Gender Equality dan Urgensinya Bagi Ketahanan Keluarga di Kecamatan Bangsri Jepara

## Abstract
Keywords; Gender Equality, Family
Resilience.
This research was motivated by; First, the implementation of PPPA Ministerial Regulation Number 6 of 2013 concerning the Implementation  of  Family  Development  Article  3,  letter  (a) concerning  the  Foundation  of  Legality  and  Family  Integrity which is more specific on the Gender Partnership indicator and its  Urgency  in  Forming  Family  Resilience.  Second,  the  facts related to the growth in the number of women's workforce which is  higher  than  that  of  men  and  indications  of  weak  family resilience  are  evidenced  by  the  high  divorce  rate  in  Jepara district. And third, data that mentions Bangsri Jepara District as the District that has the highest divorce rate in Jepara during the  last  two  years  (2020-2022).  This  research  is  intended  to determine  the  quality  of  understanding  and  application  of understanding  Gender  Equality  in  Bangsri  District  families. The result of this research is that the understanding of gender equality has not been fully practiced. And this concept is very urgent for efforts to strengthen family resilience.

## Abstrak
Penelitian ini dilatar belakangi oleh; Pertama, Implementasi Peraturan  Menteri  PPPA  Nomor  6  Tahun  2013  tentang Pelaksanaan  Pembangunan  Keluarga  Pasal  3,  huruf  (a) tentang  Landasan  Legalitas  dan  Keutuhan  Keluarga  yang lebih  dispesifikkan  pada  indikator  Kemitraan  Gender  dan Urgensinya  dalam  Pembentukan  Ketahanan  Keluarga. Kedua,  Fakta  terkait  pertumbuhan  jumlah  angkatan  kerja perempuan yang lebih tinggi dari pada laki-laki dan indikasi ketahanan  keluarga  yang  lemah  dibuktikan  dengan  angka perceraian tinggi di kabupaten Jepara. Dan Ketiga, data yang menyebutkan Kecamatan Bangsri Jepara sebagai Kecamatan yang memiliki angka perceraian paling tinggi di Jepara selama kurun  waktu  dua  tahun  terakhir  (2020-2022).  Penelitian  ini

## Lutviani
Ponpes Darun Najah Kudus uviannie22 @gmail.com
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
Kata Kunci; Kesetaraan Gender, Ketahanan Keluarga
dimaksudkan  untuk  mengetahui  kualitas  pemahaman  dan penerapan  pemahaman  Gender  Equality  di  keluarga Kecamatan Bangsri. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman gender equality belum sepenuhnya dipraktikkan. Dan konsep tersebut sangat urgen untuk upaya menguatkan ketahanan keluarga.
Pendahuluan
Keluarga sebagai sebuah sistem sosial yang  memungkinkan  relasi  hubungan antara  laki-laki  dan  perempuan  bertindak sebagai  suami  dan  istri  dituntut  memiliki kehidupan yang adil, seimbang, dan saling memahami satu sama lain.
Dengan berbagai
macam
perkembangan budaya yang ada, tampaknya  problematika  keluarga  pada masa  kini  maupun  mendatang  akan semakin kompleks dikarenakan banyaknya dinamika perubahan yang terjadi di dalam masyarakat  berlangsung  dengan  kurun waktu sangat cepat.
Dengan perubahan tersebut menimbulkan  berbagai  permasalahan dikarenakan  nilai-nilai  lama  yang  menjadi rujukan  menjadi  berkurang  manfaatnya,
dan  terganti  dengan  nilai-nilai  baru  yang dirasa  lebih  dibutuhkan  keberadaannya. Hal  demikian,  kemudian  sering  dirasa berdampak  kepada perubahan  peran  antar anggota dan pola relasi di dalamnya.
Salah satu bentuk dari perkembangan budaya  tersebut  adalah  pergeseran  peran antara suami dan istri di dalam keluarga. Jika dahulu  seorang  suami  umumnya  berperan sebagai  kepala  keluarga  yang  bertanggung jawab  sebagai  pencari  nafkah  utama  dan pelindung  bagi  keluarga,  dan  seorang  istri berperan  sebagai  ibu  rumah  tangga  dan pengelola  keuangan  di  dalam  keluarga, tampaknya  budaya  yang  demikian  pada masa  sekarang  sudah  tidak  sepenuhnya relevan.
Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  data yang  menyebutkan  bahwa  pertumbuhan angka  perempuan  menjadi  tenaga  kerja yang terus  bertambah dari waktu ke waktu. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) (Badan Pusat Statistik, 2022).
Jenis Kelamin  Persentase
Tenaga
Kerja  Formal  Menurut Jenis Kelamin (Persen) 2020 2021 Laki - Laki 42.71 43.39 Perempuan 34.65 36.20
Selain  itu,  sebagai  suatu  sistem  dari kehidupan  sosial  masyarakat,  keluarga memiliki fungsi strategis dalam menanamkan  nilai-nilai  kesetaraan  dalam setiap aktivitas dan pola relasi antar anggota keluarga. Karena di dalam keluarga terdapat semua  hubungan  struktur,  peran,  dan fungsi  tentang  keberadaan  suatu  sistem (Rahmawaty, 2015 , p. 1-34).
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
Berdasarkan  data  survei  angkatan kerja  nasional  di  atas  diketahui perkembangan  data  jumlah  tenaga  kerja formal  menurut  jenis  kelamin  Pada  tahun 2020-2021.  Pada  tahun  2020  Jumlah Angkatan  kerja  formal  laki-laki  berjumlah 42,71%  dan pada tahun 2021  naik  di  angka 43,39%,  atau  ketika  dijumlah  dari  tahun 2020-2021  jumlah  tenaga  kerja formal  laki- laki naik sekitar 0,68%.
Sedangkan  pada  jumlah  tenaga  kerja formal  perempuan  pada  tahun  2020 sejumlah 34,65% dan pada tahun 2021 naik di angka  36,20  %  atau  jumlah  tenaga  kerja formal  perempuan  pada  tahun  2021  naik sekitar 1,55%.
