## PENGANTAR REDAKSI
Syukur  Alhamdulillah  kita  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT,  karena  hanya  dengan rahmat-Nya  segala  yang  kita  lakukan  dengan  kerja  keras  dapat  terlaksana  dengan  baik. Jurnal  Etnoreflika  Volume  2  Nomor  1  bulan  Februari  tahun  2013  telah  terbit  dengan menyajikan 9 (sembilan) tulisan. Ke sembilan tulisan  tersebut  merupakan  hasil penelitian dari sejumlah dosen dengan berbagai  disiplin ilmu,  yakni  sosial  dan budaya  yang berasal dari  jurusan  yang  berbeda-beda.  Jurnal  Etnoreflika  Volume  1  Nomor  2,  Februari  2013, memuat tulisan sebagai berikut:
 Permasalahan Aktual Kebudayaan di Provinsi Sulawesi Tengah.
 Kepemimpinan Lokal dalam Pelestarian Budaya Buton pada Masyarakat Katobengke di Kota Bau-bau.
 Ritual Puhora’ano Sangia pada Masyarakat Cia-cia Burangasi Kabupaten Buton.
 Interaksi  Sosial  Pengikut  Ahmadiyah  Berbasis  Kearifan  Lokal  di  Kabupaten  Konawe Selatan.
 Etos  Kerja  dan  Nilai  Sosial  Budaya  Masyarakat  Tolaki  di  Kecamatan  Tongauna Kabupaten Konawe.
 Makna  Hutan  Bagi  Masyarakat  Adat  Kajang,  Suatu  Kearifan  Lokal  dalam  Pelestarian Lingkungan.
 Komunikasi  Simbolik  Masjid  Agung  Keraton  Buton  (Mengungkap  Eksistensi  Masjid dan  Ekspresi  Kesadaran  Integratif  Kolektif  dalam  Sistem  Sosial  Kultural  Masyarakat Buton).
 Tradisi  Lisan Kinoho/Lolamoa (Pantun): Pesan  Kearifan  Lokal  pada Masyarakat  Etnis Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara
 Model  Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Katoba dalam Budaya Masyarakat  Muna di  Sulawesi  Tenggara  (Suatu  Kajian  Komunikasi  Budaya  Sebagai  Upaya  Pelestarian Kearifan Lokal)
Semoga  sajian  dalam  jurnal  ini,  dapat  memberikan  kontribusi,  informasi  maupun wawasan baru dalam bidang sosial dan budaya khususnya di daerah Sulawesi Tenggara.
Volume 2, Nomor 1, Februari 2013

## DAFTAR ISI
Sulaiman Mamar Muh. Amir La Janu Dewi Anggraini Sarmadan Jumrana La Ode Jumaidin
Sutiyana Fachruddin Asriani Hasriany Amin 102-109 110-117 118-123 124-135 136-149 150-160 161-170 171-178 179-191 Permasalahan Aktual Kebudayaan di Provinsi Sulawesi Tengah Kepemimpinan Lokal dalam Peles- tarian Budaya Buton pada Masyara- kat Katobengke di Kota Bau-bau Ritual Puhora’ano Sangia pada Masyarakat Cia-cia Burangasi Kabu- paten Buton Interaksi Sosial Pengikut Ahmadiyah Berbasis Kearifan Lokal di Kabupat- en Konawe Selatan Etos Kerja dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Tolaki di Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Makna Hutan bagi Masyarakat Adat Kajang, Suatu Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan Komunikasi Simbolik Masjid Agung Keraton Buton (Mengungkap Eksis- tensi Masjid dan Ekspresi Kesadaran Integratif Kolektif dalam Sistem So- sial Kultural Masyarakat Buton)
Tradisi Lisan Kinoho/Lolamoa (Pantun): Pesan Kearifan Lokal pada Masyarakat Etnis Tolaki di Kabupat- en Konawe Sulawesi Tenggara
Model Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Katoba dalam Budaya Masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara (Suatu Kajian Komunikasi Budaya Sebagai Upaya Pelestarian Kearifan Lokal)

