Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.8 No.2: Desember 2022 P-ISSN 2442-8566 E-ISSN 2685-9181

## PENGELOLAAN BUMDES HIMPUNAN PENDUDUK PEMAKAI AIR MINUM (HIPPAM) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DESA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
Petty Nur Habibati Universitas Trunojoyo Madura Email: pettynur@gmail.com
Abdur Rohman Universitas Trunojoyo Madura Email : abdur.rohman@trunijoyo.ac.id

## Abstract
Village  Owned  Enterprises  (BUMDes)  Primatera  in  managing  HIPPAM  in  Prigi Village,  Kanor  District,  Bojonegoro  Regency  so  that  HIPPAM  BUMDes  becomes  a business entity and village economic empowerment program. The purpose of this study was to find  out  about  the  management  of  BUMDes  HIPPAM  in  Prigi  Kanor  Bojonegoro Village, to find out village economic empowerment from an Islamic economic perspective. The method used in this study uses a descriptive qualitative approach, the source of data obtained from  primary  and  secondary  data.  Data  was  collected  using  observation  data  collection techniques,  interviews  and  documentation.  The  technical  analysis  of  this  research  data includes  data  reduction,  data  presentation  and  conclusion/verification.  The  results  of  this study show that the management of BUMDes in Prigi village has been well carried out in accordance with the purpose of BUMDes, but the BUMDes of HIPPAM business unit has  not  been  evenly  distributed  due  to  lack  of  capital  and  network.  The  empowerment  of SOEs for the HIPPAM business unit, the indicators of Tinkin Maddi (Material) of the community  experienced  changes  in  expenditure  to  get  water  sources,  with  the  presence  of HIPPAM being more affordable. Ma'nawi's indicators (non-materially) with HIPPAM make it easier for people to get clean water/drinking water, reduce accidents, make it easier for people to get water to be used by wudhu in the event of a power outage, transparent and accountable financial reporting, socialization of the importance of clean water to the waterfor everyday life and provide a method of Clarification.
Keywords: Management, BUMDes, Community Empowerment, Islamic Economics

## Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Primatera  dalam  pengelolaan  HIPPAM  di  Desa  Prigi  Kecamatan  Kanor
Kabupaten  Bojonegoro  sehingga  BUMDes  HIPPAM  menjadi  badan  usaha dan  program  pemberdayaan  ekonomi  desa.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui  tentang  pengelolaan  BUMDes  HIPPAM  di  Desa  Prigi  Kanor Bojonegoro,  untuk  mengetahui  pemberdayaan  ekonomi  desa  perspektif ekonomi  Islam.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  deskriptif,  sumber  data  di  peroleh  dari  wawancara masyarakat, ketua BUMDes Primatera, ketua HIPPAM, bendahara HIPPAM dan  data  sekunder  peneliti  peroleh  dari  data  arsip  BUMDes.  Data dikumpulkan  dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Teknis  analisis  data  penelitian  ini  meliputi reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan BUMDes di desa Prigi sudah berjalan baik sesuai dengan tujuan BUMDes, namun BUMDes unit usaha HIPPAM belum merata  karena  kurangnya  modal  dan  jaringan.  pemberdayaan  BUMDes  unit usaha  HIPPAM,  indikator  Tamkin  Maddi  (Materi)  masyarakat  mengalami perubahan dalam pengeluaran untuk mendapatkan sumber air, dengan adanya HIPPAM  harganya  lebih  terjangkau.  Indikator  Ma'nawi  (secara  non  materi) dengan  adanya  HIPPAM  mempermudah  masyarakat  dalam  mendapatkan  air bersih/air  minum,  mengurangi  terjadinya  kecelakaan,  memudahkan  masyarat memperoleh  air  digunakan  wudhu  jika  terjadi  pemadaman  listrik,  pelaporan keuangan yang transparandan akuntabel, adanya sosialisasi tentang pentingnya pemanfaatan air bersih untuk kehidupan sehari-hari dan memberikan metode Penjernihan.
Kata  Kunci :  Pengelolaan,  BUMDes,  Pemberdayaan  Masyarakat,  Ekonomi Islam

## Pendahuluan
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  memberikan keleluasaan  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakatnya. Dengan  pemahaman  bahwa  desa  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakatnya  sesuai  dengan  kondisi  sosial  budaya setempat,  maka  posisi  desa  sangat  strategis  dalam  menunjang  pembangunan dan  perekonomian  desa  bahkan  nasional  karena  sebagian  besar  masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan 1 .
1 I Wayan Sutrisna, Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Ekonomi Desa, 2020, Vol.3 No. 2, Hal. 8-15
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa pada pasal 72  ayat  (1)  huruf  a  yang  berbunyi  “Pendapatan  Desa  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha,  hasil  aset,  swadaya  dan  partisipasi  gotong-royong,  dan  lain-lain pendapatan asli desa”. Pasal ini telah memberikan peluang yang cukup leluasa untuk menggali sumber-sumber pendapatan desa.
Salah  satu  upaya  desa  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  desa  dan pemberdayaan masyarakat desa adalah dengan dibentuknya BUMDes sebagai aset  penggerak  perekonomian  masyarakat 2 .  Hal  ini  didukung  dengan dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  No.72  Tahun  2005  pasal  78  ayat  1 menyatakan  bahwa  "Dalam  peningkatan  pendapatan  masyarakat  dan  desa, Pemerintah  Desa  dapat  mendirikan  Badan  Usaha  Milik  Desa"  karena  desa perlu  suatu  lembaga  potensi  yang  ada  agar  meningkatkan  perekonomian, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan  potensi  ekonomi  desa  di  wilayah  Kabupaten  Bojonegoro  yang  dapat menumbuhkembangkan  perekonomian  serta  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat desa, peraturan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten  Bojonegoro  terdapat  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
Berbeda  dengan  badan  usaha  lainnya,  BUMDes  dijalankan  oleh masyarakat  dan  pemerintah  daerah.  Bidang  usaha  BUMDes  berjalan  dengan mengembangkan  potensi  desa  dan  memanfaatkanya  sesuai  kebutuhan masyarakat.  Sebagai  Badan  Usaha  Milik  Desa,  BUMDes  dapat  memperkuat perekonomian  nasiaonal  agar  masyarakat  desa  dapat  mengelola  potensi ekonomi yang ada 3 . Hal itu tertuang di Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4  Tahun  2021  tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  pasal  3  huruf  c  bahwa pendirian  BUMDes  bertujuan:  “mendorong  usaha  masyarakat  untuk mengelola potensi ekonomi desa”.
Dari  pengelolaan  BUMDes  diharapkan  mampu  merevitalisasi perekonomian dengan memberdayakan masyarakat sebagai ujung tombaknya.
2 Mario Wowor, Frans Singkoh dan Welly Waworundeng, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kemangka Kecamatan Tompaso,
Jurusan Jurusan Ilmu Pemerintah, 2019, Vol. 3 No. 3
3 Bahari Wahyu Utomo dan Siti Maimunah Purnamasari, Potret Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Pilar Pengembangan Ekonomi Lokal Desa, Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan , 2021, Vol. 1, No. 1, Hal 65-72
Selain  itu,  BUMDes  diharapkan  dapat  meningkatan  pendapatan  asli  desa dengan memperkuat dan mengelola potensi desa, seperti yang dimaksut dalam tujuan BUMdes 4 .
Berbicara  tentang  pemberdayaan  Desa  Prigi,  terdapat  tiga  indikator didalamnya,  yaitu  partisipasi  masyarakat,  peran  Kepala  Desa  dan  Perangkat Desa,  dan  kemandirian  dari  segi  Pendapatan  Asli  Desa 5 .  Badan  Usaha  Milik Desa  Prigi  berdiri  sejak  3  Maret  2019.  Unit  usaha  di  BUMDes  Desa  Prigi memiliki  enam  unit  usaha,  yaitu  Himpunan  Penduduk  Pemakai  Air  Minum (HIPPAM), Penyewaan Terop, Internet/WiFi, Bank Sampah, Simpan Pinjam, Pertanian dan Perikanan.
Himpunan  Penduduk  Pemakai  Air  Minum  Air  (HIPPAM)  sebagai salah  satu  unit  usaha  BUMDes  Desa  Prigi  mempunyai  peran  strategis  dalam memberikan keuntungan bagi BUMDes Desa Prigi. Hal ini dikarenakan, bagi masyarakat  Kabupaten  Bojonegoro  khususnya  Desa  Prigi,  ketersediaan  air bersih untuk kebutuhan sehari-hari merupakan kebutuhan pokok 6 .
Ketersediaan  air  bersih  di  Desa  Prigi  sangat  penting  dan  sangat dibutuhkan  oleh  masyarakat  setempat,  namun  ketersediaan  air  bersih  masih sangat  terbatas  dan  tidak  memadai.  Faktor  kurangnya  air  bersih,  yaitu pertama,  akses  air  bersih  tidak  merata.  Kedua,  hujannya  lebih  sedikit. Kabupaten  Bojonegoro  umumnya  tidak  banyak  menerima  curah  hujan, terkemuka musim kemarau panjang dan kekurangan air bersih 7 .
Pada  penelitian  terdahulu  oleh  Harry  Setiawan,  Sofiyan  Muhlisin  dan Gunawan Ikhtiono "Analisis Pengelolaan BUMDes dan Dampaknya Terhadap Kehidupan  Ekonomi  Masyarakat  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam  Studi Kasus  BUMDes  Ratu  Kemuning  Desa  Cimanggis  Bojonggede  Bogor"  hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan BUMDes sudah melaksanakan sesuai prinsip  pengelolaan  dan  simpan  pinjam  sebagai  peluang  masyarakat  untuk meningkatkan  pendapatan 8 .  Persamaan  pada  penelitian  ini  yaitu  membahas
4 Valentine Queen Chintary dan Asth Widi Lestari, Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dadan Usaha Milik Desa (BUMDes), JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Polin k, Vol. 5, No.2 (2016) 5 Wawancara dengan Abdul Kamim selaku Ketua BUMDes Primatera pada 26 Oktober 2022 6 Wawancara dengan Suyono selaku Ketua HIPPAM pada tanggal 28 Oktober 2022
7 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro
8 Harry Setiawan, Sofiyan Muhlisin dan Gunawan Ikhtiono, Analisis Pengelolaan BUMDes dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus BUMDes Ratu Kemuning Desa Cimanggis Bojonggede Bogor, Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2022, Vol. 5, No. 1, Hal 23-37
tentang  pengelolaan  BUMDes  dan  menggunakan  prinsip  pengelolaan BUMDes,  perbedaannya,  penelitian  terdahulu  untuk  mengetahui  pengelolaan BUMDes dan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat sedangkan penelitian  ini  untuk  mengetahui  pengelolaan  BUMDes  yang  berfokus  pada Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum dan pemberdayaan ekonomi desa.
Penelitian  terdahulu  oleh  Khairunnisa  dan  Citra  Indah  Merina "Analisis  Kontribusi  pengelolaan  BUMDes  Terhadap  Pemberdayaan Masyarakat  dan  pendapatan  Asli  Desa  di  Desa  Keban  Agung  Kecamatan Lawang  Kidul"  pada  penelitian  terdahulu  pengelolaan  BUMDes  Barokah dalam  meningkatkan  kesejahteraan  sudah  berjalan  baik  dilihat  kegiatan
BUMDes yang dapat meningkatkan wawasan dan keahlian masyarakat 9 .Persamaannya  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dan membahas tentang pengelolaan BUMDes terhadap pemberdayaan masyarakat, perbedaannya  penelitian  ini  dengan  penelitian  terdahulu  adalah  penelitian  ini menggunakan  prinsip  pengelolaan  BUMDes,  penelitian  ini  mangacu  pada pengelolaan BUMDes Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum.
Berdasarkan  unit  usaha  Himpunan  Penduduk  Pemakai  Air  Minum (HIPPAM) diharapkan  dalam pengelolaannya  dapat dilakukan  dengan  efektif dan  efesien  upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Hal  ini dikarenakan,  selama  berdirinya  BUMDes  terdapat  masalah  dalam pengelolaannya  seperti  kurangnya  modal  dan  kurangnyaa  kesadaran masyarakat  dalam  pemanfaatan  air  bersih  yang  sudah  disediakan  oleh pemerintah daerah.
Dengan  adanya  masalah  tersebut,  penulis  ingin  mengetahui pengelolaan BUMDes Primatera unit usaha Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum  Air  (HIPPAM)  dan  untuk  mengetahui  pemberdayaan  ekonomi  desa Perspektif Ekonomi Islam.

