Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 689-707 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1959

## Peranan Audit Forensik Dalam Mencegah Kejahatan Keuangan Perbankan Dengan Menggunakan Teknologi Informatika
Aryanto Nur a , Suhada b Fakultas Teknik Informatika Universitas Binasarana Informatika, aryantonur@gmail.com Mahasiswa Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Trisakti Jakarta, hada.cpa@gmail.com

## Abstrak
Kejahatan keuangan merupakan sebagai  setiap kegiatan yang  melibatkan perilaku fraud atau kriminal  untuk mendapatkan keuntungan  finansial  pribadi.  Ini  merupakan  kegiatan  kriminal  yang  dilakukan  oleh  individu  atau  kelompok  yang  terlibat dalam  kegiatan  kejahatan  keuangan,  seperti:  pencucian  uang,  pendanaan  terorisme,  penipuan,  penghindaran  pajak  dan pencurian  identitas.  Kejahatan  keuangan  telah  menjadi  masalah  besar  dan  merugikan  banyak  pihak,  dengan  mengunakan teknik  yang  semakin  canggih,  untuk  itu  perlu  pemecahan.  Pada  penelitian  ini  penulis  akan  fokus  membahas  kejahatan keuangan  perbankan  dengan  menggunakan  teknologi  informatika,  karena  sangat  merusak  reputasi  lembaga  keuangan, menghancurkan kepercayaan masyarakat, dan menimbulkan kerugian finansial  yang signifikan.  Perbankan harus memiliki strategi untuk melindungi berbagai teknologi, informasi, dan data secara bersamaan sehingga memerlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder di  Indonesia.  Penulisan  jurnal  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tren,  pola,  faktor-faktor  yang mempengaruhi,  antisipasi,  dan  hukuman  terhadap  kejahatan  keuangan  perbankan  dengan  menggunakan  teknologi informatika ini. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan studi literatur. Objek pada penelitian ini adalah data sekunder yang berupa kejahatan keuangan perbankan dengan menggunakan teknologi informatika  yang dilakukan oleh pelaku kejahatan keuangan perbankan. Peran audit forensik merupakan cara yang terbaik dalam mencegah dan mendeteksi kejahatan keuangan perbankan dengan menggunakan teknologi informatika di Indonesia. Audit forensik mempunyai kemampuan memberikan pernyataan secara keahliannya.
Kata Kunci: Kejahatan keuangan perbankan, audit forensik.

## Abstract
Financial  crime  is  any  activity  that  involves  fraudulent  or  criminal  behavior  to  gain  personal  financial  gain.  This  is  a criminal  activity  carried  out  by  individuals  or  groups  involved  in  financial  crime  activities,  such  as:  money  laundering, terrorism financing, fraud, tax evasion and identity theft. Financial crime has become a big problem and is detrimental to many parties, using increasingly sophisticated techniques, which requires a solution. In this research the author will focus on discussing banking financial crimes using information technology, because they seriously damage the reputation of financial institutions,  destroy  public  trust,  and  cause  significant  financial  losses.  Banking  must  have  a  strategy  to  protect  various technologies, information and data simultaneously, which requires coordination with all stakeholders in Indonesia. The aim of writing this journal is to determine trends, patterns, factors that influence, anticipate and punish banking financial crimes using information technology. The research uses qualitative methods with data collection methods using literature studies. The  object  of  this  research  is  secondary  data  in  the  form  of  banking  financial  crimes  using  information  technology committed  by  perpetrators  of  banking  financial  crimes.  The  role  of  forensic  audit  is  the  best  way  to  prevent  and  detect banking  financial  crimes  using  information  technology  in  Indonesia.  Forensic  audit  has  the  ability  to  provide  statements based on its expertise.
Keywords: Banking financial crimes, forensic audit.
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## PENDAHULUAN
Kemajuan  di  bidang  teknologi  informasi  dan  komputer  yang  didukung  dengan  semakin  lengkapnya infrastruktur informasi secara global, telah mengubah pola dan cara kegiatan masyarakat dalam berbagai aspek. Bagi  perekonomian,  kemajuan  di  bidang  teknologi  tersebut  telah  menciptakan  efisiensi  yang  luar  biasa.  Bagi perbankan,  hal  tersebut  telah  mengubah  strategi  dan  pola  kegiatannya.  Tidak  dapat  dibayangkan  apabila perbankan yang mengelola jutaan nasabahnya harus melakukan kegiatannya tersebut secara manual dan tanpa bantuan  komputer.  Namun  demikian,  di  sisi  lain,  perkembangan  teknologi  yang  begitu  cepat  tidak  dapat dipungkiri telah menimbulkan ekses negatif, yaitu berkembangnya kejahatan yang lebih canggih  dan  serius,  bahkan  lebih  jauh  lagi  adalah  dimanfaatkannya  kecanggihan  teknologi  informasi  dan komputer oleh pelaku kejahatan perbankan untuk tujuan pencurian data dan uang nasabah.
Sebagai  negara  berkembang  dengan  pasar  keuangan  yang  dinamis  dan  berkembang  pesat,  Indonesia menghadapi  tantangan  yang  semakin  kompleks  terkait  kejahatan  keuangan  dengan  mengunakan  teknologi informasi  dan  komputer,  khususnya  di  sektor  perbankan.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  Indonesia  telah mengalami  berbagai  kejadian  kejahatan  keuangan  di  sektor  perbankan,  mulai  dari  pencucian  uang  hingga hilangnya  data  nasabah.  Fenomena  ini  menunjukkan  bahwa  kejahatan  keuangan  di  industri  perbankan  bukan hanya  merupakan  permasalahan  lokal,  namun  merupakan  bagian  dari  tantangan  global  yang  perlu  ditanggapi
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 689-707 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1959
secara  serius.  Pentingnya  pemahaman  fenomena  kejahatan  keuangan  perbankan  di  Indonesia  terletak  pada upaya  mengidentifikasi  faktor  pendorong,  memahami  pola  dan  tren  kejahatan,  serta  menyusun  strategi pencegahan yang efektif. Dengan memahami akar permasalahan dan dinamika  yang terjadi, otoritas, lembaga keuangan,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  dapat  bekerja  sama  untuk  meningkatkan  keamanan  sistem keuangan  Indonesia.  Sebagai  bagian  dari  studi  ini,  kita  akan  melihat  lebih  dalam  kejahatan  keuangan  di perbankan  Indonesia  dan  fokus  pada  tren,  pola  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya.  Kemajuan  sistem perbankan  tidak  lepas  dari  peran  teknologi  informasi.  Selain  untuk  memudahkan  operasional  internal perusahaan,  perangkat  teknologi  juga  bertujuan  untuk  memudahkan  layanan  kepada  nasabah  bank.  Satu  sisi teknologi  informasi  memberikan  banyak  manfaat  untuk  meningkatkan  pelayanan,  baik  pelayanan  publik maupun  pelayanan  internal.  Di  sisi  lain,  teknologi  informasi  digunakan  oleh  orang-orang  yang  tidak bertanggung  jawab  dengan  melakukan  tindakan  yang  bertentangan  dengan  hukum,  yang  menyerang  berbagai kepentingan hukum rakyat, masyarakat, dan negara.
Selain  dampak  positif  dalam  hal  kemudahan  bertransaksi  daring,  kemajuan  teknologi  informasi  juga memiliki dampak negatif teknologi informasi teknologi informasi seperti pencurian data dan uang nasabah.
Munculnya marketplace atau  tempat  belanja  melalui online serta  maraknya  pembayaran  digital  telah memicu peningkatan penggunaan uang elektronik ( e-money ) di tanah air.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), uang elektronik yang beredar telah mencapai 772,57 juta unit pada bulan  November  2022.  Jumlah  tersebut  meningkat  34,28%  dari  posisi  akhir  2021.  Informasi  dari  data  yang dirilis  oleh  Bank  Indonesia,  jumlah  transaksi  elektronik  mulai  meningkat  sejak  tahun  2012  pada  saat  awal booming -nya  internet  di  Indonesia.  Saat  itu,  jumlah  transaksi  elektronik  mencapai  total  100.635  transaksi. Delapan tahun berselang, pada tahun 2020, jumlah transaksi elektronik meningkat 150 kali lipatnya menembus angka  15.043.475  transaksi  dengan  nilai  transaksi  mencapai  504.956  miliar  rupiah.  Lebih  lengkapnya,  data jumlah transaksi ditampilkan pada line chart berikut.
Nilai  transaksi  uang  elektronik  diprediksikan  tahun  20  2023  mencapai  Rp  496,2  triliun.  Nilai  tersebut melonjak 46,44% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Berikut  ini  rincian  transaksi  uang  elektronik  periode  Januari-November  2022: Reload/Top  Up :  Rp 455.904,20  miliar,  belanja:  Rp  369.915,07  miliar,  transfer  antar  uang  elektronik:  Rp153.366,61  miliar,  tarik tunai  uang  elektronik:  Rp39.640,49  miliar, reedem :  Rp8.600,17  miliar,  initial  (isi  pertama  kali):  Rp7.404,11 miliar, total:  Rp1.034.830,65 miliar.
Menurut  data  yang  didapat  oleh  Bank  Indonesia  (BI),  setiap  tahunnya  tingkat  kejahatan  perbankan mengalami  kenaikan  yang cukup signifikan. Pada  Mei 2012 ada  1009  kasus  kejahatan  keuangan  yang terjadi dengan nilai kerugian Rp. 2,37 milyar. Jenis kejahatan yang terbanyak adalah pencurian identitas dan card not present dengan  jumlah  402  dan  458  kasus.  Dari  18  penerbit  kartu  kredit,  kerugian  diperkirakan  mencapai hampir  Rp.  2  milyar.  Ada  seseorang  yang  tidak  diduga  menjadi  pelaku  kejahatan,  ternyata  ia  sebagai  pelaku utamanya. Dugaan yang keliru ini berkaitan dengan masalah profesi, jabatan, kedudukan, atau tingginya tingkat pendidikan. Semula seseorang seperti ini dianggap tidak akan mungkin melakukan kejahatan, tetapi ternyata di kemudian  hari,  tiba-tiba  diketahui  orang  ini  terlibat  dalam  kejahatan  yang  serius  di  dunia  perbankkan. Masyarakat  yang  tidak  menduganya  dibuat  kaget  dengan  kenyataan  kriminalitas  itu,  mengingat  seseorang  itu mempunyai  jabatan  atau  pekerjaan  yang  tergolong  baik  dan  mapan,  ternyata  terlibat  banyak  tindak  pidana penipuan,  pemalsuan,  pemanfaatan  jabatan,  atau  menggunakan  kemampuan  intelektualitasnya  untuk menciptakan banyak kerugian. Masyarakat  merasa ditipu oleh seseorang yang menggunakan profesinya untuk
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 689-707 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1959
melakukan  tindak  kejahatan  pemalsuan  ( Korban  Kejahatan  Perbankan  Dalam  Persepektif  Hukum  Dan Viktimologis , n.d.)
Berdasarkan paparan di atas,  penulis tertarik  melakukan  kajian dan  mengungkap  Peranan Audit Forensik Dalam  Mencegah  Kejahatan  Keuangan  Perbankan  Dengan  Menggunakan  Teknologi  Informatika.  Tulisan  ini diharapkan  mampu  memberikan  sumbangsih  pemikiran  bagi  pembaca,  baik  secara  teoritis  maupun  praktis. Manfaat teoritis penelitian ini adalah menjadi bahan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan membahas mengenai peran audit forensik dalam mencegah kejahatan keuangan perbankan dengan mengunakan teknologi informatika. Bagi perbankan diharapkan penelitian ini bisa dijadikan pedoman untuk mencegah sedini mungkin tindakan kejahatan keuangan perbankan dengan mengunakan teknologi informatika yang akan terjadi, Bagi  pemerintah  dan  legislatif  diharapkan  penelitian  ini  bisa  dijadikan  landasan  untuk  dibuatkankan  regulasi yang  memberikan  sangsi  yang  berat  kepada  pelaku  tindakan  kejahatan  keuangan  digital  ini.  Secara  kusus penelitian ini membahas tiga modus kejahatan keuangan perbankan dengan mengunakan teknologi informatika, yaitu: metode metode skimming, malware, dan hacking.

