Volume 10, Nomor 1, 2023 http:// jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572

## KONDISI KEARIFAN LOKAL PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN

## THE CONDITION OF LOCAL WISDOM IN FISHERIES RESOURCE MANAGEMENT IN INDONESIA: LITERATURE REVIEW
Hana Indriana 1,2 , Anna Fatchiya 1 , Hafinuddin 3 , Muhammad Arif Nasution 4 , Teuku Muhammad Faisal 5 , Muhammad Yasser MF 6 , Selvi Tebaiy 7 , Ferawati Runtuboi 8 , Bagus A. Utomo 9 , Wiwid Arif Pambudi 9 , Helmy Akbar 9*
1 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, IPB University, Kampus IPB Dramaga, Bogor
2 Department of Sociology, University of Indonesia, Kampus UI Depok
3 Program Studi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar, Aceh
4 Program Studi Sumberdaya Akuatik, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan , Universitas Teuku Umar, Aceh
5 Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Samudra, Aceh
6 Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Universitas Mulawarman, Samarinda
7 Departemen Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Negeri Papua, Papua Barat
8 Departemen Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Negeri Papua, Papua Barat
9 Environmental Research Centre, IPB University, Kampus IPB Dramaga, Jalan Raya Dramaga Bogor *Korespondensi: helmy.akbar@apps.ipb.ac.id

## Abstract
The local wisdom in fisheries resource management plays a significant role in the context of small-scale  fisheries.  In  this  context,  small-scale  fisheries  are  predominantly  managed  by resource  users  from  traditional  local  communities.  Various  ethnic  groups  in  Indonesia, spread across major islands such as Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Java, Bali, the Lesser Sunda Islands (Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Timor), the Maluku Islands, and Papua, have unique local wisdom in resource management. The concept of local wisdom is applied to various types of aquatic ecosystems, including inland fisheries, which consist of swamps, rivers, and lakes, as well as brackish and marine fisheries. Given the benefits gained, some values of this local wisdom have been integrated into positive law as stipulated in regional regulations. Formally, local wisdom has been introduced in Article 1, paragraph (30) of Law Number 32 of 2009, which states that local wisdom is the noble values that apply in the  life order of the community. Over time, the mindset and lifestyle of traditional communities have evolved,  causing  some  of  these  local  wisdom  values  to  erode.  This  study  attempts  to summarize  the  values  of  local  wisdom  in  fisheries  resource  management  spread  across various  regions  in  Indonesia,  along  with  the  challenges  faced.  The  sustainability  of  these local wisdom values in the future will confront the escalation of natural resource degradation and the loss of important germplasm, especially in aquatic ecosystems.
Keywords: Local wisdom, fisheries, sustainability, Indonesia

## I. Pendahuluan
Sumberdaya  pesisir  dan  laut  dewasa  ini  mengalami  degradasi  sebagai  akibat dari  perilaku  pemanfaatan  yang  tidak  ramah  lingkungan.  Pemanfaatan  cenderung bersifat destruktif dan merusak, serta tidak mempertimbangkan aspek konservasi dan
Volume 10, Nomor 1, 2023 http:// jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572
keberlanjutan  sumberdaya.  Masyarakat  memegang  peranan  penting,  karena  itu pengelolaan  dengan  berbasis  pemberdayaan  sumberdaya  lokal.  Tradisi  dan  hukum adat yang mempunyai kaitan dan bermanfaat terhadap upaya pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Kearifan lokal merupakan budaya masa lalu yang patut secara terus- menerus dijadikan pegangan hidup. Beberapa ciri-ciri kearifan lokal, yakni 1) mampu bertahan terhadap budaya luar, 2) memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya  luar,  3)  mempunyai  kemampuan  mengintegrasikan  unsur  budaya  luar  ke dalam  budaya  asli,  4)  mempunyai  kemampuan  mengendalikan,  5)  mampu  memberi arah pada perkembanan budaya (Ayatrohaedi, 1986 dalam Ismail et al ., 2017).
