## SEJARAH PERKEMBANGAN KONSTITUSIONALISME DUNIA DAN INDONESIA
(TINJAUAN PERBANDINGAN)
Oleh : Wawan Rosmawan, S.H., C.L.A *)

## ABSTRAK
Konsep  negara  hukum  yang  konstitusional  dianggap  sebagai  konsep universal. negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental dinamakan Rechsstaat. Secara  Embrionik,  gagasan  negara  hukum  telah  dikemukakan  oleh  Plato,  ketika  Ia mengitroduksi  Konsep Nomoi ,  sebagai  karya  tulisnya  yang  ketiga.  Bahwa konstitusionalisme  demokrasi  nasional,  sekuno  apapun  asal  usulnya,  tetap merupakan  suatu  tahapan  eksperimental.  jika  ingin  bertahan  dalam  kompetisi dengan  tipe  pemerintahan  yang  lebih  revolusioner,  paham  ini  harus  bersedia  terus menerus beradaptasi dengan kondisi masyarakat modern yang selalu berubah ubah. Tujuan  dasar konstitusi politik adalah sama dimanapun dia berada yaitu melindungi kemajuan  dan  pedamaian  sosial,  mengamankan  hak-hak  individu,  dan  memajukan kesejahteraan  nasional.  empat  kali  amanden  terhadap  UUD  1945  merupakan  bukti nyata bahwa Konstitusi negara Indonesia terus menerus beradaptasi dengan kondisi masyarakat  yang  selalu  berubah  ubah,  yang  tentunya  proses  amandemen  UUD 1945  itu  bertujuan  untuk  kemajuan  dan  pedamaian  sosial,  mengamankan  hak-hak individu, dan memajukan kesejahteraan nasional.
Kata Kunci : Konstitusionalisme, Konstitusi

## ABSTRACT
The concept of state constitutional law is regarded as a universal concept. according to state law called the Continental European concept Rechsstaat. In embryonic, the idea of a state of law has been put forward by Plato, when he mengitroduksi Nomoi concept, as his writings were third. That the national democratic constitutionalism, as old  as  any  origins,  remains  an  experimental  stage.  if  it  is  to  survive  in  competition with the type of government that is revolutionary, this understanding must be willing to continually adapt to the ever-changing modern society change. The basic purpose of  the  political  constitution  is  the  same  wherever  he  is,  namely  protecting  social progress  and  any  peace,  securing  individual  rights,  and  promote  national  welfare. amanden  four  times  against  1945  is  clear  evidence  that  the  country's  Constitution Indonesia continuously adapt to ever-changing conditions of society change, which is of  course  the  1945  amendment  was  aimed  at  social  progress  and  any  peace, securing individual rights, and promote national welfare.
Keywords: Constitutionalism, Constitution
*) Alumni FH Unigal Angkatan 2011,  Advokat.

## PENDAHULUAN
Muculnya  negara  kostitusional pada dasarnya merupakan suatu proses sejarah,  konsep  negara  hukum  yang konstitusional  dianggap  sebagai  konsep universal. negara hukum menurut konsep  Eropa  Kontinental  dinamakan Rechsstaat. Secara Embrionik, gagasan negara  hukum  telah  dikemukakan  oleh Plato,  ketika  Ia  mengitroduksi  Konsep Nomoi ,  sebagai  karya  tulisnya  yang ketiga.
Dalam Nomoi Plato mengemukakan bahwa
penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum)  yang baik (Tahir Azhari,  1992 : 66),  gagasan  Plato  tentang  negara hukum ini semakin tegas ketika didukung  oleh  muridnya  Aristoteles. Dalam  bukunya Politea ,  Aristoteles mengemukakan suatu negara yang baik ialah  negara  yang  diperintah  dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum . Menurut  Aristoteles  ada  tiga unsur  pemerintahan  yang  berkonstitusi pertama pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, kedua pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan  umum  bukan  pada hukum  yang  dibuat  secara  sewenang- wenang yang mengenyampingkan konvensi dan konstitusi, ketiga
pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan  yang  dilaksanakan pemerintahan. (Ridwan HR, 2006 : 2).
Dalam kaitannya dengan konstitusi,
Aristoteles mengatakan bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara  dan  menentukan  apa  yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan  dan  apa  akhir  dari  setiap masyarakat, selain itu konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan- aturan  negara  tersebut  (Azhari,  1995  : 20-21).

