## EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI KABUPATEN KUTAI BARAT
Tony Anggara 1 1 Alumni Magister Ilmu Administrasi Publik FISIP Unmul Alamat Korespondensi : jurnal.adm.reform@gmail.com
Abstract This  article  describe  and  analyze  the  evaluation  of  West  Kutai  District
Regulation No. 08 Year 2008 on Organization and Work Procedure In the District  of  Kutai  Barat  and  explain  the  factors supporting and  inhibiting.
This  study  focused  on  the  effectiveness  organiasasi,  organizational efficiency,  organizational  performance,  and  justice  organizations.  This study  is  qualitative  descriptive.  Data  was  obtained  through  interviews, observation and document, and then analyzed using an interactive model. The  results  of  the  study  explained  that  the  effectiveness  of  the organizational structure, less equally effective in the tasks and functions of planning. Organizational Structure Efficiency, inefficient execution of tasks because of time and energy is used only for financial affairs.
Keyword  :  Evaluation,  Organization  and  Working  Procedure,  West Kutai.
Abstrak Artikel  ini  mendeskripsikan  dan  menganalisis  evaluasi  pelaksanaan Peraturan    Daerah    Kabupaten  Kutai  Barat  Nomor  08  Tahun  2008
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat serta  menjelaskan  faktor  pendukung  dan  penghambatnya.  Penelitian  ini difokuskan  pada  efektivitas  organiasasi,  efisiensi  organisasi,  kinerja organisasi, dan keadilan organisasi. Jenis penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif.  Data  diperoleh  melalui  wawancara,  observasi  dan  dokumen, kemudian  di  analisis  dengan  menggunakan  model  interaktif.  Hasil penelitian  menjelaskan  bahwa  efektivitas  struktur  organisasi,  kurang efektif  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perencanaan.  Efisiensi Struktur  Organisasi,  pelaksanaan  tugas  tidak  efisien  karena  waktu  dan tenaga dipergunakan hanya untuk urusan keuangan.
Kata Kunci : Evaluasi,  Organisasi Dan Tata Kerja, Kutai Barat
Pendahuluan Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang  pemerintahan  dalam  upaya  penyelenggaraan  pemerintahan  di kecamatan  sebagai  ciri  pemerintahan  kewilayahan  yang  memegang  posisi strategis  dalam  hubungan  dengan  pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan kabupaten/kota  yang  dipimpin  oleh  bupati/walikota.  Sehubungan  dengan itu,  Camat  melaksanakan  kewenangan  pemerintahan  dari  2  (dua)  sumber yakni:  pertama,  bidang  kewenangan  dalam  lingkup  tugas  umum pemerintahan;  dan  kedua,  kewenangan  bidang  pemerintahan  yang dilimpahkan  oleh  bupati/walikota  dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi
daerah. Dengan demikian, Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan.
Implementasi  kebijakan  pada  prinsipnya  adalah  cara  agar  sebuah kebijakan  dapat  mencapai  tujuannya,  tidak  lebih  dan  tidak  kurang,  untuk mengimplementasikan  kebijakan  publik  ada  dua  pilihan  langkah  yaitu, langsung  mengimplementasikan  dalam  bentuk  program  atau  melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.
Dari  beberapa  definisi  tersebut  diatas  dapat  diketahui  bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu : (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan.
Organisasi  sebagai  wadah  pencapaian  tujuan  dari  anggotanya  dan kecamatan  sebagai  salah  satu  dari  organisasi  perangkat  daerah  diatur dengan Peraturan  Daerah Nomor 08  Tahun 2008   Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Kutai Barat hingga saat ini belum pernah mengalami  penilaian  ulang  (evaluasi).  Struktur  organisasi  kecamatan  di kabupaten  Kutai  Barat  hanya  memilki  2  (dua)  subbagian  dibawah sekretariat.  Dimana  terjadi  penggabungan  antara  urusan  perencanaan  dan keuangan menjadi satu. Sementara dalam pelaksanaannya, urusan keuangan lebih  dominan  dalam  hal  porsi  pengerjaan  baik  waktu  dan  tenaga, dikarenakan mekanisme penggajian dan pertanggungjawaban di  kecamatan yang  cukup  banyak.  Akibatnya  adalah  fungsi  perencanaan  menjadi  tidak berjalan.  Dokumen  perencanan  kecamatan  dan  pertanggungjawaban berbagai  kegiatan  tidak  dapat  terselesaikan  secara  tepat  waktu.  Fenomena ini terjadi hampir di seluruh kecamatan di kabupaten Kutai Barat. Sehingga mengakibatkan perencanaan di kecamatan yang kurang optimal.
