DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i4.460 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 5, No. 4, September 2024
Analisis  Flypaper  Effect  dalam  Perspektif  Keuangan  Daerah:  Studi  Kasus Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur
Avinda Deviana Somantri, Pipit Pitriyan, Bayu Kharisma Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Indonesia Email: avinda20001@mail.unpad.ac.id , pipit.pitriyan@unpad.ac.id , bayu.kharisma@unpad.ac.id
Article Information Submitted: 02 Agustus 2024 Accepted: 15 Agustus 2024 Online  Publish: 23 Agustus 2024

## Abstrak
Belanja Daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Dana yang digunakan berasal dari Dana Alokasi Khusus  (DAK),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  dan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis fenomena flypaper  effect di  Jawa  Barat  dan  Jawa  Timur,  dengan  mengevaluasi apakah dana perimbangan yang terdiri dari DAK, DAU, dan DBH lebih signifikan dibandingkan  PAD  dalam  memengaruhi  Belanja  Daerah.  Data  yang  digunakan adalah  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  dari  27  kabupaten/kota  di  Jawa  Barat dan  38  kabupaten/kota  di  Jawa  Timur  selama  2018-2022,  yang  bersumber  dari Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  (DJPK).  Analisis  dilakukan  terpisah berdasarkan wilayah administratif dengan metode regresi data panel menggunakan Fixed  Effect  Model .  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  Belanja  Daerah  di  Jawa  Barat dipengaruhi  signifikan  oleh  DAK,  DAU,  dan  PAD  selama  periode  2018-2022, sedangkan  di  Jawa  Timur  hanya  DAU  dan  PAD  yang  berpengaruh  signifikan.
Koefisien  penjumlahan  DAK  dan  DAU  lebih  tinggi  dibandingkan  PAD  di  Jawa
Barat,  serta  koefisien  DAU  yang  lebih  besar  dari  PAD  di  Jawa  Timur, menunjukkan  ketergantungan  pemerintah  daerah  pada  pemerintah  pusat  dan membuktikan adanya flypaper effect selama periode tersebut
Kata  Kunci : Belanja  Daerah,  Dana  Perimbangan,  Pendapatan  Asli  Daerah,
Flypaper Effect, Data Panel Abstract Regional  Expenditure  refers  to  the  expenses  incurred  by  local  governments  to perform  governmental  functions.  The  funds  used  come  from  Special  Allocation Fund (DAK), General Allocation Fund (DAU), Revenue Sharing Fund (DBH), and Local  Own-source Revenue (PAD). This study aims to  analyze the flypaper effect phenomenon in  West  Java and East  Java, by evaluating whether balancing funds consisting of  DAK, DAU, and DBH are more significant than PAD in influencing Regional Expenditure.  The  data  used  are Budget Realization Reports  (LRA) from 27 regencies/cities in West Java and 38 regencies/cities in East Java for the period 2018- 2022, sourced from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). The analysis  was  conducted  separately  based  on  administrative  regions  using  panel data  regression  methods  with  the  Fixed  Effect  Model.  The  results  show  that Regional Expenditure in West Java is significantly influenced by DAK, DAU, and PAD during the 2018-2022 period, while in East Java, only DAU and PAD have a significant impact. The combined coefficients of DAK and DAU being higher than PAD  in  West  Java,  and  the  coefficient  of  DAU  being  greater  than  PAD  in  East Java, indicate the dependence of local governments on the central government and demonstrate the existence of the flypaper effect during that period
Keywords: Regional Expenditure, Balancing Funds, Local Own-source Revenue, Flypaper Effect, Panel Data

