Tindak Pidana Korupsi Proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Kementrian Pemuda dan Olahraga ( Studi Putusan Nomor 2427K/Pid.Sus/2014 )
Corruption Crimes Project of the National Sports School and Training Center at the Ministry of Youth and Sports ( Studi Putusan Nomor 2427K/Pid.Sus/2014 )
Entol suparmin dan Amsori
Postgraduate IBLAM School Of Law, Jakarta Jl. Kramat Raya No. 25, Senen, Jakarta Pusat, Telp (021) 21392851 Email: entol.suparmin.es@gmail.com , amsori.sh@gmail.com

## Abstract
Corruption, eradicating criminal acts of corruption, Decision No. 2427K / Pid.Sus / 2014,  formulation:  Is  the  imposition  of  criminal  sanctions  on  corruption  in  the Ministry of Youth and Sports projects the same as the imposition of criminal acts of corruption  in  general,  What  is  the  basis  for  legal  considerations  for  judges  in imposing  corruption  crimes  with  Law  Number  31  of  1999  in  conjunction  with  Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption, the normative method is  carried  out  on  theoretical  matters.  Knowing  whether  the  imposition  of  criminal sanctions on corruption is the same as the imposition of criminal acts of corruption in general.  know  what  is  the  basis  for  legal  considerations  for  judges  in  imposing crimes  on  perpetrators  of  Corruption  Crime,  the  legal  basis  for  adjudicating  cases. The  conclusion  of  the  Judge's  consideration,  the  imposition  of  additional  criminal sanctions  to  compensate  the  state  losses  imposed  on  the  defendant  was  imprisoned for 4 years and a fine, Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 of Law No.  31  of  1999  as  amended  by  Law  No.  20  of  2001  concerning  the  Eradication  of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 in conjunction with Article 65  paragraph  (1)  of  the  Criminal  Code.  Suggestions  need  evaluation  In  handling corruption  crimes  by  implementing  a  synergy  pattern  between  Indonesian  National Police  Investigators,  Public  Prosecutors  ,  Prosecutor's  Office,  Corruption Eradication Commission.

## Keywords:  Crime,  Corruption, Projects

## Abstrak
Korupsi,  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  Putusan  No.  2427K/Pid.Sus/2014  , rumusan :Apakah penjatuhan sanksi pidana korupsi proyek kemenpora sama dengan penjatuhan  tindak  pidana  korupsi  pada  umumnya,  Apa  yang  menjadi  dasar pertimbangan  Hukum  bagi  Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  korupsi  dengan Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, metode normatif dilakukan terhadap hal-  bersifat  teoritis,Mengetahui  apakah  penjatuhan  sanksi  pidana  korupsi,  sama dengan  penjatuhan  tindak  pidana  korupsi  pada  umumnya.  mengetahui  apa  yang menjadi  dasar  pertimbangan  Hukum  bagi  Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  pada pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  ,  dasar  hukum  mengadili  perkara.  kesimpulan pertimbangan Hakim ,penjatuhan sanksi pidana tambahan mengganti uang kerugian negara menjatuhkan terhadap terdakwa pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda,  Pasal  2  ayat  (1)  jo  Pasal  18  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.saran perlu evaluasi Dalam penanganan tindak pidana korupsi dengan melakukan    pola  bersinergi  antara  Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,Jaksa  Penuntut  Umum,Kejaksaan  Penyidik,  Komisi  Pemberantasan Korupsi.
Kata Kunci : Tindak pidana, korupsi, proyek
A. Pendahuluan Dalam interpretasi, Undang-
Undang  Dasar  1945,  Pasal  1  (3) Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
menetapkan:  Negara  Hukum  adalah:
“Negara  Indonesia  adalah  Negara hukum”. 1 Berdasarkan  Keputusan  No. 28  tahun  1999,  ketentuan  administrasi negara  tentang  integritas,  tidak  ada
1 Undang  -  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  Pasal  1  ayat  (3) Perubahan ke- 4.
korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  yang termasuk  dalam  interpretasi  paragraf pertama  (3)  undang-undang  adalah sebagai berikut: “Korupsi adalah tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-  undangan  yang  mengatur tentang  tindak  pidana  korupsi”. 2
Uraian  yang  mempunyai  arti  negara termasuk didalam perangkat
2 Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi,dan Nepotisme
Pemerintahan, serta lembaga - lembaga Negara  yang  ada  dalam  pelaksanaan segala  tindakan  harus  dilandasi  oleh Hukum  atau  harus  di  pertanggung jawabkan  oleh  Hukum. Undang- Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 155 Tahun 2009), berbunyi  sebagai  berikut:  ― Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi  merupakan pengadilan  khusus  yang  berada  di lingkungan Peradilan Umum” . 3 . Menurut  Pasal  1  (1)  UU  No.  46
tahun 2009 tentang Pengadilan
Tipikor,  isinya  adalah  sebagai  berikut: “Hakim  adalah  Hakim  Karier  dan Hakim ad hoc”. 4
Pasal  1.  :  tiada  suatu  perbuatan  boleh dihukum,  melainkan  atas  kekuatan ketentuan pidana dalam undang2, yang terdahulu  dari  pda  perbuatan  itu.  (2) jikalau undang- undang diubah, setelah perbuatan  itu  dilakukan,  maka  kepada
3 Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  46  Tahun 2009, Tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi. 4 Pasal  1  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  46 Tahun 2009, Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
tersangka  dikenkanan  ketentuan  yang menguntungkan baginya. 5
Berdasarkan  pasal  21 Algemene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesia,  keputusan  Hakim  juga diakui sebagai sumber Hukum Formal. Dengan  demikian  oleh  peraturan perundangan telah diakui bahwa pekerjan  Hakim  merupakan  faktor pembentukan hukum 6 . Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi  ini  merupakan pengadilan  khusus  yang  berada  di lingkungan  Peradilan  Umum  dan pengadilan satu satunya yang memiliki kewenangan  mengadili  perkara  tindak pidana  korupsi  yang  penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Menurut  Pasal  5  UU  No.  46  tahun 2009  (Tentang  Pengadilan  Tindak Pidana  Korupsi): “Pengadilan  Tindak Pidana  Korupsi  merupakan  satu- satunya  pengadilan  yang  berwenang memeriksa,  mengadili,  dan  memutus
5 Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP),Serta  komentar-komentarnya Lengkap  Pasal  Demi  Pasal ,  15.  (Bogor: Poiteia-Bogor, 2013), hlm. 27. 6 C S T Kansil  Cristine Dkk, Pengantar Ilmu Hukum  Indonesia (Jakarta:  Rineka  Cipta, 2018), hlm. 70.
