## PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN SURAT HIBAH WASIAT YANG DITITIPKAN KEPADA NOTARIS UNTUK ANAK DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN ORANG TUA YANG TIDAK DICATATKAN
Oleh:
Risdalina, SH, MH Dosen tetap STIH Labuhan Batu Email : risdalinasiregar@gmail.com

## ABSTRAK
Perkawinan haruslah dicatatkan sebagaimana tercantum pada pasal 1 dan  2 UU Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.. Hal ini juga berakibat kepada kedudukan anak yang dilahirkannya, maupun  kepada  hak  warisannya  .  Jika  perkawinan  orang  tuanya  tidak  dicatatkan  secara    hukum negara  maka kedudukan anak menjadi anak diluar pernikahan dan anak tersebut tidak berhak atas warisan dari ayahnya karena anak tersebut bukan merupakan ahli waris dari orang tuannya.
Hukum  waris  mengatur  tentang  surat  wasiat  atau  testamen,  dimana  seseorang  dapat menentukan  harta  kekayaannya  setelah  ia  meninggal  dunia,  pembuat  wasiat  haruslah  ditentukan berdasarkan  undang-undang,  jika  diabaikan  dapat  berakibat  batalnya  wasiat.  Harta  warisan  sering menimbulkan  problema  baik  secara  hukum  maupun  dalam  kehidupan  masyarakat.  Surat  wasiat  ( testament) berdasarkan pasal 875 KUHperdata “ adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang  apa  yang  terjadi  setelah  ia  meninggal  dunia  “,  agar  kehendak  terakhir  dari  sipembuat surat/pewaris  merupakan  perbuatan  hukum  yang  menimbulkan  akibat  hukum.  Ahli  waris  dapat menggugat suatu testamen jika merupakan ahli waris langsung  yang berhubungan darah serta dari perkawinan yang sah , akan tetapi faktanya dalam masyarakat banyak perkawinan tidak dicatatkan . Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan    di  Pengadilan    tentunya  melihat  pembuktian  tentang  sahnya perkawinan kemudian siapa saja yang berhak mejadi ahli waris.
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Surat Hibah Wasiat Dititipkan Kepada Notaris Untuk Anak Yang Lahir Perkawinan Orang Tua yang Tidak Dicatatkan , penelitian ini penulis ambil berdasarkan kasus yang pernah penulis tangani berdasarkan putusan Nomor : 42/Pdt.G/2007/PN-Rap, sedangkan data yang diperoleh  dengan  cara  meneliti  kepustakaan  dan  sumber  penelitian  berupa  putusan  kasus.  Dasar pertimbangan  Hakim  dalam  perkara  ini  dimana  pihak  Penggugat  tidak  dapat  memperlihatkan surat/akte perkawinan sah, sedangkan  Tergugat sebagai ahli waris yang sah dapat memperlihatkan bukti  perkawinannya  yang  sah,  mengakibatkan  Gugatan  Penggugat  dinyatakan  ditolak  dan  Hibah Wasiat yang dititipkan pada Notaris  menjadi batal demi hukum, dan hibah wasiat tersebut merupakan boedel warisan Tergugat sebagai ahli waris yang sah.
Kata Kunci : Warisan, Hibah Wasiat, Notaris, Perkawinan Tidak di Catatkan
I. LATAR BELAKANG
Tuhan menciptakan manusia dimuka bumi ini terdiri dari laki-laki dan perempuan adalah untuk hidup berpasang- pasangan guna melanjutkan keturunan dan kelangsungan  hidup  manusia  itu  sendiri.
Oleh  sebab  itu  untuk  melanjutkan kelangsungan hidup manusia perlu aturan dan  tata  cara  yang  mengaturnya  yaitu dengan  cara  melangsungkan  perkawinan dilaksanakan sesuai dengan tata cara  dan hukum  masing-masing  agamanya  dan
tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Unsur  agama  merupakan  hal  yang sangat penting dan tidak boleh dikesampingkan, sehingga setiap perkawinan  harus  tetap  memperhatikan norma  agama,  serta  akibat  dan  pristiwa hukum  yang  ditimbulkannya  dalam perkawinan.
Perkawinan  beda  agama  tidak dibenarkan dan tidak membawa konsekwensi  hukum  yang  sah  terhadap segala  akibat    hukum  yang  timbul  dari perkawinan  tersebut,  jika  perkawinan beda  agama  menyebabkan  gugurnya  hak saling mewarisi.
Akan  tetapi  sampai  dengan  saat  ini masih  banyak  perkawinan  yang  belum dicatatkan.  Hal  ini  terjadi  disebabkan beberapa  faktor  yaitu  biaya  pencatatan perkawinan  yang  cukup  mahal  dan sulitnya  mengurus  surat  pencatatan perkawinan.
Tujuan  adanya  hukum  pencatatan nikah adalah untuk menciptakan ketertiban  dalam  perkawinan  dalam masyarakat.  Akan  tetapi  perundang- undangan  Pencatatan  Nikah  di  Indonesia terdapat  kontra  produktif,  antara  status perkawinan tidak dicatatkan (siri) dengan bukan  sirri,  dalam  prakteknya  ditentukan dengan  Administrsi  Negara,  berakibat justru  menciptakan  ketidak  tertiban perkawinan  di  Indonesia.  Kebijakan
mengenai  Pencatatan  Nikah  di  Indonesia dapat berimplikasi terhadap status perkawinan  dalam  hubungannya  dengan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, sehingga bagaimana ketertiban perkawinan  dapat  diciptakan  melalui perundang-undangan.
Pencatatan  perkawinan  mempunyai fungsi sebagai alat bukti terjadi perkawinan yang merupakan suatu pengakuan  sahnya  perkawinan  oleh negara.  Lembaga  yang  berwenang  untuk melakukan  pencatatn  perkawinan  adalah Kantor  Urusan  Agama  (  KUA  )  dan Kantor Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan  merupakan  hal  yang  sangat penting sebagai bukti telah dilangsungkannya suatu perkawinan yang juga mempunyai tujuan untuk mewujudkan kepastin hukum dan pembuktian sehingga dengan dilakukannya pencatatan peristiwa perkawinan  itu  menjadi  jelas  baik  bagi yang berangkutan maupun dalam masyarakat,  sehingga  sewaktu  waktu dapat  dipergunakan  sebagai  alat  bukti tertulis  yang  otentik  dalam  menentukan kedudukan hukum seseorang, memberikan kepastian hukum atas kelahiran  seorang  anak  khususnya  hak waris anak. Akibat hukumnya apabila perkawinan  tidak  dicatatkan    (secara umum dikenal dengan “ perkawinan siri “, mengakibatkan  status  kedudukan  anak
yang  dilahirkan  menjadi  tidak  pasti, karena  perkawinan  kedua  orangtuanya hanya  sah  secara  agama.  Oleh  sebab  itu kedudukan anak yang lahir dari perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  hanya infrarieur  (lebih  jelek  atau  lebih  rendah) dibanding  dengan  anak  sah,  ia  hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan  keluarga  ibunya  saja  sementara dengan  ayahnya  tidak  memiliki  hukum, karena tidak ada bukti bahwa mereka telah melangsungkan  perkawinan.  Demikian juga  dengan  anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  akan sulit  mendapatkan  apa  yang  menjadi haknya, yaitu hak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dan anak.
