DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK (INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ANDROID DI KABUPATEN BANGKA) Deby Apriliani, Bustami Rahman dan Ibrahim Universitas Bangka Belitung E-mail: apriliani.deby@gmail.com, bustami.rahman@gmail.com dan iim_babel@yahoo.com
Diterima: 17 Maret 2021 Direvisi:  12 April 2021 Disetujui: 15 April 2021

## Abstrak
Pelayanan  Publik  merupakan  bagian  dari  kewajiban  pemerintah dalam  memenuhi  hak-hak  warganya.  Pada  era  globalisasi  saat  ini dengan  kemajuan  teknologi  semakin  canggih  dan  berkembang pesat,  Pemerintah  Kabupaten  Bangka  harus  memperhatikan keefektifan  dan  keefesienan  dengan  menciptakan  inovasi  baru dalam  memberikan  Pelayanan  Publik  yang  prima.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  inovasi  Pelayanan  Publik berbasis  android  dan  implikasi  Pelayanan  Publik  berbasis android terhadap  masyarakat  di  Kabupaten  Bangka.  Penelitian  ini menggunakan  konsep  Pelayanan  Publik  oleh  Lijian  Poltak Sinambela,  reformasi  Pelayanan  Publik.  Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif  yang  sumber  data primernya  berasal  dari  wawancara  tidak  terstruktur  dengan  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  Dinas  Kesehatan  dan  juga masyarakat  di  Kabupaten  Bangka.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Bangka  sudah memanfaatkan  teknologi  dengan  menciptakan  inovasi  pelayanan “BANGMUDA”  (Bangka  Mudah  Dapat  Akta)  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  inovasi  “RANSEL  SI DORA” (Rangkul Calon Pendonor, Stok Darah Terintegrasi dalam Aplikasi  Donor  Darah)  dan  “Ojek  Lansia”  di  Dinas  Kabupaten Bangka. Adapun Implikasi positif dan negatif dari adanya inovasi pelayanan  berbasis  android.  Implikasi  positif  yaitu  (1)  prosedur pelayanan,  (2)  waktu  dan  penyelesaian,  dan  (3)  estimasi  biaya. Sedangkan,  implikasi  negatifnya  yaitu,  (1)  kurangnya  sosialisasi, (2) partisipasi masyarakat kurang serta (3) pembatasan berkas. Kata Kunci : Pelayanan Publik, Inovasi, Implikasi.

## Abstract
Public service is  a  part of government  duty  in fulfilling  the rights of  its  citizens.  In  the  current  globalization  era,  with  the sophisticated technology advancement, the government of Bangka
Regency  needs  to  pay  attention  to  the  effectiveness  and  efficiency by  creating  innovation  in  providing  excellent  public  service. Accordingly, this study aims to find out the innovation of Android- based  public  service  and  the  implication  of  this  service  to  the society  of Bangka Regency.  This  study  applies  the  concept  of public  service  proposed  by Lijian  Poltak  Sinambela namely reformation of public service. The method used in this study was a descriptive qualitative method, and the primary data was obtained from  unstructured  interviews  with  the  department  of  population
Pendahuluan and  civil  registration,  the  department  of  health,  as  well  as  the society  of Bangka Regency.  The  results  of  this  study  portray  that the  government  of Bangka Regency  has  implemented  the technology  by  inventing several  services  namely “BANGMUDA”
( Bangka  Mudah  Dapat  Akta /Accessible  Certificate  in Bangka )  in the department of population and civil registration, “ RANSEL SI
DORA” ( Rangkul  Calon  Pendonor,  Stok  Darah  Integritas  dalam Aplikasi  Donor  Darah /  Embracing  Blood  Donors,  Integrated Blood  Stock  on  Blood  Donation  Application),  and  “ OjekLansia” in the health department of Bangka Regency. In addition, there are several  positive  and  negative  implications  of  this  Android-based service  innovation.  The  positive  implications  are  (1)  service procedure,  (2)  time  and  completion,  and  (3)  cost  estimation.  On the  contrary,  the  negative  implications  are  (1)  lack of socialization,  (2)  lack  of  society  participation,  and  (3)  document limitation. Keywords : Public Service, Innovation, Implication
Pelayanan  merupakan  suatu  pendekatan  organisasi  total  yang  menjadi  kualitas pelayanan  yang  diterima  pengguna  jasa,  sebagai  kekuatan  penggerak  utama  dalam pengoperasian bisnis (Sedarmayati, 2013)
Pelayanan Publik merupakan bagian dari kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak-hak  warganya.  Menurut  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik, maka Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh  penyelenggara  Pelayanan  Publik.  Pelayanan  Publik  memang  menjadi  tuntutan kebutuhan  masyarakat  dalam  menjalankan  aktivitas  kehidupan  sosial  di  negara  modern. Menurut  (Poltak,  2018)  Pelayanan  Publik  pada  dasarnya,  setiap  manusia  membutuhkan pelayanan,  bahkan  secara  ekstrim  dapat  dikatakan  bahwa  pelayanan  tidak  dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.