perkara  tindak  pidana  korupsi”. 7
Dalam  tahap  pemeriksaan  di  sidang Pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, pengajuan  tuntutan  merupakan  salah satu  bagian  yang  penting  dan  diatur dalam  Undang-  Undang  Nomor  8 Tahun  1981,Tentang    Hukum  Acara Pidana  (  KUHAP),  Pasal  182  ayat  1 huruf  (a)KUHAP,  berbunyi  : “Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut  umum  melakukantuntutan
pidana”. 8
Undang-Undang No.14 Tahun  1970KetentuanUtama  Tentang Kekuasaan kehakiman, Isi pasal 1:
“kekuasaan  Kehakiman  adalah kekuasaan  negara  yang  merdeka untuk  menyelenggarakan  peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila,
demi  terselenggarakannya  Negara Hukum Republik Indonesia”. 9
7 Pasal  5 Undang-Undang  Nomor  46  Tahun 2009, Tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi.
8 Pasal  182  ayat  1(a) Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana. 9 Pasal  1 Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 1970,Tentang Ketentuan-  ketentuan  Pokok Kekuasaan Kehakiman
Hakim  menjatuhkan  hukuman  pidana kepada  terdakwa  di  bawah  tuntutan jaksa.  Pasal  2,ayat  (1)  UU  No.31 Tahun  1999  jo.UU  No.20    Tahun 2001:
“Setiap  orang  yang  secara melawan hukum melakukan perbuatan  memperkaya  diri  sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi yang  dapat  merugikan  keuangan negara  atau  perekonomian  negara, dipidana  penjara  dengan  penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
Pasal  3,  Undang-  Undang  No.31 Tahun  1999  jo.  Undang-  Undang No.20  Tahun 2001,
“Setiap  orang  yang  dengan tujuan  menguntungkan  diri  sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya karena jabatan atau
kedudukan  yang  dapat  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,  dipidana  dengan  pidana penjara  seumur  hidup  atau  pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan  paling  lama  20  (dua  puluh) tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit Rp.  50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah)”. 10
Bahwa  Terdakwa  Andi  Alifian Mallarangeng  selaku  Menteri  Pemuda dan  Olah  Raga  (Menpora)  RI  yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden  RI  Nomor  28/P  Tahun  2009 tanggal  21  Oktober  2009  sampai berhenti  pada  tahun  2012,  pada  hari dan  tanggal  yang  tidak  dapat  diingat lagi antara bulan Oktober 2009 sampai dengan  Desember  2011  atau  setidak- tidaknya  pada  waktuwaktu  lain  dalam tahun  2009  sampai  dengan  2011, bertempat  di  kantor  Kementerian Indonesia.Pemuda  dan  Olahraga  Jl. Gerbang  Pemuda  No.  3,  Senayan
10 Pasal 3, Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  31Tahun  1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Jakarta  Pusat  dan  di  rumah  Terdakwa yang  beralamat  di  Jalan  Suralaya RT.002/RW.004  No.  3  Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta  Timur.Secara  melawan  hukum yaitu telah mengarahkan proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa proyek pembangunan lanjutan  Pusat  Pendidikan,  Pelatihan dan  Sekolah  Olah  Raga  Nasional (P3SON)  yang  berlokasi  di  Desa Hambalang,  Kecamatan  Citeureup, Kabupaten  Bogor,  Provinsi  Jawa Barat.
Pada  Kementerian  Pemuda  dan Olah Raga (Kemenpora) yang meliputi pengadaan  Jasa  Konsultan  Perencana, pengadaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi dan pengadaan Jasa Konstruksi, untuk memenangkan perusahaan. Melakukan perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya  Terdakwa  melalui  Andi Zulkarnain Anwar alias Choel Mallarangeng  dan  memperkaya  orang lain  yang  dapat  merugikan  keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan  keuangan  negara  sebesar
Rp  464.391.000.000,00 (empat  ratus enam  puluh  empat  miliar  tiga  ratus sembilan puluh satu juta rupiah) .Majelis Hakim
menilai, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, telah  menguntungkan  pihak  lain  serta merugikan keuangan negara dan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999 sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.
Apakah penjatuhan sanksi pidana korupsi Proyek Pusat
Pendidikan  Pelatihan  dan  Sekolah Olahraga  Nasional  di  Kementerian
Pemuda  dan  Olahraga  sama  dengan penjatuhan tindak pidana korupsi pada umumnya?.
Apa yang menjadi dasar pertimbangan  Hukum  bagi  Hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam perkara nomor 2427 K/Pid.Sus/2014?.

## B. Metode Penelitian.
Metode  pada  penulisan  ini  , penulis memilih menggunakan metode
penelitian normatif, dengan menggunakan konsep dan Perundangan- perundangan ,serta studi kasus  putusan  pengadilan.  Pendapat dari  beberapa  ahli  salah  satunya yaitu,  (Denzin  dan  Lincoln  1987) menyatakan bahwa penelitian kualitatif  adalah  penelitian  yang menggunakan  latar  alamiah,  dan dilakukan oleh peneliti yang tertarik Secara  alamiah 11 .    Penelitian hukum  Normatif  adalah  penelitian hukum  doktriner,  juga  disebut  sebagai penelitian  perpustakaan  atau  studi dokumen.disebut  penelitian  hukum doktriner 12 .  Pada  penelitian  hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan  bahan  hukum  primer, bahan  sekunder  dan  bahan  hukum tersier. Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum  normatif  merupakan  penelitian
11 Lexy  Moleong, Metodologi  Penelitian Kualitatif (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2017), hlm.5.
12 Suratman    dan  Philips  Dillah, Metode Penelitian  Hukum:  Dilengkapi  Tata  cara  & contoh  Penulisan  Karya  Ilmiah  Bidang Hukum ,  ke-2  (Bandung:  Alfabeta  Bandung, 2014), hlm. 51.
penelitian kepustakaan,yaitu penelitian terhadap    data  sekunder.  Komponen hukum utama adalah terutama bukanlah putusan peradilan atau yurisprudensi,melainkan peraturan
perundang-undangan.