Berbicara  mengenai  warisan  tentu ada  yang  disebut  pewaris  sebagai  orang yang  mempunyai  harta  dan  ahli  waris orang yang berhubungan darah yang akan menerima  harta  dari  pewaris  yang semuanya  diatur  dalam  hukum  yang dikenal  dengan  hukum  waris.    Hukum waris    merupakan  suatu  rangkaian ketentuan  dimana  berhubungan  dengan meninggalnya  seseorang  serta  akibatnya dalam  bidang  kebendaan,  diatur  yaitu  : akibat  beralihnya  harta  peningalan  dari seseoang  yang  telah  meninggal  dunia kepada ahli waris, baik dalam hubungannya  antara  mereka  sendiri, maupun dengan pihak ketiga.
Hibah  dapat  diatur  dalam Pasal 1666 KUHPerdata: “Hibah adalah suatu perjanjian  dengan  mana  si  penghibah,  di waktu  hidupnya,  dengan  cuma-cuma  dan dengan  tidak  dapat  ditarik  kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan  si  penerima  hibah  yang menerima penyerahan itu.
Undang-undang  tidak  mengakui lain-lain  hibah  selain  hibah-hibah  di antara orang-orang yang masih hidup.”(KUHPerdata R. Subekti).
Jika  pemberian  diberikan  oleh seseorang  setelah  ia  meninggal  dunia, maka  ini  dinamakan  hibah  wasiat,  yang diatur  dalam  Pasal  957-  Pasal  972 KUHPerdata.
Pasal  957  KUHPerdata:  “Hibah wasiat  ialah  suatu  penetapan  khusus,  di mana  pewaris  memberikan  kepada  satu atau  beberapa orang barang-barang tertentu,  atau  semua  barang-barang  dan macam tertentu; misalnya, semua barang- barang bergerak atau barang-barang tetap, atau  hak  pakai  hasil  atas  sebagian  atau semua barangnya.”
Pada  dasarnya  hibah  sah  dan akibatnya  berlaku  bagi  para  pihak  jika penerima  hibah  telah  menerima  dengan tegas  pemberian  tersebut  (dengan  akte notaris). Hal ini terdapat pada pasal 1682 dan 1683 KUHPerdata.
Menurut  Irma  Devi  Purnamasari, SH.  Mkn,  Hibah  wasiat  menurut  Irma Devi  Purnamasari,  SH.  Mkn,  “Hibah
wasiat  berlaku  pada  saat  pemberi  hibah meninggal  dunia”. Wasiat  diatur  dalam pasal 874 KUHPerdata, yaitu segala harta peninggalan dari seorang yang  meninggal dunia  adalah  kepunyaan  ahli  warisnya menurut undang-undang.
Menurut  pasal  875  KUHPerdata, yaitu  menunjukkan  bahwa  semua  harta peninggalan dari pewaris yang meninggal adalah  kepunyaan  ahli  warisnya,  kecuali jika pewaris sudah menetapkan secara sah dengan  surat  wasiat  (testament)  yang harus dibuat secara tertulis.
Isi  surat  wasiat  (  testament  )  tidak hanya  mengenai  suatu  harta  benda warisan  atau  kekayaan  saja,  akan  tetapi dapat secara sah penunjukan seorang wali untuk anak-anak simeninggal, pengakuan seorang anak yang lahir diluar perkawinan atau pengangkatan seorang yang dikuasakan untuk mengawasi dan mengatur  mengenai  pelaksanaan  warisan (testament).
Notaris  bertugas  dan  berkewajiban untuk  menyimpan  dan  mengirim  daftar wasiat  yang  dibuatnya.  UU  Nomor  :30 tahun  2004  tentang  jabatan  Notaris kemudian dirubah menjadi UU Nomor : 2 tahun  2014,  yang  menyatakan  “Notaris wajib membuat daftar akta yang berkenan dengan  wasiat  menurut  urutan  waktu pembuatan akta setiap bulan mengirimkan daftar  akta  wasiat  kepada  kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dalam waktu
5  hari  pada  minggu  pertama  setiap bulannya.
Pada pasal 943 KUHPerdata mengatakan  :  Setiap  Notaris  menyimpan surat ( testament ) antara surat aslina, biar dalam bentuk apapun juga harus setelah si pewaris  meninggal  dunia  diberitahukan kepada yang  berkepentingan  sesuai dengan  undang-undang  yang  berlaku, maka  bantuan  Notaris  dari  awal  hingga akhir  proses  pembuatan  akta  wasiat  ( testament acte ) sangat diperlukan sehinga memperoleh kekuatan hukum yang mengikat.
Pembatalan  hibah  wasiat  yang dititipkan  pada  Notaris  kepada  anak  dari perkawinan  orang  tuanya  yang  tidak dicatatkan,  dalam  penulisan  ini    penulis membahas berdasarkan putusan Nomor : : 42/Pdt.G/2007/PN-Rap, duduk  perkarnya adalah sebagai berikut :
Bahwa,  Penggugat  (Ny.  Suparmi) mengajukan  Gugatan  ke  Pengadilan Negeri Rantauprapat, untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur, sebanyak  3  orang  menuntut  sebagai  ahli waris dari suaminya (Alm. Abbas Ramses Napitupulu)  atas  tanah  seluas  8  Ha  yang terletak di Tebing Linggahara Kabupaten Labuhanbatu, yang semasa hidupnya telah menghibahkan kepada ketiga anaknya dari perkawinannya dengan Suparmi (Penggugat) dengan menyerahkan
Sertifikat tanah dan membuat surat wasiat
yang  kemudian  ditipkan  kepada  Notaris jika ia meninggal kemudian hari.
Adapun alasan Penggugat menuntut hibah  wasiat  atas  nama  ketiga  anaknya yang  dititipkan  di  Notaris,  disebabkan Penggugat  dengan  Alm.  Abbas  Ramses Napitupulu  telah  menikah  secara  syariat islam  dan  dari  perkawinan  tersebut memperoleh 3 (tiga ) orang anak, masing masing  bernama  :  1.  Teguh  Vrendy Wibowo  Napitupulu,  2.  Teguh  Afriandi Napitupulu,  3.  Mona  Attakawati  Br Napitupulu.
Sedangkan  Tergugat  merupakan istri pertama dari Abbas Ramses Napitupulu  bernama  Santi  Rosmaida Sihombing menikah secara agama Kristen dan dari perkawinan tersebut memperoleh 1  (satu)  orang  anak  bernama  Asty Tarulitua  Br  Napitupulu.  Dan  ketika Abbas Ramses meninggal dunia dikebumikan  di  tempat  yang  lebih  tinggi Tugu/Tambaj  dimana  secara  hukum  adat ia memiliki  keturunan anak  laki-laki dari Penggugat.