## TINJAUAN PUSTAKA Audit Forensik
Audit forensik adalah suatu metodologi dan pendekatan khusus dalam menelisik kecurangan ( fraud ), atau audit yang  bertujuan  untuk  membuktikan  ada  atau  tidaknya fraud yang  dapat  digunakan  dalam  proses  litigasi.  Hal tersebut bisa diartikan audit forensik bisa digunakan di pengadilan atau proses hukum. Seorang akuntan forensik menerapkan  keahlian investigasinya dalam menelisik kecurangan ( fraud ). Audit  forensik tidak berkepentingan untuk  mencapai  opini  umum  tentang  laporan  keuangan  secara  keseluruhan.  Audit  forensik  lebih  spesifik  dan ditentukan  oleh  ruang  lingkup  jasa yang dikomunikasikan dalam surat lembaga. Audit Forensik dapat bersifat proaktif  maupun  reaktif.  Proaktif  artinya  audit  forensik  digunakan  untuk  mendeteksi  kemungkinan- kemungkinan risiko terjadinya fraud atau kecurangan.  Sementara  itu,   reaktif  artinya    audit   akan dilakukan ketika ada indikasi (bukti) awal terjadinya fraud . Audit tersebut akan menghasilkan “ red flag ” atau sinyal atas ketidakberesan.  Dalam  hal  ini,  audit  forensik  yang  lebih  mendalam  dan  investigatif  akan  dilakukan.  Pada penelitian  ini,  penulis  memfokusukan  kejahatan  keuangan  perbankan  dengan  mengunakan  teknologi informatika. Yang merupakan bagian dari fraud tersebut.
Audit forensik dimulai dari adanya indikasi kuat telah terjadi fraud dalam suatu entitas.    Indikasi    tersebut berasal    dari:
1.Pengaduan  dari  dalam  atau  luar  entitas,  2.Audit  sebelumnya,  3.Permintaan  pihak-  pihak  berwenang tertentu,  4.Issu  dan  berita  dimedia  massa,  5.Sumber-sumber  lainnya.  Hal-hal  yang  perlu  di  perhatikan  dalam audit forensik adalah 3 (tiga) hal dalam pengumpulan bukti untuk menintak lanjutinya, yaitu: 1.Relevan : Bukti audit dikatakan relevan, apabila bukti tersebut secara  logis  mempunyai  hubungan  dengan masalah, mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan     tujuan     dan     simpulan     audit. 2.Kompeten : Bukti audit dikatakan kompeten, apabila bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaiannya  dengan  fakta.  Bukti   yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan undang- undang.  Bukti  yang  dapat  diandalkan  berkaitan  dengan  sumber  dan  cara  memperoleh  bukti  audit  itu  sendiri. 3.Cukup :  Bukti  audit  yang  cukup  berkaitan  dengan  jumlah  bukti  yang  dapat  dijadikan  dasar untuk  menarik suatu simpulan audit. Selanjutnya barulah dilakukan analisis terhadap informasi awal tersebut dengan menjawab pertanyaa 5W + 1H: 1.Penyimpangan apa yang terjadi dan dampaknya ( What /Apa), 2.Dimana tempat terjadinya penyimpangan ( Where /Dimana), 3.Kapan  waktu  terjadinya  penyimpangan  ( When /  Kapan),  4.Mengapa  penyebab  terjadinya  penyimpangan ( Why /Mengapa), 5.Siapa Pihak-pihak  yang  bertanggung jawab/terkait  ( Who /Siapa), 6. Bagaimana  modus penyimpangan  ( How / Bagaimana). Tujuan dari audit forensik adalah mendeteksi atau mencegah berbagai jenis fraud (kecurangan)

## Kejahatan
Kejahatan  sering  diartikan  sebagai  perilaku  pelanggaran  aturan  hukum  akibatnya  seseorang  dapat  dijerat hukuman. Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau  bentuk  kelalaian  yang  dapat  berakibat  pada  hukuman.  Dalam  perspektif  hukum  ini,  perilaku  kejahatan terkesan aktif, manusia berbuat kejahatan. (Margaretha,2013)

## Pencurian
Pengertian  pencurian  adalah  barang  siapa  mengambil  barang  sesuatu,  yang  sebagian  atau  keseluruhannya kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum. (KUHP Pasal 362)
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 689-707 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1959

## Kejahatan keuangan
Kejahatan  keuangan  (financial  crime)  secara  umum  didefinisikan  sebagai  setiap  kegiatan  yang  melibatkan perilaku  curang  atau  kriminal  untuk  mendapatkan  keuntungan  finansial  pribadi.  Ini  merupakan  kegiatan kriminal dan dapat dilakukan oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan seperti: pencucian uang, pendanaan terorisme, penipuan, penghindaran pajak dan pencurian identitas (EY, 2021).

## Perbankan
Pengertian  Bank  adalah  lembaga  usaha  yang  menghimpun  uang  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat. (UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan)

## Teknologi informasi
Teknologi informasi  merujuk  pada  penggunaan perangkat  lunak, perangkat  keras, dan sistem  komputer untuk mengelola,  menyimpan,  mengirim,  dan  memproses  informasi.  Teknologi  informasi  meliputi  segala  hal  mulai dari komputer pribadi hingga jaringan komputer global yang terhubung secara luas.
Dasar hukum teknologi informasi dan komunikasi: UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang  ini  mengatur  tentang penggunaan informasi dan transaksi elektronik serta perlindungan privasi pengguna.
UU No. 19 Tahun 2016 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini melindungi hak cipta dalam konteks informasi dan komunikasi di era digital.
UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-undang ini mengatur aspek telekomunikasi, termasuk jaringan dan infrastruktur komunikasi.
Menurut American National Standard Dictionary of Information Technology, Teknologi informasi didefinisikan sebagai seni dan ilmu terapan yang berhubungan dengan data dan informasi.
Definisi  ini  sengaja  dibuat  luas,  karena  banyak  bisnis  modern  menggunakan  komputer,  perangkat  lunak,  dan teknologi telekomunikasi lainnya dalam semua aspek operasinya.
Tiga jenis kejahatan dengan mengunakan teknologi informasi yang umum ditemui pada perbankan: a. Metode Skimming merupakan  metode  yang  digunakan  untuk  mencuri  informasi  nasabah  pada  saat bertransaksi  menggunakan  ATM  (Arifianto,  2018).  Terdapat  tiga  komponen  utama  yang  digunakan  dalam menjalankan  metode skimming yaitu skimmer,  hidden  camera  dan  keypad .  Alat skimmer berfungsi  untuk merekam aktivitas nasabah dalam menggunakan mesin ATM, alat ini mampu merekam strip elektromagnetik yang  ada  pada  kartu  korban  pada  saat  kartu  dimasukkan  ke  mesin ATM.  Kamera  tersembunyi  dan keypad digunakan untuk merekam aktivitas korban pada saat melakukan penginputan PIN pada mesin ATM.(Faridi, 2019)
Skimming sendiri adalah tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu kredit atau debit secara ilegal.
b. Malicious  Software atau  yang  biasa  disingkat  malware  merupakan  setiap  jenis  perangkat  lunak  yang dirancang  dan  diprogram  dengan  tujuan  untuk  merusak,  menggangu  atau  mencuri  data  dari  komputer  atau jaringan  tanpa  sepengetahuan  pengguna  dengan  cara  illegal.  Biasanya malware dibuat  untuk  mencuri  data informasi  yang  bahkan  dapat  merusak  sebuah  sistem  komputer  (Nidasyifan,  2014). Malware sangat  sulit untuk dideteksi oleh sistem komputer.
c. Hacking adalah  kegiatan  menyerang  program  komputer  dan  mengeksploitasi  komputer  milik  orang  pribadi atau perusahaan dan seiring berjalannya waktu, hacking seringkali dianggap sebagai tindak kejahatan, namun dalam  sudut  pandang  tertentu  hacking  merupakan  salah  satu  aktivitas  mengisi  waktu  luang  yang  produktif (Retnaningrum, 2017). Semua tidak kejahatan siber di kategorikan sebagai serangan hacking dan berikut ini beberapa serangan hacking yang mungkin terjadi pada transaksi pada perbankan seperti Distributed Denial of service (DDOS). DDOS merupakan salah satu serangan yang sering dilakukan pada sistem server baik pada perusahaan  maupun  perbankan.  Untuk  dapat  melakukan  peretasan, hacker akan  melakukan  scan  port  yang terbuka kemudian mulai malukan menyerang pada jaringan bank (Islam, 2014). Selain DDOS, malware juga termasuk pada software yang digunakan untuk melakukan peretasan dan banyak lagi teknik dalam melakukan hacking.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 689-707 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1959

