## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1277-1293
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.80

## STRATEGI PEMBANGUNAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INOVASI DAERAH DI SULAWESI TENGGARA
Syamsul Alam 1 , Faturachman Al Putra 2 , La Ode Mustafa 3
1,2 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Halu Oleo 3 Program Studi Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Correspondence Author: syamsulalam330@gmail.com Kendari, 93118 Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
The purpose of this study is to describe the general conditions of regional science, technology and innovation (Iptekin) development, analyze opportunities and threats in the external environment as well as strengths and weaknesses in the internal environment, and formulate a strategic goals and objectives for the development of effective regional Iptekin in Southeast Sulawesi. This research uses a qualitative approach with an interpretive perspective. Data collection techniques used include interviews, document studies, benchmarking, and focus group discussions. Qualitative data analysis of the interactive model found that regional Iptekin development in Southeast Sulawesi is characterized by weak institutional and social and organizational fragmentation, and lack of resources. The overall factors of the political, economic, social, technological and legal environment contain opportunities and threats to the development of regional Iptekin but the dominant one is from the political environment. The factor of creating public value and assets/inventory are both internal strengths and weaknesses for the development of regional Iptekin. The strategic objective of regional Iptekin development based on environmental assessment is to increase the capacity of science and technology and the effectiveness of the implementation and utilization of regional science and technology.

## Keywords: External environment; internal environment; regional innovation; science and technology

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kondisi umum pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (iptekin) daerah, menganalisis peluang dan ancaman di lingkungan eksternal serta kekuatan dan kelemahan di lingkungan internal, dan merumuskan tujuan dan sasaran strategis untuk pembangunan iptekin daerah yang efektif di Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif interpretif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, studi dokumen, benchmarking, dan diskusi kelompok terfokus. Analisis data kualitatif model interaktif menemukan bahwa pembangunan iptekin daerah di Sulawesi Tenggara ditandai dengan kelembagaan yang lemah dan fragmentasi sosial dan organisasional, dan kekurangan sumber daya. Keseluruhan faktor-faktor lingkungan politik, ekonomi, sosial, teknologi dan hukum mengandung peluang dan ancaman bagi pembangunan iptekin daerah namun yang dominan adalah dari lingkungan politik. Faktor kreasi nilai publik dan asset/inventaris keduanya adalah kekuatan dan kelemahan internal bagi pembangunan iptekin daerah. Tujuan strategis pembangunan iptekin daerah yang berdasar pada penilaian lingkungan tersebut adalah meningkatkan kapasitas kelitbangan iptek dan efektivitas pelaksanaan serta pemanfaatan iptekin daerah.
Keywords: ilmu pengetahuan dan teknologi; inovasi daerah; Lingkungan eksternal; lingkungan internal
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1277-1293 Syamsul Alam. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.80 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia dalam dekade terakhir ini terus mempromosikan pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (iptekin). Secara khusus, pemerintah Indonesia berusaha memperbaiki koneksi kebijakan-kelitbangan, yakni menggunakan bukti berbasis kelitbangan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan praktek pembangunan. Pemerintah Indonesia yakin bahwa bukti berbasis kelitbangan dapat memberikan referensi yang kredibel yang dapat memberi bobot pada rekomendasi kebijakan atau untuk mendukung implementasi kebijakan tertentu. Keyakinan ini bersesuaian dengan argumen umum dalam literatur ekonomi sektor publik bahwa iptekin secara luas diakui sebagai pendorong utama pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Tiga dari empat pilar ekonomi berbasis pengetahuan adalah terkait langsung dengan iptekin, yakni pendidikan dan keterampilan, adopsi inovasi dan teknologi, dan teknologi informasi dan komunikasi (Asian Development Bank, 2014).
Ilmu pengetahuan mengacu kepada proses memperoleh pengetahuan dan pengetahuan yang diperoleh (Attri, 2016). Teknologi mengacu kepada penerapan pengetahuan ilmiah untuk mengembangkan teknik-teknik menghasilkan produk dan/atau memberikan layanan (ESCAP, 2016). Inovasi mengacu kepada produk dan layanan baru, penggunaan baru dari produk yang sudah ada, pasar baru untuk produk yang sudah ada, atau metode pemasaran baru (Simmonds, 1986). Melalui inovasi, penerapan praktis dari nilai dan konteks iptek yang baru ke dalam produk dan proses dapat dikembangkan (ESCAP, 2016). Inovasi seringkali dibedakan menjadi inovasi administratif dan inovasi teknis. Inovasi administratif melibatkan struktur organisasi dan proses administrasi, ia berkaitan dengan manajemen aktivitas organisasi. Inovasi teknis mengacu pada produk, layanan dan teknologi dalam proses produksi, ia berhubungan dengan kegiatan dasar suatu organisasi dan fokus pada produk atau proses (Damanpour, 1991).
Pembangunan iptekin adalah bagian dari proses pembangunan yang luas. Pembangunan menunjuk pada proses yang terfokus dan terarah di mana organisasi- organisasi pemerintah dan non-pemerintah mengimplementasikan program-program dan proyek-proyek untuk mengubah dan memperbaiki kondisi kehidupan (Fuimaono, 2012; Peet & Hartwick, 2009; Sachs, 2010). Pembangunan iptekin sebagai bagian dari pembangunan adalah berbasis pada pendekatan teori modernisasi. Modernisasi adalah proses mewujudkan masyarakat modern dengan ciri utama diferensiasi dan rasional (Smelser, dalam Willis, 2015). Namun, pembangunan dengan pendekatan modernisasi sangatlah rumit. Ia memerlukan bantuan analisis strategis yang ditawarkan oleh teori-teori perencanaan strategis. Analisis strategis mencakup penilaian terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi (Vining, 2016).

