Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Any further distributionof this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.
Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University and in association with Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia and Asosiasi Penerbitan Jurnal Komunikasi Indonesia. E-ISSN: 2442-4102 | P-ISSN: 1693-3699

## Tata Kelola Kolaboratif Ruang Terbuka Hijau: Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur
(Systematic Literature Review)

## Green Open Space Collaborative Governance: a Systematic Literature Review
Irvan Dian Pratama *) , Salahudin, Ali Roziqin
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 65144, Indonesia
*) E-mail korespondensi: irvandianpratama@gmail.com
Diterima: 05 Juli 2021 | Direvisi: 09 November 2021 | Disetujui: 06 Oktober 2021 | Publikasi online: 23 November 2021

## ABSTRACT
This  research  aims  to  find  out  the  collaborative  governance  of  green  open  space  has  been  running  well  but  not optimal  in  its  implementation.  This  study  uses  systematic  literature  review  as  the  basic  basis  to  make  it  easier  for researchers /students to be able to review and identify scientific articles systematically with predetermined steps.  This study revealed that there were 124 articles selected from 378 articles relevant to the topics discussed The results of the analysis resulted in 3 different clusters in 38 concepts relevant to the collaborative governance study of green open space. Density visualization mode, there is no dominating author in reviewing author data mapping according to the theme  of  green  open  space  collaborative  governance.  This  Paper,  has  limited  articles  to  support  literature  review, total articles obtained through the scopus database not all of them have related topics that will be used to conduct research,  so  researchers  have  difficulty  in  conducting  analysis.  Researchers'  recommendations  on  further  research need to use analysis by adding several articles that have the same relevance in some sources of scientific articles to make it easier to conduct concrete data analysis.
Kata kunci: Collaborative Governance, Green Space, Optimization, Planning

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tata  kelola  kolaboratif  ruang  terbuka  hijau  sudah  berjalan  dengan  baik namun belum optimal dalam pengimplementasiannya. Penelitian ini menggunakan sistematis literatur review sebagai landasan  dasar  untuk  mempermudah  peneliti/mahasiswa  agar  dapat  mengulas  dan  mengidentifikasi  artikel  ilmiah secara sistematis dengan langkah-langkah  yang telah ditetapkan.  Penelitian ini mengungkapkan terdapat 124 artikel yang telah diseleksi dari 378 artikel yang relevan dengan topik yang dibahas. Hasil analisis tersebut menghasilkan 3 cluster  yang berbeda dalam 38 konsep yang relevan dengan studi tata kelola kolaboratif ruang terbuka hijau. Dalam penggunaan mode density visualization tidak adanya author yang mendominasi dalam mengkaji pemetaan data author sesuai tema tata kelola kolaboratif ruang terbuka hijau. Semuanya memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam melakukan temuan-temuan  yang  akan  digunakan  pada  penelitian  berikutnya.  Penelitian ini mempunyai  keterbatasan artikel untuk menunjang literatur review . Dari total keseluruhan artikel yang diperoleh melalui database scopus tidak semuanya memiliki keterkaitan topik  yang akan  di gunakan untuk melakukan penelitian, sehingga peneliti kesulitan dalam melakukan analisis. Rekomendasi peneliti terhadap penelitian selanjutnya perlunya penggunaan analisis dengan menambah beberapa artikel yang memiliki relevansi yang sama di beberapa sumber artikel ilmiah agar mempermudah dalam melakukan analisis data secara konkrit.
Kata kunci: Tata Kelola Kolaboratif, Ruang Terbuka Hijau, Optimalisasi, Perencanaan

## PENDAHULUAN
Perkembangan kota di berbagai belahan dunia telah  menunjukkan semakin banyaknya pembangunan yang telah  memakan  lahan  kosong  di  daerah  perkotaan.  Derasnya  arus  pembangunan  baik  secara  fisik  maupun infrastruktur  diikuti  dengan  munculnya  berbagai  permasalahan  lingkungan.  Sejatinya  linkungan  perkotaan kebanyakan  telah  didominasi  oleh  modernisasi  yang  dihadapkan  berbagai  permasalahan  akibat  dari pembangunan  yang  tidak  terkendali.  Salah  satu  contohnya  adalah  banyaknya  bencana  yang  sering  terjadi seperti banjir, kebakaran, kekeringan, polusi udara, polusi tanah dan lain sebagainya (El Ghorab & Shalaby, 2016). Di sisi lain sebuah dari proses urbanisasi yang saat ini masih terjadi hampir di seluruh kota di dunia semakin  menambah  masalah  perkotaan.  Jumlah  penduduk  yang  setiap  tahunnya  mengalami  peningkatan mengakibatkan  semakin  banyaknya  permasalahan  yang  di  hadapi  oleh  pemerintah,  terutama  dari  segi administrasi. Kawasan perkotaan yang berkelanjutan ditandai dengan adanya interaksi dan hubungan timbal balik yang seimbang antara manusia dengan alam yang hidup secara berdampingan di dalamnya. Pada kasus lingkungan  perkotaan  yang  memiliki  kepadatan  tinggi,  kesimbangan  tersebut  kadang  sering  mengalami ganguan  akibat  berkurangnya  ruang  terbuka  hijau  (Rahmy  et  al.,  2012).  Maka  dari  itu,  perlunya mengembalikan kedalam lingkungan perkotaan dengan berbentuk system dinilai penting.
Pentingnya  keberadaan  sebuah    tata  ruang  terbuka  hijau  kota,  terutama  dalam  lingkungan  tempat  tinggal, telah  dibuktikan  dalam  beberapa  penelitian  (Wu,  2008).  Ruang  terbuka  hijau  kota  merupakan  komponen terpenting  yang  dapat  mempengaruhi  kualitas  kehidupan  manusia,  baik  berbicara  secara  ekologis  maupun social-psikologis. Namun dengan demikian, untuk saat ini proporsinya semakin berkurang sebagai dampak yang ditimbulkan akibat tingginya kepadatan penduduk yang menyebabkan pertumbuhan populasi manusia yang  meningkat  setiap  tahunnya.  Peningkatan  dari  populasi  tersebut  secara  tidak  langsung  diikuti  oleh peningkatan  kebutuhan  akan  konsumsi  energi  dan  lahan  bermukim.  Hal  ini  apabila  tidak  dapat  diimbangi oleh  pengendalian  guna  lahan  yang  berfungsi  membatasi  intervensi  manusia  terhadap  lingkungan  alam perkotaan. Pembangunan Kawasan perkotaan secara fisik cenderung menghabiskan ruang-ruang terbuka dan menjadikan area terbangun. Menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non- hijau telah mengakibatkan menurunnnya kualitas perkotaan seperti tingginya polusi udara dan meningkatnya kerawanan  social  (kriminalistas  dan  krisis  social),  menurunnya  produktivitas  masyarakat  yang  dapat megakibatkan stress karena terbatasnya ruang public yang tersedia untuk interaksi social (Dwiyanto, 2009).
Menurut  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  5  Tahun  2008  tentang  pedoman  penyediaan  dan pemanfaatan  ruang  terbuka  hijau  di  kawasan  perkotaan,  pengertian  ruang  terbuka  hijau  ialah  area memanjang  atau  jalur,  dan  atau  mengelompok  yang  pada  penggunannya  bersifat  terbuka,  tempat  tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun buatan manusia, sedangkan menurut Hakim (2003), RTH adalah bagian dari ruang terbuka yang didalamnya berisi tanaman, tumbuhan dan vegetasi agar mendapatkan manfaat dari keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan pada suatu kawasan. Merujuk pada syarat ideal dalam penyediaan lahan RTH yang telah diatur kedalam Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, dijelaskan bahwa proporsi luasan dari RTH suatu perkotaan sebesar 30% dari luas wilayahnya. Proporsi  tersebut  terbagi  kedalam  dua  bagian  yaitu  20%  RTH  public  dan  10%  RTH  Privat.  Sedangkan penggunaan  dan  manfaat  dari  RTH  dapat  ditinjau  melalui  fungsi  intrinsic  (fungsi  ekologis)  dan  fungsi ekstrinsik  yang  mencakup  dari  fungsi  sosial  budaya,  ekonomi,  dan  estetika.  Ruang  terbuka  hijau dikelompokkan  berdasarkan  melalui  status  kawasan,  bukan  berdasarkan  bentuk  dan  struktur  vegetasinya (Riswandi,  2004).  Pada  ruang  terbuka  hijau,  penggunanya  kearah  bersifat  pengisian  komponen  hijau tanaman atau vegetasi yang alamiah ataupun penggunaan lahan budidaya yang sifatnya seperti lahan sawah, kebun dan lain sebagainya (Suciyani, 2018).