Penyelenggara  Pelayanan  Publik,  baik  pusat  maupun  daerah  bukan  hanya sekedar  memberikan  pelayanan  seadanya  kepada  masyarakat,  melainkan  Pelayanan Publik yang diberikan haruslah memperhatikan kualitas dan juga standar pelayanan yang baik  dan  dapat  dijadikan  sebagai  tolak  ukur good  governance di  Indonesia.  Menurut (Maryam,  2016)  konsep good  governance muncul  karena  adanya  ketidakpuasan  pada kinerja  pemerintah  yang  selama  ini  dipercaya  sebagai  penyelenggara  urusan  publik. Praktik good  governance dapat  dilakukan  secara  bertahap  sesuai  dengan  kapasitas pemerintah,  masyarakat  sipil,  dan  mekanisme  pasar.  Salah  satu  pilihan  strategis  untuk menerapkan good  governance di  Indonesia  adalah  melalui  penyelenggaraan  Pelayanan Publik.
Menurut Thoha dalam (Mulyadi, 2016) tugas pemerintah adalah untuk  melayani dan mengatur masyarakat, bahwa tugas pelayan lebih menekankan kepada mendahulukan kepentingan  umum,  mempermudah  urusan  publik,  mempersingkat  waktu  proses pelaksanaan  urusan  publik,  dan  pemerintah  hendaknya  memberikan  kualitas  terbaik kepada  warga  masyarakat  terkait  Pelayanan  Publik.  Menurut  Ibarahim  dalam  (Kuswati, 2017)  kualitas  Pelayanan  Publik  merupakan  suatu  kondisi  dinamis  yang  berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya
ditentukan pada saat terjadinya Pelayanan Publik tersebut.
Dalam  mewujudkan  kualitas  Pelayanan  Publik  yang  professional,  bagi penyelenggara  pelayanan  setidaknya  memiliki  beberapa  asas  yang  mencerminkan kepuasan masyarakat yaitu:
a) Transparansi  bersifat  terbuka,  mudah  dan  dapat  diakses  oleh  semua  pihak  yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
b) Akuntabilitas,  dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
c) Kondisional  dan  kemampuan  pemberi  dan  penerima  pelayanan  dengan  tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
d) Partisipasi  yaitu  mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan Pelayanan  Publik  dengan  memperhatikan  aspirasi,  kebutuhan  dan  harapan masyarakat.
e) Keamanan  hak  yaitu  tidak  diskriminatif  dalam  arti  tidak  membedakan  suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.
f) Keseimbangan  hak  dan  kewajiban.  Pemberi  dan  penerima  Pelayanan  Publik harus  memenuhi  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  (Lijan  Poltak Sinambella, 2008).
Pemerintah  sebagai  penyedia  jasa  pelayanan  kepada  masyarakat  juga  harus memperhatikan  keefektifan  dan  keefisienan  dalam  memberikan  pelayanan  seperti, memperhatikan  ruang,  waktu,  dan  biaya  yang  akan  menjadi  beban  bagi  penikmat pelayanan.  Namun,  di  Indonesia  sudah  menjadi  rahasia  umum  jika  pelayanan  yang diberikan  oleh  lembaga  pemerintah  masih  belum  maksimal,  kenyataannya  Pelayanan Publik  saat  ini  masih  kurang  efektif  dan  efisien.  Dapat  dilihat  dari  masih  banyaknya masyarakat  harus  datang  berulang  kali  ke  suatu  instansi  dan  bertatap  muka  secara langsung dalam memenuhi syarat-syarat atau prosedur yang harus dilengkapi.
