Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

## Lolita Fitriyana
lolitafitriyana31@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Money Laundering is a serious crime. This crimes can be happened in some jurisdiction, so it is include in transnational crime. Money Laundering can disserve country's finances and the country's economy. Money Laundering can be happened because of early crime such as Narcotics Crimes, Human Trafficking, Terrorism, Tax, Fraud, Corruption, etc. A lot of Money Laundering happened with Corruption as the early crime. Corruption is a self-benefit act by storing, giving, mastering, promising. State organizers especially they who come from  Political Parties often commit corruption. This is revealed since there are so much politic’s income. Someone’s participation in Political Party is not always use their own money to participate that Political Party, sometimes they owe to be able to Participate the Political Party to support them in nominating as member of execituve and/ or legislative. Some curruption money is usually alloated to Political Party. Political partiesis as a place to keep the corruption money can be asked for criminal responsibility. Since Political Party as a Corporation with legal entity. repository of corrupt money can be subject to criminal liability. Keywords: Money Laundering; Political Parties; Corruption; Crimial Liability.

## Abstrak
Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  merupakan  kejahatan  yang  serius.  Kejahatan  ini  terjadi  dalam beberapa  yurisdiksi  yang  membuatnya  termasuk  dalam  kejahatan  transnasional.  Dampak  yang disebabkan dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Tindak Pidana Pencucian Uang banyak terjadi karena terdapat kejahatan awal, seperti kejahatan Tindak Pidana Narkotika, Perdagangan Orang, Terorisme, Cukai, Penipuan, Korupsi, dll. Kejahatan yang sering terjadi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan tindak asal dari Tindak Pidana Korupsi. Korupsi merupakan  perbuatan  menguntungkan  diri  sendiri  dengan  menyimpan,  memberi,  menguasai, memberikan janji. Korupsi yang kerap dilakukan penyelenggara negara terutama yang juga anggota dari Partai Politik. Hal ini didasari karena banyaknya biaya politik yang tidak sebanding dengan pendapatan yang didapat. Sedangkan uang yang digunakan untuk membiayai keikutsertaanya dalam dunia politik bukan selalu uang milik pribadi, bisa saja berasal dari utang untuk mendukungnya maju dalam pencalonan sebagai eksekutif dan legislatif. Biasanya uang hasil korupsi di tempatkan atau dialokasikan sebagian ke Partai Politik. Partai Politik sebagai tempat penyimpanan dari uang hasil korupsi ini dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Mengingat Partai Politik merupakan Korporasi yang berbentuk badan hukum.
Kata Kunci: Pencucian Uang; Partai Politik; Korupsi; Pertanggungjawaban Pidana.

## Pendahuluan
Lahirnya  Partai  Politik  ialah  saat  berkembangnya  gejala  modernisasi  di Eropa. 1 R.H.  Soltau berpendapat bahwa:
1 Koirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi (Pustaka Pelajar 2004).[64].

## Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 4, Juli 2019
Histori artikel: Submit 3 Juni 2019; Diterima 17 Juni 2019; Diterbitkan online 1 Juli 2019.

## 1320 Lolita Fitriyana: Pertanggungjawaban Partai Politik
“Partai  Politik  adalah  sekelompok  warga  negara yang   sedikit   banyak terorganisir,   yang   bertindak   sebagai   suatu kesatuan politik dan yang dengan  memanfaatkan  kekuasaannya  untuk  memiih  bertujuan    menguasai pemerintahan    dan    melaksanakan kebijaksanaan umum mereka” ( A group of citizens more or less voting power,  aim  to  control  the  government  and carry out their general policies ). 2
Di negara-negara Eropa seperti Inggris dan Perancis yang sistem pemerintahannya menganut paham monarki, sehingga kegiatan politiknya saat pemilihan pemimpin cenderung aristokratis. 3 Para petinggi kerajaan serta para bangsawan berkerjasama untuk dapat memperjuangkan kepentingan masing-masing dengan cara menggalang panitia-panitia  pemilihan. 4 Kegiatan  politik  yang  awalnya  hanya  dalam  parlemen, seiring berjalannya waktu menjadi luas yang akhirnya membuat suatu perkumpulan untuk mendukung calon pemimpin saat masa pemilihan umum dan hal ini membuat perubahan dalam perkembangan Partai Politik. 5
Di Indonesia saat ini, anggota Partai Politik saat mencalonkan diri sebagai bakal  calon  DPR,  DPRD  provinsi,  dan  DPRD  kabupaten/kota  harus  memenuhi persyaratan,  yang  salah  satunya  adalah  menjadi  anggota  Partai  Politik  Peserta Pemilu dan syarat-syarat lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang nantinya akan disebut sebagai UU Pemilu. Untuk  mencalonkan  diri  calon,  dana  merupakan  faktor  utama,  mengingat  biaya politik yang mahal. Asal dana yang didapat oleh Partai Politik terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik yang nantinya akan disebut UU Partai Politik. Untuk kampanye, uang yang dibutuhkan sangat mahal.
Saat  ini  banyak  pebisnis  yang  berlomba-lomba  menyumbangkan  uangnya kepada Partai Politik. Dengan harapan agar nantinya saat mereka membutuhkan bantuan,  anggota  Partai  Politik  yang  menang  dalam  mencalonkan  dirinya,
2 Angga Natalia, ‘Peran Partai Politik dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Di  Indonesia Tahun 2015’ (2015), 11 Jurnal TAPIs .[54].
3  Koirudin, Op.cit. [24].
4 ibid. ⁵  Natalia ,Op.Cit. [53].
kedepannya  dapat  membantunya  suatu  saat. 6 Karena  hal  inilah  pejabat  negara dapat terlibat tindak pidana karena menyalahkan wewenangnya, contohnya adalah Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian (TPPU), karena para pejabat ingin menjadikan uang yang diterima dari membantu perusahaan dan/atau badan usaha sebagai uang halal yang dapat dimiliki atau bisa disebut TPPU baik secara individu maupun organisasi dalam hal ini Partai Politik.
Al Capone merupakan seorang mafia asal Amerika Serikat yang pertama kali melakukan TPPU. Kala itu ia melakka berjudi, premanisme, dan prostitusi. Karena banyaknya  uang  yang  didapat,  membuatnya  kesulitan  untuk  menyimpannya  di bank.  Dengan  membuka  usaha  pencucian  pakaian,  berharap    agar  semua  orang berpikir bahwa uang yang dimilikinya merupakan uang yang halal atau didapatkan dengan cara legal. 7 Hingga sampai saat ini, hal ini banyak dilakukan oleh anggota Partai Politik yang menjadi pejabat pemerintahan.
Dibuat daftar Politically Exposed Person (PEP) dengan tujuan menghindari adanya TPPU. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi  Keuangan  Nomor:  per-02/1.02/PPATK/02/15  tentang  Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, PEP adalah orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik diantaranya adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peranturan perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  penyelenggara  negara,  dan/atau  orang  yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota Partai Politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Partai Politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kepala  tersebut,  orang-orang  yang  dimungkinkan  memiliki  risiko  tinggi  untuk melakukan  TPPU    salah  satunya  adalah  pengurus  atau  anggota  Partai  Politik. Dengan  banyaknya  anggota  Partai  Politik  yang  menjabat  dipemerintahan,  patut
6 ibid. [153].
7 Efendi  Albandani,  ‘Sejarah  Munculnya  Money  Laundry’  (Kompasiana  2016)  <https:// www.kompasiana.com/baroco/5803d12d50f9dbf0c8b4568/sejarah-munculnya-money-laun- dry?page=all> accessed 30 Oktober 2018.