## KERANGKA BERPIKIR

## Gambar 1 Kerangka Berpikir

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan studi literatur. Objek  pada  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  berupa  kejahatan  keuangan  perbankan  dengan menggunakan teknologi informatika.
Sedangkan metode penelitian kualitatif diartikan adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah eksperimen)  dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrument  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara trianggulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih menekankan makna dari generalisasi. (Sugiyono, 2020).
Data  literatur  yang  dikumpulkan  dan  dianalisis  dengan  pemahaman  interprestasi  dari  penulis  yang menggambarkan peranan audit forensik dalam mencegah kejahatan keuangan perbankan dengan menggunakan teknologi informatika.
Penelitian  kualitatif  ini  menggunakan  metode content  analysis ,  dimana  dimaksudkan  untuk mengungkapkan dan memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi pada lapangan sebagaimana mestinya, yang secara  insentif,  mendalami  secara  detail  dan  komperehensif  melalui  analisis  dan  penelahaan  (Harnovinsah, 2019). Sehingga  penelitian ini dapat  memberikan  gambaran secara  detail  mengenai  latar belakang,  sifat-sifat, dan  karakter  pada  kasus  yang  bisa  dijadikan  suatu  hal  yang  bersifat  umum.  Metode  ini  juga  menjadi  suatu kesempatan  untuk  melakukan  suatu  analisa  yang  intensif  dan  mendalam  mengenai  unsur-unsur  khusus  dan terperinci.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan menggunakan sumber data sekunder (Sugiyono, 2020), yaitu data yang diperoleh dari buku, bacaan online, jurnal, dan referensi kepustakaan lainnya. Sementara  untuk  metode  analisis  yang  dilakukan  melalui  analisis  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  ini menggunakan metode content analysis , dimana dimaksudkan untuk mengungkapkan dan memahami kenyataan- kenyataan yang terjadi pada lapangan sebagaimana mestinya, yang secara insentif, mendalami secara detail dan komperehensif  melalui  analisis  dan  penelahaan  (Harnovinsah,  2019).  Sehingga  dapat  dikatakan  penelitian  ini bisa  memberikan  keterangan  secara  detail  mengenai  latar  belakang,  sifat-sifat,  dan  karakter  pada  kasus-kasus yang terjadi dan suatu hal bersifat umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan teknologi informasi  mengubah pola  pemikiran  mengenai  batas  wilayah,  waktu, nilai-nilai, wujud  benda,  logika  berfikir,  pola  kerja,  dan  batas  perilaku  sosial  dari  yang  bersifat  manual  menjadi komputerisasi  /  digital.  Hal  tersebut  telah  berpengaruh  terhadap  bentuk,  cara,  sasaran  hingga  akibat  dari kejahatan berbasis teknologi. Perubahan paradigma tersebut pada kenyataannya semakin sulit untuk diikuti oleh hukum  sebagai  sarana  penertib  sosial.  Hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia.  Agar kepentingan  manusia  terlindungi,  hukum  harus  dilaksanakan.  Jadi  perlindungan  hukum  merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum maupun undang-undang untuk melindungi kepentingan manusia agar kehidupan manusia dapat berlangsung normal, tentram dan damai.
Istilah tindak pidana perbankan harus dibedakan dengan istilah tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana  perbankan  ialah  pelanggaran  terhadap  ketentuan  perbankan  yang  diatur  dan  diancam  dengan  pidana berdasarkan Undang-Undang Perbankan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 161 1992 sebagaimana telah diubah oleh  UndangUndang  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan).  Adapun  yang  dimaksud  dengan  tindak  pidana dibidang perbankan adalah perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 689-707 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1959
pokok bank, perbuatan mana dapat dipidana berdasarkan ketentuan pidana di luar Undang-Undang Perbankan atau undang-undang yang berkaitan dengan perbankan Menurut Sutherland kejahatan  kerah  putih  merupakan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang sangat  terhormat  dan  berstatus  sosial  tinggi  di  dalam  pekerjaannya.  Tindakan  kejahatan  ini  dapat  terjadi  di dalam  perusahaan,  kalangan  professional,  perdagangan,  maupun  kehidupan  politik.  (Siahaan,  Nikolas Hamonangan,  2019).  Sedangkan  tindak  pidana  di  bidang  perbankan  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  tindak pidana  di  bidang  ekonomi,  yaitu  tindak  pidana  konvensional  yang  mencari  keuntungan  dengan  motif-motif ekonomi  seperti:  pencurian,  penggelapan,  perampokan  penipuan,  dan  lain  sebagainya  yang  dalam  hal  ini ditunjukkan terhadap bank. (Yulianti, 2020)
Kejahatan perbankan yang biasa dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang akan dibahas pada penelitian ini adalah kejahatan yang menggunakan metode skimming, malware , dan hacking.
Kasus Kejahatan Keuangan Perbankan Dengan Menggunakan Teknologi Informatika 1. Skimming
Kasus  skimming  di  Indonesia  pada  2012-2013  mencapai  1.549  kasus.  Jumlah  tersebut  mencapai  sekitar sepertiga dari kasus-kasus yang terjadi di dunia sekitar 5.500 kasus.
Beberapa kasus pencurian dana nasabah dengan metode skimming di Indonesia:
a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tanggal 19 Maret 2018 di Surabaya, Jawa Timur. Tercatat, beberapa nasabah kehilangan uangnya secara misterius dari senilai Rp 178.000 hingga Rp 5 juta.
b. Bank  Lampung  pada  tanggal  20  Juni  2022,  Tercatat,  beberapa  nasabah  kehilangan  uangnya  hingga berjumlah milyaran rupiah, kerugian nasabah bervariasi, mulai dari Rp 15 juta hingga Rp 300 juta.
c. Bank Sumut pada tanggal 07 Juni 2022, Tercatat, beberapa nasabah kehilangan uangnya hingga berjumlah Rp.5,5 milyar rupiah.
Berikut ini tren dan pola sistematis cara pelaku skimming bertindak di mesin ATM yaitu:
a. Pelaku  mencari  target  mesin  ATM  yang  akan  dipasangi  alat skimmer. Kriteria  tempat  yang  digunakan  dalam  pemasangan skimmer adalah  mesin ATM yang tidak ada penjaga keamanan, sepi dan tidak ada pengawasan kamera CCTV di tempat tersebut.
b. Pelaku  melakukan  aksi  pencurian  data  nasabah  dengan  memasang  alat skimmer pada  mulut  mesin ATM  yang  bertujuan  untuk  merekam  data  elektronik kartu  ATM  nasabah  yang  ada  pada  pita  magnetik.  Pada  alat  skimmer  pelaku  melakukan  duplikasi  data magnetic  stripe pada  kartu  ATM,  lalu  menggandakannya  ke  dalam  kartu  ATM  kosong  atau  yang  baru. Proses ini bisa dilakukan dengan cara manual yang di mana pelaku kembali ke ATM dan mengambil chip data  yang  sudah  disiapkan  sebelumnya  atau  bila  pelaku  sudah  menggunakan  alat  skimmer  yang  canggih maka data-data yang telah dikumpulkan bisa diakses di mana pun dan umumnya data tersebut dikirimkan via SMS.
c. Pelaku memasang kamera tersembunyi di bagian penutup keypad mesin ATM. "Setelah dia  mendapatkan PIN, pelaku mencari nomor rekening, dan database korban.
d. Pelaku  mengincar  gerai  atau  mesin  ATM  yang  dimiliki  oleh  bank  dengan  respons  yang  lambat  atas kerusakan atau bermasalah
Skimming merupakan salah satu tindak kejahatan keuangan perbankan . Pelaku kejahatan skimming bisa dijerat dengan :
a. Pasal 362 dan Pasal 363 KUHP, Pasal 30 juncto Pasal 46 Undang-Undang RI No 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
b. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
c. Pasal  2,  Pasal  30  ayat  (3)  dan  Pasal  32.  UU  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik (“UU ITE”),
d. Dengan ancaman pidana penjara 5-20 tahun penjara.
Bank bertanggung jawab kepada nasabah ketika terjadi kejahatan skimming dengan menggunakan mesin ATM . Bank  disebutkan  sebagai  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).
Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  menjelaskan  bahwa  “Tiap  perbuatan melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 689-707 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1959
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam regulasi sektor jasa keuangan, pihak perbankan harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang menimpa para nasabah. Hal ini dapat dilihat dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan pelaku usaha  dalam hal ini perbankan bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi jasa yang dihasilkan.Perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  bank  yang  mengalami  kerugian  akibat  kejahatan  skimming juga  dapat  dilihat  melalui  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  16/1/PBI/2014  tentang  Perlindungan  Konsumen Jasa  Sistem  Pembayaran.  Pasal  10  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  16/1/PBI/2014  tersebut  menyebutkan “Penyelenggara  wajib  bertanggung  jawab  kepada  konsumen  atas  kerugian  yang  timbul  akibat  kesalahan pengurus  dan  pegawai  penyelenggara.”  Perlindungan  konsumen  jasa  sistem  pembayaran  yang  selanjutnya disebut perlindungan konsumen adalah segala  upaya  yang menjamin adanya kepastian hukum untuk  memberi perlindungan kepada konsumen jasa sistem pembayaran
Dalam melakukan suatu hubungan hukum antara bank dengan nasabah terkait simpanan, diatur oleh suatu perjanjian  sesuai  UU  perbankan.  Pasal  1  ayat  (5)  UU  No.  10 Tahun  1998  tentang  Perbankan  yang  berbunyi: “simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan ‘perjanjian penyimpanan’ dan  dalam  bentuk  giro,  deposito,  sertifikat  deposito,  tabungan  dan  atau  bentuk  lainnya  yang  dipersamakan dengan  itu”.  Dari  ketentuan  ini  dapat  dilihat  bahwa  simpanan  masyarakat  yang  ada  di bank,  dasarnya  adalah ‘perjanjian’. Simpanan masyarakat tersebut dapat berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, penitipan.
Dari  ketentuan  di  atas,  terlihat  bahwa  hubungan  hukum  antara  bank  dengan  nasabah  diatur  oleh  ‘hukum perjanjian’.  Suatu  perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana  seseorang  berjanji  kepada  seorang  lain  atau  dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang  yang  membuatnya. Adapun  perjanjian  yang  timbul  dari  nasabah  dan  bank  ialah  dari  penandatanganan formulir  bahwa  “calon  nasabah  pengguna  fasilitas  ATM  tersebut  menyetujui  ketentuan-ketentuan  yang  telah ditentukan pihak bank tersebut”. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, LN No. 182 Tahun 1998,  TLN  No.  3790,  Pasal  1  ayat  (5).  2  Subekti,  Hukum  Perjanjian,  Edisi  Revisi,  Cet.  ke-21,  Intermasa, Jakarta,  2005,  hlm.  13.  3  Ibid,  hlm.  38.  Jurnal  Commerce  Law  hlm,  108  108~113  Dalam  melakukan  suatu perjanjian antara bank dengan nasabah terdapat empat prinsip yaitu: prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan dan prinsip demokrasi ekonomi.
Prinsip  kepercayaan  diatur  dalam  Pasal  29  ayat  (4)  UU  No.  10 Tahun  1998  tentang  Perbankan  berbunyi “untuk  kepentingan  nasabah,  bank  wajib  menyediakan  informasi  mengenai  kemungkinan  timbulnya  risiko kerugian  sehubung  dengan  transaksi  nasabah  yang  dilakukan  melalui  bank”.  Kemudian  bank  dalam menyediakan  jasa  layanan  seperti  penyediaan  kartu  ATM  (Anjungan  Tunai  Mandiri)  yang  merupakan  alat elektronik yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronis  seperti  mengecek  saldo,  mentransfer  uang,  dan  juga  mengambil  uang  dari  mesin ATM  tanpa  perlu dilayani seorang teller . Namun dibalik kemudahan dan keamanan teknologi mesin ATM ternyata masih terdapat kelemahan.  Kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan,  masyarakat  dikejutkan  dengan  hilangnya  sejumlah  dana nasabah melalui mesin ATM tanpa diketahui siapa dan kapan transaksi tersebut dilakukan sedangkan nasabah pemilik  kartu  tidak  merasa  melakukan  transaksi  yang  dimaksud.  Hilangnya  uang  nasabah  dikarenakan  suatu kejahatan  perbankan  yang  biasanya  disebut  kejahatan skimming. Kejahatan skimming merupakan  teknik mengumpulkan informasi sebuah kartu kredit atau kartu ATM dengan cara menempatkan alat yang biasa disebut skimmer.
Cara pengaduan nasabah ketika terjadi kejahatan skimming : nasabah langsung melapor ke pihak, bank baik secara on  line melalui call  center maupun  datang  langsung  pada  bank  bersangkutan,  dengan  membawa  KTP, buku tabungan, kartu ATM nasabah.
Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Dalam  kaitannya  dengan  penyelesaian  pengaduan  nasabah  pada  Pasal  35  ayat  (1)  berbunyi  “penyelenggara wajib menangani dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh konsumen” jika bank tidak melakukan kewajiban tersebut maka bank mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dan atau pencabutan izin.(Lestari & Mulada, 2022)

