## Research Article

## Kajian Hukum Berakhirnya Kontrak Pemborongan Akibat Rechtverwerking atau Pelepasan Hak di Indonesia
Bakti Trisnawati Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang baktitrisnawati@gmail.com

## ABSTRACT
Agreement (Overeenkomst) is an event in which one party promises to the other party to carry out something based on the event, then a legal relationship arises between the two parties. The purpose of this research is to examine  the  legal  consequences  of  ending  the  contract  as  a  result  of  the  relinquishment  of  rights (Rechtverwerking). This research uses normative legal research methods. The results of this study indicate that, in the contract contract, the principle of legal relations between the two parties has been described in the Civil  Code,  namely:  The  principle  of  correlation  of  the  responsibilities  of  the  parties,  the  principle  of assertiveness  of  the  contractor's  responsibility,  the  principle  of  the  prohibition  of  changing  the  price  of  the agreement, the principle of freedom. Unilateral Termination of Agreement. However, in practice it turns out that the contract of contracting can also end due to rechtverwerking / relinquishment of rights because the building owner at the time of handover of the building had received the building and he did not admonish or object to the quality of the building materials used, and he had also used the building. After a while they just broke the agreement by filing a lawsuit.
Keywords: Contracting Contract; ended; Rechtverwerking.

## ABSTRAK
Perjanjian  (Overeenkomst)  merupakan  suatu  peristiwa  dimana  pihak  yang  satu  berjanji  kepada  pihak  lain untuk  melaksanakan  suatu  hal  berdasarkan  peristiwa  tersebut,  lalu  timbul  hubungan  hukum  antara  kedua belah  pihak.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  akibat  hukum  berakhirnya  kontrak  pemborongan akibat pelepasan hak (Rechtverwerking). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, didalam kontrak pemborongan mengenai prinsip hubungan hukum antara kedua  belah  pihak  telah  dijelaskan  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  yaitu:  Prinsip  korelasi tanggung  jawab  para  pihak,  Prinsip  Ketegasan  tanggung  jawab  pemborong,  Prinsip  Larangan  Perubahan Harga  Perjanjian,  Prinsip  Kebebasan  Pemutusan  Perjanjian  Secara  Sepihak.  Namun  dalam  prakteknya ternyata kontrak pemborongan dapat berakhir juga akibat rechtverwerking / pelepasan hak disebabkan karena pemilik  bangunan  pada  saat  serah  terima  bangunan  sudah  menerima  bangunan  tersebut  dan  dia  tidak menegur  atau  mengajukan  keberatan  akan  mutu  bahan  bangunan  yang  dipakai,  dan  dia  juga  telah menggunakan bangunan itu. Selang beberapa lama mereka baru memutuskan perjanjian dengan mengajukan gugatan.
Kata Kunci : Kontrak Pemborongan, Berakhir, Rechtverwerking.

## A. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  suatu  negara yang  sedang  membangun,  dimana  pada  saat  ini sedang  giat  melaksanakan pembangunan  disegala bidang baik pembangunan di bidang fisik maupun di bidang  non  fisik (Setiadi,  2012). Pembangunan adalah  usaha  untuk  menciptakan  kemakmuran  dan kesejahteraan  rakyat.  Oleh  karena  itu  hasil pembangunan  harus  dapat  dinikmati  seluruh  rakyat sebagai  peningkatan  kesejahteraan  lahir  dan  batin secara adil dan merata (Isdiyanto, 2018). Sebaliknya berhasil  tidaknya  pembangunan  tergantung  dari partisipasi seluruh rakyat yang  berarti pembangunan harus  dilaksanakan  secara  merata  oleh  segenap lapisan masyarakat (Yorisca, 2020).
Salah satu bentuk realisasi dari pembangunan yang  dilaksanakan  berupa  pembangunan  proyek- proyek  sarana,  prasarana,  yang  berwujud pembangunan dan rehabilitasi jalan-jalan, jembatan, pelabuhan,  irigasi,  perumahan  rakyat  maupun perkantoran  dan  sebagainya (Disemadi,  2019). Dalam pelaksanaannya pembangunan proyek-proyek ini melibatkan berbagai pihak seperti pemberi tugas, pemborong,  arsitek,  agraria  dan  Pemda (Patria, Arba, &  Sahnan,  2019). Disamping  itu  dalam pelaksanaan  pembangunan  juga  dihadapkan  pada peralatan  yang  mutakhir  dan  canggih  yang  perlu diperhatikan (Purbowicaksono, 2020). Demikian pula dengan  adanya  hubungan  internasional  dimana pihak  asing  mengajukan  persyaratan  yang  tidak dikenal  di  Indonesia  dalam  kontrak  pemborongan, maka perlu juga mendapat perhatian yang serius.
