Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 1. No. 1 (2016) 37-46 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
Page | 37
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol.1 No.1 2016
EVALUASI  DAN DESAIN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PPN DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI KINERJA SUBDINAS PERPAJAKAN PADA PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG PERAK
Anindya Retno Wardhani 1
A.A Gde Satia Utama 2

## ABSTRACT
Branch  of  PT  Pelabuhan  Indonesia  III  (Persero)  in  Tanjung  Perak  is  one  of  the institution  body  that  appointed  by  the  Government  to  carry  out  the  collection  and remittance of WAPU VAT according to PMK No. 85 / PMK.03 / 2012 (amended by PMK  No.  136 /  PMK.03  /  2012).  WAPU  VAT  collection  and  deposit  system  are inefficient because it requires a lot of time and effort when it comes to input the data entry  of  tax  invoice,  printing  Tax  Deposit  and  sent  it  to  Bank  Perception.  Three steps activities need to be done more than once. Therefore, Branch of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) in Tanjung Perak need the collection and remittance of the WAPU  VAT  system  that  sufficient  to  improve  the  efficiency  of  tax  suboffices performance.This  research  aims  to  design  the  accounting  information  system  for collecting  and  depositing  process  WAPU  VAT.  WAPU  VAT  Deposit  using  e-tax payment  application  are  expected  to  overcome  the  problems  that  will  arise  in  the WAPU  VAT  system  deposit.Exploratory  qualitative  approach  with case  study method chosen in order to dig up the real problem occurs and find a solution. This research are expected to contribute significantly towards Branch of PT Pelabuhan Indonesia  III  (Persero)  in  Tanjung  Perak  as  a  research  subject.  In  addition,  the implementation  of  draft  e-tax  application  payment  system  are  expected to  improve efficiency process of collection and remittance of WAPU VAT.
Keyword : System design, wapu VAT, efficiency, e-tax payment

## 1. Pendahuluan
Sejak diberlakukannya PMK nomor 85/PMK.03/2012 tanggal 1 Juli 2012, terdapat  kewajiban  PT  Pelindo  III  (Persero)  Cabang  Tanjung  Perak  untuk memungut dan menyetor PPN WAPU, tetapi ada beberapa kendala yang dialami antara lain : rekanan tidak melampirkan surat setoran pajak, rekanan terlambat menyerahkan faktur pajak ke subdinas perpajakan, terjadi kesalahan penyetoran.
1 Corresponding author : Mahasiswa Universitas Airlangga, Jl. Airlangga No. 4 Surabaya. Telp. (031) 5033642, (031) 5036584
Email : whardani.retno@gmail.com
2 Corresponding author : Dosen PDD Universitas Airlangga, Jl. Wijaya Kusuma, No. 113 Banyuwangi Telp. (0333) 417788, 0817339278, 08113423795 Email : gde.agung@feb.unair.ac.id

