## Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2020
Zulhendra 1* , Fadilla 2 1,2 Akademi Akuntansi Indonesia Padang
* Corresponding Author: zulhendra@unespadang.ac.id
Info Artikel Abstrak Direvisi, 20/07/2024 Diterima, 03/08/2024 Dipublikasi, 17/08/2024 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pengelolaan  dana  desa, pemanfaatan dan pengalokasian dana desa, dan faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan dana desa. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  Metode  Wawancara  dan  Dokumentasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) Propinsi Sumatera Barat tahun 2020 menunjukkan komitmen yang kuat dalam  penatausahaan  yang  cermat,  pemanfaatan  anggaran  yang  efisien,  dan pengawasan  yang  ketat  terhadap  setiap  pengeluaran.  Langkah-langkah  ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akurasi dalam pencatatan keuangan sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Evaluasi  rutin  menjadi  bagian integral dalam proses ini untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.
Kata Kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Realisasi
Belanja Abstract Keywords: Implementation of Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), Realization This research aims to understand the management of village funds, the utilization and  allocation  of  village  funds,  and  the  factors  that  hinder  the  management  of village  funds.  The  data  collection  methods  used  in  this  study  are  Interview  and Documentation Methods. The results show that the implementation of the Regional Revenue  and  Expenditure  Budget  (APBD)  of  West  Sumatra  Province  in  2020 demonstrates  a  strong  commitment  to  careful  administration,  efficient  budget utilization, and strict supervision of every expenditure. These steps are intended to ensure  transparency  and  accuracy  in  financial  recording  in  accordance  with statutory regulations. Regular evaluations are an integral part of this process to continuously improve regional financial management performance sustainably.

## PENDAHULUAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan Bangsa  dan  Negara.  Lembaga  pemerintah  dibentuk  umumnya  untuk  menjalankan  aktivitas layanan  terhadap  masyarakat  luas  dan  sebagai  organisasi  nirlaba  yang  mempunyai  tujuan bukan  untuk  mencari  keuntungan  tetapi  untuk  menyediakan  layanan  dan  kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang akan dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya meningkatkan kenyamanan dan keamanan, mutu pendidikan, kesehatan maupun keimanan.
Undang-undang  nomor  1  tahun  2004  tentang  perbendaharaan  negara  lebih  lanjut memperjelas bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi
yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran serta pengelola bendahara umum negara/daerah. Sehubungan itu, pemerintah pusat maupun setiap pemerintah daerah perlu menyelenggarakan akuntansi dalam suatu sistem yang pedomannya ditetapkan oleh menteri keuangan untuk lingkungan pemerintah pusat dan oleh menteri dalam negeri untuk lingkungan pemerintah daerah.
Dalam rangka memperkuat akuntanbilitas pengelolaan anggaran dan pembendaharaan, setiap pejabat menyajikan laporan keuangan diharuskan memberi pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan yang bersangkutan. Menteri/pemimpin lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala  satuan  kerja  perangkat  daerah  harus  secara  jelas menyatakan  bahwa  laporan  keuangan  telah  disusun  berdasarkan  sistem  pengendalian  intern yang  memadai  dan  informasi  yang  termuat  pada  laporan  keuangan  telah  disajikan  sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan pemerintah ini merupakan landasan bagi penyelenggaraan kegiatan akuntansi mulai dari satuan kerja pengguna anggaran, penyusun laporan keuangan oleh entitas pelaporan dan  penyajian  kepada  Badan  Pemeriksa  Keuangan  untuk  diaudit,  hingga  penyampaian rancangan  undang-undang  atau  rancangan  peraturan  daerah  tentang  pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Namun, segala hal yang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD oleh legislatif atau penggunaan laporan tersebut oleh pihak-pihak terkait tidak cakup pengaturannya dalam peraturan pemerintah ini.