Era  saat  ini,  kemajuan  teknologi  semakin  canggih  dan  berkembang  pesat mengikuti arus globalisasi. Pengadaan inovasi pelayanan tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat  karena  dengan  adanya  inovasi  tersebut  dapat  mempermudah  masyarakat untuk  mengakses  informasi  yang  berkaitan  dengan  kelurahan  tersebut  dan  juga diharapkan  mampu  memperbaiki  sistem  prosedur  pelaksanaan  Pelayanan  Publik (Kadiwano, 2020)
Globalisasi dapat menciptakan fenomena dimana negara-negara secara langsung maupun  tidak  langsung  mengharapkan  adanya  sebuah  interaksi  yang  jauh  lebih  efektif dan  efisien  dibandingkan  dengan  saat-saat  sebelumnya.  Di  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung,  terdapat  salah  satu  Kabupaten  yang  dinilai  sudah  memanfaatkan  teknologi informasi  dengan  menerapkan  digitalisasi  Pelayanan  Publik  berbasis  android  adalah Kabupaten  Bangka.  Hal  ini  ditandai  dengan  banyak  mendapat  pengakuan  baik  dari tingkat  provinsi,  nasional  dan  lembaga  lainnya.  Optimalisasi  Pelayanan  Publik  dapat dilakukan  melalui  inovasi  di  sektor  publik,  untuk  mendekatkan  pelayanan  kepada masyarakat, lebih  mudah  diakses, lebih berkualitas, dan  lebih  murah (Alih  Aji Nugroho, Edy  Sutrisno,  2020).  Penghargaan  yang  diperoleh  Kabupaten  Bangka  yaitu  terkait Penghargaan  Telkom  Indonesia  sebagai  Pemerintah  Kabupaten/Kota  yang  telah mengimplementasikan Smart  City Nusantara  pada  tahun  2017.  Pada  tahun  2016 Kabupaten  Bangka  mendapat  Penghargaan  Inovasi  Kurangi  Kecacatan  dan  Kematian melalui  Layanan  Gawat  Darurat  oleh  SPGDT  yang  Berbasis  IT  dari  Kementerian  PAN RB.
Tujuan  penelitian  ingin  mengetahui inovasi  Pelayanan  Publik  berbasis android  di  Kabupaten  Bangka  dan  mengenal  lebih  jauh  lagi  Pelayanan  Publik yang sudah berjalan.
Manfaat  yang  didapat  adalah  peneliti  bisa  secara  rinci  mengetahui  inovasi Pelayanan  Publik  yang  ada  di  Kabupaten  Bangka.  Dengan  begitu,  penelitian  ini diharapkan  mampu  memberikan  informasi  kepaada  masyarakat  luas  bahwa  Pelayanan Publik  sudah  berbasis  online,  yang  pada  akhirnya  memudahkan  masyarakat  dalam mengurus  keperluannya  dan  dengan  adanya  tulisan  ini  bisa  menjadi  referensi  untuk penelitian yang akan datang.
