Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024

## THE EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC MEDIATION AS A RESOLUTION OF DIVORCE CASES IN THE TANJUNGBALAI RELIGIOUS COURTS

## EFEKTIFITAS MEDIASI ELEKTRONIK SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNGBALAI

## Suriani
Universitas Asahan Email: surianisiagian02@gmail.com
Salim Fauzi Lubis Universitas Labuhan Batu
Junindra Martua Universitas Asahan
Siti Hajar Siregar Universitas Asahan

## Chairanda Al Azmi

## Universitas Asahan

## ABSTRACT
To achieve peaceful dispute resolution, the Supreme Court has shifted from a court approach to a legal dispute resolution approach by utilizing electronic media in the current modern era in order to carry  out  the  administration  of  justice  in  a  simple,  fast  and  low  cost  manner  and  as  an  effort  to increase  access  to  justice.  has  issued  Supreme  Court  Regulation  (PerMA)  number  3  of  2022 concerning  electronic  mediation  in  court.  The  purpose  of  writing  this  article  is  to  determine  the effectiveness of electronic mediation in resolving divorce cases at the Tanjungbalai Religious Court using empirical methods, namely research carried out directly or field observations. This research model  comes  from  social  science  to  research  social  problems  and  phenomena.  This  research  was conducted  at  the  Tanjungbalai  Religious  Court,  North  Sumatra  Province.  The  conclusion  of  this research is that mediation of divorce cases at the Tanjungbalai Religious Court which is carried out electronically is not yet effective because it is not in accordance with the intent of the issuance of the Supreme Court Regulation concerning Mediation Procedures in court which is carried out using electronic  media  in  accordance  with  PerMA  number  3  of  2022.  This  is  influenced  by  by  several factors including internal and external factors
Keywords: Electronic Mediation; Religious courts; Divorce

## ABSTRAK
Untuk Mewujudkan Penyelesaian Sengketa dengan cara damai Mahkamah Agung telah beralih dari pendekatan  pengadilan  ke  pendekatan  penyelesaian  sengketa  hukum  dengan  memanfaatkan media elektronik  di  era  modern  saat  ini  agar  terlaksananya  penyelenggaraan  peradilan  yang  sederhana, cepat,  dan  berbiaya  ringan  serta  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  akses  terhadap  keadilan. Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PerMA)  Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik.  Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
mengetahui  efektifitas  mediasi  elektronik  sebagai  penyelesaian  perkara  perceraian  di  Pengadilan Agama Tanjungbalai. Penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara  langsung  atau  observasi  ke  lapangan.  Model  penelitian  ini  berasal  dari  ilmu  sosial  untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan di  Pengadilan  Agama  Tanjungbalai  Provinsi  Sumatera  Utara.  Adapun  hasil  kesimpulan  pada penelitian ini adalah Mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjungbalai yang dilakukan secara  elektronik  belum  efektif  karena  belum  sesuai  dengan  maksud  diterbitkannya  Peraturan Mahkamah  Agung  tentang  Prosedur  Mediasi  di  pengadilan  yang  yang  dilakukan  dengan  media elektronik  sesuai  PerMA  nomor  3  Tahun  2022.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor diantaranya faktor internal dan eksternal
Kata Kunci: Mediasi Elektronik; Pengadilan Agama; Perceraian.

