## Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus Bmt Mitra Simalem Al-Karomah)

## Fauzi Arif Lubis
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara lubisfauziarif@gmail.com

## Abstract
The  problem  in  this  research  focused  on  the  three  aspects,  that  is:  (1)  how  the customer  characteristics  which  is  the  empowerment  object  of  BMT  Mitra Simalem  Al  Karomah,  (2)  empowering  forms  of  what  is  being  done  by  BMT Mitra Simalem Al Karomah, and (3) how the results of such empowerment. This research is a field research with qualitative approach. The results of this research shows that the customer characteristics of  BMT Mitra Simalem Al Karomah can be seen in three aspects, that is: (1) aspects of religion, (2) aspects of business and other  work  groups,  and  (3)  aspects  of  the  economic  level.  The  economic empowerment that BMT Mitra Simalem Al Karomah done through the financing realization. Other forms of empowerment that supports are: founding, training and social activities. The research shows that empowerment is successfully done with an  indicator  of  economic  development  clients  and  customers  active  participation which is the object of empowerment. So Empowerment on the social aspects has made the existence of this  BMT is  quite popular among the public, especially in the  District  Berastagi  and  Kabanjahe.  Empowerment  that  performed  by  BMT Mitra  Simalem  Al  Karomah  deemed  successful  characterized  by  an  increased level of customers economy and the active participation of customers.
Keyword: empowerment, forms, goals

## Abstrak
Masalah  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  tiga  aspek,  yaitu:  (1)  bagaimana karakteristik  pelanggan  yang  merupakan  objek  pemberdayaan  BMT  Mitra Simalem  Al  Karomah,  (2)  memberdayakan  bentuk  apa  yang  sedang  dilakukan oleh  BMT  Mitra  Simalem  Al  Karomah,  dan  (3)  bagaimana  hasil  pemberdayaan tersebut.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  dengan  pendekatan kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  karakteristik  pelanggan  BMT Mitra  Simalem  Al  Karomah  dapat  dilihat  dalam  tiga  aspek,  yaitu:  (1)  aspek agama,  (2)  aspek  bisnis  dan  kelompok  kerja  lainnya,  dan  (3)  aspek  tingkat ekonomi.  Pemberdayaan  ekonomi  yang  BMT  Mitra  Simalem  Al  Karomah dilakukan  melalui  realisasi  pembiayaan.  Bentuk  lain  dari  pemberdayaan  yang mendukung  adalah:  pendirian,  pelatihan  dan  kegiatan  sosial.  Penelitian  ini menunjukkan  bahwa  pemberdayaan  berhasil  dilakukan  dengan  indikator  klien pembangunan  ekonomi  dan  pelanggan  partisipasi  aktif  yang  merupakan  objek pemberdayaan.  Jadi  Pemberdayaan  pada  aspek  sosial  telah  membuat  keberadaan BMT  ini  cukup  populer  di  kalangan  masyarakat,  khususnya  di  Berastagi Kabupaten  dan  Kabanjahe.  Pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  BMT  Mitra
Simalem  Al  Karomah  dianggap  berhasil  ditandai  dengan  peningkatan  tingkat pelanggan ekonomi dan partisipasi aktif dari pelanggan.
Kata Kunci: pemberdayaan, bentuk, tujuan

## Pendahuluan
Keberadaan  BMT  Mitra  Simalem  Al  Karomah  yang  berpusat  di Kecamatan  Berastagi  dan  Kabanjahe,  Kabupaten  Karo,  akan  menjadi perbincangan  menarik  jika  dilihat  dalam  konteks  pemberdayaan  ekonomi masyarakat. Memang, keberadaan BMT sebagai stakeholder dalam pemberdayaan masyarakat  bukanlah  kajian  yang  unik  karena  sudah  cukup  banyak  hasil  kajian yang membahas kondisi tersebut. Namun demikian, situasinya tentu akan berbeda ketika BMT Mitra Simalem Al Karomah yang diketahui beroperasi pada kawasan mayoritas  Kristen  dijadikan  sebagai  objek  kajian.  Jika  BMT  benar-benar menjalankan fungsinya sebagai  lembaga pemberdayaan, bisa diasumsikan  bahwa pemberdayaan  yang  diselenggarakan  BMT  Mitra  Simalem  Al  Karomah  akan menyentuh  objek  pemberdayaan  tidak  saja  dari  kalangan  masyarakat  Islam,  tapi termasuk  juga  masyarakat  dari  kalangan  Kristen  sebagai  pemeluk  agama  yang mendominasi wilayah Kabupaten Karo. Asumsi ini bisa dibenarkan dengan dasar tidak  adanya  pembatasan  bagi  BMT  sebagai  lembaga  keuangan  Islam  untuk menjaring nasabah dari kalangan agama tertentu sejauh nasabah terkait memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh BMT bersangkutan.
Sebagaimana  dalam  konsep  ideal,  BMT  memang  harus  menjalankan fungsi  pemberdayaan  ekonomi  sebagai  tanggung  jawab  sosialnya  menjadi lembaga  keuangan  mikro  ( microfinance ).  Jika  dilihat  dalam  konteks  sejarah, kelahiran  lembaga  keuangan  mikro  seperti  BMT  dilatarbelakangi  oleh keterbatasan  masyarakat  lapis  bawah  untuk  mengakses  modal  sebagai  penguatan perekonomiannya.  Fakta  yang  seringkali  ditemukan  adalah,  lembaga  keuangan seperti  bank  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  modal  usaha  masyarakat  lapis bawah  oleh  karena  keterbatasannya  untuk  membuka  jaringan  di  daerah-daerah pelosok.  Dalam  hal  ini,  koperasi—termasuk  di  dalamnya  BMT—kemudian ditumbuhkembangkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut.  Selain  keterbatasan bank  menjangkau  masyarakat  lapis  bawah,  pada  sisi  sebaliknya,  di  kalangan masyarakat lapis bawah juga mengalami kesulitan akses modal bukan karena tidak terjangkaunya  keberadaan  bank,  namun  demikian  ada  semacam  prosedur  yang
sulit  dipenuhi  oleh  mereka  sehingga  memilih  koperasi  semisal  BMT  untuk dijadikan sebagai sumber modal menjadi alternatif yang lain bagi mereka (Su‘ud: 2007. h. 73).
Konsep  pemberdayaan  sendiri  lahir  sebagai  antitesa  model  pembangunan dan  industrialisasi  yang  kurang  memihak  pada  masyarakat  lapis  bawah.  Format sosial  ekonomi  yang  dikotomis  telah  mendorong  munculnya  konsep pemberdayaan yang sangat dekat dengan konsep kemiskinan yang oleh Chambers dipandang sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai- nilai  sosial  dengan  paradigma  baru  dalam  pembangunan  yang  bersifat  ― people- centered, participatory, empowering, and sustainable ‖ (Chambers: 1983. h. 13).
Pada  dasarnya,  konsepsi  pemberdayaan  dan  latar  belakang  lahirnya lembaga  keuangan  Islam  seperti  BMT  sendiri  memiliki  ‗benang  merah‘  yang cukup  jelas.  Lahirnya  BMT  didorong  oleh  kenyataan  bahwa  keberadaan perbankan  syariah  cenderung  berpusat  di  tengah  masyarakat  perkotaan  dan  lebih melayani  usaha-usaha  golongan  menengah  ke  atas,  padahal  pelaku  usaha  mikro dan  kecil  (UKM)  kebanyakan  berada  di  pinggiran  kota  dan  desa  yang  memiliki usaha  relatif  kecil  dan  terbatas  sehingga  mengalami  kesulitan  akses  modal (Ridwan: 2004. h. 53). Titik mula lahirnya BMT dilatarbelakangi oleh kebutuhan umat  Islam  akan  pengembangan  sistem  perekonomian  Islam  di  Indonesia. Ekonomi  Islam  sendiri  dianggap  sebagai  alternatif  dari  sistem  ekonomi konvensional  yang cenderung diidentifikasi sebagai ekonomi kapitalis dan dalam banyak hal sangat berseberangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
Oleh karena itu setidaknya ada beberapa aspek penting yang harus dilihat dalam  keberhasilan  BMT  Mitra  Simalem  Al  Karomah,  yaitu: pertama, konsepsi pemberdayaan yang dilakukan BMT sehingga mampu eksis di tengah masyarakat Kabupaten  Karo  yang  mayoritas  beragama  Kristen; kedua, karakteristik  nasabah yang secara otomatis  dapat  diposisikan sebagai  objek pemberdayaan;  dan ketiga, hasil  terukur  dari  pemberdayaan  yang  dilakukan  BMT  Mitra  Simalem  Al Karomah  dengan  melihat  tingkat  perkembangan  ekonomi  nasabahnya. Berdasarkan  beberapa  aspek  tersebut,  dirumuskan  sebuah  konsep  penelitian tentang  keberadaan  BMT  Mitra  Simalem  Al  Karomah  dalam  pemberdayaan ekonomi nasabah di Kecamatan Berastagi—Kabanjahe Kabupaten Karo.

