## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 6, Issue 1, June 2024 P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER

## ANALYSIS OF PERCEPTIONS OF INDIVIDUAL TAXPAYERS REGARDING THE
RATES INCREASE POLICY VALUE-ADDED TAX TO 12% IN 2025
ANALISA PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MENJADI
12% DI TAHUN 2025
Lala Febiola 1 , Hasnawati 2
1,2 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti
E-mail: lalafebiola02@gmail.com 1 , hasnawati@trisakti.ac.id 2
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Correspondent Lala Febiola lalafebiola02@gmail.com Key words:
law on harmonization of tax regulations, policy on increasing value added tax rates to 12% in 2025, taxpayer perception, aspects of general understanding, principle of justice, and principle of benefit
Website: https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER
Page: 1863 - 1876
This  study  aims  to  determine  the  Perception  of  Individual Taxpayers towards the policy of increasing the Value Added Tax rate  to  12%  in  2025.  This  study  was  conducted  using  a descriptive qualitative method. The data used in this study are primary data obtained through the distribution of questionnaires via Google from. The population used in this study is Individual Taxpayers who already have income and have living expenses in the Jakarta and Tangerang areas. The sample obtained was 165 Individual Taxpayers and the data analysis technique used was using SPSS 28 as a tool to assist in data processing. The results of this study are that individual taxpayers have understood the general understanding of the provisions regarding Value Added Tax rates and have a perception of disagreeing with the increase in Value Added Tax rates to 12%, individual taxpayers have a perception  of  disagreeing  with  the  principle  of  fairness  in  tax collection  in  the  policy  of  increasing  Value  Added  Tax  rates which  is  considered  not  to  be  able  to  reflect  the  principle  of fairness in tax collection, individual taxpayers have a perception of  agreeing  with  the  principle  of  benefits  in  the  policy  of increasing Value Added Tax rates to 12% in 2025.
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.
INFO ARTIKEL ABSTRAK Koresponden Lala Febiola lalafebiola02@gmail.com Kata kunci : Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Kebijakan
Kenaikan Tarif PPN menjadi 12% di tahun 2025, persepsi wajib pajak, aspek pemahaman umum, asas keadilan, asas manfaat
Website: https://idm.or.id/JSER/index.
php/JSER
Hal: 1863 - 1876
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Wajib Pajak  Orang  Pribadi  terhadap  kebijakan  kenaikan  tarif Pajak  Pertambahan  Nilai  menjadi  12%  di  tahun  2025. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode kualitatif  deskriptif.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner melalui google from. Popoulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi  yang  sudah  memiliki  penghasilan  dan  memiliki biaya kebutuhan hidup di wilayah Jakarta dan Tangerang. Sampel yang didapatkan sebanyak 165 Wajib Pajak Orang Pribadi  dan  teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah dengan  menggunakan  SPSS  28  sebagai  alat  pembantu dalam  pengolahan  data.  Hasil  penelitian  ini  ialah  wp  op telah  memahami  atas pemahaman  umum  dari  ketentuan mengenai  tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  memiliki persepsi tidak setuju dengan kenaikan tarif PPN menjadi 12%, WP OP memiliki persepsi tidak setuju terhadap asas keadilan  pemungutan  pajak  didalam  kebijakan  kenaikan tarif  PPN  yang  dinilai  belum  dapat  mencerminkan  asas keadilan  didalam  pemungutan  pajak,  WP  OP  memiliki persepsi  setuju  atas  asas  manfaat  didalam  kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% di tahun 2025.
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Pemegang peran penting dalam perekonomian negara pada hakikatnya dipegang oleh  rakyat  negara  itu  sendiri.  Pasalnya,  hampir  sebagian  besar  realisasi Pembangunan infrastruktur dan fasilitas negara dibiayai oleh rakyat dalam bentuk pajak. Pajak  adalah  bentuk  kontribusi  rakyat  yang  dibayarkan  oleh  rakyat,  yang berbentuk individual atau badan usaha, kepada negara yang memiliki sifat wajib atau  memaksa  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan  tidak  mendapatkan imbalan  langsung.  Pajak  berperan  penting  dalam  penerimaan  negara  sehingga pemerintahan  dituntut  untuk  menyusun  beberapa  peraturan  dan  kebijakan sehingga  penghasilan  suatu  negara  yang  diperoleh  dari  sektor  pajak  dapat diperoleh secara maksimal. (Hubert & Anis, 2024)
Kebijakan  yang  pemerintah  susun  dalam  rangka  memaksimalkan  penerimaan negara melalui sektor pajak pun pasti akan banyak mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Perubahan zaman dan perubahan kebutuhan negara menjadi beberapa alasan adanya perubahan peraturan dan kebijakan mengenai perpajakan. Seperti  pada  tahun  2020  hingga  2021,  satu  dunia  sedang  di  gemparkan  dengan pandemi  global  yang  menyebabkan  kehidupan  bermasyarakat  mengalami perubahan  dalam  banyak  hal.  Anggaran  belanja  negara  banyak  mengalami perubahan  dikarenakan  kebutuhan  negara  yang  berubah  pula  seperti  keperluan menyediakan vaksinasi, layanan kesehatan dan masih banyak lagi. Dari berbagai
banyak  masalah  yang  timbul  pada  saat  itu,  pemerintah  juga  melakukan penyesuaian  pada  peraturan  dan  kebijakan  sektor  perpajakan.  Salah  satunya dengan  adanya  program  insentif  pajak  ditanggung  pemerintah  dan  pembatalan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang kena pajak berupa obat-obatan serta peralatan  kesehatan  yang  dipergunakan  sebagai  penanganan  wabah  Covid-19. (Ayuningrum & Saputra, 2023).
