## Implementasi Kebijakan Program Akselerasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

## Indah  Hasnawati
Manajemen Pendidikan-Universitas Negeri Malang Jl. Semarang 5 Malang. Email: indah.hasnawati@yahoo.com
Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan program akselerasi di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) wawancara mendalam, (2) observasi partisipan, dan (3) studi dokumentasi. Kredibilitas data dicek dengan prosedur triangulasi, pengecekan anggota, diskusi teman sejawat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program akselerasi memiliki muatan positif pada pendidikan secara umum. Karena menawarkan suatu diferensiasi model pendidikan dengan menempatkan anak didik sesuai kemampuannya. Fokus penelitian pada perencana- an, prosedur, aktor-aktor, dan evaluasi. Tujuan operasional program akselerasi adalah memaksimalkan potensi anak didik yang “potensial” agar terlayani dengan baik dan tidak mengalami “ underachieve- ment ”. Hasil penelitian menunjukkan program akselerasi adalah salah satu kebijakan pemerintah yang dilaksanakan sebagai suatu responsi terhadap permasalahan dan kebutuhan layanan pendidikan. Penyelenggaraan program akselerasi madrasah harus benar-benar memenuhi kriteria yang telah dite- tapkan sesuai peraturan dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
Kata kunci: implementasi kebijakan, program akselerasi
Program  akselerasi  memiliki  muatan  positif  pada pendidikan secara umum. Karena menawarkan suatu diferensiasi model pendidikan dengan menempatkan anak  didik  sesuai  kemampuannya.  Hal  tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indone- sia Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasio- nal, Bab IV bagian 1 pasal 5 ayat 4, “warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus”. Berdasar- kan Buku Pedoman Pelaksanaan Layanan Pendidik- an  Khusus  Kantor  Wilayah  Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (2010: 8), merupakan pembina madrasah-madrasah  se-Jawa  Timur.  Madrasah  se- bagai  lembaga  pendidikan  yang  memiliki  ciri  khas Agama Islam  berkoordinasi  dalam menyelenggara- kan program akselerasi. Program akselerasi adalah salah satu kebijakan pemerintah yang dilaksanakan sebagai  suatu  respons  terhadap  permasalahan  dan kebutuhan  layanan  pendidikan.  Penyelenggaraan program akselerasi terbagi atas tiga model, yaitu (1) model  kelas  regular  dengan cluster dan  atau pull out , (2) model kelas khusus, dan (3) model sekolah khusus. Penyelenggaraan program akselarasi untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah
(MA) di wilayah Jawa Timur menggunakan “kelas khusus”, yaitu sejumlah peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belajar dalam kelas khusus.
Menurut Good 1959 (dalam Rawita 2010:27), kebijakan pendidikan adalah suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional. Per- timbangan  tersebut  dijadikan  sebagai  dasar  untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melemba- ga, dan merupakan perencanaan umum yang dijadi- kan sebagai  pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai. Secara konsep kebijakan pendidikan berarti membi- carakan teori dan praktik pendidikan dengan lingkup yang  amat  luas.  Kesatuan  antara  teori  dan  praktik pendidikan disebut sebagai praksis pendidikan. Me- nurut  Koontz  dan  O’Donnel,  1973  (dalam  Timan 2004:14) pengertian perencanaan ( planning ) meru- pakan fungsi pertama dalam manajemen dan didefini- sikan sebagai fungsi manajer yang menyangkut pemi- lihan beberapa alternatif tujuan, kebijakan, prosedur dan program atau sebagai kegiatan menentukan se- jumlah tindakan untuk mencapai hasil yang diharap-
kan.  Pada  kajian  akademik  proses  dasar  formulasi kebijakan pendidikan disebut juga sebagai analisis ke- bijakan pendidikan.
Menurut Allen 1990:147 (dalam Solihin 2009: 71), prosedur merupakan metode atau cara yang baku untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Sedangkan menurut Kamaruddin  1992 : 836 – 837  (dalam Necel 2009), bahwa “prosedur pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang ber- kaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan uta- ma dari suatu organisasi”.
Implementasi  kebijakan  pada  tataran  praktik berkaitan  erat  dengan  aspek  manajemen  yang  ber- tanggungjawab untuk melaksanakan program mau- pun kelompok sasaran yang mentaati kebijakan itu. Berdasarkan pandangan-pandangan yang telah diu- raikan, dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya mencakup badan- badan administratif yang bertanggung jawab melak- sanakan kebijakan tersebut, melainkan menyangkut pula hal-hal yang berpengaruh terhadap semua pihak.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi im- plementasi kebijakan menurut Van Horn Meter (da- lam Rawita, 2010:138), antara lain “ukuran dasar dan tujuan kebijakan ( size and goal ), sumber daya kebi- jakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegi- atan pelaksanaan, kondisi ekonomi, sosial politik, dan kecenderungan pelaksana. Model kebijakan tersebut menggambarkan faktor-faktor yang berpengaruh pa- da pencapaian tujuan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sikap pelaksana kebijakan memiliki hubungan langsung dengan pencapaian tuju- an kebijakan. Sementara karakteristik organisasi pe- laksana, dan kondisi ekonomi, sosial, dan politik seca- ra sendiri-sendiri maupun simultan memiliki hubungan yang langsung dan tidak langsung. Faktor komunikasi organisasi,  sumber  daya,  dan  tujuan  serta  sasaran kebijakan memiliki hubungan tidak langsung signifikan terhadap pencapaian kebijakan.
