## Menilai Dampak Peraturan Pengembangan Lahan terhadap Nilai Tanah Adat: Studi Kasus Rempang dan IKN di Indonesia

## Dedy Hernawan
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 40154, Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia Penulis Korespondensi: dedyhernawanunpas@outlook.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Info Publikasi:
Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Hernawan, D. (2023). Assessing the Impact of Land Development Regulations on Customary Land Values: A Case Study of Rempang and IKN in Indonesia. Society, 11(2), 644-664.
DOI: 10.33019/society.v11i2.584
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dikirim: 23 Juli, 2023;
Diterima: 30 Desember, 2023 ; Dipublikasi: 31 Desember, 2023;
Relokasi ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur (IKN  Nusantara)  adalah  proyek  ambisius  yang  bertujuan mengurangi  tekanan  di  Jakarta  dan  mempromosikan pembangunan  yang  lebih  merata  di  seluruh  negeri.  Namun, peraturan  pengembangan  lahan  di  IKN  sering  kali bertentangan dengan nilai-nilai tanah adat yang dipegang oleh masyarakat  setempat.  Selain  itu,  peraturan  hak  atas  tanah  di bawah  Undang-Undang  IKN  bertentangan  dengan  tujuan reformasi  agraria  yang  dimaksudkan  oleh  Undang-Undang Pokok  Agraria  1960.  Situasi  serupa  terjadi  di  Rempang,  di mana komunitas adat dibebani dengan pembuktian kepemilikan tanah  yang  "disita"  di  bawah  Proyek  Strategis  Nasional (PSN). Hal ini sangat kontras dengan semangat konstitusional dalam  melindungi  hak-hak  adat,  yang  hanya  memerlukan pengakuan  "selama  mereka  masih  ada."  Studi  ini  bertujuan untuk  menilai  dampak  peraturan  pengembangan  lahan terhadap nilai-nilai tanah adat, dengan fokus pada studi kasus di  Rempang  dan  IKN  Nusantara  di  Indonesia.  Pendekatan kualitatif  digunakan  dalam  penelitian  ini,  dengan  metode pengumpulan  data  termasuk  wawancara  mendalam  dengan pemangku kepentingan lokal, analisis dokumen kebijakan, dan observasi partisipatif. Rempang dan IKN dipilih sebagai studi kasus  karena  mereka  mewakili  konflik  antara  peraturan pengembangan  dan  nilai-nilai  tanah  adat.  Penelitian menemukan  bahwa  peraturan  pengembangan  lahan  sering mengabaikan  hak-hak  komunitas  adat,  yang  mengarah  pada konflik  dan  ketidakpuasan  di  antara  masyarakat  setempat.  Di Rempang,  komunitas  adat  menghadapi  tantangan  signifikan dalam  membuktikan  kepemilikan  tanah  mereka,  yang  secara konstitusional  diakui  tetapi  diabaikan  dalam  pelaksanaan kebijakan  PSN.  Di  IKN  Nusantara,  pelaksanaan  kebijakan
Society, 11 (2), 683-704, 2023 P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id

## Studi Kasus Rempang dan IKN di Indonesia
nasional  menunjukkan  kesenjangan  yang  signifikan  dengan praktik  lokal,  yang  memperburuk  ketegangan  dan ketidakpuasan.  Selain  itu,  studi  ini  mengungkapkan kurangnya mekanisme efektif untuk melibatkan komunitas adat dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengembangan lahan, yang mengarah pada pengucilan dan marginalisasi lebih lanjut. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif  di  IKN  Nusantara  dan  Rempang,  pembuat  kebijakan harus  mempertimbangkan  dan  mengintegrasikan  nilai-nilai tanah  adat  ke  dalam  peraturan  pengembangan.  Rekomendasi kebijakan  termasuk  konsultasi  yang  lebih  intensif  dengan komunitas  adat,  pengakuan  yang  lebih  kuat  terhadap  hak-hak tanah  adat,  dan  merevisi  peraturan  untuk  lebih  responsif terhadap  kebutuhan  lokal.  Pendekatan  yang  lebih  partisipatif dan  inklusif  diperlukan  untuk  mengurangi  konflik  dan memastikan  pembangunan  memberikan  manfaat  bagi  semua pemangku  kepentingan.  Khususnya  di  Rempang,  mekanisme yang  adil  dan  transparan  dibutuhkan  untuk  pembuktian  hak atas tanah sesuai dengan semangat konstitusional.
Kata Kunci: Indonesia; IKN Nusantara; Kebijakan Pembangunan;  Konflik  Tanah;  Nilai  Tanah Adat;  Peraturan  Pengembangan  Lahan; Rempang

## 1. Pendahuluan
Relokasi  ibu  kota  Indonesia  dari  Jakarta  ke  Kalimantan  Timur,  yang  dikenal  sebagai  Ibu Kota  Negara  (IKN)  Nusantara,  adalah  salah  satu  proyek  pembangunan  paling  ambisius  di Indonesia. Keputusan ini diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019, terutama untuk mengurangi beban di Jakarta yang saat ini padat penduduk dan rentan terhadap banjir, kemacetan lalu lintas, dan penurunan tanah ( Poon, 2019 ).
Jakarta,  pusat  pemerintahan,  ekonomi,  dan  budaya  Indonesia  saat  ini,  menghadapi berbagai  tantangan.  Dengan  populasi  lebih  dari  10  juta  dan  wilayah  metropolitan  yang mencakup lebih dari 30 juta orang, Jakarta berjuang dengan krisis infrastruktur, tingkat polusi udara yang tinggi, dan risiko signifikan dari bencana alam seperti banjir ( Caljouw et al., 2009 ; Firman,  2009 ).  Selain  itu,  Jakarta  mengalami  penurunan  tanah  yang  signifikan,  menyebabkan banyak bagian kota berada di bawah permukaan laut, memperburuk masalah banjir ( Abidin et al., 2013 ).
Dalam konteks ini, relokasi ibu kota bertujuan untuk mendukung beberapa tujuan strategis. Pertama,  langkah  ini  bertujuan  untuk  mempromosikan  pembangunan  ekonomi  yang  lebih seimbang  di  seluruh  Indonesia  melalui  desentralisasi.  Kalimantan  Timur  dipilih  karena lokasinya yang strategis di pusat kepulauan Indonesia, sumber daya alam yang signifikan, dan ketersediaan  lahan  yang  luas.  Kedua,  langkah  ini  diharapkan  dapat  mengurangi  beban  berat yang  saat  ini  ditanggung  oleh  Jakarta  dengan  memindahkan  pusat  pemerintahan  ke  IKN Nusantara.  Hal  ini  seharusnya  meningkatkan  kualitas  hidup  bagi  warga  Jakarta  dengan mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi ( Firman, 2009 ). Ketiga, proyek ini bertujuan untuk menciptakan  ibu  kota  modern  dan  berkelanjutan  dengan  konsep  kota  pintar  yang

## Studi Kasus Rempang dan IKN di Indonesia
mengintegrasikan  teknologi  dan  lingkungan  hijau.  IKN  Nusantara  direncanakan  ramah lingkungan, dengan infrastruktur yang mendukung energi terbarukan dan manajemen sumber daya yang efisien  ( Ibrahim et al., 2023 ). Terakhir, relokasi ibu kota dianggap sebagai langkah untuk memperkuat identitas dan keberagaman nasional Indonesia. IKN Nusantara diharapkan menjadi  simbol  persatuan  dan  representasi  dari  semua  daerah  di  Indonesia,  dengan keberagaman budaya yang mencerminkan kekayaan bangsa.
Namun,  proyek  ini  tidak  tanpa  tantangan.  Salah  satu  masalah  utama  adalah  bahwa peraturan  pengembangan  lahan  yang  diterapkan  di  IKN  Nusantara  sering  kali  bertentangan dengan  nilai-nilai  tanah  adat  yang  dipegang  oleh  masyarakat  setempat.  Konflik  antara kebutuhan pembangunan dan hak-hak  adat adalah fokus kritis yang  harus ditangani dengan bijak untuk memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan hak-hak dan keberlanjutan komunitas lokal ( Lucas & Warren, 2013 ).
Tanah  adat,  atau  "tanah  adat,"  mengacu  pada  tanah  yang  secara  tradisional  dimiliki  dan dikelola  oleh  komunitas  adat  berdasarkan  adat  dan  hukum  tradisional  mereka.  Tanah  ini penting  untuk  mata  pencaharian  ekonomi  masyarakat  adat  dan  memiliki  nilai  budaya  dan spiritual yang signifikan ( Bettinger et al., 2014 ). Kerangka regulasi untuk pengembangan lahan di  IKN  Nusantara  terutama  didorong  oleh  kepentingan  nasional,  yang  berfokus  pada pembangunan  cepat  dan  ekspansi  infrastruktur.  Hal  ini  sering  menyebabkan  pengambilan tanah adat tanpa konsultasi atau kompensasi yang memadai bagi komunitas yang terdampak. Praktik  semacam  ini  dapat  merusak  hak-hak  tradisional  masyarakat  adat,  menyebabkan kerusuhan sosial dan sengketa hukum ( A. Davidson & Henley, 2007 ). Selain itu, membuktikan kepemilikan tanah di bawah regulasi nasional dapat menjadi tantangan khusus bagi komunitas adat, karena hak tanah mereka sering didasarkan pada tradisi lisan dan pengelolaan komunal daripada sertifikat tanah formal ( Li, 2014 ).
Konflik  antara peraturan pengembangan dan nilai-nilai tanah adat menyoroti ketegangan kritis dalam kebijakan pertanahan Indonesia. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk pembangunan nasional  dan  kemajuan  ekonomi;  di  sisi  lain,  ada  keharusan  untuk  menghormati  dan melindungi hak-hak komunitas adat. Ketegangan ini semakin rumit oleh ketidakadilan sejarah dan marginalisasi masyarakat adat, sehingga penting untuk menemukan pendekatan seimbang yang  menangani  tujuan  pembangunan  sekaligus  pelestarian  warisan  budaya  ( Bakker  & Moniaga, 2010 ).
Secara historis, regulasi pertanahan di Indonesia, sejak era kolonial, tidak menguntungkan karena  didasarkan  pada  tujuan  pemerintah  kolonial.  Selain  itu,  undang-undang  agraria  ini ditandai  dengan  dualisme  dan  kurangnya  kepastian  hukum,  sehingga  diperlukan  undang- undang  agraria  nasional  untuk  mengatasi  masalah-masalah  ini.  Undang-Undang  Pokok Agraria  1960,  yang  dikenal  sebagai  UUPA,  diperkenalkan  untuk  menetapkan  dasar  bagi hukum  agraria  nasional,  menyederhanakan  undang-undang  pertanahan,  dan  memastikan kepastian  hukum  mengenai  hak  atas  tanah  bagi  semua  warga  negara  Indonesia  ( Bedner  & Huis, 2008 ).
UUPA  menjadi  dasar  untuk  merumuskan  dan  melaksanakan  peraturan  melalui  undang- undang  lainnya.  Sifat  formalnya  hanya  mencakup  prinsip-prinsip  dan  dasar-dasar.  Tujuan UUPA  adalah  untuk  meletakkan  dasar  bagi  hukum  agraria  nasional,  mencapai  kesatuan  dan kesederhanaan  dalam  hukum  tanah,  dan  memastikan  kepastian  hukum  mengenai  hak  atas tanah bagi semua warga negara Indonesia ( Lucas & Warren, 2013 ).
Prinsip-prinsip hukum agraria nasional yang diamanatkan dalam UUPA, ditemukan dalam bagian  penjelasannya,  termasuk  prinsip  nasionalisasi,  penolakan  prinsip  domain,  pengakuan hak-hak  tanah  adat,  fungsi  sosial  hak-hak  tanah,  persyaratan  kewarganegaraan  Indonesia