## Badan Usaha Milik Desa
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  adalah  lembaga  yang  didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk mengelola lembaga tersebut berdasarkan  kebutuhan  dan  perekonomian  desa.  Pembentukan  BUMDes
9 Khairunnisa dan Citra Indah Merina, Analisis Kontribusi pengelolaan BUMDes Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan pendapatan Asli Desa di Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul, SEIKO: Jurnal Manajemen dan Bisnis , 2022, Vol. 4, No. 3, Hal 104-122
dilandaskan  berdasarkan  peratuan  perundang-undangan  yang  berlaku  atas kesepakatan antar masyarakat desa 10 .
Tujuan  BUMDes  adalah  untuk  meningkatkan  dan  memperkuat ekonomi  desa.  BUMDes  berfungsi  sebagai  Lembaga  komersial  dengan menyediakan  sumberdaya  masyarakat  dan  Lembaga  social  yang  bertujuan untuk  menghasilkan  keuntungan  dengan  berkontribusi  dalam  penyediaan layanan social yang melayani kepentingan masyarakat 11 .
Menurut  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bojonegoro  Nomor  4  Tahun 2021 Tentang Bdan Usaha Milik Desa,  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan  badan  usaha  yang  sebagian  atau  seluruh  modalnya  milik  desa berasal  dari  kekayaan  desa  yang  dipisahkan  untuk  mengelola  asset,  jasa pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk  membangun  kesejahteraan  masyarakat desa. Pendirikan BUMDes bertujuan 12 :
a. Meningkatkan ekonomi desa;
b. Mengoptimalkan  asset  desa  yang  dimanfaatkan  untuk kesejahteraan masyarakat desa;
c. Mendorong  usaha  masyarakat  untuk  mengelola  potensi  ekonomi desa;
d. Mengembangkan  rencana  kerjasama  usaha  antar  desa  dan/atau dengan pihak ketiga;
e. Menciptakan  peluang  dan  jaringan  yang  mendukung  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
f. Menciptakan lapangan kerja;
g. Meningkatkan kesejahteraan msyarakat memalui pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
h. Meningkatkan  pendapatan  masyarakat  desa  dan  Pendapatan  Asli
Desa.

## Prinsip Dalam Pengelolaan BUMdes
Pengelolaan  BUMDes  harus  dikelola  secara  professional  dan  mandiri maka  diperlukannya  orang  yang  memiliki  kompetensi  untuk  mengelolanya.
10 Riant Nugroho dan Firre An Suprapto, Badan Usaha Milik Desa Bagian 2: Pendirian BUMDes , Jakarta: Gramedia, 2021 11 Agus Salihin, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik, 2021, Jurnal Al-Intaj , Vol. 3 No, Hal. 96-104
12 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No.4 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
Sebagai  lembaga  yang  yang  diwajibkan  untuk  mencari  keuntungan  tentunya ada mekanisme yang harus dipatuhi oleh pengurus BUMDes.
Salah  satu  kunci  dalam  pengelolaan  BUMDes  adalah  proses pengelolaan  BUNDes  memerlukan  pengelolaan  dan  pelaporan  yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat. Artinya, basis pengelolaan harus benar-benar  transparan  dan  terbuka,  memastikan  adanya  mekanisme  kontrol dan  keseimbangan  oleh  pemerintah  maupun masyarakat.  Langkah  selanjunya untuk  masa  depan  diperlukan  sebuah  penyusunan  rencana  pengembangan usaha 13 .
Terdapat  6  (enam)  prinsip  dalam  pengelolaan  BUMDes  yang  baik yaitu 14 : 1. Kooperatif
Semua  bagian  atau  pihak  yang  terlibat  dalam  BUMDes  harus bekerjasama  dengan  baik  untuk  pengembangan  dan  keberlangsungan usaha 15 . 2. Partisipatif
Semua  bagian  atau  pihak  yang  terlibat  dalam  BUMDes  memiliki kemauan  secara  sukarela  untuk  berpartisipasi  dalam  memberikan dukungan dan kontribusi guna mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Emansipatif
Semua  pihak  yang  terlibat  dalam  BUMDes  harus  diperlakukan  secara sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
4. Transparan
Kegiatan  yang  mempengaruhi  kepentingan  masyarakat  umum  harus diketahui dengan mudah dan terbuka oleh seluruh masyarakat. BUMDes harus  memberikan  informasi  tentang  BUMDes  dalam  menjalankan usahanya dan tidak mempersulit informasi tersebut. Sehingga diperlukan
13 Bakri La Suhu, Raoda M. Djae dan Abdurrahman Sosoda, Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten
Halmahera Selatan, Jurnal Pemerintah Nusantara, 2020, Vol.1 No.1
14 Herry Kamarosid, T ata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016, hal 20
15 Trivena YP Karinda, Welly Waworundeng dan Alfon Kimbal, Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa, Jurnal Ilmu Politik , 2020, Vol.9, No. 3,
perancangan system informasi dan kegiatan lainnya yang relevan dengan kepentingan masyarakat umum 16 .
5. Akuntabel
Semua kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan  administrative.  Kegiatan  usaha  yang  dilakukan  BUMDes  harus dapat  dipertanggungjawabkan  agar  memenuhi  prinsip  akuntabilitas. Biasanya  berupa  laporan  keuangan  yang  disampaikan  oleh  pengelola BUMDes untuk setiap periodenya 17 .