## 2. Malware
Pada tahun 2021 serangan perbankan melalui mobil banking 15% terjadi diakibatkan oleh malware. Kasus pencurian data nasabah dengan metode malware di Indonesia, yaitu terjadi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tanggal 8 Mei 2023, terkena serangan siber sehingga hampir semua layanan kepada nasabah lumpuh. Data sebesar 1,5 terabita  yang di antaranya  memuat sembilan basis data  berisi informasi pribadi lebih dari 15 juta pelanggan  dan  pegawai  BSI  diduga  bocor.  Data  itu  mencakup  antara  lain  nama,  alamat,  informasi  dokumen, nomor kartu, nomor telepon dan transaksi. Kelompok peretas ransomware LockBit 3.0. Kasus itu menyiratkan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 689-707 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1959
sistem pengamanan BSI  lemah. Kemungkinan besar, peretas sudah  mengintip titik lemah sistem pengamanan bank hasil merger yang biasanya belum teruji.
Tren dan pola sistematis cara pelaku kejahatan keuangan dengan metode malware di perbankan Indonesia: pelayanan  perbankan  yang  bisa  dilakukan  secara online .  Teknologi  perbankan  Internet  seluler,  seperti pembayaran dari orang ke orang yang dimungkinkan oleh beberapa aplikasi ponsel cerdas. Beberapa penyebab utama peningkatan tajam jumlah orang yang menggunakan mobile banking :
a. Faktor usia: Pertumbuhan penggunaan mobile banking didorong oleh mereka yang berusia antara 18 dan 32 tahun.
b. Kegunaan: Orang-orang menggunakan berbagai program mobile banking yang mudah digunakan saat ini. Selain itu, aplikasi-aplikasi ini memberikan.
c. pengalaman yang komprehensif dan lancar bagi konsumen perbankan.
d. Aksesibilitas:  Pengguna  mobile  banking  mendapatkan  akses  ke  beberapa  layanan,  termasuk  kemampuan untuk  menambahkan  penerima  manfaat,  memindahkan  uang  antar  rekening,  dan  menerima  notifikasi Ketika  saldo  mereka  berubah,  semua  dengan  menekan  satu  tombol,  kapan  pun  mereka  mau,  dari  lokasi mana pun.
e. Bank  khusus  seluler:  Saat  ini,  perbankan  tradisional  telah  berubah  untuk  memanfaatkan  aplikasi  seluler. Untuk berbagai fungsi keuangan, mayoritas bank-bank besar menggunakan aplikasi seluler.
Sumber : https://www.stabilitas.id/hati-hati-risiko-pasca-digitalisasi/
f. Beralih ke transaksi tanpa kertas: Banyak bank memberikan hadiah uang tunai untuk menggunakan mobile banking daripada transaksi berbasis kertas. Dalam waktu dekat mekanisme pembayaran nirsentuh berbasis teknologi komunikasi, dua kartu dapat berbicara satu sama lain dan mentransfer dana secara digital.
g. Perilaku pengguna: Karena pengguna cenderung mengunduh perangkat lunak pihak ketiga, memanfaatkan Wi-Fi yang tidak terlindungi, dan membuka serta mengeklik tautan dalam email dan layanan pesan singkat, mereka  juga  dapat  membantu  penyerang  mencapai  niat  jahat  mereka.Berikut  ini  adalah  ilustrasi  alur bagaimana  malware  itu  dapat  berjalan  di  sistem  komputer: Terdapat  dua  jalur  yang  menyebabkan  sistem komputer  terkena  oleh  malware  yaitu  dengan  melalui  USB  Drive  dan  melalui  jaringan  internet.  Sistem Komputer yang terinfeksi malware melalui USB Drive biasanya tidak memiliki pengaman seperti antivirus atau  sejenisnya  sehingga  malware  yang  sudah  terinstall  di  USB  dapat  dengan  mudah  masuk  ke  sistem komputer.  Selanjutnya  sistem  komputer  yang  terinfeksi  melalui  jaringan  internet  yaitu  ketika  pengguna membuka email atau website. Pada email yang berbahaya  biasanya akan langsung disaring ke  spam oleh sistem  namun  tidak  banyak  dari  email  tersebut  juga  masuk  ke inbox.  Malware ini  akan  berjalan  ketika objek  yang  terinfeksi  di  dalam  email  itu  di  klik  dan  selanjutnya  ketika  sistem  komputer  yang  sudah terinfeksi malware maka informasi pribadi termasuk data-data perbankan yang tersimpan di komputer.
Malware bekerja dengan menyusup ke dalam sistem komputer atau jaringan dan mengambil kontrol atau memodifikasi  cara  kerjanya.  Malware  dapat  menyebar  melalui  email,  situs  web  yang  tidak  aman,  perangkat lunak yang tidak terlindungi, dan bahkan perangkat seluler.
Pada  dasarnya,  malware  dapat  masuk  ke  perangkat  kamu  melalui  kode  program  yang  ada  pada  aplikasi  atau perangkat  lunak.  Misalnya  saja  Trojan,  malware  ini  dapat  masuk  melalui  aplikasi  yang  di  unduh  dari  link berbahaya. Aplikasi ini sudah disusupi Trojan sehingga, ketika berhasil ter-install, akan langsung menginfeksi perangkat  kita  jika  kita  tidak  memiliki  antivirus.  Sehingga  aksi  mereka  dan  menginfeksi  file  kita.  Dengan begitu, para hacker dapat mengakses file hingga sistem komputer kita dari jarak jauh.
Berikut ini tren dan pola sistematis cara pelaku Malware bertindak pada teknologi informatika perbankan, yaitu: a. Performa menurun secara tiba-tiba: malware dapat menghabiskan banyak sekali daya pemrosesan, sehingga mengakibatkan  penurunan  kinerja  yang  parah.  Itu  sebabnya  menghapus malware adalah  salah  satu  cara untuk mempercepat PC.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 689-707 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1959
b. Sering  mogok dan  macet:  beberapa  malware  menyebabkan komputer  macet  atau  mogok, sementara  jenis lainnya akan menyebabkan mogok karena mengonsumsi terlalu banyak RAM atau menaikkan suhu CPU. Penggunaan CPU yang tinggi dan berkelanjutan juga mungkin merupakan tanda adanya malware.
c. File terhapus atau rusak: malware sering kali menghapus atau merusak file sebagai bagian dari rencananya untuk menyebabkan kekacauan sebanyak mungkin.
d. Banyak  iklan pop-up: tugas adware adalah  mengirim  spam  kepada Anda  dengan pop-up. Jenis malware lainnya juga dapat menyebabkan iklan pop-up dan peringatan.
e. Pengalihan browser: Jika browser terus  mengirim  kita  ke  situs  yang  tidak  kita  coba  kunjungi,  serangan malware mungkin telah mengubah pengaturan DNS kita.
f. Kontak  kita  menerima  pesan  aneh  dari  kita:  Beberapa malware menyebar  melalui  email  atau  pesan  ke kontak  korban.  Aplikasi  perpesanan  yang  aman  dapat  membantu  melindungi  komunikasi  kita  dari penyadap.
g. Kita melihat catatan tebusan: ransomware ingin kita mengetahuinya — ia akan mengambil alih layar kita dengan catatan tebusan yang meminta pembayaran untuk mendapatkan kembali file kita.
h. Aplikasi asing: malware dapat memasang aplikasi tambahan di perangkat kita. Jika Anda melihat program baru yang tidak kita instal sendiri, itu mungkin akibat serangan malware.
Malware perbankan adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk mencuri uang. Itu dapat menginfeksi komputer dan ponsel pintar dan dibuat khusus untuk mendapatkan akses yang tidak beralasan ke aplikasi  perbankan,  dompet  kripto,  dan  aplikasi  perdagangan  dengan  mencuri  kredensial  dari  pengguna  yang tidak menaruh curiga.
Setelah malware terinstal  di  komputer  atau  perangkat  seluler  pengguna  melalui drive-by-download (biasanya diberi insentif dengan beberapa bentuk hadiah/pembaruan), hal ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi  pengguna  dan  bank,  seperti  mengaktifkan  perangkat  lunak  yang  tidak  diminta  transaksi,  pencurian data/identitas, membangun struktur komando dan kontrol, dan banyak lagi. Malware dapat mengambil berbagai bentuk untuk memenuhi tujuan tertentu.
Malware merupakan  tindak  kejahatan  keuangan  perbankan  dengan  mengunakan  teknologi  informatika. Pelaku kejahatan Malware bisa dijerat dengan :
a. Pasal 362 dan Pasal 363 KUHP, Pasal 30 juncto Pasal 46 Undang-Undang RI No 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
b. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
c. Pasal  2,  Pasal  30  ayat  (3)  dan  Pasal  32.  UU  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik (“UU ITE”),
d. Dengan ancaman pidana penjara 5-20 tahun penjara.
MIB adalah teknik pembobolan rekening internet banking dengan memanfaatkan software jahat ( malware ) yang  telah  menginfeksi browser internet  nasabah.  Hal-hal  yang  dapat  Anda  lakukan  untuk  meminimalisir bahaya MIB antara lain:
Menggunakan komputer pribadi dan jaringan yang terpercaya untuk mengakses layanan internet banking. Sebaiknya  menghindari  penggunaan  komputer  publik,  misalnya  di  warnet,  dan/atau  jaringan  yang  tidak terpercaya, misalnya wifi access point yang disediakan oleh kafe atau toko di pusat perbelanjaan.  Melengkapi komputer  pribadi  dengan  anti  virus  yang  terkini.  Menghindari  akses  ke  dan/atau  mengunduh  file  dari  alamat web  yang  tidak  terpercaya.  Mewaspadai  permintaan  informasi  yang  tidak  wajar,  misalnya  permintaan  untuk memasukkan kode token melalui layar pop up. Segera menindaklanjuti dengan menghubungi call center resmi
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 689-707 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1959
apabila terdapat notifikasi dari bank mengenai adanya aktivitas pada rekening sementara nasabah tidak pernah melakukan hal tersebut.
Cara mengatasi malware yang efektif a. Perbarui sistem operasi dan software
b. Lakukan backup data secara teratur
c. Lakukan pemindaian secara berkala dan komprehensif
d. Hindari mengeklik tautan yang mencurigakan
e. Boot dalam secure mode
f. Hapus file dan program berbahaya
g. Hapus cache dan berkas sementara
h. Nonaktifkan ekstensi dan add-on yang mencurigakan
i. Periksa kredensial online
j. Berkonsultasi dengan ahli keamanan
Cara mencegah malware a. Mengedukasi karyawan
b. Penerapan kebijakan keamanan
c. Pemantauan traffic jaringan
d. Isolasi perangkat yang tidak dikenal
e. Menggunakan next generation firewall

