## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Perkosaan

## Ananda Cindy
anandaacindy@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
The Indonesian state upholds the human rights of children as stated in Article 28B of the 1945 Constitution, including children with disabilities. It is undeniable that children with disabilities can become victims of rape, the existence of a strong perpetrator's desire, opportunity, the perpetrator's relationship with the victim, and the association of the perpetrator can form thoughts or intentions to commit the act of rape. Preventive protection is an effort to prevent rape of children with disabilities, if the act of rape has occurred, repressive protection becomes an effort to enforce the law. Giving rights to children with disabilities, such as getting special protection from discrimination, neglect, abuse, exploitation, violence and sexual crimes.
Keywords: Children with Disabilities; Legal Protection.

## Abstrak
Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia terhadap anak yang tercantum pada Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, tidak terkecuali pada anak penyandang disabilitas. Tidak dipungkiri bahwa anak penyandang disabilitas dapat menjadi korban perkosaan, adanya faktor keinginan pelaku yang kuat, kesempatan, hubungan pelaku dengan korban, dan pergaulan pelaku dapat membentuk pemikiran atau niat untuk melakukan perbuatan perkosaan. Perlindungan preventif menjadi upaya pencegahan agar tidak terjadi perbuatan perkosaan terhadap anak penyandang disabilitas, apabila perbuatan perkosaan telah terjadi, maka perlindungan represif menjadi upaya penegakan hukum. Pemberian hak pada anak penyandang disabilitas, seperti mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, kekerasan dan kejahatan seksual.
Kata Kunci : Anak Penyandang Disabilitas; Perlindungan Hukum.

## Pendahuluan
Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang tidak terkecuali hak anak dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 3, Mei 2022
Jurist-Diction. 2022; 821-846

## How to cite:
Ananda Cindy ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Perkosaan’ (2022) Vol. 5 No. 3 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 26 April 2022; Diterima  23 Mei 2022; Diterbitkan 27 Mei 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i3.35242 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 822 Ananda Cindy: Perlindungan Hukum Terhadap...
atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dengan meratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang merupakan instrumen hukum HAM internasional yang paling komperhensif dan merupakan instrumen hukum untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak. 1 Dapat menjadi jaminan yang kuat dalam menegakkan hak-hak anak yang mencakup tentang bagaimana memperlakukan anak,bagaimana merawat anak dan perlindungan terhadap semua anak tanpa terkecuali.
Bukti bahwa negara Indonesia memberikan hak kepada setiap orang adalah dengan terbentuknya Pancasila yang setiap silanya tersirat hak-hak warga negara Indonesia yaitu dapat memeluk agama sesuai kepercayaan masing- masing, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan mendapatkan keadilan yang seadil- adilnya berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia,serta dengan adanya pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa yang dapat diartikan bahwa setiap orang mendapatkan kebebasan untuk hidup dengan baik tanpa adanya kekerasan atau perlakuan yang tidak berprikemanusiaan dan pada alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa yang dapat diartikan bahwa negara Indonesia menjamin hak serta melindungi setiap orang,kemudian terbentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berisi tentang hak-hak yang diberikan negara berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia.
Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
1 Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, ‘Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia’ (2017) 32 Yuridika.[168].
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Negara Indonesia mengimplementasikan ratifikasi tersebut dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan  Anak  dalam  situasi  konflik  bersenjata,  Perlindungan  Anak  yang  dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
Dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia tetap saja kejahatan akan selalu ada di dalam kehidupan manusia, seperti yang di kemukakan oleh seorang Filsuf yaitu Cicero yang mengatakan bahwa Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime yang artinya ada masyarakat, ada hukum, ada kejahatan. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. 2
Dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih maju melalui generasi muda, maka negara Indonesia harus memberikan kesempatan yang sama untuk setiap anak dalam meraih cita-citanya dan tidak membedakan dalam pemberian hak untuk tumbuh dan berkembang bagi anak normal maupun anak penyandang disabilitas.
2 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum suatu pengantar (Liberty Yogyakarta 2003).[77].

