## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174

## Volume 4, Nomor 2, 2024

## Authors
1 Edo Maranata Tambunan 2 Rya Elita Br Sembiring
3 Frederick Gozali
4 Dwi Mei Roito Sianturi

## Affiliation
Universitas Murni Teguh
Email 1 edomaranata8@gmail.com 2 ryaelitaspandia@gmail.com

## Date Submission
28 Mei 2024
Date Accepted 28 Mei 2024
Date Published 31 Mei 2024
DOI https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.406

## ANALISIS EKSISTENSI ETIKA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN
BERINTEGRITAS DAN AKUNTABEL (PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023)

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  mengenai  eksistensi  etika  hakim  Mahkamah Konstitusi  dalam  mewujudkan  peradilan  yang  berintegritas  dan akuntabel,  dengan  fokus  pada  Putusan  MK  No.  90/PUU-XXI/2023. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  bagaimana  etika hakim diterapkan dalam putusan tersebut dan sejauh mana dampaknya terhadap integritas dan akuntabilitas peradilan. Metode penelitian yang digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  penelitian kepustakaan  dan  peraturan  perundang-undangan,  serta  norma-norma hukum  yang  berlaku  di  lembaga  peradilan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  penerapan  etika  hakim  memiliki  peran  penting dalam menjaga kepercayaan publik dan menjamin putusan Mahkamah Konstitusi  yang  adil  dan  objektif.  Selain  itu,  pelanggaran  etik  dapat menurunkan  kepercayaan  publik  terhadap  sistem  peradilan  dan menghambat  proses  peradilan.  Hal  ini  menunjukkan  perlunya peningkatan  pengawasan  dan  penegakan  etika  hakim  untuk  menjaga integritas  dan  akuntabilitas  MK.  Penelitian  ini  merekomendasikan penguatan  sistem  etik  dan  mekanisme  pengawasan  serta  penegakan hukum yang lebih ketat untuk memastikan hakim MK bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika.
Kata Kunci : Etika, Peradilan, Hakim, Integritas dan Akuntabilitas

## Abstract
This research discusses the ethical existence of Constitutional Court judges in realizing  a  judiciary  with  integrity  and  accountability,  with  a  focus  on Constitutional  Court  Decision  No.  90/PUU-XXI/2023.  The  aim  of  this research is to analyze how judges' ethics are applied in these decisions and to what extent this impacts the integrity and accountability of the judiciary. The research  methods  used  include  normative  juridical  with  a  library  research approach and statutory regulations, as well as legal norms applied in judicial institutions. The research results show that the application of judge ethics has an  important  role  in  maintaining  public  trust  and  ensuring  that  the Constitutional  Court's  decisions  are  fair  and  objective.  In  addition,  ethical violations can reduce public trust in the justice system and hinder the justice process. This shows the need for increased supervision and enforcement of judge ethics to maintain the integrity and accountability of the Constitutional Court. This  research  recommends  strengthening  the  ethics  system  and  stricter monitoring and law enforcement mechanisms to ensure Constitutional Court judges act in accordance with ethical principles.
Keywords: Ethics, Judiciary, Judges, Integrity and Accountability

## PENDAHULUAN
Mahkamah  Konstitusi  (MK)  di  Indonesia  diciptakan  untuk  menjadi  "penjaga konstitusi" dengan peran yang independen dan imparsial (Ramadan, Nusantara, & Mitasari, 2022). Menguji konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  (UUD  NRI  Tahun  1945),  memastikan  keseimbangan  kekuasaan,  dan memastikan prinsip-prinsip konstitusi adalah tanggung jawab utama MK (Huda & Nazriyah, 2011). Hal ini diatur dalam Pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25 UUD NRI Tahun 1945, Bab IX. Secara  khusus,  UU  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  juga  mengaturnya. Untuk  menjamin  keadilan  yang  setara  sesuai  harapan  masyarakat  dan  negara  Indonesia sebagai  negara  hukum,  peradilan  harus netral  sebagai  representasi  supremasi  hukum dan benteng terakhir keadilan.
Pada sisi lain, membahas etika merupakan disiplin ilmu yang mempelajari cara untuk bertindak dengan jujur dan adil dalam berbagai profesi. Etika sebagai studi yang bertujuan menemukan makna dari nilai-nilai baik dan buruk, yang terkait dengan perilaku seseorang yang dilakukan secara sadar berdasarkan pemikiran yang rasional. Hakim sebagai pejabat peradilan  memiliki  wewenang  memutuskan  perkara,  tentu  harus  memahami  kerangka hukum yang mengatur perilaku mereka, seperti konstitusi, UU, dan kode etik. Misalnya di Indonesia, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) menetapkan standar perilaku hakim.
Kode etik yang ketat dan dipatuhi oleh hakim Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk  menjaga  integritas,  objektivitas,  dan  netralitas  dalam  menjalankan  tugas  mereka sebagai  pilar  keadilan.  Kode  etik  ini  memberikan  panduan  bagi  hakim  untuk  membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum, serta mencegah konflik kepentingan atau pengaruh  eksternal  yang  bisa  mengganggu  objektivitas  putusan  (Zulqarnain,  Zamri,  & Mahardika,  2023).  Tanggung  jawab  profesi  mencakup  aspek  hukum  dan  moral  dalam pelaksanaannya.  Namun,  hukum  bukan  sekadar  kumpulan  pasal  dalam  undang-undang, tetapi juga dipengaruhi oleh interpretasi yang dilakukan oleh hakim (Sinaga, 2020).
