https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUATAN FUNGSI PENYULUHAN PERTANIAN

## POLICY IMPLEMENTATION STRENGTHENING THE FUNCTION OF AGRICULTURAL EXTENSION
Khalisa Ayu Komang Putri Salsabilla 1* , Suhirmanto 1 , Ainu Rahmi 1 , Masri 2
1 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Pertanian, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, Malang
2 Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Malang *Koresponden email: khalisaayu03@gmail.com

## ABSTRAK
Penyelenggaraan penyuluhan setelah adanya kebijakan otonomi daerah semakin carut marut dan tidak sesuai dengan UU SP3K. Untuk mengembalikan arah fungsi penyuluhan seperti pada UU SP3K maka diterbitkanlah Perpres No 35 Tahun  2022  tentang  Penguatan  Fungsi  Penyuluhan  Pertanian.  Perpres  ini  dimaksudkan  agar  penyuluhan  pertanian kembali  bergelora  dan  mampu  meningkatkan  kinerja  penyuluh . Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui implementasi  Peraturan  Presiden  Nomor  35  Tahun  2022  tentang  Penguatan  Fungsi  Penyuluhan  Pertanian  sesuai dengan Bab 1 Pasal 2 yang mengandung 6 substansi di Kabupaten Jombang Jawa Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah di seluruh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sejumlah 21 BPP di Kabupaten Jombang yang dilaksanakan pada  tanggal  12  Juni  2023  -  14  Juli  2023.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunakan snowball sampling. Menggunakan data primer dari wawancara langsung dan data sekunder dari Programa Kabupaten Jombang, Programa Kecamatan dan Pepres Nomor 35 Tahun 2022, jurnal, skripsi dan buku. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan studi  literatur.  Analisis  data  yang  digunakan  yaitu  deskriptif.  Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  implementasi  substasi penguatan  hubungan  kerja,  substansi  penguatan  kelembagaan  penyuluhan  pertanian,  substasi  penyediaan  dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluh, substansi materi penyuluhan, substansi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan substansi jaminan ketersediaan prasarana dan sarana sudah terlaksana semua tapi belum lengkap. Diharapkan  dengan  telah  dilaksanakannya  penelitian  dapat  menjadi  masukan  bagi  pemerintah  daerah  untuk  dapat mewujudkan fungsi penyuluhan pertanian yang lebih baik kedepannya.
Kata kunci : Penguatan fungsi, penyuluhan pertanian, implementasi, kebijakan publik

## ABSTRACT
The  implementation  of  extension  services  following  the  regional  autonomy  policy  has  become  increasingly disorganized and does not comply with the SP3K Law. In an effort to reestablish the direction of extension activities as outlined in the SP3K Law, Presidential Regulation No. 35 of 2022 has been issued to strengthen the agricultural extension  function.  This  regulation  aims  to  revitalize  agricultural  counseling  and  enhance  the  performance  of extension workers. The aim of this study was to assess the execution of Presidential Regulation No. 35 of 2022, which strengthens the function of Agricultural Extension in accordance with Chapter 1 Article 2 comprising 6 substances in East Java's Jombang Regency. The population under study consisted of the 21 Agricultural Extension Centers (BPP) located  in  Jombang  Regency  and  data  was  collected  between  June  12,  2023,  and  July  14,  2023.  A  descriptive qualitative method was used to perform the study. The sampling method employed was snowball sampling. Primary data was obtained through direct interviews, while secondary data was gathered from Jombang Regency Program, District Program, Presidential Regulation No. 35 of 2022, journals, theses, and books. Data collection techniques included in-depth interviews, documentation, and literature studies. Data analysis was descriptive. The study findings indicate  that  measures  have  been  taken  to  strengthen  working  relationships,  agricultural  extension  institutions, extension  personnel  capacity,  extension  materials,  information  and  communication  technology  utilization,  and infrastructure and facility availability. However, these efforts are not yet complete. The language used in the study adheres to academic writing principles, including objectivity, clear structure, conventional formatting, value-neutral and formal register, precision and grammatical correctness. The research may serve as a valuable resource for local governments aiming to improve their agricultural extension function in the future.
Keywords: Strengthening functions, agricultural extension, implementation, public policy

## PENDAHULUAN
Tenaga  penyuluh  pertanian  semakin  berku- rang termakan usia, dan regenerasinya tidak men- dapat perhatian dari pemerintah daerah. Solusinya sejak tahun 2008, pemerintah pusat telah merekrut penyuluh honorer dalam bentuk tenaga harian lepas
tenaga  bantu  penyuluh  pertanian  (THL-TBPP). Disamping itu dikenal juga penyuluh swadaya dan penyuluh  swasta  yang  lebih  bersifat  volunteer (tidak  mendapatkan  honor  dari  pemerintah).  Ke- beradaan tenaga penyuluh THL ini dirasakan cukup membantu, walau kesetiaan mereka diragukan ka-
rena statusnya bukan penyuluh permanen, sehingga sering  kali  mereka  mempunyai  pekerjaan  lain disamping  sebagai  penyuluh,  yang  tentu  saja  ber- pengaruh besar terhadap kinerja mereka.
Pada tahun 2014 sistem penyuluhan pertanian mendapat  pukulan  telak  lagi  dengan  lahirnya Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah.  Kelembagaan  penyuluhan yang  tadinya  sudah mulai eksis  di  sebagian  besar provinsi  (Bakorluh),  kabupaten  (Bapeluh)  dan kecamatan (BP3K), kini harus dirombak dan ditata ulang kembali. Untuk mengembalikan arah fungsi penyuluhan  seperti  pada  UU  SP3K  maka  diter- bitkanlah  Peraturan  Presiden  Nomor  35  Tahun 2022  tentang  Penguatan  Fungsi  Penyuluhan Pertanian  pada  Maret  2022  lalu  (Lampiran  2). Peraturan  Presiden  Nomor  35  Tahun  2022  dilatar belakangi  oleh  UU  No  16  Tahun  2006  tentang Sistem  Penyuluhan  Pertanian,  Perikanan  Dan Kehutanan; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009  tentang  Pembiayaan,  Pembinaan,  dan  Pe- ngawasan  Penyuluhan  Pertanian,  Perikanan  Dan Kehutanan  serta  Peraturan  Presiden  Nomor  154 Tahun  2014  tentang  Kelembagaan  Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan.