## 3. Hacking
Kasus hacking besar  dan  mengemparkan  di  Indonesia  pada  tahun  2004-2021  (Benefita,  2022) https://www.niagahoster.co.id/blog/kasus-hacking-indonesia/ a. Info nyeleneh pada Situs KPU (2004)
Tahun  2004  menjadi  momen  pertama  Indonesia  mengadakan  pemilu.  Tim  IT  Komisi  Pemilihan  Umum  pun meluncurkan situs KPU yang bernilai Rp152 miliar dan digadang-gadang mustahil di-hack. Tak  disangka,  pernyataan  tersebut  justru  menantang hacker bernama Xnuxer (Dani  Firmansyah)  untuk membobol situs tersebut. Hasil analisis kasus ini awalnya, Xnuxer mencoba meretas dengan melakukan XSS ( Cross Site Scripting ), yaitu menyuntikkan kode berbahaya ke website KPU. Karena gagal, Xnuxer pun mencoba spoofing , yaitu mengalihkan IP website sehingga dia bisa merebut kendali situs.
Serangan Xnuxer sukses  dan  memungkinkannya  melakukan  SQL Injection (manipulasi  kueri  SQL).  Akibatnya,  hacker  asal  Jogja  ini  bisa  memodifikasi halaman web dan mengubah informasi pada situs KPU.
Nama  partai,  misalnya,  berubah  menjadi  Partai  Si Yoyo,  Partai  Kolor  Ijo,  Partai Dibenerin  Dulu  Webnya,  dan  sebagainya.  Bahkan,  Xnuxer  juga  sempat  berniat mengubah hasil perolehan suara namun gagal.
“… Saya  yakin sebenarnya KPU sudah banyak mendapatkan informasi mengenai celah-celah tersebut. Meski dari celah yang diinformasikan masih banyak celah lain yang tidak diketahui pada saat itu,” kata Dani setelah ditangkap pihak berwajib.
Setelah insiden tersebut, situs KPU juga beberapa kali masih kena hack. Bisa kita bayangkan kericuhan yang mungkin  terjadi  jika  situs  pemerintahan  terus-terusan  dimanipulasi  sehingga  menyebarkan  misinformasi  di masyarakat. Ini sangat berbahaya sekali.
b. Perang Hacker Indonesia vs Australia (2013) Salah satu perang cyber paling gempar di Indonesia adalah aksi hacker Indonesia kepada  Australia.  Kasus  ini  bermula  saat  Edward  Snowden,  mantan  intelijen Amerika  Serikat,  menyatakan  Australia  menyadap  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal tersebut menyulut kemarahan hacker Indonesia sehingga lahirlah Anonymous Indonesia. Komunitas ini pun membuat gerakan #StopSpyingIndonesia dengan menggempur website Australia melalui berbagai cara.
Perang hacker Indonesia vs Australia.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 689-707 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1959
Serangan DDoS, misalnya. Tentara cyber Indonesia membanjiri server situs-situs Australia dengan request palsu sampai overload dan website gagal akses. Salah satu korbannya adalah situs polisi federal Australia. Masih berlanjut, Anonymous Indonesia juga melakukan deface terhadap ratusan website milik sipil secara acak. Serangan ini membuat situs bisnis kelas bawah di Australia menampilkan kata-kata peringatan dari Indonesia. Tentara cyber Australia  pun  tidak  tinggal  diam.  Mereka  balik  menyerang  dengan  membuat  down  berbagai website penting Indonesia. Seperti situs KPK, PLN, Garuda Indonesia, Polri, Tempo, dan lain-lain. 3. Tiket.com dan Citilink Rugi Milyaran Rupiah Akibat Penyusup (2017)
PT  Global  Network  (Tiket.com)  dan  Citilink  pernah  dibikin  pusing  oleh  ulah  tiga hacker yang dipimpin oleh remaja 19 tahun asal Tangerang, SH. SH  dkk  melakukan  illegal access pada  sistem  aplikasi  Tiket  yang  tersambung dengan sistem penjualan tiket Citilink.
Mereka  mencuri  kode  booking  tiket  penerbangan,  kemudian  menjualnya  melalui Facebook dengan diskon 30-40% sehingga banyak orang membelinya.
Ironisnya  lagi,  butuh  waktu  sebulan  bagi  Tiket.com  untuk  menyadari  ada  penyusup  dalam  sistem.  Alhasil, Tiket.com boncos sekitar 4 miliar rupiah, sedangkan Citilink kehilangan 2 milyar rupiah. SH dkk sendiri sudah meraup keuntungan sampai 1 milyar rupiah.
Pada  kasus  ini hacker tersebut  sebenarnya  nggak  melakukan  apa-apa  yang  canggih.  Mereka  cuma memanfaatkan informasi pengetahuan serta tools yang ada. Kebetulan situs-situs tersebut memang tidak aware terhadap sekuriti yang cukup tinggi, akhirnya gampang dibobol. Bahkan dengan teknologi hack yang bukan tingkat tinggi, ternyata dampak hacking bisa membuat perusahaan rugi miliaran rupiah.
4. Situs Telkomsel Memajang Kata-Kata Kasar (2017)
Publik  Indonesia  yang  mengakses  website  Telkomsel  pernah  geger  karena menjumpai kata-kata kasar pada laman situs provider ternama tersebut.
Ternyata, ada oknum yang memprotes mahalnya tarif Telkomsel dengan cara nge- hack.
Ada  celah  keamanan  pada  sistem hosting atau hacker mengetahui username dan password web hosting ( brute force ). Akibatnya, peretas berhasil melakukan deface dengan mengubah tampilan website Telkomsel. Website pun lumpuh sehingga pengunjung tidak bisa mengakses informasi seperti biasanya. Untungnya  pada  kasus  ini,  data  pelanggan  Telkomsel  terpisah  dengan server  website ,  sehingga  masih  aman. Telkomsel juga berhasil mengembalikan website-nya dalam waktu setengah hari. 5. Data Pengguna Tokopedia Bocor ke Dark Web (2020) Di tahun 2020, kabar tidak sedap menggoncang Tokopedia. Pasalnya, 91 juta data pengguna dan lebih dari tujuh juta data merchant di e-commerce ini dibocorkan oleh hacker bernama ShinyHunters.
Masih  belum  jelas  metode  apa  yang  ShinyHunters  gunakan.  kemungkinan  hacker  ini  memanfaatkan  celah sistem cloud atau melakukan SQL Injection di Tokopedia.
Dampak dari  ShinyHunters  ini, data  personal  pengguna Tokopedia  (email, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon dan password yang terenkripsi) bocor ke publik.
Bahkan, informasi tersebut dijual ke dunia maya dengan harga sekitar Rp70 juta. Tokopedia  pun  menenangkan  penggunanya  dengan  memastikan  data  sensitif seperti password aman karena terenkripsi. Artinya, informasi sudah diubah ke kode rahasia sehingga tidak bisa dibaca hacker.
Sayangnya, hacker juga tidak kalah strategi. Penjahat cyber ini membolehkan oknum tertentu mengunduh data ilegal ini secara gratis.
“…pelaku  mau  melakukan  share  gratis  beberapa  juta  akun  untuk  membuat  semacam  sandiwara  siapa  yang berhasil membuka kode acak pada password,”
Tentunya,  insiden  ini  berpotensi  membawa  kerugian  kepada  pengguna  Tokopedia.  Sebab,  hacker  bisa memanfaatkan profil pengguna untuk scam (penipuan online ) dan phising (mengambil alih akun atau sistem). Mengirim email penipuan, misalnya.
Untuk  mencegah hal  ini, Tokopedia  pun segera  menginvestigasi kasus dan  menyarankan penggunanya  segera mengganti password secara berkala.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 689-707 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1959

## 6. Website DPR RI Down dan Ganti Nama (2020)
Dunia cyber  crime juga  mengenal  istilah hacktivism ,  yaitu  nge- hack  website pemerintah  atau  institusi  dengan  tujuan  menyuarakan  sesuatu.  Website  DPR  RI pernah  menjadi  korban,  awalnya,  pengunjung  tidak  bisa  mengakses  laman dpr.go.id.
“…memang  berat  dibuka  karena  banyak  sekali  yang  mengakses”, traffic yang biasanya berkisar 100 user , melonjak jadi 2000. Setelah diusut, ternyata lonjakan ini  adalah  imbas  dari  serangan  DDoS.  Sehingga,  website  DPR  RI  pun  mendapat tsunami request yang memperberat beban server hingga akhirnya down. Tapi rupanya, error ini adalah pintu masuk yang sengaja hacktivist buat pelaku hacker ini kemudian melakukan deface pada website.
Begitu  pengunjung  bisa  mengakses  situs,  mereka  akan  membaca  tulisan  Dewan Pengkhianat  Rakyat.  Hasil  analisis  adalah  kasus  ini  aksi  protes hacktivist untuk menolak UU Cipta Kerja.
Tim  IT  DPR  RI  pun  segera  menurunkan  website  dan  melakukan  maintenance.
Walau akhirnya  situs berhasil pulih,  web  menjadi lebih lemot  gara-gara  terimbas serangan virus. 7. Website Tempo Lumpuh (2020)
Portal berita ternama Tempo Media juga pernah menjadi sasaran hacktivism. Untuk keempat kalinya, website Tempo kena hack di tahun 2020. Dulunya, hacker hanya mengalihkan server DNS Tempo sehingga website lumpuh. Namun, kali ini bombardir hacker makin menjadi-jadi. Tak hanya mengambil alih situs, hacktivist juga melakukan deface . Alhasil, website Tempo  berubah  menjadi  hitam  dan  memutar  lagu  Gugur  Bunga.  Oknum  tersebut juga  menuliskan  pesan-pesan  terkait stop  hoax .  Hasil  analisis  kasus  ini  mungkin  terjadi  karena  adanya kesalahan  saat  membuat  website.  Nah,  kesalahan  ini  jadi  celah  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk ‘mengganggu’,”
Meskipun akhirnya Tempo berhasil merebut kendali website , ancaman hack tidak hilang begitu saja. Hacking website ini bisa berakibat fatal. Seperti gangguan sistem hingga pencurian informasi sensitif seperti password.
8. Database Kejaksaan Agung RI Jebol (2021)
Selalu ada  saja  alasan bagi hacker untuk  menyenggol website yang punya  celah keamanan. remaja berusia 16 tahun asal Lahat  ini melakukan hacking . Gara-gara bosan sekolah online sejak pandemi Corona, MFW alias Gh05t666nero mengisi waktu luang dengan nge-hack situs Kejaksaan Agung RI. Akibat keisengan Gh05t666nero, situs Kejaksaan Agung RI kena deface sehingga tampilannya berubah. Di situsnya tertera pesan bernada protes dan cap merah HACKED.
Tak  hanya  itu,  Gh05t666nero  juga  menjebol  database  Kejaksaan  Agung  dan  menjual  3.086.224  data kepegawaian ke RAID Forums seharga Rp 400ribu.
Kasus  ini  selesai  setelah  MFW diamankan  oleh  tim  Kejaksaan  Negeri  Lahat  dan  Kejaksaan Tinggi  Sumatera Selatan.  Meski  begitu,  Kejaksaan  tetap  meminta  pengguna  aplikasi  internal  Kejaksaan  untuk  mengganti password.
Sebenarnya ini bukan kali pertamanya  situs Kejagung kena hack. Di tahun 2017, Kejagung juga  pernah kena deface sehingga website -nya menampilkan gambar Harley Queen dan pesan bernada protes dari hacktivist.
Dari  delapan  kasus  besar hacking ini  tidak  ada  kasus hacking bidang  perbankan,  akan  tetapi  kasus-kasus  ini harus  menjadi  perhatian  pihak  perbankan,  karena  perbankan  bukan  hanya  menyimpan  data  pribadi  nasabah, tetapi juga menyimpan uang nasabah.
Terdapat berbagai metode yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku hacking ancaman untuk meretas bank:
a. Mengunduh perangkat lunak berbahaya ke dalam jaringan perusahaan.
b. Tips rekayasa sosial untuk masuk ke dalam infrastruktur ( server , sistem).
c. Penggunaan perangkat periferal yang terpengaruh seperti USB eksternal
d. Penggunaan suite sandi yang lemah (SSL/TLS) dari aplikasi web.
e. Pengambilalihan akun berbahaya ( Command and Control ) yang kini meningkat lebih dari 150%.
f. Penggunaan kontrol perimeter yang lemah untuk mempertahankan (anti-virus).
g. Terhubung ke jaringan apa pun adalah tidak diinginkan.
h. Akses total dan kontrol terhadap situs bank swasta yang tidak dapat dipercaya.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 689-707 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1959
Cara kerja pelaku hacking bertindak pada teknologi informatika perbankan, yaitu:  mencari celah keamanan perusahaan  dan  memperbaikinya  supaya  lebih  ketat  atau  aman,  serangan  kedalam  DDoS,  meretas  situs  web, atau mencuri informasi, dengan ini,  sebenarnya pelaku  menguji sistem keamanan sampai melakukan tindakan kriminal yang merugikan pihak tertentu.
Para pelaku hacking disebut hacker, yaitu seseorang atau beberapa orang yang melakukan aktifitas hacking (pembobolan  /  memaksa  masuk).  Kalau  aktifitasnya  ada  di  dalam  sebuah  jaringan  komputer,  seorang  hacker dapat masuk ke dalam jaringan tersebut dan bisa melakukan akses terhadap semua user di dalam sistem yang terhubung ke jaringan tersebut. Seorang hacker adalah individu yang memiliki kemampuan pemrograman tinggi untuk mampu mendobrak sistem keamanan jaringan komputer.
Hacker seringkali mengincar dan mencari celah keamanan pada situs web milik pemerintahan, perusahaan besar, perbankan, dan lembaga penting lainnya.
Berbagai jenis hacker dengan tujuan beragam (sumber: https://vida.id/id/blog/hacker-adalah, 2024): 1. White Hat Hacker / Certified Ethical Hacker White hat hacker adalah peretas yang bertugas menguji dan mengevaluasi kelemahan dari suatu sistem dengan tujuan  meningkatkan  keamanan  sistem  tersebut. Hacker tipe  ini  telah  diberi  otoritas  untuk  menemukan kelemahan sistem, sehingga dia berwenang melakukan peretasan secara etis.
White  Hat  Hacker melaporkan  semua  penemuan  celah  keamanan  kepada  pihak  terkait  dan  bertugas memperbaiki kelemahan tersebut agar tidak terjadi serangan eksternal oleh hacker jahat. Umumnya, jasa hacker jenis ini digunakan oleh pemerintah atau bisnis besar untuk mencegah serangan siber.
2. Black Hat Hacker Black hat hacker adalah jenis hacker yang paling dikenal dan perlu diwaspadai. Hacker jenis ini adalah penjahat siber  yang  membobol sistem  komputer dengan  niat jahat  atau  kriminal, biasanya  untuk  tujuan  ilegal. Mereka memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  teknis  yang  canggih  untuk  mencari  celah  keamanan  siber.  Black  hat hacker  mengeksploitasi  kelemahan  dalam  sistem  untuk  mencuri  data  pribadi,  merusak  sistem  komputer,  atau mengubah jaringan penting.
3. Blue Hat Hacker Blue hat hacker memiliki dua pengertian: Pertama,  mereka  adalah hacker yang  memiliki  motif  balas  dendam.  Mereka  biasanya  meretas  untuk membalas  dendam  pribadi  terhadap  seseorang  atau  mantan  atasan,  merusak  data,  situs web ,  atau  perangkat musuh mereka.
Kedua, blue  hat  hacker adalah  profesional  pihak  ketiga  yang  bekerja  untuk  perusahaan  atau  organisasi. Mereka  sering  diundang  oleh  perusahaan  untuk  menguji  perangkat  lunak  baru  dan  menemukan  celah penyusupan sebelum dirilis.
4. Red Hat Hacker Red hat hacker adalah hacker yang direkrut oleh lembaga  pemerintah untuk  menemukan kerentanan dan bug dalam sistem keamanan. Mereka  fokus pada  mengatasi serangan dari black hat hacker, bahkan  menggunakan taktik yang sama seperti virus, malware , dan strategi lain untuk menyerang black hat hacker. 5. Grey Hat Hacker Tipe hacker ini melakukan peretasan pada jaringan dan sistem komputer tanpa niat kriminal alias hanya iseng. Tapi  dari  keisengan  ini,  mereka  sering  menemukan  kelemahan  pada  suatu  jaringan  dan  memberi  tahu pemiliknya.  Mereka  cenderung  meretas  tanpa  izin  pemilik  dan  terkadang  baru  akan  memperbaiki  kelemahan sistem jika diberi imbalan.
Berbagai metode yang digunakan hacker untuk meretas. Berikut berbagai metodenya: 1. Peretasan Kata Sandi Meretas  kata  sandi  adalah  praktik  umum  di  dunia  peretasan. Hacker menggunakan  berbagai  metode  untuk mendapatkan kata sandi dari akun korban. Mereka  menebak berbagai kombinasi dan kemungkinan kata sandi atau  menggunakan  algoritma  sederhana  yang  menghasilkan  kombinasi  angka,  huruf,  dan  simbol  untuk mengidentifikasi kata sandi.
2.Infeksi dengan Malware
Hacker  menyusup  ke  perangkat  pengguna  untuk  memasang  virus  atau  malware.  Cara  ini  terjadi  dengan  cara hacker  menargetkan  korban  melalui  email  hingga  pesan  instan.  Metode  ini  biasa  disebut  phishing.  Pengguna biasanya  menerima  pesan  yang  meminta  mereka  mengklik  atau  mengunduh  file  atau  aplikasi  tertentu.  File tersebut kemudian menyebarkan malware yang dapat menginfeksi dan merusak sistem komputer. 3.Memata-matai Email
Hacker sering memata-matai email dari pengguna target. Mereka membuat kode untuk mencegat dan membaca email. Oleh karena itu, pengguna perlu memasang enkripsi untuk melindungi email.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 689-707 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1959

