## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174

## Volume 3, Nomor 3, 2023

## Authors
1Elvira Fitriyani Pakpahan 2O.K. Isnainul 3Irfan Musliansyah

## Affiliation

## 1,2,3Universitas Prima Indonesia

## Email
1elvirapakpahan@unprimdn.ac.id 2okisnainul@uprimdn.ac.id 3iandialfan@gmail.com

## Date Submission
23 Agustus 2023

## Date Accepted
30 Agustus 2023
Date Published 27 September 2023
DOI
10.52249

## TINJAUAN
YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN  KAWIN  YANG  DIBUAT PASCA PERKAWINAN SETELAH DIKABULKAN PUTUSAN MK NO. 69/PUU/XIII-2015  (Analisis  Penetapan  Nomor 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk)

## Abstract
The purpose of this study is to find out the legal provisions related to marriage  agreements  according  to  Law  no.  1  of  1974  and  the Constitutional  Court  Decision.  No.  69/PUU-XIII/2015,  the  judge's considerations in granting the application for  a  post-nuptial  marriage agreement, as well as a legal analysis of the permissibility of a post-marital marriage  agreement  after  the  Constitutional  Court's  decision  No. 69/PUU-XIII/2015.  The  research  method  used  in  this  research  is normative  juridical  research,  which  is  supported  by  secondary  data sources, and qualitative analysis is carried out. The results of the research are RI Law no. 1 of 1974, which has been amended by RI Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, regulates marriage agreements in Indonesia prior to the Constitutional Court (MK) Decision No. 69/PUU-XIII/2015. With the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, the prohibition of post-nuptial marriage agreements in RI Law No. 1 of 1974 has been declared no longer valid. Determination Number 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk is a decision issued by the District Court in cases of post-nuptial marriage agreements. MK
Decision  No.  69/PUU-XIII/2015  has  allowed  post-marital  marriage agreements in Indonesia by giving meaning to Article 29 Paragraph (1) of the  Marriage  Law.  Therefore,  the  permissibility  of  post-marital  marriage agreements  is  in  accordance  with  the  constitutional  decision.  The Constitutional  Court's  decision  has  binding  legal  force  and  must  be followed by all judicial institutions, including the District Court which issues Decree No. 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk. The suggestion for this research is that after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, the government should carry out socialization. It is hoped that the judge, in accepting the application for the determination of the marriage agreement, will be able to include important points in the meaning  of  the  Constitutional  Court  Number  69/PUU-XIII/2015 related to  the  phrase  the  enactment  of  the  marriage  agreement  after  the marriage takes place.

## Keywords: Jurifical Review, Marriage Agreement, Post Marriage

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  ketentuan  hukum terkait perjanjian pekawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun  1974  dan  Putusan  MK.  No.  69/PUU-XIII/2015, pertimbangan  hakim  dalam  mengabulkan  permohonan perjanjian  kawin  pasca  perkawinan,  serta  analisis  hukum terhadap  diperbolehkannya  perjanjian  kawin  pasca perkawinan  berlangsung  setelah  adanya  putusan  MK  No.
69/PUU-XIII/2015.  Metode  penelitian  yang digunakan  di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yang  didukung  dengan  sumber  data  sekunder,  serta dilakukan  analisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  yaitu Undang- Undang  RI  No.  1  Tahun  1974,  yang  telah  diubah oleh  Undang-  Undang  RI  No.  16  Tahun  2019  tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  mengatur  tentang  perjanjian  perkawinan  di Indonesia  sebelum  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi (MK)  No.  69/PUU-XIII/2015.  Dengan  adanya  Putusan  MK No.  69/PUU-XIII/2015,  larangan  perjanjian  kawin  pasca perkawinan  dalam  Undang-Undang  RI  No.  1  Tahun  1974 telah  dinyatakan  tidak  berlaku.  Penetapan  Nomor 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk  adalah  putusan  yang  dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam perkara perjanjian kawin pasca perkawinan.  Putusan  MK  No.  69/PUU-XIII/2015  telah memperbolehkan  perjanjian  kawin  pasca  perkawinan  di Indonesia dengan memberikan pemaknaan terhadap Pasal 29 Ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan.  Oleh  karena  itu,
diperbolehkannya perjanjian kawin pasca perkawinan sudah sesuai dengan putusan  konstitusional tersebut. Putusan MK memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  dan  harus  diikuti  oleh semua lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Negeri yang mengeluarkan  Penetapan  No.  80/Pdt.P/2020/PN.Ptk. Adapun saran penelitian ini adalah setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015, hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi. Diharapkan kepada hakim dalam  menerima  permohonan  penetapan  perjanjian perkawinan  agar  dapat  memasukan  point-  point  penting dalam  pemaknaan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU- XIII/2015  terkait  dengan  frasa  diberlakukannya  perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung.

## Kata  Kunci:  Pasca  Perkawinan,  Perjanjian  Kawin, Tinjuan Yuridis

## PENDAHULUAN
Peraturan tentang perkawinan itu sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam Pasal 1 mendefinisikan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (Muhammad Abdulkadir, 2017)
Berbeda  dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Indonesia,  menurut  KUH Perdata  perkawinan  hanyalah  sebatas  ikatan  keperdataan  saja.  Hal  tersebut  dapat  dilihat pada  Pasal  26  KUHPerdata  yang  menyatakan  “Undang-undang  memandang  soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata” (Khomariah, 2004).
Perkawinan dikenal adanya perjanjian perkawinan yang mana sering dibacakan oleh calon suami setelah akad nikah, yakni perjanjian ta’lik talak. Perjanjian lainnya yang sering dilakukan  adalah  perjanjian  tentang  harta  bersama.  Perjanjian  perkawinan  adalah
persetujuan  yang  dibuat  oleh  calon  mempelai  pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang ada dalam persetujuan, yang disahkan oleh pencatatan nikah.
Pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengelurakan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mana pada pokoknya telah mengabulkan permohonan uji materi terhadap ketentuan mengenai Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan secara bersyarat permohonan dari Ike Farida, seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Jepang (Media Hukum Online, 2022).