## ARTICLE INFO
Article History :
Received 23 August 2016 Accepted 23 October 2016 Availabe online 25 November 2016
Page | 38
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol.1 No.1 2016
Pekerjaan yang dilakukan subdinas perpajakan terkait pemungutan dan penyetoran PPN  WAPU  dinilai  kurang  efisien  karena  harus  melakukan  rekap  faktur,  pembukuan faktur, pencetakan SSP, penyetoran PPN ke Bank yang dilakukan berulang kali, penarikan data  untuk  pelaporan  SPT.  Hal  ini  mendorong  subdinas  perpajakan  untuk  melakukan efisiensi dalam hal penghematan waktu dan tenaga dengan cara merancang sistem untuk menyimpan database faktur pajak sehingga tidak membutuhkan pengentrian berulang kali dan  menggunakan  sistem  pembayaran  dengan  e-tax  payment  sehingga  tidak  perlu melakukan pencetakan SSP dan pembayaran pajak tidak perlu lagi dilakukan  ke bank.
Sejak  diberlakukannya  PMK  nomor  85/PMK.03/2012  tanggal  1  Juli  2012, terdapat kewajiban PT Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Perak untuk memungut dan  menyetor  PPN  WAPU,  tetapi  ada  beberapa  kendala  yang  dialami  antara  lain  : rekanan tidak melampirkan surat setoran pajak,, rekanan terlambat menyerahkan faktur pajak ke subdinas perpajakan, terjadi kesalahan penyetoran. Pekerjaan yang dilakukan subdinas  perpajakan  terkait  Pemungutan  dan  Penyetoran  PPN  WAPU  dinilai  kurang efisien  karena  harus  melakukan  rekap  faktur,  pembukuan  faktur,  pencetakan  SSP, penyetoran PPN ke Bank yang dilakukan berulang kali, penarikan data untuk pelaporan SPT.  Hal  ini  mendorong  subdinas  perpajakan  untuk  melakukan  efisiensi  dalam  hal penghematan  waktu  dan  tenaga  dengan  cara  merancang  sistem  untuk  menyimpan database  faktur  pajak  sehingga  tidak  membutuhkan  pengentrian  berulang  kali  dan menggunakan  sistem  pembayaran  dengan  e-tax  payment  sehingga  tidak  perlu melakukan pencetakan SSP dan pembayaran pajak tidak perlu lagi dilakukan  ke bank.
Evaluasi dan Desain Sistem  Informasi  Akuntansi  yang seperti apa  yang  akan dibuat  dalam  mengatasi  kendala  dan  meningkatkan  efisiensi  kinerja  subdinas perpajakan  ?.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  mendesain  sistem  informasi  akuntansi untuk  proses  pemungutan  dan  penyetoran  Pajak  Pertambahan Nilai  Wajib  Pungut sehingga  dapat  meningkatkan  efisiensi  kinerja  subdinas  perpajakan  di  PT  Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak.

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1 Pajak Pertambahan Nilai
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean  yang  dikenakan  secara  bertingkat  di  setiap  jalur  produksi  dan  distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai.

## 2.2 Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai
Pada  tanggal  6  Juni  2012  diterbitkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  85/PMK.03/2012  Tentang  Penunjukan  Badan  Usaha  Milik  Negara Untuk  Memungut,  Menyetor,  dan  Melaporkan Pajak  Pertambahan  Nilai  atau  Pajak Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah,  Serta  Tata  Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.
PPN atau PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa  Kena Pajak oleh  rekanan  kepada  BUMN dipungut, disetor, dan  dilaporkan oleh BUMN.  Rekanan  merupakan Pengusaha  Kena  Pajak  yang  melakukan  penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada BUMN.
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 1. No. 1 (2016) 37-46 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
Page | 39
Jurnal Riset
Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol.1 No.1
2016
PPN  atau  PPnBM  yang  terutang,  dipungut,  disetor,  dan  dilaporkan  oleh rekanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Rekanan wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena  Pajak  kepada  BUMN,  yang  harus  dibuat  pada  saat  penyerahan  Barang  Kena Pajak  dan/atau  penyerahan  Jasa  Kena  Pajak,  penerimaan  pembayaran  dalam  hal penerimaan  pembayaran  terjadi  sebelum  penyerahan  Barang  Kena  Pajak  dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan  sebagai  tahap  pekerjaan.  Pemungutan  PPN  atau  PPnBM  dilakukan  pada saat bersamaan dengan pembuatan faktur pajak.
BUMN wajib menyetorkan PPN atau PPnBM yang telah dipungut ke Kantor Pos/Bank Persepsi paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak  berakhir,  dan  melaporkan  ke Kantor  Pelayanan  Pajak  tempat  BUMN  terdaftar paling  lama  pada  akhir  bulan  berikutnya  setelah  berakhirnya  Masa  Pajak  dengan menggunakan SPT PPN bagi pemungut PPN. Dan dilampiri dengan daftar nominatif Faktur Pajak dan SSP.

