## ANALISIS KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DENGAN METODE
BALANCED SCORECARD (STUDI KASUS PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA)

## ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF PUBLIC SECTOR ORGANIZATIONS USING THE BALANCED SCORECARD METHOD (A CASE STUDY OF THE COMMUNICATION AND INFORMATICS DEPARTMENT OF NORTH SUMATERA PROVINCE)
Anggun Pratiwi 1, Nurwani 2
1,2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
anggunpratiwi691@gmail.com
______________________________________________________________________
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kinerja  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Provinsi  Sumatera  Utara  sebagai  organisasi  sektor  publik  dengan pendekatan balanced  scorecard .  Kinerja  diukur  melalui  empat  perspektif balanced scorecard yaitu:  perspektif  keuangan,  perspektif  proses  bisnis  internal,  perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, serta perspektif pelanggan/masyarakat. Jenis penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dan  kuantitatif  dengan  pendekatan deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara,  kuesioner,  dan dokumentasi.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penilaian  kinerja  dari perspektif  keuangan  adalah  ekonomis  dengan  rata-rata  capaian  realisasi  anggaran  3 tahun  kebelakang  sebesar  86,60%  yang  berarti  sudah  efektif  dan  efisien,  disisi  lain informasi anggaran  masih  belum  bersifat transparansi. Penilaian kinerja dari perspektif masyarakat dinilai baik, masyarakat puas dengan pelayanan informasi yang relevan dan terupdate.  Penilaian  kinerja  menurut  perspektif  proses  bisnis  internal  tergolong  efisien dan  baik  dalam  memberikan  pelayanan  diukur  melalui  beberapa  indikator.  Penilaian kinerja  berdasarkan  perspektif  pembelajaran  dan  pertumbuhan  dinilai  baik memperhatikan  kesejahteraan  pegawainya  yang  diukur  dengan  beberapa  indikator. Berdasarkan perspektif yang diukur masih terdapat kendala yang mempengaruhi kinerja organisasi menjadi kurang opimal sehingga harus diperhatikan dengan baik.
Kata Kunci : Kinerja, Organisasi Sektor Publik, Balanced Scorecard
Abstract: This  study  aims  to  analyze  the  performance  of  the  Department  of Communication  and  Information  of  North  Sumatra  Province  as  a  public  sector organization  with  a  balanced  scorecard  approach.  Performance  is  measured  through four  balanced  scorecard  perspectives,  namely: financial  perspective,  internal  business process perspective, growth and learning perspective, and customer/society perspective. The  type  of  research  used  is  qualitative  and  quantitative  research  with  a  descriptive approach.  Data  collection  techniques  through  observation,  interviews,  questionnaires, and documentation. The results of this study indicate that performance appraisal from a financial  perspective  is  economical  with  an  average  budget  realization  for  the  past  3
years of 86.60%, which means it has been and is efficient, on the other hand the budget is  still  not  transparent.  Performance  appraisal  from  the  community's  perspective  is considered  good,  the  community  is  satisfied  with  relevant  and  updated  information services. Performance appraisal according to the internal business process perspective is  efficient  and  good  in  providing  services  as  measured  by  several  indicators. performance  appraisal  based  on  a learning  and growth  perspective  that  is  considered good considering the welfare of its employees as measured by several indicators. Based on  the  perspective  of  the  magnitude  there  are  still  obstacles  that  affect  organizational performance to be less than optimal so that it must be considered properly.
Keywords : Performance, Public Sector Organizations, Balanced Scorecard

## PENDAHULUAN
Tekanan  globalisasi  dan  digital pada  masa  sekarang  mengharuskan penyedia informasi untuk terus memberikan  kinerja  berkualitas  baik dan  informatif untuk semua  masyarakat di berbagai kalangan. Hal ini juga harus terus  disemarakkan,  mengingat  pada saat  sekarang  kita  masih  berada  dalam masa  pandemi  yang  belum  kunjung usai.
Dalam kondisi ini,
lembaga/fasilitator informasi sangat berperan  dalam  penyuluhan  informasi baik  perkembangan,  pencegahan  dan peringatan  dalam  masa  pandemi  Covid 19. Seiring pula dengan berkembangnya  teknologi  informasi, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi
semakin meningkat.  Dengan  informasi  yang tersedia,  masyarakat  dapat  mengetahui kondisi  sosial  ataupun  ekonomi  dari masing-masing individu dalam masyarakat. Masyarakat
juga membutuhkan  informasi  agar  dapat menyesuaikan  diri  serta  peka  terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Selain itu, masyarakat membutuhkan informasi
yang  sama yang  disebut  dengan informasi publik (Sari, 2016).