## I. PENDAHULUAN
Penggunaan  jasa  pihak  ketiga  dalam menyelesaikan  setiap  persoalan  yang  terjadi dalam  masyarakat  adalah  hal  yang  lazim dilakukan terutama pada masyarakat tradisional di Indonesia. 1 Tidak jarang perselisihan-perselisihan  diselesaikan  melalui kepala  adat,  Orang  Tua,  dan  Tokoh Masyarakat, terlebih lagi dalam hal perselisihan  keluarga.  Banyak  diselesaikan dengan  cara  perdamaian.    Pada  hakikatnya Indonesia merupakan Negara konstitusi dimana  segala  sesuatunya  harus  diselesaikan secara  hukum  yang  berlaku.  Penyelesaian perselisihan  menggunakan  budaya  hukum Pancasila  yang  mengutamakan  musyawarah mufakat  atau  istilahnya Goodpaster 2 Akan tetapi  budaya  timur  mengedapankan  sistem kekeluargaan,  dimana  ADR  lebih  di  gunakan
1 Achmad  Romsan  (2016). Alternative  Dispute Resolution  Tenik  Penyelesaian  Sengketa  Diluar Pengadilan:  Negosiasi  Dan  Mediasi ,  Setara  Press, Malang, hal. 39
2 Gindo  L  Tobing,  “Hukum  Adat  Sebagai Pranata  Hukum  Penyelesaian  Perselisihan  Melalui
Musyawarah Mufakat Dalam Lingkungan Masyarakat,” Jurnal Hukum Tora 2, no. 3 (2016): 401– 12.
dalam  penyelesaian  sengketa  seperti  mediasi, negosiasi dan sebagainya.
Mediasi  jika  diterapkan  dengan  efektif akan  sangat  mengutungkan  bagi  para  pihak, terutama  dalam  kasus  perceraian,  juga menguntungkan  bagi  pengadilan  itu  sendiri, karena  mediasi  dapat  mengurangi  jumlah penumpukan perkara di pengadilan. Sehingga secara  tidak  langsung  lembaga  peradilan membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan  sakinah,  mawaddah,  warrahmah, dan  kekal. 3 Dengan  banyaknya  problematika system  peradilan  maka  muncul  alternatif penyelesaian  sengketa  dengan  Win-Win Solution  yang  menghendaki  penyelesaian sengketa melalui cara damai.
Untuk
Mewujudkan
Penyelesaian
Sengketa  dengan  cara  damai  Mahkamah Agung telah beralih dari pendekatan pengadilan ke pendekatan penyelesaian sengketa  hukum.  Penyelesaian  sengketa perkara perdata melalui beralih ke Alternative
3 Sri  Hariyani,  “Efektivitas  Mediasi  Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan,” Negara  Dan  Keadilan 9,  no.  1  (2020):  62, https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7492.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
Dispute
Resolution/ADR (mediasi). 4
Perubahan  ini  dilakukan  sesuai  dengan Peraturan  Mahkamah  Agung  (PerMA)  No.  2 Tahun  2003,  kemudian  direvisi  melalui PerMA  No.  1  Tahun  2008,  dan  terakhir diperbaharui  dengan  PerMA  Nomor  1  Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 5
Menurut  Pasal  1  angka  10  Undang- Undang  No.  30  Tahun  1999,  ADR  atau alternatif penyelesaian sengketa adalah metode penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disetujui oleh para  pihak,  seperti  konsultasi,  negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian
ahli. 6 Dalam  kata  lain  Mediasi  merupakan alternative pertama dalam penyelasian sengketa, baik permasalahan keluarga maupun  perkara  perdata  lainnya,  sebelum menempu jalur litigasi perkara di Pengadilan.Dewasa  ini  mediasi  juga  dapat dilakukan  dengan  memanfaatkan  Teknologi Komunikasi. Dengan perkembangan teknologi  komunikasi  modern,  diharapkan bahwa  teknologi  ini  dapat  membantu  proses perdamaian  dalam  persidangan  Pengadilan
4 Muhammad  Saifullah,  “Efektivitas  Mediasi Dalam  Penyelesaian  Perkara  Perceraian  Di  Pengadilan Agama Jawa Tengah,” Al-Ahkam 25, no. 2 (2015): 181, https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.601.
5 Lihat Konsiderans Peraturan Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan .
6 Rayani  Saragih  et  al.,  “Efektivitas  Mediasi Sebagai  Alternative  Dispute  Resolution  Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama
Pematangsiantar The Effectiveness of Mediation  as an Alternative Dispute Resolution  Againts Divorce  Cases at  The  Pematangsiantar  Religious  Court”  3,  no.  2 (2020): 734–42.
Agama  yang  dilakukan  secara  online. 7 Hal  ini bermaksud  agar  tidak  adanya  keterbatasan jarak  untuk  berintraksi  dan  menjawab permasalahan  ketidakhadiran  para  pihak  di Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai sehingga hal ini dapat memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang terkait, hal ini  sesuai  dengan  PerMA  Nomor  3  Tahun 2022  Tentang  Mediasi  Elektronik.  peradilan modern berbasis teknologi informasi merupakan  salah  satu  prasyarat  terwujudnya penyelenggaraan  peradilan  yang  sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta sebagai upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan 8