Putusan pengadilan  sebagai  bahan  hukum primer,bahan  hukum  primer  berikut yang  dirujuk  oleh  peneliti  hukum adalah  putusan-putusan  pengadilan yang  hukum  yang  berkaitan  isu dihadapi 13 .    Jenis  dalam    penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan  berdasarkan  norma  dan kaidah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada 14 .
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Penjatuhan Sangsi Pidana Korupsi Proyek Pusat Pendidikan  Pelatihan  Sekolah Olahraga Nasional. Penerapan sanksi menurut
hukum  pidana,  Dalam  hukum  pidana
yang menjadi perhatian adalah
13 Suratman    dan  Philips  Dillah, Metode Penelitian …Ibid., 66- 71.
14 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,
Penelitian  Hukum  Normatif ,  cetakan  17 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.
perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan  hukum  saja,  perbuatan- perbuatan  inilah  yang  dilarang  dan diancam  dengan  pidana;  Langemeyer (1,6)  mengatakan  ―untuk  melrang perbuatan  yang  bersifat  melawan hukum,yang  tidak  dapat  dipandang keliru itu tidak masuk‖ 15 .
Terkait  mengenai  teori  hukum murni adalah teori hukum positif, yang merupakan teori tentang hukum umum yang nyata, bukan teori tentang tatanan hukum  tertentu,  teori  hukum  umum tentang  norma-norma  hukum  nasional atau  internasional  tertentu,  bukan penjelasan,  tetapi  ia  mengajukan sebuah teori eksplanatori, sebagai teori yang terutama ditujukan untuk memahami dan menjelaskan
tujuannya, teori ini mencoba menjawab  pertanyaan  apa  itu  hukum dan  bagaimana  hukum  itu  ada,  bukan ia  semestinya  ada.  ia  merupakan  ilmu hukum (yurisprudensi) ; bukan merupakan  politik  hukum 16 .  Doktrin
15 Asas-  Moeljatno, Asas Hukum  Pidana , ke 9.  (Jakarta:  Rineka  Cipta,2015,  2015),  hlm. 140.
16 Hans  Kelsen, TEORI  HUKUM  MURNI; DASAR-  DASAR  ILMU  HUKUM  NORMATIF
Stufenbau  dari  Kelsen  berkaitan  erat dengan  doktrin  mengenai  hierarki norma-norma hukum. Doktrin hierarki berdasar pada teori hierarki atau dalam bahasa  inggris  disebut, theory  of
hierarchical structure, yang merupakan  terjemahan  dari Stufenbau Theorie yang didirikan Hans
Kelsen.Norma  yang  paling  mendasar yang disebutnya Grundnorm itu menduduki peringkat terpenting dalam rangkain  norma  hukum  yang  tidak semuanya niscaya berdaya laku sama.Prinsip-prinsip yang paling mendasar  dalam  hukum  pidana  seperti misalnya  asas‖ nulla  poena  sine  lege praevia  ( tiada  perbuatan  pidana  yang mendahului suatu undang-undang yang mengaturnya)  terbentuk  pada  zaman ini 17 .
Disamping itu pembentukan undang-undang  mendorong  pemikiran mengenai  implementasi  hukum  secara jauh. “Prinsip  Lex  superior  derogat legi inferiori,dari bahasa latin: hukum
(Bandung: Bnadung; Nusa Media, 2016), hlm. . 1. 17 Budiono  Kusumohamidjojo, TEORI HUKUM:  Dilema  Antara  Hukum  Dan Kekuasaan,  Cetakan  Ke  II( ,  cetakan  II (Bandung, 2017), hlm. 160..
(aturan)  yang  aturan  lebih  tinggi mengesampingkan  hukum  (  aturan) yang  lebih  rendah  . Para  hakim  yang mengadili perkara berdasarkan Common  Law dapat  menemukan hukum  positif  dalam  rangkangkaian kronologis  keputusan-keputusan  yang serupa  sehingga  mereka  terikat  pada doktrin stare decisis.” Prinsip keberlakuan  yang  umum  (  general validity) adalah prinsip yang menyatakan  suatu  norma  hukum  yang diakui  benar  dan  berlaku  umum  untuk semua  subjek  dalam  sistem  hukum yang bersangkutan‖. ―Prinsip memaksa.  Hukum  yang  memaksa sifatnya  itu  adalah  prinsip,  yang  bjika tidak  diwujudkan  membuat  hukum  itu bukan  lagi  hukum,  melainkan  apasaja yang bukan hukum‖.
Prinsip  konsistensi  ( Lat:  stare decisis ) penyelenggaraannya
memperlihatkan  suatu  alur  kinerja yang gkonsisten.‖prinsip efektifitas.Efektifitas ,dari bahasa latin, effeectivus,artinya’memberi  dampak’ merupakan  parameter  bagi  daya  kerja bagi suatu usaha yang memperlihatkan hubungan  antara  tujuan  yang  memang
tercapai  dibandingkan  dengan  tujuan yang  semula  dirumuskan  dan  alih-alih hendak  dicapai.  Prinsip  kepastian hukum  (  legal  centainty).Kepastian hukum merupakan prinsip dalam ruang hukum  nasional  maupun  internasional yang menyatakan bahwa subjek hukum  memiliki  kejelasan  mengenai apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam berhubungan
dengan subjek-subjek hukum lainnya 18 . Tindak  pidana  korupsi merupakan  salah  satu  bagian  dari hukum  pidana  khusus  dan  ketentuan hukum positif (ius constitutum)
Indonesia,  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999 sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  dan  diatur  dalam  Pasal  2  sampai Pasal  24  Undang-Undang  Tindak
Pidana Korupsi.Undang- Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi,  yang  telah  diubah  menjadi Undang-Undang  Nomor  20  tahun 2001,  Undang-undang  Nomor  31
