ISTI'DAL;Jumal Studi Hukum  Islam, Yol.2 No. 1, Januari-Juni2015,ISSN 2356-0150
PROBLEMATIKA  PERKAWINAN  DINI ; Kajian Psikologi Hukum Islam  tentang Batas Minimal Usia Perkawinan
Akh. Syamsul Muniri Sekolah Tinggi  Agama Islam Al-Yasini, Pasuruan Email: syamsulmadura@gmail.com
Keywords
Early Maniage,
Happiness, Maniage Age, child's
Protection

## Abstract
This paper has  an aim to examine  the degree  of the achievement  of marriage  purposes for the people who get married  when they are 16 years old and I 8 years old. This matter need further research  because there are two (2) different  legislation in giving the child's age limit. Those differentiation lies on UU RI Number  23 on2002 about  the Child's  Protection and UU RI Number I on 1974 about Marriage. In a legislation of child's protection  (UUPA),  it is explained  that on the 1"' clause, it is mentioned  that a child is someone  who has not reach 18 years old yet, including the child inside his/ her mom's womb,  while  in the marriage legislation  (UUP), it is explained  that  on the  7s clause  stated a marriage  is only permitted if the man's  side  already reach  the age of 19 years old and on the woman's side, she already  reach the age of 16 years old.  From those both UU, then a woman who wants to get married at the age of 16 years old will be caught by the UUPA as the violations of children's  rights. Because, implicitly according  to UUPA, the age of 18 years old id the minimum age to be  able to do the marriage process. Generally, this research is using  a qualitative approach  and in a matter of fact using a field studies or case studies.  The data which is taken only  in the form of primary data which is obtained directly  from the society through the observation's results and interview toward people who get married at the age of 16 years old  and 18 years old ot2002 in Depok subdistrict, Sleman district. The  result of the research shown that  people who get married at the  age of 18 years old psychically have more  mature  personality  thus  they are happier  and imperishable  rather than people who get married at the ag eof 16 years old. With this kind of results, the minimum age of 16 years old should be allowed to do the marriage for woman in Marriage UU need to be revised  again  in order to the purposes ofrnarriage according  to mariage  legislation (UU) canbe  achieved.

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan  untuk mengkaji tingkat  pencapaian tujuan perkawinan  bagi orang yang menikahpadausia 16 tahun  dan 1B tahun. Hal ini perlu dikaji karena  terdapat dua perundang-undangan yang berbeda dalam  memberikan batas usia anak. Perbedaan tersebut terletak pada UU RI Nomor 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak dan UU RI Nomor 1 Tahun  1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang PerlindunganAnak  (UUPA) dijelaskanpada  pasal 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum  berusia 18 (delapan  belas) tahun, termasuk  anak yang masih  dalam kandungan, sedangkan  dalam Undang-Undang  Perkawinan (UUP) dijelaskan  pada pasal  7 ayat (l) bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur enam  belas  tahun. Dari kedua UU tersebut  maka  seorang wanita  yang ingin melakukan perkawinan pada usia 16 tahun akan terjerat  oleh UUPA sebagai pelanggaran hak anak.  Sebab, secara implisit menurut UUPAbahwa  usia 18 tahun  adalah usia minimal untuk boleh  melakukan  perkawinan. Secara umum penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan  berupa studi lapanganatau  studi kasus. Datayangdiambil hanya berupa data primer yang diperoleh langsung  dari  masyarakat melalui  hasil obseruasi dan  wawancara  terhadap  seseorang yang menikah di umur 16 tahun dan 18 tahun  pada tahun2002  di kecamatan Depok kabupaten  Sleman. Hasil dari penelitian  menunjukkan bahwa  orang yang menikah di umur 18 tahun  secara psikis  lebih matang kepribadiannya sehingga lebih bahagia  dan kekal  dibandingkan  orang  yang menikah  di umur l6 tahun. Dengan hasil penelitian ini maka usia minimal 16 tahun untuk dibolehkan  melakukan  perkawinan  bagi wanita dalam UU perkawinan  harus direvisi  kembali agar tujuan  perkawinan  menurut  UU perkawinan  tercapai.

## 15 I
Akh. Syamsul Muniri; Problematika  Perkawinan Dini

## Pendahuluan
Peraturan yang dibuat oleh pemerintah semestinya selaras dengan  peraturan lainnya.
Penulis  memandang  bahwa  ada  sebuah  peraturan yang tidak sinkron  di negara ini. Peraturan  yang satu 'membolehkan',  tetapi  peraturan  yang  lain menafikannya dan cenderung'tidak membolehkan'.  Terkadang  peraturan yang satu berbeda  pengertiannya  dengan  peraturan yang lain. Merujuk pada UU RI nomor 23 tahun2002 tentang perlindungan  anak dan tru RI nomor I tahun 1974  tentang perkawinan,  menurut penulis ada ketidaksesuaian dalam masalah  batasan usia untuk  melakukan perkawinan.
UUPA menjelaskan pada pasal 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak  yang masih dalam kandungan, sedangkan dalam UUP dijelaskan pada pasal 7 ayal (1) bahwa  Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur l9 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dari kedua UU tersebut maka seorang wanita  yang ingin melakukan  perkawinan pada usia 16 tahun  akan terjerat  oleh undang-undang perlindungan anak  sebagai  pelanggaran  hak anak. Dalam perspektif KOMNAS PA, pernikahan  di bawah usia 18 tahun melanggar hak anak untuk tumbuh dan berkembang, bersosialisasi, belajar, dan menikmati masa anak-anaknya.
UU Perlindungan Anak maupun fIU Perkawinan tentunya  merupakan hasil kompromi antara  fraksi-fraksi yang terdapat dalam DPR.
Sebagai hasil kompromi tentu isinya tidak sepenuhnya memuaskan  semua golongan. Jadi, perlu adanya koreksi  kembali  oleh masyarakat, ahti-ahli hrrkum, badan-badan peradilan, dan lembaga legislatif apabila terjadi persoalan- persoalan kongkrit yang memerlukan  pemecahan.
