Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah: Solusi

## Discriminatory Housing Practices Terhadap Mahasiswa Pendatang Papua di Kabupaten Sleman
Pricillia Putri, Ridha Naila dan Nugroho Adhi pricillia99@mail.ugm.ac.id

## Universitas Gadjah Mada

## Abstrak
Diskriminasi rasial yang terjadi pada mahasiswa pendatang dari Papua merupakan fenomena yang pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk alasan apa pun yang dalam penelitian ini mengarah pada hilangnya hak untuk mendapatkan tempat tinggal (kos). Larangan mengenai diskriminasi rasial sebenarnya sudah termaktub dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2). Namun, seringkali peraturan teknis dan tata kelola lembaga menemui jalan buntu dalam penindakan dan penanganan diskriminasi rasial. Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada bentuk positif norma dan peraturan hukum. Jenis data yang digunakan meliputi data primer berupa wawancara dan data sekunder. Lebih lanjut, penelitian ini akan membahas mengenai perlakuan diskriminatif untuk mahasiswa pendatang dari Papua berupa penolakan dalam kaitannya memperoleh kos-kosan, serta rekomendasi kebijakan yang diharapkan implementatif untuk mengatasi problematika tersebut.
Kata Kunci: Diskriminasi Ras; Kos; Pendatang; Papua.

## Pendahuluan
Berdasarkan perhitungan sementara (semester I) tahun 2019, jumlah penduduk di DIY mencapai 3.645.487 (tiga ribu enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tujuh) jiwa. 1 Secara lebih rinci, persebaran jumlah penduduk di Provinsi DIY dapat dilihat pada tabel berikut:
1 Humas DIY, ‘Luas Wilayah’ , (Humas DIY) < https://jogjaprov.go.id/berita/detail/lu- as-wilayah >, accessed 19 November 2019.

## Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020
267

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 1, Januari 2020
How to cite: Pricillia Putri, Ridha Naila dan Nugroho Adhi, ‘Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah: Solusi Discriminatory Housing Practices Terhadap Mahasiswa Pendatang Papua di Kabupaten Sleman’ (2020) Vol. 3 No. 1 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 6 Desember 2019; Diterima 12 Desember 2019; Diterbitkan 1 Januari 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i1.17636

## 268 Pricillia Putri: Optimalisasi Peran Pemerintah
Table 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY 2014-2019 Wilayah Jumlah Penduduk 2015 2016 2017 2018 2019 Yogyakarta 412 704 417 744 422 732 427 498 431 939 Kulonprogo 412 198 416 683 421 295 425 758 430 220 Bantul 971 511 983 527 995 264 1 006 692 1 018 402 Gunung Kidul 715 282 722 479 729 364 736 210 742 731 Sleman 1 167 481 1 180 479 1 193 512 1 206 714 1 219 640 Total 3 679 176 3 720 912 3 762 167 3 802 872 3 842 932
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Berdasarkan uraian data di atas, dapat diketahui bahwa di antara 5 (lima) Kabupaten/ Kota yang terdapat di Provinsi DIY, Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang paling padat penduduk. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut, penduduk yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi menempati posisi teratas. Hal tersebut didukung berdasarkan data di bawah ini:
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk dengan Jenjang Pendidikan di Perguruan Tinggi Provinsi DIY pada
Semester I tahun 2019 Kabupaten /Kota Jenjang Pendidikan Tamat SD SMP/ MTS SMA/ SMK/ MA Diplo- ma I/ II Akademi/ Diploma III Diplom-a IV/ Strata I Strata II Strata III Yogyakarta 45.195 53.358 125.164 3.247 19.905 61.155 6.769 800 Kulonprogo 104.581 68.631 113.375 2.566 6.808 19.397 886 43 Bantul 219.828 135.667 23.073 7.040 20.371 59.775 5.088 417 Gunung Kidul 217.897 141.605 112.247 3.717 5.371 16.044 954 111 Sleman 151.678 141.313 338.934 9.950 34.709 102.904 12.803 2.027