Pada  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Tisnanta  &  Ummah  (2016),  temuan  yang  dihasilkan  telah menjelaskan  pada  implementasi  pengembangan  ruang  terbuka  hijau  di  Kota  Metro  berisi  pembentukan jejaring  pemerintahan  untuk  mengoptimalkan  peran-peran  pemerintah  dan stakeholders dalam pengembangan  ruang  terbuka  hijau.  Pada  penelitian  ini  juga  telah  menemukan  adanya  peran  komunitas sebagai civil  society dirasa  memiliki  peranan  yang  cukup  penting  dalam  mendorong  penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Peran pemerintah sebagai otoritas pemegang regulasi diharapkan agar dapat memberikan  dukungan  secara  menyeluruh  dalam  mengoptimalkan  pengelolaan  lingkungan.  Pemerintah harus  mengambil  sikap  dalam  menciptakan  sebuah  inovasi  yang  dapat  bermanfaat  baik  di  lingkup pemerintahan maupun masyarakat umum. Dengan mengoptimalkan ruang terbuka hijau sebagai penetralisir antara  daerah  terbangun  dengan  daerah  terbuka,  yang  dimana  ruang  terbuka  hijau  menggunakan  model menjalur dan pada penggunaannya lebih bersifat terbuka, sebagai tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara  alami  maupun  yang  bersifat  sengaja  ditanam  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  mengerahkan
masyarakatnya dalam kegiatan menghijaukan taman kota, sedangkan dalam melakukan proses perencanaan tata ruang, pemerintah memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang proses  penyusunan  dan  penetapan  rencana  tata  ruang melalui  media komunikasi  yang  memiliki  jangkauan sesuai dengan tingkat rencana, serta melakukan sosialisasi terkait perencanaan tata ruang, menyelenggarakan kegiatan untuk menerima segala masukan dari masyarakat terhadap perencanaan tata ruang, dan memberikan respon kepada masyarakat atas masukan tentang perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Astriani, 2015).
Adanya  hubungan  kerja  sama  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dengan  melibatkan  sektor  swasta merupakan hal yang biasa  dalam menunjang keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup. Tidak hanya itu, pelibatan  swasta  dengan  masyarakat  dalam  mengelola  lingkungan  hidup  hanya  sejalan  dengan  definisi konsep tata kepemerintahan yang baik yang telah menjadi tren sebagai role model dalam penyelenggaraan pemerintah secara umum. Tata kelola pemerintahan yang baik selalu menekankan bahwa penyelenggaraan kepemerintahan diperlukan kesimbangan interaksi dan keterlibatan antara pemerintah, dunia usaha (swasta), dan  masyarakat  sipil.  Pemerintah  sebagai  pemegang  otoritas  pemegang  regulasi  tertinggi  berhak  untuk mengatur  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  Indonesia,  untuk  penerapannya  maka pemerintah perlu melakukan pengawasan. Keberadaan masyarakat akan lebih efektif jika perannya ikut serta dalam  mengendalikan  pengelolaan  lingkungan  yang  ada.  Dukungan  masyarakat  juga  menjadi  faktor terpenting  atas  keberhasilan  program  Ruang  Terbuka  Hijau.  Masyarakat  juga  memiliki  peran  yang  sangat besar  dalam  melakukan  proses  pengelolaan  lingkungan  hidup,  khususnya  dalam  melakukan  pengawasan sosial, pemberian saran, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan bagi masyarakat lain dan membentuk komunitas hijau, membangun kemitraan, dan menumbuh kembangkan kemampuan serta mejaga budaya dan kearifan  local  sesuai  kebudayaan  setempat.  Penambahan  Kawasan  ruang  terbuka  hijau  dinilai  sangat mendesak,  baik  pemerintah  pusat  maupun  daerah  pun  mengakui  hal  tersebut.  Namun,  bagi  beberapa  kota juga  mengalami  kesulitan  untuk  membangun  ruang  terbuka  hijau, khususnya seperti  pembangunan  taman- taman  baru  dan  berbagai  fasilitas  yang  dibutuhkan  untuk  menunjang  peran  dari  taman  itu  sendiri.  Hal tersebut  dikarenakan  banyaknya  lahan  yang  kosong  bukan  milik  negara/pemerintah  setempat  melainkan milik masyarakat setempat. Perlunya keterlibatan sektor swasta dalam melakukan pengembangan sarana dan prasarana  akan  memberikan  keuntungan  bagi  pemerintah  maupun  pihak  swasta.  Bagi  sektor  swasta keuntungan  yang  didapat  dengan  mekanisme  seperti  ini  ialah  profit,  sedangkan  pemerintah  ialah mempermudah  proses,  waktu  penyediaan  serta  meringkan  beban  dalam  anggaran  untuk  memenuhi  sarana dan prasarana perkotaan.
Pada  studi  komunikasi  pembangunan  yang  berkaitan  dengan  berbagai  isu  yang  ada  di  perkotaan.  Dalam menghadapi  beberapa isu  mengenai  permasalahan  yang  terjadi  di  kota-kota  besar  dalam  penyediaan  lahan ruang  terbuka  hijau  diperlukan  peran  utamanya  sebagai  bagian  dari  proses  dialogis  dalam  menyampaikan aspirasi  dan  ide,  informasi  serta  inovasi  oleh  beberapa  pihak  terkait  guna  menunjang  terjadinya  sebuah proses perubahan social ke arah yang lebih baik dari pada sebelumnya (Heriyanti, 2015). Perubahan tersebut dampaknya dapat dilihat pada tingkat individu, keluarga kelompok, organisasi, komunitas, dan masyarakat secara luas. (Madsen et al., 2005) berpandangan bahwa agar setiap organisasi mampu membangun kesiapan pemangku  kepentingannya  untuk  siap  dalam  mengahadapi  perubahan  yang  terjadi.    Maka  dari  itu  sebuah proses komunikasi pembangunan memiliki dampak luas apabila dilaksanakan secara sistematik dan sifatnya berkelanjutan.  (Harris,  1996)  berpendapat  bahwa  pendekatan  komunikasi  partisipatif  sangat  perlu dikembangkan  untuk  mengembangkan  pola  berpikir  masyarakat  di  tingkat  bawah  dengan  menggunakan pendidikan  non  formal.  Mengenai  dengan  pendekatan  pembangunan  yang  telah  diimplemnetasikan  di Indonesia, menurut (Waskita, 2005) memiliki pandangan bahwa pembangunan yang dilakukan hingga saat ini  hanya  memfokuskan  pada  hal-hal  fisik  dan  terukur.  Alternatif  dari  model  komunikasi  yang  dapat  di usulkan  adalah  komunikasi  dialogis  antar  actor-aktor  yang  terlibat  dalam  proses  pembangunan  agar terwujudnya ruang terbuka hijau lebih optimal.
Adanya  sebuah  pembangunan  partisipatif  dapat  memberikan  kemudahan  ruang  bagi  masyarakat  untuk berdialog  dan  bermusyawarah  dengan  pemerintah  dalam  merencanakan  dan  melaksanakan  program pembangunan,  hal  ini  merupakan  sebuah  bentuk  komunikasi  dalam  melakukan  pembangunan.  Menurut Indardi  (2016),  aspek  dari  komunikasi  dapat  dipercaya  sebagai  salah  satu  factor  penting  untuk  mencapai sebuah  keberhasilan  pembangunan,  khususnya  dalam  pemberdayaan  masyarakat  serta  komunikasi  dalam pembangunan dengan mengatasnamakan rakyat atau humanistic. Dengan adanya upaya dalam mewujudkan suatu  dialog  yang  dibangun  antara  pihak-pihak  yang  memiliki  gagasan  pembangunan  dengan  subjek pembangunan,  yaitu  rakyat  dan  pemerintah.  Hal  ini  didukung  oleh  pernyataan  (Hanuranto,  2011)  yang
menyatakan bahwa peningkatan akses komunikasi dan informasi dapat memberikan dampak pengaruh secara langsung pada peningkatan pembangunan social ekonomi.
Studi  terdahulu  juga  menjelaskan  perencanaan  tata  kota  yang  dilakukan  di  Curitiba  (Brazil)  dan  Montreal (Kanada).  Data  yang  didapat  pada  artikel  ini  menggunakan  metode  wawancara  20  semistruktur  dengan melalui informan utama, beberapa dokumen perencanaan pendukung, dan berita-berita pendukung lainnya. Kita  dapat  mengidentifikasi  beberapa  peristiwa  penting  dan  bagian  yang  menjadi  penentu  utama  agar mendapatkan data yang valid diperlukannya sebuah interaksi secara langsung antara actor public dan swasta. Meninjau  sejarah  dalam  melakukan  perencanaan  dan  manajemen  perkotaan  yang  berbeda  pada penerapannya,  dari  kedua  studi  kasus  mengungkapkan  kesamaan  yang  signifikan,  terletak  pada  tingkat interaksi kolaboratif yang memiliki variasi yang dimiliki antara para pemiliki pemangku kepentingan sesuai dengan jenis aktor yang terkait, arena, serta fase pada melakukan proses perencanaan. Meskipun berdasarkan dengan jumlah yang tebilang kecil untuk studi kasus dan rencana, temuan pada artikel ini setidaknya telah memaparkan tentang mekanisme, factor, dan proses yang dapat membantuk transisi proses perencanaan kota dari praktik informatif/konsultasi ke dalam model tata Kelola kolaboratif (Follador et al., 2021).

