Pemberatan Pidana bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan

## Hanindya Seno Saskara
hanindyosen@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstrak
Dewasa ini, penyalahgunaan narkotika sangat marak terjadi di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang mapan, bahkan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendahpun turut juga melakukan hal tersebut. Hal ini diakibatkan karena akses dalam mendapatkan narkotika relatif mudah karena banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang secara hukum tidak memiliki wewenang untuk menyediakan narkotika. Peredaran gelap narkotika pun bahkan terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang notabene merupakan tempat yang terisolasi dan berada dalam pengawasan yang sangat ketat. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil saja bahkan Pegawai Negeri Sipil khususnya Petugas Lembaga Pemasyarakatan juga bisa melakukan penyalahgunaan narkotika. Hal ini dibuktikan dengan maraknya keterlibatan pegawai negeri sipil dalam penyalahgunaan narkotika. Keterlibatan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam penyalahgunaan narkotika menimbulkan stigma negatif dimana tingkat keprofesionalitasan Petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai Pegawai Negeri Sipil diragukan. Seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.  Namun terkait aturan pemidanaan bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga dari permasalah tersebut dibuatlah penelitian terkait pemberatan pidana bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Kata Kunci : Petugas Lembaga Pemasyarakatan; Pegawai Negeri Sipil; Lembaga Pemasyarakatan Penyalahgunaan Narkotika; Pemberatan Pidana.

## Pendahuluan
Narkotika merupakan merupakan zat atau obat yang dapat menimbulkan efek tertentu seperti menurunnya atau menghilangnya kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi seseorang yang menggunakannya. Narkotika menurut Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 5, September 2020
How to cite: Hanindya Seno Saskara, ‘Pemberatan Pidana bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan’ (2020) Vol. 3 No. 5 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 15 Juli 2020; Diterima 14 Agustus 2020; Diterbitkan 1 September 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i5.21978

## Hanindya Seno: Pemberatan Pidana bagi
a. Narkotika Golongan I;
b. Narkotika Golongan II; dan
c. Narkotika Golongan III.
Pembagian golongan narkotika ke dalam 3 (tiga) kelompok tersebut adalah berdasarkan manfaat kegunaannya dan potensi efek yang ditimbulkan. Ketiga golongan tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:
a.  “Narkotika Golongan I” merupakan narkotika dengan potensi ketergantungan yang sangat tinggi dan hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang merupakan jenis narkotika atau bukan (reagensia diagnostik).
b.  “Narkotika Golongan II” merupakan narkotika dengan potensi ketergantungan tinggi dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan serta bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
c.  “Narkotika Golongan III” merupakan narkotika dengan potensi ketergantungan ringan dan sering digunakan untuk pengobatan serta bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
Kedudukan narkotika sebagai objek dalam pengembangan ilmu kedokteran dan pengobatan memiliki dampak positif. Namun, seiring dengan berjalannya waktu narkotika diedarkan secara melawan hukum dan disalahgunakan oleh oknum- oknum yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan dalam hal pengelolaan narkotika.
Pada tahun 1970 Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden No 6 Tahun 1971 yang isinya: “memberikan instruksi kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara untuk Mengkoordinir tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan dari Badan/Instansi yang bersangkutan dalam usaha untuk mengatasi, mencegah dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran-pelanggaran yang timbul dalam masyarakat, yang langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum yang menggoncangkan masyarakat yang sangat merugikan dan
menghambat pelaksanaan pembangunan seperti masalah-masalah uang palsu, penggunaan narkotika dan lain sebagainya”. 1 Terbitnya instruksi tersebut merupakan langkah awal pemerintah pada saat itu untuk menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Kemudian di tahun 1976 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.
Seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan narkotika semakin marak dan kompleks. Hal ini ditandai dengan maraknya kejahatan narkotika dengan modus-modus baru serta munculnya jenis narkotika baru. Bukan hanya pemakaiannya yang sangat memprihatinkan, tetapi juga industri secara gelap terhadap narkotika justru yang terbesar di dunia salah satunya ada di Indonesia. 2
Akibatnya pemerintah beberapa kali mencabut peraturan perundangan-undangan seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan yang terakhir pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Adapun tujuan dari pembaruan peraturan perundang-undangan tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan kondisi permasalahan narkotika yang terjadi di Indonesia seperti unsur-unsur tindak pidana narkotika serta pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia Lembaga Pemasyarakatan memiliki kedudukan sebagai tempat pembinaan dan pelaksanaan atas apa yang sudah diputus oleh pegadilan bagi terpidana. 3 Di dalam lembaga pemasyarakatan, terpidana diberikan pembinaan berupa pendidikan sekolah, moral, agama dan keterampilan khusus agar kelak memiliki bekal dalam menghadapi lingkungan hidup baru dalam masyarakat. 4 Terpidana dalam menjalani pembinaan dan
1 Instruksi Presiden No. 6/1971.
2 Syaiful Bakhri, Kejahatan Narkotik dan Psikotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebija- kan Hukum Pidana (Gramata Publishing 2012).[41].
3 Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Sinar Grafika 2016).[125].
4 ibid .