## Studi Kasus Rempang dan IKN di Indonesia
untuk  kepemilikan  tanah,  prinsip  nasional,  pelaksanaan  reformasi  agraria,  perencanaan, kesatuan  dan  kesederhanaan  hukum  agraria,  dan  kepastian  hukum  ( Bedner  &  Huis,  2008 ). Prinsip-prinsip  ini  menekankan  nasionalisasi  tanah,  penolakan  prinsip  domain,  pengakuan hak-hak  tanah  adat,  fungsi  sosial  hak-hak  tanah,  pembatasan  kepemilikan  tanah  oleh  non- Indonesia  dan  entitas  hukum,  serta  promosi  kepastian  hukum  dan  reformasi  agraria  untuk memastikan distribusi dan pemanfaatan tanah yang adil.
Implementasi  prinsip-prinsip  ini  bertujuan  untuk  mengatasi  ketidakadilan  historis, menghilangkan  dualisme  dalam  hukum  agraria,  mempromosikan  fungsi  sosial  tanah, memastikan  kepastian  hukum,  dan  mencapai  kesatuan  serta  kesederhanaan  dalam  hukum pertanahan.  Dengan  menegakkan  prinsip-prinsip  ini,  UUPA  bertujuan  untuk  menciptakan kerangka  hukum  yang  komprehensif  yang  mencerminkan  nilai-nilai  Indonesia,  mendorong keadilan sosial, dan mempromosikan praktik pengelolaan lahan yang berkelanjutan ( Bettinger et al., 2014 ).
Di  Rempang,  perbedaan  antara  peraturan  pembangunan  dan  nilai-nilai  tanah  intrinsik masyarakat adat telah mencapai titik kritis. Kelompok adat yang diatur oleh hukum tanah adat bertentangan  dengan  peraturan  nasional  yang  memprioritaskan  industrialisasi  cepat  dan ekspansi  infrastruktur.  Sering  kali  didorong  oleh  kepentingan  nasional  yang  lebih  luas, kerangka regulasi mengabaikan sistem kepemilikan tanah adat yang dihormati oleh komunitas adat.  Akibatnya,  perbedaan  ini  telah  menimbulkan  sengketa  multifaset  yang  meliputi kepemilikan tanah, hak penggunaan, dan kompensasi yang adil ( A. Davidson & Henley, 2007 ). Friction  ini  sangat  terlihat  dalam  skenario  kontroversial  seputar  upaya  industrialisasi  di Pulau Rempang, yang berada di bawah yurisdiksi Kota Batam. Agenda pembangunan ambisius yang  diarahkan  untuk  meningkatkan  daya  saing  Indonesia  dibandingkan  Singapura  telah memicu sengketa tanah panas di antara penduduk lokal, entitas pemerintah, dan PT. Makmur Elok Graha, sebuah perusahaan swasta yang terlibat dalam pembangunan. Inti dari konflik ini adalah  ketidakpastian  yang  menyelimuti  status  kepemilikan  tanah.  Sementara  penduduk  asli menganggap  tanah  tersebut  sebagai  warisan  leluhur  yang  dihargai  yang  sudah  ada  sebelum kemerdekaan  negara,  pemberian  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  kepada  perusahaan  swasta  telah memutuskan hubungan komunitas dengan tanah tradisional mereka ( Li, 2014 ).
Tantangan  signifikan  muncul  dalam  upaya  ambisius  Indonesia  untuk  merelokasi  ibu kotanya  ke  Kalimantan  Timur,  yang  dikenal  sebagai  Ibu  Kota  Negara  (IKN)  Nusantara,  dan wilayah  sekitarnya  di  Rempang.  Tantangan  ini  berputar  di  sekitar  keterkaitan  yang  rumit antara peraturan pembangunan dan nilai-nilai tanah adat yang dihargai oleh komunitas adat. Di  jantung  permasalahan  ini  adalah  konflik  antara  imperatif  pembangunan  nasional  yang memprioritaskan  urbanisasi  cepat  dan  ekspansi  infrastruktur,  serta  sistem  kepemilikan  tanah tradisional yang sangat terintegrasi dalam masyarakat adat.
Saat Indonesia memulai proyek pembangunan monumental ini, ketegangan muncul antara kerangka  regulasi  yang  didorong  oleh  kepentingan  nasional  dan  hak-hak  tanah  adat  yang dihormati  oleh  masyarakat  adat.  Fokus  utama  penelitian  ini  adalah  menyelidiki  dinamika multifaset dari konflik ini, khususnya dalam konteks IKN Nusantara dan Rempang. Wilayah- wilayah  ini  berfungsi  sebagai  studi  kasus  yang  mencolok  yang  merangkum  tantangan  lebih luas yang dihadapi oleh kebijakan pembangunan tanah Indonesia.
Di garis depan penyelidikan ini adalah identifikasi masalah utama seputar benturan antara peraturan  pembangunan  dan  nilai-nilai  tanah  adat.  Pusat  dari  penyelidikan  ini  adalah memahami  bagaimana  penerapan  agenda  pembangunan  nasional  beririsan  dengan  sistem kepemilikan tanah tradisional dan warisan budaya masyarakat adat. Dengan menggambarkan kompleksitas  konflik  ini,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  wawasan  tentang

## Studi Kasus Rempang dan IKN di Indonesia
hubungan  rumit  antara  aspirasi  pembangunan  dan  pelestarian  hak-hak  adat  serta  warisan budaya.
Di tengah upaya pembangunan yang giat di Rempang, di bawah payung Proyek Strategis Nasional  (PSN),  komunitas  adat  menghadapi  hambatan  besar  dalam  membuktikan  klaim kepemilikan tanah mereka. Ini menimbulkan dilema yang mencolok saat agenda pembangunan nasional berlangsung, beririsan dengan jaringan kompleks sistem kepemilikan tanah adat yang tertanam dalam masyarakat adat ( Li, 2014 ).
Inti  dari  masalah  ini  adalah  beban  yang  ditempatkan  pada  komunitas  adat  untuk memberikan  bukti  tak  terbantahkan  tentang  kepemilikan  tanah  dalam  kerangka  proyek pembangunan nasional. Di bawah naungan PSN, yang sering memprioritaskan pengembangan infrastruktur  cepat  dan  urbanisasi,  sistem  kepemilikan  tanah  tradisional  masyarakat  adat menghadapi pengawasan dan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ( A. Davidson & Henley, 2007 ).
Kompleksitas seputar kepemilikan tanah di Rempang diperparah oleh proses hukum dan birokrasi  yang  rumit  yang  tertanam  dalam  kerangka  PSN.  Komunitas  adat,  yang  diatur  oleh hukum tanah adat, menemukan diri mereka terjerat dalam labirin hambatan administratif dan ambiguitas hukum, yang menghalangi kemampuan mereka untuk menegaskan hak atas tanah mereka secara efektif ( Bakker & Moniaga, 2010 ).
Selain  itu,  penerapan  kriteria  dan  persyaratan  dokumentasi  yang  ketat  semakin memarginalkan  komunitas  adat,  memperburuk  kerentanan  mereka  terhadap  pengambilan tanah  dan  pengusiran.  Saat  inisiatif  pembangunan  nasional  berlangsung  di  Rempang,  beban secara  tidak  proporsional  jatuh  pada  komunitas  adat  untuk  menavigasi  medan  verifikasi kepemilikan  tanah  yang  rumit,  sering  kali  dengan  mengorbankan  warisan  budaya  dan kesejahteraan sosial-ekonomi mereka.
Dengan  menyoroti  tantangan  besar  yang  dihadapi  komunitas  adat  dalam  membuktikan kepemilikan  tanah  di  bawah  kerangka  PSN,  penelitian  ini  menekankan  perlunya  pendekatan yang  lebih  adil  dan  inklusif  terhadap  tata  kelola  tanah  di  Indonesia.  Melalui  pemeriksaan mendalam  terhadap  hambatan  sistemik  yang  menghalangi  hak-hak  tanah  adat,  studi  ini bertujuan  untuk  mendorong  reformasi  kebijakan  yang  menjunjung  tinggi  prinsip  keadilan sosial, pelestarian budaya, dan pembangunan berkelanjutan.
Melalui  pemahaman  komprehensif  tentang  dinamika  rumit  yang  terjadi  di  Rempang, penelitian  ini  berupaya  mendorong  dialog  dan  tindakan  menuju  pendekatan  pengembangan lahan yang lebih inklusif dan partisipatif yang menghormati hak dan aspirasi komunitas adat sambil memajukan tujuan pembangunan nasional yang lebih luas.
Penelitian  tentang  hubungan  antara  peraturan  pengembangan  lahan  dan  nilai-nilai  tanah adat di Indonesia menghadapi beberapa kesenjangan yang mencolok. Literatur yang ada sering mengabaikan perspektif dan pengalaman komunitas adat yang terdampak oleh proyek-proyek pembangunan  lahan,  lebih  mengutamakan  analisis  hukum  dan  kebijakan.  Ada  kebutuhan mendesak  untuk  penelitian  yang  berfokus  pada  suara,  narasi,  dan  sistem  pengetahuan  adat untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang dampak peraturan pembangunan terhadap nilai-nilai tanah adat.
Selain  itu,  banyak  studi  hanya  menawarkan  gambaran  sekilas  tentang  proyek pembangunan  lahan  tertentu  atau  reformasi  hukum,  dan  kurang  melakukan  analisis longitudinal  untuk  melacak  dampak  jangka  panjangnya  terhadap  sistem  kepemilikan  tanah adat dan komunitas adat. Studi longitudinal sangat penting untuk mengidentifikasi tren, pola, dan tantangan yang muncul.