## LATAR BELAKANG
Bahwa konstitusionalisme demokrasi  nasional,  sekuno  apapun asal  usulnya,  tetap  merupakan  suatu tahapan eksperimental. jika ingin bertahan  dalam  kompetisi  dengan  tipe pemerintahan  yang  lebih  revolusioner, paham ini harus bersedia terus menerus beradaptasi  dengan  kondisi  masyarakat modern  yang  selalu  berubah  ubah. Tujuan    dasar  konstitusi  politik  adalah sama  dimanapun  dia  berada  yaitu melindungi  kemajuan  dan  pedamaian sosial,  mengamankan  hak-hak  individu, dan memajukan kesejahteraan nasional. (C.F. Strong; 2004 : 75).
Apa  yang  diungkapkan  oleh  C.F.
Strong  itu  nampaknya  seleras  dengan apa  yang  terjadi  di  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  dimana  sejak  awal kemerdekaan tahun 1945 hingga sekarang  ini,  NKRI  telah  mengalami banyak perubahan dalam Konstitusinya, empat  kali  amanden  terhadap  UUD 1945  merupakan  bukti  nyata  bahwa Konstitusi negara Indonesia terus menerus  beradaptasi  dengan  kondisi masyarakat  yang  selalu  berubah  ubah, yang tentunya proses amandemen UUD 1945  itu  bertujuan  untuk  kemajuan  dan pedamaian  sosial,  mengamankan  hak- hak individu, dan memajukan kesejahteraan nasional.
Berangkat  dari  latar  belakang itulah makalah ini disusun untuk mengetahui  apakah  ada  kaitan  dan pengaruh  sejarah  perjalanan  pemikiran mengenai  konstitusi  yang  berada  di berbagai belahan dunia terhadap perubahan konstitusi di Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Sebab konstitusinalisme  modern  berkembang dari dua dasar
utama, yaitu nasionalisme dan
demokrasi
representatif, meskipun demikian, nasionalisme  termasuk  perkembangan yang relatif baru karena negara konstitusional  tidak  bisa  berkembang  di zaman  dunia kuno. (C.F. Strong; 2004 : 75)

## IDENTIFIKASI  DAN  PEMBATASAN MASALAH
Makalah  ini  yang  mengambil tema  tentang  sejarah  perkembangan Konstitusi  Dunia  dan  Pengaruhnya terhadap perubahan konstitusi di Indonesia  ini  membatasi  pembahasan- nya  pada hal-hal  berikut ini ; 1.  Konstitusionalisme Yunani
2.  Konstitusi Romawi 3.  Konstitusionalisme di Abad
Pertengahan
4.  Konstitusionalisme di Inggris 5.  Konstitusionalisme  Nasional  Pada Pertengahan Kedua Abad ke 19
6.  Konstitusionalisme dan Perang
Dunia I
7.  Konstitusi  Indonesia  dari  Masa  ke Masa
Sedangkan  identifikasi  masalah yang  dikemukakan  dalam  peyusunan makalah  ini  adalah  membahas  tentang riwayat  perkembangan  konstitusi  dan sejarah  gagasan-gagasan  politik  yang mendorong dan mempengaruhi perkembangan  konstitusi  di  Negara Indonesia.