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1277-1293
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.80
Penilaian lingkungan eksternal berfokus pada analisis konteks dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang serta ancaman terhadap bisnis organisasi. Penilaian lingkungan internal melibatkan identifikasi dan evaluasi tujuan, misi organisasi, dan tujuan strategis dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan utama organisasi (Vining, 2016). Perangkat terkini untuk melakukan analisis strategis atau analisis lingkungan adalah analisis PESTLE, akronim untuk political, economic, social, technological, legal, and environmental issues (Tim FME, 2013). Asumsi di belakang PESTLE adalah bahwa keberhasilan organisasi atau solusi manajemen tertentu tidak dapat dipahami tanpa memiliki informasi yang relevan dengan lingkungan bisnis tertentu. Lingkungan bisnis mencakup semua faktor fisik dan sosial yang relevan di luar organisasi yang dapat mempengaruhi kapasitas organisasi untuk menghasilkan nilai. Untuk lingkungan internal sektor publik, para peneliti sering pula menggunakan analisis PASA, akronim dari public agency strategic analysis . Analisis gabungan dari lingkungan eksternal (kekuatan eksternal) dan proses penciptaan nilai internal suatu agensi, baik proses rantai nilai atau proses platform antara, merupakan komponen terpenting dari PASA (Vining, 2016).
Hasil analisis lingkungan digunakan untuk menentukan apa yang diinginkan organisasi di masa depan dan bagaimana ia akan sampai di sana (The World Bank, 2001). Keduanya mencerminkan tujuan ( ends ) dan sarana ( means ). Tujuan adalah apa yang ingin dicapai, sedangkan sarana adalah bagaimana hal itu harus dicapai. Tujuan mungkin luas dan jauh jangkauannya, atau mungkin berada di dekatnya dan terdefinisi dengan baik. Tujuan seringkali diberi label goals, aims, targets, atau objectives . Hal yang sama berlaku untuk sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut, kita mungkin menyebutnya program, tindakan, atau inisiatif (Nickols, 2016). Tujuan strategis adalah tujuan yang perlu dipenuhi oleh organisasi untuk mencapai visi organisasi, sedangkan sasaran strategis adalah sasaran spesifik yang harus dicapai dalam tujuan strategis (Bleeker, 2013).
Esensi pembangunan iptekin di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan dimaksud adalah: (1) menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, dan menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan sistem nasional iptek; dan (2) menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, disebutkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 bahwa pembangunan iptek diarahkan terutama untuk meningkatkan kelembagaan, sumber daya, dan jaringan
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1277-1293 Syamsul Alam. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.80 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
iptek. Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah disebutkan bahwa inovasi daerah berbentuk inovasi tata kelola, inovasi pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya.
Mempromosikan pembangunan iptekin bukanlah pekerjaan yang mudah. Brito (2014) mengemukakan bahwa pembangunan iptekin dibentuk oleh konteks sosial yang kompleks dan membutuhkan proses pembelajaran yang kumulatif. Nedelea & Păun (2009) mengemukakan bahwa pembangunan iptekin tidak cukup lagi ditangani dengan resep- resep administrasi publik tradisional tetapi memerlukan pendekatan manajemen strategis. Pemerintah Indonesia telah secara sistematis mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan manajemen strategis guna mengefektifkan kebijakan pembangunan iptekin daerah, antara lain dengan menyusun rencana induk (Rinduk) kelitbangan. Termasuk dalam Rinduk kelitbangan adalah Rinduk pembangunan iptekin daerah. Dalam pembangunan iptekin daerah, Rinduk adalah suatu rencana untuk mencapai visi, suatu kontrak antara pihak-pihak yang berkepentingan, dan suatu peta jalan untuk menyatukan potongan- potongan aktivitas pembangunan iptekin, sehingga penyusunannya harus berlandaskan suatu kajian yang komprehensif.
Para peneliti administrasi dan manajemen sektor publik telah melakukan kajian pengembangan iptekin daerah. Sugiarto & Mutiarin (2017) menunjukkan bahwa masih ada inkonsistensi antar dokumen perencananaan daerah. Saenab (2017) menunjukkan bahwa penerapan inovasi pelayanan publik di daerah belum terlaksana sesuai dengan kriteria best practice . Handayani dkk. (2012) menunjukkan bahwa ada potensi yang baik untuk menerapkan sistem inovasi daerah namun pemerintah daerah kekurangan pemahaman tentang pengembangan inovasi. Kertati (2017) menemukan bahwa proses inovasi pelayanan publik di daerah seringkali tidak sistematis dalam memperluas inovasi daerah masih diperlukan. Penelitian-penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa iptekin daerah masih memiliki kelemahan, namun ada mekanisme untuk meningkatkan kualitas perencanaan daerah melalui penerapan iptekin daerah.
Provinsi Sulawesi Tenggara belum memiliki kajian Rinduk pembangunan iptekin daerah sebagaimana dimaksud, padahal, pembangunan iptekin di daerah ini masih memiliki sejumlah kelemahan. Pada ranah tata kelola, Provinsi Sulawesi Tenggara belum menerapkan secara terintegrasi e-planning dan e-budgeting. Pada ranah pelayanan publik, Kriswahyu dkk. (2017) menunjukkan bahwa kepatuhan penyelenggara terhadap standar pelayanan baru berada dalam zona kuning, pemerintah daerah belum memiliki kesanggupan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajibannya. Pada ranah inovasi lainnya, Haruddin & Rezki (2017) menunjukkan bahwa di daerah ini tidak terdapat cukup diversifikasi usaha dan inovasi dalam menangkap peluang usaha. Provinsi Sulawesi Tenggara masih memerlukan kajian pembangunan iptekin daerah yang berbasis pada

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1277-1293
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.80
analisis lingkungan eksternal dan internal guna memperbaiki koneksi kebijakan-kelitbangan dan peningkatan kualitas pembangunan iptekin daerah.
Maksud dari kajian pembangunan iptekin daerah ini adalah untuk menghasilkan rekomendasi berbasis analisis lingkungan eksternal dan internal yang komprehensif untuk pembangunan iptekin daerah di Sulawesi Tenggara. Tujuan kajian adalah: (1) mengidentifikasi dan menguraikan peluang dan ancaman di lingkungan eksternal bagi pembangunan iptekin daerah; (2) mengidentifikasi dan menguraikan kekuatan dan kelemahan internal bagi pembangunan iptekin daerah; dan (3) merumuskan tujuan strategis dan sasaran strategis yang relevan bagi pembangunan iptekin daerah di Sulawesi Tenggara.

