## JURNAL PSIKOHUMANIKA
http://ejurnal.setiabudi.ac.id/ojs/index.php/psikohumanika

## ARTICLE INFO ABSTRACT

## Article History
Be accepted: Januari 2021 Approved:
Juni 2021
Published:
Juni 2021
In Alor regency, electoral  conflicts that occurs inside a family usually happens out  of disagreements  on  the  different  political  affiliations  among  the  family  members. Previous  research  did  show  how  the  hierarchy  of  authority  inside  traditional Indonesian  family  were  formed,  but  it  did  not  show  how  the  hierarchy  itself communicate  and  manage  the  conflict  that  risen  inside  that  traditional  family.  This study tries to illustrate how the communications among family members occurs during and  after  the  electoral  conflict  that  happened  on  Alorese  traditional  family.  This descriptive-phenomenology  research  emphasized  on  subjective  experiences  of  the participants, that were recorded throughout series of interviews and verbatim analysis. The  two  participants  were  the  members  of  both  nuclear  and  extended  families respectively,  that  experienced  conflict  towards  other  family  members  regarding  their political  choices.  The  results  of  this  study  shows  that  hierarchy  of  authority  and  the kinship  within  the  traditional  family  does  heavily  affects  the  political  affiliations, communication patterns and conflict management inside it. It also shows the important role  of  kinship  on  the  reconciliation  process  between  the  family  members  after  the conflict had concluded.
Keywords : Electoral Conflict; Family Communication; Traditional Family; Kinship

## Alamat Korespondensi:
Fakultas Psikologi, Universitas Kristen Satya Wacana, Jl.  Diponegoro  52-60  Salatiga,  Jawa  Tengah,  Indonesia 50711 E-mail: nandorary@gmail.com alsoes16@gmail.com
p-ISSN: 1979-0341 e-ISSN : 2302-0660

## KOMUNIKASI DALAM KELUARGA TRADISIONAL YANG MENGALAMI KONFLIK KARENA PILKADA DI KABUPATEN ALOR
Nandorari Saptenly Buling 1 , Aloysius L.S. Soesilo 2
Fakultas Psikologi, Universitas Kristen Satya Wacana, Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia 50711

## INFO ARTIKEL ABSTRAK

## Sejarah Artikel
Diterima :
Januari 2021 Disetujui :
Juni 2021 Dipublikasikan :
Juni 2021
Di  Kabupaten  Alor,  konflik  keluarga  akibat  Pilkada  sering  kali  terjadi  karena  adanya gesekan  antara  anggota  keluarga  yang  memiliki  pilihan  politik  yang  berbeda  dari anggota  keluarga  lainnya.  Penelitian  sebelumnya  mengenai  sistem  keluarga  yang  ada di Indonesia memang menunjukkan seperti apa pola hierarki otoritas yang ada di dalam keluarga  tradisional  di  Indonesia,  namun  tidak  menunjukkan  bagaimana  proses komunikasi  yang  muncul  dalam  keluarga  di  dalam setting masyarakat  tradisional,  di dalam melaksanakan penyelesaian masalah. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana proses  komunikasi  dalam  konflik  Pilkada  di  dalam  keluarga  tradisional  di  Kabupaten Alor. Penelitian dengan metode deskriptif-fenomenologis ini menekankan pengalaman subjektif  partisipan,  yang  dilakukan  melalui  wawancara  dan  analisa  verbatim.  Subjek dari penelitian ini adalah anggota keluarga dari keluarga inti sekaligus extended family mereka  masing-masing  yang  mengalami  konflik  karena  perbedaan  pilihan  politik. Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam setting masyarakat  tradisional, hierarki  otoritas  dan  ikatan kinship yang  dimiliki  oleh  suatu  masyarakat  tradisional sangat  mempengaruhi  pola  komunikasi  antara  anggota  keluarga,  dan  nantinya  dapat mempengaruhi  pilihan  politik  anggota  keluarga  di  dalam  keluarga  terkait.  Ikatan kinship juga sangat mempengaruhi proses rekonsiliasi  antara anggota keluarga setelah konflik itu selesai.
Kata Kunci: Konflik Pilkada; Komunikasi Keluarga; Keluarga Tradisional; Kinship

