## Konsep Akad Musyarokah
(Sebuah Telaah Kritis Penerapan Akad Musyarokah)

## Wahidullah
UniversitasIslamaNahdlatul Ulama Jepara wahidullah@unisnu.ac.id

## Adibatul Hafidlah
UniversitasIslamaNahdlatul Ulama Jepara hafidlahadibatul@gmail.com

## Jumaiyah
UniversitasIslamaNahdlatul Ulama Jepara mayawahidah@unisnu.ac.id

## Abstract
MMQ  stands  for  Musyarakah  Mutanaqishah  which  is  a  contract  where ownership  of  assets  (goods)  or  capital  of  one  party  is  reduced  due  to  purchase purchases by other parties. BMT Al-Hikmah Mlonggo uses MMQ agreements on multipurpose  financing  since  November  2018.  This  study  aims  to  study  MMQ financing  procedures  and  suitability  of  using  multipurpose  Musyarakah Mutanaqishah  contracts  at  BMT  Al-Hikmah  Mlonggo  with  National  Sharia Council  Fatwa  NO:  73  /  DSN-MUI  /  2008  and  Decree  of  the  National  Sharia Council - Indonesian Ulema Council No. 01 / DSN-MUI / X / 2013. This research is a qualitative research using observation, interview and documentation methods to  obtain  data  relating  to  MMQ  at  BMT  Al-Hikmah  Mlonggo.  Data  analysis techniques are used with the stages of data reduction, model data and conclusions. Based on the results  of the study, the  results of this  study  can be concluded that BMT  Al-Hikmah  Mlonggo  has  not  fully  applied  the  musyarakah  mutanaqishah agreement  based  on  the  MUI  fatwa.  In  determining  the  margin  of  the  MUI musyarakah mutanaqishah fatwa contract, the margin decision must be discussed with the requirements that must be in practice, only asking for the margin standard set by BMT Al-Hikmah Mlonggo.
Keywords : Contract, MusyarakahMutanaqishah, Financing, MUI Fatw

## Pendahuluan
Dalam  kehidupan  sehari-hari  manusia  tidak  bisa  terlepas  dari kebutuhannya  baik  itu  kebutuhan  primer,  sekunder,  maupun  tersier.  Untuk memenuhi kebutuhan tersebut ada kalanya manusia tidak mempunyai cukup dana. oleh  karena  itu  dalam  perkembangan  ilmu  ekonomi  yang  semakin  meningkat, muncullah  jasa  pembiayaan  yang  ditawarkan  oleh  lembaga  keuangan  bank maupun lembaga keuangan bukan bank.
Ratusan  tahun  sudah  masyarakat  Indonesia  mengenal  lembaga  keuangan konvensional  yang  berbasis  bunga,  dalam  Islam  bunga  dapat  dikategorikan sebagai  kegiatan  ekonomi  yang  dilarang  karena  mengandung  unsur    riba, masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas  beragama  Islam  menginginkan  adanya lembaga  keuangan  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah  dan  bebas  dari  riba.  Pada tahun 1992 pemerintah Indonesia menetapkan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang mengenalkan sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil, peraturan  ini  menjadi  cikal  bakal  berkembangnya  lembaga  keuangan  syariah  di Indonesia.
Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  merupakan  suatu  lembaga  keuangan yang  melaksanakan  operasional  kegiatan  usahanya  berdasarkan  dengan  prinsip syariah,  menghilangkan  unsur-unsur  yang  dilarang  oleh  agama  Islam  dan menggantikannya  dengan  akad-akad  Islam  yang  disebut  dengan  prinsip  syariah (Ansori: 2008, 8).
Bank  syariah  atau  lembaga  keuangan  syariah  berkewajiban  menerapkan prinsip  syariah  dalam  seluruh  aktivitas  kegiatan  usahanya.  Keharusan  ini  dilatar belakangi  karena  adanya  keinginan  umat  Islam  akan  adanya  sebuah  lembaga keuangan  yang  dijalankan  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Adapun  yang  dimaksut dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan  berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh  lembaga  keuangan  syariah  dilandasi  oleh  nilai-nilai  keadilan,  kemanfaatan, keseimbangan,  dan  keuniversalan  ( rahmatan  lil  „alamin). Sedangkan  prinsip utama  yang  dianut  oleh  lembaga  keuangan  syariah  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya adalah bebas dari maysir (spekulasi), bebas dari Gharar (menipu), bebas dari  hal  yang  diharamkan  (larangan),  bebas  dari  riba  (tambahan),  dan  bebas  dari kebatilan (Soemitro: 2009, 36).
Seiring  dengan  berkembangnya  lembaga  keuangan  syariah  munculah berbagai jenis lembaga keuangan syariah di Indonesia, mulai dari BPRS Syariah, perbankan  Syariah,  koperasi  Syariah  dan Baitul  Mall  Wa  Tamwil (BMT).  BMT atau Baitul  Maal  Wa  Tamwil adalah  lembaga  keuangan  syariah  yang  bergerak dikalangan  masyarakat  ekonomi  bawah,  BMT  sebagai  lembaga  mikro  syariah yang  bersentuhan  langsung  dengan  kehidupan  masyarakkat  kecil  diharapkan mampu menjalankan misinya dan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat
terhadap  lembaga  keuangan  bukan  syariah  yang  berbasis  dengan  bunga  yang tinggi.  Menurut  (Mahmudahningtyas,  2015)  BMT  sebagai  lembaga  keuangan syariah  sangat  berpengaruh  dalam  berkembangnya  suatu  kegiatan  perekonomian atau  usaha  dari  suatu  usaha  sebagai  salah  satu  sumber  penyediaan  dana.  Hal  ini dikuatkan  dengan  adanya  penelitian  yang  ditulis  oleh  (Siarno,  2015) mennyimpulkan  bahwa  pemberian  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  BMT berpengaruh  signifikan  terhadap  perubahan  nilai  modal  awal  dan  modal  akhir pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  disurabaya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pembiayaan  dari  BMT  mempengaruhi  perkembangan  UMK,  dibuktikan  dengan perubahan  modal  usaha  yang  dimiliki  oleh  UMK.  Saling  perbengaruh  dengan nilai  modal  awal  dan  modal  akhir,  pemberian  pembiayaan  yang  diberikan  oleh BMT  juga  berpengaruh  signifikan  terhadap  perubahan  perkembangan  usaha, termasuk  nilai  omset  awal  dan  omset  akhir,  dengan  berkembangnya  omset penjualan  akan  membawa  angin  segar  bagi  kemajuan  UMK  di  kota  Surakarta. (Azizuddin,  2014)menyatakan  bahwa  pembiayaan  BMT  berpengaruh    signifikan terhadap perkembangan usaha perdagangan pasar tradisional Yogjakarta.
BMT  pada  umumnya  memilik  berbagai  bentuk  akad  untuk  memenuhi kebutuhan pembiayaan  yang sesuai dengan prinsip syariah, salah satu  akad  yang digunakan  oleh  BMT  adalah  akad Musyarakah menurut  bahasa  musyarakah berasal  dari  kata Syirkah yang  berarti  percampuran,  atau  kerja  sama  dua  pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memiliki kontribusi terhadap  usaha  tersebut.  Dalam  perkembangan  akad musyarakah lahirlah  akad musyarakah mutanaqishah yaitu jenis akad terbaru yang dimodifikasi antara akad musyarakah ,  jual  beli  ( ba‟i ),  dan ijarah. Fatwa  yang  mengatur  tentang  akad musyarakah  mutanaqishah baru  diterbitkan  oleh  MUI  pada  tahun  2008  yakni Fatwa Dewan syariah Nasional No: 73/DSN-MUI/2008 tentang akad musyarakah mutanaqisah dan  di  ikuti  dengan  terbitnya  keputusan  DSN  MUI  No.  01/DSN- MUI/X/2013.  Itu berarti  fatwa tersebut baru berlaku selama 10 tahun, itu artinya akad musyarakah  mutanaqisah masih  dalam  proses  pengenalan  oleh  lembaga keuangan  syariah,  hal  ini  akan  menjadi  tantangan  tersendiri  untuk  lembaga keuangan  syariah  sekelas  BMT  untuk  menjalankan  akad  tersebut  sesuai  dengan Fatwa  Dewan  syariah  Nasional  No:  73/DSN-MUI/2008  dan  Keputusan  Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/X/2013.
Salah  satu  lembaga  keuangan  syariah  yang  sudah  menerapkan  akad tersebut mulai bulan November 2018 adalah BMT Al-Hikmah Mlonggo, akad ini digunakan  dalam  pembiayaan  multiguna.  Pembiayaan  multiguna  adalah  fasilitas pembiayaan  yang  diberikan  dari  penyedia  dana  kepada  individu  yang  memiliki pendapatan  tetap  maupun  tidak  tetap,  yang  dapat  digunakan  untuk  berbagai keperluan  nasabah  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  perundang- undangan.  Diharapkan  pembiayaan  multiguna  dengan  akad musyarakah mutanaqishah mampu  memberikan  kemudahan  bagi  nasabah  maupun  lembaga BMT  itu  sendiri.  Dengan  itu  maka  peneliti  memilih  judul  “Analisis  Akad Musyarakah  mutanaqishah pada  Pembiayaan  Multiguna  Di  BMT  Al-Hikmah Mlonggo”.

## LandasanTeori

## Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
Soemitro,  (2009,  452).BerpendapatBaitul  maal  wat  tamwil  (BMT) merupakanbalai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-maal wa al- tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktifnya dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan  antara  lain  mendorong    kegiatan  menabung  dan  menunjang  pembiayaan kegiatan  ekonominya.  Selain  itu, baitul  maal  wat  tamwil juga  bisa  menerima titipan  zakat,  infak  dan  sedekah,  serta  menyalurkan  sesuai  dengan  peraturan  dan amanatnya
1. Musyarakah Mutanaqishah
Atang,  (2011,  16)  mengemukakan Musyarakah  Mutanaqishah merupakan Musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan di alihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya  akan menurun dan pada akhir  masa  akad  mitra  lain  tersebut  akan  menjadi  pemilik  penuh  usaha  tersebut. Dasar  hukum  diperbolehkannya  akad musyarakh  mutanaqisah adalah  ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 73/DSN-MUI/2008.
Dari  ketentuan  DSN  MUI  yang  menfatwakan  bahwa  “Aset Musyarakah Mutanaqishah dapat  di Ijarah kan  kepada syarik atau  pihak  lain.  Apabila  aset Musyarakah menjadi  objek ijarah, maka syarik (nasabah)  dapat  menyewa  aset tersebut  dengan  nilai ujrah yang  disepakati”  dapat  disimpulkan  bahwa  prinsip ijarah  ini  merupakan  pilihan  yang  dapat  digunakan  dalam  transaksi  MMQ.
Dengan  menggunakan  prinsip  ijarah  dalam  MMQ,  maka  dapat  menjadi  dasar penyesuaian besarnya imbalan sewa yang diterima bank karena adanya perubahan harga  pasar  sewa  terhadap  objek  sewa,  misalnya  rumah  tinggal,  dan  perubahan porsi kepemilikan bank atas rumah tersebut (Wangsawijaya: 2012, 251).
Sedangkan  akad  jual  beli  ( ba‟i )  terjadi  setelah  nasabah  melunasi  seluruh angsuran  dari  penjualan  barang  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  DSN yang menyatakan bahwa “setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hishssbah LKS beralih kepada syarik lainnya (nasabah)” (Wangsawijaya, 2012, 252).
2. Prinsip keuangan syariah
Lembaga Keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi  keuangan  dan  perbankan  serta  bisnis  yang  terkait.  Adapun  yang dimaksut  dengan  prinsip  syariah  adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam  kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki  kewenangan  dalam  penetapan  fatwa  dibidang  syariah.  Prinsip  syariah yang  dianut  oleh  lembaga  keuangan  syariah  dilandasi  oleh  nilai-nilai  keadilan, kemanfaatn,  keseimbangan,  dan  keuniversalan (Rahmatan  Lil  „alamin).
Sedangkan  prinsip  utama  yang  dianut  oleh  lembaga  keuangan  syariah  dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah  (Soemitro: 2009, 36):
1) Bebas dari Maysir (spekulasi)
secara  bahasa  maknanya  judi  secara  umum,  mengundi  nasib  dan  setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi). Kata maysir dan derivasinya berulang  sebanyak  44  kali  dalam  Al-Quran.  Sedangkan  kata maysir sendiri ditemukan pada QS. Al-Baqarah/2;219 :
ََٔ ـْسَي َٔ ِشِسْيًَْنأََٔ ِشًَْخْنأَ ٍَِعَٔ َكََُْٕه َٔ َٔ آًَِْيِفَٔ ْمُق َٔ َٔ ِطاَُّهِنَٔ ُعِفَُئََّٔ ٌشْيِبَكَٔ ٌىْثِا َٔ َٔ آًًَُُْثِأَ َٔ ًََِِٔٓعْفَََّٔ ٍِْئَ ُشَبْكَا َٔ أَ ََٔ ـْسَئَ َٔ ٌَ ُْٕقِفُُْئَاراَئََكََُْٕه ۀَ َٔ َْٕفَعْنأَِمُق َٔ َٔ زَك َٔ ٌَ ُْٔشَّكَفَتَتَْٔىُكَّهَعَنَِٔتيلاأَُىُكَنَُٔ ّاللَّٔ ٍُِّيَبُئََكِن َٔ
Artinya  : “Mereka  menanyakan  kepadamu  (Muhammad)  tentang  khamar dan  judi.  Katakanlah,  “Pada  keduanya  terdapat  dosa  besar  dan  beberapa manfaat  bagi  manusia.  Tetapi  dosanya  lebih  besar  daripada  manfaatnya.”  Dan mereka  menanyakan  kepadamu  (tentang)  apa  yang  (harus)  mereka  infakkan. Katakanlah,  “Kelebihan  (dari  apa  yang  diperlukan).”  Demikianlah  Allah menerangkan  ayat-ayat-Nya  kepadamu  agar  kamu  memikirkan,” (  QS.  Al- Baqarah/2;219)

## Al-Maidah /5;90
اَفَٔ ٌِاَطْيَّشنأَ ِمًََعَٔ ٍِْئَ ٌظْجِسَُٔىنصَلاأََٔ ُباَصََْلاأََُٔشِسْيًَْنأََُٔشًَْخْنأَاًَََِّإَٔإَُُيَآَٔ ٍَيِزَّنأَآَُّيَأَٔاَي َُُِٕٔبَُِت ْج
َُٔتَْٔىُكَّهَعَن ٌََُٕٔحِهْف
Artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman,  sesungguhnya  khamar,  judi, berkorban  untuk  berhala,  mengundi  nasib  dengan  panah  adalah  perbuatan  keji termasuk  perbuatan  syetan.  Maka  jauhilah  perbuatan-perbuatan  itu  agar  kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Al-Maidah/90; 123)
Al-Maidah ayat 91
َٔ طْيَّشنأَ ُذيِشُئَ اًَََِّإ َٔ ذَعْنأَ ُىُكَُْيَبَٔ َعِقُٕئَ ٌَأَٔ ٍُ َٔ اَضْغَبْنأََٔ َةَٔ ََََِٔٔٔٔشْكِرَٔ ٍَعَٔ ْىُكَّذُصَئََٔ ِشِسْيًَْنأََٔ ِشًَْخْنأَ ىِفَٔ َء َٔ َٕهَّصنأٍََِعََِّٔٔـّهنا َِٔة َٔ ََٔٔ ىُتََأَٔ ْمََٓف َٔ َََٔٔٔ ٌََُٕٓتُُّي
Artinya :  “Sesungguhnya  syaitan  itu  bermaksud  hendak  menimbulkan permusuhan  dan  kebencian  di  antara  kamu  lantaran  (meminum)  khamar  dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Q.S. Al-Maidah/ 90; 123)
Maysir merupakan  suatu  transaksi  yang  digantungkan  kepada  suatu keadaan  yang  tidak  pasti  dan  bersifat  untung-untungan.  Secara  ekonomi, pelarangan  judi  membuat  investasi  ke  sektor  produktif  makin  terdorong  karena tidak  ada  investasi  yang  digunakan  ke  sektor  judi  dan  spekulasi.  Perjudian merupakan  bentuk  investasi  yang  tidak  produktif  karena  tidak  terkait  langsung dengan sektor riil dan tidak memberikan dampak peningkatan penawaran agregat barang dan jasa.
a. Bebas Gharar
Gharar secara  bahasa  berarti  menipu,  memperdaya,  ketidakpastian.
Gharar adalah  sesuatu  yang  memperdayakan  manusia  didalam  bentuk  harta, kemegahan,  jabatan,  syahwat  (keinginan),  dan  lainnya.  Dalam  Al-Quran  kata Gharar dan  derivasinya  disebut  sebnayak  27  kali  antara  lain  dalam  QS.  Al- Anfal/8: 49.
َْٔىُُُٓيِدَٔ ِءلاُؤََْٔ َّشَغَٔ ٌضَشَئَ ْىِِٓبُٕهُقَٔيِفَٔ ٍَيِزَّنأََٔ ٌَُٕقِفاًَُُْنأَ ُلُٕقَئَ ْرِإ َٔ
ََٔ َّاللَّٔ ٌَِّئَفَِٔ َّاللَّٔىَهَعَٔ ْمَّكََٕتَئَ ٍَْئَ
ٌَٔىيِكَحٌَٔضيِضَع
Artinya: “(Ingatlah),  ketika  orang-orang  munafik  dan  orang-orang  yang ada penyakit di dalam hatinya berkata: "Mereka itu (orang-orang mukmin) ditipu oleh  agamanya".  (Allah  berfirman):  "Barangsiapa  yang  bertawakkal  kepada
Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" . (QS. Al- Anfal/8 : 49)
Al-Quran  menyebut Gharar sebagai  perbuatan  tercela. Gharar dapat terjadi  pada  transaksi  yang  objeknya  tidak  jelas,  tidak  memiliki,  tidak  diketahui kebenarannya,  atau  tidak  dapat  diserahkan  pada  saat  transaksi  dilakukan  kecuali diatur  lain  dalam  syariah  secara  ekonomi,  pelarangan Gharar akan mengedepankan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasional lainnya dan menghindari ketidak jelasan dalam bisnis.
b. Bebas dari Haram
Haram secara bahasa adalah larangan dan penegasan. Larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu dilarang karena Tuhan dan bisa juga dilarang karena  adanya  pertimbangan  akal.  Kata  haram  dan  segala  pecahannya  disebut sebanyak 83 kali dalam Al-Quran, antara lain QS. An-Nahl/16: 115
َََِٔٔٔشيِضُِخْنََٔىْحَنَََٔٔوَّذنَََٔٔتَتْيًَْنأَُىُكْيَهَعََٔوَّشَحَٔاًَََِّإ ٍَٔداَعَٔلأٍََٔغاَبَٔ َشْيَغََّٔشُطْضأَ ًٍََِفَِِّٔبَِٔ َّللََِّٔشْيَغِنََّٔمُِْأَٔاَي
ٌَٔىيِحَّسٌَٔسُٕفَغََٔ َّللََّٔ ٌَِّئَف
Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya  mengharamkan atasmu  (memakan) bangkai,  darah,  daging  babi  dan  apa  yang  disembelih  dengan  menyebut  nama selain  Allah;  tetapi  barangsiapa  yang  terpaksa  memakannya  dengan  tidak menganiaya  dan  tidak  pula  melampaui  batas,  maka  sesungguhnya  Allah  Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S An-Nahl/16: 115)
Secara  ekonomi,  pelarangan  yang  haram  akan  menjamin  investasi  hanya dilakukan dengan cara dan produk yang menjamin kemaslahatan manusia.
c. Bebas dari Riba
Secara  bahasa  berarti  bertambah  dan  tumbuh,  kata  riba  dengan  berbagai bentuknya disebutkan 20 kali dalam Al-Quran antara lain dalam QS. Ali Imron/3: 130.
ٌََُٕٔحِهْفُتَْٔىُكَّهَعَنََٔ ّاللَّْٔإُقَّتأًََٔتَفَعاَضُّئًَافاَع ْضَأَٔاَبِّشنأَْإُهُكْأَتََٔلأَْإَُُيآَٔ ٍَيِزَّنأَآَُّيَأَٔاَي
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan  berlipat  ganda(1)  dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah  supaya  kamu mendapat keberuntungan” (QS. Ali Imron/3: 130)
Riba  merupakanpenambahan  pendapatan  secara  tidak  sah  (batil)  antara lain  dalam  transaksi  pertukaran  barang  sejenis  yang  tidak  sama  kuaitasnya, kuantitas,  dan waktu  penyerahan ( fadhl ), atau dalam  transaksi pinjam  meminjam
yang  mempersyaratkan  nasabah  penerima  fasilitas  mengembalikan  dana  yang diterima  melebihi  pokok  pinjaman  karena  berjalannya  waktu  ( nasi‟ah ).  Secara ekonomi,  pelarangan  riba  membuat  arus  investasi  lancar  dan  tidak  terbatas  oleh tingkat suku bunga yang menghambat arus investasi ke sektor produktif.
d. Bebas dari Batil
Secara bahsa batil  artinya batal, tidak sah dalam  aktivitas jual beli, Allah menengaskan  manusia  dilarang  mengambil  harta  dengan  cara  yang  batil sebagaimana tersebut dalam QS. Al-Baqarah/2: 188.
َِٔلإَْيَأَٔ ٍِْئَاًقيِشَفَٔإُهُكْأَتِنَِٔواَّكُحْنأَىَنِإَٔآَِبَٔإُنْذُتََِٔٔمِطاَبْناِبَْٔىُكَُْيَبَْٔىُكَنإَْيَأَٔإُهُكْأَتَٔلأَ َٔ َِٔطاَُّنا َٔ
ًٌَََُٕٔهْعَتَْٔىُتََْأََِٔٔىْثِ ْلْاِب
Artinya: “Dan  janganlah  sebahagian  kamu  memakan  harta  sebahagian yang  lain  di  antara  kamu  dengan  jalan  yang  bathil  dan  (janganlah)  kamu membawa  (urusan)  harta  itu  kepada  hakim,  supaya  kamu  dapat  memakan sebahagian  daripada  harta  benda  orang  lain  itu  dengan  (jalan  berbuat)  dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah/2: 188).
Hal ini menegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan jalan  yang batil  seperti mengurangi timbangan, mencampur barang rusak diantara  barang  yang  baik  untuk  mendapatkan  keuntungan  lebih  banyak, menimbun  barang,  menipu  atau  memaksa.  Secara  ekonomi,  pelarangan  batil  ini akan  semakin  mendorongnya  berkurangnya  moral  hazard  dalam  perekonomian yang terbukti telah banyak memamkan korban dan merugikan banyak pihak.
Selain  itu,  prinsip  dimaksut  menekankan  bahwa  para  pelaku  ekonomi untuk selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegaiatan ekonomi. Realisasi  dan  konsep  syariah,  pada  dasarnya  sistem  ekonomi/perbankan  memilik tiga ciri yang mendasar, yakni (a) prinsip keadilan, (b) menghindari kegiatan yang dilarang, dan (c) memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiga ciri sistem perbankan syariah  yang  demikian,  tidak  hanya  memfokuskan  perhatian  pada  diri  sendiri untuk menghindari praktik bunga, tetapi juga kebutuhan untuk menerapkan semua prinsip  syariah  dalam  sistem  ekonomi  secara  seimbang.  Oleh  karena  itu, keseimbangan  antara  memaksimaalkan  keuntungan  dan  pemenuhan  prinsip syariah  menjadi  hal  yang  mendasar  bagi  kegiatan  operational  bank  syariah  (Ali, 2010, 20).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif,    Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis  data  berupa  kata-kata  (lisan  maupun  tulisan)  dan  perbuatan- perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan  data  kualitatif  yang  di  peroleh  oleh  demikian  tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014, 11). sumber data yang sedikit itu belum mampu  memberikan  data  yang  lengkap  dan  pasti,  maka  mencari  orang  lain  lagi yang  dapat  digunakan  sebagai  sumber  data  sampai  data  sudah  mencukupi  dan tidak  perlu  menambahkan  sampel  yang  baru.  Dengan  demikian  jumlah  sampel sumber data akan semakin besar seperti bola salju yang
Subjek penelitian yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, pertama yaitu  narasumber  dari  pihak  BMT  seperti  pegawai  BMT  yang  bersangkutan dengan pembiayaan multiguna yang menggunakan akad musyarakah mutanaqishah dan  keduabeberapa  nasabah  BMT  Al-Hikmah  yang  menggunakan akad musyarakah mutanaqishah .

## Pembahasan
Analisis  Prosedur  Akad Musyarakah  Mutanaqishah pada  pembiayaan Multiguna di BMT Al-Hikmah
Pembiayaan  dengan  akad musyarakah  mutanaqishah merupakan  salah satu  bentuk  produk  penyaluran  pembiayaan  yang  ditawarkan  oleh  BMT  Al- Hikmah  Mlonggo  dengan  pembelian  aset  yang  dilakukan  oleh  BMT  Al-Hikmah Mlonggo terhadap aset yang dimiliki oleh mitra, dimana porsi kepemilikan BMT akan berkurang seiring dengan angsuran yang dibayarkan setiap bulannya.
Dari  wawancara  yang  peneliti  lakukan  dengan  manager  cabang  dan manager  marketing  BMT  Al-Hikmah  Mlonggo  mekanisme  pembiayaan  akad musyarakah  mutanaqishah diperuntukan  kepada  semua  nasabah  yang membutuhkan  pembiayaan  sesuai  dengan  prinsip  syariah  Islam  serta  memenuhi semua persyaratan dan ketentuan, sebagaimana traskip wawancara berikut:
“semua  orang  bisa,  syaratnya  sudah  lolos  survey  kemudian  aset  yang dijadikan objek MMQ harus milik sendiri “manager cabang”.
Anggota BMT pun bisa mengajukan pembiayaan sebagaimana ungkapan dari manager marketing sebagaimana wawancara berikut.
”semua  anggota,  anggota  boleh  bersyirkah  dengan  aset  miliknya, asalkan milik sendiri” manager marketing.
Penerapan  margin  atas  aset  yang  dibeli  oleh  nasabah  disesuaikan  dengan standar  margin  yang  sudah  ditentukan  oleh  pihak  BMT  Al-Hikmah  Mlonggo. Namun  dalam  hal  ini  mitra  diperbolehkan  untuk  melakukan  negosiasi  asalkan masih  dalam  standar  margin  dari  BMT  Al-Hikmah  Mlonggo.  Sedangkan  untuk pelunasan  pembiayaan  bisa  dilakukan  dengan  dua  cara,  yakni  dengan  angsuran maksimal tiga tahun atau dengan jatuh tempo maksimal empat bulan.
Untuk  sanksi  yang  diberikan  atas  wanprestasi  dari  akad musyarakah mutanaqishah melalui  tindakan  dengan  memberikan  surat  peringatan  1,  2,dan  3 namun  jika  tidak  ditemukan  kesepakatan  akan  diselesaikan  dengan  jalur  hukum hingga  esksekusi.  Untuk  menghindari  pembiayaan  bermasalah  pihak  BMT memberikan  pendampingan  pembiayaan,  selain  itu  juga  memberi  tahu  mengetai BMT Checking yang bisa memblokir  pengajuan pembiayaan disemua BMT yang ada di Indonesia.
Mekanisme pembiayaan pada akad musyarakah mutanaqishah mengharuskan mitra mempunyai aset atas nama sendiri, dimana porsi aset akan di beli  sebagian  oleh  pihak  BMT,  kemudian  mitra  membeli  porsi  tersebut  dengan cara  angsuran  atau  jatuh  tempo.  Aset  tersebut  berupa  sertifikat  tanah,  BPKB kendaraan  atau  motor,  SIM  K  (surat  kepemilikan  ruko  dipasar  Mlonggo)  dan simpanan berjangka.

## PengawasanPembayaran
Setelah  pembiayaan  mendapatkan  persetujuan,  pihak  BMT  memberi informasi kepada mitra mengenai BMT Checking
1) Bagian  administrasi  wajib  mengingatkan  anggota  setiap  tanggal angsurannya.
2) Jika  pada  hari  jadwal  angsuran  anggota  belum  bayar  maka  segera dilaporakan pada manajer pembiayaan.
3) Manajer  pembiayaan  bisa  langsung  menagih  sebagai  bentuk monitoring dan evaluasi kepada anggota.
4) Pembiayaan  yang  angsurannya  melalui  marketing  harus  dipastikan  sesuai secara prosedur dan administrasi oleh bagian keuangan.
5) Manager  harus join  visit dengan  manager  ke  lapangan  secara  rutin  dan berkala untuk melakukan penagihan.
Akad musyarakah  mutanaqishah di  BMT  Al-Hikmah  Mlonggo diperuntukan  kepada  semua  nasabah  yang  membutuhkan  pembiayaan  sesuai dengan  prinsip  syariah  Islam  serta  memenuhi  semua  persyaratan  dan  ketentuan. Sedangkan  keuntungan  yang  diperoleh  BMT  Al-Hikmah  Mlonggo  berasal  dari margin  yang  sudah  ditentukan  sesuai  dengan  standart  margin  yang  berlaku  di BMT Al-Hikmah Mlonggo.
Akad musyarakah  mutanaqishah yang  dilakukan  oleh  pihak  BMT  Al- Hikmah  Mlonggo  adalah  BMT  Al-Hikmah  membeli  sebagian  porsi  kepemilikan aset nasabah yang akan di syirkah kan. Kemudian nasabah membeli kembali secara berangsur  maupun  jatuh  tempo  aset  yang  telah  dibeli  oleh  BMT  Al-Hikmah. Pertama-tama  nasabah  yang  hendak  melakukan  pembiayaan musyarakah mutanaqishah mengajukan permohonan dan menyerahkan persyarakan yang telah ditentukan oleh pihak BMT Al-Hikmah.
Setelah  permohonan  tersebut  diproses  kemudian  pihak  BMT  melakukan survey kepada  calon  mitra  tersebut,  survey  tersebut  dilakukan  ketempat  tinggal, lingkungan  sekitar,  dan  jaminan  pembiayaan  dan  analisis  pembiayaan  harus mengacu  pada  prinsip  5C  ( Character,  Capacity,  Capital,  Collecteral,  dan Condition ). Apabila manager menyetui permohonan dan hasil survey calon mitra tersebut, kemudian pihak BMT Al-Hikmah dan calon mitra akan menandatangani surat perjanjian akad musyarakah mutanaqishah tersebut,
Penetapan  porsi  aset  dan  besaran  keuntungan  sudah  di  musyawarahkan oleh  pihak  BMT  dengan  nasabah  sbelum  penandatanganan  perjanjian  akad musyarakah  mutanaqishah .  Jika  kedua  belah  pihak  sudah  sepakat  dengan  porsi aset  dan  besaran  keuntungan  yang  akan  diperoleh  oleh  pihak  BMT  Al-Hikmah, akad musyarakah mutanaqishah baru bisa dilaksanakan.
Untuk  sanksi  yang  diberikan  atas  wanprestasi  dari  akad musyarakah mutanaqishah hanya  melalui  surat  peringatan  1,  surat  peringatan  2,  dan  surat peringatan  3.  Namun  apabila  nasabah  tidak  kooperatif  dengan  BMt  Al-Hikmah maka akan dilakukan melalui tindakan hukum bahkan eksekusi jaminan.
Mekanisme  pembiayaan  akad musyarakah  mutanaqishah mengharuskan nasabah  memberikan  jaminan  yang  bisa  dipegang  oleh  pihak  BMT  Al-Hikmah Mlonggo.  jaminan  tersebut  bisa  berupa  sertifikat  tanah,  BPKB  kendaraan
bermotor,  Sim  K  (surat  kepemilikan  ruko  dipasar  mlonggo)  dan  simpanan berjangka  di  BMT  AL-Hikmah  Mlonggo,  jaminan  tersebut  berfungsi  berfungsi sebagai  penjamin  keberlangsungan  akad musyarakah  mutanaqishah yang  telaah disepakati.  Selain  itu  jaminan  tersebut  berfungsi  sebagai  pengikat  kedua  belah pihak agar komitmen dengan akad musyarakah mutanaqishah yang dijalankan.
Analisis  Penerapan  Akad  Musyarakah  Mutanaqishah  pada  pembiayaan multiguna  di  BMT  Al-Hikmah  Mlonggo  dengan  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  NO:  73/DSN-MUI/2008  dan  Keputusan  Dewan  Syariah  Nasional  – Majelis Ulama Indonesia No. 01/DSN-MUI/X/2013.
Fatwa  DSN  MUI  No.  73/DSN-MUI/2008  tentang  akad musyarakah mutanaqishah menerangkan  bahwa produk  pembia y aan b erdas ar kan  prinsip mu sy arakah , yaitu sy irkatul ' inan , y ang por s i ( hi s h s hah ) modal  sa l ah satu sy arik ( Bank  Syariah / LKS ) berkurang  disebabkan  pengal i han  komersial  secara bertahap (naqlul  hish s hah  bil ' i w adli  mutan a qi s hah) k e pada sya rik y ang  lain ( nasabah ) .
Hasil  wawancara  informan  1  (Manager  marketing  BMT  Al-Hikmah Mlonggo)
“MMQ  yaitu  aset  nasabah  di syirkah kan  dengan,  kemudian  nasabah mengangsur  untuk  membeli  aset  yang  telah  di syirkah kan  tersebut.  Atau bisa  juga  dengan  jatuh  tempo.  Biasanya  aset  yang  digunakan  itu  BPKB, Sertifikat, simpanan berjangka juga bisa asal sesuai dengan ketentuan” Hasil  Wawancara  informan  2  (Manager  cabang  BMT  Al-Hikmah Mlonggo)
“Akad  MMQ  yaitu  pembelian  aset  secara  berangsur.  Jadi  gini  mbak, diawal  aset  mitra  akan  dibeli  sebagian  oleh  pihak  BMT,  kemudian  nanti pihak mitra bisa membeli kembali aset tersebut dengan cara angsuran atau dengan cara jatuh tempo. Aset yang bisa digunakan adalah sertifikat tanah, BPKB,  SIM  K  (surat  memilik  rukodipasar  mlonggo)  dan  simpanan berjangka”
Tujuan  dari  pembiayaan musyarakah  mutanaqishah adalah men y ediakan fasi l itas  pembiayaan k e pada nasabah baik  perorangan maupun perusahaan da l am rangka  memperoleh  dan / atau  menambah  moda l usaha  dan / atau  aset ( barang) b e rd asarkan s i stem bagi hasil.
Hasil  wawancara  informan  1  (Manager  marketing  BMT  Alhikmah Mlonggo)
“ Semua anggota, anggota boleh bersyirkah dengan aset  miliknya, asalkan milik sendiri ”
Hasil  wawancara  informan  2  (Manager  cabang  BMT  Al-Hikmah Mlonggo)
“ Semua  orang  bisa,  syaratnya  sudah  lolos survey kemudian  aset  yang dijadikan objek MMQ harus milik sendiri ”
Menurut  manager  marketing  dan  manager  cabang  BMT  Al-Hikmah Mlonggo  pembiayaan  akad musyarakah  mutanaqishah bisa  diberikan  kepada semua  anggota  BMT  Al-Hikmah  Mlonggo  dengan  syarat  yang  sudah  ditentukan oleh  pihak  BMT  Al-Hikmah  Mlonggo,  salah  satunya  yaitu  sudah  lolos survey pembiayaan dan aset yang di syirkah kan sudah atas nama sendiri.
Hasil  wawancara  tersebut  sesuai  dengan  keputusan  DSN-MUI  No.
01/DSN-MUI/X/2013  yang  menjelaskan  bahwa  tujuan  dari  akad musyarakah mutanaqishah adalah  menyediadakn  fasilitas  pembiayaan  kepada  nasabah  baik perorangan  maupun  perusahaan  dalam  rangka  memperoleh  dan/atau  menambah modal  usaha  dan/atau  aset  (barang)  berdasarkan  sistem  bagi  hasil.  Hal  ini  dapat disimpulkan  bahwa  akad musyarakah  mutanaqishah dapat  dipakai  untuk  semua jenis nasabah, baik itu nasabah perorangan maupun perusahaan.
Sebagai  Lembaga  Keuangan  (LKS)  syariah  pihak  BMT  Al-Hikmah Mlonggo  memperoleh  keuntungan  dari  margin  atas  pembelian  aset  secara angsuran maupun jatuh tempo. Dimana margin tersebut dibebankan kepada pihak mitra.
Hasil  wawancara  informan  1  (Manager  marketing  BMT  Al-Hikmah Mlonggo)
“Kita pakek margin untuk MMQ.”
Hasil  wawancara  informan  2  (Manager  cabang  BMT  Al-Hikmah Mlonggo)
“Pakenya margin, soalnya kita pakeknya yang bil ba‟i , jual beli”
Hasil wawancara dengan nasabah BMT Al-Hikmah Mlonggo menunjukkan  bahwa  7  dari  11  nasabah  yang  peneliti  wawancarai  menjawab mekanisme  bagi  hasilnya  adalah  margin,  sedangkan  sisanya  tidak  mengetahui mengenai mekanisme pembagian keuntungannya.
Dari  hasil  wawancara  peneliti  dengan  manager  marketing  BMT  Al- Hikmah  Mlonggo,  menyatakan  bahwa  keuntungan  yang  diperoleh  BMT  Al- Hikmah  Mlonggo  berdasarkan  pada  margin  yang  ditanggung  oleh  mitra.  Margin
tersebut  diambil  dari  pembelian  aset  yang  dilakukan  oleh  pihak  mitra  kepada BMT Al-Hikmah Mlonggo secara berangsur maupun secara jatuh tempo.
Hal  serupa  juga  dikatakan  oleh  manager  cabangBMT  Al-Hikmah Mlonggobahwa  dalam  pembiyaan  akad musyarakah  mutanaqishah memakai margin  untuk  mengambil  keuntungan  karna  dalam  prakteknya  BMT  Al-Hikmah Mlonggo menggunakan musyarakah mutanaqishah bil ba‟i . Dalam jual beli atau ba‟i pihak yang menjual boleh mengambil margin atau keuntungan dari aset yang dijual tersebut.
Senada dengan manager marketing dan manager cabang BMT Al-Hikmah Mlonggo,  hal  demikian  juga  dikatakan  oleh  pihak  7  dari  11  nasabah  yang diwawancarai  peneliti.  Bahwa  pihak  BMT  Al-Hikmah  Mlonggo  menggunakan margin sebagai dasar mengambil keuntungan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  diuraikan  penulis  diatas  maka  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  hal  ini  telah  sesuai  dengan  Keputusan  DSN  MUI  No. 01/DSN-MUI/X/2013  bagian  prinsip  dan  ketentuan  poin  a,  yang  menjelaskan bahwa pendapatan musyarakah mutanaqishah berupa bagi hasil dapat berasal dari margin apabila kegiatan usahanya berdasarkan prinsip jual beli ( ba‟i ).
Dalam  sebuah  perjanjian musyarakah  mutanaqishah (bagi  hasil/margin) ditetapkan  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak,  hal  ini  tercantum  dalam  DSN MUI No 01/DSN-MUI/X/2013 bagian prinsip dan ketentuan poin e. Fatwa DSN- MUI  No.73/DSN-MUI/2008  juga  menyatakan  bahwa  salah  satu  hak  dan kewajiban para mitranya yaitu memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad.
Hasil  wawancara  informan  1  (Manager  marketing  BMT  Al-Hikmah Mlonggo)
“Penetuan nisbah sebelumnya  sudah  diberitahukan  oleh  bagian  CS, didalam perjanjian juga harus dicantumkan dan dibacakan agar jelas. kalo di MMQ kalo tawar menawar  ya sudah biasa, namun penawaran itu tetap sesuai dengan standar margin yang sudah ada di BMT”
Hasil  wawancara  informan  2  (Manager  cabang  BMT  Al-Hikmah Mlonggo)
“Karna kita ambil adalah MMQ bil ba’i maka hisbah ditentukan oleh BMT sesuai dengan standart  yang ada disini,  diakad perjanjian juga disebutkan
marginnya  berapa  secara  jelas.  Jadi  nasabah  sudah  diberi  tahu  mengenai berapa margin yang harus dibayarkan atas pembiayaan yang diterima” Hasil wawancara dengan nasabah BMT Al-Hikmah Mlonggo menyatakan bahwa  rata-rata  nasabah  mempasrahkan  mengenai  margin  yang  harus  dibayar kepada  pihak  BMT  Al-Hikmah  Mlonggo  dalam  pembiayaan musyarakah mutanaqishah.
Dari  hasil  wawancara  penulis  dengana  manager  cabang  dan  manager marketing  dijelaskan  bahwa  penentuan  margin  yang  ada  pada  pembiayaan musyarakah  mutanaqishah sudah  ditentukan  dari  standar  BMT  Al-Hikmah Mlonggo.  Namun  diawal  pengajuan  pembiayaan  calon  mitra  sudah  diberi  tahu mengenai  margin  yang  harus  dibayarkan.  Selain  itu  penentuan  margin  juga dicantumkan  dalam  perjanjian  akad  yang  dibacakan  dan  ditanda  tangani  oleh kedua belah pihak.
Sedangkan  sebagian  besar  nasabah  hanya  mengikuti  penentuan  margin pembiayaan  akad musyarakah  mutanaqishah yang  sudah  diatur  dalam  standar pembiayaan musyarakah mutanaqishah diBMT Al-Hikmah Mlonggo.
Dalam  wawancara  mengenai  perhitungan  proyeksi  keuntungan  dari  akad musyarakah mutanaqishah menghasilkan data sebagai berikut.
Hasil  wawancara  informan  1  (Manager  marketing  BMT  Al-Hikmah Mlongoo)
“ Sesuai dengan porsinya yang dibeli pihak ketiga gitu, kalo aset yang kita beli  besar  ya  margin  yang  kita  dapatkan  lebih  besar,  begitu  juga sebaliknya ”
Hasil  wawancara  informan  2  (Manager  cabang  BMT  Al-Hikmah Mlonggo)
“ Sesuai dengan standart  BMT ”
Dari  wawancara  manager  marketing  dan  manager  cabang  menyebutkan bahwa  perhitungan  proyeksi  keuntungan  dari  akad musyarakah  mutanaqisah ditentukan  oleh  standart  BMT  Al-Hikmah  Mlonggo  diantaranya  adalah  sesuai dengan  porsi  kepemilikan  yang  dibeli  oleh  pihak  BMT  Al-Hikmah  Mlonggo, apabila  aset  yang  dibeli  oleh  pihak  BMT  besar  maka  pihak  BMT  akan memperoleh  margin  yang  besar.  Hal  ini  senada  dengan  fatwa  DSN  MUI  No. 073/DSN-MUI/2008  dalam  dalam  poin  ketentuan  khusus  menyatakan  bahwa
nisbah  keuntungan  dapat  mengikuti  perubahan  proporsi  kepemilikan  sesuai dengan kesepakatan syarik.
Hasil  wawancara  informan  1  (Manager  marketing  BMT  Al-Hikmah Mlonggo)
“ kalo  jatuh  tempo  ya  secara  lisan  akad  itu  aja,  nasabah  atau  pihak  ketiga apa  bersedia  membeli  kembali  gitu.  Itu  sudah  tercantum  diakad  itu,  kalo berangsur ya penyerahan porsinya setiap membayar angsuran ”
Hasil  wawancara  informan  2  (Manager  marketing  BMT  Al-Hikmah Mlonggo)
“ secara  berangsur,  jadi  setiap  pengangsuran  itu  sama  sperti  membeli  aset secara bertahap ”
Hasil wawancara dengan nasabah BMT Al-Hikmah Mlonggo menyatakan bahwa  Nasabah  yang  memakai  pembayaran  angsuran  menyatakan  bahwa penyerahan  porsi/aset  kepemilikan  akan  dilakukan  pada  saat  nasabah  membayar angsuran.  Sedangkan  nasabah  yang  membayar  dengan  cara  jatuh  tempo menyatakan  bahwa penyerahan porsi/aset kepemilikan terjadi pada saat pelunasan jatuh tempo yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
Dari  wawancara  manager  marketing  dan  manager  cabang  menyatakan bahwa  penyerahan  porsi/aset  kepemilikan  dapat  dilakukan  dengan  2  cara  yakni dengan  cara  jatuh  tempo  dan  dengan  cara  angsuran.  Apabila  dengan  cara  jatuh tempo  maka  penyerahan  porsi  akan  dilakukan  ketika  nasabah  sudah  melunasi pembiayaan  tersebut  pada  tanggal  jatuh  tempo  yang  sudah  ditentukan  pada  saat akad,  namun  apabila  menggunakan  pembayaran  angsuran  maka  porsi/aset kepemilikan akan diberikan setiap bulannya ketikka nasabah membayar angsuran kepada pihak BMT Al-Hikmah Mlonggo. Manager marketing juga menyebutkan bahwa hal tersebut sudah tercantum dalam akad musyarakah mutanaqishah .
Pernyataan  tersebut  dikuatkan  dengan  adanya  pengakuan  nasabah  yang menggunakan  akad musyarakah  mutanaqishah dengan  angsuran  maka  akan mendapatkan  porsi/aset  kepemilikan  pada  saat  mengangsur.  Sedangkan  nasabah yang  menggunakan  akad musyarakah  mutanaqishah dengan  pembayaran  jatuh tempo akan mendapatkan porsi/aset kepemilikan pada saat melunasi pembayaran pada tanggal jatuh tempo.
Pernyataan  manager  marketing  BMT  Al-Hikmah  Mlonggo  mengenai proses  penyerahan  porsi/aset  kepemilikan  sudah  tercantum  secara  jelas  di  dalam
akad musyarakah  mutanaqishah senada  dengan  fatwa  DSN  MUI  No.  73/DSN- MUI/2008  yang  menyatakan  bahwa  kadar/ukuran  bagian/porsi  kepemilikan  aset musyarakah  syarik (LKS)  yang  berkurang  akibat  pembayaran  oleh syarik (nasabah),  harus  jelas  dan  disepakati  dalam  akad.  Sedangkan  pengalihan  unit hishshah (porsi/bagian  syarik)  diatur  dalam  keputusan  DSN  MUI  No.  01/DSN- MUI/X/2013, Setiap  penyetoran  uang  oleh  n a sabah k epada  B a nk  S y ariah / LKS , maka  nilai  yang  jum l ahnya  sama  dengan  ni l a i unit hish s hah , secara  syariah d in y atakan sebaga i pengal i han un i t hi s h s hah Bank Sy ariah / L K S s ecara komer s ial (naqlul hi s hshah bi l ' iwadh) , se d angkan nilai yang jumlahn y a lebih dar i nilai u nit hishshah tersebut , d i ny a takan  se b agai b agi  h a s il yang  me nj adi  hak  Bank Syar i a h / LKS .  Pernyataan  manager  marketing,  manager  cabang  dan  sebagian nasabah  yang  menggunakan  akad musyarakah  mutanaqishah membuktikan bahwa pengalihan unit hishshah sudah dilakukan sesusaidengan fatwa DSN MUI.
DSN  MUI  No.  01/DSN-MUI/X/2013  tentang  akad musyarakah mutanaqishah memberikan  ketentuan  khusus  pada  poin  ketentuan  lain  khusus poin I membolehkan adanya biaya denda keterlambatan dan ganti kerugian.
Hasil  wawancara  informan  1  (Manager  marketing  BMT  Al-Hikmah Mlonggo)
“ Ada, kifarat itu ada, untuk menjaga kedisiplinan. Tapi sepanjang anggota itu  koopratif  dalam  artian  apabila  dia  ada  halangan,  dia  konfirmasikan kekantor maka kita memberikan toleransi. ”
Hasil  wawancara  informan  2  (Manager  cabang  BMT  Al-Hikmah Mlonggo)
“ Denda  disini  bersifat  relatif,  tergantung  faktor  keterlambatannya  apa. Kalo  misalnya  memang  benar-benar  murni  tidak  bisa  mengangsur  karna ada musibah ya tidak ada denda. Kalo disengaja dendanya 1% dari plafond tersebut. Musibah musibah diantaranya yaitu anaknya sakit keras atau apa gitu yang memungkinkan nasabah tidak bisa mengangsur. ”
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  manager  cabang  dan manager  marketing  BMT  Al-Hikmah  Mlonggo  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam pembiayaan  musyarakah  mutanaqishah  diperbolehkan  adanya kifarat atau  denda dalam  keterlambatan.  Namun  denda  atau  kifarat  tersebut  relatif  dalam  artian nasabah bisa mendapatkan toleransi denda apabila keterlambatan murni karna ada musibah yang dialami oleh nasabah.
Hasil  wawancara  tersebut  sesuai  dengan  Keputusan  DSN  MUI  No. 01/DSN-MUI/2013  yang  menyatakan  bahwa Ba n k  Syar i ah/LKS  di p erkenankan untuk  menge n akan  sanks i kepada  nasa b ah  mamp u yang  rnenu nd a - nunda pemba y aran angsuran.
Pelunasan  pembiayaan  dipercepat  merupakan  tindakan  dimana  nasabah melunasi  semua  tagihan  pembiayaan  sebelum  tanggal  pembiayaan  tersebut. Tindakan  seperti  ini  sangat  mungkin  dilakukan  oleh  nasabah  yang  sudah mempunyai cukup dana untuk melunasi pembiayaan.
Hasil  wawancara  informan  1  (Manager  marketing  BMT  Al-Hikmah Mlonggo)
“Kita  pake  diskon,  biasanya  potongan  sistemnya  kayak  gini,  bulan  yang belum berjalan tidak dibebani margin”
Hasil  wawancara  informan  2  (Manager  cabang  BMT  Al-Hikmah Mlonggo)
“Jika tidak ada tunjangan margin, maka Cuma membayar sisa pokok, jadi margin bulan-bulan yang akan datang tidak usah bayar”
Menurut  manager  marketing  dan  manager  cabang  BMT  Al-Hikmah Semesta  Mlonggo  jika  ada  pelunasan  dipercepat  yang  dilakukan  oleh  nasabah maka  akan  mendapatkan  diskon,  diskon  tersebut  berupa  nasabah  tidak  perlu membayar  margin  untuk  bulan-bulan  yang  akan  datang.  Nasabah  cukup membayar sisa pokok pembiayaan musyarakah mutanaqishah saja.
Menurut  keputusan  DSN  MUI  No.01/DSN-MUI/2013  poin  pelunasan dipercepat menjelaskan bahwa Da l a m h a l terja di p ercepatan pengalihan hishshah , maka  yang  me n jadi  kewa ji b a n n asabah  a d alah  sisa  tot a l k e wajiban musyaraka h m ut anaqi s hah. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh manager marketing dan  manager  cabbang  BMT  Al-Hikmah  Mlonggo  yang  menjelaskan  bahwa nasabah mendapatkan diskon berupa pengurangan margin untuk bulan-bulan yang akan datang dan cukup membayar sisa pokoknya saja.
Pembiayaan  bermasalah  tidak  bisa  lepas  dari  pembiayaan  baik  yang menggunakan akad musyarakah mutanaqishah maupun akad-akad yang lain. Hal ini  harus  menjadi  perhatian  pihak  BMT  Al-Hikmah  Mlonggo  agar  tidak  terjadi resiko yang tidak diinginkan oleh pihak BMT Al-Hikmah Mlonggo.
Hasil  wawancara  informan  1  (Manager  marketing  BMT  Al-Hikmah Mlonggo)
“Yang pertama dengan cara persuasif, kalo itu tidak bisa ya dengan jalur hukum, sampai eksekusi sangat mungkin kita lakukan. Tapi sepanjang bisa diajak  kerja  sama  ya  dengan  kerja  sama,  kalo  sulit  kita  punya  back  up dana,  istilahnya  pemutihan  atau  pelunasan.  Dan  orang-orang  yang  lunas dengan  sejarah  yang  buruk  kita  masukkan  ke  data  BMT  checking, siapapun  orangnya,  berapapun  dan  akad  apapun,  ketika  sudah  cacat  di BMT  Checking  maka  akan  sulit  melakukan  pembiayaan  diBMT manapun”.
Hasil  wawancara  informan  2  (Manager  cabang  BMT  Al-Hikmah Mlonggo)
“Kita ada beberapa prosedur dalam menghadapi  pembiayaan bermasalah. Pertama  mengadakan  pendampingan  dengan  mitra  yang  bermasalah. Dalam  pendampingan  kita  ada  proses  dokumentasi  sebagai  dokumen pendampingan  mitra.  Kalo  proses  pendampingan  tidak  sesuai  dengan harapan, kita akan memberian SP1, SP2, yang terakhir SP3. Kita juga ada BMT  checking  kayak  BI  checking  gitu,  jadi  kalo  ada  nasabah  yang mempunyai  riwayat  buruk  dalam  pembiayaan  maka  untuk  mengajukan pembiayaan di BMT lain juga akan kesulitan. BMT Checking sebelumnya diberitahukan  kepada  nasabah  sebelum  akad,  agar  nasabah  bisa  lebih berhati-hati dalam pembayaran pembiayaan”.
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan  pihak  BMT AL-Hikmah  Mlonggo,  manager  marketing  dan  manager  cabang  menyatakan bahwa  penanganan  pembiayaan  bermasalah  dengan  cara  pendampingan,  namun apabila  pendampingan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  harapan  maka  pihak  BMT AL-Hikmah  akan  memberikan  surat  peringatan  1,  surat  peringatan  2,  dan  surat peringatan  3.  Namun  apabila  cara  tersebut  tidak  membuahkan  hasil  maka  akan dilakukan  dengan  jalur  hukum  bahkan  eksekusi  jaminan.  Untuk  menghindari terjadinya  pembiayaan  bermasalah  sebelumdilakukan  akad  pihak  BMT  akan memberitahu  mengenai  adanya  sistem  BMT Checking ,  dimana  semua  nasabah yang mempunyai riwayat pembiayaan  yang bermasalah bisa menjadikan sulitnya pengajuan  pembiayaan  bermasalah  diBMT-BMT  lain.  Cara  menangani pembiayaan bermasalh di BMT Al-Hikmah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013.
Tabel 4.10 Analisis Data No  Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/2008 dan Fatwa DSN MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 Pelaksanaan pada KSPPS Al- Hikmah Semesta Mlonggo Sesuai /tidak 1. Akad musyarakah
mutanaqishah menerangkan bahwa produk  pembia y aan
Pihak BMT Al-Hikmah membeli sebagian porsi kepemilkan aset kepada Sesuai
b erdas ar kan prinsip mu sy arakah , yaitu sy irkatul
' inan , y ang  por s i ( hi s h s hah ) modal sa l ah satu sy arik ( Bank Syariah / LKS ) berkurang disebabkan pengal i han komersial  secara  bertahap
(naqlul  hish s hah  bil ' i w adli mutan a qi s hah) k e pada sya rik
y ang lain ( nasabah ) .
nasabah,  kemudian  nasabah bisa membeli kembali sebagian  porsi  kepemilikan aset  kepada  BMt  Al-Hikmah Semesta dengan cara pembayaran  berangsur  atau dengan pembayaran jatuh tempo.
2. Men y ediakan fasi l itas pembiayaan  k e pada  semua nasabah yang memenuhi persyararatan akad musyrakah mutanaqishah baik perorangan maupun perusahaan. Akad musyarakah mutanaqishah dapat diberikan kepada  semua  anggota  atau calon anggota yang mempunyai persyaratan Sesuai 3. pendapatan musyarakah mutanaqisishah  berupa  bagi hasil dapat berasal dari margin apabila kegiatan usahanya  berdasarkan  prinsip jual beli (ba’i). Pelaksana dilapangan menunjukkan bahwa keuntungan  pihak  BMt  Al- Hikmah  Mlonggo  diperoleh dari margin Sesuai 4. Dalam sebuah perjanjian musyarakah mutanaqishah (bagi hasil/margin) ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak Fakta  di  BMT  Al-Hikmah Mlonggo  menyatakan  bahwa penentuan  margin  dilakukan sesuai  dengan  standar  margin BMT  Al-Hikmah,  nasabah hanya mengikuti standart tersebut Tidak sesuai 5. nisbah keuntungan dapat mengikuti proporsi kepemilikan aset sesuai dengan kesepakatan syarik Penetuan keuntungan di BMT Al-Hikmah  mengikuti  bagian porsi kepemilikan aset musyarakah mutanaqishah Sesuai 6. kadar/ukuran bagian/porsi kepemilikan  aset  musyarakah syarik  (LKS)  yang  berkurang akibat pembayaran oleh syarik  (nasabah),  harus  jelas dan disepakati dalam akad. Dalam praktik akad musyarakah  mutanaqishah  di BMT  Al-Hikmah  Mlonggo menunjukkan bahwa penyerahahn porsi kepemilkan  dilakukan  saat angsuran  atau  saat  melunasi jatuh  tempo,  hal  tersebut sudah tertulis dalam perjanjian  akad  musyarakah mutanaqishah Sesuai 7. Membolehkan  adanya  biaya denda keterlambatan dan
Denda keterlambatan di BMT
Al-Hikmah  disebut  kafarat. Sesuai
ganti  kerugian  atas  akad musyarakah mutanaqishah Denda  ini  bersifat  fleksibel, maksutnya denda bisa diterapkan  apabila  keadaan nasabah mampu untuk diberikan denda. 8. Apabila  terja di  p ercepatan pengalihan hishshah , maka yang me n jadi kewa ji b a n n asabah  a d alah  sisa  tot a l k e wajiban Musyaraka h M ut anaqi s hah.
Apabila  nasabah  melakukan pembayaran  dipercepat  maka nasabah  akan  mendapatkan diskon  berupa  pengurangan margin  untuk  bulan  yang belum berjalan, nasabah cukup  membayar  pokoknya saja Sesuai 9. Harus  dilakukan  secara  baik- baik  sebelum  melalui  jalur hukum dan eksekusi aset. Penanganan pembiayaan bermasalah  di  BMT  Al- Hikmah Mlonggo menggunakan surat peringatan  1,  2,  dan  3. Kemudian  baru  dilakukan sesuai  jalur  hukum  atau eksekusi aset. Sesuai

## Kesimpulan
Mekanisme  akad musyarakah  mutanaqishah pada  BMT  Al-Hikmah Mlonggo  pada  umumnya  yaitu  manager  dan  marketing  bagian  pembiayaan menjelaskan  tentang  prosedur,  cara,  syarat  dan  jenis  pembiayaan.  Pihak  KSPPS BMT Al-Hikmah melakukan survey ketempat tinggal, lingkungan sekitar nasabah, kondisi  jaminan  dan  analisis  pembiayaan  mengacu  pada  prinsip  5C  ( Character, Capacity,  Capital,  Collecteral,  dan  Condition )  sehingga  akan  terhindar  dari pembiayaan bermasalah.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa akad musyarakah mutanaqishah di  BMT  Al-Hikmah  Mlonggo  dengan  fatwa  DSN  MUI  No.  73/DSN-MUI/2008 dan  keputusan  DSN  MUI  No.  01/DSN-MUI/X/2013  tentang  akad musyarakah mutanaqishah ,  dinyatakan  bahwa  pada  BMT  AL-Hikmah  Mlonggo  belum sepenuhnya  menerapkan  akad musyarakah  mutanaqishah berdasarkan  kedua fatwa  DSN  MUI  tersebut.  Sebab  ada  satu  poin  yang  belum  dilaksanakan.  Poin yang  tidak  sesuai  tersebut  adalah  dalam  hal  penentuan  margin  akad musyarakah mutanaqishah ,  dalam  fatwa  DSN  MUI  menjelaskan  bahwa  penentuan  margin harus  dimusyawarahkan  dengan  nasabah  namun  didalam  praktiknya  nasabah
hanya  mengikuti  standar  margin  yang  sudah  ditentukan  oleh  BMT  Al-Hikmah Mlonggo

## Daftar Pustaka
Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Ali, Z. 2010. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
Ansori,  A.  2008. Penerapan  Prinsip  Syariah  dalam  Lembaga  Keuangan, Lembaga  Pembiayaan  dan  Perusahaan  Pembiayaan. Yogjakarta: Pustaka Pelajar.
Ansori,  A.  2008. Penerapan  Prinsip  Syariah  dalam  Lembaga  Keuangan, LembagaPinjamanan  dan  Perusahaan  Pinjaman. Yogjakarta:  Pustaka Pelajar.
Antonio, M. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Arifiani,  N.  2016.  Mekanisme  Akad  Musyarakah  Mutanaqisahah  (Studi  pada Nasabah  Pembiayaan  Sindikasi  Syariah  di  Bank  Jateng  SYariah). Skripsi .
Arikunto,  M.  2010. Prosedur  Penelitian  :  Suatu  Pendekatan  Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Atang, A. H. 2011. Fiqh Perbankan Syariah. Bandung: PT Refika Aditama.
Azizuddin,  A.  2014.  Peran  Pembiayaan  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  Terhadap Perkembangan  Usaha  Pedagang  Tradisional  di  Provinsi  Yogyakarta.
Skripsi .
Dewi,  R.  2012.  Aspek  Hukum  Kepemilikan  Hunian  Syariah  dalam  Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di Perbankan Syariah. Skripsi .
Emzir.  2011. Metode  Penelitian  Kualitatif  (Analisis  Data). Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Fadli,  F.  2014.  Penerapan  Investasi  Pembiayaan  Sekunder  Perumahan  Terhadap Akad Muayarakah Mutanaqishah oleh PT. Sarana Multiguna  Financial. Skripsi .
Herdiansyah,  H.  2013. Wawancara,  Observasi  dan  Focus  Group. Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Hidayat,  D.  2017.  Analisis  Perlakuan  Akutansi  Pembiayan  Musyarakah Mutanaqishah  pada  PT.  Bank  Muamalat  Cabang  Malang  Berdasarkan PSAK No. 106. Skripsi .
Kurniawan,  A.  2013.  Tinjauan  Kepemilikan  dalam  KPR  Syariah  :  Antara Murabahah, Ijarah Muntahiyyah Bittamlik, dan Musyarakah Mutanaqishah. Jurnal .
Maleong,  L.  2002. Metodelogi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Mardalis. 2002. Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
Muflih,  M.  &.  2015.  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Musyarakah  Mutanaqishah Sebagai Instrumen Permodalan UMKM di Indonesia. Jurnal .
Putri, K. 2015. Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang. Jurnal .
Rahayu,  R.  2017.  Implementasi  Akad  MMQ  pada  Pembiayaan  Modal  Kerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal .
Ridwan,  M.  2013.  Implementasi  Musyarakah  Mutanaqishah  sebagai  Alternatif Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Indonesia. Jurnal .
Soemitro, Andri. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana Prendamedia Grup.
Sugiyono. 2008. Metode enelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Wangsawijaya,  A.  2012. Pembiayaan  Bank  Syariah. Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Purnama.