## KETERKAITAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DENGAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)
Jafriansen Damanik friansen@yahoo.com STKIP Purnama Jakarta

## ABSTRACT
Many  sides  quest  on  the  needs  of  two  standards  in  implementing education  in  Indonesia,  they  are  Minimum  Service  Standards (MSS)  and National Education  Standards  (NES).  This  article  is  aimed  at  discussing the  relation  between  MSS  and  NES  through  goverment  regulation  and related  program.  In  the  goverment  regulation  itself,  it  is  told  that  the fulfilment  of  MSS  is  the  initial  requirement  of  the  fulfilment  of  NES.  In relation  with  accreditation  instruments  as  a  measurement  or  assestment tool  on  the  fulfilment  of  NES,  it  is  proved  that  all  indicators  of  MSS  of primary  education  by  educational  unit  are  also  found  in  accreditation instrument. Some indicators of MSS issued by district goverment are also relevant  with  accreditation  instrument.  The  difference  just  belongs  to  the way to assest and measure the fulfilment standard. The instrument of MSS uses  an  absolute  assestment,  in  the  mean  time  accreditation  instrument uses an interval scale. This action creates the existence of an accredited school  but  it  does  not  fulfil  the  MSS  yet.  Basically,  MSS  and  NES  are closely related since both of them are quality assurance of public school or school  madrasahs.  The  MSS  are  required  to  meet  especially  by  the goverment of district city by means to be improved in order to fulfil even to exceed  the  NES.  The  fulfilment  of  MSS  and  NES  must  be  implemented periodically  as  a  mutual  responsiblity  of  educational  unit,  goverment  and private educational institutions, the district and central goverment.
Keywords:  minimum  service  standards,  national  education  standards,  the connection.

## ABSTRAK
Banyak pihak yang mempertanyakan perlunya dua standar dalam bidang pendidikan  di  Indonesia,  yakni  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  dan Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP).  Tulisan  ini  dimaksudkan  untuk membahas  keterkaitan  antara  SPM  dengan  SNP,  melalui  peraturan  dan program  yang  terkait.  Dalam  peraturan  disebutkan  bahwa  pemenuhan SPM merupakan syarat awal pemenuhan SNP. Terkait dengan instrumen akreditasi  sebagai  alat  ukur  pemenuhan  SNP,  ternyata  seluruh  indikator SPM  Dikdas  oleh  satuan  pendidikan  terdapat  juga  dalam  instrumen akreditasi.  Beberapa  indikator  SPM  oleh  pemerintah  kab./kota  juga relevan  dengan  instrumen  akreditasi.  Perbedaannya  terletak  cara
penilaian  atau  pengukuran  pemenuhan  standar.  Instrumen  SPM menggunakan  penilaian  absolut  atau  mutlak,  sementara  instrumen akreditasi  menggunakan  skala  interval.  Hal  ini  menyebabkan  adanya sekolah  yang  terakreditasi  tetapi  belum  memenuhi  SPM.  Pada  dasarnya SPM  dan  SNP  sangat  terkait,  karena  keduanya  merupakan  ukuran  mutu sekolah/madrasah.  SPM  diupayakan  pemenuhannya  terutama  oleh pemerintah  daerah,  untuk  selanjutnya  ditingkatkan  hingga  memenuhi bahkan  melampaui  SNP.  SPM  maupun  SNP  harus  diupayakan pemenuhannya secara bertahap, sebagai tanggungjawab bersama satuan pendidikan,  lembaga  penyelenggara  pendidikan  swasta,  pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Kata kunci : standar pelayanan minimal, standar nasional pendidikan, keterkaitan.

## PENDAHULUAN
Akhir-akhir ini banyak pertanyaan  di  lingkungan  sekolah dan  pelaku  pendidikan  di  daerah tentang perbedaan dan keterkaitan antara Standar Pelayanan  Minimal  (SPM)  dan Standar Nasional Pendidikan
(SNP).  Pertanyaan  yang  sering mengemuka  antara  lain:  Apa perbedaan  antara  SPM  dengan SNP?  Kenapa  harus  ada  dua standar  untuk  mengukur  mutu sekolah?
Siapa yang bertanggungjawab memenuhi SPM  dan  SNP?  Siapa  yang
mengukur  pemenuhan  SPM  dan SNP? Bagaimana keterkaitan antara SPM dengan SNP?
Tulisan  ini  dimaksudkan untuk membahas permasalahan di atas,  dengan  menelaah  beberapa peraturan  dan  program  yang terkait dengan SPM dan SNP.
Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SNP)
disebutkan  bahwa  SNP  adalah kriteria  minimal  tentang  sistem pendidikan  di  seluruh  wilayah hukum  NKRI.  SNP  terdiri  atas standar  isi,  proses,  kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan
prasarana, pengelolaan,  pembiayaan,  dan penilaian pendidikan.