## Pendahuluan
Desentralisasi  melalui  sistem  otonomi  daerah  merupakan  sebuah  konsep  yang memberikan  kewenangan  lebih  luas  kepada  daerah  untuk  mengelola  wilayahnya  sendiri. Sistem  ini  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah.  Kebijakan  ini  diterapkan  sebagai  solusi  atas  keterbatasan  pemerintah  pusat  dalam mengelola  seluruh  aspek  pemerintahan  di  tingkat  lokal,  sekaligus  memberikan  kesempatan kepada daerah untuk meningkatkan kinerja dalam menciptakan kemandirian daerah  (Rizal & Siregar,  2021).  Untuk  menjalankan  prinsip  otonomi,  pemerintah  daerah  memerlukan dukungan  keuangan  yang  memadai  agar  fungsi  administratif  dapat  berjalan  optimal (Saraswati,  2018).  Merespons  kebutuhan  ini,  pemerintah  mengesahkan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah, menggantikan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004.  Undang-undang ini  bertujuan  untuk memastikan  dana  transfer  disalurkan  tepat  waktu  dan  dikelola  efektif  sesuai  kebutuhan daerah.  Namun,  penyalahgunaan  dana  transfer  masih  sering  terjadi.  Dana  yang  seharusnya digunakan  untuk  kesejahteraan  masyarakat  sering  kali  digunakan  untuk  keperluan administratif  atau  proyek  tidak  tepat  sasaran,  sehingga  tujuan  utama  dana  tersebut  tidak tercapai dan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat menjadi tidak optimal.
Jawa  Barat  dan  Jawa  Timur  merupakan  provinsi  dengan  potensi  ekonomi  terbesar  di Indonesia, dengan populasi masing-masing lebih dari 49 juta dan 41 juta jiwa. Kedua provinsi ini  berkontribusi  signifikan  terhadap  tenaga  kerja  dan  pasar  konsumen  nasional.  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  di  kedua  wilayah  ini  menunjukkan  pertumbuhan  stabil, yang  didukung  oleh  infrastruktur  berkelanjutan  dan  investasi  strategis.  Sinergi  antara infrastruktur  yang  memadai  dan  investasi  yang  tepat  menciptakan  lingkungan  bisnis  yang kondusif bagi perkembangan ekonomi..
Grafik 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur (%, y-o-y) Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2018-2022
Grafik  1  menunjukkan  pertumbuhan  ekonomi  tahunan  di  Jawa  Barat  dan  Jawa  Timur selama  periode  2018-2022.  Pada  tahun  2018,  Jawa  Barat  mencatat  pertumbuhan  sebesar 5,64%,  sementara  Jawa  Timur  mencatat  pertumbuhan  sebesar  5,47%.  Pada  tahun  2019, pertumbuhan  ekonomi  Jawa  Barat  menurun  menjadi  5,02%,  sedangkan  Jawa  Timur mengalami peningkatan menjadi 5,53%. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan penurunan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, dengan Jawa Barat mengalami kontraksi sebesar  -2,52%  dan  Jawa  Timur  sebesar  -2,33%.  Kedua  provinsi  mulai  pulih  pada  tahun 2021,  dengan  Jawa  Barat  mencatat  pertumbuhan  sebesar  3,74%  dan  Jawa  Timur  sebesar 3,56%. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di kedua provinsi hampir kembali ke tingkat
pra-pandemi, dengan Jawa Barat mencapai 5,45% dan Jawa Timur 5,34%.
Meskipun  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  di  Jawa  Barat  dan  Jawa  Timur terus menunjukkan pertumbuhan, tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Gini Ratio  masih  relatif  tinggi.  Pada  tahun  2022,  Gini  Ratio  Jawa  Barat  mencapai  0,417, sementara  Jawa  Timur  mencatat  angka  0,371.  Tingginya  Gini  Ratio  ini  mengindikasikan ketimpangan  yang  signifikan  dalam  distribusi  pendapatan  di  kedua  wilayah  tersebut,  yang berpotensi mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran dana perimbangan di daerah tersebut. Dana  perimbangan  merupakan  instrumen  penting  dalam  mengatasi  disparitas  ekonomi, terutama  dalam  mendukung  pembangunan  infrastruktur  yang  lebih  merata,  meningkatkan kualitas  layanan  publik,  serta  memperkuat  kapasitas  administrasi  daerah  dalam  pengelolaan dan alokasi sumber daya secara efektif.
Grafik 2. Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur (Dalam Miliar) Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Perimbangan (DJPK), 2018-2022
Grafik 2 menunjukkan perbandingan dana perimbangan antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa  Timur  dari  tahun  2018  hingga  2022.  Pada  tahun  2018,  Jawa  Barat  menerima  dana perimbangan sebesar 44.755 miliar, sedangkan Jawa Timur mendapatkan 55.081 miliar. Pada tahun 2019, dana perimbangan untuk Jawa Barat meningkat menjadi 47.632 miliar, sementara Jawa Timur naik menjadi 55.636 miliar. Tahun 2020 menunjukkan penurunan, dengan Jawa Barat  menerima  44.205  miliar  dan  Jawa  Timur  50.862  miliar.  Pada  tahun  2021,  terjadi peningkatan  signifikan  di  kedua  provinsi,  dengan  Jawa  Barat  menerima  53.159  miliar  dan Jawa  Timur  62.845  miliar.  Tren  peningkatan  ini  berlanjut  hingga  tahun  2022,  dengan  Jawa Barat  menerima  55.322  miliar  dan  Jawa  Timur  mencapai  64.868  miliar.  Data  ini menunjukkan  bahwa  Jawa  Timur  selalu  menerima  dana  perimbangan  yang  lebih  tinggi dibandingkan Jawa Barat sepanjang periode tersebut. Selain itu, kedua provinsi menunjukkan tren  peningkatan  dana  perimbangan  secara  keseluruhan.  Peningkatan  kontribusi  dana perimbangan  di  tingkat  kabupaten  dan  kota  menunjukkan  tingkat  ketergantungan  terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat. Untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai peran  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dalam  mendukung  kegiatan  pemerintahan  di  tingkat kabupaten dan kota, perlu dilakukan klasifikasi berdasarkan rasio antara PAD terhadap total belanja.