## PENDAHULUAN
Pemilihan  umum atau lazimnya  disebut  Pemilu  merupakan  sebuah  proses  pemilihan  orang untuk mengisi suatu jabatan tertentu, yang dilakukan secara bebas dan langsung oleh rakyat. Di Indonesia, Pemilihan umum yaitu Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif, telah diatur di dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Para calon pemimpin dan calon wakil rakyat yang akan dipimpin harus melakukan proses pendekatan dan persuasi kepada para  calon  pemilih,  agar  bisa  mendapatkan  suara  dari  para  pemilih.  Proses  persuasi  ini merupakan  hal  yang  biasa,  yang  lazimnya  disebut  sebagai  kampanye  politik.  Kampanye  dalam pemilihan  umum  sendiri  diatur  dalam  pasal  7  sampai  pasal  18  PKPU  nomor  23  Tahun  2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
Kampanye  dilakukan  oleh  para  calon  pemimpin  dan  calon  wakil  rakyat,  dengan  bertujuan untuk  meyakinkan  rakyat  untuk  memilih  calon  bersangkutan.  Para  calon  pemimpin  dan  wakil rakyat  harus  menunjukkan  visi  dan  misi  mereka  untuk  dapat  meyakinkan  masyarakat  agar memperoleh  suara  dalam  pemilu  nanti.  Maka  dari  itu,  perbedaan  pandangan  dan  visi  dan  misi dari para calon menjadi hal yang lazim terjadi. Namun perbedaan pandangan ini kerap menjadi sebuah pemicu masalah, ketika pendukung dari masing-masing calon mulai terpecah dan saling menjauhi karena perbedaan pilihan politik.
Pada  tahun  2014,  survei  yang  dilakukan  oleh  lembaga  PollMark  Indonesia  menemukan adanya peningkatan rusaknya hubungan sosial  selama kurun waktu 2014-2017. Peningkatan itu didapat  dari  hasil  survei  PolMark  yang  dilakukan  saat  pilpres  2014  dan  pilkada  DKI  Jakarta 2017.  Berdasarkan  survei  yang  dilakukan  PolMark  pada  kurun  waktu  2014-2017,  hasil responden menunjukkan peningkatan dalam kerusakan hubungan pertemanan sebesar 2 %, yaitu semula  dari  4,3%  pada  tahun  2014  naik  menjadi  5,7%  pada  tahun  2017  (“Perpecahan Masyarakat”,  2018).  Sementara  itu,  dilansir  dari  laman  portal  berita  online Vice.com , berdasarkan pada wawancara yang dilakukan di Ibukota Jakarta, dapat ditarik kesimpulan bahwa
perbedaan  pilihan  politik  mampu  membawa  kepada  sikap  permusuhan  seperti  pemblokiran  di media  sosial,  menghilangkan  hubungan  pertemanan,  bahkan  cekcok  atau  adu  mulut  ketika bertemu dengan orang yang berbeda pandangan politik (“Bangsa kita sekarang”, 2018).
Perpecahan  yang  diakibatkan  pemilu  tidak  hanya  melahirkan  sikap  bermusuhan,  namun perilaku  juga  perilaku  destruktif.  Di  Aceh  pada  tahun  2014,  menurut  laporan  Komisi  Untuk Orang  Hilang  dan  Tindak  Kekerasan  (KontraS,  2014),  telah  ada  81  kasus  pelanggaran  HAM yang  terjadi  sepanjang  periode  kampanye,  dengan  jenis  kasus  terbanyak  adalah  pengrusakan, penganiayaan  dan  bentrok  antar  pendukung.  Setelah  kerusuhan  akibat  pemilu  di  Palopo, Sulawesi  Selatan,  Mendagri  Gumawan  Fauzi  mengeluarkan  pernyatan  bahwa  telah  ada  sekitar 50 orang yang meninggal sejak 2005 karena konflik pemilu (“Mendagri : 50 Tewas” ,2013). Di Intan Jaya, Papua, kerusuhan akibat pemilu berujung pada pembakaran kantor pemerintahan dan pemblokiran bandara setempat (“Pilkada kisruh di Intan Jaya”, 2017).
Konflik  yang  terjadi  karena  pemilu  memang  memiliki  dampak  merusak,  mulai  dari kerusakan material seperti infrastruktur sampai korban jiwa. Lebih jauh lagi, konflik yang terjadi karena pemilu menimbulkan perpecahan yang terjadi di dalam masyarakat sebagai pemilih yang berpartisipasi  di  dalam  pemilu.  Perpecahan  dan  konflik  yang  diakibatkan  oleh  pemilu  dapat merusak  hubungan  sosial  di  dalam  masyarakat,  baik  itu  pertemanan,  kolega,  dan  bahkan mengganggu hubungan internal dalam salah satu unit masyarakat, yaitu keluarga.
Secara singkat, keluarga dapat didefinisikan sebagai dua atau lebih orang  yang terikat oleh hubungan  darah,  perkawinan,  atau  adopsi.  Keluarga  dapat  memiliki  banyak  bentuk,  mulai  dari single parent dengan dua anak atau lebih, pasangan suami istri ataupun hubungan polyamorous yang  memiliki  keturunan,  sampai  hubungan  orangtua-anak  yang  terjalin  sampai  bergenerasi (Prins  &  McBride,  2014).  Wamboldt  dan  Reiss  (dalam  Segrin  &  Flora,  2011) mengklasifikasikan  definisi  mengenai  keluarga  menjadi  3  aspek,  yaitu  berdasarkan  bentuk, fungsi,  dan  interaksi.  Galvin,  Braithwhite  dan  Bylund  (2015)  mengemukakan  bahwa  keluarga secara  luas  adalah  kelompok  orang  yang  memiliki  keterikatan  dari  masa  lalu  hingga  kini,  dan interaksi  yang  berlangsung  secara  mutual  dan  saling  terhubung  dalam  hubungan  yang  saling mempengaruhi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah sebuah unit sosial yang memiliki struktur dan hubungan yang erat, di mana setiap peran  memiliki ketergantungan pada peran yang lain.
Keluarga, seperti unit makronya yaitu Masyarakat, juga tidak terlepas dari konflik. Konflik dalam keluarga memiliki banyak sekali variasi, seperti konflik antara suami-istri, konflik antara saudara, konflik dengan kakek dan nenek, dan konflik antara keluarga inti dan extended family (Borst,  2015).  Sedangkan  Sillars,  Canary,  dan  Tafoya  (2004)  menyebutkan  bahwa  prevalensi konflik  dalam  keluarga  secara  berturut-turut  adalah  konflik  antara  saudara,  konflik  orangtua- anak, dan konflik antar pasangan.
Konflik  dalam  keluarga  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  anggota  keluarga. Penelitian  dari  Primasti  dan  Wrastari  (2013)  dan  Untari,  Putri  dan  Hafiduddin  (2018) menunjukkan  bahwa  konflik  keluarga  dapat  memberikan  pengaruh  yang  besar  bagi  kondisi psychological  well  being  dari  anak,  baik  secara  positif  seperti  meningkatnya  kemandirian (Primasti & Wrastari), atau juga secara negatif seperti kehilangan rasa hormat terhadap orang tua
(Untari  dkk,  2018).  Lebih  jauh  lagi,  penelitian  dari  O’Hara,  Sandler,  Wolchik  dan  Tein  (2018) menunjukkan  bahwa  ada  kemungkinan  besar  terjadinya  peningkatan  perilaku  destruktif  dan gangguan  mental  pada  anak  yang  sering  terpapar  dengan  konflik  di  dalam  keluarga  mereka (O’Hara dkk, 2018)
Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa konflik yang terjadi pada hubungan keluarga berpotensi  memberikan  dampak  dalam  jangka  panjang,  dan  dampak  yang  dialami  keluarga karena  perbedaan  pilihan  politik  sangatlah  merusak.  Kasus  perpecahan  keluarga  karena adanya perbedaan  pilihan  politik  yang  paling  anyar  adalah  kasus  pemindahan  dua  kuburan  di  Bone, Gorontalo,  karena  yang  telah  meninggal  adalah  seorang  pendukung  parpol  yang  adalah  parpol rival  dari  yang  didukung  oleh  keluarga  pemilik  tanah  pemakaman  (Detikcom,  2019).  Lalu, melalui  wawancara  yg  dilakukan  oleh  situs  berita  online Tirto kepada  salah  satu  anak  dari pendukung aksi bela Islam 212 di Jakarta, responden mengaku bahwa ia mengalami pengucilan dalam keluarganya, karena responden memilih untuk mendukung gubernur petahana (Ahok) dan lebih memandang insiden Al-Maidah dengan pikiran terbuka (“Kala Pilkada merusak”, 2017).
Konflik  keluarga  yang  mempengaruhi  hubungan  keluarga  juga  terjadi  di  Kabupaten  Alor, Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2018 terjadi kerusuhan pilkada yang disebabkan oleh adanya kecurigaan  pendukung  salah  satu  paslon,  yang  menuding  bahwa  ada  manipulasi  jumlah  suara yang  dilakukan  oleh  paslon  lawan,  yang  juga  merupakan  petahana  Bupati.  Kerusuhan  tersebut mengakibatkan  kerusakan  ringan  di  kantor  KPU  setempat,  dan  juga  ditahannya  dua  orang tersangka  provokator  kerusuhan.  Namun  sebenarnya  kerusuhan  itu  merupakan  puncak  dari kekesalan pendukung paslon yang kalah, yang telah memanas semenjak beberapa waktu terkahir sebelum pemungutan suara dilakukan. Meski perpecahan yang dialami masyarakat Alor karena pemilu  secara  umum  memang  masih  berada  pada  tahap  ringan  (seperti  saling  sindir  di  media sosial atau di kehidupan sehari-hari), ada beberapa kasus di mana di dalam keluarga inti terdapat perbedaan  pilihan  politik  yang  berujung  pada  konflik  nyata  seperti  tidak  saling  menyapa  dan menjelek-jelekkan  anggota  keluarga  lain.  Dampak  paling  nyata  perpecahan  ini  dirasakan langsung oleh keluarga pegawai negeri sipil (PNS) yang diketahui memiliki pilihan politik yang saling berbeda.
Seperti yang dipaparkan oleh salah seorang anggota timses dari salah satu paslon 1 , beberapa waktu  setelah  hasil  pemungutan  suara  diumumkan,  terjadi  mutasi  jabatan  besar-besaran  yang dilakukan  oleh  Bupati  petahana.  Disebutkan  bahwa  mayoritas  PNS  yang  mendapat  mutasi jabatan  tersebut  adalah  PNS  yang  disinyalir  memiliki  pilihan  politik  yang  berbeda.  Di  antara PNS tersebut, terdapat banyak pasangan suami istri yang diketahui berbeda pilihan politik, yang juga  di  mutasikan  ke  tempat  jabatan  yang  berbeda-beda.  Kejadian  ini  sempat  kemudian dilaporkan kepada KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dan juga Bawaslu  (“Mutasi langgar hukum”, 2019).
Perbedaan  pilihan  politik  yang  menjadi  penyebab  konflik  di  dalam  rumah  tangga  akan memberikan  dampak  jangka  panjang  yang  merusak,  baik  dalam  hubungan  antara  suami-istri, orangtua-anak,  maupun  antara  keluarga  inti  dan extended  family .  Dan  berdasarkan  fakta  dan
1 A.  D.  adalah  salah  seorang  anggota  tim sukses salah  satu  paslon  Pilkada  Kabupaten  Alor,  NTT. Wawancara singkat via telepon, dilakukan pada hari Kamis, 20 Februari 2019.
berita yang telah disebutkan diatas, konflik karena pemilu yang terjadi di dalam sebuah keluarga sering terjadi karena adanya perbedaan pilihan dan pandangan politik di antara anggota keluarga. Berdasarkan  paparan  diatas,  peneliti  menemukan  adanya  suatu  isu  yang  menarik  untuk  diteliti mengenai  konflik  pilkada  yang  mempengaruhi  hubungan  keluarga,  yaitu  mengenai  komunikasi dalam keluarga yang mengalami konflik karena pilkada.
Komunikasi  dalam  keluarga  menurut  McLeod  dan  Chaffee  (dalam  Segrin  &  Flora,  2018), merujuk  pada  bukan  hanya  sebuah  proses  pertukaran  informasi,  melainkan  juga  merupakan sebuah proses pembentukan kesepahaman mengenai kenyataan atau disebut juga Coorientation (Koorientasi).  Pembentukan  ini  dapat  dilihat  melalui  3  proses,  yaitu Agreement , Accuracy dan Congruence . Agreement adalah  penilaian  bersama  orang  A  dan  B  mengenai  sesuatu, accuracy adalah  kesamaan  antara  persepsi  orang  A  dengan  penilaian  orang  B,  dan congruence adalah kesamaan  antara  persepsi  kedua  orang  tersebut  (Segrin  &  Flora,  2018).  Di  dalam  konteks keluarga  inti,  terdapat  4  jenis  koorientasi  yang  sering  muncul ,  yaitu  parents  accuracy , parents congruency , children’s accuracy , dan children’s congruency (Segrin & Flora, 2018). Kemudian dalam  penelitiannya,  Ritchie  (1991)  melontarkan  kritik  dan evaluasi  atas  teori  Koorientasi dari McLeod & Chaffee, di mana kritik dan evaluasi yang dilakukan Ritchie lalu menjadi versi baru dari teori komunikasi keluarga. Teori ini mengemukakan bahwa dalam komunikasi keluarga, ada dua  dimensi  orientasi  yang  selalu  muncul  secara  konstan,  yaitu  orientasi conformity (Konformitas)  dan conversation (Konversasi).  Dimensi  konversasi  dijelaskan  sebagai  proses kognisi  di  dalam  komunikasi  antara  anggota  keluarga,  yang  berkaitan  dengan  pemberian  dan penerimaan  informasi  dari  dua  atau  lebih  pihak,  sedangkan  dimensi  konformitas  dijelaskan sebagai proses sosial di dalam komunikasi keluarga, di mana peran dan otoritas diantara anggota keluarga  menjadi  penting.  (Ritchie,  1991).  Segrin  dan  Flora  (2011),  mengemukakan  bahwa beberapa  bentuk  keluarga  (berdasarkan  pola  komunikasi)  dapat  terjadi  sebagai  akibat  dari kombinasi dimensi konversasi dan konformitas. Yang pertama adalah Consensual families , yaitu keluarga yang berorientasi pada kedua dimensi. Biasanya bentuk keluarga ini didapati di dalam keluarga-keluarga tradisional yang menghargai konversasi, namun menentang pendapat anggota keluarga  yang  berbeda.  Yang  kedua  adalah Pluralistic  families ,  yaitu  keluarga  yang  lebih condong  terhadap  dimensi  konversasi  daripada  konformitas.  Keluarga  dengan  pola  ini  adalah keluarga  yang  menjunjung  tinggi  kemandirian  dalam  tindakan  tiap  anggota  keluarganya.  Yang ketiga  adalah Protective  families .  kebalikan  dari  bentuk Pluralistic ,  pola  ini  menentang kemandirian  anggota  keluarganya.  Keluarga  dengan  pola  ini  adalah  keluarga  yang  menjunjung tinggi  konformitas,  dan  menolak  orientasi  konversasi.  Yang  terakhir, Laissez-faire  families , adalah  bentuk  keluarga  yang  tidak  memiliki  sifat  keterikatan  di  antara  anggota  keluarganya. Keluarga dengan pola ini merupakan keluarga yang hampir tidak memiliki dimensi konformitas dan konversasi.
Di Indonesia, Komunikasi keluarga sangat dipengaruhi dengan hirarki otoritas yang dimiliki oleh keluarga tersebut (Riany, Meredith & Cuskelly, 2016). Komunikasi di dalam keluarga tidak terlepas  dari  nilai-nilai  budaya  yang  ada  di  dalam  masyarakat  di  mana  keluarga  itu  menjadi bagian  di  dalamnya.  Menurut  Riany,  Meredith  dan  Cuskelly  (2016),  nilai  budaya  yang  ada  di Indonesia  turut  menjadi  faktor  dalam  proses  parenting  yang  dilakukan  oleh  orang tua  di  dalam
sebuah  keluarga.  Studi  yang  dilakukan  oleh  Hakim,  Supriyadi  dan  Yuniarti  (2016)  juga menunjukkan  bahwa  nilai  budaya  dan  juga  agama  yang  diterapkan  dalam  proses  parenting  di Indonesia  dapat  mempengaruhi attachment yang  terjadi  di  antara  orangtua  dan  anak.  Dengan demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  proses  pembentukan  dan  keberlangsungan  komunikasi dalam keluarga di Indonesia tidak terlepas dari nilai budaya yang dianut oleh keluarga tersebut. Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  proses  pembentukan  dan  keberlangsungan komunikasi  dalam  keluarga  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  nilai  budaya  yang  dianut  oleh keluarga  tersebut.  Berdasarkan  paparan  diatas,  peneliti  menemukan  adanya  suatu  isu  yang menarik  untuk  diteliti,  yaitu  mengenai  komunikasi  dalam  keluarga  tradisional  yang  mengalami konflik karena pilkada.
Permasalahan  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  konflik  akibat  perbedaan politik  dalam  pilkada  di  Alor  dapat  mempengaruhi  komunikasi  dalam  sebuah  keluarga tradisional.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  perspektif  baru  terhadap  dampak  dari sebuah konflik keluarga yang berlatar belakang perbedaan pilihan politik. Melalui penelitian ini pula  peneliti  mencoba  untuk  menggambarkan  pola  orientasi  komunikasi  sebuah  keluarga tradisional  yang  terkena  konflik  karena  pilkada.  Hasil  penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat menjadi bahan pelengkap dan  referensi bagi penelitian di masa mendatang.

## METODE

## Partisipan
Penelitian ini melibatkan 2 (dua) partisipan dari anggota keluarga  yang mengalami konflik karena  pemilu.  Keluarga  yang  dimaksudkan  disini  adalah  keluarga  inti  ( nuclear  family )  dan keluarga  besar  ( extended  family ).  Pemilihan  partisipan  dilakukan  dengan  cara snowball sampling ,  dimana  dilakukan  pemilihan  partisipan  berdasarkan  informasi  yang  didapatkan  dari partisipan penelitian yang sudah ada.

