## MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA DENGAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Oleh : Tiarto *)
*) Dosen Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI)
STPI PO. BOX 509 Tangerang e-mail : tiartosaja@yahoo.co.id

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Sekolah  Tinggi  Penerbangan  Indonesia  (STPI)  sejak  berdiri  tahun  1952  hingga  kini telah  mengalami  pasang  surut  kehidupan  dengan  berbagai  permasalahan  yang menggaluti    organisasi. B B e e b b e e r r a a p p a a p p e e r r m m a a s s a a l l a a h h a a n n s s e e b b a a g g a a i i m m a a n n a a t t e e r r s s e e b b u u t t d d i i a a t t a a s s , , m m e e n n g g h h a a r r u u s s k k a a n n m m a a n n a a j j e e m m e e n n S S T T P P I I m m e e l l a a k k u u k k a a n n p p e e m m b b a a h h a a r r u u a a n n . . Visi  dan  misi  STPI  sebagai  pusat  unggulan  sumber  daya  manusia  penerbangan, namun  banyaknya  permasalahan  menyebabkan  :  efektivitas,  produktivitas  dan  hasil rendah. Untuk dapat tetap mempertahankan bahkan meningkatnya kinerjanya, maka STPI harus  mewirausahakan  birokrasinya,  di  antaranya  yang  mendesak  perlu  melalui  Pola Pengelolaan Keuangan  Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Agar supaya birokrat/pimpinan mempunyai  kebiasaan  bertindak  seperti  wirausahawan  yang  menggunakan  sumber  daya dengan  cara  baru  untuk  mempertinggi  efisiensi,  efektivitas  dan  produktivitas  mereka. Hambatan  dan  tantangan  akan  selalu  ada,  karenanya  diperlukan  semangat  wirausaha yang tinggi untuk mewujudkannya.

## ABSTRACT
Currently,  the  STPI  is  in  stagnant  condition  or  status  quo  to  be  a  Public  Service Agency. This paper is intended for those who feel disturbed by this fact, and have concern for the STPI.
Some  problems:  achievement  cadets  who  decline,  low  quality  but  the  quantity  of excess  human  resources,  education  systems,  curricula,  low  reward  /  low  salaries, expenditures  per  student  is  high,  crowded  dormitories,  degree  requirements,  marketing graduates, competency standards / certification, accreditation, Research and Community Service  (PPM)  which  does  not  fit  with  the  mission,  training  co-operation  contracts  with third parties, outsourcing and so on.
It all resulted in efficiency, effectiveness, productivity and low yields, thus the need for reform toward a more entrepreneurial way STPI bureaucracy, and fortunately with a strong new leadership of the Chairman with the spirit of high entrepreneur, STPI want to build  a  center  for  human  flight  (center  of  excellence  human  resources  development  for aviation),  including  the  urgent  need  to  change  the  status  of  a  Pattern  of  Financial Management of Public Service Agency.
Keywords: Entrepreneurial, STPI, Pattern of Financial Management General Services. Agency.
Dalam rangka maksud dan tujuan di atas, sesuai hasil rapat koordinasi pada tahun 2008,  Kepala  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Departemen  Perhubungan    dengan suratnya No.:1321/HK.208/XII/OKL-08 tanggal 11 Desember 2008 telah mengintruksikan perlunya pembaharuan menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK- BLU),  agar  supaya  pengelolaan  pendidikan  yang  biayanya  bersumber  dari  dana masyarakat, kerjasama dan hibah, dapat dikelola langsung oleh UPT yang bersangkutan.

## Rumusan Masalah
Mengapa efisiensi, efektivitas, produktivitas dan hasil STPI rendah ? Bagaimana atau dengan cara apa agar hal tersebut bisa meningkat ? Apakah pola pengelolan keuangan STPI yang kurang baik sehingga perlu dirubah ? Bentuk model pola pengelolaan keuangan manakah  yang  cocok  untuk  STPI  ?  Apakah  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan Umum  (PPK-BLU)  tepat  untuk  diterapkan  pada  badan  hukum  pendidikan  semacam  STPI sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  tahun  2005  tentang  Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), yang sudah berjalan baik pada BP3IP  STIP  Jakarta,  dan  beberapa  UPT  Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia (BPSDM)  Transportasi  lainnya  seperti  Makassar,  Semarang,  Surabaya  yang  merupakan juga UPT Jasa Diklat Subsektor Perhubungan Laut Kementerian Transportasi.

## Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong  perlunya perubahan  strategi  menjadi  PPK-BLU.
Untuk  itu  perlunya  melakukan  kajian  perbandingan  antara  Pola  Pengelolaan  Keuangan Satuan  Kerja  dengan  menggunakan  dana  DIPA-Suplemen  (sistem  anggaran  konvensional) sebagaimana  dijalankan  STPI  selama  ini  dengan  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan Layanan Umum (PPK-BLU).
Di  samping  itu  tujuan  penelitian  ini  juga  diharapkan  akan  bermanfaat  terhadap kepentingan  dunia  akademik  dan  dunia  praktis.  Terhadap  kepentinggan  dunia  akademik diharapkan  dapat  memahami  pengetahuan  tentang  teori  pemerintahan  wirausaha  dan melengkapi  pemahaman  teoritis  dalam  bidang  ini.  Sedangkan  manfaat  terhadap  dunia praktis  diharapkan  dapat  memberikan  rekomendasi  solusi  terhadap  kesulitan  yang dihadapi STPI dalam perubahan strategi menjadi PPK-BLU.

## BAHAN DAN METODE Metode
Metode  yang  digunakan  penulis  dalam  membahas  permasalahan  adalah menggunakan metode Deskriptif Analisis yaitu mengumpulkan data, menggambarkan fakta disertai dengan  analisisnya sehingga dapat ditarik kesimpulan.  Tehnik pengumpulan data yang digunakan meliputi :
1. Observasi,  yaitu  peninjauan  langsung  untuk  mendapatkan  fakta  yang  terjadi  di lapangan.  Pengamatan  di  lakukan  di  unit/lembaga  yang  sudah  menjalankan/ menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
2. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangan dan referensi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

## Landasan Teori Pemerintahan Wirausaha
Menurut  David  Osborne  dalam  bukunya  Reinventing  Government  (hal.  xix) dijelaskan  sebagai  berikut  ”Istilah  pemerintahan  wirausaha”  –  mungkin  mengejutkan banyak  pembaca,  yang  berpikir  bahwa  wirausahawan    semata-mata  adalah  pria  atau wanita  yang  menjalankan  bisnis.  Tetapi  arti  sebenarnya  adalah  dari  kata  wirausaha (entrepreneurial)  jauh  lebih  luas.  Kata  ini  diciptakan  oleh  ahli  ekonomi  berkebangsaan Perancis,  J.B.  Say,  sekitar  tahun  1800.  ”Wirausaha”  tulis  Say”  memindahkan  berbagai sumber  ekonomi  dari  suatu  wilayah  dengan  produktivitas  rendah  ke  wilayah  dengan produktivitas  lebih  tinggi  dan  hasil  yang  lebih  besar”.  Dengan  kata  lain,  seorang wirausahawan  menggunakan  sumber  daya  dengan  cara  baru  untuk  memaksimalkan produktivitas dan efektivitas.
Difinisi  Say  berlaku  juga  bagi  sektor  swasta,  pemerintah  dan  sukarelawan  atau sektor  ketiga.  Pengawas  dan  kepala  sekolah  yang  dinamis  menggunakan  sumber  daya dengan cara baru untuk memaksimalkan produktivitas dan efektivitas. Para kepala bandar udara yang inovatif melakukan hal yang sama.  Komunitas  kesejahteraan, menteri  tenaga kerja,  staf  departemen  perdagangan  –  semua  dapat  memindahkan  sumber  daya  ke wilayah  yang  produktivitas  dan  hasilnya  lebih  tinggi.  Bila  kami  berbicara  mengenai wirausaha  pemerintah,  yang  kami  maksud  adalah  orang-orang  yang  melakukan  persis seperti  ini.  Bila  kami  berbicara  mengenai  model  wirausaha,  yang  kami  maksud  adalah lembaga sektor pemerintah yang mempunyai kebiasaan bertindak seperti ini – yang tetap menggunakan sumber daya dengan cara baru untuk mempertinggi efisiensi dan efektivitas mereka”.
Demikian juga dalam penelitian ini yang penulis maksud dengan wirausahawan STPI adalah  seluruh  pemangku  kepentingan  :  birokrat/pemimpin/pegawai  STPI  yang menggunakan  sumber  daya  dengan  cara  baru  untuk  memaksimalkan  produktivitas  dan efektivitas  mereka.  Mereka  perlu  menggunakan  prinsip-prinsip  pemerintah  wirausaha sebagaimana dinyatakan David Osborne dalam bukunya berjudul Banishing  Bureaucrazy (322),  terdapat  10  (sepuluh)  prinsip  pemerintah  wirausaha,  yaitu  :    (1)  pemerintahan katalis,  (2) pemerintahan milik masyarakat, (3) pemerintahan kompetitif, (4) pemerintahan berorientasi  pada  misi  (5)  pemerintahan  berorientasi  pada  hasil,  (6)  pemerintahan berorientasi pada pelanggan (7) pemerintahan antisipasif, (8) pemerintahan desentralisasi, (9)  pemerintahan  berorientasi  pasar,  (10)  pemerintahan  wirausaha.  Kesepuluh  prinsip  ini akan    sangat  efektif  bila  dijalankan  secara  bersamaan.  Dalam  rangka  lebih  fokusnya pembahasan, maka penulis membatasi hanya akan mengupas yang terakhir dari 10 prinsip tersebut  diatas  yaitu  ”pemerintahan  wirausaha”.  Yang  dimaksud  dengan  pemerintahan wirausaha  adalah  pemerintahan  yang    berusaha  menfokuskan  energinya  bukan  sekedar untuk  menghabiskan  anggaran  tetapi  juga  menghasilkan  uang.  STPI  meminta  masyarakat yang  dilayani    (taruna/orang  tua,  perusahaan  penerbangan  dan  bandara  serta  lainnya .(yang  memanfaatkan/pengguna/konsumen  jasa  Diklat)  untuk  membayar,  menuntut  Return On  Investment  (ROI).      memanfaatkan  insentif  seperti  dana  usaha,  dana  inovasi,  andil tabungan  dan  pendapatan  dan  lain-lain  untuk  mendorong  para  birokrat/pimpinan  STPI berfikir mendapatkan dana operasional.
Ketua STPI dengan semangat wirausaha yang tinggi ingin berusaha mewujudkannya – mereformasi pendidikan. Dengan kepemimpinan yang kuat berusaha  melakukan banyak pembaharuan di  segala bidang. Pembaharuan yang  menciptakan sistem pemerintahan di STPI yang bertindak sangat berbeda dengan birokrasi yang telah kita kenal dan tidak kita sukai.  Pembaharuan  yang  menciptakan  organisasi  STPI  yang  mampu  menunjukkan
peringkatnya  yang  tinggi  –  sebagai  pusat  unggulan  sumber  daya  manusia  penerbangan seperti  pada  era  dasawarsa    tahun  1960-70an.    Dan  Pembaharuan  yang  dapat menciptakan organisasi STPI yang layak dijadikan sebagai acuan (benchmark) oleh sektor lain karena sekolah terbaiknya.