## Sumber: Informasi Kependudukan Provinsi Yogyakarta
Apabila kita cermati (lihat tabel 1.1) dalam 4 (empat) tahun terakhir perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Sleman selalu mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut selaras dengan peningkatan jumlah migrasi penduduk dari luar daerah Sleman lebih banyak dari pada jumlah migrasi penduduk ke luar daerah Sleman. 2
Hal ini terbukti dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman yang menyatakan
2 Harianjogja.com, ‘Penduduk Pindak ke Sleman Lebih Banyak daripada Penduduk Kel- uar”, < https://kependudukan.jogjaprov.go.id/olah.php?module=berita&id=PendudukPindahkeSle- manLebihBanyakdaripadaPendudukKeluar >, accessed 19 November 2019
rata-rata peningkatan jumlah pendatang dari tahun 2015–2018 mencapai 76% (tujuh puluh enam persen), berbeda halnya dengan jumlah penduduk yang pindah yaitu hanya mencapai rata-rata 22% (dua puluh dua persen).
Tabel 1.3 Jumlah Migrasi Penduduk di Kabupaten Sleman
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman
Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. 3 Ada banyak faktor yang memengaruhi keputusan seseorang melakukan migrasi, yaitu salah satunya adalah kelengkapan infrastruktur di kota yang dituju, misalnya pada bidang pendidikan dan kesehatan. 4 Hal tersebut didukung dengan banyaknya perguruan tinggi yang berada di wilayah Provinsi DIY:
Tabel 1.4 Jumlah Perguruan Tinggi yang Berada di DIY Keterangan Jumlah. Universitas 19 Akademi 41 Akademi Komunitas 31 Sekolah Tinggi 34 Institut 5 Politeknik 7 Total 106 3 Adiwignya Nugraha Widhi Harit. ‘Interaksi Struktur dan Agency: Studi Kasus Migrasi Pendidikan Mahasiswa Perempuan Luar Jawa Ke Surabaya’ 2018, Volume 00. Jurnal Psikologi UNESA.[3].
4 AA.A. Tara Trendyari, [ et.,al. ], Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Migrasi Masuk ke Kota Denpasar, (2014), 3 10 E-Jurnal EP Unund.[487].
Sumber: Direktorat Jendral Kelembagaan IPTEK & DIKTI

## 270 Pricillia Putri: Optimalisasi Peran Pemerintah
Peranan Kabupaten Sleman sebagai wilayah penyangga bagi perkembangan di Provinsi DIY berdampak pada ikut meningkatnya jumlah migrasi penduduk dari luar daerah ke Sleman didorong pendidikan. 5 Peningkatan jumlah migrasi ini paling banyak terjadi bersamaan menjelang tahun ajaran baru atau saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 6 Tingginya jumlah mahasiswa pendatang berpengaruh pada komposisi mahasiswa di Provinsi DIY yang terdiri dari suatu kesatuan masyarakat yang multietnik dan multikultural. 7 Keragaman suku bangsa dan budaya merupakan ciri masyarakat multikultural, senada dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika . 8 Komposisi masyarakat yang terdiri dari suatu kesatuan masyarakat yang multietnik dan multikultural membuat Kabupaten Sleman menjadi miniatur Indonesia. 9
Menurut hasil sensus BPS pada tahun 2010, terdapat 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) suku bangsa di Indonesia. Suku Jawa merupakan suku mayoritas yang mencapai 41% (empat puluh satu persen) dari total populasi, di lain sisi Kalimantan dan Papua memiliki populasi yang lebih sedikit yaitu 1,27% (satu koma dua tujuh persen) dan 1,14% (satu koma empat belas persen) dari total populasi. 10 Pada Provinsi DIY sendiri, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua menyatakan jumlah perantau dari Papua ke DIY yang tercatat mencapai 7.000 (tujuh ribu) orang banyaknya. 11
Sebagai konsekuensi dari daerah multietnik, Kabupaten Sleman tidak terlepas dari potensi konflik antar etnik maupun diskriminasi terhadap ras dan etnik minoritas.
5 DPRD Sleman, ‘Sekilas Sleman”, ( DPRD Kabupaten Sleman, 2017), < https://dprd.slema nkab.go.id/sekilas-sleman/ >, accessed 19 November 2019.
6 Pemerintah Kota Yogyakarta, ,’Penduduk Pindak ke Sleman Lebih Banyak daripada Pen- duduk Keluar’, ( Pemerintah Kota Yogyakarta, 2015), < https://kependudukan.jogjaprov.go.id/o lah. php?module=berita&id=PendudukPindahkeSlemanLebihBanyakdaripadaPendudukKeluar > ac- cessed 19 November 2019.
7 Ernawati Purwaningsih, [ et.,al. ], Interaksi Penghuni Asrama Mahasiswa dengan Mas- yarakat Sekitar : Suatu Pijakan Awal Multikulturalisme (Balai Pelestarian Nilai Budaya 2014).[4].
8 Wahyu Wibowo, Pengantar Hukum Hak Asasi Manusia (Sekolah Tinggi Hukum Militer 2014).[79].
9 Ernawati Purwaningsih [ et.,al. ], Loc.Cit. 10 Portal Informasi Indonesia, ‘Suku Bangsa’, ( Indonesia.GO.ID, 2017) , < https://www.i ndonesia.go.id/profil/suku-bangsa >, accessed 19 November 2019.
11 Yahya Ulya, ,,Mereka Tidak Menerima Kos untuk Anak Papua”, ( BBC, 2016) , < https:// www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/07/160714_trensosial_papua > accessed 18 November 2019.
Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 12

