Peralihan Pangan Pokok Dari Sagu ke Beras: Sebuah Kajian Ketahanan Pangan dan Masyarakat Adat
Lengga Pradipta
Pusat Kajian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Korespondensi: lengga.pradipta@gmail.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Artikel Penelitian
Sitasi Cantuman: Pradipta, L. (2019). The Shift of Staple Food from Sago to Rice: A Study about Food Security and Indigenous Communities . Society, 7(1), 37-47.

## DOI : 10.33019/society.v7i1.76
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribisu- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Sampai saat ini masalah ketahanan pangan masih menjadi hal yang  pelik  di  negara-negara  berkembang,  baik  di  daerah perkotaan  maupun  di  pedesaan.  Kondisi  ini  dipicu  oleh beberapa  faktor  seperti  meningkatnya  tekanan  dan  konflik  di penduduk,  privatisasi,  dan  perubahan  aturan  tenurial, kemiskinan,  diferensiasi  sosial,  dan    degradasi  lingkungan. Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  ketahanan  pangan  adalah masalah multidimensi, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan maupun di daerah terpencil. Di Kepulauan Mentawai,  sebuah  kabupaten  yang  terletak  di  bagian  barat Indonesia,  masyarakat  adat  di  sana  menggantungkan hidupnya  pada  hasil  hutan  (sagu)  sebagai  sumber  pangan utama. Namun, sejak 2012, pemerintah telah merubah budaya pangan  mereka  melalui  'Program  Peningkatan  Keamanan Pangan Nasional' dan melakukan intensifikasi pertanian serta membangun  600  hektar  sawah  baru  yang  tersebar  di  enam kecamatan;  Pagai  Selatan,  Pagai  Utara,  Sikakap,  Sipora Selatan,  Sipora  Utara,  dan  Siberut  Selatan.  Kajian  ini menggunakan  Analisis  Ketahanan  dan  Kerentanan  Pangan (FSVA) yang dilakukan secara komprehensif untuk memahami dan menggambarkan profil yang tepat dari kerawanan pangan dan  kerentanan  dalam  rumah  tangga  .  Selain  itu,  kajian  ini juga mengidentifikasi risiko dan kerentanan konsumsi pangan di  masyarakat  Mentawai.  Dari  hasil  temuan  dapat digambarkan  bahwa mengganti atau merubah budaya pangan dari  sagu  menjadi  beras  adalah  masalah  yang  pelik  sebab  hal itu dipengaruhi oleh aspek sosial-budaya sehingga pemerintah harus  membuat  kebijakan  paralel  yang  dapat  mengakomodasi kebutuhan  masyarakat  bukan  hanya  memprioritaskan  agenda pembangunan nasional.
Keywords: Kepulauan  Mentawai;  Ketahanan  Pangan; Masyarakat Adat

## Society, 7 (1), 39-51, 2019
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id

## Pendahuluan
Salah  satu  masalah  terbesar  yang dihadapi  oleh  negara-negara  berkembang adalah  ketersediaan  pangan  yang  layak untuk masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan.
Pada
masyarakat pedesaan, masalah ini umumnya  disebabkan  oleh  kelangkaan sumber  daya  alam,  yang  dalam  hal  ini adalah  "pangan".  Selain  itu,  faktor  lain disebabkan oleh sulitnya akses pangan yang disebabkan  oleh  kondisi  pertanian.  Di  sisi lain,  masalah  ini  juga  disebabkan  oleh faktor-faktor internal, seperti meningkatnya tekanan  dan  konflik  di  masyarakat, privatisasi  dan  perubahan  aturan  tenurial, kemiskinan, diferensiasi sosial, dan degradasi  lingkungan  telah  mempengaruhi jenis,  kualitas,  aksesibilitas  dan  keandalan pangan 1 .
Pada  KTT  Pangan  Dunia  pada  tahun 1996,  dinyatakan  bahwa  pengelolaan sumber daya alam, terutama pangan, harus didasarkan  pada  pendekatan  partisipatif, yang  melibatkan  masyarakat,  perencana dan  pemangku  kebijakan.  Keterlibatan masyarakat  adalah  kunci  dan  cara  strategis dalam  memberikan  informasi  kepada mereka  mengenai  permintaan  pangan  serta dapat  memberikan  bimbingan  untuk mempertahankan atau bahkan melestarikan sumber daya alam (Braun, 2014).
Semua informasi yang berkaitan dengan permintaan  masyarakat  akan  dicatat  oleh perencana dan pemangku kebijakan sebagai poin  utama  sebagai  landasan  dalam pertimbangan perumusan kebijakan, aturan dan  pengaturan  proyek.  Tuntutan  proyek responsif  yang  melibatkan  masyarakat,
1 Di  Asia  Selatan  dan  Sub-Sahara  Afrika, pertumbuhan  penduduk  telah  mendorong  orang- orang  untuk  tinggal  di  daerah  yang  sensitif  secara ekologis seperti puncak bukit dan lahan basah. Inilah yang akan membuat mereka kehilangan ketersediaan pangan  dan  sulit  untuk  mendapatkannya  di pemukiman baru (Dyson, et.al).
dapat  menciptakan  rasa  memiliki  dan kontribusi  pada  keberlangsungan  sebuah proyek.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  untuk mengatasi  masalah  ketersediaan  pangan dan  gizi  buruk.  Banyak  proyek  juga dilaksanakan untuk mengamankan penyediaan  pangan  bagi  masyarakat pedesaan, baik  itu dilakukan oleh pemerintah,  organisasi  non-pemerintah (LSM)  dan  bahkan  organisasi  dunia  seperti Bank Dunia dan PBB. Hal ini terjadi seperti di  Bangladesh,  Ethiopia,  Guatemala  dan Afrika Selatan yang didanai oleh USAID. Di negara  seperti  di  Ekuador,  Ghana,  Nepal, Filipina,  dan  Zimbabwe  didanai  oleh  hibah dari Department for International Development  (DFID) Kerajaan Inggris Raya dan IFPRI (Quisumbing, A dan McClafferty, B., 2006).  Kegiatan penyediaan pangan dan nutrisi  di  Indonesia  juga  didukung  oleh bantuan  keuangan  dan  teknis  dari  Bank Dunia,  Bank  Pembangunan  Asia  serta lembaga - lembaga lainnya. Hingga saat ini, masalah  pangan  dan  gizi  di  Indonesia masih terpusat pada sektor fisik (Quisumbing, Estudillo dan Otsuka, 2000).
