Benny Karya Simantar, S.H., M.H. Rifandi Ritonga, S,H., M.H. Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.
Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Pt. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995. Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di
Indonesia ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta 1995. Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum  Perkawinan  Menurut
Hukum  Islam,  Undang-undang Perkawinan dan
Hukum Perdata/BW ,  Hidakarya  Agung, Jakarta 1981.
H.  Abdurrahman, Kompilasi  Hukum Islam di Indonesia , Edisi Pertama,
Akademika  Pressindo,  Jakarta 2007. R.  Subekti, Ringkasan  Tentang  Hukum
Keluarga  dan  Hukum  Waris ,  Cet. III, Intermasa, Jakarta, 2002. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Undang-Undang  Dasar  1945  Hasil
Amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan;
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia; SUMBER LAIN al- Qur‟an Ali, Muhammad. Kamus Lengkap
Bahasa Indonesia Modren.
Pustaka Amani. Jakarta. 1980 Kepmen  Agama  Nomor  477/KMA 12/2004 tentang Pencatatan Nikah

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM PEMBELIAN KEMBALI SAHAMNYA
NOVIASIH MUHARAM Email: Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

## ABSTRACT
If we buy shares, we will face two possibilities, namely profit or loss. If the stock price we  buy  rises,  we  will  get  a  profit  (capital  gain).  If  our  stock  goes  down,  we  will experience a loss (capital loss). The problem in this research is how legal protection for investor in stock buyback in capital market. Data analysis method used in this research is qualitative analysis. Hasl research indicates that legal protection against customers is regulated in Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market which determines and regulates that the authority in charge of the capital market is OJK. It is OJK who has the authority to implement protection of capital market law which is preventive and repressive. Suggestion should Indonesia Stock Exchange in implementing the provisions by  looking  at  the  existing  regulations  in  order  to  avoid  impacts  that  detriment  the investors in the future.
Keywords: Legal Protection, Investor, stock

## I. PENDAHULUAN
Pasar  modal  atau  bursa  efek  telah ada  sejak    zaman  kolonial  Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Saat itu,  pasar  modal  didirikan  oleh pemerintah  hindia  belanda  untuk kepentingan  kolonial  atau  VOC.  Namun perkembangan  dan  pertumbuhan  pasar modal  pada  waktu  itu  tidak  berjalan seperti  apa  yang  diharapkan,  bahkan mengalami  kepakuman  yang  disebabkan oleh perang dunia I dan II. Kemudian  setelah  perpindahan kekuasaan, pemerintah
indonesia mengaktifkan  kembali  pasar  modal  pada tahun1977.    Beberapa  tahun  kemudian, pasar modal ini mengalami pertumbuhan seiring  dengan  berbagai  insentif  dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
Pasar  modal  merupakan  salah  satu elemen  yang  menjadi  tolak  ukur kemajuan  perekonomian  suatu  negara. Salah  satu  ciri-ciri  negara  industri  maju maupun  industri  baru  adalah  adanya pasar  modal  yang  tumbuh  dan berkembang  dengan  baik.      (Pandji Anoraga, 2007, 41). Dari Indeks Harga Saham Gabungan  (IHSG)  kita  bisa  mengetahui kondisi  perusahaan-perusahaan  yang listing di  bursa  efek.  Pasar  modal  juga dapat  dijadikan  sebagai  sarana  untuk mengundang  masuknya  investor  asing dan dana asing tersebut dapat membantu kemajuan perekonomian negara.
Perusahan  emiten  yang  mau menambah modal usaha dapat melakukan penawaran  umum  ( go  public )  dan menjual  sahamnya  melalui  bursa  efek dengan  bantuan  perusahaan  efek.
Masyarakat  investor  yang  memiliki
kelebihan  dana  bisa  berinvestasi  dibursa efek. Produk-produk jasa keuangan  yang di  perdagangkan  di  bursaefek  memiliki potensi  kerugian  yang  lebih  besar dibandingkan  dengan  produk  jasa perbankan  (seperti  tabungan  dan deposito).  Produk-produk  ini  juga memiliki  risiko  kerugian,  bahkan  risiko kehilangan  seluruh  nilai  dana  yang diinvestasikan.
Investasi  dalam  bentuk  tabung  an dan  deposito  di  bank  tergolong  aman karena  dijamin  oleh  lembaga  penjamin simpanan  (LPS),  asalkan  memenuhi kriteria  yang  ditetapkan  oleh  LPS.  Jika suatu ketika bangkrut bank, para nasabah pemilik  tabungan  dan  deposito  tetap mendapat  penggantian  dari  LPS  secara utuh.  Penjaminan  semacam  ini  tidak dijumpai  dalam  investasi  di  bursa  efek. (Syahrir  dalam  Najib  A.  Gisymar,  1998, 9).
Jika kita membeli saham, kita akan menghadapi  dua  kemungkinan,  yaitu untung atau rugi. Jika harga saham  yang kita  beli  naik,  kita  akan  mendapat keuntungan  ( capital  gain ).  Jika  saham kita turun, kita akan mengalami kerugian ( capital  loss ).  Jika  perusahaan  yang sahamnya kita beli mengalami kebangkrutan,  nilai  keseluruhan  saham kita dapat hilang total alias nol.
Saat  ini  pasar  modal  merupakan suatu lembaga penyedia dana dan sarana dalam  investasi.  Investor  melakukan kegiatan  investasi  untuk  mendapatkan keuntungan  berupa  pembagian dividen dan capital  gain sedangkan  perusahaan menjual sahamnya untuk ekspansi usaha. Dalam  kegiatan  Pasar  Modal,  investor wajib  mendapatkan  perlindungan  hukum
sebagai  bentuk  kegiatan  Pasar  Modal yang adil, teratur, dan efisien.
Pengelolaan pasar modal,  sebelum melakukan  transaksi,  terlebih  dahulu investor  harus  menjadi  nasabah  di perusahaan  efek  atau  broker  saham.  Di Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  terdapat sekitar  120  perusahaan  Efek  yang menjadi  anggota  BEI.  Pertama  kali investor melakukan pembukaan rekening dengan  mengisi  dokumen  pembukaan rekening. Di dalam dokumen pem bukaan rekening  tersebut  memuat  identitas nasabah  lengkap  (termasuk  tujuan investasi  dan  keadaan  keuangan)  serta keterangan  tentang  investasi  yang  akan dilakukan.
Nasabah  atau  investor  dapat melakukan  order  jual  atau  beli  setelah investor disetujui untuk menjadi nasabah di  perusahaan  efek  yang  bersangkutan. Umumnya  setiap  perusahaan  efek mewajibkan  kepada  nasabahnya  untuk mendepositkan  sejumlah  uang  tertentu sebagai  jaminan  bahwa  nasabah  tersebut layak melakukan jual beli saham. Perdagangan  dilakukan  melalui proses tawar menawar secara berkesinambungan  ( Continuous  Auction
Market ) dalam satuan perdagangan  efek. Tawar  menawar  dilakukan  dengan memperhatikan prioritas harga dan waktu ( Price  and  Time  Priority ).  Dalam perdagangan  saham,  jumlah  saham  yang dijual-belikan  dilakukan  dalam  satuan perdagangan  yang  disebut  dengan  lot, dimana satu lot berarti 500 saham. Pasar modal  di  Indonesia  terdiri  dari  pasar perdana dan pasar sekunder.
Selanjutnya  Emiten  merupakan Perusahaan  yang  memperoleh  dana melalui  pasar  modal,  baik  dengan
kelebihan  dana  bisa  berinvestasi  dibursa efek. Produk-produk jasa keuangan  yang di  perdagangkan  di  bursaefek  memiliki potensi  kerugian  yang  lebih  besar dibandingkan  dengan  produk  jasa perbankan  (seperti  tabungan  dan deposito).  Produk-produk  ini  juga memiliki  risiko  kerugian,  bahkan  risiko kehilangan  seluruh  nilai  dana  yang diinvestasikan.
