## KESIAPAN UNIT REKAM MEDIS KLINIK DALAM MENGHADAPI AKREDITASI

## The Readiness of Medical Record Unit Clinic for Accreditation
Karina Amalia Sholihah
Fakultas kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Indonesia E-mail: karinanalisha64@gmail.com

## ABSTRACT
Background: First  Level  Clinic  is  a  health  facility  that  provides  first-layer  clinical  services  to  the  community. Efforts that  can  be  made to  improve  the  quality  and  safety  of  clinical services at  the  Pratama  clinic  are  through accreditation.  The  medical  record  unit  is part  of  the  Pratama  clinic support service  unit  included  in  the  Pratama clinical  accreditation  assessment  section.  The  readiness  of  medical  record  units  needs  to  be  assessed  to  see what documents and implementations do not yet exist and are done. Identification of readiness of Clinic X medical record unit accreditation was carried out
two years earlier in 2015.
Aim: The purpose of this study was to determine the continuity of readiness of medical record unit accreditation in 2018.
Method: This  study  was  an  observational  descriptive  study  using  a  cross-sectional  design.  Data  collection  was carried out through observation and interviews with medical record officers. Analysis was done by comparing the prediction  of  Clinic  X  medical  record  unit  accreditation  readiness  scores  between  2015  and  2018. Results: The  result  showed  that  the  prediction  score  increased  from  41.7%  in  2015  to  65.8%  in  2018.  The comparison of readiness for accreditation can be used as an evaluation to complement the needs of documents that do not yet exist and procedures that have not been implemented. Conclusion: The  clinic  has  not  been  accredited  because  most  of  the  elements  being  evaluated  were  the incomplete  supporting  documents.  The  clinic  can  make  a  framework,  determine  the  method,  and  analyze  the instruments based on the suitable method.
Keywords: accreditation, medical record, primary clinic

## ABSTRAK
Latar  Belakang: Klinik  pratama  merupakan  fasilitas  kesehatan  yang  menyediakan  pelayanan  klinis  tingkat pertama  kepada  masyarakat.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  untukmeningkatkan  kualitas  dan  keselamatan  pada pelayanan  klinis  di  klinik  pratama  yaitu  melalui  akreditasi.  Unit  rekam  medis  merupakan  bagian  dari  unit penunjang  pelayanan  di  klinik  pratama  yang    termasuk  dalam  bagian  penilaian  akreditasi  klinik  pratama. Kesiapan  unit  rekam  medis  perlu  dinilai  untuk  melihat  dokumen  dan  pelaksanaan  apa  saja  yang  belum  ada. Identifikasi  kesiapan  akreditasi  unit  rekam  medis  Klinik  X  pernah  dilakukan  dua  tahun  sebelumnya  yaitu  tahun 2015.
Tujuan: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kelanjutan  kesiapan  akreditasi  unit  rekam  medis  pada  tahun 2018.
Metode: Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  deskriptif  observasional  melalui  desain cross  sectional . Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada petugas rekam medis, kemudian dianalisis dengan membandingkan prediksi skor kesiapan akreditasi unit rekam medis Klinik X pada tahun 2015 dengan 2018.
Hasil: Hasil  penelitian  menunjukkan  kesiapan  akreditasi  unit  rekam  medis  Kinik  Xpada  tahun  2018  mengalami peningkatan,  dari  prediksi  skor  tahun  2015  sebesar  41,7%  menjadi  sebesar  65,8%  pada  tahun  2018.  Adanya perbandingan  kesiapan  akreditasi  dapat  dijadikan  evaluasi  untuk  melengkapi  kebutuhan  dokumen  yang  belum ada dan prosedur yang belum dilaksanakan.
Kesimpulan: Pencapaian penilaian akreditasi belum maksimal dikarenakan hampir seluruh dari elemen penilaian yang  belum  dimiliki  adalah  ketersediaan  dokumen  pendukung.  Klinik  dapat  membuat  kerangka  acuan  terlebih dahulu, menentukan metode, dan menganalisis instrumen sesuai metode yang digunakan.
Kata Kunci: akreditasi, kinik pratama, rekam medis
Received: 30 June 2018                        Accepted: 18 November 2018                 Published: 1 December 2018

## PENDAHULUAN
Klinik merupakan pintu utama dalam memberikan  pelayanan  klinis  kepada  masyarakat. Penyediaan pelayanan kesehatan yang aman dan
bermutu memerlukan pengembangan sistem pelayanan klinis yang dapat meminimalkan kesalahan dalam pengukuran, monitoring , pengendalian, pemeliharaan, dan
pendokumentasian  terhadap  proses  pelayanan klinis  maupun  manajemen  pelayanan  yang  kurang optimal,  serta  perbaikan  sistem  pelayanan  secara berkesinambungan yang tidak berjalan. Hal tersebut dapat diatasi dengan membakukan sistem manajemen mutu  dan sistem pelayanan klinis  yang ditindaklanjuti  dengan  perbaikan  mutu  secara berkesinambungan,  serta  diterapkannya  kaidah keselamatan pasien.
Upaya  untuk  meningkatkan  mutu  pelayanan merupakan  hal  yang  penting  untuk  meningkatkan kualitas  pelayanan  bidang  kesehatan.  Peningkatan kualitas  kesehatan  ini  bukan  hal  yang  mudah karena tidak hanya berlaku untuk fasilitas kesehatan  tingkat  lanjut  seperti  rumah  sakit,  tetapi juga  berlaku  untuk  semua  tingkatan  pelayanan kesehatandasar  yaitu  puskesmas.  BUK  (Bina Upaya  Kesehatan)  Kemenkesmenyatakan  indikator mutu  pelayanan  kesehatan  adalah  akreditasi. Tujuan  akreditasi  agar  pelayanan  kesehatan memiliki  mutu  dan  mampu  memberikan  pelayanan yang  berkualitas  sesuai  standar.  Mutu  pelayanan kesehatan  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan standar  pelayanan  yang  ditetapkan  sehingga menimbulkan  kepuasan  bagi  setiap  pasien.  Upaya penjaminan  mutu  suatu  klinik  dapat  dilakukan dengan  mengikutsertakan  klinik  dalam  akreditasi klinik pratama. Akreditasi bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan sesuai dengan standar pelayanan.  Klinik  X  pada  tahun  2015  telah melakukan uji coba penilaian akreditasi pada semua unit.  Unit  rekam  medis  merupakan  salah  satu  unit yang  berperan  penting  mulai  dari  pendaftaran hingga pencatatan riwayat penyakit pasien. Penilaian  akreditasi  klinik  pratama  dilakukan sebagai upaya penjaminan mutu yang berkesinambungan.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui progress kesiapan unit rekam medis dalam menghadapi akreditasi sehingga  menjadi  acuan  bagi  unit  rekam  medis Klinik X sebelum pelaksanaan akreditasi.