## PEMBAHASAN

## KONSTITUSIONALISME YUNANI
Bagi  Bangsa  Yunani,  negara merupakan  seluruh  pola  pergaulannya, sebuah kota tempat terpenuhinya semua  kebutuhan  secara  materi  dan
spiritual  (C.F  Strong;  1996  :  24).  Salah filusuf  Yunani,  Aristoteles  memahami istilah negara yang digunakannya sebagai  segala  sesuatu    yang  diartikan sekarang sebagai istilah negara, masyarakat, organisasi, eknomi, bahkan agama.  Bahkan  Bagi  Aristoteles  negara bukanlah  ikatan  spiritual,  bukan  alat kelengkapan pemerintahan belaka.
Keberadaan Negara, kata Aristoteles,  tidak  semata-mata  untuk memungkinkan adanya kehidupan, tetapi  untuk  membuat  kehidupan  bisa berjalan  lebih  baik  (C.F  Strong;  1996  : 24).  Bagi  Filsuf-filsuf  Yunani  seperti Plato dan Aristoteles, tidak ada pertentangan  antara  individu  dengan negara.  sebaliknya  negara  adalah  satu- satuya cara bagi individu untuk mewujudkan tujuan-tujuan terbainya dan manusia  bukanlah  seorang  manusia yang  baik  kecuali  jika  dia  juga  seorang warga negara yang baik.
konstitusi ideal baik menurut plato maupun aristoteles menekankan pentingnya  pendidikan  politik,  sebab melalui  warga  negara  yang  terdidik, negara  dapat  dilindungi  dari  timbulnya anari,  menurut  pemikiran  Plato  dan Aristoteles,  anarki  merupakan  akibat dari  ketidak  kontrolnya  perkembangan demokrasi  (C.F  Strong;  1996  :  24). Solusi  Plato  seperti  dijelaskan  dalam karyanya Republic ,  terletak  pada  suatu
aristokrasi  cendikiawan  politik,  suatu badan pelindung yang memenuhi syarat untuk memerintah dengan sistem pendidikan kaku yang seharusnya memimpin terciptanya negara ideal.
walaupun konstitusionalisme politik  Yunani  telah  berakhir,  idealisme politik  mereka  masih  tertinggal  dan  sulit untuk memperkirakan apa jadinya pemerintahan  politik  masa  kini  tanpa adanya  inspirasi  yang  diperroleh  dari contoh klasik ini.

## KONSTITUSI ROMAWI
Pentingnya Romawi dalam sejarah konstitusionalisme terletak pada fakta  bahwa  peranan  konstitusinya dalam dunia kuno dapat diperbandingkan dengan peranan
konstitusi dalam dunia modern.
Awalnya, konstiitusi romawi merupakan sebua
instrumen pemerintahan  yang  sangat  mantap, meskipun tidak ditemukan dalam bentuk tertulis,  konstitusi  Romawi  terdiri  dari sekumpulan  preseden  yang  dibawa dalam  ingatan  seseorang  atau  tercatat secara  tertulis,  kumpulan  keputusan pengacara,  negarawan,  kumpulan  adat istiadat,  kebiasaan,  pengertian,  dan keyakinan  yang  berhubungan  dengan metode  pemerintahan  (C.F  Strong; 1996 : 24).
Konstitusi Romawi dimulai
sebagai  suatu  perpaduan  harmonis antara elemen-elemen monarki, aristokratis,  dan  demokratis  dan  berakir sebagai aristokratis yang tidak bertanggung jawab. walaupun demikian, tidak dapat dilupakan bahwa hal ini pasti terjadi  seiring  dengan  perkembangan kekaisaran  Romawi  yang  wilayahnya sangat  luas  dengan  beraneka  ragam suku bangsa dan kepentingan. Kekaisaran  seperti  ini  menuntut  adanya suatu instrumen kekuatan yang cepatdn efisien  yang  hanya  dapat  dipenuhi  oleh suatu  kedaulatan  absolut  disatu  tangan (C.F Strong; 1996 : 24).
Pengaruh  abadi  konstitusiona- lisme  Romawi  dapat  dilihat pertama hukum Romawi ( roman law ) berpengaru besar  terhadap  sejarah  hukum  eropa kontinental, kedua kecintaan  bangsa Romawi akan ketenteraman dan kesatuan  sangat  kuat  sehingga  orang- orang  di  abad  pertengahan  terobsesi dengan  gagasan  kesatuan  politik  dunia untuk menghadapi kekuatan disintegrasi (C.F Strong; 1996 : 24).

