## JURNAL

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 4 NOMOR 6 2024 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
Pengawasan Pemerintah dalam Pemberantasan Kegiatan Illegal Fishing di Perairan Kepulauan Riau Tahun 2021-2022
Rizki Zukmadianty Putri 1 , Muchid, Zulkarnain 2 Universitas Riau , Indonesia E-mail: Zukmadianty@gmail.com, muchid@lecturer.unri.ac.id , zulkarnainfisip@lecturer.unri.ac.id
Kata kunci: Pengawasan, Pemberantasan, Penangkapan Ikan Ilegal, Kepulauan Riau.
Keywords: Supervision, Eradication, Illegal Fishing, Riau Islands.

## ABSTRAK
Latar Belakang: Sumber daya kelautan Indonesia yang luas memiliki potensi tinggi di sektor perikanan, yang dapat memberikan nilai ekonomi dan menjadi faktor pendukung dalam  meningkatkan  pendapatan  negara  dan  memperbaiki  kesejahteraan  masyarakat pesisir  dan  pulau,  khususnya  nelayan.  Untuk  memanfaatkan  sumber  daya  ini  untuk meningkatkan pendapatan  negara  dan  mencapai  kesejahteraan  masyarakat,  diperlukan pengawasan yang efektif terhadap kegiatan penangkapan ikan ilegal.
Tujuan: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  pengawasan  pemerintah  dalam pemberantasan kegiatan penangkapan ikan ilegal di perairan Kepulauan Riau pada tahun 2021-2022.
Metode: Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif.  metode penelitian  yang  penulis  rujuk  adalah  metode  wawancara  kualitatif  yang  dilakukan dengan  mengajukan  pertanyaan  tertutup  kepada  subjek  penelitian  dengan  sifat wawancara informal, semi-terstruktur, sehingga dapat menghasilkan banyak data yang kemudian  dapat  penulis  pilah  untuk  penyelesaian  penelitian  mengenai  pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pemberantasan kegiatan illegal fishing ini
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya pengawasan,  seperti  meningkatkan  patroli,  koordinasi  antara  instansi  terkait,  dan menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku penangkapan ikan ilegal. Namun, pelaksanaan pengawasan  masih  menghadapi  berbagai  tantangan,  seperti  luasnya  wilayah  laut, keterbatasan sarana dan prasarana, serta persistensi praktik penangkapan ikan ilegal.
Kesimpulan: Pemerintah  perlu  terus  memperkuat  upaya  pengawasan  dan  penegakan hukum untuk memberantas kegiatan penangkapan ikan ilegal di perairan Kepulauan Riau dengan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, meningkatkan kapasitas personel pengawas, dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.

## ABSTRACT
Background:  Indonesia's  vast  marine  resources  have  high  potential  in  the  fisheries sector, which can provide economic value and become a supporting factor in increasing state revenue and improving the welfare of coastal and island communities, especially fishermen. To utilize these resources to increase state revenues and achieve community well-being, effective monitoring of illegal fishing activities is needed.
Objective:  This  study  aims  to  examine  government  supervision  in  the  eradication  of illegal fishing activities in the waters of the Riau Islands in 2021-2022.
Method: The research method used is a qualitative approach. The research method that the author refers to is a qualitative interview method that is conducted by asking closed questions  to  the  research  subject  with  the  nature  of  an  informal,  semi-structured interview, so that it can produce a lot of data that can then be sorted by the author for the completion of research on the supervision of marine resources and fisheries by the Riau Islands Provincial Government in eradication  of illegal fishing  activities
Results:  The  results  of  the  study  show  that  the  government  has  carried  out  various surveillance efforts, such as increasing patrols, coordination between related agencies, and  imposing  strict  sanctions  on  illegal  fishing  perpetrators.  However,  the implementation of supervision still faces various challenges, such as the vastness of the sea  area,  limited  facilities  and  infrastructure,  and  the  persistence  of  illegal  fishing practices.
Conclusion:  The  government  needs  to  continue  to  strengthen  supervision  and  law enforcement efforts to eradicate illegal fishing activities in the waters of the Riau Islands by  increasing  coordination  between  relevant  agencies,  increasing  the  capacity  of supervisory personnel, and providing adequate facilities and infrastructure

## PENDAHULUAN
Indonesia  dikenal  sebagai  negara  kepulauan  dengan  luas  perairan  sebesar 3.257.483  km²  dan  luas  daratan  sebesar  1.322.570  km²  (LIYENDRA,  2015).  Dengan luasnya perairan yang dimiliki oleh Indonesia menjadi salah satu sumber daya dengan potensi yang tinggi dari sektor perikanan. Dengan potensi kelautan yang dimiliki dapat memberikan  nilai  ekonomi  dan  menjadi  faktor  pendukung  dalam  peningkatakn pendapatan negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama bagi nelayan di daerah  pesisir  dan  pulau-pulaunya.  Sebagai  upaya  pemanfaatan  sumber  daya  untuk meningkatkan  pendapatan  negara  dan  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakatnya, dibutuhkan  regulasi  pemerintah  yang  dapat  menjaga  kestabilan  sektor  perikanan sehingga  dalam  proses  pengelolaan  sumber  daya  perikanannya  tetap  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan mengikat.
Pemanfaatan  potensi  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  secara  optimal diarahkan untuk memanfaatkan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung dan  kelestariannya.  Tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat, meningkatkan penerimaan devisa negara, menyediakan peluang dan kesempatan kerja, meningkatkan  produktivitas,  nilai  tambah,  dan  daya  saing  hasil  perikanan,  serta memastikan kelestarian sumber daya ikan, lahan budidaya ikan, dan tata ruang (Aprita, 2023). Ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus sesuai dengan daya dukungnya  agar  memberikan  manfaat  yang  berkelanjutan.  Salah  satu  cara  untuk mencapainya adalah dengan mengatur usaha perikanan melalui peraturan pengelolaan perikanan (Indonesia, 2004) (M. N. Putri, 2020).
Provinsi Kepulauan Riau, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2002,  adalah  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang  saat  ini  terdiri  dari  tujuh kabupaten/kota.  Wilayah-wilayah  tersebut  meliputi  Kabupaten  Bintan,  Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam (Arianto & Afrizal, 2013). Provinsi Kepulauan Riau, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, adalah salah satu provinsi di Indonesia yang saat ini terdiri dari tujuh kabupaten/kota. Wilayah-wilayah tersebut  meliputi  Kabupaten  Bintan,  Kabupaten  Lingga,  Kabupaten  Karimun,
Kabupaten  Natuna,  Kabupaten  Kepulauan  Anambas,  Kota  Tanjungpinang,  dan  Kota Batam .
Tabel 1 Potensi Perikanan Tangkap di Provinsi Kepulauan Riau Jenis Sumber Daya Ikan (SDI) Estimasi Potensi SDI (ton/tahun) Estimasi Tingkat Pemanfaatan (ton) Peluang Pengembangan Produksi (ton) Ikan Pelagis 559,828 84,060 475,768 Ikan Demersal 272,594 75,435 197,159 Ikan Karang 17,562 13,568 3,994 Total 849,984 173,063 676,921
Sumber: LKJIP Dinasi Kelautan dan Perikanan Tahun 2019
Berdasarkan  tabel  di  atas,  terlihat  bahwa  perairan  Provinsi  Kepulauan  Riau memiliki  potensi  besar  dalam  bidang  perikanan  tangkap.  Luasnya  lautan  dan melimpahnya  sumber  daya  kelautan  di  provinsi  ini  menjadikannya  target  bagi  pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Illegal Fishing dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, atau tidak dilaporkan kepada instansi atau lembaga pengelola perikanan yang berwenang (R. Z. Putri & Tinov, 2017).