Oleh  karena  itu  tulisan  ini  mencoba  untuk  menganalisis  konteks evaluasi  terhadap  Peraturan    Daerah  Nomor  08  Tahun  2008    Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan melalui penilaian terhadap efektivitas, efisiensi,  kinerja  dan  keadilan  organisasi  sebagai  pencapaian  dari  visi  dan misi kecamatan dan kabupaten.

## Kerangka Teori Evaluasi Kebijakan Publik
Isi  Menurut  Moekjiat  (2010:180)  evaluasi  merupakan  kegiatan  yang dilakukan  untuk  menilai  hasil-hasil  yang  dicapai  pada  kurun  waktu  tertentu. Evaluasi  kebijakan  merupakan  penilaian  sebagai  suatu  aktivitas  yang dirancang  untuk  menilai  hasil-hasil  program  pemerintah  yang  mempunyai perbedaan-perbedaan yang bersifat penting dalam spesifikasi objeknya, tehnik pengukurannya  dan  metode  analisisnya.  Evaluasi  dapat  diartikan  sebagai
usaha-usaha  untuk  menyelidiki  apakah  program  yang  dilaksanakan  sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak.
Menurut  Samudro  (1998:127)  evaluasi  kebijakan  dilakukan  untuk mengetahui  :  (1)  membuat  proses  kebijakan;  (2)  proses  implementasi;  (3) konsekuensi kebijakan; (4) efektifitas kebijakan. Evaluasi pada tahap pertama, dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan, kedua evaluasi tersebut  evaluasi  sumatif  dan  formatif.  Evaluasi  untuk  tahap  kedua  disebut evaluasi  implementasi.  Evaluasi  ketiga  dan  keempat  disebut  evaluasi  dampak kebijakan.
Demikian  pula  Hasibuan  (2005:68)  mengemukakan  bahwa pengembangan  merupakan  suatu  usaha  untuk  meningkatkan  kemampuan teknis,  teoritis,  konseptual,  dan  moral  karyawan  sesuai  dengan  kebutuhan pekerjaan  jabatan  melalui  pendidikan  dan  latihan.  Pendidikan  meningkatkan keahlian  teoritis,  konseptual,  dan  moral  karyawan,  sedangkan  latihan bertujuan  untuk  meningkatkan  keterampilan  teknis  pelaksanaan  pekerjaan karyawan.
Pendapat  Sikula  (dalam  Hasibuan,  2001:69)  bahwa  pengembangan mengacu  pada  masalah  staf  dan  personel  adalah  suatu  proses  pendidikan jangka  panjang  menggunakan  suatu  prosedur  yang  sistematis  dan terorganisasi dengan manajemen belajar pengetahuan konsepsual dan teoritis untuk  tujuan  umum.  Pendapat  lain  juga  dikemukakan  oleh  John  Bella  pada pengutip yang sama dimana antara pendidikan dan latihan adalah sama dengan pengembangan yaitu merupakan proses peningkatan keterampilan kerja baik teknis  maupun  manajerial.  Dimana  pendidikan  berorietasi  pada  teori, dilakukan  dalam  kelas,  berlangsung  lama,  dan  biasanya  menjawab why. Sedangkan  latihan  berorientasi  biasanya  menjawab how .  Masalah pengembangan  menurut  beberapa  pendapat  seperti  Flippo  (1984)  dalam Martoyo  (2000:62)  dipergunakan  istilah  pengembangan  untuk  usaha-usaha peningkatan pengetahuan maupun keterampilan para karyawan.
Dalam studi evaluasi, menurut Finsterbusch dan Motz (dalam Samudro dkk, 1998) terdapat angka 4 (empat) jenis evaluasi yaitu :
Pertama , single  program  after  only ,  merupakan  jenis  evaluasi  yang melakukan  pengukuran  kondisi  atau  penilaian  terhadap  program  setelah meneliti setiap variabel yang dijadikan kriteria program. Sehingga analis tidak mengetahui  baik  atau  buruk  respon  kelompok  sasaran  terhadap  program. Kedua , single  before-after ,  merupakan  penyempurnaan  dari  jenis  pertama yaitu  adanya  data  tentang  sasaran  program  pada  waktu  sebelum  dan  setelah program  berlangsung. Ketiga , comparative  after  only ,  merupakan penyempurnaan  evaluasi  kedua  tapi  tidak  untuk  yang  pertama  dan  analis hanya melihat sisi keadaan sasaran bukan sasarannya. Keempat , comparative before-after ,  merupakan  kombinasi  ketiga  desian  sehingga  informasi  yang diperoleh adalah efek program terhadap kelompok sasaran.
