## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 4, Nomor 2, 2024

## Authors
1 Elvira Fitriyani Pakpahan
2 Heriyanti
3 Rodiatun Adawiyah
4 Yoshinaga
5 Willy Tanjaya
Affiliation Universitas Prima Indonesia
Email rodiatunadawiah@unprimdn.ac.id
Date Submission 28 Mei 2024

## Date Accepted
28 Mei 2024
Date Published 31 Mei 2024
DOI
https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.435

## TINJAUAN
YURIDIS MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH TERHADAP  ISTRI  KEDUA  (Studi  kasus putusan PT Bandung NO.31/PDT/2020/PT.BDG)

## Abstrak
Salah satu cara untuk menguasai atau memiliki hak atas tanah adalah melalui  proses  hibah.  Dalam  hal  pemberian  hibah  tidak  boleh dilakukan secara sendiri/dibawah tangan, melainkan pemberian hibah harus dilakukan oleh/dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini ialah  Notaris  dan/atau  PPAT.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pemberian hibah dan bagaimana  status  hukum  tanah  hibah  yang  disengketakan,  alasan hakim  dalam  memutus  perkara,  dan  akibat  hukum  mengenai penyelesaian  sengketa  hibah  terhadap  istri  kedua  yang  dilakukan dalam putusan PT bandung No.31/PDT/2020/PT.BDG. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  yuridis-normatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  faktor  yang  melatarbelakangi  sesorang memberikan  hibah  kepada  penerima  hibah  ialah  faktor  usia,  faktor penghibah  memiliki  ahli  waris  lebih  dari  satu  orang,  dan  faktor menghindari pajak ataupun tagihan lainya yang mungkin timbul atas aset dari penghibah tersebut. Mengenai status hukum tanah yang telah di  hibahkan  oleh  seorang  penghibah  terhadap  penerima  hibah  maka secara  hak  dan  kewajiban  atas  tanah  itu  telah  beralih  ke  si  penerima hibah tersebut seketika itu juga ketika mereka telah bersepakat. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara No.31/PDT/2020/PT.BDG adalah surat  persil  Nomor:  65    tahun  1988  Luas  4000m2  dan  akta  hibah no.2.414/2017 di hadapan Notaris. Akibat hukumnya adalah gugatan para  pembanding/semula  para  penggugat  tidak  dapat  diterima  dan menyatakan bahwasanya akta hibah Nomor 2.414/2017 adalah sah dan berlaku.
Kata Kunci : hibah, notaris/ppat, tanah.

## Abstract
One way to control or have rights over land is through the grant process. In the case of giving a grant, it may not be done alone/underhand, but the grant must be made by/in the presence of an authorized official, in this case a Notary and/or PPAT. This study aims to find out the factors behind the awarding of grants and what is the legal status of the disputed grant land, the judge's reasoning in deciding the case, and the legal consequences regarding the settlement of grant disputes against the second wife which was carried out in the decision of PT Bandung  No.31/PDT/  2020  /PT.  BDG.  This  research  uses  a  juridical- normative  approach.  The  results  of  the  study  show  that  the  factors  behind someone  giving  a  grant  to  a  grant  recipient  are  the  age  factor,  the  grantor having more than one heir, and the factor of avoiding taxes or other bills that may arise from the grantor's assets. Regarding the legal status of the land that has been donated by a donor to the recipient of the grant, rights and obligations over the land have been transferred to the recipient of the grant immediately when  they  have  agreed.  The  basis  for  the  judge's  consideration  in  case No.31/PDT/2020/PT.BDG is parcel letter Number: 65 of 1988 with an area of 4000m2  and  deed  of  grant  no.2.414/2017  before  a  Notary.  The  legal consequence  is  that  the  lawsuit  of  the  comparators/originally  the  plaintiffs cannot be accepted and states that the grant deed Number 2.414/2017 is valid and valid.
Keywords: grants, notary/ppat, land.

## PENDAHULUAN
Peralihan kepemilikan tanah atau bangunan dapat terjadi melalui tindakan hukum yang disengaja, seperti penghibahan, jual-beli, atau sewa-menyewa, maupun tidak disengaja seperti  dalam  kasus  peralihan  hak  karena  warisan.  Hibah  adalah  kesepakatan  di  mana pemberi  hibah  secara  sukarela  dan  tanpa  dapat  menarik  kembali,  memberikan  sesuatu kepada penerima hibah untuk tujuan tertentu selama ia masih hidup. 1 .
