## Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Identifikasi  Konflik  Pemanfaatan  Sumber  Daya Alam

## Rusdin Alauddin
Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate, Indonesia.
* E-mail Korespondensi: alauddinrusdin@gmail.com

## Abstract:
The  government  has  the  authority  to  control  business  licenses .  Not  only  paying  attention  to  one  economic aspect, but no less important that must be considered by the government before issuing a permit, namely social and environmental aspects. This paper uses an empirical or sociological approach (sociological approach). This research was conducted in the province of North Maluku. The results show that business actors' conflicts of natural resources in 8 (eight) research locations have different characteristics. Even though they are different but different from the results of conflicts found in the field, research shows that the issue of land compensation is the most pressing problem for entrepreneurs to take advantage of natural resources. It can be seen that the respondents' answers are not evenly distributed. However, land compensation is in a reasonably high position. Furthermore,  environmental  problems,  labor  conflicts,  and  the  lowest  is  the  CSR  program  carried  out  by business  actors.  Observe  the  characteristics  of  the  people  of  North  Maluku  and  business  actors  who  have identified  conflict  models  without  uniformity.  For  this  reason,  the  Government  needs  to  regulate  the  land sector,  especially  in  the  context  of  land  acquisition  for  investment  purposes.  The  land  acquisition  model  by buying and selling has been applied so far has eliminated community ownership rights over the land.
Keywords: Conflict; Mining; Local Government; Land Dispute

## Abstrak:
Pemerintah memiliki otoritas dalam pengendalian izin usaha. Tidak hanya memperhatikan satu aspek ekonomis semata, namun yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebelum mengeluarkan izin yaitu  aspek  sosial  dan  aspek  lingkungan.  Tulisan  ini  menggunakan  pendekatan  empiris  atau  sosiologis (sociological  aproach).  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  wilayah  Provinsi  Maluku  Utara.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa identifikasi konflik sumber daya alam oleh pelaku usaha di 8 (delapan) lokasi penelitian memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sungguh pun berbeda-beda, identifikasi konflik yang ditemukan di lapangan, namun hasil penelitian menujukkan bahwa masalah ganti-rugi lahan adalah masalah yang paling urgen di dalam memanfaatkan SDA oleh para pelakuusaha. Hal ini dapat dilihat bahwa jawaban responden tidak  merata.  Ganti  rugi  lahan  berada  pada  posisi  yang  cukup  tinggi.  Selanjutnya,  masalah  lingkungan, konflik tenaga kerja dan yang paling rendaha dalah Program CSR/comdev yang dilakukan oleh pelaku usaha. Mencermati  karakteristik  masyarakat  Maluku  Utara  dan  para  pelaku  usaha  yang  telah  diidentifikasi  model konflik yang terjadi ketidakseragaman. Untuk itu, Pemerintah perlu melakukan peninjauan terhadap regulasi dibidang pertanahan khususnya dalam rangka perolahan tanah bagi kepentingan investasi. Model pemebesan lahan dengan cara jual beli yang diterapkan selama ini telah menghilangkan hak kepemilikan dari masyarakat atas tanah.
Kata Kunci: Konflik; Pertambangan; Pemerintah Daerah; Sengketa Tanah

## 1. Pendahuluan
Provinsi Maluku Utara dikenal sebagai provinsi yang kaya Sumber Daya Alam (SDA), baik yang terbarukan ( renewable ) maupun yang tidak terbarukan ( non renewable ) , serta berbentuk modal alam ( natural resources stock ). Kawasan hutan dan perairan di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2010, seluas 2.822.945,09 Ha yang terdiri dari 729.893,99 Ha hutan lindung, 661.932,43 Ha hutan produksi terbatas, 519.338,70 Ha hutan produksi
tetap,  860.077,57  Ha  hutan  produksi  konversi  dan  sisanya  51.702,40  Ha  merupakan hutan  suaka  alam  dan  konservasi  alam  dengan  produksi  hasil  hutan  di  tahun  2010 menghasilkan  kayu  bulat  156.012,74  m ³ .  Selain  memiliki  hutan  yang  cukup  luas, Provinsi  Maluku  Utara  juga  termasuk  wilayah  yang  kaya  berbagai  mineral  berupa emas,  perak  dan  nikel  dengan  produksi  biji  nikel  pada  Tahun  2009  1.222.282  wmt, emas sebesar 9.575 kg, produksi perak sebesar 12.990 kg. 1
Pemerintah  selaku  pihak  yang  memiliki  wewenang  atau  otoritas  memberikan  izin usaha kepada para pelaku usaha, seharusnya tidak hanya memperhatikan satu aspek saja  yaitu  aspek  pendapatan  negara  melalui  pajak,  retribusi,  royalti  dan  pendapan lainnya,  tapi  ada  aspek  yang  tidak  kalah  penting  yang  harus  diperhatikan  oleh pemerintah  sebelum  mengeluarkan  izin  yaitu  aspek  sosial  dan  aspek  lingkungan. Ketiga  aspek  inilah  yang  harus  diperhatikan  oleh  pemerintah  sebagai  pilar  utama dalam pembengunan berkelanjutan. Kalau tidak, maka cepat atau lambat, akan terjadi gejolak  sosial  yang  luar  biasa  dan  dampak  ekologis  yang  tentu  sangat  sulit  untuk dipulihkan kembali.
