## Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan
Di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara

## Rudiansyah
Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara
Fisip Universitas Mulawarman
Abstract: The purpose of this research is to explain about execution of rural parliamentary  function  of  Loa  Kulu  Kota.  The  result  of  study  show  that  in doing its function, such as legislation, budgeting, supervision and protecting social  custom,  rural  parliarmentary    of  Loa  Kulu  Kota  did  not  too  optimal due to several factors.
Keyword: BPD Loa Kulu Kota, Development management
Abstrak: Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan tentang Pelaksanan  fungsi  BPD  di  Desa  Loa  Kulu  Kota,  Kecamatan  Loa  Kulu Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Hasil  studi  menunjukkan  bahwa  dalam menjalan  4  fungsinya  sebagai  BPD  antara  lain:  Fungsi  Legislasi,  Fungsi menetapkan  APBDes,  Fungsi  Pengawasan,  dan  Fungsi  Mengayomi  Adat Istiadat belum terlalu optimal karena terkendala oleh beberapa factor.
Kata Kunci: BPD Loa Kulu Kota, Penyelenggaraan Pembangunan

## Pendahuluan
Dalam strukur Pemerintahan Desa, kedudukan Badan
Permusyawaratan  Desa  (BPD)  adalah  sejajar  dengan  unsur  Pemerintah  Desa bahkan  mitra  kerja  dari  Kepala  Desa,  hal  tersebut  dimaksudkan  agar  terjadi proses  penyeimbang  kekuasaan  sehingga  tidak  terdapat  saling  curiga  antara Kepala Desa selaku pelaksana Pemerintahan Desa dan BPD sebagai Lembaga Legislasi  yang  berfungsi  mengayomi  adat  istiadat,  fungsi  pengawasan  dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Disinilah  kemampuan (kapabilitas) Anggota  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan dalam menjalankan perannya. Urusan Pemerintah Desa akan  berjalan  dengan  baik  apabila  terjadi  kerjasama  yang  baik  antara  Aparat Desa  dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Kapabilitas  biasanya menunjukan  potensi  dan  kekuatan  yang  ada  dalam  diri  seseorang  untuk menunjukan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk  itu  Anggota  BPD  dituntut  mempunyai  wawasan  yang  luas  baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap.
Pengetahuan  dan  keterampilan  seseorang  dalam  ikut  terjun  langsung dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  mempunyai  pengaruh  terhadap kemampuan  seseorang  (Anggota  BPD)  dalam  menangani  masukan (input  ) dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan Desa sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat.
Desa  Loa  Kulu  Kota  merupakan  salah  satu  Desa  yang  ada  dikecamatan Loa  Kulu  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dengan  jumlah  penduduk  sebanyak 2.812  orang  dan  terbagi  menjadi  24  Rukun  Tetangga  (RT).  Dalam pekembangannya, pembangunan yang ada di Desa tersebut berjalan lamban, hal  ini  telihat  dari  sedikitnya  jumlah  pembangunan  insfrastruktur  seperti pembangunan  jalan  yang  belum  merata,  jalan  –  jalan  Desa  dan  gang  –  gang yang  biasa  dilewati  oleh  warga  tidak  mendapatkan  perhatian.  Selain  itu pembangunan  yang  rendah  juga  berdampak  pada  rata  –  rata  tingkat pendapatan penduduk yang masih rendah yaitu sebesar Rp. 1.985.225,- berada dibawah  tingkat  sejahtera  sebesar  Rp.  3.111.024,-  per  keluarga  per  bulan (standar garis kesejahteraan menurut Bank Dunia).
Rendahnya pembangunan dikarenakan kurang maksimalnya peran serta dan  dukungan  dari  Badan  Permusyawaratan  Desa    (BPD)  sebagai  lembaga yang diperlukan untuk membantu Pemerintahan Desa dibidang pembangunan dalam  menyerap  aspirasi  masyarakat.  Hal  ini  mengakibatkan  banyak  aspirasi masyarakat  yang  tidak  mampu  terserap  yang  berdampak  pada  tingkat pembangunan yang berjalan lamban.
Kendala  utamanya  adalah  terbatasnya  tingkat  kemampuan  para Anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  sehingga  para  Anggota  BPD belum mampu menjalankan perannya secara maksimal. Ini terlihat dari adanya beberapa Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)yang jarang mengikuti rapat-rapat  baik  dalam  pembahasan  rencan  pembangunan,  pelaksanaan pembangunan maupun rapat-rapat evaluasi hasil pembangunan, disamping itu masih didasarkan kurang efektifnya jalinan komunikasi antara Anggota Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dengan  Aparat  Desa  sehingga  informasi pembangunan  terkadang  tidak  akurat,  tidak  meratanya  pengetahuan  dan wawasan  yang  dimiliki  oleh  Anggota  BPD  sehingga  terjadi  perbedaan  dalam melihat dan memahami suatu persoalan.
Berdasarkan  beberapa  uraian  tersebut  menunjukan  indikasi  rendahnya peran Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pembangunan sehingga, peran utama dari BPD yaitu mengayomi, legislasi, pengawasan dan menampung  aspirasi  masyarakat  kurang  dapat  berjalan  sesuai  dengan harapan.  Seharusnya  sejalan  dengan  tugas  dan  fungsinya  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yang  sangat  berperan  dalam  menentukan keberhasilan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  pembangunan  desa  serta pembinaan  masyarakat  desa,  maka  para  Anggota  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki tingkat pengetahuan dan wawasan yang sesuai dan
Rudiansyah, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan...........
lebih baik, sehingga tingkat keberhasilan pembangunan dapat dicapai dengan maksimal.
Penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif  yang  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  atau  menggambarkan fenomena  yang  diteliti  sesuai  dengan  variabel  penelitian.  Sebagaimana  yang diungkapkan  oleh  Faisal  (1995:5)  mengenai  penelitian  deskriptif  yaitu  suatu penelitian yang berupaya untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana  adanya  sehingga  hanya  akan  mengungkapkan  fakta-fakta  serta tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian hipotesa. Sebagai sumber data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah key  informan ,  sebagai  sumber  data utama dipilih secara purposive atau bertujuan. Sebagai sumber data sekunder dalam  penelitian  ini  antara  lain  adalah  tempat  dan  peristiwa,    dokumen, peraturan-peraturan serta kepustakaan.

