## KORESPONDING AUTHOR
Eka Setya Wicaksana Email: eka_sety@yahoo.co.uk
INDEKS Google Scholar

## TEMA
22, 02

## SUBMIT
January 2021 REVISI
Februari 2021
DITERIMA Maret 2021
Cite: Wicaksana, Eka Setya. (2021). Pengendalian Internal Asset Tetap. Tema (Jurnal Tera Ilmu Akuntansi) , Volume 22 No. 2, 120-132.

## PENGENDALIAN INTERNAL ASSET TETAP

## Eka Setya Wicaksana
Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya , Indonesia
Abstract: This research aims to describe improvement steps conducted by BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) of Kediri City as the effort to improve the quality of asset value report on the balance sheet which is still hindered by the discrepancy of fixed-asset valuation between asset department and accounting de- partment.  This  research  is  done  through  descriptive  qualitative  method  with  in- depth interview and case study model. Data collection is done by using in-depth interview,  observation,  and  documentation  based  on  Laporan  Hasil Pemeriksaan (LHP/Audit Report) issued by Badan Pemeriksa Keuangan (BPK/Audit Board of Republic  of  Indonesia)  and  based  on  Domestic  Affairs  Ministry  Regulation (Permedagri) No. 17 2007 as well as Local Government Regulation (Perda) No. 17 2007  about  local  Government  Asset  Management,  and  Government  Regulation (PP) No. 60 2008 about Government Internal Control. The participants are gov- ernment officers and staffs whose experience in asset, accounting, and audit matters are beyond three years. The result reveals that there is still a procedure with weak monitoring. Therefore, it needs city major’s policy which is supported by the gov- ernment officers of Kediri City government with “coercion” to commit to fixed-asset report quality improvevment as perceived from local government balance sheet.
Keywords : I nternal C ontrol S ystem, F ixed- A sset, P olicy, C ommitment
Abstrak: Penelitian bertujuan  untuk  mendeskripsikan langkah  perbaikan yang dilakukan oleh BPKAD Kota Kediri terkait dengan upaya peningkatan kualitas  pelaporan  nilai  asset  tetap  di  sisi  neraca  yang  selama  ini  masih terkendala dengan adanya permasalahan selisih nilai asset tetap antara bi- dang asset dengan seksi akuntansi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan analisis mendalam dengan model studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi mau- pun penelusuran dokumen dengan menggunakan Laporan Hasil Pemerik- saan (LHP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mau- pun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 17 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah (Perda) No. 17 Tahun 2007 tentang pengelolaan asset dae- rah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang pengenda- lian internal pemerintah. Partisipan adalah pejabat dan staf yang memiliki pengalaman bekerja di bidang asset, akuntansi maupun pengawas diatas 3 (tiga) tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya prosedur dengan  pengawasan  yang  lemah.  Sehingga  diperlukan  kebijakan  kepala daerah yang didukung oleh semua jajaran di lingkungan pemerintah kota Kediri  dengan  “pemaksaan”  dalam  melakukan  komitmen  untuk  pening- katan kualitas laporan asset tetap di sisi neraca laporan keuangan daerah.
Kata Kunci : Sistem P engendalian I nternal, A sset T etap, K ebijakan, K omitmen

## PENDAHULUAN
Pemerintah  daerah  sebagai  ujung  tom- bak  pelaksana  otonomi  di  daerah  dituntut agar mampu menyajikan informasi yang be- risi  pertanggungjawaban  implementasi  pro- gram kegiatan yang sudah dilaksanakan da- lam periode tertentu ke dalam bentuk lapor- an pertangungjawaban APBD. Laporan keu- angan pemerintah daerah tersebut dapat di- jadikan  gambaran  bagaimana  suatu  daerah melakukan tata kelola keuangan maupun pe- ngelolaan asset yang dimilikinya. Kota Kediri sebagai salah satu kota di Jawa Timur belum mampu  melakukan  pengelolaan  asset  tetap dengan baik, walaupun nilai asset tetap yang dikelolanya tidak terlalu besar. Masalah pe- ngelolaan asset tersebut selalu menjadi nilai negatif dari  pemeriksaan  BPK,  hal  tersebut mendorong  peneliti  untuk  melakukan penelitian di Kota Kediri.  Peneliti melakuan penelitian di lingkungan pemerintah kota Ke- diri  dengan  menggunakan  data  diperoleh melalui  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP) audit BPK periode 2010-2013, untuk selanjut- nya  dilakukan  penelitian  yang  mendalam tentang permasalahan tentang lemahnya pe- laporan asset tetap yang ditampilkan oleh ba- gian  asset  dengan  seksi  akuntansi.Kota  Ke- diri  sebagai  salah  satu  kota  di  Jawa  Timur memperoleh  opini  WDP  atas  laporan  keu- angan tahun 2010 hingga tahun 2013.
Adapun  pemerintah  pusat  telah  mene- tapkan sistem pengendalian yang harus dila- kukan oleh pemerintah pusat maupun peme- rintah daerah. Rancangan sistem pengendali- an yang dimiliki oleh pemerintah daerah ha- rus mampu diimplementasikan pada semua tatanan pengelolaan keuangan dan asset. Ko- sistensi  penerapan  komitmen  dalam  upaya perbaikan  pengelolaan  keuangan  dan  asset pada tingkatan pejabat dan pelaksana sangat diperlukan  dalam  mencapai  tujuan  organi- sasi yang telah dirumuskan dan sebisa mung- kin menghindari terjadinya kecurangan yang mungkin  saja  dapat  terjadi  disetiap hierarki ( Fraud  Control  System )  seperti  yang  tertuang di  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian In- ternal Pemerintah (SPIP)
Penelitian  ini  difokuskan  untuk  men- deskripsikan kendala yang dihadapi oleh Ba- dan  Pengelola  Keuangan  dan  Asset  Daerah (BPKAD)  kota  Kediri  dalam  melakukan  re- konsiliasi  dan  tertib  adminstrasi  asset  tetap milik daerah dan bagaimana langkahpengen- dalian internal yang dilakukan oleh BPKAD sebagai koodinator pengelolaan asset tetap di daerah.  Selain  itu  peneliti  ingin  mendalami kesiapan BPKAD sebagai SKPD yang mem- iliki peran penting dalam penyajian Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  kota Kediri dalam upaya perbaikan laporan yang menyajikan nilai asset tetap pada sisi neraca.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Raharja (2015) yang berjudul  Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Studi Pada Badan Penge- lolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupa- ten Lamongan). Pada pengelolaan asset dike- tahui adanya kelemahan berupa inventarisir asset  yang  pengolahan  datanya  belum  baik dan asset yang belum memiliki sertifikat. Se- lain itu penggunaan sistem informasi mana- jemen yang seharusnya mempermudah koor- dinasi  antara  bagian  pengelolaan  keuangan dengan bagian asset belum berfungsi secara optimal  karena  keterbatasan  kemampuan sumber  daya  manusia  yang  berkompeten dan kurangnya komunikasi dengan individu maupun  instansi  yang  memiliki  keterkaitan dengan  pengelolaan  asset.Penelitian  yang dilakukan  oleh  Putri  (2014)  yang  berjudul Analisis Sistem Pengendalian Internal Penge- lolaan  Asset  daerah  di  BPKAD  Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini men- dapati kelemahan yang terjadi pada pengel- olaan asset di pemerintah kabupaten Tulun- gagung,  lebih  disebabkan karena  tidak  ada- nya  peraturan  tentang  etika  kerja,  pengelo- laan asset yang masih lemah dalam prosedur perencanaan dan pelaporannya, serta masih rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia yang menangani pengelolaan asset.
Seperti  yang  disebutkan  diatas,  peneliti melihat  kendala  yang  dihadapi  oleh  peme- rintah  kota  Kediri  dalam  mencapai  tujuan pengendalian internal khususnya asset tetap sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hall  (2008),  untuk  menjaga  keamanan  asset
organisasi; memeriksa ketelitian dan keanda- lan  data  akuntansi;  menciptakan  efektivitas yang  optimal;  memastikan  telah  ditaatinya peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dengan kebijakan organisasi yang te- pat. Wilopo (2006) mengemukakan bahwa pe- ngendalian internal organisasi yang lemah ti- dak menjamin keamanan kekayaan organisa- si; informasi akuntansi yang disajikan menja- di tidak dipercaya; tidak efektif dan efisien- nya  kegiatan  operasional  organisasi;  dan  ti- dak dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Dari latar belakang yang di- jelaskan,  menilik  bagi  peneliti  untuk  meru- muskan masalah, yaitu: bagaimana langkah- langkah  pengendalian  internal  asset  tetap yang dilakukan oleh BPKAD Kota Kediri un- tuk memperbaiki kualitas laporan asset tetap guna meminimalisasi  terjadinya  selisih  nilai asset  di  sisi  neraca antara  data  bidang asset dengan seksi akuntansi sesuai dengan tujuan dilakukannya  pengendalian  internal.Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mendeskripsi- kan  langkah-langkah  pengendalian  internal asset tetap yang dilakukan oleh BPKAD ter- kait dengan perbaikan kualitas pelaporan ni- lai asset tetap.
Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam perkembangan  ilmu pe- ngetahuan  sebagai  teori  maupun  bagi  praktisi pemerintahan  dalam  memperbaiki  kualitas  la- poran keuangan pada sisi asset. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan  ilmu  pengetahuan  khususnya tentang pengendalian internal asset tetap di sek- tor publik dan dapat menjadi referensi bagi pe- neliti selanjutnya.Sedangkan bagi praktisi, pene- litian ini dapat menjadi acuan bagi BPKAD un- tuk memperbaiki kualitas pelaporan asset yang disajikan pada sisi neraca.

