## KORESPONDING AUTHOR
Ulfa Puspa Wanti Widodo Email: ulfa.ak@upnjatim.ac.id

## INDEKS
Google Scholar

## SUBMIT
Juni 2023 REVISI bulan diikuti tahun DITERIMA bulan diikuti tahun

## Cite:
Rachman, G. F. & Widodo, U. P. W. (2023). Penerapan Perhitungan PPh 21 Berdasarkan UU No 7 Tahun 2021 Pada Pegawai Tetap PT X. Tema (Jurnal Tera Ilmu Akuntansi), Volume 24 No. 1, 33 – 41.

## TEMA
24, 1

## PENERAPAN PERHITUNGAN PPH 21 BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2021 PADA PEGAWAI TETAP PT X
Gilang Fachrizal Rachman Ulfa Puspa Wanti Widodo
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Jawa Timur, Indonesia
Abstract: In 2021, Indonesia is affected by Covid-19. With this outbreak, the eco- nomic  sector  experienced  a  significant  impact. The  government's  role in dealing with this outbreak’s impact is changing Law (UU) No. 36 of 2008 to Law No. 7 of 2021. This change in law has caused the tariff layer on PPh 21 to change, which was originally a 5% rate imposed on taxpayers' taxes with an income of IDR 50 million and becomes 5% for taxpayers with an income of IDR 60 million. In addi- tion, this law has an additional tariff, whereby taxpayers with income above Rp. 500 million are subject to a rate of 30%, so income above Rp. 5 billion is subject to a rate of 35%. This study aims to find out the application of PPH 21 calculations based on Law Number 7 of 2021 on PT X employees. The method used in this study uses a descriptive qualitative method. The results of the study stated that the PPh 21 calculation  carried  out  by  PT  X  was  following  the  provisions  stipulated  in Law Number 7 of 2021.
Keywords: PPh 21, Law Number 7 of 2021, Permanent Employees, Calculations.
Abstrak:  Pada  tahun  2021,  Indonesia  terkena  dampak  dari  Covid-19. Dengan adanya wabah ini sektor ekonomi mengalami dampak yang signif- ikan. Peran pemerintah untuk menghadapi hal dampak dari wabah ini yaitu dengan dengan mengubah Undang-Undang (UU) No 36 Tahun 2008 men- jadi UU No 7 Tahun 2021. Adanya perubahan UU ini menyebabkan lapisan tarif pada PPh 21 berubah, yang semula tarif 5% dikenakan kepada  wajib pajak dengan penghasilan Rp 50 Juta menjadi 5% pada wajib pajak dengan penghasilan Rp 60 Juta. Selain itu terdapat penambahan tarif pada UU ini, yang dimana wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp500 Juta dikenakan tarif  sebesar  30%  menjadi  penghasilan  di  atas Rp5  Miliar  dikenakan  tarif sebesar 35%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Perhi- tungan PPh 21 Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 Pada Pegawai PT X. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kuali- tatif deskriptif. Hasil penelitian menyatakan perhitungan PPh 21 yang dil- akukan oleh PT X telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No- mor 7 Tahun 2021.
Kata Kunci: PPh 21, UU Nomor 7 Tahun 2021, Pegawai Tetap, Perhitung- an.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  sumber  penerimaan  negara yang  paling  signifikan  adalah  pajak,  yang berkontribusi  besar  pada  upaya  untuk  me- ningkatkan penerimaan negara. Menurut Ta- broni & Komarudin (2021), Pajak mendorong pertumbuhan ekonomi  nasional  melalui  pe- mungutan  wajib  pajak  (WP)  orang  pribadi (OP)  dan WP  badan. Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN)  menunjukkan bahwa  penerimaan  pajak  adalah  salah  satu pendapatan dalam negeri yang terbesar. Ka- rena  banyaknya  dana  yang  dikeluarkan  pe- merintah,  penerimaan  pajak juga  harus  me- ningkat, salah satunya dari pajak.
Penghasilan karyawan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari, dan  penerapan  perhitungan  PPh  21  yang benar sangat penting untuk memastikan ke- patuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tahun 2019, Indonesia terkena dampak dari Covid-19, adanya wabah ini me- ngakibatkan terjadinya guncangan pada sek- tor  ekonomi,  sebagai  penyelenggara  negara yang mempunyai kepentingan untuk mena- ngani permasalahan yang ada agar perekono- mian  dapat  kembali  seperti  biasanya,  maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mengaplikasikan  kebijakan  ekonomi.  Kebi- jakan  yang  diterapkan  pemerintah  dalam membangun  perekonomian  Indonesia  yaitu dengan  mengubah  Undang-Undang  (UU) yang telah ada sebelumnya dengan UU yang baru.  Presiden  Republik  Indonesia  menge- sahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajak- an (HPP), juga dikenal sebagai UU Nomor 7 Tahun  2021  (UU/7/2021).  Dengan  tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ber- kelanjutan,  mempercepat  pemulihan  ekono- mi,  meningkatkan  sistem  perpajakan,  dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pa- jak, UU HPP dibuat (Vivianda, et al. 2023).
Pada  tahun  2021, (UU/7)  tentang  Pajak Penghasilan mengalami perubahan dan dipe- rbarui.  Perubahan  ini  memberikan  dampak signifikan terhadap perhitungan PPh 21 yang harus diterapkan oleh perusahaan dan pega- wai. Oleh karena itu, penting untuk melaku- kan penelitian yang menganalisis penerapan
perhitungan  PPh  21  berdasarkan  (UU/7/ 2021) pada pegawai tetap PT X. Dengan me- lakukan penelitian ini, diharapkan akan dipe- roleh  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang penerapan perhitungan PPh 21 berdasarkan (UU/7/2021).
Pada  penelitian  terdahulu  oleh  Kurnia- ningsih (2021) memperoleh hasil bahwa wa- jib pajak yang penghasilannya sampai dengan Rp 60 Juta memiliki beban pajak yang lebih rendah  jika  menggunakan  Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) dari pada UU Pajak Penghasilan (UU PPH), Selanjutnya pada penelitian Vivianda et al (2023) mempe- roleh hasil bahwa bahwa perhitungan PPh 21 berdasarkan UU PPh hasilnya lebih tinggi di- bandingkan dengan perhitungan yang berda- sarkan dengan UU HPP. Hal ini disebabkan oleh  salah  satu  perubahan  yang  dilakukan oleh UU HPP, yang berkaitan dengan lapisan penghasilan  yang  dikenakan  PPh.  Selanjut- nya pada penelitian oleh Pramudita & Okfita- sari  (2022)  menyatakan  bahwa  bracket  tarif progresif  menunjukkan rasa  keadilan  pajak, yaitu  pajak  dibebankan  kepada  wajib  pajak sesuai  dengan  kemampuan  mereka  untuk membayar. Selanjutnya pada penelitian Sirait (2021) memperoleh hasil bahwa UU HPP ya- ng dirancang untuk menata kembali berbagai jenis peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  Theory  of  Planned  Behavior (TPB),  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dapat dipengaruhi oleh sikap para wajib pajak (La- rasati,  2023). Pelaksanaan kewajiban PPh 21 di  PT  X  dapat  dipengaruhi  oleh  bagaimana perilaku  karyawan  PT  X  dalam  memotong PPh 21, kepercayaan normatif yang tercermin dalam budaya PT X, dan kepercayaan kontrol mengenai  kemudahan  fasilitas  PT  X  dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berda- sarkan pemaparan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk membantu PT X memenuhi kewajiban PPh 21 sesuai dengan peraturan y- ang berlaku. Dengan memahami dengan baik perhitungan PPh 21 yang sesuai dengan un- dang-undang  terbaru,  perusahaan  diharap- kan dapat mengoptimalkan proses perpajak- an, menghindari kemungkinan pelanggaran, dan tetap mematuhi peraturan perpajakan.

