Otoritas Dan Gerakan Keagamaan Daengguru ..

## OTORITAS DAN GERAKAN KEAGAMAAN DAENGGURU: STUDI SEJARAH ISLAMISASI DI SULAWESI SELATAN
Mustari Bosra Universitas Negeri Makasar Email: bosra_mustari@yahoo.com

## Abstract
This  paper  is  about  the  Islamization  movement  of  the  kingdoms  in  South  Sulawesi, sointegrated sara  'is into a  social  institution  called pangadereng (Bugis) angadakkang (Makassar). To ensure the upholding of Islamic law, which has been integrated into the social system, a religious bureaucracy (Islam) known aswas formed sara '. The royal bureaucratic officials who handle this institution, from the central level to the village or village level are called parewa sara ', which in this study uses the term daengguru . This integration pattern was developed in almost all Islamic kingdoms in South Sulawesi. Adat has its own field and sharia controls its own field. One another should not disturb each other. When the King of Bone La Maddarremmeng was about  to  confront  Islam  and  customs,  he  was  opposed  by  all  parties.  When  Arung  Matowa Wajo declared a strong Islamization, he was also evicted from his position.
Keywords: Islamization, Religious Movement, Daengguru, South Sulawesi
Abstrak
Tulisan  ini  tentang  gerakan  Islamisasi  terhadap  kerajaan-kerajaan  di  Sulawesi  Selatan  maka diintegrasikanlah sara‟ ke  dalam  pranata  sosial  yang  disebut pangadereng (Bugis) angadakkang (Makassar).  Untuk  menjamin  tetap  tegaknya  syariat  Islam  yang  telah  terintegrasi  ke  dalam pranata sosial itu dibentuklah lembaga birokrasi keagaman (Islam) yang dikenal sebagai sara‟. Pejabat  birokrasi  kerajaan  yang  menangani  lembaga  ini,  dari  tingkat  pusat  hingga  desa  atau kampung disebut parewa sara‟, yang dalam kajian ini digunakan istilah daengguru . Pola integrasi yang seperti itulah yang dikembangkan dalam hampir semua kerajaan Islam di Sulawesi Selatan. Adat memiliki bidangnya sendiri dan syariat menguasai bidangnya sendiri. Antara satu dengan yang  lainnya  tidak  boleh  saling  ganggu  menggangu.  Ketika  Raja  Bone  La  Maddarremmeng hendak  mempertentangkan  antara  Islam  dengan  adat  kebiasaan,  dia  dimusuhi  oleh  semua pihak. Ketika Arung Matowa Wajo mencanangkan Islamisasi yang kaaffah, dia pun digusur dari kedudukannya.
Kata Kunci: Islamisasi, Gerakan Keagamaan, Daengguru, Sulawesi Selatan

## PENDAHULUAN
Sulawesi  Selatan  adalah  salah  satu  daerah  yang  umat  Islamnya  terkenal  sangat  taat menjalankan agamanya. 1 Hasil ini tidak lepas dari proses sejarah masa lalu yang sangat panjang –dalam  konteks  ini  ditentukan  antara  tahun  1914-1942.  Dalam  kurun  waktu  itu  telah  terjadi trasformasi  sosial  yang  sangat  signifikan  di  kalangan  umat  Islam,  yakni  bergesernya  dan
1 Mustaqim Pabbajah, Religiusitas dan Kepercayaan Masyarakat Bugis-Makasar , dalam Jurnal al-Ulum Vol. 12 No. 2 Tahun 2012, 397-418; Jubba, dkk., Kompromi Islam dan Adat pada Praktik Keagamaan Muslim Bugis  di  Sulawesi  Selatan ,  dalam  JSW:  Jurnal  Sosiologi  Walisongo  Vol.  2  No.  2  Tahun  2018,  137-148; Sabara Nuruddin, Islam dalam Tradisi Masyrakat Lokal di Sulawesi Selatan , dalam Mimikri: Jurnal Agama dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 Tahun 2018, 50-67.
terdistribusikannya  tanggung  jawab  pengembangan  dan  pemeliharaan  Islam  dari  para  “ulama parewa  sara ”  yang  secara  struktural  berada  dalam  lingkaran  birokrasi  kerajaan  ke  tangan  para “ulama-bebas”.
Beberapa  hasil  riset  tentang  Islam  di  Sulawesi  Selatan  seperti  riset  Armin, 2 Wekke, 3 Darmawijaya & Abbas, 4 Sakka, 5 Abdullah, 6 dan Rahmawati 7 menunjukkan, sejak Islam diterima oleh penduduk dan dijadikan agama resmi beberapa kerajaan besar seperti Gowa, Luwu dan Bone  pada  awal  abad  ke-17,  secara  struktural,  agama  itu  berada  di  bawah  tanggung  jawab langsung  dari  para  bangsawan  penguasa.  Hal  ini  mengakibatkan  tidak  bisa  dipisahkan  antara pemelihara  pemerintahan  dengan  pengatur  ritual  keagamaan.  Keduanya  berasal  dari  sumber sosial  yang  sama  yaitu  para  bangsawan. 8 Kondisi  ini  terjadi  disebabkan  oleh  raja  yang  telah diislamkan para ulama, mengkonversi dari kerajaan non Islam menjadi kerajaan Islam, seperti kerajaan  Gowa. 9 Jadi,  “kekuasaan  pusat”  yang  “di-Islam-kan”  atau  dengan  kata  lain,  “Islam masuk” melalui “pintu gerbang istana”. Dengan demikian, maka proses Islamisasi lebih lanjut berpusat pula di “istana.” Para bangsawan penguasa yang diwakili oleh para parewa sara‟ secara struktural adalah pemegang otoritas dan penanggung jawab pengembangan Islam.
Namun, keadaan tersebut mengalami perubahan secara drastis dan dramatis sejak awal hingga  pertengan  abad  ke-20.  Bermula  dari  keberhasilan  pemerintah  Hindia  Belanda menaklukkan dan menguasai secara penuh semua kerajaan lokal merdeka 10 di Sulawesi Selatan pada tahun 1905-1906. 11 Hingga pada akhirnya pembekuan beberapa kerajaan, seperti Bone 12
2 Mardi  Adi  Armin, Islam  &  Tradisi  Budaya  di  Sulawesi  Selatan ,  dalam  Jurnal  Adabiyah  Vol.  10  No.  2 Tahun 2010, 237-251.
3 Ismail Suardi Wekke, Islam  dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis , dalam Analisis: Jurnal Studi Keislaman Vol. 13 No. 1 Tahun 2013, 27-56.
4 Darmawijaya & Irwan Abbas, Sejarah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan 1926-1942 , dalam Jurnal Lektur Keagamaan Vol. 12 No. 2 Tahun 2014, 465-478.
5 La Sakka, Historiografi Islam di Kerajaan Bantaeng , dalam Jurnal al-Qalam Vol. 20 No. 1 Tahun 2014, 65- 74.
6 Anzar  Abdullah, Islamisasi  di  Sulawesi  Selatan  dalam  Perspektif  Sejarah ,  dalam  Paramita:  Historical Studies Journal Vol. 26 No. 1 Tahun 2016, 86-94.
7 Rahmawati, Perspektif Baru dalam Proses Penyebaran Islam di Kerajaan Bone Sulawesi Selatan Indonesia pada Abad ke 17 , dalam Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Vol. 3 No. 1 Tahun 2015, 80-87.
8 Taufik  Abdullah, Pengantar ,  dalam  Taufik  Abdullah, Agama  dan  Perubahan  Sosial,  V-XV ,  (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), xi.
9 Puji  Siswadi, Politik  Islamisasi  Kerajaan  Gowa-Tallo  Terhadap  Tiga  Kerajaan  Tellumpoccoe  (Bone, Soppeng,  Wajo)  pada  Abad  17 ,  dalam  Rihlah:  Jurnal  Sejarah  dan  Kebudayaan  Vol.  4  No.  1  Tahun  2016, 120-140.
10 Menurut  G.J.  Resink,  pada  periode  akhir  abad  ke-19,  terdapat  sejumlah  kerajaan  yang  masih  berstatus sebagai  negeri contractueele  bondgenooten ,  yakni  negeri  sekutu  yang  secara  hukum  setara  dengan  negeri Hindia  Belanda.  Di  Sulawesi  Selatan,  kerajaan-kerajaan  yang  masih  memiliki  status  seperti  itu,  adalah Gowa, Bone, Luwu, Wajo dan Soppeng. Lihat: Lapian (1997: 216-217)
11 Penomena perang penaklukan kerajaan-kerajaan merdeka dan penandatanganan korteverklaring pada awal abad  XX  itu  bukan  hanya  terjadi  di  Sulawesi  Selatan.  Dalam  waktu  yang  hampir  bersamaan,  pemerintah Hindia  Belanda  telah  melancarkan  pula  perang  yang  sama  terhadap  kerajaan-kerajaan  merdeka  yang tersebar  di  Sulawesi  Tengah,  antara  lain:  Kerajaan  Moutong,  lihat:  Kambay  (1997);  Kerajaan  Sigi,  lihat: Lamarauna  (1997);  Kerajaan  Mori,  lihat:  Hasan  dan  Mahid  (1997);  dan  kerajaan  Luwuk-Banggai,  lihat: Siojang (1997).