Untuk  meningkatkan  keberlanjutan skema  penyediaan  pangan,  banyak  proyek pertanian,  baik  yang  difasilitasi  oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat  (LSM)  telah  menerapkan pendekatan  partisipatif  dalam  siklus proyek, termasuk perencanaan, pelaksanaan,  dan  juga  pemantauan  serta evaluasi proses. Namun demikian, pengelolaan  pangan  tidak  sepenuhnya diserahkan  kepada  masyarakat  sebagai penerima  manfaat.  Dari  hasil  evaluasi,  hal ini  disebabkan  oleh  masalah  penyediaan pangan dan gizi buruk dimasa lampau yang didukung oleh lembaga-lembaga bantuan di Indonesia  kurang  memberikan  keadilan akses  bagi  masyarakat  miskin.  Mengenai kondisi  ini,  sebenarnya  sejak  2012, pemerintah  Indonesia  telah  menetapkan
peraturan tentang ketahanan pangan dalam
Undang-Undang
Republik
Indonesia Nomor  18  Tahun  2012  Tentang  Pangan, yang  dengan  jelas  menyatakan  bahwa “ ketahanan pangan adalah kondisi yang dimiliki oleh  semua  orang,  di  semua  rumah  tangga, setiap  saat.    Pangan  yang  cukup  baik  dalam kuantitas  dan  kualitas  untuk  memungkinkan mereka  untuk  hidup  sehat,  aktif,  produktif  dan berkelanjutan,  dan  bahwa  pangan  itu  aman, beragam,  bergizi,  didistribusikan  secara  merata dan  terjangkau,  dan  tidak  bertentangan  dengan agama,  kepercayaan  atau  budaya ”.  Namun sebaliknya,  peraturan  ini  memicu  banyak konflik  di  Kepulauan  Mentawai.  konflik terjadi  karena  pemerintah  pusat  mencoba menerapkan  intensifikasi  pertanian  dengan membangun  600  hektar  sawah  di  pulau- pulau  itu,  tetapi  mengabaikan  kebutuhan penting masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa  orang  Mentawai  sangat  bergantung pada  hasil  hutan  sebagai  pangan  mereka, seperti  sagu,  ubi  dan  singkong.  Selain  itu, faktor  demografi  seperti  kondisi  tanah, keterampilan  sumber  daya  manusia  untuk mengelola sawah, serta teknologi yang akan diterapkan  tidak  sesuai  dengan  kehidupan mereka.
Mengubah  budaya  pangan  adalah  hal yang  pelik  dan  perlu  mempertimbangkan sisi  aspek  sosial  budaya  masyarakat. Peraturan nasional harusnya sejajar dengan budaya  masyarakat  adat  dan  juga  kondisi ekologis mereka. Penting untuk memastikan keberlanjutan  dan  keamanan  pangan,  dan tentunya  mengutamakan  kebutuhan  dasar mereka.

## Metodologi Penelitian
Ketahanan  pangan  adalah  masalah multidimensi  yang  membutuhkan  suatu analisis dari rentang parameter yang terdiri dari  tiga  indikator;  agregat  ketersediaan pangan, akses rumah tangga ke pangan, dan pemanfaatan  pangan  individu.  Karena rumitnya,  kajian  ini  dilakukan  secara
komprehensif dengan menggunakan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA).  Analisis  ini  sangat  penting  untuk memahami  dan  menggambarkan  profil tepat dari kerawanan pangan di masyarakat atau rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi risiko dan kerentanan konsumsi pangan di masyarakat Mentawai. Penelitian  ini  juga  mengamati  fakta  dan situasi  yang  terkait  dengan  perspektif masyarakat  adat  dan  bagaimana  mereka terlibat  dalam  ketersediaan  dan  keamanan pangan,  guna  memberikan  wawasan penting mengenai situasi ketahanan pangan.
Gambar 1. Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan (sumber: WFP, 2009) Oleh karena itu, data primer dikumpulkan  melalui  penelitian  lapangan. Teknik  pengumpulan  data  terdiri  dari survei  lapangan  di  enam  kecamatan  di Kepulauan  Mentawai  (Pagai  Selatan,  Pagai Utara, Sikakap, Sipora Selatan, Sipora Utara, dan  Siberut  Selatan),  serta  wawancara mendalam  dengan  sepuluh  penduduk  asli (termasuk  pria,  wanita,  dan Sikerei ;  ketua
adat)  serta Focus  Group  Discussion (FGD). Data sekunder dikumpulkan dari dokumen pemerintah,  laporan  LSM,  laporan  studi relevan sebelumnya dengan topik penelitian.  Pengumpulan  data  ini  untuk membantu Analisis Ketahanan dan Kerentanan  Pangan  (FSVA).  Seperti  yang dipaparkan  di  atas,  analisis  ini  berusaha untuk menggambarkan profil rumah tangga rawan  dan  rentan  pangan  serta  untuk mengidentifikasi penyebab kerawanan pangan,  risiko  dan  kerentanan  dalam masyarakat  (WFP,  2009).  Dalam  kajian  ini, FSVA  sangat  penting  karena  akan memperkuat temuan dan  hasil yang terkait dengan  ketahanan  pangan  dan  bagaimana masyarakat  adat  terlibat  dan  terkait  di dalamnya.