Investasi  dalam  bentuk  tabung  an dan  deposito  di  bank  tergolong  aman karena  dijamin  oleh  lembaga  penjamin simpanan  (LPS),  asalkan  memenuhi kriteria  yang  ditetapkan  oleh  LPS.  Jika suatu ketika bangkrut bank, para nasabah pemilik  tabungan  dan  deposito  tetap mendapat  penggantian  dari  LPS  secara utuh.  Penjaminan  semacam  ini  tidak dijumpai  dalam  investasi  di  bursa  efek. (Syahrir  dalam  Najib  A.  Gisymar,  1998, 9). Jika kita membeli saham, kita akan menghadapi  dua  kemungkinan,  yaitu untung atau rugi. Jika harga saham  yang kita  beli  naik,  kita  akan  mendapat keuntungan  ( capital  gain ).  Jika  saham kita turun, kita akan mengalami kerugian ( capital  loss ).  Jika  perusahaan  yang sahamnya kita beli mengalami kebangkrutan,  nilai  keseluruhan  saham kita dapat hilang total alias nol.
Saat  ini  pasar  modal  merupakan suatu lembaga penyedia dana dan sarana dalam  investasi.  Investor  melakukan kegiatan  investasi  untuk  mendapatkan keuntungan  berupa  pembagian dividen dan capital  gain sedangkan  perusahaan menjual sahamnya untuk ekspansi usaha. Dalam  kegiatan  Pasar  Modal,  investor wajib  mendapatkan  perlindungan  hukum
sebagai  bentuk  kegiatan  Pasar  Modal yang adil, teratur, dan efisien.
Pengelolaan pasar modal,  sebelum melakukan  transaksi,  terlebih  dahulu investor  harus  menjadi  nasabah  di perusahaan  efek  atau  broker  saham.  Di Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  terdapat sekitar  120  perusahaan  Efek  yang menjadi  anggota  BEI.  Pertama  kali investor melakukan pembukaan rekening dengan  mengisi  dokumen  pembukaan rekening. Di dalam dokumen pem bukaan rekening  tersebut  memuat  identitas nasabah  lengkap  (termasuk  tujuan investasi  dan  keadaan  keuangan)  serta keterangan  tentang  investasi  yang  akan dilakukan.
Nasabah  atau  investor  dapat melakukan  order  jual  atau  beli  setelah investor disetujui untuk menjadi nasabah di  perusahaan  efek  yang  bersangkutan. Umumnya  setiap  perusahaan  efek mewajibkan  kepada  nasabahnya  untuk mendepositkan  sejumlah  uang  tertentu sebagai  jaminan  bahwa  nasabah  tersebut layak melakukan jual beli saham.
Perdagangan  dilakukan  melalui
proses tawar menawar secara berkesinambungan  ( Continuous  Auction Market ) dalam satuan perdagangan  efek. Tawar  menawar  dilakukan  dengan memperhatikan prioritas harga dan waktu ( Price  and  Time  Priority ).  Dalam perdagangan  saham,  jumlah  saham  yang dijual-belikan  dilakukan  dalam  satuan perdagangan  yang  disebut  dengan  lot, dimana satu lot berarti 500 saham. Pasar modal  di  Indonesia  terdiri  dari  pasar perdana dan pasar sekunder.
Selanjutnya  Emiten  merupakan
Perusahaan  yang  memperoleh  dana melalui  pasar  modal,  baik  dengan
menerbitkan  efek  (saham  atau  obligasi) dan  menjualnya  secara  umum  kepada masyarakat. (Budi Untung, 2011, 27) yang  tidak  melakukan  kegiatan pasar  modal  sesuai  dengan  prinsip keterbukaan  maka  akan  mendapatkan sanksi  berupa forced  delisting . Forced Delisting yang  dialami  emiten  akibat emiten  yang  tidak  melakukan  kegiatan usaha  sesuai  dengan  prinsip  keterbukaan akan  merugikan  bagi  investor  karena investor  tidak  dapat  memperoleh  haknya yang disebabkan bukan karena kesalahan investor.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi  investor  dalam  pembelian  kembali sahamnya di pasar modal.
II. PEMBAHASAN Pasar Modal
Pasar modal adalah sebuah lembaga keuangan negara yang kegiatannya dalam hal  penawaran  dan  perdagangan  efek (surat  berharga).  Pasar  modal  bisa diartikan  sebuah  lembaga  profesi  yang berhubungan  dengan  transaksi  jual  beli efek dan perusahan publik yang berkaitan dengan efek.
Sehingga pasar modal biasa dikenal sebagai  tempat  bertemunya  penjual  dan pembeli  modal  atau  dana.  Pasar  modal merupakan  pasar  untuk  berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan  oleh  pemerintah,  public authorities, maupun perusahaan swasta. Pasar  modal  memberikan  berbagai alternatif  untuk  para  investor  selain berbagai  investasi  lainnya,  seperti: menabung  di  bank,  membeli  tanah,
asuransi,  emas  dan  sebagainya.  Pasar modal  merupakan  penghubung  antara investor  (pihak  yang  memiliki  dana) dengan perusahaan (pihak yang memerlukan  dana  jangka  panjang) ataupun  institusi  pemerintah  melalui perdagangan  instrumen  melalui  jangka panjang,  seperti  surat  berharga  yang meliputi  surat  pengakuan  utang,  surat berharga  komersial  ( commercial  paper ), saham,  obligasi,  tanda  bukti  hutang,
( warrant ),  dan right  issue .  Pasar  modal juga  merupakan  salah  satu  cara  bagi perusahaan  dalam  mencari  dana  dengan menjual  hak  kepemilikan  perusahaan kepada masyarakat.
Menurut  Undang-Undang  Pasar Modal No 8 Tahun 1995 Pasal 1 Butir 14 Definisi  Pasar  modal  adalah  kegiatan yang  bersangkutan  dengan  penawaran umum  perdagangan  efek,  perusahaan publik  yang  berkaitan  dengan  efek  yang telah  diterbitkan,  serta  lembaga  dan profesi yang berkaitan dengan efek.
Pengertian  Pasar  modal  ( capital market )  Menurut  Tjiptono  Darmadji  dan Hendy M. Fakhruddin adalah pasar untuk berbagai  instrumen  keuangan  jangka panjang  yang  bisa  diperjualbelikan,  baik dalam  bentuk  utang,  ekuitas  (saham), instrumen  derivatif,  maupun  instrumen lainnya.  Pasar  modal  merupakan  sarana pendanaan  bagi  perusahaan  maupun institusi  lain  (misalnya  pemerintah)  dan sarana  bagi  kegiatan  ber  investasi. (Fahmi, 2012, 67).
Menurut  Suad  Husnan  Arti  Pasar modal yang  secara formal sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas)  jangka  panjang  yang  bisa diperjualbelikan,  baik  dalam  bentuk hutang maupun modal sendiri, baik  yang
diterbitkan  oleh  pemerintah,  public authorities,  maupun  perusaha  an  swasta. (Fahmi, 2012, 68). Pengertian  pasar  modal  Menurut Sunariyah  adalah  tempat  pertemuan antara  penawaran  dengan  permintaan surat  berharga.  Tempat  dimana  individu- individu  atau  badan  usaha  yang mempunyai kelebihan dana (surplus fund) melakukan investasi dalam surat berharga yang  ditawarkan  oleh  emiten.  (Fahmi, 2012, 68).