Indonesia  adalah  negara  hukum,  maka pembangunan  yang  sedang  dilaksanakan  tidaklah terlepas  dari  peraturan-peraturan  hukum  yang berkaitan  dengan  masalah  tersebut (Anshar,  2019). Bahkan  pernah  ada  kasus  dimana  pihak  pemilik bangunan  menuntut  ganti  rugi  kepada  perusahaan jasa  konstruksi  karena  bahan  bangunan  yang dipergunakan  untuk  membangun  tidak  sesuai dengan kontrak perjanjian. Hal ini merupakan kasus atau masalah karena pihak pemilik bangunan dalam mengajukan tuntutan ganti rugi tidak langsung pada saat serah terima bangunan (Irfan, & Kurniati, 2018). Sehingga  perusahaan  jasa  konstruksi  mengelak untuk  memberikan  ganti  rugi  karena  pihak  pemilik bangunan dianggap telah melakukan rechtverwerking.
Rechtverwerking artinya  adalah  pelepasan hak. Dimana pada rechtverwerking biasanya debitur menyatakan bahwa pihak kreditur telah melepaskan haknya  untuk  menuntut  ganti  kerugian  (Christiady, 2021). Jadi rechtverwerking ini juga merupakan alat yang dapat digunakan oleh debitur untuk melepaskan diri  dari  sanksi  yang  timbul  akibat  wanprestasi (Khairandy, 2003).
Dari  uraian  tersebut  maka  penulis  tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Berakhirnya Kontrak  Pemborongan  Akibat Rechtverwerking (pelepasan  hak). Adapun  rumusan  masalahnya mempertanyakan bagaimanakah kontrak pemborongan  akibat rechtverwerking (pelepasan hak) dapat berakhir.
242
Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Putri Gloria  Giting  pada  tahun  2018  yang  berfokus  pada pemberlakukan  asas  pelepasan  hak  terhadap pemegang hak atas tanah (Ginting, 2018); Irene Eka Sihombing  yang  berfokus  pada solusi  mengatasi sengketa  tanah melalui lembaga rechtsverwerking (Sihombing,  2016);  Lannemey  yang  berfokus  pada akibat  hukum  pemutusan  perjanjian  secara  sepihak sebelum  berakhirnya  kontrak (Lannemey,  2015); Muhammad Irfan & Nia Kurniati kepastian hukum hak atas tanah dan eksistensi lembaga rechtsverwerking (Irfan  &  Kurniati,  2018); dan  oleh Muhyidin  yang mengkaji tentang persepsi hakim tentang positivisasi lembaga  rechtverwerking (Muhyidin,  2018). Maka berdasarkan  pada  penelitian-penelitian  terdahulu maka penelitian ini lebih berfokus pada akibat hukum berakhirnya  kontrak  pemborongan yang  diakibatkan pelepasan hak atau rechtverwerking.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif,  yaitu  pendekatan  terhadap  kajian permasalahan  dari  aspek  peraturan  hukum  yang berlaku  dan  berkaitan  dengan  masalah  yang  akan diteliti  yaitu berakhirnya  Kontrak  Pemborongan Akibat Rechtverwerking (pelepasan hak). Spesifikasi penelitiannya bersifat  deskriptif  analistis,  yaitu penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau obyek untuk menuju pada permasalahan yang akan diteliti, tanpa  bermaksud  untuk  mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Sumber data yang  dipergunakan  adalah data  sekunder, sebagai
Sumber  data utama dan  Data  Primer  sebagai sumber  data  pendukung. Data  penelitian  yang pelaksanaannya  disajikan  dalam  bentuk uraian deskriptif  analistis,  selanjutnya  dianalisa  dengan menggunakan metode kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Banyak definisi tentang kontrak telah diberikan masing-masing bergantung kepada bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian  tersebutlah  yang  ditonjolkan  dalam  definisi tersebut (Nikmah,  Disemadi  &  Purwanti,  2020). Kontrak diartikan  sebagai suatu  kesepakatan  yang diperjanjikan  diantara  dua  atau  lebih  pihak  yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan  hubungan  hukum (Nurwullan, Siregar, &  Fania,  2020). Kontrak  melahirkan  suatu perikatan  antara  pihak  yang  mengikatkan  dirinya. Sehingga dari kontrak inilah lahir suatu perikatan di mana  para  pihak  yang  mengikatkan  diri  memiliki kewajibannya masing-masing sesuai yang ditentukan dalam kontrak (Nurwullan, Siregar & Fania, 2020).
Selanjutnya  ada  juga  yang  memberikan pengertian kontrak sebagai suatu perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi kontrak tersebut, atau terhadap pelaksanaan kontrak tesebut  oleh  hukum  dianggap  sebagai  suatu  tugas (Poernomo,  2019).  Akan  tetapi  KUH  Perdata memberikan  pengertian  kepada  kontrak  ini  (dalam hal  ini  disebut  perjanjian)  sebagai  suatu  perbuatan dimana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap satu orang lain atau lebih pasal 1313 KUH
Perdata.  Hal  ini  mengandung  arti  bahwa  perjanjian harus  selalu  ada  dua  pihak  yang  masing-masing pihak dalam perjanjian memegang hak dan terbeban kewajiban.
Agar  suatu  perjanjian  dianggap  sah,  maka perjanjian  /  kontrak  harus  memenuhi  syarat  seperti yang  diatur  dalam  pasal  1320  KUH  Perdata  yaitu Kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  yang mengadakan  perjanjian; Kecakapan; Suatu  hal tertentu; dan Suatu sebab yang halal.