Secara sederhana, hibah adalah perbuatan memberi yang dilakukan seseorang kepada orang  lain  selama  penerima  masih  hidup.  Tujuannya  adalah  untuk  menghindari kemungkinan pertikaian di antara ahli warisnya setelah ia meninggal. Hibah dapat dilakukan juga  karena  kekhawatiran  pemberi  hibah  terhadap  kemungkinan  konflik  antara  istri  dan anak-anaknya dengan istri kedua, yang dapat mempersulit status mereka sebagai ahli waris di masa depan.
Dalam  konteks  hukum,  hibah  harus  dilakukan  di  depan  pejabat  yang  berwenang seperti Notaris atau PPAT sesuai dengan Pasal 1682 KUHP Perdata, yang menyatakan bahwa hibah tidak sah kecuali dilakukan dengan akta notaris. Terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 1687 yang memungkinkan hibah atas benda bergerak atau surat-surat piutang dilakukan tanpa akta notaris,  tetapi  secara umum, hibah harus memenuhi  prosedur resmi dengan adanya akta notaris.
Pentingnya membuat hibah dalam bentuk akta di hadapan notaris sangat ditekankan karena  berkaitan  dengan  kekayaan  seseorang.  Notaris  memiliki  kewenangan  yang memberikan kekuatan hukum pasti pada akta hibah tersebut. Akta hibah harus dibacakan langsung oleh notaris di hadapan para pihak yang terlibat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Tujuannya  adalah  agar  semua  pihak  mengetahui  dengan  jelas  isi  dari  akta  tersebut  yang merupakan  kehendak  dari  pihak  yang  membuat  perjanjian.  Pembacaan  akta  ini  juga bertujuan  untuk  mencegah  salah  paham  atau  merasa  dirugikan  karena  adanya  ketentuan yang mungkin memberatkan atau merugikan salah satu pihak, baik pada saat pembuatan akta maupun di masa mendatang 2 .
Penelitian  ini  berfokus  pada  kasus  No.  31/PDT/2020/PT.BDG  yang  melibatkan sengketa  hibah  terhadap  istri  kedua,  di  mana  OEJAN  menghibahkan  tanah  kepada FERIANSYAH  dan  NASIM  SETIAWAN  pada  tanggal  8  September  2017.  Setelah  OEJAN meninggal,  istri  pertama  dan  anak-anak  mereka  sebagai  ahli  waris  sah  baru  mengetahui tentang  hibah  tersebut.  Mereka  kemudian  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri Cibinong, memicu sengketa terkait hak atas harta atau hibah yang ditinggalkan oleh OEJAN. Penelitian ini berjudul "Analisis Hukum tentang Penyelesaian Sengketa Hibah terhadap Istri Kedua  (Studi  Kasus  Pengadilan  Tinggi  Bandung  No.  31/PDT/2020/PT.BDG)"  dan menggunakan  pendekatan  yuridis-normatif.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari hibah, status hukum tanah yang dihibahkan, alasan-alasan dalam putusan hakim, serta konsekuensi hukum dari penyelesaian sengketa ini. Studi ini penting dalam konteks studi hukum karena memberikan wawasan mengenai
1 R. Subekti dan  R.Tjitrosudibio, Kitab undang-undang hukum perdata, PT. Balai pustaka, Jakarta, 2007, hal. 264.
2 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999, hal. 201.
penerapan hukum hibah, peran notaris, dan interpretasi hukum dalam penyelesaian sengketa terkait hibah, yang dapat menjadi referensi bagi kasus serupa di masa mendatang.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis-normatif dengan sifat deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta yang ada serta mengaitkannya dengan teori hukum. Metode ini fokus pada permasalahan yang diteliti. Penelitian  yuridis-normatif  mengandalkan  data  sekunder  sebagai  sumber  utama,  yang merupakan informasi yang sudah ada sebelumnya.