Tabel 1. Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Jawa Timur menurut Rasio PAD terhadap Total Belanja 2018-2022 Sumber: DJPK, diolah
Berdasarkan  data  yang  disajikan  dalam  Tabel  1,  selama  periode  2018-2022,  rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah di Jawa Barat dan Jawa Timur berada dalam kisaran 10%-19,99%. Bahkan, beberapa kabupaten dan kota di kedua provinsi tersebut menunjukkan  rasio  PAD  kurang  dari  10%  dari  total  belanja  daerah.  Temuan  ini mengindikasikan  bahwa  mayoritas  kabupaten  dan  kota  masih  bergantung  pada  sumber pendapatan selain PAD untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah.
Fenomena flypaper  effect teridentifikasi  dalam  kasus  ini,  di  mana  pemerintah  daerah cenderung  meningkatkan  pengeluaran  dengan  mengandalkan  dana  transfer  dari  pemerintah pusat dibandingkan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Ndadari & Adi, 2008). Ketergantungan ini mengurangi motivasi daerah untuk mengembangkan potensi lokal secara mandiri, sehingga menghambat inovasi daerah. Penelitian oleh (Budianto & Alexander, 2016) mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan transfer yang diterima oleh suatu daerah dapat mengakibatkan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah.
Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur dikenal memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  yang  tinggi,  mencerminkan  aktivitas  ekonomi  yang  kuat.  Namun,  meskipun memiliki  PDRB  yang  signifikan,  kedua  provinsi  ini  masih  dihadapkan  pada  masalah ketimpangan pendapatan yang signifikan, seperti yang ditunjukkan oleh tingginya nilai Gini Ratio  yang  mengindikasikan  distribusi  pendapatan  yang  tidak  merata  di  antara  penduduk. Selain  itu,  tingkat  kemandirian  kabupaten  dan  kota  di  Jawa  Barat  dan  Jawa  Timur  masih belum  optimal,  ditunjukkan  oleh  rasio  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  belanja daerah  yang  umumnya  berkisar  antara  10%-19,99%.  Kondisi  ini  dapat  mengindikasikan adanya flypaper effect , di mana belanja daerah lebih banyak didorong oleh transfer dana dari pemerintah  pusat  daripada  PAD-nya  sendiri.  Dengan  demikian,  upaya  untuk  meningkatkan kemandirian fiskal daerah perlu ditingkatkan agar setiap daerah dapat lebih mandiri dan tidak terlalu  bergantung  pada  bantuan  dari  pemerintah  pusat  dalam  membiayai  kegiatan pemerintahan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  fenomena flypaper  effect pada  kedua wilayah, dengan mengevaluasi apakah dana perimbangan (DAK, DAU, dan DBH) memiliki peran  lebih  signifikan  dibandingkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dalam  memengaruhi Belanja Daerah. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan  bagi  pemerintah  daerah  dalam  upaya  meningkatkan  efisiensi  pengelolaan  keuangan daerah  serta  mengurangi  ketergantungan  pada  dana  perimbangan  untuk  mencapai kemandirian keuangan daerah.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menerapkan metode analisis regresi data panel yang menggabungkan data time series dan cross section. Data time series mencakup informasi periodik dari suatu entitas selama  periode  2018-2022,  sementara  data  cross  section  berasal  dari  27  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Jawa  Barat  dan  38  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Timur  yang  dikumpulkan  pada  satu
waktu.  Model  ini  dipilih  karena  kemampuannya  dalam  mengamati  pengaruh  alokasi  dana perimbangan  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  belanja  daerah,  serta  menggali dinamika dan implikasi dari flypaper effect. Untuk mengevaluasi dampak potensial flypaper effect  di  Jawa  Barat  dan  Jawa  Timur,  analisis  regresi  data  panel  dipisahkan  berdasarkan wilayah  administratif.  Hasil  dari  kedua  wilayah  kemudian  dibandingkan  untuk  memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena ini.
Penelitian  ini  juga  merujuk  pada  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Berikut adalah persamaan model estimasi data panel yang digunakan:
Lnbelanja it = ɑ + β1Lndak1it + β2Lndau2it + β3Lndbh3it+ β4Lnpad4it + eit
Keterangan:
Lnbelanja = Belanja Daerah
ɑ = Konstanta β = Koefisien Regresi Lndak = Dana Alokasi Khusus Lndau = Dana Alokasi Umum Lndbh = Dana Bagi Hasil Lnpad = Pendapatan Asli Daerah i  = Indikator Daerah
t = Indikator Waktu e = Error Term
Untuk menganalisis metode regresi data panel, terdapat tiga pendekatan yang umumnya diterapkan,  yaitu Common  Effect  Model  (CEM),  Fixed  Effect  Model  (FEM), dan Random Effect Model (REM).