## GREEN OPEN SPACE COLLABORATIVE GOVERNANCE
Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ketersediaan lahan ruang terbuka (open spaces) pada suatu wilayah perkotaan yang didalamnya terdapat tumbuhan, tanaman, dana vegetasi (endemic, introduksi) guna  mendukung  manfaat  langsung  atau  tidak  langsung  yang  hasilkan  oleh  rth  dalam  kota  tersebut  yaitu keamanan,  kenyamanan,  kesejahteraan,  dan  keindahan  wilayah  perkotaan  tersebut.  Tipiologi  RTH berdasarkan  bentuknya  dibagi  menjadi  2,  yaitu  rth  yang  berbentuk  kawasan  atau  areal  dan  rth  yang berbebntuk  jalur  atau  memanjang.  Menurut  Grey  (1996)  bentuk  rth  dapat  diklasifikasikan  sebagai  taman kota,  lapangan  terbuka/bermain,  pekarangan,  pemakaman  dan  monument,  jalur  hijau  dan  median  jalan, sempadan  kawasan  limitasi  dan  kawasan  khusus.  Sedangkan  (Lovejoy,  1979)      memasukkan  keriteria kawasan pertanian sebagai bagian dari kawasan ruang terbuka hijau. Adapaun kriteria umum tanaman yang dapat ditanam di wilayah perkotaan yaitu: disenangi dan tidak berbahaya bagi warga kota, mampu tumbuh subur  pada  lingkungan  yang  marjinal  (tanah  tidak  subur,  udara  dan  air  yang  tercemar),  tahan  terhadap vandalism,  akar  dalam  dan  tidak  mudah  runtuh,  daun  tidak  mudah  gugur,  cepat tumbuh,  bernilai  hias  dan arsitektural,  dapat  menghasilkan  O2  dan  dapat  meningkatkan  kualitas  lingkungan  kota,  prioritas menggunakan vegetasi endemic/local dan keanekaragaman hayati (Dewiyanti, 2007). Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pengadaan ruang terbuka kota:
1. Manfaat  estetis  (Nazaruddin,  1994).  Diperoleh  dari  keindahan  dan  keserasian  penataan  tanaman- tanaman ruang terbuka hijau.
2. Manfaat  orologis  (Nazaruddin,  1994;  Phillips,  1993).  Dirasakan  terutama  di  daerah/kawasan  yang rentan  terjadinya  erosi,  untuk  mengurangi  tingkat  kerusakan  struktur  tanah,  terutama  longsor  dan menyangga kestabilan tanah.
3. Manfaat  Hidrologis  (Nazaruddin,  1994;  Phillips,  1993).  Berkaitan  dengan  kemampuan  akar  tanaman untuk menyerap kelebihan air dijika hujan sehingga air tidak mengalir dengan percuma, sebagai daerah persedian air tanah.
4. Manfaat  klimatologis  (Nazaruddin,  1994;  Phillips,  1993).  Keberadaan  ruang  terbuka  hijau mempengaruhi factor-faktor iklim seperti kelembapan, curah hujan, ketinggian tempat, dan membentuk suhu harian yang normal dan dapat menunjang segala aktivitas manusia.
Ruang  terbuka  hijau  diwilayah  perkotaan  merupakan  bagian  dari  penataan  ruang  kawasan  yang  memiliki manfaat  kehidupan  yang  sangat  tinggi.  Hal  ini  sesuai  dengan  amanah  pada  Undang-Undang  Nomor  26 Tahun  2007  tentang  penataan  ruang  yang  menyebutkan  bahwa  penataan  ruang  yang  diharapkan  dapat mewujudkan ruang kehidupan yang aman, nyaman, produktif, dan sifatnya berkelanjutan. Pengelolaan RTH public  harus  mengacu  pada  konsep  pembangunan  berkelanjutan  (Wulandari  et  al.,  2020).  Keberlanjutan merupakan kunci keberhasilan dalam pengelolaan RTH public yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi lingkungan.  Para  ahli  mengemukakan  bahwa  keberadaan  dari  RTH  memerlukan  pengelolaan  secara berkelanjutan  agar  terciptanya  kota  yang  berwawasan  lingkungan  untuk  kepentingan  warga  kota  sekarang maupun  mendatang  (Budiharjo  et  al.,  1999).  Salah  satu  kebijakan  pengembangan  pola  tata  ruang  kota dilakukan guna mengoptimalkan dan mempertahankan fungsi dan keberadaan RTH itu sendiri (Pekanbaru, 2013).  Salah  satu  syarat  sebagai  acuan  untuk  menjalankan  pembangunan  berkelanjutan,  pada  prinsipnya
menyangkut dimensi ekologi, ekonomi dan sosial serta didukung dengan dimensi kelembagaan. Penentuan status keberlanjutan pengelolaan RTH publik dapat diperoleh menggunakan pendekatan Multi Dimensional Scalling (MDS)  dengan  analisis  Rappish.  Maka  dari  itu,  diperlukannya  evaluasi  untuk  mengetahui  status keberlanjutan RTH publik sebagai cadangan karbon di perkotaan agar terciptanya keseimbangan lingkungan di wilayah kota.
Untuk mengkaji akibat dalam melakukan penataan ruang terbuka hijau di perkotaan serta permalasahan yang dihadapi  akibat  adanya  pembangunan  ruang  terbuka  hijau,  penulis  dapat  menggunakan  beberapa  literatur penelitian terdahulu tentang tata kelola resiko banjir yang terjadi di Belanda, maka dari itu penelitian mecoba menganalisis ulang bagaimana kondisi eksternal dalam membentuk  dinamika kolaborasi lintas sector pada masa lalu hingga masa sekarang untuk melakukan penataan ulang resiko banjir yang terintegrasi di Belanda. Perlunya mengeksplorasi secara sejauh mana kebijakan yang telah dibuat serta pembuatan kerangka hukum, keadaan sosial-ekonomi, realitas politik, hubungan kekuasaan dan situasi konflik telah mempengaruhi upaya kolaborasi  antara  keselamatan  banjir,  perencanaan  ruang,  perlindungan  lingkungan  dan  sektor  lainnya. Meskipun  pada  artikel  ini  masih  adanya  interdependensi  yang  meningkat,  hubungan  kekuasaan  yang  ada antara sektor-sektor ditandai dengan dominasi sektor air (Avoyan & Meijerink, 2021).
Konsep dari tata kelola kolaboratif dalam konteks smart city , lebih memfokuskan dengan cara mendukung serta  merekomendasikan  dalam  pengelolaan  struktur  organisasi  yang  nantinya  akan  digunakan  untuk membangun sebuah jaringan kolaboratif berkelanjutan. Dapat kita ketahui, mengingat dalam mengatur smart city ialah  tentang  dalam  mempromosikan  hasil  dari  lingkungan  kolaboratif  yang  efektif  di  lingkungan pemerintahan dan menyirat dalam pembuataan kebijakan yang bersifat adaptif untuk membangun kolaborasi antara masyarakat, internal dan eksternal. Dengan mempertimbangkan tata kelola yang cerdas sebagai bagian dari  hasil  jaringan  kolaboratif  di  lingkup  pemerintah  serta  para  pemiliki  pemangku  kepentingan  eksternal termasuk  warga  negara  dan  system  sosial-teknis.  Metode  yang  digunakan  melalui  pendeketan  campuran etnogis  dengan  menggambungkan  metode  kualitatif  yang  mempelajari  konsep  dari  kolaborasi  serta keterlbitan  actor  didalam  lingkup  pemerintahan.  Dibarengi  dengan  penggunaan  metode  kuantitatif berlandaskan  pada  teori  grafik  untuk  memberikan  sebuah  analisis  numerik  dalam  struktur  organisasi. Sementara  itu,  metode  kualitatif  digunakan  untuk  menemukan  hasil  dari  “factor  cerdas”  tata  kelola organisasi  yang  dapat  memberikan  dampak  kinerja  dari  struktur  atau  konfigurasi,  metode  kuantitatif bertujuan untuk menemukan "indikator cerdas" dan metrik untuk mengevaluasi faktor-faktor organisasi ini. Dari penggunakan metode campuran tersebut memberikan hasil dalam kerangka kerja rekomendasi analitis dari struktur organisasi yang memeliki relevansi terkait hal ketahanan, fleksibiltas dan efisiensi (Ben Yahia et al., 2021).
Pada  penelitian  ini  betujuan  dalam  mengkaji  berbagai  artikel  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  membahas Collaborative Governance dalam Mengoptimalkan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kota Balikpapan yang sebagaimana  telah  dipublikasikan  kedalam  jurnal  internasional  bereputasi.    Selain  itu  juga,  artikel review dalam kajian ini digiring untuk mengkonseptualisasikan pada kajian dalam pengoptimalisasian ruang terbuka hijau dengan metode collaborative governance , yang akan dijelaskan melalui beberapa pertanyaan berikut, yaitu:  (1)  Bagaimana  relasi  dan  klasterisasi  dalam  pengoptimalisasian  Tata  Kelola  Kolaboratif  Ruang Terbuka Hijau? (2) Apa tema yang lebih dominan dalam kajian pengoptimalisasian Tata Kelola Kolaboratif Ruang Terbuka Hijau? (3) Apa saja topik yang terkait dengan kajian Tata Kelola Kolaboratif Ruang Terbuka Hijau?  (4)  Jenis  pemetaan  apa  yang  digunakan  kedalam  kajian  Tata  Kelola  Kolaboratif  Ruang  Terbuka Hijau? (5) Konsep seperti apa yang digunakan dalam kajian Tata Kelola Kolaboratif Ruang Terbuka Hijau? melalui beberapa pertanyaan tersebut akan dijelaskan berdasarkan dengan topik kajian, kerangka kerja, dan beberapa temuan penelitian sebelumnya yang telah terindeks dalam database Scopus.