## Prosedur Pengumpulan Data
Penelitian  kualitatif  ini  mengambil  pendekatan  deskriptif-fenomenologis.  Gorgi  dan  Gorgi (dalam Willig, 2008) menjelaskan pendekatan deskriptif-fenomenologis sebagai sebuah metode untuk  mendapatkan  data  deskriptif  mengenai  suatu  fenomena  tertentu.  Peneliti  menggunakan media  elektronik  seperti  handphone  sebagai  alat  untuk  merekam  hasil  wawancara.  Sedangkan yang  menjadi  fokus  fenomenologis  adalah  pengalaman  subyektif  partisipan  mengenai  interaksi dan komunikasi dalam keluarganya.
Hasil wawancara lalu kemudian dialihkan dalam bentuk verbatim yang kemudian dianalisis dengan  melakukan  penekanan  pada  penemuan  makna  psikologis  dari  pengalaman  subyektif partisipan.  Proses  ini  kemudian  memunculkan  sejumlah  kategori  dan  dari  kategori-kategori  ini dirumuskan  sejumlah  tema  yang  menjadi  materi  pokok  temuan  penelitian.  Selanjutnya  adalah medeskripsikan  masing-masing  tema,  di  samping  juga  memperhatikan  keterkaitan  antara  satu tema  dengan  tema  lainnya.  Inilah  yang  menjadi  bagian  utama  dalam  temuan  penelitian  ini. Sebelum  sampai  kepada  temuan  ini,  diberikan  terlebih  dahulu  deskripsi  dari  masing-masing partisipan penelitian.

## HASIL PENELITIAN Deskripsi Partisipan 1
Partisipan  pertama  (P1),  adalah  seorang  ibu  rumah  tangga  yang  berdomisili  di  desa Lendola,  Kecamatan  Teluk  Mutiara,  Kabupaten  Alor,  Propinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Anak pertama  dari  keluarga  bermarga  ‘D’  ini merupakan  anggota  suku  kampung  Pura  Harilolong  di Pulau  Pura,  salah  satu  pulau  di  Kepulauan  Alor.  Suaminya  adalah  pria  dari  keluarga  bermarga ‘H’,  salah  satu  keluarga  keturunan  bangsawan  di  wilayah chiefdom (kerajaan  suku)  Lendola. Sedangkan  ayah  mertuanya  adalah  seorang  pendenta  emeritus  yang  pernah  menjabat  sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Alor semasa pilkada 2014.
Masyarakat  Alor  merupakan  masyarakat  patrilinear,  oleh  karenanya,  P1  sebagai  warga Alor  menyandang  nama  marga  suaminya.  Berdasarkan  aturan  adat  yang  berlaku,  mempelai perempuan  diwajibkan  untuk  meninggalkan  keluarganya  sendiri  untuk  hidup  bersama  keluarga mertua sebagai keluarga baru.

## Deskripsi Partisipan 2
Partisipan  kedua  (P2)  adalah  seorang  pensiunan  PNS  golongan  IV-A  yang  saat  ini berdomisili  di  Kalabahi,  Kecamatan  Teluk  Mutiara,  Kabupaten  Alor,  Propinsi  Nusa  Tenggara Timur. Dia bermarga ‘A’  dari suku desa Pitumbang di Kecamatan Alor Barat Laut. P2 memiliki istri  yang  berasal  dari  keluarga  suku  Pura  Apuri.  Keluarga  suku  ini  merupakan  keluarga  yang serumpun  dengan  keluarga  dari  calon  bupati  dari  pasangan  calon  ‘Amin’  dalam  dua  pilkada berturut-turut, yakni pilkada 2014 dan 2018.

## Interaksi dengan keluarga dan lingkungan menjelang pilkada
Segera  setelah  menikah,  P1  menuturkan  bahwa  dia  bersama  suami  harus  bergumul  untuk memperoleh penghasilan tetap. Dalam hal ini, P1 menuturkan bahwa ia turut menyaksikan kerja keras dari ayah mertuanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan juga merenovasi rumah  tempat  tinggal  mereka.  Menurut  P1,  kenangan  akan  sosok  ayah  yang  sangat bertanggungjawab  akan  terus  berbekas  dalam  ingatannya,  meski  ayah  mertuanya  telah menghembuskan nafas terakhirnya secara mendadak pada tahun 2015.
“... rumah ini saja kerjanya dengan keringat bapak sendiri, karena bahan kayu ini punya kami dari kebun, sedangkan yang lain dibeli di toko dan itupun masih hutang...”
Berpindah ke dalam keluarga baru membuat P1 harus berusaha untuk menyesuaikan diri dalam  keluarga  tsb.  Hal  ini  mengakibatkan  kontak  dengan  keluarga  kandungnya  menjadi  amat sangat  berkurang.  Namun  menurut  P1,  hal  ini  bukan  suatu  masalah.  Menurutnya,  karena  natur dari  pernikahan  di  Alor,  maka  secara  adat  ia  bukan  lagi  merupakan  anggota  keluarga kandungnya, melainkan telah menjadi anggota keluarga suaminya.
“...  kalau  sudah  menikah  lalu  pulang  ke  rumah  sendiri  itu  seperti  susah,  begitu.
Karena…  Bagaimana  ya,  mungkin  karena  tradisinya  sudah  begitu,  kalau  sudah menikah, lebih (cenderung) ke rumah suami.”
Oleh  karena  itu,  ia  tidak  lagi  diwajibkan  untuk  turun  tangan  dalam  keseharian  keluarga kandungnya,  terkecuali  dalam  kondisi  khusus  seperti  acara  keluarga  atau  acara  adat.  Meski demikian, ikatannya dengan keluarga kandung tidak hilang ataupun berkurang. P1 juga menilai ia  memiliki  ikatan  keluarga  yang  cukup  erat  dengan  keluarga  besar  dari  suku  Pura.  Berpindah
tempat tinggal dari rumah keluarga kandung ke rumah keluarga suaminya juga menyebabkan P1 hanya  berinteraksi  dengan  warga  yang  tinggal  di  sekitar  keluarga  suaminya,  dan  menurut pengakuan P1, ia memiliki relasi yang baik dengan para tetangga yang ada di lingkungan sekitar rumahnya.
Berbeda  dari  P1,  ketika  saat  memasuki  Pilkada  2018,  P2  telah  menjadi  pensiunan  PNS selama kurang lebih tiga setengah tahun. Setelah menyelesaikan masa baktinya sebagai PNS, ia kemudian  menghabiskan  hari-harinya  dengan  membuat  berbagai  macam  furnitur  rumah  dari kayu dan bambu. Kegiatan ini di samping sebagai hobi, juga merupakan mata  pencaharian dari P2  setelah  pensiun.  Interaksi  dengan  keluarga  dan  lingkungan  berjalan  dengan  biasa.  Namun, ketika  memasuki  pilkada  2018,  P2  mengalami  perubahan  sikap  yang  drastis  mengenai  pilihan politiknya  dan  sikapnya  terhadap  pilihan  politik  keluarganya.  Ketika  masa  kampanye berlangsung,  subjek  memberi  ultimatum  terhadap  sikap  politik  keluarganya;  mereka  harus memilih pilihan politik yang sama dengannya, atau mereka akan diusir.

## “Saya memang sempat bicara dengan anak laki-laki dan istri, kalau kalian pilih (paslon) ‘Amin’ lalu ‘Amin’ kalah, kalian silahkan tinggal di gunung. Kalian tidak bisa tinggal disini.”
Perubahan  ini  memiliki  anteseden  yang  terjadi  pada  beberapa  waktu  sebelumnya.  Pada bagian  selanjutnya,  akan  dijelaskan  beberapa  hal  penting  yang  mempengaruhi  sikap  P2  dalam perubahan  pilihan  politik  yang  berujung  pada  ancaman  yang  ia  lontarkan  kepada  keluarganya tsb.