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Statistik Deskriptif
Tabel 2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian Jawa Barat
Sumber: Hasil Olah STATA 14
Tabel 3. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian Jawa Timur

## Sumber: Hasil Olah STATA 14

## 2. Temuan dan Hasil Estimasi

## a. Uji Chow
Tabel 4. Uji Chow Jawa Barat Uji Cross-Section F Prob. Kesimpulan Uji Chow 8.68 0.0000 FEM Sumber: Hasil Olah STATA 14 Tabel 5. Uji Chow Jawa Timur Uji Cross-Section F Prob. Kesimpulan Uji Chow 6.79 0.0000 FEM Sumber: Hasil Olah STATA 14 b. Uji Hausman Tabel 6. Uji Hausman Jawa Barat Uji Chi2 Prob. Kesimpulan Uji Hausman 12.75 0.0126 FEM Sumber: Hasil Olah STATA 14 Tabel 7. Uji Hausman Jawa Timur Uji Chi2 Prob. Kesimpulan Uji Hausman 30.20 0.0000 FEM Sumber: Hasil Olah STATA 14
c. Hasil Uji Fixed Effect Model
Tabel 8. Hasil Regresi FEM Jawa Barat
Sumber: Hasil Olah STATA 14
Tabel 9. Hasil Regresi FEM Jawa Timur
Sumber: Hasil Olah STATA 14
3. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Multikolinearitas
Tabel 10. Uji Multikolinearitas Jawa Barat
Sumber: Hasil Olah STATA 14
Tabel 11. Uji Multikolinearitas Jawa Timur