## 1754 Hanindya Seno: Pemberatan Pidana bagi
putusan pengadilan terhadapnya diawasi oleh lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan memiliki wewenang untuk menilai perilaku terpidana kemudian menentukan langkah pembinaan bagi terpidana tersebut. Hasil dari penilaian terhadap terpidana dapat membuahkan upaya-upaya seperti pembebasan bersyarat atau remisi dengan harapan terpidana tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari. Penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. 5
Dewasa ini, peredaran narkotika di Indonesia semakin sulit untuk diredam. Berdasarkan data yang ada, hingga saat ini jumlah kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika sebanyak 14.010 kasus. 6 Pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional selalu berupaya untuk mencegah peredaran serta memberantas penyalahgunaan narkotika namun oknum-oknum pengedar dan penyalahguna selalu berhasil mencari celah. Kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika bahkan kerap terjadi di lingkungan lembaga pemasayarakatan yang melibatkan petugas lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan data yang diolah oleh  Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem KASN dari data Kemenkumham Tahun 2017 terdapat 1.879 PNS yang tersandung kasus hukum, yang terdiri dari 1.082 orang (58%) terkena kasus korupsi; 382 orang (17%) terjerat kasus narkoba; dan sisanya 211 orang (12%) terkena kasus lain seperti perlindungan anak, penipuan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kasus lainnya. 7
Sebagai contoh yaitu kasus keterlibatan dua petugas Lembaga Pemasayarakatan Batu, Nusakambangan berinisial DCN dan SL dalam peredaran narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan oleh narapidana atas nama Freddy Budiman. Berdasarkan keterangan yang diungkapkan oleh Freddy ia mengaku diberi fasilitas berupa kamar
5 Ps . 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-16.KP.05.02/2011
6 Puslitdatin BNN RI, ‘Data Statistik Kasus Narkoba’, https://puslitdatin.bnn.go.id/portfo- lio/data-statistik-kasus-narkoba/, (Badan Narkotika Nasional, 2019) accessed on 13 Agustus 2019.
7 Nuraida Mokhsen dan Septiana Dwiputrianti “ Pentingnya kode etik dan kode perilaku untuk membangun profesionalitas ASN ” (Policy Brief Komisi Aparatur Sipil Negara 2012) 1(2).[2].
dan telepon genggam oleh DCN dn SL untuk memudahkannya dalam melakukan kegiatan peredaran narkotika di lingkungan dalam lembaga pemasyarakatan. DCN dan SL ketika diperiksa oleh Direktorat IV Narkotika Bareskrim Polri mengakui bahwa mereka menerima hadiah berupa mobil dan rumah karena telah memberikan akses  Berdasarkan contoh kasus tersebut, jelas bahwa dari dalam tubuh lembaga pemasyarakatan mengalami “disintregrasi” tujuan. Seharusnya lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai sarana untuk pembinaan namun dalam faktanya lembaga pemasyarakatan digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana khususnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Hal ini tentunya sangat menciderai sistem peradilan pidana di Indonesia.
Kedudukan Hukum Pidana Narkotika dalam sistem hukum pidana di Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Menurut Sudarto, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu atau merupakan hukum yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja. 8 Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus. Selain memuat hukum materiil yaitu norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP, hukum pidana khusus umumnya juga memuat materi hukum pidana formil yang menyimpang dari ketentuan yang ada di KUHAP. Menurut Teguh Santoso, Hukum pidana khusus memiliki karakteristik atau kekhususan dan penyimpangan terhadap hukum pidana materiil sebagai berikut:
1. Hukum pidana khusus bersifat elastis (ketentuan khusus);
2. Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang);
3. Memiliki pengaturan sendiri tentang suatu tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran (ketentuan khusus);
4. Perluasan berlakunya asas teritorial (ekstrateritorial) (menyimpang/ketentuan khusus);
5. Subjek hukum berhubungan/ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perkeonomian negara (ketentuan khusus);
6. Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri (ketentuan khusus);
8 Sudarto dalam Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I (Sinar Grafika 2007).[18].

## 1756 Hanindya Seno: Pemberatan Pidana bagi
7. Memiliki sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan  tindak pidana yang berada dalam UU lain asalkan UU lain itu menentukan  menjadi tindak pidana (ketentuan khusus);
8. Pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi (menyimpang);
9. Perampasan barang bergerak, tidak bergerak (ketentuan khusus);
10. Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur di dalam UU tersebut (ketentuan khusus);
11. Tindak pidana bersifat transnasional (ketentuan khusus);
12. Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi (ketentuan khusus);
13. Tindak pidananya dapat bersifat politik (ketentuan khusus).
Mengacu pada karakteristik diatas dapat disimpulkan bahawa hukum pidana khusus mengatur secara rigit tentang suatu tindak pidana mulai dari subjek hukum hingga unsur-unsur tindak pidananya. Namun di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan pasal yang mengatur tentang pemberatan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Dalam faktanya apabila seorang pegawai negeri terlibat dalam peredaran maupun penyalahgunaan narkotika didakwa menggunakan pasal 52 KUHP yang menyatakan bahwa “Bila seorang pejabat, karena melakukan tindak pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga”. Tentunya hal ini menandakan bahwa terdapat kekaburan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai produk hukum pidana khusus masih bergantung pada KUHP.

## Penyalahgunaan Wewenang Oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terkait Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan
Lembaga Pemasyarakatan atau yang disingkat lapas merupakan suatu tempat yang tujuannya adalah memberi pembinaan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan. 9 Pembinaan tersebut diberikan agar narapidana dan anak didik
9 Ps. 1 angka 3 UU Pemasyarakatan No. 12/1995.
pemasyarakatan dapat mengetahui kesalahan yang ia perbuat dan tidak mengulangi kesalahan tersebut di kemudian hari. Selain itu pembinaan juga bermaksud agar individu yang dibina dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab. Ketentuan mengenai Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan).
Dalam melaksanakan pembinaan dibutuhkan sumber daya manusia yang tidak sedikit. Hal tersebut mengingat angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia cukup tinggi sehingga jumlah orang yang menjadi narapidana juga tidak menurun. Sumber daya manusia tersebut adalah Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Sesuai dengan ketentuan UU Pemasyarakatan bahwa pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan berada di bawah naungan menteri dalam bidang pemasyarakatan maka kementerian yang berwenang saat ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Kemenkumham). 10 Fungsi Kemenkumham itu sendiri salah satunya adalah menentukan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang hukum dan hak asasi manusia. 11
Jika dikaitkan dengan kewenangannya untuk mengelola Lembaga Pemasyarakatan maka hal tersebut sesuai karena Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat di mana orang-orang yang telah dinyatakan oleh putusan pengadilan bersalah atas suatu tindak pidana serta untuk anak didik pemasyarakatan.
Karena pengaturannya yang berada pada Kemenkumham maka petugas Lembaga Pemasyarakatan dikategorikan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketentuan mengenai ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN). Dalam UU ASN dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ASN adalah suatu profesi yang dilekatkan kepada orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 12 PNS itu
10 ibid, Ps. 1 angka 10.
11 Kemenkumham, “Tugas dan Fungsi”, www.kemenkumham.go.id/profil/tugas-dan-fungsi,
(4 September 2019), accessed on 9 Desember 2019.
12 Ps. 1 angka 1 UU Aparatur Sipil Ngara No. 5/2014.