## Mustari Bosra
dan  Gowa 13 yang  kemudian  diikuti  pengangkatan  pejabat  birokrasi  kolonial  menyebabkan tercorengnya pranata sosial tradisional yang  disebut pangadakkang (Makassar) atau pangadereng (Bugis) 14 pada  satu  sisi  dan  tersingkirnya  sebagian  bangsawan  penguasa  tradisional  dari lingkaran birokrasi pemerintahan Hindia Belanda pada sisi lainnya. Mereka yang tersingkir itu, bukan hanya para  pemangku adat yang bergelar s omba, mangkau, karaeng, opu, arung, gallarrang, dan  sebagainya,  tetapi  termasuk  di  dalamnya  para  ulama  yang  menduduki  berbagai  jabatan parewa sara‟. Seperti: Daengta Kaliya, Daengimang dan Daengguru
PEMBAHASAN Parewa Sara’ dan Adat-Istiadat Warisan Pra-Islam
Sebagai  konsekuensi  logis  atas  terjadinya  Islamisasi  terhadap  kerajaan-kerajaan  di Sulawesi Selatan maka diintegrasikanlah sara‟ ke dalam pranata sosial yang disebut pangadereng (Bugis) angadakkang (Makassar).  Untuk  menjamin  tetap  tegaknya  syariat  Islam  yang  telah terintegrasi ke dalam pranata sosial itu dibentuklah lembaga birokrasi keagaman (Islam) yang dikenal sebagai sara‟. Pejabat birokrasi kerajaan yang menangani lembaga ini, dari tingkat pusat hingga desa atau kampung disebut parewa sara‟, yang dalam kajian ini digunakan istilah daengguru untuk mewakilinya, sebagaimana telah dijelsakan terdahulu.
Sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan, struktur organisasi lembaga sara‟ disesuaikan dengan  strutur  organisasi  lembaga ada‟. 15 Petta  Kali (Bugis)/ Daengta  Kaliya (Makassar)  adalah pejabat  birokrasi  keagamaan  (Islam)  tertinggi  dalam  suatu  kerajaan.  Dia  mengepalai  lembaga sara‟ secara keseluruhan. Berdasarkan struktur, petta kali atau daengta kaliya sejajar  dalam arti berdampingan  dengan raja, berkedudukan di Ibukota kerajaan. Di tingkat distrik yang pada umumnya adalah kerajaan bawahan 16 lembaga sara‟ dikepalai oleh i mang bate atau i mang limpo , 17 yang sering juga disebut guru pangpawa, berdampingan dengan kepala distrik atau raja bawahan yang  disebut gallarrang,  karaeng,  arung,  anang, dan  sebagainya.  Di  tingkat  desa  atau  kampung, lembaga sara‟ dikepalai  oleh imang desa  atau imang kampung yang  sering  juga  disebut guru dan disapa sebagai daengguru, berdampingan dengan kepala desa atau kepala kampung, yang disebut daeng,  punggawa,  lo‟mo ,  dan  sebagainya.    Dalam  menjalankan  tugasnya,  pejabat-pejabat
12 Kerajaan  Bone  dibekukan  setelah  kalah  berperang  dengan  tentara  pemerintah  Hindia  Belanda  pada  akhir tahun 1905 dan baru direhabilitasi kembali dengan status zelfbestuur di bawah pimpinan raja bone ke-32, Andi Mappanyukki pada tahun 1930. Lihat: Patunru dkk (1995: 268).
13 Kerajaan  Gowa  dibekukan  sejak  rajanya  I  Makkulau  Daeng  Serang  Karaeng  Lembang  Parang  Sultan Husain Tumenanga ri Bundukna meninggalkan kerajaanya pada awal tahun 1906 dan direhabitasi kembali dengan  status zelfbestuur di  bawah  pimpinan  raja  Gowa  ke-35,  I  Mangimangi  Daeng  Mattutu  Karaeng Karaeng Bontonompo Sultan Muhammad Tahur Muhibuddin pada tahun 1936. Lihat: Patunru (1993: 121).
14 Tentang norma yang mengatur sistem sosial di Sulawesi Selatan itu, lebih lanjut lihat uraiannya dalam bab II.  Untuk  kepentingan  praktis,  maka  dalam  penyebutan  berikutnya,  hanya  digunakan  salah  satu  di  antara pangadakkang atau pangadereng.
15 Dimaksudkan  dengan  lembaga ada’ dalam  hal  ini  adalah  lembaga  birokrasi  kekuasaan  kerajaan  yang menangani masalah pemerintahan secara umum.
16 Oleh pemerintah Hindia Belanda, daerah atau kerajaan bawahan yang agak besar dan penduduknya banyak diberi status distrik, sedangkan yang lebih kecil diberi satatus onder-distrik.
17 Dalam  beberapa  kerajaan,  terdapat  pejabat parewa  sara’ di  tingkat  kerajaan  atau  daerah  bawahan  yang memakai gelar kali, Di Wajo, misalnya terdapat dua daerah bawahan yang pejabat parewa sara’ -nya disebut kali ,  yaitu kali Belawa  dan kali Pammana.  Di  Gowa,  sebelum  perang  perang  Makassar,  terdapat  juga seorang kali bawahan, yaitu kali Bontoala.
Otoritas Dan Gerakan Keagamaan Daengguru ..
keagamaan tersebut tadi dibantu oleh beberapa orang pejabat parewa sara‟ lainnya yang disebut katte, amele, bidala, dan doja.
Dengan terbentuknya lembaga sara‟ , maka terdapatlah dua macam lembaga dalam sistem pemerintahan  kerajaan  Islam  di  Sulawesi  Selatan,  yaitu ada‟ dan sara‟ .  Dalam  batas kewenangannya masing-masing, kedua lembaga memiliki kedudukan yang sama. Hal itu dapat dilihat dalam ungkapan lontara, sebagaimana dikutip Ramlah Hakim.
“Mappakarajai sara‟e ri ade‟e. Mappekalebbi‟i ade‟e ri sara‟e. Temmakkullei massarang sara‟e sibawa ade‟e. Temmakkullei ade‟e narusa‟ taro bicarana sara‟e. Temmakkullei sara‟e narusa‟ taro bicaranna ade‟e.  Pusai  ade‟e  ri  taro  bicaranna,  masappai  ri  bicaranna  sara‟e.  Pusai  sara‟e  ri  taro  bicaranna, massappai ri bicaranna ade‟e. Tempeddingngi siapusa-pusang ia dua, ade‟e sibawa sara‟e. Tempeddingi sirasa‟  taro  bicaranna  dara‟e  sibawa  ade‟e. (Aritinya: Sara‟ menghormati ada‟ . Ada‟ menghormati sara‟ . Ada‟ dan sara‟ tidak boleh dipisahkan. Ada‟ tidak boleh membatalkan putusan sara‟.  Sara‟ tidak  boleh  membataklan  putusan ada ’.  Apabila ada‟ tidak  dapat memutuskan  suatu  perkara,  maka  ia  mencari  bantuan  kepada sara‟ .  Apabila sara‟ tidak dapat memutusakan suatu perkara, maka ia meminta bantuan kepada ada‟. Ada‟ dan sara‟ tidak  boleh  sesat  menyesatkan.    Tidak  boleh  saling  membatalkan  keputusan  antara ada‟ dan sara‟ ).” 18 Menurut  Noorduyn, 19 yang  membedakan  antara  pejabat ada‟ dari  pejabat sara‟ adalah tugasnya. Pejabat ada‟ bertugas melaksanakan urursan pemerintahan secara umum. Sedangkan pejabat sara‟ betanggung  jawab  dalam  hal  pelaksanaan  ibadat,  zakat,  pengawasan  dan pemakmuran masjid, serta pelaksanaan perkawinan dan kewarisan.
Sama  halnya  para  pejabat ada‟, yang  biasanya  berasal  dari  keturunan  para  bangsawan, para pejabat sara‟ pun pada umumnya direkrut dari keturunan para bangsawan. 20 Mengapa para pejabat  parewa sara‟ sebaiknya  dipilih  dari  golongan  bangsawan?  Dato  Ri  Bandang 21 ketika diangkat menjadi kali di Wajo, guna menata lembaga sara‟ di sana, menjelaskan sebagai berikut: “Iae kueloreng katte ri Wajo ranrenge, temmabusung tettong ri mimbara‟e mappangaja, nasaba arollata ri  Nabitta  Muhammad  saw,  apa‟  wija  arung  tosa  Nabitta.  Wija  bate  lompoesa  muala  bilala, temmabusung tettong ri tengngana masigi‟e mangobbireng deceng appalang, pammase, nasaba arolatta ri sahaba‟na  Nabitta,  apa‟  wija  arung  muto  sahaba‟na  Nabitta.  Arung  mabbicaraesa  muala  amele, temmabusung majello-jello ri laleng masigi ri olona puang ri Wajo, matui tudangnge. Dara arungngesa muala pampawa ri limpoe. (Artinya: Yang saya kehendaki menjadi katte di Wajo ialah ranreng supaya tidak durhaka berdiri di atas mimbar memberi nasehat, sebagai ikutan kita kepada Nabi  Muhammad  saw  yang  juga  adalah  keturunan  bangsawan.  Saya  berharap  agar turunan batelompo yang kamu angkat menjadi bilala, supaya tidak merasa durhaka berdiri di tengah-tengah  masjid  mengajak  orang  kepada  kebaikan,  pahala,  dan  rahmat.  Hal  ini sebagai  ikutan    kepada  sahabat-sahabat  Nabi  yang  mereka  juga  adalah  keluarga bangsawan. Saya berharap agar arung mabbicara yang kamu angkat menjjadi amele agar tidak
18 Lihat: Hakim (1991: 92).
19 Lihat Noorduyn (1964: 93).
20 Meskipun demikian perlu ditambahkan bahwa persyaratan kebangsawanan dalam rekruitmen pejabat sara’ tidaklah bersipat mutlak, sebagaimana halnya pejabat ada’ . Itulah sebabnya sehingga di beberapa kerajaan, jabatan petta kali seringkali diduduki oleh ulama yang tidak berdarah bangsawan murni, bahkan sering pula berasal dari luar.
21 Dikutip  dari Lontara  Arung  Betteng  La  Tompi dan  berdasarkan  wawancara  Umar  Syihab  dengan  Andi Parenrengi pada tahun 1996. Lihat: Syihab (1988: 183-184).

## Mustari Bosra
merasa durhaka jika menunjuk-nunjuk di dalam masjid mengatur tempat duduk di muka arung Wajo.  Saya  berharap  agar  keturunan  bangsawan  yang  kamu  angkat  menjadi guru pampawa (imang ) pada setiap limpo.” 22
Alasan  Dato  ri  Bandang  untuk  memilih parewa  sara‟ dari  keluarga  bangsawan    diterima baik  oleh  Arung  Matowa  Wajo  dan  segenap  anggota  dewan  hadat  kerajaan.  Sebagai realisasinya, diangkatlah pejabat parewa sara di masing-masing limpo yang berasal dari keluarga bangsawan.  Sebagai  contoh  di  Limpo  Bettempola,  La  Mallalengeng  (kemenakan  ranreng Bettempola)  diangkat  menjadi  katte,  La  Palla  Daeng  Pasampo  (kemenakan pilla Wajo) diamngkat menjadi bilala, dan La Sake (anak arung mabbicara Ujungkalakkang) diangkat menjadi guru pampawa (imang limpo). 23 Pejabat-pejabat sara‟ secara hoirisontal adalah pendamping renrang Bettempola dan secara vertikal berada di bawah komando petta kali Wajo.
Sebagaimana yang terjadi di kerajaan Wajo, rekruitmen pejabat sara‟ di kerajaan-kerajan lainnya di Sulawesi Selatan pada periode awal juga diambil dari keturunan para bangsawa. Dan, sejak saat itu, diwarisikanlah jabatan sara‟ secara turun temurun, oleh pejabat lama kepada anak cucu  atau  keluarga  dekatnya,  meskipun  tidak  secara  mutlak,  karena  pejabat sara‟ dituntut memiliki “pengetahuan agama yang memadai.” Hal ini diperlukan dalam rangka mengembang tugasnya  yang  sangat  berat,  yakni  sebagai  penanggungjawab  penyebaran,  pengembangan, pelaksanaan, dan pemelihara kelestarian agama Islam.
Sehubungan  dengan  pembentukan  lembaga  sara’  dan  pengangkatan  parewa  sara’  di hampir  semua  kerajan  di  Sulawesi  Selatan,  timbullah  persoalan  tentang  bagaimana mendamaikan antara syariat Islam yang bersumber dari wahyu Ilahi dengan adat istiadat yang besumber dari pangadakkang .
Seperti  telah  dikemukakan  terdahulu  bahwa  jauh  sebelum  menerima  agama  Islam, masyarakat  Sulawesi  Selatan  telah  melaksanakan  interaksi  sosial-politiknya  berdasarkan  nilai- nilai dan norma-norma yang telah diwarisi turun temurun yang disebut pangadakkang . Nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan landasan bagi adat kebiasaan masyarakat tersebut tentu saja tidak berdasarkan wahyu yang datang dari Allah Yang Maha Tahu. Oleh karena itu, maka patut diduga bahwa adat kebiasaan masyarakat itu berbeda dan bahkan bertentangan dengan ajaran Islam (syariat) yang mereka terima kemudian. Kalau demikian, maka di antara keduanya mesti terjadi konflik. Kelihatannya memang demikian, tetapi konflik antara adat kebiasaan dan syariat di Sulawesi Selatan adalah konflik dalam pengertian suatu proses yang bersifat dialektik yang mengarah pada tercapainya sintesis di antara keduanya.
Untuk  menghindari  konflik  yang  bersifat  frontal,  sejak  proses  awal  islamisasi,  para pengajur  Islam  pertama  tidak  mempersoalkan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  adat  kebiasaan. Ketika  Dato  ri  Bandang  berusaha  mengislamkan  masyarakat  di  kerajaan  Gowa,  dato  ri Bandang  dikabarkan  hanya  menuntun  mereka  mengucapkan  dua  kalimat  syahadat  dan mengajurkan agar mereka tidak makan daging babi.
Sehubungan dengan larangan makan babi ini, tersebarlah suatu ceritra di masyarakat yang sampai  sekarang  masih  didapati  tentang  proses  pengislaman  dua  orang  penguasa  daerah
22 Lihat: Syihab (1988: 184).
23 Lihat: Syihab (1988: 185).
Otoritas Dan Gerakan Keagamaan Daengguru ..
bawahan  dalam  wilayah  inti  kerajaan  Gowa.  Keduanya  bersaudara,  yang  kakak  berkuasa  di Kassi 24 sehingga  disebut  Daeng  Kassi,  sedangkan  yang  adik  berkuasa  di  Kajenjeng  sehingga disebut  Daeng  Kajengjeng.  Dalam  waktu  bersamaan,  Daeng  Kassi  dan  Daeng  Kajengjeng dipanggil raja Gowa Sultan Alauddin menhadap ke Istana untuk dipertemukan dengan Dato ri Bandang  dalam  rangka  pengislaman  mereka.  Dalam  pertemuan  tersebut,  Dato  ri  Bandang memperkenalkan  Islam  secara  sederhana  dan  mengajak  mereka  menerima  Islam  dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Keduanya menyetakan kesediannya. Tetapi, ketika Dato ri Bandang  menjelaskan  kepada  mereka  bahwa  setelah  mengucapkan  dua  kalimat  syahadat, mereka  tidak  boleh  lagi  “makan  babi,”  Daeng  Kassi  mengajukan  permohonan  agar pengislaman atas dirinya ditunda dulu sampai dendeng babi yang terlancur dibuat oleh isterinya habis.  Dato  ri  Bandang  memaklumi  keadannnya,  sehingga  yang  dituntun  mengucapkan  dua kalimat syahadat pada saat itu hanya Daeng Kajenjeng. Sekembali dari istana, Daeng Kassi sakit dan akhirnya meninggal dunia, sebelum dendeng babinya habis. Tidak berselang lama setelah Daeng  Kassi  meninggal  dunia,  Daeng  Kajengjeng  juga  wafat.  Oleh  karena,  Daeng  Kassi meninggal  dunia  sebelum  menerima  Islam,  maka  mayatnya  dikuburkan  membujur  ke  arah timur dan barat. Sedangkan, Daeng Kajenjeng wafat setelah  memeluk Islam, maka jenazahnya dikuburkan secara Islam, membujur ke arah utara dan selatan. 25
Dari  ceritra  pengislaman  Daeng  Kajenjeng  tersebut  tanpaklah  bahwa  Dato  ri  Bandang sebagai  penganjur  Islam  pertama  belumlah  mengajarkan  Islam  secara kaaffah (utuh  dan menyeluruh)  kepada  seorang  mualaf.  Yang  dipentingkan  oleh  Dato  ri  Bandang  adalah kesediaan  seseorang  menerima  Islam  sebagai  agamanya  dengan  meyakini  bahwa  tidak  ada tuhan yang patut disebah selain Allah SWT serta meyakini bahwa Muhammad saw adalah Nabi utusan Allah. Dan, sebagai bukti ke-Islam-annya, dia dilarang memekan babi.
Dato  ri  Bandang  tentu  saja  berharap  bahwa  para  pendakwah  Islam  yang  datang kemudianlah  yang  menyampaikan  Islam  yang kaaffah dan  menyempurnakan  proses pengislaman  yang  dilakukannya.  Tetapi,  karena  segera  setelah  proses  awal  pengislaman tersebut,  raja  yang  telah  mengkonversi  kerajaan  menjadi  kerajaan  Islam  mengambil  alih tanggung  jawab  penyebaran  dan  pengembangan  Islam,  maka  islamisasi  secara kaaffah tidak dapat  berjalan  sesuai  yang  diharapkan.  Raja  sebagai  penanggung  jawab  pemerintahan  yang didasarkan atas pangadakkang dan sekaligus penanggung jawab penyebaran dan pengembangan Islam, tentu saja berusaha menjaga agar tidak terjadi konflik antara pangadakkang dan syariat.
24 Kampung Kassi yang sudah disebutkan dalam put not ... bab satu, diduga banyak orang sebagai salah satu di antara sembilan negeri asal kerajaan Gowa. Menurut mereka, kalau bukan penulis lontara (yang pertama) salah menulisakan “si” menjadi “li” maka pembaca lontara (yang pertama) salah membaca, “si” dibaca “li.” Boleh jadi dugaan itu benar, sebab Kalling sebagai salah satu di antara sembilan negeri asal kerajaan Gowa yang disebut dalam lontara (mungkin salinan dari lontara pertama yang salah tulis atau dibaca secara tidak benar), sampai saat ini memang belum diketahui di mana lokasinya, karena nama negeri itu tidak terdapat dalam wilayah daerah inti kerajaan Gowa yang membentang dari Lakiuang di sebelah barat hingga Saumata di sebelah timur.
25 Baik  kuburan  Dang  Kajenjeng  yang  terdapat  di  kampung  Kajenjeng  maupun  kuburan  Daeng  Kassi  yang terdapat  di  kampun  Kassi,  keduanya  masih  dikeramatkan  dan  setiap  tahun  diziarahi  banyak  orang. Penziarahnya,  bukan  hanya  berasal  dari  kampung  Kassi/kajengjeng  dan  sekiratnya,  tetapi  juga  ada  yang berasal dari luar, seperti Kabupaten  Maros.

