## PERLINDUNGAN DAN  UPAYA HUKUM BAGI NOTARIS YANG DIKENAI SANKSI JABATAN DI KOTA JAYAPURA
Oleh
Aulia E-mail : aulia@gmail.com Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri

## Abstrak
Penelitian ini dengan judul perlindungan dan upaya hukum bagi notaris yang dikenai sanksi jabatan di Kota Jayapura dengan menggunakan metode penelitian yuridis empirik dan yuridis normatif adapun  hasil  dari  penelitian  ini  adalah  Upaya  hukum  bagi  notaris  yang  dikenakan  sanksi  dengan indikator yang dilihat dari sisi pelaksanaan upaya hukum dan proses pemeriksaan upaya hukum yang dilkasnakan  ini  meberikan  kesempatan  kepada  notaris  untuk  melakukan  pembelaan  diri  maupun melakukan  banding  administratif.  Kemudian  dalam  hal  proses  pemeriksaan.  Proses  pemeriksaan terhadap  notaris  yang  diduga  melanggar  kewajiban  notaris  berdasarkan  Pasal  9  ayat  (2)  Undang Undang  Nomor.  2  Tahun  2014  ditetapkan  oleh  Majelis  Pengawas,  lembaga  baru  yang  menambah fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris.Perlindungan hukum bagi notaris yang terkena  sanksi  dengan  indikatornya  dilihat  dari  Penerapan  Undang  Undang  maupun  pengawasan dilkasnakan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  .  dalam  penerapan  undang  undang  maka Undang  –  Undang  Jabatan  Notaris  mengakui  keberadaan  Notaris  yang  bertindak  sebagai  pejabat umum,  yang  menjalankan  segala  tugas  jabatannya  perlu  mendapatkan  perlindungan  hukum  yaitu Notaris sebagai jabatan, bukan Notaris sebagai pribadi kemudian dalam hal pengawasan berlakunya Undang-undang  Jabatan  Notaris,  maka  yang  menjadi  pengawas  untuk  mengawasi  segala  tugas  dan jabatan  Notaris  diatur  dalam  Pasal  67  yang  mana  pengawasan  dilakukan  oleh  Menteri  dan  dalam melaksanakan  pengawasan  tersebut  menteri  membentuk  Majelis  Pengawas  yang  terdiri  dari  9 (sembilan) orang
Kata Kunci:  Perlindungan, Upaya Hukum, Notaris

## PENDAHULUAN
Di  wilayah  privat/perdata,  negara menempatkan  notaris  sebagai  instrument negara  /  badan  negara  yang  mewujudkan nilai  kepastian  hukum  pada  tiap-tiap interaksi  yang  terjadi  di  antara  subjek- subjek  hukum  yang  ada.  Kepada  jabatan notaris pemerintah yang mewakili kekuasaan  umum  menyerahkan  sebagian kewenangannya dalam hal pembuatan akta otentik untuk kepentingan pembuktian / alat bukti.
Notaris  adalah  istilah  yang  dipakai untuk  mengidentifikasi  segolongan  orang yang  oleh  kekuasaan  umum (Openbaar gezag) diangkat dan diserahi otoritas untuk membuat  alat  bukti  tertulis  berupa  akta otentik.
(Malaba A
Irsyadul, www.Hukumonline.Com, 2003 )
Selain  itu  Notaris  adalah  seorang pejabat Negara / pejabat umum yang dapat diangkat  oleh  Negara  untuk  melakukan tugas-tugas  Negara  dalam  pelayanan Hukum kepada masyarakat demi tercapainya  kepastian  Hukum  sebagai pejabat  pembuat  akta  otentik  dalam  hal keperdataan.
Untuk  lebih  memberikan  kepastian agar  institusi  atau  organ-organ  dan  /  atau alat-alat  perlengkapan  Negara  tersebut berfungsi  secara  benar,  proporsional, efektif  dan  efisien  serta  mengingat  NKRI adalah Negara yang berdasar Hukum, maka keberadaan,  kedudukan,  fungsi,  tugas  – kewajiban, wewenang dan tanggung jawab institusi,  organ-organ  dan  /  atau  alat-alat perlengkapan Negara tersebut diatur dengan  Undang-Undang  yang  mengacu pada  sistem  Hukum  Indonesia  dan  tidak boleh bertentangan dengan cita-cita Proklamasi  sebagaimana  tertuang  dalam Pembukaan  dan  Undang-Undang  Dasar 1945.
Notaris  sebagai  Pejabat  Umum, yaitu  Organ  Negara  yang  dilengkapi dengan kewenangan Hukum untuk memberikan  pelayanan  umum  kepada masyarakat umum khusus dalam pembuatan Akta Otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan  Hukum  dibidang  keperdataan. penelitian yang mengambil tema Upaya dan Perlindungan Hukum bagi Notaris terhadap sanksi-sanksi jabatan, tepat berada di antara himpitan dua fenomena krusial kenotariatan, fenomena keanekaan organisasi  notaris  dan  Undang  Undang Jabatan  Notaris.  Kajian  tentang  persoalan upaya dan perilndungan hukum bagi notaris memang  sejak  1  dekade  terakhir  menjadi topik  menarik  untuk  dibahas,  di  tingkat organisasi  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI), di  forumforum  akademik  maupun  dalam format karya akademik berupa buku
Kedudukan Notaris sebagai Pejabat  Umum  adalah  merupakan  Organ Negara  yang  mendapat  limpahan  bagian dari  tugas  dan  kewenangan  Negara  yaitu berupa  tugas  –  kewajiban,  wewenang  dan tanggung  jawab  dalam  rangka  pemberian pelayanan  kepada  masyarakat  umum dibidang  Keperdataan,  khususnya  dalam pembuatan dan peresmian Akta.
Perlindungan Hukum walau bukan  lagi  tema  yang  sama  sekali  baru, namun  pembahasan  perlindungan  Hukum bagi  Notaris  umumnya  berkaitan  dengan aspek Hukum Pidana, sementara upaya dan perlindungan  Hukum  bagi  Notaris  dalam konteks  sanksi-sanksi  Undang  Undang Jabatan  Notaris  sama  sekali belum tersentuh. (Liliana Tedjosaputro, 2004)
Dalam titik ini lah tulisan ini akan membahas perilindungan dan upaya hukum  bagi  notaris  terhadap  sanksi-sanksi jabatan  menemukan  signifikansinya  dalam hal seorang Notaris yang bertempat
berkedudukan  /  tinggal  di  dalam  daerah Hukumnya  melakukan  hal-hal  yang  dapat dikenakan penindakan.

## METODE
Metode  dalam  penelitian  ini adalah yuridis empiris dan yuridis normatif Spesifikasi dalam penelitian  ini digunakan penelitian diskriptif analitis, dengan menggunakan menggambarkan suatu ruang lingkup  yang  luas  sekaligus  memberi batasan-batasan yang tegas. Dideskripsikan dalam  penelitian  ini  secara  komperehensif dan  sistematis  mengenai  asas-asas  hukum, kaidah-kaidah  hukum  yang  berkaitan dengan  Jabatan  Notaris  dan  doktrin  serta peraturan  perundang-undangan,  berkaitan dengan  pengaturan  terhadap  upaya  dan perlindungan  hukum  bagi  notaris  terhadap sanksi-sanksi jabatan. Sifat analitis penelitian  ini karena  melalui penelitian  ini diharapkan  akan  memperoleh  gambaran secara  sistematis,  faktual  dan  akurat mengenai  fakta-fakta  tertentu  tentang upaya dan perlindungan hukum bagi notaris terhadap  sanksi  sanksi  jabatan  di  Kota Jayapura.  Hal  ini  kemudian  dibahas  atau dianalisa menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat  sendiri,  dan  kemudian  terakhir menyimpulkannya

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Upaya  Hukum  Bagi  Notaris  yang dikenai Sanksi
1. Pelaksanaan Upaya Hukum Upaya hukum sesungguhnya lebih
dikenal  sebagai  istilah  teknis  hukum acara.  Definisi  upaya  hukum  sendiri adalah  :  Hak  terdakwa  atau  penuntut umum  untuk  tidak  menerima  putusan pengadilan  yang  berupa  perlawanan  atau banding  atau  kasasi  atau  hak  terpidana untuk  mengajukan  peninjauan  kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur
dalam  undang-undang  /  KUHP.  Definisi yang sama berlaku pula dalam hukum acara  perdata,  bedanya  hak  demikian adalah   hak  milik   para    pihak  yang bersengketa, penggugat maupun tergugat.
Dapat  peneliti   uraikan  terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh notaris  tentunya  adanya  suatu  perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh sorang   notaris  .  Perbuatan  melawan hukum  yang dilakukan oleh seorang
Notaris  dapat  mencakup  bidang  perdata, administrasi, kode etik profesi Notaris dan pidana
Perbuatan  melawan  hukum dalam ranah  bidang  perdata  diatur  dalam  buku III  Pasal  1365 KUHPerdata  yang menyatakan  tiap  perbuatan  melanggar hukum  yang  membawa  kerugian  kepada seorang  lain,  mewajibkan  orang  yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. Kesalahan Notaris  dalam  membuat  akta  sehingga menyebabkan  pihak  lain  mengalami kerugian dapat termasuk perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Perbuatan melawan hukum Notaris dalam bidang Administrasi dan kode etik jabatan Notaris antara lain sebagai berikut:
1. Mempunyai  lebih dari 1 (satu) kantor,  baik  kantor  cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau  tulisan  yang  berbunyi “Notaris/  Kantor  Notaris"  di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi  diri,  baik  sendiri maupun  secara  bersama-sama, dengan  mencantumkan  nama dan  jabatannya,  menggunakan sarana  media  cetak  dan/atau elektronik, dalam bentuk :
a. Iklan.
b. Ucapan selamat
Perbuatan  melawan hukum dalam bidang pidana yaitu seorang Notaris dapat dikenakan tindakan pidana atas perbuatan yang  melanggar  ketentuan  dari  kaedah peraturan  larangan  yang  diterbitkan  oleh negara.
Dalam  ranah  Hukum  Pidana diantaranya  dapat  berupa  pemalsuan dokumen  atau  surat  yang  diatur  dalam ketentuan Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal  263  ayat  (1)  dan  (2)  KUHP menyatakan bahwa :
1. Barang  siapa  membuat  surat palsu  atau  memalsukan  surat
yang dapat menimbulkan
sesuatu  hak,  perikatan  atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan  sebagai  bukti daripada  sesuatu  hal  dengan maksud  untuk  memakai  atau menyuruh orang lain  memakai
surat tersebut seolah-olah isinya  benar dan tidak dipalsu,
diancam, jika pemakaian tersebut  dapat  menimbulkan kerugian,  karena  pemalsuan surat,  dengan  pidana  penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam  dengan  pidana  yang sama,  barang  siapa  dengan sengaja  memakai  surat  palsu atau  yang  dipalsukan,  seolah- olah  sejati,  jika  pemakaian surat  itu  dapat  menimbulkan kerugian.
Sedangkan  dalam  penjelasan  dari  Pasal 264  ayat  (1)  dan  (2)  KUHP  menyatakan bahwa :
1. Pemalsuan  surat  diancam
dengan pidana penjara
paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
1) Akta-akta otentik. 2) Surat hutang atau
sertifikat  hutang  dari sesuatu  negara  atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum. 3) Surat  sero  atau  hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan,  yayasan, perseroan atau maskapai. 4) Talon, tanda bukti
dividen atau bunga dari salah  satu  surat  yang diterangkan  dalam  2 dan  3,  atau tanda  bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu. 5) Surat  kredit  atau  surat dagang yang
diperuntukkan untuk diedarkan.
Diancam  dengan  pidana  yang sama  barang  siapa  dengan  sengaja memakai  surat  tersebut  dalam  ayat pertama,  yang  isinya  tidak  sejati  atau yang  dipalsukan  seolah-olah  benar  dan tidak  dipalsu,  jika  pemalsuan  surat  itu dapat menimbulkan kerugian
Terkait dengan perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh notaris  dapat  peneliti  uraikan  dengan memberikan  gambaran  atau  contoh kasus  yang  di  alami  oleh  notaris  senior Theresia  Pontoh,  berdasarkan  Putusan Nomor  261/Pid.B/2014/PN  JAP  adalah kasus  Notaris/PPAT  Theresia  Pontoh tersangka  dalam  kasus  penipuan  dan penggelapan  yang  ditangani  oleh  Polda Papua.
Theresia  merupakan  Notaris  yang ditetapkan  sebagai  tersangka  dalam
kasus  pembuatan  akta  jual  beli  tanah dengan  tuduhan  Pasal  372  KUHP tentang  Penggelapan  oleh  penyidik Polda  Papua  di  Jayapura.  Kasus  ini bermula dari laporan pada tanggal 9 Juli 2013,  terkait  dengan  batalnya  jual  beli tanah  antara  Rudi  Doomputra  selaku calon pembeli dan Hengki Dawir selaku pemilik  tanah.  Adapun  akte  jual  beli tanah adalah SHM Nomor 02298 seluas 3.780  meter  dan  Nomor  SHM  02229 seluas  7.424  meter,  yang  berlokasi  di Jayapura (http :// repository .usu .ac. id /
handle /123456789/15561) Notaris
Theresia  Pontoh  divonis  oleh  hakim Pengadilan Negeri dengan Vonis penjara 1  tahun  6  bulan  ( https  :/  /  ejournal.
Unisbablitar .ac.id/index.php/supremasi/article/down load/486/456 )
Adapun  bentuk-bentuk  upaya
hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh notaris antara lain:
a. Pembelaan Diri
Dalam hal pembelaan diri
menurut  Fakriansa,  Majelis Pengawas  Daerah  dalam  hal mengetahui, baik atas pemberitahuan  /  laporan  / pengaduan maupun atas pengamatan  sendiri,  bahwa adanya  seorang  Notaris  yang bertempat  tinggal  di  dalam daerah  hukumnya  melakukan hal-hal  yang  dapat  dikenakan penindakan, maka ia melakukan langkah-langkah
untuk  meneliti  kebenarannya. (Wawancara Notaris/PPAT
Bapak Fakriansa,SH.,M.Kn Anggota  Majelis  Pengawas Notaris Kota JayapuraTanggal, 7 September 2020, Jam 09 ; 00 WIT) Keabsaan laporan/ pemberitahuan/ pengaduan tidak  saja  didasarkan  pada laporan yang masuk,
penentuan tidaknya suatu laporan  bergantung  penilaian Majelis Pengawas Daerah setelah  membentuk  Majelis Pemeriksa kemudian memanggil  Notaris  terlapor dan memberi kesempatan untuk mengkonfrontir pengaduan. Berdasarkan Pasal 71 huruf  e  Undang  Undang Jabatan Notaris Majelis Pengawas Daerah berkewajiban memeriksa laporan  masyarakat  terhadap
Notaris  dan  menyampaikan hasil  pemeriksaan  tersebut kepada  Majelis  Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan,  Notaris  yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris. Terkait  dengan  laporan tersebut menurut Abner Banosro, Setelah Majelis Pengawas Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan  kepada  Majelis Pengawas  Wilayah,  sesuai
Pasal  74  ayat  (2)  Undang Undang Jabatan Notaris
UUJN  Notaris  yang  dikenai sanksi  jabatan  berhak  untuk membela
diri dalam pemeriksaan  dalam  sidang Majelis  Pengawas  Wilayah.
Adapun jangka waktu kesempatan membela  diri diberikan  dalam  waktu  14 (empat  belas)  hari  setelah tanggal diterimanya surat tercatat yang berisi pemberitahuan  dari  Majelis Pengawas, apabila telah lewat waktu  30  (tiga  puluh)  hari sejak  tanggal pengiriman surat  tidak  diterima  berita apapun  dari  notaris  yang bersangkutan, notaris tersebut dianggap  tidak  menggunakan hak hukumnya untuk membela diri. Konsekuensinya  Majelis Pengawas Wilayah dapat mengambil keputusan penindakan walaupun berdasarkan     pemberitahuan /laporan/pengaduan atau berdasarkan pengamatan Majelis  Pengawas  Daerah semata. Penyampaian pembelaan  diri  dibuat  secara tertulis dan jika notaris menginginkannya  ia  dapat melampirkan  surat  bukti  dan keterangan-keterangan  pihak- phak tertentu yang menguatkan  pembelaannya. Pembelaan diri bukanlah merupakan  hal  baru  dalam pranata hukum di Indonesia.
Konsep  sejenis  terdapat dalam  pranata  hukum  acara pidana.  Hukum  acara  pidana mengenal asas Presumption of innocent (praduga tidak
bersalah), bahwa  seseorang tidak dapat dianggap bersalah hingga saat terbukti
sebaliknya. Peradilan pidana
yang  digelar  menjadi  media pelaksanaan asas ini.
Seseorang yang dianggap bersalah  tersebut  diberikan hak kepadanya untuk membela diri pengadilan dengan bantuan pembela/pengacara.  Bedanya dengan pembelaan diri notaris terletak pada sifat administratif pembelaan, dikaitkan dengan pelaksanaan jabatan notaris.
b. Banding Administratif Banding  administratif  di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB )Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman RI No. : KMA/006/SKB/VII/1987 No. : M.04  –  PR.08.05  TAHUN 1987 Tentang Tata Cara Pengawasan,  Penindakan  dan Pembelaan Notaris hampir mirip bangunan konstruksionalnya dengan
banding  pada  hukum  acara pidana dan hukum acara perdata  maupun  acara  PTUN.
Perbedaannya  terletak  pada objek banding yang
dimintakan.  Banding  menurut SKB  adalah  upaya  hukum tingkat
kedua yang diperuntukkan  bagi  notaris, setelah  rangkaian  procedural dan  upaya  pembelaan  diri  usia ditempuh,  hal  ini  pulalah  yang membuat  banding  dalam  SKB perlu  dipertegas  perbedaannya dengan  menambahkan kata sifat administratif bukan berarti administrasi  dalam  pengertian PTUN  melainkan  kewenangan
jabatan notaris yang pengaturanya diatur secara terpisah  dengan  administrasi pada umumnya. Pengaturan banding administratif  tertuang  dalam Pasal 13 dan Pasal 14. Pasal 13 (1) Terhadap keputusan
penindakan sebagaimana dimaksud  Pasal  12,  notaris yang  bersangkutan  dapat mengajukan  permohonan banding administratif kepada  Ketua  Pengadilan Tinggi melalui Ketua Pengadilan  Negeri  dalam jangka  waktu  30  (tiga puluh) hari setelah dikirimkannya  keputusan dimaksud. (2) Surat-surat dan keterangan- keterangan yang menguatkan pembelaan dirinya  dapat  dilampirkan dalam permohonan banding administratif tersebut ayat (1). (3) Setelah  Ketua  Pengadilan Negeri menerima permohonan banding administratif  tersebut  ayat (1) seluruh  berkas  yang berkaitan dengan penindakan  tersebut  oleh Ketua  Pengadilan  Negeri dikirimkan  pada  hari  itu juga kepada Ketua Pengadilan  Tinggi  dengan tindasannya disampaikan kepada  Ketua  Mahkamah Agung dan Menteri Kehamikan. (4) Apabila  telah  lewat  jangka waktu  30  (tiga  puluh)  hari setelah dikirimkan keputusan sebagaimana dimaksud  Pasal  12  tidak diterima permohonan
banding  administratif  dari notaris  yang  bersangkutan, maka  penindakan  tersebut mulai  berlaku  dan  bersifat mengikat.
(5) Ketua  Pengadilan  Negeri setelah melaporkan hal tersebut  ayat  (4)  kepaa Ketua  Pengadilan  Tinggi, Ketua  Mahkamah  Agung, Menteri  Kehakiman  dan memberitahukan kepada notaris yang bersangkutan.
Pasal 14
(1) Ketua Pengadilan Tinggi segera setelah menerima permohonan       banding admnistratif dan berkas penindakan   dari   Ketua PengdilanNegeri
sebagaimana     dimaksud
Pasal 13        dapat menguatkan, memperbaiki           atau membatalkan   keputusan penindakan          Ketua Pengadilan Negeri tersebut dengan suatu keputusan.
(2) Salinan keputusan tersebut  ayat  (1)  denan segera  dikirimkan  dengan surat tercatat kepada notaris yang bersangkutan, ketua pengadilan  negeri,  Ketua Mahkamah  Agung  dan Menteri Kehakiman.
Alasan pengajuan permohonan banding administratif didasarkan keputusan  penindakan  Ketua Pengadilan Negeri. Jangka waktu permohonannya 30 (tiga puluh) hari         setelah dikirimkannya keputusan penindakan. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Permohonan dibuat secara tertulis dan jika notaris menginginkan dapat melampirkan  surat-surat  dan keteranganketerangan yang dapat  menguatkan  pembelaan dirinya.  Jika  notaris  tidak mengunakan haknya untuk mengajukan banding administratif  dan  telah  lewat waktu  30  (tiga  puluh)  hari setelah  dirimkan  keputusan penindakan  Ketua  Pengadilan Negeri  sebagaimana  dimaksud Pasal  12,  maka  penindakan tersebut  mulai  berlaku  dan bersifat mengikat. Hak notaris untuk mengajukan upaya hukum berhenti  di  tingkat  banding administratif, selanjutnya penyelesaian masalah penindakan pada tingkat akhirnya  diserahkan  ke  Ketua Mahkamah Agung yang berdasarkan  kebijaksanaannya dapat melakukan penilaian atau tidak melakukan penilaian terhadap keputusan Ketua Pengadilan Tinggi yang mengadili  ditingkat  banding administratif. (Wawancara Notaris/PPAT
Bapak
Fakriansa,SH.,M.Kn  Anggota Majelis Pengawas Notaris Kota JayapuraTanggal,  7  September
2020, Jam 09 ; 00 WIT)
Bentuk  penilaian  berupa memperbaiki
atau membatalkan  keputusan  Ketua Pengadilan  Tinggi.  Mengenai kebijaksanaan Ketua Mahkamah  Agung  rumusan ketentuannya diatur dalam
Pasal 15 SKB. Pasal 15 (1) Ketua  Mahkamah  Agung setelah  menerima  salinan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi beserta seluruh berkas      yang berkaitan dengan penindakannya sebagaimana dimaksud Pasal 14,     karena jabatannya dapat menilai kembali  keputusan  Ketua Pengadilan Tinggi tersebut dengan memperbaiki atau membatalkan keputusan dimaksud  dalam  jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
(2) Dalam hal Ketua Mahkamah Agung setelah lewat jangka waktutersebut    ayat    (1) tidak melakukan penilaian, maka keputusansebagaimana dimaksud  Pasal  14  mulai berlaku dan bersifatmengikat. (3) Dalam hal Ketua
Mahkamah Agung melakukan penilaian dengan mengadakan
perbaikan atau pembatalan keputusan Ketua  Pengadilan  Tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 14, maka hal tersebut dituangkan dalam suatu keputusan. (4) Salinan keputusan
tersebut ayat (3) pada hari
itu juga disampaikan dengan surat tercatat kepada notaris yang bersangkutan, Ketua
Pengadilan  Negeri,  Ketua
Pengadilan  Tinggi  dan Menteri Kehakiman.
(5) Seluruh berkas yang
berkaitan dengan penindakan dikirimkan kepada  Ketua  Pengadilan Negeri yang bersangkutan, bersama dengan pengiriman
salinan keputusan tersebut
ayat (4). (6) Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut  ayat  (3)  mulai berlaku dan bersifat mengikat  pada  tanggal keputusan tersebut dikeluarkan. Dalam kasus Theresia Pontoh,  bahwa  Setelah  notaris ternama Theresia Pontoh melakukan  upaya  banding  atas vonis  hukuman  penjara  1,6 tahun  oleh  Pengadilan  Negeri Jayapura  pada  tanggal  17 September  2018  silam,  tidak membuahkan  hasil,  akhirnya dirinya  dinyatakan  bersalah oleh  Mahkamah  Agung  karena telah  melanggar  pasal  374  dan
372 KUHP tentang penggelapan  akte  jual  beli Sertifikat  Hak  Milik  (SHM) bernomor 02298 dan 02299 dengan luas seluas 3.780 M2 dan 7.424 M2. Upaya Banding dilakukan di Pengadilan Tinggi Papua  dan  juga  di  Mahkamah Agung (MA), Namun dinyatakan ditolak
(http://kawattimur.com/2018/1 1/26/ma-putuskan-tetap-
bersalah-kejari-jayapura- tahan-notaris-theresia-pontoh- dalam-kasus-penggelapan/)
Keputusan
Ketua Mahkamah  Agung  mengenai penindakan  terhadap  seorang notaris  bersifat  mengikat  dan final  pada  tanggal  keputusan tersebut  dikeluarkan,  sekaligus mengakhiri
proses penyelesaian kasus penindakan notaris. Kemudian sebagaimana yang di ungkapkan oleh Abner Banosro  pada  saat  sekarang setelah  dibentuknya  Majelis Pengawas  oleh  Menteri  maka seorang  Notaris  yang  dikenai sanksi  jabatan  oleh  Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat melaksanakan  banding  kepada Majelis Pengawas Pusat karena keputusan  Majelis  Pengawas
Pusat bersifat final. (Wawancara Bapak Abner
Banosro,SH.,MH Ketua Majelis Pengawas Notaris
Provinsi  Papua  Kota  Tanggal,
10 September 2020, Jam 09 ; 00
WIT).

## 2. Proses Pemeriksaan
Proses  pemeriksaan  terhadap notaris  yang  diduga  melanggar kewajiban  notaris  berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004  ditetapkan  oleh  Majelis Pengawas,  lembaga  baru  yang menambah  fungsi  pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
jabatan notaris. Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran  Kode  Etik,  Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran  tersebut  dan  dapat menjatuhkan  sanksi  Perdata  atau sanski Administratif kepada pelanggarannya, sansksi Administratif  yaang  dikenakan terhadap  anggota  Ikatan  Notaris Indonesia  (INI)  yang  melakukan pelanggaran  Kode  Etik  dapat berupa :
a) Teguran;
b) Peringatan;
c) Schorzing (pemberhentian sementara)  dari  keanggotaan perkumpulan;
d) Onzetting (pemberhentian dengan hormat) dari keanggota perkumpulan;
e) Pemberhentian  dengan  tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Penjatuhan sanksi berdasarkan  wawancara  dengan Abner Banosro sebagaimana tersebut  diatas  terhadap  anggota yang melanggar Kode Etik
disesuaikan  dengan  kuantitas  dan kualitas  pelanggaran  yang
dilakukan anggota tersebut. (Wawancara Bapak Abner
Banosro,SH.,MH  Ketua  Majelis Pengawas  Notaris  Provinsi  Papua Kota Tanggal, 10 September 2020, Jam 09 ; 00 WIT).
Notaris  yang  dijatuhi  sanksi dapat  mengajukan  permohonan keberatan  atas  sanksi  tersebut, upaya upaya yang dapat dilakukan oleh  Notaris  yang  dijatuhi  sanksi pelanggaran Kode Etik:
a. Pemeriksaan  dan  penjatuhan sanksi pada tingkat pertama Dewan
Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat  otonom  di  dalam mengambil  keputusan  yang mempunyai tugas dan kewajiban  untuk  memberikan bimbingan  dan  melakukan pengawasan dalam pelaksanaan  serta  pentaatan kode  etik  oleh  para  anggota perkumpulan didaerah masing-masing.  Apabila  ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran
terhadap kode etik, baik dugaan  tersebut  bersal  dari pengetahuan Dewan Kehormatan  Daerah  sendiri maupun  karena  laporan  dari
Pengurus Daerah ataupun pihak  lain,  maka  selambat lambatnya  dalam  waktu  7 (tujuh)  hari  kerja  Dewan Kehormatan  Daerah  wajib segera  mengadakan  sidang untuk  membicarakan  dugaan terhadap pelanggaran tersebut, Bila  dalam  putusan  sidang Dewan Kehormatan Daerah
dinyaatakan terbukti ada pelanggaran  terhadap  kode etik,  maka  sidang  sekaligus menentukan  sanksi  terhadap pelanggarannya. Putusan sidang  Dewan  Kehormatan Daerah  wajib  dikirim  kepada anggota yaang melanggar dengan  tembusannya  kepada Pengurus  Cabang,  Pengurus Daerah,  Pengurus  Pusat  dan Dewan Kehormatan Pusat semuanya  itu  dalam  waktu tujuh hari kerja setelah
dijatuhkaan putusan oleh sidang  Dewaan  Kehormatan Daerah.  Sanksi  teguran  dan peringatan oleh Dewan Kehormatan Daerah tidak wajib konsultasi dahulu dengan Pengurus Daerahnya.
b. Pemeriksaan  dan  penjatuhan sanksi pada tingkat banding Pemeriksaan
dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding  dilaksanakan  oleh Dewan  Kehormatan  Wilayah. Putusan yang berisi penjatuhan  sanski  pemecatan sementara  (schorsing)  atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan perkumpulan
dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan  Wilayah,  dalam waktu  30  (tiga  puluh)  hari kerja setelah tanggal penerimaan  surat  putusaan penjatuhan  sanksi  dari  Dewan Kehormatan  Daerah  dengan tembusan kepada Dewan
Kehormatan  Pusat,  Pengurus
Wilayah dan Pengurus Daerah. Dewan Kehormatan Wilayah
wajib  memberi  putusan  dan mengirimkan putusannya kepada  anggotaa  yaang  minta banding dan tembusan kepada Dewan  Kehormatan  Daerah, Pengurus  Wilayah,  Pengurus Daerah  dan  Pengurus  Pusat Ikatan Notaris Indonesia Pusat,  semua  ini dalam  waktu
7  (tujuh)  hari  kerja  setelah sidang  Dewan  Kehormatan
Wilayah menjatuhkan keputusannya  atas  banding tersebut. Apabila pemeriksaan dan  penjatuhan  sanksi  dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan  daerah  yang bersangkutan  belum  dibentuk
Dewan  Kehormatan  Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan  Wilayah  tersebut merupakan  keputusan  tingkat banding.
c. Pemeriksaan  dan  penjatuhan sanski pada tingkat terakhir Putusan        yang     berisi penjatuahan  sanski pemecatan sementara (schorsing) atau pemecatan     (onzetting ) dari keanggotaan          perkumpulan yang  dilakukan  oleh  Dewan Kehormatan    Wilayah    dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan       pada   tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan      Pusat,    dalam waktu  30  (tiga  puluh)  hari kerja setelah tanggal penerimaan  surat  penjatuhan sanksi dari Dewan
Kehormatan      Wilayah     dan
tembusannya  kepada  Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus
Pusat,  Pengurus  Wilayah  dan Pengurus Daerah. Dewan Kehormatan Pusat wajib memberikan  putusan  dalam pemeriksaan  tingkat  terakhir melalui  sidangnya.  Putusan yang  ditetapkan  oleh  Dewan Kehormatan  Daerah,  Dewan Kehormatan  Wilayah  maupun oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan  oleh  Pengurus Daerah. Pengurus Daerah wajib  mencatat  dalam  buku anggota  perkumpulan  yang ada pada Pengurus Daerah atas setiap  keputusan  yang  telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan  Daerah,  Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat mengenai  kasus  kode  etik berikut  nama  anggota  yang bersangkutan. Penjatuhan sanski-sanksi sebagaimana terurai diatas tererhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah  berupa  pemecatan dari Jabatan Notaris melainkan pemecatan  dari  keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sehingga  walaupun  Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan  lainnya  sebagai Notaris. Demikian juga Notaris  yang  dijatuhi  sanksi pemberhentian  dengan  tidak hormat  dari  keanggotaan
Ikatan Notaris Indonesia (INI) ,  Notaris  tersebut  masih  tetap dapat  membuat  akta  dan menjalankan
jabatannya sebagai Notaris, karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara  serta  merta  Notaris tersebut  diberhentikan  dari jabatannya, karena hanya
Menteri yang berwenang untuk  memecat  Notaris  dari Jabatannya.
Upaya  hukum  bagi  notaris yang  kena  sanksi  dengan indikator yang dilihat dari sisi pelaksanaan  upaya  hukum dan  proses  pemeriksaan  hal tersebut  harus  dilaksanakan berdasarkan  kepatuhan  sesuai dengan  ketentuan hukum yang sudah diatur.
B. Perlindungan  Hukum  Bagi  Notaris yang dikenai Sanksi
1. Penerapan Undang –Undang
Undang  –  Undang  Jabatan
Notaris mengakui keberadaan Notaris  yang  bertindak  sebagai pejabat  umum,  yang  menjalankan segala  tugas jabatannya  perlu mendapatkan  perlindungan  hukum yaitu Notaris sebagai jabatan, bukan Notaris sebagai pribadi.
Perlindungan  hukum  atas  hak Notaris merupakan hasil transformasi kepentingan yang dilakukan  melalui  proses  legislasi dalam  menjaga  pembentuk  hukum atau parlemen, sehingga hak Notaris harus dihormati, atau dilindungi dan dipatuhi. Undang – Undang Jabatan Notaris  telah  mengatur  bentuk perlindungan  hukum  yang  dapat diberikan bagi Notaris  yang
menjalankan tugas jabatannya sebagai  pejabat  umum,  hal  ini tercermin  atau tersurat  dalam  Pasal 66  ayat  (1),  (2)  Undang  –  Undang Jabatan Notaris mengenai pengambilan  minuta  akta  dan pemanggilan Notaris yang menyatakan: (Lihat Pasal 66 Undang – Undang Jabatan Notaris) 1) Untuk kepentingan proses peradilan,  penyidik,  penuntut umum,  atau  hakim  dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris
berwenang:
a. Mengambil  fotokopi  minuta akta dan/atau surat – surat yang dilekatkan  pada  minuta  akta atau  Protokol  Notaris  dalam penyimpanan Notaris; dan
b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan  dengan  akta  yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam
penyimpanan Notaris.
c. Pengambilan  fotokopi  minuta akta atau surat –  surat sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  huruf  a,  dibuat  berita acara penyerahan.
Selama  ini  asas “lex  spesialis derogat legi generali ” (hukum yang khusus dimenangkan terhadap hukum  yang  umum)  sehingga
sebenarnya  Undang  –  Undang Jabatan  Notaris  yang  jelas  –  jelas mengatur secara khusus diperuntukan bagi Notaris seharusnya  dimenangkan  terhadap KUHPidana (yang merupakan
hukum  yang berlaku umum), tetapi dalam prakteknya tidak demikian.
Dalam  prakteknya  polisi  bisa memanggil paksa akan tetapi dengan  langkah  awal  untuk  minta ijin  atau  persetujuan  MKN,  jika MKN  tidak mengijinkan  atau menyetujui  biarkan  MKN  yang berurusan dengan kepolisian
2. Pengawasan
Berlakunya Undang-undang
Jabatan Notaris, maka yang menjadi pengawas  untuk  mengawasi  segala tugas  dan  jabatan  Notaris  diatur dalam Pasal 67 yang mana pengawasan dilakukan oleh Menteri dan dalam melaksanakan
pengawasan tersebut menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari 9 (sembilan) orang, yaitu
:
1. Pemerintah  sebanyak  3  (tiga) orang
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
3. Ahli/akademis  sebanyak  3  (tiga)
orang
Di Provinsi Papua sebagaimana yang  disampaikan  oleh  Abner Banosro, terdapat Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud di atas terdiri dari 9 orang Majelis Pengawas  Daerah,  dan  9  orang Majelis  Pengawas  Wilayah,  yang kesemuannya  berasal  dari  utusan pemerintah Akademisi maupun utusan  dari  Organisasi  Notaris tersebut . (Wawancara Bapak Abner Banosro,SH.,MH  Ketua  Majelis Pengawas  Notaris  Provinsi  Papua Kota  Tanggal, 10  September 2020, Jam 09 ; 00 WIT).
Kemudian baik Majelis
Pengawas Daerah,  maupun Majelis
Pengawas  Wilayah  masing-masing mempunyai  tugas  dan  wewenang yang  berbeda,  namun  terdapat persamaannya yaitu melakukan pengawasan terhadap notaris
berkaitan dengan tugas dan jabatannya Pada dasarnya yang mempunyai  wewenang  melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap  Notaris  adalah  Menteri Hukum  dan  HAM  yang  dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris.  Menteri  sebagai  pimpinan Departemen  Hukum  dan  HAM mempunyai tugas membantu
Presiden  dalam  menyelenggarakan sebagian  urusan  pemerintah  di bidang hukum dan HAM. Majelis Pengawas Notaris sebagai  satu-satunya  instansi  yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang Majelis  Pengawas  (MPD,  MPW, dan  MPP)  mempunyai  wewenang masing-masing.  Wewenang  MPD diatur  dalam  UUJN,  Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia  Nomor  M.02.PR.08.10
Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik
Indonesia  Nomor  M.39-PW.07.10. Tahun 2004. Dalam Pasal 66 UUJN diatur  mengenai  wewenang  MPD yang berkaitan dengan:
(1) Untuk kepentingan proses peradilan,  penyidik,  penuntut umum,  atau  hakim  dengan
persetujuan MPD berwenang:
a) Mengambil fotokopi
Minuta Akta dan surat-surat yang  dilekatkan  pada
Minuta  Akta  atau  Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris.
b) Memanggil  Notaris  untuk hadir  dalam  pemeriksaan yang  berkaitan  dengan  akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada  dalam  penyimpanan Notaris.
(2) Pengambilan  fotokopi  Minuta Akta atau surat-surat
sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  huruf  a  dibuat  berita acara  penyerahan.  MPD  dapat tidak menyetujui penyidik,
penuntut  umum  atau  hakim untuk : a) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada
Minuta  Akta  atau  Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris.
b) Memanggil  Notaris  untuk hadir  dalam  pemeriksaan yang  berkaitan  dengan  akta yang dibuatnya atau
Protokol Notaris yang berada  dalam  penyimpanan Notaris.
Menurut  Fakriansa  Sepanjang tata  cara  dan  prosedur  pembuatan akta  telah  dipenuhi  oleh  Notaris yang  bersangkutan,  meskipun  hal ini  tidak  diatur  dalam  Undang
Undang Jabatan Notaris .(Wawancara  Notaris/PPAT  Bapak Fakriansa,SH.,M.Kn Anggota
Majelis  Pengawas  Notaris  Kota Jayapura  Tanggal,  7  September 2020, Jam 09 ; 00 WIT)
Majelis Pengawas dalam kedudukan  sebagai  Badan  atau Jabatan TUN mempunyai kewenangan  untuk  membuat  atau mengeluarkan Surat Keputusan atau
Ketetapan  yang  berkaitan  dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhansanksi  yang  ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan.
Dalam melakukan pengawasan,
pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi Majelis Pengawas harus berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan Undang-Undang Jabatan
Notaris  (UUJN)  sebagai  acuan untuk mengambil keputusan. Hal ini perlu  dipahami  karena  anggota Majelis  Pengawas  tidak  semua berasal  dari  Notaris,  sehingga tindakan atau keputusan dari Majelis Pengawas harus mencerminkan tindakan suatu
Majelis  Pengawas  sebagai  suatu badan,  bukan  tindakan  anggota Majelis  Pengawas  yang  dianggap sebagai tindakan instansi.
Dengan  dibentuknya  Majelis Pengawas  ,  diharapkan  Notaris
lebih profesional dalam menjalankan  tugasnya.  Hal  ini dikarenakan eksistensi Majelis Pengawas baik untuk tingkat daerah maupun  tingkat  pusat  merupakan pengawas sekaligus pelindung serta mengayomi  Notaris  agar  tetap menjalankan tugasnya sesuai
dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku. Hal  ini  tercermin  dari  setiap keputusannya  dalam  sidang  yang menyatakan bahwa “Majelis Pengawas mengijinkan
pemanggilan  terhadap  Notaris  oleh
penyidik
sepanjang dalam kedudukannya  selaku  Notaris  yang berkaitan  dengan  akta  yang  telah dibuatnya”. Pemberian ijin tersebut sesuai dengan kondisi Notaris yang bersangkutan  apakah  melanggar Sumpah  Jabatan  sebagaimana  telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ataupun melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  lainnya. Sedangkan apabila Majelis Pengawas  tidak  mengijinkan  untuk datang memenuhi panggilan penyidik/penuntut umum/hakim, karena  akta  yang  telah  dibuat  oleh Notaris  yang  bersangkutan  sudah benar  dan  sesuai  dengan  akta otentik  sebagaimana  yang  telah ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-Undang  Jabatan  Notaris (UUJN). Pembentukan Majelis
Pengawas  Notaris  itu  merupakan amanat  Undang-Undang  Jabatan Notaris  (UUJN),  yang  di  dalam ketentuan  tersebut  secara  tegas disebutkan  bahwa  pembinaan  dan pengawasan terhadap Notaris merupakan wewenang Menteri Hukum  dan  HAM.  Sebelumnya,
pembinaan dan pengawasan terhadap  Notaris  dilakukan  oleh Pengadilan  Negeri  setempat  di wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.
Pada  waktu  pelaporan  sudah diterima,  maka  Majelis  Pengawas perlu  mendapat  penjelasan  dari Notaris  yang  bersangkutan  untuk mengetahui perkara yang sebenarnya, sesuai dengan
kewenangan  Majelis  Pengawas
Daerah sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  70  Undang-Undang Jabatan  Notaris  (UUJN)  yang menyatakan bahwa a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan  pelanggaran  Kode  Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;
b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara  berkala  1  (satu)  kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
c. Memberikan  izin  cuti  untuk waktu  sampai  dengan  6  (enam) bulan;
d. Menetapkan  Notaris  Pengganti dengan  memperhatikan  usul Notaris yang bersangkutan;
e. Menentukan
tempat penyimpanan  Protokol  Notaris yang  pada  saat  serah  terima Protokol  Notaris  telah  berumur 25  (duapuluh  lima)  tahun  atau lebih;
f. Menunjuk  Notaris  yang  akan bertindak  sebagai  pemegang sementara  Protokol Notaris yang  diangkat  sebagai  Pejabat Negara  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
g. Menerima laporan dari masyarakat  mengenai  adanya dugaan  pelanggaran  Kode  Etik Notaris atau
pelanggaran
ketentuan dalam Undang-
Undang ini; dan
h. Membuat  dan  menyampaikan laporan  sebagaimana  dimaksud pada  huruf  a,  huruf  b,  huruf  c, huruf  d,  huruf  e,  huruf  f  dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW).
sehingga dalam hal ini peranan Majelis  Pengawas  Daerah  yang penting  adalah  selain  memberi pengawasan juga memberikan pembinaan dan perlindungan Notaris,  khususnya  kepada  Notaris yang  tersangkut  perkara  pidana berkaitan  dengan  akta-akta  yang dibuatnya.  Namun  demikian  secara umum banyak Notaris yang tersangkut  masalah  perlu  adanya kajian  lebih  mendalam  mengenai penyebabnya.  Akar  masalah  perlu dibedah untuk dicarikan jalan keluar atau setidaknya meminimalkan hal- hal yang bisa menurunkan kredibilitas  profesi  Notaris  di  mata masyarakat. Dalam Teori  Ketaatan  Hukum Di  dalam masyarakat,  seorang  individu  taat pada  kaidah-kaidah  karena  dia mempunyai  perasaan keadilan yang  bersifat  timbal  balik.  Hal  ini timbul  dan  tumbuh  berkembang sebagai  akibat  dari  partisipasinya dalam  hubungan-hubungan  sosial terutama dalam kelompok- kelompok seusia. Dalam kaitan ini, Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat  Hoflanfd,  Janis  dan Kelly, sebagai berikut :
Bahwa  keinginan  untuk  tetap menjadi  bagian  dari  kelompok merupakan  motivasi  dasar  dari individu  untuk  secara  pribadi taat  pada  hukum.  Sebenarnya keinginan tersebut  tidaklah semata-mata  karena  penilaian positif  terhadap  keanggotaan kelompok.  Hal  itu  terjadi karena  adanya  suatu  kekuatan yang menahan seseorang untuk meninggalkan  kelompoknya,
karena penilaiannya yang negatif terhadap keadaan di luar kelompoknya, karena kesadarannya  betapa  beratnya keadaan  apabila  ia  berada  di luar  kelompoknya  dan  karena adanya kekuatan-kekuatan tertentu mempengaruhinya dari kelompoknya. (Soerjono Soekanto. 1982 ; 227) Pandangan lain mengenai pertanyaan  mengapa  seseorang harus  taat  pada  hukum  dapat dijawab secara filosofi, sebagaimana dikutip oleh  Achmad Ali dari tema tentang compliance dalam
buku The  Philosophy  of  Law  An Encyclopedia karya editor Cristopher  Berry  Gray,  bahwa paling tidaknya ada tiga pandangan mengapa seseorang menaati hukum, sebagai berikut : (Achmad Ali.2021 ;  371)
a. Pandangan  ekstrem  pertama, adalah pandangan bahwa merupakan  'kewajiban  moral' bagi setiap warga negara untuk melakukan  yang  terbaik  yaitu senantiasa menaati hukum, kecuali  dalam  hal  hukum memang menjadi tidak menjamin kepastian atau inkonsistensi,  kadang-kadang keadaan  ini  muncul  dalam pemerintahan rezim lalim.
b. Pandangan kedua yang dianggap  pandangan  tengah,
adalah bahwa kewajiban utama bagi setiap orang ( 'prime face' )
adalah kewajiban
untuk menaati hukum.
c. Pandangan  ketiga  dianggap pandangan ekstrem kedua yang berlawanan  dengan  pandangan ekstrem pertama, adalah bahwa kita hanya mempunyai kewajiban moral untuk menaati hukum,  jika  hukum  itu  benar dan  kita  tidak  terikat  untuk menaati hukum.
Jadi,  dapat  dipahami  bahwa secara  filosofis  pada  dasarnya setiap  orang  memiliki  kewajiban untuk  taat  pada  hukum.  Ketiga pandangan di atas memilik pandangan tentang kewajiban untuk menaati hukum yang berbeda. Pandangan pertama memandang bahwa menjadi kewajiban  moral  untuk  setiap warga menaati hukum kecuali, jika hukum itu tidak menjamin kepastian  hukum  atau  inkonsisten. Pandangan lainnya yang bertentangan  dengan  pandangan sebelumnya,  memandang  bahwa kewajiban  moral  untuk  menaati hukum hanya jika hukum itu benar, sehingga  kita  tidak  terikat  untuk menaati  hukum.  Pandangan  lain yang  dianggap  sebagai  pandangan tengah  ialah  pandangan  bahwa kewajiban utama setiap orang ialah kewajiban untuk taat pada hukum.
Dari  penjelasan  Perlindungan Hukum  Bagi  Notaris  yang  terkena Sanksi  dengan  indikatornya  dilihat dari  Penerapan  Undang  Undang maupun  pengawasan  dapat  penelti jelaskan         bahwa Sebagai konsekwensi  yang  logis,  maka seiring  dengan  adanya  tanggung jawab  Notaris  pada  masyarakat,
haruslah dijamin adanya
pengawasan  dan  pembinaan  yang terus  menerus,  agar  tugas  Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang  mendasari  kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan  kewenangan  atau kepercayaan yang diberikan.

## KESIMPULAN
Dari uraian uraian yang telah peneliti kemukakan maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :
1. Upaya  hukum  bagi  notaris  yang dikenakan sanksi dengan indikator yang  dilihat  dari  sisi  pelaksanaan
upaya hukum dan proses pemeriksaan  upaya  hukum  yang dilkasnakan ini meberikan kesempatan  kepada  notaris  untuk melakukan pembelaan diri maupun melakukan banding administratif. Kemudian dalam hal proses pemeriksaan. Proses pemeriksaan terhadap notaris yang
diduga melanggar kewajiban notaris  berdasarkan  Pasal  9  ayat
(2)  Undang  Undang  Nomor.  2
Tahun  2014  ditetapkan  oleh Majelis  Pengawas,  lembaga  baru
yang menambah fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris.
2. Perlindungan  hukum  bagi  notaris yang terkena sanksi dengan indikatornya dilihat dari Penerapan Undang Undang maupun  pengawasan  dilkasnakan sesuai  dengan  ketentuan  hukum yang  berlaku  .  dalam  penerapan undang  undang  maka  Undang  – Undang Jabatan Notaris mengakui keberadaan Notaris yang bertindak sebagai  pejabat  umum,  yang menjalankan
segala tugas jabatannya perlu mendapatkan
perlindungan hukum yaitu Notaris sebagai  jabatan,  bukan  Notaris sebagai  pribadi  kemudian  dalam hal pengawasan berlakunya Undang-undang  Jabatan  Notaris, maka  yang  menjadi  pengawas untuk mengawasi segala tugas dan jabatan Notaris diatur dalam Pasal 67 yang mana pengawasan dilakukan oleh Menteri dan dalam melaksanakan pengawasan tersebut menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari
9 (sembilan) orang
DAFTAR PUSTAKA .
A  Kohar, Notaris  Berkomunikasi ,  1984  ( Bandung : Alumni )
Bambang  Poernomo,  1997 Asas-Asas Hukum Pidana , ( Jakarta :  Ghalia
Indonesia )
Budi  Untung,  2005 Hukum  Koperasi  Dan Peran Notaris Indonesia , ( Yogyakarta : Andi, )
G.H.S  Lumban  Tobing,  1999 Peraturan Jabatan  Notaris ,  (  Jakarta  :
Erlangga ) Herlina Suyati Bachtiar, 2001 Contoh Akta Notaris dan Akta Di BawahTangan Buku I , ( Bandung : CV. Mandar Maju)
, 2001 Contoh Akta Notaris  dan  Akta  Di  Bawah Tangan  Buku  II  Bagian  I ,  ( Bandung : CV. Mandar Maju )
, 2001 Contoh Akta Notaris  dan  Akta  Di  Bawah Tangan  Buku  II  Bagian  II ,  ( Bandung : CV. Mandar Maju) Habib  Adjie,  2009  Meneropong  Khasanah Notaris  dan  PPAT  Indonesia,  PT Citra Aditya Bakti, Bandung Habib  Adjie,  2012,  Menjalin  Pemikiran- Pendapat  Tentang  Kenotariatan,
Citra Aditya Bakti, Bandung
Liliana  Tedjosaputro,  1995 Etika  Profesi Notaris  :  Dalam  Penegakan Hukum  Pidana ,  (  Yogyakarta  : Bigraf ) Muhammad Adam, 1984 Ilmu Pengetahuan Notariat , ( Bandung : Sinar Baru)
R  Soegondo  Notodisoerjo,  1993 Hukum Notariat  di  Indonesia ,  (  Jakarta  : PT. Raja Grafindo)
Soedharyo  Soimin,  2005 Kitab  Undang- undang Hukum Perdata , ( Jakarta
: Sinar Grafika )
Sujamto,  1993 Aspek-Aspek  Pengawasan Di  Indonesia ,  (  Jakarta  :  Sinar
Grafika )
S.  Nasution,  1992 Metode  Penelitian
Kualitatif , ( Bandung : Tarsito )
Victor  M.  Situmorang  dan  Cormentyna
Sitanggang, 1993 Hukum Administrasi  Pemerintahan  Di Daerah , ( Jakarta : Sinar Grafika, ) Widiatmoko, 2007 Himpunan Peraturan Jabatan Notaris , ( Jakarta ) PERATURAN PERUNDANG-

## UNDANGAN
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris ,  (  Jakarta  :  Sinar Grafika, 2005 ) Undang-undang Republik Indonesia Nomor  2  Tahun  1986  tentang Peradilan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor  14  Tahun  1985  tentang Mahkamah Agung Surat Keputusan Bersama Nomor KMA/006/SKB/VII/1987_No. : M.04-    PR.08.05    Tahun    1987
tentang Tata  Cara  Pengawasan,
Penindakan  dan  Pembelaan  Diri Notaris
Keputusan  Menteri  Kehakiman  dan  Hak Asasi  Manusia  R.I.  Nomor  M- 01.HT.03.01  Tahun  2003  tentang Kenotarisan

## ARTIKEL
Habib  Adjie, Undang-Undang  Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum  Pengaturan  Notaris ,  ( Renvoi, 28 September 2005 ) Malaba  A  Irsyadul,  Artikel  : Menyoal Ketentuan  Magang  Kepmenkeh No. 1 tahun 2003 , ( WWW.Hukumonline.Com ) Majalah Renvoi Edisi  Nomor  1  Tahun Ketiga, tanggal 3 Juni 2006