Pada pelaksanaannya diterbitkanlah Peraturan Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  27 Tahun  2023  tentang  Pelaksanaan  Peraturan  Pre- siden  Nomor  35  Tahun  2022  Tentang  Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian dalam rangka untuk melaksanakan  ketentuan  Pasal  9,  Pasal  14  ayat (10), Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 26 Perpres Nomor 35 Tahun 2022. Perpres ini dimaksudkan agar pe- nyuluhan pertanian kembali bergelora dan mampu meningkatkan  kinerja  penyuluh.  Penyuluh  perta- nian  sebagai  sosok  pembaharu  diharapkan  me- ningkatkan  kemampuan  dan  kapasitasnya  dalam mencapai  ketahanan  pangan  sehingga  diperlukan penguatan fungsi penyuluhan pertanian. Meskipun demikian  regulasi  setingkat  Perpres  tidak  akan memberi  banyak  perubahan  jika  tidak  ditindak- lanjuti oleh kepala daerah.
Swasembada  pangan  tidak  lepas  dari  peran daerah yang mampu menjadi sentra pangan, salah satunya  adalah  Kabupaten  Jombang  yang  men- duduki  nomor  11  tertinggi  di  Jawa  Timur  untuk posisi  daerah  yang  memproduksi  beras  paling banyak  setelah  didahului  oleh  Lamongan,  Ngawi, Bojonegoro, Jember, Tuban, Banyuwangi, Madiun, Gresik,  Nganjuk,  dan  Ponorogo  (Badan  Pusat Statistik  Jawa  Timur,  2023).  Kabupaten  Jombang memiliki  penggunaan  lahan  terbesar  untuk  keg- iatan  pertanian  dengan  persentase  42,31%  yaitu 490,621  km 2 dari  total  luas  wilayah  Kabupaten Jombang  yakni  1.159,5  km 2 dengan  komoditas padi. Pada tahun 2022 di Kabupaten Jombang luas panen  padi  mencapai  71.718  Ha  dengan  produksi 446.088  ton  (Jombang  Dalam  Angka,  2023).  Hal
ini tak lepas dari peran lembaga penyuluhan dalam menggerakkan  produksi  pangan  sehingga  mampu menciptakan swasembada pangan.
Penelitian ini menarik untuk diangkat karena dengan  terbitnya  Perpres  RI  No  35  Tahun  2022 menjadikan  Perpres  ini  sebagai  instrumen  apakah pemerintah  daerah  sudah  mengimplementasikan amanat dalam Perpres tersebut dalam bentuk sub- stansi di Kabupaten Jombang sebagai daerah sentra pangan  yang  becita-cita  menggerakkan  produksi pangan  dalam  mewujudkan  ketahanan  pangan dengan dukungan sistem kelembagaan penyuluhan yang  mantab.  Penelitian  dimaksudkan  untuk mengetahui  bagaimana  implementasi  Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian sesuai dengan Bab 1 Pasal 2 yang mengandung 6 substansi di Kabupaten Jombang Jawa Timur. Perpres ini diharapkan dapat diterapkan  secara  nyata  dalam  pelaksanaan  tugas fungsi penyuluhan pertanian.
Model teoritik mengenai implementasi kebija- kan yang dikemukakan oleh Edwards III mencakup empat faktor atau variabel dimana masing-masing faktor memiliki keterkaitan erat satu sama lainnya. Meskipun  demikian  diantara  keempat  faktor  ter- sebut ada yang sering dianggap lebih penting yaitu faktor  komunikasi  dan  sumber  daya  organisasi. Meskipun demikian secara teoritik masing-masing faktor tersebut diasumsikan memiliki peranan yang sama  sama  penting  dalam  keseluruhan  proses implementasi  kebijakan.  Selanjutnya  Edwards  III membahas  faktor-faktor  yang  berpengaruh  ter- hadap  implementasi  kebijakan.  Dikatakan  bahwa: “…four critical factors or variables in implemen- ting public policy: communication, resources, dis- positions or attitudes and bureaucratic structure”.
Pelaksanaan  penyuluhan  pertanian  telah  me- ngalami banyak hal yang mengakibatkan rancunya pelaksanaan  penyuluhan.  Cita-cita  dalam  UU SP3K dan kebijakan lain masih ada beberapa poin yang  bersinggungan.  UU  SP3K  menjadi  dasar pelaksanaan  penyuluhan  di  Indonesia.  Namun seiring  berjalannya  waktu  banyak  kebijakan  lain yang  memuat  kontra  dengan  UU  SP3K  ini,  se- hingga  untuk  menanggapi  keadaan  tersebut  diter- bitkanlah  Perpres  Nomor  35  Tahun  2023  tentang Penguatan  Fungsi  Penyuluhan  Pertanian  guna mengembalikan cita-cita UU SP3K.

## METODE
Penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif deskriptif  yang  dilaksanakan  di  21  Balai  Penyu- luhan Pertanian (BPP) di Kabupaten Jombang pada Juni – Juli 2023. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari  Kepala  UPT  Pelaksanaan  Penyuluhan  Kabu- paten  Jombang  dan  Koordinator  Wilayah  BPP. Metode analisis menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Charles Edwards III:
Gambar  1. Kerangka  Model  Implementasi
Kebijakan Edwards III (1980)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Substansi  Penguatan  Hubungan Kerja
Substansi  penguatan  hubungan  kerja  me- rupakan substansi pertama pada Perpres 35 Tahun 2022  yang  menjadi  pembahasan  awal  dalam  Per- pres  dan  menjadi  langkah  pembuka  dalam  pelak- sanaan  kebijakan  penguatan  fungsi  penyuluhan pertanian.  Substansi  hubungan  kerja  sangat  ber- peran dalam hal koordinasi mengenai pelaksanaan sistem penyuluhan yang terstruktur dan jelas. Hasil penelitian  mengenai  implementasi  substansi  pe- nguatan  hubungan  kerja  di  21  BPP  di  Kabupaten Jombang dapat dilihat pada Tabel 1.