Oleh  sebab  itu,  seorang  hakim  memikul  tanggung  jawab  yang  besar  dalam menjalankan tugasnya dan menyelesaikan  perkara yang  menjadi  wewenangnya. Aktivitas hukum para hakim diawasi oleh Majelis Kehormatan Hakim dan Komisi Yudisial, baik secara internal maupun eksternal, hal ini untuk memastikan hakim tetap jujur, berintegritas, dan bertanggung  jawab  dalam  menangani  perkara  serta  dalam  kehidupan  sehari-hari  (Jabbar, Harahap, & Aziz, 2022). Jika seorang hakim melanggar kode etik, sanksi akan diberikan sesuai jenis  pelanggarannya.  Salah  satu  fenomena  hukum  yang  terjadi  adalah  ketika  Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengadakan sidang perdana untuk menyelidiki laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman.
Ada  potensi  konflik  kepentingan dalam memeriksa  dan  mengadili  Perkara  Nomor 90/PUU-XXI/2023,  yang  menyatakan  bahwa  batas  usia  "paling  rendah  40  tahun" bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat,  kecuali  diartikan  sebagai  "berusia  paling rendah  40  tahun  atau  pernah/sedang  menduduki  jabatan  yang  dipilih  melalui  pemilihan umum  termasuk  pemilihan kepala  daerah".  Putusan  ini  mengubah  persyaratan  usia  calon
presiden  dan  wakil  presiden, membuka peluang  bagi  Wali Kota  Solo  Gibran  Rakabuming Raka untuk maju dalam Pilpres 2024.
Gibran diketahui merupakan keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Selain itu, Ketua MK Anwar Usman dianggap melanggar prinsip kecakapan dan ketelitian karena tidak menjalankan fungsi kepemimpinannya secara optimal dan tidak menegakkan hukum acara sebagaimana mestinya. Kurangnya kepemimpinan yudisial ( judicial leadership ) terkait dengan cara beliau menangani concurring opinion dari dua hakim konstitusi, yang pada dasarnya  adalah dissenting  opinion .  Hal  ini  menimbulkan  kejanggalan  dalam  putusan Mahkamah  Konstitusi  (Wicaksono,  2023). Ketua  Mahkamah  Konstitusi,  Anwar  Usman, seharusnya mengundurkan diri ketika mengetahui bahwa perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 melibatkan  keluarganya,  yaitu  Presiden  Joko  Widodo  dan  putra  sulungnya,  Gibran Rakabuming Raka.
Denny Indrayana menyatakan bahwa Gibran memanfaatkan putusan MK ini dengan mendaftarkan  diri  sebagai  calon  wakil  presiden  yang mendampingi  Prabowo  Subianto  ke Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU).  Dalam  kasus  yang  memiliki  dampak  besar  seperti  ini, pelanggaran  etika  dan  kejahatan  politik  tidak  bisa  diabaikan  hanya  dengan  sanksi  etika. Tindakan Anwar Usman bertentangan dengan UU No. 48 tentang Kekuasaan  Kehakiman, Pasal  17 ayat  (3), yang  mengharuskan  hakim  mengundurkan  diri  jika memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda hingga derajat ketiga, atau hubungan suami/istri, meskipun telah  bercerai,  dengan  pihak  yang  terlibat  dalam  persidangan.  Kasus  ini  menunjukkan bagaimana seorang hakim bisa mengabaikan kode etik profesi, tidak menghormati asas-asas persidangan dan melanggar aturan, tidak memahami konsekuensi tindakannya. Oleh karena itu,  penulis  akan  mengkaji dan menganalisis  secara  mendalam  bagaimana  eksistensi  etika hakim mahkamah konstitusi dalam mewujudkan peradilan yang berintegritas dan akuntabel. Jangan  sampai  MK  menjadi  kendaraan  politik  penguasa,  karena  hal  ini  dapat  merusak integritas  dan  kepercayaan  publik  terhadap  lembaga  tersebut,  serta  mengancam  prinsip- prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  studi kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder yang relevan dengan topik penelitian (Sunggono, 2011).  Karya tulis ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi fenomena atau realitas sosial dengan mendeskripsikan sejumlah variabel terkait guna menjawab pertanyaan penelitian (Maruki, 2010).  Metode  penelitian  yuridis  normatif  mengacu  pada  norma-norma  hukum  yang tercantum  dalam  peraturan  perundang-undangan,  serta  norma-norma  hukum  yang diterapkan dalam lembaga peradilan. Pendekatan ini mencakup asas, prinsip, dan doktrin yang berlaku dalam hukum dan peraturan yang relevan (Ali, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Eksistensi  Etika  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Mewujudkan  Peradilan Berintegritas dan Akuntabel (Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023)
Menurut Sikti (2023) etika sering menjadi masalah integritas dan fokus kajian utama dalam sistem peradilan Indonesia sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum (the last resort) . Mengenai sebuah tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Hakim, Panitera Muda, Jurusita Pengganti, dan Staf menurut Umar et al. (2022) bisa dianalisis menggunakan teori " Fraud Star " yang mencakup lima faktor utama. Pertama , tekanan baik internal maupun eksternal. Kedua , munculnya rasionalisasi atau pembenaran atas tindakan yang salah. Ketiga, rendahnya  tingkat  integritas  pribadi. Keempat, keterbatasan  kemampuan  dan  keahlian. Kelima, adanya kesempatan dan peluang untuk melakukan kecurangan.
