ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya
Volume 11, Nomor  Juni 2022: 290 - 302
10.33772/etnoreflika.v11i2.1469
ISSN: 2252-9144 (Cetak) ISSN: 2355-360X (Online)

## PEMETAAN DATA RUMAH TANGGA MISKIN NELAYAN TRADISIONAL DI WILAYAH KABUPATEN KERAWANG

## MAPPING OF DATA ON TRADITIONAL FISHERMEN’S POOR HOUSEHOLDS IN THE KARAWANG REGENCY
Ummanah 1 , Ari Anggarani Winadi Prasetyoning Tyas 2 , Nizirwan Anwar 3
1,2,3 Universitas Esa Unggul, Arjuna Utara No 9 Tomang Tol, Kebon Jeruk Jakarta Barat, Indonesia
1 Email korespondensi: ummanah@esaunggul.ac.id
Diterima: 16 Februari 2022; Direvisi: 14 Juni 2022; Disetujui: 5 Juli 2022
Copyright © 2022 The Author This is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
How  to  cite  (APA) : Ummanah, Tyas,  A.  A.  W. P.,  &  Anwar,  N. (2022).  Pemetaan  data  rumah  tangga miskin nelayan tradisional di wilayah Kabupaten Kerawang. ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya , 11 (2), 290–302. https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v11i2.1469

## ABSTRACT
This study aims to find a map of the causes of poverty according to poor households, explain the determinant factors that influence the behavior of poor households and the level of community welfare,  formulate  the  main  strategy  of  effective  poverty  reduction  based  on  the  causes  of poverty,  design  an  effective  empowerment  model  in  improving  household  welfare.  poor households  and  identify  strategic  roles  that  can  be  carried  out  by  the  government,  especially development  instructors  in  implementing  poverty  reduction  strategies.  This  research  was conducted in the district of Karawang. This research is motivated by the existence of gaps that occur between layers of the population in a society, where every policy that emphasizes direct attacks on the causes of poverty is a problem from the government. Neo-Liberal theory basically says  that  an  important  component  of  a  society  is  indiviual  freedom.  Poverty  is  the  absence  of effential assets and opportunities to which every human being is entitled. Everyone should have access to basic education and primary health care. Poverty is better measured by measured by measures:  basic  education,  health  care,  nutrition,  clean  water  and  sanitation,  in  addition  to income, employement, and wages. The types of data collected in this study are primary data and secondary  data.  This  research  was  conducted  through  a  series  of  procedures  which  included obtaining  permits,  compiling  interview  guidelines,  determining  informants,  conducting  field research,  analyzing  data,  and  preparing  draft  reports.  The  results  of  this  study  prove  that fishing  households  optimize  the  role  of  family  members  in  trying  to  overcome  the  problem  of poverty,  carry  out  a  double  income  pattern  by  allocating  their  workforce  to  various  types  of work,  facilitate  diversification  of  fishing  equipment  in  fishing  communities,  use  productive organizations  by  actively  participating  in  groups.  social  gatherings  and  recitation  groups  to help overcome the problem of poverty, the existence of social relations carried out by fishermen to maintain their existence.
Keywords: data mapping, poor households, traditional fishermen

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemukan  peta  penyebab  kemiskinan  menurut  rumah  tangga miskin,  menjelaskan  faktor-faktor  determinan  yang  mempengaruhi  perilaku  rumah  tangga miskin  dan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat,  merumuskan  strategi  utama  penanggulangan kemiskinan  yang  efektif  berdasarkan  penyebab  kemiskinan,  merancang  model  pemberdayaan yang  efektif  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  rumah  tangga  miskin  dan  mengidentifikasi peran strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah khususnya penyuluh pembangunan dalam melaksanakan  strategi  penanggulangan  kemiskinan.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten Karawang.  Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  adanya  kesenjangan  yang  terjadi  antar  lapisan penduduk  dalam  suatu  masyarakat,  dimana  setiap  kebijakan  yang  menekankan  serangan langsung terhadap penyebab kemiskinan merupakan masalah dari pemerintah.  Teori neo-liberal pada  intinya  mengatakan bahwa  komponen  penting  dari  sebuah  masyarakat adalah  kebebasan individu.  Kemiskinan  adalah  ketiadaan  aset-aset  dan  kesempatan  esensial  yang  menjadi  hak setiap  manusia.  Setiap  orang  harus  mempunyai  akses  pada  pendidikan  dasar  dan  rawatan kesehatan  primer.  Kemiskinan  lebih  baik  diukur  dengan  ukuran:  pendidikan  dasar,  rawatan kesehatan, gizi, air bersih, dan sanitasi; di samping pendapatan, pekerjaan, dan upah. Jenis data yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Penelitian  ini dilakukan  melalui  serangkaian  prosedur  yang  meliputi  pengurusan  izin,  penyusunan  pedoman wawancara,  penetapan  informan,  penelitian  lapangan,  analisis  data,  dan  penyusunan  draft laporan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa rumah tangga nelayan mengoptimalkan peran anggota  keluarga  dalam  upaya  mengatasi  masalah  kemiskinan,  melakukan  pola  pendapatan ganda  dengan  mengalokasikan  tenaga  kerjanya  pada  berbagai  jenis  pekerjaan,  memfasilitasi diversifikasi  alat  tangkap  pada  masyarakat  nelayan,  pemanfaatan  organisasi  produktif  dengan berpartisipasi  aktif  dalam  kelompok  arisan  dan  pengajian  untuk  membantu  mengatasi  masalah kemiskinan,  adanya  relasi  sosial  yang  dilakukan  oleh  nelayan  untuk  mempertahankan eksistensinya.
Kata kunci : pemetaan data, rumah tangga miskin, nelayan tradisional.

## PENDAHULUAN
Untuk  menjamin  agar  kegiatan pembangunan  berjalan  efektif,  efisien,  dan tepat  pada  sasaran,  maka  diperlukan  peren- canaan  pembangunan.  Berdasarkan  Undang Undang  Nomor  25  Tahun  2004,  tentang Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional, perencanaan  pembangunan  disusun  melalui sistem perencanaan pembangunan, yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk  menghasilkan  rencana  pembangunan yang  dilaksanakan  oleh  unsur  penyelenggara pemerintah dengan melibatkan masyarakat.
Kesenjangan yang terjadi antar lapis- an  penduduk  dalam  suatu  masyarakat  pada hekekatnya  bersumber  dari  masalah  kemis- kinan  yang  dialami  oleh  masyarakat  yang bersangkutan.  Untuk  itu,    setiap    upaya mengurangi    tingkat    kesenjangan    masya- rakat    tidak    terlepas    dari    upaya  menang- gulangi  atau    memerangi    masalah    kemis-
kinan (Suhendar, 2020). Namun  yang  perlu diperhatikan  adalah  bahwa  konsep  kemis- kinan bukan dalam pengertian sempit, seperti kaum  neo-klasik    mengartikan    sebagai masalah   ekonomi   semata-mata,  tetapi  ke- miskinan    dalam  pengertian  yang  luas  (eko- nomi,  sosial-budaya  dan  politik).  Setiap kebijakan  yang  menekankan  pada  serangan langsung  ( direct  attact )  terhadap  penyebab kemiskinan,  merupakan  langkah  tepat  yang perlu  mendapat  dukungan,  baik  pada  tingkat pemikiran  akademik  atau  kebijakan  praktis dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat    pada  umumnya,  dan    lapisan masyarakat  miskin  yang  secara  langsung terkena problem pada khususnya (Pendidikan, 2020).