## 824 Ananda Cindy: Perlindungan Hukum Terhadap...
Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 3 Anak penyandang disabilitas atau orang-orang yang berkebutuhan khusus dan memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah difable (differently abled people) yang sekarang dikenal sebagai disabilitas adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian Pemerintah maupun masyarakat. 4
Dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah sebagai sebuah pengakuan bahwa penyandang disabilitas merupakan subjek hukum yang sah dan memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, dengan begitu para penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan yang adil serta tidak mendapatkan perlakuan diskriminasia dilingkungan sekitar maupun dihadapan hukum.
Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang seharusnya menjadi fokus negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum, terutama terhadap anak dibawah umur dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.
Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada anak normal, tetapi anak penyandang disabilitas dapat dimungkinkan mendapatkan kekerasan seksual karena dianggap lemah dan rentan. Pelaku kejahatan tidak hanya dari teman atau orang yang tidak dikenal, bahkan keluarga dapat menjadi pelakunya, yang seharusnya peran keluarga adalah saling melindungi dan menjaga antar anggota keluarga.
Adapun beberapa faktor yang menyebabkan anak penyandang disabilitas menjadi korban perkosaan, yaitu:
1.  Adanya faktor keinginan kuat yang dapat mendorong pelaku melakukan perbuatan tersebut dan tidak memandang siapapun korbannya.
3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
4 Rahayu Repindowaty Harahap, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on the Rights  of Persons with Disabilities’(2015) 8 Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum.[2].
2.  Posisi dalam hubungannya dengan pelaku, yang artinya anak korban dengan pelaku mempunyai hubungan lebih dahulu dalam ukuran intensitas tertentu antara anak korban dan pelaku. Disaat interaksi antara pelaku dengan korban sangat dekat, hilangnya control dan daya pengawasan untuk membentengi dirinya, sedangkan pihak pelaku memaksa melakukan perbuatan tersebut karena kesempatan. 5
3.  Adanya kesempatan pelaku dalam melakukan perkosaan pada anak korban.
4.  Pergaulan pelaku dapat menjadi faktor pendukung dalam membangun pemikiran dan perilaku yang akan dilakukan.

## Ratio Legis Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Perkosaan
Negara Indonesia menyatakan sebagai negara hukum, yang akan memberikan sanksi kepada seseorang apabila melakukan suatu tindak pidana. Menurut Franz Mgnis Suseno, ada empat syarat gagasan negara hukum yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu pertama, adanya Asas Legalitas yang berarti pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku; kedua, adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam fungsi dan tugasnya untuk menegakkan hukum dengan secara adil; ketiga, adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan keempat, adanya pemerintahan yang berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar. 6
Dengan adanya pernyataan Indonesia adalah negara hukum maka adanya pengertian, fungsi dan tujuan hukum pidana. Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang membuat dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
a.  Menentukan perbuatan apa saja yang tidak boleh untuk dilakukan, yang dilarang, disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar.
b.  Menentukan kapan dan dapat dikenakan atau dijatuhi pidana apa kepada mereka
5 Andika Legesan, ‘Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan’ (2011) 1 Lex Crimen.[11].
6 Alfan Alfian, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difable Korban Pemerkosaan’ (2015) 9 Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum . [631].

## Ananda Cindy: Perlindungan Hukum Terhadap...
yang melanggar aturan tersebut sebagaimana yang telah diancamkan.
c.  Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila seseorang  disangka telah melanggar ketentuan yang dilarang tersebut. 7
Fungsi hukum pidana secara khusus untuk melindungi kepentingan hukum, menurut Satochid Kartanegara dan Hermien Hadiati Koeswadji, yang dikategorikan kepentingan hukum yaitu:
a.  Nyawa manusia, adanya ketentuan pidana yang dibuat untuk melindungi nyawa orang lain yaitu terdapat Pasal 338 KUHP yang berisikan ancaman bagi seseorang yang telah menghilangkan nyawa orang lain.
b.  Badan atau tubuh manusia, ancaman pidana bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang dapat membahayakan badan atau tubuh orang lain, akan diancam Pasal 351 KUHP.
c.  Kehormatan seseorang, barang siapa yang menyerang kehormatan seseorang atau nama baik seseorang akan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 KUHP.
d.  Kemerdekaan seseorang, adanya unsur kesengajaan dan melawan hukum yang dilakukan seseorang dalam melakukan perbuatan merampas kemerdekaan orang lain dapat diancam Pasal 333 KUHP.
e.  Harta benda, Pasal 362 KUHP yang merupakan pasal tentang pencurian. 8
Sanksi pada hukum pidana berupa preventif, dengan perkataan lain bahwa adanya ketentuan pidana dalam suatu undang-undang memberikan tujuan efek pencegahan kepada siapapun agar tidak melakukan tindakan dan perbuatan yang telah dilarang serta bertentangan dengan peraturan yang ada. Kemudian sanksi hukum pidana dapat berupa social control, yang mempunyai arti bahwa keberadaan ketentuan pidana dalam suatu undang-undang sebagai funsgi subsidair yang berarti ketentuan pidana dilakukan apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lain adalah sanksi hukum pidana terdapat unsur kesengajaan mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma yang diakui dalam hukum dan bersifat tajam, dapat dianggap sebagai Ultimum Remedium. Yang dimaksud dengan Ultimum Remedium adalah dalam suatu undang-undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata ataupun sanksi administratif. Sedangkan yang dimaksud
7 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2013).[3].
8 ibid. [5&6].
dengan Primum Remedium adalah keberadaan hukum pidana atau sanksi hukum pidana dipergunakan sebagai senjata utama yang diancamkan dalam suatu ketentuan Undang-Undang. 9
Asas Legalitas dapat dirumuskan sebagai nullum delictum nulla poena sine praevia lege , adigium tersebut mempunyai arti tidak ada delik pidana, tidak ada hukuman tanpa didasari oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
Perumusan asas legalitas menurut von Feurbach dalam Bahasa Latin dikemukakan berhubung dengan teorinya yang dikenal dengan nama teori “ vom pyschologischen Zwang” , yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan tentang macamnya perbuatan saja yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancamkan. Dengan cara demikian, maka orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tadi lebih dahulu diketahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti perbuatan itu dilakukan. 10
Bukti bahwa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, salah satunya dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). CRPD menetapkan hak-hak penyandang disabilitas secara luas yaitu setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan yang semena-mena, serta mendapatkan penghormatan yang sama dengan orang lain atas integritas mental dan fisik. CRPD juga menetapkan mengenai kewajiban umum setiap negara yang meratifikasi disamping kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan secara eksplisit dan rinci. 11 Pada pasal 5 angka 1 UU Pengesahan Convention on The Rights of
9 ibid. [7-8].
10 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke Sembilan (PT Rineka Cipta 2015).[27].
11 Rahayu Repindowaty Harahap, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on the Rights  of Persons with Disabilities’ (2015) 8 Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum.[17].