Fokus  kajian  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  inovasi berbasis  publik  berbasis  android  yang  ada  di  Kabupaten  Bangka.  Sebagai  pertimbangan peneliti melakukan kajian yang ditulis oleh (Kurniawan, 2017) dengan judul “INOVASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK  PEMERINTAH DAERAH”. Penelitian  yang ditulis  ada  hubungannya  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Kurniawan  yaitu  meneliti tentang  inovasi  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  kulitas  yaitu  dengan  berinovasi dalam  Pelayanan  Publik.  Perbedaan  terletak  pada  inovasi  yang  dilakukan  oleh pemerintahan dalam menerapkan kebijakan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  di Kabupaten  Bangka,  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  dengan  judul “ Digitalisasi Pelayanan Publik (Melacak Inovasi Pelayanan Berbasis Android di Kabupaten Bangka)”
Penelitian  ini  akan  fokus  pada  bahasan  bagaimana  inovasi  Pelayanan  Publik berbasis  android  di  Kabupaten  Bangka.  Lalu,  implikasi  dari  adanya  Pelayanan  Publik berbasis  android  terhadap  masyarakat  di  Kabupaten  Bangka  yang  diharapkan  dapat memberikan  warna  baru  dalam  memberikan  Pelayanan  Publik  yang  lebih  baik  lagi  serta dapat  memberikan  kenyamanan,  kemudahan,  dan  transparansi  bagi  penikmat  Pelayanan Publik.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  berupa  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Adapun sampel yang  menjadi  sumber  data  dalam  penelitian  ini  yang  terbagi  menjadi  beberapa  kriteria, yaitu pihak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dan pihak dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bangka,  serta  sepuluh  masyarakat  di  Kabupaten Bangka.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berdasarkan  pada  data  primer  dan sekunder.  Data  primer  dalam  penelitian  ini  merujuk  pada  hasil  wawancara  dan pengamatan  langsung  peneliti  mengenai  inovasi  Pelayanan  Publik  berbasis  android  dan implikasinya terhadap masyarakat di Kabupaten Bangka, sedangkan, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, akses internet (artikel, media online ), serta dokumen-dokumen publikasi dari lembaga-lembaga tertentu yang relevan.
Kemudian  data  yang  sudah  didapatkan  di  lapangan  akan  dianalisis  peneliti dengan  menggunakan  tiga  tahapan,  yaitu:  pertama,  reduksi  data  yaitu  tahapan  memilih dan  memilah  data  yang  didapatkan  dari  hasil  wawancara  di  lapangan  yang dikelompokkan  berdasarkan  data  yang  dibutuhkan.  Kedua,  penyajian  data  yaitu  peneliti menampilkan data secara sistematis yang sudah diolah, berupa table, matriks, chart, atau grafik  dan  sebagainya.  Ketiga,  penarikan  kesimpulan  yaitu  tahap  akhir  yang  dilakukan peneliti dalam menarik kesimpulan mengenai apa yang menjadi rumusan masalah dalam
penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
Pelayanan  Publik  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  pemerintahan, karena  negara atau  pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  memenuhi  hak  dan  kebutuhan dasar  serta  bertanggung  jawab  penuh  terhadap  penduduk  dan  warga  negara  dalam memberikan Pelayanan Publik yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Adapun  terdapat  penjelasan  dari  Undang-undang  nomor  25  tahun  2009  tentang Pelayanan  Publik  bahwa  negara  memiliki  kewajiban  untuk  memenuhi  kebutuhan  setiap warga  negara  melalui  suatu  sistem  pemerintahan  yang  mendukung  terciptanya penyelenggaraan  publik  yang  prima,  dan  peranan  Pemerintah  Daerah  adalah  melakukan negosiasi  dan  menggali  berbagai  kepentingan  dari  masyarakat  dan  berbagai  kelompok komunitas yang ada dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara  atau  barang  publik,  jasa  publik,  dan  pelayanan  administratif.  Tempat  Pelayanan Publik juga sangat mempengaruhi kualitas pelayanan sebagai penyedia Pelayanan Publik harus  memberikan  kenyamanan  tempat  bagi  pengguna  layanan  agar  pengguna  layanan tidak  merasa  sempit  dalam  ruangan  (Panjaitan,  Dewi,  &  Angelia,  2019),  sehingga Pelayanan  Publik  bisa  lebih  maksimal,  dengan  demikian  tentunya  dalam  memenuhi kebutuhan  dasar  dan  terciptanya  kepuasan  masyarakat,  Pemerintah  tidak  hanya  sekedar melayani  begitu  saja  tetapi  juga  membutuhkan  kualitas  Pelayanan  Publik  secara berkelanjutan dan semakin maju.