## PERMASALAHAN AKTUAL KEBUDAYAAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH *
Sulaiman Mamar **

## ABSTRAK
Tulisan  ini  berupaya  mengkaji  permasalahan  aktual  kebudayaan  di  Provinsi  Sulawesi Tengah.  Sulawesi  Tengah  adalah  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  dengan  komposisi  penduduk yang  multikultural  dan  mendiami  wilayah  yang  luas  dengan  tingkat  kepadatan  penduduk  yang sangat  rendah.  Hal  tersebut  dianggap  memberikan  peluang  terjadinya  permasalahan  kebudayaan, seperti:  (1)  timbulnya  degradasi  nilai  budaya,  sehingga  budaya  berpikir  positif  kurang  berfungsi lagi  sebagai  pedoman  tingkah  laku;  (2)  kesenjangan  etos  kerja  antara  suku  bangsa  dalam penguasaan  sumber  daya  alam  strategis;  (3)  munculnya  permasalahan  isu  suku  bangsa  asli  atau putra  daerah  yang  dipertentangkan  dengan  suku  bangsa  pendatang;  (4)  kebiasaan  mengkonsumsi minuman  terlarang  dan  narkoba  yang  selanjutnya  menimbulkan  permasalah  sosial  seperti perkelahian  antar warga. Hal yang menarik dalam tulisan ini adalah bahwa tarian modero sebagai salah  satu  jenis  seni  tari  yang  telah  dimodifikasi  di  Sulawesi  Tengah  juga  dianggap  memberikan peluang  terjadinya  permasalahan  sosial  budaya.  Untuk  mengeliminir  permasalahan  kebudayaan tersebut,  ada  beberapa  pendekatan  yang  perlu  diterapkan  dalam  kehidupan  masyarakat,  yaitu  (1) perlu  penggalian  dan  transformasi  budaya  berpikir  positif  setiap  suku  bangsa  kepada  generasi muda, (2) pendidikan etika perlu digalakkan kepada generasi muda, baik di rumah tangga maupun di  sekolah,  (3)  pendidikan  multikultur  perlu  dimasukkan  dalam  kurikulum  di  sekolah  dan perguruan tinggi, (4) pemberdayaan ekonomi para pemuda.
Kata kunci : modero , permasalahan kebudayaan, multikultural

## ABSTRACT
This paper attempts to examine the actual problems of culture in Central Sulawesi province.  Central  Sulawesi  is  one  of  the  provinces  in  Indonesia  with  the  multicultural composition of the population and inhabit a wide area with the population density is very low. It is considered to provide opportunities for cultural issues, such as: (1) the onset of degradation  of  cultural  values,  so  that the  culture  of  positive  thinking  poorly  functioning again as a guide behavior, (2) work ethic disparities between ethnic groups in the control of  strategic  natural  resources,  (3)  emergence  of  problems  or  issues  of  indigenous  tribes native  son  as  opposed  to  ethnic  immigrants,  (4)  the  habit  of  consuming  beverages  and illicit  drugs  which  further  lead  to  social  problems  such  as  fights  between  residents.  The interesting thing in this paper is that the dance modero as one type of dance that has been modified  in  Central  Sulawesi  is  also  considered  to  provide  opportunities  for  social  and cultural  issues.  To  eliminate  the  problem  of  culture,  there  are  several  approaches  that need to be implemented in public life, that is (1) necessary excavation and transformation of culture positive thinking each tribe to the younger generation, (2) ethics education to the younger  generation  should  be  encouraged,  both  in  the  household  and  in  schools,  (3) multicultural education should be included in the curriculum in schools and colleges, (4) the economic empowerment of youth.
Key word : modero dance, problems of culture, multicultural
* Makalah  disampaikan  pada  dialog  budaya  dilaksanakan  oleh  Badan  Pekerja  Kongres  Kebudayaan Indonesia (BPKKI) Di Swiss-Belhotel Internasional Kendari, tanggal  18 Oktober 2012.
** Guru Besar Antropologi Pembangunan Universitas Tadulako.

