## Pengelolaan Harta Masyarakat Kelas Menengah Muslim Kota Medan Dengan Pendekatan Islamic Wealth Management

## Sugianto
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sugianto@uinsu.ac.id

## Abstract
Management  of  wealth  in  the  Islamic  economy  becomes  important especially  because  the  main  economic  problem  in  the  Islamic  economy  is  the unequal  distribution  of  resources  (assets).  This  research  aims  to  describe  the creation  and  development,  preservation  and  protection,  expenditure  and distribution  of  assets  of  the  new  Muslim  middle  class  in  Medan.  This  research uses a qualitative approach with descriptive methods. Data was collected through interviews  and  document  studies.  Data  analysis  uses  descriptive  qualitative analysis. The results showed that business planning and investment planning were mostly carried out by the Medan Muslim middle class. It's just that the use of LKS is  still low. While planning for the protection of assets through  Islamic financial institutions  is  still  low,  so  is  financial  planning  through  Islamic  financial institutions is still low; family financial planning is also quite good but the use of Islamic financial institutions  is  still low;  and religious  financial planning has not been an effort as well as in the use of Islamic financial institutions which are still low.
Keywords: IWM, wealth management, Muslim middle class

## Pendahuluan
Pengelolaan  harta  telah  menjadi  hal  yang  niscaya  seiring  perkembangan peradaban  manusia  dan  keinginan  mempertahankan  kemampuan  finansial terutama  prestise  sosial.  Pengelolaan  harta  dalam  ekonomi  Islam  mendapatkan porsi  yang  sangat  signifikan.  Bahkan  permasalahan  utama  ekonomi  dalam ekonomi  Islam  adalah  ketidak-merataan  distribusi  sumber  daya  (harta)  yang selanjutnya berakibat terjadinya fenomena kelangkaan.
Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  keterkaitan  seorang  Muslim  dengan harta meliputi seluruh aspek kehidupan dalam siklus kehidupannya hingga untuk kepentingan  di  Akhirah.  Jika  siklus  kehidupan  dihadapkan  dengan  harta,  maka sejak manusia dilahirkan maka akan dimulai dengan kebutuhan sehari-hari, ibadah aqiqah,  khitan, pendidikan,  persiapan  pernikahan,  persiapan  kelahiran  anak, pembelian rumah, pembelian kenderaan bermotor, ibadah zakat, qurban, haji dan umrah,  kebutuhan  investasi  dalam  rangka  pengembangan  harta,  asuransi, infaq
dan shadaqah,  hibah dan  wakaf,  nafkah  orang  tua,  persiapan  pensiun,  kemudian warisan.
Berbagai pengelolaan harta dalam siklus kehidupan tersebut membutuhkan wealth management yang baik dan tentunya sangat dibutuhkan lembaga keuangan syariah. Kenyataannya, masih terdapat masyarakat muslim dalam mengelola harta untuk memenuhi kebutuhan siklus hidup tersebut tidak terencanakan dengan baik. Hal ini juga didukung masih rendahnya dalam memanfaatkan lembaga keuangan syariah  sebagai  sarana  dalam  pengelolaan  harta  tersebut.  Rangkaian  proses  atau aktivitas  ini  disebut  literasi  keuangan.  Menurut  OJK,  “literasi  keuangan  adalah pengetahuan,  keterampilan,  dan  keyakinan,  yang  mempengaruhi  sikap  dan perilaku  untuk  meningkatkan  kualitas  pengambilan  pengambilan  keputusan  dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan” (POJK, 2016)
Berdasarkan hasil survei OJK tahun 2016 bahwa tingkat literasi keuangan nasional  adalah  sebesar  29,66%  (OJK,  2016).  Sedangkan  pada  tahun  2016  data kelas menengah dengan belanja Rp.100.000 – Rp.200.000,- per hari mencapai 129 juta  orang  (Detik  Finance,  2016).  Kota-kota  kelas  menengah  dengan  penghuni lebih  dari  dua  juta  orang  berdasarkan  hasil  penelitian  McKinsey  Global  Institute (2012),  pertumbuhan  kelas  menengahnya  mencapai  rata-rata  tahunan  sebesar 6,4%  sejak  2002  justru  di  Kota  Medan,  Bandung  dan  Surabaya  serta  sebagian wilayah seputar Jakarta, seperti Bogor, Tangerang dan Bekasi. Sedangkan Jakarta sendiri pertumbuhan kelas menengahnya rata-rata hanya sebesar 5,8%.
Berdasarkan  laporan  penelitian  di  atas  menunjukkan  bahwa  Kota  Medan termasuk  salah  satu  kota  yang  mengalami  pertumbuhan  kelas  menengah  yang signifikan.  Namun  kajian  tentang  pengelolaan  harta  kelompok  masyarakat  ini belum  banyak  dilakukan.  Namun,  jika  ditelaah  lebih  lanjut  uraian  di  atas menunjukkan  adanya  ironi  antara  pertumbuhan  kelas  menengah  perkotaan, khususnya  Kota  Medan,  yang  pesat  tetapi  tidak  diikuti  dengan  tingkat  literasi keuangan yang tinggi sebagai representasi dari pengelolaan harta kelas menengah. Berdasarkan  hal  tersebut  penelitian  tentang  pengelolaan  harta  pada  masyarakat kelas menengah Muslim Kota Medan menarik untuk dilakukan.