Dari  pendapat  di  atas  memperlihatkan  bahwa  evaluasi  kebijakan bermaksud untuk mengetahui 4 (empat) aspek, yaitu : (1) proses pembuatan kebijakan,  (2)  proses  impelementasi  kebijakan,  (3)  konsekuensi  kebijakan,

## Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08…………………………………. (Tony Anggara)
dan  (4)  efektifitas  dampak  kebijakan.  Keempat  aspek  pengamatan  ini  yang mendorong  seorang  evaluator  untuk  mengevaluasi  isi  kebijakan  yang mempengaruhi seluruh proses kebijakan.

## Metode Penelitian (Cambria Bold 12 pt)
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif,  yang  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  evaluasi pelaksanaan Peraturan  Daerah  Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang  organisasi  dan  tata  kerja  kecamatan  di  Kabupaten  Kutai  Barat  serta menjelaskan  faktor  pendukung  dan  penghambatnya.  Fokus  penelitian  ini efektivitas  organisasi,  efisiensi  organisasi,  kinerja  organisasi,  dan  keadilan organisasi
Lokasi  penelitian  di  Kabupaten  Kutai  Barat  dengan  sampel  3  (tiga) kecamatan  yakni  Kecamatan  Barong  Tongkok  sebagai  kecamatan  di  ibukota kabupaten,  Kecamatan  Bongan  dan  Tering  sebagai  kecamatan  terjauh  dari pusat ibukota kabupaten. Data di peroleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.  Dala  yang  diperoleh  di  analisis  dengan  menggunakan  metode analisis interaktif (Milles, Huberman dan Saldana, 2014)

## Hasil dan Pembahasan Efektivitas Organisasi
Hasil  Hasil  penelitian  pada  bagian  ini  menjelaskan  bahwa  organisasi kecamatan  dengan  struktur  yang  ada  mengalami  ketidakefektivan  dalam pelaksananaan tugas dan fungsi perencanaan program dan kegiatan. Peraturan Daerah  No  08  Tahun  2008  tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Kecamatan  Di Kabupaten  Kutai  Barat  menyatakan  bahwa  sekretariat  membawahi  2  (dua) subbag,  yakni  subbag  keuangan  bergabung  dengan  program  dan  subbag umum. Subbag perencanaan program yang menyatu dengan subbag keuangan berakibat terkendalanya urusan perencanaan di kecamatan. Tujuan awal yang telah ditetapkan oleh organisasi kecamatan menjadi tidak tercapai.
Sementara  itu  pelaksanaan  penggajian  aparat  kampung,  Badan Permusyarakatan  Kampung,  Lembaga  Adat,  Satuan  Linmas  yang  setiap kampungnya  ada  25  orang  harus  melalui  anggaran  kecamatan  untuk penggajian  maupun  pertanggungjawaban  keuangannya.  Dengan  kecamatan yang  memilki  kampung  terbanyak  yakni  21  kampung,  maka  urusan penggajian  cukup  menyita  waktu  pekerjaan  sehingga  berakibat  kurangnya fungsi  perencanaan  pada  kecamatan  tersebut.  Kemudian  ditambah  dengan subbag perencanaan program dan keuangan hanya memiliki staf yang sedikit, yakni  4  orang  saja.  Dengan  masing-masing  sudah  memiliki  jabatan  yakni bendahara,  pembantu  bendahara,  operator  simda  keuangan  dan  operator simda program.
Sedangkan  dari  hasil  penelitian  mengenai  efektivitas  organisasi berdasarkan  struktur  organisasi  kecamatan  saat  ini  berdasarkan  Peraturan Daerah  No  08  Tahun  2008  tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Kecamatan  Di
Kabupaten  Kutai  Barat  tidak  mampu  melaksanakan  tugas  dan  fungsi perencanaan yang baik.