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  tersebut  mengabulkan  permohonan  untuk sebagian yang mana yakni, dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pekawinan, yang mengisyaratkan:
Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
Dalam  Pasal  29  ayat  (3)  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang  Pekawinan “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pekawinan “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah  pihak  ada  persetujuan  untuk  mengubah  atau  mencabut,  dan  perubahan  atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.
Berdasarkan hal tersebut, pada pokoknya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  tidak  mengenal  adanya  perjanjian  Pasca  Perkawinan  Berlansung,  akan  tetapi fenomena tersebut pada dasarnya sangat bertentangan dengan nilai-nilai norma hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana suatu perjanjian merupakan hak bagi setiap warga Negara untuk melaksanakannya dengan warga Negara lainnya sesuai dengan norma hukum  yang  berlaku.  Sehingga  dengan  dikeluarkannya  atau  dikabulkannya  pengujian Undang-Undang perkawinan tentang disahkannya dilakukan perjanjian pasca perkawinan, maka menimbulkan bentuk kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat yang dahulunya sama  sekali  belum  pernah  melaksanakan  perjanjian  kawin  saat  ingin  melangsungkan perkawinan.
Atas  dikeluarkannya  atau  dikabulkannya  putusan  MK.  No.69/PUU-XIII/2015 terhadap  perjanjian  yang  dilakukan  setelah  perwakinan  berlangsung,  akhir-akhir  ini menjadikan beberapa pasangan suami isteri yang pada saat perkawinan berlangsung dahulu membuat  perjanjian  perkawinan,  menjadi  berkeinginan  membuatkan  perjanjian  kawin setelah  perkawinan  berlangsung,  sebagaimana  salah  satunya  pengajuan  perjanjian  kawin pasca perkawinan berlangsung yaitu pengajuan yang dilakukan oleh Bun Su Sian alias Su Sian dan  Lin Yi yang merupakan pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana hal tersebut terdapat dalam Penetapan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pontianak dengan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk. Atas pengajuan tersebut, majelis Hakim  yang  memeriksa  mengabulkan  permohonan  perjanjian  kawin  pasca  perkawinan
berlangsung serta memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota  Pontianak  atau  Instansi  yang  berwenang  untuk  mengesahkan  dan/atau  mencatat Perjanjian Kawin tersebut.
Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk  mengetahui  dan  menganalisa  ketentuan  hukum  terkait  perjanjian  pekawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Putusan MK. No 69/PUU/XIII/2015.
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisa  pertimbangan  hakim  dalam  mengabulkan permohonan  perjanjian  kawin  pasca  perkawinan  dalam  Penetapan  Nomor 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa terhadap diperbolehkannya perjanjian kawin pasca perkawinan berlangsung setelah adanya putusan MK No. 69/PUU/XII/2015.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif,  sedangkan  sifat penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis,  yaitu  metode penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis fakta yang terjadi apa adanya dan dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaanya menyangkut dengan permasalahan yang diteliti (Ronny Hamitijo Soemitro, 2001)
Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara  penelitian  kepustakaan  (library  research).  Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan analisis data kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Ketentuan Hukum Terkait Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Putusan MK. No 69/PUU/XIII/2015
Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) produk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW), Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun l974 mengenai Perkawinan, dan  Inpres  RI  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam.  Sejak  berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974, sehingga di negara Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan (K. Wantjik Saleh, 2004). Meskipun  undang-undang  tersebut  mengatur  tentang  perkawinan,  tapi  lebih  jauh substansinya  mengatur  pula  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  perkawinan  atau segala  akibat  hukum  yang  berkaitan  dengan  perkawinan,  sehingga  hal  ini  dapat dikategorikan sebagai Hukum Keluarga (Hanafi Arief, 2016).
Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambilkan dari judul Bab V Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, berisikan satu pasal, yaitu pasal 29. Sedangkan pengertian perjanjian  perkawinan  ini  tidak  diperoleh  penjelasan,  yang  ada  hanya  pengaturan  kapan perjanjian  kawin  itu  dibuat,  mengatur  keabsahan,  saat  berlakunya,  dan  dapat  diubahnya perjanjian  itu.  Tidak  diatur  mengenai  materi  perjanjian  seperti  telah  diatur  dalam KUHPerdata.  Perjanjian  Perkawinan  merupakan  perjanjian  atau  persetujuan  yang  dibuat
oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.
Perjanjian kawin menurut KUH Perdata Pasal 139 sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat diadakan baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, atau harta diluar persatuan.
Perjanjian perkawinan di Indonesia mulai diperbolehkan dibuat sejak diberlakukannya KUHPerdata  pada  tanggal  1  Mei  1848.  Dalam  hal  perjanjian  perkawinan  ini,  kemudian dimuat  dan  dipertegas  kembali  dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Perkwinan Nomor 1 Tahun 1974. Sementara itu akibat daripada perkembangan zaman yang semakin pesat serta adanya tuntutan persamaan derajat antara laki-laki dengan wanita, menyebabkan perjanjian  perkawinan  tersebut  lebih  sering  dibuat  sebelum  calon  pasangan  suami  istri melangsungkan perkawinan. Eksistensi Pasal 29 ayat (1) pada Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun  1974,  dikehendaki  adanya  perjanjian  sebagai  pengiring  tuntutan  zaman  akan persamaan  status  dan  derajat  serta  kebebasan  untuk  menentukan  kebutuhan  bagi  rakyat sendiri.