## 1322 Lolita Fitriyana: Pertanggungjawaban Partai Politik
diwaspadai segala tingkah lakunya yang mengarah ke TPPU karena juga termasuk dalam daftar PEP.
Telah terdapat beberapa kasus TPPU yang melibatkan petinggi Partai Politik, diantaranya:  Luthfi  Hassan  Ishaaq  Presiden  Partai  Keadilan  Sejahtera;  Ketua Umum  Partai  Demokrat  Anas  Urbaningrum,  dan  beberapa  tokoh  partai  politik lainnya yang pernah terjerat TPPU. Selain itu dapat pula melakukan perdagangan pengaruh  atau Trading  in  Influece yang  pengertiannya  terdapat  dalam United Nations Convention Againt Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang dibahas dalam Kovensi PBB tentang menentang Korupsi. Kasus Tindak Pidana Korupsi sangat erat kaitannya dengan dugaan pelanggaran ketentuan pencucian uang yang diutarakan oleh mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, 8 mengingat prinsip TPPU merupakan tindak pidana lanjutan dari suatu tindak pidana asal yang tidak dapat berdiri sendiri. 9
Partai Politik adalah salah satu sasaran empuk untuk dapat digunakan sebagai Pelaku Pasif dalam TPPU. Misalnya dalam penerimaan uang yang didapat melalui iuran legal maupun tidak legal, dalam hal TPPU, Partai Politik dapat menerima dan menguasai uang tersebut sampai saat yang ditentukan contohnya saat pencalonan kader saat kampanye, Partai Politik bertugas untuk memberikan uang yang dimiliki agar dapat digunakan untuk mencalonkan kadernya. Tidak menutup kemungkinan Partai Politik sebagai pelaku Aktif dalam TPPU. Ditinjau dari Pasal 1 angka 1 UU Partai Politik yang nantinya akan disebut UU Partai Politik, Partai Politik dapat dikatakan sebagai Korporasi. Korporasi sebagai subyek hukum pidana telah banyak diatur dalam undang-undang khusus seperti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang atau disebut UU PTPPU. Pasal 1 angka 9 UU PTPPU menyebutkan dengan jelas Korporasi sebagai salah satu subyek hukumnya. Dalam UU yang sama di Pasal 1
8 FATF,  “Erat,  Hubungan  Korupsi  dan  Pencucian  Uang”  (Hukum  Online  2013)  <http:// www.hukumonline.com/berita/baca/lt510a46a7325da/erat--hubungan-korupsi-dan-pencucian- uang> accessed 25 Agustus 2018.
9 Andi Hamzah, Kejahatan di Bidang Ekonomi Economic Crimes (Sinar Grafika 2017). [31].
angka 10, menyatakan bahwa Korporasi dapat berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Dipertegas lagi dengan Pasal 3 ayat (1) UU Partai Politik bahwa Partai  Politik  harus  berbentuk  badan  hukum.  Partai  Politik  dapat  dikenai  sanksi pembubaran bila terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, MK telah mengatur hukum  acara  pembubaran  Partai  Politik  dalam  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi (PMK)  Nomor  12  Tahun  2008  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  (PMK)  tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik. 10
Namun hingga saat ini belum pernah ada kasus pidana yang mengangkat Partai Politik sebagai pelaku terutama dalam Tindak Pidana Korupsi dan TPPU. Sering  terjadi  malah  para  tersangka  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  TPPU  akan mengundurkan  diri  dari  jabatannya  ataupun  sebagai  kader  Partai  Politik  yang sedang dipihak, cara ini bisa menjadi salah satu alasan agar Partai Politik tidak dapat dikenai sebagai tersangka maupun terlibat dalam suatu tindak pidana lain, hal  ini  pula  yang  menyebabkan  banyak  orang  berpikiran  bahwa  Partai  Politik memiliki kekebalan hukum.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif  dimana  bahan  hukum  berdasarkan  asas-asas  hukum  dan  peraturann perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## Isu Hukum
1. Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Partai Politik.
2. Pertanggungjawaban  pidana  Partai  Politik  yang  terlibat  Tindak  Pidana Pencucian Uang.

## Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Partai Politik
TPPU merupakan bentuk dari kejahatan transnasional karena mengganggu stabilitas perekonomian dan keuangan negara dengan adanya modus yang digunakan
10 Bahrul Ilmi Yakup, ‘Membubarkan Parpol Korup’ (Nasional Kompas 2017) <https://nasion- al.kompas.com/read/2017/03/23/19170981/membubarkan.parpol.korup>, accessed 24 Agustus 2018.

## 1324 Lolita Fitriyana: Pertanggungjawaban Partai Politik
untuk  melintasi  batas  negara.  Sehingga  dalam  penyelesaiannya  membutuhkan kerjasama internasional untuk menanggulangi dan memberantas praktik TPPU.  Di Indonesia TPPU telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z UU PTPPU “....yang dilakukan  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  atau  di  luar  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.” Ini dilakukan untuk memberi kemudahan pada pihak yang berwenang untuk mencegah dan memberantas TPPU.
Awal mula dibentuknya UU PTPPU di Indonesia adalah karena pada Juni 2001, Indonesia masuk dalam daftar Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs) oleh Financial  Action  Task  Force  on  Money  Laundering (FATF). 11 Ini  karena menurut FATF, Indonesia masuk dalam kriteria negara yang tidak kooperatif dalam upaya  pencegahan  dan  pemberantasan. 12 Kriteria  yang  dimiliki  Indonesia  saat terdaftar dalam NCCTs  secara garis besar yang diidentifikasi oleh FATF adalah:
1. Belum  adanya  undang-undang  yang  mengkriminalisasi  kejahatan  pencucian uang;
2. Belum dibentuknya Financial Intelligence Unit (FIU);
3. Belum  adanya  kewajiban  pelaporan  transaksi  keuangan  mencurigakan  yang disampaikan ke FIU;
4. Ketentuan mengenai Know Your Customer Principle baru saja diperkenalkan, namun masih hanya yang terkait dengan sektor perbankan; dan
5. Kurangnya kerjasama internasional.
Hingga  akhirnya  kriteria  tersebut  telah  dipenuhi  oleh  Indonesia  dengan mengambil  langkah-langkah  untuk  mencegah  serta  memberantas  TPPU  seperti yang disarankan oleh FATF, 13 yang membuat Indonesia pada bulan Februari 2005 telah dikeluarkan dari daftar NCCTs. 14 Sebelum adanya UU PTPPU, sudah banyak dugaan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  TPPU,  dengan  memperhatikan  adanya  asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “tiada suatu perbuatan dapat dipidana  kecuali  atas  kekuatan  aturan  pidana  dalam  perundang-undangan  yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Ini membuat para pelaku tindak pidana
11 Yunus Husein, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang (Books Terrace & Library 2007).[6].
12 ibid. [129].
13 Yunus Husein, Op.Cit. [134].
14 ibid. [130].
tidak  memiliki  rasa  takut  karena  pelaku  tidak  akan  jera  dan  semakin  berusaha memperkaya  diri  sendiri  dan  untuk  tidak  dapat  menghukum  para  pelaku  tindak pidana yang melakukan pencucian uang yang mengakibatkan kerugian ekonomi besar bagi negara.
FATF  membuat  40  (empat  puluh)  rekomendasi  yang  dianut  negara-negara lain dan menjadi standar internasional dalam penanganan pencucian uang, 15 disebut dengan  lembaga  FIU  ( Financial  Intelligence  Unit) dan  kini  telah  ada  lembaga khusus  di  masing-masing  negara,  misalnya  di  Australia  yang  memberi  nama AUSTRAC ( Australian Transaction Reports and Analysis Centre) . 16 Di Indonesia lembaga khusus yang berwenang untuk memberantas dan mencegah adanya praktik pencucian  uang  disebut  dengan  Pusat  Pelaporan  Analisis  Transaksi  Keuangan (PPATK).  PPATK  telah  membuat  suatu  daftar  PEP  untuk  memudahkan  mereka dalam  menjalankan  tugasnya.  Daftar  tersebut  memuat  mengenai  pejabat  serta keluarganya yang merupakan orang penting yang memiliki risiko sebagai pelaku dalam TPPU. Cara ini dirasa efisien untuk memudahkan dalam penelusuran dan pencegahan adanya TPPU. 17 Keberadaan UU PTPPU bermanfaat untuk membuat pelaku  pencucian  uang  dapat  mengembalikan  uang  yang  mereka  ambil  yang menyebabkan kerugian negara.
TPPU harus melalui 3 (tiga) tahap agar dapat menyamarkan asal-usul uang dari hasil tindak pidana, yaitu:
1.  Placement, Jeffrey Robinson menyebutnya sebagai immersion yang merupakan proses untuk menempatkan uang hasil tindak pidana yang sumbernya tidak legal ke dalam sistem keuangan. Biasanya dari uang tunai yang nantinya akan dipecah dengan memasukkan kedalam beberapa rekening untuk menyembunyikan asal usul uang tersebut. Selain itu dapat pula dengan cara membeli barang-barang yang bernilai tinggi seperti lukisan, karena  memiliki nilai seni dan harga yang
15 ibid. [80].
16 Yunus Husein, Op.Cit. [246].
17 Rini Friastuti, Taufik Rahardian dan Rafyq Panjaitan, ‘PPATK Pantau Indikasi Pencucian Uang melalui data PEP’, (Kumparan 2018) <https://kumparan.com/rini-friastuti/ppatk-pantau-indi- kasi-pencucian-uang-melalui-data-pep>, accessed 12 November 2018.