Menurut  Irham  Definisi  pasar modal  adalah  sebuah  pasar  tempat  dana- dana  modal  seperti  ekuitas  dan  utang diperdagangkan.  Menurut  Fahmi  &  Hadi Pasar  modal  adalah  tempat  berbagai pihak,  khususnya  perusahaan  menjual saham  (stock)  dan  obligasi  ( bond ), dengan  tujuan  dari  hasil  penjualan tersebut  nantinya  akan  dipergunakan sebagai tambahan dana  atau memperkuat modal perusahaan.  (Fahmi, 2012, 69). Pasar  modal  memiliki  peran penting  dalam  kegiatan  ekonomi.  Di berbagai  negara,  pasar  modal  telah menjadi  salah  satu  sumber  kemajuan ekonomi,  sebab  pasar  modal  dapat menjadi  sumber  dana  alternatif  bagi perusahaan. Memang diakui bahwa tingkat
resiko berinvestasi di pasar modal lebih  tinggi  dibanding  kan dengan investasi  di  bank.  Namun  salah satu  keuntungan  yang  diperoleh  para investor di pasar modal adalah dividen atas keuntungan sebuah
perusahaan  dimana  dia  membeli  saham. Besar  kecilnya  dividen  ini  tergantung pada   keuntungan  yang  diperoleh perusaha  an. Sedangkan  bila  perusahaan dalam  keadaan  rugi, tentu  pemberian dividen kepada investor akan ditunda.
Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan bahwa  pasar  modal  adalah  wahana  yang mempertemukan  pihak  yang  butuh  dana dengan  pihak  yang  menyediakan  dana sesuai  aturan  yang  ditetapkan,  secara sederhana, pasar modal dapat didefinisikan  sebagai  pasar  yang memperjual  belikan    berbagai  instrumen keuangan  (sekuritas)  jangka  panjang, baik  dalam  bentuk  utang  maupun  modal sendiri  yang  diterbitkan  oleh  perusahaan swasta.  Pengertian  pasar  modal  menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu kegiatan  yang  bersangkutan  dengan Penawaran  Umum  dan  perdagangan Efek,  Perusahaan  Publik  yang  berkaitan dengan  Efek  yang  diterbitkannya,  serta lembaga  dan  profesi  yang  berkaitan dengan Efek.
Pasar  modal  merupakan  satu lembaga  yang  memobilisasi  dana masyarakat  dengan  menyediakan  sarana atau  tempat  untuk  mempertemukan penjual  dan  pembeli  dana-dana  jangka panjang yang disebut Efek. Di Indonesia, perkembangan  pasar  modal  berjalan secara  fantastis  atau  dinamik.  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang Pasar  Modal  memberikan  pengertian tentang Pasar Modal yaitu kegiatan yang bersangkutan  dengan  Penawaran  Umum dan  perdagangan  Efek,  Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek  yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
Menurut  Pasal  1  angka  5  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang Pasar  Modal,  yang  dimaksud  dengan Efek  adalah  surat  berharga,  yaitu  surat pengakuan  utang,  surat  berharga komersial,  saham,  obligasi,  tanda  bukti
diterbitkan  oleh  pemerintah,  public authorities,  maupun  perusaha  an  swasta. (Fahmi, 2012, 68). Pengertian  pasar  modal  Menurut Sunariyah  adalah  tempat  pertemuan antara  penawaran  dengan  permintaan surat  berharga.  Tempat  dimana  individu- individu  atau  badan  usaha  yang mempunyai kelebihan dana (surplus fund) melakukan investasi dalam surat berharga yang  ditawarkan  oleh  emiten.  (Fahmi, 2012, 68).
Menurut  Irham  Definisi  pasar modal  adalah  sebuah  pasar  tempat  dana- dana  modal  seperti  ekuitas  dan  utang diperdagangkan.  Menurut  Fahmi  &  Hadi Pasar  modal  adalah  tempat  berbagai pihak,  khususnya  perusahaan  menjual saham  (stock)  dan  obligasi  ( bond ), dengan  tujuan  dari  hasil  penjualan tersebut  nantinya  akan  dipergunakan sebagai tambahan dana  atau memperkuat modal perusahaan.  (Fahmi, 2012, 69). Pasar  modal  memiliki  peran penting  dalam  kegiatan  ekonomi.  Di berbagai  negara,  pasar  modal  telah menjadi  salah  satu  sumber  kemajuan ekonomi,  sebab  pasar  modal  dapat menjadi  sumber  dana  alternatif  bagi perusahaan. Memang diakui bahwa tingkat resiko berinvestasi di pasar modal lebih  tinggi  dibanding  kan dengan investasi  di  bank.  Namun  salah satu  keuntungan  yang  diperoleh  para investor di pasar modal adalah dividen atas keuntungan sebuah perusahaan  dimana  dia  membeli  saham.
Besar  kecilnya  dividen  ini  tergantung pada   keuntungan  yang  diperoleh perusaha  an. Sedangkan  bila  perusahaan dalam  keadaan  rugi, tentu  pemberian dividen kepada investor akan ditunda.
Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan bahwa  pasar  modal  adalah  wahana  yang mempertemukan  pihak  yang  butuh  dana dengan  pihak  yang  menyediakan  dana sesuai  aturan  yang  ditetapkan,  secara sederhana, pasar modal dapat didefinisikan  sebagai  pasar  yang memperjual  belikan    berbagai  instrumen keuangan  (sekuritas)  jangka  panjang, baik  dalam  bentuk  utang  maupun  modal sendiri  yang  diterbitkan  oleh  perusahaan swasta.  Pengertian  pasar  modal  menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu kegiatan  yang  bersangkutan  dengan Penawaran  Umum  dan  perdagangan Efek,  Perusahaan  Publik  yang  berkaitan dengan  Efek  yang  diterbitkannya,  serta lembaga  dan  profesi  yang  berkaitan dengan Efek.
Pasar  modal  merupakan  satu lembaga  yang  memobilisasi  dana masyarakat  dengan  menyediakan  sarana atau  tempat  untuk  mempertemukan penjual  dan  pembeli  dana-dana  jangka panjang yang disebut Efek. Di Indonesia, perkembangan  pasar  modal  berjalan secara  fantastis  atau  dinamik.  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang Pasar  Modal  memberikan  pengertian tentang Pasar Modal yaitu kegiatan yang bersangkutan  dengan  Penawaran  Umum dan  perdagangan  Efek,  Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek  yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
Menurut  Pasal  1  angka  5  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang Pasar  Modal,  yang  dimaksud  dengan Efek  adalah  surat  berharga,  yaitu  surat pengakuan  utang,  surat  berharga komersial,  saham,  obligasi,  tanda  bukti
utang,  Unit  Penyertaan  kontrak  investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
Saham  diperjualbelikan  melalui sarana  pasar  modal  yang  di  Indonesia disebut  Bursa  Efek.  Bursa  tersebut  tidak membeli atau menjual saham-saham yang ada,  melainkan  bursa  hanya  merupakan tempat  atau  sarana  bagi  para  investor untuk  bertransaksi  di  dalamnya.  Bursa efek  mempunyai  fungsi  dan  peranan untuk memberikan jasa-jasa antara lain: a  Menyediakan  informasi  pasar  seperti fluktuasi  harga,  volume  perdagangan, informasi penting terhadap emiten. b.  Membuat  aturan  main  yang  dikenal sebagai  peraturan  bursa  (peraturan percatatan, keanggotaan dan perdagangan)  dengan  tujuan  agar semua pelaku bursa dapat memperoleh kesempatan  yang  sama  baik  dalam memperoleh informasi maupun kesempatan berdagang. c.  Menyediakan  fasilitas  perdagangan efek untuk anggota bursa dan emiten. d.  Memberikan  pelayanan  kepada  para anggotanya,  perusahaan  yang  telah mencatatkan  efeknya  maupun  kepada investor, baik secara individu maupun institusional.