Ahli  waris  dapat  menggugat  suatu wasiat dimana ianya merupakan ahli waris langsung yang berhubungan darah ataupun  melalui  perkawinan  yang  sah. Akan tetapi faktanya masih banyak terjadi perkawinan  yang  dilangsungkan  akan tetapi  tidak  dicatatkan  .  Hal  ini  akan berakibat kepada pembuktian akan kewarisan serta keabsahan suatu
perkawinan  dalam    persidangan  di Pengadilan.
Gugatan Penggugat dapat disangkal oleh Tergugat, oleh sebab itu berdasarkan pasal 283 Rbg/163 HIR,  maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya.
Berdasarkan Gugatan yang diajukan Pengugat, maka melalui proses pembuktian dipersidangan, Majelis Hakim memutuskan :
1. Menolak Eksepsi Penggugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
Berdasarkan latar belakang tersebut, yang  menjadi  masalah  dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam perkara  Pembagian  Harta  Warisan Berdasarkan  Surat  Hibah  Wasiat dititipkan    di  Notaris  dalam  perkara Nomor ; 42/Pdt. G /2007/PN-RAP.
2. Bagaimana  Akibat  Hukum  terhadap Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Surat  Hibah  Wasiat  dititipkan    di Notaris dalam perkara Nomor ; 42/Pdt. G /2007/PN-RAP.
II. PEMBAHASAN. 2.1 Pertimbangan Hakim dalam Pembagian  Warisan  Berdasarkan Surat hibah Wasiat Yang
Dititipkan  Kepada  Notaris  Untuk Anak  Lahir  Perkawinan  yang Tidak Di  Catatkan dalam Perkara Nomor : 42/Pdt.G/2007/PN-Rap.
Peristiwa  hukum  yang  tidak dapat dihindari manusia adalah kematian , karena setiap mahkluk hidup ciptaan Tuhan  tua, muda esok ataupun lusa  pasti  akan  mati.  Kelahiran  dan kematian  semuanya  ini  membawa akibat  hukum.  Manusia  lahir  hidup disebut  sebagai  subjek  hukum  dan ketika  manusia  mati  maka  sebutan sebagai subjek hukum menjadi berakhir. Dalam Kitab Undang Hukum Perdata  ,  kelahiran  maupun  kematian telah  diatur.  Pasal  2  KUHPerdata mengatakan  :  “Anak  yang  ada  dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah lahir bilamana kepentingan  sianak  menghendakinya. Bila  telah  mati  sewaktu  dilahirkan, anak  tersebut  dianggap  tidak  pernah ada”.
Kematian seseorang tentu membawa  akibat  hukum,  terutama terhadap  harta  kekayaan  si  pewaris, selanjutnya  bagaimana  peninggalan dan peralihan harta warisan peninggalan pewaris, dan kepada siapa saja harta tersebut beralih dan bagaimana jika peralihan harta warisan dapat merugikan ahli waris.
Harta  warisan  merupakan  harta milik seseorang yang dapat diwariskan kepada  ahli  waris.  Mengenai  warisan sebagaimana diatur pasal 830 KUHPerdata  hanya  terjadi  karena kematian,  oleh  sebab  itu  pewarisan
baru akan terjadi dengan syarat sebagai berikut :
1. Adanya Pewaris, yaitu adanya orang yang  meninggal  dunia  dengan meninggalkan harta miliknya.
2. Adanya Ahli waris, baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan wasiat. 3. Adanya Harta warisan, yaitu kekayaan  yang  berupa  keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris.
Mengenai  pewarisan  menurut KUHPerdata dibagai 2 :
1. Pewarisan  berdasarkan  Undang- Undang (Ab intesteto).
Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga  sedarah,  baik  sah  maupun luar  kawin,  baik  melalui  garis  ibu, maupun garis ayah dan si suami atau istri yang hidup terlama, sebagaimana  dinyatakan  pasal  832 KUHPerdata  :  “Menurut  undang- undang  yang  berhak  menjadi  ahli waris  ialah  keluarga  sedarah,  baik yang  sah  menurut  undang-undang maupun  yang  di  luar  perkawinan dan  si  suami  atau  istri  yang  hidup terlama,  menurut  peraturan  berikut ini: Bila keluarga sedarah dan suami istri  yang  hidup  terlama  tidak  ada, maka  semua  harta  peninggalan menjadi  milik  negara,  yang  wajib melunasi hutang-hutang orang
meninggal  tersebut,  sejauh  harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.
Pasal 874 KUHPerdata mengatakan: “Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan ahli  warisnya  menurut  undang- undang. Sejauh mengenai hal itu ia belum  mengadakan  ketetapan  yang sah”.
Berdasarkan  ketentuan  diatas berlaku  secara  umum,  dalam  arti jika  pewaris  belum  mengadakan ketetapan  yang  sah.  Ketentuan  ini mengecualikan prinsip dasar diatas, bahwa jika pewaris telah mengadakan  ketetapan  yang  sah maka  ketetapan  tersebut  bisa  saja menyimpang dari ketentuan undang-undang yang
harus didahulukan.
Ketetapan yang sah dimaksud adalah  dimana  si  pewaris  semasa hidupnya telah menentukan kondisi yang  akan  terjadi  terhadap  harta
peninggalan yang akan diwariskannya  kelak.  Ketetapan  itu dituangkan  dalam  surat  wasiat, dimana  pewaris  membuat  surat wasiat  yang  berisi  ketetapan  harta warisan, maka wasiatlah yang lebih didahulukan,  dengan  catatan  harta warisan  yang  di  wasiatkan  tidak boleh seluruh harta kekayaannya.
Berdasarkan ketentuan diatas, maka  secara  hukum  semua  harta peninggalan pewaris jatuh ketangan ahli  warisnya.  Harta  warisan  itu dibagikan  kepada  ahli  waris  sesuai dengan  golongan  dan  bagiannya masing-masing sesuai dengan undang-undang.
Pembagian  warisan  sesuai dengan  undang-undang  ada  4 golongan yaitu :
a. Ahli  waris  golongan  I,  adalah anak-anak  dan  keturunannya baik anak sah maupun anak luar kawin, suami atu istri yang hidup terlama (pasal 852 KUHPerdata)
b. Ahli  waris  golongan  II,  adalah orang  tua  (ibu  dan  ayah)  atau salah  satu  dari  mereka  ibu  saja atau ayah saja, serta saudara dan keturunannya  (pasal  854  sampai 857 KUHPerdata).
c. Ahli  waris  golongan  III,  kakek dan  nenek  baik  dari  garis  ayah maupun  garis  ibu  (pasal  853 KUHPerdata).
d. Ahli waris golongan IV,
Paman,Bibi  sekalian  turunan mereka  sampai  derajad  ke  enam baik dari garis ayah maupun dari garis  ibu  (pasal  858  ayat  2 KUHPerdata).
