## Golput dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020

## Muhammad Farhan HR
Program Studi Ilmu Pemrintahan, Program Pascasarjana, Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 55183, Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Korespondensi: farhanhr35@gmail.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Info Publikasi:
Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Farhan HR, M. (2023). Abstention in the 2020 Jambi Provincial Gubernatorial Election. Society, 11(2), 275-287.
DOI: 10.33019/society.v11i2.454
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dikirim: 29 November, 2022; Diterima: 24 November, 2023 ; Dipublikasi: 6 Desember, 2023;
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penyebab fenomena  golput  dan  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam pemilihan  gubernur  Provinsi  Jambi  pada  tahun  2020. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan studi  pustaka  sebagai  metodologi.  Pengumpulan  data dilakukan  melalui  berbagai  sumber  seperti  buku,  jurnal, majalah, surat kabar, dan lainnya. Penggunaan fitur Concept Map  pada  NVIVO12  Plus  juga  menjadi  bagian  dari metodologi  penelitian  ini.  Hasil  temuan  penelitian menunjukkan  bahwa  tingkat  partisipasi  masyarakat  Provinsi Jambi  dalam  pemilihan  gubernur  tahun  2020  mencapai 1.658.525  jiwa  yang  menggunakan  hak  pilih.  Dari  jumlah tersebut, 1.570.285 jiwa suara dianggap sah, sedangkan 88.240 jiwa  suara  dianggap  tidak  sah.  Pemilih  yang  tidak berpartisipasi  (golput)  mencapai  820.779  jiwa  dari  total 2.480.612  pemilih  tetap.  Kabupaten  Kerinci  menjadi  daerah dengan  jumlah  golput  tertinggi,  di  mana  dari  total  198.729 pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 88.637 jiwa (44,60%) memilih untuk golput. Fenomena golput dalam pemilihan gubernur Jambi tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa  faktor,  antara  lain  perbedaan  suku  bangsa  kandidat, tingkat  pendidikan,  kualitas  calon  yang  kurang  memadai, praktek  politik, sikap apatis masyarakat, minimnya informasi, kendala teknis, dan lokasi tempat pemungutan suara yang sulit dijangkau.
Kata Kunci: Golput;  Partisipasi  Masyarakat;  Pemilihan Gubernur; Tempat Pemungutan Suara; Tingkat Partisipasi

## Society, 11 (2), 288-301, 2023
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.454

## 1. Pendahuluan
Pemilihan  gubernur  di  Provinsi  Jambi  pada  tahun  2020  menjadi  perhatian  utama  karena tingginya  jumlah  masyarakat  yang  tidak  memberikan  suaranya  atau  tidak  memilih,  dikenal dengan istilah golput. Golput merupakan singkatan dari golongan putih, yang merujuk kepada individu yang memilih untuk tidak mengikuti pemilihan umum. Istilah ini mengambil inspirasi dari  nama  partai  yang  dominan  pada  era  Suharto,  yaitu  Golkar.  Fenomena  golput  mulai dikenal  secara  luas  pada  pemilu  1971  sebagai  bentuk  protes  terhadap  penggunaan  birokrasi dan militer oleh Golkar untuk memastikan kemenangan mereka ( Duile, 2021 ).
Setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada akhir 1990-an, Indonesia mengadakan pemilihan demokratis pertamanya pada tahun 1999. Sejak itu, negara ini telah menjadi negara demokrasi yang stabil, berhasil menyelenggarakan sejumlah pemilihan umum yang dianggap bebas dan adil secara luas ( Fossati & Martinez i Coma, 2020 ). Dalam konteks demokrasi, partisipasi warga negara  dalam  proses  pemerintahan  menjadi  krusial.  Melalui  partisipasi,  warga  dapat menyuarakan  keluhan  dan  membuat  tuntutan  yang  didengar  oleh  publik  secara  lebih  luas, serta membuat pemerintah dan politisi lebih akuntabel dan responsif ( Teorell & Torcal, 2007 ). Pemilihan  gubernur,  atau  yang  dikenal  sebagai  Pilgub,  merupakan  pertarungan  politik untuk merebut kekuasaan di tingkat Provinsi ( Lefaan, 2021 ). Meskipun penting untuk jabatan politik,  pengetahuan  tentang  perilaku  pemilih  dalam  pemilihan  gubernur  masih  terbatas  ( do Amaral  &  Tanaka,  2016 ).  Persepsi  terhadap  keadilan  juga  berpengaruh  pada  tingkat kepercayaan, yang erat kaitannya dengan integritas dan etika pemerintahan. Etika melibatkan hak dan kewajiban sebagai bagian dari kontrak sosial antara individu, institusi, dan masyarakat ( Susila et al., 2015 ).
Studi empiris tentang partisipasi politik telah berlangsung sekitar 30 tahun. Awalnya, fokus penelitian lebih pada menjelaskan mengapa beberapa orang memilih untuk memberikan suara sementara  yang  lain  tidak  ( Milbrath,  1981 ).  Dalam  sebuah  artikel  ( Lowndes  et  al.,  2006 ), disimpulkan bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh 'aturan yang digunakan' secara lokal, tidak  bergantung  pada  status  sosial  ekonomi  atau  tingkat  modal  sosial  di  suatu  daerah. Meskipun  pemungutan  suara  adalah  bentuk  keterlibatan  politik  yang  paling  umum,  sikap golput  mencerminkan  tingkat  keterlibatan  politik  yang  rendah.  Karena  tingkat  keterlibatan politik  dapat  menjadi  sinyal  penting  dan  prediktor  arah  demokrasi  serta  ekspresi  kedaulatan rakyat, penting untuk mengkaji jumlah keterlibatan politik rakyat dalam pemilihan ( Wardhani, 2018 ).
Dalam demokrasi seperti Indonesia, perbedaan politik di antara individu dianggap wajar. Beragamnya  peringkat  sosial,  kelas  ekonomi,  tingkat  pendidikan,  budaya  daerah,  dan  jenis kelamin  menciptakan  variasi  dalam  preferensi  politik.  Perbedaan  gender,  khususnya, merupakan pembedaan yang paling halus di antara faktor-faktor tersebut ( Nurgiansah, 2021 ). Rendahnya  partisipasi  pemilih  pada  Pilgub  Jambi  2020  menjadi  salah  satu  faktor  yang menyebabkan  rendahnya  pemahaman  masyarakat  tentang  hak  pilih  dan  tanggung  jawab kewarganegaraan. Kesediaan masyarakat untuk menggunakan  hak pilihnya dalam pemilihan gubernur  Jambi  tahun  2020  sangat  dipengaruhi  oleh  tingkat  kepercayaan  mereka  terhadap pemerintah ( Nasution & Kushandajani, 2019 ).
Penelitian mengenai fenomena tidak memilih (golput) pada Pilgub di Provinsi Jambi tahun 2020 masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut dengan menganalisis penyebab fenomena golput yang terjadi di Provinsi Jambi pada tahun 2020. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur di Provinsi Jambi  pada  9  Desember  2020  hanya  mencapai  67.88%,  tidak  mencapai  target  yang  telah
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.454
ditetapkan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  yang  menargetkan  tingkat  partisipasi masyarakat dalam pemilihan sebesar 77,50%.