## METODOLOGI
Lokasi penelitian ini mencakup konteks kerja kelitbangan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Muna. Perangkat daerah yang menjadi lokasi kajian adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk topik e-planning; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk topik e- budgeting ; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk topik e-performance ; Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah untuk topik inovasi pelayanan kesehatan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) untuk topik inovasi pelayanan perizinan; dan Dinas Pertanian untuk topik inovasi penyelenggaraan urusan pertanian. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif di mana kajian dilakukan pada latar dunia nyata dan diarahkan oleh perspektif interpretif.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi dokumen, benchmarking , dan focus group discussion (FGD). Wawancara dilakukan terhadap sejumlah informan yang ditentukan secara purposif, mencakup pimpinan dan staf di instansi tersebut di atas. Benchmarking dilakukan di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Sulawesi Selatan, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) di Makassar, dan Balitbang Kota Makassar. Balitbang Provinsi Sulawesi Selatan dan LAN RI di Makassar dipilih karena keseriusannya dalam mendorong inovasi daerah, sedangkan Balitbang Kota Makassar dipilih karena prestasinya yang meningkat dalam perolehan penghargaan Innovative Government Award (IGA), dari posisi keempat di tahun 2018 ke posisi kedua di tahun 2019 untuk kategori kota. FGD dilakukan di Kendari dengan narasumber Kepala Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari. Analisis political, economic, social, technological, legal and environmental issues, disingkat PESTLE (Tim FME, 2013), diterapkan untuk mengidentifikasi dan menguraikan peluang dan ancaman di lingkungan eksternal,
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1277-1293 Syamsul Alam. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.80 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
sedangkan public agency strategic analysis, disingkat PASA (Vining, 2016) diterapkan untuk mengidentifikasi dan menguraikan kekuatan dan kelemahan internal bagi pembangunan iptekin daerah. Triangulasi metode dan sumber data menjamin validitas hasil kajian ini. Metode pengolahan dan analisis data mengikuti model analisis interaktif dari Miles, Huberman & Saldaña (2014) yang mencakup penyajian data dan pengembangan pemahaman yang baik yang keduanya dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Hal ini berarti bahwa proses analisis data berjalan secara terintegrasi dengan proses pengumpulan data, penyajian data, dan pengembangan pemahaman terhadap data hingga penarikan dan verifikasi kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Umum Iptekin Daerah di Sulawesi Tenggara

## 1. Kelembagaan Iptekin Daerah
Kelembagaan mengacu kepada desain organisasi, peraturan, dan norma/ etika/budaya pada organisasi perangkat daerah yang mengemban mandat pelaksanaan dan pemanfaatan iptekin daerah. Di provinsi Sulawesi Tenggara, fungsi dan tugas kelitbangan telah terpusat pada Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara. Badan ini terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan ini sedang berupaya mengembangkan diri agar makin mampu melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 219 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maupun dalam menyelenggarakan fungsi kelitbangan di tingkat Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memunculkan kekhawatiran akan eksistensi Badan tersebut. Sebenarnya undang-undang yang baru ini diinspirasi oleh pendekatan science based policy , yakni riset sebagai dasar pembuatan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Dua fitur penting dari undang-undang tersebut adalah mengintegrasikan institusi-institusi kelitbangan (termasuk kelitbangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah) ke dalam Badan Riset Inovasi Nasional (BIRN), dan mensentralisasi penyusunan rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di tangan pemerintah pusat. Ini adalah suatu kondisi sentralisasi dalam desentralisasi. Sementara pemerintah pusat memperoleh keuntungan dari pola ini, yakni kontrol untuk menciptakan keseragaman, pemerintah daerah justru khawatir tidak lagi memiliki kendali atas kegiatan dan keputusan sehari-hari berkenaan dengan aktivitas kelitbangan.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1277-1293
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.80
Institusi kelitbangan di luar Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat di 37 perguruan tinggi yang terdiri dari 4 perguruan tinggi negeri, 6 universitas swasta, 11 sekolah tinggi swasta, 1 politeknik swasta, dan 15 akademi swasta. Di antara 37 perguruan tinggi tersebut, yang terbesar dilihat dari ukuran kelembagaan dan sumber daya manusia adalah Universitas Halu Oleo (UHO). Saat ini UHO telah memiliki 250 dosen bergelar doktor (S3) dan 87 di antaranya telah mencapai jenjang Guru Besar. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kelitbangan di Sulawesi Tenggara antara lain LPKSM Sulawesi Tenggara, Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara, Lembaga Penelitian Pendidikan & Pelatihan Gender Sultra, Walhi Sultra, Pusaka Institute Sultra, dan Lembaga Pengkajian & Pengembangan Potensi Perempuan Sultra.
Peraturan perundang-undangan
yang menjadi landasan pelaksanaan pembangunan iptekin daerah saat ini belum memadai. Aktivitas kelitbangan dan pembangunan iptekin daerah masih mengacu kepada peraturan dari pusat yang sebagian bersifat sektoral sesuai kebutuhan kementerian. Budaya kerja di organisasi pelaksana iptekin daerah masih dominan merepresentasikan administrasi publik tradisional, yakni masih berfokus pada penyediaan barang publik dan jasa publik menurut standar-standar politik serta kepatuhan terhadap hirarki, aturan dan prosedur, belum diorientasikan pada kreasi nilai publik yang terstandar guna membantu mengurangi inefisiensi, menjamin nilai-nilai imparsialitas, keadilan, dan kesetaraan.
Kondisi kelembagaan iptekin daerah di Sulawesi Tenggara merefleksikan apa yang disebut Levitsky and Murillo (2009; 2017) sebagai kelembagaan yang lemah. Dikatakan lemah karena aspek-aspek organisasi, peraturan, dan norma/ etika/budaya kurang merefleksikan ketahanan dan penegakan. Seharusnya kelembagaan memandu interaksi ekonomi dan politik, menentukan bagaimana send and delivery terjadi, dan bagaimana anggaran dibelanjakan. Ketika kelembagaan ini tidak berketahanan dan tidak ditegakkan maka sumber daya terbuang sia-sia, layanan tidak disampaikan, dan orang-orang tidak menerima perlindungan yang diperlukan (OECD, 2015). Pembangunan Iptekin daerah di Sulawesi Tenggara mensyaratkan tersedianya organisasi kelitbangan yang mampu tampil prima dalam membantu Gubernur melaksanakan fungsi kelitbangan. Organisasi seperti ini membutuhkan personalia yang memahami dan menginternalisasi penuh tugas-tugas dan kewenangannya serta hubungan kerjanya dengan perangkat daern ah yang lain maupun dengan lembaga kelitbangan di luar pemerintah daerah.