2. Pewarisan berdasarkan Surat Wasiat / Testament
Pewarisan berdasarkan
undang-undang  baru  berlaku  jika pewaris, tidak/telah mengambil suatu  ketetapan  yang  menyimpang mengenai  harta  peninggalannya, ketetapan  mana  harus  dituangkan dalam bentuk surat wasiat,
sebagaimana  diatur  pasal  874 KUHPerdata.
“Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan ahli  warisnya  menurut  undang- undanag, sejauh mengenai hal itu ia belum  mengadakan  ketetapan  yang sah”.
Pengertian wasiat dapat dilihat pada pasal 875 KUHPerdata menyatakan:  “Surat  wasiat  atau testamen  adalah  sebuah  akta  yang berisi pernyataan seseorang tentang apa  yang  dihendakinya  terjadi setelah  ia  meninggal  dunia,  yang dapat dicabut kembali olehnya”.
Ahli  waris  menurut  Undang- undang  (Ab  intestate),  yaitu  karena kedudukannya sendiri oleh undang- undang demi hukum dijamin sebagai  ahli  waris,  sedangkan  ahli waris menurut wasiat (ad testamento), yaitu ahli waris karena kehendak  terakhir  dari  sipewaris, yang  kemudian  dicatatkan  dalam surat  wasiat  .  Pemberian  surat wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan,  setelah  si  pemberi
hibah wasiat (si pewaris)  meninggal dunia.
Dalam Kitab  Undang  Hukum Perdata,  jika  seorang  meninggal dunia  yang  harus  diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah orang itu  terlebih  dahulu  membuat  surat wasiat, terhadap harta kekayaannya atau  sama  sekali  tidak  membuat surat  wasiat.  Jika  seorang  tersebut membuat  surat  wasiat  maka  wasiat itu  dilaksanakan  terlebih  dahulu. Seseorang  bebas  membuat  surat wasiat, baik untuk sebagian maupun untuk  seluruh  harta  kekayaannya. Batasannya  ada  pada  ahli  waaris tertentu yang dilindungi oleh bagian mutlah (legitime porsi). Jika seorang meninggal tanpa surat wasiat, maka pewarisan  yang  berlaku  adalah pewarisan  berdasarkan  undang- undang.
a. Hibah Wasiat
Hibah  merupakan  harta yang  diberikan  oleh  seseorang secara  Cuma  Cuma  ketika  ia masih hidup. Jika seseorang telah menghibahkan  sesuatu  benda kepada  anaknya  atau  orang  lain maka detik itu juga hak kepemilikannya berpindah.
Pasal  1666  KUHPerdata mengatakan  :  jika  penghibahan tersebut  dilakukan  setelah  ia meninggal  dunia  maka  disebut
dengan  hibah  wasiat  dimana penghibahan  dituangkan  dalam suatu  akte  disebut  akte  hibah wasiat.
Hibah  wasiat  diatur  pasal 955 KUHPerdata, “Hibah Wasiat suatu penetapan khusus , dimana pewaris memberikan kepada satu atau  beberapa  orang  barang- barang  tertentu  atau  semua barang-barang atau macam tertentu,  barang  tetap,  barang tidak  tetap  atau  hak  pakai  hasil atau sebagian atau semua barangnya”.  Sedangkan  dalam Hukum  Waris  Islam  hibah  tidak boleh  diberikan  lebih  dari  1/3 dari semua hartanya.
Adapun kasus perkara Nomor  :  42  /Pdt.G/2007/PN- Rap,  dimana  Penggugat  (  Ny Suparmi ) telah menikah dengan Abbas Ramses Napitupulu secara syariat agama islam, pada tanggal 16 Oktober 1986 di Desa Semangko,  Kecamatan  Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan dan dari hasil  perkawinan  tersebut  telah memperoleh anak 3 orang, yaitu :
1. Teguh Vrendy Wibowo
Napitupulu  2.  Taufik  Afrindy Napitupulu, 3. Mona Attakawaty Napitupulu,  berdasarkan  (Bukti P-1),  dalam  hal  ini  mengajukan
gugatan  untuk  dan  atas  nama ketiga  orang  anaknya  ,  atas sebidang  tanah  kebun  kelapa sawit  seluas  ±  8  ha    terletak  di Desa  Tebing  Linggahara  Baru, Kecamatan Bilah Barat
Kabupaten labuhanbatu.
Sebagaimana  surat  wasiat yang  dibuat  pewaris    (Abas Ramses  Napitupulu  )  yang  di berikan kepada adik Abas Ramses  Napitupulu  bernama Nurhaida  Napitupulu,  beserta Sertifikat tanah nomor : 103, 104, 105, 106  seluas ± 8 ha  terletak di Desa Tebing Linggahara Baru,
Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu,
dititipkan kepada Notaris Djatim Sollin,  SH,  selaku  Notaris  di Kabupaten Labuhanbatu, isi surat tersebut  dibuat  ketika  Abbas Ramses Napitupulu dalam keadaan  sakit,  menyatakan  jika ianya  meninggal  dunia  hasil tanah  tersebut  untuk  ketiga anaknya  yang  masih  kecil,  akan tetapi  setelah  Abas  Ramses Napitupulu meninggal  dunia ,Sertifikat  tanah  yang  dititipkan pada  Notaris  Djatim  Sollin,  SH diambil  oleh  Tergugat-I  atas nama istri pertama Abas Ramses Napitupulu bernama Santy Rosmaida  Br  Sihombing,  tanpa
sedikitpun memberi bagian hasil kebun kepada Penggugat-III dan anak  yang  dibawah  asuhan Penggugat-I, mengakibatkan Penggugat  mengalami  kesulitan biaya  kehidupan  dan  biaya sekolah.  Akibat perbuatan  yang dilakukan
Tergugat-I dan Tergugat-II dapat di kwalifisikan perbuatatan melawan hukum. Atas  gugatan  Penggugat tersebut Tergugat –I dan
Tergugat-II  telah  mengajukan jawaban yang isinya pada pokoknya telah menyangkal atau membantah  secara  keras  dalil gugatan  Penggugat  bahwa,  surat wasiat  dan  Srtifikat  tanah  yang dititipkan  pada  Notaris    adalah cacat  hukum  dengan  segala akibatnya.
Karena  pihak  Tergugat telah  menyangkal  dengan  keras dalil  gugatan  Penggugat,  maka berdasarkan  pasal  163  HIR  dan
pasal 1865 KUHPerdata, sebaiknya pihak Tergugat berhak pula  untuk  mengajukan  bukti lawan ( tagenbewijs ).
Untuk  menguatkan  dalil-
dalil Gugatannya
pihak Penggugat  melalui  Kuasanya mengajukan  bukri-bukti  berupa surat    foto  copy    maupun  sesuai dengan  aslinya.  Dari  jawab
menjawab  antara  Penggugat  dan Tergugat dipersidangan dihubungkan  dengan  bukti-bukti Tergugat antara satu dengan dan lainnya sedemikian rupa.