## 1758 Hanindya Seno: Pemberatan Pidana bagi
sendiri merupakan seseorang dengan kewarganegaraan Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk menduduki suatu jabatan di pemerintahan dan dilantik oleh pejabat pembina kepegawaian. Sedangkan PPPK adalah seorang berwarganegara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pengangkatannya berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu yang telah ditentukan.
Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh PNS dengan PPPK berbeda. Hal tersebut karena PNS adalah pegawai pemerintah yang telah diangkat secara tetap dengan masa bekerja di pemerintahan hingga pensiun. Sedangkan PPPK adalah pegawai pemerintah yang masa bekerjanya hanya untuk periode tertentu sehingga jika telah lewat periode tersebut maka dibebaskan dari tugasnya sebagai pegawai pemerintah.
Hak-hak PNS sesuai UU ASN terdiri dari gaji, tunjangan, fasilitas, jaminan pensiun, jaminan hari tua, cuti, pengembangan kompetensi, dan perlindungan. Hak-hak tersebut diikuti dengan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh PNS selaku pegawai ASN yaitu selalu taat dan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta pemerintahan yang sah. Selain itu pegawai ASN juga wajib melaksanakan kebijakan pemerintah, menjunjung persatuan dan kesatuan, taat terhadap peraturan perundang-undangan, berintegritas dan dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakat dinilai dari sikap dan tindakan baik di dalam maupun luar kedinasan, melaksanakan tugas dengan tanggungjawab dan kejujuran, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, serta mampu menyimpan rahasia jabatan dan jika perlu menyampaikan rahasia tersebut maka harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13 Sementara terdapat beberapa perbedaan pada hak dan kewajiban yang dimiliki PPPK. Hak-hak PPPK terdiri dari gaji, cuti, tunjangan, pengembangan kompetensi, dan perlindungan. PPPK tidak berhak atas jaminan hari tua dan jaminan pensiun sebagaimana halnya pada PNS. Hal tersebut disebabkan karena PPPK hanya bekerja dalam kurun waktu tertentu
13 ibid, Ps . 23.
sehingga tidak akan menjadi pegawai pemerintah hingga yang bersangkutan pensiun. Meskipun terdapat perbedaan dari segi hak namun kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh PPPK sama dengan PNS.
Selanjutnya dalam UU ASN diatur mengenai fungsi, tugas, serta peran ASN. Disebutkan bahwa fungsi ASN adalah untuk pelayan masyarakat, pelaksana kebijakan publik, serta pemersatu bangsa. Lalu tugas ASN berkaitan dengan fungsi tersebut terdiri dari pemberian pelayanan masyarakat yang berkualitas dan profesional, melaksanakan kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat pembina kepegawaian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjungjung persatuan dan kesatuan NKRI. Kemudian disebutkan bahwa peran ASN adalah meliputi merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi tugas-tugas pemerintahan dan/atau pembangunan berskala nasional yang dilakukan dengan pelaksanaan tugas yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, campur tangan politik, serta bersifat profesional.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP Disiplin PNS). Dalam PP Disiplin PNS dijelaskan bahwa kewajiban-kewajiban PNS terdiri dari pengucapan sumpah PNS dan sumpah jabatan, taat dan setia kepada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan pemerintah, taat peraturan perundang-undangan, pelaksanaan tugas dinas dengan tanggungjawab, menjunjung kehormatan negara dan martabat PNS, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi dan/atau kepentingan golongan, dapat dipercaya untuk memegang rahasia jabatan, mampu mencapai target yang telah ditentukan, taat dengan ketentuan jam kerja, tanggap untuk segera melapor pada pejabat yang langsung membawahinya jika menemukan sesuatu yang mengancam negara, dapat melakukan bimbingan yang baik kepada pegawai ASN yang secara struktural berada di bawahnya, penggunaan inventaris negara sekaligus pemeliharaannya, memberikan pelayanannya yang terbaik untuk masyarakat, taat kepada peraturan kedinasan, serta mengakomodir pegawai ASN yang secara

## Hanindya Seno: Pemberatan Pidana bagi
struktural berada di bawahnya yang ingin melakukan pengembangan karir. 14
Secara struktural Petugas Lembaga Pemasyarakatan bekerja pada instansi pemerintah yaitu Lembaga Pemasyarakatan, yang mana Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri berada di bawah naungan Kemenkumham. Kemenkumham merupakan kementerian yang dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggungjawab langsung kepada presiden. Indonesia menganut teori Trias Politika yang dikemukakan oleh Montesqiueu, di mana dalam suatu negara terjadi pembagian kekuasaan negara menjadi eksekutif, legislatif, dan yudisiil. Namun pembagian tersebut tidak menyebabkan pemisahan, sehingga masih terdapat kemungkinan adanya kerjasama antara 3 (tiga) kekuasaan tersebut serta fungsi check and balances. 15
Dari teori tersebut diketahui bahwa presiden bertindak selaku eksekutif sehingga disebut sebagai pemerintah. Dalam hal ini petugas Lembaga Pemasyarakatan pertanggungjawabannya berada di bawah naungan eksekutif sehingga Petugas Lembaga Pemasyarakatan dapat dikategorikan sebagai PNS
Tugas dan fungsi petugas Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk membantu mewujudkan tujuan Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan masyarakat maka sudah sepatutnya seorang petugas Lembaga Pemasyarakatan berperilaku baik dan berintegritas. Hal ini juga sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan seorang pegawai ASN. Namun faktanya hingga kini masih banyak petugas Lembaga Pemasyarakatan yang tidak hanya berperilaku buruk namun juga melakukan tindak pidana.
Ketentuan mengenai pegawai ASN yang melakukan tindak pidana diatur dalam BAB XXVIII Buku Kedua KUHP mengenai Kejahatan Jabatan. Menurut Djoko Prakoso yang dimaksud dengan kejahatan jabatan adalah tindak pidana berupa kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau seorang pejabat dan tindak pidana tersebut diatur dalam Bab XXVIII Buku Kedua KUHP. 16 Kemudian
14 Ps. 3 PP Disiplin Pegawai Negeri Sipil No. 53/2010.
15 Moh. Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, Hukum Tata Negara Indonesia (Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI 1988).[140].
16 Djoko Prakoso, Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman (Rineka Cipta 1992).[45].
Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa kejahatan jabatan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memegang kekuasaan dan oleh karena itu wajib dihukum pidana. 17 Sebelum memasuki Bab XXVIII yang pasal-pasalnya langsung mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang termasuk sebagai tindak pidana kejahatan jabatan, pejabatan sebagai subjek dalam kejahatan jabatan diatur dalam Pasal 92 KUHP.
Dalam Pasal 92 KUHP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pejabat dalam tindak pidana kejahatan jabatan adalah merupakan orang-orang yang diangkat melalui pemilihan yang berdasarkan aturan-aturan umum. Namun tidak terbatas dengan itu, pejabat juga termasuk orang-orang yang diangkat tidak melalui pemilihan dan menjadi anggota legislatif, bagian dari instansi atau badan pemerintahan, atau lembaga perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh dan atas nama pemerintah, selain itu pejabat juga termasuk anggota dewan subak, kepala suku di Indonesia, dan kepala golongan Timur Asing selama yang bersangkutan melaksanakan kekuasaan yang sah. Kemudian pejabat yang dimaksud juga termasuk hakim, hakim wasit, pekerja dalam administrasi peradilan, serta ketua dan anggota Pengadilan Agama. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang diantaranya meliputi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) juga termasuk sebagai pejabat sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Dari ketentuan Pasal 92 KUHP tersebut diketahui bahwa tidak terdapat batasan tertentu mengenai kriteria pejabat yang dapat dikenai pasal mengenai kejahatan jabatan. Bahkan pejabat yang dimaksud dalam pasal tersebut juga meliputi pejabat yang pengangkatannya berdasarkan hukum adat dan tidak berdasarkan suatu aturan hukum tertulis yang diketahui oleh masyarakat luas.
Dengan demikian maka petugas Lembaga Pemasyarakatan termasuk dalam kategori pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 KUHP. Jika dianalisa melalui unsur-unsur dalam Pasal 92 KUHP diambil kesimpulan bahwa petugas Lembaga Pemasyarakatan merupakan pejabat karena pengangkatannya berdasarkan
17 Wirjono  Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia (Refika  Aditama 2002).[107].

