Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sempaja Utara Dan Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda
Ghea Puspita Sari 1 , Aji Ratna Kusuma 2 , Rita Kalalinggi 3

## Abstrak
Implementasi  kebijakan  adalah  proses  melaksanakan  keputusan  kebijakan, proses  implementasi  kebijakan  dapat  dimulai  apabila  tujuan-tujuan  kebijakan telah  ditetapkan  dalam  bentuk  program-program  yang  telah  ditetapkan.  Untuk memperoleh hasil seperti yang diharapkan dalam proses pengambilan keputusan perlu  melibatkan  berbagai  unsur,  sehingga  hasil  keputusan  akan  melahirkan suatu  produk  kebijakan  yang  menyentuh  atau  mewakili  semua  kepentingan. Implementasi  kebijakan  tidak  dapat  berjalan  dengan  baik,  karena  dalam  proses kebijakan  selalu  ada  kemungkinan  terjadinya  perbedaan  antara  apa  yang diharapkan  oleh  pembuat  kebijakan  dengan  apa  yang  ingin  dicapai.  Faktor komunikasi  sangat  penting,  karena  didalam  pengimplementasian  setiap  individu harus  mengetahui  informasi  tentang  apa  yang  dilakukan  pemerintah, implementasi  harus  diinformasikan  kepada  aparat  sehingga  harus  jelas,  tepat dan  konsisten.  Faktor  sumber  daya  harus  ada,  guna  menjamin  kelancaran implementasi.  Oleh  karena  itu  apabila  menginginkan  implementasi  berhasil dengan  baik  maka  harus  dituntut  kualitas  aparatur  yang  baik,  apabila  tidak dipenuhi  akan  mengakibatkan  kurang  efektifnya  pengimplementasian  sebuah kebijakan.

## Kata  Kunci:  Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  02  Tahun  2011, Pengelolaan Sampah

## Pendahuluan
Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum  dapat  ditangani  dengan  baik,  terutama  di  kota-kota  besar.  Kemampuan pengelola  sampah  dalam  menangani  sampah  tidak  seimbang  dengan  produksinya, sehingga  sampah  menumpuk  di  mana-mana.  Pertambahan  jumlah  penduduk  telah meningkatkan jumlah timbunan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya  daya  beli  masyarakat  terhadap  berbagai  jenis  bahan  pokok  dan  hasil teknologi  serta  meningkatnya  usaha  suatu  daerah  juga  memberikan  kontribusi  yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Meningkatnya volume timbulan  sampah  memerlukan  pengelolaan,  pengelolaan  sampah  yang  tidak
1. Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL - Samarinda
2. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.
3. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.
menggunakan  metode  dan  teknik  sebagai  pengelolaan  sampah  yang  ramah lingkungan  selain  akan  dapat  menimbulkan  dampak  negatif  terhadap  kesehatan  juga akan sangat mengganggu kelestarian lingkungan.
Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  02  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan Sampah  di  Kelurahan  Sempaja  Utara  dan  Kelurahan  Sempaja  Selatan  secara implementatif  belum  berjalan  optimal.  Hingga  saat  ini  kondisi  pengelolaan  sampah  di Kelurahan  Sempaja  Utara  dan  Kelurahan  Sempaja  Selatan  masih  belum  memenuhi harapan.  Timbulan  sampah  setiap  tahunnya  meningkat,  adanya  masalah  dalam penampungan  sampah,  kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk  mengelola  sampah sejak  dari  sumbernya,  dan  kelemahan  pemerintah  dalam  mengelola  dan  mengawasi tidak  dapat  dipungkiri  telah  membuat  Kelurahan  Sempaja  Utara  dan  Kelurahan Sempaja Selatan penuh dengan sampah.
Selain  itu,  sampah  merupakan  permasalahan  sosial  yang  erat  hubungannya dengan  kesadaran  masyarakat.  Oleh  karena  itu  untuk  menjamin  bahwa  pengelolaan sampah  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya,  maka  masyarakat  dituntut  agar memiliki kepedulian serta kesadaran tentang pentingnya arti kebersihan di lingkungan mereka.  Beberapa  hal  yang  harus  dilakukan  masyarakat  diantaranya  adalah  dengan cara  mengemas  dan  membuang  sampah  di  tempat-tempat  yang  telah  di  sediakan. Pengelolaan  sampah  perlu  didukung  oleh  semua  pihak,  baik  pemerintah,  swasta, maupun  masyarakat  itu  sendiri.  Dalam  hal  ini  masing-masing  pihak  harus  dapat menyadari  dan  menjalankan  perannya  dengan  penuh  tanggung  jawab.  Apabila  ada pihak  yang  tidak  dapat  menjalankan  perannya  dengan  baik,  maka  dapat  dipastikan bahwa lingkungan yang bebas dari masalah sampah tidak akan terwujud.
Salah satu faktor yang menentukan wajah suatu kota adalah sistem pengelolaan sampah. Apabila sistem pengelolaan sampah baik, maka wajah kotanya akan menjadi bersih. Produksi sampah yang dihasilkan penduduk Kota Samarinda pada tahun 2011 sebesar  2.042,867  m 3 /hari,  sedangkan  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota Samarinda  dengan  armada  operasional  yang  dimiliki  mampu  melayani  sebesar  46,8 %.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  Implementasi  Peraturan  Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sempaja Utara dan Kelurahan  Sempaja  Selatan  Kota  Samarinda.  Melalui  penelitian  ini  penulius  tertarik untuk  meneliti  bagaimana  Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  02  Tahun  2011 Tentang  Pengelolaan  Sampah  di  Kelurahan  Sempaja  Utara  dan  Kelurahan  Sempaja Selatan  Kota  Samarinda.  Artikel  ini  memakai  data-data  dari  penelitian  lapangan  yang penulis  lakukan.  Data-data  yang  dikumpulkan selama kurang  lebih  3  bulan,  dianalisis dengan analisis kualitatif.

