POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik Vol.14, No. 1, 2023 doi: 10.14710/politika.14.1.2023.18-30

## Analisis Kegagalan Inovasi Pemerintah Daerah
Dzunuwanus Ghulam Manar 1 dan Laila Kholid Alfirdaus 2
1,2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro Semarang
Received: (4 September 2022) Revised: (27 Februari 2023) Published: (30 April 2023)
Keywords : kegagalan inovasi; inovasi kebijakan; pemerintah daerah

## Pendahuluan
atatan  tentang  keberhasilan  inovasi  pemerintahan,  baik  yang  dilakukan  di tingkat nasional maupun lokal telah banyak tersaji dan menjadi bagian dari diseminasi (lihat Pratiwi, 2021, Gumilar, 2019 dan Tahir dan Harakan, 2018).
Pemerintah  meyakini,  inovasi  adalah  terobosan  penting  untuk  mendukung good governance dan good  public  service .  Tak  kurang  dari  unsur  pemerintah  sendiri menggunakan  momentum  keberhasilan  inovasi  sebagai  sarana  unjuk  kinerja  dan keberhasilan.  Bahkan  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara/Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengeluarkan publikasi tentang 99 inovasi pemerintahan setiap  tahunnya,  yang  dilakukan  oleh  berbagai  jenjang  organisasi  pemerintahan  di Indonesia (https://www.menpan.go.id). Berbagai upaya ini memperlihatkan dorongan yang  besar  dari  pemerintah  pusat,  agar  pemerintah  daerah  semakin  berdaya  guna. C

## Abstrak:
Artikel  ini  mendiskusikan  berbagai  penjelasan  tentang  kegagalan  inovasi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah.  Selama  ini,  aspek  kegagalan  belum mendapatkan perhatian sebagai pembelajaran ( lesson learned ) bagi peningkatan inovasi.  Fokus  utamanya  seringkali  diarahkan  pada  inovasi  yang  dianggap berhasil  atau  yang  dikenal  dengan  praktik  baik  ( best  practice ) . Padahal  dari kegagalan  inovasi  di  sebuah  tempat,  berbagai  pelajaran  penting  dapat diidentifikasi  untuk  gagasan-gagasan  inovasi  di  tempat  lain.  Artikel  ini menggunakan  ilustrasi  tentang  inovasi  yang  telah  dilakukan  oleh  beberapa pemerintah daerah yang pada akhirnya mengalami kegagalan. Pengertian gagal di sini merujuk pada gagasan inovasi yang tidak dapat diimplementasikan, tidak dapat  dilanjutkan,  maupun  memerlukan  perombakan  gagasan.  Terlepas  dari faktor  politik,  temuan  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  faktor-faktor strategis,  seperti  kebijakan  dan  sumber  daya  sebagai  penopang  pelaksanaan kebijakan,  memerlukan  pendekatan  dan  tata  kelola  yang  strategis  pula;  lebih banyak mendominasi terjadinya kegagalan inovasi daripada faktor-faktor teknis, seperti teknologi, fasilitas, dan tata kelola.
Inovasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  maupun  kementerian/lembaga, utamanya  yang  kemudian  menjadi  praktik  baik  ( best  practices )  diharapkan  menjadi inspirasi bagi organisasi pemerintah untuk mengembangkan inovasi (Setijaningrum, 2017).
Kementerian  maupun  lembaga,  seperti  Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN) juga mempublikasikan inovasi yang dilakukan oleh jajarannya di seluruh Indonesia. Bahkan  mendirikan  Pusat  Inovasi  Administrasi  Negara,  dengan  harapan  mampu menyediakan  perumusan  kebijakan,  koordinasi,  sinkronisasi,  monitoring  serta evaluasi  inovasi  (https://www.lan.go.id).  Pendek  kata,  ekspose  atas  keberhasilan sebuah  inovasi  menjadi  sesuatu  yang  sangat  penting  untuk  dirayakan  dan disebarluaskan.  Tujuannya,  tak  lain  mendorong  sebanyak  mungkin  kelahiran gagasan-gagasan  inovatif  baru  lainnya,  guna  perbaikan  kebijakan  dan  pelayanan publik depan, dan mengakselerasi penerapan inovasi di berbagai lapis pemerintahan (Munro,  2015:224).  Berbagai  upaya  tersebut  menjadi  bagian  dari  upaya  pemerintah yang  memungkinkan  terjadinya  pembelajaran  kebijakan  ( policy  learning ),  demi penyebaran  gagasan  inovasi  yang  lebih  luas,  yang  biasa  disebut  dengan innovation diffusion (Walker, 2006:312).
Namun, bagaimana jika yang terjadi sebaliknya? Tentu, kegagalan inovasi juga menjadi  sumber  pelajaran  yang  berharga.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  inovasi sebagai  sebuah  hasil  olah  pikir  manusia  tidak  semuanya  berhasil.  Memandang kegagalan  inovasi  sebagai  sebuah  aib  tentunya  sudah  tidak  relevan  lagi,  ketika meyakini  bahwa  inovasi  adalah  sebuah  proses  kesinambungan  dari  satu  tindakan ataupun  kebijakan.  Justru  dengan  adanya  kegagalan  dapat  dijadikan  sebagai  batu pijakan  pembelajaran  bagi  inovasi  berikutnya  agar  tidak  menemui  masalah  dan kesalahan  yang  sama.  Sebagaimana  studi  Marzocchi  dan  Ramlogan  (2019),  dari kegagalan  inovasi,  tidak  jarang  justru  dapat  dihasilkan  gagasan-gagasan  inovasi strategis  yang  spesifik,  tergantung  pada  keterbukaan  pemikiran  para  pemangku kebijakan merespon kegagalan tersebut.
