## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 DOI : 10.56444/sh http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sh

## Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Timah Illegal di Kawasan Lintas Timur Dusun Tanjung Ratu Kabupaten Bangka
Dwi Handini a,1 , Anis Herlyn Pramesti b,2 , Sabina Salsabila c.3 a Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Indonesia b Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Indonesia
c Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Indonesia 1 dwihandini8@gmail.com* ; 2 anisherlyn14@gmail.com 3 sabinasalsabila6869@gmail.com *email korespodensi penulis

## 1. PENDAHULUAN
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) mengatur bahwa “ Bumi dan air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat ”. 1 Hal  tersebut  memiliki  makna  bahwa  Negara memiliki kedaulatan mutlak atas kekayaan sumber daya alam dan hak kepemilikan yang sah atas kekayaan  alam  adalah  rakyat  Indonesia.  Hak  penguasaan  negara  merupakan  instrumen
1 Ahmad  Redi,  ‘Dinamika  Konsepsi  Penguasaan  Negara  Atas  Sumber  Daya  Alam’, Jurnal  Konstitusi ,  12.2 (2016), 401 <https://doi.org/10.31078/jk12210>.

## I N F O R M A S I A R T I K E L

## A B S TR AK

## Sejarah Artikel
Diserahkan 2023-09-21
Diterima 2023-10-22 Dipublikasikan 2023-10-27 Community  mining,  as  a  means  of  fulfilling  daily  needs  through  the utilization  of  existing  mining  resources,  is  a  prominent  activity  in various regions. This study delves into the specific issues surrounding mining practices within the East Cross area of Tanjung Ratu Hamlet in Bangka Regency. It critically examines the driving forces and factors enticing individuals to engage in this illegal tin mining activity while also  assessing  the  effectiveness  of  law  enforcement  measures  taken against such actors. Employing an empirical juridical approach, this research  relies  on  field  investigations  to  comprehend  the  on-ground realities and conditions. The study reveals a persistent trend of illegal tin  mining  activities  being  conducted  by  the  local  community  in  the Lintas Timur area of Dusun Tanjung Ratu, Kabupaten Bangka, dating back to the early stages of reform. Intriguingly, these illicit operations have extended beyond land boundaries into water territories, in direct contravention of Perda No. 3 of 2020, which designates the area as a zero  mining  zone.  Consequently,  those  involved  in  mining  activities within this zone are classified as illegal tin miners. Despite concerted law enforcement efforts, including police raids and other enforcement actions, the study exposes a glaring inefficacy in curbing these illicit mining  activities,  as  many  continue  to  operate  even  after  such interventions.  The  study's  primary  objective  is  to  shed  light  on  the enforcement  mechanisms  employed  against  illegal  tin  mining  in  the Lintas Timur area of Dusun Tanjung Ratu, Kabupaten Bangka, while also  highlighting  the  challenges  encountered.  Ultimately,  it  aims  to offer  policy  recommendations  to  local  governments  for  formulating more effective strategies to combat the persistent problem of illegal tin mining in Bangka Belitung.
This is an open-access article under the CC – BY 4.0 license.
Kata Kunci: Law Enforcement; Illegal Mining; Perperators of Illegal Mining;

## D
sedangkan  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  adalah  tujuan  akhir  pengelolaan  kekayaan alam. 2 Sumber  daya  alam  merupakan  milik  publik  yang  pengelolaan  dan  pendayagunaannya diatur  oleh  negara  melalui  berbagai  regulasi,  seperti  Undang-Undang  Mineral  dan  Batu  Bara, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Minyak Bumi dan Gas, serta regulasi yang lainnya. 3
Hukum  pertambangan  merupakan  seperangkat  aturan  yang  bertujuan  untuk  melindungi kepentingan  yang  berkaitan  dengan  industri  pertambangan  dan  untuk  meminimalkan  konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang  mempunyai  hak-hak  untuk  mengendalikan  kegiatan  pertambangan  atau  dampaknya terhadap  tanah  atau  orang. 4 Sedangkan  tujuan  dari  hukum  pertambangan  itu  sendiri  adalah untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan serta mencegah atau  meminimalkan  konflik  antara  perusahaan  tambang  dengan  masyarakat  yang  berada  di wilayah pertambangan. 5 Menurut Salim HS, hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah- kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan  mengatur  hubungan  hukum  antara  negara  dengan  orang  dan  atau  badan  hukum  dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang). 6
Dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjelaskan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam  rangka  penelitian,  pengelolaan  dan  pengusahaan  mineral  atau  batubara  yang  meliputi penyelidikan  umum,  eksplorasi,  studi  kelayakan,  konstruksi,  penambangan,  pengolahan  dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pertambangan rakyat itu sendiri merupakan kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara mengolah bahan pertambangan yang ada, dengan memberi kesempatan pada rakyat setempat untuk  ikut  serta  dalam  mengembangkan  pembangunan  negara,  khususnya  di  bidang pertambangan dengan pengawasan yang sesuai pedoman dari pemerintah. 7
Perubahan Undang-Undang Minerba dari waktu ke waktu telah mengalami banyak perubahan terutama  perubahan  terkait  perizinan  yaitu  peralihan  dari  rezim  kontrak  menjadi  rezim perizinan.  Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  tujuan  dari  perizinan  yang  diterbitkan  oleh pemerintah memiliki tujuan yaitu melindungi dan meminimalisir kerugian berbagai pihak secara adil.  Izin  tersebut  dikenal  dengan  IUP  (Izin  Usaha  Penambangan).  Terdapat  tiga  jenis  yang tercantum dalam UU Minerba yaitu Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat
2 Andri Yanto and others, ‘Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bangka Belitung’, Innovative: Journal of Social Science Research , 3.2 (2023), 8321 – 30 <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1386>.
3 Zsazsa  Dordia  Arinandaa  and  Aminah  Aminah,  ‘Sentralisasi  Kewenangan  Pengelolaan  Dan  Perizinan Dalam  Revisi  Undang- Undang  Mineral  Dan  Batu  Bara’, Jurnal  Ilmu  Hukum ,  10.1  (2021),  167 <https://doi.org/10.30652/jih.v10i1.8080>.
4 Muhammad Salman Al Farisi, ‘ Resentralisasi Kewenagan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batura ’, Dharmasisya , 2.3 (2022) <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>.
5 Derita Prapti Rahayu, ‘Kearifan Lokal Tambang Rakyat sebagai Wujud Ecoliteracy di Kabupaten Bangka’, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 23.2 (2016), 320 – 42 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art8>. 6 Marilang  Marilang,  ‘Ideologi  Welfare  State  Konstitusi:  Hak  Menguasai  Negara  Atas  Barang  Tambang’, Jurnal Konstitusi , 9.2 (2016), 259 <https://doi.org/10.31078/jk922>.
7 Muchamad Taufiq, ‘HAK MENGUASAI NEGARA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI ERA OTODA’, JOURNAL EQUITABLE , 8.2 (2023), 240 – 70 <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4964>.

