-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702

## TINJAUAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU
Ghina Ari Khalidah, Edith Ratna Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : ghinaari@gmail.com

## Abstract
The purpose of this research is to be able to implement the registration of subway sporadic in the land office of Dompu District, the method of research used in this research is a research method  empirical  Yuridis  aims  of  examining  The  process  of  travel  program  created  by  the government  is  a  sporadic  land  registration  and  then  connected  theoretically  based  on applicable  laws  and  regulations.  The  results  of  this  study  stated  that  the  implementation  of land registration is a very important activity that must  be done in order to protect and obtain legal certainty in the field of land and land rights holders. The implementation of the sporadic land registration in the district of Dompu has been in accordance with what is governed in the law  and  there  are  still  many  factors  for the  implementation  of  land  registration  in  Sporadik both from the public and from the parties Government
Keywords : Registration of Land, Sporadic, Land Affairs.

## Abstrak
Tujuan  penelitian    ini  adalah  untuk  mengetahuiPelaksanaan  pendaftaran  tanah  secara sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  Yuridis  empiris  yang  bertujuan  untuk  memeriksa proses  perjalanan  program  yang  diciptakan  oleh  pemerintah  yaitu  pendaftaran  tanah  secara sporadik  kemudian  dihubungkan  secara  teoritik  berdasarkan  undang-undang  dan  peraturan- peraturan  yang  berlaku.  Hasil  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  Pendaftaran tanah  adalah  kegiatan  yang  sangat  penting  yang  harus  dilakukan  demi  melindungi  dan mendapatkan  kepastian  hukum  terhadap  bidang  tanah  dan  pemegang    hak  atas  tanah. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik di kabupaten Dompu sudah sesuai dengan apa yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang  dan  masih  terdapat  banyak  faktor  penghambat pelaksanan  pendaftaran  tanah  secara  sporadik  baik  dari  masyarakat  maupun  dari  pihak pemerintah.
Kata kunci : Pendaftaran Tanah, Sporadik, Pertanahan.

## A. Pendahuluan
Bumi meliputi pemukaan bumi (yang disebut tanah) yang dapat diberikan kepada dan  dipunyai  oleh  orang-orang,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  orang  lain serta  badan  hukum  (Pasal  1  ayat  (4)  UUPA).  Dengan  demikian,  pengertian  “tanah” meliputi permukaan bumi yang ada di dataran dan permukaan bumi dan berada dibawah air, termaksud laut.(harsono 2008)  Berdasarkan pasal tesebut diatas, tanah juga memiliki
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
hukum  sendiri  yaitu  hukum  tanah,  yang  bukan  mengatur  tanah  dalam  segala  aspek, namun  hanyalah  mengatur  salah  satu  aspek  yurdis  yang  disebut  hak-hak  penguasaan tanah.
Tanah  merupakan  aspek  penting  dalam  kehidupan,  mempunyai  peranan  penting dan merupakan pondasi utama dari semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Selain itu  tanah  berfungsi  sebagai  sumber  kekayaan  karena  tanah  dan  kandungannya  bisa memberikan  berbagai  sumber  pendapatan  bagi  pemiliknya  maupun  yang  menguasai. Oleh  karena  itu  Tanah  adalah  objek  yang  sangat  penting  bagi  kehidupan  manusia  yang harus  dijaga,  karena  tanah  merupakan  tempat  dimana  orang  berpijak  dan  menjalankan kehidupan, menjadi sumber kesejahteraan, juga kemakmuran bagi masyarakat.
Kenyataan  tersebut  memberikan  pengertian  bahwa  merupakan  tanggung  jawab nasional  untuk  mewujudkan  kesejahtraan  dan  kemakmuran  rakyat  sebagimana  yang terdapat  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  undang-undang  dasar  1945  yang  menyatakan  :  “bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA)  adalah  untuk  memberikan  kepastian  hukum  berkenaan dengan hak-hak atas tanah yang dipegang oleh masyarakat. Demi mendapatkan kepastian hukum  atas  sebuah  tanah  pemerintah  menyelenggarakan  pendaftaran  tanah  dan  secara tegas  diatur  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  UUPA  yang  menyatakan  :  “untuk  menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”
Ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria tersebut di atas adalah merupakan  ketentuan  yang  ditujukan  kepada  pemerintah  untuk  menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaraan tanah merupakan peraturan  yang  harus  dan  wajib  dibuat  dan  diatur  pemerintah  diseluruh  wilayah indonesia,  karena  hal  tersebut  merupakan  kepentingan  yang  dilakukan  demi kesejahteraan rakyat.
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  ini  merupakan  bagian  dari  usaha  pemerintah untuk  menyediakan  dasar  hukum  yang  kuat  dan  selalu  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat dan pembangunan bagi pelaksanaan administrasi pertanahan.