Inovasi  tidak  selalu  memberikan  hasil  yang  diharapkan  serta-merta  pada kesempatan pertama. Namun setelah melalui proses dan menemukan formulasi yang tepat maka inovasi barulah dikatakan berhasil (Townsend, 2010; Kuyatt, 2011). Inovasi- inovasi yang gagal inilah yang memberikan kontribusi kepada keberhasilan dengan perbaikan  dan  peninjauan  kembali  atas  upaya  yang  telah  dilakukan.  Dengan demikian, kegagalan dalam sebuah inovasi pun memiliki nilai dan kontribusi penting bagi keberhasilan pada proses inovasi di masa yang akan datang.
Beranjak  dari  pemikiran  tersebut,  maka  penting  untuk  mengidentifikasi kegagalan  inovasi  sebagai  bentuk  pembelajaran  agar  inovasi-inovasi  di  masa  yang akan  datang  menjadi  lebih  baik,  efektif,  efisien,  dan  membawa  manfaat  yang  lebih besar. Tulisan ini didasarkan pada beberapa pengalaman empirik kebijakan, seperti digitalisasi perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai kegagalan inovasi  di  Kota  Semarang  yang  kemudian mandeg dan  tidak  ada  tindak  lanjutnya,
kebijakan  inovasi  kepemimpinan  yang  diprakarsai  Badan  Pengembangan  Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Tengah, serta kebijakan layanan aduan daring Bekasi Iconic yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, serta Persandian Kota Bekasi. Kasus-kasus ini menjadi pelajaran penting untuk menjelaskan mengapa sebuah  inovasi  dapat  gagal  dan  faktor-faktor  apa  yang  menyebabkan  hal  itu  dapat terjadi.
Dari  penelusuran  berbagai  literatur,  kegagalan  inovasi  utamanya  berasal  dari ketiadaan  prasyarat-prasyarat  yang  diperlukan  untuk  dikonkretkan.  Pertama, prasyarat  tersebut  menyangkut  aspek  relevansi.  Gagasan  yang  tidak  berangkat  dari kebutuhan  masyarakat  (Kuyat,  2011)  pada  banyak  kasus,  apa  yang  menurut pemerintah daerah dianggap “baik”, terkadang tidak dianggap “baik” oleh masyarakat. Inovasi Pemerintah Kota Tegal yang berusaha memberikan perlindungan kepada para gelandangan dan lansia di sekitar terminal kota, melalui program “Ladis Song Malam” dengan menyediakan berbagai fasilitas, nyatanya menemui banyak kesulitan dalam implementasinya.  Padahal,  inovasi  ini  sudah  mendapatkan  penghargaan  dari Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah.  Walaupun  maksud  “baik”  dari  inovasi  cukup mudah  dipahami,  tetapi  kenyataannya  inovasi  ini  kurang  mendapat  sambutan, dikarenakan gagasan yang tidak merepresentasikan suara masyarakat.
Kedua, kegagalan juga dapat berasal dari gagasan yang tidak searah dengan visi misi pemerintah (Kuyat, 2011). Dalam hal ini, inovasi justru akan rentan dengan konflik dan lemah dukungan politik. Bagaimanapun juga, sebagai produk kebijakan, inovasi adalah produk politik. Ia terikat dengan struktur dan kepentingan politik, termasuk yang sudah dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang. Gagasan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang mengambil langkah responsif dalam  penanganan  Covid-19  pada  awal  2020  misalnya,  tidak  serta  merta  dapat diimplementasikan. Bahkan, mendapatkan resistensi dari pemerintah pusat, dengan dalih,  arahan  kebijakan  bencana  dan  krisis  secara  nasional  merupakan  ranah pemerintah pusat.
Ketiga, kegagalan inovasi dapat berasal dari resistensi dari para implementer di lapangan,  karena  inovasi  dianggap  membebani  kinerja  pada  birokrat  dan  aparat pemerintah.  Tidak  jarang,  kemunculan  inovasi  di  daerah  membawa  konsekuensi implementasi yang tidak mudah. Terlebih, jika inovasi tersebut merupakan gagasan yang  benar-benar  baru.  Konkretisasinya  di  lapangan  akan  memerlukan  tenaga  dan waktu  ekstra,  karena  para  implementer  dipaksa  menginstal  sistem  baru  di  ranah implementasi kebijakan.
Studi  ini  mengajak  kita  untuk  mengelaborasi  secara  empiris  pengalaman kegagalan inovasi dan menemukan jawaban/penjelasannya, guna menjadi pelajaran ke  depan.  Bagaimanapun,  kebijakan  adalah  proses  dinamis  dan  terus-menerus  dan belajar dari kegagalan sama pentingnya dengan belajar dari keberhasilan.
Artikel  ini  mengandalkan  metode  kualitatif  sebagai  pendekatan  untuk mendapatkan  pengetahuan  tentang  kegagalan  inovasi.  Metode  pengumpulan  data
menerapkan  pendekatan  studi  kasus,  dengan  studi  dokumen  ( desk  study) sebagai metode  utama.  Kajian  dan  identifikasi  tentang  faktor-faktor  yang  mengakibatkan terjadinya  kegagalan  inovasi,  kemudian  diklasifikasikan  ke  dalam  aspek  teknis maupun  non  teknis  dari  inovasi.  Selanjutnya,  dilakukan  analisis  kualitatif  untuk menemukan  akar  permasalahan  kegagalan  inovasi  tersebut.  Dari  proses  ini dikerucutkan  sebagai  simpulan  atas  penyebab  kegagalan  inovasi  dan  rekomendasi bagi inovasi pada masa mendatang.