## Satus Quo Regulasi tentang Pemondokan di Kabupaten Sleman
Para mahasiswa pendatang tentunya memerlukan tempat untuk tinggal. Bagi mereka yang tidak mempunyai sanak saudara atau kenalan  harus mencari tempat tinggal secara mandiri berupa kos-kos an maupun asrama. 13 Dengan melihat kondisi tersebut, kebutuhan akan tempat tinggal ini mendapat perhatian dari pemerintah daerah setempat dan disikapi dalam bentuk dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan (Perbup Pemondokan). Penggunaan terminologi “pemondokan” dalam Perbup a quo dimaknai sebagai bangunan yang pemanfaatannya untuk tempat tinggal sementara dengan dipungut atau tidak dipungut biaya. 14 Maka dari itu, dapat disimpulkan kos- kosan tergolong sebagai makna pemondokan dalam peraturan a quo . Lebih lanjut,
“pemondokan” berbeda dengan bangunan yang pemanfaatannya untuk tempat tinggal sementara seseorang sebagai berikut: 15
a.  Satu unit bangunan rumah yang disewa oleh rumah tangga/keluarga; b.  Hotel;
c.  Pondok wisata;
d.  Apartemen;
e.  Rumah susun;
f.  Asrama untuk kegiatan sosial, asrama untuk kepentingan keagamaan, asrama milik lembaga pendidikan, dan asrama TNI-POLRI.
12 Vide Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tam- bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919).
13 Ernawati Purwaningsih [ et.,al ], Op.Cit .[5]. 14 Vide Pasal 1 angka 9 Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penyeleng- garaan Pemondokan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 24 Seri D).
15 Vide Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemondokan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 9).

## 272 Pricillia Putri: Optimalisasi Peran Pemerintah
Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mengeluarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemondokan, yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 2015 sebagai instrumen pelaksana Perbup Pemondokan. Perbup a quo saat ini sudah tidak berlaku lagi karena termasuk ke dalam salah satu Peraturan Perundangan Daerah Sleman yang di- suspend oleh Kementerian Dalam Negeri. 16

## Payung Hukum Terhadap Diskriminasi Rasial di Indonesia
Ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2). Lebih lanjut, perlindungan terhadap tindakan diskriminasi ras juga diakomodir dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 17 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik (UU PDRE). 18 Merespons adanya konvensi internasional yang membahas mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, Pemerintah Indonesia menunjukan komitmennya dalam penegakan  HAM  dengan  meratifikasi  konvensi  tersebut  dalam  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination . 19
Indonesia telah memiliki lembaga mandiri yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia
16 Kementerian Dalam Negeri, ‘Daftar Perda/Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Neg- eri yang Dibatalkan/Revisi’, ( Kemendagri, 2016),  <https://www.kemendagri.go.id/media/filema nager/2016/06/21/b/a/batal_perda_21_juni_2016.pdf> accessed 20 November 2019.
17 Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyeleng- garaan Pemondokan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 9).
18 Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lem- baran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
19 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta- hun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852)
yang dikenal dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). 20 Atas dasar perlunya nya pemaknaan, penilaian dan petunjuk atas kaidah-kaidah dan peristiwa hak asasi manusia yang terjadi di masyarakat, Komnas HAM melakukan penyusunan dokumen Standar Norma dan Setting . Legitimasi peranan Komnas HAM dalam penyusunan dokumen a quo ialah kewenangan Komnas HAM untuk memberikan penafsiran dan pertimbangan yang merujuk pada kewenangan pemberian pendapat berdasarkan Pasal 89 ayat (3) UU HAM dan kewenangan pengawasan berdasarkan UU PDRE. 21

## Stereotip dan Respons Warga Lokal Terhadap Mahasiswa Papua
Meskipun saat ini tidak ada permasalahan ras dan etnis berskala masif yang muncul, seyogyanya pemerintah tidak menutup mata akan permasalahan dalam skala yang lebih kecil. 22 Salah bentuk permasalahan ras dalam skala kecil yang terjadi di Provinsi DIY khususnya Kabupaten Sleman yang kurang mendapat perhatian yaitu respons negatif terhadap mahasiswa pendatang dari Papua salah satunya dalam proses mencari kos. Padahal tempat tinggal (papan) merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain sandang dan pangan.
Yehuda Nowa, mahasiswa Fakultas Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada yang berasal dari Sorong, Papua Barat memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan ketika hendak mencari kos-kosan di daerah Pogung dan Sendowo agar dekat dengan fakultas tempat ia menempuh pendidikan. Sebelumnya, Yehuda sudah terlebih dahulu mencari tahu hal-hal penting terkait kos-kosan yang sekiranya akan ia hampiri salah satunya mengenai ketersediaan kamar. Sesampainya di lokasi, informasi yang Yehuda kumpulkan didukung dengan adanya papan yang
20 Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Re- publik Indonesia Nomor 3886).
21 Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Re- publik Indonesia Nomor 3886).
22 Komnas HAM: Rapat Paripurna 2-4 September 2018, Standar Norma dan Seting No.1 Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, PDRE/C/GC/32, 30.