## Studi Kasus Rempang dan IKN di Indonesia
Selain  itu,  perhatian  terhadap  interseksionalitas  kurang,  dengan  penelitian  yang  sering memperlakukan  masalah  kepemilikan  tanah  secara  terpisah  dari  faktor  sosial,  ekonomi,  dan lingkungan  lainnya  yang  membentuk  hak-hak  tanah  adat  dan  hasil  pembangunan.  Studi perbandingan  di  berbagai  konteks  dalam  Indonesia  dan  luar  negeri  juga  kurang,  yang membatasi  pemahaman  kita  tentang  variasi  pendekatan  regulasi  dan  respons  komunitas. Mengatasi  kesenjangan  ini  memerlukan  perumusan  pertanyaan  penelitian  yang  ditargetkan yang  menerangi  hubungan  antara  peraturan  pembangunan  lahan  dan  nilai-nilai  tanah  adat, yang pada akhirnya menginformasikan kebijakan dan praktik berbasis bukti untuk tata kelola tanah yang lebih adil dan berkelanjutan.
Penelitian  ini  menguraikan  dua  tujuan  utama  untuk  menjelaskan  keterkaitan  kompleks antara peraturan pembangunan dan nilai-nilai tanah adat di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Rempang.
Tujuan pertama melibatkan penilaian dampak peraturan pembangunan terhadap nilai-nilai tanah  adat  di  IKN  Nusantara  dan  Rempang.  Melalui  analisis  komprehensif,  kami  bertujuan untuk memahami  bagaimana kerangka regulasi yang  ada mempengaruhi sistem kepemilikan tanah  tradisional  yang  dijunjung  oleh  komunitas  adat  di  wilayah-wilayah  ini.  Dengan mengevaluasi implikasi peraturan pembangunan terhadap nilai-nilai tanah adat, penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang kompleksitas tata kelola tanah dan persimpangannya dengan hak-hak adat serta pelestarian warisan budaya.
Selain  tujuan  utama,  studi  ini  mencakup  tujuan  penelitian  spesifik  untuk  memberikan pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  dinamika  yang  terjadi  di  IKN  Nusantara  dan Rempang. Tujuan ini termasuk melakukan analisis kebijakan untuk meneliti kerangka regulasi yang ada yang mengatur pengembangan lahan di wilayah yang diteliti. Selain itu, penelitian ini mengumpulkan  data  langsung  dari  pemangku  kepentingan  lokal,  termasuk  komunitas  adat, otoritas  pemerintah,  dan  entitas  swasta  yang  terlibat  dalam  proyek  pembangunan  lahan. Melalui keterlibatan pemangku kepentingan dan pengumpulan data, studi ini bertujuan untuk menangkap perspektif dan wawasan yang beragam untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang diinformasikan dan mendorong praktik tata kelola tanah yang inklusif.

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1. Ikhtisar Peraturan Pengembangan Lahan di Indonesia
Peraturan  pengembangan  lahan  di  Indonesia  membentuk  kerangka  kerja  yang komprehensif  yang  mengatur  berbagai  aspek  kepemilikan  lahan,  penggunaan,  dan pengembangan  infrastruktur.  Peraturan-peraturan  ini  sangat  penting  dalam  membentuk lanskap pembangunan perkotaan dan pedesaan, memastikan bahwa penggunaan lahan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional sambil menangani masalah kepemilikan hukum dan hak atas tanah ( Lucas & Warren, 2013 ).
Salah  satu  undang-undang  utama  yang  mengatur  tanah  di  Indonesia  adalah  Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. Undang-undang ini disahkan untuk menyatukan dan  menyederhanakan  hukum  agraria  dualistik  selama  periode  kolonial,  yang  membedakan hak atas tanah adat dan Barat ( Fitzpatrick, 1997 ). UUPA menetapkan prinsip bahwa tanah, air, dan  sumber  daya  alam  dikuasai  oleh  negara  dan  digunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat  ( Fahmi  &  Siddiq  Armia,  2022 ).  UUPA  juga  mengakui  berbagai  hak  atas tanah, termasuk hak milik, hak guna, dan hak pengelolaan ( Thorburn, 2004 ).
UUPA  menjadi  dasar  bagi  peraturan  dan  kebijakan  selanjutnya  terkait  pengembangan lahan.  UUPA  mengatasi  masalah  seperti  keamanan  hak  milik  tanah,  redistribusi  tanah,  dan regulasi  transfer  tanah  ( Bedner  &  Arizona,  2019 ; McWilliam,  2006 ).  Undang-undang  ini

## Studi Kasus Rempang dan IKN di Indonesia
bertujuan untuk menciptakan distribusi tanah yang lebih adil, mengurangi sengketa tanah, dan memberikan dasar hukum bagi kepemilikan dan penggunaan tanah ( Bakker & Moniaga, 2010 ). Pengembangan  infrastruktur  diatur  oleh  peraturan  yang  memastikan  perencanaan  yang berkelanjutan  dan  strategis.  Undang-Undang  Penataan  Ruang  menyediakan  pedoman  untuk penataan  ruang  di  tingkat  nasional,  provinsi,  dan  lokal.  Undang-undang  ini  menekankan integrasi  pertimbangan  lingkungan,  sosial,  dan  ekonomi  ke  dalam  perencanaan  penggunaan lahan.  Tujuannya  adalah  untuk  mencegah  konflik  yang  timbul  dari  perubahan  penggunaan lahan dan mempromosikan pembangunan regional yang seimbang ( Firman, 2004 ).
Selain itu, Undang-Undang Jasa Konstruksi mengatur standar dan praktik untuk kegiatan konstruksi.  Ini  termasuk  memastikan  keamanan  dan  kualitas  proyek  konstruksi  serta mempromosikan teknologi dan bahan yang ramah lingkungan ( Susanti, 2023 ). Undang-undang ini mendukung pengembangan proyek infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh.
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  Undang-Undang  Cipta  Kerja  telah  memperkenalkan perubahan  signifikan  pada  berbagai  sektor,  termasuk  pengembangan  lahan.  Undang-undang ini  menyederhanakan  regulasi  dan  mengurangi  hambatan  birokrasi  untuk  merangsang investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  ( Jazuli  et  al.,  2022 ; Mahy,  2022 ).  Undang-undang  ini mencakup  ketentuan  yang  mempengaruhi  proses  pengadaan  lahan,  regulasi  zonasi,  dan kemudahan memperoleh izin usaha untuk proyek pembangunan. Namun, undang-undang ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap perlindungan lingkungan dan hak-hak tanah adat.
Kerangka  kebijakan  di  tingkat  nasional  dan  lokal  memainkan  peran  penting  dalam mengarahkan  pengembangan  lahan.  Kebijakan-kebijakan  ini  sering  mencerminkan  prioritas pemerintah,  seperti  pertumbuhan  ekonomi,  pengurangan  kemiskinan,  dan  keberlanjutan lingkungan.  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  menguraikan  visi strategis  dan  tujuan  untuk  pembangunan  nasional,  termasuk  perencanaan  infrastruktur  dan penggunaan lahan.
Lanskap regulasi Indonesia untuk pengembangan lahan ditandai oleh serangkaian undang- undang  dan  kebijakan  yang  kuat  yang  dirancang  untuk  mengelola  kepemilikan  tanah, penggunaan,  dan  pengembangan  infrastruktur.  Meskipun  peraturan-peraturan  ini mempromosikan  pembangunan  yang  teratur  dan  berkelanjutan,  mereka  juga  menghadirkan tantangan,  terutama  dalam  menyeimbangkan  pertumbuhan  ekonomi  dengan  perlindungan hak-hak tanah adat dan keberlanjutan lingkungan ( Lucas & Warren, 2013 ).

## 2.2. Sistem Kepemilikan Tanah Adat di Indonesia
Sistem  kepemilikan  tanah  adat  di  Indonesia  memainkan  peran  penting  dalam  struktur sosial-budaya  dan  ekonomi  banyak  komunitas  adat.  Sistem  ini,  yang  sangat  berakar  pada tradisi  lokal  dan  praktik  budaya,  mengatur  kepemilikan  tanah,  penggunaan,  dan  transfer dalam komunitas-komunitas ini.

## 2.2.1. Karakteristik Sistem Kepemilikan Tanah Adat
Sistem  kepemilikan  tanah  adat  ditentukan  oleh  aturan  dan  praktik  tidak  tertulis  yang telah  berkembang  selama  beberapa  generasi  dalam  komunitas  adat.  Sistem  ini  biasanya ditandai dengan kepemilikan komunal, di mana tanah dimiliki secara kolektif oleh komunitas daripada  individu.  Hak  untuk  menggunakan  dan  mengelola  tanah  didistribusikan  di  antara anggota  komunitas  sesuai  dengan  adat  dan  tradisi  yang  telah  mapan  ( Fitzpatrick,  2006 ). Kepemilikan komunal ini menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dan pengelolaan tanah

## Studi Kasus Rempang dan IKN di Indonesia
yang berkelanjutan, memastikan penggunaannya yang berkelanjutan dan pelestariannya untuk generasi mendatang.
Tanah di bawah kepemilikan adat sering kali dialokasikan berdasarkan hubungan sosial dan  kekeluargaan,  dengan  kepala  komunitas  atau  tetua  memainkan  peran  penting  dalam proses pengambilan keputusan. Alokasi ini dipandu oleh prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan ( Galudra et al., 2013 ). Aturan yang mengatur penggunaan  tanah  bersifat  fleksibel,  memungkinkan  penyesuaian  berdasarkan  perubahan kondisi sosial dan lingkungan, sehingga memastikan ketahanan dan adaptabilitas sistem ini.

## 2.2.2. Pengakuan Hukum atas Hak Tanah Adat
Pengakuan hukum atas hak tanah adat di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan terus berkembang. Konstitusi Indonesia mengakui keberadaan hukum adat dan hak komunitas adat selama sesuai dengan kepentingan dan peraturan nasional ( Bedner & Huis, 2008 ). Namun, pelaksanaan  ketentuan  konstitusional  ini  tidak  konsisten,  sering  kali  menyebabkan  konflik antara hak tanah adat dan hukum negara formal ( Bakker & Moniaga, 2010 ).
Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  tahun  1960  menandai  langkah  penting  dalam pengakuan  hak  tanah  adat  dengan  mengakui  keberadaan  tanah  komunal  (tanah  ulayat)  dan memberikan  kerangka  kerja  untuk  pengelolaannya  ( Lucas  &  Warren,  2013 ).  Menurut  UUPA, hak  tanah  adat  sah  selama  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional  dan  prinsip keadilan sosial ( Fitzpatrick, 1997 ). Meskipun ada pengakuan ini, penerapan praktis hak-hak ini terbatas,  dengan  banyak  komunitas  adat  menghadapi  tantangan  dalam  mengamankan sertifikat hukum untuk tanah mereka ( Thorburn, 2004 ).
Kurangnya  dokumentasi  formal  dan  proses  administrasi  yang  rumit  yang  diperlukan untuk  mendaftarkan  hak  tanah  adat  semakin  mempersulit  pengakuan  mereka  ( Bedner  & Arizona,  2019 ).  Selain  itu,  pengenalan  undang-undang  baru  seperti  Undang-Undang  Cipta Kerja  telah  menimbulkan  kekhawatiran  tentang  pengikisan  hak  tanah  adat  demi  prioritas pembangunan  nasional.  Hal  ini  telah  memunculkan  seruan  untuk  kerangka  hukum  dan mekanisme  yang  lebih  kuat  untuk  melindungi  dan  memformalkan  sistem  kepemilikan  tanah adat.