## Sumber: Hasil Olah STATA 14
b. Uji Heteroskedasrisitas
Tabel 12. Uji Heteroskedastisitas Jawa Barat Uji Chi2 Prob. Kesimpulan Uji Wald 468.32 0.0000 Terdapat Heteroskedastisitas Sumber: Hasil Olah STATA 14 Tabel 13. Uji Heteroskedastisitas Jawa Timur Uji Chi2 Prob. Kesimpulan Uji Wald 3473.29 0.0000 Terdapat Heteroskedastisitas Sumber: Hasil Olah STATA 14 c. Uji Autokorelasi Tabel 14. Uji Autokorelasi Jawa Barat Uji Chi2 Prob. Kesimpulan Uji Wooldridge 18.226 0.0002 Terdapat Autokorelasi Sumber: Hasil Olah STATA 14 Tabel 15. Uji Autokorelasi Jawa Timur Uji Chi2 Prob. Kesimpulan Uji Wooldridge 32.960 0.0000 Terdapat Autokorelasi Sumber: Hasil Olah STATA 14
d. Hasil Uji dengan Robust
Tabel 16. Hasil FEM Robust Jawa Barat
Sumber: Hasil Olah STATA 14

## Tabel 17. Hasil FEM Robust Jawa Timur

## Sumber: Hasil Olah STATA 14

## 4. Uji dan Uji Statistik

## a. Uji T (Parsial)
Uji  t  atau  uji  signifikansi  parsial  adalah  pengujian  yang  dilakukan  pada  variabel independen  secara  terpisah  terhadap  variabel  dependen  dalam  model  penelitian.  Berikut adalah hasil dari uji signifikansi parsial/Uji t:
1) Hasil  analisis  regresi  menggunakan  metode  Fixed  Effects  Model  (FEM)  menunjukkan bahwa di Jawa Barat, variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki koefisien sebesar 0,083  dengan  nilai  p-value  sebesar  0,001.  Temuan  ini  mengindikasikan  bahwa  DAK berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap  Belanja  Daerah,  karena  nilai  p-value  lebih kecil  dari  tingkat  signifikansi  5%  (0,001  <  0,05).  Sebaliknya,  analisis  di  Jawa  Timur menunjukkan  bahwa  variabel  DAK  memiliki  koefisien  sebesar  0,048  dengan  nilai  p- value  sebesar  0,373.  Berdasarkan  hasil  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  DAK  tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Jawa Timur, mengingat nilai p-value lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,373 > 0,05).
2) Berdasarkan  analisis  regresi  yang  dilakukan,  hasil  estimasi  untuk  Jawa  Barat menunjukkan  bahwa  variabel  lndau  memiliki  koefisien  sebesar  0,336  dengan  p-value sebesar  0,006.  Hasil  ini  mengindikasikan  bahwa  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah,  karena  p-value  yang diperoleh  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikansi  5%  (0,006  <  0,05).  Sementara  itu,  pada analisis  untuk  Jawa  Timur,  variabel  lndau  memiliki  koefisien  sebesar  0,298  dengan  p- value sebesar 0,049. Temuan ini juga menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  Belanja  Daerah,  dengan  p-value  yang  lebih  kecil  dari  tingkat signifikansi 5% (0,049 < 0,05).
3) Hasil  estimasi  di  Jawa  Barat  menunjukkan  bahwa  variabel  lnpad  memiliki  koefisien sebesar  0,171  dengan  nilai  p-value  0,004,  menunjukkan  dampak  positif  dan  signifikan dari  PAD  terhadap  Belanja  Daerah,  karena  p-value  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikansi α=5%  (0,004  <  0,05).  Di  Jawa  Timur,  hasil  estimasi  menunjukkan  koefisien  sebesar 0,285  dengan  nilai  p-value  0,000,  yang  juga  mengindikasikan  dampak  positif  dan signifikan  dari  PAD  terhadap  Belanja  Daerah,  dengan  p-value  lebih  kecil  dari  tingkat signifikansi α=5% (0,000 < 0,05).

## b. Uji F (Simultan)
Tabel 18. Uji F Jawa Barat Signifikansi Prob>Chi2- Square Kesimpulan
5% 0.001 Signifikan  pada  α 5% Sumber: Hasil Olah STATA 14 Tabel 19. Uji F Jawa Timur Signifikansi Prob>Chi2- Square Kesimpulan 5% 0.000 Signifikan  pada  α 5% Sumber: Hasil Olah STATA 14