## Mustari Bosra
Untuk  itu,  maka  diintergrasikanlah sara‟ ke  dalam pangadakkang. Dengan  demikian  adat kebiasaan dan syariat, dua hal yang kelihatannya bertentangan disatukan dalam satu wadah yang bernama pangadakkang.
Pola integrasi yang seperti itulah yang dikembangkan dalam hampir semua kerajaan Islam di Sulawesi Selatan. Adat memiliki bidangnya sendiri dan syariat menguasai bidangnya sendiri. Antara satu dengan yang lainnya tidak boleh saling ganggu menggangu. Ketika Raja Bone La Maddarremmeng    hendak  mempertentangkan  antara  Islam  dengan  adat  kebiasaan,  dia dimusuhi  oleh  semua  pihak.  Ketika  Arung  Matowa  Wajo  mencanangkan  Islamisasi  yang kaaffah, dia pun digusur dari kedudukannya.
Jadi, meskipun agama Islam telah menjadi agama resmi kerajaan dan sara‟ telah diterima menjadi salah satu unsur pangadakkang serta lembaga sara‟ telah pula dibentuk dari tingkat pusat sampai  ke  kampung-kampung,  namun  belumlah  dapat  dikatakan  bahwa  ajaran  Islam  yang meliputi  aqidah,  ibadah,  dan  muamalat 26 telah  berjalan  secara  sempurna  di  tengah-tengah kehidupan masyarakat, termasuk dalam istana kerajaan. Hingga awal abad ke-20, penerimaan Islam  sebagai  agama  resmi  kerajaan  belumlah  terlalu  banyak  mengubah  kepercayaan,  kaidah- kaidah  kemasyarakatan,  dan  nilai-nilai  budaya  yang  telah  ada  sebelumnya.  Mattulada menjelaskan bahwa:
Apa yang dibawah Islam pada mula datangnya, hanyalah urusan-urusan ubudiah (ibadah) dan tidak mengubah lembaga-lembaga dalam kehidupan masyarakat yang ada, utamanya lembaga-lembaga sosial yang menyangkut kehidupan politik sesuai dengan pangadereng . ... sasaran  utama  para  penyebar  Islam  (pada  permulaan  datangnya)  hanya  Sendi-sendi kehidupan  masyarakat  dengan  nilai-nilai  kesusilaan  tertuju  kepada  soal  iman  dan kebenaran tauhid.
Kurangnya  perubahan  yang  ditimbulkan  oleh  penerimaan  Islam  sebagai  agama  resmi kerajaan dan menandakan bahwa sistem penyebaran Islam yang ditempuh oleh para penganjur Islam  adalah  sistem  “akomodatif.”  Kebiasaan-kebiasaan  lama,  termasuk  ritual-ritual  agama animisme  dan  dinasme  yang  dianut  masyarakat  sebelum  Islam  masih  tetap  dipertahankan. Hanya saja, kebiasaan-kebiasaan lama itu diberi warna Islam atau akidahnya “di-Islam-kan.”
Para penganjur Islam periode awal tentu berharap bahwa pengiintegrasian ajaran Islam ke  dalam  pangadakkan  demikian  pula  lembaga  parewa  saralah  yang  kelak  akan  mengadakan perubahan  atau  pembaruan.  Tetapi  kenyataan  sejarah  tidak  demikian.  Raja  sebagai penanggungjawab  penegmbangan  dan  perluasan  Islam,  memilih  tetap  mempertahankan keseimbangan antara adat dan Islam.
Upaya  mempertahankan  keseimbangan  sosial  inilah  yang  menyebabkan  Syek  Yusuf ditolak oleh raja Gowa ketika hendak mengadakan pembaruan Agama Islam. Dalam lontara, disebutkan:
“ Tallu  passala  napala  Tuangta  Salamaka  mange  ri  Sombaya  ri  Gowa.  Uru-uruna  nipamari anginunga  ballo  sarru,  ganna  ruana  nipamari  ammadaka,  gannatalluna  nipamari  abotoroka.
26 Munurut Syaltut (1966) ajaran Islam hanya meliputi aqidah dan syariah. Sedangkan menurut putusan Tarjih Muhammadiyah,  ajaran  Islam  meliputi  aqidah,  ibadah,  muamalat,  dan  akhlak,  lihat Himpunan  Putusan Tarjih Muhammadiyah.
Nakanamo  Sombaya  takkullea  nipamari  angnginunga  ballo  sarru,  kapunna  nipamari  angnginunga ballo  sarru  taenamo  tubarani.  Takkuletongangngai  nipamari  ammadaka,  kapunna  nipamari ammadaka  taenamo  tupanrita.  Takkulle  tongangngai  nipamari  abbotoroka,  kapunna  nipamari abbotoroka  taenamo  baratu.” (Ada  tiga  hal  yang  dimohon  Tuangta  Salamaka  kepada  raja Gowa. Pertama dia meminta agar peminuman tuak diberantas. Kedua, dia meminta agar pemadatan  diberantas.  Ketiga,dia  meminta  agar  perjudian  diberantas.  Raja  Gowa menjawab: peminuman tuak tidak boleh diberantas, sebab kalau tidak ada peminum tuak maka  tidak  ada  orang  berani,  Pemadatan  tidak  boleh  diberantas  sebab  kalau  tidak  ada orang yang minum madat maka tidak ada orang pandai. Perjudian tidak boleh diberantas, sebab kalau tidak ada orang yang berjudi maka tidak pajak perjudian).”
Oleh  karena  permintaannya  ditolak  maka  Syekh  Yusuf  meninggalkan  Gowa  menuju Banten. Dia beranggapan bahwa kegiatan dakwah yang sedianya akan dilaksanakan di kerajaan Gowa itu tidak akan berjalan mulus karena bertentangan dengan kehendak penguasa.
Untuk menjaga keharmonisan, penguasa tradisional, pada umumnya tidak menginginkan adanya  perubahan  yang  dilakukan  secara  radikal.  Mereka  berharap  memlalui  pengintegrasian Islam  ke  dalam pangadakkang -lah,  proses  sosialisasi  enkulturasi  Islam  berlangsung  secara berangsur-sngur.  Itulah  sebabnya,  sehingga  raja  Bone  La  maddaremmeng  yang  mengadakan pembaruan  Isalam  secara  radikal  di  kerajaannya  ditentang  oleh  para  pembesar  kerajaan, termasuk  ibunya  sendiri.  La  Maddaremmeng  menganggap  bahwa  tidak  ada  artinya  kita menganut  agama  Islam  dan  menjadikannya  sebagai  agama  resmi  kerajaan  kalau  ajaran  Islam tidak  diimplementasikan  dan  diaktualisasikan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Untuk  itu,  dia berusaha  meluruskan  akidah  umat  Islam  di  kerajaannya  dengan  jalan  memberantas kemusyrikan.  Dia  memerintahkan  agar  pohon-pohon  keramat  di  tebang, saukang (tempat pemujaan kepada tuhan-tuhan selain Allah)  dirobohkan. Dia juga berusaha menerapkan ajaran persamaan  derajat  manusia 27 dengan  jalan  memerintahkan  kepada  para  bangsawan  untuk memerdekakan  budak-budaknya.  Pendek  kata,  dia  menghendaki  agar  adat-adat  istiadat  yang tidak  sesuai  dengan  Islam  ditinggalkan  dan  sayariat  Islam  dijalankan  secara  murni  dan konsekuen.
Informasi lain tentang bagaimana perpaduan dan percampuran antara Islam dengan adat istiadar di Sulawesi Selatan dapat kita peroleh dari artikel Noorduyn, “Sejarah Agama Islam di Sulawesi Selatan.” Dalam segala seluk beluk perhubungan antara adat dan agama Islam dapat ditemukan bahwa sejak penerimaan Islam, perbedaan yang nyata antara agama Islam dengan kehidupan  lainnya  telah  tampak.  Tetapi,  sejak  permulaan  pula,  orang  sudah  menjaga  agar perbedaan itu tidak menimbulkan pertentangan dan tidak mengganggu sistem kemasyarakatan.
Untuk  itu,  maka  hanya  sedikit  sekali  adat  kebiasaan  yang  mutlak  dikenakan  larangan  agama dan  kesatuan  masyarakat  tetap  dipelihara  di  bawah  kekuasaan  raja-raja,  sehingga  dalam praktekknya  sejak  dahulu,  Islam  terjalin  erat  dengan  adat  kebiasaan.  Hal  seperti  iru  terjadi, karena  peng-Islam-an  sendiri  dilakukan  dan  ditentukan  oleh  kekuasaan  raja-raja,  sehingga agama baru itu tidak pernah lepas dari pengawasan mereka.
27 Menurut  ajaran  Islam,  semua  manusia  sama  di  sisi  Tuhan.  Yang  membedakan  antara  satu  dengan  yang lainnya hanyalah ketakwaannya kepada Allah. Lihat Al-Quran Surah (Al-Hujuraat: 13).

## Mustari Bosra
Adat  istidat  yang  pada  dasarnya  bertentangan  dengan  Islam,  tetapi  oleh  Noorduyn disaksikan dipraktekkan oleh umat Islam Sulawesi Selatan antara lain adalah: berkorban dalam rumah-rumah  yang  disebut saukang 28 pada  waktu-waktu  tertentu,  seperti  setelah  panen  padi, memberi  hormat  kepada  arwah-arwah  nenek  moyang  di  tempat-tempat  tertentu,  termasuk dalam lingkungan istana, dan memberikan persembahan di pohon-pohon besar dan di tempat- tempat  keramat.  Selain  itu,  dalam  daerah  kerajaan  Gowa,  ada  golongan  yang  beranggapan bahwa tanah Gowa sama derajatnya dengan tanah Arab. Apa-apa yang ada di Arab ada juga di Gowa. Misalnya air zamzam diyakini ada di sumur keraton Gowa yang lama di kampung Bonto Biraeng,  dekat  makam  Sultan  Hasanuddin,  Mereka  menimba  air  zamzam  pada  tanggal  9 Zulhijjah. Baitullah diyakini ada di gunung Bawakaraeng, pinggir sebelah timur Gowa, sehingga kalau  sembahyang  mereka  menghadap  ke  timur.  Tentang  naik  haji  ke  Makkah,  mereka beranggapan bahwa naik haji bagi orang Gowa sudah tidak wajib karena Syek Yusuf Tuangta Salamaka telah menghajikan orang Gowa. Oleh karena itu ziarah ke makam Tuangta Salama demikian pula ziarah ke gunung Bawakaraeng, nilainya sama dengan ibadah haji ke Makkah.
Dari  informasi  Chabot  dan  Noorduyn  di  atas,  tampaklah  bahwa  masyarakat  Sulawesi Selatan  yang  nota  bene  adalah  Muslim,  masih  mencampur  baurkan  antara  adat  istiadat  dan agama. Dan, oleh sara‟ , keadaan seperti itu didiamkan, tidak boleh diberantas begitu saja, sebab hal itu adalah bagian dari pangadakkang, yang sara’ tidak berwenang mencampurinya. Dalam rangka  proses  dakwah,  oleh parewa  sara‟ ,  upacara-upacara  seperti  telah  disebutkan  di  depan diganti  dengan  upacara “assuro  maca” . 29 Upacara  ini  diyakini  oleh  masyarakat  sebagai persembahan  kepada  orang  yang  telah  meninggal dunia.  Tetapi  oleh daengguru  “ di-islam-kan” dengan  diisi  oleh  do’a  keselamatan  baik  kepada  arwah  yang  bersangkutan  maupun  untuk keluarga dari arwah yang bersangkutan.
Upacara assuro  maca ini  terutama  dilakukan  masyarakat,  pada  waktu  ditimpa  musiba kematian.  Untuk  kepentingan  memberi  sajian  kepada  keluarga  yang  baru  meninggal, assuro macam biasanya  dilakukan  tiga  kali  sehari,  yakni  setiap  waktu  makan:  pagi,  siang,  dan  malam. Biasanya berlangsung hingga hari ke tujuh. Sesudah hari ketujuh dilewatkan assuro maca hanya diadakan  pada  waktu  waktu  tertentu,  misalnya  hari  ke-30,  40,  100,  dan  setahun  setelah kematiannya. Daengguru biasanya bertindak sebagai tukang baca .
Sebelum  mengundang daengguru ,  keluarga  yang  akan  mengadakan  upacara assuro  maca , lebih  dulu  menyiapkan  sajian  berupa  makanan,  yang  terdiri  atas  nasi  lengkap  dengan  lauk pauknya,  kue-kue,  dan  buah-buahan  kalau  ada.  Setelah  segalanya  disiapkan  keluarga  yang bersangkutan  mengundang  daengguru  untuk  untuk  datang  ke  rumahnya  membaca  do’a keselamatan.  Setelah  dipersilakan  oleh  tuang  rumah  yang  punya  hajat,  duduklah daengguru di hadapan  sajian  yang  akan  dipersembahkan  tadi.  Daengguru  kemudian  membaca  do’a  selama
28 Rumah kecil yang sengaja dibangun di tempat-tempat yang dianggap keramat, seperti di dekat pohon besar, di  sudut-sudut  kampung,  di  dekat  kuburan,  sebagai  tempat  pemujaan.  Rumah  tersebut  merupakan  rumah panggung yang lantainya terbuat dari bambu atau papan, tetapi tidak memakai dinding.
29 Upacara  ini  dapat  dilaksanakan  setiap  saat,  terutama  dalam  rangjka  menolak  bala,  atau  lepas  darui  suatu kesusahan  sebagai  tanda  syukur.  Tetapi  yang  terutama  sekali  pada  waktu  keluarga  ditimpa  musibah kematian.  Unruk  keselamatan  si  mati,  keluarga  mengadakan  upacara assuro  maca mulai  hari  pertama hingga hari ke tujuh, dan seterusnya hari ke30, ke-40, ke-100, hingga satu tahun.
beberapa menit. Selesai membaca doa, daengguru dipersilakan memakan sajian yang disiapkan dan  telah  dibacakan  do’a  untuknya.  Dengan  demikian  do’a  dan  halusnya  makanan  diyakini sampai kepada almarhum/alamarhumah.
Beberapa  adat  istiadat  yang  kelihatannya  sangat  bertentangan  dengan  syariat  Islam  itu dapat  tetap  terpelihara  karena  ditoleransi  oleh  daengguru  atau  didiamkan  karena  dianggap bukan kewenangannya. Secara garis besar, kewenang daengguru menurut pangadakkan, ada dua yaitu: sebagai kadi mahkamah syariat dan sebagai penanggung jawab urusan agama. Sebagai kadi mahkamah syariah, parewa sara‟ yang dalam hal ini petta kali atau aengta kaliya bertugas  menyelesaikan  berbagai  perselisihan  dan  perkara  yang  timbul  di  kalangan  umat Islam. 30 Dan, sebagai penanggung jawab urusan agama Islam, parewa sara‟ bertugas menjamin terlaksananya  ajaran  Islam  di  tengah-tengah  kehidupan  umat  Islam,  yang  oleh  Pat  Badrun 31 dirinci  sebagai  berikut:  (1)  memimpin  pelaksanaan  salat  berjamaah  dan  rangkaiannya,  (2) menjadi  amil  zakat  di  tempat  domisilinya  masing-masing,  (3)  melaksanakan  atau  memimpin pelaksanaan  akad  nikah,  (4)  memberikan  nasehat  yang  berkaitan  dengan  perkawinan, perceraian,  dan  pembagian  warisan,  (5)  memimpin  upacara-upacara  sosail  keagamaan  yang ditradsikan, seperti akikah, khitanan, khataman, syukuran, dan peringatan hari-hari besar Islam, (6)  memimpin  penyelenggaraan  pengurusan  jenazah,  (7)  melaksanakan  pemotongan  hewan untuk  sesuatu  hajat,  (8)  memelihara  dan  memakmutrkan  rumah-rumah  ibadah,  (9) mengoordinasi guru-guru dan membimbing guru-guru mengaji, (9) menggairahkan kehidupan beragama masyarakat, dan (10) menjadi da’i atau muballigh.