Penyedia  informasi  baik  swasta atau  pelayanan  pemerintahan  dalam bidang  komunikasi  dan  informatika sangat perlu untuk meningkatkan kinerja pelayanan mereka dalam memberikan  informasinya.  Informasi yang  diberikan  haruslah  sesuai  fakta, jelas  dan  dapat  dipercaya.  Oleh  karena itu  setiap  intansi  pelayanan  dapat mengukur  kinerja  operasionalnya  untuk mengetahui  seberapa  baik  kinerja  yang telah terlaksana selama periode tertentu. Terutama  pada  organisasi  sektor  public yang memiliki tugas memberi pelayanan  kepada  masyarakat  dan sebagai bentuk perantara pertanggungjawaban pemerintah kepada seluruh masyarakat. Dalam pelaksanaan seluruh aktivitas organsasi sektor public, dibutuhkan pengukuran kinerja organisasi  sektor  public  pada  suatu periode  sebagai  bahan  pertanggung jawaban  atas  pemakaian  dana  yang dianggarkan pemerintah. Informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja dapat  berupa  informasi financial dan
non financial . Hasil output dari pengukuran  kinerja  ini  dapat  berupa
laporan,  seperti  laporan  operasional, laporan  realisasi  anggaran,  laporan keuangan,  laporan  perubahan  ekuitas dan  lainnya.  Dalam  hal  ini,  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Provinsi Sumatera  Utara  sebagai  organisasi sektor publik yang tidak hanya memberikan  informasi  kondisi  dalam lingkungan  masyarakat  namun  juga informasi publik dari pemerintahan.
Diskominfo Provinsi Sumatera Utara diharapkan menjadi perantara atas informasi kebijakan/regulasi yang dibuat  pemerintah  kepada  masyarakat. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika  Provinsi  Sumatera  Utara, terdapat  beberapa  kendala  mengenai informasi kinerja organisasi yaitu
informasi  anggaran  yang  masih  belum transparan.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan teori  informasi  kinerja  yang  harus transparan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi  seperti  yang  tertera  dalam peraturan  Undang-Undang  No.  14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi  Publik.  Selain  itu,  pada diskominfo  provinsi  sumatera  utara belum menerapkan penuh sistem reward dan punishment sebagai  bentuk kedisiplinan kinerja pegawai dan motivasi  pegawai  dalam  meningkatkan kinerjanya.  Oleh  sebab  itu,  dibutuhkan suatu  kinerja  yang  optimal  dari  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Provinsi Sumatera  Utara  sebagai  organisasi pemerintah.
Salah satu metode
pengukuran  kinerja  yang  sering  dipakai adalah  metode balanced  scorecard . Balanced  scorecard merupakan  metode pengukuran kinerja  yang efektif dengan mengukur  kinerja  keuangan  dan  non
keuangan organisasi.
Balanced scorecard mencakup  empat  perspektif kerangka ukuran kinerja yaitu perspektif pelanggan, perspektif keuangan, perspektif  proses  bisnis  internal  dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Balanced Scorecard menggambarkan  adanya  keseimbangan antara  tujuan  jangka  pendek  dan  tujuan jangka  panjang  ukuran  keuangan  dan non  keuangan. Balanced  scorecard dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk mengkomunikasikan rencana-rencana strategis kepada semua anggota organisasi.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan pengukuran kinerja agar dapat mendeteksi  kelemahan  atau  kekurangan yang  ada  untuk  selanjutnya  dilakukan perbaikan dimasa mendatang. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik  mengangkat  penelitian  untuk menganalisis  kinerja  organisasi  public yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika  Provinsi  Sumatera  Utara dengan metode balanced scorecard.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Organisasi Sektor Publik
Organisasi sektor public merupakan organisasi  yang  berhubungan  dengan kepentingan  umum  dan  penyediaan barang  atau  jasa  kepada  publik  yang dibayar  melalui  pajak  atau  pendapatan negara  lain  yang  diatur  dengan  hukum (Huda,  2013).  Dengan  kata  lain, organisasi  sektor  public  merupakan organisasi penyedia layanan public yang mendapatkan dan
memanfaatkan pendanaan dari pemerintah yang dianggarkan melalui dana APBN
ataupun  APBD  untuk  memberikan pelayanan kepada masyarakat
Tujuan utama dari organisasi sektor publik yaitu untuk memberikan pelayanan  publik  dan  mendistribusikan kesejahteraan  dalam  berbagai  konteks, baik  target  sosial  dan  ekonomi.  Hal  ini yang  membuat  organisasi  sektor  public sangat berbeda dengan organisasi swasta  yang  memiliki  tujuan  mencari maksimum  profit.  Bentuk  organisasi sektor publik meliputi yayasan, institusi pendidikan,  organisasi  agama,  lembaga pemerintah,  organisasi  kesehatan,  dan organisasi social.
Dalam  organisasi  sektor  public, manajemen  dan  anggota  organisasi bekerja  untuk  mencapai  satu  tujuan yakni  pemenuhan  pelayanan  public. Organisasi  sektor  public  yang  memiliki cakupan  wilayah  kerja  yang  luas membuktikan besarnya peran dan pengaruh  organisasi  sektor  public  pada masyarakat.  Organisasi  sektor  publik yang  memiliki  kinerja  yang  baik  akan dapat memperbaiki kehidupan masyarakat.  Untuk  itu  perlu  adanya perhatian yang lebih terhadap peningkatan  kinerja  organisasi  sektor publik (Fitriani, 2014).