Berdasarkan  definisi  Illegal  Fishing  tersebut,  secara  umum  praktik  ini  dapat diklasifikasikan  menjadi  empat  kategori  utama  yang  sering  terjadi  di  Indonesia,  yaitu (Almuzzamil & Anwar, 2017):
a. Penangkapan ikan tanpa izin
b. Penangkapan ikan menggunakan izin palsu
c. Penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang
d. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
50 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported,  and  Unregulated  Fishing  tahun  2012-2016,  serta  dokumen  International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing), Illegal Fishing mengacu pada kegiatan perikanan yang dianggap melanggar hukum, yaitu:
a. Kegiatan perikanan oleh kapal atau individu asing di perairan yang berada di bawah yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.
b. Kegiatan  perikanan  yang  dilakukan  oleh  kapal  berbendera  negara  anggota  suatu organisasi  pengelolaan  perikanan  regional,  tetapi  dilakukan  dengan  cara  yang melanggar  aturan  pengelolaan  dan  konservasi  sumber  daya  yang  diadopsi  oleh organisasi  tersebut.  Aturan  ini  mengikat  negara-negara  anggota  organisasi  dan mungkin bertentangan dengan hukum internasional yang relevan.
c. Kegiatan  perikanan  yang  bertentangan  dengan  hukum  nasional  atau  kewajiban internasional,  termasuk  kewajiban  negara-negara  anggota  organisasi  pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut(Akbar, 2019).
Pengawasan  memiliki  peran  penting  dalam  menjalankan  dan  menjamin tercapainya  suatu  tujuan  yang  pelaksanaannya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah ditetapkan.  Peran  penting  pengawasan  ini  salah  satunya  dalam  upaya  pemberantasan kegiatan illegal fishing yang marak terjadi di Perairan Indonesia salah satunya Perairan Kepulauan Riau. Pemerintah berupaya keras dalam memberantas kegiatan illegal fishing yang salah satunya dilakukan dengan memperkuat fungsi pengawasan di laut.
Pengawasan  terhadap  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  dilaksanakan  mulai dari  tingkat  pemerintah  pusat  hingga  pemerintah  daerah.  Pemerintah  pusat,  melalui Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  mengawasi  kegiatan  ini  dengan  bantuan Pangkalan  PSDKP  serta  kapal-kapal  patroli  yang  beroperasi  di  perairan  Indonesia. Sementara itu, di tingkat pemerintah daerah, pengawasan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di setiap provinsi.
Sebelum  Tahun  2017,  pengawasan  sumber  daya  perikanan  pada  jarak  0-4  mil dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah perairannya masing-masing. Untuk 4-12 mil dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Pada tahun 2017, pengawasan sumber daya perikanan ditarik dari daerah dan diambil alih oleh pemerintah provinsi. Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  memiliki  tanggung  jawab  dan  wewenang  untuk mengawasi sumber daya perikanan di wilayahnya. Pemerintah daerah lainnya tidak lagi bertanggung  jawab  untuk melakukan  pengawasan terhadap  sumber  daya  perikanan  di wilayah mereka.
Kebijakan terkait perluasan kewenangan pemerintah provinsi dalam mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah.  Undang-undang  ini  menetapkan  bahwa  provinsi  memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya alam di laut dalam wilayahnya, termasuk:
a. Eksplorasi,  eksploitasi,  konservasi,  dan  pengelolaan  kekayaan  laut  selain  minyak dan gas bumi;
b. Pengaturan administratif;
c. Pengaturan  tata  ruang;  d.  Partisipasi  dalam  menjaga  keamanan  di  laut;  dan  e. Partisipasi dalam mempertahankan kedaulatan negara.
Dengan  kewenangan  yang  luas  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  provinsi  dalam mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan di Perairan Kepulauan Riau, diharapkan pengawasan  di  perairan  yang  memiliki  potensi  kelautan  dan  perikanan  yang  besar  ini dapat  berjalan  lebih  optimal  dan  lebih  baik  dibandingkan  dengan  pengawasan sebelumnya  yang  terbagi  antara  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  provinsi.  Namun nyatanya  berpindahnya  kewenangan  pengawasan  sumber  daya  perikanan  kepada pemerintah provinsi ini menjadi tantangan dan tugas berat untuk memaksimalkan kinerja dalam melakukan pengawasan sumber daya perikanan di daerah. Mengingat jarak dari Provinsi Kepulauan Riau dengan daerah kepulauannya yang memiliki potensi perikanan yang besar sendiri sangat jauh dan memiliki kendala keadaan cuaca ditambah dengan ciri dari Provinsi Kepualau Riau adalah daerah kepulauan. Karena, kurang optimalnya kinerja  dari  pengawasan  sumber  daya  perikanan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Provinsi  Kepulauan  Riau  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  dari  kebijakan  yang ditetapkan mengenai pengawasan sumber daya perikanan di Kepulauan Riau ini. Hal ini menjadikan pengawasan dan pemberantasan illegal fishing di Peraian Kepulauan Riau tidak dapat berjalan dengan optimal dan kegiatan illegal fishing di Peraian Kepulauan Riau  ini  masih  terus  saja  terjadi.  Bahkan Illegal  Fishing sendiri  masih  menjadi  isu strategis yang muncul dalam pelaksanaan pengawasan di Bidang Kelautan dan Perikanan di  Provinsi  Kepulauan  Riau  dalam  Rencana  Strategis  Tahun  2021-2026  dengan permasalahan  utama  yaitu  belum  optimalnya  kegiatan  pengawasan  terhadap  sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Berikut  merupakan  tabel  mengenai  data  kasus illegal  fishing yang  terjadi  di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022:
Tabel 2 Data Kasus Illegal Fishing di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Jumlah Kasus 2018 41 2019 39 2020 28 2021 27 2022 31 Jumlah 166
Sumber: Pangkalan PSDKP Batam
Berdasarkan  Tabel  2  di  atas,  terlihat  bahwa  jumlah  kasus  Illegal  Fishing  yang tercatat  di  Perairan  Kepulauan  Riau  selama  periode  2018-2022  mencapai  498  kasus. Menurut  (RIDHATULLAH,  2022)  Kasus  illegal  fishing  mengalami  variasi  setiap tahunnya, dengan jumlah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2018, mencapai 41 kasus, dan jumlah terendah tercatat pada tahun 2021, yaitu 27 kasus. Pola ini menggambarkan fluktuasi angka pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan seperti yang terlihat dalam tabel.