## 2. Kajian Pustaka

## 2.1. Perilaku Politik
Perilaku politik, dalam konteks pengambilan keputusan etis, dapat memiliki dampak baik dan buruk ( Amah, 2022 ). Terlibat atau berperan dalam kegiatan politik merupakan salah satu aspek dari perilaku atau keterlibatan politik ( Almond & Powell, 1966 ). Namun, aktivitas politik selalu  diprakarsai  oleh  ekspresi  kepentingan  di  mana  seseorang  memiliki  kekuatan  politik. Sebaliknya, perilaku politik adalah perilaku individu yang bertindak dalam kapasitas pribadi dengan  tujuan  mempengaruhi  pengambilan  keputusan  pemerintah  ( Huntington  &  Nelson, 1994 ).
Beberapa  penelitian  ( Agerberg,  2019b ; Almond  &  Verba,  1963 ; Carpini  &  Keeter,  1996 ; Hillygus,  2005 ; Jennings,  1996 ; Nie  et  al.,  1996 ; Verba  &  Nie,  1987 ; Wolfinger  &  Rosenstone, 1980 ) menunjukkan bahwa warga negara berpendidikan tinggi cenderung lebih canggih secara politik, artinya lebih berpengetahuan dan kompeten secara politik, dan juga lebih aktif dalam partisipasi  politik.  Hubungan  antara  pendidikan  dan  partisipasi  politik  mungkin  merupakan hubungan  yang  paling  mapan  dalam  penelitian  tentang  perilaku  politik.  Sekolah  memiliki peran  penting  dalam  sosialisasi  politik,  yang  berkontribusi  pada  keterlibatan  politik  pemuda yang lebih baik ( Pontes et al., 2017 ). Penggunaan internet dan aktivitas elektronik lainnya juga berdampak  pada  peningkatan  pengetahuan  pengguna  online  tentang  politik  serta  memacu keterlibatan dan partisipasi politik ( Ahmad et al., 2019 ).
Perilaku  politik  melibatkan  pengambilan  keputusan  strategis,  yang  sering  kali  dapat merugikan  kualitas  keputusan  dan  melemahkan  kinerja  organisasi  ( Shepherd  et  al.,  2020 ). Kemanjuran politik dan kepercayaan politik menjadi fokus sentral studi perilaku politik ( Craig, 1979 ).  Teori  perilaku  politik  yang  berasal  dari  metodologi  khas  pilihan  publik mempertimbangkan  peran  aktor  dalam  proses  politik,  termasuk  pemilih,  partai,  kelompok kepentingan, birokrat, dan politisi ( Self, 1993 ). Ketidaksetaraan dalam keterlibatan politik dapat melemahkan  kualitas  musyawarah,  perwakilan,  dan  legitimasi  dalam  proses  demokrasi ( Kittilson,  2016 ).  Perbedaan  gender  dan  ras  juga  berpengaruh  dalam  partisipasi  politik  dan kontribusi suara kepada calon kandidat ( Zhang & Heerwig, 2022 ). Dalam penelitian ( Liu, 2020 ), disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan Asia memberikan suara dengan jumlah yang sama dalam pemilu, tetapi terdapat kesenjangan gender dalam jenis tindakan  politik  lainnya.  Beberapa  faktor  yang  memengaruhi  perilaku  pemilih  melibatkan aspek  sosiologis,  psikologis,  dan  pilihan  rasional  ( Yustiningrum  &  Ichwanuddin,  2015 ).  Studi tentang  perilaku  politik  menunjukkan  bahwa  individu  dengan  pendidikan  tinggi  cenderung lebih aktif dalam kegiatan politik dibandingkan individu dengan pendidikan rendah ( Persson, 2015 ).  Bukti  juga  menunjukkan  bahwa  perubahan  dalam  teknologi  komunikasi  dapat memainkan  peran  penting  dalam  memengaruhi  perilaku  dalam  pemilu  ( Tolbert  &  McNeal, 2003 ).