## TINJAUAN TEORITIS

## Pengendalian Internal
Organisasi sektor publik menurut Basti- an (2014a) didefinisikan sebagai  kesepakatan dalam  melakukan  koordinasi  di  dalam  ke- lompok  mulai  proses  perencanaan,  imple- mentasi, pengendalian, pemantauan dan eva- luasi  dengan  mengedepankan  pemenuhan
kebutuhan (barang dan jasa) masyarakat dan tidak  berorientasi  pada  laba  dibawah  satu kepemimpinan dengan pertanggungjawaban dana kepada publik. Pemerintah daerah da- lam hal ini sebagai organisasi sektor publik, diharapkan  sangat  memperhatikan  pengen- dalian internal dalam proses perumusan, me- rencanakan,  mengkoordinasikan  segala  tin- dakan  secara  sistematis  dengan  mengguna- kan  standar  yang  mencakup  kebijakan  dan prosedur-prosedur  yang  ditetapkan  untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan ter- tentu.  Diperlukan  analisa  atas  kelemahan yang terjadi untuk selanjutnya dilakukan ak- si  perbaikan  dan  pencegahan  agar  sumber daya  yang  dimiliki  dapat  digunakan  secara efektif dan efisien (Husein, Halim dan Tjah- jono, 2009). Pengertian pengendalian internal menurut Committee of sponsoring organiza- tions (COSO) adalah: An internal control is a process, affected by an entity’s board of direc- tors,  management  and  other  personnel,  de- signed  to  provide  reasonable  assurance  re- garding  the  achievement  of  objectives  in  (1) effectiveness and efficiency of operations (2) Reliability of financial reporting and (3) com- pliance with applicable laws and regulations. Dari definisi  tersebut, jika diterjemahkan se- bagai implimentasi pengendalian internal as- set tetap dapat diartikan bahwa pengendali- an  internal  merupakan  sebuah  rangkaian proses yang dipengaruhi oleh pimpinan dari entitas organisasi, manajemen maupun ang- gota  yang  memiliki  pengaruh  dalam  me- ngendalikan pengelolaan asset yang memang dirancang untuk memberikan keyakinan ten- tang  pencapaian  tujuan  organisasi  dengan keputusan yang tepat dalam upaya pengen- dalian asset berjalan efektif di dalam operasi- onal  pengelolaan  asset  tetap;  keandalan  in- formasi  mengenai  asset  tetap  dengan  dapat dipercayanya  laporan  keuangan  yang  berisi tentang nilai asset tetap yang disajikan dalam neraca dan ketaatan pada peraturan dan pe- rundang-undangan yang berlaku dan sah da- ri  segi  hukum  tentang  pengelolaan  dan  pe- ngendalian asset tetap.
The Institute of Internal Auditors (2011: 2) mendefinisikan  pengendalian  internal  se- bagai  serangkaian  kegiatan  untuk  memasti- kan  kepatuhan  organisasi  dalam  hal  resiko
dengan  pendekatan  konsultasi  yang  diran- cang  untuk  memberi  nilai  tambah  dalam meningkatkan operasional organisasi. Hal ini dapat  membantu  organisasi  dalam  melaku- kan  pengendalian  untuk  mencapai  tujuan yang telah ditetapkan dengan cara sistematis, evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan meningkatkan  efektivitas  manajemen  risiko, kontrol dan perbaikan tata kelola organisasi. Dari  definisi  tersebut  apabila  diaplikasi  un- tuk  pengendalian  asset  tetap  di  internal  or- ganisasi diketahui bahwa pengendalian atas asset  tetap  yang  dikelola  dilakukan  melalui tahapan prosedur dengan melihat proses bu- kan  hanya  input  dan  output  dalam  pen- capaian  efektif  dan  efisien  organisasi  (Nagy dan Cenker, 2002; Goodwin, 2004).
Sementara itu Hall (2008: 128) menyebut- kan  bahwa  pengendalian  internal  di  dalam suatu organisasi didesain agar dalam imple- mentasinya  paling  tidak  untuk  mengurangi resiko  terjadinya  penyimpangan,  penyalah- gunaan  maupun  kecurangan  yang  timbul. Melalui prosedur operasional yang baku su- paya  bisa  menghasilkan  pemahaman  subs- tansi  dari  tujuan  pengendalian  internal  itu sendiri adalah untuk menjaga keamanan as- set  organisasi,  memeriksa  ketelitian  dan keandalan data akuntansi, menciptakan efek- tivitas  yang  optimal,  dan  memastikan  telah ditaatinya  peraturan  dan  perundangan-un- dangan  yang  berlaku  dengan  kebijakan  or- ganisasi yang tepat.
Pengendalian  internal,  khususnya  dibi- dang asset tetap tidak berhenti sebatas telah dilakukan  perbaikan  atas  ketidaksesuaian prosedur yang terjadi tetapi juga menjelaskan langkah selanjutnya yang diambil dan komit- men pimpinan organisasi untuk meminimal- isasi terjadinya pengulangan yang sama de- ngan  segera  membuat  langkah  pencegahan dan  memiliki  kekuatan  hukum.  Contoh  de- ngan pemberian reward dan punishment ba- gi staf pelaksana; pemberian pendidikan dan pelatihan  tambahan  untuk  meningkatkan wawasan;  pengetahuan  dan  keterampilan bagi level pelaksana; maupun dengan dibuat- kan  peraturan  dan  SOP  yang  mudah  dipa- hami dan sederhana penerapannya.

## Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa Sistem Pen- gendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupa- kan sistem pengawasan yang dilakukan seca- ra internal oleh organisasi sektor publik un- tuk melakukan pengendalian terhadap selu- ruh proses yang terjadi di lingkungan peme- rintah pusat maupun pemerintah daerah. Pe- ngendalian secara internal  dapat dilakukan melalui  proses  audit,  reviu,  evaluasi,  moni- toring/pemantauan  terhadap  kegiatan yang dilaksanakan untuk memberi keyakinan bah- wa  kegiatan  tersebut  telah  berjalan  secara efektif,  efisien,  transparan,  akuntabel  dan ekonomis.
Unsur-Unsur  Sistem  Pengendalian  In- tern  (SPI)  yang  diterapkan  pemerintah,  me- nurut PP No 60 tahun 2008 dan  pernyataan COSO dalam Hall (2008) terdiri atas elemen Lingkungan pengendalian (Control Environ- ment) yaitu perilaku pimpinan dalam mem- berikan stimulus yang membawa kearah pe- ngaruh positif, sehingga akan menimbulkan kesadaran  pengendalian  (control  conscious- ness) dari orang-orang yang terlibat di dalam organisasi  tersebut.  Unsur  lingkungan  pe- ngendalian merupakan fondasi yang menda- sari bagi lingkup komponen lainnya dan san- gat  dipengaruhi  oleh  suasana  yang  dicipta- kan dari atas atau tone at the top (Apriliyani, Anugrah,  dan  Nurmayanti,  2013).  Penilaian risiko (Risk Assesment) yaitu mekanisme un- tuk mengidentifikasi resiko yang berasal dari internal  maupun  external,  menganalisis  de- ngan  prinsip  kehati-hatian  sebagai  pertim- bangan  analisis  kemungkinan  terjadi  serta dampak  yang  akan  diterima,  serta  mampu mengelola  berbagai  risiko  dalam  organisasi dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Aktivitas  pengendalian  (Control  Activities) Kebijakan  dan  prosedur  untuk  membantu meyakinkan bahwa semua tindakan dilaksa- nakan sesuai dengan arahan manajamen se- cara efektif. Aktivitas ini dilakukan oleh pim- pinan organisasi sektor publik dilakukan se- suai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari  tugas  dan  fungsi  dari  organisasi  yang dipimpinannya.  Menurut  PP  No.  60  Tahun
2008  disebutkan  bahwa  aktivitas  pengenda- lian tersebut dapat dilakukan, antara lain de- ngan  melakukan  reviu  atas  capaian  kinerja organisasi sektor publik dengan target kiner- ja yang telah ditetapkan; pembinaan yang te- pat guna peningkatan kualitas sumber daya manusia; pengelolaan sistem informasi dila- kukan melalui pengamanan dan pemutahir- an  perangkat  lunak  yang  dapat mengantisi- pasi perubahan kondisi yang terjadi; Pembat- asan  akses  dan  akuntabilitas  terhadap  fisik dan asset berharga sebagai bentuk pengenda- lian pimpinan dengan memberi akses kepada pegawai yang ditunjuk untuk selanjutnya di- lakukan reviu secara berkala. Informasi dan komunikasi (Information and Communicati- on) memungkinkan orang-orang dalam orga- nisasi untuk memperoleh dan berbagi infor- masi yang diperlukan untuk mengelola, me- laksanakan  dan  mengendalikan  kegiatan operasional.  Komunikasi  merupakan  proses untuk  mengelola,  mengembangkan  dan memperbaharui sistem informasi yang selalu berkembang  dan  menyesuaikan  perkem- bangan  kondisi  di  lapangan.  Pengawasan (Monitoring) merupakan tindakan yang dila- kukan secara terus menerus dan berkesinam- bungan guna meminimalisasi terjadinya pe- nyimpangan  prosedur  maupun  fraud  yang timbul secara disengaja maupun tidak disen- gaja. Proses penilaian terhadap kualitas dan efektivitas dari suatu pengawasan yang ber- jalan pada sistem pengendalian internal, ter- masuk alternatif solusi dan penyempurnaan- nya sistem pengendalian apabila diperlukan.
Tahun 2004, COSO merilis Enterprice Risk Management (ERM)-Integrated  Framework yang  merupakan  hasil  kerjasama  bersama Price  Waterhouse  Choopers (PWC).  Kerangka kerja  manajemen  resiko  tersebut  berfungsi untuk  meningkatkan  dan  melakukan  evalu- asi atas efektivitas resiko yang dimiliki oleh suatu  organisasi.  Penggunaan  ERM  ini  san- gat membutuhkan kesiapan organisasi untuk menentukan  sasaran  yang  dikategorikan  ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu unsur strate- gis, operasi, pelaporan dan ketaatan terhadap hukum serta regulasi yang berlaku.
Kelima  unsur  tersebut  telah  dijelaskan pada  bagian  sebelumnya.  Kemudian  ERM
menetapkan 3  (tiga)  unsur  tambahan di da- lam frameworknya, yaitu penetapan sasaran (objective setting), organisasi terlebih dahulu menentukan sasaran lalu dilakukan identifi- kasi kejadian-kejadian yang sekiranya memi- liki potensi untuk mempengaruhi pencapai- an  visi,  misi  dan  konsisten  dengan  rencana yang sudah dirumuskan sebelumnya. Identi- fikasi kejadian (event identification), Serang- kaian pola kegiatan baik yang berasal dari in- ternal  maupun  external  yang  dapat  mem- pengaruhi arah tujuan yang telah ditetapkan sebisa  mungkin  dilakukan  identifikasi  de- ngan cara dibedakan antara resiko dan pelu- ang  yang  mungkin  saja  dapat  mengganggu maupun  mendorong  tercapainya  proses  pe- netapan langkah-langkah maupun tujuan or- ganisasi. Perlakuan resiko (risk response), ke- mampuan manajemen organisasi dalam me- mutuskan toleransi resiko yang dihadapi de- ngan pilihan menghindar, menerima, memi- nimalisasi,  mengalihkan  maupun  mengem- bangkan alternatif prosedur yang sesuai de- ngan kebijakan yang telah dirumuskan.