Pengukuran kinerja organisasi sektor  public  dilaksanakan  untuk  dapat membantu memperbaiki kinerja pemerintah  dan  membantu  pemerintah berfokus  pada  tujuan  dan  sasaran  unit program kerja, sehingga dapat meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi organisasi  sektor  publik  dalam  hal memberikan pelayanan publik (Murdiansyah et al., 2020). Pengukuran kinerja yang baik tidak hanya mengukur unsur  keuangan  saja  namun  juga  unsur
non keuangan organisasi. Adanya ukuran kinerja yang baik akan meningkatkan  kinerja  organisasi  dan juga membawa perubahan positif dalam memenuhi harapan publik atas pelayanan yang diberikan.

## Kinerja
Menurut Moeheriono (2014), kinerja  merupakan  gambaran  mengenai tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu program  kegiatan  atau  kebijakan  dalam mewujudkan  sasaran,  tujuan,  visi  dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan  strategis  suatu  organisasi. Kinerja  organisasi  dapat  diketahui  dan diukur  jika  individu  atau  sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar  keberhasilan  tolak  ukur  yang ditetapkan  oleh  organisasi  (Nasrun, 2017).
Kinerja  organisasi  dapat  dikatakan optimal  apabila  pelaksanaan  kinerja berjalan  efektif  dan  efisien  sehingga menghasilkan  hasil  ouput  yang  tepat sasaran  sesuai  program  kerja.  Untuk mengetahui  kinerja  organisasi  sudah berjalan  baik  atau  tidak  adalah  dengan melakukan pengukuran kinerja organisasi. Menurut Mahsun (2015), pengukuran  kinerja  merupakan  proses penilaian    kinerja  organisasi  terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Penilaian kinerja  meliputi  informasi  atas  efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan  barang  dan  jasa,  kualitas barang dan jasa bagi pelanggan/masyarakat,  hasil  kegiatan dibandingkan  dengan  maksud  yang
diinginkan  dan  efektivitas  tindakan dalam mencapai tujuan.

## Konsep Balanced Scorecard
Balance  Scorecard adalah  suatu konsep  pengukuran  kinerja  bisnis  yang diperkenalkan  oleh  Robert  S  Kaplan (Guru  Besar  Akuntansi  di  Harvard Businees  School)  dan  David  P.  Norton (Presiden  dari  Renaissance  Solution, inc). Balance scorecard bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih relevan  tentang  kegiatan  yang  dikelola. Balanced Scorecard memberikan kerangka  berpikir  untuk  menjabarkan strategi  organisasi  ke  dalam  segi operasional. Kaplan dan Norton (1996) mengatakan bahwa organisasi menggunakan  pengukuran  scorecard untuk  menghasilkan  berbagai  proses manajemen. Dengan balanced scorecard , tujuan suatu organisasi tidak hanya dinyatakan dalam ukuran keuangan  saja,  melainkan  dinyatakan dalam  ukuran  bagaimana  organisasi tersebut  menciptakan  nilai  terhadap pelanggan  yang  ada  pada  saat  ini  dan akan  datang,  dan  bagaimana  organisasi tersebut harus meningkatkan kemampuan internalnya termasuk investasi  pada  manusia,  sistem,  dan prosedur yang dibutuhkan untuk memperoleh  kinerja  yang  lebih  baik  di masa mendatang (Septariani & Silambi, 2015).
Selain  berperan  sebagai  instrument pengukuran kinerja, balanced scorecard juga  mampu  berperan  sebagai  sistem manajemen  serta  alat  komunikasi. Ukuran  –  ukuran  yang  dipergunakan dalam setiap perspektif balanced
scorecard menjadi alat komunikasi dari atasan  kepada  staff  dan  juga  kepada pemegang kepentingan eksternal ( shareholder dan stakeholder ).  Ada empat perspektif yang digunakan dalam konsep Balance scorecard yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan,  perspektif  Proses  bisnis internal,  dan  perspektif  pembelajaran dan pertumbuhan. 1. Perspektif Keuangan Dalam Balanced Scorecard , perspektif keuangan merupakan perspektif  yang  menjadi  perhatian tetap  dalam  perusahaan.  Perspektif keuangan mengukur kinerja organisasi dalam usahanya mencapai  keuangan  yang  optimal. Pengukuran  kinerja  keuangan  ini akan menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi suatu organisasi public telah memberikan  kontribusi  yang  berarti bagi perusahaan.
2. Perspektif Pelanggan Pengukuran  kinerja  suatu  entitas atau organisasi dapat diukur dengan perspektif  pelanggan.  Dalam  entitas bisnis,  pengukuran  ini  dilakukan dengan  mengukur  tingkat  kepuasan atas harga dan pelayanan organisasi. Berbeda  dengan  organisasi  public yang memiliki orientasi mengutamakan  kesejahteraan  dan kepuasan  masyarakat.  perspektif  ini merupakan  leading  indikator  yang bertujuan untuk menciptakan loyalitas pelanggan.