Substansi  penguatan  hubungan  kerja  dengan indikator adanya Satminkal yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana  Teknis  Daerah  yang  membidangi
Tabel 1. Data Implementasi Substansi Penguatan Hubungan Kerja
No Kecamatan Substansi Penguatan Hubungan Kerja Adanya satuan administrasi pangkal (satminkal) yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis daerah yang membidangi penyuluhan pertanian di dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota Terlaksananya operasionalisasi penyuluhan pertanian meliputi: tersusunnya kebijakan, rencana kegiatan, alokasi anggaran, koordinasi dan komunikasi, pendampingan pelaksanan penyuluhan, dan identifikasi analisis laporan 1 Bandarkedungmulyo ✓ ✓ 2 Perak ✓ ✓ 3 Gudo ✓ ✓ 4 Diwek ✓ ✓ 5 Ngoro ✓ ✓ 6 Mojowarno ✓ ✓ 7 Bareng ✓ ✓ 8 Wonosalam ✓ ✓ 9 Mojoagung ✓ ✓ 10 Sumobito ✓ ✓ 11 Jogoroto ✓ ✓ 12 Peterongan ✓ ✓ 13 Jombang ✓ ✓ 14 Megaluh ✓ ✓ 15 Tembelang ✓ ✓ 16 Kesamben ✓ ✓ 17 Kudu ✓ ✓ 18 Ngusikan ✓ ✓ 19 Ploso ✓ ✓ 20 Kabuh ✓ ✓ 21 Plandaan ✓ ✓
Penyuluhan Pertanian di Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota  sudah  terlaksana  dimana  sudah adanya  UPT  Pelaksana  Penyuluhan  Pertanian  di Kabupaten  Jombang  sejak  2018.  Pembentukan Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  di  Kabupaten  Jom- bang  diresmikan  pada  Peraturan  Bupati  (Perbup) Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana  Teknis  Kabupaten  Jombang  dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Dalam Ne- geri  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2017
tentang  Pedoman  Pembentukan  dan  Klasifikasi Cabang  Dinas  dan  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah pasal 20 ayat (3).
Indikator  komunikasi  dalam  pelaksanaan  sub- stansi  penguatan  hubungan  kerja  sangat  berpe- ngaruh  besar  karena  dalam  komunikasi  tersebut terjalin  komunikasi  antara  pengambil  kebijakan dan pelaksana kebijakan mengenai Perpres No 35 Tahun  2022.  Komunikasi  merupakan komunikasi merupakan  syarat  pertama  bagi  keberhasilan  im-
Komunikasi Sumberdaya Disposisi Struktur Birokrasi Implementasi
plementasi  kebijakan  Perpres,  dimana  para  pe- laksana  harus  mengetahui  apa  yang  seharusnya mereka lakukan. Sehingga proses komunikasi antar tokoh  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  kebijakan Perpres  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  lancar. Penyaluran informasi oleh Dinas Pertanian Kabu- paten  Jombang  dalam  implementasi  Perpres  akan dapat menghasilkan pelaksanaan yang baik apabila dalam penyampaian informasi mengenai kebijakan Perpres juga sudah berjalan dengan jelas dan tepat.
Dalam  substansi  penguatan  hubungan  kerja, indikator  sumber  daya  juga  mempunyai  peran dimana dalam pelaksanaan di lapang masih sudah terpenuhi  dalam  aspek  staf,  data  informasi  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  kebijakan,  wewe- nnag, dan sumber keuangan. Namun masih belum terpenuhi  pada  aspek  fasilitas  yang  masih  belum terpenuhi sarana pendukung yang belum tercukupi.
Aspek  disposisi  dan  struktur  birokrasi  meme- gang  peranan  penting  karena  kaitannya  dengan koordinasi  dan  pelaksanaan  kebijakan.  Berdasar- kan temuan di lapang, didapat bahwa masih ada ego sektoral  yang  membuat  beberapa  tindaklanjut dalam  substansi  dalam  Perpres  yang  terhambat. Seperti  contoh  pada  Kecamatan  Kesamben  yang Kelompok  Wanita  Taninya  telah  membuat  suatu produk dan produk tersbut hendak dipasarkan atau diproses  perizinannya  ternyata  masih  mengalami hambatan-hambatan  yang  harusnya  diproses  oleh
Dinas  Pertanian  untuk  bekerjasama  dengan  dinas terkait.
Aspek  disposisi  berasal  dari  perintah  tertulis berdasarkan kebijakan yang memiliki output surat keputusan atau Standar Operasional Prosedur atau peraturan  yang  berdasar  dari  ketetapan  peraturan yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Pertanian.  Pada  pe- laksanaan implementasi Perpres 35 Tahun 2022 ini sudah  ada  disposisi  yang  masih  berupa  Peraturan Kementerian  Pertanian.  Namun  untuk  disposisi dari  daerah  belum  ada  berupa  peratura  atau  ke- tetapan lainnya, hanya sekedar menyampaikan in- formasi  mengenai  kebijakan  dalam  penyeleng- garaan  penyuluhan  pertanian  untuk  pembangunan pertanian.