## 274 Pricillia Putri: Optimalisasi Peran Pemerintah
bertuliskan “ADA KAMAR KOSONG”. Selanjutnya Yehuda menemui pemilik kos dan menyampaikan niatnya untuk menyewa kamar kosong.
Hal pertama yang Yehuda sadari adalah adanya tatapan intimidatif yang diberikan oleh pemilik kos terhadap perawakan Yehuda yang begitu kental dengan ciri khas orang Papua. Pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh pemilik kos adalah mengenai daerah asal Yehuda. Yehuda tidak menyembunyikan kenyataan bahwa ia berasal dari Papua dan berhadapan dengan tanggapan pemilik kos yang kemudian dengan mudahnya mengatakan bahwa kamar kos-kosan baru saja penuh. Sebenarnya hal ini terasa aneh bagi Yehuda namun Yehuda tidak ingin berprasangka buruk maka Yehuda melanjutkan pencarian ke kos-kosan berikutnya. Pada hari yang sama Yehuda mendatangi sekitar 5-6 kos-kosan diluar perkiraanya ternyata ia mendapat perlakuan yang kurang lebih sama dan memutuskan untuk melanjutkan pencaharian kos di lain hari.
Stereotip merupakan bentuk kategorisasi kompleks yang secara mental mengatur pengalaman, perilaku kita terhadap sekelompok individu tertentu. 23
Misalnya masyarakat Suku Jawa kerap menilai Suku Papua sebagai suku yang masyarakatnya kerap berperilaku terus terang, kasar, dan biadab. Hal ini a contrario dengan masyarakat Suku Jawa yang sulit dalam berterus terang, lembut dalam bertata bahasa serta lebih sopan. 24 Stereotip dapat berasal dari lingkungan sosial keluarga (orang tua, saudara, atau siapa saja yang frekuensi interaksinya tinggi), pengalaman pribadi, dan media massa. 25 Stereotip berpengaruh terhadap cara seseorang mengorganisasikan gambaran tetap dan praktis yang digunakan untuk merepresentasikan seluruh komunitas tertentu. 26
Apa yang dialami Yehuda merupakan bentuk nyata stereotip terhadap mahasiswa pendatang dari Papua yang memengaruhi respons serta penerimaan
23 Girindra Adyapradana, ,,Identitas dan Pembentukan Stereotip Pemain Indonesia Dalam Online Game” (2012) 3 Jurnal Komunikasi Indonesia.[4].
24 Martha Meijer, Jangkauan Impunitas Indonesia: Terjemahan dari The Scope of Impunity In Indonesia (The Netherlands Humanist Committee On Human Rights (HOM) (Jaringan Mitra Im- punitas 2007).[105].
25 Feybee H. Rumandor,[ et.,al. ], ,,Stereotip Suku Minahasa Terhadap Etnis Papua (Studi Komunikasi Antarbudaya Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratu- langi)” (2014) III Acta Diurna.[5].
26 Girindra Adyapradana, Loc.Cit.
masyarakat sekitar. Pada tingkat tertentu, stereotip dan prasangka yang mendalam dapat mengarah pada perilaku diskriminasi aktif terhadap kelompok orang yang tidak disukai yang selanjutnya berpotensi menjurus pada konfrontasi dan konflik terbuka. 27 Hal ini merugikan bagi pendatang yang secara umum ingin menuntut ilmu dan/atau mencari nafkah.
Pada hakekatnya Ubi sociatas ibi ius , manusia ditakdirkan untuk hidup bersama dengan manusia lain untuk itu sebagai manusia kita harus mampu menyeimbangkan karsa, rasa, dan cipta dalam kehidupan bersama. 28 Demi terciptanya harmonisasi, pelaksanaan hak pribadi wajib dilakukan dengan penuh kearifan dengan memperhatikan dan menghormati hak orang lain. 29 Pemahaman nilai budaya sendiri yang selama ini menjadi prasyarat untuk memahami orang lain hendaknya bisa mencair sehingga permasalahan tentang stereotip tidak lagi sampai pada tataran diskriminasi. Hal ini sesuai Pasal 3 ayat (3) UU HAM yang dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif. 30
Berkaca pada Amerika, perlakuan tidak adil dalam pelaksanaan kegiatan penjualan maupun penyewaan bangunan dapat digugat di pengadilan. Hal tersebut diatur dalam title VIII section 803 civil rights act of 1968. 31 Lebih lanjut,
section 804 letter (a) dijelaskan bahwa penolakan untuk menjual, menyewakan, mempertiadakan, atau menyangkal suatu bangunan kepada pihak tertentu karena ras, warna kulit, agama, gender, status keluarga maupun kewarganegaraan
27 Feybee H. Rumandor,[ et.,al. ], Loc.Cit.
28 A. Masyhur Effendi, [ et,.al .], HAM: Dalam dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial (Ghalia Indonesia 2014).[45].
29 ibid., hlm. 221.
30 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone- sia Nomor 3886).
31 Vide Title VIII Section 803 Civil Rights Act of 1968, An Act To prescribe penalties for cer- tain acts of violence or intimidation, and for other purposes, (Public Law 90–284, 82 Stat. 73), Let- ter (n): ‘‘Respondent’’ means the person or other entity accused in a complaint of an unfair housing practice (penggugat adalah pihak yang merasakan ketidak adilan dalam penyelenggaraan tempat tinggal).