## 828 Ananda Cindy: Perlindungan Hukum Terhadap...
Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) mengatakan bahwa Negara-Negara yang telah meratifikasi konvensi ini mengakui bahwa semua manusia adalah setara di hadapan dan di bawah hukum dan berhak, tanpa diskriminasi, mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara. Dengan adanya pernyataan tersebut, maka dapat diartikan bahwa negara menjamin kesetaraan dan hak-hak setiap manusia terkhususnya penyandang disabilitas (mencakup anak dibawah umur yang menjadi penyandang disabilitas) dalam bentuk perlindungan hukum dan aturan-aturan mengenai sanksi untuk tersangka yang melakukan diskriminasi ataupun kekerasan lainnya, misalnya kekerasan seksual.
Pada Pasal 126 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa adanya pemberian perlindungan khusus untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya pernyataan perlindungan khusus untuk anak penyandang disabilitas maka diperlukannya Peraturan Perundang-undangan yang berisi mengenai ketentuan pidana untuk para pelaku pemerkosaan terhadap anak penyandang disabilitas. Pasal 5 ayat (3) huruf a UU Penyandang Disabilitas mengatakan secara tegas bahwa anak penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual.
Pada faktanya, perlindungan khusus berupa pemberian sanksi kepada tersangka yang melakukan perkosaan dan menjadikan anak peyandang disabilitas sebagai korban tidak ada dalam Peraturan Perundang-undangan yang diatur secara khusus. Dalam UU Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas memberikan hak-hak setiap penyandang disabilitas untuk tidak diperlakukan berbeda dengan manusia normal lainnya, namun didalam pengaturan tersebut belum menemukan mengenai penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadikan anak penyandang disabilitas sebagai korban dalam kejahatan apapun terkhususnya perkosaan. Pada UU Penyandang Disabilitas, UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, penulis belum menemukan pengaturan mengenai sanksi pada pelaku tindak pidana perkosaan pada anak penyandang disabilitas. Tidak adanya perwujudan perlindungan khusus bagi
anak penyandang disabilitas yang menjadi korban perkosaan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a UU Penyandang Disabilitas. Maka untuk mewujudkan perlindungan khusus untuk anak penyandang disabilitas, diperlukannya ketentuan pidana dan larangan dalam Peraturan Perundang- undangan yang mengatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana perkosaan yang menjadikan anak penyandang disabilitas sebagai korban.
Ratio legis dari pengaturan perlindungan hukum bagi anak penyandang diasbilitas adalah untuk pemenuhan hak dan melindungi anak penyandang disabilitas apabila mendapatkan diskriminasi, penelantaran ataupun kekerasan seksual. Perlindungan hukum yang dimaksud terdapat pada Pasal 5 ayat (3) huruf a UU Penyandang Disabilitas, bahwa para anak penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari perbuatan diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.
Perlindungan hukum dapat dipahami bahwa suatu perlindungan yang dapat diberikan untuk subyek hukum dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun tertulis. 12

## Bentuk Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Perkosaan
Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. 13 Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 14
Dengan adanya pengertian perlindungan hukum tersebut dapat diartikan bahwa adanya
12 Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, ‘Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas’ (2018) 13 Pandecta . [53].
13 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum) (Sinar Grafika 2004).[93].
14 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Cet. V (PT Citra Aditya Bakti 2000).[53].

