## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 7 Nomor 2, Januari-Februari 2024 e-ISSN : 2597-5234

## WELFARE ANALYSIS OF GOVERNMENT EMPLOYEES WITH EMPLOYMENT AGREEMENTS (PPPK) BEFORE AND AFTER LAW NUMBER 20 OF 2023
ANALISIS KESEJAHTERAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023
Aulia Zahra 1 , Meyzia Akilah A. 2 , Raisya F. Humaira 3
Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia 1,2,3 aulia.zahra21@ui.ac.id 1 , akilahmeyzia@gmail.com 2 , raisyaftrr@gmail.com 3

## ABSTRACT
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) are Indonesian citizens (WNI) who meet certain requirements, who are appointed based on a work agreement for a certain period of time in order to carry out government duties.  PPPK is a term that first appeared in 2014 which basically aims to be an effort for ASN management. The fundamental difference between civil servants and PPPK is in the legal relationship. There are also differences in the rights obtained by civil servants and PPPK. After the passing of the ASN 2023  Law  (Undang-Undang  ASN  2023),  there  was  a  major  change  in  the  welfare  of  PPPK.  With  the enactment of the ASN Law 2023, it is hoped that it can overcome the problems of job uncertainty, lack of benefits, and uncertain career paths faced by PPPK workers. One of the changes regulated in the ASN Law 2023  includes  changes  to  the  salary  and  pension  scheme  to  provide  certainty  for  the  welfare  of  PPPK employees.
Keywords: Employees with Employment Agreements (PPPK), Welfare, ASN Law 2023.

## ABSTRAK
Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  atau  PPPK  adalah  Warga  negara  Indonesia  (WNI)  yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan.  PPPK merupakan sebuah istilah yang pertama kali muncul di tahun  2014  yang  pada  dasarnya  bertujuan  sebagai  upaya  untuk  manajemen  ASN.  Perbedaan  mendasar antara PNS dan PPPK adalah pada hubungan hukumnya. Terdapat juga perbedaan hak yang didapatkan oleh PNS dan PPPK. Setelah disahkan UU ASN 2023, terjadi perubahan besar dalam kesejahteraan PPPK. Dengan  diberlakukannya  UU  ASN  2023,  diharapkan  dapat  mengatasi  masalah  ketidakpastian  kerja, kurangnya tunjangan, dan jenjang karir yang tidak menentu yang dihadapi oleh para pekerja PPPK. Salah satu perubahan yang diatur dalam UU ASN 2023 ini mencakup perubahan mengenai skema pemberian gaji dan jaminan pensiun guna memberikan kepastian kesejahteraan pegawai PPPK.
Kata Kunci : Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Kesejahteraan, Undang-Undang ASN 2023.

## PENDAHULUAN
Pegawai  dengan  Perjanjian  Kerja atau  kemudian  disebut  sebagai  PPPK atau  PPPK,  merupakan  sebuah  istilah yang pertama kali muncul di tahun 2014, akibat  dari  pembentukan  UU  ASN  di Tahun  2014  yang  pada  dasarnya bertujuan sebagai upaya untuk manajemen  ASN.  Sebelum  adanya istilah PPPK, mereka kerap kali disebut sebagai  pegawai  tidak  tetap  atau  PTT. Dalam  pelaksanaannya,  pegawai  tidak tetap ini tidak mendapatkan dasar hukum
yang jelas, sehingga menyulitkan mereka. Undang-Undang  mengenai  ASN  di  tahun 2014 ini kemudian hadir sebagai salah satu upaya  untuk  mereformasi  SDM  dan kemudian pegawai tidak tetap ini berganti istilah menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja  sebagai  sebuah  reformasi  sumber daya  manusia  dan  Undang-Undang  ini  di dalamnya mengatur mengenai “nasib” dari PPPK  ini  sehingga  kemudian  terjamin. Undang-Undang  ASN  Tahun  2014 menjelaskan  bahwa  dalam  pemerintahan terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
Pegawai  dengan  Perjanjian  Kerja. Sampai Desember 2021, jumlah PPPK di Indonesia sudah mencapai 50.000 orang, yakni  sebesar  50.553.  Dengan  jumlah yang  besar,  seharusnya  pemerintah Indonesia mampu menjamin kesejahteraan PPPK mengingat jumlahnya yang besar.
Keberadaan pegawai tidak tetap ini bermula  karena  kebutuhan  organisasi atau instansi untuk memenuhi kebutuhan ataupun  tuntutan  yang  ada  sehingga kemudian  hadirlah  pegawai  tidak  tetap ini.  Alasan  utama  hadirnya  pegawai tidak  tetap  ini  merupakan  sebuah alternatif yang bisa dilakukan perusahaan  karena  dengan  hadirnya pegawai  tidak  tetap  ini,  mereka  tidak perlu  ataupun  tidak  harus  memenuhi kewajiban  dengan  memberikan  fasilitas ataupun  tunjangan,  dan  sebagai  upaya untuk efisiensi dalam proses rekrutmen. Hal  ini  kemudian  menyebabkan  suatu permasalahan  terlebih  lagi  di  dalam sektor publik, karena nantinya karyawan tidak tetap ini tidak terjamin kesejahteraannya.  Keberadaan  PPPK  di dalam  sektor  publik  ini  dikarenakan anggapan bahwa masih belum tercukupinya  kinerja  yang  dilakukan oleh  PNS.  Meskipun  dianggap  sebagai sebuah  alternatif,  PPPK  bisa  saja memiliki  motivasi  kerja  yang  rendah karena minimnya benefit yang diberikan oleh  perusahaan,  terlebih  lagi  banyak perusahaan  yang  menganggap  bahwa kesejahteraan  dari  pegawai  kontrak bukanlah  suatu  hal  yang  wajib  untuk dipenuhi. Menurut Getsby dan Wennerhag, 2011, mereka menyimpulkan  bahwasanya  pegawai kontrak  cenderung  memiliki  motivasi yang  lebih  rendah.  Tidak  hanya  itu,
pegawai kontrak nantinya dapat mengikis sumber daya manusia yang ada di  organisasi  karena  ketidakjelasannya dan salah satu kemungkinan yang terjadi lagi  ialah  adanya  konflik  yang  terjadi antara  pegawai  tetap  dan  pegawai permanen (PPPK dan PNS).
Perbedaan mendasar antara PNS dan PPPK  adalah  pada  hubungan  hukumnya. Dalam  Fahrani,  N.  S.  (2020),  dijelaskan bahwa  PNS  memiliki  hubungan  dinas publik kepada negara atau pemerintah yang di  mana  dalam  proses  pelaksanaan tugasnya,  PNS  menggunakan  norma hukum publik yang dibuat oleh pemerintah. Sementara itu, PPPK hubungannya adalah hubungan
keperdataan  atau  yang  kemudian  disebut sebagai  hubungan  kontrak  yang  dalam pelaksanaan  tugasnya  mengacu  kepada kontrak yang dibuat. Meskipun demikian, dalam  hal  beban  kerja,  keduanya  tidak terdapat perbedaan yang signifikan karena pada  dasarnya  keduanya  merupakan pelayan publik dan turut serta berkontribusi dalam pembangunan nasional.  Perbedaan  lain  yang  dirasakan oleh PNS dan PPPK adalah perbedaan hak. Dalam  beberapa  aspek,  terdapat  beberapa hak PPPK yang berbeda dengan hak yang didapatkan oleh PNS. Beberapa
diantaranya adalah perbedaan jam maksimal  dan  minimal  pelatihan  untuk PNS  dan  PPPK,  yakni  maksimal  jam pelatihan  yang  diberikan  kepada  PPPK adalah  sebesar  24  jam.  Tidak  hanya  itu, perbedaan  lain  yang  ditunjukkan  adalah sistem  penggajian,  tidak  adanya  jaminan pensiun untuk PPPK, dan tidak berlakunya sanksi penurunan jabatan.