Dalam hal ini dapat dipahami bahwa, sekalipun jumlah angka tenaga kerja formal berdasarkan jenis kelamin masih didominasi laki-laki dengan capaian angka lebih  tinggi  dari  perempuan  namun  pada perkembangannya  kenaikan  angka  jumlah tenaga  kerja  formal  perempuan  lebih banyak  daripada  laki-laki.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  dari  tahun  ke tahun  jumlah  perempuan  berperan  dalam dunia  kerja  memiliki  peluang  yang  terus bertambah.
Ketahanan Keluarga diartikan sebagai pola relasi yang kuat antar keluarga sebagai keadaan  keluarga  ideal  dimana  keluarga memiliki  kemampuan  untuk  menangkal berbagai  macam  problematika  dan melindungi  diri  dari  berbagai  macam ancaman baik dari dalam maupun luar pada ranah  lingkungan,  komunitas,  masyarakat, maupun  negara  (Badan  Pusat  Statistik, 2016:2).
Dalam keluarga yang ideal, hubungan suami  istri  dibangun  untuk  memelihara kedamaian,  dan  saling  memiliki  rasa  cinta kasih.  Unsur mawaddah  wa  rahmah memungkinkan  setiap  suami  istri  untuk saling  melengkapi  agar  dapat  saling membahagiakan (Mahrus, 2017 , p. 12).
Adanya pola hubungan antara suami istri  yang  saling  membutuhkan  satu  sama lain tersebut, harus dipahami bahwa dalam upaya saling menumbuhkan rasa cinta kasih dibutuhkan pola relasi berbasis kesetaraan, kesalingan,  dan  kerjasama.  Dalam  skala keluarga, pola relasi ini dibutuhkan untuk memperoleh  kenyamanan,  maka  ia  juga harus  memberikan  kenyamanan  kepada orang  lain  atau  pasangan  (Kodir,  2021 , p.
8). Dengan  pola  ini  hubungan  antara
| Lutviani : Gender Equality dan Urgensinya Bagi Ketahanan Keluarga suami/laki-laki  dan  istri/perempuan  di dalam keluarga dapat berjalan seimbang dan saling  melengkapi  satu  sama  lain,  serta terhindar  dari  pola  relasi  yang  saling mendiskriminasi, menyakiti, dan sebagainya.
Berdasarkan  Dimensi  ketahanan keluarga menurut Peraturan Menteri PPPA Nomor  6  Tahun  2013  tentang  Pelaksanaan Pembangunan  Keluarga  Pasal  3  terdapat beberapa  indikator  dalam  ketahanan keluarga,  di  antaranya  adalah  indikator pada  huruf  (a)  yakni  indikator  landasan legalitas dan keutuhan keutuhan keluarga. Landasan  legalitas  dan  keutuhan  keluarga dimaksudkan  bahwa  keluarga  memiliki tingkat  ketahanan  yang  tinggi  manakala didasari pada pernikahan yang sah menurut hukum  yang  berlaku.  Selain  didasarkan pada landasan legalitas, keutuhan keluarga juga  dibangun  atas  dasar  indikator keutuhan  keluarga  dan  kemitraan  gender dalam  keluarga  (Badan  Pusat  Statistik, 2016).
Di  antara  berbagai  macam  indikator dalam  dimensi  landasan  legalitas  dan keutuhan  keluarga,  kemitraan  gender menjadi salah satu faktor yang menunjang
ketahanan  keluarga  tersebut  dibentuk. Kemitraan  gender  merupakan  bentuk kerjasama  yang  setara  dan  berkeadilan antara  suami,  istri,  maupun  anak-anak dalam  melakukan  semua  fungsi  keluarga melalui  pembagian  pekerjaan  dan  peran baik  peran  di  ranah  publik  maupun domestik dan sosial kemasyarakatan (Badan Pusat Statistik, 2016).
Jepara  sebagai  kota  industri  akhir- akhir ini menunjukkan geliat industrialisasi yang  cukup  tinggi,  ditandai  dengan banyaknya  tempat-tempat  industri  yang berdiri di Jepara. Hal ini dibuktikan dengan data  tentang  pencari  kerja  terdaftar, lowongan kerja terdaftar, dan penempatan/pemenuhan tenaga kerja yang cukup  tinggi  di  kota  jepara.  Jika  diamati berdasarkan  gender  pada  tahun  2020 terdapat 5.389 laki-laki dan 8.748 perempuan
Dalam Islam dikenal istilah mubadalah  yang  dimaknai  sebagai  pola relasi  yang  baik  antara  laki-laki  maupun perempuan,  satu  sama  lain  tidak merendahkan atau mendiskreditkan, namun saling menghormati, memanusiakan,  bersikap  ramah  dan berakhlak mulia (Kodir, 2021 , p. 10).
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
pencari kerja, terdapat 106 lowongan kerja laki-laki  dan  493  lowongan  kerja perempuan, terdapat 503 penempatan/pemenuhan tenaga kerja laki- laki  dan  2.218  penempatan/pemenuhan tenaga  kerja  perempuan  (Badan  Pusat Statistik, 2022).
Berdasarkan  data  tersebut  dapat dipahami bahwa jumlah penempatan/pemenuhan  tenaga  kerja perempuan  memiliki  selisih  yang  sangat tinggi dari laki-laki. Hal ini mengindikasikan  bahwa  pola  budaya  yang menempatkan  perempuan  berada  pada ranah  domestik  dan  laki-laki  berada  pada ranah  publik  sangat  tidak  relevan  bagi penduduk Jepara.