Di  samping  pemenuhan SNP,  dalam  PP  Nomor  19  Tahun 2005  juga  disebutkan  bahwa
Pemerintah dan Pemerintah
Daerah  menyusun  rencana  kerja tahunan bidang pendidikan dengan  memprioritaskan  program pemenuhan SPM bidang pendidikan.  Kemudian  dalam  PP Nomor  17  Tahun  2010 (Pasal  10) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dijelaskan bahwa (a) SPM ditetapkan  masing-masing  untuk
pemerintah  daerah  atau  satuan atau program pendidikan, (b) SPM
bidang pendidikan untuk pemerintah  daerah  merupakan syarat  awal  yang  harus  dipenuhi untuk menyelenggarakan atau memfasilitasi penyelenggaraan satuan  pendidikan  sesuai  SNP secara  bertahap,  dan  (c)  SPM bidang  pendidikan  untuk  satuan pendidikan  ditetapkan  sebagai syarat  awal  yang  harus  dipenuhi dalam  mencapai  SNP  secara bertahap dengan menerapkan otonomi  satuan  pendidikan  atau manajemen berbasis sekolah.

## PEMBAHASAN
Standar Nasional Pendidikan
Ada yang berpendapat bahwa  standar  cukup  bersifat
agak umum, dimana semua sekolah membantu siswa mencapai tingkat
tertentu.
Pendapat  yang  lain  menyebutkan bahwa  harus  ada  standar  isi secara  nasional  dan  diuji  secara periodik.  Umumnya  para  ahli sependapat bahwa ada kemungkinan  satu  set  standar  isi yang  baik  dapat  dibuat,  dan  juga tingkat  kompetensi  siswa  dapat diukur melalui ujian yang
terstandar (Barton, 2009) Di beberapa negara, standar pendidikan ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah  daerah  atau  oleh sekolah sendiri. Di Amerika Serikat  telah  terjadi  pergeseran dari  standar  pendidikan  yang ditetapkan  di  tingkat  lokal  ke standar  nasional  yang  disebut Common  Core (standar  utama), yang  ditetapkan  bagi  siswa  dan sekolah.
Disepakati bahwa standar-standar harus merinci tentang apa yang mampu diketahui  dan  dilakukan  oleh siswa  dan  lulusan  agar  mereka berhasil memasuki pendidikan yang  lebih  tinggi  atau  angkatan
kerja. Jumlah standar-standar harus lebih sedikit, lebih jelas dan lebih tinggi (Rothman, 2011).
Di
Indonesia, SNP ditetapkan  melalui  UU  nomor  20 tahun  2003  tentang  Sisdiknas, yaitu  kriteria  minimal  tentang sistem  pendidikan  di  seluruh wilayah  hukum  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. PP Nomor 19
Tahun 2005 tentang SNP menyebutkan bahwa SNP
berfungsi  sebagai  dasar  dalam perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengawasan  pendidikan  dalam rangka  mewujudkan  pendidikan nasional  yang  bermutu.  SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa dan membentuk watak  serta peradaban bangsa yang bermartabat (Pasal 4). Selanjutnya  dalam  PP  tersebut dinyatakan  bahwa  SNP  meliputi
standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar  pendidik  dan  tenaga kependidikan,  standar  sarana  dan prasarana,  standar  pengelolaan,
standar  pembiayaan,  dan  standar penilaian pendidikan.
Pengembangan  SNP  serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya  secara  nasional dilaksanakan oleh Badan Standardisasi,  Penjaminan,  dan Pengendalian  Mutu  Pendidikan. Badan Standar Nasional Pendidikan  (BSNP)  adalah  badan mandiri  dan  independen  yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi  standar  nasional pendidikan  (PP  Nomor  19  Tahun 2005,  Pasal  1  (Ayat  22).  Secara umum tugas BSNP adalah mengembangkan SNP untuk
ditetapkan oleh Menteri.
Untuk  menilai  sejauhmana satuan pendidikan telah memenuhi SNP, Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)  yakni  badan  evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang
pendidikan  dasar  dan  menengah jalur  formal  dengan  mengacu
pada  SNP  (PP  Nomor  19  Tahun 2005, (pasal 1).
Dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 (pasal 86) disebutkan bahwa Pemerintah  melakukan  akreditasi pada  setiap  jenjang  dan  satuan pendidikan untuk menentukan
kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Akreditasi
sebagai bentuk akuntabilitas
publik  dilakukan  secara  obyektif,
adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan
kriteria  yang  mengacu  kepada SNP. Pasal 87 menjelaskan bahwa  akreditasi  oleh  Pemerintah dilaksanakan oleh BAN-S/M
terhadap program dan/atau satuan  pendidikan  jalur  formal pada  jenjang  pendidikan  dasar dan  menengah.  Setiap  satuan pendidikan yang terakreditasi diberikan Setifikat
dan rekomendasi  tindak  lanjut  hasil akreditasi  untuk  perbaikan  mutu satuan pendidikan.
Laporan  hasil  akreditasi dan  rekomendasi  dilaporkan  oleh BAN-S/M  setiap  tahun  kepada
Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan  dengan  tembusan kepada Menteri Agama.
Sementara  BAP-S/M  melaporkan hasil akreditasi sekolah/ madrasah di  wilayahnya  kepada  BAN-S/M, Gubernur, Bupati/Walikota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kab./Kota.

## Standar Pelayanan Minimal
RPJMN  2015-2019  sangat menekankan  peningkatan  mutu pendidikan. Pada jenjang pendidikan  dasar  fokus  harus diberikan  pada  mutu,  sedangkan pada jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan usia  dini,  mutu  serta  peningkatan akses  akan  didukung.  Selama  15 tahun  terakhir,  anggaran  untuk pendidikan telah meningkat,
namun  alokasi  anggaran  yang meningkat tidak dengan sendirinya menyebabkan
peningkatan mutu pendidikan.