## Kajian Teoritis
1. Baitul Mal wa Tamwil (BMT)
Secara  etimologi,  Baitul  Mal  wa  Tamwil  (BMT)  terambil  dari  dua  kata yang  berbeda,  yaitu: Bayt  al  Ma>l (rumah  uang) dan Bayt  al  Tamwil (rumah pembiayaan) . Jika dimaknai secara bebas pengertian BMT yang tersusun dari dua kata  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  maka  dapat  dipahami  bahwa  BMT merupakan  lembaga  keuangan  yang  berfungsi  sebagai  tempat  penyimpanan (dimaknai dari kata rumah uang) dan peminjaman uang (dimaknai dari kata rumah pembiayaan). Dengan pengertian tersebut, BMT pada dasarnya merupakan bentuk lain dari lembaga keuangan perbankan pada umumnya.
Sementara  itu,  dari  sudut  terminologi,  BTM  bisa  dimaknai  dengan beberapa pengertian berikut ini:
a. Baitul  Mal  wa  Tamwil  adalah  lembaga  pendukung  peningkatan  kualitas ekonomi mikro dan pengusaha kecil berlandaskan ekonomi sistem syariah.
b. Dilihat  dari  makna Bayt  al  Ma>l, BMT  bisa  dimaknai  sebagai  lembaga penerima  titipan  zakat,  infak  dan  sedekah  serta  mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
Dilihat  dari makna Bayt  al  Tamwil, BMT bisa dimaknai  sebagai  lembaga yang  melaksanakan  kegiatan  pengembangan  usaha-usaha  produktif  dan  investasi dalam  meningkatkan  kualitas  ekonomi  pengusaha  mikro  dan  kecil,  terutama dengan  mendorong  kegiatan  menabung  dan  menunjang  pembiayaan  kegiatan ekonominya (Aziz: 2006. h. 2).
Dari  segi  hukum,  BMT  mengambil  bentuk  koperasi  dengan  prakarsa sendiri,  sebab  desakan  kebutuhan  praktis  untuk  memperoleh  payung  hukum peraturan  tentang  BMT  memang  belum  ada.  Oleh  karena  berbadan  hukum koperasi,  maka  BMT  harus  tunduk  pada  Undang-undang  Nomor  25  tahun  1992 tentang  Perkoperasian  dan  PP  Nomor  9  tahun  1995  tentang  pelaksanaan  usaha simpan  pinjam  oleh  koperasi  dan  dipertegas  oleh  KEP.  MEN  Nomor  91  tahun 2004  tentang  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah.  Undang-undang  tersebut  sebagai payung  berdirinya  BMT  (lembaga  keuangan  mikro  syariah).  Meskipun sebenarnya  tidak  terlalu  sesuai  karena  simpan  pinjam  dalam  koperasi  khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi saja, sedangkan di dalam BMT, pembiayaan yang diberikan tidak hanya kepada anggota tetapi juga untuk di luar anggota atau tidak lagi anggota jika pembiayaannya telah selesai.
2. Konsep Ekonomi Islam Melalui BMT
Melekatnya  terminologi  syariah  pada  keberadaan  BMT  mengisyaratkan bahwa  kehadiran  BMT  secara  otomatis  telah  memasyarakatkan  konsep  ekonomi Islam  pada  tempat  di  mana  ia  berada.  Kerangka  dasar  dari  lembaga  keuangan Islam  sendiri  merupakan  serangkaian  aturan  main  yang  secara  keseluruhan berdasarkan  syariah,  yang  mengatur  bidang  ekonomi,  sosial,  politik  dan  aspek budaya  pada  masyarakat  Islam.  Syariah  adalah  hukum  Islam  yang  berdasarkan Alquran  dan  Sunnah  (Ariff:  1988).  Zamir  menambahkan  prinsip-prinsp  dalam lembaga keuangan syariah, antara lain: (1) melarang adanya bunga ( interest ); (2) pembagian resiko  ( risk sharing ); (3) uang sebagai  modal potensial; (4) melarang adanya  unsur  spekulatif;  (5)  kebenaran  dari  sebuah  kontrak;  dan  (6)  melakukan aktifitas sesuai syariah (Zamir: 1997).
Penerapan  sistem  keuangan  syariah  sebagai  wujud  dari  sistem  ekonomi Islam  itu  sendiri  pada  BMT  bisa  dilihat  melalui  pelayanan  yang  disediakannya. Pelayanan  yang  disediakan  BMT  secara  umum  bisa  dikategorikan  kepada  tiga, yaitu:  sistem jual beli, sistem bagi  hasil dan sistem jasa. Masing-masing layanan tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut (Perwataatmadja: 1996: 168-169):
a. Sistem jual beli. Terdiri  dari: (a) bait bitsaman ajil, merupakan penjualan barang  kepada  anggota  dengan  mengambil  keuntungan  (margin)  yang diketahui  dan  disepakati  bersama,  pembayaran  dilakukan  dengan  cara mengangsur; (b) murabahah, merupakan penjualan barang kepada anggota dengan  mengambil  keuntungan  (margin)  yang  diketahui  dan  disepakati bersama,  pembayaran  dilakukan  dengan  cara  jatuh  tempo  (sekaligus);  (c) bai as salam, merupakan penjualan hasil produksi (komoditi) yang terlebih dahulu  dipesan  anggota  dengan  kriteria  tertentu  yang  sudah  umum, anggota harus membayar uang muka kemudian barang dikirim belakangan (setelah  jadi);  (d) Istishna penjualan  hasil  produksi  (komoditi)  pesanan yang  didasarkan  kriteria  tertentu  (yang  tidak  umum)  anggota  boleh membayar  pesanan  ketika  masih  dalam  proses  pembuatan/setelah  barang itu  jadi  dengan  cara  sekaligus/mengangsur;  (e) ijarah, merupakan pembelian suatu barang yang dilakukan dengan cara sewa terlebih dahulu setelah masa sewa habis maka anggota membeli barang sewa tersebut. Al-Baqarah ayat 275 dan 279 tentang jual beli dan riba, yang berbunyi:
                                                                                                                                                                        
                                                                                          
                                                                               
Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri  melainkan  seperti  berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaitan lantaran  (tekanan)  penyakit  gila.  Keadaan  mereka  yang  demikian  itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu  sama  dengan  riba,  padahal  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari  Tuhannya,  lalu  terus  berhenti  (dari  mengambil  riba),  maka  baginya apa  yang  telah  diambilnya  dahulu  (sebelum  datang  larangan);  dan urusannya  (terserah)  kepada  Allah.  Orang  yang  kembali  (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah: 275).
b. Sistem  bagi  hasil,  terdiri  dari:    (a) musyarakah, merupakan  kerjasama penyertaan  modal  dan  masing-masing  menentukan  jumlahnya  sesuai kesepakatan bersama yang digunakan untuk mengelola suatu usaha/proyek tertentu;  (b) mudharabah, merupakan  pemberian  modal  kepada  anggota yang  mempunyai skill untuk  mengelola  usaha/proyek  yang  dimilikinya, pembagian bagi hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan.