Prinsip-prinsip etika yang diterapkan oleh hakim MK berdampak pada integritas serta akuntabilitas  peradilan.  Menurut  Mardiya  (2017)  Kemampuan  seorang  hakim  dalam memutuskan suatu kasus sangat berperan penting dalam memastikan tegaknya supremasi hukum dan memperkuat kredibilitas pengadilan di Indonesia. Eksistensi kode etik dirancang untuk menjaga martabat lembaga konstitusi melalui pengawasan perilaku hakim, baik secara internal  maupun  eksternal.  Kode  etik  ini  berisi  prinsip-prinsip  moral  yang  mencegah penyimpangan dan memastikan hakim bertindak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, menjadi pedoman tentang bagaimana seorang hakim seharusnya bersikap (Susianto, 2023).
Menurut  Oktavian  (2020)  eksistensi  sebagai  proses  dinamis  yang  cenderung berkembang  dan  fleksibel,  tetapi  bisa  juga  berubah  arah.  Istilah  "etika"  sering  dikaitkan dengan tindakan yang baik atau perilaku etis dalam konteks pengambilan keputusan moral. Etika merupakan ilmu yang mempelajari perbedaan antara benar dan salah, serta hak dan kewajiban moral. Sementara itu, "profesi" mengacu pada bidang pekerjaan yang didasarkan pada pendidikan keahlian, keterampilan, dan spesialisasi tertentu. Baik kode etik maupun etika memiliki landasan moral yang dirancang untuk menjaga integritas profesi, dalam hal ini profesi hukum seperti hakim (Tobu, Mabilani, & Rabawati, 2024).
MK  memiliki  Kode  Etik  dan  Perilaku  Hakim  Konstitusi  berdasarkan The  Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002 (Ramadan, Nusantara, & Mitasari, 2022), dengan tambahan nilai-nilai budaya Indonesia. Kode etik ini diumumkan sebagai Sapta Karsa Hutama pada 17 Oktober  2005  dan  diadopsi  dalam  Peraturan  MK  Nomor  07/PMK/2005.  Kemudian disempurnakan  melalui  Peraturan  MK  Nomor  09/PMK/2006.  Untuk  mengawasi  perilaku hakim, MK membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi (DE-HK) melalui PMK Nomor 2/2013, yang digantikan oleh Peraturan MK Nomor 2/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi guna terpelihara dan terjaganya integritas serta kompetensi Hakim Konstitusi.
Hakim dan pejabat struktural di seluruh tingkat peradilan Indonesia memiliki hak dan kewajiban  yang  harus  dijalankan  dengan  tanggung  jawab  agar  menjadi  teladan  bagi masyarakat. Lembaga peradilan merepresentasikan nilai-nilai Ketuhanan, yang dihubungkan dengan gagasan hakim sebagai "Wakil Tuhan" yang bertugas memberikan keputusan yang paling adil (Kusumaputra, 2024). MK berupaya menjadi lembaga peradilan yang akuntabel dan  terpercaya,  namun  beberapa  hakim  konstitusi  terlibat  dalam  kasus  korupsi  dan pelanggaran kode etik (Ghoffar, 2018).
Menjadi  seorang  hakim  di  Indonesia  harus  memenuhi  beberapa  kriteria:  (1) Berintegeritas dan berkepribadian baik, selalu adil, memahami konstitusi dan hukum negara; (2) Bertakwa, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, berwibawa, dan jujur; dan (3) Profesional, berakhlak mulia, berpengalaman pada bidang hukum, dan mampu mematuhi kode  etik  dan  perilaku  (Mustofa,  2013).   Selain  itu, menurut  Kamil  (2006) dalam  bukunya menjelaskan  bahwa  hakim  memiliki  tiga  jenis  tanggung  jawab  saat  menjalankan  otoritas kehakiman, yaitu:
1. Tanggung  jawab  moral  berarti  mentaati  norma-norma  di  tempat  hakim  bekerja,  baik secara pribadi maupun dalam konteks kelembagaan.
2. Tanggung jawab hukum berarti aparat atau pejabat harus menjalankan tugasnya tanpa melanggar  aturan  hukum  yang  berlaku. Tanggung  jawab  hukum  untuk  profesi  hakim diatur dalam beberapa undang-undang, seperti UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merinci tugas dan kewajiban hakim.
3. Tanggung  jawab  teknis  profesi  mengharuskan  aparat  atau  pejabat  menjalankan  tugas secara  profesional,  mengikuti  kriteria  teknis  yang  berlaku  di  bidang  profesinya,  baik kriteria umum maupun khusus dalam lembaga hakim.
Menurut Stephen B. Burbank, akuntabilitas dan independensi peradilan seperti dua sisi  mata  uang  yang  tak  terpisahkan;  keduanya  saling  melengkapi,  bukan  bertentangan (Ghoffar,  2018).  Menurtut  Djafar  (2016)  akuntabilitas  peradilan  berarti  pengadilan  harus melayani  para  pencari  keadilan  dengan sungguh-sungguh  sampai  putusan  akhir  diterima oleh  mereka.  Gagasan  menerapkan  konstitusionalisme  dan  prinsip  tata  kelola  yang  baik dianggap sebagai cara terbaik untuk membangun lembaga peradilan yang berintegritas dan akuntabel, serta menjaga independensi dan ketidakberpihakan.
Hal ini dapat dicapai dengan perilaku hakim yang bermartabat, mulia, dan bebas cela. Hakim  sering  menjadi  sorotan  publik  ketika  putusan  mereka  kontroversial  karena  alasan hukum yang dianggap tidak masuk akal. Maraknya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di dunia peradilan membuat masyarakat semakin skeptis, mempertanyakan apakah keadilan masih bisa dipercaya (Suparman, 2017). Secara prinsip, etika profesi hakim bersifat universal, artinya diterima dan diakui dalam sistem hukum di berbagai negara kapan pun dan di mana pun. Etika ini berkaitan dengan nilai-nilai moral, kebaikan, dan kepatutan yang harus selalu dijunjung tinggi oleh hakim dalam menjalankan tugasnya. Selain mempertahankan nilai-nilai moral tersebut, hakim juga harus terus memperkuat dan mengembangkan etika sepanjang karier mereka (Taqiyuddin et al, 2023).