Perjanjian (Overeenkomst)  ini  merupakan suatu  peristiwa  dimana pihak  yang  satu berjanji kepada  pihak  lain  untuk  melaksanakan  suatu  hal berdasarkan peristiwa tersebut, lalu timbul Hubungan hukum antara kedua belah pihak. Di dalam Perjanjian Pemborongan  mengenai  rinsip  hubungan  hukum antara kedua belah pihak telah dijelaskan pada Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  yaitu  terdapatnya beberapa  prinsip  sebagai  berikut  :  prinsip  korelasi tanggung  jawab  para  pihak,  prinsip  ketegasan tanggung  jawab  pemborong,  prinsip  larangan perubahan  harga  perjanjian,  prinsip  kebebasan pemutusan perjanjian secara sepihak.
Adapun  azas-azas  dalam  kontrak  menurut KUH  Perdata  didasarkan  atas: Pertama, Azas kebebasan  berkontrak. Meskipun  berlaku  azas kebebasan berkontrak, hal ini tidak berarti tidak ada pembatasannya. Pembatasan kebebasan berkontrak adalah  sepanjang  isi  dan  perjanjian  kerja  tersebut tidak  bertentangan  dengan  undang-undang, ketertiban  umum,  dan  kesusilaan. Kedua, Azas konsensual. Azas  ini  diatur  pada  buku  III  KUH
Perdata pasal 1458. hal ini berarti bahwa perjanjian sudah  lahir  secara  sah  dan  mengikat  sejak  saat terjadinya  kesepakatan  diantara  para  pihak,  tidak perlu dituangkan dalam suatu akta. Kemudian ketiga, Azas  kekuatan  mengikat. Artinya  setiap  perjanjian yang  dibuat  oleh  para  pihak  mengikat  seperti undang-undang  dan  tidak  dapat ditarik  kembali secara sepihak (Triyanto, 2004).
Di dalam BW dikenal perjanjian namun untuk perjanjuan tertulis dikenal dengan kontrak. Kemudian kontrak pemborongan disebut dengan pemborongan pekerjaan.  Menurut  pasal  1601  b  KUH  Perdata, pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana  pihak  yang  satu,  si  pemborong  mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak yang  lain,  pihak  yang  memborongkan  dengan menerima  suatu  harga  yang  ditentukan. Definisi kontrak  pemborongan  disini  kurang  tepat menganggap  bahwa  kontrak  pemborongan  adalah kontrak  sepihak  sebab  si  pemborong  hanya mempunyai  kewajiban  saja  sedangkan  yang memborongkan  hak  saja.  Sebenarnya  kontrak pemborongan adalah kontrak / perjanjian timbal balik hak  dan  kewajiban. Definisi  kontrak  pemborongan juga  dapat  didefinisikan sebagai  pemborongan pekerjaan  adalah  suatu  persetujuan  dengan  mana pihak  yang  satu,  si  pemborong,  mengikatkan  diri untuk  menyelenggarakan  suatu  pekerjaan, sedangkan  pihak  yang  lain  yang  memborong, mengikatkan diri untuk membayar suatu harga yang ditentukan (Djumialjdi,  1996). Dari  definisi  tersebut dapat  dikatakan  bahwa  yang  membuat  kontrak
244
pemborongan  adalah  dua  pihak  yaitu  pihak  kesatu disebut  yang  memborongkan  /pemberi  tugas. Sedangkan  pihak  kedua  disebut  pemborong /kontraktor  /rekanan  /  pelaksanaan.  Obyek  dari kontrak  pemborongan  adalah  pembuatan  suatu karya.
Ketentuan  kontrak  pemborongan  di  dalam KUH  Perdata  berlaku  baik  bagi  kontrak  /  perjanjian pemborongan  pada  proyek  swasta  maupun pemerintah.  Kontrak  tersebut  bersifat bukan pelengkap melainkan wajib artinya ketentuan kontrak dalam  BW wajib digunakan  oleh  para  pihak  dalam kontrak pemborongan atau para pihak dalam kontrak pemborongan  dapat  membuat  sendiri  ketentuan kontrak asal tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan  dengan  ketertiban  umum  dan kesusilaan. Atau  para  pihak  dalam  sebuah  kontrak dapat  menerapkan  asas  kebebasan  berkontrak  dan asas konsensualisme.
Apabila para pihak membuat sendiri ketentuan dalam kontrak pemborongan maka ketentuan dalam KUH  Perdata syarat  utama apabila  ada kekurangannya.  Mengenai  ketentuan  kontrak pemborongan yang diatur dalam Keppres 16 Tahun 1994 berlaku  bagi  proyek  pemerintah,  sedangkan bagi proyek swasta Keppres tersebut hanya sebagai pedoman saja. Ketentuan dalam Keppres 16 Tahun 1994 bersifat memaksa dan tidak boleh dilanggar.
Kontrak  pemborongan  bersifat  konsensuil artinya kontrak itu ada atau lahir sejak adanya kata sepakat  antara  kedua  belah  pihak  yaitu  pihak  yang memborongkan dengan pihak pemborong mengenai
pembuatan suatu karya dan harga borongan kontrak. Dengan  adanya  kata  sepakat,  kontrak  tersebut mengikat kedua belah pihak artinya para pihak tidak dapat  membatalkan  kontrak  tanpa  persetujuan lainnya. Jika kontrak dibatalkan secara sepihak maka pihak lainnya dapat menuntut.