## Perbedaan Pilihan Politik dalam Keluarga dalam Pilkada
P1 pertama kali terlibat dengan kegiatan seputaran pilkada pada tahun 2014, ketika ia ikut menjadi tim partisan dari pasangan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) ‘Siyo Mama’.  Pilihan  politik  P1  ini  ditanggapi  dengan  keberatan  oleh  keluarga  kandungnya,  karena pada perhelatan pilkada kala itu, terdapat 3 calon bupati  yang berasal dari pulau Pura, masing- masing  merupakan  calon  dari  paslon  ‘Siyo  Mama’,  paslon  ‘Seniman’  dan  paslon  ‘Amin’. Melalui  pertemuan  adat,  keputusan  diambil  oleh  masyarakat  Pura  untuk  mencegah  perpecahan dalam mendukung paslon dari pulau Pura. Hasil dari pertemuan itu mendeklarasikan dukungan mayoritas suku Pura kepada paslon ‘Amin’, paslon dengan indikasi kemenangan kuat yang pada akhirnya memenangkan pilkada pada tahun tsb. Meski dukungan mayoritas suku Pura diberikan pada paslon ‘Amin’, dukungan suara minor tetap diperbolehkan untuk cabup dari paslon lainnya yang  berasal  dari  pulau  Pura.  P1,  yang  sadar  betul  mengenai  pembagian  dukungan  tersebut, malah lebih memilih untuk mendukung paslon ‘Siyo Mama’, paslon yang sering disebut sebagai ‘generasi tua’ oleh keluarga besar Pura. Selain itu, saudara kandung dari P1,  sebenarnya adalah seorang anggota tim sukses (Timses) dan juru kampanye dari paslon ‘Amin’ selama 2 periode berturut-turut.  Keluarga  kandung  P1,  seperti  keluarga  besar  Pura,  memperdebatkan  pilihan politik P1, namun ia memiliki dua alasan utama yang ia rasa penting dalam proses menentukan pilihan politiknya.
Pertama, karena alasan kekeluargaan. Keluarga D, keluarga kandung P1, adalah bagian dari keluarga  suku  kampung  Pura  Harilolong.  Lebih  spesifik  lagi,  Keluarga  D  merupakan  anggota dari rumpun keluarga yang sama dengan keluarga calon bupati dari paslon ‘Siyo Mama’. Calon
bupati  tsb  juga  adalah  salah  kepala  keluarga  dari  keluarga  ‘P’,  salah  satu  rumpun  keluarga  di suku kampung Pura Harilolong. Menurut tatanan keluarga suku adat, calon bupati tsb berpangkat ‘paman’  terhadap  P1.  Menurut  P1,  di  luar  dari  struktur  keluarga  suku,  kedekatan  internal  dari keluarga D dengan keluarga P telah terjalin sejak nenek moyang mereka:
“Lebih  akrabnya  ke  (keluarga)  P.  Jadi  makanya  saya  pilih  beliau.  Bahkan  ketika  ada yang bilang, ‘Orang sudah jaman pesawat kok masih pakai kapal ferry,’ itulah-istilah yang saya tidak mengerti.”
P1 juga menuturkan bahwa semenjak kecil, ayah dan ibu kandungnya sering membawanya berkunjung ke kediaman keluarga ‘P’ ketika ada acara-acara adat atau acara-acara kekeluargaan. Hal  ini  menurut  P1  adalah  salah  satu  alasan  mengapa  ia  mendukung  calon  bupati  dari  paslon ‘Siyo  Mama’.  Pilihannya  ini  ditentang  oleh  saudara  kandungnya  dan  keluarga  kandungnya, namun P1 tetap bersikukuh. Tetapi, meski keluarga kandungnya menentang pilihan politik dari P1,  mereka  tetap  dengan  tenang  dan  kepala  dingin  menanyakan  alasan  dari  sikap  itu  dan  tetap menghargai pilihannya, sebuah sikap yang disyukuri oleh P1 dimiliki oleh keluarga kandungnya:
“Pertama saya beryukur ya, karena keluarga diatas (keluarga kandung, tempat tinggal mereka berada di kampung bagian atas) itu selalu bersikap tenang ketika ada masalah. Selalu tanggapi dengan kepala dingin, dan saya bersyukur untuk itu”
Kedua,  P1  mengalami  sendiri  bagaimana  dirinya  dan  keluarga  suaminya  mengalami perlakuan  yang  tidak  enak  karena  perbedaan  pilihan  politik.  P1  menuturkan,  pada  satu  momen dalam  masa  kampanye  pilkada  2014,  paslon  ‘Amin’  pernah  melakukan  kampanye  di  desa Lendola, di lokasi yang dekat dengan kediaman keluarganya. Pada kampanye tsb, juru kampanye (jurkam)  dari  paslon  ‘Amin’  sempat  mengutarakan  kalimat-kalimat  yang  bernada  tuduhan kepada  ayah  mertua  dari  P1,  yang  kala  itu  merupakan  Ketua  KPU  kabupaten  Alor.  P1 menuturkan  bahwa  tidak  hanya  ia  dan  keluarganya,  namun  beberapa  warga  di  situ  pun  merasa tidak  senang  atas  kalimat-kalimat  tsb.  Beberapa  waktu  sesudahnya,  menjelang  minggu  pemilu, keluarganya menerima teror berupa pesan singkat dan telepon yang berisi tuduhan bahwa ayah mertuanya  telah  menerima  uang  suap  bernilai  puluhan  juta  dari  paslon  yang  merupakan  lawan dari paslon ‘Amin’. Pada masa kampanye ini pula, P1 mengalami diskriminasi dan sindiran dari anggota  keluarga  besarnya.  Dalam  setiap  acara  keluarga  yang  ia  hadiri,  ia  selalu  mendapat ejekan  dan  sindiran  yang  bernada  sinis  dari  keluarga  besarnya.  Dikarenakan  hal  tsb,  ia  merasa tidak  aman  ketika  menghadiri  acara  yang  berkaitan  dengan  keluarga  suku  Pura.  Namun  dalam menghadapi  hal  ini,  P1  merasa  ia  tidak  perlu  menanggapi  setiap  sindiran  dan  ejekan  dengan frontal.  Ia  merasa  ia  dikuatkan  karena  ia  tahu  ia  memiliki  hak  untuk  memilih  pilihan  yang berbeda  dalam  pilihan  politiknya  dan  juga,  sebagai  anak,  ia  merasa  memiliki  kewajiban  untuk membela  wibawa  dan  nama  baik  ayah  mertuanya  yang  telah  diteror  oleh  oknum  yang  tidak bertanggungjawab:
“Telepon itu hanya sekedar mau bilang ‘bapak mertua kamu itu sudah makan uang suap belasan-puluhan juta’, begitu. Tapi saya tidak tahu itu siapa. Saya tanya siapa, mereka bicaranya  cuma  begitu-begitu  saja.  Padahal  kalau  mau  dibilang,  saya  ini  orang  Pura juga.  Saya  tidak  terima  kalau  kamu  jatuhkan  bapak  mertua  saya,  secara  pribadi  saya
tidak terima. Jadi dari situ. petahan maju lagi yang kedua kali, saya tetap di pendirian saya, saya bela bapak mertua saya...”
Alasan  lain  P1  memilih  pilihan  politik  yang  berbeda  dengan  keluarga  besar  dan  keluarga kandungnya,  adalah  persepsinya  terhadap  jurkam  dan  timses  dari  para  paslon.  Menurutnya, beberapa  timses  dan  jurkam  dari  paslon  ‘Amin’  terkadang  bersikap  ‘sombong  dan  angkuh’, sebuah sikap yang ia anggap berlawanan dengan tujuan kampanye  yang mempromosikan calon pemimpin yang merakyat. P1 menjelaskan, bahwa ketika pilkada pada tahun 2018, meski ia telah melupakan  semua  pengalaman  buruk  dan  sikap  yang  tidak  baik  dari  keluarga  besarnya,  sikap dari para timses dan jurkam dari para paslon membuatnya ragu untuk memilih paslon tsb.
“Iya, meninggikan diri. Sedangkan kami ini masyarakat kecil, yang kami mau itu kalau ada  yang  mau  bicara  dengan  kami  ya  pakai  bahasa  sehari-hari  seperti  kita  begini, bicara  sederhana  dan  biasa  dengan  kami,  merangkul  kita,  begitu.  Kalau  ini  mereka bicaranya, seperti semuanya itu mereka bisa. Itu yang saya kurang suka.”
Sementara  itu,  ketika  Pilkada  2014  berlangsung,  P2  sudah  menjadi  pensiunan  PNS  yang telah  bekerja  pada  instansi  pemerintahan  selama  puluhan  tahun.  Ia  telah  bekerja  dalam  situasi kantor  yang  berbeda  beda,  termasuk  juga  mengalami  pergantian  jabatan.  Hal  ini  membentuk persepsinya  mengenai  bagaimana  orang-orang  yang  ia  kenal  berubah  sifat  ketika  menduduki jabatan tertentu;
“Kan  begini…  Setiap  pejabat  apa  saja,  pengkat  apa  saja,  sebelum  dia  naik  ke jabatannya, dia pasti kenal dengan kita. Begitu dia naik jabatan atau dapat pangkat itu, semuanya  dia  sudah  lupa.  Kita  jalan  pun  dia  tidak  akan  (menyapa),  begitu.  Itu masalahnya.”
Pengalamannya  ini  membuatnya  percaya  bahwa  politik  pada  dasarnya  adalah  praktek yang  tidak  jujur,  dan  merupakan  sebuah  kontestasi  yang  sengit  dari  antara  dua  kubu  yang berbeda kepentingan;
“Memang  dalam  aturan  undang-undang  itu  ada,  tapi  kebanyakan,  kasarnya  dibilang licik.  Saling  menipu.  Contohnya  saya  mau  tipu  kamu  seperti  apa,  sampai  saya  bisa dapat  sesuatu  dari  kamu.  Kasarnya  begitu.  Ya  sifatnya  memang  begitu.  Istilahnya barang yang tidak ada bisa ada, barang yang ada bisa tidak ada.”
Dikarenakan pandangan ini, P2 merasa perpindahan kekuasaan dari bupati yang lama kepada bupati  yang  baru  bukan  merupakan  hal  yang  wajar  dan  seharusnya  terjadi.  Dan  karena pemahamanya  akan  natur  dari  pilkada  yang  seperti  itu,  ia  juga  merasa  bahwa  perpecahan  di dalam keluarga akibat perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang wajar terjadi, meski ia juga mengakui bahwa pilihan politik adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan kepada orang lain.

