## Peran Ulama dalam Proses Rekonsiliasi Pasca Konflik di Aceh
Muhammad Sahlan 1 , Suci Fajarni 1 , Siti Ikramatoun 2, *  , Ade Ikhsan Kamil 3 , dan Iromi Ilham 3
1 Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 23111, Provinsi Aceh, Indonesia.
2 Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, 23111, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.
3 Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, 24351, Lhokseumawe, Provinsi Ace, Indonesia.
* Korespondensi: siti.ikramatoun@unsyiah.ac.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Sahlan, M., Fajarni, S., Ikramatoun, S., Kamil, A. I., & Ilham, I. (2019). The Roles of Ulama in the process of Post- Conflict Reconciliation in Aceh. Society, 7(2), 251-267.
DOI : 10.33019/society.v7i2.106
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dalam  konteks  Aceh,  “Ulama”  merujuk  pada  sosok  individu yang memiliki Dayah (pesantren) atau pimpinan Dayah yang terkenal  dengan  sebutan  Teungku  Dayah.  Pada  ranah  sosial, Ulama Aceh merupakan “tulang punggung” keputusan dalam berbagai  hal.  Ulama  hadir  sebagai  kelompok  strategis  dan berpengaruh  dalam  kehidupan  masyarakat  Aceh.  Namun, pasca  konflik  Aceh,  telah  terjadi  dinamika  pergeseran  peran ulama di Aceh. Ada anggapan bahwa ulama tidak lagi mampu menjalankan  otoritasnya  dalam  masyarakat,  terutama  pada masa  pasca  konflik.  Padahal  idealnya,  ulama  turut  berperan dalam  proses  rekonsiliasi,  mengingat  saat  ini  belum  ada  agen rekosiliasi  yang  memiliki  otoritas  seperti  ulama  dan  benar- benar dapat dipercaya oleh masyarakat Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mendiskusikan tentang posisi Ulama Aceh dalam  proses  rekonsiliasi  pasca  konflik.  Penelitian  ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk  menggambarkan  sifat  suatu  keadaan  yang  sementara terjadi  pada  saat  penelitian  dilakukan  secara  detail,  dan kemudian berusaha memeriksa sebab-sebab dari gejala tersebut. Data  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  studi  pustaka, obeservasi  partisipatoris  dan  wawancara  mendalam.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  setiap  periode penting  seajarah  Aceh,  ulama  selalu  hadir  sebagai  satu kekuatan  yang  memberi  ladasan  etis  keagamaan  bagi  setiap perubahan  sosial-politik  di  Aceh,  dan  selanjutnya  ulama bertindak  sebagai  penerus  corak  keagamaan  yang  berkembang

## Society, 7 (2), 271-288, 2019
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.106
Dikirim: 31 Oktober, 2019; Diterima: 28 Desember, 2019; Dipublikasi: 31 Desember, 2019;
dalam  masyarakat  Aceh.  Bahkan  pembentukan  dan perkembangan  sistem  sosial-politik  dan  budaya  masyarakat Aceh  terjadi  sebagian  atas  kontribusi  para  ulama.  Adapun Posisi  ulama  dalam  proses  rekonsiliasi  di  Aceh  pasca  konflik dapat  dilihat  dalam  empat  hal.  Pertama,  transmisi pengetahuan.  Kedua,  sebagai  pengambil  keputusan  hukum yang  bersumber  dari  ajaran  Islam,  terutama  terkait  dengan proses  rekonsiliasi.  Ketiga,  sebagai  mediator.  Keempat,  peran kultural  yang  berupa  pemandu  ritual  atau  seremonial  yang dilakukan  ketika  pihak  yang  bertikai  sudah  menemukan  kata sepakat untuk berdamai.
Kata Kunci: Aceh; Konflik; Rekonsiliasi; Syariat; Ulama

## 1. Pendahuluan
“… Nabi telah bersabda: „Ulama adalah pengganti para Nabi‟… Nabi juga bersabda: „Raja  dan  bangsawan  yang  paling  baik  adalah  yang  mendatangi  pintu  ulama,  dan ulama  yang  paling  buruk  adalah  yang  mengunjungi  gapura  raja  dan  para bangsawan‟…Kehormatan dan kedudukan ulama lebih unggul dibandingkan dengan yang  lain.  Sesudah  mereka  (para  ulama),  barulah  para  Raja…”(Saletore  dalam Kartodirdjo, 1981: 129).
Saletore  telah  mendeskripsikan  tentang  peran  ulama  dalam  masyarakat  Islam  abad pertengahan.  Di  Aceh,  kajian  yang  membahas  tentang  peran  dan  kontribusi  ulama  bukanlah hal  yang  baru.  Yeoh  (1994)  meneliti  tentang  relasi  ulama,  pemerintah  dan  masyarakat  yang kemudian  menyatakan  bahwa  ulama  adalah  kelompok  yang  cukup  penting  di  Aceh.  Pokok utama peran ulama dalam politik adalah sebagai Mufti selama Kesultanan Aceh Darussalam. Kemudian  Saby  (1994)  mengkaji  peran  ulama  bagi  masyarakat  Aceh.  Menurutnya,  selain sebagai Mufti Sultan, ulama juga pernah menjabat sebagai pengkhotbah, pendidik, dan pejuang kemerdekaan.  Beberapa  nama  ulama  yang  terkenal  waktu  itu  seperti  Syamsuddin  Al Sumatrani, Nuruddin al-Raniri, dan Abdurrauf al-Singkili, yang juga menjabat sebagai Qadhi Malikul  adil  atau  Hakim  Agung  (Azra,  1998:  202).  Beberapa  kajian  lain  yang  menguat  pasca konflik  yang  terkait  lansung  dengan  ulama  sebagian  besar  berbicara  pada  ranah  penegakan syariat Islam (lihat, Ichwan, 2011; Sabil, 2012; Sufyan 2016; Firdaus, 2019).
Ulama di Aceh masih menjadi “tulang punggung” keputusan dalam berbagai  hal. Ulama hadir sebagai kelompok strategis dan berpengaruh. Bukan saja terkait persoalan agama, ulama juga menjadi “dokter” berbasis spiritual yang dianggap bisa menyembuhkan penyakit. Hal ini terlihat  ketika  ada  anggota  keluarga  yang  sakit,  pertolongan  pertama  yang  dilakukan  adalah membawakan sebotol air mineral kepada ulama untuk dijampi-jampi atau dalam istilah lokal disebut ie teurajah (Ilham, 2015: 101).
Namun,  fenomena  di  Aceh  dewasa  ini  menunjukkan  bahwa  telah  terjadi  dinamika pergeseran  peran  ulama.  Ada  anggapan  bahwa  ulama  tidak  lagi  mampu  menjalankan otoritasnya  dalam  masyarakat.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  perubahan  sistem  kekuasaan dan  tata  pemerintahan  sejak  Aceh  bergabung  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.106
Pelembagaan yang terjadi di kalangan ulama kemudian menghasilkan klaim atas diri sebagai kelompok  yang  layak  disebut  “ulama”  sehingga  melahirkan  kontestasi  peran  antar  ulama  di Aceh  (Bustamam-Ahmad  &  Amiruddin,  2013:  64).  Pada  tingkat  tertentu,  keberadaan  ulama dipertanyakan  oleh  beberapa  pihak  sebagai  aktor  yang  malah  “menciptakan”  konflik  itu sendiri, atau bahkan menjadi bagian dari konflik yang sedang terjadi. Pada sisi lain, kelompok ulama  tampak  lebih  fokus  pada  isu-isu  yang  bersifat  ideologis,  dan  sebagian  lainnya  terlibat pada ranah politik praktis.  Bustamam-Ahmad & Amiruddin (2013: 55-56) menjelaskan bahwa ulama  Aceh  adalah  kelompok  yang  terlegitimasi  melalui  otoritas  tradisional  dan  otoritas kharismatik.  Dengan  otoritas  karismatik,  ulama  di  Aceh  memiliki  potensi  besar  dalam mengelola  dan  merekayasa  kehidupan  sosial  masyarakat,  termasuk  dalam  hal  rekonsiliasi pasca konflik yang terjadi di Aceh (1976-2005).
Pasca penandatanganan MoU Helsinki, Aceh mememasuki babak baru setelah sekian lama berkonflik.  Usaha-usaha  rekonsiliasi  pasca  konflik  terus  diusahakan  oleh  berbagai  pihak, termasuk  oleh  pemerintah.  KKR-Aceh  (Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  Aceh)  yang disahkan  melalui  Qanun  Nomor  17  tahun  2013  memberikan  harapan  bagi  penguatan perdamaian  di  Aceh.  KKR  diharapkan  mampu  membuka  ruang-ruang  kebenaran  dan berkonstribusi  dalam  penegakan  HAM  di  Aceh  secara  khusus.  Namun  sejak  lembaga  ini beroperasi secara resmi pada tanggal 24 oktober 2016, usaha rekonsiliasi korban konflik masih belum menemukan titik terang.
Melalui  KKR  Aceh,  upaya  rekonsiliasi  terus diusahakan  agar  konflik  yang  pernah  terjadi tidak  terulang  kembali.  Konsep  rekonsiliasi  dalam  hal  ini  menurut  Qanun  Aceh  Nomor  17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, diartikan sebagai hasil dari suatu  proses  pengungkapan  kebenaran,  pengakuan,  pengampunan,  dan  penerimaan  kembali korban  dan  pelaku  oleh  komunitas  masyarakat.  Ini  berarti  bahwa  rekonsiliasi  diharapkan mampu menjadi jembatan pemersatu menuju suatu dunia yang adil dan penuh damai di bumi Serambi Mekkah.
Posisi ulama sebagai kelompok strategis idealnya turut mengambil peran maksimal dalam proses rekonsiliasi, mengingat saat ini belum ada agen rekosiliasi yang memiliki otoritas seperti ulama  dan  benar-benar  dapat  dipercaya  oleh  masyarakat  Aceh.  Kehadiran Civil  Society Organization (CSO) atau lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Negara dalam proses rekonsiliasi seringkali  dinilai  masyarakat  tidak  independen,  terutama  oleh  korban  dan  pihak  yang berkonflik. Untuk itu penelitian ini bertujuan mendiskusikan tentang posisi Ulama Aceh pada masa konflik dan pasca konflik, tertutama dalam hal rekonsiliasi.

