## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 3, Nomor 3, 2023

## Authors
1 Andi Intan Purnamasari
2 Supriyadi
3 Sulbadana
Affiliation 1,2,3 Universitas Tadulako
Email Andiintan521@gmail.com

## Date Submission
25 August  2023

## Date Accepted
14 September  2023
Date Published 30 September 2023
DOI 10.52249

## PENANGANAN
TINDAK PIDANA PEMILU  DI  LUAR  TERITORIAL  OLEH BAWASLU – RI

## PERSPEKTIF
IUS

## CONSTITUTUM

## Abstract
The General Election of the Republic of Indonesia was not only held in  Indonesia,  but  was  also  held  abroad.  Decision  of  the  General Election  Commission  of  the  Republic  of  Indonesia  number 2030/PL.02.1-Kpt/01/KPU/XII/2018 concerning Amendments to the Decision of the General Election Commission of the Republic of Indonesia Number 1801/PL/02.1-Kpt/01/KPU/IX/2018 concerning List Recapitulation Permanent Voters and Organizing Bodies  for  Each  Electoral  District  in  the  2019  General  Election show  information  that  the  Overseas  DPT  is  spread  across  130
Indonesian  representatives  abroad,  including  embassies, consulates  general,  consulates,  and  trade  and  economic  offices, totaling  2,058,191  people.  Voting  methods  abroad  are  different from voting at home. The case that occurred in 2019 in Malaysia, namely that ballot papers were printed in shophouses that were not within the jurisdiction of the Indonesian state before the General Election was held, could possibly happen again in 2024 because there are no significant changes to the regulations regarding the General Election of the Republic of Indonesia Abroad for the 2024 Election. In this case, the organizers, both Bawaslu-RI and KPU- RI, found it difficult to determine whether the ballot paper that was cast was a genuine ballot paper or not, because determining the authenticity of the ballot paper was the authority of the Chair of Bawaslu and the Chair of the KPU, who had to see it directly and adjust  the  secret  code.  stated  on  the  ballot  paper.  The  case  of damaged ballot papers in Malaysia in 2019 resulted in Bawaslu- RI issuing a recommendation not to count ballot papers in areas where the ballot papers were damaged, even though the Malaysian police  had  not  handed  over  the  damaged  ballot  papers  and  the organizers did not yet know whether the ballot papers were genuine or  not.  Limited  time  and  reach  due  to  jurisdictional  limitations certainly require changes in the concept of submitting evidence to different  jurisdictions.  Therefore,  the  Rebuild  concept  for  the extradition of evidence needs to be carried out in an effort to carry out investigations into General Election Crimes, so that General Election organizers can find out as early as possible whether the act is a criminal act or not. This seeks to break through the concept that so far the extradition of evidence has been carried out as an effort at the level of investigating criminal acts, namely that it is clear  that  the  act  is  a  criminal  act.  In  this  research,  it  involves empirical  data  from  Bawaslu-RI  to  obtain  synergy  regarding changes in the concept of handling criminal acts in the Republic of Indonesia elections that occurred abroad.