Pendaftaran  tanah  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah secara terus-menerus berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan,  dan  penyajian  serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis  dalam  bentuk
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
peta  dan  daftar  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan  rumah  susun,  termasuk pemberian tanda surat bukti haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu  yang  membebaninya  (pasal  1  peraturan  pemerintah  pemerintah  nomor  24 tahun 1997).(Yamin lubih dan rahim lubis 2010)
Pendaftaran  tanah  dapat  dilaksanakan  melalui  dua  cara,  yaitu  pendaftaran  tanah secara sistematik dan  pendaftaran  tanah  secara sporadik. Pendaftaran  tanah  scara sistematik adalah pendaftaran tanah yang dilakukan atas prakarsa Pemerintah.
Pendaftaran  tanah  secara sporadik adalah  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk pertama kali  mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran  yanah wilayah atau bagian wilayah  suatu  desa/keluarahan  secara  induvidual  atau  masal.  Pendaftaran  tanah  secara sporadik  dilaksanakan  atas  permintaan  pihak  yang  berkepentingan,  yaitu  pihak  yang berhak atas objek pendaftaran tanag yang bersangkutan atau kuasanya. (Yamin lubih dan rahim lubis 2010)
Sejauh  ini  masyarakat  memilih  untuk  melakukan  pendaftaran  tanah  secara sporadik  kerena  masyarakat  merasa  pendaftaran  tanah  secara  sistematik  belum  tentu diselenggarakan  setiap  tahunnya  oleh  pemerintah.  Hal  ini  terjadi  karena  pendaftaran tanah secara sitermatik adalah program dari pemerintah yang pelaksanaannya hanya akan terjadi  berdasarkan  kebijakan  dari  pemerintah  dan  pendaftran  tanah  secara  sistematik termaksud dari pelaksanaan program jangka panjang dari pemerintah.
penerapan  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  seharusnya  berpangku  pada  beberapa asas,  yaitu  asas  sederhana,  aman,  terjangkau,  mutakhir  dan  terbuka.  Dilihat  dari  asas pendaftaran  tanah  yang  dikemukakan  merupakan  pentunjuk  bagaimana  seharusnya pendaftaran  tanah  dilakukan.  Idealnya  bila  dilaksanakanakan  memberi  dan  menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi tanah dan pengunaannya oleh pemilik hak atas tanah.
Senada  dengan  asas  yang  dimiliki  oleh  pendaftaran  tanah  itu  sendiri,  yakni asas  terjangkau,  maka  pendaftaran  tanah  dimaksudkan  keterjangkauan  bagi  pihak-pihak yang   memerlukan,   khususnya   dengan   memperhatikan   kebutuhan   dan kemampuan golongan  ekonomi   lemah.  Pelayanan   yang  diberikan  dalamrangka penyelenggaraan pendaftaran      tanah      harus      bisa      terjangkau  oleh      pihak      yang  memerlukan.  (Urip Santoso 2012)
Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sering kali asas-asas tersebut dilupakan dan tidak  dilaksanakan  menyebabkantidak  terlaksananya  idealita  pelaksanaan  pendaftaran tanah,  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  sejauh  ini  tidak  diproses  secara  sederhana  dan
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
terjangkau, dimana ketika pelaksanaan pendaftaran tanah pihak yang bersangkutan harus melalui  proses  yang  rumit  dan  tidak  praktis.  Sehingga  masyarakat  enggan  dan  malas untuk mendaftarkan tanahnya.
Dari  beberapa  asas  pelaksanaan  pendaftaran  tanah,  asas  terjangkau  menjadi  asas yang  rawan  untuk  dilanggar,  hal  tersebut  terjadi  karena  masih  banyak  oknum  “nakal” yang  bermaksud  mendapatkan  keuntungan  untuk  diri  sendiri.  Penerapan  asas  ini  tertuju pada  penetapan  biaya  dan  perongkosan  dalam  rangka  pendaftaran  tanah,  dimaksudkan keterjangkauan  bagi  pihak-pihak  yang  memerlukan,  khususnya  dengan  memeperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah.
Dengan dilakukan pendaftaran tanah masyarakat akan memiliki kepastian hukum atas hak milik sebuah tanah dan mendapat perlindungan hukum untuk haknya. selain itu maanfaat dari pendaftaran tanah ialah untuk mengetahui siapa pemilik dari tanah, berapa luas  dari  tanah  sehingga  kemunculan  suatu  sengketa  dikarenakan  tanah  yang bersangkutan  tidak  terdaftar  akan  berkurang,  dan  kejelasan  tersebut  agar  tidak memunculkan sengketa.