Pada wacana kebijakan, individu, dan kelompok dapat disebut pelaku kebijakan. Secara kolektif, mere- ka terdiri atas dramatis personal; atau karakter para pelaku, yang memainkan peran besar dan kecil dalam drama yang sedang berlangsung pengembangan ke- bijakan, adopsi, dan implementasi. Berdasar penelitian Marshall 1989 (dalam Mazmanian & Sabatier, 1993), pada pertengahan 1980-an, mempelajari proses kebi- jakan pendidikan di enam negara bagian.
Secara rinci ada 4  (empat) golongan atau  tipe aktor (pelaku) yang terlibat, yakni: golongan rasionali- tas, golongan teknisi, golongan inkrementalis, dan go-
longan reformis. Peran yang dimainkan oleh keem- pat golongan aktor tersebut dalam proses kebijakan, nilai-nilai, dan tujuan yang mereka kejar serta gaya kerja mereka berbeda satu sama lain. Berikut akan diuraikan bagaimana perilaku masing-masing golong- an aktor tersebut dalam proses kebijakan. Aktor kebi- jakan adalah orang-orang yang terlibat dalam peru- musan kebijakan negara disebut sebagai aktor peru- musan aktor kebijakan negara. Sebutan lain bagi ak- tor ini adalah partisipan, peserta perumusan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu kebijakan pendidikan me- miliki tingkatan-tingkatan (nasional, umum, khusus dan  teknis), maka para aktor perumusan kebijakan disetiap tingkatan-tingkatan tersebut berbeda.
Menurut  Witherington  1952  (dalam  Fattah 2012),  berpendapat  bahwa  “evaluasi  adalah  suatu pernyataan  bahwa  sesuatu  atau  objek  itu  memiliki nilai ataukah tidak”. Artinya, evaluasi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan atau pro- ses untuk menentukan nilai sesuatu. Evaluasi merupa- kan  suatu  proses  untuk  mendeskripsikan  nilai  dan makna”.  Berdasarkan  beberapa  rumusan  tentang evaluasi, dapat disarikan bahwa evaluasi adalah pro- ses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentu- kan kualitas (nilai dan arti atau makna) dari sesuatu, berdasarkan pertimbangan kriteria dan indikator ter- tentu  dalam  rangka  pembuatan  keputusan.  Secara lebih spesifik evaluasi bermakna proses memproduksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, program, dan proyek. Berdasarkan pemaparan terse- but, esensi evaluasi adalah ketika hasil kebijakan pen- didikan, program, dan proyek pendidikan pada kenya- taannya mempunyai nilai, karena hasil tersebut mem- beri sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dapat di- katakan bahwa kebijakan, program, dan proyek pen- didikan telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan, pro- gram dan proyek pendidikan dirumuskan secara jelas atau diatasi. Secara umum, evaluasi didefinisikan se- bagai proses mengumpulkan informasi mengenai sua- tu objek, menilai suatu objek, dan membandingkannya dengan kriteria, standar, dan indikator. Evaluasi ber- kenaan  dengan  produksi  informasi  mengenai  nilai atau manfaat hasil kebijakan pendidikan. Ketika hasil kebijakan pendidikan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Premis yang dikembang- kan di sini adalah bahwa setiap kebijakan pendidikan harus dievaluasi sebelum diganti sehingga perlu ada klausul dapat diganti setelah dilakukan evaluasi dalam setiap kebijakan pendidikan.
Colangelo (dalam Hawadi 2004:5), menyebut- kan, bahwa istilah akselerasi menunjuk pada pelayan- an yang diberikan ( service delivery ) dan kurikulum yang  disampaikan  ( curriculum  delivery ).  Program akselerasi atau lebih dikenal dengan program pendi- dikan khusus bagi siswa cerdas istimewa/bakat isti- mewa adalah pelayanan pendidikan bagi anak yang memiliki kemampuan atau potensi serta kecerdasan istimewa  dalam  bentuk  program  akselerasi  (kelas khusus) dalam waktu yang lebih cepat jika dibanding- kan dengan sekolah reguler. Pembelajaran akselerasi disajikan untuk peserta didik yang memiliki kemampu- an istimewa dengan materi-materi yang padat sehing- ga dalam waktu yang  singkat dapat menyelesaikan pendidikannya. Program akselerasi berusaha  mem- berikan  pelayanan  yang  baik  serta  perlakuan  yang khusus terhadap siswa yang memiliki potensi/kemam- puan serta kecerdasan istimewa. Program Akselerasi sangat penting dalam menyediakan kesempatan pen- didikan yang tepat bagi siswa yang cerdas. Seiring berjalannya waktu, proses yang terjadi memungkin- kan siswa untuk meningkatkan semangat dan gairah belajarnya.  Program  akselerasi  membawa  kepada tantangan yang berkesinambungan yang akan mere- ka hadapi. Dengan program akselerasi, diharapkan siswa dapat mempersiapkan diri pada usia yang lebih muda dan memperoleh banyak kesempatan bekerja serta lebih produktif.
Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan program akselerasi di MTs dan MA yang berada di bawah naungan Ke- menterian Agama di Wilayah Provinsi Jawa Timur.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualita- tif dengan rancangan studi kasus. Peneliti berusaha memahami makna peristiwa serta interaksi orang da- lam  penelitian,  sehingga  dapat  memahami  konsep- konsep dan pandangan-pandangan, pada pelaksanaan program akselerasi madrasah di bawah Kantor Wila- yah  Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan: (1) wawancara mendalam, (2) observasi partisipan, dan (3) studi dokumentasi. Data yang terkumpul melalui ketiga teknik tersebut diorganisasi, ditafsir, dan anali- sis secara mendalam, baik melalui analisis dalam ka- sus maupun lintas kasus guna menyusun konsep dan abstraksi temuan penelitian. Kredibilitas data dicek dengan prosedur triangulasi, pengecekan anggota, dis- kusi  teman  sejawat.  Sedangkan  dependabilitas  dan
konfirmabilitas dilakukan kepada para pembimbing sebagai dependent  auditor .