## 2. Tinjauan Pustaka
Sejarah  telah  mencatat  bahwa  dinamika  sosial  masyarakat  Aceh  pada  masa  lalu  selalu diwarnai  oleh  para  ulama  dalam  berbagai  dimensi.  Namun  pasca  damai,  terjadi  pergeseran dan  perubahan  dalam  peran-peran  strategis  ulama.  Beberapa  penelitian  mencatat  bahwa hingga saat ini ulama di Aceh masih menjadi elemen penting masyarakat Aceh. Ulama masih memiliki  sumber  legitimasi  untuk  dapat  mempengaruhi  masyarakat  Aceh  (lihat,  Saby,  1995, 2001; Bustamam-Ahmad & Amiruddin, 2013; Ilham & Abdullah, 2015; Firdaus, 2019). Namun, saat ini ulama karismatik Aceh sudah jarang terdengar peranannya sebagai penengah ataupun agen rekonsiliasi. Meski pada ranah sosial lainnya ulama tetap eksis dan tetap menjadi yang utama,  namun  dalam  hal  rekonsiliasi  pasca  konflik,  keterlibatan  ulama  “sepertinya”  hampir sulit  terdeteksi.  Literatur-literatur  yang  memuat  tentang  rekonsiliasi  pasca  konflik  di  Aceh belum ada yang secara  khusus mengkaji tentang ulama karismatik sebagai agen rekonsiliasi.
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.106
Padahal secara sosiologis, ulama di Aceh memiliki posisi yang cukup strategis untuk berperan sebagai agen rekonsiliasi.
Literatur  mengenai  ulama Aceh  saat  ini  sudah  sangat  banyak.  Sangat  mudah ditemukan karya-karya  akademisi  maupun  sarjana-sarjana  yang  berbicara  mengenai  eksistensi  ulama  di Aceh.  Sebagian  besar  literatur  mengenai  peran  ulama  Aceh,  yang  tersedia  saat  ini  berkaitan erat  dengan  aspek-aspek  agama,  pembangunan,  sosial,  ekonomi,  politik  dan  kejayaan  pada masa lalu. Masih sulit ditemukan kajian yang terkait dengan peran ulama dalam melakukan rekonsiliasi.
Saby (2001) secara khusus membahas tentang posisi ulama di Aceh dalam rentang sejarah. Termasuk di dalamnya adalah kajian yang berkaitan dengan peran politik beberapa pemimpin ulama  di  Aceh.  Sejak  diperkenalkannya  Islam  ke  kepulauan  Melayu-Indonesia,  ulama  telah memainkan  peran  utama.  Penguasaan  atas  pengetahuan  Islam  menempatkan  ulama  sebagai anggota  elit  sosial  dalam  masyarakat.  Masyarakat  memandang  ulama  sebagai  tempat  untuk meminta bimbingan, dan di sisi lain penguasa menggunakannya sebagai sumber legitimasi.
Firdaus (2019) juga mencatat hal yang senanda. Secara organisatoris, ulama di Aceh sudah berperan  sejak  ulama  mendirikan  PUSA  (Persatuan  Ulama  Seluruh  Aceh)  pada  tahun  1939. Kemudian setelah PUSA bubar, pada era Orde Baru, Ulama di Aceh mendirikan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) pada 1965 yang kemudian menjadi wadah bagi para ulama untuk bermusyawarah, mengeluarkan fatwa, dan memberi nasihat kepada pemerintah.
Dalam konteks konflik yang lebih luas, menurut Ibrahim (2003: 31) agama menjadi variabel yang  harus  diperhitungkan  dalam  melihat  konflik  di  Aceh.  Dengan  sensitivitas  terhadap agama  yang  sangat  tinggi,  agama  dapat  dijadikan  sebagai  penopang  bahkan  mendulang dukungan  dalam  skala  yang  lebih  luas.  Bahkan  agama  jadi  salah  satu  faktor  bertahannya konflik  di  Aceh  dalam  waktu  yang  sangat  lama.  Hal  tersebut  dapat  kita  lihat  dalam  perang yang  berkecamuk  di  Aceh  saat  para  ulama  menabuh  genderang  perang  melawan  kolonial Hindia  Belanda.  Semangat  perlawanan  tersebut  pernah  membuat  Belanda  bingung  dengan keberanian dan tekad orang Aceh. Orang Aceh pada masa itu berperang bukan untuk menang namun agar mendapatkan syahid dan surga (Ibrahim, 2003: 31).
Pada  masa  Darul  Islam/Tentara  Islam  Indonesia  (DI/TII),  elit  lokal  yang  mengobarkan perlawanan  pada  pemerintah  Indonesia  juga  berasal  dari  kalangan  ulama  dan  representasi ulama.  Pada  masa  ini,  ulama  dan  agama  masih  menjadi  variabel  menguatnya  perlawanan rakyat dan dukungan yang besar terhadap berdirinya DI/TII.  Hal yang berbeda terjadi pada periode  konflik  1970-an  yang  disebut  oleh  Ibrahim  (2003:  32)  sebagai  periode  konflik kontemporer  dimana  agama  cenderung  lebih  digunakan  sebagai  gerakan  simbolis  sebagai pembenaran  atau  basis  nilai  aktivitas  perjuangan  yang  dilakukan.  Pada  periode  ini  eskalasi kekerasan  cenderung  meningkat  signifikan.  Simbol  agama,  menurut  Ibrahim  (2003:  33), menjadi  bahasa  terbaik  untuk  menerjemahkan  realitas  yang  terjadi  pada  masa  eskalasi kekerasan  berlangsung  cukup  tinggi.  Seperti  pada  beberapa  kesempatan  aparat  keamanan kerap  kali  membaca  shalawat  Badar  saat  apel  pasukan  sebelum  melaksanakan  operasi keamanan.
Selain itu, ada banyak simbolisasi lain yang dapat kita lihat seperti yang dirangkum oleh Ibrahim (2003: 33) yaitu penabalan tulisan Allahu Akbar dan Bismillahirrahmanirrahim di dinding truk dan kendaraan militer lainnya. Fenomena ini diterjemahkan oleh Ibrahim sebagai bentuk legitimasi  dan  memberikan  batas  yang  jelas  bahwa  operasi  keamanan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Republik  Indonesia  berada  pada  jalur  yang  benar  secara  agama  dan  di  sisi  lain ingin mengaburkan propaganda cita-cita Aceh dalam upaya untuk merdeka.
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.106
Pola  yang  sama  juga  ditunjukkan  oleh  GAM  (Gerakan  Aceh  Merdeka)  yang  berupaya untuk memberikan stimulan kepada masyarakat Aceh bahwa gerakan yang diperjuangkan tak luput dari ajaran agama. Atau dengan kata lain, memberikan legitimasi bahwa Gerakan Aceh Merdeka merupakan gerakan penerus yang merepresentasikan gerakan pendahulu yang juga telah melawan „musuh‟ baik „musuh‟ yang didefinisikan sebagai kafir ataupun „musuh‟ yang telah mengingkari janji politik.
Walaupun,  Ibrahim  (2003:34)  menyebut  berbagai  pelabelan  tersebut  sebagai  sebuah simbolisasi bahkan manipulasi simbol, namun hal itu tidak bisa diterjemahkan sebagai suatu yang  telah  umum  (generalisasi)  bahwa  setiap  kelompok  yang  bertikai  memanfaatkan  agama sebagai simbol perjuangan. Jika dilihat dari proses pembiasaan pembacaan Surah Yasin pada hari menjelang peringatan 4 Desember, Azan pada tata laksana upacara bendera serta berdoa di  Masjid  untuk  kesuksesan  dan  pencapaian  cita-cita  gerakan  Aceh  Merdeka.  Pembiasaan tersebut  tidaklah  dilakukan  sesekali  saja,  namun  sudah  menjadi  rutinitas  bagi  masyarakat Aceh dan Indonesia secara umum yang notabene merupakan masyarakat muslim terbesar di Asia  Tenggara.  Apalagi  Aceh  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  keIslaman  melalui  rutinitas harian seperti pengajian dan masjid sebagai episentrum kegiatan.
Walau tidak dapat dipungkiri bahwa perwujudan bahasa dan aktivitas keagamaan dapat diartikan dalam perspektif simbolis. Jika dimaknai secara semena-mena, pemahaman tersebut dilihat dari bagaimana kelompok-kelompok yang sedang berkonflik tersebut memaknai spirit keagamaan  yang  mereka  buat  sendiri.  Sehingga  saat  pengingkaran  hadir  maka  simbolisasi agama yang dijadikan sebagai salah satu strategi mendulang dukungan dapat diterima seperti yang telah disimpulkan oleh Ibrahim (2003: 34).