Upaya-upaya  untuk  menanggulangi kemiskinan pada hakekatnya sudah dilakukan sejak  era  pembangunan  jangka  panjang,
meskipun  upaya  tersebut  masih  bersifat makro. Namun sejak itu pula sampai saat ini nampak bahwa terjadi pergeseran strategi dan paradigma  pembangunan,  khususnya  dalam menanggulangi  kemiskinan.  Pergeseran  ter- sebut  merupakan  refleksi  dari  perubahan kontekstual  pembangunan  nasional.  Strategi yang  bersifat  makro  tersebut  nampak  ketika kebijakan  pembangunan  nasional  lebih bertumpu  pada  upaya  memacu  pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya  dengan cara  me- macu  perkembangan  sektor  swasta. Bersa- maan  dengan  proses  pertumbuhan  ekonomi, juga  terjadi  proses    yang    secara  diametral bertentangan  dengan  mekanisme  tetesan  ke bawah,  karena  pada  sisi  lain  terjadi  juga penyedotan  dana  lokal  ke  pusat  atau  yang disebut trickle-up .  Cheyne,  o’Brien  dan Belgrave  dalam  Girsang,  (2011)  mengemu- kakan  bahwa  ada  dua  teori  utama  ( grand theory )  tentang  kemiskinan,  yaitu;  (1)  teori neoliberal,  dan  (2)  teori  sosial  demokrat. Teori  neo-liberal  pada  intinya  mengatakan bahwa  komponen  penting  dari  sebuah masyarakat  adalah  kebebasan  individu. Menurut  Rismayadi,  (2018)  teori  tersebut memfokuskan diri pada tingkah laku individu yang    merupakan  teori  tentang  pilihan, harapan, sikap, motivasi dan capital  manusia ( human    capital ).      Pada  kenyataannya  me- nunjukkan  bahwa  upaya-upaya  penang- gulangan  kemiskinan  yang  telah  dilakukan belum  efektif,  sehingga  kini  masih  belum membuahkan  hasil  yang  memuaskan.  Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya penduduk Indonesia, baik di desa atau di kota yang menderita kemiskinan. Ketidak- berhasilan itu bersumber dari cara pemaham- an  dan  penanggulangan  kemiskinan  yang selalu  diartikan  sebagai  sebuah  kondisi  eko- nomi  semata-mata,  dan  pada  sisi  lain  kaum kulturalis  menganggap  bahwa  kemiskinan bersumber  dari  budaya  tertentu  yang  meng- akibatkan  orang  yang  menjadi  fatalis  dan malas.
Secara  faktual,  telah  terjadi  penu- runan jumlah penduduk miskin dari 54,2 juta jiwa  atau  40,1%  (2007)  menjadi  22,6  juta
jiwa atau 11,3% (2008). Walaupun demikian, ketika  krisis  multi-  dimensi  melanda  Bangsa Indonesia,  jumlah  penduduk  miskin  mening- kat menjadi dua kali lipat, yaitu 49,5 juta jiwa (24,23%)  pada  tahun  2009,  sedangkan  pada tahun  2010  jumlah  penduduk  miskin mengalami sedikit penurunan, masing-masing 37,7  juta  jiwa  (18,8%),  37,3  juta  jiwa (17,4%),  dan  36,1  juta  jiwa  (16,6%),  tetapi pada tahun 2011,  meningkat  tajam menjadi 54  juta      jiwa      (24,5%)  (Nurrachadiana, 2018).    Realitas  tersebut    menunjukkan  bah- wa program-program penanggulangan kemis- kinan  selama  ini  belum  berhasil  mengatasi masalah  kemiskinan  di  Indonesia  (Mugni, 2006).  Hal  ini  disebabkan  oleh  kesalahan paradigmatik  dalam  pemberdayaan  masya- rakat  miskin,  mismanajemen  dalam  penang- gulangan  program  kemiskinan,  dan  ku- rangnya  pemahaman  tentang  penyebab permasalahan    kemiskinan  (Kusriyah  & Aulia,  2015).    Orang  menjadi  miskin  karena tidak  memiliki  etos  kerja  yang  tinggi,  tidak memiliki jiwa wiraswasta, dan pendidikannya rendah.  Dalam  perkembangan  penelitian belakangan  ini,  konsep  kemiskinan  menurut masyarakat  miskin  sudah  mulai  didasarkan pada kondisi sosio-ekologis . (Zubaedi, 2013)
Menurut  Kusriyah  &  Aulia,  (2015) aktivitas  utama  dari  penaggulangan  kemis- kinan  selama  ini  didominasi  oleh  dua pendekatan, yaitu: (1) pendekatan pemenuhan konsumsi perkapita; dan (2) pendekatan yang berbasis  keluarga.  Pendekatan  ini  memiliki patokan 8 (delapan) ciri rumah tangga miskin, yaitu: (1) luas lantai rumah kurang dari 8 m²; (2)  jenis  lantai  tanah;  (3)  menggunakan  air hujan  atau  dari  sumber  air  tak  terlindung sebagai pasokan air bersih; (4) tidak memiliki jamban; (5) tidak memiliki aset; (6) tidak ada ketersediaan lauk pauk, atau ada  sedikit lauk pauk tapi tidak bervariasi;  (7)  tidak   pernah terlibat    dalam    kegiatan    sosial;    dan    (8) tidak  pernah membeli pakaian. Kedua pende- katan  di  atas  banyak  memiliki  kelemahan mendasar, yaitu: (1)  tidak membuka peluang bagi  suara  dan  aspirasi  orang    miskin;  (2) menimbulkan  konsekuensi  operasionalisasi
teknis  kegiatan  penanggulangan  kemiskinan menjadi  pendekatan  ekonomi  yang  bersifat kedermawanan;  (3)  tidak  memiliki  kepekaan terhadap  keragaman  konteks  wilayah,  sek- toral  maupun  kedalaman  kemiskinan;  (4) tidak  bisa  diharapkan  dapat  menyumbang proses  demokratisasi;  dan  (5)  mengingkari persoalan yang menjadi penyebab masalah.
Kemiskinan menurut Hasanah, (2010) bahwa, ada dua sudut pandang dalam memahami substansi kemiskinan di
Indonesia.  Pertama,  kelompok  pakar  dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengatakan  bahwa,  kemiskinan  pada  ha- kekatnya adalah campur tangan  yang terlalu luas dari negara dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan.
Menyadari    akan    tingginya    tingkat kemiskinan  dan  berbagai  konsekuensi  yang akan  ditimbulkannya,  maka  masalah  pe- nanggulangan kemiskinan menjadi urgen dan prioritas  utama  pembangunan.  Hal  ini  dida- sari pada beberapa alasan filosofis penanggulangan kemiskinan, yaitu alasan: (1) kemanusiaan, (2) ekonomi,  (3)  sosial  politik, dan  (4)  keamanan.  Untuk  menjawab  per- masalahan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor  personal  (kultural/internal)  maupun faktor situasional   struktural/eksternal), maka diperlukan  cara-cara  yang  cerdas  yaitu dengan  melakukan;  (1)  perubahan  paradig- matik penanggulangan kemiskinan, yaitu dari pradigma modernisasi ke paradigma “Critical Theory",  dan  (2)  perubahan  strategi  pende- katan  dari  “kedermawanan”  ke  “pem- berdayaan”  yang  dibangun  berdasarkan perspektif  hak,  penyebab,  dan  aset/modal lokal  yang  dikuasai/dimiliki  oleh  rumah tangga  miskin  dalam  memenuhi  kehidupan sehari-hari. (Ramdayanti et al., 2021).
Menurut  Tulung,  (2011)  paradigma pembangunan ekonomi telah mengalami per- ubahan  secara  mendasar  melalui  proses dinamik-evolutif.  Isdijoso  et  al.,  (2016) mengemukakan bahwa paradigma  baru  studi kemiskinan,  antara  lain:  (1)  kemiskinan  se- baiknya tidak hanya dicermati dari karakteristik  orang  miskin  yang  statis,  me-
lainkan  dilihat  secara  dinamis;  (2)  indikator untuk mengukur kemiskinan  sebaiknya tidak tunggal,  melainkan  komposit;  (3)  konsep kemampuan  sosial  dipandang  lebih  lengkap dari  pendapatan  dalam  memotret  dinamika kemiskinan; dan (4) pengukuran kemampuan sosial kelurga miskin pada beberapa indikator kunci  yang  mencakup  kemampuan  keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian, memenuhi kebutuhan dasar, mengelola asset, berpartisipasi  dalam  kegiatan  kemasya- rakatan, serta kemampuan dalam menghadapi guncangan dan tekanan.