Pendaftaran tanah di kantor Wilayah Badan Pertanahan  Nasional Nusa Tenggara Barat  pada  tahun  2014  mengalami  penurunan  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya yaitu  43.719  (pada  tahun  2013  46.184).  jenis  sertifikat  yang  paling  banyak  diterbitkan tahun  2014  adalah  sertifikat  hak  milik  yang  mencapai  38.684  sertifikat,  yang  sebagian banyak diterbitkan di Kabupaten Bima.( Bapeda Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Dalam data 2015)
Kebutuhan  akan  pertanahan  terjadi  salah  satunya  di  kabupaten  Dompu. Kabupaten  Dompu  sebagai  salah  satu  kabupaten  kecil  yang  berada  di  pulau  Sumbawa, Nusa  Tenggara  Barat.  kapubaten  Dompu  memiliki  luas  Wilayah  2,324.60  km 2 .  Secara administrtif  Kabupaten  Dompu  terdiri  dari  8  kecamatan,  97  desa  dengan  8  desa persiapan, 81 keluarahan, 41 lingkungan dan 348 dusun.(Anonim 2015)
Kabupaten  Dompu  adalah  satu  dari  kabupaten  yang  penerapan  dan  pelaksanaan pendaftaran  tanahnya  belum  maksimal  dan  penerapannya  tidak  sepenuhnya  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Ketidak  maksimalan  pelaksanaan pendaftara tanah di kantor pertanahan kabupaten dompu di ketahui penulis dari data-data yang  di  dapatkan  penulis  mengenai  tidak  seimbangnya  idealitas  prosentasi  pelaksanaan pendafataran dengan realitas yang terjadi.
Pada  tahun  2014  kabupaten  dompu  hanya  bisa  menerbitkan  sertifikat  sejumlah 6.050setifikat,  sementara  Kabupaten  Bima  dengan  jumlah  9.306  sertifikat.  Dari
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
perbedaan  angka  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  tersebut  Dapat  dilihat  bahwa  pelaksaan pendaftaran tanah di  Kabupaten Dompu  jauh dari pendaftaran tanah di kabupaten  bima, hal  tersebut  dapat  menjadikan  alasan  awal  untuk  melakukan  penelitian  di  kabupaten Dompu.(Anonim, n.d.)
Dari adanya tumpang tindih antara das sollen dan das sein yang terjadi kehidupan nyata dan ternyata pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah masih belum  tuntas  dan  masih  memiliki  banyak  masalah.penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  di  kantor  pertanahan  kabupaten  dompu  untuk  mengetahui  efektifitas  dari pelaksanaan  pendaftaran  tanah  secara  sporadik  dan  untuk  mengetahui  faktor  apa  saja yang  menjadi  hambatan  bagi  pemerintah  maupun  masyarakat  dalam  melakukan pendaftaran  tanah.  Dari  uraian  di  atas  maka  permasalahan  yang  dikaji  dalam  penelitian ini  adalah  pertamaBagaimana  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  secara  sporadik  di  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Dompu?  Dan  yang  kedua  adalah  Apa  faktor  pendukung  dan penghambat  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  secara  Sporadik  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Dompu?

## B. Metode Penelitian
Di  dalam  penelitian  ini  Penulis  menggunakan  jenis  penelitian  Yuridis  empiris, penelitian Yuridis Empiris merupakan bentuk penelitian yang bertujuan untuk memeriksa proses  perjalanan  suatu  program,  sekaligus  menguraikan  fakta-fakta  bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.(Abdulkadir Muhammad 2004)
Penelitian  ini  menggunakan  data  yang  didapatkan  dari  bahan  hukum  primer  dan  akan dikaitkan  dengan  data  yang  didapatkan  dari  informan  dan  narasumber  yang  berkaitan dengan  masalah  dalam  penelitian  ini  dan  data  sekunder  didapatkan  dari  penelitian kepustakaan  melalui  bahan-bahan  hukum  seperti  buku  literatur.  Dari  hasil  penelitian kepustakaan  dan  lapangan  terkumpul  kemudian  akan  dianalisa  menggunakan  metode analisis kualitatif, Analisis kualitatif adalah teknik menganalisis data yang didapatkan dari studi  lapangan  dan  studi  pustakan  yang  akan  dikumpulkan  dan  dikelompokan  secara sistematis  sesuai  dengan  fakta  dan  karakteristik  objek  yang  diteliti  secara  tepat.(Denim 2002)  untuk  menjawab  permasalahan  dan  akan  digunakan  penarikan  kesimpulan  secara induktif.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Tinjauan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara Sporadik di Kabupaten Dompu
Tabel 3 Jumlah bidang tanah yang terdaftar dan yang belum terdaftar
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 No Periode Tahun 1969 s/d 2016 Jumlah 1 Jumlah bidang tanah di Kabupaten Dompu : 222.218 2 Luas : 1.559.760.000 3 Tanah Terdaftar : 87.265 4 Luas Terdaftar : 446.474.554 5 Tanah Belum Terdaftar : 138.953 6 Luas Belum Terdaftar : 1.113.285.446
Sumber: Kantor Pertanahan kabupaten Dompu
Dalam  wawancara  bersama  ketua  subsi  penetapan  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Dompu,  Bapak  Abi.  Penulis  mendapatkan  informasi  dari  data-data terkait  yang  dibutuhkan  untuk  melengkapi  penulisan,  mengenai  syarat-syarat pendaftaran  tanah  secara  sporadik,  prosedur  pelaksanaan,  biaya  pendaftaran, jangka  waktu  pelaksanaan  pendaftaran  hingga  faktor-faktor  yang  menyebabkan tidak  berjalan  dengan  baiknya  pendaftaran  tanah  secara  sporadik  di  Kabupaten Dompu.