## METODE
Metode penelitian ini menggunakan aplikasi Vosviewer. Vosviewer adalah perangkat lunak untuk membuta peta berdasarkan dengan data jaringan dan untuk menvisualisasikan dan menjelajahi hasil dari pemetaan ini. Vosviewer dapat digunakan untuk membangun jaringan publikasi ilmiah, jurnal ilmiah, peneliti, organisasi penelitian, negara, kata kunci, atau istilah. Item pada jaringan ini dapat di kaitkan dengan penulisan bersama, cooccurrence,  kutipan,  penggabungan  bibliografi,  data  dari  file  web  of  science,  scopus,  pubmed,  ris,  atau crossref JSON dapat digunakan pada penelitian ini (Van Den Berg, 2018). Dari hasil penggunaan Vosviewer akan  menghasilkan  beberapa  variasi  sesuai  dengan  berapa  banyaknya  data  yang  akan  digunakan  dalam melakukan  penelitian.  Akan  ada  variasi  besar  dan  kecilnya  lingkaran  serta  garis  yang  menghubungkan. Dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  topik  yang  lebih  dominan  atau  tidaknya  pada  data  yang  akan  digunakan.
Penggunaan  vosviewer  setelah  melakukan  pengelompokan  terdapat  3  tampilan  visualisasi  yaitu network , overlay , dan density visualization (Maurina & Gessy, 2021).
Beberapa artikel nantinya akan melalui proses review pada penelitian ini akan dijelaskan berdasarkan dengan topik  kajian,  kerangka  kerja,  dan  beberapa  temuan  penelitian  sebelumnya  yang  telah  terindeks  dalam database  scopus.  Artikel  yang  akan  melewati  proses  review  kedalam  penelitian  ini  akan  melalui  beberapa tahapan  (1)  Pencarian  Artikel  dan  (2)  pemetaan  topik.  Adapun  artikel  yang  memiliki  keterkaitan  dengan topik pembahasan diperoleh melalui cara berikut. Pertama, mengidentifikasi artikel. Hal ini dilakukan guna untuk  memperoleh  data  di  database  scopus  dengan  memasukan  “ green  open  space  collaborative governance” pada kolom pencarian dengan batasan tahun yaitu tahun 2000 hingga tahun 2021.

## Grafik 1. Proses Review Artikel
Pencarian tersebut menghasilkan jurnal 378 artikel yang memiliki kaitan dengan topik yang akan dibahas. Tahapan  kedua  yaitu  memverifikasi  artikel  yang  sedang  dikumpulkan.  Pada  saat  melakukan  verifikasi menghasilkan  sebanyak  124  yang  telah  diseleksi  dan  dianggap  sesuai  dengan  topik  penelitian,  kemudian, dari angka tersebut dipersempit lagi dan menyisakan 38 artikel yang benar-benar memiliki relevansi rdengan topik yang akan dibahas dalam peneltian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Keterkaitan dan Pengelompokan Tema dalam Collaborative Governance Green Open Space
VosViewer  secara  default  terdapat  jaringan  cluster.  Sebuah  cluster  adalah  sekelompok  node  yang  saling memiliki keterkaitan erat. Setiap node dalam jaringan ditetapkan ke satu cluster. Jumlah cluster ditentukan oleh parameter resoulusi. Semakin tinggi nilai parameter ini, semakin besar juga jumlah clusternya (Nafi’ah et  al.,  2021).  Dalam  visualisasi  jaringan  bibliometric,  vosviewer  menggunakan  warna  untuk  menunjukan cluster yang telah ditetapkan node. Teknik clustering yang digunakan oleh vosviewer dibahas oleh (Waltman et  al.,  2010)  Pada  teknik  tersebut  membutuhkan  alogaritma  untuk  memecahkan  masalah  optimasi.  Dalam penggunaan  Network  Visualization  item  diwakili  oleh  labelnya  dan  secara  default  juga  oleh  lingkaran. Ukuran label dan lingkaran pada suatu item akan ditentukan oleh berat item tersebut. Semakin tinggi bobot suatu  item  ditentukan  oleh  berat  item  tersebut.  Maka  dari  itu  untuk  beberapa  item  mungkin  tidak ditampilkan.  Hal  ini  dilakukan  agar  tidak  terjadinya  tumpeng  tindih.  Warna  dari  item  tersebut  ditentukan oleh cluster tempat item tersebut berada. Garis diantara item mewakili tautan. Secara umum, semakin dekat jarak  dua  jurnal  satu  sama  lain,  maka  semakin  kuat  pula  keterkaitannya.  Tautan  pada  kutipan  tersebut merupakan yang terkuat antar jurnal yang diwakili oleh garis.
Network  Visualization memiliki  fungsi  untuk  memperlihatkan  jejaring  antar  topik  yang  divisualkan.  Pada bagian  ini,  berdasarkan  konsep  yang  akan  dijelaskan  ke  dalam  beberapa  visualisasi  terkait  dengan  tema
penelitian ini, dan 38 diantaranya di identifikasi kedalam 124 artikel. Selanjutnya, dari hasil review mereka dengan menggunakan VOSviewer menjelaskan bahwasannya terdapat 3 Cluster (lihat table 1). Pada gambar 1 telah menunjukan nama-nama konsep yang diturunkan dari tampilan kepadatan cluster. Selanjutnya kode warna  yang  digunakan  untuk  melihat  isi  dari  daftar  konsep  yang  menonjol  dari  masing-masing  cluster. Tujuannya ialah untuk mengindetifikasi sebanyak mungkin tema yang sering muncul/dibahas pada penelitian yang  dilakukan sebelumnya,  dan  memungkinannya  dapat  dipergunakan dalam  penelitian  selanjutnya.  Bisa dilihat  pada  gambar  1,  terlihat  kepadatan  di  setiap  cluster  yang  telah  dibedakan  oleh  warna-warna  yang berbeda  dari  setiap  cluster.  Guna  mempermudah  peneliti  selanjutnya  untuk  menetukan  cluster  yang  telah dikelompokkan menjadi topik pembahasan yang memiliki keterkaitan satu sama lain.

## Gambar 1. Hubungan tema dalam Ruang Terbuka Hijau Kolaboratif
Identifikasi  dalam  bentuk  pemetaan  pada  gambar  1  dapat  membantu  peneliti  selanjutnya  yang  baru melakukan penelitiannya dari awal. Ketika mereka telah menemukan topik yang menarik dibidang tertentu, yang mereka ingin tahu, mereka dapat membaca artikel-artikel yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan  dibahas  melalui  bantuan  dengan  adanya  studi  ini.  Pada  cluster  1,  konsep  terkait  adalah planning, community,  focus,  relation,  interaction,  contribution,  integration,  aspect,  attention,  work ,  sedangkan  pada cluster  2  membahas  pada collaborative  governance,  government,  collaborative  network,  innovation, performance, local government, concept . Hal terakhir pada cluster 3 lebih membahas nature, ouput, sector, evaluation, concern, value, effect, dan accountability, evidence .
Tabel 1 Tema berkerumun di Ruang Terbuka Hijau Kolaboratif Cluster Concept Name Total Cluster 1 planning,  community,  focus,  relation,  interaction,  contribution,  integration, aspect, attention, work. 15 Cluster 2 collaborative  governance,  government,  collaborative  network,  innovation, performance, local government, concept 13 Cluster 3 nature,  ouput,  sector,  evaluation,  concern,  value,  effect,  accountability, evidence. 10
Untuk cluster 1 berakitan dengan focus pemerintah dengan membuat kerja sama dengan beberapa pihak  terkait  dinas  dalam  melakukan  optimalisasi  ruang  terbuka  hijau  di  kota,  maka  artikel  yang relevan  itu  seperti  yang  di  tulis  oleh  (Wolf  et  al.,  2021)  dengan  judul  artikel  “A  Collaborative Methodology for Local Strategic Planning:  Insights from Four Plans in Portugal” dimana praktisi dalam melakukan perencaan telah ditentang oleh tuntutan melalui proses yang lebih terbuka, efektif, dan transparan. Akan tetapi penggunaan model kolaboratif yang telah mencoba untuk mewujudkan tujuan  terkadang  membuahkan  hasil  yang  tidak  memuaskan  atau  kurang  dalam  peng- implementasiannya.  Disini  pemerintah  harus  melakukan  berbagai  upaya  dengan  membentuk koordinasi  secara  vertical  kepada  beberapa  pihak  yang  memiliki  peran  dalam  menunjangan perancangan pembangunan, pada proses pencapaianya memiliki tujuan yang berbeda dan terkadang sering menimbulkan pertentangan. Pada prosesnya perencanaan pembangunan di setiap kota, dapat dipastikan  setiap  actor-aktor  yang  memiliki  perannya  masing-masing  dalam  menunjang pembangunan tata ruang terbuka hijau memiliki kepentingan dan maksud tujuannya. Pada artikel ini membahas dengan menggunakan pendekatan inovatif dan menerapkan beberapa rencana yang telah didiskusikan  sebagai  bentuk  kerja  sama  dalam  mengoptimalisasikan  ruang  terbuka  hijau. Diperlukannya upaya pemerintah setempat untuk membangun komunikasi dan menjalin kerja sama kepada pihak-pihak terkait, serta pemerintah kota harus melibatkan masyarakat untuk menampung aspirasi  serta  masukan  dan  saran  guna  tercapainya  tujuan  bersama.  Hal  itu  dilakukan  guna  pada proses pembanguanananya tidak menimbul pertentangan yang menyebabkan penambahan tersebuta akan tertunda nantinya.