## KONSTITUSIONALISME DI ABAD PERTENGAHAN
Fenomena
Feodalisme pada abad  pertengahan  mulai  berkembang pesat  di  seluruh  Eropa.  Feodalisme adalah  salah  satu  konstitusionalisme
abad pertengahan karena dalam beberapa  taraf  tersusun  menjadi  suatu menjadi  suatu  bentuk  pemerintahan sosial  dan  politik  yang  dapat  diterima secara umum.
Ciri  utamanya  adalah  pembagian negara  menjadi  unit-unit  kecil.  prinsip umum  feodalisme  adalah  “setiap  orang harus  punya  penguasa”  (C.F  Strong; 1996  :  24).  Hal  ini  semakin  menambah hak-hak  prerogatif    bayangan  di  dalam kekaisaran  di  abad  pertengahan  tanpa menambah hakikatnya. Kejahatan feodalisme  terletak  pada  sedemikian banyaknya  kekuasaan  yang  diberikan pada  baron-baron  tinggi  dan  proporsi kekuatan  mereka  dimasa  itu  yang tehambat ketika negara kesatuan bangkit.  Oleh  karena  itu  raja-raja  kuat dari  abad  pertengahan  adalah  mereka yang melakukan segala daya dan upaya untuk memusatkan kekuasaan di tangan mereka  sendiri  dan  menyusun  suatu kontrol  pusat  yang  merusak  supremasi pada baron. Dengan cara ini feodalisme berkembang secara pasi untuk menjembatani  jurang  pemisah  antara chaos pada awal abad pertengahan dan keteraturan di negara modern(C.F Strong; 1996 : 24).

## KONSTITUSIONALISME DI INGGRIS
Menjelang  paruh  kedua  abad pertengahan abad ke-18, Inggris adalah
sebuah negara konstitusional, walaupun bukan negara demokratis. Selama abad ke-18  Inggris  merupakan  satu-satunya negara  konstitusional  di  dunia.  oleh karena  itu,  tak  pelak  lagi  sistem konstitusi di inggris telah menjadi contoh bagi  perkembangan  konstitusional  di negara negara lain dewasa ini.
konstitusi  di  Inggris  adalah  hasil dari perkembagan konvensi yang berlangsung lambat dan bukan penemuan yang disengaja yang dihasilkan  dari  sebuah  teori.  Walaupun perkembagannya bukan merupakan hasil  sebuah  teori  atau  banyak  teori, konstitusi  Inggris  telah  dijadikan  titik tolak  pemikiran  politik  yang  mencirikan abad  ke-17  dan  abad  ke-18.  Konstitusi Inggris  mampu  mengadaptasi  dirinya dengan kondisi baru dan menambahkan unsur-unsur  baru  yang  dihasilkan  oleh konstitusi  terdokumentasi  yang  muncul kemudian  pada  konstitusi  yang  sudah ada tanpa mengubahnya secara
mendasar (C.F Strong; 1996 : 24).
KONSTITUSIONALISME

## DAN PERANG DUNIA I
Menjelang  perang  dunia  I  pada tahun  1914,  eksperimen  konstitusional nasional  dalam  berbagai  bentuk  telah dicobakan  di  setiap  negara  Eropa dengan pengecualian Rusia. Pada Masa ini Konstitusionalisme tidak hanya
terbatas  di  Eropa,  Amerika  Serikat  dan Dominion  (daerah  kekuasaan)  inggris yang  berpemerintahan  sendiri,  pada masa  inipula  konstitusionalisme  telah menyebar  pula  ke  belahan  lain  dunia hingga  ke  tempat-tempat  yang  jauh, seperti  Amerika  Selatan,  Jepang,  dan Bahkan Cina.
Dan Konstitusionalisme pada masa ini selalu dibentuk menurut bentuk lain  dari  model  Inggris  yang  diadopsi oleh  Amerika  Serikat,  dengan  kata  lain konstitusionalisme  membentuk  institusi representatif  dan  menjadikan  bangsa sebagai  basis  negara  (C.F  Strong; 1996 : 24).

