## PENGANTAR REDAKSI
Syukur  Alhamdulillah  kita  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT,  karena  hanya  dengan rahmat-Nya  segala  yang  kita  lakukan  dengan  kerja  keras  dapat  terlaksana  dengan  baik. Jurnal  Etnoreflika  Volume  3  Nomor  1  bulan  Februari  tahun  2014  telah  terbit  dengan menyajikan 9 (sembilan) tulisan. Ke sembilan tulisan  tersebut  merupakan  hasil penelitian dari sejumlah dosen dengan berbagai  disiplin ilmu,  yakni  sosial  dan  budaya  yang berasal dari bidang ilmu yang berbeda-beda. Jurnal Etnoreflika Volume 3 Nomor 1, Februari 2014, memuat tulisan sebagai berikut:
 Pengobatan  Tradisional  Suku  Bajo  di  Desa  Tanjung  Pinang  Kecamatan  Kusambi Kabupaten Muna.
 Kajian  Ekolinguistik  terhadap  Ketergerusan  Leksikon  Kesaguan  pada  Masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe.
 Jeneponto dalam Dua Dimensi Tradisi : Suatu Tinjauan Arkeologi.
 Sejarah Persebaran, dan Klasifikasi Bahasa Tolaki di Sulawesi Tenggara.
 Faktor  Penghambat  Tingkat  Partisipasi  Anak  Usia  Sekolah  pada  Pendidik  Dasar  dan Menengah di Desa Cempedak Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan.
 Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM- MP)  dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Miskin  di  Kelurahan  Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari.
 Model  Kemitraan  untuk  Mewujudkan  Program  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan Pertambangan  terhadap  Komunitas  Lokal  dalam  Upaya  Pengentasan  Kemiskinan  di Sulawesi Tenggara.
 Buruh Migran Perempuan : Identifikasi terhadap Perlindungan dan Pemberdayaannya di Desa Korumba Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe.
 Analisis  Penggunaan  Bahasa  Non  Verbal  Dominan  dalam  Komunikasi  Anak Tunarungu.
Semoga  sajian  dalam  jurnal  ini,  dapat  memberikan  kontribusi,  informasi  maupun wawasan baru dalam bidang sosial dan budaya khususnya di daerah Sulawesi Tenggara.
Volume 3, Nomor 1, Februari 2014

## DAFTAR ISI
Nasruddin Suyuti
La Ode Aris Aris Abdul Rauf Suleiman Basrin Malemba
La Janu
Makmur Kambolong Ashmarita Laxmi
Marsia Sumule Genggong Gista Yanuarti 381-389 390-399 400-415
416-433 434-442
443-454 455-465 466-488 489-495 Pengobatan Tradisional Suku Bajo di Desa Tanjung Pinang Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Kajian Ekolinguistik Terhadap
Ketergerusan Leksikon Kesaguan pa- da Masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe
Jeneponto dalam Dua Dimensi Tradi- si : Suatu Tinjauan Arkeologi
Sejarah Persebaran, dan Klasifikasi Bahasa Tolaki di Sulawesi Tenggara Faktor Penghambat Tingkat Partisipasi Anak Usia Sekolah pada Pendidik Dasar dan Menengah di De-
sa Cempedak Kecamatan Laonti Ka- bupaten Konawe Selatan Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Ma- taiwoi Kecamatan Wua-wua Kota
Kendari
Model Kemitraan Untuk Mewujudkan Program Tanggung Ja- wab Sosial Perusahaan Pertambangan Terhadap Komunitas Lokal dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Sulawesi Tenggara Buruh Migran Perempuan : Identifi- kasi Terhadap Perlindungan dan Pem- berdayaannya di Desa Korumba Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Analisis Penggunaan Bahasa Non Verbal Dominan dalam Komunikasi Anak Tunarungu
BURUH MIGRAN PEREMPUAN: IDENTIFIKASI TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAANNYA DI DESA KORUMBA KECEMATAN WAWOTOBI KABUPATEN KONAWE 1

## Laxmi 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  dilatarbelakangi  oleh  banyaknya  kasus  yang  dialami  buruh migran  perempuan  di  Desa  Korumba  Kecamatan  Wawotobi  Kabupaten  Konawe.  Lemahnya kebijakan  yang  berpihak  kepada  buruh  perempuan  menjadi  salah  satu  pertimbangan  mendasar sehingga penelitian ini penting untuk menemukan identifikasi yang mereka alami. Kurangnya data yang  bersifat  akademis,  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas  data  menyebabkan  para  pihak belum  bisa  menemukan  langkah  strategis  terhadap  persoalan  yang  dialami  buruh  perempuan  di Desa Korumba, ditambah lagi Kabupaten Konawe seringkali dijadikan “kantong” buruh migran perempuan  yang  berasal  dari  daerah  Sulawesi  Tenggara.  Oleh  karena  itu  penelitian  menjadi penting  dilakukan  sehingga  akan  diperoleh  titik  temu  terhadap  berbagai  persoalan  yang  dialami buruh migran perempuan yang ada di Sulawesi Tenggara. Tujuan penelitian ini akan melakukan identifikasi yang melatarbelakangi perempuan memilih sebagai buruh migran di luar negeri, serta masalah yang dialami buruh migran perempuan sejak keberangkatannya hingga kepulangannya di daerah asal. Dengan demikian akan ditemukan bentuk-bentuk pemberdayaan hingga perlindungan yang  lebih  sesuai  dengan  kasus  yang  dialami  buruh  migran  perempuan,  khususnya  di  Desa Korumba Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan daerah Sulawesi Tenggara secara umum. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, latar belakang perempuan memilih buruh migran karena ingin  merubah  nasib,  mencari  pengalaman  dan  ingin  membiayai  sekolah  anak.  Masalah  yang dialami buruh migran terjadi sejak awal keberangkatan hingga tiba di daerah tujuan (Arab Saudi), sehingga  bentuk  perlindungan  dan  pemberdayaannya  dilakukan  secara  jangka  panjang  berupa penguatan  CBO  (komunitas  buruh  migran),  maupun  jangka  pendek,  dan  yang  paling  mendesak adalah merumuskan regulasi melalui naskah akademik yang di perkuat melalui Perda.
Kata kunci : buruh migran perempuan, pemberdayaan,  dan perda

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  because  of  the  many  cases  that  experienced  by  women migrant  workers  in  the  Korumba  Village,  Wawotobi  District  of  Konawe.  The  weak  policies  that favour female workers became of the fundamental considerations, so this research is important to find  the  identification  that they  experienced.  Lack  of academic  data, both  in  quality and  quantity caused  the  parties  have  not  been  able  to  find  a  strategic  step  towards  the  problems  that experienced by women workers in the Korumba village, moreover Konawe often used as a "pocket" of women migrant workers from Southeast Sulawesi. Therefore, it became important to do research in  order  to  obtain  intersection  to  problems  that  experienced  by  women  migrant  workers  in Southeast  Sulawesi.  The  purpose of this  study  is to  identify  the  reasons  of  women  that  choose  as migrant workers in abroad, as well as the problems that experienced by migrant workers since her departure until her return in the region of origin. Thus, it finds the forms of empowerment until the protection  in  accordance  with  the  case  with  women  migrant  workers,  especially  in  the  Korumba Village, Wawotobi District of Konawe and Southeast Sulawesi in general. The results of this study
1 Hasil Penelitian
2 Staf Pendidik pada Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo. Kampus Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit Kendari 93232, Pos-el: laxmi77antro@yahoo.com
found that the reason of women chose as migrant workers because they wanted to change the fate, to fine the experience, and to pay school fees. The problems were experienced by migrant workers since the beginning of departure to arrive at the destination (Saudi Arabia), moreover the form of protection  and  empowerment  was  done  in  the  form  of  long-term  strengthening  of  CBOs (community  of  migrant  workers),  as  well  as  short-term,  and  most  urgent  was  to  formulate regulations through a script academic strengthened through legislation.
Key words: women migrant workers, empowerment, and local regulations

## A. PENDAHULUAN
Pada tanggal  8 maret  tahun 2013, berbagai  lembaga  yang  fokus  terhadap persoalan  perempuan  melakukan  diskusi publik,  kegiatan  seperti  ini  sudah  sangat lazim  dilakukan  karena  bertepatan  deng- an momentum hari perempuan Internasio- nal. Banyak persoalan yang di jadikan isu sentral pada setiap memperingati hari pe- rempuan Internasional, dan khusus di Su- lawesi  Tenggara,  lembaga-lembaga  pere- mpuan lebih memfokuskan isunya berka- itan dengan persoalan buruh migran pere- mpuan  yang  sampai  saat  ini  masih  men- jadi  persoalan  di  daerah  Sulawesi  Teng- gara. Persoalan buruh migran ini, sesung- guhnya  telah  menjadi  persoalan  yang  se- cepatnya memperoleh perhatian oleh ber- bagai pihak. Hal ini dikarenakan telah ba- nyak  korban  yang  dirugikan  akibat  tidak adanya  penyelesaian  yang  dapat  memba- ntu  korban  untuk  memperoleh  penanga- nan  yang  baik  pasca  kepulangannya  dari daerah tujuan di luar negeri.
Persoalan buruh migran perempu- an  di  Sulawesi  Tenggara  menjadi  sema- kin  krusial  ketika  terungkapnya  kasus yang di alami oleh ibu Aryatin, salah satu buruh  migran  yang  berasal  dari  Kabupa- ten  Konawe.  Ibu  Aryatin  hanyalah  salah satu bagian dari banyaknya persoalan ya- ng  dialami  buruh  migran  perempuan  di Sulawesi  Tenggara.  Sebagaimana  diberi- takan  pada  harian  Umum  Bumi  Anoa yang terbit di Konawe, kasus buruh mig- ran  yang  menimpa  ibu  Aryatin  berkaitan dengan  berbagai  hal,  sejak  awal  kebera- ngkatannya hingga kepulangannya di da-
erah  asal.  Begitupun  yang  di  sampaikan lembaga  Solidaritas  Perempuan  (SP)  Ken- dari  yang  konsen  mengadvokasi  persoalan buruh  migran.  Sebagian  besar  buruh  mig- ran  perempuan  asal  Kabupaten  Konawe mengalami  pelanggaran,  seperti  gaji  tidak dibayarkan,  pelecehan  seksual,    pemerko- saan,  tidak  dibolehkan  berkomunikasi  de- ngan  keluarga  atau  sesama  buruh  migran perempuan, hingga kasus buruh migran pe- rempuan yang dijual ke majikan lain.
Timbulnya  berbagai  masalah  yang dialami buruh migran perempuan asal Sula- wesi Tenggara, berbanding terbalik dengan kondisi sosial ekonomi yang terjadi di dae- rahnya,  seharusnya  jaminan  sosial  yang  di peroleh  buruh  migran  perempuan  sejak awal  keberangkatannya  hingga  kepulang- annya  di  daerah  asal,harus  lebih  baik  jika dibandingkan  buruh  migran  yang  berasal dari  daerah  lain.  Hal  ini  di  dasarkan  pada realitas  ekonomi  Sulawesi  Tenggara  yang setiap tahunnya cenderung meningkat, oleh karena itu secara ekonomi, tidak ada alasan bagi  buruh  migran  perempuan  untuk  men- cari  nafkah  di  luar  negeri  jika  hanya  per- soalan  ekonomi  semata.  Hal  ini  diperkuat dengan  pernyataan  wakil  Gubernur  Sula- wesi  Tenggara  terhadap  angka  partum- buhan  ekonomi  Provinsi  yang  mencapai 11,  58%.  Proyeksi  pertumbuhan  ini  jauh lebih  besar  dari  pada  pertumbuhan  eko- nomi  nasional  yang  diproyeksikan  men- capai 6,4% triwulan kedua tahun 2012, dan jauh  lebih  besar  dari  Provinsi  DKI  Jakarta sebagai  pusat  ekonomi  yang  hanya  men- capai 6,6% (Kompasiana, 25 Feb 2013).
Belum  terungkapnya  dengan   baik-
persoalan  yang  di  alami  buruh  migran  pe- rempuan  di  Sulawesi  Tenggara,  maka  se- cepatnya  diperlukan  langkah-langkah  stra- tegis,  baik  dari  segi  perlindungan  maupun pemberdayaannya,  sehingga  istilah  “tra- uma”  tidak  menjadi  bayangan  buruk  bagi buruh  migran  perempuan  khususnya  yang akan kembali berangkat ke luar negeri. Ba- gaimanapun,  keinginan  maupun  harapan setiap buruh migran perempuan untuk me- mperbaiki hidup dengan berangkat ke luar negeri adalah hal yang tidak bisa dihindari. Sejalan  dengan  naluri  manusia  untuk  me- muaskan  diri  dengan  hasil  yang  dimiliki baik berupa materi maupun non materi.
Kondisi  yang  perlu  dicermati  ber- sama saat ini, untuk kasus pengiriman bu- ruh  migran  perempuan  di  Provinsi  Sula- wesi  Tenggara,  tidak  terlepas  dari  realitas bahwasesungguhnya  jumlah  tenaga  kerja (laki-laki maupun perempuan)  yang bera- ngkat ke luar negeri, dalam catatan di BN- P2TKI  sangat  sedikit  dibandingkan  pro- vinsi  lain.  Adapun  data  yang  tercatat  di Pusat Litbang dan  Informasi  (PUSLITFO) - BNP2TKI,  jumlah tenaga kerja (laki-laki dan  perempuan)  di  luar  negeri  dari  Pro- vinsi  Sulawesi  Tenggara  selama  3  (tiga) tahun terkahir tercatat secara berturut-turut yaitu    pada  tahun  2010  sejumlah  190  or- ang,  tahun  2011  sejumlah  496  orang  dan tahun 2012 tercatat 641 orang. Di samping itu,  terdapat    120  orang  yang  di  layani  di wilayah  kerja  Provinsi  Sulawesi  Tenggara melalui  Loka  Pelayanan  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP- 3TKI) Kendari Provinsi Sultra, selebihnya di  layani  di  Balai  Pelayanan  Penempatan dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (BP3TKI) Makassar dan Provinsi  DKI Ja- karta (Musnal, Kompasiana 2013).
Disatu  sisi  secara  kuntitas  cukup menggembirakan bagi pemerintah dan ma- syarakat  Sulawesi  Tenggara  terhadap  ber- kurangnya  keinginan  masyarakat  untuk melakukan  keberangkatan  ke  luar  negeri dengan  alasan  mencari  nafkah,  namun  di
sisi  lain  persoalan  yang  mengancam  kehi- dupan  mereka    masih  terus  berlangsung karena  tidak  adanya  regulasi  yang  berpi- hak  kepada  kehidupan  buruh  migran  pe- rempuan  sejak  awal  keberangkatannya  hi- ngga kepulanggannya di daerah asal, sebab dari hasil penelusuran sementara diperoleh data  bahwa  pihak  PJTKI  selaku  lembaga yang memberangkatkan para buruh migran seakan lepas tangan terhadap persoalan ya- ng menimpa buruh migran perempuan kh- ususnya  yang  berasal  di  Desa  Korumba Kecamatan  Wawotobi  sebagai  satu-satu- nya  “kantong” pengiriman terbesar buruh migran perempuan di Sulawesi Tenggara.
Tujuan penelitian ini secara khusus dapat di uraikan sebagai berikut, (a) meng- identifikasi hal yang melatar belakangi pe- rempuan di Desa Korumba memilih beker- ja di luar negeri sebagai buruh migran; (b) menemukan  masalah-masalah  buruh  mig- ran  perempuan  di  Desa  Korumba  sejak awal  keberangkatan  hingga  kepulanggan- nya  di  daerah  asal;  (c)  mengetahui  per- lindungan  yang  diberikan  oleh  para  pihak berkaitan  dengan  kasus  buruh  migran  pe- rempuan  di  Desa  Korumba,  serta;  (d)  me- nemukan  bentuk-bentuk  pemberdayaan yang  dilakukan  para  pihak  pasca  kepu- langan buruh migran perempuan di daerah asal.
Berkaitan  dengan  banyaknya  ka- sus  yang  di  alami  buruh  migran  perem- puan di Desa Korumba Kecamatan Wawo- tobi  Kabupaten  Konawe  yang  belum  me- nemukan  titik  temu  bersama  para  pihak dalam proses pengiriman buruh migran pe- rempuan ke luar negeri,  sehingga menam- bah panjang secara kuantitas jumlah buruh migran perempuan yang mengalami masa- lah,  baik  secara  psikis  maupun  fisik.  Me- lalui  penelitian  ini,  akan  dilakukan  iden- tifikasi  terhadap  persoalan  mendasar  yang dialami  buruh  migran  perempuan  selama proses  pemberangkatannya  hingga  kem- bali ke daerah asal, dengan demikian dapat ditemukan penyelesaian secara awal, hing-
ga  akan  menghasilkan  rujukan,  maupun bentuk-bentuk  pemberdayan  yang  dapat memulihkan buruh migran perempuan dari kondisi  psikis  maupun  fisik  yang  mereka alami.
Masih  kurangnya  lembaga  yang mengadvokasi persoalan yang di alami bu- ruh  migran  perempuan  di  Sulawesi  Teng- gara,  ditambah  lagi  minimnya  atau  masih kurangnya  data  yang  akurat  dan  memadai untuk  dijadikan  rujukan  oleh  para  pihak dalam  membantu  menyelesaikan  masalah yang  dialami  buruh  migran  perempuan. Disamping  itu,  ketersediaan  data  terhadap masalah–masalah  yang  di  alami  buruh migran  perempuan  belum  tersedia  dengan lengkap,  sehingga  penelitian  ini  menjadi sangat  penting  dilakukan  bahkan  bersifat mendesak  untuk  segera  di  lakukan  proses pemberdayaan  terhadap  buruh  migran  pe- rempuan yang menghadapi masalah secara sosial, budaya, ekonomi, dan politis.
Sampai  saat  ini  persoalan  buruh migran perempuan selalu menjadi isu stra- tegis, bukan hanya tingkatan lokal, bahkan menjadi  masalah  nasional.  Karakteristik persoalan yang di alami oleh buruh migran perempuan  di  berbagai  daerah  khususnya di Sulawesi Tenggara masih bersifat “abu- abu”  karena  dipandang  sebagai  persoalan pribadi  perempuan  atas  pilihannya  ke  luar negeri,  namun  sesungguhnya  persoalan buruh  migran  berkaitan  dengan  banyak hal. Hal yang tidak bisa dihindari dari per- soalan buruh migran perempuan senantiasa berkaitan  dengan  sistem,  maupun  regulasi yang  terjadi  di  daerah,  dan  di  Desa  Ko- rumba Kecamatan Wawotobi sebagai satu- satunya  “kantong”  buruh  migran  perem- puan  yang  berasal  dari  Provinsi  Sulawesi Tenggara.