Menurut  Majelis  Hakim terdapat 2 hal pokok perselisihan para  pihak  yang  bersengketa dalam perkara ini yaitu :
1) Keabsahan tentang Perkawinan
2) Pembagian  Harta  Perkawinan Berdasarkan  Wasiat  yang  di Titipkan di Notaris.
Pertimbangan Majelis
Hakim berdasarkan gugatan Penggugat  melalui  Kuasanya telah  mengajukan  bukti  tertulis berupa  foto copy sesuai  asli  dan telah diberi materai  yang  cukup. Dari bukti yang diajukan penggugat  yaitu  bukti  P-I  s/d  P- XII,  dasar  inilah  Penggugat mengajukan  gugatan  tentang Pembagian Harta Warisan berdasarkan  Surat  Wasiat  Alm. Abas  Ramses  Napitupulu  yang dititipkan pada Notaris.
Berdasarkan  hibah  wasiat yang dititipkan Notaris dalam hal ini Notaris dalam kedudukannya sebagai  penerima  titipan,  dalam hal  ini  Notaris  bertindak  bukan dalam  jabatannya.  Berdasarkan pasal  1  angka  1  UU  Jabatan
Ntaris,  dimana  Notaris  adalah pejabat umum yang
wewenangnya  membuat  akta otentik dan kewenangan lainnya. Dengan  demikian  jika  surat wasiat  yang  dibuat  oleh  Pewaris dengan  tulisan  sendiri  yang kemudian dititipkan pada Notaris maka  wasiat  tersebut  disebut dengan  Wasiat  Oligrafis  (  pasal
932-937 KUHPerdata ), sedangkan wasiat yang berdasarkan  Inpres  nomor  :  1 tahun  1991  entang  Kompilasi Hukum Islam tidak mensyaratkan  pembuatan  wasiat harus  ditulis,  pasal  195  ayat  1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan  wasiat  dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang  saksi,  atau  dihadapan Notaris. Dan surat wasiat tersebut  tidak  dapat  diubah karena  pewaris  telah  meninggal dunia. Menurut pasal 1666 KUHPerdata mengatakan
sebagai  berikut  :  Penghibahan adalah  suatu  persetujuan  dengan mana  orang  menyerahkan  suatu barang secara Cuma-Cuma  tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan orang yang
menerima  barang  itu.  Perbedaan
antara  hibah  biasa  dan  Hibah Wasiat terletak pada saat penghibahan  itu  terjadi.  Jika hibah  diberikan  pada  saat  hidup maka disebut dengan hibah biasa, sedangkan jika penghibahan dilakukan setelah penghibah meninggal  dunia  maka  disebut hibah wasiat dimana penghibahan  dituangkan  dalam suatu akte hibah.
Dalam  perkara    a  quo diperoleh  fakta  Abas  Ramses Napitupulu  semasa  hidupnya telah  menikah  pertama  sekali dengan Santy Rosmaida Sihombing  (Tergugat-I)  pada tanggal  31  Maret  1973,  secara agama Kristen dan dari pernikahan tersebut lahir seorang putri  bernama  Asty  Tarulitua
Napitupulu (Terguat-II), sedangkan Penggugat-I (Ny. Suparmi)  merupakan istri kedua yang  dinikahi  Abas  Ramses Napitupulu  secara  syariat  islam pada  tanggal  15  Oktober  1986, atas  pernikahan  tersebut  tidak ada yang keberatan dan perkawinan ini telah memperoleh keturunan  3  orang  anak  yaitu  : yaitu : 1. Teguh Vrendy Wibowo Napitupulu  2.  Taufik  Afriandy Napitupulu, 3. Mona Attakawaty Napitupulu, pernikahan
Penggugat disebabkan Tergugat- I  tidak  memperoleh  keturunan laki-laki yang dapat meneruskan marga Napitupulu.
Abas  Ramses  Napitupulu pada tanggal 15 September 2005, ada membuat surat wasiat
disampaikan  kepada  Tergugat-I (istri  pertama)  dan  kepada  adik Abas Ramses Napitupulu
bernama  Nurhaida  Napitupulu, yang  isinya  menyatakan  agar hasil kebun kelapa sawit seluas ±
8  ha    terletak  di  Desa  Tebing Linggahara  Baru,  Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, dipergunakan
untuk  biaya  sekolah  anak-anak dari istri kedua (para Penggugat).
Pada  tanggal  21  Oktober 2006,  Abas  Ramses  Napitupulu meninggal  dunia  dalam  keadaan
beragama Kristen, atas kesepakatan  keluarga  jenazah Abas Ramses Napitupulu dimakamkan  di  Desa  Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba  Samosir,  dengan  prosesi adat Batak bila memiliki
keturunan  anak  laki-laki  maka dimakamkan dalam tugu/ tambak,  jika  tidak  memiliki keturunan  laki-laki  maka  di makamkan di luar tugu/ tambak, sedangkan  Alm.  Abas  Ramses
Napitupulu di makamkan di areal tambak/  tugu  (areal  perkuburan khusus  laki-laki  yang  memiliki keturunan anak laki-laki).
Sebelum Alm. Abas Ramses    dimasukkan  keliang lahat, pihak keluarga Napitupulu membaca  riwayat  singkat  /  jujur ngolu  yang  menyatakan  Alm. Abas Ramses Napitupulu meninggalkan 2  (dua) orang istri dan  4  (empat)  orang  anak sehingga  ahli  waris  dari  Alm. Abas Ramses Napitupulu sebanyak 6 orang, selain itu juga Alm.  Abas  Ramses  Napitupulu meninggalkan harta berupa kebun  kelapa  sawit  dengan Sertifikat tanah nomor : 103, 104, 105, 106  seluas ± 8 ha  terletak di Desa Tebing Linggahara Baru,
Kecamatan
Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu. Dengan  demikian  secara hukum adat istri kedua (Penggugat)  dan  anak-anaknya
Alm.  Abas  Ramses  Napitupulu diakui oleh Keluarga Napitupulu, dan Alm. Abas Ramses
Napitupulu  benar  ada  memiliki keturunan anak-laki-laki dari istri kedua.
Menurut  penulis  apabila mengacu  kepada  hibah  wasiat yang  dibuat  oleh  Alm.  Abas
Ramses Napitupulu yang
memberikan  hasil  kebun  kelapa sawit yang diperuntukkan kepada anak-anaknya  dari  istri  kedua merupakan  pemberian  sesuatu kepada orang lain sebagai perbuatan  hukum,  baik  dalam Hukum  Adat,  Hukum  Islam  dan
Hukum Perdata. Secara hukum adat Penggugat-Penggugat, dan Tergugat-Tergugat diakui
sebagai ahli waris dari Alm. Abas
Ramses  Napitupulu  yang  di nyatakan  sebelum  di  lakukan jujur ngolu, sehingga Alm. Abas Ramses Napitupulu dapat dikebumikan di dalam tugu/tambak, karena Alm. Ramses memiliki keturunan anak kali-laki dari istri kedua
(Penggugat). Hibah wasiat yang
diberikan  Alm.  Abas  Ramses Napitupulu  kepada  Penggugat- Penggugat,  baik  secara  hukum Islam  maupun  Hukum  Perdata tidak  lebih  dari  1/3  harta  yang dimiliki  Alm.  Abas  Ramses Napitupulu.