## 6. Sustainable
Kegiatan usaha BUMDes harus dapat dikembangkan dan dipertahankan oleh  masyarakat.  Agar  tetap  kompetitif  dalan  bisnis  BUMDes  harus retus berinovasi dan menjaga kualitas bisnis yang didukung oleh seluruh bagian atau pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha BUMDes 18 .

## Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pemberdayaan  berasal  dari  kata  daya  yang  artinya  kekuatan  atau kemampuan.  Pemberdayaan  merupakan  upaya  untuk  memaksimalkan kapasitas  dan  potensi  masyarakat  untuk  bertahan  dan  berkembang  secara mandiri, sampai batas maksimal identitas, kehancuran dan martabatnya 19 .
Pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  merupakan  upaya  untuk meningkatan . kapasitas dan potensi masyarakat agar terhindar dari kehancuran, melalui dorongan, motivasi, penyadaran akan kemampuan yang dimiliki . serta upaya untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi tindakan nyata 20 . .
Desa  otonom  sebagai  nyata  kebutuhan  masyarakat  diberi  keleluasaan dalam rencana pembangunannya dan tidak tebebani dengan dengan program kerja dari departemen dan lembaga pemerintah. Upaya kegiatan pemberdayaan bisa  mempercepat  proses  kesiapan  masyarakat  melalui  berbagai  metode  dan
16 Harjanti Widiastuti dkk, Makelar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 2019, Vol. 22, No. 2, Hal 257-228 17 M. Ardiansyah Syam, Suratno, Syahril Djaddang, Leterasi Tata Kelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), Jurnal Capacitarea , 2020, Vol. 1, No. 2, Hal 69-79
18 Elfida Yuliana dan Natisia Alinsari, Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam mewujudkan Sustainable Development Goals Desa, Pemilik: Riset & Jurnal Akuntansi, 2022, Vol. 6, No. 3 19 Hendrawati Hamid, Manajemen Pemberdayaan Masyarakat, ( Makasar: De La Macca), 2018 hal 9
20 Mulyati Ningsih dan Abdur Rohman, Model Pengembangan Potensi Desa Melalui Dana Hibah PDTT Guna Memperdayakan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Kaffa , 2021, Vol.1, No.1, hal. 1-15
389 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
pendekatan  yang  dapat  mempertimbangkan  seluruh  unsur  sumber  daya manusia dan kelembagaan 21 .
Dalam  mengkaji  strategi  pemberdayaan  masyarakat,  ada  lima  aspek kunci  yang  dapat  dibenahi  dalam  pemberdayaan  masyarakat,  khususnya melalui Pendidikan dan advokasi bagi masyarakat kurang mampu 22 .
a. Motivasi  dalam  konteks  ini,  seluruh  keluarga  perlu  memahami  nilai solidaritas,  interaksi  social  dan  kekuasaan  dalam  memahami  hak-haknya sebagai  warga  negara  dan  masyarakat.  Maka  dari  itu,  perlunya  dorongan masyarakat  untuk  membentuk  suatu  kelompok  atau  kelembagaan  untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di suatu desa dalam menghasilkan pendapatan dengan menggunakan sumber daya dan keterampilan masyarakat yang unik.
b. Peningkatan  kesadaran  dan  pembangunan  kapasitas  masyarakat  bisa tercapai  melalui  Pendidikan  dasar,  perbaikan  kesehatan  dan  sanitasi. Keterampilan  profesional,  di  sisi  lain,  dapat  dikembangkan  dengan  cara partisipatif.  Pendidikan  semacam  itu  membantu  orang  miskin  mencari nafkah atau meningkatkan keterampilan mereka dalam mencari pekerjaan.
c. Otonomi setiap kelompok masyarakat harus dapat memilih pemimpinnya sendiri  dan  mengatur  kegiatannya  sendiri,  seperti  melakukan  pertemuan, pencatatan dan pelaporan serta mengelola property masyarakat.
d. Mobilisasi  sumber  daya  masyarakat  memerlukan  pengembangan  metode bertujuan  untuk  mengumpulkan  sumber  daya  individu  melalui  tabungan rutin dan sumbangan sukarela yang bertujuan untuk menciptakan modal sosial. Suatu sistem untuk pengumpulan, alokasi, dan penggunaan sumber daya secara cermat harus dikembangkan sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama .
e. Membangun  dan  mengembangkan  jaringan  Pengorganisasian  kelompok swadaya  harus  berjalan  seiring  dengan  peningkatan  kemampuan anggotanya untuk membentuk dan memelihara jaringan dengan berbagai sistem  sosial  di  lingkungannya.  Jaringan  ini  sangat  penting  dalam menyediakan  dan  mengembangkan  beragam  akses  ke  sumber  daya  dan kesempatan untuk memberdayakan masyarakat miskin.
21 Dwi Iriani Margayaningsih, "Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa", Jurnal Publiciana , 2018, No.1, Hal 72-88
22 Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, Pemberdayaan Masyarakat , Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA), 2019, hal. 192
Setiap  organisasi  memiliki  karakteristik  tersendiri  dan  proses pemberdayaannya  harus  sangat  cermat.  Jadi  tidak  semua  strategi  dari  luar organisasi  berhasil  ,  tetapi  seringkali  malah  produktif.  Pemberdayaan,  seperti budaya  dan  institusi,  membutuhkan  proses  adaptasi  melalui  reinterpretasi, realisasi dan transformasi.