18 Ibid.,  hlm. 165- 200 .
Tahun  1999  diubah  melalui  Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan  atas  Undang-  Undang  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, seperti  misalnya  pembayaran  uang pengganti  yang  besarnya  sama  dengan harta  benda  yang  dikorupsi,  Pasal  18 ayat (1) Undang- Undang No. 31 tahun 1999  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi. Pasal 18 yang berbunyi:(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
a. perampasan barang bergerak yang  berwujud  atau  yang  tidak berwujud  atau  barang  tidak bergerak  yang  digunakan  untuk atau  yang  diperoleh  dari  tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan  milik  terpidana  di mana  tindak  pidana  korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-
banyaknya  sama  dengan  harta
benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
c. penutupan  seluruh  atau  sebagian perusahaan  untuk  waktu  paling lama 1 (satu) tahun;
d. pencabutan seluruh atau sebagian  hak-hak  tertentu  atau penghapusan seluruh atau sebagian  keuntungan  tertentu, yang  telah  atau  dapat  diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. 19 Pertanggungjawaban pada Tindak pidana adalah sesuatu yang
dipertanggungjawabkan  secara  pidana terhadap seseorang yang, telah melakukan  perbuatan  pidana  atau tindak  pidana.    Ada  dua  istilah  yang menunjuk  pada  pertanggungjawaban dalam  kamus  hukum,  yaitu  liability dan responsibility.
Pertanggungjawaban  pidana  dalam delik  korupsi  lebih  luas  dari  hukum pidanaumum. Hal ini nyata dalam hal :
19 Pasal  18  (1), Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  31Tahun  1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
a. Kemungkinan penjatuhan pidana secara in absentiu ( pasal 23 ayat (1)  sampai  ayat  (4)  UU  PTPK 1971; pasal 38 ayat (1), (2), (3) , dan (4) UU PTPK 1999);
b. Kemungkinan perampasan barang-barng  yang  telah  disita bagi terdakwa yang telah meninggal  dunia  sebelum  ada putusan  yang  tidak  dapat  diubah lagi (pasal 23 ayat (5) UU PTPK 1971; pasal 38 ayat (5) UUPTPK 1999) bahkan kesempatan banding tidak ada;
c. Perumusan  delik  dalam  UU PTPK  1971  Yang  sangat  luas ruang lingkupnya, terutama unsur  ketiga  pada  pasal  1  ayat (1)  su  a  dan  b  UUPTPK  1971; pasal 2 dan 3 UU PTPK 1999;
d. Penafsiran kata ― menggelapkan‖ pada delik penggelapan  (  pasal  415  KUHP) oleh yurisprudensi baik dibelanda  maupun  di  indonesia sangat  luas.  Uraian  mengenai perluasan pertanggungjawaban pidana tersebut di atas
dilanjutkan dibawah ini.
Terjadinya suatu penyalahgunaan kekuasaan  perlu  diukur  dengan  fakta- fakta yang membuktikan apakah
pejabat tersebut
menggunakan kekuasaannya  untuk  tujuan  lain  dan Juga harus ditunjukkan bahwa
penyalahgunaan kekuasaan itu dilakukan secara sadar dengan mengalihkan  benda  yang  diberikan kekuasaan itu (bukan karena kelalaian) 20 . Tugas  penegak  hukum  di indonesia  adalah  sama  benar  dengan tugas di negeri lain,yaitu: mengatur,dan  memaksakan  pentaatan dari yang di aturnya 21 . Dalam pembuktian  perkara  korupsi  salah aspeknya  adalah  dengan  sistem  yang terletak  pada  beban  pembuktian  yang pada gilirannya dapat digunakan sebagai  salah  satu  alasan  untuk pengembalian kerugian keuangan Negara  yang  dikarenakan  oleh  oknum pejabat  Negara  yang  korupsi.  Tindak
20 Muhammad Sahlan, ―Unsur Menyalahgunakan  Kewenangan dalam Tindak Pidana  Korupsi  sebagai  Kompetensi  Absolut Peradilan  Administrasi,‖ Jurnal  Hukum  IUS QUIA  IUSTUM 23,  no.  2  (2016):  hlm.  271– 293. 21 Soedjono  Dirdjosisworo, Pengantar  Ilmu Hukum ,  edisi  1,  cetakan  20  (Depok:  Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 30.
pidana  korupsi  merupakan  salah  satu bagian  dari  hukum  pidana  khusus  dan ketentuan hukum positif (ius constitutum) Indonesia,  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  sebagaimana telah  diubah dengan.  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  dan  diatur  dalam  Pasal  2 sampai  Pasal  24  Undang-Undang Tindak  Pidana  Korupsi.Hal  ini  jelas melanggar  ketentuan  tindak  pidana korupsi  Undang-Undang  RI  No  31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001,  Pasal 2  ayat  (1)  Undang-Undang  No  31 tahun  1999  tentang  Tindak  Pidana Korupsi, yang berbunyi:
“Setiap  orang  yang  secara melawan hukum melakukan perbuatan  memperkaya  diri  sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi yang  dapat  merugikan  keuangan negara  atau  perekonomian  negara, dipidana  penjara  dengan  penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun dan denda paling sedikit Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” 22 .
