Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
1 Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia, lukmanul.hakim@ubl.ac.id
2 Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia, risti@ubl.ac.id 3 Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia,
c indiiklama01@gmail.com
DOI : HTTPS://DOI.ORG/10.31949/JPL.V5I2.4545

## PERTANGGUNGJAWABAN SEORANG AYAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TIPU MUSLIHAT DAN MEMBUJUK ANAK
UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN
(Studi Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2021/PN Kot)
Lukmanul Hakim 1 Risti Dwi Ramasari 2 Cindi Iklima 3

## ABSTRACT
The development of the times not only has a positive impact on people's lives but also has a negative impact. This is proven by the increasing number of crimes that occur in Indonesia. The perpetrators of  these crimes do not only come from outside the home but can also come from their own homes or family. The problem approach that will be used in this study is a normative juridical approach and an empirical approach. Based on the results of the research and discussion in the previous chapter, the following conclusions can be drawn: Factors that cause a father to commit a crime of deception and persuade a child to have intercourse are due to several factors such as internal factors in the form of the defendant's lack of understanding of religion, the defendant's mental state was also a causal factor, as well as the existence of the defendant's sexual abnormalities such as pedophilia where the defendant prefers young children compared to someone of his age. In  addition to internal factors, external factors also influenced the defendant in committing the crime, such as environmental conditions and the circumstances where the defendant lived which supported the occurrence of the crime, then he could not give vent to his sexual desires because his wife was not at home, the defendant's low education, and the media. and technological advances were also a part of the external factors that caused the defendant to commit these actions. Criminal liability by a father who  commits a crime of deception and persuades a child to have intercourse is that the Defendant is sentenced to imprisonment for 13 (thirteen) years and a fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiahs) provided that the fine is not paid is replaced  by imprisonment for 6 (six) months and the period of arrest and detention that the Defendant has served is deducted entirely from the sentence imposed.
Keywords : Accountability; The Cause of a Father; Have Intercourse

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023

## Abstrak
Semakin berkembangnya zaman tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga membawa dampak yang negatif. Hal tersebut terbukti dengan makin maraknya kejahatan yang terjadi di Indonesia. Pelaku kejahatan tersebut juga tidak hanya berasal dari luar rumah, tetapi juga bisa berasal dari rumah atau keluarga sendiri.  Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Faktor penyebab seorang ayah melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yaitu dikarenakan adanya beberapa faktor seperti faktor internal yang berupa kurangnya pemahaman terdakwa terhadap agama, keadaan kejiwaan terdakwa pun ikut menjadi faktor penyebab, serta adanya kelainan seksual terdakwa seperti pedofilia yang dimana terdakwa  lebih menyukai anak kecil disbanding seseorang yang sebaya nya. Selain faktor internal adapun faktor eksternal yang ikut mempengaruhi terdakwa dalam melakukan tindak pidana, seperti keadaan lingkungan serta keadaan tempat tinggal terdakwa yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, lalu tidak bisa melampiaskan hasrat seksualnya karena istri sedang tidak berada di rumah, rendahnya Pendidikan terdakwa, serta media dan kemajuan teknologi pun menjadi salah satu bagian dari faktor eksternal yang menyebabkan terdakwa melakukan tindakan tersebut. Pertanggungjawaban pidana oleh seorang ayah yang melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan adalah Terdakwa dijatuhi pidana penjara kepada Terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
Kata kunci: Pertanggungjawaban; Penyebab Seorang Ayah; Melakukan Persetubuhan