## Kebijakan Publik
Menurut  Carl  Friedrich  (dalam  Agustino,  2008:7),  mengatakan  bahwa  kebijakan publik  adalah  serangkaian  tindakan  atau  kegiatan  yang  diusulkan  oleh  seseorang, kelompok,  atau  pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu  dimana  terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan)  dimana  kebijakan  tersebut  diusulkan  agar  berguna  dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

## Implementasi Kebijakan
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (dalam  Agustino,  2008:139),  implementasi kebijakan  adalah  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh  individu-individu  atau pejabat-pejabat  atau  kelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.
Implementasi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa pelaksanaan, suatu kebijakan hanyalah sekedar  sebuah  dokumen  yang  tidak  bermakna  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Banyak  kebijakan  yang  baik,  yang  mampu  dibuat  suatu  pemerintah,  baik  yang dirumuskan dengan menggunakan tenaga ahli dalam negeri maupun luar negeri, tetapi kemudian  ternyata  tidak  mempunyai  pengaruh  apa-apa  dalam  kehidupan  negara tersebut karena tidak mampu dilaksanakan, atau tidak dilaksanakan.

## Pengelolaan
Pengelolaan  pada  dasarnya  adalah  pengendalian  dan  pemanfaatan  semua sumber  daya  yang  menurut  suatu  perencanaan  diperlukan  untuk  atau  penyelesaian suatu  tujuan  kerja  tertentu.  Menurut  Kodoatie  (2005:205),  pengelolaan  sama  dengan manajemen  yaitu  penggerakan,  pengorganisasian  dan  pengarahan  usaha  manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Menurut  Kodoatie  (2005:205),  fase  utama  dan  fungsi  manajemen  secara  umum meliputi :
1. Perencanaan ( Planning )
2. Pengorganisasian ( Organising )
3. Kepemimpinan ( Directing )
4. Pengkoordinasian ( Coordinating )
5. Pengendalian ( Controlling )
6. Pengawasan ( Supervising )
7. Penganggaran ( Budgeting )
8. Keuangan ( Financing )
Manajemen  atau  pengelolaan  adalah  suatu  seni  untuk mengatur  atau  mengelola semua  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  organisasi  dalam  rangka  mencapai  tujuan organisasi tersebut.

## Sampah
Menurut  Kastaman  dan  Kramadibrata  (2007:69),  sampah  merupakan  limbah yang bersifat padat, terdiri atas zat atau bahan organik dan anorganik yang dianggap sudah  tidak  memiliki  manfaat  lagi  dan  harus  dikelola  dengan  baik    sehingga    tidak membahayakan  lingkungan. Dari  batasan  ini  jelas bahwa sampah adalah hasil suatu kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna atau tidak dikehendaki.