Perkembangan hukum keluarga dalam masyarakat kontemporer di beberapa dunia Islam termasuk  Indonesia  telah  menentukan  batas umur untuk dapat melangsungkan  perkawinan, dan tenturya  menurut kondisi negara masing-masing.
Yaman selatan rylsalnya, menentukan lima belas tahun untuk  pri5 dan wanita,  Aljazair dua puluh
satu tahun untuk  pria  dan delapan  belas  tahun bagi wanita, Irak menentukan delapan belas tahun untuk pria dan wanita dan seterusnya bervariasi menurut kondisi negara masing-masing (Ali,
2002: 97). Sedangkan Indonesia, enam belas tahun bagi  perempuan dan sembilan belas tahun bagi laki-laki. Dari ketentuan di atas, bisa jadi sewaktu-waktu  akan  mengalami perubahan karena  masyarakat yang dinamis  akan selalu berkembang  sehingga  perubahan tidak dapat dihindari.
Masalah  usia yang ditentukan dalam UU perkawinan bagi pemerintah Indonesia merupakan pengembangan hukum keluarga muslim tradisional  yang  terdapat dalam kitab- kitab fikih berbagai mazhab.  Sehingga,  patokan pada 'mimpi basah' dan menstruasi tidak lagi dijadikan pedoman tetapi usia yang telah ditentukan  oleh UU sudah  merupakan  tuntutan masyarakat modern saat ini. Hal tersebut dilakukan  mungkin dalam  realita masyarakat sekarang banyak  pernikahan dini tidak bahagia karena  terjadi  perselisihan atau pertengkaran  yang menyebabkan terjadinya  perceraian. Sebab, walaupun secara biologis sebenarnya dikatakan mampu tetapi secara psikis dan ekonomis masih belummampu.
Lahirnya IJUPAtidak terlepas dari HAM, yang  mana  negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi setiap hak asasi manusia. Menurut KOMNAS  PA, seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun dianggap  sebagai usia anak-anak yang  harus dilindungi oleh keluarga, masyarakat dan negara dalam hal kekerasan, diskriminasi, pemaksaan, perkembangan  anak dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, seorang  anak yang menikah di usia dini khususnya  perempuan seringkali  terjadi  dalam masyarakat saat ini.
Mereka dengan menikah di usia muda mungkin akan iebih merasa aman, tentram dan sejahtera dalamhidupnya.
Dengan lahirnya UUPA, maka batas  usia 16 tahun  dalam UU perkawinan perlu dikaji kembali dalam masyarakat. UU perkawinan yang menentukan  batas  usia minimal untuk perempuan dibolehkan melakukan perkawinan pada umur 16 tahun secara jelas hal tersebut merupakan pelanggaran  yang dilegalkan oleh  I-IU,  sebab usia 16 tahun  bagi perempuan berarti  termasuk usia anak-anakmenurutUUPA.
Tujuan perkawinan dalam perspektif UU Perkawinan  adalah untuk membangun keluarga yang  bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya  kata  Ketuhanan
Akh. Syamsul Muniri; Problematika  Perkawinan Dini I 76
Yang Maha  Esa berarti secara tegas dinyatakan bahwa  perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agamq sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur  lahir atau jasmani tetapi juga mempunyai unsur batin atau rohani. Dalam perspektif  U[IP, perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran ini mengesankan perkawinan yang selama ini hanya  sebatas ikatan jasmani  ternyata juga mengandung  aspek yang lebih substansial  dan  berdimensi jangka panjang (Nuruddin & Taigan, 200 6 : 4 5 -46). Dalam masyarakat  Indonesia,  khususnya masyarakat  pedesaan. Perkawinan di usia muda masih  banyak  kita jumpai dan bahkan bisa jadi merupakan solusi di era globalisasi  yang penuh dengan bermacam godaan duniawi. Sebaliknya, orang yang  menikah di usia muda bisa jadi merupakan  bencana dan awal dari penderitaan yang akan menimpannya  selama hidupnya.
Dalam psikologi perkembangan, umur 16 dan 18 tahun tergolong  masa remaja.  Batasan  usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah  antara 12 hingga 2 I tahun.  Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu:
1 2- 1 5 tahun  adalah masa remaja awal, 1 5-  I 8 tahun adalah masa remaja pertengahan,  dan l8-21 tahun adalah  masa remaja akhir (Desrnita, 2008: 190).
Dengan demikian, maka umur 16 tahun  termasuk pada  golongan masa remaja pertengahan sedangkan  usia 18 merupakan masa peralihan dari masa remaja  pertengahan menuju  masa remaja akhir.
Pada usia remaja awal, perkembangan emosinya  menunjukkan sifat yang sensitif dan reaktif  yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa  atau situasi  sosial, emosinya  bersifat negatif dan temperamental (mudah  tersinggung/ marah atau  mudah sedih/ murung). Sedangkan remaja akhir sudah mampu mengendalikan emosinya.  Remaja 14 tahun seringkali mudah rnarah, mu{ah terangsang, dan emosinya cenderunf  'meledak', tidak berusaha mengendalikan  perasaannya. Sebaliknya,  remala I 6 tahun mereka'tidak  mempunyai keprihatinan'.
Jadi,  adanya badai  dan tekanan  dalam periode ini berkurang  menjelang berakhirnya awal masa remaj a (Yusuf , 2004 : 197 ).
remaja (Yusff , 2004: 197 ). Mencapai  kematangan emosional merupakan  tugas perkembangan  yang  sangat sulit bagi remaja.  Proses  pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio-emosional lingkungannya,  terutama lingkungan  keluarga dan kelompok  teman sebaya. Apabila lingkungan tersebut cukup kondusif,  dalam arti kondisinya diwarnai  oleh  hubungan  yang harmonis,  saling mempercayai, saling manghargai, dan penuh tanggung jawab,  maka  remaja  cenderung dapat mencapai kematangan emosionalnya.  Sebaliknya, apabila  kurang  dipersiapkan untuk memahami peran-perannya dan kurang mendapatkan perhatian  dan kasih sayang dari orang tua atau pengakuan dari teman sebaya, mereka akan cenderung  mengalami kecemasan, perasaan tertekan atau ketidaknyamanan  emosional (Yusuf, 2004:197).