## METODE
Penelitian  ini  merupakanpenelitian  deskriptif observasional dengan pendekatan kuantitatif, dengan  rancangan  penelitian  berupa  desain cross sectional .  Pengambilan  data  dilakukan  di  Klinik  X pada bulan Januari-Februari 2018.
Instrumen  yang  digunakan  mengacu  pada Permenkes  Nomor  46  Tahun  2015  melalui  teknik observasi  dan  wawancara.  Observasi  dilaksanakan denganpanduan assessment dan  telusur  dokumen, sesuai  dengan  elemen  penilaian  dari  standar akreditasi. Dokumen secara garis besar dibagi atas dua  bagian  yaitu  dokumen  internal  dan  eksternal. Dokumen internal tersebut berupakebijakan, pedoman,  dan Standard  Operational  Procedure (SOP), sedangkan dokumen eksternal yaitu peraturan  perundangan  dan  beberapa  pedoman (regulasi) eksternal  yangberlaku.  Pengambilan  data melalui  wawancara  dilaksanakan  untuk  klarifikasi hasil  telusur  dokumen  yang  tidak  diketahui. Wawancara  dilakukan  pada  petugas  pelaksana
bagian  rekam  medis  Klinik  X  dengan  sampel  6 orang meliputi tenaga administrator dan medis.
Unit  rekam  medis  memiliki  16  elemen penilaian  sesuai  dengan  PMK  Nomor  46  Tahun 2015  tentang  akreditasi.  Pengecekan  elemen penilaian  dilakukan  oleh  peneliti  untuk  persiapan akreditasi unit rekam medis. Penilaian dikategorikan menjadi  3  yaitu  elemen  terpenuhi,  terpenuhi sebagian  dan  tidak  terpenuhi.  Pembagian  kategori dilakukan agar memudahkan dalam menilai pencapaian.
Klasifikasi kategori dan pengkonversian  kategori  berdasarkan  PMK  no  46 tahun 2015. Kategori tersebut dikonversi dalam nilai yaitu  0  (belum  terpenuhi),  5  (terpenuhi  sebagian), dan  10  (terpenuhi).  Elemen  penilaian  dari  standar akreditasi dapat berupa dokumen. Kategori pertama yaitu  dokumen  tidak  ada  dan  belum  terpenuhi pelaksanaannya,  maka  pada  kolom  prediksi  skor diisi  0  (belum  terpenuhi).  Kategori  kedua  yaitu dokumen ada dan belum terpenuhi pelaksanaannya atau  sebaliknya,  maka  pada  kolom  prediksi  skor diisi  5  (terpenuhi  sebagian).  Kategori  ketiga  yaitu dokumen ada dan sudah terpenuhi pelaksanaannya,  maka  pada  kolom  prediksi  skor diisi  10  (terpenuhi).  Hasil  penilaian  dijumlahkan menjadi  total  skor  keseluruhan  elemen,  lalu diidentifikasi  melalui  persentase  pencapaian  yang dibagi  ke  dalam  kategori  <20%  (belum  terpenuhi), 20%-79% (terpenuhi sebagian), dan >80% (terpenuhi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akreditasi  adalah  alat  yang  dibangun  guna promosi  standar  optimal  dan  meningkatkan  proses dan  hasil  dalam  pelayanan  kesehatan.  Kepuasan pasien  pada  saat  evaluasi  sistem  akreditasi  tetap merupakan  hasil  vital  untuk  dinilai.  Standar  dapat dipromosikan  dan  direkomendasikan  oleh  sistem akreditasi  nasional,  sehingga  memberi  insentif  bagi pasien di pelayanan kesehatan untuk mengumpulkan  dan  melaporkan  kepuasan  pasien.
Data nasional tentang kepuasan pasien menyebutkan  kebijakan  pada  tingkat  sistem  atau organisasi, peningkatan kualitas dan tingkat keterampilan  SDM  bertujuan  untuk  membantu kemajuan  fasilitas  pelayanan  kesehatan(Haj-Ali, Karroum, Natafgi, & Kassak, 2014).
Akreditasi  berdasarkan  Permenkes  Nomor 46  Tahun  2015  tentang  Akreditasi  Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat  Praktek  Mandiri  Dokter  Gigi  merupakan pengakuan yang diberikan oleh lembaga penyelenggaraan  Akreditasi  yang  ditetapkan  oleh menteri  setelah  memenuhi  standar  akreditasi. Tujuan utama akreditasi untuk pembinaan peningkatan  mutu,  kinerja  melalui  perbaikan  yang berkelanjutan  terhadap  sistem  manajemen,  sistem manajemen  mutu  dan  sistem  penyelenggaraan pelayanan  klinis,  serta  penerapan  manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi. Kombinasi akreditasi dan sertifikasi adalah prediktor manajemen  kualitas  yang  lebih  kuat  pada  tingkat layanan  daripada  penilaian  dalam  isolasi,  sehingga menunjukkan  bahwa  akreditasi  dan  sertifikasi keduanya bermanfaat. (Shaw et al., 2014).
Proses  akreditasi  melibatkan  penilaian  pada serangkaian  standar  tertentu,  survei  di  tempat  oleh rekan-rekan  dari  organisasi  eksternal  yang  terlatih dalam  penilaian,  penilaian  tingkat  kesesuaian terhadap  standar,  laporan  tertulis  dengan  atau tanpa  rekomendasi  dan  pemberian  atau  penolakan status.  Pelayanan  kesehatan  terakreditasi  utama ada di Kanada, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru,  Inggris,  dan  Belanda,  dengan  Denmark meluncurkan  program  yang  dimiliki  oleh  mereka dalam satu  atau dua  tahun  ke  depan.  Sejak ulasan ini  selesai,  sebuah  studi  yang  menyoroti  akreditasi yang  berbeda  skema  untuk  praktik  perawatan primer  di  Eropa  telah  diterbitkan.  Sampai  saat  ini, akreditasi  pelayanan  primer  sebagian  besar  non- pemerintah  yang  didanai,  proses  sukarela  dengan beberapa negara yang  menawarkan insentif keuangan.  Amerika  Serikat,  Australia  dan  Kanada paling  berpengaruh  di  pengembangan  akreditasi pelayanan  primer  di  seluruh  dunia,  dengan  banyak standar  yang  disoroti  pelayanan  yang  berpusat pada pasien (O’Beirne et al., 2013).