3. Perspektif Proses Bisnis Internal
Pengukuran  kinerja  pada  perspektif ini  mengacu pada proses kerja  yang dilakukan dalam organisasi. Apakah organisasi  telah  melakukan  proses kerja dengan baik sehingga menghasilkan  ouput  produk/jasa yang  efektif  dan  efisien.  Proses bisnis ini dibangun dengan melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi 4. Perspektif Pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kompetensi  dan  komitmen  SDM pada organisasi untuk meningkatkan kinerja  dalam  pencapaian  program kerja atau sasaran organisasi. Perspektif  ini  menekankan  adanya investasi  terhadap  sumber  daya manusia yang merupakan pendorong  dihasilkannya  kinerja yang baik. Sebagai salah satu metode pengukuran  kinerja,  ada  beberapa  hal yang  membuat balanced  scorecard lebih unggul dari metode lainnya yaitu : (1)  pengukuran  yang  lebih  luas  dan menyeluruh (komprehensif) dengan mengukur  kinerja  keuangan  dan  non keuangan  organisasi.  (2)  koherensi setiap perspektif dapat membantu pencapaian  sasaran  strategis  organisasi karena semua sasaran strategis organisasi bisa dijelaskan. (3)
keseimbangan  sasaran  strategis  yang dihasilkan  dalam  empat  perspektif meliputi  jangka  pendek  dan  panjang
yang  berfokus  pada  faktor  internal  dan eksternal. Kelebihan balanced scorecard tersebut dapat berdampak bagi organisasi  untuk  lebih  bijak  dalam memilih strategis dan membuat organisasi  mampu  untuk  memasuki lingkungan yang kompleks (Murdiansyah et al., 2020).

## METODOLOGI PENELITIAN
Pada penelitian ini penulis menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif dan  kuantitatif  dengan  pendekatan deskriptif.  Penelitian  ini  berlokasi  di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika  Provinsi  Sumatera  Utara.
Teknik  pengumpulan  data  yang  penulis gunakan  dalam  penelitian  ini  ialah observasi,  wawancara,  kuesioner,  dan dokumentasi.
Data yang sudah diperoleh akan dianalisis dan interpretasi data kemudian disajikan dan pada  akhirnya  dilakukan  penarikan kesimpulan  atas  jawaban-jawaban  yang diperoleh  dari  informan.  Pengujian dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan metode balanced
scorecard yang mencakup empat perspektif  yaitu  perspektif  keuangan, perspektif  pelanggan,  perspektif  bisnis internal  dan  perspektif  pembelajaran dan pertumbuhan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kinerja  Dinas  Komunikasi  dan
Informatika  Provinsi  Sumatera Utara dengan Perspektif Keuangan Dalam  pengukuran  kinerja  pada Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Provinsi Sumatera Utara dengan
perspektif keuangan dapat dilihat menggunakan  indikator  efektifitas  dan efisiensi  anggaran,  serta  transparansi anggaran.
a. Efektifitas Dan Efesiensi Anggaran Pada  penelitian  ini,  efektifitas  dan efisiensi anggaran diukur dengan tingkat  pencapaian  realisasi  anggaran dalam  jangka  tahun  2019  s/d  2021.
Efektif  atau  tidaknya  anggaran  diukur menggunakan tingkat ekonomis pengelolaan anggaran (Fajriah & Hidayat, 2019), yaitu :
Tabel 1.
Perhitungan Tingkat Ekonomis Anggaran

## Sumber : Data diolah
Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan  bahwa  setiap  anggaran belanja  pada  Dinas  Komunikasi  dan
Informatika  Sumatera  Utara  setiap
tahunnya
menunjukkan kriteria ekonomis, yang berarti Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Provinsi
Sumatera  Utara  dalam  menggunakan biaya  yang  dianggarkan  sudah  efektif dengan  hemat dan tidak  melebihi target anggaran.  Selain  itu,  berdasarkan  hasil wawancara,  Bendahara  Pengeluaran Dinas  Komunikasi  Dan  Informatika Provinsi  Sumatera  Utara  Mengatakan bahwa  kinerja  Dinas  Komunikasi  Dan Informatika  Provinsi  Sumatera  Utara sudah efektif dan efisien. Dalam  hal  ini dikarenakan proses anggaran dan pertanggungjawaban  kinerja  keuangan telah  menggunakan  sistem  informasi yaitu  SIMDA.  SIMDA  merupakan aplikasi  utama  dalam  pengelolaan keuangan  daerah.  Program  aplikasi  ini digunakan  untuk  pengelolaan  keuangan secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi  dan  pelaporannya  dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan organisasi perangkat daerah.
b. Transparansi Anggaran
Selain penggunaan anggaran,
transparansi anggaran yang dapat diakses  para  pengguna  informasi  atau masyarakat  dapat  menjadi  penilaian kinerja  organisasi.  Berdasarkan  hasil wawancara para pegawai Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Provinsi Sumatera, transparansi kinerja keuangan telah diupayakan dengan dipublikasikannya  beberapa  informasi anggaran  atau  laporan  keuangan  di website diskominfo.sumutprov.go.id.