## 2. Jaringan Iptekin Daerah
Jaringan iptekin mengacu pada interaksi antar lembaga iptekin daerah berupa komunikasi intensif lewat forum ilmiah, kerjasama kelitbangan, serta mobilisasi sumber daya manusia
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1277-1293 Syamsul Alam. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.80 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
melalui kerjasama kepakaran/keahlian/ keterampilan antar administrative-layer . Jaringan iptekin daerah di Sulawesi Tenggara ditandai dengan: (1) komunikasi intensif lewat forum ilmiah belum terbangun secara formal; (2) mekanisme intermediasi yang dapat menautkan kapasitas iptekin di pemerintahan daerah dengan kebutuhan industri dan dunia usaha belum jelas; (3) prakarsa inovasi belum terkoneksi ke dalam suatu system data yang dapat diakses untuk mendukung kinerja prima penyelenggaraan pemerintahan daerah; (4) kerjasama kelitbangan antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi sudah terjalin, namun kerjasama pengusulan dan uji coba inovasi daerah belum terbangun; dan (5) hasil- hasil kelitbangan dan inovasi belum terkoneksi secara baik dengan pembelajaran iptekin di lembaga pendidikan guna menghasilkan kompetensi iptekin yang relevan.
Fenomena jaringan iptekin daerah di Sulawesi Tenggara mencerminkan apa yang disebut oleh Bekkers, Edelenbos & Steijn (2011) sebagai f ragmentasi sosial dan organisasional. Konteks organisasi kelitbangan di Sulawesi Tenggara lebih menyerupai masyarakat yang tersebar dan sektor publik yang tersebar, bukan suatu jaringan yang terintegrasi secara kuat. Dalam istilah yang lain, Kozan & Akdeniz (2014) menggambarkan fenomena tersebut sebagai jaringan yang lemah. Jaringan lemah dicirikan terutama oleh ikatan lemah, kontak yang jarang dan umumnya tidak afektif. Ikatan yang lemah merujuk pada serangkaian orang yang bekerja dalam konteks berbeda yang dengannya seseorang memiliki koneksi bisnis dan kontak yang jarang atau tidak teratur. Padahal, jaringan memainkan peran penting dalam mendapatkan akses ke sumber daya dan dalam mendapatkan legitimasi (Aldrich & Zimmer, 1986; Johannisson, 1987).

## 3. Sumber Daya Iptekin Daerah
Sumber daya mengacu pada komposisi kepakaran/keahlian dan kompetensi/keterampilan manusia, pengembangan kompetensi manusia, pemanfaatan data dan informasi, dan pengembangan sarana dan prasarana iptekin. Sumber daya iptekin daerah di Sulawesi Tenggara ditandai dengan belum memadainya komposisi kepakaran/keahlian dan kompetensi/keterampilan serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Balitbang daerah belum memiliki tenaga fungsional, penyediaan kepakaran dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat. Pengembangan sumber daya manusia relatif terbatas dan tidak memiliki grand design, sejumlah besar kediklatan di luar daerah yang diperuntukkan bagi staf justru diikuti oleh pejabat pimpinan. Pengembangan sarana dan prasarana iptekin daerah masih minim dan bersifat parsial. Prasarana dan sarana kantor pemerintah daerah sangat minim dan hanya cocok untuk mendukung kerja- kerja tradisional-rutin. Perangkat keras dan lunak komputer tidak terpelihara dengan baik, jaringan internet tidak dimanfaatkan dengan optimal karena tidak tersedia staf terampil.
Kondisi sumber daya iptekin daerah di Sulawesi Tenggara saat ini belum sesuai kebutuhan. Institusi kelitbangan di Sulawesi Tenggara ditandai dengan kekurangan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1277-1293
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.80
kepakaran/kompetensi, data dan informasi, serta prasarana dan sarana. Padahal, teori Resources-Based atau seringkali disebut Resources-Based Views (RBV) telah memprediksikan bagaimana sumber daya organisasi terkait dengan keunggulan kompetitif. Sumber daya yang dimiliki organisasi adalah sumber utama dari kinerja dan keunggulan kompetitif (Lee, 2009; Lee & Whitford, 2013; Juma, 2014; Jang, 2013). Sumber daya organisasional dalam teori RBT/RBV mencakup tangible resources dan intangible resources. Kedua kategori sumber daya tersebut di atas menentukan keunggulan kompetitif dan kinerja organisasi. Meski demikian diakui secara luas bahwa masing-masing kategori sumber daya tersebut dapat mempunyai efek yang berbeda pada organisasi yang berbeda (Ismail et al. , 2012).
Terdapat kesenjangan yang lebar antara kondisi sekarang iptekin daerah (situasi alpha) dengan kondisi ideal yang diinginkan (situasi omega). Kesenjangan terdapat dalam ketiga unsur iptekin daerah, yakni kelembagaan, jaringan, dan sumber daya. Untuk meminimalkan kesenjangan diperlukan pembangunan. Pembangunan menurut Peet & Hartwick (2009) berarti menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk semua orang. Pembangunan iptekin daerah haruslah berwujud suatu intentional development yang menyatukan aspek-aspek kemajuan modern dalam iptek, demokrasi dan organisasi sosial, etika dan nilai-nilai yang rasional, ke dalam inovasi pemerintahan daerah. Pembangunan iptekin daerah memerlukan suatu general plan of action. Strategi pembangunan iptekin daerah harus mempertimbangkan peluang dan ancaman di lingkungan eksternal maupun kekuatan dan kelemahan internal (Hill & Jones, 2012).