## Kegagalan Inovasi sebagai Pembelajaran
Kegagalan  inovasi  tidak  hanya  terjadi  pada  aspek  pemerintahan  saja.  Bahkan jauh sebelumnya, kegagalan demi kegagalan inovasi banyak terjadi pada sektor science atau  ilmu  pasti  berkaitan  dengan  eksperimen  ataupun  perintisan  produk  baru. Kegagalan juga sangat identik dengan sektor swasta/bisnis.
Pada aspek bisnis, kegagalan inovasi banyak dialami oleh beberapa perusahaan besar  dengan  jenama  terkenal.  Beberapa  nama  seperti  Kodak,  Nokia,  Yahoo,  dan Blackberry adalah contoh dari kegagalan inovasi bisnis ketika mereka tidak mampu membaca peluang, bersikukuh pada inti bisnis, dan terlambat dalam mengantisipasi perkembangan jaman.
Kodak  gagal  mengantisipasi  revolusi  digital  dengan  tetap  berfokus  kepada kamera film ,  Nokia  terus  berkutat  pada  teknologi  komunikasi  suara  tanpa mempertimbangkan aspek data dan internet, Yahoo tidak mampu mengembangkan skala bisnis karena terlalu mapan dengan content viewer, sedangkan Blackberry gagal beradaptasi  dengan  teknologi  layar  yang  lebih  besar  karena  bersikukuh  dengan tombol ketik yang menjadi ciri khasnya. Sebagian dari perusahaan ini mampu bangkit dan  memperbaiki  diri  sehingga  terus  bertumbuh  dan  berada/eksis.  Sementara sebagian lainnya mengalami kebangkrutan dan harus hilang ditelan waktu. Namun, semuanya memberikan pelajaran yang berharga, termasuk kepada sektor publik, yang tanggung jawab utamanya adalah kebijakan dan pelayanan publik.
Dengan demikian, kegagalan inovasi menjadi istilah yang menarik untuk dikaji semata-mata sebagai sebuah bentuk pembelajaran dan perbaikan kualitas inovasi itu sendiri.  Yang  kemudian  penting  adalah  membangun  respon  yang  tepat  terhadap kegagalan,  sehingga  kegagalan  tidak  menghasilkan  kerugian  yang  lebih  besar. Kegagalan  inovasi  harus  dilihat  sebagai  sebuah  sistem  yang  komprehensif  dan sistematis yang pada nantinya bisa mengantarkan kepada perbaikan dan keberhasilan (Cozijnsen, Vrakking, dan Ijzerloo, 2000).
Di  dalam  pemerintahan,  inovasi  menjadi  sesuatu  yang  penting  karena diharapkan  dapat  menghasilkan  peningkatan  efektivitas  pelayanan  publik,  dan kinerja pemerintah tidak terjebak melulu pada business as usual yang membosankan (Park, Cho, dan Lee, 2020). Inovasi memiliki makna adanya penemuan cara baru dan kebijakan baru yang berasal dari ide-ide baru, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi bagian dari kinerja pemerintahan. Adapun kegagalan dapat dimaknai
sebagai tidak bekerja, tidak berfungsi, tidak sesuai dengan perencanaan, ataupun tidak berguna  sama  sekali.  Pada  konteks  ini,  kegagalan  inovasi  pemerintahan  dapat dimaknai dengan tidak bekerjanya, tidak berfungsinya, atau tidak berhasilnya sebuah upaya baru dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.
Dalam  hal  ini,  yang  kemudian  penting  adalah  menelisik  penjelasan  dari terjadinya kegagalan. Dari berbagai literatur, selain minimnya prasyarat, sebagaimana didiskusikan  di  bagian  sebelumnya,  kegagalan  inovasi  juga  dapat  disebabkan  oleh aspek-aspek  yang  bersifat  teknis.  Beberapa  hal  antara  lain  ketidakcukupan ketersediaan dana, kurangnya komitmen, kurangnya kejelasan pembagian tugas dan peran  serta  kurangnya  pemahaman  terhadap  visi  inovasi  (Porter  dan  Birdi,  2018). Selain itu, kapasitas pelaku inovasi yang kurang serta budaya birokrasi yang kaku juga berkontribusi  kepada  kegagalan  inovasi  (Sururi,  2016).  Aspek  kebijakan  juga berkontribusi  dalam  kegagalan  inovasi  ketika  tidak  berhasil  dalam  aspek  desain kebijakan, implementasi, konsistensi dan prediksi (Cirera dan Maloney, 2017). Selain itu,  ketidakpastian  dalam  penyelesaian  setiap  masalah  yang  muncul  dalam  proses inovasi berpotensi menciptakan terjadinya kegagalan (Gourville, 2005).
Dengan  demikian,  ketika  struktur  politik  sudah  cukup  mapan  bukan  berarti inovasi terbebas dari risiko-risiko kegagalan. Kegagalan yang terjadi, baik pada sektor bisnis maupun lembaga publik, sangat penting untuk dikaji karena kaya akan data, serta  sangat  bermanfaat  untuk  mengidentifikasi  dan  menjelaskan  sebab-sebab kegagalan  inovasi  di  sektor  publik  (Christensen,  1997).  Walaupun  sektor  bisnis  dan lembaga  publik  mempunyai  perbedaan  tujuan  dan  karakteristik,  tetapi  dalam kaitannya  dengan  inovasi,  keduanya  memiliki  benang  merah  bahwasanya  inovasi ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi dan lembaga.
Dengan  demikian,  terbuka  peluang  pembelajaran  dari  kegagalan-kegagalan yang telah terjadi serta menjadikannya kunci keberhasilan pada inovasi-inovasi yang akan  dilakukan  (Seelos  dan  Mair,  2012).  Kegagalan  inovasi  perlu  diperhatikan  juga agar  dapat  menyediakan  momentum  dan  data  bagi  pembelajaran  (BRAC,  2019). Berfokus kepada keberhasilan inovasi sangatlah baik, namun tidak dapat begitu saja melupakan kegagalan untuk keperluan perbaikan, pengembangan, dan pembelajaran.