## TINJAUAN TEORITIS
Theory of Planned Behavior (TPB)
Salah satu model psikologis sosial yang paling umum digunakan untuk memprediksi perilaku  adalah  Theory  of  Planned  Behavior (TPB). Sejauh mana seseorang memiliki peni- laian evaluasi yang menguntungkan atau ti- dak menguntungkan disebut sebagai perila- ku (Ajzen, 1991). TPB bertujuan untuk mem- prediksi  dan  menjelaskan  perilaku  manusia dalam konteks tertentu. Menurut Larasati et al (2023) TPB adalah niat seseorang untuk be- rperilaku  tertentu.  Tujuannya  adalah  untuk menangkap  faktor-faktor  motivasional  yang mempengaruhi  perilaku  dan  menunjukkan seberapa  kuat  motivasi  seseorang  untuk mencoba atau melakukan perilaku tersebut.
Theory of planned behavior (TPB), sikap ter- hadap perilaku adalah elemen penting yang dapat  memprediksi  tindakan;  namun,  saat menguji standar subjektif dan mengukur per-
sepsi individu, sikap individu harus diperti- mbangkan. Ketika sikap positif, seperti men- dapatkan  dukungan  dari  orang  sekitar  dan merasa mudah menghadapi hambatan untuk berperilaku, maka keinginan seseorang untuk berperilaku menjadi lebih besar.
Menurut teori ini, ada tiga jenis keperca- yaan yang memengaruhi tindakan manusia. Akibatnya, kepercayaan berperilaku (behavio- ral beliefs) adalah adalah keyakinan seseorang tentang kemungkinan bahwa perilaku terse- but akan terjadi, kepercayaan normatif (nor- mative beliefs) adalah keyakinan tentang kebu- tuhan normatif orang lain dan keinginan un- tuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut,  dan  ke- percayaan kontrol (control beliefs) adalah ke- yakinan bahwa faktor-faktor tertentu memili- ki kemampuan untuk membantu atau meng- halangi kinerja perilaku, serta kekuatan yang faktor-faktor  tersebut  persepsikan  (Ajzen, 1991).
Sumber: Ajzen (1991)