Negara Indonesia dalam hal pemungutan pajak memakai self assessment system di mana  penaksiran  perhitungan  pajak  terhutang  dilakukan  oleh  wajib  pajak, menyerahkan  pajak  terhutang  ke  negara  dan  melaporkan  sendiri  kewajiban perpajakannya. Secara garis besar, jenis perpajakan di Indonesia yang dikelola oleh pemerintah  pusat  dibagi  menjadi  beberapa  kelompok  yaitu  pajak  penghasilan, bumi dan bangunan, bea materai dan pajak pertambahan nilai. (Natalia & Fajriana, 2023).
Salah  satu  fenomena  terkait  perpajakan  yang  ada  di  Indonesia  di  mana Pemerintahan  memberlakukan  undang-undang  terbaru  yang  berkaitan  dengan sektor  perpajakan  yakni  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan.  Isi  dari  undang-undang  tersebut  mengenai perubahan tarif yang digunakan untuk menentukan nilai PPN yang sebelumnya sebesar 10% kini berubah menjadi 11%, perubahan tersebut berlaku sejak tanggal 01 April  2022,  kemudian  tiga  tahun  berikutnya  yaitu  pada  01  Januari  2025  akan berubah lagi menjadi 12% (Rizkianti & Fatimah, 2023).
Menurut  laporan  realisasi  APBN  tahun  2023,  kekayaan  negara  melalui  sektor perpajakan  mengalami  pertumbuhan  sebesar  5,94%  dari  tahun  sebelumnya. Peningkatan  melalui  sektor  pajak  sendiri  ditopang  dengan  adanya  peningkatan penerimaan  pajak  melalui  sektor  PPh  sektor  Migas  dan  PPN.  Peningkatan penerimaan  pajak  melalui  sektor  PPh  Migas  dapat  terjadi  dikarenakan  adanya kenaikan harga komoditas minyak dan gas bumi sementara kenaikan pencapaian melalui sektor PPN dan PPnBM dan adanya perubahan tarif PPN. (Djufri, 2022) Tujuan kenaikan tarif tersebut untuk mendorong realisasi target penerimaan pajak dan sebagai upaya dalam pemulihan ekonomi. Dalam menyusun target penerimaan pajak,  pemerintah  terus  mengedepankan  kecermatan  dan  kerasionalitasan  yang sejalan  dengan  proyeksi  perekonomian  ke  depan.  kenaikan  tarif  PPN  ini menimbulkan berbagai pro kontra dari berbagai pihak karena terjadinya perbedaan kepentingan  antara  pihak-pihak  tersebut.  Kenaikan  tarif  PPN  ini  dapat  menjadi jalan  keluar  bagi  pemerintah  melihat  adanya  beberapa  kebutuhan  negara  dan masyarakat umum. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut kenaikan tarif  PPN  juga  bertujuan  menempatkan  Indonesia  sejajar  dengan  negara-negara OECD (The Organization for Economic Cooperation and Development). Pasalnya, saat  ini  tarif  PPN  Indonesia  masih  berada  di  bawah  rata-rata  tarif  negara  lain. (Bangsawan & Alkam, 2022)
Menurut Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and  Finance (Indef),  kondisi  utang  pemerintah  tersebut  menjadi  suatu  persoalan serius  karena  sudah  melewati  batas  psikologis  dari  30%  (tiga  puluh  persen) terhadap PDB. Menurut Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, kenaikan tarif PPN  ini  tidak  bertentangan  dengan  proses  pemulihan  ekonomi.  Sejumlah  PPN untuk kebutuhan pokok, edukasi, layanan kesehatan dan sosial tetap dikecualikan atau  dengan  kata  lain  tidak  akan  dikenakan  kenaikan  pajak.  Beliau  juga
menyebutkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pengumpulan pajak digital. (Rahayu & Suaidah, 2022)
Di  sisi  lain,  beberapa  pihak  juga  menentang  atau  merasa  keberatan  dengan kenaikan PPN ini.  Kenaikan tersebut akan berimbas kepada naiknya harga barang dan jasa di seluruh Indonesia. Hal itu akan mengakibatkan meningkatnya resiko turunnya daya beli masyarakat. Ia juga mengatakan, jika ada penyesuaian tarif PPN dari 10-15% (sepuluh sampai lima belas persen) maka hal ini tentunya akan terjadi kenaikan harga barang. Hal ini dapat menyebabkan daya beli masyarakat juga akan tertekan  karena PPN dibebankan kepada konsumen. Selain itu, menurut Ahmad Heri  Firdaus,  Peneliti Center  of  Industry  Trade and  InvestmentIndef , Kenaikan PPN akan  meningkatkan  biaya  produksi  dan  konsumsi  masyarakat  sehingga mengakibatkan sektor barang dan jasa turun dan berdampak kepada penjualan dan menyebabkan perekonomian tidak stabil. (Putri & Subandoro, 2022).
Pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia yang masih dibatas normal jika dibandingkan negara lain.
Tabel 1. Rata-Rata Tarif Standar PPN di Berbagai Kawasan tahun 2023
Sumber: Diolah oleh DDTC Fiscal Research dari Data IBFD Tax Research Platform (2023).
Rata-rata tarif PPN dari 127 negara di dunia adalah 15,4% (lima belas koma empat persen),  sedangkan  untuk  Asia  berada  di  angka  sekitar  12%  (dua  belas  persen) sementara tarif di Indonesia masih 11%, dengan demikian dapat disimpulkan, tarif PPN  Indonesia  berada  di  bawah  rata-rata  tarif  global  dan  Asia.  Khusus  untuk negara-negara Asean, tarif PPN memiliki rentang antara 7% (Singapura, Thailand) hingga  12%  (Filipina).  Beberapa  negara  lainnya,  seperti  Kamboja,  Laos,  dan Vietnam,  juga  memiliki  tarif  yang  sama  dengan  Indonesia,  yakni  10%.  Hal  ini tentunya tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk menaikkan tarif PPN. Seperti yang kita  ketahui  saat  ini,  Direktorat  Jenderal  Pajak  sedang  melakukan  reformasi perpajakan jilid ke-3. Namun, dengan reformasi baru ini kita berharap Indonesia akan berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik setelah tarif PPN dinaikkan. (DDTC, 2021).
Institusi pemungut pajak harus memperhatikan berbagai faktor dalam memungut pajak, salah satunya adalah asas pemungutan pajak. Dalam asas pemungutan pajak, terdapat berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi beberapa dari mereka adalah Adolf Wagner, Adam Smith dan W.J. Langen dengan pemikiran dan teori mereka masing -masing atas asas atau prinsip pemungutan pajak. Contohnya adalah asas keadilan yang dikemukakan oleh Adolf Wagner. Asas ini mempunyai arti  bahwa  pemungutan  pajak  harus  dilakukan  tanpa  mengenal  diskriminasi, dengan kondisi yang sama, harus diperlakukan sama juga. Selain Adolf Wagner, Adam  Smith  dalam  bukunya  juga  mengemukakan  prinsip-prinsip  pemajakan,
Kawasan 2023 Jumlah Negara Tarif Rata-Rata Afrika 33 15,3 Asia 31 12,0 Amerika 15 14,3 Eropa 37 20,2 Osenia 11 10,6 Global 127 15,4
salah satunya ada prinsip keadilan atau equality .  Prinsip keadilan ini berarti bahwa pemajakan memperhatikan hak dan kewajiban wajib pajak. Pembayar pajak dengan kondisi yang sama akan dikenai pajak yang sama (keadilan horizontal). Sementara wajib pajak dengan gaji yang lebih besar akan dikenakan pajak yang lebih besar daripada  wajib  pajak  yang  mempunyai  gaji  lebih  sedikit  (keadilan  vertikal). (Novianto & Ramadhan, 2023).
Secara teoritis tidak ada sanggahan terhadap kekuasaan Negara dalam melakukan pemungutan pajak terhadap rakyatnya. Permasalahan yang selalu di perdebatkan adalah apakah pemerintah telah adil dalam melakukan pemungutan pajak. Asas keadilan merupakan salah satu asas terpenting yang harus kita pertimbangkan di saat  memungut  pajak.  Selain  itu  manfaat  yang  didapat  masyarakat  juga  perlu diperhatikan.  Asas  manfaat  ini  bermakna  bahwa  Wajib  Pajak  yang  telah membayarkan  pajaknya  kepada  negara  dapat  merasakan  manfaat  dari  apa  yang telah  mereka  berikan  kepada  negara.  Pemerintah  perlu  menerapkan  asas  asas tersebut dengan baik. Terutama dengan adanya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai di  tahun  2025  yang  mewajibkan  masyarakatnya  menanggung  PPN  sebesar  12% (dua belas persen) (Novianto & Ramadhan, 2023).
Para pemangku kebijakan baiknya perlu menimbang ulang dan mengkaji lagi lebih dalam  terkait  rencana  tersebut. Alih-alih  akan  meningkatkan  kamajuan  ekonomi secara  signifikan,  kenaikan  PPN  dalam  waktu  dekat  justru  berpotensi  akan menimbulkan  efek  domino  yang  dapat  merugikan  negara  dan  membebani masyarakat. (Novianto & Ramadhan, 2023).
Berdasarkan konteks latar belakang yang disebutkan di atas, serta referensi yang ditemukan  oleh  penulis  yakni  penelitian  mengenai  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang Pribadi terkait wacana pengenaan pajak penghasilan terhadap objek natura yang ditulis  oleh  peneliti  Raharjo  &  Hasnawati  pada  tahun  2023,  penulis  termotivasi untuk melakukan sebuah survey penelitian lebih lanjut dari persepsi pengetahuan umum  masyarakat  terhadap  kenaikan  tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN),  asas keadilan, dan asas manfaat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah sebagai berikut:
1. Penelitian ini fokus terhadap persepsi dari masyarakat sebagai wajib pajak dari adanya perubahan regulasi didalam UU HPP yang didalamnya terdapat pasal yang mengkaji terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Persepsi  masyarakat  sebagai  wajib  pajak  pada  penelitian  ini  merupakan persepsi nyata sesuai dengan keadaan yang dirasakan oleh wajib pajak pada sampel dan populasi yang diambil.