## Antara Keluarga dan Politik
Pada perhelatan Pilkada 2018, hanya ada dua paslon yang bersaing dalam pikada tsb. Calon bupati  yang  berasal  dari  pulau  Pura  hanya  ada  satu,  sehingga  hal  ini  mengakibatkan  suara seluruh  masyarakat  pulau  Pura  terkonsentrasi  untuk  memilih  paslon  tsb.  Namun,  dikarenakan afiliasi  politik  yang  berseberangan  dengan  keluarga  Pura  yang  telah  ditunjukkan  pada  pilkada sebelumnya,  P1  menghadapi  kecurigaan  dari  keluarga  kandungnya  terhadap  pilihan  politiknya pada pilkada kali ini. Keluarganya menentang dengan keras pilihan politiknya yang berlawanan
dan berusaha mempengaruhi P1 untuk mengikuti pilihan politik yang mereka ambil, yaitu pilihan politik  yang  juga  diambil  oleh  hampir  seluruh  masyarakat  Pura.  Namun,  menurut P1,  ini  tidak mempengaruhinya  sama  sekali.  Ia  merasa  pilihan  pribadinya  adalah  haknya  yang  tidak  bisa diganggu. Ia juga menjelaskan pada keluarga kandungnya bahwa meski nanti pilihan politiknya adalah calon  bupati  yang  berbeda  suku  dengannya,  bupati  yang  terpilih  nantinya  akan  menjadi figur pemimpin bagi semua orang, bukan hanya suku Pura saja. Keluarga kandungnya menerima penjelasannya namun tidak dapat dipastikan apakah mereka menerima pilihan politik dari P1:
“Keras.  Mereka  langsung  tidak  suka,  sampai  bahkan  marah-marah.  Mereka  bilang, ‘jangan  macam-macam.  Kamu  jangan  kerja  macam-macam  untuk  orang  lain,  harus kerja untuk bapak AJ’. Tapi dalam hati saya bilang, kalian bicara saja terus, dalam hati ini pilihan pribadi kok. Saya tetap di pendirian saya.”
Namun, keluarga besar suku Pura memiliki sikap yang berbeda. Seperti yang diceritakan P1, beberapa  minggu  setelah  memasuki  masa  kampanye,  ia  sempat  mengikuti  acara  syukuran keluarga besar Pura di salah satu kediaman anggota suku Pura. P1 mengakui dalam acara itu, ia merasa  dikucilkan  dengan  sikap  keluarga  Pura  yang  menghindari  dirinya,  dan  secara  langsung menuduhnya sebagai partisan dari Paslon lawan:
“Iya, kalau baru datang. Misalnya saya baru datang, kalau mereka sedang kumpul lalu saya muncul, mereka seperti…’Itu, pendukung ‘Intan’ datang tuh’. Nah begitu. Respon awalnya begitu. ‘Wih orangnya Intan datang, hati-hati’, begitu.  ”
P1 sadar bahwa sikap itu ditujukan kepadanya.  Awalnya, P1 menanggapi sikap itu sebagai candaan. Namun, setelah beberapa kali mengalami hal yang sama pada acara keluarga lainnya, ia memutuskan  untuk  tidak  menghadiri  kegiatan-kegiatan  keluarga  selama  masa  kampanye,  agar menghindari kalimat-kalimat yang ia anggap bisa menyakiti hatinya.
“Iya, itu karena saya menghindar, takut nanti kalau hadir ada kata-kata yang bisa bikin sakit  hati.  Nanti  pas  selesai  pemilu,  sudah  diumumkan  pak  Amon  yang  menang  baru kalau diundang saya selalu hadir.”
P1  menilai,  sikap  seperti  itu  harus  dihadapi  dengan  tenang.  Ia  juga  menilai  bahwa  sikap seperti  ini  hanya  ada  ketika  pilkada  berlangsung  dan  merupakan  bagian  dari  euforia  pilkada, sehingga  tidak  perlu  ditanggapi  secara  serius.  P1  juga  merasa,  sikap  dari  keluarga  besarnya sebenarnya  mengandung  persuasi  kepada  dirinya  untuk  ikut  mendukung  paslon  yang  mereka dukung.
“Itu…  mungkin  menurut  saya  ya,  mungkin  mereka  mau  kasih  tau  ke  kami  supaya  kita juga berpaling ke mereka, bergabung dengan mereka, cari massa. Tapi kalau menurut saya,  entah  dia  mau  pakai  pesawat  apapun,  kita  tetap  dengan  ferry  pelan-pelan  juga tetap maju.  Lalu kenapa saya tetap dengan pak S, karena pak S ini sudah tua, jadi kan lambat, tapi saya tetap bersikeras.
Sebaliknya,  P2  sebenarnya  adalah  pemilih  paslon  ‘Amin’  ketika  paslon  tsb  memenangkan pilkada  2014.  Perubahan  pilihannya  yang  mendadak  berpindah  dari  paslon  petahana  kepada paslon  ‘Intan’  terjadi  karena  2  hal.  Yang  pertama,  ketika  istrinya  sakit  dan  harus  dilarikan  ke rumah sakit.
Istri  P2  adalah  anggota  suku  Pura  Apuri  yang  serumpun  dengan  keluarga  calon  bupti  dari paslon  ‘Amin.’  Dalam  struktur  keluarga  adat  Pura,  istri  partisipan  ini  memiliki  pangkat  setara dengan ibu atau tante dari calon bupati tersebut. Namun ketika istrinya harus masuk rumah sakit kondisi  darurat  kesehatannya  memburuk,  calon  bupati  tidak  menyempatkan  diri  untuk menjenguk  ‘tantenya’  ini  walau  pun  sebelumnya  telah  berjanji  kepada  P2.  Sang  calon  bupati malahan  melakukan  kunjungan  keluar  kota  tanpa  memberitahu  P2.  Keesokan  harinya  P2 berusaha  untuk  menemui  calon  bupati  ini  di  rumah  dinasnya,  namun  didapatinya  gerbang tertutup.  Kejadian  semacam  inilah  yang  dirasakan  sangat  mengecewakan  oleh  P2  dan selanjutnya  dia  menjadi  tidak  mantap  untuk  memilih  bupati  petahana  ini  dalam  pilkada selanjutnya.
“Iya pergi. Saya kesana dia sudah pergi. Lalu yang kedua saya kesana, pas beliau baru dari,  dari  kecamatan,  baru  sampai.  Baru  masuk.  Dia  masuk.  Lalu  Pol  PP  tutup  pintu, lalu dia pesan ke saudara saya yang Pol PP juga disitu, dia pesan katanya,’Kasih tau Kakek  D,  besok  saja  kesini’.  Itu,  makanya  mulai  dari  situ  saya  berhenti.  Saya  tidak datangi  lagi  tempat  itu.  Akhirnya  setelah  itu  saya  jadi  ragu-ragu,  jadi  bimbang  juga. Jadi bingung ini saya mau lari kemana ini?”
P2  merasa  kecewa  karena  meski  ia  memahami  beratnya  tugas  dan  tanggungjawab  dari seorang  bupati,  bupati  seharusnya  menepati  janji  untuk  menemuinya.  Ia  juga  merasa  kecewa karena ia merasa bahwa bupati tidak menghiraukan hubungan kekeluargaan yang ia miliki antara dirinya dan istri dari P2, suatu hal yang disesalkan oleh P2;
“Rasa  kecewa  saja.  Kamu  (bupati)  memang,  tapi  istri  saya  ini,  nenek  ini  kan  kalian panggil mama kalian juga, begitu… Kecewanya begitu. Kecewanya begitu.”
Sikap yang telah diperlihatkan oleh bupati dirasakan oleh P2 sebagai puncak kekecewaan dalam  mendukung  paslon  yang  berasal  dari  keluarga  suku  istrinya.  Kekecewaan  lainnya  juga dialami  olehnya  dalam  pileg  2014.  Dia  diminta  untuk  menjadi  juru  kampanye  pemilihan legislatif seorang caleg yang berasal dari daerah pemilihan desa asal P2 sendiri. Sedangkan caleg ini  berasal  dari  keluarga  yang  serumpun  dengan  istrinya,  yakni  suku  dari  Pura  Apuri.  Oleh karena kesamaan rumpun keluarga inilah ia lalu menyanggupi untuk menjadi juru kampanye dan menghubungkan  antara  tetua  desa  asalnya  dan  dengan  caleg  tersebut.  Ia  merasa  telah menjalankan  peran  yang  besar  yakni  sebagai  jembatan  antara  desanya  dan  caleg  ini  dan  hal itulah  yang  membuat  caleg  tersebut  unggul  dalam  perolehan  suara.  Namun,  P2  menuturkan bahwa setelah pilkada selesai, dia dilupakan oleh caleg yang dia dukung ini.
“Artinya  berterima  kasih itu,  kalau  ada acara  syukuran  setidaknya  undang  saya.  Saya tidak  cari  nama,  tapi  itu  artinya  menghargai  saya.  Lagipula  saya  kan  bukan  orang asing,  Istri  saya  kan  dari  kampung  mereka.  Kamu  yang  naik  jadi  anggota  dewan  kan dari  kampung  yang  sama.  Kenapa  kamu  tidak  menghargai  saya?  Sebelumnya  kalian sering datang kesini tapi sesudahnya lupa sama sekali. Itu yang bikin saya agak kecewa tapi  sebenarnya  ya  tidak  apa-apa.  Kamu  kan  sudah  menang,  memang  berapa  uang kalian kasih (untuk) saya, kan tidak juga,.”
P2 menuturkan, setelah pileg berakhir, caleg yang telah ia bantu tersebut mengadakan pesta syukuran  untuk  merayakan  kemenangannya.  Namun  P2,  yang  merasa  memiliki  kontribusi
sebagai  perantara  kampanye  dari  caleg  itu,  tidak  mendapat  undangan  sama  sekali.  Ia  merasa kecewa  karena  menurutnya,  ia  seharusnya  dihargai  sebagai  salah  satu  orang  yang  membantu caleg tersebut memenangkan pileg;
“...  Jadi  waktu  pemilihan  selesai  waktu  itu,  dia  di  Pura  ikut  pemilihan,  Jadi  pas perhitungan  suara  sudah  selesai,  saya  ditelepon.  Katanya  ‘Pak  ,  saya  sudah  selesai, perhitungan sudah selesai, saya berhasil, saya lolos di pura juga’. Saya bilang sudah, oke,  yang  penting  sudah  berhasil  ya  sudah.  Saya  kecewanya,  kenapa  diau  setelah  itu syukuran tidak kasih tahu saya. Itu yang saya kecewa.”
Hal kedua yang menjadi alasan berubahnya pilihan politik P2 adalah rumor keterlibatan adik  kandungnya  sebagai  tim  kampanye  dari  paslon  ‘Intan’.  Adiknya  adalah  simpatisan  dari paslon ‘Intan’ yang telah menjadi lawan kuat dari paslon ‘Amin’ semenjak pilkada 2014. Adik dari  P2  ini  adalah  seorang  lulusan  S2  dari  fakultas  pertanian  di  sebuah  universitas  negeri  di Makassar, dan bekerja sebagai seorang staff pada suatu dinas di pemkab Alor. Istri dari adiknya adalah  anggota  dari  keluarga  yang  serumpun  dengan  calon  bupati  dari  paslon  ‘Intan’.  Ia  juga dirumorkan  menjadi  anggota  tim  kampanye  dari  ‘Intan’.  Karir  adiknya  yang  macet  karena menjadi  pendukung  rival  dari  paslon  petahana  menjadi  pendorong  P2  untuk  mengubah  pilihan politiknya,  dengan  harapan  bahwa  bupati  dan  wakil  bupati  yang  baru  akan  memberi  adiknya jabatan yang sesuai dengan gelar akademis yang ia miliki;
“... Dari awal mereka sudah tergabung dalam timses. Sampai-sampai, adik saya ini kan sekolahnya  sampai  S2,  tapi  tidak  pernah  dapat  jabatan,  karena  selalu  berlawanan politik. Jadi  dia  S2  pertanian  tapi  tidak pernah  dapat jabatan  sampai  sekarang. Tidak ada, Cuma staff biasa. Jadi perhitungannya, kalau kami dukung ‘Intan’ ini naik, dengan sendirinya adik saya bisa dapat jabatan.....”
P2 sebenarnya telah menyarankan adiknya untuk berpindah haluan politik agar karirnya bisa menanjak. Ia sebagai kakak merasa gelar akademis yang sudah di raih adiknya dengan susah payah tidak boleh menjadi sia-sia hanya karena idealismenya dalam pilihan politik ;
“Susah  itu.  Lalu  dia  dapat  S2  di  Makassar,  pertanian.  Tapi  datang  kesini  malah tidak dapat jabatan. Dari beberapa tahun setelah pulang. Dia memang dari awalnya dengan istrinya sudah berada di kubu intan. Jadi mereka diajak dengan berbagai cara, sampai saya sendiri yang bilang. Saya bilang ‘Wako (panggilan adiknya), kalau tidak apa-apa, kamu  dan  istri  balik  haluan  saja,  karena  ini  kalian  lawan  politik,  lawan  arus,  kamu sekolah jauh-jauh juga percuma, tidak ada guna.”
Dua  hal  diatas  kemudian  menjadi  alasan  utama  P2  untuk  berpindah  afiliasi  dan  pilihan politik  pada  pilkada  berikutnya,  yaitu  Pilkada  2018.  Keluarganya  sendiri  sebenarnya  adalah pendukung  paslon  ‘Amin’  karena  hubungan  kekeluargaan  yang  dimiliki  oleh  istrinya.  P2  yang sudah  terlampau  kecewa  kemudian  mengeluarkan  ancaman  akan  mengusir  keluarganya  jika mereka  memilih  paslon  petahana  saat.  Ia  sebenarnya  juga  sempat  mengikuti  kampanye  dari paslon ‘Intan’ beberapa waktu sebelum pilkada. Pada kampanye itu, salah satu juru bicara dari paslon  ‘Intan’  mengenalinya  dan  kemudian  menyapanya.  Hal  ini  kemudian  dirasakan  olehnya sebagai  bentuk  penerimaan  dirinya  oleh  timses  ‘Intan’  sebagai  simpatisan  dari  paslon  tersebut.
Hal  ini  turut menguatkan  sentimen  dalam  dirinya  untuk  mengubah  pilihan  politik  pada  pilkada kala itu ;
“Iya. Jadi waktu itu dia lihat saya di luar. Dia suruh adik saya panggil saya. ‘Panggil pak  itu  kesini’.  Jadi  saya  kesana  lalu  dia  bilang,  ‘Kamu  ini  saya  lihat  (kok)  diluar. Duduk disitu.’ Saya bilang ya sudah, saya ikut saja. Tapi ya saya bilang, saya kasihtau ke SP (juru bicara timses Intan), saya bilang mungkin saya balik haluan ke Intan. Dari Amin saya ke Intan. Dia senang pas saya bilang begitu.”