## Kerangka Teoritis
Dalam  Islam,  setiap  usaha  manusia  dalam  mengelola  harta  dipandu  oleh keyakinan  tertentu.  Keyakinan  ini  digambarkan  sebagai  dasar  filosofis  dalam
masyarakat  Islam.  Menurut  Kurshid  Ahmad,  sebagaimanadikutip  oleh  Ma’sum Billah,dasar filosofis tersebut adalah (1) Tauhid (keyakinan akan keesaan Allah); (2)  Rubbubiyah  (pedoman  ilahi  untuk  berjuang  menuju  semua  yang  baik);  (3) Khalifah  (peran  manusia  sebagai  khalifah  Allah);  (4)  Tazkiyah  (mencapai kemurnian  dan  pertumbuhan);  dan  (5)  Akuntabilitas  (keyakinan  bahwa  manusia akan  jawab  atas  tindakannya  di  dunia  ini  pada  Hari  Penghakiman)  (Ma’sum Billah, 2012; Farooq, 2014).
Wealth  management  dalam  Islam  dapat  dilihat  dari  perspektif  yang berbeda. Ini termasuk pengelolaan zakat, warisan, wasiat dan wasiat, perencanaan perumahan,  pengelolaan  kas  dan  tabungan,  pengelolaan  pajak  dan  kewajiban negara,  dan  transaksi  bisnis  yang  berbeda.  Ma’sum  Billah  menyatakan  bahwa wealth management dalam perspektif Islam harus dilandasi oleh world view Islam dan ketentuan syariah (Ma’sum Billah, 2012).
Aspek-aspek Islami  wealth  management dapat  diuraikan  sebagai  berikut (Sugianto,  2018).  Pertama ,  investment  management, yaitu  mengelola  harta  atau dana  melalui  investasi.  Pada  bagian  ini  merupakan  pengelolaan  harta  yang diderivasi dari wealth creation dan wealth accumulation. Investment management terdiri  dari  perencanaan,  yaitu business  planning dan investment  planning. Business  planning  ( perencanaan  bisnis)  adalah  upaya  menghasilkan  pendapatan melalui  usaha  baik  yang  baru  dimulai  maupun  yang  sedang  berjalan.  Sedangkan investment  planning (perencanaan  investasi)  adalah  upaya  menghasilkan pendapatan  atau  peningkatan  kekayaan  melalui  penanaman  modal  baik  langsung ke  sektor  ril  seperti  dalam  bentuk  kerjasama  usaha  maupun  melalui  lembaga keuangan syariah.
Kedua, Risk  management, yaitu  mengelola  risiko  (potensi  kehilangan, kekurangan,  kerugian)  dari  pengelolaan  harta  baik  risiko  pasar,  risiko investasimaupun  risiko  alamiah.  Pengelolaan  risiko  ini  dalam  rangka perlindungan  terhadap  harta  ( wealth  protection ).  Oleh  karena  itu  pengelolaan risiko  dapat  menggunakan secara tradisional  tanpa asuransi  atau dengan asuransi syariah.  Ketiga, personal  financial  planning, yaitu  upaya  mengelola  keuangan (harta)  secara  perorangan  sebelum  memiliki  keluarga  dari  aspek  pengeluaran. Personal  financial  planning ini  merupakan  derivasi  dari  aspek  pengeluaran  atau pemanfaatan  harta  ( wealth  spending ).  Pengelolaan  pengeluaran  keuangan  dalam bagian ini terdiri dari pengeluaran untuk (i) kebutuhan sehari-hari; (ii) pembelian
rumah; (iii) pembelian kenderaan; (iv) persiapan menikah; (v) persiapan pensiun; dan (vi) liburan.
Ketiga, family financial planning, yaitu upaya mengelola keuangan (harta) secara  kolektif  dalam  sebuah  keluarga  dari  aspek  pengeluaran. Family  financial planning ini  juga  merupakan  derivasi  dari  aspek  pengeluaran  atau  pemanfaatan harta ( wealth spending ). Pengelolaan pengeluaran keuangan keluarga paling tidak terdiri  dari  pengeluaran  untuk  (i)  nafkah  keluarga;  (ii)  persiapan  kelahiran  anak; (iii) aqiqah anak; (iv) khitan anak; (v) pendidikan anak; (vi) nafkah orang tua; dan (vii) persiapan untuk warisan.