## Pembelajaran dari Beberapa Inovasi
Beberapa  kasus  kegagalan  inovasi  yang  dikaji  dalam  tulisan  ini  adalah  kasus- kasus  yang  terkait  dengan  terobosan  perizinan  di  daerah,  peningkatan  kualitas kepemimpinan,  dan  aduan  daring.  Inovasi  pertama  yang  dapat  disajikan  adalah sebuah inovasi aplikasi bernama iJus Melon yang merupakan kependekan dari  Izin Usaha  Mikro  Melalui Online yang  dikembangkan  oleh  Dinas  Koperasi  dan  Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2016. Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan  perizinan  usaha  mikro  sehingga  tidak  perlu  repot  bolak-balik  dengan membawa beragam berkas untuk pengurusan izin (Hanintya, 2020). Nama iJus Melon diambil sebagai bahasa unik agar mudah diingat oleh masyarakat sampai kapan pun.
Pada  implementasinya  iJus  Melon  ini  mengalami  beberapa  permasalahan sampai  dengan  tidak  dapat  diaksesnya  aplikasi  ini  oleh  masyarakat  yang  ingin menggunakannya. Padahal perizinan usaha merupakan prasyarat bagi pelaku UMKM untuk mengakses berbagai fasilitas yang akan mendukung pengembangan kegiatan usahanya, seperti akses untuk pengurusan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di dinas kesehatan; guna memastikan olahan pangan UMKM higienis dan layak makan. Selain itu, digunakan juga untuk mengakses kredit di lembaga simpan pinjam, akses untuk  mendapatkan  pelatihan  dari  pemerintah  kota,  maupun  akses  yang  lain  yang diberikan  oleh  berbagai  pihak,  baik  pemerintah,  swasta  maupun  non-pemerintah (lembaga  donor  dan  masyarakat  sipil).  Beberapa  hal  yang  dapat  diidentifikasi  dari penelitian, IJus Melon mendapatkan beberapa hambatan, antara lain:
Pertama, kesalahan persepsi bahwa aplikasi ini dapat diakses secara daring oleh masyarakat yang membutuhkannya tanpa ada batasan waktu. Alih-alih dapat diakses secara daring, praktis setelah tahun pertama aplikasi ini diluncurkan, aplikasi ini tidak dapat lagi diakses oleh masyarakat. Hal ini membuat banyak pelaku UMKM bertanya, mengapa  terjadi  demikian?  Setelah  ditelusuri,  ternyata  hal  ini  disebabkan  oleh aplikasi yang dibuat pihak ketiga dan hanya memiliki masa kontrak 1 tahun dengan dinas koperasi dan usaha mikro. Pada tahun kedua pelaksanaan, ketika kontrak habis maka akses terhadap aplikasi ini menjadi tertutup.
Keberadaan  aplikasi  yang  dipihak-ketigakan  tanpa  skema  pemeliharaan  yang jelas  merupakan  sebuah  ironi.  Sebuah  gagasan  yang  baik,  dengan  maksud memudahkan masyarakat menyelesaikan perizinan secara daring, mengalami mandeg sehingga  pada  akhirnya  tidak  memiliki  makna  apapun  bagi  pemberdayaan  dan kesejahteraan  masyarakat.  Jelas  terlihat  bahwa  pemerintah  tidak  memiliki  rasa kepemilikan atas apa yang dilakukannya dan tidak cukup siap dengan infrastruktur teknologi pendukung untuk mendorong gagasannya tersebut dapat direalisasikan.
Kedua , dengan mandeg -nya aplikasi daring pengurusan perizinan, pelaku UMKM kembali lagi ke mekanisme konvensional, yaitu mengurus perizinan yang dimulai dari kantor  kecamatan.  Sementara,  informasi  yang  disampaikan  kepada  masyarakat, aplikasi perizinan daring ini dapat diakses siapa saja dan kapan saja. Dengan adanya persoalan  pengelolaan  aplikasi  dengan  pihak  ketiga  ini,  dikarenakan  berakhirnya kontrak  pengadaan  barang  dan  jasa,  maka  gagasan  tentang  aksesabilitas  perizinan yang lebih luas akhirnya mengalami kebuntuan. Hal ini menimbulkan kebingungan di  masyarakat.  Sedari  awal,  yang  masyarakat  pahami  berdasarkan  informasi  yang diterima  adalah  pelayanan  perizinan  akan  berbasis  daring.  Namun,  dalam kenyataannya,  pengurusan  perijinan  harus  dilakukan  secara  luring  ke  kantor kecamatan.  Aplikasi  perijinan  daring  pun  menjadi  sia-sia  dan  tidak  mampu memberikan  manfaat.  Padahal  pelayanan  daring  adalah  terobosan  yang  sudah ditunggu-tunggu masyarakat perkotaan di Semarang.
Ketiga , dasar kebijakan aplikasi ini berangkat dari Peraturan Walikota Semarang No. 24 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil, yang mana dalam keseluruhan naskah  kebijakannya  tidak  menyinggung  sama  sekali  tentang  proses  perizinan
berbasis daring. Yang diatur di dalamnya adalah perizinan usaha mikro dan kecil yang berbasis  kecamatan,  dengan  camat  sebagai  pihak  yang  berwenang  mengeluarkan perizinan ini setelah melalui serangkaian proses dan verifikasi dari pihak kelurahan.