## Pricillia Putri: Optimalisasi Peran Pemerintah
adalah melanggar hukum. 32 Hal tersebut juga dipertegas lagi dalam letter (d) yang menyatakan kepada pihak manapun bahwa sebuah bangunan tidak tersedia padahal sebenarnya secara faktual bangunan tersebut tersedia atas dasar ras, warna kulit agama, gender, status keluarga maupun kewarganegaraan adalah melanggar hukum. 33 Dalam konteks Kabupaten Sleman, Perda Pemondokan tidak mengakomodasi perlindungan terhadap segala bentuk diskriminasi. Sebagai sebuah kebutuhan primer (papan) hendaknya perlindungan terhadap diskriminasi ini diadopsi di dalam Perda Pemondokan maupun Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksananya.
Faktanya, respons negatif berupa penolakan kos terhadap mahasiswa Papua tidak dilakukan oleh semua warga Kabupaten Sleman. Buktinya masih terdapat mahasiswa Papua tidak mengalami diskriminasi dalam proses mencari kos. Sebagai contoh, Roman seorang mahasiswa Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada yang berasal dari Sorong, Papua Barat menceritakan pengalamannya dalam mencari kos- kosan. Hampir sama dengan apa yang Yehuda alami, pertama-tama pemilik kos menanyakan dari mana Roman berasal dan tentu Roman tidak dapat berbohong karena Roman memiliki perawakan yang identik dengan ciri-ciri masyarakat Papua. Pertanyaan selanjutnya adalah di mana Roman menempuh pendidikan, ternyata instansi di mana seorang mahasiswa menempuh pendidikan juga berpengaruh dalam hal penerimaan. Roman merasa beruntung karena tidak ikut merasakan pengalaman yang teman-temannya rasakan. Sering kali Roman mendengar cerita dari kawannya yang juga menempuh pendidikan di Yogyakarta namun di instansi (perguruan tinggi) yang berbeda dengannya sedikit kesulitan dalam mendapatkan
32 Vide Title VIII Section 803 Civil Rights Act of 1968, An Act To prescribe penalties for certain acts of violence or intimidation, and for other purposes, (Public Law 90–284, 82 Stat. 73), Letter (a): it shall be unlawful to refuse to sell or rent after the making of bona fide offer, or to refuse to negotiate for the sale or rental of, or otherwise make unavailable or deny, a dwelling to any per- son because of race, color, religion, sex, familial status, or national origin.
33 Vide Title VIII Section 803 Civil Rights Act of 1968, An Act To prescribe penalties for certain acts of violence or intimidation, and for other purposes, (Public Law 90–284, 82 Stat. 73), Letter (d): To represent to any person because of race, color, religion, sex, handicap, familial status, or national origin that any dwelling is not available for inspection, sale, or rental when such dwelling is in fact so available.
kos-kosan. Roman tidak menutup mata bahwa sebenarnya penerimaan yang sulit tersebut dilatarbelakangi adanya stereotip bahwa mahasiswa pendatang dari Papua sering mengacau, mabuk, berkelahi dan hal-hal negatif lainnya. Dari kacamata HAM, pemilik kos memang memiliki hak untuk secara bebas memilih dengan siapa ia akan mengadakan perjanjian namun jangan sampai dalam pelaksanaanya menciderai hak asasi pihak lain untuk memperoleh tempat tinggal.

