan dapat disimpulkan sebagai berikut.
Implementasi  peraturan  Walikota  No.  12  Tahun  2016  tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) di Badan Kepegawaian,  Pendidikan dan  Pelatihan   Daerah  (BKPPD) Kota  Samarinda  masih  terdapat  beberapa aspek  yang  perlu.  Dari  empat  indikator  yang  dibahas,  di  antaranya  adalah komunikasi yang terkait dengan miss -komunikasi berkaitan dengan kebijakan Walikota  tentang  TTP.  Pada  aspek  sumber  daya,  sumber  daya  yang bertanggungjawab terhadap proses implementasi masih sangat terbatas. Pada aspek  disposisi,  disposisi  yang  dilakukan  oleh  tim  pelaksana  Peraturan Walikota tentang TTP sebenarnya  sudah maksimal, tetapi belum memenuhi standar  yang  seharusnya.  Pada  aspek  struktur  birokrasi,  berkaitan  dengan Standar Operasional Prosedur  (SOP)  yang  berlaku,  bahwa  berdasarkan  SOP waktu  penginputan  dapat  dilakukan  selama  3 hari  dan  pada  pelaksanaanya masih banyak pegawai yang tidak tertib melakukan penginputan.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  rekomendasi terkait dengan hasil  penelitian  ini adalah sebagai berikut
Harus ada upaya   komunikasi lanjutan seperti sosialisasi dan edukasi terkait dengan implementasi kebijakan TTP juga menjadi penting, agar tidak terjadi miss persepsi yang pada akhirnya menjadi penyebab miss komunikasi antara  perangkat  daerah  yang  terkait  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota Samarinda.  Sebagai  bahan  pertimbangan,    sebaiknya    komunikasi    yang dilakukan  dapat  satu pintu  dan  terarah  secara  jelas  kepada  seluruh  staf pegawai  di lingkungan BKPPD.  Rekomendasi yang kedua adalah diperlukan penambahan  jumlah  sumberdaya  manusia  di  bidang  kinerja,  sehingga berbagai  aspek  dapat  lebih  optimal  dijalankan.  Rekomendasi  ketiga  adalah sebaiknya dalam pembagian tugas dan wewenang di antara tim pelaksana di evaluasi kembali, sehingga masing-masing anggota dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab secara optimal. Rekoemndasi yang terakhir, diharapkan ada mekanisme khusus  yang  dapat membantu mengingatkan para pegawai agar  dapat  melakukan  penginputan  tepat  waktu  atau  minimal  tidak terlambat.

## Daftar Pustaka
Edwards  III,  G.  C.  (1980). Implementing  Public  Policy .  Washington  DC:
Congressional Quarterly Press.
Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook (Edition 3). Jakarta: UI-Press. Moleong, L. J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT.  Remaja Rosdakarya.
Neuman, W. L. (2017). Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Edisi 7). Jakarta: Pearson Education Inc dan Indeks.
Pemkot Samarinda. (2016). Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2016  Tentang  Tunjangan  Tambahan  Penghasilan  Bagi  Pegawai  Negeri Sipil  Di  Badan  Kepegawaian,  Pendidikan  Dan  Pelatihan  Daerah  Kota Samarinda. Samarinda: Pemerintah Kota Samarinda.
Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. Wahab,  S.  A.  (2005). Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara. Winarno, B. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif) . Yogyakarta: CAPS.