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi,  yang  telah  diubah menjadi  Undang-Undang  Nomor  20 tahun  2001,  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Pasal 18 ayat (1)  Undang-Undang  No.  31  Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, berbunyi:
(1) ”Selain  pidana  tambahan
sebagaimana  dimaksud  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
sebagai pidana tambahan adalah :
a. Perampasan  barang  bergerak
yang  berwujud  atau  yang  tidak berwujud  atau  barang  tidak bergerak yang digunakan untuk
atau  yang  diperoleh  dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan  milik  terpidana  di
22 Pasal  2  (1), Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  31Tahun  1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
mana  tindak  pidana  korupsi dilakukan,  begitu  pula  dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
b. Pembayaran  uang  pengganti yang jumlahnya sebayak- banyaknya  sama  dengan  harta benda yag diperoleh dari tindak pidana korupsi;
c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu  paling  lama  1  (satu) tahun;
d. Pencabutan seluruh atau sebagian  hak-hak  tertentu  atau penghapusan seluruh atau sebagian  keuntungan  tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”. 23
Pasal  55  (1)  (1)  KUHP  atau  yang disebut turut serta ( deelneming ), terdiri dari:
a. orang yang melakukan ( pledger );
b. orang  yang  menyuruh  melakukan ( doen pledger ); dan
23 Pasal  18  (1), Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  31Tahun  1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
c. orang yang turut melakukan ( mede pledger ); 24
Pernyataan  yang  jelas  bahwa  objek ilmu  hukum  adalah  hukum,  ternyata mengandung  pernyatan  yang  kurang jelas  bahwa  objek  ilmu  hukum  tidak hanya norma hukum, perilaku manuasia  yang  ditentukan  oleh  norma hukum    tetapi  juga  perilaku  manusia yang  ditentukan  oleh  norma  hukum sebagai  syarat  atau  konsekuensinya, dengan  kata  lain  perilaku  manusia yang terkandung dalam norma hukum 25 .
Penegakan  Hukum  yang  di
lakukan 0leh Pengadilan Tindak
Pidana  Korupsi  itu  merupakan  suatu sebab    ketiga  institusi  ini  mempunyai hubungan  yang  Sesuai  dengan  sistem
hukum peradilan pidana, tugas penyidikan  serta  penyelidikan  korupsi dilakukan  oleh  penyidik  polisi.  Di Indonesia sejak bergulirnya era reformasi,  kondisi  penegakan  hukum khususnya  terhadap,  tindakan  hukum tindak  pidana  korupsi.  Penegakan
24 ―Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia    Nomor  2427  K/Pid.Sus/2014,‖ 2014,  hlm. 97.
25 Kelsen, Ibid., , hlm. 80.
hukum.  perubahan  Paradigma  Hukum Pidana,Tiga isu pokok dalam hukum.Pidana,  Apakah  tujuan  dari hukum  pidana,  khususnya  sanksi pidana itu itu sendiri, tidaklah terlepas dari  aliran  yang  dianut  yang  tentunya disesuaikan  dengan  dinamika  pada masyarakat,  mulai  dari    awal  suatu pemidanaan hanyalah ditujukan sebagai pembalasan, pemidanaan  yang demikian  merupakan  ciri  aliran  klasik yang melahirkan teori absolut 26 .Pikiran bahwa  hukum  harus  peka  terhadap perkembangan  masyarakat  dan  bahwa hukum harus disesuaikan harus menyesuaikan  diri  dengan  keadaan yang telah berubah, sungguhnya terdapat dalam  alam pikiran manusian indonesia(Moctar Kusumaatmadja, 1976: 6) 27 . Hukum Pidana:
b. Asas”nulla  poena  sine  previa lege peonali”
c. Asas sifat pidana peyertaan
26 EOS Hiariej - Masalah-Masalah Hukum dan Undefined 2013, ―Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,‖
ejournal.undip.ac.id jilid  42  No,1  januari (2013): hlm. 55-62.
27 Ilhami  Bisri, Sistem  Hukum  Indonesia:
Prinsip-  Prinsip  &  Implementasi  Hukum  Di Indonesia (Depok:  PT.RajaGrafindo  Persada, 2018), hlm. 125.
d. Asas sifat pidana “vitlokking”
e. Asas: ne bis in idem 28 .
Pertanggungjawaban  pidana dalam delik  korupsi  lebih  luas  dari  hukum pidanaumum. Hal ini nyata dalam hal :
a. Kemungkinan penjatuhan pidana  secara  in  absentiu  ( pasal  23  ayat  (1)  sampai  ayat
(4)  UU  PTPK  1971;  pasal  38 ayat  (1),  (2),  (3)  ,  dan  (4)  UU PTPK 1999);
b. Kemungkinan perampasan barang-barng  yang  telah  disita bagi terdakwa yang telah meninggal  dunia  sebelum  ada putusan yang tidak dapat diubah  lagi  (pasal  23  ayat  (5) UU  PTPK  1971;  pasal  38  ayat (5)  UUPTPK  1999)  bahkan kesempatan banding tidak ada; c. Perumusan  delik  dalam  UU PTPK  1971  Yang  sangat  luas ruang  lingkupnya,  terutama unsur  ketiga  pada  pasal  1  ayat (1)  su  a  dan  b  UUPTPK  1971; pasal 2 dan 3 UU PTPK 1999;
28 Soerjono Soekanto &  Sri Mamuji , Op. Cit., hlm. 66.
d. Penafsiran kata ― menggelapkan‖  pada  delik penggelapan ( pasal 415 KUHP) oleh yurisprudensi baik dibelanda  maupun  di  indonesia sangat  luas.  Uraian  mengenai perluasan  pertanggungjawaban pidana tersebut di atas dilanjutkan dibawah ini 29 . Tindak  pidana  korupsi  merupakan salah  satu  bagian  dari  hukum  pidana khusus  dan  ketentuan  hukum  positif (ius  constitutum) Indonesia,  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 31  Tahun  1999  sebagaimana  telah diubah dengan. Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  dan  diatur dalam  Pasal  2  sampai  Pasal  24 Undang-Undang Tindak
Pidana
Korupsi.  Hal  ini  jelas  melanggar ketentuan tindak pidana korupsi Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 sebagaimana  diubah  dengan  UU  No. 20  Tahun  2001,    Pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang  No  31  tahun  1999
29 Andi  Hamzah, Pemberantasan  Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional ,  ke  7  (Jakarta:  PT.RajaGrafindo Persada, 2015) hlm. 81.
tentang  Tindak  Pidana  Korupsi,  yang berbunyi:
“Setiap  orang  yang  secara melawan hukum melakukan perbuatan  memperkaya  diri  sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi yang  dapat  merugikan  keuangan negara  atau  perekonomian  negara, dipidana  penjara  dengan  penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun dan denda paling sedikit Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” 30 .