## Kerangka Dasar Teori

## Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Pengertian  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam  Undang  – Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  menyatakan bahwa: Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan  Permusyawaratan  Desa  dari  Pemuka-Pemuka  Masyarakat  yang  ada  di desa  yang  berfungsi  mengayom  adat  istiadat,  membuat  Peraturan  Desa, menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  serta  melakukan pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa.  Yang  dimaksud dengan pemuka-pemuka masyarakat adalah mereka yang dipilih dari kalangan adat,  agama,  organisasi  sosial  politik,  golongan  profesi  dan  unsur  pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

## Tugas dan Peranan Badan Permusyawaratan Desa
Secara  tekhnis  pembentukan  Badan  Permusyawaratan  desa  (BPD)  dan penentuan  keanggotaannya  dipilih  (langsung)  dari  dan  oleh  penduduk  desa berdasarkan    calon    yang  diajukan  oleh  kalangan  adat,  agama,  organisasi politik,  golongan  profesi  dan  unsur  pemuka  masyarakat  lainnya  yang memenuhi persyaratan, hasil-hasil pemilihan disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan dengan menerbitkan Surat Keputusan. Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas:
1. Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa
2. Memberikan persetujuan atas pengangkatan Perangkat Desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
4. Bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa
5. Bersama Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
6. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat

## Kewenangan BPD antara lain :
1. Mengayomi  adat  istiadat,  yaitu  menjaga  kelestarian  adat  istiadat  yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan desa.
2. Legislasi,  yaitu  merumuskan  dan  menetapkan  Peraturan  Desa  bersama  – bersama Pemerintah Desa.
3. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Desa.
4. Menampung  aspirasi  masyarakat,  yaitu  menumbuhkan  demokrasi  dan menyalurkan  aspirasi  yang  diterima  dari  masyarakat  kepada  pejabat  atau Instansi yang berwenang
Sedangkan  komposisi  keanggotaan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) adalah sebagai berikut:
1. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
2. Wakil  Ketua  sebanyak-banyaknya  2  orang  atau  sesuai  dengan  jumlah anggota BPD.
3. Pimpinan  BPD  dipilih  dari  dan  oleh  anggota  BPD  secara  langsung  dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
4. Rapat  pemilihan  pimpinan  BPD  untuk  pertama  kalinya    dipimpin  oleh anggota termuda.
5. Pembagian  tugas  dan  kewajiban  masing-masing  anggota  BPD  ditetapkan dengan keputusan.