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Neuman penelitian deskriptif adalah:
“Penelitian  yang  menyajikan  gambaran  spesifik  tentang  sebuah  situasi,  pengaturan sosial,  atau  suatu  hubungan.  Hasil  dari  studi  deskriptif  adalah  gambaran  rinci tentang subjek penelitian”. (Neuman, 2000: 64)
Dengan  menggunakan  pendekatan  ini,  penelitian  ini  ingin  menggambarkan  sifat  suatu keadaan  yang  sementara  terjadi  pada  saat  penelitian  dilakukan,  dan  kemudian  berusaha memeriksa sebab-sebab dari gejala tersebut. Kemudian dengan pendekatan ini pula, penelitian ini  mengeksplorasi  posisi  Ulama  Aceh  dalam  hal  rekonsiliasi  pasca  konflik  yang  terjadi  di Aceh.  Hal  tersebut  memungkinkan  dilakukan  karena  secara  otomatis  menempatkan  objek penelitian sebagai subjek aktif yang berada dalam lingkungan natural dan diupayakan untuk dideskripsikan  secara  timbal-balik  (Koentjoroningrat,  1991:  87;  Faisal,  1989:  18;  Ferdiansyah, 2015: 6).
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Aceh  Besar  dan  Pidie,  Provinsi  Aceh,  Indonesia.  Kedua daerah  ini  dipilih  karena  dianggap  representatif  untuk  menjelaskan  dan  memahami  potensi, posisi  serta  peran  ulama  dalam  hal  rekonsiliasi.  Selain  itu,  pemilihan  lokasi  ini  juga mempertimbangkan  alasan  berikut;  Pertama,  daerah  Pidie  merupakan  daerah  basis  konflik terbesar  pada  periode  1976-2005.  Ini  berarti  bahwa  intensitas  konflik  dan  jumlah  korban  di daerah  ini  cukup  besar.  Kedua,  rekonsiliasi  menjadi  salah  satu  tujuan  dari  pembangunan perdamaian itu sendiri.
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.106
Adapun  tahapan  Pengumpulan  Data  dan  Analisa  Data  pada  penelitian  ini  terdiri  dari beberapa tahapan, yaitu;
1) Studi Kepustakaan. Data serta informasi dalam studi kepustakaan ini diperoleh dari jurnal bereputasi, buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, artikel, dan dokumen yang  dianggap  membantu  dalam  proses  penelitian  serta  analisis  permasalahan  penelitian yang dikaji.
2) Observasi  Partisipatoris .  Tahapan  ini  menjadi  instrumen  awal  yang  akan  berguna  untuk mendapatkan  peristiwa-peristiwa  kunci  yang  akan  menambah  narasi  laporan  penelitian lebih detail dan riil berdasarkan fakta-fakta di lapangan.
3) Wawancara  mendalam .  Proses  wawancara  akan  dilaksanakan  dengan  mengundang  para partisipan  yang  diasumsikan  memiliki  informasi  kunci  tentang  peta  ulama  dan  jaringan sosial  yang  dibangun  serta  peran-peran  khusus  yang  dilakukan  dalam  upaya pembangunan  perdamaian  melalui  rekonsiliasi.  Adapun  responden  yang  diwawancarai dalam penelitian ini adalah akademisi, praktisi, ulama dan mayarakat.
Setelah  semua  data  dikumpulkan,  langkah  selanjutnya  melakukan  analisa  secara induktif dan  membangun  pola-pola,  kategori-kategori  dan  tema-temanya  dari  bawah  ke  atas,  serta mengolah  data  ke  dalam  unit-unit  informasi  yang  lebih  abstrak  untuk  menghasilkan  sebuah gambaran  yang  kompleks  dari  suatu  masalah  atau  isu  yang  diteliti  (Creswell,  2010:  261-263). Untuk  menjaga  validitas  dan  reliabilitas  data,  selanjutnya  mengkombinasikan  secara menyeluruh semua data yang didapatkan dari teknik pengumpulan data yang telah dijelaskan seperti diatas.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam  konteks  Indonesia,  tidak  dapat  diragukan  lagi  bahwa  dalam  rentang  pengalaman sejarah  masyarakat  Aceh  selalu  menunjukkan  pentingnya  peran  ulama.  Sejumlah  literatur mencatat bawa pembentukan dan perkembangan sistem sosial-politik dan budaya masyarakat Aceh terjadi sebagian atas kontribusi para ulama. Bahkan dalam setiap periode penting seajarah Aceh,  para  ulama  senantiasa  tampil  sebagai  satu  kekuatan  yang  memberi  ladasan  etis keagamaan  bagi  setiap  perubahan  sosial-politik,  dan  selanjutnya  bertindak  sebagai  penerus corak keagamaan yang berkembang di masyarakat Aceh (Saby, 2001: 1).