Penelitian  ini  menambahkan  suatu  kegiatan  observasi  wawancara  untuk memperkuat hasil dari questioner responden wajib pajak yang telah diterima. Maka dari itu, penelitian ini memiliki judul “Analisa Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terkait Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menjadi 12% di tahun 2025”.

## METODE PENELITIAN Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif menggunakan data primer yang akan diteliti oleh peneliti dengan uji persepsi wajib pajak orang pribadi
dengan  menyebarluaskan  questioner  yang  dibagikan  kepada  masyarakat  umum sebagai  wajib  pajak  di  wilayah  Tangerang  dan  Jakarta.  Penelitian  Kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan dan untuk menjawab secara  lebih  detail  dari  segi  persepsi  wajib  pajak  orang  pribadi  terhadap permasalahan  yang  diteliti  yaitu  terhadap  kebijakan  kenaikan  tarif  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di tahun 2025. Questioner yang disebarkan dalam  penelitian  ini  mencakup  pertanyaan-pertanyaan  dengan  ruang  lingkup persepsi  pemahaman  umum  wajib  orang  pribadi  pajak  terkait  kebijakan  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN),  persepsi  asas  manfaat  dalam  pemungutan  pajak terhadap  kebijakan  kenaikan  tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN),  persepsi  asas keadilan  dalam  pemungutan  pajak  terhadap  kebijakan  kenaikan  tarif  Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## Metode Pengumpulan Data
Pada  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  data  primer  yang  dimana  peneliti menggunakan data yang dikumpulkan dalam jangka waktu tahun yang sama yang dikumpulkan  dan  dikelompokan  dengan  menyebar  luaskan  survey  questioner kepada para wajib pajak orang pribadi yang asal jenis pekerjaan nya berbeda-beda atau dikumpulkan pada tahun yang sama dalam satu waktu terhadap objek wajib pajak orang pribadi yang memiliki daya beli rendah maupun tinggi atau memiliki biaya hidup yang rendah maupun tinggi. Media Google Form dipilih oleh peneliti untuk melakukan survey questioner terhadap bagaimana persepi wajib pajak orang pribadi  terkait  kebijakan  kenaikan  tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  menjadi 12% di tahun 2025.
Pada penelitian ini, pengukuran terhadap variabel questioner responden dengan menggunakan  skala  likert  dalam  penelitian  ini  yang  terdiri  dari  pilihan  Sangat Tidak Setuju dengan skala (1) hingga Sangat Setuju dengan skala (6).
Populasi pada penelitian ini wajib pajak orang pribadi di  daerah Tangerang dan Jakarta, dan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan Convenience Sampling yang  merupakan  suatu  teknik  pemilihan  sampel  yang  didasarkan  atas  unsur kesengajaan  atau  kebetulan.  Sampel  pada  sebuah  penelitian  tersebut  dianggap dapat  dijadikan  sebagai  suatu  objek  atau  individu  yang  sesuai  untuk  dipakai menjadi sumber data atas penelitian yang sedang dilakukan (Sugiyono,2019).
Dalam  Penelitian  ini,  survey  questioner  yang  dibagikan  fokus  terhadap  para responden yang ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi yang memiliki daya beli rendah maupun tinggi sebagai konsumen. Responden yang ditargetkan oleh peneliti  sama-sama  memiliki  dampak  terhadap  adanya  kebijakan  kenaikan  tarif Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  dan  dari  masing-masing  responden  wajib  pajak orang pribadi yang memiliki daya beli tinggi dan memiliki selera konsumsi pada level  yang  tinggi  serta  pelaku  usaha  pasti  akan  memiliki  suatu  pandangan  atau persepsi  yang  berbeda  dari  adanya  kebijakan  mengenai  kenaikan  tarif  Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Responden pada penelitian ini terdiri dari berbagai jenis kalangan  wajib  pajak  orang  pribadi  dapat  terdiri  dari  masyarakat  kalangan menengah ke bawah hingga kalangan menengah ke atas.

## Definisi Operasional Variabel Pemahaman Umum Wajib Pajak
Definisi  pemahaman  umum wajib  pajak  terkait  regulasi  tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini adalah seberapa jauh tingkat pengetahuan umum dari wajib pajak terhadap  kebijakan  tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN).  (Raharjo  &  Hasnawati 2023)
Variabel  ini  diukur  dengan  menggunakan  5  pertanyaan  atau  pernyataan  pada questioner antara lain sebagai berikut:
a. Saya sudah memahami ketentuan terkait kenaikan tarif PPN menjadi 12 % yang akan berlaku di tahun 2025.
b. Saya Setuju dengan ketentuan tarif PPN dinaikan menjadi 12 % di tahun 2025 yang diatur lebih lanjut didalam UU HPP.
c. Menurut  saya  kenaikan  tarif  PPN  menjadi  12  %  akan  membuat  wajib  pajak terbebani.
d. Kenaikan  tarif  PPN  12  %  di  tahun  2025  akan  mendorong  dan  menunjang pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat.
e. Menurut saya kenaikan tarif PPN menjadi 12 % di tahun 2025 seharusnya dapat disosialisasikan lebih luas lagi kepada masyarakat

## Asas Keadilan Perpajakan
Asas  keadilan  pemungutan  pajak  adalah  konsep  antara  kemampuan,  atau  asas keadilan, dari keseimbangan antara beban pajak yang dipungut oleh negara dengan pendapatan  pembayaran  pajak,  dan  negara  ditegaskan  untuk  tidak memperlakukan warganya secara tidak adil, (Waluyo, 2014).
