## EFEKTIFITAS PENERAPAN PIDANA KURUNGAN BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
ZAINAB OMPU JAINAH
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRACT
Act  number  35  in  2009  provides  severe  criminal  sanction  for  narcotic  abuser  in forms  of  imprisonment  and  fine  sanctions.  However,  the  narcotic  abusers  are  in  fact increasing. This is caused by criminal sentencing that does not provide deterrent effect for the  narcotic  abusers.  The  problems  in  this  research  were  how  did  the  effectiveness  of imprisonment  for  the  narcotic  abusers.  This  research  used  normative  and  empirical jurisdiction  approaches.  Data  were  collected  with  literary  and  field  studies.  Data  were analyzed  qualitatively.  The  results  showed  that:  effectiveness  of imprisoning  sentence  for narcotic abuser so far was not effective. The researcher suggests the Indonesian Minister of  Law  and  Human  Right  to  provide  enough  structure  and  infrastructure,  to  build  new facilities  of  Department  of  Corrections,  department  of  Correction  should  prepare  its officers with trainings related to narcotics and cooperate with National Narcotics Agency
Keywords: Efektifitas, Crime,  Narcotic Abuse.

## I. PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  adalah Negara  yang  berdasarkan  atas  hukum, ketentuan  ini  tercantum  dalam  penjelasan Undang-Undang  Dasar  1945  yang  secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum  (recht staat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat).  Dalam  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945  diamanat  kan  kepada Bangsa Indonesia untuk melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Hukum  yang  dibuat  oleh  manusia mempunyai  tujuan  mencipta  kan  keadaan
yang teratur, aman dan tertib, demikian juga hukum  pidana  yang  merupakan  salah  satu hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai  fungsi  sebagaimana  yang dijelaskan  oleh  A.  Ross  yang  dikutip  oleh Soerjono  Soekamto,  hukum  sebagai  sarana pengendalian sosial, yakni mencakup semua  kekuatan  yang  menciptakan  serta memelihara ikatan sosial. (Soerjono Soekamto1981, hlm. 44).
Selanjutnya  Soleman  B.  Taneko mengatakan:
“Secara  esensial  bahwa  sistem mengandung  peraturan  prilaku  yang  benar, dan warga masyarakat mem batasi beberapa prilaku  sebagai  penyimpangan  dan  setiap masyarakat  mempunyai  ide-ide  tentang prilaku  yang  baik  dan  buruk.  Semua masyarakat  akan  mengambil  langkah- langkah  untuk  mendorong  ke-arah  prilaku yang  baik,  dan  memberikan  sanksi  negatif bagi  prilaku  yang  buruk”. (Soleman  B. Taneko, 1993, hlm. 37-38).
Dan  salah  satu  sanksi  tersebut  adalah penjara.  Pidana  Penjara  adalah  suatu hukuman  berupa  pembatasan  kebebasan bergerak  dari  seorang  terpidana  yang dilakukan  dengan  menutup  orang  tersebut didalam  sebuah  tempat  yang  dinamakan Lapas  (Lapas),  dengan  mewajibkan  orang untuk  mentaati  semua  peraturan  dan  tata tertib yang berlaku di dalam Lapas terkait.
Seperti  yang  telah  diketahui  bahwa pembangunan nasional di Indonesia mempunyai  tujuan  untuk  mewujudkan masyarakat  yang  adil  dan  makmur,  dan merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pem bangunan di era reformasi telah  dilaksanakan  oleh  pemerintah  dengan mengikutsertakan seluruh
lapisan masyarakat, oleh karena itu agar pelaksanaan  pembangunan  di  Indonesia dapat  berjalan  dengan  lancar,  harus diselamatkan  dari  gangguan  para  penjahat agar masyarakat merasa aman dan tenteram.
Membicarakan kejahatan dapat dikatakan sebagai gejolak sosial yang tidak berdiri  sendiri,  tetapi  terkait  juga  dengan masalah budaya dan politik. Oleh karena itu kejahatan  tidak  mungkin  dibasmi  secara tuntas, akan tetapi dapat dilakukan pengendalian agar kejahatan tidak merajalela.
Kemajuan-kemajuan yang dicapai pada era reformasi cukup memberikan  harapan  yang  lebih  baik, namun  di  sisi  lain  dengan  derasnya  arus globalisasi  yang  terjadi  saat  ini,  telah menimbulkan berbagai masalah pada hampir  seluruh  aspek  kehidupan  manusia. Seluruh  aspek  sosial,  budaya,  agama, politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi menjadi daerah rawan karena terjadinya perubahan- perubahan  yang  sangat  mendasar  sehingga
memerlukan payung hukum untuk menaunginya.
Dari  berbagai  aspek  tersebut  terdapat banyak  masalah  yang  memprihatinkan khususnya  me  nyangkut  perilaku  sebagian generasi muda kita yang terperangkap pada penyalahgunaan narkotika. Mendengar kata Narkotika  di  ucapkan  seringkali  memberi bayangan  tentang  dampak  yang  tidak inginkan,  hal  ini  dikarenakan  narkotika identik  sekali  dengan  perbuatan  jahat, terlarang dan melanggar peraturan.
Penyalahgunaan narkotika di Indonesia  merupakan  masalah  yang  sangat mengkhawatirkan  karena  posisi  Indonesia saat  ini  tidak  hanya  sebagai  daerah  transit maupun  pemasaran  narkotika,  melainkan sudah  menjadi  daerah  produsen  narkotika. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  terungkapnya beberapa laboratorium Narkotika di Indonesia.(http://ardikurniawan2005.wordp ress.com/2011/05/26/). Penyalahgunaan narkotika di kalangan  masyarakat  luas  mengisyarat  kan kepada kita untuk peduli dan memperhatikan  secara  lebih  khusus  untuk menanggulangi, karena bahaya yang ditimbulkan  dapat  mengancam  keberadaan generasi  muda  yang  kita  harapkan  kelak akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan  bangsa  di  masa  yang  akan datang.