Untuk meningkatkan pemanfaatan yang  efisien  atas  sumber  daya dalam sektor pendidikan,
pengenalan  SPM  akan  memberi kontribusi dalam memastikan
bahwa  alokasi  anggaran  yang meningkat digunakan dengan cara yang paling efektif untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. Hampir semua negara memiliki standar pendidikan,
namun hanya sedikit yang memiliki SPM yang harus disediakan oleh pemerintah
daerah. Kepentingan dalam menerapkan  SPM  di  beberapa negara  muncul  umumnya  karena dipicu  oleh  perubahan  signifikan dalam pengaturan dan/atau kapasitas  pemerintahan,  disertai oleh  keinginan  untuk  memastikan warga  negara  tidak  mengalami penurunan pelayanan sebagai konsekuensinya, atau selama masa  transisi.  Perubahan  dari satu  pemerintah  ke  pemerintah lainnya, pengenalan program reformasi, desentralisasi dan krisis keuangan  merupakan  contoh  dari peristiwa-peristiwa yang memotivasi  pengembangan  SPM. Di  Indonesia,  dorongan  awal adalah  desentralisasi,  diikuti  oleh suatu  program  utama  ekspansi pendidikan (2002-2005), yang
pada  gilirannya  diikuti  oleh  suatu program utama reformasi pendidikan (2006-2009) dan langkah-langkah  pertama  menuju pengenalan penganggaran
berbasis kinerja.
Di beberapa negara, perang  dan  bencana  alam  juga telah memicu perkembangan SPM dalam  dekade  terakhir.  Dalam situasi-situasi  ini,  SPM  membantu pencapaian tingkat minimum akses dan mutu pendidikan dalam keadaan  darurat  dan  rekonstruksi awal  serta  menjamin  akuntabilitas pekerja yang menyediakan layanan.  Terdapat  banyak  contoh saat  ini,  tapi  satu  contoh  yang memiliki  pengaruh  global  adalah Inter-Agency
Network on Education  in  Emergencies/INEE (Jaringan Pendidikan
dalam Keadaan Darurat Antar Badan).
SPM pendidikan jelas memiliki  peran  penting  dalam pemberian  layanan  dalam  kondisi yang  sulit.  Ini  termasuk  beberapa kombinasi  dari  ciri-ciri  berikut: penyediaan infrastruktur yang rendah, angkatan kerja yang tidak memenuhi syarat, pemerintah
daerah  dengan  kapasitas  rendah, akuntabilitas  sekolah  yang  lemah,
ketidakjelasan  dalam  peran  dan tanggung jawab,
tingkat
kepercayaan yang
rendah,
perubahan  dalam  kepemimpinan atau  tata  kelola,  dana  yang  tidak cukup  untuk  memadai  memberi sumber daya bagi semua sekolah.
Jadi  SPM  tidak  banyak diamanatkan  di  negara-negara maju.  Ini  merupakan  refleksi  dari tidak  adanya  faktor-faktor  yang disebutkan di atas maupun refleksi dari sejarah konstitusional. Hak  dan  tanggung  jawab  secara umum  biasanya  ditentukan  dalam undang-undang  (misalnya,  wajib
belajar gratis, pengaturan pendanaan antara tingkat pemerintahan) sedangkan standar-standar  pelayanan  lebih
sering dinyatakan di dalam
dokumen-dokumen
kebijakan
pemerintah  yang  dapat  dengan mudah diperbarui untuk
mencerminkan perubahan- perubahan  seperti  yang  timbul dari  lingkungan  fiskal,  prioritas pemerintah atau perjanjian industri baru  misalnya,  peraturan  terkait
bangunan sekolah yang diperbarui,  persyaratan  kurikulum baru,  kualifikasi  guru  dan  beban kerja  ( Basic  Education-Sector  Capacity Support Program, 2009).
Adanya mekanisme akuntabilitas  lokal  yang  kuat  dan pemantauan yang efektif terhadap kinerja  sekolah  juga  mengurangi kebutuhan  tentang  SPM.  Sebuah ciri  pendidikan  di  negara-negara maju  adalah  penekanan  pada sistem  yang  dapat  diandalkan untuk  pengumpulan  data  dan manajemen informasi yang
mendukung penjaminan mutu, pemantauan
kinerja dan pengidentifikasian  dari  praktek- praktek yang baik dan yang buruk. Mengingat hal-hal tersebut di atas, tidak mengherankan bahwa hanya ada  sedikit  contoh  saat  ini  untuk SPM pendidikan dalam pengalaman internasional. Perjanjian-perjanjian
resmi tentang  tingkat  layanan  kadang- kadang  dibuat  sebagai  janji  atau pernyataan  hak  tentang  kualitas layanan  yang  dapat  diharapkan oleh  orang  tua  dan  masyarakat, tetapi biasanya perjanjian- perjanjian ini cenderung
merupakan pernyataan- pernyataan visioner,
bukan
instrumen-instrumen khusus untuk perbaikan  ( Basic Education-Sector
Capacity Support Program , 2009) .
Terlepas  dari  kenyataan
bahwa tidak banyak SPM pendidikan  yang  dapat  dijadikan contoh, ada beberapa pengalaman  SPM  internasional yang  relevan  dari  negara-negara berkembang yang memberi pelajaran penting untuk implementasi di Indonesia, seperti Standar Minimum INEE
sebagaimana  dijelaskan  di  atas. Evaluasi  terhadap  program  ini telah  mengidentifikasi  manfaat dari  adanya  suatu  standar  yang jelas  untuk  menuntun  program dan  digunakan  sebagai  dasar untuk mengukur kinerja.