Perbedaan  hak  yang  dialami  oleh PPPK dalam Undang-Undang ASN Tahun 2014 ini kemudian menimbulkan beberapa permasalahan,  terlebih  lagi  mengenai kesejahteraan  dan  tidak  setaranya  PPPK dengan  PNS.  Pegawai  dengan  Perjanjian Kerja ini kemudian dapat disalahgunakan, karena  pasalnya  pemutusan  kontrak  bisa saja terjadi tanpa pemberitahuan dan akan menyulitkan  mereka.  Tidak  hanya  itu, masalah  lain  adalah  keberadaannya memungkinkan  terjadinya  pengangkatan PPPK karena alasan politis. Pada dasarnya permasalahan utama dari PPPK dalam UU ASN Tahun 2014 ini adalah tidak jelasnya peraturan  pelaksanaan  bagi  mereka sehingga  keberadaan  dan  kesejahteraan
mereka  tidak  terjamin.  Perbedaan  hak yang dialami oleh mereka juga kemudian menjadikan PNS ada di strata yang lebih baik,  sehingga  terdapat  kesenjangan antara PNS dan PPPK.
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Menurut  Walidin,  Saifullah  &  Tabrani, 2015  Dalam Fadli,  Muhammad  Rijal, 2021 penelitian  kualitatif  adalah  proses penelitian  untuk  memahami  fenomena dengan  memberikan  gambaran  yang disajikan dengan kata-kata.
Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah studi  literatur  yang  dalam  melakukan penelitian, penulis menggunakan jurnal, artikel, skripsi, dan penelitian terdahulu untuk  mendapatkan  informasi  yang relevan  dengan  topik  yang  dipilih. Metode studi literatur ini memungkinkan penulis  untuk  menelaah  sumber  bacaan dan penelitian hingga akhirnya menemukan  informasi  yang  relevan dengan  topik  yang  dipilih.  Dengan menggunakan  studi  literatur  ini,  jenis data yang digunakan ialah data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi  PPPK  sebelum  Undang- Undang ASN 2023
Setelah  disahkannya  Undang- Undang  ASN  pada  tahun  2014, permasalahan  mengenai  pegawai  tidak tetap  atau  pegawai  honorer  tidak berhenti.  Setelah  menjadi  PPPK, permasalahan  baru  pun  muncul.  Salah satunya  adalah  adanya  ketimpangan pada kesejahteraan antara PPPK dengan PNS.  Perbedaan  hak  yang  dialami  oleh PPPK  dalam  Undang-Undang  ASN Tahun 2014 ini kemudian menimbulkan beberapa  permasalahan,  terlebih  lagi mengenai  kesejahteraan  dan  tidak setaranya PPPK dengan PNS.
Permasalahan  lain  yang  timbul  adalah tidak  adanya  kepastian  dan  penjelasan
mengenai aturan pelaksanaan untuk PPPK, sehingga  kemudian  PPPK  dianggap sebagai  sebuah  permasalahan  yang  sama dengan  “cover”  yang  berbeda.  Anggapan ini  kemudian  muncul  karena  masih  tidak adanya  peraturan  pelaksana  untuk  PPPK dan  tidak  adanya  kebijakan  pemerintah yang memperhatikan kesejahteraan PPPK. Salah satu permasalahan yang juga terjadi pada PPPK adalah tujuan yang disalahgunakan. Keberadaan PPPK
kemudian  memunculkan  kemungkinan untuk  adanya  pemutusan  kontrak  secara sepihak yang dilakukan pemerintah. Tidak hanya itu, setelah pemutusan kontrak, tidak ada  kompensasi  yang  dibayarkan  oleh pemerintah,  sehingga  kesejahteraannya menjadi tidak jelas dan tidak terjamin.
Dalam  pelaksanaannya  pun,  PPPK kemudian  memiliki  besaran  tunjangan yang berbeda di setiap instansi. Pengaturan terkait  gaji  pokok  Pegawai  Pemerintah dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK)  telah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian Kerja,  sehingga  dengan  ditetapkannya besaran gaji pokok PPPK dalam peraturan presiden ini maka seluruh instansi ataupun lembaga  pemerintahan  yang  di  dalamnya memiliki tenaga kerja dengan status PPPK akan  memberikan  besaran  jumlah  gaji pokok yang sama sesuai dengan yang ada di dalam peraturan tersebut dan jumlahnya juga  menyesuaikan  berdasarkan  golongan jabatannya. Walaupun ditemukan keseragaman  jumlah  gaji  pokok  PPPK antar  instansi  di  Indonesia,  rupanya besaran  tunjangan  kinerja  yang  diterima oleh  PPPK  di  setiap  instansi  memiliki besaran  jumlah  yang  berbeda,  hal  ini didasarkan  oleh  di  mana  PPPK  tersebut bekerja. Perbedaan tunjangan bagi Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian Kerja  (PPPK)  di  berbagai  instansi  di Indonesia  merupakan  sebuah  fenomena yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait.
Gambar 1. Gaji Pokok PPPK
Sumber: Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020
Perbedaan besaran tunjangan yang diberikan oleh setiap instansi kementerian dapat dilihat dari perbedaan tunjangan  antara  Kementerian  Luar Negeri,  Kementerian  Pariwisata,  dan Kementerian  Keuangan.  Kementerian Luar  Negeri  memberikan  tunjangan untuk  PPPK  yang  mengisi  jabatan pranata SDM yang menduduki golongan VII  dan  merupakan  aparatur  terampil mendapatkan besaran tunjangan sebesar Rp3.932.820,00.  Jika  mengacu  kepada besaran  gaji  pokok  yang  diatur  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  98  Tahun 2020, maka perkiraan besaran penghasilan yang didapatkan oleh pranata SDM  di  Kementerian  Luar  Negeri  adalah sebesar Rp6.580.020,00. Mengambil contoh lain, PPPK yang menjabat sebagai analisis hukum ahli pertama di mana posisi ini menduduki golongan IX di Kementerian Luar Negeri, skema perhitungannya digabungkan dengan tunjangan-tunjangan  yang  ada  yaitu, Rp2.966.500  (gaji  pokok)  ditambahkan oleh  Rp540.000  (tunjangan  fungsional), ditambah Rp4.595.000 (tunjangan kinerja), ditambahkan  Rp  72.420  (tunjangan pangan), maka total perkiraan penghasilan yang  akan  didapatkan  sebesar  Rp 8.173.920.
Gambar 2. Rentang penghasilan PPPK lingkungan Kementerian Luar Negeri Sumber: e-casn.kemlu.go.id
2024. COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting 7(5):2860-2875
Lebih  lanjut,  Kementerian  Luar Negeri sendiri tunjangan berupa tunjangan fungsional, tunjangan kinerja, dan juga tunjangan pangan. Tidak hanya itu, dilansir dari situs resmi Kementerian Luar  Negeri  (Kemenlu)  disebutkan bahwa masih terdapat beberapa tunjangan yang diberikan kepada PPPK, yakni tunjangan untuk suami/ istri yang jumlahnya adalah 10% dari besaran gaji pokok,  tunjangan  anak  yang  jumlahnya adalah  2%  dari  gaji  pokok  dengan ketentuan  maksimal  2  anak,  Tunjangan makan  Rp  35.000  sampai  dengan Rp37.000 per hari, mengacu Permenkeu 83 Tahun 2022, Tunjangan beras setara 10 kg/jiwa atau Rp72.420/jiwa,
Tunjangan  lembur  Rp20.000  sampai dengan  Rp25.000  per  jam,  Tunjangan makanan  lembur  Rp37.000  sampai dengan Rp41.000 per hari, dan lain-lain.