## Peluang dan Ancaman di Lingkungan Eksternal bagi Pembangunan Iptekin Daerah di Sulawesi Tenggara
Lingkungan politik, ekonomi, sosial, teknologi dan hukum mengandung peluang-peluang dan juga ancaman-ancaman yang relevan bagi pembangunan iptekin daerah di Sulawesi Tenggara. Peluang-peluang yang paling relevan tercantum pada tabel 1 sedangkan ancaman-ancaman tercantum pada tabel 2. Berdasarkan tabel 1, temuan kajian ini prihal adanya peluang dan ancaman di lingkungan eksternal adalah sejalan dengan prediksi teoritis O’Toole & Meier (2013) tentang sifat kontekstual dari operasi kebijakan dan program sektor publik. Dengan konteks dimaksudkan sebagai peluang dan kendala situasional yang mempengaruhi terjadinya dan makna dari perilaku administratif. Temuan ini juga konsisten dengan prediksi UNDP (2009) mengenai sifat strategis dari enabling environment terhadap pengembangan kapasitas pemerintah. Demikian juga, temuan kajian ini memperkuat teori Bourgon (2007) yang mengatakan bahwa dalam mencapai tujuan akhir pemerintah, yaitu untuk mempromosikan kesejahteraan umum secara berkelanjutan, kebutuhan untuk sinergi antara lingkungan, pemerintah, tata kelola dan manajemen pembangunan adalah
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1277-1293 Syamsul Alam. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.80 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
persyaratan penting. Peluang lingkungan eksternal yang paling relevan bagi pembangunan IPTEKIN di Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Peluang-peluang di Lingkungan Eksternal yang Paling Relevan bagi Pembangunan Iptekin Daerah di Sulawesi Tenggara.
Dimensi Lingkungan Peluang-peluang yang Relevan a. Politik 1) Meningkatnya kesadaran nasional tentang interrelasi antara peradaban, daya saing global, dan faktor-faktor lokalitas. 2) Meningkatnya kepentingan pemerintah pusat untuk memfasilitasi penerapan manajemen strategis guna mengefektifkan desentralisasi pemerintahan dan menangani masalah-masalah publik di pemerintahan daerah. 3) Ketersediaan forum untuk pembelajaran kebijakan pada skala regional sebagai dampak dari keseriusan pemerintah untuk mendorong tatakelola dan pelayanan publik berbasis digital. b. Ekonomi
1) Pergerakan yang dinamis dari sektor korporasi, UMKM, rumah tangga, dan lembaga keuangan dalam bentuk perluasan skala produksi dan konsumsi. 2) Kebutuhan untuk meningkatkan literasi ekonomi digital bagi masyarakat di daerah makin dirasakan sejalan dengan meluasnya penawaran kredit melalui media baru oleh berbagai lembaga keuangan mikro.
c. Sosial 1) Meningkatnya kesadaran warganegara tentang hak-hak sosial dan budaya. 2) Karakteristik demografis yang memiliki piramida penduduk muda (ekspansif) di mana mayoritas penduduk adalah generasi milenial.
3) Kebutuhan untuk mengadopsi program-program inovatif berbasis iptek dalam rangka memfasilitasi penurunan tingkat pengangguran terbuka.
d. Teknologi
1) Meningkatnya kepedulian pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan infrastruktur guna mendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan, permukiman, perumahan dan listrik di daerah- daerah di luar Jawa.
2) Tersedianya aset eks kerjasama pembangunan internasional maupun hasil-hasil pembangunan daerah yang dapat dioptimalkan. Sumber: Hasil wawancara dan FGD
Tabel 1 menjelaskan bahwa Di antara kelima dimensi lingkungan eksternal, pengaruh paling dominan dating dari dimensi politik. Temuan kajian ini bukanlah hal yang baru. Pengaruh politik terhadap operasi pemerintah (administrasi publik) sudah sejak tahun 1950-an digaungkan oleh Waldo. Praktik administrasi publik dan doktrin administrasi publik, menurut Waldo, juga merupakan praktik dan doktrin politik (Rosenbloom & McCurdy, 2006). Politik secara sederhana adalah aktivitas pemerintah, anggota-anggota dari organisasi-organisasi pembuat hukum, atau orang-orang yang berusaha mempengaruhi cara suatu negara diatur. Esensi dari politik adalah persaingan untuk sumber daya di antara kelompok- kelompok dan isu-isu (Thoenig, 2011). Meski tantangannya masih besar tetapi Pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara perlu lebih fokus membenahi lingkungan politik ini. Meijer et al.
(2017) mengatakan bahwa inovasi politik adalah ideal dan strategi dalam pembangunan berbasis demokrasi. Inovasi politik ini, menurut Sorensen (2017) meliputi inovasi dalam