Meningkatkan  pelayanan  masyarakat  diupayakan  terlibat  dalam  penyusunan kebijakan,  penyusunan  standar  pelayanan,  pelaksanaan  survei  kepuasan  Pelayanan Publik, serta penyampaian keluhan, pengaduan dan apresiasi. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat  ini  akan  mendukung  penyempurnaan  standar  pelayanan  yang  telah ditetapkan. Sebagai contoh, hasil dari survei kepuasan Pelayanan Publik akan dapat lebih mengetahui  dari  sisi  apa  pelayanan  yang  diberikan  dinilai  kurang  memuaskan (Kurniawan, 2017)
Era  globalisasi  saat  ini,  perkembangan  teknologi  semakin  maju  dan  dapat dijadikan sebagai solusi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan public. Permenpan RB No.31  Tahun  2004  dalam  (Muslim,  2017)  inovasi  adalah  proses  kreatif  penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan memodifikasi dari yang sudah ada.

## A. Bentuk  Inovasi  Pelayanan  Publik  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.
Penyelenggara  Pelayanan  Publik  di  Indonesia  saat  ini  sedang  dalam  proses transformasi  dari  tradisional  ke  modern  salah  satunya  adalah  inovasi.  (Muluk,  2008) berpendapat  mengenai  inovasi  yang  berarti  mengubah  sesuatu  hal  sehingga  menjadi sesuatu  yang  baru,  dan  Pelayanan  Publik  di  Kabupaten  Bangka  sudah  mulai  berinovasi. (Nur  Fitriana,  2014)  mengatakan  bahwa  dalam  konteks  Pelayanan  Publik,  inovasi  bisa diartikan sebagai pembaharuan  / kreativitas / ciptaan baru dalam Pelayanan Publik untuk meningkatkan  kualitas  layanan.  Berdasarkan  pernyataan  dari  bapak  Nico  Saputra  selalu kasih  pengelolaan  data  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil,  bahwa  mereka  sudah mulai  online  sejak  tahun  2016.  Hal  itu  dibuktikan  dengan  adanya  peluncuran  aplikasi yang  tersedia  pada playstore yang  juga  dapat  diunduh  melalui  android.  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  siap  dalam  mengikuti  perkembangan  dunia teknologi  dengan  menciptakan  inovasi.  Inovasi  dibutuhkan  untuk  kemudahan  bagi penikmat Pelayanan Publik, yang juga mempunyai tujuan terhadap kepekaan dan cepat
merespon  yang  menjadi  harapan  masyarakat.  Salah  satu  inovasi  yang  berhasil diciptaka  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bangka,  yang disampaikan  oleh  Bapak  Nico  yaitu,  inovasi  layanan  BANGMUDA  (Bangka  Mudah Dapat Akta). Pada tahun 2017/2018, inovasi BANGMUDA  masuk  dalam top 99 inovasi Pelayanan Publik dari Sinovic yang diselenggarakan oleh KEMENPAN.
Inovasi  BANGMUDA  ini  hadir  untuk  memberi  kemudahan  masyarakat  dalam urusan  mengenai  akta  lahir  dan  akta  mati,  serta  administrasi  kependudukan  yang  dapat diakses  melalui web www.pesonadukcapil.bangka.go.id.  Masyarakat  yang  telah melahirkan,  dokumennya  sudah  siap  dan  bisa  langsung  diurus  dirumah  sakit  atau puskesmas  dimana  masyarakat  melahirkan  dengan  tempo  waktu  3  hari  akta  lahir  itu sudah  selesai  dan  dalam  pengurusan  akta  kematian  juga  sudah  bisa  diurus  di  kantor kelurahan  Kabupaten  Bangka.  Sedangkan  untuk  urusan  administrasi  kependudukan,  jika terdapat masyarakat yang menikah dan ingin mengurus KK tentunya harus membawa dua KK  (KK  orangtua  pria  dan  KK  orangtua  wanita)  nanti  akan  dikembalikan  3  KK  (KK pengantin  dan  dua  KK  orangtua)  dan  sepaket  dengan  KTP baru.  Dengan  adanya  inovasi BANGMUDA,  Dinas  Kependudukan  dan  Pecatatan  Sipil  Kabupaten  Bangka  telah dijadikan  sebagai  contoh  untuk  daerah-daerah  yang  lain  mengenai  inovasi  Pelayanan Publik.  Hal  ini  tentunya  menjadi  kebanggaan  dan  salah  satu  wujud  keberhasilan  dari Dindukcapil  dalam  berinovasi  dibidang  pelayanan.  (Kurniawan,  2017)  Pola  kerjasama antara  pemerintah  dengan  swasta  dalam  memberikan  berbagai  pelayanan  kepada masyarakat tersebut sejalan dengan gagasan reinventing government yang dikembangkan Osborne dan Gaebler.
Selain  itu,  pada  tanggal  26  Januari  tahun  2018,  Dinas  Kesehatan  berhasil menciptakan  inovasi  berupa  aplikasi  berbasis web  http://sidora.bangka.go.id secara online yang  dinamakan  RANSEL  SI  DORA  (Rangkul  Calon  Pendonor,  Stok  Darah Terintegrasi Dalam Aplikasi Donor Darah). Inovasi ini masuk  dalam top 99 inovasi atau masuk  dalam  45  inovasi  terbaik  Pelayanan  Publik  seluruh  Indonesia  pada  tahun  2019. Inisiatif  SI  DORA  ini  bermula  dari  keprihatinan  Pemeritah  Daerah  dalam  hal  ini  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Bangka  terhadap  maraknya  pencarian  darah  yang  seringkali di update melalui  akun  media  sosial  terutama  di facebook .  Oleh  sebab  itu,  inovasi  SI DORA  ini  hadir  untuk  membantu  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam  mendapatkan informasi  mengenai  ketersediaan  bagi  pendonor  darah  dan  yang  membutuhkan  darah. RANSEL  SI  DORA  sampai  sekarang  masih  digunakan,  karena  dengan  adanya  inovasi tersebut  memberi  kemudahan  bagi  pihak  instansi  dan  masyarakat  selaku  yang membutuhkan darah, serta selaku pendonor darah.
Sejak  adanya  inovasi  SI  DORA,  masyarakat  tidak  perlu  datang  lagi  ke  PMI (Palang  Merah  Indonesia)  atau  UTDRS  Depati  Bahrin  Kabupaten  Bangka.  Masyarakat dapat  langsung  mengakses web yang  tersedia  untuk  mendapatkan  informasi  mengenai stok darah dan dapat langsung mendaftarkan diri secara online bagi pendonor darah serta bagi  masyarakat  yang  nantinya  akan  mendonorkan  darah  akan  mendapatkan  notifikasi SMS pemberitahuan dari admin mengenai kapan akan mendonorkan darah. Keberhasilan inovasi  ini,  Pemerintah  Kabupaten  Bangka,  provinsi  kepulauan  Bangka  Belitung menerima  kucuran  dana  sebesar  Rp  8,5  miliar  dari  Pemerintah  pusat  kerena  dianggap berhasil  dalam  mengembangkan  pelayanan  melalui  aplikasi  ketersediaan  darah “RANSEL SI DORA” yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bangka  juga  dalam  upaya  meningkatkan  mutu Pelayanan Publik, selain “RANSEL SI DORA” Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka juga memberikan  pelayanan  lainnya  dengan  memperhatikan  pelayanan  dikalangan  para lansia(lanjut usia).  Inovasi “Ojek Lansia”  merupakan ide dari Puskesmas Penagan,
Mendobarat.  Tujuan  dengan  adanya  inovasi  ini,  dapat  memberdayakan  kader  Posyandu setempat  menjadi  para  „ driver ‟  bagi  para  lansia  yang  memiliki  kesulitan  akses  ke Posyandu lansia dan juga karena rendahnya kunjungan lansia ke Posyandu.

## B. Implikasi Pelayanan Publik berbasis android di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.
Teknologi  yang  saat  ini  menjadi  kebutuhan  masyarakat  urban,  dimana  teknologi menjadi  sebuah  tuntutan  mendasar  dari  Pelayanan  Publik  yang  efektif  dan  efisien.  Pada prinsipnya,  setiap  Pelayanan  Publik  harus  senantiasa  ditingkatkan  kualitasnya  sesuai dengan  keinginan  masyarakat.  Menurut  Abidin  dalam  (Musdalipa  dkk,  2017) penyelenggara Pelayanan Publik  yang berkualitas  bukan hanya mengacu pada pelayanan itu  semata,  juga  menekankan  pada  proses  penyelenggaraan  atau  pendistribusian pelayanan itu sendiri hingga ke tangan masyarakat sebagai konsumer.
Semakin  baik  kualitas  pelayanan  yang  didapatkan,  maka  kepuasan  masyarakatnya semakin baik. Menurut Kotler dan keller dalam (Negara, 2017) mendefinisikan kepuasan pelanggan  merupakan  prioritas  utama  bagi  setiap  perusahaan  atau  organisasi,  kepuasan adalah  perasaan  senang  atau  kecewa  seseorang  yang  muncul  setelah  membandingkan kinerja  atau  hasil  dari  sebuah  produk  yang  dipikirkan  terhadap  kinerja  atau  hasil  yang diharapkan. Adapun implikasi positif dan implikasi negatif dari inovasi Pelayanan Publik yang berbasis android terhadap kehidupan masyarakat yaitu:
1. Implikasi Positif
a. Prosedur Pelayanan
Setiap  penyelenggara  Pelayanan  Publik,  tentunya  setiap  instansi/birokrasi memiliki  prosedur  pelayanan  yang  akan  diberikan  kepada  masyarakat yang membutuhkan  sebuah  pelayanan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  bahwa prosedur  pelayanan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dan  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Bangka  telah  memberikan  kemudahan  dan  meringkas  tahapan  prosedur kepada  masyarakat. Masyarakat dapat mengurus dimana dan  kapan saja dengan  mengisi formulir dengan mengkases web www.pesonadukcapil.bangka.go.id dan http://sidora.bangka.go.id melalui android masing-masing.
b. Waktu Penyelesaian
Waktu  penyelesaian  atau  jangka  waktu  yang  diperlukan  untuk  menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan  sampai  dengan  penyelesaian  pelayanan  dapat  dimaksimalkan  secara  cepat dan seringkas mungkin. Berdasarkan hasil temuan  di  lapangan, adanya pelayanan online berbasis android ini memberikan kejelasan waktu dengan estimasi waktu 3-4 hari.
c. Estimasi Biaya
Urusan  administrasi  terkadang  juga  menjadi  beban  tersendiri  bagi  masyarakat, baik biaya pelayanan  maupun biaya perjalanan.  Berdasarkan wawancara yang  dilakukan dengan adanya pelayanan online ini dapat mengurangi beban biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat,  seperti  biaya  perjalanan  dan  juga  dapat  menghindari  dari  kebiasaan membayar calo.
2. Implikasi Negatif
a. Kurangnya Sosialisasi.
Komunikasi  dapat  dilakukan  dengan  sosialisasi  kepada  masyarakat,  untuk memberikan  informasi  mengenai  perubahan-perubahan  sistem  pelayanan.  Berdasarkan wawancara  yang  dilakukan  bahwa  masih  rendahnya  sosialisasi,  hal  ini  ditandai  dengan
banyaknya  masyarakat  yang  masih  belum  mengetahui  adanya  pelayanan online yang diciptakan  oleh  sebuah  instansi  yang  hanya  memberikan  informasi  sebatas baliho/spanduk.
b. Partisipasi Masyarakat Kurang.
Penyusunan  standar  Pelayanan  Publik  yang  baik  untuk  masyarakat,  dibutuhkan adanya  partisipasi  dari  warga  masyarakat  yang  dapat  dijadikan  tolak  ukur  kualitas Pelayanan  Publik,  sehingga  instansi  dapat  mengetahui  keluhan  dari  masyarakat. Berdasarkan  hasil  wawancara  bahwa  partisipasi  masyarakat  masih  kurang,  baik  sistem offline ataupun online masyarakat  kurang  merespon  atas  perubahan  sistem  dikarenakan adanya budaya malas.
c. Pembatasan Berkas.
Pelayanan online ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  mutu  pelayanan,  tetapi dengan adanya digitalisasi pelayanan saat ini membuat instansi tersebut memberi batasan kuota  dalam  pengiriman  berkas  administrasi.  Dalam  kurun  waktu  satu  bulan,  instansi tersebut hanya bisa mengirim 10 berkas adminsitrasi.