## 830 Ananda Cindy: Perlindungan Hukum Terhadap...
suatu upaya negara Indonesia untuk mencegah dan melindungi hak-hak setiap orang dapat terpenuhi baik secara preventif maupun represif. Pengertian perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas termasuk perempuan dan anak penyandang disabilitas dapat diartikan adanya upaya-upaya yang dilakukan negara untuk memberikan perlindungan bagi anak penyandang disabilitas termasuk perempuan dan anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-hak mereka dan mencegah adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang telah diatur dalam peraturan- perundang-undangan. Pasal 1 angka 5 UU Penyandang Disabilitas memberikan arti mengenai Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
Adapun tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas termasuk perempuan dan anak penyandang disabilitas terdapat pada penjelasan umum UU Penyandang Disabilitas yaitu pengaturan pelaksaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia. Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:
1.  mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
2.  menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
3.  mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
4.  melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
5.  memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 15

## a.  Perlindungan Preventif
Hukum merupakan suatu aturan yang telah dibentuk serta adanya keharusan untuk setiap orang mengikuti dan menegakkan aturan karena apabila ada seseorang atau kelompok atau badan hukum melakukan perbuatan yang melanggar maka akan dikenakan sanksi yang tegas. Pada dasarnya hukum disuatu negara merupakan perwujudan bahwa negara tersebut menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hukum merupakan cerminan dari hak asasi manusia karena didalam hukum tersebut terdapat adanya keadilan yang telah dibuat oleh yang berwenang. Hukum tidak semata-mata hanya berisikan tentang larangan tetapi juga berisikan mengenai hak-hak setiap orang yang merupakan bentuk jaminan negara agar dapat berjalanannya kehidupan yang harmonis, damai dan adil. Adapun tujuan dibentuknya suatu ketentuan hukum adalah memberikan perlindungan bagi setiap orang.
Perlindungan bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum dengan pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan korban, pemberian bantuan medis, maupun bantuan hukum, dalam proses pemeriksaannya dilandaskan dengan keadilan bagi pelaku. Menurut Philipus M.Hadjon dalam buku Bahder Johan Nasution mengemukakan perlindungan hukum bagi rakyat dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu berupa perlindungan hukum preventif adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan- batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
Upaya perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan tindak pidana, salah satunya adalah kejahatan seksual. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam perlindungan hukum untuk anak penyandang disabilitas yang menjadi korban perkosaan adalah dengan cara:
a.  Adanya pengaturan kembali mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga adanya ketentuan yang dapat dijeratkan ke pelaku apabila melakukan

## 832 Ananda Cindy: Perlindungan Hukum Terhadap...
perbuatan tindak pidana kekerasan seksual yang sampai kini belum ada ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas.
b.  Adanya ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang bermuatan:
1) Anak penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi. Pada pasal 1 angka 3 UU Penyandang Disabilitas mengartikan diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas;
2) Anak penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan khusus dari penelantaraan. Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara illegal.
3) Anak penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan khusus dari pelecehan. Pelecahan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual atau perilaku lain yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung dan terintimidasi;
4) Anak penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan khusus dari eksploitasi. Menurut penjelasan dari Pasal 66 UU Perlindungan Anak yaitu dieksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menajdi korban tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan oran dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak demi mendapatkan keuntungan materiil. Kemudian pengertian dieksploitasi secara seksual segala pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;
5) Anak penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan khusus dari kekerasan. Pada Pasal 1 angka 15a UU Perlindungan Anak mengartikan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan  atau  penderutaan  secara  fisik,  psikis,  seksual,  dan  atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
6) Anak penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan khusus dari kejahatan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlitas dalam aktivitas seksual yang tidak ia kehendaki;
c.  Hak anak penyandang disabilitas mendapatkan bantuan hukum atas perbuatan pelaku yang melanggar hukum.
d.  Hak anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi mengenai
perkembangan kasus dan putusan hakim.
e.  Hak anak penyandang disabilitas yang menjadi korban perkosaan mendapatkan pemulihan khusus dari segi fisik, psikis dan sosial akibat trauma yang ia alami.
f.  Mendapatkan rehabilitasi. Dalam Pasal 12 UU Perlindungan Anak mengatakan bahwa setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Akan tetapi dalam pengertian rehabilitasi tidak dijelaskan pada pada UU Perlindungan Anak, rehabilitasi  dalam  bentuk  bagaimana  agar  dapat  memulihkan  fisik  dan  psikis anak akibat perbuatan pelaku. Didalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada ketentuan mengenai anak penyandang disabilitas hanya saja didalam UU tersebut terdapat pengertian dari rehabilitasi. Pada penjelasan Pasal 91 ayat (3) UU SPPA mengartikan rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memukihkan kondisi fisik anak, anak korban, dan atau anak saksi. Kemudian pengertian rehabilitasi sosial  adalah  proses  kegiatan  pemulihan  secara  terpadu,  baik  fisik,  mental maupun sosial, agar anak, anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan aktivitas seperti semula dan melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.
g.  Adanya edukasi terbuka terkait pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk sesama warga negara terkhususnya anak penyandang disabilitas, agar adanya rasa kemanusiaan yang tinggi.
h.  Pembelajaran dan pendidikan bagi masyarakat menyadari hak-hak anak penyandang disabilitas dan menjelaskan adanya hak perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas apabila mengalami perkosaan.
Kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas menurut perlindungan secara preventif merupajan suatu pelanggaran hak asasi manusia, maka adanya kebutuhan perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban perkosaan, yaitu perlunya Undang-Undang, perlunya  perlindungan khusus berupa pengaturan yang bersifat khusus mengani anak penyandang disabilitas yang menjadi korban perkosaan, dan atau adanya ketentuan pidana yang mengatur mengenai sanksi untuk pelaku.

## b. Perlindungan Represif
Perlindungan represif adalah upaya yang dilakukan pada saat terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. 16 Dapat diartikan kembali bahwa perlindungan represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda,
16 A.s. Alam dan Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar (Prenadamedia Group 2018).[92].

## 834 Ananda Cindy: Perlindungan Hukum Terhadap...
penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran yang dilakukan. 17 Perlindungan hukum represif merupakan pilihan terakhir  untuk menyelesaikan suatu pelanggaran yang telah terjadi dan bersumber dari pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dan penanganan perlindungan hukum represif oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi.
Pada kasus anak penyandang disabilitas yang menjadi korban perkosaan dengan putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot telah terjadi perbuatan yang melanggar dan telah terbukti bahwa pelaku melakukan tindak pidana dengan dakwaan alternatif oleh penuntut umum, dakwaan alternatif pertama Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggangti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentanf Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1)
KUHP jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak dan dakwaan alternatif kedua Pasal 8 huruf a jo Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam putusannya Hakim menyatakan bahwa Anak XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama” dan dijatuhi hukuman penjara selama 9 tahun di LPKA Kelas II Bandar Lampung di Masgar dan pelatihan kerja selama enam bulan.
Dengan adanya putusan yang inkrah tersebut, maka termasuk dalam perlindungan hukum represif. Diberikannya sanksi berupa penjara, karena pelaku adalah Anak ABH yang berumur 15 tahun maka sebutan penjara diganti dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk menjalani masa pidananya. Dalam
17 Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (CV Mandar Maju 2017).[258].
dakwaan dan putusannya diwajibkan untuk mengikuti UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak, mengenai lama masa pidana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU SPPA yang berbunyi pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam penahanan terhadap anak terdapat syarat yang disebutkan pada Pasal 32 ayat (2) UU SPPA yang mengatakan bahwa penahanan pada anak dapat dilakukan apabila anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.
Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam UU SPPA tidak terdapat aturan mengenai anak penyandang disabilitas secara khusus.
Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adanya Pasal 70 yang mengatakan adanya perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf l dilakukan melalui upaya:
a.  Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
b.  Pemenuhan kebutuhan khusus;
c.  Perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
d.  Pendampingan sosial.
Adapun aturan larangan terdapat pada BAB XIA UU Perlindungan Anak, tetapi dalam larangan tersebut tidak ada yang menyebutkan apabila anak penyandang disabilitas mendapatkan kekerasan seksual dari seseorang.
Dalam UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terdapat hak- hak penyandang disabilitas, perempuan disabilitas dan anak penyandang disabilitas. Adanya Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 126 UU Penyandang Disabilitas yang mengatakan anak penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus serta pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan

## 836 Ananda Cindy: Perlindungan Hukum Terhadap...
perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandnag disabilitas. Tetapi, tidak ada pengertian perlindungan khusus bagaimana dan dalam bentuk apa untuk anak penyandang disabilitas dalam UU Penyandang Disabilitas. Adapun pengertian perlindungan khusus anak penyandang disabilitas terdapat pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas yaitu suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Berkaitan dengan ketentuan pidana dalam UU Penyandang Disabilitas hanya mengatur apabila setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan bertambah, berkurang atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas terdapat pada Pasal 144 UU Penyandang Disabilitas dan ketentuan pidana Pasal 1444 UU Penyandang Disabilitas untuk setiap orang yang menghalang-halangi dan/ atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan haknya. Tidak terdapat adanya ketentuan pidana yang mengatur mengenai apabila anak penyandang disabilitas mendapatkan kekerasan seksual pada UU Penyandang Disabilitas.
Analisa Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus Anak/2019/ PN.Kot Yang Korban Merupakan Anak Penyandang Disabilitas Tunagrahita Pada tahun 2019 terdapat kasus perkosaan yang pelakunya adalah anak dibawah umur yaitu 15 tahun yang merupakan adik kadung dari korban yang merupakan anak dibawah umur yang masih berumur 17 tahun. Anak oleh Penutut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana dan didakwa dengan dakwaan alternatif, pertama Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau kedua Pasal 8 huruf a Jo Pasal 46
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## Analisa:
Anak telah didakwa oleh Penutut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. Majelis Hakim telah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan dan telah menilai bahwa anak dikenakan dakwaan pertama. Untuk dapat dikenakan dakwaan pertama maka anak haruslah memenuhi rumusan sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang di dalamnya terkandung unsur- unsur sebagai berikut:
1.  Unsur Setiap Orang
Telah terpenuhinya unsur setiap orang yaitu adanya orang atau manusia yang didakwa tersebut telah melakukan tindak pidana yaitu anak XXXX yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini. Identitas yang termuat dalam dakwaan penutut umum sesuai dengan identitas anak XXXX, maka tidak ada kekeliruan orang (error in persona). Dalam pemeriksaan persidangan, anak XXX dapat memberikan jawaban-jawaban yang tegas, lancar dan jelas. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam unsur ini, dapat dikatakan jelas bahwa anak XXX adalah orang atau manusia, pedukung hak dan kewajiban sebagai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dengan setiap orang.
2.  Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Dalam pengertian dan penerapan dalam unsur ini miliki sifat alternatif, yang dibuktikkan dengan adanya kata atau sebagai penghubung dalam rumusan unsur pasal, maka aoabila salah satu perbuatan yang telah terbukti dilakukan maka unsur ini telah terpenuhi.
Yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan atau dapat membuat orang lain terluka dan tidak berdaya. Perbuatan anak XXXX yang telah melakukan persetubuhan pada anak korban XXXX mengakibatkan adanya pembengkakan di bawah saluran kencing vagina anak korban dengan diameter kurang lebih 2 centimeter dan terdapat luka robek pada selaput dara

## 838 Ananda Cindy: Perlindungan Hukum Terhadap...
pada arah jam 1, 3, dan 9 kurang lebih 1 centimeter dengan luka halus dan luka robek pada selaput dara pada arah jam 6 kurang lebih 0,5 centimeter dengan tepi luka halus kondisi tersebut akibat adanya kekerasan benda tumpul. Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah adanya tindakan yang menggunakan kekerasan dengan tujuan agar orang yang diancam melakukan perbuatan yang diinginkan oleh pengancam. Adanya ancaman kekerasan yang dilakukan anak XXXX yang menjadikan anak korban tidak berani melawan karena merasa takut kepada anak XXXX yaitu anak korban sering kali dijewer, dicubit dan bagian kening anak korban sering didorong anak XXXX apabila anak korban tidak mau mengikuti kemauan anak XXXX. Yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan perbuatan yang membuat seseorang melakukan sesuatu yang orang tersebut tidak kehendaki. Anak korban sempat menangis saat anak XXXX melakukan persetubuhan, tetapi yang didapati anak korban adalah cubitan dari anak XXXX mengakibatkan anak korban takut dan diam saja saat anak XXXX melakukan perbuatan tersebut.
Yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU  Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam perkara ini, anak XXXX masih berumur 15 tahun.
Yang dimaksud dengan persetubuhan adalah bertemunya alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Anak XXXX melakukan persetubuhan dengan cara melepaskan celana anak korban hingga anak korban tidak menggunakan celana dan melepaskan celana miliknya juga. Kemudian anak XXXX memasukkan alat kelamit ke dalam alat kelamin anak korban dan mengeluarkan sperma di tembok dan di perut anak korban.
3.  Unsur Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.
Dalam pengertian dan penerapan dalam unsur ini miliki sifat alternatif, yang dibuktikkan dengan adanya kata atau sebagai penghubung dalam rumusan unsur pasal, maka aoabila salah satu perbuatan yang telah terbukti dilakukan maka unsur ini telah terpenuhi.
Yang dimaksud dengan orang tua/wali adalah ayah dan/atau ibu dari seorang anak, baik memiliki hubungan biologis maupun sosial.
Yang dimaksud dengan wali adalah orang yang menjamin dalam mengurus dan mengasuh anak dengan merawat dan mendirik anak.
Yang dimaksud dengan pendidik atau tenaga kependidikan adalah orang yang mampu megabdikan diri di bidang pendidikan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya yang memiliki tugas mendijadi pembimbing, pengajar, peneliti, pengeloloa atau administrator pendidikan.
Adanya fakta-fakta hukum dipersidangan yang terungkap berupa keterangan saksi-saki dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1810080204085448 atas nama Jiman yang saling berkaitan dan dikuatkan dengan keterangan anak XXXX
yang didapatkan suatu fakta yaitu anak XXXX merupaka adik kandung dari anak korban, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi karena anak XXXX dan anak korban memiliki hubungan keluarga.
4.  Unsur Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Adanya kesesuaian keterangan saksi-saksi dank anak XXXX menjadikan bukti dan menguatkan unsur ini, yaitu anak XXXX melakukan persetubuhan terhadap anak korban pertama kali dilakukan pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali tetapi kurang lebih pada awal tahun 2018 dan yang terakhir terjadi pada tanggal 21 Februari 2019.
Hakim berkeyakinan bahwa unsur diatas telah terpenuhi oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.
Pada Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam pasal ini, menunjukkan bahwa adanya aturan larangan untuk setiap orang tidak melakukan kekerasan seksual terhadap anak yang disertai kekerasan hingga melukai anak atau adanya ancaman agar anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang berisi

## 840 Ananda Cindy: Perlindungan Hukum Terhadap...
mengenai apabila setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 76D yang melakukan persetubuhan terhadap anak adalah orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidana yang telah diatur pada Pasal 81 ayat (1) ancaman pidananya ditambah 1/3.
Pasal 64 ayat (1) KUHP berisi mengenai perbuatan berlanjut, apabila antara beberapa peraturan, meskipun masinh-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam perkara ini subjek hukumnya adalah anak, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dalam mengadili dan menjatuhkan pidana dalam kasus anak , Majelis Hakim berpedoman pada proses peradilan anak dan ancaman pidana bagi anak dibedakan dengan orang dewasa.
Anak dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 9 tahun di LPKAkelas II Bandar Lampung di Masgar dan pelatihan kerja selama 6 bulan. Sesuai dengan Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak yang mengatakan ancaman pidana ditambah 1/3 dari ancaman yang diatur pada Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak, korban yang merupakan anak penyandang disabilitas dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus anak akan dijatuhi berapa lama di penjara LPKA. Tetapi pada Pasal 81 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan pada anak paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pelatihan kerja diberikan apabila dalam hukum materiin diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja sesuai dengan isi Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.
Dalam fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan telah sesuai dengan apa yang telah Majelis Hakim putuskan dengan mempertimbangkan segala unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, tetapi didalam putusan Hakim tidak menyinggung bahwa anak korban merupakan anak penyandang disabilitas berdasarkan Laporan Hasil Observasi Kasus Pemerkosaan terhadap Anak Disabilitas Oleh Saksi Ahli (Bidang Penyandang Disabilitas Anak berkebutuhan
Khusus) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala SLB Negeri Tanggamus Dra. SUMARNI tanggal 27 Februari 2019 pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban termasuk dalam penyandang disabilitas ringan atau tunagrahita ringan. Telah terbukti bahwa anak korban merupakan anak penyandang disabilitas, maka seharusnya Hakim mempertimbangkan keadaan anak korban yang memiliki kekurangan dan beda dengan anak normal lainnya. Pada Pasal 5 ayat (3) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatakan bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, ekploistasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual. Dalam pasal tersebut telah menyebutkan bahwa anak penyandang disabilitas memerlukan perlindungan khusus dalam bentuk yang telah disebutkan dalam pasal tersebut, tetapi dalam pasal tersebut tidak menjelaskan perlindungan khusus yang bagaimana apabila anak penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan diskriminasi, penelantaran, pelecehan, ekploistasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual, mengakibatkan menjadi rancu dalam memutus perkara kekerasan seksual yang korbannya merupakan anak penyandang disabilitas. Disebutkan kembali pada Pasal 126 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa adanya pemberian perlindungan khusus untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan perlindungan khusus yang bagaimana untuk anak penyandang disabilitas apabila haknya dirampas atau dikurangi seseorang terkhususnya dalam hal kekerasan seksual. Terdapat pengertian perlindungan khusus anak penyandang disabilitas pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas yaitu pada Pasal 1 angka 3 yang berbunyi suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap anvcaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017