Berbeda dengan Kementerian Luar Negeri,  Kementerian  Pariwisata  dan Ekonomi Kreatif kemudian memberikan besaran tunjangan yang berbeda. Dengan golongan  yang  yang  sama,  yakni arsiparis golongan VII, terampil, besaran tunjangan yang diberikan oleh Kementerian  Pariwisata  dan  ekonomi kreatif berkisar di angka Rp3.032.700,00 sampai  Rp3.860.400,00  dengan  kisaran pendapatan  yang  diperoleh  sekitar Rp6.507.600,00 sampai
Rp7.247.600,00.  Apabila  mengambil golongan  lain,  yaitu  golongan  XI  yang merupakan  ahli  pertama,  arsiparis  ahli pertama  di  Kementerian  Pariwisata mendapatkan besaran penghasilan berkisar Rp8.081.650,00 sampai Rp8.821.650,00. Berbeda halnya dengan Kementerian  Luar  Negeri  yang  besaran tunjangannya  berkisar  di  jumlah Rp2.067.620,00 sampai Rp3.942.820,00 dengan  kisaran  pendapatan  yang didapatkan adalah sejumlah Rp4.642.400,00  sampai  Rp8.085.300 untuk  golongan  VII,  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif mendapatkan besaran tunjangan sebesar
Rp3.032.700,00 sampai Rp3.860.400,00.
Perbedaan  besaran  tunjangan  ini dipengaruhi  oleh  beberapa  hal,  seperti masa  kerja,  golongan  pangkat,  dan  salah satu  yang  menjadi  pengaruh  dari  besaran tunjangan  yang  diberikan  oleh  instansi kepada  PPPK  juga  dipengaruhi  oleh kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  instansi. Sama  dengan  Kementerian  Luar  Negeri, pemberian  tunjangan  kepada  PPPK  di Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi Kreatif didasari oleh peraturan instansi dan penyesuaian  yang  dilakukan  oleh  instansi terkait. Tidak hanya Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri juga kemudian  memiliki  perhitungan  serta ketentuan  sendiri  terkait  tunjangan- tunjangan  yang  diberikan  kepada  tenaga kerja  PPPK  di  instansinya,  hal  ini  tentu ditetapkan  atas  berbagai  macam  prinsip yang dimiliki oleh kemlu dan juga berbagai macam pertimbangan yang ada.
Dari  tunjangan  yang  diberikan, PPPK  di  Kementerian  Luar  Negeri  dan juga  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  dengan  jenjang  kelulusan  S1  atau setara  dengan  golongan  IX  yang  berkisar Rp8.173.920,00/bulan  di  kemenlu  dan pendapatan  di  kemenparekraf  yang  besar kisarannya  sekitar  Rp8.081.650,00/bulan sampai  Rp8.821.650,00/bulan,  maka  jika dilihat  dari    survei  biaya  hidup  (SBH)  di DKI  Jakarta  dapat  dikatakan  besaran pendapatan  PPPK  di  kemenlu  ataupun kemenparekraf tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat Statistik (BPS), biaya hidup di DKI Jakarta menduduki  posisi  pertama,  informasi  ini bersumber  dari  hasil  survei  biaya  hidup (SBH)  di  mana  DKI  Jakarta  jumlah  total rata-rata  SBH  per  rumah  tangganya berdasarkan  survei  menembus  angka Rp14.880.000,00/bulan,  biaya  hidup  ini merupakan yang tertinggi di Indonesia.
Dilansir  dari  situs  CNBC  Indonesia terkait rincian biaya-biaya yang dikeluarkan  setiap  bulannya  oleh  masing- masing  individu  di  DKI  Jakarta  yang pertama  terdapat  biaya  perumahan,  air,
listrik,  dan  bahan  bakar  rumah  tangga sebesar  Rp3.195.697,00/bulan  ;  kedua, terdapat  biaya  makanan,  minuman,  dan tembakau sebesar Rp2.785.136,00/bulan ;  ketiga,  terdapat  biaya  transportasi sebesar  Rp2.002.249,00  ;  keempat, terdapat  biaya  informasi,  komunikasi, dan
keuangan
sebesar Rp1.030.944,00/bulan ; kelima, terdapat biaya  pendidikan  Rp959.889,00/bulan  ;
keenam,  terdapat  biaya  perawatan pribadi,  dan  jasa  lainnya  sebesar Rp958.555,00/bulan;  ketujuh,  terdapat biaya  perlengkapan,  peralatan,  dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar Rp940.042,00/bulan
; kedelapan, terdapat  biaya  pakaian  dan  alas  kaki sebesar Rp760.122,00/bulan ; kedelapan terdapat  biaya  kesehatan  sebesar Rp485.611,00/bulan ; dan yang terakhir terdapat  biaya  rekreasi,  olahraga,  dan budaya  sebesar  Rp288.087,00/bulan. Dari rincian besaran biaya hidup di DKI Jakarta  dapat  kita  ketahui  bahwa  biaya hidup di DKI Jakarta tidaklah murah dan tergolong sangat tinggi apabila dibandingkan  dengan  daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia.
Hal  ini  kemudian  sesuai  dengan survei  yang  dilakukan  Kementerian PAN-RB,  terdapat  82%  PPPK  yang merasa  gaji  yang  mereka  terima  belum tercukupi  dan  sulit  untuk  memenuhi kebutuhan  sehari-hari.  Tidak  hanya kesejahteraan  ekonomi,  terdapat  91% PPPK yang tidak mendapatkan jaminan sosial,  dan  sebanyak  78%  PPPK  tidak mendapatkan  prospek  karir  yang  jelas. Lebih  lanjut,  survei  yang  dilakukan PAN-RB dijelaskan sebagai berikut:
1. Kesejahteraan Ekonomi Sebelum disahkannya UU ASN tahun
2023, banyak pegawai PPPK menghadapi berbagai tantangan terkait  kesejahteraan  mereka.  Survei Menunjukkan  bahwa  sekitar  82% pegawai  PPPK  merasa  gaji  yang mereka  terima  belum  mencukupi kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Hal  ini
mencerminkan  adanya  ketidakpuasan signifikan  di  kalangan  pegawai  PPPK mengenai  tingkat  kompensasi  yang mereka  terima.  Selain  itu,  terdapat kekhawatiran  yang  luas  mengenai kurangnya  jaminan  pensiun  dan tunjangan  yang  setara  dengan  PNS. Sebelum  revisi  UU  ASN,  PPPK  tidak memiliki  hak  atas  jaminan  pensiun, yang  membuat  banyak  dari  mereka merasa  tidak  aman  mengenai  masa depan finansial mereka setelah pensiun. Jaminan  hari  tua  dan  jaminan  sosial lainnya  juga  menjadi  isu  penting  yang sering diangkat dalam diskusi mengenai kesejahteraan  PPP.  Banyak  pegawai PPPK  juga  mengeluhkan  bahwa tunjangan  yang  mereka  terima  tidak setara dengan PNS, meskipun tanggung jawab  dan  beban  kerja  mereka  sering kali  serupa.  Hal  ini  menciptakan perasaan  ketidakadilan  dan  demotivasi di kalangan pegawai PPPK.
Dengan  adanya  revisi  UU  ASN  tahun 2023, yang sekarang memberikan PPPK hak atas jaminan pensiun, jaminan hari tua,  serta  berbagai  tunjangan  dan fasilitas  yang  setara  dengan  PNS, diharapkan  permasalahan  ini  dapat teratasi.  Revisi  ini  mencakup  hak  atas gaji,  tunjangan,  cuti,  pengembangan kompetensi,  dan  perlindungan,  yang sebelumnya hanya dinikmati oleh PNS. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan  kesejahteraan  finansial PPPK  tetapi  juga  memberikan  mereka rasa keamanan dan motivasi yang lebih baik  dalam  menjalankan  tugas-tugas mereka.  Hanya  27%  pegawai  PPPK yang  merasa  tunjangan  yang  diterima cukup memadai.