Dalam  perkara  Nomor  : 42/Pdt.G/2007/PN-Rap, dasar pertimbangan  Majelis  Hakim menarik  kesimpulan,  dimana
Penggugat tidak dapat membuktikan
Akte  Nikah  secara  sah antara  Penggugat  dengan  Abas Ramses Napitupulu, yang menyatakan  perkawinan  antara Penggugat dengan Abas  Ramses Napitupulu  menurut  ketentuan Hukum  Nasional  serta  tidak pernah  dicatat  oleh  Pegawai
Pencatat Nikah, hanya berdasarkan  Surat  Keterangan dari Minsar HM, yang menyatakan telah menikah Abas Ramses Napitupulu dengan Suparmi, (Penggugat) tanggal 15 Oktober 1986 di Desa Semangko,  Kecamatan  Marang Kayu, Kabupaten Kutai
Kartanegara,  karena  surat  nikah yang asli  telah hilang  (Bukti  P-I dan P-2 ).
Menurut  pasal  2  ayat  1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun
1974 tentang Perkawinan,
“perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan pasal 2 ayat 2 meyatakan “ Tiap –  tiap  perkawinan  di  catat menurut  peraturan  perundang  – undangan yang berlaku”, sedangkan  menurut  Paraturan Pemerintah  Nomor  :  9  tahun
1975, tentang pelaksana Undang- undang  Nomor  :  1  tahun  1974.
tentang
Perkawinan yang menyatakan  bahwa  “  Pencatatan
Perkawinan  dari  mereka  yang melangsungkan  perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan
oleh Pegawai pencatatan
sebagaimana  di  maksud    UU Nomor  :  32  tahun  1954  tentang Pencatatan  Nikah,  Talak  dan Rujuk.
Bahwa, berdasarkan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat  tersebut,  menurut Majelis  Hakim  Surat  keterangan tersebut  bukanlah  surat  nikah yang dikeluarkan oleh Pencatatan  Pernikahan  sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkannya,  sebagaimana di  atur  pasal  1  ayat  1  Undang- undang  Nomor  22  tahun  1946, sehingga seluruh  bukti-bukti yang  diajukan  Penggugat  tidak dapat  membuktikan  pernikahan yang  sah  antara  Abas  Ramses Napitupulu  dengan  Suparmi, sehingga perkawinannya dianggap  tidak  pernah  ada  dan tidak pernah dicatat oleh pejabat yang berwenang serta tidak pula didukung oleh keterangan saksi – saksi.
Atas  Gugatan  Penggugat, pihak Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, dengan mengajukan  bukti-bukti  surat (T-1 s/d –T-X1) dan saksi – saksi, dimana  pada  T-I,  berupa  akta perkawinan  Tergugat-I  dengan Abas  Ramses  Napitupulu  secara agama  Kristen,  dan  perkawinan tersebut  telah  dicatatkan  oleh Kantor  Catatan  Sipil  dan  dari perkawinan tersebut lahir seorang  anak  bernama  Tarulitua Napitupulu  (Tergugat-II), hal ini sesuai  dengan  keterangan  saksi Tergugat yang menyatakan bahwa Alm.  Ramses Napitupulu menikah dengan Tergugat-I tidak boleh  menikah  dua  kali  serta tidak  pernah  pindah  keagama lain.
Menimbang  bahwa,  oleh karena  pihak  Penggugat  tidak dapat membuktikan dalil
gugatannya  tentang  perkawinan Penggugat dengan Abas  Ramses Napitupulu tidak dapat membuktikan  pernikahan  yang sah,  sehingga  perkawinannya dianggap  tidak  pernah  ada  dan tidak pernah dicatat oleh pejabat yang berwenang serta tidak pula didukung oleh keterangan saksi – saksi.
Menimbang  bahwa  dari pertimbangan  tersebut  diatas Majelis  Hakim  berkesimpulan para Peggugat tidak dapat membuktikan  dalil  Gugatannya,
sedangkan para Tergugat, dengan buktinya telah dapat membuktikan dalil
sangkalannya.
Menimbang,  bahwa  oleh karena  para  Penggugat  tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya, maka oleh karenanya Gugatan para Penggugat  dinyatakan  ditolak seluruhnya, sehingga hibah wasiat untuk anak-anak
Penggugat  yang  dititipkan  pada Notaris  menjadi  batal  karena Penggugat  dan  anak-anaknya bukan ahli waris dari Alm. Abas Ramses  Napitupulu  dan  tidak pula berhak menuntut pembagian harta  dari  Alm.  Abas  Ramses Napitupulu.
2.2 Akibat Hukum terhadap Pembagian Harta Warisan Berdasarkan  Surat  Hibah  Wasiat dititipkan    di  Notaris  dalam
perkara  Nomor  ;  42/Pdt.  G /2007/PN-RAP.
Mengenai ahli waris, khususnya  terhadap  anak  yang  lahir dari  perkawinan  orang  tuanya  tidak
dicatatkan  atau  perkawinan  sirri  , sering menjadi persoalan dan perdebatan dalam masyarakat. Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam perkawinan  sah  apabila  dilakukan menurut  hukum  Islam  dan  sesuai dengan  pasal  2  ayat  1  Undang- undang  Nomor  :  1  Tahun  1974. Namun  setiap  perkawinan  haruslah dilaporkan  dan  dicatat  di  Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil bagi yang non Muslim, sedangkan pasal 2 ayat  2  UU  Nomor:  1  tahun  1974, mengatakan  tiap-tiap  perkawinan dicatat  menurut  ketentuan  undang- undang yang berlaku.
Karena  pencatatan  perkawinan sangat  penting  agar  terjaminnya ketertiban perkawinan dalam masyarakat.
Perkawinan yang
dicatatkan  guna  mendapatkan  Akta Perkawinan. Akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya atau berlangsungnya  perkawinan,  bukan yang  menentukan  sah  tidaknya perkawinan  tidak  ada.  Bukti  inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari  perkawinan  sirri  tidak  memiliki status hukum ( legalitas ) di hadapan negara.
Pasal  5  ayat  1  Kompilasi Hukum  Islam  mengatakan”  Agar terjadinya ketertiban perkawinan haruslah  dicatatkan  ,  sedangkan  ayat 2  mengatakan  “  pencatat  haruslah
dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat Nikah.  Tanpa  adanya  pencatatan nikah  ,  maka  anak  yang  lahir  dari pernikahan  sirri  tersebut  hanya memiliki  hubungan  hukum  dengan ibu atau keluarga ibunya.