## Relasi Keluarga Pasca Pilkada
Setelah  Pilkada  2018  berakhir,  P1  menceritakan  bahwa  ia  sempat  sungkan  untuk  bertemu lagi dengan anggota keluarga besarnya. Hubungan kekeluargaan yang ia miliki dengan anggota keluarga  besarnya  memang  tidak  ia  lupakan,  namun  ia  masih  merasa  takut  akan  respon  yang diberikan  oleh  keluarga  besarnya.  Meski  demikian,  menurut  P1,  interaksi  dengan  keluarga besarnya berangsur normal setelah Pilkada berakhir.
“Iya,  pertama  ketemu  itu  rasanya  tidak  enak  ya,  seperti,  wah  kalau  bertemu  jangan- jangan  saya  tidak  disapa,  begitu.  Dengan  timsesnya  ini  kan  masih  keluarga  juga, dengan timnya yang lain tidak terlalu tapi yang masih keluarga itu kalau ketemu selalu berpikir  ‘saya  bakal  disapa  tidak  ya’,  begitu  padahal,  kesana  juga  biasa-biasa  saja. Tidak ada rasa dendam, tidak ada.”
P1 sempat merasa dicurigai oleh keluarga kandungya, namun ia merasa itu hal yang  wajar dikarenakan afiliasi politik yang ia ambil pada pilkada sebelumnya.
“Sebenarnya  kayak…  kalau  saya  keluar  rumah  mau  kemana,  mereka  seperti  curiga begitu.  Jangan  sampai  saya  membantu  kandidat  lain,  saya  ditanya-tanya  juga.  Tapi meski  begitu  saya  bilang,    saya  ke  pasar,  ke  tempat  lain.  Kadang  mereka  bilang  ‘itu pasti baru pulang pertemuan’ kalau saya pulang rumah (pakaiannya) rapi.”
Keluarga  kandungnya  sendiri  selalu  mengingatkannya  untuk  tidak  terlibat  dalam  kegiatan politik  pada  pilkada  tahun  itu.  Ia  menjelaskan,  setelah  pilkada,  ia  sempat  bertemu  dengan keluarga  besarnya  yang  merupakan  anggota  timses  atau  partisan  dari  paslon  lawan.  Meski awalnya  sungkan  dan  takut,  ia  mendapati  bahwa  setelah  masa  pilkada  berakhir,  hubungan kekeluargaan dengan keluarga besarnya berangsur normal.
Sebaliknya, ketika P2 mengalami perubahan pilihan politik, ia melontarkan ancaman kepada keluarganya  agar  tidak  memilih  paslon  petahana.  Keluarganya  sempat  terkejut  dengan pernyataan  tersebut,  namun  berusaha  untuk  tidak  menanggapinya,  karena  posisinya  sebagai kepala  keluarga.  Keluarganya  juga  beranggapan  bahwa  ia  hanya  menggertak  saja  ketika ancaman itu dilontarkan;
“Tidak,  mereka  tidak  tanggapi.  Saya  hanya  bicara  lepas  saja,  sudah,  sudah  selesai  ya sudah.”
Menurut P2, ancaman itu sebenarnya mengandung maksud untuk mengajak keluarganya untuk  memilih  paslon  pilihannya.  Pemahamannya  mengenai  natur  politik  seperti  yang disebutkan  diatas  mendorongnya  untuk  melontarkan  ancaman  tersebut.  Meski  demikian,  ia sebenarnya  masih  menyimpan  rasa  segan  terhadap  paslon  petahana  dan  pemilihnya.  Maka  dari
itu, ketika mendekati hari pilkada, ia menyarankan kepada anggota keluarganya untuk  membagi suara mereka, masing-masing untuk kedua paslon;
“Itu  kan  harus  bicara  begitu  (mengancam  mengusir  keluarganya).  Tapi,  mereka  tetap bertahan.  Mereka  bilang  ‘apapun  yang  terjadi,  Amin  ini  pilihan  kami  jadi  kami  tidak berpindah’. Saya bilang terserah, yang penting saya bagaimanapun saya tetap di Intan. Kalau  saya  sudah  berpindah  ya  sudah,  itulah.  Jadi  mereka  tetap  di  Amin,  kita  bagi- bagi. Artinya supaya kita juga ya perasaan ya, menghargai orang, jadi biar kita bagi- bagi. Jadi biar mereka di Amin, saya di Intan.”
Setelah  pilkada  selesai  dan  paslon  petahana  memenangkan  pilkada,  nyatanya  P2  tidak mengusir  keluarganya.  Ia  beranggapan,  apa  yang  ia  katakan  pada  waktu  itu  hanya  merupakan candaan bagi keluarganya. P2 merasa bahwa apa yang ia katakan pada waktu itu hanya sebuah ledakan emosi yang terkultivasi akibat kekecewaaannya terhadap para paslon dan caleg yang ia dukung.  Keluarganya  sendiri  tidak  mengungkit  lagi  permasalahan  itu  setelah  masa  pikada berakhir;
“Tidak  ada.  Sudah  selesai  juga,  itu  ‘kan  juga  hanya  bicara  lepas  saja.  Jadi  tidak  ada persoalan. Kecuali ada pihak-pihak yang mengungkit, baru harus jelaskan, ini apa sih sampai harus jadi masalah. Ini kan didalam rumah, jadi kalau selesai ya selesai saja.”

## PEMBAHASAN Kekerabatan dan Kekeluargaan dalam Budaya Alor
Budaya  masyarakat  Alor,  seperti  kebanyakan  budaya  lainnya  di  Indonesia,  menerapkan sistem  keluarga  partriarkal. Di  dalam  budaya  keluarga  suku  Alor  yang  patriakal,  penghargaan terhadap ayah dan keluarga dari sang ayah disimbolkan dengan memakaikan marga atau fam dari sang  ayah  kepada  anak-anaknya.  Keluarga  suku  adalah  salah  satu  bentuk  dari extended  family yang  berada  di setting masyarakat tradisional.  Corak  kekerabatan  seperti  ini  menjunjung  tinggi relasi antara nuclear family dan extended family (Al-Ghannin, 2013). Sebagai akibat dari bentuk kinship seperti ini, keluarga suku di Alor kebanyakan menerapkan patrilocal , yaitu pola tempat tinggal  yang  berlokasi  dekat  atau  bersama  dengan  keluarga  sang  suami  (Peoples  &  Bailey, 2011). Hal ini dapat menjadi faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yang dialami oleh kedua partisipan.  P1  sebagai  seorang  perempuan  yang  menikah  dengan  suaminya,  berpindah  tempat tinggal  ke  rumah  keluarga  sang  suami,  dan  wajib  menjadi  bagian  dalam  keseharian  keluarga suaminya.  Berbeda  dengan  P1,  P2  setelah  menikah  dan    menjadi  kepala  keluarga  kemudian membawa istrinya keluar dari pulau Pura untuk tinggal bersamanya di Kalabahi.
Kedua  partisipan,  meski  berada  di  dalam  tingkatan extended  family yang  berbeda, menunjukkan keterikatan dan hubungan kekeluargaan yang bisa terjadi antara anggota keluarga dari extended  family di  dalam  sebuah  masyarakat  tradisional.  P1  sebagai  anak  yang  terlahir  di dalam keluarga besar suku Pura, memiliki ikatan keluarga dengan sukunya yang disebut sebagai unilineal descent . Unilineal descent adalah bentuk kinship di mana anggota keluarga suku/klan yang  berkaitan  memiliki  satu  atau  lebih  nenek  moyang  yang  sama,  lelaki  atau  perempuan (Peoples & Bailey, 2011). Sedangkan P2, sebagai individu yang bukan merupakan anggota suku Pura,  mendapatkan  ikatan  non- unilineal dengan  suku  Pura  melalui  pernikahan  yang  bersifat exogamy (pernikahan  ke  luar  suku)  dengan  istrinya  yang  diwakilkan  dengan belis /mas  kawin. Pernikahan di masyarakat suku di Alor merupakan sesuatu yang dianggap amat sangat penting, selain juga sebagai proses penyatuan dua keluarga, pernikahan dilihat sebagai proses penyatuan
dua  suku  yang  berbeda,  dan  sekaligus  menjadi  sebuah  ajang  pembuktian  harga  diri  bagi  kedua suku tersebut, dimana semakin tinggi sebuah permintaan belis dari suatu yang dipenuhi, semakin tinggi harga diri dari suku itu (Itta, 2016).
P1  dan  P2  merupakan  anggota  dari  keluarga  dari extended  family mereka  masing-masing yang  masih  memegang  nilai-nilai  budaya  dan  adat  di  dalam  masyarakat  Alor  dengan  sangat ketat.  P1  sebagai  seorang  anak,  merupakan  anggota  suku  dari  keluarga  besar  suku  Pura.  P2 merupakan kepala dari keluarga yang merupakan anggota dari keluarga suku Pura dan juga suku Otvai.  P1  mengakui  bahwa  hubunganya  dengan  keluarga  besarnya  cukup  erat,  terlebih  pada keluarga  besar  yang  serumpun  dengan  keluarga  kandungnya,  yaitu  paslon  pilihannya.  P2, sebagai  kepala  keluarga,  memiliki  istri  yang  berasal  dari  keluarga  besar  suku  Pura.  Dari  hasil wawancara,  dapat  dilihat  bahwa  hubungan  diantara  dirinya  dan  keluarga  besar  dari  istrinya sebagian  besar  bersifat  politis,  di  mana  ia  sempat  diminta  untuk  menjadi  juru  bicara  dalam kampanye pilkada dan pileg dari paslon dan caleg yang berasal dari keluarga suku istrinya.