Di  sisi  lain,  jika  dilihat  dari  kondisi ketahanan  keluarga  di  kota  Jepara,  juga menunjukkan kondisi yang memprihatinkan berkaitan dengan tingginya kasus gugatan cerai. Berdasarkan data tahun 2021 setidaknya pengadilan telah menangani  kasus  perceraian  sebanyak 2.072.  Dari  data  tersebut  terdapat  1.576 perkara berupa cerai gugat dan 496 perkara berupa  cerai  talak  (Mansur,  2022). Berdasarkan  data  dari  Pengadilan  Agama,
Kecamatan  Bangsri  Jepara  menjadi Kecamatan yang memiliki angka perceraian tertinggi  dalam  dua  tahun    terakhir  (2021- 2022).
Berdasarkan  paparan  tersebut  diatas, maka  penelitian  ini  dilakukan  untuk menemukan  jawaban  atas  persoalan pemahaman gender  equality dalam  relasi kemitraan  gender,  dan  urgensinya  dalam membentuk  ketahanan  keluarga  di kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.
Konsep Gender  Equality dan  Kemitraan Gender dalam Keluarga
Kesetaraan  Gender  ( Gender  Equality ) merupakan  suatu  keadaan  dimana  antara laki-laki maupun perempuan berada dalam suatu  keadaan  yang  sama  dalam  hal  akses, partisipasi  kontrol,  dalam  berbagai  ruang lingkup kehidupan baik di ranah keluarga, masyarakat,  maupun  berbangsa  dan bernegara.
Adapun keadilan  gender  ( Gender Equality ) dalam hal ini kemudian diartikan sebagai suatu proses atau keadaan menuju setara,  selaras,  serasi,  seimbang,  dan  tanpa diskriminasi (Mufidah, 2013 , p. 16).
Disebutkan  pula  dalam  Permendagri Nomor  15  Tahun  2008  tentang  Pedoman
Umum  Pelaksanaan  Pengarusutamaan Gender  di  Daerah,  menyebutkan  bahwa kesetaraan dan keadilan gender merupakan suatu  keadaan  yang  adil  dan  setara  dalam melakukan  hubungan  kerja  sama  antara laki-laki  dan  perempuan  (Kemendagri Republik Indonesia).
Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa istilah  kesetaraan  yang  berkeadilan  dalam relasi  gender  merupakan  suatu  keadaan yang  menggambarkan  suatu  keadaan  yang dinamis antara laki-laki maupun perempuan memiliki akses hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang sama dalam berbagai  lingkup  kehidupan  dan  dilandasi pula dengan sikap saling menghormati dan menghargai serta kerjasama dalam berbagai lingkup kehidupan.
Adapun  hal  untuk  mengetahui apakah  laki-laki  dan  perempuan  telah berada  dalam  kondisi  yang  setara  dan berkeadilan sebagaimana tujuan pembangunan  berwawasan  gender  dapat diketahui  dari  seberapa  besar  perempuan memiliki  akses  dan  partisipasi  dalam lingkup sosial kehidupan baik dalam ranah keluarga,  masyarakat,  maupun  dalam  hal berbangsa dan bernegara.
Istilah kesetaraan dan keadilan gender sendiri dalam Islam merujuk pada salah satu misi  di  dalam  dakwah  Nabi  Muhammad Saw  yakni  untuk  mengangkat  harkat  dan martabat  perempuan  dan  membebaskan manusia  dari  penindasan.  Pada  zaman jahiliyah perempuan identik dengan kaum yang  tertindas,  termarjinalkan,  dan  tidak mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan.  Hal  ini  tergambarkan  pada tradisi membunuh bayi perempuan. Tradisi ini  mengartikan  bahwa  sejak  lahir  tradisi masyarakat Arab jahiliyah sudah mengancam hak hidup dari perempuan.
Pada  masa  ini,  kebebasan  atau kemerdekaan  menjadi  hal  yang  sangat berharga  disebabkan  hanya  dimiliki  oleh kalangan penguasa saja. Perempuan sangat sulit mendapatkan hak dan memiliki akses sosial  yang  bebas  dikarenakan  akibat  dari konstruksi budaya setempat yang memarjinalkan kaum perempuan.
Kaum  perempuan  pada  masa  ini diperlakukan  seperti  aset  atau  barang  dan ditempatkan  sebagai  manusia  kelas  dua setelah  laki-laki.  Hal  ini  sangat  berbeda ketika  Islam  hadir  dan  memperkenalkan ajaran  yang  menjunjung  tinggi  nilai Vol. 9 No.2, 2022, 231 - 249
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
kemanusiaan,  keadilan,  dan  kesetaraan.
Melalui  misi  ini  Islam  diterima  oleh masyarakat Arab, terutama oleh kaum yang termarjinalkan.
Lebih  jauh  lagi,  dalam  proses pembentukan  kesetaraan  gender  yang termuat  dalam  misi  dakwah  Nabi Muhammad  Saw  perempuan  tidak  hanya diberi  ruang  pada  wilayah  domestik  saja, melainkan  hampir  pada  seluruh  aspek kehidupan.
Status  perempuan  pada  zaman  Nabi Muhammad  Saw  dapat  dinilai  dari keterlibatan  perempuan  pada  peran-peran penting  yang  memiliki  makna  historis maupun monumental. Hal ini dapat dilihat dari  banyaknya  perempuan  yang  terlibat dalam periwayatan hadis maupun pembentukan wacana Islam awal.
Data  historis  menunjukkan  bahwa kaum  perempuan  telah  memberikan kontribusi signifikan terhadap penulisan/pembukuan al-Qur’an sebagaimana Hafsah binti Umar.
Pada  masa  nabi,  perempuan  juga dipercaya memegang rahasia-rahasia penting seperti tempat persembunyian nabi, pada  saat  kaum  perempuan  pertama  kali
Konstruksi  budaya  yang  ada,  dapat mempengaruhi pembentukan suatu keluarga.  Keluarga  yang  memegang  erat kultur  patriarki  biasanya  memiliki kecenderungan  pada  hubungan  yang diskriminatif.  Oleh  karenanya  kemitraan gender  dalam  keluarga  adalah  suatu hubungan yang dimaknai sebagai kerjasama yang  setara  dan  berkeadilan  antara  suami dan istri, maupun anggota keluarga lainnya dalam melakukan fungsi keluarga yang adil dan  menyeluruh  melalui  pembagian  peran dalam  berbagai  aspek baik  publik  maupun domestik (Badan Pusat Statistik, 2016).