Hal  yang  dianggap  relevan dengan SPM oleh sebagian besar peneliti  pendidikan  adalah  bahwa standar  harus  fokus  pada  faktor yang sangat terkait dengan pembelajaran  siswa  dan  strategi untuk  perbaikan  dan  efektivitas sekolah.
SPM
sebagaimana disebutkan  pada  PP  Nomor  65 Tahun  2005  adalah:  ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar  yang  merupakan  urusan wajib daerah yang berhak diperoleh  setiap  warga  secara minimal.
Hasil review terhadap literatur nasional dan internasional, tidak terdapat definisi  standar  pelayanan  yang dapat diterima secara luas. Definisi  standar  pelayanan  dapat diambil  dari  Pemerintah  Ghana tentang SPM: “Standar pemberian layanan  adalah  level  minimum tentang pelayanan yang diharapkan terkait kualitas, proses,  waktu  dan  biaya  yang harus  diberikan  oleh  Pemerintah Daerah  kepada  masyarakat  atau yang  diharapkan  dapat  diterima oleh masyarakat. Pelayanan Pemerintah  Daerah  diharapkan memberikan standar-standar yang memenuhi  standar  lokal  yang didasarkan pada kondisi khusus di lingkungan dan masyarakat setempat  ( Service  Delivery  Standards
Guidelines, 2013) .
Menurut  ahli  pendidikan,
Blane  Lewis,  SPM  sebaiknya sederhana, jumlahnya sedikit, dan fokus pada hasil dan/atau manfaat pelayanan.
Kesimpulan dari penjelasan di  atas,  ada  beberapa  hal  yang dapat dipertimbangkan dalam perumusan standar yakni;
sederhana, jumlahnya sedikit, fokus
pada hasil, dan mempertimbangkan  standar  lokal
yang  didasarkan  pada  kondisi khusus di lingkungan dan masyarakat setempat.

## Keterkaitan SPM dengan SNP
Peningkatan mutu
pendidikan perlu dilakukan secara bertahap  dan  berkelanjutan  untuk memenuhi  SPM,  memenuhi  SNP, bahkan melampaui SNP.
Secara  umum  dapat  digambarkan keterkaitan  SPM  dengan  SNP sebagai berikut.
AKREDITASI B TIDAK TERAKREDITASI AKREDITASI C AKREDITASI A MEMENUHI SPM MEMENUHI SNP MELAMPAUI SNP PENING- KATAN MUTU BERTAHAP DAN
BERKELAN- JUTAN
Pada gambar di atas
terlihat bahwa sekolah yang
memenuhi SPM dapat disetarakan
dengan sekolah yang terakreditasi dengan  peringkat  C.  Meskipun hasil penilaian tentang pemenuhan  SPM  menunjukkan bahwa banyak sekolah terakreditasi A yang belum
memenuhi SPM. SPM Pendidikan Dasar terakhir diterbitkan melalui
Permendikbud  Nomor  23  Tahun 2013  tentang  Perubahan  atas Permendiknas  Nomor  15  Tahun 2010  tentang  Standar  Pelayanan Minimal  Pendidikan  Dasar  di Kab./Kota.  Dalam  Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 disebutkan bahwa  SPM  pendidikan  dasar adalah tolok ukur kinerja
pelayanan pendidikan dasar melalui  jalur  pendidikan  formal
yang diselenggarakan daerah kab./kota.
Terkait  dengan  instrumen akreditasi sebagai alat ukur pemenuhan SNP, ternyata seluruh (13)  indikator  SPM  Dikdas  oleh satuan  pendidikan  terdapat  juga dalam instrumen akreditasi.
Beberapa  indikator  SPM  oleh pemerintah  kab./kota  juga relevan dengan instrumen akreditasi, antara  lain  jumlah  kelas  dan perabotannya, ketersediaan ruang guru,  kepala  sekolah  dan  staf serta perabotannya.
Berikut tabel yang menggambarkan keterkaitan Indikator Pemenuhan SPM dengan Instrumen Akreditasi SD/MI (2014), terdiri dari pelayanan  pendidikan  yang  wajib dipenuhi oleh pemerintah kab./kota  dan  pelayanan  oleh satuan pendidikan. Indikator Pemenuhan SPM oleh Pemerintah Kab./Kota Instrumen Akreditasi SD/MI IP-2.1. Jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI Butir 78. SD/MI memiliki ruang kelas sesuai ketentuan: (a) jumlah minimum
Indikator Pemenuhan SPM oleh Pemerintah Kab./Kota Instrumen Akreditasi SD/MI
tidak melebihi 32 orang. IP-2.2. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk siswa dan guru, serta papan tulis.
ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar, (b) kapasitas maksimum ruang kelas = 28 siswa, dan (c) dilengkapi sarana berupa kursi siswa, meja siswa, kursi guru, dan meja guru.
IP-4.1. Di setiap SD/MI tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala SD/MI dan staf kependidikan lainnya.
Butir 84. SD/MI memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan: (a) rasio minimum luas ruang guru adalah 4m2/ guru dan luas minimum adalah 32m2, dan (b) dilengkapi sarana berupa kursi kerja dan meja kerja .