Menurut    Girsang,  (2011)  bahwa mereka  yang  disebut  miskin  kalau  penge- luarannya  kurang  dari  320  kg  beras  di  desa dan  kurang  dari  480  kg  beras  di  kota,  tiap tahun tiap jiwa. Pembatasan garis kemiskinan tersebut  masih  terbatas  pada  pemenuhan pangan,  belum  memperhitungkan  kebutuhan lainnya.  Hasil  penelitian  Vibriyanti,  (2014) tentang  pengertian  masyarakat  miskin  me- nurut  tipologi,  yaitu:  pertama,  menurut masyarakat  “miskin  perkotaan”,  kemiskinan adalah  suatu  keadaan  dimana  orang  tidak mempunyai  harta  benda,  pendidikan  dan tidak  mempunyai  hubungan  secara  leluasa dengan  pihak-pihak  tertentu,  seperti:  bank, pejabat,  pengusaha,  dan  sebagainya.  Kedua, masyarakat  miskin  pada  tipologi  “pe- gunungan”  mendefenisikan  kemiskinan  da- lam  beberapa  cakupan  bidang  kehidupan, antara  lain:  kehidupan  politik  hukum,  eko- nomi, sosial budaya, dan gender. Kemiskinan dibidang    ekonomi,    antara    lain:    (1)    kehi- langan    mata    pencaharian;    (2)  kemiskinan tidak  bisa  memenuhi kebutuhan pokok,  san- dang,    pangan,    papan,    pendidikan,  kese- hatan, dan kebudayaan; (3) kemiskinan SDA sebagai  modal  kehidupan;  (4)  tidak  dapat makan  sampai  kenyang,  tidak  bisa  me- nyekolahkan anak, diposisikan  tidak  manu- siawi;    (5)  tidak  punya  lahan,  kebutuhan- kebutuhan keluarga  tidak tercukupi oleh hasil hutan  yang  dibatasi;  (6)  tidak  punya  lahan untuk  bertani;  (7)  hilangnya  sumber  peng- hidupan  masyarakat  lokal;  (8)  kebutuhan dasar dalam hidup tidak sesuai dengan situasi
actual di lokasi, dan (9) sumber daya air yang ada  di  hutan  dirusak  oleh  perhutani.  Kriteria terbaru mengenai rumah tangga miskin telah ditetapkan oleh Suhendar, (2020) yaitu ada 14 kriteria rumahtangga miskin yang  digunakan dalam  rangka  penyaluran  Bantuan  Langsung Tunai (BLT).
Menurut  Mulviana  &  Laapo,  (2021) kemiskinan  adalah  ketiadaan  aset-aset  dan kesempatan esensial yang menjadi hak setiap manusia.  Setiap  orang  harus  mempunyai akses  pada  pendidikan  dasar  dan  rawatan kesehatan  primer.  Kemiskinan  lebih  baik diukur  dengan  ukuran:  pendidikan  dasar, rawatan  kesehatan,  gizi,  air  bersih,  dan sanitasi;  di  samping  pendapatan,  pekerjaan, dan  upah.  Mengacu  pada  keragaman pengertian  kemiskinan  menurut  masyarakat miskin, LSM, pakar, pemerintah dan lembaga multilateral,  maka  pengertian  kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan  kombinasi  pendekatan  sub- jektif  (rumah  tangga  miskin)  dan  pandangan objektif (Kusriyah & Aulia, 2015).

## METODE PENELITIAN
Lokasi  penelitian  ditentukan  secara sengaja ( purposive ) yaitu masing-masing satu desa  nelayan  di  wilayah  administratif  Kabu- paten  Karawang  Provinsi  Jawa  Barat. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas per- timbangan  bahwa  desa  nelayan  tersebut memiliki  wilayah  laut  yang  luas  dengan  se- jumlah masyarakatnya yang tergolong miskin.  Berdasarkan  data  terbaru  dari  Badan Pusat  Statistik  (BPS),  angka  kemiskinan  di Kabupaten Karawang mengalami kenaikan di sepanjang  tahun  2020  kemarin.  Jika  diban- dingkan  dengan  tahun  2019,  angka  kemis- kinan  di  Karawang  berada  diangka  7,39%, sedangkan  di  tahun  2020  menjadi  8,26%. Penelitian ini menggunakan pendekatan emik ( emic  approach )  yang  merupakan  derivasi dari paradigma penelitian fenomenologi, yang berusaha mengungkap fenomena berdasarkan apa yang diketahui, dipercayai, dirasakan dan dilakoni  oleh  anggota  masyarakat  yang menjadi obyek penelitian (Salim & Syahrum,
2012).  Data digambarkan melalui teknik des- kripsi,  baik  dengan  deskripsi  interpretasi maupun  deskripsi  reproduksi.  Data  yang diperoleh  dari  informan  dan  hasil  observasi lapangan, dianalisis secara kualitatif.  Analisis kualitatif dilakukan dengan teknik triangulasi (data  dan  metodologi)  terhadap  masalah kemiskinan  dan  faktor-faktor  penyebabnya yang  berkaitan  aset  mata  pencaharian  ber- kelanjutan  ( sustainable  livelihoods  assests ) (Hardani et al., 2020).
Jenis  data  yang  dikumpulkan  dalam penelitian ini terdiri dari data primer  dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wa- wancara  semi  struktural,  wawancara  men- dalam  ( in-depth  interview )  dengan  informan, observasi  lapangan, Fokus  Grup  Diskusi (FGD),  dan  pendekatan Participatory  Rural Appraisal (PRA).  Data  sekunder  diperoleh melalui  penelusuran  berbagai  kepustakaan dan  dokumen,  antara  lain  dari;  (1)  instansi terkait  (badan,  dinas,  kantor  dalam  ling- kungan  pemerintah  provinsi,  dan  kabu- paten/kota), (2) laporan  hasil penelitian  yang relevan,  (3)  Badan  Pusat  Statistik,  (4)  dan berbagai  informasi  lainnya  yang  relevan dengan  tujuan  penelitian.  Penelitian  ini dilakukan dengan melalui rangkaian prosedur yang meliputi; pengurusan  surat izin,  penyu- sunan pedoman wawancara ( interview guide ), penentuan  informan,  melakukan  penelitian lapangan  (pengamatan  dan  wawancara  men- dalam),  analisa  data,  penyusunan  draf  la- poran,  seminar  internal  peneliti.  Penelitian dilakukan  selama  satu  tahun  dimana  meng- gambarkan secara mendetail penyebab kemis- kinan  menurut  masyarakat  miskin,  men- jelaskan  faktor–faktor  yang  mempengaruh perilaku rumah tangga mingkin, merumuskan strategi utama dalam penanggulangan kemis- kinan  yang  efektif  berdasarkan  penyebab kemiskinan, mendesain model pemberdayaan yang  efektif  dalam  meningkatkan  kesejah- teraan  rumah  tangga  miskin,  dan  meng- identifikasi  peran–peran  strategis  yang  dapat dilakukan oleh pemerintah.
Analisis  kualitatif  dilakukan  dengan teknik  triangulasi  (data  dan  metodologi)
terhadap  masalah  kemiskinan  dan  faktor- faktor penyebabnya yang berkaitan aset mata pencaharian  berkelanjutan  ( sustainable  live- lihoods  assests ).  Penelitian  ini  berlang-sung selama  satu  tahun  yaitu  (1)  menggambarkan secara  mendetail  penyebab  kemiskinan  me- nurut  masyarakat  miskin,  (2)  menjelaskan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perilaku rumah  tangga  miskin,  dan  (3)  merumuskan strategi utama dalam penanggulangan kemis- kinan  yang  efektif  berda-sarkan  penyebab kemiskinan,  (4)  mendesain  model  pember- dayaan  yang  efektif  dalam  meningkatkan kesejahteraan  rumah  tangga  miskin,  (5) mengidentifikasi  peran-peran  strategis  yang dapat  dilakukan  pemerintah,  dan  (6)  terbit pada prosiding dan jurnal akreditasi nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Demografi
Jumlah  penduduk  Kabupaten  Kara- wang  sampai  dengan  tahun  2020  mencapai 2.273.579  jiwa,  dengan  rata–rata  laju  per- tumbuhan  penduduk  (LPP)  sebesar  1,04%. Tingkat kepadatan penduduknya terus menunjukkan trend meningkat, dari sebelum- nya hanya 1.213 jiwa per km 2 di tahun 2016 naik menjadi 1.296  jiwa per  km 2 pada tahun 2020.