## 1. Badan Layanan Umum (BLU)
Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (PPK-BLU)  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005.  Ketentuan  Pokok  yang  diatur  dalam Peraturan Pemerintah ini diantaranya :

## a. Ketentuan Umum
Dalam PP ini yang dimaksud dengan :
1) Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan pemerintah  yang  dibentuk  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat berupa  penyediaan  barang  dan/atau  jasa  yang  dijual  tanpa  mengutamakan mencari  keuntungan  dan  dalam  melakukan  kegiatannya  didasarkan  pada  prinsip efisiensi dan produktivitas.
2) Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya  disebut PPK- BLU,  adalah  pola  pengelolaan  keuangan  yang  memberikan  fleksibilitas  berupa keleluasaan  untuk  menerapkan  praktek-praktek  bisnis  yang  sehat  untuk meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  memajukan kesejahteran  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  sebagaimana  diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
3) Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan  bisnis  dan  penganggaran  yang  berisi    program,  kegiatan,  target kinerja, dan anggaran suatu BLU.
4) Standar Pelayanan  Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat.
5) Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah  managemen  yang  baik  dalam  rangka  pemberian  layanan  yang bermutu dan berkesinambungan.

## b. Tujuan dan Asas  BLU
1) BLU  bertujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dengan memberikan  fleksibilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  berdasarkan  prinsip ekonomi dan poduktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.
2) Asas  BLU  :
a) BLU  beroperasi  untuk  tujuan  pemberian  layanan  umum  yang  pengelolaanya berdasarkan  kewenangan  yang  didelegasikan  oleh  instansi  induk  yang bersangkutan.
b) Pejabat  yang  ditunjuk  mengelola  BLU  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya.
c) BLU  mnyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
d) BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

## c. Persyaratan BLU
Suatu satuan kerja (UPT) pemerintah dapat diijinkan mengelola keuangan dengan PPK- BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif.

## d. Standar dan Tarif  Layanan
1) Standar layanan :
a) Instansi  pemerintah  yang  menerapkan  PPK-BLU  menggunakan  standar pelayanan minimum.
b) Standard  pelayanan  minimum  dapat  diusulkan  oleh  instansi  pemerintah  yang menerapkan PPK-BLU.
c) Standar  pelayanan  minimum  harus  mempertimbangkan    kualitas  layanan, pemerataan  dan  kesetaraan  layanan,,  biaya  serta  kemudahan  untuk mendapatkan layanan.

## 2) Tarif Layanan
a) BLU  dapat  memungut  biaya  kepada  masyarakat  sebagai  imbalan  atas barang/jasa layanan yang diberikan.
b) Imbalan  atas  barang/jasa  layanan  yang  diberikan  ditetapkan  dalam  bentuk tarif  yang  disusun  atas  dasar  perhitungan  biaya  per  unit  layanan  atau  hasil per investasi dana.
c) Tarif  layanan  harus  mempertimbangkan  :  kontinuitas  dan  pengembangan layanan,  daya  beli  masyarakat,  azas  keadilan  dan  kepatutan,  dan  kompetisi yang sehat.

## e. Pengelolaan Keuangan BLU
1) Perencanaan dan pwnganggaran :
a) BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan.
b) BLU menyusun RBA tahunan.
c) RBA  disusun  berdasarkan  basis  kinerja  dan  perhitungan  akuntansi  biaya menurut jenis layanannya.
d) RBA  BLU  disusun  berdasarkan  kebutuhan  dan  kemampuan  pendapatan  yang diperkirakan akan diterima masyarakat, badan lain dan APBN.
2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran  :
a) RBA  BLU  digunakan  sebagai  acuan  dalam  menyusun  dokumen  pelaksanaan anggaran BLU.
b) Dokumen  pelaksanaan  anggaran  menjadi  dasar  bagi  penarikan  dana  yang bersumber dari APBN oleh BLU.
3) Pendapatan dan belanja :
a) Penerimaan  anggaran  yang  bersumber  dan  APBN  diberlakukan  sebagai pendapatan BLU.
b) Pendapatan  yang  diperoleh  dari  jasa  layanan  yang  diberikan  kepada masyarakat dll. merupakan pendapatan operasional BLU.
c) Hasil  kerjasama  BLU  dengan  pihak  lain  dan  hasil  usaha  lainnya  merupakan pendapatan bagi BLU.
d) Pendapatan a,b,c,d dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU.
e) Pendapatan (e) dilaporkan sebagai PNBP.
f) Belanja  BLU  terdiri  dari  unsur  biaya  yang  sesuai  dengan  struktur  biaya  yang
dituangkan RBA difinitif.
g) Pengelolaan belanja BLU mengikuti praktek bisnis yang sehat.
h) Fleksibilitas pengelolaan belanja berlaku dalam ambang batas RBA.
i) Belanja  BLU  yang  melebihi  ambang  batas  fleksibilitas  harus  mendapat persetujuan Menteri (keuangan dan perhubungan).
j) Dalam  hal  terjadi  kekurangan  anggaran,  BLU  dapat  mengajukan  usulan tambahan anggaran.
4) Pengelolaan Kas
a) Dalam  rangka  pengelolaan  kas,  BLU  menyelenggarakan  :  merencanakan penerimaan  dan  pengelolaan  kas,  melakukan  pemungutan  pendapatan  dan tagihan,  menyimpan  kas  dan  mengelola  rekening  bank,  melakukan pembayaran dst-mya.
b) Pengelolaan kas BLU dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis sehat, dst-mya.
5) Pengelolaan Piutang dan utang
6) Investasi
7) Pengelolaan barang
8) Penyelesaian kerugian
9) Akutansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan
10) Akuntabilitas Kinerja
11) Surplus dan defisit
f. Tata Kelola
1) Kelembagaan, pejabat pengelola, dan Kepegawaian
2) Pembinaan dan Pengawasan
3) Renumerasi Pejabat pengawas, dewan pengawas dan pegawai BLU dapat diberikan renumerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

## g. Ketentuan Lain
Dengan PP ini, status BUMN yang berbentuk perusahaan jawatan (Perjan) beralih menjadi instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU.
h. Ketentuan Peralihan
Perguruan tinggi berstatus Badan Hukum Milik Negara dengan kekayaan negara yang belum dipisahkan dapat menerapkan PPK-BLU setelah memenuhi persyaratan.
2. Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI)
STPI  berdiri  sejak  tahun  1952,  awal  pendiriannya  bernama  Akademi Penerbangan Indonesia (API) dan mulai tahun  1979 bernama Pendidikan dan Latihan Penerbangan  (PLP)  Curug  Tangerang.  Kemudian  tahun  2000  berganti  nama  menjadi STPI. STPI adalah Perguruan Tinggi dengan nama ”Sekolah Tinggi”.  Sesuai difinisinya :  Sekolah  Tinggi  adalah  perguruan  tinggi  yang  menyelenggarakan  pendidikan akademik  dan/atau  vokasi  dalam  lingkup  satu  disiplin  ilmu  pengetahuan,  teknologi
dan/atau  seni  dan  jika  memenuhi  syarat  dapat  menyelenggarakan  pendidikan profesi”.
Akademi  adalah  perguruan  tinggi  yang  menyelenggarakan  pendidikan  vokasi dalam  satu  cabang  dan/atau  seni  tertentu,  sedangkan  pendidikan  vokasi  adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan  keahlian terapan tertentu, yang mencakup program pendidikan  diploma I, II, III  dan IV, atau maksimal  setara dengan program  pendidikan  sarjana.  Lulusan  pendidikan  vokasi  akan  mendapatkan  gelar vokasi,  yang  kini  disebut  Sarjana  Sains  Ilmu  Terapan  disingkat  SSiT.  Dari  pengertian tersebut  diatas,  maka  STPI  dapat  didifinisikan  sebagai  perguruan  tinggi  yang menyelenggarakan  pendidikan  vokasi  (satu  cabang  atau  sebagian  cabang)  ilmu pengetahuan,  tehnologi,  dan  atau  seni  terapan  di  bidang  penerbangan,  dan  jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan  pendidikan  profesi.
Semula  API  Curug  hanya  mengkhususkan  diri  dalam  pendidikan  dan  latihan penerbang.  Kemudian  jurusan  teknik  penerbangan  dan  berikutnya  secara  berangsur menambah jurusan keselamatan penerbangan dan managemen penerbangan.
Awalnya Diklat berupa semacam kursus-kursus jangka pendek : 1-2 minggu, 2-3 bulan, 9 bulan.  Kemudian secara berangsur berubah menjadi D1, DII, DIII, DIV. Contoh dahulu pendidikan ATC diselenggarakan dalam jangka waktu selama 7  (tujuh) bulan, guna memenuhi kebutuhan mendesak, sekarang bisa setingkat DIV/Sarjana. Hal yang sama  dulu  dianggap  sebagai  pendidikan  nonformal  berangsur  dianggap  pendidikan formal. Kini terus bertambah setidaknya sudah ada terdapat 4 (empat) jurusan yaitu : Jurusan  Penerbang,  Jurusan  Tehnik  Penerbangan,  Jurusan  Keselamatan  Penerbangan, Jurusan Manajemen Penerbangan.
Masing-masing  Jurusan  dipimpin  oleh  seorang  Ketua  Jurusan,  sedangkan  hirarki dibawah  jurusan  disebut  program  Studi  yang  dijabat  oleh  seorang  Kepala  Program Studi (Kaprodi). Kini di STPI sudah terdapat 12 (dua belas) program studi. Di samping itu  STPI  menyelenggarakan  pendidikan  formal  (berjenjang)  sebagaimana  tersebut diatas,  juga  menyelenggarakan  Diklat  nonformal  berupa  pelatihan  kerja  jangka pendek  misalnya  :  Instructure  course,  Aviation  Security,  dongerous  good,  marshalling dan  lainnya.