## A. Ulama Aceh dalam Lintas Sejarah
Jika kita bertanya kepada masyarakat Aceh tentang relasi Islam dan Aceh, hampir seluruh masyarakat  Aceh  hari  ini  sepakat  bahwa  menjadi  orang  Aceh  tidak  terpisahkan dari  menjadi Muslim. Artinya, Aceh dan Islam merupakan satu kesatuan layaknya sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Salah satu alasannya adalah identitas Aceh dan Islam memiliki akar sejarah yang  mendalam. Lokasi  Aceh  yang  berada di  ujung  barat  laut  Sumatera  menjadikannya  titik kontak  pertama  bagi  para  pedagang  Arab  dan  India  yang  mengunjungi  Nusantara.  Kerajaan Islam tertua yang dikenal di Asia Tenggara berada di Aceh, tepatnya di Pasai (sekarang dekat Lhokseumawe). Selama berabad-abad, Aceh bukan hanya kekuatan militer yang penting, tetapi juga pusat pembelajaran dan perdagangan Islam (Aspinall, 2007: 248).
Berdasarkan  sumber-sumber  sejarah  yang  tersedia,  baik  dari  catatan  para  penjelajah  dari Eropa  ataupun  dari  tradisi  masyarakat  Aceh  seperti  Hikayat  Raja-Raja  Pasai  dan  Sejarah Melayu, para ulama telah memberi sumbangan penting dalam perkembangan Samudra Pasai menjadi kerajaan Islam terkemuka di Nusantara abad ke-13. Sumbangan para ulama tersebut
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.106
telah berjasa menjadikan kerajaan Samudra Pasai sebagai basis bagi proses Islamisasi di dunia Melayu, dan Aceh khususnya (Saby, 2001: 2).
Sultan Iskandar Muda (1607-1636) adalah sultan yang paling dikenal karena serangan terus menerus terhadap Portugis di Selat Malaka dengan Islam sebagai dasar ideologi perjuangannya (Hadi,  2004:  30).  Selama  dua  abad  berikutnya,  kekuatan  ekonomi  Belanda  mengalami kemunduran,  sementara  itu  kesadaran  keIslaman  masyarakat  Aceh  meningkat  secara signifikan,  terutama  melalui  ajaran  ulama  seperti  al-Raniry  dan  al-Singkili.  Pada  1824, bersamaan  dengan  perjanjian  Inggris-Belanda,  Aceh  berada  dalam  posisi  genting  karena kedaulatannya  yang  telah  diakui Eropa,  tetapi  pada  saat  yang  sama  pulau  Sumatera  diklaim oleh  Belanda.  Kemudian,  Belanda  menyerang  Aceh  pada  tahun  1873  dan  sekaligus  menjadi serangan  militer  terbesar  dalam  sejarah  Belanda.  Selama  40  tahun  bertempur  melawan Aceh, kepemimpinan  pasukan  gerilya  Aceh  melawan  Belanda  bergeser  ke  tangan  ulama  dalam kerangka Perang Suci, yang dikoordinir dari masjid ke masjid dan setiap khotbah Jumat. Para ulama masa itu menulis Hikayat prang Sabil (Kisah Perang Suci), yang menyatakan perlawanan mengusir  Belanda  sebagai  kewajiban  bagi  semua  Muslim  dan  menyatakannya  sebagai  jihad (Siegel  dalam  Aspinall,  2007:  249).  Kepemimpinan  ulama  dalam  perang  mewalan  Belanda berlangsung  selama  60  tahun.  Dalam  rentang  waktu  tersebut  ulama  telah  mengukuhkan kehadirannya dalam politik dan masyarakat Aceh.
Tidak  diragukan  lagi  bahwa  ulama  memiliki  peran  vital  pada  masa  kerajaan.  Posisi  dan peran ulama Aceh menjadi lebih besar pada masa kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada  abad  ke-17.  Pada  abad  ini,  kerajaan  Aceh  menjadi  pusat  lahirnya  ulama  terkemuka Nusantara,  seperti  Hamzah  Fansuri,  Syamsuddin  al-Sumatrani,  Nuruddin  al-Raniry  and Abdurrauf  al-Singkili.  Melalui  karya-karya  intelektual  yang  mereka  hasilkan,  mendorong perkembangan  tradisi  intelektual  dan  pemikiran  kalam  di  Nusantara.  Bahkan  lebih  dari  itu, ulama  pada  masa  kerajaan  Aceh  juga  menduduki  posisi  penting  dalam  struktur  kerajaan seperti  posisi  Syaikhul  Islam  yang  merupakan  posisi  setingkat  di  bawah  sultan.  Melalui lembaga  tersebut,  para  ulama  menjadi  pendamping  raja  yang  ikut  menentukan  setiap keputusan penting dan strategis di kerajaan.
Tidak  berhenti  sampai  disitu,  peran  politik  ulama  ini  bahkan  semakin  menonjol  pada periode  kemudian,  ketika  masyarakat  Aceh  berperang  melawan  penjajahan  Belanda.  Para ulama mejadi peletak dasar ideologi perjuangan, yang dirumuskan dalam konsep jihad, yakni perang  di  jalan  Allah  dengan  ganjaran  surga.  Ini  adalah  perang  suci  yang  dilakukan  bukan untuk membela Aceh, tetapi melawan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dalam konteks ini,  ulama  tidak  hanya  mendukung  tapi  juga  memberi  landasan  ideologi-keagamaan.  Ulama mengambil peran sebagai perumus dan pemberi makna perjuangan masyarakat Aceh melawan Belanda.  Posisi  ini  terus  berlangsung  hingga  memasuki  awal  abad  ke-20.  Ketika  modernisasi mulai  memasuki  kehidupan  masyarakat  Aceh,  para  ulama  bertindak  sebagai  agen pembaharuan Islam. Melalui Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), lembaga yang didirikan pada  1938,  ulama  berjuang  bagi  pemberdayaan  dan  pengembangan  umat  Islam  Aceh.  PUSA secara  resmi  bertujuan  untuk  mengembangkan  sistem  pendidikan  Islam  modern  di  Aceh dengan visi bukan untuk kembali ke “zaman keemasan” Aceh, melainkan untuk menyongsong “masa depan yang mulia”, di mana semua Muslim akan bersatu melalui hukum agama (Morris dalam  Aspinall,  2007:  250).  Dalam  pernyataan  publik  pertamanya,  organisasi  PUSA menyampaikan:
“…to  proclaim,  uphold  and  defend  the  greatness  of  the  holy  Islamic  religion, especially  in  the  land  of  Aceh,  which  had  bestowed  upon  it  the  name  of  „Mecca's
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.106
verandah‟ in its past golden age, but which for some time now has become a country left far behind by its near neighbors, let alone those more distant, and which has for so long remained in the valley of unbelief and darkness”. (Aspinall, 2007: 250)
Daud  Beureueh,  seorang  ulama  karismatik  sekaligus  pemimpin  PUSA  masa  itu menggabungkan  ajaran  Islam  dengan  anti-nasionalisme  penjajah  dan  organisasi  Barat.  PUSA menentang penjajahan Belanda, mendapat bantuan Jepang, dan mampu mengalahkan Belanda sebelum  kedatangan  bantuan  dari  Jepang.  Setelah  Perang  Dunia  II,  Beureueh  dan  ulama melakukan revolusi sosial dan membangun hegemoni politik. Pasca proklamasi kemerdekaan 1945,  di  bawah  kepemimpinan  ulama,  Aceh  adalah  satu-satunya  daerah  di  Indonesia  yang tidak  jatuh  ke  Belanda  kembali. Bahkan  pasukan  Aceh  berjuang  untuk  mendukung  Republik Indonesia dalam bingkai jihad (Barter, 2008: 14).
Pasca perang kemerdekaan, Aceh memasuki babak baru yaitu masa konflik yang bermula ketika  Aceh  dilebur  dengan  Sumatera  Utara  yang  kemudian  memantik  perlawanan  ulama terhadap  Republik  Indonesia.  Ketika  konflik  ini  perlahan-lahan  diatasi  melalui  serangkaian negosiasi  pada  tahun  1960-an,  dengan  Aceh  mendapatkan  kembali  status  provinsinya  dan otonomi untuk menerapkan hukum Islam.
Namun,  seiring  waktu  lambat  laun  pengaruh  ulama  kian  menurun.  Terutama  sejak  1976 ketika  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  menuntut  kemerdekaan  dari  pemerintah  Indonesia. Selama  masa  ini,  peran  ulama  menurun  ketika  pemerintahan  orde  baru  di  bawah  komando Presiden Soeharto (1967-1998) yang mencoba mengkooptasi dukungan para ulama di satu sisi dan  GAM  menuntut  kesetiaan  mereka  di  sisi  lain.  Namun  setelah  tsunami  Aceh  pada  tahun 2004, lalu pemerintah dan GAM menegosiasikan perjanjian damai melalui MoU Helsinki tahun 2005, para ulama Aceh kembali muncul dan memainkan peran yang lebih signifikan.
Pada  masa  konflik  era  GAM  (1976-2005),  pada  umumnya  disepakati,  meskipun  jarang dijelaskan, bahwa konflik masa ini kurang berdimensi agama. Jika ada, organisasi keagamaan di  Aceh  mendukung  negara,  Ulama  dalam  MPU  bahkan  diminta  oleh  pemerintah  Indonesia untuk  menekan  GAM  selama  negosiasi  damai.  Akibatnya  GAM  melihat  ulama  sebagai  alat untuk  agenda  negara  (Kingsbury,  2006:  188).  Sementara  itu,  para  pemimpin  GAM  hanya berbicara  kepada  negara  Barat  dan  membangun  sebuah  wacana  etno-nasionalisme  yang sebagian  dibersihkan  dari  unsur  Islam.  Berbasis  di  Swedia,  para  pemimpin  GAM  awalnya berbicara dalam hal sosialisme dan anti-kolonialisme, kemudian menggeser kerangka hak asasi manusia untuk melegitimasi kemerdekaan.
Pada  masa  awal  Orde  Baru,  Presiden  Soeharto  dengan  pembangunan  ekonomi  telah melemahkan ulama Aceh. Bahkan selama konflik GAM, sebagian besar peran ulama berada di suatu  tempat  yakni  antara  netral  dan  pro-negara,  kecuali  yang  berada  pada  wilayah  basis GAM.  Pada  masa  ini  Burter  (2008:  16)  menyatakan  bahwa  Ulama  Pro-Indonesia  dapat dipisahkan  ke  dalam  dua  kategori,  yaitu  ulama  karir  (yang  mendapatkan  nafkah  melalui organisasi  negara)  dan  ulama  dayah  (guru  aktif).  Kategori  yang  pertama  adalah  ulama  yang secara  jelas  mendukung  negara.  Ulama  Karir  dalam  klasifikasi  ini  menurut  Butler  (2008) termasuk  di  dalamnya  adalah  pejabat  legislatif,  Universitas,  Badan  Politik,  dan  Organisasi Ulama yang disponsori negara. Pihak berwenang Indonesia sering menyerukan kepada ulama tersebut  untuk  mendukung  kebijakan  pemerintah  dan  berbicara  menentang  GAM.  Senada dengan hal itu, Mukhlisuddin Ilyas (responden) mengatakan:
“Ulama  sebelum  konflik,  posisinya  sebagai  follower,  sebagai  supporter,  dan  pemberi petuah bijak atau justifikasi sosial. Pada masa orde baru, ulama banyak dimanfaatkan
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.106
sebagai „juru bicara‟, dan masa reformasi ulama dayah hanya menjadi penyeimbang”.

## (Wawancara, Juli 2019)
Pada  masa  ini,  kekuatan  ulama  mulai  melemah  karena  keterlibatannya  dalam  politik praktis  masa  itu.  Sebagian  besar  ulama  tergabung  ke  dalam  partai  politik  (PPP:  Partai Persatuan Pembangunan, atau Persatuan Pembangunan) dan beberapa lembaga yang baru di bentuk  pada  masa  Orde  Baru  (MPU:  Majelis  Permusyawaratan  ulama)  (Barter,  2008:  14). Dengan  kata lain,  ulama  hanya  diposisikan sebagai  pihak di luar dari  kerangka  konflik yang sedang berlangsung di Aceh.
Selain  itu,  posisi  Ulama  juga  lemah  karena  alasan  internal  seperti  menurunnya  minat masyarakat  terhadap  sekolah  lembaga  pendidikan  tradisional  Islam  (Dayah)  akibat  kalah bersaing dengan Madrasah yang dikelola negara. Masalah lainnya adalah akibat konflik yang terjadi  selama  puluhan  tahun,  mengajar  generasi  baru  jadi  terabaikan,  “ulama”  baru  gagal direproduksi.  Sementara  itu,  elit  sekuler  baru  yang  diproduksi  oleh  Universitas  Aceh  terus bermunculan,  serta  penguasaan  Partai  Golkar  Soeharto  dalam  birokrasi  provinsi  yang mendominasi  perekonomian  Aceh.  Melemahnya  otoritas  ulama  ini  terus  berlangsung  hingga ditandatanganinya MoU Helsinki pada tahun 2005 (Barter, 2008: 16).
Posisi ulama yang dianggap mendua dan paradoks jika dibandingkan dengan peranannya pada  perang  melawan  Belanda  dan  Gerakan  DI/TII  tidak  saja  menimbulkan  kekecewaan, kesangsian dan cercaan di masyarakat. Bahkan muncul hadih maja yang mengidentifikasi siapa ulama yang dapat dijadikan sebagai tokoh sentral atau bukan, dalam menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat seperti harapan mereka terhadap kisah kepahlawanan, keberanian  dan  kecerdasan  ulama  terdahulu.  Salah  memahami  strategi  adaptasi  dari  upaya- upaya  kooptasi  ulama  inilah  yang  kemudian  memunculkan hadih  maja yang  negatif  dalam masyarakat  Aceh  ketika  menilai  ulama. Hadih  maja tersebut  berbunyi:  “ ulama  jameun  pijuet- pijuet karena le geu kaluet ngen geumeudo‟a, Ulama Jinoe Tumbon-tumbon karena sereng jak ek treun rinyeun istana ” 1 (Amiruddin, 2003:58).
Meskipun  diakui  bahwa  pada  masa  konflik  posisi  ulama  melemah,  namun  tidak  berarti kelompok  ulama  absen  dari  dinamika  sosial  yang  berlangsung  di  Aceh.  Abidin  Nurdin mengatakan bahwa ulama secara kelembagaan senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat Aceh. Peran ulama tidak berubah, hanya tidak terlalu signifikan seperti masa lalu. Dayah tetap ada,  kegiatan  santri  bersama  ulama-ulama  juga  tetap  berlangsung.  Lebih  lanjut  beliau mengatakan:
“Ulama  tidak  berubah,  hanya  bertransformasi  peran.  Dulu  ketika  kita  menyebut ulama secara otomotasi kita melihatnya sebagai person dan hari ini kita lihat lembaga- lembaga yang menjadi representasi sebagai ulama”. (Wawancara, Juli 2019)
1 Terjemahan: Ulama dahulu banyak yang kurus karena terus-menerus beribadah dan berdoa, sedangkan ulama sekarang  banyak  yang  gemuk  karena  keseringan  menjenguk  istana. Hadih  maja ini  dianalogikan  dengan  besar kecilnya  tubuh  seseorang  dan  hubungannya  dengan  kesejahteraan  terkait  dengan  dekat  atau  tidaknya  dengan kekuasaan.
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.106