Organisasi  pelayanan  kesehatan  harus memiliki  rekam  medis  yang  bertanggung  jawab administratif  untuk  pencatatan  riwayat  kesehatan pasien.  Rekam  medis  harus  ada  untuk  setiap individu  yang  dievaluasi  atau  diobati  di  organisasi perawatan  kesehatan.  Rekam  medis  mencakup setidaknya  dokumen  tertulis,  informasi  elektronik terkomputerisasi,  film  radiologi  dan  pemindaian, laporan  laboratorium  dan  slide  patologi,  video, rekaman audio, dan bentuk informasi lain terkaitkondisi pasien(Belakang,
2011).Catatan
medis  harus  sesuai  dengan  ruang  lingkup  dan kompleksitas  layanan  kesehatan  yang  dilakukan. Organisasi layanan kesehatan harus mempekerjakan  personel  yang  memadai  untuk memastikan  penyelesaian  yang  cepat,pengarsipan, dan pengambilan catatan.
Pelayanan  rekam  medis  harus  diatur, dilengkapi,  dan  dikelola  sesuai  dengan  ruang lingkup  dan  kompleksitas  layanan  organisasi kesehatan,  harus  ada  SOP  rekam  medis  bagi petugas rekam medis untuk memastikan kelengkapan  pengisian  rekam  medis.  Kelengkapan pengisian  harus  diperhatikan  dengan  seksama mulai  dari  identitas  pasien,  anamnesis,  diagnosis, tindakan dan obat yang diberikan. Sistem pengarsipan  rekam  medis  juga  perlu  untuk diperhatikan  penyimpanan  dikelompokkan  sesuai jenis pasien dan di tempat penyimpanan yang aman sehingga  berkas  rekam  medis  tidak  rusak  maupun hilang.  Sistem  pengambilan  rekam  medis  perlu adanya  SOP  agar  tidak  sembarang  orang  bisa mengambil  berkas  rekam  medis  pasien,  setelah pengambilan rekam medis segera untuk dikembalikan dalam waktu 1 kali 24 jam agar berkas tersebut tidak hilang(Dasilveira, 2002).
Penyimpanan  dan  pemusnahan  rekam medis  menurut AACI  Standards yaitu  organisasi layanan  kesehatan  harus  menyimpan  rekam  medis untuk  setiap  pasien  rawat  inap  dan  rawat  jalan. Rekam medis harus ditulis secara akurat, jelas, dan lengkap,  segera  diselesaikan,  diisi  dan  disimpan dengan  benar,dan  dapat  diakses.  Setiap  rekam medis  harus  lengkap  dengan  semua  dokumentasi, diagnosis,  evaluasi,  perawatan,  hasil  tes,  rencana
perawatan,  rencana  pemulangan,  persetujuan, intervensi,  ringkasan  pelepasan,  dan  perawatan yang  diberikan  bersama  dengan  tanggapan  pasien terhadap  perawatan,  intervensi,  dan  perawatan tersebut (Dasilveira, 2002).
Organisasi  pelayanan  kesehatan  harus memiliki  sistem  rekam  medis  yang  memungkinkan rekam  medis  dari  setiap  pasien,  rawat  inap  atau rawat  jalan,  dievaluasi  dan/atau  dirawat  di  setiap lokasi  perawatan  kesehatan  organisasi  dalam  5 tahun  terakhir  agar  dapat  diakses  oleh  staf  yang tepat,  24  jam  sehari,  7  hari  seminggu,  kapanpun rekam  medis  itu  diperlukan(KKI,  2006).  Rekam medis harus disimpan dengan benar di lokasi aman di  mana  mereka  dilindungi  dari  api  kerusakan  air dan  ancaman  lainnya.  Sistem  pencatatan  medis harus  memastikan  bahwa  entri  catatan  medis  tidak hilang,  dicuri,  dihancurkan,diubah,  atau  diproduksi ulang dengan cara yang tidak sah(KKI, 2006).
Organisasi layanan kesehatan harus memiliki
sistem identifikasi pasien dan pemeliharaan  catatan  yang  memastikan  integritas otentikasi  dan  melindungi  keamanan  semua  entri catatan. Sistem rekam medis harus benar mengidentifikasi  pasien  dari  setiap  entri  catatan medis dan harus melindungi keamanan semua entri catatan  medis.  Kerahasiaan  rekam  medis  pasien menurut AACI Standards sebagai berikut organisasi  pelayanan  kesehatan  harus  memiliki prosedur  untuk  memastikan  kerahasiaan  catatan pasien.  Informasi  dari  atau  salinan  rekaman,  dapat dirilis  hanya  untuk  individu  yang  berwenang, danorganisasi perawatan kesehatan harus memastikan  bahwa  individu  yang  tidak  sah  tidak dapat mengakses atau mengubahcatatan pasien(Dasilveira,  2002).  Catatan  pasien  harus aman setiap saat dan di semua lokasi. Ini termasuk catatan  pasien  terbuka  untuk  pasien  yang  saat  ini pasien  rawat  inap  di  organisasi  layanan  kesehatan dan pasien rawat jalan di rawat jalan klinik.
Isi  rekam  medis  pasien  menurut AACI Standards harus  meliputi  rekam  medis  harus mengandung informasi untuk membenarkan penerimaan, mendukung
diagnosis,
dan menggambarkan progress kesehatan pasien terhadap  obat  dan  layanan.  Semua  tulisan    harus dapat  dibaca,  lengkap  tanggal  dan  waktunya. Mereka  harus  disahkan  oleh  orang  tersebut bertanggung  jawab  untuk  memberikan  perawatan yang  konsisten  dengan  kebijakan  organisasi perawatan kesehatan. Rekam medis harus mengandung informasi seperti catatan, dokumentasi,  catatan,  laporan  rekaman,  hasil  tes dan  penilaian  untuk  mendukung  diagnosis  dan menggambarkan  pasien  kemajuan  dan  respons terhadap  obat-obatan  dan  layanan.  Rekam  medis harus  berisi  informasi  atau  dokumentasi  lengkap mengenai  evaluasi,  intervensi,  perawatan  yang disediakan,  layanan,  rencana  perawatan,  rencana pulang,  dan  tanggapan  pasien  kegiatan-kegiatan itu.  Komorbiditas  yang  diidentifikasi  dalam  catatan pasien  harus  dipertimbangkan  dan  diobati  seperti yang  diperlukan  dalam  bidang  perawatan  pasien secara keseluruhan. Apabila rekam medis elektronik digunakan,  organisasi  pelayanan  kesehatan  harus menunjukkan  caranya  mencegah  perubahan  entri catatan  setelah  mereka  diautentikasi.  Informasi
dibutuhkan  untuk  meninjau  rekam  medis elektronik, termasuk kode dan fitur keamanan yang bersangkutan,  harus  tersedia  untuk  surveyor  untuk memungkinkan  mereka  meninjau  catatan  medis sampel sementara di tempat di organisasi perawatan kesehatan(Dasilveira, 2002).