Sumber  data  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  kasus  hukum diambil dari putusan pengadilan yang relevan dengan kasus sengketa hibah, khususnya dari putusan  PT  Bandung  No.31/PDT/2020/PT.BDG.,  berbagai  undang-undang  yang  relevan, seperti KUHP Perdata dan peraturan lainnya yang mengatur tentang hibah dan peralihan hak atas tanah, Jurnal Hukum, Literatur Hukum, dan Dokumen Pengadilan
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.  Data  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  tersebut  dianalisis  secara  mendalam untuk  mengidentifikasi  dan  memahami  faktor-faktor  yang  mendasari  pemberian  hibah, status  hukum  tanah  yang  dihibahkan,  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara,  dan konsekuensi hukum dari penyelesaian sengketa ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Latar Belakang Pemberian Hibah dan Status Hukum Tanah yang menjadi Objek Sengketa Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab dilakukannya pemberian hibah:
1. Faktor internal (dari dalam diri atau kehendak pemberi):
Faktor-faktor  yang  mendorong  seseorang  untuk  memberikan  hibah  bisa  dikaitkan dengan  usia  lanjut  atau  kondisi  tua  dari  si  penghibah.  Karena  hal  ini,  si  penghibah mungkin memutuskan untuk menghibahkan miliknya kepada seseorang atau anaknya dengan  harapan  bahwa  penerima  hibah  atau  anaknya  akan  menjaga  dan  merawatnya sampai si penghibah meninggal.
Kehadiran lebih dari satu istri, anak, atau ahli waris juga bisa menjadi alasan bagi si penghibah  untuk  menghibahkan  miliknya  kepada  para  anak  atau  ahli  warisnya. Tujuannya adalah untuk mencegah kemungkinan sengketa di antara mereka setelah si penghibah  meninggal  dunia.  Selain  itu,  menghindari  pajak  dan  tagihan  lain  yang mungkin timbul terkait dengan aset dari si penghibah juga menjadi pertimbangan dalam memberikan hibah.

## 2. Faktor eksternal
Hibah  dapat  diberikan  berdasarkan  wasiat  hibah  atau  keputusan  pengadilan  yang menetapkan hak penerima hibah. Hibah harus dibuat melalui akta notaris, dan naskah aslinya wajib disimpan oleh notaris. Tanpa akta notaris yang sah, hibah dianggap tidak berlaku.  Jika  penerimaan  hibah  tidak  dilakukan  melalui  akta  hibah,  dapat  dilakukan melalui akta otentik dengan syarat bahwa naskah aslinya disimpan oleh notaris selama penghibah masih hidup. Hibah dianggap sah bagi penghibah hanya setelah penerimaan hibah secara resmi diberitahukan kepadanya.
Sehubungan dengan status hukum tanah yang dihibahkan, hak dan kewajiban atas tanah tersebut secara langsung beralih kepada penerima hibah sejak kesepakatan mereka. Kesepakatan ini terjadi ketika penerima hibah menyetujui untuk menerima hibah tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum yang berlaku, yang diatur oleh pejabat umum yang  berwenang  seperti  PPAT.  Namun,  penerima  hibah  belum  memiliki  kepemilikan yang mutlak atas tanah tersebut sampai proses pendaftaran dan pemindahan kepemilikan dilakukan sesuai dengan akta hibah yang dibuat oleh PPAT.
Hibah  pada  dasarnya  bersifat  tidak  dapat  ditarik  kembali,  kecuali  dalam  keadaan tertentu seperti pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali dalam beberapa situasi, terutama jika hibah tersebut melebihi 1/3 bagian harta yang dimiliki oleh pemberi hibah. Dalam kasus ini, hibah  tersebut  akan  dianggap  batal  secara  hukum  sesuai  dengan  Pasal  210  Kompilasi Hukum Islam.
Peneliti juga akan menjelaskan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan karena dapat memengaruhi terjadinya pemberian hibah, antara lain:
1) Tujuan penggunaan hibah harus sesuai dengan keinginan pemberi hibah untuk merawat harta di masa tua, namun dapat disalahgunakan oleh penerima hibah.
2) Pemberi  hibah  harus  memenuhi  syarat-syarat  perjanjian  hibah  yang  telah disepakati, tanpa persyaratan khusus bagi penerima hibah.