Berlolak dari latarbelakang di atas, maka yang akan menjadi poin permasalahan yang akan dijawab  dalam tulisan ini adalah mengenai bagaimana tingkat pencapaian tujuan perkawinan bagi  orang  yang menikah  di umur l6 tahun dan 1 8 tahun? Dari faktor psikologis, pada usia berapakah yang paling tepat dijadikan sebagai usia minimal perkawinan?
Hak-Hak Anak dalam Keluarga,  Masyarakat, danNegara
Pengertian tentang hak anak, dapat dipahami sebagai  sesuatu kehendak yang dirniliki oleh anak  yang  dilengkapi dengan kekuatan (macht) dan yang diberikan oleh sistem hukum atau tertib hukum  kepada  anak yang bersangkutan (Wadong,  2000:  29). Dalam diri anak, hal yang paling mendasar kebutuhan  anak itu adalah kasih sayang.  Hubungan  emosional  yang  arnatpekat  dan penuh kemesraan dari ibu menjadi taruhan survival bagi anak  dalarn memasuki dunia kehidupan. Bahkan hubungan itu telah terbentuk sejak dalam  kandungan.  Sedemikian pekatnya unsur  cinta kasih itu, sehingga  tempat janin dalam bahasa arab, disebut rahm (rahim, secara etomologis berarli cinta kasih) (Madjid, 2000: 1984). Usaha penumbuhan dan peningkatan perturnbuhan oleh orang tua bagi anaknya tidak terbatas hanya kepada segi fisik semata-mata.
Oleh karenanya lebih  dari itu maka  seorang anak harus mendapatkan kasih sayang mulai dari
ISTI'DAL; Jurnal  Studi Hukum  Islam, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni2015,ISSN 2356-0150

## 77 I
Akh. Syamsul Muniri; Problematika Perkawinan Dini
Oleh karenanya lebih dari itu maka seorang anak harus  mendapatkan kasih sayang mulai  dari keluarga,  masyarakat, negara  danbangsanya.
Namun sangat  disayangkan, banYak keluarga  yang tidak mencukupi kasih  sayang bagi anak-anak  mereka.  Banyak  anak  yang  menjadi korban dari ketidaktahuan  orangtua akan pentinnya  kasih sayang,  serta buruknya keadaan dan lingkungan di sekitar  mereka. Kebutuhan akan kasih  sayang  adalah  kebutuhan  pertam a y afig ingin dipenuhi oleh anak, si anak  memerlukan sesuatu perasaan bahwa ada kasih sayang  yang memberikan  kehangatan  baginya.
Penelitian-penelitian ilmiah telah membuktikan  bahwa ketika anak lahir ia berpindah dari temperatur  yang  stabil dan jauh dari  berbagai  pengaruh,  kepada kehidupan di luar rahim, yang panasnya  berubah-ubah  dan berbagai pengaruh yang  belum pernah dirasakannya sebelumnya. Oleh karena itu, ia memerlukan sesuatu pengganti yang mencakup  pemeliharaan, kasih sayang,  dan perasaan hangat dan santun (Fahmi, 1977:56).
Permasalahan kekerasan dan pemaksaan dalam rumah tangga yang seringkali  terjadi pada anak  akan  menjadi  persoalan psikis bagi  anak  dan mengakibatkan  anak  sering merasa  takut,  tertekan dan lain sebagainya. Dalam hal ini, apabila memaksa  anak untuk  menikah  di usia  muda juga termasuk merupakan  kekerasan  dan diskriminasi terhadap anak. Anak korban kekerasan dan perlakuan salah harus segera diselamatkan.
Bila  kita melihat fakta akhir-akhir ini, dimana  anak  menghadapi  berbagai  permasalahan. Hal itu bisa dilihat bahwa,  anak tidak  lagi merasa aman berada di jalan. Sebagai contoh,  menurut data Ditlantas  Metro  Jaya2006  dari 1.128 korban meninggal  karelp-kecelakaan  lalu-lintas, 20 persennya adalah anak-anak.  Sementara  itu, meningkatnya persentase  anak dengan gizi buruk dari 8,3 persen menjadi 10,1  persen  atau dari 1,8 juta di tahun  2004 menjadi 2,3 j$adi tahun 2006. Adapun bidang pendidikan, Angka Partisipasi Murni (APM) SD 95 persen  dan APM 67 persen atar 28 persen putus sekolah. Dengan demikian, tidak lah mengherankan bila  kualitas  pendidikan Indonesia sangat rendah,  sehingga  rata-rata  anak Indonesia bersekolah 6,7 tahun. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka kawin muda, y aitu 3 4,3 persen  (Sentika, 2007 : 233).
Oleh  karena itu, sangat  lah ironi ketika kita jumpai dalam masyarakat ada praktek  perj odohan terhadap anak yang masih sangat belia, bahkan ada yang pemikahannnya  secara sirri jtga.
Menurut  penelitian  Indraswari  (1999: 137),  pada umumnya  pelaku kawin muda menikah  untuk pertama kalinya  menjelang akil balig atau segera setelah akil balig. Dalam  penelitian lapangan ditemukan  bahwa sebagian besar responden menikah muda lebih karena  desakan keluarga (orang  tua). Dilihat dari latar  belakang keluarga asal (orang  tua),  sebagian  besar  responden  berasal dari keluarga yang juga berpendidikan rendah, berpenghasilan rendah, dan sejak lama menerapkan praktek kawin muda.
Dengan adanya praktik  kawin muda melalui perjodohan, berarti secara tidak sadar orang tua telah merampas hak anak dalam memilih pasangan hidupnya.  Dalam budaya masyarakat Islam Indonesia  masih  cukup  kuat anggapan bahwa soal jodoh bagi  anak  laki-laki ada ditangan  Tuhan,  dan bagi anak perempuan adalah urusan  orang tua. Bahkan terkadang seorang gadis yang  akan kawin besok, ternyata sampai hari pelaksanaannya, ia belum mengenal siapa calon suaminya.