## Pembahasan dan Hasil
Definisi  ketahanan  pangan  berarti adanya  kondisi  pangan  yang  cukup  serta pangan  yang  harus  mudah  didapatkan. Empat  konsep  dasar  dalam  ketahanan pangan  adalah:  kecukupan,  pertimbangan temporal,  akses,  dan  keamanan  (Maxwell dan  Frankenberger,  1992).  Kecukupan pangan  seringkali  berupa  ukuran  subjektif; dalam masalah ini adalah ukuran frekuensi dan  tingkat  keparahan  sarana  untuk mengatasi kekurangan pangan.
Sen (1981) juga mengungkapkan bahwa akses  pangan  ditentukan  oleh  hak  atas pangan,  jumlah  aset  -  manusia,  fisik  atau keuangan  -  yang  dapat  digunakan  oleh individu  ataupun  rumah  tangga  untuk memperoleh  pangan,  dan  tingkatan  dalam hal  ini  aset  tersebut  dapat  dikonversi menjadi  pangan,  baik  melalui  pertukaran atau  produksi.  Keamanan  akses  adalah kebalikan  dari  risiko  kegagalan  hak; semakin  tinggi  bagian  sumber  daya  rumah tangga yang dikhususkan untuk pengadaan pangan,  semakin  besar  risiko  akan kegagalan  (Maxwell  dan  Frankenberger, 1992).
Berbicara  tentang  kondisi  individu  dan masyarakat dalam mendapatkan akses pada pangan,  hal  itu  tidak  dapat  dipisahkan dengan  aset  mata  pencaharian,  dan  sudah pasti  terkait  dengan  kerangka  kerja  mata pencaharian  yang  berkelanjutan 2 .  Kerangka kerja  penghidupan  yang  berkelanjutan memperhatikan  lima  hal  utama;  modal manusia,  modal  alam,  modal  finansial, modal  sosial,  dan  modal  fisik.  Salah  satu hasil  kerangka  kerja  ini  adalah  untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Di  Indonesia,  peningkatan  ketahanan pangan  sangat  tergantung  pada  informasi siapa  saja  yang  rentan  pangan,  ukuran penduduk  rawan  pangan,  di  mana  mereka tinggal dan apa saja yang membuat mereka rentan.  Meskipun  demikian,  ada  juga  yang memperhatikan masalah ketersediaan pangan,  mulai  dari  produksi,  proses distribusi  hingga  konsumsi.  Semua  siklus tersebut  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor, seperti;  iklim,  jenis  tanah,  curah  hujan, input  pertanian,  sistem  irigasi,  teknologi dan  praktik  pertanian,  dan  yang  paling penting,  kebijakan  atau  aturan.  Dalam  bab ini,  akan  ada  penjelasan  holistik  tentang ketahanan  pangan  di Indonesia,  khususnya di  Kepulauan  Mentawai,  dan  bagaimana masyarakat  adat  tersebut  terikat  dengan budaya  pangan,  serta  menanggapi  proses
2 Mata  pencaharian  berkelanjutan:  Menempatkan orang-orang pada sentra pembangunan (diambil dari Chambers,  R.  dan  G.  Conway  (1992).  Mata Pencaharian  berkelanjutan  di  Pedesaan:  Konsep praktis untuk abad ke-21. Makalah Diskusi IDS 296. Brighton:  IDS)  menyiratkan  bahwa;  pendekatan dalam  mata  pencaharian  merupakan  cara  berpikir mengenai tujuan, ruang lingkup dan prioritas untuk pembangunan.  Kerangka  kerja  dan  tujuan  mata pencaharian  tertentu  telah  dikembangkan  sebagai dampingan  dalam    mengimplementasikan,  akan tetapi  pendekatan  ini  lebih  dari  itu.  Pada  dasarnya pendekatan ini merupakan cara untuk menempatkan orang-orang  pada  sentra  pembangunan,  sehingga mampu meningkatkan efektivitas dampingan dalam pembangunan.
peralihan  dari  sagu  ke  beras  dalam kehidupan  sehari-hari  masyarakat  adat  di Mentawai.

## 1. Ketahanan Pangan di Indonesia
Masalah  ketahanan  pangan  selalu berkaitan  dengan  berbagai  aspek,  seperti aspek  pertanian,  aspek  sosial,  aspek ekonomi,  dan  bahkan  aspek  hukum. Ketahanan  pangan  adalah  masalah  yang rumit  dan  banyak  faktor  penyebab terjadinya  masalah  ketahanan  pangan  di negara-negara berkembang. Di Asia Tenggara,  terutama  di  Indonesia,  masalah ini  merupakan  kondisi  yang  sangat  jelas, ada  begitu  banyak  orang–orang  miskin yang  mengalami  masalah  kemiskinan  dan kelaparan. Di Indonesia, pangan adalah hak paling  mendasar  bagi  semua  orang  dan harus  dipenuhi  setiap  saat.  Hal  itu  dengan jelas  dinyatakan  pada  Undang-Undang Dasar  1945  Pasal  27  dan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1996 Tentang  Pangan.  Kurangnya  pangan  dapat berdampak buruk pada kehidupan manusia (Purwaningsih, 2008).
Di Indonesia, pangan selalu diidentifikasi  sebagai  beras.  Diasumsikan demikian  karena  beras  adalah  pangan pokok  bagi  orang  Indonesia.  Banyak pengalaman telah membuktikan bahwa jika ketidakstabilan pangan terjadi, maka hal itu merupakan cerminan sebagai krisis ekonomi.  Sebagai  contoh  pada  tahun 1997/1998, seperti yang kita ketahui bahwa pada masa itu Indonesia terjebak pada krisis multidimensi,  yang  berdampak  luar  biasa bagi lingkungan sosial dan nasional. Hal Itu bertentangan  dengan  tujuan  pembangunan nasional  Indonesia,  yang  dengan  jelas mendefinisikan  'ketahanan  pangan'  sebagai salah satu hal penting yang harus dicapai.