## Pembangunan Pedesaan
Menurut  Solihin  (2002:  111)  pembangunan  adalah  suatu  usaha  untuk meningkatkan  kualitas  manusia  dan  masyarakat  yang  dilakukan  secara terencana dan berkelanjutan, dengan mempertimbangan kemampuan sumber daya,  kemajuan  teknoologi  dan  memperhatikan  perkembangan  global.  Lebih lanjut Siagian (2003:3) menegaskan:
Pertama  :  Bahwa  pembangunan  merupakan  suatu  proses  atau  kegiatan yang terus menerus dilaksanakan. Kedua :  Bahwa  pembangunan  merupakn  usaha  yang  secara  sadar dilaksanakan. Ketiga :  Bahwa pembangunan dilakukan secara terencana dan perencanaan  itu  berorientasi  kepada  pertumbuhan  dan perubahan. Keempat :  Bahwa  pembangunan  masyarakat  kepada  modernitas  /  sebagai cara  hidup  yang  baru  dan  lebih  baik  dari  sebelumnya  serta kemampuan  untuk  lebih  menguasai  alam  lingkungan  dalam rangka  usaha  peningkatan  kemampuan    swasembada  dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain.
Kelima   :   Bahwa  modernitas  yang  dicapai  melalui  pembangunan  bersifat multi  dimensional,  artinya  bahwa  modernitas  itu  mencakup semua aspek kehidupan
Pembangunan pedesaan adalah  suatu  proses  yang  berlangsung terus- menerus  dan  terencana  untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  kehidupan masyarakat  pedesaan  dalam  berbagai  aspek  ekonomi,  politik  dan  sosial budaya,  dengan  melibatkan  interaksi  komponen  –  komponen  yang  ada dipedesaan itu sendiri.
Pembangunan  pedesaan  akan  nampak  dari  perubahan  atau pertumbuhan  pedesaan  itu  sendiri,  oleh  karena  itu  pembangunan  pedesaan merupakan  pertumbuhan  pedesaan  desa  dari  desa  swadaya  menjadi  desa swakarsa dan menuju terbuktinya desa swasembada.
Berdasarkan  kerangka  teori  diatas  bahwa  pembangunan  pedesaan tidak  terlepas  dari  peran  Pemerintah  Desa  dalam  hal  ini  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu unsur Pemerintah Desa yang bersama-sama  dengan  Kepala  Desa  menentukan  arah  pembangunan  melalui penetapan  kebijakan,  penyaluran  aspirasi  masyarakat  dan  pegawasan pelaksanaan pembangunan.

## Kerangka Pikir
Dengan  adanya  pelaksanaan  fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) sehingga  pembangunan  yang  ada  didesa  bisa  berjalan  dengan  baik  sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.

## Fungsi legislasi
Berdasarkan  pendapat  narasumber  bahwa  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  akan  menyetujui  apapun  Keputusan  Kepala  Desa,  selama  tidak merugikan  masyarakat  dan  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada  serta  berguna