Komposisi  Penduduk  Berdasarkan  Jenis Kelamin
Komposisi  penduduk  laki  –  laki  di Kabupaten  Karawang  pada  tahun  2020  se- banyak 1.177.310 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.118.468 jiwa. Dengan demikian,  berdasarkan  rasio  jenis  kelamin sebesar  105,36%,  artinya  setiap  100  orang perempuan berbanding dengan 105 orang laki – laki.

## Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia
Komposisi  penduduk    Kabupaten Karawang    berdasarkan    usia    pada    tahun 2020, terdiri atas penduduk berusia 5-9 tahun berjumlah  200.119  jiwa  atau  sekitar  8,7%, dan 10-14 tahun berjumlah 203.436 jiwa atau sekitar  8,9  %.  Penduduk  Kabupaten  Kara-
wang  usia  produktif  atau  usia  15-64  tahun berjumlah 1.570.527 jiwa atau sekitar 68,4%. Berdasarkan  komposisi  penduduk,  dapat dilihat  angka  beban  ketergantungan  ( depen- dency  ratio )  yaitu  perbandingan  antara penduduk  usia  non  produktif  dengan  pen- duduk  usia  produktif.  Pada  tahun  2020  nilai depencency  ratio menunjukan    angka 46,47%,  yang  berarti bahwa  dari 100  orang usia  produktif menanggung beban sekitar 46 orang yang tidak produktif. Pada tahun 2019 –  2020  tahun  terakhir  terjadi  trend peningkatan  angka  beban  ketergantungan (dependency ratio), dari sebelumnya 46,15 di tahun 2019 terus meningkat menjadi 46,17 di tahun  2020,  artinya  beban  penduduk  usia produktif  menanggung  penduduk  usia  tidak produktif, terus bertambah.

## Komposisi  Penduduk  Berdasarkan  La- pangan Usaha
Jumlah  penduduk  bekerja  berda- sarkan  lapangan  usaha  di  Kabupaten  Kara- wang  pada  tahun  2019  sebanyak  930.590 orang.  Dari jumlah tersebut,  sebesar 168.901 orang  atau  sekitar  18,5%  bekerja  pada lapangan usaha pertanian dan perikanan. Pada lapangan  usaha  perdagangan,  memberikan kontribusi  dalam  penyerapan  tenaga  kerja sebesar    287.985    orang    atau    sekitar 30,95%.   Sedangkan   pada   lapangan   usaha industri  menyerap  tenaga  kerja  sebesar 205.759  orang  atau  sekitar  22,11%.  Men- cermati  trend    serapan  tenaga  kerja  di  sector perdagangan  cenderung    terus  menguat  pada tahun  2016,  yaitu  sebesar  266.962  orang  di tahun  2018,  meningkat  menjadi  287.985 orang  di  tahun  2019.  Artinya,  permintaan tenaga kerja sektor perdagangan   telah   men- jadi   salah   satu   kunci   untuk   mengurangi tingkat  pengangguran      masyarakat      Kara- wang,   pada   saat   sektor  industri  pengola- han  mengalami  pelambanan  serapan  tenaga kerja  akibat  melemahnya  perekonomian global. Disisi lain, serapan tenaga kerja sektor pertanian  dan  perikanan  relatif  stabil,  yang menunjukkan transisi tenaga kerja pada sektor primer dan sektor lainnya tidak  menunjukkan perubahan signifikan. Kondisi ini diharapkan
dapat  memperkuat  ketahanan  pangan  Kabu- paten  Karawang  secara  berkelanjutan  karena minat  tenaga  kerja  di  sektor  pertanian  dan perikanan masih cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Peta  Penyebab  Kemiskinan  Menurut  Ru- mah Tangga Miskin
Faktor penyebab  kemiskinan nelayan di  Kabupaten  Karawang  diantaranya  adalah berupa  fluktuasi  musim  ikan.  Fluktuasi  mu- sim  ikan  ini  dapat  menyebabkan  ketidak- pastian  pendapatan  nelayan.  Apabila  sedang musim  ikan,  maka  penghasilan  nelayanpun cukup  baik.  Namun  pada  saat  musim  ikan mulai  berkurang,  maka  sering  kali  para nelayan  mendapatkan  hasil  tangkapan  yang pas-pasan  atau  bahkan  rugi.  Sumberdaya manusia  di  Kabupaten  Karawang  masih sangat  rendah.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari rendahnya  tingkat  pendidikan  para  nelayan, yaitu  hanya  18,36%  saja  penduduk  yang dapat menyelesaikan pendidikan di atas SD.
Rendahnya  tingkat  pendidikan  nela- yan  ini,  tidak  terlepas  dari  budaya  dan lingkungan setempat. Rendahnya tingkat Pen- didikan nelayan ini, bukan hanya dialami oleh nelayan sebagai kepala keluarga saja, namun berimbas juga kepada anggota keluarga.
Rendahnya  pendidikan  para  kepala keluarga ini, tidak terlepas dari latar belakang keluarga dan kondisi masyarakat  Kabupaten Karawang pada waktu dulu. Bagi masyarakat Kabupaten  Karawang  yang  dominan  nela- yan  ini,  pada waktu dulu tingkat pendidikan bagi nelayan belum menjadi kebutuhan yang begitu  penting  apalagi  pada  saat    itu  kondisi sarana  dan  prasarana  tidak    mendukung,  se- hingga  masyarakat  lebih  memilih  untuk bekerja.  Faktor  utama  masyarakat  tidak melanjutkan  Pendidikan,  yaitu  karena  faktor ekonomi  keluarga.  Selain  itu,  para  orang  tua terpaksa memanfaatkan tenaga anaknya untuk membantu  perekonomian  keluarga  atau paling tidak dengan demikian dapat mengurangi  beban  keluarga.  Hal  ini  menun- jukkan  bahwa  kemampuan  rumah  tangga nelayan  dalam  menjangkau  pelayanan  pen- didikan  sangat  terbatas.  Rendahnya  pen-
didikan  nelayan  ini  berpengaruh  juga  ter- hadap  keterampilan  pola  pikir,  dan  sikap mental mereka. Dalam bekerja, nelayan lebih mengandalkan  kekuatan  fisik  atau  tenaga, sehingga  dapat  dipastikan  bahwa  nelayan tidak  mempunyai  kesempatan  yang  cukup untuk mencari lapangan pekerjaan lain diluar sector perikanan.
Kemiskinan rumah tangga nelayan di Kabupaten  Karawang  dapat  pula  disebabkan oleh adanya eksploitasi para pemodal (bakul), yaitu  berupa  hubungan  patron-klien  yang sangat  merugikan  nelayan  kecil  dan  buruh nelayan.  Pada  saat  seseorang  ingin  memiliki perahu  dan  menjadi  juragan,  namun  tidak cukup  memiliki  modal,  maka  orang  tersebut akan  meminjam  uang  kepada  bakul  untuk membeli  perahu  dan  perlengkapan  alat tangkap.  Pilihan  ini  dilakukan  oleh  nelayan karena  prosedurnya  relatif  lebih  mudah  jika dibandingkan  dengan  meminjam  uang  di bank. Peminjaman uang pada bakul ini cukup dilakukan  secara  lisan,  namun  konse- kuensinya  para  juragan  harus  menjual  hasil tangkapannya  kepada  bakul  yang  telah meminjamkan  uang  tersebut  dengan  harga hasil  tangkapan  yang  jauh  lebih  rendah  bila dijual di pasaran (langgan). Sistem bagi hasil dilakukan  oleh  para  nelayan  dengan  alasan karena  hasil  tangkapan  yang  tidak  menentu. Sistem  bagi  hasil  yang  berlaku  ini,  dianggap hanya  menguntungkan  pihak  juragan  saja, karena besarnya pembagian hasil yang sangat timpang.
