Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang

## KUHP

## Setya Indra Arifin
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta

## Abstrak
Proses  panjang  penyusunan  KUHP  Nasional  Indonesia  telah selesai sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) disahkan dan diundangkan.  Kritik  masyarakat  sebelum  KUHP  Nasional disahkan  (pada  saat  masih  dalam  bentuk  rancangan)  terhadap keberadaan  pengaturan  terkait  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  KUHP  Nasional, tidak  mengubah  apapun  terhadap  pengaturan  dimaksud  kecuali adanya penambahan satu ayat yang semula dua menjadi tiga. Sifat melawan  hukum  perbuatan  pidana  yang  semula  ada  sepanjang diatur  dalam  aturan  undang-undang,  kini  berkembang  menjadi tidak  semata  berdasarkan  aturan  undang-undang  tertulis,  namun juga berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Artikel ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  artikel  ini bermaksud menawarkan sebuah rekonstruksi terhadap pengaturan hukum  yang  ada  dengan  terlebih  dahulu  mengkaji  apakah keberadaan pasal dimaksud telah sesuai dengan kaidah normatif dalam sistem hukum di Indonesia. Diperlukan upaya rekonstruksi pengaturan, yang dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sifat melawan  hukum  materiil  yang  dibutuhkan  di  Indonesia  saat  ini dan  yang  akan  datang  bukanlah  sifat  melawan  hukum  materiil dalam fungsinya yang positif, namun lebih kepada sifat melawan hukum  materiil  dalam  fungsinya  yang  negatif,  sehingga pengaturan  Pasal  2  KUHP  Nasional  perlu  diubah  dan  dikoreksi dengan segera.
Kata Kunci: Rekonstruksi,  Sifat  Melawan  Hukum  Pidana  Materiil,  KUHP Nasional .
Corresponding Author: Setya Indra Arifin Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta Email: arifindiary@unusia.ac.id

## © The Author(s) 2023
CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the  material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.
JA 29

## Classification
Research Article
Submitted: 23 Desember 2022 Accepted: 17 Maret 2023 Online: 30 April 2023
JA: Jurnal Al-Wasath 4 No.1: 29-42 Journal homepage: https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index E-ISSN 2721-6160 (online) P-ISSN 2830-4207 (cetak)

## PENDAHULUAN
Rekonstruksi erat kaitannya dengan upaya membangun dan membentuk kembali suatu kondisi yang telah ada sebelumnya. Dalam konteks tulisan ini, rekontruksi dimaksudkan agar ajaran  hukum  yang  telah  dibangun  melalui  proses  pembentukan  peraturan  perundang- undangan (formulasi) hukum pidana dan artinya telah berwujud norma hukum yang berlaku, ditempatkan  untuk  sementara  waktu  dalam  suatu  diskusi  dan  perdebatan  yang  tidak  lagi bersifat mengikat layaknya sebuah aturan, namun berada dalam situasi yang terbuka terhadap berbagai  kemungkinan  yang  dapat  diterapkan  ke  depan  melalui  berbagai  pendekatan  yang mungkin  seperti  salah  satunya  sejarah 1 .  Adapun  ajaran  hukum  yang  hendak  dilakukan rekonstruksi  adalah  ajaran  terkait  sifat  melawan  hukum  materiil  dalam  hukum  pidana sebagaimana  yang  saat  ini  diberlakukan  dalam  norma  hukum  berupa  ketentuan  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional).
Usaha  pembentukan  KUHP  Nasional  Indonesia  hingga  pada  akhirnya  disahkan  dan diundangkan pada tanggal 3 Januari 2023 melalui KUHP Nasional, telah dilakukan sejak tahun 1963.  Beberapa  perkembangan  draf  rancangan  KUHP  berikut  perubahannya  telah  tersedia setidak-tidaknya sejak tahun 2015 hingga beberapa versi, terakhir dalam bentuk RUU KUHP sebelum disahkan, yakni versi tanggal 4 Juli 2022 2 . Program legislasi hukum pidana ini dengan demikian telah berjalan tidak kurang dari 59 (lima puluh sembilan) tahun lamanya.
Sepanjang lima puluh sembilan tahun proses pembentukan KUHP Nasional, pada tahun 2019, draf RUU KUHP sempat mendapatkan kritik yang cukup meluas dari publik lewat aksi demonstrasi  di  berbagai  tempat,  salah  satunya  adalah  mengenai  perluasan  asas  legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 RUU KUHP. Pasal 2 RUU KUHP berbunyi:
(1) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  tidak  mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab 3 .
1 Penelitian  serupa  yang  berupaya  melakukan  rekonstruksi  terhadap  norma  hukum  yang  berlaku  dapat  dibaca dalam: Ahmad Rodli, 2021, “Rekonstruksi Pengaturan Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia”, Jurnal Lex Renaissan No. 2, Vol. 6 April 2021, hal. 280-297.
2 Mengenai perkembangan draf RKUHP ini dapat dilihat dalam: https://reformasikuhp.org/r-kuhp/ .
3 Adapun Penjelasan Pasal a quo dalam draf RUU KUHP sebelum disahkan sebagai berikut:
Ayat (1): Yang dimaksud dengan “hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana” adalah hukum pidana adat. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum  yang  masih  berlaku  dan  berkembang  dalam  kehidupan  masyarakat  di  Indonesia.  Di  beberapa  daerah tertentu  di  Indonesia  masih  terdapat  ketentuan  hukum  yang  tidak  tertulis  yang  hidup  dalam  masyarakat  dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut, yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana. Untuk memberikan dasar  hukum  mengenai  berlakunya  hukum  pidana  adat  (delik  adat),  perlu  ditegaskan  dan  dikompilasi  oleh pemerintah yang berasal dari Peraturan Daerah masing-masing tempat berlakunya hukum pidana adat. Kompilasi ini  memuat  mengenai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  yang  dikualifikasi  sebagai  Tindak  Pidana  adat. Keadaan seperti ini tidak akan mengesampingkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam Undang-Undang ini.
