DETERMINASI MANAJEMEN SDM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI KEMENTERIAN/LEMBAGA (PTKL)

## (STUDI KASUS: POLITEKNIK IMIGRASI)
DETERMINATION OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT OF EDUCATORS AND EDUCATION PERSONNEL AT MINISTERIAL / GOVERNMENT UNIVERSITIES
https://10.0.205.137/jikk.v7i1.576
Submitted: 02-12-2023    Reviewed: 17-01-2024   Published: 25-02-2024

## Achmad Setiawan S
acsetiawans@gmail.com Politeknik Imigrasi
Abstract (In  English).  Education quality standards as stipulated  in Government Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  4  of  2022  concerning  National Education Standards include 8 aspects. One aspect that is currently a concern is the aspect of educators and education personnel at Higher Education Ministry of Institutions (PTKL). PTKL is a higher education provider that partially applies the pattern  of  Pengajaran,  Pelatihan  dan  Pengasuhan  (Jarlatsuh)  education  or boarding  education.  In  this  study,  it  was  found  that  there  is  no  special  position group  that  accommodates  the  implementation  of  the  duties  and  functions  of educators  or  instructors  at  PTKL.  In  addition,  the  competency  and  career development of coaches has not been carried out yet. Therefore, the management of coaches in improving the quality of education quality. Some of  the efforts that can  be  done  are  by  planning  with  analysis  of  the  composition  and  qualification needs  of  instructors,  development  of  instructors  competencies  and  careers  and efforts to manage the talents of coaches in accordance with the  development of coaches relate to merit system.

## Keywords: Management, Quality of Education, Instructors, and PTKL
Abstrak. Standar mutu kualitas pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional yang didalamnya  meliputi  8  aspek.  Salah  satu  aspek  yang  saat  ini  menjadi  perhatian ialah  aspek  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  pada  Perguruan  Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL). PTKL merupakan penyelenggara pendidikan tinggi yang  sebagian  menerapkan  pola  pendidikan  Pengajaran,  Pelatihan  dan Pengasuhan  (Jarlatsuh)  atau  pendidikan  berasrama.  Dalam  penelitian  ini ditemukan  bahwa  belum  ada  kelompok  jabatan  khusus  yang  mengakomodir pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  pendidik  atau  pembina  pada  PTKL.  Selain  itu, pengembangan kompetensi dan karir para pembina juga belum terlaksana. Oleh karena  itu,  manajemen  pembina  dalam  peningkatan  mutu  kualitas  pendidikan. Beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan  ialah  dengan  melakukan  perencanaan
dengan  analisis  kebutuhan  komposisi  dan  kualifikasi  pembina,  pengembangan kompetensi  dan  karir  pembina  serta  upaya  manajemen  talenta  para  pembina sesuai dengan sistem merit.
Kata Kunci : Manajemen, Kualitas Pendidikan, Pembina, dan PTKL .