## 2.3 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran
Tata  cara  pemungutan  dan  penyetoran  setelah  dikeluarkannya  Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  136/PMK.03/2012  tentang  Perubahan Penunjukan  Badan Usaha Milik  Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak  Pertambahan  Nilai  atau  Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah  ,  serta  tata  cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan nya adalah sebagai berikut :
1. Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada BUMN.
2. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.
3. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas Rekanan, dan penandatanganan SSP tersebut dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama Rekanan.
4. Dalam  hal  penyerahan  BKP  selain  terutang  PPN  juga  terutang  PPnBM,  maka Rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.
5. Faktur Pajak sebagaima dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan sebagai berikut :
a. Lembar kesatu untuk BUMN; dan b.Lembar kedua untuk Rekanan.
6. SSP  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  1  dibuat  rangkap  4  (empat)  dengan peruntukan sebagai berikut :
a. Lembar kesatu untuk Rekanan;
b. Lembar kedua untuk KPPN melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos;
c. Lembar ketiga untuk Rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN; dan d. Lembar keempat untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos.
7. BUMN  yang  melakukan  pemungutan  PPN  atau  PPN  dan  PPnBM  harus membubuhkan  cap  "Disetor  Tanggal......"  dan  menandatangani  pada  Faktur  Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5.
8. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM.
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 1. No. 1 (2016) 37-46 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
Page | 40
Jurnal Riset Akuntansi dan
Bisnis Airlangga Vol.1 No.1 2016

## 2.4 Sistem Informasi Akuntansi
Sistem adalah serangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan (Romney, 2012:2). SIA terdiri dari lima komponen (Romney, 2012:3) :
1. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi.
2. Prosedur-Prosedur, baik manual maupun  yang terotomatisasi,  yang dilibatkan dalam mengumpulkan,  memproses,  dan  menyimpan  data  tentang  aktivitas-aktivitas organisasi.
3. Data tentang proses-proses bisnis organisasi.
4. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi.
5. Infrastruktur  teknologi  informasi,  termasuk  komputer,  peralatan  pendukung (peripheral device), dan peralatan untuk komunikasi ringan.
SIA  dapat  menambah  nilai  bagi  organisasi  dengan  cara  memberikan  informasi yang akurat dan tepat waktu, agar kelima aktivitas utama rantai nilai dapat dilaksanakan dengan  efektif  dan  efisien.  SIA  yang  dirancang  dengan  baik  dapat  melakukan  hal  ini dengan cara (Romney, 2012:11) :
1. Memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya untuk menghasilkan produk atau jasa.
2. Memperbaiki efisiensi.
3. Memperbaiki pengambilan keputusan
4. Berbagi pengetahuan
Data mengarah pada fakta-fakta yang kita kumpulkan, simpan, dan proses dengan sistem  informasi,  sedangkan  informasi  adalah  data  yang  telah  diatur  dan  diproses  untuk memberikan arti.  Karakteristik informasi yang berguna (Romney, 2012:12) :
1. Relevan
Informasi itu  relevan  jika  mengurangi  ketidakpastian,  memperbaiki  kemampuan pengambil  keputusan  untuk  membuat  prediksi,  mengkonfirmasikan  atau memmperbaiki ekspektasi mereka sebelumnya.
2. Andal Informasi itu andal jika bebas dari kesalahan atau penyimpangan, dan secara akurat mewakili kejadian atau aktivitas di organisasi.
3. Lengkap
Informasi  itu  lengkap  jika  tidak  menghilangkan  aspek-aspek  penting  dari  kejadian yang merupakan dasar masalah atau aktivitas-aktivitas yang diukurnya.
4. Tepat Waktu Informasi itu tepat waktu jika diberikan pada saat yang tepat untuk memungkinkan pengambil keputusan menggunakannya dalam membuat keputusan.
5. Dapat dipahami Informasi dapat dipahami jika disajikan dalam bentuk yang dapat dipakai dan jelas.
6. Dapat diverifikasi
Informasi dapat diverifikasi jika dua orang dengan pengetahuan  yang baik, bekerja secara independen dan masing-masing akan menghasilkan informasi yang sama.
SIA  suatu  organisasi  memainkan  peranan  penting  dalam  membantu  organisasi mengadopsi dan mempertahankan posisi strategis. Mencapai kesesuaian  yang baik antar aktivitas membutuhkan pengumpulan data tiap aktivitas. Hal lain yang juga penting adalah sistem informasi harus mengumpulkan dan mengintegrasikan baik data keuangan, maupun non keuangan dari aktivitas-aktivitas organisasi (Romney, 2012:17).
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 1. No. 1 (2016) 37-46 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
Page | 41
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol.1 No.1
2016