## KAJIAN TEORI Kinerja Keuangan
Kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang dicapai oleh individu atau organisasi dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  telah  diberikan  (dalam  Gerung,  2022). Konsep ini mencerminkan sejauh mana seseorang atau sebuah organisasi mampu memenuhi tujuan  dan  target  yang  telah  ditetapkan  (dalam  Sadiah,  2024).  Kinerja  mencakup  berbagai aspek yang saling terkait, termasuk efektivitas, efisiensi, kualitas, produktivitas, dan kepuasan pelanggan (dalam Sihombing, 2019).
Efektivitas  mengacu  pada  sejauh  mana  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dapat  tercapai (dalam Sumenge, 2019). Ini adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai hasil yang diharapkan (dalam  Idrus,  2019). Efisiensi,  di  sisi  lain,  berkaitan  dengan  penggunaan  sumber daya  yang ada,  seperti  waktu,  tenaga,  dan  uang,  untuk  mencapai  hasil  tersebut  (dalam  Susan,  2019). Efisiensi  menilai  bagaimana  sumber  daya  tersebut  digunakan  secara  optimal  untuk memaksimalkan output dengan input yang minimal (dalam Marsondang, 2019).
Kualitas adalah dimensi penting lainnya dalam kinerja, yang menilai sejauh mana hasil yang dicapai memenuhi atau bahkan melebihi standar atau spesifikasi yang telah ditetapkan (dalam Hulu, 2022). Tingkat kesesuaian hasil dengan harapan ini sering kali menjadi indikator utama dari keberhasilan suatu kegiatan atau proses (dalam Gerung, 2022). Produktivitas, yang merupakan rasio antara output yang dihasilkan dan input yang digunakan, juga menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kinerja (dalam Syahputra, 2021). Produktivitas mengukur efisiensi  proses  produksi  dan  seberapa  efektif  sumber  daya  digunakan  untuk  menghasilkan barang atau jasa (dalam Baiti, 2020).
Selain  itu,  kepuasan  pelanggan adalah  aspek  kunci  dalam  mengukur  kinerja,  terutama dalam konteks organisasi yang berorientasi pada pelayanan (dalam Albadiah, 2022). Kepuasan
pelanggan menilai sejauh mana kebutuhan dan harapan pengguna atau penerima hasil terpenuhi, tingkat kepuasan ini sering kali menjadi cerminan langsung dari kualitas pelayanan atau produk yang diberikan (Tjiptono dalam Sinollah, 2019).
Dalam  organisasi,  kinerja  dapat  dievaluasi  pada  berbagai  tingkat, mulai  dari individu, tim, departemen, hingga keseluruhan organisasi (dalam Hina, 2024). Penilaian kinerja biasanya dilakukan melalui berbagai metode dan alat, seperti penilaian kinerja individu, indikator kinerja utama ( Key Performance Indicators /KPIs), dan analisis laporan keuangan (dalam Damayanti, 2023). Evaluasi ini tidak hanya membantu dalam memahami sejauh mana tujuan telah tercapai, tetapi juga dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut (dalam Idrus, 2019).

## Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  adalah  dokumen  keuangan  tahunan  yang menggambarkan  rencana  pendapatan  dan  pengeluaran  pemerintah  daerah  dalam  satu  tahun anggaran  (dalam  Nahumuri,  2019).  APBD  merupakan instrumen  penting  dalam manajemen keuangan publik di tingkat daerah, yang mencakup provinsi, kabupaten, dan kota. Dokumen ini  berfungsi  sebagai  alat  untuk  merencanakan,  mengalokasikan,  dan  mengendalikan penggunaan  sumber  daya  keuangan  daerah  guna  mencapai  tujuan  pembangunan  yang  telah ditetapkan (dalam Anggraeni, 2020).
Menurut Mardiasmo, seorang pakar dalam bidang keuangan publik, APBD adalah alat utama dalam desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk memberikan otonomi kepada daerah dalam  mengelola  sumber  daya  mereka  sendiri.  Dia  menekankan  bahwa  transparansi  dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas penggunaan dana publik. Sementara itu, Dr. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, menggarisbawahi pentingnya APBD dalam mendukung  pencapaian  tujuan  pembangunan  nasional.  Beliau  menyatakan  bahwa  sinergi antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  melalui  mekanisme  APBD  dapat  memastikan distribusi sumber daya yang lebih merata dan mendukung pembangunan yang inklusif.

## METODE PENELITIAN

## Metode Pengumpulan data
1. Studi Lapangan
Menurut Sugiyono (2017) studi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan  peninjauan  langsung  ke  perusahaan  guna  memperoleh  data  primer  yang diperlukan.  Dalam  penelitian  tugas  akhir  ini,  penulis  melakukan  studi  lapangan  untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan peninjauan langsung guna memperoleh data primer. Studi lapangan ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pebendahaan (KANWIL DJPB Provinsi Sumatera Barat)