## 1762 Hanindya Seno: Pemberatan Pidana bagi
pemilihan yaitu serangkaian tes untuk menjadi PNS atau PPPK dan sifatnya yang merupakan anggota dalam badan atau instansi pemerintah yakni Lembaga Pemasyarakatan, yang dibawahi oleh Kemenkumham. Selain diatur dalam KUHP, hal-hal terkait kejahatan jabatan juga diatur oleh hukum tertulis di luar KUHP, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM (selanjutnya disebut Permenkumham), kode etik pegawai Lembaga Pemasyarakatan, serta PP Disiplin PNS.
Dalam Permenkumham Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai (selanjutnya disebut Permenkumham 20/2017) diatur bahwa nilai- nilai yang wajib dimiliki oleh pegawai Kemenkumham, dalam hal ini termasuk petugas Lembaga Pemasyarakatan, adalah profesionalitas, transparansi, sinergitas, inovasi, dan akuntabilitas. Kemudian dari nilai-nilai tersebut dikembangkan lagi menjadi aturan-aturan yang bentuknya konkrit mengenai perilaku yang harus dilakukan pegawai Kemenkumham.
Terdapat beberapa aturan yang jika dilanggar maka pegawai Kemenkumham tersebut tidak hanya melanggar Permenkumham 20 Tahun 2017 namun juga melanggar norma hukum pidana. Beberapa aturan tersebut adalah Pasal 7 huruf h Permenkumham 20 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pegawai Kemenkumham dilarang melakukan perbuatan zina, prostitusi, dan perjudian. Ketiga perbuatan tersebut diatur dalam KUHP. Kemudian Pasal 7 huruf W yang menyatakan bahwa pegawai Kemenkumham dilarang menerima segala bentuk gratifikasi yang ada kaitannya dengan jabatan dan/atau bertentangan dengan tugas kedinasan dan kewajiban-kewajiban  lainnya.  Sementara  itu  terkait  gratifikasi  atau  pemberian hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau wewenang pejabat ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Terlepas dari pasal-pasal khusus yang diatur dalam Permenkumham tersebut, sejatinya ASN yang juga merupakan subjek hukum dari KUHP maupun undang-undang pidana khusus lainnya ketika melakukan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP maupun undang-undang pidana khusus tetap berlaku pertanggungjawaban pidananya sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam masing-masing peraturan. Mengenai sanksi administratif terhadap kode
etik maupun peraturan internal Kemenkumham, hal tersebut menjadi ranah lingkungan Kemenkumham dan proses pertanggungjawaban pidana tetap berjalan sebagaimana mestiya.
Kemudian dalam PP Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga terdapat beberapa aturan yang bersinggungan dengan norma hukum pidana. Antara lain Pasal 4 angka 1 yang menyatakan bahwa PNS dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang, Pasal 4 angka 2 PNS dilarang memberikan bantuan dengan menjadi perantara demi mendapat keuntungan dengan memanfaatkan kewenangan orang lain, serta Pasal 4 angka 6 bermufakat dengan rekan kerja baik atasan, bawahan, sederajat, maupun orang lain demi mendapat keuntungan dan merugikan negara secara langsung maupun tidak langsung. Ketentuan dalam Pasal 4 angka 1 yaitu mengenai penyalahgunaan wewenang sifatnya masih luas karena terdapat beberapa bentuk penyalahgunaan wewenang. Ada penyalahgunaan wewenang yang kaitannya dengan tindak pidana korupsi namun ada pula penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan narkotika.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tidak mengatur secara rinci mengenai kewenangan yang dimiliki petugas Lembaga Pemasyarakatan Hanya terdapat ketentuan mengenai wewenang kepala Lembaga Pemasyarakatan yang diatur dalam UU Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa kepala Lembaga Pemasyarakatan memiliki wewenang untuk melaksanakan tindakan disiplin atau memberikan hukuman disiplin kepada narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan yang melanggar ketertiban dan keamanan Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan Lembaga Pemasyarakatan 18 Peraturan mengenai ketertiban dan keamanan Lembaga Pemasyarakatan tersebut merupakan peraturan yang dibuat dan berlaku secara internal atau khusus untuk kalangan Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Dalam hal petugas Lembaga Pemasyarakatan melakukan tindak pidana maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan tentang ketertiban dan

## 1764 Hanindya Seno: Pemberatan Pidana bagi
keamanan Lembaga Pemasyarakatan dan sekaligus pelanggaran norma hukum pidana. Sehingga yang bersangkutan wajib dijatuhi hukuman pidana, tidak sebatas hukuman administratif.
Ketentuan mengenai kewenangan petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Namun terdapat peraturan yang di dalamnya terdapat kewenangan-kewenangan petugas Lembaga Pemasyarakatan terkait hal tertentu. Peraturan tersebut salah satunya adalah Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut Permenkumham 33/2015). Pada Permenkumham 33/2015 terdapat ketentuan mengenai kewenangan- kewenangan petugas Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya kewenangan untuk melakukan penggeledahan, kontrol, kegiatan intelijen, investigasi, dan inspeksi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Permenkumham 33/2015. 19 Kemudian dalam Permenkumham 33/2015 terdapat ketentuan yang mengatur tentang pengawalan yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana. 20 Selain itu pada Bagian Ketiga Permenkumham 33/2015 diatur mengenai penindakan yang dilaksanakan untuk mengatur ketertiban dan keamanan Lembaga Pemasyarakatan. Dengan tidak diaturnya kewenangan-kewenangan petugas Lembaga Pemasyarakatan secara rinci sebagaimana UU ASN dan peraturan pelaksanaannya mengatur tentang kewenangan-kewenangan pegawai ASN yang begitu mendetail maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan petugas Lembaga Pemasyarakatan bersifat luas. Bahkan dalam Permenkumham 33/2015 terdapat beberapa kewenangan yang menunjukkan bahwa petugas Lembaga Pemasyarakatan dapat dengan leluasa berkomunikasi dan bahkan memiliki akses terhadap informasi-informasi pribadi antara narapidana.
Dari tugas dan fungsi petugas Lembaga Pemasyarakatan yang pekerjaannya memang sangat dekat dengan para narapidana serta kewenangan-kewenangan yang memberikan akses mendalam ke narapidana membuat kewenangan yang
19 Ps. 8 Permenkumham Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan No. 33/2015.
20 ibid, Ps. 11.
melekat pada jabatan sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan menjadi rawan disalahgunakan. Hal ini disebabkan dengan masih rendahnya kesadaran petugas Lembaga Pemasyarakatan akan tanggungjawabnya serta kondisi narapidana yang tidak jera dan masih terus ingin melakukan tindak pidana.
Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan adalah memberikan akses terhadap peredaran narkotika di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Peredaran narkotika tersebut dapat berupa petugas Lembaga Pemasyarakatan yang membantu mengedarkan dengan memperjualbelikan dan/atau mengonsumsi narkotika yang didapatkan dari narapidana dan/atau menjadi penghubung antara narapidana dengan pihak di luar Lembaga Pemasyarakatan dan/atau narapidana dengan narapidana untuk mengedarkan narkotika baik di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan di luar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko mengatakan bahwa kurang lebih 90% (sembilan puluh persen) peredaran narkotika di Indonesia yang jaringannya menyebar hingga ke luar negeri dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun rutan. 21 Tentunya dari fakta tersebut dapat dipastikan terdapat peran dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan karena memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas keberlangsungan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah Narapidana menjalin kerjasama dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan memberi upah untuk Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang memberikan akses untuk memasukkan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan baik memberikan akses kepada pengunjung yang merupakan jaringan pengedar narkotika yang membawa narkotika pada saat membesuk naripadana maupun Petugas Lembaga Pemasyarakatan sendiri yang membawa masuk narkotika dari luar Lembaga Pemasyarakatan.
21 Rasyid Ridho, “Kepala BNN Sebut Peredaran Narkoba 90% Dikendalikan dari Lapas”, www.daerah.sindonews.com/read/1440941/174/kepala-bnn-sebut-peredaran-narkoba-90-dikenda- likan-dari-lapas-1568811254, (Sindo News, 2019), accessed on 11 Desember 2019.