Ketidakpuasan  nelayan  bidak  ter- hadap  sistem  bagi  hasil  terjadi  jika  operasi perahu  tidak  memperoleh  penghasilan,  pada situasi  seperti  itu,  bidak  tidak  mendapatkan suatu  kompensasi  dalam  bentuk  apapun  dari jugaran pemilik kapal.  Jaminan sosial  tenaga kerja bagi bidak juga tidak ada, sehingga jika bidak  sakit  harus  menanggung  sendiri  biaya pengobatannya atau meminjam uang terhadap juragannya. Dalam keadaan seperti ini, bidak tidak  dapat  berbuat  banyak  karena  tingkat ketergantungan  terhadap  juragan  cukup tinggi. Bidak menerima kenyataan seperti ini karena  dipaksa  oleh  keadaan  dan  terikat
kontrak  kerja  terhadap  juragannya.  Hal  ini menurut  mereka  merupakan  suatu  sistem yang telah diterima secara turun temurun.
Motorisasi  perahu-perahu  nelayan dalam pelaksanaanya, memiliki kelebihan dan kekurangan.  Dengan  adanya  penggunaan mesin,  perjalanan  perahu  nelayan  untuk  me- nangkap  ikan  dapat  dilakukan  dengan  lebih cepat,  penghematan  tenaga  pendayung  dan kegiatan  tidak  tergantung  pada  arah  angin, yang berarti waktu dan tenaga dapat dihemat. Selain  itu  juga,  kegiatan  menangkap  ikan dapat  dilakukan  dengan  lebih  intensif.  Na- mun,  dalam  perkembangannya  motorisasi peralatan  tangkap  telah  menyebabkan  ter- sisihnya  kelembagaan  ekonomi,  karena  para nelayan  harus  menjual  hasil  tangkapannya kepada  para  bakul  yang  menjadi  lang- ganannya, bukan melalui lelang bebas seperti sebelum  diberlakukannya  motorisasi.  Selain itu,  motorisasi  peralatan  tangkap  erat kaitannya  dengan  penggunaan  bahan  baku. Setelah  adanya  kenaikan  harga  bahan  bakar minyak (BBM) mulai tahun 1998 sampai saat ini,  masyarakat  nelayan  sangat  merasa terbebani  karena  harus  mengeluarkan  biaya operasional yang lebih besar. Kenaikan harga BBM  tersebut  tidak  dibarengi  dengan  ke- naikan harga hasil produksi nelayan.
Kemiskinan  rumah  tangga  nelayan dapat  terlihat  oleh  adanya  penurunan  hasil tangkapan  dan  gagalnya  usaha  tambak  para nelayan.  Menurut  informasi  salah  seorang informan,  hal  ini  diduga  akibat  adanya pencemaran  lingkungan  oleh  beberapa  PT yang  bergerak  pada  pembuatan  bahan  baku cat  dan  pelapis  keramik,  sehingga  ikan-ikan yang  dulunya  bisa  ditangkap  nelayan  kini tidak  ada.  Selain  itu,  pembangunan  tempat penambangan  lepas  pantai  dulunya  me- rupakan  wilayah  penangkapan  ikan  yang sangat potensial, akibat pembangunan tempat penambangan lepas pantai, kini nelayan tidak bisa lagi menangkap ikan di tempat tersebut. Sekalipun  penyebab  pencemaran  sudah ditangani, namun dampaknya sampai saat ini masih  dirasakan  oleh  para  nelayan,  yaitu berupa  penurunan  hasil  produksi.  Pada  saat
hasil  tangkapan  sedang  tidak  baik  atau  pada saat  musim  paceklik,  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  sehari-hari  seringkali  para nelayan meminjam uang kepada para juragan atau bank harian (Bank Dinan). Bahkan untuk memenuhi  kebutuhan  yang  memerlukan biaya yang besar, para nelayan biasanya me- minjam uang kepada para rentenir. Pinjaman kepada para rentenir ini biasanya dialokasikan oleh  para  nelayan  untuk  biaya  anggota keluarga (istri dan anak) yang akan berangkat bekerja  ke  luar  negeri  sebagai  TKI  atau TKW.  Sedangkan  pinjaman  kepada  juragan dan bank harian,  biasanya dialokasikan oleh para  nelayan  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  sehari-hari  seperti  kebutuhan  dapur, membayar iuran listrik dan iuran air. Namun adapula  sebagian  nelayan  yang  meng- alokasikan  uang  pinjaman  tersebut  untuk memenuhi kebiasaan-kebiasaan mereka, yaitu berupa kebiasaan minum-minuman keras dan bermain  judi.  Selain  uang  pinjaman,  uang hasil  menangkap  ikan    yang    seharusnya digunakan untuk  memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,  juga  digunakan  untuk  minum- minuman  keras  dan  berjudi.  Kebiasaan  ini hampir  sudah  umum  dilakukan  oleh  para nelayan yang dalam kehidupan sehari-harinya memang  kurang  taat  beribadah.  Kebiasaan buruk ini sangat terlihat jelas pada saat acara pesta  laut  (nadran),  hari  raya  idul  fitri,  dan pada  saat  ada  pesta  hiburan  di  desa  seperti sandiwara,  konser  dangdut  dan  lain-lain. Kebiasan-kebiasan  ini  menyebabkan  para nelayan  terjerat  hutang  dan  semakin  sulit untuk keluar dari kemiskinan.

## Strategi  Utama  Penganggulangan  Kemis- kinan yang Efektif Berdasarkan Penyebab Kemiskinan
Rumah  tangga  nelayan  berusaha mengoptimalkan  peran  tenaga  kerja  anggota keluarga  dalam  mengatasi  masalah  kemis- kinan.  Bagi  anak-anak    yang  masih  kecil, biasanya  membantu  mencari  penghasilan dengan  menggorek  di  Tempat  Pelelangan Ikan (TPI). Kegiatan menggorek ini dilakukan  pada  saat  musim  penangkan  ikan teri,  sedangkan  untuk  hari-hari  biasa,  anak-
anak meminta ikan kepada nelayan yang baru mendarat  (alang-alang).  Uang  hasil  meng- gorek  dan  alang-alang  tersebut,  sebagian diserahkan  kepada  orang  tua  dan  sebagian lagi  dipergunakan  untuk  jajan  dan  ditabung untuk  keperluan sekolah.  Bagi para istri atau anak  gadis,  dapat  membantu  memenuhi kebutuhan  hidup  keluarga  dengan  bekerja  di pabrik  pengolahan  ikan.  Namun  ada  pula sebagian istri dan anak nelayan yang memilih bekerja  ke  luar  negeri  sebagai  Tenaga  Kerja Wanita  (TKW).  Hasil  dari  pekerjaanya  se- bagai  TKW  ini  sangat  membantu  dalam meningkatkan  kesejahteraan  hidup  keluarga. Sedangkan  bagi  anak  laki-laki,  biasanya membantu  orang  tuanya  bekerja  melaut  atau bekerja  ke  luar  negeri  sebagai  TKI.  Bagi nelayan  juragan,  menggunakan  tenaga  kerja anggota  keluarga  lebih  menguntungkan karena  tidak  harus  memberikan  pinjaman uang  sebagai  ikatan  kerja,  dan  selain  itu hasilnyapun  bisa  dinikmati  oleh  keluarga sendiri. Penerapan strategi ini telah membantu menambah pendapatan rumahtangga nelayan dalam  mencukupi  kebutuhan  hidup  sehari– hari.    Menghadapi  situasi  kemiskinan  yang berkaitan  dengan  hasil  tangkapan  yang  tidak menentu,  rumah  tangga  nelayan  berusaha mengalokasikan  tenaga  kerjanya  ke  berbagai jenis  pekerjaan,  seperti  menjadi  buruh  tani, buruh  pabrik,  pengolahan  ikan,  dan  lain  – lain.