Konstitusi menjamin bahwa hakim bebas, hakim tidak dapat melakukan rechvinding (mencari  dan menemukan  hukum  demi keadilan)  jika mereka melanggar  undang-undang dan  menghadapi  hukuman  pidana.  Sangat  penting  untuk  mengawasi  hakim  sebagai pelaksana  kekuasaan  kehakiman  karena  mereka  harus  menyeimbangkan  prinsip independensi dan akuntabilitas (Pudjiastuti, 2023). Salah satu syarat proses peradilan yang adil adalah hakim yang independen, yang memastikan bahwa mereka bebas dari pengaruh luar. Penting untuk diingat bahwa Pasal 3 ayat (1) UU No. 48/2009 menetapkan bahwa hakim dan hakim konstitusi diwajibkan untuk menjaga kemandirian peradilan selama menjalankan tugas mereka.

## Menciptakan Constitutional Morality Dalam Peradilan
Constitutional  morality adalah  tanggung  jawab  moral  hakim  konstitusi  untuk  setia pada nilai-nilai konstitusionalisme dengan integritas, independensi, dan imparsialitas penuh. Moralitas ini mencakup nilai-nilai, asas, norma, dan sikap tindak yang menjadi bagian dari filosofi  kebangsaan  dan  konstitusi,  seperti  Pancasila  dan  UUD  1945.  Hakim  konstitusi diharuskan  menjaga  moralitas  dalam  putusannya  menjalankan  tugas  yudisial  dan berperilaku sesuai etika untuk memupuk kepercayaan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, hakim  konstitusi  harus  melindungi  dan  memperkuat  nilai-nilai  Pancasila  sesuai  dengan perkembangan  zaman.  Hal  ini  penting  karena  hakim  konstitusi  memainkan  peran  sentral dalam sistem hukum dan keadilan. Hanya hakim yang memiliki integritas dan imparsialitas yang  dapat  menegakkan  keadilan  dan  membangun  kepercayaan  masyarakat  (Sorik, Nasution, & Nazaruddin, 2018) .

## Prinsip-Prinsip Etika Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi
Menurut  Shidarta  pada  Sinaga  (2020),  kode  etik  dan  perilaku  hakim  merupakan kumpulan norma yang dirancang secara sistematis dan mengandung prinsip-prinsip moral yang melekat pada profesi tersebut.  Kode etik profesi ini mengarahkan anggotanya untuk bertindak  sesuai  dengan  aturan  yang  diterima,  guna  menjaga  moral  profesi  di  mata masyarakat  (Ramadan,  Nusantara,  &  Mitasari,  2022). Etika  profesi  hakim  diatur  dalam Peraturan  Bersama  Mahkamah  Agung  dan  Komisi  Yudisial,  yaitu  Pasal  1  Butir  1  Nomor 02/PB/MA/IX/2012  dan  Nomor  02/PB/P.KY/09/2012,  yang  mencakup  panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Surat Keputusan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  dan  Ketua  Komisi  Yudisial  Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009  dan  Nomor  02/SKB/P.KY/IV/2009.  Peraturan  ini  menetapkan sepuluh  prinsip  untuk  hakim,  termasuk  bersikap  adil,  jujur,  arif  dan  bijaksana,  mandiri, memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, menjaga harga diri, disiplin, rendah hati, dan profesional (Taqiyuddin et al, 2023).
Pelanggaran  terhadap  kode  etik  profesi  akan  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang  Pemberlakuan  Deklarasi  Kode  Etik  dan  Perilaku  Hakim  Konstitusi,  kekuasaan kehakiman sebagai bagian dari sistem hukum memiliki peran penting dalam menegakkan prinsip-prinsip  negara  hukum. Dalam  melaksanakan  tugasnya menurut  Bawangun  (2014), hakim  harus  mematuhi  dan  bertanggung  jawab  pada  prinsip-prinsip  yang  dijelaskana  di bawah ini:
1. Prinsip  Independensi:  Hakim  konstitusi  harus  menjalankan  fungsi  judisial  secara independen,  menolak  pengaruh  eksternal,  menjaga  independensi  dari  tekanan masyarakat  dan  lembaga  negara,  serta  memperkuat  kepercayaan  masyarakat  terhadap Mahkamah.
2. Prinsip Ketakberpihakan: Hakim konstitusi harus menjalankan tugas tanpa prasangka, menjaga  kepercayaan  masyarakat,  meminimalisir  hal-hal  yang  dapat  mempengaruhi objektivitas, dan tidak memberikan komentar terbuka atas perkara yang sedang diputus. Hakim  konstitusi  harus  mengundurkan  diri  dari  pemeriksaan  perkara  jika  terdapat prasangka atau kepentingan pribadi yang terlibat.
3. Prinsip  Integritas:  Hakim  konstitusi  menjamin  perilaku  yang  terhormat,  memperkuat kepercayaan  masyarakat,  dan  tidak  menerima  hadiah  atau  pengaruh  yang  dapat
memengaruhi  tugas  mereka.  Hakim  konstitusi  juga  dilarang  membiarkan  orang  lain menerima hadiah atau imbalan yang terkait dengan tugas Mahkamah.