## GAMBAR 1. Theory of Planned Behaviour (TPB)
Pajak Penghasilan Pasal 21 PPh  21  adalah  pajak  penghasilan  yang berhubungan  langsung  dengan  masyarakat Indonesia  dan  dikenakan  atas  penghasilan dalam  bentuk  upah,  gaji,  biaya,  tunjangan, dan penghasilan lainnya, serta dengan nama apapun  yang  berikaitan  dengan  kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang priba- di dalam negeri (Isnain et al., 2022). Pajak Pe- nghasilan Psl 21 (PPh 21) adalah salah satu je- nis pajak yang dikenakan pada penghasilan
karyawan atau pegawai yang diterima secara rutin dan teratur. PPh 21 sangat penting da- lam sistem perpajakan Indonesia, dan sangat penting  untuk  memahami  perhitungannya dan bagaimana diterapkan, terutama bagi pe- rusahaan dan pegawai tetap.
UU/7/2021 Tentang Harmonisasi Perat- uran Perpajakan (UU HPP) mengubah empat UU  perpajakan,  yaitu  UU/6/1983  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) stdtd UU/11/2020 tentang Cipta Ker-
ja,  UU/7/1983  tentang  Pajak  Penghasilan (PPh) stdtd UU/11/2020 tentang Cipta Kerja, UU/8/1983  tentang  PPN  dan  PPnBM  stdtd UU/11/2020 tentang Cipta Kerja, serta UU/ 11/1995  tentang  Cukai  stdtd  UU/11/2020 tentang Cipta Kerja. Dengan pengesahan UU /7/2021, sistem perpajakan yang adil dan le- gal  akan  dibangun  dengan  reformasi  admi- nistrasi, kebijakan perpajakan yang terpadu, perluasan  basis  pajak,  dan  peningkatan  ke- patuhan sukarela Wajib Pajak. Pada UU No. 36 Tahun 2008 (UU/36/2008) tarif yang dike- nakan bagi wajib pajak dimulai dari 5%-30% saja,  yang  dimana  rentang  penghasilannya dimulai dari Rp50 Juta sampai >Rp500 Juta.

## Tabel 1. Tarif Pajak UU No. 36 Tahun 2008
Rentang Penghasilan Tarif 0-Rp50 Juta 5% >Rp50 Juta – Rp250 Juta 15% >Rp250 Juta – Rp500 Juta >Rp500 Juta 25% 30%
Sumber: DJP (2022)
Sedangkan pada UU yang terbaru yaitu UU/7/2021, wajib pajak baru membayarkan pajak  pada  rentang  penghasilan  Rp60  Juta, dan yang paling tinggi yaitu >Rp5 Miliar de- ngan  tarif  pajak  dimulai  dari  5%-35%,  yang dimana seperti tabel berikut:

## Tabel 2. Tarif Pajak Uu No. 7 Tahun 2021
Rentang Penghasilan Tarif 0-Rp60 Juta 5% >Rp60 Juta – Rp250 Juta 15% >Rp250 Juta – Rp500 Juta >Rp500 Juta – Rp5 Miliar >Rp5 Miliar 25% 30% 35%
Sumber: DJP (2022)