c. Sistem jasa, terdiri atas: (a) qardh, merupakan pemberian pinjaman untuk kebutuhan  mendesak  dan  bukan  bersifat  konsumtif,  pengembalian pinjaman  sesuai  dengan  jumlah  yang  ditentukan  dengan  cara  angsur  atau tunai;  (b) al  wakalah, merupakan pemberian  untuk  melaksanakan  urusan dengan  batas  kewenangan  dan  waktu  tertentu,  penerima  kuasa  mendapat imbalan  yang  ditentukan  dan  disepakati  bersama;  (c)  a l  hawalah, merupakan penerimaan  pengalihan  utang/piutang  dari  pihak  lain  untuk kebutuhan  mendesak  dan  bukan  bersifat  konsumtif,  BMT  sebagai penerima  pengalihan  hutang/piutang  akan  mendapatkan  imbalan  dari pengaturan  pengalihan  ( management  fee); (d) rahn, merupakan pinjaman dengan  cara  menggadaikan  barang  sebagai  jaminan  utang  dengan membayar jatuh tempo, ongkos dan biaya penyimpanan barang ( marhum )
ditanggung  oleh  penggadai  ( rahin ),  barang  jaminan  adalah  milik  sendiri ( rahin ),  untuk  itu  hendaknya  rahin  bersedia  mengisi  surat  pernyataan kepemilikan;  (e) kafalah, merupakan pemberian  garansi  kepada  anggota yang  akan  mendapatkan  pembiayaan  (pelaksanaan  suatu  usaha/proyek) dari  pihak  lain,  BMT  mendapatkan  imbalan dari  anggota  sesuai  dengan kesepakatan bersama.
Unsur-unsur  ekonomi  Islam  pada  BMT  juga  bisa  dilihat  dari  bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT kepada masyarakat yang bergantung pada dua  jenis  akad,  yaitu:  perserikatan  usaha  ( musyarakah )  dan  jual  beli  ( bai ). Berdasarkan  kedua  akad  tersebut  dikembangkan  sesuai  dengan  kebutuhan  yang dikehendaki oleh BMT dan nasabahnya. Di antara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan  oleh  BMT  maupun  lembaga  keuangan  syariah  lainnya  adalah: pembiayaan bai  bitsaman  ajil (BBA);  pembiayaan murabahah (MBA); pembiayaan mudharabah (MDA);  pembiayaan musyarakah (MSA);  dan pembiayaan al qardh al hasan (Ridwan: 2004, 126).
BMT  tidak  dapat  hanya  sekadar  menyalurkan  uang  melainkan  syariah harus terus-menerus berusaha meningkatkan return  on investment sehingga lebih menarik dan lebih memberikan kepercayaan bagi pemilik dana.

## 3. Konsep Pemberdayaan pada BMT
Pada  bagian-bagian  terdahulu  pernah  disinggung  bahwa  konsep pemberdayaan  lahir  sebagai  sebuah  antitesa  terhadap  model  pembangunan  dan industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Secara empirik, latar belakang  historis  yang  melahirkan  konsep  pemberdayaan  muncul  akibat  format sosial  ekonomi  yang  dikotomis  yang  terbangun  dengan  kerangka  logik,  antara lain:  (1)  bahwa  proses  pemusatan  kekuasaan  terbangun  dari  pemusatan penguasaan  faktor  produksi;  (2)  pemusatan  pada  item  pertama  akan  melahirkan masyarakat  pekerja  dan  pengusaha  pinggiran;  (3)  kekuasaan  akan  membangun sistem  pengetahuan,  politik,  hukum,  dan  ideologi  yang  manipulatif  untuk memperkuat  dan  memberikan  legitimasi;  dan  (4)  kooptasi  dari  bangunan  sistem tersebut  akan menciptakan dua kelompok masyarakat,  yaitu:  masyarakat  berdaya dan masyarakat tuna daya (Projono dan Pranaka: 2009. h. 269). Ada berbagai cara pandang  yang  dikemukakan  sejumlah  ahli  dalam  memahami  makna pemberdayaan.  Mengutip  David  Clutterbuck,  pemberdayaan  dipahami  sebagai
upaya  mendorong  dan  memberikan  individu  kesempatan  untuk  mengambil tanggung  jawab  pribadi  dalam  meningkatkan  cara  melakukan  pekerjaan  dan kontribusinya  guna  mencapai  tujuan  organisasi  (Susan:  1999.  h.  13).  Sementara Jan  Carlzon  sebagaimana  dikutip  dalam  Sarah  Cook  dan  Steve  Macaulay, mendefinisikan  pemberdayaan  sebagai  upaya  membebaskan  seseorang  dari kendali yang kaku dan memberinya kebebasan untuk bertanggungjawab terhadap ide-ide, keputusan-keputusan dan tindakan-tindakannya (Sarah: 1996).
Ide  pemberdayaan  sendiri  memiliki  dua  kecenderungan  jika  dilihat  dari sudut  operasionalisasinya. Pertama ,  kecenderungan  primer,  merupakan kecenderungan  proses  yang  memberikan  atau  mengalihkan  sebagian  kekuasaan, kekuatan, dan kemampuan ( power ) kepada masyarakat atau individu  untuk lebih berdaya.  Proses  ini  dilengkapi  dengan  upaya  membangun  aset  material  guna mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi. Kedua , kecenderungan sekunder,  yaitu  kecenderungan  yang  menekankan  pada  proses  memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (Sumodiningrat: 1999). Jika dilihat partisipasi sebagai salah satu komponen penting  pada  proses  pemberdayaan,  maka  bisa  dipahami  bahwa  proses pemberdayan  dapat  dilakukan  secara  individual  maupun  kelompok  (kolektif). Namun  demikian,  seperti  ditegaskan  Freidmann,  karena  proses  pemberdayaan merupakan proses dari wujud perubahan sosial atau status hierarki yang dicirikan dengan  adanya  polarisasi  ekonomi,  maka  kemampuan  individu  ―senasib‘‘  untuk saling  berkumpul  dalam  suatu  kelompok  cenderung  dinilai  sebagai  bentuk pemberdayaan yang paling efektif (Freidmeann: 1993, 3).
Fujikake  mengembangkan  beberapa  langkah  yang  bisa  diterapkan  untuk mengevaluasi  pemberdayaan.  Setidaknya  ada  tiga  tahap  yang  cukup  penting dikemukakan  di  sini  (Fujikake:  2007,  25-37). Tahap  pertama, dengan  melihat perubahan  masyarakat  dari  tingkat  kesadarannya.  Hasil  dari  analisis  mengenai perubahan  tingkat  kesadaran  ini  bisa  dituangkan  dalam  grafik  yang menggambarkan  tingkat  perubahan  kesadaran  yang  diklasifikasikan  menjadi  tiga tingkatan: sangat baik, telah berubah dan tidak seperti sebelumnya. Tahap ini bisa digambarkan melalui skema berikut:
Gambar 2 Tiga tipe hasil pemberdayaan. Fujikake (2008).
Tahap  kedua, menilai  tanggapan  masyarakat  dan  praktik  pemberdayaan yang didasarkan pada penilaian terhadap dua belas indikator yang merupakan sub- project dari  proses  pemberdayaan  tersebut.  Keduabelas  indikator  tersebut  yaitu: tingkat  partisipasi,  pengemukaan  opini,  perubahan  kesadaran,  pengambilan tindakan, kepedulian dan kerjasama, kreativitas, menyusun tujuan baru, negosiasi, kepuasan,  kepercayaan  diri,  keterampilan  manajerial,  dan  pengumpulan keputusan. Tahap kedua ini bisa digambarkan melalui skema berikut:
Gambar  3  Skema  evaluasi  pemberdayaan  dengan  12  indikator.  Fujikake (2008).
Tahap ketiga, dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menghubungkan  antar  indikator  yang  telah  dianalisis  pada  model  2  pada  tahap sebelumnya. Hasil analisis pada tahap ini adalah grafik keterkaitan antar elemen- elemen  inti  dalam  pemberdayaan,  yaitu  ekonomi,  sosial  dan  budaya  serta kesadaran  dan  mobilitas.  Tahap  ketiga  ini  bisa  digambarkan  melalui  skema berikut ini.