Menurt  keterangan  dari  Bapak  Abi  yaitu  ketua  subsi  penetapan  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Dompu,  pendaftaran  tanah  secara  sporadik  di  Kabupaten Dompu  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 tahun 1997  sehingga  sudah  banyak  dilaksanakan  oleh  masyarakat.  Namun  tidak  sedikit masyarakat  yang  malas  dan  lebih  memilih  untuk  menunggu  pada  program  kerja yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah. (Abi, 2017)
Jumlah  bidang  tanah  di  Kabupaten  Dompu  yaitu  sebanyak  226.218bidang namun  yang  sudah  terdaftar  hanya  26%  dari  jumlah  keseluruhannya.  Selama  4 (empat)  Tahun  terakhir  jumlah  pendaftaran  tanah  pertama  kali  secara  sporadik  di Kabupaten Dompu mengalami sedikit kenaikan di setiap tahunnya.
Tabel 4 Pendaftaran pertama kali secara sporadik di Kabupaten Dompu No  Pendaftaran pertama kali secara sporadik
di Kabupaten Dompu Jumlah 1 Tahun 2013 : 3.235 2 Tahun 2014 : 3.571 3 Tahun 2015 : 4.547 4 Tahun 2016 : 11.045
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702

## Sumber: kantor pertanahan Kabupaten Dompu
1. Ketua Subsi Penetapan kantor pendaftaran tanah Kabupaten Dompu, Bapak Abi menyatakan ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon saat melakukan pendaftaran tanah di Kabupaten Dompu, antara lain:
a. Fotocopy KTP (kartu tanda penduduk) pemohon atau kuasanya;
b. SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang); dan
c. Surat-surat yang berkaitan dengan tanah
- Surat  Jual  beli,  surat  hibah,  surat  warisan  digunakan  ketika  melakukan pendaftaran  tanah  yang  bidang  tanahnya  sudah  pernah  diserahkan  atau dipindahtangankan kepada pihak kedua ataupun ketiga.
- Letter  C  atau  yang  lebih  diketahui  oleh  masyarakat  Dompu  dengan sebutan  Surat  Putih,  surat  putih  ini  digunakan  ketika  melalukan pendaftaran tanah pertama kali. Surat ini merupakan syarat mutlak yang harus  dipenuhi,  namun  menurut  penuturan  ketua  subsi  penetapanBapak Abi  bahwa  masyarakat  di  Kabupaten  Dompu  rata-rata  tidak  memiliki Leter  C  atau  Surat  Putih  karena  banyak  yang  beralasan  hilang  ataupun rusak.
Sehingga ketika masyarakat tidak memiliki Leter C dapat mengajukan/digantikan  dengan  surat  pernyataan  sepihak,  surat  pernyataan sepihak  yaitu  surat  yang  berisi  pernyataan  beberapa  saksi  atau  kepala  desa setempat yang mengetahui riwayat tanah yang bersangkutan.
a. Tata  cara  pelaksanaan  Pendaftaran  tanah  secara  sporadik  di Kabupaten Dompu:
Tahap  pertama  yang  dilakukan  adalah  Pemohon  harus  mengambil  dan mengisi  blangko  permohonan  pendaftaran  tanah,  serta  melengkapi  syarat- syarat yang dibutuhkan, lalu diserahkan pada loket I yang terdapat di Kantor Pertanahan  untuk  mendapatkan  Nomor  berkas.  Blangko-blangko  tersebut mencakupi beberapa surat, yaitu :
1) Surat Permohonan yaitu surat yang berisi identitas serta tanda tangan dari pemilik hak atau pemohon.