Selanjutnya, Indonesia memiliki diversifikasi  pangan;  terdapat  sekitar  400 varietas  buah,  370  varietas  sayuran,  70 varietas  umbi-umbian  dan  55  varietas
rempah-rempah.  Namun  pangan  pokok utama  di  seluruh  Indonesia  adalah  beras; walaupun  di  beberapa  tempat  lain  di Indonesia  ada  orang  yang  menjadikan kentang,  jagung,  singkong,  talas  dan  sagu sebagai  pangan  pokok  utama.  Mengenai masalah  ini,  Indonesia  telah  menetapkan kebijakan pangan guna mencapai swasembada  dalam  produksi  pangan, terutama  beras,  jagung,  dan  kedelai. Kebijakan ini bertujuan untuk mempromosikan  produksi  pertanian  dan meningkatkan produktivitas
petani.
Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, sektor pertanian telah memberikan  kontribusi  14,71%  terhadap produk domestik bruto Indonesia (Kementerian Pertanian, 2015).
Beras, sebagai pangan pokok di seluruh dunia, merupakan tanaman  dominan yang tumbuh di lebih dari 13 juta hektar lahan di Indonesia.  Dikarenakan  produksinya  yang sangat  besar,  pemerintah  telah  mencoba mengurangi kebutuhan impor dan memenuhi  konsumsi  beras  lokal.  Di  sisi lain,  Indonesia  juga  memiliki  singkong, jagung  dan  sagu  sebagai  pangan  pokok, terutama  di  bagian  timur  dan  beberapa  di bagian  barat  (seperti  Nias  dan  Mentawai). Namun  sayangnya,  hanya  ada  sedikit  data yang  tersedia  tentang  produksi  singkong, jagung dan sagu.
Menurut  data  Badan  Pusat  Statistik (BPS),  produksi  beras  atau  padi  terbesar  di Indonesia  berada  di  Jawa  dan  Sumatra. Kedua pulau ini memiliki variasi iklim dan intensitas  curah  hujan  yang  besar  sehingga sesuai  dengan  tanaman  padi.  Dari  2004 hingga  2013, produksi  beras  di  Jawa meningkat  pesat  dari  5,71  juta  ha  menjadi 6,47  juta  ha,  sementara  di  Sumatra jumlahnya  meningkat  dari  3,16  juta  ha menjadi  3,52  juta  ha  selama  satu  dekade (BPS, 2018).
Di  Sumatera,  produksi  beras  atau  padi mencapai puncak tertinggi pada tahun 2013,
sementara  pangan  pokok  lainnya  seperti jagung,  singkong  dan  ubi  jalar  tetap  stabil. Seperti  yang  telah  dipaparkan  pada paragraf  sebelumnya,  konsumsi  sagu  tidak dapat  diukur  karena  hanya  dikonsumsi  di Nias dan Mentawai. Data tentang produksi pangan  pokok  di  Sumatera  seperti ditunjukkan dalam grafik di bawah ini:
Gambar 2. Produksi pangan pokok di Sumatra dari 2004 – 2013 (ha)
*Sumber : data BPS
Meskipun  produksi  pangan  meningkat setiap  tahun,  namun  sektor  pertanian  di Indonesia  harus  menghadapi  tantangan yang  luar  biasa  seperti  perubahan  iklim, cuaca yang tidak terduga dan juga bencana alam (banjir, kekeringan, dan bencana alam lainnya)  yang  dapat  mengancam  kemajuan ketahanan pangan (LIPI, 2016).
Selama lebih dari satu dekade, tak dapat dipungkiri,  Indonesia  telah mencapai swasembada  beras  sehingga  membuat ketergantungan  akan  beras  sebagai  sumber pangan utama sangatlah signifikan. Meskipun  di  beberapa  bagian  Indonesia, orang-orang masih mengkonsumsi singkong, jagung dan sagu tetapi pemerintah  ingin  mengubah  budaya pangan.  Peralihan  budaya  pangan  atau preferensi  pangan  menjadi  agenda  besar bagi  para  pemangku  kebijakan. Mereka benar-benar  lupa  bahwa  ada  beberapa
tantangan yang perlu diatasi terkait dengan produksi pangan (terutama produksi beras):
- Masalah  konversi  lahan  telah  menjadi tantangan terbesar, terutama di Jawa, di mana  orang  berusaha  mengubah  lahan pertanian  menjadi  penggunaan  non- pertanian  (seperti  untuk  industri, pemukiman, dan lain-lain).
- Masalah degradasi lahan yang disebabkan oleh kerusakan atau perusakan lingkungan.
- Masalah  keterbatasan  sumber  air  yang disebabkan oleh degradasi hutan.
- Masalah  sistem  irigasi  yang  tidak memadai untuk sawah atau padi.
- Masalah  bencana  alam  seperti  banjir dan kekeringan yang mungkin berdampak pada panen pangan.