## D
(IPR)  dan  Izin  Usaha  Pertambangan  Khusus. 8 Pertambangan  rakyat  diBangka  Belitung  adalah pertambangan mineral logam timah. Timah termasuk dalam golongan mineral logam sesuai Pasal 2  huruf  b  Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara,  yang  mana  telah  ditentukan  lima  golongan  komoditas tambang yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batu bara. 9 Pada  penelitian  merujuk  pada  Izin  Pertambangan  Rakyat  (IPR)  yang  merupakan  izin  untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
Terdapat perubahan dalam mekanisme pemberian perizinan dalam pertambangan rakyat, pada Undang-Undang  No.  4  Tahun  2009  itu  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  atau  pemerintah kabupaten/kota,  kemudian  dalam  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2020  bahwa  kewenangan perizinan pertambangan rakyat diambil alih oleh pemerintah pusat dan tidak lagi diberikan oleh pemerintah daerah. Kemudian dalam Perpres No. 55 Tahun 2022  yang merupakan peraturan turunan  dari  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2020  mendelegasikan  kembali  ke  pemerintahan daerah.  Sehingga  sekarang  yang  berwenang  dalam  memberikan  izin  pertambangan  rakyat merupakan pemerintah daerah. Dalam tujuh bentuk izin pertambangan, hanya satu yang dimiliki oleh pemerintah daerah yaitu izin pertambangan rakyat atau IPR yang dikuasai oleh Gubernur. Tetapi hingga saat ini masih terjadi kekosongan hukum karena pada kenyataannya, belum ada mekanisme izin pertambangan rakyat (IPR) yang sampai sekarang benar-benar dijalankan. Izin
Pertambangan  Rakyat  merupakan  suatu  pernyataan  bahwa  telah  dikabulkannya  atau diberikannya persetujuan yang memperbolehkan penduduk setempat untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat. Adapun dalam jenisnya, kegiatan pertambangan rakyat  telah  ditentukan  dalam  Pasal  66  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun 2020  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral dan Batubara yang dikelompokkan menjadi 10 : a. Pertambangan mineral logam;
b. Pertambangan mineral bukan logam;
c. Pertambangan batuan;dan/atau
d. Pertambangan batubara.
Pertambangan rakyat yang beraktivitas bukan hanya berdampak pada kondisi ekonomi, namun terindikasi  pula  menimbulkan  perubahan  sosial  masyarakat  sekitar  areal  pertambangan. Pertambangan  tersebut  menimbulkan  eskalasi  konflik  antara  perusahaan  tambang  dengan masyarakat,  berubahnya  kondisi  masyarakat  agraris  menjadi  masyarakat  tambang  serta berdampak  buruk  bagi  lingkungan  yang  dapat  merubah  kondisi  ekologis  di  areal pertambangan. 11 Situasi  ini  mempertegas  pentingnya  pengelolaan  sumber  daya  mineral  yang menjadi  kekayaan  alam  tidak    terbarukan  untuk  kemudian  dikuasai  oleh  Negara  guna
8 Gocha Narcky Ranggalawe, Ino Susanti, and Kamal Fahmi, ‘DILEMA PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN PERTAMBANGAN TANPA
IZIN’, Marwah Hukum , 1.1 (2023), 29
<https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.5600>.
9 Derita Prapti Rahayu and Faisal, ‘Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang- Undang Minerba’, Pandecta , 16.1 (2021) <https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.28013>. 10 Muhammad Agus Fajar Syaefudin and Fajar Ari Sudewo, ‘Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon’, Diktum : Jurnal Ilmu Hukum , 8.1 (2020), 108 – 24 <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.81>.
11 Basuki  Basuki  and  Riasty  Dewi  Irwanda,  ‘Environmental  Cost  Analysis  and  Reporting  to  Measure Environmental Performance in Realizing Eco- Efficiency at PT Industri Kereta Api (Persero)’, Asian Journal of Accounting Research , 3.2 (2018), 169 – 80 <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0013>.