Tanggung  jawab  besar  menjadi  beban  yang  harus  dipikul  oleh  Pemerintah Provinsi  Kepulauan  Riau  dalam  melaksanakan  pengawasan  perikanan  yang  salah satunya  bertujuan  untuk  memberantas  kegiatan illegal  fishing yang  marak  terjadi  di Perairan Kepulauan Riau sebagai pemegang kewenangan sesuai amanat undang-undang. (Barus & Septaria, 2023) “Pola pengawasan yang tidak melibatkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota khususnya dalam pengawasan terhadap perikanan dengan penggunaan alat  tangkap  berbahaya.  Pola  pengawasan  ini  menyulitkan  akses  yang  berimbas  pada ketidakefektifan pengwasan perikanan. Ketidakefektifan ini semakin diperparah apabila suatu provinsi memiliki bentuk ciri kepulauan”.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  berfokus  kepada  lembaga  atau  instansi pemerintah  selaku  pemilik  kewenangan  yang  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Undang-Undang, 2014) tentang Pemerintahan Daerah (Undang- Undang, 2014) yaitu pemerintah provinsi yang dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Peneliti ingin menganalisis keseriusan dan upaya pemerintah provinsi dalam melakukan pemberantasan kegiatan illegal fishing di Perairan Kepulauan Riau yang memiliki luas lautan seluas 97 %, yang sebelumnya kewenangan tersebut  dibagi  dengan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  untuk  melaksanakan pengawasan  dengan  luas  wilayah  0-4  mil  dari  garis  pantai  dan  sekarang  menjadi kewenangan  dan  tugas  pemerintah  provinsi  untuk  melaksanakan  pengelolaan  sumber daya kelautan dan perikanan di wilayahnya mulai dari 0-12 mil dari garis pantai sehingga dapat  diketahui  efektifitas  dari  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi Kepulauan  Riau  dalam  pemberantasan  kegiatan illegal  fishing di  Perairan  Kepulauan Riau.
Menurut penelitian yang berjudul “Strategi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam dalam Pengawasan Illegal Fishing di Kabupaten Natuna” Titus  Prastyo,  Nazaki  dan  Ardi  Putra  pada  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan, Universitas  Maritim  Raja  Ali  Haji  (Prastyo  et  al.,  2023).    Penelitian  ini  menerapkan pendekatan  deskriptif  kualitatif  dalam  metodenya,  dengan  menggunakan  teknik pengumpulan  data  berupa  analisis,  observasi,  dan  dokumentasi.  Fokus  penelitian  ini
adalah  pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  di  Kabupaten  Natuna  yang dilakukan  oleh  Pangkalan  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan  Batam. Dalam  penelitiannya,  melihat  bagaimana  strategi  Pangkala  PSDKP  Batam  untuk memberantas kegiatan illegal fishing di Natuna dengan yang menjadi prioritas kebijakan terkait  penangkapan  ikan  illegal  adalah  denda  administratif,  dan  apabila  pelanggaran yang  terjadi  berakibat  fatal  maka  dapat  ditetapkan  sanksi  pidana.  Selain  itu  juga memperkuat  kerjasama  antar  sesama  instansi  pelaksana  pengawasan  Sumber  Daya Kelautan dan Perikanan.
Tujuan  Penelitian  untuk  menganalisis  pengawasan  pemerintah  dalam memberantasan illegal  fishing di  Peraian  Kepulauan  Riau,  untuk  mengalisis  kendala- kendala  pemerintah  dalam  pemberantasan illegal  fishing di  Perairan  Kepulauan  Riau. Manfaat  dari  penelitian  ini  termasuk  kontribusi  akademis  berupa  materi  untuk  studi ilmiah  dan  penyumbangan  ide-ide  yang  bermanfaat  bagi  perkembangan  ilmu pengetahuan, terutama dalam kebijakan pengawasan perikanan untuk mengatasi illegal fishing  oleh  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Secara  praktis,  hasil  penelitian  ini dapat  menjadi  pertimbangan  bagi  stakeholder  terkait,  seperti  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Provinsi  Kepulauan  Riau,  dalam  meningkatkan  peran  mereka  dalam pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  untuk  mengatasi  illegal  fishing  di perairan kepulauan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperluas pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan fenomena sosial serta isu-isu manusia. Pendekatan ini melibatkan pengembangan gambaran yang mendalam, analisis kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan studi situasi yang naturalistik (Indinabila, 2021). Penulis melakukan penelitian lapangan dengan fokus pada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pemberantasan illegal fishing. Metode yang digunakan adalah wawancara kualitatif dengan pertanyaan tertutup, informal, dan  semi-terstruktur  untuk  mengumpulkan  data  yang  dapat  dipilah-pilah  untuk penyelesaian penelitian.
Lokasi  penelitian  ini  adalah  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kepulauan  Riau,  di Provinsi  Kepulauan  Riau.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  langsung dengan informan terkait dan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data tertulis yang relevan dari arsip-arsip di lokasi penelitian. Data primer mencakup informasi langsung dari subjek  penelitian  dan  hasil  pengamatan,  terutama  tentang  kendala  dalam  pengawasan illegal  fishing  oleh  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Teknik  snowball  sampling digunakan untuk memilih informan yang relevan dan mampu memberikan penjelasan yang akurat.
Data  sekunder  yang  digunakan  meliputi  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah,  serta  berbagai  peraturan  perundang-undangan  terkait,  seperti Undang-Undang  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan,  Peraturan Pemerintah, peraturan daerah, serta literatur terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini (Indinabila, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengawasan  Pemerintah  dalam  Pemberantasan  Illegal  Fishing  di  Perairan Kepulauan Riau
Pengawasan  menjadi  aspek  penting  untuk  mendukung  keberhasilan  pelaksanaan kebijakan  pemerintah  karena  untuk  menyelaraskan  kebijakan  yang  dihasilkan  dengan kinerja yang dilaksanakan di lapangan. Tanpa adanya pelaksanaan pengawasan, sulit sekali tercapainya tujuan dari suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik.
Perairan Kepulauan Riau merupakan perairan yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Dengan besarnya potensi sumber daya kelautan dan  perikanan,  dapat  menjadi  sektor  yang  mendukung  penghasilan  daerah  dan  juga masyarakat di nelayan di wilayahnya. Namun, yang sesungguhnya terjadi adalah Perairan Kepulauan Riau menjadi sektor yang diincar oleh pelaku illegal fishing. Hal ini tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026  bahwa  isu  illegal  fishing  masih  menjadi  isu  startegis  di  Dinas  Kelautan  dan Perikanan Provinsi kepulauan Riau.
Dalam menjalankan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan  di Perairan Kepulauan Riau, yang berwewenang dalam melakukan kegiatan tersebut adalah Provinsi  Kepulauan  Riau  selaku  pemerintah  daerah  dan  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  Republik  Indonesia  selaku  pemerintah  pusat.  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan Riau  merupakan  perwakilan  dari  pemerintah  pusat  yang  memiliki  wewenang  untuk mengelola dan melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Perairan Kepulauan Riau seluas 0 – 12 mil dari batas pantai sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mulai diberlakukan mulai dari tahun 2017.
Menurut  buku  yang  dikarang  oleh  M.A  Muttalib  dan  Mohd.  Akbar  Ali  Khan, pengawasan  terbagi  menjadi  tiga  bentuk,  yaitu  pengawasan  legislatif,  yudisial,  dan administratif (Agusti, 2021).