Diversifikasi peralatan  tangkap  pada masyarakat    nelayan    difasilitasi  oleh  peme- rintah      melalui  pemberian  bantuan  kredit peralatan tangkap jaring. Pelaksanaan bantuan kredit  ini  dikoordinir  oleh  kopersi  nelayan. Misalnya  peralatan  tangkap  jaring  kopet, mulai  dikenal  oleh  para nelayan sekitar   dua tahun    yang    lalu.  Pada  awalnya  jenis  per- alatan  tangkap  ini  hanya  berjumlah  10 (sepuluh)  unit  jarring,  namun  karena  dinilai banyak memberikan keuntungan bagi nelayan,  akhirnya  nelayan  banyak  yang mengadopsi  peralatan  tangkap  tersebut. Diversifikasi   peralatan   tangkap   ini   dila- kukan   oleh   para   nelayan   untuk meng- antisipasi  fluktuasi  musim  ikan,  sehingga
pada  saat-saat  tertentu  para  nelayan  harus menggunakan  alat  tangkap  tertentu  yang sesuai  dengan  jenis  ikan  yang  dapat ditangkap.  Misalnya  pada  saat  musim  ikan teri,  maka  para  nelayan  menggunakan  alat tangkap  jaring  payang.  Pada  saat  musim udang,  para  nelayan  menggunakan  alat tangkap  jaring  kantong.  Pada  saat  musim rajungan,  para  nelayan  menggunakan  alat tangkap jaring kejer atau bubu, dan lain-lain. Penerapan  strategi  ini  telah  membantu  ne- layan  dalam  mengatasi  faktor  penyebab kemiskinan berupa fluktuasi musim ikan yang tidak  menentu.  Para  istri  nelayan  ikut  aktif dalam  kelompok  arisan  dan  kelompok pengajian untuk membantu mengatasi masalah  kemiskinan.  Kegiatan  arisan  dila- kukan setiap seminggu sekali yaitu pada hari Jum’at.  Pembayaran  uang  iuran  ini  bisa diangsur dari hasil menangkap ikan. Kegiatan arisan  ini  biayan  dilakukan  pada  saat pengajian  ibu-ibu.  Kegiatan  ini  dilakukan pada  siang  hari  karena  para  istri  nelayan memiliki  waktu  yang  sangat  luang  disiang hari.  Hasil  dari  kegiatan  arisan  dapat  digu- nakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarga dan  selain  itu,  dapat  pula  dijadikan  sebagai modal  untuk  membuka  usaha  kecil-kecilan seperti  berdagang  dan  lain-lain.  Sedangkan kelompok  pengajian  bapak-bapak  dilakukan setiap  seminggu  sekali  yaitu  setiap  malam Jum’at.  Kegiatan  ini  dilakukan  pada  malam hari  karena  pada  siang  hari  para  nelayan banyak  menghabiskan  waktunya  untuk  me- nangkap  ikan  di  laut.  Penerapan  strategi  ini telah membantu  rumahtangga  nelayan dalam memenuhi  kebutuhan  sehari  –  hari  dan tambahan modal usaha.
Hubungan  sosial  yang  dilakukan nelayan  merupakan  salah  satu  upaya  untuk mempertahankan  keberadaanya.  Setiap  indi- vidu  nelayan  memiliki  kemampuan  yang berbeda-beda  dalam  hal  kuantitas  dan  kua- litas,  juga  intensitas  hubungan  sosial  yang dilakukannya, sekalipun terbuka luas peluang nelayan  untuk  melakukan  hubungan  sosial secara  maksimal.  Hubungan  tersebut  bukan hanya  melibatkan  dua  individu,  melainkan
banyak individu. Hubungan individu nelayan tersebut  akan  membentuk  jaringan  sosial yang  sekaligus  merefleksikan  terjadinya pengelompokan  sosial  dalam  kehidupan masyarakat nelayan. Jaringan sosial mengacu pada  hubungan  yang  dibangun  oleh  nelayan dengan  berbagai  pihak  untuk  mengantisipasi tekanan–tekanan  hidup.  Jaringan  sosial dimanfaatkan  nelayan  sebagai  salah  satu strategi  dalam  menghadapi  kemiskinan. Jaringan  sosial  dimanfaatkan  dalam  kegiatan menangkap  ikan  dan  mengatasi  tekanan  – tekanan  ekonomi.  Pada  musim  tidak  me- nangkap  ikan  para  nelayan  (Bidak)  biasanya memimnjam  uang  kepada  saudara,  tetangga maupun  teman  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  sehari–hari.  Adapula  nelayan  yang meminjam  uang  kepada  juragan  dengan jaminan  ikatan  kerja,  sehingga  pada  saat musim  ikan  tiba  nelayan  tersebut  harus bekerja pada juragan tersebut.
Dengan  semakin  tumbuhnya  sektor informal  memicu  gejala  pola  nafkah  ganda pada masyarakat nelayan. Meskipun kegiatan perikanan  sangat  padat  sehingga  sangat sedikit  memberi  ruang  bagi  para  nelayan untuk melakukan pekerjaan lain, para nelayan pada  suatu  waktu  masih  mempunyai kesempatan  untuk  melakukan  pola  nafkah ganda. Penerapan strategi ini telah membantu sumber  pendapatan  keluarga  di  tengah ketikapastian hasil tangkapan ikan.
Diversifikasi   peralatan   tangkap   ini   dila- kukan   oleh   para   nelayan   untuk mengan- tisipasi  fluktuasi  musim  ikan,  sehingga  pada saat–saat  tertentu  para  nelayan  harus  meng- gunakan  alat  tangkap  tertentu  yang  sesuai dengan jenis ikan yang dapat ditangkap. Para istri  nelayan  di  Desa  Limbangan  ikut  aktif dalam  kelompok  arisan  dan  kelompok pengajian  untuk  membantu  mengatasi  ma- salah  kemiskinan.  Kegiatan  arisan  ini  biasa- nya  dilakukan  pada  saat  pengajian  ibu-  ibu. Kegiatan ini dilakukan pada siang hari karena para  isteri  nelayan  memiliki  waktu  yang sangat luang disiang hari. Hasil dari kegiatan arisan  ini  dapat  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan keluarga dan selain itu, dapat pula
dijadikan  sebagai  modal  untuk  membuka usaha  kecil-kecilan  seperti  berdagang  dan lain-lain.  Sedangkan  kelompok  pengajian bapak-bapak  dilakukan  setiap  seminggu sekali,  yaitu  setiap  malam  Jum’at.  Kegiatan ini  dilakukan  pada  malam  hari  karena  pada siang hari para nelayan banyak menghabiskan waktunya untuk menangkap ikan di laut.
Jaringan  sosial  dimanfaatkan nelayan sebagai salah satu strategi dalam menghadapi kemiskinan.  Jaringan  sosial ini  dimanfaatkan dalam  kegiatan  menangkap  ikan  dan mengatasi  tekanan-tekanan  ekonomi.  Pada musim  tidak  menangkap  ikan  para  nelayan (Bidak)  biasanya  meminjam  uang  kepada saudara,  tetangga  maupun  teman  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari. Adapula  nelayan  yang  meminjam  uang kepada juragan dengan  jaminan ikatan  kerja, sehingga  pada  saat  musim  ikan  tiba  nelayan tersebut harus bekerja pada juragan tersebut.