## 5. Pembahasan Hasil Penelitian

## a. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah
Berdasarkan  estimasi  yang  dilakukan,  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Jawa Barat selama periode 2018- 2022, dengan koefisien regresi sebesar 0,083. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% dalam  DAK  dapat  meningkatkan  Belanja  Daerah  sebesar  8,3%,  dengan  asumsi  variabel lainnya  konstan.  Hasil  ini  konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Rambe,  2023) dan  (Ansori  &  Muthmainah,  2019)  yang juga  mengidentifikasi  bahwa  DAK  mempengaruhi belanja  daerah.  DAK  adalah  dana  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  daerah- daerah  tertentu  untuk  mendanai  kegiatan  khusus  yang  menjadi  tanggung  jawab  daerah  dan sesuai dengan prioritas nasional. Sebagian besar dana DAK digunakan untuk belanja modal, termasuk  pembangunan  infrastruktur,  sehingga  provinsi  yang  menerima  DAK  akan menambahkan  belanja  modal  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) mereka.  Semakin  besar  jumlah  DAK  yang  diterima,  maka  belanja  pemerintah  daerah  akan meningkat. Sebaliknya, di Jawa Timur, DAK tidak menunjukkan pengaruh terhadap Belanja Daerah  selama  periode  yang  sama.  Temuan  ini  sejalan  dengan  penelitian  (Masdjojo  & Sukartono, 2009) yang menyatakan bahwa DAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini disebabkan oleh nilai DAK yang relatif kecil dan hanya dialokasikan untuk kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional. Oleh karena itu, tidak semua daerah menerima  alokasi  DAK,  dan  nilai  DAK  yang  kecil  tersebut  tidak  selalu  mempengaruhi besarnya Belanja Daerah

## b. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah
Berdasarkan estimasi dari tabel di atas, Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki dampak positif  dan  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah  selama  periode  2018-2022  di  kedua  wilayah yang  dianalisis.  Di  Jawa  Barat,  koefisien  regresi  sebesar  0,336  menunjukkan  bahwa  setiap peningkatan 1% dalam DAU akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 33,6%. Sementara itu,  di  Jawa  Timur,  koefisien  regresi  sebesar  0,298  menunjukkan  bahwa  peningkatan  1% dalam  DAU  akan  meningkatkan  Belanja  Daerah  sebesar  29,8%.  Hasil  ini  konsisten  dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rambe, 2023) dan (Ansori & Muthmainah, 2019) yang juga menemukan  bahwa  DAU  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah. Alokasi  DAU  ditentukan  berdasarkan  formula  yang  menggabungkan  Alokasi  Dasar  dan Celah  Fiskal.  Alokasi  Dasar  dihitung  dari  realisasi  gaji  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  pada tahun sebelumnya, termasuk gaji pokok dan tunjangan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Celah  Fiskal  merupakan  selisih  antara  kebutuhan  fiskal  (fiscal  need)  dan  kapasitas  fiskal (fiscal  capacity)  suatu  daerah.  Daerah  dengan  potensi  fiskal  besar  tetapi  kebutuhan  fiskal
kecil akan menerima alokasi DAU yang lebih kecil, sedangkan daerah dengan potensi fiskal kecil tetapi kebutuhan fiskal besar akan menerima alokasi DAU yang lebih besar. Kebutuhan fiskal yang besar ini pada akhirnya akan mempengaruhi peningkatan belanja daerah.

## c. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah
Analisis  dari  tabel  menunjukkan  bahwa  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  tidak  memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Jawa Barat dan Jawa Timur selama periode 2018-2022.  Temuan  ini  konsisten  dengan  penelitian  (Lutpikah  &  Mahendra,  2020)  dan (Fajriati  et  al.,  2021),  yang  juga  mengindikasikan  bahwa  DBH  tidak  berdampak  signifikan terhadap  pengeluaran  daerah.  Penyebab  potensial  dari  fenomena  ini  adalah  perbedaan prioritas  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah,  yang  menyebabkan  pemerintah  daerah  lebih mengandalkan  sumber  dana  lain  yang  lebih  dominan  atau  menggunakan  mekanisme penganggaran  yang  mengurangi  ketergantungan  pada  DBH.  Selain  itu,  ketidakefisienan dalam perencanaan penggunaan DBH dapat berkontribusi terhadap pemanfaatan yang kurang optimal.