## A.   PENDAHULUAN
Sulawesi  Tengah  resmi  menjadi  Pro- vinsi  tahun  1964,  memiliki  luas  wilayah 68.033,71  km  yang  terdiri  atas  wilayah daratan  52.952,29  km  dan  wilayah  laut mencapai  120.986  km  dengan  garis  pantai terpanjang  di  Indonesia,  yaitu  4.013  km. Adapun  jumlah  penduduk  menurut  hasil sensus  BPS  2009  adalah  489,84  ribu  jiwa. Dengan  demikian,  kepadatan  penduduk provinsi  Sulawesi  Tengah pada tahun 2009 adalah rata-rata 35 jiwa/km.
Penduduk  Sulawesi  Tengah  bersifat multikultural, yaitu terdiri atas kurang lebih 60  suku  bangsa,  baik  suku  bangsa  mirgan lama  maupun  migran  baru.  Suku  bangsa migran  lama  atau  “penduduk  pendatang lama”  seperti  suku  bangsa  To  Kaili,  To Kulawi,  To  Lindu,  To  Sidondo,  To  Tialo, To  Lauje,  To  Tajio,  To  Ranggonau,  To Parigi,  To  Toli-Toli,  To  Buol,  To  Pamona, To  Napu,  To  Bungku,  To  Kolonodale,  To Tojo,  To  Una-Una,  To  Banggai,  To  Balan- ta,  To  Saluan  dan  To  Bangkep,  To  Baling- gi,  T0  Payapi,  To  Patimbe,  To  Baku (Mattulada, tanpa tahun).
Sedangkan  suku  bangsa  migran  baru atau “penduduk pendatang baru” antara lain seperti suku bangsa Bugis, Makassar, Man- dar,  Toraja,  Minahasa,  Jawa,  Sunda,  Bali, Madura,  Betawi,  Sangir,  Plores,  Banjar, Gorontalo,  Batak,  Minangkau,  Aceh,  Bu- ton,  Dayak,  Ambon,  Lampung,  Palem- bang,  Ternate,  Muna,  Arab,  India,  Tiong- hoa.  Suku-suku  bangsa  tersebut  menganut lima macam agama yang diakui pemerintah dan  sebagian  penduduk  lainnya  yang tergolong masyarakat terasing masih meng- anut  agama  animisme  (Sulaiman  Mamar, 2009)
Setelah  mengalami  pemakaran  pada tahun  2000-an,  Provinsi  Sulawesi  Tengah terdiri  atas  10  kabupaten  dan  satu  ibu  kota yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten  Parigi  Moutong,  Kabupaten Tolitoli,  Kabupeten  Buol,  Kabupaten  Poso,
Kabupaten  Tojo  Una-Una,  Kabupaten Morowali;  Kabupaten  Luwuk  Banggai, Kabupaten  Banggai  Kepulauan  dan  Kota Palu  sebagai  ibu  kota  Provinsi  Sulawesi Tengah. Selain pemekaran kabupaten, telah dilakukan  pula  pemekaran  desa  dan  keca- matan sehingga menjadi 1.547 desa/ kelura- han dan 115 kecamatan.
Fenomena  mengenai  luasnya  wilayah yang  sangat  variatif  seperti  berupa  lembah, pebukitan  dan  pegunungan  tinggi,  kepadat- an  penduduk  yang  sangat  rendah  dan penduduk  yang  bersifat  multikultur  sudah barang tentu akan memberi peluang terjadi- nya  berbagai  peramasalahan,  baik  per- masalahan  ekonomi,  politik,  hukum,  aga- ma,  dan  terutama  permasalahan  kebuda- yaan.

## B. PERMASALAHAN AKTUAL KEBU- DAYAAN
Berdasarkan dengan uraian pada bagian pendahuluan,  maka  pada  bagian  ini  akan dikemukakan      beberapa  permasalahan  ke- budayaan  yang  dipandang  aktual  yang sampai  sekarang  ini  masih  sering  terjadi dan  ditemukan  pada  suku-suku  bangsa  di provinsi  Sulawesi  Tengah.  Permasalahan kebudayaan tersebut antara lain dapat dike- mukakan sebagai berikut di bawah ini.

## 1. Degradasi Sistem Nilai Budaya
Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  pen- duduk Sulawesi Tengah bersifat multikultur yang  memiliki  sistem  nilai  budaya  atau budaya  berpikir  positif  yang  seyogyanya berfungsi  sebagai  pedoman  tingkah  laku warga  suku  bangsa  masing-masing.  Sistem nilai  budaya  adalah  suatu  konsepsi  yang hidup  dalam  alam  pikiran  manusia  meng- enai  hal-hal  yang  mereka  anggap  amat bernilai  dalam  kehidupan  dan  berfungsi sebagai  pedoman  tertinggi  bagi  tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari (Koentjaraningrat,  1983).  Sedangkan  bu- daya  berpikir  positif  adalah  khasanah warisan  budaya  bangsa  yang  tak  ternilai
harganya  dan  merupakan  spirit  yang  dapat memberi motivasi dan kreatifitas dalam ke- hidupan  keseharian  warga  masyarakat pendukung  setiap  kelompok  etnis  tertentu (Jero Wacik, 2008).
Namun  secara  empirik,  sistem  nilai budaya atau budaya berpikir positif tersebut telah mengalami degradasi sehingga kurang berfungsi  lagi  sebagai  pedoman  tingkah laku  manusia.  Fenomena  itu  terjadi  karena selain  pengaruh  unsur  kebudayaan  materi yang sangat kuat, juga pikiran negatif lebih menonjol  pada  diri  sebagian  besar  warga negara Indonesia. Hasil penelitian Sulaiman Mamar,  dkk  (2009)  mengenai  budaya  ber- pikir positif di Kabupaten Poso menemukan bahwa dari 32 suku bangsa yang bermukim di  Kabupaten  Poso,  pada  umumnya  gene- rasi muda warga suku bangsa tersebut tidak memahami  lagi  nilai-nilai  budaya  suku bangsanya dalam bahasa daerah. Oleh kare- na  itu,  tidak  berfungsi  lagi  sebagai  pedo- man tingkah laku mereka dalam kehidupan bermasyarakat.
Fenomena  terjadinya  degradasi  sistem nilai  budaya  atau  budaya  berpikir  positif tersebut  dapat  disimak  dari  berbagai  peri- laku kekerasan dan peristiwa konflik dalam masyarakat di kabupaten Poso dan beberapa wilayah  Sulawesi  Tengah.  Sebagai  con- toh,  masyarakat  Poso  yang  mengalami konflik  horizontal  selama  8  tahun  (1998- 2006).  Dan  bahkan  sampai  sekarang  masih sering  terjadi  teror  bom  di  berbagai  pemu- kiman masyarakat Kota Poso.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  Suku bangsa  Pamona  sebagai  migran  lama  di Kabupaten  Poso  memiliki  nilai  budaya  “ sintuwu maroso ” yang mengandung 3 mak- na  utama,  yaitu:  (a)  hidup  saling  meng- hargai  ( tuwu  mombetuwunaka );  (b)  hidup saling  menghidupi  ( tuwu  mombepatuwu ); dan (c) hidup saling tolong menolong ( tuwu mombesungko ). Ketiga makna falsafah hid- up sintuwu  maroso tersebut  seyogyanya berfungsi  sebagai  pedoman  tingkah  laku orang Pamona dan masyarakat Poso lainnya
(Sulaiman  Mamar,  2009).  Namun  dalam kenyataan  di  lapangan,  falsafah  hidup  itu tidak berfungsi lagi sehingga terjadi konflik yang  mengakibatkan  terbunuhnya  kurang lebih 2.000 orang, terbakarnya kurang lebih 60.000 rumah penduduk dan rusaknya harta bernda  yang  tidak  terhitung  nilainnya (Suriari Mappangara, ed, 2001).
Berkaitan  dengan  konflik  Poso  ter- sebut,  Rizali  Djaelangkara  (2011)  secara rinci  mengidentifikasi  permasalahan  ke- budayaan  di  Kabupaten  Poso,  yaitu  meli- puti  (a)  terjadinya  marjinalisasi  penduduk lokal  sebagai  akibat  dari  pengaruh  pen- duduk  pendatang  menguasai  sumber  daya alam  strategis,  (b)  terjadi  dikotomi  konsep daerah  pesisir  yang  dikuasai  suku  bangsa pendatang dan daerah pegunungan yang di- kuasai  suku  bangsa  lokal,  (c)  rekruitmen politik  dan  berokrasi  yang  tidak  adil,  (d) adanya  ide  tentang  perubahan  status  Kota Poso  menjadi  kotamadya  dan  rencana pembentukan Kabupaten Pamona.
Selain  pristiwa  konflik  yang  terjadi pada  masyarakat  Poso,  konflik  terjadi  juga di  beberapa  kabupaten  lainnya  di  wilayah Provinsi  Sulawesi  Tengah,  antara  lain  se- bagai berikut:
a. Konflik  yang terjadi  di  Kabupaten Buol, dipicu  oleh  persoalan  pilkada  dan  ke- bijakan  Bupati  yang  bersifat  diskrimi- natif,  nepotisme  dan  korupsi  sehingga berlanjut  dengan  konflik  horizontal  dan vertikal yang dipelopori oleh mahasiswa. Dampak  selanjutnya  adalah  ditangkap- nya  Bupati  Buol  dan  dipenjarakan  oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
b. Konflik yang terjadi di Kabupaten Moro- wali,  dipicu  oleh  persoalan  pemekaran wilayah,  pemindahan  ibu  kota  ka- bupaten  yang  menyebabkan  terjadinya pengrusakan  dan  pembakaran  bangunan milik pemerintah. Selain itu, terjadi pula persaingan pemanfaatan suber daya alam sehingga  mengakibatkan  terjadinya  kon- flik kepentingan dan korban jiwa.
Rizali  Djaelangkara  (2011)  dalam makalahnya  menyebutkan  bahwa  per- masalahan  kebudayaan  yang  mengemu- ka  di  Kabupaten  Morowali  adalah  (a) adanya  perasaan  marjinalisasi  penduduk lokal,  (b)  masalah  perbatasan  desa,  (c) persaingan  dalam  pengelolaan  potensi tambang,  (d)  pemilu  dan  recruit-  men politik, (e) egoisme kewilayahan.
c. Kabupaten  Tojo  Una-Una  adalah  hasil pemekaran  dari  Kabupaten  Poso,  pen- duduknya  mayoritas  beragama  Islam. Ketika  pecah  konflik  tahap  pertama  di Kabupaten  Poso,  masyarakat  Tojo  Una- Una  datang  membantu  umat  Islam  di Poso  yang  sedang  bertikai  dengan  pen- duduk Poso yang beragama Kristen.
Rizal  Djaelangkara  dalam  maka- lahnya  (20011)  menyebutkan  beberapa permasalahan  kebudayaan  di  Kabupaten Tojo  Una-Una,  antara  lain:  (a)  per- saingan  dalam  pengeloaan  sumber  daya tambang, (b) terjadi persaingan pengelo- laan pulau-pulau kecil antara masyarakat dengan investor, (c) dampak pengelolaan potensi wisata terhadap memudarnya ke- arifan  lokal  masyarakat,  (d)  terjadi  pro- ses  akulturasi  antara  budaya  kelompok etnis  lokal  dengan  budaya  kelompok etnis  pendatang,  (e)  persaingan  penge- lolaan  teluk  Tomini,  dan  (f)  persoalan politik  yang  pro  dan  kontra  masyarakat terhadap pemekaran Sulawesi Timur.
d. Konflik  vertikal  terjadi  di  Kabupaten Banggai  Kepulauan  seperti  yang  dikutip oleh  Haliadi  (2009)  dari  buku  yang ditulis  oleh  Hasdin  Mondika  berjudul “Banggai  Darussalam:  Solusi  di  tengah Krisis”.  Dalam  buku  itu  digambarkan bahwa  Kabupaten  Banggai  setelah  ma- suk  dalam  bingkai  NKRI,  terjajah  lagi yang  menjadi  akar  konflik,  baik  di Kabupaten  Banggai  maupun  Kabupaten Banggai  Kepulauan.  Konflik  terjadi terutama  dipicu  oleh  persoalan  peme- karan  wilayah  dan  pemindahan  ibu  kota dari Banggai ke Salakan pada awal tahun 2007.
e. Konflik  antara  warga  masyarakat  bebe- rapa desa di Kabupaten Sigi yang berupa perkelahian  antara  pemuda  karena  sikap saling  menghina,  perkelahian  antar warga masyarakat desa karenan masalah perbatasan  wilayah,  persoalan  penye- robotan  lahan  di  wilayah  Taman  Nasi- onal  Lore  Linddu  dan  berbagai  perma- salahan lainnya.
f. Kasus-kasus konflik di Kota Palu adalah berbentuk  perkelahian  antar  siswa  se- kolah, persaingan mengases sumber daya alam di pasar, tindakan aparat keamanan yang  bersifat  arogan,  perkelahian  pemu- da  antar  desa,  persoalan  mabuk  karena minuman  keras  dan  judi,  dan  berbagai persoalan  budaya  lainnya.  Muhammad Marzuki  (2011)  menyebutkan  bahwa konflik  horizontal  paling  menonjol  di Kota  Palu  dan  sekitarnya  adalah  persai- ngan antara pedagang  etnik Bugis  deng- an  etnik  Kaili  Da’a  di  Pasar  Masomba dan Pasar Manonda.
Selain  itu,  terjadi  konflik  laten antara  desa  Nunu  dengan  desa  Tawanjuka Palu  yang  dilatar  belakangi  oleh  sejarah kerajaan  masa  lampau.  Demikian  pula konflik  horizontal  antara  etnik  Kaili  Da’a dan  etnik  Kaili  Ledo  pada  tahun  1948  dan tanpaknya  masih  terdapat  benih-benih konflik  laten  yang  dapat  berubah  menjadi konflik  terbuka  dalam  situasi  dan  waktu tertentu  yang  juga  akarnya  dari  persoalan kebudayaan  dan  sejarah  kerajaan  masa lampau.