## 2.5 Pengembangan Sistem
Pengembangan  sistem  adalah  suatu  jenis  pemecahan  masalah  yang  terstuktur dengan  aktivitas  yang  jelas.  Aktivitas-aktivitas  ini  terdiri  atas  analisis  sistem, perancangan  sistem,  pemrograman,  pengujian,  konversi, serta  produksi  dan pemeliharaan (Laudon, 2012:208).
a) Analisis Sistem
Adalah  analisis  masalah  yang  dicoba  diselesaikan  perusahaan  dengan  sistem informasi.  Tahap  ini  terdiri  atas  pendefinisian  masalah,  identifikasi  penyebab, pencarian  solusi,  dan  identifikasi kebutuhan  informasi  yang  harus  dipenuhi  oleh suatu solusi sistem.
b) Perancangan Sistem Menjelaskan  spesifikasi  sistem  yang  akan  melakukan  fungsi-fungsi  yang diidentifikasi  pada  saat  analisis  sistem.  Spesifikasi  ini  harus  menangani  semua komponen manajerial, organisasional, dan teknologi dari solusi sistemnya.
c) Pemrograman Spesifikasi  sistem  yang  disiapkan  selama  perncangan  diterjemahkan  ke  dalam kode program.
d) Pengujian Pengujian  yang  mendalam  dan  seksama  harus  dilakukan  untuk  mengetahui apakah  sistem  memberikan  hasil-hasil  yang  benar.  Pengujian  sistem  menguji sistem informasi secara keseluruhan. Uji penerimaan memberikan sertifikasi akhir bahwa  sistem  siap  digunakan  dalam  situasi  produksi.  Rencana  pengujian  ini mencakup semua persiapan untuk rangkaian pengujian yang baru saja dijelaskan.
e) Konversi Adalah proses perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Empat strategi konversi yang  utama  dapat  dilakukan  :  strategi  paralel,  strategi  pindah  langsung,  strategi studi percontohan, dan strategi pendekatan bertahap.
f) Produksi
Setelah  sistem  yang  baru  dipasang  dan  konversinya  selesai  dilakukan,  sistem tersebut dikatakan berada dalam kondisi produksi.
g) Pemeliharaan Perubahan  perangkat  keras,  peranti  lunak,  dokumentasi,  atau  prosedur  dalam sistem  produksi  untuk  memperbaiki kesalahan,  memenuhi  kebutuhan  baru,  atau meningkatkan efisiensi pemrosesan.

## 2.6 Konsep Efisiensi
Efisiensi  terjadi  karena  adanya  suatu  kegiatan  atau  usaha  yang  dinilai  oleh perusahaan/lembaga telah banyak menghabiskan sumber daya namun manfaat  yang dirasakan oleh  perusahaan  sangatlah  kecil,  maka  perusahaan/lembaga  tersebut melakukan  peninjauan  kembali  semua  aspek  yang  ikut  serta  dalam  kegiatan/usaha yang  lain  oleh  perusahaan  sehingga  memberi  manfaat  yang  besar  bagi  perusahaan. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  efisiensi  merupakan  sebuah  metode perbandingan  antara  usaha  yang  dilakukan  dengan  hasil  yang  ingin  dicapai  oleh sebuah perusahaan dalam melakukan kegiatan.
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 1. No. 1 (2016) 37-46 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
Page | 42
Jurnal Riset Akuntansi dan
Bisnis Airlangga Vol.1 No.1 2016