## B. Basis Legitimasi Ulama Aceh
“Abu  Tanoh  Mirah,  semua  orang  menghormatinya,  hampir  90  persen  orang  Aceh mengkarismakannya.  Karismanya  muncul  karena  kejujurannya”.  (Wawancara dengan Teungku Yusri Ahmad, Agustus 2019).
Kutipan  wawancara  di  atas  menjadi  salah  satu  bukti  bahwa  ulama  Aceh  terlegitimasi karena  kualitasnya  secara  personal.  Namun  jika  ditelusuri  jauh  kebelakang,  legitimasi  ulama Aceh sudah mengakar kuat.
Dalam berbagai literatur tentang Aceh, Dayah menjadi salah satu pranata sosial yang kerap kali  dilihat  sebagai  episentrum  dari  kebudayaan  Aceh.  Amiruddin  (2017:  4)  mengungkapkan bahwa  Dayah  merupakan  pengawal  agama  dalam  masyarakat  Aceh.  Menurutnya,  Dayah dengan ulamanya dalam masyarakat Aceh tetaplah lebih dimuliakan ketimbang ulama lainnya yang  belajar  selain  di  Dayah  seperti  di  madrasah  dan  lembaga  keagamaan  lainnya.  Menurut Burhanuddin  (2012:  91),  Dayah  di  Aceh  memiliki  peranan  yang  sangat  besar  dalam memberikan  pencerahan  yang  dibutuhkan  oleh  orang-orang  dimana  Dayah  tersebut  berada. Kontribusi  yang  diberikan  bukan  saja  dalam  bentuk  mengajarkan  Islam  oleh  ulama  Dayah, melainkan juga membimbing masyarakat dalam mempraktikkan syiar Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Terdapat 3 Dayah besar yang ada di Aceh saat Hurgronje mengunjungi Aceh pada abad ke 19. Dayah tersebut terletak di pedalaman yaitu Dayah Tanoh Abe, Dayah Tiro dan Dayah Baru Karang.  Ketiganya  menjadi  episentrum  peradaban  masyarakat  Aceh,  melalui  ulamanya  yang sangat disegani dan dihormati. Bukan saja melalui pengajaran agama Islam, namun juga pada daya  organisasional  yang  dengan  cepat  memberikan  dominasi  dan  legitimasi  secara menyeluruh  di  seluruh  Aceh.  Sehingga,  Dayah  dengan  ulama  sebagai  representasi  tunggal memiliki pengaruh bagi masyarakat dalam praktik dan pengetahuan, serta membentuk norma sosial  dan  ekonomi  yang  berlandaskan  teologi  Islam  (Burhanuddin,  2012:  91).  Seperti  yang ditulis oleh Hurgronje (dalam Burhanuddin, 2012: 93) bahwa syiar Islam telah melekat cukup dalam  terhadap  praktik  ekonomi,  yang  bagi  orang  Aceh  “pertanian  adalah  raja  dari  semua nafkah”,  sehingga  sering  muncul hadih  maja: “ Pang  ulee  ibadat  sembahyang,  pang  ulee  hareukat meugo‟, artinya  “Ibadah  yang  utama  itu  sholat,  cari  rezeki  yang  utama  itu  bertani  (sawah)” . Bersandingnya religi dan ekonomi yang dianggap paling penting dalam kehidupan masyarakat Aceh terlihat saat proses penandaan munculnya bintang tiga yang dianggap sebagai penanda arah  ke  Mekkah  yang  diartikan  sebagai  waktu  mulainya  masa  tanam  padi.  Ulama  Dayah dipercaya  memiliki  kekuatan  spiritual  untuk  mendatangkan  berkah  atau  kutukan,  memberi kesembuhan  dan  sakit  serta  memiliki  solusi  untuk  berbagai  macam  tujuan  hidup,  dan kebiasaan  hidup  sehari-hari  membuat  ulama  memiliki  kekuatan  atas  setiap  kata-kata  yang diucapkan” (Burhanuddin, 2012: 92).
Lebih lajut, masyarakat Dayah merupakan komunitas yang bersifat mekanik karena nilai- nilai  yang  dianut  bersifat  tunggal,  mengedepankan  perasaan  dan  memiliki  solidaritas  yang tinggi.  Dalam  komunitas  tersebut,  masyarakat  yang  diikat  oleh  spirit  religius  dan  Teungku Dayah  yang  menjadi  pemimpin  menempati  posisi  istimewa  dan  sangat  dihormati.  Dalam konteks  Dayah,  secara  bersamaan  struktur  keagamaan  dengan  struktur  sosial  menjadi  suatu kesatuan yang pada akhirnya membentuk hubungan sosial masyarakat (Nirzalin, 2018: 188).
Ulama atau yang biasa di panggil Teungku Dayah sebagai figur dalam masyarakat sangat berperan  dalam  menciptakan  keteraturan  sosial  melalui  pembentukan  norma-norma kehidupan bersama yang merupakan hasil turunan dari Al-Qur‟an, Hadis dan juga kitab-kitab
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.106
tasawuf  yang  diajarkan  oleh  ulama  di  Dayah  (Nirzalin,  2018:  189).  Dalam  ranah  relasi  sosial yang  terjalin,  tranformasi  norma-norma  hubungan  sosial  Teungku  Dayah  dan  murid  yang bersifat  intensif  mendorong  lahirnya  ideologi  ” Pantang  Lawan  Guree ”  (pantang  melawan guru/teungku)  di  Dayah.  Secara  empiris,  ideologi  ini  melahirkan  semangat  ketakziman (kepatuhan) murid tanpa dipertanyakan lagi dan dalam perkembangannya menjadi salah satu basis legitimasi seorang ulama dan hal ini tidak hanya berdampak bagi murid saja tetapi juga masyarakat  luas.  Hal  ini  terjadi  karena  pada  dasarnya  kiprah  Teungku  Dayah  yang  telah berakar  dalam  lintas  sejarah  membuat  jaringan  norma  yang  dibangun  menjadi  habitus masyarakat Aceh.
Kuatnya  peranan  Dayah  dalam  kehidupan  masyarakat  Aceh  membuat  legitimasi  ulama dalam  masyarakat  menjadi  semakin  kuat.  Jaringan  keilmuan  yang  tersebar  dalam  seluruh masyarakat  Aceh  melalui  pembelajaran  di  Dayah  dan  alumninya  membuat  eksistensi  ulama semakin kuat, terutama ketika konflik Aceh usai. Momentum perdamaian memberikan ruang besar  bagi  ulama  Aceh  berperan  lebih  besar,  misalnya  pemberlakuan  syariat  Islam.  Bahkan menurut Mukhlisuddin ilyas: “Kelompok besar yang hari ini berpotensi menjadi perekat adalah orang-orang  Dayah  (Ulama)”.  Lebih  lanjut,  terkait  dengan  basis  legitimasi  ulama,  seorang tokoh  masyarakat  Pidie  dalam  satu  kesempatan  wawancara  mengatakan  bahwa  “Ulama  itu dekat dengan masyarakat makanya masyarakat sangat menghormatinya”. Senada dengan hal itu, Otto Nur Abdullah mengatakan:
“Di  Aceh  itu,  ulama  yang  paling  dihormati  adalah  Teungku  Imum  atau  Teungku Menasah  (Imam  Masjid)  karena  mereka  yang  paling  dekat  dengan  masyarakat  dan disaat  terjadinya  konflik,  mereka  juga  yang  paling  banyak  menjadi  korban”. (Wawancara, Juli 2019)