Untuk mengatur permasalahan di atas,
keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan.  Hukum  pidana  sebagai  salah satu  bagian  dari  hukum  pada  umumnya memang tidak menunjukkan adanya perbedaan  dengan  hukum-hukum  lainnya, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin  agar  norma-norma  yang  ada  di dalam hukum ditaati oleh masyarakat.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pada dasarnya  semua  hukum  bertujuan  untuk menciptakan  suatu  keserasian,  ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya dalam pergaulan hidup bermasyarakat.
Akan  tetapi  dalam  satu  hal  hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan  dari  hukum-hukum  yang  lain pada  umumnya,  yaitu  bahwa  di  dalamnya orang  mengenal  adanya  suatu  kesengajaan untuk  memberikan  suatu  akibat  hukum berupa  suatu  bijzondere  leed  atau  suatu penderitaaan  yang  bersifat  khusus  dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah  melakukan  suatu  pelanggaran  atau larangan-larangan  yang  telah  ditentukan  di dalamnya.  (P.A.F.  Lamintang,  1997,  hlm. 16).
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009  tentang  Narkotika  telah  memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani  pengobatan  dan/atau  perawatan apabila  pecandu  tersebut  tidak  terbukti bersalah  melakukan  tindak  pidana.  Begitu juga  menurut  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  RI  Nomor  7  Tahun  2009  tentang Penempatan  Pemakai  Narkotika  Ke  Dalam Terapi  Dan  Rehabilitasi  bahwa  masa menjalani  pengobatan  dan/atau  perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana tersebut  diatas  sebagai  masa  menjalani pidana.
Minimnya  putusan  Hakim  yang memerintahkan  rehabilitasi  bagi  pencandu Narkotika  disebabkan  oleh  berbagai  faktor yakni: Pertama, Hakim harus melihat kasus per  kasus  jika  akan  menerapkan  Pasal  54 Undang-Undang Narkotika. Alasannya, konstruksi  hukuman  untuk  kasus  narkotika memang  diancam  pidana  tinggi.  Misalnya Undang-Undang Narkotika mengatur setiap
orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan narkotika  golongan  I  diancam  pidana penjara  paling  lama  20  tahun.  Sementara untuk  golongan  II  dan  III  diancam  pidana penjara paling lama 10 tahun. Kedua, selain Undang-Undang  Narkotika,  Mahkamah Agung  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor 1  Tahun  2000  tentang  Pemidanaan  agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya.  Ketiga,  persepsi  Hakim dalam memutus perkara Narkotika didasarkan  bahwa  pemidanaan  berupa penjara  lebih  efektif  bila  dibandingkan dengan rehabilitasi, di samping itu karakteristik  pengedar  dan  pemakai  di dalam  Undang-Undang  Narkotika  diancam sanksi pidana.
Meskipun telah diatur dalam perundang-undangan  yang  baru,  namun sampai  saat  ini  belum  ada  wujud  yang kongkrit  di  dalam  peraturan  tersebut  untuk menempatkan  pengguna  narkotika  tidak hanya  sebagai  pelaku  kriminal  tetapi  juga menitik  beratkan  bahwa  pengguna  adalah korban yang juga harus dipulihkan.
Untuk menanggulangi penyalah gunaan  Narkotika  dan  Obat  berbahaya tersebut khususnya di Indonesia mengeluarkan  beberapa  peraturan,  yaitu dengan  di  bentuknya  Undang-undang  yang baru,  Undang-Undang  Nomor  35  tahun 2009  tentang  Narkotika,  yang  mengatur bahwa  peredaran  narkotika  dan  zat  adiktif lainnya diancam dengan pidana. Sebelumnya Undang-Undang tentang Narkotika  ini  diatur  melalui  Undang- Undang Nomor 22 tahun 1997 yang diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  35  tahun 2009.  Mengingat  ada  beberapa  hal  yang perlu  disempurnakan  dalam  pasal-pasal tentang  pengaturan  narkotika  ini,  dalam
rangka menyesuaikan dengan
perkembangan  yang  ada.  Dalam  Pasal  127 ayat  1  setiap  penyalahguna  Narkotika Golongan I, II, III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara.
Dalam  Pasal  127  Undang-Undang Narkotika ini,
Ditegaskan bahwa pemakai/penyalahguna juga dapat dipidana.
Namun demikian, pembuat Undang- Undang juga sudah mengakomodir tindakan terhadap pemakai/pengguna dengan persyaratan dalam ayat selanjutnya dijelaskan  dalam  memutus  perkara  setiap penyalahgunan  narkotika,  hakim  wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  54,  Pasal  55,  dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Pasal 54  memuat  Pecandu  Narkotika  dan  korban penyalahgunaan  Narkotika  wajib  menjalani rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial. Pasal  55  memuat  Orang  tua  atau  wali  dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib  melaporkan  kepada  pusat  kesehatan masyarakat,  rumah  sakit,  dan/atau  lembaga rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah  untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan  melalui  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi sosial.
Selanjutnya  dalam  Pasal  127  ayat  3 memuat tentang dalam hal pemakai/penyalahguna  dapat  dibuktikan atau terbukti sebagai
korban penyalahgunaan  Narkotika,  Penyalah  guna tersebut  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis dan rehabilitasi sosial.