3) Jumlah hibah tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta yang dihibahkan, kecuali dapat mempengaruhi hak-hak ahli waris.
4) Penerima  hibah  tidak  boleh  terlibat  dalam  perilaku  yang  mengancam keselamatan pemberi hibah.
5) Jika pemberi hibah mengalami kesulitan keuangan di masa mendatang, penerima hibah diharapkan memberikan dukungan nafkah.
Pada dasarnya, pemberi hibah tidak memiliki kewajiban yang tertentu atau jumlah yang pasti dalam memberikan nafkah kepada penerima hibah. Namun, penerima hibah diharapkan memberikan nafkah kepada pemberi hibah sebagai ungkapan terima kasih yang  didasarkan  pada  pertimbangan  kepatutan.  Ini  dapat  dianggap  sebagai  bentuk penghargaan kepada pemberi hibah. Dalam situasi di mana pemberi hibah mengalami penurunan ekonomi di masa depan, dan penerima hibah bersedia memberikan bantuan nafkah  kepada  pemberi  hibah,  pemberi  hibah  memiliki  hak  untuk  menarik  kembali hibahnya.  Meskipun  memberikan  bantuan  nafkah  bukanlah  kewajiban  dalam  konteks
hibah, hal ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan serta bentuk penghargaan dan rasa terima kasih kepada pemberi hibah.
Alasan yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Keputusan atas Sengketa Hibah Terhadap Istri Kedua dalam Perkara No. 31/PDT/2020/PT.BDG
1. Kedudukan dan Status Pihak Terlibat:
- Oen Yoen San: Pemberi hibah berupa tanah Hak Milik Adat sesuai Akta Hibah Nomor 2.414/2017.
- Feriansyah: Penerima hibah.
- Awang Dermawan: Pemberi persetujuan.
- Nasim Setiawan, SE.: Kepala Desa Iwul, saksi dan turut tergugat.
- Endi, S. Pd.: Sekretaris Desa Iwul, saksi.
2. Pertimbangan Hakim dalam Kasus No.31/Pdt/2020/PT.BDG:
- Pokok Gugatan: Hibah atas sebidang tanah di Desa Iwul, Kabupaten Bogor.
- Batas Tanah: Utara dan Timur (Tanah Surya Budiawan), Selatan (Tanah Un Jun San), Barat (Danau Iwul).
- Bukti  Kepemilikan:  Tanah  diperoleh  oleh  Almarhum  OEJAN  sebelum  menikah dengan  TAN  EPET,  didukung  oleh  surat  persil  Nomor  65  dan  akta  hibah  Nomor 2.414/2017.
3. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding:
- Memori Banding Para Pembanding: Menolak putusan Majelis Hakim tingkat pertama.
- Kontra Memori Banding Terbanding I: Menganggap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tepat dan benar.
- Dalil  Memori  Banding  Para  Pembanding:  Tidak  ada  argumen  baru  yang  memadai untuk mengubah putusan.
- Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama: Dianggap sesuai dengan fakta hukum dan layak dipertahankan.
- Adopsi  Pertimbangan  Hukum:  Majelis  Hakim  tingkat  banding  mengadopsi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Cibinong.
- Putusan Pengadilan Negeri Cibinong: Dikuatkan.
- Biaya Perkara: Para Pembanding dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan.
Pasal 1666 KUHPerdata menjelaskan bahwa penghibahan adalah perjanjian di mana si penghibah  secara cuma-cuma  menyerahkan benda  tertentu  kepada  penerima  hibah untuk keperluannya, yang tidak dapat ditarik kembali. Ini berlaku untuk semua jenis barang milik penghibah,  baik  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  sesuai  dengan  Pasal  1667  ayat  (1) KUHPerdata.  Namun,  dalam  konteks  perkawinan,  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 mengatur  bahwa  segala  perjanjian  yang  melibatkan  pemberian  harta  secara  cuma-cuma antara  suami  dan  istri  tidak  sah  selama  perkawinan  berlangsung.  Harta  yang  diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, sementara harta bawaan masing-masing dan hibah atau warisan tetap berada di bawah kekuasaan individu, kecuali ada perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya sesuai dengan ketentuan Pasal 139 KUHPerdata.
Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan sesuai dengan Pasal  29  Undang-Undang  Perkawinan,  yang  harus  disahkan  oleh  pegawai  pencatat perkawinan. Isi perjanjian ini berlaku juga terhadap pihak ketiga yang terlibat, namun tidak boleh  melanggar  ketentuan  hukum,  agama,  dan  kesusilaan.  Perjanjian  ini  berlaku  sejak perkawinan  dilangsungkan  dan  tidak  dapat  diubah  tanpa  persetujuan  dari  kedua  belah pihak, dengan syarat bahwa perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.Upaya hukum adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada individu atau badan hukum untuk mengajukan  gugatan  atau  mempertahankan  diri  terhadap  putusan  Hakim  dalam  situasi tertentu.
Dalam Hukum Acara Perdata, terdapat dua jenis upaya hukum yang dikenal, yaitu upaya hukum  biasa  dan  upaya  hukum  luar  biasa.  Upaya  hukum  biasa  mencakup  perlawanan terhadap  putusan  perdata,  banding,  dan  kasasi, yang umumnya  dapat menunda  eksekusi kecuali  ada  ketentuan  khusus.  Di  sisi  lain,  upaya  hukum  luar  biasa  tidak  menghentikan eksekusi,  seperti  perlawanan  terhadap  sita  eksekutorial  dan  Peninjauan  Kembali.  Dalam perkara perdata, pihak yang tidak puas dengan putusan hakim pada tingkat Kasasi dapat mengajukan banding, kasasi, dan terakhir adalah peninjauan kembali. Pertimbangan hakim menjadi  aspek  krusial  dalam  menentukan  putusan  yang  adil  dan  memberikan  kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, sehingga seorang hakim perlu teliti, baik, dan cermat dalam menangani perkara tersebut. 3
- Tanah yang menjadi subjek sengketa diperoleh oleh Almarhum OEN YOEN SAN/UN JUN SAN alias OEJAN sebelum menikah dengan saudari TAN EPET (penggugat I) atau ibu dari penggugat II, III, dan IV. Hal ini didukung dengan surat persil Nomor: 65 kelas desa:  DII  Kohir  no.  C:1155/1178  BLOK:010  tahun  1988  dengan  luas  4000m2,  serta pengakuan langsung Almarhum OEJAN saat membuat akta hibah nomor 2.414/2017 di hadapan Notaris Niken Larasati, S.H. (Tergugat II).
- Selama hidupnya, Almarhum OEJAN tinggal bersama keluarga Feriansyah (Tergugat I) dan  ibunya, serta dirawat saat sakit  hingga meninggal,  menunjukkan hubungan dekat antara Almarhum dengan pihak Tergugat.
- Feriansyah (Tergugat I) dibesarkan dan dididik oleh orang tua penggugat sebagai bentuk rekompensasi,  yaitu  ayah  kandung  Almarhum  OEJAN  dan  ibu  kandungnya,  yang menunjukkan hubungan keluarga yang erat.
- Semua  dokumen  yang  dimiliki  oleh  Feriansyah,  seperti  kartu  keluarga  dan  ijazah, mencatat  nama  ayah  kandung  OEN  YOEN  SAN/OEJAN,  memberikan  bukti  konkret mengenai identitas dan status hubungan keluarga mereka.
- Menurut Pasal  1666 ayat (1) KUHPerdata, hibah adalah perjanjian di mana penghibah menyerahkan  suatu  barang  secara  cuma-cuma  dan  tidak  dapat  ditarik  kembali  untuk kepentingan penerima hibah, yang mengatur prinsip dasar hibah dalam hukum perdata.
- Terkait pembatalan hibah, Pasal 1688 KUHPerdata menyatakan bahwa hibah tidak dapat dicabut kecuali dalam beberapa hal tertentu, seperti jika syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi  oleh  penerima  hibah,  penerima  hibah  melakukan  tindakan  melawan  hukum
3 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cetakan kelima, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004.  hal. 140
terhadap penghibah, atau penghibah jatuh miskin dan penerima hibah menolak memberi nafkah kepadanya.
- Untuk membatalkan hibah berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdata, harus dibuktikan bahwa penerima hibah telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan pembatalan  hibah,  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  jo.  Pasal  1865 KUHPerdata dan/atau Pasal 163 HIR.