Penentuan  harga  di  Pasar  Modal dipengaruhi  oleh  suatu  informasi  atau fakta  materiel,  karena  suatu  informasi mencerminkan suatu harga. Dalam Pasal 1  angka  7  Undang-Undang  Nomor  8
Tahun  1995,  yang  dimaksud  dengan informasi  atau  fakta  materiel  adalah informasi  atau  fakta  penting  dan  relevan mengenai  peristiwa,  kejadian,  atau  fakta yang  dapat  mempengaruhi  harga  Efek pada  Bursa  Efek  dan  atau  keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain
yang  berkepentingan  atas  informasi  atau fakta tersebut.
Investasi Dalam  arti  luas  investasi  diartikan sebagai  penundaan  konsumsi  sekarang untuk  digunakan  didalam  produksi  yang efisien  selama  periode  waktu  yang tertentu.  Sedangkan  dalam  arti  sempit investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari suatu aset selama  periode  tertentu  dengan  harapan memperoleh penghasilan atau return . Investasi  dapat  dilakukan  pada aktiva  riil  ( real  assets )  dan  akiva keuangan  ( financial  assets ).  Pada  aktiva riil, investasi dapat dilakukan baik dalam bentuk berwujud ( tangible assets ) seperti membangun  pabrik,  mesin,  kantor, kendaraan,  maupun  dalam  bentuk  tidak berwujud  seperti  ( intangible  assets ) seperti  merek  dagang  ( trade  mark )  dan keahlian  teknis  ( technical  expertise ). (Rusdin, 2009, 32). Investasi ke dalam aktiva keuangan dapat  berupa  investasi  langsung  yaitu investasi yang dilakukan dengan membeli langsung  aktiva  keuangan  dari  suatu perusahaan  baik  melalui  perantara  atau dengan  cara  lain  seperti  pembelian sertifikat  deposito,  saham  atau  obligasi, maupun  investasi  tidak  langsung  yaitu investasi yang dilakukan dengan membeli saham  dari  perusahaan  investasi  yang mempunyai  portofolio  aktiva-aktiva keuangan  dari  perusahaan-perusahaan lain.
Pengertian investasi menurut
Haming  dan  Basalamah  investasi ialah pengeluaran  pada  saat  sekarang untuk membeli aktiva real (tanah, rumah, mobil,  dan  lain-lain)  atau  juga  aktiva
keuangan
mempunyai tujuan untuk mendapatkan  penghasilan  yang  lebih besar  lagi  dimasa  yang  mendatang, selanjutnya  dikatakan  juga  investasi ialah aktivitas  yang  berkaitan  dengan usaha  penarikan  sumber-sumber  (dana) yang digunakan untuk mengadakan barang  modal  pada  saat  sekarang,  dan dengan  barang  modal  tersebut akan dihasilkan  aliran  produk  baru  di  masa yang akan datang. Selanjutnya  menurut  Mulyadi Investasi  ialah pengaitan  sumber-sumber dalam
jangka panjang untuk mendapatkan  hasil  laba  di  masa  yang akan  datang.  Dan  menurut  Sadono
Sukirno  Investasi  diartikan  ialah  sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam- penanam  suatu  modal  atau  perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan juga jasa-jasa  yang  tersedia  dalam perekonomian.  Lebih  lanjut  menurut Sunariyah  Investasi  ialah penanaman modal  untuk  satu  ataupun  lebih  aktiva yang  dimiliki  dan  juga  biasanya berjangka  waktu  lama  dengan  harapan untuk  mendapatkan keuntungan di masa- masa yang akan datang. (http://www.gurupendidikan.co.id/10- pengertian-dan-devinisi-investasi- menurut-ahli-ekonomi/  diakses  pada tanggal 18 November 2017). Pengertian Perusahaan Sekuritas Jual  beli  saham  tidak  lepas  dari peran  Pasar  Modal  dalam  Undang – Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.  yaitu  sebuah  tempat  melakukan transaksi jual dan beli saham. Perusahaan yang ingin sahamnya bisa diperdagangkan  di  Pasar  Modal  harus melakukan  sebuah  proses GO  PUBLIC terlebih
dahulu. Setelah sebuah
perusahaan disebut  EMITEN  melakukan GO PUBLIC maka sahamnya bisa dicatat sebagai  salah  satu  komoditi  yang diperjual belikan di pasar modal Berbeda  dengan  pasar  pada umumnya  dimana  siapa  pun  bisa melakukan perdagangan jual dan beli. di Pasar Modal  boleh melakukan transaksi jual  beli  hanya  EMITEN  yang  tercatat sebagai  anggota  bursa  saja.  Anggota bursa merupakan sebuah perusahaan efek yang  memiliki  izin  khusus.  Perusahaan- perusahaan  tersebut  pada  umumnya memiliki  nama  akhiran  SEKURITAS  , misalnya  Danareksa  Sekuritas,  Cipta Dana  Sekuritas,  BNI  Sekuritas,  dll. Saham  hanya  akan  berpindah-pindah kepemilikannya  dari  satu  sekuritas-ke sekuritas lain. Seseorang yang ingin melaku kan transaksi  saham  harus  meng  hubungi salah satu perusahaan sekuritas yang ada dan membuka rekening ditempat tersebut. Biasanya  perusahan  sekuritas  yang  ada dan membuka rekening ditempat tersebut. Biasanya perusahaan sekuritas mensyaratkan untuk membayarkan sejumlah dana awal tersebut sebagai dana deposit.  Jumlah  minimalnya  bervariatif mulai  dari  Rp.5,000,000  hingga  ratusan juta rupiah. (https://gilasaham.wordpress.com/tag/apa -itu-sekuritas/ diakses pada tanggal 3 juni 2017).
Dengan  dana  tersebut  maka kepentingan  seseorang  untuk  mem  beli atau  menjual  saham  akan  diwakili  oleh perusahaan  sekuritas  dimana  mereka menanamkan  dananya.  Pemegan  saham selalu  mendaptkan  konfirmasi  jual  dan beli  saham  dari  perusahaan  sekuritas. Data  itu  juga  dicatat  dalam  lembaga KUSTODIAN sehingga keamanan investor  sebagai  pemilik  saham  tetap

## keuangan
mempunyai tujuan untuk mendapatkan  penghasilan  yang  lebih besar  lagi  dimasa  yang  mendatang, selanjutnya  dikatakan  juga  investasi ialah aktivitas  yang  berkaitan  dengan usaha  penarikan  sumber-sumber  (dana) yang digunakan untuk mengadakan
barang  modal  pada  saat  sekarang,  dan dengan  barang  modal  tersebut akan dihasilkan  aliran  produk  baru  di  masa yang akan datang. Selanjutnya  menurut  Mulyadi Investasi  ialah pengaitan  sumber-sumber dalam jangka panjang untuk mendapatkan  hasil  laba  di  masa  yang akan  datang.  Dan  menurut  Sadono Sukirno  Investasi  diartikan  ialah  sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam- penanam  suatu  modal  atau  perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan juga jasa-jasa  yang  tersedia  dalam perekonomian.  Lebih  lanjut  menurut
Sunariyah  Investasi  ialah penanaman modal  untuk  satu  ataupun  lebih  aktiva yang  dimiliki  dan  juga  biasanya berjangka  waktu  lama  dengan  harapan untuk  mendapatkan keuntungan di masa- masa yang akan datang. (http://www.gurupendidikan.co.id/10- pengertian-dan-devinisi-investasi- menurut-ahli-ekonomi/  diakses  pada tanggal 18 November 2017). Pengertian Perusahaan Sekuritas Jual  beli  saham  tidak  lepas  dari peran  Pasar  Modal  dalam  Undang – Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.  yaitu  sebuah  tempat  melakukan transaksi jual dan beli saham. Perusahaan yang ingin sahamnya bisa diperdagangkan  di  Pasar  Modal  harus melakukan  sebuah  proses GO  PUBLIC terlebih dahulu. Setelah sebuah
perusahaan disebut  EMITEN  melakukan
GO PUBLIC maka sahamnya bisa dicatat sebagai  salah  satu  komoditi  yang diperjual belikan di pasar modal Berbeda  dengan  pasar  pada umumnya  dimana  siapa  pun  bisa melakukan perdagangan jual dan beli. di Pasar Modal  boleh melakukan transaksi jual  beli  hanya  EMITEN  yang  tercatat sebagai  anggota  bursa  saja.  Anggota bursa merupakan sebuah perusahaan efek yang  memiliki  izin  khusus.  Perusahaan- perusahaan  tersebut  pada  umumnya memiliki  nama  akhiran  SEKURITAS  , misalnya  Danareksa  Sekuritas,  Cipta Dana  Sekuritas,  BNI  Sekuritas,  dll. Saham  hanya  akan  berpindah-pindah kepemilikannya  dari  satu  sekuritas-ke sekuritas lain. Seseorang yang ingin melaku kan transaksi  saham  harus  meng  hubungi salah satu perusahaan sekuritas yang ada dan membuka rekening ditempat tersebut.
