Fungsi Input’s Dalam Penyusunan Rencana Strategis
(Studi di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan)

## Putri Indahsari
Mahasiswa Magister Ilmu Adm Publik-FIA, Universitas Brawijaya
Abstract: This  paper  is  a  study  to  find  out  about  the  inputs  used  in  the  strategic plan  process  and  to  offer  an  alternative  to  the  input's  need  for  strategic  plan arrangement  in  the  next  period  precisely.  The  research  was  conducted  by  using qualitative method with descriptive approach. The research results show that the 2015-2019  Strategic  Plan  arrangement  process  used  mix  approach  between  top down and bottom up approach. The evaluation’s results of the previous 2010-2014 Strategic  Plan  were  used  as  the  basis/inputs  in  preparing  the  2015-2019  Strategic Plan. Moreover, the availability of resources, future goals and challenges, and the Strategic  Plan  of  the  Ministry  of  Environment  and  Forestry  also  were  used  as  the inputs for arranging 2015-2019 Strategic Plan.
Keywords: Strategic plan, input’s of strategic plan
Abstrak : Tulisan ini merupakan sebuah studi dengan kajian khusus yakni mencoba mengetahui input’s apa saja yang digunakan dalam proses penyusunan renstra dan mencoba  menawarkan  sebuah  alternatif  kebutuhan  input’s  untuk  penyusunan renstra  pada  periode  yang  akan  datang  supaya  lebih  tepat  sasaran.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  proses  penyusunan  renstra  tahun  2015- 2019 menggunakan pendekatan top down dan bottom up.  Input’s yang digunakan dalam  menyusun  renstra  adalah  hasil  evaluasi  renstra  tahun  2010-2014, ketersediaan sumberdaya, cita cita dan tantangan ke depan serta, renstra KLHK.
Kata Kunci: Rencana strategis, input’s rencana strategis
Urusan  negara  meliputi  banyak  hal  dan  pemerintah  bertugas  untuk mengakomodir  segala  kepentingan  publik  yang  ada.  Pemerintah  membagi  tugas agar  kepentingan  publik  dapat  berjalan  seimbang  antara  pelaksana  kegiatan  dan pengawas  kegiatan.  Dalam  hal  ini  administrasi  publik  merupakan  suatu  proses kerjasama  dalam  lingkungan  pemerintahan,  meliputi  ketiga  cabang  pemerintahan yaitu  legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif  (Mindarti,  2007:  4).  Administrasi  publik berperan positif dalam mengawal pembangunan suatu negara sampai pada tujuan yang  dicita-citakan,  karena  pada  dasarnya  administrasi  publik  berurusan  dengan cara-cara  yang  efisien  untuk  melakukan  proses  pembangunan,  melainkan  juga mempunyai  kemampuan  dalam  menentukan  tujuan  dari  proses  pembangunan  itu sendiri.
Untuk  mencapai  sasaran  yang  diinginkan  dalam  pembangunan,  maka pembangunan  suatu  negara  harus  berjalan  sesuai  dengan  porsinya  di  tiap  aspek yaitu  ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  pertahanan  dan  keamanan. Berbicara  mengenai  kehutanan,  manusia  banyak  menggantungkan  hidupnya  dari hutan.  Hutan  dapat  menciptakan  manfaat  langsung  maupun  menunjang  manfaat
tak langsung. Pengelolaan hutan lestari saat ini menjadi topik yang semakin sering diperbincangkan.  Kesadaran  manusia  yang  semakin  meningkat  melahirkan pemikiran-pemikiran  yang  bertujuan  untuk  menyelamatkan  hutan  dari  kerusakan yang  semakin  parah.  Pengelolaan  hutan  lestari  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu upaya  pemanfaatan  fungsi  hutan  dalam  memenuhi  berbagai  kebutuhan  saat  ini melalui  pemeliharaan  daya  dukung  dan  kesehatan  hutan  tanpa  mengabaikan kemampuan  dari  hutan  tersebut  untuk  memenuhi  kebutuhan  generasi  yang  akan datang (Purwanto, 2011). Ada tiga syarat terwujudnya kelestarian antara lain adalah (Simon, 1995 dalam Simon, 2010) yaitu adanya batas kawasan hutan yang tetap dan diakui  oleh  semua  pihak;  adanya  sistem  silvikultur  yang  menjamin  terlaksananya permudaan hutan yang mesti berhasil dan penentuan erat tebangan yang menjamin terwujudnya kelestarian hasil kayu.
Pembangunan  kehutanan  di  Indonesia  diselengarakan  berlandaskan  pada mandat  Undang  Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  kehutanan  dan  Undang Undang  Nomor  5  Tahun  1990  yaitu  pengurusan  sumberdaya  alam  hutan  sebagai satu kesatuan ekosistem.
Organisasi pemerintah dibentuk dalam rangka menjalankan fungsinya untuk memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  sesuai  tugas  pokok  dan  fungsi  yang diemban  perlunya  organisasi  tersebut  dibentuk,  Direktorat  Jenderal  Planologi Kehutanan,  saat  ini  “bertransformasi”  menjadi  Direktorat  Jenderal  Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, awal mulanya adalah Badan Planologi Kehutanan, yang dibentuk sebagai salah satu penjabaran mandat dari Undang undang Nomor 41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan,  khususnya  terkait  Perencanaan  Kehutanan. Sebagaimana  dimandatkan  oleh  Undang-Undang  tersebut,  Direktorat  Jenderal Planologi  Kehutanan  dan  Tata  Lingkungan  berkewajiban  untuk  melaksanakan kegiatan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Penatagunaan Kawasan Hutan,  Pembentukan  Wilayah  Pengelolaan  Hutan  dan  Penyusunan  Rencana Kehutanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan  dan  Tata  Lingkungan  (Ditjen  PKTL)  diibaratkan  sebagai  “lokomotif” pembangunan  sektor  kehutanan  Indonesia,  artinya  hampir  seluruh  program  dan kegiatan  yang  dilaksanakan  merupakan  enabling  condition  (kondisi  pemungkin) bagi  terlaksananya  program  dan  kegiatan  Unit  Eselon  I  lainnya  di  lingkup Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK).  Selain  itu  pelaksanaan tugas  dan  fungsi  Ditjen  PKTL  bisa  disebut  juga  sebagai  pusat  perencanaan kehutanan  (centre  of  planning)  oleh  karena  itu  harapannya  dari  sinilah  berbagai kebijakan,  dukungan  nyata  dan  optimal  dapat  mendorong  pencapaian  tujuan pembangunan kehutanan.
Hasil  dari  pelaksanaan  program  planologi  kehutanan  dan  tata  lingkungan salah  satunya  ditunjukkan  oleh  tingkat  keberhasilan  tata  batas  kawasan  hutan. Keberhasilan  tata  batas  kawasan  hutan  menunjukkan  perkembangan  yang  cukup bagus,  dari  tahun  2010  sampai  dengan  2014  mencapai  90.86  persen.  Pentingnya program  tersebut  didukung  dengan  rencana  aksi  antara  Komisi  Pemberantasan Korupsi  dan  12  Kementerian/Lembaga  terkait  Kehutanan  sebagai  tindak  lanjut  dari penandatanganan  nota  kesepahaman  bersama  tentang  Percepatan  Pengukuhan Kawasan  Hutan.  Dalam  sambutannya,  Busyro  menjelaskan  bahwa  kawasan  hutan
yang mencapai sekitar 128 juta hektare meliputi 70 persen wilayah darat Indonesia, merupakan  salah  satu  kekayaan  negara  yang  harus  dikelola  sebaik-baiknya  dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 33  ayat  3. Namun demikian, buruknya  tata  kelola  sektor  kehutanan  belum  mampu mewujudkan  amanat  tersebut,  namun  justru  yang  terjadi  adalah  kerusakan  hutan secara  masif.  “Hal  ini  diperparah  dengan  belum  mantapnya  kawasan  hutan  di Indonesia.  Dari  luas  hutan  yang  ada,  baru  16,18  persen  kawasan  hutan  yang  telah ditetapkan dan masih tersisa 63 ribu kilometer kawasan hutan”. Berkenaan dengan hasil  dari  pelaksanaan  rencana  strategis  2010  –  2014  masih  menyisakan  berbagai permasalahan keplanologian antara lain : Penetapan kawasan hutan masih di bawah 70  persen;  Sinergitas  perencanaan  ruang  kawasan  masih  belum  optimal;  Peran kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, energi dan air belum optimal; Sistem informasi sumber daya hutan belum optimal.
