## IDA BUDHIATI : PERJUANGAN PEREMPUAN KE PARLEMEN
Fajar Setiawan Aktivis Hak Asasi Manusia Email : fajarfajar93@gmail.com

## ABSTRAK
Pengaturan kuota perempuan diparlemen mempunyai sejarah Panjang,  dengan kata lain banyak dinamika mengenai perkembangan kuota perempuan untuk masuk ke parlemen dari rezim orde baru sampai dengan pasca reformasi mempunyai perbedaan pengaturan terkait dengan pengaturan yang mendorong perempuan masuk ke parlemen. Perempuan didorong untuk masuk ke parlemen melalui  jalur  pemilihan  dimana  penyelenggara  pemilu  memberikan  syarat  khsusu  bagi  peserta pemilu dalam memilih calon legislatifnya harus memenuhin kuota perempuan.
Keyword : perempuan, kuota, parlemen
Judul Buku : Memperjuangkan Suara Perempuan di Parlemen: Pengaturan Kuota Perempuan pada Masa Pasca- Reformasi Penulis : Ida Budhiati Penerbit/Tahun : Thafa Media, 2018 Tebal Buku : vii + 123 halaman
Buku  ini  menyoroti  sejarah  perkembangan  kebijakan  pengaturan  kuota di  Indonesia  untuk meningkatkan representasi suara perempuan di parlemen.  Pengaturan kuota adalah bentuk konkret dari affirmative action , yakni perlakuan khusus sementara yang ditujukan untuk mengangkat status suatu kaum  yang dirugikan dari bentuk-bentuk diskriminasi. Dalam konteks representasi politik perempuan, Affirmative action hadir sebagai sarana untuk mengintervensi konstruksi diskriminatif yang menahun di setiap stakeholder dan pemain politik yang menghambat perempuan Indonesia untuk menyampaikan, memperjuangkan, dan merealisasikan hak asasinya sebagai warga negara yang diperlakukan setara terhadap laki-laki.
Dalam  buku  berisikan  7  bab  ini,  Penulis  mengajak  pembaca  untuk  mengarungi  dinamika perkembangan  pengaturan  kuota  di  Indonesia,  tentunya  dengan  asumsi  awal  bahwa  penerapan kuota perempuan sangat penting dalam mewujudkan kesetaraan gender di institusi politik seperti parlemen.  Pada  awalnya, asumsi  ini  dapat memberikan  kesan  pola  narasi  yang  datar,  naïf,  dan hanya  dari  satu  perspektif.  Nyatanya,  Penulis  hanya  memberikan  analisa  teoritis  dan  normatif hukum affirmative  action di  dalam  bab  pertama.  Sebagian  besar isi  buku  justru  berfokus  pada pemaparan analisa empiris dalam konteks sosial-politik yang tidak hanya mempengaruhi dinamika pengaturan  kuota  perempuan  di  era  pasca-reformasi,  namun  pula  faktor-faktor  yang
melatarbelakangi  pengaturan  kuota  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Bab  2  mengenai  gerakan perempuan  di  era  Orde  Lama  yang  berumur  pendek  karena  diporakporandakan  tragedi  30 September dan represi gerakan perempuan di rezim Orde Baru.