2) Surat  tanda  kepemilikan  hak  yang  dikeluarkan  oleh  kepala  desa  sebagai bukti bahwa bidang tanah yang dimohonkan oleh pemohon adalah benar- benar milik pemohon.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
3) Surat peryataan Sporadik, surat peryataan ini bersisi idententitas pemohon serta  identitas  bidang  tanah  yang  dimohonkan.  Surat  ini  dibuat  dengan hadirnya  beberapa  saksi  dan  berisi  tanda  tangan  kepala  desa  dan  camat daerah tempat objek berada.
4) Surat  pernyataan  penanaman  tanda  batas,  surat  ini  adalah  bukti  bahwa bidang tanah telah di tandai batas-batasnya dengan tanda tangan beberapa saksi yang tanahnya berbatasan langsung dengan bidang tanah pemohon.
5) Surat  pernyataan  sepihak,  surat  ini  hanya  diserahkan  jika  pemohon  tidak dapat melengkapi surat-surat yang ada pada syarat-syarat mutlak.
6) Menyertakan  surat  kuasa  bagi  permohonan  tanah  yang  apabila  tidak diurus langsung oleh pemilik tanah.
b. Setelah  pemohon  sudah  melengkapi  berkas-berkas  dan  syarat  untuk melakukan  pendaftaran,  pemohon  akan  berurusan  dengan  Petugas  Ukur (SPP) survei pengukuran dan pemetaan, pada sesi ini petugas ukur di kantor Pertanahan Kabupaten Dompu bertugas untuk melakukan:
Melakukan  pengukuran  pada  bidang  tanah  yang  bersangkutan. Petugas  ukur  akan  memeriksa  tersedianya  peta  pendaftaran  atau  peta  lainya pada  lokasi  yang  dimohon,  Apabila  pemohon  belum  mempunyai  Gambar ukur,  Petugas  ukur  akan  merencanakan  pengukuran  diatas  peta.  Jika  sudah terdapat  gambar  ukur  maka  akan  dibuatkan  peta  bidang,  dan  setelah  itu diberikan nomor induk bidang (NIB). petugas ukur akan memeriksa gambar ukur  tanah  yang  bersebelahan  dengan  tanah  yang  bersangkutan  jika  bidang tanah tersebut sudah didaftarkan. (Darmiyani 2017)
Letak  surat  ukur,  surat  ukur  dibuatkan  oleh  kantor  pertanahan  jika telah dipetakan dalam peta pendaftaran. Surat  ukur sendiri dibuat menjadi 2 (dua)  rangkap,  satu  disipan  sebagai  arsip  dikantor  pertanahan  dan  yang lainnya  merupakan  bagian  dari  sertifikat  untuk  menginformasikan  bahwa tanah  tersebut  telah  didaftarkan.Produk  yang  akan  dihasilkan  dari  subsi penetapan ini adalah NIB dan Nomor surat ukur.
c. HTPT subsi penetapan
1) Panitia A sudah disusun secara permanen di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu,  panitian  A  akan  seger  melaksanakan  tugas  ketika  pemohon membyar biaya pengukuran. tugas Panitia dalam pendaftaran tanah secara sporadik sudah ditentukan, sebagai berikut:
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 -
1702
a) Meneliti  data  yuridis  bidang  tanah  yang  belum  lengkap  dengan  alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah secara lengkap.
b) Melakukan  pemeriksaan  lapangan  untuk  menentukan  kebenaran  alat- alat bukti yang di serahkan pemohon pemilik tanah.
c) Mencatat masalah/keberatan dan hasil penyelesaian.
d) Membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah
2) Pembuatan RPD, risalah PAN ‘A’ SK
Uraian kegiatan yang dilakuka dalam subsi penetapan yaitu:
a) Panitia  A  akan  mengirimkan  undangan  sidang,  yaitu  pemberitahuan kepada  pemohon  atau  pemilik  tanah  bahwa  pada  waktu  dan tanggalyang  telah  ditentukan,  Panitia  A  akan  melakukan  pemeriksaan bidang  tanah  yang  bersangkutan.  Yang  berhak  menandatangani undangan sidang tersebut adalah kepala seksi ataupun ketua panitia.
b) Undangan sidang tersebut dilampirkan dengan surat tugas pemeriksaan, isi surat ini akan disebutkan nama-nama petugas yang akan melakukan pemeriksaan.  Dengan  dilibatkan  orang-orang  desa  yang  bersangkutan, seperti kepala desa selaku wakil dari desa yang mengetahui seluk-beluk bidang tanah yang akan didaftarkan tersebut.
c) Setelah  pengecekan  bidang  tanah,  anggota  subsi  penetapan  mengisi berita  acara,  dengan  berita  acara  tersebut  akan  diketahui  identias  dan riwayat  bidang  tanah  yang  akan  didaftarkan  tersebut.  Panitia  A  juga akan  memeriksa  apakah  bidang  tanah  tersebut  sudah  memiliki  tanda batas dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan bidang tanah.