## Asset Tetap Sektor Publik
Pemerintah dituntut untuk dapat mem- beri  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan asset yang dimilikinya. Asset tetap pemerin- tah daerah masih merupakan akun yang di- kecualikan atau dianggap tidak wajar, hal ter- sebut dikarenakan banyaknya permasalahan yang  dihadapi  dalam  lingkup  pengelolaan asset  tetap  (Latif,  2013).  Salah  satu  faktor yang  memiliki  pengaruh  dalam  pemberian opini  oleh  BPK  adalah  kecukupan  tingkat materialitas atas transaksi asset tetap dengan keterbatasan kecukupan bukti yang memiliki dampak terhadap laporan keuangan yang di- periksa.  Pengendalian  internal  atas  asset  te- tap  merupakan  langkah  antisipatif  untuk menciptakan  perbaikan  mutu  laporan  keu- angan. Kieso, Jerry, dan Paul (2004) menyata- kan bahwa asset tetap adalah sumber nyata, yang digunakan dalam operasi dan tidak di- maksudkan untuk dijual kepada pelanggan.
Asset tetap di dalam Pernyataan Standar Akuntasi  Pemerintahan  (PSAP)  07 dikelom- pokan  berdasar  sifat  dan  fungsi  asset  tetap tersebut  dalam  aktivitas  entitas,  yaitu:  1) tanah; 2) gedung dan bangunan; 3) peralatan
dan mesin; 4) jalan, irigasi, dan jaringan; 5) as- set tetap lainnya; 6) konstruksi dalam penger- jaan.  Asset  tetap  akan  dicatat  sebesar  biaya perolehan ketika didapat, tetapi apabila peni- laian asset tetap dengan menggunakan biaya perolehan  tidak  memungkinkan  maka  nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat  perolehan.  Selain  tanah  dan  konstruksi dalam pengerjaan, seluruh asset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakter- istik asset tersebut.
Masih  rendahnya  ketersedian  data  da- lam rangka pengamanan asset tetap merupa- kan kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah.  Pencatatan  asset  tetap  yang  belum lengkap  dan  belum  tersaji  secara  benar,  ne- raca akan  berimbas atas  kewajaran  nilai  ak- tiva yang ditampilkan disisi. Hal tersebut ten- tu menjadi pertanyaan pemeriksa BPK ketika pemeriksaan dilakukan. Kendala yang masih sering terjadi di pemerintah daerah ketika da- lam  mengumpulkan  data  dan  menilai  asset tetap yang menyebar di satuan kerja, belum dilakukan  pencatatan  secara  baik atas  pero- lehan asset tetap tersebut hingga kemungkin- an  mutasi  asset  tetap  yang  dilakukan  antar dinas belum tercatat sesuai dengan peraturan yang berlaku (Yusuf, 2013).
Selain itu pemerintah daerah juga masih kesulitan  untuk  menerapkan  nilai  penyusu- tan  terhadap  asset  yang  dikuasainya,  sebab tidak  diketahui  nilai  perolehan  ketika  asset tersebut  didapat  (Hanis,  Trigunarsyah,  dan Susilawati, 2011). Nilai perolehan merupakan perkiraan harga yang disepakati oleh perjan- jian  secara  pribadi  saat  asset  diperoleh  de- ngan asumsi adanya pihak yang melepaskan hak  atas  asset;  adanya  kesepakatan  harga (termasuk  biaya-biaya  yang  mengikuti)  dan
jangka waktu pelunasan yang jelas sesuai si- fat asset yang dipindah tangankan; memiliki nilai penyusutan yang jelas dan tetap sepan- jang pemakaiannya; asset tersebut bebas dari kepentingan  pasar;  dan  mengunakan  akun yang sama jika ada penambahan asset. Apa- bila harga perolehan tersebut tidak dapat di- tentukan, maka bisa menggunakan nilai wa- jar  sesuai  dengan  pasar,  hal  tersebut  sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam Pernya- taan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).
Laporan  keuangan  memiliki  pengaruh sebagai laporan yang dapat menggambarkan kondisi  keuangan  suatu  daerah  baik  secara kuantitatif maupun kualitatif. Bastian (2006) mengemukakan  kualitas  laporan  keuangan dalam pengelolaan asset tetap dengan karak- teristik kualitatif yaitu karakteristik kualitatif merupakan ciri khas informasi dalam laporan keuangan  yang  berguna  bagi  pemakai.  Ter- dapat  empat  karakteristik  kualitatif  pokok, yaitu:  dapat  dipahami,  relevan,  keandalan, dan dapat diperbandingkan.

## Kerangka Berpikir
Rangkaian  tahapan  yang  berjalan  bi- asanya terdiri dari input, proses, dan output (Wong dan Evers, 2002). Berdasar model se- derhana  tersebut,  peneliti  memasukan  un- dang-undang,  permendagri,  perda,  dan komitmen  sebagai  input.  Proses  dilakukan untuk  melihat  bagaimana  pengelolaan asset tetap yang terjadi di pemerintah daerah, se- hingga mampu menghasilkan output berupa langkah-langkah  pengendalian  asset  tetap yang tepat sebagai upaya peningkatan kuali- tas  laporan  keuangan.  Jika  ditampilkan  da- lam bentuk gambar, maka kerangka berpikir yang terbentuk seperti gambar dibawah ini.

## Gambar Kerangka Berpikir Penelitian
Sumber: Wing dan Evers, 2002 yang telah disesuaikan

## INPUT
- UU No. 60 Tahun 2008
- UU No. 27 Tahun 2014
- Permendagri  No.  17 Tahun 2007
- Perda  No.  17  Tahun 2007 - LHP

## OUTPUT
Usulan  prioritas  dan langkah-langkah  per- baikan  serta  pencega- han untuk optimalisasi pengendalian internal khususnya asset tetap