## Pengawasan Legislatif
Pengawasan  legislatif  memiliki  kekuasaan  yang  signifikan.  Bentuknya  mencakup peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan  yang  dirancang  untuk  memerangi  illegal fishing di Perairan Kepulauan Riau.
Peraturan  perundang-undangan  sebagai  bentuk  pengawasan  legislatif  dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat ditetapkan  oleh  Presiden  Republik  Indonesia  dan  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan Republik  Indonesia.  Berikut  ini  beberapa  contoh  peraturan  perundang-undangan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat:Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang Perikanan;
a. Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  115  Tahun  2015  tentang  Satuan  Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing);
b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Illegal,  Unreported and Unregulated Fishing Tahun 2012-2016;
c. Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  37  Tahun  2017  tentang  Standar Operasional  Prosedur  Penegakan  Hukum  Satuan  Tugas  Pemberantasan  Penangkapan Ikan Secara Illegal ( Illegal Fishing );
Peraturan  perundang-undangan  yang  dihasilkan  dan  ditetapkan  oleh  pemerintah daearah  juga  menjadi  bentuk  upaya  pelaksanaan  pengawasan  legislatif.  Peraturan perundang-undangan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :
Peraturan  Gubernur  Nomor  63  Tahun  2021  tentang  Pembentukan  Cabang  Dinas Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.
Cabang Dinas adalah upaya inisiatif dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan  pengawasan  sumber  daya  kelautan dan  perikanan  secara  optimal, sebagai bagian dari upaya memerangi illegal fishing di Perairan Kepulauan Riau. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kelautan, Konservasi, dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam wawancara sebagai berikut:
“Pemerintah provinsi menyadari betul tantangan yang dihadapi untuk memberantas kegiatan illegal fishing di Perairan Kepulauan Riau yang memiliki banyak potensi Kelautan dan Perikanan namun dengan bentuk kabupaten/kota yang tersebar di beberapa pulau yang akan sulit sekali di jangkau dengan cepat kalau hanya mengandalkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau ini bergerak dari Ibukota Provinsi. Untuk itu dibentuk cabang  dinas,  tujuannya  menjadi  perpanjangan  tangan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Provinsi yang letaknya di Ibukota Provinsi dan melaksanakan tugas fungsi pengawasan dan administrasi  kelautan  dan  perikanan  di  daerah.  Dengan  adanya  cabang  dinas,  maka harapannya adalah pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dari sektor perikanan tangkap, budidaya, konservasi dan khususnya pemberantasan kegiatan illegal fishing dapat terlaksana  dengan  maksimal  karena  pemerintah  provinsi  hadir  langsung  di  daerah”. (Wawancara  dengan  Bapak  Raja  Taufik  Zulfikar,  S.Pi,  M.H,  Kepala  Bidang  Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, di Kantor  Bidang  Kelautan,  Konservasi  dan  Pengawasan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa cabang dinas adalah strategi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penanggulangan illegal fishing di Perairan Kepulauan Riau. Cabang dinas ini memiliki tanggung jawab langsung dalam melakukan pengawasan  di  wilayah-wilayah  yang  mereka  kelola,  seperti  Kota  Batam,  Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Di Kabupaten  Bintan,  pengawasan  masih  dilakukan  oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Provinsi  Kepulauan  Riau,  dengan  melibatkan  pula  pengawasan  di  perairan  Kota Tanjungpinang  yang  berdekatan  dengan  kantor  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi Kepulauan  Riau.  Dengan  kehadiran  cabang  dinas  ini  diharapkan  pengawasan  dan penanggulangan illegal fishing dapat berlangsung lebih efisien dan efektif.
Berikut  merupakan  struktur  organisasi  untuk  pejabat  struktural  cabang  dinas  di daerah kabupaten/kota yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau :
Tabel 3. Struktur Organisasi Jabatan Struktural Cabang Dinas di Kabupaten/Kota Provinsi
Kepulauan Riau No Jabatan 1 Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan 2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabang Dinas
3 Kepala Seksi Pelayanan Usaha Cabang Dinas
4 Kepala Seksi Pengawasan dan Konservasi Cabang Dinas
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
Dari tabel tersebut, terlihat bahwa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di  tingkat  kabupaten/kota  dilakukan  oleh  cabang  dinas.  Kehadiran  pemerintah  provinsi langsung  di  daerah  seharusnya  dapat  meningkatkan  pengawasan  secara  optimal  dan mengurangi risiko dari kegiatan illegal fishing di perairan Kepulauan Riau.
Selain  peraturan  mengenai  pembentukan  cabang  dinas,  regulasi  yang  menjadi landasan  untuk  pelaksanaan  pengawasan  oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi Kepulauan Riau, sebagai lembaga yang berwenang mengelola dan mengawasi sumber daya kelautan  dan  perikanan  di  Perairan  Kepulauan  Riau,  masih  mengikuti  peraturan  dari Pemerintah  Pusat.  Hingga  kini,  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  belum  banyak menghasilkan peraturan untuk mengatur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di  wilayahnya.  Menurut  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Kelautan,  Konservasi,  dan Pengawasan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Kepulauan  Riau,  hal  ini  dapat dijelaskan sebagai berikut:
“ Pengawasan  di  sektor  kelautan  dan  perikanan  di  Perairan  Kepulauan  Riau mayoritas memang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan dari Pemerintah Pusat seperti Peraturan Presiden atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sendiri sedang di dalam tahap menyusun Peraturan Gubernur mengenai Petunjuk Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Sanksi Administratif untuk dapat diberlakukan di Provinsi Kepulauan Riau. Hanya saja usulan tersebut  masih  dalam  proses  di  biro  hukum”  (Wawancara  dengan  Bapak  Raja  Taufik Zulfikar,  S.Pi,  M.H,  Kepala  Bidang  Kelautan,  Konservasi  dan  Pengawasan  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, di Kantor Bidang Kelautan, Konservasi dan  Pengawasan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Kepulauan  Riau,  Dompak, Tanjungpinang).
Dari  hasil  wawancara  tersebut,  diperoleh  informasi  bahwa  dasar  hukum  untuk pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  di  Perairan  Kepulauan  Riau  mengacu pada  peraturan  dari  Pemerintah  Pusat.  Pelaksanaan  pengawasan  ini  dilakukan  di  tingkat daerah karena kebijakan yang sedang dalam proses pengkajian di biro hukum Pemerintah Provinsi  Kepulauan  Riau,  sehingga  belum  ada  kebijakan  atau  peraturan  daerah  yang ditetapkan  untuk  lebih  lanjut  dalam  upaya  pemberantasan  kegiatan  illegal  fishing  di Perairan Kepulauan Riau.

## Pengawasan Yudikatif
Pengawasan yudikatif merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh badan hukum yang  juga  berwenang  dalam  memberikan  tindakan  hukum  dan  putusan  hukum  dari pelanggaran  peraturan  perundang-undangan  yang  terjadi.  Dalam  hal  ini  pengawasan yudikatif dilaksanakan oleh pengadilan dan bersifat tifak berkelanjutan. Pengadilan dalam pengawasan  yudikatif  bertindak  hanya  pada  saat  terdapat  gugatan  dari  badan  atau kelompok  yang  berperan  sebagai  pihak  penggugat,  salah  satu  yang  dapat  menjadi
penggugat  dalam  pelanggaran  yang  terjadi  pada  pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan perikanan adalah instansi terkait.