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Alur Pikir
Sebagaimana  yang  akan  dicapai  da- lam penelitian ini, yakni Buruh Migran Pe-
rempuan:  Identifikasi  Terhadap  Penyelesa- ian dan Pemberdayaannya,  maka penelitian ini  akan  menggunakan  metode action  re- search . Pertimbangan ini dipilih karena me- nyesuaikan  dengan  tahapan  kegiatan  yang akan  dilakukan  selama  penelitian  ini  ber- langsung. Pada tahap pertama dilakukan ka- jian  melalui  pengalian  data  dalam  bentuk mengidentifikasi hal yang melatarbelakangi bu-ruh  migran  perempuan  ke  luar  negeri. Dari  hasil  identifikasi  selanjutnya  akan  di rumus-kan  bentuk-bentuk  pemberdayaan buruh  migran  perempuan  hingga  mereka keluar  dari  masalah  yang  dialami.  Pada tahun  berikutnya  (tahun  kedua)  dilakukan action berupa    tindakan,  untuk  mengapli- kasikan  bentuk  pemberdayaan  bagi  buruh migran  perempuan.  Pertimbangan  ini  dila- kukan  untuk  menindaklanjuti  kegiatan  di tahun  pertama,  sehingga  ditemukan  kese- suaian action antar  tahun  pertama  dan  ke- dua  yang  sifatnya  berkelanjutan.  Penelitian tahap  kedua  akan  dilaksanakan  pada pertengahan tahun 2014 sehingga tulisan ini difokuskan  pada  analisis  penelitian  tahap pertama.
Kegiatan  yang  ingin  dicapai  pada pelaksanaan  tahap  pertama  adalah  untuk memperoleh  data  hasil  identifikasi  yang melatar belakangi buruh migran perempuan memilih ke luar negeri, dengan tahapan ke- giatan  megumpulkan  informasi  awal  dari para  buruh  migran  perempuan  yang  telah kembali  ke  daerah  asalnya,  sedangkan  me- tode  yang  dipilih  adalah  metode  kualitatif, sebagai  metode  yang  paling  lazim  diguna- an  oleh  kalangan  ilmuwan  sosial.  Dalam metode  kualitatif    menggunakan  Etnograp- hy,  Studi  Kasus,  Grounded  Theory,  dan Studi Fenomena (Creswll, 1994). Untuk pe- nelitian ini digunakan metode etnografi  ya- ng  mendeskripsikan  secara  khas  persoalan yang  di  alami  buruh  migran  perempuan  di Desa Korumba Kecamatan Wawotobi yang di  awali  dengan  proses  identifikasi  hingga bentuk  perlindungan  dan  pemberdayaan- nya.  Pendekatan  etnografi  dipilih  agar  pe- neliti dapat memahami secara lebih baik ga-
gasangasan  emik  yang  langsung  diperoleh dari subyek, karena etnografi adalah peker- jaan  langsung  di  lapangan  (Geertz,  1992). Tehnik-tehnik  riset  kualitatif,  dilakukan  ju- ga melalui pengumpulan data dengan obser- vasi  partisipasi  dan  wawancara  baik  wa- wancara terstruktur maupun tidak tidak ter- struktur  atau  wawancara  bebas.  Observasi partisipasi  merupakan salah satu  tehnik  ya- ng sangat efektif untuk melihat, mengetahui dan merasakan fenomena yang akan diteliti (Geertz, 1992). Untuk memperdalam kajian dalam  penelitian  ini,  metode  melalui  studi pustaka dengan mengumpulkan data sekun- der  senantiasa  dilakukan  untuk  lebih  mem- perdalam studi ini.

## 2. Teknik Analisis Data
Sebagaimana  bagan  alir  dalam  pe- nelitian  ini,  maka  Analisis  data  dilakukan sejak  peneliti  mengumpulkan  data  di  la- pangan,  dan  dilakukan  secara  intensif  se- telah  pengumpulan  data  selesai.  Metode yang  dilakukan  dalam  melakukan  analisis data  ini  adalah  analisis  deskriptif  kualitatif yaitu  data  yang  diperoleh  dalam  penelitian di  laporkan  apa  adanya,  kemudian  di  inter- pretasikan  secara  kualitatif  untuk  mengam- bil  kesimpulan  dengan  menggunakan  prin- sip  induktif.  Dari  data  yang  diperoleh  oleh informan,  merupakan  data  primer  yang  ke- mudian dilengkapi  dengan kajian dari hasil studi pustaka, selanjutnya diinterpretasi atas data-data yang diperoleh. Adapun data-data yang  dilakukan  merupakan  sebuah  pende- katan interpretatif. Analisis dilakukan deng- an  menggunakan  Cliford  Gertz,  yakni  bu- kan  untuk  mencari  dalil-dalil  atau  hukum yang  menggeneralisasi  fenomena,  namun untuk mencari pemaknaan dan mengunggap makna  yang terdapat  dalam  berbagai  infor- masi  berdasarkan  data  yang  ditemukan  di lapangan. Salah satu yang terpenting adalah pengalaman khas  yang diceritakan oleh bu- ruh  migran  perempuan  berkaitan  dengan berbagai  hal  yang  mereka  rasakan.  Untuk menghasilkan analisis yang kuat, interpreta- si  yang  dimaksudkan  meliputi  interpretasi
tekstual  dan  kontekstual.  Analisis  teks  me- lalui hasil perbincangan dengan buruh mig- ran perempuan mengenai kehidupannya dan peran  para  pihak  di  lingkungan.  Adapun analisis  kontekstual  melalui  proses  perbin- cangan, maka akan diungkapkan   pandang- an,  perasan  dan  harapan  buruh  migran  pe- rempuan  yang  selanjutnya  akan  dibuat dalam  bentuk role  play dengan  mengguna- kan berbagai media menarik.