Pada konteks pasca-reformasi, buku ini memaparkan secara detail dalam bab 3, 4, dan 5 mengenai perubahan-perubahan pengaturan kuota dalam hukum terhitung dari periode pemilu 2004, dimana kuota pertama kali diimplementasikan, hingga 2014. Di buku ini, Penulis membagi perkembangan pengaturan  kuota  perempuan  di  masa  pasca-reformasi  menjadi  tiga  periode,  sesuai  dengan  3 periode  pemilu,  periode  pemilu  2004,  2009,  dan  2014.  Di  Bab  3,  Penulis  mengilustrasikan implementasi affirmative  action pertama  kali  di  periode  2004  dengan  kata-kata  kunci  seperti “setengah hati” dan “persiapan. Kata kunci ini merefleksikan situasi politik, sosial, dan budaya yang  mengakibatkan  lemahnya  legitimasi  hukum affirmative  action ,  yang  pada  saat  itu  hanya dicantumkan dalam pasal 65 ayat 1 UU 12/2003 tentang Pemilu dan UU 31/2002 tentang Partai Politik  yang  hanya  mengandalkan good  will partai  politik  untuk mengajukan calon  perempuan tanpa  ada  perintah  yang  kuat.  Konsekuensi  dari  pemilu  2004  adalah  refleksi  dan  perbaikan  di periode  berikutnya,  pemilu  2008,  yang  dibahas  di  bab  4.  Isu  utama  di  dalam  topk  refleksi  dan perbaikan pengaturan kuota di periode ini adalah penguatan legitimasi hukum dan ketegasannya untuk “memaksa” partai politik menerapkan kuota partisipasi perempuan dalam keanggotaan dan nominasi  caleg,  yang  terbukti  ampuh  dikarenakan  formulasi  hukum  yang  ketat  dan  tegas  di kebijakan  pemilu  yang  baru.  Pasca  pemilu  2008,  isu  representasi  perempuan  dan  sistem  kuota beralih focus, sebagaimana dijelaskan di bab 5. Disinilah momen dimana  kesadaran stakeholder, actor politik, dan masyarakat dalam memajukan kesetaraan gender belum dapat tercapai bila hanya melalui  sistem  kuota  yang terlalu  kuantitatif  dan tidak  berdampak  pada  pembentukan  perilaku yang lebih sadar gender.
Pemaparan historis di atas merefleksikan pemikiran sang penulis dalam bagaimana merumuskan desain  pengaturan  kuota  yang  ideal  dalam  meningkatkan  representasi  perempuan  di  parlemen Indonesia.  Di  bab  6  dan  7,  penulis  menjelaskan  keuntungan  dan  kerugian  dari  berbagai  desain pemilu yang telah diimplementasikan di Indonesia, dari sistem proporsional tertutup semasa Orde Baru dan sistem proporsional terbuka pada masa pasca-Reformasi. Disini penulis menyimpulkan bahwa  tiap  desain  memiliki  dampak  positifnya  sendiri  terhadap  gerakan  perempuan  dan representasi perempuan di politik. Di satu sisi, sistem proporsional tertutup yang dikontrol rezim otoriter Orde Baru justru menimbulkan anomali positif di gerakan perempuan yang menjadi lebih kritis  dan  ulet  dalam  memperjuangkan  agendanya  yang  pada  hasilnya  adalah  agen-agen representasi perempuan yang benar-benar mampu secara kapabilitas intelektual maupun politik. Orde Baru nyatanya telah menciptakan figure-figur feminis Indonesia yang kita kenal sekarang. Namun di sisi lain, penulis menunjukkan bahwa budaya politik di era yang lebih demokratis pasca- reformasi malah mengaburkan kualitas substantif dari agensi gerakan perempuan menjadi sekedar pemenuhan  syarat  30%  keanggotaan  perempuan  di  partai  politik.  Terbelum  lagi  permasalahan payung hukum yang seringkali kontradiktif dan tidak menurun secara linear ke peraturan-peraturan yang lebih rendah, serta minimnya perlindungan otoritas terhadap Komisi Pemilihan Umum.
Secara keseluruhan, impresi saya adalah buku ini berupaya untuk menyajikan secara ringkas data dan  fakta  historis  mengenai  implementasi  pengaturan  kuota  perempuan  di  Indonesia,  yang tentunya  tidak  sempurna  dan  tidak  selalu  asertif  secara  hukum,  sembari  “mewariskan”  tugas kepada  pembaca  untuk  berkontemplasi  mengenai  desain affirmative  action yang  tepat  untuk
pemilu  mendatang,  terutama  pemilu  2019.  Untungnya,  penulis  tidak  bersikap egois,  melainkan membantu pembaca untuk memahami, kemudian merefleksikan, permasalahan pemilu dan gender di  Indonesia  dengan  memberikan  petunjuk  di  sana-sini  mengenai  apa-apa  yang  perlu  untuk dirubah, dipertahankan, atau bahkan dihilangkan. Namun, inti refleksi yang sang penulis berupaya ekspresikan di sepanjang buku adalah pentingnya reformasi holistik untuk mencapai kesetaraan gender di politik, tidak hanya melalui kebijakan kuota dalam hukum pemilu, namun pula dengan agenda-agenda di aspek lain seperti sosial, budaya, dan politik.