## 4.Perekaman Keyboard
Cara peretasan ini dilakukan dengan melacak setiap kata dan tombol yang diketik pada keyboard komputer. Ada program khusus yang jika diinstal, akan merekam semua ketikan pengguna sehingga hacker dapat mencuri data dan  privasi.  Ini  sangat  berbahaya  karena  pengguna  bisa  saja  tidak  menyadari  bahwa  komputer  mereka  telah terinfeksi.
5.Rekayasa Sosial ( Social Engineering )
Rekayasa  sosial  adalah  teknik  manipulatif  yang  dirancang  untuk  mengeksploitasi  kesalahan  manusia  guna mendapatkan akses ke informasi pribadi maupun informasi keuangan. Hacker menggunakan identitas palsu dan trik  psikologis  untuk  membuat  orang  mengungkapkan  informasi  pribadi  mereka.  Metode  ini  sering dikombinasikan dengan phishing, email spam, pesan instan, atau situs web palsu. 6.Program Akses Pintu Belakang Hacker sering membuat program yang menciptakan jalur tidak terlindungi ke dalam sistem komputer. Mereka menginfeksi komputer dengan Trojan untuk mendapatkan akses dan mencuri data penting tanpa disadari oleh pengguna.
7.Pemanfaatan Wi-Fi yang Tidak Aman Hacker juga bisa menyusup dengan hanya memanfaatkan jaringan Wi-Fi terbuka yang tidak aman. Metode ini dikenal  sebagai  wardriving. Setelah perangkat pengguna terhubung ke Wi-Fi yang tidak aman, hacker tinggal melewati keamanan dasar untuk mengakses perangkat yang terhubung ke jaringan tersebut.
8. Presentation dan Injection Attack dengan Deepfake Presentation  Attack adalah  upaya  penipuan  pada  sistem  verifikasi  dan  autentikasi  biometrik  dengan  cara menyajikan biometrik palsu menggunakan deepfake. Tujuannya adalah akses ilegal ke sistem keamanan. Sementara Injection  Attack adalah  serangan  berupa  injeksi  kode  atau  perintah  berbahaya  ke  dalam  sistem biometrik  untuk  mendapatkan  akses  tidak  sah  dan  memanipulasi  sistem.  Contohnya,  penipu  menginjeksikan audio  deepfake ke  dalam  pengenalan  suara  ( voice  recognition )  yang  ada  pada  sistem  verifikasi.  Sama  seperti Presentation Attack , serangan ini bertujuan untuk mendapatkan akses ilegal ke dalam sistem keamanan. Serangan  siber  akibat  ulah hacker membutuhkan  penanganan  yang  berbeda-beda.  Untuk Presentation  Attack dan Injection Attack , gunakan VIDA Deepfake Shield untuk memperkuat keamanan verifikasi. VIDA Deepfake Shield telah diperkuat dengan kemampuan untuk mengontrol seluruh proses dalam sistem biometrik, sehingga celah fraud sekecil apapun bisa cepat dicegah.
Pelaku kejahatan hacking bisa dijerat dengan :
a. Pasal 362 dan Pasal 363 KUHP, Pasal 30 juncto Pasal 46 Undang-Undang RI No 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
b. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
c. Pasal  2,  Pasal  30  ayat  (3)  dan  Pasal  32.  UU  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik (“UU ITE”),
d. Dengan ancaman pidana penjara 5-20 tahun penjara.
Yang paling penting, titik lemah umum yang dimanfaatkan oleh pelaku ancaman/ hacker adalah staf internal atau  orang-orang  yang  telah  berinteraksi  atau  memiliki  pengetahuan  sebelumnya  tentang  sistem perbankan.(Tshepo et al., n.d.)
Untuk  menerapkan  keamanan  teknologi  informatika,  diperlukan  anggaran  yang  cukup  besar  dan  laporan keuangan yang tepat. Kejahatan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi yang tidak terkendali dan  ditandai  dengan  metode  teknologi  yang  mengandalkan  tingkat  keamanan  dan  keandalan  yang  tinggi  dari data yang dikirimkan dan diakses oleh pengguna internet. Kejahatan keuangan perbankan dengan mengunakan teknologi informatika hadir dalam berbagai bentuk dan selalu berubah, seperti skimming, malware, dan hacking
Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  suatu  kejatahan  sistem  keamanan  perbankan, diantaranya 1. Faktor Dari Pemerintah
Hukum  pidana  dan  perdata  dapat  diterapkan  untuk  melindungi  nasabah  bank  yang  menjadi  korban Kejahatan  keuangan  perbankan  dengan  mengunakan  teknologi  informatika.  Apabila  nasabah  mengalami kerugian finansial akibat  kejahatan bank yang bukan disebabkan oleh nasabah itu sendiri,  maka pelaku usaha yaitu bank bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita nasabah sebagai konsumen. OJK juga bertanggung  jawab  jika  nasabah  kehilangan  uang  dalam  transaksi  perbankan.  Pemerintah  dalam  konteks pemangku  jabatan  negara  memiliki  peran  berkaitan  dengan  kebijakan  terkait  dengan  sistem  kemanan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 689-707 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1959
perbankan.  Masih  banyak  terjadinya  kejahatan  terhadap  sistem  keamanan  perbankan  salah  satu  faktor  yang menyebabkan:
a   Lemah nya regulasi yang ada saat ini sehingga masih terjadi banyak kejahatan sistem kemanan perbankan.
Pemerintah  Indonesia  harus  lebih  berhati-hati  dalam  menyikapi  kemajuan  teknologi  informasi  dan masyarakat  dalam  pembuatan  dan  penerapan  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  demikian, perlindungan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kemajuan saat ini, khususnya teknologi terkait dengan sistem keamanan perbankan, menjadi lebih efektif, tepat waktu dan tepat sasaran.
b   Sering  berubah-ubahnya  regulasi  juga  menjadi  salah  satu  faktor  terjadinya  kejahatan  terhadap  sistem keamanan  perbankan.  Pemerintah  dapat  mendorong  sektor  swasta  dan  masyarakat  menuju  praktik keamanan yang lebih baik dengan menetapkan peraturan dan kebijakan yang tepat.
c   Di  Indonesia  sendiri  tim  reaksi  cepat  untuk  menindaklanjuti  serangan-serangan  Kejahatan  keuangan perbankan  dengan  mengunakan  teknologi  informatika  yang  terjadi  masih  belum  efektif  hal  ini  terhalang oleh berbagai kendala seperti kendala prosedur yang rumit atau kendala dari aparat penegak hukumnya itu sendiri dalam hal ini artinya aparat penegak hukum kurang professional dalam menghadapi permasalahan tersebut. Aparat  penegak  hukum  di  nilai  lambat  dalam  menangai  perkara  Kejahatan  keuangan  perbankan dengan  mengunakan  teknologi  informatika  hal  ini  disebabkan  alat  untuk  mendetekti  atau  mencegat Kejahatan keuangan perbankan dengan mengunakan teknologi informatika tersebut masih belum mutakhir dengan  perkembangan  kejahatan  Kejahatan  keuangan  perbankan  dengan  mengunakan  teknologi informatika saat ini.
d   Pemerintah  juga  bertindak  dengan  menyediakan  sumber  daya  dan  pelatihan  bagi  masyarakat  dan profesional  IT  untuk  membangun  kemampuan  keamanan  keuangan  perbankan  dengan  mengunakan teknologi informatika. Dalam prakteknya program pelatihan yang ada selama ini masih kurang dalam hal ini  seharusnya  pemerintah  dapat  melakukan  kerjasama  dengan  pihak  Bank  terkait  dengan  program pelatihan tersebut demi terwujudwan lingkungan Indonesia yang aman dari Kejahatan keuangan perbankan dengan mengunakan teknologi informatika.
2. Faktor dari Pihak Bank
Kejahatan terhadap sistem keamanan perbankan apabila ditinjau dari pihak perbankan  sendiri faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan sistem kemanan perbankan adalah:
a   Kegagalan  sistem.  Kegagalan  sistem  ini  dapat  disebabkan  karena  adanya  kerusakan  sistem  (misalnya turunnya jaringan atau server down), dan dalam skala luas bisa disebabkan karena bencana alam. Artinya pihak  bank  dalam  hal  ini  apabila  terjadi  suatu  peristiwa  yang  menyebabkan  kekacauan  dalam  sistem keamanannya  masih  dianggap  kurang  sigap  dan  untuk  menghadapi  peristiwa  tersebut  Bank  di  Indonesia saat ini seharusnya memiliki sistem keamanan ganda jadi apabila sistem pertama terjadi kelumpuham maka dapat digunakan sistem kedua begitu juga seterusnya.
b   Di  sektor  perbankan,  terdapat  beberapa  kelalaian  yang  disengaja,  hal  tersebut  dilakukan  dengan menggunakan  teknik  seperti  membuat  atau  menyebabkan  pencatatan  palsu  dalam  proses  akuntansi  atau pelaporan, atau dalam dokumen atau laporan yang berkaitan dengan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening  bank.  Menghilangkan  atau  tidak  mencatat  dalam  akuntansi  atau  laporan,  serta  dalam  dokumen atau  laporan  kegiatan  komersial,  transaksi  atau  rekening  bank.  Mengubah,  mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan keberadaan suatu entri dalam akuntansi atau pelaporan, serta  dalam  dokumen  atau  laporan  bisnis,  laporan  transaksi  atau  rekening  bank,  atau  dengan  sengaja mengubah,  mengaburkan,  menghilangkan,  menyembunyikan  atau  menghancurkan  catatan  tersebut akuntansi  tentu  hal  tersebut  juga  dapat  membuat  peluang  pembobolan  rekening  nasabah  di  mana  apabila yang  di  input  data  tidak  sesuai  dengan  akta  asli  maka  akan  menjadi  sulilt  apabila  dilakukan  penelusuran terkait permasalahan yang terjadi. Hal semacam itu dapat disebabkan karena SDM yang rendah.
C  Kurang  memadai  fasilitas  yang  ada  di  masyarakat.  ATM  harus  ditempatnya  di  wilayah  yang  strategis dengan kelengkapan cctv serta dilakukan operasi secara berkala. Pada kenyataannya banyak sekali ATM di Indonesia yang sering troble dan ATM terlihat kumuh serta jarang dilakukan operasi di beberapa titik ATM hal ini tentu dapat memicu terjadinya suatu tindak pidana kejahatan cyber seperti kejahatan card skimming. Ketersediaan Infrastruktur dan Kapasitas Teknologi yang rendah ini dapat menjadi celah besar bagi pelaku tindak  kejahatan.  Oleh  sebab  itu  sistem  keamanan  perbankan  Indonesia  harus  selalu  mutakhir  dengan memasukkan fitur-fitur keamanan baru yang sesuai dengan kemajuan teknologi.