## 2.2.3. Peran dalam Komunitas Adat
Sistem  kepemilikan  tanah  adat  merupakan  bagian  integral  dari  identitas,  budaya,  dan mata pencaharian komunitas adat di Indonesia. Sistem ini menyediakan sarana penghidupan melalui  pertanian,  berburu,  dan  mengumpulkan,  serta  menjadi  dasar  kehidupan  sosial  dan spiritual  ( Li,  2001 ).  Tanah  tidak  hanya  dilihat  sebagai  komoditas,  tetapi  sebagai  warisan  suci yang mewujudkan warisan dan sejarah komunitas.
Pengelolaan  tanah  di  bawah  kepemilikan  adat  melibatkan  ritual,  upacara,  dan  praktik tradisional  yang  rumit  yang  memperkuat  ikatan  komunal  dan  nilai-nilai  budaya.  Misalnya, alokasi dan penggunaan tanah sering disertai dengan ritual yang menandakan penghormatan terhadap  leluhur  dan  lingkungan  alam  ( Galudra  et  al.,  2013 ).  Praktik-praktik  ini  memastikan bahwa penggunaan tanah berkelanjutan dan sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan spiritual komunitas ( Thorburn, 2004 ).
Selain itu, sistem kepemilikan tanah adat berkontribusi pada kohesi sosial dan stabilitas dalam  komunitas  adat.  Sistem  ini  menyediakan  jaring  pengaman  bagi  anggota  komunitas, memastikan akses ke tanah dan sumber daya bahkan bagi yang paling  rentan. Sifat komunal

## Studi Kasus Rempang dan IKN di Indonesia
dari  sistem  ini  mendorong  dukungan  dan  kerjasama  timbal  balik,  yang  penting  untuk ketahanan dan adaptabilitas komunitas dalam menghadapi tekanan dan perubahan eksternal.
Sistem  kepemilikan  tanah  adat  di  Indonesia  sangat  penting  bagi  kesejahteraan  sosial- budaya  dan  ekonomi  komunitas  adat.  Meskipun  diakui  dalam  undang-undang  nasional, penerapan  praktis  dan  perlindungan  sistem  ini  tetap  menantang.  Memahami  karakteristik, pengakuan hukum, dan peran sistem kepemilikan tanah adat sangat penting untuk mengatasi sengketa  tanah  dan  mempromosikan  kebijakan  pengembangan  lahan  yang  inklusif  dan berkelanjutan di Indonesia ( Lucas & Warren, 2013 ).

## 2.3. Dampak Regulasi Pembangunan terhadap Nilai Tanah Adat
Persimpangan  antara  regulasi  pembangunan  dan  nilai  tanah  adat  di  Indonesia mengungkapkan  dampak  signifikan  bagi  komunitas  adat.  Ketika  negara  mengejar  proyek infrastruktur yang ambisius dan pengembangan ekonomi, efek dari regulasi ini terhadap nilai tanah  adat  harus  dianalisis  secara  cermat  untuk  memahami  dampak  sosial-budaya  dan ekonomi yang lebih luas.

## 2.3.1. Dampak pada Komunitas Adat
Regulasi  pembangunan  sering  kali  memprioritaskan  pertumbuhan  ekonomi  nasional dan perluasan infrastruktur,  terkadang dengan mengorbankan hak dan nilai tanah adat. Bagi komunitas  adat,  tanah  bukan  hanya  aset  ekonomi  tetapi  juga  landasan  identitas  budaya  dan warisan.  Pemberlakuan  regulasi  pembangunan  dapat  menyebabkan  penggusuran  komunitas, kehilangan  mata  pencaharian,  dan  pengikisan  praktik  budaya  yang  terkait  dengan  tanah  ( Li, 2014 ).
Salah satu dampak utama regulasi pembangunan adalah perubahan kepemilikan tanah dan hak penggunaan. Proyek pembangunan nasional, seperti pembangunan jalan, bendungan, atau  zona  industri,  sering  membutuhkan  lahan  yang  luas,  yang  dapat  menyebabkan pengambilalihan  tanah  adat  ( Bakker  &  Moniaga,  2010 ).  Pengambilalihan  ini  mengganggu sistem  kepemilikan  tanah  tradisional,  di  mana  tanah  dimiliki  dan  dikelola  secara  komunal sesuai dengan hukum adat ( Bedner & Huis, 2008 ).
Pengambilalihan  tanah  secara  paksa  di  bawah  regulasi  pembangunan  biasanya melibatkan  mekanisme  kompensasi  yang  mungkin  tidak  sesuai  dengan  nilai  dan  kebutuhan komunitas  adat.  Kompensasi  moneter  sering  kali  tidak  memadai  untuk  menggantikan  nilai multifaset  yang  diberikan  komunitas  adat  pada  tanah  mereka,  termasuk  dimensi  spiritual, sosial,  dan  ekologis  ( Galudra  et  al.,  2013 ).  Akibatnya,  masyarakat  adat  mungkin  mengalami kehilangan  warisan  budaya,  kohesi  sosial,  dan  sistem  pengetahuan  tradisional  ( Thorburn, 2004 ).

## 2.3.2. Pelestarian Warisan Budaya
Regulasi pembangunan juga menimbulkan tantangan bagi pelestarian warisan budaya. Sistem  kepemilikan  tanah  adat  sangat  terkait  dengan  praktik  budaya,  ritual,  dan  identitas komunitas  ( Li,  2001 ).  Transformasi  tanah  untuk  tujuan  pembangunan  dapat  menghancurkan situs-situs suci, makam leluhur, dan landmark lainnya yang signifikan secara budaya ( Galudra et  al.,  2013 ).  Hal  ini  menghapus  manifestasi  fisik  dari  warisan  budaya  dan  mengganggu transmisi pengetahuan dan tradisi budaya ke generasi mendatang.
Upaya  untuk  melestarikan  warisan  budaya  di  tengah  tekanan  pembangunan memerlukan  pendekatan  yang  cermat  yang  menghormati  nilai  dan  hak  komunitas  adat.  Ini

## Studi Kasus Rempang dan IKN di Indonesia
termasuk  mengakui  keterkaitan  intrinsik  antara  tanah  dan  budaya  serta  memasukkan perspektif  adat  ke  dalam  perencanaan  pembangunan.  Proses  pengambilan  keputusan  yang inklusif  dan  partisipatif  memastikan  bahwa  proyek  pembangunan  tidak  merusak  struktur budaya dan sosial komunitas adat ( Bedner & Arizona, 2019 ).

## 2.3.3. Ketimpangan Ekonomi dan Sosial
Dampak  regulasi  pembangunan  terhadap  nilai  tanah  adat  juga  dapat  memperburuk ketimpangan  ekonomi  dan  sosial.  Komunitas  adat  sering  kali  tidak  memiliki  sertifikat  tanah formal,  sehingga  sulit  untuk  menegaskan  hak  tanah  mereka  dalam  kerangka  hukum ( Fitzpatrick, 1997 ). Kerentanan ini dapat menyebabkan perampasan tanah dan eksploitasi oleh pihak luar, yang semakin memarginalkan populasi adat.
Selain itu, peralihan dari penggunaan tanah tradisional ke tujuan komersial dan industri dapat  mengganggu  ekonomi  lokal  dan  mata  pencaharian  ( Thorburn,  2004 ).  Komunitas  adat yang  bergantung  pada  pertanian  subsisten,  berburu,  dan  mengumpulkan  menghadapi tantangan besar ketika tanah mereka diubah untuk proyek pembangunan skala besar ( Bakker & Moniaga, 2010 ). Kehilangan akses ke sumber daya alam dan aktivitas berbasis tanah tradisional dapat meningkatkan kemiskinan dan ketahanan pangan ( Galudra et al., 2013 ).
Untuk  mengatasi  ketimpangan  ini,  kebijakan  pembangunan  harus  memasukkan langkah-langkah  yang  mendukung  pemberdayaan  sosial-ekonomi  komunitas  adat.  Ini termasuk  memberikan  kompensasi  yang  adil  dan  layak,  memastikan  akses  ke  mata pencaharian alternatif, dan mempromosikan praktik pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan nilai-nilai adat dan tradisi penggunaan lahan.

## 2.4. Studi Kasus Proyek Pembangunan Lahan di Indonesia
Studi  kasus  proyek  pembangunan  lahan  di  Indonesia  menawarkan  wawasan  berharga tentang  kompleksitas  mengelola  konflik  antara  regulasi  pembangunan  dan  nilai  tanah  adat. Studi-studi  ini  memberikan  contoh  nyata  tentang  bagaimana  agenda  pembangunan  nasional berinteraksi dengan hak tanah dan warisan budaya komunitas adat.

## 2.4.1. Identifikasi Wilayah Konflik
Studi  kasus  menyoroti  wilayah  atau  proyek  tertentu  di  mana  konflik  antara  regulasi pembangunan dan nilai tanah adat telah muncul. Misalnya, pembangunan pembangkit listrik tenaga  air  Batang  Toru  di  Sumatera  Utara  menjadi  titik  perselisihan  karena  dampaknya terhadap  tanah  adat  Batak  ( Obidzinski  et  al.,  2012 ).  Demikian  pula,  pembangunan  proyek pariwisata  Mandalika  di  Lombok  menghadapi  penolakan  dari  komunitas  Sasak  lokal  yang khawatir  akan  penggusuran  dan  kehilangan  tanah  leluhur  mereka  ( Fallon,  2001 ; Rosa,  2016 ). Konflik-konflik  ini  sering  kali  muncul  dari  kepentingan  yang  bersaing  antara  pembangunan ekonomi,  perluasan  infrastruktur,  dan  pelestarian  hak  adat  dan  warisan  budaya.  Dengan memeriksa  wilayah  konflik  ini,  para  peneliti  dapat  mengidentifikasi  pola  umum,  penyebab utama, dan potensi solusi untuk mengatasi sengketa lahan secara efektif.

## 2.4.2. Analisis Kerangka Regulasi
Studi kasus mendalami kerangka regulasi yang mengatur proyek pembangunan lahan di Indonesia.  Mereka  menganalisis  bagaimana  undang-undang,  kebijakan,  dan  pengaturan institusional  yang  ada  membentuk  pelaksanaan  proyek  pembangunan  dan  memengaruhi dampaknya  terhadap  nilai  tanah  adat.  Misalnya,  Undang-Undang  Pokok  Agraria  tahun  1960

## Studi Kasus Rempang dan IKN di Indonesia
dan  Undang-Undang  Penataan  Ruang  memiliki  implikasi  signifikan  terhadap  penggunaan lahan  dan  kepemilikan  ( Bedner  &  Huis,  2008 ).  Memahami  konteks  hukum  sangat  penting untuk menilai kecukupan regulasi yang ada dalam melindungi hak tanah dan warisan budaya adat.

## 2.4.3. Dampak pada Komunitas Adat
Studi  kasus  mendokumentasikan  dampak  proyek  pembangunan  lahan  terhadap komunitas  adat,  termasuk  penggusuran,  kehilangan  mata  pencaharian,  dan  pengikisan identitas  budaya.  Misalnya,  pembangunan  Bendungan  Jatigede  di  Jawa  Barat  menyebabkan ribuan  orang  Sunda  tergusur,  yang  mengganggu  cara  hidup  tradisional  mereka  ( Rachman, 2015 ).  Proyek-proyek  ini  sering  kali  melibatkan  pengambilalihan  lahan  skala  besar  dan pembangunan infrastruktur, yang dapat mengganggu sistem kepemilikan tanah tradisional dan struktur sosial. Dengan memeriksa dampak sosial-ekonomi dan budaya pada komunitas yang terkena  dampak,  para  peneliti  dapat  mengadvokasi  kebijakan  pembangunan  yang  lebih inklusif dan adil.