Berdasarkan  putusan    perkara Nomor  : 42/Pdt.G/2007/PN-Rap, yang penulis teliti, Penggugat mengajukan  Gugatan Pembagian
Warisan  berdasarkan  Hibah  Wasiat yang dititipkan pada Notaris terhadap harta peninggalan Alm. Abas Ramses Napitupulu,  Penggugat  merupakan istri  kedua  telah  menikah  dengan Abas  Ramses  Napitupulu  secara syariat Islam pada tanggal 15 Oktober 1986, di Desa Semangko, Kecamatan Marang  Kayu,  Kabupaten  Kutai Kartanegara  dan  dari  pernikahan tersebut  memperoleh  3  orang  anak masing – masing bernama : 1. Teguh Vrendy  Wibowo  Napitupulu  2. Taufik Afriandy Napitupulu, 3. Mona Attakawaty  Napitupulu,  sedangkan perkawinan  pertama  Abas  Ramses Napitupulun  menikah  pertama  sekali dengan Santy Rosmaida Sihombing ( Tergugat-I  )  pada  tanggal  31  Maret 1973,  secara  agama  Kristen  dan  dari pernikahan  tersebut  lahir  seorang putri bernama Asty Tarulitua Napitupulu ( Terguat-II ), alasan Abas Ramses  Napitupulu  menikah  lagi dengan  Penggugat  karena  ingin
memperoleh  keturanan  laki-laki  agar dapat meneruskan marga Napitupulu.
Pernikahan antara Abas Ramses Napitupulu dengan Penggugat tidak ada  yang keberatan, permasalahan  ini  timbul  dimana semasa hidup Alm. Abas Ramses ada membuat  surat  hibah  wasiat  yang isinya menyatakan “ jika ia meninggal  dunia  hasil  kebun  kelapa sawit seluas seluas ± 8 ha  terletak di Desa  Tebing Linggahara  Baru, Kecamatan  Bilah  Barat  Kabupaten Labuhanbatu,  dipergunakan  untuk biaya  sekolah  anak-anak  dari  istri kedua (para Penggugat).
Bahwa, jika dilihat perkawinan kedua antara Penggugat dengan Alm.
Abas
Ramses Napitupulu dilangsungkan  secara  syariat  Islam, akan tetapi ketika Alm. Abas Ramses
Napitupulu dikebumikan secara agama  Kristen,  hal  ini  berarti perkawinan  pertama  Abas  Ramses Napitupulu  merupakan  perkawinan yang  sah  baik  menurut  agama maupun negara, akan tetapi pada saat Alm.  Abas  Ramses  Napitupulu  akan dimakamkan  diareal  tambak/tugu, secara  adat diakui bahwa Alm.  Abas
Ramses
Napitpulu memiliki keturunan anak laki-laki dari Penggugat.
Bahwa,  berdasarkan  Gugatan yang diajukan oleh Penggugat
terhadap  harta  milik  Alm.  Abas
Ramses Napitupulu berdasarkan Hibah  Wasiat  yang  dititipkan  pada Notaris  untuk  ketiga  orang  anaknya tidak  lebih  dari  1/3  bagian  dari seluruh  harta  kekayaan  milik  Alm.
Abas Ramses Napitupulu
sebagaimana yang diatur oleh undang-undang  akan  tetapi    Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili  perkara  a  quo,  semata- mata hanya mempertimbangkan dasar perkawinan  Penggugat  dengan  Alm. Abas  Ramses  Napitupulu  ,  tidak mempertimbangkan secara adat yang mengakui bahwa Alm. Abas Ramses Napitupulu  memiliki  keturunan  laki- laki  dari  Penggugat  serta  tidak mempertimbangkan  hibah  wasiat semasa hidup Abas Rases Napitupulu yang dititipkan pada Notaris.
Oleh  karena  dalam  Gugatan Penggugat  tidak  dapat  membuktikan sah  tidaknya  pernikahan  antara Penggugat dengan Alm.Abas Ramses Napitupulu yang dibuat atau dikeluarkan pejabat yang berwenang/ tidak  dapat  memperlihatan  surat aslinya  hanya  berdasarkan  surat keterangan yang di keluarkan Kepala Desa,  serta  tidak  didukung  dengan keterangan  saksi-saksi  maka  bukti tersebut  haruslah  dikesampingkan. Demikian  pula  Bukti  P-VIII  berupa surat  wasiat  yang  dititipkan  pada
Notaris, juga tidak dapat membuktikan sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Abas  Ramses  napitupulu  sehingga bukti tersebut juga harus
dikesampingkan. Bahwa, berdasarkan
pertimbangan  tersebut  diatas  Majelis Hakim  berpendapat  Penggugat  tidak satupun dapat membuktikan Gugatannya baik bukti surat maupun saksi-saksi  yang  diajukan  yang membuktikan perkawinan antara Penggugat  dengan  Abas  Ramses Napitupulu telah dilaksanakan berdasarkan  ketentuan  hukum  dan perunndang-undangan Nasional serta perkawinan  tersebut  tidak  pernah dicatat  oleh  Pegawai  pencatatan Pernikahan,  maka  hibah  wasiat  yang telah ditipkan kepada Notaris menjadi batal  karena  Penggugat  dan  ketiga anaknya  bukan  ahli  waris  dari  Alm. Abas  Ramses  Napitupului,    dan beralih/ masuk boedel warisan kepada ahli  waris  yang  sah  dari  Alm.  Abas Ramses Napitupulu yaitu Tergugat –I (istri sah / Santi Raosmaida Sihombing)  dan  Tergugat-II,  anak bernama Tarulitua Napitupulu. Akibatnya  Penggugat  (Ny  Suparmi) beserta ketiga anaknya dari pernikahan  dengan  Abas  Ramses Napitupulu    dianggap  tidak  pernah ada  dan  ketiga  anaknya  hanya
memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya / Penggugat.
Bahwa, berdasarkan kasus Nomor : 42/Pdt.G/2007/PN-Rap, dan dihubungkan  dengan  perkawinan pertama  Abas  Ramses  Napitupulu dengan  Tergugat  berdasarkan  agama Kristen  yang  dapat  dibuktikan  asli Akte Kawin dai Gereja maupun Akte perkawinan yang dikeluarkan Kantor Catatan  Sipil  sebagai  pejabat  yang berwenang,  dan  berdasarkan  agama Kristen tidak boleh bercerai dan tidak boleh  beristri  dua,  maka  menurut hemat  penulis  pertimbangan  Hakim sudah tepat, sehingga Gugatan penggugat dinyatakan ditolak, demikian  pula  Hibah  Wasiat  yang dititipkan  pada  Notaris  untuk  ketiga orang anaknya dari Penggugat menjadi  batal  karena  Penggugat  dan ketiga  orang  anaknya  bukan  sebagai ahli  waris  serta  tidak  berhak  atas warisan    dari  Alm.  Abas  Ramses Napitupulu.
