## PENYELESAIAN SENGKETA DALAM  PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI

## MEITA DJOHAN OE
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu Bandar lampung

## Abstract
Defrayal agreement represent one of the way of to get required goods where buyer unable to pay  for  goods  price  cashly.  Agreement  like  this  non  meaning  do  not  contain  risk.  Risk  will emerge if consumer do wanprestasi. Problem of research is how solving of dispute between the parties as effect of existence of wanprestasi. Strive the Solving of in the event of dispute because effect of wanprestasi use systems " handling procedure to consumer have problem" which is divided become eight solution time step. In the event of problems related to yuridis punish hence company  peculiarly  need  legal  attendance  which  showed  by  management.  But  in  principle each;every  resulted  from  by  problems  is  consumer  finished  familiarityly  and  if  cannot  be delivered  to  body  authority  or  justice.  As  suggestion  institute  defrayal  of  consumer  shall  be more be selective so that do not experience of loss of consumer effect doing wanprestasi.
Keyword : Dispute, Consumer, Wanprestasi

## I. PENDAHULUAN
Lembaga keuangan yang disebut bank tidak  cukup  ampuh  untuk  menanggulangi berbagai  keperluan  dana  dalam  masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit  dan  keterbatasan  sumber  dana  yang dimiliki  oleh  bank.  Hal  ini  semakin  nyata terlihat  dari  banyaknya  bank-bank  yang dilikuidasi.  Kondisi  demikan  ini  berdampak pada  lesunya  perekonomian  negara  yang berbuntut pada semakin sulitnya mendapatkan dana  segar  yang  sangat  dominan  dan dibutuhkan oleh dunia perekonomian.
Menyikapi  berbagai  kelemahan  yang terdapat  pada  lembaga  keuangan  bank  dalam rangka  menyalurkan  kebutuhan  dana  yang diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga keuangan  bukan  bank  yang  merupakan lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat daripada bank yang dalam hal-hal tertentu  tingkat  risikonya  bahkan  lebih  tinggi. Lembaga  inilah  yang  kemudian  dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan  model-model  formulasi  baru
dalam  hal  penyaluran  dana  terhadap  pihak- pihak  yang  membutuhkannya  seperti,  leasing (sewa  guna  usaha),  factoring  (anjak  piutang), modal  ventura,  perdagangan  surat  berharga, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen yang  diatur  berdasarkan  Keppres  Nomor  61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
Pengertian Lembaga Pembiayaan keuangan  bukan  bank  dapat  dilihat  dalam Pasal  1  angka  (4)  Keppres  Nomor  61  Tahun 1988  Tentang  Lembaga  Pembiayaan,  yaitu: Lembaga  keuangan  bukan  bank  adalah  badan usaha  yang  melakukan  kegiatan  dibidang keuangan  yang  secara  langsung  atau  tidak langsung  menghimpun  dana  dengan  jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya  kedalam  masyarakat  guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.
Salah  satu  sistim  pembiayaan  alternatif yang  cukup  berperan  aktif  dalam  menunjang dunia  usaha  akhir-akhir  ini  yaitu  pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah consumer service. Berdasarkan Pasal 1 Angka (6) Keppres Nomor  61  Tahun  1988  tentang  Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Konsumen adalah Badan usaha yang melakukan
pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran berkala.
Dengan  demikian,  istilah  Lembaga Pembiayaan  lebih  sempit  pengertiannya dibandingkan dengan istilah Lembaga Keuangan,  Lembaga  Pembiayaan  adalah bagian dari Lembaga Keuangan.
Dewasa ini, jenis pembiayaan konsumen  meskipun  masih  terbilang  muda usianya  tetapi  sudah  cukup  populer  dalam dunia bisnis di Indonesia, mengingat sifat dari transaksi  pembiayaan  konsumen  tersebut mampu  menampung  masalah-masalah  yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa di bank-bank.
Di  samping  itu  besarnya  biaya  yang diberikan perkonsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara  pembiayaan  konsumen  adalah  barang- barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya.
Adanya petumbuhan dan perkembangan perusahaan yang menghasilkan berbagai  macam  produk  kebutuhan  hidup sehari–hari,  hal  ini  mendorong  masyarakat untuk  memiliki  dan  menikmati  produk  yang dibutuhkannya. Produk yang sering  dijadikan dalam menggunakan jasa perusahaan pembiayaan konsumen biasanya adalah barang-barang    konsumtif  seperti    barang elektronik,  furniture  dan  kendaraan  bermotor, disisi lain masyarakat belum mampu membelinya  secara  tunai.  Sejak  adanya  paket kebijaksanaan  20  Desember  1988  (Pakdes 20/88)    mulai  diperkenalkan  pranata  hukum, diantaranya  pembiayaan  konsumen.  Dimana lembaga ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan produk yang diharapkan/dibutuhkan.
Di  samping    alasan    tersebut    ada beberapa  alasan   yang  dapat    dilihat sebagai berikut :
a.  Keterbatasan  sumber  dana  formal  dengan sistim  pembiayaan  yang  fleksibel  dan Tidak  memerlukan  penyerahan  barang jaminan
b. Koperasi pembiayaan sulit berkembang, hal ini dipengaruhi  oleh  manajemen  koperasi  di tangani  oleh orang–orang yang  tidak profesional  atau  masih  bermental  individualis
(tidak berorientasi kepada kepentingan bersama) dimana pembiayaan dan pengawasan    lebih    menekankan      pada keberadaannya    bukan  pada  pemanfaatan modal  usaha  dimana  apabila  telah  mampu menghimpun  dana  yang  besar,  maka cenderung untuk korupsi dengan pemanfaatan modal untuk kepentingan diri sendiri.
c.  Bank tidak melayani pembiayaan konsumen,  karena  Bank  tidak  melayani kredit  yang  bersifat  konsumtif  dan  Bank menerapkan prinsif jaminan dalam pemberian kredit.