Dari kasus di atas, seharusnya  anak  bebas dalam berpendapat, termasuk memilih pasangan hidupnya. Orang tua harus dapat menghargai pendapat anak  sebagaimana prinsip dalam hukum perlindungan  anak yaitu penghatgaan terhadap pendapat anak. Adapun yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap anak adalah penghonnatan atas hak-hak  untuk berpartisipasi dan menyatakan  pendapatnya  dalam pengambilan kepufusan terutama jika keputusan tersebut menyangkut hal-hal  yafig mempengaruhi kehidupannya (Prinst, 1 997 : 1 46).
Dalam  konteks perlindungan anak  sebagai implementasi hak-hak anak, Dr. Irwanto menyebutkan beberapa prinsip perlindungan anak,yaitu:
a. Anaktidakdapatberjuang  sendiri
Anak sebagai  generasi  penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga  sudah  semestinya  hak-haknya harus dilindungi. Ironisnya,  bahwa ternyata anak tidak dapat melindungi hak-haknya secara  sendirian begitu saja. Banyak  pihak yang  terlalu  berkuasa yang harus dia lawan
ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum  Islam, Yol.2 No. 1, Januari-Juniz}ls,ISSN 2356-0150
Akh. Syamsul Muniri; Problematika  Perkawinan Dini sendiri. Karena  Negara dan masyarakat berkepentingan akan mutu warganya, maka dengan demikian Negara  harus ikut campur dalam  urusan  perlindungan  hak-hak  anak.
b. Kepentingan  terbaik anak (the best interest of
the child)
Agar perlindungan anak terselenggara  dengan baik maka  perlu dianut sebuah prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importance  (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip the best  interest of the child digunakan  karena dalam banyak hal anak adalah'korban', termasuk korban ketidaktahuan (ignorance)  karena usia perkembangannya. Selain itu, tidak ada kekuatan yang dapat  menghentikan  tumbuh kembang  anak. Jika prinsip ini diabaikan, maka  masyarakat  akan menciptakan monster- monster  yang lebih buruk dikemudian  hari.
c. Ancangan  daur kehidup an (life-circle  approach) Perlindungan terhadap  anak  mengacu pada
pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus  menerus. Janin yang  berada  dalam  kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodiurn dan kalsium yang  baik  bagi  ibunya.  Jika  ia telah lahir maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer  yang memberikannya pelayanan imunisasi dan lain-lain sehingga anak terbebas dari berbagai  kemungkinan cacar dan penyakit.
Masa-tnasa prasekolah dan sekolah diperlukan  keluarga, lembaga pendidikan dan lembaga social, serta keagamaan  yang bermutu. Inilah periode kritis dalam pembentukati  kepribadian  seseorang. Anak harus  memperoleh  kesempatan belajar yang baik, waktu  istirahat dan bermain  yang  cukup, dan ikut menentukan nasibnya  sendiri. Pada saat anak berumur 15-18 tahun,  dia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa.  Periode pendek ini memang  penuh risiko karena  secara cultural seseorang akan  dianggap  dewasa dan secara fisik memang telah  cukup sempurna untuk  menj alankan  fungsi  reproduksinya.
Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai g
diskriminasi  dan  perlakuan salah sehingga  dapat  memasuki  perannya sebagai orang dewasa yang  berbudi dan  bertanggung jawab.  Perlindungan  hak-hak mendasar bagi para dewasa juga diperlukan  agar generasi penerus  mereka  tetap bermutu.  Orang tuayang terdidik akan mementingkan sekolah anak- anak mereka.  Orang tua yang sehatjasmani  dan rohaninya  akan  selalu menjaga  tingkah  laku kebutuhan fisik maupun  emosional  anak-anak mereka.Demikian  seterusnya.
d. Lintas Sektoral
Seperti diuraikan di atas,  nasib anak bergantung dari berbagai factor, baik yang makro maupun mikro,  dan yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran yang terjadi, system pendidikan yang menekankan hapalan  dan bahan-bahan  yang tidak relevan, komunitas  yang  penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani  secara  sektoral, terlebih keluarga atau anak itu sendiri.  Perlindungan terhadap anak  adalah perjuangan  yang membutuhkan sumbangan  semua orang di semua tingkatan (Joni & Tanarnas, I 999: I 06-I  07).
Adapun yang  menjadi hak anak sesuai dengan  undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang wajib dijamin,  dilindungi, dan dipenuhi  oleh  orang  tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara meliputi:
1. Tumbuh  kembang  dan  berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat  dan martabat kemanusiaan.
2. Memperoleh  nama sebagai identitas diri dan status kewargallegal'aan.
3. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan danusianya.
Mendapatkan bimbingan dari orang  tuanya, atau diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau  anak angkat  orang lain bila orang tuanya dalam  keadaan terlantar  sesuai dengan ketentuan  yang berlaku.
Memperoleh  pelayanan kesehatan dan jaminan social dengan  kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social.
Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka  pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan
ISTI'DAL; Jurnal  Studi Hukum Islam, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2015,ISSN  2356-0150

## 79  I
Akh. Syamsul Muniri; Problematika Perkawinan Dini
bakatnya.
T.Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangandirinya sesuai  dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8.Beristirahat,  memanfaatkan waktu luang, bergaul  dengan anakyang sebaya, bermain, berkreasi, sesuai  dengan minat  bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9.Anak yang memiliki kemampuan berbeda (cacat) berhak memperoleh  rehabilitasi,
bantuan social dan pemeliharaan  taraf
kesejahteraan  social.
l0.Mendapat  perlindungan dari perlakuan diskriminasi,  eksploitasi baik ekonomi maupun  seksual,  penelantaran,  kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan serta ketidakadilan dan perlakuan  salah lainnya. lt.Dirahasiakan  identitasnya bagi anak  yang menjadi korban  kekerasan seksual  maupun berhadapan  dengan hukum.
l2.Mendapat  bantuan hukum dan bantuan
lainnyabagi  anakyang menjadi  korban  dan pelakunya  dijerat  hukum sebagai perilaku tindak  pidana (Mufidah dkk,2006 1 6-1 8).