## C. GAMBARAN UMUM BURUH MIGRAN PEREMPUAN DI KABU- PATEN KONAWE

## 1. Kondisi  Perempuan  di  Kabupaten Konawe
Perempuan  pada  umumnya  di-gam- barkan  sebagai  mahluk  yang  hidup  dalam ketergantungan,  bahkan  di  asumsikan  se- ring  menjadi  beban  keluarga.  Pandangan seperti  ini  berkembang  sejak  zaman  yang lalu baik di wilayah perkotaan, terlebih lagi pada daerah-daerah pedesaan. Dalam pene- litian  ini  mendeskrispsikan  kondisi  perem- puan  pada  salah  satu  Kabupaten  di  Pro- vinsi  Sulawesi  Tenggara  yang  digolongkan dalam wilayah pedesaan. Data dikumpulkan pada  salah  satu  Desa  di  Kabupaten  Kona- we,  dengan  kategori  perempuan  yang  yang cukup banyak berhasil, khususnya berkaitan dengan  pilihan  perempuan  sebagai  pekerja buruh migran. Penggunaan data pada  pene- litian  ini,  adalah  data  khusus  yang  di  cari untuk medeskripsikan bahwa peran dan par- tisipasi perempuan menjadi titil tolak untuk mengukur  kemajuan  sebuah  daerah  pada level Kabupaten maupun Kota.
Pada  bagian  awal  ini  akan  disajikan data  mengenai  jumlah  penduduk  di  Ka- bupaten  Konawe  lokasi  penelitian  ini  di- lakukan, selanjutnya data jumlah penduduk perempuan,  yang  menjadi  fokus  penelitian ini.  Berdasarkan  sensus  penduduk  Kabupa- ten Konawe tahun 2011, jumlah penduduk- nya sebanyak 246.789 jiwa terdiri dari laki- laki  126.102  jiwa  dan  perempuan  120.696 jiwa.  Pada  tahun  2011  laju  pertumbuhan
penduduk  Konawe  naik  sebesar  1,99  per- sen,  artinya  lebih  tinggi  dibandingkan  rata- rata pertumbuhan penduduk pertahun dalam dasawarsa  2000-2010  sebesar  1,93  persen. Dengan  demikian  kepadatan  penduduk  Ka- bupaten  Konawe  mengalami  peningkatan dari  35,6  jiwa  persen  meningkat  menjadi 36,3  persen.  Terjadinya  peningkatan  dalam kepadatan  penduduk  ini  menjadi  salah  satu ciri  yang  menonjol  dari  laju  pertumbuhan penduduk di Kabupaten Konawe.
Dari  aspek  ketenagakerjaan,  berda- sarkan  sensus  tahun  2011  penduduk  Ka- bupaten Konawe yang berumur 15 tahun ke atas sekitar 66,02 persen atau 162.932 jiwa, dengan  rincian  terdiri  dari  angkatan  kerja yang  meliputi  71,09  persen  bekerja  dan mencari kerja 2,01 persen serta bukan ang- katan  kerja  yang  meliputi  sekolah  4,  27 persen,  serta  mengurus  rumah  tangga  men- capai  18,58  persen  dan  lainnya  sebesar  4, 05  persen.  Berdasarkan  jumlah  penduduk maupun aspek ketenagakerjaan yang disaji- kan  di  atas,  secara  umum  menggambarkan bahwa  jumlah  penduduk  laki-laki  lebih  be- sar di bandingkan jumlah penduduk perem- puan,  namun  demikian  dari  sisi  ketenaga- kerjaan  jumlah  penduduk  Konawe  yang masuk dalam angkatan kerja sangat domin- an. Hal inilah yang berkaitan dengan aspek banyaknya  masyarakat  yang  terlibat  dalam dunia  kerja,  dan  salah  satunya  adalah  pili- han perempuan di Kabupaten Konawe seba- gai pekerja buruh migran.
Dari aspek sosial,  persoalan  ketene- gakerjaan  bagi  perempuan  biasanya  dikait- kan dengan sikap, nilai dan pandangan mo- dern  dari  perempuan  (terlebih  lagi  jika  pe- rempuannya  telah  menikah).  Pada  peneli- tian terdahulu  yang dilakukan oleh Susanto (2004)  memberikan  data  bahwa,  umumnya perempuan mengakhiri karier pada saat ak- an memilih menikah, namun terdapat peng- ecualian misalnya ketika perempuan memi- lih bakat sebagai pendidik. Lain halnya pa- da masyarakat pedesaan, pilihan bekerja ba- gi perempuan bukanlah sekedar sebagai ni-
lai  atau  pandangan  modern,  namun  umum- nya  sebagai  upaya  membantu  perekonomi- an  keluarga.  Pada  penelitian  ini,  juga  dike- tahui pula bahwa salah satunya alasan pere- mpuan  memilih  pekerjaan  sebagai  buruh migran salah satu penyebabnya untuk mem- biayai pendidikan anak.
Pada bagian awal penelitian ini telah di  tuliskan  bahwa,  untuk  Kabupaten  Kon- awe, jumlah masyarakat yang masuk dalam angkatan kerja sangat besar jumlahnya yak- ni  sekitar  71,  09  persen  (  Data  Sensus  Ka- bupaten  Konawe  Tahun  2011).  Ini  menan- dakan bahwa banyak faktor yang dapat me- nyebabkan  kelompok-kelompok  masyara- kat  memilih  bekerja  walaupun  belum  saat- nya mereka harus bekerja. Kondisi ini juga ditemui  pada  berbagai  laporan  penelitian lainnya  yang  mengungkapkan  bahwa,  dari sisi  kesenjangan  gender  persoalan  pekerja- an  antara  laki-laki  dan  perempuan  masih menjadi  persoalan  bagi  Provinsi  Sulawesi Tenggara  secara  umum.  Kesenjangan  gen- der ini dapat dilihat dari perbandingan Ind- eks  Pembangunan  Ma-nusia  (IPM)  dengan Indek Pembangunan Gender (IPG), sebagai gambaran  misalnya  pada  tahun  2009  IPM Sulawesi  Tenggara  meningkat  menjadi  69, 52  namun  IPG  pada  tahun  2009  hanya  se- besar  62,89  persen  (Laporan  Kinerja  Pela- yanan Publik, 2012). Dalam mengukur IPM maupun  IPG  di  gunakan  beberapa  capaian antara lain angka harapan hidup, angka me- lek  huruf,  rata-rata  lama  sekolah,  hingga pengeluaran  per-kapita  dari  setiap  Kabu- paten dan Kota. Begitupun pada aspek IPG, pengukuran  yang  digunakan  yaitu  angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan sumbangan pendapatan.
Di  Kabupaten  Konawe,  menjadi  bu- ruh  migran  memiliki  banyak  alasan  baik secara social maupun politik. Secara politik karena  berkaitan  denga  stabilitas  ekonomi pemerintahan  kabuputen,  dan  secara  social karena  kesadaran  diri  perempuan.  Namun demikian,  alasan  politik  lah  yang  menjadi tolak  ukur  mengapa  perempuan  lebih  me-
milih  bekerja  sebagai  buruh  migran.  Kon- disi ini dapat kita kaitkan dengan persoalan yang di hadapi Propinsi Sulawesi Tenggara secara  umum  dan  Kabupaten  Konawe  se- cara  khusus.  Misalnya  saja,  dari  segi  eko- nomi diperoleh data bahwa untuk  upah bu- ruh  perempuan  jauh  lebih  rendah  di  ban- dingkan  dengan  upah  buruh  laki-laki.  Un- tuk  Kabupaten  Konawe  dan  beberapa  ka- bupaten  lainnya  diperoleh  data  bahwa  per- bedaan  upah  buruh  yakni  sebesar  46,82, 44,88,  dan  44,06  (Laporan  Analisis  Ke- uangan Publik Sultra, Aspek Pemberdayaan Perempuan  dan  Kesetaraan  Gender,  2012). Ini menandakan bahwa semakin rendah up- ah buruh yang diterima perempuan akan se- makin  melemahkan  posisinya  sehingga  ak- an  mendekatkan  perempuan  kepada  kemis- kinan, sebab perempuan sebagai pihak yang sangat  dekat  dengan  kehidupan  domestic dalam pengelolaan rumah tangga.
Secara  social  antropologis,  perem- puan  di  Kabupaten  Konawe  sama  halnya seperti  perempuan  lainnya  yang  ada  di  wi- layah  pedesaan  maupun  perkotaan  di  In- donesia.  Kegiatan  perempuan  tidak  hanya dilihat  dari  aspek  domestic  saja,  namun aspek  public  biasanya  jauh  lebih  menonjol di bandingkan domestic. Gejala ini disebab- kan  setelah  terbukanya  industrialisasi    baik yang  berada  dalam  negeri  maupun  di  luar negeri,  dengan  demikian  sumber  pendapat- an kelompok perempuan bukan saja dipero- leh  dari  sector  pertanian  semata  yang  da- hulunya  mendominasi  pekerjaan  pertanian di pedesaan, namun saat ini perempuan da- pat  terlibat  di  sektor formal seperti industri manufaktur  ber  klas  ekspor  hingga  industri rumah  tangga  bidang  perdangangan  dan jasa.
Penelitian  yang  di  lakukan  Wijaya (2004)  juga  mengungkapkan  bahwa  perda- gangan internasional telah menjadi kegiatan ekonomi global sehingga menjadi perhatian oleh semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan yang berada di negara maju ma- upun berkembang. Ini adalah salah satu da-
mpak  menuju  perdagangan  bebas  yang  te- lah  direalisasi  berdasarkan  kesepakatan GATT  ( General  Agreement  on  Tariff  and Trade )  yang  di  tanda  tangani  oleh  Negara anggotanya  di  Maraksh  tahun  1994,  dari dampak  tersebut  menimbulkan  banyak  per- soalaan  khususnya  perempuan  yang  meli- batkannya  dalam  arus  globalisasi  dan  idio- logi gender.
Dalam  kelembagaan  gender,  mes- kipun  telah dinyatakan secara tegas, bahwa Provinsi  Sulawesi  Tenggara  berkomitmen untuk  mengutamakan  pengarusutamaan  ge- nder dalam semua aspek pembangunan, na- mun komitmen tersebut sulit terpenuhi. Sa- lah  satu  hal  yang  menyebabkannya  karena pengarusutamaan  gender  belum  melemba- ga. Kelembagaan gender di semua level ka- bupaten  dan  kota  termasuk  di  kabupaten Konawe  belum  bisa  menciptakan  gender eguality, bahkan women’s empowerment di segala  bidang,  dengan  demikian  untuk  pe- rubahan    yang    nyata  pada  kelompok  pere- mpuan  belum  semuanya  dapat  terpenuhi. Sesungguhnya melalui Permendangri Nom- or  15  Tahun  2008  tentang  kelembagaan gender akan dapat mengubah kebijakan de- ngan  lebih  baik  jika  terbentuknya  POKJA Gender  pada  semua  level  Kabupaten  mau- pun Kota, sebab Pokja ini akan memberikan dampak  yang  lebih  baik  untuk  perubahan hi-dup dan peningkatan kapasitas kelompok perempuan.  Dengan  demikian,  persoalan buruh  migran  akan  menjadi  prioritas  bagi pokja-pokja  yang berada di Kabupaten Ko- nawe.
Hadirnya  kelompok  kerja  (Pokja Gender),  selain  dapat  membantu  persoalan yang  dialami  perempuan  di  semua  lapisan, baik pada level pemerintahan juga pada as- pek  kemasyarakatan.  Di  dalam  Pokja  ter- sebut  akan di  jalankan oleh masing-masing Kabupaten dan Kota, dengan fungsi sebagai berikut :
1. Fungsi  Inisiasi  yang  berkaitan  dengan kebijakan  dan  implementasi  program pembangunan yang berwawasan keseta-
raan dan keadilan gender ( Gender Bud- geting )  yang  berorientasi  pada  produ- ktivitas  pemerataan,  pemberdayaan  dan berkelanjutan;
2. Fungsi    dinamisasi  berkaitan  dengan melakukan  diskusi,  audiensi,  analisis data,  dan  pembahasan  kebijakan  dan program bersama pihak yang terkait de- ngan  pengambilan  keputusan  serta  pe- ngelolaan program pembangunan.
3. Sebagai  penjamin  mutu  pokja  gender melalukan  monitoring,  evaluasi,  super- vise  dan  pengawasan  terhadap  berbagai kegiatan pengarusutamaan gender.
Kondisi  perempuan  di  Provinsi  Su- lawesi  Tenggara,  dan  khususnya  berkaitan dengan  lokasi  penelitian  ini  akan  berpe- ngaruh  besar  denga  terciptanya  Pokja  gen- der yang berada di Kabupaten Konawe. De- ngan  demikian,  akan  memperkuat  peran dan  posisi  perempuan  untuk  memilih  lapa- ngan  pekerjaan  yang  cocok  bagi  dirinya, bahkan  tidak  akan  beresiko  terhadap  jiwa dan keselamatannya. Pilihan manjadi buruh migran  perempuan  hanyalah  satu  diantara banyaknya  pilihan  pekerjaan  atas  kehidu- pan perempuan yang lebih baik dan layak.
Secara  khusus,  perempuan  di  Kabu- paten  Konawe  yang  selama  ini  bekerja  se- bagai  buruh migran khususnya di  Arab Sa- udi,  terpaksa  bekerja  sebagai  pembantu  ru- mah  tangga,  dimana  mereka  harus  menin- ggalkan tanah air dengan mengandalkan ke- ahliannya  pada  ranah  domestic  (rumah  ta- ngga),  namun  kontribusi  perempuan  untuk sumbangan  devisa  negara  telah  menjadi bermakna  untuk  kontribusi  pembangunan. Dulunya pekerjaan perempuan sangat dekat dengan pertanian, namun saat ini pekerjaan tersebut  tidak  lagi  mendukung  untuk  pe- rempuan,  disebabkan  menguatnya  sector swasta  dalam  menguasai  lahan-lahan  yang terdapat  di  Kabupaten  Konawe  (Data  Pri- mer, FGD bersama masyarakat, 2012).