Widarmanto,  N.  (2018)  telah  mencoba  memetakan  beragam  kearifan  lokal dibidang  pengelolaan  sumberdaya  perikanan  di  Indonesia.  Salah  satunya  terkait dengan  keberadaan  lubuk  larangan.  Di  Pulau  Kalimantan  juga  ditemukan  model pengelolaan  sumberdaya  perikanan  darat  dengan  model  mirip  lubuk  larangan  akan tetapi  penerapannya  tidak  seluas  dan  berkembang  seperti  Pulau  Sumatra.  Sehingga model  pengelolaan  dengan  konsep  lubuk  larangan  merupakan  konsep  yang  umum digunakan  di  Pulau  Sumatra.  Adrianto  (2005)  dalam  Widarmanto,  N.  (2018) mengemukakan  beberapa  bentuk  kearifan  lokal,  seperti  di  Jambi  misalnya,  lubuk larangan  (river  protected  area)  dirumuskan  sebagai  sebuah  lubuk  di  sungai-sungai yang dibiarkan selama 6 bulan hingga 2 tahun tidak dipanen ikannya, sehingga ikan punya  cukup  waktu  untuk  berkembang  biak.  Penutupan  sebuah  lubuk  dilakukan dengan  membacakan  surah  Yasin  40  kali.  Bagi  siapa  yang  mengambil  ikan  selama penutupan lubuk akan dikenai sanksi adat. Setelah dibuka, ikan dipanen dengan cara dilelang. Hasilnya digunakan untuk kepentingan kelompok.
Aturan  yang  berlaku  lubuk  larangan  sama,  dimana,  tidak  boleh  ada  aktifitas penangkapan  yang  dilakukan  oleh  siapapun,  menggunakan  alat  tangkap  apapun, sampai  batas  waktu  tertentu  (waktu  panen).  Aturan  main  ini  ditetapkan  berdasarkan konsensus masyarakat adat setempat. Namun, aktifitas lain selain penangkapan masih diperbolehkan,  seperti  mencuci,  mandi,  dan  melintas  menggunakan  perahu  di  lubuk larangan, selama aktifitas tersebut tidak merusak ekosistem sungai dan sumber daya ikan.  Namun,  ketika  waktu  panen  tiba,  ada  beberapa  aturan  main  yang  harus  ditaati oleh  semua  masyarakat.Aturan-aturan  main  tersebut  diantaranya:  a)  Orang  yang terlibat  pada  saat  panen  merupakan  orang-orang  terpilih  sesuai  dengan  bidangnya masing-masing,  seperti  divisi  penangkap  ikan,  divisi  pelelang  ikan,  divisi  jemput ikan, divisi selam, dan divisi pembagi hasil, b) Jenis alat tangkap yang diperbolehkan hanya jala dan jaring, masing-masing dengan mata jaring sebesar 9 inci. Menurut Sari et  al . (2016) dalam  Widarmanto,  N. (2018), sistem  panen ikan lubuk larangan yang membatasi  penggunaan  alat  tangkap  dan  pembatasan  jenis  ikan  yang  boleh  diambil dapat mendukung keberlanjutan keberadaan ikan, c) Orang dari luar masyarakat lokal dilarang  ikut  menangkap  ikan,  d)  Dilarang  menangkap  ikan  menggunakan  tuba
Volume 10, Nomor 1, 2023 http:// jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572
(racun),  strum,  dan  bom,  e)  Ikan  hasil  tangkapan  terlebih  dahulu  dikumpulkan semuanya  kemudian  ikan  dibagi  rata  kepada  masyarakat  (60  %)  dan  sisanya  dijual (40 %).
Dabom  di  Papua  sebagai  suatu  kearifan  lokal  atau  pengetahuan  lokal  adalah bentuk  pengetahuan  diperoleh  dari  serangkaian  kegiatan,  seperti  mengamati, menganalisis, menafsirkan, dan mencapai kesimpulan (Ahlee et al ., 2014; Hunaepi & Firdaus,  2017  dalam  Paulangan,  Y.  P  et.  al  2021),  kepercayaan,  pemahaman  atau persepsi  beserta  kebiasaan  atau  etika  adat  yang  menjadi  pedoman  perilaku  manusia dalam  sistem  ekologis  dan  kehidupan  (Riyanto,  2015  dalam  Paulangan,  Y.  P  et.  al 2021),  yang  berwujud  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  lokal  di  wilayah tertentu  untuk  menjawab  masalah  dalam  pemenuhan  kebutuhan  mereka  (Fajarini, 2014; Lubis, 2014; Prasetyo, 2011; Sungkharat et al ., 2010; Sardi et al ., 2019 dalam Paulangan, Y. P et al., 2021).