Dengan  bertambahnya kesadaran  tentang hak-hak anak, maka  usaha untuk memenuhi  hak- hak kebutuhan anak seperti pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial, pemerintah harus melakukan  sosialisasi dan pembinaan.  Oleh  karena itu, untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap  anak tentu diperlukan  dukungan  baik yaflg menyangkut kelembagaan maupun perangkat hq{<um yang lebih mantab dan memadai. (
Pemerintah,  sesungguhnya sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi  hak-hak anak, seperti UU nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, serta UU nomor 23 tahurn 2002 tentang perlindungan anak. Seharusnya, deretan produk  hukum tersebut  dapat melindungi hak-hak  anak, tidak hanya saat anak berada dalam keadaan sulit dan tertindas,  namun juga dapat menjamin  kesejahteraan  anak dari segi sosial,
ekonomi, budaya,  bahkan politik. Hak-hak untuk terjamin kebebasannya menyatakan pendapat  dan memperoleh  informasi merupakan wujud  dari perluasan hak-hak anak  yang  lebih maj;; (lsrogressive rights)  (Mufidah dkk, 2006: l0e).
Dalam keluarga, orang tua harus dapat memperhatikan hak anak mulai dari  pengasuhan, sosial, maupun pendidikan anak. Oleh  karena itu, maka selanjutnya penulis  akan membahas bagaimana tentang hak pengasuhan anak, social anak, dan pendidikan  anak.
Usia yang Ideal  dalam  Perkawinan
Sebelum  seseorang  memasuki  pintu perkawinan  untuk  membina suatu keluarga yang bahagia  dan sej ahtera,  maka  alangkah  baiknya bila mempertimbangkan  dan memperhatikafl usia. Usia  kawin yang terlalu  muda atau terlalu tinggi (tua) tentu akan  berpengaruh  dalam kehidupan berkeluarga.  Menurut Prof. Abd. Al-Rahim IJmran,  usia kawin mengandung  makna biologis, sosio-cultural,  dan  demografis. Secara biologis, hubungan kelamin dengan istri yang terlalu muda (yang belum dewasa  secara fisik) dapat mengakibatkan nyeri kemaluan, cabikan, dan robekan. Lagi  pula, apabila terjadi kehamilan maka hal itu akan membawa risiko besar  terhadap si ibu maupun anak.
Secara  sosio-kultural,  pasangan tersebut (terutama si istri) harus mampu memenuhi tuntutan social perkawinan,  mengurus  rumah tangga  dan membesarkan  anak-anak. Umur yang terlalu muda bisa mengakibatkan  tidak hadirnya unsur yang disebutkan  dalam Al-Qur'an, yaitu hidtrp dalam  ketenteraman (s akan). Ini juga berarti bahwa unsur  'persetujuan  sukarela' tidak hadir pada usia  mnda, dan perkawinan dapat berakhir dalam kegagalan atau perceraian. Secara demografis  (kependudukan), usia kawin yang lebih  tinggi merupakan salah satu cara dalam mengurangi  kesuburan tanpa penggunaan kpntrasepsi (Umran, 1997: 18).
Jika dilihat dari segi kependudukan dan dipandang dari sudut kesejahteraan keluarga, perkawinan usia muda mempunyai pengaruh negatifterhadap kesehatan  ibu  dan anak. Dari segi demografi perkawinan usia muda  pada umumnya sering diasosiasikan dengan tingkat kelahiran tinggi, sehingga pada tahun 1974 pemerintah
ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum  Islam, Yol.2 No. 1, Januari-Juni2015,ISSN 2356-0150
Akh. Syamsul Muniri; Problematika  Perkawinan Dini 180
Perkawinan. Di dalamnya, mengatur tentang usia laki-laki dan wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan.  Kemudian BKKBN telah melancarkan  kampanye agar gadis-gadis menunda  perkawinan minimal 16 tahun dan melahirkan anak pertama minimal  usia29 tahun.
Oleh karena  usia  perkawinan  pertama para wanita mempunyai pengaruh  terhadap fertilitas, maka tepatlah jika itu dijadikan  kebijaksanaan untuk membantu  penumnan fertilitas (Rosyadi & Dasar,
1986:85).
Pada  dasarnya  batas usia  yang tercantum dalam UU Perkawinan tersebut bila dikaji lebih lanjut,  lebih menitik beratkan  pada  pertimbangan segi kesehatan. Hal itu akan jelas dapat dibaca pada penjelasan dari UU tersebut,  bahwa "untuk menjaga  kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan". Kalimat tersebut  nampak bahwa yang menonjol dalam  meletakkan batas  umur dalam perkawinan  lebih atas  dasar  pertimbangan kesehatan, daripada mempertimbangkan segi psikologik, maupun segi sosialnya (Walgito, 1984:25).
Birno Walgito  berpendapat bahwa dalam hal umur  dikaitkan dengan perkawinan, memang tidak adanya ukuran yang pasti, artinya bahwa umur sekian itu yang paling baik. Kalau sekiranya itu ada, hanyalah  merupakan patokan yang tidak bersifat mutlak,  karena hal tersebut  bersifat subyektif,  masing-masing individu mungkin mempunyai ukuran sendiri-sendiri. Namun demikian,  untuk memberikan jawaban persoalan umur berapakah  merupakan umur yang ideal, dapat dikernukakan beberapa hal sebagai  bahan pertimbangan, yaitu: Pertqma, kematangan fisiologik atau kejasmanian. Kedua, kematangan psikologik. Kerlga,(em atangan sosial,  khususnya
s ocial - ekono mlk. K ie mp at, tinjatan masa depan atau  jangkauan kedepan. Kelima, perbedaan perkembangan  antara pria dan wanita.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,  dan mengingat bahwa  peranan suami dalam  memberikan pengarahan lebih  menonjol, maka penulis  mempunyai pendapat  bahwa umur yang sebaiknya untuk melangsungkan perkawinan  pada wanita sekitar umur 23-24 tahrrrn sedangkan pada pria sekitar umtr 26-27 tahun. Pada umur-umur  tersebut pada umumnya telah dicapai  kematangan  kejasmanian, psikologik, dan
dalam  keadaan  normal  pria umur  sekitar 26- 27 tafu,tn telah  mempunyai  sumber penghasilan untuk menghidupi keluarga  sebagai akibat perkawinan  tersebut (Walgito, 1 984: 29 -3 l).