## PROSES
- Wawancara
- Dokumentasi
- Observasi penerapan UU, Peraturan dan SOP

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  lebih  menekankan  pada deskripsi berupa kata-kata dari hasil wawan- cara dan perilaku yang ditunjukkan oleh sub- jek penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi,  pendapat  atau  kepercayaan  dan kesemuanya  tidak  disajikan  dengan  angka (Moleong,  2007).    Menurut  Sugiyono  (2007) menyatakan  bahwa  penelitian  dengan  pen- dekatan  deskriptif  analitis  merupakan  pen- dekatan yang dilakukan guna menganalis da- ta dan data tersebut dideskripsikan sebagai- mana adanya. Hasil analisis data berupa pe- maparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan  dalam  bentuk  rangkaian  kalimat. Pemaparan  yang  mendasari  gambaran  ten- tang kondisi yang terjadi pada umumnya di- arahkan  untuk  menghasilkan  jawaban  dari pertanyaan-pertanyaan  dengan  kata  kunci “bagaimana dan mengapa” suatu fenomena terjadi. Hal ini diterapkan oleh peneliti untuk mengetahui  permasalahan  yang  terjadi  da- lam  pengelolaan  barang  milik  daerah  khu- susnya  yang  berkaitan  dengan  pencapaian tujuan  pengendalian  internal  yang  didasari oleh COSO dan PP No. 60 Tahun 2008 dalam penerapan pengendalian internal asset tetap yang selama ini diterapkan oleh BPKAD pe- merintah  Kota  Kediri.  Hasil  dari  penelitian ini dinarasikan secara deskriptif untuk selan- jutnya diperoleh kesimpulan tentang “Bagai- mana  BPKAD  sebagai  pengelola  asset  tetap menerapkan  langkah-langkah  tindakan  per- baikan  dan  pencegahan  dalam  pencapaian tujuan pengendalian asset tetap dengan me- ningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  khu- susnya neraca.”
Analisa  data  merupakan  prosedur  yang dilalui dalam penelitian dan memiliki kunci penting  dalam menentukan  hasil  dari  suatu penelitian. Data yang diperoleh melalui hasil wawancara, pegamatan, mendalami Laporan Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  serta  memahami peraturan  yang  terkait  dengan  pengelolaan asset dan pengendalian internal pemerintah. Selanjutnya dilakukan penyederhanaan data oleh peneliti dengan melakukan pengerucut- an ke dalam bentuk yang memudahkan un- tuk  dibaca  dan  diinterpretasikan.  Penelitian
ini  lalu  akan  mengklasifikasikan  hasil  wa- wancara yang diperoleh dengan jawaban-ja- waban  yang  hanya  memiliki  kaitan  dengan tujuan pengendalian yang internal asset tetap yang  ingin  dicapai  oleh  entitas.  Proses  ini terdiri atas penafsiran, yaitu: memberikan ar- ti yang signifikan terhadap analisis, menjelas- kan pola uraian dan mencari hubungan anta- ra dimensi-dimensi uraian (Miles dan Huber- man, 2007:18). Adapun 3 (tiga) langkah ana- lisis  data  kualitatif  yang  dilakukan  peneliti antara lain: reduksi data, reduksi merupakan proses  memilah,  mengkerucutkan  dan  me- nyederhanakan data mentah yang diperoleh melalui catatan-catatan dan hasil wawancara yang  diperoleh  di  lapangan  saat  penelitian dilakukan.  Dalam  pelaksanaannya,  peneliti telah mereduksi data sebelum melakukan pe- ngumpulan data, yaitu dalam bentuk: memi- lih  fokus  penelitian;  memilih  apa  saja  yang menyebabkan  terjadinya  selisih  dalam  pela- poran nilai asset tetap di sisi neraca antara da- ta bidang asset dengan seksi akuntansi; mem- buat  pertanyaan  penelitian  yang  berkaitan dengan  pengendalian  internal  asset  tetap  di BPKAD Kota Kediri. Penyajian Data, penya- jian hanya berupa pemaparan yang memiliki keterkaitan dengan  permasalah  yang  terjadi pada proses pengendalian internal asset tetap dan  langkah-langkah  apa  yang  diterapkan oleh BPKAD Kota Kediri untuk memperbaiki nilai  asset  tetap  yang  ditampilkan  pada  sisi neraca laporan keuangan.  Penarikan Kesim- pulan,  peneliti  membuat  kesimpulan  berda- sar penyajian data yang diperoleh melalui ha- sil  wawancara,  pengamatan  maupun  telaah pustaka. Kesimpulan penelitian ini mengarah kepada penerapan langkah-langkah pengen- dalian  internal  asset  tetap  dilingkungan  pe- merintah  Kota  Kediri  sudah  berjalan  dalam rangka  menuju  perbaikan  kualitas  laporan keuangan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Pencapaian  Tujuan  Pengendalian  Internal di BPKAD Kota Kediri
Peneliti  ingin  memahami  langkah-lang- kah pengendalian terhadap asset tetap yang dijalankan oleh pemerintah Kota Kediri telah
menuju  kearah  pemenuhan  dari  tujuan  pe- ngendalian yang di tuangkan oleh COSO dan diperbaharui oleh Hall (2008: 128), yaitu: un- tuk menjaga keamanan asset organisasi; me- meriksa  ketelitian  dan  keandalan  data akuntansi; menciptakan efektivitas yang op- timal; memastikan telah ditaatinya peraturan dan  perundangan-undangan  yang  berlaku dengan  kebijakan  organisasi  yang  tepat. Apabila seluruh jajaran di pemerintah daerah Kota Kediri telah memahami tujuan pengen- dalian internal tentunya akan membantu da- lam  memudahkan  monitoring  serta  memu- dahkan mengidentifikasi permasalahan sejak awal untuk mengurangi resiko dengan dila- kukannya tindakan perbaikan dan pencega- han agar tidak terjadi pengulangan kesalahan yang sama.
Namun  demikian  masih  belum  maksi- malnya pemahaman fungsi pengendalian in- ternal oleh jajaran pelaksana, pengguna dan pengelola  asset  di  pemerintah  Kota  Kediri, menjadikan perbaikan temuan yang dilapor- kan dalam laporan pemeriksaan BPK hanya sebatas tindakan perbaikan dan masih sedikit bagian yang membuat tindakan pencegahan agar  tidak  terulang  temuan  yang  sama. Hal ini  mengakibatkan  belum  efektifnya  tinda- kan  pengendalian  yang  dilakukan  oleh BPKAD dan SKPD. Penelitian ini menunjuk- kan  bahwa  kesadaran  untuk  memperbaiki pengendalian internal khususnya pengelola- an asset tetap masih belum menyentuh kepa- da level pimpinan daerah dalam hal ini wali- kota  maupun  sekretaris  daerah.  Hal  ini  di- tunjukkan  dengan  masih  lemahnya  koordi- nasi  intensif  antara  BPKAD,  SKPD,  Inspek- torat dengan walikota untuk membahas per- masalahan tentang pengelolaan asset, perbai- kan dan belum berjalannya tindakan pence- gahan dalam prosedur pengendalian asset te- tap yang dilakukan secara berjadual.
Rendahnya  reviu  yang  dilakukan  oleh pimpinan  daerah  menjadikan  BPKAD  seba- gai  pengelola  asset  daerah  bersama  Inspek- torat  sebagai  institusi  pengawas  daerah  ku- rang efektif dalam melakukan pengendalian dan pemantauan di daerah. Peraturan daerah yang mengatur tentang penatausahaan asset
yang di dalamnya mengatur tentang rekonsi- liasi dan inventarisasi yang dilakukan secara periodik sudah diterbitkan dan perlu ditaati oleh  SKPD  dan  BPKAD  Kota  Kediri  tetapi masih diperlukan peraturan tambahan yang berisi  detail  waktu  pelaksanaan  rekonsiliasi dan inventarisasi barang daerah serta penjad- walan rapat koordinasi untuk pembahasaan perbaikan permasalahan asset.
Selain itu pemberian pendidikan dan pe- latihan serta sosialisasi pemahaman peratur- an  dan  perundangan  bagi  aparatur  daerah untuk memperoleh persamaan persepsi dan penafsiran.  Bentuk  reward  dan  punishment yang jelas perlu dibuatkan dalam bentuk Per- aturan Walikota sebagai peraturan yang “me- maksa” supaya dipatuhi oleh seluruh jajaran pemerintah  Kota  Kediri.  Peran  Inspektorat sebagai pengawas daerah dan Aparatur Pen- gendalian Intern Pemerintah (APIP) harus di- dukung oleh komitmen kepala daerah mau- pun  sekretaris  daerah  serta  seluruh  jajaran SKPD untuk perbaikan kualitas pelaporan as- set tetap di sisi neraca.