## Kadi dan Yurisdiksinya
Secara  normatif,  syariat  meliputi    seluruh    aspek    kehidupan    Muslim.  Tetapi, penerapannya  dalam  hukum  positif  kerajaan-kerajaan  Islam  di  Sulawesi  Selatan  masih  sangat terbatas  pada  aspek  yang  menyentuh  kehidupan  pribadi  dan  keagamaan  saja,  yakni  masalah- masalah keluarga dan yang berkaitan dengan kewarisan dan wakaf. Ketentuan-ketentuan syariat lainnya belumlah berlaku secara positif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Menurut H. J. De  Graaf, 32 keadaan  seperti  itu  berlaku  secara  umum  di  kerajaan-kerajaan  Islam  di  Asia Tenggara. Yurisdiksi keagamaan para pejabat agama kerajaan sangat terbatas pada aspek ajaran Islam tertentu saja.
Keterbatasan yurisdiksi, dialami juga oleh lembaga peradilan agama di Sulawesi Selatan, yang  disebut kali .  Kali  hanya  berwenang  memeriksa  dan  memutus  perkara  yang  berkaitan dengan  masalah  perkawinan,  perceraian  dan  pembagian  warisan.  Perkara  lainnya,  terutama yang berkaitan dengan masalah jinayat (pidana) sama sekali diluar kewenangannya. Dan, hukum pidana Islam memang tidak diberlakukan di Sulawesi Selatan, meskipun kerajaannya dinyatakan sebagai kerajaan Islam atau paling tidak Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan.
Sebelum menganut agama Islam, masyarakat Bugis-Makassar telah memiliki hukum adat yang diatati dan terpelihara sebagai tata aturan di tengah-tengah masyarakat, Tata aturan yang
30 Perlu dijelaskan bahwa perkara yang diputuskan mahkamah yang dipimpin daengta kaliya belumlah pinal. Putusannya  masih  bisa  dikoreksi  oleh  mahkamah  yang  diketuai  oleh  raja  dengan  beranggotakan  dewan hadat kerajaan yang di dalamnya termasuk daengta kaliya sendiri.
31 Lihat: Badrun (1991: 50-51).
32 Lihat: de Graaf (1989: 18-19)

## Mustari Bosra
terdiri  atas  empat  unsur,  sebagaimana  telah  disebutkan  terdahulu  itu,  disebut pangadakan. Setelah  agama  Islam  diterima  sebagai  agama  resmi  kerajaan,  diintegrasikanlah sara‟ sebagai unsur pangadakkang yang  kelima.  Dengan  demikian,  secara  konsepsional,  hukum  Islam  meskipun  sangat  terbatas,  hanya  meliputi  hukum  perkawinan  dan  kewarisan  saja  telah diterima sebagai hukum yang berlaku positif di tengah-tengah masyarakat.
Sebagai  hukum  positif,  maka  hukum  Islam  memerlukan  lembaga  peradilan.  Untuk  itu, maka  menyusul  pengakuan  secara  konsepsional  tersebut,  dibentuklah  “pengadilan sara‟ ” sebagai  lembaga  yang  memproses  dan  memutus  perkara-perkara  yang  timbul  sehubungan dengan pemberlakuan hukum Islam secara terbatas tersebut.
Sebagai pejabat tertinggi dalam lembaga parewa sara‟, daengta kaliya secara ex officio adalah ketua  pengadilan syara‟ di  puasat  kerajaan.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  dia  dibantu  oleh pejabat parewa sara‟ lainnya, seperti katte dan imang bate atau kali bawahan.
Pada umumnya, dalam satu kerajaan hanya terdapat satu pengadilan sara‟ . Tetapi seiring dengan pertumbuhan penduduk, beberapa kerajaan membentuk lagi lembaga pengadilan sara‟ di daerah bawahannya, yang juga dipimpin oleh seorang pejabat parewa sara‟ yang disebut kali. Di kerajaan Wajo misalnya, selain petta kali Wajo terdapat lagi kali di dua daerah bawahan yaitu, kali Belawa dan kali Pammana. Tetapi, berbeda dari Wajo, di kerajaan Sidenreng dan Rappang, terdapat hanya seorang kali untuk kedua kerajaan tersebut, yaitu kali Sidenreng.
Sepanjang  kurun  waktu  penelitian  ini,  bahkan  hingga  terbentuknya  Pengadilan  Agama yang berada di bawah naungan Departemen Agama RI pada tahun 1958, lembaga pengadilan sara‟ masih  tetap  bejalan  secara  efektif.  Bagaimana  lembaga  pengadilan sara‟ memeriksa  dan memutus  perkara  yang  diajukan  kepadanya,  berikut  dikemukakan  salah  satu  putusan kali Belawa yang termuat dalam berita acara putusan no. 12 tahun 1936, 33 sebagai berukut:
Pada tanggal 9 Februari 1936, kali Belawa Haji Maratang menetapkan pembagian tanah warisan, peninggalan salah seorang penduduk Belawa yang bernama La Beddu. Perkara warisan ditangani kali , karena adanya gugatan yang diajukan  oleh Guru Supu bin La Baddu (anak laki- laki  La  Baddu  dari  isterinya  yang  pertama)  terhadap  sawah  dan  kebun  seluas  3,30  ha, peninggalan La Baddu yang dikuasai oleh Cinnong binti La Baddu (anak perempuan La Baddu dari  isterinya  yang  kedua  yang  bernama  Takampo). 34 Dalam  putusannya, kali Belawa menetapkan  pembagian  sawah  dan  kebun  yang  sisengketakan  tersebut  berdasarkan  hukum kewarisan  Islam  yang  dikenal  sebagai paraele .  Berdasarkan  pembagian paraele tersebut  maka Takampo (isteri yang masih hidup ketika La Baddu meninggal dunia) memperoleh 1/8 X 3,30 = 0,41 ha; Guru Supu bin La Baddu memperoleh 1,93 ha; dan Cinnong memperoleh 0,96 ha.
Kasus  perkara  perceraian  yang  ditangani  kadi  pengadilan sara‟ ,  terjadi  di  Gowa  pada tahun  1941.  Maryam  Daeng  Minne,  isteri  pertama  Muhammad  Daeng  Matutu  (Daengta Gallarrang Tombolo) mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, kepada Daengta Kaliya ri
33 Arsip tersebut difotocopy dari Syihab (1988: 423-424) dan dilampirkan dalam disertasi ini (Lihat lampiran 6).
34 Sawah dan kebun tersebut dikuasai Cinnong binti La Baddu, karena setalah Labaddu meninggal dunia pada tahun 1932, sawah dan kebunnya itu dikuasai oleh Takampo. Dan, setelah takampo meninggal dunia pada tahun 1934, maka penguasaan atas sawah dan kebun tersebut beralih kepada anaknya Cinnong.
Gowa. Alasan pengajuan gugatannya ialah suaminya beristeri terus menerus hingga sudah lebih dari  10  kali.  Karena  banyaknya  isterinya  Muhammad  Daeng  Matutu,  menyebabkan  Maryam Dang Minne selaku isteri pertama diterlantarkan dalam arti tidak lagi diberi nafkah lahir dan batin.  Berdasarkan  pengaduan  tersebut Daengta  Kaliya menyelenggarakan  pengadilan sara‟ . Daengta  Kaliya  memperhadapkan  kedua  belah  pihak,  dan  mendatangkan  saksi-saksi  yang diperlukan. Dalam pengadilan tersebut, Muhammad Daeng Matutu menolak menjatuhkan talak kepada  isterinya.  Akan  tetepi  karena  tuntutan  Maryam  Daeng  Minne  dinilai  memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sara‟ serta sesuai “taklik talak” 35 yang diucapkan oleh Muhammad  Daeng  Matutu  ketika  menikahi  Maryam  daeng  Minne  pada  tahun  1912,  maka Daengta Kaliya memutuskan “talak pasah” 36 atas Muhammad Daeng Matutu kepada isterinya Maryam Daeng Minne.
Beberapa kasus penyelesaian perkara di atas,  membuktikan bahwa hukum syariat Islam dalam aspek yang sangat terbatas memang secara nyata berlaku secara positif di daerah-daerah zelfbestuur dan daerah-daearah adat gemeenschap. Kelihatannya pemerintah kolonial Belanda di Sulawesi Selatan tidak mencampuri masalah peradilan agama yang dilaksanakan secara turun temurun oleh masing-masing kerajaan.
Kebijaksanaan  pemerintah  Hindia  Belanda  dalam  hal  pengadilan  agama  memeng  tidak ada  yang  ruang  lingkup  berlakunya  meliputi  selurh  Indonesia.  Pengaturan  pengadilan  agama yang  ditetapkan  pemerintah  Hindia  Belanda  berdasarkan  staatsblad  1882  N0  152  yang kemudian dilengkapi dengan staatsblad 1937 No. 116 dan 610 hanya berlaku untuk Jawa dan Madura.  Sedangkan  staatsblad  1937  No.  638  dan  639  hanya  mengatur  pengadilan  agama  di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. 37
Pengadilan  agama  di  daerah-daerah  lainnya,  ada  yang  diatur  secara  tersendiri,  seperti Palembang  dan  ada  pula  yang  sama  sekali  belum  diatur.  Perkara  yang  menyangkut  urusan agama  di  daerah  yang  belum  diatur  diserahkan  kepada  landraad  (pengadilan  umum)  ataupun kepada pengadilan adat. Untuk daerah Sulawesi Selatan pengadilan agama dianggap masuk ke dalam pengadilan adat.
Di  Sulawesi  Selatan,  kewenangan  mengadili  perkara-perkara  keagaman  oleh  pejabat parewa sara‟ berlangsung  hingga  terbentuknya  Pengadilan  Agama  Propensi  dan  Kabupaten- kabupaten secara resmi pada tahun 1958.

## Koordinator dan Pelaksana Pendidikan Islam
Salah satu kewajiban parewa sara‟ yang merupakan bagian dari tugas pengembangan dan pembinaan  agama  Islam  adalah  mengoordinasi  penyelenggaraan  pendidikan  agama  Islam. Sebelum gerakan pembaruan di bidang pendidikan dilaksanakan, pendidikan Islam di Sulawesi Selatan  secara  garis  besar  dapat  dibagi  ke  dalam  dua  tingkatan,  yaitu  pendidikan  dasar  yang
35 Suatu  perjanjian  perkawinan,  yang  diucapkan  suami  setelah  akad  nikah,  yang  antara  lain  berisi  berisi pernyataan bahwa  manakala suami  meninggalkan isterinya  tiga bulan berturut tanpa  memberi  nafkah lahir dan  batin,  dan  isterinya  keberatan  atas  hal  itu  dan  mengadukan  halnya  kepada  kadi,  maka  kadi  berhak menjjatuhkan talak pasah atas nama suami kepada isterinya.
36 Talak  yang  dijatuhkan  hakim  atas  nama  suami  kepada  isterinya,  karena  si  suami  keberatan  menalak istrinya.
37 Lihat: Rahim (1998: 160).