## II.  METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  jenis  penelitian empiris yaitu  penelitian  yang  dilakukan  secara langsung atau observasi ke lapangan. Penelitian empiris adalah  model  penelitian yang  berasal  dari  ilmu  sosial  untuk  meneliti masalah-masalah  dan  fenomena-fenomena sosial  kemasyarakatan  secara  mendalam dengan  wilayah  penelitian,  sehingga  lebih fokus  dan  analisis  datanya  dilakukan  secara kualitatif,  tidak  menggunakan  angka-angka dan  rumus  statistik.  Akan  tetapi,  dilakukan dengan cara seperti interview, observasi, studi
7 Hasan  Matsum,  Ramadhan  Syahmedi  Siregar, and  Rahmat  Alfi  Syahri  Marpaung,  “Efektivifitas Mediasi  Online  Terhadap  Perkara  Perceraian  Di Pengadilan Agama Medan Pa da Era Pandemi Covid  - 19,” Hukum  Islam  Dan  Pranata  Sosial  Islam 1,  no.  2 (2022): 437–54, https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2603.
8 Lihat  Konsiderans  Ketua  Mahkamah  Agung, “Perma No.3 Tahun 2022 Tentang Mediasi,” 2010, 3– 4.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
kasus, kelompok eksperimen, analisis dokumen , dan sebagainya 9 .
Penelitian  ini  dilakukan  di  Pengadilan Agama  Tanjungbalai  Provinsi  Sumatera Utara.  Penelitian  dimulai  dengan  melakukan observasi  di  lapangan  untuk  mencari  dan menemukan  informasi  terkait  pelaksanaan mediasi  elektronik.Selanjutnya  berdasarkan hasil  observasi  maka  dilakukan  wawancara dengan narasumber (Mediator baik dari unsur hakim maupun non hakim) guna mengumpulkan  data-data  terkait  pelaksanaan mediasi elektronik dalam penyelesaian sengketa perceraian di pengadilan.Selanjutnya data primer yang diperoleh dari lapangan dan ditambah  dengan  data  sekunder  berupa peraturan perundang-undangan dianalisis untuk  kemudian  ditarik  kesimpulan  secara deduksi.

## III.  PEMBAHASAN
EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA

## PERCERAIAN DI  PENGADILAN AGAMA TANJUNGBALAI
Mediasi merupakan salah satu alternative yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, akan  tetapi  tidak  banyak  yang  mengetahui seberapa  penting  nya  mediasi  ini,  sehingga banyak  orang  yang  langsung  menempu  jalur pengadilan  dalam  menyelesaikan  perkara, dengan  motif  untuk  mendapatkan  keadilan.
9 Murni Fuady, Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep (Depok: Rajawali Pers, 2018).
Padahal Mediasi sebagai alternatif penyelesaian  sengketa  pastinya  memberikan keuntungan  bagi  para  pihak  yang  ingin menyelesaikan perkaranya. Walaupun demikian pemerintah berupaya Untuk mengatasi  masalah  terbatasnya  jarak  dan waktu  dalam  komunikasi  dalam cross  border dispute  settlement ,  saat  ini  berbagai  negara mengoptimalkan tehnik penyelesaian sengketa  secara  damai  yaitu  dengan  konsep Online Dispute Resolution (ODR) yang dapat mempermudah  proses  mediasi  yang  pada umumnya  melalui  tatap  muka  secara  lansung kemudian  bertransformasi  menjadi  melalui sambungan  video  dengan  aplikasi  secara online 10 hal ini mengacu pada PerMA Nomor 3  Tahun  2022  tentang  Mediasi  di  Pengadilan Secara Elektronik.Berikut tabel jumlah perkara yang di mediasi di Pengadilan agama tanjungbalai.
Tabel 1. Jumlah perkara yang dimediasi
10 Matsum, Siregar, and Marpaung, “Efektivifitas  Mediasi  Online  Terhadap  Perkara Perceraian  Di  Pengadilan  Agama  Medan  Pada  Era Pandemi Covid -19.”
No Tahu
n perka ra yang dime diasi Laporan Perkara Mediasi Prese ntase kebeh asilan Ber hasil Tida k Ber hasil 1 2020 72 8 53 11% 2 2021 95 16 29 16% 3 2022 180 7 83 3%
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa angka perkara yang berhasil di mediasi relatif rendahpada  tahun  2020  keberhasilan  mediasi mencapai  11%,  pada  tahun  2021mencapai 16%, dan tahun 2022 hanya mencapai 3%.
Keberasilan  mediasi  dapat  dilihat  dari efektivitas  pelaksanaannya  mediasi  yang bertumpu  pada  profesionalis  mediator  dalam melaksanakan proses mediasi (keahlian dalam bidang hukum dan psikologis), mediator juga harus  bersertifikat,  adanya  substansi  hukum atau  peraturan  yang  jelas  dan  rinci  untuk mengupayakan  damai. 11 Proses  mediasi  di pengadilan  dilakukan  oleh  seorang  mediator yang berasal dari unsur hakim dan non hakim. Seseorang  yang  menjalankan  fungsi  sebagai mediator  harus  memiliki  sertifikat  yang diperoleh setelah mengikuti Pendidikan Khusus  Profesi  Mediator  (PKPM)  yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. 12
Terkait  mediasi  elektronik  yang  pernah dilakukan di Pengadilan Agama Tanjungbalai Pernah terjadi pada perkara waris, Cerai talak, Harta bersama dan cerai gugat.Pada prinsipnya, baik penyelesaian sengketa mediasi  online  maupun  mediasi  offlinetidak ada  perbedaan,  hanya  saja  yang  menjadi perbedaan  adalah  media  yang  digunakan
11 Odelia  Christy  Putri  Tjandra,  “Efektivitas Pelaksanaan  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  Secara  Damai  Dalam  Kasus  Perceraian,”
Sapientia  Et  Virtus 6,  no.  2  (2021):  118–28, https://doi.org/10.37477/sev.v6i2.334.
12 Pasal 5 PerMA Nomor 1 Tahun 2016.
dalam  mediasi  secara  online  menggunakan media  teknologi  komunikasi  elektronik  audio visual,  seperti  aplikasi  zoom,  skype,  google meet  maupun  whatsapp.  Sehingga  mediasi yang  tadinya  bertatap  muka  secara  langsung di  dunia  nyata  tergantikan  oleh  dunia virtual. 13 Hal  ini  telah  dicantumkan  pada  bab ke  III  PerMA  Nomor  3  Tahun  2022  Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Mediasi Elektronik di Pengadilan agama  Tanjungbalai  mulai  dilakukansejak terbitnya  PerMA  nomor  1  Tahun  2019
Tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan  di  Pengadilan  secara  elektronik yang  mengharuskan  pelaksanaan  persidangan secara  elektronik. 14 Namun  hal  ini  masih minim  dikarenakan  para  pihak  kesulitan dalam mengakses media elektronik.
Tahapan pertama agar terjadinya proses mediasi  elektronik  adalah  kesepakatan  para pihak  untuk  melakukan  mediasi  secara elektronik, setelah adanya persetujuan medasi yang  dilakukan  secara  elektronik  maka  para pihak  menunjuk  mediator  di  pengadilan agama tanjungbalai para pihak yang berperkara  cenderung  memilih  mediator  non hakim.
Pada perkara yang ditangani oleh bapak Musa  Setiawan  SH  selaku  mediator  non Hakim  telah  melakukan  mediasi  elektronik
13 Hasil  wawancara  dengan  Ibu  Fadhilah  Halim, S.H.I.,  M.H.  selaku  Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama Tanjungbalai
14 Hasil wawancara dengan Ibu Fadhilah Halim, S.H.I.,  M.H.  selaku  Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama Tanjungbalai
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
untuk  mengatasi  ketidakhadiran  salah  satu pihak  diantaranya  perkara  harta  bersama, perceraian  (yang  berhasil  sebagian)  sepakat untuk  bercerai  dan  suami  memenuhi  hak-hak istri,  Harta  Bersama. 15 Ukuran  keberhasilan suatu  mediasi  tidak  dilihat  dari  dicabutnya suatu  gugatan,  melainkan  mereka  yang sepakat  dan  memilih  untuk  menjalankan peranya  masing-masing,  hal  ini  dianggap mediasi  berhasil  sebagian.Hal  ini  sesuai dengan  pendapat  Jasiruddin  (mantan  Ketua Pengadilan  Agama  Semarang)  dan  Wahyudi (hakim  Pengadilan  Agama  Semarang)  dalam tulisan efektifitas mediasi dalam penyelesaian perkaraperceraian  dipengadilan  agama  jawa tengah.keberhasilan mediasi harus diukur dari kesepakatan  damai  yang  disepakati  oleh penggugat dan tergugat, meskipun kesepakatannya untuk bercerai.Dengan diterbitkannya akta pandading. 16 untuk tingkat keberhasilan  mediasi  sendiri  cenderung  lebih mudah  pada  perkara  yang  dimediasi  secara Offline  dikarenakan  akan  memepengaruhi sikologi  bagi  para  pihak  sehingga  mediasi elektronik kurang efektif dibandingkan dengan mediasi offline dikarenakan pada saat mediasi  offline  para  pihak  akan  terbangun emosional  sehingga  mediator  lebih  mudah
15 Hasil  wawancara  dengan  bapak  Musa Setiawan  selaku  Mediator  Non  Hakim  Pengadilan Agama Tanjungbalai
16 Saifullah, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah.”
memahami  sikologi  para  pihak. 17 Hal  ini  juga dipengaruhi  pada  mediasi  yang  dilakukan secara elektronik terkait jaringan dan kepiawaian  para  pihak  dalam  memanfaatkan media elektronik. 18 Menurut Soerjono Soekanto,  tanpa  adanya  sarana/fasilitas  yang memadai,  maka  mustahil  penegakan  hukum (melalui  mediasi)  akan  efektif. 19 Sejauh  ini pelaksaan mediasi elektronik dilakukan melalui  aplikasi  video  call  karena  memang lebih mudah dan dapat dimengerti para pihak. Sejauh  ini  dalam  pelaksaannya  mediasi elektronik salah satu pihak hadir di Pengadilan Agama Kisaran dan pihak lainnya berada diluar daerah kota Tanjungbalai.