Selain itu juga, artikel yang terkait pada cluster ini juga telah dijelaskan oleh penulis (Follador et al.,  2021)  pada  artikel  terpublish  dengan  judul  “Collaborative  Governance  in  Urban  Planning: Patterns  of  Interaction  in Curitiba and  Montreal”  pada  artikel  ini menjelaskan  tentang  tata  Kelola kolaboratif  ialah  sebuah  gagasan  bahwasannya  pemerintah,  masyarakat  sipil,  dan  actor  swasta. Terlepas  dari  adanya  sebuah  perbedaan  sejarah  dalam  melakukan  perencanaan  dan  pengelolaan kota,  yang  dimana  dari  kedua  studi  kasus  tersebut  mengungkapkan  adanya  kesamaan  yang signifikan, yaitu tingkatinteraksi kolaboratif antar pemangku kepentingan yang bervariasi menurut jenis  pelaku  yang  terlibat  didalamna,  arena,  serta  fase  pada  proses  perecanaannya.  Keberhasilan sebuah  reformasi  demokrasi  kebanyakan  dirusak  oleh  pemeliharaan  lembaga informal,  sedangkan kelambagaan  konsultasi  menjelaskan  kurangnya  sebuah  partisipasi  dikalangan  masyarakat. Meskipun  berdasarkan  sejumlah  kecil  kasus  dan  rencana,  temuan  kami  mengungkapkan mekanisme, faktor, dan proses yang dapat membantu transisi proses perencanaan kota dari praktik informatif / konsultatif ke model tata kelola kolaboratif.
Pada cluster 2 yang paling dominan yaitu Collaborative Governance, memiliki keterkaitan dengan artikel  yang  di  tulis  oleh  (Lindgren  et  al.,  2021)  dengan  judul  artikel  “Process  Makes  Perfect: Perceptions  of  Effectiveness  in  Collaborative  Environmental  Governance”  adanya  sebuah  bentuk kerja sama untuk mengevaluasi efektivitas pengaturan dalam tata Kelola lingkungan dengan metode kolaboratif. Hal yang menjadi perhatiannya utama adalah mendeskripsikan tidak hanya pada proses dan actor  yang  menjadi bagian  dari  system  model seperti  ini, akan tetapi berdampak  pada  proses kondisi ekologi dan sosialnya. Pada artikel tersebut juga menjelaskan bagaimana kriteria proses dan hasil yang digunakan oleh sponsor, praktisi industri, dan peserta pengaturan tata kelola lingkungan kolaboratif di sektor kehutanan Kanada untuk memastikan efektivitas pada pengimplementasiannya. Secara  eksplisit  mencari  bukti  dari  sponsor  dan  praktisi  industri  tentang  komite  penasihat  hutan yang  menggambarkan  dirinya  sendiri,  mengantisipasi  bahwa  sponsor  atau  praktisi  mungkin  lebih menekankan daripada peserta pada kriteria hasil daripada kriteria proses.
Adapun artikel lain yang membahas topik pada cluster 2 diteliti oleh (McAfee et al., 2021) dengan judul  artikel  yang  dibahas  “Environmental  solutions  fast-tracked:  Reversing  public  scepticism  to public  engagement”.  Dalam  artikel  tersebut  membahas  terkait  tujuan  yang  dapat  dicapai  untuk mengelola  Kesehatan  lingkungan  mungkin  lebih efektif jika  tujuan  dari  lingkungan  tersebut  akan selaras  dengan  kepentingan  sosial  yaitu  kepada  kepentingan  masyarakat.  Dengan  itu  melibatkan para  pemangku  kepentingan  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dapat
memungkinkan  agar  memperoleh  pengetahuan,  harapan,  dan  perhatian  sosial  dalam menginformasikan sebuah perencanaan. Inklusi ini mengurangi risiko reaksi masyarakat atau politik terhadap keputusan lingkungan dan membangun dukungan untuk solusinya. Dalam artikel tersebut juga  menjelaskan  tentang  keterlibatan  publik  dengan  pengelolaan  dan  sejarah  sosio-ekologis,  dan sebuah  proses  sosial  yang  mengembalikan  sketisisme  publik.  Selain  itu  juga,  dapat  membentuk stigma  yang  dibangun  oleh  pemerintah  selama  ini  bahwasannya  pemerintah  selalu  mendominasi dalam melakukan pembangunan,  saat ini  upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah bagaimana cara mengajak atau mengayomi masyarakat dalam melakukan perencanaan pembangunan.
Cluster terakhir yaitu cluster 3, memiliki topik yang dominan yaitu dibidang sector. Dalam hal ini telah  di  bahas  pada  artikel  yang  telah  di  teliti  oleh  (Avoyan  &  Meijerink,  2021)  yang  berjudul “Cross-sector  collaboration  within  Dutch  flood  risk  governance:  historical  analysis  of  external triggers”.  Pada  artikel ini  lebih membahas diperlukan adanya kolaborasi antar  lintas  sector dalam menangani tata kelola  resiko banjir  di  Belanda, dengan menganalisis bagaimana  kondisi eksternal dalam membentuk dinamika kolaborasi lintas sektor dimasa lalu dengan masa yang sekarang untuk pengelolaan  resiko  banjir  yang  terintegrasi  di  Belanda.  Pada  temuan  artikel  yag  dibahas  terdapat sejauh mana kebijakan yang dibuat serta kerangka hukum, keadaan sosio-ekonomi, realitas politik, hubungan  kekuasaan dan  situasi konflik  yang  sebagaimana  telah  mempengaruhi  upaya  kolaborasi antara keamanan banjir, perencanaan tata ruang, perlindungan lingkungan dan sector yang memiliki keterakaitan  satu  sama  lain.  Meskipun  saling  ketergantungan  yang  tumbuh,  hubungan  kekuasaan yang  ada  antar  sektor  ini  dicirikan  oleh  dominasi  sektor  air.  Oleh  karena  itu,  maka  diperlukan kolaborasi  lintas  sektor  yang  dapat  berkembang  selama  tidak  membahayakan  pada  keselamatan banjir.

## Tema Dominan dalam Studi Collaborative Governance Green Open Space
Pada  bagian  ini,  dalam  mengidentifikasi  tema  dominan  yang  akan  dibahas  melalui  penelitian  terdahulu berkaitan  dengan  tema  Kolaboratif  Pemerintah  ruang  terbuka  hijau,  ditemukan  topik  kata  yang  lebih dominan  dengan  cara  melihat  kepadatan  warna.  Menggunakan  Konsep  dari Desnity  Visualization akan dijelaskan kedalam beberapa visualisasi terkait dengan tema penelitian ini, dan 38 diantaranya diidentifikasi kedalam 124 artikel. Dengan penggunaan melalui Density Visualization , disini mempermudah penulis dalam menemukan  tema  yang  dominan  dengan  cara  melihat  warna  yang  dibold  secara  jelas  terletak  pada  tema dominan.  Kemudian  dengan  bantuan Density  Visualization ,  akan  lebih  mudah  untuk  menidentifikasi  topik yang relevan untuk di bahas pada penelitian yang dilakukan saat ini, berbeda dengan penggunaan Network Visualization yang  terkedang  memiliki  kedudukan  yang  sama  dalam  topik  pembahasan,  dan  pada penggunaan network visualization mempersulit penulis dalam mengidentifikasi temuan topik. Lihat gambar 2, terlihat kepadatan warna pada topik pembahasn yang telah digabung dari setiap cluster.
Gambar 2. Konsep Dominan Dilihat dari Density Visualization
Dalam  Gambar  2  terlihat  jelas  konsep  yanag  lebih  dominan  yang  muncul  dari  hasil  density  visualization, ditandai  dengan  ketebalan  warna  yang  sangat  menonjol.  Dimana  telah  menunjukkan  bahwa  kata/topik pembahasan  muncul  dengan  warna  yang  tebal,  hasil  tersebut  merupakan  tema-tema  yang  dominan  yang dominan dibahas oleh penelitian terdahulu dan berkaitan dengan tema Kolaboratif Pemerintah ruang terbuka hijau.  Terdapat  konsep (1)  Community  (2)  Government  (3)  Collaborative  Governance .  Konsep  dari Collaborative  Governance memang  sangat  jelas  mendominasi  karena  lebih  sering  digunakan  oleh  peneliti dalam artikel yang mereka publish dan sesuai dengan tema yang akan dibahas pada penelitian selanjutnya. Untung  konsep  yang  lain,  merupakan  konsep  pendukung  atau  konsep  yang  memiliki  tujuan  pembahasan yang sejalan sehingga mendukung konsep dominan yang ada, begitu juga dengan sebaliknya.