Seorang  praktisi  harus  meninjau  dan mengesahkan  semua  catatan  elektronik  atau sebaliknya  untuk  mencegahnya  keliru  menerima dokumen yang mungkin otomatis dikonfirmasi tanpa ulasan  dokter.  Praktisi  harus  secara  terpisah tanggal dan waktu tanda tangannya mengautentikasi  sebuah  entri,  bahkan  meskipun mungkin  sudah  ada  tanggal  dan  waktu  pada dokumen,  karena  yang  terakhir  mungkin  tidak mencerminkan  ketika  entri  itu  dikonfirmasi.  Untuk dokumen yang dihasilkan secara elektronik tertentu, di  mana  tanggal  dan  waktu  yang  diperiksa  dokter, transkripsi  elektronik  secara  otomatis  dicetak dokumen,  persyaratan  bagian  ini  akan  dipenuhi. Namun, jika secara elektronik dokumen yang dibuat hanya  mencetak  tanggal  dan  waktu  terjadinya peristiwa  (misalnya,  hasil  cetak  EKG,  hasil  lab,  dll) dan  tidak  mencetak  tanggal  dan  waktu  yang sebenarnya  ditinjau  oleh  praktisi  dokumen,  maka praktisi  harus  mengotentikasi,  tanggal,  dan  waktu dokumen  ini  sendiri  atau  memasukkan  pengakuan bahwa dokumen itu ditinjau ke dalam dokumen lain (seperti  itu  seperti  H  &  P,  catatan  kemajuan,  dan lainnya),  yang  kemudian  akan  diautentikasi,  diberi tanggal,  dan  diberi  tenggat  waktu  oleh  praktisi(KKI, 2006).
Semua  catatan  pasien,  baik  rawat  inap maupun  rawat  jalan,  harus  berisi  hasil  semua konsultatif  evaluasi  pasien  dan  temuan  yang  tepat oleh  staf  klinis  dan  lainnya  yang  terlibat  dalam perawatan  dari  pasien.  Informasi  ini  harus  segera
diajukan  dalam  rekam  medis  pasien  untuk  tersedia bagi  dokter  atau  penyedia  perawatan  lain  untuk digunakan dalam membuat penilaian pasien
Upaya  persiapan  yang  dapat  dilakukan menuju akreditasi adalah melalui Lokakarya. Upaya tersebut  merupakan  tahapan  paling  awal  yang dilakukan oleh tim pendamping akreditasi. Tahapan lokakarya  yang  dilakukan  adalah  pemahaman tentang  kebijakan  akreditasi  dan  membangun komitmen  pimpinan  dan  seluruh  staf  membantu akreditasi. Standar akreditasi klinik pratama disusun dalam  4  Bab,  yaitu  Bab  I  Kepemimpinan  dan Manajemen  Klinik  (KMK),  Bab  II  Layanan  Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP), Bab III Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK), dan Bab  IV  Peningkatan  Mutu  Klinis  dan  Keselamatan Pasien(Kemenkes  RI,  2014).  Masing-masing  bab memiliki  beberapa  standar  yang  terdiri  dari  kriteria dan elemen penilaiannya masing-masing.
Penilaian  akreditasi  rekam  medis  dalam standar akreditasi klinik pratama terdapat pada Bab II dan Bab III. Bab II mengenai Layanan Klinis yang Berorientasi  pasien  (LKBP)  terdiri  atas  10  standar yang  terbagi  ke  dalam  34  kriteria.Jumlah  seluruh elemen  penilaian  dari  kriteria  tersebut  adalah  151 elemen. Standar akreditasi dalam bab ini mengenai standar  akan  pelayanan  dari  pendaftaran  hingga pemulangan  dan  tindak  lanjut.Bab  III  standar akreditasi mengenai Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK) yaitu sebanyak tujuh dengan jumlah  kriteria  sebanyak  35  kriteria.Keseluruhan elemen  penilaian  berjumlah  172  elemen.Standar dalam akreditasi ini membahas mengenaipelayanan penunjang  yang  ada  di  klinik  hingga  tatakelolanya, baik  peralatan  maupun  sumberdaya  lainyang dimiliki (Anggraeny & Ernawaty, 2016).
Tabel 1. Perbandingan Hasil Pencapaian Kesiapan Akreditasi Unit Rekam Medis Klinik X Tahun 2015 dan Tahun 2018 menurut Permenkes No. 46 Tahun 2015
No Kriteria P e nilaian Persentase Pencapaian 2015 2018 1 Hasil kajian dicatat dalam catatan medis dan mudah diakses oleh petugas yang bertanggung-jawab terhadap pelayanan pasien 33,3% 66,7% 2 Ada  pembakuan  kode  klasifikasi  diagnosis,  kode  prosedur,  simbol,  dan istilah yang dipakai 75% 62,5% 3 Petugas  memiliki  akses  informasi  sesuai  dengan  kebutuhan  dan tanggungjawab pekerjaan 100% 100% 4 Adanya  sistem  yang  memandu  penyimpanan  dan  pemrosesan  rekam medis 0% 50% 5 Rekam    berisi  informasi  yang  memadai  dan  dijaga  kerahasiaannya tentang  identifikasi  pasien,  dokumentasi  prosedur  kajian,  masalah, kemajuan pasien dan hasil asuhan 0% 50% Total Pencapaian 41,7% 65,8%
Sumber : Self assessment diolah peneliti, 2018
Klinik  X  akan  menghadapi  akreditasi  pada tahun  2018.  Persiapan  yang  dilakukan  mulai  dari kelengkapan  dokumen,  sarana  prasarana,  hingga mutu  pelayanan  dan  keselamatan  pasien  di  klinik. Unit rekam medis berada di bawah manajemen SIM dan administrasi juga ikut mempersiapkan
akreditasi.  Elemen  penilaian  akreditasi  unit  rekam medis  terdapat  pada  Bab  II  yaitu  Layanan  Klinis yang  Berorientasi  Pasien  (LKBP)  dan  Bab  III  yaitu Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).
Identifikasi  ini  dilakukan  untuk  mengetahui sejauh mana kesiapan Klinik  X terutama pada Unit
Rekam  Medis  dalam  menghadapi  Akreditasi  Klinik Pratama.  Identifikasi  dilakukan  dengan  metode observasi  dan  wawancara  dengan  beberapa petugas  rekam  medis.  Tabel  identifikasi  ini  disusun berdasarkan  pedoman  penilaian  akreditasi  klinik pratama  lengkap  dengan  kriteria  dokumen  yang dibutuhkan.  Unit  rekam  medis  memiliki  16  elemen penilaian  sesuai  dengan  PMK  No  46  tahun  2015 tentang akreditasi. Penilaian dikategorikan berdasarkan  standar  akreditasi  yaitu  <20%  tidak terpenuhi,  21-79%  terpenuhi  sebagian  dan  >80% terpenuhi.