## Quo Vadis regulasi pemondokan di Kabupaten Sleman
Het Recht Hink Achter De Feiten Aan merupakan pengertian yang pada intinya menjalaskan bahwa hukum yang dalam konteks ini adalah hukum positif, selalu berjalan dibelakang kejadian atau peristiwa yang muncul di masyarakat. 34 Pound lewat The Functional School mengatakan bahwa “ law is a tool of social engineering ” yaitu berfungsi untuk merekayasa atau mengubah masyarakat. Lebih lanjut Pound mengungkapkan bahwa: 35
“….law is more than a set of abstract norms or legal order, it is also a process of balancing conflicting interest and securing the satisfaction of the maximum of wants withs the minimum of friction”
Lebih lanjut dalam kaitannya dengan Penanganan Diskriminasi Rasial, Pemerintah Kabupaten Sleman belum memiliki instrumen yang memadai untuk mengakomodasi isu tersebut. Pada aturan mengenai pemondokan sendiri yakni Perda Sleman Nomor 9 Tahun 2007 muatan ketentuan yang diatur cenderung bersifat administratif yakni berkenaan dengan perizinan dan penindakannya.
Adapun isu sosial yang sempat disinggung dalam Perda Sleman Nomor 9 Tahun 2007 yakni berkenaan dengan isu asusila. Perlu adanya upaya pemerintah untuk secara lebih lanjut merespons isu diskriminasi dengan menyediakan peraturan dasar yang mengaturnya dalam hal norma umum, kelembagaan, dan penganggaran.
34 Sudikno Mertokusumo Beberapa Azas Pembuktian dan Penerapannya dalam Praktik (Liberty Yogyakarta 1980.[3].
35 A. Masyhur Effendi, [ et,.al .].[53].

## 278 Pricillia Putri: Optimalisasi Peran Pemerintah
Pertama , dalam tataran teori, regulasi dianggap sebagai adanya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial ( a tool of engineering) . 36 Maka dari itu, untuk merespon fenomena sosial yang dalam hal ini adalah tindak diskriminasi, regulasi penting dalam kaitannya menjadi pedoman dalam mengontrol perilaku masyarakat. Adapun bentuk dari instrumen hukum ini selanjutnya dapat berupa Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati mengingat Asas Otonomi Daerah yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban pemerintah Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 37
Kedua , sebuah lembaga tentu membutuhkan ketentuan dasar demi mengatur tugas pokok dan fungsi. Instrumen ini demi menjamin tidak terjadinya “ détournement de pouvoir ” atau melampaui kewenangan oleh lembaga pemerintahan terkait. 38
Ketiga , pentingnya regulasi pendukung adalah dalam kaitannya sektor anggaran. Demi berjalannya tugas pokok dan fungsi, tentu dibutuhkan biaya yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sleman.  Maka dari itu, dalam rangka tercapainya kebijakan yang diharapkan, maka perencanaan dan penganggaran wajib dituangkan dalam sebuah instrumen hukum.

## Penguatan Peran Organisasi Perangkat Daerah dalam Rangka Sosialisasi dan Pendampingan
Pembentukan lembaga yang secara khusus menangani permasahanan konkret di tingkat daerah kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41
36 Soerjono Soekanto Pokok-pokok Sosiologi Hukum (PT.Raja Grafindo Persada 2000).[79].
37 Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Neg- ara Republik Indonesia Nomor 3886).
38 Yulius, ,,Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indone- sia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Un- dang Nomor 30 Tahun 2014)”, (2015), 04 3 Jurnal Hukum dan Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.[86-88].
Tahun 2007 tentang  Organisasi Perangkat Daerah (PP Organisasi Perda). 39 Peraturan Pemerintan a quo memberikan wewenang kepada daerah menurut ketentuan tersebut sehingga memungkinkan Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk dinas, badan, dan lembaga teknis yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
Penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Pada Pasal 2 ketentuan tersebut, membagi jumlah Dinas Pemerintah Daerah menjadi 20 (dua puluh) yang salah satunya adalah Dinas Sosial. 40 Mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sleman diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Sleman Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial. 41 Dinas sosial Kabupaten Sleman memilikii 3 (tiga) bidang kelembagaan, 6 (enam) seksi lembaga, dan 10 (sepuluh) Unit Pelaksana Tugas (UPT). Tidak satupun dari bidang, seksi atau UPT tersebut yang memiliki kewenangan dalam kaitannya tindakan diskriminatif 42 padahal fenomena diskriminasi masyarakat berbasis ras yang dialami oleh mahasiswa pendatang yang berasal dari Papua nyata terjadi salah satunya yang dialami oleh Yehuda. Dengan demikian, perlu adanya penguatan peran lembaga daerah dalam rangka penanggulangan isu diskriminasi. Ada 2 (dua) upaya yang dapat dilakukan dantaranya:
1.) Melakukan penambahan seksi khusus di bidang perlindungan dan jaminan sosial yang dalam melaksanakan tugasnya akan  fokus pada perlindungan
39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang  Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lem- baran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
40 Pasal 2 huruf (i) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten  Sleman Tahun 2016 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 111).
41 Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Sleman Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 68 Seri D).
42 Pasal 3 ayat (1)  Peraturan Bupati Sleman Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 68 Seri D).