## 2.4.4. Pelajaran yang Dipetik dan Praktik Terbaik
Studi  kasus  menawarkan  pelajaran  berharga  dan  praktik  terbaik  untuk  mengatasi konflik  antara  regulasi  pembangunan  dan  nilai  tanah  adat.  Mereka  menyoroti  strategi  yang berhasil  untuk  keterlibatan  pemangku  kepentingan,  resolusi  konflik,  dan  pemberdayaan komunitas. Misalnya, inisiatif pemetaan partisipatif di Kalimantan telah berhasil mengamankan hak tanah adat dengan melibatkan komunitas dalam mendokumentasikan dan merundingkan batas-batas  tanah  ( Sirait  et  al.,  1994 ).  Dengan  berbagi  pengalaman  ini,  pembuat  kebijakan, praktisi, dan peneliti dapat mengidentifikasi peluang untuk memperbaiki tata kelola lahan dan mempromosikan hasil pembangunan yang berkelanjutan.

## 2.5. Kerangka Hukum dan Kebijakan untuk Perlindungan Hak Tanah Adat
Kerangka  hukum  dan  kebijakan  untuk  perlindungan  hak  tanah  adat  di  Indonesia memainkan  peran  penting  dalam  menjaga  hak  dan  kepentingan  komunitas  adat  di  tengah kompleksitas pembangunan lahan dan pengelolaan sumber daya alam. Memahami kerangka- kerangka  ini  sangat  penting  untuk  menilai  kecukupan  mekanisme  yang  ada  dalam menegakkan hak tanah adat dan mengatasi tantangan yang mereka hadapi.

## 2.5.1. Pengakuan Hak Tanah Adat
Kerangka  hukum  dan  kebijakan  Indonesia  telah  berkembang  secara  signifikan  dalam mengakui  dan  melindungi  hak  tanah  adat.  Selama  bertahun-tahun,  telah  ada  upaya  untuk mengakui sistem kepemilikan tanah adat dan praktik kepemilikan tanah tradisional komunitas adat.  Undang-Undang  Pokok  Agraria  tahun  1960  dan  amandemen-amandemen  berikutnya telah berperan penting dalam meresmikan hak tanah adat ( Bakker & Moniaga, 2010 ). Reformasi hukum, seperti pengakuan hukum adat dalam legislasi nasional dan pembentukan mekanisme untuk pendaftaran tanah komunal, telah menjadi krusial dalam mengakui hak tanah adat  ( Li, 2014 ).

## 2.5.2. Perlindungan Wilayah Adat
Perlindungan  wilayah  adat  adalah  pilar  utama  dari  kerangka  hukum  dan  kebijakan Indonesia  untuk  hak  tanah  adat.  Berbagai  undang-undang  dan  peraturan  bertujuan  untuk

## Studi Kasus Rempang dan IKN di Indonesia
mendelineasi  dan  menandai  wilayah  adat,  memberikan  komunitas  hak  eksklusif  untuk mengelola dan menggunakan tanah mereka sesuai dengan hukum dan praktik adat. Misalnya, keputusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  35/PUU-X/2012  mengakui  hak  masyarakat  adat  atas hutan adat mereka ( Butt, 2014 ). Ketentuan hukum untuk membentuk institusi hak tanah adat dan mengakui struktur pemerintahan wilayah adat berkontribusi pada perlindungan wilayah adat.

## 2.5.3. Penguatan Institusi Tata Kelola Tanah
Penguatan  institusi  tata  kelola  tanah  adalah  bagian  integral  dari  pelaksanaan perlindungan hak tanah adat yang efektif. Ini termasuk pembentukan badan atau unit khusus dalam  badan  pemerintah  yang  mengawasi  isu-isu  kepemilikan  tanah  adat  dan  penyelesaian sengketa.  Inisiatif  pengembangan  kapasitas  untuk  pejabat  pemerintah,  pemimpin  adat,  dan komunitas  lokal  meningkatkan  kemampuan  untuk  menavigasi  proses  hukum  dan mengadvokasi hak tanah adat ( Bettinger et al., 2014 ).

## 2.5.4. Pemberdayaan dan Partisipasi Komunitas
Kerangka  hukum  dan  kebijakan  Indonesia  semakin  menekankan  pada  pemberdayaan dan partisipasi komunitas dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan tanah dan eksploitasi  sumber  daya  alam.  Pergeseran  menuju  tata  kelola  partisipatif  ini  mengakui  peran komunitas adat sebagai pemangku kepentingan utama dalam proyek pembangunan lahan dan inisiatif  pengelolaan  sumber  daya  ( Lucas  &  Warren,  2013 ).  Dengan  melibatkan  komunitas dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pemantauan,  kerangka-kerangka  ini  bertujuan  untuk memastikan bahwa inisiatif pembangunan sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat.

## 2.5.5. Tantangan dan Kesenjangan
Meskipun  ada  kemajuan  dalam  reformasi  hukum  dan  kebijakan,  tantangan  dan kesenjangan  masih  ada  dalam  perlindungan  hak  tanah  adat  di  Indonesia.  Pengakuan  yang terbatas  terhadap  sistem  kepemilikan  tanah  adat,  klaim  tanah  yang  tumpang  tindih, mekanisme  penegakan  hukum  yang  lemah,  dan  proses  konsultasi  yang  tidak  memadai  tetap menjadi hambatan signifikan bagi perlindungan hak tanah yang efektif ( A. Davidson & Henley, 2007 ).  Selain  itu,  dinamika  kekuasaan  yang  tidak  seimbang  antara  komunitas  adat  dan  aktor eksternal, seperti badan pemerintah dan perusahaan swasta, sering kali memperburuk konflik tanah dan merongrong hak tanah adat ( Li, 2014 ).

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara komprehensif konflik  antara  peraturan  pengembangan  lahan  dan  nilai-nilai  tanah  adat  di  Indonesia, khususnya  dalam  konteks  Ibu  Kota  Negara  (IKN)  Nusantara  dan  wilayah  Rempang. Pendekatan  kualitatif  dipilih  karena  memungkinkan  peneliti  mengeksplorasi  nuansa, kompleksitas, dan konteks sosial yang melingkupi isu ini, sehingga memfasilitasi pemahaman mendalam tentang perspektif dan pengalaman masyarakat adat yang terlibat ( Creswell, 2014 ).

## 3.1. Desain Penelitian
Penelitian ini  menggunakan desain studi kasus, yang  memungkinkan peneliti menyelami isu  ini  dalam  konteks  yang  spesifik  dan  mendalam.  Studi  kasus  ini  berfokus  pada  IKN

## Studi Kasus Rempang dan IKN di Indonesia
Nusantara  dan  Pulau  Rempang  sebagai  kasus  nyata  yang  mencerminkan  tantangan  yang dihadapi dalam mengintegrasikan kebijakan pengembangan dengan nilai-nilai tanah adat ( Yin, 2014 ).

## 3.2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian mencakup berbagai pemangku kepentingan dalam konflik ini, termasuk komunitas  adat  lokal,  perwakilan  pemerintah,  perusahaan  pengembang,  dan  organisasi  non- pemerintah yang peduli dengan isu hak tanah adat ( Bryman, 2016 ).

## 3.3. Prosedur Pengumpulan Data
Data dikumpulkan melalui beberapa metode, termasuk:
1) Wawancara Mendalam
Wawancara mendalam dilakukan dengan anggota komunitas adat, perwakilan pemerintah lokal,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  untuk  memahami  perspektif,  pengalaman,  dan pandangan mereka tentang konflik ini ( Kvale & Brinkmann, 2015 ).

## 2) Analisis Dokumen Kebijakan
Dokumen kebijakan, peraturan, dan dokumen relevan lainnya dianalisis untuk memahami konteks hukum dan kebijakan yang mempengaruhi konflik ini ( Bowen, 2009 ).

## 3) Observasi Partisipatif
Observasi  partisipatif  dilakukan  untuk  memahami  dinamika  sosial  dan  interaksi  di lapangan  serta  mendapatkan  wawasan  tambahan  tentang  situasi  yang  mungkin  tidak terdokumentasi secara formal ( DeWalt & DeWalt, 2011 ).

## 3.4. Instrumen Penelitian
Instrumen  penelitian  utama  adalah  panduan  wawancara  untuk  memastikan  konsistensi dalam  pertanyaan  yang  diajukan  kepada  responden.  Panduan  analisis  dokumen  juga digunakan  untuk  mengidentifikasi  dan  mengevaluasi  peraturan  dan  kebijakan  yang  relevan ( Guest et al., 2013 ).

## 3.5. Analisis Data
Data kualitatif dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik, di mana tema utama dan pola yang muncul dari data diidentifikasi dan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman lebih  mendalam  tentang  konflik  antara  peraturan  pengembangan  lahan  dan  nilai-nilai  tanah adat ( Braun & Clarke, 2006 ).

## 3.6. Proses Penarikan Kesimpulan
Proses  penarikan  kesimpulan  melibatkan  sintesis  temuan  dari  wawancara,  analisis dokumen,  dan  observasi  partisipatif  untuk  mengembangkan  wawasan  komprehensif  tentang dinamika  konflik.  Proses  ini  mencakup  identifikasi  pola,  tema,  dan  kontradiksi  utama  dalam data  dan  menarik  kesimpulan  yang  menjawab  tujuan  penelitian.  Kesimpulan  yang  ditarik dievaluasi secara kritis untuk memastikan bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada bukti empiris yang dikumpulkan selama penelitian ( Miles et al., 2014 ).

## Studi Kasus Rempang dan IKN di Indonesia

## 4. Hasil Penelitian
Peraturan pengembangan lahan memiliki dampak signifikan terhadap nilai-nilai tanah adat di Indonesia. Dalam tekanan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan infrastruktur, kepentingan  nasional  sering  kali  berbenturan  dengan  hak  dan  nilai-nilai  yang  dianut  oleh komunitas  adat.  Pertama,  penerapan  peraturan  pengembangan  sering  kali  mengabaikan  atau bahkan  bertentangan  dengan  hak-hak  tanah  adat  yang  dijamin  oleh  hukum  nasional  dan internasional.  Kebijakan  pembangunan  yang  digerakkan  oleh  pemerintah  sering  kali mengakibatkan penggusuran paksa komunitas adat dari tanah mereka tanpa konsultasi yang memadai atau kompensasi yang adil. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga merusak hubungan sosial dan budaya yang telah dijaga oleh komunitas adat selama berabad-abad.
Kedua,  konflik  antara  peraturan  pengembangan  dan  nilai-nilai  tanah  adat  menyebabkan ketidakpastian  hukum  yang  merugikan  komunitas  adat.  Penundaan  dalam  penyelesaian sengketa  tanah,  kurangnya  kejelasan  dalam  kebijakan  pengelolaan  sumber  daya  alam,  dan ketidakmampuan  untuk  melindungi  hak-hak  tradisional  masyarakat  adat  semakin memperburuk ketidaksetaraan dan ketegangan di tingkat lokal.
Selain  itu,  kebijakan  pembangunan  mengabaikan  pengetahuan  lokal  dan  sistem  nilai komunitas adat yang terbukti memiliki manfaat ekologi dan sosial yang signifikan. Pendekatan pembangunan dari atas ke bawah yang dominan sering kali gagal mengakomodasi perspektif lokal,  sehingga  terjadi  ketidaksesuaian  antara  kebijakan  pembangunan  dan  kebutuhan  nyata komunitas adat.

## 4.1. Dampak Peraturan Pengembangan terhadap Nilai-nilai Tanah Adat
Salah  satu  dampak  paling  mendalam  dari  peraturan  pengembangan  lahan  adalah penggusuran komunitas adat dari tanah leluhur mereka. Di wilayah seperti IKN Nusantara dan Rempang,  dorongan  untuk  pembangunan  infrastruktur  dan  ekonomi  yang  cepat  telah menyebabkan  pengambilalihan  lahan  yang  secara  tradisional  dimiliki  oleh  masyarakat  adat. Penggusuran ini sering dilakukan tanpa konsultasi yang memadai atau kompensasi yang adil, mengabaikan  sistem  hak  atas  tanah  adat  yang  diakui  oleh  komunitas  tersebut.  Tindakan semacam  ini  mengakibatkan  erosi  struktur  sosial  dan  praktik  budaya  yang  sangat  terkait dengan tanah.
Dampak  signifikan  lainnya  adalah  peningkatan  ketidakpastian  hukum  dan  sengketa kepemilikan  tanah.  Di  bawah  tekanan  agenda  pembangunan  nasional,  komunitas  adat mengalami  kesulitan  untuk  membuktikan  klaim  kepemilikan  tanah  mereka  karena  proses hukum  dan  birokrasi  yang  kompleks  dan  sering  tidak  dapat  diakses.  Hal  ini  mengakibatkan pertempuran  hukum  yang  berkepanjangan,  menciptakan  lingkungan  yang  tidak  aman  dan penuh  ketegangan.  Kurangnya  pengakuan  hukum  yang  jelas  untuk  hak  atas  tanah  adat semakin memperburuk konflik ini, meninggalkan komunitas adat rentan terhadap perampasan dan eksploitasi tanah.
Ada  pola  marginalisasi  pengetahuan  dan  nilai-nilai  adat  dalam  perencanaan pembangunan. Kebijakan pembangunan memprioritaskan keuntungan ekonomi dan ekspansi infrastruktur  daripada  manfaat  ekologi  dan  sosial  yang  melekat  dalam  praktik  penggunaan tanah  tradisional.  Sistem  pengelolaan  tanah  adat  yang  sering  kali  berkelanjutan  dan  ramah lingkungan  diabaikan.  Ini  merusak  peran  komunitas  adat  sebagai  pelindung  lingkungan  dan mengancam  keanekaragaman  hayati  serta  keseimbangan  ekologi  yang  dijaga  melalui  praktik tradisional mereka.

## Studi Kasus Rempang dan IKN di Indonesia
Implikasinya  sangat  mendalam  bagi  komunitas  adat  dan  pelestarian  warisan  budaya. Penggusuran  dan  marginalisasi  komunitas  ini  mengakibatkan  hilangnya  praktik  budaya, bahasa,  dan  sistem  pengetahuan  tradisional  yang  merupakan  bagian  integral  dari  identitas mereka.  Erosi  nilai-nilai  tanah  adat  mengganggu  transmisi  warisan  budaya  kepada  generasi mendatang, melemahkan struktur sosial masyarakat adat.
Lebih lanjut, ketidakpastian hukum dan konflik atas hak tanah menghambat kemampuan komunitas adat untuk terlibat dalam praktik pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka. Hal ini menciptakan dikotomi antara tujuan pembangunan nasional dan  pelestarian  warisan  budaya  adat,  yang  menjadi  tantangan  signifikan  bagi  para  pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan.

## 4.2. Studi Kasus Proyek Pengembangan Lahan

## 4.2.1. Studi Kasus: IKN Nusantara
Di IKN Nusantara, konflik antara tujuan pembangunan nasional dan hak-hak tanah adat sangat  mencolok.  Rencana  ambisius  pemerintah  Indonesia  untuk  memindahkan  ibu  kota  ke Kalimantan Timur telah memicu kegiatan akuisisi lahan yang signifikan, sering kali melanggar wilayah yang secara tradisional dimiliki oleh komunitas adat. Meskipun ada kerangka hukum yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak tanah adat, kecepatan pembangunan yang cepat dan penekanan pada kepentingan nasional telah menyebabkan banyak perselisihan.
Dampaknya  terhadap  komunitas  adat  di  IKN  Nusantara  sangat  mendalam.  Banyak komunitas menghadapi penggusuran tanpa konsultasi atau kompensasi yang  memadai, yang mengikis  sistem  hak  atas  tanah  tradisional  mereka.  Hal  ini  mengganggu  struktur  sosial  dan ekonomi  mereka  serta  menyebabkan  hilangnya  warisan  budaya  dan  pengetahuan  tradisional yang terkait dengan tanah leluhur mereka.

## 4.2.2. Studi Kasus: Rempang
Di  Rempang,  pengembangan  zona  industri  untuk  meningkatkan  daya  saing  Indonesia dengan  Singapura  telah  memicu  konflik  serupa.  Alokasi  lahan  untuk  tujuan  industri  yang didukung  oleh  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  yang  diberikan  kepada  PT.  Makmur  Elok  Graha berbenturan dengan  klaim komunitas adat yang  menganggap tanah tersebut sebagai warisan leluhur  mereka.  Kerangka  hukum  yang  mendukung  proyek  pengembangan  sering mengabaikan  hak-hak  tanah  adat  komunitas  ini,  menyebabkan  ketegangan  dan  perselisihan hukum yang meningkat.
Komunitas  adat  di  Rempang  menghadapi  tantangan  signifikan  dalam  membuktikan klaim  kepemilikan  tanah  mereka  di  bawah  kerangka  Proyek  Strategis  Nasional  (PSN). Persyaratan hukum dan birokrasi yang ketat telah memarginalkan komunitas ini, menyulitkan upaya  mereka  untuk  menegaskan  hak-hak  mereka.  Penggusuran  dan  kehilangan  tanah  yang dihasilkan sangat mempengaruhi kesejahteraan sosial-ekonomi dan pelestarian budaya mereka.

## 4.2.3. Analisis Perbandingan
Kedua  studi  kasus  ini  menyoroti  beberapa  tema  umum.  Di  IKN  Nusantara  dan Rempang,  dorongan  untuk  pembangunan  nasional  telah  menyebabkan  marginalisasi komunitas  adat  dan  pengikisan  nilai-nilai  tanah  adat.  Ketidakpastian  hukum  dan  pengakuan yang  tidak  memadai  terhadap  hak-hak  tanah  adat  merupakan  inti  dari  konflik  di  kedua wilayah.  Selain  itu,  penggusuran  komunitas  adat  dan  hilangnya  warisan  budaya  adalah konsekuensi signifikan dari proyek-proyek pembangunan.

## Studi Kasus Rempang dan IKN di Indonesia
Meskipun ada kesamaan ini, terdapat perbedaan mencolok dalam dinamika dan dampak konflik  di  IKN  Nusantara  dan  Rempang.  Di  IKN  Nusantara,  konflik  didorong  oleh  relokasi besar-besaran ibu kota dan urbanisasi cepat yang menyertainya. Skala proyek yang besar telah mengakibatkan  penggusuran  yang  meluas  dan  pengikisan  sistem  hak  atas  tanah  tradisional yang lebih menonjol.
Sebaliknya, konflik di Rempang lebih berfokus pada pengembangan industri dan alokasi lahan untuk tujuan komersial tertentu. Kehadiran hak HGU yang diberikan kepada korporasi menciptakan  lapisan  kompleksitas  hukum  yang  khas,  membuat  komunitas  adat  kesulitan untuk menegaskan klaim tanah mereka. Fokus industri dari pengembangan di Rempang juga menyebabkan  degradasi  lingkungan,  yang  semakin  memperburuk  dampak  terhadap komunitas adat.

## 4.3. Kerangka Hukum dan Kebijakan untuk Perlindungan Hak Tanah Adat
Indonesia  telah  menetapkan  berbagai  kerangka  hukum  dan  kebijakan  untuk  melindungi hak tanah adat. Inti dari upaya ini adalah Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA), yang menyediakan struktur hukum dasar untuk hak atas tanah, termasuk pengakuan sistem hak atas tanah  adat.  Selain  itu,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  35/PUU-X/2012  secara  eksplisit mengakui  keberadaan  hutan  adat  dan  hak-hak  adat,  memperkuat  pengakuan  hukum  atas klaim tanah adat.
Selain itu,  berbagai regulasi seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang  Desa dan Undang-Undang  No.  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  memberikan  lapisan  perlindungan tambahan  bagi  komunitas  adat.  Undang-undang  ini  mewajibkan  pengakuan  sistem pengelolaan  tanah  berbasis  desa  dan  melindungi  kawasan  hutan  adat.  Pemerintah  Indonesia juga meluncurkan Kebijakan Satu Peta untuk menyelesaikan klaim tanah yang tumpang tindih dengan  menciptakan  peta  penggunaan  dan  kepemilikan  tanah  yang  terpadu  dan  seragam  di seluruh negeri.
Meskipun  kerangka  hukum  ini  ada,  efektivitasnya  dalam  praktik  masih  dipertanyakan. Temuan penelitian menunjukkan beberapa kekurangan signifikan:

## 1) Implementasi yang Tidak Konsisten
Salah satu masalah utama adalah implementasi yang tidak konsisten dari undang-undang dan kebijakan di berbagai tingkat administrasi. Meskipun undang-undang nasional mengakui hak-hak tanah adat, pemerintah daerah dan lembaga sering kali gagal menegakkan hak-hak ini secara  efektif.  Ketidakkonsistenan  ini  sebagian  disebabkan  oleh  inersia  birokrasi,  kurangnya kesadaran, dan kepentingan yang bersaing di tingkat lokal.

## 2) Ambiguitas Hukum
Kerangka  hukum  mengandung  ambiguitas  yang  menghambat  perlindungan  efektif  hak- hak  tanah adat. Istilah seperti "tanah adat" dan "komunitas adat" sering kali tidak  jelas, yang menyebabkan  variasi  interpretasi  dan  penerapan.  Ketidakpastian  hukum  ini  mempersulit proses pendaftaran tanah dan pengakuan formal klaim tanah adat.

## 3) Hambatan Birokrasi
Komunitas adat sering menghadapi hambatan birokrasi saat mencoba menegaskan hak-hak tanah  mereka.  Pendaftaran  tanah  sering  kali  kompleks,  memakan  waktu,  dan  mahal, menciptakan  hambatan  bagi  komunitas  dengan  sumber  daya  terbatas.  Selain  itu,  persyaratan dokumentasi yang ekstensif, yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak kelompok adat, semakin

## Studi Kasus Rempang dan IKN di Indonesia
mempersulit  kemampuan  mereka  untuk  mendapatkan  pengakuan  formal  atas  hak-hak  tanah mereka.