Keempat, religiosity financial planning, yaitu upaya mengelola keuangan (harta) untuk kebutuhan keberagamaan dan pengeluaran di jalan Allah. Religiosity financial  planning merupakan  derivasi  dari  aspek  pengeluaran  atau  pemanfaatan harta  ( wealth  spending )  dan  aspek  pendistribusian  harta  ( wealth  distribution ). pengelolaan pengeluaran relijiusitas paling tidak terdiri dari pengeluaran untuk (i) zakat; (ii) haji; (iii) umrah; (iv) qurban; (v) infaq; (vi) shadaqah; (vii) wakaf; (viii) hibah; dan (ix) wasiat. Uraian di atas dapat dilihat pada gambar 2.1.
Sumber: Sugianto, Epistemologi, Disertasi S3 Program Pascasarjana UIN SU Medan 2018, h. 174
Gambar 2.1. Aspek-aspek dan unsur-unsur Islamic Wealth Management
Kajian wealth  management dalam  perspektif  Islam  telah  mulai  banyak dilakukan  oleh  para  hali  dan  akademisi.  Kajian-kajian  ini  dalam  bentuk  teoritis dilakukan  untuk  mengkritisi wealth  management konvensional  dan  untuk memperoleh landasan filosofi dalam perspektif  Islam. Kajian empiris  juga sudah mulai  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  melihat  praktik  terutama  yang  dilakukan melalui  lembaga  keuangan  syariah.  Di  antara  kajian-kajian  tersebut  adalah Ma’sum  Billah  (2012),  Mohammad  Omar  Farooq  (2014),  Muhammad  Syukri Salleh (2012), Fadzila Azni Ahmad (2011).
Beberapa  penelitian  terkait  dengan wealth  management dalam  perspektif Islam , menunjukkan  bahwa  perilaku  pengelolaan  kekayaan  tidak  selalu didasarkan pada perilaku keberagamaan seseorang, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Tahir dan Brimble (2011) terkait dengan perilaku berinvestasi Muslim. Mereka  menyimpulkan  bahwa  perilaku  investasi  Muslim  yang  relijius  memilih investasi yang sesuai dengan prinsip Islam, sedangkan perilaku investasi Muslim yang tidak relijius sama saja dengan perilaku investasi non-Muslim.
Hal ini juga ditemukan oleh Ibrahim dan Minai  (2009) bahwa penciptaan kekayaan  melalui  obligasi  syariah  bukan  karena  preferensi  investor  terhadap aktivitas  kepatuhan  Islam  namun  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  dari  teori struktur  modal  yang  ada.  Hasil  penelitian  Purnomo  dan  Maulida  (2017)  tentang perencanaan  keuangan  pengusaha  Muslim  alumni  Gontor  menemukan  bahwa informan  yang  diteliti  telah  menerapkan  sebagian  besar  teori Islamic  financial planning, namun kaitannya dengan lembaga keuangan masih rendah.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian kualitatif. Proses penelitian ini pada dasarnya berbentuk siklus, akan tetapi dapat dibedakan  adanya  tiga  tahap  utama  (sesuai  dengan  sifat/karakteristik kegiatannya),  seperti  berikut. Pertama, tahap  orientasi/eksplorasi  yang  bersifat menyeluruh, dengan melakukan apa yang oleh Spradley sebut sebagai grand tour observation dan/atau grand  tour  questions.  Kedua, tahap  melakukan  eksplorasi secara terfokus, sesuai dengan domain yang dipilih sebagai fokus (dari analisis di
tahap I); pilihan domain dimaksud menggunakan tiga macam pertimbangan, yaitu organizing domain, strategic ethnography, dan theoretical interest. Ketiga, tahap mengecek  hasil/temuan  penelitian,  terutama  dengan  melakukan  apa  yang  oleh Lincoln dan Guba sebut sebagai prosedur member check.
Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, teknik dokumenter Informan penelitian adalah masyarakat kelas menengah Muslim yang dipilih secara purposif, yaitu para professional dan pengusaha yang berjumlah 30 orang.  Data  yang  dihimpun  kemudian  dianalisis  dengan  (1)  analisis  domain,  (2) analisis taksonomis, (3) analisis komponensial, dan (4) analisis tema.

## Temuan Penelitian dan Pembahasan
1. Kelas Menengah Muslim Kota Medan
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  terbesar  di  Asia  Tenggara  yang menikmati  manfaat  dari  transformasi  ekonomi  yang  diprakarsai  oleh  rezim  Orde Baru  (1967-1998).  Transformasi  ekonomi  ini  menjadikan  Indonesia  sebagai negara  dengan  modernisasi  ekonomi  dan  pembangunan.  Selanjutnya  memiliki peran  penting  dalam  mengurangi  kemiskinan  bahkan  menciptakan  kelas  baru yang  disebut  kelas  menengah  tahun  1980-an.  Ciri  kelas  menengah  Indonesia  ini adalah  munculnya  beberapa  pekerjaan  baru  seperti  eksekutif  dan  manajer  bisnis, analis  saham,  insinyur,  bankir,  pengacara,  akuntan,  petugas  kerah  putih  yang bekerja  di  pusat  kota  dan  pekerjaan  profesional  lainnya  yang  sedang booming (McKinsey Global Institute, 2012) .