Bahwa, berdasarkana amar
pertimbangan Hakim terhadap perkara    a  quo,  Penggugat  hanya dinikahi  Abas  Ramses  Napitupulu berdasarkan  syariat  agama  islam tanpa  dicatat  oleh  pihak  Pencatat Perkawinan  sebagai  Akta  otentik, sehingga  Penggugat  tidak  dapat membukikan perkawinannya  dengan Abas  Ramses  Napitupulu,  akibatnya
pernikahan tersebut tidak diakui oleh Negara  dan  ketiga  anaknya  tidak dapat  mewarisi  harta  yang  telah dihibahkan  Alm.  Abas  Ramses Napitulu,  meskipun  secara  hukum adat  batak  Alm.  Abas  Ramses mengakui  ada  memiliki  keturunan anak laki-laki
III. KESIMPULAN DAN SARAN
3.1 Kesimpulan
1. Hibah  wasiat  yang  dibuat  oleh semasa hidup merupakan pemberian  sesuatu  kepada  orang lain  sebagai  perbuatan  hukum, baik  dalam  Hukum  Adat,  Hukum Islam dan Hukum Perdata, karena pemberian tersebut tidak lebih dari 1/3 dari seluruh hartanya.. . Hibah wasiat  yang  dititipkan  kepada Notaris  ,  hal  ini  Notaris  dalam kedudukannya  sebagai  penerima titipan,  karena  Notaris  bertindak bukan dalam jabatannya.
Dasar pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor : 42/Pdt.G/2007/PN-Rap, dimana pihak  Penggugat  tidak  dapat memperlihatkan surat/akte perkawinan sah hanya berupa surat keterangan  saja  ,  sedangkan Tergugat  sebagai  ahli  waris  yang sah  dapat  memperlihatkan  bukti perkawinannya yang sah.
Menurut  pasal  2  ayat  1  Undang- Undang  Nomor  :  1  tahun  1974 tentang Perkawinan, “ perkawinan adalah  sah  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing agama  dan  kepercayaannya  , sedangkan pasal 2 ayat 2
meyatakan “Tiap – tiap perkawinan  di  catat  menurut peraturan  perundang  –  undangan yang berlaku”, sedangkan menurut Paraturan  Pemerintah  Nomor  :  9 tahun  1975,  tentang  pelaksana Undang-undang  Nomor  :  1  tahun 1974.  tentang  Perkawinan  yang menyatakan  bahwa  “  Pencatatan Perkawinan  dari  mereka  yang melangsungkan perkawinannya
menurut  agama  Islam,  dilakukan oleh
Pegawai pencatatan
sebagaimana  di  maksud    UU Nomor  :  32  tahun  1954  tentang Pencatatan  Nikah,  Talak  dan Rujuk.
Berdasarkan pertimbangan Hakim karena para Penggugat tidak dapat membuktikan  dalil  Gugatannya  , maka oleh karenanya Gugatan para
Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya.
2. Oleh  karena  Gugatan  penggugat dinyatakan  ditolak,  dengan  alasan pernikahan  Penggugat  dengan Alm.  Abas  Ramses  Napitupulu dianggap  tidak  memiliki  akibat
hukum  dan  perkawinan  tersebut tidak  pernah  ada  oleh  undang- undang,  maka  Penggugat  dan ketiga orang anaknya tidak termasuk  ahli  waris  dari  Alm.
Abas
Ramses Napitupulu, akibatnya  Hibah  Wasiat  yang dititipkan  pada  Notaris  untuk ketiga orang anaknya dari Penggugat  menjadi  batal  karena Penggugat dan  ketiga  orang anaknya tidak berhak atas warisan dari Alm. Abas Ramses Napitupulu,  meskipun  secara  adat ketika  prosesi  pemakaman  Alm. Abas  Ramses  mengakui  ada memiliki keturunan anak laki-laki, oleh  karenanya  hibah  waraisan yang dititipkan pada Notaris untuk anak  dari  perkawinan  orang  tua yang  tidak  dicatatkan  beralih menjadi boedel warisan ahli waris yang  sah  dari  Alm.Abas  Ramses Napitupulu  yaitu  Santi  Rosmaida
Sihombing dan Tarulitua
Napitupulu ( Tergugat ).

## 3.2 Saran
1. Kesadaran  hukum  dan  tingkat pengetahuan  masyarakat  masih rendah oleh karenanya Pemerintah perlu  mengadaaan  sosialisasi  dan penyuluhan hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan masyarakat, jika dilihat dari kasus
tersebut  diatas  perkawinan  secara agama,adat  dan  negara  haruslah
dipahami apalagi perkawinan semula dengan perkawinan berikutnya sudah beda agama, hal ini    agar  tidak  menimbulkan masalah  dikemudian  hari  karena menyangkut status kedudukan istri dan anak-anak yang dilahirkannya.
2. Dampak serta akibat dari perkawinan  yang  tidak  dicatatkan lebih banyak faktor kerugian yang dialami  perempuan  dan  anak- anaknya, karena tidak bisa mewarisi, oleh sebab itu dihimbau kepada  kaum  perempuan  untuk menghindari  pernikahan  sirri  dan bagi  perkawinan  yang  belum dicatatkan agar
segera
perkawinannya  dicatatkan  demi tertibnya perkawinan dimasyarakat,  jika  perlu  bagi masyarakat yang
tidak mencatatkan  perkawinannya  agar diberi sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi  Ali,  2004,  Hukum  Waris,  Hukum Keluarga,  Hukum  Pembuktian,  Rineka
Cipta, Jakarta
Ali  Achmad,  Asas-asas  Hukum  Pembuktian, PT Kharisma Putra , Jakarta
Abdul  Kadir  Muhammad,    2010,  Pengantar Ilmu  Hukum,  PT  Citra  Bakti  Aditya, Bandung.
Hilman, Hadi Kusuma, 2003,
HukumPerkawinan  Indonesia  menurut UU,  Hukum  Adat,  Hukum  Agama,
Mandar Maju Bandung.
Harahap.  M.Yahya,  19,  Hukum  Perkawinan, Zahir Traiding, Jakarta
Harahap,  M.Yahya,  2009,  Hukum  Acara Perdata  di  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian  dan      Putusan  Pengadilan,
Sinar Grafika, Jakarta
Martiman  Prodjohamidjojo,  2001,  Hukum Perkawinan  Indonesia  ,  PT,  Abadi Jakarta
R.Subekti,  2002,  Pokok  pokok  Hukum

## Perdata, Internasional ,Jakarta
Subekti, 2010, Pokok-Pokok Hukum Perdata,

## PT Intermasa, Bandung
Sudarsono, 2005, Hukum Perkawinan
Nasional, Reinika Cipta, Jakarta
Sumiyati,  1999,  Perkawinan  Islam  da  UU Perkawinan, Liberty, Jogyakarta
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UU Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan UU  Nomor  :  2  tahun  2014  tentang  Jabatan Notaris