## 4) Konflik dengan Tujuan Pembangunan
Prioritas  pada  proyek-proyek  pembangunan  nasional  sering  kali  berbenturan  dengan perlindungan  hak-hak  tanah  adat.  Proyek  yang  diklasifikasikan  di  bawah  kerangka  Proyek Strategis  Nasional  (PSN)  diberi  prioritas,  yang  sering  kali  mengakibatkan  pengambilalihan tanah yang secara tradisional dimiliki oleh komunitas adat. Konflik ini menyoroti kesenjangan kritis antara niat kebijakan dan realitas di lapangan.

## 5) Kekuatan dari Kerangka yang Ada
Meskipun ada tantangan ini, kerangka hukum dan kebijakan yang ada memiliki kekuatan yang patut dicatat:
a) Pengakuan Hukum
Pengakuan  formal  hak-hak  tanah  adat  dalam  hukum  nasional  merupakan  langkah  maju yang signifikan. Keputusan Mahkamah Konstitusi dan berbagai undang-undang menyediakan dasar hukum bagi komunitas adat untuk mengklaim dan membela hak-hak tanah mereka.

## b) Inisiatif Kebijakan
Inisiatif seperti Kebijakan Satu Peta bertujuan untuk menangani masalah kepemilikan tanah secara  komprehensif  dengan  menciptakan  sistem  pemetaan  yang  terpadu  dan  transparan. Kebijakan  semacam  ini  dapat  mengurangi  konflik  dan  memperjelas  kepemilikan  dan penggunaan tanah.

## 5. Pembahasan
Temuan  mengungkapkan  bahwa  regulasi  pembangunan  memiliki  dampak  signifikan terhadap nilai tanah adat, sering kali merugikan komunitas adat. Di IKN Nusantara, urbanisasi cepat  dan  perluasan  infrastruktur  memprioritaskan  kepentingan  nasional  daripada  menjaga sistem  hak  atas  tanah  tradisional.  Demikian  pula,  di  Rempang,  pelaksanaan  Proyek  Strategis Nasional  (PSN)  menyebabkan  pengambilalihan  tanah,  mengabaikan  signifikansi  sejarah  dan budaya tanah bagi masyarakat adat setempat.
Bukti  yang  dikumpulkan  dari  wawancara  mendalam,  analisis  dokumen  kebijakan,  dan observasi  partisipatif  mendukung  kesimpulan  ini.  Para  pemangku  kepentingan  secara konsisten  menyoroti  marjinalisasi  nilai  tanah  adat  demi  tujuan  pembangunan  nasional. Kesesuaian  data  kualitatif  dengan  pertanyaan  penelitian  ini  menunjukkan  pengaruh  luas regulasi pembangunan terhadap hak tanah adat.
Komunitas  adat  menghadapi  beberapa  tantangan  dalam  menegaskan  hak  tanah  mereka. Tantangan  ini  meliputi  hambatan  birokrasi,  ambiguitas  hukum,  dan  prioritas  pada  proyek pembangunan nasional dibandingkan dengan klaim masyarakat adat ( Dhiaulhaq & McCarthy, 2020 ; Rye  &  Kurniawan,  2017 ; van  der  Muur,  2018 ).  Studi  ini  menemukan  bahwa  proses pendaftaran  tanah  yang  kompleks  dan  seringkali  tidak  dapat  diakses,  ditambah  dengan implementasi  perlindungan  hukum  yang  tidak  konsisten,  secara  signifikan  menghambat kemampuan masyarakat adat untuk mengamankan hak tanah mereka.
Studi ini menemukan bahwa meskipun Indonesia telah menetapkan kerangka hukum dan kebijakan  untuk  melindungi  hak  tanah  adat,  tindakan  ini  sering  kali  tidak  diterapkan  secara memadai.  Ambiguitas  hukum,  kurangnya  pedoman  yang  jelas,  dan  kapasitas  implementasi lokal yang  tidak memadai merusak efektivitas kerangka kerja ini. Misalnya, Undang-Undang

## Studi Kasus Rempang dan IKN di Indonesia
Pokok Agraria 1960 dan regulasi berikutnya menyediakan dasar hukum untuk mengakui hak tanah adat, namun penerapan praktisnya masih tidak konsisten ( Lucas & Warren, 2013 ). Evaluasi  kerangka  hukum  melalui  analisis  dokumen  dan  umpan  balik  pemangku kepentingan  menyoroti  kesenjangan  signifikan  antara  kebijakan  dan  praktik.  Meskipun struktur  hukum  secara  teoretis  kuat,  penerapan  praktisnya  kurang,  dan  tidak  selaras  dengan tantangan  yang  diidentifikasi  oleh  komunitas  adat.  Bukti  kualitatif  dan  analisis  dokumen kebijakan mendukung evaluasi ini ( Fahmi & Siddiq Armia, 2022 ; Fitzpatrick, 2005 ; Fitzpatrick et al., 2013 ).
Implikasi  dari  temuan  ini  sangat  mendalam  bagi  komunitas  adat.  Marjinalisasi  dan penggusuran  yang  terus  berlanjut  akibat  proyek  pembangunan  mengancam  warisan  budaya dan  stabilitas  sosial-ekonomi  mereka.  Temuan  ini  menunjukkan  kebutuhan  mendesak  untuk reformasi kebijakan yang lebih baik dalam mengintegrasikan dan melindungi nilai tanah adat dalam rencana pembangunan nasional ( Hall et al., 2011 ; Li, 2014 ).
Temuan penelitian ini sejalan dengan literatur yang ada yang menekankan konflik antara agenda  pembangunan  nasional  dan  hak  tanah  adat.  Banyak  studi  telah  mendokumentasikan efek  buruk  dari  proyek  pembangunan  pada  sistem  hak  tanah  adat  dan  komunitas  adat. Misalnya,  penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  pembangunan  cepat  sering mengabaikan  klaim  tanah  tradisional,  yang  mengarah  pada  penggusuran  dan  hilangnya warisan budaya ( Hall et al., 2011 ; Li, 2014 ). Studi kami menegaskan tren ini, menyoroti masalah serupa di IKN Nusantara dan Rempang.
Temuan  ini  mendukung  kerangka  teori  yang  diusulkan  oleh  peneliti  seperti  Peluso  dan Lund,  yang  berpendapat  bahwa  kebijakan  pembangunan  tanah  yang  digerakkan  oleh negara sering memarjinalkan sistem hak atas tanah adat ( Peluso & Lund, 2011 ). Bukti dari penelitian ini selaras dengan teori ini, menunjukkan bahwa prioritas pembangunan nasional di Indonesia sering kali mengesampingkan hak tanah adat, yang menyebabkan konflik dan penggusuran.
Namun,  penelitian  ini  juga  menantang  beberapa  asumsi  dalam  literatur.  Misalnya, sementara  banyak  studi  menyarankan  dampak  uniform  dari  regulasi  pembangunan  pada komunitas  adat  ( Hall  et  al.,  2011 ; Li,  2014 ),  temuan  kami  mengungkap  variasi  berdasarkan konteks  regional  dan  lokal.  Di  Rempang,  Proyek  Strategis  Nasional  (PSN)  memperburuk konflik, menyoroti kebutuhan untuk analisis yang lebih kontekstual daripada kesimpulan yang digeneralisasi.
Studi  ini  melengkapi  karya  sebelumnya  dengan  mengintegrasikan  perspektif  analisis kebijakan, memeriksa  kesenjangan dan inkonsistensi dalam kerangka hukum yang  dirancang untuk  melindungi  hak  tanah  adat.  Studi-studi  telah  mengeksplorasi  perlindungan  hukum ( Fitzpatrick, 2005 ; Ito, 2011 ; Peluso et al., 2008 ), namun penelitian ini memberikan pemeriksaan yang  diperbarui  dan  dilokalkan  terhadap  kerangka  ini  dalam  praktik,  terutama  di  bawah tekanan baru dari proyek pembangunan di IKN Nusantara dan Rempang.

## 6. Kesimpulan
Penelitian  ini  secara  komprehensif  telah  mengkaji  hubungan  rumit  antara  regulasi pembangunan tanah dan nilai tanah adat di Indonesia, dengan fokus khusus pada kasus IKN Nusantara  dan  Rempang.  Temuan  menunjukkan  adanya  konflik  signifikan  antara  imperatif pembangunan  nasional  dan  hak-hak  tanah  adat,  yang  menyoroti  dampak  buruk  urbanisasi cepat dan perluasan infrastruktur terhadap sistem hak atas tanah tradisional.
Temuan  utama  dari  penelitian  ini  menekankan  dampak  mendalam  dari  regulasi pembangunan  tanah  terhadap  nilai  tanah  adat.  Penetapan  agenda  pembangunan  nasional sering kali mengarah pada marginalisasi komunitas adat, karena hak tanah tradisional mereka

## Studi Kasus Rempang dan IKN di Indonesia
sering diabaikan atau tidak terlindungi dengan memadai. Dalam kasus Rempang, keberadaan Proyek  Strategis  Nasional  (PSN)  memperburuk  konflik  tanah,  mengakibatkan  tantangan signifikan bagi komunitas adat dalam menguatkan klaim kepemilikan tanah mereka.
Studi ini memberikan kontribusi unik dalam memahami dinamika pembangunan tanah di Indonesia  dengan  menyajikan  studi  kasus  rinci  dari  IKN  Nusantara  dan  Rempang.  Melalui metode  kualitatif,  termasuk  wawancara  mendalam  dan  observasi  partisipatif,  penelitian  ini menawarkan  wawasan  mendalam  tentang  pengalaman  hidup  masyarakat  adat  yang  terkena dampak proyek pembangunan. Kontribusi ini mengisi kesenjangan dalam literatur  yang ada, menawarkan  analisis  yang  lebih  terlokalisasi  dan  spesifik  terhadap  konflik  antara  regulasi pembangunan dan nilai tanah adat.
Temuan  penelitian  ini  memiliki  implikasi  signifikan  bagi  kebijakan  dan  praktik.  Mereka menyoroti  perlunya  kebijakan  pembangunan  tanah  yang  lebih  inklusif  dan  adil  yang menghormati dan mengintegrasikan sistem hak atas tanah adat. Studi ini mendorong reformasi kebijakan  yang  memperkuat  kerangka  hukum  dan  kelembagaan  yang  melindungi  hak-hak tanah  adat,  memastikan  bahwa  proyek  pembangunan  tidak  mengorbankan  warisan  budaya dan kesejahteraan sosial-ekonomi komunitas adat.
Studi ini juga membuka jalan untuk penelitian di masa depan yang bertujuan untuk lebih memahami  dan  mengatasi  tantangan  yang  dihadapi  komunitas  adat  dalam  konteks  agenda pembangunan nasional. Studi longitudinal yang melacak dampak jangka panjang dari regulasi pembangunan  dan  analisis  komparatif  di  berbagai  wilayah  dan  negara  akan  memberikan wawasan lebih mendalam tentang intervensi kebijakan yang efektif dan praktik terbaik untuk melindungi hak-hak tanah adat.
Sebagai  kesimpulan,  penelitian  ini  menekankan  perlunya  menyeimbangkan  tujuan pembangunan  dengan  pelestarian  hak-hak  tanah  adat  dan  nilai-nilai  budaya.  Dengan menyoroti interaksi kompleks antara regulasi pembangunan nasional dan sistem hak atas tanah adat,  studi  ini  berkontribusi  pada  dialog  berkelanjutan  tentang  pembangunan  yang berkelanjutan  dan  inklusif  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menyerukan  pendekatan  yang  lebih partisipatif  terhadap  tata  kelola  tanah  yang  mengakui  dan  menghormati  hak  dan  aspirasi komunitas adat sambil memajukan tujuan pembangunan nasional yang lebih luas.