Kelas menengah merupakan bagian dari lokomotif penggerak ekonomi di Indonesia,  karena  kemampuan  daya  belinya.  Secara  jumlah  kelas  menengah Indonesia  memang  fantastis,  BCG  (2012)  dalam  laporannya  menyebutkan  tahun 2012  jumlah  MAC  (Middle-Class  and  Affluent  Consumers)  di  Indonesia berjumlah  74  juta  jiwa,  McKinsey  yang  lebih  konservatif  menyebutkan  kelas menengah  Indonesia  tahun  2012  sebanyak 45  juta  jiwa  (McKinsey  Global Institute,  2012).  Beberapa  lembaga  domestik  bahkan  menyebutkan  jumlah  lebih fantastis, menurut mereka paling tidak 141 juta penduduk Indonesia adalah kelas menengah di tahun 2020 (Ali dan Lilik, 2016).
Sumber: BCG Analysis
Gambar 4.2. MAC (Middle-Class and Affluent Consumers) in Indonesia Pada tahun 1999, hanya 25% dari populasi dapat diklasifikasikan sebagai kelas menengah, tetapi satu dekade setelahnya, pada tahun 2010, ada sekitar 146 juta atau 57% populasi termasuk kelas menengah. Jumlah ini bahkan diperkirakan akan  tumbuh  lebih  cepat  karena  dalam  beberapa  dekade  mendatang,  Indonesia diharapkan mendapat manfaat dari demografinya (Yuswohady dan Gani, 2015).
Sumatera  Utara  adalah  Provinsi  dengan  jumlah  penduduk  terbesar keempat di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil  Sensus  Penduduk  (SP)  1990  penduduk  Sumatera  Utara  keadaan  tanggal  31 Oktober  1990  berjumlah  10,26  juta  jiwa,  kemudian  berdasarkan  hasil  SP  2000, jumlah  penduduk  Sumatera  Utara  sebesar  11,51  juta  jiwa.  Sedangkan  dari  hasil Sensus  Penduduk  pada  bulan  Mei  2010  (SP  2010)  jumlah  penduduk  Sumatera Utara 12.982.204. kabupaten/Kota  yang 3 terbesar penduduknya adalah berturut- turut  Kota  Medan,  Kabupaten  Deli  Serdang  dan  kabupaten  Langkat  (BPS Sumatera Utara, 2018; BPS, 2013).
Kota Medan adalah termasuk daerah perkotaan 100 persen sehingga BPS menetapkan bahwa jumlah penduduk daerah pedesaan adalah 0 (nol), sedangkan penduduk  daerah  perkotaannya  sebesar  2.247.425  jiwa  pada  tahun  2017 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.9. Kota Medan terdiri dari 21 kecamatan. Dari ke 21 kecamatan tersebut terdapat 11 kecamatan yang tingkat kepadatannya cukup  besar,  yaitu  Kecamatan  Medan  Deli,  Kecamatan  Medan  Marelan,
Indonesian population 2012 (millions) Monthly household expenditure (IDR millions)
Indonesian population 2020 (millions)
2,5
Elite 7,5 and more Afluent
5,0-less than 7,5
Upper middle
3,0-less than 5,0
Middle 2,0-less than 3,0 Emerging middle
1,5-less than 2,0
Aspirant 1,0-less than 1,5 Poor
less than 1,0 74 million MACs in 2012 141 million MACs in 2020 MAC population includes middle, upper-middle, afluent, and elite consumers 64,5 65,4 44,4 41,6 23,2 6,6 28,3 47,9 50,5 68,2 49,3 16,5 6,9
Kecamatan  Medan  Helvetia,  Kecamatan  Medan  Denai,  Kecamatan  Medan Tembung,  Kecamatan  Medan  Johor,  Kecamatan  Medan  Amplas,  Kecamatan Medan  Labuhan,  Kecamatan  Medan  Sunggal,  Kecamatan  Medan  Selayang,  dan Kecamatan  Medan  Timur.  Sedangkan  dari  sisi  laju  pertumbuhan  penduduk  juga mengalami penurunan (BPS Kota Medan, 2016).
Jika  jumlah  penduduk  dilihat  berdasarkan  agama,  menurut  hasil  Sensus Penduduk  (SP)  tahun  2010  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) menemukan  bahwa  persentase  penduduk  muslim  di  Indonesia  sebesar  87,13  % atau  207,176  juta  jiwa  (BPS,  2013).  Persebaran  penduduk  muslim  Indonesia mengikuti persebaran jumlah penduduk menurut daerah di Indonesia. Pulau Jawa memiliki  jumlah  penduduk  muslim  terbesar,  diikuti  pulau  Sumatra,  pulau Kalimantan,  pulau  Sulawesi  kemudian  pulau  Bali,  Nusa  Tenggara  dan  Maluku Papua.  Jika  dilihat  per  pulau,  proporsi  muslim  di  Pulau  Jawa  paling  besar dibanding  pulau  lain,  yakni  mencapai  95.64%.  Pulau  dengan  penduduk  muslim terbesar  berikutnya  adalah  Pulau  Sumatra  dengan  proporsi  penduduk  muslim mencapai  87.12%,  kemudian  Pulau  Sulawesi  (80.89%),  Pulau  Kalimantan (78.23%), Bali-Nusa Tenggara (40.42%), kemudian Maluku-Papua (37.13%).