Begitupun  juga  pelaku  usaha  yang  telah  mendapatkan  Izin  usaha  seharusnya  tidak hanya  memperhatikan  satu  aspek  saja  yaitu  aspek  keuntungan  ( profit )  buat perusahaannya, tapi ada aspek yang tidak kalah penting juga yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha yaitu aspek hak dan keadilan bagi masyarakat yang ada di sekitar usahanya. 2 Jika tidak, maka cepat atau lambat akan mendapatkan resistensi, kecaman bahkan sampai pada tuntutan penutupan perusahaan tersebut. Oleh karena itu pelaku usaha  selain  mengejar  keuntungan  (profit),  tapi  juga  harus  memperhatikan  hak-hak masyarakat yang ada disekitar wailayah usahanya.
Beberapa  pelaku  usaha  yang  selama  ini  telah  mendapatkan  izin  usaha  untuk mengelolah  SDA  di  Provinsi  Maluku  Utara  tersebut  seperti  PT.  Nusa  Halmahera Mineral (NHM) di Kabupaten Halmahera Utara, PT. Aneka Tambang (ANTAM, Tbk) dan PT. Karya Cipta Sukses Lestari Kabupaten Halmahera Timur, PT. MMC (Morotai Marine  Culture)  di  Kabupaten  Pulau  Morotai,  PT.  Gelora  Mandiri  Membangun  (PT. GMM)  di  Kabupaten  Halmahera  Selatan,  PT.  Weda  Bay  Nickel  (WBN)  dan  PT. Tekindo Energi di Kabupaten Halmahera Tengah, serta PT. Shana Tova Anugerah di Kota Tidore Kepulauan. 3
Sebuah  kekeliruan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan  mengeluarkan  kebijakan menjadikan pulau Halmahera sebagai sentra industri pertambangan karena cepat atau lambat akan menimbulkan berbagai persoalan pembebasan lahan, lingkungan, sosial, ekonomi,  budaya  terutama  pada  masyarakat  yang  bermukim  disekitar  wilayah tambang. Resistensi masyarakat dan perusahaan  serta Kerusakan pada sumber daya alam  dan  penurunan  kualitas  lingkungan  hidup  di  Halmahera  menunjukkan kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu diikuti dengan berkurangnya sumber-
1 Maluku Utara dalam Angka, 2012
2 Efendy,  M.  (2009).  Pengelolaan  wilayah  pesisir  secara  terpadu:  solusi  pemanfaatan  ruang, pemanfaatan  sumberdaya  dan  pemanfaatan  kapasitas  asimilasi  wilayah  pesisir  yang  optimal  dan berkelanjutan. Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology , 2 (1), 81-86.
3 Potensi ikan yang ada baru dimanfaatkan sebesar 58.849 ton, khususnya ikan tuna 50.000 ton, ikan cakalang  72.187-ton  tahun  2009.  Potensi  nikel  ditanjung  Buli,  Pulau  Gebe,  Pulau  Pakal,  Pulau  Obi diperkirakan mengandung 6,8 juta ton nikel, dan Teluk Weda berkisar 220 juta ton dan prospek emas juga berada di Ruwait dan Tugurachi. Husen Alting, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang) LaksBang PRESSindo, 2010. hlm 196-197.
sumber aktivitas ekonomi masyarakat. Tindak lanjut penolakan masyarakat terhadap keberadaan beberapa pelaku usaha yang mengelolah SDA di Provinsi Maluku Utara, ditunjukkan  dengan  cara  berdemonstrasi  menuntut  agar  pemerintah  mencabut  dan menutup beberapa pelaku usaha yang beroperasi karena tidak melaksanakan dengan baik dan benar kewajiban hukumnya.
Fenomena hukum yang berkembang dengan keberadaan beberapa pelaku usaha, baik milik  pemerintah  maupun  milik  swasta,  menunjukkan  bahwa  banyak  pelaku  usaha tidak  melaksanakan  dengan  baik  tanggung  jawabnya  atau  kewajiban  hukumnya sebagaimana  telah  diamanatkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  terkait. Banyaknya  regulasi  yang  mengatur  tentang  tanggung  jawab  atau  pelaksanaan kewajiban hukum pelaku usaha pertambangan di dalam memanfaatkan SDA, menurut penulis  belum  dilaksanakan  dengan  baik  bahkan  masih  banyak  pelaku  usaha pertambangan mengabaikannya. Hal inilah yang menyebakan terjadinya kesenjangan antara  apa  yang  diharapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut  dengan kenyataan yang terjadi di lapangan ( legal gap ). 4

## 2. Metode Pendekatan
Tulisan  ini  menggunakan  pendekatan  empiris  atau  sosiologis  ( sociological  aproach ) . Penelitian  ini  dilaksanakan  di  wilayah  Provinsi  Maluku  Utara.  Analisis  data menggunakan model deskriptif analitis.

## 3. Identifikasi  Konflik  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  di Provinsi Maluku Utara
Tingginya eskalasi konflik dan beragamnya sumber konflik dalam pengelolaan SDA di beberapa  wilayah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Maluku  Utara,  maka  diperlukan identifikasi dan kajian secara komprehensif faktor penyebab dan atau sumber konflik yang  terjadi  pada  masyarakat  akibat  adanya  pengelolaan  SDA  oleh  pelaku  usaha. 5 Hasil  identifikasi  dan  kajian  konflik  yang  diperoleh  berdasarkan  penelitian, menunjukkan  bahwa  perbedaan  pendapat  dan  kepentingan  dalam  pemanfaatan potensi SDA yang tersedia menjadi faktor atau sumber konflik yang sering terjadi pada wilayah kabupaten/kota di provinsi Maluku Utara.  Oleh karena itu, perlu ditelusuri akar masalah, mengapa konflik itu terjadi. Hal ini menjadi penting, agar penyelesaian terhadap  masalah  pengelolaan  SDA  hingga  menimbulkan  konflik  pada  masyarakat diharapkan  benar-benar  dapat  meyelesaikan  masalah.    Identifikasi  awal  yang dilakukan secara sistematis merupakan landasan yang kuat dalam menjalankan proses penyelesaian konflik.