## D
mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat serta pemanfaatan secara optimal oleh negara untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.
Adanya  pertambangan  rakyat  atau  pertambangan  inkonvensional  (TI)  ini  memberikan keuntungan  sendiri  bagi  para  penambang  dengan  dalih  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup. Aktivitas pertambangan rakyat diberbagai daerah biasanya dilakukan dengan cara konvensional. Berbekal dengan pengalaman yang seadanya dan alat serta modal yang tidak memadai kemudian masyarakat memilih jalan secara mandiri melakukan aktivitas menambang. Pemerintah ataupun pihak perusahaan mengidentifikasi masyarakat penambang dengan berbagai sebutan, misalnya penambang  liar,  tambang  inkonvensional,  pertambangan  tanpa  izin,  atau  tambang  rakyat. 12 Padahal nyatanya bahwa kegiatan tambang tersebut sangat memberikan keuntungan bagi para penambang,  tetapi  tidak  menyadari  bahwa  kegiatan  tambang  yang  dilakukan  memberikan dampak bagi sumber daya alam (SDA) yang berakibat pada SDA yang ketersediannya terbatas dan menjadi tidak merata. Aktivitas TI yang dilakukan juga dapat membahayakan para pelaku tambang  karena  kurangnya  pengetahuan  tentang  prosedur  keselamatan  dan  keamanan  yang nantinya juga dapat menyebabkan kecelakaan bahkan kematian. 13
Praktek  penegakan  hukum  yang  terjadi  di  kawasan  Tanjung  Ratu  Lintas  Timur    Kabupaten Bangka  untuk  penambangan  tanpa  izin  masih  mengedepankan  nilai-nilai  kemanusiaan  telah menepis pendapat Suparman Marzuki yang menyatakan bahwa, praktek penegakan hukum di Indonesia  tidak  mewujudkan  pencerahan,  rasa  aman,  dan  melindung,  tetapi  justru  sangat menekan,  membuat  sumpek,  sekaligus  tidak  memberi  harapan  bagi  rakyat  kecil  yang  pada gilirannya  menumbuhkan  kepatuhan  yang  bersifat  pragmatis  yang  mengarah  pada  fenomena disorder dalam penegakan hukum. Meluasnya kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin baik di darat  maupun  laut  Babel  juga  memberikan  dampak  sosial  berupa  masalah  kemiskinan  dan kecemburuan sosial di sekitar wilayah pertambangan.
Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini fokus kepada bagaimana kondisi pertambangan timah ilegal  yang  ada  di  Kawasan  Lintas  Timur  beserta  dengan  faktor  penyebab  mengapa pertambangan ilegal tidak bisa diselesaikan di Bangka Belitung dan analisis penegakan hukum apakah efektivif bagi masyarakat pelaku pertambangan ilegal tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, atau  disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang  berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya  dalam  masyarakat. 14 Penelitian  yuridis  empiris  adalah  penelitian  hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in  action pada setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Atau  dengan  kata  lain  yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat  dengan  maksud  untuk  mengetahui  dan  menemukan  fakta    fakta  dan  data  yang dibutuhkan,  setelah  data  yang  dibutuhkan  terkumpul  kemudian  menuju  kepada  identifikasi
12 Rahayu.
13 Eko  Prianto  and  Husnah  Husnah,  ‘ Penambangan  Timah  Inkonvensional:  Dampaknya  Terhadap Kerusakkan Biodiversitas Perairan Umum Di Pulau Bangka’, Bawal Widya Riset Perikanan Tangkap , 2.5 (2017), 193 <Https://Doi.Org/10.15578/Bawal.2.5.2009.193-198>.
14 Kornelius  Benuf  and  Muhamad  Azhar,  ‘Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan
Hukum Kontemporer’, Gema Keadilan , 7.1 (2020), 20 – 33
<https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

## D
masalah  yang  pada  akhirnya  menuju  pada  penyelesaian  masalah.  Kajian  ini  menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data primer yang berasal dari beberapa informan, yang terdiri dari penambang timah illegal di Dusun Tanjung Ratu dan kepala RT Dusun Tanjung Ratu. Sumber data primer ini didukung oleh data sekunder sebagai penguat kajian yan berasal dari dokumendokumen relevan dengan kajian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Lintas Timur sejak dahulu dinamakan jalan Lintas Timur yang sejak tahun 2020 telah berganti nama  menjadi  jalan  Ir. H.  Eko  Maulana  Ali,  pergantian  nama  jalan  yang  dimulai  dari  simpang kelurahan Selindung hingga simpang Desa Rebo sepanjang 21,73 km itu diresmikan Gubernur Bangka  Belitung  Erzaldi  Rosman,  yang  berlangsung  di  depan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Dr. (H.C) Ir. Soekarno pada  hari Jumat tanggal 19 November 2021. Dusun Tanjung Ratu merupakan salah  satu  dusun  yang  terletak  di  Desa  Rebo,  Kawasan  Lintas  Timur,  Kecamatan  Sungailiat, Kabupaten Bangka yang mempunyai luas wilayah seluas 5 km2. Secara geografis Dusun Tanjung Ratu bersampingan dengan lautan dengan dataran rendah namun sedikit bergelombang. Jumlah jiwa yang berada di Dusun Tanjung Ratu 4.600 jiwa.
Pertambangan timah ilegal yang dilakukan di kawasan Tanjung Ratu dilakukan oleh mayoritas masyarakat sekitar yang telah dilakukan secara turun-temurun. Kawasan pertambangan laut di Dusun Tanjung Ratu merupakan “eks” pertambangan dari pertambangan sebelumny a yang tidak melewati  proses  reklamasi  atau  kegiatan  yang  dilakukan  sepanjang  tahapan  usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Maka dari itu, tambang timah oleh rakyat di laut  Dusun Tanjung ratu termasuk kedalam pertambangan ilegal atau bukan merupakan wilayah pertambangan rakyat.

## 3.1  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pelaku  Pertambangan  Timah  Ilegal  di  Dusun Tanjung Ratu
Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam  Bahasa  belanda torekenbaarheid ,  dalam  Bahasa  inggris criminal  responsibility atau criminalliability. 15 Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena  perbuatan  yang  melanggar  larangan  atau  menimbulkan  keadaan  yang  terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak  pidana  kepada  pembuatnya. 16 Pertanggungjawaban  pidana  karenanya  menyangkut
15 Umi Rozah Aditya, Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan (Semarang, Indonesia: Pustaka Magister Semarang, 2015).
16 aryo Fadlian, ‘Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis’, Jurnal Hukum Positum , 5.2 (2020).