## Menjaga Asset Organisasi
Berdasar pengamatan di lapangan masih ditemukan asset tetap yang belum ditempel label identifikasi asset tetap. Dalam penggu- naan  Simda  BMD  sudah  disediakan  menu otomatis  untuk  mencetak  label  identifikasi asset  tersebut,    tetapi  masih  rendahnya  pe- mahaman  staf  pelaksana  akan  fungsi  label tersebut membentuk pemahaman bagi seba- gian pelaksana bahwa dengan melakukan en- try di Simda BMD sudah cukup untuk asset tersebut diakui milik daerah. Perlu dilakukan sosialisasi  kepada  pengelola  barang  tentang pentingnya fungsi labelisasi tersebut, karena hal  tersebut  dapat membantu  memudahkan identifikasi  asset  ketika dilakukan  stock op- name yang bermanfaat ketika akan dilakukan rekonsiliasi.  Dari  wawancara  dan  hasil  pe- ngamatan di lapangan diketahui bahwa:
1. Belum semua asset tetap yang berada di ruangan BPKAD ditempel label ko- de  identifikasi  barang.  Hal  tersebut menunjukkan  bagaimana  BPKAD  se- bagai  koordinator  pengendalian  asset
masih  belum  terlalu  memahami  apa yang  terdapat  di  dalam  Permendagri No. 17 Tahun 2007 yang petunjuk tek- nisnya menjelaskan bahwa penempel- an  labelisasi  merupakan  salah  satu bentuk  pengamanan  secara  adminis- tratif dan memudahkan untuk dilaku- kan identifikasi pelacakan apabila dil- akukan  rekonsiliasi  dan  inventarisasi asset.
2. Belum adanya pengawasan yang dila- kukan  secara  periodik  dan  berjadual oleh pengurus barang untuk melapor- kan  kepada  Kepala  SKPD  berupa  la- poran  semesteran  dalam  melakukan rekonsiliasi antara fisik barang dengan kartu  inventaris  barang  sebagaimana yang dijelaskan di dalam Permendagri No. 17 Tahun 2007 dan Peraturan Dae- rah No. 17 Tahun 2007, sehingga apa- bila  ditemukan  selisih  saat  dilakukan rekonsiliasi akan mengalami kesulitan dan membutuhkan waktu untuk mela- kukan penelurusan asset tersebut.
3. Brankas  tempat  penyimpanan  doku- men kepemilikan asset yang yang ma- sih  menyatu  dengan  ruang  kerja  me- mungkinkan untuk siapa saja hilir mu- dik di dalam ruangan. Dibutuhkan su- atu  ruangan  khusus  dengan  penga- wasan yang optimal setiap saat. Hal ini menggambarkan  masih  lemahnya  ke- pala  bidang  asset  untuk  melakukan strategi  penilaian  resiko  terhadap  pe- nyimpanan dokumen kepemilikan as- set daerah untuk melakukan tindakan preventif  atas  kemungkinan  terburuk yang dapat saja terjadi.
4. Otorisasi  pemegang  kunci  dan  kode brankas yang masih belum dikuatkan dengan  surat  penugasan  dari  pejabat yang  berwenang  dapat  menimbulkan penyalahgunaan  fungsi  penyimpan dokumen  kepemilikan  asset  tetap (BPKB maupun sertifikat).
5. Bidang  asset  belum  melakukan  stock opname  atas  dokumen  kepemilikan seet tetap yang dikuasai  secara perio- dik.
6. Permasalahan  sertifikasi  tidak  hanya melibatkan pihak internal saja (dalam hal ini kepala desa/lurah dan aparatur kelurahan  yang  menjabat  terdahulu) tetapi hal ini juga melibatkan pihak ex- ternal (dalam hal ini para ahli waris). Ahli waris yang sudah tidak bertempat tinggal di wilayah tersebut menyebab- kan bidang asset kesulitan untuk mela- kukan proses balik nama.
7. Pengamanan  yang  dilakukan  atas Kontruksi  Dalam  Pengerjaan  (KDP) yang masih dihentikan pengerjaannya masih  belum  optimal,  belum  adanya anggota pengaman yang bertugas un- tuk  mengamankan  KDP  dan  material yang  masih  belum  terpakai  secara  24 jam  penuh  menunjukkan  masih  le- mahnya  pengawasan  terhadap  fisik material maupun KDP itu sendiri. Sep- erti  KDP  jembatan  Brawaijaya,  akses yang terbuka menjadikan siapa saja bi- sa bisa mengakses ke dalam tanpa me- lewati pengamanan yang cukup.

## Memeriksa Ketelitian dan Keandalan Data Akuntansi
Dari  hasil  wawancara  peneliti  dengan partisipan, diperoleh informasi bahwa perlu dikeluarkan  peraturan  turunan  khusus  oleh walikota yang mengharuskan SKPD melaku- kan rekonsiliasi secara simultan dengan peri- ode yang sudah ditentukan. Selain itu perlu tindakan yang dapat menumbuhkan pola pe- meriksaan  sederhana  yang  dilakukan  oleh kepala SKPD agar rekonsiliasi asset tetap di- lakukan secara rutin, misalnya dengan sese- kali meminta pengurus barang maupun ben- dahara SKPD untuk menunjukkan data asset yang  digunakan  di  internal  SKPD  sebelum diberikan ke BPKAD. Merubah kebiasaan de- ngan  menggunakan  pendekatan  yang  tepat oleh pimpinan daerah maupun kepala SKPD,
diharapkan lambat laun akan membawa pe- rubahan  kearah  perbaikan  meskipun  mem- butuhkan waktu.
Pengamatan juga dilakukan peneliti un- tuk  melihat  beban  pekerjaan  di  seksi  akun- tansi,  diketahui  semenjak  awal  tahun  2015 seksi akuntansi dengan 1 (satu) kepala seksi selain  membawahi  seksi  akuntansi,  juga membawahi  seksi  verifikasi  dokumen  pen- dukung pencairan kegiatan  SKPD. Keadaan ini menjadikan beban pekerjaan kepala seksi akuntansi  bertambah  dari  yang  seharusnya hanya fokus menangani seksi akuntansi, teta- pi juga menangani seksi verifikasi dokumen pendukung  pencairan  kegiatan  SKPD,  se- hingga  besar  kemungkinan  fokus  pekerjaan menjadi berpendar dan membutuhkan wak- tu pekerjaan dua kali dari yang seharusnya. Selain  itu  kepala  seksi  akuntansi  juga  me- lakukan progress untuk tindak lanjut temuan BPK yang berhubungan dengan permasalah- an akuntansi dan verifikasi. Kegiatan rekon- siliasi  secara  periodik yang  telah direncana- kan oleh kepala seksi akuntansi masih men- jadi wacana dan masih pending. Kepala seksi akuntansi,  juga  masih  memfokuskan  untuk menyelesaikan selisih asset tetap guna mem- persiapkan penerapan akrual basis untuk pe- laporan Tahun Anggaran (TA) 2015.
Kondisi tersebut menggambarkan masih rendahnya pengawasan secara berkelanjutan atas fisik asset yang dikelola. Selain itu belum dilakukan  penilaian resiko  dari kegiatan  re- konsiliasi  secara  optimal  bisa  saja  berakibat salah dalam menilai resiko yang bisa ditim- bulkan. Rekonsiliasi asset tetap yang tidak di- lakukan  secara  periodik  akan  berpengaruh terhadap  kinerja  pengelolaan  asset.  Penera- pan  aktivitas  pengendalian  yang  masih  le- mah perlu didukung oleh peraturan walikota yang secara rinci menjelaskan bentuk petun- juk teknis yang menjelaskan tentang rekonsi- liasi asset dan stock opname yang berjadual. Perlunya  komitmen  walikota  melalui  sekre- taris daerah untuk melaksanakan pengawas- an  supaya  peraturan  ini  membawa  peruba- han kearah pengendalian asset tetap yang le- bih baik.
Masih ditemukannya SKPD yang masih salah  memasukan  penggolongan  rekening dan salah memasukan kelompok asset meru- pakan hal yang seharusnya tidak terjadi apa- bila  terjadi  koodinasi  antara  bidang  asset BPKAD  dan  SKPD  dengan  seksi  akuntansi dibantu seksi anggaran BPKAD. Hal tersebut menunjukkan masih lemahnya unsur penga- wasan yang bersifat berkelanjutan yang ter- jadi  di  SKPD dan  BPKAD  kota  Kediri  yang berfungsi  sebagai  koodinator  pengendalian keuangan dan asset daerah.

## Menciptakan Efektivitas Yang Optimal
Efektif pengelolaan asset tetap dapat di- tunjukkan dengan lancarnya penyelenggaran pengendalian internal dengan menggunakan berbagai  sumber  daya  yang  dimiliki  secara tepat untuk mencapai tujuan tertentu dengan kualitas yang optimal. Sumber daya yang di- maksud  bisa  berupa  peningkatan  kapasitas kerja melalui pemberian pedoman, bimbing- an,  pelatihan  dan  supevisi  untuk  menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan as- set tetap. Diperlukan suatu komunikasi yang baik untuk menyampaikan informasi dalam suatu bentuk dan sarana tertentu dalam wak- tu  yang  tepat,  sehingga  memungkinkan  ke- pala SKPD melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. Selain informasi yang tepat  dibutuhkan  juga  komunikasi  internal yang  efektif,  khususnya  berkenaan  dengan pengelolaan barang milik daerah.
Wawancara yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa masih minimnya pelatihan dan  bimbingan  teknis  yang  diperuntukkan bagi staf pelaksana dibidang asset, akuntansi di SKPD dan BPKAD bisa mengakibatkan ku- rangnya komunikasi dan informasi yang ber- jalan.  Kegiatan  monitoring,  seperti  progress perbaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan oleh BPK masih minim un- tuk  diketahui  oleh  SKPD.  Sedikitnya  ruang terbuka  untuk  memperoleh  informasi  khu- susnya  tentang  apa  yang  menjadi  permasa- lahan  SKPD  menunjukkan  bahwa  pemerin- tah kota Kediri belum mengedepankan azas keterbukaan  dari  LHP  itu  sendiri.  Terbatas- nya  informasi  mengenai  LHP  tidak  sejalan
dengan PP No. 60 Tahun 2008, yang mema- sukan unsur keterbukaan informasi dan ko- munikasi dalam penerapan sistem pengenda- lian internal pemerintah.

## Memastikan  Peraturan  dan  Perundangan- undangan yang Berlaku
Adanya pedoman yang memadai, sangat diperlukan dalam pengelolaan suatu urusan pemerintahan. Terkait dengan upaya terlak- sananya  penyelenggaraan  pemerintah  dae- rah yang bersih dan bertangguangjawab, ma- ka  perlu  dilakukan  tertib  administrasi  dan tertib pengelolaan terhadap barang milik da- erah.  Pedoman  yang  berupa  Peraturan  Da- erah  (Perda)  maupun  Peraturan  Walikota (Perwali) dalam pengelolaan asset tetap dae- rah dapat dianggap sebagai payung hukum karena  sifatnya  yang  mengikat  dan  me- maksa. Selain Perda dan Perwali diperlukan suatu Standard Operating Procedures (SOP) yang  berisi  urutan  prosedur  yang  mampu menimbulkan  komitmen  dari  semua  pihak untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan aturan  yang  berlaku.  Selama  ini  kegiatan pengelolaan  cenderung  dilakukan  secara subjektif, karena belum adanya pemahaman dan  kemauan  dari  semua  pihak  untuk  me- nyelesaikan  permasalahan  asset  (kegiatan pengelolaan  dilakukan  berdasarkan  kebia- saan).
Dari wawancara yang dilakukan dengan partisipan, diperoleh informasi memang pe- merintah Kota Kediri telah memiliki Peratur- an  Daerah  (Perda)  dan  Peraturan  Walikota (Perwali) yang mengatur mengenai pengelo- laan  asset  daerah,  tetapi  masih  diperlukan aturan  khusus  yang  membutuhkan  penga- wasan langsung dari walikota melalui sekre- taris daerah, seperti perlunya peraturan khu- sus yang mengatur tentang rekonsiliasi asset tetap.  Pengawasan  langsung  akan  mendo- rong  SKPD  agar  bertanggungjawab  untuk mendapatkan hasil yang maksimal serta pe- raturan tersebut tidak hanya “galak” di atas kertas saja. Penerapan peraturan tersebut di- butuhkan komitmen yang kuat dan “pemak- saan”  dari  walikota  untuk  jajaran  dibawah untuk  melakukan  perbaikan  laporan  neraca
yang salah satunya menampilkan nilai asset tetap yang dikelola daerah.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Pemerintah Kota Kediri membangun pe- ngendalian internal asset tetap dalam upaya untuk memperbaiki laporan keuangan pada sisi neraca. BPKAD sebagai leading sector pe- ngelolaan asset  daerah  termasuk  untuk me- lakukan pengendalian internal asset daerah, sebisa  mungkin  mengoptimalkan  langkah perbaikan sebagai upaya untuk meminimali- sasi resiko terjadinya penyimpangan yang bi- sa saja terjadi dalam pengelolaan asset tetap milik  daerah.  Namun  dalam  implementasi- nya  masih  ditemukan  kelemahan  yang  ber- dampak  pada  penerapan  tindakan yang be- lum  optimal,  kesemuanya  bermuara  pada masih lemahnya fungsi koordinasi yang dija- lankan oleh BPKAD.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat aktivitas mendasar dalam pe- ngendalian  asset  tetap  yang  belum  berjalan sebagaimana  mestinya,  seperti  belum  leng- kapnya  identifikasi  masing-masing  asset  te- tap, belum jelasnya fungsi otorisasi pengelola asset, belum tersedianya SOP pengelolaan as- set  tetap,  dan  masih  lemahnya  pengawasan atas asset tetap oleh baik pengelola asset ma- upun pihak inspekorat sebagai aparat penga- was  internal.  Kondisi  ini  ditambah  dengan masih  belum  terbentuknya  jaringan  komu- nikasi dan informasi yang baik antara SKPD dengan Inspektorat dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan  BPK.  Komunikasi  yang  baik tentu perlu diterapkan oleh pemerintah Kota Kediri sebagai input dalam proses perbaikan pengendalian  internal atas  asset  tetap.  Pada akhirnya  optimalnya  komitmen  dari  kepala daerah dalam mendukung upaya perbaikan pengendalian  asset  memegang  peran  domi- nan dalam pencapaian perbaikan kualitas la- poran  keuangan  pada  sisi  neraca  yang  me- mang  menampilkan  nilai  asset  tetap  di  da- lamnya. Hal tersebut merujuk pada literatur- literatur  pengendalian  internal  yang  men- guraikan bahwa komitmen pimpinan meru-
pakan pondasi utama untuk membangun sis- tem pengendalian internal yang memadai ju- ga baik.
Telah disahkan peraturan dari pusat be- rupa Permendagri No. 17 Tahun 2007 dan pe- raturan  turunan  berupa  Peraturan  Daerah No.  17  Tahun  2007  merupakan  produk  hu- kum  yang  tersedia  untuk  pelaksanaan  pe- ngelolaan barang milik daerah, tetapi payung hukum tersebut belum menyentuh secara ke- seluruhan di level pengelola barang untuk di- lakukan koodinasi dengan SKPD. Hal terse- but dikarenakan, pemerintah daerah terlam- bat untuk membuat pertunjuk teknis tentang pengelolaan  barang milik  daerah  yang  baru disahkan pada bulan Februari 2014 dan sosia- lisasi  yang  belum  optimal  mengakibatkan masih  rendahnya  pemahaman  SKPD  dalam mengimplimentasikan peraturan turunan ter- sebut.