Kontrak  pemborongann  ini  bentuknya  bebas artinya  kontrak  dapat  dibuat  secara  lisan  maupun tertulis.  Dalam  prakteknya  bila  kontrak  harga borongannya kecil, maka kontrak dibuat secara lisan. Sedangkan apabila kontrak menyangkut harga yang agak  besar  maupun  yang  besar,  kontrak adalah perjanjian tertulis dibuat secara tertulis baik dengan akta di bawah tangan atau dengan akta autentik.
Di  dalam  KUH  Perdata  juga  dikenal  adanya dua  macam  kontrak  pemborongan  yaitu Kontrak pemborongan dimana pemborong hanya melakukan pekerjaan  saja;  dan Kontrak  pemborongan  dimana pemborong  selain  melakukan  pekerjaan  juga menyediakan bahan-bahannya (Djumialjdi, 1996).
Perbedaan  kedua  macam  kontrak  tersebut dalam  hal  resiko jika terjadi  keadaan  memaksa. Dalam  pemborongan  dimana  pemborong  hanya melakukan  pekerjaan  saja,  apabila  pekerjaan  itu musnah  sebelum  diserahkan,  maka  pemborong hanya  bertanggung  jawab  atas  kesalahannya  saja. Dalam  pemborongan  dimana  pemborong  selain melakukan  pekerjaan  juga  menyediakan  bahan- bahannya,  apabila  pekerjaan  itu  musnah  sebelum diserahkan,  maka  pemborong  bertanggung  jawab baik  karena  kesalahannya  maupun  bukan  karena kesalahannya,, kecuali jika pihak yang
Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 240-251
memborongkan  telah  lalai  menerima  pekerjaan tersebut.
Mengenai  isi  dari  kontrak  pemborongan  di dalam  KUH  Perdata  tidak  ditentukan  maka  para pihak yaitu pihak yang memborongkan yang mereka buat.  Hal  ini  sesuai  dengan  asas  kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang  mengandung  pengertian:  1) orang  bebas membuat  kontrak/perjanjian  maupun  tidak  membuat kontrak/perjanjian; 2) orang bebas menentukan   isi dari kontrak/perjanjian; 3) Orang bebas menentukan bentuk  dari kontrak/perjanjian;  4) Orang  bebas mengadakan kontrak dengan siapapun; dan 5) Orang bebas  menentukan  hukumnya  yang  berlaku  bagi kontrak. Namun  kebebasan  tersebut  dibatasi  yaitu tidak  dilarang  oleh  undang-undang,  tidak bertentangan  dengan  ketertiban  umum  dan kesusilaan.
Di  dalam  KUH  Perdata  tidak  ada  ketentuan mengenai  harga  borongan  maupun  cara pembayarannya.  Oleh  karena  itu  para  pihak  dapat menentukan  harga    borongan  maupun  cara pembayarannya.  Harga  borongan  biasanya  dalam praktek  dapat  ditentukan  lebih  dahulu  sebelum pekerjaan  dimulai,  dapat  ditetapkan  kemudian  hari dengan  menghitung  biaya  ditambah  dengan upahnya/keuntungannya dan sebagainya.
Dengan  demikian  harga  borongan  dapat ditentukan sebagai berikut: 1) Fixed price yaitu harga borongan  ditentukan  secara  pasti  baik  mengenai harga  keseluruhan  maupun  harga  satuan;  2) Lumpsum yaitu  harga  borongan  diperhitungkan
secara  keseluruhan;  3) Unit  plus yaitu  borongan diperhitungkan untuk setiap unit; dan 4) Cost plus fee yaitu  harga  borongan  yang  jumlahnya  tidak dinyatakan  dengan  pasti  lebih  dahulu  tetapi  baru akan  ditetapkan  kemudian  dengan  menghitungkan biaya  ditambah  upahnya/keuntungannya (Ginting, 2018).
Biasanya  untuk  proyek-proyek  pemerintah harga borongan yang Cost plus fee adalah dilarang. Karena  system  Borongan  yang  seperti  itu,  bisa menyebabkan  terjadi  sengketa. Sebab,  jika  total harga  Borongan  itu  kemudian  ternyata  tinggi  atau mahal,  maka  orang  yang  memborong  belum  tentu mau,  meskipun borongan  sudah  jadi.  Hal  ini disebabkan  sejak  awal  harga  Borongan  memang belum diberitahu. Setelah jadi baru diketahui berapa biayanya.