## 3. Pola Pengelolaan Keuangan Dana DIPA/APBN di STPI
Pola  pengelolaan  keuangan  STPI  pada  dasarnya  sama  sebagaimana  halnya dengan anggaran pemerintah umumnya yang apabila diringkas sebagai berikut :
a. Pelaksanaan  kegiatan  fisik  dan  non  fisik  (membeli  barang  atau  mempekerjakan orang).
b. Pengisian SPP Rutin atau Pembangunan.
c. Pengajuan SPP tersebut kepada KPKN.
d. Penerbitan SPM Giro atau tunai oleh KPKN.
e. Penerimaan SPM oleh bendaharawan atau rekanan.
f. Pembayaran  atau  penunaian  jumlah  yang  tertera  dalam  SPM  oleh  bank  yang ditunjuk kepada yang berhak.
g. Pengumpulan bukti-bukti oleh bendaharawan.
h. Pemeriksaan bukti-bukti.
i. Penyampaian  laporan perangkaan pengeluaran oleh KPKN.
Proses kegiatan tersebut di atas baru sebagian saja, karena untuk sampai pada tahap pelaksanaan APBN harus melalui apa yang disebut lingkaran APBN. Lingkaran
APBN  adalah  perjalanan  sejak  APBN  dipersiapkan  sampai  selesai  dipertanggung jawabkan. Lazimnya lingkaran APBN itu terdiri atas 4 (empat) tahap, yaitu : a. Persiapan APBN
b. Pelaksanaan APBN
c. Pengawasan APBN, dan
d. Perhitungan anggaran atau PAN
Dalam tahap persiapan ini, pekerjaan dapat dibagi dalam beberapa kegiatan lagi, misalnya kegiatan-kegiatannya adalah :
a. Penyusunan  plafon/menghitung  berapa  jumlah  yang  direncanakan  akan dikeluarkan tahun yang akan datang.
b. Pembuatan  Daftar  Usulan  Kegiatan  (DUK)  dan  Daftar  Usulan  Program/Proyek (DUP) oleh Departemen/lembaga.
c. Kompilasi DUK dan DUP ke dalam angka-angka APBN, serta menyusun Rancangan Undang Undang (RUU) yang bersangkutan dengan disertai penjelasannya.
d. Pengajuan RUU APBN dan penjelasannya oleh Presiden kepada DPR.
e. Tahapan  berikutnya  adalah  pembahasan  RAPBN  di  DPR  dan  diakhiri  dengan pemberian persetujuan oleh DPR.
f. (Tahap berikutnya) penetapan APBN menjadi UU APBN oleh Pemerintah.
g. Pembuatan dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan (DIPA).
Dari uraian di atas jelas bahwa untuk persiapan APBN saja ada lebih kurang 7 (tujuh)  kegiatan  besar  yang  perlu  dilakukan.  Seperti  pada  penyusunan  plafon,  akan dapat  dilihat  bagaimana  usaha  kita  untuk  membiayai  kegiatan  Diklat  misalnya  dan proyek  yang  akan  dilakukan  dan  hal-hal  apa  yang  akan  dicapai  dalam  usaha meningkatkan kesejahteraan umum.
Atas  dasar  dokumen  yang  menjadi  dasar  pelaksanaan  (DIPA  dll.),  maka dilaksanakanlah  APBN.  Proses  pelaksanaan  APBN  sebagaimana  tersebut  di  atas umumnya  berlaku  pada  instansi  pemerintah  yang  mendapatkan  dananya  murni  dari APBN.  Sementara  STPI  sejak  tahun  1991  disamping  mendapatkan  dana  dari  APBN juga  dari  pungutan  pemakai  yang  berupa  SPPL  (sumbangan  Pembinaan  Pendidikan dan  Latihan).  Dasar  legalitas  pungutan  pemakai  ini  berdasarkan  SKB  antara  Menteri Perhubungan  dengan  Menteri  Keuangan  nomor  :  KM.88/1991  tentang  Pengelolaan SPPL serta DPPL Departemen Perhubungan.
Disamping  ketentuan  tersebut  diatas,  yang  tidak  kalah  rumitnya  adalah ketentuan  tentang  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  diatur  dengan  Keppres,  di antaranya  secara  garis  besar  diklasifikasi  sbb.  :  Pengadaan  langsung,  Penunjukkan langsung, Pelelangan Terbatas, Pelelangan Umum.
Ke-empat  kriteria  ini  di  samping  diatur  berdasarkan  besaran  nilai  uang  juga proses  kegiatan  yang  harus  dilaluinya  yang  masing-masing  memiiliki  kharakteristik tersendiri dan berbeda.
Pola  pengelolaan  keuangan  (tradisional/konvensional)  atau  sistem  anggaran pemerintah  pada  umumnya  sebagaimana  tersebut  di  atas  semula  dimaksudkan  untuk menjaga  sistem  anggaran  seketat  mungkin,  sehingga  diharapkan  tidak  dapat menimbulkan penyelewengan apa  pun.  Namun dampak dan akibatnya menghambat kemajuan,  pegawai  menjadi  seperti  dikurung  dalam  kandang,  sementara  kudanya lepas  berkeliaran.  Pola  pengelolaan  keuangan  yang  tidak  fleksibel  menjadikan pemimpin  (para  pelaksana  anggaran)  sulit  bergerak  dan  membuat  frustasi,  sehingga
akhirnya  pegawai  menyerah  kepada  keadaan  yang  buruk,  seolah  berlari  secepat- cepatnya  hanya  untuk  tetap  berada  di  tempat  yang  sama.  Ini  semua  dan  khususnya bagi  STPI  berdampak  negatif  dan  menjadikan  efisiensi,  efektivitas,  produktivitas  dan hasilnya rendah.
Walaupun  demikian  di  STPI  hingga  kini  stagnant/status  quo,  masih  menjalankan pola  pengelolaan  keuangan  lama  atau  sistem  anggaran  pemerintah  pada  umumnya, belum  berubah  ke  arah  perkembangan  yang  lebih  baik  dengan  beralih  ke  sistem anggaran  baru  yang  disebut  PPK-BLU.  Kemungkinan  masih  ada  keraguan  dan penafsiran  yang  keliru  terhadap  penerapan  PPK-BLU.  Mereka  beranggapan  salah bahwa dengan menerapkan PPK-BLU, STPI akan menjadi seperti sekolah swasta murni yang sumber dananya termasuk gaji dan biaya  belanja modal hanya mengandalkan dari  dana  pembayaran  taruna/siswa  dan  pengguna  jasa  Diklat.  Kekhawatiran semacam  ini  sangat  tidak  beralasan,  karena  tidaklah  mungkin  otoritas  yang berwenang akan menjebloskan pegawainya kepada kesusahan atau yang lebih buruk. Sebaliknya kini nampak mulai ada titik terang ke arah perkembangan yang lebih baik. Setidaknya  mulai  adanya  kesadaran  bahwa  efisiensi,  efektivitas,  produktivitas  dan hasil  STPI  saat  ini  rendah/menurun,  yang  dirasakan  diakibatkan  diantaranya  karena pola  pengelolaan  keuangan  yang  dijalankan  STPI  jelek.  Kesadaran  perlunya perubahan  sistem  termasuk  sistem  pendidikan  yang  lebih  baik.  Kesadaran  perlunya mewirausahakan birokrasinya agar mempunyai kebiasaan bertindak seperti wirausaha dengan  cara  baru  PPK-BLU  sebagaimana  rekan  mereka  di  UPT  Jasa  Diklat Perhubungan Laut. Di sini mulai muncul tanda-tanda yang memberi harapan. Ketua STPI berjanji  untuk  memberdayakan  seluruh  dosen  dan  mulai  terlaksana.  Sertifikasi  dosen STPI  harus  dipercepat  karena  maksudnya  untuk  memperbaiki/  meningkatkan penghasilan, dan telah mengangkat  semangat. STPI kini mulai selalu punya  semangat yang tinggi. Masing-masing jurusan membuat kemajuan yang berarti. Ketua, Pembantu Ketua, Ketua Jurusan dan pegawainya, setelah mengikuti Diklat dan berbagai seminar mengenai pembaharuan, ingin sekali menerapkan gagasan baru, termasuk penerapan PPK-BLU.