## 7. Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersedia bekerja sama dengan baik selama penelitian ini.

## 8. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Studi Kasus Rempang dan IKN di Indonesia

## Daftar Pustaka
Abidin, H. Z., Andreas, H., Gumilar,  I., Sidiq, T. P., &  Fukuda, Y. (2013). Land subsidence in coastal  city  of  Semarang  (Indonesia):  characteristics,  impacts  and  causes. Geomatics, Natural Hazards and Risk , 4 (3), 226–240. https://doi.org/10.1080/19475705.2012.692336 Bakker, L., & Moniaga, S. (2010). The Space Between: Land Claims and the Law in Indonesia.
Asian Journal of Social Science , 38 (2), 187–203.
https://doi.org/10.1163/156853110X490890
Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead  End? The  Asia  Pacific  Journal  of  Anthropology , 20 (5),  416–434. https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246
Bedner,  A.,  &  Huis,  S.  van.  (2008).  The  return  of  the  native  in  Indonesian  law:  Indigenous communities  in  Indonesian  legislation. Bijdragen  Tot  de  Taal-,  Land-  En  Volkenkunde  / Journal  of  the  Humanities  and  Social  Sciences  of  Southeast  Asia , 164 (2),  165–193. https://doi.org/10.1163/22134379-90003655
Bettinger,  K.,  Fisher,  M.,  &  Miles,  W.  (2014).  The  Art  of  Contestation  and  Legitimacy: Environment,  Customary  Communities,  and  Activism  in  Indonesia.  In Advances  in Sustainability and Environmental Justice (Vol. 15, pp. 195–224). Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S2051-503020140000015008 Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. Qualitative Research Journal , 9 (2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027
Braun,  V.,  &  Clarke,  V.  (2006).  Using  thematic  analysis  in  psychology. Qualitative  Research  in Psychology , 3 (2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa Bryman, A. (2016). Social Research Methods (5th ed.). Oxford University Press.
Butt,  S.  (2014).  Traditional  land  rights  before  the  Indonesian  constitutional  court. Law, Environment and Development Journal , 10 (1), 57–75.
Caljouw, M., Nas, P. J. M., & Pratiwo, M. (2009). Flooding in Jakarta : Towards a blue city with improved water management. Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia , 161 (4), 454–484.
https://doi.org/10.1163/22134379-90003704
Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches . Sage Publications.
Davidson,  A.,  &  Henley,  D.  (2007).  The  Revival  of  Tradition  in  Indonesian  Politics.  In  J. Davidson &  D. Henley (Eds.), The Revival of  Tradition in Indonesian Politics . Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203965498
DeWalt, K. M., & DeWalt, B. R. (2011). Participant Observation: A Guide for Fieldworkers (2nd ed.). Rowman & Littlefield.
Dhiaulhaq,  A.,  &  McCarthy,  J.  F.  (2020).  Indigenous  Rights  and  Agrarian  Justice  Framings  in Forest Land Conflicts in Indonesia. The Asia Pacific Journal of Anthropology , 21 (1), 34–54. https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670243
Fahmi,  C.,  &  Siddiq  Armia,  M.  (2022).  Protecting  Indigenous  Collective  Land  Property  in Indonesia under International Human Rights Norms. Journal of Southeast Asian Human Rights , 6 (1), 1. https://doi.org/10.19184/jseahr.v6i1.30242 Fallon, F. (2001). Conflict, power and tourism on Lombok. Current Issues in Tourism , 4 (6), 481– 502. https://doi.org/10.1080/13683500108667899
Firman, T. (2004). Major issues in Indonesia’s urban land development. Land Use Policy , 21 (4),
347–355. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2003.04.002
Firman, T. (2009). The continuity and change in mega-urbanization in Indonesia: A  survey of

## Studi Kasus Rempang dan IKN di Indonesia
Jakarta–Bandung  Region  (JBR)  development. Habitat  International , 33 (4),  327–339. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2008.08.005
Fitzpatrick, D. (1997). Dispute and Plularism in Modern Indonesian Land Law. Yale Journal of International Law , 22 (1), 171–212.
Fitzpatrick, D. (2005).  ‘Best Practice’ Options for the Legal Recognition of Customary Tenure.
Development and Change , 36 (3), 449–475. https://doi.org/10.1111/j.0012- 155X.2005.00419.x
Fitzpatrick,  D.  (2006).  Evolution  and  Chaos  in  Property  Rights  Systems:  The  Third  World Tragedy of Contested Access. The Yale Law Journal , 115 (5), 996.
https://doi.org/10.2307/20455644
Fitzpatrick,  D.,  McWilliam,  A.,  &  Barnes,  S.  (2013).  Property  and  social  resilience  in  times  of conflict: Land, custom and law in East Timor. In Property and Social Resilience in Times of Conflict: Land, Custom and Law in East Timor . Routledge.
Galudra, G., van Noordwijk, M., Agung, P., Suyanto, S., & Pradhan, U. (2013). Migrants, land markets  and  carbon  emissions  in  Jambi,  Indonesia:  Land  tenure  change  and  the prospect  of  emission  reduction. Mitigation  and  Adaptation  Strategies  for  Global  Change ,
19 (6), 715–731. https://doi.org/10.1007/s11027-013-9512-9
Guest, G., Namey, E. E., & Mitchell, M. L. (2013). Collecting Qualitative Data: A Field Manual for Applied Research . SAGE Publications.
Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. (2011). Land Dilemmas in Southeast Asia: Introduction. In Power of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia . National University of Singapore Press and University of Hawaii Press.
Ibrahim,  A.  H.  H.,  Baharuddin,  T.,  &  Wance,  M.  (2023).  Developing  a  Forest  City  in  a  New Capital  City:  A  Thematic  Analysis  of  the  Indonesian  Government’s  Plans. Jurnal  Bina Praja , 15 (1), 1–13. https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.1-13
Ito,  T.  (2011).  Historicizing  the  power  of  civil  society:  a  perspective  from  decentralization  in
Indonesia. Journal of Peasant Studies , 38 (2), 413–433.
https://doi.org/10.1080/03066150.2011.559015
Jazuli,  M.  R.,  Idris,  M.  M.,  &  Yaguma,  P.  (2022).  The  importance  of  institutional  quality: Reviewing  the  relevance  of  Indonesia’s  Omnibus  Law  on  national  competitiveness.
Humanities and Social Sciences Communications , 9 (1), 1–13.
https://doi.org/10.1057/s41599-022-01343-w
Kvale,  S.,  &  Brinkmann,  S.  (2015). InterViews:  Learning  the  Craft  of  Qualitative  Research Interviewing (3rd ed.). SAGE Publications.
Li,  T.  M.  (2001).  Masyarakat  Adat,  Difference,  and  the  Limits  of  Recognition  in  Indonesia’s
Forest Zone. Modern Asian Studies , 35 (03), 645–676.
https://doi.org/10.1017/S0026749X01003067
Li, T. M. (2014). Land’s end: Capitalist relations on an indigenous frontier . Duke University Press. Lucas,  A.,  &  Warren,  C.  (2013).  Land  for  the  people:  The  state  and  Agrarian  conflict  in Indonesia.  In Land  for  the  People:  The  State  and  Agrarian  Conflict  in  Indonesia .  Ohio University Press. https://doi.org/10.1355/sj30-2o
Mahy, P. (2022). Indonesia’s Omnibus Law on Job Creation: Legal Hierarchy and Responses to Judicial Review in the Labour Cluster of Amendments. Asian Journal of Comparative Law ,
17 (1), 51–75. https://doi.org/10.1017/asjcl.2022.7
McWilliam, A. (2006). Historical Reflections on Customary Land Rights in Indonesia. The Asia Pacific Journal of Anthropology , 7 (1), 45–64. https://doi.org/10.1080/14442210600551859 Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis:  A  Methods

## Studi Kasus Rempang dan IKN di Indonesia
Sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
Obidzinski, K., Andriani, R., Komarudin, H., & Andrianto, A. (2012). Environmental and Social Impacts  of  Oil  Palm  Plantations  and  their  Implications  for  Biofuel  Production  in Indonesia. Ecology and Society , 17 (1), art25. https://doi.org/10.5751/ES-04775-170125 Peluso, N. L., Afiff, S., &  Rachman, N. F. (2008). Claiming the Grounds for Reform: Agrarian and  Environmental  Movements  in  Indonesia.  In Transnational  Agrarian  Movements Confronting Globalization (Vol. 8, Issue 2 ‐ 3, pp. 209–238). Wiley.
https://doi.org/10.1002/9781444307191.ch8
Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. Journal of Peasant Studies , 38 (4), 667–681. https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607692
Poon,  L.  (2019,  August).  Why  Indonesia’s  Capital  Move  Has  Environmentalists  Worried. Bloomberg .
Rachman,  N.  F.  (2015).  The  Resurgence  of  Land  Reform  Policy  and  Agrarian  Movements  in Indonesia.  In UC  Berkeley  Electronic  Theses  and  Dissertations .  University  of  California, Berkeley.
Rosa,  C.  A.  (2016).  Tourism  development  in  west  nusa  Tenggara. Observing  Policy-Making  in Indonesia , 21–44. https://doi.org/10.1007/978-981-10-2242-5_3
Rye,  S.  A.,  &  Kurniawan,  N.  I.  (2017).  Claiming  indigenous  rights  through  participatory mapping  and  the  making  of  citizenship. Political  Geography , 61 ,  148–159. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2017.08.008
Sirait,  M.,  Prasodjo,  S.,  Podger,  N.,  Flavelle,  A.,  &  Fox,  J.  (1994).  Mapping  customary  land  in East Kalimantan, Indonesia: A tool for forest management. Ambio , 23 (7), 411–417. Susanti,  I.  (2023).  IMPLEMENTATION  OF  ARTICLE  7  OF  LAW  NUMBER  2  OF  2017
CONCERNING CONSTRUCTION SERVICES IN ADVANCING
THE CONSTRUCTION SERVICE INDUSTRY PARTICULARLY IN LAMPUNG PROVINCE. Journal Droit Constitutional and Administrative Policy , 1 (1).
Thorburn, C. C. (2004). The plot thickens: Land administration and policy in post ‐ New Order Indonesia. Asia  Pacific  Viewpoint , 45 (1),  33–49. https://doi.org/10.1111/j.1467- 8376.2004.00226.x
van der Muur, W. (2018). Forest conflicts and the informal nature of realizing indigenous land rights in Indonesia. Citizenship Studies , 22 (2), 160–174.
https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445495
Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods . SAGE Publications.
__________________________

## Tentang Penulis
Dedy Hernawan, memperoleh gelar Doktor dari Universitas Pasundan, Indonesia, pada tahun 2014.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum,  Universitas Pasundan, Indonesia.
E-Mail: dedyhernawanunpas@outlook.com