IP-7.1. Di setiap SD/MI tersedia 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV.
Butir 47. Setiap guru memiliki kualifikasi akademik minimum S-1 atau D-IV.
IP-10. Di setiap kab./kota semua kepala SD/MI berkualifikasi
akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
Butir 53. Kepala SD/MI berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan SK sebagai kepala SD/MI.
Butir 54. Kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik minimum S-1 atau D-IV. Indikator Pemenuhan SPM oleh Satuan Pendidikan (SD/MI) Instrumen Akreditasi SD/MI
IP-15. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran B.
Butir 21. SD/MI melaksanakan proses pembelajaran dengan memenuhi per- syaratan: rasio buku teks pelajaran untuk siswa adalah 1 : 1 per mata pelajaran.
Indikator Pemenuhan SPM oleh Satuan Pendidikan (SD/MI) Instrumen Akreditasi SD/MI Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn, dengan perbandingan satu set untuk setiap siswa.
Butir 80. SD/MI memiliki buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas.
IP-17. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.
Butir 82. SD/MI memiliki laboratorium IPA dengan sarana yang lengkap.
 Laboratorium IPA dapat memanfaatkan ruang kelas.
 Setiap SD/MI dilengkapi sarana laboratorium IPA.
IP-18. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi.
Butir 21. SD/MI melaksanakan proses pembelajaran dengan memenuhi persyaratan: selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduan guru, buku pengayaan, buku referensi dan sumber belajar lainnya.
IP-19. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan, melaksana- kan, dan menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih siswa, dan melaksanakan tugas tambahan.
Butir 21. SD/MI melaksanakan proses pembelajaran dengan memenuhi persyaratan: beban mengajar guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam satu minggu.
IP-20. SD/MI menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran:
Kelas I – II : 18 jam per minggu.
Butir 10. SD/MI menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan: (a) jumlah jam pembelajaran per minggu untuk kelas I —III = 26—28 jam, untuk kelas IV —VI = 32 jam; dan (b) jumlah
Indikator Pemenuhan SPM oleh Satuan Pendidikan (SD/MI) Instrumen Akreditasi SD/MI Kelas III : 24 jam per minggu. Kelas IV - VI : 27 jam per minggu. minggu efektif per tahun 34 —38 minggu. IP-21. SD/MI menerapkan KTSP sesuai ketentuan yang berlaku.
Butir 1. SD/MI melaksanakan kurikulum berdasarkan muatan KTSP. IP-22. Setiap guru menerapkan RPP yang disusun berdasarkan silabus
untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.
Butir 19. Setiap mata pelajaran memiliki RPP dengan mengintegrasikan pendidikan karakter yang dijabarkan dari silabus.
IP-23. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan
kemampuan belajar siswa.
Butir 138. Guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai bentuk dan teknik penilaian.
Butir 139. Guru menggunakan berbagai teknik penilaian.
IP-24. Kepala SD/MI melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.
Butir 26. Supervisi proses pembelajaran dilakukan oleh kepala SD/MI dengan melakukan kunjungan kelas.
Butir 60. Kepala SD/MI melakukan supervisi dan monitoring setiap tahun.
IP-25. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap siswa kepada kepala SD/MI pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar siswa.
Butir 143. Guru melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada kepala SD/MI dalam bentuk laporan prestasi belajar siswa.
IP-26. Kepala SD/MI menyampaikan laporan hasil UAS dan UKK serta
Butir 150. SD/MI melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester kepada
Indikator Pemenuhan SPM oleh Satuan Pendidikan (SD/MI) Instrumen Akreditasi SD/MI
US/UN kepada orang tua siswa dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kab/kota atau Kankemenag kab/kota pada setiap akhir semester.
orang tua/wali siswa dalam bentuk buku laporan pendidikan.
Butir 155. SD/MI menerbitkan dan menyerahkan SKHUN setiap siswa yang mengikuti UN.
Butir 156. SD/MI menyerahkan ijazah kepada setiap siswa yang telah lulus.
IP-27.1. Setiap SD/MI memiliki rencana kerja tahunan Butir 94. SD/MI memiliki rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan. IP-27.2. Setiap SD/MI memiliki laporan tahunan Butir 106. SD/MI melaksanakan kegiatan evaluasi diri, dibuktikan dengan dokumen evaluasi diri atau laporan kinerja tahunan. IP-27.1. Setiap SD/MI memiliki komite yang berfungsi baik Keterlibatan komite SD/MI terdapat pada butir 2, 6, 12, 28, 51, 131, dan 132. Berikut tabel yang menggambarkan keterkaitan Indikator Pemenuhan SPM dengan Instrumen Akreditasi SMP/MTs  (2014),  terdiri  dari pelayanan pendidikan  yang  wajib dipenuhi oleh pemerintah kab./kota  dan  pelayanan  oleh satuan pendidikan. Indikator Pemenuhan SPM oleh Pemerintah Kab./Kota Instrumen Akreditasi SMP/MTs IP-2.3. Jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs
Butir 22. SMP/MTs melaksanakan proses pembelajaran dengan rombongan belajar
Indikator Pemenuhan SPM oleh Pemerintah Kab./Kota Instrumen Akreditasi SMP/MTs
tidak melebihi 36 orang.
maksimal 32 siswa.
IP-2.4. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk siswa dan guru, serta papan tulis.