Dalam  hal  pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan,  penyelesaian  kasus hukum dilakukan melalui pengadilan khusus perikanan atau pengadilan ad hoc perikanan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-undang ini mengatur masalah tersebut di Pasal 71 dan dijelaskan lebih lanjut di Pasal 78 (1), yang menyebutkan bahwa "Pengadilan Perikanan terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc".
Sesuai  dengan  amanat  dari  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang Perikanan  yang  tertuang  pada  Pasal  71  A  dijelaskan  bahwa  “Pengadilan  perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing”.
Dalam pengadilan tindak pidana perikanan, sebelum masuk dalam tahap pengadilan maka  kasus  hukum  tersebut  harus  melewati  beberapa  tahap  yaitu  penyelidikan  dan penuntutan  tindak  pidana  perikanan.  Tahap  penyelidikan  tindak  pidana  perikanan sebagaimana diatur pada Bab XIV bagian ke satu pada pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang dijelaskan bahwa (1) penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah  pengelolaan  perikanan  Negara  Republik  Indonesia  dilakukan  oleh  penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia,  (2) Selain penyidik TNI AL, penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), (3) Penyidikan terhadap tindak pidana  di  bidang  perikanan  yang  terjadi  di  pelabuhan  perikanan,  diutamakan  dilakukan oleh  penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Perikanan,  dan  (4)  penyidik  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.
Untuk  kepentingan  penyedikan,  penyidik  dapat  melakukan  penahanan  terhadap tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari, apabila pemeriksaan belum selesai maka dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari, setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut berakhir, penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Hal tersebut ditentukan pada Pasal 73 B ayat (2), (3), (5), Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009.
Tahap  penting setelah  penyelidikan  yang  harus  dilalui  sebelum proses pengadilan adalah  penuntutan.  Proses  penuntutan  dalam  tindak  pidana  perikanan  diatur  di  dalam Bagian Kedua, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sampai Pasal 76 Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009. Demi kepentingan penuntutan, penuntut umum memiliki wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka, paling lama 10 (sepuluh) hari dari  diperpanjang  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  paling  lama  10  (sepuluh)  hari,  apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari telah berakhir, tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Hal tersebut dijelaskan dan dinyatakan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 76 ayat (6), (7), dan (8) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
Setelah melalui tahap penyidikan dan penuntutan, tindak pidana perikanan melalui pemeriksaan  di  sidang  pengadilan.  Pemeriksaan  ini  dilakukan  berdasarkan  hukum  acara yang  berlaku  sebagaimana  tercantum  pada  Bagian  Ketiga,  Pasal  77  Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 yangmerupakan pasal yang tidak diubah, yang artinya sama dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Hakim pengadilan perikanan terdiri atas hakim karir dan hakim ad hoc yang sekaligus bertindak sebagai ketua majelis.
Dijelaskan  pada  pasal  78  A  ayat  (1,2,3)  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009 adalah sebagai berikut :
1. Setiap  Pengadilan  Negeri  yang  telah  ada  Pengadilan  Perikanan,  dibentuk subkepanitiaan Pengadilan Perikanan yang dipimpin oleh seorang Panitera Muda;
2. Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Panitera  Muda  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti;
3. Panitera  Muda  dan  Panitera  Pengganti  Pengadilan  Perikanan  berasal  dari lingkungan Pengadilan Negeri.
Pengadilan Perikanan untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau berada di Pengadilan
Perikanan  Tanjungpinang  yang  terletak  pada  Kota  Tanjungpinang  dan  Pengadilan Perikanan Ranai yang terletak di Kabupaten Natuna. Pada kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak ada yang masuk pada tahap pengadilan di Pengadilan Perikanan. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada kutipan wawancara berikut ini :
“Kegiatan  pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Provinsi  Kepulauan  Riau  tidak  ada  yang  masuk  ke  dalam  pengawasan  yudikatif  dan melalui proses pengadilan di Pengadilan Perikanan. Hal ini disebabkan oleh pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi hanya seluas 0-12 mil dan biasanya pelanggaran tindak  pidana  perikanan  di  Perairan  Kepulauan  Riau  yang  jatuh  sebagai  pelanggaran hukum berada pada luas laut di atas 12 mil yang pengawasannya menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam. Kegiatan perikanan yang masuk dalam golongan tindak pidana perikanan adalah penggunaan bom sebagai alat atau bahan dalam kegiatan penangkapan ikan. Sedangkan temuan yang biasa didapati  di  lapangan  oleh  pengawas  dari  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi Kepulauan Riau adalah penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai seperti pukat dan juga pelanggaran administratif” (Wawancara dengan Bapak Raja Taufik Zulfikar, S.Pi, M.H, Kepala  Bidang  Kelautan,  Konservasi  dan  Pengawasan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, di Kantor Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang).
Berdasarkan  kutipan  wawancara  di  atas,  didapatkan  informasi  bahwa  mayoritas pelanggaran hukum yang terjadi pada sumber daya kelautan dan perikanan banyak terjadi pada  luas  wilayah  di  atas  12  mil  yang  menjadi  kewenangan  kementerian  sebagai pemerintah  pusat  dan  pelanggaran  yang  terjadi  adalah  tindak  pidana  penggunaan  bom dalam  penangkapan  ikan  di  Perairan  Kepulauan  Riau  yang  tidak  diperbolehkan. Pelanggaran yang mayoritas ditemukan oleh pengawas provinsi adalah penggunaan pukat dan juga pelanggaran administratif.
Dalam melaksanakan pengawasan dalam penegakan peraturan dengan yang kegiatan penangkapan  ikan  oleh  nelayan  di  Perairan  Kepulauan  Riau,  pemerintah  provinsi  juga mengawasi ketaatan kapal nelayan dalam penggunaan alat tangkap ikan. Alat tangkap ikan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kapal ikan yang menggunakan alat tangkap pukat atau trawl hanya boleh beroperasi di atas 30 mil. Penggunaan alat tangkap pukat masih banyak dilakukan oleh nelayan tradisional, yang
kemudian apabila ditangkap tidak langsung serta merta diberi tindakan hukum melainkan diberikan tindakan persuasif. Tindakan persuasif ini dilakukan sebagai bentuk toleransi dari pemerintah kepada masyarakat nelayan tradisional yang terkadang masih tidak membaca peraturan baru dan juga tidak mengetahui serta memahami peraturan yang ada.