Kriteria  elemen  penilaian  unit  rekam  medis berdasar  PMK  No  46  Tahun  2015  tentang Akreditasi terdapat lima kriteria dan 16 elemenpenilaian.  Kriteria  pertama  yang  terdapat pada  bab  2  mengenai  rekam  medis  yaitu  hasil kajian  dicatat  dalam  catatan  medis  dan  mudah diakses  oleh  petugas  yang  bertanggung-jawab terhadap pelayanan pasien.  Maksud dari kriteria ini adalah  untuk menjamin kesinambungan  pelayanan, maka  hasil  kajian  dicatat  dalam  rekam  medis pasien.  Informasi  yang  ada  dalam  rekam  medis harus mudah diakses oleh petugas yang bertanggung  jawab  dalam  memberikan  pelayanan kepada  pasien,  agar  informasi  tersebut  dapat digunakan  pada  saat  dibutuhkan  demi  menjamin kesinambungan untuk pengobatan dan keselamatan pasien.
Temuan  pada  pemeriksaan  awal  dapat digunakan  untuk  menegakkan  diagnosis  dan menetapkan  pelayanan  atau  tindakan  sesuai kebutuhan  serta  rencana  tindak  lanjut  dan evaluasinya.  Temuan  dan  kajian  awal  juga  dapat digunakan  untuk  membuat  keputusan  perlunya review atau  kajian  ulang  pada  situasi  yang meragukan.  Oleh  karena  itu  sangat  perlu  bahwa kajian  medis,  kajian  penunjang  medis,  kajian keperawatan dan kajian lain yang berarti, didokumentasikan  dengan  baik.  Hasil  kajian  ini harus  dapat  dengan  cepat  mudah  ditemukan kembali  dalam  rekam  medis  atau  dari  lokasi  lain yang  ditentukan  standar  dan  digunakan  oleh petugas yang melayani pasien.
Hasil  identifikasi  kesiapan  akreditasi  unit rekam  medis  Klinik  Xmenunjukkan  bahwa  pada elemen  penilaian  hasil  kajian  dicatat  dalam  catatan medis  dan  mudah  diakses  oleh  petugas  yang bertanggung-jawab terhadap pelayanan pasien.Terdapat  tiga  indikator  yang  masing-masing memliki  persyaratan  khusus  dokumen  yang  harus dilengkapi saat akreditasi klinik pratama.
Indikator  pertama  yaitu  dilakukan  identifikasi informasi  apa  saja  yang  dibutuhkan  dalam pengkajian  dan  harus  dicatat  dalam  rekam medis.Dalam  indikator  ini  dibutuhkan  dokumen berupa  SOP  kajian  awal  yang  memuat  informasi apa  saja  yang  harus  diperoleh  selama  proses pengkajian  (tim  pelayanan  klinis  perlu  menetapkan informasi  apa  saja  yang  perlu  dicantumkan  dalam rekam medis pasien). Dokumen ini pada tahun 2015 belum dimiliki oleh Klinik X namun pada tahun 2018 sudah  ada  hanya  belum  disahkan,  sehingga  dalam indikator  tersebut  memperoleh  skor  5  pada  tahun 2018.
Indikator  kedua  yaitu  Informasi  rekam medis meliputi  informasi y ang  dibutuhkan  untuk  kajian medis,  kajian  keperawatan,  dan  kajian  lain  yang diperlukan, Dalam indikator ini dibutuhkan dokumen berupa  SOP  kajian  awal  yang  memuat  informasi apa  saja  yang  harus  diperoleh  selama  proses pengkajian.  Dokumen  ini  pada  tahun  2015  belum dimiliki oleh Klinik X namun pada tahun 2018 sudah ada  hanya  belum  disahkan,  sehingga  dalam indikator  tersebut  memperoleh  skor  5  pada  tahun 2018.
Indikator  ketiga  yaitu  dilakukan  koordinasi dengan  petugas  kesehatan  yang  lain  untuk menjamin  perolehan  dan  pemanfaatan  informasi tersebut secara tepat waktu untuk melayani pasien. Dokumen  yang  dibutuhkan  tidak  disebutkan  dalam indikator  ini,  namun  dapat  dibuktikan  dengan notulensaat  rapat  atau  absensi  pegawai.  Pada tahun 2015  dan  2018  Klinik  X  selalu menggunakan notulen dan absensi saat rapat sehingga mendapatkan skor 10.
Hasil pencapaian skor elemen penilaian hasil kajian  dicatat  dalam  catatan  medis  dan  mudah diakses  oleh  petugas  yang  bertanggung-jawab terhadap  pelayanan  pasien  pada  tahun  2015 sebesar  33,3%  dan  tahun  2018  sebesar  66,7%, pencapaian masih termasuk dalam kategori terpenuhi  sebagian.  Hasil  penilaian  terpenuhi sebagian  berarti  masih  ada  beberapa  dokumen yang  harus  dipenuhi  lagi  seperti  dokumen  SK  dan SOP  kajian  awal  pasien.  Dokumen  yang  ada  di elemen penilaian tersebut harus dipenuhi agar skor akreditasi  pada  elemen  penilaian  ini  menjadi maksimal atau terpenuhi.
Kriteria kedua yaitu ada kode baku klasifikasi diagnosis,  kode  prosedur,  simbol,  dan  istilah  yang dipakai.  Maksud  dan  tujuan  dari  kriteriatersebut adalah  standarisasi  terminologi,  definisi,  kosakata dan  penamaan    memfasilitasi  pembandingan  data dan  informasi  di  dalam  maupun  di  luar  klinik  (klinik rujukan). Keseragaman penggunaan kode diagnosa dan  kode  prosedur  atau  tindakan  mendukung pengumpulan  dan  analisis  data.  Singkatan  dan simbol  juga  distandarisasi  dan  termasuk  daftar “yang tidak boleh digunakan“. Standarisasi tersebut sesuai  dengan  standar  lokal  dan  nasional  yang berlaku.
Elemen  ini  memiliki  4  indikator.  Indikator pertama yaitu terdapat standardisasi kode klasifikasi diagnosis  dan  terminologi  lain  yang  konsisten  dan sistematis.  Dokumen  yang  dibutuhkan  dalam indikator  ini  merupakan  SK  tentang  standardisasi kode  klasifikasi  diagnosis  dan  terminologi  yang digunakan.  Pada  tahun  2015  dan  2018  SK  telah dimiliki  oleh  Klinik  X  namun  masih  dalam  bentuk softfile .  Sehingga  pada  indikator  ini  memperoleh nilai 5.