Sampai dengan saat ini, situs https://ijusmelon.semarangkota.go.id masih dapat diakses  tetapi  hanya  berisikan  informasi  bahwasanya  situs  ini  tidak  lagi  digunakan untuk perizinan usaha kecil dan mikro, dikarenakan telah menggunakan sistem baru melalui  https://oss.go.id  yang  diselenggarakan  oleh  Kementerian  Investasi/BKPM. Namun,  ketidakcukupan  sosialisasi  yang  dibarengi  dengan  minimnya  upaya peningkatan  kapasitas  para  pelaku  UMKM,  menyebabkan  berbagai  keterbatasan masyarakat di dalam mengakses fasilitas pelayanan perizinan di dalamnya.
Terlepas  IJus  Melon  merupakan  sebuah  ironi,  kegagalannya  tetap  menjadi pelajaran penting. Gagasan yang baik dan penting memerlukan dukungan persiapan yang  matang  dan  tidak  dapat  dilakukan  secara  pragmatis,  seperti  mem- vendor -kan pengadaannya.  Ada  kebutuhan  penyiapan  infrastruktur,  termasuk  teknologi  dan sumber  daya  manusia  yang  terlatih,  serta  dibarengi  dengan  peningkatan  kapasitas masyarakat, sehingga memungkinkan gagasan inovasi dapat diimplementasikan dan membawa manfaat optimal bagi masyarakat.
Studi  kasus  inovasi  selanjutnya  adalah  terobosan  baru  dalam  pelatihan kepemimpinan  yang  diselenggarakan  BPSDM  Provinsi  Jawa  Tengah,  yakni memberikan materi inovasi, yang mana inovasi tersebut harus dilaksanakan oleh para peserta Diklat Kepemimpinan (Diklat Pim) IV Angkatan 1 Tahun 2019. Amanat inovasi ini  dimaksudkan  agar  terjadi  peningkatan  kompetensi  pemimpin  untuk  dapat menghasilkan dan melaksanakan gagasan yang inovatif. Terobosan dalam diklat ini dilakukan dengan menerapkan pola pelatihan baru yang memasukkan muatan materi inovasi publik. Peserta kegiatan sejumlah 40 orang yang berasal dari hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Gagasan inovasi ini harus diajukan selama Diklat Pim berlangsung  dan  para  peserta  harus  melanjutkan  upaya  realisasi  saat  kembali  ke daerahnya  masing-masing.  Gagasan  inovasi  ini  dapat  diajukan  dalam  berbagai bentuk, utamanya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi sebagai pimpinan dalam membangun relasi dengan bawahan, maupun berkaitan dengan perbaikan layanan di masyarakat.
Pasca  selesainya  Diklat  Pim,  hanya  10  peserta  yang  memberikan  konfirmasi ulang terkait kelanjutan dari inovasi yang dilakukan. Sisanya, tidak diketahui status inovasinya, apakah masih berlanjut atau sudah berhenti (Pangestika, 2021). Bahkan, dari  10  peserta  yang  dapat  diperoleh  informasinya,  hanya  2  peserta  yang  masih melanjutkan  inovasinya.  Sisanya  dapat  dikatakan  tidak  berlanjut  dikarenakan berbagai hal, termasuk kendala regulasi, sosialisasi, integrasi, dan berbagai hambatan lainnya.
Sebab-sebab  tidak  berlanjutnya  gagasan  inovasi  dapat  diidentifikasi  dari beberapa  hal  berikut.  Pertama,  kurangnya  sosialisasi.  Hal  ini  menyebabkan masyarakat atau target inovasi tidak mengetahui adanya inovasi, termasuk bagaimana mengakses atau mendapatkan layanan dari inovasi tersebut. Kedua, tidak tersedianya
anggaran yang memadai dikarenakan tidak tersedia alokasi anggaran untuk keperluan inovasi  maupun  insentif  bagi  inovator.  Hal  ini  juga  mengakibatkan  keengganan inovator  untuk  konsisten  memperbaiki  inovasi  yang  telah  dilakukan.  Ketiga,  tidak adanya  payung  hukum/regulasi  untuk  pelaksanaan  inovasi  sehingga  menyulitkan justifikasi  administrasi  maupun  keuangannya.  Keempat,  resistensi  yang  tinggi  dari pelaksana, operator, maupun para pihak yang belum terbiasa dengan adanya inovasi. Kelima,  adanya  mutasi  jabatan  inovator  sehingga  tidak  dapat  melanjutkan  dan menyelesaikan inovasi yang telah diciptakan.
Sedari awal pelaksanaan terdapat 40 konsep inovasi yang diajukan, tetapi dalam perjalanannya  tersisa  2  inovasi  saja  menunjukkan  bahwa  ide  mengembangkan  tata kelola pemerintahan yang baik melalui inovasi belum sepenuhnya berhasil. Apalagi dari informasi yang diterima berkaitan dengan sebab-sebab tidak berlanjutnya sebuah inovasi  banyak  sekali  yang  dapat  diidentifikasi,  mulai  dari  aspek  kebijakan  sampai dengan teknis pelaksanaan inovasi. Selain itu, aspek komunikasi dengan masyarakat selaku pengguna inovasi belum dilaksanakan secara optimal.
Kasus  inovasi  terakhir  berkaitan  dengan  sistem  pelayanan  pengaduan  daring melalui  aplikasi Bekasi  Iconic yang  dilakukan  oleh  Dinas  Komunikasi,  Informatika, Statistik,  serta  Persandian  Kota  Bekasi.  Gagasan  awalnya  adalah  sebagai  sarana informasi  serta  penunjang  kebutuhan  masyarakat  dalam  pelayanan  publik  di  Kota Bekasi (Hakim, 2021). Inovasi ini dimulai pada 14 Februari 2018 sebagai sebuah inovasi untuk mewujudkan Kota Bekasi yang Inovative, Continues, Improvement, Collaboration guna peningkatan pelayanan masyarakat yang mudah, praktis, dan efisien.