Author Dominan Dalam Studi Collaborative Governance Green Open Space
Pada bagian ini, penggunaan Author Network Visualization mempermudah peneliti melalui temuan-temuan artikel  yang  dimana  para  penulis/peneliti  artikel  tersebut  memiliki  keterkaitan  dalam  pembuatan  artikel. Bagian ini juga para penulis memiliki ide pemikiran yang sama dengan para penulis/peneliti lainnya. Secara tidak  langsung  dari  penulis  yang  terjaring  kedalam author  network  visualization memiliki  topik pemabahasan yang sejalan tema Tata Kelola Kolaboratif Ruang Terbuka Hijau. Bisa dilihat dari gambar 3 yang  dimana  telah  menunjukkan  sekumpulan  topik  pembahasan  melalui  berkumpulnya  beberapa  penulis yang melakukan riset penelitian dalam artikelnya.
Gambar 3. Pemetaan data Author dengan model Network Visualization
Pada  pemetaan  data author melalui author  network  visualization ,  terlihat  pada  gambar  3  yang  dimana beberapa  author  tidak  diklasifikasikan  ke  dalam  beberapa  cluster  yang  dihasilkan  melalui  artikel  riset penelitian.  Terlihat  dari  warna  yang  hasilkan,  yaitu hanya  memiliki  satu  warna  saja  dalam  pemetaam  data cluster.  Untuk  tema  Tata  Kelola  Kolaboratif  hanya  memililki  satu  cluster  saja  dalam  pembahasan menggunakan Network Visualization, yang dimana seluruh author tidak memiliki kedudukan berbeda dalam melakukan penelitian pada artikel mereka. Dalam hal ini artinya mereka memiliki kedudukan yang sepadan dalam  membuat  artikel  untuk  dikaji  kedalam  penelitian  berikutnya.  Akan  tetapi  author  (Sala  et  al.,  2021) memiliki terletak berada pada posisi dititik pusat, yang menandakan (Sala et al., 2021) memiliki keterkaitan topik pemabahasan dengan para author lainnya.
Untuk menentukan author dominan, peneliti dapat menggunakan author density visualization. Hal ini dapat mempermudah peneliti selanjutnya untuk mendapatkan author yang dominan untuk melakukan kajian riset berikutnya.  Dengan  melihat  kepadatan  warna  yang  dihasilkan  melalui author  density ,  peneliti  dapat menentukan  tema  tata  kelola  kolaboratif  dengan  menggunakan  author yang  lebih  dominan  didalam  artikel yang dikaji. Bisa dilihat melalui gambar 4 pada pemetaan data author dengan mode Density Visualization.
Gambar 4 . Pemetaan data Author dengan mode Density Visualization.
Berdasarkan gambar 4 author sala,p. menduduki posisi titik utama dalam menghasilkan riset kajian terkait tema pembahasan tata kelola kolboratif ruang terbuka hijau. Akan tetapi dalam pemetaan data author dengan penggunaan  mode density  visualization tidak  adanya  author  yang  mendominasi  dalam  mengkaji  dengan sesuai  tema  tata  kelola  kolaboratif  ruang  terbuka  hijau.  Semuanya  memiliki  kedudukan  yang  sama  dalam mengkaji  artikel  ilmiah.  Karena  penulis-penulis  yang  terdapat  pada  gambar  di  atas  sama-sama  memiliki kedudukan yang penting dalam melakukan temuan-temuan yang akan digunakan pada penelitian berikutnya. Serta  relevansi  terhadap  studi  tata  kelola  kolaboratif  ruang  terbuka  hijau  memiliki  kerterkaitan  satu  sama lain. Selanjutnya, bisa dilihat pada pengelompokan author dalam bidang studi ruang terbuka hijau.
Tabel 2 Pengelompokan Author Dalam Studi Collaborative Governance Open Green Space Cluster Nama Author Total Cluster 1 alloncle,  n.  alves,  f.l.  bailly,  d.  campillos-llanos,  m.  carval,  d. cervera-nunez, c. costa, a.c. dilasser, j. gomez-ballesteros, m. lloret, a. marques, m. murciano, c. nys, c. quintela, a. sala, p. simao, a.p. sousa, l. sybill, h. 18
Dalam  pemetaan  Author  ini,  hanya  terdiri  dari  1  Cluster  yang  tidak  di  dominasi  oleh  penulis  dalam melakukan  mengkaji  artikel  terkait  dengan  tema  pembahasan  tata  kelola  kolaboratif  ruang  terbuka  hijau. Akan  tetapi  dalam  pemetaan  tabel  diatas,  beberapa  author telah  berkontribusi  dalam  melakukan  penelitian terkait  tema  tata  kelola  kolaboratif  ruang  terbuka  hijau.  Peneliti  mencoba  menelaah  beberapa  penelitian terdahulu  yang  memiliki  keterkaitan  topik  atau  tema  dengan  Author  lainnya.  Secara  menyeluruh  dari  1 cluster,  author  yang  paling  dominan  pada  penelitiannya  adalah  tidak  ada.  Karena  18  author  mempunyai kedudukan  yang  sama/dominan  dalam  melakukan  penulisan  artikel  dengan  membahas  tema Collaborative Governance Green Open Space . Maka dari itu, peneliti akan menelaah lebih dalam lagi mengenai tema tata kolaboratif ruang terbuka hijau.
Pada cluster yang hanya terdiri dari satu, studi yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berjudul “Land- use  changes  in  the  canary  archipelago  using  the  CORINE  data:  A  retrospective  analysis”  (Gómez  et  al., 2020) menjelaskan bahwa hubungan antara tata kelola territorial dan menerapakan upaya dalam melakukan pembangunan  yang  bersifat  berkelanjutan  terbukti  sangat  penting.  Melihat  dari  alat  ekspolarasi  contohnya seperti  system  informasi  geografis  (SIG),  dinilai  dapat  memungkinkan  masyarakat  untuk  memahami  pola, dinamika, dan parameter dari setiap perubahan yang ada pada penggunaan lahan selama bertahun-tahun. Dari hasil studi tersebut dapat digunakan pada desain strategi tata kelola territorial yang sistemnya berkelanjutan. Secara  kontekstual  telah  dilakukannya  sebuah  studi  yang  berdasarkan  pada  perubahan  penggunaan  lahan
yang terjadi dikawasan perkotaan Bahkan dapat memungkinkan jika sebagian besar dari penggunaan lahan telah stabil selama masa periode analisis, studi ini mampu melakukan penyelidikan yang terjadi. Dari hasil penelitian  tersebut  telah  menunjukkan  penurunan  lahan  pada  sector  pertanian.  Sebaliknya,  apabila  dapat memungkinkan  untuk  memverifikasi  pada  peningkatan  di  daerah  semi-alami  dan  aglomerasi  perkotaan. Selain  itu  penulis  dapat  menilai  bahwa  setiap  perubahan  penggunaan  lahan  di  daerah  ultra-pinggiran  ini untuk  mengungkapkan  beberapa  hambatan  dan  peluang  untuk  terciptanya  sebuah  pembangunan  yang sifatnya berkelanjutan.
Studi  penelitian  yang  dilakukan  author  pada  cluster  ini  juga  melibatkan  author  m.  carval  yang  berjudul “National Level Preparedness for Implementing the Health-related Sustainable Development Goals (SDGs) in Seven South Asian Countries:  Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Pakistan, Nepal and Sri  Lanka” yang  menjelaskan  terkait  ekplorasi  pengaturan  kelembagaan  nasional  dengan  tujuan  terciptanya  sebuah pembangunan  berkelanjutan.  Penelitian  yang  dilakukan  author  tersebut  telah  menggambarkan  peran  dari berbagai para pemangku kepentingan dalam mengimplemnetasikan tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengidentifikasi  dimana  terjadinya  sebuah  kesenjangan  yang  dapat  memungkinkan  terjadi  pada  tingkat nasional  dan  regional.  Dari  penelitian  tersebut  menganalisis  inisiatif  yang  diambil  oleh  tujuh  negara  asia selatan  sejauh  mana  dalam  mengimplemntasikan  pembangunan  berkelanjutan.  Analisis  dari  penelitian  ini didasarkan  pada  temuan  proyek  penelitian  melalui  “lembaga  penelitian  dan  pembangunan  berkelanjutan” yang  telah  dilakukan  ditujuh  negara  di  asia  selatan  yang  dimpimpin  oleh  Sustainable  Development  Policy Institute  (SDPI),  Pakistan  dan  studi  yang  dilakukan  oleh  tim  peneliti  di  negara  afghanistan,  bangladesh, Bhutan,  india,  Nepal,  Pakistan,  dan  sri  lanka.  Sejauh  mana  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  telah dilokalkan  dan  diimplementasikan  bervariasi  di  negara-negara  Asia  Selatan.  Sementara,  Bangladesh  dan Bhutan  telah  memprakarsai  adopsi  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  dengan  rencana  dan  program pembangunan,  yang  lain  telah  membentuk  struktur  kelembagaan  dan  saluran  koordinasi  tingkat  nasional. Kekhawatiran  menyeluruh  adalah  kurangnya  kepemilikan  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  oleh pemerintah  daerah  untuk  implementasi  dan  koordinasi.  Tingkat  keterlibatan  pemangku  kepentingan  non- negara  seperti  organisasi  non-pemerintah  (LSM),  masyarakat  sipil,  think  tank,  lembaga  penelitian, akademisi, dan media, bagaimanapun, bervariasi di seluruh negara. Keterlibatan ini berkisar dari peningkatan kesadaran, hingga konsultasi, keanggotaan dalam komite, dan perencanaan dan pembuatan kebijakan.