## Mustari Bosra
disebut mangngaji  korang (mengaji  Al-Quran)  dan  pendidikan  lanjuitan  yang  disebut mangngaji kitta (mengaji  kitab).  Uraian  berikut  memberikan  gambaran  secara  umum  tentang  kedua macam lembag itu.

## Mngngaji Korang
Atas  persetujuan, Imang  Kampung atau guru seseorang  (laki-laki  atau  perempuan)  yang memiliki  keahlian  membaca  Al-Quran  dan  keterampilan  mengajar  dapat  menyelenggarakan mangngaji  korang di  rumahnya  atau  di  masjid  (musala).  Pendidikan  Islam  tingkat  dasar  ini diperuntukkan  bagi  anak-anak  yang  berusia  antara  `antara  7-14  tahun.  Lamanya  proses pendidikan  tidak  ditentukan,  tergantung  pada  ketekunan  dan  kemampuan  anak  didik.  Anak yang tekun dan cerdas bisa menempuh seluruh proses pendidikan kurang dari satu tahun.
Dalam lembaga pendidikan mangngaji korang ini, pelajaran dimulai dari belajar mengenal huruf hijaiyah (abjad bahasa Arab) yang disebut allepu-lepu. Tetapi, ada juga mangngaji korang yang memulai  pelajarannya  dari  menghapal  beberapa  surah  pendek  yang  dimulai  dari  Al-Fatihah kemudian An-Nas, Al-Falaf, Al-Ikhlas, dan seterusnya. Setelah lancar menghapal lebih kurang dua puluh surah pendek barulah pelajaran allepu-lepu dimulai.
Setelah  pengenalan  terhadap  huruf hijaiyah dianggap  mantap,  murid  yang  bersangkutan dipindahkan  ke  tahap  berikutnya,  yaitu  belajar angngijja (mengeja).  Ayat-ayat  yang  dieja  ialah ayat-ayat  yang  terdapat  dalam  surah  Al-Fatihah  dan  surah-surah  pendek  dalam  juz  Amma. 38 Sebagai  contoh  cara  mengeja,  dapat  dikemukakan  satu  ayat  dari  surah  Al-Fatihah,  sebagai berikut:
“ Lepu  rate  muno  lam  kana  al,  ha  rate  muno  mim  kana  ham,  „alham,‟  dalang  dapang  kana  du, „alhamdu.‟  Lam  rawa  kana  li,  lam  saddu  lepa  kana  llaa,  „lillaa,‟  ha  rawa  kana  hi,  „lillaahi‟,  „al- hamdu lillahi.‟ Ra rate kana ra, ba rawa saddu muno lam kana bbil, „rabbil.‟ A‟ing lepa kana „aa, lam rate kana la, „„aala,‟ mim rawa muno yaa kana mie, „‟alaamie,‟ nun rate kana na, „‟alaamiena.‟ „Al-hamdu lillahi rabbil „alamiena‟.”
Setelah  proses  mengeja  dianggap  mantap,  murid  dipindahkan  ke  pelajaran ammaca lambusu (membaca  lurus)  yang  dimulai  dari  surah  Al-Fatihah  kemudian  pindah  ke  surah  Al- Baqarah dan seterusnya sampai tamat. Dalam proses belajar ammaca lambusu ini, murid secara bertahap  meningkatkan  jumlah  ayat  yang  dibacanya  setiap  hari.  Mula-mula  sekitar  lima  ayat dibaca  sampai  lancar  kemudian  pindah  ke  sekitar  lima  ayat  berikutnya.  Setelah  kemampuan membacanya  semakin  meningkat,  murid  diberi  kesempatan  membaca  satu  halaman.  Setelah lancar  dipindahkan  ke  halaman  berikutnya.  Demikianlah  seterusnya  hingga,  murid  diberi kesempatan memperlancar dua halaman sekaligus.
Bagi, guru mangngaji korang yang memiliki kemampuan membaca dan melagukan ayat-ayat Al-Quran, biasanya menyelenggarakan pelajaran assara baca, yakni belajar tajwid dan melagukan ayat-ayat  Al-Quran.  Materi  pelajaran  yang  diberikan  diambil  dari  buku-buku  tajwad  atau tatacara membaca Al-Quran yang biasanya terdapat dalam bagian akhir mushab Al-Quran.
38 Juz  „Amma  yang  dimulai  dari  surah  An-Naba‟  hingga  surah  An-Nas  ditambah  surah  Al-Fatihah,  dikenal sebagai korang  caddi (Al-Quran  kecil).  Sedangkan  Al-Quran  secara  keseluruhan  yang  dimulai  dari  surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas disebut korang lompo (Al-Quran besar).
Otoritas Dan Gerakan Keagamaan Daengguru ..
Kecuali mengajar membacaAl-Quran, guru mangngaji korang , biasanya membimbing juga murid-muridnya  belajar  tatacara  berwudu,  salat,  dan  do’a-doa  pendek.  Pelajaran  seperti  ini diberikan  dalam  bentuk  teori  dan  praktek  sekaligus,  sebelum  atau  sesudah  pelajaran  rutin berlangsung.
Lembaga pendidikan semacam mangngaji koran sebagaimana telah dikemukakan di depan ditemukan  hampir  di  seluruh  Indonesia,  sebagaimana  dibambarkan  Snouck  Hurgronje, 39 sebagai beriktu:
“Pengajian Al-Quran ini diberikan secara individual kepada para murid. Biasanya mereka berkumpil  di  salah  satu  langgar  atau  serambi  rumah  sang  guru . Mereka  membaca  dan melagukan  ayat-ayat  suci  di  hadapan  guru  satu  persatu  di  bawah  bimbingannya  selama 1/4  atau  1/5  jam.  Ketika  salah  seorang  murid  menghadap  guru,  murid  lainnya  dengan suara  keras  mengulang  bacaan  kemarin  atau  lanjutan  pelajaran  yang  telah  diperbaiki gurnya.”
Di Palembang, tugas mengajar membaca Al-Quran tertuang dalam bab Kaum, pasa 15, Undang-undang  Simbur  Cahaya  tahun  1877  berbunji  “Hendak  kaum-kaum  mengajar  anak- anak  di  dalam  dusun  mengaji  dan  menyurat  tiada dengan  pembayaran  melainkan  suka  orang kasih.”  Menurut  Husni  Rahim, 40 tugas  mengajar  mengaji  Al-Quran  di  Palembang  beraada  di atas pundak khatib dan bilal sebagai anggota penghulu kerajaan di tingkat desa atau dusun.
Meskipun tidak tertuang dalam suatu undang-undang, sebagaimana halnya di Palembang, namun menurut ketentuan pangadakkan perewa sara‟ bertanggungjawab mengembangkan  dan memelihara  agama.  Ketika  pemerintah  kolonial  Belanda  di  Selayar  mengadakan  pendataan guru-guru agama Islam pada tahun 1932, sejumlah imang kampung tercatat sebagai guru agama. 41
Tampaknya,  pemerintah  kolonial  Belanda  juga  mengenakan  ordonansi  guru  kepada  guru angngaji  korang .  Untuk  itu  maka  melalui  pejabat parewa  sara‟, guru angngaji  korang diwajibkan melaporkan jumlah murid dan materi pelajaran yang diberikannya.

## Mangngaji Kitta
Penyampaian  ajaran  dan  nilai-nilai  Islam  secara  melembaga  dalam  bentuk  pendidikan mangngaji kitta di Sulawesi Selata dimulai pada tahun 1630-an oleh Sayid Ba’alwy. 42 Dia adalah seorang Arab yang datang ke Gowa pada tahun 1625. Nama lengkapnya adalah Sayid Ba’alwy bin  Abdullah  Al-Allamatut  Thahir  Assagaf  yang  juga  dikenal  sebagai  Seheta  Tuang  Karama. Setibanya  di  Gowa,  dia  dikawinkan  dengan  putri  Sultan  Alauddin,  raja  Gowa  ke-14  yang bernama Sitti Daeng Nipati. Dia kemudian diangkat menjadi penasehat raja dan pendamping daengta  kaliya dalam  rangka  pelaksanaan  pembinaan  umat  Islam  melalui  lembaga  pendidikan. Untuk itu maka dia diberi tempat khusus untuk mengajar dan menyebarluaskan ajaran agama Islam di Kampung Bontoala (sekarang berada di tengah kota Makassar). Di kampung itulah, beliau bersama murid-murid dan masyarakat pendukungnya membangun sebuah masjid yang
39 Lihat: Horgronje (1924: 161).
40 Lihat: Rahim (1998: 169).
41 Lihat: Arsip Selayar No.
42 Lihat: Hamid (1994: ??).

## Mustari Bosra
menurut  catatan Lontara  Bilanga  ri  Gowa , 43 diresmikan  pada  10  Nopember  1635.  Di  Masjid Bontoala  inilah  Sayid  Ba’alwy  menyelenggarakan  pendidikannya  di  bawah  perintah  dan perlindungan mertuanya, raja Gowa ke-14 Sultan Alauddin.
Bagaimana  model  dan  sistem  pendidikan  yang  dikembangkan  Ba’alwy  itu?  Tidak ditemukan  sumber  yang  dapat  memberikan  informasi. Lontara hanya  menyebutkan  bahwa Sepeninggal  Sayid  Ba’alwi,  salah  seorang  murid  yang  juga  adalah  anaknya,  bernama  Sayid Mukhsin  Karaeng  Tinggimae  yang  melanjutkan  penyelenggaraan  pendidikan  agama  yang pernah  dibina  oleh  Seheta  Tuang  Karamaka.  Sayid  Mukhsin  Karaeng  Tinggimae,  selanjutnya diangkat  menjadi Daenta  Kaliya di  Gowa.  Setelah  menjadi kali, dia  menetap  di  Katangka kemudian membangun Masjid yang hingga sekarang dianggap sebagai masjid tertua di Sulawesi Selatan. 44 Di Masjid itu, dia mengajar sebagaimana ayahnya Sayid Ba’alwy. Setelah meninggal dia dimakamkan di belakang mihrab masjid Katangka berdampingan dengan ibunya.
Lembaga Pendidikan Islam yang terdapat di Masjid Bontoala sendiri, setelah ditinggalkan Sayid  Mukhsin  Karaeng  Tinggimai  diteruskan  oleh  murid-murid  Sayid  Ba’alwi  lainnnya, termasuk  kemudian  oleh  cucunya  yang  bernama  Sayid  Abdul  Gaffar  Waliyuddin  bin  Sayid Mukhsin  bin  Sayid  Ba’alwy,  yang  dikenal  juga  sebagai Daenta  Kaliya di  Bontoala.  Bagaimana Kelanjutan  Lembaga  Pendidikan  Islam  yang  pertama  di  Bontoala  itu?  Sesudah  Sayid  Abdul Gaffar  Waliyuddin,  tidak  diketahui  lagi.  Tetapi, mangngaji  kitta yang  masih  ditemukan  di beberapa  tempat  di  Sulawesi  Selatan  hingga  saat  ini  merupakan  kelanjutan  dari mangaji  kitta yang dirintis Sayid Ba’alwi. Abdul Rahman Getteng 45 memperkirakan bahwa sistem pendidikan mangngaji  kitta yang  masih  tersisa  saat  ini,  belum  banyak  mengalami  perubahan;  masih sebagaimana halnya pada awal abad ke-17, saat mulai dikembangkannya di Sulawesi Selatan.
Mangngaji kitta adalah jenjang pendidikan mangngaji yang tertinggi. Materi pelajaran yang dipelajari  di  sini  bukan  lagi  Al-Quran,  melainkan  kitab-kitab  berbahasa  Arab  yang  tidak berharakat yang disebut kitab gundul atau kitab kuning. Kandungan materi pelajarannya terdiri atas  bahasa Arab,  fikhi,  tauhid,  tasauf,  dan  sejarah.  Berbeda  dari  lembaga  pendidikan  tingkat dasar  yang  hanya  dibina  oleh  para parewa  sara‟ yang  belum  berkualifikasi  ulama,  lembaga pendidikan Mangngaji Kitta biasanya dibina oleh seorang parewa sara‟ yang keulamaannya telah diakui  masyarakat,  seperti mangaji  kitta di  Barru  pada  akhir  abad  ke-19  yang  dibina  oleh kali Barru Anronggurunta Haji Makka, mangngaji  kitta di Sppeng  pada  awal abad  ke-20  yang  dibina oleh kali Soppeng Anronggurunta Haji Ismail, dan mangngaji kitta di Sinjai pada tahun 1920-an yang dibina oleh kali Balangnipa, Anronggurunta Haji Hasan.
Berhubung  tidak  banyak parewa  sara‟ yang  berkapasitas  sebagai  ulama,  maka  lembaga pendidikan angngaji  kitta ini  sangat  langka.  Di  Gowa  misalnya,  pada  sekitar  tahun  1920-an, parewa  sara‟ yang  terkenal  menyelenggarakan  pendidikan angngaji  kitta ,  hanyalah imang distrik Kurisi yang berkedudukan di Jongaya, yang dikenal sebagai imang Jongaya, Haji Abdul Jawad Daeng Masalle. Daengta Kaliya ri Gowa sendiri, karena bukan ulama tidak menyelenggarakan
43 Liha: Kamaruddin (1985/1986: 96).
44 Dalam prasasti yang tergantung di depan tembok masjid tersebut tertulis masjid tertua di Sulawesi Selatan didirikan pada tahun 1605.
45 Lihat: Getteng  (1992: 128).
Otoritas Dan Gerakan Keagamaan Daengguru ..
Angngaji  kitta. K ali yang  diketahui  menyelenggarakan  pendidikan angngaji  kitta ,  pada  sekitar tahun 1920, antara lain: kali Balangnipa-Sinjai, Haji Muhammad Tahir, kali Barru, Haji Makka; kali Soppeng, Haji Muhammad Katu, dan kali Campalagian, Haji Abdul Hamid.
Materi  pelajaran  yang  diberikan  pada  jenjang angngaji  kitta ini  biasanya  dimulai  dari pengenalan  terhadap  tata  bahasa  Arab  dengan  mata  pelajaran  yang  disebut syaraf (perubahan kata) dan nahwu (tata bahasa). Menurut penelitian Abdul Rahman Getteng, 46 kitab-kitab yang dipelajari  dalam  tahap  awal  ini,  antara  lain:  kitab Syaraf  Galappo, 47 Al-Mutammina,  Alfiyah,  Al- Kaelani, dan Al-Jurumiyah.
Setelah  murid-murid  menguasai  dasar-dasar  bahasa  Arab,  barulah  diajarkan  kitab-kitab berbahasa  Arab  yang  merupakan  materi  pendidikan angngaji  kitta yang  sesungguhnya,  yang meliputi  Fikih,  Tafsir,  Hadis,  dan  sebagainya.  Kitab-kitab  yang  digunakan  dalam  tahap  ini antara lain adalah kitab Syafinah Annajah untuk mata pelajaran Fikih, Tafsir Jalalain untuk mata pelajaran Tafsir, dan Al-Hadits Al-Arbain An-Nabawiyah untuk mata pelajaran Hadis. 48 Oleh karena yang mengikuti pelajaran pada angngaji kitta ini pada umumnya adalah para pemuda yang telah berumur 15 tahun ke atas maka murid yang tamat dari angngaji korang , tidak serta-merta dapat terus melanjutkan pendidikannya.
Lembaga Mangaji  kitta lainnya  terdapat  di  Afdeeling  Mandar,  tepatnya  di  Distrik Campalagia, Onderafdeeling Polewali. Mangaji Kitta tersebut pada mulanya didirikan oleh Haji Abdul Hamid, kali Campalagia. Secara sangat sederhana dan hanya diikuti oleh beberapa orang murid,  Haji  Abdul  Hamid  meneyelenggarakan  pengajian  kitab  di  rumahnya.  Materi pengajiannya  berkisar  pada  pelaksanaan  ibadah  sehari-hari.  Pengajian  mengalami perkembangan  setelah  diambil  alih  pembinaannya oleh  Haji  Maddeppungang,  seorang  ulama Bugis kelahiran Bilokka, Sidenreng Rappang.
Dalam rangka mengamalkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya selama beberapa tahu di Butta  Lompoa ,  Haji  Maddepungang  dibawa  oleh  pamannya,  Haji  Abdul  Kadir  ke Campalagian untuk berdakwah. Dalam menjalankan dakwahnya, ia terpikat oleh seorang gadis Campalagian,  anak  dari Kali Campalagian,  Haji  Abdul  Hamid.  Dengan  harapan,  ulama  muda yang berasal dari luar daerah kelak dapat melanjutkan pengajiannya, maka Haji Abdul Hamid menikahkan anak gadisnya dengan Haji Maddeppungang.
Apa  yang  dicita-citakan  Haji  Abdul  Hamid  terkabul  juga.  Menantunya,  Haji Maddepungang ternyata betah tinggal di Campalagian dan bersedia meneruskan pengajian yang selama  ini  dibinanya.  Untuk  itu,  maka  pembinaan  pengajian  pun  diserahkanlah  kepada  sang ulama muda yang disebut terakhir.
Atas  dukungan  dari  mertuanya mangaji  kitta yang  diasuh  Haji  Maddepungang  semakin hari  semakin  berkembang  pesat.  Berbarengan  dengan  perkembangan mangaji  kitta itu,  Haji Maddempungan pun semakin terkenal dan semakin dikenal. Mangngaji kitta yang dirintis oleh
46 Lihat: Getteng (1994: 135).
47 Semacam diktat yang menurut Getteng (1994: 135) dikarang oleh salah seorang ulama dari Sidenreng yang menggunakan  nama  julukan  Syeh  Galappo.  Tetapi,  menurut  Jamalullail  (wawancara,  2000)  kitab Syaraf Galappo tersebut  dikarang  oleh  Syehk  Muhammad  Galab  dari  Yaman.  Kitab  tersebut  kemudian  disalin ulang menjadi semacam diktat dan oleh penyalinnya disebut kitab Syaraf Galappo .
48 Lihat Getteng (1994: 136-137) dan Hamid (1986: 67).