- Masalah  sistem  pertanian  di  Indonesia masih  belum  memprioritaskan  petani kecil. Karena banyak  kendala masalah ketahanan  pangan,  pemerintah  Indonesia kemudian  membentuk  Sembilan  Agenda Prioritas (Nawa Cita) pada tahun 2014 yang menekankan  pada  kedaulatan  pangan sebagai  prinsip  panduan  untuk  mencapai ketahanan  pangan.  Kemudian  prioritas tersebut diatur dalam
Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional (RPJMN)  tahun  2015-2019  dengan  lima strategi utama:

## Lima Strategi Ketahanan Pangan
Meningkatkan ketersediaan pangan dengan menguatkan  produksi  pangan  lokal  utama (beras,  jagung,  kedelai,  daging,  gula,  cabe dan bawang)
Meningkatkan  kualitas  distribusi  pangan dan akses pangan Meningkatkan kualitas dan nilai gizi secara menyeluruh pada konsumsi masyarakat Menjaga ketahanan pangan melalui kesiagaan  terhadap  bencana  alam,  mitigasi dampak  perubahan  iklim  dan  pencegahan infeksi  dan  penyakit  pada  hewan  dan ternak Memperbaiki penghidupan dan kesejahteraan  pada  petani,  nelayan  dan penghasil pangan lainnya
Akses  pangan  juga  sangat  penting dalam masalah ini. Akses pangan ditentukan  oleh  hak  pangan  (Sen,  1981), jumlah aset - manusia, fisik atau keuangan - yang dapat digunakan individu atau rumah tangga  untuk  memperoleh  pangan,  dan tingkat  di  mana  aset  tersebut  dapat dikonversi  menjadi  pangan,  baik  melalui barter  ataupun  produksi. Keamanan  akses adalah kebalikan dari risiko kegagalan hak; semakin  tinggi  bagian  sumber  daya  rumah tangga yang dikhususkan untuk pengadaan pangan,  semakin  besar  risiko  kegagalan (Maxwell  dan  Frankenberger,  1992). Ini berarti  bahwa  mengakses  pangan  melekat pada  kemampuan  rumah  tangga  untuk mendapatkan  pangan  yang  cukup,  aman dan  bergizi  berdasarkan  kombinasi  sumber termasuk produksi sendiri, stok, pembelian, barter, pemberian,  pinjaman  dan  bantuan pangan.
Pangan  mungkin  secara  fisik  berada dalam  suatu  wilayah,  tetapi  tidak  dapat diakses  oleh  rumah  tangga  tertentu  karena beberapa keterbatasan seperti: a) akses fisik -  infrastruktur  pasar,  cara  menjangkau pasar, dan fungsi pasar; b) akses ekonomi  - kapasitas  finansial  untuk  membeli  pangan
yang cukup dan bergizi; dan / atau c) akses sosial - modal sosial yang diperlukan untuk terlibat  dalam  mekanisme  dukungan informal  seperti  barter  atau  meminjam, ataupun adanya program dukungan sosial.
Meningkatkan dan mencapai ketahanan pangan  sama  dengan  menjaga  daya  beli rumah  tangga.  Untuk  meningkatkan  daya beli merupakan upaya beragam. Mempertahankan  harga  pangan  dan mengendalikan  inflasi  -  terutama  untuk produk  pangan  -  adalah  faktor  penting. Namun,  tinjauan  holistik  pada  kebijakan pertanian  menemukan  bahwa  dengan menekankan pada produksi pangan domestik  dan  penyediaan  berbagai  jenis bantuan kepada produsen pangan memiliki dampak signifikan terhadap akses masyarakat  pada  pangan,  tak  terkecuali dengan  mempertahankan  harga  pangan yang  relatif  tinggi  (OECD,  2015  ).  Tinjauan holistik terhadap kebijakan pertanian sangat berguna
untuk
menganalisis ketidakseimbangan antara penguatan produksi pangan
domestik dan perlindungan  pada  konsumen  miskin. Namun  tetap  saja,  ada  kesadaran  bahwa permintaan  global  bisa  menjadi  hambatan besar  lainnya  dalam  masalah  ketahanan pangan.
Selain  itu,  indikator  lain  untuk memastikan  ketahanan  pangan  adalah pemanfaatannya. Pemanfaatan pangan mengacu pada penggunaan nya oleh rumah tangga yang dapat diakses; dan kemampuan  seseorang  untuk  menyerap nutrisi. Pemanfaatan  pangan  biasanya tergantung pada:
- Fasilitas yang tersedia untuk penyimpanan dan pengolahan pangan - Pengetahuan dan praktik dalam mempersiapkan pangan dan pemberian pangan  pada  anak-anak  kecil  dan individu  yang  tergantung  lainnya  - termasuk  orang  tua  dan  orang  sakit  - yang  mungkin  saja  gagal  karena
rendahnya pendidikan ibu atau
pengasuh  lainnya,  kepercayaan  budaya dan tabu
- Kebiasaan  berbagi  pangan  di  dalam rumah tangga
- Status kesehatan individu, yang mungkin  terganggu  oleh  penyakit, kebersihan yang buruk, air dan sanitasi dan  kurangnya  akses  ke  fasilitas kesehatan dan perawatan kesehatan.
Ketiga indikator ini; ketersediaan, akses dan  pemanfaatan  pangan  tidak  berlaku dalam kasus di Mentawai karena di daerah itu,  indikator-indikator  itu  tidak  selalu menjadi  ukuran. Harus  ada  pengakuan masyarakat  dan  budaya  pangan  mereka, sehingga  kita  dapat  menganalisis  dan memahami kondisi ketahanan pangan yang mereka  alami.  Pembahasan  selanjutnya adalah  penjelasan  tentang  masyarakat  adat di Mentawai dan budaya pangan mereka .

## 2. Masyarakat  Adat  di  Mentawai  dan Ketahanan Pangan
Kepulauan Mentawai terdiri dari empat pulau  utama;  Siberut,  Sipora,  Pagai  Utara, dan  Pagai  Selatan.  Pulau  terbesar  adalah Siberut  dengan  luas  mencapai  4.090  km 2 yang  terbagi  atas  dua  kecamatan,  Siberut utara dan selatan (Persson, 1997). Ibukotanya,  Tuapejat  terletak  di  Sipora.  Di Mentawai,  jumlah  penduduk  sekitar  70.000 jiwa tetapi sangat sulit untuk mendapatkan informasi  statistik  yang  akurat  tentang gugusan  pulau  di  sana  (Nordholt,  2007). Mayoritas  penduduk  adalah  orang-orang asli  mentawai,  yang  jumlahnya  sekitar 23.000  jiwa  di  Siberut,  terdapat  juga  orang Minangkabau yang bermigrasi dari daratan Sumatra  dengan  jumlahnya  sekitar  2.000 jiwa.