Biasanya  perusahan  sekuritas  yang  ada dan membuka rekening ditempat tersebut. Biasanya perusahaan sekuritas mensyaratkan untuk membayarkan sejumlah dana awal tersebut sebagai dana deposit.  Jumlah  minimalnya  bervariatif mulai  dari  Rp.5,000,000  hingga  ratusan juta rupiah. (https://gilasaham.wordpress.com/tag/apa -itu-sekuritas/ diakses pada tanggal 3 juni
2017). Dengan  dana  tersebut  maka kepentingan  seseorang  untuk  mem  beli atau  menjual  saham  akan  diwakili  oleh perusahaan  sekuritas  dimana  mereka menanamkan  dananya.  Pemegan  saham selalu  mendaptkan  konfirmasi  jual  dan beli  saham  dari  perusahaan  sekuritas. Data  itu  juga  dicatat  dalam  lembaga KUSTODIAN sehingga keamanan
investor  sebagai  pemilik  saham  tetap
terjamin. Kita bisa memantau kepemilikan  saham  kita  setiap  saat melalui  internet  dengan  menggunakan fasilitas investor area.
Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor Dalam Pembelian Kembali Sahamnya. Perlindungan  investor  merupa  kan hal penting di pasar modal. Perlindungan merupakan  kebutuhan  dasar  investor yang harus dijamin keberadaanya dimana hal  ini  merupakan  sesuatu  yang  penting dan  sifatnya  adalah  mutlak.  Hal  inilah yang  akan  membuat  investor  bersedia untuk  menanamkan  dananya  jika  ada kepastian mengenai perlindungan hukum terhadap dirinya.
Prinsip  perlindungan  investor  di
Pasar  Modal  merupakan  suatu  prinsip yang  dapat  berjalan  dan  dilaksanakan apabila semua prinsip dalam pasar modal berjalan  beriringan  yang  mana  akan menghasilkan  suatu  perlindung  an terhadap  investor.  Misalnya,  jika  pasar modal teratur/berprinsip tertib, berprinsip untuk bertanggungjawab,
beprinsip wajar, dan adanya prinsip efisiensi, serta keterbukaan  informasi  maka  pemodal dapat  terlindungi  dari  praktik  yang merugikan di pasar modal dan terciptalah prinsip perlindungan investor.
Dalam  Pasal  3  UUPM  OJK diberikan kewenangan untuk melaku kan pembinaan,  pengaturan,  dan  pengawasan sehari-hari atas kegiatan Pasar Modal ini merupakan  bentuk  dari  prinsip  tanggung jawab  dalam  pasar  modal.”  Bentuk Pengawasan  tersebut  dapat  dilakukan dengan  menempuh  upaya-upaya,  baik yang  bersifat  preventif  dalam  bentuk aturan,  Pasar  modal  memberikan alternatif  menarik  untuk  melakukan investasi dalam berbagain surat berharga
yang  lazim  disebut  efek  seperti  saham, obligasi,  obligasi  konversi,  opsi,  waran dan  lain  sebagainya.  Dengan  alternatif ini,  masyarakat  pemodal  diharapkan dapat  melakukan  pilihan  yang  sesuai dengan tujuan investasi dengan mempertimbangkan  keuntungan  yang diharapkan dan juga sekaligus risiko yang dikandungnya.
Perlindungan  hukum  dalam  pasar modal  adalah  memberikan  pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang  lain  dan  perlindungan  tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang diberikan  oleh  hukum  atau  dengan  kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya  hukum  yang  harus  diberikan  oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa  aman,  baik  secara  pikiran  maupun fisik  dari  gangguan  dan  berbagai ancaman dari pihak manapun.
Perlindungan hukum investor adalah  perlindungan  akan  harkat  dan martabat,  serta  pengakuan  terhadap  hak- hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh subyek  hukum  berdasarkan  ketentuan hukum  dari  kesewenangan  atau  sebagai kumpulan  peraturan  atau  kaidah  yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.  Berkaitan  dengan  konsumen, berarti  hukum  memberikan  perlindungan terhadap  hak-hak  pelanggan  dari  sesuatu yang  mengakibatkan  tidak  terpenuhinya hak-hak tersebut.
Perlindungan hukum investor dalam  pasar  moal  adalah  memberikan pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia yang  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan  tersebut  diberikan  kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh
hukum atau
dengan kata lain perlindungan  hukum  adalah  berbagai upaya  hukum  yang  harus  diberikan  oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa  aman,  baik  secara  pikiran  maupun fisik  dari  gangguan  dan  berbagai ancaman dari pihak manapun.
Perlindungan hukum
adalah penyempitan  arti  dari  perlindungan, dalam  hal  ini  hanya  perlindungan  oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh  hukum,  terkait  pula  dengan  adanya hak  dan  kewajiban,  dalam  hal  ini  yang dimiliki  oleh  manusia  sebagai  subyek hukum  dalam  interaksinya  dengan sesama  manusia  serta  lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak  dan  kewajiban  untuk  melakukan suatu tindakan hukum.
Perlindungan  hukum  dapat  di bedakan menjadi dua, yaitu: a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan  yang  diberikan  oleh pemerintah  dengan  tujuan  untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.  Hal  ini  terdapat  dalam peraturan  perundang-undangan  dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran  serta  memberikan  rambu- rambu  atau  batasan-batasan  dalam melakukan sutu kewajiban.
b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan  perlindungan  akhir  berupa sanksi  seperti  denda,  penjara,  dan hukuman  tambahan  yang  diberikan apabila  sudah  terjadi  sengketa  atau  telah dilakukan suatu pelanggaran.
Hukum berfungsi sebagai perlindungan  kepentingan  manusia,
penegakkan  hukum  harus  memperhati kan 4 unsur :
a. Kepastian hukum ( Rechtssicherkeit ) b. Kemanfaat hukum ( Zeweckmassigkeit ) c. Keadilan hukum ( Gerechtigkeit ) d. Jaminan hukum ( Doelmatigkeit ). Dalam  pasal  4  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1995  Pasar  Modal dinyatakan
bahwa “Pembinaan, pengaturan,  pengawasan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  dilaksanakan oleh  OJK  dengan  tujuan  mewujudkan terciptanya  kegiatan  Pasar  Modal  yang teratur,  wajar,  dan  efisien  serta melindungi  kepentingan  pemodal  dan masyarakat.”