## III. KESIMPULAN
Mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjungbalai yang dilakukan  secara  elektronik  belum  efektif karena belum sesuai dengan maksud diterbitkannya  Peraturan  Mahkamah  Agung tentang  Prosedur  Mediasi  di  pengadilan yang yang  dilakukan  dengan  media  elektronik sesuai  PerMA  nomor  3  Tahun  2022.  Hal  ini dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  diantaranya faktor internal dan eksternal.Adapaun ketidakefektifan    mediasi  ini  disebabkan
17 Hasil wawancara dengan bapak Musa Setiawan  selaku  Mediator  Non  Hakim  Pengadilan Agama Tanjungbalai
18 Hasil wawancara dengan bapak Musa Setiawan  selaku  Mediator  Non  Hakim  Pengadilan Agama Tanjungbalai
19 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali, 2013).
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
karena  pelaksanaan  mediasi  elektronik  belum sepenuhnya (secara maksimal) adanya gangguan  jaringan  dan  juga  disebabkan  oleh pihak ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA
Book
Achmad Romsan. Alternative Dispute Resolution Tenik Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan: Negosiasi  Dan  Mediasi .  Malang: Setara Press, 2016.
Murni Fuady. Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep .
Depok: Rajawali Pers, 2018.
Saragih, Rayani, Maria Ferba, Editya
Simanjuntak,  Program  Studi  Hukum, Fakultas  Sosial,  Dan  Hukum,  and Universitas Quality Berastagi. “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternative Dispute Resolution Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan  Agama  Pematangsiantar The  Effectiveness  of  Mediation  as  an Alternative Dispute Resolution Againts Divorce Cases at The
Pematangsiantar  Religious  Court”  3, no. 2 (2020).
Soekanto,  Soerjono. Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .
Jakarta: Rajawali, 2013.

## Regulasi
Agung,  Ketua  Mahkamah.  “Perma  No.3 Tahun  2022  Tentang  Mediasi,”  2010,
3–4.
Agung,  Mahkamah. PerMA  Nomor  1  Tahun 2016 , 2016.

## Journal
Hariyani,  Sri.  “Efektivitas  Mediasi  Dalam
Penyelesaian  Perkara  Perceraian  Di Pengadilan Agama Pasuruan.” Negara
Dan  Keadilan 9,  no.  1  (2020):  62. https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7
492.
Matsum, Hasan, Ramadhan Syahmedi
Siregar,  and  Rahmat  Alfi  Syahri
Marpaung.  “Efektivifitas  Mediasi Online  Terhadap  Perkara  Perceraian Di  Pengadilan  Agama  Medan  Pada Era  Pandemi  Covid  -19.” Hukum
Islam Dan Pranata Sosial Islam 1, no. 2 (2022): 437–54. https://doi.org/10.30868/am.v10i02.26 03. “PERATURAN  MAHKAMAH  AGUNG
REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  1 TAHUN  2016.” Journal  of  Chemical Information  and  Modeling 53,  no.  9 (2015): 1689–99. https://doi.org/10.1017/CBO97811074 15324.004. Saifullah,  Muhammad.  “Efektivitas  Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah.” Al-Ahkam 25,  no.  2  (2015): 181.
https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.2 5.2.601. Tjandra,  Odelia  Christy  Putri.  “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Kasus Perceraian.” Sapientia Et Virtus 6, no. 2 (2021): 118–28. https://doi.org/10.37477/sev.v6i2.334. Tobing,  Gindo  L.  “Hukum  Adat  Sebagai Pranata Hukum Penyelesaian Perselisihan Melalui Musyawarah Mufakat Dalam Lingkungan
Masyarakat.” Jurnal  Hukum  Tora 2, no. 3 (2016): 401–12.