Keywords: Evidence, Crime, Elections Abroad

## Abstrak
Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia,  bukan  hanya dilaksanakan  di  Indonesia,  namun  juga  dilaksakan  diluar negeri.  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik Indonesia nomor 2030/PL.02.1-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1801/PL/02.1- Kpt/01/KPU/IX/2018  tentang  Rekapitulasi  Daftar  Pemilih Tetap  dan  Badan  Penyelenggara  Untuk  Setiap  Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum tahun 2019 menunjukan information  bahwa  DPT  Luar  Negeri  tersebar  di  130 perwakilan  Indonesia  di  luar  negeri  baik  kedutaan  besar, konsulat  jenderal,  konsulat,  hingga  kantor  dagang  dan ekonomi,  sebanyak  2.058.191  Jiwa.  Metode  pemungutan suara di Luar negeri berbeda dengan pemungutan suara di dalam  negeri.  Kasus  yang  terjadi  tahun  2019  di  Malaysia yakni adanya surat suara tercoblos di ruko-ruko yang bukan yuridiksi  negara  Indonesia  sebelum  pelaksanaan  Pemilihan Umum memungkinkan dapat terjadi lagi di tahun 2024 sebab tidak  adanya  perubahan  peraturan  signifikan  tentang Pemilihan Umum Republik Indonesia di Luar negeri untuk Pemilu 2024. Pada kasus stersebut, Pihak penyelenggara baik Bawaslu-RI  maupun  KPU-RI  sulit  menentukan  surat  suara yang  tercoblos  adalah  surat  suara  asli  atau  bukan,  karena untuk  menentukan  keaslian  surat  suara  merupakan kewenangan  Ketua  Bawaslu  dan  Ketua  KPU  yang  mana harus melihat langsung dan menyesuaikan kode rahasia yang tertera  dalam  surat  suara.  Kasus  rusaknya  surat  suara  di Malaysia tahun 2019 mengakibatkan Bawaslu-RI mengeluarkan  rekomendasi  untuk  tidak  menghitung  surat suara  diwilayah  rusaknya  surat  suara,  padahal  polisi Malaysia  belum  menyerahkan  surat  suara  yang  rusak  dan pihak penyelenggara belum mengetahui bahwa surat suara tersebut  Asli  atau  tidak.  Keterbatasan  waktu  dan  daya jangkau akibat adanya batasan yuridiksi tentu memerlukan perubahan  konsep  terhadap  penyerahan  alat  bukti  pada yuridiksi  yang  berbeda.  Olehnya  konsep  Rebuild  terhadap ekstradisi  barang  bukti  perlu  dilakukan  dalam  upaya melakukan  penyelidikan  tindak  Pidana  Pemilihan  Umum, sehingga oleh penyelenggara Pemilihan Umum dapat sedini mungkin  mengetahui  bahwa  perbuatan  tersebut  termasuk tindak  pidana  atau  bukan.  Hal  ini  berupaya  menerobos konsep bahwa selama ini ekstradisi barang bukti dilakukan sebagai upaya pada tingkat penyidikan tindak pidana yakni telah  nyata  perbuatan  tersebut  adalah  tindak  pidana.  Pada penelitian ini, melibatkan information empiris dari Bawaslu- RI untuk mendapatkan sinerjitas terhadap perubahan konsep penanganan Tindak Pidana Pemilu Republik Indonesia yang terjadi di luar negeri.
Kata  Kunci:  Barang  Bukti,  Tindak  Pidana,  Pemilu  di Luar Negeri

## PENDAHULUAN
Pemilihan umum bukan saja dilaksanakan di Indonesia, namun juga dilaksanakan di Luar Negeri, data menunjukan bahwa Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut DPT)  Pemilu  2019  pada  tanggal  15  Desember  2018  dengan  jumlah  total  pemilih  sebanyak 192.828.520.  Jumlah  tersebut  terbagi  dalam  2  bagian  yaitu  pemilih  dalam  negeri  sebanyak 190.770.329 dan luar negeri sebanyak 2.058.191.
Jumlah itu lebih tinggi 19.480 pemilih ketimbang DPT luar negeri pada Pilpres 2014 lalu sebanyak  2.038.711  orang.  2.058.191  penduduk  berdasarkan  Keputusan  Komisi  Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2030/PL.02.1- Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Perubahan Atas  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  1801/PL/02.1- Kpt/01/KPU/IX/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara Untuk Setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum tahun 2019. Dari data ditemukan informasi bahwa DPT Luar Negeri tersebar di 130 perwakilan Indonesia di luar negeri baik kedutaan besar, konsulat jenderal, konsulat, hingga kantor dagang dan ekonomi.