Pada  masa  Orde  Baru,  Mentawai mengalami  proyek  besar  yang  disebut 'transmigrasi'.  Proyek  ini  bertujuan  untuk merelokasi  orang-orang  dari  pulau-pulau
yang kelebihan penduduk, sehingga pengembangan demografis dapat seimbang. Lebih  dari  70%  populasi  Indonesia  tinggal di  Jawa,  sebagai  pulau  utama.  Dan  lebih dari  dua  dekade,  ada  170  juta  penduduk dari  Jawa,  Madura,  Lombok  dan  Bali dipindahkan (Bank
Dunia, 1999).
Transmigrasi  memiliki  cerita  panjang  dan sudah  dimulai  pada  tahun  1950  yang merupakan replikasi pada program pemerintah  kolonial  Belanda,  kemudian dilanjutkan  oleh  pemerintah  Indonesia setelah tahun 1945, sesudah masa kemerdekaan.  Sebelumnya,  transmigrasi memiliki tujuan positif, (1) untuk merelokasi  jutaan  orang  dari  pulau-pulau yang  paling  padat  penduduknya  seperti Jawa,  Bali  dan  Madura  ke  pulau-pulau berpenduduk kurang,
(2) untuk mengurangi kemiskinan
dengan menyediakan  lahan dan  peluang  kerja bagi Indonesia,  dan  (3)  untuk  menemukan sumber  daya  lain  di  pulau-pulau  yang kekurangan penduduk.  Namun sayangnya, program  ini  nampaknya  gagal  (DTE  Five Years Report, 2011).
Temuan  ini  juga  didukung  oleh  Aksi Solidaritas  Asia  dan  Pasifik  (2019),  yang menyatakan  bahwa  proses  transmigrasi  di 'pulau-pulau terluar' terutama di Mentawai yang  telah  memicu  konflik  antara  para transmigran dengan penduduk asli. Penduduk  asli  atau  masyarakat  adat mengklaim  bahwa  pemerintah  nasional memberikan  akses  terbatas  bagi  mereka atau  dengan  kata  lain  bertolakbelakang dengan  para  trans-migran.  Dan  di  sisi  lain, memang masyarakat adat nampaknya tidak memperoleh  infrastruktur  yang  memadai untuk  kehidupan  mereka  (seperti  jalan, fasilitas  kesehatan,  sekolah,  dan  lain-lain). Selain  itu,  status  kepemilikan  tanah  juga menjadi sangat penting, karena masyarakat adat  merasa  bahwa  pemerintah  daerah tidak  memberikan  hak  dan  sertifikat  tanah pada  mereka  meskipun  mereka  memiliki
bukti hukum atas kepemilikan tanah. Lebih dari  60%  hutan  hujan  di  Mentawai  telah dialihkan  untuk  program  transmigrasi, sehingga membuat masyarakat asli mentawai  kehilangan  rumah  dan  sumber pangan mereka (Laporan Lima Tahun DTE, 2001).  Tidak  dapat  disangkal,  tujuan transmigrasi dapat merusak tatanan kehidupan  masyarakat  asli.  Transmigrasi
memungkinkan  para  petani  yang  tidak memiliki  tanah  dari  Jawa.  Tetapi,  dengan tindakan  ini,  mereka  merusak  hutan  dan didistribusikan  ke  degradasi  lingkungan  di Mentawai.  Dapat  diasumsikan  bahwa sejauh ini program transmigrasi telah gagal untuk  menurunkan  tekanan  penduduk  di Jawa, dan mengatasi kemiskinan.
Tabel 1. Tahapan transmigrasi di Indonesia Masa Penjajahan Masa PELITA (Masa Orde Baru) dari 1969 – 1999 Masa Reformasi (2000 – sekarang) Transmigrasi pertama terjadi di
Lampung (1905 – 1941) terdapat sekitar 175.867 jiwa pindah dari Jawa ke Lampung, dan perpindahan tersebut dibagi ke dalam lima tahap:
 1905-1921
 1921
 1922  1923  1932-1941
 Pelita I (1969/1970 – 1973/1974) pada tahap ini, aturan tentang transmigrasi dibuat (UU No. 3 Tahun 1972)
 Pelita II (1974/1975 – 1978/1979) sekitat 65.517 jiwa dari Jawa Tengah pindah ke Jawa Barat
 Pelita III (1979/1980 – 1983/1984)  Pelita IV (1984/1985 – 1988/1989) Transmigrasi telah menitikberatkan pada pengolahan kawasan hujan basah menjadi
hutan industri  Pelita V (1989/1990 – 1993/1994)
 Pelita VI
(1994/1995 – 1998/1999)
Pada tahap ini transmigrasi dititikberatkan pada pembangunan kawasan mandiri dan kota terpadu mandiri sehingga dapat mendorong  ekonomi regional dan pembangunan.
Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, 2015.
Berdasarkan  wawancara  lapangan  yang dilakukan  oleh  LIPI  (2016),  ditemukan hipotesis  bahwa  bagian  tersulit  dari  proses transmigrasi selalu melekat dengan masyarakat  asli  Mentawai.  Kritik  terhadap program  transmigrasi,  karena  masyarakat
adat yang melanggar hak-hak mereka. Para migran  menyiratkan  bahwa  program transmigrasi  hanyalah  alat  dan  kekuasaan politik.