Gambar 4 Empat elemen inti pemberdayaan. Fujikake (2008).
Fujikake  pada  dasarnya  memperkenalkan  tahapan  yang  terakhir,  namun demikian  tahapan  tersebut  sesungguhnya  merupakan  pengukuran  dari  tingkatan pencapaian  pemberdayaan  itu  sendiri.  Dalam  hal  ini  Fujikake  menggolongkan tingkatan  pemberdayaan  tersebut  menjadi  tiga,  yaitu: micro  level (desa), meso level (kota/wilayah),  dan macro  level (nasional).  Kata  kunci  yang  penting digarisbawahi  dari  keseluruhan  tahapan  tersebut  sebenarnya  diperlihatkan  pada skema  empat  elemen  inti  pemberdayaan.  Bahwa  pemberdayaan  tidak  lain merupakan  konsepsi  dari  penguatan  perekonomian  yang  berpengaruh  pada lingkungan  sosial  dan  budaya  yang  menghendaki  mobilitas  melalui  kesadaran individu maupun kelompok.
Tidak  mudah  memposisikan  BMT  sebagai  lembaga  pemberdayaan ekonomi oleh karena keberadaannya di satu sisi merupakan sebuah lembaga profit yang  berorientasi  bisnis  dan  masih  perlu  memberdayakan  dirinya  sendiri  di  satu sisi,  padahal  di  sisi  yang  lainnya,  tanpa  sadar  pertumbuhan  dan  perkembangan BMT  dirasakan  sangat  membantu  perbaikan  ekonomi  masyarakat  kecil  sehingga bisa  diorientasikan  sebagai  lembaga  pemberdayaan.  Bahkan,  secara  jujur  harus diakui  jika  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  ingin  dilihat  dalam  arti  yang sebenarnya,  BMT  pada  dasarnya  memainkan  peranan  penting,  karena  mulai  dari pedagang  kecil  hingga  menengah  tidak  sedikit  menggantungkan  harapan modalnya pada BMT.
Untuk  melihat  lebih  jauh  keberadaan  BMT  sebagai  lembaga pemberdayaan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menempatkan BMT sebagai  salah satu bentuk  yang khas dari koperasi.  Sebab,  BMT pada prinsipnya adalah  koperasi  itu  sendiri,  meskipun  dalam  mekanisme  dan  prinsip-prinsip pengelolaannya  ditemukan  sejumlah  perbedaan  signifikan  dengan  koperasi  pada umumnya.  Seperti  yang  juga  telah  ditegaskan  pada  deskripsi  terdahulu,  memang
tidak  ada  kategori  yang  lebih  tepat  selain  koperasi  untuk  mengklasifikasikan sistem  pengelolaan  keuangan  semacam  BMT.  Apalagi,  BMT  memang  sudah memutuskan  untuk  menjadikan  peraturan  perundang-undangan  koperasi  sebagai payung  hukumnya  sehingga  BMT  harus  tunduk  dengan  berbagai  bentuk  aturan yang diisyaratkan pada peraturan perundang-undangan tersebut.
Persoalan  lain  yang  cukup  penting  ditekankan  sebelum  melihat  BMT sebagai  lembaga  pemberdayaan  adalah,  bahwa  keberadaan stakeholder dengan masing-masing  peranannya  dalam  ruang  lingkup  pemberdayaan  itu  sendiri merupakan unsur   yang sangat penting dipertimbangkan. Dalam kaitan ini, BMT akan  menjadi stakeholder yang  memiliki  pengaruh  besar  bagi  pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kesimpulan ini bisa diambil dengan kembali memposisikan BMT  sebagai  lembaga  koperasi  yang  oleh  Muhammad  Hatta  disebut  sebagai ‗jalan yang mendekatkan jurang perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin‘ (Mubyarto: 1999, 10).
Koperasi juga dipandang sebagai salah satu lembaga pemberdayaan yang efektif  dalam  upaya  pembangunan  masyarakat  pedesaan.  Hal  ini  dikarenakan prinsip-prinsip koperasi yang menekankan sikap gotong royong, kebersamaan dan rasa kekeluargaan (Burhanuddin: 2005).
Pentingnya  keberadaan  koperasi  sebagai stakeholder yang  amat menentukan keberhasilan pemberdayaan, maka secara otomatis BMT akan masuk sebagai salah satu di dalamnya. Tapi, sebelum melihat kondisi tersebut lebih jauh, penting  dikemukakan  pandangan  Fatturochman  yang  menyebutkan  ada  banyak kelemahan mendasar dari berbagai program pengentasan kemiskinan yang pernah dilakukan  oleh  pemerintah,  termasuk  melalui  kebijakan-kebijakan  yang  terkait dengan  koperasi.    Kondisi  ini  disebabkan  antara  lain: pertama ,  tidak  optimalnya mekanisme  pemberdayaan  warga  miskin  karena  program  yang  diterapkan berorientasi  pada  ‗belas  kasihan‘  sehingga  dana  bantuan  lebih  dimaknai  sebagai ―dana bantuan cuma-cuma‖ dari pemerintah; kedua , asumsi  yang dibangun lebih menekankan  kebutuhan  warga  miskin  terhadap  modal,  karenanya  konsep  ini dianggap  menghilangkan  kendala  sikap  mental  dan  kultural  yang  dimiliki  oleh warga  miskin  seingga  bermura  pada  rendahnya  tingkat  perubahan  terhadap  cara pandang, sikap, dan perilaku warga miskin  dan  warga masyarakat  lainnya dalam memahami  akar  kemiskinan; ketiga ,  program  pemberdayaan  yang  dilakukan pemerintah  lebih  dimaknai  secara  parsial  yang  hanya  mengintervensi  pada  satu
aspek  dan belum diintegrasikan dalam suatu program pemberdayaan yang terpadu (Faturrochman: 2007, 5).
Menyadari  berbagai  kelemahan  tersebut,  BMT  sejatinya  dapat mengambil  peranan  penting,  sebagai lembaga  keuangan  alternatif.  Sebagai lembaga  keuangan  alternatif,  BMT  dapat  dimaknai  sebagai  lembaga  pendanaan yang mengakar di tengah-tengah masyarakat, di mana proses penyaluran dananya dilakukan secara sederhana, mudah dan cepat dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat  kecil  dan  berazaskan  keadilan.  Selain  itu,  dilihat  dari  prosedur pembiayaan  dan  jangkauan  pelayanannya  BMT  juga  menjadi  lembaga  keuangan alternatif yang sangat efektif dalam melayani kebutuhan pembiayaan modal kerja jangka  pendek  yang  sangat  amat  dibutuhkan  oleh  pengusaha  kecil  mikro. Pembiayaan yang disalurkan BMT merupakan pembiayaan sektor riil berdasarkan syariah  dengan  sistem  bagi  hasil  yang  menggunakan  akad mudharabah atau musyarakah. Dengan  demikian,  akan  terjadi tanggung  jawab  sosial  yang  berlaku pada masing-masing stakeholder (BMT dan UKM) untuk penekanan keberhasilan usaha.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dikategorikan  kepada  penelitian  lapangan  ( field  research ) yang  berupaya  mengumpulkan  data-data  lapangan  didukung  dengan  berbagai informasi  dan  literatur  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  sedang  diteliti. Perhatian penelitian dipusatkan pada tiga permasalahan pokok, yaitu karakteristik nasabah  yang  menjadi  objek  pemberdayaan,  bentuk-bentuk  pemberdayaan,  dan hasil  pemberdayaan  yang  dilakukan  BMT  Mitra  Simalem  Al  Karomah. Berdasarkan  perhatian  tersebut,  maka  kerangka  pikir  penelitian  ini  dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar  1 :  Skema  kerangka  pikir  penelitian,  data  yang  ingin  digali  dan  metode penggalian data
Skema  di  atas  mengabstraksikan  sebuah  kerangka  pikir  bahwa  dengan mendistribusikan  pemberdayaan  pada  objek  yang  diberdayakan,  maka  aspek- aspek  vital  yang  pertama  kali  harus  dilihat  adalah  karakteristik  nasabah  BMT Mitra  Simalem  Al  Karomah  untuk  kemudian  mengetahui  bentuk-bentuk pemberdayaan  yang  dilakukan.  Setelah  mendapati  bentuk-bentuk  tersebut,  maka dapat  diukur  keberhasilan  pemberdayaan  baik  dengan  indikator  perkembangan ekonomi maupun partisipasi nasabah terkait.