Manfaat perjanjian dalam perkawinan bagi negara sangatlah besar. Adanya perjanjian perkawinan  memberikan  batasan  bagi  pasangan  suami  isteri  guna  mencegah  dan mengurangi  konflik  terutama  yang  terjadi  di  dalam  lembaga  perkawinan.  Perjanjian perkawinan  dapat  menjadi  acuan  jika  suatu  saat  nanti  timbul  konflik,  meskipun  konflik tersebut  tidak  dikehendaki.  Namun  manakala  terjadi  juga  konflik  yang  harus  berakhir dengan  perceraian,  maka  perjanjian  tersebut  dapat  dijadikan  rujukan  sehingga  masing- masing  mengetahui  hak  dan  kewajibannya.  Sebenarnya  perjanjian  dalam  perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata “ huwelijksevoorwaarden ” yang ada dalam Burgerlijk Wetboek (BW). Istilah ini terdapat dalam KUH Perdata, Undang-Undang RI Nomor 1  Tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Kata  “ huwlijk ”    menurut  bahasa  berarti: perkawinan  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  (Martias  Gelar  Imam  Radjo Mulono, 2000), sedangkan “ voorwaard ” berarti syarat (S. Wojawasito, 2005).
Pada  dasarnya  perjanjian  perkawinan  ialah  perjanjian  mengenai  harta  benda  suami- isteri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam Pasal 147 juncto Pasal 149 KUH Perdata dikatakan, bahwa perjanjian perkawinan    harus  dibuat  dengan  Akta  Notaris  sebelum  dilangsungkannya  perkawinan, perjanjian  mana  mulai  berlaku  semenjak  saat  perkawinan  dilangsungkan  dan  tidak  boleh ditarik kembali atau diubah dengan cara bagaimanapun selama berlangsungnya perkawinan.
Abdul  Kadir  Muhammad  berpendapat,  persyaratan  perjanjian  perkawinan  adalah sebagai berikut:
1. Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
2. Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.
3. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
4. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
5. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah.
6. Perjanjian perkawinan dimuat dalam akta perkawinan (Happy Susanto,2008).
Jelaslah bahwa Pasal 147 KUH Perdata tersebut di atas menghendaki agar perjanjian perkawinan  dibuat  pada  waktu  sebelum  atau  sesaat  sebelum  perkawinan  dilangsungkan, atau dengan kata lain bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung (Happy Susanto, 2008).
Ketentuan ini juga merupakan penjabaran dari asas yang terdapat dalam KUHPerdata, yaitu  bahwa  selama  perkawinan  berlangsung  termasuk  kalau  perkawinan  tersebut disambung kembali setelah terputus karena perceraian, bentuk harta perkawinan harus tetap tidak  berubah.  Hal  dimaksudkan  demi  perlindungan  terhadap  pihak  ketiga  supaya  tidak dihadapkan kepada situasi yang berubah-ubah, yang dapat merugikan dirinya.
Perjanjian  kawin  yang  dibuat  setelah  berlakunya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dapat memuat perjanjian kawin terkait dengan harta perkawinan maupun dengan perjanjian lainnya. Perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 ayat (4) putusan MK  69/2015  dapat  mengenai  harta  perkawinan  atau  perjanjian  lainnya,  sehingga  dengan demikian  oleh  para  pihak  dapat  bebas  menentukan  isi  perjanjian  perkawinan  tersebut diantaranya yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut (H. Budiono, 2017)
Apabila  oleh  suami-isteri  dibuat  perjanjian  perkawinan  sepanjang  perkawinan sedangkan perjanjian tersebut dinyatakan berlaku sejak saat perkawinan maka telah ada harta campur yang terbentuk. Dalam situasi seperti itu menjadi sulit untuk membagi harta campur tersebut maka sebaiknya dianjurkan agar sejak saat perkawinan hingga tanggal perjanjian perkawinan dibuat tetap merupakan harta campur sedangkan sejak perjanjian perkawinan terjadi pisah harta. Hal tersebut terlebih lagi apabila ada benda yang telah diagunkan pada bank yang apabila dilakukan pembagian diantara suami-isteri dapat merugikan pihak bank.
Dibagikannya  bagian  dari  harta  campur  yang  lebih  besar  kepada  salah  satu  pihak, misalnya  isteri  mendapat ¾ (tiga  perempat)  bagian  dan  suami ¼ (satu  perempat)  bagian, Pembagian  tersebut  berarti  telah  terjadi  pergeseran  harta  diantara  suami  istri  yang  dapat digolongkan  sebagai  hibah,  sedangkan  hibah  diantara  suami  istri  selama  perkawinan dilarang  undang-undang,  kecuali  hadiah  atau  pemberian  benda  bergerak  bertubuh  yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan si penghibah (Pasal 1678 KUHPerdata).
Menurut  Pasal  29  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  Perjanjian Perkawinan ialah pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat  perkawinan,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga  tersangkut. Undang-Undang tentang perkawinan ini belum mengatur secara komperhensif karena masih terdapat cela didalamnya, hal itu ditandai pada pasal 29 ayat (4), yaitu : “Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.
Sedangkan  setelah  dikeluarkannya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU- XIII/2015  didalam  Pasal  29  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1974  Nomor  1,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3019)  tidak  mempunyai  kekuataan  hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya
berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Jadi selama masih terikat  oleh  perjanjian  perkawinan  kedua  belah  pihak/suami-istri  dapat  mengajukan langsung ke pegawi pencatat perkawinan atau notaris ketika adanya suatu masalah seperti pembagian harta.
Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan, disebutkan  bahwa  dalam  perjanjian  pra  nikah  dalam  pasal  ini  tak  termasuk  taklik-talak. Secara  awam  dan  garis  besar,  perjanjian  pra  nikah  dapat  digolongkan  menjadi  2  macam, yakni  Perjanjian  Pemisahan  Harta  Murni  dan  Perjanjian  Harta  Bawaan.  Untuk  Perjanjian Harta Murni, dalam artian benar-benar memisahkan seluruh jenis harta kedua belah pihak selama  perkawinan  berlangsung,  termasuk  penghasilan  yang  didapat,  utang  dan  segala macam  harta,  baik  yang  didapat  sebelum  pernikahan  maupun  yang  didapat  setelah pernikahan.  Kemudian  mengenai  pengeluaran-pengeluaran  rutin  keluarga  (uang  belanja keluarga, pendidikan anak, asuransi, dan lain-lain) selama dalam tali pernikahan biasanya ditanggung secara keseluruhan oleh suami. Namun tidak mutlak, tergantung kesepakatan kedua pihak.