## 2. Kondisi  Penyalur  Jasa  Tenaga  Kerja (PJTKI) di  Kabupaten Konawe
Penyalur  jasa  tenaga  kerja  atau  yang biasa  disingkat  dengan  PJTKI  adalah  se- buah  lembaga  atau  organisasi  yang  selama ini  digunakan  oleh  buruh  migran  perempu- an dalam memediasi keberangkatan menuju daerah tujuan. PJTKI dalam berbagai fung- sinya dapat di telusuri dari berbagai macam perbedaan,  baik  perbedaan  secara  langsung maupun  tidak  langsung.  Dalam  penelitian ini akan di deskripsikan 2 jenis PJTKI yang digunakan  oleh  para  buruh  migran  dalam memediasi  menuju  daerah  tujuan,  yang umumnya daerah tujuan adalah Arab Sudi.
Di  Sulawesi  Tenggara,  dan  secara khusus di Kabupaten Konawe, sebagaimana di  deskripsikan  pada  awal  bab  ini,  kebu- tuhan  masyarakat  untuk  bekerja  sangatlah tinggi,  namun  karena  kurangnya  lapangan kerja,  dimana  semakin  hari  tidak  bisa  lagi menampung  tenaga  kerja,  maka  akan  men- jadi  hambatan  dan  permasalahan  yang  cu- kup  besar  dalam  ketenagakerjaan,  semakin bertambahnya  jumlah  penduduk,  maka  ke- butuhan  akan  pekerjaanpun  semakin  me- ningkat,  hal  ini  pada  akhirnya  berimplikasi pada  lapangan  kerjapun  akan  semakin  ber- kurang. Banyaknya persaingan dalam men- dapatkan pekerjaan, di tambah lagi semakin ketatnya  persyaratan  yang  harus  dimiliki para  pencari  kerja  membuat  seseorang  ha- ruslah memiliki skill khusus, bahkan secara kualitas  harus  bisa  melengkapinya  dengan ijazah  sarjana  (S1).    Pada  aspek  ini,  posisi perempuan  sangat  lemah,  karena  selain  ti- dak  memiliki skill khusus,  ijazah  pun  tidak dimiliki  oleh  perempuan,  dengan  demikian keadaan  ekonomi  keluargapun  pun  akan semakin memburuk.
Akibatnya  pencari  kerja,  baik  pria maupun  wanita,  terpaksa  memilih  membe- ranikan diri untuk mencari pekerjaan di luar negeri,  bahkan  diantara  mereka  ada  yang hanya bermodalkan nekad untuk  bekerja di luar negeri tanpa didukung dengan keahlian sumber  daya  manusianya  yang  memadai.
Selain  itu,  yang  memotivasi  para  tenaga kerja lebih memilih untuk mengadu nasib di luar negeri adalah dipengaruhi oleh imbalan gaji  yang  lebih  besar  dibandingkan  besar- nya gaji jika bekerja di dalam negeri sendiri (Indonesia), dengan peningkatan taraf hidup yang  layak  serta  tawaran  pekerjaan  yang melimpah  turut  menjadi  pendorong  perem- puan untuk bekerja di luar negeri. Di Kabu- paten Konawe, terdapat 20 PJTKI yang ber- operasi dalam memediasi buruh migran un- tuk menuju daerah tujuan. Untuk daerah tu- juan  buruh  migran  antara  lain  Oman,  Abu Dhabi, dan Qatar.
Pilihan  daerah  tujuan  dapat  ditentu- kan  oleh  buruh  migran  sesuai  kepentingan dan tujuan buruh migran. Buruh migran pe- rempuan  di  Kabupaten  Konawe  umumnya lebih  memilih  daerah  tujuan  di  Arab  Saudi karena  secara  religi  buruh  migran  perem- puan umumnya pemeluk yang beragama Is- lam.  Sampai  dengan  penelitian  ini  di  laku- kan sebanyak 20 PJTKI  yang beroperasi  di Kabupaten  Konawe,  jika  dilihat  dari  fung- sinya,  umumnya  memfasilitasi  para  PJTKI yang akan berangkat sebagai buruh migran, baik  buruh  migran  perempuan  maupun  bu- ruh migran laki-laki.
Berkaitan  dengan  kondisi  PJTKI, maka  diketahui  terdapat  20  PJTKI  yang beroperasi  di  Kabupaten  Konawe,  seluruh PJTKI yang beroperasi memiliki cabang ya- ng  berada  di  luar  Provinsi  Sulawesi  Teng- gara  maupun  di  dalam,  selain  itu  masing- masing  PJTKI  di  cabang  baik  yang  berada di Jakarta maupun yang berada di Surabaya memiliki  pengurus  yang  berada  di  tingkat local (Kabupaten Konawe), dan melalui pe- ngurus  di  tingkat  kabupaten  yang  memedi- asi  para  buruh  migran,  mulai  dari  pendata- an  calon  buruh  migran  hingga  penetapan kesiapan  keberangkatan  di  daerah  tujuan. Dari penelitian ini terdapat dua PJTKI yang berhasil  dimintai  keterangannya  mengenai proses dan profil organisasi pelaksana PJTI.
Salah  satu  PJTKI  yang  beroperasi  di Kabupaten Konawe mengungkapkan bahwa
dalam  melakukan  operasi  lewat  perekrutan buruh  migran  senantiasa  berkoordinasi  de- ngan  pihak  dinas  tenaga  kerja  yang  selan- jutnya  akan  diberikan  rekomendasi.  Kalau PJTKI  yang  dijalankan  di  Konawe  selalu- nya  legal  dan  mendapat  rekomendasi  dari pemerintah, bahkan untuk PJTKI yang telah lama  dikelola  para  buruh  migran  telah  ada yang diberangkatkan sampai 5 kali berturut- turut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersa- ma pihak PJTKI diperoleh kesimpulan bah- wa tujuan adanya PJTKI dan alasan merek- rut  buruh  migran,  mempunyai  maksud  sos- ial  dan  nilai  keagamaan,  melalui  pekerjaan buruh  migran  selain  perempuan  memper- oleh  gaji  dan  pendapatan,  para  buruh  mig- rant  juga  bisa  melaksanakan  ibadah  haji, bahkan  ada  di  antara  buruh  migran  yang dahulunya tidak menggunakan busana mus- lim  namun  setelah  akan  ke  Arab  mampu mengubah penampilannya dengan menggu- nakan  jilbab.  Adanya  anggapan  bahwa  de- ngan  menggunakan  jilbab  akan  membuat image  PJTKI  nya  akan  lebih  baik.  Sesung- guhnya kehadiran PJTKI tidak hanya mem- bantu  buruh  migran  secara  sosial  ekonomi namun  juga  meningkatkan  nilai  ibadahnya, oleh karena itu PJTKI di Kabupeten  Kona- we hanya memilih tujuan daerah migran ke Timur  Tengah  bukan  di  daerah  lainnya  se- perti di Hongkong ataupun Taiwan.
Untuk  mengetahui  secara  internal masing-masing  PJTKI  yang  berada  di  Ka- bupaten  Konawe,  akan  di  jabarkan  dalam bentuk  profil  organisai  PJTKI.  Berdirinya organisasi PJTKI merujuk pada surat Kepu- tusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara disertai aturan- aturan  lainnya  yang  mengatur  kesepakatan resmi antara pihak PJTKI dengan Pemerin- tah. Secara umum dalam penelitian ini juga di  peroleh penjelasan bahwa  BNP2TKI  ya- ng  terletak  di  Kota  Kendari  sebagai  wadah perlindungan  buruh  migran  jika  mengha- dapi  masalah,  namun  sampai  dengan  saat ini terdapat masalah di internal PJTKI yang
belum menemukan titik  temu berkaitan de- ngan  kuatnya  persaingan  antara  PJTKI,  se- hingga  sulitnya  membuat  sebuah  Asosiasi bagi  organisasi  PJTKI.  Saat  ini,  untuk  se- mua  PJTKI  mempertahankan  dan  cenderu- ng  menguatkan  PJTKInya  masing-masing, bahkan  seringkali  ditemui  di  antara  PJTKI yang saling menjatuhkan.
Adapun  PJTKI  yang  beroperasi  di Kab.  Konawe  diantaranya  adalah  PT.  Duta Sapta  Perkasa  dan  PT.  Rahana  Karindo Utama.  PT.  Rahana  Karindo  mulai  ber- operasi  pada  tahun  2006  dengan  tujuan pengiriman  di  Timur  Tengah,  sejak  tahun 2011  pengiriman  buruh  migran  dihentikan berkaitan dengan pelarangan dari pihak Ke- menterian  Tenaga  Kerja,  umumnya  jumlah buruh  migran  yang  diberangkatkan  seba- nyak 100 orang untuk sekali keberangkatan, dengan  daerah  asal  buruh  migran  antara lain  Kabupaten  Konawe,  Konawe  Selatan, dan  Kabupaten  Kolaka.  Untuk  desa-desa sekitarnya  berasal  dari  Inalahi,  Korumba, Meluhu,  Ulu,  Tinondo,  Parauna,  Unaasi, Andabia,  Lamelai,  Kulahi,  Lawulo,  dan Pu’asana.
Dalam  merekrut  buruh  migran,  PT. Rahana  Karindo  Utama  mengutamakan  ke- lengkapan surat-suratnya termasuk yang sa- ngat  penting  surat  izin  dari  suami.  Prinsip PT.  Rahana  Karindo  bahwa  keberangkatan buruh  migran  adalah  untuk  mensejahtera- kan  diri  dan  keluarga  buruh  migran  yang ditinggalkan,  masa  kontrak  umumnya  2  ta- hun, bahkan ada yang lebih dari 2 tahun ji- ka  kerjanya  di  nilai  baik  oleh  majikan. Jumlah  gaji  rata-rata  di  atas  2  jutaan,  me- tode  dalam  merekrut  buruh  migran  tidak ada paksaan bagi calon yang di jadikan tar- get,  yang  di  utamakan  adalah  buruh  mig- rannya  harus  berhasil  oleh  karena  itu  sejak awal  pemberangkatan,  para  buruh  migran dibekali  dengan  pelatihan  pembekalan  oleh pihak Dinakertrans di tingkat Kabupaten.
Adapun  PJTKI  PT.  Duta  Sapta  Per- kasa  tujuan  pemberangkatan  buruh  migran adalah di Timur Tengah, dengan izin rekru-
itmen  diperuntukaan  bagi  seluruh  masya- rakat Sulawesi Tenggara yang punya niatan untuk  menjadi  buruh  migran.  Dipilihnya daerah  Timur  Tengah  sebagai  daerah  tuju- an, sebab di Timur Tengah, umumnya maji- kan member kesempatan kepada para buruh migran  untuk  melakukan  umrah,  dan  umu- mnya untuk buruh migran yang telah di be- rangkatkan  pada  PT.  Duta  Sapta  Perkasa sudah  melaksanakan  umrah.  Melaksanakan umrah  bagi  buruh  migran  merupakan  ke- wajiban majikan sehingga fungsi  inilah  ya- ng menguatkan PT. Duta Sapta Perkasa di- minati  banyak  calon  buruh  migran.  Dalam organisasi PT. Duta Sapta Perkasa, yang se- lalu  di  tanamkan  adalah  kepercyaan  terha- dap  buruh  migran  sehingga  para  buruh  mi- grant selalu merasa puas dan tetap memilih PJTKI pada PT. Duta Sapta Perkasa.
Salah  satu  kekuatan  PT.  Duta  Sapta Perkasa  beberapa  kali  mengirimkan  calon buruh  migran  dengan  tingkat  pendidikan Sarjana (S1), selama 2 tahun bekerja di Ti- mur  Tengah  dan  berhasil  mengumpulkan uang, buruh migran-X kembali ke tanah air lalu mengikuti tes CPNS dan dinyatakan lu- lus,  dari  hasil  pengumpulan  uang  bekerja sebagai  buruh  migran  yang  membantu mencapai  target  sebagai  PNS.  Oleh  karena itu  di  PT.  Duta  Sapta  Perkasa  telah  ada  2 sampai 3 orang buruh migran yang berhasil meraih  cita-citanya.  Adapun  asal  desa  bu- ruh  migran  pada  PT.  Duta  Sapta  Perkasa berasal  dari  Kolono,  Ladongi,  Lasolo,  dan Lalosea  yang  umumnya  buruh  migrannya berhasil,  sedangkan  desa-desa  lainnya  se- perti  Lambangi,  Palarahi,  Analahunguta, Lae’a,  Putolo,  Rodalamapa,  Konsel  serta Lalosabila.

## 3. Keadaan  dan  Jumlah  Buruh  Migran di Kabupaten Konawe
Sampai dengan penelitian ini dilaku- kan, dari segi jumlah maupun  keadaaan bu- ruh  migran  senantiasa  mengalami  pening- katan. Namun demikian, bersamaan dengan adanya pelarangan dari pihak Kementrerian Tenaga Kerja, maka untuk sementara peng-
iriman buruh migran dihentikan. Oleh kare- na itu untuk mengetahui secara pasti kondi- si buruh migran saat ini, peneliti melakukan kegiatan  Focus  Group  Discussion  di  Kelu- rahan Korumba Kabupaten  Konawe. Terpi- lihnya  kelurahan  Korombu  disebabkan  ka- rena  berbagai  hal,  salah  satunya  di  Kelu- rahan    Korumba  cukup  banyak  buruh  mig- ran  yang  telah  berhasil  secara  ekonomi  se- pulangnya  dari  Arab  Saudi  dalam  meme- nuhi  kebutuhan  hidupnya  dan  keluarganya. Disamping itu, para buruh migran di kelura- han  korumba  cukup  banyak  waktu  dalam berdiskusi  dengan  peneliti  ketika  proses FGD  akan  di  laksanakan,  begitupun  waktu yang  disediakan  oleh  para  buruh  migran ketika akan di lakukan wawancara.
Berdasarkan  hasil  pengumpulan  data di  lapangan,  dapat  diketahui  bahwa  jumlah buruh  migran  yang  berada  di  Kabupaten Konawe  hingga  tahun  2011  sebanyak  327 orang.  Jumlah  ini  hanya  berdasarkan  data dari  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten  Konawe  yang  di  data  secara legal,  belum  lagi  data  buruh  migran  yang illegal  (berangkat  tanpa  identitas,  namun lewat  calo), serta data  yang bersumber dari lembaga  swadaya  masyarakat  atau  NGO lokal. Begitupun untuk kondisi dan keadaan pendidikan,  jika  kita  menganalisis  bahwa pendidikan  para  buruh  migran  perempuan hanya  berhasil  menamatkan  Sekolah  La- njutan Pertama (SLTP),  kalaupun ada  yang menempuh  pendidikan SMA hanya sedikit. Oleh karena itu kondisi  dan keadaan social buruh  migran  selalu  menjadi  persoalan  ya- ng tidak ada habisnya.
Dalam  kondisi  perempuan  sebagai buruh  migran,  tentunya  peran  perempuan senantiasa  berkaitan  dengan  idiologi  gen- der, dimana perempuan senatiasa tetap ber- tanggung  jawab  untuk  berperan  ganda  de- ngan  menyiapkan  segala  sesuatu  bagi  ke- luarga,  bahkan  dalam  lingkup  publik  yakni memenuhi  pelayanan  yang tidak mampu di tutup oleh anggaran pemerintah seperti pen- didikan  dan  perawatan  kesehatan  bagi  ma-
syarakat.  Kondisi  seperti  ini  masih  selalu menjadi legitimasi melalui peran gender pe- rempuan  sebagai  pekerja  sosial  di  lingkup publik yang tidak perlu di bayar.
Kabupaten  Konawe  sebagai  “kanto- ng”  buruh  migran  secara  geografis  terletak di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Atas  dasar pertimbangan  rasional  pentingnya  pene- litian  ini  di  lakukan  dikarenakan  beberapa hal, salah satunya jumlah buruh migran ya- ng  senantiasa  meningkat  setiap  tahunnya serta  jumlah  peminat  calon  buruh  migran yang  tiada  henti,  terkecuali  sejak  adanya pelarangan  dari  Kementrian  Tenaga  Kerja RI.  Selain  itu  Kabupaten  Konawe  selain sebagai  “kantong”  buruh  migran,  juga  ter- dapat  persoalan-persoalan  sosial  yang  be- lum  terselesaikan  secara  tuntas,  yang  seri- ngkali diaggap masalah  pribadi buruh mig- rant  sehingga kurang mendapat  respon dari berbagai pihak, terjadinya keterbatasan dari sisi  skill,  pengetahuan    hingga  terbatasnya lahan  pekerjaan  yang  dapat  di  akses  oleh perempuan  sehingga  menjadi  bagian  ter- penting dalam kajian penelitian ini.