Pasal  1611  KUH  Perdata  secara  khusus menjelaskan bahwa bagi pihak yang memberi tugas (bouwheer) dalam perjanjian pemborongan diberikan hak  untuk  memutus  kontrak  di  tengah  jalan kendatipun  hal  tersebut  tidak  ditentukan  dalam perjanjiannya.  Namun,  untuk  itu  pihak  yang memborongkan  harus  memberikan  penggantian kerugian  terhadap  pemborong,  meliputi  biaya  yang telah  dikeluarkan  dan  keuntungan  yang  hilang  dari pekerjaan  tersebut.  Dalam  hal  ini, Pasal 1611  KUH Perdata  memberikan  hak  untuk  dapat  memutuskan kontrak  secara  sepihak  hanya  kepada  pihak  yang memborongkan  pekerjaan,  dengan  pertimbangan atau  dikarenakan  pihak  yang  memborongkan  akan
246
mengalami masalah yang lebih besar, apabila suatu pekerjaan konstruksi menjadi terbengkalai.
Adapun  dalam  praktiknya,  alasan-alasan pemutusan  perjanjian  secara  sepihak  dalam perjanjian pemborongan seringkali dilakukan dengan dasar  adanya  wanprestasi  dari  pihak  pemborong, seperti  penyelesaian  pekerjaan  yang tidak  sesuai dengan  jangka  waktu,  dan  penyelesaian  hasil bangunan  tidak  sesuai  dari  yang  diperjanjikan (Azzahra, Setyowati, & Asmaniar, 2019).
Jadi apabila terjadi wanprestasi dalam kontrak pemborongan  maka  yang  memborongkan  terlebih dulu  memberi  teguran  agar  pemborong  memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam  jangka  waktu  yang  layak.  Jika  setelah  ada teguran  diperjanjikan tetap  mengabaikan  peringatan maka  pemborong  dianggap  telah  melakukan wanprestasi. Dinamakan  melakukan  wanprestasi yaitu  apabila  debitur  tidak  melaksanakan  prestasi yang telah diperjanjikan. Wujud dari prestasi tersebut meliputi: 1) Tidak  melaksanakan  apa  yang telah diperjanjikan  untuk  dilaksanakan;  2) Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian; 3) Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian;  dan  4) Melakukan  sesuatu  yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan (Triyanto, 2004).
Sanksi  atau  akibat-akibat  hukum  bagi  debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu (Fuady, 2004): 1) Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita  oleh  kreditur  (Pasal  1243  KUHPer);  2) Pembatalan  perjanjian  disertai  dengan  pembayaran ganti - kerugian (Pasal 1267 KUHPer); 3) Peralihan
risiko  kepada  debitur  sejak  saat  terjadinya wanprestasi  (Pasal  1237  ayat  2  KUHPer);  dan Pembayaran  biaya  perkara  apabila  diperkarakan  di muka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR).
Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap  timbulnya  hak  pihak  yang  dirugikan  untuk menuntut  pihak  yang  melakukan  wanprestasi  untuk memberikan  ganti  rugi,  sehingga  oleh  hukum diharapkan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan karena wanprestasi tersebut (Harahap, 2020). Terkait dengan  kerugian  akibat  wanprestasi,  Pasal  1131 KUH  Perdata  menentukan  bahwa,  “Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang  baru  akan  ada  di  kemudian  hari,  menjadi tanggungan  untuk  segala  perikatan  perseorangan”. Selain  itu,  apabila  debitur  dalam  keadaan wanprestasi,  kreditur  dapat  memilih  di  antara beberapa  kemungkinan  tuntutan  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  1267  KUH  Perdata,  yaitu Pemenuhan perikatan; Pemenuhan perikatan dengan ganti  rugi  kerugian;  Ganti  kerugian; Pembatalan perjanjian timbal balik; dan Pembatalan dengan ganti kerugian (Khairandy, 2003).
Suatu  prestasi  memberi  sesuatu  dan melakukan perbuatan jika tidak ditentukan waktunya, maka  untuk  adanya  wanprestasi  harus  ditagih. Mengenai cara  penagihannya  diatur  dalam  pasal 1238  KUH  Perdata yang  menentukan” “si  berutang adalah  wanprestasi,  bila  ia  dengan  surat  perintah atau  dengan  sebuah  akta  sejenis  telah  dinyatakan wanprestasi,  atau  demi  perikatannya  sendiri menetapkan  bahwa  si  debitur  akan  harus  dianggap
wanprestasi  dengan  lewatnya  waktu  yang ditentukan”. Yang  dimaksudkan  dengan  “surat perintah” adalah surat peringatan resmi dari juru sita pengadilan.
Jadi dalam pelaksanaan pekerjaan kemungkinan juga  bisa timbul  wanprestasi  yang dilakukan  oleh  para  pihak  dalam  perjanjian.  Dalam keadaan  demikian,  berlakulah  ketentuan- ketentuan yang  wajib  dipenuhi  yang  timbul  akibat  wanprestasi yaitu: kemungkinan pemutusan perjanjian, penggantian  kerugian  atau  pemenuhan.  Pada umumnya wanprestasi baru terjadi apabila salah satu pihak  dinyatakan  telah  lalai  untuk  memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada bila salah satu pihak tidak dapat membuktikan bahwa ia  telah  melakukan  kesalahannya  atau  karena keadaan  memaksa.  Apabila  dalam  pelaksanaan pemenuhan  prestasi  tidak  ditentukan  tenggang waktunya,  maka  salah  satu  pihak  dipandang  perlu untuk  memperingatkan  atau  menegur  agar  segera memenuhi  kewajibannya.  Teguran  ini  disebut  juga dengan sommatie.