Terdapat  28 platform layanan  yang  disediakan,  antara  lain  menu  pelayanan publik,  menu  pengaduan,  menu  panggilan  pemadam  kebakaran, call  center ,  serta Sistem Penanggulangan Gawat Darurat (SPGD). Namun, dalam waktu 2 tahun sejak diluncurkan,  banyak  menu-menu  yang  tidak  dapat  diakses  dan  digunakan  oleh masyarakat.  Menu-menu  yang  bersifat  daring  dan  memudahkan  masyarakat  untuk memanfaatkan layanan pemerintah kota ternyata tidak dapat diakses sehingga praktis masyarakat tidak dapat memperoleh manfaatnya.
Ada beberapa kendala yang terjadi berkaitan dengan tidak berjalannya inovasi yang  telah  dimulai  sejak  tahun  2018  lalu.  Pertama,  adanya  perubahan  struktur birokrasi  dikarenakan  pergantian  kepala  daerah,  termasuk  pergantian  di  dinas komunikasi,  informatika,  statistik,  dan  persandian.  Hal  ini  berdampak  kepada kesinambungan program dan sumber daya yang menyokong inovasi ini sejak awal. Kedua, kurangnya tenaga ahli dalam mengawal dan mengembangkan  aplikasi Bekasi Iconic , sehingga aplikasi ini masih berada pada versi 1, tidak berkembang, dan tidak dapat digunakan. Ketiga, tidak adanya koordinasi antar organisasi perangkat daerah terkait  penggantian server dan IP  address yang  berdampak  pada  ketidakmampuan sistem  beroperasi,  berintegrasi dan  ber-interoperabilitas;  dalam pemberian  layanan secara  daring  kepada  masyarakat.  Keempat,  aplikasi  yang  dibuat  belum  memiliki payung regulasi yang memadai, kaitannya dengan siapa yang akan bertanggung jawab beserta  kewenangan  yang  dimiliki,  alokasi  sumber  daya  yang  didedikasikan  atau
disediakan,  dan  durasi  waktu  yang  diperlukan  untuk  memastikan  inovasi  ini  dapat berjalan. Kelima, pada tahun 2019 terjadi pemangkasan anggaran yang mengakibatkan biaya  operasional,  pemeliharaan,  maupun  pengembangan  aplikasi  tidak  dapat dilaksanakan. Hal ini berakibat program inovasi ini tidak berjalan lagi.
Pelajaran  penting  dari  kasus Bekasi  Iconic adalah  gagasan  baik  dari  sebuah inovasi  yang  dimaksudkan  untuk  memudahkan  masyarakat  berpartisipasi  dalam perbaikan  layanan  pemerintahan,  terhambat  oleh  aspek-aspek  birokratis  dan administratif, yang cenderung tidak kompatibel bagi tumbuh kembang gagasan untuk di-diseminasikan.  Apabila  kita  melihat  syarat  dan  prasyarat  inovasi  yang  berhasil adalah harus mendapatkan dukungan politik yang memadai, dukungan infrastruktur dan  sumber,  agar  dapat  ditindaklanjuti  (Walker,  2006).  Jika  IJus  Melon  terhambat persoalan  pengelolaan,  BPSDM  Jawa  Tengah  terhambat  komitmen  dan  dukungan kebijakan, maka Bekasi Iconic terhambat persoalan birokratis dan administratif.

## Analisis tentang Kegagalan Inovasi
Inovasi pada dasarnya adalah sebuah upaya yang dilakukan dengan tujuan baik, yakni  memudahkan  tata  kelola  pemerintahan  dalam  memberikan  layanan  kepada masyarakat  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Inovasi  Ijus  Melon  dan Bekasi Iconic sebagai  contoh  inovasi  yang  berbasis  kepada  layanan  langsung  kepada masyarakat, sedangkan inovasi diklat merupakan proses inkubasi inovasi di internal pemerintah daerah guna merangsang munculnya inovasi baru dalam penyebarluasan inovasi kepada calon pimpinan organisasi pemerintahan daerah.
Semua inovasi yang dilakukan praktis tidak berlanjut dan mengalami kegagalan dikarenakan ketiadaan dukungan berupa kebijakan yang memungkinkan tersedianya sumber daya pelaksana yang menangani, mengawal, dan mengembangkan inovasi- inovasi  yang  telah  dibuat.  Kebijakan  menyediakan  dukungan  berupa  instrumen, seperti  landasan  hukum,  desain  inovasi,  anggaran,  sumber  daya  manusia  maupun advokasinya.  Meski  bukan  satu-satunya  faktor  penting  dalam  inovasi,  tetapi  dapat dipastikan  bahwa  tanpa  adanya  kebijakan  maka  tidak  akan  tersedia  infrastruktur inovasi  yang  memadai  dan  menjamin  adanya  kesinambungannya  (Taylor,  2007). Variabel  kebijakan  dengan  sumber  daya  (legal/hukum,  keuangan,  sumber  daya manusia,  dan  advokasinya)  merupakan  hal  penting  guna  memastikan  inovasi kebijakan dapat dilaksanakan. Tanpa dukungan sumber daya yang mencukupi inovasi hanya akan menjadi konsep belaka.