Peran  dabom  dalam  pengelolaan  sumber  daya  kelautan  berkelanjutan,  dimana dabom  merupakan daerah terlarang untuk  dimasuki  bahkan dilewatipun tidak boleh. Selain itu, dabom juga sebagai sebuah sistem pengelolaan, yakni sistem “buka-tutup” dalam  hal  pemanfaatan  sumber  daya  perikanan  di  pesisir  dan  laut.  Sistem  “buka- tutup” dabom tersebut pada prinsipnya sama dengan sistem Tiaitiki di Teluk Depapre (Yarisetou, 2009; Paulangan, 2019; Paulangan et al ., 2019 dalam Paulangan, Y. P et al ,  2021).  Sistem  “buka-tutup”  Dabom  merupakan  suatu  bentuk  penutupan  suatu kawasan  tertentu  pada  waktu  tertentu  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  biota tertentu  untuk  berkembang  biak,  seperti  ikan,  teripang,  lola  dan  berbagai  biota ekonomis lainnya.
Eksistensi dabom sebagai identitas masyarakat adat di pesisir dan kearifan lokal pasang  surut  relasi  antara  masyarakat  adat  dan  negara  sudah  lama  diperdebatkan. Setelah era Reformasi, gerakan masyarakat adat baru mendapatkan ruang politik yang luas dalam mengartikulasikan identitas dan hak-haknya, dengan lahirnya UU No. 06 Tahun  2014  tentang  Desa  (Satria et  al .,  2017  dalam  Paulangan,  Y.  P  et.  al  2021). Menurut Nababan et al . (2012) dalam Paulangan, Y. P et. al., (2021), masyarakat adat didefenisikan  sebagai  sekelompok  penduduk  yang  berdasarkan  asal-usul  leluhur hidup  dalam  suatu  wilayah  geografis  tertentu,  memiliki  nilainilai  dan  sosial  budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya, serta mengatur dan mengurus keberlanjutan  kehidupannya  dengan  hukum  dan  kelembagaan  adat.  Lebih  lanjut dijelaskan  bahwa  ada  empat  (4)  unsur  yang  terkandung  dalam  defenisi  masyarakat adat tersebut, yakni: kelompok orang, wilayah hidup, sistem pengetahuan dan sistem aturan tata kepengurusan kehidupan bersama.
Keberadaan  Panglima  Danau  merupakan  salah  satu  kearifan  lokal  di  Danau Aneuk  Laot  yang  dibuat  oleh  Majelis  Adat  Aceh  pada  tahun  2005  yang  disahkan melalui SK Bupati. Segala bentuk adat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat
Volume 10, Nomor 1, 2023 http:// jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572
Provinsi  Aceh  selama  tidak  bertentangan  dengan  ajaran  Islam  harus  dipertahankan. Keberadaan  Panglima  Danau  adalah  untuk  menjaga  kelestarian  sumberdaya  ikan, eksploitasi  yang  berlebihan  mengilhami  para  pemangku  adat  diselingkar  Danau Aneuk  Laot  perlunya  menjaga  dan  melestarikan  sumberdaya  ikan.  Mengacu  kepada Panglima  Laot  sebagai  kearifan  lokal  yang  sudah  berlangsung  turun  temurun  dan waktu yang lama maka lahirlah panglima danau, dalam pasal 2 ayat 2 huruf (i) Qanun Aceh  No.  10  tahun  2008  disebutkan  sebagai  panglima  laot  atau  panglima  danau. Hukum  adat  yang  ada  tersebut  merupakan  aturan  yang  pernah  hidup  di  masyarakat kemudian  dikembangkan  kembali  dan  dimuat  didalam  qanun  (Fithra,  2017  dalam Purwoko,  R.M. et  al .  2021).  Kelembagaan  Panglima  Danau  beranggotakan masyarakat  nelayan  disekitar  danau  dengan  jumlah  42  orang  terdiri  dari  27  orang nelayan dan kelompok 9-16 pengolah sebanyak 15 orang.