## Implementasi Substansi Penguatan Kelembaga- an Penyuluhan Pertanian Kecamatan dan Desa
Substansi  penguatan  kelembagaan  penyuluhan pertanian kecamatan dan desa merupakan hal yang sangat  penting  untuk  pelaksanaan  penyuluhan pertanian  di  kecamatan  dan  desa  agar  lebih  dapat mencapai  sasaran  program  yaitu  petani.  Adanya kelembagaan  penyuluhan  pertanian  tingkat  keca- matan yaitu Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan kelembagaan  penyuluhan  pertanian  tingkat  desa yaitu  Posluhdes  hubungan  kerja  antara  instansi tingkat  kabupaten,  kecamatan  dan  desa  menjadi terkoordinasi dengan baik dan tersistem.

## Tabel 2. Data Implementasi Substansi Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kecamatan dan Desa
No Kecamatan Substansi Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan dan desa Pembentukan, penetapan, dan peningkatan kapasitas BPP Penumbuhan dan pemberdayaan Posluhdes 1 Bandarkedungmulyo ✓ ✓ 2 Perak ✓ ✓ 3 Gudo ✓ ✓ 4 Diwek ✓ ✓ 5 Ngoro ✓ ✓ 6 Mojowarno ✓ ✓ 7 Bareng ✓ ✓ 8 Wonosalam ✓ ✓ 9 Mojoagung ✓ ✓ 10 Sumobito ✓ ✓ 11 Jogoroto ✓ ✓ 12 Peterongan ✓ ✓ 13 Jombang ✓ ✓ 14 Megaluh ✓ ✓ 15 Tembelang ✓ ✓ 16 Kesamben ✓ ✓ 17 Kudu ✓ ✓ 18 Ngusikan ✓ ✓ 19 Ploso ✓ ✓ 20 Kabuh ✓ ✓ 21 Plandaan ✓ ✓
Substansi  penguatan  kelembagaan  penyuluhan pertanian  kecamatan  dan  desa  dengan  indikator pembentukan,  penetapan  dan  peningkatan  kapa- sitas BPP sudah merata di semua BPP namun masih belum  maksimal  khususnya  pada  keterlaksanaan tugas dan fungsi BPP. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi BPP, masih ada BPP yang belum melaksa- nakan beberapa tugas.
Dalam  substansi  penguatan  kelembagaan  pe- nyuluhan pertanian kecamatan dan desa, mengenai aspek  komunikasi  sebenarnya  sudah  terlaksana dengan baik. Namun yang menjadi kendala adalah pada aspek sumber daya dan disposisi. Pada aspek sumber  daya  masih  kurangnya  tenaga  penyuluh swadaya yang kurang berkompeten untuk menye- lesaikan tugas dan output yang harus diselesaikan oleh penyuluh swadaya serta kurangnya pendanaan serta sarana pendukung dari Dinas Pertanian untuk kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat desa.
Pada  aspek  disposisi  masih  kurangnya  ko- mitmen  penyuluh  swadaya  untuk  selalu  aktif  dan melaksanakan  tanggungjawab  hingga  tuntas  di- mana  telah  dicabutnya  pendanaan  bagi  seluruh penyuluh  swadaya.  Jadi  hal  ini  berdampak  pada
keaktifan  penyuluh  swadaya  itu  sendiri,  tidak semua  penyuluh  swadaya  juga  sukarela  untuk mengabdi  apalagi  dengan  tidak  adanya  anggaran serta  mayoritas  penyuluh  swadaya  yang  memiliki pekerjaan  utama  dan  menjadikan  penyuluh  swa- daya sebagai pekerjaan sampingan.
Implementasi  Substansi  Penyediaan  dan  Peni- ngkatan Kapsitas Keteagaan Penyuluh
Pelaksanaan  implementasi  substansi  penyedia- an dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluh di 21 BPP se-Kabupaten Jombang belum sepenuh- nya berjalan. indikator penyediaan dan peningkatan kapsitas  tenaga  penyuluh  PNS  dan  PPPK  melalui pendidikan,  pelatihan,  dan  sertifikasi  kompetensi serta  indikator  pengembangan  dan  pembinaan teknis  penyuluh  swadaya  melalui  penetapan  pe- nyuluh  swadaya  dan  pengoordinasian  wilayah kerja  oleh  bupati  serta  terlaksananya  pembinaan teknis  penyuluh  swadaya  oleh  bupati  sudah  ter- laksana.  Terdapat  indikator  substansi  yang  tidak terlaksana di semua BPP yaitu pembinaan penyu- luh  swasta  melalui  kerjasama  dan  pengkoordina- sian wilayah kerja penyuluh swasta oleh bupati.
Tabel 3. Data Implementasi Substansi Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Ketenagaan Penyuluh
No Kecamatan Substansi
Penyediaan dan peningkatan kapasitas ketenagaan pernyuluh
Penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pegawai negeri sipil dan penyuluh yang berasal dari PPPK Pengembangan dan pembinaan teknis penyuluh swadaya Pembinaan penyuluh swasta 1 Bandarkedungmulyo ✓ ✓ - 2 Perak ✓ ✓ - 3 Gudo ✓ ✓ - 4 Diwek ✓ ✓ - 5 Ngoro ✓ ✓ - 6 Mojowarno ✓ ✓ - 7 Bareng ✓ ✓ - 8 Wonosalam ✓ ✓ - 9 Mojoagung ✓ ✓ - 10 Sumobito ✓ ✓ - 11 Jogoroto ✓ ✓ - 12 Peterongan ✓ ✓ - 13 Jombang ✓ ✓ - 14 Megaluh ✓ ✓ - 15 Tembelang ✓ ✓ - 16 Kesamben ✓ ✓ - 17 Kudu ✓ ✓ - 18 Ngusikan ✓ ✓ - 19 Ploso ✓ ✓ - 20 Kabuh ✓ ✓ - 21 Plandaan ✓ ✓ -
Pada  substansi  penyediaan  dan  peningkatan kapasitas  ketenagaan  penyuluh  dengan  indikator penyediaan  dan  peningkatan  kapasitas  tenaga  pe- nyuluh  PNS  dan  P3K  yaitu  melalui  pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Mengenai pe-
ningkatan  kapasitas  ketenagaan  penyuluh  melalui pendidikan masih ada 6 BPP saja. Pendidikan bagi tenaga  penyuluh  ini  sejalan  dengan  instruksi Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo tentang pentingnya  peningkatan  kualitas  pendidikan, khu-
susnya penyuluh PNS dan P3K selaku pendamping dan pengawal petani.