Namun,  para  pegawai  keuangan  di Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Tahun Anggaran Belanja Realisasi Anggaran (%) Kriteria 2019 45.771.66 39.488.72 86 Ekonomis 2020 28.207.66 26.736.33 95 Ekonomis 2021 54.543.84 42.969.11 79 Ekonomis Rata-rata Rasio Ekonomis 87 Ekonomis Tingkat kinerja Kriteria >100% Tidak Ekonomis 100% Ekonomis Berimbang <100% Ekonomis
Rasio Ekonomis = x 100% Anggaran Belanja Realisasi Anggaran
Provinsi  Sumatera  Utara  juga  terkesan masih  hati-hati  dalam  memberikan informasi  anggaran  kepada  pihak  luar sehingga  transparansi  kinerja  keuangan masih belum optimal.

## 2. Kinerja  Dinas  Komunikasi  Dan
Informatika  Provinsi  Sumatera
Utara    Dengan  Perspektif  Proses
Bisnis Internal Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Provinsi Sumatera  Utara  dengan  perspektif proses bisnis internal diukur menggunakan  indikator  sarana  dan prasarana operasional, dukungan teknologi dan sistem informatika, pengembangan  inovasi,  kuantitas  dan kompetensi  pegawai,  dan  koordinasi informasi dalam bekerja.
a. Sarana dan Prasarana Operasional
Sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi  Sumatera  Utara  sudah  cukup mendukung  aktifitas  pegawai  dalam bekerja.  Dalam  ruangan  kantor  tersedia AC,  perangkat  komputer  yang  cukup serta  jaringan  yang  stabil.  Akan  tetapi ada  beberapa  hal  kecil  yang  dianggap masih  mengganggu  para  pegawai  yaitu area parkir diskominfo provinsi sumatera  utara  yang  masih  kurang memadai.
b. Dukungan  teknologi  dan  sistem informatika
Diskominfo  sebagai  instansi  yang mengurus informasi elektronik, mengharuskan instansi memiliki teknologi mutakhir yang dapat
mempercepat  kinerja  dan  mengikuti perkembangan digital sakarang. Berdasarkan hasil wawancara, dukungan teknologi dan sistem
informatika  di  diskominfo  provinsi sumatera  utara  sudah  sangat  baik.  Para pegawai  yang bekerja dengan komputer telah  difasilitasi  1  unit  komputer. Jaringan  pada  Diskominfo  Provsu (Provinsi  Sumatera  Utara)  juga  stabil. Jika  ada  gangguan  pada  jaringan, terdapat  tenaga  ahli  yang  dapat  segera melakukan perbaikan.
c. Pengembangan Inovasi
Berdasarkan hasil wawancara, Diskominfo  Provsu  telah  melakuan pengembangan  inovasi untuk pelayanan public dengan sangat baik. Hal ini dapat dibuktikan  pada  salah  satu  program inovatif  yang  dicanangkan  Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara melalui Diskominfo Provsu yaitu aplikasi Sumut Smart  Province (SSP)  yang  bertujuan untuk  pengembangan  dan  peningkatan data  dan  informasi  serta  layanan masyarakat. Selain  itu, diskominfo  juga memiliki  program  inovasi  penyedia informasi  yaitu  infosumut.id  sebagai wadah informasi tentang kondisi wilayah  sumatera  utara  dan  informasi kebijakan  pemerintah  sumatera  utara kepada  publik yang  relevan  dan terupdate.
d. Kuantitas dan Kompetensi
Pegawai Berdasarkan hasil penelitian
melalui  wawancara  pegawai  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Provinsi Sumatera  Utara,  kuantitas  pegawai dapat  dikatakan  minim  sedangkan
beban  tugas  setiap  waktunya  semakin bertambah sehingga dapat terjadi penggandaan  beban  tugas  ( double  job ) pada  pegawai.  Disisi  lain,  pada  dinas komunikasi  dan  informatika  provinsi sumatera utara telah mencapai kompetensi  pegawai  yang  sangat  baik. Hal  ini  merupakan  hasil  dari  proses rektrutmen pegawai yang mengharuskan instansi merekrut pegawai  berdasarkan  prestasi  atau kompetensi  yang  dimiliki  oleh  calon pegawai.  Dengan  proses  rekrutmen tersebut maka instansi bisa mendapatkan pegawai dengan
kompetensi  yang  diharapkan  serta sesuai  dengan  bidang  pekerjaan  yang dilakukan.
e. Koordinasi  Informasi  Dalam Bekerja
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang telah  dilakukan,  Diskominfo  Provinsi Sumatera  Utara  telah  menunjukkan kemudahan  informasi  di  lingkungan kerja  ataupun  bagi  masyarakat.  Hal tersebut  dapat  diketahui  dengan  adanya koordinasi  dalam  melakukan  layanan publik.  Koordinasi  tersebut  ditunjukkan agar  informasi  dapat  terlaksana  secara cepat dan  mudah.  Selain  itu, koordinasi juga  memudahkan  pegawai  dalam menyelesaikan  tugasnya  dan  integrasi sistem  informasi  ini  juga  memudahkan masyarakat dalam mendapatkan
pelayanan informasi.