Apabila kita memahami  apa yang dikemukakan  oleh Prof. Sarwono  bahwa  umur yang sebaik-baiknya bagi perkawinan meliputi suatu  masa yang terdiri dari beberapa  tahun.  Dan sungguh  pun dipandang  dari  segi  kedokteran  pada umur 18 tahun itu telah  dicapai kematangan biologis seorang gadis, jika diperhitungkan dengan fakta-fakta lainnya, perkawinan lebih baik kiranya  dilakukan dalam usia  antara  20-24  tahun. Hal itu dikarenakan banyak faedahnya bagi perkawinan  yang dilakukan pada umur tersebut dihandingkan  dengan  perkawinan  yang dilakukan pada umur  yang agak tinggi.
Selanjutnya, disamping faedahnya dari sudut anatomisyakni  melahirkan pada usia dibawah  30 tahunbagi kehidupan keluarga, juga lebih menguntungkan  apabila seseorang kawin dalam usia agak  muda, sebab ada kemungkinan ia masih  sempat melihat  anak dan cucunya yang telah mencapai  sukses dalam kehidupan mereka. Misalnya, seseorang  menikah  pada usia 40 tahun, pada waktu ia berusia 60 tahun  anaknya baru berusia 20 tahun. Maka, pada umumnya seorang anak  yang  baru  berusia 20 tahun belum dapat hidup mandiri, malah  kebanyakan  baru  lepas  dari SMU atau sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Bagaimana pula keadaannya jika ayahnya wafat dalarn  usia lebih muda  (45-53 tahun), dalam hal ini ibu tinggal dengan  beban anak-anak 100 persen masih bergantung kepadanya. Demikianlah salah satu faedah apabila perkawinan dilakukan dalarn  usia  agak lebih'pagi' untuk menjaga  kepentingan yang disebutkan  tadi (Latif, 2001:23).
Mengenai soal perbedaan umur antata calon suami dan calon istri, telah dimaklumi bahwa sekurang-kurangnya  keduanya sebaya. Akan  lebih baik jika calon  suami lebih tua sedikit daripada calon istrinya. Perbedaan umur 2-3 tahun,  suami lebih tua ataupun  sebaliknya,  rnasih dapat dianggap dalam tingkatan sebaya.
Perbedaan  usia, misalnya  calon  suami lebih tua 5, 10 atau 12 tahun,  belumlah  merupakan suatu perbedaan yang  besar. Bahkan,  perbedaan seperti itu akan ada  faedahnya jika perkawinan mereka sarrpai pada usia yang lebih panjang. Jika suami
ISTI'DAL; Jumal Studi Hukum Islam, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni20L5,ISSN 2356-0150
Akh. Syamsul Muniri; Problematika Perkawinan Dini
kelak berusia 55 tahun,  pada waktu itu istrinya berusia 43 tahun, mereka  masih dapat menjadi  pasangan yang 'ideal' bagi kehidupan suami istri, baikjasmani maupun rohaninya (Latif, 2001:23-24).
Selanjutnya, jika melihat dari perspektif Islam, sesungguhnya Islam dalam menentukan masa perkawinan tidak menitikberatkan pada usia tertentu, akan  tetapi lebih menekaxkan kepada faktor kemampuan seseorang. Bila kita merujuk kepada al-Qur'an  mengenai usia kawin ada ayat yang  harus dijadikan sebagai rujukan  meskipun tanpa mengkhususkan  pada usia tertentu, yaitu;
"Dan ujilah anak yatim itu sampai  mereka cukup umur untuk  kawin.  Kernudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta bendanya. Dan janganlah kamu makan harta anak-anak yatim lebih dari batas
kepatutan dan (anganlah  kamu) tergesa- gesa  sebelum mereka dewasa. (QS. an- Nisa'[4]:6).
Oleh karenanya, setiap orang tua yang beragama Islam harus menyadari  bahwa salah satu dari pengertian  akad nikah itu adalah  serah terima amanah. Anak merupakan amanah Allah kepada orang  tua  dan  pada  saat pernikahan berlangsung, amanah Allah itulah yang diserah  terimakan kepada  menantu yang langsung sebagai penanggungjawab  amanah selanjutnya.
Seharusnya orang tua yang  menyerahkan  amanah ini setelah lebih dahulu  menilai kematangan anaknya dan kemampuan calon suami anaknya.
Dalam hal ini orang tua ha\us sangatlah berhati- hati, karena inilah  Nng merupakan tanggungjawab terakhir orang tua kepada Allah. Sebab, salah  melakukan penilaian dapat mengakibatkan beratnya tanggungj awab vertikal dan juga tanggungjawab horizontal  (Rosyadi & Dasaq 1986:95).
Tingkat Pencapaian T[juan Perkawinan  Bagi yang Menikah di Usia 16 Tahun dan Usia 18 Tahun Setiap orang tentu menginginkan kebahagiaan. Begitu pula dalam perkawinan. Setiap pasangan suami isteri mengharapkan perkawinanny a bahagia  dan sej ahtera  serta kekal
berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam menjalankan  rumah tangga memang merupakan hal yang tidak mudah. Hal tersebut tergantung pada usaha setiap  masing-masing  individu pasangan anggota rumah  tangga. Setiap orang yang memasuki  kehidupan  perkawinan  pastilah membawa harapan,  kebutuhan dan keinginan.
Kebutuhan-kebutuhan  dalam perkawinan yang bersifat  fisiologik, psikologik, sosial maupun religi menghendaki adanya pemenuhan.
Oleh karena itu, manusia  dalam  berbuat  ataupun bertingkah laku, akan  selalu  dikaitkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi  oleh individu yang  bersangkutan, maka hal tesebut akan  dapat menimbulkan berbagai  macam masalah  yang  akan  mengganggu kehidupan psikologik dari individu yang bersangkutan.