## 842 Ananda Cindy: Perlindungan Hukum Terhadap...
tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas berisi tentang pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak penyandnag disabilitas dilakukan dengan layanan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Adanya prinsip-prinsip dalam melaksanakan perlindungan anak penyandang disabilitas sesuai dengan BAB 1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas pada, yaitu:
1.  Non diskriminatif yang memiliki arti perlindungan khusus diberikan kepada anak penyandang disabilitas dengan tidak membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, ras, gender dan kewarganegaraan atau memperlakukan anak penyandang disabilitas dengan semena-mena;
2.  Kepentingan terbaik, adanya upaya untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak penyandang disabilitas menjadi pertimbangan pertama untuk kepentingan terbaik bagi anak penyandang disabilitas;
3.  Hak untuk hidup dan kelangsungan perkembangan, upaya melindungi anak penyandang disabilitas dilakukan sebagai tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi anak penyandang disabilitas yang dijamin peraturan perundang-undangan;
4.  Keadilan, yang memiliki arti bahwa perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas diberikan secara proposional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak penyandang disabilitas.
Dari putusan perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Rgt yang korban merupakan anak normal dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot yang korban merupakan anak penyandang disabilitas tunagrahita dapat diketahui putusan hakim terhadap korban yang merupakan anak normal dijatuhi pidana terhadap para anak tersebut dengan pidana selama 3 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan 1 bulan pelatihan kerja dan putusan hakim terhadap korban yang merupakan anak penyandang disabilitas dengan pidana penjara selama 9 tahun di LPKA Klas II Bandar Lampung di Masgar dan pelatihan kerja selama 6 bulan. Adanya perbedaan Majelis Hakim dalam memutus perkara persetubuhan antara putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Rgt dan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot. Dalam perkara tersebut, perbuatan yang dilakukan pelaku yang merupakan anak dibawah umur merupakan perbuatan yang sama, yaitu persetubuhan terhadap anak. Tetapi, anak korban yang dimaksud dalam putusan tersebut memiliki perbedaan.
Pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Rgt anak korban merupakan anak normal, sedangkan pada putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot anak korban merupakan anak penyandang disabilitas ringan atau tunagrahita ringan, dengan bukti adanya Laporan Hasil Observasi Kasus Pemerkosaan terhadap Anak Disabilitas Oleh Saksi Ahli (Bidang Penyandang Disabilitas Anak berkebutuhan Khusus) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala SLB Negeri Tanggamus Dra.
SUMARNI tanggal 27 Februari 2019 pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban termasuk dalam penyandang disabilitas ringan atau tunagrahita ringan.
Keadaan yang dimiliki anak korban yang merupakan penyandang disabilitas dapat menjadikan pertimbangan pemberat Majelis Hakim dalam memutus perkara dan dijatuhi pidana penjara lebih lama daripada pelaku yang melakukan persetubuhan pada anak normal.
Adapun beberapa faktor yang menyebabkan anak penyandang disabilitas menjadi korban perkosaan, yaitu:
1.  Adanya faktor keinginan kuat yang dapat mendorong pelaku melakukan perbuatan tersebut dan tidak memandang siapapun korbannya.
2.  Posisi dalam hubungannya dengan pelaku, yang artinya anak korban dengan pelaku mempunyai hubungan lebih dahulu dalam ukuran intensitas tertentu antara anak korban dan pelaku. Disaat interaksi antara pelaku dengan korban sangat dekat, hilangnya control dan daya pengawasan untuk membentengi dirinya, sedangkan pihak pelaku memaksa melakukan perbuatan tersebut karena kesempatan. 18
3.  Adanya kesempatan pelaku dalam melakukan perkosaan pada anak korban.
4.  Pergaulan pelaku dapat menjadi faktor pendukung dalam membangun pemikiran dan perilaku yang akan dilakukan.
Pada UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pasal-pasal yang berisikan mengenai perlindungan bagi anak dan juga anak penyandang disabilitas.
Pada pasal 15 UU UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:
18 Andika Legesan, ‘Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan’ (2012) 1 Lex Crimen.[11].

## Ananda Cindy: Perlindungan Hukum Terhadap...
a.  penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b.  pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c.  pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d.  pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
e.  pelibatan dalam peperangan; dan
f.  kejahatan seksual.
Berkaitan dengan perlindungan bagi anak, bahwa pada pasal 59A UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perlindungan khusus dilakukan melalui upaya:
a.  penanganan yang cepat, termasuk pengob atan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
b.  pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
c.  pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
d.  pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
Tetapi pada UU Perlindungan Anak tidak menjelaskan bagaimana bentuk rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial untuk anak termasuk anak penyandang disabilitas. Pada kedua putusan perkara tidak menyebutkan anak korban mendapatkan rehabilitasi setelah mendapatkan perbuatan persetubuhan dari anak.
Kemudian adanya pasal 70 UU Perlindungan Anak mengenai perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas melalui upaya :
a.  perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
b.  pemenuhan kebutuhan khusus;
c.  perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
d.  pendampingan sosial.
Pada UU Perlindungan Anak terdapat perlindungan represif bagi anak normal yang ketentuan pidananya diatur pada Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Pelaku dapat dijatuhi pasal tersebut apabila melanggar Pasal 76D UU Perlindungan Anak yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Sedangkan anak penyandang disabilitas tidak memiliki perlindungan represif seperti anak normal yang menjadi korban persetubuhan. Pada Pasal 5 ayat (3) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus
salah satunya dari kejahatan seksual. Anak penyandang disabilitas hanya memiliki perlindungan preventif untuk mencegah perbuatan persetubuhan agar tidak terjadi pada anak penyandang disabilitas, salah satunya adanya ketentuan yang dapat dijeratkan ke pelaku apabila melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan seksual yang sampai kini belum ada ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas.

## Daftar Bacaan

## Buku
A.s. Alam dan Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar (Prenadamedia Group 2018).
Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (CV Mandar Maju 2017).
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2013).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke Sembilan (PT Rineka Cipta 2015).
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Cet. V (PT Citra Aditya Bakti 2000).
Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum) (Sinar Grafika 2004).
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum suatu pengantar (Liberty Yogyakarta 2003).

## Jurnal
Alf an Alfian, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difable Korban Pemerkosaan’ (2015) 9 Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum .
Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, ‘Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas’ (2018) 13 Pandecta .
Andika Legesan, ‘Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan’ (2011) 1 Lex Crimen.
Rahayu Repindowaty Harahap, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on the Rights  of Persons with Disabilities’

## Ananda Cindy: Perlindungan Hukum Terhadap...
(2015) 8 Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum.
Zendy  Wulan  Ayu  Widhi  Prameswari,  ‘Ratifikasi  Konvensi  tentang  Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia’ (2017) 32 Yuridika.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.