Pembangunan  planologi  kehutanan  dan  tata  lingkungan  kedepan  memiliki peran strategis dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional terutama terkait dengan  agenda  perbaikan  tata  kelola  kawasan  hutan,  pengelolaan  sumberdaya alam,  mewujudkan  kemandirian  pangan,  air,  dan  energi,  serta  pembangunan infrastruktur.  Program  planologi  kehutanan  dan  tata  lingkungan  bertujuan  untuk memastikan  kawasan  hutan  yang  mantap  dan  lingkungan  yang  berkelanjutan sebagai  prakondisi  pembangunan  nasional.  Sebagai  contoh  adalah  kegiatan pengukuhan kawasan hutan, yang terdiri dari penunjukan kawasan hutan, penataan batas  kawasan  hutan  hingga penetapan  kawasan  hutan. Apabila  kegiatan ini  tidak dapat  berjalan  dengan  baik,  maka  hampir  dipastikan  akan  menghambat  proses pembangunan  sektor  kehutanan,  khususnya  yang  berbasis  lahan.  Ketidakpastian kawasan  hutan  merupakan  salah  satu  pekerjaan  rumah  terbesar  yang  harus diselesaikan  dalam  rangka  percepatan  pembangunan  sektor  kehutanan  Indonesia. Seiring  berjalannya  waktu  hampir  tidak  ada  pihak  yang  menyatakan  bahwa pelaksanaan  tugas  Direktorat  Jenderal  Planologi  Kehutanan  dan  Tata  Lingkungan telah  berhasil  dengan  baik  dan  mampu  menyelesaikan  berbagai  permasalahan keplanologian  yang  telah  terjadi  selama  bertahun  tahun,  mulai  dari ketidakmampuan menyediakan data dan informasi sumber daya hutan yang akurat dan  terkini,  hingga  statisnya  kemajuan  proses  penetapan  kawasan  hutan  yang memiliki kekuatan legalitas dan pengakuan publik.
Jika  melihat  rencana  strategis  tahun  2010-2014  dengan  rencana  strategis tahun  2015-2019  relatif  sama,  input’s  yang  merupakan  bagian  dari  isi  renstra  tidak mengalami  perubahan.  Sehingga  rencana  strategis  yang  tersusun  terkesan  hanya sebagai bagian dari konseptual pemenuhan aspek normatif. Menurut Burhan dalam Sjafrizal  (2009:  290  –  291)  merinci  empat  karakteristik  dari  rencana  strategis  :  (1) Menyangkut  jangkauan  masa  depan  dari  keputusan-keputusan  yang  dibuat sekarang. (2) Merupakan suatu proses yang dimulai dengan menggariskan sasaran- sasaran strategis dan kebijakan serta mengembangkan rencana pelaksanaan (action plan)  untuk  mencapai  hasil  akhir  yang  diharapkan.  (3)  Merupakan  suatu  sikap  dan cara  hidup  tertentu  karena  rencana  strategis  menuntut  kebiasaan  untuk  bekerja berdasarkan  pemikiran  masa  depan  dan,  (4)  Mengaitkan  dengan  tiga  perencana
sekaligus  yaitu  rencana  jangka  panjang,  rencana  jangka  menengah  dan  rencana jangka pendek.
Jika  melihat  arti  pentingnya  renstra,  bahwa  renstra  berisi  langkah-langkah strategis,  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  target  yang  telah  dirumuskan. Seharusnya  dalam  penyusunan  renstra  tersebut  melibatkan  studi  kelayakan, keterlibatan peneliti, memperhatikan sudut pandang interdisipliner dan pendekatan ilmu  pengetahuan.  Tantangan  tidak  dapat  diselesaikan  jika  hanya  menggunakan cara-cara lama. Kelangsungan tatanan pemerintahan dapat terancam jika tak segera ada solusi kreatif. Inovasi sektor publik dibutuhkan dalam kondisi ini untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan sekaligus memecahkan the unsolved problems dengan cara-cara baru. Mengembangkan inovasi secara berkelanjutan hanya bisa dilakukan dengan menghargai dan mengelola pengetahuan. (Muluk, 2008).
Setidaknya dengan melakukan kajian tentang perencanaan strategis melalui sisi  akademis  diharapkan  perencanaan  strategis  yang  dihasilkan  akan  bisa membantu  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  planologi  kehutanan  dan  tata lingkungan.  Perencanaan  strategis  adalah  sebuah  alat  manajemen  yang  dapat membantu organisasi memfokuskan visi dan prioritasnya sebagai jawaban terhadap lingkungan  yang  berubah  dan  untuk  memastikan  agar  anggota  organisasi  itu bekerja  kearah  tujuan  yang  sama  (Alison  dan  Kaye,  2005).  Dokumen  perencanaan adalah  dokumen  yang  akan  dijadikan  pedoman  dalam  tahap  pembangunan berikutnya. Ketidakakuratan sebuah dokumen perencanaan, akan berdampak pada kegagalan ditingkat pelaksanaan, yang berarti merencanakan sebuah kegagalan.
Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengambil suatu sudut pandang yang berbeda  daripada  penelitian  yang  sudah  ada  sebelumnya,  yakni  mencoba mengetahui  input’s  apa  saja  yang  digunakan  dalam  proses  penyusunan  rencana strategis  dan  mencoba  menawarkan  sebuah  alternatif  kebutuhan  input’s  untuk penyusunan  rencana  strategis  para  periode  yang  akan  datang  supaya  lebih  tepat sasaran. Hal ini  didasari  bahwa  perkembangan suatu  ilmu pengetahuan  sudah  luar biasa  dan  sebagai  organisasi  pemerintah  Ditjen  PKTL  dituntut  untuk  melakukan sebuah  lompatan  dalam  proses  penyusunan  rencana  strategis  sehingga perencanaan yang ada tidak terkesan hanya mengulang-ulang dari rencana strategis periode berikutnya. Ditjen PKTL diharapkan dapat membuat dokumen perencanaan yang  efektif  sekaligus  perencanaan  yang  dapat  diimplementasikan  dengan  efektif pula. Untuk dapat menyusun sebuah perencanaan pembangunan yang efektif, ada banyak  hal  yang  perlu  difikirkan  dan  dikaji  secara  mendalam,  dengan memperhatikan aspek normatif, teoritis dan pengalaman empiris di lapangan.
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini  adalah:
1. Bagaimana proses penyusunan Renstra tahun 2015-2019 di Ditjen PKTL?
2. Bagaimana alternatif kebutuhan input’s untuk penyusunan Renstra tahun 2020- 2024 sehingga tercapai tujuan yang tepat sasaran di Ditjen PKTL?
Dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  bagaimana  proses penyusunan  Renstra  tahun  2015-2019;  serta  alternatif  kebutuhan input’s untuk penyusunan Renstra tahun 2020-2024 sehingga tercapai tujuan yang tepat sasaran.

## Tinjauan Pustaka
Tjokroamidjojo  (1989:  12)  menyatakan  bahwa  ”perencanaan  adalah  suatu proses  mempersiapkan  secara  sistematis  kegiatan-kegiatan  yang  akan  dilakukan untuk  mencapai  tujuan  tertentu,  dan  cara  bagaimana  mencapai  tujuan  tersebut sebaik-baiknya  (maximum  output)  dengan  sumber-sumber  yang  ada  supaya  lebih efisien  dan  efektif”.  Sedangkan  menurut  Riyadi  (2004:  7),  bahwa:  “Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau  keputusan-keputusan  yang  didasarkan  pada  data  dan  fakta  yang  akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan / aktivitas kemasyarakatan,  baik  yang  bersifat  fisik  (material)  maupun  nonfisik  (mental  dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.”