## D
proses  peralihan  hukuman  yang  ada  pada  tindak  pidana  kepada  pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara  objektif  ada  pada  perbuatan  pidana  secara  subjektif  terhadap  pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan  dipenuhinya  seluruh  unsur  tindak  pidana.  Dengan  demikian  kesalahan  ditempatkan sebagai  faktor  penentu  pertanggungjawaban  pidana  dan  tak  hanya  dipandang  sekedar  unsur mental dalam tindak pidana. 17
Kesalahan  merupakan  salah  satu  unsur  dari  tindak  pidana.  Hal  ini  berarti  untuk  dapat membebankan pertanggungjawaban pidana pada seseorang maka dalam dirinya harus terdapat unsur kesalahan. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah  pertanggungjawaban  pidana.  Untuk  dapat  mengenakan  pidana  pada  pelaku  karena melakukan  tindak  pidana,  aturan  hukum  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  berfungsi sebagai  penentu  syarat-syarat  yang  harus  ada  pada  diri  seseorang  sehingga  sah  jika  dijatuhi hukuman. 18
Pertanggungjawaban  pidana  yang  menyangkut  masalah  pembuat  dari  tindak  pidana,  aturan mengenai  pertanggungjawaban  pidana  merupakan  regulasi  mengenai  bagaimana memperlakukan  mereka  yang  melanggar  kewajiban.  Jadi  perbuatan  yang  dilarang  oleh masyarakat  itu  dipertanggungjawabkan  pada  sipembuatnya,  artinya  hukuman  yang  objektif terhadap  hukuman  itu  kemudian  diteruskan  kepada  si  terdakwa.  Pertanggungjwaban  pidana tanpa  adanya  kesalahan  dari  pihak  yang  melanggar  tidak  dapat  dipertanggungjawaban.  Jadi orang  yang  tidak  mungkin  dipertanggungjawabkan  dan  dijatuhi  pidananya  kalau  tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.
Kegiatan pertambangan timah ilegal merupakan suatu kegiatan yang ilegal dan berlaku sanksi bagi siapapun yang melanggar isi dari ketentuan tersebut. Dapat ditafsirkan bahwa barangsiapa melakukan  usaha  pertambangan  tanpa  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan, dan  bagi  para  pelaku  yang  melakukan  kegiatan  pertambangan  tanpa  izin  maupun  bagi  para penegak hukum yang seharusnya bekerja untuk menciptakan keselarasan hukum namun dalam hal ini malah menutupi kegiatan yang ada dapat di jatuhi pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal tersebut. 19
Adapun kegiatan pertambangan timah ilegal di kawasan Tanjung Ratu yang menjadi sumber data penelitian  ini  menghasilkan  data-data  yang  menyebutkan  bahwa  kebanyakan  pelaku pertambangan ilegal sering lolos dari razia atau tetap melanjutkan aktivitasnya saat sudah diberi peringatan  saat  melakukan  kegiatan  pertambangan.  Mereka  menyebutkan  bahwa  kegiatan
17 Ahda  Muttaqin  and  Elmina  A  Herysta,  ‘Telaah  Asas  Geen  Straf  Zonder  Schuld  terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual Mistis’, University of Bengkulu Law Review , 8.1 (2023).
18 Johari, T Yudi Afrizal, and Fatahillah, ‘Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia’, Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial, dan Humaniora , 1.1 (2023).
19 Muhammad Agus Fajar Syaefudin and Fajar Ari Sudewo.

## D
pertambangan timah ilegal ini dilakukan dengan dasar untuk menyambung hidup atau sebagai mata pencaharian sehari-hari serta salah satu pekerjaan yang dapat dijangkau dengan sulit dan keterbatasan  untuk  mencari  pekerjaan  yang  sesuai  dengan  standar  pekerjaan  sekarang  yang umumnya harus memiliki pendidikan minimal SMA sederajat sampai dengan S1 yang mana rata- rata pelaku pertambangan timah ilegal dilakoni oleh kebanyakan lulusan SD, SMP, bahkan yang tidak  sekolah  dan  suatu  hal  yang  sudah  turun-temurun  pekerjaan  tersebut  di  wariskan  oleh keluarga.
Di  dukung  oleh  apa  yang  telah  di  utarakan  oleh  Bapak  Adi  selaku  pelaku  pertambangan  di kawasan  Lintas  Timur  Kabupaten  Bangka  tepatnya  di  Tanjung  Ratu  juga  bahwa  sulitnya mendapatkan  izin  usaha  pertambangan  diikuti  untuk  menghindari  sistem  bagi  hasil  kepada penampung  timah  atau  biasanya  dikenal  dengan  nama  perusahaan  perseorangan  atau  CV. Berdasarkan  Pasal  1  angka  32  menjelaskan  bahwa  badan  usaha  berbentuk  perusahaan perseorangan  merupakan  perusahan  yang  modalnya  dari  perorangan  dan  keuntungan  serta risiko dinikmati dan ditanggung sendiri.
Sedangkan CV merupakan persekutuan terbuka yang terang-terangan menjalankan perusahaan, yaitu di samping satu orang atau lebih sekutu biasa yang bertindak sebagai pengurus, mempunyai satu orang atau lebih sekutu yang bertanggung jawab atas jumlah pemasukannya. Badan usaha tersebut bagi penambang memiliki standar yang mana harga jual dan modal yang telah mereka keluarkan tidaklah setara seperti harga jual yang mereka biasa dapatkan tanpa sistem bagi hasil saat timah naik, berkisaran lebih kurang Rp 200.000,00/kg sedangkan jika memakai sistem bagi hasil hanya di hargai Rp 70.000,00/kg saja oleh penampung timah. Dikarenakan hal tersebut, membuat para pelaku pertambangan timah ilegal yang salah satunya bapak Adi lebih memilih melakukan  kegiatan  usaha  pertambangan  sendiri  dibandingkan  harus  bergabung  dengan perusahaan-perusahaan  penampung  timah  dengan  izin  yang  tidak  sebanding  oleh  tenaga  dan modal yang dikeluarkan untuk kegiatan pertambangan walaupun mereka menambang di bukan wilayah  usaha  pertambangan  atau  secara  realitas  tidak  boleh  ditambang.  Faktor  penyebab mengapa  para  penambang  tetap  melakukan  aktivitas  pertambangan  ilegal  seperti  halnya diuraikan oleh tabel berikut.
Tabel 1 . Perbandingan faktor pendorong dan faktor penarik para pelaku tambang timah ilegal tetap melakukan aktivitas pertambangan.
Faktor Pendorong Faktor Penarik Peluang  kerja  masyarakat  di  Bangka  Belitung terbatas Ketergantungan  terhadap  timah  yang tinggi  dan  proses  pengerjaan  yang sudah  diketahui  oleh  masyarakat  di Dusun Tanjung Ratu secara umum. Realitas  kebutuhan  hidup  masyarakat  Dusun Tanjung Ratu yang semakin tinggi Harga ekonomi timah yang tinggi Rendahnya  kesadaran  hukum  dan  lingkungan  di Dusun Tanjung Ratu Pengawasan  dan  penegakan  hukum yang tidak efektif