## PEMBAHASAN Pola Pengelolaan Keuangan STPI
Diklat  diatur  dalam  banyak  sistem  :  sistem  penerimaan  calon  taruna  (sipencatar), sistem  pendidikan,  sistem  pembelian,  sistem  personalia,  Sistem  SPPL  dan  DPPL.  Yang terakhir  ini  diatur  dalam  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  antara  Menteri  Perhubungan dengan  Menteri  Keuangan  tanggal  19  Desember  1991  tentang  Pengelolaan  SPPL  dan DPPL. Dalam SKB ini yang dimaksud dengan  SPPL (Sumbangan Pembinaan Pendidikan dan Latihan)  adalah  sumbangan  yang  dikenakan  kepada  wajib  bayar  dan  merupakan penerimaan negara yang  disetorkan sepenuhnya ke Kas Negara.  SPPL merupakan  satu- satumya  sumbangan  yang  dipungut  dari  wajib  bayar  yang  meliputi  :  uang  pendaftaran, uang sekolah, uang ujian, uang seleksi phychotest, uang buku wajib, uang obatan-obatan, uang  orientasi,  uang  praktek  kuliah  kerja  nyata  (KKN),  termasuk  uang  sewa  kelas,  sewa asrama, sewa laboratorium dan biaya pengganti pendidikan.
DPPL  (Dana  Penunjang  Pendidikan  dan  Latihan)  adalah  dana  yang  disediakan dalam  APBN  sebagai  pengganti  SPPL  (yang  pada  dasarnya  secara  keseluruhan  sama dengan  SPPL  tahun  anggaran  yang  bersangkutan)  dan  digunakan  untuk  menunjang pelaksanaan pendidikan dan latihan.
Hal ini dimaksudkan agar terdapat hubungan kausal sebab akibat satu arah antara SPPL dengan DPPL. Jika setoran dari hasil penerimaan SPPL ke Kas Negara rendah maka DPPL  yang  disediakan  pemerintah  (melalui  APBN)  juga  rendah.  Sehingga  jika  ingin produktivitas dan hasil STPI meningkat, maka kinerjanya harus ditingkatkan. Demikian pula sebaliknya.
Perkembangan  berikutnya  SPPL  diatur  dalam  Undang-Undang  Penerimaan  Negara Bukan Pajak (PNBP) No. 20 Tahun 1997. Sedangkan peraturan pelaksanaanya Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  22  tahun  1997  tentang  Jenis  dan  Penyetoran  PNBP.  Khusus  di sektor  Perhubungan  diatur  dalam  PP  No.14/2000  dan  peraturan  pelaksanaanya peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM.34/2000 tentang petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada UPT Jasa Diklat di lingkungan Badan Diklat Perhubungan. KM.34/2000 ini pada dasarnya adalah untuk mengganti SKB nomor : KM.88 tahun  1991  yang  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perekonomian  (nilai  kurs  dan  besaran biaya)  Diklat.  Selain  itu  perubahan  maksud  dan  tujuan  mengenai  SPPL.  Jika  sebelumnya yang  dimaksud  dengan  SPPL  adalah  hampir  seluruh  totalitas  biaya  pendidikan,  menjadi dipersempit hanya bagian kecil saja dari komponen biaya pendidikan. Misal  sebelumnya ”biaya  orientasi”  berdasar  SKB  termasuk  komponen  SPPL,  sedangkan  berdasar KM.34/2000  adalah  terpisah  di  luar  SPPL.  Demikian  pula  pada  jenis  dan  tarif  lainnya, sehingga menjadi terdapat 2 (dua) jenis pungutan yaitu pertama pungutan SPPL dan kedua Non-SPPL.  Tata  cara  pemungutan  dan  penyetoran  pun  juga  berubah  yaitu  :  Pertama seluruh  pungutan  dari  taruna/  wajib  bayar  lebih  hulu  ditampung/dibayarkan  kepada bendaharawan  koperasi.  Kemudian  kedua  untuk  SPPL  oleh  bendaharawan  koperasi dilanjutkan  disetorkan  ke  Kas  Negara  sedangkan  Non-SPPL  disimpan  sementara  di Koperasi sebelum digunakan untuk berbagai keperluan Diklat. Di sini peralihan peraturan ke  KM.  34/2000  juga  menjadi  permasalahan  lembaga  pengawasan  karena  dianggap menyalahi  peraturan  perundangan,  khususnya  untuk  jenis  pungutan  non-SPPL  yang  tidak disetorkan ke Kas Negara dan hanya ditetapkan dengan peraturan Menteri Perhubungan yang dinilainya kurang memenuhi dasar legalitas pungutan.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  maka  PP.14/2000  kemudian  diganti  dengan  PP No.  6/2009  tentang  Jenis  dan  tarif  atas  Jenis  PNBP  yang  berlaku  pada  Departemen Perhubungan.  Demikian  juga  peraturan  pelaksanaanya  Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor KM.34/2000 diganti dengan KM.31/2009 tentang petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif  atas  jenis  PNBP  yang  berlaku  pada  UPT  Jasa  Diklat  di  lingkungan  Badan Pemberdayaan SDM  Perhubungan. Umumnya STPI dalam pelaksanaan Diklat bekerjasama dengan dengan pihak ketiga : yayasan atau koperasi sendiri. Sebagaimana contoh Biaya MasukTaruna Diklat awal STPI tahun 2009 berikut ini  :
Tabel 1 Biaya Masuk Taruna Diklat Tahun 2009 No Kegiatan Besaran (Rp) A. Semester I 1. SPPL Rp.   345.000 2. Pakaian & Perlengkapan Rp.4.750.000 3. Biaya orientasi Rp.1.000.000 4. Asuransi+obat2 Rp.1.000.000 5. Bahan  praktek Rp.2.000.000 6. Alat tulis Rp.1.000.000 7. Buku wajib Rp.   500.000
8. Operasional asrama Rp.    500.000 9. Junggle & Sea survival Rp. 2.500.000 10 Simpana wajib Rp.   500.000 11 Operasional Fasilitas Rp. 3.000.000 12 Transportasi Rp.    500.000 Jumlah (semester I) Rp.17.635.000 B Semester II Rp. 1.410.000 (1,8,11) C Semester III Rp. 7.250.000 1,2,5,6,7,8,11,12 + OJT) D Semester IV Rp. 3.260.000 (1,8,11 + Lisensi) E Semester V Rp. 6.410.000 (1,4,5,6,7,8,11,12) F Semester VI Rp. 2.410.000
(1,8,11+ Wisuda)
TOTAL :A,B,C,D,E,F (tiga tahun) Rp.39.125.000 Ket. : No.1,2,3 dst-nya=jenis kegiatan
Memperhatikan  tabel  di  atas  serta  ketentuan  dan  prosedur  pengelolaan  keuangan  STPI dapat dijelaskan  berikut ini :
1. SPPL hanya salah satu komponen biaya (bukan totalitas dari seluruh komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam SKB tahun 1991)
2. Dalam PP No. 14/2000 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perhubungan,  yang  dimasukkan  sebagai  jenis  dan  tariff  yang  disetorkan  ke  Kas Negara adalah hanya SPPL, sedangkan jenis dan tariff lainnya diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan KM. 34 Tahun 2000 (khususnya dalam pasal  6 yang  dimaksudkan  untuk  menampung  semua  jenis  biaya  diluar/non  SPPL).  Adanya KM.34/2000 dipermasalahkan lembaga pengawasan fungsional.
3. PP  No.  14/2000  telah  diganti  dengan  PP  No.6/2009.  Demikian  pula  peraturan pelaksanaanya  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  :  KM.34/2000  juga  telah diganti dengan KM.31/2009 tentang hal yang sama mengenai Petunjuk Pelaksanaan jenis dan tariff atas PNBP yang berlaku pada Jasa Diklat Kementerian Perhubungan.
4. Semua  setoran  biaya  masuk  STPI  dibayarkan  dan  ditampung  lebih  dulu  melalui bendaharawan koperasi/yayasan, kemudian pembagiannya untuk SPPL disetorkan ke Kas Negara, sedangkan yang lainnya (non-SPPL) disimpan di yayasan/koperasi.
Beberapa hal yang dipermasalahan lembaga pengawasan, di antaranya  :
1. Sebelum  terbitnya  SKB  tahun  1991.  STPI  dipermasalahkan  lembaga  pengawasan karena tidak memungut SPPL, sedangkan, alasan STPI karena belum ada dasar hukum legalitas pungutan yang khusus untuk itu.
2. Setelah  terbitnya  SKB  tahun  1991,  juga  dipermasalahkan,  karena  dianggap  tidak maksimal dalam penyetoran semua hasil pungutan ke Kas Negara.
3. Setelah  PP  No.14/2000  –  hingga  sekarang.  STPI  tetap  dipermasalahkan  lembaga pengawasan  karena  masih  tetap  mempertahankan  sistem  yang    lama  dan  tidak mengindahkan  peraturan  perundangan  yang  ada/berlaku.  STPI  tetap  membagi
pungutan  terhadap  pemakai/wajib  bayar  kedalam  2  (dua)  bagian  yaitu  SPPL  dan non-SPPL,    Walaupun  dasar  pungutan  non-SPPL  KM.34/2000  yang  dinilai  tidak memenuhi dasar legalitas formal telah dicabut dengan KM.31/2009  tentang Petunjuk Pelaksanaan  Jenis  dan  Tarif  atas  jenis  PNBP  yang  berlaku    pada  Jasa  Diklat  di  UPT Badan Pemberdayaan SDM Perhubungan.
Selain  permasalahan  tersebut  diatas  dalam  berjalannya  waktu  saat  pelaksanaan SKB maupun dengan dengan PP yang ada dirasakan banyak kendala-kendala/hambatan, karena  pada  tahun  yang  bersangkutan  pencairanya  dapat  terlaksana  umumnya  setelah pertengahan tahun anggaran karena target setoran yang tercantum dalam DIK/DIPA belum mencapai target, dan baru tercapai target pada periode triwulan ke 4 (empat) sehingga pelaksanaan  kegiatannya  terkesan  terburu-buru  dan  agar  tidak  hangus  umumnya pengadaan  barang/jasa  yang  diadakan  yang  tersedia  cepat  tidak  memerlukan  waktu yang  lama  pelaksanaannya.  Apabila  pencapaian  target  lebih  dari  yang  direncanakan maka Badan Diklat dapat mengusulkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT untuk DIKS) dan biasanya  kelebihan  target  pada  periode  Nopember  atau  Desember  (mendekati  akhir tahun), maka pembelian atau pembelanjaan barang/jasa yang diminta dari UPT kadang- kadang  menjadi  hangus  atau  bahkan  UPT  ada  yang  menolak  untuk  menerima  anggaran tersebut ketakutan timbul jadi masalah di kemudian hari.
Pada  Keputusan  Menteri  Perhubungan  KM  34  Tahun  2000  pada  Pasal  6  yang merupakan  pasal  penampungan  biaya  yang  tidak  tercantum  dalam  tarif  PNBP  kadang- kadang jadi kendala juga kalau ada pemeriksaan/atau pengawasan eksternal mengingat menurut  pihak  pemeriksa  KM  tersebut  berlakunya  hanya  di  tingkat  Kementerian Perhubungan  (kurang  memenuhi  dasar  legalitas  formal  pungutan).  Pelaksanaannya umumnya menggunakan pihak ketiga yakni Koperasi/Yayasan yang ada pada UPT yang bersangkutan.  Selanjutnya  pada  peraturan  pelaksanaan  PP  No.  6  Tahun  2009  tentang tarif atas Jenis PNBP dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31/ 2009, Pasal 6 KM.34/2000 yang kontraversial tersebut dicabut sudah tidak ada lagi/dihapus.