## PRESUMPTION of LAW Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023

## A. Latar Belakang
Semakin berkembangnya zaman tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga membawa dampak yang negatif. Hal tersebut terbukti dengan makin maraknya kejahatan yang terjadi di Indonesia. Pelaku kejahatan tersebut juga tidak hanya berasal dari luar rumah, tetapi juga bisa berasal dari rumah atau keluarga sendiri.
Negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum mengatur adanya perlindungan kepada masyarakatnya dari kejahatan. Bahkan aturan tersebut sangat tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun pada nyatanya, walaupun negara sudah jelas dan tegas mengatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan akan tetapi masih banyak kasus sampai detik ini masyarakat tidak terlindungi dirinya maupun kehormatannya dikarenakan oleh orang- orang  yang tidak sadar akan norma-norma yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma hukum yang berlaku. 1
Dari Pasal tersebut di atas tertera dengan  baik mengenai kewajiban orang tua yang salah satunya melindungi anak. Namun hal itu tetap tidak diindahkan oleh orang tersebut dan justru orang tua menjadi akibat trauma anak karena tindakan kejahatan yang dilakukan. Seperti halnya perlakuan pencabulan atau persetubuhan yang dilakukan orang tua pada hal ini ayah terhadap anaknya.
Pencabulan atau persetubuhan oleh ayah terhadap anak adalah tindakan yang sangat tidak berperikemanusiaan apalagi apabila pelaku pencabulan tadi dilakukan sang ayah dengan tipu muslihat terhadap anak kandungnya sendiri yang dalam hakikatnya ayah adalah galat satu loka berlindungnya seseorang anak berdasarkan aneka macam ancaman kejahatan apapun yang mengancamnya. 2
Adapun kasus mengenai seorang ayah yang melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yang terdapat di atas dapat tercemin dalam Putusan Pengandilan Negeri Kota Agung yang mana telah terjadi tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa selaku ayah kandung dari korban dengan cara awalnya Terdakwa yang sedang memijat kedua kaki Anak Korban hingga lama kelamaan pijatan Terdakwa sampai ke pangkal paha anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban jika Anak Korban mengalami sakit kelenjar pada bagian pangkal paha yang dapat menyebabkan kematian saat Anak Korban
1 Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana , Rangkang education, Yogyakarta, hlm. 34.
2 Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, Sheila Monica Yohanes. 2021. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PNTjk) , Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social- Political Governance, Vol. 1  No. 3 September-Desember 2021.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
melahirkan nantinya yang mana mendengar perkataan Anak Korban tersebut pun Anak Korban merasa takut.
Selanjutnya Terdakwa mengatakan jika pengobatan penyakit kelenjar tersebut oleh tabib akan menimbulkan rasa sakit karena pengobatan akan dilakukan dengan cara alat kelamin Anak Korban dimasukkan kayu agar kelenjar yang ada di pangkal paha tersebut berpindah ke alat kelmain Anak Korban dan saat kelenjar tersebut berpindah ke pangkal paha maka akan pecah hingga akhirnya sembuh yang mana perkataan Terdakwa tersebut membuat Anak Korban merasa takut hingga akhirnya Terdakwa memutuskan agar Anak Korban diobati di rumah saja, selanjutnya Terdakwa mengobati Anak Korban dengan cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan hingga sebanyak 7 (tujuh) kali Sesuai hal tadi pada atas, penulis tertarik untuk mengkaji dengan judul: Pertanggungjawaban Seorang Ayah yang Melakukan Tindak Pidana Tipu Muslihat dan Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2021/PN Kot).
B. Identifikasi Masalah 1. Apa saja faktor penyebab seorang ayah melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2021/PN Kot)?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh seorang ayah yang melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2021/PN Kot)?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Faktor penyebab seorang ayah melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan (Studi Putusan Nomor : 435/Pid.Sus/2021/PN Kot)
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Pertanggungjawaban pidana oleh seorang ayah yang melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2021/PN Kot).
D. Metode Penelitian Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan ( Library Research) terhadap hal- hal yang bersifat  teoritis  yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pendekatan empiris adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyek di lapangan baik berupa