Sebelum  disahkannya  UU  ASN  tahun 2023, terdapat sejumlah besar pegawai PPPK  yang  merasa  kesejahteraan mereka belum memadai. Data menunjukkan  bahwa  sekitar  75% pegawai  PPPK  mengharapkan  adanya peningkatan  gaji  dan  tunjangan  yang setara  dengan  PNS.  Ketidakpuasan  Ini mencerminkan adanya kebutuhan
2024. COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting 7(5):2860-2875 mendesak untuk meningkatkan kompensasi dan kesejahteraan finansial para pegawai PPPK.
Selain  isu  gaji,  tunjangan  menjadi salah  satu  aspek  yang  paling  sering dikeluhkan  oleh  pegawai  PPPK. Mereka  mengharapkan  tunjangan yang  setara  dengan  PNS,  termasuk tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, dan fasilitas lainnya yang dapat  meningkatkan  kualitas  hidup mereka.  Tuntutan  ini  semakin diperkuat oleh fakta bahwa tanggung jawab dan beban kerja pegawai PPPK sering  kali  sebanding  dengan  PNS, namun  kompensasi  yang  mereka terima  tidak  mencerminkan  hal tersebut.
Keluhan  lain  yang  sering  muncul adalah mengenai ketidakpastian jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sebelum  revisi  UU  ASN,  pegawai PPPK  tidak  mendapatkan  hak  ini, yang  menimbulkan  kekhawatiran tentang masa depan finansial mereka setelah pensiun. Dengan disahkannya UU  ASN  2023,  kini  PPPK  berhak mendapatkan  jaminan  pensiun  dan jaminan hari tua, memberikan mereka rasa aman yang lebih baik.
2. Jaminan Sosial Survei  menunjukkan  bahwa  sekitar 91% pegawai PPPK belum memiliki jaminan  kesehatan  yang  memadai. Hal  ini  menimbulkan  kekhawatiran besar karena kesehatan adalah aspek fundamental  dalam  kesejahteraan pegawai. Kekurangan dalam jaminan kesehatan ini berarti banyak pegawai PPPK  harus  menanggung  biaya kesehatan  mereka  sendiri,  yang  bisa menjadi  beban  finansial  yang signifikan.  Selain  itu,  hanya  12% pegawai PPPK yang merasa terjamin dalam  hal  jaminan  hari  tua. Kurangnya  kepastian  tentang  masa depan  finansial  mereka  setelah pensiun  membuat  banyak  pegawai merasa tidak aman. Jaminan hari tua yang tidak memadai ini menyebabkan
kecemasan  di  antara  pegawai  PPPK mengenai  bagaimana  mereka  akan mendukung diri mereka sendiri setelah mereka berhenti bekerja.
Sebanyak
83% pegawai PPPK mengharapkan adanya perbaikan sistem jaminan sosial yang setara dengan PNS. Harapan  ini  mencerminkan  kebutuhan mendesak  untuk  reformasi  yang  dapat memberikan  pegawai  PPPK  akses  ke berbagai  bentuk  perlindungan  sosial, seperti  jaminan  kesehatan,  jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian,  yang  setara  dengan  yang diterima oleh PNS. Dengan disahkannya  UU  ASN  2023,  terdapat perubahan  signifikan  yang  diharapkan dapat  meningkatkan  kesejahteraan pegawai PPPK. Reformasi ini mencakup  hak  atas  penghasilan  yang memadai,  tunjangan  yang  setara,  serta jaminan  sosial  yang  komprehensif seperti  jaminan  kesehatan,  kecelakaan kerja, dan kematian.
3. Prospek Karir
Sebelum  disahkannya  UU  ASN  tahun 2023,  pegawai  PPPK  menghadapi berbagai  tantangan  yang  signifikan terkait prospek karir dan pengembangan kompetensi mereka. Survei
menunjukkan  bahwa  sekitar  78% pegawai PPPK merasa belum memiliki prospek karir yang jelas. Ketidakpastian ini  membuat  banyak  pegawai  merasa ragu  akan  masa  depan  profesional mereka  dalam  posisi  PPPK.  Mereka merasa  sulit  melihat  jalur  kenaikan pangkat
atau kesempatan pengembangan diri yang setara dengan PNS.  Selain  itu,  hanya  31%  pegawai PPPK
yang merasa memiliki kesempatan  untuk  mengembangkan kompetensi  mereka.  Banyak  pegawai merasa  tidak  mendapatkan  cukup dukungan  atau  kesempatan  untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional,  yang  esensial  untuk meningkatkan kemampuan dan performa  kerja  mereka.  Hal  ini menciptakan rasa frustasi dan
demotivasi  di  kalangan  pegawai
PPPK, yang melihat peluang pengembangan mereka sebagai sesuatu yang terbatas.
Sebanyak  89%  pegawai  PPPK menginginkan  adanya  jenjang  karir yang lebih jelas dan terbuka. Mereka berharap adanya sistem yang memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berkembang dalam karir mereka  dengan  lebih  transparan  dan adil.  Keinginan  ini  mencerminkan kebutuhan mendesak untuk reformasi yang  dapat  menyediakan  jalur  karir yang  jelas,  termasuk  kesempatan untuk  promosi  dan  pengembangan profesional yang setara dengan yang dinikmati oleh PNS.
Di  sisi  lain,  PPPK  di  Indonesia diberikan  hak  untuk  mendapatkan pelatihan  dan  pengembangan  diri.  Data menunjukkan, terdapat beberapa training atau  pelatihan  yang  sudah didapatkan  oleh  PPPK  sebelum  adanya UU ASN Tahun 2023 adalah:

## 1. Pelatihan  Pengadaan  Barang  dan Jasa
Pada  tahun  2021,  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  (Kementerian PANRB)
menyelenggarakan pelatihan pengadaan barang dan jasa bagi  500  PPPK  di  Provinsi  Jawa
Tengah. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan  kompetensi  PPPK dalam  mengelola  pengadaan  barang dan jasa di instansi mereka. Langkah ini  merupakan  bagian  dari  upaya pemerintah  untuk  meningkatkan efisiensi  dan  transparansi  dalam pengadaan  barang  dan  jasa,  yang merupakan  aspek  penting  dalam pelayanan publik.
Pelatihan
tersebut mencakup berbagai  materi  penting,  seperti prosedur  pengadaan,  regulasi  yang terkait,  serta  penggunaan  sistem elektronik  dalam  proses  pengadaan. Dengan  pelatihan  ini,  diharapkan
para  PPPK  dapat  menjalankan  tugas pengadaan  dengan  lebih  efektif  dan efisien,  serta  mengurangi  risiko terjadinya  penyimpangan  atau  korupsi. Program pelatihan ini juga memberikan kesempatan  kepada  PPPK  untuk mengembangkan kompetensi profesional  mereka,  yang  sejalan dengan  tujuan  Kementerian  PANRB untuk  meningkatkan  kualitas  aparatur sipil negara secara keseluruhan. Dengan keterampilan  yang  ditingkatkan,  PPPK diharapkan  dapat  berkontribusi  lebih baik  dalam  upaya  pemerintah  untuk memberikan  pelayanan  publik  yang lebih baik dan transparan.
2. Pelatihan Manajemen Keuangan Pada tahun 2019, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Badan
Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia (BPSDM) menyelenggarakan pelatihan manajemen keuangan bagi 300 PPPK di Provinsi  Kalimantan  Timur.  Pelatihan ini  bertujuan  untuk  membekali  peserta dengan kemampuan pengelolaan anggaran  dan  pertanggungjawaban keuangan yang diperlukan dalam tugas sehari-hari mereka.