Gambar 3. Pemukiman Transmigran di

## Sipora
Sebagaimana  disebutkan  di  bagian sebelumnya,  program  transmigrasi  telah merusak  hutan  sebagai  sumber  pangan masyarakat adat. Hal Ini bisa dilihat karena sistem  ekonomi  di  Mentawai  tetap  saja lambat  karena  sebagian  besar  masyarakat adat tidak memiliki uang dan mereka hanya bergantung  pada  produk  pangan  yang mereka  hasilkan  sendiri.  Hanya  ada beberapa  orang  yang  mampu  membeli beras dan ayam, karena kebanyakan mereka memakan makanan dari hasil hutan (seperti sagu)  dan  laut  (seperti  ikan).  Sagu,  sebagai pangan  pokok  mereka  diperoleh  dari  sagu yang  tumbuh  liar  di  sekitar  tempat  tinggal mereka.  Selain  itu,  di  sana  juga  terdapat tanaman umbi-umbian, pisang, dan tanaman  buah-buahan  (Persson,  1997). Beras  bukanlah  bagian  umum  dalam makanan  orang  Mentawai,  karena  beras tidak dibudidayakan di sana. Beras diimpor dari Padang, Ibu Kota Sumatera Barat. Bagi masyarakat  miskin  harga  beras  terlalu mahal (Johansen, 2008).
Studi  lain  yang  dilakukan  oleh  Erwin (2017)  berpendapat  bahwa  sebagian  besar orang  Mentawai  tidak  suka  mengonsumsi beras,  mereka  lebih  suka  mengkonsumsi sagu.  Beras  adalah  pangan  simbolis  yang bergengsi,  karena  harga  dan  tantangan untuk  mendapatkannya.  Di  Mentawai,  jika seseorang  dapat  mengkonsumsi  beras dalam  beberapa  hari  selama  seminggu, maka  orang  tersebut  dapat  dikategorikan
sebagai  'kaya'.  Lebih  jauh,  masyarakat  adat menilai  beras  bukan  hanya  sebagai  pangan mewah  saja,  tetapi  juga  karena  mereka menilai  beras  sebagai  sesuatu  yang bermakna  'modern'  dan  'maju'  dan  mereka menganggap sagu sebagai pangan 'primitif', yang sebagian besar dikonsumsi oleh orang di pedalaman Papua, Dayak hulu atau oleh orang-orang di pulau-pulau  terluar, seperti di Maluku.
Mengenai  kondisi  ini,  pemerintah Indonesia  mencoba  untuk  memperkuat program pangan "Raskin", yang merupakan kependekan  dari  'beras  miskin'  atau  'beras untuk  orang  miskin'.  Di  Mentawai,  seperti di tempat lain, program itu tidak memasok pangan  pokok  sagu  asli,  tetapi  beras  untuk keluarga  miskin.  Sinyal  sosial  yang dikirimkan  program  ini  adalah  'semua orang  harus  makan  nasi',  memperkuat pesan bahwa sagu dan talas adalah pangan kelas dua. Sagu tumbuh di tanah basah dan tergenang  air.  Ketika  orang  menebang pohon  sagu  selalu  ada  beberapa  anakan  di sekitarnya  yang  akan  menjadi  pengganti. Setelah sekitar delapan tahun, pohon-pohon baru  siap  dipanen.  Biasanya,  satu  pohon sagu matang yang baik dapat menghasilkan pati  yang  cukup  untuk  empat  atau  lima keluarga  yang  dapat  dikonsumsi  kira-kira selama delapan hingga sepuluh minggu.
Gambar 4. Tempat pengolahan sagu pada sebuah rumah tangga di Mentawai
Selain  menjadi  pangan  pokok,  pohon sagu  juga  memberi  manfaat  lain  bagi mereka.  Daun  sagu  dapat  digunakan sebagai salah satu atap jerami paling kokoh di Indonesia. Tidak hanya itu saja, daun ini dapat menjadi pembungkus untuk memanggang  roti  sagu  atau  untuk membuat  tapir.  Kemudian,  batang  sagu juga  dibuat  sebagai  dinding  yang  kokoh dan  kulit  pohon  sagu  yang  kuat  dapat digunakan  untuk  lantai  dan  bahan  bakar yang  baik.  Bagian  dari  pohon  sagu  seperti mahkota,  yang  tidak  mengandung  pati, akhirnya  akan  jatuh  ke  tanah  dan dikombinasikan  dengan  serasah  pohon lainnya, akan membusuk dan menjadi inang yang  sempurna  untuk  kumbang  sagu. Belatung  kumbang  atau  ulat  sagu  ini merupakan  sumber  protein  yang  lezat  dan banyak  dicari.  Singkatnya,  pohon  sagu adalah  tanaman  multiguna  yang  berharga bagi masyarakat Mentawai.
Baru-baru  ini,  kantor  Dinas  Ketahanan Pangan  dan  Pertanian  daerah  setempat telah  membantu  memperkenalkan  beras sebagai  pangan  pokok  di  Mentawai  yang membuat keberadaan sagu menjadi semakin  kecil.  Ketika  orang  Mentawai menanam  padi  sebagai  pangan,  mereka menanggung  risiko  karena  tidak  sesuai dengan budaya pangan mereka. Beradaptasi dengan  budaya  pangan  yang  baru membutuhkan  lebih  dari  satu  dekade, apalagi jika leluhur mereka telah memperkenalkan  sagu  sebagai  pangan  dan filosofi kehidupan (Johansen, 2008). Sampai sekarang, sagu masih dihargai di masyarakat.  Dalam  banyak  ritual  adat, orang Mentawai masih menggunakan sagu. Hal  itu  tidak  lepas  dari  kehidupan masyarakat Mentawai, meskipun pemerintah  mendorong  untuk  mengubah budaya pangan mereka.  Dan lagi, menggeser  atau  mengubah  budaya  pangan dari  sagu  menjadi  beras  adalah  masalah serius,  karena  tidak  dapat  dipisahkan  dari
aspek sosial budaya masyarakat. Oleh sebab itu,  penting  untuk  mempertimbangkan implementasi Program Peningkatan Ketahanan  Pangan  Nasional  karena  harus sejajar  dengan  budaya  pangan  suatu masyarakat serta kondisi ekologis masyarakat tersebut karena mempertahankan dan mengamankan
pangan  harus  sepadan  dengan    kebutuhan masyarakat.