Asas keadilan perpajakan terkait persepsi dari wajib pajak pada penelitian ini untuk meng-uji persepsi apakah kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah  sesuai  dengan  kondisi  perekonomian  negara  dan  apakah  sudah mencerminkan  asas  keadilan  perpajakan  dalam  pemungutan  pajak  yang  tidak bersifat diskriminatif. Variabel ini diukur dengan menggunakan 5 pertanyaan atau pernyataan pada questioner antara lain sebagai berikut, yaitu:
a. Saya setuju tarif PPN dinaikan menjadi 12% di tahun 2025, karena hal ini sudah sesuai  dengan  asas  keadilan  pemungutan  pajak  sebagai  Upaya  mengimbangi ketimpangan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
b. Saya setuju jika tarif PPN dinaikan menjadi 12% di tahun 2025, karena hal ini sebagai  wujud  optimalisasi  penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) sekaligus telah menerapkan asas keadilan bagi masyarakat sebagai wajib pajak.
c. Saya setuju kenaikan tarif PPN menjadi 12% di tahun 2025 sudah mencerminkan asas keadilan bagi wajib pajak khususnya masyarakat kelas menengah bawah.
d. Saya  setuju  kebijakan  kenaikan  tarif  PPN  menjadi  12%  di  tahun  2025  sudah mencerminkan  asas  keadilan  bagi  wajib  pajak  khususnya  masyarakat  yang memiliki  daya  beli  yang  sangat  tinggi  dan  mempunyai  selera  konsumsi pada level yang tinggi.
e. Saya setuju ketetapan kementrian keuangan sudah mencerminkan asas keadilan, mengenai  pengecualian  terhadap  sejumlah  PPN  untuk  kebutuhan  pokok, edukasi, layanan kesehatan, layanan sosial, DPR, dan pemerintah atau dengan kata lain tidak dikenakan kenaikan PPN.
f. Saya  setuju  kenaikan  tarif  PPN  menjadi  12%  akan  menyebabkan  biaya kebutuhan hidup masyarakat sebagai wajib pajak meningkat

## Asas Manfaat Perpajakan
Asas  manfaat  perpajakan  pada  penelitian  ini  merupakan  suatu  pengukuran  uji persepsi dari persepsi wajib pajak terkait apakah pendapatan Negara dari sektor perpajakan yang diterima dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini nantinya akan di distribusikan kembali kepada masyarakat luas atau wajib pajak yang bermanfaat dapat  berupa,  fasilitas  umum,  bantuan  operasional  pendidikan,  pembangunan berkelanjutan Negara yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, dan sebagai nya. Variabel ini diukur dengan menggunakan 5 pertanyaan atau pernyataan pada questioner antara lain sebagai berikut:
a. Saya setuju kenaikan tarif PPN menjadi 12% di tahun 2025 dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi indonesia.
b. Hasil  pendapatan  negara  dari  kenaikan  tarif  PPN  nantinya  akan  digunakan untuk pembangunan negara salah  satunya dapat berupa fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai wajib pajak dan dapat digunakan seksama
c. Menurut  saya  kenaikan  tarif  PPN  akan  mampu  mendorong  pembangunan berkelanjutan negara untuk masyarakat
d. Terkait kententuan tarif PPN ini saya yakin dapat bermanfaat bagi kepentingan rakyat seperti pemberian bantuan operasional pendidikan dan jaring pengaman sosial.
Saya yakin bahwa besaran manfaat yang akan diterima masyarakat atas kenaikan tarif  PPN  ini  nantinya  akan  sebanding  dengan  manfaat  yang  diterima  secara keseluruhan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji  validitas  pada  sebuah  penelitian  digunakan  untuk  sebuah  uji  dalam menentukan valid atau tidaknya dari sebuah pertanyaan atau pernyataan yang ada didalam  sebuah  questioner  penelitian.  Dalam  uji  validitas,  suatu  data  penelitian dapat dikatakan valid jika nilai R hitung lebih dari R tabel. Didalam penelitian ini, untuk penelitian mengetahui nilai R hitung maka dapat diketahui dengan rumus df =  n – 2.  Yang  dimana  df  tersebut  melambangkan  sebuah  sampel  responden questioner yang telah terkumpulkan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 185. Untuk mengetahui nilai R hitung maka 165 – 2 = 163 maka dalam R Tabel yang dipilih ialah sebesar 0.1532.