4. Prinsip  Kepantasan  dan  Kesopanan:  Hakim  konstitusi  memiliki  hak  kebebasan berekspresi,  beragama,  berserikat,  dan  berkumpul,  tetapi  harus  menjaga  martabat Mahkamah.  Mereka  juga  harus  transparan  mengenai  kekayaan  pribadi  dan  keluarga, serta tidak membiarkan keluarga atau hubungan sosial mempengaruhi proses peradilan.
5. Prinsip  Kesetaraan:  Hakim  konstitusi  harus  menyadari  dan  memahami  keragaman masyarakat serta tidak boleh berprasangka atau memihak berdasarkan alasan yang tidak relevan.  Mereka  harus  memperlakukan  semua  pihak  yang  berhubungan  dengan Mahkamah dengan adil, tanpa diskriminasi tanpa alasan yang relevan.
6. Prinsip  Kecakapan  dan  Keseksamaan:  Hakim  konstitusi  bertanggung  jawab  untuk menyelesaikan perkara dengan efisien, baik, dan tepat waktu, termasuk pengucapan dan penyampaian putusan kepada pihak-pihak terkait.
7. Prinsip  Kearifan  dan  Kebijaksanaan:  Hakim  konstitusi  harus  menjaga  tata  tertib persidangan,  menghormati  semua  pihak,  dan  mendengarkan  keterangan  para  pihak dengan  sabar.  Mereka  harus  menjawab  dengan  sikap  pengertian,  tetap  tenang  dalam memeriksa dan memutuskan perkara, serta bersikap penuh wibawa dan bermartabat. Dengan demikian, Sebagai penegak hukum, hakim harus memastikan bahwa setiap keputusan  persidangan  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku,  menjaga  integritas  proses peradilan, dan melindungi hak-hak individu. Aspek pengawasan dalam konteks ini mengacu pada  prinsip checks  and  balances ,  sebagai  konsekuensi  dari  pemisahan  atau  distribusi kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Menurut Jimly Asshidiqie, prinsip checks and balances mengatur hubungan antar lembaga negara dalam doktrin pemisahan kekuasaan, memastikan lembaga-lembaga  memiliki  kedudukan  setara  dan  saling  mengendalikan  serta  mengawasi satu sama lain (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018).
Implikasi Pelanggaran Etika oleh Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Integritas dan Akuntabilitas Peradilan (Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023)
Pelanggaran etika oleh hakim MK berdampak serius pada integritas dan akuntabilitas peradilan,  serta  dapat  mengurangi  kepercayaan  publik  terhadap  sistem  peradilan.  Hakim yang melanggar  etika merusak  citra keadilan  dan  dapat membuat  masyarakat  kehilangan keyakinan  pada  sistem  peradilan  secara  keseluruhan.  Akuntabilitas  peradilan  bergantung pada transparansi dan pengawasan, pelanggaran etika oleh hakim MK dapat menunjukkan kurangnya  akuntabilitas,  memicu  kecurigaan,  dan  memengaruhi  stabilitas  politik.  Citra peradilan  terbentuk  dari  putusan-putusan  yang  merupakan  benteng  terakhir  dalam penegakan hukum dan keadilan. Hakim harus memiliki etika yang mencerminkan integritas, kompetensi, dan perilaku sesuai dengan norma serta prosedur hukum (Ulum, 2023).
Sejak  berdirinya  Mahkamah  Konstitusi  (MK),  beberapa  kasus  yang  melibatkan masalah  hukum,  etika,  dan  moral  para  hakim  telah  muncul.  Salah  satu  kasus  adalah pelanggaran kode etik oleh Arsyad Sanusi pada tahun 2010, di mana ia diminta bertanggung jawab atas pertemuan salah satu anggota keluarganya dengan pihak yang berperkara di MK. Kasus ini berakhir dengan pengunduran dirinya sebagai hakim konstitusi. Pada tahun 2016, Ketua  MK  Arief  Hidayat  terlibat  dalam  kasus  memo  kontroversial  kepada  mantan  Jaksa Agung  Muda  Pidana  Khusus,  yang  berujung  pada  teguran  lisan  dari  Dewan  Etik  MK, sebagaimana  tercantum  dalam  Berita  Acara  Hasil  Pemeriksaan  No.13/Info-
III/BAP/DE/2016. Kasus lain yang melibatkan Arief Hidayat terjadi pada tahun 2018, ketika ia  melakukan  pelanggaran  etika  saat  proses  uji  kelayakan  dan  kepatutan  di  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai calon hakim konstitusi untuk periode kedua. Pelanggaran ini terkait dengan lobi-lobi politik untuk memperlancar proses tersebut, yang kemudian juga mendapat teguran lisan dari Dewan Etik MK berdasarkan Berita Acara DEMK No.18/Lap- V/BAP/DE/2016 (Lailam, 2020).