Dengan  menggunakan  kerangka  pikir  di  atas,  maka  penelitian  ini  akan menggunakan  paradigma  kualitatif  yang  diarahkan  pada  makna  penelitian kualitatif  itu  sendiri,  dimana  peneliti  berupaya  mengkonstruksi  realitas  yang ditemukan  di  lapangan  untuk  kemudian  memberikan  penafsiran  pada  maknanya (Jary: 1991. 513).
Aplikasi penggunaan penelitian kualitatif tersebut dijelaskan melalui Tabel di bawah ini.
Tabel 1 Aplikasi penggunaan pendekatan kualitatif pada penelitian.
Pokok Masalah Indikator Metode Karakteristik nasabah 1. Individu/kelompok 2. Latar belakang sosial ekonomi 3. Jenis pekerjaan Wawancara  dan  studi dokumen Bentuk-bentuk pemberdayaan 1. Penguatan modal 2. Pengembangan potensi nasabah 3. Pengawalan ekonomi nasabah Observasi,  wawancara dan studi dokumen Hasil pemberdayaan 1. Perkembangan ekonomi nasabah 2. Partisipasi yang diberikan Observasi,  wawancara, kuesioner sederhana dan studi dokumen
Sumber data pada penelitian ini dikelompokkan kepada dua sumber, yaitu: sumber data pokok (primer) dan sumber data pendukung (sekunder). Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh berdasarkan penjelasan dan keterangan  langsung  dari  subjek  penelitian.  Sumber  data  primer  terdiri  dari  dua,
yaitu  unsur  pimpinan  dan  pengurus  yang  berwenang  di  lingkungan  BMT  Mitra Simalem Al Karomah dan nasabah yang menjadi objek pemberdayaan. Sementara itu, sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber  lain  berupa  informasi,  literatur,  serta  dokumen  yang  memiliki kaitan dengan permasalahan penelitian.
Teknik sampling yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah purposive sampling .  Teknik purposive  sampling menurut  Sugiyono  adalah  ―Teknik pengambilan  sampel  sumber  data  dengan  pertimbangan  tertentu‖  (Sugiyono: 2009.  h.  219).  Sesuai  dengan  namanya,  sampel  diambil  dengan  maksud  atau tujuan  tertentu.  Seseorang  atau  sesuatu  diambil  sebagai  sampel  karena  peneliti menganggap  bahwa  seseorang  atau  sesuatu  tersebut  memiliki  informasi  yang diperlukan bagi penelitiannya.
Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui empat cara, yaitu:
1) In  depth  interview (wawancara  mendalam)  dilakukan  untuk  mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berpretensi menjawab permasalahan penelitian secara berulang-ulang kepada berbagai sumber hingga data dianggap jenuh. 2) Kuesioner sederhana  yang  dimaksudkan  untuk  sekedar  mengkonfirmasikan  informasi  yang diperoleh  dari  unsur  pengelola  BMT  Mitra  Simalem  Al  Karomah.  Teknik kuesioner digunakan karena keinginan melihat lebih banyak tanggapan-tanggapan dari  nasabah  sebagai  responden.  3)  Observasi  dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk meninjau  langsung  situasi  pada  wilayah  penelitian  guna  mengkonfrontir  hasil wawancara  terhadap  kenyataan  yang  ditemukan  di  lapangan.  4)  Studi literatur/dokumen  dengan  cara  menelaah  literatur  dari  berbagai  sumber  yang memiliki  kaitan  erat  dengan  permasalahan  yang  sedang  diteliti  dan  dokumen- dokumen terkait yang dimiliki BMT Mitra Simalem Al Karomah.
Setelah  data  terkumpul,  proses  selanjutnya  melakukan  analisis  data. Analisis  data  kualitatif  disajikan  secara  deskriptif  melalui  empat  tahap,  sebagai berikut (Moleong: 2006. 247):
b. Pengkategorian  dan  klasifikasi  data.  Pengkategorian  merupakan  upaya peneliti  untuk  menyeleksi  data-data  yang  terkumpul,  kemudian mentabulasikan  data  sesuai  dengan  tema-tema  permasalahan  yang  ingin dijawab pada penelitian yang dilakukan.
c. Perbandingan  data.  Setelah  data  dikategorikan,  peneliti  akan  melakukan perbandingan  data  untuk  dapat  menentukan  kelayakan  data  yang  perlu disajikan pada penelitian.
d. Deskripsi  data.  Data-data  yang  telah  mengalami  proses  seleksi  data kemudian  dideskripsikan  secara  verbal  untuk  data-data  deskriptif, sementara data-data statistik akan disajikan ke dalam tabel dan angka.
e. Penarikan  kesimpulan.  Setelah  data-data  dideskripsikan  dan  dianalisa dengan  teknik  kualitatif,  hasil  penyajian  dan  analisa  data  kemudian disimpulkan dengan teknik induktif.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil pemberdayaan bisa diukur dengan sejumlah indikator. Sebagaimana pernah ditegaskan  sebelumnya, dalam level  yang  lebih tinggi,  meminjam  konsep evaluasi  pemberdayaan  yang  dirumuskan  Fujikake,  terdapat  12  indikator  yang bisa  digunakan  untuk  mengukur  keberhasilan  sebuah  program  pemberdayaan, yaitu:  partisipasi,  opini,  perubahan  kesadaran,  tindakan,  kepedulian  dan kerjasama,  kreatifitas,  tujuan  baru,  negosiasi,  kepuasan,  kepercayaan  diri, kemampuan  manajerial  dan  pengambilan  keputusan.  Dari  seluruh  indikator  yang dikemukakan tersebut, keberhasilan program pemberdayaan ekonomi BMT Mitra Simalem  Al  Karomah  bisa  disimpulkan  pada  dua  kategori  besar,  yaitu:  (1) perkembangan ekonomi nasabah; dan (2) partisipasi nasabah.

## 1. Perkembangan Ekonomi Nasabah
Untuk  mengukur  perkembangan  ekonomi  nasabah  secara  langsung, penelitian  ini  melakukan  sebuah  survei  dengan  penyebaran  kuesioner  sederhana melalui partisipasi marketing BMT Mitra Simalem Al Karomah untuk melihat dua indikator tersebut. Survei dilakukan pada 100 orang nasabah yang dipilih dengan tiga informasi  kunci  yang dianggap bisa menjawab keadaan  secara umum,  yaitu: perbandingan hasil sebelum dan setelah mendapatkan penguatan modal; aset yang dimiliki  sebelum  dan  setelah  mendapatkan  penguatan  modal;  dan  pengeluaran rata-rata per bulan sebelum dan setelah mendapatkan penguatan modal.
Dalam  hal  perbandingan  hasil  yang  diperoleh  melalui  usaha  yang dijalankan  sebelum  dan  sesudah  mendapatkan  penguatan  modal  dari  BMT  Mitra Simalem  Al  Karomah,  grafik  yang  menyatakan  bahwa  penghasilan  bertambah menunjukkan  tingkat  jawaban  signifikan,  mencapai  85  persen  dengan
perbandingan jawaban 10 persen tidak bertambah dan 5 persen tidak tahu. Grafik tersebut ditunjukkan pada gambar nomor 5.
Gambar 5 Grafik perkembangan ekonomi responden.
Berdasarkan  gambar  5  di  atas,  bisa  disimpulkan  bahwa  pemberdayaan BMT  Mitra  Simalem  Al  Karomah  yang  dilakukan  melalui  realisasi  pembiayaan pada  nasabah  bisa  disimpulkan  berhasil.  Keberhasilan  tersebut  ditunjukkan dengan  perbandingan  adanya  peningkatan  penghasilan  sebelum  mendapatkan penguatan modal dari BMT Mitra Simalem Al Karomah dengan setelahnya.