## 1766 Hanindya Seno: Pemberatan Pidana bagi

## Pemberatan Sanksi Pidana Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Yang
Terlibat Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan
Penyalahgunaan narkotika merupakan kegiatan penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah diatur bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 22 Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah dijelaskan bahwa menteri kesehatan memiliki hak dan berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 23 Dalam menjalankan tugasnya, menteri kesehatan memberikan izin bagi industri farmasi tertentu untuk memproduksi narkotika dan memberikan izin bagi lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. Sehingga apabila seseorang atau badan hukum tidak memenuhi ketentuan diatas maka dapat dikatakan sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika.
Dewasa ini, dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sangatlah susah. Maka dari itu pemerintah telah berupaya melakukan pembenahan pada sisi pengaturan hukum untuk menyempurnakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Upaya tersebut dilakukan dengan cara menerbitkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti dari  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Adapun beberapa perubahan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni terkait dengan ancaman sanksi pidana, pemanfaatan narkotika dan ketentuan mengenai rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterbitkan dengan harapan mampu memberikan pengaturan yang lebih baik dalam rangka pemberantasan sekaligus
22 Ps. 7 UU Narkotika No. 35/2009.
23 ibid Ps. 1 angka 22.
pencegahan terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika ( Illicit Traffic in Narcotic Drugs ).
Berikut adalah unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:
1. Pasal 111-112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Yang dimaksud “Setiap orang” adalah subjek hukum baik perseorangan maupun korporasi, dan yang dimaksud dari perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai” adalah subjek hukum yang tidak memiliki wewenang untuk mengelola Narkotika Golongan I. Dengan kata lain seseorang atau kelompok, atau korporasi yang melakukan kegiatan tersebut memiliki unsur kesengajaan dalam menguasai narkotika dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Yang dimaksud “Setiap orang” adalah subjek hukum baik perseorangan, kelompok, maupun korporasi, dan yang dimaksud dari perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah subjek hokum yang tidak memiliki wewenang untuk mengolah Narkotika Golongan I. Yang dimaksud Memproduksi merupakan perbuatan mengolah zat-zat kimia yang merupakan bahan dasar narkotika menjadi zat narkotika yang siap untuk dikonsumsi. Yang dimaksud dengan Mengimpor dan Mengekspor adalah kegiatan transaksi jual-beli narkotika lintas negara, sedangkan menyalurkan  adalah perbuatan  memindah tangankan Narkotika Golongan I. Dengan kata lain seseorang atau kelompok, atau korporasi yang melakukan kegiatan tersebut memiliki unsur kesengajaan dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
3. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Yang dimaksud “Setiap orang” adalah subjek hukum baik perseorangan, kelompok, maupun korporasi, dan yang dimaksud dari perbuatan  “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan  Narkotika golongan I” adalah perbuatan aktif yang dilakukan oleh seseorang dengan bertujuan untuk mengedarkan narkotika ke khalayak umum dan mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain seseorang atau kelompok, atau korporasi yang melakukan kegiatan tersebut memiliki unsur kesengajaan dapat  dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
4. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