Berakhirnya  kontrak  pemborongan  biasanya disebabkan antara lain:
Pertama, Pekerjaaan  telah  diselesaikan oleh pemborong setelah masa pemeliharaan selesai dan harga  borongan  telah  dibayar  oleh  pihak  yang memborongkan.  Di  dalam  kontrak  semacam  ini dikenal  dua  macam  penyerahan: penyerahan pertama  yaitu  penyerahan  pekerjaan  fisik  setelah selesai  100% dan penyerahan  kedua  yaitu
penyerahan  pekerjaan  setelah  masa  pemeliharaan selesai.
Kedua, Pembatalan  kontrak  pemborongan. Menurut pasal 1611 KUH Perdata disebutkan : pihak yang  memborongkan  jika  dikehendakinya  demikian, boleh  menghentikan  pemborongannnya,  meskipun pekerjaan  telah  dimulai,  asal  ia  memberikan  ganti rugi sepenuhnya kepada si pemborong untuk segala biaya yang telah dikeluarkannya guna pekerjaannya serta untuk keuntungan yang terhilang karenanya.
Artinya hak  untuk memutuskan  perjanjian secara sepihak hanya pemborong, dapat dimengerti karena  apabila  suatu  konstruksi  terbengkalai (stagnasi), maka  pihak  pemberi  tugas  yang  lebih besar  kemungkinan  menghadapi  masalah  Misalnya sulit  atau  lamanya  proses  mencari  pemborong pengganti.  Untuk  menghindari  masalah seperti  itu, maka  undang-undang  tidak  memberikan  hak pemutusan  perjanjian  ini  kepada  pihak  pemborong (Darwis, 2012).
Ketiga, Kematian  pemborong. Menurut  pasal 1612  KUH  Perdata  bahwa  pekerjaan  berhenti dengan  meninggalnya  si  pemborong.  Disini  yang memborongkan  harus  membayar  pekerjaan  yang telah  diselesaikan  juga  bahan-bahan  yang  telah disediakan.  Ahli  waris  pemborong  tidak  boleh melanjutkan  pekerjaan  tanpa  seijin  yang memborongkan.  Sebaliknya  dengan  meninggalnya pihak  yang  memborongkan,  maka  perjanjian  tidak berakhir.  Oleh  karena  itu  ahli  waris  dari  yang memborongkan harus melanjutkan atau
248
membatalkan  dengan  kata  sepakat  kedua  belah pihak.
Keempat, Kepailitan. Dalam  hal  dinyatakan pailit  baik  dari  pihak  pengguna  jasa  yang  tidak mampu melakukan pembayaran sehingga menyebabkan  terjadinya  wanprestasi  maupun  juga dari pihak pemborong/kontraktor yang pailit sehingga tidak mampu melaksanakan prestasinya dengan cara menunjukkan bukti berupa akta atau surat yang berisi keterangan bahwa pengguna jasa atau penyedia jasa atau  pemborong  dalam  keadaan  pailit yang dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  akan  hal tersebut  yaitu  penilai,  notaris,  putusan  pengadilan dan sebagainya (Martin, 2015).
Kelima, Pemutusan  kontrak  pemborongan. Pemutusan kontrak pemborongan ini karena adanya wanprestasi. Pemutusan dilakukan untuk waktu yang akan datang dengan kata lain pekerjaan yang belum dikerjakan  yang  diputuskan,  namun  mengenai pekerjaan  yang  telah  dikerjakan  akan  tetap  dibayar (Habibi, 2019).
Keenam, Persetujuan  kedua  belah  pihak. Adapun  kasus  mengenai  berakhirnya  kontrak pemborongan  ini  disebabkan  karena  adanya wanprestasi  yang  berupa rechtverwerking atau pelepasan  hak.  Pelepasan  hak  ini  juga  merupakan alat  yang  dapat  digunakan  oleh  debitur  atau pemborong  untuk  melepaskan  diri  dari  sanksi memberikan  ganti  rugi  akibat  wanprestasi  yang sebetulnya  hal  tersebut  disebabkan  karena kesalahan debitur sendiri. Namun rechtverwerking ini
dapat  dipergunakan  untuk  mengelak  agar  tidak memberikan ganti rugi.
Adapun kasusnya dapat diilustrasikan sebagai berikut: X  membangun  perumahan  dan  dikerjakan oleh  perusahaan  jasa  konstruksi  A.  Dalam pelaksanaannya  perusahaan  jasa  konstruksi  A ternyata  dalam  membangun  mutu  bahan  bangunan yang  dipergunakan  tidak  memenuhi  standar. Kemudian  X  menuntut  perusahaan  jasa  konstruksi tersebut  untuk  membayar  ganti  rugi  karena  mutu bangunan tidak sesuai dengan perjanjian.
Sebab dalam kontrak pemborongan dikatakan bahwa  pihak  kedua  (perusahaan  jasa  konstruksi) harus  mempergunakan  bahan-bahan  bangunan sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  dalam  kontrak. Dan jika tidak sesuai dengan kontrak perjanjian maka pihak  pertama  (pemilik  bangunan)  berhak  untuk menuntut ganti rugi, asalkan tuntutan dilakukan pada saat  serah  terima.  Apabila  pada  saat  serah  terima bangunan pihak pertama tidak mengajukan tuntutan maka  pihak  pertama  dianggap  setuju (Arjana, & Purwanto, 2019).