## Keluarga dan Perbedaan Pilihan Politik
Dalam  memilih  paslon  dalam  pilkada,  P1  mengakui  bahwa  sikapnya  dipengaruhi  oleh familiaritas  yang  ia  rasakan  pada  paslon  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  ia  memiliki  hubungan yang erat dari sejak kecil dengan S, paslon yang juga merupakan kepala keluarga dari keluarga P, keluarga  yang memiliki ikatan kinship dengan keluarga kandung dari P1.  Familiaritas dalam memilih  paslon  merupakan  sebuah  perilaku  pemilihan  ( voting  behaviour )  yang  terjadi  ketika pemilih  merasakan  kedekatan  terhadap  paslon,  baik  secara  pandangan  maupun  secara  tampilan fisik.  Hal  ini  sama  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Bailenson,  Iyengar  dan  Lee  (2008) menunjukkan bahwa kedekatan pemilih dengan kandidat yang dipilih dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ras, gender, pandangan politik dan identitas sosial. Penelitan yang sama juga menunjukkan adanya pengaruh kuat antara familiaritas wajah dengan kans terpilihnya paslon tsb, disamping  juga  bahasa  tubuh  dan  interaksi  sosial  yang  mereka  lakukan  (Bailenson,  Iyengar  & Lee, 2008).
Berbeda  dengan  P1,  P2  berpindah  pilihan  paslon  setelah  adanya  beberapa  kejadian  yang mengubah pemikirannya. Menurutnya, paslon dan caleg yang ia bantu dalam kampanye mereka tidak menunjukkan sikap terima kasih kepadanya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh  Parker dan  Isbell  (2014),  ditemukan  bahwa  ada  pengaruh  yang  signifikan  dan  positif  antara  perasaan negatif  seperti  kecewa,  marah  dan  takut  dengan  perpindahan  pilihan  politik  di  dalam  suatu kontestasi  pemilihan  politik.  Hal  ini  dapat  dimungkinkan  karena  dalam  kondisi  emosi  yang negatif,  pemilih  cenderung  tidak  mau  mendengarkan  dan  memproses  informasi  yang  netral mengenai paslon yang tidak ia sukai. Lebih jauh lagi, penelitian yang dilakukan oleh Valentino, dkk.,  (2011)  menunjukkan  hal  yang  serupa,  di  mana  kampanye  dari  paslon  dalam  pemilihan politik dapat meng- trigger perasaan negatif seperti kesal dan takut pada simpatisan paslon lawan. Kedua  partisipan,  sebagai  anggota  dari  keluarga  yang  masih  memegang  erat  nilai kekeluargaan  yang  melekat  dalam  budaya  Alor,  seharusnya  memilih  paslon  yang  memiliki ikatan kekeluargaan/ kinship dengan mereka pada perhelatan Pilkada. Namun P1 dan P2 memilih paslon  yang  berbeda  dengan  yang  dipilih  oleh  keluarga/ kinship mereka.  Pada  pilkada sebelumnya,  P1  memilih  paslon  yang  dianggap  tidak  memiliki  ikatan  kekeluargaan  yang  kuat dalam  keluarga  sukunya,  namun  memiliki  ikatan  dengan  keluarga  kandungnya  ( unilineal descent ).  Pemilihan  ini  menurutnya  merupakan  murni  karena  ikatan  kekeluargaan  yang  ia  rasa lebih  kuat  terhadap  paslon  tersebut.  Meski  ia  memiliki  alasannya  dalam  memilih  paslon  tsb, keluarga kandungnya yang juga memiliki ikatan dengan paslon pilihannya tidak memilih paslon yang sama, dan malah memilih paslon yang disepakati bersama oleh masyarakat adat suku Pura.
Pilihan  P1  ditentang  oleh  keluarga  kandungnya  dan  keluarga  besarnya.  Dalam  hal  ini,  P1 mengalami peer  pressure dari  keluarga  kandung  dan  keluarga  besarnya  untuk  memilih  paslon yang  sama  dengan  mereka. Peer  pressure di  dalam  konteks  politik  dilihat  sebagai  suatu  usaha untuk melakukan persuasi kepada seorang individu untuk  memilih preferensi politik yang sama dengan  kelompoknya.  Penelitian  kuantitatif  yang  dilakukan  oleh  Blais,  Galais  dan  Coulumbe (2018) menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari peer pressure dari kolega dan anggota keluarga terhadap perilaku pemilihan dari seseorang. Terlebih lagi, penelitian yang sama  turut  menyatakan  bahwa  pengaruh  terkuat  mengenai  sikap  individu  terhadap  suatu pemilihan  datang  dari  teman  dekat  dan  dari  pasangan  dalam  rumah  tangga  (Blais,  Galais  & Coulumbe,  2016).  Keluarga  P1  sebenarnya  memiliki  hubungan  kinship  yang  lebih  dekat terhadap  paslon  pilihannya,  namun  memilih  untuk  mendukung  paslon  yang  didukung  oleh mayoritas  masyarakat  suku  Pura.  Ini,  menurut  Weiner  (2016),  terjadi  karena  meski  hubungan kinship didasarkan  pada  garis  keturunan,  konteks  politik  dan  faktor  sosial  dalam  masyarakat tradisional  memiliki  signifikansi  yang  cukup  besar.  Hal  ini  menjadi  penting  dalam  konteks pemilihan  paslon  berdasarkan  status kinship ,  karena  batasan  dari  sebuah  hubungan kinship dan pengaruh sosial yang muncul bersamanya dapat berubah dari waktu ke waktu (Weiner, 2016).
Sedangkan untuk P2, sebagai seorang suami dan kepala keluarga, ia memiliki pengaruh yang besar  bagi  keluarga  dan  terlebih  lagi  pasangannya.  Pada  pilkada  2018,  ia  mengancam  anggota keluarganya  untuk  memilih  paslon  yang  sama  dengan  yang  ia  pilih.  Tindakan  ini  dapat  dilihat sebagai  sebuah  bentuk peer  pressure dalam    konteks  politik.  P2  sebagai  seorang  lelaki  dan kepala keluarga juga menunjukkan sikap otoritatif yang dimiliki oleh kepala keluarga di dalam keluarga  tradisional  di  Indonesia  yang  bersifat  patriarkal,  di  mana  tugas  dari  kepala  keluarga adalah mengatur dan melindungi keluarganya, dan Ayah (dan juga saudara-saudara dari keluarga ayah) memiliki peran besar dalam pengambilan keputusan dalam keluarga tsb (Riany, Meredith & Cuskelly, 2016). Penelitan yang dilakukan oleh Montgomery (1989) juga menunjukkan bahwa keinginan dari keluarga inti dapat mempengaruhi pilihan politik dari anggota keluarga tersebut.
Pilihan  politik  berbeda  yang  diambil  oleh  kedua  partisipan  mengakibatkan  konflik  berupa perbedaan  pendapat  di  dalam nuclear  family dan extended  family mereka.  P1  yang  menerima tekanan dalam keluarga besarnya karena memilih paslon yang berbeda dengan pilihan keluarga besarnya. Dalam menghadapi hal ini, ia memilih untuk tidak merespon dan menanggapi secara tenang  semua  tekanan  yang  datang  kepadanya  dari  keluarga  besarnya.    Ia  menghindari konfrontasi  dari  pihak  keluarga  dengan  tidak  menghadiri  acara  keluarga  adat  yang diselenggarakan  selama  masa  kampanye  sedang  berlangsung.  P1  menerangkan  bahwa  ia  tidak ingin merasa sakit hati oleh kalimat yang mungkin akan dilontarkan keluarganya kepadanya. Hal ini,  seperti  yang  dinyatakan  oleh  Gamble  (dalam  Mathew,  2017)  menyatakan  bahwa  dalam melakukan coping terhadap  sumber  stress  yang  berada  di  luar  kontrol,  Individu  cenderung mengambil  sikap  menghindari  ( avoidance )  dan  sikap  coping  lainnya  daripada  menghadapi sumber stressor. Sedangkan  Aldwin (dalam  Daişman, Yıldız,  dan Yiğit 2017) mengemukakakn bahwa  bentuk  pilihan  coping  individu  terhadap  stressor  selalu  diperngaruhi  oleh  kemampuan kontrol  atas  stressor,  efikasi  coping,  dan  tingkat  kesulitan  stressor  yang  dihadapi.  Sedangkan bagi  P2,  setelah  melontarkan  ancaman  terhadap  keluarganya,  ia  dan  keluarganya  tidak  lagi membicarakan lagi mengenai pilihan politik selama masa kampanye berlangsung.

## Rekonsiliasi dan Komunikasi Keluarga setelah Pilkada
Setelah Pilkada berakhir, P1 merasa bahwa tidak ada lagi pertentangan diantara dirinya dan keluarga kandung serta keluarga besarnya, namun ia masih beberapa kali merasa canggung untuk bertemu  dan  berkomunikasi  dengan  anggota  keluarganya  yang  berbeda  pilihan  dengannya, terlebih  dengan  mereka  yang  menjadi  timses  dari  paslon  lawan  yang  memenangkan  Pilkada.
Sebaliknya,  bagi  P2,  setelah  pilkada  berakhir,  ia  tidak  merasakan  adanya  perubahan  dalam interaksi dan komunikasi di dalam keluarganya.  Hal  yang dialami kedua partisipan ini menurut Koerner dan Fitzpatrick (2006) adalah proses rekonsiliasi  dalam komunikasi di dalam keluarga. Lebih  jauh  lagi,  bentuk  rekonsiliasi  yang  baik  hanya  dapat  terjadi  di  dalam  keluarga  yang memiliki unsur komunikasi Konversasi di dalam pola komunikasi mereka. Meski berada dalam setting  keluarga  tradisional  yang  sama,  P1  dan  P2  mengalami  proses  rekonsiliasi  yang  sangat berbeda.  P1  berada  di  dalam  keluarga Consensual ,  di  mana  meski  perbedaan  pendapat  tidak selalu  diterima,  proses  komunikasi  mengenai  hal  tersebut  (aspek  Konversasi)  tetap  dijunjung tinggi  diantara  tiap  anggota  keluarga.  Sebaliknya,  P2  (sebagai  seorang  kepala  keluarga), mengubah  pola  komunikasi  keluarga  dari  bentuk Consensual menjadi Protective .  Perasaan kecewa yang ia alami sebagai akibat dari pengalamannya dengan paslon dan caleg yang dulu ia bantu  kemudian  mendorongnya  untuk  mempengaruhi  pilihan  politik  keluarganya  secara  paksa, dengan  demikian  mengganti  aspek  konversasi  menjadi  konformitas,  di  mana  kemandirian anggota  keluarga  (dalam  hal  ini  pilihan  politik)  menjadi  hilang  dan  ketaatan  menjadi  pola interaksi  menggantikan  diskusi.  Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wardyaningrum  (2013), penyelesaian  konflik  dalam  keluarga  dengan  model  konformitas  hanya  akan  melebarkan kekuasaan  orang  tua,  dan  cenderung  mendorong  anggota  keluarga  lainnya  untuk  mencari pelampiasan di luar keluarga tsb. Setelah pilkada berakhir pun, P2 menuturkan bahwa tidak ada upaya baik dari P2 sendiri atau anggota keluarganya untuk membahas mengenai ancaman yang sempat ia utarakan.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  temuan  diatas,  dapat  dikatakan  bahwa  komunikasi  dalam  keluarga  tidak terlepas dari konteks budaya di mana keluarga itu berada. Kedua partisipan dalam penelitian ini adalah  anggota  keluarga  dari  sebuah nuclear  family dan  sekaligus  juga extended  family dalam corak  kekerabatan  dalam  keluarga  suku  mereka.  Pola  pembentukan  keluarga  tradisional  Alor secara  patriarkal  yang  menjunjung  tinggi  otoritas  ayah  dan  keluarga  dari  pihak  ayah  kemudian menyebabkan  hampir  tidak  adanya  perbedaan  tingkatan  komunikasi  dan  respek  antara nuclear family dengan extended  family ,  yaitu  kepada  saudara-saudara  dari  ayah . Otoritas  dalam  bentuk keluarga  tradisional  inilah  yang  akan  mempengaruhi  pola  komunikasi  di  dalam  keluarga  yang memiliki dimensi konformitas dan konversasi.
Dalam konteks kultural, komunikasi dan interaksi masing-masing partisipan memperlihatkan  kekhasan.  Ada  partisipan  (P1)  yang  lebih  menekankan  aspek  konversasi,  dan sebaliknya,  ada  juga  yang  menekankan  pada  aspek  konformitas  (P2). Nuclear  family dan extended  family dari  P1  masih  menekankan  aspek  konversasi  yang  menjunjung  tinggi  diskusi mengenai  perbedaan  pendapat,  meski  perbedaan  tersebut  tidak  disetujui  oleh  keluarganya. Sementara itu, P2 sebagai seorang kepala keluarga dari sebuah nuclear family mengubah aspek konversasi menjadi aspek konformitas ketika ia memberi ancaman terhadap keluarganya. Hal ini menunjukkan  bahwa  ada  kemungkinan  terjadinya  perubahan  dinamis  antara  aspek  konversasi dan konformitas di dalam pola komunikasi keluarga di dalam setting keluarga tradisional.
Penelitian ini juga  menunjukkan  bahwa  adanya  pengaruh  kuat  dari  nilai-nilai  keluarga  dan norma budaya masyarakat (dalam konteks masyarakat adat tradisional) dalam membentuk voting behaviour dari  anggotanya.  Pengaruh  dari  keluarga  dan  masyarakat  yang  diamati  di  dalam penelitian  ini  terasa  cukup  kuat,  yang  mengakibatkan  pemilihan  paslon  oleh  individu  dari anggota masyarakat dalam setting ini mungkin tidak didasari oleh pemikiran/preferensi individu tersebut, namun merupakan bentuk compliance terhadap pilihan yang diambil oleh masyarakat di mana individu tersebut berada.
Selanjutnya,  proses  rekonsiliasi  yang  terjadi  setelah  konflik  akibat  pilkada  juga kemungkinan  besar  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor kinship dan  latar  belakang fam /marga  yang dimiliki oleh kedua partisipan. Perpecahan karena perbedaan pilihan politik tentu dapat menjadi sebuah masalah yang mengancam hubungan kekeluargaan, dan dalam hal ini, hubungan kinship melalui fam /marga  berperan  penting  sebagai  pengingat  bagi  P1  dan  P2  untuk  menjaga  agar konflik antara mereka dan keluarga mereka tidak membesar. Pada P1, hal itu ditunjukkan dengan sikap  menghindari  cekcok  dengan  keluarga  besarnya  pada  setiap  pertemuan  keluarga  yang  ia hadapi,  sedangkan  P2  mencegah  konflik  tsb  dengan  membagi  suara  di  antara  anggota keluarganya.