## Pegawai Tetap
Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pa- jak  Nomor  PER  16/PJ/2016,  pegawai  tetap adalah pegawai yang memperoleh penghasi- lan tetap dalam jumlah tertentu, termasuk pe- jabat dan direksi yang bekerja untuk jangka
waktu tertentu dan tetap memperoleh peng- hasilan tertentu (Pemerintah Republik Indo- nesia,  2018).  Pegawai  tetap  yang  menerima penghasilan  tetap  bulanan  termasuk  dalam kategori pajak pegawai tetap, seperti p ekerja dengan jaminan sementara (pekerja kontrak), pekerja dengan kontrak kerja tetap (pekerja te- tap), dan dewan komisaris dan anggota dewan pengawas. Dasar pengenaan pajak (DPP) pe- gawai  tetap  dihitung  dari  jumlah  penghasi- lan bruto yang telah dikurangi iuran jabatan, iuran  pensiun  dan  Penghasilan  Tidak  Kena Pajak (PTKP). Biaya kantor dihitung 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp 500.000 per bulan atau Rp 6.000.000 per tahun.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  terdahulu  yang  melakukan perhitungan PPh Psl 21 berdasarkan UU/7/ 2021 memberikan hasil yang sama. Penelitian yang dilakukan oleh Pramudita & Okfitasari (2022) menyatakan bahwa tingkat bunga pro- gresif menunjukkan rasa keadilan pajak, ya- ng berarti wajib pajak membayar pajak sesuai dengan kemampuan mereka. Pajak yang di- bebankan berkorelasi  positif  dengan  penda- patan.  Selanjutnya  pada  penelitian  Kurnia- ningsih (2021) memperoleh hasil bahwa wa- jib  pajak  orang  pribadi  dengan  penghasilan sampai dengan Rp 60 Juta wajib memiliki be- ban pajak berdasarkan Undang-Undang Har- monisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di- banding dengan Pajak Penghasilan (UU PPh) karena  hanya  terkena  lapisan  tarif  pertama. Selanjutnya  pada  penelitian  Vivianda  &  In- driani (2023) memperoleh hasil bahwa perhi- tungan PPh 21 berdasarkan UU PPh hasilnya lebih tinggi dibandingkan dengan perhitung- an  yang  berdasarkan  dengan  UU  HPP.  Hal ini disebabkan oleh salah satu perubahan ya- ng dilakukan oleh UU HPP, yang berkaitan dengan lapisan penghasilan yang dikenakan Pajak  Penghasilan  (PPh).  Kenaikan  lapisan tarif yang terjadi pada PPh jika diamati, ter- dapat setidaknya dua perubahan dari keten- tuan sebelumnya. Dimana pada lapisan per- tama di ketentuan sebelumnya hanya sampai dengan  Rp50  juta,  namun  berubah  menjadi Rp 60 juta pada lapisan tarif barunya.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Lara- sati et al (2023) memperoleh hasil bahwa ke-
wajiban pajak tidak dipengaruhi oleh kuali- tas pelayanan pajak, dikarenakan pengguna- an elektronik dalam layanan pajak telah ber- kembang. Karena Wajib Pajak telah beralih ke sistem aplikasi pajak, kualitas pelayanan pe- tugas pajak tidak berdampak pada kepatuh- an Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan keper- cayaan normatif bahwa aplikasi pajak dapat diakses  dari  mana  saja,  memenuhi  harapan Wajib Pajak yang mengharapkan layanan ya- ng cepat dan praktis. Selain terdapatnya ke- percayaan  normatif,  Studi  sebelumnya  juga menemukan bahwa kepercayaan kontrol ber- dampak  pada  perilaku  Wajib  Pajak  ketika mereka belajar lebih banyak tentang berbagai masalah perpajakan. Ini berdampak pada ala- san Wajib Pajak untuk membayar pajak serta masalah apa yang akan terjadi jika Wajib Pa- jak  dengan  sengaja  tidak  membayar  pajak. Dengan peningkatan pemahaman Wajib Pa- jak tentang pajak, tidak ada jaminan bahwa mereka akan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai deng- an kepercayaan perilaku pada teori TPB, ya- ng menyatakan bahwa sikap wajib pajak san- gat penting untuk keberhasilan tingkat kepa- tuhan wajib pajak. Selanjutnya pada peneliti- an Sirait (2021) memperoleh hasil bahwa Sa- lah satu tujuan UU HPP adalah untuk meny- atukan berbagai undang-undang perpajakan menjadi satu paket, seperti reorganisasi peru- bahan pajak penghasilan, yang berarti tingkat tarif pajak PPh atau PPh 21 pasti akan beru- bah.

## Metode Penelitian
Metode penelitian ini menggunakan me- tode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2008)  Penelitian  kualitatif  deskriptif  adalah jenis  penelitian yang dilakukan untuk topik penelitian. Jenis data yang digunakan untuk menyelidiki subjek penelitian adalah primer dan  sekunder.  Sejarah  singkat  perusahaan dan  metode  perhitungan  pajak  penghasilan yang digunakan sebagai sumber data primer dikumpulkan melalui wawancara. Sedang- kan data sekunder dari penelitian ini yaitu ri- set  kepustakaan.  Metode  ini  juga  memung- kinkan peneliti untuk mengidentifikasi masa- lah atau kesenjangan dalam penerapan perhi- tungan  yang  dapat  ditemui  dalam  literatur,
yang kemudian dapat memberikan rekomen- dasi atau saran untuk perbaikan atau pening- katan kepatuhan perpajakan pada PT X.
Penelitian ini menggunakan metode ku- alitatif deskriptif, yang mencakup mengana- lisis perhitungan PPh 21 pada pegawai tetap PT X sebelum adanya UU/7/2021. Mengana- lisis perhitungan PPh 21 pada pegawai tetap PT X Berdasarkan UU/7/2021. Menganalisis perhitungan  PPh  21  yang  telah  diterapkan pada PT X dengan ketentuan UU/7/2021.

## PEMBAHASAN
Perhitungan PPh 21 Dilakukan Pada Pega- wai Tetap PT X Sebelum Adanya Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2021 Sebelum adanya perubahan UU/7/2021, perhitungan PPh 21 pada pegawai tetap PT X dilakukan berdasarkan ketentuan yang berla- ku  pada  saat  itu.  PPh  21  biasanya  dihitung berdasarkan penghasilan kotor karyawan se- telah dikurangi beberapa potongan yang dii- zinkan, seperti tunjangan keluarga, tunjang- an  kesehatan,  tunjangan  pensiun,  dan  tun- jangan  lainnya  sesuai  peraturan  perpajakan yang berlaku. Tarif pajak yang diterapkan pa- da  penghasilan  karyawan  juga  disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada saat itu, yang biasanya didasarkan pada skala tarif yang di- tetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Un- tuk  menentukan  berapa  banyak  pajak  yang harus  dibayar  oleh  karyawan,  tarif  pajak yang  berlaku  akan  diterapkan  pada  semua penghasilan mereka. Selain itu, sebelum pe- rubahan UU/7/2021, perusahaan juga harus memotong PPh 21 secara langsung dari peng- hasilan karyawan sebelum mereka menerima gaji mereka. Ketentuan perpajakan yang ber- laku pada saat itu menentukan perhitungan yang digunakan untuk memotong PPh 21.
Dari data tabel 3 yang dihitung oleh pe- neliti berdasarkan UU sebelum adanya peru- bahan UU/7/2021, yaitu UU/36/2008, dapat disimpulkan  bahwa  pegawai  dengan  peng- hasilan Rp 4.000.000/bulan dan Rp 8.000.000 /bulan  maka  pegawai  tersebut  tidak  perlu membayarkan  PPh  21.  Sedangkan  pegawai tetap dengan penghasilan Rp 12.000.000/bu- lan  akan  dikenakan  PPh  21  sebesar  Rp 5.575.000.  Sedangkan  pegawai  tetap  dengan penghasilan Rp 16.000.000/bulan akan dike-
nakan PPh 21 sebesar Rp 12.775.000. Namun, dengan  adanya  perubahan  dalam  UU/7/ 2021, perhitungan PPh 21 mengalami peruba- han signifikan. Oleh karena itu, penting un- tuk  menganalisis  bagaimana  perhitungan PPh 21 dilakukan pada pegawai tetap PT X setelah  perubahan  tersebut  dan  membandi-
ngkannya dengan perhitungan sebelum ada- nya  perubahan  UU  tersebut.  Hal  ini  akan membantu  dalam  menilai  kepatuhan  bisnis terhadap  peraturan  perpajakan  terbaru  dan memastikan bahwa perhitungan PPh 21 yang dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum yang berlaku.
Tabel 3. Perhitungan Pph Pasal 21 Sebelum Uu No. 7 Tahun 2021
Penghasilan Pegawai tetap PT X Keterangan A B C D Penghasilan/ bulan Rp4.000.000/ bulan Rp8.000.000/ bulan Rp12.000.000/ bulan Rp16.000.000/ bulan Penghasilan bruto/tahun Rp48.000.000/ tahun Rp96.000.000/ tahun Rp144.000.000/ tahun Rp192.000.000/ tahun Biaya Jabatan Rp2.400.000 Rp4.800.000 Rp6.000.000 Rp6.000.000 Penghasilan Neto Rp45.600.000 Rp91.200.000 Rp138.000.000 Rp186.000.000 PTKP (K/2) Rp67.500.000 Rp67.500.000 Rp67.500.000 Rp67.500.000 PKP Rp70.500.000 Rp118.000.000 Tarif 5% Rp2.500.000 Rp2.500.000 15% Rp3.075.000 Rp10.275.000 PPh 21 Terutang Rp5.575.000 Rp12.775.000 Sumber: Data diolah (2023)

## Penerapan Perhitungan PPh 21 Berdasarkan
UU  Nomor  7  Tahun  2021  pada  Pegawai Tetap PT X
Penerapan perhitungan PPh 21 berdasar- kan  UU/7/2021  pada  pegawai  tetap  PT  X dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perpajakan yang baru tersebut. PT X harus memastikan bahwa perhitungan PPh 21 yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU/7/2021. Pertama, PT  X  perlu  melakukan  penyesuaian  dalam mengidentifikasi dan menghitung penghasil- an karyawan yang menjadi objek PPh 21. Pe- rusahaan harus  memperluas  cakupan  peng- hasilan yang dikenakan PPh 21 sesuai dengan peraturan baru, termasuk penghasilan bruto dan  penghasilan  lain  seperti  tunjangan,  bo- nus, insentif, komisi, dan fasilitas lainnya. Se- lanjutnya, PT X harus memperhatikan peru- bahan  tarif  pajak  yang  berlaku.  Perusahaan
harus mengacu pada tarif pajak yang ditetap- kan dalam UU/7/2021 dan menerapkannya dengan benar dalam perhitungan PPh 21 kar- yawan. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan bahwa jumlah pajak yang dipo- tong sesuai dengan tarif yang berlaku.
Selain itu, PT X harus memastikan bah- wa pengurangan atau pengabaian pajak yang diizinkan diberikan kepada karyawan sesuai dengan  ketentuan  terbaru  UU/7/2021.  Hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang  ketentuan  pengurangan  dan  penga- baian pajak yang berlaku. Dalam penerapan- nya,  PT  X  juga  dapat  memanfaatkan  sistem perhitungan dan pemotongan pajak yang efi- sien  serta  teknologi  informasi  yang  canggih untuk  menyederhanakan  prosedur  perhitu- ngan PPh 21. Dengan demikian, perusahaan dapat mengoptimalkan efisiensi administrasi dan memastikan keakuratan perhitungan PPh
21. PT X dapat melaksanakan kewajiban per- pajakannya dengan baik dengan mempertim- bangkan semua elemen ini. PT X juga dapat memastikan bahwa perhitungan PPh 21 yang di lakukan pada pegawai tetapnya sesuai de- ngan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting  untuk  memenuhi  kewajiban  perpa- jakan perusahaan, menjaga kepatuhan terha- dap peraturan perpajakan, dan menghindari potensi  sanksi  atau  masalah  perpajakan  di masa yang akan datang.

## Perhitungan  PPh  21  yang  Dilakukan  oleh PT X Telah Sesuai dengan Ketentuan yang
Diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021
Untuk memastikan apakah perhitungan PPh  21  PT  X  telah  sesuai  dengan  ketentuan yang diatur dalam UU/7/2021, analisis imp- lementasi perhitungan pajak perusahaan ha- rus dilakukan. Pertama, diperlukan tinjauan terhadap pengidentifikasian dan penghitung-
an penghasilan karyawan yang menjadi  ob- jek PPh 21. Apakah PT X telah memperluas cakupan penghasilan yang dikenakan PPh 21 sesuai dengan ketentuan UU/7/2021, terma- suk memasukkan penghasilan bruto dan pe- nghasilan lain seperti tunjangan, bonus, ins- entif, komisi, dan fasilitas lainnya.
Selanjutnya, penting untuk mengevalua- si apakah PT X telah menerapkan tarif pajak yang sesuai dengan UU/7/2021. Apakah pe- rusahaan telah mengacu pada tarif pajak ya- ng  ditetapkan  dalam  undang-undang  terse- but dan menerapkannya dengan benar dalam perhitungan  PPh  21  karyawan.  Selain  itu, perlu diperiksa apakah PT X telah memahami dan mengimplementasikan pengurangan dan pengabaian  pajak  yang diizinkan  sesuai  de- ngan ketentuan UU/7/2021. Apakah perusa- haan memberikan pengurangan atau penga- baian pajak kepada karyawan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Tabel 4. Perhitungan Pph Pasal 21 Sesudah Uu No. 7 Tahun 2021
Penghasilan Pegawai tetap PT X Keterangan A B C D Penghasilan/ bulan Rp4.000.000/ bulan Rp8.000.000/ bulan Rp12.000.000/ bulan Rp16.000.000/ bulan Penghasilan bruto/tahun Rp48.000.000/ tahun Rp96.000.000/ tahun Rp144.000.000/ tahun Rp192.000.000/ tahun Biaya Jabatan Rp2.400.000 Rp4.800.000 Rp6.000.000 Rp6.000.000 Penghasilan Neto Rp45.600.000 Rp91.200.000 Rp138.000.000 Rp186.000.000 PTKP (K/2) Rp67.500.000 Rp67.500.000 Rp67.500.000 Rp67.500.000 PKP Rp70.500.000 Rp118.500.000 Tarif 5% Rp3.000.000 Rp3.000.000 15% Rp1.575.000 Rp8.775.000 PPh 21 Terutang Rp4.575.000 Rp11.775.000 Sumber: Data diolah (2023)
Dari data di atas yang dihitung oleh pe- neliti berdasarkan UU/7/2021, dapat disim- pulkan bahwa pegawai dengan penghasilan Rp 4.000.000/bulan dan Rp 8.000.000/bulan maka  pegawai  tersebut tidak  perlu  memba- yarkan PPh 21. Sedangkan pegawai tetap de- ngan penghasilan Rp 12.000.000/bulan akan
dikenakan  PPh  21  sebesar  Rp  4.575.000.  Se- dangkan pegawai tetap dengan penghasilan Rp 16.000.000/bulan akan dikenakan PPh 21 sebesar Rp 11.775.000. Melalui penilaian ter- sebut, dapat diketahui apakah PT X telah me- matuhi ketentuan dan prosedur yang diatur dalam  UU/7/2021  dalam  perhitungan  PPh
21.  Apabila  yang  telah  ditetapkan  undang- undang, maka dapat disimpulkan bahwa pe- nghitungan PPh 21 yang dilakukan oleh PT X telah  sesuai  dengan  ketentuan  UU/7/2021. Namun demikian, jika PT X membuat perhi- tungan PPh 21 yang tidak sesuai dengan ke- tentuan  undang-undang,  perusahaan  perlu melakukan  koreksi  dan  penyesuaian  sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna memastikan  kepatuhan perpajakan  yang  te- pat.

## KESIMPULAN Simpulan
Secara keseluruhan, penerapan perhitu- ngan PPh 21 yang sesuai dengan UU/7/2021 pada PT X memiliki implikasi penting dalam hal kepatuhan, reputasi, kepastian keuangan, pengelolaan risiko, dan keadilan. Hal ini akan membantu PT X dalam menjalankan kewaji- ban perpajakan dengan baik, meminimalkan risiko  hukum,  dan  memperoleh  manfaat  ja- ngka panjang dalam berbagai aspek operasi- onal dan reputasi perusahaan. Dengan mem- perhatikan ketentuan-ketentuan yang terda- pat dalam undang-undang tersebut, PT X da- pat  mencapai  kepatuhan  perpajakan:  PT  X akan memastikan bahwa perusahaan mema- tuhi aturan perpajakan yang berlaku, meng- hindari risiko sanksi perpajakan, dan menja- ga reputasi perusahaan. Kepastian keuangan: Dengan melakukan perhitungan PPh 21 yang sesuai, PT X akan memiliki kepastian menge- nai jumlah pajak yang harus dibayarkan, me- mungkinkan perencanaan keuangan dan ang- garan yang lebih akurat. Pengelolaan risiko: Dengan memahami dan menerapkan peratu- ran perpajakan yang berlaku, PT X dapat me- ngidentifikasi dan mengelola risiko perpajak- an  secara  efektif.  Keadilan  bagi  karyawan: Perhitungan pajak yang benar dan adil akan memberikan  keadilan  bagi  karyawan  PT  X, memastikan  pemotongan  pajak  yang  sesuai dari penghasilan mereka.
Dengan demikian, penerapan perhitung- an  PPh  21  yang  sesuai  dengan  UU/7/2021 pada  PT  X merupakan langkah  penting  un- tuk  menjalankan  kewajiban  perpajakan  de- ngan  baik,  menghindari  risiko  hukum,  dan memperoleh manfaat jangka panjang dalam
hal kepatuhan, reputasi, kepastian keuangan, pengelolaan risiko, dan keadilan.