Pelatihan  tersebut  mencakup  berbagai topik  penting,  termasuk  dasar-dasar pengelolaan  anggaran,  prinsip-prinsip akuntansi  pemerintahan,  serta  teknik- teknik  dalam  menyusun  laporan keuangan  yang  akurat  dan  transparan. Dengan  memahami  proses  ini,  PPPK dapat  memastikan  bahwa  penggunaan dana publik dilakukan dengan cara yang efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.  Selain  itu,  pelatihan  ini  juga menekankan  pentingnya  akuntabilitas dan  transparansi  dalam  pengelolaan keuangan. Peserta dilatih untuk mampu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan  yang  jelas  dan  dapat dipertanggungjawabkan, yang merupakan  aspek  penting  dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
3. Pelatihan Pelayanan Publik Pelatihan  pelayanan  publik  yang
diadakan oleh Lembaga Administrasi Negara  (LAN)  bagi  800  PPPK  di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 adalah  langkah  yang  sangat  baik untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan  PPPK  dapat  lebih memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam memberikan pelayanan  yang  terbaik  kepada masyarakat.
Pelatihan  semacam  ini  biasanya mencakup  berbagai  aspek,  seperti komunikasi  efektif,  penyelesaian masalah,  manajemen  waktu,  dan peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan bidang masing-masing. Dengan  demikian,  PPPK  akan  lebih siap  dan  mampu  menghadapi berbagai tantangan dalam memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.
Hal  di  atas  menggambarkan kondisi  yang  terjadi  dan  dialami  oleh PPPK sebelum adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dari kondisi ini, kesejahteraan  PPPK  masih  tidak terlaksana  secara  menyeluruh  dan kesejahteraannya  masih  tidak  terjamin dengan  baik.  Tidak  hanya  itu,  banyak juga  diantara  mereka  yang  tidak  cukup dengan  penghasilan  yang  sudah  di dapatkan.  Oleh  karena  itu,  UU  ASN
Tahun 2023 diharapkan
dapat memberikan  kesejahteraan  bagi  PPPK melalui  Undang-Undang  terbaru  dan peraturan pelaksana lebih lanjut.

## Perbedaan  Undang-Undang  ASN
Tahun 2014 dan 2023 tentang PPPK
Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian  Kerja  (PPPK)  mendapatkan hak  pendapatan  yang  berupa  gaji  dan tunjangan  dengan  besaran  yang  sama seperti ASN. Pengaturan terkait dengan hak  PPPK  terdapat  pada  Pasal  22  UU Nomor  5  tahun  2014,  yaitu  2  PPPK berhak mendapatkan gaji dan tunjangan; Cuti;  perlindungan;  dan  pengembangan
kompetensi.  Selanjutnya  di  dalam  UU Nomor  5  Tahun  2014  pada  Bagian Keempat  mengenai  Manajemen  PPPK dijabarkan  terkait  dengan  gaji  dan tunjangan, perlindungan serta pengembangan  kompetensi  yang  menjadi hak PPPK.
Pada  dasarnya  dalam  UU  ini  pada pasal  101,  dijelaskan  bahwa  pemerintah diwajibkan  untuk  membayar  gaji  yang kayak  dengan  berdasarkan  kepada  beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko yang  dihadapi.  Selain  itu,  dijelaskan  pula bahwa  PPPK  dapat  menerima  tunjangan. Lebih  lanjut  dalam  pasal  102  dijelaskan bahwa  PPPK  juga  memiliki  kesempatan untuk  pengembangan  kompetensi  yang direncanakan  yang  kemudian  hasilnya dijadikan sebuah bahan untuk mengevaluasi.  Pasal  103  kemudian dijelaskan  bahwa  PPPK  berhak  atas penghargaan  seperti  tanda  kehormatan, kesempatan  untuk  mengembangkan  diri, dan  untuk  menghadiri  acara  resmi.  Tidak hanya  penghargaan,  pasal  ini  kemudian mengatur mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada  PPPK  dengan  cara  pemutusan hubungan  apabila  sanksi  yang  diterima merupakan sanksi berat.
Di  Undang-undang  Nomor  5  tahun 2014 diketahui bahwa bagi PPPK terdapat kompensasi  yang  berbeda,  yaitu  tidak mendapatkan  jaminan  pensiun.  Dengan adanya  perbedaan  kompensasi  antara PPPK  dengan  ASN  terkait  jaminan pensiun,  ini  bertentangan  dengan  tujuan sistem  jaminan  sosial  nasional  yang memastikan  bahwa  setiap  peserta  dan keluarganya  memiliki  kebutuhan  dasar hidup  yang  layak  terpenuhi.  Setelah Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2023 berlaku,  pertanyaan  mengenai  jaminan pensiun bagi PPPK telah terjawab. Dalam undang-undang tersebut, pengaturan terkait  jaminan  sosial,  termasuk  jaminan pensiun,  tidak  membedakan  antara  PNS dan PPPK.
Dalam UU ini dijelaskan lebih lanjut mengenai  keduanya  menggunakan  frasa ASN  yang  mencakup  PPPK  dan  PNS  di
dalamnya. Dijelaskan lebih lanjut bahwa keduanya  berhak  untuk  memperoleh penghargaan  dan  pengakuan  seperti penghasilan,  tunjangan,  jaminan  sosial, fasilitas,  lingkungan  kerja,  bantuan hukum,  pengembangan  diri,  dan penghargaan  yang  bentuknya  motivasi. Meskipun  demikian,  dijelaskan  lebih lanjut bahwa dalam pemberian penghargaan  dan  pengakuan  dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara saat itu.
Dari  penjelasan  di  atas  kemudian dapat dilihat bahwasanya dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, pegawai  dengan  perjanjian  kerja  atau PPPK  memiliki  posisi  yang  setara dengan dengan PNS. Hal ini ditunjukkan dengan adanya benefit atau jaminan yang diberikan  kepada  PNS  yang  juga kemudian  diberikan  kepada  PPPK. Dengan  adanya  kesetaraan  dalam pemberian benefit yang  sebelumnya tidak dijelaskan dalam UU Tahun 2014 menunjukkan  adanya  usaha  yang dilakukan  pemerintah  dalam  rangka membenahi kesejahteraan pegawai dengan  perjanjian  kerja.  Meskipun dalam  pelaksanaannya,  PPPK  berhak atas  jaminan  pensiun,  tetapi  skema pemberiannya  berbeda  dengan  PNS. PNS  mendapatkan  jaminan  pensiunnya dengan  menggunakan  Iuran  Pasti sedangkan  PPPK  menggunakan  skema program  iuran  manfaat  pasti  secara langsung.
Tidak  hanya  itu,  dalam  UU  ASN Tahun  2023  dijelaskan  mengenai pelatihan  dan  pengembagan  diri  yang dapat  dilakukan  oleh  PPPK  dan dijelaskan  pula  jenis  mana  yang  bisa didapatkan.  Terlebih  lagi  dijelaskan  di dalam UU ini bahwasanya PPPK berhak atas  penghargaan  baik  secara  finansial maupun non finansial.
Kondisi Kesejahteraan PPPK Sebelum  dan  Sesudah  Undang- Undang ASN 2023 Sebelum penerapan Undang-
Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) pada  tahun  2023,  Pegawai  Pemerintah dengan  Perjanjian  Kerja  Perorangan (PPPK)  menghadapi  berbagai  tantangan dalam  hal  kesejahteraan  dan  keamanan kerja.  Mereka  sering  kali  dipekerjakan dengan kontrak sementara, tanpa tunjangan seperti  pensiun  dan  asuransi  kesehatan seperti yang dinikmati oleh pegawai negeri sipil (PNS). Kurangnya jaminan pekerjaan membuat PPPK sulit untuk merencanakan masa depan mereka dan berinvestasi dalam pengembangan diri (Andari, 2023).