Dari  beberapa  Pasal  tersebut  maka kebutuhan tempat rehabilitasi bagi pengguna narkotika juga sangat dibutuhkan, asalkan saja bahwa sikorban dapat dibuktikan  hanya  sebagai  pengguna  bukan sebagai  pengedar,  dimana  jika  dikatakan pengedar harus dikenakan sanksi pidana.
Menurut  Kepala  Badan  Narkotika Nasional  Komisaris  Jenderal  Polisi  Anang Iskandar,  cara  paling  efektif  memberantas narkotika  adalah  dengan  memposisikan pengguna sebagai korban. "Kalau pengguna kita anggap sebagai korban maka perlakuannya bukan hukuman tapi rehabilitasi,"   Oleh  karena  itu,  diharapkan tingkat partisipasi pengguna untuk menyembuhkan diri semakin tinggi.
(http://www.tempo.co/read/news/2013/11/2 4/063531956/). Saat ini yang terjadi adalah Pengguna Narkotika banyak yang dipidanakan hukuman  penjara  dengan  tindak  pidana penyalahgunaan Narkotika. Sehingga proses rehabilitasi bagi terpidana penyalahgunaan Narkotika menjadi tanggung  jawab  Lapas,  namun  apakah Lapas  saat  ini  telah  mempersiapkan  diri untuk dijadikan tempat rehabilitasi pengguna  narkotika  yang  tidak  dapat  kita pungkiri  lagi  bahwa  penggunaan  Narkotika itu bersifat ketergantungan. Apakah narapidana  tindak  pidana  penyalahgunaan Narkotika  yang  divonis  hukuman  penjara dapat  mampu  menahan  ketergantungannya terhadap Narkotika secara spontan di dalam Lapas.

## II. PEMBAHASAN

## Pengertian Narkotika
Secara  umum  yang  dimaksud  dengan narkotika  adalah  suatu  kelompok  zat  yang bila  dimasukkan  dalam  tubuh  maka  akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat:
- Menenangkan
- Merangsang
- Menimbulkan khayalan
Secara  Etimologi  narkotika  berasal dari  kata “Narkoties” yang  sama  artinya dengan  kata “Narcosis” yang  berarti membius.  (Moh.  Taufik  Makarao,  Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta,  2003,  hlm.21).  Sifat  dari  zat tersebut  terutama  berpengaruh  terhadap otak  sehingga  menimbulkan  perubahan pada  perilaku,  perasaan,  pikiran,  persepsi, kesadaran,  dan  halusinasi  disamping  dapat digunakan dalam pembiusan.
Berdasarkan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika  dapat  dilihat  pengertian dari  Narkotika  itu  sendiri  yakni:  Pasal  1 point 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman, baik  sintetis  maupun  semisintetis,  yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan,  yang  dibedakan  ke  dalam golongan-golongan  sebagaimana  terlampir dalam Undang-Undang ini.
Definisi  dari  Biro  Bea  dan  Cukai Amerika  Serikat  mengatakan  bahwa:  yang dimaksud  dengan  narkotika  ialah  candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut  yakni  morphine,  heroin,  codein, hashisch,  cocaine.  Dan  termasuk  juga narkotika  sintetis  yang  menghasilkan  zat- zat, obat-obat yang tergolong Hallucinogen, Depressant  dan  Stimulant.  Berikut  adalah pandangan  dari  ahli  hukum  mengenai pengertian dari narkotika:
Menurut  Smith  Klise  dan  French Clinical Staff mengatakan bahwa: “Narcotics  are  drugs  which  produce insebility  stupor  duo  to  their  depressant effect  on  the  control  nervous  system. Included  in  this  definition  are  opium derivates  (morphine,  codein,  heroin,  and
synthetics opiates (meperidine, methadone). ” (Hari  Sasangka,  2003,  hlm. 33).  Yang  artinya  kurang  lebih  sebagai berikut:  Narkotika  adalah  zat-zat  (obat) yang  dapat  mengakibatkan  ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral.  Dalam  definisi  narkotika  ini  sudah termasuk  jenis  candu  dan  turunan-turunan candu  (morphine,  codein,  heroin),  candu sintetis (meperidine, methadone).
Sudarto mengatakan bahwa: Perkataan  Narkotika  berasal  dari  bahasa Yunani “Narke” yang  berarti  terbius sehingga  tidak  merasakan  apa-apa.  Dalam Encyclopedia  Amerikana  dapat  dijumpai pengertian “narcotic” sebagai “a drug that dulls the senses, relieves pain induces sleep an  can  produce  addiction  in  varying degrees” sedang “drug” diartikan  sebagai: Chemical agen that is used therapeuthically to treat disease/Morebroadly, a drug maybe delined as any chemical agen attecis living protoplasm: jadi narkotika merupakan suatu bahan yang menumbuhkan rasa menghilangkan  rasa  nyeri  dan  sebagainya. (Djoko Prakoso, 1987,  hlm. 480).
Soedjono. D mengemukakan bahwa: Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan  pengaruh-pengaruh  tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkan nya ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit,brangsangan semangat dan halusinasi  atau  khayalan-khayalan.  Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis  bertujuan  untuk  dimanfaatkan  bagi pengobatan  dan  kepentingan  manusia, seperti  di  bidang  pembedahan  untuk menghilangkan  rasa  sakit.  (Soedjono.  D, 1987, hlm. 3).