Selain  itu,  pemerintah  provinsi  jarang  melakukan  penuntutan  atau  menindak pelanggaran  menjadi  pelanggaran  hukum  berasalankan  terhadap  biaya  yang  dibutuhkan untuk menempuh jalur pidana dalam melakukan penuntutan tersebut tergolong memakan biaya yang besar. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau :
“ Mayoritas  tindakan  yang  kami  berikan  dalam  pelaksanaan  pengawasan  adalah tindakan persuasif saja. Kami memberikan informasi, pemahaman serta edukasi terhadap kapal  yang  melakukan  pelanggaran  yang  mayoritas  dilakukan  oleh  nelayan  tradisional tersebut  agar  mereka  dapat  lebih  mematuhi  peraturan,  membaca  dan  menjalankan peraturan yang berlaku tersebut. Selain itu juga, berat sekali rasanya kalau kami harus menjatuhkan  tindakan  tersebut  menjadi  tindakan  pidana.  Selain  karena  mayoritas pelakunya adalah nelayan tradisional yang tidak akan mungkin langsung ditindak tanpa toleransi,  juga  karena  untuk  menempuh  dan  menyelesaikan  perkara  pidana  tersebut membutuhkan  biaya  yang    besar.  Dengan  kemampuan  anggaran  yang  terbatas  yang pemerintah miliki, sulit sekali kalau semua pelanggaran harus ditindak dengan tuntutan perkara pidana perikanan” (Wawancara dengan Bapak Raja Taufik Zulfikar, S.Pi, M.H, Kepala  Bidang  Kelautan,  Konservasi  dan  Pengawasan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, di Kantor Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang).
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  diketahui  bahwa  pemerintah  provinsi  lebih banyak  memberikan  toleransi  terhadap  pelanggaran  yang  terjadi  dikarenakan  mayoritas pelanggaran dilakukan oleh nelayan tradisionalnya sendiri, dan juga pemerintah provinsi merasa keberatan dalam hal pembiayaan proses pidana apabila harus ditempuh jalur hukum karena  membutuhkan  pembiayaan  yang  besar  dengan  jumlah  anggaran  yang  tersedia  di dinas terkait sangat terbatas.

## Pengawasan Administratif
Dalam  konteks  pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan,  penyelesaian kasus  hukum  dilakukan  melalui  pengadilan  khusus  perikanan  atau  pengadilan  ad  hoc perikanan  yang  dibentuk  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-undang tersebut mengatur hal ini pada Pasal 71 dan secara lebih khusus dijelaskan pada Pasal 78 (1), yang menyatakan bahwa "Pengadilan Perikanan terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc".
Pemerintah provinsi melakukan patroli untuk mengontrol sumber daya kelautan dan perikanan  di  daerahnya  tanpa  bekerja  sama  dengan  sektor  atau  instansi  lain.  Bidang Kelautan,  Konservasi,  dan  Pengawasan  dari  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi Kepulauan  Riau  bertugas  melaksanakan  pengawasan  ini.  Tugas  mereka  meliputi menjelajahi  laut,  pantai,  dan  pulau-pulau  kecil  di  Perairan  Kepulauan  Riau  dengan menurunkan tim patroli dari dinas terkait. Tim patroli terdiri dari petugas penegak hukum (PPNS) dan beberapa anggota kepolisian (polsus).
Dalam menjalankan  pengawasan  sumber daya  kelautan  dan  perikanan  di  Provinsi Kepulauan  Riau,  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  terkadang  mendapat  bantuan  informasi atau laporan dari kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) di berbagai kabupaten/kota. Informasi ini berguna apabila terdapat kecurigaan terhadap kapal-kapal yang melintas atau melakukan  kegiatan  penangkapan  ikan  di  wilayah  perairan  kabupaten/kota  tersebut. Kelompok  Masyarakat  Pengawas  (Pokmaswas)  adalah  kelompok  nelayan  tradisional  di wilayah  perairan  kabupaten/kota  yang  dibentuk  berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala Daerah  yang  bertugas  untuk  memberikan  informasi  kepada  pengawas  sumber  daya perikanan melalui radio apabila terdapat kecurigaan terhadap aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal ikan di wilayah perairannya.
Berikut merupakan kutipan wawancara dengan petugas patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau :
“ Dalam  melaksanakan  pengawasan,  tim  kami  bergerak  sendiri  tanpa  ada  kerja sama dengan instansi atau sektor manapun untuk menyisir pulau-pulau kecil dan pesisir di wilayah Perairan Kepulauan Riau sesuai dengan zona kewenangan yaitu 0-12 mil dari batas  pantai.  Terkadang  juga  kami  dibantu  oleh  pokmaswas  yang  mencurigai  adanya kegiatan  penangkapan  ikan  yang  tidak  seharusnya  di  wilayah  perairan  tersebut  yang kemudian akan tim kami tindak lanjut. Pengawasan yang pertama kali dilakukan adalah dengan  pemeriksaan  kelengkapan  berkas  administrasi.  Karena  penting  sekali  untuk memeriksa kelengkapan berkas administrasi ini, dari pemeriksaan ini maka akan diketahui dan ditetapkan benar atau tidak benar, boleh atau tidak bolehnya kegiatan atau aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal ikan tersebut” (Wawancara dengan Bapak Asmardianto, A.Md, Staf Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan  Perikanan  Provinsi  Kepulauan  Riau  yang  bertindak  sebagai  polsus  dalam  patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kantor Bidang Kelautan,  Konservasi  dan  Pengawasan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang).
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  terungkap  bahwa  tim  patroli  pengawasan sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  dari  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi Kepulauan  Riau  pertama-tama  memprioritaskan  pemeriksaan  terhadap  kelengkapan  dan kepatuhan administrasi kapal ikan yang mereka inspeksi.  Dari pemeriksaan administrasi yang  dilakukan,  tim  patroli  melaksanakan  pengawasan  terhadap  kegiatan  penangkapan ikan  yang  dilakukan  oleh  suatu  kapal  ikan  tertentu  dengan  kesesuaian  yang  seharusnya dilaksanakan berdasarkan surat-surat izin yang diperiksa sebagai kelengkapan administrasi. Apabila terdapat ketidaksesuaian baru akan diberikan tindakan pada kapal ikan tersebut.
Berikut  kutipan  wawancara  dengan  petugas  patroli  pengawasan  sumber  daya kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau :
“ Kapal ikan yang melaksanakan kegiatan atau aktivitas penangkapan ikan di laut harus  melengkapi  seluruh  kebutuhan  administrasi  yang  diperlukan  dalam  melakukan kegiatannya. Seperti Surat Izin Penangkapan Ikan dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan. Kapal  ikan  juga  harus  menyesuaikan  kapasitas  kapalnya  dalam  melakukan  kegiatan dengan luas laut, dan juga jalur yang menjadi tempat penangkapan ikan serta alat tangkap yang digunakan” (Wawancara dengan Bapak Asmardianto, A.Md, Staf Bidang Kelautan, Konservasi  dan  Pengawasan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Kepulauan  Riau yang  bertindak  sebagai  polsus  dalam  patroli  pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan perikanan  oleh  Bidang  Kelautan,  Konservasi  dan  Pengawasan  Dinas  Kelautan  dan
Perikanan  Provinsi  Kepulauan  Riau  di  Kantor  Bidang  Kelautan,  Konservasi  dan Pengawasan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Kepulauan  Riau,  Dompak, Tanjungpinang).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi mengenai kelengkapan administrasi  yang  menjadi  fokus  dalam  pengawasan  administratif  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau,  seperti  pemeriksaan  Surat  Izin  Penangkapan  Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan terhadap jalur dan peralatan tangkap yang digunakan oleh kapal tersebut.

## Kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemberantasan Kegiatan Illegal Fishing
Berdasarkan  hasil  penelitian,  penulis  menyimpulkan  bahwa  pengawasan  sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan  Riau,  yang  memiliki  wewenang  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengelola dan melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairannya, tidak berjalan efektif (Harliza &  Michael,  2020).  Penyebab  tidak  efektifnya  kegiatan  pengawasan  dan  pemberantasan illegal  fishing  ini  disebabkan  oleh  faktor  internal  dan  eksternal  yang  menjadi  hambatan dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Kegagalan  efektivitas  kegiatan  pengawasan  dan  pemberantasan  illegal  fishing  di Perairan Kepulauan Riau disebabkan oleh faktor internal dari pihak pelaksana pengawasan, yakni  Bidang  Kelautan,  Konservasi,  dan  Pengawasan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, serta faktor eksternal yang berasal dari luar bidang pengawasan tersebut.
Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam memberantas kegiatan Illegal Fishing di Perairan Kepulauan Riau tersebut adalah sebagaimana yang terdapat pada penjelasan berikut.

## Komunikasi dan Koordinasi Tim Pengawasan
Komunikasi  yang  kurang  optimal  antara  pimpinan  di  bidang  yang  mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan dengan pelaksana teknis di lapangan yang melakukan patroli dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tidak berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian, peneliti melihat bahwa terjadi ketidaksamaan persepsi dan keinginan dalam  pelaksanaan  pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan.  Seperti  pada  hal penindakan terhadap pelaku pelanggaran yang terjadi di wilayah Perairan Kepulauan Riau, tim  patroli  yang  berada  di  lapangan  akan  mengikuti  arahan  sesuai  dengan  yang disampaikan  oleh  pimpinan  terhadap  cara  penindakan  pelaku  pelanggaran.  Seringkali, tindakan  yang  diberikan  tidak  seperti  yang  diharapkan  oleh  tim  patroli  atau  bahkan sebaliknya.
Berbedanya cara pandang terhadap pelaku pelanggaran kegiatan penangkapan ikan yang  mayoritas  dilakukan  oleh  kurang  optimalnya  komunikasi  ini  menjadi  salah  satu penghambat  dari  pelaksanaan  pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  yang optimal. Berdasarkan informasi yang penulis dapat, bahwa cara pandang berbeda dimiliki antara pimpinan dengan pelaksana teknis di lapangan. Seperti pada cara mengartikan dan
melihat kapal nelayan Indonesia dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan. Pimpinan dalam bidang pengawasan tersebut berpendapat bahwa seluruh nelayan Indonesia berhak untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Indonesia manapun asal memiliki KTP Indonesia.  Sedangkan  tim  patroli  merasa  bahwa  ketaatan  terhadap  administrasi  izin penangkapan  ikan  adalah  dasar  utama  apakah  kapal  tersebut  melakukan  pelanggaran penangkapan ikan / illegal fishing atau tidak.
Perbedaan  cara  pandang  dan  pendapat ini merupakan  hambatan  yang  kecil  dalam pelaksaan  pengawasan.  Tapi  apabila  perbedaan  cara  pandang  dan  komunikasi  ini  tidak kunjung  membaik,  maka  dapat  menjadi  hambatan  yang  besar  yang  mempengaruhi pelaksanaan  pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  dalam  pemberantasan kegiatan illegal fishing di Perairan Kepulauan Riau sehingga berjalan tidak optimal.

## Dasar Hukum
Faktor penghambat dan penyebab upaya pemberantasan kegiatan illegal fishing di Perairan  Kepulauan  Riau  tidak  berjalan  dengan  optimal  adalah  dasar  peraturan  yang dilahirkan oleh pemerintah provinsi sendiri masih tidak tersedia. Seringkali, pelanggaraan yang akhirnya ditindak dengan pemberian denda tersebut tidak menjadi pendapatan daerah tetapi  menjadi  setoran  bagi  negara  karena  tidak  ada  peraturan  pemerintah  daerah  yang mengikat  mengenai  sanksi  akibat  pelanggaran  yang  terjadi  di  wilayah  perairannya  dan kewenangannya yaitu 0-12 mil.
Dasar  hukum  terkait  petunjuk  teknis  dan  sanksi  administratif  untuk  pelaku pelanggaran  kegiatan  perikanan  atau  illegal  fishing  di  Perairan  Kepulauan  Riau  masih dalam proses pengembangan di biro hukum. Karena belum ada peraturan yang mengatur hal  tersebut,  maka  pengawasan  dan  tindakan  terhadap  pelaku  illegal  fishing  di  wilayah tersebut oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kurang efektif:
“Pemberian efek jera dan sanksi oleh pemerintah provinsi tergolong tidak dapat dilaksanakan  karena  tidak  ada  dasar  hukum  yang  mengatur  mengenai  itu.  Denda administrasi  yang  diberikan  kepada  nelayan  atau  kapal  ikan  pelaku  illegal  fishing  di wilayah Perairan Kepulauan Riau bahkan wilayah 0-12 mil kurang lebih sebesar 28 milyar per  tahun  dan  masuk  menjadi  pendapat  negara  melalui  pemerintah  pusat.  Hal  tersebut salah  satunya  karena  tidak  adanya  dasar  hukum  yang  mengatur  sehingga  denda administrasi  untuk  wilayah  0-12  mil  yang  pada  ketentuannya  menjadi  kewenangan pemerintah daerah pun menjadi pendapatan bagi pemerintah pusat bukan masuk ke dalam kas  daerah  itu  sendiri”  (Wawancara  dengan  Bapak  Raja  Taufik  Zulfikar,  S.Pi,  M.H, Kepala  Bidang  Kelautan,  Konservasi  dan  Pengawasan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, di Kantor Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang).
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  pemerintah  pusat melalui  Pangkalan  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan  Kementerian Kelautan dan Perikana yang berada di Batam mengambil denda kurang lebih sebesar 28 milyar per tahun dari wilayah perairan 0-12 mil dari garis pantai di Perairan Kepulauan Riau.

## Sumber Daya Manusia
Salah satu kendala utama dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk  memerangi  illegal  fishing  di  Perairan  Kepulauan  Riau  adalah  keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya yang belum optimal.
Kendala  yang  dihadapi  oleh  pelaksana  pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan perikanan  adalah  ketersediaan  petugas  pengawas  yang  sesuai.  Pelaksana  patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan biasanya terdiri dari PPNS sebagai aktor yang  berwenang  untuk  melakukan  penyidikan  dan  memberikan  tindakan  terhadap pelanggaran dan juga dibantu dengan polsus. Tetapi, pada setiap cabang dinas tidak tersedia PPNS sebagai salah satu petugas pengawas.