Di  jelaskan  dalam  perundangan  yaitu Pasal  55  (1)  (1)  KUHP  atau  yang disebut turut serta ( deelneming ), terdiri dari:
a. orang yang melakukan ( pledger );
b. orang yang menyuruh melakukan ( doen pledger ); dan
30 Pasal  2  (1), Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  31Tahun  1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
c. orang  yang  turut  melakukan ( mede pledger ); 31
Secara  konseptual,  esensi  makna penegakan hukum terletak pada aktivitas hubungan dan nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan yang bersangkutan,  yaitu  mereka  yang berperan langsung dalam bidang penegakan  hukum.  Esensi  dari  arti penting  penegakan  hukum  adalah sebagai  tahap  akhir  dari  rangkaian transformasi nilai, kegiatan terkoordinasi  hubungan  nilai  yang dituangkan  dengan  aturan  dan  sikap tindakan  yang  kokoh  dan  konkrit digunakan untuk menciptakan,
memelihara dan kehidupan sosial yang damai. ,( soekanto 1979)32. Sebagaimana suatu peradilan, peradilan  pidana  diartikan  sebagai suatu  proses  yang  bekerja  dalam beberapa  lembaga  penegak  hukum yaitu sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, kegiatan tersebut adalah  meliputi  kegiatan  bertahap
31 Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor 2427 K/Pid.Sus/2014., 97. 32 Soerjono  Soekanto, Faktor-  Faktor  Yang Mempengaruhi Penegakan , cetakan 16. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 5.
dimulai  dari  penyidikan  oleh  Polisi, penuntutan  oleh  Jaksa,  pemeriksaan disidang  pengadilan  oleh  Hakim  dan pelaksanaan putusan hakim oleh Lembaga Pemasyarakatan 33 .
Berdasarkan uraian bahwa pemidanaan korupsi didasarkan kepada tujuan  pemidanaan  baik  yang  bersifat preventif (khusus) dan tindakan represif. Yang dijadikan subjek hukum pidana, Hakim atas penjatuhan hukuman  dan  denda  terhadap  pelaku korupsi  pembangunan  Proyek  Pusat Pendidikan  Pelatihan  dan  Sekolah Olahraga  Nasional,  di  Kementerian Pemuda  dan  Olahraga  sama  dengan penjatuhan tindak pidana korupsi pada sebagaimana Putusan
Mahkamah Agung,  menjatuhkan  hukuman  kepada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora),  dalam  kasus    Tindak Pidana Korupsi Proyek Pusat Pendidikan  Pelatihan  dan  Sekolah Olahraga  Nasional    di  Hambalang, Bogor. Atas perbuatan tersebut,
Menyatakan  telah  terbukti  secara  sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan
33 Soerjono  Soekanto, Faktor-  Faktor. ..  Op. Cit., hlm.46.
tindak pidana ―Korupsi secara bersama-sama‖; serta telah
menguntungkan  pihak  lain,  Proyek pembangunan tersebut telah merugikan keuangan  negara  ,terdakwa  melanggar Pasal  2  ayat  (1)  jo  Pasal  18  Undang- Undang No. 31 Tahun 1999
sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana 34 .
2. Dasar  hukum  bagi  hakim untuk  menjatuhkan  pidana terhadap  pelanggaran  tindak pidana korupsi putusan
(No:2427K/Pid.Sus/2014) Dasar Hukum Pertimbangan Hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi pidana Korupsi Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999,diamandemen dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi.  Jika  teori hukum  adalah  suatu  pernyataan  yang lengkap dan sistematis untuk
34 ―Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor 2427 K/Pid.Sus/2014,‖ hlm. 118.
menjelaskan  hukum  sebagai  tatanan yang mengatur perilaku manusia untuk menegakkan  ketertiban  supaya  kita membangun keadilan, maka kita harus berhadapan  juga  dengan  pertanyaan bagaimana  nasib  hukum  itu  ditangan para hakim yang memegang kekuasaan kehakiman untuk melaksanakan
hukum dan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran terhadapnya 35 . Pengertian putusan, ―keputusan hakim, "sebagaimana dinyatakan dalam  Pasal  1,  paragraf  11  Undang- Undang Hukum Acara Pidana‖ (―KUHAP‖).‖pernyataan  hakim  yang
diucapkan  dalam  sidangpengadilan terbuka,yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum.Dalam  hal  serta  menurut  cara yang diatur dalam undang- undangini‖ 36 .  ―Pasal  52,  Bilamana  seorang
pejabat karena melakukan
perbuatannya  pidana  melanggar  suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada  waktu  melakukan  perbuatan
35 Budiono Kusumohamidjojo , Op., Cit, hlm. 255. 36 Soenarto  Soerodibroto,  ―KUHP  Dan KUHAP:Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung  Dan  Hoge  Raad.Edisi  5,Cetakan-19,( PT.RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 360.
pidana memakai kekuasaan, kesempatan,atausarana  yang  diberikan kepadanya  karena  jabatannya  ,pidana dapat ditambah serpertiga‖. KUHP dan KUHAP  dan  melaksankan  penetapan. Undang, KUHP, Pidana yang dijatuhkan  karena  tindak  pidana  pasal 23  (5)  jo  pasal  36  (5)  sub  b  UU  No.9 tahun  1976 haruslah komulati: Pidana badan  dan  denda.  Undang-  Undang Republik  Indonesia  Nomor  46  Tahun 2009,  Tentang  Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3, yang berbunyi‖  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota  kabupaten/kota  yang  daerah hukumnya  meliputi  daerah  hukum pengadilan negeri
yang bersangkutan.‖37  Undang-  Undang Nomor  31  Tahun  1999,  pasal  3,  yang berbunyi
”Setiap  orang  yang  dengan tujuan  menguntungkan  diri  sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya karena jabatan atau kedudukan  yang  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian
37 Pasal  3, Undang-Undang  Nomor  46  Tahun 2009, Tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi.
negara,  dipidana  dengan  pidana penjara  seumur  hidup  atau  pidana penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan  atau  denda  paling  sedikit  Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. 38 .