Ada  6  orang  penyuluh  di  Kabupaten  Jombang yang  telah  mengenyam  pendidikan  di  Polbangtan Malang  melalui  sebuah  program  percepatan  pe- ningkatan  kualifikasi  pendidikan  melalui  Rekog- nisi  Pembelajaran  Lampau  (RPL).  Hal  ini  sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Riset  dan  Pendidikan Tinggi No 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pem- belajaran Lampau serta Keputusan Menteri Perta- nian  Nomor  55/Kpts/SM.220/I/07/2021  tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Program  Percepatan Peningkatan  Kualifikasi  Pendidikan  Melalui  Re- kognisi  Pembelajaran  Lampau  pada  Lembaga Pendidikan  Tinggi  Vokasi  Lingkup  Kementerian Petanian.

## Implementasi  Substansi  Materi  Penyuluhan Pertanian
Substansi materi penyuluhan pertanian meru- pakan  hal  yang  sangat  penting  untuk  membantu menyelesaikan  permasalahan  di  lapangan.  Materi penyuluhan  yang  sesuai  dengan  tujuan  pemba- ngunan  pertanian  akan  dapat  membantu  dalam pencapaian  tujuan  tersebut.  Substansi  materi penyuluhan  pertanian  dalam  Perpres  35  Tahun 2022 sebagian besar mengenai keamanan pangan.
Mengenai  indikator  penyediaan  dan  pening- katan  kapasitas  tenaga  penyuluh  PNS  dan  P3K melalui  pelatihan  juga  sudah  dilaksanakan.  Pela- tihan  offline  biasanya  diselenggarakan  oleh  Balai Besar  Pelatihan  Pertanian  (BBPP)  Ketindan  dan Balai  Besar  Pelatihan  Peternakan  Batu.  Pelak- sanaan  pelatihan  offline  lebih  disukai  daripada pelatihan  online,  karena skill  yang diperlukan  pe- nyuluh  bisa  didapat  langsung  secara  dengan pelatihan offline.
Pada  substansi  materi  penyuluhan  pertanian tentang  sumber  materi  penyuluhan  berbasis  tek- nologi  informasi  dan  komunikasi,  materi  penyu- luhan  pertanian  telah  didapati  berbasis  teknologi informasi  dan  komunikasi  seperti YouTube, Google ,  Cybex  Pertanian, dan masih  banyak  lagi. Dengan  adanya  keragaman  sumber  materi  ini, materi yang didapat juga beragam dan bermanfaat
bagi  petani.  Para  petani  pun  juga  banyak  yang sudah menjelajahi kanal informasi secara mandiri.
Pada  substansi  materi  penyuluhan  pertanian mengenai aspek komunikasi sudah terpenuhi yang dibuktikan  dengan  komunikasi  antar  dinas  terkait yang  juga  termasuk  ke  aspek  struktur  birokrasi dimana  dengan  adanya  surat  tugas  tersebut  telah terlaksana aspek struktur birokrasi mengenai keje- lasan  tugas.  Aspek  disposisi  dalam  implementasi Perpres  substansi  materi  penyuluhan  telah terpenuhi dengan adanya komitmen dari pelaksana di  lapang  mengenai  tugas  yang  harus  ditunaikan seperti  yang  tertera  pad  surat  tugas  oleh  Dinas Pertanian.  Mengenai  aspek  sumber  daya  terdapat keterbatasan SDM penyuluh di lapang.
Tabel  5. Data  Implementasi  Substansi  Materi Penyuluhan Pertanian
No Kecamatan Substansi Materi penyuluhan pertanian a b c d e f g h 1 Bandar KM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
2 Perak
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
3 Gudo
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4 Diwek
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
5 Ngoro
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
6 Mojowarno ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7 Bareng
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 8 Wonosalam ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
9 Mojoagung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
10 Sumobito
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
11 Jogoroto
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
12 Peterongan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 13 Jombang
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
14 Megaluh ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
15 Tembelang ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
16 Kesamben ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
17 Kudu ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 18 Ngusikan
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
19 Ploso
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
20 Kabuh
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
21 Plandaan
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Tabel 4. Penyuluh Kabupaten Jombang yang mengikuti

## Program RPL Polbangtan Malang
No Nama BPP Tahun Masuk 1 BPP Diwek 2021 2 BPP Perak 2021 3 BPP Mojowarno 2021 4 BPP Wonosalam 2021 5 BPP Kudu 2022 6 BPP Kesamben 2022
Implementasi  Substansi  Pemanfaatan  Tekno- logi Informasi dan Komunikasi
Substansi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi  menjadi  hal  yang  penting  dalam  pe- nguatan fungsi penyuluhan melalui fasilitas sumber dayanya  untuk  mensukseskan  penyelenggaraan penyuluhan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi  juga  sangat  penting  di  era  globalisasi yang  menuntut  SDM  yang  berbasis  teknologi. Substansi  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan komunikasi  sudah  terpenuhi.  Infrastruktur  tekno- logi  informasi  dan  komunikasi  sangat  diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan. Semua BPP  di  Kabupaten  Jombang  mengenai  fasilitas jaringan  sudah  terpenuhi  semua  berupa  jaringan internet  atau  Wi-Fi.  Adapun  untuk  fasilitas  kom- ponen  fisik  sudah  terpenuhi  seperti  perangkat komputer,  printer,  overhead  projector/LCD,  pe- ngeras  suara,  dan  laptop.  Namun  ada  beberapa komponen  yang  belum  terpenuhi  seperti  papan dispay, kamera, handycam, alat PUTS, dan monitor televisi,  dll.  Infrastruktur  yang  demikian  juga disesuaikan  dengan  anggaran  yang  tersedia.  Oleh karena  itu  perlu  ditingkatkan  kelengkapan  in- frastruktur  TIK  untuk  kelancaran  akses  data  dan informasi pembangunan pertanian.