3. Kinerja  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Provinsi  Sumatera Utara dengan Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran Pengukuran kinerja dengan Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran  dalam  suatu  organisasi publik adalah bagaimana instansi memperhatikan karyawannya, memantau  kesejahteraan  karyawan,  dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan karyawan demi mewujudkan  kinerja  organisasi  yang optimal.  Kinerja  diukur  dengan  melihat beberapa indikator diantaranya kesesuaian  gaji  dengan  beban  kerja, adanya  sistem  reward  dan  punishment, keterlibatan  pegawai  dalam  proses pengambilan keputusan, pelatihan pegawai, dan lingkungan kerja.
a. Kesesuaian  Gaji  Dengan  Beban
Kerja Dalam mewujudkan kinerja organisasi  publik  yang  baik,  penting bagi  organisasi  untuk  memperhatikan kesejahteraan  karyawan  diantaranya kepuasan  pegawai  atas  besarnya  gaji yang mereka terima selama ini. Terlepas dari  pegawai  negeri  sipil  (PNS), kemampuan diskominfo provinsi sumatera  utara  dalam  mengelola  tenaga outsourcing  adalah  hal  yang  paling penting    karena  sangat  bergantung penuh pada Diskominfo. Dalam wawancara  yang  dilakukan  bersama beberapa informan, salah satunya Tenaga ahli keuangan di Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Provinsi Sumatera Utara, beliau mengatakan :
“ Gaji  yang  saya  terima  dengan  beban kerja  di  diskominfo  provinsi  sumatera utara  telah  sepadan.  Karena  beban kerja  yang  ditugaskan  sesuai  dengan bidang  yang  saya  tekuni.  Jadi  tidak ada  kesenjangan  antara  gaji  dan beban kerja. ”
Berdasarkan hasil wawancara tersebut,  maka  dinas  komunikasi  dan informatika  provinsi  sumatera  utara telah  mampu  mengelola  pegawainya dengan baik.
b. Adanya  Sistem Reward Dan Punishment
Penerapan sistem reward dan punishment dalam organisasi digunakan untuk  memotivasi  para  pegawai  untuk bekerja  lebih  giat  dan  berusaha  untuk meningkatkan  kinerjanya  agar  tidak dibawah  standar  yang  telah  ditentukan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan  pegawai  dinas  komunikasi  dan informatika  provinsi  sumatera  utara, sistem reward dan punishment di Diskominfo Provinsi belum sepenuhnya diterapkan.  Hal  tersebut  menunjukkan kurangnya  kedisiplinan  pegawai  yang dapat  menjadi  penghambat  kinerja pegawai  menjadi  tidak  optimal.  Dalam wawancara, informan mengatakan
belum  maksimal  menerapkan  sistem reward dan punishment atas  kesalahan
atau keunggulan pegawai dalam bekerja. Namun jika pegawai melakukan  kesalahan  berat  dengan merugikan  instansi  maka  mendapatkan sanksi  yang  berlaku  di  Diskominfo Provinsi Sumatera Utara.
c. Keterlibatan  Pegawai  Dalam
Proses Pengambilan Keputusan
Dalam  pelaksanaan  kinerja  yang baik  terdapat  peran  pegawai  yang sangat  penting.  Begitu  pula  dengan keterlibatan  pegawai  dalam  proses pengambilan keputusan. Manfaat adanya  keterlibatan  pegawai  dalam proses pengambilan keputusan organisasi membuat  para  pegawai merasa  dibutuhkan  dan  bertanggung jawab terhadap apa yang telah diputuskan. Selain itu, pegawai
merupakan  orang  yang  paling  paham terhadap  apa  yang  menjadi  tugasnya, sehingga  dengan  melibatkan  pegawai dalam  proses  pengambilan  keputusan maka  masalah-masalah  yang  biasa dihadapi dalam pelaksanaan tugas dapat terdeteksi dan dicarikan solusi alternatifnya. Dalam wawancara bersama  pegawai  Diskominfo  provinsi, informan mengatakan pada dinas komunikasi  dan  informatika  provinsi sumatera  utara  melibatkan  pegawai dalam  proses  pengambilan  keputusan. Adapun  saran  atau  usulan  dan  inovasi dari  pegawai  akan  ditampung  dan dikordinasikan  kembali  dengan  kepala divisi dan kepala dinas.