## Pricillia Putri: Optimalisasi Peran Pemerintah
masyarakat minoritas baik masyarakat tetap maupun masyarakat pendatang.
2.) Membentuk UPT baru, berbeda halnya dengan Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, UPT bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
Berkenaan dengan ruang lingkup dan kewenangan lembaga baru tersebut,
Pertama , diharapkan penguatan peran lembaga daerah tersebut akan mampu mengatasi permasalahan sosial mengenai diskriminasi terhadap masyarakat papua mulai dari pendampingan saat mencari kos-kosan di Kabupaten Sleman. Kedua , dalam hal melaksanakan fungsinya, lembaga tersebut dapat bekerja sama dengan instansi pendidikan seperti Universitas dalam rangka kajian dan juga pendampingan. 43 Ketiga , selain fungsi pendampingan dan juga koordinasi supervisi, fungsi sosialisasi juga diharapkan mampu diampu oleh lembaga tersebut, mengingat dalam konteks pendekatatan sosialasi terhadap masyarakat, dewasa kini masih dirasa belum efektif dikarenakan masih banyaknya kasus diskriminasi ras.

## Optimalisasi Peran Serta Masyarakat dan Perguruan Tinggi
Delimitasi konsep peranan paling sedikit mencakup 3 (tiga) hal; Petama , peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan- peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Kedua , peranan adalah suatu konsep apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial dalam masyarakat. 44 Peranan adalah suatu aspek dinamis dari kedudukan (statis), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dia akan
43 Kerja sama dapat dilakukan dengan lembaga pengurus maupun dengan lembaga khusus seperti halnya di Universitas Gadjah Mada yang sudah memiliki Kelompok Kerja (Pokja) Papua yang bertugas sebagai kajian dan advokasi mengenai isu diskriminasi ras.
44 Soerjono Soekanto Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat (Citra Niaga Rajawali Pers 1993).[25]
berperan sesuai dengan fungsi dan kedudukan tersebut. 45 Maka dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap suatu kedudukan, maka orang tersebut telah dapat dikatakan berperan.
Peranan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah peranan yang berupa tindakan yang bagaimana dan seperti apa yang akan dilakukan masyarakat dalam menanggapi isu diskriminasi rasial. Adapun contoh peranan yang dapat dilakukan masyarakat adalah Pertama , dengan meningkatkan pemahaman mengenai diskriminasi baik bentuk-bentuknya sampai dengan cara penanggulangannya. Kedua , penanaman nilai Pancasila berupa sikap toleransi dengan menerima perbedaan yang dalam hal ini adalah perbedaan ras. Ketiga , menjadi agen pertama dalam mensosialisasikan pencegahan bentuk diskriminasi rasial.
Selain masyarakat, peran lembaga yang dalam hal ini adalah perguruan tinggi tentu sangat dibutuhkan dalam kaitannya juga menyukseskan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang merupakan kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 46 Adapun peran dalam hal ini adalah Pertama , dalam bidang pendidikan perguruan tinggi dapat memberikan pemahaman mengenai diskriminasi. Kedua , dalam hal penelitian perguruan tinggi dapat membentuk Pusat Studi dan/atau Kelompok Kerja yang fokus mengenai isu diskriminasi.
Adapun contoh praktik universitas yang telah berhasil mengawal isu tersebut adalah Universitas Gadjah Mada. 47 Ketiga , dalam bidang pengabdian terhadap masyarakat Perguruan Tinggi dapat berperan untuk mencerdaskan masyarakat sekitar perguruan tinggi tersebut.
45 ibid.
46 Pasal 1 ayat (9) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Re- publik Indonesia Nomor 5336).
47 Universitas Gadjah Mada, ,,Memetakan Masalah Pokja UGM Rancang Solusi untuk Pap- ua”, ( UGM 2016), <https://www.ugm.ac.id/id/berita/8020-memetakan-masalah-pokja-ugm-ran- cang-solusi-untuk-papua> accessed 22 November 2019.

## 282 Pricillia Putri: Optimalisasi Peran Pemerintah

## Kesimpulan
Mahasiswa pendatang dari Papua yang tercatat menempuh pendidikan di DIY mencapai 7.000 (tujuh ribu) orang banyaknya. Melihat kondisi tersebut, kebutuhan akan tempat tinggal ini mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan disikapi dalam bentuk dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan (Perda Pemondokan) dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemondokan (Perbup Penyelenggaraan Pemondokan) sebagai instrument pelaksananya. Akan tetapi, Perbup a quo saat ini di- suspend oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak adanya peraturan pelaksana dari Perbup Penyelenggaraan Pemondokan a quo .
Perda Pemondokan sendiri masih belum mengakomodasi perlindungan mahasiswa pendatang dari papua terhadap discriminatory housing practices yang sering dilakukan oleh pemilik kos di Kabupaten Sleman terhadap mahasiswa pendatang dari Papua dengan dasar stereotip-stereotip berkonotasi negatitif. Sebenarnya Indonesia sudah memiliki banyak payung hukum yang melegitimasi perlindungan terhadap HAM, mulai dari tingkat tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai ratifikasi  konvensi  internasional  namun  implementasi  dalam  penegakannya  masih sering terkendala. Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, ada beberapa hal yang dapat dilakukan guna menyikapi keadaan tersebut diantaranya:
1) Mengevaluasi dan merekonstruksi Perda Pemondokan yang telah ada terutama memberi kejelasan terhadap status instrument pelaksana tersebut agar tidak hanya menjadi regulasi yang tertulis diatas kertas semata;
2) Penguatan Peran Organisasi Perangkat Daerah dalam Rangka Sosialisasi dan Pendampingan dengan Melakukan penambahan seksi khusus di bidang perlindungan dan jaminan sosial atau membentuk UPT baru yang dalam melaksanakan tugasnya akan  fokus pada perlindungan masyarakat minoritas baik masyarakat tetap maupun masyarakat pendatang; dan
3) Optimalisasi Peran Serta Masyarakat dan Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian.