## 1. PENDAHULUAN
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (UUD  1945)  pada  alinea  keempat  menyebutkan  salah  satu  dari  tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah berperan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan berbanding lurus kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)  yang  diharapkan,  yang  artinya  semakin  berkualitas  penyelenggaraan pendidikan,  maka  semakin  baik  pula  SDM  yang  dihasilkan.  Namun,  bidang pendidikan justru terkadang masih menjadi isu yang luput dari perhatian negara (Alifah, 2021).
Kualitas  mutu  pendidikan  nasional  akan  terukur  melalui  ketercapaian unsur-unsur standar Pendidikan Nasional yang meliputi standar isi, kompetensi lulusan,  penilaian  pendidikan,  tenaga  kependidikan,  sarana  dan  prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. (PP RI No. 57 Tahun 2021 telah disempurnakan dengan PP RI No.4 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional). Selain itu,  Menurut  Mohd.  Ansyar,  terdapat  3  (tiga)  faktor  yang  menentukan  kualitas mutu  pendidikan,  diantaranya:  (1)  Sumber  Daya  Manusia/SDM  (Tenaga Kependidikan);  (2)  Program  (Kurikulum);  dan  (3)  Institusi  (Pimpinan).  Upaya pemenuhan  dan  perwujudan  segenap  standar  pendidikan  nasional  idealnya didukung  oleh  tenaga  kependidikan  yang  berkualitas,  program  kurikulum  yang baik  serta  kepemimpinan  yang  efektif  (Ansyar,  2012).  Dengan  demikian,  perlu adanya  perhatian  yang  sungguh-sungguh  dari  para  pihak  untuk  memenuhi segala  standar  yang  ditetapkan  tersebut  agar  terwujudnya  kualitas  mutu pendidikan yang semakin baik.
Persoalan mengenai mutu pendidikan merupakan suatu isu yang hangat didiskusikan,  dan  menjadi  bahan  kajian.  Mutu  pendidikan  sejalan  dengan tuntutan perubahan di era yang sangat dinamis ini, sehingga dibutuhkan peran agen  perubahan  ( agent  of  change) untuk  memberikan  ide-ide  pembaharuan dalam menyesuaikan dengan perubahan (Patmawati, 2018). Adapun sosok yang dapat menjadi agen perubahan dan berperan penting dalam peningkatan mutu pendidikan  ialah  pendidik  dan  tenaga  kependidikan.  Pendidik  dan  Tenaga kependidikan  merupakan  unsur  penting  yang  hingga  saat  ini  masih  disinyalir sarat  dengan  berbagai  persoalan  diantaranya  kualifikasi,  pembinaan  dan pengembangan  kompetensi,  serta  kinerja  yang  tentunya  membutuhkan perhatian,  arahan  dan  bimbingan  yang  berkelanjutan  untuk  dapat  memenuhi standar tenaga kependidikan yang diprasyaratkan (Rozalena, 2017).
Penyelenggaraan  Pendidikan  formal  di  Indonesia  dimulai  dari  Sekolah menengah hingga Pendidikan Tinggi. Dalam penelitiannya, Sudana, dkk, (2019), pendidikan  vokasi  sejak  pendidikan  menengah  hingga  lanjutan  perlu mempertimbangkan  beberapa  aspek  utama  berikut  ini  agar  dapat  bersaing dalam  era  industri  4.0.  Aspek  tersebut  digunakan  sebagai  dasar  dalam
menyusun peta jalan revitalisasi pendidikan kejuruan, yaitu: (1) menyelaraskan kurikulum dengan  industri,  (2)  merevitalisasi  kualitas  staf  pengajar  dan  tenaga kependidikan, (3) merevitalisasi sarana dan prasarana, (4) mengoptimalkan kerja sama dengan industri, (5) memperkuat kompetensi soft skill (dkk, 2019).
Perguruan  Tinggi  Kementerian/Lembaga  (PTKL)  atau  dikenal  dengan