Dengan  berlakunya  UU  ASN  pada tahun 2023, perubahan signifikan diharapkan  akan  terjadi  dalam  perlakuan dan  kebijakan  mengenai  PPPK.  UU  yang baru  ini  bertujuan  untuk  mengatasi masalah  ketidakpastian  kerja,  kurangnya tunjangan,  dan  jenjang  karir  yang  tidak menentu  yang  dihadapi  oleh  para  pekerja PPPK.  Dengan  mengatur  status,  hak, kewajiban,  dan  jenjang  karir  mereka, pemerintah bermaksud untuk menyediakan lingkungan  kerja  yang  lebih  stabil  dan kondusif  bagi  para  pegawai  ini.  Hal  ini sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa pegawai  PPPK  menerima  perlakuan  yang adil  dan  pengakuan  atas  kontribusinya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Setelah  disahkan  UU  ASN  2023, terjadi perubahan besar dalam kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
1. Pertama,  hak  pensiun  menjadi  salah satu  perubahan  utama.  Sebelum  UU ASN  2023,  PPPK  tidak  memiliki jaminan  pensiun,  yang  berarti  mereka tidak  memiliki  hak  untuk  pensiun setelah  masa  kerja.  Namun  PPPK  kini memiliki  hak  pensiun  yang  setara dengan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS), menghilangkan  ketidaksetaraan  yang sebelumnya  ada.  Hal  ini  memberikan jaminan  yang  lebih  baik  bagi  masa depan keuangan PPPK setelah pensiun (BKPSDM, 2024)
2. Selain  itu,  sebelum  diberlakukannya UU  ASN  2023,  PPPK  tidak  terjamin secara penuh, dengan penghasilan yang
berbeda  dengan  PNS  dan  tidak memiliki fasilitas jaminan sosial yang sama.  UU  ASN  2023  memberikan penghargaan  dan  fasilitas  tambahan untuk  meningkatkan  motivasi  dan kesejahteraan  para  Pegawai  ASN, termasuk PPPK. Penghargaan ini bisa berupa  insentif  kinerja,  fasilitas kesehatan  tambahan,  atau  program- program  lain  yang  mendukung kesejahteraan  mereka  (BKPSDM, 2024).
3. Adapun mengenai status kepegawaian, sebelumnya PPPK juga tidak  memiliki  status  kepegawaian yang  tetap,  sehingga  tidak  memiliki kepastian  dalam  jabatan  dan  masa kerja.  Setelah  UU  ASN  2023  PPPK sekarang
memiliki status kepegawaian yang tidak tetap namun memiliki kejelasan kontrak kerja. Hal ini  memungkinkan  mereka  untuk tetap dalam posisi jabatan yang sama tanpa harus merubahnya, seperti tidak dapat  mengajukan  diri  menjadi kepala  sekolah  atau  pindah  lokasi bertugas. Meskipun demikian, hal ini juga bisa dianggap sebagai kelemahan karena kurangnya fleksibilitas  dalam  pengembangan karir (Yustika, 2024).
4. Selain itu, UU ASN 2023 menghapuskan perbedaan hak antara PNS  dan  PPPK.  Artinya,  PPPK  kini memiliki hak yang sama dengan PNS tanpa  adanya  pengaturan  yang berbeda  antara  kedua  kelompok  ini. Hal ini menciptakan kesetaraan yang lebih  besar  dalam  hal  hak  dan perlakuan di tempat kerja (BKPSDM, 2024)
Secara  keseluruhan,  UU  ASN 2023  membawa  perubahan  yang signifikan  pada  kesejahteraan  PPPK dengan  memberikan  hak  pensiun  yang setara,  penghargaan  tambahan,  serta status kepegawaian yang lebih stabil dan setara  dengan  PNS.  Meski  demikian, implementasi  dan  efek  nyata  dari perubahan ini dapat bervariasi
tergantung pada kebijakan pemerintah dan faktor-faktor lainnya.

## Implementasi  Undang-Undang  ASN 2023
Undang-Undang  ASN  Tahun  2023 ini baru disahkan pada akhir Oktober tahun 2023  lalu,  sehingga  kemudian  masih tergolong  sebagai  sebuah  kebijakan  yang baru. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya masih terdapat
penyesuaian  yang  dilakukan  instansi- instansi terkait mengenai UU ASN Tahun 2023  ini.  Beberapa  penyesuaian  yang dilakukan diantaranya adalah penyesuaian internal antara peraturan yang ada di dalam instansi  dengan  UU  ASN  sehingga meminimalisir  kesalahan  yang  akan dilaksanakan.  Salah  satu  perubahan  yang diatur  dalam  UU  ASN  ini  adalah perubahan mengenai skema pemberian gaji yang  kemudian  juga  melibatkan  kondisi keuangan, sehingga perlu adanya pertimbangan yang lebih mendalam.
Tidak  hanya  itu,  penyesuaian  juga dilakukan terhadap pegawai non asn yang kemudian  penetapannya  dibatasi  hingga Desember  tahun  2024.  Sehingga  instansi terkait  diharapkan  dapat  menyelesaikan penyesuaian  atau  penataan  pada  pegawai non  asn  sebelum  Desember  tahun  2024. Karena penetapan inilah maka implementasi  secara  menyeluruh  kepada seluruh  instansi  terkait  terhadap  Undang- Undang  ASN  Tahun  2023  ini  belum dilaksanakan  karena  masih  terdapat penyesuaian  yang  memang  diamanahkan oleh pemerintah. Selanjutnya, hal lain yang membuat pengimplementasian dari Undang-Undang  ini  belum  dilaksanakan secara  menyeluruh  adalah  karena  masih belum tersedianya peraturan turunan yang memberikan  gambaran  atau  pelaksanaan secara  lebih  mendalam  sehingga  dapat dilaksanakan  dengan  baik.  Dilansir  dari beberapa  sumber,  Kementerian  PAN-RB sedang dalam proses melakukan pembuatan  peraturan  turunan  untuk  UU ASN tahun 2023 ini. Peraturan turunan ini diperlukan karena salah satu hal yang akan
digambarkan  lebih  jelas  di  dalamnya adalah mengenai kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau
PPPK  dan  hal  lain  yang  menyangkut
PPPK.  Oleh  karena  itulah,  dalam pengimplementasiannya,
Undang- Undang  ini  masih  belum  dilaksanakan sepenuhnya  karena  masih  banyak penyesuaian dan belum adanya peraturan  turunan  yang  menjelaskan Undang-Undang ini.

## PENUTUP Kesimpulan
Dengan  disahkannya  Undang- Undang  ASN  tahun  2023,  terbuka harapan besar untuk peningkatan kondisi dan  kesejahteraan  Pegawai  Pemerintah dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK). Sebelumnya,
PPPK
menghadapi sejumlah  tantangan  yang  signifikan, seperti kurangnya jaminan pekerjaan dan tunjangan, ketidakpastian dalam jenjang karir,  serta  ketidakjelasan  dalam  status kepegawaian  mereka.  Namun,  dengan adanya  revisi  undang-undang  ini, berbagai perubahan substansial diharapkan  dapat  membawa  dampak positif bagi PPPK, memperbaiki kondisi mereka secara keseluruhan.
Salah satu perubahan utama yang diamanatkan oleh Undang-Undang ASN 2023  adalah  terkait  dengan  jaminan pensiun bagi PPPK. Sebelumnya, PPPK tidak  memiliki  atas  hak  atas  pensiun, yang  menjadi  salah  satu  perbedaan signifikan  antara  PPPK  dan  PNS. Namun,  dengan  adanya  revisi  Undang- Undang  ini,  pegawai  PPPK  kini memiliki  hak  pensiun  yang  setara dengan  PNS.  Hal  ini  membawa konsekuensi
yang
signifikan,
menghilangkan  ketidakpastian  masa depan  keuangan  PPPK  setelah  pensiun dan  memberikan  kepastian  yang  lebih baik  dalam  perencanan  masa  depan mereka.