## Pengelolaan Sampah
Menurut Notoatmodjo (2011:193-194), sampah erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat,  karena  dari  sampah  tersebut  akan  hidup  berbagai  mikro  organisme penyebab  penyakit,  dan  juga  binatang  serangga  sebagai  pemindah  atau  penyebar penyakit. Oleh sebab itu sampah harus dikelola dengan baik sampai sekecil mungkin tidak  mengganggu  atau  mengancam  kesehatan  masyarakat.  Pengelolaan  sampah
yang baik, bukan untuk kepentingan kesehatan saja, tetapi juga keindahan lingkungan. Yang  dimaksud  dengan  pengelolaan  sampah  disini  adalah  meliputi  pewadahan, pengumpulan,  pemindahan,  pengangkutan,  pemusnahan  atau  pengolahan  sampai pembuangan  akhir  sampah  sedemikian  rupa  sehingga  sampah  tidak  menjadi ganggguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

## Pemahaman  Masyarakat  Tentang  Peraturan  Daerah  Nomor  02  Tentang Pengelolaan  Sampah  di  Kelurahan  Sempaja  Utara  dan  Kelurahan  Sempaja Selatan
Pemahaman yang diterima oleh warga di kelurahan sempaja utara dan kelurahan sempaja selatan tentang peraturan daerah nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah  masih  sangat  minim,  yang  seharusnya  dalam  satu  tahun  program  ini  harus dilakukan  3-4  kali  tetapi  dalam  satu  tahun  program  ini  hanya  dapat  dilakukan  1  kali. Selain  dikarenakan    dana,  besarnya  wilayah  untuk  melakukan  sosialiasi  perda  juga sangatlah luas.
Sosialiasi  yang  dilakukan  dalam  satu  tahun  sekali  dianggap  tidak  cukup  bagi warga,  bila  memang  perda  itu  untuk  masyarakat,  seharusnya  pemerintah mengalokasikan  dana  yang  cukup  untuk  sosialisasi  ke  masing-masing  kelurahan, mulai  dari  perkenalan  isi  perda,  sampai  pasal-pasal  didalamnya  serta  denda- dendanya.

## Pengurangan Sampah
Pengurangan  sampah  adalah  upaya  yang  meliputi  kegiatan  membatasi, mengguna ulang dan mendaur ulang sampah. Sesuai isi perda nomor 02 tahun 2011, pemerintah  telah  melakukan  program-program  pengurangan  sampah,  seperti melakukan  kegiatan  Bank  Ramli  (ramah  lingkungan)  yang  dimodali  oleh  pemerintah, memang  belum  sempurna  tetapi  pemerintah  menuju  yang  lebih  baik  dalam menanggulangi pengurangan sampah.
Pengurangan  sampah  di  wilayah  kelurahan  sempaja  utara  dan  kelurahan sempaja  selatan  masih  terdapat  kurangnya  sosialisasi  manfaat  dan  tujuan  dari pengurangan  sampah  yang  diakomodir  oleh  pemerintah,  dengan  beroperasinya  Bank Ramli  dapat  menjaga  kebersihan  lingkungan  di  sekitar  masyarakat  dan  keberadaan Bank  Ramli  dapat  mendukung  program  Hijau,  Bersih  dan  Sehat  (HBS)  pemkot samarinda sekaligus mengajak warga untuk memilah sampah basah dan kering.

## Proses  Pemilahan,  Pengumpulan,  Pengangkutan,  Pengolahan  dan  Pemrosesan Akhir Sampah
Pemilahan  sampah  adalah  kegiatan  pengelompokan  dan  memisahkan  sampah sesuai  jenis,  jumlah  atau  sifat  sampah.  Pengumpulan  sampah  adalah  kegiatan pengambilan  dan  pemindahan  sampah  dari  sumber  ke  tempat  penampungan sementara.  Pengangkutan  sampah  adalah  kegiatan  membawa  sampah  dari  sumber atau  dari  TPS  ke  TPA.  Pengolahan  sampah  adalah  kegiatan  untuk  mengubah karakteristik,  komposisi  dan  jumlah  sampah  agar  dapat  diproses  lebih  lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman, Pemrosesan akhir sampah  adalah  proses terakhir  dalam  pengelolaan  sampah,  proses  ini  menggunakan metode open dumping , control landfill , dan sanitary landfill .