## D
Mayoritas  matapencaharian  masyarakat  adalah nelayan Gelombang  tinggi  yang  menyulitkan masyarakat Dusun Tanjung Ratu untuk mencari  ikan  sehingga  beralih  profesi menjadi penambang
Sumber: wawancara dengan tokoh masyarat Dusun Tanjung Ratu, Desa Rebo, diolah oleh penulis.
Tabel diatas memperjelas bahwa tingginya tingkat kebutuhan hidup menjadi faktor utama untuk tetap  melakukan  aktivitas  pertambangan  timah  ilegal.  Walaupun  dengan  banyaknya  alasan- alasan pelaku pertambangan timah ilegal di Dusun Tanjung Ratu, tentunya tetap harus mengikuti prosedur yang sudah ada dengan mempertimbangkan aspek tindak pidana terhadap masyarakat penambang  timah  tanpa  izin,  yang  mana  berkaitan  erat  dengan  pertanggungjawaban  pidana. Pertanggungjawaban  pidana  tersebut  tidak  lepas  dari  aspek  kesalahan  yang  bertujuan  untuk membenarkan tindakan hukum yang diambil oleh pengadilan. Dampak dari pertambangan timah ilegal juga menjadi salah satu bahan pertimbangan sebagai tingkat kesalahan yang menjadi suatu tujuan untuk membenarkan tindakan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum.
Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang telah memiliki  peran  masing-masing  untuk  menyelesaikan  masalah-masalah  penegakan  hukum 20 . Aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum pertambangan timah ilegal berdasarkan pada Pasal  161  UU  Minerba  terhadap  praktik  pertambangan  timah  yang  melakukan  kegiatan penambangan tanpa izin atau IUP (Izin Usaha Pertambangan).
Menurut Sudarto  bahwa  tujuan  pemidanaan  awalnya  hanya  untuk  menaku-nakuti agar  orang jangan  sampai  melakukan  kejahatan  dan  untuk  mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  demi pegayoman negara, masyarakat,  dan penduduk untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna. Penegakan hukum pidana menjadi sarana  utama  yang  diterapkan  untuk  memberantas  kejahatan  pertambangan  timah  ilegal. 21 Penegakan hukum pidana diwujudkan melalui penjatuhan hukuman. Dalam diri terdakwa atau pelaku  pertambangan  timah  ilegal  harus  terbukti  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 161 UU Minerba. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan tanpa izin merupakan wujud upaya penegakan hukum (law enforcement) atas Pasal 161 UU Minerba yang berbunyi: “ setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau  IUPK  Operasi  Produksi  yang  menampung,  memanfaatkan,  melakukan  pengolahan  dan pemurnian, pengangkutan, penjualan minerba dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagiamana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat
20 Suwari  Akhmaddhian,  ‘Penegakan  Hukum  Lingkungan  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)’, UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum , 3.1 (2016) <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>.
21 Clearestha  Nakita  and  Fatma  Ulfatun  Najicha,  ‘Pengaruh  Deforestasi  Dan  Upaya  Menjaga  Kelestarian Hutan
Di Indonesia’, Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum , 6.1 (2022)
<https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.4656>.

## D
(1) dipidana penjara paling lama (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ”. 22

## 3.2  Hambatan  Dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pertambangan  Ilegal  di  Kawasan Tanjung Ratu Lintas Timur Kabupaten Bangka
Pertambangan timah illegal di Dusun Tanjung Ratu tepatnya pada pertambangan timah laut yang dilakukan dengan menggunakan sarana yang biasa di sebut TI ponton atau TI sebu atau TI apung mengakibatkan  kerusakan  berat  jika  tanpa  adanya  reklamasi  sesuai  dengan  setiap  izin pertambangan. Bahkan TI apung tersebut memiliki kisaran hingga kurang lebih berjumlah 500 ponton  di  daerahnya.  Pada  wilayah  pembagiannya  sesuai  dengan  Perda  No.  3  Tahun  2020 tentang  Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau-Pulau  Kecil  (RZWP3K).  Perda  ini  juga mengatur  tentang  penataan  ruang  laut  Bangka  Belitung  yang  disusun  dengan  sangat  dinamis karena  menjadi  arena  kontestasi  berbagai  aktor  yang  berkepentingan  dalam  pemanfaatan sumber  ekonomi  kelautan  yang  terkandung  di  dalamnya 23 .  Seperti  halnya  Pasal  1  (5) menyebutkan bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah  rencana  yang  menentukan arah  penggunaan  sumber daya  tiap-tiap satuan  perencanaan  disertai  dengan  penetapan  struktur  dan  pola  ruang  pada  kawasan perencanaan  yang  memuat  kegiatan  yang  boleh  dilakukan  dan  tidak  boleh  dilakukan  serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
Penegakan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi pertambangan timah illegal di kawasan  Tanjung  Ratu  Lintas  Timur  Kabupaten  Bangka  dirasakan  masih  belum  efektif  untuk dilakukan, hal ini terbukti  dari minimnya pelaku  yang diproses secara  hukum. Misalnya  pada penegakan  hukum  seperti  razia  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  tetap  saja  tidak membuat masyarakat jera atas tindakan menambang timah illegal tersebut yang kemudian masih tetap  saja  banyak  para  penambang  yang  sampai  setelah  razia  tetap  melakukan  aktivitasnya. Secara  rasionalitas  saja  kebanyakan  bahwa  salah  satu  penyebab  penegakan  hukum  tersebut masih  terhambat  adalah  adanya  depedensi  ekonomi  masyarakat  Bangka  Belitung  yang  masih tinggi. Jika para aparat penegak hukum melakukan penegakan secara totalitas justru menutup keran  ekonomi  masyarakat  yang  nantinya  juga  akan  meningkatkan  angka  kemiskinan  di beberapa  daerah  di  Bangka  Belitung.  Kondisi  penegakan  hukum  itu  juga  dipengaruhi  oleh berbagai faktor lain seperti pada tabel berikut 24 .
Tabel 2 . Evektivitas faktor penegakan hukum yang berkaitan erat dengan masyarakat.

## Faktor Yang Mempengaruhi
22 Novi  Yanti  Sandra  Tutuarima,  Deassy  Jacomina  Anthoneta  Hehanussa,  and  Margie  Gladies  Sopacua, ‘Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiataan Pertambangan Tanpa Izin’, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum , 1.12 (2022), 1263 – 69 <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i12.882>. 23 Sujadmi  Sujadmi  and  Bahjatul  Murtasidin,  ‘Perencanaan  Tata  Ruang  Laut:  Konflik,  Negosiasi,  dan Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Lokal di Bangka Belitung’, JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 5.2 (2020), 163 – 73 <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8514>.