Dengan  adanya  lembaga  Pembiayaan Konsumen dapat membantu masyarakat berpenghasilan  rendah  untuk  memiliki  prodak barang  yang  mereka  butuhkan  dan    seringkali barang  tersebut  mereka  jadikan  sebagai  alat untuk  mencari  uang  guna  mendapatkan tambahan  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup sehari-hari.
Perjanjian pembiayaan konsumen sebagai  terobosan  terhadap  jual  beli  secara angsuran.  Perjanjian  pembiayaan  merupakan salah  satu  cara  untuk  menjawab  persoalan masyarakat  dalam  mendapatkan  barang  yang dibutuhkan  dan  memberikan  jalan  keluar apabila  pihak  supplier  menghadapi  banyak permintaan  atau  hasrat  masyarakat  untuk membeli  barang  tetapi  calon  pembeli  tersebut tidak  mampu  untuk  membayar  harga  barang tersebut secara tunai.
Dalam  memenuhi  permohonan  suatu barang,  pihak  supplier  melibatkan  pihak  ke  3 (tiga)  yaitu  perusahaan  pembiayaan  sebagai penyadang  dana.  Dalam  praktek  perjanjian yang  melibatkan  tiga  pihak  ini  yaitu konsumen, supplier dan perusahaan pembiayaan  konsumen,  karena  pihak  supplier pada  dasarnya  lebih  megutamakan  penjualan secara tunai untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaannya,  sehingga  untuk  memenuhi permohonan  kredit  dari  pembeli,  pihak supplier    melibatkan  perusahaan  pembiayaan yang  menyediakan  dana  untuk  membeli barang dari supplier secara tunai.
Supplier  sebagai  pemilik  barang  atau produsen  wajib  memberikan  informasi  atas barang  yang  dibeli  oleh  konsumen  atas kualitas dan keadaan barang yang akan dipakai
sehingga  konsumen  memperoleh  informasi yang jelas dari karakter dan sifat barang  yang akan  digunakan  oleh  konsumen,  sehingga konsumen  dapat  menggunakan  barang  sesuai dengan  kebutuhan  dan  petunjuk  penggunaan, mutu dan kualitas barang sangat mempengaruhi  kelangsungan  dalam  berusaha penjualan  barang.  Maka  perlu  adanya  suatu jaminan  atas  barang  yang  dipakai  oleh konsumen,  dan  perlunya  suatu  kepastian penggantian bila terjadi kesalahan produksi.
Untuk  mendapatkan  fasilitas    kredit  dari lembaga pembiayaan konsumen tidak memerlukan  prosedur  yang  rumit  melainkan konsumen yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan aplikasi kredit terhadap perusahaan, sehingga perusahaan akan membayar secara  tunai  atas  harga  barang  kebutuhan  yang dibeli konsumen  dari pemasok (supplier) dengan ketentuan  pembayaran  kembali  harga  barang  itu kepada  perusahaan  pembiayaan  konsumen dilakukan  secara  angsuran  atau  berkala.  Akan tetapi kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen  seperti  ini  bukan  berarti  tidak mengandung resiko. Resiko akan muncul apabila konsumen tidak melakukan pembayaran angsuran  secara  berkala  sebagai  kewajibannya sebagaimana  yang  telah  disepakati  dalam perjanjian.  Disamping  itu  ada  juga  konsumen yang menghilangkan atau menjual barang sebagai objek  perjanjian    tersebut  sehingga    keberadaan barang    tidak  diketahui  oleh  pihak  perusahaan pembiayaan  konsumen
Perkembangan  prilaku  masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berdampak  pada  perkembangan  hukum  .  Hal ini  sesuai  dengan  teori  Von  Savigny  yang menyatakan  bahwa  perkembangan  hukum terjadi  karena  perubahan  prilaku  masyarakat, lebih  tepat  adalah  bahwa  jiwa  rakyatlah (volksgeit) yang hidup dan bergerak dalam diri semua individu yang menciptakan hukum (Lili Rasjidi,  2006:  89). Selanjutnya  beliau mengatakan  bahwa  hukum  tidak  muncul secara  kebetulan,  tetapi  lahir  dari  kesadaran batiniah rakyat (Bernard L Tanya, 2010: 105).
Teori  tersebut  membawa  dampak lahirnya  Undang-Undang  No  8  Tahun  1999 tentang  perlindungan  konsumen.  Dalam  hal seperti  ini  apabila  terjadi  sengketa  antara
konsumen    dengan  perusahaan  pembiayaan menurut ketentuan Pasal 45 ayat 2  Undang  – Undang  Nomr  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  disebutkan  bahwa penyelesaian  perselisihan    konsumen  dapat ditempuh  melalui  pengadilan  atau  diluar pengadilan  berdasarkan  pilihan  sukarela  para pihak  yang  bersengketa.  Yang  sering  terjadi dalam  masyarakat  adalah  perusahaan  lebih suka  penyelesaiannya  diluar  pengadilan  atau non  litigasi.  Dengan  tujuan  agar  citra perusahaan  tetap  dipandang  baik  oleh masyarakat, karena prosedur-prosedur penyelesaian diluar pengadilan bisa memberikan  jaminan  kerahasiaan  yang  sama besarnya bagi setiap pihak yang terlibat seperti yang  sering  kali  ditentukan  dalam  konferensi penyelesaian masalah (Rachmadi Usman,2002: 13). Selanjutnya Rachmadi
Usman, menyatakan bahwa sebagai usaha yang penuh resiko, sebelum memberikan kredit seyogianya harus melakukan analisis kredit yang seksama, teliti, dan cermat dengan didasarkan pada yang actual  dan  akurat,  sehingga  tidak  akan  keliru dalam  pengambilan  keputusan  (Rachmadi Usman, 2001: 255).