## Daftar Bacaan

## Buku
A. Mas yhur  Effendi,  [ et,.al .], HAM: Dalam dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial (Ghalia Indonesia 2014).
Ernawati Purwaningsih, [ et.,al. ], Interaksi Penghuni Asrama Mahasiswa dengan Masyarakat Sekitar : Suatu Pijakan Awal Multikulturalisme (Balai Pelestarian Nilai Budaya 2014).
Martha Meijer, Jangkauan Impunitas Indonesia: Terjemahan dari The Scope of Impunity In Indonesia (The Netherlands Humanist Committee On Human Rights (HOM) (Jaringan Mitra Impunitas 2007).
Soerjono Soekanto Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat (Citra Niaga Rajawali Pers 1993).
Sudikno Mertokusumo Beberapa Azas Pembuktian dan Penerapannya dalam Praktik (Liberty Yogyakarta 1980.
Wahyu Wibowo, Pengantar Hukum Hak Asasi Manusia (Sekolah Tinggi Hukum Militer 2014).

## Jurnal
AA.A.  Tara Trendyari, [ et.,al. ], ‘ Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Migrasi Masuk ke Kota Denpasar ’, (2014), 3 10 E-Jurnal EP Unund, Girindra Adyapradana, ‘ Identitas dan Pembentukan Stereotip Pemain Indonesia Dalam Online Game’ (2012) 3 Jurnal Komunikasi Indonesia.
Adiwignya Nugraha Widhi Harit. ‘Interaksi Struktur dan Agency: Studi Kasus Migrasi Pendidikan Mahasiswa Perempuan Luar Jawa Ke Surabaya’ 2018, Volume 00. Jurnal Psikologi UNESA.
Feybee H. Rumandor,[ et.,al. ], ‘ Stereotip Suku Minahasa Terhadap Etnis Papua ’ (2014) III Acta Diurna.
Yulius, ‘Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia: Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)’, (2015), 04 3 Jurnal Hukum dan Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

## 284 Pricillia Putri: Optimalisasi Peran Pemerintah

## Laman
DPRD Sleman, ‘Sekilas Sleman’, (DPRD Kabupaten Sleman, 2017), <https://dprd. slemankab.go.i d/sekilassleman/>, accessed 18 November 2019.
Humas DIY, ‘Luas Wilayah’, (Humas DIY) <https://jogjaprov.go.id/berita/detail/ luas-wilayah>, ac cessed 19 November 2019.
Kementerian Dalam Negeri, ‘Daftar Perda/Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang Dibatalkan/Revisi’, (Kemendagri, 2016), <https://www. kemendagri.go.id/media/filemana ger/2016/06/21/b/a/batal_perda_21_ juni2016.pdf>, accessed 20 November 2019.
Portal Informasi Indonesia, ‘Suku Bangsa’, (Indonesia.GO.ID, 2017), <https:// www.indonesia.go.i d/profil/sukuban gsa>, accessed 19 November 2019.
Universitas Gadjah Mada, ‘Memetakan Masalah Pokja UGM Rancang Solusi untuk Papua”, (UG M 2016), <https://www.ugm. ac.id/id/b erita/8020-memetakan- masalah-pokja-ugm-rancang-solusi-untuk-papua>, accessed 22 November 2019.
Yahya Ulya, ‘Mereka Tidak Menerima Kos untuk Anak Papua ’, ( BBC, 2016) , <https://www.bbc.c om/indonesia/maj alah/2016/07/160714_trensosial_ papua> accessed 18 November 2019.

## Perundang-undangan
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919).
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran

## Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang  Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemondokan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 9).
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten  Sleman Tahun 2016 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 111).
Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemondokan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 24 Seri D).
Peraturan Bupati Sleman Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 68 Seri D).
Standar Norma dan Seting No.1 Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, PDRE/C/
GC/32, 30.Komnas HAM: Rapat Paripurna 2-4 September 2018.
Civil Rights Act of 1968, AN ACT To prescribe penalties for certain acts of violence or intimidation, and for other purposes, (Public Law 90–284, 82 Stat. 73), [As Amended Through P.L. 113–4, Enacted March 7, 2013].
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--