d) Yang  terakhir  adalah  dibuatkan  RPD  (risalah  penelitian  data)  dari lapangan  ke  kantor,  apa  yang  didapatkan  dari  lapangan  dituangkan dalam  RPD,  dengan  dasar  RPD  maka  kepala  kantor  pertanahan  akan mengeluarkan surat keputusan minit yang isinya tentang pemberian hak kepada  pemohon,  apakah  pemohon  berhak  mendapatkan  hak  atau tidak. Dari SK minit ini, jika kepala kantor penrtanahan menolak maka pendaftaran tanah ini tidak dapat dilanjutkan, namun jika kepala kantor pertanahan  memberikan  hak  tersebut  kepada  pemohon,  maka  proses pendaftaran tanah akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
d. Pengumuman data fisik dan data yuridis daftara isian 201,
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Setelah  mendapatkan  nomor  risalah  dan  SK  Hak  petugas  kantor pertanahan  Kabupaten  Dompu  akan  melakukan  pengumuman  status  data tanah  yang  akan  didaftarkan,  hal  ini  dilakukan  agar  masyarakat  mengetahui status  tanah  dan  mengurangi  adanya  sengketa  tanah  di  kemudian  hari. Pengumuman  dilakukan  untuk  memberi  kesempatan  kepada  pihak-pihak yang  keberatan  ataupun  bermasalah  dengan  tanah  agar  melaporkan keberatannya ke kantor pertanahan. Pengumuman ini akan dimuat selama 60 hari jam kerja.
Apabila  dalam  waktu  60  hari  kerja  masih  ada  masalah  atau  pihak- pihak  yang  keberatan,  masalah  harus  diselesaikan  terlebih  dahulu  melalui musyawarat  mufakat  ataupun  menyelesaikannya  dengan  cara  mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Hingga saat masalah tersebut selesai, sertifikat tanah akan ditangguhkan.
e. HTPT pada subsi pendaftaran
1) Pengambilan Nomor  HM (Hak Milik)
2) Pengambilan  nomor  307  atau  208,  nomor  ini  adalah  nomor  khusus  yang ada di kantor pertanahan  Kabupaten Dompu sebagai tanda  bahwa  bidang tanah tersebut sudah didaftarkan.
3) Pencetakan sertipikat.
4) Penandatanganan sertipikat.
Penandatanganan  sertipikat  dilakukan  oleh  kepala  kantor pertanahan, dengan ketentuan  bahwa dalam  hal kepala kantor pertanahan berhalangan  hadir,  kepala  kantor  pertanahan  akan  melimpahkan kewenangan  menandatangai  sertipikat  tersebut  kepada  kepala  seksi  hak tanah  dan  pendaftaran  tanah.  Setelah  semua  proses  telah  diselesaikan, maka sertipikat akan diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya.
f. Pengambilan sertipikat di Loket Kantor Pertanahan
Menurut  penuturan  Bapak  Abi,  untuk  loket  pengambilan  sertipikat khusus di  Kabupaten Dompu, penyerahan sertipikat masih dalam kekuasaan subsi  pendaftaran  tanah,  berbeda  dengan  beberapa  kota  besar  lainnya  yang memiliki tempat tersendiri untuk melakukan penyerahan sertipikat tanah.
Menurut kepala subsi penetapan bapak Abi, pendaftaran tanah secara spordik hanya dapat dilakukan oleh orang yang betul-betul hanya dimilikinya dan  tidak  pernah  dialihkan,  selain  itu  yang  dapat  melakukan  pendaftaran
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
adalah orang yang menerima hak atas tanah tersebut, dengan kata lain tanah tersebut  sudah  dialihkan  turun  temurun  beberapa  kali.  Riwayat  sporadiknya jelas diceritakan.
Ada  beberapa  desa  yang  cukup  banyak  melaksanaan  pendaftaran tanah  sporadik,  adalah  kelurahan  kandai  satu,  desa  wawonduru,  kelurahan kandari dua, kota baru, bali satu, desa nowa, karijawa, hal tersebut dilakukan karena  tanah-tanah  tersebut  adalah  tanah  peninggalan  kerajaan  jaman  dulu yang telah dibagikann kepada masyarakat.