d. Pelatihan/training pegawai
Pelatihan  atau  training  dibutuhkan untuk  meningkatkan  kemampuan  atau kualitas diri seseorang. Dalam
organisasi,  pelatihan  dibutuhkan  untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam  melakukan  pekerjaannya  serta meningkatkan  produktivitas  organisasi. Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama informan,  selaku  Plh.  Subbag  Umum
dan kepegawaian dinas komunikasi dan informatika  provinsi  sumatera  utara,
beliau mengatakan diskominfo memberikan  pelatihan/training  kepada pegawai untuk mengupgrade
pengetahuan  dan  kemampuan  pegawai. Beliau  juga  mengatakan  bahwa  pada diskominfo,  pegawai  dikirim  ke  dinas BPSDM  (badan  pengembangan  sumber daya  manusia)  yang  dimana  terdiri  dari kegiatan-kegiatan yang membangun kemampuan  pegawai  sesuai  bidang tugasnya. Selain  itu, diskominfo provsu juga  sering  mebuat  seminar  atau workshop  untuk  pegawainya  seperti pelatihan
penyusunan laporan keuangan, kepemimpinan dan lainnya. e. Lingkungan kerja
Dalam  pengukuran  kinerja  dengan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran  sangat  penting  untuk memperhatikan lingkungan kerja.
Linngkungan  kerja  yang  baik  dapat memotivasi pegawai untuk bekerja lebih giat  dan  nyaman  melakukan  tugasnya. Suasana  kantor  dan  komunikasi  antar pegawai  dapat  menjadi  faktor  yang berdampak  bagi  motivasi  pagawai dalam  bekerja.  Hubungan  antar  rekan kerja  yang  positif  dapat  meningkatkan produktifitas  kinerja  pegawai.  Dalam wawancara  bersama  pegawai  dinas komunikasi  dan  informatika  provinsi sumatera  utara,  informan  mengatakan bahwa lingkungan kerja pada diskominfo  sangat  positif  dan  erat. Sesama rekan kerja
saling menyemangati  dalam  pekerjaan  dan saling  membantu  saat  ada  kesempatan. Keadaan tersebut terbukti sesuai dengan observasi  penulis  selama  magang  di
dinas  komunikasi  dan  informatika provinsi  sumatera  utara.  Selain  itu,
diskominfo provsu juga sering menyelenggarakan  kegiatan  outbond atau pergi ber-rekreasi bersama sehingga  mempererat  kekeluargaan  di kantor. Sehingga dapat dinilai lingkungan  kerja  diskominfo  provinsi sumatera utara  sangat baik.
4. Kinerja  Dinas  Komunikasi  Dan Informatika  Provinsi  Sumatera Utara Dengan Perspektif Masyarakat Dalam penelitian ini penulis mengganti perspektif pelanggan menjadi  perspektif  masyarakat  sebagai sasaran  informasi  diskominfo  provsu. Berdasarkan  hasil  form  yang  telah dibagikan  peneliti,  cara  masyarakat mengakses  informasi  publik  adalah dengan  menggunakan  media  social dengan persentasi 100%. Hal ini sejalan dengan berkembangnya teknologi digital  yang  meluas.  Hasil  form  juga menunjukkan  bahwa  masyarakat  sumut sudah  banyak  mengetahui  infosumut.id sebagai  aplikasi  organisasi  pemerintah sumatera utara yang  memberi  informasi yang relevan dan lengkap.
Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan banyaknya pengikut pada akun
infosumut  di  berbagai  platform  media social.  Disisi  lain,  berdasarkan  hasil form menunjukkan masih banyak masyarakat  menyebutkan  kurangnya transparansi  dan  akuntabilitas  kinerja dinas  komunikasi  dan  informatika provinsi  sumatera  utara.  Oleh  karena itu, peran transparansi dan akuntabilitas kinerja  dapat  menjadi  evaluasi  bagi diskominfo untuk berupaya lebih
meningkatkan  kepercayaan  masyarakat dan menjadi perbaikan di masa
mendatang.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan uraian pembahasan diatas tentang analisis  kinerja  mengunakan  metode balanced  scorecard dalam  mengukur kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika  Provinsi  sumatera  Utara dapat disimpulkan sudah berjalan dengan sangat baik. Dalam 4 perspektif pengukuran  kinerja  balanced  scorecard diantaranya:
1. Perspektif Keuangan. Pada  perspektif  keuangan,  kinerja Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Provinsi  Sumatera  Utara  diukur menggunakan  indikator  efektifitas dan efisiensi anggaran serta
transparansi  anggaran  yang  dinilai sudah  baik.  Penetapan  Anggaran dengan  realisasi  anggaran  dari  3 tahun  periode  yaitu  2019  s/d  2021 menunjukkan rata-rata 86.60% yang berarti  kinerja  keuangan  terhadap pengelolaan  dana  sudah  ekonomis dan  efektif.  Selain  itu,  sistem informasi  dalam  pengelolaan  data sudah  efisien  menggunakan  aplikasi
SIMDA.