## 1326 Lolita Fitriyana: Pertanggungjawaban Partai Politik
tidak dapat ditentukan.
2.  Layering atau heavy soaping ,  merupakan  tahap  kedua  untuk  memutuskan korelasi uang haram menjadi uang yang halal dari tahap yang pertama agar lebih sulit dilacak sumber uang tersebut dengan cara transfer yang lebih kompleks. Dengan  memecah  uang  yang  dimiliki  kebanyak  rekening  secara  luas  baik  di dalam maupun di luar negeri untuk menyamarkan sumber uang tersebut. Bisa juga  dengan  cara  meminjam  sejumlah  uang  ke  bank  dengan  alasan  untuk membuka usaha, kemudian “uang kotor” tersebut dapat dijadikan alasan untuk membuat usaha legal dari uang yang legal.
3.  Ketiga  yaitu Integration atau reparation and integratian atau spin dry yang merupakan  tahapan  ketiga.  Setelah  melalui  proses layering ,  diharapkan uang  tersebut dapat digunakan sebagai uang legal yang pastinya lebih sulit untuk mengidentifikasikannya. Setelah melalui tahap ini banyak yang memilih untuk menginvestasikan  uang  yang  telah  di  proses,  seperti  dengan  membeli  barang mewah, agar lebih sukar untuk mendeteksi asal uang tersebut.
Tidak semua tindak pidana dapat dilakukan oleh Partai Politik, jurnal ini hanya akan terbatas pada Tindak Pidana Korupsi yang menjadi tindak pidana awal TPPU oleh Partai Politik. TPPU dengan tindak pidana lainnya. TPPU dan tindak pidana asal saling berkaitan satu sama lain, meskipun keduanya tidak memiliki niat jahat atau mens rea yang sama. 18 Karena dari hasil tindak pidana asal nantinya akan dicuci dengan cara yang berbeda-beda seperti yang ada dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU PTPPU dimana secara implisit pelaku TPPU dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai pelaku aktif dan pelaku pasif. Pertama adalah sebagai pelaku aktif, terhadap harta kekayaan yang berasal dari Tindak Pidana Asal, pelaku yang berperan aktif dengan sengaja bermaksud untuk menyamarkan atau menyembunyikannya berdasarkan, ini dapat digambarkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PTPPU. Kedua adalah pelaku pasif, ini dapat dikategorikan dalam Pasal 5 UU PTPPU. Untuk kriteria perbuatan pidana yang termasuk Tindak Pidana Asal dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPPU.
18 Halif, ‘Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal’ (2017) 10 Jurnal Yudisial . [182-183].
Selain korupsi yang diatur dalam Pasal 2 UU PTPPU juga terdapat perbuatan yang dapat dilakukan oleh pengurus maupun anggota Partai Politik seperti trading in  influence atau  biasa  disebut  perdagangan  pengaruh  yang  diatur  dalam  Pasal 18 United  Nations  Convention  Againt  Corruption (UNCAC)  Tahun  2003  yang dibahas dalam Kovensi PBB tentang menentang korupsi, yang berbunyi:
a. Menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik atau orang lain secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya (tidak layak), agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya  yang  nyata,  atau  yang  diperkirakan,  dengan  maksud  untuk memperoleh  dari  (penguasa)  otoritas  administrasi  atau  publik  dari  Negara peserta, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut (penganjur) asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.
b. Permohonan atau penerimaan oleh seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya  sendiri  atau  untuk  orang  lain  agar  pejabat  publik  itu  atau  orang  itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dimilikinya, dengan maksud memperoleh dari (penguasa) otoritas adminstrasi atau otoritas publik dari Negara peserta suatu keuntungan yang tidak semestinya. 19
Trading  in  influence dan  Korupsi,  keduanya  memiliki  kesinambungan. Dalam  hal  ini  orang-orang  yang  melakukan  tindakan  ini  adalah  orang-orang yang memiliki pengaruh dan menjual belikan pengaruh yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Namun karena trading in influence sendiri belum diatur di Indonesia, menyebabkan para penegak hukum kesusahan untuk menindak lebih lanjut para pelaku. Dengan melihat banyaknya perkara korupsi yang  berupa  suap  maupun  gratifikasi  seperti  perkara  tersebut,  dimana  korupsi dilakukan oleh orang yang bukan orang yang berkewenangan namun memiliki
19 Rikky Adhi  Susilo,  Bambang  Sugiri  dan  Ismail  Novianto,  ‘Kriminalisasi  Perdagangan Pengaruh ( Trading In Influence ) sebagai Tindak Pidana Korupsi’,(Media Neliti 2016) https://media. neliti.com/media/publications/118607-ID-kriminalisasi-perdagangan-pengaruh-tradi.pdf  accessed 11 Agustus 2018.

## 1328 Lolita Fitriyana: Pertanggungjawaban Partai Politik
relasi  dengan  orang  yang  memiliki  kewenangan  yang  diharapkan  untuk  dapat memberikan manfaat kepada orang yang memberikan suap. Hal ini yang disebut dengan trading in influence. 20
Sekilas trading  in  influence dalam  Pasal  18  UNCAC  dengan  suap  dalam UU Tipikor mirip. Subyek hukum merupakan faktor yang membedakan. Subyek hukum  dari Trading  in  influence terdapat  Pasal  18  UNCAC  dapat  berasal  dari pejabat publik maupun bukan pejabat publik yang memiliki pengaruh. Sedangkan suap dalam UU Tipikor hanya dapat dilakukan pejabat negara dan pegawai negeri sipil yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor. Korupsi merupakan bentuk suatu pengkhianatan kepercayaan bila seorang  tindakan  melakukan  korupsi  dalam  bentuk  apapun. 21 Selain trading in influence , illicit enrichment juga kerap dilakukan. Berdasarkan Pasal 20 UNCAC,
illicit enrichment merupakan tindak pidana oleh pejabat publik yang mengalami peningkatan  signifikan  dalam  asetnya  atau  memperkaya  diri  sendiri  yang  tidak mampu menjelaskan cara mendapatkannya atau asal sumbernya.
Gandjar Laksmana Bonaprapta berpendapat bahwa terdapat 5 (lima) unsur utama illicit enricment ,  yaitu  subyek  dari  kejahatan  ini  adalah  penyelenggara negara, pegawai negeri atau pejabat publik; akibat dari perbuatannya menjadikan kekayaannya bertambah; perbuatan yang dilakukan adalah memperkaya diri sendiri yang meningkat secara tajam; karena penambahan yang tajam dalam kekayaannya menyebabkan orang tersebut tidak dapat menjelaskan sumber dari kekayaan yang diperoleh;  perbuatan  yang  dilakukan  adalah  sengaja.22  Mengingat  mahalnya biaya politik yang membutuhkan dana yang tidak sedikit, dengan ditambahkannya aturan mengenai hal tersebut dapat membantu penegak hukum lebih banyak untuk memberantas tindak pidana, terutama yang dilakukan Partai Politik.
20 Donal Fariz, [ et.,al .], Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Na - sional , ( Indonesia Corruption Watch 2014).[27-28].
21 Rikky Adhi Susilo, Op.Cit. [9].
22 Endiyono Raharjo dan Rio Saputra, ‘ Illicit Enrichment dalam Penegakkan Hukum Pen- gambilan Ikan Secara Tidak Sah ( Illegal Fishing ) di Wilayah Perairan Indonesia’, (2017) 25 Legal- ity . [50], dikutip dari Policy Paper Indonesia Watch, Implementasi dan Pengaturan Illicit Enricment (Peningkatan Kekayaan secara tidak sah) di Indonesia, 2004.[29].
Menurut Nasional Tempo.com mengatakan bahwa pertanggal 23 September 2018 sebagian Partai Politik seperti PKB (Rp 15 miliar), Gerindra (73,5 miliar), PDIP (Rp 105 miliar), PKS (Rp 17 miliar), dsb membuktikan bahwa biaya politik sangatlah mahal. Tuntutan akan kebutuhan Partai Politik yang banyak menyebabkan banyak terjadinya korupsi, melihat biaya politik yang mahal dan tidak semua calon pejabat  negara  memiliki  uang  yang  cukup  untuk  segala  kepentingan  berpolitik. Saat calon pejabat negara memberikan uang sesuai dengan yang sebelumnya telah disepakati  dengan  Partai  Politik  untuk  mendukungnya  dalam  pencalonan  belum tentu  semua  uang  tersebut  adalah  milikinya.  Uang  tersebut  dapat  dimiliki  calon pejabat negara tersebut dengan meminjam uang di bank. Ini salah satu penyebab pejabat negara banyak terjerat perkara korupsi dan TPPU, yaitu untuk menutupi utang yang dimilikinya sewaktu pencalonan.
Modus yang sering digunakan untuk menambah pundi-pundi uang biasanya adalah penerimaan uang terkait fee proyek, perizinan dan pengisian jabatan yang diberikan  atau  diminta  oleh  pejabat  negara. 23 Namun  terdapat  salah  satu  alasan yang membuat Partai Politik untuk tidak mudah dijadikan sebagai tersangka atau terdakwa,  salah  satu  contohnya  yaitu  saat  ini  di  Partai  Golkar  semua  kadernya harus menandatangani suatu pakta integritas, dimana bila mereka terlibat perkara korupsi maupun perkara hukum lainnya, maka mereka harus mengundurkan diri dari keanggotaan maupun kepengurusan partai tanpa harus menunggu keputusan tetap dari persidangan. 24 Ini menyebabkan terputusnya rantai korupsi.

## Pertanggunjawaban Pidana  Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Partai Politik
Orang perorangan dan Korporasi adalah subyek hukum yang diakui dalam
23 Abba  Gabrillin,  ‘Lemahnya  Inspektorat  dan  Biaya  Politik  Mahal  Dinilai  Penye- bab  Korupsi  34  Kepala  Daerah’,  (Nasional  Kompas  2018)  <https://nasional.kompas.com/ read/2018/10/07/10381291/lemahnya-inspektorat-dan-biaya-politik-mahal-dinilai-penyebab-ko- rupsi-34>, accessed 17 November 2018.
24 Eidi Krina Jason Sembiring, ‘Biaya Politik Mahal Munculkan Potensi Korupsi di Tubuh Parpol’, (Nasional Sindonews 2018) <https://nasional.sindonews.com/read/1335321/12/biaya-poli- tik-mahal-munculkan-potensi-korupsi-di-tubuh-parpol-1535978008>, accessed 17 November 2018.

## 1330 Lolita Fitriyana: Pertanggungjawaban Partai Politik
hukum  pidana  di  Indonesia  saat  ini.  Meskipun  begitu,  tidak  ada  satu  pasal  pun dalam KUHP yang mengakui bahwa Korporasi merupakan suatu subyek hukum. 25
Dalam  Pasal  59  KUHP  hanya  manusia  yang  dianggap  sebagai  subyek  hukum, bunyi pasal ini adalah “dalam hal-hal dimana pelanggaran ditentukan pidananya diancamkan  kepada  pengurus,  anggota-anggota  badan  pengurus  atau  komisaris- komisaris, maka tidak dipidana pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran”. Dapat diartikan bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana tidak dapat diberikan pada Korporasi. 26
Sebagai  akibat  dari  pasal  ini,  tindak  pidana  dengan  dan  atas  nama  Korporasi dilakukan  oleh  pengurus  sehingga  hanya  pengurus  saja  yang  dapat  melakukan tindak pidana, sedangkan Korporasi tidak.
Kini  sudah  banyak  termuat  dalam  undang-undang  diluar  KUHP  yang mengatur dan mengakui bahwa Korporasi merupakan suatu subyek hukum yang dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana,  seperti  yang  terdapat  dalam  UU Tipikor, UU PTPPU, UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No 5 Tahun 1997  tentang  Psikotropika,  dan  sebagainya.  Salah  satu  contohnya  yang  terdapat ungkapan dalam UU PTPPU Pasal 1 angka 9 yang berbunyi, “setiap orang adalah orang perorangan atau Korporasi”. Menurut Sutan Remy Sjahdeni, ruang lingkup Korporasi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sempit dan luas. Sempit bermakna bahwa Korporasi berbentuk badan hukum. Untuk luas berarti Korporasi berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum.
Pasal 1 angka 10 UU PTPPU, menjelaskan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan  badan  hukum.  Berdasarkan  pasal  tersebut  dapat  dikategorikan  beberapa jenis mengenai apa itu Korporasi, yaitu Korporasi terdiri dari kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi yang merupakan badan hukum; Korporasi terdiri dari kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi yang merupakan bukan badan
25 Sutan Remy Sjahdeini, Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-beluknya (Kencana 2017).[19].
hukum; Korporasi terdiri dari kumpulan orang yang terorganisasi yang merupakan badan  hukum;  Korporasi  terdiri  dari  kumpulan  orang  yang  terorganisasi  yang merupakan bukan badan hukum; Korporasi terdiri dari kekayaan yang terorganisasi yang merupakan badan hukum; Korporasi terdiri dari kekayaan yang terorganisasi yang merupakan bukan badan hukum.
Berdasarkan  Pasal  3  ayat  (1)  UU  Partai  Politik,  Partai  Politik  merupakan Korporasi yang berbetuk badan hukum. Selain itu dalam Pasal 1 angka 1 UU Partai Politik, yang berbunyi:
“Partai  Politik  adalah  organisasi  yang  bersifat  nasional  dan  dibentuk  oleh sekelompok  warga  negara  Indonesia  secara  sukarela  atas  dasar  kesamaan kehendak  dan  cita-cita  untuk  memperjuangkan  dan  membela  kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU PTPPU, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) UU Partai Politik, dapat disimpulkan bahwa Partai Politik merupakan Korporasi yang berbadan hukum yang terdiri dari kumpulan orang yang terorganisasi. Dalam hal  Partai  Politik  melakukan  TPPU,  maka  cara  penanganannya  perlu  mengacu pada  Peraturan  Mahkamah Agung  RI  Nomor  13 Tahun  2016  tentang Tata  Cara Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  oleh  Korporasi  yang  nantinya  akan  disebut dengan  Perma  No  13  Tahun  2016.  Menurut  Sutan  Remy  Sjahdeini,  terdapat  4 (empat) sistem  pemidanaan Korporasi, yaitu pertama adalah pengurus Korporasi yang berbuat, pengurus pula yang bertanggungjawab; kedua Korporasi yang berbuat, pengurus  Korporasi  yang  bertanggungjawab;  ketiga  Korporasi  yang  berbuat, Korporasi  yang  bertanggungjawab;  keempat  Korporasi  dan  pengurus  Korporasi yang berbuat, Korporasi dan pengurus Korporasi yang bertanggungjawab. Keempat sistem pemidanaan tersebut telah diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang nantinya akan disebut dengan Perma No 13 Tahun 2016.
Penjatuhan pidana pada Partai Politik sebagai Korporasi juga ditegaskan dalam Perma No 13 Tahun 2016, dalam Pasal 4 ayat (2) berbunyi, dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi antara lain:

## 1332 Lolita Fitriyana: Pertanggungjawaban Partai Politik
a.  Korporasi  dapat  memperoleh  keuntungan  atau  manfaat  dari  tindak  pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
b.  Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
c.  Korporasi  tidak  melakukan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  melakukan pencegahan,  mencegah  dampak  yang  lebih  besar  dan  memastikan  kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
Dalam huruf a pasal tersebut memuat bahwa perbuatan tersebut telah sesuai syarat dalam menentukan dapat atau tidaknya Korporasi bertanggungjawab. Untuk huruf b, Korporasi seharusnya dapat mengambil langkah prefentif terjadinya tindak pidana dan bisa melaporkan. Sedangkan untuk huruf c, tidak ada batasan langkah- langkah  yang  dapat  dilakukan  oleh  Korporasi,  baik  itu  secara  spesifik  untuk pencegahan tindak pidana maupun secara umum untuk menjadikan karyawan patuh akan aturan yang ada.
Terdapat  beberapa  teori  yang  dapat  digunakan  sebagai  acuan  untuk membuat  Korporasi  dapat  bertanggungjawaban  pidana,  yaitu  satu  adalah  Teori Pertanggungjawaban  Mutlak  atau Strict Liability atau  pertanggungjawaban tanpa  kesalahan  merupakan  suatu  ajaran  dimana  pelaku  melakukan  perbuatan yang  dilarang  atau  tidak  melakukan  suatu  perbuatan  berdasarkan  ketentuan pidana,  tanpa  adanya  pembuktian  pelaku  dapat  bertanggungjawab.  Dua,  Teori Pertanggungjawaban Vikarius atau Vicarious Liability adalah pertanggungjawaban pidana yang dilakukan seseorang yang dalam bertanggungjawab dialihkan kepada orang lain. Bisa dicontohkan dengan, seorang pengurus yang memiliki wewenang dalam  melakukan  sesuatu,  dapat  mengalihkan  pertanggungjawaban  pidananya kepada Korporasi. Tiga, Teori Identifikasi atau Identification merupakan teori yang membebankan  pertanggungjawaban  kepada  Korporasi  melalui  perbuatan  yang dilakukan oleh pengurus Korporasi yang merupakan orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan Korporasi. Empat, Teori Delegasi atau Doctrine of Delegation adalah  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pengurus  atau  personel  Korporasi  yang diberikan wewenang melalui pendelegasian oleh Korporasi dan dalam melakukan perbuatannya dengan dan atas nama Korporasi. Sehingga bila pengurus Korporasi
melakukan suatu tindak pidana, makan yang wajib untuk bertanggungjawab adalah Korporasi, karena telah memberikan wewenangnya kepada pengurus. 27
Apabila Partai Politik sebagai Korporasi tersebut terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU Tipikor dapat menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap Partai Politik. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU Tipikor berbunyi:
“(1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi,  maka  tuntutan  dan  penjatuhan  pidana  dapat  dilakukan  terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
(2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut  dilakukan  oleh  orang-orang  baik  berdasarkan  hubungan  kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.
Pasal tersebut memiliki kaitan dengan Pasal 3 Perma No 13 Tahun 2016. Pasal  3  Perma  No  13  Tahun  2016  berbunyi,  “tindak  pidana  oleh  Korporasi merupakan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  berdasarkan  hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi”. Untuk pengertian tindak pidana oleh Korporasi sendiri telah terdapat dalam Pasal 1 angka 8 Perma No 13 Tahun 2016, “tindak pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada Korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang Korporasi”.  Persamaan  dari  Pasal  20  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU  Tipikor  dan Pasal 3 Perma No 13 Tahun 2016 adalah tindak pidana yang dilakukan adalah untuk dan atas nama Partai Politik sebagai Korporasi. Persamaan selanjutnya adalah  tindak  pidana  tersebut  dilakukan  berdasarkan  hubungan  kerja  atau hubungan lain, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama di luar maupun di dalam lingkungan Partai Politik sebagai Korporasi. Selain itu Partai Politik sebagai Korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana dengan menggunakan dasar dari teori Identifikasi.
Berdasarkan  Pasal  20  ayat  (1)  UU Tipikor,  bila  suatu  Korporasi  terbukti melakukan Tindak  Pidana  Korupsi,  dalam  penuntuntan  dan  penjatuhan  pidana dapat ditujukan untuk Korporasi maupun pengurus Korporasi. Karena Korporasi tidak memiliki wujud, berdasarkan Pasal 20 ayat (7) UU Tipikor, pidana pokok yang dapat dijatuhkan untuk Korporasi adalah pidana denda. Pasal 7 ayat (1) UU PTPPU mempertegas bahwa Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah  pidana  denda  paling  banyak  Rp  100  miliar.  Dengan  diperjelas  dengan Pasal 25 ayat (2) Perma No 13 Tahun 2016 yang berbunyi, “pidana pokok yang dapat  dijatuhkan  kepada  Korporasi  adalah  pidana  denda”.  Selain  dijatuhkan pidana  pokok,  suatu  Korporasi  dapat  dikenakan  pidana  tambahan  berdasarkan Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 25 ayat (3) Perma No 13 Tahun 2016. Dalam hal penjatuhan pidana, Hakim dapat menjatuhkan kepada Korporasi atau pengurus, atau  Korporasi  dan  pengurus,  ini  berdasarkan  Pasal  23  ayat  (1)  Perma  No  13 Tahun 2016.
Selain  pidana  denda,  Pasal  7  ayat  (2)  UU  PTPPU  bahwa  Partai  Politik sebagai  Korporasi  dapat  dijatuhkan  pidana  tambahan,  yaitu:  a.  Pengumuman putusan  hakim;  b.  Pembekuan  sebagian  atau  seluruh  kegiatan  usaha  Korporasi; c.  Pencabutan  izin  usaha;  d.  pembubaran  dan/  atau  pelanggaran  Korporasi;  e. perampasan  aset  Korporasi  untuk  negara;  dan  atau  pengambilalihan  Korporasi oleh negara. Dalam hal Partai Politik sebagai Korporasi  melakukan Tindak Pidana Korupsi, dapat dikenakan UU Tipikor, terutama dapat dikenakan Pasal 7 ayat (2) huruf d UU PTPPU untuk dibubarkan.

## Kesimpulan
Karakteristik Tindak Pidana Pe ncucian Uang oleh Partai Politik tidak semua yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU dapat dimasukkan dalam TPPU oleh Partai Politik, karena berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PTPPU, setiap orang adalah orang perorangan dan Korporasi yang diakui sebagai subyek hukum pidana. Dalam hal  Partai  Politik  melakukan  TPPU,  tindak  pidana  awal  yang  sering  dilakukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPU adalah korupsi. Dalam melakukan TPPU,

## 1334 Lolita Fitriyana: Pertanggungjawaban Partai Politik
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019
agar tidak diketahui sumber uang yang didapatkan, dibutuhkan beberapa tahapan untuk mencuci uang ilegal, yaitu placement, Layering dan Integration .
Partai  Politik  dapat  bertanggungjawab  secara  pidana  karena  melakukan TPPU,  sering  kali  TPPU  yang  dilakukan  oleh  Partai  Politik  sebagai  Korporasi adalah TPPU pasif. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perma No 13 Tahun 2016, Partai Politik sebagai Koporasi dapat dijatuhkan pidana. Selain itu terdapat 5 (lima) teori yang  dapat  dijadikan  acuan  untuk  menjadikan  Partai  Politik  sebagai  Korporasi bertanggungjawab secara pidana.

## Daftar Bacaan Buku
Koirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi (Pustaka Pelajar  2004).
Andi  Hamzah, Kejahatan  di  Bidang  Ekonomi  Economic  Crimes (Sinar  Grafika 2017).
Yunus  Husein, Bunga  Rampai  Anti  Pencucian  Uang (Books  Terrace  &  Library 2007).
Sutan Remi Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme (Grafiti 2004).
Sutan Remy Sjahdeini, Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk- beluknya (Kencana 2017).
Donal  Fariz, Almas  Sjafrina,  Era  Purnama  Sari  dan  Wahyu  Nandang  Herawan ‘Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional’, Indonesia Corruption Watch, 2014 Jakarta Selatan.

## Jurnal
Angga  Natalia,  ‘Peran  Partai  Politik  dalam  Mensukseskan  Pilkada  Serentak  Di Indonesia Tahun 2015’ (2015) 11, Jurnal TAPIs .
Halif, ‘Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal’, (2017) 10, Jurnal Yudisial .
Endiyono Raharjo dan Rio Saputra, ‘ Illicit Enrichment dalam Penegakkan Hukum Pengambilan  Ikan  Secara Tidak  Sah  ( Illegal  Fishing )  di Wilayah  Perairan

## Lolita Fitriyana: Pertanggungjawaban Partai Politik
Indonesia’, (2017) 25, Legality .

## Laman
Efendi  Albandani,  ‘Sejarah  Munculnya  Money  Laundry’,  (Kompasiana  2016), <https://www.kompasiana.com/baroco/5803d12d50f9dbf0c8b4568/sejarah- munculnya-money-laundry?page=all>, accessed 30 Oktober 2018.
FATF,  ‘Erat,  Hubungan  Korupsi  dan  Pencucian  Uang’,  (Hukum  Online  2013), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt510a46a7325da/erat-- hubungan-korupsi-dan-pencucian-uang>, accessed 25 Agustus 2018.
Bahrul  Ilmi  Yakup,  ‘Membubarkan  Parpol  Korup’,  (Nasional  Kompas  2017), <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/23/19170981/membubarkan. parpol.korup> , accessed 24 Agustus 2018.
Rini  Friastuti,  Taufik  Rahardian  dan  Rafyq  Panjaitan,  ‘PPATK  Pantau  Indikasi Pencucian  Uang  melalui  data  PEP’,  (Kumparan  2018),  <https://kumparan. com/rini-friastuti/ppatk-pantau-indikasi-pencucian-uang-melalui-data- pep,16> accessed 12 November 2018.
Abba Gabrillin, ‘Lemahnya Inspektorat dan Biaya Politik Mahal Dinilai Penyebab Korupsi  34  Kepala  Daerah’,  (Nasional  Kompas  2018),  <https://nasional. kompas.com/read/2018/10/07/10381291/lemahnya-inspektorat-dan-biaya- politik-mahal-dinilai-penyebab-korupsi-34>, accessed 17 November 2018.
Eidi Krina Jason Sembiring, ‘Biaya Politik Mahal Munculkan Potensi Korupsi di Tubuh  Parpol’,  (Nasional  Sindonews  2018),    <https://nasional.sindonews. com/read/1335321/12/biaya-politik-mahal-munculkan-potensi-korupsi-di- tubuh-parpol-1535978008>, accessed 17 November 2018.
Rikky Adhi Susilo, Bambang Sugiri dan Ismail Novianto, ‘Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh  (Trading  In  Influence)  sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi’,(Media Neliti  2016)  <https://media.neliti.com/media/publications/118607-ID- kriminalisasi-perdagangan-pengaruh-tradi.pdf>, accessed 11 Agustus 2018.

## Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019
Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  (PMK)  Nomor  12  Tahun  2008  Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai  Politik  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan Nomor: per- 02/1.02/PPATK/02/15  tentang  Kategori  Pengguna  Jasa  yang  Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
HOW TO CITE : Lolita Fitriyana, ‘Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang’ (2019) Vol. 2 No. 4 Jurist- Diction.
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--