Pelaksanaan  perencaanaan  tidak  dapat  dilakukan  dengan  optimal mengingat tidak adanya unit organisasi maupun staf yang bertanggungjawab pada urusan perencanaan. Berakibat pada beralihnya fungsi perencanaan oleh subbag  maupun  seksi  yang  lainnya.  Bahkan  pada  tingkat  kabupaten,  fungsi perencanan kecamatan langsung diambil alih oleh Bappeda, dikarenakan tidak adanya  usulan  perencanaan  dari  kecamatan.  Oleh  karenanya  kebutuhan anggaran  kecamatan  di  setiap  tahunnya  tidak  mengalami  kenaikan  yang berarti.  Unit  organisasi  pada  urusan  perencanaan  tidak  efektif  lagi  dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. Struktur organisasi kecamatan pada saat  ini  tidak  mampu  menggambarkan  kerangka  dan  susunan  hubungan diantara fungsi, bagian atau posisi, juga menunjukkan hierarki organisasi dan struktur  sebagai  wadah  untuk  menjalankan  wewenang,  tanggung  jawab  dan sistem  pelaporan  terhadap  atasan  dan  pada  akhirnya  memberikan  stabilitas dan kontinuitas
Efisiensi Organisasi
Dari  hasil  penelitian  dapat  dijelaskan  efisiensi  organisasi  kecamatan dengan  struktur  organisasi  saat  ini  mengalami  kurang  efisiensi  dalam  hal penggunaan waktu dalam bekerja. Struktur organisasi yang menggabungkan 2 (dua)  urusan  yang  berbeda  mengakibatkan  ada  bagian  yang  tidak mendapatkan porsi pekerjaan yang seimbang. Urusan pekerjaan perencanaan menjadi terabaikan, dan dokumen-dokumen perencanaan dari kecamatan tidak dapat  dilengkapi  dengan  benar.  Penggunaan  waktu  yang  banyak  dihabiskan oleh  urusan  keuangan  saja,  sehingga  urusan  perencanaan  kegiatan  dan program  sering  mengalami  keterlambatan,  mengakibatkan  efisiensi  waktu dalam pekerjaan menjadi tidak tercapai.
Hasil  penelitian  juga  mengungkapkan  bahwa  hanya  ada  3  (tiga) kecamatan  yang  memenuhi  pertanggungjawaban  terhadap  kegiatan  dan programnya  dalam  hal  penggunaan  dana.  Dengan  kecamatan  yang  ada disekitar  pusat  ibukota  kabupaten  Kutai  Barat,  yakni  kecamatan  Barong Tongkok,  Melak  dan  Linggang  Bingung.  Sehingga  kecenderungan  organisasi kecamatan lain dalam hal efisiensi organisasi masih kurang.

## Kinerja Organisasi
Pada  pembahasan  kinerja  organisasi  kecamatan  ini  menjelaskan bahwa  dengan  struktur  organisasi  kecamatan  saat  ini  mengalami  kinerja yang lemah dalam  hal pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pencapaian  kinerja organisasi  kecamatan  dipengaruhi  salah  satunya  oleh  struktur  sebuah organisasi  kecamatannya.  Pencapaian  kinerja  yang  baik  ditandai  oleh tercapainya  hasil  pekerjaan  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas  serta ketepatan  waktu.  Dengan  hasil  penelitian  bahwa  masih  banyak  pekerjaan tidak mampu selesai dalam waktu yang tepat dan dalam jumlah yang sesuai dengan target awal pula. Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai

## Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08…………………………………. (Tony Anggara)
hasil  kerja  organisasi  dalam  mencapai  tujuannya  yang  tentu  saja  akan dipengeruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut.
Subbag  perencanaan  program  dan  keuangan  menjadi  penyebab lemahnya  kinerja  organisasi  kecamatan  dalam  hal  fungsi  perencanaan. Subbag tersebut tidak mampu melaksanakan fungsi perencanaan di masing- masing  kecamatan.  Dokumen-dokumen  perencanaan  maupun  pertanggung jawaban  di  sebuah  organisasi  perangkat  daerah  yakni  Rencana  Strategis (Renstra),  Rencana  Kerja  (Renja),  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Organisasi Pemerintah  (LAKIP),  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (LPPD), Laporan  Kinerja  Pertanggungjawaban  Pemerintah  (LKPJ)  tidak  seluruh kecamatan memilikinya. Hal ini diakibatkan oleh kurang mampunya subbag perencanaan program dan keuangan untuk membuat dokumen tersebut yang lebuh  diakibatkan  pekerjaan  keuangan  yang  sangat  menyita  waktu  dan tenaga.