## D
Faktor  hukum  atau  perundang-undangan  itu sendiri (a)  konsistensi  asas-asas  atau  prinsip- prinsipnya, (b)   proses perumusannya, (c)  tingkat  kemampuan  hukum  dalam operasionalisasinya
Sumber daya aparatur penegak hukumnya sebagai faktor kunci dalam penegakan hukum Sarana dan prasarana yang memadai
Faktor masyarakat khususunya persepsi masyarakat tentang hukum, ketertiban, dan  tentang fungsi penegakan hukum
Faktor politik penguasaan negara khususnya diskresi tentang campur tangan pemerintah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam usaha-usaha penegakan hukum
Dari penjelasan tabel diatas, telah memperkuat bahwa faktor penegakan hukum yang memang harusnya berkaian erat dengan masyarakat menjadi syarat penting dari penegakan hukum itu sendiri  agar  masyarakat  senantiasa  selalu  mengikuti  aturan  yang  sudah  ada  semakin  efektif untuk dilakukan. Umumnya terdapat beberapa alternatif menjadi rakyat yang dapat melakukan aktivitas pertambangan yang legal seperti pada tabel berikut. 25
a. mengurus izin pertambangan rakyat atau IPR
b. menjalin kemitraan;dan
c. melalui badan usaha.
Dari alternatif diatas, bahwa mengurus IPR merupakan satu-satunya yang relevan dengan lokasi yang ada di Bangka Belitung. Tetapi tetap tidak efektif sama sekali yang mana disebabkan oleh beberapa  faktor,  yaitu  bahwa  tidak  adanya  wilayah  petambangan  rakyat  atau  WPR  yang operasional  di  Bangka  Belitung  sejak  tahun  2009  hingga  2023.  Diikuti  dengan  pendidikan masyarakat yang relatif rendah di Pulau Bangka tetapi tetap menjunjung ekonomi instan tanpa mengurus hal-hal yang dianggap birokratis. Kemudian, dalam menjalankan penegakan hukum pidana  terkait  dengan  masalah  pertambangan  timah  illegal  yang  seharusnya  mengacu  pada Perda  No.3  Tahun  2020  Pasal  91  “Setiap  Orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dan huruf c, Pasal 47 huruf b dan huruf c, Pasal 48 huruf b dan huruf c, Pasal 49 huruf b dan huruf c, Pasal 50 huruf b dan huruf c, Pasal 51 huruf b dan huruf c, Pasal 52 huruf a dan huruf b, Pasal 53 huruf b dan huruf c, Pasal 54 huruf b dan huruf c, Pasal 55 huruf  b  dan  huruf  c,  Pasal  56  dan  Pasal  80  dikenai  pidana  kurungan  dan/atau  denda  sesuai dengan  peraturan  perundang  undangan.  Sanki  pidananya  juga  dapat  berupa  hukuman  yg dijatuhkan  kepada  subyek  pertambangan  rakyat  yang  melanggar  isi  peraturan  perundang- undang  dibidang  Pertambangan  mineral  dan  batubara.  Bentukbentuk  sanksi  pidana  dalam bidang    pertambangan  rakyat  yaitu:  pidana  penjara,  pidana  denda,  pidana  pemberatan,  dan pidana tambahan. 26
25 Andri  Yanto,  Fadila  Salbilla,  and  others,  ‘Implikasi  Resentralisasi  Kewenangan  Pertambangan  Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah Di Bangka Belitung’, Jurnal Interpretasi Hukum , 4.2 (2023), 344 – 57 <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7756.344-357>.
26 Arief  Rahman  and  Diman  Ade  Maulada,  ‘Kajian  Yuridis  Tentang  Keberadaan  Pertambangan  Rakyat’, Jurnal Jatiswara , 33.2 (2018).

## D
Penulis menemukan berbagai hambatan yang diuraikan kembali, yang kemudian berpengaruh terhadap  penegakan  hukum  tersebut.  Berbagai  faktor-faktor  yang  menjadi  hambatan  dalam penegakan hukum perkara penambangan timah illegal, adalah sebagai berikut :
a. Faktor Undang-Undang
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis,  faktor  perundang-undangan  ternyata  menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana penambangan timah illegal di Bangka Belitung khususnya  di  kawasan  Tanjung  Ratu.  Salah  satu  hambatan  tersebut  adalah  peraturan perundang-undangan yang masih multitafsir di antara penegak hukum dengan adanya aturan baru yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Antara masing-masing penegak hukum bisa saja  mengartikan  undang-undang  tersebut  secara  berbeda.  Kemudian  masih  adanya  celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Hambatan lain yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penambangan timah illegal ini adalah tidak adanya ancaman hukuman minimal yang diatur oleh Undang-Undang No. 3 Tahun  2020.  Undang-undang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  hanya  mengatur mengenai  ancaman  maksimal  sama  halnya  dengan  undang-undang  sebelumnya.  Hal  ini berpengaruh pada tuntutan penuntut umum dan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Dengan tidak adanya ancaman hukuman minimal, maka penuntut hukum dan hakim bisa saja menjatuhkan  tuntutan  dan  putusan  dengan  ancaman  pidana  yang  rendah,  sehingga dikhawatirkan tidak memberikan efek jera kepada para pelaku penambangan timah illegal.

## b. Faktor Penegak Hukum
Penegak  hukum  adalah  pihak-pihak  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Meski demikian, penegak hukum dapat menjadi hambatan terhadap tegaknya hukum itu sendiri. Berkaitan dengan masalah penambangan timah illegal di kawasan Tanjung Ratu ini, ada oknum penegak hukum yang menjadi “backing” bahkan pelaku dilakukannya penambangan timah illegal. Fakta lapangan juga menyebutkan bahwa beberapa Ponton Isap Produksi (PIP) di kawasan tersebut merupakan milik oknum aparat  penegak  hukum.  Selain  itu,  tidak  jarang  saat  dilakukan  penertiban  terlihat  lokasi penertiban tersebut sudah kosong. Penulis menemukan fakta bahwa adanya informasi yang bocor terkait jadwal penertiban yang akan dilakukan sehingga para penambang pun dapat mengambil  tindakan  agar  tidak  terjerat  dalam  penertiban.  Terungkap  bahwa  ada  oknum penegak  hukum  yang  membantu  para  penambang  timah  illegal  tersebut  dengan membocorkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan penertiban yang akan dilakukan.
Kemudian, faktor kinerja aparat penegak hukum dinilai masih belum optimal, terkait dengan strategi  operasi  penanganan  penambangan  timah  ilegal  karena  penindakan  yang  masih selektif. Selain itu, penanggulangan penambangan timah ilegal oleh aparat penegak hukum masih cenderung berorientasi pada target operasi yang direncanakan, bukan terhadap tujuan dari  operasi  penambangan  ilegal  sehingga  pengendalian  penambangan  timah  ilegal  tidak berkelanjutan,  orientasi  evaluasi  kinerja  oleh  aparat  penegak  hukum  tidak  mengacu  pada tujuan  operasi  penanggulangan  penambangan  timah  ilegal  dan  tidak  adanya  mekanisme