## a. Tinjauan Singkat Kewirausahaan  STPI
Semula  sekolah  kedinasan  termasuk  PLP  Curug  adalah  gratis.  Semua  biaya Diklat ditanggung negara melalui dana APBN. Dalam rangka menjamin rasa keadilan bagi  semua  warga  negara  subsidi  secara  berangsur  dihapus,  sebagai  gantinya penyelenggara pendidikan dapat memungut biaya kepada taruna yang disebut wajib bayar  atau pungutan pemakai. Sehingga PLP  diijinkan untuk memungut SPPL sebagai tambahan biaya dana DIPA/APBN. Dengan adanya pungutan SPPL ini akan diperoleh pendapatan yang besar atau laba yang tinggi. Namun PLP semula menolak tawaran tersebut, alasannya STPI tidak dapat mengelola uang, mereka harus menyerahkannya ke Departemen Keuangan (Kas Negara) dan harus menyewa non Pegawai Negeri Sipil untuk  membuat  catatan  keuangan  dan  menyewa  pekerja  kontrak.  Dengan  kata  lain, tawaran tersebut bagi STPI bukan sumber pendapatan, Justru merupakan pengeluaran. Siapa yang membutuhkan pemborosan semacam itu?  Ini adalah contoh mengenaskan dan  kejadian  yang  banyak  terdapat  di  banyak  instansi  pemerintah  pada  saat  itu. Sistem  anggarannya  mendorong  orang  untuk  mengeluarkan  uang,  bukan  untuk menghasilkan.  Dan  pegawai  PLP  setia  menjalankannya.  Indonesia  memiliki  banyak pembelanja  terlatih,  tetapi  sedikit  yang  dilatih  untuk  mendatangkan  uang.  Pada kebanyakan pemerintah sedikit orang diluar Departemen Keuangan yang memikirkan pendapatan. Tidak ada yang berpikir tentang laba.  Kenyataannya, pegawai
pemerintah  umumnya  menolak  fakta  bahwa  dia  sekali  sekali  saja  memperhatikan pendapatan.  Polisi,  pustakawan,  pekerja  sosial  kebanyakan  percaya  bahwa  mereka melakukan  pekerjaan  Tuhan,  dan  masyarakat  akan  berterima  kasih.  Mereka  sering mendasarkan  pada  opini  ini.  Tetapi  bisakah  dibayangkan  kreativitas  mereka  jika mereka  memikirkan  untuk  mendatangkan  uang  sebagaimana  mereka  berusaha  untuk membelanjakannya.  SKB  antara  Menteri  Perhubungan  dan  Menteri  Keuangan maksudnya  memberikan  visi  yang  meliputi  tidak  hanya  membelanjakan  uang  tetapi juga  menghasilkan  uang.  Kebiasaan  lama  sebelumnya  adalah  pegawai  PLP membelanjakan uang, anggaran DIPA/APBN yang disediakan pemerintah untuk Diklat yang berupa DPPL.  Dengan  SKB  dimaksud  ada  keharusan  mengumpulkan  SPPL  yang merupakan  penerimaan  negara  yang  harus  disetorkan  ke  kas  negara.  Adanya pungutan  SPPL  bukan  berarti  bahwa  PLP  menjual  pelayanan  Diklat  untuk  mencari keuntungan. Tetapi pikirkanlah seluruh pelayanan publik yang menguntungkan individu. Pendidikan  penerbang  tidak  hanya  menguntungkan  individu    penerbang  yang bersangkutan tetapi juga perusahaan penerbangan yang mempekerjakannya.
Dalam  pelaksanaan  SKB  terdapat  permasalahan  :  beberapa  perusahaan penerbangan  tidak  bersedia  bayar  SPPL  karena  kondisi  perekonomian  lesu.  Banyak perusahaan  penerbangan  melakukan  PHK.  Pada  masa  itu  sangat  terdapat ketidakseimbangan  pasar,  antara  penawaran  dan  permintaan  tenaga  kerja.  Banyak penerbang  tidak  terbang  hanya  sekedar  menghidupkan  lisensinya.  Di  lain  pihak menimbulkan  prasangka  buruk,  perusahaan  penerbangan  (wajib  bayar)  enggan membayar  SPPL  karena  menganggap  sebagai  subsidi/bantuan  pemerintah  terhadap taruna dan perusahaan penerbangan yang mempekerjakannya. sehingga pengawasan internal  dan  eksternal  ditingkatkan/diperketat.    Untuk  menghindari  penyelewengan dibuatlah  berbagai  peraturan  yang  intinya  membatasi/fleksibilitas  managemen  STPI. Tentu  saja  menggunakan  peraturan  dan  birokrasi  guna  mencegah  terjadinya  hal-hal buruk.  Namun  peraturan  itu  pun  ternyata  mencegah  terjadinya  hal-hal  yang  baik. Sebagai akibatnya  banyak pegawai STPI  yang  apatis, pasrah dan tidak berdaya. Misalnya  STPI  membangun  kontrak  kerjasama  dengan  Koperasi  sendiri  atau  yayasan awalnya  tidak  dibenarkan.  Padahal  maksud  dan  tujuannya  untuk  fleksibilitas/ kemudahan. sebagai terobosan yang bersifat wirausaha bagi managemen STPI dalam mengelola Diklat. Namun oleh auditor (pengawasan internal dan eksternal) cara-cara tersebut dianggap menyalahi aturan. Sebagai akibatnya segala sesuatunya berjalan sangat  lambat  seperti  siput.  Menjadi  sangat  hati-hati,  bahkan  tidak  bersedia menanggung resiko sekecilpun. Kecenderungan umum lebih baik tidak berbuat/bekerja toh  pegawai  tetap  digaji,  dibanding  berbuat  tapi  salah/kena  sanksi.  Sebagai akibatnya  seolah  organisasi  tanpa  pertanggungjawaban.  Hal  ini  karena  kurangnya semangat  wirausaha  dalam  meningkatkan  produktivitas  kerja.  Akibatnya  efisiensi, efektivitas, produktivitas dan hasil STPI rendah.
b. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)
Yang  dimaksud  peneliti  dengan  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Tradisonal/ konvensional  adalah sistem anggaran pemerintah pada umumnya yang berlaku pada instansi  pemerintah  di  luar  PPK-BLU.  Tujuannya  hanya  untuk  menarik  benang merah/garis  pembatas  membedakannya  antara  system  anggaran  pemerintah umumnya  dengan  PPK-BLU.    Memperhatikan  sistem  anggaran  pemerintah  umumnya pada  dasarnya  mendorong  pimpinan  untuk  menghabiskan  uang.  Jika  mereka  tidak menghabiskan  seluruh  anggaran  mereka  sampai  akhir  tahun  fiskal,    tiga  hal  akan
terjadi : Mereka kehilangan uang yang mereka simpan, Tahun berikutnya mereka akan memperoleh    lebih    sedkit,  Dan  direktur  anggaran  akan  marah  karena  tahun  lalu mereka meminta terlalu banyak.
Karena  itu  pemerintah  yang  menilai  waktu  dengan  uang,  sibuk  menghabiskan seluruh  dana  menjelang  akhir  tahun  fiskal.  Dengan  sistem  anggaran  baru  yang memperkenankan  setiap  lembaga  menyimpan  sisa  dana  mereka  :  tidak  hanya menghilangkan    kesibukan  semacam    itu,  tetapi  juga  mendorong  para  pimpinan  STPI misalnya untuk menghemat  uang. Gagasannya adalah menyuruh para  pemimpin STPI agar  berfikir  seperti  pemilik  modal.  Jika  uang  itu  miliknya  apakah    saya  akan menghabiskannya dengan cara demikian ?.
Sistem  anggaran  baru  tersebut  yang  bernama  Pola  Pengelolaan  Keuangan Badan  Layanan  Umum  disingkat  PPK-BLU    telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005, pada dasarnya membuat 2(dua) perubahan sederhana (dari system aggaran pemerintah umumnya),  yaitu :
1. Menghapus  semua  pedoman  kerja  lama  (system  anggaran  lama),  yang  memberi kebebasan para pemimpin untuk mengalihkan sumber daya bila terjadi pergeseran kebutuhan.
2. Memperkenankan  lembaga  menyimpan  dana  yang  tidak  mereka  gunakan  dari satu  tahun  ke  tahun  berikutnya,  sehigga  mereka  bisa  mengalihkan  dana  yang digunakan untuk prioritas baru.
Dengan  sistem  anggaran  baru  PPK-BLU,  STPI  tidak  hanya  akan  dapat memecahkan persoalan lama sebagaimana disebutkan diatas, juga menghemat uang. yaitu dengan membiarkan pimpinan STPI menyimpan seluruh atau sebagian dana yang bisa mereka hemat atau yang diperoleh. STIP Makassar, BP3IP Jakarta dan semua UPT Jasa Diklat Perhubungan Laut yang  telah menerapkan PPK-BLU telah mempraktekkan beberapa versi simpanan, untuk prioritas baru. Bahkan Kepala Badan Pemberdayaan SDM  Perhubungan  (yang  lama  Bapak  Ir.  Dedy  Darmawan)  yang  mendukung    konsep tersebut.  Beliau  pernah  mengatakan  demikian  ”Kecuali  yang  dilarang  oleh  hukum, pembagian  sumber  daya yang dihemat atau diperoleh pada suatu UPT Diklat (yang telah  menerapkan  PPK-BLU),  sebaiknya  disediakan  buat  Komandan  (maksudnya Ketua/pimpinan) untuk memperbaiki operasi, kerja dan kualitas hidup di UPT tersebut”. Oleh  karena  itu  selanjutnya  Beliau  juga  mengharapkan  agar  seluruh  UPT  segera menerapkan PPK-BLU.
Memperhatikan  lebih  lanjut  perbandingan  antara  pola  pengelolaan  keuangan tradisional  yang  dijalankan  STPI  selama  ini  dengan  PPK-BLU  terdapat  perbedaan yang  sangat  significant    khususnya  yang  berkaitan  dengan  fleksibilitas  pengelolaan keuangan/anggaran.  Hal  tersebut  karena  PPK-BLU  pada  dasarnya  juga  merupakan wadah  implementasi  konsep  penganggaran  berbasis  kinerja  dalam  arti  yang  lebih konkrit  di  lingkungan  pemerintah,  karena  kepada  BLU  diberikan  fleksibilitas  dalam pengelolaan  keuangannya  guna  mendukung  efektivitas  pelayanan  yang  diberikan. Fleksibilitas  yang  diberikan  antara  lain  kewenangan  untuk  mengelola  langsung pendapatan  yang  diperoleh  dari  masyarakat  (dalam  hal  ini  dari  taruna  dan perusahaan penerbangan dan bandara sebagai wajib bayar atas pungutan pemakai Jasa Diklat) maupun dari hasil kerjasama Diklat dan hibah.
Beberapa  kekhususan  perlakuan  keuangan  yang  berlaku  bagi  PPK-BLU sebagaimana yang telah dijalankan oleh UPT Jasa Diklat Ditjen. Perhubungan Laut dan
belum berlaku bagi instansi pelaksana APBN seperti STPI Curug Tangerang  khususnya, diantaranya:
1. Anggaran  disusun  berdasarkan  pendekatan  kinerja  layanan  yang  dihasilkan dengan    kalkulasi  standar  biaya  yang  dinegosiasikan  dengan  Menteri Perhubungan.
2. Anggaran  tersebut  diatas  dikonsolidasikan  dengan  Rencana  Kerja  &  Anggaran (RKA)    sebagai  ”belanja  barang”.  Dalam  hal  APBN  murni  disediakan  untuk menutupi  gaji  PNS  yang  bekerja  pada  BLU,  maka  akan  muncul  juga  ”Belanja Pegawai”. Bagaimana dengan belanja modal?. PP No.23/2005 hanya fokus pada managemen keuangan untuk operasional. Dalam hal diperlukan dana APBN untuk belanja modal, maka prosedur belanja modal normal berlaku bagi BLU.
3. Selisih  total  biaya  layanan  dengan  pendapatan  BLU  Non-APBN/PNBP  diusulkan untuk  dibiayai  oleh  APBN  murni,  dengan  memperhatikan  penerapan  flexible budget  atau  realisasi  belanja  yang  disesuaikan  dengan  perubahan  dalam  output yang di-delivered.
4. DIPA  yang  telah  disetujui  dilengkapi  dengan  lembar  perjanjian  kinerja  antara Menteri dengan pimpinan BLU.
5. Pendapatan  yang  bersumber  dari  pemberian    layanan,  hibah,  dan  pendapatan lain, dapat digunakan langsung untuk membiayai kegiatan BLU. Pendapatan yang bersumber dari APBN murni dikucurkan dengan prosedur SPM berdasarkan jadwal yang tertuang dalam DIPA.
6. Kas dikelola secara mandiri, terutama untuk kepentingan pelaksanaan operasional BLU. Dana khusus dapat digunakan untuk short rterm investment.
7. Piutang dan utang operasional atau  investment dikelola sesuai prinsip bisnis yang sehat,  dengan    jenjang  kewenangan  tertentu  dalam  pengadaan  utang  dan penghapusan  piutang.
8. Dibebaskan  dari  ketentuan  pengadaan  barang  pemerinah  bila  terdapat  alasan efektivitas  dan  efisiensi.  Namun  ketentuan  ini  tidak  berlaku  bagi  pengadaan belanja modal yang dananya murni APBN.
9. Penghapusan  dan  pengalihan  aset  tetap  dilakukan  dengan  kewenangan berjenjang, dan hasil penjualan aset tetap tersebut dapat digunakan oleh BLU.
10. BLU  dapat  memberi  imbalan/imbalan  tambahan  kepada  pegawai/pejabatanya, baik pegawai/pejabat eks PNS maupun non PNS.
11. Surplus  realisasi  anggaran  suatu  tahun  dapat  digunakan  untuk  membiayai anggaran    tahun  berikutnya.  Sebaliknya,  defisit  dapat  diusulkan  untuk  dibiayai dalam TA  berikutnya.

