## KEPATUHAN FUNCTIONAL REQUREMENTS HAK AKSES PADA ELECTRONIC RECORDS MANAGEMENT SYSTEM ARTERI .

## Achmad Fachmi
Program Studi Magister Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu, Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia
Email: achmad.fachmi01@ui.ac.id

## Nina Mayesti
Program Studi Magister Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,
Universitas Indonesia Email: nina.mayesti@ui.ac.id
Received  : 11 May 2021
Revised : 14 May 2021 Accepted  : 20 May 2021 DOI

## Abstract
This  Research  discusses  the  compliance  of  the  Electronic  Records Management System (ERMS) on the Principles and Functional Requirements for Records in Electronic office environments (ICA-REQ) Module Two related to access control functions in one of the main categories is maintain. One of the ERMS management records, namely Arsip Elektronik Terintegrasi (Arteri) is  based  on  open-source.  Arteri  is  the  ERMS  for  managing  web-based electronic records to facilitate records management. Therefore, this research aims to determine whether the arteries meet the ERMS standard on the ICA- REQ regarding access control. So, the results of the analysis can be used as input  for  developers  and  users  to  conduct  further  evaluation  and improvement. This research used a qualitative approach with literature study and made observations on Arteri as the object. On analysis it was found that Arteri  only  fulfilled  12  of  the  17  mandatory  access  control  function requirements . Keywords: Arteri, Access control, ERMS, electronic records, security system.

## PENDAHULUAN
Sistem  otomasi  manajemen  arsip  ( automated  records  management  system )  adalah salah satu jenis sistem kearsipan yang merupakan sarana untuk mendukung proses penataan arsip  ( recordkeeping )  secara  otomatis  (Mulyadi,  2016).  Ketika  sudah  terotomasi  maka memungkinkan ternyadinya integrasi kegiatan pengelolaan arsip sehingga kegiatan bisnis di organisasi  dapat  berjalan  secara  efektif  dan  efisien.  “ System  integration  allows  systems  to talk to each other and eliminates information silos ” (Rockley dalam Svärd, 2017).
Hal  itu  tentunya  sesuai  dengan  tujuan  manajemen  arsip  yaitu  untuk  memenuhi kebutuhan  informasi  organisasi  dalam  menjalankan  kegiatan  bisnisnya,  dengan  cara melakukan  pengawasan  tersistematis  terhadap  semua  informasi  terekam  (Laksmi,  2015). Sehingga  pengelolaan  arsip  menjadi  efektif  dan  efisien  dengan  mengikuti  perkembangan teknologi.  Untuk  bisa  menggunakan  sistem  otomasi  manajemen  arsip,  organisasi  bisa mendapatkannya  melalui  dua  acara  yaitu  jasa  dari vendor yang  menyediakan software
otomasi  manajemen  arsip  berbentuk primary  software ,  ataupun  yang  berbasis open-source yang bisa didapatkan secara gratis.
Open-source sendiri  merupakan softwar e  yang  memiliki source  code-nya tersedia secara bebas untuk digunakan dan dimodifikasi oleh siapa saja (Meitei, 2009). Software ini juga  sangat  terbuka  untuk  dikembangkan  oleh  publik  dan  dikelola  secara  kolektif. Open- source memiliki  kelebihan  yaitu  bersifat  gratis,  fleksibel  dan  terus  berkembang.  Dengan asumsi komunitas dan pengembang aktif di dalamnya (Lakhan dalam Spiro, 2008).
Saat  ini  sudah  banyak software sistem  otomasi  arsip  berbasis open-source, salah satunya  yaitu  Arsip  Elektronik  Terintegrasi  (Arteri)  yang  dikembangkan  oleh  Ari  Nugraha dkk.  Arteri  merupakan software pengelolaan  arsip  elektronik  berbasis  web  yang  bertujuan untuk  mempermudah  pengelolaan  arsip. Software Arteri  memungkinkan  organisasi  untuk menyimpan  data  arsip  sesuai  dengan  standar  metadata ISAD  (G).  Dengan requirements server yaitu  PHP  version  5.5  dan  menggunakan  basis  data  MySQL  dan arteri-1.2.3 merupakan versi termutakhirnya. 1
Untuk  menggunakan  Arteri  dibutuhkan  konfigurasi  sistem  khusus  untuk software seperti  sistem  operasional  komputer  (OS); web  browser ;  dan  yang  terahir  adalah  XAMPP. XAMPP  merupakan software aplikasi  pengembang  yang  digunakan  untuk  pengembangan website berbasis  PHP  dan  juga  sebagai server untuk local dalam  pembuatan database dengan MySQL (Kadir dalam Sholeh, 2018).