## Pemberdayaan Ekonomi Dalam Pandangan Islam
Rasulullah  SAW  mencontohkan  konsep  pemberdayaan  mengandung pemikiran  yang  sangat  progresif,  bukan  hanya  terfokus  pada  mengurangi kemiskinan  seperti  melalui  bantuan  sementara,  tetapi  juga  menghilangkan penyebab kemiskinan atau keterbelakangan. Rasulullah SAW untuk mengatasi hal  tersebut  dengan  cara  mendorong  masyarakat  untuk  bekerja  dengan  apa yang  mereka  miliki  untuk  mengatasi  masalah  tersebut,  bukan  hanya memberikan nasehat atau saran. 23 .
Tujuan  penggulangan  masalah  kemiskinan  yaitu  untuk  menciptakan masyarakat  yang  sejahtera  dan  berkeadilan  baik  material  atau  non  material. Indeks dari kesejahteraan ini adalah terbebas dari kemusyrikan, kekufuran, rasa takut dan kelaparan. Tujuan yang ingin dicapai memiliki dimensi yang cukup luas 24 .
Dengan  demikian,  partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan pemberdayaan  harus  selalu  didorong  dan  dikembangkan.  Oleh  karena  itu, partisipasi masyarakat merupakan semangat solidaritas sosial yakni hubungan sosial  yang  berdasarkan  pada  perasaan  moral,  saling  percaya  dan  aspirasi bersama,  maka  kegiatan  pemberdayaan  pada  hakikatnya  memberdayakan masyarakat.  Masyarakat  sebenarnya  mempunyai  berbagai  potensi,  baik  dari sumber daya alam, sosial maupun budaya.
Dalam pandangan Islam harta bukanlah tujuan utama manusia, tetapi sarana  yang  di  gunakan  umat  Islam  untuk  menjalankan  perannya  sebagai Khalifah,  dimana  umat  Islam  memanfaatkan  kekayaan  tersebut  untuk mengembangkan  potensi  masyarakat  baik  non  material  atau  material 25 . Masyarakat  yang  mempunyai  potensi  atau  kekuatan  jika  digali  dan dikembangkan  akan  menciptakan  sebuah  energi  yang  besar  untuk
23 Tomi Hendra, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Hikmah,
2018 , Vol.11 No.2, Desember 41 24 Ahmad Saeful dan Sri Ramdhayanti, Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam, Jurnal Syar'ie, 2020, Vol.3, hal 1-17
25 Firman Setiawan dan Iswatul Hasanah, Kemiskinan dan Pengentasannya Dalam Pandangan Islam, Jurnal Dinar Ekonomi Syariah , 2016, Vol.1, No.1, Hal 1-15
391 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
pembangunan. Menggali dan mengembangkan sumber daya pada masyarakat merupakan inti dari pemberdayaan masyarakat 26 .
Pemberdayaan  merupakan  bagian  muamalah  yang  sangat  penting kerena berkaitan dengan  pengembangan dan perubahan bagi  masyarakat.  Al- Qur'an  menjelaskan  pentingnya  perubahan  yang  dapat  dilakukan  salah  satu diantaranya yang dilakukan agen pemberdayaan 27 .
Didalam  Islam  istilah  pemberdayaan  disebut  dengan  tamkin,  dimana pemberdayaan  tidak  dapat  terlepas  dari  kekuasaan  individu  atau  kelompok yang  memiliki  kesempatan  untuk  mencapai  kekuasan  dari  yang  berpunya kepada yang tidak berpunya. Tujuannya untuk memperkuat dan meningkatkan pemberdayaan  masyarakat  yang  dirugikan  (the  disadvantaged).  Kata  Tamkin berati kemampuan untuk melakukan sesuatu, keteguhan, kekuasaan, kekuatan, pengaruh,  kedudukan  atau  tempat.  Manusia  akan  memperoleh  Tamkin (berdaya) apabila terpenuhi dua unsur dibawah ini 28 :
1. Secara Maddi (Materi)
Dalam  hal  ini  berarti  manusia  telah  berdaya  atau  mampu  dalam pengelolaan  bumi  dan  mampu  memenuhi  kebutuhan  hidup  seperti pangan,  sandang  dan  lainnya.  Termasuk  juga  kategori  ini  adalah  tamkin (berdaya) dari segi harta, kekuatan dan anak.
2. Ma'nawi (Non Materi)
Hal  ini  akan  terpenuhi  dengan  adanya  peneguhan  agama  dan keamanan untuk manusia. Dalam undur ini, mengharuskan manusia untuk berusaha  mencapai  kehidupan  yang  mulia  malalui  dua  landasan  utama yaitu  agama  yang  mengandung  nilai-nilai  rohani,  akhlak  dan  sosial  yang menjamin pemenuhan hak asasi manusia.
Dari  pernyataan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  seseorang  dianggap tamkin  (kekuatan  atau  berdaya)  jika  memiliki  dua  kategori  atau  unsur  materi dan Non-Materi.
26 Ulfi Putra Sany, Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an, Jurnal Ilmu Dakwah, 2019, Vol 39 No. 1, Hal 32-44
27 Dwi Susilowati, Skripsi: Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam, 2020
28 Yulizar Sanrego,  Fiqih Tamkin (Fiqih pemberdayaan) Bangun Modal Sosial Dalam Mewujudkan Khiru Ummah. Jakarta: Qisthi Press. 2016

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini  mentikberatkan  pada  gambaran  sebenarnya  dari  kondisi  salah  satu  kasus. Penelitian  kualitatif  deskriptif  bertujuan  untuk  mendiskripsikan  fenomena- fenomena  yang  ada,  secara  ilmiah  maupun  buatan  manusia  dalam  bentuk perubahan  aktifitas,  karakteristik,  perubahan  hubungan  kesamaan  dan perbedaan antara sat dengan yang lainnya.
Objek  penelitian  ini  BUMDes  Primatera  unit  usaha  Himpunan Penduduk  Pemakai  Air  Minum  (HIPPAM)  di  Desa  Prigi  Kanor  Kabupaten Bojonegoro.  Peneliti  mendapatkan  data  melalui  data  primer  di  peroleh  dari wawancara masyarakat, ketua BUMDes Primatera, ketua HIPPAM, bendahara HIPPAM dan data sekunder peneliti peroleh dari data arsip BUMDes. Metode pengumpulan data dengan cara obserasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan  analisis  data  meliputi:  reduksi  data,  sajian  data  dan  penarikan kesimpulan/verikasi.

## Hasil dan Pembahasan Berdirinya BUMDes Primatera
BUMDes  Primatera  (Prigi  Makmur  Sejahtera)  merupakan  nama  yang diberikan  untuk  Badan  Usaha  Milik  Desa  Prigi.BUMDes  Primatera  berdiri  3 Maret  2019  ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa  Nomor  4  Tahun  2019. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendirian BUMDes Primatera diubah  menjadi  Peraturan  Desa  Nomor  3  Tahun  2022  sedangkan  Anggaran Desa  disahkan  dengan  Paraturan  Desa  Nomor  2  Tahun  2022  dan  Anggaran Rumah Tangga disahkan dengan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 karena menyesuaikan  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bojonegoro  Nomor  4 Tahun tentang Badan Usaha Milik Desa.
Pendirian  BUMDes  Primatera  di  Desa  Prigi  melewati  proses perencanaan.  Perencanaan  terkait  bagaimana  pembentukan  BUMDes. Pendirian  BUMDes  dilakukan  melalui  proses  musyawarah  desa  yang melibatkan  seluruh  yang  berkepentingan  di  desa,  mulai  dari  perangkat  desa, tokoh  masyarakat  dan  anggota  masyarakat.  Pendirian  BUMDes  juga  telah disetujui masyarakat melalui forum musyawarah desa 29 .
Proses  perencanaan  yang  melibatkan  semua  pihak  untuk  mengambil keputusan  besar  berdasarkan  kesepakatan  bersama.  Masyarakat  ikut
29 Wawancara dengan Abdul Kamim selaku Ketua BUMDes Primatera pada 26 Oktober 2022
berpatisipasi  dalam  musyawarah  desa  dan  memberikan  persetujuan pembentukan  BUMDes  Primatera  menjadi  legitimasi  bagi  pelaksanaan  dan berkelanjutan BUMDes Primatera. 30 .
Dalam membentuk BUMdes Primatera, pemerintah desa berlandaskan pada Peraturan Pemerintah yang mengamatkan keberadaan BUMDes disetiap desa. Untuk itu perlu dirumuskan bagaimana potensi dan kondisi yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, kemudian dirumuskan jenis kegiatan ekonomi yang cocok untuk masyarakat desa.
Berdasarkan  kondisi  di  masyarakat,  dalam  forum  musyawarah  desa memutuskan  pada  tahun  2019  untuk  mendirikan  BUMDes  Primatera  unit usaha  Himpunan  Penduduk  Pemakai  Air  Minum  (HIPPAM).  Alasan mendirikan unit usaha Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) berdasarkan  kesediaan  air  bersih  di  Desa  Prigi  sangat  terbatas  dan  tidak memadai terlebih pada saat musim kemarau. Berdirinya unit usaha Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) diharapkan dapat di kelola dengan baik  sehingga  dapat  membantu  kondisi  kesulitan  kondisi  masyarakat, membantu  ekonomi  masyarakat  dan  secara  jangka  panjang  mampu menyejahterakan masyarakat 31 .

## Pelaksanaan BUMDes Primatera unit usaha HIPPAM
Hadirnya  BUMDes  dalam  unit  usaha  HIPPAM  merupakan  pilihan alternatif  masyarakat  desa  untuk  mendapatkan  air  bersih  dengan  biaya  lebih murah  dan  tidak  membebani.  Pemerintah  desa  pada  tanggal  18  Januari  2018 mengajukan  bantuan  HIPPAM  ke  Kabupaten  dan  pada  10  Oktober  2019 bantuan tersebut turun ke desa berupa bangunan barang dan beserta jaringan pipa.Dengan  modal  bantuan  tersebut  BUMdes  Primatera  beroperasi  dalam bidang usaha Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) 32 .
Mekanisme  pembayaran  HIPPAM  yaitu  masyarakat  yang  ingin mengajukan  pemasangan  HIPPAM  pada  BUMDes  Primatera,  masyarakat tinggal menghubungi petugas HIPPAM Primatera dan petugas HIPPAM akan segera  melakukan  pemasangan  HIPPAM  sesuai  dengan  tempat  yang diinginkan.  Proses  pengerjaan  pemasangan  selama  2-3  hari  sudah  terpasang, jika  tidak  ada  janjian  pekerjaan  di  masyarakat  lain  maka  dalam  hari  itu  juga akan  dikerjakan  oleh  petugas  HIPPAM.  Petugas HIPPAM  dalam  1  hari  bisa
30 Wawancara dengan Abdul Kamim selaku Ketua BUMDes Primatera pada  28 Oktober 2022
31 Wawancara dengan Abdul Kamim selaku Ketua BUMDes Primatera pada 28 Oktober 2022
32 Wawancara dengan Suyono selaku Ketua HIPPAM pada tanggal 28 Oktober 2022
memasang  3-4  di  titik  yang  berbeda.  Pembayaran  pemasangan  HIPPAM dilulasi saat pemasangan HIPPAM selesai. Pembayaran pemasangan HIPPAM sebesar  Rp.600.000,00  yaitu  Rp.300.000,00  untuk  peralatan,  Rp.150.000,00 untuk  upah  pemasang,  Rp.100.000,00  masuk  kas  HIPPAM  yang  kemudian pada 6 bulan sekali di serahkan ke BUMDes. Tagihan bulanan HIPPAM per 1 m³  Rp.1.500,00  +  beban  Rp.3.000,00.  Biaya  beban  digunakan  jika  terjadi kerusakan  yang  ditanggung  oleh  petugas  HIPPAM  dimana  masyarakat  tidak bertanggung  jawab  atas  kerusakan.  Jika  terlambat  pembayaran  dalam  jangka waktu 3 bulan maka HIPPAM yang telah terpasang akan dicabut oleh petugas HIPPAM.  Selama  berdirinya  BUMDes  HIPPAM  ini,  dalam  pembayaran tagihan  bulanan  berjalan  dengan  lancar,  tidak  ada  kredit  macet  dalam pembayaran 33 .
Dari  proses  yang  mudah  dan  biaya  terjangkau  tersebut,  memang merupakan  tujuan  BUMDes  untuk  mempermudah  ekonomi  desa  dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Biaya tambahan atau keuntungan yang diperoleh HIPPAM bukan semata-mata untuk kepentingan petugas, melainkan akan dikelola kembali oleh BUMDes untuk kepentingan masyarakat.
Dalam  3  tahun  pendirian  Himpunan  Penduduk  Pemakai  Air  Minum (HIPPAM) terdapat 70 rumah masyarakat yang memasang HIPPAM dari 1,5 km panjang jaringan pipa di Desa  Prigi. Sebenarnya minat masyarakat dalam pemasangan  HIPPAM  cukup  banyak  karena  dari  informasi  masyarakat  yang telah memakai HIPPAM mengatakan bahwa HIPPAM itu airnya bersih, saat musim  kemarau  air  tetep  mangalir,  saat  musim  penghujan  air  jernih,  dan harganya  terjangkau.  Hal  itu  menjadikan  masyarakat  yang  belum  melakukan pemasangan  ingin  memasang  HIPPAM.  Namun,  karena  jaringan  HIPPAM yang  masih  terbatas  di  lokasi  HIPPAM  terletak  di  Kompleks  Kantor  Desa Prigi  kurang  lebih  1,5  km  dan  modal  yang  belum  terkumpul  untuk pemasangan  jaringan  yang  lebih  luas  menyebabkan  masyarakat  yang  ingin memasang  HIPPAM  belum  dapat  terlayani.  Itulah  yang  menjadi  penyebab masih  sedikitnya  masyarakat  yang  malakukan  pemasangan  HIPPAM. Walaupun  terdapat  hambatan  tersebut,  namun  pada  setiap  tahunnya masyarakat yang bergabung diunit usaha HIPPAM terus mengalami kenaikan. Pada  Tahun  2020  sebanyak  15  orang  yang  bergabung  dalam  Himpunan Penduduk  Pemakai  Air  Minum  (HIPPAM),  pada  tahun  2021  terdapat  50
33 Wawancara dengan Suyono selaku Ketua HIPPAM pada tanggal 28 Oktober 2022
masyarakat  yang  bergabung,  kenaikan  yang  dialami  pada  2021  sebanyak  45 masyarakat, pada tahun 2022 anggota yang bergabung menjadi 68 orang yang bergabung  pada  Himpunan  Penduduk  Pemakai  Air  Minum  (HIPPAM). Pendapatan  pengelolaan  BUMDes  unit  usaha  HIPPAM  mencapai  Rp. 1.978.750,00/bulan,  pendapatan  per  tahun  mencapai  Rp.  23.745.000,00. Perencanaan  untuk  masa  depan  akan  dilakukan  penambahan  pipa  jaringan HIPPAM  yang  lebih  luas  karena  minat  masyarakat  yang  cukup  banyak  dan Ketua HIPPAM sudah berkoordinasi dengan Ketua BUMDes 34 .
Pengembangan BUMDes unit usaha HIPPAM dianggap perlu, dengan melihat  kebutuhan  masyarakat  setempat.  Kegiatan  usaha  HIPPAM dilaksanakan  melihat  manfaat  yang  dirasakan  masyarakat  bukan  hanya  untuk mengambil keuntungan tetapi untuk mempermudah masyarakat mendapatkan air bersih guna menciptakan pemberdayaan ekonomi desa. Adanya unit usaha HIPPAM  menjadikan  modal  tambahan  untuk  BUMDes  Primatera  sehingga kemampuan  BUMDes  dalam  menyalurkan  bantuan  dan  memberi  manfaat dapat lebih luas lagi. Rencana memperluas jaringan HIPPAM dilakukan yang menjadi tanda bahwa evaluasi telah berjalan serta akan potensi BUMDes telah ada dibenak pihak yang berkepentingan.
Dalam  prinsip  pengolahan  BUMDes  Primatera  telah  menjalankan prinsip pengelolaan BUMDes yang baik:
1. Kooperatif
Prinsip  kooperatif  diterapkan  oleh  BUMDes  Primatera  bertumpu pada kerjasamanya dalam menjalankan BIMDes yang susuai dengan peran dan  tanggungjawab  masing-masing.  Dalam  subjek  pembangunan, masyarakat  hanya  memberikan  izin  dan  persetujuan  atas  pelaksanaan BUMDes Primatera dan belum terlibat dalam pengembangan program.
2. Partisipasi
Dalam  pelaksanaan  partisipasi  masyarakat  yang  berjalan  di BUMDes  Primatera  unit  usaha  HIPPAM  masih  berdasarkan  dukungan yang diharapkan oleh masyarakat terhadap kegiatan usaha BUMDes. Jika yang  dimaksud  keterlibatan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  BUMDes Primatera  dengan  cara  pemasangan  HIPPAM,  maka  pelaksanaan partisipasi  belum  terlaksana  sejak  berdirinya  BUMDes  unit  usaha HIPPAM. Meskipun partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan BUMDes
34 Wawancara dengan Suyono Selaku Ketua HIPPAM pada tanggal 28 Oktober 2022
unit HIPPAM belum banyak, namun di setiap tahunnya masyarakat yang bergabung dengan unit HIPPAM mengalami kenaikan.
Diperlukannya  partisipasi  masyarakat  agar  pembangunan  desa yang  terdapat  dalam  BUMDes  dapat  terwujud  sehingga  pembangunan dari desa dan desa sebagai subjek pembangunan seperti yang diharapkan dapat  terwujud.  Rencana  memperluas  jaringan  pipa  HIPPAM  bukti partisipasi dalam pengembangan BUMDes unit usaha HIPPAM.
3. Emansipatif
Emansipatif  dalam  pelaksanaan  pada  BUMDes  lebih  mudah dikategorikan  dengan  alasan  sebagai  berikut  :  Sebagian  besar  pengelola memiliki  latar  belakang  yang  sama  dan  juga  berasal  dari  desa  yang  sama pula  sehingga  sudah  saling  kenal  sejak  lama.  Aturan  dan  tanggungjawab yang  dimilik  dalam  lembaga  ini  sangat  penting  karena  memiliki  potensi untuk  memberdayakan  masyarakat.  Kesalahan  yang  dilakukan  mendapat teguran,  jika  dibiarkan  saja  akan  berakibat  buruk  untuk  banyak  orang. BUMDes yang seharusnya banyak manfaat malah akan teralih fungsikan karena  penyelewengan.  Ini  juga  berlaku  untuk  pemungutan  suara  yang setara,  dan  perbedaan  pendapat  serta  saran  harus  diterima  oleh  semua orang  yang  menyatakan  pendapatnya.  Dengan  ini,  BUMDes  akan  maju dengan berbagai pikiran sebagai penggerak.
4. Tranparansi
Pelaksanaan  transparansi  pada  BUMDes  Primatera  unit  usaha HIPPAM dengan melaporkan bumbukuan keuangan setiap 6 bulan sekali untuk diserahkan ke BUMDes Primatera. Masyarakat mengetahui kondisi keuangan  BUMDes  dalam  unit  usaha  HIPPAM  dengan  adanya pertemuan musyawarah yang dilakukan 6 bulan sekali.
5. Akuntabel
Pelaksanaan akuntabel di BUMdes Primatera unit usaha HIPPAM terkait dengan struktur organisasi yang dijalankan sesuai dengan fungsinya masing-masing.  Begitu  juga  dengan  kegiatan  pelayanan  yang  dirasakan oleh  masyarakat.  Mengenai  laporan,  dilakukan  pembukuan  dan  laporan setiap  6  bulan  sekali.  Masyarakat  juga  diinformasikan  tentang  kegiatan BUMDes diforum desa dan peran RT diwilayahnya masing-masing.
6. Sustainable
Kegiatan  usaha  berkelanjutan  dapat  dilaksanakan  oleh  BUMDes Primatera  dalam  Himpunan  Penduduk  Pemakai  Air  Minum  (HIPPAM).
Jika  kegiatan  unit  usaha  ini  dilaksanakan  maka  BUMDes  dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini di laksanakan dengan dukungan berbagai pihak.

## Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Terbentuknya BUMDes bertujuan untuk memberikan pelayanan sosial kepada  masyarakat  seperti  halnya  pemberdayaan  masyarakat.  Tujuan pemberdayaan  masyarakat  dalam  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  dan kualitas masyarakat melalui partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, keberhasilan pemberdayaan tergantung pada besarnya partisipasi yang dilakukan.
Tujuan  BUMDes  Primatera  membentuk  pengelolaan  HIPPAM  agar memudahkan  masyarakat  mendapatkan  air  bersih.  Untuk  itu,  Badan  Usaha Milik  Desa  membentuk  kegiatan  usaha  Himpunan  Penduduk  Pemakai  Air Minum  (HIPPAM)  yang  merupakan  tempat  bagi  masyarakat  upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada penduduk kekurangan dan keterbatas air  bersih/air  minum.  BUMDes  Primatera  unit  usaha  Himpunan  Penduduk Pemakai  Air  Minum  (HIPPAM)  melakukan  sosialisasi  tentang  pentingnya penggunaan  air  bersih  dalam  kehidupan  sehari-hari  kemudian  memberikan cara untuk penjernihan air.
Dalam  melaksanakan  kegiatan  tersebut  semua  masyarakat  boleh mengikuti khususnya masyarakat dalam jangkauan jariangan pipa yang jaraknya 1,5  km  dari  lokasi  HIPPAM.  Kegiatan  pemberdayaan  pada  kebutuhan, masalah  dan  potensi  yang  ada.  Di  desa  Prigi  pada  umumnya  tidak  banyak menerima curah hujan, terkemuka musim kemarau panjang dan kekurangan air bersih membuat desa mengalami ancaman permasalahan air bersih yang cukup serius.  BUMDes  Primatera  unit  usaha  Himpunan  Penduduk  Pemakai  Air Minum (HIPPAM) juga memberikan bantuan berupa 15 pemasangan pertama BUMDes  unit  usaha  HIPPAM  secara  gratis  kepada  masyarakat  yang  kurang mampu.
Dari  sosialisasi  dan  bantuan  15  pemasangan  pertama  HIPPAM  ini bertujuan membantu masyarakat yang rendah untuk mendapatkan sambungan rumah dari sumber air HIPPAM, segi kualitas maupun kuantitasnya. Dengan berdirinya  BUMDes  unit  usaha  HIPPAM  dapat  membuka  lapangan  kerja kepada masyarakat sehingga dapat mengurangi pengangguran pada masyarakat desa Prigi.
Penulis  mangambil  2  kasus  masyarakat  yang  memutuskan  memakai HIPPAM. Pertama Bapak Rokim, merupakan masyarakat pemakai HIPPAM, beliau  memutuskan  melakukan  pemasangan  HIPPAM  karena  sumur  yang digunakan keruh saat musim hujan dan menyebabkan bak mandi mudah kotor dengan warna coklat kekuningan, karena sumber air di Kabupaten Bojonegoro banyak mengandung zat kapur. Setelah BUMDes mendirikan usaha HIPPAM beliau  memutuskan  memakai  HIPPAM.  Terlihat  perbedaannya  setelah memakai HIPPAM ini, airnya lebih bersih dan jernih, bak mandi tidak mudah kotor,  saat  terjadi  pemadaman  listrik  air  tetap  mengalir  sehingga  jika  ada pemadaman  listrik  tidak  kesulitan  untuk  mengambil  air  wudhu.  Biaya pemasangan HIPPAM Rp.600.000,00 dan tagihan bulanan beliau kurang lebih Rp.30.000,00.  Jika  dibandingkan  dengan  pemasangan  pompa  air  yang mencapai  Rp.800.000,00  +  biaya  listrik  yang  mahal,  HIPPAM  ini  termasuk harga yang terjangkau 35 .
Dari  paparan  Bapak  Karji  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  adanya pengelolaan BUMDes unit usaha HIPPAM memudahkan untuk mendapat air bersih, tidak kesulitan mendapatkan air untuk wudhu jika terjadi pemadaman listrik, dan harga lebih terjangkau.
Kedua  Bapak  Karji  salah  satu  masyarakat  pemakai  HIPPAM  yang dulunya memakai pompa air mengalami dua kali pompa air terbakar. Biasanya saat musim kemarau pompa air diturunkan untuk menjangkau sumber air yang lebih dalam. Saat musim penghujan pompa air di naikkan agar tidak terendam. Pada  saat  musim  penghujan  Bapak  Karji  lupa  untuk  menaikkan  pompa  air maka terjadilah pompa terbakar. Hal tersebut terjadi sudah dua kali. Dari pada beliau  memasang  pompa  air  lagi  dan  mengalami  kejadian  yang  terulang, akhirnya beliau memutuskan memasang HIPPAM. Biaya bulanan yang dibayar di bulan pertama Rp.8.000.00, bulan ke dua Rp.18.000,00 dengan harga  jauh lebih terjangkau dan resiko kerusakan kecil, hal tersebut membuat bapak Karji diuntungkan 36 .
Dari  penjelasan  Bapak  Karji  dapat  disimpulkan  bahwa  pengelolaan BUMDes  unit  usaha  HIPPAM  menghindari  dari  kecelakaan  kebakaran  yang disebabkan oleh konsletnya pompa air dan memudahkan beliau mendapatkan air bersih dengan harga terjangkau.
35 Wawancara dengan Rokim sebagai masyarakat desa Prigi pada tgl 29 Oktober 2022
36 Wawancara dengan Karjisebagai masyarakat desa Prigi pada tanggal 29 Oktober 2022
Pengelolan  BUMDes  Unit  Usaha  HIPPAM  Dalam  Pemberdayaan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam.
Pemberdayaan  Islam  menggunakan  konsep  tamkin.  Tamkin  sendiri menunjukan dasar kemampuan malakukan sesuatu, potensi, kekuatan, wadah kedudukan. Manusia akan memperoleh tamkin (berdaya) apabila terpenuhi dua unsur dibawah ini:
1. Pemberdayaan Tamkin Maddi (secara Materi)
Dalam hal ini berarti manusia telah berdaya atau mampu mengelola bumi dan mencari kehidupan didalamnya (mampu memenuhi kebutuhan hidup,  misalnya  makanan,  pakaian,  dan  lainnya).  Termasuk  juga  dalam kategori ini adalah tamkin (berdaya) dari sisi harta, kekuatan dan anak.
Dengan  adanya  pengelolaan  BUMDes  HIPPAM  masyarakat mendapatkan air dengan harga yang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan pemasangan pompa air. Seperti halnya: 1) Bapak Rokim dengan awal  pemasangan  pompa  air  sebesar  Rp.800.000,00  sedangkan pemasangan  HIPPAM  sebesar  Rp.600.000  dengan  tagihan  biaya  per bulan  Rp.30.000,00.  Dapat  dinyatakan  bahwa  sebelum  menggunakan HIPPAM pembayaran untuk mendapatkan sumber air lebih mahal dari pada  HIPPAM.  2).  Bapak  Karji  dengan  awal  pemasangan  pompa  air Rp.800.000,00, pemasangan HIPPAM Rp.600.000 dengan biaya tagihan bulanan  Rp.8.000,00.  Dari  pernyataan  tersebut  bahwa  HIPPAM  dapat menanggulangi  perekonomian  masyarakat.  Pemeberdayaan  Takim Maddi,  BUMDes  unit  usaha  HIPPAM  dapat  mengurangi  pengeluaran masyarakat dalam pembayar untuk mendapatkan sumber air.
Kehidupan ekonomi masyrakat yang meningkat karena adanya unit usaha  dari  BUMDes  dan  telah  membantu  atau  pertolongan  kepada masyarakat sangat dianjurkan oleh agama Islam.  Pengelolaan BUMDes unit  usaha  HIPPAM  dikelola  oleh  masyarakat  desa  Prigi  sehingga dengan adanya pengelolaan BUMDes unit usaha HIPPAM menjadikan masyarakat sekitar mendapatkan pekerjaan.
2. Pemberdayaan Tamkin Ma'nawi (secara Non-Materi)
Hal  ini  akan  terpenuhi  dengan  adanya  peneguhan  agama  dan keamanan  untuk  manusia.  Dalam  unsur  ini,  mengharuskan  manusia untuk  berusaha  menggapai  kehidupan  yang  mulia  dengan  dua  pondasi yang paling utama yaitu agama yang mencakup nilai-nilai rohani, akhlak dan sosial keamanan yang menjamin terpenuhinya hak-hak.
a. Laporkan  keuangan  yang  dilakukan  secara  transparansi  dan akuntabilitas  membuat  masyarakat  percaya  dengan  kondisi keuangan  benar-benar  digunakan  untuk  keperluan  bersama  bukan sekedar keuntungan semata-mata.
b. Pompa  air  jika  lampu  mati  maka  air  akan  mati,  memjadikan masyarakat  kesulitan  untuk  mengambil  air  wudhu,  itu  menjadi masalah  bagi  masyarakat  yang  mayoritas  beragama  Islam  dengan adanya  HIPPAM  ini  jika  terjadi  pemadaman  listrik  maka  air  akan tetap mengalir dan masyarakat jika ingin menunaikan ibadah sholat dengan tepat waktu.
c. Masyarakat  menggunakan  HIPPAM  dapat  mengurangi  terjadi kecelakaan  seperti  kebakaran  pompa  air  seperti  yang  dialami  oleh Bapak Karim.
d. Dalam  pengelolaan  BUMDes  unit  usaha  HIPPAM  melakukan sosialisasi  tentang  air  bersih  untuk  pentingnya  pemanfaatan  air kehidupan  sehari-hari  dan  kedua  memberikan  metode  penjernihan air. Ditinjau dari indikator Ma’nawi (secara non-materi) melihat dari pernyataan  diatas  pemanfaatan  HIPPAM  secara  non  materi berdampak positif bagi masyarakat.
Pengelolaan  BUMDes  Primatera  unit  usaha  HIPPAM  memiliki manfaat  yang  baik  bagi  keberlangsungan  hidup  penduduk  desa  Prigi, meskipun  saat  ini  masyarakat  yang  bergabung  dalam  Himpunan Penduduk  Pemakai  Air  Minum  masih  rendah.  Potensi  desa  Prigi menjadi  penguat  unit  usaha  HIPPAM  Yangs  dikelola  BUMDes berdampak positif bagi masyarakat di desa Prigi.
BUMDES  membantu  masyarakat  untuk  mengoptimalkan  sumber daya  yang  dimiliki  untuk  digunakan  sebagai  modal  dan  mendapatkan pendapatan  guna  memenuhi  kebutuhan  keluarga.  Ajaran  Islam mendorong terjadinya hubungan seimbang dan timbal balik yang positif, dinamis, dan saling menghargai serta  menguntungkan antara keduanya. BUMDES  juga  memberikan  bimbingan,  memberikan  jalan,  atau menuntun  orang  lain  ke  arah  tujuan  yang  bermanfaat  bagi  hidupnya. Konsep  pemberdayaan  yang  di  contohkan Rasullullah mengandung pokok-pokok  pikiran  yang  sangat  maju  yang  dititikberatkan penghapusan  penyebab  kemiskinan    bukan  kemiskinan  bukan  pada penghapusan kemiskinan  semata seperti dengan memberikan bantuan-
bantuan  yang  sifatnya  sementara.  Dalam  mengatasi  penyebab  tersebut, Rasulullah  SAW tidak  hanya  memberikan  nasihat  dan  anjuran,  akan tetapi  juga  memberikan  tuntutan  berusaha  agar  masyarakat  mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya.
Dilihat  dari  pernyataan  diatas  bahwa  BUMDes  Primatera  unit usaha HIPPAM telah memberdayakan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam,  terbukti  dengan  BUMDes  pemberdayaan  ekonomi  melalui  unit usaha  HIPPAM  dengan  harga  terlebih  terjangkau,  memberikan keamanan  dan  mempermudah  masyarakat  dalam  mendapatkan  air bersih/air  minum  dan  juga  memberikan  bantuan  kepada  masyarakat yang kurang mampu.
Pemberdayaan  merupakan  bagian  muamalah  yang  sangat  penting kerena  berkaitan  dengan  pengembangan  dan  perubahan  bagi masyarakat. Al-Qur'an menjelaskan  pentingnya  perubahan  yang  dapat dilakukan salah satu diantaranya yang dilakukan agen pemberdayaan. Hal ini  termasuk  dalam  prinsip  kebersamaan  dan  gotong  royong.  Sebagai umat Islam kita dianjurkan untuk saling tolong menolong dan membatu karena  dalam  Islam  harta  harus  didistribusikan  salah  satunya  dengan membetuk  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  untuk mensejahterakan  masyarakat.  Dengan  adanya  kegiatan  pemberdayaan masyarakat  maka  pengetahuan,  keterampilan  masyarakat  akan bertambah  dan  masyarakat  menjadi  berdaya.  Seseorang  akan  bahagia ketika  semua  kebutuhan  dan  keinginan  terpenuhi  dari  segi  materi  atau non  material. Allah  SWT memerintahkan  manusia  untuk  hidup  lebih layak dan sejahtera.
Dalam ajaran Islam, umatnya dianjurkan untuk terus menerus berusaha memperbaiki  kehidupan  ekonominya.  BUMDes  Primatera  unit  usaha Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) berupaya untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  pelaksanaan  kegiatan pemberdayaan  masyarakat  BUMDes  Primatera  menerapkan  prinsip keadilan  dimana  seluruh  masyarakat  terlibat  dalam  kegiatan  tersebut. Masyarakat  desa  Prigi  mempunyai  hak  sama  atas  pelayanan  yang  adil dan tidak terdapat diskriminasi antar golongan. Selain itu kegiatan yang diadakan  tidak  mengandung  unsur  paksaan  untuk  berpartisipasi  dalam kegiatan yang dilakukan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  pengelolaan  BUMDes  unit  usaha HIPPAM  sudah  berjalan  baik  susuai  dengan  tugas  dan  prinsipnya.  Dampak program  pemberdayaan  BUMDes  unit  usaha  HIPPAM,  indikator Tamkin Maddi (Materi)  masyarakat  mengalami  perubahan  dalam  pengeluaran  untuk mendapatkan sumber air, dengan adanya HIPPAM harganya lebih terjangkau. Indikator Ma'nawi (secara  non  materi)  dengan  adanya  HIPPAM mempermudah  masyarakat  dalam  mendapatkan  air  bersih/air  minum, mengurangi  terjadinya  kecelakaan,  memudahkan  masyarat  memperoleh  air digunakan  wudhu  jika  terjadi  pemadaman  listrik,  pelaporan  keuangan  yang transparandan  akuntabel,  adanya  sosialisasi  tentang  pentingnya  pemanfaatan air bersih untuk kehidupan sehari-hari dan memberikan metode Penjernihan. Di  dalam Al-Qur'an dijelaskan  betapa  pentingnya  sebuah  perubahan, perubahan  itu  dapat  dilakukan  dengan  salah  satu  cara  diantaranya  yang dilakukan  agen  pemberdayaan.  Pada  pemberdayaan  ekonomi  melalui Himpunan  Penduduk  Pemakai  Air  Minum  (HIPPAM)  dengan  cara melakukan  sosialisasi  tentang  pemanfaatan  air  minum/air  bersih  dalam kehidupan sehari-hari dan metode cara mendapatkan air bersih, memberikan masyarakat  dengan  harga  yang  lebih  terjangkau,  dan  juga  melakukan pemasangan HIPPAM secara gratis.