## 3. Faktor dari Masyarakat
a   Komponen utamanya adalah Tingkat kesadaran masyarakat terhadap haknya menjadi kelemahan nasabah. Hal  tersebut  dapat  menempatkan  nasabah  pada  posisi  yang  lemah,  seperti  yang  sering  terjadi  saat  ini  di
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 689-707 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1959
kalangan  masyarakat  yang  mengeluh  baik  terhadap  sistem  maupun  bank,  seperti  pengurangan  rekening nasabah  tanpa  Data  rahasia  klien  telah  diretas  tanpa  sepengetahuan  mereka.  Pengiriman  uang  yang dilakukan  melalui  online  banking  tidak  masuk  ke  rekening  tujuan  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung jawab.  Dan  masyarakat  secara  umum  harus  sadar  bagaimana  melindungi  diri  dari  data  pribadinya  di Internet untuk mencegah kejahatan terkait penyalahgunaan data pribadi.
b   Faktor psikologis di dalam aspek pengambilan  suatu keputusan untuk  melakukan transaksi  hal  ini  sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor psikologis seseorang dan pemahaman akan informasi yang didapatkan. Dalam hal ini psikologis masyarakat dapat dimainkan oleh pelaku kejahatan di mana pelaku dapat memberikan berbagai upaya penawaran yang menarik sehingga masyarakat tergiur akan penawaran yang diberikan.
c   Faktor  budaya  di  mana  budaya  yang  ada  di  masyarakat  dapat  memepengaruhi  gaya  hidup,  cara  hidup masyarakat  di  lingkungannya,  missal;  karena  dilingkungan  yang  hedon  maka  secara  tidak  langsung  ada keinginan seseorang untuk menyesuaikan dengan lingkungan tersebut.
d   Faktor pendidikan ini merupakan faktor yang tidak kalah penting dengan faktor sebelumnya, dikarenakan pendidikan  seseorang  dapat  mempengaruhi  cara  berfikir  dan  cara  pandang  seseorang  terhadap  suatu  hal. Misal  apabila  seseorang  telah  mendapat  ilmu  yang  berkaitan  dengan  bagaimana  menjaga  keamanan rekeningnya dari tindak kejahatan maka orang tersebut akan menerapkan ilmu yang di dapatkannya tersebut sehingga kejahatan dalam perbankan dapat terhindarkan (Mega Kharisma Sari & Zulfiani, n.d.)

## Upaya  Pemerintah,  Perbankan,  Masyarakat  dalam  Menghadapai  Kejahatan  keuangan  perbankan dengan mengunakan teknologi informatika
Beberapa cara untuk meningkatkan keamanan sistem informasi termasuk meningkatkan pengetahuan SDM terkait  ancaman  kejahatan  keuangan  perbankan  dengan  mengunakan  teknologi  informatika,  menerapkan sertifikasi  kesiapan,  dan  mengadopsi  domain  keamanan  dari  negara  lain.  Selain  itu,  pemetaan  jenis  serangan Kejahatan keuangan perbankan dengan mengunakan teknologi informatika dan pemilihan teknologi keamanan yang sesuai juga penting. Beberapa upaya lain termasuk pembaruan sistem operasi secara berkala, menerapkan enkripsi  pada  data,  mengontrol  akses,  menggunakan  teknologi  firewall,  serta  mengimplementasikan  prosedur operasional standar (SOP) dan kebijakan privasi. Penelitian ini dapat menjadi panduan dalam mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah yang efektif dalam mempertahankan keamanan sistem informasi.
Kita  membutuhkan  sejumlah  besar  organisasi  profesional  yang  mampu  menghadapi  bahaya  keamanan kejahatan keuangan perbankan dengan mengunakan teknologi informatika, bahkan pada tingkat paling mutakhir sekalipun,  keamanan  siber  harus  diintegrasikan  ke  dalam  program,  bersama  dengan  proses,  infrastruktur,  dan teknologi.  Pemerintah  diharapkan  untuk  fokus  pada  keamanan  siber  untuk  mengatasi  masalah  privasi  data. Pemerintah  dapat  melakukan  berbagai  upaya,  termasuk  tindakan  non-Pidana  dan  Pidana,  sehubungan  dengan semua  permasalahan  tersebut  di  atas.  Upaya  non-kriminal  dalam  memberantas  tindak  pidana  yang  berkaitan dengan  teknologi  informasi,  baik  preventif  maupun  preventif,  penangkalan  atau  pengendalian  sebelum terjadinya  tindak  pidana,  harus  dilakukan  dengan  kemampuan  dan  kemauan  sesuai  dengan  hal-hal  sebagai berikut.
a   Menemukan  dan  melacak  penjahat  secara  online  memerlukan  kolaborasi  internasional  oleh  karena  itu kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan Kejahatan keuangan perbankan dengan mengunakan teknologi informatika sangat diperlukan.
b   Untuk  memerangi  kejahatan  dunia  maya  di  berbagai  negara,  penting  bagi  setiap  negara  untuk berkomunikasi,  menyepakati,  dan  berkolaborasi  mengenai  yurisdiksi  dan  kebijakan  non-kriminal  (di  luar hukum pidana)
c   Harus  ada  pernyataan  bahwa  pemerintah  dan  industri  akan  bekerja  sama  untuk  mencegah  dan mengendalikan kejahatan dunia maya
d Internet adalah lokasi yang aman untuk memanfaatkan inovasi teknologi. e   Memberikan pemahaman kepada masyarakat di era teknologi informasi.
f   Pemanfaatan komputer untuk keamanan siber, seperti memperbanyak berita edukasi melalui media massa dan elektronik, serta melakukan kegiatan sosialisasi dan diseminasi yang dilakukan oleh pihak berwenang.

## Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank
Bank menjadi lembaga keuangan satu-satunya yang dipercayai rakyat yang berperan dalam perekonomian, sehingga  dalam  kegiatannya  tidak  luput  dari  oknum-oknum  pemaku  kepentingan  untuk  melakukan  perbuatan melawan hukum dalam dunia perbankan. Hasil penelitian menyatakan bahwa di dalam perbankan dikategorikan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 689-707 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1959
terdapat  dua  bentuk  tindak  pelanggaran,  yaitu  kejahatan  perbankan  dan  kejahatan  di  dalam  perbankan. Berkaitan  dengan  kejahatan  di  bidang  perbankan  diberlakukan  UU  No.  7/1992  sebagaimana  telah  diubah dengan UU No.10/1998 tentang perbankan. Pertanggungjawaban tidak dapat dibebankan kepada bank sebagai korporasi tetapi pembebanan  ini dibebankan atau dilakukan dengan jalur dipianggarankannya  kepada  oknum- oknum yang melakukan kejahatan di bidang perbankan.(Yudha et al., 2021) a Rahasia Bank Merupakan Bentuk Perlindungan Data Nasabah Dan Penerapan Prinsip Kepercayaan Bank  Indonesia  dalam  melaksanakan  hubungan  perbankan  dengan  bank  pelaksana  dan  nasabah  bank  harus dilandasi oleh prinsip pengayom dan hubungan perbankan  antara  bank pelaksana  dengan nasabah bank harus dilandasi  prinsip  kemitraan  (kesejajaran)  yaitu  dijabarkan  lebih  lanjut  melalui  prinsip  kepercayaan  (fiduciary principle), prinsip kehati-hatian (prudential principle), dan prinsip mengenal nasabah (know your customer dan customer due diligent principle).
Asas  kepercayaan  adalah  suatu  asas  yang  menyatakan  bahwa  usaha  bank  dilandasi  oleh  hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya  atas  dasar  kepercayaan,  sehingga  setiap  bank  perlu  terus  menjaga  kesehatannya  dengan  tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat pada bank. b  Perimbangan Penerapan Prinsip Kepercayaan
Rahasia  bank  memang ditujukan  untuk perlindungan nasabah salah  satunya  data  nasabah, dimana  hal  ini merupakan  sebab  akibat  dari  penerapan  prinsip  kepercayaan  didalam  hubungan  nasabah  dengan  bank, disamping itu rahasia bank tersebut muncul awal mulanya dengan tujuan yang baik, yaitu melindungi nasabah bank dari tindakan sewenang-wenang pemerintah ataupun penguasa. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, maka jenis kejahatan makin beragam dan bank sering digunakan sebagai tempat untuk  menyimpan  hasil  kejahatan,  apabila  hal  ini  tidak  disikapi  maka  perbankan  sendiri  tidak  akan  tumbuh dengan  baik  karena  kemungkinan  sebagian  besar  dananya  merupakan  hasil  kejahatan  sedangkan  disatu  sisi tingkat kejahatan dengan menggunakan jasa bank untuk menyimpan hasil kejahatan akan semakin besar. Maka untuk menjembatani antara penerapan rahasia bank, perlindungan data nasabah, penerapan prinsip kepercayaan dan  penegakan  hukum,  maka  didalam  rahasia  bank  diatur  mengenai  pengecualian  dimana  pengecualian  ini diatur  berdasarkan  tingkat  kebutuhan  dan  kesesuaian  untuk  mendukung  penegakan  hukum  tetapi  tidak mengurangi esensi dari rahasia bank
c Penerapan Hukuman Atas Pelanggaran  Rahasia  Bank Sebagai  Bentuk Perlindungan Data  Nasabah Untuk Menjaga Prinsip Kepercayaan
Rahasia  bank  merupakan  jaminan  bagi  nasabah  didalam  memperoleh  perlindungan  atas  data  nasabah, dimana  hal  ini  muncul  sebagai  sebab  akibat  dari  hubungan  bank  dengan  nasabah  yang  berdasarkan  prinsip kepercayaan. Didalam penerapan rahasia bank di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan selain diatur mengenai definisi, kewajiban bank untuk melaksanakan rahasia bank dan pengecualian atas  rahasia  bank  maka  diatur  juga  terkait  dengan  hukuman12  apabila  ada  pelanggaran  atas  rahasia  bank tersebut. Hal yang menjadi menarik adalah rahasia bank merupakan suatu kelaziman didalam dunia perbankan dimana  jika  ditinjau  dari  segi  hukum  kebiasaan  maka  sangatlah  kecil  untuk  menerapkan  hukuman  secara perdata  maupun  pidana  walaupun  tetap  memungkinkan  untuk  diberikan  hukuman  akan  tetapi  hukuman  yang bersifat moral. Dalam perkembangannya rahasia bank di Indonesia yang telah dikonkretisasi didalam peraturan perundang-undangan maka  hukuman yang diberikan juga  mengalami perkembangan menjadi hukuman secara pidana  dan  hukuman  administratif.  Adapun  tujuan  dasarnya  adalah  memberikan  kepastian  kepada  nasabah bahwa  rahasia  bank  merupakan  hal  yang  harus  dijunjung  tinggi(Bert  Christian  Bismar  Nasution  &  Siregar, 2016)

## Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming
Dalam  hal  terjadi  kejahatan  penggandaan  kartu  ATM  nasabah  tentu  mengakibatkan  timbulnya  kerugian pada nasabah. Kejahatan tersebut akan berdampak pada hilangnya uang nasabah yang ada di bank tentu harus ada  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  yang  menjadi  korban  kejahatan  skimming  tersebut.  Perlindungan hukum  terhadap  nasabah  yang  menjadi  korban  kejahatan  skimming  dapat  dilakukan  dalam  konteks  hukum pidana dan perdata.
a Perlindungan Hukum dalam konteks Hukum Pidana
Sanksi  terhadap  pasal  30  ayat  2  Undang-undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (ITE)  terdapat  pada pasal 46 ayat 2 Undang-undang yang sama  yang berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidanadengan pidana  penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling  banyakRp700.000.000,00  (tujuh  ratus  juta  rupiah)”.  Perbuatan  Pidana  (Actus  reus)  dari  tindak  pidana
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 689-707 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1959
tersebut  diatas  adalah  “mengakses”.  Sedangkan  Niat  (Mens  rea)  dari  tindak  pidana  tersebut  diatas  adalah “dengan sengaja”. Sedangkan Objek dari tindak pidana tersebut adalah “Komputer dan/atau Sistem Elektronik”. Sedangkan  Tujuan  tindak  pidana  tersebut  adalah  “untuk  memperoleh  InformasiElektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik”. Artinya seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2)  UU  ITE  apabila  yang  diakses  oleh  pelaku  adalah  Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik.  Yang  menjadi korban tindak pidana tersebut adalah pemilik komputer dan/atau sistem elektronik dan atau pemilik data. b  Perlindungan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata
Dalam  regulasi  sektor  jasa  keuangan,  pihak  perbankan  harus  bertanggung  jawab  terhadap  kerugian  yang menimpa para nasabah. Hal ini dapat dilihat dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  Dalam  Pasal  19  ayat  (1)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  menyebutkan  pelaku  usaha dalam  hal  ini  perbankan  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerugian  konsumen  akibat mengkonsumsi  jasa  yang  dihasilkan.16 Aturan  mengenai  kewajiban  perbankan  harus  bertanggung  jawab  atas dana  nasabah  juga  tercantum  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor  16/1/2014  tentang  Perlindungan Konsumen.  Dalam  Pasal  10  aturan  tersebut  menyebutkan  “Penyelenggara  wajib  bertanggung  jawab  kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai Penyelenggara.” (Ekawati, n.d.)

## SIMPULAN
Penerapan  teknologi  internet  pada  perbankan  sangat  penting  dilakukan.  Namun  sayangnya,  penerapan teknologi tersebut masih rentan terhadap aktivitas tindak  Kejahatan keuangan perbankan dengan mengunakan teknologi  informatika  seperti skimming,  malware, dan hacking ,  leh  karena  itu,  inovasi  terhadap  sistem keamanan perbankan sangat dibutuhkan untuk melindungi dan menanggulangi tindak kejahatan dalam transaksi elektronik. Dari penelitian terkait terdapat beberapa solusi yang ditawarkan untuk menanggulangi permasalahan tersebut  diantaranya  seperti  dengan  menerapkan triple otentikasi  yaitu  menggunakan password ,  token  dan biometrik. Selain itu pengamanan dapat juga menggunakan big data untuk memproses transaksi keuangan yang tidak wajar.
Upaya  untuk  mencegah  terjadinya  kejahatan  terutama  diranah  kejahatan  keuangan  perbankan  dengan mengunakan teknologi informatika antara lain; meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengamankan siber; memberikan  edukasi  masyarakat  tentang  praktik  keamanan  yang  baik  dan  aman  di  dunia  maya;  menciptakan lingkungan  yang  mendukung  keamanan  kejahatan  keuangan  perbankan  dengan  mengunakan  teknologi informatika. Pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan sumber daya dan pelatihan bagi masyarakat  umum  dan  profesional  IT  untuk  mengembangkan  keterampilan  keamanan  Kejahatan  keuangan perbankan dengan mengunakan teknologi informatika.
Salah satu prinsip yang merupakan jiwa dari perbankan adalah prinsip kepercayaan, dimana dengan adanya kepercayaan maka hubungan antara nasabah dengan bank dapat berjalan. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari penerapan  prinsip  kepercayaan  bank  maka  timbul  kewajiban  bagi  bank  untuk  melindungi  data  dan  dana nasabah, dimana bentuk konkrit dari perlindungan tersebut adalah rahasia bank. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari kepastian hukum atas perlindungan data nasabah, maka diatur hukuman atas pelanggaran dari rahasia bank, dimana hukuman yang diberikan berupa pidana kurungan, denda dan/atau sanksi administratif.(Akenbor, 2013)

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga, teman-teman, dan semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan dan penulisan peneliti ini untuk di jadikan jurnal ilmiah.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] ACFE Indonesia, 2020.  Survei Fraud Indonesia 2019. In Indonesia Chapter #111, 53(9). https://acfe- indonesia.or.id/survei-fraud- indonesia/(diakses 10 Juli 2024)
[2] Akenbor, Cletus O. dan Tennyson Oghoghomeh,  2013. Forensic auditing and financial crime in Nigerian banks A proactive approach. The Business & Management Review, Volume 4 Number 2 . https://cberuk.com/cdn/conference_proceedings/itrac13london%208.pdf (diakses 10 Juli 2024)
[3] Benefita, 2022. 7+ Kasus Hacking yang Menggemparkan Indonesia dan Penyebabnya https://www.niagahoster.co.id/blog/kasus-hacking-indonesia/ (diakses 10 Juli 2024)
[4] Christian, John Bert, Bisman Suhadi Nasution, & Mahmul Siregar, 2013. Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank di Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk Cabang Medan). In USU Law Journal . 4 (4), pp 132-141. https://media.neliti.com/media/publications/164935-ID-none.pdf (diakses 15 Juli 2024)
[5] Cybersecurity, 2024. Pengertian Hacker, Jenis, dan Metode Peretasan-nya. https://vida.id/id/blog/hacker-adalah . (diakses 10 Juli 2024)
[6] DPR-RI,  2016.  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf (diakses 10 Juli 2024)
[7] DPR-RI, 2008. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/167/t/undangundang+nomor+11+tahun+2008 (diakses 10 Juli 2024)
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 689-707 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1959
[8] DPR-RI, 2010. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38547/uu-no-8-tahun-2010 (diakses 10 Juli 2024)
[9] DPR-RI, 2024. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024(diakses 10 Juli 2024)
[10] Ekawati, Dian, 2018. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan akibat kejahatan skimming ditinjau dari perspektif teknologi informasi dan perbankan. UNES Law Review, 1(2), pp.157-171.
https://doi.org/10.31933/law.v1i2.24 (diakses 15 Juli 2024)
[11] Faridi, Muhammad Khairul, 2019. Kejahatan Siber Dalam Bidang Perbankan. CyberSecurity dan Forensik Digital . 1(2), pp 57-61 https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/cyber security/article/ view/1373 (diakses 10 Juli 2024)
[12] Lestari, Ayu, Muhaimin Muhaimin, & Diman Ade Mulada, 2022. Tanggung Jawab Pihak Bank Kepada Nasabah Terhadap Kejahatan Skimming (Studi Di Bank Syariah Indonesia Mataram). Jurnal Commerce Law, 2(1), pp 105-113 https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1374 (diakses 10 Juli 2024)
[13] Mapoka, Trust Tshepo, Keneilwe Zuva, & Tranos Zuva, 2019. Hack the Bank and Best Practices for Secure Bank . International Journal of Computer Science, Communication & Information Technology (CSCIT), 7, pp. 17-21(diakses 10 Juli 2024)
[14] Margaretha, 2013. Mengapa Orang Melakukan Kejahatan?
https://psikologi.unair.ac.id/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/ (diakses 10 Juli 2024)
[15] Nidasyifan, 2024. Mengenal dan Menghadapi Ancaman Malware: Menjaga Data Tetap Aman https://jakarta.telkomuniversity.ac.id/mengenal-dan menghadapi-ancaman-malware-menjaga-data-tetap-aman/ (diakses 10 Juli 2024)
[16] Sari, Clara Mega Kharisma, Anita Zulfiani, Suharto Suharto,  & Muhyidin Muhyidin, 2024. Upaya Menghadapi Kejahatan Terhadap Sistem Keamanan Perbankan Indonesia di Era Cyberspace. Law, Development & Justice Review. 7, pp.75-89 https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/21879 . (diakses 15 Juli 2024)
[17] Siahaan, Nikolas Hamonangan, 2019. Keberadaan Kerah Putih dibalik Kasus Pencucian Uang https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/970/keberadaan-kerah-putih-dibalik-kasus-pencucian-uang.html (diakses 15 Juli 2024)
[18] Yudha,  I  Putu  Wiradharma  Putra,  Johannes  Ibrahim  Kosasih,  &  Desak  Gde  Dwi Arini,  2021.  Pertanggungjawaban  Bank  Terhadap Nasabah yang Menjadi Korban Kejahatan yang Dilakukan Oleh Oknum Internal Bank. Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (3), pp. 505–509. https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3624.505-509 (diakses 10 Juli 2024)
[19] Yulianti,  2020.  Perlindungan  Nasabah  Bank  Dari  Tindakan  Kejahatan  Skimming  Di  Tinjau  Dari  Undang  Undang  Nomor  21  Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Widya Yuridika: Jurnal Hukum , 3 (2), pp.195-204. https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1663 (diakses 15 Juli 2024)