Kemitraan  gender  dalam  pembagian peran  suami  maupun  istri  dalam  keluarga dapat  menciptakan  transparansi  sumber daya  manusia  saling  ketergantungan berlandaskan kepercayaan, serta rasa saling menghormati sehingga menciptakan keharmonisan dalam keluarga.
Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga menghendaki hubungan keluarga
belajar wahyu, maupun pada saat rasulullah wafat,  beberapa  yang  terpilih  di  antara mereka juga dilibatkan dalam memberikan pendapat  terkait  siapa  yang  akan menggantikan nabi (Mufidah, 2013 , p. 19).
Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga  mengupayakan  baik  laki-laki maupun  perempuan  di  dalam  suatu keluarga sama-sama mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia, serta memperoleh  penghargaan  dan  terjaga harkat  martabatnya  sebagai  makhluk Tuhan yang mulia.
Keluarga  sakinah  tidak  dapat  terjadi begitu  saja,  manakala  hak-hak  dasar pasangan  dalam  suatu  hubungan  tidak dapat  terpenuhi  secara  setara.  Hubungan yang  memiliki  pola  hirarkis  berpotensi melahirkan subordinasi maupun memarjinalkan  pihak  lain.  Kondisi  yang tidak  setara  ini  rentan  menimbulkan berbagai  macam  kekerasan  yang  lahir  dari keberadaan relasi kuasa, pihak yang merasa superior akan melemahkan yang inferior.
Di  tengah  berbagai  perkembangan zaman dan tantangan global, kesetaraan dan keadilan  gender  telah  menjadi  kebutuhan bagi  setiap  pasangan  suami  maupun  istri
dalam menyelenggarakan keluarga, melakukan tugas dan fungsi keluarga.
Prinsip-prinsip
dalam menyelenggarakan keluarga sakinah hendaknya  sama  dan  sebangun  dengan prinsip  dasar  mewujudkan  keluarga  yang setara  dan  berkeadilan  gender.  Keluarga Sakinah  berwawasan  gender  merupakan suatu  konsep  keluarga  idaman  bagi  setiap keluarga.
Hal  ini  dikarenakan  tujuan  sebuah perkawinan  dapat  diraih  oleh  masing- masing  pihak  dengan  harapan  untuk membangun  keluarga  bahagia  dan  saling membahagiakan.
Konsep  Mubadalah  dalam  Perspektif Gender dalam Keluarga
Islam dalam narasi rahmatan lil’alamin mendorong umatnya untuk memperlakukan  manusia,  baik  laki-laki maupun  perempuan  sebagai  subjek
yang egaliter, demokratis, dan terbuka yang diliputi rasa saling menyayangi, menghormati,  dan  menghargai,  untuk mewujudkan  komunitas  yang  harmonis (Mufidah, 2013 , p. 48).
Mubadalah  dalam  relasi  gender meniscayakan  suatu  relasi  antara  laki-laki maupun perempuan yang saling menghargai, menghormati, memanusiakan, berakhlak  mulia,  dan  menghindari  sifat saling  merendahkan  dan  mendiskreditkan satu sama lain (Kodir, 2021 , p. 10).
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
kehidupan  yang  sama-sama  penting  dan saling memiliki peran dalam kehidupan.
Dalam  hal  berkeluarga,  prinsip pernikahan  perspektif  mubadalah  atau kesetaraan,  didasarkan  pada  beberapa literatur ayat, hal-hal yang berkaitan dengan relasi  suami  dan  istri  tercerminkan  dalam beberapa  ayat,  di  antaranya;  berdasarkan batas-batas  yang  ditentukan  Allah  ( al Qiyamu  bi  hududillah )  seperti  larangan menggauli istri ketika i’tikaf di masjid (Q.S Al  Baqarah/2:187),  perselisihan  suami  istri (Q.S.  Al  Baqoroh/2:229)  dan  lain-lain. Kedua,  sifat  saling  rela  ( ridho )  yang tercerminkan  dalam  salah  satu  ayat  yang menyebutkan tentang kebolehan menggunakan mahar yang menjadi hak istri jika  keduanya  saling  rela  (Q.S.  An Nisa/4:24).
Ketiga, layak ( ma’ruf ) Keempat, adalah berusaha  menciptakan  kondisi  yang  lebih baik  ( ihsan ),  (Q.S.  Al  Baqarah/2:229).
Kelima, tulus ( nikhlah ), (Q.S. An-Nisa/4:4).
Keenam, musyawarah, (Q.S. Al
Baqarah/2:233).  Tujuh,  perdamaian  ( Islah ),
(Q.S.Al Baqarah/2:228).
Ketahanan Keluarga
Salah  satu  cakupan  pelaksanaan pembangunan  ketahanan  keluarga  adalah landasan  legalitas  dan  keutuhan  keluarga. Pada  dimensi  landasan  legalitas  dan keutuhan  keluarga  ini  didasarkan  pada pemikiran  bahwa  keluarga  dianggap memiliki  tingkat  ketahanan  yang  tinggi manakala  didasari  pernikahan  yang  sah menurut  hukum  agama  maupun  negara, yang  memiliki  legalitas  pengakuan  dan perlindungan atas hak dan kewajiban antara suami maupun istri, beserta keturunannya.