Ayat (2): Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “berlaku dalam tempat hukum itu hidup” adalah berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana adat di daerah tersebut. Ayat ini mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh Undang-Undang ini.
Rumusan  pasal yang  berisi  pengaturan  terkait  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat ( living law ) dimaksud, mendapat kritik keras terutama dari para pegiat isu masyarakat hukum adat.  Sebut  saja  Aliansi  Masyarakat  Hukum  Adat  (AMAN)  yang  cukup  intens  mengkaji kemungkinan  timbulnya  gesekan  kepentingan  hukum  masyarakat  adat  dengan  pengaturan dalam RKUHP. Menurut Sekjen AMAN, aturan terkait living law dalam RKUHP dianggap sama  sekali  tidak  benar  karena  hukum  adat  berkembang  di  masyarakat  sehingga  tak  perlu masuk  dalam  ketentuan  pidana.  Menurutnya,  aturan  hukum  adat  juga  berkembang  seiring perkembangan zaman. 4
Pendapat  Sekjen  AMAN  di  atas  dapat  dipahami,  jika  merujuk  pada  sifat  asli  hukum pidana yang sifatnya nasional dan berupaya menyasar dan menjangkau seluruh pihak dalam suatu wilayah negara tanpa terkecuali, serta cenderung ajek (sulit diubah kecuali ada perubahan undang-undang), ketat dan kaku (berkaitan dengan asas legalitas). Sangat berbeda dengan sifat hukum adat yang berbasis geografi (di mana suatu komunitas adat tertentu bermukim) juga genealogi  (berbasis  keturunan  dan  ketundukan  anggota  komunitas  adat  tersebut),  serta cenderung dinamis, tak tertulis dan begitu cair.
Kritik  terhadap  Pasal  2  RUU  KUHP  ternyata  tidak  menyurutkan  pengaturan  pasal dimaksud  dalam  KUHP  Nasional  yang  pada  akhirnya  disahkan.  Pasal  2  RUU  KUHP sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bertahan dengan ditambahkan satu ayat sehingga Pasal 2 KUHP Nasional menjadi terdiri dari 3 (tiga) ayat, serta ditambah dengan perubahan dan penyesuaian rumusan dalam rancangan terakhir sebelum disahkan dalam bentuk undang- undang untuk beberapa redaksi dalam bagian Penjelasannya. Adapun ayat terakhir dari pasal dimaksud juga sebatas mengatur bahwa ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat,  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Artinya,  materi muatan atau pengaturan pokok mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat tetap dan telah berlaku secara sah dan mengikat melalui KUHP Nasional 5 .
Mengingat  potret  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dan  situasi  pengaturan hukum pidana terkini sebagaimana telah digambarkan, penting untuk mengetengahkan kembali ajaran-ajaran (asas-asas, prinsip-prinsip) yang telah sejak lama dikenal dalam hukum pidana, yakni dalam hal ini adalah ajaran terkait sifat melawan hukum. Ajaran ini senantiasa penting dalam hukum pidana tiap kali membahas masalah pokok dalam hukum pidana berupa tindak pidana, dan dengan demikian akan selalu bersanding pula dengan ajaran penting lain dalam hukum pidana, yakni ajaran atau asas legalitas. Dalam derajat tertentu, dapat diketengahkan pula bahwa dengan adanya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam rumusan Pasal 2 KUHP Nasional, memperluas pula makna dan kedudukan asas legalitas yang tidak lagi hanya sekadar formil  (menitikberatkan  kepada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tertulis  yang berlaku), namun juga legalitas yang sifatnya materiil 6 .
4 Lihat: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220714171710-12-821648/aman-kritik-hukum-adat-di- rkuhp-sama-sekali-enggak-bener . AMAN juga tercatat sejak 2018 telah cukup intens melakukan kajian terhadap draf RKUHP dan pasal-pasal yang berpotensi bermasalah dan mengganggu kepentingan masyarakat adat seperti Pasal  484  dan  488  KUHP,  baca: https://aman.or.id/news/read/ancaman-rkuhp-bagi-masyarakat-adat .  diakses pada tanggal 5 Agustus 2022, pukul 8:45 WIB.
5 Keberlakuan KUHP Nasional saat ini memang masih sebatas berlaku secara sah dan mengikat, yakni dengan adanya pengesahan dan pengundangan KUHP Nasional, namun belum berlaku secara efektif berdasarkan Pasal 624  KUHP  Nasional  yang  menyatakan  bahwa  KUHP  Nasional  berlaku  setelah  3  (tiga)  tahun  terhitung  sejak tanggal  diundangkan.  Frasa  “berlaku”  dalam  pasal  dimaksud  sesungguhnya  hendak  menyatakan  keberlakuan secara efektif atau kapan undang-undang tersebut dapat dilaksanakan, namun bukan keberlakuan secara sah dan mengikat karena faktanya RKUHP Nasional telah disahkan oleh Presiden dan telah diumumkan melalui Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1.
6 Mengenai  perluasan  asas  legalitas  dari  formil  ke  materiil,  baca:  I.G.N.B.  Pradiva,  D.R.S.  Hariyanto,  2022, “Perluasan  Asas  Legalitas  Dalam  RKUHP  Sebagai  Upaya  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia”, Jurnal
Sepanjang yang dapat ditelusuri, artikel dalam jurnal ilmiah yang membahas tentang sifat melawan hukum pidana, satu di antara yang paling relevan dengan penelitian ini adalah yang ditulis  oleh  Yanto  Yunus,  Juwita  Sarri  dan  Syahiruddin,  dengan  judul  “Hilangnya  Sifat Melawan Hukum Pidana Materil Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Pengembalian Seluruh Kerugian Keuangan Negara” 7 . Penelitian dimaksud membahas ajaran sifat melawan hukum pidana materiil dalam hukum pidana khusus yang mengatur tindak pidana korupsi.