## D
reward and punishment yang  jelas  dan  transparan  sehingga  menyebabkan  kurangnya motivasi personel dalam menjalankan kegiatan penanggulangan penambangan timah ilegal.
c. Faktor Sarana dan Prasarana
Provinsi Bangka Belitung merupakan suatu provinsi yang memiliki wilayah yang luas dan belum  berkembang.  Provinsi  yang  mempunyai  7  Kabupaten/Kota  ini  bahkan  memiliki daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau karena susahnya akses untuk menuju ke daerah tersebut dikarenakan kawasan Tanjung Ratu ini terletak di perairan timur Sungailiat yang begitu luas. Dengan luasnya wilayah perairan tersebut, maka penegak hukum dalam hal ini pihak  kepolisian  selaku  penyidik,  kesulitan  sekali  untuk  melakukan  penertiban  dan penangkapan terhadap pelaku pertambangan timah illegal ini khususnya di kawasan Tanjung Ratu.  Salah  satu  bentuk  pemanfaatan  teknologi  untuk  memberantas  penambangan  timah ilegal adalah dengan membuat aplikasi LADA, namun aplikasi ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Selain  itu,  pemanfaatan  teknologi  juga  diwujudkan  dengan  tersedianya  drone  dan  GPS sebagai  alat  pendukung  pencegahan  penambangan  timah  ilegal.  Drone  dan  GPS  dapat memantau titik-titik lokasi kegiatan penambangan timah ilegal yang tidak dapat dijangkau oleh  personel  dan  kendaraan.  Kelemahan  tersebut  terkait  dengan  keterbatasan  sarana transportasi  khusus  untuk  menangani  penambangan  ilegal  dengan  menyesuaikan berdasarkan lokasi kegiatan penambangan seperti di kawasan Tanjung Ratu yang merupakan wilayah perairan, transportasi air menuju lokasi perairan penambangan timah ilegal telah dilengkapi  dengan  perahu  karet.  Namun,  perahu  karet  yang  jumlahnya  terbatas  yaitu berjumlah 2 unit, ditambah satu karena ada yang rusak. Padahal alat ini sangat penting guna mengamankan  barang  bukti  dari  kegiatan  penambangan  timah  ilegal  sebagai  alat transportasi khusus, namun perahu karet ini menjadi syarat mutlak karena lokasinya yang sulit dijelaskan di atas.

## d. Faktor Budaya Masyarakat
Pertambangan timah di kawasan Tanjung Ratu ini telah dilakukan sejak zaman nenek moyang ataupun  berpuluh  tahun  sehingga  masyarakat  sekitar  kawasan  ini  sudah  menjadikan pertambangan timah sebagai suatu kebiasaan yang tidak dapat dirubah lagi sehingga menjadi sebuah  budaya  di  masyarakat.  Faktor  kepatuhan  hukum  masyarakat  dalam  dinamika pertambangan  di  kawasan  Tanjung  Ratu  masih  kurang.  Beberapa  bentuk  ketidaktaatan masyarakat  terhadap  hukum  dari  perspektif  pertambangan  di  kawasan  Tanjung  Ratu  ini yaitu kerap terjadi penolakan dari masyarakat saat kegiatan penertiban berlangsung meski sudah  berulang  kali  diingatkan  dan  disosialisasikan.  Pola  konsumsi  masyarakat  di pertambangan sangat mengkhawatirkan. Budaya “ Dak Kawa Nyusah ” bagi masyarakat untuk mencari mata pencaharian lain membuat masyarakat masih melakukan penambangan ilegal. Apalagi dampak kegiatan penambangan ilegal dapat melahirkan potensi konflik sosial.
Rendahnya  pemahaman  dan  sikap  tidak  mau  dipersulit  dari  masyarakat  sekitar  kawasan Tanjung Ratu menjadi salah satu penyebab ketidaktaatan mereka terhadap hukum. Peristiwa yang sering terjadi dalam pertambangan timah ilegal yaitu adanya anarkisme masyarakat,

## D
yang terbagi menjadi pihak yang pro dan kontra yang keduanya selalu identik. Unsur budaya masyarakat  dalam  dimensi  ekonomi  juga  turut  andil  dalam  munculnya  konflik pertambangan.  Berdasarkan  kenyataan  di  lapangan,  penambang  tidak  dapat  membangun mekanisme penambangan yang mengikuti hukum karena prosedurnya yang rumit dan biaya yang dikeluarkan relatif besar. Waktu yang memakan waktu hingga berhari-hari sementara mereka  harus  cepat  mencari  penghasilan  untuk  menghidupi  keluarganya,  membentuk budaya hukum yang berangkat dari perspektif ekonomi.

## 4. KESIMPULAN
Kondisi wilayah pertambangan di Dusun Tanjung Ratu merupakan wilayah “eks” tambang yang termasuk ke dalam wilayah pertambangan ilegal.  Faktor yang menyebabkan masih terjadinya pertambangan timah ilegal tersebut merupakan sumber ekonomi utama di masyarakat Dusun Tanjung  Ratu.  Wilayah  pertambangan  rakyat  yang  belum  eksis  atau  belum  operasional mengakibatkan  masyarakat  masih  memilih  untuk  tetap  tidak  mengurus  izin  pertambangan rakyat atau  IPR sehingga  tetap  menjalankan aktivitas pertambangan timah illegal. Faktor lain juga disebabkan oleh faktor UU yang dirasa masih terdapat celah agar penambang tetap lolos dari penegkan  hukum  yang  telah  berlaku,  aparat  hukum  yang  cenderung  berpihak  kepada  pelaku pertambangan timah illegal bahkan menjadi pelaku juga, dan faktor yang sudah turun-temurun menjadi budaya dalam masyarakat sekitar Dusun Tanjung Ratu.
Dalam  rangka  upaya  penegakan  hukum  untuk  penanggulangan  tindak  pidana  pertambangan timah  tanpa  izin  usaha  pertambangan  di  kawasan  perairan  Tanjung  Ratu,  tentunya  terdapat pertanggungjawaban pidana bagi setiap pelaku pertambangan tanpa izin yang telah melanggar suatu aturan yang  juga suatu kewajiban  untuk menaatinya. Pihak kepolisian telah melakukan razia  dan  penertiban  terhadap  aktivitas  operasional  pertambangan  timah  tanpa  izin  usaha pertambangan  (IUP),  razia  dilakukan  bersama  Pemerintah  Daerah  setempat  dan  Satpol  PP. Pemerintah  daerah  perlu untuk  melakukan  manajemen  kembali  untuk  mempercepat  Wilayah Usaha  Pertambangan  Rakyat  atau  WUPR  agar  masyarakat  dapat  mendapatkan  izin pertambangan rakyat. Pemerintah daerah dapat melakukan integrasi penegakan hukum secara kolektif  untuk  memastikan  agar  masyarakat  yang  ingin  menambang  lebih  memilih  untuk mengurus perizinan dibandingkan dengan menambang secara illegal.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya,  Umi  Rozah, Asas  Dan  Tujuan  Pemidanaan  Dalam  Perkembangan  Teori  Pemidanaan (Semarang, Indonesia: Pustaka Magister Semarang, 2015)
Akhmaddhian,  Suwari,  ‘Penegakan  Hukum  Lingkungan  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)’, UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum , 3.1 (2016) <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>
Basuki, Basuki, and Riasty Dewi Irwanda, ‘Environmental Cost Analysis and Reporting to Measure Environmental Performance in Realizing Eco-Efficiency at PT Industri Kereta Api (Persero)’, Asian Journal of Accounting Research , 3.2 (2018), 169–80 <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0013>