## Mustari Bosra
Haji  Maddempungan  itu  kini  menjadi  yayasan  Perguruan  Islam  Campalagian.  Yayasan perguruan Islam Campalagian adalah salah satu yayasan yang bergerak dibidang pengembangan pendidikan dan pengajaran Islam. Pada mulanya dikenal sebagai salah satu wadah pendidikan non formal. Namanya yang untuk pertama kalinya diberikan oleh masyarakat Islam pada saat itu ialah mangngaji kitta .
Pendidikan mangngaji  kitta itu  dirintis  oleh  Kiai  Haji  Andul  Hamid, Qadhi Campalagian pada  waktu  itu  yang  didampingi  oleh  Kiai  haji  Muhammad  Arsyad  alias  Kiai  Haji Maddempungan. Nama beliau dewasa ini diabadikan pada salah satu pesantren asuhan Yayasan perguruan  Islam  Campalagian,  yaitu:  Pesantren  Al  Arsyadiyah.  Tempat  berlangsungnya kegiatan mengajar belajar adalah rumah Haji Maddempungan sendiri. Santri yang belajar pada awal  tahun  pertumbuhan-nya  maih  dapat  dihitung  dengan  jari-jari  tangan.  Dalam  kegiatan mengajar belajar digunakan sistim halakah atau sistim melingkar. Guru duduk, santri yang lebih duluan  datang,  duduk  disebelah  kanan  ustas,  seterusnya  berturut-turut  melingkar  hingga sebelah kiri gurunya, seperti bentuk setengah lingkaran, tanpa klasifikasi.
Penerimaan santri tidak dibatasi oleh umur, tetapi oleh tingkatan kitab yang dibacanya. waktu yang digunakan antara jam 5 dan jam 10 pagi. Dan untuk sore hari, setelah shalat ashar hingga senja hari.
Lama  belajarnya  tidak  tertentu,  tanpa  pungutan  uang  sekolah.  Haji  maddempungan mengajar  karena  Allah  semata-mata.  Tujuan  pendidikannya  adalah  membentuk  ulama-ulama muslim yang dapat membaca dan menulis kitab gundul. Pengetahuan dasar yang diterapkannya adalah  ilmu  Nahwu  dan  ilmu  Sharaf.  Jika  santri-santri  telah  memahami  dasar-dasar  ilmu Nahwu  dan  ilmu  Sharaf,  maka  diberikanlah  kesempatan  untuk  membaca  kitab-kitab  yang tingkat kesulitan demikian pula isinya lebih tinggi.
Ilmu-ilmu yang diajarkan pada tingkatan ini, antara lain: Ilmu Tauhid, Ilmu Fiqhi, Ilmu Tafsir,  Ilmu  Falak  dan  Tarikh  Islam  .  tahun  1930  -  1932,  santri-santri  yang  belajar  pada perguruan ini adalah putera-putera daerah ini saja. Kitab-kitab yang dipakai para santri sebagian besar wakaf Pua Golomang.
Pada  tahun  1933,  perguruan  ini  bagaikan  bunga  kuncup  cepat  berkembang,  mekar semerbak harum baunya terbawa angin keseluaruh penjuru arah mata angin. Bukan masyarakat Islam Campalagian saja yang mengenal perguruan ini, bahkan masyarakat Islam  yang ada di luar Campalagian pun mengenal dan mencintainya. Santri berdatangan dari luar Campalagian, yaitu:  Polewali,  Pare-pare,  Palanro,  Pangkajene  Kepulauan,  Sidenreng  Rappang,  Kalimantan dan  dari  pulau  Masalembu  Jawa  Timur.  Santri  melimpah,  puluhan  bahkan  sampai  ratusan orang. Jumlahnya tidak diketahui dengan pasti sebab tanpa daftar hadir. Setalah masjid-masjid berkembang  pesat,  maka  lokasi  berlangsungnya  kegiatan  mengajar  belajar  dipindahkan  ke Masjid  Jami’  (Masjid  Raya  sekarang).  Perpindahan  dari  rumah  Kiai  Haji  Maddempungan  itu terjadi dalam tahun 1934.
Bersamaan dengan pindahnya tempat belajar, dari rumah Haji Maddempungan ke Masjid Jami’, seorang gurutta bernama Haji Abdul Hamid tiba di Campalagian. Hamid baru pulang dari Tanah Suci, setelah belajar di sanan lebih kurang 4 tahu. Dia ke Tanah Suci pada tahun 1930, bertepatan  dengan  tahun  dibukanya  pengajian  Haji  Maddempungan,  Hamid  kemudian
menggabungkan  diri  dengan  Maddeppungan  untuk  bersama-sama  membina  lembaga pendidikan yang telah dibangun 4 tahun lalu itu.
Selain  Hamid,  beberapa  orang  murid  Maddeppungan  yang  belajar  sejak  awal  seperti Muhammadiyah  dan  Abdul  Halim  telah  pula  memiliki  kemampun  untuk  membantu  gurunya mengajar murid yang baru masuk.
Sejak  saat  itu  terjadilah  perkembangan  baru  dalam  lembaga  pendidikan  Haji Maddempungan.  Murid-murid  yang  berusia  dibawah  15  tahun  mulai  diklasifikasikan berdasarkan  usia  dan  kemampuan.  Dengan  demikian  dirintislah  sistem  pendidikan  klasikal. Untuk tahap pertama dua kelas tingkat ibtidaiyah dibuka, yaitu kelas satu untuk yang baru dan kelas dua untuk mereka yang sudah punya dasar.
Dengan  dibukanya  sistem  pendidikan  madrasah,  maka  di  lembaga  pendidikan  Haji Maddempungan terdapat dua sistem yaitu mangngaji kitta bagi yang berusia di atas 15 tahun dan madrasah bagi yang berusia dibawah 15 tahun. Sejak saat itu, murid-murid semakin hari semakin  bertambah  banyak,  hingga  gedung  darurat    yang  dua  lokal  tidak  mampu  lagi menampungnya. Gedung dengan peralatan yang serba darurat itu hanya mampu menampung 100 orang murid, maka pada tahun 1936 didirikanlah sebuah gedung di atas tanah waqaf Kiai Haji Abd. Hamid seluas kira-kira seluas 60 X 50 meter.
Gedung tersebut dibangun atas swadaya masyarakat dalam bentuk semi permanen, terdiri dari enam lokal, berukuran 28 X 6 meter, atap seng, dinding papan dan lantai semen atau batu dilengkapi dengan alat-alat mebiler.
Tenaga pengajar yang membina Madrasah Diniyah antara lain Kiai Haji Muhammadiyah (Kepala Sekolah)  dan didampingi oleh Muh. Sanusi, seorang santri dari kabupaten Barru dan ustas Muhdin dari Kabupaten Sidenreng Rappang. Ketiga orang ustas tersebut di atas mengajar karena  Allah  semata  tanpa  mengharapkan  imbalan  jasa  dari  perguruan  Islam.  Beliau-beliau inilah yang membina madrasah tersebut sejak tahun 1934-1936.
Untuk  tahun  1936  -  1938,  guru-guru  yang  mengajar  di  Madrasah  Diniah  binaan perguruan Islam tersebut antara lain:
1.  Haji Mahmud ( Qadhi Binuang)
2.  Haji Hasan ( Imang Ujung)
3.  Abd. Halim dari pulau Masalembu
4.  Ahmad Syamsuddin
5.  Mahmud Yamin
Mereka itu adalah santri perguruan Islam yang berguru, tekun berhadapan dengan kitab - kitab sejak tahun 1930-1937 dan tenaganya telah dapat digunakan untuk membina dan mengajar di samping belajar.
Gedung yang dimulai pembagunannya pada pertengahan tahun 1936 dapat dimanfaatkan pada  akhir  tahun  itu  juga.  Gedung  tersebut  membujur  dari  arah  timur  ke  barat  menghadap selatan.  Gedung  tersebut  adalah  lambang  keemasan  perguruan  Islam  Campalagian. Kepercayaan  masyarakat  terhadap  hasil-hasil    yang    telah  dicapai  semakin  bertambah,  akan tetapi sangat disayangkan bahwa tamatan dari Madrasah Diniyah perguruan Islam pada saat itu belum mendapat Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau pun ijazah terakhir.