## Keadilan Organisasi
Kebijakan  yang  berorientasi  pada  keadilan  adalah  kebijakan  yang akibatnya  atau  usaha  secara  adil  didistribusikan.  Suatu  program  tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Saat  ini  kondisi  struktur  dan  organisasi  kecamatan  belum  cukup  adil  bagi kecamatan.  Terdapat  perbedaan  jika  dibandingkan  pada  dinas,  badan maupun kantor yang ada pada lingkup SKPD di kabupaten. Sekretariat pada SKPD  di  kabupaten  membawahi  3  bagian,  sehingga  urusan  pekerjaan  dapat dilaksanakan  maksimal.  Idealnya  dengan  seketariat  membawahi  sub  bagian umum  yang  mengurusi  kebutuhan  umum  perkantoran  dan  kepegawaian, subbagian  keuangan  yang  mengurusi  keuangan,  dan  subbag  program  yang merencanakan  kegiatan  maupun  anggaran  yang  diperlukan  dalam  sebuah kantor,  badan,  maupun  dinas  di  lingkup  pemerintahan  kabupaten.  Dengan beban  pekerjaan  di  kecamatan  yang  cukup  besar,  struktur  organisasi kecamatan saat ini tidaklah adil bagi kecamatan itu sendiri.
Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  input  dari  kecamatan berupa  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  kecamatan  yang  sedemikian  banyak, tidak seimbang dengan outcomes yang diterima oleh organisasi kecamtan itu sendiri. Merujuk pada prinsip perlakuan keadilan, pengembangan organisasi kecamatan  melalui  pemisahan  bagian  urusan  perencanaan  program  dan urusan keuangan.

## Faktor Pendukung dan Penghambat
Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  evaluasi  terhadap    struktur organisasi  kecamatan  di  kabupaten  Kutai  Barat  ini  didukung  oleh  beberapa faktor  yaitu  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  41  Tahun  2007  tentang Organisasi  Perangkat  Daerah  dan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  19  Tahun 2008  tentang  Kecamatan,  yang  telah  memberikan  kewenangan  kepada sekretariat membawahi 3 (tiga) subbag dibawahnya, yakni subbag keuangan, subbag perencaaan dan subbag umum. Sehingga dalam urusan perencanaan
dari kecamatan menjadi dapat teraksanakan karena  ada sub unit organisasi di  kecamatan  yang  bertanggungjawab  secara  penuh  terahadap  urusan perencanaan  di  kecamatan.  Kemudian  evaluasi  terhadap  Peraturan  Daerah No  08  Tahun  2008  tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Kecamatan  di Kabupaten  Kutai  Barat  juga  didukung  oleh  komitmen  dari  camat  seluruh Kabupaten Kutai Barat dan komitmen dari Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana  Setkab  Kutai  Barat.  Komitmen  tersebut  dilandasi  dengan  kurang maksimalnya  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perencanaan  kecamatan berdasarkan  struktur  organisasi  kecamatan  saat  ini.  Camat  mendukung dengan  adanya  evaluasi  struktur  organisasi  kecatan,  sehingga  pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi lebih baik.
Sedangkan  evaluasi  terhadap  Peraturan  Daerah  No  08  Tahun  2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Kutai Barat juga mengalami  beberapa  kendala  yang  disebabkan  beberapa  faktor  yaitu kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  mumpuni.  Dalam  proses  evaluasi peraturan  daerah  membutuhkan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki kompetensi dalam hal evaluasi sebuah produk kebijakan pemerintah. Namun ketersediaan  sumber  daya  aparatur  yang  memiliki  kompetensi  tersebut masih  kurang.  Karena  mayoritas  belum  memiliki  kualifikasi  dari  segi pendidikan  maupun  segi  kompetensi.  Staf  yang  diberi  tugas  untuk mengevaluasi produk kebijakan pemerintah daerah berupa peraturan daerah terbatas  dari  ukuran  kuantitas  dan  kualitas.  Kemudian  faktor  penghambat evaluasi  terhadap  perda  ini  adalah  pada  kendala  ekonomi.  Kendala ekonomi/anggaran  untuk  staf  teknis  yang  bekerja,  maupun  proses pengumpulan data serta pengolahan datanya. Karena data yang tersedia tidak berada pada satu tempat saja. Sehingga harus melakukan pengumpulan data terlebih dahulu, dengan sebaran kecamatan dalam wilayah kabupaten Kutai Barat yang luas, tentunya akan memakan biaya yang besar. Kemudian dalam proses  pengolahan  data  dan  hasil  yang  memerlukan  biaya  yang  besar  juga. Sementara  jika  menggunakan  jasa  konsultan  publik,  tentu  akan mengeluarkan  biaya  yang  sama  besarnya.  Untuk  daerah  yang  anggarannya defisit  karena  masih  harus  berbagi  dengan  Daerah  Otonom  Baru  (DOB) Mahakam  Ulu,  maka  alokasi  anggaran  akan  menjadi  hambatan.  Kemudian dengan  kendala  pada  politik,  yakni  dalam  pembahasan  perda  di  legislatif. Belum adanya komitmen dari legislatif untuk merubah maupun mengevaluasi perda yang berkaitan dengan kecamatan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  sebagaimana  yang dikemukakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
Struktur organisasi kecamatan berdasarkan Perda No. 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Kutai Barat saat ini  tidak  sesuai  lagi  dengan    kebutuhan  dan  beban  kerja  di  kecamatan. Struktur yang ada tidak mampu mendukung mewujudkan tujuan organisasi
kecamatan.  Berdasarkan  kriteria  evaluasi  pelaksanaan  struktur  dan organisasi kecamatan yakni :
a.  Efektivitas  struktur  organisasi  kecamatan,  mengalami  kekurangan dalam  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  dalam  urusan perencanaan  kecamatan  dikarenakan  struktur  kecamatan  saat  ini masih menggabungkan urusan keuangan dan perencanaan program.