## C. Posisi Ulama dalam Rekonsiliasi
“Adat bak Poteumeuruhom, hukom bak Syiah Kuala”
(Hukum adat dilaksanakan oleh Raja, hukum Syariat dilaksanakan oleh Ulama)
Adat ngeun hukom lagee zet ngeun sifeut ” (Adat dengan hukum bagaikan zat dengan sifat)
Ungkapan pertama di atas bermaksud menegaskan bahwa persoalan adat (kebiasaan) ada dalam kuasa raja, sementara hukum (agama) adalah ranahnya kaum ulama. Adapun hadih maja kedua bermaksud menjelaskan bahwa kedudukan hukum adat di  Aceh tidak bisa dipisahkan daripada  hukum  agama  Islam.  Dengan  demikian,  adat  kebiasaan  yang  berlaku  di  Aceh merupakan  turunan  atau  adopsi  dari  hukum  Islam.  Semua  ini  diakui  secara  hukum ketatanegaraan  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  tentang  pelaksanaan  syariat  Islam  di  bidang  akidah, ibadah,  dan  syiar  Islam.  Kondisi  ini  menjadikan  Aceh  sebagai  salah  satu  provinsi  yang memiliki  hak  otonomi  khusus  untuk  menjalankan  hukum  berdasarkan  konsep  Islam  sesuai dengan adanya (Muhammad, 2003: xiii).
Oleh  karena  itu,  selalu  ada  cerita  tentang  ulama  dalam  setiap lembar  sejarah  Aceh,  tentu saja  dengan  berbagai  peran  yang  dimainkan.  Semasa  kerajaan,  ulama  didatangkan  ke  istana
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.106
sebagai penasihat raja dan mufti untuk urusan-urusan keagamaan dan sosial. Sejak berdirinya kerajaan Islam di Pasai, pola seperti ini sudah dipraktikkan. Bahkan, Malik Al Shaleh, selaku pendiri  kerajaan  Pasai,  pernah  meminta  menghadirkan  ulama  dari  Mekkah  dan  beberapa tempat  lain  untuk  mengajarkan  Islam  bagi  rakyat  di  Pasai.  Lalu,  kala  Iskandar  Muda memerintah Kerajaan Islam Aceh Darussalam (1607-1636), seorang ulama bergelar Syekh Islam, Syekh  Samsuddin  As-Sumatrani,  juga  menjadi  penasihat  sekaligus  mufti  kerajaan.  Sebagai penasihat  raja,  tentu  keberadaan  ulama  tidak  jauh  dari  lingkaran  istana.  Namun  demikian, ulama dulu tidak terikat dengan kontrak politik karena itu ulama juga bisa menjadi jembatan antara rakyat dan pemimpin dalam menyampaikan aspirasi (Amiruddin, 2008). Dalam hal ini, mungkin terjadi pergeseran, di mana saat ini ulama masuk dalam tataran politik praktis.
Menurut Bustamam-Ahmad & Amiruddin (2013: 56), peran ulama mengalami pergeseran dalam hal sakralitas masyarakat Aceh pasca MoU Helsinki. Hal ini bisa jadi karena ulama tidak mampu memainkan otoritas layaknya Aceh di masa kerajaan. Kondisi ini sebagai implikasi dari perubahan  dalam  sistem  kekuasaan  dan  tata  pemerintahan  sejak  Aceh  bergabung  dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Kedua,  adanya  pelembagaan  yang  terjadi  di  kalangan ulama  sendiri,  semisal  HUDA  (Himpunan  Ulama  Dayah  Aceh),  MPU  (Majelis Permusyawaratan  Ulama),  dan  MUNA  (Majelis  Ulama  Nanggroe  Aceh),  sehingga  masing- masing lembaga tersebut mengklaim diri sebagai kelompok yang selayaknya disebut “ulama”. Ketiga,  adanya  kontestasi  peran  ulama  di  Aceh.  Namun,  pergeseran  tersebut  tidak  lantas menghilangkan „ izzah ulama sebagai center public figure dalam tatanan sosial masyarakat Aceh. Namun  demikian,  ulama  sebagai  salah  satu  agen  sosial  masih  sangat  berpotensi  untuk melakukan  rekonsiliasi.  Sebagaimana  dalam  istilah  Weatherbee,  ulama  sebagai  personal  bisa dikategorikan  sebagai non-state  actors. Namun  secara  kelembagaan,  ulama  termasuk  dalam state-actors .  Dalam  kaitannya  dengan  proses  rekonsiliasi  yang  berlangsung  di  Aceh,  Abidin Nurdin, Sosiolog Aceh dalam satu kesempatan wawancara berpendapat sebagai berikut
“MPU  atas  nama  institusi  yang  menaungi  ulama  memiliki  power  yang  bisa mempengaruhi  kebijakan-kebijakan  pemerintah  di  Aceh.  Dinamika  ketatanegaraan kita  mengharuskan  ulama  ikut  andil  dalam  pembangunan  Negara,  misalnya  ketika ada  permasalahan  yang  terjadi,  lalu  MPU  mengeluarkan  fatwa,  maka  akan  bisa mempengaruhi pemerintah. Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) juga diatur  itu.  Dalam  proses  kebijakan  dan  pemerintah  Aceh,  ulama  itu  memiliki  hak dalam memberikan pertimbangan, baik itu berupa tausiah, fatwa  atau apa pun itu”. (Wawancara, Juli 2019)
Di samping sebagai penasihat, ada beberapa peran lainnya yang dilakoni oleh ulama yang dalam hal ini berkaitan juga dengan peran rekonsiliasi atas konflik yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan  wawancara  kepada  beberpa  responden  (akademisi,  praktisi  dan  ulama)  dapat disimpulkan  beberapa  peran  ulama  dalam  rekonsiliasi,  baik  itu  pra-Helsinki  hingga perdamaian hadir di bumi Seurambi Mekkah sebagai berikut:

## 1) Transmisi Pengetahuan
Kata  “ulama”  memiliki  arti  “orang  yang  memiliki  ilmu”.  Dari  pengertian  ini,  diartikan bahwa ulama adalah gudang ilmu pengetahuan. Ilmu yang sarat dengan nilai-nilai keislaman, tentang  pencegahan  konflik,  dan  penyelesaian  konflik  yang  berbasis  pada  nilai-nilai  Islam. Ulama  mampu  menjelaskan  segala  perbedaan  dari  perspektif  keagamaan  yang  terkadang perbedaan tersebut menjadi akar munculnya konflik.
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.106
Terkait dengan fungsi transmisi pengetahuan, Mukhlisuddin Ilyas dalam satu kesempatan wawancara  menegaskan  bahwa  Ulama  Aceh  atau  “Orang  Dayah”  dengan  konsep  “ beut seumeubeut ”  (amaliah  dan  taklim)  sebagai  bentuk  transmisi  pengetahuan  yang  selama  ini dipraktikkan  membuat  dayah  mampu  bertahan  dan  berhasil  membagun  jaringan  sosial yang besar di Aceh saat ini. Mukhlisuddin Ilyas mengatakan:
“Struktur  sosial  terbesar  masyarakat  Aceh  saat  ini  adalah  Orang  Dayah,  dan  yang memiliki massa terbesar di  Aceh adalah Dayah.  Sekarang Orang Dayah  sudah pada level mempengaruhi, bukan lagi level dipengaruhi”. (Wawancara, Juli 2019)
Kutipan  wawancara  tersebut  pada  dasarnya  menegaskan  bahwa  proses  rekonsiliasi  yang sedang berlangsung saat ini pasti akan dipengaruhi oleh ulama. Jika bukan dalam bentuk yang praktis  maka  dalam  bentuk  lain  seperti  sebagai  pemberi roadmap terkait  rekonsiliasi  yang berasaskan hukum Islam dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Aceh. Hal senada juga ditegaskan oleh Abidin Nurdin:
“Konstribusi  ulama  itu  dalam  bentuk  pemikiran.  Bahwa  ulama  memberikan konstribusi  dalam  konteks  bagaimana  korban  konflik  itu  mendapatkan  hak-haknya, contohya diyat yang sekarang dipakai oleh pemerintah Aceh”. (Wawancara, Juli 2019)
Sebagai contoh lain, kala Aceh masih dalam masa konflik, kita bisa menelusuri bagaimana para  ulama  berperan  dalam  dinamika  politik  dan  sosial  yang  tidak  sehat.  Ulama  sebagai tongkat penerang bagi masyarakat tetap harus berani menyampaikan amar ma‟ruf nahi mungkar (menyeru  kepada  yang  baik,  dan  mencegah  dari  yang  mungkar)  walaupun  terkadang  itu berbenturan  dengan  kepentingan  penguasa  atau  kepentingan  pihak  yang  bertikai  ((Ilham  & Abdullah, 2015). Begitu pun pada masa isu referendum menguat di Aceh pada tahun 1999. Ada sekitar 500-an ulama Dayah berkumpul di makam Syiah Kuala, Banda Aceh, untuk membahas terkait  sikap  mereka  terhadap  situasi  politik  Aceh  kala  itu.  Dari  pertemuan  tersebut, menghasilkan  sejumlah fatwa,  misalnya  tidak  boleh  membunuh,  tidak  boleh  mengintimidasi, tidak boleh menjarah harta orang lain, dan tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar HAM. Keputusan yang tidak kalah penting hasil dari musyawarah tersebut adalah mendukung pelaksanaan  referendum  di  Aceh.  Pertemuan  itu  berlangsung  pada  tanggal  13-14  September 1999.  Presidium  sidang  dalam  pertemuan  itu  adalah  Tengku  H.  Nuruzzahri  Yahya  (Ketua), Tengku H. Syamaun Risyad (Sekretaris), Tengku H. M. Daud, Tengku H. Saifuddin Ilyas, and Tengku H. Abdul Manan (Bardan, 2008).
Pasca isu referendum 1999, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 18 Tahun 2001 sebagai jawaban konflik Aceh. Karena mengingat ada beberapa permintaan  masyarakat  Aceh  yang  tidak  diakomodir  oleh  pemerintah  pusat  sehingga  harus diterbitkan  undang-undang  tersebut.  Ulama  dilibatkan  dalam  pembahasan  Rancangan Undang-Undang  tersebut.  Tidak  hanya  disitu,  ulama  juga  dilibatkan  dalam  Rapat  Dengar Pendapat  Umum  (RDPU)  untuk  merumuskan  apa  yang  harus  diakomodir  dalam  Undang- Undang  Otonomi  Khusus.  Ulama  yang  aktif  terlibat  saat  itu  adalah  Abu  Daud  Zamzami, Muslim Ibrahim, Tengku Ismaik Yakob, dan Tengku Sofyan Shaleh. Undang-Undang Otonomi Khusus  kemudian  juga  menjadi  landasan  konstitusional  pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Aceh (Bardan, 2008).
Ulama juga mampu memilih dan memilah apa yang harus dilakukan di saat-saat genting, misalnya  sikap  yang  diambil  oleh  Abu  Daud  Zamzami  pada  masa-masa  isu  referendum
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.106
bergolak.  Abu  Daud  yang  kala  itu  menjabat  sebagai  Ketua  Inshafuddin  tidak  setuju  dengan referendum  karena  khawatir  akan  membawa  perpecahan  di  kalangan  ulama.  Namun  beliau tetap menyerukan bahwa kasus konflik di Aceh tetap harus diselesaikan secara damai, bukan dengan cara kekerasan (Bardan, 2008).
Semasa  pemberlakuan  DOM  (Daerah  Operasi  Militer),  pihak  militer  Indonesia  juga mendekati  kaum  ulama  Aceh  untuk  menggalang  dukungan  secara  ideologis.  TNI  mendekati Tengku  Ali  Usman  Kuta  Krueng  dan  Tengku  H.  Ibrahim  Bardan,  pimpinan  pesantren Malikussaleh  Panton  Labu.  Kemudian,  Organisasi  Ulama  Tradisional  Inshafuddin menyelenggarakan rapat keja mubahasah pada tanggal 23-26 April 1997. Keputusan penting dari mubahasah tersebut adalah melawan, menentang, dan melakukan makar terhadap Pemerintah yang  sah  kedudukannya  adalah  haram.  Hukum  serupa  juga  berlaku  bagi  yang  memberikan bantuan  dan  dukungan  kepada  yang  menentang  dan  melawan  pemerintah  Republik Indonesia” (Sulaiman, 2000: 87-88).