Penerapan  Hukum  Terhadap  Putusan
No: 2427K/Pid.Sus/2014, Korupsi pidana  dan  tindakan  kriminal  lainnya yang  terkait  dengan  tindak  pidana. "Proyek Korupsi dari Pusat Pendidikan dan  Pelatihan  dan  Sekolah  Olahraga Nasional  ,  Kementerian  Pemuda  dan Olah Raga Republik  Indonesia‖.
Ancaman  pidan  minimum  khusus diperkenalkan,  Berlawanan  dengan sistem  KUHP  yang  tidak  mengenal minimum  khusus,  UU  PTPK  1999 memperkenalkan  minimum  khusus  , baik  pidana  penjara  maupun  pidana denda. Rincian sebagai berikut.
1. Pasal 2: minimum pidana penjara 4 tahun dan denda minimum 200 juta rupiah.
38 Pasal 3, Undang- Undang Republik
Indonesia No.31Tahun 1999, Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pasal 3: minimum pidana penjara satu  tahun  dan  /  atau  denda minimum 50 juta rupiah.
3. Pasal  5  (  ex  Pasal  209  KUHP  ): minimum  pidana  penjara  satu tahun dan / atau denda minimum 50 juta rupiah.
4. Pasal 6 ( ex Pasal 210 KUHP ): minimum  pidana  penjara  tiga Tahun dan / atau denda minimum 150 juta rupiah.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  tidak  memasukkan  ketentuan Pasal  14,  15,  dan  16  undang-  undang Tindak  Pidana  Korupsi  sebagai  jenis tersendiri.  (Pasal  3,    Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001),  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  tidak memasukkan  ketentuan  Pasal  14,  15, dan  16  UU  Tipikor(  tindak  pidana korupsi)  sebagai  jenis  tersendiri.  KPK (membedakan  tindak  pidana  korupsi yang  diatur  dalam  Pasal  2  sampai dengan  Pasal  13  UU  Tipikor  tersebut kedalam  30  (tiga  puluh)  jenis.  Tiga puluh jenis tindak pidana tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dikelompokkan  sebagai  berikut: 39
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK ),  membedakan  tindak  pidana  korupsi yang  diatur  dalam  Pasal  2  sampai dengan  Pasal  13  Undang-Undang Tindak  Pidana  Korupsi(  Tipikor) tersebut kedalam 30 (tiga puluh) jenis. Tiga puluh jenis tindak pidana tersebut oleh  KPK  dikelompokkan  sebagai berikut:
1.  Kerugian Keuangan Negara:Pasal 2,Pasal 3,
2.  Suap-Menyuap:Pasal  5  ayat
(1) huruf a Pasal 5 ayat (1) huruf b
Pasal 5 ayat (2) Pasal 6 ayat (1)  huruf  a  Pasal  6  ayat  (1) huruf  b  Pasal  6  ayat  (2) Pasal  11,  Pasal  12  huruf  a, Pasal  12  huruf  d,  Pasal  12 huruf  c,  Pasal  12  huruf  d, Pasal 13 3.  Penggelapan Dalam Jabatan: Pasal  8,  Pasal  9,  Pasal  10 huruf  a,  Pasal  10  huruf  b,
Pasal 10 huruf c
39 Komisi  Pemberantasan  Korupsi, Buku  Saku Untuk  Memahami  Tindak  Pidana  Korupsi (Memahami  Untuk  Membasmi.Jakarta.2006  ), hlm. 19.
4.  Pemerasan:Pasal  12  huruf  e, Pasal  12  huruf  g,  Pasal  12 huruf f 5.  Perbuatan  Curang:Pasal  1 ayat (1) huruf a, Pasal 1 ayat (1) huruf b, Pasal 1  ayat (1) huruf  c,  Pasal  1  ayat  (1) huruf  d,  Pasal  1  ayat  (2), Pasal 12 huruf h
6.  Benturan Kepentingan
Dalam Pengadaan: Pasal 12 huruf i
7.  Gratifikasi,  Pasal  12  B  jo.
Pasal 12 C 40 41 .
Korupsi  pidana  dan  tindakan  kriminal lainnya  yang  terkait  dengan  tindak pidana.  "Proyek  Korupsi  dari  Pusat Pendidikan  dan  Pelatihan  dan  Sekolah Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda  dan  Olah  Raga  Republik Indonesia‖.  Pasal  183:  Hakim  tidak boleh  menjatuhkan  pidana  kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan bahwa  suatu  tindak  pidana  benar  – benar  terjadi  dan  bahwa  suatu  tindak
40 Soenarto Soerodibroto, KUHP Dan KUHAP…Op., Cit., hlm. 437. ). 41 Ibid., hlm 20- 21. .
pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya. 42 Berdasarkan uraian tersebut diatas  terhadap  korupsi  Proyek  Pusat Pendidikan  Pelatihan  dan  Sekolah Olahraga Nasional di
Hambalang,Bogor,Jawa  Barat  yaitu: pertanggungjawaban  sebagai  subjek hukum  setiap  orang  sebagaimana dirumuskan  dalam  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  yang  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
Menurut  hakim  ketua  terdakwa Andi  Alifian  Mallarangeng  terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak  pidana  korupsi  secara  bersama- sama,  Dalam  putusan  tersebut,  hakim ketua  menilai  terdakwa  Andi  Alifian Mallarangeng  dengan  sengaja  telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai  Menpora  dalam  pengurusan proyek  Hambalang.Dimana  sebagai Menpora, Dikenakannya sanksi pidana