Selanjutnya,  pada  jurnal  lain  yang  berjudul  “Expansion  of  protected  area  networks  integrating  ecosystem service and social-ecological coordination” yang dilakukan oleh author sala,p. pada jurnal  ini menjelaskan perluasan sebuah jaringan kawasan lindung sangat diperlukan bagi negara dan wilayah diseluruh dunia untuk melestarikan  keanekaragaman  hayati,  melindungi  ekosistem  alan  yang  dimiliki  dan  mencapai  dengan pembangunan berkelanajutan. Namun pada prosesnya, adanya tantangan  yang dihadapi dalam memperluas jaringan  kawasan  lindung  secara  efektif,  terutama  dalam  menangani  kawasan  konservasi  prioritas  dan menyeimbangkan  pembangunan  social  dan  konservasi  ekologis.  Masalah-masalah  ini  telah  dibahas  dalam “ecological  conservation  redline”,  sebuah  program  yang  diluncurkan  di  China untuk  membangun  jaringan konservasi  skala  besar  dan  komprehensif.  Dalam  studi  ini  juga,  telah  menyajikan  sebuah  kerangka  kerja berdasarkan ecological  conservation  redline untuk  memandu  peluasan  jaringan  kawasan  lindung,  dengan mengidentifikasi  secara  mendalam  area  yang  memerlukan  konservasi  prioritas  dan  menggabungkan konservasi ekologis dan pembangunan social yang telah terkoordinasi. Kerangka kerja tersebut terdiri dari tiga  langkah:  (1)  merancang  jaringan  dengan  mengidentifikasi  titik-titik  fungsi  ekologis,  kerentanan ekologis,  dan  keanekaragaman  hayati,  (2)  mengubah  jaringan  dari  teori  menjadi  praktik  melalui  verifikasi batas,  dan  (3)  menetapkan  kebijakan  pengelolaan  dengan  pertimbangan  dari  mata pencaharian  masyarakat lokal.  Kerangka  kerja  ini  diterapkan  di  Provinsi  Sichuan,  Cina  untuk  menunjukkan  keefektifannya  dalam memperluas  jaringan  PA  dan  meningkatkan  upaya  konservasi.  Kerangka  kerja  ini  memberikan  referensi penting  untuk  perencanaan  jaringan  PA  dan  berkontribusi  pada  ekspektasi  global  akan  pengelolaan lingkungan yang efektif.
Berdasarkan data yang diperoleh dari review paper dengan Vosviewer, tata kelola pembangunan kolaboratif ruang  terbuka  hijau  juga  berkaitan  dengan  komunikasi  pembangunan.  Komunikasi  pembangunan menekankan  pada  kolaborasi  dan  kerjasama  stakeholders.  Temuan  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa kerjasama  stakeholders  dilakukan  melalui  keterlibatan  atau  partisipasi  masyarakat  (community)  dan mengedepankan  konsep  collaborative  governance.  Dengan  adanya  komunikasi  yang  dibangun  dari pemerintah  kepada  masyarakat  dan  beberapa  pihak  yang  terlibat  dalam  perubahan  dapat  menerima perubahan  dan  memahami  bahwa  perubahan  memang  sangat  diperlukan  untuk  kebaikan  organisasi  agar dapat menunjang sebuah tata kelola ruang terbuka hijau agar lebih maksimal dalam penggunannya (Aruman
et  al.,  2017).  Langkah  awal  yang  digunakan pada  proses  pelaksanaan  inisiatif  perubahan  ialah  terciptanya sebuah kesiapan untuk menghadapi perubahan (Self & Schraeder, 2009).
Dengan  membangun  komunikasi  yang  baik  selama  menghadapi  perubahan  dapat  melahirkan  sebuah pemahaman,  menyesuaikan  antara  tujuan  organisasi  dan  individu  yang  berada  dalam  organisasi  tersebut, serta mempermudah jalannya sebuah interaksi diantara yang terlibat dalam perubahan, menjadi arahan dan memberikan  motivasi  bagi  masyarakat  (community).  Sangat  dianjurkan  apabila  melibatkan  masyarakat dalam  mengambil  keputusan  kebijakan  yang  telah  diakui  oleh  para  ahli,  karena  adanya  sebuah  keyakinan bahwasannya  partisipasi  masyarakat  dalam  perdebatan  public  dapat  meningkatkan  kualitas  dalam  hal pengambilan  kebijakan  (Bichard,  1999).  Masyarakat  ( community )  harus  dilibatkan  dalam  komunikasi  dua arah  dengan  pemerintah  dan  beberapa  actor  yang  terlibat  sehingga  partisipasi  masyarakat  meningkat  dan dapat menyuarakan ide dan gagasan.

## KESIMPULAN
Review  artikel  yang  bertemakan  tata  kelola  kolaboratif  ruang  terbuka  hijau  yang  mencakup  3  cluster  dan memiliki 15 topik utama, serta telah mengulas beberapa artikel yang dari 124 yang diambil 378 artikel dan diperkecil lagi menjadi 38 artikel yang diperoleh dari data scopus dengan topik yang akan dibahas. Dari hasil tersebut  diperoleh  dari  database scopus  lalu dianalisis  melalui  aplikasi  Vosviewer.  Dari  hasil  review  yang diperoleh melalui Vosviewer menujukan bahwa terdapat beberapa konsep yang dominan pada cluster yang ada dengan studi tata kelola kolaboratif ruang terbuka hijau. Pada cluster 1 berakitan dengan perencanaan, komunitas, focus, hubungan, interaksi, kontribusi, integrasi, aspek, perhatian, kerja sama dengan membuat kerja sama, konsep trakit pada cluster 2 membahas tentang pemerintahan kolaboratif, pemerintah, jaringan kolaboratif, inovasi, peforma, pemerintahan local, dan konsep, dan  terakhir untuk cluster 3 lebih membahas alam,  keluaran,  sektor,  evaluasi,  perhatian,  nilai,  efek,  akuntabilitas,  bukti.  Hal  ini juga  sesuai  dengan  apa yang  telah  diteliti  sebelumnya  oleh  peneliti  sehingga  dapat  membantu  peneliti  dalam  mencari  informasi tentang tema yang akan dikaji. Dalam tulisan ini juga, ada beberapa topik yang memiliki keterkaitan yang kuat  dengan  tata  kelola  ruang  terbuka  hijau,  yaitu  perencanaan,  komunitas,  pemerintahan  kolaboratif, pemerintah,  inovasi,  aspek,  perhatian,  dan  interaksi.  Dilihat  dari  penelitian  terdahulu,  maka  kunci  utama dalam  tata  kelola  ruang  terbuka  hijau  di  kawasan  perkotaan  adalah  mampu  memanfaatkan  dan  mengelola ruang-ruang  kosong  di  perkotaan,  apalagi  jika  dilakukan  bersama  dengan  kerja  sama  yang  dilakukan  oleh pemerintah  dengan  melibatkan  beberapa  sector  untuk  menunjang  pembangunan  kawasan  ruang  terbuka hijau. Peran pemerintah juga harus mampu membangun komunikasi antar warga kota maupun sector yang mendukung pembangunan kawasan ruang terbuka hijau. Pada penelitian ini, mempunyai keterbatasan artikel untuk menunjang literatur review. Kebanyakan dari total keseluruhan artikel yang diperoleh melalui database scopus  tidak  semuanya  memiliki  keterkaitan  topik  yang  akan  di  gunakan  untuk  melakukan  penelitian. Sehingga  menyulitkan  bagi  peneliti  untuk  menambah  wawasan  serta  literatur  review  sebagai  kajian  yang terstruktur.  Pada  pengkajiannya  hanya  menggunakan  dua  aplikasi  saja  yaitu  Vosviewer  dan  Mendeley, sehingga  peneliti  tidak  mendapatkan  data  secara  valid  dari  berbagai  artikel  yang  berfungsi  sebagai  bahan referensi  untuk  mendapatkan  cakupan  yang  begitu  luas.  Maka  dari  itu,  penelitian  ini  tidak  memiliki  data yang  dapat  dijadikan  perbandingan.  Rekomendasi  peneliti  terhadap  penelitian  selanjutnya  perlunya penggunaan pendekatan analisis komparatif yang melibatkan database scopus dan web of sciences.