## Penyalahgunaan Narkotika
Secara  etimologis,  penyalah  gunaan itu  sendiri  dalam  bahasa  asingnya  disebut “abuse”, yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan
salah pakai atau “misuse” , yaitu mempergunakan  sesuatu  yang  tidak  sesuai dengan  fungsinya.  ( M.  Ridha  Ma’roef, 1986, hlm. 9).
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika tidak memberikan pengertian dan penjelasan  yang  jelas  mengenai  istilah penyalahgunaan,  hanya  istilah  penyalah guna  yang  dapat  dilihat  pada  undang- undang  tersebut,  yaitu  penyalah  guna adalah  orang  yang  menggunakan  narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum.
Batasan  mengenai  penyalah  gunaan yang  diterapkan,  baik  oleh  Konvensi Tunggal  Narkotika  1961  (United  Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961) maupun  Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  tentang  Pemberantasan  Peredaran Gelap  Narkotika  dan  Psikotropika  1988 (United  Nations  Convention  Against  Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances  1988  ),  tidak  jauh  berbeda dengan apa yang telah diuraikan di atas. Hal ini  dikarenakan  peraturan  perundang- undangan  nasional  yang  dibuat  khusus  di Indonesia berkaitan dengan masalah penyalahgunaan  narkotika,  dan  merupakan wujud  dan  bentuk  nyata  dari  pengesahan atau  pengakuan  pemerintah  Indonesia terhadap Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya. Sementara Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan
Psikotropika  1988  menyebut  penyalah gunaan obat terlarang sebagai tindak pidana kejahatan  dan  dapat  dihukum  oleh  hukum domestik  setempat  (dari  negara  yang menjadi  para  pihak  di  dalamnya)  dimana perbuatan penyalah gunaan tersebut dilakukan.

## Efektifitas  Penerapan  Pidana  Kurungan Bagi Pelaku Penyalah gunaan Narkotika
Berbicara  tentang  implementasi  atau pelaksanaan dari suatu undang-undang pada suatu  wilayah,  maka  hendaklah  berkaca kepada  keadaan  nyata  yang  terjadi  pada suatu  wilayah  yang  bersangkutan.  Seperti yang  diketahui  bersama  bahwa  kehadiran suatu  undang-undang  bertujuan  untuk mengatur hal-hal mana yang dilarang untuk dilakukan  oleh  orang  atau  sekumpulan orang,  baik  berbadan  hukum  atau  tidak berbadan  hukum.  Pelarangan  terhadap sesuatu yang tidak boleh dilakukan tersebut merupakan  sebuah  wujud  dari  suatu tindakan yang dianggap bertentangan dengan  norma  kesopanan,  kesusilaan, agama dan hukum. Disamping itu, kehadiran  undang-undang  juga  berperan serta  dalam  bidang  pengaturan  yang  terkait dengan  fungsi,  tugas  dan  wewenang  dari suatu  lembaga  penegakan  hukum  yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Implementasi  suatu  Undang-undang di  setiap  wilayah  Negara  Indonesia  dapat dikatakan  merupakan  sebuah  langkah  awal yang  esensinya  dapat  menentukan  berjalan atau tidaknya suatu peraturan. Apa bila  setelah  suatu  peraturan  perundang  - undangan diberlakukan tetapi ternyata tidak di  ikuti  dengan  penerapan  praktek  di lapangan kongkritnya, maka tidak efektiflah pengundangan  peraturan  tersebut.  Bagitu pula  kaitannya  dengan  undang-undang narkotika  yaitu  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  Guna berfungsinya produk hukum tersebut haruslah  di  ikut  sertakan  penerapan prakteknya  oleh  pihak  penegak  hukum didalam  sebuah  perkara  tindak  pidana narkotika maupun masyarakat yang dibebankan  kepadanya  kewajiban  untuk
melaporkan  apabila  akan,  sedang  ataupun telah terjadinya suatu tindak pidana ini.
Setelah di undangkannya suatu produk  hukum  oleh  pemerintah,  maka memiliki  sifat  wajib  untuk  dijalankan sebagaimana apa yang ada didalam undang- undang tersebut. Akan tetapi apa yang akan terjadi  bila  seandainya  terjadi  tindakan penyimpangan  pada  saat  penerapannya? Tentunya  hal  ini  akan  mengakibatkan persoalan  hukum  lainnya  bila  memang ternyata  di  ketahui  terdapat  penyimpangan tindakan  yang  dilakukan  oleh  aparat penegak  hukum  dan  masyarakat  dari  apa yang  telah  digariskan  oleh  suatu  undang- undang itu.
Namun,  apakah  yang  akan  terjadi apabila sekiranya perbuatan penyim-pangan tersebut tidak di ketahui oleh pihak penegak hukum  bila  yang  melakukan  tindakan penyimpangan  tersebut  adalah  masyarakat? Tentu  ini  juga  bukan  merupakan  suatu  hal yang  di  inginkan  oleh  undang-undang tersebut.
Tak  dapat  terelakkan  lagi  bahwa antara  teori  dan  praktek  sangat  jauh perbedaannya.  Isi  dari  undang-undang narkotika  misalnya,  boleh  saja  teori  pada pernyataan  suatu  pasalnya  mengatakan bahwa  orang  tua  yang  anaknya  adalah seorang pecandu wajib melaporkan anaknya tersebut  kepada  pihak  yang  berwenang guna  dilakukan  proses  hukum  akan  tetapi apabila praktek sudah bicara, maka tindakan  yang  di  sebutkan  oleh  undang- undang  untuk  dilaksanakan  baginya  itu terasa  sangatlah  sulit  untuk  dilakukan  oleh para  orang  tua  yang  anaknya  merupakan pecandu narkotika. Namun pada hakekatnya  didalam  hukum  tidaklah  ada tawar  menawar.  Peraturan  yang  tertulis  di dalam  undang-undang  adalah  sebuah  harga mati  yang  tidak  dapat  lagi  diganggu  gugat
oleh  siapapun.  Hanya  keyakinan  dan kebijaksanaan hakimlah yang dapat memperlunak  suatu  aturan  undang-undang, karena  dewasa  ini  peranan  hakim  bukan hanya sebatas mulut atau corong dari suatu undang-undang saja.