Sementara  tulisan  ini  hendak  mengetengahkan  bahwa  dengan  adanya  perkembangan ajaran sifat melawan hukum pidana materiil yang sempat mengemuka dalam uji materi Pasal 2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Tipikor) khususnya dalam Penjelasannya, yang oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor  003/PUU-IV/2006  (selanjutnya disebut  Putusan  MK  3/2006),  MK  pada  intinya  mengabulkan  permohonan  Pemohon  untuk sebagian  dalam  perkara  dimaksud,  dan  menyatakan  bahwa  Penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  UU Tipikor  sepanjang  frasa  yang  berbunyi,  ” Yang  dimaksud  dengan  ’secara  melawan  hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil,  ..dst ”,  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak  lagi  memiliki  kekuatan  hukum mengikat.
Melalui putusan MK itu, penulis hendak menyandingkan sifat putusan MK yang final dan mengikat, serta berlaku secara menyeluruh ( erga omnes ), mestinya dijadikan sebagai dasar pertimbangan ( ratio legis ) dalam pembentukan KUHP Nasional sendiri, sehingga formulasi KUHP  Nasional  tidak  mengatur  dan  membentuk  ajaran  yang  pada  akhirnya  bertentangan dengan Putusan MK yang telah diputus sebelum pembentukan KUHP Nasional.
Atas isu hukum yang telah diuraikan sebelumnya, tulisan ini hendak memberikan catatan yang diawali dengan problem mendasar legislasi nasional khususnya hukum pidana nasional di Indonesia, yakni masalah unifikasi. Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih luas terkait masalah utama yang diangkat dalam tulisan ini, yakni terkait ajaran sifat melawan hukum materiil yang banyak terwujud dalam hukum yang hidup dalam masyarakat ( living law ). Argumentasi di balik urgensi ini erat kaitannya dengan proses sejarah terkait perkembangan unifikasi  yang  senantiasa  berkelindan  dan  berkait  erat  dengan  eksistensi  hukum  adat  di Indonesia  sendiri,  sehingga  dalam  kerangka  berpikir  demikian,  wajar  jika  unifikasi ditempatkan dalam problem utama di balik masalah living law RKUHP dan masalah ajaran sifat melawan hukum materiil ini. Selanjutnya, atas permasalahan tersebut barulah beranjak pada  persoalan  berikutnya,  terkait  bagaimanakah  sebaiknya  ajaran  sifat  melawan  hukum materiil tersebut dirumuskan dalam KUHP Nasional pada masa yang akan datang?

## METODOLOGI PENELITIAN
Objek  kajian  utama  tulisan  ini  berupa  peraturan  perundang-undangan,  yakni  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana yang tergolong sebagai norma tertulis yang dibuat secara resmi oleh institusi hukum
Kertha Semaya , Vol. 10 No. 8 Tahun 2022, hal. 1766-1778. Jauh sebelum penelitian dimaksud, perluasan asas legalitas  dalam  RUU  KUHP  juga  pernah  dilakukan,  lihat:  Lidya  Suryani  Widayati,  2011,  “Perluasan  Asas Legalitas dalam RUU KUHP”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 2, No. 2, November 2011.
7 Y. Yunus, J. Sarri dan Syahiruddin, 2021, “Hilangnya Sifat Melawan Hukum Pidana Materil Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Pengembalian Seluruh Kerugian Keuangan Negara ”, Jurnal Media Iuris, Vol. 2 No.2, Juni 2021, hal. 243-264.
dan karenanya disebut sebagai norma hukum. Norma hukum yang sekaligus memuat asas-asas hukum tersebut merupakan bidang kajian penelitian ilmu hukum normatif.
Penelitian  ilmu  hukum  normatif  ini  apabila  mengacu  kepada  pendapat  Soetandyo Wignjosoebroto merupakan penelitian hukum dengan objek hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah perundang-undangan menuruti doktrin aliran positivisme dalam ilmu hukum 8 . Menurut tradisi yang berkembang dalam aliran tersebut maka kecuali mengerjakan inventarisasi bahan- bahan primer dalam wujud hukum perundang-undangan, untuk kemudian mengorganisasinya ke  dalam  suatu  koleksi  yang  memudahkan  penelusurannya  kembali  kajian-kajian  doktrinal dalam  ranah  hukum  positif  ini  juga  meliputi  usaha-usaha  untuk  mengoleksi  bahan-bahan hukum lain yang sekalipun tak terbilang primer akan tetapi dibilangkan sebagai bahan-bahan hukum  yang  sekunder  bernilai  penting  juga  untuk  pengembangan  hukum  dan  ilmu  hukum. Dalam maknanya yang formal, bahan-bahan hukum yang sekunder ini memang bukan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam maknanya yang material, bahan-bahan sekunder itu memang bahan-bahan yang berguna sekali untuk meningkatkan mutu hukum positif yang berlaku 9 .