## Implementasi Perda No 02 Tahun 2011 Di Kota Samarinda (Ghea)
Pemrosesan  akhir  sampah  di  kota  samarinda  masih  menggunakan  open dumping,  samarinda  belum  menggunakan  sanitary  landfill  karena  sistem  itu membutuhkan  lahan  yang  luas  dan  dana  yang  besar.  Proses  pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di kelurahan sempaja  utara  dan  kelurahan  sempaja  selatan  belum  optimal  karena  masih  banyak warga yang melanggar aturan dalam perda nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah.

## Ketepatan Waktu Pembuangan Sampah
Jadwal pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah (TPS) diwajibkan pada  pukul  18.00  Wita  -  pukul  06.00  Wita,  itu  yang  tercantum  di  dalam  Peraturan Daerah  Nomor  02  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Sampah,  tapi  kenyataan  di lapangan  masih  banyak  masyarakat  melakukan  pembuangan  sampah  diatas  jam  6 pagi.  Hal  inilah  yang  membuat  TPS  menjadi  seolah  bertumpuk  atau  tidak  terangkut.
.
Penginapan,  Rumah  Makan  dan  Tempat  Usaha  diwajibkan  Membuang  Sampah ke TPA
Pemerintah  Kota  Samarinda  serta  Dinas  Kebersihan  dan    Pertamanan  sudah mensosialisasikan  surat  edaran  dan  telah  diberikan  ke  setiap  penginapan,  rumah makan dan tempat usaha di wilayah kelurahan sempaja utara dan kelurahan sempaja selatan,  hal  ini  dinilai  bagus  sebagai  pengingat  untuk  meminimalkan  menumpuknya sampah di kelurahan sempaja utara dan kelurahan sempaja selatan. Akan tetapi masih banyak kurangnya kesadaran warga untuk mentaati peraturan tersebut, sampai saat ini Pemerintah  Kota  Samarinda  serta  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  harus  terus melakukan  sosialisasi  dan  meningkatkan kesadaran  mereka  bahwa  masalah  sampah jadi tanggung jawab mereka juga.

## Larangan Pemulung Mengeruk Sampah di TPS
Memberdayakan  keberadaan  pemulung,  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan Kota  Samarinda  mengumpulkan  secara  perlahan  pemulung  untuk  dibina  sebagai Pemerhati Kebersihan (PK) Kota Samarinda.
Pemerhati kebersihan dibekali kartu tanda pengenal dengan masa berlaku satu tahun,  nanti  merekalah  yang  akan  membantu  membersihkan  TPS  dan  memilah sampah untuk diambilnya. Tentunya ini akan mengurangi sampah di TPS, sedangkan pemulung  yang  bukan  pemerhati  kebersihan  tidak  boleh  mengais  apalagi  sampai memulung di TPS terkecuali di TPA. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011  dalam  pasal  40,  pemulung  dilarang  mengais  sampah  di  TPS  dengan  ancaman hukuman kurungan tiga bulan atau denda Rp 50 juta

## Pelaksanaan  Kegiatan  Pengawasan  dan  Pemberian  Sanksi  Dalam  Rangka Penegakan Peraturan Daerah
Berdasarkan  teori  manajemen  pada  salah  satu  proses  manajemen  yaitu pengawasan atau controlling , yang seharusnya manajer atau dalam hal ini koordinator kebersihan dapat memastikan pekerjaan telah sesuai dengan yang direncanakan atau sesuai dengan tujuan.
Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  bekerjasama  dengan  Satpol  PP  dan Kepolisian mengadakan operasi yustisi untuk merazia warga yang membuang sampah
sembarangan  dan  mebuang  sampah  pada  siang  hari,  yang  hasilnya  mereka  merazia 15  orang  yang  tertangkap  tangan  sedang  melakukan  pelanggaran  pembuangan sampah pada tanggal 7 maret kemarin, dan di kenakan denda sebesar  Rp. 50.000 – Rp.  350.000.-  (sesuai  keputusan  hakim)  dan  ditambah  melakukan  pelayanan  umum sebagai penyapu jalanan. Operasi yustisi ini dilakukan sebagai bahan evaluasi apakah masyarakat  sudah  mengetahui  dan  melaksanakan  kebersihan  pada  jam  dan  waktu yang telah ditentukan sesuai Perda No 02 Tahun 2011.