2. Faktor  penghambat  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  secara  sporadik  di Kabupaten Dompu
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  beberpa  warga  keluarahan  Bada dan kelurahan Kandai Satu, Faktor Penghambat yang terjadi dalam masyarakat:
a. Prosedur sulit dan berbelit-belit, dalam Undang-Undang dikatakan bahwa salah satu dari  asas  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  adalah  asas  sederhana,  namun  jika  dilihat dari  faktor  penghambat  yang  satu  ini.  Dikatakan  oleh  Ibu  Ani  seorang  warga kelurahan kendai satu bahwa saat melakukan pendaftaran tanah tidak dilaksanaakan scara sederhana, dengan kata lain banyak yang harus diurus dan seringkali ditengah jalan rata-rata warga menjadi malas melanjutkannya. (Ani, 2017)
Ketua  Subsi  penetapan  Bapak  Abi  juga  mengatakan  bahwa  faktor  utama  yang membuat  tidak  berjalan  dengan  lancarnya  pendaftaran  tanah  yaitu  rumitnya pengurusan, “pengurusan pendaftaran tanah tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat,  dimana  banyak  sekali  urutan-urutan  kegiatan  yang  harus  diselesaikan dengan  teliti  sehingga  menyebabakan  pihak  pemohon  harus  bolak-balik  kantor pertanahan  berkali-kali,  hal  tersebut  dilakukan  untuk  meminimalisir  kemungkinan adanya  permasalah  di  kemudian  hari  yang  terjadi  karena  kesalan  saat  pelaksanaan pendaftaran”
b. Biaya pendaftaran yang tidak terjangkau
Menurut  pernyataan  dari  Bapak  Rizky  yang  juga  merupakan  anggota  dari subsi  penetapan  bahwa  biaya  pendaftaran  tanah  yang  dikeluarkan  dalam  pelaksaan pendaftaran  tanah  dihitung  sesuai  rumus  yang  ada  di  Undang-Undang,  dimana besarnya  biaya  pendaftaran  sesuai  dengan  luas  bidang  tanah  yang  didaftarkan. “semakin  besar  luar  bidang  tanah  tersebut,  semakin  banyak  biaya  yang  harus dikeluarkan” (Rizky, 2017)
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Biasanya  biaya  pengeluaran  yang  tidak  terjangkau  terjadi  karena  biaya-biaya diluar  biaya resmi  yang telah ditetapkan dalam PP No. 128 Tahun 2015,  yaitu dari pungutan  yang  ada  di  kecamatan,  biaya  untuk  mengakomodasi  pegawai  kantor pertanahan dan biaya PPAT.
Hal  lain  yang  melatarbelakangi  kemahalan  biaya  bagi  masyarakat  yaitu Rendahnya  tingkat  pendapatan  masyarakat  sehingga  menyebabkan  masyarakat enggan  untuk  pergi  mendaftarakan  tanahnya.  Tidaknya  hanya  itu,  pada  persyaratan pelaksanaan  pendaftaran  tanah  juga  harus  menyertakan  surat  pajak  bumi  dan bangunan  (PBB)  yang  untuk  diperoleh  sangat  susah  karena  membutuhkan  biaya yang cukup besar.
c. Kantor Pertanahan jauh dari jangkauan
Menurut  penuturan  dari  seorang  warga  Desa  Nowa,  jauhnya  jarak  kantor pertanahan dari tempat tinggal  mekera  membuat mereka  malas untuk mendaftarkan tanahnya.  Warga  tersebut  bernama  Bapak  Amin,  yang  jauh-jauh  datang  dari  Desa Nowa untuk mendaftarkan tanahnya. (Amin, 2017)
d. Tidak memiliki waktu untuk mengurus
Disebabkan  tidak  adanya  waktu  untuk  mengurus  pendaftaran  tanah,  banyak masyarakat yang mengandalkan orang ketiga atau lebih dikenal dengan sebutan calo. Kebanyakan  masyarakat  menyerahkan  kuasa  kepada  calo  karena  tidak  memilik waktu  untuk  bolak-balik  mengunjungi  kantor  pertanahan.  Hal  tersebut  dijelaskan sendiri oleh ibu Emi yang bekerja sebagai PNS, karena sibuk bekerja sehingga tidak memilik waktu yang cukup untuk melakukan pendaftaran tanah sendiri. (Emi, 2017)
e. Jarang ada yang melakukan penyuluhan
Masyarakat tidak  melaksanakan pendaftarn tanah disebabkan tidak  memeiliki pengetahuan  yang  cukup  tentang  tujuan  dan  pentingnya  melakukan  pendaftaran tanah.  Menurut  keterangan  dari  ibu  rini  warga  desa  kendai  satu  bahwa  beliau mengetahui tentang pendaftaran tanah namun tidak mengetahui secara rinci alasan ia harus  mendaftarkan  tanahnya,  selain  itu  beliau  mengatakan  bahwa  menurut  cerita dari beberapa orang yang ia kenal bahwa pendaftaran tanah memerlukan biaya yang cukup besar. (rini, 2017)
Faktor penghambat dari pemerintah:(Hapsari 2018)
a. Fasilitas belum memadai.
b. Jumlah tenaga pelaksana yang terbatas.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
c. Listrik  mati  atau  ada  gangguan  pada  koneksi  internet  di  kantor  pertanahan menyebabkan  pekerjaan  tertunda,  karena  sistem  kerja  di  kantor  pertanahan  di Kabupaten  Dompu  sudah  menggunakan  komputer  untuk  mengerjakan  berkas- berkasinya.