Kesimpulan  ini  juga  semakin  menguat  dengan  persentase  yang  cukup besar ketika diajukan pertanyaan tentang perbandingan aset yang dimiliki sebelum dan  sesudah  mendapatkan  penguatan  modal  dari  BMT  Mitra  Simalem  Al Karomah. Grafik persentase jawaban dari pertanyaan tersebut ditunjukkan melalui gambar 6.
Gambar 6 Grafik perkembangan ekonomi nasabah dari peningkatan asset. Berdasarkan  grafik  yang  ditunjukkan  melalui  gambar  6,  bisa  dipahami bahwa  keadaan  ekonomi  nasabah  meningkat  dengan  adanya  indikator pertambahan  aset  selain  penghasilan  yang  meningkat.  Perbandingan  persentase jawaban  yang ditunjukkan pada grafik tersebut juga bisa menjawab ketimpangan jawaban sebesar 0,8 persen nasabah  yang mengakui  bahwa penghasilannya tidak bertambah  sebagaimana  ditunjukkan  pada  grafik  gambar  nomor  40,  sebab  pada jawaban tentang perkembangan aset yang dimiliki, 0,4 persen antara jawaban hasil tidak  meningkat  dengan  jawaban  aset  bertambah  hasil  tidak  meningkat.
Jawaban; Bertambah; 85 Jawaban; Tidak; 10 Jawaban; Tidak tahu; 5 Bertambah Tidak Jawaban; Aset bertambah hasil bertambah; 85 Jawaban; Aset bertambah hasil tetap; 5 Jawaban; Tidak tahu; 5 Aset…
Berdasarkan selisih ini, bisa diasumsikan telah terjadi ketimpangan jawaban yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman atas pertanyaan yang diajukan.
Sebenarnya,  peningkatan  perekonomian  nasabah  BMT  Mitra  Simalem  Al Karomah  juga  bisa  diukur  melalui  perkembangan  tabungan  yang  disimpankan pada  BMT  Mitra  Simalem  Al  Karomah.  Berdasarkan  laporan  neraca  keuangan BMT Mitra Simalem Al Karomah per Desember 2011, diketahui bahwa nominal terkecil  nasabah  yang  menyimpankan  uangnya  pada  BMT  Mitra  Simalem  Al Karomah  mencapai  angka  satu  juta  rupiah,  sementara  nominal  tertinggi  yang ditabungkan  oleh  nasabah  mencapai  angka  seratus  juta  rupiah.  Selain menunjukkan perkembangan ekonominya, disimpannya uang per nasabah hingga mencapai  angka  seratus  juta  rupiah  tentu  saja  telah  menunjukkan  bahwa masyarakat  cukup  percaya  pada  BMT  Mitra  Simalem  Al  Karomah  sebagai lembaga penyimpan uang.
Hasil  survei  rata-rata  simpanan  nasabah  pada  BMT  Mitra  Simalem  Al Karomah menunujukkan bahwa persentase simpanan kecil dari satu juta memiliki grafik  yang  cukup  tinggi  dari  kalangan  nasabah  yang  menjadi  responden penelitian.  Secara  terinci,  jawaban  dari  survei  yang  dilakukan  terhadap  rata-rata simpanan tersebut ditunjukkan melalui grafik pada gambar 7.
Gambar 7 Grafik rata-rata simpanan responden pada BMT Mitra Simalem Al Karomah.
Hasil studi di lapangan juga menunjukkan terjadinya peningkatan realisasi pembiayaan  secara  kontinu  kepada  nasabah.  Sejumlah  nasabah  yang  telah berhubungan dengan BMT Mitra Simalem Al Karomah sejak tahun 2004, tercatat telah  beberapa  kali  mendapatkan  pembiayaan  dari  BMT  Mitra  Simalem  Al Karomah dengan jumlah meningkat secara periodik. Sekedar menyebutkan contoh dari  sekian  banyak  nasabah  tersebut.  Tabel  2  menjelaskan  tiga  nasabah  yang pernah  memperoleh  pembiayaan  selama  tiga  kali  dalam  jumlah  yang  meningkat secara periodik.
Jawaban; Kecil dari 1 Juta; 62 Jawaban; 1- 5 Juta; 28 Jawaban; 5- 10 Juta; 25 Jawaban; Lebih dari 20 Juta; 6 Keci…
Tabel 2. Contoh nasabah yang mendapatkan pembiayaan BMT Mitra Simalem Al Karomah secara periodik.
No  Nasabah Jenis Usaha Jumlah Pinjaman (Rp) Periode I Periode II Periode III 1 Erni br. Sinaga  Kerajinan 20.000.000 40.000.000  150.000.000 2 Elviani Restoran 50.000.000 100.000.000  200.000.000 3 U. Situmorang Petani 10.000.000 50.000.000  100.000.000
Sumber: Dokumen pembiayaan BMT Mitra Simalem Al Karomah.

## 2. Partisipasi Nasabah
Sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  uraian  terdahulu,  partisipasi  menjadi komponen  penting  untuk  mengukur  keberhasilan  sebuah  proses  pemberdayaan. Pemberdayaan dan partisipasi pada kenyataannya muncul sebagai dua terminologi yang  banyak  diungkapkan  ketika  berbicara  tentang  pembangunan.  Partisipasi merupakan  komponen  penting  dalam  pembangkitan  kemandirian  dalam  proses pemberdayaan.  Sehubungan  dengan  keberadaan  BMT  yang  merupakan  lembaga keuangan  berbadan  hukum  koperasi,  partisipasi  tentu  harus  dilihat  bahwa  setiap anggota  dalam  koperasi  menggambarkan  rasa  memiliki  terhadap  organisasi dengan diiringi kesadaran kepemilikan sekaligus sebagai nasabah.
Neti  Budiwati  menyebutkan,  partisipasi  anggota  dalam  koperasi  sangat dipengaruhi  oleh  bagaimana  pengurus  dapat  menarik  minat  dan  motivasi  para anggota  untuk  merasa  memiliki  dan  membutuhkan  koperasi,  sehingga  anggota akan  memberikan  partisipasi  secara  aktif.  Dalam  hal  ini  pengurus  dituntut  untuk mampu menyerasikan usaha/kegiatan koperasi dengan kebutuhan atau permintaan para anggota.
Modal  pada  BMT  Mitra  Simalem  Al  Karomah  sendiri  diperoleh  dari berbagai  sumber.  Sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  deskripsi  terdahulu,  BMT Mitra Simalem Al Karomah pada awalnya terdaftar dengan total  aset sebesar Rp 39.250.000,-  yang  bersumber  dari  modal  sendiri  sebesar  Rp  3.750.000,-  dan modal luar sebesar Rp 35.500.000,-. Saat ini, total aset (termasuk aset yang belum dihitung  pada  laporan  pertanggungjawaban  tahun  2011)  mencapai  angka  20 Milyar.  Melihat  kondisi  ini,  sebagai  lembaga  keuangan  yang  setingkat  dengan koperasi,  khususnya  di  daerah  Sumatera  Utara,  keadaan  tersebut  menunjukkan
peningkatan signifikan. Tentu saja peningkatan ini hanya mungkin terjadi dengan adanya partisipasi modal dari berbagai nasabah.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  deskripsi  terdahulu,  BMT  Mitra Simalem  Al  Karomah  pernah  mengalami  keterpurukan  hingga  meninggalkan hutang  sebesar  225  juta  rupiah.  Memang,  seperti  ditegaskan  Hoironi,  jumlah nominal  hutang  dengan  nilai  tersebut  menjadi  tidak  terlalu  memberatkan  oleh karena tidak terjadi penarikan massal oleh nasabah yang menitipkan uangnya pada BMT ini. Dalam keadaan demikian, BMT berupaya memberdayakan permodalan dengan  cara  membuka  hubungan  kerjasama  dengan  berbagai funding ,  artinya pemberdayaan  modal  ini  tidak  lagi  melibatkan  masyarakat  sebagai  pangsa  pasar yang  kelak  akan  dijadikan  objek  pembiayaan,  melainkan  mengupayakan pembiayaan  yang  dibutuhkan  masyarakat  melalui  penggalang funding .  Dengan langkah  semacam  inilah  BMT  Mitra  Simalem  Al  Karomah  membangun  kembali eksistensinya untuk dapat bangkit dari keterpurukan.
Tentu  saja,  mekanisme  permodalan  pada  BMT  Mitra  Simalem  Al Karomah tidak terlepas  dari besarnya simpanan nasabah pada lembaga keuangan mikro syariah tersebut. Di sinilah bentuk partisipasi modal yang diperoleh melalui nasabah bisa dilihat. Partisipasi itu terjadi tentu saja sudah terlebih dahulu dimulai dengan  adanya  pemberdayaan  kepada  masyarakat  berupa  penyadaran  akan  arti penting  BMT  Mitra  Simalem  Al  Karomah  sebagai  pengelola  keuangan  mereka. Faktanya, BMT Mitra Simalem Al Karomah tidak saja dipercaya oleh umat Islam sebagai  lembaga  penyimpanan  uang,  tapi  diberikan  kepercayaan  yang  sama  pula oleh nasabah Kristen karena kemudahan pelayanan yang diberikannya.
Berdasarkan  hasil  pembacaan  dokumen  nasabah  simpanan  pada  BMT Mitra  Simalem  Al  Karomah,  pada  tahun  2011  tercatat  simpanan  nasabah  dari berbagai  bentuk  sebesar  Rp  8.704.177.225,-.  Secara  terinci,  total  simpanan tersebut terkumpul dari berbagai bentuk simpanan sebagaimana dijelaskan melalui tabel 3.
Informasi  yang  diperoleh  dari  salah  seorang  pengurus  BMT  Mitra Simalem  Al  Karomah,  bapak  Irianto,  yang  menjabat  sebagai  wakil  sekretaris BMT  Mitra  Simalem  Al  Karomah,  salah  satu  bentuk  kemudahan  yang  paling kongkrit dari pelayanan yang diberikan BMT Mitra Simalem Al Karomah adalah pelayanan dengan sistem ‗jemput bola‘. Irianto  mencontohkan, kemudahan  yang diberikan  BMT  Mitra  Simalem  Al  Karomah  bahkan  melampaui  pelayanan-
pelayanan  yang  bisa  diberikan  oleh  bank-bank  besar,  seperti  ketika  mereka membutuhkan  uang,  dalam  besaran  tertentu  nasabah  tidak  perlu  datang  untuk mencairkan  uang  ke  BMT,  tapi  petugas  dengan  sukarela  mengantarkan  uang tersebut  jika  nasabah  bersangkutan  dalam  keadaan  mendesak  dan  tidak  punya waktu
Tabel 3 Jumlah Simpanan Nasabah Pada BMT Mitra Simalem Al-Karomah
Tahun 2011. No  Jenis Simpanan Jumlah 1 Simpanan mudharabah Rp  7.823.940.958,-
2 Simpanan berjangka - Simpanan pendidikan Rp  326.786.420,- - Simpanan Idul Fitri Rp  62.735.975,- - Simpanan kurban Rp  35.489.872,- - Simpanan Ikhtiar Mandiri (SIM) Rp  124.599.000,- - Simpanan si buah hati Rp  48.325.000,- - Talangan haji Rp  7.300.000,-
3 Deposito
- Deposito mudharabah 6 bulan
Rp  245.000.000,- - Deposito mudharabah 12 bulan Rp  30.000.000,- Total Rp  8.704.177.225,-
Bentuk  partisipasi  simpanan  nasabah  diklasifikasikan  ke  dalam  beberapa kategori,  yaitu:  simpanan mudharabah, simpanan mudharabah berjangka, simpanan  kurban,  simpanan  pendidikan,  simpanan  haji  dan  simpanan  Idul  Fitri. Simpanan mudharabah bisa  dipahami  sebagai  simpanan  yang  didasarkan  pada prinsip  bagi  hasil.  Dalam  hal  ini  BMT  Mitra  Simalem  Al  Karomah  mengelola dana  yang  diinvestasikan  oleh  nasabah  secara  produktif,  menguntungkan  dan memenuhi  prinsip-prinsip  syariah  Islam.  Hasil  keuntungannya  akan  dibagikan kepada  nasabah  dan  BMT  sesuai  perbandingan  bagi  hasil  atau nisbah yang disepakati  bersama pada  saat  akad.  Perbedaan  simpanan mudharabah biasa dengan mudharabah berjangka hanya terletak pada persoalan prosedur dan waktu pengambilannya  saja.  Dalam  hal  ini,  simpanan mudharabah berjangka  bisa disamakan  dengan  sistem  deposito  di  mana  investasi  hanya  bisa  diambil  pada waktu-waktu secara berkala yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya.
Sementara itu, simpanan kurban, pendidikan, haji dan Idul Fitri pada BMT Mitra Simalem Al Karomah merupakan simpanan dalam bentuk lainnya yang juga tetap  menekankan  prinsip-prinsip  syariah.  Kecuali  simpanan mudharabah yang tidak dalam status jaminan pembiayaan dan simpanan wajib, simpanan-simpanan ini  tidak  bisa  ditarik  secara  bebas.  Prosedur  penarikan  simpanan  tersebut dijelaskan melalui tabel nomor 17 di bawah ini.
Tabel 4 Prosedur penarikan beberapa jenis simpanan di BMT Mitra Simalem Al Karomah. SOP BMT Mitra Simalem Al Karomah.
Jenis Prosedur 1. Simpanan pendidikan - Ditarik  dalam  waktu  enam  bulan  sekali  atau dengan masa rentang yang telah ditetapkan;
- Rentang waktu  ditetapkan pada:  (1) awal  Juni  s/d akhir  Juli;  dan  (2)  awal  Desember  dan  akhir Januari;
- Jika pemilik meninggal dunia, penarikan dilakukan ahli waris yang terdapat di akad awal.
2. Simpanan berjangka - Ditetapkan pada waktu yang telah disepakati;
- Bisa  ditarik  dengan  ketentuan  pemilik  tabungan meninggal dunia.
3. Simpanan kurban - Penarikan  dapat  dilakukan  10  hari  sebelum  Idul
Adha. 4. Simpanan Idul Fitri - Penarikan  dapat  diilakukan  20  hari  sebelum  Idul Fitri.
Dalam  hal  keuntungan  yang  bisa  diperoleh  nasabah  terkait  simpanannya, BMT  Mitra  Simalem  Al  Karomah  menerapkan  sistem  yang  relatif  sama  dengan lembaga-lembaga  keuangan  syariah  lainnya,  yaitu  sistem  bagi  hasil.  Namun demikian,  persoalan  yang  seringkali  muncul—sehingga  Hoironi  Hasibuan menyebutkan  kondisi  ini  sebagai  syariah  tidak  murni—adalah  ketidaksiapan nasabah  untuk  ‗bagi  rugi‘.  Padahal,  logika  yang  tepat  semestinya  ketika  sebuah akad  dilakukan  untuk  kesepakatan  yang  sama  dalam  hal  bagi  hasil,  maka semestinya  akan include secara  otomatis  kesiapan  ‗bagi  rugi‘  karena  tidak selamanya usaha yang dijalankan mendapatkan hasil.
Partisipasi  nasabah  juga  ditunjukkan  dengan  meningkatnya  pertumbuhan nasabah  setiap  tahunnya.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  BMT  Mitra
Simalem  Al  Karomah,  tampak  bahwa  nasabah  sejak  tiga  tahun  terakhir mengalami  peningkatan  rata-rata  sebesar  20-an  persen.  Perbandingan  jumlah nasabah  BMT  Mitra  Simalem  Al  Karomah  sepanjang  sejak  tiga  tahun  terakhir (2009-2011) bisa dijelaskan melalui tabel nomor 18 di bawah ini.
Tabel 5 Perkembangan nasabah selama tiga tahun (2009-2011). Data
nasabah BMT Mitra Simalem Al Karomah tahun 2011. Tahun 2009 2010 2011 Jumlah Nasabah 8.513 orang 10.312 orang 12.580 orang
Melalui  data  yang  disajikan  pada  tabel  nomor  18,  bisa  dilihat  terjadinya pertambahan jumlah nasabah 1.799 orang atau peningkatan sebesar 21,13 persen pada  tahun  2009-2010,  sementara  pada  tahun  2010-2011  terjadi  penambahan nasabah 2.268 orang atau peningkatan sebesar 21,99 persen. Grafik pertumbuhan nasabah  BMT  Mitra  Simalem  Al  Karomah  sejak  tahun  2009-2011  ini  bisa ditunjukkan melalui gambar nomor 45 di bawah ini.
Gambar.  10 Pertumbuhan  nasabah  BMT  Mitra  Simalem  Al  Karomah tahun  2009-2011.  Diolah  dari  data  nasabah  BMT  Mitra  Simalem  Al  Karomah tahun 2011.
Deskripsi-deskripsi terdahulu telah menjelaskan secara rinci bentuk-bentuk pemberdayaan  BMT Mitra Simalem Al  Karomah, peningkatan ekonomi nasabah sebagai  objek  pemberdayaan  dan  karakteristiknya,  hingga  partisipasi  yang diberikan  oleh  nasabah  sebagai  wujud  dari  keberhasilan  pemberdayaan  ekonomi BMT  Mitra  Simalem  Al  Karomah.  Secara  skematik,  hubungan  komponen- komponen  tersebut  bisa  digambarkan  melalui  skema  sebagaimana  ditunjukkan melalui gambar 46 di bawah ini.
Nasabah; 2009; 8,513 Nasabah; 2010; 10,312 Nasabah; 2011; 12,580 y = 2033.5x + 6401.3 R² = 0.9956
2009 2010 2011
Gambar. 11 Skema  siklus  pemberdayaan  dan  partisipasi  nasabah  BMT Mitra Simalem Al Karomah.
Skema di  atas menunjukkan bahwa partisipasi  pada BMT Mitra Simalem Al  Karomah  sesungguhnya  terjadi  akibat  adanya  pemberdayaan  itu  sendiri. Namun  demikian,  sebelum  pemberdayaan  tersebut  dilakukan,  BMT  Mitra Simalem  Al  Karomah  membutuhkan  partisipasi,  khususnya  partisipasi permodalan,  dari stakeholder ekternal  lainnya.  Pemberdayaan  BMT  Mitra Simalem Al Karomah sendiri difokuskan pada pembiayaan nasabah dengan sistem bagi  hasil.  Hasil  pemberdayaan  inilah  yang  nantinya  akan  melahirkan  partisipasi nasabah  kepada  BMT  Mitra  Simalem  Al  Karomah,  terutama  terkait  partisipasi modal.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  bentuk-bentuk pemberdayaan  BMT  Mitra  Simalem  Al  Karomah  adalah:  (a)  pembiayaan,  yang meliputi  pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan  pembiayaan qardh  al-hasan. Pembiayaan mudharabah merupakan  jenis  pembiayaan  yang lebih banyak dilakukan, sebab minat nasabah terhadap jenis pembiayaan ini jauh lebih  besar ; (b)  pembinaan  dilakukan  terutama  pada  nasabah-nasabah  yang mengalami  permasalahan  pengembalian  pinjaman  (pembiayaan);  (c)  pelatihan belum menunjukkan upaya pemberdayaan yang maksimal karena bentuk pelatihan yang  diselenggarakan  masih  berorientasi  pada  pengembangan  wawasan  nasabah tentang  BMT,  bukan  pengembangan  kemampuan  nasabah  dalam  mengelola usahanya;  dan  (d)  kegiatan  sosial  yang  dilakukan  BMT  Mitra  Simalem  Al Karomah tanpa sadar telah menyentuh aspek dakwah dan menjadi salah satu unsur
yang  membuat  BMT  Mitra  Simalem  Al  Karomah  cukup  populer  di  tengah masyarakat luas, khususnya di Kecamatan Berastagi dan Kabanjahe.
Hasil pemberdayaan BMT Mitra Simalem Al Karomah dilihat melalui dua indikator, yaitu: (a) perkembangan ekonomi nasabah; dan (b) partisipasi nasabah. Dari  sisi  perkembangan  ekonomi  bisa  disimpulkan  bahwa  pemberdayaan  yang dilakukan  BMT  Mitra  Simalem  Al  Karomah  cukup  berhasil  dengan  semakin meningkatnya pendapatan nasabah jika dibandingkan dengan keadaannya sebelum menjadi  nasabah  pada  BMT  ini.  Selain  itu,  perkembangan  ekonomi  juga  bisa dilihat dari meningkatnya taraf pendidikan anggota keluarga nasabah. Sedangkan pada  aspek  partisipasi,  nasabah  BMT  Mitra  Simalem  Al  Karomah  turut memperkuat  keberadaan  BMT  Mitra  Simalem  Al  Karomah  dengan mempercayakan pengelolaan keuangannya pada BMT ini.

## Daftar Pustaka
Ariff,  Mohammed.  (1988).  ―Islamic  Banking‖ ,  Asian  Pacific  Economic Literature , Vol. 2, No. 2, September 1988
BPS.  Kab.  Karo.  (2011). Kabupaten  Karo  dalam  Angka  2011. Berastagi:  Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo.
Chambers,  Robert.  (1983). Pembangunan  Desa  (Mulai  dari  Belakang) .  Jakarta: LP3ES.
Clutterbuck, David  and Kernaghan, Susan.  (1999). The Power of  Empowerment: Release the Hidden Talents of Your Employees. London: Kogan Page.
Cook,  Sarah  dan  Macaulay,  Stave.  (1996). Perfect  Empowerment. Jakarta:  Elex Media Computindo.
Faturrochman.  et.al.  (2007). Membangun  Gerakan  Penanggulangan  Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
Freidmeann.  (1993). Empowerment:  The  Politics  of  Alternative  Development. Cambridge: Blackwell Publisher.
Fujikake, Yoko. (2008). Qualitative  Evaluation:  Evaluating  People‘s Empowerment, in Japanese Journal of Evaluation Studies. Vol. 8, No. 2, 2008.
Jary,  David  and  Jary,  Julia.  (1991). Dictionary  of  Sociology .  Glasgow: HarperCollins Publishers.
Moleong,  J.  Lexy.  (2006). Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remadja Rosdakarya.
Mubyarto. (1999). Reformasi Sistem Ekonomi, dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan. Yogyakarta: Aditya Media.
Nasution,  Burhanuddin  dan  Arief,  M.  (2005). Modal  Sosial  dan  Pemberdayaan Komunitas  Nelayan  (Isu-isu  Kelautan  dan  Kemiskinan  hingga  Bajak Laut). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Perwataatmadja,  Karnaen.  (1996). Membumikan  Ekonomi  Islam  di  Indonesia. Jakarta: Usaha Kami,.
Projono,  O.S  dan  Pranarka,  A.M.W.  (1996). Pemberdayaan:  Konsep,  Kebijakan dan Implementasi . Jakarta: CSIS.
Ridwan,  Ahmad  Hasan.  (2004). BMT  &  Bank  Islam  Instrumen  Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
Su‘ud, Achmad. (2007). ―Akses dan Proteksi untuk Masyarakat Miskin terhadap Modal‖, dalam Siti Sarah Mawahidah dan Zakkiyudin Baidhowi, Islam, Good Governance dan Pengentasan Kemiskinan: Kebijakan Pemerintah, Kiprah  Kelompok  Islam  dan  Potret  Gerakan  Inisiatif  di  Tingkat  Lokal. Jakarta: Maarif Institute for Culture and Humanity.
Sugiyono.  (2009). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Sumodiningrat,  Gunawan.  (1999). Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Jaring Pengaman Sosial. Jakarta: Gramedia.
Umar, Husein. (2007). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis . Jakarta: Raja Grafindo Persada.