## 1768 Hanindya Seno: Pemberatan Pidana bagi
Yang dimaksud “Setiap orang” adalah subjek hukum baik perseorangan, kelompok, maupun korporasi, dan yang dimaksud dari perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I” dalam pasal ini adalah subjek hukum yang tidak memiliki wewenang untuk membeli narkotika dari suatu negara dan dijual ke negara lain. Dengan kata lain seseorang atau kelompok, atau korporasi yang melakukan kegiatan tersebut memiliki unsur kesengajaan dapat  dipidana dengan pidana penjara penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
5. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Yang dimaksud “Setiap orang” adalah subjek hukum baik perseorangan, kelompok, maupun korporasi, dan yang dimaksud dari perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain” adalah subjek hukum yang tidak memiliki wewenang untuk memberikan narkotika kepada seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena adanya unsur ancaman atau pemaksaan  sehingga ia menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Dengan kata lain seseorang atau kelompok, atau korporasi yang melakukan kegiatan tersebut memiliki unsur kesengajaan dapat dipidana dengan pidana penjara penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
6. Pasal 117 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Yang dimaksud “Setiap orang” adalah subjek hukum baik perseorangan maupun korporasi, dan yang dimaksud dari perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai” adalah subjek hukum yang tidak memiliki wewenang untuk menguasai Narkotika Golongan II. Dengan kata lain seseorang atau kelompok, atau korporasi yang melakukan kegiatan tersebut memiliki unsur kesengajaan dalam menguasai Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
7. Pasal 118 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Yang dimaksud “Setiap orang” adalah subjek hukum baik perseorangan maupun korporasi, dan yang dimaksud dari perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum adalah orang yang tidak berwenang untuk mengelola narkotika, sedangkan Memproduksi merupakan perbuatan mengolah zat-zat kimia yang merupakan bahan dasar narkotika menjadi zat narkotika yang siap untuk dikonsumsi. Yang dimaksud dengan Mengimpor dan Mengekspor adalah kegiatan transaksi jual-beli narkotika lintas negara, sedangkan menyalurkan  adalah perbuatan memindah tangankan Narkotika Golongan II. Dengan kata lain seseorang atau kelompok, atau korporasi yang melakukan kegiatan tersebut memiliki unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
8. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Yang dimaksud “Setiap orang” adalah subjek hukum baik perseorangan, kelompok, maupun korporasi, dan yang dimaksud dari perbuatan  “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II” adalah perbuatan aktif yang dilakukan oleh seseorang dengan bertujuan untuk mengedarkan narkotika ke khalayak umum dan mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain seseorang atau kelompok, atau korporasi yang melakukan kegiatan tersebut memiliki unsur kesengajaan dapat  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
9. Pasal 120 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Yang dimaksud “Setiap orang” adalah subjek hukum baik perseorangan, kelompok, maupun korporasi, dan yang dimaksud dari perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II” dalam pasal ini adalah subjek hukum yang tidak memiliki wewenang untuk membeli narkotika dari suatu negara dan dijual ke negara lain. Dengan kata lain seseorang atau kelompok, atau korporasi yang melakukan kegiatan tersebut memiliki unsur kesengajaan dapat  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
10. Pasal 121 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Yang dimaksud “Setiap orang” adalah subjek hukum baik perseorangan, kelompok, maupun korporasi, dan yang dimaksud dari perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain” adalah subjek hukum yang tidak memiliki wewenang untuk memberikan narkotika kepada seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena adanya unsur ancaman atau pemaksaan  sehingga ia menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Dengan kata lain seseorang atau kelompok, atau korporasi yang melakukan kegiatan tersebut memiliki unsur kesengajaan dapat dipidana dengan pidana penjara penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
11. Pasal 122 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Yang dimaksud “Setiap orang” adalah subjek hukum baik perseorangan maupun korporasi, dan yang dimaksud dari perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai” adalah subjek hukum yang tidak memiliki wewenang untuk menguasai Narkotika Golongan III. Dengan kata lain seseorang atau kelompok, atau korporasi yang

## 1770 Hanindya Seno: Pemberatan Pidana bagi
melakukan kegiatan tersebut memiliki unsur kesengajaan dalam menguasai Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
12. Pasal 123 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Yang dimaksud “Barang siapa tanpa hak atau melawan hukum” adalah subjek hukum yang tidak berwenang untuk mengelola narkotika, sedangkan Memproduksi merupakan perbuatan mengolah zat-zat kimia yang merupakan bahan dasar narkotika menjadi zat narkotika yang siap untuk dikonsumsi. Yang dimaksud dengan Mengimpor dan Mengekspor adalah kegiatan transaksi jual- beli narkotika lintas negara, sedangkan menyalurkan adalah perbuatan  memindah tangankan Narkotika Golongan III. Dengan kata lain seseorang atau kelompok, atau korporasi yang melakukan kegiatan tersebut memiliki unsur kesengajaan dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
13. Pasal 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Yang dimaksud “Setiap orang” adalah subjek hukum baik perseorangan, kelompok, maupun korporasi, dan yang dimaksud dari perbuatan  “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan III” adalah perbuatan aktif yang dilakukan oleh seseorang dengan bertujuan untuk mengedarkan narkotika ke khalayak umum dan mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain seseorang atau kelompok, atau korporasi yang melakukan kegiatan tersebut memiliki unsur kesengajaan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
14. Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Yang dimaksud “Setiap orang” adalah subjek hukum baik perseorangan, kelompok, maupun korporasi, dan yang dimaksud dari perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III” dalam pasal ini adalah subjek hukum yang tidak memiliki wewenang untuk membeli narkotika dari suatu negara dan dijual ke negara lain. Dengan kata lain seseorang atau kelompok, atau korporasi yang melakukan kegiatan tersebut memiliki unsur kesengajaan dapat  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
15. Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Yang dimaksud “Setiap orang” adalah subjek hukum baik perseorangan,
kelompok, maupun korporasi, dan yang dimaksud dari perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain” adalah subjek hukum yang tidak memiliki wewenang untuk memberikan narkotika kepada seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena adanya unsur ancaman atau pemaksaan  sehingga ia menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Dengan kata lain seseorang atau kelompok, atau korporasi yang melakukan kegiatan tersebut memiliki unsur kesengajaan dapat dipidana dengan pidana penjara penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
16. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Yang dimaksud dengan “Setiap Penyalah Guna” adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan penyalahgunaan:
a.  Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
b.  Narkotika golongan II bagi diri sendiri; c.  Narkotika golongan III bagi diri sendiri.
17. Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Yang dimaksud “Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup” adalah orang tua dari pecandu yang berumur dibawah  18 tahun, dengan kata lain orang tua yang sengaja tidak melaporkan pelaku yang masih belum cukup umur ke polisi dengan tujuan untuk meghindari rehabilitasi dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
18. Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Yang dimaksud “Setiap orang tanpa hak melawan hukum” adalah perserorangan, kelompok, ataupun korporasi yang tidak memiliki wewenang untuk: a.  Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
b.  Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
c.  Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
d.  Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
Dapat dipidana dengan Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Menurut Nugroho Prasetyo Hendro Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan

## Hanindya Seno: Pemberatan Pidana bagi
pecandu 24 . Penyalahguna adalah subjek hukum yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. 25 Di dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa penggunaan Narkotika golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga apabila seseorang menggunakan narkotika tidak sesuai dengan tujuan penggunaan yang telah diatur didalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahguna.
Golongan selanjutnya adalah korban penyalahgunaan. Mengacu pada penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud korban penyalahgunaan yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya Overmacht seperti dipaksa atau diancam, yang membuat ia dalam keadaan terpaksa harus menggunakan narkotika. Demi pemulihan dirinya seseorang korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial.
Kemudian golongan yang terakhir adalah pecandu. Di dalam Pasal 1 Angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam
24 Nugroho  Prasteyo Hendro, “ Kualifikasi  Penyalahguna, Pecandu, dan Korban Penyalah - gunaan Narkotika dalam Implementasi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ”,  https://www. kompasiana.com/hakamain.com/54f6eb1aa333114e708b462f/kualifikasi-penyalahguna-pecan- du-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-nar- kotika (Kompasiana, 2014), accessed on 17 Januari 2020.
25 Ps. 1 angka 15 UU Narkotika No. 35/2009.
keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe pecandu yaitu pertama adalah orang yang menggunakan narkotika dalam keadaaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan yang kedua adalah orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.
Untuk tipe yang pertama, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan bagi dirinya. Kategori seperti itu, dikarenakan penggunaan narkotika tersebut sesuai dengan makna dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan tentunya pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis. Sehingga apabila ada seorang pecandu yang sedang menggunakan narkotika dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap tangan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di pengadilan, maka sudah sepatutnya ia tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika dan jika pecandu memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan rujukan Dokter atau ahli, maka berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Hakim disini dapat menetapkan pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung sebagai hukuman dan penentuan jangka waktu tersebut hakim mempertimbangkan keterangan ahli mengenai kondisi atau tingkat kecanduan Terdakwa.
Selanjutnya untuk pecandu narkotika tipe kedua, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Pengkategorian seperti itu didasarkan pada pengertian Penyalahguna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, dimana ada unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Secara umum penyalahguna dan pecandu Narkotika tipe kedua adalah sama-sama menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada Narkotika,