- Para Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa Tergugat I (Feriansyah) melakukan perbuatan  yang  dapat  membatalkan  hibah  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1688 KUHPerdata,  karena  tidak  ada  bukti  yang  memadai  dalam  persidangan  yang mendukung klaim mereka.
- Mengenai  dalil  Para  Penggugat  terkait  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan Tergugat  II  (Notaris  Niken  Larasati)  dalam  pembuatan  akta  hibah  nomor  2.414/2017, pengadilan menyimpulkan bahwa  klaim tersebut tidak dapat dibuktikan dengan fakta yang memadai. Akta hibah tersebut dianggap sah berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata karena merupakan akta otentik yang diverifikasi keasliannya di persidangan.
- Kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak didukung oleh bukti lain yang memadai untuk mendukung klaim mereka mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II.
- Gugatan  Para  Penggugat  untuk  pembatalan  akta  hibah  nomor  2.414/2017  ditolak berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan di atas.
- Majelis Hakim memerintahkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah yang menjadi objek sengketa, yang dianggap sah dan berlaku dalam perkara ini, meskipun ada pihak lain yang memiliki hak sebelumnya.
- Tergugat  dihukum  membayar  dwangsom  sebesar  Rp.  1.000.000,-  per  hari  atas keterlambatan melaksanakan putusan, serta Tergugat II diminta untuk memberikan ganti rugi  materiil  dan  immaterial  atas  kelalaiannya  dalam  pembuatan  Akta  Hibah  yang dianggap cacat hukum.
- Putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum berupa verzet, banding, atau kasasi.
- Biaya perkara yang timbul ditanggung oleh Para Tergugat sesuai keputusan pengadilan.. 4

## Analisis Kritis dari Temuan:
1. Kepemilikan Tanah: Tanah yang menjadi subjek sengketa diperoleh oleh Almarhum OEN YOEN SAN/UN JUN SAN alias OEJAN sebelum menikah dengan TAN EPET (penggugat I) atau ibu dari penggugat II, III, dan IV. Hal ini didukung dengan surat persil Nomor: 65 kelas desa: DII Kohir no. C:1155/1178 BLOK:010 tahun 1988 dengan luas 4000m2, serta pengakuan langsung Almarhum OEJAN saat membuat akta hibah nomor 2.414/2017 di hadapan Notaris Niken Larasati, S.H. (Tergugat II).
2. Hubungan  Dekat:  Selama  hidupnya,  Almarhum  OEJAN  tinggal  bersama  keluarga Feriansyah  (Tergugat  I)  dan  ibunya,  serta  dirawat  saat  sakit  hingga  meninggal, menunjukkan hubungan dekat antara Almarhum dengan pihak Tergugat.
4 Ibid ., Pasal 153 dan Ps. 154
3. Rekompensasi: Feriansyah (Tergugat I) dibesarkan dan dididik oleh orang tua penggugat sebagai  bentuk  rekompensasi,  yaitu  ayah  kandung  Almarhum  OEJAN  dan  ibu kandungnya, yang menunjukkan hubungan keluarga yang erat.
4. Dokumentasi: Semua dokumen yang dimiliki oleh Feriansyah, seperti kartu keluarga dan ijazah,  mencatat  nama  ayah  kandung  OEN  YOEN  SAN/OEJAN,  memberikan  bukti konkret mengenai identitas dan status hubungan keluarga mereka.
5. Hukum  Perdata:  Menurut Pasal  1666  ayat  (1) KUHPerdata,  hibah  adalah  perjanjian  di mana penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan penerima hibah, yang mengatur prinsip dasar hibah dalam hukum perdata.
Pada persidangan penyelesaian perkara ini, kedua belah pihak menyajikan Akta Hibah Nomor 2.414/2017 yang dibuat pada 8 September 2017 oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta tersebut mencatat penghibahan satu bidang tanah adat seluas 4000 meter persegi dari Tuan Oen Yoen San/Un Jun San alias Oejan kepada pihak yang terlibat dalam perkara  ini.  Majelis  Hakim  memutuskan  bahwa  keterangan  dalam  akta  autentik  tersebut harus  dianggap  benar,  kecuali  ada  bukti  yang  menunjukkan  sebaliknya.  Penggugat  tidak dapat membuktikan bahwa keterangan dalam akta tersebut tidak benar, hanya mengajukan bukti-bukti  berupa  putusan  pengadilan  sebelumnya  yang  menyatakan  tanah  sengketa sebagai harta bersama.