Butir 88. SMP/MTs memiliki ruang kelas dengan ketentuan: (a) jumlah yang sama atau lebih banyak dari jumlah rombongan belajar; (b) ukuran minimum sama dengan jumlah siswa x 2m 2 , dengan lebar minimum 5 m dan luas minimum 30 m 2 ; dan (c) sarana ruang kelas terdiri atas kursi siswa, meja siswa, kursi guru, dan meja guru.
IP-3.1. Di setiap SMP/MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 siswa. IP-3.2. Di setiap SMP/MTs tersedia satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen siswa.
Butir 92. SMP/MTs memiliki ruang laboratorium IPA yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. Rasio minimum 2,4 m 2 /siswa dan luas minimum 48 m 2 .
IP-4.2. Di setiap SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru dan staf kependidikan lainnya,
Butir 94. SMP/MTs memiliki ruang guru dengan ketentuan: rasio minimum 4
m 2 /guru dan luas minimum 48 m 2 ; dan sarana ruang guru terdiri atas kursi kerja, meja kerja, lemari, kursi tamu, papan statistik
Indikator Pemenuhan SPM oleh Pemerintah Kab./Kota Instrumen Akreditasi SMP/MTs IP-4.3. Di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala SMP/MTs yang terpisah dari ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi.
Butir 93. SMP/MTs memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan luas minimum 12 m 2 dan lebar minimum 3 m; dan sarananya terdiri atas kursi pimpinan, meja pimpinan, kursi dan meja tamu, serta lemari.
IP-8.1. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-
1 atau D-IV sebanyak 70%, untuk
daerah khusus minimal 40%.
Butir 50. Semua guru memiliki kualifikasi akademik minimum D-IV atau S-1.
IP-11. Di setiap kab./kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
Butir 57. Kepala SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik minimum S-1 atau D-IV.
Butir 58. Kepala SMP/MTs memenuhi persyaratan: berstatus sebagai guru, memiliki SK kepala SMP/MTs, mempunyai pengalaman minimal 5 tahun sebagai guru, dan memiliki sertifikat pendidik. Indikator Pemenuhan SPM oleh Satuan Pendidikan (SMP/MTs) Instrumen Akreditasi SMP/MTs
IP-16. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap siswa.
Butir 90. SMP/MTs memiliki buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas, dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran/siswa.
Indikator Pemenuhan SPM oleh Satuan Pendidikan (SMP/MTs) Instrumen Akreditasi SMP/MTs
IP-18.2. Setiap SMP/MTs memiliki
200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.
Butir 22. SMP/MTs melaksanakan proses pembelajaran dengan memenuhi persyaratan.
Selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduan guru, buku pengayaan, buku referensi dan sumber belajar lainnya.
IP-19. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih siswa, dan melaksanakan tugas tambahan.
Butir 22. SMP/MTs melaksanakan proses pembelajaran dengan memenuhi persyaratan: beban mengajar guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam satu minggu.
IP-20.3. SMP/MTs menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran selama 27 jam per minggu.
Butir 10. SMP/MTs menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan: (a) jumlah jam pembelajaran per minggu minimal 32 jam; dan (b) jumlah minggu efektif per tahun minimal 34 minggu.
IP-21. SMP/MTs menerapkan KTSP sesuai ketentuan yang berlaku.
Butir 1. SMP/MTs melaksanakan kurikulum berdasarkan muatan KTSP.
IP-22. Setiap guru menerapkan RPP yang disusun berdasarkan silabus
untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.
Butir 19. Setiap mata pelajaran memiliki
RPP dengan mengintegrasikan pendidikan karakter yang dijabarkan dari silabus.
IP-23. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian
Butir 151. Guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai
Indikator Pemenuhan SPM oleh Satuan Pendidikan (SMP/MTs) Instrumen Akreditasi SMP/MTs untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar siswa.
bentuk dan teknik penilaian.
Butir 155. Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
IP-24. Kepala SMP/MTs melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 2 kali per semester.
Butir 26. Kepala SMP/MTs melakukan supervisi proses pembelajaran dan
menindaklanjuti.
IP-25. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap siswa kepada kepala SMP/MTs pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar siswa.
Buitr 156. Guru melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada kepala SMP/MTs dalam bentuk laporan prestasi belajar siswa.
IP-26. Kepala SMP/MTs menyampaikan laporan hasil UAS, UKK dan US/UN kepada orang tua siswa dan menyampaikan rekapi- tulasinya kepada Dinas Pendidikan atau Kankemenag di kab/kota setiap akhir semester.
Butir 162. SMP/MTs melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester kepada semua orangtua/wali siswa.
Butir 163. SMP/MTs melaporkan pencapaian hasil belajar siswa kepada Dinas Pendidikan/Kankemenag Kab/Kota.
IP-27.1. Setiap SMP/MTs memiliki rencana kerja tahunan
Butir 107. SMP/MTs memiliki rencana
kerja tahunan dan rencana kerja jangka menengah dan disosialisasikan kepada warga sekolah/ madrasah.