Penulis  sepakat  apa  yang  dikemukakan  oleh  Wiryawan 6 bahwa  Konflik  SDA  terjadi karena  adanya  perbedaan  pendapat  dan  perseteruan  mengenai  posisi,  kepentingan dan  kebutuhan  terhadap  pemanfaatan  SDA.  Sumber  konflik  ini  seringkali  timbul
4 Irwansyah. 2022. Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel . Cet. 5 (Yogyakarta: Mirra Buana Media), hlm. 164-166
5 Prabowo, Sapto Aji, Sambas Basuni, and Didik Suharjito. "Konflik tanpa henti: permukiman dalam kawasan Taman Nasional Halimun Salak." Jurnal Manajemen Hutan Tropika 16, no. 3 (2010): 137-142.
6 Wiryawan,  Budy,  John  Haluan,  and  Domu  Simbolon.  "Model  pengelolaan  konflik  perikanan tangkap di perairan Kalimantan Selatan." Repository IPB University. https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/46811
karena  adanya  perbedaan  pemanfaatan  sumber  daya  atau  perbedaan  dalam  cara pengelolaannya.  Perbedaan  pendapat  juga  terjadi  ketika  masing-masing  memiliki kepentingan  yang  saling  tidak  mendukung,  atau  ketika  prioritas  dari  beberapa kelompok pengguna tidak terwakili dalam kebijakan dan program yang ada. 7
Untuk  lebih  memahami  konflik  SDA  secara  lebih  jelas  perlu  dilakukan  identifikasi konflik  pengelolaan  SDA  di  Provinsi  Maluku  Utara  sebagaimana  disajikan  pada Gambar 1.
Gambar 1. Identifikasi Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam di Provinsi Maluku Utara
Berdasarkan  hasil  penelitian  teridentifikasi  konflik  pengelolaan  SDA  sebagaimana disajikan  pada  Gambar  1  menunjukkan  bahwa  akar  masalah  yang  menyebabkan terjadinya  konflik  pengelolaan  SDA  oleh  pelaku  usaha  di  Provinsi  Maluku  Utara, meliputi:
7 Ambarasti,  Kinta.  "Konflik  penggunaan  lahan  di  kawasan  hutan  pada  Wilayah  Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Banjar." Jurnal Hutan Tropis 4, no. 2 (2016): 167-179.

## 3.1. PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM) di Kabupaten Halmahera Utara
Sebelum  PT.  NHM  berinvestasi  di  Kabupaten  Halmahera  Utara,  kehidupan masyarakat  harmonis  dengan  pola  hidup  yang  sederhana  dan  sebagian  besar penduduknya  menggantungkan  hidupnya  dari  pemanfaatan  potensi  SDA  yang tersedia.  Pada  tahun  1998  pada  saat  PT.  NHM  mulai  eksplorasi,  masyarakat  sudah mulai  menolak  keberadaannya  dengan  melakukan  berbagai  macam  penolakan. Namun,  sangat  di  sayangkan  karena  penolakan  tersebut  dibalas  dengan  tindakan represif  oleh  pihak  PT.  NHM  melalui  aparat  Brimob  yang  mengakibatkan  adanya korban jiwa pada masyarakat (meninggal), dan sampai saat ini kasus hukumnya tidak jelas.  Perlakuan  refresif  yang  dilakukan  oleh  PT.  NHM  tersebut  adalah  sebuah pelanggaran HAM.
Membahas  tentang  keberadaan  perusahaan  PT.  NHM  di  Halmahera  Utara  dalam mengelolah SDA di pada satu sisi memberikan dampak positif baik untuk peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  maupun  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. Namun di sisi lain keberadaannya pun tidak sedikit menuai protes dari berbagai pihak baik pada saat mulai eksplorasi sampai sekarang terutama mereka yang tinggal lingkar tambang.
Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  penyakit  Infeksi  Saluran  Pernafasan  Akut (ISPA)  menjadi  tren  sejak  tahun  2008-2011.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  hasil modernisasi melahirkan industri yang berpengaruh besar terhadap penyebab penyakit ISPA.  Namun  di  sisi  lain,  pihak  Puskesmas  Malifut  juga  tidak  memiliki  alasan  kuat terkait meningkatnya kasus ISPA dengan aktifitas pertambangan emas. Kenyataanya, fenomena  ini  tidak  terlalu  menjadi  isu  sentral  pada  masyarakat  lingkar  tambang sebagai salah satu dampak dari aktifitas pertambangan PT.NHM. Persepsi masyarakat lebih mengarah pada penyakit kulit (infeksi & alergi) dengan gejala berupa gatal-gatal dan bisulan yang diderita oleh sebagian besar masyarakat di desa Tabobo, Balisosang dan Kobok.