Oleh  karena  itu,  setiap  pemberian kredit  tentunya  telah  memenuhi  ketentuan- ketentuan  yang  ada  dan  sesuai  dengan  asas perkreditan  yang  sehat.  Untuk  menentukan apakah suatu kredit dikatakan bermasalah atau macet didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Kolektabilitas  adalah  keadaan  pembayaran pokok  atau  angsuran  dan  bunga  kredit  oleh konsumen.
Pembiayaan  konsumen  timbul  karena adanya  kesepakatan  antara  dua  pihak  yaitu kreditur (perusahaan pembiayaan) dan debitur (konsumen). Dalam perjanjian ini menggunakan  asas  kebebasan  berkontrak. Perjanjian  pembiayaan  konsumen  (Consumer Finance)  tidak  diatur  dalam  KUHPerdata, sehingga merupakan perjanjian tidak bernama.
Abdulkadir  Muhammad,  mengacu  isi Pasal  1338  KUHPerdata  disebutkan  bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya,  tidak  dapat  ditarik  kembali  tanpa persetujuan  kedua  belah  pihak  atau  karena
alasan-alasan  yang  cukup  menurut  Undang- Undang  dan  harus  dilaksanakan  dengan  itikad baik (Abdul Kadir Muhammad, 2000: 233).
Sebenarnya  yang  dimaksud  dalam pasal  ini  adalah,  suatu  perjanjian  yang  dibuat secara  sah  artinya  tidak  bertentangan  dengan undang-undang  mengikat  kedua  belah  pihak. Perjanjian  itu  pada  umumnya  tidak  dapat ditarik  kembali  kecuali  dengan  persetujuan tertentu  dari  kedua  belah  pihak  atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.
Ada  keleluasaan  dari  pihak  yang berkepentingan  untuk  memberlakukan  hukum perjanjian  yang  termuat  dalam  buku  III KUHPerdata  tersebut,  yang  juga  sebagai hukum  pelengkap  ditambah  pula  dengan  asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat  di  dalam  KUHPerdata  maupun KUHD,  dengan  demikian  oleh  Undang- undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian  yang  harus  dapat  berlaku  bagi  para pihak  yang  membuatnya.  Apabila  dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan,  maka  hal-hal  dimaksud  tunduk pada ketentuan Undang-undang.
Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa perjanjian pembiayaan konsumen  (Consumer  Finance)  tunduk  pada ketentuan-ketentuan  umum  untuk  hukum perjanjian  yang  terdapat  dalam  buku  III KUHPerdata sehingga apabila terjadi perselisihan  antara  para  pihak  ketentuan- ketentuan  tersebutlah  yang  dapat  ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian.
Dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas  dari  berbagai  hambatan  dan  masalah yang  menyertainya,  sehingga  perusahaan pembiayaan  konsumen  harus  menyiapkan berbagai  upaya  penyelesaian  guna  mengatasi masalah yang timbul.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka  yang  menjadi  permasalahan  adalah Bagaimana  penyelesaian  sengketa  antara  para pihak  sebagai  akibat  adanya  wanprestasi dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen  PT. Adira Dinamika Multi Finance. Tbk ?

## II. PEMBAHASAN

## Wanprestasi Dalam Perjanjian
Istilah  wanprestasi  berasal  dari  bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi  adalah  apabila  si  berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya.  Ia  alpa  atau  lalai  atau  ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian.
Tidak  dipenuhinya  kewajiban  oleh debitur  disebabkan  oleh  dua  kemungkinan alasan, yaitu:
1.  Karena  kesalahan  debitur,  baik  dengan sengaja  tidak  dipenuhi  kewajiban  maupun karena kelalaian.
2.  Karena  keadaaan  memaksa  (overmacht), force  majeure,  jadi  diluar  kemampuan debitur.  Debitur  tidak  bersalah ( Abdul Kadir Muhammad, 2000: 233).
Menurut  pasal  1365  KUH  Perdata, wanprestasi  adalah  tiap  perbuatan  melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
Untuk  menentukan  apakah  seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan  dalam  keadaan  bagaimana  debitur dikatakan  sengaja  atau  lalai  tdak  tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan yaitu:
1.  debitur  tidak  memenuhi  prestasi  sama sekali,
2.  debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru,
3.  Debitur  memenuhi  prestasi,  tetapi  tidak tepat waktunyaatau terlambat ( Abdul Kadir Muhammad, 2000: 233).
Dalam perjanjian pembiayaan konsumen  apabila  pihak  konsumen  (debitur) melakukan  salah  satu  dari  bentuk-bentuk wanprestasi, maka untuk pelaksanaan hukumnya Undang-undang menghendaki kreditur (perusahaan  pembiayaan)  untuk  memberikan pernyataan lalai kepada pihak debitur.