Kemudian, Perjanjian Harta Bawaan dalam perjanjian ini yang menjadi objek perjanjian hanyalah harta benda bawaan milik para pihak sebelum terikat tali perkawinan. Sedangkan harta  yang  nantinya  didapat  setelah  terjadinya  pernikahan  menjadi  harga  bersama  (harta gono-gini) dan pengeluaran rutin keluarga dibicarakan bersama.
Sesuai ketentuan Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan, perjanjian perkawinan disahkan oleh  Pegawai  Pencatat  Perkawinan.  Menurut  “disahkan”  dalam  kalimat  tersebut  artinya adalah  bahwa  perjanjian  perkawinan  tersebut  harus  “dicatat”  dan  apabila  perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatat maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga. Mestinya pengesahan perjanjian kawin dilakukan sebelum ijab kabul dilaksanakan. Dari  ketentuan  Pasal  29  Ayat  4  yang  menyatakan  bahwa  “perjanjian  perkawinan  berlaku sejak  perkawinan  dilangsungkan”maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pembuatan  dan pengesahan  perjanjian  kawin  oleh  pegawai  pencatat  nikah  harus  dilakukan  sebelum ilaksanakan ijab Kabul antara kedua mempelai.
Tanggal  27  Oktober  2016  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  melalui  putusannya  Nomor 69/PUU-XIII/2015  memberi  tafsir  konstitusional  terhadap  Pasal  29  ayat  (1),  (3),  dan  (4) Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  atas  permohonan  Ny.  Ike Faridayang  inti  amarnya  menyebutkan  bahwa  sepanjang  tidak  dimaknai  perjanjian pernikahan dapat dilangsungkan “selama dalam ikatanperkawinan”, maka Pasal demikian itu  menurut  Mahkamah  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  (inkonstitusional bersyarat).
Artinya bahwa berdasarkan Putusan MK tersebut terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Mahkamah  menerapkan  interpretasi  ekstensif  sehingga  mengakibatkan  rumusan  norma dalam Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan kini tidak terbatas  hanya  dapat  dilaksanakan  pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan  tersebut dilangsungkan,  melainkan  juga  selama  dalam  ikatan  perkawinanan  pun  perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan oleh suami-istri atas persetujuan bersama. Dengan demikian dalam hal ini MK mengedepankan penerapan hukum progresif untuk memenuhi kebutuhan hukum atas fenomena yang terjadi di masyrakat terhadap resiko-resiko yang mungkin saja
dapat timbul dari harta bersama dalam perkawinan, baik dikarenakan pekerjaan suami dan istri yang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta pribadi, maupun dikarenakan akibat hukum atas Pasal 21 ayat (1) dan (3) UUPA.
Perjanjian  Perkawinan  setelah  kawin  sebelumnya  tidak  dikenal  atau  diatur  dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pasca Putusan MK terhadap  Pasal  29  ayat  (1),  (3),  dan  (4)  yang  menurut  Mahkamah  haruslah  dimaknai  juga dapat dilakukan pada saat telah berlangsungnya ikatan perkawinan apabila ada persetujuan bersama antara suami dan istri, hal ini akan menjadi permasalahan hukum ketika Putusan MK  tersebut  dihadapkan  dengan  ketentuan  Pasal  186  KUHPerdata  yang  mengatur  proses pembuatan Akta Perjanjian Kawin setelah kawin (pemisahan harta) yang harus mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu.
Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan membatasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan hanya “pada waktu” atau “sebelum” perkawinan dilangsungkan. Ketentuan ini membatasi  hak  suami  isteri  yang  masih  atau  sedang  dalam  ikatan  perkawinan,  termasuk warga  negara  Indonesia  (WNI)  yang  menikah  dengan  warga  negara  asing  (WNA),  untuk membuat  perjanjian  perkawinan.  Pada  prinsipnya,  perubahan  terhadap  perjanjian perkawinan adalah dimungkinkan menurut Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Perkawinan atas dasar persetujuan suami isteri bersangkutan, termasuk perubahan terhadap perjanjian perkawinan  mengenai  harta  yang  diperoleh  selama  dalam  perkawinan  atas  usaha  suami, usaha isteri, atau usaha suami isteri, yang disebut harta bersama.
Sebagian  ahli  hukum  mengatakan  bahwa,  berdasarkan  Pasal  35  Ayat  (1)  Undang- Undang  Perkawinan,  harta  bersama  terjadi  sebagai  akibat  dari  diselenggarakannya perkawinan.  Sajuti  Thalib  menyebutkan  bahwa  terjadinya  syirkah  (penggabungan)  harta perkawinan, khususnya mengenai harta bersama antara lain karena ditentukan oleh undang- undang, selain karena perjanjian syirkah (penggabungan) yang secara tertulis, lisan (ucapan), atau  berdasarkan  kenyataan  dalam  masyarakat  bahwa  terjadi  harta  bersama  antara  suami isteri bersangkutan (Abdul Rahman Ghozali, 2010).
Wantjik  Saleh  berpendapat  bahwa  sebagai  sumber  hukum  bagi  ketentuan  harta bersama  dalam  Pasal  35  Ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  terhadap  harta  bersama dimungkinkan  untuk  dilakukan  pemisahan  harta  ketika  perkawinan  suami  isteri  sedang berlangsung. Ketentuan harta bersama yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hendaknya tidak mengenyampingkan nilai-nilai hukum adat, karena nilai-nilai hukum  adat  yang  mengandung  asas  kekeluargaan  tidak  bertentangan  dengan  Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang  RI  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.  Karena  itu,  nilai-nilai  hukum  adat  tentang  harta  bersama  hendaknya  tetap mewarnai Undang-Undang Perkawinan (K. Wantjik Saleh, 2004).
Hukum  Islam  menentukan  harta  bersama  menurut  hukum  Adat  adalah  termasuk syirkah abdan mufawadah yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sesuai dengan teori receptio  a  contrario .  Oleh  karena  itu,  Pasal  29  Ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan membatasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan hanya “pada waktu” atau “sebelum” perkawinan  diselenggarakan,  sehingga  membatasi  hak  suami  isteri,  termasuk  suami  isteri
yang melakukan perkawinan campuran antara WNI dan WNA untuk membuat perjanjian perkawinan di kala mereka dalam ikatan perkawinan.