Gambar 1. Struktur jaringan sosial: Hubungan bidak, juragan, dan bakul
Selain  itu,  jaringan  sosial  diman- faatkan  juga  oleh  para  nelayan  untuk mendapatkan  informasi  tentang  fluktuasi musim  ikan  di  daerah  tertentu.  Informasi  ini diperoleh  masyarakat  nelayan  dari  kerabat atau  temannya  yang  tinggal  di  daerah  lain. Informasi  tersebut  dimanfaatkan  oleh  para nelayan  sebagai  salah  satu  bahan  pertim- bangan  untuk  memutuskan  dalam  kegiatan mobilitas  musiman  nelayan  (bawaan).  Pada
saat para nelayan sedang melakukan bawaan, para  bakul  banyak  yang  tidak  memperoleh pendapatan karena para nelayan yang menjadi langgannya  menjual  hasil  tangkapannya  di daerah  lain.  Namun,  terdapat  juga  sebagian bakul  yang mendatangi  daerah-daerah tujuan bawaan  nelayan  dengan  maksud  agar  para nelayan  yang    menjadi  langgannya,  tetap menjual  hasil  tangkapan  kepada  bakul tersebut.

## Gambar 2. Peta mobilitas musiman nelayan di Kabupaten Kerawang
Saat  air  laut  pasang,  para  nelayan  di Kabupaten  Karawang  mendaratkan  perahu- nya di sungai, sehingga mereka akan menjual hasil tangkapan  pada tempat pelelangan ikan karena  jaraknya  yang  dekat  dengan  sungai tempat mendaratkan perahu nelayan tersebut. Sedangkan  pada  saat  air  laut  surut  (musim kemarau),  dan  sungai  tidak  bisa  digunakan untuk  mendaratkan  perahu,  maka  para nelayan  mendaratkan  perahunya  di  tepi-tepi pantai  dan  menjual  hasil  tangapannya  di tempat  pelelangan  ikan.  Tempat  pelelangan ikan  ini  dulu  merupakan  tempat  kegiatan lelang terbuka, namun setelah adanya langgan di  tempat  pelelangan  ikan,  tidak  ada  lagi kegiatan  lelang  terbuka  karena  para  nelayan harus  menjual  hasil  tangkapannya  kepada para  bakul  yang  menjadi  langganannya, sehingga setiap harinya di tempat pelelangan ikan tersebut, relatif sepi.
Desain  model  pemberdayaan  yang  efektif dalam  meningkatkan  kesejahteraan  ru- mah tangga miskin
Gambar 3. Model pemberdayaan nelayan miskin berbasis pemanfaatan sumberdaya perdesaan upaya pengentasan kemiskinan di perdesaan
Pendekatan  Partisipasi  merupakan langkah untuk pemberdayaan nelayan miskin dalam  pemanfaatan  sumberdaya  perdesaan. Disamping  itu,  pendekatan  ini  diyakini sebagai  cara  yang  luwes  karena  tidak  harus mengikuti  prosedur  baku,  namun  lebih disesuaikan  dengan  kondisi  di  lapangan dengan  memperhatikan  kondisi,  potensi, distribusi  dari  nelayan  miskin  maupun ketersediaan sumberdaya. Kerja secara kelompok  merupakan  salah  satu  keunggulan dari  pendekatan  ini  karena  dengan  cara demikian antar nelayan miskin dengan ketua kelompok dan fasilitator dapat saling berbagi. Dalam  situasi  seperti  ini,  nelayan  miskin ditempatkan  sebagai  subyek,  bukan  hanya sebagai  obyek  untuk  pemecahan  persoalan nelayan  miskin  dalam  pemanfaatan  sum- berdaya.  Data  dari  pendekatan  partisipasi bukan  berupa  data  numerik,  namun  lebih bersifat informasi situasi yang telah mendekati  kenyataan  sehari-hari  mengenai persoalan-persoalan  yang  harus  dihadapi
nelayan  miskin.  Selain  itu,  melalui  diskusi interview  mendalam  juga  dilakukan  untuk menggali  data  agar  mampu  memperoleh informasi  secara  mendalam  mengenai  per- soalan-persoalan  individual  nelayan  miskin yang sulit diperoleh dalam diskusi kelompok.
Pemberdayaan  nelayan  miskin  dila- kukan  melalui  upaya  peningkatan  keteram- pilan kegiatan pertanian, perikanan, keteram- pilan  sederhana  pengelolaan  hasil  pertanian, perikanan  dan  upaya  pemasaran.  Tujuan utama  kegiatan  pemberdayaan  ini  untuk meningkatkan  pendapatan  nelayan  miskin dengan memanfaatkan sumberdaya perdesaan secara  optimal.  Pendampingan  untuk  mem- perolah modal usaha dan supervise dilakukan sebagai  salah  satu  kegiatan  pemberdayaan nelayan  miskin.  Dukungan  modal  menjadi prasyarat  penting  untuk  menggerakkan  per- ekonomian  nelayan  miskin.  Dengan  mene- rapkan  sistem  bergulir  bagi  kelompok  nela- yan  miskin  yang  telah  berhasil  mengem- bangkan  usaha  dalam  pemanfaatan  sum- berdaya  perdesaan,  diharapkan  menggulir- kan  kepada  nelayan  miskin  lainnya.  Hal  ini dilakukan  dengan  harapan  meningkatkan tanggung  jawab  dan  rasa  memiliki  terhadap kegiatan  yang  telah  dilakukan  selama penelitian,  dapat  berjalan  secara  berkelan- jutan.
Disamping  itu,  diharapkan  melalui pemberdayaan  mampu  meringankan  beban nelayan  dan  memberi  alternatif  kegiatan peningkatan  pendapatan  dengan  meman- faatkan  sumber  perdesaan.  Pemantauan  per- kembangan  dilakukan  melalui  laporan  rutin dari  tim  leader  atau  ketua  kelompok  yang telah  dibentuk  dalam  kelompok-kelompok kerja  nelayan  miskin.  Berdasarkan  hasil pemantauan  tersebut,  diadakan  evaluasi dengan  menggunakan  indikator  penilaian. Infikator  evaluasi  tersebut  dikembangkan setelah  mendapat  masukan  dari  lapangan secara rutin untuk menentukan langkah yang dapat  dilakukan  kemudian,  sehingga  pem- berdayaan dapat berjalan lancar dalam rangka membawa  nelayan  miskin  menjadi  lebih mandiri. Agar secara mandiri nelayan miskin
dapat mengelola sumberdaya perdesaan untuk kepentingan  peningkatan  pendapatan  tanpa mengabaikan  keberlanjutan  daya  dukung sumberdaya  perdesaan  sebagai  penopang pendapatan rumah tangga secara berkesinambungan.

## Implementasi Model
Diperoleh model mantap dari hasil kajian lapangan  mengenai  kondisi  nelayan  miskin dan  pemanfaatan  sumberdaya  perdesaan. Ditetapkan  tim  penggerak  dari  masing- masing  kelompok  nelayan  yang  telah dibentuk  untuk  sosialisasi  dan  implementasi model.  Pemberdayaan  dilakukan  dengan diskusi  intensif  antar  anggota  kelompok  dan pelatihan-pelatihan  yang  dikoordinir  tim penggerak sebagai fasilitator yang didampingi oleh tim ahli sesuai dengan kesepakatan yang menjadi  kebutuhan  nelayan  miskin  untuk pemanfaatan  sumberdaya  perdesaan  yang disepakati bersama.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  terdahulu  dari hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  dike- mukakan kesimpulan sebagai berikut :
1. Berdasarkan  komposisi  penduduk,  dapat dilihat angka  beban  ketergantungan
( dependency  ratio ),  yaitu  perbandingan antara penduduk usia non produktif deng- an  penduduk  usia  produktif.  Permintaan tenaga  kerja  sektor  perdagangan,  telah menjadi salah satu kunci untuk mengurangi  tingkat  pengangguran  ma- syarakat  Karawang,  pada  saat  sektor industri  pengolahan  mengalami  pelam- banan  serapan  tenaga  kerja  akibat  mele- mahnya  perekonomian global. Disisi lain, serapan  tenaga  kerja  sektor  pertanian  dan perikanan relatif stabil, yang menunjukkan transisi  tenaga  kerja  pada  sector  primer dan  sektor-sektor  lainnya,  tidak  menun- jukkan  perubahan  signifikan.  Upaya  pen- dampingan  melalui  adopsi  teknologi sesuai kemampuan dan kebutuhan nelayan miskin,  peningkatan  pengetahuan  dan keterampilan, peningkatan partisipasi serta penguatan ekonomi sosial nelayan miskin
dengan  memfasilitasi  ahli/pakar  untuk memberikan  motivasi  dan  inovasi  untuk pemanfaatan  sumberdaya  perdesaan  agar memiliki  nilai  tambah  sehingga  me- ningkatkan pendapatan nelayan miskin.