## 2.2. Partisipasi Masyarakat terhadap Pemilu
Reformasi  pemilu  telah  memberikan  kesempatan  kepada  warga  negara  di  banyak  negara bagian untuk memilih di antara metode pemungutan suara yang lebih nyaman ( Herrnson et al., 2019 ).  Dalam  pemilihan  demokratis,  para  pemilih  dipanggil  ke  tempat  pemungutan  suara untuk  menyatakan  preferensi  mereka  dalam  mendukung  sejumlah  partai  dan  kandidat tertentu.  Meskipun  demikian,  ada  proporsi  pemilih  yang  konsisten  menganggap  pilihan
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.454
mereka  sebagai  bentuk  suara  penolakan  ( Garzia  &  Ferreira  da  Silva,  2021 ).  Demokrasi  tidak dapat berjalan tanpa partisipasi aktif rakyat ( Haruni, 2022 ). Kualitas pemerintahan yang buruk dapat berpengaruh signifikan pada hubungan individu dengan negara dan keyakinan mereka terhadap  kemungkinan  mencapai  tujuan  melalui  proses  demokrasi  ( Agerberg,  2019a ).  Oleh karena  itu,  dalam  pemilihan,  pemilih  mungkin  menyuarakan  hak  pilihnya  sebagai  bentuk penolakan atau ketidakpartisipasi.
Dalam penelitian ( Ivanchenko et al., 2019 ), disimpulkan bahwa responden yang seimbang secara  emosional  lebih  cenderung  untuk  mencalonkan  diri  dan  jarang  berpartisipasi  dalam pemungutan  suara.  Penyebab  ketidakpartisipasi  masyarakat  dalam  pemilihan  juga  dapat berasal dari persepsi bahwa masalah utama tidak ditangani, sehingga pemilih mungkin enggan menyuarakan  hak  pilihnya  dalam  pemilihan  mendatang  ( Peterson  &  Wrighton,  1998 ).  Dalam penelitian  ( Lin  &  Lunz  Trujillo,  2023 ),  disimpulkan  bahwa  aktivitas  penduduk  non-pedesaan lebih banyak berpartisipasi dan lebih jarang melakukan protes, sedangkan di daerah pedesaan lebih  aktif  dalam  partisipasi  dan  sering  melakukan  protes,  yang  dapat  menghambat  peluang partisipasi bagi penduduk pedesaan.
Identitas nasional kewarganegaraan yang kuat memiliki dampak positif pada kepercayaan politik,  sementara  identitas  nasional  etnis  yang  kuat  memiliki  dampak  negatif  pada kepercayaan  politik  ( Berg  &  Hjerm,  2010 ).  Persepsi  ketidaksetaraan  sosial  juga  berperan penting  dalam  menentukan  jumlah  pemilih  serta  memahami  hubungan  antara  partisipasi dalam  pemilu  ( Silagadze  et  al.,  2023 ).  Literatur  gerakan  sosial  menunjukkan  bahwa kepercayaan politik akan memiliki konsekuensi perilaku partisipatif yang signifikan hanya jika terkait  dengan  tingkat  kemanjuran  politik  yang  tinggi  ( Hooghe  &  Marien,  2013 ).  Ada  dua faktor  utama  yang  memengaruhi  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilu,  yaitu  faktor  individu dan faktor sosial politik ( Parchami, 2007 ).
Pemilu selama pandemi menjadi sumber perdebatan karena dapat mengancam kesehatan masyarakat  dan  berdampak  pada  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  Pilkada.  Oleh  karena itu,  partisipasi  masyarakat  dalam  menggunakan  hak  pilihnya,  yang  merupakan  salah  satu indikator  keberhasilan  pemilihan  kepala  daerah,  sangat  perlu  diperhatikan  ( Marsallindo  & Safitri,  2021 ).  Bentuk-bentuk  partisipasi  politik  dapat  dikelompokkan  dalam  empat  kategori, yaitu apatis (menarik diri dari proses politik), spectator (ikut serta dan aktif selama pemilihan umum), gladiator (aktif dalam proses politik sebagai komunikator dan pelaku kampanye), dan pengkritik (berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional) ( Suharyanto, 2014 ).

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan  merupakan  jenis  penelitian  di  mana  peneliti  mengumpulkan  sejumlah  buku, majalah,  dan  literatur  lainnya  yang  terkait  dengan  masalah  dan  tujuan  penelitian  ( Danial  & Wasriah, 2009 ). Data dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti buku, jurnal, majalah, hasil penelitian tesis, disertasi, serta sumber-sumber lain seperti situs internet dan koran yang relevan dengan tema penelitian ( Hidayah et al., 2019 ; Nazir, 2005 ).
Teknik  yang  digunakan  adalah  teknik  deskriptif,  yang  bertujuan  untuk  menjelaskan, mendeskripsikan, dan menghubungkan fenomena golput yang terjadi di Provinsi Jambi pada tahun  2020.  Hal  ini  dilakukan  untuk  dapat  menarik  kesimpulan  yang  konkret  mengenai permasalahan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi tahun 2020.
Dalam  penelitian  ini,  digunakan  juga  fitur  Concept  Map  pada  NVIVO12  Plus  untuk memetakan  penyebab  tingginya  jumlah  masyarakat  yang  tidak  menggunakan  hak  pilihnya
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.454
(golput) pada Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi tahun 2020 ( Farhan HR & Nurmandi, 2022 ). NVIVO  12  Plus  merupakan  program  analisis  data  kualitatif  yang  memudahkan  proses pengumpulan, pengkategorian, pemetaan, analisis, dan visualisasi data kualitatif. Program ini dapat  digunakan  untuk  menganalisis  berbagai  jenis  data,  seperti  makalah  (memo,  laporan, undang-undang, dan dokumen fotografi) dan hasil wawancara ( Farhan HR & Purnomo, 2023 ).