Selain  sebagai  alat,  perencanaan  juga  dipergunakan  sebagai  tolak  ukur keberhasilan  dan  kegagalan  pembangunan,  mengandung  arti  bahwa  penilaian terhadap  keberhasilan  suatu  pembangunan  dilihat  berdasarkan  perencanaan sebagai  acuan.    Kegiatan  pembangunan  yang  “gagal”  bisa  jadi  karena  aspek perencanaannya  yang  “tidak  baik”  atau  begitu  pula  sebaliknya.  Perencanaan  yang baik  perlu  melalui  suatu  proses,  dimana  proses  ini  adalah  merupakan  penyusunan rencana  yang  terdiri  dari  unsur-unsur  tinjauan  keadaan,  penyusunan  program rencana,  pelaksanaan  rencana,  pengawasan  dan  evaluasi.  Proses  perencanaan dalam  prakteknya  bervariasi,  yaitu  ada  perencanaan  jangka  pendek,  jangka menengah,  dan  jangka  panjang,  namun  sebenarnya  terdapat  teknik-teknik  dan prinsip-prinsip  yang  sama  dan  perlu  mendapat  perhatian  dalam  proses perencanaan.
Bryson (2007) menyatakan logika dasar perencanaan strategis adalah bahwa dalam  lingkungan  dunia  yang  berubah  sangat  pesat  dan  tidak  menentu,  suatu organisasi memerlukan kemampuan untuk perubahan perencanaan dan manajemen secara  tepat.  Perencanaan  strategis  dapat  dikatakan  merupakan  tindakan manajemen  terhadap  perkembangan  lingkungan  organisasi  yang  begitu  cepat. Pengertian tentang perencanaan strategis juga dikatakan oleh Tapinos et. Al (2005) “Strategic planning is the set of processes undertaken in order to develop a range of  strategies  that  will  contribute  to  achieving  the  organizational  direction.” Perencanaan  strategis  merupakan  serangkaian  proses  yang  dilakukan  untuk mengembangkan  berbagai  strategi  yang  akan  memberikan  kontribusi  bagi pencapaian  arah  organisasi.  Perencanaan  strategis  dilakukan  melalui  serangkaian proses  yang  menurut  Bryson,  (2007:  55)  ada  delapan  langkah,  terdiri  dari  :  (1) memprakarsai  dan  menyepakati  suatu  proses  perencaaan  strategis;  (2) mengidentifikasi  mandat  organisasi;  (3)  memperjelas  misi  dan  nilai-nilai  organisasi; (4)  menilai  lingkungan  eksternal;  peluang  dan  ancaman;  (5)  menilai  kekuatan internal; kekuatan dan  kelemahan;  (6) mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi;  (7)  merumuskan  strategi  untuk  mengelola  isu-isu;  dan  (8) menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.
Menurut  Riyadi  (2004:  299)  ada  beberapa  hal  pokok  yang  dapat  dijadikan sebagai  faktor-faktor  yang  perlu  ada  dan  dilakukan  dalam  merumuskan perencanaan  strategis.  Faktor-faktor  tersebut  adalah  :  (1)  bahwa  renstra  harus mengandung  uraian  tentang  pernyataan  visi  dan  misi  organisasi  sebagai  panduan
umum mengenai apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. (2) agar visi  dan  misi  dapat  dioperasionalkan,  perlu  dirumuskan  tujuan  dan  sasaran organisasi yang menggambarkan tahapan-tahapan pencapaian visi dengan tahapan- tahapan  kegiatan.  (3)  analisa  lingkungan  strategis  perlu  dirumuskan  sebagai landasan  untuk  mencari  bentuk  upaya  bertahap  yang  diperlukan  oleh  organisasi dalam rangka melaksanakan berbagai aktivitasnya. Dalam hal ini arah kebijakan dan prioritasnya  harus  sudah  bisa  tergambarkan.  (4)  nilai-nilai  strategis  organisasi diperlukan  sebagai  landasan  filosofis  yang  harus  dianut  oleh  setiap  komponen organisasi  dan  mengikat  secara  emosional  sebagai  bentuk  komitmen  seluruh anggota organisasi. (5) strategi organisasional dalam bentuk aktivitas-aktivitas yang terpolakan  dalam  periode  waktu  tertentu  akan  menjadi  landasan  operasional organisasi untuk bergerak mencapai arah yang ditetapkan.
Dari  beberapa  pengertian  di  atas,  bisa  penulis  sarikan  bahwa  perencanaan strategis  merupakan  perencanaan  jangka  menengah  yang  bersifat  stretegis  dan komprehensif  yang  mutlak  diperlukan  bagi  sebuah  organisasi  untuk  mewujudkan apa  yang  menjadi  tujuan  dari  organisasi  tersebut.  perencanaan  strategis  juga menjadi  pedoman  sebuah  organisasi  untuk  tanggap  terhadap  lingkungan  yang dinamis  dan  sulit  dipredikasi.  Perencanaan  strategis  menekankan pada  pentingnya membuat keputusan-keputusan yang menempatkan organisasi untuk meningkatkan keunggulan.
Pengertian  sistem  menurut  McLeod  dalam  Yakub  (2012:  1)  mendefinisikan sistem  adalah  “sekelompok  elemen-elemen  yang  terintegrasi  dengan  tujuan  yang sama  untuk  mencapai  tujuan.  Sistem  juga  merupakan  suatu  jaringan  kerja  dari prosedur-prosedur  yang  saling  berhubungan,  terkumpul  bersama-sama  untuk melakukan  suatu  kegiatan  atau  untuk  tujuan  tertentu”.  Murdick  dan  Ross  (1997), mendefiniskan  sistem  sebagai  “seperangkat  susunan  yang  digabungkan  satu dengan lainnya untuk mencapai suatu tujuan”. Menurut Scott (1996) sistem terdiri dari  unsur-unsur  seperti  masukan  (input),  pengolahan  (prosessing),  serta  keluaran (output).  Jadi  dari  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  adalah keseluruhan  komponen  yang  saling  berhubungan  dan  bertalian  yang  saling bekerjasama dalam mencapai sebuah tujuan.
Dalam  Amirin  (1992)  menyebutkan  bahwa  sistem  satu  sama  lain  saling memerlukan,  satu  subsistem  memerlukan  masukan  (input)  yang  diperolehnya  dari subsistem yang lain. Dengan kata lain keluaran (output) satu subsistem diperlukan sebagai  masukan  bagi  subsistem  yang  lain.  Sistem  juga  mempunyai  tujuan  atau sasaran.
Ciri pokok sistem menurut Gaspersz (2011) ada 4, yaitu sistem itu beroperasi dalam  suatu  lingkungan,  terdiri  atas  unsur-unsur,  ditandai  dengan  satu  hubungan, dan mempunyai satu fungsi atau tujuan yang sama. Sistem mempunyai karakteristik atau  sifat-sifat  dari  elemen  penyusunan  yang  disebut  sebagai  proses.  Oleh  karena itu dalam sistem terkandung : (1) elemen atau komponen atau bagian. (2) hubungan atau  interaksi  diantara  elemen/komponen/bagian.  (3)  terdapat  sesuatu  yang menghubungkan  menjadi  kesatuan.  (4)  terdapat  tujuan.  (5)  terdapat  dalam lingkungan yang kompleks, sehingga ada pembatas.
Berdasarkan  beberapa  definisi  sistem  diatas  secara  komprehensif  sistem didefiniskan  sebagai  :  kumpulan  dari  elemen-elemen  atau  komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan.
Menurut  McLeod  dalam  Yakub  (2012:  3)  tidak  semua  sistem  memiliki kombinasi  elemen-elemen  yang  sama,  tetapi  susunan  dasarnya  sama.  Elemen- elemen yang terdapat dalam sistem ditandai dengan adanya :
1. Tujuan
Tujuan  ini  menjadi  motivasi  yang  mengarahkan  pada  sistem,  karena  tanpa tujuan yang jelas sistem menjadi tidak terarah dan tak terkendali.