## Implikasi
Penerapan perhitungan PPh 21 yang se- suai dengan UU/7/2021 pada PT X memiliki beberapa implikasi dan manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan tersebut. Pertama- tama, dengan melakukan perhitungan PPh 21 yang  sesuai  dengan  ketentuan  UU/7/2021, PT X akan memastikan kepatuhan perusaha- an terhadap peraturan perpajakan yang ber- laku. Hal ini akan menghindarkan perusaha- an dari risiko sanksi perpajakan dan masalah hukum  yang  mungkin  timbul  akibat  ketid- akpatuhan terhadap aturan perpajakan.
Selain itu, penerapan perhitungan PPh 21 yang sesuai juga dapat memberikan man- faat dalam hal reputasi perusahaan. PT X ak- an dianggap sebagai perusahaan yang berta- nggung jawab secara perpajakan dan mema- tuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dapat membangun kepercayaan baik dari pi- hak otoritas perpajakan maupun stakeholder lainnya,  seperti  mitra  bisnis,  investor,  dan karyawan.
Selanjutnya, dengan melakukan perhitu- ngan PPh 21 yang sesuai, PT X akan memiliki kepastian mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pihak berwenang. Hal ini akan membantu perusahaan dalam perenca- naan keuangan dan anggaran yang lebih aku- rat,  sehingga  dapat  menghindari  ketidakse- imbangan keuangan dan potensi masalah ke- uangan di masa depan. Selain itu, penerapan perhitungan PPh 21 yang sesuai dengan UU/ 7/2021 juga dapat memberikan manfaat da- lam hal pengelolaan risiko perpajakan. Deng- an  memahami  dan  menerapkan  peraturan perpajakan yang berlaku, PT X dapat mengi- dentifikasi  risiko  perpajakan  yang  mungkin timbul dan mengambil langkah-langkah ya- ng tepat untuk mengelola dan mengurangi ri- siko tersebut. Terakhir, penerapan perhitung- an PPh 21 yang sesuai dengan undang-unda- ng akan memberikan keadilan bagi karyawan PT X. Dengan perhitungan pajak yang benar dan  adil,  karyawan  akan  merasa  diperlaku- kan secara adil dan transparan dalam hal pe- motongan pajak dari penghasilan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Dwifans,  T.  L.,  Niam, M. A., &  Ratih,  N.  R. (2022).  Analisis  Penerapan  Perencanaan Pajak  Badan  PPh  Pasal  25  Berdasarkan UU  HPP  Nomor  7  Tahun  2021  Melalui Rekonsiliasi Fiskal Sebagai Efisiensi Beb- an Pajak (Studi Kasus Pada CV. Asia Ed- ucation). Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi, 7(4), 69-83.
Harjanti, R. S., Karunia, A., Sari, Y. P., Yunika, O. K., & Alfiani, D. (2023). Peningkatan Kemampuan Perpajakan dalam Pelapor- an  SPT  Masa  PPh  21  pada  Siswa  SMK Negeri Kota Tegal Berdasarkan Undang- Undang HPP. Jurnal Surya Masyarakat, 5 (2), 179-185.
Isnain, A. R., Yasin, I., & Sulistiani, H. (2022).
Pelatihan Perpajakan Pph Pasal 21 Pada Guru Dan Murid Smk N 4 Bandar Lam- pung. Journal of Social Sciences and Techno- logy for Community Service (JSSTCS), 3(2), 293–296.
Istiqamah, M. (2021). Cara Perhitungan dan Pe- laporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 A- tas Pegawai Tetap pada Pt. Taspen (Persero) Cabang Jambi. Doctoral dissertation, per- pajakan.
Kowaas, R. K., Warongan, J. D., & Latjandu, L.  D.  (2022).  Evaluasi  Penerapan  Pajak Penghasilan Pasal 21 dan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Pada PT Sederhana Karya Jaya. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Eko- nomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 6(1), 869
-878.
Maghfirah, N., Sari, S. N., & Paramita, M. H.
(2021). Analisis Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Pada Pt Ban- timurung Indah. Jurnal Pabean: Perpajak- an, Bisnis, Ekonomi, Akuntansi, Manajemen,
3(1), 65-78. Maulana,  M.  N.,  &  Hidayatulloh,  A.  (2021). Sosialisasi  dan  Pelatihan  Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2021. SENRIABDI, 887-893. Nurvan, A. A., & Susanto, Y. K. (2021). Kese- suaian Perhitungan, Penyetoran, Pelapo- ran, dan Pencatatan PPh 21 berdasarkan Ketentuan  Perpajakan.  CAPACITAREA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1(3), 131-140.
Prabowo, D. U. (2021). Analisis Penerapan Pe- rencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Un- tuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju Palembang Sumatera Selatan. Doctoral dis- sertation,  021008  Universitas  Tridinanti Palembang.
Pramudita, G., & Okfitasari, A. (2022). Anali- sis perbandingan pajak penghasilan bagi wajib  pajak  orang  pribadi  sebelum  dan sesudah UU No. 7 Tahun 2021. Jurnal Bis- nis Manajemen dan Akuntansi (BISMAK), 2 (2), 24-32.
Putri, D. K. (2022). Analisis Pajak Penghasilan Atas Imbalan Natura dan Kenikmatan Sehu- bungan  dengan  Pekerjaan  Setelah  Berlaku- nya UU No. 7 Tahun 2021.
Tabroni, T., & Komarudin, M. (2021). Analisa Kenaikan  Ptkp,  Laju  Inflasi  dan  Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pph 21 Secara Nasional. Jurnal Valuasi: Jurnal Il- miah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan, 1(1), 28–47.
Yuniar Larasati, A., Studi Akuntansi, P., Eko- nomi dan Bisnis, F., & Hartika, W. (2023). Pengaruh  Pelayanana  Fiskus,  Pemahaman Pajak dan Preferensi Risiko Terhadap Kepa- tuhan Wajib Pajak. 15(1), 128–138.