Selain  itu,  Undang-Undang  ASN 2023  juga  menyediakan  penghargaan
dan fasilitas tambahan bagi PPPK, sejalan dengan  upaya  untuk  meningkatkan motivasi  dan  kesejahteraan  mereka.  Ini bisa  berupa  insentif  kinerja,  fasilitas kesehatan  tambahan,  atau  program- program lain yang mendukung kesejahteraan  PPPK.  Dengan  demikian,
PPPK  tidak  hanya  akan  mendapatkan perlakuan  yang  lebih  adil,  tetapi  juga pengakuan  atas  kontribusi  mereka  dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Lebih lanjut, terdapat juga
permasalahan  mengenai  pegawai  tidak tetap atau pegawai honorer tidak berhenti. Setelah menjadi PPPK, permasalahan baru pun muncul. Salah satunya adalah adanya ketimpangan  pada  kesejahteraan  antara PPPK  dengan  PNS.  Seperti,  Kesenjangan kesejahteraan  antara  PPPK  dan  PNS, Kurangnya kepastian dan jaminan kesejahteraan,  Tunjangan  yang  tidak merata,  dan  Pendapatan  tidak  mencukupi kebutuhan  hidup.  Lalu,  terdapat  juga perbedaan  besaran  tunjangan  PPPK  di antar instansi bahkan untuk golongan yang sama, seperti halnya untuk golongan VII di Kementerian  Luar  Negeri  mendapatkan tunjangan sebesar Rp3.932.820,00, sementara  Kementerian  Pariwisata  dan Ekonomi  Kreatif  dengan  golongan  yang sama mendapat tunjangan sebesar
Rp3.032.700,00  sampai  Rp3.860.400,00. Meskipun  demikian,  tunjangan  yang didapatkan oleh PPPK di Kemenlu maupun Kemenparekraf tetap tidak cukup memenuhi  Standar  Biaya  Hidup  (SBH) DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp14.880.000,00/bulan. Hal tersebut sesuai dengan survei yang dilakukan oleh Kementerian  PAN-RB,  yang  menyatakan terdapat  82%  PPPK  merasa  gaji  yang mereka  dapatkan  belum  tercukupi  dan merasa  sulit  untuk  memenuhi  kebutuhan sehari-hari.  Tidak  hanya  dalam  hal kesejahteraan  ekonomi,  hasil  survei  juga mendapatkan  91%  PPPK  yang  tidak mendapatkan jaminan sosial, dan sebanyak 78%  PPPK  merasa  tidak  mendapatkan prospek karir yang jelas.
Tetapi di sisi lain PPPK di Indonesia
mendapatkan  beberapa  pelatihan  atau training seperti,  Pelatihan  Pengadaan
Barang dan Jasa pada tahun 2021, yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB  untuk  500  PPPK  di  Provinsi Jawa Tengah, Lalu, Pelatihan Manajemen Keuangan pada tahun 2019, oleh  Kementerian  Keuangan  yang bekerja sama dengan Badan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia (BPSDM)  untuk  300  PPPK  di  Provinsi Kalimantan  Timur,  dan  Pelatihan Pelayanan Publik pada tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi  Negara  (LAN)  untuk  800
PPPK di Provinsi Jawa Barat.
Selanjutnya,  perubahan  dalam status  kepegawaian  juga  menjadi  salah satu fokus utama Undang-Undang ASN 2023.  Meskipun  status  kepegawaian mereka  masih  tidak  tetap,  UU  ini memberikan  kejelasan  dalam  kontrak kerja  yang  menjamin  stabilitas  jabatan dan  masa  kerja.  Hal  ini  berarti  PPPK tidak  perlu  khawatir  akan  mutasi  atau perubahan jabatan yang tidak diinginkan,  seperti  perpindahan  lokasi bertugas. Selain itu, UU ini
menghapuskan  perbedaan  hak  antara PNS  dan  PPPK,  yang  di  mana  akan menciptakan kesetaraan yang lebih besar dalam  hal  hak  dan  perlakuan  di  tempat kerja. Namun, Implementasi dari Undang-Undang  ASN  2023  masih dalam proses penyesuaian dan
pembentukan  peraturan  turunan  yang mendukung.  Meskipun  undang-undang ini  telah  disahkan,  masih  dibutuhkan waktu  dan  upaya  untuk  menyelaraskan kebijakan  dan  prosedur  di  tingkat instansi pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
PENGUMUMAN NOMOR: PENGUMUMAN/00087/KP/09/ 2023/24 SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  PERJANJIAN  KERJA
KEMENT . (2023, September 16). e- Recruitment  -  Kementerian  Luar Negeri RI. Retrieved May 20, 2024, from https://e- casn.kemlu.go.id/assets/lib/00087-
Pengumuman%20Pembukaan%20 PPPK%20Kemlu%20TA%202023- signed-rev.pdf
(2023,  August  13).  Alasan  dan  Tujuan
Dibentuknya  Pegawai  Pemerintah dengan Perjanjian Kerja – Blog UI
An  Nur  Lampung.  Retrieved  May
13, 2024, from https://an-
nur.ac.id/blog/alasan-dan-tujuan- dibentuknya-pegawai-pemerintah- dengan-perjanjian-kerja.html
29  Ribu  Orang  Lulus  PPPK  Kemenag 2022,  Ini  Gaji  PPPK  Berdasarkan Golongannya .  (2023,  June  9). Databoks. Retrieved May 20, 2024, from https://databoks.katadata.co.id/data publish/2023/06/09/29-ribu-orang- lulus-pppk-kemenag-2022-ini-gaji- pppk-berdasarkan-golongannya Andai,  Anugerah  Dwian.  (2023). RUU ASN 2023: Begini Skema Baru Gaji PNS dan PPPK 2023.
Apakah  PPPK  Bisa  Naik  Golongan?  Ini Jawabannya .  (2024,  January  9). kumparan. Retrieved May 20, 2024, from  https://kumparan.com/berita- bisnis/apakah-pppk-bisa-naik- golongan-ini-jawabannya- 21vyg4WwbMs/full
Aipassa,  J.  (2022,  May  21).  Berapa  Gaji PPPK untuk S1 dan Tunjangannya? iNews.  Retrieved  May  20,  2024, from https://www.inews.id/finance/bisni s/berapa-gaji-pppk-untuk-s1-dan- tunjangannya Artisa, R. A. (2017). Pegawai Pemerintah dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK): Review  terhadap  UU  No.  5  Tahun 2014  Tentang  Aparatur  Sipil Negara. Jurnal  Pembangunan  dan kebijakan publik , 6 (1), 33-42. BAB,  I.  Ketentuan  Pasal  2  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD  NRI  1945)  menegaskan bahwa  Kedaulatan  berada  di tangan  rakyat  dan  dilaksanakan sepenuhnya  menurut  Undang- Undang Dasar. Penegasan kedaulatan  berada  di  tangan rakyat menunjukkan bahwa paham  negara  kita  adalah demokrasi dimana the government of the. Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber  Daya  Manusia.  (2024).
Menuju  Kesetaraan:  UU  Nomor 20 Tahun 2023 dan Hak Pensiun bagi Semua Pegawai ASN.