## D. PENYEBAB PEREMPUAN MEMI- LIH  BEKERJA  SEBAGAI  BURUH MIGRAN
Penyebab  perempuan  bekerja,  baik di  sektor  domestik  dan  terlebih  lagi  di  se- ktor  publik  memiliki  banyak  alasan,  pada bagian  ini  akan  di  ungkapkan  beberapa penyebab  perempuan  di  Kabupaten  Kona- we khususnya di Keluruhan Korumba me- milih  pekerjaan  sebagai  buruh  migran.  Pi- lihan perempuan untuk bekerja sebagai bu- ruh migran, tentunya memiliki alasan baik alasan  pribadi  (keluarga)  maupun  alasan umum  (persoalan  sistem  pemerintahan). Secara  umum,  pilihan  perempuan  bekerja sebagai  buruh  migran  tidak  terlepas  dari banyak  persoalan,  dan  salah  satunya  glo- balisasi. Jika mengacu pada tulisan Wijaya tentang perempuan pekerja migran, dipero- leh  data  bahwa  bukan  hanya  perempuan perkotaan yang ikut dalam pekerjaan seba-
gai buruh migran, namun perempuan pede- saan  jumlahnya  jauh  lebih  banyak  yang pergi  menjual  tenaga  ke  luar  negeri.  Ke- pergian  perempuan  di  dukung  oleh  SAPs dimana  komoditi  yang  di  ekspor  tidak  ha- nya barang, jasa pun sebagai salah satu ya- ng di ekspor.
Jasa  yang  dimaksud  dalam  bagian ini  meliputi  sumber  daya  manusia  dalam sektor informal atomistik sebagai pem-ba- ntu  rumah  tangga.  Ketika  pekerjaan  di  la- pangan  pertanian  tidak  lagi  mendukung, baik  disebabkan  keterbatasan  lahan  mau- pun  keterbatasan  pendidikan  hingga    per- soalan politik, maka peluang untuk ke luar negeri  menjadi  pilihan  yang  utama  dan  di prioritaskan  bagi  perempuan. Sesungguh- nya  kontribusi  perempuan  ketika  memilih sebagai  buruh migran, pada tingkatan ma- kro  baik  untuk  negara  maupun  untuk  ma- syarakat  sangat  bermakna.  Perempuan  ya- ng  bekerja  sebagai  buruh  migran  justru memiliki  beban  yang  bertambah  seperti beban  finansial,  fisik  hingga  beban  psiko- logi.  Pilihan  sebagai  buruh  migran  dapat dikatakan  sebagai  sebuah  keputusan  yang berani  di  ambil  oleh  perempuan,  karena perempuan  telah  berani  menentang  ranah yang penuh dengan keterasingan, baik bu- daya, bahasa, hingga lingkungan kerja. Se- bagaimana pada penelitian yang dilakukan oleh  Wijaya,  maka  pada  penelitian  ini  di- peroleh  data  berkaitan  dengan  penyebab perempuan memilih pekerjaan sebagai bu- ruh migran antara lain:

## 1. Mengubah Nasib
Mengubah nasib sebagai salah satu alasan  perempuan  di  Kabupaten  Konawe bekerja  sebagai  buruh  migran,  kehidupan di pedesaan yang serba pas-pasan dan keti- adaan  biaya  untuk  mencukupi  kebutuhan hidup  menjadikan  perempuan  di  Konawe khususnya  di  Desa  Korumba  memilih  se- bagai buruh migran yang bekerja di Timur Tengah.  Konsekuensi  memilih  pekerjaan sebagai  buruh  migran  dengan  meninggal- kan  keluarga  di  tanah  air  sangat  di  sadari
oleh  buruh  migran  perempuan  akan  me- nimbulkan  banyak  resiko.  Sebagaimana yang  dialami  salah  satu  informan  dalam penelitian  ini  bahwa,  selama  bertahun- tahun  di  Timur  Tengah  dan  setiap  bulan- nya  mengirimkan  uang  ke  desa,  ternyata hanya  di  gunakan  oleh  suaminya  untuk berfoya-foya  bahkan  berjudi,  kepercayaan terhadap  suami  dengan  menitipkan  anak- nya  akhirnya  disalahgunakan  oleh  suami- nya,  bahkan  biaya  sekolah  anak  yang  se- harusnya di bayarkan dan di tabungkan ti- dak dilakukan, sehingga awalnya akan ber- tahan  meneruskan  kontrak  kerja  dengan pihak PJTKI terpaksa harus di  tinggalkan, karena  informasi  dari  kampung  dan  kelu- arga  terhadap  kelakuan  suami  yang  tidak lagi  bisa  di  percaya.  Dalam  penelitian  ini juga di ketahui, bahwa mengubah nasib le- bih diartikan pada terpenuhinya kebutuhan keluarga di desa.

## 2. Mencari Pengalaman
Pilihan  sebagai  buruh  migran  dapat saja  di  lakukan  oleh  siapapun  baik  perem- puan  yang  telah  menikah,  belum  menikah, status single parent atau memiliki anak. Se- perti  halnya  yang  terjadi  di  lokasi  peneli- tian,  banyaknya  perempuan  yang  memilih sebagai  buruh  migran,  bukanlah  semata- mata  untuk  mengubah  nasib  agar  menjadi lebih  baik  namun  sekedar  mencari  penga- laman hidup juga menjadi alasannya. Salah seorang informan  yang masih single menu- turkan  bahwa,  keberangkatannya  ke  Timur Tengah  karena  melihat  banyak  perempuan di kampungnya yang pergi ke Arab sehing- ga  timbul  rasa  penasaran  untuk  mencoba. Selama  keberangkatannya,  oleh  pihak  PJT- KI  terpaksa  memalsukan  dokumen  dengan menambah umur calon buruh migran, kare- na  ketertarikan  dan  rasa  penasarannya,  wa- laupun  harus  mengubah  dokumen  tetap  di ikuti oleh calon buruh migran.
Bekerja  sebagai  pembantu  rumah tangga juga membutuhkan skill bagi buruh migran  perempuan,  sebab  akan  menim- bulkan masalah jika di anggap tidak memi-
liki skill .  Walaupun  ada  pelatihan  selama satu minggu yang disediakan pihak penge- lola  PJTKI  setelah  buruh  migran  tiba  di Jakarta,  namun  tidak  semua  buruh  migran dapat  menyerap  dengan  baik,  selain  itu alasan hanya sekedar mencari pengalaman membuat  ketidaksungguhan  pada  buruh migran  untuk  bekerja  dengan  baik,  ditam- bah  lagi  proses  adaptasi  yang  harus  dise- suaikan ketika berada di daerah tujuan, se- perti perubahan cuaca dan factor budaya.

## 3. Membantu Biaya Pendidikan Anak
Secara sederhana dari penelitian ini diketahui  bahwa  penyebab  buruh  migran perempuan  memilih  bekerja  di  luar  negeri selain karena mengubah nasib, mencari pe- ngalaman, dan untuk  membantu  mem-bia- yai  pendidikan  anak,  maka  secara  umum juga  diketahui  bahwa  kepergiaan  buruh migran  keluar  negeri  dipengaruhi  oleh adanya dua kekuatan yakni sentrifugal for- ces dan sentripetal  forces ,  yakni  kekuatan yang mengikat seseorang untuk tetap ting- gal  di  daerah  asal  seperti  harta  waris,  tra- disi ritual, dan dekat dengan sanak kerabat, dan  kekuatan  yang  mendorong  karena  ke- terbatasan  peluang  kerja  dan  keterbatasan akses  informasi  ( sentry-fugal  forces ).  Wa- laupun  hasil  penelitian  yang  dilakukan  ol- eh Mitchell menunjukkan keadaan ada-nya sentrifugal forces dan sentripetal  forces maka  pada  penelitian  ini,  kekuatan  yang disebutkan  di  atas  juga  turut  menjadi  fak- tor  yang  menyebabkan  buruh  migran  me- milih sebagai buruh migran.
Dalam  ungkapan  salah  satu  infor- man, memberikan penjelasan bahwa seora- ng  buruh  migran  harus  dapat  mengelola keuangannya  sehingga  dapat  dikirim  di kampung.  Walaupun  gaji  sesuai  yang  di bayarkan dalam kontrak, namun jika buruh migran  baik  terhadap  majikan  dan  keluar- ganya,  akan  mendapat  pujian  dan  men- dapat bonus. Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan, bahwa seringkali mendapat bonus karena dalam merawat rumah dapat dipercayakan  kepada  buruh  migran  pere-
mpuan  sebagai  pembantu  rumah  tangga. Walaupun  juga  terdapat  buruh  migran  ya- ng saling menjatuhkan satu sama lain. Da- lam  pengalaman  informan,  pernah  berha- dapan  dengan  hukum  di  Arab  Saudi,  ka- rena buruh migran  yang berasal dari Indo- nesia  lebih  disenangi  oleh  majikannya  da- ripada  buruh  migran  dari  daerah  lain  se- perti dari Brunai atau Thailand. Dalam ka- sus  yang  dihadapi  oleh  informan  ini,  ke- tika  berhadapan  dengan  hukum  di  Arab Saudi, majikannya cenderung memberinya pembelaan  sebab  majikannya  sangat  se- nang dengan hasil kerja  informan. Walau- pun kondisinya saat ini harus mendapat sa- ngsi hukum.
Peluang  kerja  untuk  memperoleh pekerjaan  yang  layak  dari  segi  ekonomi menyebabkan  buruh  migran  perempuan lebih  memilih  ke  luar  negeri,  sebab  pen- dapatan  yang  diperoleh  jika  dibandingkan dengan  daerah  asal  sangat  berbeda.  Arti- nya,  sumber  pendapatan  buruh  migran jauh  lebih  besar  ketika  di  luar  dibanding- kan di dalam negeri.
Memanfaatkan peluang kerja di te- mpat  lain  juga  dikatakan  berdampak  pada gengsi  sosial  buruh  migran.  Rendahnya upah  kerja  bagi  kelompok  perempuan yang  memiliki  keterbatasan  seperti  kepe- milikan  ijazah  formal, skill terbatas,  serta akses  memperoleh  pekerjaan  yang  sulit menjadi  salah  satu  penyebab  buruh  mig- rant  memanfaatkan  peluang  kerja  di  luar negeri.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini, secara umum dapat dirumuskan bahwa pe- nyebab  buruh  migran  perempuan  di  Ka- bupaten  Konawe  memilih  bekerja  sebagai buruh  migran  perempuan  karena  meng- ubah  nasib.  Pada  aspek  ini,  konteks  me- ngubah nasib lebih banyak di fokuskan pa- da  buruh  migran  perempuan  yang  telah berumah  tangga,  sedangkan  penyebab  ka- rena  ingin  mencari  pengalaman  lebih  ba- nyak di fokuskan pada buruh migran pere- mpuan  yang  masih single atau  belum  me- nikah.  Adapun  penyebab  karena  kebu-
tuhan  rumah  tangga  dalam  hal  ini  ingin menyekolahkan  anak  (biaya  pendidikan) lebih  di  fokuskan  pada  buruh  migran  pe- rempuan  yang  telah  berumah  tangga  dan memiliki anak usia sekolah. Dengan demi- kian,  untuk  buruh  migran  perempuan  di Kabupaten Konawe memilih pekerjaan se- bagai buruh migran perempuan di luar ne- geri  khususnya  daerah  tujuan  Timur  Te- ngah  sangat  berkaitan  dengan  factor  pen- didikan  yang  di  miliki  perempuan.  Pen- didikan  yang  dimiliki  buruh  migran  pe- rempuan  yang  umumnya  hanya  memiliki tamatan  SMP  juga  sebagai  factor  pendu- kung lainnya  yakni  lemahnya system pen- didikan nasional dan lokal, yang belum be- rpihak pada perempuan.

## E. MASALAH-MASALAH BURUH MIGRAN PEREMPUAN
Buruh  migran  dimanapun,  baik laki-laki  maupun  perempuan  selalu  saja memberikan masalah baik pada  aspek ca- lon  buruh  migrannya  maupun  pada  lem- baga  pemberangkatannya  seperti  PJTKI. Masalah  yang  di  hadapi  juga  sangat  ber- agam,  ada  masalah  ringan,  masalah  berat hingga  pada  masalah  yang  sangat  berat (mengorbankan  jiwa).  Pada  penelitian  ini akan  akan  di  deskripsikan  masalah-masa- lah  yang  di  hadapi  oleh  buruh  migran  pe- rempuan,  baik  yang  terjadi  sebelum  kebe- rangkatan,  selama  proses  pelatihan  hingga setiba bekerja di rumah majikan. Masalah- masalah  yang  di  deskripsikan  secara  garis besarnya  di  bagi  dalam  dua  bagian  yakni masalah di dalam negeri (di kabupaten, lo- kasi  tempat  perekrutan  calon  buruh  mig- rant)  dan  di  daerah  tujuan  tempat  buruh migran  bekerja),  berikut  masalah-masalah yang di hadapi buruh migran.