Indikator  kedua  yaitu  terdapat  standarisasi kode  klasifikasi  diagnosis  dan  terminologi  yang disusun  oleh  klinik  (minimal  10  besar  penyakit). Dokumen  yang  dibutuhkan  berupa  standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi di fasilitas pelayanan  kesehatan.  Pada  tahun  2015  dan  2018 dokumen  tersebut  telah  dimiliki  oleh  Klinik  X. Penggunaan  standarisasi  penyakit  ICD  X  sehingga mendapat skor 10.
Indikator  ketiga  yaitu  dilakukan  pembakuan singkatan-singkatanyang digunakan dalam pelayanan  sesuai  dengan  standard  nasional  atau lokal. Dokumen yang dibutuhkan berupa pembakuan  singkatan  yang  digunakan  dan  standar pelayanan  rekam  medis.  Pada  tahun  2015  dan 2018  dokumen  tersebut  telah  dimiliki  oleh  Klinik  X. Pembakuan  singkatan  telah  dilaksanakan  namun dokumen  standar  pelayanan  masih  dalam  bentuk elektronik. Sehingga memperoleh nilai 10.
Indikator keempat yaitu ditetapkan kebijakan dan  prosedur  akses  petugas  terhadap  informasi medis.  Dokumen  yang  dibutuhkan  berupa  SK  dan SPO  tentang  akses  terhadap  rekam  medis. Berdasarkan  hasil  penilaian  akreditasi  pada  tahun 2015  dokumen  ini  ada,  namun  pada  tahun  2018 dokumen ini tidak ditemukan sehingga menyebabkan  terjadi  penurunan  skor  pada  tahun 2015  mendapat  skor  5,  dan  tahun  2018  mendapat skor 0.
Hasil  pencapaian  skor  elemen  penilaianada pembakuan kode klasifikasi diagnosis, kode prosedur,  simbol,  dan  istilah  yang  dipakai  pada tahun  2015  sebesar  75%  dan  tahun  2018  sebesar 62,5%  Pencapaian  ini  masih  termasuk  dalam kategori  terpenuhi  sebagian.Penurunan  progres akreditasi pada elemen ini kemungkinan disebabkan  karena  adanya  dokumen  yang  hilang. Oleh  karena  itu,  diperlukan  tim  khusus  untuk mempersiapkan  akreditasi  terutama  pada  unit rekam medis. Tim tersebut nantinya akan melakukan  identifikasi  kebutuhan  dokumen  sesuai elemen  penilaian  akreditasi.  Dokumen  yang  belum ada  harus  segera  dilengkapi  sebelum  pelaksanaan akreditasi.
Kriteria  ketiga  yaitu  petugas  memiliki  akses informasi  pasien  sesuai  dengan  kebutuhan  dan tanggungjawab  pekerjaan.  Maksud  dan  tujuan  dari kriteria  tersebut adalah  berkas  rekam  medis  pasien menjadisuatu  sumber  informasi  utama  mengenai proses asuhan dan perkembangan pasien, sehingga merupakan  alat komunikasi  yang  penting. Informasi ini berguna untuk mendukung keberlanjutan  perawatan  pasien,  maka  perlu tersedia  selama  pelaksanaan  asuhan  pasien  dan setiap  saat  dibutuhkan,  serta  dijaga  selalu diperbarui (up to date) . Kebijakan klinik mengidentifikasi  petugas  kesehatan  mana  saja yang  mempunyai  akses  ke  berkas  rekam  medis pasien  untuk  menjamin  kerahasiaan  informasi pasien.
Bab  III  pada  elemen  penilaian  akses terhadap  rekam  medis  pada  tahun  2015  terdapat dokumen  SOP  akses  rekam  medis  namun  pada tahun  2018  tidak  ditemukan  dokumen  tersebut , dikarenakan  dokumen hilang.   Selain itu, mengenai sistem penyimpanan dan pemrosesan rekam medis pada  tahun  2015  belum  terdapat  beberapa dokumen  SOP  maupun  standarisasi,  sedangkan pada tahun 2018 telah terdapat dokumen mengenai identifikasi  klasifikasi  rekam  medis  yang  dibedakan warna  rekam  medis  pasien  berdasarkan  jenis pasien  umum,  mahasiswa,  atau  BPJS.  Pemberian kode  klasifikasi  penyakit  pada  tahun  2018  telah menggunakan  ICD-10  dan  telah  terdapat  acuan dalam bentuk softfile yang belum disahkan. Progres kesiapan  akreditasi  unit  rekam  medis  pada  Bab  III
menunjukkan  adanya  peningkatan  dilihat  dari  telah dibuatnya beberapa dokumen pada tahun 2018.
Pada  elemen  penilaian  petugas  memiliki akses  informasi  sesuai  dengan  kebutuhan  dan tanggungjawab pekerjaan, terdapat 3 indikator yang harus  dipenuhi.  Indikator  pertama  akses  petugas terhadap  informasi    yang  dibutuhkan  dilaksanakan sesuai  dengan  tugas  dan  tanggung  jawab. Dokumen  yang  dibutuhkan  ada,  yaitu  berupa  SOP Akses  informasi  rekam  medis  sehingga  pada  tahun 2015  dan  2018  memperoleh  skor  sama  yaitu  10. Indikator  kedua  yaitu  akses  petugas  terhadap informasi  dilaksanakan  sesuai  dengan  kebijakan dan  prosedur,  dokumen  yang  dibutuhkan  ada,  dan telah  dilaksanakan  sesuai  kebijakan  dan  prosedur . S ehingga  pada  tahun  2015  dan  2018  memperoleh skor  sama  yaitu  10.  Indikator  ketiga  yaitu     hak untuk mengakses informasi tersebut
mempertimbangkan tingkat kerahasiaan dan keamanan  informasi.  Dokumen  yang  dibutuhkan tidak  ada,  hanya  SOP  mengenai  kerahasiaan  telah ada namun belum disahkan. Pada elemen penilaian telah  dijelaskan  bahwa  dokumen  yang  dibutuhkan yaitu  berupa  SOP  kerahasiaan  rekam  medis,  pada saat self assessment SOP tersebut memang sudah ada  dan cukup  untuk menggantikan  dokumen  yang dibutuhkan.  Sehingga  pada  tahun  2015  dan  2018 memperoleh skor sama yaitu 10.
Hasil  pencapaian  skor  elemen  penilaian petugas  memiliki  akses  informasi  sesuai  dengan kebutuhan  dan  tanggungjawab  pekerjaan  pada tahun  2015  dan  tahun  2018  sebesar  100%, pencapaian  termasuk  dalam  kategori  terpenuhi. Pada  elemen  penilaian  ini  semua  indikator  telah terpenuhi  baik  pada  tahun  2015  dan  2018. Dokumen  tersebut  harus  tetap  dijaga  keutuhannya sampai  pelaksanaan  akreditasi.  Meskipun  telah terpenuhi, tetap  harus  dilakukanpeninjauan  kembali terhadap  dokumen  yang  ada.Jika  perlu  adanya pembaruan,  bisa  dilakukan  pembaruan  dokumen sesuai dengan SK yang ada.