Data jumlah penyakit terbanyak yang dirilis oleh Puskesmas Malifut merupakan data dalam  skala  se-kecamatan,  sehingga  jelas  saja  jumlah  penderita  penyakit  kulit  yang dimaksudkan  kurang  menunjukkan  angka  yang  tinggi  jika  dibandingkan  dengan penyakit-penyakit  yang  lain.  Hal  ini  dikarenakan  beberapa  faktor,  pertama,  para penderita sebagian besar hanya ada di beberapa desa yang memiliki akses cukup dekat dengan  sungai  Kobok  dan  tabobo  yang  diduga  sudah  tercemar  limbah  PT.NHM. Kedua,  masyarakat  kurang  melapor  atau  berobat  ke  puskesmas  karena berkonsekwensi  biaya.  Warga  yang  memiliki  ASKESKIN  otomatis  bebas  dari  biaya, namun  bagi  yang  tidak  memiliki  ASKESKIN  akan  dikenakan  biaya  pengobatan sebesar 30 ribu rupiah (jam kantor) dan 40 ribu rupiah (di luar jam kantor).
Faktanya,  PT.NHM  tidak  memberikan  ganti  rugi  atau  kompensasi  terhadap masyarakat  yang  menjadi  korban  akibat  kebocoran  pipa  tailing  dan  kerugian  lain sebagaimana  diutarakan  sebelumnya.    Masyarakat  lingkar  tambang  saat  ini  hidup dengan  penuh  rasa  ketakutan  atau  was-was  karena  kondisi  lingkungan  yang menurun.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  perusahaan  telah  lalai  menjalankan prinsip-prinsip  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  benar  serta  melakukan pengabaian  terhadap  hak-hak  masyarakat  lokal  sebagaimana  yang  dijamin  dalam UUPPLH dan Undang-Undang Minerba.
Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik di wilayah operasi PT. NHM setelah adanya  pengelolaan  SDA,  yaitu  antara  masyarakat  dengan  perusahaan  dan masyarakat  dengan  masyarakat.  Keterlibatan  konflik  antara  perusahaan  dengan masyarakat  disebabkan  oleh  program  CSR  yang  banyak  bermasalah,  pencemaran lingkungan yang merugikan warga, baik berdampak pada kesehatan warga maupun berdampak  pada  tanaman  warga,  serta  masalah  tenaga  kerja  lokal  dan  tenaga  kerja pendatang.  Adapun konflik yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat terkait dengan pembagian dana CSR yang diskriminasi, karena PT. NHM tidak membedakan antara warga ring 1 dan ring 2 dalam implementasi program CSR.
PT.  NHM  sudah  melaksanakan  program comdev dimulai  sejak  tahun  1998  dengan  3 (tiga)  pola.  Pola  pertama  dikelolah  oleh  lembaga  dengan  nama  Komite  Konsultatif Masyarakat/ Community  Consultative  Committee (CCC),  pola  kedua  dikelolah  oleh pemda  Halut  dengan  istilah  dana comdev ,  dan  pola  ketiga  dikelolah  oleh  PT.  NHM yang melibatkan kepala desa dengan istilah dana CSR.
Pola pertama dibawa lembaga CCC, ada beberapa program yang sudah dilaksanakan yaitu  (1)  program  pendidikan  seperti  membina  Yayasan  Sekolah  Pertama  Pertanian (SPP) sampai mandiri dan mempunya beberapa mobil, menggaji beberapa guru honor tiap  bulan,  membangun  sekolah  SD  di  Tabobo  (2)  program  perkebunan  seperti membina masyarakat berkebun, bahkan seluruh kebutuhan sayur PT. NHM dibeli dari masyarakat  binaan,  kerjasama  dengan  Institut  Pertanian  Bogor  (IPB).  Namun disayangkan  pola  CCC  hanya  bertahan  1  tahun  akibat  dari  kerusuhan  horisontal. Adapun  jumlah  dana  yang  sudah  dikeluarkan  melalui  pola  CCC  sekitar  Rp.  99  juta rupiah tapi hasilnya sangat bermanfaat bagi masyarakat.
Pola kedua ,  pengelolaan  dana comdev dibawa  kendali  pemda  Halut  dengan  melalui  3 (tiga) pos yaitu pemda baru turun ke kecamatan dan dari kecamatan turun ke kepala desa masing-masing baru sampai ke masyarakat lingkar tambang. Namun pada pola kedua  ini  pengelolaan  dana comdev banyak  mendapat  sorotan  dari  pemangku kepentingan  karena  tidak  adanya  transfaransi  dan  diindikasikan  dana  tersebut diselewengkan oleh pemda.
Terjadinya kecurigaan banyak pihak pada saat pengelolaan dana CSR diambil alih oleh pemda Halut yaitu diduga dana tersebut banyak diselewengkan, karena pengelolaan dana  tersebut  melalui  3  pos  yaitu  bupati,  camat  dan  kepala  desa  baru  sampai  ke masyarakat,  bahkan  masyarakat  tidak  mengetahui  berapa  sebenarnya  jumlah  dana CSR yang diterima setiap tahun.
Dalam kenyataannya terjadi hubungan yang tidak harmonis antara PT. NHM dengan pemangku  kepentingan,  sudah  terdengar  setidaknya  pada  tahap  eksplorasi,  namun tanggapan  posistif  dari  PT.  NHM    baru  terealisasi  belakangan  setelah  menimbulkan beberapa  korban  jiwa,  dimana  masyarakat  diperhadapkan  dengan  aparat  keamanan. Pengelolaan  dana  CSR  oleh  PT.  NHM  sebagai  pola ketiga ,  mempunyai  4  (empat) program yang sudah dibuat perusahaan dalam bentuk baku yaitu (1) pendidikan (2) kesehatan (3) infrastruktur (4) ekonomi produktif. Pendidikan terkait dengan beasiswa dan  honor  guru  bantu,  Kesehatan  terkait  dengan  pengadaan  kader  posyandu  dan honor  bidan  desa,  dukun  desa.  Infrastruktur  terkait  dengan  bahan  bangunan  seperti semen,  seng,  sedangkan  ekonomi  produktif  terkait  dengan  pengembangan  dan peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat.