Namun  perlu  diperhatikan  ketika  sudah  berbicara  tentang  penggunaan software manajemen arsip maka penting untuk mengetahu apakah software tersebut sudah memenuhi standar  sebagai Records  Management  System (RMS)  baik  untuk  secara  elektronik  mau konvensional.  RMS  juga  tidak  terbatas  pada  pengelolaan  arsip  konvensional  namun  juga mengelola arsip elektronik (Weisinger, 2011).
Untuk  arsip  elektronik  dikenal  dengan Electronic Records  Management  System (ERMS) yang pertama kali muncul pada tahun 1990-an. Ditujukan untuk pengelolaan lokasi fisik  arsip  berbasis  kertas  sebagai  kegiatan  utama  dan  didasarkan  pada  pengindeksan eketronik  untuk file dan folder kertas.  Secara  bertahap  sistem  ini  berkembang  menjadi sistem untuk pengelolaan arsip elektronik dan dokumen elektronik atau  yang  biasa disebut dengan Document and Record Management System (EDRMS) (Adam, 2008). Maka dengan kemampuan  untuk  mengotomasi  semua  kegiatan  arsip  mulai  dari  penciptaan,  pengelolaan,
1 https://github.com/dicarve/arteri diakses pada 24 April 2021
pemanfaatan,  sampai  dengan  penyusutan  atau  pemusnahan  (Rahma,  2019).  Diperlukan standar yang tempat untuk digunakan sebagai pedoman dalam pengelolan ERMS.
Untuk  itu  International  Council  on  Archives  (ICA)  pada  tahun  2008  mengeluarkan Principles  and  Functional  Requirements  for  Records  in  Eleteronic  office  environments (ICA-REQ) dengan tujuan adalah menghasilkan prinsip dan fungsional terkait dengan arsip elektronik di lingkungan organisasi yang seragam/selaras secara global untuk software yang digunakan pada pembuatan dan pengelolaan arsip elektronik. (ICA, 2008). pada tahun 2011, ICA-REQ diadopsi sebagai kerangka kerja dasar untuk ISO 16175-2 oleh The International Organization  for  Standardization  (ISO)  yang  kemudian  dijadikan  pedoman  yang  berlaku secara  internasional.  Pada  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  ICA-REQ  modul  dua  yang memiliki empat kategori utama yaitu create (penciptaan), maintain (perawatan), disseminate (penyebaran) dan administer (pengelolaan). Dari keempat kategori utama tersebut memiliki terusan atau sub-kategori dengan jumlah 275 persyaratan.
Bebera  penelitian  terdahulu  pernah  membahas  terkait  dengan  kepatuhan  pada functional requirement ICA-REQ. Pertama pada skripsi Rengga Sendirian tahun 2013 yang berjudul  “penerapan  standar  internasional  registrasi  aplikasi  sistem  informasi  kearsipan dinamis  (SIKD)  di  kementrian  pertanian”.  Pada  penelitian  tersebut  Rengga  Sendirian mengkaji  terkait  dengan  kategori  fungsi create (penciptaan).  Kedua  pada  penelitian  Naila Rahma tahun 2019 dengan judul “Pengendalian Hak Akses pada Electronic Document and Records  Management  System di  Kementrian  kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia”.
Penelitian Naila Rahma lebih memfokuskan pada kategori maintan (perawatan).
Dengan  dua  penelitian  terdahulu,  peneliti  tertarik  untuk  mengembangkan  penelitian lain terkait functional requirement ICA-REQ. Dengan merujuk pada penelitian Naila Rahma terkait  dengan  fungsi  hak  akses  yang  ada  pada  kategori maintan (perawatan),  dengan mengobservasi  objek  yang  memiliki  karakteristik  berbeda.  Pada  penelitian  Rahma  (2019) Objek  yang  dikaji  adalah  Sistem  Informasi  Kearsipan  (SIKap),  merupakan  aplikasi  yang diperuntukan  atau  dikhususkan  untuk  pengelolaan  arsip  di  Kementrian  Kelautan  dan Perikanan  Republik  Indonesia.  Sedangkan  pada  penelitian  ini  objek  observasinya  adalah Arsip  Elektronik  Terintegrasi  yang  memiliki  karakteristik  berbasis open-source ,  sehingga dapat  digunakan  dan  dikembangkan  oleh  setiap  orang  sesuai  dengan  kebutuhannya.  pada objek  yang diobservasi  yaitu  Arteri dengan  mengacu pada pedoman persyaratan ICA-REQ modul dua.
Penelitian ini memfokuskan pada hak akses, karena dengan perkembangan teknologi saat  ini  kemungkinan  penyalagunnaan  arsip  elektronik  merupakan  isu  yang  mendominasi
pelanggaran  hukum  di  bidang  data  dan  komputer  (Laksmi,  2015).  Senada  dengan  hal tersebut  pemerintah  pun  pada  tahun  2016  melakukan  revisi  pada  undang-undang  ITE  11 tahun 2008 menjadi nomor 19 tahun 2016. Di mana tujuh pasal yang direvisi, salah satunya adalah pasal 31 yang berisikan tentang hak akses arsip elektronik.
Di  dalam  etika  profesi  kearsipan,  hak  akses  menjadi  saranan  membangun kepercayaan  publik.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  Kistanto  (2016)  yang  mengatakan  bahwa kebutuhan  untuk  membatasi  atau  menolak  akses  juga  dapat  mengubah  gambaran  yang disajikan  dan  dengan  jumlah  arsip  yang  dihasilkan  menyebabkan  kebutuhan  yang  lebih besar  untuk  seleksi,  pengelola  arsip  secara  harfiah  menentukan  besar  kecilnya  apa  yang diketahun  dan  diseleksi.  Dengan  demikian  kajian  terkait  dengan  fungsi  hak  akses  menjadi penting dewasa ini.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk menganalisis  kepatuanan functional  requirements untuk  fungsi  hak  akses  pada  Arteri sebagai  sistem  pengelolaan  arsip  elektronik  (ERMS). Hal  tersebut  dilakukan  untuk mengetahui  apakah Arteri  sudah  memenuhi  standar  sebagai  sistem  pengelolaan  arsip elektronik  (ERMS)  pada  fungsi  hak  akses,  sehingga  dengan  diketahu  hasil  dari  anailis  ini dapat  digunakan  sebagai  masukan  bagi  pengembang  untuk  melakukan  evaluasi  ataupun pengembangan lebih lanjut.

## METODE
Pendekatan  kualitatif  digunakan  pada  penelitian  ini,  dengan  metode  studi  literatur dan studi dokumen serta melakukan observasi pada objek penelitian. Seperti penjelasan Zed (2014)  Studi  literatur  merupakan  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitan. Hal ini dikarenakan peneliti tidak akan lepas dari sumber literatur seperti dari jurnal, buku maupun literatur  yang  berasal  dari  internet  sebagai  sumber  informasi  yang  kemudian  dijadikan referensi.  Penelitian  ini  juga  menggunakan  dokumen Principles  and  Functional Requirements  for  Records  in  Electronic  Office  Environments  –  module  2 dari  ICA  unuk mengkaji Arteri sebagai objek observasi.
Peneliti  memfokuskan  pada  persyaratan  di  kategori maintan (perawatan)  karena terdapat empat kelompok terkait dengan hak akses yang wajib ada pada persyaratan ERMS yaitu:  Kelompok  pengendalian  akses  yang  tercantum  pada  persyaratan  nomor  91  (satu syarat); Kelompok penerapan pengendali keamanan pada persyaratan nomor 92  – 95 (enam syarat);  kelompok  penerapan  tingkat  keamanan  pada  persyaratan  nomor  96  –  101  (enam
syarat); dan kelompok eksekusi penendalian keamanan pada persyaratan  nomor 102  – 107 (enam  syarat).  Secara  keseluruhan,  dalam  penelitian  ini  akan  membahas  17  persyaratan yang ditemukan pada software sistem otomasi  manajemen arsip  Arteri. Sejalan dengan  hal tersebut  Rahma  (2019)  juga  mendapatkan  bahwa  pada  kategori maintan (perawatan) terdapat empat kelompok terkait dengan hak akses pada rekod elektronik dalam sistem.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.4.2 Pengendalain akses
Pengendalian  akses  merupakan  kelompok  persyaratan  pertama  yang  wajib/ must dipenuhi  oleh  ERMS  dan  hanya  memiliki  satu  persyaratan  pada  no.  91  yaitu  pembatasan hak akses ke fungsi sistem sesuai dengan peran pengguna dan kontrol admin sistem.
Dalam  hal  ini  persyaratan  pengendalian  menerapan  merupakan  sebuah  mekanisme software yang  secara  otomatis  memberikan  otoritasi  administrator  untuk  memberikan batasan  akses  sesuai  dengan  kebijakan  organisasi.  Mekanisme  ini  disebut  dengan Role Based Access Control (RBAC) untuk memberikan batasan pada fungsi-fungsi tertentu bagi setiap  pengguna  sistem.  RBAC  sendiri  merupakan  mekanisme  otorisasi  dalam  sistem perangkat  lunak  yang  memberikan relasi antara peran pengguna, dengan  hak akses kepada objek yang ada dalam sistem (Rahma, 2019).
Tabel 1. Persyaratan kelompok pengendalian akses
No. Persyaratan V/X 91 Pembatasan hak akses ke fungsi sistem sesuai dengan peran pengguna dan kontrol admin sistem. V
Diketahui  bahwa  Arteri  memenuhi  persyaratan  no.  91,  setiap  pengguna  sistem memiliki  perannya  masing-masing  dan  itu  dikontrol  oleh  administrator  utama,  yang berfungsi sebagai pemegang akses penuh atau tertingi. Baik secara konsep hak akses sistem kearsipan maupun pengelolaan struktur sistem ERMS.
Hal ini menjadi menarik karena ERMS ini dapat memisahkan fungsi pengelola arsip dengan fungsi administrator sistem. Sehingga, setiap anggota pengelola kearsipan memiliki hak  akses  sesuai  dengan  jabatan  dan  tanggung  jawab  masing-masing.  Dengan  begitu penyalagunaan  wewenang  maupun  penyalagunaan  koleksi  oleh  orang  yang  tidak bertanggung jawab bisa di minimalisir. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan (Bantin dalam Rahma,  2019)  yang  mengatakan  bahwa  cara  paling  mudah  untuk  membatasi  hak  akses
adalah  dengan  mengimplementasikantingkatan  keamanan  kepada  arsip  elektronik berdasarkan pengguna sistem.

## 3.4.3 Penerapan pengendali keamanan
Selanjutnya  penerapan  pengendalian  kemanan  merupakan  kelompok  persyaratan kedua  yang  wajib/ must dipenuhi  oleh  ERMS.  Terdapat  empat  persyaratan  pada  no.  92 sampai  dengan  no.  95  pada  bagian  kelompok  ini.  Berikut  pada  tabel  2  merupakan persyaratan kelompok penerapan pengendalian keamanan:
Tabel 2. Persyaratan kelompok penerapan pengendalian keamanan(1)
No. Persyaratan V/X 92 Hanya mengizinkan administrator untuk membuat profil pengguna dan mengalokasikan pengguna kedalam group V 93 Mengizinkan administrator untuk melakukan pembatasan akses pada arsip, agregasi dan metadata kepada pengguna dan group pengguna tertentu V 94 Mengizinkan administrator untuk mengubah kategori keamanan arsip X 95 Mengizinkan administrator untuk melakukan perubahan pada atribut keamanan pada pengguna maupun group pengguna (seperti hak akses, tingkat keamanan) V
Dari keempat persayratan tersebut Arteri berhasil memenui tiga persyaratan dan satu yang  belum  yaitu pada nomor 94. Pada no. 92 dan 93 di dalam  Arteri administrator utama bisa menggunakan kewenangnya untuk membuat profile pengguna sesuai dengan kebijakan dalam  setiap  organisasi.  Para  pengguna  dapat  dapat  dibuatkan  profile  dan  dialokasikan kedalam group sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Administrator juga dapat menghapus atau mengurangi akses pada pengguna  yang  memang  bila dari kebijakan patut untuk dikurangi.
Di  nomor 94 jelas dikatakan  bawa administrator dapat menguba kategori keamanan arsip dengan cara merubah hak akses pada pengguna, jadi bila ada arsip yang dikelompokan memiliki  konteks  yang  memang  tidak  boleh  semua  orang  tau  atau  rahasia  dapat  diubah sesuai  dengan  klasifikasinya  namun  untuk  merubah  jenis  kategori  arsip  tersebut  belum tersedia.  Selanjutnya  pada  nomor  95  administrator  memiliki  kemampuan  untuk  merubah hak akses maupun keamanan pada pengguna. Memungkinkan juga membuatkan sandi baru bagi  penguna  yang  lupa  dengan  sandinya,  tentu  dengan  kebijakan  dan  prosedur  yang  ada dalam organisasi.

## 3.4.4 Penerapan tingkat keamanan
Pada  persyaratan  ERMS,  ICA  meminta  untuk  menerapkan Attribute  Based  acces control (ABAC)  yang  tertuang  dalam  persyaratan  no.  96.  Menurut  Priebe  dalam  Panende (2018) ide dasar utama dari ABAC adalah tidak memberikan permission sebagai ouput dari hubungan  langsung  antara  subjek  dan  objek  namun  mendasari  pemberian  permission tersebut  melalui  attribute  dari  keduanya.  Berikut  pada  tabel  3  persyaratan  no.  96  sampai persyaratan 97:
Tabel 3. Persyaratan kelompok penerapan pengendalian keamanan(2)
No. Persyaratan V/X 96
Mengizinkan hanya administrator untuk memberikan aribut profil pengguna unutk mengatur keamanan dalam sistem. Atribut tersebut yaitu:
 Melarang akses ERMS tanpa ada mekanisme otentikasi.
 Membatasi akses pengguna ke arsip
 Membatasi akses seusai dengan izin keamanan pengguna
 Membatasi akses penggunaan ke fitur tertentu (Membaca, memperbaruhi atau menghapus)
 Menolak akses setelah tanggal tertentu. V 97 Mampu menyedikan fungsi kontrol yang sama untuk peran tertentu seperi hak akses untuk pengguna V
Seperti  yang  tertulis  dalam  persyaratan  nomor  96,  administrator  memiliki  otoritas untuk  memberikan  atribut  tambahan  untuk  mengatur  akses  kemanan.  Dengan  demikian Arteri  sebagai  ERMS  memenuhi  persyaratan  untuk  nomor  6.  Nantinya  pengguna  arteri sudah  dapat  melakukan  pengendalian  keamanan  dengan  kebijakan  yang  ada  dalam organisasinya.  Seperti  yang  telah  jelaskan  sebelumnya  pada  persyaratan  nomor  97,  Arteri mampu  menyediakan  fungsi  kontrol  untuk  peranan  tertentu  seperti  halnya  akses  pada pengguna.  Penerapannya,  administrator  utama  dapat  memberikan  fungsi  atau  modul  pada pengguna guna melakukan penerapan pengendalian kemananan.
Dengan  terpenuhinya  persyaratan  nomor  96  dan  97  maka  Arteri  telah  menerapkan Attribute  Based  access  control (ABAC)  untuk  mekanisme  otoritas  dalam  pembatasan  hak akses  pada  sistem.  Ini  menunjang  untuk  pengelola  arsip  menjaga  integeritasnya  dalam  hal akses.  Seperti  pada  kode  etik  masyarakat  arsiparis  Australia  tentang  tanggung  jawab
profesional dan rekod, dikatakan bahwa  mereka (pengelola arsip)  menjelaskan pembatasan yang berkaitan dengan penggunaan potensial dan menerapkan secara adil (Kistanto, 2016).
Selanjutnya peryaratan  no.  98 sampai dengan 101 ada pada tabel 4. Terdapat empat persyaratan dalam kelompok persyaratan penerapan tingkat keamanan terkait dengan group pengguna  untuk  memberikan  batasan-batasan  akses  dan  juga  hak  akses  pada  arsip  ke penggunanya, sebagai berikut:
Tabel 4. Persyaratan kelompok penerapan pengendalian keamanan(3)
No. Persyaratan V/X 98 Dapat membuat group pengguna yang terkait dengan agregasi. V 99 Izinkan pengguna menjadi anggota lebih dari satu grup V 100  Dapat membatasi akses pengguna ke bagian daftar (untuk ditentukan pada saat konfigurasi). V 101 Mengizinkan pengguna untuk menetapkan siapa saja yang dapat mengakses arsip tertentu di mana pengguna tersebut merupakan penanggungjawab V
Pada  persyaratan  no.  98  dan  99  erat  kaitannya  dengan  pembuatan  group  pengguna dalam  sistem.  Sebagai  informasi  tambahan  ICA  (2018)  pada  nomo  98  menjelaskan  dan memberikan contoh bahwa group yang dimaksud seperti group ‘HRD; atau ‘Sales’ sebagai unit-unit  dalam  organisasi.  Hal  ini  menarik  karena  dalam  Arteri  pembatasan  hak  akses  itu terkait  dengan  penggunaan  modul  dan  klasifikasi,  memang  dalam  arteri  ketika  pengguna dibatasi  hak  aksesnya  itu  hanya  berlaku  pada  arsip  yang  diberikan  izin  sesui  dengan  kode klasifikasi.  Namun  untuk mengentry arsip  ke  dalam  sistem,  pengguna  yang  telah  dibatasi tetap dapat mengentry keseluruhan klasifikasi.
Selanjutknya  seperti  sebelumnya  yang  sudah  dibahas  persyaratan  no.  100  terkait dengan akses arsip elektronik oleh pengguna. Arteri sebagai ERMS harus dapat membatasi akses  pengguna  kepada  arsip  yang  memiliki  kode  klasifikasi  tertentu.  Selanjutnya  pada persyaratan  no.  101  yaitu  Mengizinkan  pengguna  untuk  menetapkan  siapa  saja  yang  dapat mengakses  arsip  tertentu  di  mana  pengguna  tersebut  merupakan  penanggungjawab. Persyaratan tersebut terpenuhi oleh Arteri sebagai ERMS.
Administrator  utama  dapat  memberikan  akses  dan  otorias  pada  pengguna  yang didaftarkan  dengan  tipe  ‘admin’.  Namun  penting  diperhatikan  bawah  hal  tersebut  bisa terjadi  jika  kebijakan  organisasi  membolehkan  dan  mengizinkan,  karena  kebijakan  untuk menentukan  hak  akses  arsip  berada  pada  lingkup  penciptaan.  Untuk  itu  banyak  hal  perlu
dipertimbangkan  dalam  membuat  atau  Menyusun  kebijakan  terakit  hak  akses  seperti identifikasi  ketentuan  hukum;  analisis  fungsi  unit  kerja  dalam  organisasi;  analisis job description serta analisis risiko sehingga dapat ditentukan kategori klasifikasi keamanan dan hak akses arsip (Sari, 2013).

## 3.4.5 Eksekusi pengendalian keamanan
Untuk  kelompok  yang  terakhir  dalam  persyaratan  ERMS  yaitu  kelompok  eksekusi pengendalian  keamanan  dengan  total  enam  poin  persyaratan.  Untuk  itu  pembahasan  akan dibagi  menjadi  dua  pada  tabel  5.  dan  tabel  6.  Pada  bagian  pertama  yaitu  tabel  5.  akan dibahas terkait dengan persyaratan no. 102 hingga 104 sebagai berikut:
Tabel 5. Persyaratan kelompok penerapan pengendalian keamanan(1)
No. Persyaratan V/X 102 Mengizinkan administrator mengubah kategori keamanan untuk seluruh arip sekaligus. ERMS harus memberikan peringatan jika klasifikasi keamanan dari setiap arsip diturunkan dan menunggu konfirmasi sebelum mengaplikasannya. X 103  Mengizinkan administrator untuk mengubah kategori keamanan agregasi X 104 Mencacat setiap perubahan pada kategori perubahan keamanan dalam metadata arsip atau agregasi yang diubah status keamanannya X
Dari  tiga  persyaratan  tersebut,  ketiganya  belum  bisa  terpenuhi  oleh  Arteri.  Pada persyaratan  nomor  104  yang  berisikan  bagaimana  sistem  mampu  mencatat log rekaman perubahan  yang  terjadi  pada  khasanah  arsip.  Menjadi  penting  karena  untuk  menjaga kemanan log rekaman  perubahan  menjadi  salahsatu  alat tracking bila  terjadi  kesalahan dalam  kegiatan  kearsipan  yang  menggunakan  ERMS.  Kemudian  pada  persyaratan  no.  102 Arteri  belum  dapat  memberikan  peringatan  terkait  dengan  perubahan  keamanan  khazanah arsip. Persyaratan nomor 102 belum ada pada fungsi hak akses ERMS.
Selanjutnya  pada  persyaratan  nomor  103  administrator  masih  belum  bisa  merubah tipe  keamanan  agregasi  dari  arsip  yang  ada  di  sistem.  Arteri  baru  mampu  memberikan batasan pada arsip dari segi kode klasifikasi,  namun  belum  bisa secara spesifik  membatasi arsip  yang  memang  perlu  untuk  dibatasi.  Hal  ini  menjadi  penting  karena log rekaman perubahan  maupun log rekaman akses  merupakan  alat  untuk  menjaga  kerahasian  dan  juga keperluan  hukum  bila  sewaktu-waktu  diperlukan.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Rahma (2019)  bawah  catatan  tersebut  akan  tercatat  secara  otomatis  dalam log rekaman yang bersifat rahasia dan administator utama yang dapat mengakses log rekaman tersebut.
Selanjutnya  persyaratan  nomor  105-107  dapat  dilihat  pada  tabel  6.  Merupakan persyaratan yang erat kaitannya dengan respon ERMS ketika ada yang mencoba mengakses namun tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak akses.
Tabel 6. Persyaratan kelompok penerapan pengendalian keamanan(2)
No. Persyaratan V/X 105
Memberikan salah satu respon berikut ketika setiap kali pengguna meminta akses ke, atau menelusuri, catatan, volume, atau agregasi yang tidak berhak mereka akses:
 menampilkan metadata arsip dan judul;
 menampilkan keberadaan agregasi atau rekaman (yaitu, menampilkan file atau nomor rekamannya)
 tidak menampilkan informasi arsip apa pun atau menunjukkan keberadaannya dengan cara apa pun
V 106 Jangan pernah menyertakan dalam daftar teks lengkap atau hasil pencarian lainnya, catatan apa pun yang hak aksesnya tidak dimiliki pengguna V 107 Mencatat semua upaya tidak sah untuk mengakses arsip dalam metadata bagi pengguna yang tidak memiliki hak akses X
Dapat  diketahui  bawah  Alteri  dapat  memenuhi  persyaratan  no.  105  dengan  tidak menampilkan  informasi  arsip  apapun  dan  menunjukannya  kepada  pengguna  yang  tidak memiliki  hak  akses.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  pernyataan  ICA  (2018)  yang  mengatakan bawah opsi  ini disajikan untuk meningkatkan keamanan dan persyaratan dalam opsi ketiga merupakan  yang  paling  ketat  menyiratkan  bahwa  ERMS  tidak  boleh  menyertakan  arsip tersebut dalam hasil pencarian.
Dengan terpenuhinya 105, hal tersebut berkaitan  erat  dengan persyaratan no.  106 di mana  Arteri  juga  memenuhi  persyaratan  sebagai  ERMS,  dengan  tidak  menyertakan informasi  apapun  terhadap  penguna  yang  tidak  memiliki  hak  akses.  Namun  untuk persyaratan nomor 107, Arteri belum bisa memenuhinya karena administrator utama belum bisa  mencatat  dan  menampilkan  jejak  kegiatan  illegal  dari  pengguna  yang  tidak  memiliki hak  akses.  Hal  tersebut  harus  dapat  dibenahi,  karena log rekaman dari  aktivitas  pengguna ERMS  menjadi  sangat  penting  bila  terjadi  sebuah  kesalahan.  Karena  menurut  Laksmi (2015)  kelalayan  petugas  atau  tempat  penyimpanan  yang  kurang  terlindungi  dapat menimbulkan kerugian yang fatal bagi organiasi dan perusahan yang bersangkutan.

## PENUTUP Kesimpulan
Dalam  ICA  terdapat obligation  levels yang  mengharuskan  ERMS  memenuhi  fungsi yang  bersifat  wajib.  Untuk  itu  dari  hasil  analisis  kepatuhan functional  requirements hak akses  pada  Arteri,  didapati  hanya  12  yang  terpenuhi  dari  17  persyaratan  fungsi  hak  akses bersifat wajib. Sedangkan terdapat lima (5) persyaratan wajin yang belum terpenuhi. Hal itu menjadi  perhatian  penting  terkait  dengan  hak  akses  dalam  ERMS,  walaupun  Arteri  masih berfungsi  dengan  baik  sebagai  sistem  tanpa  memenuhi  semua  persyaratan  wajib  tersebut. Arteri belum memenuhi standar yang ada pada ICA-REQ sebagai ERMS.
Pada  Arteri,  peran  utama  dalam  menentukan  hak  akses  pada  sistem  yaitu administrator  utama.  Itu  karena  administrator  utama  memiliki  otoritas  penuh  untuk menambahkan  dan  mengurai  pengguna,  membatasi  dan  mengurai  hak  akses,  serta  dapat membuat  pengguna  dapat  melakukan  otoritas  seperti  administrator  utama.  Maka  poin penting  untuk  dievaluasi  dari  hasil  analisis  ini  adalah log catatan  sistem  keamanan  Arteri. Baik log catatan perubahan maupun log catatan akses belum tersedia di dalam sistem. Arteri juga belum bisa membuat sebuah khazanah arsip memiliki kategori rahasia atau tidak secara khusus.
Akan  tetapi  Arteri  secara  total  dapat  menutup  akses  ke  khazanah  arsip  untuk pengguna  yang  mengakses  tetapi  tidak  memiliki  hak  akses  ERMS.  Hal  tersebut  sejalan dengan  pernyataan  ICA  (2018)  dikatakan  bawah  opsi  ini  disajikan  untuk  meningkatkan keamanan  dan  persyaratan  dalam  opsi  ketiga  merupakan  yang  paling  ketat  menyiratkan bahwa ERMS tidak boleh menyertakan arsip tersebut dalam hasil pencarian. Sejalan dengan hal tersebut Alteri memenuhi persyaratan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Kistanto H. Nurdien, dkk. (2016). Etika Profesi Kearsipan . Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
Laksmi., dkk. (2015). Manajemen Perkantoran Modern . Jakarta: Rajawali Perss.
Mulyadi. (2016). Pengelolaan Arsip Berbasis Otomasi . Jakarta: Rajawali Perss.
Meitei, S., & Purnima, D. (2009). Open Source Initiative in Digital Preservation: The Need for  an  Open  Source  Digital  Repository  and  Preservation  System .    International CALIBER.
Nugraha, Ari. Dkk. (2018). Redme.rst
https://github.com/dicarve/arteri/blob/master/readme.rst Diakses pada 24 April 2021.
Panende,  Moh.  Dadly,  dkk.  (2018). Konsep  attribute  based  access  control  (ABAC)  pada lemari penyimpanan bukti digital (LPBD) . Jurnal teknik informatika vol. 11 no. 1
Rahma,  Naila  dan  Mayesti,  Nina.  (2019). Pengendalian  Hak  Akses  pada  Electronic Document and Records Management System di Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik  Indone sia.  Lentera  Pustaka:  Jurnal  Kajian  Ilmu  Perpustakaan,  Informasi dan Kearsipan, 5 (1): 33-48.
Republik  Indonesia.  (2016).  U ndang-Undang  No.  19  tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
Sendirian,  Rengga.  (2013). Penerapan  Standar  Internasional  Dalam  Fitur  Registrasi Software  Sistem  Informasi  Kearsipan  Dinamis  (SIKD)  Di  Kementerian  Pertanian (skripsi) . Depok: Universitas Indonesia.
Sholeh,  Muhammad  dan  Hartono.  (2018). Pengelolaan  Arsip  Berbasis  Digital  Dengan Menggunakan  Tanda  Tangan  Elektronik  dan  Implementasi  Aplikasi  Arsip Menggunakan  Arteri.  Jurnal  Dharma  Bakti -  LPPM  IST  AKPRIND  Yogyakarta.
Vol. 1 No. 2
Sari,  Winda  Musfita  dan  Rahmah,  Elva.  (2013). Kebijakan  Akses  dan  Layanan  Arsip  di Kantor  Perpustakan  Arsip  dan  Dokumentasi  (KPAD)  Kota  Bukittinggi. Jurnal  Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Vol.2 No. 1 Seri C.
Spiro, Lisa. (2009). Archival Management Software: A report for the council on library and information resources. Washington: Council on library and resources.
Svärd,  Proscovia.  (2017). Enterprise  Content  Management,  Records  Management  and Information  Culture  Amidst  e-Government  Development .  Cambridge:  Chandos Pulishing.
Weisinger, Dick. (2011). Alfresco 3 Records Manajement . Birmingham: Packt Publishing.
Zed,  Mestika.  (2014). Metode  Penelitian  Kepustakaan .  Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.