## D
Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, ‘Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer’,
Gema
Keadilan , 7.1 (2020), 20–33
<https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
Dordia Arinandaa, Zsazsa, and Aminah Aminah, ‘Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam  Revisi  Undang-Undang  Mineral  Dan  Batu  Bara’, Jurnal  Ilmu  Hukum ,  10.1  (2021),  167 <https://doi.org/10.30652/jih.v10i1.8080>
Fadlian, Aryo, ‘Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis’, Jurnal Hukum Positum , 5.2 (2020)
Farisi,  Muhammad  Salman  Al,  ‘Resentralisasi  Kewenagan  Pengelolaan  Pertambangan  Mineral  Dan Batura’, Dharmasisya , 2.3 (2022) <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>
Johari, T Yudi Afrizal, and Fatahillah, ‘Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia’, Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial, dan Humaniora , 1.1 (2023)
Marilang,  Marilang,  ‘Ideologi  Welfare  State  Konstitusi:  Hak  Menguasai  Negara  Atas  Barang Tambang’, Jurnal Konstitusi , 9.2 (2016), 259 <https://doi.org/10.31078/jk922>
Muchamad  Taufiq,  ‘HAK  MENGUASAI  NEGARA  DI  BIDANG  PERTAMBANGAN  MINERAL DAN  BATUBARA  DI  ERA  OTODA’, JOURNAL  EQUITABLE ,  8.2  (2023),  240–70 <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4964>
Muhammad Agus Fajar Syaefudin and Fajar Ari Sudewo, ‘Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon’, Diktum : Jurnal Ilmu Hukum , 8.1 (2020), 108–24 <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.81>
Muttaqin,  Ahda,  and  Elmina  A  Herysta,  ‘Telaah  Asas  Geen  Straf  Zonder  Schuld  terhadap Pertanggungjawaban  Pidana  Penipuan  melalui  Modus  Ritual  Mistis’, University  of  Bengkulu  Law Review , 8.1 (2023)
Nakita, Clearestha, and Fatma Ulfatun Najicha, ‘Pengaruh Deforestasi Dan Upaya Menjaga Kelestarian Hutan Di Indonesia’, Ius Civile: Refleksi
Penegakan Hukum , 6.1 (2022)
<https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.4656>
Prianto,  Eko,  and  Husnah  Husnah,  ‘Penambangan  Timah  Inkonvensional:  Dampaknya  Terhadap Kerusakkan Biodiversitas Perairan Umum Di Pulau Bangka’, BAWAL Widya Riset Perikanan Tangkap , 2.5 (2017), 193 <https://doi.org/10.15578/bawal.2.5.2009.193-198>
Rahayu,  Derita  Prapti,  ‘Kearifan  Lokal  Tambang  Rakyat  sebagai  Wujud  Ecoliteracy  di  Kabupaten Bangka’,
Jurnal
Hukum
IUS QUIA IUSTUM , 23.2 (2016), 320–42
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art8>
Rahayu,  Derita  Prapti,  and  Faisal,  ‘Politik  Hukum  Kewenangan  Perizinan  Pertambangan  Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba’, Pandecta , 16.1 (2021)
<https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.28013>
Rahman, Arief, and Diman Ade Maulada, ‘Kajian Yuridis Tentang Keberadaan Pertambangan Rakyat’, Jurnal Jatiswara , 33.2 (2018)
Ranggalawe, Gocha Narcky, Ino Susanti, and Kamal Fahmi, ‘Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin’, Marwah Hukum , 1.1 (2023), 29 <https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.5600>

## D
Redi, Ahmad, ‘Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam’, Jurnal Konstitusi , 12.2 (2016), 401 <https://doi.org/10.31078/jk12210>
Sujadmi, Sujadmi, and Bahjatul Murtasidin, ‘Perencanaan Tata Ruang Laut: Konflik, Negosiasi, dan Kontestasi  Kepentingan  Ekonomi  Politik  Lokal  di  Bangka  Belitung’, JIIP:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan , 5.2 (2020), 163–73 <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8514>
Tutuarima, Novi Yanti Sandra, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Margie Gladies Sopacua, ‘Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Kegiataan  Pertambangan  Tanpa  Izin’, TATOHI:  Jurnal  Ilmu Hukum , 1.12 (2022), 1263–69 <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i12.882>
Yanto, Andri, Nabila Azzahra, Azzura Gladisya, Mohammad Mardifa Zakirin, and Muhammad Syaiful Anwar,  ‘Revitalisasi  Kewenangan  Pengelolaan  Pertambangan  Oleh  Pemerintah  Daerah  Dalam Mengoptimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bangka Belitung’, Innovative:  Journal  of  Social Science Research , 3.2 (2023), 8321–30 <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1386>
Yanto,  Andri,  Fadila  Salbilla,  Risky  Carmil  Sitakar,  and  Yokotani,  ‘Implikasi  Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah Di Bangka Belitung’, Jurnal Interpretasi Hukum , 4.2 (2023), 344–57 <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7756.344-357>