## PRESUMPTION of LAW Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasari pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. 3
Jenis serta asal bahan hukum dipergunakan pada penelitian terdiri dari bahan  hukum  primer,  sekunder  serta  tersier.  Pengumpulan  bahan  hukum dilakukan menggunakan cara mengidentifikasi serta menginventarisasi asas hukum  positif,  meneliti  bahan  pustaka  (buku,  jurnal  ilmiah,  laporan penelitian)  serta  sumber  bahan  hukum  lain  relevan  sesuai  permasalahan hukum  diteliti.  Bahan  hukum  dikumpulkan  lalu  diklasifikasikan,  diseleksi serta  dipastikan  tak  saling  bertentangan  untuk  memudahkan  analisis  serta konstruksi.
E. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Faktor Penyebab Seorang Ayah Melakukan Tindak Pidana  Tipu Muslihat Dan Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2021/PN Kot). Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Ibu Eva Susiana selaku hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, Terdapat dua faktor yang menjadi penyebab seorang ayah melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan, yaitu;  salah satu penyebab terjadinya tindak pidana  tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan  karena kurangnya pemahaman pelaku terhadap agama, oleh karena itu terdakwa berani melakukan Tindakan tersebut terhadap anaknya sendiri tanpa memikirkan dampak serta dosa yang akan diperolehnya karna Tindakan itu.  Bukan hanya pengaruh faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya tindak pidana tetapi faktor keadaan tempat tinggal korban pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana pemerkosaan. Yang dimana pada saat kejadian itu ibu korban yang sedang pergi merantau bekerja ke Jakarta, sehingga di dalam rumah tersebut hanya tinggal bertiga bersama dengan Terdakwa serta adiknya. Melihat Adanya kesempatan yang dimana keadaan rumah saat itu sedang sepi, membuat terdakwa berpikir memiliki kesempatan dan berani untuk melakukan tindak pidana tersebut tanpa memikirkan akibat dari tindakannya tersebut bisa berdampak berkepanjangan terhadap mental dan psikis korban. Maka dari itu keadaan tempat tinggal korban juga ikut adil dalam menentukan faktor tindak pidana pemerkosaan. 4
Faktor ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana, apabila seseorang mengalami kesusahan dalam bidang perekonomian maka akan dapat mengganggu akal pikirannya sehingga berakibat orang akan mengalami stres berat. Dampak stres berat yang di alami membuat pelaku tidak lagi dapat mengontrol dirinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor
3 Soedarso. 1992. Kamus Hukum , Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 5.
4 Wawancara dengan Eva Susiana  hakim  Pengadilan Negeri Kota Agung.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
Pendidikan serta ekonomi yang rendah ikut mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku, sehingga mereka dapat melakukan kejahatan seperti  tindak pidana  seorang ayah melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan.
Berdasarkan uraian diatas maka dapat di artikan bahwa faktor penyebab seorang ayah melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yaitu dikarenakan adanya beberapa faktor seperti faktor internal yang berupa kurangnya pemahaman terdakwa terhadap agama, keadaan kejiwaan terdakwa pun ikut menjadi faktor penyebab, serta adanya kelainan seksual terdakwa seperti pedofilia yang dimana terdakwa lebih menyukai anak kecil disbanding seseorang yang sebaya nya. Selain faktor internal adapun faktor eksternal yang ikut mempengaruhi terdakwa dalam melakukan tindak pidana, seperti keadaan lingkungan serta keadaan tempat tinggal terdakwa yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, lalu tidak bisa melampiaskan hasrat seksualnya karena istri sedang tidak berada di rumah, rendahnya Pendidikan terdakwa, serta media dan kemajuan teknologi pun menjadi salah satu bagian dari faktor eksternal yang menyebabkan terdakwa melakukan tindakan tersebut.
2. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Seorang Ayah Yang Melakukan Tindak Pidana Tipu Muslihat Dan Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2021/PN Kot)
Seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan tindak pidana, jika perbuatan dari terdakwa terbukti sebagai salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana seperti yang sudah tertera dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, yang memiliki  konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan untuk tercapainya kepastian hukum tersebut, Didalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggungjawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Oleh karena itu pertanggung jawaban tindak pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain. 5
Pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari perbuatan pidana, seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban tanpa terlebih dahulu ia melakukan tindak pidana. Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka terdakwa harus terbukti melakukan kesalahan. Pertanggungjawaban pidana adalah untuk menetukan seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Jika ia dipidana maka harus terbukti yang dilakukan bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eva Susiana selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, beliau mengatakan bahwa di dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan konsep
5 Wawancara dengan Eva Susiana  hakim Pengadilan Negeri Kota Agung