## 1. Masalah di Daerah Pengiriman
(Dalam Negeri)
Salah  seorang  buruh  migran  yang di  wawancarai  dalam  penelitian  ini  men- ceritakan  pengalamannya  selama  menjadi buruh  migran,  yang  sejak  awal  keberang-
katan mengalami masalah. Banyaknya ma- salah  yang  di  hadapi  oleh  buruh  migran, tidak hanya di lihat pada satu aspek namun dapat  di  diketahui  masalah  hingga  kepada penyebab yang lainnya. Secara umum, ma- salah  buruh  migran,  sebagaimana  pada penelusuran studi literature yang kami gu- nakan, juga menemukan masalah  yang se- cara  “sistem”  terjadi  secara  kolektif.  Mi- salnya  saja,  dari  pihak  pemerintah,  masih lemahnya  pengawasan  serta  ketidaktegas- an  dalam  penegakan  UU  No.  39/2004. Meskipun  keberangkatan  buruh  migran perempuan  mendatangkan  devisa  negara dan remiten bagi keluarga, pengiriman bu- ruh  migran  juga  kerap  menimbulkan  per- masalahan  sosial  baru  terutama  bagi  ke- luarga  di  tanah  air.  Dalam  catatan    Badan Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan Anak  dan  Keluarga  Berencana  (BPPPA dan KB) salah satunya Kabupaten Tulung- agung, mencatat masalah seperti tingginya angka perselingkuhan dan perceraian serta tumbuh  kembang  anak  yang  kurang  opti- mal  di  kalangan  keluarga  buruh  migran. Oleh  karena  itu  mendapatkan  masalah- masalah  yang  terjadi  maka  ditempuhlah cara  untuk  mengatasi,  sehingga    Kabupa- ten  Tulungagung  menerapkan  kebijakan Bina  Keluarga  buruh  migran.  Berkaitan dengan dikeluarkannya kebijakan penerap- an  Bina  Keluarga  buruh  migran,  hal  ini sesuai  dengan  Permen    PP  dan  PA  Repu- blik Indonesia No. 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga buruh mig- rant dan Petunjuk Teknis Penerapan Kebi- jakan  Bina  Keluarga  buruh  migran.  Pokja pun kemudian dibentuk di tingkat kecama- tan  dan  desa,  diantaranya  pada  tiga  desa percontohan.  Sementara  itu,  untuk  Pro- vinsi  Sulawesi  Tenggara  walaupun  telah terbentuk pokja di Kabupaten/Kota namun belum  berjalan  secara  optimal.  Kendala yang  terjadi,  bahwa  pelaporan-pelaporan terhadap  kasus  yang  dialami  oleh  buruh migran  lebih  banyak  yang  tidak  dilapor- kan secara resmi, namun lebih pada advo- kasi  secara “face  to  face” terhadap  kor-
ban,  sehingga  pada  posisi  ini  peran  NGO local  jauh  lebih  fungsional  dibandingkan lembaga pemerintah setempat. Dalam hasil wawancara  terhadap  anggota  Solidaritas Pe-rempuan  Sulawesi  Tenggara,  di  akui bahwa  sangat  banyak  kasus  yang  dialami oleh buruh migran perempuan di Konawe, namun  masih  lemahnya  regulasi  secara nasional  hingga  local  menyebabkan  kor- ban  buruh  migran  “enggan”  melaporkan kasusnya.
Beragamnya  masalah  yang  dihada- pi  buruh  migran,  antara  lain  di  tipu  deng- an  janji–janji  bahwa  akan  diberikan  uang saku perharinya Rp. 500.000,- selama ma- sa  pelatihan,  namun  hanya  diberikan Rp.250.000, dan lain sebagainya. Lain hal- nya  dengan  ungkapan  buruh  migran  lain- nya,  bahwa  masalah  yang  dihadapi  bukan hanya keuanga, tapi juga masalah “suami” yang  tidak  member  izin,  namun  demikian ada juga  yang mengisinkan berangkat ker- ja  ke  Arab  Saudi  tetapi  malah  menipu  ka- mi yang sudah bekerja di luar.
Begitu  banyaknya  kendala  yang  di hadapi  oleh  buruh  migran  perempuan, bukan hanya persoalan lembaga PJTKI na- mun juga masalah dalam internal keluarga, pada  posisi  ini  buruh  migran  perempuan mengahadapi  tekanan  yang  kuat.  Secara sosial  ingin  membantu  kebutuhan  hidup keluarga,  namun  di  lain  pihak  di  rugikan oleh  keluarga  juga  oleh  “sistem”    yang ada.  Bukan  hanya  itu,  ada  pula  penuturan salah seorang informan yang menyebutkan bahwa, masalah terberat yang dihadapi ke- tika  “disekap”  selama  berhari-hari  oleh salah satu PJTKI di daerah “Jawa” sebagai cabang dari PJTKI yang ada di Kabupaten Konawe. Penyekapan itu dilakukan karena jadwal  keberangkatan  ke  daerah  tujuan  di tunda  dalam  waktu  yang  tidak  ditentukan, sehingga pihak PJTKI khawatir jika buruh migran  akan  “lari”  maka  mereka  di  sekap untuk  beberapa  minggu  di  sebuah  lokasi, hingga akhirnya akan diberangkatkan pada
hari “H”nya. Begitupun  pada saat  kebera- ngkatan,  juga  masih  terjadi  masalah  ter- hadap kesalahan dalm passport.
Berdasarkan penuturan dari bebera- pa  informan,  dapat  diketahui  bahwa  ma- salah  yang  dihadapi  buruh  migran  perem- puan  sangat  banyak  dan  bermacam,  sehi- ngga  diperlukan  kebijakan  yang  tentunya lebih  berpihak  pada  buruh  migran.  Belum lagi masalah uang di hadapi ketika kepula- ngannya  dari  Arab  Saudi.  Seperti  yang  di peroleh  data  ketika  diskusi  FGD  dengan masyarakat local Konawe, bahwa masalah buruh  migran  di  Kabupaten  Konawe  ber- lapis  dan  tidak  kunjung  selesai.  Misalnya saja  masalah  yang  terjadi  di  Desa  Dung- gua,  terhadap  salah  seorang  buruh  migran yang  dilakukan  pelecehan  seksual  oleh majikannya  di  Arab,  hingga  akhirnya  bu- ruh  migran  perempuan  ini  hamil,  dan selama hamil berniat kembali ke tanah air. Setibanya  di  tanah  air,  dan  melahirkan anak,  justru  mendapat  cercaan  dari  ma- syarakat sekitar. Bentuk cercaannya sangat banyak  mulai  dari  makian,  tidak  diajak bergaul,  dikucilkan  dari  pergaulan  hingga secara formal sulit mendapat “posisi” yang layah  sebagai  masyarakat  pada  umumnya. Kesulitan  terbesar  yang  dihadapi  ketika pengurusan  akte  kelahiran  untuk  anaknya yang dihamilkan di Timur Tengah, si bur- uh  migran  ini  mengalami  kesulitan  dalam pengurusan  “akta  kelahiran”  hingga  anak- nya  berusia  baligh  bahkan  sekolah  belum memperoleh identitas diri.
Banyaknya  masalah  yang  dihadapi buruh  migran  perempuan  di  Kabupaten Konawe,  membawa  cerita  miris,  bahwa kehidupan  buruh  migran  tidak  hanya  se- perti  yang  disaksikan  di  layar  TV  atau  di media  namun  kenyataannya  di  Kabupaten Konawe  mereka  menghadapi  masalah  se- jak  awal  keberangkatan  hingga  ke  daerah tujuan selalu persoalan yang tidak kunjung selesai.

## 2.  Masalah  di  Daerah  Tujuan  (Luar  Ne- geri)
Pada  tahun  2011  sangat  banyak peristiwa  yang  terjadi  di  tanah  air  (Indo- nesia)  berkaitan  dengan  kisah  suram  ke- hidupan  buruh  migran  perempuan.  Kisah- kisah  tersebut  berlalu  begitu  saja  dan  me- norehkan sejuta kisah. Kendati para pendi- ri  negeri  ini  sudah  mengamanahkan  kepa- da pemangku kekuasaan yang tertuang da- lam  UUD  1945  pasal  27  ayat  2  bahwa tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  peker- jaan dan penghidupan yang layak bagi ke- manusiaan,  namun  nyatanya  realisasinya masih jauh dari harapan. Alih-alih menye- diakan  lapangan  pekerjaan  yang  layak  di dalam negeri, pemerintah justru sibuk me- ncari  peluang  untuk  dapat  memobilisasi sebanyak-banyaknya  tenaga  kerja  keluar negeri  dengan  mematok  target  perolehan devisa  pula.  Namun  sayang,  hal  ini  tidak dibarengi  dengan  perbaikan  sistem  perlin- dungan  yang  dijanjikan  pemerintah.  Pada aspek  ini,  masalah  buruh  migran  perem- puan  yang  terjadi  di  daerah  tujuan  me- miliki banyak bentuknya, baik dari tempat kerja  maupun  di  luar  tempat  kerja.  Masa- lah yang dihadapi buruh migran, misalnya ketika  di  tempat  kerja  mengalami  pelece- han oleh majikan atau keluarha majikan.
Menghadapi  kasus  seperti  di  atas, umumnya  buruh  migran  perempuan  akan menolak,  dan  biasanya  perlakuan  yang mereka  terima  bermacam-macam,  seperti akan  dikeluarkan  dari  pekerjaan  sebagai pembantu  dalam  rumah,  di  ceritakan  atau dicarikan  masalah  agar  bisa  dikeluarkan, dengan maksud untuk menutupi aib/perbu- atan  majikan  kepada  istri  ataupun  anak majikan  kepada  orang  tuanya.  Namun sampai saat ini yang masih saja sering ter- jadi  pelecehan  seksual  kepada  pekerja migran  perempuan  seperti  di  hamili  dan diperlakukan  kasar  hingga  dikembalikan ke negara tujuan dan di anggap tidak becus dalam bekerja. Salah satu masalah terbesar yang  dialami  buruh  migran  perempuan
sebagaimana  yang  di  alami  oleh  informan “A” di Desa Dunggua Kabupaten Konawe. Yang  di  ungkapkan  oleh  Ketua  BEK  SP Kendari  bahwa,  Mantan  Buruh  Migran Perempuan  (BMP)  alias  TKW  Indonesia asal  Desa  Dunggua,  Kecamatan  Among- gedo,  Konawe  salah  satu  dari  sekian korban  kekerasan  majikan  diluar  negeri. Tak jarang, hak-hak dasar mereka sebagai manusia  diamputasi.  Tak  hanya  gaji  yang tidak  diberikan.  Hak-hak  kesehatan  di- abaikan  majikan,  buruh  migran  perem- puan  (TKW)  tidak  diperbolehkan  berko- munikasi  dengan  keluarga  atau  sesama TKI dan tidak diberikan hak pilih  Pemilu. Tindak kekerasan pun kerap mereka alami. Penipuan  dokumen,  pemerkosaan,  pelece- han  seksual,  jual  beli  tenaga  kerja  (Traf- ficking) menjadi teman akrab TKI ditanah rantau.    Selain  itu  tindak  kekerasan  terha- dap  tenaga  kerja  diluar  negeri  juga  diper- parah  dengan  lemahnya  perlindungan hukum  hak-hak  buruh  migran.  Terutama perempuan.  Banyak  permasalahan  yang dialami  buruh  migran,  terutama  Buruh Migran Perempuan, mulai  proses perekru- tan,  keberangkatan  yang  tidak  prosedural, mekanisme kesehatan yang tidak memper- hatikan  hak-hak  buruh  migran.  Dimana hasil  pemeriksaan  tidak  disampaikan  se- cara  terbuka  kepada  calon  buruh  migran. Banyak dari mereka yang bekerja lebih da- ri  12  jam  sehari.  Tujuh  hari  dalam  se- minggu  dan  tidak  memperoleh  makanan sehat.
Terdapat kendala tekhis dalam pro- ses  penyelesaian  masalah  ketika  di  alami oleh  buruh  migran  perempuan.  Lamban- nya penyelesain  masalah karena persoalan “sistem’. Misalnya saja, karena pengelola- an pekerja migran dilakukan lintas kemen- terian  dan  lembaga  pemerintahan.  Seperti Kementerian  Luar  Negeri  (Kemlu),  Ke- menterian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Badan Nasional Pe- nempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia  (BNP2TKI).  Ketika  buruh  mig- rant  perempuan  terkena  kasus,  maka  pe-
kerja  migran  atau  keluarganya  serta  pen- damping  harus  melapor  kepada  tiga  lem- baga tersebut. Kondisi ini menyulitkan dan tidak  efisien  sehingga  merugikan  pekerja migran  yang  kasusnya  ingin  segera  ditun- taskan .
Disisi  lain,  fakta  yang  ditemukan sepanjang proses penelitian di lakukan me- nunjukkan  bahwa  selain  persoalan  di  dae- rah  tujuan  (Arab  Saudi),  persoalan  yang sampai  sekarang  belum  mendapatkan  per- hatian  yakni  proses  perlindungan  pasca memperoleh  “masalah”.  Oleh  karena  itu, jika  kita  kembali  menelusuri  secara  sosial antropologis bahwa pengiriman tenaga ke- rja ke luar negeri khususnya ke Arab Saudi yang telah dilakukan pemerintah, sejak di- luncurkan  pada  tahun  1980-an  karena  ti- dak diikuti oleh perangkat Undang-undang yang mampu melindungi  pekerja, baik  se- cara  hukum  maupun  politis.  Hal  ini  me- nyebabkan  pekerja  perempuan  khususnya yang melakukan aktivitas ekonomi di Arab Saudi  hampir  tidak  mendapatkan  akses perlindungan  hukum  yang  memadai  dari pemerintah. Kondisi ini juga  yang menye- babkan  pekerja  selalu  berada  pada  posisi yang dirugikan secara hukum.
Dalam  pengumpulan  catatan  data sekunder,  di  ketahui  bahwa  setiap  bulan- nya  Indonesia  mengirim  sekitar  80.000 tenaga  kerja  migran  ke  berbagai  negara, dan  sekitar  80%  di  antaranya  adalah perempuan.  Kebanyakan  di  antara  mereka bekerja  dan  menjadi  pembantu  tumah tangga.  Banyaknya  tenaga    kerja  migran yang  sebenarnya  belum  siap  bekerja  di luar  negeri,  tetapi  tetap  diberangkatkan juga  menjadi  masalah  tersendiri  dalam menyikapi  persoalan  yang  dihadapi  buruh migran perempuan. Kadang  (mau) dikirim kemana,  bahkan  masih  terdapat  buruh migran  tidak  tahu  hak  dan  kewajibannya, tidak tahu hukumnya, tidak tahu kulturnya, ketika  berada  di  daerah  tujuan  (Arab  Sa- udi).
Dalam  data  sekunder,  peneliti  juga menemukan data terbaru berkaitan dengan banyaknya  masalah-masalah  yang  dihada- pi  buruh  migran  sejalan  dengan  banyak- nya jumlah buruh migran perempuan yang kirim  ke  masing-masing  negara  tujuan, yang  antara  lain  menyebutkan  bahwa  ne- gara  tujuan  penempatan  buruh  migran  ya- itu:  Arab  Saudi;  2.855.856  orang;  Malay- sia;  2.097.760  orang;  Taiwan;  773.872 orang;    Singapura;  457.750  Orang;  Uni Emirat  Arab;  441.640  Orang    ( Sumber: BNP2TKI  tahun  2012 ).  Selain  itu,  berda- sarkan  data  yang  dihimpun  dari  lembaga Solidaritas Perempuan yang berada di ting- kat  nasional dan lokal  Sulawesi  Tenggara, menyebutkan  jumlah  buruh  migran  yang masih  saja  mengalami  masalah  melapor- kan bahwa lebih dari dari 70 kasus pekerja migran dari tahun 2011-2013.
Dari jumlah itu, sejumlah kasus di- antaranya berkaitan dengan keluarga peke- rja  migran  yang  tidak  mendapat  informasi dari pemerintah. Minimnya informasi yang diterima  keluarga  pekerja  migran  karena pemerintah  kurang  responsif  menjalankan tugasnya memberi perlindungan untuk  pe- kerja  migran.  Padahal,  petinggi  Kemen- trian  luar  negeri  (Kemenlu)  menyatakan ada  standar  operasional  pelayanan  dalam penanganan  kasus,  bahkan  menegaskan bahwa  setiap  perkembangannya  harus  se- gera  diinformasikan  kepada  keluarga  atau pendamping, namun demikian hal tersebut tidak  berjalan.  Oleh  karena  itu,    Kemenlu membenahi  sistem  itu  sesuai  kewenangan yang  dimiliki. Keterbatasan informasi ya- ng  diberikan  pemerintah  kepada  keluarga pekerja  migran  merupakan  segelintir  dari masalah pekerja migran yang belum terse- lesaikan.
Sesungguhnya  konvensi  Perlindu- ngan Hak-Hak Pekerja Migran dan Keluar- ganya  sudah  diratifikasi  untuk  menjamin hak  atas  informasi.  Khususnya  bagi  pe- kerja migran dan keluarganya. Namun, ada persoalan  internal  di  lembaga  pemerinta-
han  yang  membuat  keluarga  pekerja  mig- ran kesulitan mendapatkan informasi  yang dibutuhkan.  Untuk itu, hak atas informasi haru  dibenahi  secara  komprehensif  dan wajib dimasukan dalam RUU PPILN yang sekarang  dibahas  DPR.  Sayangnya,  dalam RUU  PPILN  tidak  memuat  konvensi  Per- lindungan  Hak-Hak  Pekerja  Migran  dan Keluarganya  sebagai  acuan.  Akibatnya, ketentuan  yang  dirancang  dalam  RUU PPILN  tidak  merujuk  konvensi  tersebut. Khususnya,  berkaitan  dengan  hak  atas  in- formasi  yang  responsif,  transparan  dan mudah diakses pekerja migran dan keluar- ganya.
Banyaknya  persoalan  yang  dialami buruh  migran  perempuan  khususnya  yang terjadi di Kabupaten Konawe sebagaimana lokasi penelitian ini dilakukan, hingga saat ini  masih  menimbulkan  banyak  persoalan social  politik  yang  belum  terselesaikan. Baik  yang terjadi dalam waktu  lama mau- pun pada saat penelitian ini di lakukan.
Oleh  karena  itu  untuk  senantiasa mengatasi  persoalan-persoalan  yang  di hadapi  buruh  migran  perempuan  khusus- nya  di  kabupaten  Konawe,  tidak  hanya  di lakukan  dalam  bentuk  pendampingan,  na- mun juga diperlukan langkah strategis dan antisipatif.  Solusi yang menjadi dukungan Pemerintah di Kabupaten Konawe khusus- nya  berkaitan  dengan  persoalan  buruh migran  selalu  menyisahkan  kisah  tragis, selain  belum  adanya  regulasi  yang  berpi- hak  pada  buruh  migran  perempuan  secara lokal,  juga  perseolan  “system”  dalam  hu- kum  dan  perundang-undangan  di  Indone- sia secara umum, untuk itu karena persoa- lan  buruh  migran  perempuan  memiliki perbedaan  antara  satu  kabupaten  dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia, maka di Sulawesi Tenggara membutuhkan pena- nganan yang sesuai dengan yang di butuh- kan  buruh  migran  perempuan  maupun  X- buruh migran.