Menurut  Apriyanto  (2008)  dalam  Purwoko,  R.M. et  al .  (2021),  kearifan  lokal adalah  berbagai  nilai  yang  dikembangkan  dan  dipertahankan  oleh  masyarakat  yang menjadi pedoman hidup mereka. Jadi kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan dan pengetahuan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan berbudi  luhur,  yang  dimiliki,  dipedoman  dan  dilaksanakan  oleh  seluruh  anggota masyarakat.  Aturan  yang  diterapkan  Panglima  Danau  tersebut  berfungsi  untuk mewujudkan  kerukunan,  ketertiban  dan  alat  kontrol  keamanan  dalam  menjaga  dan mempertahankan sumberdaya ikan di  Danau Aneuk Laot.  Peran  aktif masyarakat di dalam pengelolaan perikanan merupakan bagian yang penting. Partisipasi masyarakat dapat didekati dengan memberdayakan budaya yang berkembang di dalam komunitas tersebut. Penerapan suatu budaya di dalam pengelolaan perikanan akan memberikan nilai  tambah  dari  sudut  pandang  efisiensi  dan  efektifitas  dari  sistem  pengawasan berbasis masyarakat (Oktaviani et al ., 2016 dalam Purwoko, R.M. et al . 2021).

## II. Metode Penelitian
Metodologi  penelitian  ini  melibatkan  desk  study  dan  tinjauan  literatur ( literature review ) dari piranti lunak google scholar engine untuk menelaah publikasi penelitian yang mengkhususkan kajiannya pada kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan  sumberdaya  perikanan.  Baik  itu  yang  terdapat  pada  lingkungan  atau konteks perikanan darat ( inland fisheries ) yang meliputi perairan sungai, danau, dan rawa  maupun  perikanan  payau  ( brackish  fisheries )  dan  laut  ( marine  fisheries ). Kearifan  lokal  dalam  hal  pengelolaan  sumberdaya  perikanan  yang  dikaji  kemudian dipetakan  perwilayah  berdasarkan  pulau  pulau  besar  atau  kepulauan  dengan  area yang luas, lalu diinventarisir berdasarkan wilayah provinsi dan kabupaten. Penelitian ini  juga  mengkaji  aspek  keberlanjutan  dari  kearifan  lokal  tersebut  dan  efektivitas penerapannya  pada  saat  sekarang,  serta  hambatan  yang  terjadi  ketika  aturan  atau hukum yang berkaitan dengan kearifan lokal tersebut diterapkan.
Volume 10, Nomor 1, 2023 http:// jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572

## III. Hasil dan Pembahasan

## Perkembangan  Kearifan  Lokal  Pengelolaan  Sumberdaya  Perikanan  di Indonesia
Pengelolaan  sumberdaya  alam  dan  lingkungan  yang  berbasis  kearifan  lokal dapat  ditemui  di  sebagian  besar  wilayah  di  Indonesia.  Upaya  pengelolaan  berbasis kearifan  lokal  berlaku  mulai  dari  pengelolaan  sumberdaya  air,  hutan,  ikan  baik  di perairan darat maupun pesisir laut, bahkan dalam sistem usaha. Kearifan lokal dalam pelestarian  sumberdaya  alam  sudah  ada  di  masing-masing  daerah,  misalnya  Sasi  di Saparua;  lahan  Lebak  di  Kalimantan  Timur;  Pengelolaan  Perairan  Pesisir  Desa Tanjung Barari di Biak; Sistem Rumpon Way Muli di Lampung; Manajemen Danau Sentarum  di  Kalimantan  Barat;  Pengelolaan  Terumbu  Karang  di  Jemluk  Bali; Panglima  Laot  dan  pengelolaan  Rawa  Singkil  di  Nangroe  Aceh  Darussalam;  Lubuk Larangan  di  Jambi;  lubuk  larangan,  penataan  ruang  banua/huta,  tempat  keramat 'naborgo-borgo'  atau  'harangan  rarangan'  (hutan  larangan)  di  Mandailing  Sumatera Utara;  dan  lain-lainnya.  Hal-hal  tersebut  adalah  pola-pola  pelestarian  oleh  lembaga lembaga  adat  dan  masyarakat  setempat.  Terdapat  pula  bentuk  kearifan  lokal  dalam pengelolaan  sumberdaya  alam,  yakni  kearifan  lokal  pada  masyarakat  Kuala  Singkil, Aceh, tidak jauh berbeda dengan apa  yang sudah pernah terjadi di beberapa tempat; misalnya, bisa dilihat pada tumbuhan bakong dibiarkan hidup  bebas, karena mereka meyakini,  jika  tumbuhan  bakong  itu  hilang,  maka  kampung  mereka  akan  tergenang air dari sungai Singkil.