Terlepas  dari  kasus  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  Kelembagaan  Mahkamah Konstitusi  juga  menghadapi  masalah  penanganan  perkara  yang  berbeda.  Kasus  Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yang telah terbukti melanggar kode etik profesi dan perilaku hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang uji materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tampaknya memiliki konflik kepentingan yang signifikan. Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  menetapkan  usia  calon  presiden  atau  cawapres sebelumnya, yaitu berusia paling rendah 40 tahun. Namun, dalam keputusan MK Nomor: 90/  PUU-XXI/2023,  batas  usia  tersebut  diubah  menjadi  berusia  paling  rendah  40  (empat puluh) tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Akibatnya, berbagai pendapat dari masyarakat muncul, baik yang pro maupun kontra terhadap  putusan  tersebut.  Banyak  yang  menilai  bahwa  Anwar  Usman  telah  melanggar prinsip-prinsip  kode  etik,  termasuk  prinsip  ketidakberpihakan,  integritas,  kecakapan  dan keseksamaan, independensi, serta kepantasan dan kesopanan (Lina & Aji, 2024).  Prof. Dr. Muchamad  Ali  Safa’at,  S.H.,  M.H.,  Guru  Besar  Hukum  Tata  Negara  Fakultas  Hukum Universitas  Brawijaya,  menguraikan  empat  permasalahan  dalam  Putusan  MK  Nomor: 90/PUU-XXI/2023 (Setiawan, 2023). Pertama, Putusan MK seharusnya hanya menguji norma yang  sudah  ada  untuk  menentukan  konstitusionalitasnya,  namun  dalam  putusan  ini,  MK menambahkan  norma  baru  yang  sebelumnya  tidak  diatur.  Kedua,  Putusan  MK  berkaitan dengan  konteks  politis  karena  berada  di  tengah  tahapan  pencalonan  presiden  dan  wakil presiden. Ketiga, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak disetujui secara bulat karena adanya dissenting opinion dan concurring opinion di antara para hakim. Keempat, pertimbangan beberapa hakim yang dituangkan dalam dissenting opinion dan concurring opinion yang tidak lazim  terjadi  dalam  sejumlah  Putusan  MK.  Misalnya dissenting  opinion yang  disampaikan Prof.  Arief  Hidayat  dan  Prof.  Saldi  Isra  berkenaan  dengan  proses  pembentukan  putusan, proses  persidangan,  proses  berjalannya  perkara,  hingga  ketika  perkara  yang  sempat dicampur.
Menurut  I Dewa  Gede  Palguna  persoalan  batas  umur  itu  seharusnya  menjadi legal policy UU, dan MK tidak masuk ke sana karena  ranah pembentuk UU oleh DPR (Pribady, 2023). Putusan MK ini penuh pengaruh dinamika politik karena terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden. Publik mencermati putusan tersebut karena menyebut nama Gibran, putra Presiden Joko Widodo dan keponakan Ketua MK, yang memicu kekhawatiran bahwa  putusan  ini  mungkin  terkait  dengan  persiapan  untuk  pemilu  2024.  Anwar  Usman akhirnya  diberi  sanksi  berat,  kehilangan  posisinya  sebagai  Ketua  MK.  Dia  dilarang mencalonkan diri sebagai Ketua hingga masa jabatannya berakhir dan dilarang terlibat dalam keputusan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), termasuk dalam pemilihan
presiden,  DPR/DPD/DPRD,  serta  Gubernur/Bupati/Walikota,  untuk  mencegah  benturan kepentingan.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU-XXI/2023  tentang  batas  usia pencalonan  presiden  yang  diputuskan  oleh  Anwar  Usman  dianggap  melanggar  prinsip imparsialitas dan independensi. Kekuasaan kehakiman seharusnya tidak terpengaruh oleh pihak eksekutif atau legislatif. Tindakan ini dianggap melanggar kode etik kehakiman dan prinsip "Nemo Judex In Causa Sua" yang berarti hakim tidak boleh mengadili perkara yang terkait  dengan  dirinya  sendiri.  Putusan  ini  juga  menyertakan  syarat  tambahan,  yaitu pengalaman dalam memimpin, yang menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melampaui wewenangnya dengan berperan sebagai legislator.
Hal  ini  menunjukkan  indikasi  kurangnya  integritas  pada  seorang  hakim.  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia pencalonan presiden dan wakil  presiden  juga  memicu  kegaduhan  publik  dan  berisiko  menguatkan  politik  dinasti dalam  demokrasi  (Taqiyuddin,  2023).  Kebebasan  dan  independensi  hakim  harus  diiringi dengan  tanggung  jawab  dan  akuntabilitas.  Tidak  ada  kebebasan  mutlak  tanpa  tanggung jawab.  Artinya,  kebebasan  hakim  harus  seimbang  dengan  akuntabilitas  peradilan. Akuntabilitas publik memastikan bahwa meskipun hakim memiliki independensi, ini tidak berarti ia bisa bertindak tanpa batasan. Lintong O. Siahaan dalam Tutik (2012) menyatakan bahwa peran hakim dalam pengambilan keputusan bisa dinilai dari tiga aspek: perubahan sosial, penyelesaian sengketa, dan pernyataan hukum.

## Dampak Kode Etik
Kode Etik bukanlah hukum, melainkan kumpulan nilai dan norma yang membentuk profesional untuk menjaga martabat hukum yang humanis dan adil (Suciawati & Soefyanto, 2012).  Kode  Etik  menentukan  bahwa  profesional  harus  menjalankan  tugas  dengan  penuh tanggung  jawab, dan  menjadi dasar  pembentukan  sifat  serta  kepribadian mereka.  Melalui Kode  Etik,  diharapkan  profesional  hukum  memiliki  kualitas  yang  menjadi  acuan  dalam menilai moralitas dan  perilaku mereka. Kode  Etik juga meningkatkan kepercayaan  publik karena  rakyat  atau  pencari  keadilan  merasa kepentingan  mereka  terlindungi dan  terdapat kepastian hukum.
Robert D. Khon dalam Suciawati & Soefyanto (2012) menjelaskan lima manfaat dari kode etik sebagai berikut:
1) Kode  Etik  melindungi  anggota dari  persaingan yang  tidak  sehat  dan  tidak  jujur,  serta membantu  dalam  pengembangan  profesi  sesuai  dengan  cita-cita  dan  rasa  keadilan masyarakat.
2) Kode Etik memastikan adanya solidaritas dan rasa saling menghormati di antara anggota.