b.  Efisiensi  struktur  organisasi  kecamatan  dalam  waktu  pelaksanaan tugas  perencanaan  juga  tidak  mampu  dilaksanakan  dengan  baik, target  penyelesaian  tugas  perencanaan  tidak  dapat  dilaksanakan tepat waktu dikarenakan waktu dan tenaga banyak digunakan pada urusan keuangan.
c.  Kinerja organisasi rendah karena hasil kerja tidak sesuai target baik secara  kuantitas  maupun  kualitas.  Sasaran  yang  telah  ditetapkan tidak dapat tercapai, dikarenakan unit yang bertanggungjawab  pada perencanaan tidak mengahasilkan kinerja yang baik.
d.  Prinsip  perlakuan  keadilan  organisasi  tidak  terpenuhi.  Hanya struktur  kantor  kecamatan  saja  yang  hingga  saat  ini  masih menggunakan  2  (dua)  subbagian  di  bawah  sekretariat,  sementara kantor  lain  pada  lingkup  organisasi  kabupaten  Kutai  Barat  sudah memiliki 3 (tiga) subbagian di bawah sekretariat.
Faktor  pendukung  evaluasi  Perda  No.  08  Tahun  2008  Tentang Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Kecamatan  di  Kabupaten  Kutai  Barat  adalah dengan  komitmen  dari  pihak  kecamatan  serta  dukungan  dari  Setretariat Kabupaten    melalui  Bag.  Organisasi  dan  Tata  Laksana  dikarenakan  adanya kemungkinan  untuk  merubah  struktur  organisasi  dalam  angka efektivitas,efisiensi,  dan  peningkatan  kinerja  ditunjang  dengan  aturan  yang lebih tinggi yakni PP No  19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dan PP No 41 Tahun  2007  Tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah  yang  mengatur  jika sekretariat  dapat  membawahi  3  (tiga)  subbagian,  yakni  sub  bagian perencaaan  program,  subbagian  keuangan  dan  subbagian  umum.  Faktor penghambat evaluasi Perda No. 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja  Kecamatan  di  Kabupaten  Kutai  Barat  adalah  kurangnya  sumber  daya manusia  yang  memiliki  kompetensi  untuk  melakukan  evaluasi  dan  kendala anggaran untuk membiayai staf teknis.

## Daftar Pustaka
Anderson, James. 1977 . Public Policy Making . Praeger Publisher In: New York. Anonimus.  2008.  Peraturan  Pemerintah  No.  19  Tahun  2008  Tentang Kecamatan.
________.  2008.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  No  08  Tahun  2008 tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kecamatan  di  Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
Atmosudirjo,  S.,  Prajudi.,  Dr.,  Mr.  2000. Administrasi  Manajemen  Umum .  CV Mas Haji: Jakarta.
Hasibuan,  Malayu  S.P.  2005. Organisasi  &  Motivasi.  Dasar  Pemikiran .  Bumi Aksara: Jakarta.
Miles,  Matthew  B,  Huberman,  A  Michael,  and  Saldana,  Johnny.  2014. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook . Sage Publications Inc: London.
Wibawa,  Samudra.  1998. Evaluasi  Kebijakan  Publik .  Raja  Grafindo  Persada: Jakarta .