Dari hasil observasi dan wawancara dengan saudari Nikmatul Khasanah dan Dias Widayanti memang mereka  berdua  tidak menriliki cacat fisik maupun mental.  Namun,  di sisi  lain jika dilihat dari segi tingkat kedewasaan, saudari Dias Widayanti  yang  menikah pada umur 18 tahun terlihat lebih dewasa dari pada Nikmatul Khasanah yang menikah  pada umur 16 tahun. Hal tersebut dapat terlihat dari kondisi  psikis dan tingkah laku mereka ketika menjalankan kehidupan berumah  tangga. Ketika dalam  rumah tangga terj adi banyak  permasalahan, perselisihan, serta percekcokan,  saudari Nikmatul Khasanah tidak mampu  mengatasinya  sehingga pada akhirnya mengakibatkan pada perceraian. Sedangkan saudari Dias Widayanti mampu menyelesaikan segala permasalahan dan perselisihan dalarn kehidupan rumah tangga sehingga  dapat  mempertahankan perkawinannya hingga  sekarang.
Kebahagiaan  dalam  rumah  tangga  saudari Nikmatul Khasanah tidak tercapai  karena ia tidak dapat memahami tujuan perkawinan yang sebenarnya, sebab hanya dengan  modal  rasa  suka sama suka  yang  membuat saudari  Nikmatul Khasanah dalam memutuskan untuk berumah tangga. Padahal,  sesungguhnya tujuan perkawinan  adalah membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal. Kebahagiaan dalam perkawinan bukan berarti dalam mencapainya
ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum  Islam, YoL.2 No. 1, Januari-Juni2015,ISSN 2356-0150
Akh. Syamsul Muniri; Problematika  Perkawinan Dini 182
tidak ada hambatan dan kendala yang dapat  menimpanya di kemudian  hari. Akan tetapi banyak  kendala dan  rintangan  sehingga  butuh mental  yang matang dan kokoh yang dapat mengatasi  segala  permasalahan dalam perkawinan. Berbeda dengan  saudari Dias Widayanti, ia memiliki tujuan yang tepat dan komitmen yang kuat dalam perkawinan.
Sehingga, dengan menikah, maka saudari Dias Widayanti  mengharapkan perkawinannya dapat bahagia dan kekal, dan dalam mencapai kebahagiaan  tersebut  saudari Dias Widayanti menyadari  bahwa banyak rintangan dan hambatan yang harus ia tempuh dalam mengarungi kehidupanrumahtangga.
Dalam  mengarungi  rumah tangganYa,  ia dapat  merasakan kebahagiaan karena  ia memiliki orientasi dan komitmen  dalam perkawinan.
Menurutnya  kepuasan dan kebahagiaan dalam perkawinan  lebih banyak ditentukan  oleh  orientasi perkawinan  yang ingin dicapai.  Meskipun tidak memiliki harta yang  banyak  namun  tetap selalu merasa cukup dan bahagia dengan kondisi ekonominya,  sehingga membuatnya dapat mengatasi  permasalahan  dan perselisihan dalam rumah tangga  dengan baik. Jadi, orientasi itulah yang lebih banyak mempengaruhi kehidupan perkawinannya. Selain  orientasi perkawinan, dalam rumah tangganya juga terdapat komitmen yang selalu  dibangun  atas dasar kesadaran  antata suami isteri. Dengan komitmen  yang  kokoh dan baik  maka diharapkan  akan melahirkan kesediaan untuk saling berbagi dan saling memaafkan satu samalain.
Sementara itu, meskipun sudah rnenikah saudari Nikmatul Ktrasanah rnQsih tetap merniliki sifat egois (mementingkan diri sendiri), sehingga dalam  hal ini menunjukkan  bahwa perkembangan kepribadiannya tidak menuju ke arah positif.
Seseorang yang sudah  menikah seharusnya perasaan egoisme  berkurang  dan  akan tumbuh perasaan ikut memiliki. Sehingga, dalam menjalani  kehidupan  berumah  tangganya  tidak merniliki kemampuan untuk bertenggang rasa dengan  orang  yang dicintainya dan tidak mau ikut merasakan kesusahan serta penderitaan yang dialami oleh suaminya. Ketika suarninya  tidak bekerja atau penghasilannya tidak mencukupi kehidupan  rumah  tangga, ia hanya bisa rnarah- marah dan pergi ke rumah orang tuanya dengan
meninggalkan  suami  di rumah sendirian- Di samping, itu ia juga mengalami kegoncangan  akan  identitas dirinya. Ia belum  siap menerima  peralihan dari masa  remajal lajang menjadi seorang isteri, dan peralihan  dari  seorang isteri  menjadi seorang ibu sebagai  suatu identitas baru.  Berbeda  dengan  saudari Dias Widayanti,  ia lebih siap menerirna identitas baru sebagai isteri dan sebagai ibu. Seseorang yang mampu menerima  dan menemukan  perubahan-perubahan sebagai identitas  baru maka ia akan menyadari perkembangan  kepribadiannya yang harus dicapai.  Dalam psikologi, konsep  tentang  identitas menunjukkan  kepada  suatu kesadaran akan kesatuan dan kesinambungan pribadi, sekalipun terjadi  perubahan.
Berdasarkan pada data  Yang  ada di lapangan, omng yang menikah  di umur 18 tahun secara psikis  lebih matang kepribadiannya dibandingkan  orang  yang menikah di umur 16 tahun. Hal tersebut  dapat dilihat dari kepribadian saudari Dias Widayanti yang  rnenikah di umur 18 tahun  ternyata lebih menunjukkan kedewasaan dalam menyelesaikan  masalah-masalah yang timbul dalam rumah tanggadibandingkan dengan saudari Nikmatul Khasanah yang menikah  di umur  16 tahun.  Dalam perkawinan, masing- masing individu diharapkan memiliki kematangan pribadi. Ketika seseorang  sudah rnenikah maka seharusnya kepribadiannya makin sempuma,  dari segi  wawasan  dan pemahaman makin  luas dan mendalarn, dan secara emosi makin matang dan dewasa. Namun, dalam perkawinan yang dialami oleh saudari Nikmatul Khasanah dari aspek psikologi perkembangan  menunjukkan bahwa kepribadiannya tidak berkerrbang kapasitasnya walaupun  sudah menikah.