Kategori penelitian ini menurut Soetandyo juga dinamakan penelitian hukum doktrinal, maka  dengan  demikian  membawa  konsekuensi  metodologis  pada  metode  pendekatan  yang diambil,  yang  dalam  hal  ini  maka  metode  pendekatan  yang  sesuai  dengan  penelitian  yang demikian  itu  adalah  pendekatan  yuridis  normatif.  Melalui  metode  ini,  kegiatan  untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sehingga untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif 10 . Meski demikian, dalam penelitian ini tidak menutup kemungkinan digunakannya instrumen atau pendekatan penting lain seperti sejarah yang pada kenyataannya juga turut mampu menggambarkan secara lebih utuh, bahkan menentukan proses formulasi hukum dari waktu ke waktu. Terlebih jika objek kajian dalam penelitian ini yang tak lain adalah hasil dari proses panjang sejarah peradaban bangsa Indonesia dalam upaya membentuk suatu hukum pidana yang bersifat nasional (tidak lagi kolonial), maka semakin mempertegas bahwa penelitian ini tidak mungkin lepas dari konteks kesejarahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Unifikasi Vs Hukum Adat: Masalah Utama di Balik Proses Legislasi Hukum Pidana
Pembahasan dalam subbagian ini penting untuk setidak-tidaknya menggambarkan situasi yang  mungkin  terjadi  jika  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  ( living law)  benar-benar hendak diterapkan, selain juga mengingat istilah “dekolonialisasi” dalam proses pembentukan KUHP  Nasional  muncul  dalam  Penjelasan  Umum  paragraf  kedua  RUU  KUHP,  yang dinyatakan di dalamnya sebagai suatu misi tunggal. Penulis sendiri tidak terlalu sepakat dengan penggunaan istilah ini karena dirasa terlalu berlebihan 11 . Sebab jika merujuk pada pengalaman sejarah  kolonialisasi  sendiri,  terdapat  suatu  proses  atau  proyek  yang  juga  masih  terus dilanjutkan hingga hari ini, yakni program unifikasi. Unifikasi hukum dalam wilayah yang hari
8 Soetandyo  Wignjosoebroto, Ragam-Ragam  Penelitian  Hukum, dalam  Sulistyowati  Irianto  &  Shidarta  (ed.), Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), hal, 124.
9 Ibid., 127-128.
10 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hal. 87.
11 Ketidaksepakatan Penulis terhadap istilah dekolonialisasi ini dan beberapa gagasan dalam penelitian ini pernah Penulis sampaikan dalam: S.I. Arifin, 2022, “Pergulatan Kepentingan Hukum yang Hendak Dilindungi Melalui Pembentukan  Hukum  Pidana  Nasional:  Catatan  Kritis  Terhadap  RUU  KUHP ”,  Makalah, disampaikan  dalam Seminar Nasional dengan tema Tinjauan Kritis RUU KUHP yang dilaksanakan oleh Panitia Pelantikan Pengurus HIMA FH Unusia Jakarta Periode 2022-2023, tanggal 13 Juli 2022 bertempat di Ruang Serba Guna Utama Kantor Walikota Jakarta Pusat.
ini  kita  sebut  sebagai  Negara  Indonesia  diketahui  telah  berlangsung  lama  sejak  jaman pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Kepentingan di balik proyek tersebut, tentu saja dalam kerangka  kepentingan  kolonialisme  yang  menyembunyikan  motif-motif  ekonomi  politik (campur tangan kekuasaan dalam mengatur perekonomian) pada saat itu, yang tidak lain agar kekayaan  di  wilayah  jajahan  dapat  terkeruk  semaksimal  mungkin  oleh  penjajah.  Tak  perlu heran mengapa ekonomi politik ini perlu melibatkan proses unifikasi hukum, sebab tentu saja, negara penjajah mengharapkan cara yang paling efektif dan efisien dalam mengatur—hingga mengubah  kultur  masyarakat—wilayah  jajahannya,  yang  dengan  sarana  hukum  itulah kepentingan ekonomi penjajah dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien 12 .
Watak  unifikasi  merambah  semua  tanpa  pandang  latar  belakang  siapa  yang  menjadi sasarannya. Entah dia pribumi, ataupun penduduk luar negeri, semuanya harus tunduk pada hukum  bikinan  negara  yang  berkuasa  untuk  wilayah  tertentu  itu.  Namun  demikian,  proyek unifikasi  pada  jaman  kolonial  sendiri  sesungguhnya  bukan  tanpa  usaha  menghargai  dan mempertahankan hukum-hukum adat yang berlaku secara regional-parsial sifatnya. Bahkan, dalam  pemerintahan  Hindia-Belanda  sendiri,  peradilan  yang  dikenal  dan  diberlakukan  pada saat itu diketahui ada 3 (tiga) peradilan, yakni Peradilan Gupernemen, Peradilan Pribumi, dan Peradilan Swapraja. 13
Permasalahnnya  ke  depan  dapat  digambarkan  sebagai  berikut: pertama, jika  hukum pidana  adat  hendak  kembali  diterapkan  melalui  KUHP  Nasional  kita  ke  depan  melalui pengaturan  yang  sifatnya  positif  dalam  Pasal  2  RUU  KUHP,  apakah  corak  peradilan  yang beragam  sebagaimana  ada  dalam  masa  Hindia  Belanda  juga  hendak  kembali  diterapkan? Kedua, jika pun tetap hendak dalam peradilan satu atap, apakah pembentuk undang-undang telah  membayangkan  betapa  potensi  sengkarut  akan  muncul  jika  substansi  hukum  adat diberlakukan  dengan  cara-cara  hukum  non-adat  (formal  peradilan)?  Apakah  pertimbangan yang  digunakan  para  penegak  hukum  (dalam  pengertian  sistem  peradilan  pidana)  dalam menangani suatu kasus pidana akan benar-benar mampu menangkap intisari aturan adat yang sifatnya  sangat  dinamis  dan  kontekstual  itu?  Atas  kedua  permasalahan  tersebut  setidak- tidaknya akan jelas menunjukkan bahwa memang masih butuh waktu bagi para pembentuk undang-undang  merenungkan  dan  mengevaluasi  kembali  aturan living  law yang  hendak diterapkan itu.