Uji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan sebagai alat ukur untuk melakukan uji  konsistensi  terhadap  hasil questioner  yang  telah  diterima.  Sebuah  data  dapat dikatakan  konsisten  atau  reliabel  apabila  koefisien  Cronbach  Alpha  dari  data tersebut  telah  lebih  dari  0,60.  Untuk  hasil  uji  validitas  dan  reliabilitas  dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:
Tabel 2. Uji Validitas dan Reliabilitas Aspek Uji Item Pertanyaan R hitung R Tabel Cronbach ’s Alpha Keterangan Pemahaman Umum 1 0.833 0.1532 0.897 Valid 2 0.745 0.1532 Valid 3 0.866 0.1532 Valid 4 0.873 0.1532 Valid 5 0.905 0.1532 Valid Asas Keadilan 1 0.864 0.1532 0.924 Valid 2 0.877 0.1532 Valid 3 0.809 0.1532 Valid 4 0.876 0.1532 Valid 5 0.884 0.1532 Valid 6 0.827 0.1532 Valid Asas Manfaat 1 0.804 0.1532 0.866 Valid 2 0.776 0.1532 Valid 3 0.834 0.1532 Valid 4 0.811 0.1532 Valid 5 0.818 0.1532 Valid
Berdasarkan Tabel 2, maka dapat disimpulkan bahwa nilai R hitung lebih besar dari R tabel maka dari itu dapat dikatakan dalam aspek aspek variabel yang di uji dalam penelitian ini seperti aspek pemahaman umum, aspek asas keadilan, dan aspek asas manfaat terhadap wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura telah valid. Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas, maka dapat disimpulkan sebgai berikut :

## 1. Pemahaman Umum
Dengan  berdasarkan  tabel  2  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai Cronbach’s  Alpha  sebesar  0.897  >  0,60  sehingga  dapat  dikatakan  reliabel. Artinya, seluruh item pertanyaan maupun pernyataan pada aspek pemahaman umum telah konsisten dan memiliki reliabilitas yang kuat.

## 2. Asas Keadilan
Dengan  berdasarkan  tabel  2  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai Cronbach’s  Alpha  sebesar  0.924  >  0,60  sehingga  dapat  dikatakan  reliabel. Artinya,  seluruh  item  pertanyaan  maupun  pertanyaan  maupun  pernyataan pada aspek asas keadilan telah konsisten dan memiliki reliabilitas yang kuat.
3. Asas Manfaat
Dengan  berdasarkan  tabel  2  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai Cronbach’s  Alpha  sebesar  0.8 66  >  0,60  sehingga  dapat  dikatakan  reliabel. Artinya, seluruh item pertanyaan maupun pernyataan pada aspek asas manfaat telah konsisten dan memiliki reliabilitas yang kuat.

## Uji Tabulasi Silang Crosstab & Uji Persepsi
Tujuan  analisis  crosstab  pada  penelitian  ini  ialan  sebagai  alat  ukur  untuk mengetahui tingkat persepsi jawaban dari para responden untuk dilakukannya uji persepsi.  Data  karakteristik  responden  dibagi  menjadi  6  kelompok  yaitu  latar belakang wajib pajak, usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, lama bekerja,  penghasilan perbulan, dan biaya kebutuhan hidup perbulan. Adapun berikut dibawah ini hasil dari analisis crosstab berdasarkan hasil uji tabulasi silang yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 29, yaitu :
Tingkat  persepsi  aspek  pemahaman  umum  berdasarkan  kriteria  latar  belakang biaya kebutuhan hidup perbulan responden:
Tabel 3. Crosstab Aspek Pemahaman Umum Latar Belakang Biaya Kebutuhan Hidup
Tingkat  persepsi  aspek  asas  keadilan  berdasarkan  kriteria  latar  belakang  biaya kebutuhan hidup perbulan responden:
Tabel 4. Crosstab aspek asas keadilan latar belakang Biaya Kebutuhan Hidup
Tingkat  persepsi  aspek  asas  manfaat  berdasarkan  kriteria  latar  belakang  biaya kebutuhan hidup perbulan responden:

## Tabel 5. Crosstab aspek asas manfaat latar belakang Biaya Kebutuhan Hidup
Persepsi  pemahaman  umum  wajib  pajak  orang  pribadi  terhadap  kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% di tahun 2025
Dalam  penelitian  yang  telah  dilakukan  menggunakan  survey  questioner  yang dibagikan, maka dapat diketahui wajib pajak orang pribadi telah mengetahui dan memahami  pengertian  atas  pemahaman  umum  terkait  kebijakan  kenaikan  tarif PPN menjadi 12% di tahun 2025 dengan memiliki suatu persepsi yang tidak setuju dari adanya kebijakan kenaikan tarif PPN yang diatur didalam Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

## Persepsi asas keadilan wajib pajak orang pribadi terhadap kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% di tahun 2025
Persepsi responden wajib pajak orang pribadi dengan berdasarkan hasil questioner yang diterima dan yang telah diolah menggunakan uji tabulasi silang crosstab, para wajib  pajak  orang  pribadi  memiliki  persepsi  tidak  setuju  yang  mengatakan  dari adanya  perubahan  regulasi  kenaikan  tarif  PPN  ini  belum  dapat  mencerminkan suatu asas keadilan didalam pemungutan pajak nantinya.