Sistem  pengelolaan  lubuk  larangan  yang  telah  diterapkan  oleh  masyarakat merupakan  sebuah  kearifan  masyarakat  yang  bersifat  partisipatif,  adaptif  dan berkelanjutan dalam pelestarian sumberdaya perikanan sungai khususnya ikan lokal. Pengelolaan  seperti  ini  sangat  efektif  dan  efisien  karena  masyarakat  secara  otonomi menjaga  dan  mengelolanya  sehingga  masyarakat  tersebut  lebih  memiliki  dan  rasa tanggung jawab atas sumberdaya yang ada disekitarnya (Veraliza et al ., 2010 dalam Widarmanto, N. 2018).  Istilah lubuk  larangan juga  dikenal  oleh masyarakat  lokal di Jambi (DKP Prov. Jambi, 2014 dalam Widarmanto, N. 2018). Lubuk larangan berasal dari  kata  yaitu  lubuk  dan  larangan.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  menjabarkan bahwa  “lubuk”  berarti  cekungan  dasar  perairan  yang  dalam  dari  sungai  dan “larangan”  berarti  perintah  (aturan)  yang  melarang  suatu  perbuatan.  Jadi,  lubuk larangan dapat diartikan lubuk yang dilarang.
Batas  wilayah  lubuk  larangan  dengan  bukan  lubuk  larangan  ditandai  oleh perbedaan  kecepatan  aliran  sungai.  Wilayah  yang  relatif  tenang  aliran  sungainya ditetapkan  sebagai  wilayah  lubuk  larangan,  sementara  yang  lebih  cepat  aliran sungainya tidak ditetapkan sebagai wilayah lubuk larangan. Pengetahuan lokal dalam penentuan  batas  wilayah  tersebut  menunjukan  bahwa  masyarakat  setempat  tahu bahwa  ikan  sebagian  besar  menyukai  wilayah  perairan  yang  relatif  tenang.  Secara
Volume 10, Nomor 1, 2023 http:// jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572
ekologi, sumber makanan ikan tersebut lebih banyak di wilayah perairan sungai yang relatif lebih tenang (Suhana, 2008 dalam Widarmanto, N. 2018)
Tabel. 1 . Jenis kearifan lokal yang berkembang dan keberlanjutan nilainya
No Region Pulau/Kepulauan Provinsi Lokasi Spesifik Jenis kearifan lokal Keberlanjutan nilai kearifan lokal Referensi 1 Pulau Sumatra Aceh Perairan Utara Aceh Panglima Laot sebagai bentuk kelembagaan dan Hukum Adat laot sebagai aturannya Masih terus berkelanjutan dan diadopsi sebagai hukum positif Rizqi, R., et al. (2017). Kabupaten Pidie Panglima Laot sebagai bentuk kelembagaan dan Hukum Adat laot sebagai aturannya Masih terus berkelanjutan dan diadopsi sebagai hukum positif Faisal, T. M. (2013) Danau Aneuk Laot, Kota Sabang Panglima Danau, sebagai adaptasi nilai Panglima Laot yang sudah ada Masih terus berkelanjutan dan diadopsi sebagai hukum positif Purwoko, R. M. et al 2021 Aceh Singkil Pengelolaan Rawa Singkil Masih berkelanjutan, terus dilestarikan Oktaviani, D., et al (2016). Sumatra Utara Kabupaten Mandailing Penataan ruang banua/huta, tempat keramat 'naborgo-borgo' atau 'harangan rarangan' (hutan larangan) Masih  terus dilestarikan Oktaviani, D., et al (2016). Kabupaten Padang Sidempuan Hutan larangan/lubuk larangan Masih  terus dilestarikan Oktaviani, D., et al (2016). Bengkulu Kabupaten Kaur Terdapat aturan melarang nelayan seperti larangan melaut pada hari jum’at, mengambil ikan yang masih kecil, menggunakan racun untuk menangkap ikan. Tradisi dan aturan tersebut saat ini masih dilakukan dan ditaati oleh