Berdasarkan data DPT luar negeri yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut  KPU),  jumlah  pemilih  luar  negeri  paling  banyak  berada  di  KBRI  Kuala  Lumpur dengan  jumlah  558.873  orang.  Jumlah  pemilih  luar  negeri  terbanyak  kedua  ada  di  Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Taipei sebanyak 277.065 orang. Sedangkan yang ketiga ada di  KJRI  Hong  Kong  dengan  jumlah  180.232  pemilih.  Adapun  jumlah  pemilih  luar  negeri paling sedikit ada di KBRI Pyongyangm Korea Utara, sejumlah 24 orang, kemudian di KBRI Kabul, Afganistan, sebanyak 31 orang, dan KBRI Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina, sebanyak 35 orang. (Tjoki Aprianda Siregar:2022)
Metode  Pemilihan  suara  DPT  Luar  Negeri  memiliki  perbedaan  dengan  proses pemungutan suara DPT Dalam Negeri. Metode Pemilihan yang dikenal dalam pemungutan suara  Dalam  negeri  berupa  pemungutan  suara  langsung  di  Tempat  Pemungutan  suara (selanjutnya disebut TPS). Berdasarkan data DPT luar negeri yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut KPU), jumlah pemilih luar negeri paling banyak berada di KBRI Kuala Lumpur dengan jumlah 558.873 orang. Pengalaman pemantauan Migrant CARE pada pemilu  2014  memperlihatkan  bahwa  53%  surat  suara  melalui  pos  tidak  sah  karena  saat dikirimkan  kembali  ke  perwakilan  RI  tidak  menyertakan  formulir  C4  sebagai  prasyarat keabsahannya.  Tantangan  memantau  di  luar  negeri  berlapis-lapis,  karena  mekanisme memilih tidak hanya melalui TPS tetapi juga pos dan KSK (Kotak Suara Keliling).
Dari  berbagai  sumber  diperoleh  data  pelanggaran  Pemilu  berdasarkan  Mekanisme pungutan suara di luar negeri. (Anis Hidayah:2019) Pada data ini mengambil sampel negara Malaysia  yakni:

## Tabel 1

## Temuan Pelanggaran Pemilu berdasarkan Mekanisme Pungutan suara di Malaysia tahun
2019
Informasi  data  tersebut  memperlihatkan  temuan  pelanggaran  mekanisme  pemilihan rentan  terjadi  pada  yuridiksi  diluar  teritorial  Indonesia.  Dari  metode  pemilihan  yang ditawarkan  oleh  negara  terhadap  para  pemilih  luar  negeri,  membuka  ruang  terjadi pelanggaran di wilayah yuridiksi negara lain. Pelanggaran dalam pemilu yaitu dapat terjadi baik Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik, dan Pelanggaran Pidana. Padahal, terhadap  penentuan  bahwa  suatu  perbuatan  tersebut  termasuk  pelanggaran  Pidana  tentu melalui  proses  penelusuran  secara  mendalam  melalui  penyelidikan  dan  penyidikan.  Pada titik  batasan  yuridiksi  negara  inilah  kesulitan  penyelenggara  pemilu  untuk  menentukan apakah  tindakan  tersebut  merupakan  perbuatan  delik  atau  bukan.  Selama  ini,  konsep ekstradisi barang bukti dilakukan terhadap perbuatan yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana.  Mengingat  Tindak  Pidana  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  di  luar  negeri memiliki  keunikan  salah  satunya  adalah  sangat  rentan  terhadap  batas  yuridiski,  maka remodel konsep ekstradisi barang bukti dipandang sangat penting Masalah yang ingin diteliti dari uraian tersebut bahwa konsep ekstradisi selama ini hanya ada pada proses penyidikan, sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1979 Tentang ekstradisi bahwa ekstradisi hanya pada tingkatan Penyidikan. Ketidakmampuan penyelenggara pemilu dalam menerobos dan melakukan  ivestigasi  bahwa  perbuatan  perusakan  surat  suara  adalah  tindak  pidana  atau bukan adalah kesulitan yang dialami oleh Bawaslu-RI dan pada akhirnya rekomendasi yang diberikan  adalah  membatalkan  surat  suara  merupakan  tindakan  yang  ironis.    Isu  yang menjadi  topik  pembahasan  adalah  tentang  bagaimana  pelaksanaan  investigasi  terhadap
dugaan tindak pidana pemilu Indonesia di Luar negeri oleh Bawaslu-RI dalam perspektif ius constitutum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif,  merupakan    penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.(Muhamad Azhar : 2019)  Penelitian normatif dapat dibedakan dalam  penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum,  penelitian  untuk  menemukan  hukum  in  concreto,  penelitian  sistematika  hukum, penelitian  taraf  sinkronisasi  hukum.(Muhammad  Harun  :  2019)  Penelitian  ini,    dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum  normatif  yaitu,  penelitian inventarisasi hukum positif, merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar  untuk melakukan penelitian hukum  dari tipe-tipe yang lain. Penelitian  asas-asas hukum  untuk mengkaji asas- asas hukum terkait dengan hukum pajak. Penelitian  sistematika hukum  untuk mengkaji pengertian-pengertian  tentang    otonomi  daerah,  kewenangan,  sumber  kewenangan,  pajak dan  pajak  daerah    dalam  bahan-bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Penelitian  taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu sesuai dengan hierarkinya.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  penelitian  kepustakaan  dilakukan  melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen yang  berhubungan  dengan  objek  yang  diteliti.  Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini diutamakan pada data sekunder (Mahmud Marzuki dan Peter Mahmud:2011) meliputi:
a. Bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan yang  berlaku yang terkait.
b. Bahan   hukum   sekunder  yaitu  bahan  hukum   yang   memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian, karya ilmiah dalam bentuk buku, makalah- makalah,  dokumen-dokumen  pemerintah  ataupun  bentuk-bentuk  lain  yang  terdapat dalam majalah, koran yang isinya mempunyai relevansi dengan bahasan dalam usulan penelitian ini.
c. Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang  berupa  kamus  hukum  dan  kamus bahasa.
Ketiga  bahan  hukum  ini    diperoleh  dengan  menggunakan  studi  dokumen  guna mendapatkan  landasan  teoritis yang kuat serta mempunyai kaitan dan relevansi yang erat dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya akan dilakukan wawancara  dengan kepala bagian hukum,    kepala  dinas    pendapatan  dan  pegawai  yang  ditunjuk    di  lokasi  penelitian. Wawancara    dilakukan  dengan  sistem  terbuka,  dimana  narasumber    bebas  untuk mengemukakan  apapun pendapatnya,  menggunakan   daftar    pertanyaan    pokok   sebagai pedoman  wawancara  dan menggunakan   alat  rekam  untuk merekam  semua   penjelasan yang  diberikan  narasumber.(Deddy  Mulyana:  2001)  Wawancara  dilakukan  dengan Penyelenggara Pemilu di lokasi penelitian, untuk mendapatkan data, informasi dan  fakta hukum. Semua data-data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif. Menggunakan analisis berdasarkan  teori hukum dan asas-asas hukum  untuk  membangun  argumentasi    untuk  mengkaji  dan  menjawab  permasalahan dalam bentuk deskriptif

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dengan berkembangan masyarakat yang diiringi dengan terbatasnya lapangan kerja, maka  tidak  dapat  disangkal  bahwa  keadaan  demikian  akan  cenderung  berpeluang menimbulkan  berbagai  jenis  kejahatan,  yang  dampaknya  bukan  saja  pada  gangguan  dan kerugian bagi individu dan masyarakat, tetapi juga bangsa. Seringkali jika timbul gangguan dan  kerugian  orang  cenderung  berpaling  pada  hukum  pidana,  dan  berharap  penagakan hukum  pidana  akan  mampu  menanggulangi  fenomena  kejahatan  tersebut,  sehingga terciptanya kedamaian dan ketentraman. ( Muhtadi, and Zulkarnain Ridlwan:2023) Jika benar pandangan demikian, maka mungkin yang perlu disikapi adalah bagaimana hukum  pidana  itu  digunakan  sebagai  sarana (tool) untuk  menanggulangi  kejahatan  dan berbagai gangguan sosial secara arif dan bijaksana. Pandangan ini beralasan mengingat dari perspektif kriminologis, penyebab kejahatan itu sendiri tidak semata-mata bersumber dari keadaan diri seseorang, akan tetapi juga merupakan akibat dari keadaan lingkungan di mana ia berada (anomie) yang didukung oleh kemajuan iptek. Karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan kejahatan memang senantiasa bersifat mutlidimensi .
Terhadap hal demikian, dari perspektif kebijakan hukum pidana yang perlu menjadi kajian  adalah,  bagaimana  membenahi  perangkat  sistem  hukum  pidana  Indonesia  saat  ini, yang  antara  lain  meliputi  :  (a)  pengaturan  terhadap  substansi  hukum  pidana  materiil;  (b) pengaturan  terhadap  struktur  kelembagaan  hukum  pidana  yang  profesional;  serta  (c) pengaturan  terhadap  sistem  pidana  dan  pemidanaan  yang  manusiawi.( Maria  Farida Indrati:2007) Kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy) atau  dikenal  dengan  istilah  politik hukum pidana memang merupakan salah satu pendekatan dalam hukum pidana modern (the modern   ciminal   science) ,   selain   pendekatan “ criminology” dan “criminal law” . 9 Menurut Ancel, kebijakan hukum pidana merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai  tujuan  praktis  untuk  memungkinkan  peraturan  hukum  positif  dirumuskan secara  lebih  baik,  dan  memberi  pedoman  tidak  hanya  kepada  pembuat  undang-undang, tetapi  juga  kepada  pengadilan  yang  menerapkan  undang-  undang  dan  juga  kepada  para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan”.
Dikatakan, “diantara studi mengenai faktor-faktor kriminologis disatu pihak, dan studi mengenai  teknik  perundang-undangan  di  lain  pihak,  ada  tempat  bagi  suatu  ilmu pengetahuan  yang  mengamati  dan  menyelidik  fenomena  legislatif  yang  rasional,  di  mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerjasama, tidak sebagai  pihak  yang  saling  berlawanan  atau  berselisih,  tetapi  sebagai  kawan  sekerja  yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat. Istilah “kebijakan” berasal dari istilah “policy ” (Inggris) atau “politie” (Belanda). Menurut Robert R Mayer dan Ernest Greenwood  ”kebijakan” (policy) dapat  dirumuskan  sebagai  suatu  keputusan  yang menggariskan  cara  yang  paling  efektif  dan  efisien  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang ditetapkan  secara  kolektif  ( Kristiyanto,  Eko  Noer:2020) .  Menurut  Sudarto  politik  hukum adalah:
1. Usaha  untuk  mewujudkan  peraturan-peraturan  yang  baik  sesuai  dengan  keadaan  dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan  dari  negara  melalui  badan-badan  yang  berwenang  untuk  menetapkan peraturan-peraturan  yang  dikehendaki  yang  diperkirakan  bisa  digunakan  untuk
mengekspresikan apa yang terkandung dalam mayarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang lebih baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Pada bagian lain dikemukakan juga bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti  adanya  usaha  mewujudkan  peraturan  perundang-undangan  pidana  yang  sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Dilihat dari segi politik hukum, politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundangan-perundang pidana yang baik. Menurut Mulder “strafrechtspolitiek” atau  politik  hukum  pidana  adalah  garis  kebijakan  ( Jimly Asshiddiqie:2015) untuk menentukan :
1. Seberapajauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara  bagaimana  penyidikan,  penuntutan,  peradilan  dan  pelaksanaan  pidana  harus dilaksanakan.
Jika  dipahami  pengertian  kebijakan  hukum  pidana  atau “penal  policy” di  atas, diasumsikan bahwa usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau  politik  hukum  pidana  juga  merupakan  bagian  dari  politik  kriminal.  Dilihat  dari persepktif  politik  kriminal,  politik  hukum  pidana  identik  dengan  pengertian  kebijakan penanggulangan  kejahatan  dengan  menggunakan  sarana  hukum  pidana (penal) .  Dalam konteks  yang  lebih  besar,  kebijakan  hukum  pidana  juga  merupakan  bagian  dari  usaha penegakan  hukum  (pidana).  Karena  itu  kebijakan  hukum  pidana  merupakan  bagian  dari kebijakan penegakan hukum (Law enforcement policy). Apabila tujuan hukum pidana adalah melindungi  kepentingan  negara  dan  masyarakat,  maka  pemilu  sebagai  bagian  dari  usaha demokratisasi suatu negara, termasuk Indonesia juga mesti mendapat perlindungan. Hal ini dimaksudkan  bahwa  negara  bermaksud  mengatur  ketertiban  umum  di  dalam  negara tersebut.  Muladi  ( Abdul  Kadir,  Muhammad:2015) dalam  kaitan  itu  menegaskan  bahwa keterlibatan hukum pidana ke dalam bidang hukum lainnya (administratif) hanya bersifat komplementer. Dalam hal semacam ini, kedudukan hukum pidana hanya bersifat menunjang penegakan norma yang ada di bidang hukum lainnya, seperti perpajakan, hak cipta, paten dan sebagainya.
Bahkan  dalam  hal  tertentu  perannya  diharapkan  lebih  bersifat  fungsional,  daripada sekedar bersifat subsider, mengingat situasi perekonomian (politik dalam negeri, garis bawa penulis)  yang  kurang  menguntungkan.  Dalam  pada  itu,  maka  diakuinya  bahwa fungsionalisasi  hukum  pidana  atau  tegasnya  sanksi  pidana  dalam  hal  ini  merupakan tuntutan  yang  wajar,  mengingat  kepentingan  hukum  yang  dilindungi  sangat  besar.  Sama halnya dengan bidang kehidupan lainnya, pemilu merupakan salah satu benda hukum yang dilindungi  hukum  pidana.  Alasanya,  hukum  pidana  memang  memiliki  kelebihan dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. Sebagai hukum sanksi yang negatif, hukum pidana, inklusif sanksi pidana dapat digunakan sebagai sarana (tool) karena memiliki daya pemaksa  agar  orang  menjadi  patuh  pada  aturan.  Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  pada hakekatnya hukum pidana berfungsi melindungi berbagai kepentingan tertentu, dan karena itu menurutnya kepentingan tersebut bisa individu, masyarakat, bangsa dan negara. ( Busroh, Firman Freaddy:2017)
Pemilihan  umum  sebagai  salah  satu  sarana  demokrasi  rakyat  baru  beberapa  kali diselenggarakan  di  Indonesia,  bahkan  pada  tahun-tahun  terakhir  ini  akibat  perubahan paradigma peta politik dunia dan tuntutan demokratisasi masing-masing negara, membuat pemerintah dan kalangan politisi senantiasa mencari format yang tepat mengenai bagaimana pemilu diselenggarakan. Hal ini wajar, sebab sebagai bangsa yang berbudaya, kitapun tidak ingin terjebak pada kepentingan-kepentingan sesaat berdasarkan ideologi sempit, yang tidak sejalan  dengan  ideologi  Pancasila  yang  merupakan  komitmen  bangsa  sejak  kemerdekaan Indonesia  tahun  1945.  Walaupun  demikian,  diakui  juga  bahwa  apapun  baik  dan sempurnanya suatu sistem demokrasi, namun kita mesti pula kembali pada etika dan budaya bangsa.  Undang-undang  pemilu  memang  telah  dibuat,  dan  mengalami  beberapa  kali perubahan,  namun  tidak  dapat  disangkal  bahwa  ternyata  masih  saja  ada  kecenderungan dalam  bentuk  pelanggaran-pelanggaran  yang  memiliki  dimensi  hukum  penting. Persoalannya  adalah,  dapatkah  pelanggaran  pemilu  dikualifikasi  sebagai  tindak  pidana. Andi Hamzah ( Hajiji, Merdi:2013) menegaskan “ternyata tidak semua perbuatan jahat dapat masuk menjadi hukum pidana, dan tidak semua yang masuk hukum pidana itu merupakan perbuatan jahat.
Sistem penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu yang diatur dalam UU pemilu, juga melibatkan Bawaslu dan jajaran, terlebih dahulu akan digambarkan proses penanganan pelanggaran pemilu oleh pengawas pemilu. Sebab, penanganan perkara pelanggaran pemilu (termasuk  pidana)  oleh  Bawaslu  dan  jajaran  merupakan  pintu  awal  untuk  seluruh  proses penegakan  hukum  pemilu  yang  lainnya.  Oleh  karena  itu,  secara  berturut-turut  akan ditampilkan bagan sistem penyelesaian pelanggaran pemilu oleh Bawaslu dan bagan sistem penanganan  tindak  pidana  pemilu  yang  melibatkan  Bawaslu,  kepolisian,  kejaksaan  dan pengadilan.
Dengan  waktu  penanganan  tindak  pidana  pemilu  yang  amat  singkat,  birokrasi penanganan  tindak  pidana  pemilu  mesti  didesain  lebih  sederhana.  Di  mana,  keterlibatan polisi  dan  jaksa  lagi  ditempatkan  secara  terpisah  dari  proses  pengawasan  pemilu  yang dilakukan  pengawas  pemilu.  Dalam  konteks  ini,  polisi  dan  jaksa  harus  didesain  berada dalam satu kesatuan lembaga pengawas pemilu dalam menegakkan hukum pidana pemilu. Dalam konteks ini, mengubah desain kelembagaan pengawas pemilu dengan memasukkan unsur  polisi  dan  jaksa  secara ex  officio merupakan  salah  satu  cara  untuk  memotong panjangnya rangkaian birokrasi penangan perkara tindak pidana pemilu. Dengan cara itu, semua  tindakan  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan  tindak  pidana  pemilu  akan berada di bawah satu komanda. Sehingga penegakan hukum pidana pemilu dalam waktu yang sangat singkat tentunya akan berjalan lebih baik.

## Gambar 1 . Alur Penanganan Tindak Pidana Pemilu
Alur penanganan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana pemilu sebagaimana diuraikan  di  atas  menunjukkan  birokrasi  penanganan  yang  tidak  sederhana.  Sistem penanganan tindak pidana pemilu jauh lebih rumit dibandingkan tindak pidana biasa yang hanya  melibatkan  polisi,  jaksa  dan  pengadilan.  Sementara  tindak  pidana  pemilu  juga melibatkan  pengawas  pemilu.  Sehingga,  kondisi  inipun  dinilai  sebagai  salah  satu  alasan kenapa penanganan tindak pidana pemilu menjadi tidak efektif.
Menurut  catatan,  selama  penyelenggaraan  Pemilu  2019,  Bawaslu  telah  menerima laporan atau temuan tindak pidana Pemilu sebanyak 2.724 laporan atau temuan, jauh lebih sedikit dibandingkan Pemilu Legislatif 2009 yang terjadi 6.017 kasus pelanggaran pidana di seluruh wilayah Indonesia.11 Dari 2.724 laporan atau temuan tersebut yang dilanjutkan ke tahap penyidikan sebanyak 582 perkara, berhenti di tahap penyidikan sebanyak 132 perkara, dan  berhenti  di  tahap  penuntutan  sebanyak  41  perkara.  Sedangkan  total  perkara  yang berlanjut  ke  tahap  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  sampai  keluar  putusan  yang berkekuatan  hukum  tetap  (( inkracht  van  gewisjde )  hanya  sebanyak  320  perkara.  Meskipun terhentinya perkara di tahap penyidikan dan penuntutan itu disebabkan oleh banyak alasan, namun  yang  paling  dominan  adalah  akibat  belum  adanya  kesepahaman  persepsi  antara
Registrasi ) Temuan/Laporan ( Pembahasan Pertama Klarifikasi/ Penyidikan Pembuatan Kajian/ Laporan Hasil Penyelidikan Pembahasan Ke dua Rapat Pleno Pengawas Pemilu Dihentikan Diteruskan Ke
Penyidikan Pembahasan Ketiga Pelimpahan Ke Penuntut Umum
Dihentikan
Pelimpahan Ke Pengadilan Negeri Prapenuntutan Dihentikan Pembahasan Keempat Upaya Banding Ke Pengadilan Tinggi
Dihenti kan
Eksekusi
Eksekusi
Bawaslu,  kepolisian,  dan  kejaksaan  secara  bersamaan  dalam  menangani  perkara  pidana pemilu.( Miftakhul Huda:2010)
UU  Pemilu  telah  mengatur  secara  kongkret  mengenai  jenis  dan  ancaman  serta mekanisme penanganan tindak pidana Pemilu yang harus dilakukan,  atas dasar hal tersebut maka  sedari  awal  mestinya  tidak  ada  kekhawatiran  akan  efektivitas  penegakan  hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu. Namun, melihat sedikitnya jumlah laporan tindak pidana pemilu yang berlanjut ke tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sampai keluarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewisjde ), membuktikan  penanganan  tindak  pidana  pemilu  dalam  Pemilu    belum  berjalan  efektif sekalipun  sudah  tersedia  saluran  koordinasi  antar  penegak  hukum  dalam  wadah  Sentra Gakkumdu.

## KESIMPULAN
Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu diatur secara tegas dalam UU pemilu, dan  secara  teknis  diatur  dalam  Peraturan  Badan  Pengawas  pemilu  tentang  sentra gakkumdu.secara kelembagaan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu melibatkan beberapa kelambagaan yang terdiri dari kepolisian, kejaksaaan dan pengawas pemilu yang tergabung dalam sentra gakkumdu. Berdasarkan ketentuan Pasal 486 UU
Pemilu,  bertujuan  untuk  memberikan  kesemaan  pemahaman  dan  pola  penanganan tindak  pidana  pemilu.  Secara  kelembagaan,  Sentra  Gakkumdu  berada  pada  tingkat  Pusat, Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  yang  diberikan  kewenangan  berdasarkan  ketentuan  UU pemilu,  meskipun  secara  kelembagaan  memiliki  tingkatan  yang  berbeda  akan  tetapi  pola penanganan tindak pidana pemilu dapat dilakukan dengan melibatkan semua unsur, apalagi jika pelanggaran pidana  pemilu dilakukan di Luar Negeri. Ditambah lagi klasifikasi tindak pidana  pemilu  Sebagian  ahli  menyatakan  sebagai  delik  politik  yang  tentu  saja  memeberi kerumitan tersebidiri untuk melakukan investigasi di  luar negeri .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Kadir,  Muhammad.  (2015).  “Hukum  Dan  Penelitian  Hukum.” Bandung :  PT.  Citra Aditya Bakti.
Agamben,  Georgio.  (2019). The  Omnibus  Homo  Sacer . Standford  University  Press ,  2017. Aminuddin Kasim dan Supriyadi. “Money Politics Pada Pemilu 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan Dan Daya Imperatif Hukum Pemilu).” Jurnal Adhyasta Pemilu Vol. 6 No.
Aristeus, Syprianus. (2021).“Transplantation, Legal Adoption, Harmonization of OMNIBUS LAW  and  Investment  Law.” Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure 21,  no.  4:  507. https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.507-516.
Busroh,  Firman  Freaddy.  (2017).  “Konseptualisasi  Omnibus  Law  Dalam  Menyelesaikan.”
Arena Hukum .
Darmawan,  Agus.  (2020).  “Politik  Hukum  Omnibus  Law  Dalam  Konteks  Pembangunan Ekonomi  Indonesia.” Indonesian  Journal  of  Law  and  Policy  Studies . https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2655.
Edward  Aspinall  and  Wawan  Mas’udi.  (2017).  “The  2017  ‘Pilkada’  (Local  Elections)  in Indonesia:  Clientelism,  Programmatic  Politics  and  Social  Networks.” Contemporary Southeast Asia Pilkada (L.
Hajiji,  Merdi.  (2013).  “Legal  and  Political  Relations  in  Law  System  of  Indonesia.” Hukum Indonesia .
Jazim  Hamidi.  (2006). Revolusi  Hukum  Indonesia  Makna,  Kedudukan  Dan  Implikasi  Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI . Jakarta: Konstitusi Press.
Jimly Asshiddiqie. (2015). Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokrasi . Malang: Setara Press.
Kristiyanto,  Eko  Noer.  (2020).  “The  Urgency  of  Omnibus  Law  to  Accelerate  Regulatory Reform in The Perspective of Progressive Law.” Jurnal Penelitian Hukum 20, no. 2: 233– 44.
Law, Public. (2009). “OMNIBUS APPROPRIATIONS ACT , 2009 An Act.” Public Law . Mahmud Marzuki dan Peter Mahmud. (2011). “Penelitian Hukum,.” Jurnal Penelitian Hukum . Maria  Farida  Indrati.  (2007). Ilmu  Perundang  -  Undangan  Jenis,  Fungsi  Dan  Materi  Muatan . Yogyakarta.
Marzuki, M. (2010). “Konstitusi Dan Konstitusionalisme.” Jurnal Konstitusi .
Muhtadi, Muhtadi, and Zulkarnain Ridlwan. (2023). “Reinstatement of National Guidelines of State Policy Within Indonesian Presidential System: The Possibility.” Fiat Justisia: Jurnal  Ilmu Hukum 17,  no. 2 :133–44.
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no2.2909. Norton, Philip.  (2007). “The   Constitution.” In Blair’s  Britain, 1997-2007 , .
https://doi.org/10.1017/CBO9780511490828.007.