2. Masukan Masukan (input) sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya  menjadi  bahan  untuk  diproses.  Masukan  dapat  berupa  hal-hal berwujud  maupun  tidak  berwujud.  Masukan  berwujud  adalah  bahan  mentah, sedangkan yang tidak berwujud adalah informasi.
3. Proses Proses  merupakan  elemen  yang  bertugas  melakukan  perubahan  atau transformasi  dari  masukan/data  menjadi  keluaran/informasi  yang  berguna  dan lebih bernilai.
4. Keluaran Keluaran (output) merupakan hasil dari input yang sudah dilakukan pemrosesan sistem dan keluaran dapat menjadi masukan untuk subsistem lain.
5. Batasan Batasan  (boundary)  sistem  adalah  pemisah  antara  sistem  dan  daerah  diluar sistem.  Sistem  ini  juga  sebagai  batasan-batasan  dari  tujuan  yang  akan  dicapai oleh  sistem.  Batas  sistem  menentukan  konfigurasi,  ruang  lingkup,  atau kemampuan sistem.
6. Umpan balik Umpan  balik  ini  digunakan  untuk  mengandalikan  masukan  maupun  proses.
Umpan balik juga berfungsi mengevaluasi bagian dari output yang dikeluarkan. Tujuannya untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan.
7. Lingkungan Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem.
Menurut  William  A.  Shrode  serta  Dan  Voich,  Jr  dalam  Amirin  (1992:  22) terdapat  enam  ciri  pokok  sistem, yaitu  : (1)  sistem  itu  mempunyai  tujuan  sehingga perilaku atau kegiatannya mengarah pada tujuan tersebut. istilah mereka “purpose behavior”.  (2)  suatu  sistem  merupakan  keseluruhan  yang  bulat  dan  utuh.  Istilah mereka  sistem  memiliki  “wholisme”.  Keseluruhan  yang  bulat  dan  utuh  itu  (the whole)  lebih  dari  sekedar  kumpulan  bagian-bagian.  Artinya  bukanlah  sekedar bagian-bagian  atau  unsur-unsur  yang  bergabung  menjadi  satu,  melainkan mempunyai  makna  tersendiri.  (3)  sistem  itu  memiliki  sifat  terbuka.  Suatu  sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih luas atau lebih besar, yang biasa dinamakan lingkungan  sistem.  (4)  suatu  sistem  mempunyai  atau  melakukan  kegiatan transformasi,  kegiatan  mengubah  sesuatu  menjadi  sesuatu  yang  lain.  Jelasnya sistem  mentransformasikan  atau  mengubah  sumber-sumber  (masukan  atau  input) menjadi  keluaran  untuk  mencapai  tujuannya.  (5)  dalam  sistem  terdapat  saling
kaitan. Jelasnya ada interaksi di antara bagain-bagian (unsur, komponen), satu sama lain  saling  bergantung,  dan  juga  terjadi  interaksi  antara  sistem  dengan lingkungannya.  (6)  sistem  mempunyai  mekanisme  kontrol.  Di  dalam  sistem  ada kekuatan pemersatu sehingga sistem itu padu, satu sama lain terikat jadi satu, dan sistem pun mampu mengatur dirinya sendiri.
Dalam  Efendi  et.  All  (2012)  Kerangka  dasar  sistem  mempunyai  batasan sebagai  berikut  :  (1)  mengarahkan  input  ke  dalam  proses  yang  sesuai  dengan kebutuhan.  (2)  merupakan  acuan  untuk  mengendalikan  proses.  (3)  merupakan bagian  untuk  membangun  kembali  model.  Dengan  menggunakan  model  dapat ditentukan  apakah  keluaran  sudah  sesuai  dengan  keinginan,  sehingga  bila  ada kesenjangan dapat segera dilakukan tindakan koreksi.
Dalam  Kendall  &  Kendall  (2007),  sistem  yang  saling  berhubungan  memiliki ciri sebagai berikut: (1) seluruh sistem memiliki hubungan untuk saling mendukung dan  memiliki  masing-masing  fungsinya  secara  independen.  Apabila  terdapat  salah satu  elemen  yang  dirubah  atau  dihapus,  maka  keseluruhan  sistem  dan  subsistem yang lain akan terkena dampaknya. (2) seluruh sistem memproses input dari masing- masing  lingkungannya.  Yang  dimaksud  dengan  proses  adalah  bagaimana  merubah input  menjadi  output  sesuai  dengan  yang  diinginkan.  (3)  seluruh  sistem  juga memiliki  batas  yang  memisahkan  sistem  tersebut  dari  lingkungannya.  (4) dibutuhkan  feedback  untuk  perencanaan  dan  control  terhadap  sistem,  sistem  dan organisasi perlu untuk direncanakan dan di control untuk memelihara sumber daya agar efektif. Feedback dapat diterima dari internal maupun eksternal organisasi.
Jadi dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa konsep masukan, lalu proses  sehingga  menjadi  keluaran  merupakan  kerangka  yang  amat  berguna  baik untuk menilai bekerjanya sistem perencanaan atau proses perencanaan. Dalam  hal ini  perencanaan  srategis,  maupun  untuk  menentukan  kemungkinan-kemungkinan (alternatif) untuk mencapai tujuan perencanaan strategis yang diinginkan.

## Metode Penelitian
Berdasarkan  pada  permasalahan  yang  diangkat  didalam  penelitian  ini  maka metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan desriptif, dimana penelitian ini menggali data informasi yang bersifat uraian dan tidak bersifat angka.  Fokus  penelitian  ini  adalah  proses  penyusunan  renstra  tahun  2015-201, input’s  yang  digunakan  dalam  proses  penyusunan  renstra  tahun  2015-2019,  serta menganalisis  alternatif  kebutuhan  input’s  untuk  pembentukan  renstra  yang  akan datang  supaya  lebih  tercapai  tujuan  yang  tepat  sasaran  (purpose  full).  Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  dengan  teknik  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.  Penggunaan  metode  tersebut  diharapkan  akan  dapat  menghimpun data-data  yang  diperlukan,  baik  data  primer  maupun  sekunder.  Analisis  data  yang digunakan adalah analisis data interkatif Miles dan Hubberman.

## Pembahasan
Proses  Penyusunan  Renstra  tahun  2015-2019  Direktorat  Jenderal  Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Renstra  tahun  2015-2019  Ditjen  PKTL  disusun  dengan  mempedomani Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  tahun  2015-2019, Renstra  KLHK  tahun  2015-2019  serta  mengacu  pada  Rencana  Kehutanan  Tingkat Nasional  (RKTN)  Tahun  2011-2030.  Renstra  memuat  gambaran  secara  garis  besar pokok-pokok  kegiatan  Ditjen  PKTL.  Untuk  selanjutnya  Renstra  ini  menjadi  acuan dalam perencanaan dan pengganggaran kegiatan-kegiatan dilingkup Ditjen PKTL.
Sepintas RPJM dan Renstra sama, tetapi jika melihat acuan utama atau dasar penyusunan  maka  ada  perbedaan.  RPJM  dokumennya  lebih  teknis  sedangkan Renstra selain mempertimbangkan aspek teknis sebagaimana yang tertuang dalam RPJM juga memadukan dengan aspek teknis politis dari KLHK melalui Ditjen PKTL. Kunarjo  (2002:  18)  mengatakan  bahwa  perencanaan  jangka  menengah  biasanya dikaitkan  dengan  kebutuhan secara  politis  berdasarkan  jangka  waktu jabatan  para penguasa.  Selain  itu  menurut  Robian  dalam  Arifin  (2004)  menyampaikan  bahwa pembangunan  bidang  kehutanan  merupakan  bagian  integral  dari  pembangunan nasional.  Oleh  karena  itu,  Renstra  Ditjen  PKTL  sudah  seharusnya  mengacu  pada perencanaan strategis yang ada diatasnya.
Renstra adalah dokumen rencana lima tahunan, yang berisi langkah-langkah strategis untuk memenuhi sasaran dalam Renstra unit kerja diatasnya (target yang telah dirumuskan), yang urutannya adalah Renstra Kementerian, Renstra Unit Kerja Eselon I (Program), Renstra Unit Kerja Eselon II atau Renstra Unit Pelaksana Teknis (Kegiatan).
Acuan  pertama  yang  dijadikan  dalam  penyusunan  Renstra  adalah  RPJP Nasional, dari RPJP Nasional akan dijadikan dasar dalam membuat RPJMN dan Visi Misi Presiden, dari Visi Misi Presiden dijadikan dasar dalam membuat kontrak kinerja sebagai  bagian dari  tujuan  Renstra  K/L,  dari  RPJMN  ini  akan dijadikan  dasar  dalam membuat  Renstra  K/L  dan  RKP,  dari  Renstra  K/L  akan  dijadikan  dasar  dalam membuat  Renja  K/L  dan  Renstra  Ditjen  PKTL,  dari  Renstra  Ditjen  PKTL  akan dijadikan dasar dalam membuat Renja Ditjen PKTL.
Tidak  ada visi  dan  misi K/L.  Ditjen  PTKL  juga  tidak  mempunyai  visi  dan  misi. Visi  dan  misi  K/L  (dan  Ditjen  PTKL)  mengikuti  visi  dan  misi  Presiden.  Visi  dan  misi Presiden  adalah  proses  politik.  Sehingga  artinya  visi  dan  misi  Kementerian  sudah tidak ada lagi, tetapi yang sekarang ada adalah program-program operasional yang dilaksanakan  untuk  mendukung  kebijakan  dan  target  presiden.  Begitupun  dengan Renstra  yang  ada  pada  Ditjen  PKTL  karena  merupakan  turunan  dari  Renstra Kementerian  sehingga  tidak  ada  lagi  visi  dan  misi,  yang  ada  hanya  tujuan  dan sasaran dari Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan.
Bahwa  proses  penyusunan  Renstra  pada  Ditjen  Planologi  Kehutanan  dan Tata  Lingkungan  dilakukan  secara  top  down,  artinya  Renstra  yang  disusun merupakan  perpanjangan  dari  Renstra  yang  ada  di  Kementerian  /  Lembaga  untuk selanjutnya  dipedomani  dan  dijadikan  turunan  oleh  Ditjen  PKTL.    Penyusunan Renstra  Ditjen  PKTL  tidak  memungkinkan  dilakukan  secara  teknokratik  dan partisipatif dengan menghadirkan para ahli dan masyarakat mengingat ketersediaan anggaran  dan  waktu  yang  terbatas.  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  proses penyusunan  Renstra  dilakukan  secara  top  down,  selain  itu  ada  ditemukan  juga bahwa  Renstra  yang  disusun  juga  memakai  pendekatan  bottom  up  artinya  bahan
bahan  itu  dikumpulkan  dari  bawah.  Proses  partisipatif  hanya  dilakukan  secara internal dan tidak melibatkan stakeholder dari eksternal lingkup Ditjen PKTL.
Dalam perencanaan strategis, pendekatan perencanaan yang terbaik adalah keselarasan  antara  pendekatan  yang  bersifat  top  down  dan  bottom  up, sebagaimana disampaikan oleh Allison dan Kaye (2005: 43) bahwa pendekatan yang terbaik  adalah  campuran  yang  menyeimbangkan  antara  kebutuhan  akan kepemimpinan  yang  tegas  dan  kerjasama  yang  produktif,  sambil  menampilkan komunikasi  terbuka  proses  perencanaan  dari  bawah  ke  atas  (bottom  up)  maupun koordinasi yang jelas proses dari atas ke bawah (top down). Oleh karena itu, dalam praktek  perencanaan  hendaknya  mengedepankan  keselarasan  ini.  Keselarasan  top down  bottom  up  dapat  dilakukan  dengan  upaya-upaya  meningkatkan  keterlibatan pihak  internal  yaitu  melalui  diskusi  antara  staf  di  bagian  program  anggaran  dan melalui  rapat  pembahasan  dengan  Direktorat  terkait  di  lingkup  Ditjen  PKTL  dalam perencanaannya.  Keseimbangan  antara  keduanya  adalah  gabungan  yang  sinergi dari sebuah proses perencanaan.
Mengenai adanya tim dalam penyusunan Renstra, hal ini sesuai dengan apa yang  dikemukakan  oleh  Allison  dan  Kaye  (2005)  secara  tegas  merekomendasikan untuk  dibentuk  sebuah  tim/pantia  perencana  yang  akan  melaksanakan  proses perencanaan  strategis.  Tim  perencanaan  strategis  yang  dibentuk  oleh  pimpinan bukan  semata-mata  bertanggungjawab  melakukan  tahap-tahap  perencanaan strategis,  tetapi  lebih  kepada  bertanggung  jawab  bahwa  proses  perencanaan strategis  terlaksana.  Dari  pendapat  Allison  dan  Kaye  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  dengan  adanya  tim,  berarti  ada  yang  bertanggungjawab  terhadap  kualitas suatu perencanaan strategis. Dalam hal ini tim penyusun Renstra Ditjen PKTL tahun 2015-2019, terdiri dari unsur-unsur: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal; (2) Direktorat Rencana,  Penggunaan  dan  Pembentukan  Wialayah  Pengelolaan  Hutan;  (3) Direktorat  Inventarisasi  dan  Pemantauan  Sumber  Daya  Hutan;  (4)  Direktorat Pengukuhan  dan  Penatagunaan  Kawasan  Hutan;  (5)  Direktorat  Pencegahan Dampak  Lingkungan  Kebijakan  Wilayah  dan  Sektor;  (6)  Direktorat  Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

## Input’s dalam Proses Penyusunan Renstra tahun 2015-2019
Input’s  adalah  segala  sesuatu  yang  dimasukkan  ke  dalam  sistem  untuk selanjutnya  dilakukan  pemrosesan  sehingga  nantinya  akan  menghasilkan  output. Input’s  dapat  berupa  hal-hal  yang  berwujud  maupun  tak  berwujud.  Input’s  yang berwujud adalah dokumen, sedangkan yang tak berwujud berupa informasi. Melalui hasil penelitian ini, diketahui bahwa dalam proses penyusunan Renstra Ditjen PKTL tahun 2015-2019 ada empat jenis input’s yang digunakan, yakni:
1. Hasil evaluasi terhadap Renstra periode sebelumnya (Renstra 2010-2014). Hasil  evaluasi  ini  mutlak  diperlukan  untuk  mengetahui  bagaimana pencapaian berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan pada Renstra tahun  2010-2014.  Selain  itu,  berbagai  permasalahan  dan  kendala  yang  ditemui selama  pelaksanaan  Renstra  tersebut  juga  dapat  teridentifikasi  dengan  baik sehingga  dapat  digunakan  sebagai  bahan  pembelajaran  untuk  perbaikan  pada penyusunan Renstra tahun 2015-2019. Hasil evaluasi ini juga dapat menjadi “titik
nol”  yang  menunjukkan  posisi  capaian  pembangunan  kehutanan  sampai dengan  saat  itu,  yang  selanjutnya  digunakan  sebagai  titik  tolak  untuk melangkah  dalam  merumuskan  Renstra  berikutnya,  tanpa  keluar  dari  koridor rencana  jangka  panjang  pembangunan  kehutanan.  Dengan  demikian,  akan terjadi kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan dari waktu ke waktu, yang  pada  gilirannya  akan  dapat  mencapai  tujuan  jangka  panjang  yang  telah ditetapkan.
Proses  penyusunan  Renstra  tahun  2015-2019  yang  sudah  harus  selesai dilakukan  pada  tahun  2014  menuntut  tersedianya  input’s  sebelum  proses tersebut  dilakukan.  Tak  terkecuali  input’s  yang  berupa  hasil  evaluasi  Renstra tahun  2010-2014  juga  sudah  harus  tersedia  dan  dapat  digunakan  pada  saat proses penyusunan Renstra tahun 2015-2019. Mengingat pada tahun 2014 masih belum memungkinkan dilakukan dan disediakannya hasil evaluasi Renstra tahun 2010-2014  secara  lengkap  dan  komprehensif,  karena  pada  saat  itu  periode pelaksanaan Renstra masih berjalan, maka sebagai alternatif digunakanlah hasil evaluasi  tahunan  selama  tahun  2010-2013.  Hal  ini  dapat  dibenarkan  mengingat tidak  mungkin  proses  penyusunan  Renstra  tahun  2015-2019  harus  menunggu selesainya  evaluasi  Renstra  tahun  2010-2014  secara  lengkap  yang  baru  dapat dilakukan  setelah  periode  Renstra  tersebut  berakhir,  yakni  tahun  2015. Sementara di sisi lain, Renstra tahun 2015-2019 sudah harus diterbitkan setahun sebelum  pelaksanaannya,  karena  Renstra  tersebut  akan  digunakan  sebagai pedoman  penyusunan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran.  Selain  itu,  penggunaan hasil evaluasi tahunan tahun 2010-2013 sebagai input’s juga sudah representatif karena mewakili mayoritas pelaksanaan Renstra tahun 2010-2014, baik dari segi pencapaiannya maupun dari sisi identifikasi permasalahannya.
2. Ketersediaan  sumberdaya,  baik  sumberdaya  manusia  maupun  sumberdaya anggaran.
Kedua  jenis  sumberdaya  tersebut  merupakan  komponen  yang  sangat penting  dan  harus  diperhitungkan  untuk  mengetahui  kekuatan  ataupun kelemahan  suatu  organisasi.  Dengan  demikian,  semua  aktivitas  perencanaan untuk  menggapai  tujuan  dan  cita-cita  organisasi  harus  didasarkan  pada kuantitas  dan  kualitas  kedua  jenis  sumberdaya  tersebut.  Perencanaan  yang terlalu  tinggi  hingga  melampaui  kekuatan  sumberdaya  manusia  dan  anggaran yang  dimiliki  adalah  perencanaan  yang  terlalu  ambisius  dan  tidak  realistis, sehingga tujuan dan cita-cita dari pelaksanaan perencanaan tersebut tidak akan pernah  bisa  dicapai.  Sebaliknya,  perencanaan  yang  terlalu  rendah  dan  bahkan under-estimate  terhadap  kemampuan  sumberdaya  manusia  dan  anggarannya, membuat organisasi tersebut tidak akan bisa berkembang dan bahkan semakin lama semakin mengalami kemunduran.
Sebagai  bagian  dari  instansi  pemerintahan,  sumberdaya  manusia  dan anggaran  yang  dimiliki  Ditjen  Planologi  Kehutanan  dan  Tata  Lingkungan  tentu saja dibatasi oleh ketersediaan sumberdaya manusia dan anggaran yang dimiliki oleh  pemerintah.  Alokasinya  pun  sudah  diatur  oleh  instansi  pemerintah  lain yang  berwenang.  Oleh karenanya,  dalam  penyusunan Renstra  Ditjen Planologi Kehutanan  dan  Tata  Lingkungan,  kuantitas  dan  kualitas  sumberdaya  manusia
dan anggaran yang dimiliki harus menjadi bagian dari basis data yang valid dan akurat. Dengan demikian, keduanya merupakan input’s yang harus benar-benar diperhitungkan  secermat  mungkin  agar  perencanaan  program  dan  kegiatan yang dituangkan ke dalam Renstra dapat serealistis mungkin, tetapi juga tidak under-estimate.
3. Renstra KLHK.
Sebagai bagian dari KLHK, tentu saja setiap gerak langkah Ditjen PKTL harus selaras  dengan  aktivitas  pembangunan  kehutanan  dan  lingkungan  hidup  yang dijalankan oleh KLHK. Oleh karenanya, dalam proses penyusunan Renstra Ditjen PKTL  harus  mengacu  dan  berpedoman  pada  Rensta  KLHK.  Keduanya  harus memiliki  keterkaitan  dan  tidak  boleh  saling  kontradiktif,  agar  grand  design pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup dapat terwujud.
Sebagaimana  salah  satu  ciri  pokok  sistem  menurut  William  A.  Shrode  serta Dan  Voich,  Jr  dalam  Amirin  (1992:  22)  bahwa  suatu  sistem  mempunyai  atau melakukan tindakan transformasi, kegiatan mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Jelasnya sistem mentranformasikan  atau mengubah sumber-sumber (masukan atau input) menjadi keluaran untuk mencapai tujuannya.

## Alternatif Kebutuhan Input’s untuk Penyusunan Renstra tahun 2020-2024
Fungsi  dan  peranan  input’s  dalam  proses  penyusunan  sebuah  Renstra sangatlah penting dan merupakan suatu keharusan. Input’s merupakan modal dasar bagi  tim  perumus  Renstra  untuk  dapat  menuangkan  ide-ide  perencanaan pembangunan  yang  akan  dilakukan  selama  lima  tahun  ke  depan.  Oleh  karenanya, ketersediaan  input’s  yang  baik,  lengkap,  dan  valid  dapat  berdampak  pada terwujudnya  perencanaan  strategis  yang  baik  dan  akurat  pula.  Sebaliknya,  input’s yang tidak lengkap dan tidak valid hanya akan melahirkan Renstra yang tidak jelas, tidak  realistis,  under-estimate,  bahkan  tidak  relevan dengan  tujuan  pembangunan, kebutuhan  masyarakat  dan  tantangan  pembangunan.  Dari  input’s  yang  digunakan dalam  proses  penyusunan  dianalisis  kembali  dan  ditemukan  input’s  apa  saya  yang bisa  dijadikan  alternatif  kebutuhan  untuk  pembentukan  Renstra  Ditjen  Planologi Kehutanan  dan  Tata  Lingkungan  agar  Renstra  yang  dihasilkan  semakin  valid  dan realistis.
Sebagai upaya untuk memperbaiki dan lebih meningkatkan kualitas Renstra Ditjen  Planologi  Kehutanan dan  Tata  Lingkungan  periode  selanjutnya  (tahun  2020- 2024),  maka  berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  ada  beberapa  hal  yang  bisa  dijadikan sebagai  alternatif  kebutuhan  supaya  Renstra  lebih  tepat  sasaran.  Apabila diklasifikasikan  menurut  asal  sumbernya,  bahan  input’s  yang  sebaiknya dipergunakan  untuk  penyusunan  Renstra  Ditjen  Planologi  Kehutanan  dan  Tata Lingkungan  periode  selanjutnya  (tahun  2020-2024)  dapat  berasal  dari  sisi  internal dan  sisi  eksternal  lingkup  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  Adapun input’s yang berasal dari sisi internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah:
1. Renstra KLHK tahun 2020-2024
Sebagai bagian integral dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra  Ditjen  Planologi  Kehutanan  dan  Tata  Lingkungan  tentu  saja  harus
merujuk  pada  Renstra  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  pada periode  yang  sama,  yakni  tahun  2020-2024.  Para  perumus  Renstra  pada  Ditjen Planologi  Kehutanan  dan  Tata  Lingkungan  tidak  boleh  membuat  perencanaan yang  justru  bertentangan  atau  bertolak  belakang  dengan  perencanaan pembangunan  kehutanan  yang  tertuang  dalam  Renstra  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  merupakan  spesifikasi  perencanaan  pembangunan  nasional  di sektor  kehutanan  dan  lingkungan  hidup,  sebagai  salah  satu  penjabaran  dari RPJMN. Sebagaimana telah dipahami, bahwa RPJMN merupakan pengejawantahan visi dan misi Presiden terpilih pada periode tersebut. Dengan demikian, harus ada benang merah sinkronisasi dan sinergitas mulai dari visi dan misi Presiden, perencanaan pembangunan nasional secara global yang tertuang dalam  RPJMN,  perencanaan  pembangunan  kehutanan  dan  lingkungan  hidup nasional  yang  tertuang  dalam  Renstra  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan,  hingga  perencanaan  berbagai  program  dan  kegiatan  yang dituangkan  dalam  Renstra  Ditjen  Planologi  Kehutanan  dan  Tata  Lingkungan. Dengan menggunakan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu bahan input’s, maka Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata  Lingkungan  dipastikan  tidak  akan  keluar  dari  koridor  pembangunan nasional di sektor kehutanan dan lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
2. Hasil  evaluasi  capaian  Renstra  Ditjen  PKTL  periode  sebelumnya  (tahun  2015- 2019)
Secara  lengkap  dan  menyeluruh,  hasil  evaluasi  capaian  Renstra  Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2015-2019 baru bisa dilakukan dan disajikan setelah periode tersebut berakhir, yakni tahun 2020. Sedangkan di sisi  lain, Renstra  Ditjen  Planologi  Kehutanan  dan  Tata  Lingkungan  tahun  2020- 2024  sudah  harus  ditetapkan  pada  tahun  2019.  Untuk  mengantisipasi  hal  ini, maka  input’s  yang  digunakan  sebagai  salah  satu  bahan  penyusunan  Renstra adalah  hasil  evaluasi  capaian  Renstra  hingga  tahun  2018  disertai  dengan proyeksi hasil yang akan dicapai pada tahun 2019. Dengan mengetahui progress pencapaian  program  dan  kegiatan  yang  telah  dijalankan,  maka  tim  perumus Renstra  akan  dapat  merencanakan  tindakan  apa  yang  tepat  dan  diperlukan terhadap  program  dan  kegiatan  tersebut,  yang  kemudian  dituangkan  dalam Renstra  tahun  2020-2024.  Selain  menyajikan  perkembangan  hasil  berbagai program  dan  kegiatan  yang  telah  dilakukan  selama  tahun  2015-2019,  evaluasi juga  mencakup  identifikasi  semua  permasalahan  yang  ditemui  dalam pelaksanaan  program-program  dan  kegiatan-kegiatan  tersebut  beserta  solusi yang  telah  diambil  selama  ini  dan  implikasi  yang  ditimbulkannya.  Identifikasi secara komprehensif mulai dari permasalahan, solusi, hingga implikasi ini harus menjadi input’s dalam penyusunan Renstra selanjutnya agar permasalahan yang sama  tidak  muncul  kembali  di  kemudian  hari.  Apabila  solusi  yang  ditempuh selama  ini  atau  implikasi  yang  ditimbulkan  tidak  sesuai  dengan  asumsi  yang telah  direncanakan  sebelumnya  dan  justru  menghambat  pelaksanaan pembangunan  kehutanan  dan  lingkungan  hidup,  maka  tim  perumus  Renstra harus  menuangkan  rencana  solutif  yang  lebih  baik  lagi  pada  Renstra  tahun
2020-2024 sehingga implikasi yang dihasilkan nantinya sejalan dengan kerangka pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup nasional.
3. Ketersediaan  sumberdaya  anggaran  dan  manusia  yang  dimiliki  oleh  Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Sumberdaya anggaran dan manusia merupakan modal utama dalam aktivitas sebuah  organisasi.  Suatu  organisasi  tidak  akan  dapat  bekerja  secara  optimal tanpa  didukung  adanya  kedua  sumberdaya  tersebut  secara  memadai.  Oleh karenanya, basis data dan informasi menyeluruh mengenai kedua sumberdaya tersebut mutlak diperlukan dan menjadi salah satu pedoman dalam menyusun berbagai  perencanaan  strategis  selama  lima  tahun  ke  depan.  Sebagai  bagian dari  instansi  pemerintahan,  kuota  sumberdaya  anggaran  dan  manusia  Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan secara keseluruhan sudah diatur dan dialokasikan  oleh  instansi  pemerintahan  lain  yang  berwenang.  Tim  perumus Renstra  Ditjen  Planologi  Kehutanan  dan  Tata  Lingkungan  harus  mampu merumuskan  perencanaan  berbagai  program  dan  kegiatan  dengan mengoptimalkan  sumberdaya  anggaran  dan  manusia  yang  telah  disediakan. Tidak  hanya  kuantitas,  kualitas  kedua  jenis  sumberdaya  tersebut  juga  harus menjadi perhatian tim  perumus Renstra. Dalam hal sumberdaya anggaran, tim perumus Renstra harus mampu mengidentifikasi dengan cermat skala prioritas setiap  program  dan  kegiatan  yang  akan  direncanakan,  sehingga  nantinya sumberdaya  anggaran  yang  tersedia  dapat  diberdayagunakan  secara  realistis, efektif  dan  efisien.  Sementara  dalam  hal  sumberdaya  manusia,  tim  perumus Renstra harus mampu memetakan struktur, komposisi, dan kompetensi seluruh pegawai  yang  dimiliki.  Tim  perumus  Renstra  juga  harus  menyertakan  proyeksi pegawai  in  dan  out  selama  lima  tahun  ke  depan  ke  dalam  skema  perhitungan sumberdaya manusia. Dengan memiliki basis data informasi kepegawaian yang komprehensif,  akurat,  dan  tersistem  dengan  baik  akan  memudahkan  tim perumus  Renstra  untuk  menyusun  perencanaan  berbagai  program  dan kegiatan ke depan. Basis data dan sistem informasi kepegawaian yang baik juga akan memudahkan perencanaan berbagai program dan kegiatan pengembangan  kualitas  sumberdaya  manusia  itu  sendiri,  seperti  peningkatan kompetensi,  penataan  struktur  organisasi,  manajemen  jenjang  karir,  hingga pelaksanaan reward and punishment dalam rangka peningkatan kualitas kinerja sumberdaya manusia.
Selain  ketiga  input’s  yang  berasal  dari  internal  lingkup  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  sendiri  sebagaimana  telah  diuraikan  atas,  juga terdapat  hal-hal  di  luar  lingkup  (eksternal)  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  yang  seharusnya  input’s  tersebut  juga  digunakan  sebagai  alternatif kebutuhan  dalam  penyusunan  Renstra  Ditjen  Planologi  Kehutanan  dan  Tata Lingkungan. Hal-hal eksternal tersebut meliputi:
1. Kebijakan pemerintah
Sebagai  salah  satu  produk  resmi  instansi  pemerintahan,  sudah  seharusnya seluruh isi dan tujuan Renstra tidak berseberangan dengan berbagai kebijakan dan aturan pemerintah yang berlaku pada saat itu. Tim perumus Renstra harus melakukan  kajian  dan  analisis  terhadap  berbagai  kebijakan  dan  aturan
pemerintah  yang  masih  berlaku  dan  terkait  dengan  berbagai  program  dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renstra. Hal ini untuk menghindari agar tidak  ada  program  atau  kegiatan  yang  sudah  terlanjur  dituangkan  dalam Renstra  ternyata  tidak  dapat  berjalan  karena  terbentur  dengan  kebijakan  atau aturan  pemerintah  yang  telah  ada  sebelumnya.  Dengan  demikian,  dalam menyusun perencanaan berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra,  para  perumus  Renstra  harus  membingkai  seluruh  program  dan kegiatan tersebut dengan kebijakan dan aturan pemerintah yang berlaku.
2. Analisis  lingkungan  strategis,  seperti  fenomena  sosial  budaya  dan  keadaan perekonomian nasional
Berbagai isu di sekitar permasalahan kehutanan dan lingkungan hidup harus menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  para  perumus  Renstra  dalam  menyusun Renstra.  Hal  ini  karena  seluruh  sektor  tidak  dapat  berdiri  sendiri  tanpa terpengaruh  oleh  sektor-sektor  lain.  Sebagai  contoh,  pembangunan  sektor kehutanan dan lingkungan hidup tidak mungkin mengabaikan kondisi sosial dan budaya  masyarakat  Indonesia,  khususnya  yang  bersentuhan  langsung  dengan wilayah  kawasan  hutan.  Pembangunan  kehutanan  dan  lingkungan  hidup  juga tidak mungkin mengabaikan berbagai gejala perekonomian yang sedang terjadi, baik tren pertumbuhannya, komposisi strukturnya, dampak yang ditimbulkannya,  hingga  fenomena-fenomena  lain  yang  terjadi  di  balik  aktivitas pembangunan  perekonomian.  Untuk  menangkap  perkembangan  berbagai fenomena  sosial,  budaya,  dan  perekonomian,  maka  dibutuhkan  suatu  sistem basis  data  dan  informasi  statistik  yang  akurat,  lengkap  (mencakup  berbagai sektor  yang  diperlukan),  dan  relevan,  sekurang-kurangnya  berupa  series  data selama lima  tahun  terakhir.  Selanjutnya,  dilakukan  analisis  terhadap  basis  data dan  informasi  tersebut  sehingga  diketahui  keterkaitannya  dengan  sektor kehutanan  dan  lingkungan  hidup.  Hasil  analisis  inilah  yang  digunakan  oleh  tim perumus  Renstra  sebagai  salah  satu  bahan  masukan  dalam  penyusunan Renstra,  sehingga  program  dan  kegiatan  yang  dituangkan  dalam  Renstra nantinya  tidak  resisten  terhadap  pengaruh  atau  fenomena  yang  terjadi  di lingkungan luar sektor kehutanan dan lingkungan hidup.
3. Pelibatan akademisi dan perwakilan masyarakat dalam perumusan Renstra Dalam  proses  penyusunan  Renstra,  semakin  banyak  informasi  relevan  yang digunakan  sebagai  bahan  input’s,  maka  akan  semakin  baik  pula  perencanaan yang dihasilkan. Untuk menjaring informasi yang relevan, baik dari sisi akademis teoritis maupun sisi praktis aplikatif, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan narasumber-narasumber yang kompeten akan hal tersebut. Dengan melibatkan akademisi  (tenaga  ahli)  yang  kompeten  di  bidangnya,  dapat  diperoleh gambaran  dari  sisi  teoritis  keilmuan  mengenai  program  atau  kegiatan  yang sedang direncanakan secara cermat. Sementara dengan melibatkan perwakilan masyarakat  yang  memahami  persis  situasi  dan  kondisi  praktis  aplikatifnya, dapat  diperoleh  gambaran  mengenai  kebutuhan  dan  dampak  (manfaat)  dari sebuah  program  atau  kegiatan.  Dengan  menggabungkan  kedua  pendekatan tersebut, dapat dirumuskan perencanaan strategis program dan kegiatan yang tidak hanya sekadar baik dari sudut pandang teoritis keilmuan, namun juga akan
mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Akan tetapi, pelibatan akademisi dan perwakilan  masyarakat  ini  hanya  memungkinkan  untuk  dilakukan  apabila ditunjang  dengan  penganggaran,  waktu,  dan  mekanisme  yang  memadai  serta tidak menyalahi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Keseluruhan  input’s  di  atas,  baik  dari  sisi  internal  maupun  eksternal,  harus menjadi  bahan  pertimbangan  secara  komprehensif  dan  tidak  parsial  bagi  tim perumus  Renstra  Ditjen  PKTL.  Dengan  demikian,  program-program  dan  kegiatan- kegiatan  yang  direncanakan  dalam  Renstra  tahun  2020-2024  nantinya  akan  dapat diimplementasikan dengan baik.

## Kesimpulan
Berdasarkan  beberapa  hal  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  dalam pembahasan  penelitian,  maka    dalam  proses  penyusunan  Renstra  di  Ditjen  PKTL menggunakan  pendekatan  top  down  dan  bottom  up.  Tetapi  lebin  dominan pendekatan  top  down.  Karena  Ditjen  PKTL  merupakan  perpanjangan  tangan  dari KLHK.  Sehingga  dalam  penyusunan  Renstra  yang  dilakukan  cenderung  melakukan pendekatan  top  down.  Gabungan  pendekatan  antara  top  down  dan  bottom  up diketahui  melalui  hasil  penelitian  yaitu  proses  penyusunan  Renstra  top  down  , input’s  yang  digunakan  sifatnya  bottom  up  karena  diinisasi  oleh  para  perencana dalam lingkup internal Ditjen PKTL.
Input’s  yang  digunakan  dalam  menyusun  Renstra  Ditjen  PKTL  adalah  hasil evaluasi  terhadap  Renstra  periode  sebelumnya  yaitu  Renstra  tahun  2010-2014, ketersediaan Sumberdaya, cita cita dan tantangan ke depan serta, Renstra KLHK..
Alternatif  kebutuhan  input’s  untuk  penyusunan  Renstra  yang  akan  datang supaya  lebih  tercapai  tujuan  yang  tepat  sasaran  harus  memperhatikan  antara  lain dari  sisi  internal  dan  sisi  eksternal  dalam  lingkup  Ditjen  PKTL.  Adapun  sisi  internal yaitu:  Renstra  KLHK  tahun  2020-2014,  hasil  evaluasi  capaian  Renstra  Ditjen  PKTL periode sebelumnya (tahun 2015-2019) dan ketersediaan sumber daya anggaran dan manusia  yang  dimiliki  oleh  Ditjen  PKTL.  Dari  sisi  eksternal  yaitu:  kebijakan pemerintah,  cita  cita  dan  tantangan  pembangunan  kehutanan  dan  lingkungan hidup,  analisis  lingkungan  strategis  serta  pelibatan  akademisi  dan  perwakilan masyarakat dalam perumusan Renstra

## Daftar Pustaka
Allison,  M.,  dan  Kaye,  J,  2005.  Perencanaan  Strategis  Bagi  Organisasi  Nirlaba  : Pedoman  Praktis  dan  Buku  Kerja.  Judul  Asli  Strategic  Planning  for  Nonprofit Organizations.  Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia  bekerjasaman  dengan Yayasan Tifa.
Amirin, Tatang. M, 1992. Pokok-pokok Teori Sistem. Jakarta: Rajawali. Arifin,  Hazanal,  2004.  Buku  Pintar  Penyuluh  Kehutanan.  Jakarta:  Departemen Kehutanan Sekretariat Jenderal Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan.
Bryson,  John  M,  2007.  Perencanaan  Strategis  Bagi  Organisasi  Sosial.  Judul  Asli Strategic  Planning  for  Public  and  Nonprofit  Organizations:  A  Guide Strenghthening  and  Susitaining  Organizational  Achievment.  Diterjemahkan oleh M. Miftahuddin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Effendi,  Mas’ud,  et  al.,  2012.    Modul  Bahan  Ajar  UB  Distance  Learning  Teori  dan Permodelan Sistem. Malang: Universitas Brawijaya.
Gaspersz, Vincent, 2011. Sistem ManajemenKInerja Terintegrasi Balanced Score Card Dengan  Malcolm  Balridge  dan  Lean  Six  Sigma  Supply  Chain  Management. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Kendall & Kendall, 2007. System Analysis and Design. Prentice Hall: Pearson.
Kunarjo, 2002. Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan. Jakarta: UI Press.
Mindarti,  Lely  Indah,  2007.  Revolusi  Administrasi  Publik.  Malang:  CV.  Bayumedia Publishing.
Muluk, Khairul, 2008. Knowledge Management Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah. Malang: Bayumedia Publishing.
Murdick, Ross, 1997. Perancangan dan Pembangunan Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi.
Purwanto,  Erwan,  2011.  Implementasi  Kebijakan  Publik  Konsep  dan  Aplikasinya  di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
Republik  Indonesia,  t.t.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  5  Tahun  1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem. Jakarta.
Republik  Indonesia,  t.t.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  41  Tahun  1999 tentang Kehutanan. Jakarta.
Republik Indonesia, 2001. Undang-undang Dasar 1945 : Amandemen ke Tiga. Jakarta Riyadi,  Bratakusumah  DS,  2004.  Perencanaan  Pembangunan  Daerah:  Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Simon,  H,  2010.  Perencanaan  Pembangunan  Sumberdaya  Hutan-Timber Management. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tapinos,  E,  et  al,  2005.  “The  Impact  of  Performance  Measurement  in  Strategic Planning”.  Dalam  International  Journal  of  Productivity  and  Performance Management. Vol. 54,No. 5/6: 381, 2005.
Tjokroamidjojo,  Bintoro,  1984.  Pengantar  Administrasi  Pembangunan.  Jakarta: LP3ES.
Yakub, 2012. Pengantar Sistem Informasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.