## 2) Pengambil Keputusan terkait Hukum yang ada dalam Islam
Secara garis besar, kajian fikih terbagi kepada empat hal utama; 1) fiqih ibadah ; yang terkait dengan  „ ubudiyah kepada  Allah;  2) fiqih  muamalah ;  terkait  dengan  transaksi  sosial;  3) fiqih munakahat :  perihal  nikah  dan  konsep  berumah  tangga;  dan  4) fiqih  jinayat ;  yang  berkaitan dengan qishas , hukum bunuh-membunuh, penyelesaian konflik dan sejenisnya. Dalam hal ini, ulama  berperan  dalam  memberikan  pandangan  keagamaan  terkait  dengan  rekonsiliasi  bagi pihak  yang  bersengketa.  Mastur  Yahya,  dalam  kesempatan  wawancara  menjelaskan  bahwa dalam perumusan model rekonsiliasi yang akan dikerjakan oleh KKR-Aceh (Komisi Kebenaran dan  Rekonsiliasi  Aceh)  melibatkan  ulama  sehingga  model  reparasi  yang  kemudian  diambil oleh  pemerintah  saat  ini  bernafaskan  islam  seperti di‟iet (diyat), suloh (islah).  Demikian  pula dengan peraturan-peraturan pemerintah daerah yang berbentuk Qanun dalam perumusannya pasti  melibatkan  ulama.  Abidin  Nurdin  yang  menyatakan  bahwa  “Melalui  MPU  (Majelis Permusyawaratan Ulama), Ulama Aceh berperan melalui fatwa-fatwanya”. Lebih lanjut Abidin Nurdin mengatakan:
“Ulama lebih banyak berkonstribusi pada ranah agama, tapi jika kita berbicara dalam konteks Aceh atau syariat Islam maka itu berdampak pada semua aspek karena syariat Islam yang selama ini dipahami bersifat holistik. Ketika kita mengatakan agama maka politik tidak bisa dihilangkan disitu. Di DPR itu ada rapat umum dan rapat itu tidak boleh dilanjutkan ketika ulama tidak hadir dan bisa dibatalkan karena sebagian besar Qanun  di  Aceh  yang  membutuhkan  kehadiran  ulama  disitu…”.  (Wawancara,  Juli 2019)

## 3) Ulama sebagai Mediator
“Ketika  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  pergi  ke  Aceh,  beliau  langsung berkunjung  ke  Abu  Kuta  Krueng  karena  beliau  terlibat  dalam  merumuskan perdamaian yang digagas oleh Presiden. Sebelum ada proses dialog Mou Helsinki, ada proses  yang  terjadi  dan  pada  masa  itu  ulama  dilibatkan,  jadi  jelas  mereka  terlibat dalam proses rekonsiliasi”. (Wawancara dengan Abidin Nurdin, Juli 2019)
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.106
Mediator  adalah  orang  yang  memahami  cara  berkomunikasi  dan  paham  akan  substansi yang  disampaikan.  Dalam  konteks  Aceh,  ulama  sebagai  mediator  pihak-pihak  yang  bertikai atau  berkonflik  sudah  sering  dipraktikkan.  Contohnya,  penyelesaian  konflik  yang  berakhir dengan pembunuhan, maka yang bertindak sebagai fasilitator, negosiator dan mediator salah satunya  adalah  ulama  setempat  yang  populer  disebut Teungku  Meunasah (Kasim  &  Nurdin, 2015: 129). Dalam konteks lain, Abidin Nurdin mengatakan:
“Peran  ulama  pasca  konflik  sangat  kuat,  terutama  dalam  konteks  pemberian  dana diyat bagi korban konflik. Waktu itu pemerintah meminta kejelasan status, diyat itu ada tidak dalam konteks hukum islam, dan itu diberikan penjelasan oleh ulama bahwa pemberian dana diat kepada korban konflik, kalau dalam bahasa hokum, itu ada legal standingnya dalam hukum Islam. Makanya sampai hari ini dana diyat yang diberikan oleh negara terhadap korban tidak ada penolakan dari masyarakat dan secara hukum Islam  dan  hukum  adat  ada  praktiknya  dalam  masyarakat  Aceh”.  (Wawancara,  Juli 2019).
Ulama dengan kearifan dan tingginya ilmu agama yang dimiliki bisa berperan di ranah ini. Pendekatan persuasif adalah cara ulama menyelesaikan konflik di Aceh. Cara-cara humanis ini lebih  efektif  ketimbang  menggunakan  cara  kekerasan  atau  cara  militeristik  dalam menyelesaikan kasus Aceh. Rekonsiliasi akan terjadi jika komunikasi mampu dibangun secara efektif oleh agen/aktor yang menjadi mediator sehingga menemukan titik terang.
Demikian  juga  yang  dilakukan  oleh  ulama  Aceh  dengan  otoritasnya  mampu  menjadi mediator  dalam  berbagai  peristiwa  menggunakan  pendekatan  kultural  seperti suloh , peumat jaroe, demee dan peusijuek . Arief mengatakan:
“Dalam  metodologi  damee  yang  berlaku  muncul  kemudian  istilah  popular  “saboh pisang taplah dua” yang bermakna jika ada yang berselisih dan perselisihan tersebut mengakibatkan  kerugian  salah  satu  pihak,  maka  kerugian  tersebut  akan  ditanggung besama”. (Wawancara, Arief, September 2019)

## 4) Peran Kultural
Peran  kultural  yang  dimaksud  di  sini  adalah  seremonial,  perayaan  ataupun  ritual  yang dilakukan jika pihak yang bertikai sudah menemukan kata sepakat untuk berdamai. Jika yang bertikai  sudah  sama-sama  merelakan  atas  perkara  yang  terjadi,  maka  akan diadakan peusijuk (proses  atau  ritual  menaburkan  tepung  tawar  pihak  yang  berselisih,  terutama  yang  menjadi korban), peumat  jaroe (proses  perdamaian  dengan  simbol  saling  bersalaman  dan  saling memaafkan  hingga  hilangnya  dendam) ,  khanduri (syukuran  atas  perdamaian  dan  sekaligus ungkapan rasa senang atas terjalinnya perdamain). Semua kegiatan tersebut melibatkan ulama dan sekaligus menempatkan ulama sebagai aktor utama dari ritual yang dilakukan, walau pada level-level tertentu juga cukup dilaksanakan oleh tokoh adat.