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1277-1293
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.80
struktur/institusi, inovasi proses, dan inovasi kebijakan. Ancaman lingkungan eksternal dalam pembangunan IPTEKIN di Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Ancaman-ancaman di Lingkungan Eksternal yang Paling Relevan bagi Pembangunan Iptekin Daerah di Sulawesi Tenggara. Dimensi Lingkungan Peluang-peluang yang Relevan a. Politik 1) Ketidakstabilan pemerintah daerah. 2) Kurangnya pemahaman dan kesadaran pimpinan pemerintah daerah tentang science based policy .
3) Kepemimpinan pemerintah daerah yang cenderung transaksional 4) Isu-isu birokratik seperti ketiadaan referensi pada meritokrasi dan kompetensi/kualifikasi serta kurang difungsikannya hirarki otoritas. b. Ekonomi 1) Kemampuan keuangan daerah yang relatif rendah. 2) Kemiskinan dan penurunan angka kemiskinan yang lamban. 3) Tingkat keterampilan dan ketersediaan keahlian yang masih rendah terutama dalam tiga lapangan usaha utama yakni sektor perikanan, pertanian dan perkebunan, dan pertambangan. c. Sosial 1) Kemajemukan masyarakat. 2) Belum kuatnya modal sosial dalam dimensi-dimensi struktural, relasional dan ilmiah. d. Hukum 1) Kesadaran hukum belum tumbuh konsisten di seluruh aparatur sipil negara dan pelaku usaha.
2) Kapasitas perundang-undangan dan regulasi belum kuat.

## Sumber: Hasil wawancara dan FGD
Kekuatan dan Kelemahan Internal bagi Pembangunan Iptekin Daerah di Sulawesi Tenggara Lingkungan internal pemerintah daerah, baik pada dimensi kreasi nilai publik maupun asset/inventaris, keduanya mengandung kekuatan-kekuatan dan juga kelemahan- kelemahan yang dapat berimplikasi pada pembangunan iptekin daerah di Sulawesi Tenggara. Kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang relevan tercantum pada Tabel 3.
Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa lingkungan internal pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara, baik pada dimensi kreasi nilai publik maupun asset/inventaris, belum mencapai level yang dikehendaki oleh tatanan local governance yang efektif. Local governance yang efektif, menurut Bovaird (2002), menghendaki pemerintahan yang berkapasitas penuh. Pentingnya pemerintahan yang berkapasitas ini telah lama diantisipasi oleh literatur state centric institutionalism yang mengemukakan bahwa organisasi-organisasi negara harus menjadi institusi yang tangguh dengan sejumlah perangkat kapasitas agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi modern menjaga kepentingan umum, melembagakan reformasi politik komprehensif, membantu mendorong pembangunan ekonomi nasional, dan melakukan tawar-menawar dengan kekuatan-kekuatan internasional dan multinasional dalam lingkungan global (Evans, Rueschemeyer & Skocpol, 1999). Prediksi mengenai korelasi positif antara level kapasitas pemerintah daerah dengan pelayanan publik yang efektif dan
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1277-1293 Syamsul Alam. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.80 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
berkeadilan serta kinerja sektor publik yang berkelanjutan juga telah diajukan oleh Kimble et al. (2012) dan Antwi-Boasiako (2010). Dengan kapasitas internal pemerintah daerah yang ada sekarang, sulit mengharapkan adanya inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dramatis di Sulawesi Tenggara.
Tabel 3. Ancaman-ancaman di Lingkungan Eksternal yang Paling Relevan bagi Pembangunan Iptekin Daerah di Sulawesi Tenggara
Dimensi Lingkungan Kekuatan dan Kelemahan a. Kreasi nilai publik Kekuatan: Visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara serta visi dan misi Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara yang inspiring, challenging, future-oriented, dan berorientasi pada pelayanan atas kepentingan publik.
Kelemahan:
1) Pelaksanaan otoritas manajerial di sebagian perangkat daerah belum diorientasikan pada kreasi nilai bagi sektor publik.
2) Rendahnya kesiapan sumber daya manusia aparatur untuk menerapkan inovasi dalam pelaksanaan tugas. b. Asset/inven taris Kekuatan: Tersedianya sarana dan prasarana kelitbangan iptekin di daerah seperti laboratorium, kawasan dan inkubasi di sebagian pemerintah daerah yang dapat mendukung prakarsa dan pelaksanaan inovasi daerah secara efektif.
Kelemahan: Kapasitas asset di pemerintah daerah yang dapat mendukung terselenggaranya secara arif tata kelola dan tugas-tugas pelayanan publik berbasis kombinasi teknologi dan pasar ataupun teknologi terkoneksi sangat terbatas.