## F. BENTUK  PERLINDUNGAN  DAN

## PEMBERDAYAAN  BURUH  MIG- RAN  PEREMPUAN  DI  KABUPA- TEN KONAWE
Dalam  proses  perlindungan  mau- pun  pemberdayaan  bagi  buruh  migran  di Kabupaten  Konawe,  akan  di  kaji  dalam beberapa  aspek,  yakni  pihak  Pemerintah, non  pemerintah  (NGO)  lokal  hingga  pi- hak-pihak lain  yang berkepentingan terha- dap  proses  perlindungan  maupun  pember- dayaan  buruh  migran.  Namun  demikian untuk mengetahui secara umum model pe- rilndungan  dan  pemberdayaan  yang  di lakukan  bagi  buruh  migran,  ada  beberapa tahapan  yang dilakukan  atau biasa disebut sebagai  komponen  kunci  pemberdayaan buruh  migran  yaitu:  Pertama  a ccess  to justice meliputi memberdayakan  buruh migran dan keluarga agar memahami hak- hak  mereka,  dan  meningkatkan  kapasitas agar  bisa  mengklaim  haknya.  Kedua, access  to  finance berupa meningkatkan kappasitas  buruh  migran  dalam  hal  pe- ngelolaan keuangan dan mendirikan usaha kecil. Ketiga, access to information, yakni memastikan  buruh  migran  mendapatkan informasi  yang  dibutuhkan,  menghindari mereka dari penyelundupan manusia, serta memperluas  akses  informasi  mengenai prosedur migrasi aman, negara tujuan, dan informasi-informasi  dasar  lainnya . Pada aspek lainnya, secara politis melalui prog- ram    bina  keluarga  buruh  migran  juga menjadi  salah  satu  model  dalam  perlin- dungan dan pemberdayaan buruh migran.
Berikut  ini  akan  di  deskripsikan peran-peran yang di lakukan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam melakukan  perlindungan  maupun  pember- dayaan  terhadap  buruh  migran  perempuan di  Kabupaten  Konawe  Provinsi  Sulawesi Tenggara.

## 1. Bentuk Perlindungan dan Pember- dayaan oleh Pemerintah
Pada dasarnya bentuk pemberdaya- an  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  terha- dap buruh  migran dapat  dilakukan dengan berbagai  cara,  baik  melalui  program  kerja SKPD maupun bersinergi dengan lembaga perempuan dengan membentuk forum ber- sama.  Selama  ini  untuk  Derah  Sulawesi Tenggara telah banyak bentuk-bentuk inte- rvensi  yang  dilakukan  baik  dalam  bentuk pendampingan  maupun  dalam  bentuk  non pendampingan.  Melalui  P2TP2A  yang  be- rada pada Badan Pemberdayaan Perempu- an,  Keluarga  Berencana  dan  Kependu- dukan, di tingkat provinsi kerjasama terse- but  telah  berjalan  dengan  baik  walaupun belum  sepenuhnya  melaksanakan  program kerjanya.
Seperti  penjelasan  oleh  bapak  Se- kertaris  Badan  Pemberdayaan  Perempuan, bahwa  untuk  kegiatan-kegiatan  permber- dayaan dan perlindungan, walaupun belum sepenuhnya  di  laksanakan  namun  perlah- an-lahan  dapat  membantu  perempuan  dari masalahnya.  Khususnya  berkaitan  dengan bentuk  perlindungan,  maka  melalui  Perda PUG  (pengarusutamaan  gender)  di  Sula- wesi Tenggara yang di usulkan oleh Pusat Studi  Gender  Universitas  Haluoleo,  Koa- lisi Perempuan Indonesia dan Badan Pem- berdayaan  Perempuan,  KB  dan  Kepen- dudukan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  ya- ng  sumber  pendanaannya  melalui  Kantor BAPEDDA Provinsi Sultra. Adapun untuk bentuk  pemberdayaan nya dilakukan pela- tihan-pelatihan atau penyadaran kritis di ti- ngkat masyarakat (lokasi dampingan) mis- salnya  pemberdayaan  dalam  bentuk  Pela- tihan Advokasi Anggaran, Pelatihan UKM serta  Pendidikan  Gender  Dasar.  Pada  As- pek  ini  bentuk  pemberdayaannya  diharap- kan  kelompok-kelompok  perempuan  akan lebih  kritis  dalam  berfikir  dan  mengambil keputusan untuk dirinya dan keluarganya.
Pada  aspek  lain,  berbagai  model dan bentuk pemberdayaan perempuan baik
secara  khusus  dilakukan  untuk  kepen- tingan  buruh  migran  perempuan  maupun keleompok-kelompok  perempuan  lainnya. Salah  satunya  yang  dilakukan  melalui  in- tervensi  TIFA,  dengan  menginisiasi  pem- bentukan tim terpadu pemberdayaan buruh migran  di  tiga  wilayah  ini.  Tim  terpadu beranggotakan  kelompok  buruh  migran, termasuk pemerintah dan masyarakat sipil. Tim  terpadu  ditugaskan  mengawal  proses pelaksanaan  keberlanjutan  program  serta pengelolaan  subgrant  yang  terdapat  di Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM).  Mela- lui  proses  pendampingan  ini,  disimpulkan bahwa  ketika  pemberdayaan  dilakukan mulai  dari  desa,  maka  perlindungan  itu menjadi  nyata  hasilnya.  Begitupun  pada pertemuan nasional akan diserahkan policy brief kepada pemerintah pusat dan daerah, untuk  mengingatkan  semua  pihak  bahwa program  perlindungan  buruh  migran  bisa dilakukan  mulai  dari  hulu,  yaitu  menyem- purnakan undang-undang No 39/2004 agar memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah  di  daerah,  termasuk  pemerin- tah  desa.  Jika  pemerintah  desa  diperkuat serta didukung oleh keterlibatan organisasi masyarakat  sipil,  maka  perlindungan  itu bukan sesuatu yang mustahil.
Khusus  di  Kabupaten  Konawe  se- bagai  “kantong”  buruh  migran  perempu- an,  maka  intervensi  untuk  perlindungan dan  pemberdayaan  telah  dilakukan  secara nyata  oleh  kelompok-kelompok  perempu- an,  misalnya  oleh  Solidaritas  Perempuan, Koalisi  Perempuan  Indonesia,  sedangkan yang  khusus  di  lakukan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Konawe  maupun  Provinsi Sulawesi  Tenggara  biasanya  lebih  banyak di  lakukan  melalui  Rencana  Kerja  yang ada  di  masing-masing  SKPD.  Bentuk  in- tervenesi  programnya pun, kurang bersen- tuhan  langsung  dengan  pemberdayaan  un- tuk  buruh  migran,  namun  dikelompokan dalam  bentuk  pemberdayaan  perempuan secara umum. Adapun SKPD yang selama ini  konsen  melakukan  pemberdayaan  dan perlindungan  perempuan  yakni  Badan
Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sultra, Dinas  Sosial  Provinsi  Sultra  dan  SKPD lainnya  yang  memiliki  program  dalam Pokja  Gender.    Selain  itu,  melalui  Ormas yang  berada  di  Kabupaten  Konawe mengajukan  raperda  kepada  DPRD  yang akan  dibahas  ditingkat  pansus  dan  akan dikonsultasikan  kepada  bagian  hukum untuk  perda  tersebut.  Begitupun  terkait perlindungan hak-hak buruh migran perempuan dengan tetap merujuk pada UU No  39,  sebab  sangat  disadari  Undang- undang  tersebutu  ada  sisi  lemahnya  juga, karena dari sekian pasalnya hanya 18 pasal yang memuat perlindungan.
2. Bentuk  Perlindungan  dan  Pember- dayaan  oleh  Lembaga  Non  Peme- rintah
Di  Provinsi  Sulawei  Tenggara,  ter- dapat  lembaga-lembaga  yang  konsen  me- nangani  persoalan  perempuan,  antara  lain Aliansi  perempuan  Sultra,  Koalisi  Perem- puan Indonesia, Solidaritas Perempuan In- donesia Wilayah Sultra, Perisai Perempuan Sultra, Lambu Ina Muna, Equator, EGSLP Kendari,  dan  lembaga–lembaga  lain  yang konsen  terhadap  isu  pemberdayaan.  Na- mun  demikian,  untuk  program  pemberda- yaan  biasanya  dilakukan  melalui  kelem- bagaan  donor  baik  yang  berada  di  Indo- nesia maupun  di luar Indonesia. Beberapa lembaga donor (hibah) yang banyak mem- berikan bantuan pemberdayaan antara lain, UNDP,  Accsess,  Hivos,  DNP, Cida Cana- da, DFID serta lembaga donor lainnya  ya- ng  belum  teridentifikisi  dalam  penelitian ini. Bentuk pemberdayaan sangat beragam, baik dalam bentuk peletihan maupun pem- berian  keterampilan  secara  langsung.  Un- tuk di Kabupaten Konawe pemeberdayaan dilakukan dalam bentuk penyadaran kritis, bukan  hanya  bersifat  jangka  panjang  da- lam bentuk  pelatihan, namun  melalui soli- daritas antara sesama dinilai  sebagai  salah satu  bentuk  pemberdayan  dengan  mem- berikan layanan bantuan sosial, banyaknya lokasi yang terkena dampak banjir membe-
rikan  masalah  baru  bagi  masyarakat,  khu- susnya  kelompok  perempuan  sebab  akan berkaitan  dengan  peran  domestik  perem- puan di dalam keluarga rumah tangga.
Kurangnya pemahaman masyarakat terhapap  fungsi  DAS  juga  menjadi  pri- oritas  utama  lembaga-lembaga  perempuan untuk  mengintervensinya  dalam  bentuk pemberdayaan,  terlabih  lagi  daerah  yang banjir  ini  umumnya  dihuni  oleh  buruh migran-X.  dengan  adanya  pemberdayaan melalaui  fungsi  DAS  atau  daerah  aliran sungai  akan  memberikan  manfaat  jangka panjang  bagi  perempuan.  Jika  dibandi- ngkan  perempuan  di  kecamatan  Wungge- duku harus keluar negeri akan lebih baik di lakukan  penyadaran  dalam  bentuk  isu-isu strategis di wilayah DAS serta manfaatnya bagi  perempuan.  Lain  halnya  di  desa-desa lain  di  Indonesia,  yang  pernah  mengada- kan  kegiatan  pemberdayaan  serupa,  bebe- rapa  lemabaga  yang  juga  konsen  dalam pemberdayaan  buruh  mingran  adalah TIFA.
Salah  satu  bentuk  pemberdayaan yang pernah dilakukan oleh lemba non pe- merintah  tersebut  seperti  pengusulan  pada setiap  desa  yang  terdapat  buruh  migran  X dengan  membentuk  kelompok  (organisasi komunitas  atau community  based  organi- zation – CBO). Pada model pemberdayaan ini,  ketika  program  berjalan,  akan  mem- bentuk  87  CBO.  Secara  pemberdayaan, angota CBO dilatih komputer dan internet, kewirausahaan,  perencanaan  keuangan, dan paham hak-haknya serta mampu mem- perjuangkan  hak-haknya.  Anggota  kelom- pok  yang  telah  dilatih  secara  berjenjang melatih atau melakukan  sosialisasi  kepada komunitasnya.  Kepada  setiap  kelompok diberi dana sebesar Rp. 18.000.000,- untuk dijadikan  modal  usaha  bersama  sesuai  de- ngan  rencana  yang  disepakati  kelompok sebelum  dana  dikucurkan.  Dalam  proses pemberdayaan,  salah  satu  kelompok  dapat menggunakan  dana  tersebut  usaha  simpan pinjam.
Dalam CBO ini, berjumlah 17 ang- gota dengan 48 nasabah. Dalam hal penge- lolaan keuangan, ada 700 orang yang telah dilatih dan 151 pelatihan keuangan. Selain itu,  salah  satu  ketua  kelompok  yang  telah pernah  mengadvokasi  buruh  migran,  me- lakukan bentuk pemberdayaan setelah me- ngikuti  pelatihan  para  legal  yang  pernah diadakan  sebuah  organisasi  non  pemerin- tah,  setelah  mengikuti  pelatihan  penan- ganan kasus dan paralegal, kini sudah me- nerima  21  pengaduan  kasus  dan  melapor- kan  ke  instansi  yang  berwenang  diantara- nya  sudah  6  kasus  sudah  selesai,  lainnya masih  dalam  proses.  Secara  keseluruhan, ada  88  pelatih  paralegal  dan  paralegal yang  bisa  memberikan  bantuan  kepada buruh  migran  dan  keluarganya.  Paralegal- paralegal ini telah menangani 83 kasus dan telah  melaporkan  ke  BNP2TKI.  20%  dari kasus yang dilaporkan sudah diselesaikan.
Adapun  bentuk  pemberdayaan  da- lam  kelompok,  selain  mendapatkan  ilmu dalam pelatihan para legal,  juga di bentuk rumah  internet  untuk  buruh  migran  (Mah- netik) sehingga berhasil menjadi pusat ke- giatan  belajar  masyarakat  (PKBM).  Mela- lui PKBM (Pusat Belajar Kegiatan Masya- rakat)  dibicarakan  usaha  kelompok  pena- nganan kasus dan belajar komputer dan in- ternet. Rumah internet ini sekarang dikenal sebagai  tempat  untuk  berkonsultasi  masa- lah buruh migran dan masalah lainnya  ya- ng terjadi di  masyarakat. Ada 9 rumah in- ternet  yang  tersebar  di  masing-masing  ka- bupaten  yang  untuk  memfasilitasi  kebutu- han  buruh  migran  di  wilayahnya  masing- masing.
Bentuk-bentuk  pemberdayaan  ter- sebut,  ketika  di  komunikasikan  oleh  lem- baga-lembaga yang ada di Sulawesi Teng- gara  baik  lembaga  pemerintah  maupun non pemerintah, menyatakan akan mengu- sulkan  hal  yang  sama  dan  akan  disesuai- kan dengan penyandang pada lembaga do- nornya.
Lain  halnya  untuk  buruh  mingran yang  ada  di  Kabupaten  Konawe,  khusus- nya  di  Desa  Korumba.  Dalam  proses  dis- kusi FGD (focus group discussion), usulan yang akan dikerjakan jika ada bantuan ber- upa  kegiatan  pemberdayaan  bagi  X-buruh migran  adalah  seperti  yang  di  diusulkan pada hasil diskusi, antara lain menjual  kue (sembako), membuka sawah, berternak sa- pi,  menambah  modal  dengan  jualan  ES, menambah  modal  bisnis  agar  lebih  maju dari  yang  dulunya  kecil  menjadi  lebih  be- sar,  jualan  kue  khas,  meneruskan  jahitan dengan  minta  bantuan  mesin  jahit,  me- nganyam  tikar  dan  membuat  kue  khas Arab  Saudi.  Berdasarkan  diskusi  tersebut, disimpulkan  bahwa  bentuk-bentuk  pem- berdayaan  selain  melalui  intervensi  peme- rintah,  non  pemerintah  juga  usulan-usulan yang  didasarkan  pada  kebutuhan  masya- rakat (buruh migran perempuan).