## DAFTAR PUSTAKA
Aruman, A. E., Sumardjo, S., Panjaitan, N. K., & Sadono, D. (2017). Model Komunikasi untuk Membangun Kesiapan Perubahan. Jurnal Komunikasi Pembangunan , 15 (1), 43–55. https://doi.org/10.46937/15201722768
Astriani,  N.  (2015).  Peran  Serta  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Ruang  Terbuka  Hijau  (Rth)  Di  Kota Bandung. Veritas et Justitia , 1 (2), 274–297. https://doi.org/10.25123/vej.1689
Avoyan,  E.,  &  Meijerink,  S.  (2021).  Cross-sector  collaboration  within  Dutch  flood  risk  governance: historical analysis of external triggers. International Journal of Water Resources Development , 37 (1), 24–47. https://doi.org/10.1080/07900627.2019.1707070
Ben Yahia, N., Eljaoued, W., Bellamine Ben Saoud, N., & Colomo-Palacios, R. (2021). Towards sustainable collaborative  networks  for  smart  cities  co-governance. International  Journal  of  Information Management , 56 . https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.11.005
Bichard, M. (1999). Modernizing the Policy Process (London, Public Management and Policy Association) . Budiharjo, E., Sujarto, D., & Salim, E. (1999). Kota berkelanjutan / Eko Budihardjo, Djoko Sujarto ; kata pengantar, Emil Salim (pp. 239–242). Bandung : Alumni, 1999.
Dewiyanti, D. (2007). RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG Suatu Tinjauan Awal Taman Kota Terhadap Konsep Kota Layak Anak. Majalah Ilmiah Unikom , 7 (1), 13–26.
Dwiyanto,  A.  (2009).  KUANTITAS  DAN  KUALITAS  RUANG  TERBUKA  HIJAU  DI  PERMUKIMAN PERKOTAAN. UNDIP E-JOURNAL SYSTEM PORTAL , 30 , 88–92. http://eprints.undip.ac.id/20182/
El  Ghorab,  H.  K.,  &  Shalaby,  H.  A.  (2016).  Eco  and  Green  cities  as  new  approaches  for  planning  and developing cities in Egy pt. Alexandria Engineering Journal , 55 (1), 495–503. https://doi.org/10.1016/j.aej.2015.12.018
Follador,  D.,  Tremblay-Racicot,  F.,  Duarte,  F.,  &  Carrier,  M.  (2021).  Collaborative Governance  in  Urban Planning:  Patterns  of  Interaction  in  Curitiba  and  Montreal. Journal  of  Urban  Planning  and Development , 147 (1). https://doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000642
Gómez, J. M. N., Lousada, S., Velarde, J. G., Castanho, R. A., & Loures, L. (2020). Land-use changes in the canary  archipelago  using  the  CORINE  data:  A  retrospective  analysis. Land , 9 (7). https://doi.org/10.3390/land9070232
Hakim, R. (2003). Arsitektur lansekap: manusia, alam dan lingkungan . Penerbit Universitas Trisakti.
Hanuranto, A. T. (2011). Peningkatan akses dan kompetensi teleinformatika (ICT) bagi petani dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian nasional. Prosiding , 1–5.
Harris,  E.  M.  (1996).  The  Role  of  Participatory  Development  Communication  as  a  Tool  of  Grassroots Nonformal Education: Workshop Report. Participatory Development Communication: A West African Agenda. The International Development Research Centre: Science for Humanity .
Heriyanti.  (2015).  Komunikasi  Pembangunan  Memberikan  Peranan  Penting  Bagi  Pemberdayaan Masyarakatpesisir  (  Studi  Kasus  Masyarakat  Kabupaten  Kepulauan  Seribu  ,  Jakarta  ). PROSIDING SEMINAR  NASIONAL  MULTI  DISIPLIN  ILMU  &  CALL  FOR  PAPERS  UNISBANK  (SENDI_U) Kajian Multi Disiplin Ilmu Untuk Mewujudkan Poros Maritim Dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat , 2 (1), 978–979. https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendi_u/article/view/3309
Indardi, I. (2016). Pengembangan Model Komunikasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani (Studi Kasus pada Kelompok Tani Jamur Merang Lestari Makmur di Desa Argorejo, Sedayu, Bantul). AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research , 2 (1), 75–86.
Lindgren, A. Y., Reed, M. G., & Robson, J. P. (2021). Process Makes Perfect: Perceptions of Effectiveness in  Collaborative  Environmental  Governance. Environmental  Management , 67 (2),  228–241. https://doi.org/10.1007/s00267-020-01402-5
Lovejoy, D. (1979). Landuse and Landscape Planning (Second Edition) (Second Edi).
Madsen,  S. R.,  John,  C.  R.,  &  Miller,  D.  (2005).  Work-family  conflict  and  health:  A study  of  workplace, psychological, and behavioral correlates. Journal of Behavioral and Applied Management , 6 (3), 225– 247.
Maurina,  N.,  &  Gessy,  M.  (2021). Perencanaan  Pembangunan  Infrastruktur  Pasca  Era  New  Normal  di Kotawaringin  Timur  Provinsi  Kalimantan  Tengah  Infrastructure  Development  Planning  After  New Normal Era in Kotawaringin Timur , Central Kalimantan Province . 28–45.
McAfee, D., Reinhold, S.-L., Alleway, H. K., & Connell, S. D. (2021). Environmental solutions fast-tracked: Reversing public scepticism to  public engagement. Biological Conservation , 253 . https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108899
Nafi’ah,  B.  A.,  Roziqin,  A.,  Suhermanto,  D.  F.,  &  Fajrina,  A.  N.  (2021).  The  Policy  Studies  journal:  A Bibliometric and mapping study from 20152020. Library Philosophy and Practice , 2021 , 1–18.
Nazaruddin. (1994). Penghijauan Kota (1st ed., pp. 101–104). Penebar Swadaya.
Pekanbaru, B. P. P. D. (2013). RTH Kota Pekanbaru: Seminar Lingkungan . Pekanbaru.
Phillips,  L.  E.  (1993). Urban  trees:  a  guide  for  selection,  maintenance,  and  master planning (Issue  Sirsi) i9780070498358).
Rahmy,  W.  A.,  Faisal,  B.,  &  Soeriaatmadja,  A.  R.  (2012).  Kebutuhan  Ruang  Terbuka  Hijau  Kota  pada Kawasan. Lingkungan Binaan Indonesia , 1 (1), 27–38.
Riswandi. (2004). Ruang Terbuka Hijau . http://www.damandiri.or.id
Sala,  P.,  Vukomanovic,  J.,  Sills,  E.  O.,  &  Sanchez,  G.  (2021).  Cultural  ecosystem  services  caught  in  a ‘coastal  squeeze’  between  sea  level  rise  and  urban  expansion. Global  Environmental  Change , 66 . https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102209
Self, D. R., &  Schraeder,  M. (2009). Enhancing the success of organizational change: Matching readiness strategies with sources of resistance. Leadership & Organization Development Journal .
Suciyani,  W.  O.  (2018).  Analisis  Potensi  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau  (Rth)  Kampus  Di  Politeknik Negeri Bandung. Jurnal Planologi , 15 (1), 17. https://doi.org/10.30659/jpsa.v15i1.2742
Tisnanta,  H.,  &  Ummah,  R.  (2016).  Ruang  Terbuka  Hijau  Kota  Metro  Lampung  dan  Pandangan  Aspek Keagamaan. Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , 31 (1), 55–80.
https://www.neliti.com/publications/146397/ruang-terbuka-hijau-kota-metro-lampung-dan-pandangan- aspek-keagamaan
Van  Den  Berg,  C.  (2018).  21  st  Century  Learning:  Changes  to  knowledge  acquisition  in  a  digital  world.
Proceedings  of  the  International  Conference  on  Intellectual  Capital,  Knowledge  Management  and Organisational Learning, ICICKM , 2018 - Novem (January), 330–338.
Waltman, L., Van Eck, N. J., & Noyons, E. C. M. (2010). A unified approach to mapping and clustering of bibliometric networks. Journal of Informetrics , 4 (4), 629–635.
Waskita,  D.  (2005).  Komunikasi  Pembangunan  untuk  Pemberdayaan. Jurnal  Organisasi  Dan  Manajemen , 1 (1).
Wolf,  J.,  Nogueira,  F.,  &  Borges,  M.  (2021).  A  Collaborative  Methodology  for  Local  Strategic  Planning: Insights  from  Four  Plans  in  Portugal. Planning  Practice  and  Research , 36 (1),  91–107. https://doi.org/10.1080/02697459.2020.1755138
Wu,  J.  J.  (2008).  Ecology,  Planning,  and  Management  of  Urban  Forests. Ecology,  Planning,  and Management of Urban Forests , January 2008 . https://doi.org/10.1007/978-0-387-71425-7
Wulandari,  S.,  Rifardi,  R.,  Rasyad,  A.,  &  Yusmarini,  Y.  (2020).  STATUS  KEBERLANJUTAN  RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI CADANGAN KARBON DI KOTA PEKANBARU (The Sustainability Status  of  Green  Open  Space  as  Carbon  Stock in  Pekanbaru  City). Jurnal Manusia  Dan  Lingkungan , 25 (2), 73. https://doi.org/10.22146/jml.23817