Menurut  penulis  bahwa  konsep  CSR  PT.  NHM  baik  pada  pola  kedua  maupun  pada pola ketiga, tidak jauh beda dengan konsep philanthropy atau kedermawanan. Padahal konsep ini adalah konsep yang sangat primitif yang berlaku  pada periode tahun 1960- an.  Hal  ini  karena  PT.  NHM  lebih  mengedepankan  pemberian  dana  dengan  jumlah yang  besar  tapi  masyarakat  tidak  diberikan  pembekalan  dan  pendampingan  tentang bagaimana  cara  mengelolah  dana  tersebut.  Hasil  penelitian  disertasi  Husen  Alting, bahwa  sudah  terjadi  penyahgunaan  dana  c omdev oleh  oknum-oknum  tertentu, disebabkan  karena  lemahnya  pengawasan,  konsep  pengelolaan  yang  tidak  jelas  dan transfaran, serta hanya dikuasai oleh elit desa tanpa melibatkan masyarakat. Tidak ada penyelesaian    atas  penyalahgunaan  dana  c omdev baik  oleh  perusahaan  maupun  oleh pemda.  Akibatnya  sebagian  masyarakat  merasa  belum  mendapatkan  manfaat  dari keberadaan PT. NHM 8 seperti dikatakan oleh Bapak Sabri Adam Kepala Desa Matsa bahwa di desanya belum ada pembangunan yang menonjol sampai sekarang dan dana CSR  dari  NHM  belum  mampu  memberikan  satu  harapan  dan  Grafikan  terhadap masyarakat.

## 3.2. PT. Aneka Tambang (ANTAM, Tbk) di Kabupaten Halmahera Timur
Berbicara konflik di wilayah Buli yang menjadi lokasi penelitian tidak lepas dari faktor historis  masyarakatnya.  Ketika  di  akhir  tahun  90-an  dan  di  awal  tahun  2000  saat daratan  Maluku  hingga  Maluku  Utara  terjadi  konflik  horizontal  dengan  issu  SARA (suku, agama dan ras), wilayah Buli dapat dikatakan tidak tersentuh dengan konflik. Dapat  dikatakan  ketika  konflik  itu  terjadi  hampir  di  seluruh  wilayah  Maluku  dan Maluku Utara semua mendapatkan imbas dari konflik yang awalnya terjadi di Ambon. Untuk  wilayah  di  Maluku  Utara,  Kota  Ternate  dan  sebagian  besar  wilayah  di kabupaten  seperti  Halmahera  Tengah,  Halmahera  Barat,  Halmahera  Utara mendapatkan  imbas  dan  konflik  merembet  sampai  ke  wilayah-wilayah  tersebut. Namun khusus di wilayah Buli, masyarakatnya tidak ikut terpancing dengan suasana konflik  di  masa  itu.  Padahal  masyarakat  Buli  yang  umumnya  heterogen  dengan masyarakat yang menganut agama yang berbeda-beda memiliki potensi konflik yang sangat besar.
Seperti  yang  disampaikan  oleh  salah  satu  Tokoh  Adat  Buli,  Hi.  Musa  Kiye  bahwa faktor  kebersamaan  adalah  kunci  bagi  masyarakat  Buli  untuk  tidak  ikut  terpecah belah.  Sebelum  konflik  horizontal  terjadi  di  Maluku,  masyarakat  Buli  sudah menanamkan  rasa  persaudaraan  dan  toleransi  yang  tinggi.  Masyarakat  dapat menerima dengan mudah perbedaan baik dari aspek perbedaan suku maupun agama. Modal inilah yang menjadi pemersatu bagi masyarakat yang bermukim di Buli untuk tidak ikut terpecah belah seperti yang terjadi di wilayah-wilayah lain saat itu.
Dari  faktor  historis  inilah  dapat  kita  simpulkan  bahwa  masyarakat  di  wilayah  Buli memang  tidak  identik  dengan  konflik  sehingga  wilayah  tersebut  relatif  aman  dan nyaman untuk didiami. 9 Dapat pula disimpulkan bahwa konflik sebelum pengelolaan sumberdaya  alam  oleh  berbagai  perusahaan  relatif  memang  tidak  ada  sama  sekali. Namun  suasana  agak  sedikit  berbeda  ketika  berbagai  perusahaan  telah  masuk  ke wilayah  Buli  untuk  mengelola  sumberdaya  alam  yang  ada.  Gesekan  akan  potensi
8 Husen Alting, Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat  Atas Tanah di Maluku Utara, Perspektif  Dinamika  Hukum  di  Era  Otonomi  Daerah,  Disertasi  Program  Ilmu  Hukum  Universitas Brawijaya Malang, 2006, hlm, 116.
9 Sulaksono, Nurpana, dan Yayan Hadiyan. "Strategi resolusi konflik ekosistem kawasan Taman Nasional Gunung Merapi: Pelajaran dari Jurang Jero." Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1 (2015): 1370-1374.
konflik  rawan  terjadi,  khususnya  antara  pihak  masyarakat  yang  merasa  dirugikan dengan perusahaan pengelola sumberdaya alam.