42 Soenarto Soerodibroto, Op. Cit., 437.
dan tindakan kepada Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana korporasi dalam perkara korupsi ini cukup beralasan dan sesuai Dengan Penerapan  Pasal 2 ayat (1) jo Pasal  18  Undang-Undang  No.  31 Tahun  1999  sebagaimana telah  diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65  ayat  (1)  KUH  Pidana,  Serta Menjatuhkan  pidana  oleh  karena  itu terhadap Terdakwa Andi Alifian Mallarangeng  tersebut  dengan  pidana penjara  selama  4  (empat)  tahun  dan pidana denda sebanyak Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah)  dengan  ketentuan  apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti dengan  pidana  kurungan  selama  6 (enam) bulan.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan yang  diuraikan  tersebut    maka  dapat disimpulkan  yaitu  Putusan  Mahkamah Agung, menjatuhkan ,Hukuman Pidana terhadap mantan Menteri Pemuda  dan  Olahraga,  Korupsi  Pusat Pelatihan  Pendidikan  dan  Olahraga Sekolah  nasional  dibukit  Hambalang,
Bogor,  Jawa  -  Barat,  serta  telah menguntungkan  pihak  lain,terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999 sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  jo Pasal  65  ayat  (1)  KUH  Pidana.  Dasar hukum  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  terhadap  tindak pidana terhadap Andi Alifian Mallarangeng adalah:Terdakwa
melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999 sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUH  Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun  1981  dan  Undang-Undang  No. 14  Tahun  1985  sebagaimana  yang telah  diubah  dan  ditambah  dengan Undang-Undang  No.  5  Tahun  2004 dan  perubahan  kedua  dengan  Undang- Undang  No.  3  Tahun  2009  serta peraturan  perundang-undangan  lain yang  bersangkutan  ;  Menyatakan Terdakwa  Andi  Alifian  Mallarangeng
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana ―Korupsi secara bersama-sama‖;  Menjatuhkan  pidana oleh  karena  itu  terhadap  Terdakwa Andi  Alifian  Mallarangeng    tersebut dengan  pidana  penjara  selama  4 (empat)  tahun  dan  pidana  denda sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti dengan  pidana  kurungan  selama  6 (enam) bulan ;yaitu unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.Terdakwa  telah  melanggar Pasal  2  ayat  (1)  jo  Pasal  18  Undang- Undang No. 31 Tahun 1999
sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUH  Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  dimana  unsur- unsur yang ada didalamnya yaitu unsur setiap  orang,  unsur  menyalahgunakan wewenang  kesempatan  atau  sarana yang  ada  padanya,  unsur  dengan tujuan  menguntungkan  diri  sendiri, orang  lain  atau  korporasi  serta  unsur
dapat  merugikan  keuangan  negara telah terpenuhi.
E. Daftar Pustaka Buku Bisri, Ilhami. Sistem Hukum Indonesia:  Prinsip-  Prinsip  & Implementasi Hukum Di Indonesia . Depok: PT.RajaGrafindo Persada, 2018.
Dirdjosisworo,  Soedjono. Pengantar
Ilmu  Hukum .  Edisi  1,  C.  Depok: Raja Grafindo Persada, 2019. Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana Nasional Dan Internasional . Ke 7. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2015.
Hukum,  EOS  Hiariej  -  Masalah- Masalah,  and  Undefined  2013. ―Menyoal  Putusan  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.‖ ejournal.undip.ac.id jilid  42  N (2013): 55–62. https://ejournal.undip.ac.id/index. php/mmh/article/view/5860.
Kansil,  C  S  T,  and  Cristine  Dkk.
Pengantar Ilmu Hukum Indonesia .
Jakarta: Rineka Cipta, 2018. Kelsen, Hans. TEORI HUKUM
MURNI;  DASAR-  DASAR  ILMU
HUKUM  NORMATIF .  Bandung: Bnadung; Nusa Media, 2016.
Korupsi, Komisi Pemberantasan. Buku Saku  Untuk  Memahami  Tindak Pidana Korupsi . Memahami
Untuk Membasmi.Jakarta.2006, n.d.
Kusumohamidjojo,  Budiono. Budiono Kusumohamidjojo,TEORI
HUKUM:  Dilema  Antara  Hukum
Dan  Kekuasaan,  Cetakan  Ke  II( . Cetakan II. Bandung, 2017. Moeljatno, Asas-. Asas Hukum
Pidana .  Ke  9.  Jakarta:  Rineka
Cipta,2015, 2015.
Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian
Kualitatif . Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2017. Sahlan, Muhammad. ―Unsur Menyalahgunakan Kewenangan Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi Sebagai Kompetensi Absolut
Peradilan  Administrasi.‖ Jurnal Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM 23, no. 2 (2016): 271–293.
Soekanto,  Soerjono. Faktor-  Faktor Yang  Mempengaruhi  Penegakan . Cetakan 16. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019. Soerjono,  Soekanto, and  Mamudji  Sri. Penelitian Hukum Normatif .
Cetakan  17.  Jakarta:  Rajawali Pers, 2015.
Soerodibroto,  Soenarto.  ―KUHP  Dan KUHAP:Dilengkapi Yurisprudensi  Mahkamah  Agung
Dan  Hoge  Raad.Edisi  5,Cetakan- 19,PT.RajaGrafindo Persada,‖ n.d. ———. KUHP Dan
KUHAP:Dilengkapi
Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan  Hoge  Raad .  5th-cet  19  ed. Depok:  Raja  Grafindo  Persada,
2018. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),Serta
Komentar-Komentarnya  Lengkap Pasal Demi Pasal . 15th ed. Bogor: Poiteia-Bogor, 2013.
Suratman,  and  Philips  Dillah. Metode Penelitian  Hukum:  Dilengkapi
Tata  Cara  &  Contoh  Penulisan
Karya Ilmiah Bidang Hukum . Ke- 2.  Bandung:  Alfabeta  Bandung, 2014.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-  Undang  Nomor  31  tahun
1999. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 16
Agustus  1999.  Lembaran  Negara
Republik  Indonesia    Tahun  1999 Nomor 140. Jakarta. Undang-  Undang  Nomor  20  Tahun 2001  Tentang  Perubahan  Atas Undang-undang  Nomor  31  tahun 1999 Tentang Pemberantasan Pidana  Korupsi.  21  November 2001.  Lembaran  Negara  Republik Indonesia    Tahun  2001  Nomor 134. Jakarta. Undang-  Undang  Nomor  4  Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.15 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004.  Nomor 8. Jakarta. Undang-  Undang  Nomor  46  Tahun 2009  Tentang  Pengadilan  Tindak Pindana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009. Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun 1981 tentang kitab Undang-
undang  Hukum  acara  pidana  (
KUHAP).
Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun 1946 Tentang  Peraturan Hukum Pidana ―Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor 2427 K/Pid.Sus/2014.‖ 122, 2014.