## 2. Kesenjangan  Etos  Kerja  Antar  Suku Bangsa
Kesenjangan  etos  kerja  atau  budaya kerja  antar  suku  bangsa  di  provinsi Sulawesi  Tengah    merupakan  salah  satu permasalahan  kebudayaan  yang  aktual  dari dahulu  sampai  saat  ini  karena  berkaitan langsung dengan sumber mata pencaharian, penguasaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya alam.  Fenomena  tersebut  terjadi  pada semua  masyarakat  di  Sulawesi  Tengah. Suku  bangsa  migran  baru  sangat  agresip
untuk  menguasai  dan  mengelola  sumber daya alam  yang luas sebagai infestasi masa depan  dan  sebaliknya  suku  bangsa  migran lama  hanya  menguasai  dan  mengerjakan sumber  daya  alam  seadanya  untuk  me- menuhi  kebutuhan  hidupnya  dalam  waktu jangka pendek.
Dampak  dari  kesenjangan  etos  kerja dan penguasaan sumber daya alam strategis oleh  suku  bangsa  migran  baru  yang  me- miliki  etos  kerja  tinggi,  sering  diberi  label memiliki  sifat  monopoli  dan  bahkan dipandang  sebagai  penjajah  baru  setelah pihak  Hindia  Belanda  meninggalkan  wila- yah  Sulawesi  Tengah.  Fenomena  sosial budaya seperti itu terjadi pada semua aspek kehidupan  masyarakat,  baik  pada  sektor pertanian,  perikanan,  perdagangan,  maupun pada sektor jasa dan sektor-sektor lainnya.
Kesenjangan  etos  kerja  dan  peng- uasaan  sumber  daya  alam  strategis  antara suku  bangsa  migran  lama  dengan  suku bangsa  migram  baru  merupakan  salah  satu potensi konflik di wilayah Sulawesi Tengah. Berbagai  peristiwa  konflik  di  wilayah Sulawesi  Tengah  yang  dipicu  oleh  hal tersebut, seperti konflik yang terjadi di Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Poso,  Morowali,  Tojo  Una-Una,  Toli-Toli, Buol, Banggai, dan Banggai Kepulauan.