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Jambi tahun 2020 Pada  tahun  2020,  Provinsi  Jambi  menyelenggarakan  pemilihan  gubernur  untuk  masa jabatan 2021 hingga 2024. Berbeda dari pemilihan gubernur sebelumnya, tahun ini terdapat tiga pasangan calon yang bersaing dalam pemilihan gubernur Provinsi Jambi 2020. Pasangan nomor urut  1  terdiri  dari  Cek  Hendra  dari  Partai  Golkar  dan  Ratu  Munawaroh  dari  Partai  PDI-P. Pasangan ini didukung oleh dua partai lain, yaitu Nasdem dan PBB. Sementara itu, pasangan nomor  urut  2  terdiri  dari  Fachrori  Umar  dari  Partai  Gerindra  dan  Syafril  Nursal  dari  Partai Demokrat.  Pasangan  ini  diusung  oleh  empat  partai,  yaitu  Gerindra,  Demokrat,  Hanura,  dan PPP, serta didukung oleh satu partai lainnya, yaitu Gelora. Pasangan nomor urut 3 terdiri dari Al Haris dari Partai PAN dan Abdullah Sani dari Partai PKB. Pasangan ini diusung oleh tiga partai,  yaitu  PKB,  PAN,  dan  PKS,  dan  didukung  oleh  dua  partai  lainnya,  yaitu  PKPI  dan Berkarya.
Perlu dicatat bahwa pemilihan gubernur pada tahun 2020 diadakan dua kali, yaitu pada 9 Desember 2020 dan 27 Mei 2021. Hal ini disebabkan oleh adanya gugatan dari pasangan nomor urut  1,  yang  mengajukan  gugatan  terhadap  hasil  suara  ke  Mahkamah  Konstitusi  RI  pada  23 Desember  2020  karena  kalah  dari  pasangan  nomor  urut  3.  Selain  itu,  pemilihan  gubernur  di tahun 2020 ini juga dilaksanakan dalam situasi pandemi COVID-19.

## Gambar 1. Jumlah Suara pada Pemilihan Gubernur Jambi 2020 Sumber: ( KPU, 2020 )
Grafik  tersebut  menunjukkan  hasil  pemilihan  gubernur  Provinsi  Jambi  pada  tahun  2020 untuk masa jabatan 2021-2024. Jumlah pemilih terdaftar mencapai 2.480.612 jiwa. Dari jumlah tersebut, hanya 1.658.525 jiwa yang menggunakan hak pilih, dengan 1.570.285 jiwa suara  sah, dan terdapat 88.240 jiwa suara tidak sah. Selain itu, dalam pemilihan gubernur Provinsi Jambi tersebut,  masih  terdapat  masyarakat  yang  memilih  golput,  artinya  tidak  menggunakan  hak pilihnya, sebanyak 820.779 jiwa. Sebanyak 1.308 suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru saat dicoblos.
Pemilih terdaftar
Suara sah Suara tidak sah Pemilih pengguna hak pilih Pemilih golput Suara Rusak/keliru dicoblos Jumlah Suara 2,480,612 1,570,285 88,240 1,658,525 820,779 1,308 2,480,612 1,570,285 88,240 1,658,525 820,779 1,308 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.454
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  sebagian  besar  masyarakat  yang  datang  ke  Tempat Pemungutan  Suara  tidak  selalu  memilih  berdasarkan  pertimbangan  hati  nurani,  melainkan mungkin dipengaruhi oleh faktor lain. Adanya jumlah suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru menunjukkan adanya kendala teknis dalam pelaksanaan pemilihan.
Lebih  lanjut,  angka  golput  yang  tinggi  dapat  disebabkan  oleh  adanya  politik  uang  yang tersebar  secara  masif.  Oleh  karena  itu,  sebaiknya  partisipasi  pemilih  tidak  hanya  meningkat karena  praktik  politik  uang,  melainkan  lebih  diupayakan  agar  masyarakat  terlibat  dalam pemilihan  berdasarkan pemahaman dan kepercayaan terhadap calon tanpa adanya pengaruh eksternal yang merugikan proses demokrasi.

## Gambar 2. Jumlah Suara berdasarkan Calon Kandidat Gubernur Jambi 2020 Sumber: ( KPU, 2020 )
Terdapat  tiga  kandidat  calon  gubernur  dan  wakil  gubernur  yang  akan  bersaing  dalam Pemilihan  Gubernur  Provinsi  Jambi  tahun  2020,  untuk  masa  kepemimpinan  dari  tahun  2021 hingga  2024.  Pasangan  calon  gubernur  dan  wakil  gubernur  nomor  urut  1,  yaitu  Cek  Hendra bersama  Ratu  Munawaroh,  berhasil  memperoleh  dukungan  sebanyak  587.918  suara  dari masyarakat  Provinsi  Jambi.  Sementara  itu,  pasangan  nomor  urut  2,  Fachrori  Umar  bersama Syafril  Nursal,  mendapatkan  suara  sebanyak  381.632,  dan  pasangan  nomor  urut  3,  Al  Haris bersama Abdullah Sani, berhasil meraih suara terbanyak dengan jumlah 600.733 dari total suara sah sebanyak 1.570.285.
Dalam konteks ini, perolehan suara Al Haris bersama Abdullah Sani unggul 12.815 suara dari  pasangan  nomor  urut  1,  yaitu  Cek  Hendra  bersama  Ratu  Munawaroh.  Sementara perbedaan  suara  antara  Al  Haris  &  Abdullah  Sani  dengan  pasangan  nomor  urut  2,  yaitu Fachrori  &  Syafril  Nursal,  cukup  besar,  yakni  sebanyak  219.099  suara.  Dengan  demikian, perolehan  suara  Al  Haris  bersama  Abdullah  Sani  menjadi  yang  tertinggi,  mengungguli  dua pasangan calon gubernur lainnya. Oleh karena itu, Al Haris dan Abdullah Sani terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi untuk masa kepemimpinan 2021-2024.
Namun, jumlah suara yang diperoleh oleh ketiga pasangan calon gubernur Provinsi Jambi masih  jauh  kalah  dari  jumlah  suara  masyarakat  Provinsi  Jambi  yang  memilih  golput  dalam Pemilihan  Gubernur  Provinsi  Jambi  tahun  2020,  yaitu  sebanyak  820.779  suara.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  tingkat  partisipasi  masyarakat  Jambi  dalam  pemilihan  gubernur  hanya mencapai  67,88%,  yang  masih  di  bawah  target  KPU  Provinsi  Jambi  yang  menargetkan partisipasi masyarakat sebanyak 77,50%.
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.454

## Tabel 1. Total Partisipasi Masyarakat
Wilayah Cek Endra Fachrori Umar Al Haris Total Kabupaten Batanghari 63.045 30.555 58.249 151.849 Kabupaten Bungo 52.339 78.927 31.313 162.579 Kabupaten Kerinci 29.717 50.330 26.909 106.956 Kabupaten Merangin 34.443 16.122 116.100 166.665 Kabupaten Muaro Jambi 62.748 27.746 65.008 155.502 Kabupaten Sarolangun 82.902 9.556 37.027 129.485 Kabupaten Tanjung Jabung Barat 69.117 31.934 45.929 146.980 Kabupaten Tanjung Jabung Timur 53.401 24.862 45.660 123.923 Kabupaten Tebo 54.519 37.224 41.342 133.085 Kota Jambi 74.407 38.421 126.334 239.162 Kota Sungai Penuh 11.280 35.957 6.862 54.099 Total 587.918 381.634 600.733 1.570.285 Sumber: ( KPU, 2020 )
Tabel  menunjukkan  bahwa  Provinsi  Jambi  terdiri  dari  11  Kabupaten/Kota,  dengan  9 Kabupaten  dan  2  Kota.  Dalam  pemilihan  gubernur  Provinsi  Jambi  tahun  2020,  setiap Kabupaten/Kota  memiliki  jumlah  hak  suara  yang  berbeda.  Kota  Jambi,  sebagai  ibu  kota Provinsi  Jambi,  memiliki  jumlah  hak  suara  sah  terbanyak,  yakni  239.162,  sementara  Kota Sungai Penuh memiliki jumlah hak suara paling sedikit, yaitu 54.099, karena merupakan kota yang baru dibentuk pada tahun 2009 setelah pemekaran dari Kabupaten Kerinci.
Dari 3 pasangan calon gubernur Provinsi Jambi, mereka bersaing untuk memperoleh suara terbanyak  di  11  Kabupaten/Kota.  Pemilihan  mereka  difokuskan  pada  daerah  dengan  jumlah pemilih  terbanyak.  Namun,  hasilnya  mengejutkan.  Pasangan  calon  gubernur  Provinsi  Jambi nomor urut 1, Cek Endra bersama Ratu Munawaroh, memenangkan pemilihan suara terbanyak di  5  Kabupaten:  Batanghari,  Sarolangun,  Tebo,  Tanjung  Jabung  Timur,  dan  Tanjung  Barat. Sementara itu, pasangan calon gubernur Provinsi Jambi nomor urut 2 memenangkan 3 wilayah Provinsi  Jambi,  termasuk  Kabupaten  Bungo,  Kabupaten  Kerinci,  dan  Kota  Sungai  Penuh. Pasangan  calon  gubernur  Provinsi  Jambi  nomor  urut  3,  yang  terpilih  menjadi  gubernur Provinsi  Jambi  untuk  masa  kepemimpinan  tahun  2021-2024,  hanya  memenangkan  3  wilayah: Merangin, Muaro Jambi, dan Kota Jambi.
Dapat disimpulkan bahwa wilayah dengan jumlah hak suara terbanyak memiliki pengaruh besar terhadap hasil akhir pemilihan. Kota Jambi, sebagai wilayah dengan hak suara terbanyak, berpengaruh  besar  dalam  penentuan  kemenangan.  Kabupaten  Merangin  dan  Muaro  Jambi, meskipun  memiliki  hak  suara  terbanyak  nomor  4  di  Provinsi  Jambi,  juga  berperan  penting dalam kemenangan gubernur Provinsi Jambi.

## Tabel 2. Jumlah Golput di Provinsi Jambi Tahun 2020
Wilayah Jumlah Golput Total Pemilih Kabupaten Batanghari 33.702 (16,88%) 199.630 Kabupaten Bungo 70.463 (29,07%) 242.379 Kabupaten Kerinci 88.637 (44,60%) 198.729 Kabupaten Merangin 85.094 (33,18%) 256.453
Wilayah Jumlah Golput Total Pemilih Kabupaten Muaro Jambi 121.785 (42,54%) 286.267 Kabupaten Sarolangun 70.747 (34,68%) 203.999 Kabupaten Tanjung Jabung Barat 60.039 (27,64%) 217.141 Kabupaten Tanjung Jabung Timur 35.472 (21,12%) 167.935 Kabupaten Tebo 99.065 (41,77%) 237.157 Kota Jambi 143.371 (35,74%) 401.049 Kota Sungai Penuh 12.404 (17,75%) 69.873 Total 820.779 2.480.612

## Sumber: ( KPU, 2020 )
Tabel  menunjukkan  bahwa  sebanyak  820.779  jiwa  tidak  menggunakan  hak  pilih  (golput) dari total 2.480.612 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan gubernur  Provinsi  Jambi  tahun  2020.  Tingkat  golput  tertinggi  tercatat  di  Kabupaten  Kerinci, dimana dari total 198.729 pemilih yang terdaftar dalam DPT, sebanyak 88.637 (44,60%) memilih golput.  Muaro  Jambi  berada  di  posisi  kedua  dengan  tingkat  golput  42,54%,  diikuti  oleh Kabupaten Tebo dengan tingkat golput 41,77%. Kota Jambi, meskipun memiliki jumlah pemilih terbanyak,  mencatatkan  tingkat  golput  sebesar  35,74%,  sedangkan  Kabupaten  Sarolangun, Kabupaten  Merangin,  dan  Kabupaten  Bungo  memiliki  tingkat  golput  masing-masing  sekitar 34,68%, 33,18%, dan 29,07%.
Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat,  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur,  dan  Kota  Sungai Penuh  memiliki  tingkat  golput  yang  relatif  lebih  rendah,  dengan  masing-masing  27,64%, 21,12%, dan 17,75%. Sementara itu, tingkat golput paling rendah pada pilgub Jambi 2020 terjadi di  Kabupaten  Batanghari,  dimana  dari  total  199.630  pemilih  yang  terdaftar di  DPT, sebanyak 33.702 (16,88%) memilih golput.

## 4.2. Penyebab Golput
Tingginya  jumlah  masyarakat  yang  tidak  menggunakan  hak  pilih  (golput)  pada  Pilgub 2020  di  Provinsi  Jambi  mencerminkan  tingkat  partisipasi  masyarakat  yang  sangat  rendah. Berikut  beberapa  faktor  penyebab  rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pesta  demokrasi Pilgub tahun 2020 di Provinsi Jambi.

## Gambar 3. Penyebab masyarakat golput pada Pilgub Jambi 2020
Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan NVIVO12 Plus (2023)
Gambar tersebut mengindikasikan beberapa faktor penyebab tingginya jumlah masyarakat yang  tidak  menggunakan  hak  pilih  (golput)  dalam  pemilihan  gubernur  Provinsi  Jambi  pada tahun 2020, antara lain:
a) Perbedaan Suku Bangsa
Masyarakat  Jambi  memiliki  keragaman  etnis  dengan  sejumlah  pendatang  dan  penduduk asli. Data Sensus Penduduk Indonesia dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dari total penduduk  Provinsi  Jambi  sebanyak  3.069.771  jiwa,  sekitar  43,57%  merupakan  penduduk  asli. Keturunan  Jawa,  yang  mencakup  sekitar  29,10%  dari  populasi,  memainkan  peran  signifikan dalam  politik  Jambi,  seperti  yang  terlihat  pada  pencalonan  Al  Haris  sebagai  Gubernur  Jambi 2020 bersama Abdullah Sani yang merupakan keturunan Jawa.

## b) Tingkat Pendidikan
Pendidikan  memiliki  dampak  besar  terhadap  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilihan gubernur Jambi. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan distribusi tingkat pendidikan di Provinsi  Jambi,  dimana  sekitar  26,16%  memiliki  pendidikan  setara  SD,  23,41%  setara  SMP, 28,10%  setara  SMA,  1,78%  D1-D3,  7,15%  D4-S3,  dan  13,40%  tidak  memiliki  ijazah.  Tingkat pendidikan yang berbeda dapat memengaruhi pola pikir masyarakat terkait partisipasi dalam pesta demokrasi.

## c) Kandidat Berkualitas Rendah
Kualitas  kandidat  yang  dirasakan  rendah  dapat  menimbulkan  ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai dan calon, mendorong masyarakat untuk tidak memberikan suara atau golput.

## d) Praktik Politik
Praktik politik seperti politik uang dapat  membingungkan masyarakat dan menimbulkan rasa  tidak  nyaman.  Dampaknya  adalah  masyarakat  memilih  untuk  tidak  hadir  ke  tempat pemungutan suara.
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.454

## e) Sikap Apatis
Sikap  apatis,  terutama  di  kalangan  pemilih  muda,  menjadi  faktor  penting  yang menyebabkan ketidakpedulian terhadap proses pemilu dan akhirnya golput.

## f) Kurangnya Informasi
Ketidakpahaman  banyak  masyarakat  terkait  jadwal  pelaksanaan  Pilgub  2020  juga  dapat menjadi  penyebab  tingginya  golput.  Upaya  penyuluhan  dan  informasi  yang  kurang  efektif dapat menghambat partisipasi masyarakat.

## g) Kendala Teknis
Kendala  teknis  seperti  sakit,  kegiatan  lain,  bepergian,  atau  masalah  pribadi  dapat menghambat  pemilih  untuk  menggunakan  hak  pilihnya.  Pembatasan  waktu  yang  diberikan oleh pekerjaan sehari-hari atau kondisi migrasi juga dapat berdampak pada partisipasi pemilih.

## h) Lokasi Tempat Pemungutan Suara yang Tidak Terjangkau
Lokasi geografis yang sulit  dijangkau oleh tempat pemungutan suara juga dapat menjadi hambatan.  Jarak  yang  jauh  dari  rumah  ke  tempat  pemungutan  suara  dapat  mengurangi partisipasi masyarakat, khususnya di daerah terpencil.

## 5. Kesimpulan
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pemilihan  gubernur  di  Provinsi  Jambi  pada  tahun 2020 menjadi fokus perhatian karena diadakan dua kali, yakni pada 9 Desember 2020 dan 27 Mei 2021. Ini disebabkan oleh adanya gugatan dari pasangan nomor urut 1, yang mengajukan gugatan  hasil  suara  ke  Mahkamah  Konstitusi  RI  pada  23  Desember  2020  karena  kalah  dari rivalnya, yakni nomor urut 3. Selain itu, pemilihan gubernur pada tahun 2020 dilaksanakan di tengah  masa  pandemi  Covid-19,  sehingga  banyak  masyarakat  yang  tidak  memberikan  suara atau tidak memilih (golput). Tingkat partisipasi masyarakat pada pilgub Jambi di tahun 2020 hanya  mencapai  67,88%,  sementara  KPU  menargetkan  tingkat  partisipasi  sebesar  77,50%. Artinya,  target  KPU  tidak  tercapai,  hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain: perbedaan suku bangsa, tingkat pendidikan, kandidat yang kurang berkualitas, praktik politik, sikap apatis, minimnya informasi, kendala teknis, dan lokasi tempat pemungutan suara yang tidak  terjangkau.  Ke  depannya,  diharapkan  adanya  kerjasama  antara  penyelenggara  pemilu dan seluruh pihak yang terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan, khususnya pada pilgub di masa yang akan datang. Diperlukan upaya  pengembangan  inisiatif  dan  terobosan  untuk  menarik  perhatian  masyarakat,  terutama melalui pemberian edukasi khususnya pada calon pemilih baru.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  sebesar-besarnya  kepada  semua  pihak  yang  telah berkontribusi selama penelitian ini dilakukan.

## 7. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.454

## Daftar Pustaka
Agerberg, M. (2019a). Quality of Government and Political Behavior: Resignation and Agency . Agerberg,  M.  (2019b).  The  Curse  of  Knowledge?  Education,  Corruption,  and  Politics. Political Behavior , 41 (2), 369–399. https://doi.org/10.1007/s11109-018-9455-7 Ahmad,  T.,  Alvi,  A.,  &  Ittefaq,  M.  (2019).  The  Use  of  Social  Media  on  Political  Participation Among University Students: An Analysis of Survey Results From Rural Pakistan. SAGE Open , 9 (3), 2158244019864484. https://doi.org/10.1177/2158244019864484 Almond,  G.  A.,  &  Powell,  G.  B.  (1966). Comparative  politics:  A  developmental  approach .  Little,
Brown and Company.
Almond,  G.  A.,  &  Verba,  S.  (1963). Political  Attitudes  and  Democracy  in  Five  Nations .  Princeton University Press.
Amah, O. E. (2022). The Role of Political Prudence and Political Skill in the Political Will and Political  Behavior  Relationship. Journal  of  Business  Ethics , 176 (2),  341–355. https://doi.org/10.1007/s10551-020-04696-x
Berg,  L.,  &  Hjerm,  M.  (2010).  National  Identity  and  Political  Trust. Perspectives  on  European Politics and Society , 11 (4), 390–407. https://doi.org/10.1080/15705854.2010.524403 Carpini, M. X. D., & Keeter, S. (1996). What Americans know about politics and why it matters . Yale University Press.
Craig, S. C. (1979). Efficacy, Trust, and Political Behavior: An Attempt to Resolve a Lingering Conceptual
Dilemma. American Politics Quarterly , 7 (2), 225–239.
https://doi.org/10.1177/1532673X7900700207
Danial,  E.,  &  Wasriah,  N.  (2009). Metode  penulisan  karya  ilmiah .  Laboraturium  Pendidikan Kewarganegaraan.
do Amaral, O. E., & Tanaka, M. (2016). How do Brazilians choose their governors? An attempt at understanding the electoral behavior in  the gubernatorial elections in Brazil in 2014. Opiniao Publica , 22 (3), 675–701. https://doi.org/10.1590/1807-01912016223675 Duile,  T.  (2021).  Challenging  Hegemony:  Nurhadi-Aldo  and  the  2019  Election  in  Indonesia.
Journal of Contemporary Asia , 51 (4), 537–563.
https://doi.org/10.1080/00472336.2020.1748896
Farhan  HR,  M.,  &  Nurmandi,  A.  (2022).  Government  Data  Processing  Mechanism  to  Support Smart City: A Bibliometric Review. In C. Stephanidis, M. Antona, S. Ntoa, & G. Salvendy (Eds.), Communications in Computer and Information Science: Vol. 1655 CCIS (pp. 498–506). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19682-9_63 Farhan  HR,  M.,  &  Purnomo,  E.  P.  (2023).  Biofuel  Successful  Strategies  towards  Sustainable Development:  A  Bibliometrics  Analysis. Jurnal  Presipitasi:  Media  Komunikasi  Dan Pengembangan Teknik Lingkungan , 20 (1), 31–43.
https://doi.org/10.14710/presipitasi.v20i1.31-43
Fossati,  D.,  &  Martinez  i  Coma,  F.  (2020).  Exploring  citizen  turnout  and  invalid  voting  in Indonesia:  two  sides  of  the  same  coin? Contemporary  Politics , 26 (2),  125–146. https://doi.org/10.1080/13569775.2019.1690210
Garzia,  D.,  &  Ferreira  da  Silva,  F.  (2021).  Negativity  and  Political  Behavior:  A  Theoretical Framework for the Analysis of Negative Voting in Contemporary Democracies. Political Studies Review , 20 (2), 282–291. https://doi.org/10.1177/14789299211000187
Haruni,  C.  Wi.  (2022).  Community  Political  Participation  In  The  2019  Presidential  And  Vice- Presidential Elections In Malang Regency. Audito Comparative Law Journal (ACLJ) , 3 (2), 1– 7. https://doi.org/10.22219/aclj.v3i2.20586
Herrnson,  P.  S.,  Hanmer,  M.  J.,  &  Koh,  H.  Y.  (2019).  Mobilization  Around  New  Convenience
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.454
Voting Methods: A Field Experiment to Encourage Voting by Mail with a Downloadable Ballot and Early Voting. Political Behavior , 41 (4), 871–895. https://doi.org/10.1007/s11109-018-9474-4
Hidayah, N., Sulfahmi, S., Zairani, I., Yusuf, M., & Sufiati. (2019). Combine Assurance Dalam Konteks Pengendalian. Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akutansi , 8 (2),
32–37. https://journal.stiem.ac.id/index.php/jureq/article/view/379
Hillygus,  D.  S.  (2005).  The  missing  link:  Exploring  the  relationship  between  higher  education and political engagement. Political Behavior , 27 (1), 25–47.
https://doi.org/10.1007/s11109-005-3075-8
Hooghe, M., & Marien, S. (2013). a Comparative Analysis of the Relation Between Political Trust and  Forms  of  Political  Participation  in  Europe. European  Societies , 15 (1),  131–152. https://doi.org/10.1080/14616696.2012.692807
Huntington, S. P., & Nelson, J. (1994). Partisipasi politik di negara berkembang . Rineka Cipta. Ivanchenko,  A.,  Ignatieva,  I.,  Lefterov,  V.,  &  Timchenko,  O.  (2019).  Personality  traits  as determinants  of  political  behavior:  Ukrainian  electoral  and  voting  tendencies. Studia Politica , 19 (3–4), 441–465.
Jennings,  M.  K.  (1996).  Political  knowledge  over  time  and  across  generations. Public  Opinion Quarterly , 60 (2), 228–252. https://doi.org/10.1086/297749 Kittilson, M. C. (2016). Gender and Political Behavior. In Oxford Research Encyclopedia of Politics . Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.71 KPU.  (2020).  Hitung  Suara  Pemilihan  Gubernur  dan  Bupati/Walikota.  In Komisi  Pemilihan Umum . https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/tungsura/3372 Lefaan,  A.  (2021).  Identity  Politics  And  The  Future  Of  Democracy  In  Papua. Journal  of  Legal, Ethical and Regulatory Issues , 24 (Special Issue 1), 1–6.