Penyebab  terjadinya  konflik  di  wilayah  pengelolaan  sumberdaya  alam  seperti  yang terjadi di Buli beragam dan beraneka bentuk. Dimulai dari masalah ganti rugi lahan, lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR/Comdev) hingga masalah tenaga kerja.  Tapi  dari  sekian  identifikasi  penyebab  konflik  tersebut  terdapat  dominasi penyebab konflik yang paling utama seperti yang nampak pada Grafik 1.

## Grafik 1. Tuntutan Masyarakat Kepada Perusahaan
Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah ataupun antara masyarakat dengan  masyarakat  sendiri  juga  tidak  lepas  dari  konflik  yang  disebabkan  atas pengelolaan sumberdaya alam. Analisis dominasi pihak yang terlibat konflik tetaplah antara masyarakat dengan perusahaan yang mengelola sumberdaya alam. Pihak-pihak lain  yang  ikut  terlibat  hanya  merupakan  ekses  dari  konflik  yang  telah  terjadi  antara masyarakat dengan perusahaan.
Adapun  dampak  yang  berpengaruh  akibat  terjadinya  konflik  antara  masyarakat dengan perusahaan menurut penjelasan Hi. Musa Kiye, Tokoh Masyarakat/Adat Buli adalah  adanya  perubahan  pola  sosial  kemasyarakatan.  Masyarakat  sudah  dapat berpikir  jauh  bilamana  telah  terjadi  masalah  dengan  pihak  perusahaan.  Bilamana masyarakat  dirugikan,  masyarakat  langsung  menggunakan  pola-pola  komunikasi dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada pihak perusahaan. Dampak lain dari  terjadinya  konflik  adalah  begitu  masyarakat  menyampaikan  tuntutan  atau permintaan  kepada  perusahaan,  perusahaan  dapat  langsung  memenuhi  tuntutan masyarakat, sejauh tuntutan itu dapat direalisasikan oleh pihak perusahaan.
Pola  konflik  yang  terjadi  antara  masyarakat  dengan  perusahaan  setelah  adanya pengelolaan  sumberdaya  alam  di  wilayah  Buli  bersifat  laten.  Konflik  akan  terjadi bilamana  masyarakat  merasa  dirugikan  dikarenakan  aktivitas  perusahaan.  Penyebab konflik  pun  seperti  yang  diutarakan  di  atas  hanya  seputar  permasalahan  ganti  rugi lahan  warga,  pencemaran  atau  kerusakan  lingkungan,  program  CSR/Comdev  yang menurut  sebagian  masyarakat  tidak  tepat  sasaran,  dan  kesenjangan  yang  dilakukan perusahaan dalam menyikapi tenaga kerja lokal dan tenaga kerja pendatang.

## 3.3. PT. Karya Cipta Sukses Lestari (PT.KSL) di Kabupaten Halmahera Timur
Kecamatan Maba Selatan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur  yang  intensitas  konfliknya  relatif  tidak  ada  dibandingkan  dengan  kecamatan yang  lainnya.  Ini  di  karenakan  kecamatan  ini  belum  tereksplorasi  oleh  investasi pertambangan. Selain itu, kecamatan Maba selatan tidak terkena dampak dari konflik horizontal yang pernah terjadi di sebagian besar wilayah Provinsi Maluku Utara pada tahun 1999 sampai dengan 2000. Ini kemudian yang membuat wilayah di kecamatan maba  selatan  khususnya  di  wilayah  Bicoli  dan  sekitarnya  masyarakat  hidup  secara berdampingan  secara  aman,  bahkan  desa  bicoli  merupakan  wilayah  pelarian  dari sebagian  warga  yang  terkena  dampak  konflik  di  daerah  lain  seperti  dari  Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan.
Konflik pengelolaan SDA pertama terjadi walaupun skala konfliknya sangat kecil yang terjadi  di  lokasi  penelitian  adalah  antara  masyarakat  dengan  perusahaan  PT.  Agro Plasma Nusantara yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit berdasarkan izin lokasi  SK  Bupati  Halmahera  Timur  Nomor  188.45/63-590/2008  tanggal  17  juni  2008 yang mana pada saat itu perusahaan telah telah melakukan pembayaran lahan kepada masyarakat  namun  pada  akhirnya  masyarakat  menolak  perusahaan  kelapa  sawit tersebut karena karena masyarakat merasa ditipu oleh pihak perusahaan terkait luas lahan  yang  akan  dieksploitasi  oleh  perusahaan.  Perusahaan  bermohon  untuk pengelolaan Hutan APL (areal pembebasan lain) yang mana sesuai dengan Perda 105 tahun 2006 kabupaten Haltim yang mengatur bahwa bahwa hutan produksi itu juga dihitung sebagai APL namun pada saat dikonsultasikan ke Departemen Kehutanan di Jakarta  ternyata  ada  keputusan  Menteri  tahun  2007  yang  mana  mengatur  bahwa Hutan  Produksi  konversi  bukan  bagian  dari  APL,  sehingga  dengan  demikian  tidak sesuai  dengan  hasil  sosialisasi  kepada  masyarakat  yang  mana  dalam  sosialisasi dikatakan  bahwa  areal  perusahaan  jaraknya  5  KM  dari  garis  pantai  namun kenyataannya dilapangan hanya 1 KM dari garis pantai. Ketika perusahaan PT. Agro Plasma Nusantara mengurus perbaharui izin yang mereka punya di provinsi izinnya belum keluar sudah ada izin eksplorasi dari PT KSL.