## 3. Pembahasan
3.1 Analisis  Sistem  Pemungutan  dan  Penyetoran  Pajak  Pertambahan  Nilai Wajib Pungut Saat ini
Sumber : Data Olahan, 2014
Gambar  1.  Sistem  Pemungutan  dan  Penyetoran  Pajak  Pertambahan  Nilai Wajib Pungut (yang berlaku saat ini).
Rekanan Subdinas Perpajakan Kasir Bank Faktur Pajak  1 Faktur Pajak  2 Merekap Faktur Faktur Pajak  1 Faktur Pajak  2 Data Faktur Membuat SSP SSP 5 lembar Mulai Proses Membuat Permohonnan Pembayaran SSP Permohonan Pembayaran SSP Permohonan Pembayaran SSP Membuat Cek Cek SSP 5 lembar dan Cek Proses SSP lembar 1,3,5 dan bukti setor Merekap NTPN dan Tanggal Setor Data PPN perbulan SSP lembar 1,3,5 dan bukti setor SSP lembar 1 &3 Faktur Pajak lembar 2 bukti setor SSP lembar 5 dan bukti setor selesai
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 1. No. 1 (2016) 37-46 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
Page | 43
Jurnal Riset
Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol.1 No.1 2016
3.2 Usulan Desain Sistem Pemungutan dan Penyetoran PPN WAPU pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak
Sumber : Data Olahan, 2014
Gambar  2. Usulan Flowchart untuk  Prosedur Pemungutan  dan  Penyetoran PPN WAPU

## 4.3 Analisis Efisiensi penggunaan E-Tax
Analisis  efisiensi  dalam  setiap  perusahaan  perlu  dilakukan  agar  dana meningkatkan  produktifitas  kinerja  masing  masing  pegawai.  PT  Pelabuhan Indonesia  III  (Persero)  Cabang  Tanjung  Perak  perlu  melakukan  analisis  pada divisi keuangan dinas akuntansi keuangan khususnya subdinas perpajakan terkait
Rekanan Subdinas Perpajakan Kasir Faktur Pajak  1 Faktur Pajak  2 Merekap Faktur Faktur Pajak  1 Faktur Pajak  2 Data Faktur Mulai Proses Membuat Permohonnan Pembayaran SSP Permohonan Pembayaran Faktur Permohonan Pembayaran Faktur Otorisasi debet rekening SSP lembar 1 &3 Faktur Pajak lembar 2 selesai Pembayaran Faktur melalui CMS/E-tax SSP lembar 1 & 3 untuk rekanan Data PPN perbulan
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 1. No. 1 (2016) 37-46 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
Page | 44
Jurnal Riset Akuntansi dan
Bisnis Airlangga
Vol.1 No.1
2016
dengan  penyetoran  Pajak  Pertambahan  Nilai  Wajib  Pungut.  Mulai  pelaksanaan Peraturan  Menteri  Pemerintah  nomor  85  tahun  2012  hingga  saat  ini,  penyetoran PPN  WAPU  tersebut  dinilai  kurang  efisien  karena  membutuhkan  waktu  yang lama.  Maka  dari  itu  diusulkan  rancangan  penyetoran  PPN  WAPU  dengan menggunakan  aplikasi E-Tax, sehingga  subdinas  perpajakan  hanya  perlu membuat  data  rekap  faktur  pajak,  setelah  itu  membuat  permohonan  pembayaran ke  kasir,  setelah  permohonan  pembayaran  diotorisasi  maka  subdinas  perpajakan hanya perlu mengimpor data faktur pajak tersebut. Kemudian mencetak SSP dari aplikasi E-Tax yang  kemudian  diserahkan  kepada  rekanan  beserta  faktur  pajak lembar kedua. Sehingga kinerja subdinas perpajakan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak bisa lebih efisien.

## 5.  Kesimpulan, Saran dan Implikasi
5.1 Kesimpulan
1. Sistem  pemungutan  dan  penyetoran  Pajak  Pertambahan  Nilai  Wajib  Pungut yang  digunakan  saat  ini  menyebabkan  manajemen  membutuhkan  waktu  dan tenaga  yang  banyak  karena  harus  menginput  setiap  data  faktur  pajak  yang masuk,  mencetak  Surat  Setoran  Pajak  dan  menyetor  ke  Bank  Persepsi  lebih dari satu kali.
2. Dengan  menerapkan e-tax  payment,  diharapkan  PT.  Pelabuhan  Indonesia  III (Persero)  Cabang  Tanjung  Perak  mampu  menghemat  tenaga  dan  waktu, meningkatkan efisiensi kinerja subdinas perpajakan dan menghasilkan output berupa data faktur Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut.