https://www.abacademies.org/articles/identity-politics-and-the-future-of-democracy- in-papua-12488.html
Lin, J.,  &  Lunz Trujillo, K. (2023). Urban-Rural Differences  in Non-Voting  Political Behaviors. Political Research Quarterly , 76 (2), 851–868. https://doi.org/10.1177/10659129221119195 Liu,  S.-J.  S.  (2020).  Gender  gaps  in  political  participation  in  Asia. International  Political  Science Review , 43 (2), 209–225. https://doi.org/10.1177/0192512120935517
Lowndes, V., Pratchett, L., & Stoker, G. (2006). Local political participation: The impact of rules- in-use. Public  Administration , 84 (3),  539–561. https://doi.org/10.1111/j.1467- 9299.2006.00601.x
Marsallindo,  A.,  &  Safitri,  C.  (2021).  Public  Legitimacy  of  Government  and  People’s  Political Participation: The Case of the 2020 West Sumatra Regional Election, Indonesia. Journal of Asian Social Science Research , 3 (1), 93–102. https://doi.org/10.15575/jassr.v3i1.45 Milbrath, L. W. (1981). Political participation. In The handbook of political behavior (pp. 197–240). Springer.
Nasution,  F.  A.,  &  Kushandajani,  K.  (2019).  Partisipasi  Politik  Masyarakat  Kecamatan  Medan Maimun  Pada  Pemilihan  Gubernur  Sumatera  Utara  Tahun  2018. JPPUMA:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area , 7 (2), 227.
https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.3015
Nazir, M. (2005). Metode Penelitian . Ghalia Indonesia. Nie,  N.  H.,  Junn,  J.,  &  Stehlik-Barry,  K.  (1996). Education  and  democratic  citizenship  in  America . University of Chicago Press.
Nurgiansah,  T.  H.  (2021).  Partisipasi  Politik  Masyarakat  Sleman  Di  Masa  Pandemi  Covid-19 Dalam  Konteks  Pendidikan  Kewarganegaraan. Jurnal  Civic  Hukum , 6 (1),  1–9.
https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/view/14994 Parchami,  D.  (2007).  Public  Participation  in  the  Ninth  Presidential  Election  of  Iran. Human Sciences , 53 , 335.
Persson, M. (2015). Education and political participation. British Journal of Political Science , 45 (3),
689–703. https://doi.org/10.1017/S0007123413000409
Peterson,  G.,  &  Wrighton,  J.  M.  (1998).  Expressions  of  Distrust:  Third-Party  Voting  and
Cynicism in Government. Political Behavior , 20 (1), 17–34.
https://doi.org/10.1023/A:1024891016072
Pontes, A. I., Henn, M., & Griffiths, M. D. (2017). Youth political (dis)engagement and the need for  citizenship  education:  Encouraging  young  people’s  civic  and  political  participation through  the  curriculum. Education,  Citizenship  and  Social  Justice , 14 (1),  3–21. https://doi.org/10.1177/1746197917734542
Self, P. (1993). Theories of Political Behaviour. In P. Self (Ed.), Government by the Market? (pp. 21– 47). Macmillan Education UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-23111-9_2 Shepherd,  N.  G.,  Hodgkinson,  G.  P.,  Mooi,  E.  A.,  Elbanna,  S.,  &  Rudd,  J.  M.  (2020).  Political behavior does not (always) undermine strategic decision making: Theory and evidence.
Long Range Planning , 53 (5), 101943.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.lrp.2019.101943
Silagadze, N., Christensen, H. S., Sirén, R., & Grönlund, K. (2023). Perceptions of Inequality and Political  Participation:  The  Moderating  Role  of  Ideology. Political  Studies  Review , 21 (2), 285–305. https://doi.org/10.1177/14789299221082037
Suharyanto,  A.  (2014).  Partisipasi  Politik  Masyarakat  Tionghoa  dalam  Pemilihan  Kepala Daerah. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area , 2 (2),
151–160.
Susila, I., Dean, D., & Harness, D. (2015). Intergenerational spaces: Citizens, political marketing and conceptualising  trust in a transitional  democracy. Journal  of Marketing Management ,
31 (9), 970–995. https://doi.org/10.1080/0267257X.2015.1036768
Teorell,  J.,  &  Torcal,  M.  (2007).  Political  participation:  Mapping  the  terrain.  In Citizenship  and involvement in European democracies (pp. 358–381). Routledge.
Tolbert,  C.  J.,  &  McNeal,  R.  S.  (2003).  Unraveling  the  effects  of  the  Internet  on  political participation? Political Research Quarterly , 56 (2), 175–185. Verba,  S.,  &  Nie,  N.  H.  (1987). Participation  in  America:  Political  democracy  and  social  equality . University of Chicago Press.
Wardhani,  P.  S.  N.  (2018).  Partisipasi  Politik  Pemilih  Pemula  dalam  Pemilihan  Umum. Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial , 10 (1), 57. https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407 Wolfinger, R. E., & Rosenstone, S. J. (1980). Who votes? Yale University Press.
Yustiningrum, R. E., & Ichwanuddin, W. (2015). Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Pada
Pemilu 2014. Jurnal Penelitian Politik , 12 (1), 117–135.
https://doi.org/10.14203/jpp.v12i1.533
Zhang, Y., & Heerwig, J. (2022). Gender, Race, and Intersectionality in Campaign Cash to the U.S.  Congress,  1990  to  2014. Socius:  Sociological  Research  for  a  Dynamic  World , 8 . https://doi.org/10.1177/23780231221121063
https://doi.org/10.33019/society.v11i2.454
__________________________

## Tentang Penulis
Muhammad Farhan HR, memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan dari Universitas Islam Negeri  Sulthan  Thaha  Saifuddin  Jambi,  Indonesia,  pada  tahun  2021.  Saat  ini,  penulis merupakan  mahasiswa  pascasarjana  Ilmu  Pemerintahan,  Jusuf  Kalla  School  of  Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia..
E-Mail: farhanhr35@gmail.com