## Faktor Pendukung Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011
Adapun  faktor  pendukung  dalam  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  02 Tahun 2011, antara lain adalah :
a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
b. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  33  Tahun  2010  Tentang  Pengelolaan Sampah.
c. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.
d. Adanya  bantuan  dari  Pemerintah  dan  pihak  swasta  dalam  menyediakan  sarana dan prasarana di lapangan.

## Faktor Penghambat Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011
Adapun  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  02 Tahun 2011, antara lain adalah :
a. Kurangnya  sosialisasi  Peraturan  Daerah  Nomor  02  Tahun  2011  Tentang Pengelolaan Sampah.
b. Kurangnya  dana  untuk  sosialisasi  Peraturan  Daerah  Nomor  02  Tahun  2011 Tentang Pengelolaan Sampah.
c. Kurangnya  pekerja  lapangan  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota Samarinda.
d. Kurangnya armada pengangkut sampah.
e. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan.
f. Kurangnya  tempat  pembuangan  akhir  (TPA)  untuk  menampung  jumlah  sampah yang terus bertambah dari masyarakat setiap tahunnya.

## Penutup
Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  02  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan Sampah  di  Kelurahan  Sempaja  Utara  dan  Kelurahan  Sempaja  Selatan  Kota Samarinda  belum  berjalan  efektif,  dikarenakan  kurangnya  sosialisasi  dan  kurangnya pemahaman  masyarakat  akan  Peraturan  Daerah  Tentang  Pengelolaan  Sampah.  Hal ini  juga  menjadi  acuan  untuk  Pemerintah  Kota  Samarinda  dalam  mengambil keputusan-keputusan  yang  lebih  efektif,  lebih  banyak  mensosialisasikan  dan  lebih komperhensif  lagi  kepada  masyarakat.  Kebijakan  Pengelolaan  Sampah  memerlukan sikap  dan  komitmen  yang  kuat  dari  masyarakat  untuk  mendukung  Kebijakan Pemerintah,  masyarakat  sama-sama  punya  budaya  dan  pola  pikir  yang  tidak  mau diubah  sehingga  sulit  dalam  pengimplementasian  Peraturan  Daerah  Tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan Pengelolaan Sampah, sama-sama memerlukan dana yang  besar,  seperti  fasilitas,  biaya  untuk  sosialisasi,  Sumber  Daya  Manusia    serta kesadaran  dan  sikap  masyarakat.  Selain  program  Kebijakan  Pengelolaan  Sampah  di Kota  Samarinda  perlu  dicari  alternatif  program  yang  lain  melalui  pengkajian  yang
matang  sehingga  tidak  hanya  hasil  yang  ingin  dicapai  tapi  dampak  yang  akan  terjadi sudah dapat diatasi.
Selanjutnya  saran  bagi  penyelesaian  faktor  penghambat  tentang  Peraturan Daerah  Nomor  02  Tahun  2011  Tentang  pengelolaan  Sampah  yaitu  diperlukannya alokasi  dana  untuk  sosialisasi,  menambah  pekerja  lapangan,  menambah  sarana  dan operasional  serta  meningkatkan  kegiatan  pengawasan  dan  pemberian  sanksi  dalam penegakan peraturan daerah.

## Daftar Pustaka
Anonim,  Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  Nomor  02  Tahun  2011.  Tentang Pengelolaan Sampah.
Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Kastaman,  Roni  dan  Kramadibrata,  Ade  Moetangad.  2007.  Sistem  Pengelolaan Reaktor Sampah Terpadu . Bandung: LPM Universitas Padjajaran. Kodoatie,  Robert.  2005.  Pengantar  Manajemen  Infrastruktur.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
----------------------.      2005.  Pengantar  Sumber  Daya  Air  Terpadu . Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Notoatmojo,  Soekidjo.  2011.  Kesehatan  Masyrakat  Ilmu  dan  Seni.  Jakarta:  Rineka Cipta.