Keputusan  PT  Bandung  No.  31/PDT/2020/PT.BDG  mengenai  Penyelesaian  Sengketa Hibah Terhadap Istri Kedua Memiliki Konsekuensi Hukum yang Signifikan.
Dalam penyelesaian perkara ini, terdapat pertimbangan mengenai sahnya Akta Hibah Nomor 2.414/2017 yang dibuat pada 8 September 2017 oleh Notaris Niken Larasati, SH. Akta ini menghibahkan sebidang tanah adat seluas 4000 meter persegi dari almarhum Oen Yoen San/Un Jun San alias Oejan kepada Feriansyah. Majelis Hakim memutuskan bahwa akta ini memiliki  kekuatan  hukum  tetap  dengan  semua konsekuensi  hukumnya,  karena  tidak  ada bukti yang mempertanyakan keabsahan akta tersebut. Penggugat hanya mengajukan putusan pengadilan sebelumnya yang menyebut tanah tersebut sebagai harta bersama, namun tidak cukup untuk menyangkal keabsahan akta hibah.
Pada kasus ini, Tergugat dalam Rekonvensi dianggap melakukan perbuatan melawan hukum  dengan  membuat  keterangan  Hak  Waris  tanpa  mencantumkan  Penggugat  dalam Rekonvensi  sebagai  ahli  waris  yang  sah.  Hal  ini  mengakibatkan  Penggugat  tidak  dapat memanfaatkan  tanah  yang  dihibahkan  dan  menanggung  kerugian  materiil  dan  imateriil signifikan. Penggugat juga gagal dalam memenuhi syarat formil dalam surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2019 yang mereka ajukan, yang tidak secara jelas menyatakan status mereka sebagai ahli waris.
Sebagai  hasilnya,  pengadilan  menolak  gugatan  yang  diajukan  oleh  Penggugat  dan mengesahkan keabsahan Akta Hibah Nomor 2.414/2017, yang memberikan hak kepemilikan tanah kepada Feriansyah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## KESIMPULAN
Penelitian ini menemukan bahwa alasan utama pemberian hibah meliputi usia lanjut pemberi  hibah,  keinginan  untuk  mencegah  sengketa  di  antara  ahli  waris,  dan  untuk menghindari pajak serta tagihan lain. Ketika tanah dihibahkan, hak dan kewajiban atas tanah tersebut langsung beralih kepada penerima hibah, meskipun kepemilikan sah baru tercapai setelah  akta  hibah  dibuat  oleh  PPAT.  Dalam  kasus  No.31/PDT/2020/PT.BDG,  hakim menyimpulkan  bahwa  tanah  sengketa  telah  dimiliki  oleh  Almarhum  OEJAN  sebelum pernikahannya dengan penggugat I, didukung oleh bukti surat persil Nomor 65 tahun 1988 dan akta hibah Nomor 2.414/2017. Keputusan hukum dari kasus ini menunjukkan bahwa gugatan  penggugat  ditolak  dan  akta  hibah  yang  mengalihkan  kepemilikan  tanah  kepada Feriansyah dinyatakan sah dan berlaku. Penelitian ini menyoroti pentingnya pembuatan akta hibah di hadapan notaris untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Arto, Mukti. (2004). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cetakan kelima. Yogyakarta. H.S. Lumban Tobing, (1999). Peraturan Jabatan Notaris . Jakarta: Erlangga.
R. Subekti &  R.Tjitrosudibio. (2007). Kitab undang-undang hukum perdata . Jakarta: PT. Balai Pustaka.
Sultoni. (2022). Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, Kamis 3 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB. Sutantio, Retnowulan & Oeripkartawinata , Iskandar. (1997). Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Prakte k. Bandung: Mandar Maju.
Syarifin, Pipin. (1999). Pengantar Ilmu Hukum . Bandung: CV. Pustaka Setia.