## Mustari Bosra
Santri  yang  telah  dianggap  cakap  pada  bidang  studi:  Ilmu  Nahwu,Ilmu  Sharaf  serta dianggap  telah  memiliki  perbendaharaan  bahasa  Arab  yang  banyak.  Atas  persetujuan ustas , santri-santri tersebut dialihkan ke tingkat pengajian pondok pesantren untuk mempelajari ilmu- ilmu  agama  yang  lebih  mendalam  lagi,  misalnya  saja  Ilmu  Tafsir,  Hadits,  Tauhid,  Balaghah, Ilmu Mantiq, Ilmu Falak, dan ilmu-ilmu pengetahuan lain.
Ulama-ulama yang berhasil ditelorkan perguruan Islam pada saat itu tersebar ke mana- mana.  Ada  yang  kembali  ke  kampung  halamannya  sendiri  untuk  mengabdi  di  sana,  seperti Imang Laboso juga ada yang diutus ke salah satu daerah untuk mengembangkan ajaran Islam di sana,  antara  lain: Ustas Baharuddin  Muhammadiyah  diutus  ke  Matangnga  Kecamatan Sumarorong.  Pada  tahun 1938  ulama-ulama  yang  juga  turut  melaksankan  tugas  yang  suci  itu antara  lain:  Kiai  Haji  Abd.  Kadir, Imang Masjid  Patoke  di  kecamatan  Polewali,  Muhammad Arsyad,  Ampo  Arisi, Imang Masjid  Biring  Tasi,  Manding  Kecamatan  Polewali.  Beliau  inilah yang berhasil mengIslamkan semua penduduk berketurunan Toraja di Madatte, Desa Darma dalam tahun 1940. PengIslaman tersebut diabadikan dalam pemberian nama kampung tersebut, “Sallang Baru”.
Puncak  keemasan  perguruan  Islam  pada  periode  ini,  yaitu  dari  tahun  1948-1954.  Jalan pelajaran  sangat  lancar  dan  jauh  lebih  dibanding  dengan  tahun-tahun  sebelumnya.  Kegiatan belajar  mengajar  berjalan  secara  mantap,  secara  efisien  dan  efektif  dibawa  asuhan  para ustas yang mengajar dengan lillahi taala semata. Tenaga-tenaga pengajar yang mengabdi pada saat itu adalah mereka yang pernah bertekun berhadapan kitab-kitab gundul mangngaji kitta di bawah asuhan Kiai Haji Maddempungan dari tahun 1930-1937.
Kecuali  melalui  pendidikan mangngaji  kitta ,  para  ulama  tradisionalis  yang  terikat  dalam birokrasi kerajaan pun berusaha menggandeng penguasa adat membina kader-kader pengganti melalui  madrasah.  Ada  dua  madsah  yang  didirikan  oleh  penguasa  birokrasi  kerajaan  bekerja sama dengan para ulama pejabat parewa sara‟ , yaitu:

## Madrasah Amiriyah Bone dan Madrasah Islahuddin Gowa
Stelah  lebih  kurang  23  tahun  dibekukan  pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  (1905- 1930),  kerajaan  Bone  dihidupkan  kembali  pada  tahun  pada  tahun  1930.  Yang  dipilih Arung Pitue mejadi raja Bone pada waktu itu adalah Haji Andi Mappanyukki, putra raja Gowa ke-34 I Makkulau Daeng Serang Karaeng Lembangparang Sultan Hadi. Menyusul pengangakatan Haji Andi Mappanyukki sebagai raja, Haji Abdullah Hamid diangkat pila sebagai kali Bone. Andi  Mappanyukki  dikenal  sebagai  seorang  muslim  yang  taat  dan  memiliki  komitmen yang  tinggi  untuk  memajukan  Islam.  Tetapi,  dia  juga  dikenal  sangat  tegas  dan  sangat  kuat berpegang teguh kepada tradsi adat pangadakkan . Oleh karena itu maka dia sama sekali tidak mengizinkan Muhammadiyah masuk ki daerahnya.
Oleh karena rakyat Bone sudah sangat menghajatkan adanya lembaga pendidikan seperti yang  dibina  oleh  Muhammadiyah,  maka  Andi  Mappanyukki  berusaha  pula  untuk memenuhinya. Dia berusaha mengcounter Muhammadiyah dengan jalan mendirikan lembaga pendidikan yang sama dengan yang didirikan oleh Muhammadiyah. Untuk itu maka atas nama kerajaan,  Andi  Mappanyukki  dibantu  Haji  Abdul  Hamid  dan  pembesar  kerajaan  lainnya mendirikan  Madrasah  yang  dibneri  nama  Madrasah  Amiriyah  (madrsah  yang  berorientasi
kepada  pemerintah).  Mereka  berusaha  mendatangkan  guru-guru  dari  luar,  sebagaimna  halnya Muhammadiyah.
Kedatangan  Assyiri  dimanfaatkan  sebaik-baiknya  oleh  Andi  Mappanyukki,  untuk  itu maka  atas  dukungan  dari  segenap  pembantu-pembantunya.  Mappanyukki  mengusahakan pembukaan sebuah madrasah. Sarana pendidikan, demikian pula biayanya ditanggung oleh raja, sebagai penghargaan kepada raja maka madrasah yang dibangunnya itu, oleh Assyiri diusulkan bernama Madrasah Amiriyah Bone yang berarti sekolah kerajaan Bone. Sebagai kepala sekolah ditunjuklah Abd. Azis Assyiri. Dalam menjalankan tugasnya, dia dibantu oleh seorang ulama dari  Mesir  yang  bernama  Abdul  Hamid  Al-Mishri.  Dia  adalah  seorang  ulama  yang  mampu menghafal 30 juz Quran.
Segera  setelah  pembukaan  madrasah  tersebut,  dibanjiri  oleh  murid    yang  datang  dari Bone sendiri mau pun dari luar Bone. Setelah dua tahun memimpin madrasah tersebut, Assyiri pulang  ke  Mesir.  Dengan  demikian  maka  kepemimpinan  madrasah  itu  diteruskan  oleh  Al- Mishri. Hanya beberapa bulan  setelah Assyiri pulang ke Mesir, raja Bone mendatangkan lagi seorang ulama yang bernama Sayid Mahmud Al-Jawad. Dia kemudian diberi tugas memimpin Madrasah Amiriyah menggantikan Al-Mishri, pimpinan sementara madrasah itu.
Mahmud Al-Jawad adalah bekas Mufti Madinah. Ketika Madinah di taklukkan oleh Ibn Saud,  Al-JAwad  termasuk  dalam  daftar  orang  yang  hendak  dihabisi.  Dia  diselamatkan  oleh ajudannya dengan jalan dimasukkan ke dalam peti kayu  kemudian dinaikkan ke kapal. Setelah tiba di atas kapal barulah dikleuarkan dari dalam peti kayu itu. Ketika sampai di Indonesia dai tinggal  di  Garut  bersama  dengan  Mufti  Makkah  yang  juga  melarikan  diri,  Abdullah  bin Shadaqah Dahlan. Dari Garut, Al-JAwad kemudian pindah ke Makassar.  Di Makassarlah dia bertemu  dengan  muridnya  Haji  Muhammad  Ramli  yang  ketika  itu  sudah  menjadi kali di kerajaan  Luwu.  Atas  panggilan  dari  Haji  Muhammad  Ramli,  Al-JAwad  pindah  ke  Luwu,  ke suatu daerah yang bernama Cimpu. Di Cimpulah, dia dikawinkan dengan salahs eorang gadis Cimpu.  Dia  kemudian  menetap  di  sana  dan  membuka  madarasah  di  sana.  Mengetahui keberadaanya  di  sana,  raja  Bone  Andi  Mappanyukki,  atas  persetujuan  dari  Haji  Ramli, mengajaknya pindah ke Bone.
Sejak tahun 1935 hingga tahun 1948, Madrasah Amiriyah Islamiyah Bone dipimpin oleh Al-Jawad.  Pada  masa  antara  tahun  1935-1942,  beberapa  orang  guru  bantu  didatangkan  dari Jawa dan Sumatera antara lain Ustas Zainuddin Hadi, Darwis Aminy, dan Arifin Jabbar.
Kedatangan  guru-guru  dari  Sumatera  dan  Jawa  itulah  yang  mendorong  terjadinya modernisasi  dalam  Madrasah  Amiriyah.  Mata  pelajaran  yang  sebelumnya  100%  adalah pelajaran  Agama,  mengalami  perubahan  menjadi  75%  pelajaran  Agama  dan  25%  pelajaran umum.
Mungkin terpegaruh dengan sistem pendidikan yang dikelolah Muhammadiyah, di mana untuk tingkat  sekolah  menengah  atas  diadakan  lembaga  pendidikan  khusus  untuk  mencetak  guru yang diberi nama Muallimin. Dengan demikian, jenjang pendidikan di Madrasah Amiriyah telah terdiri atas Ibtidaiyah 5 tahun, Tsanawiyah 3 tahun, dan Muallimin 2 tahun.
Tak  mau  ketinggalan  dari  Bone,  para  bangsawan  Gowa,  yang  kerajaannya  masih dibekukan,  juga  berusaha  mendirikan  madrasah  dalam  rangka  mengimbangi  madrasah  yang

## Mustari Bosra
dibina oleh Muhammadiyah yang sudah berdiri di Gowa sejak tahun 1928. Dibawah komando Karaengta  Tumabicarabutta,  para  bangsawan  Gowa  pun  membuka  Madrasah  Islahuddin (sekolah untuk memperbaiki agama).
Latar  belakang  pemakaian  nama  itu,  diceritrakan  Syamsuddin  Daeng  Ngerang,  murid angkatan pertama madrasah itu. Para bangsawan dan para pemuka agama Gowa melihat bahwa agama sudah dirusak oleh Muhammadiyah. Untuk itu perlu diperbaiki kembali melalui kader- kader  yang  dicetak  oleh  Madrsah  Islahuddin.  Sebagaimana  halnya  para  pendiri  Madrsah Amiriyah, para pendiri Madrasah Islahuddin pun berusaha mendatangkan guru-guru dari luar. Kalau  Bone  banyak  mengambilk  dari  Arab,  Gowa  hanya  mengambil  dari  Jawa  dan  Sulawesi Selatan sendiri. Salah seorang guru yang diambilnya adalah Abdullarhaman Syihab. Dia adalah seorang  yang  berjiwa  reformis.  Dian  adalah  tamatan  Madradah  yang  dibina  oleh  Al-Jamiyah alkhairiyah Jakarta.
Satu tahun setelah Madrasah Islahuddim didirikan, kerajaan Gowa direhabilitasi kembali. Raja Gowa yang dilantik pada taun 1936, I Mangngimangi Daeng Mattutu Sultan Muhammad Thahir  Muhibuddin  mengambil  alih  tanggungjawab  pembinaan  madrasah  tersebut.  Dia kemudian  mendatangkan  guru-guru  dari  luar.  Abdullah  Bin  Sahadaqah  sengaja  didatangkan dari Garut.
Raja  Gowa  sebenarnya  menginginkan  agar  Abdullah  bin  Shadaqah  Dahlanlah  yang memimpin madrasah Islahuddin itu. Tetapi, karena yang bersangkutan tidak bisa menetap di Makassar  maka  dia  hanya  menjadi  guru  tamu  yang  sewaktu-waktu  datang  mengajar. Tanggungjawab  pembinaan  madrasah  dipikul  bersama-sama  oleh  guru-gurunya,  yang  antara lain  adalah  Muhammad  bin  Aqil,  Haji  Abduh  Samad,  Abdurrhaman  Shihab,  Luthan Muhammad Isa dan Jalal Ibrahim.
Murid-murid yang belajar di madrasah ini pada umuny berasal dari Gowa, Takalar dan Jeneponto.  Murid-murid  yang  kemudian  menjadi  guru  di  tempat  itu  setelah  kemerdekaan antara  lain  adalah  Ali  Mabhan  Daeng  Tojeng,  Abdullah  Daeng  Nai  dan  Jamaluddin.  Murid yang  disebutkan  pertama  pada  tahun  1970-an  menjadi  kepala  kantor  Departemen  Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
Baik  murid-murid  Madrasah  Amiriyah  maupun  Madrasah  Islahuddin  dikemudian  hari banyak  yang  menjadi  ulama-ulama  yang  juga  membuka  dan  mengembangkan  jaringan pendidikan  Islam  di  tempatnya.  Salah  seorang  diantara  murid  angkatan  pertama  Madrasah Islahuddin Jongaya adalah Muhammad Ali Mabhan Daeng Tojeng, yang pada awal tahun 1970- an  dipercaya  pemerintah  menjadi  Kepala  Kantor  Wilayah  Departemen  Agama  Provinsi Sulawesi  Selatan.  Dan,  salah  seorang  diantara  murid  angkatan  terakhir  (sebelum  Jepang) Madrasah Amiriyah Bone adalah Abdul Shamad Suhaeb yang pernah menjadi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Luwu pada tahun 1880-an.

## Relasi Pengurus Masjid dan Pemimpin Upacara Keagamaan
Salat,  sebagaimana  sabada  Nabi  Muhammad  saw  adalah  tiangnya  agama  Islam. 49 Salat wajib  lima  kali  sehari-semalam  sangat  dianjurkan  agar  dilaksanakan  di  masjid  secara
49 Asshalaatu ‘imaadud din (Hadits).
Otoritas Dan Gerakan Keagamaan Daengguru ..
berjamaah. 50 Bahkan,  salah  satu  di  antara  salat  yang  wajib  itu,  yakni  salat  Jum’at  wajib dilaksanakan  secara  berjamaah  di  masjid.  Oleh  karena  itu,  G.  F.  Pijper  benar  ketika  dia mengatakan bahwa siapa saja yang ingin menyelidiki kehidupan keagamaan di salah satu daerah di Indonesia, dia harus mulai dengan mempelajari masjid. 51
Dilihat  dari  segi  fungsinya,  masjid  adalah  pusat  peribdatan  dan  pusat  komunikasi. 52 Sebagai  pusat  peribadatan  masjid  berfungsi  sebagai  sarana  dalam  rangka  pelaksanaan  ajaran Islam  yang  berkaitan  dengan hablumminallah (hubungan  manusia  dengan  Allah).  Sedangkan, sebagai  pusat  komunikasi,  masjid  berfungsi  sebagai  sarana  dalam  rangka  pelaksanaan  ajaran Islam yang berkaitan dengan hablummninnas (hubungan manusia dengan sesama manusia). Sepanjang sejarah umat Islam, penekanan dan penjabaran terhadap kedua fungsi utama masjid tersebut berbeda-beda antara satu waktu dari waktu lainnya dan antara satu tempat dari tempat  lainnya.  Itulah  sebabnya  sehingga  fungsi  masjid  digambarkan  dengan  penggambaran yang berbeda-beda. H. A. R. Gibb 53 menggambarkannya sebagai centre for divine service and state institution . Sidi Gazalba 54 menggambarkannya sebagai pusat ibadan dan kebudayaan Islam. H. J.
De  Graaf 55 menggambarkannya  sebagai  pusat  pertemuan  orang-orang  beriman  dan  menjadi lambang kesatuan jema’at.
Masjid  di  Hindia  Belanda  yang  merupakan  pusat  penyiaran  agama  Islam  yang berpengaruh terhadap kehidupan penduduk secara keseluruhan, menurut Snouck Hurgronje 56 lebih berfungsi daripada di kebanyakan negara Islam lainnya. Mesjid hampir dapat ditemukan di  tempat-tempat  pemukiman  dan  pusat-pusat  pemerintahan.  Masjid  di  pusat  pemerintahan biasanya disebut sebagai Masjid Agung.
Gambaran umum yang dikemukakan Hurgronje tentang masjid Hindia Belanda tersebut mewakili juga Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-20 mesjid telah terdapat di semua pusat kerjaan dan di hampir semua kerajaan bawahan. Di beberapa kampung besar yang  merupakan  bagian  dari  kerajaan  bawahan,  juga  telah  terdapat  masjid.  Dan,  di  hampir semua kampung telah terdapat langgar.
Penanggung  jawab  pengurusan  dan  pemakmuran  masjid  di  pusat  kerajaan  adalah petta kali atau daengta  kaliya .  Penanggung  jawab  pengurusan  dan  pemakmuran  masjid  di  kerajaan bawahan atau ke- gallarrang -an adalah imang bate atau imang limpo. Penanggung jawab pengurusan dan  pemakmuran  masjid  di  kampung  adalah guru  atau  mang  kampung. Dalam  melaksanakan tugasnya  yang  berkaitan  dengan  pengurusan  dan  pemakmuran  masjid,  masing-masing penanggungjawab di bantu oleh beberpa orang hatte, bidala, dan doja.
Berbeda  dari  Jawa  yang  memiliki  masjid  di  daerah  pardikan  yang  dikuasai  dan  diurus sepenuhnya oleh ulama bebas atau kiai pesantren, di Sulawsesi Selatan hingga awal abad ke-20 tidak  terdapat  masjid  yang  diurus  oleh  ulama  di  luar  birokrasi  pemerintahan.  Semua  masjid
50 Salat berjamaah di masjid 27 kali lebih utama utama daripada salat sendiri di rumah (Hadits).
51 Lihat: Pijper (1984: 14-15).
52 Lihat: Rahim (1998: 205).
53 Lihat: Gibb (1953).
54 Lihat: Gazalba (1975).
55 Lihat: de Graaf (1985: 27).
56 Lihat: Hurgronje (1983: 14).