Dampak  dari  konflik  pembebasan  lahan  yang  terjadi  saat  ini  bisa  berdampak  positif yaitu dari konflik pembebasan lahan di lokasi perusahaan adalah masyarakat semakin memahami  pola  komunikasi  dan  negosiasi  yang  bisa  menguntungkan  masyarakat. Selain  itu  juga  dampak  lainnya  adalah  dengan  adanya  pembayaran  lahan  dari perusahaan maka pemerintah desa membagi kepada semua kepala keluarga baik yang punya lahan perkebunan maupun yang tidak punya lahan perkebunan secara merata masing-masing  kepala  keluarga  sebesar  Rp.  2.500.000  diluar  dari  tumbuhan  yang dimiliki  masyarakat.  Selain  berdampak  positif  juga  berdampak  negative,  yaitu  dari konflik  pembebasan  lahan  yang  terjadi  adalah  mulai  ada  kelompok-kelompok  kecil yang  menentang  kebijakan  pemerintah  desa  yang  mana  ini  apabila  disusupi  atau diprovokasi  bisa  menimbulkan  konflik  yang  besar  yang  mana  akan  terabaikannya tatanan nilai-nilai kekeluargaan yang ada di desa lingkar tambang.
Pola konflik yang terjadi dimasyarakat adalah konflik tertutup (laten) dimana kondisi masyarakat  cenderung  menerima  segala  keputusan  walaupun  tidak  setuju  dengan keputusan  tersebut,  bahkan  ada  tekanan-tekanan  terhadap  masyarakat  sehingga masyarakat  tidak  bisa  berbuat  apa-apa  karena  keterbatasan  pengetahuan  dan  akses informasi. Pihak perusahaan juga membentuk tim yang melibatkan anggota TNI untuk mempengaruhi  masyarakat  agar  mengikuti  saja  hasil  kesepakatan  yang  telah  dibuat
dengan  pemerintah  dan  anggota  masyarakat  tertentu  yang  punya  hubungan  dengan kepala desa.
Pola  konflik  yang  ada  apabila  ada  pemicu  atau  aktor  yang  menggerakan  maka kemungkinan terjadi konflik terbuka sangat besar karena kecenderungan masyarakat yang  hanya  mengikuti  keputusan  dikarenakan  belum  ada  aktor  atau  orang  yang memimpin  masyarakat  untuk  menentang.  Dan  juga  karena  sistem  kekerabatan  yang sangat  kental  sehingga  hubungan  kekeluargaan  dijadikan  dasar  untuk  masyarakat cenderung  tidak  mau  memperpanjang  masalah  yang  timbul  dan  selalu  diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

## 3.4. PT. Morotai Marine Culture (MMC) di Kabupaten Pulau Morotai
Penyebab  utama  munculnya  konflik  pengelolaan  SDA  di  Pulau  Morotai  antara Pemerintah Daerah dengan PT. MMC yaitu dikeluarkannya “Surat Keputusan Bupati Pulau  Morotai  Nomor  500/33/PM/2012  tertanggal  13  Februari  2012  tentang Penghentian  Sementara  Kegiataan  Usaha  PT.  MMC  di  Desa  Ngele-ngele  Kecamatan Morotai”.  Dasar  pertimbangan  dikeluarkannya  Surat  Keputusan  Bupati  Pulau Morotai,  tersebut  menurut  penulis  adalah  titik  awal  terjadinya  konflik  antara Pemerintah Daerah Morotai dengan PT. MMC.
PT.  MMC  tidak  memiliki  SIUP  sebagaimana  diisyaratkan  oleh  Undang-Undang Nomor 31 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan  dan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan  Ikan.  Begitupun  juga  luas  lokasi  usaha  melebihi  dari  ketentuan sebagaimana tercantum di dalam dokumen  UKL/UPL,  dengan luas areal sebesar 4,5 Ha  namun  pada  kenyataannya  melebihi  4,5  Ha  yaitu  10  Ha  sehingga  dianggap mengganggu lalu lintas lahan laut dan mempersempit ruang gerak nelayan tradisional dalam mencari ikan.
PT.  MMC  dianggap  telah  melakukan  penyalagunaan  Surat  Ijin  Usaha  (SIUP)  Bidang Pembudidayaan  Nomor:  5051/DPB  /PB.  510.D5/X/07  yang  dikeluarkan  oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan cq: Ditjen Perikanan Budidaya. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD Ali Sangaji dihadapan Sekda Mohdar Arif dan warga Ngele-Ngele  diruang  Rapat  Paripurna  DPRD  Morotai  bahwa  PT.  MMC  telah melakukan  pelanggaran  dan  telah  mengabaikan  kewajibannya  terhadap  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Pulau  Morotai.  Sebagai  daerah  otonom,  maka  konsekuensinya adalah SIUP yang telah dimiliki oleh PT. MMC harus menyesuaikan dengan ketentuan yang  berlaku  di  Kabupaten  Morotai.  Artinya  bahwa  areal  pengusahaan  yang dilakukan  oleh  PT.  MMC  adalah  wilayah  perairan  laut  yang  masuk  dalam  batas wilayah perairan laut Kabupaten Pulau Morotai, maka areal pengusahaan dilaut harus disesuaikan dengan Suarat ijin Usaha Perikanan (SIUP).
Jika hal tersebut benar adanya, maka menurut penulis apa yang telah dilakukan oleh PT. MMC didalam melakukan kegiatan perikanan (Ikan Kerapuh dan Siput Mutiara) adalah  sebuah  pelanggaran  hukum,  terutama  melanggar  Undang-Undang  Nomor  45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang 31 tahun 2004 tentang Perikanan, serta  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  12/MEN/2007  tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.
Pola  konflik  pengelolaan  SDA  yang  dilakukan  oleh  PT.  MMC  disebabkan  karena adanya  surat  Keputusan  Bupati  Nomor  500/33/PM/2012  tentang  penghentian sementara  PT.MMC.  Dengan  adanya  surat  keputusan  tersebut  dimaksud  supaya  PT. MMC  segera  menyelesaikan  kewajiban-kewajibannya  baik  kepada  Negara  ataupun pada  kepada  Pemerintah  Daerah,  namun  dalam  batas  waktu  yang  telah  ditentukan oleh  pihak  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Morotai  ternyata  pihak  PT.MMC  tidak melaksanakan  sebagaimana  dimaksud  diatas  maka  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Morotai  dengan  sangat  terpaksa  melakukan  langkah-langkah  selanjutnya  yaitu menutup sementara kegiataan usaha PT.MMC.
Namun  disayangkan  karena  langkah  tegas  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten Morotai melalui aparat dan jajarannya pada tanggal 23 Maret 2012 dan 25 Maret  2012,  justru  menimbulkan  tindakan  kekerasaan,  pengerusakan  dan penjarahan/pencuriaan  sampai  pada  pembakaraan.  Akibatnya  PT.  MMC  mengalami kerugian yang sangat besar.

## 4. Penutup
Identifikasi  konflik  SDA  oleh  pelaku  usaha  di  8  (delapan)  lokasi  penelitian  memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sungguh pun berbeda-beda, identifikasi konflik yang ditemukan  di  lapangan,  namun  hasil  penelitian  menujukkan  bahwa  masalah  ganti- rugi lahan adalah masalah yang paling urgen di dalam memanfaatkan SDA oleh para pelakuusaha. Hal ini dapat dilihat bahwa jawaban responden tidak merata. Ganti rugi lahan  berada  pada  posisi  yang  cukup  tinggi,  yaitu  sebanyak  53,00%  responden. Selanjutnya,  masalah  lingkungan  berdasarkan  jawaban  responden  menunjukkan sebanyak 13,29%, Konflik tenaga kerja sebanyak 8,29% dan yang paling rendaha dalah Program CSR/comdev yang dilakukan oleh pelaku usaha
Mencermati karakteristik masyarakat Maluku Utara dan para pelaku usaha yang telah diidentifikasi  model  konflik  yang  terjadi  ketidakseragaman.  Untuk  itu,  Pemerintah perlu melakukan peninjauan terhadap regulasi dibidang pertanahan khususnya dalam rangka  perolahan  tanah  bagi  kepentingan  investasi.  Model  pemebesan  lahan  dengan cara  jual  beli  yang  diterapkan  selama  ini  telah  menghilangkan  hak  kepemilikan  dari masyarakat atas tanah. Untuk itu diperlukan penetaan regulasi yang memungkinkan pemilik tanah tidak kehilangan hak atas tanah yang dimilikinya/dikuasai, dengan cara penggunaan tanah melalui sewa menyewa atau dengan hak pakai yang bisa diberikan oleh pemerintah atau oleh pemilik tanah kepada investor.

## Referensi
Ambarasti,  Kinta.  "Konflik  penggunaan  lahan  di  kawasan  hutan  pada  Wilayah Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi  (KPHP)  Model  Banjar." Jurnal  Hutan Tropis 4, no. 2 (2016): 167-179.
Efendy,  M.  (2009).  Pengelolaan  wilayah  pesisir  secara  terpadu:  solusi  pemanfaatan ruang, pemanfaatan sumberdaya dan pemanfaatan kapasitas asimilasi wilayah pesisir  yang  optimal  dan  berkelanjutan. Jurnal  Kelautan:  Indonesian  Journal  of Marine Science and Technology , 2 (1), 81-86.
Husen  Alting,  (2010). Dinamika  Hukum  dalam  Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak Masyarakat  Hukum  Adat  Atas  Tanah  (Masa  Lalu,  Kini  dan  Masa  Mendatang) LaksBang PRESSindo.
Husen  Alting,  Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak  Masyarakat  Adat  Atas  Tanah  di Maluku Utara, Perspektif Dinamika Hukum di Era Otonomi Daerah, Disertasi Program Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2006.
Irwansyah. (2022). Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel . Cet. 5 Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Prabowo,  Sapto  Aji,  Sambas  Basuni,  and  Didik  Suharjito.  "Konflik  tanpa  henti: permukiman  dalam  kawasan  Taman  Nasional  Halimun  Salak." Jurnal Manajemen Hutan Tropika 16, no. 3 (2010): 137-142.
Sulaksono, Nurpana, dan Yayan Hadiyan. "Strategi resolusi konflik ekosistem kawasan Taman  Nasional  Gunung  Merapi:  Pelajaran  dari  Jurang  Jero." Pros  Sem  Nas Masy Biodiv Indon 1 (2015): 1370-1374.
Wiryawan,  Budy,  John  Haluan,  and  Domu  Simbolon.  "Model  pengelolaan  konflik perikanan tangkap di perairan Kalimantan Selatan." Repository IPB University. https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/46811