## 1774 Hanindya Seno: Pemberatan Pidana bagi
baik  secara  fisik  maupun  psikis.  Sehingga  bagi  pecandu  Narkotika  tipe  kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
Sebagai tolak ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo. Pasal 54 jo. Pasal 103 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung  (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI Nomor 07 Tahun 2009, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria:
a.  Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.;
b.  Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, ditemukan barang bukti dengan rincian sebagai berikut :
1)  Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
2)  Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
3)  Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
4)  Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
5)  Kelompok Ganja seberat 5 gram.
6)  Daun Koka seberat 5 gram.
7)  Meskalin seberat 5 gram.
8)  Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
9)  Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
10) Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
11) Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
12) Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
13) Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
14) Kelompok Petidine seberat 0,96 gram. 15) Kelompok Kodein seberat 72 gram.
16) Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.
c.  Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.
d.  Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
e.  Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut kiranya dapat
dijadikan tolak ukur bagi seorang penyalahguna yang diancam pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini dikarenakan pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja untuk membedakannya perlu terlebih dahulu dilakukan pembuktian bagi Tersangka atau Terdakwa sehingga dapat diketahui oleh Hakim apakah Terdakwa tersebut adalah seorang Pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkotika ataukah hanyalah Penyalahguna yang bukan seorang pecandu.
Seorang Petugas Lembaga Pemasyarakatan ketika melakukan pelanggaran maka dapat dikenakan sanksi kode etik. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan sanksi tersebut dapat berupa sanksi moral dan atau sanksi administratif. Apabila dalam sidang kode etik petugas terbukti melanggar kode etik maka penjatuhan sanksi tersebut dijatuhkan berdasarkan jenis dan skala pelanggarannya. Setelah sanksi etik dijatuhkan terhadap Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang terlibat penyalahgunaan narkotika maka kasus tersebut oleh Majelis kode etik dapat dilimpahkan ke Kepolisian untuk di proses secara hukum dan apabila di persidangan terbukti bersalah maka sanksi pidana dijatuhkan terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan tersebut.
Pengaturan proses sanksi pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur di dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d serta Pasal 87 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) telah memberi jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi segenap ASN yang menjalankan tugasnya sesuai regulasi yang berlaku. Selain itu, ketentuan tersebut menjamin perlakuan dan kesempatan yang sama bagi segenap ASN yang mematuhi regulasi yang ada.
Berdasarkan Pasal 5 Huruf C Angka (1) Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan diatur disebutkan bahwa Petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak diperbolehkan melakukan perbuatan melanggar hukum

## 1776 Hanindya Seno: Pemberatan Pidana bagi
seperti berjudi, mengkonsumsi narkoba dan minuman beralkohol dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan harkat, dan martabat Pegawai Pemasyarakatan. Secara tegas dalam pasal tersebut penyalahgunaan narkotika dianggap pelanggaran dalam aturan organisasi. Sehingga apabila seorang Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam sidang kode etik terbukti menyalahgunakan narkotika maka ia dapat dikenakan sanksi kode etik.
Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, sanksi kode etik dibagi menjadi 2 jenis yaitu sanksi moral dan sanksi administratif. Sanksi moral merupakan sanksi yang berasal dari lingkungan kerja ataupun dari masyarakat. 26 Betuk sanksi moral berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan berupa pernyataan secara terbuka atau pernyataan secara tertutup. Pembuatan pernyataan tertulis oleh penjabat Pembina Kepegawaian dapat didelegasikan pula kepada pejabat lain yang lebih tinggi sesuai dengan pelanggaran pejabat dibawahnya sampai pejabat kepegawaian yang paling bawah yaitu pejabat struktural eselon IV. Adapun tujuan dari sanksi moral adalah memberikan efek jera bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan melalui lingkungan kerjanya.
Selanjutnya adalah sanksi administratif. Sanksi ini menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16. KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan menggunaan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi administratif yang diatur di dalam peraturan tersebut dibagi menjadi 3 kategori yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat yang bentuk tindakannya akan dikategorikan sebagai berikut:
1.  Bentuk hukuman disiplin ringan adalah sebagai berikut:
a.  teguran secara lisan;
26 Putu Manik Mahasari dan Putu Tuni Cakabawa Landra, ‘Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM RI Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Tata Tertib Penjaga Tahanan (Sipir)’, (2018) 07 Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 2018. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ kerthawicara/article/view/44040>.[10].
b.  teguran secara tertulis;
c.  pernyataan tidak puas secara tertulis.
2.  Bentuk hukuman disiplin sedang adalah sebagai berikut: a.  penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b.  penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
c.  penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
3.  Bentuk hukuman disiplin berat adalah sebagai berikut: a.  penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b.  pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c.  pembebasan dari jabatan;
d.  pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
e.  pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. 27
Apabila dalam hal ini seorang Petugas Lembaga Pemasyarakatan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhak untuk melakukan pemecatan. Namun untuk mempertanggungjawabkan pidananya maka dilimpahkan ke Kepolisian untuk diproses sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
Dalam konsep hukum pidana, terdapat teori pemberatan pidana, penghapusan pidana, dan alasan peringan pidana. Dasar pemberat pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dasar pemberat pidana secara umum dan dasar pemberat pidana secara khusus. Dasar pemberat pidana secara umum adalah dasar pemberat pidana yang berlaku untuk semua tindak pidana baik yang diatur di dalam KUHP maupun di luar KUHP dan tindak pidana khusus, sedangkan dasar pemberat pidana khusus adalah dasar pemberat pidana yang berlaku bagi tindak pidana tertentu. 28 Ada 3 unsur yang menjadi dasar pemberat pidana umum yang terdiri terdiri dari dasar pemberat karena jabatan, dasar pemberat karena menggunakan bendera kebangsaan, dan dasar pemberat karena pengulangan. 29
Adapun dasar hukum dari pemberat pidana secara umum adalah Pasal 52 KUHP yang berbunyi:
27 Lihat Ps. 7 PP No. 53/2010.
28 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Te- ori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Rajawali Pers 2014).[73].
29 PAF Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Sinar Grafika 2011).[15].