## HASIL
Perencanaan  Kebijakan  Program  Akselerasi Kantor  Wilayah  Kementerian Agama  Provinsi

## Jawa Timur
Perencanaan kebijakan program akselerasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur disusun berdasarkan Ketentuan Umum Kuri- kulum 2004 (KBK) maupun Standar Isi Kurikulum 2006 yang diterbitkan oleh BSNP,  yaitu sekolah perlu memberikan  perlakuan  khusus  bagi  peserta  didik yang mendapat kesulitan belajar melalui kegiatan re- medial. Peserta didik yang cemerlang diberikan ke- sempatan  untuk  tetap  mempertahankan  kecepatan belajarnya  yang  di  atas  rata-rata  melalui  kegiatan pengayaan. Kedua program itu dilakukan oleh sekolah karena sekolah lebih mengetahui dan memahami pen- capaian kemajuan masing-masing peserta didiknya. Akselerasi  belajar  dimungkinkan  untuk  diterapkan sehingga peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dapat menyelesaikan kompetensi dasar lebih cepat dari masa belajar yang ditentukan. Aksele- rasi belajar tidak sama dengan “ loncat kelas ” sebab dalam  akselerasi  belajar  setiap  peserta  didik  tetap mempelajari dan/atau menguasasi seluruh kompeten- si dasar yang semestinya dipelajari (belajar tuntas).
Panduan  penyelenggaraan  program  akselerasi yang  digulirkan  oleh  Kantor Wilayah  Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur berisi petunjuk secara umum yang mencakup delapan standar nasional pen- didikan dengan arahan memperkaya keunggulan mu- tu  dan  dapat  dijabarkan  secara  operasional  sesuai karakteristik serta keunggulan di masing-masing ma- drasah penyelenggara program akselerasi. Program akselerasi  adalah  layanan  pendidikan  bagi  peserta didik yang memiliki kecerdasan dan bakat luar biasa bertujuan: (a) mengembangkan kemampuan berpikir dan bernalar, (b) mengembangkan kreativitas siswa, (c) memberikan kesempatan kepada siswa untuk me- nyelesaikan program pendidikan lebih awal dari wak- tu yang ditentukan, (d) memacu siswa untuk mening- katkan mutu kecerdasan intelektual, kreativitas, spiri- tual dan emosionalnya secara seimbang. Model pe- nyelenggaraan program akselerasi untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) di wilayah Jawa Timur meng- gunakan model “Kelas Khusus”, yaitu sejumlah pe-
serta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan ba- kat istimewa belajar dalam kelas khusus.

## Prosedur  Implementasi  Program  Akselerasi Kantor  Wilayah  Kementerian Agama  Provinsi Jawa Timur
Pokok implementasi kebijakan program aksele- rasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional Pasal  3, ”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan ke- mampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdas- kan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembang- nya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab, Pasal 5 ayat 4 “warga nega- ra yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat isti- mewa  berhak  memperoleh  pendidikan  khusus,  dan Pasal 32 ayat 1, “pendidikan khusus merupakan pendi- dikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulit- an dalam mengikuti proses pembelajaran karena kela- inan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa UU no. 23/ 2002  tentang  Perlindungan  Anak  pasal  52,  “anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus”. Program akselerasi yang telah digulirkan sebagai sa- lah satu bentuk upaya Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk memberikan layanan kepada pe- serta didik  baik ditingkat MTs maupun MA secara lebih optimal. Pertimbangannya bahwa setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda yang harus dila- yani oleh madrasah. Bentuknya, melalui digulirkannya kebijakan program akselerasi.
Untuk merealisasikan penyelenggaraan program akselerasi sesuai dengan yang diharapkan, Kemente- rian Agama Wilayah Jawa Timur membuat panduan penyelenggaraan  program  akselerasi  pada  jenjang Madrasah  Ibtidaiyah  (MI),  Madrasah  Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).
Untuk merealisasikan penyelenggaraan program akselerasi tersebut, maka diperlukan mekanisme Ijin Operasional  Penyelenggaraan  Program Akselerasi yang berkenaan dengan program percepatan belajar, yaitu dilakukan sebagai berikut: (1) madrasah menga- jukan  proposal  permohonan  ijin  secara  tertulis  di- lengkapi dengan data dan informasi tentang ketersedi- aan sumberdaya pendidikan (input siswa, kurikulum,
tenaga kependidikan, sarana-prasarana, dana, mena- jemen sekolah, proses belajar mengajar, dan lingkung- an  sekolah)  sebagai  pendukung  penyelenggaraan Program Percepatan Belajar, kepada kepala kantor Kementerian Agama  Povinsi  Jawa  Timur;  2)  Tim Akselerasi  Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa  Ti- mur  meneliti  proposal  sesuai  dengan  kriteria  yang telah  ditetapkan  dalam  Pedoman  Penyelenggaraan Program  Percepatan  Belajar  yang  diterbitkan  oleh kantor wilayah  Kementerian Agama  Provinsi  Jawa Timur. Sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria, se- lanjutnya diberikan rekomendasi oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk ke- mudian diusulkan guna memperoleh Surat Keputusan (SK)  sebagai  Madrasah  Penyelenggara  Program Percepatan Belajar; (3) Kepala Kantor Wilayah Ke- menterian Agama Povinsi Jawa Timur melalui pejabat Bidang Mapenda yaitu Tim Akselerasi Provinsi yang telah  dibentuk  meneliti  dan  mengevaluasi  proposal yang  masuk. Apabila  hasil  penelitian  dan  evaluasi tersebut memenuhi kriteria, maka kemudian pejabat atau Tim Akselerasi  di  Provinsi  bersama-sama  de- ngan pejabat Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengadakan observasi dan supervi- si ke madrasah penyelenggara tersebut. Hasil obser- vasi dan supervisi selanjutnya dianalisis dan dibahas dalam rapat Tim Akselerasi Provinsi. Jika memenuhi kriteria, maka Tim Akselerasi Provinsi memberikan laporan dan mengusulkan kepada Kepala Kantor Wi- layah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur un- tuk segera memproses dan menerbitkan Surat Kepu- tusan (SK) Penetapan sebagai Madrasah Penyeleng- gara Program Percepatan Belajar di wilayah Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur; (4) Kepa- la Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Ja- wa Timur memberikan SK Penetapan Madrasah Pe- nyelenggara Program Percepatan belajar kepada ma- drasah-madrasah yang bersangkutan; dan (5) Kantor Wilayah Kementerian Agama  Provinsi Jawa Timur mengirim statistik madrasah penyelenggara Program Percepatan Belajar yang berada di wilayahnya kepa- da  Dirjen  Dikdasmen  ditujukan  Direktur  PLB  dan tembusan Direktur Pendidikan Islam, disinilah adanya kerjasama antara kantor Wilayah Kementerian Aga- ma Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Kementerian Pendidikan Nasional.
Proses  pengelolaan  program  dan  kegiatan  di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur  mewujudkan  perencanaan  yang  berorientasi kepada  hasil  ( outcome )  dan  keluaran  ( output ) sebagai dasar; (1) penerapan akuntabilitas Kabinet,
dan (2) penerapan akuntabilitas kinerja Kementerian/ Lembaga. Hasil restrukturisasi program dan kegiatan tersebut akan diimplementasikan dalam penyusunan RPJMN  2010-2014  dan  Renstra  K/L  2010-2014. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sis- tem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (SPPN) dan paket perundang-undangan di bidang Keuangan Negara, terutama Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang  Keuangan  Negara  memuat  pokok-pokok reformasi  perencanaan.  Pokok-pokok  reformasi tersebut, yaitu: perencanaan dan penganggaran yang berbasis  kinerja  ( Performance  Based  Budgeting ) , berjangka  menengah  ( Medium  Term  Expenditure Framework )  dan  sistem  penganggaran  terpadu ( Unified  Budgeting ).  Sebagaimana  dijelaskan  di dalam modul Kerangka Pemikiran Reformasi Peren- canaan  dan  Penganggaran,  pokok-pokok  reformasi perencanaan  tersebut  merupakan  perwujudan  dari pelaksanaan tiga prinsip pengelolaan keuangan publik, yaitu; (1) Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Mene- ngah ( Medium Term Fiscal Framework ) yang dilak- sanakan secara konsisten; (2) Alokasi pada prioritas untuk  mencapai  manfaat  yang  terbesar  dari  dana yang terbatas ( allocative efficiency ); dan (3) Efisi- ensi dalam pelaksanaan dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan ( tech- nical  and  operational  efficiency ).
Madrasah  penyelenggara  program  Akselerasi pada jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Ma- drasah Aliyah (MA) baik negeri maupun swasta, ke- beradaannya  masih  dalam  proses  pengembangan atau ujicoba. Penetapan madrasah yang menjadi uji coba dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Ti- mur yang mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan program Akselerasi yang diterbitkan oleh Kementeri- an Agama Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan pembi- naan dilakukan oleh Tim Khusus yang dibentuk oleh Mapenda Kanwil Kementerian Agama Provinsi Ja- wa Timur melalui pemantauan secara periodik. Im- plementasinya pada satuan pendidikan Madrasah Ibti- da’iyah (MI ), dari 6 (enam) tahun dapat dipercepat menjadi 5 (lima) tahun. Sedangkan pada satuan pendi- dikan Madrasah Tsanawiyah  (MTs) dan Madrasah Aliyah (M.A) masing-masing dari 3 (tiga) tahun dapat dipercepat menjadi 2 (dua) tahun. Dimana Pengatur- an waktu pada setiap jenjang pendidikan adalah seba- gai berikut: (1) Madrasah Ibtidaiyah (MI) dari lama belajar 6 tahun dipercepat menjadi 5 tahun; program percepatan  dilakukan mulai kelas 4, 5, dan 6  yang ditempuh dalam waktu 2 tahun; (2) Madrasah Tsana- wiyah  (MTs)  dari  lama  belajar  3  tahun  dipercepat
menjadi 2 tahun; dan (3) Madrasah Aliyah ( MA) dari lama belajar 3 tahun dipercepat menjadi 2 tahun.

## Aktor-Aktor  Implementasi  Program Akselerasi  Kantor  Wilayah  Kementerian Agama  Provinsi  Jawa  Timur
Berdasar Pedoman Pelaksanaan Layanan Pen- didikan Khusus Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (2010), aktor-aktor kebijakan program akselerasi pada program akselerasi tersebut terdiri dari empat, yaitu masing-masing: (a) pada ting- kat  pusat,  yaitu  pada  kantor  Kementerian Agama RI yaitu Menteri Agama RI. Pada tataran ini pendele- gasian tugas dikoordinasikan kepada Direktur Jende- ral Pendidikan Islam pada Direktorat Jenderal Pendi- dikan Islam Kementerian Agama RI. Selanjutnya pa- da pelaksanaannya, dalam pelaksanaan tugas sehari- hari dibawah tanggung jawab Direktur Jenderal Pen- didikan Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidik- an  Madrasah,  dan  (b)  pada  tingkat  provinsi,  yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provin- si Jawa Timur. Pendelegasian tugas dikoordinasikan kepada  Kepala  Bidang  Mapenda  (Madrasah  dan Pendidikan  Agama  Islam  pada  Sekolah  Umum), yang pada tugas sehari-hari kewenangannya di Kasi Kurikulum dan Evaluasi beserta Tim Ahli Program Percepatan Belajar (c) pada tingkat kabupaten/kota, yaitu Kepala Departemen Agama Kabupaten/Kota, yang didelegasikan kepada Kasi Pendidikan Mapenda (Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Seko- lah Umum) Kab/Kota, dan (d) pada tingkat madra- sah, yaitu oleh masing-masing Kepala Madrasah.

## Evaluasi  Implementasi  Program  Akselerasi Kantor  Wilayah  Kementerian Agama  Provinsi Jawa Timur
Evaluasi  program akselerasi  dilaksanakan  de- ngan adanya visitasi secara berkala terhadap kondisi madrasah. Penyelenggaraan program akselerasi akan terselenggara dengan baik apabila ada kesungguhan dari pengelola/penyelenggara madrasah. Selain  itu, keterlibatan  secara  aktif  dari  berbagai  pihak  yang berkepentingan, yaitu Kementerian Agama Kabupa- ten/Kota-Provinsi-Pusat, dan pemangku kepentingan ( stakeholder )  sangat  dibutuhkan.  Keberadaan  ma- drasah  penyelenggara  program  akselerasi  jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) baik negeri maupun swasta, masih dalam pro- ses  pengembangan.  Penetapan  dilakukan  dengan
memperhatikan  rekomendasi  Kantor  Wilayah  Ke- menterian Agama Provinsi Jawa Timur yang menga- cu pada Pedoman Penyelenggaraan Program Akse- lerasi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Pro- vinsi Jawa Timur. Pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh Tim Khusus Akselerasi yang dibentuk oleh Ma- penda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur melalui pemantauan secara periodik.
Selanjutnya  sesuai  dengan  kedudukan  penye- lenggaraan  PPB  (Program  Percepatan  Belajar)  di sekolah-sekolah yang di tetapkan oleh Dirjen Dikdas- men, maka evaluasi Penyelenggaraan PPB ditujukan pada unsur-unsur meliputi: (1) penyiapan siswa calon peserta PPB; (2) penyiapan sumberdaya pendidikan untuk penyelenggaraan PPB, yang meliputi guru, te- naga kependidikan non guru, dan lain-lain, (3) sarana dan prasarana: ruang belajar, laboratorium, perpusta- kaan, alat  peraga/praktek, media  pendidikan buku, dll.,  (4)  dana,  untuk  mendukung  penyelenggaraan PPB, pelaksanaan manajemen sekolah dalam rangka penyelenggaraan PPB; (5) pelaksanaan pembelajar- an; (6) kerjasama dengan berbagai lembaga/instansi, masyarakat, dan dunia usaha/industri dalam rangka kelancaran  penyelenggaraan  PPB; (7)  hasil belajar siswa peserta PPB. Evaluasi yang dilakukan untuk siswa pada program percepatan belajar pada dasar- nya sama dengan yang dilakukan pada program regu- ler, yaitu untuk mengukur ketercapaian materi (daya serap) materi dalam program percepatan belajar ini sebaiknya sejalan dengan prinsip belajar tuntas. Peni- laian dalam pendidikan khusus bagi PDCI/BI meng- gunakan  penilaian  otentik  ( Authentic  Assesssment ) yaitu proses pengumpulan data yang bias memberi- kan gambaran perkembangan belajar siswa. Evalua- si yang dilakukan pada program akselerasi pada da- sarnya  sama  dengan  program  reguler,  yaitu  untuk mengukur ketercapaian  materi.

## Temuan  Penelitian
Temuan  penelitian  secara  keseluruhan  adalah sebagai berikut: pertama, berkenaan dengan peren- canaan  kebijakan  program akselerasi  adalah  untuk memenuhi: (a) kebutuhan peserta didik yang memiliki karakteristik spesifik dari segi perkembangan kognitif dan  afektifnya;  (b)  hak  asasi  peserta  didik  sesuai dengan kebutuhan pendidikan bagi dirinya; (c) minat intelektual dan perspektif masa depan peserta didik; (d) kebutuhan aktualisasi diri peserta didik; kedua, berkenaan dengan prosedur kebijakan program akse- lerasi adalah: (a) adanya sosialisasi, (b) adanya prose- dur sistim monitoring; ketiga, berkenaan dengan ak-
tor-aktor kebijakan pendidikan adalah: (a) ditingkat pusat adalah Menteri Agama RI, (b) ditingkat propinsi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, (c) ditingkat Kabupaten/Kota adalah Kepala Kantor Kementerian Agama, dan (d) ditingkat sekolah adalah kepala madrasah; keempat, berkenaan dengan evaluasi program akselerasi ada- lah: (a) dilakukan oleh tim pengawas yang dibentuk oleh Kanwil Kemenag Provinsi Jatim, (b) pengawas- an dilakukan berkala.

## PEMBAHASAN

## Perencanaan  Kebijakan  Program  Akselerasi Kantor  Wilayah  Kementerian Agama  Provinsi Jawa Timur
Perencanaan  kebijakan  program  akselerasi  di Kantor  Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa  Timur pengelolaan program dan kegiatan perencanaan difo- kuskan  kepada  hasil  ( outcome )  dan  keluaran  ( out- put ) sebagai dasar, dalam konteks ini keluaran dari program akselerasi digunakan sebagai dasar pijakan untuk senantiasa merencanakan pengembangan pro- gram akselerasi kedepan. Selain itu penerapan akun- tabilitas lembaga penyelenggara program akselerasi senantiasa  digalakkan  terkait  dengan  penerapan  a- kuntabilitas dan produktivitasnya.
Pada dasarnya perencanaan program akselerasi berorientasi  pada  upaya  pemberian  wadah  berupa layanan kelas bagi peserta didik yang memiliki bakat dan potensi istimewa. Penyelenggaraan program ak- selarasi di Kantor Wilayah Jawa Timur untuk Madra- sah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) menggunakan “kelas khusus”, yaitu sejumlah peserta didik  yang  memiliki  potensi  kecerdasan  dan  bakat istimewa belajar dalam kelas khusus.
Akselerasi belajar dimungkinkan untuk diterap- kan sehingga peserta didik yang memiliki kemampuan di  atas  rata-rata  dapat  menyelesaikan  kompetensi dasar lebih cepat dari masa belajar yang ditentukan. Proses pijakan penyelenggaraanya menggunakan ku- rikulum  yang  berbeda  dengan  kurikulum  pada  u- mumnya, kurikulum untuk program akselerasi ini me- lalui kurikulum Diferensiasi. Yaitu, kurikulum yang berkaitan dengan ciri khas perkembangan siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang merupakan  program  khusus  dan  pilihan  terhadap mata pelajaran tertentu. Siswa memilih mata pelajaran yang  diminatinya  untuk  dipelajari  dan  diketahui secara lebih meluas dan mendalam. Prinsip penilaian pada program akselerasi mengacu pada belajar tuntas

## 156 JURNAL PENDIDIKAN HUMANIORA, HAL 150-158
( mastery learning ). Siswa tidak diperkenankan me- ngerjakan  kompetensi  berikutnya,  sebelum  mampu menyelesaikan pekerjaan/kompetensi dengan prose- dur  yang benar, dan hasil  yang baik sesuai kriteria ketuntasan  materi.  Siswa  harus  mencapai  standar ketuntasan materi minimal 80% sebelum beralih pada standar  kompetensi/kompetensi  dasar/modul/topik berikutnya. Siswa yang belum tuntas harus mengikuti program remedial dan nilai remedial tidak melebihi nilai KKM yang ditetapkan.
Jenis penilaian pada program akselerasi sebagai berikut: (1) kuis, berupa isian atau jawaban singkat untuk menanyakan hal-hal prinsip; (2) pertanyaan li- san  untuk  mengukur  pemahaman  terhadap konsep, prinsip, atau teorema; (3) ulangan harian dilakukan secara periodik pada akhir pembelajaran KD terten- tu; (4) ulangan blok dilakukan dengan menggabung- kan beberapa KD dalam satu waktu; (5) tugas indivi- du, diberikan dalam waktu-waktu dan kebutuhan ter- tentu  dalam  berbagai  bentuk  (klipping, paper dan lain sebagainya); (6) tugas kelompok, digunakan un- tuk menilai kompetensi kerja kelompok; (7) responsi atau  ujian  praktik,  digunakan  pada mata  pelajaran tertentu yang membutuhkan praktikum, baik pra (un- tuk mengetahui kesiapan) maupun pasca (untuk me- ngetahui pencapaian KD tertentu); (8) laporan kerja praktik, dilakukan pada mata pelajaran yang membu- tuhkan praktikum dengan mengamati suatu gejala dan dilaporkan. Hal ini berarti bahwa pembelajaran akse- lerasi disajikan untuk peserta didik yang memiliki ke- mampuan istimewa dengan materi-materi yang padat sehingga dalam waktu yang singkat dapat menyele- saikan pendidikannya.

## Prosedur  Implementasi  Program  Akselerasi Kantor  Wilayah  Kementerian Agama  Provinsi Jawa Timur
Prosedur merupakan cara atau bagaimana kegi- atan dan aksi-aksi dapat mengimplementasikan sebu- ah rencana spesifik atau menjalankan sebuah kebijak- an. Terkait penyelenggaraan Kebijakan Program Ak- selerasi Kantor Kementerian Agama Provinsi  Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kualitas pengelola- an program kelas akselerasi MA dan MTs, dibutuh- kan wadah atau forum yang memungkinkan bagi pe- ngelola program untuk komunikasi, diskusi, dan tukar pengalaman  atau  berkoordinasi  sesama  pengelola program kelas akselerasi. Pelaksanaan tersebut me- merlukan adanya penetapan Pengurus Asosiasi Pe- nyelenggara  Program  Kelas  Akselerasi  Madrasah Aliyah Provinsi Jawa Timur periode tahun 2013-2016
dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemente- rian Agama Provinsi Jawa Timur.
Prosedur penyelenggaraan program percepatan belajar  kemudian  berjalan  secara  sistematis,  yaitu Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah menga- jukan permohonan izin untuk menyelenggarakan pro- gram kelas akselerasi. Selanjutnya Kantor Wilayah menindaklanjuti permohonan tersebut, dengan menu- gaskan tim visitasi yang telah dibentuk dengan mela- kukan kunjungan ke madrasah-madrasah yang ber- sangkutan. Madrasah yang telah memiliki persyarat- an  sesuai  dengan  kriteria  yang  ada  akan  diberikan surat  keputusan  (SK)  ijin  operasional  pelaksanaan program kelas akselerasi sedangkan madrasah yang belum memenuhi persyaratan dimotivasi untuk lebih mempersiapkan ditahun mendatang.
Pada tataran praktis diharapkan adanya  kesesu- aian antara tujuan lembaga dengan implementasi, ten- tunya dengan menerapkan pengendalian kualitas, se- hingga diharapkan tidak terjadi penyimpangan pada tahap  implementasi  yaitu  yang  meliputi  kegiatan (program ) diharapkan adanya jadwal kegiatan yang jelas, anggaran (budget) diharapkan alokasi sumber daya  yang  memadai  yang  dituangkan  dalam  mata anggaran,  serta  prosedur (procedure) diharapkan merinci aktivitas yang harus dilakukan dalam menye- lesaikan suatu program. Pada tahap inilah implemen- tasi kebijakan berkaitan erat dengan aspek manaje- men  yang  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan program. Terhadap pelaksanaan program akselerasi tersebut maka dapat ditarik hal  yang esensial  yang mempengaruhi  efektivitas  implementasi  kebijakan, yaitu rumusan kebijakan ( dictum ), pelaksana kebijak- an,  dan  sistem organisasi  pelaksana. Kejelasan  ru- musan kebijakan, ketepatan tujuan dan sasaran, inter- pretasi kebijakan akan sangat mempengaruhi imple- mentasi kebijakan.