## Persepsi asas manfaat wajib pajak orang pribadi terhadap kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% di tahun 2025
Persepsi  responden  wajib  pajak  orang  pribadi  dengan  berdasarkan  hasil perbandingan  antara  persepsi  tidak  setuju  dengan  persepsi  setuju  dari  data questioner yang telah diterima, wajib pajak mendominasi dengan memiliki persepsi yang setuju atas aspek manfaat didalam kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12%.

## SIMPULAN
Maksud dan tujuan dari adanya penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaiman persepsi  dari  para  responden  wajib  pajak  orang  pribadi  dari  adanya  sebuah perubahan regulasi kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% di tahun 2025 yag sebagaimana diatur didalam Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan  adanya  sebuah  kebijakan  kenaikan  tarif  PPN  ini,  dapat  menimbulkan
sebuah pro dan kontra yang terjadi secara langsung di lingkungan, khususnya bagi masyarakat selaku wajib pajak orang pribadi serta konsumen yang sudah memiliki daya beli yang sangat tinggi dan memiliki selera konsumsi pada level yang tinggi. Peneliti  melakukan peneltian serta survey untuk mengetahui persepsi dari  wajib pajak  orang  pribadi  dari  adanya  kebijakan  kenaikan  tarif  PPN  12%  ini  dengan menganalisisnya  melalui  persepsi  wajib  pajak  orang  pribadi  terhadap  aspek pemahaman umum, aspek asas keadilan, dan aspek asas manfaat didalam adanya kebijakan  ini.  Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  dan  pengolahan  data  dari  para responden,  maka  telah  dapat  disimpulkan  dan  diuraikan  menjadi  suatu kesimpulan, yaitu sebagai berikut:
1. Berdasarkan  hasil  penelitian,  secara  umum  para  wajib  pajak  telah  memiliki pemahaman umum atas perubahan regulasi mengenai kebijakan kenaikan tarif PPN dengan memiliki persepsi yang tidak setuju jika tarif PPN akan dinaikan di tahun  2025  menjadi  12%.  Persepsi  wajib  pajak  orang  pribadi  terhadap  aspek pemahaman  umum  dari  adanya  suatu  kebijakan  kenaikan  tarif  PPN  dapat disebabkan  dari  kurangnya  sosialisasi  dari  pihak  pemerintah  atau  Direktorat Jenderal  Pajak  terkait  adanya  suatu  ketentuan  perubahan  regulasi  yang menyatakan kenaikan tarif PPN menjadi 12 akan diterapkan pada tahun 2025, yang sebagaimana dijelaskan dalam Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Persepsi  wajib  pajak  orang  pribadi  terhadap  aspek  asas  keadilan  didalam kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% di tahun 2025 ini memiliki persepsi yang tidak setuju. Wajib pajak memiliki persepsi tidak setuju dari adanya sebuah kebijakan  kenaikan  tarif  PPN  menjadi  12%  ini  dinilai  belum  mampu mencerminkan asas keadilan didalam pemungutan pajak. Dari segi wajib pajak kelas  menengah  kebawah,  persepsi  tidak  setuju  ini  dapat  disebabkan  oleh bertambahnya  besaran  nominal  beban  pajak  pada  barang  kena  pajak  yang merupakah kebutuhan hidup sehari – hari. Dan untuk dari segi wajib pajak kelas menengah keatas, persepsi tidak setuju yang belum mencerminkan asas keadilan didalam kebijakan kenaikan tarif PPN tersebut dapat disebabkan faktor selera gaya hidup yang tinggi, maka beban pajak yang meningkat akan mempengaruhi kebutuhan hidup menjadi semakin meningkat.
3. Wajib pajak orang pribadi memiliki persepsi setuju atas asas manfaat didalam regulasi terakait kebijakan kenaikan tarif PPN ini yang dinilai dapat membantu sumber  pemasukan  negara  yang  digunakan  untuk  pembangunan  nasional berkelanjutan demi Indonesia yang lebih maju yang dapat bermanfaat dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Thamrin. 2017. Manajemen Pemasaran. PT Raja Grafindo Persada : Depok. Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan  Asas  Kepentingan  Nasional.  Perspektif  Hukum ,  22(2),  215 – 239. https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131
Ajzen, I. and Fishbein, M. 1980. Understanding attitudes and predicting social behavior . Englewood Cliffs, NJ: Prentice.Hall.
Ajzen, I. and Fishbein, M. 2005. The influence of attitudes on behavior . In Albarracin, D.,  Johnson,  BT.,  Zanna  MP.  (Eds),  The  handbook  of  attitudes,  Lawrence Erlbaum Associates
Ayuningrum,N.,  &  Saputra,  F.  (2023). Dampak  Kenaikan  Tarif  PPN  11%  Pada Penjualan Pt. Eloda Mitra Cabang Palembang . Journal: Economic Insight
Bangsawan, A., & Alkam, R. (2022). Implikasi atas Kenaikan Tarif PPN terhadap Orang Pribadi  dan  Pengusaha  Guna  Optimalisasi  Penerimaan  Negara  Pasca  Pandemi. SEIKO : Journal Of Management & Business. 6(2). Djufri, D. (2022) Dampak Pengenaan Ppn 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai Uu No.7 Thn 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Di Indonesia . Journal Of Social Research , 1(5).