Proporsi  penduduk  muslim  terbesar  berada  di  Pulau  Jawa  dan  Pulau Sumatra  karena  memang  konsentrasi  penyebaran  agama  Islam  berada  di  kedua wilayah  tersebut.  Islam  datang  ke  Indonesia  berawal  dari  proses  perdagangan, dimana  Selat  Malaka  sebagai  jalur  utama  perdagangan.  Oleh  karena  itu,  sangat logis jika muslim terbesar tidak jauh dari Selat Malaka dan jalur perdagangan lain yang  dilewati  oleh  pedagang  Arab  dan  Gujarat.  Simbol  penyebaran  Islam  di Indonesia  (dulunya  Nusantara)  adalah  Wali  Songo  yang  semua  bukti  sejarahnya ada  di  Pulau  Jawa.  Dengan  demikian,  wajar  di  Pulau  Jawa  memiliki  jumlah penduduk  muslim  terbesar.  Jika  dilihat  dari  gerografis  provinsi,  Provinsi  Jawa Timur  menjadi  provinsi  di  Pulau  Jawa  dan  bahkan  di  Indonesia  dengan  jumlah muslim  terbesar.  Provinsi  Sumatera  Utara  menjadi  provinsi  dengan  jumlah muslim  terbesar  di  Pulau  Sumatera,  Provinsi  Sulawesi  Selatan  menjadi  provinsi dengan  jumlah  penduduk  Muslim  terbesar  di  Sulawesi.  Di  Pulau  Jawa  dan Sumatera  persebaran  muslim  hampir  sama  banyaknya  di  setiap  provinsi.  Jumlah penduduk  muslim  di  wilayah  Indonesia  Timur  (Nusa  Tenggara,  Maluku,  Papua) menjadi yang paling rendah jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia Barat.
Sedangkan jumlah penduduk Kota Medan berdasarkan agama berdasarkan data BPS tahun 2015, jumlah penduduk yang beragama Islam yang terbesar, yaitu 1.302.643 atau 58,43%, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Medan Berdasarkan Agama Tahun 2016 No Agama Persentase Jumlah 1  Islam 58,43% 1.302.643 2  Kristen 29,26% 652.325 3  Budha 9,95% 221.826 4  Hindu 2,15% 47.932 5  Konghuchu 0,21% 4.682 Jumlah 2.229.408 Sumber: BPS Kota Medan 2015
Jika diasumsikan kelas menengah Indonesia pada tahun 2010 adalah 57% yang umumnya terpusat  di  daerah perkotaan atau diperkirakan 42%, maka dapat diperkirakan  penduduk  kelas  menengah  Kota  Medan  sebesar  936.351  jiwa.  Jika penduduk  yang  beragama  Islam  adalah  58,43%,  maka  jumlah  kelas  menengah Muslim Kota Medan diperkirakan sebesar 547.110 jiwa.

## 2. Pengelolaan Harta Kelas Menengah Muslim Kota Medan
Responden  penelitian  ini  berjumlah  30  orang  yang  terdiri  dari  kelompok professional  dan  kelompok  pengusaha.  Jika  dilihat  dari  jenis  kelamin,  maka responden  laki-laki  yang  terbanyak  yaitu  22  orang  atau  73,33%  sedangkan responden perempuan berjumlah 8 orang. Berdasarkan usia responden, maka usia terbanyak  adalah  usia  41-65  tahun,  yaitu  sebesar  18  orang  atau  60%  sedangkan sisanya, 12 orang usia lebih muda, yaitu 26-40 tahun. Sedangkan jika ditinjau dari latar belakang pendidikan, maka pendidikan responden yang terbanyak adalah S2, yaitu sebesar 15 orang atau 50%, disusul oleh S1 sebesar 10 orang atau 33,33%, tingkat SMA/MA sebanyak 4 orang atau 13,33% dan S3 hanya 1 orang. Apabila dilihat dari sisi pekerjaan responden, maka jumlah pengusaha lebih besar yaitu 16 orang atau 53,33% sedangkan professional sebanyak 14 orang atau 46,67%.
Pandangan  responden  dalam  kelompok  pertama  tentang  penciptaan  harta dalam kaitannya dengan karir  responden adalah  bahwa mereka berkarir  memang untuk  memperoleh  harta  dan  kekayaan  yang  lebih  cepat  dan  lebih  besar.  Hal  ini
karena responden berpandangan bahwa ketika mengawali karirnya ia beranggapan akan  memudahkannya  untuk  memperoleh  penghasilan  yang  relatif  besar. Kelompok  kedua  adalah  responden  yang  mengawali  karirnya  tidak  memikirnya seberapa besar dan seberapa cepat  memperoleh penghasilan atau kekayaan. Bagi kelompok  ini  adalah  awal  karir  adalah  memperoleh  pengalaman.  Sedangkan kelompok  ketiga  adalah  responden  yang  menjadikan  karir  tersebut  sebagai  batu loncatan  untuk  mencapai  kemampuan  finansial  yang  lebih  berkelanjutan  untuk menjadikan dirinya bermanfaat bagi orang lain.