## Mustari Bosra
dikuasai  dan  diurus  oleh  para parewa  sara‟ .  Pelaksanaan  ibadah  di  dalamnya  pun  menjadi tanggung jawab ulama parewa sara. Tidak ada masjid tanpa parewa sara‟ . Tidak ada kegiatan di dalam masjid yang dapat berjalan tanpa parewa sara‟ .
Terkait  dengan  fungsi  masjid  sebagai  sarana  penghubunga  antara  manusia  dengan Tuhannya  ( habkuminallah )  dan  sarana  penghubung  dengan  sesama  manusia  ( hablumminnas ), maka  kegiatan  yang  dilaksanakan  di  dalamnya  pun  pada  garis  besarnya  dapat  dibedakan  ke dalam  kegiatan  peribadatan  dan  kegiatan  keagamaan  lainnya.  Kegiatan  peribadatan  adalah kegiatan yang  bersifat  ritual  berupa  ibadah  dalam rangka  hubungan  langsung  antara  manusia selaku  makhluk  dengan Allah  selaku  khalik.  Ibadah  tersebut  meliputi  salat  wajib  lima  waktu, salat Jum’at, salat sunat tarawih, salat dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha), salat jenazah, dan salat-alat  sunat  lainnya.  Selain  yang  disebutkan  terakhir,  semuanya  dilaksanakan  secara berjamah,  oleh  di  bawah  pimpinan  seorang  imam.  Oleh  karena  itu  maka  tanggungjawab pelaksanaannya berada di tangan parewa sara‟.
Menjelang  salat  lima  waktu  dilaksanakan, doja memukul  beduk  sebagai  pertanda  waktu salat  telah  masuk.  Selanjutnya bidala naik  ke  menara  masjid 57 untuk  mengumandangkan  azan memanggil umat ke masjid bersalat jamaah. Mendengar panggilan salat, umat pun berbondong- bondonglah  menuju  masjid.  Setibanya  di  masjid,  mereka  melaksanakan  salat  sunat  tahiyatul masjid dan salat sunat rawatib secara sendiri-sendiri. Setelah diperkirakan bahwa jamaah sudah hadir  semuanya, imang atau hatte pun  datanglah  untuk  memimpin  salat  jamaah.  Bersamaan dengan kedatangannya itu, diserukanlah iqamat oleh bidala atau salah seorang jamaah sebagai perintah untuk berdiri dan bersiap-siap melaksanakan salat yang segera akan dilaksanakan. Pada saat  itu,  imam  tanpillah  ke  mihrab  masjid  sambil  mengucapkan  kalimat  “ assalatu  jaamiah rahimakumullah (mari kita sama-sama melaksanakan salat jamaah semoga Allah merahmati kita semua)”  diteruskan  dengan  melafalkan  niat  sebagai  imam  atas  salat  wajib  yang  akan dilaksanakan.  Selesai  memberi  melaksanakan  salat  imam  dan  jamaah  tidak  langsung  berdiri tidak langsung bubar, mereka duduk sejenak untuk beristigfar, berzikir dan berdo’a dipimpin oleh imam dan diikuti oleh para makmum. 58
Pada hari jumat, setelah waktu lohol masuk, doja menabuh beduk sesuai dengan aturan. Setelahnya, azan pertama dikumandangkan dan setelah khatib naik ke mimbar memberi salam kepada  para  jamaah,  azan  kedua  pun  dikumandangkan.  Pejabat Parewa  sara‟ yang  bertugas mengumandangkan  azan adalan bidala .  Sedangkan yang  bertindak  sebagai  khatib  adalah hatte . Dan,  yang  bertindak  sebagai  imam  adalah daengta  kaliya di  masjid  pusat  kerajaan, imang limpo/imangbate di masjid kerajaan bawahan atau guru/imang kampung di masjid kampung.
Khotbah  jumat  yang  dibaca  adalah  bahasa  Arab.  Dalam  pembukaan  khotnahnyanya, sesudah menyampaikan pujian kepada Allah dan salawat salawat kepada Nabi Muhammd saw, khatib  menyampaikan  juga  doa  keselamatan  buat  raja.  Do’a  buat  raja  ini  berlaku  di  semua masjid,  mulai  dari  masjid  di  pusat  kerajaan  sampai  masjid  di  kampung-kampung.  Kegiatan
57 Azan dikumandangkan dari tempat yang tinggi supaya suara azan terdengar jauh ke pelosok sekitar masjid. Dan untuk membantu mengeraskan suaranya, bidala biasanya menggunakan corong suara yang terbuat dari seng atau bahan lainnya.
58 Istigfar, zikir, dan do‟a pada salat subuh dan magrib biasanya lebih panjang daripada salat-salat lainnya.
keagamaan lainnya yang dilaksanakan di masjid adalah kegiatan dakwah dan pendidikan, berupa antara  lain:  upacara  peringatan  Maulid  Nabi  Muhammad  saw, arrate  juma‟, ceramah-ceramah agama, angngaji korang, dan angngaji kitta.
Setiap  tahun,  pada bulang  maudu (bulan  Rabiul  Awal)  umat  Islam  menyelenggarakan perintan maulid Nabi Muhammad saw, yang disebut maudu, yang pelaksanaannya dipusatkan di masjid. Bagian terpenting dari maudu tersebut adalah kanre maudu , yaitu bakul kecil berhiaskan telur  dan  kembang  kertas  warna-warni  yang  didalamnya  berisi kanre  pamatara (nasi  setengah matang), songkola (nasi kukus dari beras ketan hitam), kaddo minynya (nasi kukus dari beras ketan putuh  yang  diolesi  minyak  goreng  yang  mengandung  bermacam-macam  rempah-rempah), ayam goreng, teluar, dan bermacam-macam lauk-pauk.
Kelihatannya kanre  maudu tersebut  sangat  sederhana  saja,  tetapi  perlu  dijelaskan  bahwa untuk membuatnya diperlukan waktu persiapan yang sangat lama. Sekurang-kurangnya 40 hari sebelum  dipotong,  ayam  yang  akan  dijadikan  bagian  dari kanre  maudu sudah  harus  dikurung dalam  kandang.  Tujuannya  supaya  ayam  yang  akan  “dipersembahkan”  kepada  Nabi Muhammad saw bersih dari memakan najis, terutama kotoran manusia. 59
Sama  halnya  dengan  ayam,  nasi  (yang  terdiri  atas kanre  pamatara,  songkolo, dan kaddominnya )  yang  akan  dijadikan kanre  maudu juga  harus  diurus  secara  khusus.  Pengurusan secara  khusus  ini  didasari  oleh  suatu  kepercayaan  bahwa  nasi  yang  akan  dipersembahkan sebagai kanre  maudu tidak  boleh  berasal  dari  sisa  manusia  dan  binatang,  khusnya  ayam.  Oleh karena itu maka sejak diturunkan dari tempat penyimpanannya (di lotong atau lumbung), padi yang  diniatkan  untuk  menjadi  nasi  yang  akan  dipersembahkan  sudah  harus  diperlakukan khusus.  Di  tempat  jemuran  harus  dijaga  ketat  agar  jangan  ada  yang  dimakan  oleh  ayam demikian  pula  di  lesung  tempat  menumbuknya,  tidak  boleh  ada  yang  terbuang  lalu  dimakan oleh ayam. Dimakan ayam mengandung pengertian bahwa yang dipersembahkan sebagai kanre maudu adalah sisanya ayam. Beras yang diperoleh dari padi yang diurus khusus tadi tidak boleh ada  yang  dimasak.  Sebab  kalau  dimasak  sebagian  berarti kanre  maudu yang  nantinya  akan dipersembahkan tersebut adalah sisa manusia.
Kanre maudu tersebut diletakkan di sekitar mihrab dan mimbar mesjid sejara berjejer yang jumlahnya  tergantung  pada  banyaknya  jamaah  masjid  yang  turut  berpartisipasi  dalam peringatan maulid tersebut. Setelah kanre maudu dipersipakan diadakanlah upacara maudu, yang intinya  adalah  pembacaan Kitab  Barazanji .  Cara  membaca  kitab  baransanji,  dalam  peringatan maulid hampir sama dengan cara membaca dalam upacara-upacara keagamaan lauinnya, yaitu dibaca  secara  tartil  dan  dilagukan  dengan  sedikit  menambah  atau  mengurangi  dari  ucapan aslinya yang disebut rate . Setelah acara selesai, telur warna-warni yang ditusuk dengan lidi dan menjadi hiasan kanre maudu biasanya diperebutkan oleh anak-anak yang menghadiri upacara tersebut. Sementara nasi yang sudah dirateki (dibacakan Kitab Al-Barzanji atasnya), dibagikan kembali kepada yang telah menyetor dengan sistem pertukaran, sehingga tidak ada seorang pun
59 Oleh karena masyarakat, pada umumnya belum menggunakan wc sebagai tempat membuang kotoran, maka kotoran  manusia  terkadang  berserakan  di  tempat  ayam  mencari  makanan.  semak-semak  sekitar  rumah mereka  seringkali  menjadi  santapan  lesat  bagi  ayam,  padahal  yang  paling  tidak  dibiarkan  dimakan  adalah kotoran manusia. itu berDulu kotoran manusia.

## Mustari Bosra
yang  boleh  mengambil  kanre  maudunya  sendiri.  Kecuali  upacara  keagamaan  yang diselenggarakan  di  masjid  tersebut,  parewa  sara  juga  bertugas  memimpin  penyelenggaraan upacara-upacara  keagamaan  lainnya  yang  diselenggarak  oleh  anggota  masyarakat  di  rumah mereka  masing,  seperti:  assuro  maca, assikiri  (Arrate)  Juma‟,  appabarasanji (Apparate),  dan assongkabala.

## DAFTAR PUSTAKA
Mustaqim Pabbajah, Religiusitas dan Kepercayaan Masyarakat Bugis-Makasar , dalam Jurnal al-Ulum Vol. 12 No. 2 Tahun 2012. Jubba,  dkk., Kompromi  Islam  dan  Adat  pada  Praktik  Keagamaan  Muslim  Bugis  di  Sulawesi  Selatan , dalam JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo Vol. 2 No. 2 Tahun 2018. Sabara Nuruddin, Islam dalam Tradisi Masyrakat Lokal di Sulawesi Selatan , dalam Mimikri: Jurnal Agama dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 Tahun 2018. Mardi Adi Armin, Islam & Tradisi Budaya di Sulawesi Selatan , dalam Jurnal Adabiyah Vol. 10 No. 2 Tahun 2010. Ismail  Suardi  Wekke, Islam  dan  Adat:  Tinjauan  Akulturasi  Budaya  dan  Agama  dalam  Masyarakat Bugis , dalam Analisis: Jurnal Studi Keislaman Vol. 13 No. 1 Tahun 2013. Darmawijaya & Irwan Abbas, Sejarah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan 1926-1942 , dalam Jurnal Lektur Keagamaan Vol. 12 No. 2 Tahun 2014. La Sakka, Historiografi Islam di Kerajaan Bantaeng , dalam Jurnal al-Qalam Vol. 20 No. 1 Tahun 2014.
Anzar Abdullah, Islamisasi di Sulawesi Selatan dalam Perspektif Sejarah , dalam Paramita: Historical Studies Journal Vol. 26 No. 1 Tahun 2016. Rahmawati, Perspektif Baru dalam Proses Penyebaran Islam di Kerajaan Bone Sulawesi Selatan Indonesia pada Abad ke 17 , dalam Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Vol. 3 No. 1 Tahun 2015. Taufik Abdullah, Pengantar , dalam Taufik Abdullah, Agama dan Perubahan Sosial, V-XV , (Jakarta: Rajawali Pers, 1983) Puji  Siswadi, Politik  Islamisasi  Kerajaan  Gowa-Tallo  Terhadap  Tiga  Kerajaan  Tellumpoccoe  (Bone, Soppeng, Wajo) pada Abad 17 , dalam Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 Tahun 2016.