## PRESUMPTION of LAW Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea . Mens rea didasarkan pada suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang bersalah jika pikiran orang itu jahat. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidanakan seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana ( actus reus ), dan ada sikap batin jahat/tercela
( mens rea ). Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tertanggal 10 Januari 2020 yang diterbikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 14 Juni 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan dibenarkan oleh Anak Korban di persidangan Anak Korban lahir pada tanggal Oktober 2007 sehingga pada waktu persetubuhan tersebut dilakukan, yakni pada bulan Juli hingga September pada tahun 2021, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang mana dengan usia tersebut Anak Korban masih termasuk dalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan demikian persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak;
6
Menimbang, bahwa tipu muslihat tersebut berhasil membuat Anak Korban percaya sehingga tidak melawan saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadapnya, bahwa selain itu Terdakwa juga sempat menjanjikan akan membelikan handphone untuk Anak Korban apabila Anak Korban berhasil sembuh dari penyakit yang diderita olehnya. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi.  Kemudian  oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya. 7
Secara komprehensif Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan  meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.
6 Wawancara dengan Eva Susiana  hakim Pengadilan Negeri Kota Agung
7 Wawancara dengan Eva Susiana  hakim Pengadilan Negeri Kota Agung

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
Berdasarkan wawancara dengan Ibu Eva Susiana selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, pertanggungjawaban pidana merupakan penerapan tanggung jawab seseorang untuk menerima konsekuensi pidana penjara yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini menuntut kemampuan bertanggungjawab si pelaku dan berkaitan dengan kesalahan sebagai asas fundamental dalam hukum pidana, yang mendalilkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Tujuan dari pertanggungjawaban pidana adalah mencegah seseorang untuk melakukan tindak pidana dan memberikan efek jera bagi terpidana agar tidak menjadi orang yang melakukan tindak pidana yang sama lagi ( residivis ). 8
Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan oleh Majelis Hakim, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana  penjara ( straafmat ) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Korban, Terdakwa, dan masyarakat luas.
Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
Menurut Ibu Ibu Eva Susiana, pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua  yang tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kot adalah 9

## MENGADILI:
a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipu  muslihat dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah
8 Wawancara dengan Eva Susiana  hakim Pengadilan Negeri Kota Agung
9 Wawancara dengan Eva Susiana  hakim Pengadilan Negeri Kota Agung

## PRESUMPTION of LAW Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
e. Menetapkan barang bukti berupa: 1) 1 (satu) potong baju tidur terusan warna hitam;
2) 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
3) 1 (satu) potong celana pendek warna biru;
4) 1 (satu) potong sprei warna merah hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).
Berdasarkan uraian dari permasalahan diatas maka dapat disimpulkan bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dari itu dijatuhilah pidana penjara kepada Terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menurut penulis, penjatuhan pidana penjara dan pidana denda oleh majelis hakim a quo tersebut telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
F. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Faktor penyebab seorang ayah melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yaitu dikarenakan adanya beberapa faktor seperti faktor internal yang berupa kurangnya pemahaman terdakwa terhadap agama, keadaan kejiwaan terdakwa pun ikut menjadi faktor penyebab, serta adanya kelainan seksual terdakwa seperti pedofilia yang dimana terdakwa lebih menyukai anak kecil disbanding seseorang yang sebaya nya. Selain faktor internal adapun faktor eksternal yang ikut mempengaruhi terdakwa dalam melakukan tindak pidana, seperti keadaan lingkungan serta keadaan tempat tinggal terdakwa yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, lalu tidak bisa melampiaskan hasrat seksualnya karena istri sedang tidak berada di rumah, rendahnya Pendidikan terdakwa, serta media dan kemajuan teknologi pun menjadi salah satu bagian dari faktor eksternal yang menyebabkan terdakwa melakukan tindakan tersebut.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
2. Pertanggungjawaban pidana oleh seorang ayah yang melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan adalah Terdakwa dijatuhi pidana penjara kepada Terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.\
G. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis jelaskan diatas, maka penulis mempunyai beberapa saran yang dapat dijadikan masukan, yaitu :
1. Perlunya ada pengetahuan akan ilmu tentang sex education dilingkungan masyarakat.
2. Perlu adanya Undang-Undang yang mempertegas akan perlindungan perempuan dan anak dan di sosialisaikan didalam lingkungan masyarakat agar masyarakat tau akibat dari tindakan pemerkosaan tersebut.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdussalam. 2007. Hukum Perlindungan Anak , Restu Agung, Jakarta. Adami Chazawi. 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan , PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana , Rangkang education, Yogyakarta.
Aziz Syamsuddi. 2011. Tindak Pidana Khusus , Sinar Grafika, Jakarta.
Barda Nawawi Arif. 1998. Beberapa Aspek Kebijaksanaan penegakan dan pengembangan Hukum pidana , Citra Aditya Bagti, Bandung. Eddy O.S. Hiarij. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
Fitri Wahyuni. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
Hadi Supeno. 2010. Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radika Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hanafi dan Mahrus. 2015. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana , Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta. Hasbullah F. Sjawie.  2015. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi , Prenada Media Group, Jakarta. H. Suyanto. 2018. Pengantar Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta.
Jan Remmelink. 2003. Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Laden Marpuang. 2004. Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya , Sinar grafika, Jakarta.
Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana , Cetakan ke-6, Rineka Cipta, Jakarta. Nikmah Rosidah. 2019. Sistem Peradilan Pidana Anak , Aura, Lampung.
Nurul Irfan Muhammad. 2009. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah , Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta
P.A.F Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung. P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. Delik-Delik Khusus (Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan) , Sinar Grafika, Jakarta.
R. Abdoel Djamali. 2010. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi , Rajawali Pers, Jakarta.
Ridwan A. Halim. 1982. Hukum Pidana dan Tanya Jawab , Ghalia Indonesia, Jakarta.