Berdasarkan  penelitian  ini  dapat  terlihat  bahwa  Pelayanan  Publik  berbasis android di Kabupaten Bangka sudah dipakai oleh masyarakat luas seperti halnya aplikasi BANGMUDA, SI DORA, dan ojek Lansia. Dengan adanya aplikasi  tersebut  masyarakat juga lebih mudah dalam melakukan aktivitas publik yang diperlukan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  peneliti  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka sudah memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menciptakan inovasi Pelayanan Publik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  inovasi  Disdukcapil  dengan  inovasi  “BANGMUDA” (Bangka  Mudah  Dapat  Akta),  inovasi  ini  diciptakan  untuk  memberi  kemudahan  untuk masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan  administrasi  kependudukannya.  Kemudian, Dinas Kesehatan menciptakan inovasi “RANSEL SI DORA” (Rangkul Calon Pendonor, Stok Darah Terintegrasi Dalam Aplikasi Donor Darah) dan “Ojek Lansia. “SI DORA” ini memberikan  informasi  stok  darah  yang  tersedia  secara update setiap  hari,  serta ketersediaan  data  pendonor  yang  siap  donor,  sedangkan  “Ojek  Lansia”  ini  diciptakan untuk  memberikan  kemudahan  mobilisasi  para  lansia datang  ke  Posyandu  khusus  lansia untuk  mengecek  kesehatan.  Adapun  implikasi  positif  dan  negatif  dari  adanya  inovasi Pelayanan  Publik  berbasis  android.  Implikasi  positif  yaitu,  (1)  prosedur  pelayanan,  (2) waktu  dan  penyelesaian,  (3)  estimasi  biaya.  Sedangkan,  implikasi  negatif  yaitu,  (1) kurangnya sosialisasi, (2) partisipasi masyarakat kurang, serta (3) pembatasan berkas

## Bibliography :
Alih Aji Nugroho, Edy Sutrisno, Rima Ranintya Yusuf. (2020). Optimalisasi layanan kesehatan melalui inovasi Pelayanan Publik proyek perubahan pelatihan kepemimpinan . 1 (1), 26–38. Retrieved from https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i1.163
Kadiwano, Yuliana. (2020). Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik Inovasi Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat (Simpelmas) . 14 (1), 9–20.
Kurniawan, Robi Cahyadi. (2017). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah . FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum , 10 (3), 569–586. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794
Kuswati, Ratna Eka. (2017). Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Gunung Kidul . Negeri Yogyakarta.
Digitalisasi Pelayanan Publik
(Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android Di Kabupaten Bangka)
Lijan Poltak Sinambella. (2008). Reformasi Pelayanan Publik . Jakarta: Bumi Aksara Maryam, Neneng Siti. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik . Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik , 21 (2), 1–18. https://doi.org/10.31845/jwk.v21i2.133 Muluk, Khairul. (2008). Knowledge Management Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah . Jawa Tengah: Bayumedia Publising.
Mulyadi, Deddy. (2016). Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik . Bandung: Alfabeta. Musdalipa. (2017). Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Desa Parigi Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Goa . Unismuh Makassar.
Muslim. (2017). inovasi Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada pelayanan laporan gangguan kamtibmas . Jember.
Negara. (2017). Pelayanan Publik pada kecamatan enggal kota bandar lampung . Nur Fitriana, Diah. (2014). Inovasi Pelayanan Publik BUMN (Studi Deskriptif tentang Inovasi Boarding Pass System dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kereta Api PT KAI di Stasiun Gubeng Surabaya). Kebijakan Dan Manajemen Publik , 2 (2), 1– 10. Retrieved from http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers- kmp3c8840fbddfull.pdf Panjaitan, Erdipa, Dewi, Rosmala, & Angelia, Nina. (2019). Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat.
Perspektif , 8 (1), 32. https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i1.2543 Poltak, Sinambella Lijan. (2018). Revormasi Pelayanan Publik . Jakarta: Sinar Grafika Offset. Sedarmayati. (2013). Reformasi Administrasi Publik , Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik . Bandung: PT. Refika Aditama.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
268
http://sosains.greenvest.co.id