Rezim  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal (selanjutnya disebut UUPM) menentukan dan  mengatur  bahwa  otoritas  yang berwenang atas pasar modal adalah OJK.
Otoritas ini berada dibawah Kementerian Keuangan untuk membina, mengatur, dan mengawasi pasar modal. Dalam kegiatannya,  OJK  berada  di  bawah  dan bertanggung  jawab  kepada  Menteri Keuangan.  OJK  lah  yang  memiliki wewenang untuk melaksanakan perlindungan  hukum  pasar  modal  yang bersifat preventif dan represif. Dalam  rezim  UUPM,  OJK merupakan pertanggung jawaban institusi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pasar yang mengalami  depresi  sejak  munculnya krisis keuangan di sejumlah negara Asia.
Pada  akhirnya  pun  kiris  keuangan  inilah yang  turut  menjadi  salah  satu  faktor pembentukan  OJK  sebagai  lembaga pengawas  jasa  keuangan  di  Indonesia. Dalam  menjalankan  fungsinya,  OJK memiliki wewenang berupa:
a) Memberi  izin  usaha  kepada  Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
hukum atau dengan kata lain perlindungan  hukum  adalah  berbagai upaya  hukum  yang  harus  diberikan  oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa  aman,  baik  secara  pikiran  maupun fisik  dari  gangguan  dan  berbagai ancaman dari pihak manapun.
Perlindungan hukum adalah penyempitan  arti  dari  perlindungan, dalam  hal  ini  hanya  perlindungan  oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh  hukum,  terkait  pula  dengan  adanya hak  dan  kewajiban,  dalam  hal  ini  yang dimiliki  oleh  manusia  sebagai  subyek hukum  dalam  interaksinya  dengan sesama  manusia  serta  lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak  dan  kewajiban  untuk  melakukan suatu tindakan hukum.
Perlindungan  hukum  dapat  di bedakan menjadi dua, yaitu:
a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan  yang  diberikan  oleh pemerintah  dengan  tujuan  untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.  Hal  ini  terdapat  dalam peraturan  perundang-undangan  dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran  serta  memberikan  rambu- rambu  atau  batasan-batasan  dalam melakukan sutu kewajiban. b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan  perlindungan  akhir  berupa sanksi  seperti  denda,  penjara,  dan hukuman  tambahan  yang  diberikan apabila  sudah  terjadi  sengketa  atau  telah dilakukan suatu pelanggaran. Hukum
berfungsi
sebagai perlindungan  kepentingan  manusia, penegakkan  hukum  harus  memperhati kan 4 unsur :
a. Kepastian hukum ( Rechtssicherkeit ) b. Kemanfaat hukum ( Zeweckmassigkeit ) c. Keadilan hukum ( Gerechtigkeit ) d. Jaminan hukum ( Doelmatigkeit ). Dalam  pasal  4  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1995  Pasar  Modal dinyatakan
bahwa “Pembinaan, pengaturan,  pengawasan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  dilaksanakan oleh  OJK  dengan  tujuan  mewujudkan terciptanya  kegiatan  Pasar  Modal  yang teratur,  wajar,  dan  efisien  serta melindungi  kepentingan  pemodal  dan masyarakat.”
Rezim  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal (selanjutnya disebut UUPM) menentukan dan  mengatur  bahwa  otoritas  yang berwenang atas pasar modal adalah OJK.
Otoritas ini berada dibawah Kementerian
Keuangan untuk membina, mengatur, dan mengawasi pasar modal. Dalam kegiatannya,  OJK  berada  di  bawah  dan bertanggung  jawab  kepada  Menteri Keuangan.  OJK  lah  yang  memiliki wewenang
untuk melaksanakan perlindungan  hukum  pasar  modal  yang bersifat preventif dan represif. Dalam  rezim  UUPM,  OJK
merupakan pertanggung jawaban institusi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pasar yang mengalami  depresi  sejak  munculnya krisis keuangan di sejumlah negara Asia.
Pada  akhirnya  pun  kiris  keuangan  inilah yang  turut  menjadi  salah  satu  faktor pembentukan  OJK  sebagai  lembaga pengawas  jasa  keuangan  di  Indonesia. Dalam  menjalankan  fungsinya,  OJK memiliki wewenang berupa:
a) Memberi  izin  usaha  kepada  Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan,  Lembaga  Penyimpanan dan  Penyelesaian,  Reksa  Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi,  dan  Biro  Administrasi Efek;  memberi  izin  kepada  orang perseorangan  bagi  Wakil  Penjamin Emisi  Efek,  Wakil  Perantara Pedagang  Efek,  dan  Wakil  Manajer Investasi;  dan  memberi  persetujuan bagi Bank Kustodian; b) Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat; c) Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan  dan  memberhentikan untuk  sementara  waktu  komisaris dan  atau  direktur  serta  menunjuk manajemen  sementara  Bursa  Efek, Lembaga  Kliring  dan  Penjaminan, serta  Lembaga  Penyimpanan  dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya  komisaris  dan  atau direktur yang baru; d) Menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan  efektifnya  Pernyataan Pendaftaran; e) Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan  terhadap  setiap  Pihak dalam  hal  terjadi  peristiwa  yang diduga  merupakan  pelanggaran terhadap undang-undang.
Selain  tindakan  pencegahan,  OJK
juga  berwenang  untuk  melakukan pemeriksaan  dan  penyidi  kan.  Hal  ini merupakan  konsekuensi  dari  fungsi pengawasan  yang  diberikan  undang- undang terhadap OJK. Kegiatan
pemeriksaan  dilaku  kan  terhadap  semua pihak  yang  diduga  telah,  sedang,  atau mencoba  melakukan  atau  menyuruh,
turut  serta,  membujuk,  atau  membantu melakukan pelanggaran terhadap undang- undang  pasar  modal  dan  peraturan pelaksananya.
Dalam  menjalankan  pemeriksa  an, OJK memiliki wewenang untuk :
a).    Meminta  keterangan  dan  atau konfirmasi  dari  pihak  yang  diduga melakukan  atau  terlibat  dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya  atau  pihak  lain apabila dianggap perlu; b).  Mewajibkan  pihak  yang  diduga melakukan  atau  terlibat  dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya  untuk  melakukan atau  tidak  melakukan  kegiatan tertentu;
c).  Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap  catatan,  pembukuan,  dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang- undang  ini  dan  atau  peraturan pelaksananya  maupun  pihak  lain apabila dianggap perlu; dan atau d).  Menetapkan  syarat  dan  atau mengizinkan  Pihak  yang  diduga melakukan  atau  terlibat  dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya  untuk  melakukan tindakan  tertentu  yang  diperlukan dalam  rangka  penyelesaian  kerugian yang timbul.
Jika  OJK  berpendapat  bahwa pelanggaran  terhadap  undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksana nya mengakibatkan  kerugian  di  industri  jasa pasar  modal  serta  membahayakan
kepentingan hak-hak investor, maka OJK menetapkan dimulainya
tindakan penyidikan.  Penyidikan  ini  dilakukan oleh  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil tertentu  di  lingkungan  OJK  dan  diberi wewenang untuk :
a).  Menerima  laporan,  pemberitahuan atau  pengaduan  dari  seseorang tentang  adanya  tindak  pidana  di bidang Pasar Modal;
b).  Melakukan  penelitian  atas  kebenaran laporan  atau  keterang  an  berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
c).  Melakukan  penelitian  terhadap  Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar
Modal; d). Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan  dan  barang  bukti  dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pasar modal; e). Melakukan pemeriksaan atas pembukuan,  catatan,  dan  dokumen lain  berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal; f).  Melakukan  pemeriksaan  di  setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap  barang  bukti  pembukuan, pencatatan,  dan  dokumen  lain  serta melakukan penyitaan terhadap barang  yang  dapat  dijadikan  bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal; g).  Memblokir  rekening  pada  bank  atau lembaga  keuangan  lain  dari  pihak yang  diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal.
h).  Meminta  bantuan  ahli  dalam  rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
i).    Menyatakan  saat  dimulai  dan dihentikannya penyidikan.
Tindakan OJK berupa pe meriksaan dan  penyidikan  merupakan  proses kegiatan  pengawasan  yang  bertujuan memberi  perlindungan  dan  kepastian hukum bagi kalangan investor. Dalam hal memberikan perlindungan hukum bersifat represif,  menurut  UUPM  memiliki kewenang  an  untuk  memberikan  sanksi administratif  berupa  peringatan  tertulis, denda,  pembatasan  kegiatan  usaha, pembekuan  kegiatan  usaha,  pencabutan izin  usaha,  pembatalan  persetujuan,  dan pembatalan pen daftaran. Menurut  Fahmi  Al  Kahfi  selaku Officer  Representative  Bursa  Efek Indonesia Perwakilan Lampung menjelaskan jika perlindungan hukum di dalam  pasar  modal  ini  sangatlah  penting mengingat dengan adanya investor dapat memberikan  suatu  dampak  yang  positif bagi  perekonomian  suatu  negara.  Dan mengingat saat ini juga sudah hadir suatu lembaga  pengawasan  terhadap  pasar modal  yaitu  adanya  suatu  otoritas  yakni Otoritas  Jasa  Keuangan  atau  yang  biasa dikenal dengan sebutan OJK.
Otoritas  Jasa  Keuangan  yang membolehkan
emiten melakukan pembelian  kembali  ( buy  back )  saham tanpa  rapat  umum  pemegang  saham (RUPS) cukup positif. "Kebijakan  itu  cukup  membantu meredam  gejolak  pasar  saham  yang  saat ini sedang terjadi.
Otoritas  Jasa  Keuangan  adalah lembaga  yang  didirikan  berdasarkan Undang-  Undang  RI  Nomor  21  Tahun

## kepentingan hak-hak investor, maka OJK
menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.  Penyidikan  ini  dilakukan oleh  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil tertentu  di  lingkungan  OJK  dan  diberi wewenang untuk :
a).  Menerima  laporan,  pemberitahuan atau  pengaduan  dari  seseorang tentang  adanya  tindak  pidana  di bidang Pasar Modal;
b).  Melakukan  penelitian  atas  kebenaran laporan  atau  keterang  an  berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
c).  Melakukan  penelitian  terhadap  Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar
Modal; d). Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan  dan  barang  bukti  dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pasar modal; e). Melakukan pemeriksaan atas
pembukuan,  catatan,  dan  dokumen lain  berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal; f).  Melakukan  pemeriksaan  di  setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap  barang  bukti  pembukuan, pencatatan,  dan  dokumen  lain  serta melakukan penyitaan terhadap barang  yang  dapat  dijadikan  bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal; g).  Memblokir  rekening  pada  bank  atau lembaga  keuangan  lain  dari  pihak yang  diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal.
h).  Meminta  bantuan  ahli  dalam  rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
i).    Menyatakan  saat  dimulai  dan dihentikannya penyidikan.
Tindakan OJK berupa pe meriksaan
dan  penyidikan  merupakan  proses kegiatan  pengawasan  yang  bertujuan memberi  perlindungan  dan  kepastian hukum bagi kalangan investor. Dalam hal memberikan perlindungan hukum bersifat represif,  menurut  UUPM  memiliki kewenang  an  untuk  memberikan  sanksi administratif  berupa  peringatan  tertulis, denda,  pembatasan  kegiatan  usaha, pembekuan  kegiatan  usaha,  pencabutan izin  usaha,  pembatalan  persetujuan,  dan pembatalan pen daftaran.
Menurut  Fahmi  Al  Kahfi  selaku
Officer  Representative  Bursa  Efek Indonesia Perwakilan Lampung menjelaskan jika perlindungan hukum di dalam  pasar  modal  ini  sangatlah  penting mengingat dengan adanya investor dapat memberikan  suatu  dampak  yang  positif bagi  perekonomian  suatu  negara.  Dan mengingat saat ini juga sudah hadir suatu lembaga  pengawasan  terhadap  pasar modal  yaitu  adanya  suatu  otoritas  yakni Otoritas  Jasa  Keuangan  atau  yang  biasa dikenal dengan sebutan OJK.
Otoritas  Jasa  Keuangan  yang membolehkan emiten melakukan
pembelian  kembali  ( buy  back )  saham tanpa  rapat  umum  pemegang  saham (RUPS)
cukup
positif. "Kebijakan  itu  cukup  membantu meredam  gejolak  pasar  saham  yang  saat ini sedang terjadi. Otoritas  Jasa  Keuangan  adalah lembaga  yang  didirikan  berdasarkan Undang-  Undang  RI  Nomor  21  Tahun
2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan
(UU  OJK).  Lembaga  ini  didirikan  untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan  secara  terpadu.  Menurut ketentuan  Pasal  1  angka  1  UU  OJK, dirumuskan  bahwa  OJK  adalah  lembaga yang  mempunyai  independen  dan  bebas dari  campur  tangan  pihak  lain,  yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaa  an, dan  penyidikan  sebagaimana  dimaksud dalam undang-undang ini.
OJK  dibentuk  dengan  tujuan  agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan  dapat  terselenggara  secara teratur,  adil,  transparan,  dan  akuntabel, mampu  mewujudkan  sistem  keuangan yang  tumbuh  secara  berkelanjutan  dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan  konsumen  dan  masyarakat, yang  diwujudkan  melalui  adanya  sistem pengaturan  dan  pengawasan  yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan  dan  pengawasan  terhadap kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor perbankan,  pasar  modal,  perasuransi  an,
dana pensiun, lembaga
pembiayaan,  dan  lembaga  jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan pengawasan,  pemeriksaan,  penyidikan, perlindungan  konsumen,  dan  tindakan lain  terhadap  lembaga  jasa  keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan  sebagaimana  dimaksud  dalam peratur  an  perundang-undangan  di sektorjasa keuangan, termasuk kewenangan  perizinan  kepada  Lembaga Jasa Keuangan.
Landasan  filosofis  bahwa  lembaga
OJK  memberikan  perlindung  an  hukum
adalah  asas-asas  yang  mendasari  OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu: 1)  Asas  independensi,  artinya  OJK independen  dalam  pengambilan keputusan  dan  pelaksanaan  fungsi, tugas,  dan  wewenang  OJK,  dengan tetap  sesuai  peraturan  perundang- undangan yang berlaku; 2)Asas  kepastian  hukum,  artinya  OJK dalam setiap kebijakan penyelenggaraannya  mengutamakan landasan peratur an perundangundangan  dan  keadilan sebab  Indonesia  merupakan  negara hukum;
3) Asas kepentingan umum, artinya OJK dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya haruslah membela dan melindungi  kepentingan  konsumen dan  masyarakat  serta  memajukan kesejahteraan umum; 4) Asas keterbukaan, artinya dalam setiap penyelenggaraan  kegiatan  nya  OJK membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi  yang  benar,  jujur,  dan tidak  diskriminatif,  dengan  tetap memperhatikan  perlindungan  atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia  negara,  termasuk  rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 5)  Asas  profesionalitas,  artinya  dalam pelaksanaan  tugas  dan  wewenang OJK mengutamakan keahlian, dengan tetap berlandaskan pada kode etik  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
6)  Asas  integritas,  artinya  dalam  setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam  pe  nyelenggaraan  OJK
berpegang  teguh  pada  nilai-nilai moral; dan
7)  Asas  akuntabilitas,  artinya  setiap kegiatan  dan  hasil  akhir  dari  setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggung jawabkan kepada  publik.  Sejalan  dengan prinsip-prinsip  tata  kelola  dan  asas- asas di atas, Otoritas Jasa Keuangan harus  memiliki  struktur  dengan prinsip checks and balances . Hal ini diwujudkan  dengan  melakukan pemisahan  yang  jelas  antara  fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan.
Fungsi,  tugas,  dan  wewenang pengaturan  serta  pengawasan  dilakukan oleh  Dewan  Komisioner  melalui pembagian  tugas  yang  jelas  demi pencapaian tujuan Otoritas Jasa
Keuangan.  Tugas  anggota  Dewan Komisioner meliputi bidang tugas terkait kode  etik,  pengawasan  internal  melalui mekanisme  dewan  audit,  edukasi  dan perlindungan  konsumen,  serta  fungsi, tugas,  dan  wewenang  pengawasan  untuk sektor  Perbankan,  Pasar  Modal,  dalam penjelasan  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan.
Jadi  berdasarkan  ketentuan  diatas mengenai  perlindungan  hukum  dalam pembelian  saham  kembali  merupakan suatu  upaya  yang  sangat  penting  untuk memberikan  kepastian  hukum  agar investor dapat dengan tenang
menjalankan  kegiatan  di  pasar  modal, apalagi  mengingat  saat  ini  jumlah pertumbuhan  investor  yang  semakin bertambah  maka  perlu  upaya  tambahan lagi  agar  perlindungan  terhadap  investor ini dapat ditingkatkan kembali mengingat
saat  ini  juga  telah  hadir  suatu  lembaga otoritas jasa keuangan yang ikut berperan serta    mengawasi  jalannya  pembayaran kembali investor yang sahamnya kembali dibeli.
Penulis dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi investor dapat  dilakukan  dalam  perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif  yang  dilakukan  oleh  perusahaan efek tersebut maupun lembaga pengawasan pasar modal yang dilakukan oleh  OJK  sebagai  lembaga  yang independen  untuk  memberikan  kepastian hukum terhadap para investor.

## III. PENUTUP
Perlindungan  Hukum  terhadap nasabah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar Modal  (selanjutnya  disebut  UUPM) menentukan dan mengatur bahwa otoritas yang berwenang atas pasar modal adalah OJK.  Otoritas  ini  berada  dibawah Kementerian  Keuangan  untuk  membina, mengatur,  dan  mengawasi  pasar  modal. Dalam  kegiatannya,  OJK  berada  di bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada Menteri  Keuangan.  OJK  lah  yang memiliki wewenang untuk melaksana kan perlindungan  hukum  pasar  modal  yang bersifat  preventif  dan  represif.  Adanya Perlindungan  Hukum  bagi  para  investor memberikan  suatu  kepastian  hukum terhadap  investor  yang  sahamnya  berada di  pasar  modal  Oleh  karena  itu  Bursa Efek  Indonesia  dalam  melaksanakan ketentuan dengan melihat peraturan yang ada  agar  tidak  terjadi  dampak  yang merugikan para investor dikemudian hari. Serta  untuk  meminimalkan  terjadinya collapse  dan  menjaga  tingkat  kesehatan
berpegang  teguh  pada  nilai-nilai moral; dan
7)  Asas  akuntabilitas,  artinya  setiap kegiatan  dan  hasil  akhir  dari  setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggung jawabkan kepada  publik.  Sejalan  dengan prinsip-prinsip  tata  kelola  dan  asas- asas di atas, Otoritas Jasa Keuangan harus  memiliki  struktur  dengan prinsip checks and balances . Hal ini diwujudkan  dengan  melakukan pemisahan  yang  jelas  antara  fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan.
Fungsi,  tugas,  dan  wewenang pengaturan  serta  pengawasan  dilakukan oleh  Dewan  Komisioner  melalui pembagian  tugas  yang  jelas  demi pencapaian tujuan Otoritas Jasa Keuangan.  Tugas  anggota  Dewan Komisioner meliputi bidang tugas terkait kode  etik,  pengawasan  internal  melalui mekanisme  dewan  audit,  edukasi  dan perlindungan  konsumen,  serta  fungsi, tugas,  dan  wewenang  pengawasan  untuk sektor  Perbankan,  Pasar  Modal,  dalam penjelasan  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan.
Jadi  berdasarkan  ketentuan  diatas mengenai  perlindungan  hukum  dalam pembelian  saham  kembali  merupakan suatu  upaya  yang  sangat  penting  untuk memberikan  kepastian  hukum  agar investor dapat dengan tenang menjalankan  kegiatan  di  pasar  modal, apalagi  mengingat  saat  ini  jumlah pertumbuhan  investor  yang  semakin bertambah  maka  perlu  upaya  tambahan lagi  agar  perlindungan  terhadap  investor ini dapat ditingkatkan kembali mengingat
saat  ini  juga  telah  hadir  suatu  lembaga otoritas jasa keuangan yang ikut berperan serta    mengawasi  jalannya  pembayaran kembali investor yang sahamnya kembali dibeli.
Penulis dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi investor dapat  dilakukan  dalam  perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif  yang  dilakukan  oleh  perusahaan efek tersebut maupun lembaga pengawasan pasar modal yang dilakukan oleh  OJK  sebagai  lembaga  yang independen  untuk  memberikan  kepastian hukum terhadap para investor.

## III. PENUTUP
Perlindungan  Hukum  terhadap nasabah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar Modal  (selanjutnya  disebut  UUPM) menentukan dan mengatur bahwa otoritas yang berwenang atas pasar modal adalah OJK.  Otoritas  ini  berada  dibawah Kementerian  Keuangan  untuk  membina, mengatur,  dan  mengawasi  pasar  modal. Dalam  kegiatannya,  OJK  berada  di bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada Menteri  Keuangan.  OJK  lah  yang memiliki wewenang untuk melaksana kan perlindungan  hukum  pasar  modal  yang bersifat  preventif  dan  represif.  Adanya Perlindungan  Hukum  bagi  para  investor memberikan  suatu  kepastian  hukum terhadap  investor  yang  sahamnya  berada di  pasar  modal  Oleh  karena  itu  Bursa Efek  Indonesia  dalam  melaksanakan ketentuan dengan melihat peraturan yang ada  agar  tidak  terjadi  dampak  yang merugikan para investor dikemudian hari. Serta  untuk  meminimalkan  terjadinya collapse  dan  menjaga  tingkat  kesehatan
agar kestabilan keuangan akan tetap terus berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Budi  Untung, Hukum  Bisnis  Pasar Modal ,  C.V.  Andi,  Yogyakarta 2011 Fahmi, Pasar Modal, Graha Cipta, Yogyakarta, 2012, hlm 67
Pandji
Anoraga. Pengantar Pasar Modal ,,  Rineka  Cipta,  Surabaya.
2007 Rusdin, Pasar  Modal , Alfabeta,  Jakarta, 2009 Syahrir  dalam  Najib  A.Gisymar,  Insider Trading  dalam  Transaksi  Efek. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998 PERATURAN

## PERUNDANG- UNDANGAN
Undang – Undang Dasar 1945 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Undang – Undang  No.  8  Tahun  1995 tentang Pasar Modal Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan di  bidang Pasar Modal. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2004
tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah  No.  45  Tahun  1995 tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan di  bidang Pasar Modal
SUMBER LAIN http://www.gurupendidikan.co.id/10- pengertian-dan-devinisi-investasi- menurut-ahli-ekonomi/ https://gilasaham.wordpress.com/tag/apa- itu-sekuritas/