## Fungsi BPD
- Fungsi Legislasi.
- Fungsi menetapkan APBDes.
- Fungsi Pengawasan.
- Fungsi Mengayomi Adat
Istiadat. Pembangunan di Desa  Seluruh aktivitas pembangunan di desa dapat disusun dan direncanakan.
 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 Pembangunan sarana dan prasarana.
 Pembangunan kelembagaan
untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa,  jadi  BPD  hanya melakukan evaluasi dari Keputusan Kepala Desa.
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  hanya  melakukan  pengawasan  dari jauh (monitor) saja, karena BPD dan Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa merupakan  Mitra  sejajar  dimana  BPD  tidak  bisa  turut  campur  dalam  rumah tangga  Pemerintah  Desa  merancang  Peraturan  Desa  di  Desa  Loa  Kulu  Kota sebagian  besar  merupakan  inisiatif  dari  Kepala  Desa,  dimana  seharusnya dalam  merumuskan  Peraturan  Desa  Kepala  Desa  bekerjasama  dengan  Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## Fungsi Anggran (Penetapan APBDes)
BPD  tidak  bisa  melakukan  fungsi  dan  tugasnya  dengan  baik,  padahal dimana  diketahui  bahwa  adanya  BPD  ini  adalah  sebagai  suatu  bentuk perwujudan  dari  aspirasi  masyarakat  luas,  dalam  menyalurkan  pendapatnya untuk bisa menjalankan roda pemerintahan yang baik dan benar serta efektif dan efisien. Dengan tidak berfungsinya lembaga ini maka dengan sangat jelas sekali  dalam  pelaksanaan  pembangunan  disuatu  desa  akan  terjadi ketimpangan-ketimpangan dimana pembangunan yang dilaksanakan tersebut tidak sesuai dan memenuhi kemauan dari apa yang masyarakat luas inginkan. Padahal pembangunan yang baik itu adalah pembangunan yang  bisa banyak memberikan  perubahan  bagi  masyarakat  luas  sehingga  mampu  memajukan masyarakat di daerah tersebut

## Fungsi Pengawasan
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  akan  menyetujui  apapun  Keputusan Kepala  Desa,  selama  tidak  merugikan  masyarakat  dan  sesuai  dengan Peraturan  yang  ada  serta  berguna  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  desa,  jadi  BPD  hanya  melakukan  evaluasi  dari  Keputusan  Kepala Desa.
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)    hanya  mengawasi  pelaksanaan pelayanan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Desa  kepada  masyarakat,  seperti pembuatan  surat  keterangan  tidak  mampu,  Surat  Pengantar  untuk pembuatan  KTP,  pembuatan  Kartu  Keluarga  dan  lain  –  lain  yang  sudah menjaadi  kewajiban  Pemerintah  Desa.  Pelaksanaan  pengawasan  inipun  tidak dilaksanakan  secara  langsung  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  (  BPD  ), melainkan jika ada laporan dari masyarakat Kepala Desa yang dianggap telah menjadi  penyimpangan.  Pengawasan  yang  tidak  intensif  ini  tentu  dapat mengakibatkan  terjadinya  penyelewengan  terhadap  pelayanan  kepada masyarakat baik berupa pungutan liar ( pungli ) maupun penyelewengan yang lain, yang dapat merugikan masyarakat
Dalam  mengawasi  pelaksanaan  Keputusan  Kepala  Desa,  Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) tidak terlalu mengawasi karena menurut BPD
mengawasi Keputusan Kepala Desa hanya dengan, meminta peertanggungjawaban Pemerintah Desa.

## Fungsi Mengayomi Adat Istiadat
BPD  sudah  menjalankan  perannya  dalam  mengayomi  adat  istiadat setempat. Dimana di Desa tersebut asas kebersamaan dan saling menghargai sesama  sangat  diutamakan.  Selain  itu  pada  hari-hari  tertentu  juga  sering diadakan  kegiatan  gotong  royong,  bertujuan  untuk  mempererat  tali silaturahmi dari masyarakat Desa tersebut.
Kegiatan  seperti  ini  perlu  untuk  diadakan,  karena  selain  baik  untuk mempererat  tali  silaturahmi,  kegiatan  tersebut  juga  bermanfaat  baik  bagi lingkungan  sekitar  dimana,  dengan  adanya  kegiatan  gotong  royong  maka lingkuang  Desa  pun  menjadi  bersih  dan  akan  menjadi  suatu  hal  yang  positif bagi kehidupan warga di Desa tersebut.

## Faktor Pendukung dan Penghambat
Berdasarkan  penyajian  data  penelitian  maka  berikut  disajikan  factor pendukung fungsi BPD dalam penyelenggaraan pembangunan yaitu: 1) adanya regulasi yang jelas UU No 32 tentang pemerintah daerah; 2) Peraturan Daerah Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Nomor  8  Tahun  2006  tentang  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD);  dan  3)  stabilitas  keamanan  atau  kehidupan politik  yang  kondusif.  Sedangkan  factor  penghambat  fungsi  BPD  dalam penyelenggaraan  pembangunan  adalah  a)  sumber  daya  aparatur  BPD  yang masih  rendah  dan  kurang  memahami  fungsi  BPD;  b)  rendahnya  kesadaran Masyarakat  untuk  ikut  aktif  dalam  pembangunan  desa;  dan  terlambatnya pemberian dana operasional BPD yang bersumber dari ADD.

## Kesimpulan
1. Dalam  proses  penyusunan  peraturan  desa  masih  belum  optimal,  hal  ini dapat dilihat dengan tingakat kehadiran anggota Badan
Permusyawaratan  Desa  (BPD)  ketika  menghadiri  rapat  dalam merumuskan  Peraturan  Desa  dan  rumusan-rumusan  Peraturan  Desa banyak berasal dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya menerima dan menolak rumusan tersebut.
2. Pengawasan  yang  dilakukan  BPD  terhadap  pelaksanaan  keputusan Kepala Desa dan Peratuaran Desa belum berjalan dengan maksimal, hal ini  dapat  dilihat  dari  pengawasan  yang  tidak  dilakukan  secara  langsung melainkan  dilakukan  apabila  ada  laporan  dari  masyarakat  kepada  BPD yang dianggap menyimpang.
3. Dalam  pengawasan  proses  penyusunan  dan  pelaksanaan  Anggaran pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa)  belum  berjalan  sebagaimana mestinya  hal  ini  ditandai  dengan  masih  rendahnya  kesadaran  anggota BPD  ketika  menghadir  rapat  dalam  penyusunan  RAPBDesa  dan  BPD hanya sekedar menyetujui atau menolak RAPBDesa untuk disetujui atau disahkan.
4. Peran serta BPD dalam mengayomi adat istiadat  setempat sudah dinilai baik  dimana  dalam  pelaksanaannya  didesa  tersebut  sering  diadakan kegiatan  kerja  bakti  atau  gotong  royong  untuk  mempererat  tali silaturahmi  warga  masyarakat  setempat.    Dimana  ini  bersifat  sangat positif tidak hanya bagi warga masyarakat yang ada di desa akan tetapi juga dilingkungan desa dan kehidupan sosial masyarakat.
5. Kendala-kendala untuk menjalankan fungsi pengawasan dan
mewujudkan tata pemerintahan yang baik ( good governanve ) didesa Loa Kulu Kota antara lain :
a. Faktor Sumber Daya Manusia (Kualitas Anggota BPD).
b. Faktor kesadaran masyarakat masih rendah.
c. Faktor  keuangan  (lambatnya  kucuran  operasional  yang  diterima Badan Permusyawaratan Desa)

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  secara  langsung  dilapangan  tentang lapangan  fungsi  pengawasan  Badan  Permusyawaratan  Desa    dalam mewujudakan  pembangunan  di  Desa  Loa  Kulu  Kota  Kecamatan  Loa  Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Dalam  proses  penyusunan  Peraturan  Desa  APBDes  BPD  harus memberikan  masukan  atau  inisiatifnya  tidak  hanya  sekedar  menyetujui atau  mengesahkan  saja  serta  pengawasan  penyelenggaraan  Pemeritah Desa  yang  dilakukan  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  harus rutin  dan  berkesinambungan  bukan  hanya  ketika  ada  masalah sehinggandalam  hal  ini  perlu  adanaya  kerjasama  yang  baik  antara  BPD dan  Pemerintah  Desa  dan  perlu  adanya  evaluasi  dari  pihak  kecamatan terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Perlu  dibuat  peraturan  desa  mengenai  pengawasan  serta  pelatihan (Pelatihan  Manajerial  dan  Kepemimpinan)  kepada  pengurus  Badan Permusyawaratan Desa  (BPD) terutama tentang tugas dan fungsi yang harus  dilaksanakan  anggota  BPD  serta  perlu  adanya  pembinaan mengenai  pelaksanaan  pengawawan  oleh  pemerintah  supra  desa (pemerintah kecamatan atau pemerintahan diatasnya).
3. Penjaringan  bakal  calon  anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) yang  dapat  dipilih  menjadi  anggota  adalah  penduduk  desa  warga Republik  Indonesia  dan  penjaringan  harus  benar-benar  selektif  (jangan asal pilih) serta memenuhi syarat-syarat/ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang ada.
4. Adanya  pemecahan  bersama  untuk  sarana  dan  prasarana  serta keuangan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  bersama  Pemerintah  Desa  harus  segera merumuskan  dan  membuat  Peraturan  Desa  yang  mengatur  Tentang Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDesa)  dan  pendapatan  desa  asli  lainya, serta  pembagian  keuangan  yang  jelas  atas  hasil  usaha  desa  atau pendapatan  desa,  sehingga  desa  dapat  mandiri  tidak  hanya mengharapkan dana dari Pemerintah Kabupaten saja.
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama  dengan pemerintah desa harus  mampu  mengaktifkan  /  menggerakan  masyarakat  untuk berpatisipasi  dalam  pelaksanaan  Pemerintahan  Desa  serta  mengadakan kegiatan  keagamaan  yang  melibatkan  masyarakat  desa  dengan  cara mensosialisasikan Program Pemerintah dan Pembangunan Desa kepada masyarakat,  sehingga    diharapkan  kesadaran  masyarakat  desa  untuk berperan  aktif  dalam  pelaksanaan  Program  Pemerintah  Desa  dan Pembangunan Desa dapat berjalan lancar.

## Daftar Pustaka
Anonim,   Undang  –  Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
Anonim,  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan  Desa,  Bagian  Penerbit  Departemen  Dalam  Negeri,
Jakarta.
Anonim,   RPJPD, Bapedda Kabupaten  Kutai Kartenagara 2005 – 2025.
Budiarjo,  2005, Pembangunan  Mmanusia  Indonesia  Seutuhnya, PT.  Raja Grafindo, Jakarta.
Budiono,  2007, Peranan  BPD  dalam mengambil  Keputusan  di  Kelurahan  Bukit Biru Kecamatan Tenggarong, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong.
Hadi,  Sutrisno,  2001, Metodologi  Research, Jilid  satu,  Yogyakarta,  Yayasan Penrbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
Kartasasmita,  Ginanjar,  2006, Pembangunan  untuk  Rakyat,  memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta. Kartohadikusuma, Soetarjo, 1998, Pemerintahan Desa, Intisari, Yogyakarta. Kartono, Kartini, 2003, Pengantar Metodologi Research, Alumni Bandung. Ndraha, Taliziduhu, 2002, Riset Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta, Jakarta.
Partono  dan  Bari,  2001, Strategi  Pembangunan  Jangka  Panjang, Liberty, Yogyakarta.
Saparin, 2004, Struktur Pemerintahan Desa Masa Kini, Mandar Maju, Bandung. Siagian,  Sondang  P,  2003, Administrasi  Pembangunan, PT.  Gunung  Agung, Jakarta.
Soekanto,  Soerjono,  2000, Sosiologi  Suatu  Pengantar, Edisi  Kedua  Cetakan Ketiga, Bagian Penerbit STIE YPKN, Yogyakarta.
Solihin,  Dadang,  2002, Kamus  Istilah  Otonomi  Daerah, Institute  For  SME Empowerment, Jakarta.
Sumarjan,  Selo,  2003, Tata  Organisasi  Masyarakat  Menengah, Alfabeta, Bandung.
Surachman,  Winarno,  2000, Dasar  –  dasar  Teknik  Research  Pengantar Metodologi Ilmiah, PT. Transito, Bandung.
M.  Subana,  Sudrajat,  2001, Dasar  –  dasar  Penelitian  Ilmiah, Pustaka  Selin. Bandung.
Winarno  Surachmad,  1993, Dasar  –  dasar  Teknik  Research. BPFE  UGM: Yogyakarta.