## EVALUASI PEMBINAAN SUMBER DAYA APARATUR PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Indra Perdana 1
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara FISIP Unmul Alamat Korespondensi : perdana.indra16.ip@gmail.com
Abstract The  objectives  of  the  study  were  to  describe  and  apply  the  apparatus appraisal to the Regional Development Planning Board of East Kalimantan Province with  the  focus  of  the  study:  work  facility,  work  field  competence,  discipline  of time/hours of work,  discipline of deeds, quality of work produced, ability in work completion.  the  result  of  the  research  shows  the  result  of  evaluation  to  the apparatus implemented by the East Kalimantan Provincial Planning Board through several  coaching  instruments  such  as  the  provision  of  work  facilities,  job competence,  discipline  on  time  /  working  hours,  work  discipline,  quality  of  work produced, can make a meaningful contribution.
Keyword: evaluation, coaching, apparatus.
Abstrak Tujuan  penelitian  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  evaluasi pembinaan sumberdaya aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Fokus penelitian yaitu pemberian fasilitas kerja, kompetensi  bidang  kerja,  disiplin  terhadap  waktu/jam  kerja,  disiplin  atas perbuatan,  kualitas  pekerjaan  yang  dihasilkan,  kemampuan  dalam  menyelesaikan pekerjaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  evaluasi  pembinaan  sumberdaya aparatur secara implementatif yang dilakukan  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan  Timur  melalui beberapa instrumen pembinaan antara lain  pemberian  fasilitas  kerja,  kompetensi  bidang  kerja,  disiplin  terhadap  waktu/ jam kerja, disiplin atas perbuatan, kualitas pekerjaan yang dihasilkan, kemampuan dalam  menyelesaikan  pekerjaan  ternyata  dapat  memberikan  kontribusi  yang berarti.
Kata Kunci : Evaluasi, Pembinaan, Aparatur

## Pendahuluan
Pembinaan  sumberdaya  aparatur  diatur  melalui  berbagai  landasan  hukum yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  disiplin  kerja  pegawai,  dan  secara aplikatif  mengenai  pembinaan  sumberdaya  aparatur  diatur  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2004    tentang  Pembinaan  Korps  dan  Kode  Etik Pegawai Negeri Sipil.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  merupakan  satuan  kerja pemerintah  daerah  yang  juga  mengimplementasikan  peraturan  perundang  – undangan diatas yang berfungsi mengatur   persoalan  yang melekat pada aparatur sipil  Negara  tersebut  maka  tindakan  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  prestasi kerja  pegawai  adalah  memberikan  pembinaan,  baik  yang  sifatnya  untuk memperbaiki sikap dan perilaku, juga yang berorientasi pada peningkatan  kapasitas dan kompetensi.
Dari  hasil  observasi  di  objek  penelitian  dikantor  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal pembinaan aparatur di lingkungan  kerja  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi  Kalimantan
Timur,  telah  dilakukan  melalui  berbagai  bentuk  dan  jenis  pembinaan,  diantaranya jalur pemberian fasilitas kerja, peningkatan kopetensi pegawai demi meningkatkan kinerja  pegawai,  pendisiplinan  pegawai,  kualitas  pekerjaan  yang  dihasilkan, kemampuan pegawai dalam melakukan pekerjaan serta kepuasan hasil kerja. Tetapi berdasarkan  fenomena  di  objek  penelitian  yang  menjadi  indikasi  permasalahan diantaranya  kajian  mengenai  pembinaan  sumber  daya  aparatur    semakin  penting dilaksanakan berkaitan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi lembaga terus  meningkat,  yaitu;  1)  masih  adanya  pegawai  yang  kurang  disiplin  baik  disiplin terhadap waktu ataupun disiplin terhadap pekerjaan, 2) ketidaksesuaian antara jenis pekerjaan  dan  beban  kerja  dengan  kapasitas,  keterampilan  dan  keahlian  yang dimiliki,  3)  Beragamnya  hasil  kerja  yang  dicapai  pegawai  (hasil  pencapaian  kinerja buruk  tidak  sesuai  target  pencapaian  kinerja),  4)  masih  adanya  pegawai  yang ditempatkan  tidak  sesuai  dengan  bidang/  jabatannya/  latar  pendidikan,  serta  5) masih adanya pegawai yang bekerja selalu menunggu perintah atasan. Mencermati fenomena  tersebut  dikhawatirkan  akan  menghambat  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  dalam  mewujudkan  visi  dan  misi yang telah ditetapkan.
Dalam  kondisi  seperti  sekarang  ini,  karena  lembaga  telah  dihadapkan  pada  5 permasalahan  diatas  maka  pembinaan  aparatur  memiliki  urgensi  dan  berimplikasi terhadap peningkatan kualitas aparatur betapa pentingnya pembinaan sumberdaya aparatur  dalam  suatu  organisasi  pemerintah  karena  pembinaan  aparatur pemerintah  suatu  negara  diarahkan  untuk  menciptakan  proses  penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat serta meningkatnya  keterpaduan  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,  dan pengendalian kegiatan seluruh lembaga pemerintahan maka dengan mempertimbangkan  kompetensi  aparatur  yang  ada  sehingga  menyebabkan  hasil kerja  apapratur  kurang  optimal.  Karena  masih  terjadinya  disparitas  kemampuan profesional  maka  seiring  dengan  peningkatan  profesionalisme  aparatur,  justru faktor  pembinaan    merupakan  pilihan  strategis  untuk  mengantisipasi  persoalan tersebut. Sebab dengan dilakukan pembinaan akan diperoleh sumber tenaga yang profesional, sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.
Berdasarkan  permasalahan  yang  dikemukakan  pada  paragraph  diatas  ,  maka penulis  mengajukan  pertanyaan  penelitian  yaitu  bagaimana  evaluasi  pembinaan sumberdaya  aparatur  yang  dilakukan    Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Provinsi Kalimantan Timur?
Berdasarkan  uraian  permasalahan  peneliti  ingin  mengkaji  tentang  evaluasi pembinaan sumberdaya aparatur yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  karena  di  dalam  evaluasi  pembinaan  aparatur diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas  aparatur  itu  sendiri  serta  dalam  rangka peningkatan profesionalisme aparatur.

## Kerangka Teori
Konsep Pembinaan Sumber Daya Aparatur
Menurut  Hariandja  (2002:296),  “pembinaan  pegawai  merupakan  upaya  yang dilakukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pegawai  agar  dapat  mempunyai  sikap
mental  dan  moral  yang  baik,  yakni  tidak  bertindak  menyimpang  dari  aturan normatif,  maka  yang  termasuk  dalam  pembinaan  pegawai  antara  lain  adalah pengembangan  pegawai,  peningkatan  disiplin  kerja  dan  bimbingan  kerja”.  Untuk itu, selanjutnya akan dijabarkan teori-teori dan konsep-konsep yang terkait dengan bentuk-bentuk  pembinaan  sumber  daya  aparatur  sebagaimana  menurut  pendapat tersebut.
Dari  pendapat  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pembinaan  merupakan suatu  kegiatan  yang  diarahkan  untuk  meningkatkan  kapasitas  dan  kompetensi manusia  agar  dapat  mempunyai  sikap  mental  dan  moral  yang  baik  serta bertambahnya  kecakapan,  keterampilan  dan  keahlian  dalam  rangka  mendukung kinerja pegawai. Disisi lain pembinaan dapat memberikan pencerahan bagi pegawai agar dapat berpikir kritis, analisis dan konseptual, dalam mendukung tugas rutin.

## Pemberian Fasilitas Kerja
Salah  satu  bentuk  pembinaan  kepegawaian  dapat  dilakukan  melalui pemberian  fasilitas  kerja.  Moenir  (2007:  197)  menyatakan  bahwa  fasilitas  adalah segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati, dan dinikmati oleh pegawai baik dalam  hubungannya  langsung  dengan  pekerjaan  maupun  kelancaran  pekerjaan. Fasilitas ini dapat dibagi  atas tiga golongan besar yaitu fasilitas  alat kerja,  fasilitas perlengkapan kerja, dan fasilitas sosial.
Seorang  pegawai  tidak  dapat  melakukan  pekerjaan  yang  ditugaskan kepadanya  tanpa  ditunjang  oleh  alat  kerja,  baik  aturan  yang  menetapkan kewenangan  maupun  kekuasaan  dan  menjalankan  kewajiban.  Pegawai  dapat menjalankan fungsinya untuk memimpin, mengarahkan, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan  pekerjaan,  apabila  mempunyai  alat  kewenangan  maupun  kekuasaan ini.  Pegawai  juga  harus  dilengkapi  dengan  kelengkapan  kerja  yang  tidak  langsung untuk  berproduksi  melainkan  berfungsi  sebagai  pelancar  dan  penyegar  dalam pekerjaan,  misalnya  gedung,  ruangan  kerja,  penerangan  yang  cukup  dan  alat komunikasi.  Di  samping  itu  pegawai  juga  dilengkapi  oleh  fasilitas  yang  berfungsi sosial, misalnya mess, asrama rumah jabatan, rumah dinas, dan kendaraan.

## Disiplin Kerja Pegawai
Menurut  Siswanto  (2001:67) memandang  bahwa  disiplin  adalah  suatu  sikap menghormati,  menghargai,  patuh,  dan  taat  terhadap  peraturan-peraturan  yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak  mengelak  untuk  menerima  sanksi-sanksinya  apabila  ia  melanggar  tugas  dan wewenang yang diberikan kepadanya.
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah suatu tindakan yang dilakukan penuh kesadaran untuk mematuhi dan mentaati segala sesuatu yang diatur  menurut  norma-norma  yang  berlaku  dalam  suatu  kehidupan.  Dengan meningkatkan  disiplin  artinya  suatu  usaha  untuk  mengoptimalkan  pegawai  agar dapat memanfaatkan jam kerja produktif secara efektif.

## Kualitas Pekerjaan Pegawai
Hasibuan (2007:87) menyatakan: ”Penilaian adalah kegiatan manajemen untuk mengevaluasi  perilaku  dan  hasil  kerja  karyawan  serta  menetapkan  kebijaksanaan selanjutnya.”  Dua  hal  yang  dievaluasi  dalam  menilai  kinerja  karyawan  berdasarkan definisi  diatas  yaitu  perilaku  dan  kualitas  kerja  karyawan.  Yang  dimaksud  dengan penilaian  perilaku  yaitu  kesetiaan,  kejujuran,  kepemimpinan,  kerjasama,  loyalitas, dedikasi  dan  partisipasi  karyawan.  Sedangkan  kualitas  kerja  adalah  suatu  standar fisik yang diukur karena hasil kerja yang dilakukan atau dilaksanakan karyawan atas tugas-tugasnya.
Berdasarkan pengertian di atas  dapat disimpulkan bahwa kualitas kerja yang disebutkan  dengan  kualitas  kehidupan  kerja  mengandung  pengertian  yang  tidak sama  bagi  orang  yang  berbeda.  Bagi  seorang  aparatur  pada  lini  perakitan  hal  itu hanya  dapat  berarti  adanya  tingkat  gaji  yang  wajar,  kondisi  kerja  yang  aman,  dan seorang  atasan  yang  memeperlakukannya  sesuai  dengan  harkat  dan  martabatnya sebagai  manusia.  Bagi  seorang  yang  baru  lulus  dari  perguruan  tinggi  hal  itu  dapat berarti  kesempatan  untuk  maju,  tugas-tugas  yang  kreatif,  dan  keberhasilan  karir. Hal  itu  berarti  keadaan  dimana  anggota  dari  suatu  organisasi  kerja  mampu memenuhi kebutuhan pribadi yang penting melalui pengalaman kerja mereka dalam organisasi.

## Kemampuan Pegawai dalam Melaksanakan Tugas
Menurut  Thoha  (2007:28)  kemampuan  merupakan  salah  satu  unsur  dalam kematangan  berkaitan  dengan  pengetahuan  atau  keterampilan  yang  dapat diperoleh  dari  pendidikan,  pelatihan  dan  suatu  pengalaman.  Sesungguhnya kemampuan  ditujukan  seseorang  baru  sebagian  dari  potensi  yang  terdapat  pada dirinya  sendiri.  Dalam  hal  ini  perlu  adanya  motivasi  untuk  menggerakkan  agar prestasi  kerja  semakin  dapat  dilihat  dan  dirasakan  oleh  pengguna  jasa  Pegawai Negeri  Sipil.  Kemampuan  menunjukkan  potensi  orang  untuk  melaksanakan  tugas atau pekerjaan.
Berdasarkan uraian di atas bahwa apabila ingin mencapai hasil yang maksimal seorang  pegawai  harus  bekerja  dengan  sungguh-sungguh  beserta  segenap kemampuan  yang  dimiliki  ditunjang  oleh  sarana  dan  prasarana  yang  ada.  Jika seorang  pegawai   bekerja  dengan  setengah  hati  maka  pekerjaan  yang  dihasilkan tidaklah  semaksimal  yang  diharapkan.  Artinya  bahwa  kemampuan  seseorang  bisa diukur  dari  tingkat  keterampilan   dan  pengetahuan  yang  dimiliki  dalam melaksanakan  tugas  yang  dibebankan.  Dengan  keterampilan  yang  ada  maka pegawai akan berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerjanya.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  yaitu  dengan  mendeskripsikan  serta menganalisis  data  yang  telah  diperoleh  dan  selanjutnya  dijabarkan  dalam  bentuk penjelasan  yang  sebenarnya.  Konsep  analisis  data  dilakukan  pengorganisasian terhadap data yang berkumpul di lapangan. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014)  dalam  penelitian  kualitatif,  maka  analisis  data  dilakukan  melalui  4  (empat)
jalur  kegiatan  yang  terjadi  secara  bersamaan  yaitu  pengumpulan  data,  kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan

## Pemberian Fasilitas Kerja
Salah  satu  bentuk  pembinaan  kepegawaian  dapat  dilakukan  melalui pemberian  fasilitas  kerja.  Dalam  hal  ini  fasilitas  adalah  segala  sesuatu  yang digunakan, dipakai, ditempati, dan dinikmati oleh pegawai baik dalam hubungannya langsung  dengan  pekerjaan  maupun  kelancaran  pekerjaan.  Di  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur,  fasilitas  kerja  dibagi    atas  tiga golongan  besar  yaitu  fasilitas  alat  kerja,  fasilitas  perlengkapan  kerja,  dan  fasilitas sosial.
Dalam hasil penelitian dalam hal pemberian fasilitas kerja pegawai pada Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  meskipun  sebagian besar sudah terpenuhi namun masih ada fasilitas kerja yang masih kurang, terutama fasilitas  berupa  kendaraan  operasional  yang  masih  kurang  mengingat  beban  kerja pegawai  semakin  meningkat.  Menurut  hasil  penelitian  kurangnya  kendaraan operasional  sangat  mengganggu  efesiensi  waktu  kerja  pegawai  dalam  melakukan pekerjaan  ke  daerah-daerah.  Dalam  hal  ini  Kepala  Dinas  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mengupayakan penambahan kendaraan operasional dengan pengajuan kendaraan pada anggaran tahun depan. Sedangkan fasilitas  atau  kelengkapan kerja seperti pakaian kerja,  peralatan kerja, dan  alat  tulis  kantor  menurut  pengamatan  penulis  walaupun  belum  sepenuhnya namun cukup terpenuhi.

## Menempatkan Pegawai Sesuai Kompetensi Bidang
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  pemberian fasilitas  kerja  pegawai    Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi Kalimantan  Timur  sepenuhnya  dapat  terpenuhi,  dan  secara  umum  mengenai fasilitas  kerja  gedung  di  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi Kalimantan Timur perlu dilakukan penataan ulang, terutama mengenai sarana kerja, selain  perlu  dilakukan  perbaikan  dan  penambahan  juga  kualitasnya  perlu disesuaikan  dengan  kebutuhan  karena  masih  terdapat  fasilitas  kerja  seperti komputer ataupun printer yang rusak dan belum dilakukan perbaikan. Dalam hal ini fasilitas  tersebut  merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi  pegawai  dalam melaksanakan  tugas  mereka  mengenai  pengadministrasian  di  kantor.  Dengan adanya  fasilitas  kerja  yang  tidak  bisa  berfungsi  tentu  saja  sangat  menghambat efektifitas  kerja  pegawai  terutama  pada  bidang  pengadministrasian.  Selain  itu, berdasarkan hasil penelitian salah satu hal yang juga penting mengenai kenyamanan di  tempat  kerja  bagi  aparatur  dalam  berkonsentri  dengan  baik  dan  lebih  fokus dalam  menyelesaikan  pekerjaan  sehingga  pekerjaan  dapat  yang  dilakukan  lebih efektif.
Adapun  pemberian  fasilitas  yang  berfungsi  sosial  yang  diberikan  lembaga sudah sesuai harapan pegawai. Sedangkan fasilitas  atau  kelengkapan kerja seperti pakaian kerja,  peralatan kerja, dan alat tulis kantor nampaknya cukup terpenuhi. Di
sisi  lain  bahwa  pembinaan  yang  dilakukan  usaha  meningkatkan  kinerja  aparatur ternyata dapat diwujudkan sesuai yang diharapkan.

## Menempatkan Pegawai Sesuai Kompetensi Bidang
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan masih adanya penempatan pegawai belum  memenuhi  kualifikasi  sesuai  dengan  kompetensinya  terhadap  bidang kerjanya.  Hal  ini  tentunya  sangat  berpengaruh  terhadap  efektifitas  kerja  pegawai yang  kurang  optimal.  Berdasarkan  data  hasil  penelitian  di  lapangan  dijelaskan bahwa dari  70 orang pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur ternyata terdapat  17 orang yang kurang sesuai penempatannya. Setelah  diindetifikasi  di  obyek  penelitian  dapat  diperoleh  informasi  bahwa ketidaktepatan  dalam  penempatan  kerja  pegawai  karena  pendistribusian  pegawai oleh  Badan  Kepegawaian  Provinsi  ke  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Provinsi  Kalimantan  Timur  tidak  sesuai  dengan  pegawai  yang  dibutuhkan.  Hal demikian  nampaknya  tidak  dapat  dihindarkan  dan  pada  akhirnya  penempatan pegawai tidak selalu sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
Hasil  penelitian  juga  menjelaskan  bahwa  bahwa  pembinaan  pegawai  dalam penerapan kompetensi dalam penempatan pegawai mempunyai dimensi yang tidak hanya  pendidikan  semata  tetapi  mencakup  juga  pengalaman,  profesionalitas, kecerdasan, minat dan keahlian ( skill ) yang dapat dikembangan oleh pegawai yang bersangkutan. Dari keterangan tersebut jelaslah bahwa Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah berusaha agar pegawai pada bidang  keahliannya,  keterampilan,  pengalaman  kerja,  pangkat  dan  golongan  yang dianggap  strategis  telah  layak  secara  administrasi  dan  telah  dipertimbangkan melalui  Badan  Pertimbangan  Jabatan  dan  Kepangkatan  (Baperjakat)  dan merupakan hak oleh kepada daerah untuk mengangkatnya.
Penempatan  pegawai  yang  sesuai  dengan  kompetensinya  merupakan keputusan  yang  tepat.  Karena  dari  hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  ketepatan dalam penempatan pegawai yang sesuai dengan bidang tugasnya akan mendorong pegawai  untuk  meningkatkan  kinerja.  Untuk  maksud  tersebut  maka  evaluasi pembinaan  yang  dilakukan  Kepala  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Provinsi  Kalimantan  Timur  adalah  meng-up  date    penempatan  kerja  pegawai  yang selama  ini  terindikasi  adanya  ketidak  sesuaian  antara  bidang  tugas  dengan keterampilan (kompetensi) pegawai.
Meskipun penempatan hanya sebagian kecil penempatan pegawai yang tidak sesuai  dengan  kompetensi  terhadap  bidang  kerja  namun  sebagian  besar  pegawai penempatan  pegawai  sudah  sesuai  dengan  kompetensi  terhadap  bidang  kerja sehingga secara aplikatif pegawai yang ada mampu melaksanakan semua tugas dan tanggungjawabnya.

## Disiplin Kerja Pegawai
Dalam  hal  disiplin  pegawai  di  lingkungan  kerja  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah  Provinsi Kalimantan Timur dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu disiplin terhadap waktu atau jam kerja dan disiplin atas perbuatan yang melanggar hukum.
Disiplin  terhadap  waktu/jam  kerja  merupakan  kesanggupan  pegawai  dalam memanfaatkan  jam  kerja  secara  efektif.  Sesuai  jam  kerja  yang  ditetapkan  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  adalah  pada  hari Senin  hingga  Kamis:  Jam  07.30–12.00  kemudian  diteruskan  jam  13.00–16.00, sedangkan jam 12.00–13.00 untuk istirahat. Untuk hari jum’at jam kerja mulai 07.30– 11.30.
Dari  hasil  penelitian  di  lapangan  disiplin  kerja  pegawai  secara  keseluruhan sudah  menunjukkan  indikasi  disiplin  terhadap  waktu.  Meskipun  demikian berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  masih  terdapat  adanya  pegawai  yang kurang mampu memanfaatkan jam kerja sesuai waktu yang ditentukan. Fenomena yang terjadi adalah masih adanya aparatur yang kurang mampu  memanfaatkan jam kerja produktif secara efektif, bahkan pada jam kerja digunakan untuk kepentingan pribadi  atau  melakukan  kegiatan  di  luar  kepentingan  dinas.  Dalam  kurun  waktu  1 tahun  terdapat    16  kasus  pelanggaran,  diantaranya  terdapat  52,25%  pegawai terlambat masuk kerja, terdapat 6,25% pegawai tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, terdapat 37,5% aparatur yang meninggalkan tempat pada saat jam kerja tanpa alas an yang jelas, dan 26,67 % pegawai pulang sebelum waktunya.
Namun  mengenai  disiplin  pegawai  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  menerapkan  adanya  sanksi  yang  diberikan kepada  pegawai  yang  tidak  disiplin  kerja.  Terhadap  sanksi  yang  diberikan  dapat berupa pemotongan insentif ataupun sangsi langsung pada saat terjadi pelanggaran disiplin  waktu  pegawai.  Walaupun  terjadi  pelanggaran  terhadap  disiplin  waktu namun  jika  alasan  masih  logis  dan  wajar  maka  pelanggaran  tersebut  masih  dapat ditolelir.
Jika  ditinjau  dari  jumlah  pelanggaran  kemudian  dikaitkan  dengan  banyaknya pegawai  dan  jumlah  hari  kerja  maka  kasus  pelanggaran  yang  dilakukan  pegawai Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  tergolong relatif  kecil.  Dengan  demikian  pelanggaran  disiplin  kerja  yang  dilakukan  pegawai dilembaga  tersebut  terindiksi  beragam,  tetapi  dari  beberapa  kasus  yang  terjadi justru  lebih  banyak  disebabkan  oleh  kepentingan  keluarga  dan  bukan  karena kemalasan.
Ketidakdisiplinan  aparatur  di  lingkungan  kerja  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  termasuk  pelanggaran  yang bersifat adminitratif terutama menyangkut ketidakpatuhan atau ketaatan terhadap waktu atau jam kerja. Meskin secara jumlahnya relatif kecil tetapi hal tersebut tidak dapat  diabaikan  dan  perlu  penanganan  serius  karena  akan  berdampak  terhadap perilaku  pegawai  yang  lain.  Memang  masalah  disiplin  kerja  pegawai  di  lingkungan kerja instansi pemerintah masih tergolong rendah dan kejadian seperti hal tersebut sudah  menjalar  di  semua  lini,  sehingga  masalah  disiplin  perlu  mendapat  perhatian yang lebih besar karena akan berdapak terhadap prestasi kerja. Dari hasil penelitian ketidakmampuan  aparatur  dalam  memanfaatkan  jam  kerja  disebabkan  oleh berbagai  alasan.  Antara  lain  tinggi  toleransi  atasan  terhadap  bawahan,  rendahnya kesadaran pegawai, juga  komitmen pimpinan antar unit kerja terhadap penegakkan disiplin  masih lemah.
Dari hasil penelitian mengenai disiplin pegawai terhadap prilaku menunjukkan sebagian  besar  pegawai  pada  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi Kalimantan Timur sudah terindikasi pada disiplin terhadap berbuatan karena selama ini belum ada pegawai yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari kode etik seperti  berprilaku  menyimpang  atau  melakukan  perbuatan  tercela,  KKN,  dan menyalahgunakan  jabatan . Hal  ini  menunjukkan  bahwa  komitmen  pegawai terhadap  disiplin  terhadap  prilaku  ternyata  sangat  besar  sehingga  kepatuhan pegawai  terhadap  norma-norma  dan  aturan-aturan  mengenai  disiplin  prilaku pegawai begitu tinggi.
Dari hasil penelitian mengenai disiplin kerja pegawai yang berkenaaan dengan perbuatan  di  lingkungan  kerja  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan indikasi cukup baik. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian langsung dilapangan menunjukkan bahwa belum ada pegawai yang berperilaku menyimpang dari norma-norma yang telah ditetapkan. Belum dijumpai adanya  pegawai  yang  melakukan  perbuatan  yang  melanggar  larangan-larangan yang telah ditetapkan.

## Kemampuan Pegawai Dalam Menyelesaikan Pekerjaan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dilingkungan  kerja  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  menunjukkan  bahwa  masih adanya  keberagaman  kemampuan  masing-masing  pegawai  dalam  menyelesaikan pekerjaannya.  Di  lingkungan  kerja  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Provinsi Kalimantan Timur keberagaman kemampuan pegawai dalam menyelesaikan  pekerjaannya  ternyata  disebabkan  oleh  adanya  kompetensi  serta motivasi setiap pegawai yang berbeda.
Di  lingkungan  kerja  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi Kalimantan  Timur  ternyata  kompetensi  serta  motivasi  pegawai  sangat  penting dalam  keberhasilan  pegawai  sehingga  mampu  menyelesaikan  pekerjaannya  secara optimal.  Dari  hasil  penelitian  kemampuan  pegawai  merupakan  salah  satu  unsur dalam  kematangan  berkaitan  dengan  pengetahuan  atau  keterampilan  yang  dapat diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan suatu pengalaman.
Dari hasil penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan  Timur  dapat  disimpulkan  bahwa  kemampuan  pegawai  dalam melaksanakan  tugas  dan  pekerjaan  belum  semuanya  sesuai  yang  diharapkan.  Hal tersebut  tercermin  oleh  kemampuan  pegawai  dalam  bekerja  oleh  masing-masing pegawai,  meskipun  masih  terdapat  keragaman  kualitas  dan  kemampuan  dalam melaksanakan  tugas  dan  pekerjaan  tetapi  secara  repersentatif  telah  menunjukkan hasil  kinerja  termasuk  baik.  Perbedaan  kemampuan  pegawai  dalam  pekerjaan disebabkan  oleh  keragaman  kemampuan,  komitmen  dan  kompetensi  ( skill )  serta motivasi diantara pegawai. Selain itu juga adanya perbedaan kemampuan pekerjaan yang  dihasilkan  disebabkan  oleh    perbedaan  yang  realistis,  selain  perbedaan kompetensi pegawai juga keragam niat dan kemauan kerja pegawai.

## Kualitas Pekerjaan Yang Dihasilkan
Dari hasil penelitian pada lingkungan kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyimpulkan bahwa kualitas pekerjaan pegawai dalam  menyelesaikan  tugas  itu  berbeda-beda  dan  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor.  Faktor  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  kualitas  kinerja  pegawai  dalam menyelesaikan  tugas  yang  paling  berpengaruh  yaitu  masalah  latar  belakang pendidikan, kompetensi, dan  komitmen pegawai dalam bekerja. Dalam hal ini latar belakang  pendidikan,  kompetensi,  dan  komitmen  sangat  berpengaruh  terhadap kemapanan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka pada pada  kenyataannya  pendidikan  mampu  merubah  pola  pikir  manusia  sehingga dengan  pola  pikir  yang  berkembang  itulah  sebagai  wawasan  atau  suatu pengetahuan penting yang sangat berpengaruh terhadap suatu hasil kerja pegawai.
Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  adanya  pegawai  yang  tidak  memenuhi kualifikasi disebabkan oleh adanya penjaringan pegawai yang diterima pada instansi tidak berdasarkan pada prestasi atau merid system sehingga pegawai tidak memiliki kompetensi  pada  bidangnya  sehingga  sangat  berpengaruh  terhadap  kualitas pekerjaan pegawai.
Dari  hasil  beberapa  temuan  di  atas  menunjukkan  bahwa  kualitas  pekerjaan yang  dihasilkan  pegawai  dilingkungan  kerja  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  belum  semuanya  sesuai  yang  diharapkan.  Hal tersebut  tercermin  oleh  kualitas  kinerja  yang  dihasilkan  oleh  masing-masing pegawai,  meskipun  masih  terdapat  keragaman  kualitas  pekerjaan  tetapi  secara repersentatif telah menunjukkan kualitas pekerjaan yang dihasilkan termasuk baik. Perbedaan  kualitas  pekerjaan  disebabkan  oleh  keragaman  kemampuan  diantara pegawai. Dari hasil penelitian mengenai kualitas pekerjaan yang dihasilkan pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memang masih  terjadi  keragaman,  meski  demikian  tidak  dominan  karena  hanya  sebagian kecil  pegawai  yang  kualitas  kerjanya  kurang  baik.  Justru  sebagian  besar  pegawai mampu  menunjukkan  hasil  kerja  yang  berkualitas.  Adanya  perbedaan  kualitas pekerjaan  yang  dihasilkan  disebabkan  oleh    perbedaan  yang  realistis,  selain perbedaan kompetensi pegawai juga keragam latar belakang pendidikan, komitmen dan kemauan/motivasi kerja pegawai.
Dengan  demikian  perbedaan  kualitas  pekerjaan  yang  dihasilkan  pegawai Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  merupakan konsekuensi  dari  perbedaan  kompetensi  pegawai  juga  keragam  latar  belakang pendidikan, komitmen dan kemauan/motivasi kerja pegawai. Secara faktual kinerja pegawai  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur meskipun belum mencapai hasil yang optimal tetapi secara repersentatif termasuk baik.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  sebagaimana  yang dikemukakan di atas penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
Pemberian  fasilitas  kerja  sudah  cukup  terpenuhi  yaitu  berupa  fasilitas    atau kelengkapan  kerja  seperti  pakaian  kerja,    peralatan  kerja,  dan  alat  tulis  kantor.
Sedangkan pemberian fasilitas yang berfungsi sosial yang diberikan lembaga belum sesuai harapan pegawai yaitu fasilitas yang berfungsi sosial dimaksud meliputi mess, asrama dan rumah jabatan.
Penempatan  terdapat  17  orang  yang  kurang  sesuai  penempatannya. Ketidaktepatan  dalam  penempatan  kerja  pegawai  karena  pendistribusian  pegawai oleh  Badan  Kepegawaian  Provinsi  ke  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak sesuai dengan pegawai yang dibutuhkan.
Disiplin pegawai terhadap waktu jam kerja sebagian besar sudah menunjukkan indikasi  disiplin  terhadap  waktu.  Meskipun  terjadi  pelanggaran  namun  hanya sebagian  kecil.  Disiplin  Mengenai  disiplin  pegawai  Badan  Perencanaan  dan Pembangunan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  menerapkan  adanya  sangsi  yang diberikan  kepada  pegawai  yang  tidak  disiplin  kerja.  Walaupun  terjadi  pelanggaran terhadap disiplin waktu namun jika alasan masih logis dan wajar maka pelanggaran tersebut masih dapat ditolelir.
Disiplin pegawai terhadap prilaku menunjukkan sebagian besar pegawai pada Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  sudah terindikasi  pada disiplin terhadap  berbuatan karena selama ini belum  ada  pegawai yang  melakukan  perbuatan  yang  menyimpang  dari  kode  etik  seperti  berprilaku menyimpang  atau  melakukan  perbuatan  tercela,  KKN,  dan  menyalahgunakan jabatan .
Kemampuan  pegawai  dalam  melaksanakan  tugas  dan  pekerjaan  ternyata hasilnya  berbeda-beda.  Perbedaan  kemampuan  pegawai  dalam  pekerjaan disebabkan oleh keragaman kemampuan, komitmen dan kompetensi serta motivasi diantara  pegawai.  Meskipun  masih  terdapat  keragaman  kualitas  dan  kemampuan dalam  melaksanakan  tugas  dan  pekerjaan  tetapi  secara  repersentatif  telah menunjukkan hasil kinerja termasuk baik.
Kualitas  pekerjaan  yang  dihasilkan  pegawai  berbeda-beda.  Perbedaan tersebut  disebabkan  oleh  adanya  perbedaan  komitmen,  kompetensi  dan kemauan/motivasi  kerja  pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Selain  itu  juga perbedaan  kualitas  pekerjaan  juga  disebabkan  oleh  adanya  penjaringan  pegawai yang  diterima  pada  instansi  tidak  berdasarkan  pada  prestasi  atau merid  system sehingga  pegawai  tidak  memiliki  kompetensi  pada  bidangnya  sehingga  sangat berpengaruh  terhadap  kualitas  pekerjaan  pegawai.  Meskipun  adanya  keragaman kualitas  pekerjaan  yang  dihasilkan  namun  tidak  dominan  karena  hanya  sebagian kecil  pegawai  yang  kualitas  kerjanya  kurang  baik.  Justru  sebagian  besar  pegawai mampu menunjukkan hasil kerja yang berkualitas.
Dari  hasil  kesimpulan  sebagaimana  yang  dikemukakan  di  atas,  penulis mencoba untuk memberikan rekomendasi kepada staf dan jajaran Bappeda Provinsi Kalimantan  Timur  sebagai  berikut  :  Bagi  aparatur  hendaknya  ditempatkan  pada posisi  yang  tepat  dan  benar,  sesuai  dengan  kompetensi  yang  dimiliki.  Selain  itu dapat  menumbuhkan  kesadaran  dan  semangat  kerja  pegawai  yang  lebih  baik sedangkan  mengenai  pegawai  yang  berprestasi  di  Instansi  Bappeda  Provinsi Kalimantan  Timur  seharusnya  diberikan  kesempatan  belajar  setingkat  lebih  tinggi dan  dipromosikan  pada  posisi  yang  sesuai  dengan  bidang  keahliannya  serta mengenai  fasilitas  kerja  yang  belum  memadai  sebaiknya  dilakukan  peningkatan
sarana/fasilitas  kerja  operasional  untuk  mendukung  kinerja  aparatur  mengingat beban  kerja  semakin  bertambah  dan  hal  tersebut  dapat  dilakukan  melalui pengajuan peningkatan anggaran belanja daerah yang dibuat tiap tahun.

## Daftar Pustaka
Atmodiwirjo, Subagio, 2000, Manajemen Pendidikan Indonesia, PT. Ardadizya Jaya. Jakarta.
Hariandja, Marihot T.E, 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Grasindo, Jakarta. Hasibuan, 2003. Organisasi dan Motivasi. Jakarta :Bumi Aksara Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edisi Ketiga. Sage Publications: Inc
Moenir.  2007. Manajemen  Pelayanan  Umum  di  Indonesia ,  Cetakan  Pertama,  Bumi Aksara, Jakarta.
Siswanto.  2001. Manajemen  Tenaga  Kerja  Indonesia.  Pendekatan  Administratif  dan Operasional. Jakarta: Bumi Aksara Thoha, Miftah. 2001. Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya . Raja Grafindo Persada: Jakarta.