## 2. Studi Kepustakaan
Menurut Sugiyono (2017), studi kepustakaan merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan  adalah  langkah  penting  dalam  metode  ilmiah  untuk  mencari  sumber  data sekunder yang akan mendukung penulisan dan untuk mengetahui sejauh mana ilmu yang
berhubungan dengan penulisan telah berkembang serta kesimpulan apa yang telah dicapai. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan sangat berguna untuk mencari metode atau topik sebagai pedoman, pendamping, dan referensi yang relevan untuk teori-teori yang digunakan dalam  penelitian  tugas  akhir  mengenai  Analisis  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal Pebendahaan (KANWIL DJPB Provinsi Sumatera Barat)

## Teknik Pengumpulan Data
Menurut  Sugiyono  (2017),  teknik  pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang  paling strategis  dalam  penelitian,  karena  tujuan  utama  penelitian  adalah  mendapatkan  data.  Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

## 1. Wawancara
Menurut Sugiyono (2017), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang ingin diteliti  dan  juga  ingin  mengetahui  hal-hal  mendalam  dari  responden  tersebut.  Dalam penelitian ini, teknik wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung mengenai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pebendahaan (KANWIL DJPB Provinsi Sumatera Barat).

## 2. Dokumentasi
Metode dokumentasi merupakan kajian dari bahan dokumenter yang tertulis, dapat berupa buku teks, surat kabar, film, naskah, artikel, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan secara dokumentasi berupa gambar (Andra Tersiana, 2018).

## Jenis dan Sumber Data
Menurut  Sugiyono  (2017),  metode  penelitian  pada  dasarnya  merupakan  karakteristik yang  digunakan  untuk  memperoleh  data  dengan  tujuan  dan  manfaat  tertentu.  Penelitian  ini menggunakan  metode  gabungan  kualitatif  dan  kuantitatif.  Data  kualitatif  dikumpulkan  dari berbagai sumber melalui teknik pengumpulan data yang bervariasi (triangulasi) dan dilakukan secara berkelanjutan sehingga menghasilkan data yang sangat  beragam. Teknik analisis data yang  diterapkan  adalah  model  Miles  dan  Huberman.  Berdasarkan  penjelasan  Miles  dan Huberman  dalam  buku  Sugiyono  (2018),  analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  dilakukan baik selama pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu.  Proses  analisis  data  kualitatif  ini  bersifat  interaktif  dan  berkelanjutan  hingga  data mencapai titik kejenuhan.
Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Sugiyono 2018:292). Data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu:
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang didapatkan langsung oleh pengumpul data, diambil dan  dicatat  untuk  pertama  kalinya  berupa  wawancara  dan  dokumentasi.  Data  primer diperoleh  langsung  dari  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pebendahaan  (KANWIL  DJPB Provinsi Sumatera Barat).
b. Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang  tidak  diberikan  langsung  kepada  pengumpul  data, biasanya dalam bentuk file dokumen atau melalui orang lain. Sumber data sekunder dapat diperoleh  dari  perpustakaan  berupa  buku-buku,  makalah,  maupun  hasil  penelitian sebelumnya  yang  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  untuk  memperdalam  pembahasan. Berdasarkan  sumber  data  di  atas,  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer yang diperoleh secara langsung.  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Nagari  yang  didapatkan  langsung  dari  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pebendahaan (KANWIL DJPB Provinsi Sumatera Barat).

## Metode Analisis
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif  dan  kuantitatif.  Menurut  Sugiyono  (2018)  metode  deskriptif  adalah  metode  yang digunakan  untuk  menggambarkan  atau  menganalisis  hasil  penelitian  tanpa  membuat kesimpulan yang lebih luas, yaitu metode yang berusaha memberikan gambaran sistematis dan akurat mengenai fakta serta sifat hubungan antara fenomena yang akan diteliti. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif.
Data  kualitatif  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  wawancara  langsung  di  Kantor dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pebendahaan (KANWIL DJPB Provinsi Sumatera Barat). Data kuantitatif  diperoleh  dari  laporan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  dari  Kantor  Wilayah Direktorat Jenderal Pebendahaan (KANWIL DJPB Provinsi Sumatera Barat).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sumatera Barat tahun 2020 menunjukkan komitmen dalam menjalankan proses penatausahaan yang cermat, pemanfaatan anggaran yang efisien, dan pengawasan yang ketat terhadap setiap pengeluaran anggaran. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan tercatat  dengan  akurat  dan  transparan,  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku. Evaluasi rutin juga menjadi bagian penting dalam proses ini, dimana hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

## Penatausahaan APBD
Penatausahaan  APBD  Propinsi  Sumatera  Barat  dilakukan  dengan  mengikuti  prosedur dan  regulasi  yang  telah  ditetapkan.  Setiap  transaksi  keuangan,  baik  penerimaan  maupun pengeluaran, dicatat secara rinci dan akurat. Pencatatan ini tidak hanya mencakup jumlah dana yang tersedia dan digunakan, tetapi juga menunjukkan alokasi anggaran untuk setiap kegiatan dan  program  pemerintah  daerah.  Pelaporan  rutin  dilakukan  kepada  pihak  terkait,  termasuk audit internal dan eksternal, guna memastikan bahwa APBD dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.
Tabel 1. Realisasi Belanja Daerah Triwulan 1 Tahun 2020 Jenis Belanja Nominal (Rp) Belanja Operasional 2,823,519,128,150 - Belanja Pegawai 1,745,172,847,816
- Belanja Barang dan Jasa 744,238,732,695 - Belanja Bunga 765,676,975 - Belanja Hibah 332,986,980,664 - Belanja Bansos 354,900,000 Belanja Modal 139,597,470,061 Belanja Tak Terduga 15,232,553,489 Sumber: https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumbar/id/
Tabel di atas menunjukkan rincian realisasi belanja daerah Propinsi Sumatera Barat pada triwulan  pertama  tahun  2020.  Belanja  operasional  mendominasi  dengan  total  Rp 2,823,519,128,150, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bansos. Selain itu, terdapat alokasi untuk belanja modal sebesar Rp 139,597,470,061 untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan investasi aset tetap, serta belanja tak terduga sebesar Rp 15,232,553,489 untuk kebutuhan mendesak tidak terduga.

## Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020
Berikut  adalah  tabel  yang  menampilkan  rincian  sumber  pendapatan  dan  nominalnya untuk Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020:
Tabel 2. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 Sumber Pendapatan Nominal (Rp) Pendapatan Asli Daerah 912,760,757,179 Pajak Daerah 533,177,163,645 Retribusi Daerah 35,235,073,314 Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan 2,122,316,329 Lain-lain Pendapatan yang Sah 342,226,203,891 Pendapatan Transfer 4,631,633,815,725 Dana Bagi Hasil Pajak 24,113,892,888 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA 2,032,505,200 Dana Alokasi Umum 4,404,752,730,054 Dana Insentif Khusus 120,499,771,583 Dana Desa 70,234,916,000 Pendapatan Lain-lain yang Sah 3,244,985,028 Hibah 3,223,595,028 Pendapatan Lain-lain 21,390,000 Sumber : https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumbar/id/
Tabel  di  atas  menyajikan  rincian  pendapatan  daerah  Propinsi  Sumatera  Barat  pada triwulan pertama tahun 2020. Pendapatan asli daerah didominasi oleh pajak daerah,  retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, pendapatan transfer terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak / SDA, dana alokasi umum, dana insentif khusus, dan dana desa. Terakhir, pendapatan lain-lain yang sah  mencakup  hibah  dan  pendapatan  lain-lain  yang  bersumber  dari  berbagai  sumber eksternaaktor Pendukung APBD.

## Faktor Pendukung Keberhasilan APBD Sumbar
Beberapa  faktor  pendukung  keberhasilan  APBD  Propinsi  Sumatera  Barat  pada  tahun 2020 meliputi:
a. Kepatuhan  dalam  Pajak  dan  Retribusi:  Tingkat  kepatuhan  yang  tinggi  dari  masyarakat dalam  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  telah  memberikan  kontribusi  signifikan terhadap pendapatan asli daerah propinsi.
b. Dukungan  Dana  Transfer  dari  Pemerintah  Pusat:  Adanya  dukungan  dana  transfer  dari pemerintah pusat dalam bentuk dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dan dana insentif khusus telah memberikan sumber pendapatan tambahan yang penting bagi APBD propinsi.
c. Manajemen  Keuangan  yang  Profesional:  Implementasi  manajemen  keuangan  yang profesional dan sistematis dalam penatausahaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan telah menjadi faktor kunci dalam efektivitas pengelolaan.

## KESIMPULAN
Pendapatan  daerah  pada  tahun  2020  menunjukkan  performa  yang  solid  dengan  total mencapai Rp 5,547,639,557,932. Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 912,760,757,179 didominasi  oleh  kontribusi  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dan  pengelolaan  kekayaan  yang dipisahkan. Sementara itu, pendapatan transfer sebesar Rp 4,631,633,815,725 berasal dari dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum, serta dana insentif khusus dan dana desa dari pemerintah pusat.  Pendapatan  lain-lain  yang  sah,  termasuk  hibah  dan  pendapatan  lainnya,  juga memberikan  kontribusi  yang  signifikan.  Evaluasi  terhadap  kinerja  pendapatan  daerah menunjukkan  bahwa  kepatuhan  masyarakat  dalam  membayar  pajak  dan  retribusi,  serta dukungan  kuat  dari  pemerintah  pusat  melalui  transfer  dana,  menjadi  faktor  penentu  dalam pencapaian pendapatan yang optimal. Meskipun demikian, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut  untuk  meningkatkan  diversifikasi  pendapatan  daerah  serta  memperkuat  pengawasan terhadap penerimaan yang lebih efektif.
Kinerja  Keuangan  Belanja  Daerah  Pemerintah  Propinsi  Sumatera  Barat  Tahun  2020. Realisasi  belanja  daerah  pada  triwulan  pertama  tahun  2020  mencapai  total  Rp 3,117,946,008,211.  Belanja  operasional  mendominasi  dengan  alokasi  sebesar  Rp 2,823,519,128,150, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bansos. Sementara itu, belanja modal sebesar Rp 139,597,470,061 dan  belanja  tak  terduga  sebesar  Rp  15,232,553,489  memberikan  dukungan  penting  dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan kebutuhan mendesak yang tidak terduga.
Evaluasi terhadap kinerja belanja daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan  anggaran  dengan  tepat  untuk  mendukung  prioritas  pembangunan  dan pelayanan  publik.  Namun,  masih  diperlukan  upaya  lebih  lanjut  untuk  memperkuat  efisiensi penggunaan  anggaran,  meningkatkan  transparansi  dalam  pelaporan  belanja,  serta mengoptimalkan pengawasan terhadap pengeluaran untuk mencegah potensi penyalahgunaan.
Dengan demikian, meskipun terdapat pencapaian yang positif dalam pengelolaan APBD Propinsi  Sumatera  Barat  tahun  2020,  tantangan  dan  peluang  untuk  peningkatan  masih  tetap ada.  Penerapan  praktik  terbaik  dalam  manajemen  keuangan  publik,  peningkatan  dalam diversifikasi pendapatan daerah, serta penguatan mekanisme pengawasan akan menjadi kunci dalam  mencapai  pembangunan  daerah  yang  berkelanjutan  dan  pemerataan  kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni,  N.  H.  (2020).  Pengembangan  Teknologi  4.0  dalam  pengelolaan  kawasan  pesisir dan  laut  (Agro  Maritim  4.0).  Agro  Maritim,  4.0,  Program  Studi  Keamanan  Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Indonesia.
Artanti,  N.  Y.  (2010).  Analisis  kinerja  keuangan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah (APBD):  Studi  kasus  di  Pemerintah  Kabupaten  Magetan  tahun  2007  [Undergraduate thesis, Universitas Sanata Dharma]. Universitas Sanata Dharma Repository.
Artarini, H., & Sari, M. K. (2023). Pengaruh komunikasi pimpinan terhadap produktivitas kerja tim Field Coaxial Engineering PT. Link Net Tbk Regional Pusat di Pondok Indah Jakarta Selatan. Communication Lens, II. E-ISSN: 2715-7768.
Assidiqi,  B.  (2016).  Analisis  kinerja  keuangan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah (APBD) Kabupaten Klaten tahun 2008-2012. Jurnal Profita, Edisi 5, 1-20.
Damayanti, D. A., Fitriani, R., & Wahyudin. (2023). Analisis pengukuran kinerja perusahaan melalui Key Performance Indicator pada PT. XYZ. Jurnal Serambi Engineering, VIII(2), 5099-5105.
Deswira,  A.  (2022).  Analisis  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah:  Studi  kasus  pada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. Akuntansi dan Manajemen, 17(1), 72-88. e- ISSN: 2657-1080; p-ISSN: 1858-3687.
Elsa, E. (2023). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2022  [Undergraduate  thesis,  Universitas  Negeri  Padang].  Universitas  Negeri Padang Repository.