## PRESUMPTION of LAW Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
Roeslan Saleh. 1983. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana ,
Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
------------------. 1999. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Askara Baru, Jakarta. R. Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , Politea, Bogor. Sutan Remy Sjahdeini. 2007. Pertanggungjawan Pidana Korporasi, Grafiti Pers.
Tn Syamsyah. 2011. Tindak Pidana Perpajakan , PT Alumni, Bandung.
Takdir. 2013. Mengenal Hukum Pidana, Penerbit Laskar Perubahan, Sulawesi Selatan. Teguh Prasetyo. 2010. Hukum Pidana , Raja Grafindo Persada, Depok.
-------------------. 2014. Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta. Tolib Setiady. 2010. Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia .  Alfabeta, Bandung. Wirjono Prodjodikoro. 1986. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia , PT Eresko, Bandung.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo . Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo . Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## C. Sumber Lainya
Aulia Shafira, Erna Dewi, Zainudin Hasan. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Desa Merak Batin

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat, Vol 3, No 2. David Sudarsono. 2016. Penipuan Yang Mengatasnamakan Arisan Dihubungkan Dengan Pasal 378 KUHP. Skripsi(S1) thesis, Universitas Pasundan, Bandung.
Eva S , Zainudin Hasan, Rissa AM, dan Aditia Arief Firmanto. 2022.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Lampung Selatan, Jurnal Hukum Malahayati, Vol. 3 No. 1 April 2022. Ida A. A. Dewi. 2019. Cat-calling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual . Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol. 4, No. 2. Kamus Hukum. 2022. https://kamushukum.web.id/arti-kata/tipu-muslihat/,
diakses pada tanggal 07 September 2022, pukul 12.05 WIB. Kenny Wiston, Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana, https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja- dalam-hukum pidana/#:~:text=Kesengajaan%20(dolus),Kesengajaan%20yaitu%20 menghendaki&text=Kesengajaan%20sebagai%20maksud%20yaitu% 20menghendaki,timbulnya%20akibat%20dari%20perbuatan%20itu. diakses pada tanggal 8 November 2022 pukul 12.40 WIB.
Lukmanul Hakim, Okta Ainita,  Justicia Tessalonika Panjaitan. 2022.
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Sepeda Motor, Bureaucracy Journal, Volume 2 Nomor 1, Januari-April 2022. Muhammad Arif Kurniawan Hasibuan. 2019. Tinjauan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Penyuapan. Skripsi thesis, Universitas Dharmawangsa.
Moh. Khoiruddin. 2010. Tipu muslihat kepada anak orang Islam untuk memilih agama lain: studi analisis Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di Indonesia. Undergraduate thesis,
IAIN Sunan Ampel Surabaya.
Tio Shanjaya, Risti Dwi Ramasari. 2021.
Implementasi Hukum Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pengrusakan Terhadap Barang Kepunyaan Orang Lain Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi , Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa  (JPPIM), Volume: 2, Number: 4, Desember 2021.
Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, Sheila Monica Yohanes. 2021.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus- Anak/2021/PNTjk)
, Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 1  No. 3 September-Desember 2021.