Fajriana, N., Irianto, G., & Andayani, W. (2023). The Role Of Tax Fairness And Taxpayer
Trust In Building Voluntary Compliance In Msme Taxpayers. International Journal of Business and Society, 24(1), 478 – 487. https://doi.org/10.33736/ijbs.5629.2023
Fitriya,  F.  (2023). Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Peraturan  Tarif  PPN  11  Persen . https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/
Ghozali,  I.,  &  Latan,  H.  (2015). Partial  Least  Squares  Konsep,  Teknik  dan  Aplikasi MEnggunakan  Program  SmartPLS  3.0  (2nd  ed.). Semarang:  Badan  Penerbit UNDIP
Hubert, M., & Anis , I. . (2024). Analisis Pelaporan Dan Kesesuaian Pajak Pertambahan Nilai  Terhadap  Undang-Undang  Yang  Dilakukan  Pt.  Megah  Megalon  Industries Masa  Januari-Desember  2022 . Mufakat:  Jurnal  Ekonomi,  Manajemen  Dan
Akuntansi, 3(1), 88 – 96.  https://doi.org/10.572349/mufakat.v3i1.1733
Hutapea,  H.,  Manurung,  A.,  &  Sihotang,  K.  (2023). Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak UMKM  Atas  Undang-Undang  HPP,  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS), 4(3), 987-995. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2889
Ionescu  (Haralambie),  C.M.,  Haralambie,  G.  A.  (2023). Analysis  of  taxpayers' perception of the tax evasion phenomenon. Romanian Journal of Economics , 57(2), pp. 50 – 62
Jauhari, Z., & Soepriyanto, G. (2023). An Analysis Of Corporate Taxpayers’ Perception Of Covid-19 Tax Incentives . Indonesian Journal Of Multisciplinary Sciene, 2(8). Liyana, N. F. (2021). Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Bukti Empiris serta Dampaknya Secara Makroekonomi. Jurnal Pajak Indonesia., 5(2), 124-135.
Machrus, H., & Purwono, U. (2010). Pengkuran Perilaku berdasarkan Theory of Planned Behavior . INSAN, 12(April), 64 – 71.
Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016 . Yogyakarta: Penerbit Andi Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018 . Yogyakarta: Penerbit Andi Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2019 . Yogyakarta: Penerbit Andi Muljono,  D.  (2010). Akuntansi  Pajak  dan  Ketentuan  Umum  Perpajakan .  Jakarta  : Penerbit Andi
Natalia, N., & Fajriana, I. (2023). Analisis Pengaruuh Kenaikan Tarif PPN 11% di Sektor Perdagang an. PROCEEDING : Multi Data Palembang Student Conference,
Nordin, K., & Ramli, K. (2020) Tax Complian ce: Taxpayers’ View (Perception ). 12(4).
Novianto, R. W., Ramadhan, R. D. P., Azzahra, S. F., & Irawan, F. (2023). Menelaah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Ditinjau dari Asas Keadilan. Jurnalku, 3(2),
187 – 195. https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i2.454
Putri, P., Gerhana, V., & Subandoro, A. (2022) Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif Ppn
11% Terhadap Penjualan Pada PT X . Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi , 3 (1). pp. 54-58. ISSN 2723-6501
Raharjo,  F.  A.,  &  Hasnawati,  H.  (2023). Persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Terkait Wacana  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Terhadap  Objek  Natura/Kenikmatan. Educoretax, 3(3), 173 – 191. https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i3.491
Rahayu,  P.,  &  Suaidah,  I.  (2022). Pengaruh  Keadilan,  Perilaku,  Persepsi  Penerapan
Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak.  Ekonomi,  Keuangan,  Investasi  Dan  Syariah  (EKUITAS), 3(4),  939-945. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1553
Rizkianti,  R.  R.,  &  Fatimah  ,  H.  .  (2023). Analisis  Dampak  Kenaikan  Tarif  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Penjualan Pada PT. XYZ Cabang Tangerang.
Mufakat:  Jurnal  Ekonomi,  Manajemen  Dan  Akuntansi, 2(4),  199 – 206.
https://doi.org/10.572349/mufakat.v2i4.810
S.  Priambodo,  and  B.  Prabawani, "Pengaruh  Persepsi  Manfaat,  Persepsi  Kemudahan Penggunan,  Dan  Persepsi  Risiko  Terhadap  Minat  Menggunakan  Layanan  Uang Elektronik  (Studi  Kasus  Pada  Masyarakat  Di  Kota  Semarang)," Jurnal  Ilmu
Administrasi  Bisnis, vol.  5,  no.  2,  pp.  127-135,  Mar.  2016. https://doi.org/10.14710/jiab.2016.11294
Shalshabilla,C.  (2023 )  Analisis  Persepsi  Wajib  Pajak  Terhadap  Penerapan  Aplikasi  e- Faktur dalam Mengurangi Cost of Compliance . Skripsi thesis, Fakultas Ekonomi.
Smith, A., (1991). "The Wealth of Nations". London: David Campbell Publishers Sugiyono  (2019). Metode  Peneltian  Kuantitaif,  Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung: Alphabet.
Suwarman, U. (2003). Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran.
Ghalia Indonesia .
Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009
Waluyo. (2005). Akuntansi Pajak . Jakarta Penerbit: Salemba Empat Wulandari, S., & Budiaji, A. (2022). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam. 8(2).