IP-27.2. Setiap SMP/MTs memiliki
laporan tahunan
Butir 110. SMP/MTs melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan, dibuktikan dengan dokumen
Indikator Pemenuhan SPM oleh Satuan Pendidikan (SMP/MTs) Instrumen Akreditasi SMP/MTs yang menunjukkan kesesuaian antara rencana kerja tahunan dengan laporan pelaksanaan kegiatan. IP-27.1. Setiap SMP/MTs memiliki komite yang berfungsi baik Keterlibatan komite SMP/MTs terdapat pada butir 2, 6, 12, 28, 55, 140, dan 144. Meskipun  sebagian  besar
indikator  SPM  terkait  dengan instrumen akreditasi, namun terdapat  perbedaan  pada  ukuran pemenuhan  standar,  beberapa contoh perbedaan sebagai
berikut.
1. Dalam indikator SPM ditentukan  bahwa  guru  bekerja  di sekolah selama 37,5 jam perminggu, sedangkan dalam instrumen  akreditasi  disebutkan guru melakukan pembelajaran tatap  muka  minimal  selama  24 jam perminggu.
2. Perbedaan jumlah jam pembelajaran  perminggu,  misal untuk  SMP/MTs,  dalam  SPM disebutkan  bahwa  jumlah  jam pembelajaran  perminggu  minimal 27 jam, sedangkan dalam
instrumen  akreditasi  disebutkan minimal 32 jam.
3. Perbedaan  jumlah  buku pengayaan;  dalam  SPM  untuk SD/MI  disyaratkan  memiliki  100 judul  buku  pengayaan,  dan  untuk SMP/MTs  memiliki 200 judul buku pengayaan. Sementara dalam instrumen  akreditasi  disebutkan untuk  SD/MI  disyaratkan  memiliki 840  judul  buku  pengayaan,  dan untuk SMP/MTs memiliki 870 judul buku pengayaan.
4. Perbedaan jumlah guru
yang memiliki kualifikasi akademik
S-1  atau  D-IV;  dalam  SPM disyaratkan di setiap SD/MI tersedia  2  orang  guru  yang memenuhi kualifikasi akademik S- 1  atau  D-IV,  dan  di  setiap SMP/MTs  tersedia  guru  dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV
sebanyak  70%,  untuk  daerah khusus  minimal  40%.  Sementara dalam instrumen akreditasi disebutkan  setiap  guru  memiliki kualifikasi akademik  minimum  S-1 atau D-IV.
Perbedaan lain adalah menyangkut  cara  penilaian  atau pengukuran  pemenuhan  standar. Instrumen  SPM menggunakan penilaian  absolut  atau  mutlak, sementara  instrumen  akreditasi menggunakan skala interval.
Sebagai  contoh  dalam  instrumen akreditasi  jika  sekolah/madrasah memiliki buku teks pelajaran dengan  rasio  1  buku  teks/mata pelajaran  untuk  2-5  siswa  masih mendapat  skor  3,  sementara dalam  instrumen  SPM  jika  rasio  1 buku  teks/mata  pelajaran  untuk lebih dari 1 siswa dinyatakan tidak memenuhi indikator SPM.
Dengan  diterbitkannya  UU Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi
tanggung jawab Pemerintah  Provinsi,  sementara pengelolaan pendidikan dasar dan
pendidikan  anak  usia  dini  dan pendidikan nonformal menjadi tanggungjawab Pemerintah Kab./Kota. Dengan demikian Pemerintah Daerah sesuai dengan  tanggungjawabnya  wajib melakukan pengembangan
kapasitas  untuk  mencapai  SPM.
Sedangkan Pemerintah Pusat berkewajiban  merumuskan  PP tentang  SPM,  dan  Permendikbud tentang SPM Pendidikan.
Dalam Permendikbud tentang  SPM  Pendidikan  perlu memperhatikan perbedaan-
perbedaan  tersebut  di  atas,  agar diperoleh sinkronisasi antara indikator  dan  instrumen  SPM dengan  indikator  dan  instrumen akreditasi  (SNP).  Hal  ini  sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2010 yang  menyebutkan  bahwa  SPM bidang pendidikan merupakan syarat  awal  yang  harus  dipenuhi dalam mencapai SNP.
Dalam rangka mempersiapkan  SPM  Pendidikan, Kemendikbud  telah  mengadakan Focus  Group  Discussion pada bulan  Februari  2016.  Isu-isu  yang
mengemuka  dalam  FGD  tersebut antara lain:
1. Balitbang, BAN-S/M, BSNP,  Biro  PKLN,  Biro  Hukum dan seluruh Direktorat di lingkungan Ditjen Dikdasmen harus memiliki pemahaman/persepsi  yang  sama tentang  konsep  penjaminan  mutu pendidikan, SPM, SNP dan
Akreditasi.
2. Bagaimana  mensinkronkan
hasil pengukuran SPM dan
akreditasi  sekolah  yang  dilakukan BAN-S/M.
3. Karena  SPM  merupakan
syarat  awal  pemenuhan  SNP, perlu mempertimbangkan pemenuhan SPM sebagai persyaratan bagi sekolah/ madrasah untuk mengikuti
akreditasi.
SPM  pada  dasarnya  lebih dititikberatkan pada tanggung jawab pelayanan pemerintah daerah  untuk  memenuhi  hak setiap warga negara secara minimal,  sementara  pemenuhan SNP yang diukur melalui kegiatan akreditasi lebih dititikberatkan pada  kualitas  satuan  pendidikan
dalam  delapan  standar.  Meskipun pemenuhan SPM merupakan tanggungjawab  utama  pemerintah daerah, tetapi bukti pemenuhannya juga harus
dilakukan  di  sekolah.  Di  sisi  lain pemenuhan  SNP  tidak  hanya merupakan  tanggungjawab  pihak sekolah, tetapi juga pengelenggara  pendidikan,  baik pemerintah  daerah  maupun  pihak swasta.