3) Kode  Etik  memperkuat  ikatan  persaudaraan  di  antara  anggota,  terutama  ketika menghadapi campur tangan dari pihak luar.
4) Kode Etik mengharuskan anggotanya memiliki pengetahuan hukum yang berkualitas.
5) Kode  Etik  mengharuskan  anggotanya  untuk  memprioritaskan  pelayanan  kepada masyarakat.

## Macam-Macam Sanksi Hukum
Sanksi adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan  atau  hukum.  Sanksi  merupakan  hukuman  terakhir  bagi  pelanggar,  baik  untuk pelanggaran  serius  maupun  ringan.  Dalam  Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku  Hakim,
pelanggaran  ini  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  ringan,  pelanggaran  sedang,  dan pelanggaran berat (Suciawati & Soefyanto, 2012). Selain itu, Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Indonesia memberikan sanksi berikut untuk pelanggaran  Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku  Hakim:  1)  Teguran;  2)  Peringatan;  3) Peringatan  keras;  4)  Pemberhentian  sementara  untuk  waktu  tertentu;  5)  Pemberhentian selamanya; 6) Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
Pelanggaran yang telah diuraikan di atas menggunakan pertimbangan dari berat dan ringannya sifat pelanggaran kode etik, dapat dikenakan sanksi-sanksi dengan hukuman:
1) Teguran atau peringatan, jika sifat dari pelanggaran yang dikakukan tidak berat.
2) Peringatan keras, jika sifat pelanggaran yang dilakukannya berat atau karena mengulangi perbuatan  yang  melanggar  kode  etik  dan/atau  tidak  mengindahkan  sanksi teguran/peringatan yang telah diberikan.
Pemberhentian  sementara  untuk  waktu  tertentu,  bila  sifat  pelanggaran  yang dilakukan  berat,  tidak  mengindahkan  dan  tidak  menghormati  ketentuan  kode  etik  profesi atau  bilamana  sebelumnya  telah  mendapatkan  sanksi  berupa  peringatan  keras  dan  masih mengulangi pelanggaran kode etik profesi.

## KESIMPULAN
Etika hakim saat persidangan adalah bagian penting untuk menjamin integritas dan akuntabilitas peradilan, yang pada akhirnya bertujuan memperbaiki tatanan berbangsa dan bernegara. Sebagai pelaksana peradilan, hakim harus menjaga etika dalam interaksi dengan diri sendiri, profesi, rekan seprofesi, dan masyarakat. Mereka berperan vital dalam mencapai tujuan hukum, karena di persidangan, hakim berfungsi sebagai pemutus perkara, termasuk hakim  konstitusi.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  hakim  konstitusi  harus  mematuhi  norma hukum  dan  hidup  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  diatur  dalam  kode  etik  Mahkamah Konstitusi. Hal ini bertujuan menciptakan hakim konstitusi yang berintegritas dan terhormat.
Selanjutnya,  etika  kehakiman  menjadi  landasan  bagi  lembaga  peradilan  karena menegaskan  pentingnya  imparsialitas.  Jika  seorang  hakim,  termasuk  hakim  konstitusi, melanggar  etika,  perlu  ada  tindakan  tegas  hingga  pemberhentian,  karena  pelanggaran  itu mencoreng  martabat  kehakiman.  MK  tidak  boleh  menjadi  alat  bagi  penguasa,  karena perannya  adalah  menyeimbangkan  kekuasaan  eksekutif  dan  legislatif  untuk  mencegah penyalahgunaan wewenang. Sebagai pelindung konstitusi, MK bertugas memperbaiki  UU yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Pelanggaran etika oleh hakim MK berdampak serius pada integritas dan akuntabilitas peradilan. Oleh karena itu, standar etika yang ketat dan  pengawasan  yang  efektif  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  hakim  selalu  bekerja dengan integritas dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Z. (2014). Metode penelitian hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Bawangun,  A.  (2014).  Pertanggungjawaban  kode  etik  hakim  dalam  memutuskan  perkara pidana. Lex Crimen , 3 (2), 86-92.
Djafar,  Z.  S.  (2016).  Politik  hukum  menciptakan  lembaga  peradilan  yang  independen, wibawa, dan akuntabel. Lex Privatum , 4 (5), 44-52. Fakultas  Hukum  Universitas  Hasanuddin.  (2018). Pengawasan  Terhadap  Integritas  Hakim Konstitusi  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  di  Indonesia. Jakarta:  Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia.
Ghoffar, A. (2018). Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang akuntabel dan terpercaya. Pandecta , 13 (2), 76-88.
Huda,  N.,  &  Nazriyah,  R.  (2011). Teori  dan  pengujian  peraturan  perundang-undangan . Yogyakarta: Nusamedia.
Jabbar, T. Q., Harahap, P., & Aqil, N. A. (2022). Urgensi penguatan wewenang Komisi Yudisial sebagai  upaya  menegakkan  kehormatan,  keluhuran  martabat  hakim  dalam penegakan hukum di Indonesia. Recht Studiosum Law Review , 1 (1), 13-25. Kamil, I. (2006). Kode Etik Profesi Hakim: Dalam pedoman perilaku hakim (Code Of Conduct), kode etik hakim dan makalah berkaitan . Jakarta: Mahkamah Agung RI.
Kusumaputra,  A.  (2024).  Rethinking:  Hakikat  integritas  dalam  dunia  peradilan  guna mewujudkan  peradaban  publik  di  era  society  5.0. Jurnal  Hukum  dan  Peradilan  PP. IKAHI , 2 (1), 1-24.