Gerung, C. J., Dotulong, L. O. H., & Raitung, M. Ch. (2022). Analisis perbandingan kinerja PNS dan THL pada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa di masa pandemi Covid-19 [Comparative  analysis  of  the  performance  of  civil  servants  and  THL  at  the  Minahasa Regency Education Office]. Jurnal EMBA, 10(2), 418-428. ISSN 2303-1174.
Hina, B. J. R., Sundari, S., & Pakpahan, M. (2024). Peran evaluasi kinerja dalam organisasi. AMMAJIVA: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen, 2(1), 106-117. https://doi.org/10.47861/sammajiva.v2i1.786
Hulu, E., Mendrofa, Y., & Kakisina, S. M. (2022). Pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan  pada  PT.  Indomarco  Adi  Prima  cabang  Medan  Stok  Point  Nias  Kota Gunungsitoli. Jurnal Ilmiah Simantek, 6(4), 106. ISSN: 2550-0414.
Idrus, L. (2019). Evaluasi dalam proses pembelajaran. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 9(2), 1-20. P-ISSN: 2407-8107; E-ISSN: 2685-4538.
Mahmudin.  (2022).  Pengaruh  kualitas  pelayanan  terhadap  tingkat  kepuasan  pelanggan Qudwah  Mart  di  Lebak.  Journal  of  Islamic  Economics  and  Business  Studies,  5(1).  E- ISSN: 2797-3816.
Mandua, T. L., Numberi, C. L., & Werimon, S. (2022). Analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan  belanja  daerah  Kabupaten  Teluk  Wondama  periode  2017-2021.  Lensa Ekonomi, 16(02), 237-253. e-ISSN: 2623-0895; p-ISSN: 1858-4905.
Marwati,  S.,  &  Marsondang,  A.,  Purwanto,  B.,  &  Mulyati,  H.  (2019).  Pengukuran  efisiensi serta analisis faktor internal dan eksternal bank yang memengaruhinya [Measurement of Efficiency  and  Analysis  of  Bank  Internal  and  External  Factors  that  Affect  It].  Jurnal Manajemen  dan  Organisasi  (JMO),  10(1),  48-62.  P-ISSN:  2088-9372,  E-ISSN:  2527- 8991.
Nasir,  M.  S.  (2019).  Analisis  sumber-sumber  pendapatan  asli  daerah  setelah  satu  dekade otonomi daerah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 2(1), 30-45. Retrieved from https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Palupi, D., Dassaad, Riyanti, & Wahyudi, B. (2022). Analisis kinerja keuangan anggaran dan pendapatan belanja daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebelum pandemi
dan  saat  pandemi  COVID-19  tahun  2019-2021.  Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), 6(3), 1-20. P-ISSN: 2541-5255; E-ISSN: 2621-5306.
Pratiwi, E. (2022). Analisis kinerja keuangan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kebumen. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah, 6(2), 1-20. E- ISSN: 2722-5828.
Sadiah, S. H., Paulina, E., & Sunandar, N. (2023). Analisis strategi PT Permodalan Nasional Madani  (Persero)  dalam mempertahankan  kinerja  keuangan  di era  pandemi  Covid-19: Studi  kasus  pada  PT  Permodalan  Nasional  Madani  Unit  Nagrak.  Jurnal  Aktiva:  Riset Akuntansi dan Keuangan, 6(1), 46-82. https://doi.org/10.1234/jurnalaktiva.v6i1.46-82 Sari, B. I., & Halmawati. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 3(1), 1-11. e-ISSN: 2656-3649.
Sihombing, P. L. T., & Batoebara, M. U. (2019). Strategi peningkatan kinerja karyawan dalam pencapaian tujuan perusahaan di CV Multi Baja Medan. Jurnal Publik Reform UNDHAR MEDAN, Edisi 6(2). Universitas Dharmawangsa.
Sinollah, & Masruro. (2019). Pengukuran kualitas pelayanan (Servqual ± Parasuraman) dalam membentuk kepuasan pelanggan sehingga tercipta loyalitas pelanggan (Studi Kasus pada Toko Mayang Collection cabang Kepanjen). Jurnal Dialektika, 4(1), 1-20.
Sumenge, M. S., Singkoh, F. C., & Kasenda, V. (2019). Efektivitas kerja aparatur sipil negara di  Kantor  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten  Minahasa.  EKSEKUTIF:  Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 3(3). ISSN: 2337-5736. Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
Susan, E. (2019).  Manajemen sumber daya manusia. Jurnal Pendidikan Islam, 9(2), 952. P- ISSN: 2407-8107, E-ISSN: 2685-4538.
Tandiasik, Y., Toatubun, N., & Thane, S. (2023). Analisis kinerja keuangan daerah di Provinsi Papua.
Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 15(2), 98-110. https://doi.org/10.55049/jeb.v15i2.230