## Saran
Studi  yang  berfokus  untuk  mengamati  perilaku  pemilihan  politik  dan  komunikasi  serta interaksi  familial  dan  kultural  masih  langka  dilakukan.  penelitian  ini  mencoba  untuk  mengisi kekosongan  tersebut  tanpa  mengabaikan  kelemahan  yang  ada  seperti  jumlah  partisipan  yang terbatas. Maka penelitian semacam ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan jumlah partisipan yang lebih besar dan mengkaji lebih dekat proses dinamis pemilihan oleh partisipan khususnya ketika pemilihan itu diperhadapkan perbedaan antara kepentingan politik di satu pihak dan relasi kekerabatan di pihak lain.
Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan baca bagi masyarakat Alor agar menggali ulang  dan  lebih  memaknai  nilai-nilai  luhur  mengenai  keluarga  dan  sikap  kekeluargaan  yang diwariskan  oleh  leluhur,  seperti  yang  tertera  di  dalam motto “Tara  Miti  Tomi  Nuku”,  yaitu berbeda-beda namun tetap saling membantu. Motto ini harus dijadikan sebagai pegangan dalam kehidupan sosial masyarakat Alor yang menjunjung tinggi kekeluargaan.
Terakhir,  penelitian  ini  dapat  digunakan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Alor  dalam mempromosikan model kampanye yang tidak menghilangkan nilai luhur dari kekeluargaan yang telah ada di Alor  sejak dahulu, seperti nilai-nilai kebersamaan dan hubungan kekerabatan yang harus senantiasa dipelihara dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Ghanim, Kaltham. (2013). The Hierarchy of Authority Based on Kinship, Age, and Gender in the Extended Family in the Arab Gulf States. International Journal of the Jurisprudence of the Family . 3, 329.
Bailenson, J. N., Iyengar, S., Yee, N., & Collins, N. A. (2008). Facial similarity between voters and candidates causes influence. Public Opinion Quarterly , 72 (5), 935-961.
Blais,  A.,  Galais,  C.,  &  Coulombe,  M.  (2019).  The  effect  of  social  pressure  from  family  and friends on turnout. Journal of Social and Personal Relationships , 36 (9), 2824-2841. Borst, J. B. (2015). A Systematic Review of the Effects of Family Conflict: Focusing on Divorce, Infidelity, and Attachment Style . Retrieved from Sophia, the St. Catherine University research paper repository website : https://sophia.stkate.edu/msw_papers/426.
Carole  A.  Barbato,  Elizabeth  E.  Graham  &  Elizabeth  M.  Perse  (2003).  Communicating  in  the Family:  An  Examination  of  the  Relationship  of  Family  Communication  Climate  and Interpersonal  Communication  Motives. Journal  of  Family  Communication , 3 :3,  123-148, DOI: 10.1207/S15327698JFC0303_01
DetikNews.com (2013). Mendagri : 50 tewas akibat kerusuhan pemilu kada . Retrieved from https://news.detik.com/berita/2208294/mendagri-50-tewas-akibat-kerusuhan-pemilu-kada . Galvin,  K.  M.,  Braithwaite,  D.  O.,  &  Bylund,  C.  L.  (2015). Family  communication:  Cohesion and change . Routledge.
Gökler DanIşman,  I., Yıldız,  N., & Yiğit, İ. (2017). Development of a coping with stress scale for a non-western population of children and adolescents. Anxiety, Stress, & Coping, 30 (6), 687-701.
Haviland,  W.  A.,  Prins,  H.  E.,  &  McBride,  B.  (2013).  Anthropology:  The  human  challenge. Cengage Learning.
Hakim, Moh. (2012). The Contents of Indonesian child-parents attachment:  An indigenous and cultural  analysis. The  International  Society  for  Social  and  Behavioural  Development Bulletin . 2. 11-15.
Hill, R. B. (1998). Understanding Black family functioning: A holistic perspective. Journal of Comparative Family Studies , 29(1), 15-25, retrieved from http://www.jstor.org/stable/41603543.
Itta,  Hans  (2016). 493  Tahun  Alor  ;Tokoh  dan  Peristiwa  antara  1522-2015 .  Bekasi.  Hanfed Institute.
Ironi pemilu di Indonesia pindah makam karena beda pilihan (2019). Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-4383105/ironi-pemilu-di-indonesia-pindah-makam-karena- beda-pilihan .
Koerner,  Ascan  &  Fitzpatrick,  Mary.  (2006).  Family  communication  patterns  theory:  A  social cognitive approach. DOI : 10.4135/9781452204420.n4.
Komisi  untuk   Orang  Hilang  dan Korban Tindak Kekerasan (2014). Pemilu Tanpa Perlindungan HAM, Laporan pemantauan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan menjelang pemilu  2014 .
Kumparan.com (2017). Pilkada kisruh di Intan Jaya Papua timbulkan korban jiwa.  Retrieved from https://kumparan.com/@kumparannews/pilkada-kisruh-di-intan-jaya-papua- timbulkan-korban-jiwa.
Mathew,  C.  P.  (2017).  Stress  and  coping  strategies  among  college  students. IOSR  Journal  of Humanities and Social Science , 22 (8), 40-44.
Montgomery,  B.  R.  (1989).  The  influence  of  attitudes  and  normative  pressures  on  voting decisions in a union certification election. ILR Review , 42 (2), 262-279.
O’Hara, K. L., Sandler, I. N., Wolchik, S. A., & Tein, J. Y. (2019). Coping in context: The long- term  relations  between  interparental  conflict  and  coping  on  the  development  of  child psychopathology  following  parental  divorce. Development  and  psychopathology , 31 (5), 1695.
Parker, Michael & Isbell, Linda. (2010). How I Vote Depends on How I  Feel: The Differential Impact  of  Anger  and  Fear  on  Political  Information  Processing. Psychological  science .  21. 548-50. 10.1177/0956797610364006.
Peoples, James., Bailey, Garrick (2011). Humanity : An Introduction to Cultural Anthropology . Cengage Learning.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 Tahun 2018. Kampanye Pemilihan Umum . Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jakarta.
Primasti, K. A., & Wrastari, A. T. (2013). Dinamika psychological wellbeing pada remaja yang mengalami perceraian orangtua ditinjau dari family conflict yang dialami. Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial , 2(3), 120-7.
Riany,  Yulina  Eva  &  Meredith,  Pamela  &  Cuskelly,  Monica.  (2016).  Understanding  the Influence  of  Traditional  Cultural  Values  on  Indonesian  Parenting. Marriage  &  Family Review . DOI: 10.1080/01494929.2016.1157561.
Ritchie, L. D. (1991). Family communication patterns: An epistemic analysis and conceptual reinterpretation. Communication Research , 18(4), 548–565.
https://doi.org/10.1177/009365091018004005
Tirto.id (2018). : Perpecahan Masyarakat karena Pemilu Nyata. Retrieved from https://tirto.id/catatan-polmark-perpecahan-masyarakat-karena-pemilu-nyata-cVHj.
Segrin, C., & Flora, J. (2018). Family communication. Routledge. Sillars, A., Canary, D. J., & Tafoya, M. (2004). Communication, conflict, and the quality of family relationships. Handbook of family communication . 413-446.
Sindonews. (2019). Mutasi langgar hukum, Bupati Alor dilaporkan ke KASN dan Bawaslu. Retrieved from https://daerah.sindonews.com/read/1372767/174/mutasi-langgar-hukum- bupati-alor-dilapor-ke-kasn-dan-bawaslu-1548204255 .
Tirto.id (2017). Kala Pilkada merusak hubungan Keluarga. Retrieved from https://tirto.id/kala-pilkada-merusak-hubungan-keluarga-ci5h.
Untari, I., Putri, K. P. D., & Hafiduddin, M. (2018). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja. Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian , 15 (2), 106.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. Pemilihan Umum . 8 Juli 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187. Jakarta.
Valentino, N. A., Brader, T., Groenendyk, E. W., Gregorowicz, K., & Hutchings, V. L. (2011). Election night’s alright for fighting: The role of emotions in political participation. The Journal of Politics , 73 (1), 156-170.
Vice News. (30 September 2017). Bangsa kita sekarang sedang sangat terpecah-belah . Retrieved from https://www.vice.com/id_id/article/vb7xg9/bangsa-kita-sekarang-sedang-sangat- terpecah-belah.
Wardyaningrum,  D.  (2013).  Komunikasi  untuk  penyelesaian  konflik  dalam  keluarga:  Orientasi percakapan  dan  orientasi  kepatuhan. Jurnal  Al-Azhar  Indonesia  Seri  Pranata  Sosial , 2 (1), 47-58.
Weiner,  S.  J.  (2016). Kinship  Politics  in  the  Gulf  Arab  States .  Arab  Gulf  States  Institute  in Washington,Washington.
Willig, C. (2013). Introducing qualitative research in psychology . London. McGraw-hill education.