Seseorang yang ingin memasuki pintu perkawinan harus  ada  kesiapan  rnental,  kesiapan mental seseorang biasanya  ditunjukkan dengan adanya kematangan pribadi, dan  biasanya  orang yang merniliki kernatangan pribadi adalah  orang yang telah mencapai tingkat kedewasaan.  Dengan demikian, maka orang tersebut akan marnpu mengembangkan fungsi pikiran dan dapat mengendalikan emosi, serta dapat mampu menempatkan diri untuk mengatasi kelemahan dalam menghadapi  tantangan  baik  dari diri sendiri maupun  orang  lain. Apabila suami  isteri  belum matang dari segi pribadi maka dalam  menjalankan
ISTI'DAL; Jurnal  Studi Hukum  Islam, Yol.2No. 1, Januari-Juni2015,ISSN 2356-0150

## 83 I
Akh. Syamsul Muniri; Problematika Perkawinan Dini
permasalahan dalam  rumah  tangga, dan dari segi  ekonomi diharapkan segala kebufuhan sandang maupun  pangan,  keuangan,  perumahan, dan kesehatan keluarga  dapat terpenuhi dengan baik.
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa tingkat pencapaian tujuan perkawinan  bagi  orang yang  menikah di umur 16 tahun  ternyata tidak tercapai,  sedangkan bagi  orang yang menikah di umur 18 tahun
ternyata tercapai walaupun masih kurang
maksimal. Berdasar pada tujuan Perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun  1974 adalah
membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa. Maka,  menurut  data di lapangan, orang yang menikah  di umur 18 tahun secara psikis lebih matang  kepribadiannya  sehingga lebih bahagia dan kekal dibandingkan  orang yang  menikah  di
umur 16 tahun. Hal tersebut  dapat dilihat dari kepribadian  saudari  Dias Widayanti yang menikah di umur 18 tahun  temyata lebih menunjukkan kedewasaan dalam menyelesaikan  masalah-
masalah yang timbul dalam rumah tangga, dibandingkan  dengan  saudari Nikmatul Khasanah yang menikah di umur 16 tahun. Dalam perkawinan, masing-rnasing individu diharapkan
memiliki kematangan pribadi. Ketika seseorang sudah menikah maka seharusnya kepribadiannya makin sempurna, dari segi wawasan dan pemahamanmakin  luas danmendalam,  dan secara emosi makin matang  dan dewasa. Namun, dalam perkawinan  yang  dialami  oleh saudari Nikmatul Khasanah ternyata kepribadiannya tidak berkembang  kapasitasnya  walaupun sudah menikah.
Berkaitan dengan  hasil penulisan  artkel di atas, maka  penulis ingin memberikan beberapa saran  dan masukan  yang perlu  diperhatikan, baik oleh masyarakat,  pemerintah maupun  institusi yang terkait dalam  pemegang kebijakan UU agar tidak terjadi  kontroversi masalah perkawinan antara IJU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. Penulis berharap pemerintah dapat melakukan  amandemen atau merevisi pada pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun  1974 tentang perkawinan dengan redaksi "perkawinan hanya
Akh. Syamsul Muniri; Problematika  Perkawinan Dini 184
(sernbilan belas) tahun dan pihak  wanita sudah mencapai l8 (delapan  belas) tahun."

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Mohammad  Daud, 2002, Hukunt Islam dan Peradilan  Agama (Kurupulan Tulisan),  Jakarla: PT RajaGrafindo
Persada-
Desmita,  2008, Psikologi Perkembangan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Fahmi, Musthafa, 1977, Kesehaton Jiwa;  Dalam Keluarga,  sekolah dan masyarakat Alih B ahas a, Zakiah D aradj at, .Iakarla : BulanBintang.
Indraswari, et al., 1999, Menokar  "Harga" P eremp u an, B andung : Mizan.
Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas ,1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam PerspektiJ' Konvensi Hqk Anak, Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Latif. Sutan Marajo Nasaruddin. 2001, Ilntu Perkawinan:  Problentatikq Seputar Keluctrgct dctn Ruruoh Tctnggc4 Jakarta: Pustaka Hidayah.
LN, Syamsu  Yr-rsuf, 2004,  Psikologi Perkernbangan Anak dan Rentuja. Bandung:  PT Rernaja  Rosdakarya.
Madjid, Nurcholish, 2000, tlasyarqkat religi ou.s. Jakarta: Paramadina.
Mufidah  Ch, et a|.,2006, Horuskah Perentpuan dcrn Anak Dikorbankan?  Malang: Pilar Media bekerjasama dengan Pusat
Studi Gcnder UIN Malang.
Nur-Lrddin, Amiur dan Azhari Akrnal Tarigan.
2006, Hukunt Perdata Islctm di I rr don es ia ( Shr di Kr i ti,y  P erke m b ct n ga n Hukum Islom dctri Fiqih, ULI No.
1/1974  satnpcti KHI), Jakarta:
Kencana.
Prinst.  Darrvan,  199J,  Hukttru  Anak Indonesiu, Bandung:  PT CitraAditya Bakti.
Rosyadi, A. Rahn,at dan Soerono Dasar, 1986, Inclonesicr: Keltrarga Berencona Ditinjau clari Hukum Islqm, Bandurrg: Pustaka.
Sentika, Tb. Rachrnat, 2001,  Perun llmu Kemontrsictctn Dalcrm  Meningkotkan
Mutu  Manusia  Indonesia Melalui Perlindungan Anak, Jmal Sosioteknologi Edisi 11 Tahun, 6,Agustus.
lJmran, Abd.  Al-Rahim, 1997, Islam  dan KB, diterjemahkan oleh: Muhammad Hasyim,  Jakarta:  Lentera.
Wadong, Maulana Hassan, 2000, Pengantar Advokasi don Hukum  Perlindungan
an ak, J akarta : PT Gramedia.
Walgito, Bimo, 1984, Bimbingan  dan Konseling Perkawinan,  Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas  Gajah  Mada.
ISTI'DAL; Jurnal  Studi Hukum  Islam, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni2015,ISSN 2356-0150