2. Perspektif Proses Bisnis Internal Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara menggunakan perspektif proses bisnis  internal  dinilai  sudah  baik. Beberapa  indikator  ukuran  kinerja seperti sarana dan prasarana
operasional,  dukungan  teknologi dan sistem informatika, pengembangan  inovasi,  kuantitas dan kompetensi pegawai, dan koordinasi  lingkungan  kerja  telah menunjukkan  penilaian  baik.  Dari beberapa  indikator  yang  masih memiliki nilai kurang baik diantaranya sarana prasarana operasional  yang  masih  kurang memadai,  dan  kuantitas  pegawai yang minim.
3. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran Pada  perspektif  pertumbuhan  dan pembelajaran, kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika
Provinsi  Sumatera  Utara  dinilai sudah  baik.  Dari  beberapa  indikator ukuran kinerja  yaitu kesesuaian gaji dengan  beban  kerja  dinilai  telah sepandan, adanya keterlibatan pegawai  dalam  proses  pengambilan keputusan,  serta  pelatihan/training pegawai yang cukup, dan lingkungan  kerja  yang  mendukung. Disisi  lain  indikator  sistem reward dan punishment belum  sepenuhnya diterapkan dengan baik.
4. Perpektif masyarakat
Pada  perspektif  masyarakat,  kinerja dinas  komunikasi  dan  informatika provinsi sumatera utara sudah dinilai  baik  berdasarkan  tingkat kepuasan masyarakat terhadap informasi yang relevan dan terupdate.  Akan  tetapi,  terdapat keluhan masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas kinerja yang masih kurang.
Adapun  saran  yang  dapat  penulis berikan  dalam  penelitian  ini  terhadap peningkatan  kinerja  dinas  komunikasi dan informatika provinsi sumatera utara ke depannya, antara lain :
1) Mempertahankan pengelolaan
dana yang ekonomis dan efektif.
2) Menerapkan  sistem reward dan punishment terhadap  kesalahan atau keunggulan pegawai sebagai  motivasi  dan  disiplin dalam bekerja.
3) Melakukan  pelatihan  kepada pegawainya lebih banyak lagi.
4) Meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas kinerja untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Bagi  peneliti  selanjutnya,  agar meneliti  mendalam  dengan  metode Balanced Scorecard yang diukur dengan  berbagai  indikator  lainnya  pada masing-masing perspektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Fajriah,  L.&    Hidayat,  M.  T,.  (2019). Penerapan Balanced Scorecard Dalam Pengukuran Kinerja Organisasi  Publik  (Studi  Kasus Pada  Badan  Pendapatan  Daerah kabupaten Mojokerto) Jurnal Ekonomi Akuntansi, 4(2) Fitriyani, D. (2014). Balanced
Scorecard:  Alternatif  Pengukuran
Kinerja  Organisasi  Sektor  Publik. Jurnal Cakrawala Akuntansi, 6(1) Huda,  A.  Z.  (2013).  Analisis  Kinerja Dengan Pendekatan Balanced Scorecard  (Studi  Kasus  PDAM Tirta  Dharma  Kabupaten  Klaten). Universitas Muhammadiyah Surakarta Kaplan,  S.  Robert.  &  Norton  P.  David.
(1996).    Balanced  Scorecard  : Menerapkan Strategi Menjadi Aksi. Jakarta : Erlangga.
Mahsun,  M.,  F.  Sulistyowati,  dan  A.P. Heribertus. (2015). Akuntansi Sektor Publik. BPFE. Yogyakarta Moeheriono. (2014). Pengukuran Kinerja  Berbasis  Kompetensi.  PT. Raja Grafindo Persada. Murdiansyah,  I.,  Wahyuni,  N.,  & Lestari,  Y.  O.  (2020).  Analisis Kinerja Berdasarkan Metode Balanced  Scorecard  (Studi  Kasus Pada  Kantor  Perpustakaan  Dan
Arsip  Kabupaten  Lumajang).  Jca (Jurnal  Cendekia  Akuntansi),  1(1), 48. https://doi.org/10.32503/akuntansi. v1i1.1087
Nasrun,  W.  N.  (2017).  Pengukuran Kinerja  Sektor  Publik  Dengan
Menggunakan  Balance  Scorecard
Padabadan  Pengelolaan  Keuangan Dan aset Daerah Di Kota Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.https://digilibadmin.unis muh.ac.id Septariani,  D.  F.,  &  Silambi,  E.  D. (2015).  Analisis  Kinerja  Aparatur Pemerintah Menggunakan Pendekatan  Balanced  Scorecard  ( Studi Kasus Pada Aparatur Pemerintah di Kampung Yanggandur). Jurnal ILmu Ekonomi & Sosial, 6(2) Sari, D. P,. (2016). Pengukuran  Kinerja dengan  3  Perspektif  Balanced
Scorecard  pada  Dinas  Komunikasi dan  Informatika  Pemerintah  Kota
Surabaya.  Jurnal  Kebijakan  dan manajemen Publik, 4(2) https://diskominfo.sumutprov.go.id https://infosumut.id