Hak untuk membuat perjanjian perkawinan bagi suami isteri hendaknya tidak dibatasi hanya  “pada  waktu”  atau  “sebelum”  perkawinan  dilangsungkan,  tetapi  juga  hendaknya dapat dilakukan pada “selama perkawinan berlangsung”, sesuai dengan hukum adat sebagai salah satu sumber pembentukan hukum di Indonesia, khususnya mengenai harta bersama (Soemiyati,  2004).  Dengan  demikian,  hak-hak  warga  negara  Indonesia  baik  yang  menikah dengan sesama WNI maupun yang menikah dengan WNA, tidak terhalang untuk melakukan perjanjian  perkawinan  pada  waktu  atau  sebelum  atau  selama  perkawinan  dilangsungkan, diperbolehkannya  membuat  perubahan  perjanjian  perkawinan  atas  kehendak  suami  isteri atas “harta bawaan” dan/atau “harta masingmasing” suami atau isteri yang diperoleh dari warisan, wasiat, hibah, hadiah, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 Ayat (2) dan Pasal 29 Ayat (4) sepanjang ada persetujuan dari suami isteri dan tidak merugikan pihak ketiga.
Karena  itu,  seyogyanya  bagi  suami  isteri  yang  terikat  dalam  perkawinan  pun dimungkinkan pula melakukan perubahan atas harta bersama yang terbentuknya ditentukan atas  kehendak  undang-undang  (bukan  atas  kehendak  suami  isteri  bersangkutan),  menjadi harta  yang  terpisah  berdasarkan  “perjanjian  pemisahan  harta  bersama”  (Soemiyati,  2004). Pasal  35  Ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  sebetulnya  memberikan  perlindungan terhadap perempuan, namun pada kenyataan di lapangan ada fenomena suami istri yang karena  alasan  tertentu  baru  merasa  perlu  membuat  perjanjian  perkawinan  selama  dalam ikatan perkawinan. Ini menjadi persoalan karena selama ini, sesuai dengan Pasal 29 Undang- Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan harus diadakan saat atau sebelum perkawinan, didasarkan pada akta notaris, dan berlaku bagi suami-isteri sejak perkawinan dilangsungkan.
Menurut Hakim Mahkamah Konstitusi, frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan”  (Pasal  29  Ayat  1  Undang-Undang  Perkawinan),  “...sejak  perkawinan dilangsungkan”  (Pasal  29  Ayat  3  Undang-Undang  Perkawinan),  dan  frasa  “selama perkawinan berlangsung” (Pasal 29 Ayat 4 Undang-Undang Perkawinan) telah membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian”, sehingga  bertentangan  dengan  Pasal  28  poin  (e)  Ayat  (2)  UUD  1945  secara  bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan. Dalam Putusan ini, secara detail, MK memberikan pertimbangan dan menyatakan:
1. Pasal  29  Ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  bertentangan  dengan  UUD  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  sepanjang  tidak  dimaknai  “ada  waktu,sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjiantertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perka- winan  ataunotaris,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga  sepanjang pihak ketiga tersangkut”.
2. Pasal  29  Ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  mempunyai  kekuataan  hukum mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai  “Pada  waktu,  sebelum  dilangsungkan  atau  selama dalamikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersamadapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawaipencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku jugaterhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.
3. Pasal  29  Ayat  (3)  Undang-Undang  Perkawinan  bertentangan  dengan  UUD  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  sepanjang  tidak  dimaknai  “Perjanjian  tersebutmulai berlaku  sejak  perkawinan  dilangsungkan,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  Perjanjian Perkawinan”.
4. Pasal  29  Ayat  (3)  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai  “Perjanjian  tersebut  mulai  ber  -  laku  sejak perkawinandilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”.
5. Pasal  29  Ayat  (4)  Undang-Undang  Perkawinan  bertentangan  dengan  UUD  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  sepanjang  tidak  dimaknai  “Selama  perkawinan berlangsung,  perjanjian  perkawinan  dapat  mengenaiharta  perkawinan  atau  perjanjian lainnya,  tidak  dapat  diubah  ataudicabut,  kecuali  bila  dari  kedua  belah  pihak  ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.
Sehingga  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai hartaa perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. (Iswantoro, 2018)
Pertimbangan Hakim Dalam Mengkabulkan Permohonan Perjanjian Kawin Pasca Perkawinan Dalam Penetapan Nomor 80/PDT.P/2020/PN.PTK
Perjanjian  kawin  yang  dibuat  setelah  berlakunya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dapat memuat perjanjian kawin terkait dengan harta perkawinan maupun dengan perjanjian lainnya. Perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 ayat (4) putusan MK  No.  69/PUU-XIII/2015  dapat  mengenai  harta  perkawinan  atau  perjanjian  lainnya, sehingga  dengan  demikian  oleh  para  pihak  dapat  bebas  menentukan  isi  perjanjian perkawinan  tersebut  diantaranya  yang  perlu  diperhatikan  adalah  hal-hal  sebagai  berikut. Apabila  oleh  suami-isteri  dibuat  perjanjian  perkawinan  sepanjang  perkawinan  sedangkan perjanjian tersebut dinyatakan berlaku sejak saat perkawinan maka telah ada harta campur yang terbentuk. Dalam situasi seperti itu menjadi sulit untuk membagi harta campur tersebut maka sebaiknya dianjurkan agar sejak saat perkawinan hingga tanggal perjanjian perkawinan dibuat tetap merupakan harta campur sedangkan sejak perjanjian perkawinan terjadi pisah harta.  Hal  tersebut  terlebih  lagi  apabila  ada  benda  yang  telah  diagunkan  pada  bank  yang apabila dilakukan pembagian diantara suami-isteri dapat merugikan pihak bank.