## Saran
Penerbitan kebijakan dengan unsur “pe- maksaan” dalam pelaksanaannya perlu dibu- at sebagai pedoman yang mengikat dan ha- rus  diikuti.  Kebijakan  yang  memiliki  sifat “pemaksaan”  tersebut,  seperti  dikeluarkan- nya peraturan mengenai rekonsiliasi asset te- tap yang diadakan secara berjadual dan hasil- nya disampaikan di dalam rapat koordinasi daerah,  di  samping  itu  perlu diterapkan  re- ward  bagi  SKPD  yang  mampu  melakukan pengendalian  asset  secara  baik  dan  punish- ment bagi SKPD dengan pengendalian asset buruk.  Perlu  juga  dilakukan  pemeringkatan bagi semua SKPD di lingkungan pemerintah Kota Kediri agar mengoptimalkan pengenda- lian agar menjadi peringkat utama dan bagi SKPD  dengan  peringkat  menengah  hingga terendah tentu akan terpacu dalam perbaikan pengendalian di dalam atas asset yang digu- nakan.  Semua  point  tersebut  perlu  tertuang di dalam peraturan yang membutuhkan ko- mitmen bersama yang diusung oleh walikota untuk memperbaiki laporan asset tetap.
Selain dikeluarkan peraturan yang bersi- fat  memaksa,  diperlukan  juga  pengawasan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut telah disosialisasikan hingga tingkat pelaksa-
na  SKPD.  Pengawasan  yang  dilakukan oleh Inspektorat bersama dengan bidang asset di- lakukan  secara  berjadual  dan  hasil  penga- wasan  tersebut  dilaporkan  kepada  walikota melalui sekretaris daerah. Penerapan PP No. 60 Tahun 2008 tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan  fungsi  pengawasan  ini,  karena pengawas harus cermat memperhatikan un- sur-unsur yang terdapat dalam pengendalian internal (lingkungan pengendalian; penilaian risiko; kegiatan pengendalian; informasi dan komunikasi;  dan  pemantauan  pengendalian internal) untuk mencapai tujuan pengendali- an organisasi, khususnya pengendalian asset tetap.  Pengendalian  yang  berjalan  bisa  saja belum  berjalan  secara  optimal,  hal  tersebut disebabkan  masih  menjadi  permasalahan yang terjadi di SKPD dalam pemahaman un- sur-unsur  pengendalian  internal  tersebut  di lapangan.
Dari simpulan dan keterbatasan peneliti- an sebagaimana diuraikan dalam sub bab se- belumnya,  peneliti  menyarankan  beberapa hal  yaitu  terkait  dengan  penelitian  selanjut- nya,  peneliti  selain  menyarankan  pengem- bangan  jenis  penelitian  serupa  pada  obyek yang berbeda, dengan mengingat bahwa per- masalahan  pengelolaan  asset  tetap  masih menjadi  salah  satu  penyebab  utama  buruk- nya  kualitas  laporan  keuangan  instansi  pe- merintah  daerah.  Kemudian  terkait  dengan pemerintah Kota Kediri sebagai lokasi pene- litian, disarankan untuk melakukan perbaik- an dalam tata kelola asset tetap, terutama pa- da  proses  pengendalian  internal  mendasar, seperti: kelengkapan identitas asset; penetap- an SOP pengelolaan asset tetap dan optimali- sasi  pengawasan  internal  atas  pengelolaan asset tetap oleh APIP; serta keikutsertaan wa- likota  sebagai  pihak yang melakukan  moni- toring  melalui  sekretaris  daerah.  Serta BPKAD selaku koordinator pengeloaan asset daerah disarankan untuk melakukan pemu- tahiran data asset tetap yang dikuasi oleh pe- merintah  Kota  Kediri,  melakukan  penilaian asset  tetap  secara  berkelanjutan,  dan  mem- berikan  pendidikan  maupun  pelatihan  dan insentif  untuk  meningkatkan  kinerja  apara- tur daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriliyani, I. B., Anugrah, R., dan Nurmayan- ti, P. N. (2013). Faktor-Faktor yang Mem- pengaruhi  Kualitas Audit APIP pada In- spektorat  Provinsi  Riau. Pekbis  Jurnal , Vol.5, No.3.
Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Sua- tu Pengantar . Erlangga. Jakarta.
Bastian, I. (2014a). Sistem Pengendalian Mana- jemen  Sektor  Publik .  Salemba  Empat.  Ja- karta.
Committe of Sponsoring Organizations (CO- SO).  (2004). Enterprice  Risk  Management (ERM)-Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations og the Trendway Commission . New York.
Hall, J. A. (2008). Accounting Information Sys- tem . Seventh Edition. South-Western Ce- ngage Learning.
Hanis, M. H., Trigunarsyah, B., dan Susilawa- ti, C. (2011).The Application of Public As- set Management in Indonesian Local Go- vernment, Journal of Corporate Real Estate , Vol. 13, Issue 1: 36-47.
Husein,  M.  F.,  Halim,  A.,  dan  Tjahjono,  A.
(2009). Sistem  Pengendalian  Manajemen . Edisi  Revisi.  UPP  Sekolah  Tinggi  Ilmu Manajemen YKPN: Yogyakarta.
Institute of Internal Auditors (IIA). (2011). The Professional  Practice  Framework. United Kingdom.
Kementerian Dalam Negeri. (2007). Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17  Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) .
Kieso,D. E., Jerry, J. W., dan Paul, D. K. (2004). Financial  Accounting:  Tools  for  Business Decision Making . Hoboken, NJ: John Wi- ley & Son.
Latif, S. N. (2013). “Say Good Bye” untuk Per- masalahan Asset Tetap . Artikel Asset.  Di- akses pada tanggal 5 Juli 2015 http://ww w.warungkopipemda.com/say-good-by e-untuk-permasalahan-asset-tetap/
Miles. B, Matthew dan Huberman. (2007). A- nalisis  Data  Kualitatif:  Buku  Sumber  Me- tode-metode Baru . Universitas Indonesia
Press.Jakarta.
Moleong,  L.  J.  (2007). Metodologi  Penelitian Kualitatif .  PT.  Remaja  Rosdakarya.  Ban- dung.
Nagy, A. L. dan Cenker, W. L. (2002). An As- sessment of The Newly Defined Internal Audit Function. Managerial Auditing Jour- nal . Vol. 17, No. 3: 130-137.
Pemerintah Kota Kediri. (2007). Peraturan Da- erah  Nomor  17  Tentang  Pengelolaan  Aset Milik Daerah.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).  (2010). Nomor  07 Tentang  Akun- tansi Asset Tetap .
Putri, M. Y. (2014). Analisis Sistem Pengenda- lian  Internal  Pengelolaan  Asset  Daerah di BPKAD Pemerintah Kabupaten Tulu- ngagung. Jurnal  Ilmiah  Manajemen  FEB . Vol. 2, No.1: 1-25.
Raharja,  M.  (2015).  Pengelolaan  Keuangan dan Asset Daerah (Studi Pada Badan Pe- ngeloaan  Keuangan  dan  Asset  Daerah Kabupaten  Lamongan). Jurnal  Adminis- trasi  Publik  Universitas  Brawijaya .  Vol.  3,
No. 1: 111-117.
Republik  Indonesia.  (2008). Peraturan  Peme- rintah  Nomor  60  Tentang  Sistem  Pengen- dalian Intern Pemerintah (SPIP).
Republik  Indonesia.  (2014). Peraturan  Peme- rintah  Nomor  27  Tentang  Pengelolaan  ba- rang Milik Negara/Daerah.
Sugiyono. (2007). Memahami Penelitian Kuali- tatif . CV. Alfabeta. Bandung.
Wilopo.  (2006). Analisis  Faktor-Faktor  Yang Berpengaruh  Terhadap  Kecenderungan  Ke- curangan Akuntansi: Studi Pada Perusaha- an Publik Dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia . Simposium Nasional Akuntan- si VI. Padang.
Wong, K. C. dan Evers, C. W. (2002). Leader- ship  for  Quality  Schooling  Insternational Persepektif .  The  Taylor  and  Francis  e-Li- brary.
Yusuf,  M.  (2013). Langkah  Pengelolaan  Asset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Dae- rah Terbaik . Salemba Empat. Jakarta.