Dalam  hal  ini,  ada  beberapa  dimensi variabel  sebagai  tolok  ukur  ketahanan keluarga,  yaitu: pertama ,  landasan  legalitas diukur  berdasarkan  legalitas  pernikahan dan  legalitas  kelahiran. Kedua ,  dimensi variabel  keutuhan  keluarga  diukur berdasarkan  keberadaan  pasangan  suami istri  yang  tinggal  di  dalam  rumah. Ketiga , dimensi  variabel  kemitraan  gender  diukur berdasarkan empat indikator, di antaranya adalah  indikator  kebersamaan  dalam keluarga,  kemitraan  suami  dan  istri, keterbukaan  pengelolaan  keuangan,  dan pengambilan manajemen keputusan dalam keluarga.
Dalam hal upaya ketahanan keluarga perspektif gender, merupakan upaya untuk membentuk  keluarga  harmonis,  saling menjaga  komunikasi  antar  keluarga  yang baik,  upaya  untuk  mencapai  kondisi ekonomi  yang  mencukupi,  dan  masing- masing  pihak  saling  berkontribusi  untuk mewujudkan kehidupan pernikahan berkualitas (Puspitawati, 2019).
Pemahaman Gender  Equality dalam  Relasi Kemitraan  Gender  Menurut  Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013
Peraturan  Menteri  Pemberdayaan Perempuan    dan  Perlindungan  Anak Nomor  6  Tahun  2013  tentang  Pelaksanaan Pembangunan  Keluarga,  di  dalam  Pasal  3, menyebutkan  konsep  ketahanan  dan kesejahteraan keluarga keluarga mencakup; (1)  Landasan  Legalitas  dan  Keutuhan Keluarga,  (2)  Ketahanan  Fisik,  (3)
Ketahanan Ekonomi, (4) Ketahanan Sosial Psikologi, dan (5) Ketahanan Sosial Budaya (Kemen PPPA, 2013).
Untuk  menerjemahkan  berbagai macam  keadaan,  yang  memungkinkan suatu  keluarga  berada  pada  posisi  dan keadaan  yang  kuat.  Dalam  hal  ini Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan
dan Perlindungan Anak (KPPPA) merumuskan 24 (dua puluh empat) ciri-ciri yang  mengungkapkan  representasi  terkait tingkat ketahanan keluarga.
Semua ciri-ciri (indikator) ketahanan keluarga  tersebut  terbagi  dalam  5  (lima) dimensi  ketahanan  keluarga  dan  15  (lima belas) variabel yang menyusun di dalamnya.
Namun  demikian,  untuk  membatasi penelitian  dalam  skripsi  ini  hanya  akan membatasi  terkait penelitian pada dimensi pertama  yakni  landasan  legalitas  dan keutuhan keluarga, berfokus pada variabel ketiga tentang kemitraan gender.
Pembahasan terkait gender mencakup berbagai  macam  perbedaan  peran,  fungsi, tanggung jawab, kebutuhan, maupun status sosial  antara  seorang  laki-laki  dan perempuan  terbentuk  dari  kebudayaan masyarakat.
Adapun  kemitraan  gender  adalah gambaran  kerjasama  berkeadilan  antara suami,  istri,  maupun  anak,  baik  anak  laki- laki maupun perempuan, dalam melakukan fungsi dan peran dalam keluarga, mencakup peran  domestik,  publik,  dan  sosial kemasyarakatan  (Badan  Pusat  Statistik, 2016).
Vol. 9 No.2, 2022, 231 - 249
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
Kemitraan  yang  dimaksud  adalah dalam  hal  pembagian  tugas  antara  suami dan istri menunjukkan adanya keterbukaan atau transparansi penggunaan sumber daya, rasa ketergantungan yang saling membantu berlandaskan  rasa  kepercayaan  dan  saling menghormati, sehingga terbentuk keluarga yang harmonis dan tentram.
Dalam  hal  ini,  dimensi  kemitraan gender sendiri, memiliki 4 (empat) ukuran variabel, yakni; (1) banyaknya waktu luang untuk  kebersamaan  dalam  keluarga,  (2) kemitraan  suami  istri  dalam  urusan domestik  rumah  tangga,  (3)  keterbukaan pengelolaan  keuangan,  (4)  pengambilan keputusan yang adil dalam keluarga.
Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris,  yang  merupakan  cara  pendekatan dalam suatu penelitian menggunakan studi kasus  hukum  normatif  empiris  berupa produk  perilaku  hukum  seperti  konsep gender  equality .  Penelitian  ini  dilakukan  di lingkungan keluarga di Kecamatan Bangsri Kabupaten  Jepara.  Data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada pihak-pihak yang terkait di Bangsri Jepara,
dengan  menggunakan  teknik  wawancara, dokumentasi dan observasi. Kemudian data yang  terkumpul  dilakukan analisis  dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Pemahaman  Gender  Equality  dalam Keluarga Kecamatan Bangsri Jepara
Indikator  pertama  untuk  mengukur pemahaman  gender  equality  adalah kebersamaan  dalam  keluarga  adalah  suatu gambaran  dimana  baik  seorang  suami maupun  istri  di  dalam  menjalankan  peran dan fungsi keluarga, tidak hanya mencakup pada urusan domestik saja, melainkan suatu kemitraan  yang  kompleks  mencakup komponen  perilaku  mulai  dari  perhatian, bantuan  moril  maupun  material,  sampai dengan  kemitraan  dalam  hal  bantuan tenaga dan waktu.
Keluarga  yang  memiliki  waktu  luang yang  cukup  memungkinkan  adanya  pola hubungan yang kuat mencakup keharmonisan,  pola  asuh  baik  bagi  anak, dan hubungan kesalingan yang kuat antara suami istri dalam keluarga.
Dalam  hal  ini  waktu  luang  bersama keluarga  dikelompokkan  dalam  3  (tiga) kategori yakni; waktu luang yang lebih dari cukup  (lebih  dari  28  jam  dalam  seminggu,
| Lutviani : Gender Equality dan Urgensinya Bagi Ketahanan Keluarga cukup  (antara  14-28  jam  dalam  seminggu), dan  kurang  (kurang  dari  14  jam  dalam seminggu).