## KONSTITUSI INDONESIA DARI MASA KE MASA
Sejak  proklamasi  17  Agustus 1945,  hingga  sekarang  di  Indonesia telah  berlaku  tiga  macam  undang- undang  dasar  dalam  beberapa  periode yaitu ;
a.  Periode 18 Agustus 1945 –27 Desember 1949. b.  Periode  27  Desember  1949 –17 Agustus 1950.
c.  Periode  17  Agustus  1950 –5  Juli 1959.
d.  Periode 5 Juli 1959 –Sekarang.
(C.F Strong; 1996 : 24).
Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17
Agustus  1945,  negara  yang  baru  ini belum mempunyai undang-undang dasar.  baru  sehari  kemudian  pada tanggal  18  Agustus  1945  oleh  panitia persiapan kemerdekaan indonesia (PPKI) disahkan Undang-Undang  Dasar 1945  sebagai  Undang-Undang  dasar Republik  Indonesia  (C.F  Strong;  1996  : 86-87).
Undang-undang  Dasar  Negara Republik
Indonesia tahun 1945 sebagaimana terakhir telah diubah pada tahun 1999, 2000, 2001 sampai dengan 2002 merupakan satu kesatuan rangkaian  perumusan  hukum  dasar yang berfungsi sebagai sarana pengendali terhadap penyimpangan dan penyelewengan dalam dinamika perkembangan  zaman  dan  sekaligus sarana  pembaharuan  masyarakat  serta sarana  perekayasaan  ke  arah  cita-cita kolektif bangsa (Jimly Asshiddiqie, 2010 : 30).
Belajar  dari  kekurangan  sistem demokrasi  politik  dari  berbagai  belahan dunia yang menjadikan Undang-Undang Dasar sebagai Konstitusi politik, disamping juga berisi dasar-dasar pemikiran mengenai demokrasi ekonomi,  dan  demokrasi  sosial.  Oleh karena  itu  undang-undang  dasar  ini disebut sebagai konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan sekaligus konstitusi  sosial  yang  mencerminkan
cita-cita  kolektif  bangsa,  baik  dibidang politik  dan  ekonomi  maupun  sosial budaya dengan tetap memeihara tingkat abstraksi perumusannya sebagai hukum dasar (Jimly Asshiddiqie, 2010 : 30-31).
Undang-Undang Dasar 1945 pertama  kali  sahkan  berlaku  sebagai konstitusi negara Indonesia dalam sidang  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan
Indonesia  (PPKI)  pada  tanggal  18
Agustus  1945,  yaitu  sehari  setelah negara
Republik Indonesia diproklamasikan  oleh  Soekarno  dan Mochammad  Hatta,  namun  demikia seteah  resmi  disahkan  pada  tanggal  18 Agustus  1945,  Undang-Undang  Dasar 1945  ini  tidak  langsung  dijadikan referensi  dalam  setiap  pengambilan keputusan kenegaraan dan pemerintahan.  Undang-Undang  Dasar 1945 hanya pada pokoknya benar-benar dijadikan  alat  saja  untuk  sesegera mungkin  membentuk  negara  merdeka bernama  Republik  Indonesia  Pada Awalnya  Undang-Undang  Dasar  1945 memang dimaksudkan sebagai Undang- Undang Dasar sementara yang menurut istilah  bung  Karno  sendiri  merupakan revolutie-groundwet atau undang- undang dasar kilat, yang memang harus diganti  dengan  yang  baru  apabila negara  merdeka  suah  berdiri  dan keadaan  sudah  memungkinkan  (Jimly Asshiddiqie, 2010 : 34-35).
Sebagai Negara yang baru merdeka, masih harus melakukan banyak  hal  yang  tidak  sepenuhnya dapat diikat oleh aturan-aturan konstitusional yang ketat, maka Undang- Undang  Dasar  1945  memang  tidak selalu  dijadikan  referensi.  Misalnya menurut ketentuan Undang-Undang Dasar  1945,  sistem  pemerintahan  yang dianut  adalah  sistem  presidensiil,  atas dasar  itu  pada  tanggal  2  September 1945 dibentuklah susunan kabinet pertama  di  bawah  tanggung  jawab presiden  Sekarno,  akan  tetapi  baru  dua bulan  setelah  itu  yaitu  tepatnya  pada tanggal  14  November  1945  pemerintah mengeluarkan  maklumat  yang  berisi perubahan  sistem  kabinet  dari  sistem presidensiil ke sistem parlementer.
Pada  periode  18  Agustus  1945 sampai  dengan  27  Desember  1949, meskipun  UUD  1945  secara  formal berlaku  sebagai  konstitusi  resmi  namun nilainya  hanya  bersifat  nominal,  yaitu baru  diatas  kertas  saja.  keadaan demikian  terus  berlangsung  sampai tahun 1949 ketika dibentuknya Republik Indonesia  Serikat  (Jimly  Asshiddiqie, 2010 : 36).
Setelah  perang  dunia  kedua berakhir  dengan  kemenangan  di  pihak tentara  sekutu  dan  kekalahan  di  pihak Jepang,  maka  kepergian  bala  tentara Jepang dari tanah air Indonesia