Hal inilah yang terjadi pada pemilik bangunan / pihak pertama, dimana pada saat serah  terima dia sudah  menerima  dan  menggunakan  bangunan tersebut  tanpa  ada  keberatan  apa-apa.  Bahkan pemilik  bangunan  juga  telah  menggunakan  pihak kedua untuk membangun gedung-gedung yang lain. Baru  selang  beberapa  bulan  pihak  pertama mengajukan klaim / tuntutan atas bangunan tersebut yang  dianggap  tidak  sesuai  dengan  yang diperjanjikan dalam kontrak perjanjian.
249
Jika terjadi kasus seperti ini perusahaan jasa konstruksi  dapat  mengelak  dan  dia  mengatakan bahwa  pemilik  bangunan  telah  melepaskan  haknya untuk mendapatkan ganti kerugian, karena pada saat serah  terima  bangunan  dia  tidak  menegur  atau mengajukan keberatan, dan tetap menggunakannya. Bahkan beberapa waktu kemudian pemilik bangunan masih  membuat  kontrak  pemborongan  bangunan lagi. Dari sikap pemilik bangunan yang beberapa kali menggunakannya,  perusahaan jasa  konstruksi  A dapat  menyimpulkan  bahwa  mutu  bangunan  sudah memuaskan  pemilik.  Dan  jika  kemudian  menuntut ganti  rugi  atau  pembatalan  kontrak,  maka  sudah selayaknya  hakim harusnya menolak  tuntutan tersebut.

## D. SIMPULAN
Berakhirnya  kontrak  pemborongan dari  kasus tersebut akibat rechtverwerking / pelepasan hak yang disebabkan  karena  pemilik  bangunan  pada  saat serah  terima  bangunan  sudah  menerima  bangunan tersebut  dan  dia  tidak  menegur  atau  mengajukan keberatan akan mutu bahan bangunan yang dipakai, dan dia juga telah menggunakan bangunan itu. Baru selang  beberapa  bulan  pihak pemilik  bangunan mengajukan klaim / tuntutan atas bangunan tersebut yang  dianggap  tidak  sesuai  dengan  yang diperjanjikan  dalam  kontrak  perjanjian. Hal  ini harusnya hakim  menolak  tuntutan  tersebut. Pemilik bangunan harusnya mengkalim  sejak  bangunan  itu diserahkan,  jadi  tidak  kadaluwarsa. Pada  saat berakhirnya  kontrak  pemborongan  agar  tidak  terjadi
rechtverwerking,  maka  kreditur  atau  pemilik bangunan  pada  saat  serah  terima  bangunan  harus memeriksa apakah bangunan tersebut sudah sesuai dengan  perjanjian.  Jika  tidak  sesuai  atau  ada  yang kurang  pada  saat  itu  juga  harus  langsung mengajukan klaim. Atau sejak awal dalam perjanjian harusnya  sudah dicantumkan pula  bahwa,  jika pekerjaan  sudah  selesai  ternyata  tidak  sesuai dengan  bunyi  perjanjian,  maka    pemilik  bangunan boleh mengajukan  klaim, Meskipun bangunan sudah diserahkan.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Ginting,  Putri G.  (2018). Pemberlakuan  Asas Rechtsverwerking  (Pelepasan  Hak)  Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Di Kabupaten Deli Serdang. Jurnal  Ilmiah  Dunia  Ilmu,  Vol.4,
(No.1), pp.1-26.
Patria, Lalu Didit., Arba, M., & Sahnan. (2019). Legal Effects  of  Sporadik  Issuance  of  Certified Land. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol.6, (No.3), pp. 875-884.
Harahap,  Mhd Y.  (2020).  Pengikatan  Jaminan Kebendaan  dalam  Kontrak  Pembiayaan Mud ̣ a ̄ rabah  sebagai  Upaya  Penyelesaian Sengketa  Debitur  Wanprestasi  (Analisis
Putusan
Mahkamah Agung Nomor 272/K/AG/2015 tentang Pembiayaan
Mudharabah). Al-Manahij:Jurnal Kajian Hukum
Islam, Vol.14, (No.1), pp.51-67.
Martin.  (2015).  Penyedia  Jasa  Atau Pemborong Dalam  Keadaan  Pailit. Jurnal  Karya  Teknik Sipil, Vol.4, (No.4), pp.1-15.
Irfan, Muhammad., & Kurniati, Nia. (2018). Kepastian Hukum  Hak  atas  Tanah  dan  Eksistensi Lembaga  Rechtsverwerking  dalam  Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang  Pendaftaran  Tanah. ACTA  DIURNAL; Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol.1, (No.2), pp.163-174.
Nurwullan,  Siti.,  Siregar, Hendrik Fasco.,  &  Fania,
Frieda.  (2020). Kepastian  Hukum  Payment Guarantee  Pada  Kontrak  Perbankan  Dengan Developer. Jurnal  Surya Kencana  Satu:
Dinamika Masalah Hukum
dan Keadilan, Vol.11, (No.2), pp.163-180.