Dibagikannya  bagian  dari  harta  campur  yang  lebih  besar  kepada  salah  satu  pihak, misalnya  isteri  mendapat ¾ (tiga  perempat)  bagian  dan  suami ¼ (satu  perempat)  bagian, Pembagian  tersebut  berarti  telah  terjadi  pergeseran  harta  diantara  suami  istri  yang  dapat digolongkan  sebagai  hibah,  sedangkan  hibah  diantara  suami  istri  selama  perkawinan dilarang  undang-undang,  kecuali  hadiah  atau  pemberian  benda  bergerak  bertubuh  yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan si penghibah.
Dihubungkan dengan Penetapan Pengadilan
Negeri
Pontianak No. 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk maka membagikan dan memisahkan harta perkawinan tidak dapat dilakukan  atas  persetujuan  bersama  karena  tidak  adanya  alasan  untuk  melakukannya berkaitan dengan pemilikan bersama yang terikat. Pemilikan bersama yang terikat baru dapat diakhiri  karena  meninggalnya  suami  atau  isteri  atau  perceraian  suami  isteri.  Tidak  dapat
diperjanjikan, bahwa salah satu pihak akan menanggung hutang yang lebih besar daripada bagiannya dalam laba persatuan, ketentuan tersebut batal demi hukum.
Untuk  perjanjian  perkawinan  yang  dinyatakan  berlaku  sejak  perkawinan dilangsungkan sebaiknya dibuat daftar harta mana yang telah dimiliki sebelum dibuatnya perjanjian  perkawinan  yang  ditandatangani  suami-isteri  dan  dilekatkan  pada  minuta. Apabila pencantuman atas benda tidak dicantumkan dalam minuta maka atas penambahan benda yang ternyata diluar pengetahuan pihak yang bersangkutan dapat dibuktikan dengan cara lainnya. Apabila dikemudian hari timbul perselisihan mengenai kepemilikan atas benda yang  tidak  dapat  dibuktikan  tersebut,  akan  dianggap  sebagai  milik  para  pihak  masing- masing  untuk  bagian  yang  sama  besar.  Anggapan  tersebut  tidak  boleh  merugikan  para kreditor  dari  pasangan  tersebut.  Ada  kemungkinan  diperjanjikan  berlakunya  perjanjian perkawinan  dengan  ketentuan  bersyarat  baik  dengan  syarat  menangguhkan  atau  dengan syarat  membatalkan  demikian  pula  dengan  ketetapan  waktu  atau  termin  (Sonny  Dewi Judiasih, 2018).
Syarat menangguhkan bergantung pada peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwanya belum terjadi. Syarat batal apabila dipenuhi menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikata (Pasal 1253 KUHPerd).
Ketetapan  waktu  (termin)  tidak  menangguhkan  perikatan,  melainkan  hanya menangguhkan pelaksanaannya dan memberi kepastian kepada pihak ketiga bahwa prestasi pasti  akan  dilakukan  pada  waktu  yang  telah  dijanjikan  (Pasal  1268  KUHPerd).  Misalnya, perjanjian  perkawinan  berlaku  apabila  telah  dilahirkan  seorang  anak.  Menurut  ketentuan demikian daya kerjanya terhadap pihak ketiga menimbulkan ketidak pastian sehingga harus dianggap bahwa perjanjian perkawinan tersebut batal, sedangkan daya kerja internal antara suami  istri  dapat  berlaku  sebagai  perjanjian  obligatoir.  Dengan  demikian,  terhadap  pihak ketiga dianggap diantara suami istri terjadi perkawinan dengan harta campur (Sonny Dewi Judiasih, 2018).
Analisis Hukum Terhadap Diperbolehkannya Perjanjian Kawin Pasca Perkawinan Berlangsung Setelah Adanya Putusan MK No.69/PUU/XII/2015
Berkaitan mengenai penetapan Pengadilan
Negeri Pontianak No. 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk,  misalnya  ada  kaitanya  dengan  pihak  ketiga  yaitu  kreditur.  Para pemohon membuat perjanjian kawin pemisahan harta dikarenakan pemohon II (suami) yang bekerja  dalam  jabatannya  dalam  suatu  perseroan  Perusahaan  Terbatas  dengan  tanggung jawab  sampai  keharta-harta  pribadi.  Jika  dikemudian  hari  mengadakan  hubungan  hukum terhadap  pihak  lain  setelah  penetapan  tersebut  dan  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi Perseroan dimana tempat pemohon II (suami) bekerja maka tanggung jawabnya sebatas pada harta-harta pribadi pemohon II (suami) tidak sampai kepada harta-harta istri.
Selain itu jika misalnya ada hubungannya terhadap pihak ketiga yaitu orang tua. Jika terjadi  hibah  atau  warisan  berupa  tanah  dari  orang  tua  kepada  pemohon  I  (istri)  sebelum penetapan tersebut maka secara hukum terjadi percampuran harta, apabila tidak dialihkan kepada subyek yang berhak sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dalam jangka waktu 1 (satu) tahun hibah atau warisan berupa
tanah maka tanah tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara. Sehingga para pemohon mengantisipasi dengan cara mengajukan pembuatan perjanjian kawin berupa penetapan pengadilan Negeri.
Penetapan  Pengadilan  Negeri  tersebut  tidak  akan  merugikan  pihak  ketiga  apabila dilaksanakan dengan ketentuan bahwa harta yang diperoleh suami istri sebelum keluarnya penetapan  Pengadilan  Negeri  tetap  merupakan  harta  bersama.  Menurut  hemat  penulis perjanjian  perkawinan  setelah  perkawinan  diadakan  untuk  mengatur  sebab  akibat  harta perkawinan setelah perkawinan terjadi, manakala terdapat sejumlah harta yang tidak sama atau lebih besar pada satu pihak suami atau istri. Jadi perjanjian perkawinan setelah kawin pada dasarnya selalu terkait dengan persoalan harta dalam perkawinan.