## Kekuatan-kekuatan dan/atau keuntungan  PPK-BLU
Pada dasarnya PPK-BLU memberi wewenang kepada organisasi untuk mencapai misi mereka, tanpa dibebani oleh kategori pembelanjaan sebelumnya. Itulah sebabnya PPK-BLU bisa disebut anggaran yang digerakan oleh misi. Keuntungan dari PPK-BLU sangat banyak, di antaranya :
1. PPK-BLU  memberikan  dorongan  kepada  setiap  pegawai  untuk  menghemat uang.
Setiap orang mulai memandang segala hal dengan cara yang berbeda : Apakah kita benar-benar perlu menghidupkan AC sepanjang hari. Apakah dosen harus setiap hari datang ke Kampus STPI sementara tidak pernah diberi kesempatan mengajar.  Bila para mekanik memutuskan bahwa mereka membutuhkan peralatan
yang lebih baik, maka mereka pun mulai mencari cara untuk menghemat uang. Mereka menggunakan hasil penghematan tersebut untuk membeli peralatan baru.
2. PPK-BLU membebaskan sumber-sumber daya untuk menguji berbagai gagasan baru.  Para  pimpinan  wirausaha  tak  henti-hentinya  menyelundupkan  berbagai sumber  daya  –  mencuri  sedikit  uang,  sedikit  tenaga  kerja  –  untuk  melakukan beberapa  eksperimen  baru.  Listrik  kampus  STPI  mati  berbulan-bulan,  jika mengandalkan pada pola pengelolaan keuangan  tradisional sesuai dengan mata anggaran  –  yang  dikungkung  banyak  aturan,  tidak  mungkin  listrik  bisa  hidup kembali tanpa menunggu anggaran  tahun depan. PPK-BLU memberikan kapasitas untuk melakukan hal itu kepada pimpinan STPI.
3. PPK-BLU  memberikan  otonomi  kepada  para  pimpinan  yang  diperlukan  untuk merespon setiap kondisi lingkungan yang berubah.
Mata anggaran menjerat sumber daya di dalam pola lama (tradisional). Para pimpinan STPI mestinya harus terus menerus mengalihkan sumber daya mereka untuk memenuhi kebutuhan baru dan secara bertahap menghapuskan kegiatan usang. Otonomi ini tidak hanya mendorong munculnya STPI yang responsif, tetapi juga membangun semangat dan melepaskan tali temali yang mengikat kreativitas.
4. PPK-BLU menciptakan lingkungan yang dapat diramalkan.
Para pimpinan STPI tahu akan seperti apa anggaran mereka enam bulan sebelum tahun fiskal dimulai. Mereka tidak menghabiskan berbulan-bulan untuk menunggu suatu anggaran dengan rasa cemas, bernegosiasi dengan departemen keuangan, secara cermat menyeimbangkan puluhan catatan perkiraan – hanya untuk menyaksikan anggota legislatif paruh waktu yang tidak tahu apa-apa tentang STPI memotong anggaran pada menit-menit terakhir, dengan tingkah politiknya. Tak ada yang lebih membuat frustasi seorang pegawai negeri. Tak ada yang lebih menciptakan sinisme dalam kepangkatan.
5. PPK-BLU sangat menyederhanakan proses penganggaran.
Bagi STPI dengan sistem anggaran tradisional yang hingga kini masih berjalan, musim anggaran adalah bagaikan enam bulan dalam neraka. Dalam sistem tradisional, para pimpinan STPI mengajukan daftar keinginan mereka enam sampai delapan bulan sebelumnya, untuk diserahkan ke kantor keuangan. Departemen Keuangan menghabiskan beberapa bulan untuk mengurangi daftar keinginan STPI. Akhirnya departemen itu mengirimkan anggaran yang sangat besar kepada DPR. Setelah berbulan-bulan perdebatan dan kekacauan di mana anggota DPR harus mengatakan ya atau tidak ratusan kali dalam waktu berlainan kepada interest group yang kuat – akhirnya muncullah sebuah anggaran STPI. Selanjutnya masih banyak proses yang harus dilalui yang banyak membuat kesal.  Dengan PPK-BLU proses anggaran lebih disederhanakan.
6. PPK-BLU menghemat jutaan rupiah untuk auditor dan pengawas  anggaran.
Tak ada yang perlu menghabiskan berbulan-bulan untuk mengurangi permintaan anggaran. Tak ada yang perlu menghabiskan sepanjang tahun mengecek untuk mengetahui bahwa para pimpinan STPI tidak berlebihan dalam pengeluaran untuk mata anggaran manapun. Mungkin hanya perlu satu analis anggaran di departemen keuangannya.
Menarik  kesimpulan  dari  uraian  tersebut  diatas,  maka  peneliti  berpendapat bahwa  PPK-BLU  lebih  baik  dibanding  dengan  pola  anggaran  pemerintah  umumnya karena : lebih termotivasi untuk unggul, lebih bertanggung jawab atas hasilnya, lebih
bebas  dari  peraturan  dan  ketetapan  yang  membatasi,  lebih  memiliki wewenang/otonomi yang cukup terdesentralisasi untuk memungkinkan fleksibilitas, dan lebih mencerminkan keadilan dan mutu kinerjanya.
c. Model Kewirausahaan Yang  Direkomendasikan (Sebaiknya Dijalankan  STPI)
Sebagaimana telah disebut dimuka bahwa pemerintahan wirausaha STPI adalah seluruh pemangku kepentingan (birokrat) STPI yang berusaha memfokuskan energinya bukan  sekedar  untuk  menghabiskan  anggaran,  tetapi  juga  menghasilkan  uang.  STPI meminta masyarakat yang dilayani (taruna/orang tua dan/atau operator : perusahaan penerbangan  dan  bandara  atau  pengguna  jasa  Diklat))  untuk  membayar  :  menuntut Return  On  Invesment  (ROI).  STPI  diharapkan  membuat  dan  memanfaatkan  insentif seperti  andil  tabungan  dan  pendapatan,  dana  usaha,  dana  inovasi  untuk  mendorong para pemimpin/birokrat STPI (mulai dari Ketua STPI, Kabag, Ketua bidang/Pembantu Ketua  I,II,III,  Kajur,  Kaprodi  dll.)  berpikir  mendapatkan  dana  operasional,  untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas dan hasil yang lebih besar.
Oleh  karena  itu  para  pimpinan  STPI  harus  berpikir  bagaimana  caranya  untuk dapat  mencetak  laba.  Mencetak  laba  melalui  perjanjian  kerjasama  pembangunan misalnya  merupakan  salah  satu  metode  yang  agresif  yang  digunakan  oleh pemerintahan  wirausaha.  Misalnya  yang  sedang  STPI  lakukan  adalah  kerjasama pembangunan  gedung  asrama.  Tetapi  model  itu  kadang  lebih  beresiko  ketimbang beberapa  alternative  lain.  Cara  paling  aman  untuk  menghasilkan  pendapatan  di  luar pajak  adalah  membebani/memungut  mereka  yang  menggunakan  pelayanan pemerintah.    STPI  telah  lama  mempraktekkan  pungutan  pemakai  semacam  ini,  dan jelas menyukai pendekatan ini. Dan kenapa tidak?. Apa ada yang lebih adil dari suatu system  yang  membebankan  biaya  pelayanan  bagi  mereka  yang  sanggup membayarnya,  sedang  mereka  yang  tidak  memanfaatkan  tidak  harus  membayar Pungutan kepada pemakai  ini akan berjalan baik di bawah tiga kondisi sbb. :
1. jika  pelayanan  tersebut  merupakan  ”barang  pribadi”  (bersifat  pribadi), menguntungkan individu yang menggunakannya;
2. jika pihak yang tidak membayar dapat dipisahkan dalam menikmati manfaatnya;
3. jika pungutan dapat dikumpulkan secara efisien.
Pungutan pemakai oleh STPI terhadap wajib bayar (taruna dan/atau pengguna jasa Diklat)  sangat  memenuhi  ketiga  kriteria/kondisi  tersebut  diatas,  Karena  jelas  pungutan pemakai ini merupakan barang individu (bersifat pribadi) taruna yang bersangkutan yang menggunakan    jasa  Diklat.    Kedua  setelah  lulus  dari  STPI  taruna  ybs  dapat  memperoleh manfaat kesempatan mendapat pekerjaan yang lebih baik sebagaimana yang diinginkan, dibanding sekolah umum. Dan ketiga pungutan pemakai (SPPL) dapat dikumpulkan secara efisien,  karena  pungutan  terukur  langsung  kepada  taruna/siswa  bersangkutan.  Pungutan pemakai  ini  mempunyai  dua  keuntungan  :  pertama,  menghasilkan  uang  bagi  STPI  dan menurunkan  permintaan  akan  layanan  jasa  Diklat.  Peminat  akan  berpikir  dua  kali  bila mendaftar  ke  STPI  yaitu  karena  kemampuan/prestasi  siswa  dan  alasan  biaya.    Kedua membantu  menyeimbangkan  anggaran  publik  :  antara  SPPL  dan  DPPL  atau  pungutan pemakai dengan dana DIPA /APBN.
Pungutan  pemakai  tersebut  sebagai  dana  usaha  bagi  STPI  dalam  menjalankan kegiatannya.  Namun  dana  usaha,  seperti  pungutan  terhadap  pemakai  tersebut  diatas, tidaklah cocok untuk seluruh jasa. Akan lucu jadinya misalnya mengharuskan kepolisian yang memberikan  kebaikan  bersama,  untuk  memungut  biaya  dari  semua  layanan  yang
diberikan.  Demikian  juga  pelatihan  kerja  yang  dilaksanakan  STPI,  menghasilkan  manfaat pribadi  (pegawai/peserta  pelatihan)  dan  manfaat  bersama  (instansi  pengirim  peserta pelatihan),  karena  itu  STPI  sering  memberi  subsidi  parsial  pada  pelatihan.  Diklat  bagi pegawai  negeri  sipil  dari  beberapa  bandara  UPT  Ditjen.  Perhubungan  Udara  seluruh Indonesia telah menerima subsidi dari STPI tanpa bayar.
Karakteristik  lainnya  yang  telah  kita  lihat  pada  pemerintahan  wirausaha  adalah suatu  prespektif  ”investasi”  –  suatu  kebiasaan  menghitung  laba  dari  pembelanjaan sebagaimana suatu investasi. Investasi bukanlah cara mendatangkan uang, melainkan cara menyimpan  uang.  Dengan  mengukur  return  on  investmen-nya  (ROI),  mereka  menyadari, ketika  membelanjakan  uang  sebenarnya  adalah  menabung.  Mottonya  :  membelanjakan untuk  menabung,  investasi  untuk  mendapatkan  hasil.  Ketika  meresmikan  Diklat  penerbang umpamanya, maka dalam benak pikiranya baik pimpinan
Diklat  maupun  taruna  adalah  menabung,    Setelah  lulus  kemudian  bekerja  sebenarnya adalah investasi yang telah mereka tanam sebelumnya.
Bisnis  berpusat  pada  kedua  sisi  dari  neraca  :  pengeluaran  dan  pendapatan,  debet dan  kridit.  Kalangan  bisnis  tidak  hanya  memperhatikan  pada  satu  sisi  saja,  mereka  akan mengeluarkan  apa  saja  selama  memaksimumkan  pendapatan.  Tetapi  PLP  dulu  hanya melihat  sisi  pengeluaran  pada  neraca.  Karena  mengabaikan  pendapatan,  mereka berkosentrasi  hanya  pada  meminimumkan  biaya.  PLP  sering  menolak  sekalipun  untuk mempertimbangkan  investasi  penting  yang  akan  menghasilkan  keuntungan  yang  nyata  – hanya  karena  biaya.  PLP  menunda  pengeluaran  untuk  memperbanyak  pendidikan penerbang  untuk  memenuhi  kebutuhan  penerbang  dalam  negeri  pada  waktu  lampau sampai  akhirnya  dan  akibatnya  banyak  penerbang  asing  membanjiri  masuk  ke  Indonesia dengan  gaji  3  atau  4  kali  lipat  dari  standar  gaji  penerbang  Indonesia,  bahkan  untuk jabatan teknisi pesawat udara bisa mencapai 10 kali lipat dibanding tenaga tehnisi dalam negeri, suatu kerugian besar bagi Indonesia.
Dengan  demikian  berarti  untuk  mendapatkan  hasil  yang  lebih  besar  pimpinan  STPI harus  mempunyai  dana  operasional.  Caranya  harus  mengubah  pimpinan/birokrat  STPI menjadi  wirausaha.  Jika  pimpinan  STPI  tidak  dapat  memperoleh  pendapatan  apapun, tampaknya karena mereka tidak mau mengejarnya. Jika anggaran pimpinan STPI dipasok tanpa  mempertimbangkan  menghasilkan  sesuatu  atau  tidak,  mereka  cenderung  tidak menyisihkan  waktu  untuk  mendapatkan  uang.  Dengan  kata  lain,  jika  kita  menginginkan pimpinan  STPI  berfikir  seperti  wirausaha,  kita  harus  memberi  mereka  dorongan  untuk berbuat  demikian.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  diatas  menurut  hemat  penulis  dalam mewirausahakan  STPI  terdapat  beberapa  cara  sebagaimana  contoh  berikut  ini. Wirausahawan STPI dapat memilih dan menggunakan hanya salah satu cara, namun juga sangat  baik  gabungan  dari  3(tiga)  cara  dibawah  ini,  bahkan  secara  terus  menerus melakukan berbagai inovasi lainnya untuk mempertinggi efektivitas, produktivitas dan hasil mereka. Ketiga cara dimaksud yang perlu dilakukan  di antaranya  :