istilah  Sekolah  Kedinasan  merupakan  salah  satu  bentuk  penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Salah satu PTKL di Indonesia ialah Politeknik Imigrasi yang merupakan  PTKL  dibawah  naungan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang keimigrasian.  Sebagai lembaga pendidikan  yang  menyelenggarakan  pendidikan  tinggi,  Politeknik  Imigrasi dituntut  untuk  menghasilkan  lulusan  yang  berkualitas  yang  nantinya  akan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di unit kerja Imigrasi secara khusus maupun Kementerian  Hukum  dan  HAM  secara  umum.  Selaras  dengan  hal  tersebut, Politeknik  Imigrasi  menyelenggarakan  pendidikan  dengan  metode  Jarlatsuh (Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan). Metode tersebut merupakan metode yang  sering  dijumpai  pada  lembaga  pendidikan  berasrama (boarding  school) ataupun  lembaga  pendidikan  militer  untuk  membentuk  karakter  disiplin  para peserta didiknya (Setiawan, 2013).
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  57  Tahun  2022  tentang Penyelenggaraan  Perguruan  Tinggi  Oleh  Kementerian  Lain  dan  Lembaga Pemerintah  Nonkementerian  (PP  57  Tahun  2022)  menyatakan  bahwa  PTKL menyelenggarakan  pendidikan  vokasi  dan  profesi  sesuai  dengan  tugas  dan fungsi masing-masing Kementerian lain atau LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian). Peranan dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan sangatlah penting untuk mencapai tujuan pendidikan.
Pada  Politeknik  Imigrasi,  unsur  yang  melaksanakan  tugas  tersebut disebut  sebagai  Pembina.  Pembina  merupakan  unsur  pendidik  yang  diberikan tugas  khusus  untuk  melaksanakan,  mengawasi  dan  mendampingi  kegiatan pengasuhan dan pelatihan di Politeknik Imigrasi. Namun, hingga saat ini belum ada ketetapan mengenai manajemen Pembina di Politeknik Imigrasi, sehingga kegiatan  Jarlatsuh  hanya  sekadar  berjalan  sesuai  rutinitas  tanpa  adanya pedoman  yang  mengaturnya  dan  berdampak  terhadap  para  pembina  yang melaksanakan  tugasnya  hanya  berdasarkan  pengalaman.  Belum  optimalnya manajemen  terhadap  status  para  pembina  mengakibatkan  profesi  pembina seringkali  luput  dari  perhatian,  sehingga  berimplikasi  pada  kualitas penyelenggaraan pendidikan yang baik dalam pengembangan kompetensi dan juga  pengelompokan  jabatan  yang  sesuai  dengan  tugas,  pokok  dan  fungsi pembina.
Penelitian terkait manajemen SDM pendidik dan tenaga kependidikan telah dilakukan sebelumnya oleh Sanda, dkk (2022) terkait peningkatan mutu perguruan tinggi  melalui  manajemen  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  hasil  penelitian menunjukkan bahwa implementasi manjemen pendidik dan tenaga kependidikan harus  diawali  dengan  membuat  perencanaan  rekrutmen  SDM.  Kajian  lain  juga dilakukan  oleh  Maskur,  Purwanto  &  Choiriyah  (2021)  tentang  manjemen pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Hasil penelitian menyatakan bahwa  diperlukan  manajemen  kepegawaian  yang  baik  dalam  mendorong  SDM yang berkualitas. Wildasari (2017) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa diperlukan  manajemen  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  dalam  menciptakan SDM  yang  berdaya  saing.  Dari  beberapa  penelitian  terdahulu,  kajian  terkait manejemen  SDM  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  dalam  sekolah  kedinasan masih  belum  banyak  dikaji.  Inilah  kemudian  yang  menjadi  senjangan  penelitian yang membedakan kajian penulis dan kajian yang telah dilakukan sebelumnya.
Penyelenggaraan  pendidikan  dengan  metode  Jarlatsuh  pada  Politeknik Imigrasi tidak dapat dikaji secara parsial, dikarenakan untuk meningkatkan  mutu pendidikan  diperlukan  pembina  yang  kompeten  memenuhi  standar  mutu pendidikan.  Setelah  berjalan  selama  6  (enam)  tahun  pasca  transformasi  dari Akademi  Imigrasi  menjadi  Politeknik  Imigrasi  belum menunjukkan peningkatan yang  signifikan  terhadap  penyelenggaraan  pendidikan  khususunya  pola Pengasuhan dan Pelatihan.  Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai  konsep manajemen tehadap  pendidik  dan tenaga kependidikan dan upaya peningkatan Mutu Standar Pendidikan di Politeknik Imigrasi.

## 2. METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Jenis  penelitian  yang digunakan  pada penyusunan artikel  ilmiah  ini  ialah jenis    penelitian    deskriptif    dengan    pendekatan    kualitatif.  Peneliti menggambarkan  fenomena  penyelenggaraan  pendidikan  di  Politeknik  Imigrasi dan  dikaitkan  dengan  berbagai  referensi  pustaka.  Kutipan-kutipan  data  yang disajikan  merupakan  hasil  wawancara,  catatan  lapangan,  dokumentasi  pribadi, memo serta dokumentasi lainnya.

## Sumber Data
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  data  primer  dan  data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui observasi  dan  wawancara  terhadap  beberapa  praktisi  maupun  akademisi  di bidang keimigrasian. Adapun data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang dikumpulkan  dari  berbagai  referensi  yang  diantaranya  berupa  peraturan,  jurnal ilmiah, buku panduan serta data pustaka lainnya.

## Analisis Data
Dalam teknik analisis data, tidak ada ketentuan yang baku pada penelitian kualitatif.  Namun,  beberapa  langkah  berikut  dapat  digunakan  dalam menganalisis data(Sugiyono, 2009):
a.  Peneliti membaca keseluruhan transkrip untuk memperoleh informasi- informasi secara umum dari masing-masing transkrip;
b.  Pesan-pesan  umum  tersebut  dikompilasi  oleh  peneliti  untuk  diambil pesan khususnya;
Melalui pesan-pesan tersebut dapat diketahui pola umum data. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan berdasarkan urutan kejadian, kategori, dan tipologinya. Sebagaimana  lazimnya  dalam  penelitian  kualitatif,  analisis  studi  kasus  dimulai sejak  peneliti  di  lapangan,  ketika  proses  pengumpulan  data  dan  ketika  data sudah terkumpul.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1  Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Salah  satu  tokoh  yang  memaparkan  tentang  konsep  manajemen  ialah Fayol  yang  merupakan  ahli  manajemen  generasi  awal,  ia  hidup  tahun  1941- 1925.(Rahman, 2012) Menurut Fayol terdapat beberapa tahapan dalam proses manajemen yang dilakukan oleh manajer atau pimpinan organisasi, diantaranya planning,  organizing,  command,  coordination dan control. Adapun  dalam manajemen  juga  terdapat  14  prinsip  yakni:  (1) division  of  work (pembagian tugas), (2) authority (wewenang), (3) discipline (disiplin), (4) unity of  command (kesatuan  dalam perintah,  (5) centralization (sentralisasi),  (6) unity  of  direction (kesatuan arah), (7) order (ketertiban), (8) remuneration (pembagian upah), (9) subordination  of  individual  interest (mengutamakan  kepentingan  organisasi),
(10) scalar chain (rantai perintah), (11) equality (keadilan), (12) stability of tenure of  personel (kestabilan),  (13) initiative (inisiatif),  dan  (14) spirit  de  corps (semangat jiwa kesatuan).(Terry, 1968)
Istilah POAC tidaklah asing dalam konsep manajemen di Indonesia karena telah diajarkan  mulai  dari  tingkat  sekolah  menengah  di  Indonesia.  Berdasarkan  PP No.4  Tahun  2022  yang  merupakan  Pembaruan  dari  PP  No.  13  Tahun  2015, menyatakan bahwa terdapat 8 (delapan) standard minimal yang harus dipenuhi penyelenggara  pendidikan  di  Indonesia  yakni  (1)  Standar  isi,  (2)  Standar kompetensi  lulusan,  (3)  Standar  proses  pendidikan,  (4)  Standar  sarana  dan prasarana,  (5)  Standar  pengelolaan,  (6)  Standar  pembiayaan,  (7)  Standar penilaian, dan (8) Standar pendidik dan tenaga kependidikan.
Pendidik  adalah  tenaga  kependidikan  yang  berkualifikasi  sebagai  guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan  pendidikan.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  pembina Politeknik  Imigrasi  termasuk  dalam  kelompok  Pendidik.  Adapun  tenaga kependidikan  merupakan  anggota  masyarakat  yang  mengabdikan  diri  dan diangkat  untuk  menunjang  penyelenggaraan  pendidikan.  (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, n.d.)
Dari  uraian  diatas  dapat  diketahui  bahwa  pendidik  maupun  tenaga kependidikan  dalam  organisasi  pendidikan  merupakan  sumber  daya  manusia potensial yang berperan penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah  serangkaian  kegiatan  yang  harus  dilakukan  mulai  dari  pendidik  dan tenaga  kependidikan  masuk  dalam  organisasi  pendidikan  sampai  akhirnya berhenti  melalui  proses  perencanaan  SDM,  perekrutan,  seleksi,  penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, pelatihan serta pengembangan  dan  pemberhentian.  Tujuannya  adalah  mengarah  pada pembangunan  pendidikan  yang  bermutu,  membentuk  SDM  yang  handal, produktif dan berprestasi.

## 3.2  Potret Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Politeknik Imigrasi

## A.  Kelompok Jabatan Pembina pada Politeknik Imigrasi
• JFT Analis Keimigrasian
Berdasarkan  Pasal  1  angka  7  Peraturan  Menteri  Pendayyagunaan Aparatur  Negara  Reformasi  Birokrasi  (Permenpan  RB)  Nomor  47 Tahun  2018  tentang  Jabatan  Fungsional  Analis  Keimigrasian menerangkan bahwa:
“Jabatan  Fungsional  Tertentu  Analis  Keimigrasian  merupakan kelompok  jabatan  yang  mempunyai  ruang  lingkup,  tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis dan ajudikasi di bidang keimigrasian”.
Selain itu, juga disebutkan tugas analisis keimigrasian yakni kegiatan pengidentifikasian  dan  penelaahan  secara  objektif  dan  sistematis terhadap  lalu  lintas  orang  yang masuk  atau  keluar  wilayah  Indonesia serta pengawasannya yang meliputi dokumen keimigrasian, pengawasan/intelijen, pengendalian rumah detensi imigrasi,
pengelolaan  teknologi  informasi  keimigrasian,  lintas  batas  dan  kerja sama  keimiigrasian,  serta  penyidikan  dan  penindakan  keimigrasian. Adapun kelompok kelas jabatan JFT Analis Keimigrasian Ahli Pertama ialah grade 8.
• JFU Pengelola Data Keimigrasian/Pelaksana
Jabatan Fungsional Pengelola Data Keimigrasian merupakan jabatan dalam kelompok grade 6 atau juga disebut sebagai pelaksana. Sesuai dengan nama jabatannya bahwa pengelola data keimigrasian  bertugas untuk  mengelola  bahan  informasi  dan  data  mengenai  keimigrasian. Pengelola Data Keimigrasian secara hukum belum memiliki dasar yang kuat mengatur tentang tugas pokok dan fungsinya.  Namun,  sebagian besar  pembina  Politeknik  Imigrasi  yang  termasuk  dalam  kelompok jabatan JFU Pengelola Data Keimigrasian merupakan alumni Akademi Imigrasi/Politeknik Imigrasi.
• JFU Pengelola Pembinaan Bantuan Kelompok  jabatan  JFU  Pengelola  Pembinaan  Bantuan,  biasanya pembina  yang  diambil  dari  Pendidikan  Non-teknis  yang  ditugaskan untuk  membantu  kegiatan  administratif  di  Politeknik  Imigrasi.  Namun, dalam  beberapa  kegiatan  lapangan,  pembina  tersebut  juga  dilibatkan apabila  dianggap perlu  dikarenakan  jumlah pembina  yang merupakan lulusan pendidikan teknis masih terbatas .

## B.  Komposisi Pembina
Komposisi jumlah pembina dengan Taruna Politeknik Imigrasi saat ini ialah 1:50 yang mana jumlah Taruna Politeknik Imigrasi saat ini sebanyak 1201 Taruna dan pembina sebanyak 25 orang. Adapun tugas dari Pembina pada  Politeknik  Imigrasi  meliputi  kegiatan  lapangan  dan  kegiatan administratif.  Adapun  pembagian  tugas  pembina  yakni  diklasifikasikan berdasarkan  kompetensi,  bagi  Pembina  yang  merupakan  alumni Pendidikan  Teknis  Keimigrasian,  diberikan  tugas  untuk  pembinaan lapangan  dan  administratif.  Sedangkan  pembina  yang  bukan  merupakan alumni  pendidikan  teknis,  diberikan  tugas  pada  lingkup  kegiatan  yang cenderung non-teknis.
Kegiatan lapangan:
• Pengecekan kehadiran taruna;
• Pengarahan pada kegiatan Apel;
• Pemeriksaan asrama dan ruang kelas;
• Pemeriksaan pelanggaran Taruna;
• Pembinaan Kesamaptaan;
• Pembinaan Taruna yang menjalani Hukuman disiplin;
• Pendampingan kegiatan dinas Taruna;
• Pelatihan baris-berbaris;
• Pendampingan kegiatan ekstrakurikuler Taruna;
• Protokol kegiatan; dan
• Kegiatan lapangan lainnya.
Kegiatan administratif:
• Penyusunan jadwal kegiatan Taruna;
• Catatan pelanggaran dan prestasi;
• Perencanaan konsep kegiatan;
• Pembuatan nota dinas
• Administrasi Hukuman disiplin;
• Rekapitulasi ketidakhadiran;
• Penyusunan nilai akhir Pengasuhan atau Mata Kuliah Karakter; dan
• Kegiatan administratif lainnya.

## 3.3  Upaya Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

## A.  Perencanaan Manajemen SDM Pembina
Manajemen  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  diawali  dengan kegiatan perencanaan dan strategi penyusunan kebutuhan organisasi yang komprehensif.  Kegiatan  perencanaan  kebutuhan  dilakukan  melaui inventarisasi terhadap komponen-komponen SDM yang dibutuhkan, untuk mengetahui  dan  menganalisa  kesenjangan  kinerja  dalam  organisasi. Selanjutnya  dilakukan  analisis  terhadap  beban  kinerja  dari  para  pembina yakni dengan mengelompokkan kualifikasi berdasarkan tingkat pendidikan. Analisis  terhadap  beban  kerja  dan  tugas  pendidik  bertujuan  untuk mengetahui  dan  mengidentifikasi  pembagian  tugas  dan  tanggung  jawab tertentu yang akan diberikan.
Tahap perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam mempersiapkan  komposisi  dan  kualifikasi  pembina  dengan  ideal.  Selain analisis  terhadap  kebutuhan  pembina,  juga  perlu  diperhatikan  mengenai fasilitas dan sarana prasarana penunjang kegiatan, sehingga jumlah SDM Pembina juga sebanding dengan fasilitas yang tersedia.
B.  Rekrutmen Pembina
Rekrutmen  pembina  dilakukan  untuk  menutup  adanya  celah  yang diketahui dalam proses perencanaan sebelumnya, seperti yang dikatakan (Muchlisoh,  2018)  Bahwa  rekrutmen  pendidik  dan  tenaga  kependidikan merupakan upaya untuk melaksanakan proses perencanaan agar mampu menghasilkan  SDM  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  yang  berkualitas dan  sesuai  dengan  harapan  penyelenggara  pendidikan.  Dengan  adanya rekrutmen,  peluang  untuk  mencari  SDM  yang  potensial  semakin  terbuka dan mengantisipasi untuk posisi yang tidak sesuai dengan kualifikasi SDM yang diharapkan.(Juwana, 2020)
Pada  politeknik  Imigrasi,  untuk  melaksanakan  rekrutmen  terhadap posisi pembina, maka dapat dilakukan dengan cara menetapkan  kualifikasi atau standar terlebih dahulu mengenai kualifikasi yang harus dipenuhi untuk menjadi  pembina.  Tentu  saja  hal  ini  erat  kaitannya  dengan  sistem  merit yang  telah diatur  dalam manajemen  talenta pada  Undang-  Undang  ASN. Dalam  sistem  merit  terdapat  3  (tiga)  komponen  yang  dinilai  dari  ASN diantaranya  ialah  kualifikasi,  kompetensi,  dan  kinerja.  Dengan  demikian, penerapan  sistem  merit  pada  rekrutmen  pembina  dapat  menjadikan manajemen ASN khususnya pendidik dan tenaga kependidkan akan lebih baik. Kemudian hal tersebut tentu saja juga berpengaruh terhadap kualitas para peserta didik.
C.  Kualifikasi Penugasan Pembina
Dalam  upaya  optimalisasi  pelaksanaan  tugas  dari  para  pembina
Politeknik  imigrasi  diperlukan  adanya  pembagian  tugas  sesuai  kualifikasi dan posisi yang dibutuhkan. Pembagian komposisi pembina dapat dibagi dengan  kebutuhan  sebagai  berikut:  (1)  pembina  pengampu,  (2)  pembina organisasi,  (3)  pembina  hubungan  masyarakat,  (3)  pembina  penegak hukuman  disiplin,  (4)  pembina  administrasi,  (5)  pembina  asrama,  (6) pembina  kerohanian,  dan  kelompok  lainnya  sesuai  dengan  kebtuhan  di lembaga pendidikan. Dengan adanya pembagian kelompok tersebut, maka kegiatan dari peserta didik akan diampuh dan dibina oleh SDM yang sesuai dengan kualifikasinya.
Kegiatan  pengasuhan  merupakan  kegiatan  yang  berorientasi  pada aktivitas keseharian taruna yang mencakup aspek emosional dan spiritual. Oleh  karena  itu,  selain  kualifikasi  dari  pembina,  penting  juga  untuk menyiapkan sarana dan  prasarana  untuk  menunjang  kegiatan pengembangan keterampilan ( soft skills) bagi para taruna.
D.  Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi
Pelaksanaan  tugas  bagi  para  pembina  Politeknik  Imigrasi  belum sepenuhnya memenuhi standar sebagai pendidik. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan pembinaan sebagian besar hanya didasari oleh pengalaman dari para pembina yang merupakan alumni pendidikan teknis tanpa adanya panduan khusus. Selain itu, sertifikasi kompetensi maupun profesi sebagai pendidik masih belum dilaksanakan terhadap sebagian besar pembina saat ini.  Sebagai  seorang  pendidik,  para  pembina  perlu  dibelaki  dengan pelatihan  maupun  kegiatan-kegiataan  pengembangan  kompetensi  yangs sesuai dengan tugasnya. Selain berperan sebagai pendidik, sebagian besar pembina  yang  juga  merupakan  pejabat  imigrasi  tetap  perlu  untuk  terus memperbaruhi pemahamannya tentang perkembangan kebijakan keimigrasian  nasional  maupun  internasional.  Karena  bagaimanapun kualitas  dari  pendidik  maupun  tenaga  kependidikan  berbanding  lurus dengan kualitas dari taruna yang diharapkan.
Pengembangan  kompetensi  bagi  pendidik  dan  tenaga  kependidikan yang juga merupakan Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu bentuk dari  Manajemen  ASN  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  ASN. Pengembangan kompetensi bagi para pembina Politeknik Imigrasi. Upaya yang pertama perlu dilakukan ialah sertifikasi pengasuh atau instruktur bagi para  pembina  untuk  legalitas  dan  juga  pengembangan  kompetensinya. Selain  sertifikasi,  para  pembina  yang  sebagian  besar  juga  merupakan pejabat  imigrasi  dipandang  perlu  untuk  terus  memperbarui  tentang perkembangan  kebijakan keimigrasian nasional maupun internasional.
E.  Pengembangan Karir Pembina
Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tahun  2023  tentang  Aparatur  Sipil Negara  (Undang-Undang  ASN)  mengatur  tentang  manajemen  ASN  yang merupakan serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang professional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nila dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi
dan  nepotisme.  Adapun  ruang  lingkup  kegiatan  manajemen  ASN  terdiri dari:
• Perencanaan kebutuhan;
• Pengadaan;
• Penguatan budaya kerja dan citra institusi;
• Pengelolaan kinerja;
• Pengembangan talenta dan karier;
• Pengembangan kompetensi;
• Pemberian penghargaan dan pengakuan; dan
• Pemberhentian
Hingga  saat  ini  pelaksanaan  manajemen  ASN  belum  berjalan  dalam manajemen  SDM  Pendidik  di  Politeknik  Imigrasi.  Mulai  dari  perencanaan kebutuhan  yang  sampai  saat  ini  tidak  sebanding  dengan  jumlah  taruna, kurangnya  minat  para  ASN  alumni  dari  pendidikan  teknis  untuk  kembali mengabdikan  dirinya  menjadi  beberapa  contoh  tidak  terlaksananya manajemen ASN SDM pendidik di Politeknik Imigrasi.  Selain itu  komposisi jabatan  yang  juga  tidak  sesuai  dengan  pelaksanaan  tugas,  sehingga terkadang  menjadi  kendala  tersendiri  dalam  pengembangan  karir  para pembina.

## 4. KESIMPULAN
Penyelenggaraan  Pendidikan  Tinggi  Vokasi  di  Politeknik  Imigrasi  belum sepenuhnya memenuhi aspek-aspek pada mutu standar yang ditetapkan dalam Sistem  Mutu  Pendidikan  Nasional.  Salah  satu  aspek  yang  menjadi  perhatian ialah tentang Manajemen Standar Pendidik dan tenaga kependidikan atau yang disebut  pembina  pada  Politeknik  Imigrasi.  Pelaksanaan  manajemen  stadandar mutu  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  pada  Politeknik  Imigrasi  belum dilaksanakan  secara  menyeluruh  seperti  komposisi  pembina,  pengembangan kompetensi dan karir, serta kualifikasi pembina pada Politeknik Imigrasi.

## 5. SARAN
• Menyusun  perencanaan  kebutuhan  dengan  memperhatikan  komposisi dan kualifikasi dari Pembina Politeknik Imigrasi.
• Melaksanakan  pengembangan  Kompetensi  Pembina  Politeknik  Imigrasi melalui kegiatan sertifikasi profesi sebagai pembina atau instruktur pada perguruan tinggi vokasi.
• Melaksanakan  pengembangan  kompetensi  para  pembina  yang  juga sebagai  pejabat  Imigrasi  dengan  diikutkan  berbagai  pelatihan  yang sejalan dengan perkembangan kebijakan keimigrasian.
• Manajemen  pengembangan  talenta  ASN  bagi  para  pembina  untuk pengembangan karir yang sejalan dengan sistem merit.

## REFERENCES
Alifah,  S.  (2021).  Peningkatan  Kualitas  Pendidikan  Di  Indonesia  Untuk Mengejar  Ketertinggalan Dari Negara Lain. CERMIN: Jurnal Penelitian , 5 (1). Ansyar,  M.  (2012).  Inovasi  dan  Implementasi  Kurikulum. Lokakarya Penyempurnaan Kurikulum Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang. dkk, S. I. . (2019). Revitalization of Vocational High School Roadmap to Encounter the
4.0  Industrial  Revolution. The  Journal  of  Social  Sciences  Research , 5 (2),
338 –341. Juwana,  P.  H.  (2020).  Membangun  Kompetensi  SDM  Keimigrasian Masa  Depan.
Weekly Webinar Series .
Maskur,  H,  dkk  (2021).  Manajemen  Pengembangan  Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan Pada Madrasah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 715-724.
Muchlisoh,  M.  (2018).  Manajemen  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan  di Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijaga Siwuluh. Jurnal Kependidikan .
Patmawati,  S.  (2018).  Penerapan  Pendidikan  Karakter  Disiplin  Dan  Tanggung Jawab Siswa Di Sd Negeri No. 13/1 Muara Bulian. Pendidikan , 1 (13), 1 –16. Rahman, H. (2012). Henry Fayol and Frederick Winslow Taylor’s Contribution to Management  Throught:  An Overview. ABC Journal of  Advanced Research , 1 (2).
Rozalena, A. K. D. (2017). Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Bagi Karyawan .
Raih Asah Sukses.
Sanda,  Y,  dkk  (2022).  Peningkatan  mutu  perguruan  tinggi  melalui  manajemen pendidik  dan  tenaga  kependidikan.  Jurnal  Akuntabilitas  Manajemen Pendidikan, 10(01), 85-94)
Setiawan, I. (2013). “Pembinaan dan pengembangan Peserta Didik Pada Institusi Pendidikan Berasrama” (Issue July 2013).
https://www.researchgate.net/publication/323546569
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . AlfaBeta.
Terry,  G.  .  (1968). Principles  of  Management .  lllionis:  Richard  D.Irwin.  Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Wildasari,  W.  (2017).  Manajemen  Tenaga  Pendidik  dan  Kependidikan.
Sabilarrasyad 2(1), 100-114