Menurut  Adami  Chazawi,  Teori Gabungan (verenigingstheorien) dari tujuan pemidanaan  yang  menitikberat  kan  pada pandangan bahwa pidana hendaknya didasarkan  pada  tujuan  pembalasan  namun juga  mengutama  kan  tata  tertib  dalam masyarakat,  dengan  penerapan  secara kombinasi  yang  menitik  beratkan  pada salah  satu  unsurnya  tanpa  menghilang  kan unsur lainnya maupun dengan mengutamakan  keseimbangan  antara  kedua unsur  yang  ada.  Sehingga  dapat  dikatakan bahwa  tujuan  pemidanaan  yaitu  selain sebagai  pembalasan  yang  membuat  pelaku menderita  juga  sebagai  upaya  prevensi untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana, merehabilitasi  pelaku  dan  melindungi masyarakat.
Walaupun tindak pidana narkoba atau narkotika ini telah diatur di dalam Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2009,  dimana dalam Undang-undang tersebut memberikan  sanksi  pidana  yang  cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan  dan  juga  dikenakan  pidana  denda, tapi  dalam  kenyataanya  para  pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan  oleh  faktor  penjatuhan  sanksi pidana  tidak  memberikan  dampak  atau deterrent effect terhadap para pelakunya.
Secara  umum  pecandu  narkotika  dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan  orang  yang  sama.  Berpatokan kepada  undang-undang  narkotika,  pecandu narkotika  adalah  orang  yang  menggunakan atau  menyalahgunakan  Narkotika  dan dalam keadaan ketergantungan pada
Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, begitu pula dengan korban penyalahgunaan narkotika  yang  merupakan  seorang  korban dari  pihak  penyalah  guna  narkotika  murni atau  penyalah  guna  narkotika  gabungan atau pengguna narkotika tidak murni hingga akhirnya  mengkonsumsi  narkotika  dan menyebabkannya ketagihan terhadap narkotika tersebut.
Para pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika merupakan pengguna  yang  dikategorikan  sebagai pengguna murni, baik pengguna murni yang melaporkan  atau  dilaporkan  atau  pengguna murni  yang  tertangkap  tangan  yang  telah mendapatkan vonis dari hakim yang berupa penjatuhan hukuman rehabilitasi terhadapnya. Oleh karenanya, mereka wajib untuk  direhabilitasikan  guna  pemulihan terhadap  ketergantungan  yang  mereka alami.
Sebenarnya,  terdapat  juga  korelasi erat  yang  tidak  dapat  dipisah  kan  antara korban  penyalahgunaan  dan  pengguna narkotika. Letak nya berada pada ketergantungan  narkotika  itu  sendiri.  Jadi, baik korban penyalah gunaan dan pengguna narkotika  yang  di  kategorikan  sebagai pengguna narkotika murni yang melaporkan atau  dilaporkan  atau  pengguna  narkotika murni  yang  tertangkap  tangan  dan  telah mendapatkan vonis hakim berupa penjatuhan rehabilitasi wajib sifatnya untuk menjalani  rehabilitasi  tersebut.  Dalam  hal ini,  untuk  memulihkan  ketergantungan terhadap  kecanduan  akan  narkotika,  maka diperlukan sebuah panti rehabilitasi disuatu wilayah  hukum  masing-masing.  Namun kenyataannya, di Indonesia beberapa tempat saja yang memiliki tempat rehabilitasi  bagi  pecandu  narkotika  seperti yang dimaksud.
Untuk mewujudkan pengawasan terhadap  penyalahgunaan  narkotika  dan mencegah  serta  memberantas  peredar  an gelap  narkotika  dan  prekursor  narkotika tersebut  maka  peran  sistem  peradilan pidana  (criminal  justice  system)  sangat dibutuhkan, sistem peradilan pidana memiliki fungsi pengawasan juga merupakan  sarana  dalam  masyarakat  untuk menang-gulangi kejahatan serta menjalankan  fungsi  penegakan  hukum. penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan  kaidah-kaidah  hukum  yang berlaku dalam masyarakat.
Komponen  hukum  dalam  sistem peradilan pidana harus bekerja sama secara terinregrasi  untuk  mewujudkan  kaidah hukum yang bersifat abstrak dalam masyarakat.  Adapun  komponen  dalam sistem  peradilan  pidana  adalah  kepolisian,
kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
Keempat komponen tersebut harus bekerja dan berproses secara terpadu  dalam  peradilan  pidana  dan diharapkan menjadi tumpuan dalam penegakan  hukum  dalam  Negara  Republik Indonesia yang berdasarkan hukum.
Lembaga  pemasyarakatan  merupakan salah  satu  subsistem  peradilan  pidana terakhir yang menjalankan sistem pemasyarakatan  bagi  pelaku  tindak  pidana.
Lapas merupakan tempat dimana narapidana  menjalani  masa  pidananya. Pidana  penjara  itu  adalah  suatu  pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang  terpidana  yang  dilakukan  dengan menutup terpidana tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakat an, dengan mewajibkan  terpidana  untuk  mentaati semua  peraturan  dan  tata  tertib  yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut.