Mahkamah Konstitusi telah memberikan koreksi atas tafsiran Pasal 29 UU Perkawinan mengenai  perjanjian  perkawinan  (perjanjian  kawin,  lebih  umum  dikenal  perjanjian  pisah harta). Ketentuan tersebut sebelumnya mengatur tentang keabsahan perjanjian kawin yang harus  dibuat sebelum atau pada  saat  bersamaan dengan  akad  perkawinan.  Kemudian, Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  bahwa  perjanjian  kawin  juga  dapat dibuat  selama perkawinan berlangsung atau setelah akad (Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015).
Persoalan  awal  terkait  putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini  memang  selesai.  Sekarang, para pasangan kawin yang berkeinginan untuk membuat perjanjian kawin atau mencabut perjanjian kawin yang pernah dibuat, sudah terakomodasi oleh pihak KUA yang melakukan pencatatan  perkawinannya.  Bagi  pasangan  kawin  campuran,  pembaharuan  hukum perjanjian kawin ini memberikan solusi khususnya terkait persoalan status kepemilikan tanah oleh WNA sebagai akibat hubungan perkawinan dengan WNI. Hanya saja, putusan ini juga menimbulkan  persoalan  baru.  Persoalan  baru  tersebut  dipicu  oleh  ‘pemberian kewenangan’ kepada  Notaris  untuk  mengesahkan  perjanjian  kawin  (dalam  putusan disebutkan  sebagai perjanjian  tertulis)  inheren  berdasarkan  jabatannya.  Berbagai  pihak mempertanyakan apakah Notaris dapat mengesahkan perjanjian kawin tersebut dan apakah akta yang dibuat oleh Notaris telah memenuhi asas publisitas sebagaimana dimaksud agar perjanjian  tertulis  (perjanjian  kawin)  tersebut  juga  berlaku  terhadap  pihak  ketiga.  (Sonny Dewi Judiasih, 2018)
Sepertinya persoalan tersebut bersumber dari pengertian frasa kata “disahkan oleh“. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  seolah-olah  memberikan  2  cara  pengesahan perjanjian  kawin.  Pertama, disahkan  oleh pegawai  pencatat  perkawinan.  Kedua, disahkan oleh Notaris.  Terkait  cara  yang  kedua,  artinya  para  pihak  tidak  perlu  lagi  mencatatkan perjanjian  kawin  tersebut  karena  sudah  sah  berlaku.  Pendapat  yang  mengatakan  bahwa Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  memberikan  kewenangan  bagi  Notaris  untuk mengesahkan perjanjian kawin dapat dipahami mengingat konstruksi kalimat dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara gramatikal memungkinkan penafsiran seperti itu.
Pengesahan perjanjian tertulis (yang berisi janji-janji kawin) dan pengesahan perjanjian kawin itu sendiri tampaknya dua hal yang berbeda. Perjanjian yang dibuat secara dibawah tangan  hanya  mengikat  apabila  disahkan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan,  sedangkan perjanjian  yang  dibuat  dihadapan  Notaris  dianggap  sah  mengikat  para  pihak  setelah ditandatangani oleh para pihak. Hanya saja, sahnya perjanjian kawin tersebut baru sebatas antara  para  pihak  itu  sendiri,  tidak  serta-merta  dapat  mengikat  pihak  ketiga  (asas
kepribadian). Dengan kata lain, sah terhadap para pihak bukan berarti sah terhadap pihak ketiga lainnya.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  berbicara  mengenai  2  (dua)  lingkup  keberlakukan perjanjian.  Pertama,  keberlakukan  terhadap  para  pihak  yang  membuatnya.  Kedua, keberlakukan perjanjian terhadap pihak ketiga. Pengesahan perjanjian kawin oleh pegawai pencatat  perkawinan  maupun  Notaris di  sini  hanyalah  merupakan  syarat  tambahan dari sahnya suatu perjanjian kawin yang berlaku bagi kedua belah pihak, di luar syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Agar perjanjian dapat  mengikat  pihak  ketiga,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Putusan  tersebut,  perjanjian kawin  harus  diajukan  (untuk  pencatatan  dalam  register  perkawinan).  Bila  telah diajukan/didaftarkan/dilaporkan  kepada  kantor  pencatat  perkawinan  untuk  diumumkan kepada  khalayak  umum,  sifat  keberlakukannya  sudah mengikat  pihak  ketiga  (bersifat keluar).
Pendaftaran  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  sepanjang  perkawinan  harus diperhatikan juga bahwa di dalam praktek ternyata masih terdapat kendala-kendala teknis didalam melakukan pendaftaran perjanjian perkawinan tersebut, ini terjadi karena ternyata ada pejabat kantor catatan sipil yang hanya berpegang pada petunjuk teknis terkait dengan pencatatan  perkawinan,  dengan  mengabaikan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku perihal pencatatan perkawinan dan pencatatan perjanjian perkawinan tersebut.
Kendala  tersebut  terjadi  oleh  karena  di  dalam  Formulir  yang  digunakan  untuk melakukan  pencatatan  perkawinan  tersebut  tidak  terdapat  kolom  mengenai  perjanjian perkawinan.  Demikian  juga  terhadap  pencatatan  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  pada saat  perkawinan  berlangsung  tentunya  akan  menghadapi  kendala  yang  sama  sepanjang belum ada ketentuan baru yang mengatur tata cara pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat  pada  saat  perkawinan  berlangsung  tersebut.  Untuk  mengatasi  kendala  tersebut tentunya  Menteri  Dalam  Negeri  harus  segera  mengeluarkan  peraturan  terkait  dengan pencatatan  perjanjian  perkawinan,  termasuk  mengenai  pencatatan  perjanjian  perkawinan yang  dibuat  sepanjang  perkawinan,  yang  segera  diikuti  dengan  dikeluarkannya  petunjuk teknis perihal pencatatan perjanjian perkawinan tersebut.
Sepanjang belum adanya ketentuan mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat  pada  saat  perkawinan  berlangsung  maka  tentunya  pencatatannya  belum  dapat dilakukan,  dan  apabila  perjanjian  perkawinan  tersebut  belum  dicatat  maka  perjanjian perkawinan  tersebut  tidak  mengikat  pihak  ketiga  dan  hanya  berlaku  diantara  para  pihak (Amrizal, 2018).