Dalam  pelaksanaan  implementasi  Perpres  ini aspek  komunikasi  dan  disposisi  sudah  terpenuhi yang  dibuktikan  dengan  sudah  terlaksanakannya infrastruktur TIK untuk menyinergikan dan mem- percepat  akses  data  dan  informasi.  Namun  masih belum  maksimalnya  fasilitasi  oleh  pemerintah, membuat aspek sumber daya dan struktur birokrasi belum  terpenuhi.  Yakni  belum  cukupnya  sarana pendukung  lain  serta  masih  belum  meratanya pelaksanaan kebijakan oleh pelaksana kebijakan.

## Implementasi Substansi Jaminan Ketersediaan Prasarana dan Sarana
Substansi jaminan ketersediaan prasarana dan sarana ini sangat penting karena substansi ini berisi tentang fasilitas yang harus terpenuhi oleh lembaga penyuluhan  di  tingkat  kecamatan  yang  menjadi penggerak  dalam  penyelenggaraan  penyuluhan pertanian.  Kelembagaan  Himpunan  Petani  Peng- guna Air (HIPPA), Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) merupakan  kelembagaan  yang  berfokus  pada prasarana  dan  sarana  produksi  pertanian.  Kelem- bagaan  tersebut  mengelola,  memelihara,  dan  me- lakukan  kegiatan  administrasi  mengenai  fasilitas prasarana  dan  sarana  yang  ada.  Kelembagaan HIPPA  pada  bidang  irigasi  dan  pengairan,  UPJA pada  kebutuhan  produksi  mulai  persiapan  lahan hingga panen, dan KEP dari hulu ke hilirnya.
Sarana  prasarana  penyelenggaraan  penyulu- han pertanian yang dikeluhkan penyuluh pertanian lapang memang dirasa kurang karena masih harus disesuaikan  dengan  kemampuan  pemerintah  dae- rah. Beberapa kecamatan yang masih belum mem- punyai  gedung  BPP  sendiri,  Dinas  Pertanian mengalihkan aset pemerintah daerah untuk menjadi gedung  BPP,  mulai  dari  terminal  maupun  pasar. Saat  ini  4  dari  21  kecamatan  masih  belum  mem- punyai  gedung  sendiri,  yaitu:  Jombang,  Megaluh, Mojoagung, dan Gudo.
Keterbatasan  prasarana  gedung  ini  sangat berpengaruh  pada  pelaksanaan  tugas  BPP  yang mana menjadikan tugas BPP belum maksimal ka- rena terkendala tempat pertemuan antara penyuluh dan  petani.  Seperti  contoh  tidak  semua  BPP memiliki  ruang  khusus  pimpinan,  ruang  adminis- trasi,  ruang  KJF,  ruangan  pertemuan/aula,  ruang perpustakaan, dan sebagainya. Sehingga prasarana gedung  BPP  ini  sangatlah  penting  untuk  memak- simalkan tugas BPP. Sarana penyuluhan pertanian BPP juga belum maksimal karena tidak semua BPP juga  memiliki  sarana  yang  lengkap  seperti  pene- rangan,  pagar  halaman,  lahan  percontohan  balai, papan nama balai, dan alat transportasi yang belum mencukupi. Pada substansi ini, aspek sumber daya masih  belum  terpenuhi  dibuktikan  dengan  belum tercukupinya kebutuhan dan fasilitas lain.

## KESIMPULAN
Implementasi  substansi  penguatan  hubungan kerja sudah terlaksana dengan adanya UPT Pelak- sana  Penyuluhan  Pertanian  sebagai  satuan  admi- nistrasi  pangkal  (Satminkal)  yang  sudah  berdiri sejak tahun 2018 yang mengontrol kegiatan penyu- luhan  di  Kabupaten  Jombang.  Pada  pelaksanaa- nnya  masih  terdapat  kekurangan  tentang  aspek sumber  daya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi. substansi  penguatan  kelembagaan  penyuluhan pertanian  kecamatan  dan  desa  secara  administrasi sudah ada namun belum maksimal karena kendala sarana  dan  prasarana  bagi  BPP  dan  kendala  ang- garan  bagi  posluhdes.  Substansi  penyediaan  dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluh sudah tercapai  dengan  adanya  beberapa  penyuluh  yang mendapat  kesempatan  mengenyam  pendidikan melalui  Program  RPL  di  Polbangtan  Malang,  pe- nyelenggaraan  pelatihan  dan  diklat  serta  pening- katan  kompetensi  bagi  penyuluh    untuk  pening- katan  kapasitas  penyuluh.  Pada  substansi  ini  ter- dapat kendala pada struktur birokrasinya. Substansi materi penyuluhan pertanian sudah bersumber dari teknologi  informasi  dan  komunikasi,  materi  pe- nyuluhan dikembangkan melalui kerjasama dengan lembaga lain, materi penyuluhan telah mendukung
peningkatan  produksi  pangan,  dan  materi  penyu- luhan  mengenai  ketahanan  pangan  diwujudkan dengan  kerjasama  Dinas  Ketahanan  Pangan  Kab- upaten Jombang. Pada substansi materi penyuluhan pertanian terkendala pada sumber daya. Substansi pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi sudah  terlaksana  dalam  bentuk  fasilitas  jaringan internet  yang merata di semua  BPP  namun  masih belum  maksimal  terkait  komponen  fisik  lainnya. Substansi  jaminan  ketersediaan  prasarana  dan sarana  masih  ada  beberapa  BPP  yang  belum memiliki gedung sendiri sehingga tugas BPP juga belum  terlaksana  secara  maksimal.  Serta  masih kurangnya  sarana  penyuluhan  lain  seperti  alat transportasi,  alat  praktek  dan  perlengkapan  lain. Pada substansi jaminan ketersediaan prasarana dan sarana terkendala sumber daya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwinarni,  N.,  Puspita,  D.  R.,  dan  Rosyadi,  S. 2020. Membaca
Aspek
Komunikasi,
Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi Dalam  Kebijakan  Publik:  Studi  Implementasi Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga  Dinas  Sosial  Kabupaten  Cilacap . Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan.  Vol  11  (1),  37-43.  DOI: https://doi.org/10.23960/administratio.v11i1.10
5.  Diakses  tanggal  25  Mei  2023  pukul  10.45 WIB.
Alfia,
L. 2016.
Implementasi Program Peningkatan  Ketahanan  Pangan  (Studi  pada Dinas  Pertanian  Kabupaten  Blitar) .  Jurnal
Ilmiah  Administrasi  Publik  (JIAP).  Vol  2  (3), 49-58.
DOI:
https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.03.7.
Diakses tanggal 7 April 2023 pukul 15.50 WIB. Alfian, Y. 2018. Implementasi Peraturan Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Oleh Camat Dalam Aspek Peningkatan Kinerja (Studi Pada Pemerintah
Kecamatan
Padalarang,
Kabupaten  Bandung  Barat  Provinsi  Jawa Barat). Jurnal  MSDA.  Vol  6  (1),  97-120. DOI: https://Doi.Org/10.33701/Jmsda.V6i1.51 5. Diakses tanggal 9 April pukul 23.23 WIB. BPS  Kabupaten  Jombang.  2023. Kabupaten Jombang Dalam Angka (2023) . Tersedia pada:
https://jombangkab.bps.go.id/publication/2023/ 02/28/252ea355997456e48926dfe8/kabupaten- jombang-dalam-angka-2023.html. Diakses tanggal 6 April 2023 pukul 20.09 WIB. Handoko,  D.  2016. Implementasi  Peraturan Menteri  Pertanian  Nomor  32  Tahun  2011 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi
Publik .  Jurnal  Administrasi  Publik.  Vol  6  (2),
147-159. DOI:
https://doi.org/10.31289/jap.v6i2.1330. Diakses tanggal 30 Maret 2023 pukul 14.30 WIB.
Izmi,  D.,  Yulaicho,  M.,  &  Nawangsari  E.  2021.
Implementasi  Kebijakan  Program  Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) Di  Kecamatan  Sukodono  Kabupaten  Sidoarjo . Jurnal  of  Education,  Humaniora  and  Social Sciences  (JEHSS).  Vol  4  (2),  702-710. DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.729. Diakses tanggal 9 April 2023 pukul 23.58 WIB. Jumroh  dan  Pratama,  Y.  J.  2021. Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik . Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri. Tersedia pada: http://repository.stiabpd.ac.id/10/.
Diakses tanggal 20 Mei 2023 pukul 19.38 WIB.
Kasmad,  R.  2013. Studi  Implementasi  Kebijakan Publik . Makassar: Kedai Aksara. Tersedia pada: https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_s dt=0,5&cluster=2648126881220611449. Diakses tanggal 9 April 2023 pukul 23.42 WIB. Laary,  Y.,  Tulusan,  F.  M.  G.,  Dengo,  S.  2022.
Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban  Di  Desa  Baru  Kecamatan  Ibu Selatan  Kabupaten  Halmahera  Barat .  Jurnal Administrasi  Publik.  Vol  8 (120),  60-67.
Tersedia  pada:  https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/ index.php/JAP/article/view/42250. Diakses tanggal 29 Mei 2023 pukul 09.15 WIB.
Larasati dan Ardoni. 2022. Analisis Fakor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Implementasi  Kebijakan Sistem  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP) Pada  Layanan  UPT  Perpustakaan  Universitas Andalas .  Jurnal  Perpustakaan  dan  Ilmu Informasi.  Vol  4  (1),  20-36.  Tersedia  pada: https://infobibliotheca.ppj.unp.ac.id/index.php/ infobibliotheca/article/view/359. Diakses tanggal 30 Mei 2023 pukul 19.36 WIB.
Lestari,  D.  Y.,  Kusnandar,  I.,  &  Muhafidin,  D. 2020. Pengaruh  Implementasi  Kebijakan Terhadap  Transparansi  Pengadaan  Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten  Pangandaran. Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi Negara. Vol 7 (1), 180-193. DOI: http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v7i1.3426. Diakses  tanggal  14  April  2023  pukul  23.42 WIB.
Mardianti,  N.  I.,  Hakim,  A.,  dan  Hariswanto,  A.
2017. The Importance of Bureucracy Structure Factor  In  The  Implementation  Of  Minimum Standard  Of  Health  Service  In  Central  Java Province  Indonesia .  Russian  Journal  of Agricultural and Socio-Economic Sciences. Vol 17  (11),  190-196.  DOI:  http://dx.doi.org/
10.18551/rjoas.2017-11.25. Diakses tanggal 25 Mei 2023 pukul 10.25 WIB.
Mariani,  P.,  &  Sumada,  I.  2021. Implementasi Kebijakan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11 Tahun  2017  Tentang  Manajemen  Pegawai Negeri  Sipil  (Studi  Penelitian  Mengenai Pejabat Fungsional  Penyuluh Pertanian Pada Dinas  Pertanian  Dan  Pangan  Kabupaten Badung). Jurnal Widya Publika. Vol 9 (1), 53- 72.
DOI: https://Doi.Org/10.47329/Widyapublika. V9i1.653.  Diakses  tanggal 9  April 2023 pukul 23.54 WIB.
Museum Kepresidenan. 2018. Swasembada
Pangan . Berita. Tersedia pada: https:// kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/swasem bada-pangan/.  Diakses  tanggal  16  April  2023 pukul 20.59 WIB.
Nugroho, R. 2014. Public Policy . Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Nurlaili  &  Wahjuti,  U.  2018. Sikap  Penyuluh Pertanian  Terhadap  UU  No.  23  Tahun  2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah  Di  Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jurnal Agriekstensi. Vol 17  (1), 37-50.  DOI: https://Doi.Org/  10.34145/ Agriekstensia.V17i1.72.  Diakses  tanggal  9 April 2023 pukul 23.50 WIB.
Nursalim. 2018. Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan  Retribusi  Pasar  Oleh  Unit Pelaksana  Teknis  Pasar  Cikatomas  Dinas Perindustrian  Dan  Perdagangan  Kabupaten Tasikmalaya  Tahun  Anggaran  2017 .  Jurnal Ilmiah  Ilmu  Administrasi  Negara.  Vol  5  (3), 117-126. DOI: http://dx.doi.org/10.25157/ dinamika.v5i3.1671.  Diakses  tanggal  29  Mei 2023 pukul 15.33 WIB.
Rasminto. 2016. Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem  Penyuluhan  Pertanian  Di  Kabupaten Bekasi. Vol 17 (2), 62-75. DOI:
https://Doi.Org/10.21009/Plpb.172.01.  Diakses tanggal 30 Maret 2023 pukul 12.43 WIB. Roedianto, E., Pramono, J., dan Purwanto, A. 2022.
Implementasi  Kebijakan  Penganggulangan Pandemi  Covid-19  Tahun  2021  DI  Kelurahan Wungu Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur . Jurnal Ilmi Administrasi Publik.  Vol  11  (2),  131-141.  Tersedia  pada: https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/MAP/artic le/view/7202.  Diakses  tanggal  30  Mei  2023 pukul 16.35 WIB.
Roring,  A.  D.,  Mantiri,  M.  S.,  dan  Lapian,  M.  T. 2021. Implementasi  Kebijakan  Pemerintah
Dalam  Penanganan  Virus  Corona  (Covid  19) DI  Desa  Ongkaw  1  Kecamatan  Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan . Jurnal
Pemerintahan.  Vol  1  (2),  1-11.  Tersedia  pada: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governa nce/article/view/34838. Diakses tanggal 29 Mei 2023 pukul 10.25 WIB.
Sari,  A.  2017. Implementasi  Pendidikan  Karakter Di Sekolah Melalui Kegiatan Pembiasaan Dan Keteladanan .  Jurnal  Tarbawi.  Vol  3  (2),  249-
258. DOI: https://doi.org/10.32678/tarbawi.v3i02.1952.
Diakses  tanggal  14  April  2023  pukul  23.50 WIB.
Seftian, M., Meli, M., Fransiska, D., Feronita, S., & Permana,  A.  (2023). Implementasi  Kebijakan Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017 Tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  Di Badan  Kepegawaian  Dan  Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang. Jurnal Ilmu  Administrasi  Dan  Studi  Kebijakan (JIASK). Vol 5 (2), 241-256. DOI: https://Doi.Org/10.48093/Jiask.V5i2.140. Diakses tanggal 9 April 2023 pukul 23.22 WIB. Simatupang,  E.,  Mardianto,  &  Junaidi.  (2023).
Implementasi  Kebijakan  Program  Unggulan Pertanian  Pemerintah  Kabupaten  Ogan Ilir  di Era  Pandemi  COVID-19 . Jurnal  Administrasi
Publik. Vol 2 (2), 13-25. DOI:
https://doi.org/10.47753/pjap.v2i2.32.  Diakses tanggal 9 April 2023 pukul 23.57 WIB.
Sugiyono.  2016. Metode  Penelitian  Kuantitatif,
Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suharto,  E.  2008. Kebijakan  Sosial  Sebagai Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. Tachjan.  2006. Implementasi  Kebijakan  Publik . Bandung:  Asosiasi  Ilmu  Politik  Indonesia (AIPI)  Bandung.  Tersedia  pada:  https:// pustaka.unpad.ac.id/wp- content/uploads/2011/02/implementasi_kebijak an_publik_t.pdf. Diakses tanggal 20 Maret 2023 pukul 04.52 WIB.
Tahir,  Arifin.  2011. Kebijakan  Publik  dan Transparansi  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah .  Jakarta:  Pustaka  Indonesia  Indonesia Press. Tersedia pada: https://repository. ung.ac.id/get/karyailmiah/89/kebijakan-publik- dan-transparansi-penyelenggaraan-
pemerintahan-daerah.pdf.  Diakses  tanggal  24
Mei 2023 pukul 08.56 WIB.
Taruna, Z. 2016. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa  Rokok  Di  SMA  Gadjah  Mada Yogyakarta . Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 6.  Vol  5,  567-577.  DOI:  https://doi.org/ 10.21831/sakp.v5i6.5322  .  Diakses  tanggal  30 Mei 2023 pukul 20.29 WIB.
Wahab,  S.  A.  2008. Analisis  Kebijakan:  Dari Formulasi  ke  Analisis  Kebijaksanaan  Negara . Jakarta: PT Bumi Aksara.
Yanto, NPM. 2016. Implementasi Kebijakan Penyuluhan Pertanian Pada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Karawang. Thesis  (S2).  Jurnal  Implementasi Kebijakan  Penyuluhan  Pertanian.  Tersedia pada:  http://Repository.Unpas.Ac.Id/Id/Eprint/
14193.  Diakses  tanggal  30  Maret  2023  pukul
14.33 WIB.
Yuanita, S. K. S., Yaswinda dan Movitaria, M. A.
2022. Evaluasi  Model  CIPP  Program  Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Untuk Meningkatkan Kompetisi  Pendidik  Anak  Usia  Dini  Di  Kota Payakumbuh. Jurnal  Inovasi  Penelitian.  Vol  2 (10), 3427-3440. DOI: https://doi.org/10.47492/ jip.v2i10.1340.  Diakses  tanggal  23  Mei  2023 pukul 11.21 WIB.