12 Untuk melihat secara lebih mendalam terkait motif-motif ekonomi politik melalui proyek unifikasi hukum ini baca:  Soetandyo  Wignjosoebroto, Dari  Hukum  Kolonial  Ke  Hukum  Nasional ,  ed.  Myrna  A.  Safitri,  Revisi. (Jakarta: HUMA-Jakarta, 2014). Soetandyo bahkan melanjutkan analisisnya ini untuk menjelaskan mengapa pada masa era Orde Baru, tertib hukum yang di dalamnya menuntut segala kepastian (hukum) ditata ulang kembali, tidak lain adalah dalam rangka memuluskan jalannya proses investasi yang menuntut pula adanya iklim kepastian (berinvestasi). Kepentingan  kolonialisme  melalui  proses  unifikasi  hukum  terjadi  khususnya  dalam  lapangan hukum pidana. Tak heran, mengapa Wetboek van Straftrecht yang jelas merupakan bikinan negeri penjajah itu, pada akhirnya benar-benar dipaksakan—yang dalam istilah lain, meminjam pendapat Soetandyo adalah proses transplantasi—supaya berlaku di wilayah Hindia-Belanda yang terus berlangsung dan berlaku hingga saat Negara Indonesia telah merdeka dan membentuk pemerintahan sendiri, untuk seluruh golongan tanpa terkecuali.
13 J.E. Jonkers, Hukum Pidana Hindia Belanda, Cetakan Pertama, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 6. Ketiga peradilan dimaksud menunjukkan bahwa selain upaya unifikasi sendiri, custom-custom yang coraknya sangat khas dan bergantung pada siapa dan dalam pengaruh budaya-hukum mana seorang penduduk-warga negara itu, tetap dipertahankan berdasarkan cara dan adatnya masing-masing (Peradilan Gupernemen digunakan bagi orang yang tunduk pada undang-undang, Peradilan Pribumi dan Swapraja bagi kaum yang tunduk pada hukum adat). Dalam perkembangannya kemudian, peradilan-peradilan itu digantikan oleh suatu sistem peradilan yang lebih bercorak satu atap: sistem peradilan Indonesia.

## Sifat  Melawan  Hukum  Materiil  dalam  Rumusan  Pasal  2  KUHP  Nasional:  Sebuah Kontradiksi atas Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Pidana Lainnya
Ajaran sifat melawan hukum menurut Soedarto, dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni sifat melawan hukum yang formal dan sifat melawan hukum yang materiil 14 . Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formal, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam  pidana  dan  dirumuskan  sebagai  suatu  delik  dalam  undang-undang,  sedang  sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan undang- undang.  Jadi  menurut  ajaran  ini  melawan  hukum  sama  dengan  melawan  atau  bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) 15 . Sementara menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak  tertulis.  Sifat  melawan  hukumnya  perbuatan  yang  nyata-nyata  masuk  dalam  rumusan delik  itu  dapat  hapus  berdasarkan  ketentuan  undang-undang  dan  juga  berdasarkan  aturan- aturan  yang  tidak  tertulis  ( uber  geserzlich ).  Jadi  menurut  ajaran  ini  melawan  hukum  sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata-susila dan sebagainya 16 .
Penerapan [ajaran (pen.)] sifat melawan hukum dengan fungsinya yang negatif terdapat dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No.  42  K/Kr/1965  dalam  perkara Mahroes  Efendi.    Dalam    pertimbangan    hukum    dari    hakim    mengatakan    bahwa  “suatu tindakan  pada  umumnya  dapat  hilang  sifat  melawan  hukumnya  bukan  semata-mata    hanya berdasarkan  pada  ketentuan  dalam  perundang-undangan,  melainkan  berdasarkan  pada asas-asas  keadilan  atau  asas-asas  hukum  yang  tidak  tertulis  dan  bersifat  umum”  melihat dari  pertimbangan  hakim  bahwa  perbuatan  terdakwa sesunguhnya menyimpang dari tujuan awal  yang  telah  ditentukan  akan  tetapi  perbuatan  terdakwa  tersebut  jika  ditinjau  dari  sudut kemasyarakatan,  maka  perbuatan    terdakwa    justru    merupakan    wujud    pelayanan    yang menguntungkan  masyarakat dan dapat disebut juga untuk melayani kepentinmgan umum 17 .
Penerapan  [ajaran  (pen.)]  sifat  melawan  hukum  materil  dalam  fungsinya  yang  positif dapat  dlihat  dalam  Putusan  No.  275  K/Pid/1983.19  Dengan  terdakwanya  Raden  S. Natalegawa,  yang  mana  sebelumnya  hakim  Pengadilan  Tinggi  memberikan  pertimbangan hukum atas putusan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membebaskan terdakwa dengan pertimbangan bahwa dalam perkara tersebut tidak dapat dibuktikannya unsur melawan hukum.  Namun pendapat yang berbeda diberikan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung No. 275 K/Pid/1983 Mahkamah berpendapat bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah keliru karena yang tidak terbukti bukan sifat melawan hukunya akan tetapi penafsiran suatu istilah yang tidak dapat dibuktikan. Sehingga Mahkamah Agung sependapat dengan kejaksaan bahwa putusan yang diberikan oleh
14 Sudarto, Hukum  Pidana  I,  Edisi  Revisi, (Semarang:  Penerbit  Yayasan  Sudarto,  2009),  hal.  132.  Untuk pemahaman secara lebih memadai mengenai ajaran sifat melawan hukum pidana ini, dapat dibaca dalam: Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana, Cetakan Keempat, (Jakarta: Aksara Baru, 1983); Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka Bagian Satu, (Balai  Lektur  Mahasiswa),  hal.  348-350;  Jan  Remmelink, Hukum  Pidana,  Komentar  atas  Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 263-277; Sudarto, Hukum Pidana I, Edisi  Revisi, (Semarang:  Penerbit  Yayasan  Sudarto,  2009),  hal.  128-143;  Eddy  O.S.  Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 179-205.
15 Loc.cit.
16 Loc.cit.
17 Didik Endro Purwoleksono dalam Y. Yunus, J. Sarri dan Syahiruddin, Op.cit, hal. 252.
Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  bertentangan  dengan  Asas  Legalitas,  serta  Putusan  bebas tersebut menjadi putusan bebas yang tidak murni 18 .