## Kesimpulan
Masalah ketahanan pangan di Kepulauan Mentawai sangat pelik walaupun pemerintah berusaha
menerapkan  intensifikasi  pertanian  dengan menjadikan  beras  sebagai  pangan  pokok, tetapi mereka tidak memperhatikan kebutuhan  masyarakat  lokal  yang  masih bergantung  pada  hasil  hutan  (sagu). Kesenjangan  yang  hilang  antara  keduanya harus  diselesaikan  dengan  menggunakan Analisis Ketahanan Pangan dan Kerentanan (FSVA)  untuk  memahami  masalah  pasti ketahanan  pangan  dari  rumah  tangga hingga tingkat masyarakat. Bagi masyarakat Mentawai, sagu bukan hanya pangan pokok mereka, tetapi sagu memiliki banyak fungsi untuk  mendukung  kehidupan  mereka. Terlepas  dari  tujuan  baik  dan  program pemerintah  nasional  untuk  merubah budaya  pangan  tetap  harus  dihargai, meskipun pemerintah seharusnya melakukan  dan  mengkaji  secara  mendalam terkait  dengan  budaya  pangan  dan masyarakat,  sehingga  tujuan  tersebut  tidak bertentangan  dengan  aspek  sosial  dan budaya dalam suatu komunitas.

## Daftar Pustaka
Action  in  Solidarity  with  Asia  and  the Pacific.  (1999).  Country  Reports  on Human Rights Practices.
Badan  Pusat  Statistik.  (2018).  Ringkasan Eksekutif  Luas  Panen  dan  Produksi Beras di Indonesia
DTE,  Down  to  Earth.  Five  Years  Report. (2001).  Indonesia’s  Transmigration Program, An Update. Retrieved from http://www.downtoearth- indonesia.org/sites/downtoearth- indonesia.org/files/Transmigration %20update%202001.pdf
Erwin.  (2017).  Ketahanan  Pangan  Rumah Tangga dan Wilayah Berbasis Pangan Lokal  Sagu,  Keladi  dan  Pisang  di Kabupaten  Kepulauan  Mentawai.
Seminar Nasional
Perencanaan
Pembangunan  Inklusif  Desa  Kota.
Universitas Andalas.
Estudillo,  J.  P.,  Quisumbing,  A.  R.,  &
Otsuka, K. (2000). Income distribution  in  rice–growing  villages during  the  post ‐ Green  Revolution periods: the Philippine case, 1985 and 1998. Agricultural Economics , 25 (1), 71-
84.
Johansen,  L.  (2008). A  Chance  of  Self- Reflection  Searching  for  Information Among  People  of  Mentawai .  Master Thesis. Norwegian University of Life Sciences.
Kementerian Pertanian, (2015). Analisis PDB Sektor Pertanian Indonesia.
LIPI.  (2016).  Kajian  Kawasan  Hutan Mentawai. Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Maxwell,  S.,  and  Frankenberger,  T.  R.
(1992). Household food security:
Concepts,  Indicators,  Measurements:  A technical  review .  Rome:  International Fund for Agricultural Development/United Nations Children's Fund.
Nordholt  H.  S.,  Klinken  G.  V.  (2007). Renegotiating  Boundaries.    indigenous Politics  in  Post-Suharto  Indonesia . Leiden,  The  Netherlands:  KITLV Press.
OECD,  O.  (2015). Agricultural  Policy Monitoring  and  Evaluation. Retrieved from https://www.oecd.org/agriculture/t opics/agricultural-policy- monitoring-and-evaluation/
Persoon,  G.  A.  (2002).  Defining  wildness and wilderness: Minangkabau images  and  actions  on  Siberut  (West Sumatra). Tribal  Communities  in  the Malay  World:  Historical,  Cultural,  and Social  Perspectives.  Singapore:  ISEAS [Institute  of  South  East  Asian  Studies] , 439-436.
Purwaningsih, Y. (2008). Ketahanan pangan: situasi, permasalahan, kebijakan, dan pemberdayaan  masyarakat. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan , 9 (1), 1-27. Quisumbing, M. A. R., & McClafferty, B. F.
(2006). Food  security  in  practice:  Using gender research in development . International  Food  Policy  Research Institute Washington, DC Sen. A. (1981). Poverty and Famines: An Essay on  Entitlement  and  Deprivation . Oxford: Clarendon Press.
von Braun, J. (2014). Food Demand, Natural Resources  and  Nature. Pontifical Academy  of  Sciences  Extra  Series , 41 . Retrieved
from http://www.pas.va/content/dam/a ccademia/pdf/es41/es41-
vonbraun.pdf World  Bank.  (1999).  Annual  Report  on Indonesian Transmigration. World Food Program. (2009).
Comprehensive  Food  Security  and Vulnerability Analysis. January 2009. First Edition. Citigroup Foundation.
_______________________________________

## Tentang Penulis
Lengga  Pradipta  merupakan  peneliti  junior pada  Kluster  Ekologi  Manusia,  Pusat Penelitian  Kependudukan. Bergabung  sejak Februari 2015, Lengga memiliki fokus kajian pada  bidang  Hukum  Lingkungan  dan Sumber Daya Alam serta kajian Gender dan Kebencanaan..  Dia  memperoleh  gelar Magister  Manajemen  Sumber  Daya  Alam Terpadu  di  Universitas  Andalas  dan  Asian Institute  of  Technology  Thailand  (2007- 2010).