Selanjutnya,  berdasarkan  data  hasil penelitian  wawancara  dari  peneliti,  yang telah  melakukan  wawancara  kepada sejumlah  36  keluarga  dari  Kecamatan Bangsri  Jepara  diperoleh  29  keluarga  atau kurang lebih 81% keluarga memiliki waktu luang  yang  lebih  dari  cukup  (lebih  dari  28 jam dalam seminggu) dan sebanyak 3 dari 36 keluarga  atau  kurang  lebih  8%  keluarga memiliki  waktu  luang  yang  cukup  (antara 14-28 jam dalam seminggu).
Hal  ini  menunjukkan  bahwasanya mayoritas  keluarga  di  Kecamatan  Bangsri Jepara  telah  memiliki  potensi  ketahanan yang  kuat.  Meskipun  demikian  masih terdapat pula 4 dari 36 keluarga atau sekitar 11%  keluarga  di  Kecamatan  Bangsri  Jepara masih  memiliki  waktu  luang  untuk kebersamaan dalam keluarga kurang dari 14 jam dalam seminggu.
Indikator  kedua  adalah  pada  aspek kemitraan  suami dan Istri. Data penelitian terkait  hasil  wawancara  oleh  36  pasangan berstatus  kawin  di  Kecamatan  Bangsri Jepara, ditemukan 15 dari 36  pasangan suami
istri  atau  42%  rumah  tangga  masih mempercayakan pekerjaan domestik (urusan  rumah  tangga)  seperti  mencuci, memasak, menyapu, dan sebagainya kepada pasangan  perempuan.  Bahkan  dalam  hal pekerjaan  domestik  rumah  tangga  yang mempercayakan  pengelolanya  kepada pasangan laki-laki atau suami adalah 0 dari 36  atau  0%.  Di  sisi  lain  pasangan  yang menyatakan  bahwa  melakukan  pekerjaan rumah  tangga  secara  bersama-sama  adalah sebanyak  58%  atau  29  dari  36  pasangan keluarga di Kecamatan Bangsri Jepara.
Angka  di  atas  diperoleh  berdasarkan pengalaman  oleh  36  pasangan  suami  dan Istri  di  Kecamatan  Bangsri  Jepara melakukan  kegiatan  rumah  tangga  selama satu  minggu  terakhir  oleh  suami  maupun istri.
Hasil di atas menunjukkan kemitraan gender  dalam  melakukan  kegiatan  rumah tangga (domestik)  masih  belum  setara  dan berpotensi  pada  menimbulkan  konflik peran  suami  istri,  yang  akhirnya  dapat mengganggu ketahanan keluarga.
Indikator ketiga pada aspek keterbukaan pengelolaan keuangan. Keterbukaan  dalam  pengelolaan  keuangan Vol. 9 No.2, 2022, 231 - 249
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
memungkinkan  kemitraan  suami  istri untuk  dapat  saling  berdiskusi  terkait berbagai  perencanaan  dalam  keluarga. Keterbukaan  dalam  keuangan  akan membawa  keluarga  untuk  lebih  bersikap disiplin  dan  bijak  dalam  mengelola perencanaan  dan  menghindari  dari penyimpanan dari apa yang direncanakan.
Dalam  hal  keterbukaan  dalam Pengelolaan  Keuangan  di  Kecamatan Bangsri Jepara, berdasarkan hasil wawancara  oleh  36  pasangan  menikah diperoleh 94% atau 34 dari 36 pasangan yang telah  mengelola  keuangannya  secara terbuka  dan  transparan  antar  masing- masing pasangan suami istri dalam keluarga di Kecamatan Bangsri Jepara.
Meskipun  di  sisi  lain,  masih ditemukan 6% atau 2 dari 36 pasangan suami istri  di  Kecamatan  Bangsri  Jepara  masih tidak  saling  terbuka  berkaitan  dengan pengelolaan keuangan dalam keluarga.
Hal  tersebut  mengindikasikan  masih terdapat  sebagian  kecil  dari  masyarakat Kecamatan Bangsri Jepara masih menerapkan  pola  keluarga  konvensional dimana suami sebagai pencari nafkah utama sementara  pengelolaan  keuangan  dan
urusan  rumah  tangga  lainnya  dilakukan oleh istri.
Meskipun demikian, mayoritas pasangan  dalam  keluarga  Kecamatan
Bangsri
Jepara telah menerapkan keterbukaan terkait pengelolaan keuangan, sehingga nantinya dapat mengurangi resiko timbulnya  konflik  dan  menghindari runtuhnya ketahanan keluarga yang ada.
Indikator keempat, adalah pengambilan  keputusan  dalam  keluarga. Dalam suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan  di  dalam  keluarga  yang  setara dan  berkeadilan  harus  menunjukkan adanya distribusi kekuasaan antara laki-laki dan  perempuan  yang  seimbang  (balanced power).  Selain itu, dalam konsep kemitraan distribusi  kekuasaan  ini  harus  didukung pula oleh sikap ketergantungan yang sama- sama kuat. Sehingga, dalam hal penguasaan sumber daya yang penting dalam kemitraan suami istri tidak akan terjadi adanya sikap saling mendominasi.
Dalam  teori  mubadalah,  relasi  suami istri  digambarkan  dalam  hubungan  yang saling  satu  sama  lain.    Hubungan  ini mencakup  semua  aspek  meliputi  urusan nafkah maupun hubungan seks. Suami Istri
| Lutviani : Gender Equality dan Urgensinya Bagi Ketahanan Keluarga sebagai  patner  dalam  kehidupan  memiliki hak  dan  kewajiban  yang  sama.  Hal  ini memberikan  kenyataan  bahwa  keadaan yang saling mendominasi akan menghilangkan sikap kesalingan.