Pada  elemen  penilaian  adanya  sistem  yang memandu  penyimpanan  dan  pemrosesan  rekam medis,  terdapat  3  indikator.  Indikator  pertama  yaitu klinik  mempunyai  rekam    medis  bagi  setiap  pasien dengan  metode  identifikasi  yang  baku.  Dokumen yang  dibutuhkan  berupa  SK  pelayanan  rekam medis  dan  metoda  identifikasi.  Pada  tahun  2015 belum  ada  SK menngenai  pelayanan  rekam medis, namun  pada  tahun  2018  SK  telah  dibuat  tinggal disahkan,  sehingga  pada  tahun  2015  memperoleh skor 0 dan tahun 2018 memeproleh skor 5.
Indikator  kedua  yaitu  sistem  pengkodean, penyimpanan,  dan  dokumentasi  memudahkan petugas  untuk  menemukan  rekam  pasien  tepat waktu  maupun  untuk  mencatat  pelayanan  yang diberikan kepada pasien.Dokumen yang dibutuhkan SK  tentang  sistem  pengkodean,  penyimpanan, dokumentasi  rekam  medis  pada  tahun  2015  belum ada  SK  mengenai  pelayanan  rekam  medis,  namun pada  tahun  2018  SK  telah  dibuat  tinggal  disahkan. Pada  tahun  2015  memperoleh  skor  0  dan  tahun 2018 memperoleh skor 5.
Indikator  ketiga  yaituada  kebijakan  dan prosedur penyimpanan berkas rekam medis dengan kejelasan masa retensi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dokumen yang
dibutuhkan ada kebijakan dan prosedur penyimpanan berkas rekam medis dengan kejelasan masa retensi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. SOP mengenai penyimpanan dan pemusnahan rekam medis belum ada  pada  tahun  2015,  sedangkan  SOP  sudah  ada pada  tahun  2018  walaupun  belum  disahkan, sehingga  pada  tahun  2015  memperleh  skor  0  dan tahun 2018 memperoleh skor 5.
Hasil  pencapaian  skor  elemen  penilaian adanya  sistem  yang  memandu  penyimpanan  dan pemrosesan rekam medis pada tahun 2015 sebesar 0% dan tahun 2018 sebesar 50%.Pencapaian pada tahun  2015  tergolng  belum  terpenuhi,  sedangkan tahun  2018  masih  termasuk  dalam  kategori terpenuhi  sebagian.  Pada  tahun  2015  masih  belum ada  dokumen-dokumen  yang  sesuai  dengan elemen  penilaian  akreditasi  seperti  SK  dan SOPpada tahun 2018 beberapa SK dan SOP sudah ada namun belum disahkan. SOP yang telah dibuat masih  dalam  tahap  revisi.  Proses  untuk  memenuhi 50%  lagi  sedang  dalam  tahap  penyusunan sehingga pada saat  pelaksanaan  akreditasi, dokumen sudah ada dan disahkan.
Pada  elemen  peniaian  rekam  medis  berisi informasi yang memadai dan dijaga kerahasiaannya tentang  identifikasi  pasien,  dokumentasi  prosedur kajian, masalah, kemajuan pasien dan hasil asuhan, terdapat  3  indikator  penilaian.  Indikator  pertama yaitu  Isi  rekam  medis  mencakup  diagnosis, pengobatan,  hasil  pengobatan,  dan  kontinuitas asuhan  yang  diberikan.  Dokumen  yang  dibutuhkan berupa  SK  tentang    isi  rekam  medis.    Pada  tahun 2015  belum  ada  SK  menngenai  isi  rekam  medis, namun  pada  tahun  2018  SK  telah  dibuat  tinggal disahkan.  Sehingga  pada  tahun  2015  memperoleh skor 0 dan tahun 2018 memperoleh skor 5.
Indikator kedua yaitu dilakukan penilaian dan tindak  lanjut  kelengkapan  dan  ketepatan  isi  rekam medis.  Dokumen  yang  dibutuhkan  SOP  penilaian kelengkapan  dan  ketepatan  isi  rekam  medis,  bukti pelaksanaan  penilaian,  hasil  dan  tindak  lanjut penilaian.  Pada  tahun  2015  SOP  ini  belum  ada, telah  dibuat  pada  tahun  2018  namun  belum disahkan  sehingga  memeproleh  skor  0  pada  tahun 2015 dan skor 10 pada tahun 2018.
Indikator  ketiga  yaitu  tersedia  prosedur menjaga kerahasiaan rekam medis. Dokumen yang dibutuhkan  SOP  Kerahasiaan  rekam  medis.  Pada tahun  2015  SOP  tersebut  belum  ada,  namun  pada tahun  2018  SOP  mengenai  kerahasiaan  rekam medis  tersebut  telah  dibuat  dan  belum  disahkan sehingga pada tahun 2015 memperoleh skor 0 dan tahun 2018 memperoleh skor 10.
Hasil  pencapaian  skor  elemen  penilaian rekam    berisi  informasi  yang  memadai  dan  dijaga kerahasiaannya tentang identifikasi pasien, dokumentasi  prosedur  kajian,  masalah,  kemajuan pasien  dan  hasil  asuhan  pada  tahun  2015  adalah sebesar 0% dan tahun 2018 sebesar 50%.Pencapaian ini masih termasuk dalam kategori terpenuhi  sebagian.Pada  tahun  2015  masih  belum ada  dokumen-dokumen  yang  sesuai  dengan elemen  penilaian  akreditasi  seperti  SK  dan  SOP  . Pada tahun 2018 beberapa SK dan SOP sudah ada namun  belum  disahkan.  SOP  kerahasiaan  rekam medis  pasien  yang  telah  dibuat  masih  dalam  tahap
revisi.  Proses  untuk  memenuhi  50%  lagi  sedang dalam  tahap  penyusunan  sehingga  pada  saat pelaksanaan  akreditasi,  dokumen  sudah  ada  dan disahkan.
Total  skor  pencapaian  kesiapan  akreditasi masih  termasuk  terpenuhi  sebagian,  beberapa prosedur  rekam  medis  masih  ada  yang  belum dilaksanakan sesuai dengan standarkriteria akreditasi  unit  rekam  medis.  Sedangkan  mengenai dokumen,ada  beberapa  dokumen  SOP  dan  SK yang  belum  ada  sehingga  juga  masih  termasuk dalam  kategori  terpenuhi  sebagian.  Pada  elemen penialian  ke  4  dan  ke  5  terjadi  peningkatan  yang signifikan  dari  0%  menjadi  50%,  kemungkinan karena  beberapa  dokumen  seperti  SOP  dan  SK telah  dibuat  oleh  klinik  X.  Jika  dilihat  secara keseluruhan  perbandingan  kesiapan  pada  tahun 2015  dan  tahun  2018  dari  segi  dokumen  dan pelaksanaan  sudah  terjadi  peningkatan  namun masih  termasuk  kategori  terpenuhi  sebagian dengan prediksi skor tahun 2015 sebesar 41,7%dan tahun 2018 sebesar 65,8%.