## Daftar Pustaka
Ardiansyah, F., Firdaus, N. Y., & Muhtadi, R. (2021). Optimalisasi BUMDES
Berbasis  OVOP  (One  Village  One  Product)  Concept  Di  Kabupaten Pamekasan. Implementasi Manajemen & Kewirausahaan , 1 (2), 153-164.
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro
Chintary,  Valentine  Queen  dan  Asth  Widi  Lestari.  2016.  Peran  Pemerintah
Desa  Dalam  Mengelola  Dadan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes). JISIP:
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Polink .Vol. 5. No.2
Hamid,  Hendrawati.  2018. Manajemen  Pemberdayaan  Masyarakat. (Makasar:  De
La Macca)
403 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Hendra,  Tomi.  Pemberdayaan Masyarakat  dalam Perspektif  Al-Qur'an.  2018.
Jurnal Hikmah . Vol.11 No.2
Kamarosid, Herry. 2016. Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik
Desa . (Jakarta: Mitra Wacana Media)
Karinda,  Trivena  YP,  Welly  Waworundeng  dan  Alfon  Kimbal.  2020.  Tata
Kelola Badan Usaha Milik Desa, Jurnal Ilmu Politik.Vol.9. No. 3
Khairunnisa  dan  Citra  Indah  Merina.  2022.  Analisis  Kontribusi  pengelolaan
BUMDes  Terhadap  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  pendapatan  Asli Desa di Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul. SEIKO: Jurnal
Manajemen dan Bisnis . Vol. 4.No. 3
Muhtadi,  R.  (2012).  Sinergisme  Baitul  Maal  wa  tamwil  (BMT)  dengan  badan
usaha  milik  desa  (BUMDES)  sebagai  alternatif  penguatan  UMKM
Masyarakat Pedesaan di Madura. Jurnal Sains Ekonomi Islam Pascasarjana
Universitas Airlangga .
Ningsih,  Mulyati  dan  Abdur  Rohman.  2021.  Model  Pengembangan  Potensi
Desa  Melalui  Dana  Hibah  PDTT  Guna  Memperdayakan  Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Kaffa . Vol.1. No.1
Nugroho, Riant  dan Suprapto, Firre An. 2021. Badan Usaha Milik Desa Bagian
2: Pendirian BUMDes . Jakarta: Gramedia
Margayaningsih,  Dwi  Iriani.  2018.  Peran  Masyarakat  Dalam  Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat Di Desa. Jurnal Publiciana . No.1
Maryani,  Dedeh    dan  Nainggolan,  Ruth  Roselin  E.  2019. Pemberdayaan
Masyarakat. (Yogyakarta:  Penerbit  Deepublish  (Grup  Penerbitan  CV
Budi Utama))
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bojonegoro  No.4  Tahun  2021  Tentang  Badan
Usaha Milik Desa
Rosyidah,  F.,  Ardiansyah,  F.,  &  Muhtadi,  R.  (2021).  Bumdesma  Kampung
Tani:  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Berbasis  Akad  Syariah  Di Kabupaten Pamekasan. IQTISADIE , 1 (2), 193-224.
Saeful, Ahmad dan Sri Ramdhayanti. 2020. Konsep Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Islam. Jurnal Syar'ie . Vol.3
Salihin, Agus. 2021. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya
Pengembangan  Ekonomi  Masyarakat  Desa  Pejanggik. Jurnal  Al-Intaj.
Vol. 3 No. 1
Sanrego,  Yulizar.  2016. Fiqih  Tamkin  (Fiqih  pemberdayaan)  Bangun  Modal  Sosial
Dalam Mewujudkan Khiru Ummah . (Jakarta: Qisthi Press).
Sany,  Ulfi  Putra.  2019.  Prinsip-Prinsip  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam
Perspektif Al-Qur'an. Jurnal Ilmu Dakwah . Vol 39 No. 1
Setiawan,  Firman  dan  Iswatul  Hasanah.  2016.  Kemiskinan  dan
Pengentasannya Dalam Pandangan Islam. Jurnal Dinar Ekonomi Syariah .
Vol1. No.1
Setiawan,  Harry,    Sofiyan  Muhlisin  dan  Gunawan  Ikhtiono.  2022.  Analisis
Pengelolaan  BUMDes  dan  Dampaknya  Terhadap  Kehidupan Ekonomi  Masyarakat  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam  Studi  Kasus BUMDes  Ratu  Kemuning  Desa  Cimanggis  Bojonggede  Bogor. Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam . Vol. 5(1)
Suhu,  Bakri  La.  Raoda  M.  Djae  dan  Abdurrahman  Sosoda.  2020.  Analisis
Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Desa  Geti  Baru
Kecamatan  Bacan  Barat  Utara  Kabupaten  Halmahera  Selatan. Jurnal
Pemerintah Nusantara . Vol.1 No.1
Susilowati, Dwi. 2020. Skripsi: Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam
Sutrisna,  I  Wayan.  2020.  Eksistensi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)
Dalam Pembangunan Ekonomi Desa. Jurnal Cikrawarti . Vol. 3 No. 02
405 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Syam,  M.  Ardiansyah,  Suratno,  dan  Syahril  Djaddang.  2020.  Leterasi  Tata Kelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Jurnal Capacitarea. Vol. 1.
No.  2.  Widiastuti,  Harjanti  dkk.  2019.  Makelar  Tata  Kelola  Badan Usaha Milik Desa di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis . Vol. 22. No.
2
Utama,  R.  D.  R.,  Fitrandasari,  Z.,  Arifin,  M.,  &  Muhtadi,  R.  (2018).  Can
Mosque Fund Management For Community Economic Empowerment?:  An  Exploratory  Study. IJIBE  (International  Journal  of
Islamic Business Ethics) , 3 (2), 451-457.
Utomo,  Bahari  Wahyu  dan  Siti  Maimunah  Purnamasari.  2021.  Potret  Badan
Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Sebagai  Pilar  Pengembangan  Ekonomi Lokal Desa, Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan. Vol.
1. No. 1
Wowor,  Mario.  Frans  Singkoh  dan  Welly  Waworundeng.  2019.  Pengelolaan
Badan Usaha  Milik Desa  (BUMDes) Dalam  Peningkatan  Pendapatan Asli  Desa  Kemangka  Kecamatan  Tompaso. Jurnal  Jurusan  Ilmu
Pemerintah . Vol. 3 No. 3
Yuliana,  Elfida  dan  Natisia  Alinsari.  2022.  Penerapan  Tata  Kelola  Badan
Usaha Milik Desa dalam mewujudkan Sustainable Development Goals
Desa. Pemilik: Riset & Jurnal Akuntansi.Vol. 6. No. 3

## WAWANCARA
Abdul  Kamim  Selaku  Ketua  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  pada  26
Oktober 2022
Suyono  Selaku  Ketua  Himpunan Penduduk  Pemakai  Air  Minum  (HIPPAM) pada 28 Oktober 2022
Rokim  Sebagai  Masyarakat  Desa  Prigi  Yang  Berpartisipasi  dalam  Himpunan
Penduduk pemakai Air Minum (HIPPAM) pada tgl 29 Oktober 2022
Karji  Sebagai  Makat  Desa  Prigi  Yang  Berpartisipasi  dalam  Himpunan Penduduk pemakai Air Minum (HIPPAM) pada tanggal 29 Oktober 2022