Sebagai suami istri keduanya memiliki tanggung jawab untuk mu’asyaroh bil ma’ruf , kepada  pasangan  dan  menjaga  harkat  dan martabatnya  sebagai  sesama  manusia. Keberadaan  sikap  pegambilan  keputusan yang  adil  dalam  keluarga  memungkinkan keduanya  untuk  saling  menjaga  hak masing-masing,  sebagai  manusia  untuk  di dengar  pendapatnya  dan  dihargai  dalam setiap pilihannya.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap 36  pasangan  menikah  yang  berada  di Kecamatan Bangsri Jepara di atas, diperoleh hasil 100% atau 36 dari 36 pasangan menikah mengaku  telah  melakukan  pengambilan keputusan  dalam  hal  penentuan  jumlah anak  dalam  keluarga  dilakukan  atas  dasar kesepakatan bersama antara suami dan istri.
Hal  tersebut  menggambarkan  bahwa kemitraan  gender  dalam  hal  pengambilan keputusan dalam penentuan jumlah anak di Kecamatan Bangsri Jepara telah dipraktekkan  secara  optimal.  Hal  ini
menunjukkan adanya kesetaraan dalam hal penentuan keputusan yang melibatkan satu sama lain antara pasangan suami istri untuk saling  mempertimbangkan  saran  dan  ide pandangan  antara  kedua  belah  pihak. Kondisi yang setara ini mendorong keadaan hubungan  keluarga  yang  harmonis  dan kuat.
Urgensi  Penerapan Gender  Equality dalam Keluarga di Kecamatan Bangsri Jepara Kesetaraan  gender  yang  bermitra dalam  sebuah  keluarga  dikehendaki  agar laki-laki  dan  perempuan  menikmati  status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk  mewujudkan secara  penuh  hak-hak asasi  dan  potensi  bagi  keutuhan  dan kelangsungan  rumah  tangga  secara proporsional.
Sejalan  dengan  hal  ini,  urgensi kemitraan  gender  untuk  dapat  diterapkan dalam  membentuk  ketahanan  keluarga sangat  dibutuhkan  berkenaan  dengan adanya  berbagai  perkembangan  dan tuntutan peran terhadap suami dan istri.
Dalam hal urgensi penerapan konsep gender  equality, persentase  dari  hasil wawancara kepada 36 pasangan menikah di Kecamatan  Bangsri  Jepara,  seluruhnya
Vol. 9 No.2, 2022, 231 - 249
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
sepakat  bahwa  penerapan  konsep gender equality dalam keluarga sangat dibutuhkan untuk  membangun  suasana  keluarga  yang Tangguh.
Hal  ini  dikarenakan gender  equality dalam  keluarga  dapat  memunculkan keadaan  yang  harmonis  melalui  adanya sikap saling mengisi, saling memahami, dan saling  mendukung  satu  sama  lain. Sekalipun  pada  realitanya  masih  banyak indikator-indikator  dalam  hal  kemitraan gender  dalam  keluarga  masih  belum  dapat dipahami  dan  dijalankan  secara  optimal oleh masyarakat.
Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pemahaman  Gender  Equality  dalam relasi  kemitraan  gender  menurut Peraturan  Menteri  PPPA  Nomor  6
Tahun 2013
dalam Keluarga Kecamatan  Bangsri  Jepara  indikator kemitraan  gender  ternyata  belum sepenuhnya  telah  dipraktikkan  oleh masyarakat Kecamatan Bangsri Jepara.
Berdasarkan data yang telah diperoleh,  dari  empat  variabel meliputi kebersamaan dalam keluarga,
kemitraan  suami  istri,  keterbukaan pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan dalam keluarga, hanya variabel terakhir atau variabel  pengambilan  keputusan dalam  telah  dipraktikkan  secara optimal di masyarakat.
2. Implementasi kemitraan gender dalam keluarga  Kecamatan  Bangsri  Jepara sangat  urgensi  untuk  tingkat ketahanan keluarga. Meskipun secara implementasi kemitraan belum dapat dipraktekkan  secara  penuh  di  dalam kehidupan  masyarakat  Kecamatan Bangsri  Jepara.  Hal  ini  disebabkan antara  lain  minimnya  pemahaman tentang variabel-variabel dalam kemitraan  gender  keluarga  tersebut semestinya dipraktikkan.
Daftar Pustaka Almahira
(2018) Al-Quran
Dan Terjemahan.  Pertama.  Jakarta: House of Almahira. Azizah,  Husmiaty  Hasyim,  and  Arovah
Windiani (2018) Ketahanan Keluarga  Dalam  Perspektif  Islam.
Cetakan  II.  Tanggerang  Selatan:
Majlis  Ulama  Indonesia,  Pustaka Cendekiawan Muda.
Bachtiar,  and  R  (2019)  Universitas
Pamulang. METODE PENELITIAN HUKUM. Edited by Oksidelfa Yanto.
Pertama.
Tangerang  Selatan:  UNPAM
PRESS.
Badan  Pusat  Statistik  Jepara  (2016)  Padi
Sawah Dan Padi Ladang 2013-2016.”
Bps.Go.Id,
2016.
https://jeparakab.bps.go.id/indicat or/53/55/1/padi-sawah-dan-padi- ladang.html.
Badan  Pusat  Statistik  (2018)  Data  Pencari
Kerja  Terdaftar,  Lowongan  Kerja
Terdaftar,
Dan
Penempatan/Pemenuhan  Tenaga Kerja  Menurut  Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Jawa Tengah,  2020.”  Bps.Go.Id,2020. https://www.bps.go.id/indikator/i ndikator/view_data_pub/3300/api_p ub/TE9almahira.  Alquran  Dan Terjemahan.  Pertama.  Jakarta:
House of Almahira.
———,  (2016)  Pembangunan  Ketahanan Keluarga
2016. Edited by
Kementrian Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan Anak. Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa. ———,  (2016)  Pembangunan  Ketahanan Keluarga 2016. Edited by Kementrian Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan Anak. Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa.