Biaya  Hidup  di  Jakarta  Mahal  Rp  15 Juta/Bulan, Buat Apa Aja? (2023, December 15). CNBC Indonesia. Retrieved  May  20,  2024,  from https://www.cnbcindonesia.com/ news/20231215130850-16- 497646/biaya-hidup-di-jakarta- mahal-rp-15-juta-bulan-buat- apa-aja Dadang,  S.  (2015).  Penjabaran  UU
5/2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara. Di Instansi Ini Tukin PPPK Menggiurkan, Bandingan dengan Gapok, Bukan Kemenkeu . (2023, October 5). JPNN.com. Retrieved May 20, 2024, from https://m.jpnn.com/news/di- instansi-ini-tukin-pppk-
menggiurkan-bandingan-dengan- gapok-bukan-kemenkeu?page=3 Faedlulloh,  D.  (2015).  Kerja  Dalam
Kesetaraan: Studi Pegawai Pemerintah  dengan  Perjanjian Kerja  (PPPK)  dalam  Proyeksi Konfigurasi Aparatur Sipil Negara  (ASN)  di  Indonesia. Jurnal Civil Service , 9 (2), 1-12.
Fahrani,  N.  S.  (2020).  Analisis
Keberadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Manajemen Asn. Jurnal Kebijakan dan
Manajemen PNS , 14 (2 November), 65-74. Gede Bhayu Dananjaya. (n.d.). PENGARUH KESEJATERAAN PEGAWAI  DAN  LINGKUNGAN KERJA  TERHADAP  PELAYANAN DATA  KEPENDUDUKAN  DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BANDUNG  PROVINSI  JAWA BARAT .
Handini,  W.  P.  (2020).  Problematika Perlindungan  Hukum  Pegawai Pemerintah  Dengan  Perjanjian Kerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja  Oleh  Pemerintah. Jurnal Legislasi  Indonesia , 17 (4),  501- 518.
Indonesia,  P.  R.  (2014).  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014  Tentang  Aparatur  Sipil Negara.
Indonesia,  P.  R.  (2018).  Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang  Manajemen  Pegawai Pemerintah  Dengan  Perjanjian Kerja. Peratur. Pemerintah Republik Indonesia., no.
Manajemen  Pegawai  Pemerintah dengan Perjanjian Kerja , 1-64. Kemenparekraf.  (2023,  September  21).
Pengumuman  Pengadaan  Pegawai Pemerintah  dengan  Perjanjian Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan  Ekonomi  Kreatif  Tahun
Anggaran 2023 . Kementerian Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif. Retrieved  May  20,  2024,  from https://kemenparekraf.go.id/pengu muman/pengumuman-pengadaan- pegawai-pemerintah-dengan- perjanjian-kerja-kementerian- pariwisata-dan-ekonomi- kreatifbadan-pariwisata-dan- ekonomi-kreatif-tahun-anggaran- 2023 Kementerian  Keuangan.  (n.d.). Beberapa Hal  Baru  Yang  Perlu  Diketahui Dalam UU Nomor 20 Tahun 2023
2024. COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting 7(5):2860-2875
tentang  Aparatur  Sipil  Negara . Direktorat  Jenderal  Kekayaan Negara. Retrieved May 10, 2024, from https://www.djkn.kemenkeu.go.i d/kanwil-kalbar/baca- artikel/16564/Beberapa-Hal- Baru-Yang-Perlu-Diketahui- Dalam-UU-Nomor-20-Tahun- 2023-tentang-Aparatur-Sipil- Negara.html Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi (PANRB).  (2020).  Kementerian PANRB  Akan  Merekrut  PPPK Dengan  Perjanjian  Kerja  Waktu
Tertentu. Kewajiban  Perusahaan  Menyediakan dan Melaporkan Fasilitas Kesejahteraan  Pekerja .  (2021, March 24). Hukumonline. Retrieved  May  13,  2024,  from https://www.hukumonline.com/k linik/a/kewajiban-perusahaan- menyediakan-dan-melaporkan- fasilitas-kesejahteraan-pekerja- lt605ac33b55785/
Lembaga  Administrasi  Negara.  (2022). Pelatihan  Pelayanan  Publik  bagi
Pegawai  PPPK  di  Provinsi  Jawa Barat. Diakses dari https://lan.go.id Level  PNS  Sama  Tapi  Gaji  di  SSCASN
2023 Beda, Ini Alasannya! (2023, September 20). CNBC Indonesia. Retrieved  May  20,  2024,  from https://www.cnbcindonesia.com/ news/20230920162509-4- 474130/level-pns-sama-tapi-gaji- di-sscasn-2023-beda-ini- alasannya  s/20230920162509-4- 474130/level-pns-sama-tapi-gaji- di-sscasn-2023-beda-ini- alasannya (n.d.).  Retrieved  May  13,  2024,  from https://kemnaker.go.id/news/deta il/pkb-beri-kepastian-hukum- dan-tingkatan-kesejahteraan-
pekerja
Mastina  Maksin,  M.,  &  Fiqri  Akbaruddin Hadi,  F.  (2022).  Implementasi Pelaksanaan Program PPPK Menurut UU No 5 Tahun 2014. Mewujudkan  Good  Governance  melalui Reformasi Birokrasi di bidang SDM Aparatur untuk Peningkatan Kesejahteraan  Pegawai .  (n.d.). Journal  Unair.  Retrieved  May  13, 2024, from https://journal.unair.ac.id/downloa d-fullpapers- admpf947b2269efull.pdf Ondang  Surjana,  N.  P.  M.  (2016). KEDUDUKAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN  KERJA  (PPPK) DALAM  SISTEM  KEPEGAWAIAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG  APARATUR  SIPIL NEGARA (ASN) (Doctoral dissertation, FAKULTAS

## HUKUM).
Penyebab  Tingginya  Biaya  Hidup  di
Jakarta  yang  Capai  Rp15  Juta Bulan .  (2023,  December  15).
Okezone Economy. Retrieved May 20, 2024, from https://economy.okezone.com/read/ 2023/12/15/622/2939464/penyebab
-tingginya-biaya-hidup-di-jakarta- yang-capai-rp15-juta-bulan Peraturan  Pemerintah  Nomor  49  Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan  Perjanjian
Kerja. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang  Gaji  dan  Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Peraturan Tentang Kesejahteraan Pegawai  yang  Harus  Diketahui . (n.d.).  Gramedia.  Retrieved  May 13, 2024, from https://www.gramedia.com/literasi/ peraturan-tentang-kesejahteraan- pegawai/
Pynes,  J.  (2009). Human  Resources
Management  for  Public  and
Nonprofit Organizations: A Strategic Approach . Wiley.
Qomarani,  L.  N.  (2020).  Anomali Kehadiran  Pegawai  Pemerintah Dengan  Perjanjian  Kerja  (Pppk) Dalam  Cakrawala  Kepegawaian Di  Indonesia. Cepalo , 4 (2),  95-
110.
Reddick,  C.  G.,  &  Coggburn,  J.  D.
(2008). Handbook  of  Employee Benefits  and  Administration (C. G.  Reddick  &  J.  D.  Coggburn,
Eds.). Taylor & Francis Group
Survei  BPS:  Biaya  Hidup  di  Jakarta Rp14,8  Juta,  Tertinggi  di  RI . (2023,  December  13).  CNN
Indonesia.  Retrieved  May  20, 2024,
from https://www.cnnindonesia.com/e konomi/20231212183921-532- 1036348/survei-bps-biaya- hidup-di-jakarta-rp148-juta- tertinggi-di-ri Sutanto,  B.,  &  Ramadhani,  S.  (2022).
Peningkatan  Kualitas  Pelayanan Publik Melalui Pelatihan Pegawai PPPK. Jurnal Administrasi  Publik,  14(2),  123- 135.
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, UU  20  Tahun  2023  LN  No.141 Tahun  2023,  TLN  No.  6897, Pasal 21. (n.d.).
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara,
UU  5  Tahun  2014  LN  No.  6 Tahun  2013,  TLN  No.  5494, Pasal 22. UUASN. (n.d.).