Terdapat  dua  perencanaan  penting  dalam  aspek  penciptaan  dan pengembangan  harta,  yaitu  perencanaan  bisnis  ( business  planning )  dan perencanaan  investasi  ( investment  planning ).  Perencanaan  bisnis  terkait  dengan kemampuan  untuk  menciptakan  dan  menghasilkan  kekayaan  dan  harta. Sedangkan  perencanaan  investasi  terkait  dengan  pengembangan  harta  dan kekayaan yang dimiliki untuk lebih berkembang dan menghasilkan benefit secara finansial serta asset.
Terdapat  dua  kelompok  responden  dalam  hubungannya  dengan perencanaan  bisnis.  Kelompok  responden  pertama  merupakan  kelompok responden  yang  merencanakan  bisnisnya.  Umumnya  kelompok  ini  adalah  dari responden  pengusaha,  walaupun  dari  kelompok  profesional  juga  ada  yang memiliki  perencanaan  bisnis.  Dari  kalangan  pengusaha  perencanaan  bisnis dikarenakan  tuntutan  bisnis  yang  dijalankan  terutama  karena  memiliki  partner yang  mengharuskan  perlunya  perencanaan  bisnis  tersebut.  Sementara  responden dari  kalangan  professional  yang  memiliki  perencanaan  karena  persiapan  untuk keluar dari profesinya selama ini. Hal ini terungkap dari profesi perbankan.
Kelompok  responden  kedua  adalah  kelompok  responden  yang  tidak memiliki  perencanaan  bisnis.  Umumnya  kelompok  kedua  ini  dari  responden professional  walaupun  terdapat  juga  dari  responden  pengusaha.  Bagi  responden professional yang tidak memiliki perencanaan bisnis dikarenakan waktunya sudah terfokus  pada  dunia  profesinya.  Sedangkan  bagi  pengusaha  yang  tidak  memiliki perencanaan  bisnis  berpendapat  bahwa  bisnis  itu  harus  dijalani  saja  tidak  mesti ada perencanaan.
Responden yang melakukan proteksi terhadap harta kekayaan sebanyak 17 orang  sedangkan  yang  tidak  sebanyak  13  orang.  Beberapa  alasan  yang dikemukakan  responden  yang  melakukan  proteksi  terhadap  kekayaannya  adalah
pertama, harta perlu dilindungi karena harta tersebut telah diusahakan sedemikian rupa  dan  akan  dimanfaatkan  oleh  anak  dan  cucu,  maka  sudah  seharusnya dilakukan  perlindungan. Kedua, harta  perlu  dilindungi  karena  bagian  dari  upaya menjaga  harta  dari  kepunahan  dan  secara  psikologis  tidak  berdampak  buruk. Ketiga, harta  yang telah diperoleh itu adalah amanah dari Allah SWT dan sudah menjadi  keharusan  untuk  menjaga  amanah  tersebut.  Karena  sebagai  Pemilik Mutlak harta, Allah akan meminta pertanggungjawabannya kelak.
Bagi  responden  yang  tidak  melakukan  proteksi  beralasan  yang  hampir sama  dengan  alasan  ketiga  di  atas  bahwa  harta  tersebut  adalah  milik  Allah  dan amanah  bagi  responden.  Hanya  saja  penjelasannya  yang  berbeda.  Jika  terjadi kehilangan  atau  kerusakan  itu  berarti  Allah  telah  mengambil  kembali  harta tersebut.
Perencanaan  kebutuhan  sehari-hari  adalah  perencanaan  terhadap pengeluaran  untuk  kebutuhan  hidup  sehari-hari,  seperti  makan,  minum, transportasi, pulsa dan lain-lain. Terdapat 24 responden atau 80% yang menjawab bahwa  mereka  melakukan  perencanaan  keuangan  untuk  memenuhi  pengeluaran kebutuhan  sehari-hari  tersebut.  Menurut  mereka  pengeluaran  kebutuhan  sehari- hari  ini  perlu  dilakukan  perencanaan  agar  dapat  dikontrol  dengan  baik  dan  tidak terjadi pemborosan.
Responden  yang  menggunakan  lembaga  keuangan  untuk personal financial  planning mereka  hanya  7  orang  atau  23,33%.  Pemanfaatan  lembaga keuangan  terutama  untuk  perencanaan  pembelian  rumah  dan  pembelian kenderaan. Dari ke tujuh responden yang menggunakan lembaga keuangan untuk perencanaan  keuangan  personal  mereka  yang  memanfaatkan  lembaga  keuangan syariah hanya 3 (tiga) orang saja.