Prinsip  substansial  dalam  sistem pemasyarakatan  merupakan  satu  rangkaian kesatuan  penegakan  hukum  pidana  sesuai dengan  Undang-undang  Nomor  12  Tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan  mengandung nilai bahwa pada dasarnya sistem pemasyarakatan  diarahkan  pada  tatanan arah  dan  batas  serta  cara  pembinaan  warga binaan  pemasyarakatan  secara  terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat.
Penjatuhan  pidana  kepada  pelaku tindak pidana pada awalnya berfungsi untuk memberikan  efek  jera  kepada  si  pelaku, sehingga  si  pelaku  akan  berfikir  lagi  jika ingin  melakukan  perbuatan  yang  melawan hukum.  Namun  ada  kalanya  si  pelaku bukannya  merasa  jera,  malah  melakukan kejahatan  yang  sama,  padahal  dia  sudah pernah  dihukum  karena  kejahatannya. Kondisi  ini  disebut  dengan  pengulangan tindak pidana (residive).
Banyak  faktor  yang  bisa  mendorong terjadinya  recidive.  Diantaranya  ada  faktor lingkungan  sosial  yang  selalu  menstigma buruk mantan narapidana, kurang bekerjanya  salah  satu  subsistem  secara efektif  dari  salah  satu  sistem  peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia, Kondisi Lembaga
Pemasyarakatan  di  Indonesia  yang  tidak mendukung  sehingga  pembinaan  tidak  bisa berjalan  dengan  efektif  dan  terinternalisasi, kesulitan ekonomi, kepuasan pribadi bahkan ada yang menemukan jaringan atau teman baru dari Lapas.
Membiarkan seseorang dipidana tanpa  memberikan  pembinaan  yang  baik tidak akan merubah narapidana. Pembinaan terhadap narapidana narkotika harus dilaksanakan  secara  khusus,  mengingat latar belakang narapidana yang berasal dari pelaku  kejahatan  narkotika  terlebih  lagi
adanya narapidana penyalahgunaan narkotika yang harus mendapatkan penanganan  rehabilitasi  medis  yang  serius sebagai upaya penyembuhan serta pencegahan pengulangan tindak pidana. Dalam menentukan kebijakan pembinaan  terhadap  narapidana  narkotika harus  dilakukan  secara  khusus  karena kejahatan  narkotika  merupakan  kejahatan luar  biasa  yang  memiliki  masalah  sangat kompleks.  Kompleksitas  tersebut  antara lain  karena  masih  adanya  narapidana  yang masih dalam kondisi ketergantung narkotika,  sehingga  perlu  penyembuh  an atau rehabilitasi secara medis dan sosial.
Dalam  hal  ini  Lapas  selain  sebagai tempat  pembinaan  juga  mengemban  misi penyembuhan (pengobatan) bagi narapidana  narkotika,  sekaligus  memutus mata rantai jaringan peredaran narkotika.
Kebijakan pembinaan narapidana khusus narkotika seharusnya berbeda dengan penanganan narapidana pada umumnya sehingga dalam pembinaan perlu didasari  dengan  metode  sistematis,  baik terhadap pengedar maupun pengguna narkoba. Narapidana dan tahanan narkotika mempunyai  kekhususan  tersendiri,  karena narapidana  dan  tahanan  kasus  narkotika, bukan  hanya  pelaku  tindak  pidana,  juga sebagai  korban  penyalahgunaan  narkotika, karena  mengkonsumsi  narkotika.  Dengan demikian  kasus  narkotika  tidak  hanya menjalani  pidana,  namun  juga  perlu direhabilitasi,  agar  supaya  sembuh  dari ketergantungan narkotika.
Banyak  latar  belakang  narapidana narkotika khususnya penyalahguna bagi diri sendiri/pecandu yang seharusnya mendapatkan  rehabilitasi,  tetapi  harus menjalani  pidana  di  Lapas.  Hal  tersebut menjadi  hambatan  Lapas  dalam  melakukan pembinaan. Hambatan tersebut dikarenakan
narapidana  narkotika  khususnya  pecandu memiliki masalah secara psikis/mental/kepribadian  akibat  dampak buruk dari mengkonsumsi dengan menyalagunakan  narkotika  seperti  lamban dalam  berfikir,  ceroboh  dalam  bertindak, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga,  agitatif,  menjadi  ganas  dan  tingkah laku  yang  brutal,  sulit  berkonsentrasi, perasaan  kesal  dan  tertekan,  cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.
Dampak buruk tersebut harus disembuhkan  dengan  jalan  rehabilitasi medis  maupun  sosial,  rehabilitasi  sosial dapat  diberikan  di  Lapas  namun  khusus rehabilitasi medis dapat diberikan di tempat khusus  rehabilitasi,  berdasarkan  Pasal  54, 55, 103, dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  bahwa penyalahguna  Narkotika  wajib  menjalani proses  rehabilitasi  medis  dan  sosial. Pecandu  yang  sudah  cukup  umur  maupun orang  tua  /  wali  dari  pecandu  yang  belum cukup  umur,  wajib  untuk  melapor  kepada puskesmas,  rumah  sakit  atau  lembaga rehabilitasi  medis  dan  sosial  yang  ditunjuk oleh pemerintah, untuk mendapatkan pemulihan atau rehabilitasi.
Pecandu  dapat  menjalani  proses rehabilitasi  setelah  mendapatkan  putusan/ vonis  pengadilan  yang  dijatuhkan  oleh hakim  yang  menangani  perkara  narkotika. Hal  tersebut  di  atas  telah  dipertegas  lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010  yang  menegaskan  bahwa  pecandu narkotika  yang  tertangkap  tangan  oleh penyidik Polri atau penyidik BNN dan tidak terbukti  terlibat  dalam  peredaran  gelap Narkotika,  maka  hakim  dapat  menjatuhkan hukuman pidana untuk menjalani
rehabilitasi  medis  dan  sosial  pada  tempat rehabilitasi yang telah ditentukan.
Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan  salah  satu  unit  pelaksanaan dalam  mengayomi  serta  memasyarakat  kan warga  binaan  sangat  diharapkan  peran sertanya  didalam  mensukseskan  program pemerintah. Lembaga Pemasyarakatan pada awalnya  ber  fungsi  ganda  yaitu  sebagai Lapas dan Rutan.
Namun  walaupun  demikian  pada kenyataannya kondisi Lembaga Pemasyarakatan masih buruk, seperti jumlah  narapidana  yang  melebihi  kapasitas (over  capacity)  kuota,  dan  ini  terjadi  di seluruh Lapas di Indonesia.
Kondisi  buruk  inilah  yang  dapat memunculkan  pernyataan  bahwa  kondisi Lapas  di  Indonesia  saat  ini  buruk  tidak mencerminkan perwujudan dari kehendak/tujuan
perundang-undangan terkait  pembinaan  dan  pemasyarakatan, masih  banyak  terdapat  faktor  penghambat pembinaan  dan  upaya  rehabilitasi  yang diberikan  oleh  outputnya  yaitu  prilaku  eks narapidana  tidak  sesuai  dengan  tujuan  dari pembinaan  itu  sendiri.  Lapas  seharusnya memiliki  kondisi  yang  kondusif,  sehat bersih  dari  praktik-praktik  kejahatan  dan melaksanakan  pembinaan  yang  baik  secara konsisten dan berkesinambungan berpatokan  pada  tujuan  pembinaan  yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  agar  narapidana tersebut  tidak  melakukan  pengulangan tindak pidana (recidive).
Jika dilihat dari fungsi dan ketersediaan  fasilitas  sarana,  prasarana  dan infrastrukturnya termasuk juga sumber daya ahli yang ada, Lapas bukanlah sebuah panti rehabilitasi  medis  meskipun  ada  upaya untuk penggabungan unsur pemidanaan dan rehabilitasi  medis,  upaya  tersebut  cukup
baik  tetapi  untuk  memasukan  unsur rehabilitasi  medis  kedalam  Lapas  tidak  lah mudah harus jelas mengenai dasar pelaksanaan  rehabilitasi  medis  tersebut yang  harus  didasari  dengan  peraturan perundaangan.
Dalam menangani narapidana narkotika khususnya
narapidana penyalahguna/pecandu tidak hanya dibutuhkan  sumber  daya  ahli  saja,  sarana prasarana, dan infrastruktur yang mendukung pun mutlak diperlukan, misalnya sarana fisik, perlengkapan- perlengkapan  untuk  proses  rehabilitasi medis,  lingkungan  tempat  diadakannya proses rehabilitasi medis pun harus memenuhi  standar  yang  layak  untuk  dapat menjalankan  program  secara  prosedural agar  mendukung  kesembuhan  seseorang yang akan direhabilitasi, karenanya pusat/panti rehabilitasi medislah yang lebih berkompeten
untuk melaksanakan rehabilitasi medis.
Di sisi lain adanya ketentuan rehabilitasi  bagi  penyalahguna  narkotika diatur  untuk  sebagai  pertimbangan  hakim dalam  memutus  perkara  narkotika  dalam hal terpidana seorang penyalahguna narkotika  bagi  diri  sendiri  (pecandu/korban penyalah gunaan narkotika). bila dilihat dari sudut  pandang  Lapas  sebagai  pelaksana pemidanaan  juga  pemasyarakatan  bagi narapidana  yang  memberikan  pembinaan dan  rehabilitasi  sedapat  mungkin  mewujud kan  kehendak  /tujuan  perundang-undangan terkait  pembinaan  dan  pemasyarakatan, juga  dalam  pelaksanaanya  memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan nilai ke manusiaan yang hidup di masyarakat.
Membiarkan seorang narapidana narkotika  tanpa  memberikan  reha  bilitasi dan  pembinaan  yang  baik  tidak  akan merubah narapidana tersebut, sebab
narapidana  narkotika  sangat  rentan  untuk mengulangi  lagi  perbuatan  yang  pernah  ia lakukan, pengulangan tindak pidana tersebut  akan  selalu  terjadi  jika  narapidana narkotika  tidak  ditangani  secara  serius, narapidana  sesungguhnya  adalah  manusia yang  masih  memiliki  potensi  untuk  dapat dikembangkan  kearah  yang  positif  dan mampu  berubah  menjadi  seorang  yang lebih  bermanfaat  dan  menjadi  lebih  baik dari  sebelum  menjalani  pidana.  Potensi  ini akan  sangat  berguna  bagi  narapidana tersebut  melalui  pembinaan  yang  baik, efektif  dan  dilaksanakan  secara  konsisten serta berkesinambung an yang dilaksanakan oleh  para  pembina  yang  mempunyai  itikad baik,  dedikasi  tinggi,  semangat  tinggi,  dan ahli dalam bidangnya.
Lembaga  Pemasyarakatan  ber  tujuan memberikan pembinaan bagi perubahan diri narapidana  narkotika  agar  narapidana menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak mengulangi  tindak  pidana,  sehingga  dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai  warga  yang  baik  dan  bertanggung jawab.