Berdasarkan hasil akreditasi  yang  dilakukan  oleh BAN-S/M, ternyata nilai yang lebih rendah umumnya terjadi pada tiga standar yakni (1) Standar Pendidik dan  Tenaga  Kependidikan,  (2) Standar  Sarana  dan  Prasarana, dan (3) Standar Kompetensi
Lulusan.  Jika  dikaitkan  dengan kewenangan  dan  tanggungjawab, pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Standar  Sarana  dan  Prasarana tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab  kepala  sekolah atau  kepala  madrasah,  tetapi tanggungjawab  lebih  besar  pada Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag,  atau  Penyelenggara
Pendidikan Swasta.
Selama  ini  dalam  proses akreditasi,setiap sekolah/madrasah  harus  terlebih dahulu memenuhi prasyarat untuk dapat  mengikuti  akreditasi,  antara lain:  memiliki  ijin  operasional, memiliki  pendidik  dan  tenaga kependidikan, memiliki sarana dan prasarana, dan melaksanakan kurikulum  yang  berlaku.  Keempat hal  ini  pada  dasarnya  juga merupakan  bagian  dari  SPM Pendidikan.  Dengan  demikian  jika pemenuhan SPM merupakan syarat awal pemenuhan SNP, dan
agar indikator SPM selaras dengan indikator SNP, maka perlu dipertimbangkan untuk menjadikan pemenuhan SPM sebagai prasyarat bagi sekolah/madrasah untuk mengikuti  akreditasi  oleh  BAN- S/M. Namun jika hal ini
diberlakukan,  harus  ditetapkan
lembaga mana yang akan bertugas untuk
menilai
pemenuhan  SPM,  apakah  LPMP, BAN-S/M,  atau  lembaga  lain.  Jika hal ini dapat dilakukan, maka tidak akan  ada  sekolah/madrasah  yang sudah  terakreditasi  namun  belum memenuhi SPM.
Khusus untuk sekolah yang baru didirikan, seharusnya sebelum  memperoleh  ijin,  terlebih dahulu harus memenuhi SPM. Hal ini  sesuai  Permendikbud  Nomor 36  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan  Satuan  Pendidikan
Dasar dan Menengah. Pada pasal
4  disebutkan  bahwa  persyaratan pendirian satuan pendidikan sekurang-kurangnya harus
memenuhi SPM.

## KESIMPULAN
1. SPM  sangat  terkait  dengan SNP karena sama-sama merupakan ukuran mutu sekolah/madrasah  yang  saling mendukung, dimana SPM
diupayakan
pemenuhannya terutama  oleh  pemerintah  daerah, untuk selanjutnya ditingkatkan hingga memenuhi bahkan
melampaui SNP. 2. SPM  maupun  SNP  harus diupayakan pemenuhannya secara bertahap, sebagai tanggungjawab  bersama  satuan pendidikan, lembaga penyelenggara pendidikan
swasta,  pemerintah  daerah  dan pemerintah pusat.
3. Dalam perumusan Permendikbud  tentang  SPM  dan Akreditasi,  perlu  dipertimbangkan untuk mencantumkan bahwa
pemenuhan SPM dijadikan persyaratan bagi sekolah/madrasah untuk diakreditasi. ACUAN PUSTAKA Barton,  P.  E.  (2009).  National Education Standards Getting Beneath the Surface.  Policy  Information Center. “Basic  Education-Sector  Capacity Support Program (BE- SCSP); Component 1: Central, Provincial, and District Capacity Development for Decentralization.”  Progress Report, May 2009 Basic Education-Sector Capacity
Support Program (BE- SCSP); Component 1: Central, Provincial, and District Capacity Development for Decentralization.” Final Report (2008 - 2010), March, 2011
“Defining  Quality  in  Education.” UNICEF  Working  Paper
Series  presented  at  The International Group on Education. June 2000 Inter-Agency Network on Education  in  Emergencies http://ineesite.org “Panduan  Administrasi  Program (PAP)”. Program Pengembangan  Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Februari 2015 Rothman, R. (2011). Something in Common:  The  Common Core  Standards  and  the Next  Chapter  in  American Education. “Service Delivery Standards Guidelines .”  (February  7, 2013). Local Service Delivery Standards- Ghana. “SPM  Dikdas  (2015).  Buku  Saku Panduan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar”. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Support  to  Basic  Education Minimum Service Standards Planning & Monitoring” (ACDP - 018) Undang-Undang  RI  Nomor  20 (2003). tentang Sistem
Pendidikan Nasional
Undang-Undang  RI  Nomor  23
(2014).Pemerintahan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  19
(2005).  tentang  Standar Nasional Pendidikan Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor 65 (2005) .Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor 17 (2010). Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan  Pemeritah  RI  Nomor  2 Tahun (2015). RPJMN 2015-2019 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor  15  (2010). Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 (2012).  Badan  Akreditasi Negera Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 (2013). Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15  Tahun  2010  tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kab./Kota Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 (2013). Badan Standar Nasional Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 (2015).  Rencana  Strategis Kementerian Pendidikan dan  Kebudayaan  Tahun 2015-2019.