2. Fluktuasi  musim  ikan  ini  dapat  me- nyebabkan  ketidakpastian  pendapatan  ne- layan.  Apabila  sedang  musim  ikan,  maka penghasilan  nelayanpun  cukup  baik.  Na- mun  pada  saat  musim  ikan  mulai  ber- kurang,  maka  sering  kali  para  nelayan mendapatkan  hasil  tangkapan  yang  pas- pasan  atau  bahkan  rugi.  Upaya  pen- dampingan  untuk  penguatan  ekonomi  so- sial  nelayan  miskin  dengan  cara  merintis jalan  bagi  nelayan  miskin  guna  mem- peroleh  sumber  modal  untuk  meng- gerakkan ekonomi di perdesaan. Perluasan kegiatan  ekonomi  berbasis  pemanfaatan sumberdaya  perdesaan  sehingga  mampu menstimulasi  terjadinya  diversifikasi  eko- nomi  sebagai  perluasan  kesempatan  kerja di  perdesaan  yang  berarti  perluasan kesempatan  meingkatkan  pendapatan. Peningkatan  pendapatan  secara  meluas merambah  pada  nelayan  miskin  secara bergulir tentu saja akan semakin kondusif untuk pengentasan kemiskinan nelayan di Kabupaten Karawang.
3. Rumah  tangga  nelayan  berusaha  meng- optimalkan  peran  tenaga  kerja  anggota keluarga  dalam  berusaha  mengatasi  ma- salah  kemiskinan.  Bagi  anak-anak    yang masih  kecil,  biasanya  membantu  mencari penghasilan dengan menggorek di Tempat Pelelangan  Ikan  (TPI).  Kegiatan  meng- gorek  ini  dilakukan  pada  saat  musim menangkap  ikan  teri.  Sedangkan  untuk hari-hari  biasa  anak-anak  meminta  ikan kepada  nelayan  yang  baru  mendarat ( alang-alang ).
4. Pemberdayaan  nelayan  miskin  dilakukan melalui  upaya  peningkatan  keterampilan kegiatan  pertanian,  perikanan,  keteram- pilan  sederhana  pengelolaan  hasil  perta- nian,  perikanan  dan  upaya  pemasaran. Tujuan  utama  kegiatan  pemberdayaan  ini untuk  meningkatkan  pendapatan  nelayan
miskin  dengan  memanfaatkan  sum- berdaya perdesaan secara optimal. Diskusi intensif  dilakukan  melalui  pertemuan kelompok  dengan  membahas  issue-issue terkait  tentang  sumberdaya  perdesaan, persoalan  yang  dihadapi  nelayan  miskin untuk meningkatkan pendapatan. Kegiatan pemberdayaan melalui pelatihan-pelatihan tentang  pertanian,  perikanan,  teknologi pengelolaan,  dan  pemanfaatan  sumber- daya perdesaan.
5. Ditetapkan  tim  penggerak  dari  masing- masing  kelompok  nelayan  yang  telah dibentuk  untuk  sosialisasi  dan  imple- mentasi  model.  Pemberdayaan  dilakukan dengan  diskusi  intensif  antar  anggota kelompok  dan  pelatihan-pelatihan  yang dikoordinir  tim  penggerak  sebagai  fasi- litator  yang  didampingi  oleh  tim  ahli sesuai  dengan  kesepakatan  yang  menjadi kebutuhan  nelayan  miskin  untuk  peman- faatan sumberdaya perdesaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Girsang,  W.  (2011).  Kemiskinan  Multi- dimensional  di  Pulau  -  Pulau  Kecil (B.-  UNPATTI  (ed.).  Ambon:  Badan Penerbit Universitas Pattimura. Hardani,  Andriani,  H.,  Ustiawaty,  J.,
Utami,  E.  F.,  Istiqomah,  R.  R., Fardani,  R.  A.,  Sukmana,  D.  J.,  & Auliya,  N.  H.  (2020).  Metode  Pene- litian Kualitatif & Kuantitatif. Yogya- karta: Pustaka Ilmu.
Hasanah, F. F. (2010).  Kajian Kemiskinan
Masyarakat  Lokal  Studi  Kasus  di
Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi. Tesis Ma- gister  Perencanaan  dan  Kebijakan Publik Universitas Indonesia.
Isdijoso,  W.,  Suryahadi,  A.,  &  Akhmadi.
(2016).  Penetapan  kriteria  dan  va- riabel  pendataan  penduduk  miskin yang  komprehensif  dalam  rangka perlindungan  penduduk  miskin  di Kabupaten/Kota. SMERU . https://
doi.org/10.1109/CAIDCD.2009.5374 873
Kusriyah,  S.,  &  Aulia,  D.  (2015).  Kebi- jakan daerah dalam program pengentasan  kemiskinan  dalam  rang- ka  peningkatan  kesejahteraan  rakyat berdasarkan  Undang  Undang  No  13 Tahun  2011  di  Kabupaten  Demak. Pembaharuan  Hukum , II (13),  312– 322.  http://jurnal.unissula.ac.id/index. php/PH/article/download/1369/1053
Mugni,  A.  (2006).  Strategi  Rumahtangga Nelayan  dalam  Mengatasi  Kemis- kinan. Skripsi Institut Pertanian
Bogor.  http://repository.ipb.ac.id/han- dle/123456789/1062 Mulviana,  &  Laapo,  A.  (2021).  Analisis tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan  di  Desa  Lero  Kecamatan Sindue  Kabupaten  Donggala. Jam- bura  Geo  Education  Journal , 2 (1), 15–27.  https://doi.org/10.34312/jgej. v2i1.9642 Nurrachadiana, C. (2018). Laporan Kinerja Pemerintah  Kabupaten  Karawang  Ta- hun  2017.  Karawang:  Pemerintah Kabupaten Karawang. Pendidikan,  A.  B.  (2020).  Ringkasan Laporan  Penyelenggaraan  Pemerin- tahan  Daerah  (LPPD)  Pemerintah Kabupaten  Karawang  Tahun  2020. Penyampaian  Ringkasan  LPPD  ini sekaligus  untuk  melaksanakan  Per- aturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun 2019  tentang  Laporan  dan  Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah. Ramdayanti,  E.,  Argenti,  G.,  &  Masingga, P.  (2021).  Peran  pemerintah  dalam pemberdayaan  masyarakat  nelayan  di Desa  Ciparagejaya  Kabupaten  Kera- wang. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan Suara  Khatulistiwa  (JIPSK) , VI (02), 194–201. Rismayadi, B. (2018). Pengembangan eko- nomi  kreatif  untuk  meningkatkan pendapatan  masyarakat  Desa  Tan- jungpakis  Kecamatan  Pakisjaya  Ka- bupaten Karawang. Buana Ilmu , 2 (2), 118–129.
https://doi.org/10.36805/bi.v2i2.419 Salim,  &  Syahrum.  (2012).  Metodologi Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  Cita- pustaka Media.
Suhendar,  A.  (2020).  Laporan  Kinerja  In- stansi  Pemerintah  BAPPEDA  Kabu- paten Karawang Tahun 2020.
Tulung,  F.  H.  (2011).  Program  Pe- nanggulangan  Kemiskinan  Kabinet Indonesia Bersatu II. Kominfo.
Vibriyanti,  D.  (2014).  Kondisi  sosial ekonomi  dan  pemberdayaan  nelayan tangkap  Kota  Tegal,  Jawa  Tengah. Jurnal Kependudukan Indonesia ,
9 (1), 45–58.
Zubaedi.  (2013).  Pengembangan  Masya- rakat  (1st  ed.).  Jakarta:  Fajar  Inter Pratama Mandiri.