## 5.2 Saran
1. Setiap  divisi  yang  melakukan  transaksi  yang  merupakan  objek  Pajak Pertambahan  Nilai  Wajib  Pungut,  diwajibkan  melakukan  penyetoran  faktur pajak paling lambat akhir bulan bersangkutan.
2. Manajemen  PT  Pelabuhan  Indonesia  III  (Persero)  Cabang  Tanjung  Perak melakukan  kerja  sama  dengan  bank  CIMB  Niaga  yang  dapat  memberikan sistem pembayaran pajak secara online berupa e-tax.

## 5.3 Implikasi
Implikasi  dari  penelitian  ini  adalah  proses  evaluasi  dan  analisis  system informasi  akuntansi  terkait  pemngutan  dan  penyetoran  pajak  pertambahan  nilai wajib pungut berbasis e-payment sehingga memberikan manfaat bagi manajemen PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia.  2012. Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk  Memungut,  Menyetor,  dan  Melaporkan  Pajak  Pertambahan  Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 1. No. 1 (2016) 37-46 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
Page | 45
Jurnal Riset
Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol.1 No.1
2016
Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia. 2012. Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  136/PMK.03/2012  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  85/PMK.03/2012  Penunjukan  Badan  Usaha  Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai  atau  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.
Fakultas  Ekonomi Universitas  Airlangga.  2010.
Pedoman  Penulisan,
Pembimbingan, dan Ujian Skripsi. Surabaya: Airlangga University Press. Fauziah, Sifa. 2010. Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Dagang  Pada  PT  Tasly  World  Indonesia  Cabang  Bandung  Dengan Menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 dan SQL Server 2000 Berbasis Client Server. Jurnal Komputerisasi Akuntansi. (http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/447/jbptunikompp-gdl-sifafauzia-
22348-3-unikom_s-h.pdf diakses pada 5 Juni 2014).
Laudon, Kenneth C., dan Jane, P. Laudon. 2012. Management Information System : Managing The Digital Firm. New Jersey : Prentice Hall.
Rizal,  Qosdi.,Supriyati.,  dan  Rio,  Yunanto.  2010. Perancangan  Sistem  Informasi Akuntansi Penggajian di PT Gunungputri Agranusa Dengan Menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 dan SQL Server 2000 Berbasis Client Server. Jurnal Komputerisasi Akuntansi. Vol. 3. No.1, Pp.1-10.
Republik  Indonesia,  2009. Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2009  tentang perubahan  ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1983  tentang Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan  Pajak  Penjualan  Atas Barang Mewah.
Republik  Indonesia,  2007. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang perubahan  ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Romney,  Marshall,  B.,and  Steinbart,  Paul  Jhon.  2012. Accounting  Information System. 12Th Ed. New Jersey : Pearson Prentice Hall.
Sukardji,  Untung.  2014. Pokok-Pokok  Pajak  Pertambahan  Nilai  Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers.
Vilanda,  Ika.  2012. Perancangan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Dalam Mengembangkan  Efisiensi  Perusahaan. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Akuntansi. Vol. 1. No. 2, Pp. 15-36.
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 1. No. 1 (2016) 37-46 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
Page | 46
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol.1 No.1
2016
Waluyani,  Risma  Candra.,  dan  Zaki  Baridwan.  2012. Evaluasi  dan  Perancangan Desain  Sistem  Informasi  Akuntansi  Siklus  Penghasilan  Berbasis Komputer  Dengan  Menggunakan  Microsoft  SQL  Server  2005. Jurnal
Ilmiah Mahasiswa FEB. Vol 1. No. 2, Pp. 1-17.
Wicaksono,  Angki.  2015. Perancangan  Sistem  Akuntansi  Penjualan  Tunai Terkomputerisasi  Pada  Al  Ishba  Karpet.Barometer  Riset  Akuntansi  dan Manajemen Indonesia. Vol. 1. No. 1, Pp. 30-33.
Yin,  Robert  K.  2012. Studi  Kasus  Desain  &  Metode.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.