## 1. Andil Tabungan dan Pendapatan.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  dimuka,  pola  pengelolaan  keuangan  tradisional (DIPA/APBN)  yang  hingga  kini  masih  dijalankan  STPI  tidak  mengandung  insentif  bagi pimpinan  untuk  menghemat  uang  atau  mendatangkan  uang.    Pola  Pengelolaa Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dapat memecahkan persoalan ini dengan membiarkan masing-masing pimpinan/ketua bidang/Jurusan untuk menyimpan seluruh atau  sebagian  dari  dana  yang  bisa  mereka  hemat  atau  yang  diperoleh.  Misalnya dana  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat  (PPM)  bisa  dihemat  50%,  ini  bisa disimpan  sebagai  dana  operasional  cadangan  untuk  kebutuhan  yang  lebih  baik  dan
menguntungkan STPI.
Sebagaimana  diketahui  Ketua  STPI  sejak  awal  menduduki  jabatannya  tahun 2011,  telah  mencanangkan  diantaranya  yang  peneliti  maksud  dengan  Pemerintahan Yang  Digerakan  Oleh  Misi.  Intinya  Beliau  menginginkan  dan  mengajak  birokrat  STPI segera  berubah  bentuk  menjadi  PPK-BLU.  Ketua  STPI  melakukan  deregulasi  internal, menghapus  banyak  peraturan  internal  dan  secara  radikal  menyederhanakan  sistem administratif, seperti anggaran, kepegawaian, dan pengadaan. Mereka mensyaratkan untuk  mendapatkan  misi  yang  jelas,  kemudian  memberi  kebebasan  untuk  menemukan cara  terbaik  mewujudkan  misi  tersebut,  dalam  batas-batas  legal.  Dalam  rangka  misi tersebut khsusus untuk kegiatan PPM bagi dosen yang akan melakukan penelitian tidak dibenarkan  menggunakan  perjalanan  dinas  (kecuali  tanpa  SPJ  penelitian  tidak  bisa dilakukan). Perlu diketahui pada tahun-tahun yang lalu semua penelitian yang dibiayai DIPA/pemerintah  digunakan  untuk  perjalanan  dinas.    Maksudnya  mereka  melakukan penelitian tujuannya untuk perjalanan walaupun penelitiannya tidak ada hubungannya dengan daerah/kota yang dituju – hanya sekedar dikait-kaitkan. Dari hasil kebijakan larangan  perjalanan  dinas  diharapkan  akan  dapat  dihemat  sekitar  50%  dari  total anggaran  PPM.      Dana  yang  bisa  mereka  hemat  atau  yang  diperoleh  dari  PPM  ini dapat digunakan sebagai andil tabungan dan pendapatan STPI. Dana anggaran PPM hanya  contoh  bagian  kecil  saja,  masih  banyak  pos-pos  anggaran  yang  masih  bisa mereka  hemat  yang  dapat  digunakan  sebagai  andil  tabungan  dan  pendapatan, sebagai dana operasional tambahan STPI.
2. Modal Inovasi, mengakumulasi simpanan sebagai modal awal.
Pada  sektor  swasta,  bisnis  secara  rutin  mengumpulkan  modal  untuk  melakukan investasi ysang atraktif. Biasanya perusahaan yang inovatif mempunyai dua anggaran yang  terpisah  :  anggaran  operasi  dan  anggaran  inovasi.  Pada  kebanyakan pemerintah  khususnya  STPI,  pimpinan  dapat  mengumpulkan  modal  inovasi  hanya dengan  mengamankan  dana  ekstra  dari  dewan  atau  legislatif  –  suatu  proses  yang sulit.  Kita  semua  paham  bahwa  ”diperlukan  uang  untuk  mendatangkan  uang”,  dan telah  lama  menjalankannya.  tetapi  di  pemerintahan  kini  kita  jarang  bertindak berdasarkan premis tersebut.
Dengan  berubah  menjadi  PPK-BLU  dapat  memberikan  solusi  parsial,  karena membolehkan  pimpinan  STPI  untuk  mengakumulasi  simpanan,  yang  dapat  digunakan sebagai modal awal.