## 3. Permasalahan Isu Suku Bangsa Asli
Masyarakat  Sulawesi  Tengah  masih mempersoalkan  tentang konsep suku bang- sa  asli/putra  daerah  yang  dipertentangkan dengan  suku  bangsa/putra  pendatang,  ter- utama  ketika  menjelang  pemilihan  kepala desa,  bupati,  gubernur  dan  promosi  jabatan strategis.  Permasalahan  kebudayaan  itu  se- ring  mengemuka  pada  berbagai  wilayah kabupaten  dan  kota  di  Sulawesi  Tengah tersebut sudah barang tentu membawa dam- pak  negatif  terhadap  proses  interaksi  dan integrasi  suku  bangsa  yang  ada  di  wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

## 4. Kebiasaan  Mengkonsumsi  Minuman Terlarang
Sebagian  warga  masyarakat  di Provinsi  Sulawesi  Tengah  memiliki  kebia- saan  mengkonsumsi  minuman  ter  larang seperti  minuman  keras  dan  narkoba.  Seba- gaimana  diketahui  bahwa  konflik  di  Poso pada  awalnya  dipicu  oleh  seorang  pemuda suku  bangsa  Pamona  yang  mabuk  karena minuman  keras.  Kebiasaan  mengkonsumsi minuman  keras  bagi  masyarakat  Pamona merupakan  tradisi  yang  dilakukan  setiap selesai makan. Kebiasaan tersebut terkadang membawa  dampak  buruk  berupa  per- kelahian  antar  warga  masyarakat,  terutama para pemuda.
Selain  minuman  keras  dan  perilaku mabuk-mabukan, generasi muda di berbagai kota  di  kabupaten  banyak  yang  meng- konsumsi Narkoba. Menurut informasi yang diperoleh  dari  Badan  Penanggulangan  Nar- koba  Kota  Palu  bahwa  masyarakat  Kota Palu  (terutama  generasi  muda)  termasuk rangking  7  (tujuh)  pemakai  narkoba  di Indonesia
5.    Tarian Modero
Seni tari “ modero ” adalah salah satu unsur  kebudayaan  suku  bangsa  Pamona  di Kabupaten  Poso  yang  berfungsi  sebagai penjemput  tamu  penting.  Wujud  asli  tarian modero adalah  beberapa  orang  tua  (perem- puan)  berpakaian  adat  berdiri  dan  meng- ayung-ayungkan  kedua  tangannya  sambil menyanyi  untuk  menyambut  tamu  yang datang.
Wujud tarian modero itu pada awal- nya  tidak  menarik  minat  generasi  muda  di Kabupaten  Poso.  Namun  pada  masa  Ko- lonial  Belanda  memerintah  di  Kabupaten Poso,  tarian modero dimodifikasi,  yaitu  pe- serta modero bergandengan  tangan  antara laki-laki  dan  perempuan  berbentuk  ling- karan sambil menari-nari dan melangkahkan kaki  bergerak  berputar  ke  kanan  sambil diiringi lagu-lagu berupa pantun percintaan. Tarian modero biasanya  dilaksanakan  di
pekarangan  rumah  atau  kantor  dan  ber- langsung  sampai  larut  malam  dan  sampai diri hari.
Praktek  unsur  kebudayaan  yang berupa  tarian modero ini  menimbulkan permasalahan, yaitu: (a) ada peserta modero yang  sudah  mengkonsumsi  minuman  keras dan  mabuk  sehingga  muncul  perkelahian diantara  mereka;  (b)  peserta modero yang baru masuk, biasanya melepas tangan orang yang sudah bergandengan tangan antara pria dan  wanita  sehingga  menimbulkan  keter- singgungan  dan  perkelahian;  (c)  nyanyian yang  mengiringi modero menggunakan pengeras  suara  dan  berlangsung  sampai larut  malam  sehingga  para  tetangga  merasa tergangu dan mengajukan protes.