## 2. Simpulan
1. Pelaksanaan Pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Dompu
Bahwa pelaksanaan Pendaftaran tanah adalah kegiatan yang sangat penting yang harus dilakukan  demi  melindungi  dan  mendapatkan  kepastian  hukum  terhadap  bidang  tanah dan  pemegang    hak  atas  tanah.  Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  secara  sporadik  di kabupaten  Dompu  sudah  sesuai  dengan  apa  yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang, Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960  tentang  peraturan  dasar  pokok-pokok Agraria;  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah; Peraturan  Menteri  Agrari/  Kepala  Badan  pertanahan  Nasional  Nomor  3  tahun  1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP No 24 tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan  Nasional.Bahwa  Pendaftaran  tanah  secara  sporadik  di  Kabupaten  Dompu sampai dengan saat ini sudah dapat dikatakan berjalan lancar dan dilakukan secara terus menerus setiap tahunnya.
2. Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  pelaksanaan  Pendaftaran  tanah  secara  sporadi  di Kabupaten Dompu yaitu Prosedur sulit dan berbelit-belit, Biaya pendaftaran yang tidak terjangkau,  Pendapat  masyarakat  yang  rendah,  Sulit  memperoleh  surat  PBB  karena memerlukan  biaya  banyak,  Kantor  Pertanahan  jauh  dari  jangkauan,  Tidak  memiliki waktu untuk mengurus.Jarang ada pihak pertanahan yang melakukan penyuluhan.Faktor-fakto penghambat yang terjadi pada pihak pemerintah pemerintah:Fasilitas  belum  memadai.Jumlah  tenaga  pelaksana  yang  terbatas.Listrik mati  atau  ada  gangguan  pada  koneksi  internet  di  kantor  pertanahan.Faktor Pendukungnya adalah  berita dari pihak-pihak  yang telah  melakukan pendaftaran tanah terlebih  dahulu,  kantor  pertanahan  memiliki  jadwal  mengunjungi  desa-desa  untuk melakukan  penyuluhan,  Diperolehnya  perlindungan  hukum  akan  hak  atas  tanah  bagi pelimik,  Dengan  dilaksanakan  pendaftaran  tanah  akan  memberi  perlindungan  hukum bagi pemilik tanah, Memilik nilai jual beli yang tinggi, Memiliki bukti yang kuat beupa sertipikat,  jika  sewaktu-waktu  ada  pihak  yang  keberatan  dengan  bidang  tanah  yang bersangkutan.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -

## 1702

## DAFTARPUSTAKA
Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum . bandung: citra aditya bakti.
Anonim. n.d. “Gambaran Umum Kondisi Daerah Dompu.”
https;//id.scribd.com/mobile/doc/240930461/GAMBARAN-UMUM-DOMPU-pdf.
———. 2015. “Nusan Tenggara Dalam Data 2015.” In . Nusa Tenggara Barat: Harapan Mandiri Utama.
Darmiyani, Made. 2017. “Akibat Hukum Dari Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Kabupaten Buleleng.” Kertha Widhi 5.
Denim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif . Bandung: pustaka setian.
Hapsari, Monica. 2018. “Pelaksanana Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik Pada Tanah Yang Belum Bersertifikat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.” Universitas Negeri Surakarta 3.
harsono, budi. 2008. Hukum Agraria Indonesia . 1st ed. jakarta: Djambatan.
Urip Santoso. 2012. Hukum Agraria Kajian Komperhensif . jakarta: Kencana.
Yamin lubih dan rahim lubis. 2010. Hukum Pendaftaran Tanah . Bandung: Mandar Maju.
Abi.  (2017,  Januari  20).  Ketua  Subsi  Penetapan  Kantor  Pertanahan,  di  Kabupaten  Dompu. (G. A. Khalidah, Interviewer)
Amin.  (2017,  Januari  30).  warga  Desa  Nowa,  di  Kantor  Pertanahan.  (G.  A.  Khalidah, Interviewer)
Ani. (2017, Januari 26). warga Kelurahan Kandai Satu. (G. A. Khalidah, Interviewer)
Emi.  (2017,  Januari  26).  warga  kandai  Satu,  di  Kantor  Desa  Kandai  satu.  (G.  A.  Khalidah, Interviewer)
rini.  (2017,  Januari  26).  warga  desa  kandai  satu,  di  Desa  Kandai  Satu.  (G.  A.  Khalidah, Interviewer)
Rizky.  (2017,  Januari  30).  Anggota  subsi  Penetapan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Dompu. (G. A. Khalidah, Interviewer)