## Sumber: Hasil wawancara dan FGD

## Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan Iptekin Daerah di Sulawesi Tenggara
Pembangunan iptekin daerah di Sulawesi Tenggara harus memiliki tujuan strategis dan sasaran strategis. Tujuan strategis adalah ide besar yang ingin dicapai dengan pembangunan iptekin daerah. Tujuan strategis ini lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif, dan merupakan penjabaran dari misi organisasi. Sasaran strategis, di lain pihak, lebih bersifat kuantitatif dan karena itu sangat terukur. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan strategis. Mengacu kepada misi dan tujuan Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023, kajian ini merumuskan tujuan pembangunan iptekin daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023 sebagai berikut: “Meningkatkan kapasitas kelitbangan iptek dan efektivitas pelaksanaan serta pemanfaatan iptek dan inovasi daerah untuk keunggulan kinerja tata kelola, pelayanan publik, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.”
Frasa meningkatkan kapasitas mengandung arti meningkatkan ketersediaan dan kualitas unsur-unsur iptek dan inovasi daerah yang terdiri atas kelembagaan, jaringan, dan sumber daya untuk memungkinkan tata kelola, pelayanan publik, dan penyelenggaraan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1277-1293
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.80
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang berkinerja unggul. Frasa meningkatkan efektivitas mengandung arti memastikan keterhubungan antara pelaksanaan dan pemanfaatan iptek dan inovasi daerah dengan pencapaian misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD 2018-2023.
Tujuan strategis tersebut akan diupayakan pencapaiannya secara bertahap melalui serangkaian sasaran strategis. Studi ini merekomendasikan tiga sasaran pembangunan iptek dan inovasi daerah di Sulawesi Tenggara sebagai berikut: (1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan, jaringan, dan sumber daya iptekin daerah; (2) Meningkatnya efektivitas pelaksanaan dan pemanfaatan hasil kelitbangan bidang iptek untuk rekomendasi kebijakan pada sektor prioritas daerah dan dasar terciptanya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan (3) Meningkatnya efektivitas implementasi inovasi daerah yang berasal dari aparatur sipil negara dan perangkat daerah.