dimanfaatkan oleh Pemerintahan
Belanda untuk kembali menjajah Indonesia.
Sejalan  dengan  hal  itu,  tentara Belanda  melakukan agresi  I pada tahun 1947,  dan  Agresi  II  pada  tahun  1948 dengan  maksud  untu  kembali  menjajah Indonesia. dalam keadaan terdesak  dan atas  pengaruh  perserikatan  bangsa- bangsa (PBB), pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan tanggal 2 November  1949  diadakan  konferensi meja bundar di den haag belanda.
Konferensi  meja  bundar  di  den haag tersebut berhasil  menyepakati tiga hal sebagai berikut ;
a.  Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat
b.  Penyerahan  kedaulatan  kepada  RIS yang  berisi  tiga  hal  yaitu  (1)  piagam penyerahan kedaulatan dari kerajaan belanda  kepada  pemerintah  RIS;  (2) Status  UNI;  dan  (3)  persetujuan perpindahan.
c.  Mendirikan  uni antara  Republik Indonesia  Serikat  dengan  Kerajaan Belanda.
Naskah  Kontitusi  RIS  disusun bersama  dengan  delegasi  Republik Indonesia dan delegasi BFO ke Konferensi  Meja  Bundar,  rancangan Undang-Undang  Dasar  itu  disepakati oleh kedua belah pihak untuk diberlakukan  sebagai  undang-undang
dasar  RIS,  selanjutnya  konstitusi  RIS dinyatakan  berlaku  mulai  tanggal  27 Desember  1949.  konstitusi  RIS  yang disusun  dalam  rangka  konferensi  meja bundar di den haag pada tahun 1949 itu ,  pada  pokoknya  juga  dimaksudkan sebagai  Undang-Undang  Dasar  yang bersifat  sementara  (Jimly  Asshiddiqie, 2010 : 37-38).
Bentuk  Negara  Federal  seperti yang  dikehendaki  dalam  konstitusi  RIS mengadung banyak nuansa politis karena  berkenaan  dengan  kepentingan Penjajahan  Belanda.  Bentuk  negara federal  RIS  ini  tidak  bertahan  lama, sampai  akhirnya  dicapai  kata  sepakat antara  pemerintah  Republik  Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia.  kesepakatan  itu  dituangkan dalam satu naskah persetujuan bersama pada  tanggal  19  Mei  1950,  yang  pada intinya menyepakati dibentuknya kembali  NKRI  sebagai  kelanjutan  dari negara  kesatuan  yang  diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Dalam  rangka  persiapan  kearah itu,  untuk  keperluan  menyiapkan  satu naskah undang-undang dasar, dibentuklah  panitia  untuk  menyusun rancangan  undang-undang  dasar.  pada tanggal  12  agustus  1950  rancangan undang-udang  dasar  itu  disahkan  oleh komite  nasional  indonesia  pusat,  dan pada tanggal 14 Agustus 1950 disahkan
oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan senat republik indonesia serikat.
Naskah  Undang-Undang  Dasar ini baru diberlakukan secara resmi pada mulai  tanggal  17  agustus  1950  yaitu dengan  ditetapkannya  undang-undang nomor  7  tahun  1950.  Undang-Undang Dasar  Sementara  1950  ini  bersifat mengganti , sehingga isinya tidak hanya mencerminkan perubahan konstitusi Republik  Indonesia  Serikat  tahun  1949, tetapi  menggantikan  naskah  konstitusi RIS itu dengan naskah baru sama sekali dengan  nama  Undang-undang  dasar sementara tahun 1950.
Seperti  halnya  konstitusi  RIS
1949,
Undang-Undang Dasar Sementara 1950  ini  juga  bersifat sementara,  hal  ini  terlihat  jelas  dalam rumusan pasal 134 yang mengharuskan konstituante bersama dengan pemerintah  menyusun  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  yang akan  menggantikan  Undang-Undang Dasar  Sementara  1950  itu.  Sayangnya majlis  konstituante  ini  tidak  atau  belum sampai berhasil menyelesaikan tugasnya  untuk  menyusun  undang- undang  dasar  yang  baru,  sampai akhirnya presiden Soekarno berkesimpulan bahwa konstituante telah gagal.
Atas dasar itulah kemudian presiden  Soekarno  mengeluarkan  dekrit
presiden  tanggal  5  juli  1959  yang
memberlakukan kembali Undang- Undang  Dasar  1945  sebagai  Undang- Undang Dasar negara Republik Indonesia,  dikemudian  hari  muncul banyak  kontroversi  mengenai  dekrit presiden  itu  hal  ini  menyangkut  status hukum berlakunya dekrit  presiden. Namun terlepas dari kontroversi itu yang jelas  sejak  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959 sampai  sekarang  ini  UUD  1945  terus berlaku dan diberlakukan sebagai hukum  dasar  (Jimly  Asshiddiqie,  2010  : 40-41).