Habibi,  M.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap
Kedudukan  Kontraktan  Dalam  Kontrak Pemborongan  Bangunan  Proyek  Pemerintah Di  Samarinda. Journal  of  Law  (Jurnal  Ilmu
Hukum), Vol.1, (No.1), pp.1032-1039.
Nurwullan,  Siti.,  Siregar,  Hendrik Fasco.,  &  Fania,
Frieda.  (2020). Aspek  Yuridis  Resiko
Perbankan sebagai Penyalur Kredit Perspektif Asas  Konsensualisme  dalam  Berkontrak (suatu  Telaah  Normatif  terhadap  Instrumen
Payment Guarantee). Pamulang Law
Review, Vol.3, (No.1), pp.39-48.
Lannemey. (2015).  Akibat  Hukum  Pemutusan Perjanjian  Franchise  Secara  Sepihak  Oleh Franchisor Sebelum Berakhirnya Kontrak. Lex Privatum, Vol.3, (No.1), pp.161-170.
Azzahra, Farida., Setyowati, Retno Kus., & Asmaniar. (2019).  Pemutusan  Perjanjian  Pemborongan Bangunan Secara Sepihak Akibat Wanprestasi. Krisna Law, Vol.1,(No.3),pp.1-6. Muhyidin,  M.  (2018).  Persepsi  Hakim  Tentang Positivisasi  Lembaga  Rechtverwerking. Law, Development & Justice Review, Vol.1, (No.1), pp. 69-81.
Poernomo,  Sri  L.  (2019).  Standar Kontrak Dalam
Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Jurnal Penelitian  Hukum  De Jure, Vol.19, (No.1), pp.109-120.
Sihombing, Irene E. (2016). Lembaga Rechtsverwerking  Solusi  Mengatasi  Sengketa Tanah. Jurnal Hukum PRIORIS, Vol.2, (No.1), pp.50-67.
Isdiyanto, Ilham Y.  (2018).  Menakar  “Gen” Hukum Indonesia  Sebagai  Dasar  Pembangunan Hukum Nasional. Jurnal Hukum &
Pembangunan, Vol.48, (No.3), pp.589-611. Setiadi,  W.  (2012). Pembangunan  Hukum  dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media
Pembinaan Hukum Nasional, Vol.1, (No.1), pp.
1-15.
Anshar,  S.  (2019).  Konsep  Negara  Hukum  dalam Perspektif  Hukum  Islam. Soumatera  Law Review, Vol.2, (No.2), pp.235-245.
Disemadi,  Hari S.  (2019).  Kontrak  Build  Operate Transfer  Sebagai Sarana  Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Jurnal Komunikasi
Hukum (JKH), Vol.5, (No.2), pp.126-138.
251
Nikmah,  Mahfudzotin.,  Disemadi,  Hari Sutra.,  &
Purwanti, Ani. (2020). Akibat Hukum Perjanjian Jual  Beli  Rumah  Melalui  Kredit  Pemilikan Rumah  Secara  Over Credit  Di  Bawah Tangan. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Vol.6, (No.1), pp.13-28.
Arjana, I Nengah Budi., & Purwanto, I Wayan Novy.
(2019). Pola Penyelesaian  Sengketa Addendum Dalam Kontrak
Pemborongan. Kertha  Semaya:  Journal  Ilmu
Hukum, Vol.7, (No.10), pp.1-12.
Purbowicaksono,  P.  (2020).  Kontrak  Build  Operate Transfer  (BOT)  sebagai  Perjanjian  Kebijakan antara Pemerintah dengan Pihak
Swasta. JURNAL  RECHTENS, Vol.9, (No.1), pp.19-30.
Yorisca,  Y.  (2020).  Pembangunan  Hukum  Yang
Berkelanjutan:Usaha Mencapai Pembangunan
Nasional  Yang  Berkelanjutan. Jurnal  Legislasi
Indonesia, Vol.17, (No.1), pp.98-111.
Darwis,  H.  (2012).  Hubungan  Hukum  dalam
Perjanjian  Pemborongan. Masalah-Masalah
Hukum, Vol.41,(No.1), pp.65-72.

## DISERTASI
Christiady,  M.  (2021). Penguasaan  hak atas  tanah adat secara melawan hukum oleh Pemerintah untuk  kepentingan  umum  terkait  adanya daluwarsa dan pelepasan hak
(rechtsverwerking).Universitas Pelita Harapan.

## BUKU
Djumialjdi.  (1996). Hukum  Bangunan,  Dasar-Dasar Hukum  Dalam Proyek  dan  Sumber  Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.
Fuady,  M.  (2001). Hukum  Kontrak  (Dari  Sudut Pandang  Hukum  Bisnis). Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti.
Khairandy, R. (2003). Iktikad Baik dalam Kebebasan
Berkontrak. Jakarta: Pascasarjana  Fakultas Hukum Indonesia.
Triyanto, D. (2004). Hubungan Kerja di Perusahaan
Jasa Konstruksi. Bandung: Mandar Maju.