## KESIMPULAN
Kondisi umum pembangunan iptekin daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini ditandai dengan kesenjangan yang lebar antara situasi alpha dengan situasi omega dalam ketiga unsur strukturalnya yakni kelembagaan, jaringan, dan sumber daya. Peluang dan ancaman di lingkungan eksternal bagi pembangunan iptekin daerah di Sulawesi Tenggara mencakup faktor-faktor dari lingkungan politik, ekonomi, sosial, teknologi dan hukum, namun yang dominan adalah dari lingkungan politik. Kekuatan dan kelemahan internal bagi pembangunan iptekin daerah di Sulawesi Tenggara meliputi aspek kreasi nilai publik dan asset/ inventaris. Tujuan strategis pembangunan iptekin daerah di Sulawesi Tenggara adalah meningkatkan kapasitas kelitbangan iptek dan efektivitas pelaksanaan serta pemanfaatan iptek dan inovasi daerah untuk keunggulan kinerja tata kelola, pelayanan publik, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sedangkan sasaran strategisnya adalah: (1) meningkatnya kapasitas kelembagaan, jaringan, dan sumber daya iptekin daerah; (2) meningkatnya pelaksanaan dan pemanfaatan hasil kelitbangan iptek untuk rekomendasi kebijakan pada sektor prioritas daerah dan dasar terciptanya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan (3) meningkatnya implementasi inovasi daerah yang berasal dari aparatur sipil negara dan perangkat daerah.
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1277-1293 Syamsul Alam. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.80 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## REFERENSI
Aldrich, H.E. and Zimmer, C., 1986. Entrepreneurship Through Social Networks. In The Art and Science of Entrepreneurship ; Sexton, D., Smilor, R., Eds.; Ballinger: New York, NY, USA, 1986; pp. 3–23.
Antwi-Boasiako, K.B. 2010. Public Administration: Local Government and Decentralization in Ghana. Journal of African Studies and Development , Vol. 2(7), pp. 166-175.
Asian Development Bank, 2014. Innovative Asia: Advancing The Knowledge-Based Economy, The Next Policy Agenda. Philippines: ADB.
Attri, V.N., 2016. A Perspective on Science, Technology and Innovation Policy: Need for International Coordination. Brief for GSDR.
Bekkers, V., Edelenbos J., and Steijn B., 2011. Innovation in the Public Sector Linking Capacity and Leadership . Netherlands: Palgrave Macmillan.
Bleeker, J., 2013. Strategic and Master Planning: Essential Roadmaps for Senior Living Communities. White Paper Life Care Services (LCS) Development.
Bourgon, J., 2007. Responsive, Responsible and Respected Government. International Review of Administrative Sciences , Vol 73 (1): 7–26.
Bovaird, T., 2002. Public Management and Governance: Emerging Trends and Potential Future Directions. In Public Administration: An Interdisciplinary Critical Analysis, edited by Eran Vigoda. New York: Marcel Dekker, Inc.
Brito, Lídia, 2014. “Chapter 2: The Role of Science, Technology and Innovation Policies and Instruments for a Paradigm Shift Towards Sustainable Development”, in J. C. Bolay et al.
(eds.), Technologies for Sustainable Development. DOI: 10.1007/978-3-319-00639-0_2. Switzerland: Springer International Publishing.
Damanpour, F., 1991, Organizational Complexity and Innovation: Developing and Testing Contingency Models, Management Science, Vol.5, No.42
ESCAP (The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific), 2016. Science, Technology and Innovation for Sustainable Development. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific Seventy-second session, Item 8 of the Provisional Agenda, Bangkok, 15-19 May.
Evans, Peter B.; Dietrich Rueschemeyer, and Theda Skocpol, 1999. Bringing the State Back In . Cambridge, UK : Cambridge University Press.
Fisman, R. & Eric Werker, 2011. Innovations in Governance. Innovation Policy and the Economy , Volume 11, p. 79 – 102.
Fuimaono, R.S., 2012. The Asset-based Community Development (ABCD) Approach in Action: An Analysis of the Work of Two NGOs in Samoa : a Thesis Presented in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of Masters of Philosophy in Development Studies at Massey University, Palmerston North, New Zealand.
Handayani, W., Setyono, Jawoto S., Sophianingrum, M., dan Z. Satria Kusharsanto, 2012. Kajian Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Semarang. Jurnal Riptek , Vol. 6, No.2.
Haruddin, A. R., dan Rezki, Nisa N., 2017. Mencari Solusi Peningkatan Daya Saing UMKM di Sulawesi Tenggara. Prosiding Seminar Nasional 6th UNS SME’s SUMMIT & Awards 2017, pp. 91-101 .
Hill, Charles W. L., and Gareth R. Jones, 2012. Essentials of Strategic Management. 3 rd Edition. South-Western: Cengage Lear.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1277-1293
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.80
Ismail, Alimin I., Raduan Che Rose, Jegak Uli, and Haslinda Abdullah. 2012. The Relationship Between Organisational Resources, Capabilities, Systems And Competitive Advantage . Asian Academy of Management Journal, Vol. 17, No. 1, hal. 151–173, Maret 2012.
Jang, Seung H., 2013. The Offensive Framework of Resource Based View (RBV): Inhibiting Others from Pursuing Their Own Values. Journal of Management and Strategy , Vol. 4, No. 1, 62-69.
Johannisson, B., 1987. Anarchists and Organizers: Entrepreneurs in a Network Perspective. Int. Stud. Manag. Organ. 1987, 17 , 49–64.
Juma, O. W. 2014. Organizational Resources, Corporate Governance Structures and Performance of Kenyan State Corporations. Disertation. Nairobi: School of Business, University of Nairobi.
Kertati, I., 2017. Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Layanan Dasar Akte Kelahiran. Mimbar Administrasi, Vol. 1 No. 1, Oktober 2017.
Kimble, D., Boex, J., & Kapitanova, G., 2012. Making Decentralization Work in Developing Countries: Transforming Local Government Entities into High-Performing Local Government Organizations. November 2012. International Development and Governance (IDG) Policy Brief.
Kozan, M. Kamil and Levent Akdeniz, 2014. Role of Strong Versus Weak Networks in Small Business Growth in an Emerging Economy. International Journal of administration Science, 4, 35-50.
Kriswahyu, H., Renaldo, H., Rachmitasari, Diani I., Fajarwati, I., Daswati, O., Dewi, Olvi L., 2017. Laporan Hasil Inisiatif Ombudsman Tahun 2017, Kepatuhan Penyelenggara Terhadap Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik . Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia. Lee, Soo-Young 2009. Impacts of Organizational Resources on Agency Performance: Evidence from Federal Agencies. citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10...pdf Lee, Soo-Young and Andrew B. Whitford. 2013. Assessing the Effects of Organizational Resources on Public Agency Performance: Evidence from the US Federal Government . Journal of Public Administration Research and Theory, Volume 23, Issue 3, hal. 687–712, July 2013.
Levitsky, S., and Murillo, María V., 2009. Variation in Institutional Strength. The Annual Review of Political Science , 12:115–33.
Levitsky, S., and Murillo, María V., 2017. Building Institutions on Weak Foundations: Lessons from Latin America. Forthcoming in Daniel Brinks, Marcelo Leiras, and Scott Mainwaring, eds., Reflections on Uneven Democracies: The Legacy of Guillermo O’Donnell. Johns Hopkins University Press.
Meijer, A., Reinout van der Veer, Albert Faber & Julia Penning de Vries, 2017. Political innovation as ideal and strategy: the case of aleatoric democracy in the City of Utrecht. Public Management Review, 19:1, 20-36.
Miles, M.B., Huberman, A. M., & Saldaña, J., 2014. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook . Washington DC.: Sage Publications, Inc.
Nedelea, S., & Păun, Laura A., 2009. The Importance of the Strategic Management Process in the Knowledge-Based Economy. Review of International Comparative Management , Volume 10, Issue 1, 95-105.
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1277-1293 Syamsul Alam. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.80 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Nickols, F., 2016. Strategy Definitions & Meanings. Scientific Research , 1-14. http://www.nickols.us/articles.html
O’Toole, Jr., Laurence J. and Kenneth J. Meier, 2013. Public Management and Performance: A Theory of Context. Paper presented at the 11th Public Management Research Conference, Madison, Wisconsin, June 20-22.
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), 2015. Building more Effective, Accountable, and Inclusive Institutions for All. OECD and Post-2015 Reflections, Element 6, Paper 1.
Peet, R., and Hartwick, E., 2009. Theories of Development: Contentions, Arguments, Alternatives. Second Edition. New York: The Guilford Press. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015- 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Rosenbloom, David H., and Howard E. McCurdy (Editors), 2006. Revisiting Waldo’s Administrative State:Constancy and Change in Public Administration. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
Sachs, W., 2010. The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power. Second edition. London: Zed Books Ltd,
Saenab, 2017. Inovasi Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Kesehatan Melalui Program Home Care (Dottorotta) di Kota Makassar . Tesis S2 Administrasi Pembangunan. Makassar: Universitas Hasanuddin.
Simmonds, K., (1986), Marketing as Innovation; the Eight Paradigm, Journal of Management Studies , Vol. 5, No. 23.
Sørensen, E., 2017. Political Innovations: Innovations in Political Institutions, Processes and Outputs. Public Management Review, 19:1, 1-19.
Sugiarto, A., & Mutiarin, D., 2017. Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Anggaran Daerah. Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 3 rd , Yogyakarta.
Thoenig, Jean-Claude, 2011. Institutional Theories and Public Institutions.: New Agendas and Appropriateness. Peters B.G. and J.Pierre. The Handbook of Public Administration , Sage, pp.185-101.
Team FME (the Free Management eBooks), 2013. PESTLE Analysis: Strategy Skills. Diakses dari www.free-management-ebooks.com
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1277-1293
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.80
UNDP (United Nations Development Programme), 2009. Capacity Development: A UNDP Primer. New York: UNDP. Tersedia online pada http://www.undp.org/capacity, diunduh 22 Oktober 2016.
Vining, Aidan R., 2016. What Is Public Agency Strategic Analysis (PASA) and How Does It Differ from Public Policy Analysis and Firm Strategy Analysis? Administrative Sciences, 6 (19), doi:10.3390/admsci6040019
Willis, K., 2015. Theories and Practices of Development (Routledge Perspectives on Development). London: Routledge.