Perencanaan kebutuhan keluarga adalah perencanaan terhadap pengeluaran  untuk  kebutuhan  keluarga  sehari-hari,  seperti  kebutuhan  dapur, transportasi anak, uang saku anak-anak, rekening listrik, air, telepon dan lain-lain. Terdapat  27  responden  atau  90%  yang  menjawab  bahwa  mereka  melakukan perencanaan keuangan untuk memenuhi pengeluaran kebutuhan keluarga tersebut. Menurut mereka pengeluaran kebutuhan keluarga ini perlu dilakukan perencanaan agar dapat dikontrol dengan baik dan tidak terjadi pemborosan sekaligus mendidik anggota  keluarga  terutama  anak-anak  dalam  merencanakan  pengeluaran  mereka. Alasan  responden  yang  tidak  melakukan  perencanaan  dalam  pengeluaran  untuk
kebutuhan  keluarga  adalah  dikarenakan  bahwa  pengeluaran  ini  merupakan pengeluaran  rutin  yang  sebagiannya  dilakukan  secara  bulanan.  Jadi  tidak  akan menjadi masalah.
Responden  yang  melakukan  perencanaan  keuangan  untuk  warisan sebanyak 27 orang atau 90% dari seluruh responden. Alasan bagi responden yang menjawab  melakukan  perencanaan  karena  bagi  mereka  warisan  penting  bagi keberlangsungan keluarga ketika responden telah wafat. Terdapat tiga cara utama yang  dilakukan  responden  untuk  mempersiapkan  perencanaan  keuangan  untuk warisan. Pertama, dengan  membeli  property, kedua, dengan  memperkuat perusahaan  (kepemilikan  saham  perusahaan),  dan ketiga, melalui  lembaga keuangan.
Responden  yang  menggunakan  lembaga  keuangan  untuk family  financial planning mereka  sebanyak  17  orang  atau  56,67%.  Pemanfaatan  lembaga keuangan terutama untuk perencanaan keuangan untuk pendidikan anak, sebagian untuk  warisan  melalui  asuransi.  Dari  ke  17  responden  yang  menggunakan lembaga  keuangan  untuk  perencanaan  keuangan  personal  mereka  yang memanfaatkan lembaga keuangan syariah sebanyak 12 orang atau 40%.
Terdapat  27  responden  atau  90%  yang  menjawab  bahwa  mereka melakukan  perencanaan  keuangan  untuk  pengeluaran  zakat.  Menurut  mereka pengeluaran  keuangan  untuk  zakat  ini  perlu  dilakukan  perencanaan  agar pelaksanaan  zakat  sebagai  bagian  dari  kewajiban  seorang  muslim  dapat dilaksanakan dengan benar. Alasan responden yang tidak melakukan perencanaan dalam  pengeluaran  untuk  zakat  adalah  dikarenakan  bahwa  pengeluaran  ini bergantung pada kondisi dan jumlah harta setiap tahunnya.
Perencanaan  keuangan  untuk  haji  adalah  perencanaan  terhadap pengeluaran  keuangan  dalam  rangka  melaksanakan  ibadah  haji  ke  Baitullah Makkah.  Terkait  dengan  perencanaan  ibadah  haji  ini,  sebagian  besar  responden, yaitu  27  orang  atau  90%  menjawab  melakukan  perencanaan  dalam  persiapan ibadah  haji  tersebut.  Terdapat  satu  alasan  responden  yang  penting  dalam menjawab  hal  ini.  Bahwa ibadah  haji  adalah  rukun  Islam  yang  kelima  yang mempersyaratkan memiliki kemampuan bagi orang  Islam. Di antara kemampuan tersebut  adalah  kemampuan  secara  finansial,  baik  biaya  dalam  keberangkatan maupun biaya untuk keluarga yang ditinggalkan karena cukup lama yaitu 40 hari, sehingga perlu direncanakan agar ibadah haji tersebut dapat dilaksanakan sebaik-
baiknya  tanpa  ada  gangguan,  terutama  masalah  keuangannya.  Bagi  responden yang  tidak  melakukan  perencanaan  persiapan  ibadah  haji  bahwa  jika  sudah mendapat panggilan dari Allah juga akan berangkat.
Responden  yang  melakukan  perencanaan  keuangan  untuk  umrah berjumlah  23  orang  responden  atau  76,67%,  sedangkan  yang  tidak  melakukan perencanaan pembelian kenderaan hanya 7 orang atau 23,33%. Alasan responden yang  melakukan  perencanaan  terutama  disebabkan  bahwa  umrah  itu  adalah sunnah  dan  sebagai  pelengkap  ibadah  haji  yang  patut  dilakukan,  apalagi  untuk dapat  giliran  beribadah  haji  juga  cukup  lama  jarak  waktunya,  sehingga  perlu direncanakan.
Perencanaan  keuangan  untuk  qurban  maksudnya  adalah  perencanaan keuangan  yang  dipersiapkan  untuk  berqurban  setiap  tahunnya.  Hal  ini  menjadi penting  apabila  dimaksudkan  untuk  seluruh  anggota  keluarga.  Pada  bagian pertanyaan  ini  responden  yang  menjawab  melakukan  perencanaan  sebanyak  13 orang  atau  43,33%  sedangkan  yang  menjawab  tidak  melakukan  perencanaan sebanyak 17 orang atau 56,67%.