## 3. Dana usaha, seperti pungutan kepada pemakai jasa Diklat.
STPI  sebenarnya  sudah  sejak  lama  mulai  tahun  1991  mempraktekan  pungutan pemakai  hingga  kini.  Sayangnya  pola  pengelolaan  keuangan  tradisonal  yang  masih digunakan  STPI  tidak  mendukung  misi  ini.  Karena  SPPL  harus  disetorkan  langsung  ke Kas Negara. Jika tidak digunakan sampai akhir tahun fiskal, sisa dana yang ada dan tidak digunakan tidak bisa ditarik kembali untuk dipergunakan pada tahun berikutnya. Ini berarti sisa dana tersebut akan hilang percuma sia-sia. Akibat kerugian selanjutnya tahun  berikutnya  akan  diberikan  anggaran  yang  lebih  sedikit,  karena  tahun  lalu meminta  terlalu  banyak.  Dan  akhirnya  mendapat  penilaian  kinerja  buruk,  karena dianggap  tidak  bisa  bekerja  menghabiskan  seluruh  anggaran  sampai  akhir  tahun fiskal.  Dengan PPK-BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya guna mendukung  efektivitas  pelayanan  yang  diberikan.  Fleksibilitas  yang  diberikan  antara lain  kewenangan  untuk  mengelola  langsung  pendapatan  yang  diperoleh  dari  dana
masyarakat yang berupa pungutan pemakai kepada wajib bayar taruna maupun dari hasil  kerjasama  dengan  :  perusahaan  penerbangan,  bandara  dan  lain-lain  serta hibah.  SPPL  tidak  hanya  bisa  dikelola  langsung  STPI  tetapi  juga  bisa  disimpan  untuk tahun berikutnya sebagai dana operasional untuk kebutuhan prioritas baru.

## KESIMPULAN
1. Banyaknya  permasalahan  yang  menggayuti  organisasi  menyebabkan  efisiensi, efektivitas,  produktivitas dan hasil STPI rendah. Untuk itu perlumya pembaruan dengan mewirausahakan  birokrasi  STPI  agar  supaya  mempunyai  kebiasaan  bertindak  seperti wirausaha  –  menggunakan  sumber  daya  dengan  cara  baru  untuk  meningkatkan efektivitas, produktivitas dan hasil yang lebih tinggi.
2. Bahwa pola pengelolaan keuangan yang dijalankan selama ini kurang mendukung misi STPI  sebagai  pusat  unggulan  sumber  daya  manusia  penerbangan,  sehingga  harus dirubah untuk mencapai misi dimaksud.
3. PPK-BLU  adalah  sangat  tepat  bila  diterapkan  STPI  karena  system  anggaran pengendalian biaya ini dapat  :
a. memberi  kebebasan  para  pemimpin  STPI  untuk  mengalihkan  sumber  daya  bila terjadi pergeseran kebutuhan.
b. Memperkenankan STPI menyimpan dana yang tidak digunakan dari satu tahun ke tahun  berikutnya,  sehingga  STPI  bisa  mengalihkan  dana  yang  digunakan  untuk prioritas baru.
4. Dengan  PPK-BLU  pendapatan  yang  bersumber  dari  dana  masyarakat  dapat digunakan  langsung  untuk  membiayai  kegiatan  STPI.  Disamping  itu  STPI  juga  tetap memperoleh  dana/pendapatan    yang  bersumber  dari  APBN  murni,  yang  dikucurkan dengan prosedur SPM berdasarkan jadwal yang tertuang dalam DIPA.
5. Dalam  mewirausahakan  birokrasi  melalui  penerapan  PPK-BLU,    beberapa  versi simpanan sebagai modal awal bagi STPI diantaranya :
a. Andil tabungan dan Pendapatan.
b. Modal Inovasi, mengakumulasi simpanan sebagai modal awal.
c. Dana usaha, seperti pungutan kepada pemakai jasa Diklat STPI.
6. PPK-BLU  jelas  lebih  baik  dibanding    pola  anggaran  pemerintah  umumnya  karena  : lebih  termotivasi  untuk  unggul,  lebih  bertanggung  jawab  atas  hasilnya,  lebih  bebas dari  peraturan  dan  ketetapan  yang  membatasi,  lebih  memiliki  wewenang/otonomi yang cukup terdesentralisasi untuk memungkinkan fleksibilitas, dan lebih mencerminkan keadilan dan mutu kinerjanya.
7. Produktivitas, efektivitas dan hasil STPI akan lebih baik dan meningkat, sehingga pada gilirannya  kesejahteraan  pegawai  STPI  juga  akan  lebih  baik  dan  meningkat  karena PPK-BLU lebih mencerminkan praktek bisnis sehat.

## DAFTAR PUSTAKA
David Osborne and Ted Gaebler. Reinventing Government : How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector.  Copyright 1992 : Penerbit PPM, l996.
David Osborne and Peter Plastik,  Banishing Bureucracy, The Five Strategies for Reinventing Government, Copyright 1997. Penerbit PPM, 2000.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Peraturan  Pemerintah    RI  Nomor  :  6  Tahun  2009  tentang  Jenis  dan  Tarif  PNBP  yang
berlaku pada Departemen Perhubungan. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Perhubungan dengan Menteri Keuangan Nomor : KM.88/1991  dan  Nomor  :/1251/KMK/1991  tentang  Pengelolaan  Sumbangan Pembinaan  Pendidikan  dan  Latihan  serta  Dana  Penunjang  Pendidikan  dan  Latihan Departemen Perhubungan.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 34 Tahun  2000 tentang Sumbangan Pembinaan Pendidikan dan Latihan di lingkungan Badan Diklat Departemen Perhubungan. Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  :  31  Tahun  2009  tentang  Petunjuk  pelaksanaan Jenis Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada UPT di lingkungan Badan Pembinaan SDM Perhubungan Departemen Perhubungan.

## BIODATA PENULIS
*)    TIARTO  :  Dosen  Sekolah  Tinggi  Penerbangan  Indonesia  (STPI),  S2  Manajemen Administrasi Bisnis STIA LAN RI.
Alamat: STPI PO BOX 509 Tangerang, e-mail : tiartosaja@yahoo.co.id .