Dengan  demikian,  wanprestasi  oleh pihak  konsumen  (debitur)  yang  berhutang  itu pokoknya harus secara formal dinyatakan telah lalai lebih dahulu, yaitu dengan memperingatkan  yang  berhutang  atau  debitur bahwa  kreditur  atau  pihak  menghendaki
pembayaran  seketika  atau  jangka  waktu pendek  yang  telah  ditentukan.  Singkatnya, hutang  itu  harus  ditagih  dan  yang  lalai  harus ditegur dengan peringatan atau sommatie.
Cara  pemberian  teguran  terhadap debitur  yang  lalai  tersebut  telah  diatur  dalam dalam  pasal  1238  KUH  Perdata  yang menentukan  bahwa  teguran  itu  harus  dengan surat perintah. atau dengan akta sejenis. Yang dimaksud  dengan  surat  perintah  dalam  pasal tersebut adalah peringatan resmi dari juru sita pengadilan, sedangkan yang dimaksud dengan akta  sejenis  adalah  suatu  tulisan  biasa  (bukan resmi), surat maupun telegram yang tujuannya sama  yakni  untuk  memberi  peringatan peringatan  kepada  debitur  untuk  memenuhi prestasi  dalam  waktu  seketika  atau  dalam tempo  tertentu,  sedangkan  menurut  Ramelan Subekti  akta  sejenis  lazim  ditafsirkan  sebagai suatu  peringatan  atau  teguran  yang  boleh dilakukan  secara  lisan,  asal  cukup  tegas  yang menyatakan  desakan  kreditur  kepada  debitur agar  memenuhi  prestasinya  seketika  atau dalam  waktu  tertentu. I.  Pengertian  Umum Penyelesaian Sengketa

## Pengertian Umum Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian sengketa merupakan upaya  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  guna memperkecil  sengketa  atau  menyelesaikan sengketa secara baik untuk menuju perdamaian. Penyelesaian  sengketa  dapat  diselesaikan dengan  dua  alternatif  yaitu  dengan  pengadilan umum  atau  dengan  menggunakan  Alternatif Dispute  Resolution  (ADR)  atau  penyelesaian sengketa diluar pengadilan.
Para pihak diberikan kebebasan dalam pilihan untuk menentukan melalui litigasi atau non  litigasi  (Alternati  Penyelesaian  Sengketa) diluar  pengadilan,  yang  mana  dalam  pilihan dan  penetapan  arbiter  ditentukan  sendiri  oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.
a. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
Derdasarkan Pasal 48 Undang- Undang  Nomor.  8  tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  menyatakan  bahwa, penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan tentang  pengadilan  umum  yang  berlaku
dengan  memperhatikan  ketentuan  dalam Pasal 45. Pasal 45 menjelaskan bahwa : 1.  Setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa antara  konsumen  dan  pelaku  usaha/melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.
2.  Penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat ditempuh  melalui  pengadilan  atau  diluar pengadilan  berdasarkan  pilihan  suka  rela pihak yang bersengketa.
3.  Penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan sebagai  mana  dimaksud  ayat  (2)  tidak menghilangkan  tanggung  jawab  pidana sebagai mana diatur dalam Undang-Undang.
Hukum  pidana  adalah  bagian  dari pada  keseluruhan  hukum  yang  berlaku disuatu Negara, yang mengadaka dasar-dasar dan aturan-aturan:
a.  Menentukan  perbuatan-perbuatan  mana yang  tidak  boleh  dilakukan,  yang  dilarang, dengan  didasari  ancaman  atau  sanksi  yang berupa  pidana  tertentu  bagi  barang  siapa melanggar larangan tersebut.
b.  Menyelesaikan sengketa melalui pengadilan berarti harus berhadapan dengan penegak  hukum  melalui  tim  majelis  hakim ditingkat  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

## b. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan
Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor.  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  menyatakan  bahwa,  penyelesaian sengketa  konsumen  diluar  pengadilan  untuk mencapai  kesepakatan  melalui  bentuk-bentuk besarnya  ganti  rugi  dan/atau  mengenai tindakan  tertentu  untuk  menjamin  tidak  akan terjadi  kembali/tidak  akan  terulang  kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.
Penyelesaian sengketa diluar pengadilan  atau  biasa  disebut    sebagai Alternatif  Penyelesaian  Sengketa/Alternative Dispute  Resolution  (ADR)  dapat  dibuat sebelum  terjadinya  sengketa  atau  disebut sebagai  Pactum  de  Compromitendo  yang dicantumkan dalam kontrak dan disebut sebagai klausula  arbitrase.  Apabila  dibuat  sebelum terjadi  sengketa,  maka  kesepakatan  itu  dibuat
secara  khusus  dalam  bentuk  akta  tersendiri yang disebut sebagai akta kompromi.
Para  pihak  memberikan  kebebasan untuk memilih sesuai dengan kesepakatan yang telah  ditentukan.  Menurut  Pasal  1  angka  (1) Undang-Undang  Nomor.  30  tahuun  1999 tentang  Arbitrase  Dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa,  yang  dimaksud  dengan  arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar  pengadilanj  umum  yang  didasarkan  pada perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Sengketa  atau  beda  pendapat  yang dapat  diselesaikan  oleh  para  pihak  melalui Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS) hanyalah sengketa atau beda pendapat dibidang perdata saja (Rachmadi Usman, 2001: 7). Penyelesaian dalam  bentuk  perdamaian  ini  hanya  akan mencapai tujuan dan sasarannya bila didasarkan  pada  itikad  baik  diantara  pihak yang  bersengketa  atau  berbeda  pendapat dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan negeri.
Putusan
kesepakatan Pilihan Penyelesaian  Sengketa  (PPS)  tersebut  dibuat secara tertulis  dan  bersifat  final  dan  mengikat para  pihak  serta  untuk  dilaksanakan  dengan itikad  baik  oleh  para  pihak.  Arbitrase mempunyai ciri-ciri khusus yaitu :
1.  Adanya kontraversi diantara para pihak
2.  Kontraversi  tersebut  diajukan  kepada arbiter
3.  Arbiter  diajukan  oleh  para  pihak  atau ditunjuk
4.  Arbiter melakukan pemeriksaan perkara 5.  Dasar  pengajuan  sengketa  ke  arbiter adalah perjanjian
Berdasarkan  Pasal  1  angka  (7) Undang-Undang  Nomor.  30  tahuun  1999 tentang  Arbitrase  Undang-Undang  Nomor. 30  tahuun  1999  tentang  Arbitrase  yang dimaksud dengan arbiter adalah seorang/lebih  yang  dipilih  oleh  para  pihak yang  bersengketa  atau  yang  ditunjuk  oleh Pengadilan  Negeri  atau  oleh  Lembaga Arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai  sengketa  tertentu  yang  diserahkan penyelesaiannya melali arbitrase.

## Penyelesaian  Sengketa  Akibat  Adanya Wanprestasi
Perlu  di  pahami  bahwa  dalam  suatu transaksi  dan  atau  perjanjian  dalam  bentuk apapun kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), namun pada kenyatannya  tidak  menutup  kemungkinan dapat  tejadi  bahwa  salah  satu  pihak  tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.
Suatu  perjanjian  apabila  debitur  tidak melaksanakan  apa  yang  telah  diperjanjikan, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.  Dapat  pula  dikatakan  bahwa  lalai atau  alpa  atau  ingkar  janji  atau  melanggar perjanjian  dengan  melakukan  sesuatu  yang dilarang  atau  tidak  boleh  dilakukan.  Demikian pula  dalam  pelaksanaan  perjanjian  pembiayaan konsumen  kendaraan  bermotor  pada  PT.  Adira Dinamika Multi Finance. Tbk Bandar Lampung tidak  menutup  kemungkinan  akan    timbul hambatan dan atau masalah yang menyertai.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Riantono selaku Manager Operation PT. Adira Dinamika Multi Finance. Tbk Bandar Lampung,  masalah  yang  timbul  dalam pelaksanaan  perjanjian  pembiayaan  kendaraan bermotor  antara  konsumen  dengan  PT.  Adira Dinamika Multi Finance. Tbk Bandar Lampung adalah  keterlambatan  dan  atau  penunggakan pembayaran  angsuran  oleh  konsumen  atau costumer.  Masalah  keterlambatan  dan  atau penunggakan pembayaran angsuran ini menjadi resiko  yang  harus  dipikul  oleh  PT.  Adira Dinamika Multi Finance. Tbk Bandar Lampung selaku  perusahaan  yang  memberikan  kredit kepada konsumen.
Hal  tersebut  juga  diungkapkan  oleh Bapak  Thamrin  salah  seorang  konsumen, beliau  terlambat  membayar  angsuran  selama 15  hari,  kemudian  pihak  PT.  Adira  Dinamika Multi  Finance.  Tbk  memberikan  surat peringatan yang langsung diantarkan kerumahnya  oleh  salah  satu  karyawan  PT. Adira  Dinamika  Multi  Finance.  Tbk  Bandar Lampung.  Namun  sebelum  datangnya  surat peringatan  tersebut  Bapak  Thamrin  telah beberapa  kali  didatangi  oleh  PT.  Adira Dinamika  Multi  Finance.  Tbk  Bandar
Lampung  dan  memberitahukan  bahwa  Bapak Thamrin telah terlambat membayar angsuran.
Demikian  juga  dengan  yang  dialami oleh  Syaiful  nisar  beliau  mengungkapkan bahwa terlambat membayar angsuran selama 2 bulan, sehingga dia mendapatkan beberapa kali surat peringatan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance.  Tbk  Bandar  Lampung  setelah  surat peringatan tersebut  sampai akhirnya  kendaraan miliknya ditarik oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance. Tbk Bandar Lampung. Setelah ditarik beliau  diberi  waktu  oleh  PT.  Adira  Dinamika Multi Finance. Tbk Bandar Lampung selama 7 hari untuk membereskan keterlambatan tersebut atau  kendaraan  tetap  berada  di  tangan konsumen tetapi konsumen diberi finalty untuk membayar  uang  denda  sebesar  satu  uang angsuran  ditambah  dengan  biaya  administrasi pemberitahuan keterlambatan pembayaran uang angsuran  yang  dapat  berupa  uang  jalan  bagi karyawan  perusahaan  yang  bertugas  untuk menyampaikan  surat  teguran  dimaksud.  Uang finalty  ini  dalam  kenyataannya  dapat/harus dibayarkan  pada  saat    kontrak  berakhir  dan konsumen  telah  membayar  angsuran  yang terakhir  dimana  konsumen  akan  menerima haknya  berupa  penerimaan  Buku  Pemilik Kendaraan  Bermotor  yang  selama  ini  masih berada  di  tangan  perusahaan  dalam  hal  ini adalah  perusahan  PT.  Adira  Dinamika  Multi Finance. Tbk Bandar Lampung.
Menurut  Bapak  Riantono,  Faktor penyebab  keterlambatan  atau  penunggakan pembayaran angsuran (cicilan) atau customer dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: a. Administrasi.
Berupa  transfer  belum  masuk,  giro  inkaso, tidak tahu atau lupa tanggal jatuh tempo.
b. Cash flow.
Berupa  tanggal  jatuh  tempo  pembayaran berbenturan  waktunya  dengan  tanggal penerimaan  incame  atau  gajian,  tagihan macet  temporer,  terkena  musibah  atau bencana.
c. Karakter.
Berupa  customer/konsumen  raib  atau melarikan diri, customer/konsumen memindah  tangankan  kendaraan  atau merentalkan kendaraan, customer/
konsumen  memindahtangankan  kendaraan sebagai objek perjanjian kepada orang lain.
Disamping  tiga  kelompok  tersebut keterlambatan  juga  bisa  disebabkan  karena konsumen  meninggal  dunia.  Menurut  Bapak Riantono  apabila  si  konsumen  meninggal, maka  ahli  waris  yang  meneruskan  angsuran namun  apabila  ahli  waris  tidak  sanggup meneruskan  maka  kendaraan  tersebut  ditarik kemudian  dilelang,  hasil  dari  pelelangan tersebut  akan  digunakan  untuk  menutupi kekurangan  angsuran  tersebut,  apabila  ada sisa  maka  akan  dikembalikan  kepada  ahli waris.  Dalam  hal  pelaksanaan    pelelangan harus  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang- undangan  dan  diupayakan  nilai  lelang  harus dapat menutupi kekurangan angsuran sehingga dalam hal seperti ini ahli waris tidak lagi  terbebani  oleh  kekurangan  dari  uang angsuran yang harus dibayar.
Upaya  penyelesaian  tehadap  masalah yang  timbul  dalam  pelaksanaan  perjanjian pembiayaan  pada  PT.  Adira  Dinamika  Multi Finance.  Tbk  Bandar  Lampung  dikenal  dengan istilah  ”Collection  Management  atau  Account Receivable(A/R) Management’. Yang dimaksud dengan  collection  management  atau  A/R management  adalah  suatu  proses  pengelolaan (account  receivable)  untuk  mencegah  atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul akibat keterlambatan pembayaran  dari  customer/konsumen”.  Perlu diketahui  bahwa  collection  tidak  sama  dengan penagihan,  karena  proses  collectionnya  dapat terjadi apabila nasabah/konsumen  dalam hal ini menunggak  pembayarannya.  Pada  dasarnya setiap customer/konsumen  berkewajiban untuk membayar  angsuran  atau  cicilan  kreditnya sehingga  bukan  merupakan  dari  A/R  officer untuk menagih apabila tidak atau belum terjadi penunggakan.
Bapak  Riantono  selaku  Manager Operation  Bandar  Lampung  menjelaskan bahwa prosedur penanganan terhadap customer/konsumen    bermasalah  di  bagi menjadi delapan tahap yaitu : a. Customer jatuh tempo (1-3 Hari).
Desk  coll  mengingatkan  nasabah/ konsumen  lewat  telpon  serta  melakukan
konfirmasi  bahwa  angsuran  telah  jatuh  tempo dan  meminta  nasabah/konsumen  untuk  segera melakukan  pembayaran  dengan  selalu  menjaga hubungan baik antara PT. Adira Dinamika Multi Finance.  Tbk  Bandar  Lampung  dengan nasabah/konsumen agar pada angsuran berikutnya  selalu  membayar  tepat  waktu  dan mengusahakan agar nasabah/konsumen membayar  angsurannya  langsung  dikantor  PT. Adira Dinamika Multi Finance. Tbk. b. Customer over due (4-13 Hari).
Untuk nasabah first payment default, A/R head  harus  langsung  memberitahukan  kepada CMO  yang  bersangkutan  khusus  angsuran  (1  s/d 14  Hari)  agar  menghubungi  kembali  ke  rumah nasabah  yang  bersangkutan  untuk  mengingatkan agar  sedapat  mungkin  bayar  dikantor  dan menjelaskan  jatuh  tempo  pembayaran  serta  jasa sanksi  kepada  nasabah  apabila  melakukan keterlambatan lagi. Untuk angsuran I>14 hari A/R officer  dengan  dokumen  kunjungan  harian collection  (DKHC)  yang  di  setujui  A/R  head melakukan penagihan ke nasabah/konsumen  serta di  berikan  surat  peringatan  (SP)  dan  form  survey ulang  guna  memastikan  apakah  keterlambatan tersebut terjadi karena factor kesalahan yang dibuat oleh  CMO  (tidak  survei  atau  data  dimanupulasi, dan  lain-lain)  atau  memang  kesalahan  nasabah/ konsumen  yang  bersangkutan,  hasil  survey  ulang dilaporkan  kepada  A/R  headnya,  apabila  ada penyimpangan dari intern maka diteruskan kepada Branco  manager  dan  A/R  manager  untuk diberikan  sangsi  sesuai  dengan  peraturan perusahaan.  Untuk  angsuran  II  dan  seterusnya nasabah over due > 3 hari, A/R officer melakukan kunjungan sesuai DKHC kepada nasabah/konsumen tersebut untuk ditagih angsurannya  dan  sedapat  mungkin  angsuran berikutnya  dibayarkan  kekantor  atau  outlet.  PT. Adira  Dinamika  Multi  Finance.  Tbk  Bandar Lampung  A/R  officer  harus  selalu  cross  check apakah  kendaraan  masih  ada  atau  tidak  dipakai oleh siapa, serta mengingatkan kepada nasabah/konsumen  untuk  tetap  bertanggung jawab.  Setelah  itu  wajib  dilakukan  pelacakan pada pihak lain yang dimaksud oleh customer.
Apabila nasabah/konsumen  maupun unit kendaraan  sudah  tidak  dapat  ditemukan  (raib) maka  A/R  officer  wajib  melakukan  penggalian informasi di  lingkungan sekitar  domisili
nasabah/konsumen.  Untuk  kasus  pindah  tangan atau raib, A/R officer wajib mengiformasikan ke A/R  head  untuk  segera  dilakukan  langkah– langkah eksekusi dengan meminta bantuan ekstral collector dengan dilampiri analisa kasus dari A/R officer l yang bersangkutan. c. Custumer over due (14-21 Hari).
Untuk  nasabah  ini,  A/R  head  harus sudah  dapat  menganalisa  penyebab  over  due termasuk kendaraan dan keberadaan nasabah/konsumen. A/R harus sudah mengeluarkan  surat  peringatan    untuk kendaraan (14 Hari) dan harus jelas siapa yang menerima  (ada  tanda  terimanya),  surat peringatannya  dicetak  dan  harus  terkirim semua  tanpa  kecuali  (via  pos  atau  team collectin)  A/R  officer  melakukan  usaha penagihan  atau  recovery  sesuai  dengan  dasar analisis penyebab over due.
d. Customer over due (22-30 Hari).
Kondisi ini sudah merupakan “warning zone”  bagi  team  collection  untuk  dapat menyelesaikan  permasalahan  secepatnya  agar tidak  mengalir  ke>30  hari.  A/R  officer  harus melakukan  kunjungan  yang  lebih  intensif untuk  cross  check  keberadaan  kendaraan  dan posisi  nasabah/konsumen.  A/R  administrasi sudah  harus  mengeluarkan  surat  peringatan terakhir  untuk  kendaraan  (21  Hari)  kepada nasabah/konsumen dan harus jelas siapa  yang menerima,  jangka  waktu  surat  peringatan  ini adalah 7 Hari.
Kemudian  A/R  head  harus  sudah mengidentifikasi masalah dan sudah menyiapkan  tindakan-tindakan  yang  harus dilakukan bersama teamnya, termasuk koordinasi selanjutnya bila diperlukan. e. Customer over due (31-60 Hari).
Nasabah/konsumen  dalam  posisi  ini sudah  masuk  dalam  kategori  ”potential  bad debt”  suatu  peringatan  I  sampai  surat peringatan  terakhir  seharusnya  sudah  sampai ditangan nasabah/konsumen.
Apabila  tidak  ada  tanda  tangan  untuk membayar  angsuran  dan  kendaraan  masih berada ditangan nasabah/konsumen maka A/R mengeluarkan:
Surat  tugas  penarikan  (STP)  untuk kendaraan (31 Hari) sebagai dasar A/R officer II melakukan  penarikan.  Sebelum  melakukan
penarikan perlu dipersiapkan dulu data-data atau dokumen pendukung proses penarikan diusahakan pendekatan dengan nasabah/ konsumen  secara  baik  baik  sehingga  penarikan berjalan lancar, apabila susah diajak secara baik- baik perlu dilakukan negosiasi secara kekeluargaan  dan  bila  tidak  berhasil  juga  perlu melibatkan aparat desa (RT/RW/Kepala Desa).
Proses  penarikan  diusahakan  agar  tidak akan  timbul  dikemudian  hari.  Segera  setelah ditarik kendaraan dari nasabah/konsumen disiapkan  berita  acara  serah  terima  (BAST) kendaraan  sambil  menunggu  reaksi  dari nasabah/konsumen  maksimal  7  hari  untuk menyelesaikan  di  kantor  PT.  Adira  Dinamika Multi  Finance.  Tbk  Bandar  Lampung,  setelah lewat  lewat  7  Hari  segera  kirim  somasi  tau ingebreake  stelling  yaitu  berupa  peringatan tertulis  dari  PT.  Adira  Dinamika  Multi  Finance. Tbk yang ditujukan kepada konsumen yang isinya mengingatkan  konsumen  untuk  memenuhi kewajibannya  dalam  tenggang  waktu  tertentu sebagaimana yang dituangkan dalam surat. f. Customer over due (61-90 Hari).
Nasabah  dalam  posisi  ini  biasanya kendaraan sudah pindah tangan atau di gadaikan, raib  ataupun  kasus  asuransi.  A/R  head menugaskan  kepada  remidial  officer  untuk memonitor  keberadaan  nasabah  dalam  aspek capacitinya  dan  keberadaan  kendaraan  atau motornya. Usaha penekanan kepada nasabah/konsumen  dilakukan  supaya  tetap mengangsur sambil mencari keberadaan kendaraan  bermotornya.  Apabila  nasabah/ konsumen    sudah  di  tangani,  maka  A/R  head harus  segera  melakukan  tindakan  pemrosesan melalui  lawyer  atau  pengacara,  debt  collector atau aparat untuk menekan custumer/ konsumen tersebut.  Jika  perlu  dilakukan  terapi  untuk nasabah/konsumen  yang  “bandel”  dengan diproses  hukum  penahanan  karena  sudah melakukan tindakan pidana penggelapan kendaraan jaminan sebagi objek perjanjian. g. Custumer over due (90-180 hari).
Nasabah/konsumen  dalam  posisi  ini biasanya  sudah  tidak  ada  kendaraan  dan  juga nasabah/konsumen sudah raib yang dikategori potential  bed  debt  dan  besar  kemungkinanya akan termasuk nasabah yang di write off. A/R head  bekerja  sama  dengan  debt  collector
cabang,  lawyer,  badan  infestigasi  atau  aparat untuk mencari keberadaan kendaraan dan juga bekerjasama  dengan  juru  parkir  dipusat keramaian  dengan  membuat  daftar  nomor polisi  kendaraan  yang  hilang  tersebut.  Buat surat  pemblokiran  STNK  atau  BPKB  ke POLDA untuk  nasabah/konsumen yang berposisi seperti ini.
h. Customer overdue > 180 Hari.
Nasabah/konsumen  dalam  posisi  ini adalah nasabah/konsumen yang telah dilakukan  write  off,  namun  tetap  wajib dilakukan  usaha-usaha  recovery.  Remidial head  melakukan  kerjasama  dengan  debt collector  area,  lawyer,  badan  investigasi  atau aparat  untuk  mencari  keberadaan  kendaraan dan  biasanya  bekerja  sama  dengan  jurusan parkir  dipusat  keramaian  dengan  membuat daftar  no.pol  kendaraan  yang  hilang  tersebut. Buat  suat  pemblokiran  STNK  atau  BPKB  ke POLDA  untuk  nasabah/konsumen yang berposisi seperti ini.
Dalam upaya menindak lanjuti penangaan konsumen bermasalah sebagaimana telah di uraikan di atas, menurut analisa  penulis  seyogyanya  perlu  dipahami terlebih dahulu tentang masalah collection yang berkaitan dengan aspek hukum.
Adapun  yang  dimaksud  dengan” masalah collection yang berkaitan dengan aspek hukum” adalah adanya permasalahan penagihan angsuran  hingga  penarikan  kendaraan  yang terkait dengan aspek hukum pidana

## III. PENUTUP
Upaya  Penyelesaian  apabila  terjadi perselisihan antara pihak  PT. Adira Dinamika Multi Finance. Tbk dan pihak konsumen yang timbul  karena  wanprestasi  pada  PT.  Adira Dinamika  Multi  Finance.  Tbk  Bandar Lampung  dikenal  dengan  istilah”  Collection Management  Atau  Account  Receivable (A/R) Management’.  Istilah  tersebut  adalah  suatu proses pengelolaan (account receivable) untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan  yang  mungkin  timbul  akibat keterlambatan  pembayaran  dari  konsumen. Dalam  menyelesaikan  permasalahan  akibat
wanprestasi  PT.  Adira  Dinamika  Multi Finance. Tbk Bandar  Lampung menggunakan sistim “prosedur penanganan terhadap konsumen    bermasalah”  yang  dibagi  menjadi delapan tahapan waktu penyelesaian.
Apabila  terjadi  permasalahan  yang berkaitan  dengan  yuridis  hukum  maka  PT. Adira  Dinamika  Multi  Finance.  Tbk  Bandar Lampung secara khusus memerlukan kehadiran  legal  yang  ditunjuk  oleh  pihak manajemen.  Tapi  pada  prinsipnya  setiap permasalahan yang diakibatkan oleh konsumen  diselesaikan  secara  kekeluargaan dan  apabila  tidak  bisa  diserahkan    ke pengadilan atau pihak yang berwajib.
Sebagai  saran  Lembaga  pembiayaan konsumen  hendaknya  lebih  selektif  dan  lebih memberikan  kemudahan  kepada  konsumen dalam  pemberian  kredit,  sehingga  perusahaan pembiayaan  tidak  mengalami  kerugian  akibat konsumen yang melakukan wanprestasi begitu juga  para  konsumen  dapat  dengan  mudah mendapatkan  kendaraan  yang  diinginkan  dan sesuai dengan kemampuannya dan hendaknya pemerintah  melakukan  pengawasan  dan perlindungan  terhadap  konsumen,  karena konsumen dalam hal ini di posisi yang lemah. Sehingga  perlu  adanya  pengawasan  terhadap kegiatan usaha di bidang barang dan jasa.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  Perjanji  an Indonesia,  PT.  Citra  Aditya  Bakti Bandung, 1993.
----------------------------- ,Hukum
Perdata
Indonesia,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
___________________,dan  Rilda  Murniati, Lembaga  Kuangan  dan  Pembiayaan,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
Bernard  L  Tanya,  Teori  Hukum  Strategi  Tertib manusia  Lintas  Ruang  dan    generasi, Genta Publishing, 2010.
Lili Rasjidi, Filsafat Hukum, Alumni, 2006.
Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata
Bisnis  Modern  di  Era  Global,  PT.    Citra Aditya Bakti, Bandung.1989.
AZ.  Nasution,  Konsumen  dan  Hukum,  Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
Rachmadi  Usman,  Aspek-aspek    Hukum Perbankan  Di  Indonesia,  PT.Gremedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
_________________, Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan,
Banjarmasin, 2002.
Yusuf  Shofie,  Percakapan  tentang  Pendidikan Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta, 1998.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata    (KUH
Perdata).
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  dan  Peraturan pelaksananya.
Undang_Undanng  No.  8  tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen.
Undang  Undang  No.  30  Tahun  1999  Tentang Arbitrase  Dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.
Peraturan  Presiden  RI  Nomor  9  tahun  2009 tentangLembaga Pembiayaan.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 tahun 2001 tentang  Badan  PerlindunganKonsumen nasional.
Peraturan  Pemerintah  RI  nomor  58  tahun  2001 tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan konsumen Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  nomor 43/PMK.010/2012  tentang  Uang  Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan
Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan.
Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/10/DPNP  15  Maret  2012  perihal Penetapan  manajemen  Risiko  pada  Bank Yang  Melakukan  Pemberian  Kredit Pemilikan  Rumah  dan  Kredit  Kendaraan Bermotor

## SUMBER LAIN
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
Subekti  dan  Tjitrosudibyo,  Kamus  Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.