Ketidaktersediaan  PPNS  di  setiap  kantor  cabang  dinas  di  kabupaten/kota menyebabkan seringkali pengawasan hanya dapat dilakukan dari jauh. Petugas patroli tidak dapat melakukan pemeriksaan dan juga penindakan terhadap kapal ikan yang dicurigai oleh mereka. Dan petugas hanya bisa melaporkan hal tersebut kepada Satker PSDKP terdekat yang berada di wilayah perairan tersebut. Hal ini menyulitkan dan memakan waktu yang lebih  lama  untuk  memberikan  penindakan.  Dan  kehadiran  cabang  dinas  tanpa  adanya PPNS  tidak  memberikan  bantuan  yang  lebih  terhadap  upaya  pemberantasan  dan penindakan illegal fishing yang berada di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

## Anggaran
Faktor selanjutnya yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan adalah ketersediaan  anggaran  di  dinas  terkait  selaku  pelaksana  tugas.  Khusunya  pada  bidang kelautan, konservasi dan pengawasan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau  tidak  memiliki  anggaran  untuk  anggaran  operasional  pengawasan.  Sehingga pengawasan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas.
Anggaran  yang  dimiliki  terbagi  fokus  yang  lebih  besar  pada  pengembangan  dan pembentukan UPTD Konservasi Perairan Provinsi Kepulauan Riau yang dianggap dapat menjadi  pendapatan  daerah  yang  lebih  besar  dibandingkan  pengawasan  sumber  daya kelautan  dan  perikanan  dalam  penindakan  kegiatan illegal  fishing yang  diketahui  masih menjadi  pendapatan  negara  melalui  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  karena  dasar hukum yang mengikat mengenai pemberian sanksi denda tersebut masih dalam proses di biro hukum.
Selain itu, berkurangnya alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan akan secara signifikan  mempengaruhi  efektivitas  pelaksanaan  pengawasan.  Hal  ini  akan mengakibatkan pengurangan dana operasional, penyesuaian jam operasional pengawasan sesuai dengan ketersediaan dana, serta kekurangan dana untuk perawatan kapal patroli yang rusak. Keseluruhannya, hal ini berpotensi menyebabkan pengawasan tidak dapat berjalan secara optimal.

## Pengawasan di Laut
Faktor  selanjutnya  yang  menjadi  penghambat  dalam  pengawasan  sumber  daya kelautan  dan  perikanan  yang  dilakukan  oleh  tim  patroli  dari  Pemerintah  Provinsi Kepulauan Riau adalah kendala yang berasal dari laut. Dengan kondisi geografis Provinsi Kepulauan  Riau  yang  terdiri  dari  banyak  pulau  dengan  jarak  yang  cukup  jauh  antara kabupaten/kota dan ibukota provinsi, serta dengan karakteristik perairan yang tidak stabil dan sering berubah-ubah, menghadirkan tantangan bagi tim patroli dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan patroli dan pengawasan di Perairan
Kepulauan  Riau  untuk  memerangi  illegal  fishing  secara  optimal.  Kendala  ini  lebih bertambah saat memasuki musim angin utara atau barat di wilayah tersebut, yang sering disertai hujan lebat dan angin kencang.
Pada musim angin utara dan barat, tinggi gelombang di Perairan Kepulauan Riau, terutama  di  beberapa  Kabupaten/Kota,  mencapai  sekitar  3-6  meter.  Kapal  patroli  yang tersedia  menggunakan  bahan  dasar  fiber  dan  aluminium.  Kondisi  ini  akan  menghambat kemampuan  kapal  patroli  untuk  melaksanakan  tugasnya  karena  kapal-kapal  tersebut memiliki risiko tinggi saat beroperasi dalam cuaca buruk dan gelombang tinggi.
Hanya  kapal  pengawas  seperti  kapal  pengawas  yang  dimiliki  oleh  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia  yang  bisa  melakukan  pelayaran  dan pengawasan  di  laut  dengan  kondisi  ombak  tinggi  dan  angin  kencang.  Sehingga,  dengan hambatan  kapal  yang  dimiliki  yang  mengakibatkan  pada  upaya  pengawasan  dan pemberantasan  kegiatan illegal  fishing khususnya  di  wilayah  0-12  mil  pada  Perairan Kepulauan Riau yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi tidak dapat berjalan dengan optimal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pengawasan sumber daya  kelautan  dan  perikanan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  dalam pemberantasan  kegiatan  illegal  fishing  di  Perairan  Kepulauan  Riau  membutuhkan kebijakan  pemerintah  provinsi  yang  mengatur  kegiatan  pengawasan  dan  pemberantasan kegiatan illegal fishing di Perairan Kepulauan Riau.
Penelitian ini mengungkap bahwa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam memberantas illegal fishing memerlukan kebijakan yang mengatur kegiatan pengawasan.  Upaya pemerintah meliputi pengawasan legislatif,  yudisial,  dan  administratif,  serta  pembentukan  cabang  dinas.  Namun, pengawasan belum optimal karena koordinasi yang kurang harmonis antara pimpinan dan petugas teknis, serta kurangnya dasar hukum spesifik dan SDM yang memadai. Selain itu, faktor anggaran dan cuaca yang berubah-ubah juga menghambat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusti,  W.  D.  (2021). Pelaksanaan  Pengawasan  Sumber  Daya  Perikanan  Dalam Pemberantasan  Kegiatan  Illegal  Fishing  Di  Kelurahan  Tarempa  Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 . Universitas Islam Riau. Akbar, M. F. (2019). Koherensi Pengaturan Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing Di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 8 (2), 245. Almuzzamil,  T.  M.,  &  Anwar,  K.  (2017). Kebijakan  Pemerintah  Indonesia  Dalam Menanggulangi Illegal Fishing Pada Tahun 2014-2015 . Riau University.
Aprita, S. (2023). The Role Of Fisheries Courts In Adjudicating Fisheries Crime Cases.
Staatsrecht: Indonesian Constitutional Law Journal , 7 (1), 81.
Arianto, B., & Afrizal, A. (2013). Fenomena Pemekaran Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau (Studi Pemekaran Daerah Di Kabupaten Bintan). Jurnal Selat , 1 (1), 33–44.
Barus,  S.  I.,  &  Septaria,  E.  (2023).  Reposisi  Kewenangan  Daerah  Dalam  Pelaksanaan Pengawasan  Terhadap  Penggunaan  Alat  Penangkap  Ikan. Jurnal  Rechts  Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 12 (3).
Harliza, E. R., & Michael, T. (2020). Penegakan Hukum Illegal Fishing. Mimbar Keadilan ,
13 (1), 120–130.
Indinabila,  Y.  (2021).  Pemberitaan  Media  Pengaruhi  Pola  Pikir  Dan  Tingkah  Laku Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19. Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam , 2 (3), 1–
8.
Indonesia,  P.  R.  (2004).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta (Id): Sekretariat Negara . Liyendra,  L.  (2015). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pendapatan  Nelayan  Di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang . Universitas Andalas. Prastyo, T., Nazaki, N., & Putra, A. (2023). Strategi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Batam Dalam Penanganan Illegal Fishing Di Kabupaten Natuna . Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Putri, M. N. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal Yang Melibatkan  Negara  Lain. Logika:  Jurnal  Penelitian  Universitas  Kuningan , 11 (01),
40–51.
Putri, R. Z., & Tinov, M. Y. T. (2017). Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan Illegal Fishing Oleh Nelayan Asing Di Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2015 . Riau University. Ridhatullah, M.  (2022). Status  Hukum  Klaim  Penguasaan  Wilayah  Laut  Natuna  Antara Negara Indonesia Dengan Negara China . Universitas Teuku Umar. Undang-Undang,  R.  I.  (2014). Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah . Jakarta.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.