Responden  yang  menggunakan  lembaga  keuangan  untuk religiousity financial  planning mereka  terbanyak  untuk  persiapan  ibadah  haji  dan  umrah.  Di samping  itu  sebagai  untuk  kepentingan  wakaf.  Sedangkan  penggunaan  lembaga keuangan  untuk  penyaluran  zakat  karena  untuk  kemudahan.  Namun  demikian secara  umum  masih  kecil  dalam  penggunaan  lembaga  keuangan  syariah  untuk perencanaan keuangan keagamaan.

## Kesimpulan
Secara umum responden telah melakukan pengelolaan harta. Perencanaan bisnis  dan  perencanaan  investasi  sebagian  besar  telah  dilakukan  oleh  kelas menengah  muslim  Kota  Medan.  Hanya  saja  pemanfaatan  LKS  masih  rendah. Perencanaan  untuk  perlindungan  harta  melalui  lembaga  keuangan  syariah  masih rendah, tetapi menariknya melalui zakat dan sedekah.
Perencanaan  keuangan  personal  cukup  baik  namun  penggunaan  lembaga keuangan syariah masih rendah. Perencanaan keuangan keluarga juga cukup baik namun  penggunaan  lembaga  keuangan  syariah  masih  rendah.  Sedangkan perencanaan  keuangan  keagamaan  belum  menjadi  upaya  demikian  pula  dalam penggunaan lembaga keuangan syariah yang masih rendah.

## Daftar Pustaka
Adam Ng, Mansor Ibrahim dan Abbas Mirakhor. 2015. On building social capital for Islamic finance, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management , Vol. 8 No. 1.
Agus  Purnomo  dan  Atika  Zahra  Maulida.  2017.  Implementasi  Islamic  Financial Planning  dalam  Perencanaan  Keuangan  Pengusaha  Muslim  Alumni Gontor  Yogyakarta. Nuansa, Vol.  14  No.  1  (Januari  –  Juni  2017):  104- 122.
BPS Sumatera Utara. 2018. Provinsi Sumatera Utara dalam Angka.
BPS. 2013. Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Jakarta: BPPN-BPS-UNPF.
Detik Finance . 2016 Kelas  Menengah 129 Juta, yang  Bayar Pajak Cuma 27 Juta Orang. Senin 11 Januari 2016, 19:49 WIB, https://finance.detik.com.
Fadzila Azni Ahmad. 2011. Kaedah Pengurusan Institusi-institusi Pembangunan Berteraskan Islam di Malaysia. Shah Alam, Selangor: Penerbit Universiti Tekonologi MARA (UPENA).
Hasanuddin Ali dan Lilik Purwandi. 2016. Indonesia 2020: The Urban Middle Class Millenials . Jakarta: Alvira Research Center.
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/center_consumer_customer_ins ight_consumer_products_indonesias_rising_middle_class_affluent_cons umers/?chapter=3.
Imran  Tahir  dan  Mark  Brimble.  2011.  Islamic  Investment  Behaviour. International  Journal  of  Islamic  and  Middle  Eastern  Finance  and Management. Vol. 4 No. 2 (2011): 116-130.
McKinsey  Global  Institute.  2012.  Perekonomian  Nusantara:  Menggali  Potensi Terpendam Indonesia. September 2012, http//mckinsey.com
Mohammad Omar Farooq. 2014. Islamic Wealth Management and the Pursuit of Positive-Sum  Solutions. Islamic  Economics  Studies. Vol.  22.  November 2014: 2.
Mohd. Ma’sum Billah. 2012. Islamic Wealth Management & World View. artikel dari www.Slideshare.com (diakses 15 Oktober 2012).
Muhammad  Syukri  Salleh.  2012.  “Rethinking  Wealth  Management:  An  Islamic Preliminary  View,” International  Journal  of  Business  and  Social Science, vol.3, 13 (July 2012).
Otoritas  Jasa  Keuangan.  2016. Survei  Nasional  Literasi  dan  Inklusi  Keuangan 2016. Jakarta: OJK.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi  dan  Inklusi  Keuangan di  Sektor Jasa Keuangan bagi  Konsumen dan/atau Masyarakat.
Sugianto.  2018.  Epistemologi Islamic  Wealth  Management dan  Model Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Disertasi S3 Ekonomi Syariah Program Pascasarjana UIN SU Medan.
Ubaidillah  Nugraha.  2007. Wealth  Management. Jakarta:  PT  Elex  Media Komputindo Kelompok Gramedia.
Yusnidah  Ibrahim  and  Mohd  Sobri  Minai.  2009.  Islamic  Bonds  and  The  Wealth Effects: Evidence from Malaysia, Investment Management and Financial Innovations , Volume 6, No 1.
Yuswohady  dan  Kemal  E.  Gani.  2015. 8  Wajah  Kelas  Menengah. Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama.