## EVALUASI DAMPAK IMPLEMENTASI PMK NOMOR 201/PMK.07/2022 TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI KECAMATAN SEMATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU
1 Ngatmono, 2 Siti Noor Khatija Ibrohim, 3 Maya Puspita Dwi, 4 Taufiqurokhman 1,2,3,4 Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia Email: ngatmono@student.umj.ac.id, Siti.noorkhatija@student.umj.ac.id,
ABSTRAK Kata kunci: Dana  Desa,  Ketahanan Pangan, PMK Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  implementasi  Peraturan  Menteri Keuangan  (PMK)  Nomor  201/PMK.07/2022  mengenai  penggunaan  dana  desa tahun 2023, dengan fokus khusus pada kebijakan ketahanan pangan yang diatur dalam  Pasal  35.  Kebijakan  ini  mengharuskan  setiap  desa  mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Dana Desa untuk program ketahanan pangan. Studi ini  dilaksanakan  di  Kecamatan  Sematu  Jaya,  Kabupaten  Lamandau, menggunakan metode kualitatif dan wawancara untuk mengumpulkan data dari berbagai  desa.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pada  tahap  perencanaan, tidak  semua  desa  memenuhi  persyaratan  alokasi  anggaran.  Dari  delapan  desa yang diteliti, tiga desa gagal mengalokasikan 20% dari dana desa mereka untuk program ketahanan pangan. Pada tahap pelaksanaan, terdapat variasi signifikan dalam  pendekatan  yang  digunakan  oleh  setiap  desa,  dengan  70%  desa  tidak melibatkan  penyuluh  pertanian  dalam  pelaksanaan  program.  Evaluasi  program juga  menunjukkan  kelemahan,  karena  tidak  ada  keterlibatan  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  dari  tingkat  kecamatan  hingga  kabupaten,  meskipun anggaran  yang  lebih  besar  telah  dialokasikan.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini mengungkapkan  bahwa  implementasi  PMK  Nomor  201/PMK.07/2022  di Kecamatan  Sematu  Jaya  belum  optimal.  Banyak  desa  yang  tidak  mematuhi persyaratan  alokasi  anggaran,  serta  pelaksanaan  dan  evaluasi  program  yang kurang  efektif.  Diperlukan  peningkatan pengawasan  dan  bimbingan  dari  pihak terkait untuk memastikan bahwa program ketahanan pangan dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan mencapai tujuan yang diinginkan. ABSTRACT Keywords: Village Funds, Food Security, PMK This  research  aims  to  evaluate  the  implementation  of  Minister  of  Finance Regulation (PMK) Number 201/PMK.07/2022 regarding the use of village funds in 2023, with a special focus on the food security policy regulated in Article 35. This policy requires each village to allocate a minimum of 20% of Village Fund
Budget for food security programs. This study was carried out in Sematu Jaya District, Lamandau Regency, using qualitative methods and interviews to collect data from various villages. The research results show that at the planning stage, not  all  villages  met  the  budget  allocation  requirements.  Of  the  eight  villages studied,  three  villages  failed  to  allocate  20%  of  their  village  funds  for  food security programs. At the implementation stage, there was significant variation in  the  approaches  used  by  each  village,  with  70%  of  villages  not  involving agricultural extension workers in program implementation. Program evaluation also shows weaknesses, because there is no involvement of Regional Apparatus Organizations  (OPD)  from  sub-district  to  district  levels,  even  though  a  larger budget  has  been  allocated.  The  conclusion  of  this  research  reveals  that  the implementation of PMK Nu mber 201/PMK.07/2022 in Sematu Jaya District is not optimal. Many villages do not comply  with  budget  allocation  requirements,  and  program  implementation
and  evaluation  are  less  effective.  Increased  supervision  and  guidance  from related  parties  is  needed  to  ensure  that  food  security  programs  can  run  in accordance with regulations and achieve the desired goals .

## PENDAHULUAN
Pangan  merupakan  kebutuhan  dasar  yang  paling  esensial  bagi  manusia  untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Pembangunan pangan dan gizi di Indonesia erat kaitannya dengan  perwujudan  ketahanan  pangan.  Pernyataan  ini  telah  ditegaskan  dalam  Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi di mana semua orang pada segala waktu memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk memperoleh pangan yang cukup, bergizi, dan  aman  bagi  seluruh  anggota  rumah  tangga.  Hal  ini  sangat  penting  untuk  memastikan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Penggunaan Dana Desa  mencakup  berbagai  tujuan,  termasuk  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas  hidup, pembangunan  infrastruktur desa, layanan sosial  dasar  skala  desa,  pengembangan  ekonomi  desa,  dan  ketahanan  pangan  desa.  Salah  satu ketentuan penting dalam PMK ini adalah kewajiban setiap desa untuk mengalokasikan minimal 20%  dari  Anggaran  Dana  Desa  untuk  program  ketahanan  pangan  dan  hewani,  termasuk pembangunan lumbung pangan desa. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pangan desa dan mengurangi ketergantungan pada sumber pangan eksternal.
Di  Kecamatan  Sematu  Jaya,  Kabupaten  Lamandau,  implementasi  PMK  Nomor 201/PMK.07/2022 telah dimulai, khususnya dalam program ketahanan pangan. Namun, penerapan kebijakan ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dari delapan desa yang diteliti,  tiga  desa  gagal  mengalokasikan  20%  dari  dana  desa  mereka  untuk  program  ketahanan pangan.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  kendala  dalam  perencanaan  dan  penganggaran  di  tingkat desa,  yang  perlu  diidentifikasi  dan  diatasi  untuk  memastikan  keberhasilan  program  ketahanan pangan.
Selain itu, pelaksanaan program ketahanan pangan di desa-desa Kecamatan Sematu Jaya menunjukkan variasi yang signifikan dalam pendekatan yang digunakan. Sebanyak 70% desa tidak melibatkan penyuluh pertanian dalam pelaksanaan program, yang dapat mempengaruhi efektivitas program tersebut. Keterlibatan penyuluh pertanian sangat penting untuk memberikan bimbingan teknis dan edukasi kepada petani, sehingga mereka dapat mengadopsi praktik pertanian yang lebih baik dan meningkatkan hasil panen.
Evaluasi  program  ketahanan  pangan  juga  menunjukkan  kelemahan,  terutama  dalam  hal pengawasan dan evaluasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. Meskipun anggaran yang lebih besar telah dialokasikan, kurangnya keterlibatan OPD
dalam pengawasan dan evaluasi program  menghambat upaya untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas  program.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  peningkatan  pengawasan  dan  bimbingan  dari pihak terkait untuk memastikan bahwa program ketahanan pangan dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan mencapai tujuan yang diinginkan.
Sejauh mana PMK Nomor 201/PKM.07/2022 tentang penggunaan dana desa tahun 2023 di  iplementasikan  dengan  baik  oleh  Desa  se  kecamatan  Sematu  Jaya  Kabupaten  Lamandau terutama pada kebijakan ketahanan pangan yang tertuang pada pasal 35 peraturan  PMK Nomor 201/PKM.07/2022, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program ketahanan pangan. Pada perencanaan diwajibkan desa mengalokasikan Dana Desa sebesar 20% dari Anggaran Dana Desa Tahun 2023, pada pelaksanaan anggaran dana desa apakah sudah di laksanakan tepat sasaran dan pada evaluasi apakah sudah dievaluasi oleh desa, kecamatan maupun dinas terkait.
Dari  segi  pengamatan  peneliti  bahwa  tidak  semua  desa  di  Kecamatan  Sematu  Jaya menganggarkan Program Ketahanan Pangan desa sebesar 20 %, 8 desa yang ada di  Kecamatan Sematu Jaya yaitu, Bina Bhakti, Purwareja, Jangkar Prima, Wonorejo, Mekar Mulya, Rimba Jaya Tri  Tunggal  dan  Batu  Hambawan,  terdapat  3  Desa  yang  pengalokasian  Dana  Desa  Program Ketahana  Pangan  kurang  dari  20  %  yaitu  Wonorejo,  Mekar  Mulya  dan  Batu  Hambawang. Pelaksanaan , dan evaluasi program ketahanan pangan.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam dokumen ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini  dilakukan  untuk  mengevaluasi  implementasi  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor 201/PMK.07/2022  di  Kecamatan  Sematu  Jaya,  Kabupaten  Lamandau,  dengan  fokus  pada kebijakan  ketahanan  pangan  yang  diatur  dalam  pasal  35  peraturan  tersebut.  Data  dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai desa di kecamatan tersebut.
Dalam  proses  pengumpulan  data,  peneliti  melakukan  wawancara  untuk  mendapatkan informasi terkait bagaimana desa-desa di Kecamatan Sematu Jaya mengalokasikan anggaran dana desa,  khususnya  untuk  program  ketahanan  pangan,  serta  bagaimana  pelaksanaan  dan  evaluasi program  tersebut  dilakukan.  Metode  kualitatif  ini  dipilih  untuk  memungkinkan  peneliti mendapatkan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  permasalahan  yang  dihadapi  dalam implementasi kebijakan tersebut, terutama dalam  aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program di tingkat desa.
HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Dana Desa
Dana  Desa  merupakan  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (  APBN  )  diperuntukan  bagi  desa  ditranfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah Kabupaten / Kota. Dana desa juga merupakan perwujudan program yang dicanangkan oleh pemerintah  pusat  sebagai  bentuk  pengakuan  negara  terhadap  pemerintahan  desa  dalam  rangka mewujudkan amanah Sembilan Agenda Prioritas masa pemerintahan Presiden Jokowi yang lebih dikenal  dengan  “Nawacita”,  salah  satunya  terdapat  pada  Nawacita  ke-3,  yaitu  membangun Indonesia  dari  pinggiran  dengan  memperkuat  daerah-daerah  dan  desa  dalam  rangka  Negara Kesatuan.
Kabupaten Lamandau, yang terletak di Kalimantan Tengah, menerima alokasi dana desa sebagai  bagian  dari  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  pembangunan  infrastruktur  dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Dana ini digunakan untuk mendukung berbagai program, seperti  pengembangan  pertanian,  pendidikan,  dan  kesehatan,  sehingga  diharapkan  dapat memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup warga desa.
Besaran Dana Desa di Kabupaten Lamandau tahun 2022 dan 2023 :
TAHUN 2023 2022 BESARAN DANA DESA KAB. LAMANDAU 65.778.772.000         65.720.458.000
Dari  data  tersebut  Dana  Desa  di  Kabupaten  Lamandau  mengalami  peningkatan 58.314.000,- atau 0,8 % dari tahun 2022.
Penelitian dilakukan pada Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten lamandau. Kecamatan Sematu Jaya merupakan permata tersembunyi di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan
65,680,000,000 65,720,000,000 65,760,000,000 65,800,000,000 2023 2022 BESARAN DANA DESA KAB. LAMANDAU
luas wilayah sekitar 479,83 km² dan populasi sebanyak 14.511 jiwa, kecamatan ini menawarkan panorama  alam  yang  menakjubkan  serta  potensi  ekonomi  yang  luar  biasa,  terutama  di  sektor pertanian  dan  perkebunan.  Infrastruktur  yang  memadai,  mulai  dari  jalan  raya  yang  baik  hingga fasilitas publik yang lengkap, menjadikan Sematu Jaya sebagai daerah yang berkembang pesat.

## Desa-Desa Subjek Penelitian

## 1. Desa Purwareja
Desa Purwareja dikenal sebagai pusat perdagangan dengan Pasar Desa yang selalu ramai. Dengan luas wilayah sekitar 200 km² dan jumlah penduduk 3.384 jiwa, desa ini memainkan peran penting  dalam  distribusi  pangan  di  kecamatan.  Implementasi  PMK  Nomor  201/PMK.07/2022 bertujuan untuk memperkuat infrastruktur pasar, sehingga meningkatkan aksesibilitas pangan dan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Desa Bina Bhakti
Desa Bina Bhakti, dengan luas wilayah 15,00 km² dan populasi 1.397 jiwa, memiliki daya tarik pariwisata yang memukau. Keindahan alam dan objek wisata di desa ini menjadi magnet bagi wisatawan. Dana desa dari PMK  ini digunakan  untuk memanfaatkan potensi pariwisata sebagai sumber  pendapatan  dan  memperkuat  ketahanan  pangan  melalui  sinergi  antara  sektor  pariwisata dan pertanian.

## 3. Desa Tri Tunggal
Desa Tri Tunggal, dengan luas 150,00 km² dan jumlah penduduk 1.868 jiwa, merupakan pelopor  dalam  pertanian  hidroponik  di  Kecamatan  Sematu  Jaya.  Teknologi  pertanian  maju  ini tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga mendukung ketahanan pangan. Implementasi PMK  Nomor  201/PMK.07/2022  di  desa  ini  mendorong  penggunaan  teknologi  hijau  untuk mencapai kemandirian pangan.

## 4. Desa Jangkar Prima
Desa  Jangkar  Prima,  dengan  luas  wilayah  23,90  km²  dan  populasi  2.007  jiwa, mengandalkan  Pasar  Desa  sebagai  pusat  perekonomian.  Pasar  ini  menjadi  tempat  bertemunya berbagai  komoditas  pangan  lokal.  Penggunaan  dana  desa  sesuai  PMK  ini  bertujuan  untuk memodernisasi  pasar  dan  mendukung  program-program  yang  meningkatkan  ketahanan  pangan masyarakat.

## 5. Desa Wonorejo
Desa Wonorejo, dengan luas 18,00 km² dan jumlah penduduk 2.154 jiwa, terkenal dengan peternakan kambingnya yang produktif. Dana desa digunakan untuk mengembangkan peternakan melalui penyediaan fasilitas modern dan pelatihan bagi peternak, sehingga mampu meningkatkan produksi dan ketahanan pangan.

## 6. Desa Mekar Mulya
Desa  Mekar  Mulya,  dengan  luas  wilayah  21,96km²  dan  jumlah  penduduk  2.121  jiwa, unggul dalam pertanian sawah dan perkebunan kelapa sawit. Implementasi PMK ini mendukung pembangunan  infrastruktur  pertanian  dan  diversifikasi  tanaman  pangan,  yang  bertujuan  untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

## 7. Desa Batu Hambawang
Desa  Batu  Hambawang,  dengan  luas  212,34  km²  dan  populasi  451  jiwa,  memiliki keunggulan di sektor pertanian dan peternakan sapi lokal. Penggunaan dana desa diarahkan untuk mendukung  program  ketahanan  pangan  melalui  penyediaan  pupuk,  alat  pertanian,  dan  fasilitas peternakan yang lebih baik.

## 8. Desa Rimba Jaya
Desa Rimba Jaya, dengan luas 29,74 km² dan jumlah penduduk 1.129 jiwa, memiliki lokasi strategis di pinggir jalan provinsi dan perkebunan kelapa sawit yang produktif. Implementasi PMK Nomor  201/PMK.07/2022  di  desa  ini  berfokus  pada  pengembangan  infrastruktur  jalan  dan perkebunan, yang mendukung distribusi pangan dan peningkatan ketahanan pangan.
Batasan kebijakan publik yang dikenal luas, yakni dikemukakan Thomas R. Dye (1981), adalah  apapun  yang  menjadi  pilihan  pemerintah  untuk  melakukan  ataupun  tidak  melakukan (whatever governments choose to do or not to do). Hal ini bermakna apapun tindakan pemerintah baik secara implisit maupun eksplisit merupakan kebijakan, interpretasi tersebut bermakna bahwa kebijakan dilaksanakan badan/ instansi pemerintah, dan kebijakan mengandung alternatif pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan.
Implementasi  PMK  Nomor  201/PMK.07/2022  di  Desa  se  Kecamatan  Sematu  Jaya berfariatif mulai dari Perencanaan dan pelaksanaan maupun hasil evaluasinya. Digambarkan pada data berikut :

## DATA DD KECAMATAN SEMATU JAYA
TAHUN 2023 DESA PAGU KETAPANG PERSENTASE PURWAREJA 944.378.000 200.000.000 21,18
BINA BHAKTI
693.731.000 141.484.600 20,39 TRI TUNGGAL 1.024.448.000 205.000.000 20,01 JANGKAR PRIMA 812.458.000 166.167.800 20,45 WONOREJO 742.627.000 113.136.000 15,23 MEKAR MULYA 804.358.000 115.694.000 14,38 BATU HAMBAWANG 687.848.000 98.569.600 14,33 RIMBA JAYA 658.694.000 132.000.000 20,04 RATA - RATA 18,25
Dari  data  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa,  kepatuhan  Desa  dalam  mengiplementasikan  PMK Nomor  201/PMK.07/2022  tentang  penggunaan  dana  desa  di  Kecamatan  Sematu  Jaya  belum optimal.

## 2. Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan adalah sebuah kondisi ketika semua orang pada segala waktu menerima akses secara fisik, sosial ataupun ekonomi untuk mendapatkan pangan bagi seluruh anggota rumah tangga dengan kondisi pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya setempat dan Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Pembangunan pangan dan gizi di indonesia erat kaitannya dengan perwujudan ketahanan pangan, pernyataan ini telah ditegaskan dalam undang-undang pangan nomor 7 tahun 1996 tentang pangan dan peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan bagi suatu negara merupakan hal yang sangat penting, terutama bagi negara yang mempunyai penduduk sangat banyak seperti indonesia, jumlah penduduk indonesia diperkirakan mencapai 220 juta jiwa pada tahun 2020 dan diproyeksikan 270 juta jiwa pada tahun 2025.
Pangan  merupakan  kebutuhan  dasar  yang  paling  esensial  bagi  manusia  untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Pembangunan pangan dan gizi di indonesia erat kaitannya dengan  perwujudan  ketahanan  pangan,  pernyataan  ini  telah  ditegaskan  dalam  undang-undang
PURWARE JA BINA BHAKTI TRI TUNGGAL JANGKAR PRIMA WONOREJ O MEKAR MULYA BATU HAMBAW ANG RIMBA JAYA PAGU 944,378,0 693,731,0 1,024,448 812,458,0 742,627,0 804,358,0 687,848,0 658,694,0 KETAPANG 200,000,0 141,484,6 205,000,0 166,167,8 113,136,0 115,694,0 98,569,60 132,000,0 PERSENTASE 21.18 20.39 20.01 20.45 15.23 14.38 14.33 20.04 - 200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 Chart Title PAGU KETAPANG PERSENTASE
pangan  nomor  7  tahun  1996  tentang  pangan  dan  peraturan  pemerintah  nomor  68  tahun  2002 tentang ketahanan pangan.
Sektor pertanian memiliki peranan strategis dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  Indonesia  selama  2017–2021  didominasi  oleh  sektor  industri pengolahan  (22,32  persen)  sektor  perdagangan  besar  dan  eceran  (14,04  persen),  dan  sektor pertanian,  kehutanan,  dan  perikanan  (13,51  persen)  (BPS,  2022).  Mengingat  pentingnya  peran sektor pertanian sebagai penyedia pangan nasional, maka kontribusinya perlu ditingkatkan.
Kabupaten  Lamandau,  yang  terletak  di  Kalimantan  Tengah,  memiliki  potensi  pertanian yang  signifikan,  terutama  dalam  produksi  pangan  seperti  padi,  jagung,  dan  sayuran.  Dengan keberagaman  sumber  daya  alam  dan  dukungan  pemerintah,  daerah  ini  berupaya  meningkatkan ketahanan pangan melalui pengembangan teknologi pertanian, pelatihan petani, dan pemanfaatan lahan  secara optimal. Inisiatif  ini  bertujuan untuk  memastikan ketersediaan pangan  yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat setempat. Namun sesuai data produktifitas pertanian kabupaten lamandau mengalami penurunan.
Luas panen padi di Kabupaten Lamandau mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 30,62% yaitu dari 371,93 ha pada tahun 2022 menjadi 258,06 ha di tahun 2023. Sejalan dengan hal tersebut, produksi beras juga menurun sebesar 14,77% yaitu dari 894,55 ton menjadi 762,46.
Dilihat  dari  peningkatan  Dana  Desa  tahun  2023  dan  amanat  dari  PMK  Nomor 201/PMK.07/2022 mengatur tentang penggunaan dana desa, kerkait Ketahanan Pangan 20 % dari dana Desa, justru berbanding kebalik, dimana dana meningkat justru hasil pertanian menurun. Data lain dapat dilihat dari tabel berikut.
Jenis Produksi Tahun 2022 ( Ton )  Tahun 2023 ( Ton )  Keterangan Produksi  Perkebunan Kelapa Sawit 110.295 111.825 Naik Populasi ternak 11.594 11.523 Menurun Produksi Perikanan 6.253,70 743,42 Menurun
Dari data diatas dapat dilihat bahwa komoditi Ketahanan Pangan mengalami penurunan sementara sektor Perkebunan Kepala Sawit mengalami kenaikan.
Data  yang  di  peroleh  dengan  wawancara  dan  teknik  kualitatif  lainnya,  hasil  wawancara dari sepuluh pertanyaan dapat di simpulkan bahwa 70 % Kepala Desa Memahami tentang PMK Noor 201/PMK.07/2022. 10 % tidak  memahami  PMK Noor 201/PMK.07/2022  dan 20 % tidak sepenuhnya mamahami. 30 % Desa dalam Perencanaan Program Ketahanan Pangan melibatkan penyuluh  pertanian  desa.  Adapun  fariatif  Desa  dalam  pelaksanaan  Program  Ketahanan  Pangan desa sesuai dengan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 dalam bentuk tabel sebagai berikut :
Desa Program Kegiatan Ketapang Evaluasi Purwareja Bantuan Pupuk bagi Petani Realisasi Anggaran 60 % Bina Bhakti Bantuan Alat Pencacah Rumput
Bantuan Bibit cabai Pembuatan kendang Ayam Realisasi Anggaran 100 % 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Populasi ternak Produksi Perikanan Chart Title Tahun 2022 ( Ton )
Tahun 2023 ( Ton )
Tri Tunggal Bantuan paralon untuk pembuatan Hidroponik Realisasi Anggaran 100 % Jangkar Prima Bantuan Pupuk bagi Petani Realisasi Anggaran 50 % Wonorejo Bantuan Kambing dan Pelatihan bagi petani Realisasi Anggaran 100 % Mekar Mulya Bantuan  Pupuk  bagi  Petani dan pembuatan Jalan tani Realisasi Anggaran 95 % Batu Hambawang Bantuan Sapi bagi peternak Realisasi Anggaran 100 % Rimba Jaya Bantuan  Pupuk  bagi  Petani dan  Pengadaan  Babi  bagi peternak Realisasi Anggaran 80 %
Analisis  keterlibatan  penyuluh  pertanian  30  %  Desa  dalam  Perencanaan  Program  Ketahanan Pangan melibatkan penyuluh pertanian desa yaitu Desa Bina Bhakti, dan Desa Wonorejo.

## Evaluasi Program Ketahanan Pangan
Kurangnya  evaluasi  dari  OPD  Tingkat  Kabupaten  Lamandau  adalah  Dinas  terkait  yang membidangi  ketahanan  Pangan  Kabupaten  adalah  Dinas  Pertanian,  perikanan,  peternakan  dan Perkebunan  dan  Dinas  Ketahanan  Pangan  tidak  pernah  melakukan  evaluasi  terkait  program Ketahanan Pangan desa.

## KESIMPULAN
Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang mempengaruhi stabilitas ekonomi, sosial, dan  politik  suatu  negara.  Berdasarkan  makalah  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  Kabupaten Lamandau memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perkebunan yang seharusnya dapat mendukung  ketahanan  pangan  daerah.  Namun,  implementasi  kebijakan  ketahanan  pangan  di wilayah  ini  masih  menghadapi  berbagai  kendala,  terutama  dalam  hal  alokasi  anggaran  dan pelaksanaan program di tingkat desa.
Infrastruktur  yang  memadai  dan  distribusi  pangan  yang  efektif  sangat  penting  untuk memastikan  akses  pangan  yang  merata.  Sayangnya,  beberapa  desa  di  Kecamatan  Sematu  Jaya belum  sepenuhnya  memanfaatkan  dana  desa  untuk  ketahanan  pangan  sesuai  dengan  ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 201/PMK.07/2022. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan bahwa dana yang tersedia benar-benar digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan.
Pendidikan  gizi  dan  pelatihan  bagi  petani  serta  penyuluh  pertanian  juga  sangat  penting untuk  meningkatkan  pemanfaatan  pangan  yang  optimal.  Kurangnya  keterlibatan  penyuluh pertanian dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di Kabupaten Lamandau menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas program tersebut. Tanpa dukungan yang memadai dari tenaga ahli di lapangan, potensi yang ada sulit untuk dioptimalkan.
Selain itu, evaluasi dan pengawasan program ketahanan pangan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lamandau masih kurang optimal. Kekurangan ini menyebabkan tidak tercapainya tujuan program secara maksimal, yang pada akhirnya berpengaruh pada keberlanjutan ketahanan  pangan  di  wilayah  tersebut.  Evaluasi  yang  lebih  intensif  dan  pengawasan  yang  ketat diperlukan  agar  program-program  yang  dirancang  dapat  berjalan  sesuai  dengan  harapan  dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Chaireni,  R.,  Agustanto,  D.,  Wahyu,  R.  A.,  &  Nainggolan,  P.  (2020).  Ketahanan  Pangan Berkelanjutan. Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan, 2.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Lamandau.  (2023).  Kabupaten  Lamandau  dalam  angka  2023.
BPS  Kabupaten  Lamandau.  http://lamandaukab.bps.go.id  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Lamandau.  (2024).  Kabupaten  Lamandau  dalam  angka  2024.  BPS  Kabupaten  Lamandau. http://lamandaukab.bps.go.id Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi. Surabaya: Brilliant.
Rahmah,  M.,  &  Rifka,  M.  D.  (2018).  Kebijakan  Penggunaan  Dana  Desa  Dalam  Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Rantaupandan  Kecamatan  Rantaupandan  Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 1(2), 137-154.
Oelviani, R., Susilowati, I., Iskandar, D. D., Bakti, I. G. M. Y., Santosa, P. B., & Waridin. (2024). Karakteristik  Sosial  Ekonomi  Petani  Padi  di  Pesisir  di  Kabupaten  Kendal:  Kerentanan, Tantangan dan Peluang. PANGAN, 33(1), 1-25.
Martadona, I., Leovita, A., & Mutia, Y. D. (2024). Pengaruh Modal Sosial Petani Padi Sawah pada Integrated  Participatory  Development  and  Management  of  Irrigation  Program  (IPDMIP) terhadap Ketahanan Pangan di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. PANGAN, 33(1).
Oelviani, R., Susilowati, I., Iskandar, D. D., Bakti, I. G. M. Y., Santosa, P. B., & Waridin. (2024). Karakteristik    Sosial  Ekonomi  Petani  Padi  di  Pesisir  di  Kabupaten  Kendal:  Kerentanan, Tantangan dan Peluang. PANGAN, 33(1), 1-25.
Martadona, I., Leovita, A., & Mutia, Y. D. (2024). Pengaruh Modal Sosial Petani Padi Sawah pada Integrated  Participatory  Development  and  Management  of  Irrigation  Program  (IPDMIP) terhadap Ketahanan Pangan  di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. PANGAN, 33(1).
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2022).  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. https://jdih.kemenkeu.go.id
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2021).  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. https://jdih.kemenkeu.go.id .

## work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License