## Kesimpulan
Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, yang telah diubah oleh Undang-Undang RI No. 16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, mengatur tentang perjanjian perkawinan di Indonesia sebelum adanya Putusan Mahkamah  Konstitusi  (MK)  No.  69/PUU-XIII/2015.  Dengan  adanya  Putusan  MK  No. 69/PUU-XIII/2015, larangan perjanjian kawin pasca perkawinan dalam Undang-Undang RI No.  1  Tahun  1974  telah  dinyatakan  tidak  berlaku.  Sebagai  hasilnya,  pasangan  yang  telah menikah di Indonesia dapat membuat perjanjian kawin pasca perkawinan untuk mengatur hak dan kewajiban harta mereka, dengan memperhatikan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepentingan anak.
Penetapan  Nomor  80/Pdt.P/2020/PN.Ptk  adalah  putusan  yang  dikeluarkan  oleh Pengadilan Negeri dalam perkara perjanjian kawin pasca perkawinan. Dalam mengabulkan permohonan perjanjian kawin pasca perkawinan, hakim mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya Hakim mempertimbangkan apakah perjanjian kawin pasca perkawinan tersebut memenuhi  kepentingan  dan  kesepakatan  kedua  belah  pihak  yang  terlibat.  Hakim  melihat apakah para pihak dengan sukarela dan dengan pemahaman yang jelas telah menyepakati isi perjanjian  tersebut.  Pertimbangan  utama  dalam  perkawinan  adalah  kepentingan  dan kesejahteraan anak. Hakim menilai apakah perjanjian kawin pasca perkawinan tersebut tidak merugikan kepentingan dan hak-hak anak yang terlibat. Hakim mempertimbangkan apakah perjanjian kawin pasca perkawinan tersebut adil dan setara bagi kedua belah pihak. Hal ini melibatkan pertimbangan terhadap hak-hak harta dan keuangan masing-masing pihak serta distribusi harta bersama yang wajar. Hakim juga memeriksa apakah perjanjian kawin pasca perkawinan  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  kebijakan  publik yang  berlaku.  Jika  perjanjian  tersebut  bertentangan  dengan  hukum  atau  kebijakan  publik yang kuat, hakim akan menolak permohonan tersebut. Hakim memastikan bahwa perjanjian kawin pasca perkawinan memenuhi persyaratan formal dan materiil yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.
Putusan  MK  No.  69/PUU-XIII/2015  telah  memperbolehkan  perjanjian  kawin  pasca perkawinan  di  Indonesia  dengan  memberikan  pemaknaan  terhadap  Pasal  29  Ayat  (1) Undang-Undang  Perkawinan.  Oleh  karena  itu,  diperbolehkannya  perjanjian  kawin  pasca perkawinan  sudah  sesuai  dengan  putusan  konstitusional  tersebut.  Putusan  MK  memiliki kekuatan  hukum  mengikat  dan  harus  diikuti  oleh  semua  lembaga  peradilan,  termasuk Pengadilan Negeri yang mengeluarkan Penetapan No. 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk. Oleh karena itu,  penetapan  tersebut  harus  sesuai  dengan  putusan  MK  No.  69/PUU-XIII/2015.  Dalam melakukan  analisis  hukum  terhadap  Penetapan  No.  80/Pdt.P/2020/PN.Ptk,  perlu diperhatikan  apakah  penetapan  tersebut  mematuhi  persyaratan  dan  prinsip  hukum  yang telah  dijelaskan  dalam  putusan  MK.  Analisis  hukum  juga  perlu  memperhatikan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat dalam perjanjian kawin pasca perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Rahman Ghozali,(2010). Fiqih Munaqahat Seri Buku Daras , Jakarta: Kencana.
Abdulkadir,  Muhammad,  (2000).  Hukum  Perdata  Indonesia,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Amrizal,  (2018).  “Analisis  Yuridis  Keabsahan  Akta  Perjanjian  Kawin  Yang  Dibuat Dihadapan Notaris  Yang  Tidak  Di  Registrasi  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 598 PK/PDT/2016 Tanggal 24 Nopember 2016)”, Jurnal Hukum USU, Vol. 13, No. 1, (2018) .
H. Budiono, (2017). “Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69  Tahun  2015  dan  Permasalahannya.  In  Loka  Karya  Perjanjian  Perkawinan  Pasca Putusan MK 69/2015”, Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Padjadjaran.
Hanafi Arief, (2016). Pengantar Hukum Indonesia dalam Tatanan Historis, tata Hukum dan Politik Hukum Nasional , Yogyakarta: PT. ILKIS Pelangi Aksara. Happy Susanto, (2008). Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian , Jakarta: Visimedia. Iswantoro,  (2018).  “Penyelesaian  Sengketa  Harta  Perkawinan  Pasca  Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, Al-Ahwal , Vol. 11, No. 1.
K. Wantjik Saleh, (2004). Hukum Perkawinan Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia. Khomariah, (2004). Hukum Perdata , Malang: UMM Press. Martias Gelar Imam Radjo Mulono, (2000). Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia , Jakarta: Ghalia.
Media Hukum Online, (2022). “Plus Minus Putusan MK Tentang Perjanjian Perkawinan”, melalui http://www.hukumonline.com , diakses tanggal 6 Agustus 2022, Pukul 09.30 WIB. Muhammad  Abdulkadir,  (2007). Hukum  Perdata  Indonesia ,  Bandung:  PT.Citra  Aditya Bakti.  Ronny  Hamitijo  Soemitro,  (2001). Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri , Semarang: Ghalia Indonesia.
S. Wojawasito, (2005). Kamus Umum Belanda Indonesia , Ikhtiar Baru , Jakarta: Van Hoere, 2005. Soemiyati,  (2004). Hukum  Perkawinan  Islam  Dan  Undang-Undang  RI  No  1  Tahun  1974 , Yogyakarta: Liberti.
Sonny Dewi Judiasih, (2018). “Model Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung  Pasca  Berlakunya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU- XIII/2015”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum , Jilid 47 No.3.