Kebijakan  akreditasi  mempengaruhi  dalam pelaksanaan  akreditasi.  Pembuat  kebijakan  harus mensosialisasikan  kebijakan  akreditasi  kepada pelayanan  kesehatan yang akan melakukan akreditasi. Akreditasi meningkatkan kualitas
pelayanan dan keterlibatan staf membantu meningkatkan  hasil  kualitas.  Ulasan  sistematis tentang akreditasi sektor kesehatan juga melaporkan peningkatan
pengembangan profesional. Tantangan yang ada dalam hal sumber daya  manusia  yaitu  beban  kerja  yang  tinggi  dan masalah  kerja  dalam  akreditasi  sebelumnya. Selanjutnya,  tinjauan  sistematis  pada  akreditasi sektor  kesehatan  menunjukkan  bahwa  biaya akreditasi tinggi untuk organisasi individu. Sedangkan  studi  lain  menyimpulkan  biaya  yang dikeluarkan  untuk  berpartisipasi  dalam  akreditasi seharusnya  dipandang  sebagai  investasi  penting dalam penignkatan kualitas pelayanan kesehatan(El-jardali et al., 2014).

## SIMPULAN
Pencapaian  progress  kesiapan  akreditasi unit  rekam  medis  dengan  prediksi  skor  tahun  2015 sebesar  41,7%  dan  tahun  2018  sebesar  65,8%. Peningkatan  kesiapan  akreditasi  dapat  ditunjukkan dengan  adanya  dokumen  yang  telah  dibuat  sesuai elemen  penilaian  akreditasi,  namun Standart Operational  Procedure (SOP)  pelayanan  dan kegiatan  di  Unit  Rekam  Medis  Klinik  X  masih berupa  dokumen  rancangan  dan    belum  disahkan oleh pimpinan Klinik X.
Pencapaian penilaian akreditasi belum maksimal  dikarenakan  hampir  seluruh  dari  elemen penilaian  yang  belum  dimiliki  adalah  ketersediaan dokumen  pendukung.  Dengan  penilaian  awal  ini, maka  masih  dimungkinkan  untuk  melengkapi dokumen pendukung tersebut sehingga pencapaian skor  persiapan  akreditasi  dapat  meningkat.  Perlu adanya  monitoring  evaluasi  yang  dilakukan  ( self- assesment ) untuk mengetahui posisi dan ketercapaian klinik dalam menghadapi akreditasi.
Kesiapan  unit  rekam  medis  masih  perlu ditingkatkan  lagi  dapat  dilakukan  dengan  membuat
checklist  kebutuhan  dokumen  akreditasi  sesuai elemen  penilaian.  Kemudian, ditindaklanjuti  dengan identifikasi  kebutuhan  dokumen  dan  identifikasi dokumen  yang  sudah  dibuat,  dokumen  yang  perlu direvisi, dan dokumen yang belum dibuat.
Membentuk  tim  akreditasi  khusus  untuk  melakukan persiapan akreditasi dapat membantu
mempermudah melakukan
identifikasi dan melengkapi  dokumen  sesuai  dengan  elemen penilaian akreditasi.
Klinik  dapat  melakukan  beberapa  hal  dalam penyiapan  dokumen  akreditasi  seperti  membuat kerangka acuan terlebih dahulu. Kemudian menentukan metode yang akan digunakan, misalnya  menggunakan  metode  angket  atau metode wawancara. Selanjutnya adalah menganalisis instrumen dengan merekap hasil yang didapatkan sesuai dengan metode yang digunakan.
Hal  inicukup  efektif  dalam  pengerjaan  dan pemenuhan  dokumen  serta  memenuhi  elemen penilaian  sesuai  dengan  standar  akreditasi  yang ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeny,  P.  A.,  &  Ernawaty.  (2016).  Kesiapan pusat  layanan  kesehatan  (PLK)  B  Unair menghadapi  akreditasi  klinik  pratama. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia , 4 (2), 146 – 154. Dasilveira,  R.  (2002).  International  Accreditation Standards  for  Healthcare  Organizations.
Mycological  Research , 106 (11),  1323 –1330. Retrieved from http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/page uploads/kakovost/standardi/AACI_Set_of_Sta ndards_for_Healthcare_organizations_V4.1_F inal_.pdf El-Jardali,  F. et  al. (2014)  ‘The  impact  of accreditation  of  primary  healthcare  centers: successes, challenges and policy implications  as  perceived  by  healthcare providers  and  directors  in  Lebanon’, BMC Health Services Research , 14(86), pp. 1 –10. Available
at:
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/ track/pdf/10.1186/1472-6963-14-86. Haj-Ali,  W.,  Karroum,  L.  B.,  Natafgi,  N.,  &  Kassak,
K.  (2014).  Exploring  the  relationship  between accreditation  and  patient  satisfaction –  the case of selected Lebanese hospitals.
International  Journal  of  Health  Policy  and
Management , 3 (6), 341 –346.
https://doi.org/https://doi.org/10.15171/ijhpm.2
014.116 Kemenkes  RI.  (2014). Pedoman  penyusunan dokumen akreditasi . Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
O’Beirne,  M.,  Karen,  Z.,  Sterling,  P.  D.,  Lait,  J., Robertson,  H.  L.,  &  Oelke,  N.  D.  (2013).  The status of accreditation in primary care. Quality in Primary Care , 21 , 23 –31. Pelayanan  Kesehatan  (2015) Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  46  Tahun  2015  tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama,
Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek  Mandiri  Dokter  Gigi .  Indonesia. Available
at:
http://www.yankes.kemkes.go.id/assets/dow nloads/PMK No. 46 ttg Akreditasi Puskesmas, Klinik  Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi.pdf.
Pujilestari,  A.,  Darnoto,  S.  and  Kurniawan  NP,  A.
(2016) Pelaksanaan  Penyimpanan  Berkas Rekam Medis Berdasarkan Unsur Manajemen  5m  Di  RSKIA  Permata  Bunda Yogyakarta . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Shaw,  C.  D.,  Groene,  O.,  Botje,  D.,  &  Sunol,  R. (2014).  The  effect  of  certification  and accreditation  on  quality  management  in  4 clinical  services  in  73  European  hospitals, 26 (March), 100 –107. Sjamsuhidajat.  (2006). Manual  Rekam  Medis . (Sjamjuhidajat  &  S.  Alwy,  Eds.).  Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.