## C. STRATEGI  SOLUSI  PERMASALA- HAN KEBUDAYAAN
Sistem  nilai  budaya  atau  budaya berpikir  positif  suku  bangsa  yang    multi- kultur  di  Indonesia  yang  telah  mengalami “ degradasi ”    seperti  diuraikan  pada  bagian sebelumnya  sangat  perlu  diidentifikasi, direvitalisasi  dan  ditansformasikan  kepada generasi  muda  setiap  warga  suku  bangsa melalui  pendidikan.  Adapun  strategi  solusi permasalahan  kebudayaan  di  Sulawesi Tengah  khususnya  dan  Indonesia  umum- nya,  harus  dilakukan  secara  komprehensif melalui model-model sebagai berikut:

## 1. Pendidikan Nilai-Nilai Budaya Lokal
Nilai-nilai budaya lokal suku bangsa yang  telah  digali  perlu  diajarkan  kepada generasi  muda  melalui  7  lingkup  sasaran utama  sesuai  Kebijakan  Nasional  Pem- bangunan Karakter Bangsa (2010), yaitu:
a. Lingkup  keluarga  sebagai  wahana  pem- belajaran budaya berpikir positif melalui orang  tua  dan  orang  dewasa  terhadap anak-anak  maupun  anggota  keluarga lainnya,  sehingga  memahami  dan  meng- amalkan  sistem  nilai  budaya  dalam kehidupannya,
b. Lingkup  satuan  pendidikan  sebagai  wa- hana pembelajaran budaya berpikir posi- tif sehingga peserta didik memahami dan menerapkannya  dalam  hidup  bermasya- rakat,
c. Lingkup  pemerintah  sebagai  wahana pembangunan  sistem  nilai  budaya  dan budaya berpikir positif sebagai pedoman dalam  penyelenggaraan  negara  sehingga menjadi teladan bagi rakyatnya,
d. Lingkup masyarakat sipil melalui  tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat melakukan  pembinaan  terhadap  generasi muda  dalam  mewarisi  dan  menerapkan budaya  berpikir  positif  suku  bangsa  ma- sing-masing,
e. Lingkup  masyarakat  politik  sebagai  wa hana menerapkan budaya berpikir positif sehingga  menjadi  teladan  bagi  masya- rakat konsituennya,
f. Lingkup  dunia  industri  sebagai  wahana pembangunan perekonomian dengan ber- pedoman  pada  budaya  berpikir  positif sehingga  menjadi  teladan  bagi  masya- rakat  pengusaha  ekonomi  menengah  ke bawah,
g. Lingkup  media  massa  sebagai  wahana yang berperan dalam membuat opini ba- gi  publik  yang  berkaitan  dengan  bu- daya  berpikir  positif  dan  penerapannya dalam masyarakat.

## 2. Pendidikan Etika
Berdasarkan  berbagai  keluhan  yang disampaikan  oleh  banyak  kalangan  tentang menurunnya  etika  generasi  muda  dewasa ini, maka pendidikan etika perlu digalakkan kembali,  baik  di  rumah  tangga,  pada  lem- baga  pendidikan    maupun  pada  ling- kungan  masyarakat  sipil    supaya  dapat  ter- cipta  sikap  dan  perilaku  positif  antara  lain seperti:
a. Dapat  membedakan  perilaku  yang  benar dan salah;
b. Ramah-tamah dalam berbicara;
c. Sopan-santun dalam pergaulan;
d. Simpati terhadap orang lain;
e. Solidaritas terhadap sesama manusia dan suku bangsa lain;
f. Mengutamakan persatuan dan kesatuan;

## 3.  Pendidikan Multikultural
Pemikiran  multikulturalisme  menu- rut  H.A.R.  Tilaar  (2005)  adalah  meng- andung  tiga masalah pokok , yaitu (1) iden- titas  kelompok;    (2)  globalisme;  (3)  nasio- nalisme. Ketiga hal  itu perlu diintegrasikan ke  dalam  pendidikan  multikultural,  baik  di rumah  tangga,  lembaga  pendidikan  mau- pun  lingkungan  masyarakat  agar  tumbuh sifat-sifat:
a.  Memahami  budaya  sendiri  sebagai  iden- titas suku bangsanya;
b. Memahami dan menghargai budaya suku bangsa lain;
c.  Menghormati  perbedaan  budaya  antar suku bangsa;
d. Menjunjung  tinggi  persamaan  budaya antar suku bangsa;
e.  Mengakui  hak  dan  keberadaan  setiap orang sbagai warga suku bangsa lain;
f.  Mengembangkan  dialog  dan  toleransi antara sesama manusia dan suku bangsa.
g. Memahami  dan  mengamalkan  nilai  uni- versalitas  agama  seperti:  cinta  sesama manusia,  kasih  sayang,  mengajarkan  ke- baikan dan  perdamaian.
Apabila  pendidikan  multikultural terintegrasi  berhasil  dilakukan    dalam  ma- syarakat,  maka  setiap  orang  akan  memiliki ketrampilan  budaya  yang  terdiri  atas  lima S; yaitu: (1) suka senyum; (2) suka menya- pa; (3) sopan; (4) santun; dan (5) sabar.