## KESIMPULAN
Apa yang dapat diambil
kesimpulan  mengenai  perkembangan sejarah  konstitusionalisme  di  dunia  dan pengaruhnya terhadap
konstitusi
Indonesia?,
jawabannya tentu knstitusionalisme  tidak  dapat  dipahami secara  utuh  jika  tidak  mengacu  pada sejarahnya,  setiap  masa  yang  dilalui telah  menyumbangkan  bagiannya  pada sejarah  perkembangan  konstitusionalis- me secara keseluruhannya.
Konstitusionalisme  Yunani  mem- berikan inspirasi pada filsafat politik dan selama  masa  kebangkitan  kembali  ilmu pengetahuan pada abad ke 15, membuka pikiran umat manusia tentang tujuan-tujuan  pemerintahan  yang  lebih baik. sedangkan konstitusionalisme
Romawi menyumbangkan realitas Hukum  dan  Cita-cita  Kesatuan,  dan Feodalisme menjembatani jurang pemisah  antara chaos yang  menyusul jatuhnya  kekaisaran  Romawi  di  barat dengan kebangkitan negara modern.
Konstitusionalisme di Inggris memasukkan kontinuitas kehidupan institusi  liberal  selama  ber  abad-abad, sementara  di  tempat  lain  institusi  liberal telah  lenyap  atau  tidak  pernah  ada,  hal ini berdampak terhadap berkembangnya institusi lain diantara komunitas- komunitas  lain  di  seluruh  dunia  yang berada  di  bawah  jajahan  Inggris  dan menyumbangkan  pola  konstitusi  yang digunakan  komunitas-komunitas  yang baru saja merdeka.
Bahwa konstitusionalisme demokrasi  nasional,  sekuno  apapun asal  usulnya,  tetap  merupakan  suatu tahapan eksperimental. jika ingin bertahan  dalam  kompetisi  dengan  tipe pemerintahan  yang  lebih  revolusioner, paham ini harus bersedia terus menerus beradaptasi  dengan  kondisi  masyarakat modern  yang  selalu  berubah  ubah. Tujuan    dasar  konstitusi  politik  adalah sama  dimanapun  dia  berada  yaitu melindungi  kemajuan  dan  pedamaian sosial,  mengamankan  hak-hak  individu, dan memajukan kesejahteraan nasional.
Dalam  sejarah  ketatanegaraan Indonesia merdeka, telah tercatat
beberapa  upaya  yang  bertalian  dengan konstitusi;  (a)  pembentukan  undang- undang  dasar,  (b)  penggantian  undang- undang dasar dan, (c) perubahan dalam arti pembaharuan undang-undang dasar 1945,  yang  kesemua  hal  itu  sangat dipengaruhi  dengan  kondisi  global  dan sejarah  perjalanan  konstitusionalisme  di berbagai belahan dunia.

## DAFTAR  PUSTAKA
Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan
Konstitusionalisme Indonesia
(Sinar Grafika : 2010).
Azhari,  Tahir, Negara  Hukum  ( Jakarta  : Bulan  Bintang : 1992) .
Hermaily  Ibrahim  ,  Moh.  Kusnardi, Pengantar  Hukum  Tata  Negara Indonesia (Pusat  Studi  Hukum Tata  Negara,  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia : 1988).
H  R,  Ridwan ,  Hukum  Administrasi
Negara (Jakarta ; Rajawali Pers : 2006).
Strong,  C.F Konstitusi  Konstitusi  Politik
Modern,  Kajian  Tentang  Sejarah
dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia (Bandung  :  Nuansa  &
Nusa Media : 2004).
________,  Modern  Political  Constitution : An Introduction to The
Comparative Study of Their
History  and  Existing  Form  (the
English book Society anf
Sidgwick  &  Jackson  Limited London : 1996).