Di  luar  faktor  kebijakan,  mengingat  inovasi  yang  dilakukan  berbasis  kepada teknologi,  maka  dibutuhkan  sumber  daya  yang  relevan  dengan  teknologi  yang digunakan, baik sumber daya manusia yang mumpuni di bidang teknologi maupun sumber  daya  anggaran  yang  mencukupi,  mengingat  kebutuhan  anggaran  atas teknologi  sangat  besar  (Yuwono,  Alfirdaus,  dan  Manar,  2020).  Pada  awal  inovasi memungkinkan dilakukan outsource maupun contracting out dengan melibatkan pihak ketiga mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Namun, kedua
hal ini harus diikuti dengan skema perencanaan alih teknologi pada tahun kedua dan ketiga sehingga pemerintah daerah dapat meneruskan dan mengembangkan inovasi yang  telah  dimulai  tanpa  adanya  hambatan  yang  bersifat  teknis.  Oleh  karena  itu kemitraan  tahun  jamak dengan  berbagai  lapisan  pemerintahan  dan  penyedia (swasta/pihak ketiga) ( multilayer governance ) perlu digunakan sebagai skema tata kelola inovasi (Galvin, 2019, Pitt dan Bassett, 2014). Dengan demikian, diperlukan sinergi dan kolaborasi  dengan  sektor-sektor  di  luar  pemerintah  untuk  menjamin  kelancaran inovasi, khususnya pada aspek-aspek yang bersifat teknis.
Berikutnya,  perlu  mengantisipasi  aspek-aspek  birokratis  dan  administratif. Inovasi memerlukan fasilitasi proses dan prosedur yang mudah. Terlalu birokratisnya prosedur,  menyebabkan  inovasi  kesulitan  untuk  direalisasikan.  Demikian  pula, mutasi  yang  tidak  disiapkan  dengan  mekanisme  transfer  tugas  dan  tanggungjawab yang memadai juga rentan dengan ancaman kemandegan . Birokrasi yang sederhana, administrasi yang memudahkan, dan transisi kepemimpinan maupun personil yang matang  adalah  kunci  bagi  realisasi  inovasi  (Zelenbabic,  2015).  Oleh  karena  itu dibutuhkan  rasionalitas  dalam  kinerja  birokrasi  dan  administrasi  dalam  mengelola sebuah inovasi, mengingat inovasi adalah sebuah proses yang membutuhkan sumber daya waktu dan sumber daya lainnya yang sifatnya tidak sedikit dan tidak sederhana. Dukungan birokrasi dan administrasi bersifat mutlak supaya inovasi dapat berjalan dan memberikan hasil.
Mengingat inovasi merupakan upaya perbaikan dan penyediaan tata kelola dan layanan pemerintah yang menjadikan kinerja menjadi lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel; maka perlu disediakan insentif bagi para inovator melalui ketersediaan anggaran  yang  memadai,  kepastian  waktu  dalam  mengawal  proses  inovasi  sampai dengan berjalannya by system, serta tim kerja yang mengawal inovasi sampai dengan mengembangkan pada level terbaru.

## Penutup
Kegagalan  inovasi  menjadi  pelajaran  berharga  pada  konteks  tata  kelola pemerintahan,  yakni  menjadi  sebuah  sumber  pembelajaran  bagi  kesinambungan inovasi  dan  perbaikan  inovasi  di  masa  yang  akan  datang.  Identifikasi  faktor-faktor yang  menyebabkan  kegagalan  inovasi  pemerintahan  seperti  ketiadaan  kebijakan, kelangkaan sumber daya maupun ketidakmampuan birokrasi, dan administrasi dalam merespons  inovasi;  menjadi  dasar  untuk  tidak  mengulangi  hal  yang  sama  tatkala melakukan  sebuah  inovasi.  Aspek  kebijakan,  infrastruktur  teknologi,  dan  insentif; hendaknya juga menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan yang terlibat dalam inovasi di pemerintah daerah. Belajar dari kegagalan yang terjadi, maka hal-hal yang  berkaitan  dengan  kebijakan,  sumber  daya,  responsivitas  birokrasi  dan administrasi; menjadi prioritas untuk disediakan secara memadai dalam membangun dan mengembangkan inovasi di tingkat daerah.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih    atas  diskusi  dan  insight  yang  sangat  komprehensif  tentang  inovasi pemerintah  daerah  kepada  Anggita  Putri  Hanintya,  Mochammad  Alif  Taufiqul Hakim, Reza Pangestika, Tangguh Hakam Digdayana,  Sucahyo, Arif Sofianto,  Nana Storada, dan Hernowo Budi Luhur.

## Pendanaan
Penulis  tidak  menerima  bantuan  pembiayaan  untuk  penelitian,  kepenulisan (authorship), dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
Cirera,  X  and  Maloney,  W.  (2017).  The  Innovation  Paradox:    Developing-Country Capabilities  and  the  Unrealized  Promise  of  Technological  Catch-Up, International Bank for Reconstruction and Development. Washington D. C.: The World Bank.
Christensen, C. M. (1997). The Innovator’ s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail . Massachusetts: Harvard Business School Press Boston. Cozijnsen, A. J., Vrakking, W. J. and van IJzerloo, M. (2000). Success and Failure of 50 Innovation  Projects  in  Dutch  Companies. European  Journal  of  Innovation Management Volume 3 Number 3, hlm. 150-159
Galvin,  P.  (2019).  Local  Government,  Multilevel  Governance,  and  Cluster-Based Innovation  Policy:  Economic  Cluster  Strategies  in  Canada’s  City  Regions . Canadian  Public  Administration/  Administration  Publique  Du  Canada  Volume 62, Nomor 1, hlm. 122–150 (Maret).