## 4.  Pemberdayaan  Ekonomi  Generasi Muda
Generasi  muda  yang  ada  pada  kota- kota  dan  desa-desa  di  wilayah  Sulawesi Tengah  sebagian  besar  belum  memiliki pekerjaan tetap dan bahkan sebagian masih menganggur  sehingga  bersifat  labil,  prus- trasi  dan gampang dimobilisasi  oleh pihak- pihak  tertentu  untuk  melakukan  demo, tindakan anarki dan kerusuhan.
Oleh  karena  itu,  para  pemuda  perlu diberdayakan  secara  ekonomi  produktif dengan model pemberdayaan sebagai berikut:
a. Generasi  muda  dilatih  dalam  berbagai macam usaha produktif;
b. Dibagi menjadi beberapa kelompok yang anggotanya  terdiri  dari  unsur  suku bangsa  dan  golongan  agama  yang  ber- beda;
c. Setiap  kelompok  diberikan  modal  (uang dan  peralatan)  untuk  mengelola  usaha produktif  sesuai  dengan  ketrampilan yang sudah dimiliki;
d. Selama  mengelola  usaha  produktif,  di- dampingi  oleh  seorang  fasilitator  profe- sional;
e. Setelah  satu  tahun  menjalankan  usaha- nya, dievaluasi oleh suatu tim.

## D. PENUTUP
Permasalahan  kebudayaan  mencul karena  telah  terjadi  degradasi  sistem  nilai budaya  atau  budaya  berpikir  positif  pada setiap  suku  bangsa  sehingga  kurang berfungsi  lagi  sebagai  pedoman  tingkah laku  manusia.  Degradasi  sistem  nilai  buda- ya  tersebut  terjadi  karena  kepentingan materi  (jabatan,  kekuasaan,  dan  harta benda) sangat dominan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat.
Untuk  mengeliminir  permasalahan kebudayaan di Sulawesi  Tengah khususnya dan  Indonesia  pada  umumnya,  ada  bebe- rapa  pendekatan  yang  perlu  diterapkan dalam  kehidupan  masyarakat,  yaitu  (1) perlu  penggalian  dan  transformasi  budaya berpikir  positif  setiap  suku  bangsa  kepada generasi  muda,  (2)  pendidikan  etika  perlu digalakkan  kepada  generasi  muda,  baik  di rumah  tangga  maupun  di  sekolah,  (3) pendidikan  multikultur  perlu  dimasukkan dalam  kurikulum  di  sekolah  dan  perguruan tinggi, (4) pemberdayaan ekonomi para pe- muda.
Demikianlah  beberapa  permasalah- an  kebudayaan  yang  aktual  di  Sulawesi
Tengah  yang dapat dihimpun dalam tulisan ini. Tentu saja masih ada permasalahan ke- budayaan  yang  belum  sempat  ditemu- kenali  karena  masalah  keterbatasan  waktu dan  literatur.  Semoga  tulisan  ini  ada  man- faatnya  dalam  rangka  kongres  kebudayaan yang akan dilaksanakan tahun 2013.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Jamas.  1956. Tanah  Kaili .  Palu: Djawatan  Penerangan  RI  Kabupaten
Donggala.
A. Hasan Machmud. 2000. Kumpulan Petu- ah  Bugis-Makassar .  Jakarta:  Sau- dagar.
Chang, William. 2003. Konflik Komunal di
Indonesia. Jakarta: INIS.
Harris  P  dkk,  ed.  2000.  Demokrasi  dan Konflik  yang  Mengakar.  Jakarta: Internasioanl Idea.
H.A.R.  Tilaar.  2005. Pendidikan  Multi- kultural  Dan  Revitalisasi  Hukum Adat  dalam  Perspektif  Sejarah .  De- partemen  Kebudayaan  dan  Pari- wisata. Jakarta: Karya Agung.
Hendricks,  William. 2000. Bagaimana Me- ngelola  Konflik .  Jakarta:  Bumi  Ak- sara.
Jaelangkara, Rizali. Kerentanan dan
Potensi  Konflik  di  Sulawesi  Tengah .
Makalah  disampaikan  dalam  dialog kebudayaan  di  Palu,  tanggal  5  De- sember 2011
Koentjaraningrat.  1983. Pengantar  Ilmu
Antropologi . Jakarta: Gramedia.
Latif.  Juraid  Abd. Konflik  Vertikal  dan Horizontal  di  Kabupaten  Buol  dan Tolitoli. Makalah disampaikan dalam
dialog  kebudayaan  di  Palu  tanggal  5 Desember 2011.
Mamar,  Sulaiman,  dkk.  2003. Menemu- kenali  Sumber  Potensi  Konflik  di
Palu dan Donggala . Hasil Penelitian Hibah Bersaing.