Djafri,  Novianty  (2015)  “MANAJEMEN KELUARGA  DALAM  STUDI
GENDER Novianty Djafri.” Musawa  7,  no.  1  (2015):  80–101.
https://core.ac.uk/display/1234974
98.
El-Saha,  Muhammad  Ishom  (2020)
Metodologi  Riset  Dan  Studi Hukum Islam Di Indonesia. Edited by  Muhammad  Idris.  Pertama. Bekasi: alif.id.
Hadadi,  Hartaty,  Muhsin  N.  Bailusi,  Reza
Pratama,  and  Johan  Fahri  (2021)
Mendefinisikan Pengelolaan
Keuangan Dalam Keluarga
Sakinah.  Society  9  (1),  316  (2021):
316–31.
Vol. 9 No.2, 2022, 231 - 249
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
https://doi.org/https://doi.org/10.
33019/society.v9i1.312.
Ismail,  Zulkifli,  Melanie  Pita  Lestari,  Panti Rahayu,  and  Fransiska  Novita
Eleanora (2020) Kesetaraan Gender Ditinjau  Dari  Sudut  Pandang Normatif Dan Sosiologis.” Sasi 26,
no. 2 (2020): 154.
https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2
.224.
Jailani,  Muhammad  Syahran  (2020)
Membangun  Kepercayaan  Data
Dalam  Penelitian  Kualitatif.”
Primary  Education  Journal  (PEJ)
PEJ,  4  (2),  no.  Vol.  4  No.  2  (2020)
(2020):  19–23.  https://doi.org/2598-
2206.
Kodir, Faqihuddin Abdul (2021) Perempuan
(Bukan) Sumber Fitnah. Edited by
Nur  Hayati  Aida.  Cetakan  I.
Bandung: Afkaruna.id.
Kusmayadi,  Rudy  Catur  Rohman  (2017)
Proses  Pengambilan  Keputusan Dalam  Keluarga  (Studi  Mengenai Pekerja  Wanita  Dalam  Industri Pengolahan  Tembakau  Pr.  Tali Jagaddi
Desa Gondowangi Kecamatan  Wagir  Kabupaten Malang).” Gender
Equality:
International Journal of Child and Gender Studies Vol.3, No. (2017): 1– 10.
Mahrus,  Adib  (2017)  Fondasi  Keluarga Sakinah  Bacaan  Mandiri  Calon Pengantin.  Edited  by  Ahmad Kasyful Anwar and Tribowo Budi Santoso. Jakarta.
Mansur,  Faqih  (2021)  1.576  Istri  Di  Jepara Gugat  Cerai  Suaminya.”  Muria
News
Jepara, 2021.
https://www.murianews.com/2021
/12/24/260499/duh-1-576-istri-di- jepara-gugat-cerai-suaminya.
Mufidah  (2013)  Psikologi  Keluarga  Islam Berwawasan  Gender.  Edited  by Ahmad  Nurul  Kawakib.  Cetakan II. Malang: UIN Maliki Press.
Muhammad  bin  Hiban  Abu  Hatim  al Tamimy  (1993)  Shohih  Ibnu Hibban,  Juz  9.  Beirut:  Muassasah Risalah.
Puspitawati, Herien, Yasmin Azizah, Aditya Mulyana,  and  Azmi  Faatihatur Rahmah  (2019)  Relasi  Gender, Ketahanan Keluarga, Dan Kualitas Pernikahan Pada Keluarga Nelayan
Dan Buruh Tani ‘Brondol’ Bawang Merah. Jur. Ilm. Kel. & Kons. Vol.
12, N
(2019).
https://doi.org/http://dx.doi.org/1
0.24156/jikk.2019.12.1.1.
Puspitawati,  Herien  (2012)  Gender  Dan
Keluarga:  Konsep  Dan  Realita  Di
Indonesia. Bogor: PT IPB Press.
Putri,  Dyah  Purbasari  Kusumaning  (2015)
“PEMBAGIAN  PERAN  DALAM RUMAH  TANGGA.”  Jurnal Penelitian  Humaniora  16,  no.  1 (2015):  72–85.  https://doi.org/1411- 5190.
Qomariah,  Dede  Nurul  (2019)  Persepsi
Masyarakat  Mengenai  Kesetaraan
Gender  Dalam  Keluarga.  Jurnal Cendekiawan  Ilmiah  PLS  4,  no.  2 (2019): 52–58.
Rahmawaty,  Anita  (2015)  Harmoni  Dalam Keluarga Perempuan Karir : Upaya Mewujudkan  Kesetaraan  Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga.”
Palastren 8, no. 1 (2015): 1–34.
Kemendagri  (2008)  Permendagri  Nomor  15 Tahun  2008  tentang  Pedoman Umum
Pelaksanaan
Pengarusutamaan
Gender di Daerah.
KemenPPPA  (2013)  Permen  PPPA  Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.
Rustina  (2014)  Keluarga  Dalam  Kajian Sosiologi.” Musawa Vol.6 No.2, no. Keluarga,  ilmu  sosiologi  (2014): 287–322.  https://media.neliti.com/ media /publications/114514-ID- keluarga-dalam-kajian- sosiologi.pdf.
Suteki,  and  Galang  Taufani  (2018) Metodologi  Penelitian  Hukum : (Filsafat, Teori Dan Praktik) / Prof. Dr.  Suteki,  S.H.,  M.Hum.,  Galang Taufani,  S.H.,  M.H.  Depok: Rajawali Pers.
Ula,  Siti  Khorotul  (2021)  Qiwama  Dalam Rumah  Tangga  Perspektif  Teori Mubadalah  Dan  Relevansinya  Di Indonesia.”  Islamic  Family  Law Vol.5 No.2.
Utami,  Anggi  Lestari  (2013)  Pengaruh
Pengambilan Keputusan Perempuan Terhadap Kesejahteraan  Keluarga.  Skripsi. Bogor: Institute Pertanian Bogor. Vol. 9 No.2, 2022, 231 - 249