## d. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah
Berdasarkan  hasil  estimasi  dari  tabel  di  atas,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) menunjukkan  dampak  positif  dan  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah  selama  periode  2018- 2022  di  Jawa  Barat  dan  Jawa  Timur.  Di  Jawa  Barat,  koefisien  regresi  sebesar  0,171 menunjukkan  bahwa  setiap  kenaikan  1%  dalam  PAD  akan  meningkatkan  Belanja  Daerah sebesar 17,1%, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Demikian pula, di Jawa Timur, koefisien  regresi  sebesar  0,285  menunjukkan  bahwa  peningkatan  1%  dalam  PAD  akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 28,5%, dengan asumsi variabel lainnya tidak berubah. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Ansori & Muthmainah, 2019; Fajar, 2022; Mentayani et al., 2016; Rambe, 2023) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  Belanja  Daerah.  Peningkatan  PAD  secara  langsung  meningkatkan  kas daerah, memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk program dan  kegiatan  yang  sebelumnya  tertunda  atau  tidak terlaksana  karena  keterbatasan  anggaran. Dengan  PAD  yang  lebih  besar,  pemerintah  daerah  memiliki  fleksibilitas  yang  lebih  besar dalam  merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan,  memungkinkan  alokasi  dana  ke  program- program  prioritas  yang  lebih  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  harapan  masyarakat  setempat. Dengan demikian, PAD yang tinggi cenderung mendukung peningkatan belanja daerah.

## e. Fenomena Flypaper Effect
Jawa  Barat  dan  Jawa  Timur  memiliki  potensi  ekonomi  yang  signifikan  di  Indonesia. Namun,  analisis  mendalam  pada  kedua  wilayah  tersebut  mengungkapkan  adanya  fenomena flypaper  effect  selama  periode  2018-2022,  seperti  yang  ditunjukkan  dalam  Tabel  4.15  dan Tabel  4.16.  Di  Jawa  Barat,  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) memainkan  peran  dominan  dalam  menentukan  anggaran  daerah  dengan  koefisien  0,419 dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya memiliki koefisien 0,171. Di  Jawa  Timur,  DAU  juga  menunjukkan  pengaruh  signifikan  terhadap  pengeluaran  daerah dengan  koefisien  0,298,  yang  lebih  tinggi  dari  koefisien  PAD  sebesar  0,285.  Temuan  ini menunjukkan bahwa DAK dan DAU merupakan faktor utama dalam penentuan anggaran di Jawa  Barat,  sementara  DAU  mendominasi  di  Jawa  Timur.  Faktor-faktor  seperti  kondisi ekonomi,  infrastruktur,  dan  kebutuhan  lokal  berperan  penting  dalam  dinamika  anggaran  di kedua provinsi ini, yang mengindikasikan ketergantungan yang lebih besar pada dana transfer
dari  pemerintah  pusat  dibandingkan  dengan  sumber  daya  lokal  untuk  mendukung pembangunan  dan  operasional  pemerintahan.  Temuan  ini  sejalan  dengan  penelitian sebelumnya  oleh  (Ansori  &  Muthmainah,  2019;  Armawaddin  et  al.,  2017;  Fajar,  2022; Hidayat,  2018;  Rambe,  2023)  yang  menunjukkan  bahwa  flypaper  effect  masih  menjadi masalah umum di berbagai wilayah di Indonesia.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  fenomena  flypaper  effect  di  Jawa  Barat  dan Jawa Timur, dua provinsi dengan ekonomi terbesar di Indonesia yang masih bergantung pada dana perimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Data yang dianalisis adalah Laporan Realisasi  Anggaran  (LRA)  dari  tahun  2018-2022,  yang  bersumber  dari  Direktorat  Jenderal Perimbangan  Keuangan  (DJPK).  Analisis  dilakukan  menggunakan  Fixed  Effect  Model dengan bantuan software Stata14.
Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan, yang terdiri dari Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  memiliki  peran  signifikan  dalam mempengaruhi  belanja  daerah  dibandingkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  kedua provinsi.  Di  Jawa  Barat,  koefisien  dana  perimbangan  menunjukkan  pengaruh  yang  lebih signifikan  dibandingkan  PAD  dalam  mempengaruhi  belanja  daerah.  Di  Jawa  Timur,  nilai koefisien  DAU  juga  lebih  signifikan  dibandingkan  PAD  dalam  mempengaruhi  belanja daerah. Fenomena flypaper effect terkonfirmasi di kedua wilayah selama periode 2018-2022, menunjukkan  bahwa  pengaruh  dana  perimbangan  terhadap  belanja  daerah  lebih  besar dibandingkan dengan pengaruh PAD terhadap belanja daerah.
Penelitian ini menegaskan keberlanjutan flypaper effect di Jawa Barat dan Jawa Timur, yang  diakibatkan  oleh  dominannya  pengaruh  dana  perimbangan  terhadap  belanja  daerah dibandingkan  PAD.  Temuan  ini  mengimplikasikan  perlunya  evaluasi  terhadap  kebijakan pengelolaan dana perimbangan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