Untuk mencapai hasil yang maksimal dan  dapat  memberi  pengaruh  baik  sesuai tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  pembinaan, maka  upaya  pembinaan  yang  dilakukan secara  komprehensif  dengan  melibatkan kerja  sama  multidispliner,  multisektor,  dan peran  serta  masyarakat  secara  aktif  yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan juga.
Dengan  adanya  pemidanaan  bagi penyalahgunaan  narkotika,  mungkin  dapat dikatakan  bahwa  proses  pemidanaannya sudah  efektif.  Akan  tetapi  hal  tersebut tentunya tidak menjamin karena
kemungkinan  kembalinya  seorang  mantan narapidana  menjadi  pelaku  penyalahguna narkotika sangatlah besar, termasuk mereka yang  telah  bebas  tapi  tetap  menggunakan narkotika  namun  belum  terdeteksi  oleh pihak yang berwajib.
Berbicara  masalah  keefektifan  suatu pemidanaan  tentu  tak  terbatas  hanya  pada berat  vonis  yang  dijatuhkan  oleh  majelis hakim  ataupun  lama  masa  pemidanaan seorang narapidana, akan tetapi juga sangat bergantung  pada  sarana  maupun  fasilitas- fasilitas penunjang yang ada di dalam suatu lembaga  pemasyarakatan.  Dapat  diketahui bahwa  keberadaan  dan  esensi  dari  tujuan suatu  Lembaga  Pemasyarakatan  untuk mengembalikan  keseimbangan  dari  sikap pelaku  kejahatan  agar  jera  dan  tidak mengulang  kejahatannya  lagi  dan  juga
berusaha menghilangkan sifat
ketergantungan narkotika dari warga binaannya  yang  menjalani  pidana  karena penyalahgunaan narkotika.
Meskipun  pada  dasarnya  Lembaga Pemasyarakatan hanya memfokuskan pemidanaan  narapidana  akan  tetapi  hal yang  tidak  bisa  dilupakan  adalah  perlu adanya program serius untuk menekan sifat ke tergantungan seorang pelaku penyalahgunaan
narkotika ataupun
pengguna  narkotika.  Tidak  hanya  itu kerjasama antara  Lembaga Pemasyarakatan dengan  pihak  BNN    pun  belum  pernah diadakan.
Sebagai bagian dari Victimless Crime, seharusnya para pecandu atau penyalahguna tidak  ditempatkan  sebagai  suatu  kejahatan, kecuali  apabila  kelompok  tersebut  terbukti menjadi  pengedar  bagian  dari  jejaring peredaran  Narkotika.  Bagi  pecandu,  terapi dan  rehabilitasi  adalah  langkah  terbaik. Ketergantungan adalah penyakit yang harus disembuhkan dan bukan dihukum.
Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa penerapan  pidana  kurungan  penjara  bagi pelaku  penyalahgunaan  Narkotika  belum efektif. Jika hanya dipidana kurungan tanpa diberikan pembinaan dan rehabilitasi medis bagi  pelaku  penyalahgunaan  Narkotika  di Lapas,  maka  tujuan  dari  pemidanaan  akan susah diperoleh karena pelaku
penyalahgunaan  Narkotika  adalah  korban ketergantungan  yang  harus  diselamatkan juga.  Sehingga  tujuan  pemidanaan  seperti yang  disebutkan  di  dalam  teori  gabungan bahwa  tujuan  pemidanan  bukan  hanya sekedar  pembalasan  untuk  memberi  efek jera  dari  perbuatan  pelaku  namun  juga untuk merehabilitasi pelaku dan melindungi masyarakat  dapat  berjalan  sesuai  dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah.

## III. PENUTUP
Penerapan  pidana  kurungan  bagi pelaku  penyalahgunaan  Narkotika  sampai saat ini belum efektif sehingga perlu adanya program  serius  untuk  menekan  sifat  ke tergantungan seorang pelaku penyalahgunaan narkotika ataupun
pengguna  narkotika.  Tidak  hanya  itu kerjasama antara  Lembaga Pemasyarakatan dengan  pihak  BNN    pun  belum  pernah diadakan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU-BUKU
Djoko  Prakoso,  Bambang  Riyadi  Lany  dan
Muhksin,  Kejahatan-Kejahatan  yang Merugikan dan Membahayakan
Negara, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
Hari Sasangka,  Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003.
Moh.  Taufik  Makarao,  Tindak  Pidana Narkotika,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta, 2003.
M. Ridha Ma’roef, Narkotika Masalah dan
Bahayanya, CV. Marga Djaya, Jakarta, 1986.
Soerjono  Soekamto,  Fungsi  Hukum  dan Perubahan  Sosial,  Alumni,  Bandung,
1981.
------------,  Hukum  Narkotika  Indonesia, Alumni, Bandung, 1987.
Soleman  B.  Taneko,  Pokok-Pokok  Studi Hukum  Dalam  Masyarakat,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

## B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA
Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab  Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995
tentang Pemasyarakatan.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika.
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  31  Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah RI  Nomor 32 Tahun
1999  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Keputusan  Menteri  Kehakiman  Nomor  : M.01.PR.07.03 Tahun 1985.
Keputusan  Menteri  kehakiman  Nomor  : M.02-PK.04.10 Tahun 1990.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA) Nomor 4 tahun 2010.

## C. SUMBER LAINNYA
http://ardikurniawan2005.wordpress.com/2 011/05/26/penanggulangan-penyalah gunaan-dan-peredaran-gelap- narkoba-di-indonesia/
http://www.tempo.co/read/news/2013/11/24
/063531956/Paradigma- Pemberantasan-Narkoba-Masih- Salah