## 1778 Hanindya Seno: Pemberatan Pidana bagi
"bilamana seseorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dara jabatanya, atau pada waktu melakukan perbuetan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatanya, pidananya dapat ditambah sepertiga".
Pengaturan pasal 52 KUHP terdapat dalam Buku I KUHP berlaku untuk tindak pidana yang diatur didalam Buku II dan Buku III serta tindak pidana khusus diluar KUHP. Hal ini ditegaskan didalam Pasal 103 KUHP yang berbunyi:
"Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundnag-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain".
Pasal 52 KUHP merupakan pasal transitoir yang mana merupakan pasal yang menjembatani pemberlakuan aturan yang ada di KUHP dengan peraturan diluar KUHP yang mengatur pemidanaan terhadap suatu tindakan pidana yang bersifat khusus.
Ketentuan Pasal 52 KUHP mengandung 2 unsur kejadian yaitu penodaan kewajiban jabatan yang bersifat khusus oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negri dan penggunaan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diperoleh karena jabatannya oleh pegawai negeri pada waktu melakukan tindak pidana. 30 Terjadinya penodaan terhadap kewajibannya jabatan bersifat khusus karena pelakunya adalah pegawai negeri dan pada saat melakukan tindak pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan, ataupun sarana yang melekat dalam jabatannya. Sudah sepatutnya apabila pegawai negeri melakukan tindak pidana maka hukumannya wajib diperberat apabila ia melakukan tindak pidana karena sebagai aparatur sipil negara harus menjunjung tinggi asas negara hukum yaitu pemerintah dan pejabat mengemban amanah sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan tujuan bernegara. 31 .
Dalam hal pertangggung jawaban pidana Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa ia melangar Standard Of Procedure atau SOP yang mengatur
30 ibid. [16].
31 B.A Sidharta, ‘ Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum ’ (Pusat Studi Hukum dan Ke- bijakan: Jurnal Hukum: Rule of Law 2004) Ed 3 Thn III.[124].
bahwa ada larangan untuk menyalahgunakan narkotika. Dalam hal ini menurut penulis SOP yang tepat untuk digunakan adalah Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan Apabila kemudian ia terbukti melanggar SOP tersebut dan tindakannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka secara tegas ia akan dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan sesuai dengan ketentuan dan atas tindakannya tersebut pidananya akan diperberat karena seorang Petugas Lembaga Pemasyarakatan merupakan Pegawai Negeri Sipil.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diberlakukan untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Namun ketika yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil maka pidananya harus diperberat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak diatur mengenai pemberatan apabila tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, sehingga masih menggunakan Pasal 52 KUHP. Dalam hal penjatuhan sanksi pidana terhadap Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang terbukti menyalahgunakan narkotika, penulis berasumsi bahwa pidana yang dijatuhkan harus diperberat mengingat sebagai pegawai negeri sipil khususnya Petugas Lembaga Pemasyarakatan seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai yang diamanahkan oleh negara yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, padahal apabila mengacu pada karakteristik hukum pidana khusus, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus mengatur secara rinci terkait suatu tindak pidana khusus dalam hal ini penyalahgunaan narkotika mulai dari hal yang bersifat umum dan substansial hingga ketentuan pidananya baik secara umum dan khusus. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika belum mengatur mengenai mekanisme pemberatan pidana bagi pegawai negeri sipil sehingga dalam kasus ini terkait pemberatan pidananya menggunakan Pasal 52 KUHP.

## 1780 Hanindya Seno: Pemberatan Pidana bagi

## Kesimpulan
Petugas Lembaga Pemasyarakatan berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun wewenang dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 8 Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 yaitu melakukan penggeledahan, kontrol, kegiatan intelijen, investigasi, dan inspeksi. Dari wewenang yang dimiliki oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan dapat diambil kesimpulan bahwa ada kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Bentuk penyalahgunaan wewenang dalam hal penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan melalui wewenang controlling, yaitu petugas berdasarkan wewenangnya memiliki akses penuh dan dapat berinteraksi dengan narapidana secara langsung. Sehingga ketika Petugas Lembaga Pemasyarakatan terbukti melakukan atau membantu mengedarkan atau menyediakan narkotika kepada narapidana maka jelas bahwasannya Petugas Lembaga Pemasyarakatan melakukan perbuatan  yang menyalahi wewenangnya. Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang terlibat peredaran narkotika akan diberikan 2 (dua) sanksi yaitu sanksi kode etik berupa sanksi moral dan atau sanksi administratif, dan sanksi pidana. Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 berlaku bagi siapapun termasuk Pegawai Negeri Sipil. Sehingga apabila seorang Petugas Lembaga Pemasyarakatan melakukan penyalahgunaan narkotika maka berdasarkan Pasal 52 KUHP hukuman pidananya diperberat yaitu pidana penjara ditambah 1/3 dari pidana maksimum yang sesuai dengan ketentuan pidana  yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

## Daftar Bacaan

## Buku
Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan., dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Rajawali Pers 2014).
Bakhri Syaiful, Kejahatan Narkotik dan Pskiotropika (Gramata Publishing 2012).
Farid Andi Z A, Hukum Pidana I (Sinar Grafika 2007).
Husin K, dan Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Sinar Grafika 2016).
Kusnardi Moh., dan Ibrahim Harmaily, Hukum Tata Negara Indonesia (Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI 1988).
Lamintang PAF, Delik -Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Sinar Grafika 2011).
Makaro M. Taufik, Suhasril dan Moh. Zakky A.S., Tindak Pidana Narkotika (Ghalia Indonesia 2005).
Prodjodikoro W, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (Refika Aditama 2009).
________, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia (Refika Aditama 2002).
Remmelink J, Hukum Pidana (PT. Gramedia Pusaka Utama 2003).

## Jurnal
Putu Manik Mahasari dan Putu Tuni Cakabawa Landra, ‘ Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM RI Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Tata Tertib Penjaga Tahanan (Sipir)’, (2018) 07 Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 2018. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/ article/view/44040>.

## Laman
Badan Pekerja KontraS, “Periksa dan Adili Secara Pidana Petugas Lapas yang Diduga Melakukan Penganiyaan Terhadap Sejumlah Narapidana di Lapas Nusakambangan”,  www.kontras.org/2019/05/14/periksa-dan-adili-secara- pidana-petugas-lapas-yang-diduga-melakukan-penganiayaan-terhadap- sejumlah-narapidana-di-lapas-nusakambangan/ (KontraS, 2019), accessed on 11 Desember 2019.
Ridho Rasyid, “Kepala BNN Sebut Peredaran Narkoba 90% Dikendalikan dari Lapas”,  www.daerah.sindonews.com/read/1440941/174/kepala-bnn-sebut- peredaran-narkoba-90-dikendalikan-dari-lapas-1568811254, (Sindo News, 2019), accessed on 11 Desember 2019.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-

## 1782 Hanindya Seno: Pemberatan Pidana bagi
Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang- Undang Nomor. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara.