## DOI: 10.46730/japs.v3i3.88

## Tata Kelola SDM Pemerintah Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Gempolkerep Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto
1 Afida Izzatus Syifa, 2 Hikmah Muhaimin, 3 Julieta Viona Maharani, 4 Sang Alif Prasetyo, 5 Arif Rochman, 6 Risky Abi Setiawan 1,2,3,4,5,6 Progam Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas I slam Majapahit, Mojokerto, Indonesia
Email: julietaviona@gmail.com Kata kunci Abstrak Tata Kelola SDM, pemerintah, pelayanan publik Proses penyelenggaraan pemerintahan fokusnya ada pada birokrasi, birokrasi  yang  memiliki  makna  suatu  sistem  atau  instrumen  untuk memudahkan  pemahaman  urutan  atau  tingkatan  dalam  kedudukan aktor  pelaksana,  atau  mesin  pemerintahan.  Basis  fundamental  dari seluruh  reformasi  birokrasi  karenanya  harus  dimulai  dengan reformasi terhadap pengelolaan/ manajemen SDM aparaturnya, yaitu manajemen personalia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data,  penelitian  ini menggunakan  beberapa  metode  yaitu  penelitian  kepustakaan, observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis bagaimana  hubungan  manajemen  sumber  daya  manusia  publik dengan  peningkatan  pelayanan  publik  di  Desa  Gempolkerep Kelurahan  Mojokerto  Kecamatan  Gedeg.  Berdasarkan  hasil  survei yang dilakukan dengan metode survei, maka dinas pemerintahan desa menyusun peraturan dimana setiap dinas memiliki dinas dan stafnya masing-masing  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pelayanan publik desa Gempolkerep dan mempelajari sistem pelayanan publik negara yang baik.  Selain  manfaat  dari  sistem  pelayanan  tersebut,  harus memberikan kepuasan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik masyarakat. Keywords Abstract Homeless, Beggar, Social office The  process  of  government  administration  the  focus  is  on bureaucracy,  bureaucracy  that  has  the  meaning  of  a  system  or instrument to facilitate the understanding of the order or level in the position  of  implementing  actors,  or  government  machinery.  The fundamental  Basis  of  all  bureaucratic  reform  must  therefore  begin with a reform of the management / HR management apparatus, namely Personnel  Management.  This  study  is  a  qualitative  research  using data  collection  techniques,  this  study  uses  several  methods  of literature  research,  observation  and  interviews.  In  this  study  the researchers analyzed how the relationship of Public Human Resource
Management  with  the  improvement  of  public  services  in  the  village Gempolkerep Mojokerto Village District Gedeg. Based on the results of the survey conducted by the survey method, the village government office drafted a regulation in which each office has its own office and
Volume 3, Nomor 3 Desember 2022 P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601

## Jurnal
JAPS
staff in accordance with applicable regulations. The purpose of this study  was  to  determine  the  public  service  system  of  Gempolkerep village and to study the good state Public Service System. In addition to the benefits of the service system, it must provide satisfaction to the fulfillment of public service standards.

## Pendahuluan
Penyelenggaraan pemerintahan berkaitan dengan birokrasi, birokrasi dalam hal ini mengacu pada  sistem  administrasi yang  dilaksanakan  oleh pejabat negara  pada  tingkat pangkat dan  jabatan,  dengan  penekanan  yang jelas  pada  peran  SDM  pemerintah.  Oleh karena itu, patokan awal sebuah reformasi birokrasi harus absolut diawali dari reformasi terhadap pengelolaan SDM aparaturnya. Modernisasi sebuah manajemen SDM aparatur menjadi  proses  penting  yang  harus  dilakukan  guna  mewujudkan  pegawai  yang  jujur, terampil,  cakap,  serta  berpengalaman  untuk  mencapai  pengelolaan  birokrasi  yang baik.(Ashari, 2010).
Konsep  manajemen  kepegawaian  pemerintah  tidak  dapat  dipisahkan  dari manajemen  kepegawaian,  karena  istilah  manajemen  kepegawaian,  atau  kepegawaian administrasi,  digunakan  dalam  administrasi  Amerika.  Dalam  melaksanakan penyelenggaraan  aparatur  sipil  negara  harus  didasarkan  pada  perbandingan  kualifikasi dan kualifikasi yang diperlukan untuk jabatan dan kualifikasi dan kualifikasi calon dalam merekrut, mengangkat, menugaskan, dan mempromosikan ke jabatan yang sesuai dengan tugasnya.
Dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 2014, ruang lingkup pengelolaan sumber daya manusia  di  pengurus  adalah:  persiapan dan penetapan kebutuhan, akuisisi, jabatan  dan jabatan,  pengembangan  karir,  model  karir,  promosi,  mutasi,  penilaian  kinerja,  gaji, tunjangan, penghargaan, disiplin, pemecatan, pensiun dan jaminan dan perlindungan hari tua. Pemerintahan yang bagus untuk mengimplementasikan aparatur sipil negara dalam rangka reformasi birokrasi, perlu didefinisikan aparatur sipil negara sebagai suatu profesi yang  bertugas  mengatur  dan  mengembangkan  diri  serta  bertanggung  jawab  atas penyelenggaraannya. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari penyelenggaraan  organisasi,  yang  bergerak  menuju  visi,  misi  dan  tujuan  organisasi. Sumber  daya  manusia  yang  dikelola  dengan  baik  adalah  seperangkat  faktor  yang menentukan  efektivitas  suatu  organisasi  dalam  mencapai  visi,  misi,  dan  tujuan  yang diinginkan.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  pelayanan  publik, pelayanan  publik  merupakan  serangakaian  kegiatan  dalam  memenuhi  kebutuhan pelayanan  yang  sesuai  dengan  undang-undang  untuk  setiap  warga  negara  ataupun penduduk  dalam  penyediaan  jasa,  barang  hinggga  kebutuhan  adminstratif  oleh penyelenggara  pelayanan.(Keuangan,  2009).  Terdapat  tiga  unsur  penting  dalam pelayanan  publik  Unsur  pertama  adalah  setiap  badan  tata  usaha  negara,  perusahaan, lembaga  mandiri  yang  dibentuk  dengan  undang-undang  untuk  penyelenggaraan pemerintahan  dan  badan  hukum  lainnya  yang  didirikan  khusus  untuk  pelayanan
publik.Unsur  kedua  adalah  penerima,  yaitu  masyarakat  atau  organisasi  yang berkepentingan  atau  tertarik  untuk  menerima  pelayanan  (penerima  pelayanan)  yang hampir  tidak  memiliki  daya  tawar  atau  tidak  berada  pada  posisi  yang  sama  untuk menerima  pelayanan  sehingga  tidak  memiliki  kesempatan  untuk  menerima  pelayanan. pelayanan  yang  baik.  Pelayanan  Sikap  ini  mendorong  komunikasi  dua  arah  untuk melaksanakan  pengabdian  masyarakat  dan  mencoreng  citra  lembaga  dengan mengefektifkan  dan  ironisnya  mempertimbangkan  keuntungan  bersama.  Unsur  ketiga adalah  kepuasan  pelanggan  setelah  menerima  pelayanan.  Unsur  kepuasan  pelanggan adalah  kepedulian  penyedia  layanan  (negara)  untuk  membuat  kebijakan  kepuasan pelanggan  dalam  pelayanan  publik,  yang  dilaksanakan  untuk  memperbaiki  dan meningkatkan kinerja administrasi publik.
Strategi  kenaikan  mutu  jasa  masyarakat  bisa  dilakukan  dengan  peraturan memperbaiki  tata  laksana  jenis,  pelayanan  (service  quality  management),  yaitu bagaimana  memperkecil  kesenjangan  (gap)  antar  tahapan  pelayanan  yang  diberikan lembaga  dengan  kepercayaan  dan  keyakinan.  Mendefinisikan  pelanggan  (massa pengguna). Ketika merencanakan jenis peningkatan layanan ini, administrasi harus dapat menerapkan  upaya  manajemen  yang  membawa  tujuan  pelanggan  ke  ambang  batas dengan  pendekatan  piagam  warga  (service  statement),  yaitu  pendekatan  manajemen layanan publik yang mencakup pengguna layanan seperti layanan .artinya kepentingan dan  guna  pengguna  layanan  harus  melakukan  penerapan  keyakinan-keyakinan  good governance terhadap mutu pelayanan massa, dan jenis jasa publik mempunyai dampak positif terhadap kesenangan publik. (Selllang et al., 2017).
Desa  Gempolkerep  terletak  di  sebelah  selatan  Sungai  Brantas  Kabupaten Mojokerto.  Letak  geografis  Desa  Gempolkerep  bersinggasana  ambang  Utara  Desa Bandung, Timur Desa Gedeg, Barat Desa Gembongan, dan selatan Sungai Brantas. Di desa Gempolkerep tersedia sejumlah hukum atau institut desa serupa BPD, LPM, PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), senat teruna bongkah taruna, BUMDes, dan KIM (Kelompok  Informasi  Masyarakat).  Pelayanan  sipil  di  Desa  Gempolkerep  saat  ini  bisa melewati KIM (Kelompok Informasi Masyarakat).
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah badan publik yang dibentuk oleh masyarakat, oleh masyarakat dan untuk  masyarakat, dengan  tujuan utama memberikan pelayanan  informasi  dan  penguatan  masyarakat  sesuai  dengan  kebutuhannya.  Melalui KIM  ini,  masyarakat  menjadi  kreatif  dalam  melaksanakan  kegiatan  pengelolaan pengetahuan dan pemberdayaan menjadinilai tambah bagi mata pencahariannya sebagai lembaga masyarakat pengelola pengetahuan.
KIM atau Kelompok Informasi Masyarakat merupakan satu dari berbagai program yang  dibentuk  sebagai  wadah  pendukung  pemerintah  akan  terlaksananya  masyarakat informasi.  Desain  terbaru  ini  ini  menjadi  program  komunitas  yang  dirancang  guna mengoptimalkan  manfaat  ilmu  dalam  kehidupan  Anda.  Di  setiap  wilayah  Indonesia, pemerintah  berupaya  membentuk  kelompok  masyarakat  yang  fokus  pada  penerimaan, penggunaan,  serta  diseminasi  informasi.  Dan  juga,  program  ini  membantu  masyarakat agar mudah memahami teknologi informasi dan komunikasi. KIM berupaya memberikan
berbagai  informasi  akibat  guncangan  ditengah  banyaknya  persaingan  bisnis.  Supaya masyarakat Indonesia dapat bersaing dengan masyarakat luar negeri.
Tujuan penelitian ini untuk  memberikan  gambaran bagaimana upaya manajemen sumber  daya  manusia  pemerintah  dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  di  Desa Gempolkerep,  Kecamatan  Gedeg,  Kabupaten  Mojokerto.  Guna  mengetahui  sistem pelayanan  publik  desa  Gempolkerep  dan  mempelajari  sistem  pelayanan  publik  negara yang baik. Selain manfaat dari sistem pelayanan  tersebut, harus memberikan kepuasan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik masyarakat.

## Metode
Pengertian  metode  kualitatf  menurut  Creswell  merupakan  proses  penelitian  dan pemahaman  berdasarkan  metodologi  yang  mempelajari  fenomena  sosial  dan  masalah manusia  (Iii  &  Penelitian,  2013).  Penelitian  kualitatif  merupakan  riset  yang  bersifat deskriptif. Dengan menggunakan penelitian kualitatif maka peneliti akan memperhatikan berbagai  data  dalam  teknik  kualitatif  dan  kemudian  akan  memberikan  interpretasi terhadap  data  yang  diperoleh.(Hidayat  &  Nasution,  2013)Penelitian  ini  merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu studi literatur, observasi, dan wawancara. Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis tentang bagaimana tata kelola SDM Pemerintah terhadap peningkatan pelayanan publik di Desa Gempolkerep, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto..

## Hasil dan Pembahasan
Desa Gempolkerep  merupakan salah satu desa yang terletak pada selatan Sungai Brantas  Kabupaten  Mojokerto.  Letak  geografis  Desa  Gempolkerep  berada  pada  Utara Desa Bandung, Timur Desa Gedeg, Barat Desa Gembongan, dan selatan Sungai Brantas. Di  desa  Gempolkerep  terdapat  beberapa  lembaga  atau  organisasi  desa  seperti  BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPM (Lembaga Pemberdayaan Desa), PKK (Pembinaan Kesejahteraan  Keluarga),  organisasi  pemuda  karang  taruna,  BUMDes,  dan  KIM (Kelompok  Informasi  Masyarakat).  Desa  Gempolkerep  juga  memiliki  wilayah  yang dibuat pasar tradisional yang biasa dibuat untuk proses jual beli masyarakat desa sekitar. Dan wilayah Desa Gempolkerep juga sebagaian wilayahnya ditempati pabrik PTPN 10 dan PT. ENERO. Maka dari itu masyarakat Desa Gempolkerep mayoritas bekerja sebagai karyawan pabrik, Pedagang, dan Petani.
Peningkatan pelayanan pemerintah desa menjadi titik utama pada pembahasan tata Kelola,  Desa  Gempolkerep  memiliki  tingkat  pelayanan  yang  terbilang  cukup  baik dibanding desa lain yang ada di Kecamatan Gedeg. Dari hasil penelitian dengan metode wawancara, menurut sekretaris Desa Gempolkerep satu kecamatan jauh dari target aturan administratif desa, meurut beliau kebanyakan pemerintahan desa lebih berfokus pada isu atau topik terkini alhasil proses administratif menjadi sedikit diabaikan. Padahal pada UU RI  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  pada  pasal  4  menjelaskan  bahwa  peningkatkan pelayanan  publik  bagi  warga  masyarakat  Desa  guna  mempercepat  perwujudan kesejahteraan umum.
Faktor yang menjadi penyebab kurangnya desa desa dalam menjalankan tata Kelola SDM pemerintahan yang baik yaitu
1. Minim tenaga
2. Kopetensi
3. Honorer
Pertama,  faktor  yang  menjadi  penyebab  yaitu  minimnya  tenaga  pada  pelayanan publik,  minimnya  tenaga  tersebut  menimbulkan  kurang  efektifnya  kinerja  pemerintah desa dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dilihat dari kursi yang kosong pada  staff  tiap  urusan  Seksi  Pemerintahan;  Seksi  Kesejahteraan;  Seksi  Pelayanan. Sedangkan  fenomena  yang  ada  di  desa  desa  urusan  pemerintahan,  kesejahteraan,  dan pelayanan hanya diisi Kasi (Kepala Seksi). Peraturan desa tentang struktur organisasi dan tata  kerja  pemerintah  desa  dan  perangkat  desa  BAB  V  Pasal  10  ayat  3  menjelaskan Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi atau yang disebut dengan nama Kasi. Hal ini juga menimbulkan beban lebih kepada tiap Kasi apabila tiap seksi tidak memiliki staff tersendiri.
Kedua, penyebabnya yaitu kopetensi tiap pegawai di pemerintahan desa, kopeteni pegawai  hanya  dinilai  pada  saat  proes  seleksi  pemilihan  pegawai.  Dimana  seleksi kepegawaian  melalui  tahap  tes  tulis  tidak  bisa  menjadi  tolak  ukur  apakah  calon mempunyai  kopetensi  pada  bidangnya,  maka  dari  itu  pada  factor  kedua  ini  kopetensi menjadi factor terwujudnya tata Kelola SDM yang baik.
Ketiga yaitu masalah honorer, masalah honorer menjadi faktor penyebabnya sebab pada  faktor  pertama  dan  kedua  membutuhkan  biaya  yang  cukup  besar.  Penganggaran yang  diajukan  atau  direncanakan  oleh  desa  lebih  dominan  kepada  pembangunan infrastruktur  maupun  pembangunan  yang  bersifat  non  infrastruktur.  Oleh  karena  itu honorer pegawai menjadi faktor mengapa pelayanan yang ada pada pemerintahan desa dirasa berat untuk sesuai pada perdes terkait.
Pelayanan  publik  pada  desa  gempolkerep  mempunyai  sistem  yang  dinilai  baik untuk pelayanan terhadap masyarakat. Pada pelayanan yang diberikan, pemerintah desa membuat  aturan  yang  dimana  setiap  seksi  tersebut  memiliki  kasi  dan  staff  tersendiri, sesuai  dengan  perdes  tentang  struktur  organisasi  dan  tata  kerja  pemerintah  desa  dan perangkat desa BAB V Pasal 10 ayat 3. Menurut skretaris desa sendiri hal ini menjadi kewajiban pula pada setiap desa untuk sesuai dengan administrasi dan aturan yang ada, jika tidak maka akan menjadi beban tersendiri bagi pemdes khususnya disektor pelayanan publik.
Didalam  pelayanan  publik  pemdes  desa  Gempolkerep  para  staff  tiap  seksi  dapat disebut  juga  sebagai  operator  desa,  operator  desa  sendiri  memiliki  tugas  dan  fungsi masing  masing  seperti  Siskeudes  (Keuangan),  Sipades  (Aset  Desa),  Prodeskel  (Profil Desa), Epdeskel (Perkembangan desa), dll. Setiap aplikasi memiliki operator tersendiri, sebab  pemdes  menyadari  akan  banyaknya  aplikasi  yang  ada  dan  SDM  yang  ada  tidak sanggup  apabila  aplikasi  aplikasi  yang  dibutuhkan  desa  tersebut  berjalan  secara bersamaan. Maka dari itu perlunya SDM untuk mengatasi aplikasi aplikasi yang ada agar
tidak menjadi sebuah permasalahan pelayanan publik. Disini letak dari pemuda pemudi desa Gempolkerep sebagai pembantu pemerintah desa dalam pelayanan publik.
Latar belakang pemuda pemudi desa Gempolkerep ini adalah mereka yang tergerak di lembaga Karang Taruna dan KIM (kelompok informasi masyarakat) mereka yang aktif dan menjadi pengurus lembaga. Rata rata usia mereka yaitu  20-30 tahun dan memiliki jenjang  pendidikan  strara  1/  S1.  Melalui  lembaga  tersebut  pemdes  merekrut  beberapa pengurus  lembaga  tersebut  untuk  bekerja  di  pemdes  yaitu  untuk  memegang  aplikasi aplikasi desa.
Keuntungan dari menggunakan sistem pelayanan publik seperti ini yaitu menjadi efektifnya pekerjaan yang ditanggung oleh tiap seksi sebab tugas tugas pendataan atau pelayanan  yang  berbasis  online  di  aplikasi  menjadi  tanggung  jawab  tiap  staff/operator desa  dan  kasi  dapat  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  bagian/urusan  yang  lain. Begitupun  kerugian  dari  menggunakan  system  ini  yaitu  pembengkakan  dana  honorer yang dikeluarkan desa untuk menggaji staff/operator desa.(Purwanto et al., 2016)

## Simpulan
Desa Gempolkerep  merupakan salah satu desa yang terletak pada selatan Sungai Brantas  Kabupaten  Mojokerto.  Letak  geografis  Desa  Gempolkerep  berada  pada  Utara Desa Bandung, Timur Desa Gedeg, Barat Desa Gembongan, dan selatan Sungai Brantas. Dimana seleksi kepegawaian melalui tahap tes tulis tidak bisa menjadi tolak ukur apakah calon  mempunyai  kopetensi  pada  bidangnya,  maka  dari  itu  pada  factor  kedua  ini kopetensi menjadi factor terwujudnya tata Kelola SDM yang baik. Pada pelayanan yang diberikan, pemerintah desa membuat aturan yang dimana setiap seksi tersebut memiliki kasi dan staff tersendiri, sesuai dengan perdes tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah  desa  dan  perangkat  desa  BAB  V  Pasal  10  ayat  3.  Menurut  sekretaris  desa sendiri hal ini menjadi kewajiban pula pada setiap desa untuk sesuai dengan administrasi dan  aturan  yang  ada,  jika  tidak  maka  akan  menjadi  beban  tersendiri  bagi  pemdes khususnya disektor pelayanan publik. Keuntungan dari menggunakan sistem pelayanan publik  seperti  ini  yaitu  menjadi  efektifnya  pekerjaan  yang  ditanggung  oleh  tiap  seksi sebab  tugas  tugas  pendataan  atau  pelayanan  yang  berbasis  online  di  aplikasi  menjadi tanggung  jawab  tiap  staff/operator  desa  dan  kasi  dapat  menjalankan  tugasnya  sesuai dengan bagian/urusan yang lain.

## Referensi
Ashari,  E.  T.  (2010).  Reformasi  Pengelolaan  Sdm  Aparatur,  Prasyarat  Tata  Kelola
Birokrasi Yang Baik. Jurnal Borneo Administrator, 6(2), 1–17.
Hidayat,  S.,  &  Nasution,  I.  (2013).  Pelayanan  Pencegahan  dan  Pemadam  Kebakaran Pemerintah bagi  Masyarakat dalam  Mengatasi Musibah. JPPUMA: Jurnal  Ilmu Pemerintahan  Dan  Sosial  Politik  UMA  (Journal  of  Governance  and  Political
Social UMA), 1(2), 176–191.
http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/562/402.
Iii,  B.  A.  B.,  &  Penelitian,  A.  D.  (2013).  Dewi  Novianti,  2013  Kebermaknaan  Hidup Penyandang Disabilitas Fisik Yang Berwirausaha (Penelitian Fenomenologi Pada Tiga Orang Penyandang Disabilitas Fisik yang Berwirausaha di Kota Bandung) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpusta.
Keuangan,  badan  pengawas.  (2009).  UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009.
Purwanto, E. A., Tyastianti, D., Taufiq,  A., & Novianto,  W. (2016). Modul Pelayanan Publik. Lembaga Administrasi Negara, 53(9), 1–90.
Selllang,  K.,  Jamaluddin,  &  Ahmad  Mustanir.  (2017).  Strategi  Dalam  Peningkatan Kualitas Pelayanan (Issue June).