## 5. Kesimpulan
Dalam  setiap  periode  penting  seajarah  Aceh,  para  ulama  senantiasa  tampil  sebagai  satu kekuatan  yang  memberi  ladasan  etis  keagamaan  bagi  setiap  perubahan  sosial-politik,  dan selanjutnya  bertindak  sebagai  penerus  corak  keagamaan  yang  berkembang  di  masyarakat
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.106
Aceh.  Pada  masa  konflik,  peran  ulama  tidak  begitu  signifikan  akibat  konstelasi  politik  yang terjadi.  Ulama  terpolarisasi  dan  pengaruhnya  melemah.  Namun  secara  kelembagaan,  peran ulama  tidak  berubah  dan  senantiasa  hadir  dalam  kehidupan  masyarakat  Aceh  hingga  turut melakukan inisiasi perdamaian.
Pasca konflik, posisi ulama kembali menguat, dan dalam proses rekonsiliasi, peran ulama Aceh  terkait  dengan  empat  hal:  1)  Transmisi  pengetahuan,  2)  Sebagai  pengambil  keputusan terkait  hukum  yang  ada  dalam  Islam,  3) Ulama  sebagai  mediator,  4)  Peran  kultural    yaitu sebagai  agen  yang  telibat  aktif  dalam  menyelesaikan  perselisihan  yang  terjadi  dalam masyarakat.
Pelibatan ulama dalam proses rekonsiliasi pasca damai merupakan keniscayaan. Keilmuan ulama Aceh yang sudah diakui masyarakat serta kuatnya jaringan Dayah merupakan potensi besar untuk mensukseskan proyek rekonsiliasi yang saat ini berlangsung.
Kombinasi ajaran agama dan kearifan lokal yang selama ini dipraktikkan oleh ulama dalam menyelesaikan  berbagai  kasus  di  masyarakat  merupakan  alternatif  yang  harus  diambil  oleh pemerintah  dalam  kerja  rekonsiliasi.  Karena  jika  ulama  yang  bergerak,  dan  terlibat  langsung dalam  proses  rekonsiliasi  yang  diinisiasi  oleh  pemerintah  melalui  KKR-Aceh,  besar kemungkinan  “proyek  rekonsiliasi”  pasca  konflik  akan berjalan  sukses. Ulama  Aceh  bersama jaringan  Dayah  dan  alumninya  yang  tersebar  diseluruh  penjuru  Aceh  menjadi  modal  besar untuk menyembuhkan luka akibat konflik yang pernah melanda masyarakat Aceh.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Para  penulis  ingin  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Kementerian  Agama  Republik Indonesia  atas  dukungan  dana  dan  fasilitas  untuk  membuat  penelitian  ini  berhasil  melalui Hibah  Penelitian  Interdisipliner  (Surat  Keputusan  Nomor  984/UN.08/BI/KP.01.2/06/2019), yang  diberikan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam,  Kementerian  Agama  Republik Indonesia.  Penulis  juga  mengucapkan  terima  kasih  kepada  semua  informan  yang  telah memberikan bantuan dan informasi selama penelitian ini dilakukan.

## Daftar Pustaka
Amiruddin, M. H. (2003). Ulama dayah: Pengawal agama masyarakat Aceh . Lhokseumawe: Nadiya Foundation.
Amiruddin, M. H. (2008). Aceh dan Serambi Mekkah . Banda Aceh: Yayasan PENA. Amiruddin, M. H. (2017). Ulama Dayah Pengawal Masyarakat Aceh . Banda Aceh: LSAMA. Aspinall, E. (2007). From Islamism to Nationalism in Aceh, Indonesia. Nations and Nationalism , 13 (2), 245-263. Azra, A. (1998). Jaringan ulama: Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII & XVIII: akar pembaruan Islam Indonesia . Bandung: Mizan. Bardan, I. (2008). Resolusi Konflik dalam Islam: Kajian Normatif dan Historis Perspektif Ulama Dayah .
Banda Aceh: The Aceh Institute.
Barter, S. J. (2008). Ulama, the State, & War: Islam-State Relations in the Aceh Conflict . Washington: University of Washington.
Burhanuddin,  J.  (2012). Ulama  &  kekuasaan:  Pergumulan  elite  Muslim  dalam  sejarah  Indonesia . Bandung: Mizan.
Bustamam-Ahmad, K., & Amiruddin, M. H. (2013). Ulama, separatisme, dan radikalisme di  Aceh . Yogyakarta: Penerbit Kaukaba.
Faisal, S. (1989). Format-format penelitian sosial: dasar-dasar dan aplikasi . Jakarta: Rajawali Pers.
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.106
Ferdiansyah, M. (2015). Dasar Penelitian Kualitatif. Bogor: Herya Media. Firdaus,  F.  (2019) .  Peran  Organisasi  Teungku  Dayah  Dalam  Pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Aceh (Doctoral dissertation). Medan: State Islamic University of North Sumatra.
Hadi, A. (2004). Islam and state in Sumatra: A study of seventeenth-century Aceh . Leiden: Brill. Ibrahim, I. (2003). Posisi Agama dalam Konflik Aceh. In Akar Konflik Manusia . Banda Aceh: Ar- raniry Press.
Ichwan,  M.  N.  (2011).  Official  Ulema  and  the  Politics  of  Re-Islamization:  The  Majelis Permusyawaratan  Ulama,  Sharī ʿ atization  and  Contested  Authority  in  Post-New  Order Aceh. Journal of Islamic Studies , 22 (2), 183-214.
Kartodirdjo, S. (1981). Elite dalam perspektif sejarah . Jakarta: LP3ES.
Kasim,  F.  M.,  &  Nurdin,  A.  (2015). Sosiologi  Konflik:  Sosiologi  Masyarakat  Aceh . Lhokseumawe: Malikussaleh University Press.
Kingsbury,  D.  (2006). Peace  in  Aceh:  A  personal  account  of  the  Helsinki  peace  process .  Jakarta: Equinox.
Koentjaraningrat,  K.  (1991). Metode-metode  penelitian  masyarakat .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Ilham, I., & Abdullah, I. (2015). Aceh dalam Kuasa Awak Nanggroe (Studi Kemunculan Elit Baru dari Kalangan  Mantan  Pejuang  GAM  pasca  Penandatanganan  Nota  Kesepahaman  MoU  Helsinki) ( Master‟s Thesis). Yogyakarta: Gadjah Mada University. Muhammad,  R.  A.  (2003). Revitalisasi  Syari‟at  Islam  di  Aceh:  Problem,  Solusi,  dan  Implementasi . Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Neuman,  W. L. (2000). Social  Research  Methods:  Qualitative  and  Quantitative  Approaches .  Boston: Allyn & Bacon.
Nirzalin,  N.  (2018).  Jaringan  Ideologi  Keilmuan  dan  Modal  Politik  Teungku  Dayah  di  Aceh. SUBSTANTIA , 20 (2), 185-195.
Sabil, J. (2012). Peran Ulama dalam Taqnin di Aceh. Jurnal Transformasi Administrasi , 2 (01), 199- 217.
Saby,  Y.  (1995). Islam  and  Social  Change:  The  Role  of  the  Ulama  in  Acehnese  Society (Doctoral Dissertation) . Philadelphia: Temple University. Saby, Y. (2001). The Ulama in Aceh: A Brief Historical Survey. Studia Islamika , 8 (1). Sufyan,  M.  S.  (2016). Peranan  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  dalam  sistem  pemerintahan  Aceh (Doctoral Dissertation). Kuala Lumpur: University of Malaya.
Sulaiman, M. I. (2000). Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan, dan Gerakan . Jakarta: Pustaka Al- Kausar.
Yeoh,  S.  C.  (1994). Umara-Ulama-Ummah  Relations  and  Pesantrens  in  Aceh  Province,  Indonesia:  A Study  of  the  Challenges  to  the  Authority  of  a  Traditionalits  Kiyai (Doctoral  Dissertation). Washington: University of Washington.
__________________________

## Tentang Penulis
1. Muhammad  Sahlan, memperoleh  gelar  Magister  Perdamaian  dan  Resolusi  Konflik  dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2006. Penulis adalah dosen pada Program Studi  Sosiologi  Agama,  Fakultas  Ushuluddin  dan  Filsafat,  Universitas  Islam  Negeri  Ar- Raniry Banda Aceh, Indonesia.
E-Mail: sahlan.hanafiah@gmail.com
2. Suci  Fajarni, memperoleh  gelar  Magister  Sosiologi  dari  Universitas  Gadjah  Mada, Indonesia,  pada  tahun  2016.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Sosiologi  Agama, Fakultas  Ushuluddin  dan  Filsafat,  Universitas  Islam  Negeri  Ar-Raniry  Banda  Aceh, Indonesia.
E-Mail: sfajarni@gmail.com
3. Siti  Ikramatoun, memperoleh  gelar  Magister  Sosiologi  dari  Universitas  Indonesia,  pada tahun 2015. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Indonesia.
E-Mail: siti.ikramatoun@unsyiah.ac.id
4. Ade Ikhsan Kamil, memperoleh gelar Magister dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada  tahun  2016.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Antropologi,  Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Indonesia.
E-Mail: ade.ikhsan.kamil@unimal.ac.id
5. Iromi  Ilham, memperoleh  gelar  Magister  dari  Universitas  Gadjah  Mada,  Indonesia,  pada tahun  2016.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Antropologi,  Fakultas  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Indonesia.
E-Mail: iromi.ilham@unimal.ac.id