Lailam, T. (2020). Membangun constitutional morality hakim konstitusi di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum , 20 (4), 511-529.
Lina,  A.  A.,  &  Aji,  A.  B.  (2024).  Akibat  hukum  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Jurnal Hukum In Concreto , 3 (1), 57-71.
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia.  (2023). Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) . Putusan ini membahas batas usia calon presiden dan wakil presiden yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia.  (2006). PMK  Nomor  09/PMK/2006  tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi . Peraturan ini mengatur tentang  penerapan  deklarasi  kode  etik  dan  perilaku  hakim  konstitusi  dalam menjalankan tugasnya.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2005). Peraturan MK Nomor 07/PMK/2005 tentang Tata  Cara  Pengajuan  Permohonan  Pengujian  Undang-Undang .  Peraturan  ini  mengatur prosedur  pengajuan  permohonan  pengujian  undang-undang  di  Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia.  (2013). PMK  Nomor  2/2013  tentang  Tata  Tertib Beracara  di  Mahkamah  Konstitusi .  Peraturan  ini  menetapkan  tata  tertib  beracara  di Mahkamah Konstitusi untuk memastikan proses peradilan yang adil dan efisien.
Mardiya, N. Q. (2017). Pengawasan perilaku hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Etik.
Jurnal Hukum dan Peradilan , 6 (1), 25-40. Marzuki, P. M. (2010). Penelitian hukum . Jakarta: Kencana Media Group. Mustofa, W. S. (2013). Kode etik hakim . Jakarta: Prenadamedia Group.
Oktavian,  R.  (2020).  Eksistensi  etika  hakim  dalam  persidangan  peradilan  pidana  guna mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dari KKN. Wajah Hukum: Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi , 4 (1), 101-107. Pribady, M. L. (2023, Oktober 27). detikNews . Retrieved April 24, 2024, from Pandangan Eks
Hakim MK soal Polemik Putusan Usia Capres-Cawapres:
https://news.detik.com/pemilu/d-7006052/pandangan-eks-hakim-mk-soal- polemik-putusan-usia-capres-cawapres
Pudjiastuti,  D.  (2023).  Penerapan  prinsip  akuntabilitas  dalam  independensi  hakim  di Indonesia. Law Jurnal Res Nullius , 5 (2), 112-122.
Ramadan  W.  A.,  Nusantara,  I.  A.  P.,  &  Mitasari,  T.  (2022).  Reformulasi  pengawasan Mahkamah  Konstitusi  demi  meningkatkan  efektivitas  penegakan  kode  etik  hakim konstitusi. Journal of Studia Legalia , 3 (2), 21-43. Setiawan, E. B. (2023, Oktober 20). Fakultas Hukum Universitas Brawijaya . Retrieved April 24, 2024,  from  Guru  Besar  Hukum  Tata  Negara  FH  UB  Jelaskan  Kejanggalan  Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres: https://hukum.ub.ac.id/en/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan- kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/
Sikti, A. S. (2023). Strategi memperkuat integritas lembaga peradilan Indonesia. Lex Laguens , 1 (1), 1-34.
Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 10 (2), 1-34.
Sorik, S., Nasution, M., & Nazaruddin, N. (2018). Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi  (studi  keputusan  Majelis  Kehormatan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 01/MKMK/X/2013). Jurnal Konstitusi , 15 (3), 666-687.
Suciawati, A., & Soefyanto. (2019). Sanksi hukum terhadap hakim pelanggar kode etik profesi hakim. Journal of Legal Research , 1 (2), 337-356. Sunggono, B. (2011). Metode penelitian hukum . Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada. Suparman,  E.  (2017).  Menolak  mafia  peradilan:  Menjaga  integritas  hakim-menyelaraskan perbuatan dan nuraninya. Jurnal Hukum & Pembangunan , 47 (1), 61-82.
Susianto. (2023).  Mahkamah Konstitusi: Etika kehakiman dan kendaraan politik penguasa.
Binamulia Hukum , 12 (2), 459-471.
Taqiyuddin, A. M., Arief, A., Sabir, M. S., & Alimahmudrikah, N. (2023). Menyoal etika profesi hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) perspektif Risalatul Qada ‘Umar. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 1 (11), 626-638.
Tobu,  E.,  Mabilani,  G.  M.,  &  Rabawati, D.  W.  (2024).  Penegakan kode  etika  profesi  hakim konstitusi. Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis , 2 (1), 78-87.
Tutik, T. T. (2012). Pengawasan hakim konstitusi dalam sistem pengawasan hakim menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Jurnal Dinamika Hukum , 12 (2), 295-311. Ulum,  H.  (2023).  Analisis  pengaruh  pelanggaran  kode  etik  hakim  Mahkamah  Konstitusi terhadap  putusan  yang  ditetapkan  (studi  kasus  putusan  MK  Nomor:  90/PUU- XXI/2023). Unizar Law Review , 6 (2), 246-256.
Umar, H., Safaria, S., Mudiar, W., & Purba, R. B. (2022). Analysis of the implementation of corruption  detection  using  Hu-Model  in  state  financial  management  institutions. Journal of Positive School Psychology , 6 (12), 765-778. Wicaksono, B. (2023, Oktober 31). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia . Retrieved April 18, 2024,  from  MKMK  Gelar  Sidang  Dugaan  Pelanggaran  Etik  Hakim  Konstitusi: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19733&menu=2
Zulqarnain, C. D., Zamri, N. S., & Mahardika, R. (2023). Analisis pelanggaran kode etik dalam kasus pemberhentian Ketua MK Anwar Usman terkait putusan batas usia capres dan cawapres pada Pemilu 2024. Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora , 1 (2), 85-94.