Berdasarkan ajaran sifat melawan hukum ini, dapat diketahui bahwa sumber utama dari hukum pidana adalah hukum yang tertulis, dan di samping itu juga terdapat hukum pidana tidak tertulis yang juga dapat menjadi sumber hukum pidana bagi orang-orang tertentu di daerah- daerah tertentu. Hukum yang tertulis dalam hal ini tentu saja KUHP dan peraturan-peraturan pidana  di  luar  KUHP,  sementara  sumber  hukum  pidana  tidak  tertulis  (lainnya,  bukan  yang utama)  adalah  hukum  pidana  adat.  Dengan  begitu,  sesungguhnya  menunjukkan  dan menegaskan bahwa bagi sumber hukum pidana lainnya itu, tidak lah diperlukan dasar hukum yang diambil dari ketentuan undang-undang tertulis manapun, sebab hukum adat itu hukum yang asli dan sesuatu yang asli itu berlaku dengan sendirinya, kecuali jika ada hal-hal yang menghalangi berlakunya 19 . Maka menjadi hal yang kontradiktif sifatnya, jika pada akhirnya hukum  adat  itu  kemudian  justru  ditetapkan  dalam  suatu  aturan  tertulis.  Selain  itu,  terdapat konsekuensi  yang  lebih  mendasar  dengan  merumuskan  hukum  adat  sama  halnya  dengan hukum tertulis, yakni malahan membuat ajaran sifat melawan hukum pidana materiil justru tidak mendapatkan tempat yang semestinya dalam ranah hukum pidana.

## Perkembangan  Sifat  Melawan  Hukum  Materiil  dalam  Sistem  Hukum  di  Indonesia: Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor  003/PUU-IV/2006  Sebagai Sumber Hukum Pidana yang Berlaku Terhadap Semua
Dalam  sejarah  pembentukan  peraturan  hukum  pidana  di  Indonesia,  pernah  ada  upaya menempatkan  sifat  melawan  hukum  materiil  dalam  rumusan  aturan  tertulis,  yakni  dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengatur bahwa:
“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana  penjara  dengan …dst”,  kemudian dijelaskan dalam Penjelasannya bahwa “Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan  perudang-undangan,  namun  apabila  perbuatan  tersebut  dianggap tercela  karena  tidak  sesuai  dengan  rasa  keadilan  atau  norma-norma  kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ”.
Artinya,  pada  awal  pembentukannya,  UU  Tipikor  menghendaki  bahwa  selain berdasarkan  apa  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  tertulis,  seseorang  dapat dipidana  berdasarkan  hal-hal  yang  tidak  diatur  secara  tertulis,  sepanjang  perbuatannya  itu dianggap tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat.
Dalam  perkembangannya,  pengaturan  yang  demikian  itu  dilakukan  uji  materi  ke Mahkamah Konstitusi, dan melalui Putusan MK Nomor 3/2006, MK membatalkan pengaturan tersebut  karena  bertentangan  dengan  Konstitusi  UUD  1945  sehingga  dinyatakan  tidak  lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam Pertimbangan Hukum Putusan dimaksud, MK secara tegas dan khusus terhadap unsur [sifat(pen.)] melawan hukum (wedderrechtekijkheid) menilai bahwa:
18 Loc.cit.
19 Soedarto, Op.cit., hal. 29.
“Menimbang  bahwa  selanjutnya  yang  perlu  mendapat  perhatian  dan dipertimbangkan  secara  mendalam  adalah  kalimat  pertama  Penjelasan  Pasal  2 ayat  (1)  UU  PTPK,  …dst.  Pasal  2  ayat  (1)  tersebut  memperluas  kategori  unsur “melawan  hukum”,  dalam  hukum  pidana,  tidak  lagi  hanya  sebagai  formele wederrechtelijkheid  melainkan  juga  dalam  arti  materiele  wederrechtelijkheid. Penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  kalimat  bagian  pertama  tersebut  berbunyi,  “Yang dimaksud … dst”.
Menimbang bahwa dengan bunyi penjelasan yang demikian, maka meskipun perbuatan  tersebut  tidak  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  secara formil, yaitu dalam pengertian yang bersifat onwetmatig, namun apabila menurut ukuran  yang  dianut  dalam  masyarakat,  yaitu  norma-norma  sosial  …dst.  maka dipandang  bahwa  perbuatan  tersebut  telah  memenuhi  unsur  melawan  hukum (wederrechtelijk).  Ukuran  yang  dipergunakan  dalam  hal  ini  adalah  hukum  atau peraturan tidak tertulis. Rasa keadilan (rechtsgevoel), norma kesusilaan atau etik, dan norma-norma moral yang berlaku di masyarakat telah cukup untuk menjadi kriteria  satu  perbuatan  tersebut  merupakan  tindakan  yang  melawan  hukum, meskipun hanya dilihat secara materiil. Penjelasan dari pembuat undang-undang ini  sesungguhnya  bukan  hanya  menjelaskan  Pasal  2  ayat  (1)  tentang  unsur melawan  hukum,  melainkan  telah  melahirkan  norma  baru,  yang  memuat digunakannya  ukuran-ukuran  yang  tidak  tertulis  dalam  undang-undang  secara formal  untuk  menentukan  perbuatan  yang  dapat  dipidana.  Penjelasan  yang demikian  telah  menyebabkan  kriteria  perbuatan  melawan  hukum  (Pasal  1365 KUHPerdata)  yang  dikenal  dalam  hukum  perdata  yang  dikembangkan  sebagai jurisprudensi mengenai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), seolah- olah  telah  diterima  menjadi  satu  ukuran  melawan  hukum  dalam  hukum  pidana (wederrechtelijkheid). Oleh karena itu, apa yang patut dan yang memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan yang diakui dalam masyarakat, yang berbeda-beda dari  satu  daerah  ke  daerah  lain,  akan  mengakibatkan  bahwa  apa  yang  di  satu daerah  merupakan  perbuatan  yang  melawan  hukum,  di  daerah  lain  boleh  jadi bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum;
Menimbang  bahwa  berkaitan  dengan  pertimbangan  di  atas,  Mahkamah dalam Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 telah pula menguraikan bahwa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan yang baik, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma  baru,  apalagi  memuat  substansi  yang  sama  sekali  bertentangan  dengan norma yang dijelaskan. …dst.
Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah menilai memang terdapat persoalan konstitusionalitas dalam kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU  PTPK  sehingga  Mahkamah  perlu  mempertimbangkan  lebih  lanjut  hal-hal sebagai berikut: 1. Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga  negara  untuk  memperoleh  jaminan  dan  perlindungan  hukum  yang  pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang telah  lebih  dahulu  ada;  2.  Hal  demikian  menuntut  bahwa  suatu  tindak  pidana memiliki  unsur  melawan  hukum,  yang  harus  secara  tertulis  lebih  dahulu  telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara  jelas  dan  ketat  yang  dilarang  sehingga  karenanya  dapat  dituntut  dan
dipidana,  sesuai  dengan  prinsip  nullum  crimen  sine  lege  stricta;  3.  Konsep melawan  hukum  yang  secara  formil  tertulis  (formele  wederrechtelijk),  yang mewajibkan  pembuat  undang-undang  untuk  merumuskan  secermat  dan  serinci mungkin ..dst. merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (lex certa) atau yang dikenal juga dengan istilah Bestimmheitsgebot;
Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  di  atas,  konsep  melawan  hukum materiil (materiele wederrechtelijk), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran  kepatutan,  kehati-hatian  dan  kecermatan  yang  hidup  dalam  masyarakat, sebagai  satu  norma  keadilan,  adalah  merupakan  ukuran  yang  tidak  pasti,  dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat, ..dst.
Menimbang bahwa oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang mengenai frasa “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini …dst”, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 20 .
Berdasarkan Putusan dan uraian pertimbangan MK di atas, dapat dinyatakan secara tegas bahwa desain konstitusional yang menjadi rujukan dalam sistem hukum di Indonesia, adalah sama sekali tidak mentolerir adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan akibat dirumuskannya sifat melawan hukum pidana materiil dalam peraturan perundang-undangan. Tentu saja dalam hal  ini  perlu  diketengahkan  kembali  bahwa  sifat  Putusan  MK  adalah erga  omnes. Sifat  ini menunjukkan  bahwa  Putusan  MK  berbeda  dengan  putusan  pengadilan  biasa  yang  hanya mengikat  para  pihak  terkait.  Dalam  perkara  pengujian  undang-undang,  norma  yang  diuji bersifat abstrak dan mengikat umum. Walaupun dasar pemohonan pengujian adalah adanya konstitusional pemohon yang dirugikan, namun tindakan tersebut adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi 21 . Jika demikian halnya, rumusan Pasal KUHP  Nasional  kita  artinya  sama  saja  bertentangan  dengan  desain  konstitusi  Negara Indonesia.

## Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil yang Dibutuhkan Pada Masa yang Akan Datang
KUHP Nasional telah berupaya menyesuaikan dengan prinsip dan nilai universal HAM disertai  penyesuaian  yang  diperlukan  untuk  membedakan  dengan  cara-cara  kolonial,  yang meminjam istilah Prof. Muladi adalah Indonesian Way , berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip-prinsip  seperti  keseimbangan,  harmoni,  dan  keselarasan,  antara  kemajuan  dan tradisional,  antara  unifikasi  dan  hukum  adat  yang  “berserakan”,  itulah  prinsip  dan  cita-cita utama  dalam  pemebentukan  KUHP  Nasional.  Namun  demikian,  KUHP  Nasional  masih memerlukan berbagai prasyarat yang wajib ada sebelum KUHP Nasional diberlakukan secara efektif dalam konteks ajaran sifat melawan hukum materiil yang berjalan beriringan dengan upaya pemajuan hukum adat.
Sekalipun  ajaran  sifat  melawan  hukum  materiil  telah  dirumuskan  dengan  sebegitu ketatnya dan dirumuskan sesuai pada tempatnya dalam KUHP Nasional (yakni dalam aturan
20 Putusan MK Nomor 3/2006, hal. 73-76.
21 Sucahyono,  2019,  “ Erga  Omnes Terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Perspektif  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , Vol. 6 No. 4 (2019), hal.331-342.
umum),  sehingga  memang  fitrahnya  masih  perlu  dijabarkan  kemudian  dalam  aturan-aturan yang  levelnya  berada  pada  tataran  pelaksanaan.  Namun,  yang  dibutuhkan  oleh  Indonesia faktanya bukanlah melegalkan wederrechtelijkheid (melawan hukum) yang materiil itu (yang berasal  dari  hukum  yang  hidup  dan  kebiasaan)  menjadi  suatu  hukum  pidana  yang  nasional sifatnya.
Yang  dibutuhkan  adalah  sebaliknya,  yakni  suatu  perumusan  agar  cara-cara  yang barangkali diasumsikan bahwa selama ini dianggap terlalu legal-formil itu, juga dibarengi dan diimbangi  suatu  pandangan  yang  materiil  yang  mampu  menjawab  kekakuan  para  penegak hukum dalam melihat dan menilai suatu kasus atau peristiwa hukum pidana. Hal ini tentu akan sejalan  dengan  memori  kolektif  bangsa  kita  terhadap  kasus  Mbok  Minah  pada  tahun  2009, seorang nenek tertuduh pencuri tiga buah kakao di Perkebunan Rumpun Sari Antan (RSA) di Darmakradenan, Banyumas, Jawa Tengah yang dituntut pencurian dengan Pasal 362 KUHP. Atau kasus Nenek Asyani pada tahun 2015 yang dituntut pencurian karena mencuri kayu (dua batang  pohon  jati)  milik  perhutani 22 .  Dari  beberapa  kasus  yang  menyayat  sanubari kemanusiaan  kita  itu,  terdapat  kebutuhan  bagi  para  penegak  hukum  kita  untuk  mampu menyerap  kebiasaan  dan  sanubari  hukum  yang  hidup  dalam  konteks  komunitas  masyarakat tertentu.
Untuk itu, rumusan paling tepat bagi semangat dan upaya mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat ( living law ) adalah rumusan yang negatif, bukan yang mempositifkan yang  seharusnya  tetap  berjalan  sesuai  tata  cara  kebiasaan  masing-masing.  Dengan  rumusan yang berpegang pada ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif itu, pada  akhirnya  tidak  perlu  pula  bertentangan  dengan  Putusan  MK  Nomor  3/2016.  Itupun kemudian masih dengan prasyarat dan perlu digarisbawahi, bahwa instrumen pemajuan hak masyarakat  adat  khususnya  di  soal  pengakuan,  penghormatan  dan  pemenuhan,  tak  dapat dilupakan  dan  ditinggalkan  begitu  saja  oleh  para  pembentuk  undang-undang  jika  hendak melanjutkan  proyek  hukum  pidana  nasional  ini.  Prasyarat  tersebut  adalah  jaminan perlindungan  bagi  masyarakat  hukum  adat  itu  sendiri  dalam  menjalankan  dan  melanjutkan kehidupannya secara “fully fulfilled”.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan,  dapat  disimpulkan  bahwa  rekonstruksi  terhadap rumusan Pasal 2 KUHP Nasional yang memuat ajaran sifat melawan hukum pidana materiil mutlak diperlukan. Sifat melawan hukum pidana materiil yang lebih dibutuhkan pada masa yang akan datang adalah sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, bukan positif,  apalagi  sampai  dicantumkan  dan  dirumuskan  dalam  peraturan  perundang-undangan tertulis. Sifat melawan hukum pidana materiil yang bersumber dari hukum adat semestinya tetap  ditempatkan  sebagai  sumber  hukum  yang  tidak  tertulis  sehingga  dapat  dikembalikan kepada karakternya yang asli dan dinamis.
22 Selengkapnya  dapat  dibaca: https://www.brilio.net/duh/5-kasus-hukum-paling-menyayat-hati-ada-nenek-92- tahun-divonis-penjara-1802028.html , diakses pada tanggal 5 Agustus 2022, pukul 9.50 WIB.

## REFERENSI

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006.
Rancangan  Undang-Undang  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Tanggal  4  Juli 2022.
Ahmad Rodli. (2021). “Rekonstruksi Pengaturan Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia”, Jurnal Lex Renaissan No. 2, Vol. 6 April 2021.
Bahder Johan Nasution. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: CV. Mandar Maju.
Eddy O.S. Hiariej. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
I Gusti.Ngurah Bayu Pradiva, Dian Ratna Sari Hariyanto. (2022). “Perluasan Asas Legalitas Dalam RKUHP Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Kertha Semaya , Vol. 10 No. 8 Tahun 2022.
J.E. Jonkers. (1987). Hukum Pidana Hindia Belanda, Cetakan Pertama, Jakarta: Bina Aksara.
Jan Remmelink. (2014). Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Belanda  dan  Padanannya  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Roeslan  Saleh.  (1983). Sifat  Melawan  Hukum  dari  Perbuatan  Pidana,  Cetakan  Keempat, Jakarta: Aksara Baru.
Satochid  Kartanegara.  (Tanpa  Tahun). Hukum  Pidana,  Kumpulan  Kuliah  dan  Pendapat- Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa.
Setya Indra Arifin. (2022). “Pergulatan Kepentingan Hukum yang Hendak Dilindungi Melalui Pembentukan Hukum Pidana Nasional: Catatan Kritis Terhadap RUU KUHP ”. Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema Tinjauan Kritis RUU KUHP yang dilaksanakan oleh Panitia Pelantikan Pengurus HIMA FH Unusia Jakarta Periode 2022- 2023,  tanggal  13  Juli  2022  bertempat  di  Ruang  Serba  Guna  Utama  Kantor  Walikota Jakarta Pusat.
Soetandyo  Wignjosoebroto.  (2009). Ragam-Ragam  Penelitian  Hukum, dalam  Sulistyowati Irianto  &  Shidarta  (ed.), Metode  Penelitian  Hukum:  Konstelasi  dan  Refleksi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Soetandyo Wignjosoebroto. (2014). Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional , ed. Myrna A. Safitri, Revisi. Jakarta: HUMA-Jakarta.
Sucahyono. (2019). “ Erga Omnes Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan”. Jurnal  Sosial  &  Budaya  Syar-i  FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , Vol. 6 No. 4 (2019).
Sudarto. (2014). Hukum Pidana I, Edisi Revisi, (Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto, 2009.
Yanto Yunus, Juwita Sarri dan Syahiruddin. (2021). “Hilangnya Sifat Melawan Hukum Pidana Materil Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Pengembalian Seluruh Kerugian Keuangan Negara ”, Jurnal Media Iuris, Vol. 2 No.2, Juni 2021.
https://www.brilio.net/duh/5-kasus-hukum-paling-menyayat-hati-ada-nenek-92-tahun- divonis-penjara-1802028.html .
https://aman.or.id/news/read/ancaman-rkuhp-bagi-masyarakat-adat .
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220714171710-12-821648/aman-kritik-hukum- adat-di-rkuhp-sama-sekali-enggak-bener .
https://reformasikuhp.org/r-kuhp/ .