## G. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Buruh  migran  perempuan  merupa- kan sebuah permasalahan yang dialami se- cara  nasional,  begitupun  buruh  migran perempuan di Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi  Tenggara,  persoalan  buruh  mig- rant  masih  saja  menjadi  masalah  yang  ti- dak  kunjung  selesai.    Memilih  pekerjaan sebagai buruh migran perempuan disebab- kan oleh 3 hal. Antara lain, mengubah na- sib,  mencari  pengalaman  dan  membiayai sekolah anak. Walaupun pekerjaan sebagai buruh  mingran  perempuan  memberikan banyak  manfaat  secara  ekonomi,  namun disisi lain, terdapat permasalahn social po- litik  yang  dialami  buruh  migran  perem- puan, baik sejak awal keberangkatan mau- pun  setelah  tiba  di  daerah  tujuan  khusus- nya  di  Timur  Tengah  (Arab  Saudi).  Per- masalahan  yan  dialami  mualai  dari  seks- ual,  politis,  hingga  kekerasan  psikologi. Masalah-masalah  buruh  migran  lebih  ba- nyak  yang  diselesaikan  sendiri  atau  me- minta  pulang  di  kampung  halaman  dan
mendapat  advokasi  (perlindungan)  oleh lembaga pendamping setempat.
Lemahnya  regulasi  yang  belum berpihak  pada  perempuan  buruh  migran juga  menjadi  personalan  tersendiri  karna berkaitan  pada  “sistem”  sehingga  kondisi ini semakin melemahkan buruh migran pe- rempuan.  Berkaitan  negara  tujuan,  buruh migra perempuan di Konawe lebih banyak memilih  Timur  tengah  (Arab  Saudi)  yaitu Oman, Qatar dan Saudi.
Pada  aspek  Perlindungan  maupun permberdayaan  buruh  migran  perempuan dilakukan  oleh  lembaga  pemerintah  mau- pun  non  pemerintah,  melalui  kerjasama antara  SKPD  terkait  serta  bentuk  pedam- pingan  dan  pemberdayaan  berupa  pelati- han-pelatihan,  penyadaran  kritis  serta  pe- ningkatan  skill  keterampilan  bagi  buruh migran.  Sementara  itu  untuk  menguatkan fungsi  hukum  dalam  perlindungan  dan pemberdayaan  perempuan,  melalui  lem- baga  Koalisi  Perempuan  Indonesia,  Bape- dda  Sultra,  Pusat  Studi  Gender  dan  Pem- berdayaan  Perempuan  Unhalu  telah  di usulkan Perda tentang PUG ( pengarusuta- maan gender).

## 2. Saran dan Rekomendasi
Berdasarkan  analisis  terhadap  ken- yataan  yang  dijumpai  di  lokasi  penelitian, khususnya  di  Kabupaten  Konawe  dan  be- berapa Desa/Kelurahan  yang dijadikan sa- saran  dalam  pengambilan  data,  maka  di peroleh  saran-saran  yang  bersifat  jangka panjang dan jangka pendek serta beberapa usulan  dalam  bentuk  rekomendasi.  Dalam jangka  pendek  perlu  ada  pembinaan-pem- binaan tehnis  yang berasal dari SKPD ter- kait  guna  peningkatan  kualitas  keluarga buruh  migran  melalui  Bina  keluarga  man- diri buruh migran, karena program ini me- rupakan  program  tahunan  SKPD  sehingga akan memudahkan secara kontrol dan eva- luasi  di  lokasi  buruh  migran.  Sedangkan dalam  jangka  panjang  akan  dikuatkan  da- lam pembentukan CBO atau penguatan or- ganisasi  komunitas  buruh  migran  sehing-
ga  memudahkan  identifikasi  kebutuhan- kebutuhan strategis yang akan diberikan.
Sebagai  bahan  rekomendasi,  maka melalui  penelitian  ini  akan  di  lakukan  da- lam  tahapan  berikutnya  lewat  usulan  pen- danaan tahap dua (2) untuk mengadvokasi dalam  bentuk  penyusunan  Naskah  Akade- mik  (NA)  sehingga  akan  dilahirkan  Ran- perda  yang  khusus  mengatur  tentang  per- lindungan dan pemberdayaan buruh ming- gran  di  Propinsi  Sulawesi  Tenggara.  Saat ini  telah  ada  PERDA  PUG  (pengarusuta- maan  gender)  namun  Perda  tersebut  tidak secara  khusus  mencantumkan  perlindung- an  dan  pemberdayaan  perempuan.  Penti- ngnya mengadvokasi  Perda Buruh Migran disebabkan  banyaknya  persoalan-perso- alan  yang  dialami  buruh  migran  yang  be- lum selesai hingga saat ini (selama peneli- tian dilakukan gagasan untuk mengusulkan Perda Buruh Migran) diusulkan oleh infor- man  baik  yang  berasal  dari  buruh  migran sendiri,  SKPD,  hingga  para  pendamping ormas (LSM) di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Irwan. 2006. Konstruksi dan Re- produksi  Kebudayaan. Jakarta:  Pus- taka Pelajar.
Agustinus (2006). Perlindungi Hak-hak As- asi Perempuan Pekerja Migran: Pe- luang  dan  Tantanga  Indonesia. (Publikasi  Ilmmiah  Pada  Pengu- kuhan  Guru  Besar).  Yogyakarta: UGM.
Astuti  P.  Trimarhaeni  (2005). Redefinisi Eksistensi  Perempuan  Migran:  Ka- sus  Migran  kembali  di  Godong Jateng. (Disertasi  S3).  Yogyakarta: UGM.
Astuti  P.  Trimarhaeni  (2002). Perempuan Perkasa  di  Tengah  Hutan:  Kasus Buruh  Perempuan  Agroindustri  Mi- nyak  Kayu  Putih  di  Grobongan  Jaa Tengah. Jurnal Studi Wanita. Vol. 1. No.2.
Budiarti,  Hari.  1989. Dua  Tipe  rantau  di Aceh. Jurnal Antropologi Th V. No. 15. Yogyakarta: FS UGM.
Dessyanthy, Regilna. (2007). Studi Kelang- sungan  Hidup  Buruh  Migran  Pe- rempuan. (Tesis  S2).  Yogyakar-ta: UNY.
Denzin,  K.  Norman  (2009). Kualitatif  Re- search. Pustaka Pelajar.
Geertz, Hildred (1992). Tafsir Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius.
Hadiz,  Lisa  (2004), Perempuan  Dalam Wacana  Politik  Orde  Baru .  Ja- karta:LP3S,
James,  Allison  (2001).  Etnography  in  the Study  of  Children  and  Chilhood, dalam  Atkinson,  Paul  (ed):  Hand- Book of Ethnography. London: Sage Publication.
Lucas.  (1995). Buruh  Anak  dan  Dinamika Industri  Kecil. Bandung:  Yayasan Akatiga.
Kartasapoetra.  (1992)  , Kamus  Sosiologi dan  Pendidikan. Jakarta: Bumi  Ak- sara.
Kesuma,  Andi  Ima.  (2004). Migrasi  dan Orang Bugis . Yogyakarta: Ombak.
Pitoyo,  Joko  Agus  (2005),  Pekerja  Perem- puan  Di  Luar  Negeri,  Melawan Pelecehan,  Merajut  Keberdayaan, Pusat  Studi  Kependudukan  dan  Ke- bijakan.  Yokyakarta:UGM.
Setiadi  (2009). Dinamika  Otonomi  Perem- puan Desa: Studi Antropologi Dam- pak  Migrasi  Internasional  di  Pe-
desaan Jawa. (Disertasi S3).
Yogyakarta:UGM.