Gourville,  J.  T.  (2005).  The  Curse  of  Innovation:  A  Theory  of  Why  Innovative  New Products  Fail  in  the  Marketplace. Harvard  Business  School  Marketing  Research Papers No. 05-06
Gumilar,  M.  (2020).  Inovasi  Pemerintah  Daerah  Jogja  Smart  Service  dalam Menciptakan Smart  and  Liveable  City di  Kota  Yogyakarta, Jurnal  Gama  Societa,
Volume 3 Nomor 1, hlm. 19-27. doi:10.22146/jgs.50012 Hakim, M. A. T. (2021 ). Implementasi Inovasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Statistik serta  Persandian  Kota  Bekasi  melalui  Sistem  Pelayanan  Pengaduan  Online  pada Aplikasi Bekasi Iconic . Skripsi, Universitas Diponegoro
Hanintya, A. P. (2020 ). Kegagalan Inovasi Daerah di Kota Semarang (Studi Kasus Inovasi Aplikasi  i-Jus  Melon  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kota  Semarang). Skripsi, Universitas Diponegoro.
Kuyatt,  A.  (2011).  Managing  for  Innovation:  Reducing  the  Fear  of  Failure .  Journal  of Strategic Leadership Volume 3 No. 2, hlm. 31-40.
Marzocchi,  C.,  &  Ramlogan,  R.  (2019).  Forsaking  innovation:  addressing  failure  and innovation behaviour variety. Technology Analysis & Strategic Management , 31 (12), 1462-1473.
Munro,  J.  (2015).  Accelerating  innovation  in  local  government. Public  Money  & Management Volume 35 Nomor 3, hlm 219-226. DOI: 10.1080/09540962.2015.1027498 Pangestika, R. (2021 ). Efektivitas Diklat dalam Menentukan Inovasi (Studi Kasus Diklat PIM IV  Angkatan  1  Tahun  2019  BPSDMD  Provinsi Jawa  Tengah). Skripsi,  Universitas Diponegoro.
Park, N., Cho, M. and Lee, J. W. (2020). Building a culture of innovation: How do agency leadership  and  management  systems  promote  innovative  activities  within  the government? Australian  Journal  of  Public  Administration. Edisi  Maret,  hlm.  1-21. DOI: 10.1111/1467-8500.12474
Pitt, D. and Bassett, E. (2014). Innovation and the Role of Collaborative Planning in Local  Clean  Energy  Policy. Journal  of  Environmental  Policy  and  Governance Volume 24, 377–390.
Porter, J. J., Birdi, K. (2018). 22 Reasons Why Collaborations Fail: Lessons from Water Innovation Research. Environmental Science and Policy 89, 10–108.
Pratiwi, D. K. (2021), Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid- 19  di  Indonesia. Amnesti  Jurnal  Hukum. Volume  3  No.  1,  hlm.  37-52. https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.929
Robinson, J. A., Iqbal, S., and Siddiqua, S. A. (2019), Failure Report, BRAC Research Institute, Dhaka, Bangladesh Seelos, C. and Mair, J. (2012). Innovation Is Not the Holy  Grail,  Stanford  Social  Innovation  Review,  Fall  hlm.  45-49,  Website: https://ssir.org/articles/entry/innovation_is_not_the_holy_grail
Seelos, C., & Mair, J. (2012). Innovation is not the Holy Grail. Stanf Soc Innov Rev , 10 (4),
44-49.
Setijaningrum, E. (2017). Inovasi Kebijakan Pelayanan Publik: Best Practices di Indonesia . Univeritas Airlangga Press, Surabaya.
Sururi, A. (2016). Inovasi Kebijakan Publik: Tinjauan Konseptual dan Empiris. Jurnal Sawala. Volume 4 Nomor 3 (September – Desember), hlm. 1-14. Townsend,  W.  (2010).  Innovation  and  The  Value  of  Failure. International  Journal  of Management and Marketing Research . Vol. 3 No. 1, hlm. 75-84.
Tahir,  M.  M.,  &  Harakan,  A.  (2018).  Inovasi  Program  Kesehatan  24  Jam  dalam Mewujudkan  Good  Health  Care  Governance  di  Kabupaten  Bantaeng. Muqoddimah:  Jurnal  Ilmu  sosial,  Politik  dan  Humaniora, hlm.  13-22. https://doi.org/10.31227/osf.io/m83cu
Taylor, M. Z. (2007). Political Decentralization and Technological Innovation: Testing the  Innovative  Advantages  of  Decentralized  States. Review  of  Policy  Research . Volume 24, Number 3, hlm. 231-257.
Walker,  R.  (2006).  Innovation  Tyoe  and  Diffusion:  An  Empirical  Analysis  of  Local Government. Public Administration . Volume 84 Nomor 2, hlm. 311-335.
Yuwono, T., Alfirdaus, L. dan Manar, D. (2020). Semua Berawal dari IT: Terobosan Banyuwangi  dalam  Menata  Ulang  Tata  Kelola  Pemerintahan. Politika:  Jurnal Ilmu Politik . Volume 11 No. 2, hlm. 148-162. doi: 10.14710/politika.11.2.2020.148-162 Zelenbabic, D. (2015). Fostering innovation through innovation friendly procurement practices: a case study of Danish local government procurement, Innovation. The European  Journal  of  Social  Science  Research .  Volume  28,  Nomor  3,  Hlm.  261-281, DOI: 10.1080/13511610.2015.1056724.

## Tentang Penulis
Dzunuwanus  Ghulam  Manar adalah  dosen  pada  Program  Studi  S1  Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  Diponegoro.  Penulis  memiliki  area  riset  seputar  tema inovasi pemerintahan, kebijakan publik, dan akuntabilitas.
Laila  Kholid  Alfirdaus adalah  dosen  pada  Departemen  Politik  dan  Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  Diponegoro.  Penulis  memiliki area    riset    seputar    tema    kebijakan  publik  dan  tata  kelola,  seperti  berkaitan gender dan pembangunan, tambang dan industri ekstraktif umumnya, biofuels dan perubahan iklim, serta pemuda dan digital entrepreneurship.