## BIBLIOGRAFI
Ansori,  W.,  &  Muthmainah,  M.  (2019).  Fenomena  flypaper  effect  atas  belanja  daerah pemerintah  kabupaten/kota  di  pulau  Bali  dan  Nusra. Jurnal  Akuntansi  Dan  Bisnis , 18 , 151.
Armawaddin,  M.,  Rumbia, W.  A.,  &  Afiat,  M.  N.  (2017).  Analisis  Flypaper  Effect  Belanja Daerah  Kabupaten/Kota  di  Sulawesi. Jurnal  Ekonomi  Dan  Pembangunan  Indonesia , 18 (1), 5.
Budianto,  B.,  &  Alexander,  S.  W.  (2016).  Pengaruh  PAD  dan  dana  perimbangan  terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 4 (4).
Fajar,  I.  (2022).  Flypaper  Effect  Pada  Dana  Alokasi  Umum  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Aceh. Jurnal Samudra Ekonomika , 6 (2), 112–121.
Fajriati,  M.,  Zulfatunnisa,  Z.,  Wafa,  D.  R.,  Heryaningrum,  R.  A.,  &  Anwar,  S.  (2021). Analisis  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Bagi  Hasil,  Dan  Jumlah  Penduduk  Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Sumatera Barat. Wacana Publik , 15 (2), 75–85.
Hidayat,  S.  (2018).  Analisis  flypaper  effect  pada  belanja  daerah  kabupaten  dan  kota  di provinsi Jawa Tengah. Optimum: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan , 8 (2), 183–194. Lutpikah,  N.  W.,  &  Mahendra,  D.  (2020).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH) Terhadap  Belanja  Modal  Pada  Kabupaten/Kota  Karanganyar  Tahun  2017-2019. AKTUAL , 5 (2), 147–158.
Masdjojo,  G.  N.,  &  Sukartono,  S.  (2009).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2006–2008. Jurnal Ilmiah Telaah Manajemen , 6 (1).
Mentayani,  I.,  Hayati,  N.,  &  Rusmanto,  R.  (2016).  FLYPAPER  EFFECT  PADA  DANA ALOKASI  UMUM  DAN  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  TERHADAP  BELANJA DAERAH  PADA  KOTA  DAN  KABUPATEN  DI  PROPINSI  KALIMANTAN SELATAN. JURNAL ILMIAH BISNIS dan KEUANGAN , 2 (1).
Ndadari,  L.  W.,  &  Adi,  P.  H.  (2008).  Perilaku  Asimetris  Pemerintah  Daerah  Terhadap Transfer Pemerintah Pusat. The 2nd national Conference UKWMS , 6 , 24. Rambe, R. A. (2023). Fenomena Flypaper Effect Pada Provinsi Yang Mengalami Pemekaran Di Indonesia. Media Ekonomi , 31 (1), 115–128.
Rizal,  Y.,  &  Siregar,  M.  A.  (2021).  ANALISIS  FLYPAPER  EFFECT  PADA  DANA ALOKASI  UMUM  DAN  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  TERHADAP  BELANJA DAERAH  DI  PROVINSI  ACEH. Jurnal  Penelitian Ekonomi Akuntansi  (JENSI) , 5 (2), 133–145.
Saraswati, D. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan dana perimbangan sebagai pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik , 8 (2), 54–68.

## Copyright holder:
Avinda Deviana Somantri, Pipit Pitriyan, Bayu Kharisma (2024)
First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan This article is licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)