## Aktor-aktor  Implementasi  Program Akselerasi  Kantor  Wilayah  Kementerian Agama  Provinsi  Jawa  Timur
Aktor kebijakan adalah orang-orang yang terli- bat dalam perumusan kebijakan negara disebut seba- gai aktor perumusan aktor kebijakan negara. Sebutan lain aktor  ini adalah partisipan, peserta perumusan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu kebijakan pen- didikan memiliki tingkatan-tingkatan (nasional, umum, khusus dan teknis), maka para aktor perumusan kebi- jakan disetiap tingkatan-tingkatan tersebut berbeda.
Aktor-aktor perumusan kebijakan negara dapat digolongkan menjadi: (1) aktor utama kebijakan pendi-
dikan  dan  aktor  non  utama,  lazim  disebut  sebagai aktor resmi dan aktor struktural. Disebut sebagai ak- tor utama, karena mempunyai kewenangan tanpa da- pat digagalkan oleh aktor non utama dalam memutus- kan dan menetapkan sebuah kebijakan. Disebut se- bagai aktor resmi, oleh karena merekalah yang secara resmi yang mendapatkan legalitas untuk melaksana- kan sebuah kebijakan. Disebut sebagai aktor struktu- ral oleh karena mereka secara umum menduduki ja- batan pemerintah. Pada konteks ini, aktor utama ke- bijakan  program  akselerasi  di  tingkat  pusat,  yaitu kementerian agama maka secara umum mempunyai tugas-tugas untuk menginformasikan dan melaksana- kan kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional misalnya antara lain: (a) menyetujui atau mengem- bangkan peraturan-peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan undang-undang pendidikan yang ditetap- kan oleh badan legislatif, (b) mengembangkan dalam bentuk peraturan menteri yang mendukung pelaksa- naan undang-undang  yang ada, (c)  menyetujui dan memantau  program-program  penilaian  pendidikan termasuk kebijakan program akselerasi pada madra- sah. Aktor kebijakan di tingkat kabupaten/kota di kan- tor kementerian agama kabupaten/kota adalah kepala kantor  kemenag  kabupaten/kota  di  masing-masing wilayah. Adapun di tingkat kabupaten/kota didelegasi- kan pada: (1) Kasi Pendidikan Mapenda (Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum) Kabupaten/Kota; dan (2) aktor kebijakan di tingkat sekolah, adalah masing-masing kepala madrasah di setiap  kabupaten/kota.  Selain  aktor  utama  disebut sebagai aktor  non utama,  karena tidak  mempunyai kewenangan  untuk  memutuskan  sebuah  kebijakan. Disebut aktor tidak resmi, karena mereka tidak mem- punyai legalitas untuk mengesahkan sebuah kebijak- an.  Disebut  sebagai  aktor  non  struktural,  karena umumnya  mereka  tidak  menduduki  suatu  jabatan apapun di jajaran pemerintahan. Jika mereka kebetul- an menduduki jabatan di pemerintahan, mereka tidak menggunakan kapasitasnya selaku pejabat dalam me- rumuskan sebuah kebijakan. Pada konteks ini, pihak madrasah sebagai  pelaksana teknis  kebijakan  yang telah digariskan oleh aktor utama.

## Evaluasi  Implementasi  Program  Akselerasi Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi

## Jawa Timur
Pada tataran pendidikan, kegiatan evaluasi me- rupakan elemen kunci dalam mengetahui sejauh ma- na tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan.
Evaluasi kebijakan pendidikan mempunyai arti yang berhubungan masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan pro- gram  pendidikan.  Evaluasi  berkenaan  dengan  pro- duksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil ke- bijakan pendidikan.
Tim khusus akselerasi tersebut melakukan eva- luasi penyelenggaraan program akselerasi di masing- masing sekolah penyelenggara, dengan ketentuan Pe- laksanaan Evaluasi Program, dilakukan secara perio- dik, dilaksanakan di awal, pertengahan dan akhir ta- hun pembelajaran, adalah sebagai berikut. (a) Evalua- si penyelenggaraan program akselerasi oleh tim khu- sus yang dibentuk oleh Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur. (b) Unsur-unsur yang dievaluasi melipu- ti:  (1) persiapan  penerimaan calon siswa baru  pro- gram akselerasi, proses rekrutmen siswa selain meng- acu  dari  nilai-nilai  akademis  yang  tercantum  pada rapor, yaitu minimal nilai delapan untuk semua mata pelajaran,  test  kemampuan  akademis  ( Intelegency Quotation ) minimal 130 dan komitmen terhadap tu- gas yang diberikan oleh sekolah ( task commitment ); (b) penyiapan: (1) SDM yang meliputi: pendidik, tena- ga kependidikan; (2) sarana dan prasarana yang me- liputi: ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, media pembelajaran, asrama, dan sarana pendukung lain- nya; (3) dana untuk mendukung penyelenggaraan pro- gram akselerasi; (4) pelaksanaan pembelajaran; (5) manajemen penyelenggaraan program akselerasi; (6) prestasi siswa; (7) kerjasama dengan berbagai institu- si, dunia usaha dan dunia industri, masyarakat, untuk kelancaran  pelaksanaan  program  akselerasi.

## SIMPULAN & SARAN

## Simpulan
Simpulan yang diambil dari perencanaan kebi- jakan program akselerasi kantor kementerian agama Provinsi Jawa Timur, adalah dengan mengedepankan: (a) kesejalanan dengan program pemerintah di bidang pendidikan; (b) aspek kebutuhan dan kesinambungan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kantor kemen- terian agama; (c) relevansi antara kondisi yang ada dengan harapan yang akan dicapai dari pelaksanaan program akselerasi pada madrasah; dan (d) kesiapan guru dan sarana pendukung yang ada untuk mendu- kung pelaksanaan program akselerasi di madrasah.
Prosedur implementasi kebijakan program akse- lerasi pada madrasah di bawah kantor Kementerian Agama  Provinsi  Jawa  Timur  mengedepankan:  (a) aspek  keselarasan  dengan  payung  hukum  terhadap

## 158 JURNAL PENDIDIKAN HUMANIORA, HAL 150-158
pelaksanaan program akselerasi madrasah di bawah kementerian agama; (b) aspek persiapan dari madra- sah yang ada yang meliputi sarana dan prasaran se- kolah;  (c)  aspek  kesiapan  guru  dalam  mengemban tugas untuk kelancaran dan kesuksesan program ak- selerasi  pada  madrasah;  dan  (d)  dilakukan  secara transparan dan terukur dengan mengacu pada pera- turan yang ditetapkan oleh kementerian agama.
Aktor terdiri dari: (1) tingkat pusat, yaitu: (a) Kementerian Agama Republik Indonesia, (b) Dirjen Pendidikan  Islam,  (c) Direktorat pendidikan Islam, dan (d) Direktorat pendidikan madrasah; (2) Tingkat provinsi Jawa Timur, yaitu: (a) Kanwil Kemenag Ja- tim,  (b) Bidang  mapenda,  (c)  Kasi Kurikulum  dan Evaluasi, (d) Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidik- an,  (e)  Kasi  Sarpras,  dan  (f)  Kasi  Kesiswaan;  (3) Tingkat Kabupaten/Kota, yaitu: (a) Kantor Kemenag Kabupaten/kota; dan (4) Tingkat madrasah, kepala madrasah.
Evaluasi kebijakan program akselerasi pada ma- drasah di bawah Kantor Wilayah Kementerian Aga- ma Provinsi Jawa Timur dilakukan oleh Tim Khusus Akselerasi yang dibentuk oleh Mapenda Kantor Wi- layah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur me- lalui pemantauan secara periodik. Evaluasi dilakukan untuk:  (a)  pengontrolan  atas  pelaksanaan  program akselerasi, dan  (b) pembinaan terhadap  hasil reko- mendasi atas temuan dari pengontrolan untuk perba- ikan  dan  peningkatan  kualitas  kebijakan  program akselerasi.

## Saran
Saran hasil  penelitian adalah: (1)  kantor wila- yah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, perlu: (a) menselaraskan program akselerasi yang ada, (b) adanya dukungan yang lebih nyata terhadap sarana dan prasarana pembelajaran, (c) melakukan pelatihan kompetensi guru guna menunjang proses pembelajar- an pada kelas Akselerasi yang ada pada madrasah, (d) dibuat rencana strategis yang disosialisasikan ke- pada  madrasah-madrasah  penyelenggara  program akselerasi sehingga madrasah yang ada dapat bekerja sesuai dengan tolok ukur dan target ketercapaian yang jelas, dan (e) perlu adanya buku pedoman penyeleng- garaan program akselerasi Madrasah Ibtidaiyah yang telah siap SDM maupun kelembagaannya; (2) kantor Kementerian Agama Tingkat Kabupaten/Kota, perlu:
(a) mencermati pelaksanaan kebijakan program akse- lerasi  pada  madrasah  di  wilayahnya,  (b)  berperan sebagai katalisator terhadap keberhasilan program, dan (c) perlu adanya Tim Monitoring ditingkat Kabu- paten/kota  yang  dapat  berperan  secara  maksimal; (3) kepala madrasah: (a) mencermati peraturan atau kebijakan program akselerasi yang dicanangkan oleh Kementerian Agama, (b) mencermati semua potensi yang dimiliki oleh madrasah, (c) dipenuhinya sarana dan prasana pendukung untuk pembelajaran program akselerasi,  dan  (d)  mengadakan  kerjasama  dengan Dinas Pendidikan setempat dalam rangka pelatihan kompetensi guru; (4) madrasah lain: (a) dapat mene- rapkan konsep program akselerasi, (b) dapat melaku- kan kerjasama dengan sekolah-sekolah umum lainnya untuk  melakukan  program  pelatihan  guru;  dan  (5) bagi  peneliti lain  dapat  mengembangkan  penelitian dengan  metode  lain,  sehingga  menambah  dan  me- ngembangkan kajian ilmu yang berkaitan dengan im- plementasi program akselerasi.

## DAFTAR RUJUKAN
Fattah, N. 2012. Analisis Kebijakan Pendidikan. Ban- dung: PT. Remaja Rosdakarya.
Hawadi, R. A. (Ed.). 2004. Akselerasi . A-Z Informasi Pro- gram Percepatan Belajar dan Anak Berbakat In- telektual .  Jakarta:  PT  Gramedia  Widiasarana Indonesia.
Mazmanian, D.H., & Sabatier, P.A . 1993. Implementation and Public Policy . New York. Harper Collins.
Necel. 2009. Pengertian Prosedur . Online (http://necel. wordpress.com /2009/06/28/pengertian-prosedur) diakses pada tanggal 26 November 2012.
Rawita. I.S. 2010. Kebijakan Pendidikan, Teori, Imple- mentasi, dan Monev. Yogyakarta: PT. Kurnia Alam Semesta.b Solihin,I. 2009. Pengantar Manajemen .Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
Kementerian Agama RI. 2010. Pedoman Layanan Pendi- dikan Khusus Peserta Didik Cerdas Istimewa (Ak- selarasi) . Surabaya: Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Timur.
Timan, A.2004. Analisis Kebijaksanaan Pendidikan . Ma- lang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional . 2003. Bandung: Citra Umbara.