sebagian nelayan, tetapi di sisi lain sebagian sudah mengalami pergeseran bahkan ditinggalkan. Ambarini, N. S. B., et al . (2018). Sumatera Barat Kabupaten Lima Puluh Kota Lubuk Larangan, Masih terus dilestarikan Hendrik, 2007; Kurniasari et al ., 2013,
Volume 10, Nomor 1, 2023 http:// jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572
Yuliaty, C., & Priyatna, F. N. (2014) Kabupaten Dharmasraya Lubuk Larangan Masih terus dilestarikan Pawarti et al ., 2012 dalam Oktaviani, D., et al (2016). Kabupaten Pasaman Lubuk Larangan Masih terus dilestarikan Hendrik, 2007 dalam Oktaviani, D., et al (2016). Kabupaten Agam Lubuk Larangan Masih terus dilestarikan Hendrik, 2007 dalam Riau Kabupaten Kuantan Singingi Lubuk Larangan Masih terus dilestarikan Suhana, 2008; Veraliza et al ., 2014. Dalam Oktaviani, D., et al (2016). Kabupaten Kampar Lubuk Larangan Masih terus dilestarikan, tetapi terdapat ancaman degradasi sumberdaya Prianto, E., et al . (2024), Kabupaten Bengkalis Semah Terubuk dan Panglima Raja di Laut Nilai kearifan lokal mulai tergerus Oktaviani, D., et al (2016), Mashur, D. et al . (2019) Kabupaten Kepulauan Meranti Semah Terubuk dan Panglima Raja di Laut Nilai kearifan lokal mulai tergerus Oktaviani, D., et al (2016). Kabupaten Siak Semah Terubuk dan Panglima Raja di Laut Nilai kearifan lokal mulai tergerus Oktaviani, D., et al (2016). Jambi Kabupaten Muara Jambi Lubuk Larangan Oktaviani, D., et al (2016). Kota Jambi Lubuk Larangan Oktaviani, D., et al (2016). Sumatra Selatan Kabupaten Ogan Komering Ilir Lelang Lebak Lebung (mirip dengan Lubuk Larangan) Masih terus dilestarikan, diperkuat dengan SK Gubernur Widarmanto, N. (2018). Oktaviani, D., et al (2016). Kabupaten Ogan Ilir, Lelang Lebak Lebuk Masih terus dilestarikan, diperkuat dengan SK Gubernur Widarmanto, N. (2018). Oktaviani, D., et al (2016). Musi Banyuasin Lelang Lebak Lebung Masih terus dilestarikan, diperkuat dengan SK Gubernur Widarmanto, N. (2018). Oktaviani, D., et al (2016). Lampung Sistem Rumpon Way Muli di Lampung Metode rumpon untuk memperkaya stok ikan di laut Masih dilakukan oleh kelompok nelayan setempat Widarmanto, N. (2018). Oktaviani, D., et al (2016). 2 Pulau Kalimantan Kalimantan Barat Kabupaten Sambas (Pulau Musim Bulan Buka dan Musim Bulan Kendala muncul dari ancaman nelayan asing Indriyatno, Y. P. (2005)
Volume 10, Nomor 1, 2023 http:// jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572
Panjang) Tutup. yang masuk ke dalam territorial Pulau Panjang sebagai lokasi berlakunya kearifan lokal Danau Sentarum Manajemen Danau Sentarum Widarmanto, N. (2018). Kalimantan Timur Berlaku di beberapa tempat lahan Lebak, mirip dengan konsep lubuk larangan Widarmanto, N. (2018). Kalimantan Selatan Berlaku di beberapa tempat lahan rawa Lebak,  mirip dengan konsep lubuk larangan Widarmanto, N. (2018). 3 Pulau Jawa dan Madura Jawa Timur Pulau Gili Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Hanya dua budaya yang berpotensi sebagai kearifan lokal yaitu Petik laut dan Onjem ditinjau dari syarat menurut Christy (1992) Masih terus dilestarikan dengan memodifikasi petik laut dengan menebar bibit ikan dan Onjem dengan melakukan pemulihan habitat perairan laut Juniarta, H. P, et al . 2013 Kabupaten Situbondo Petik laut, nyabis, tellasan Masih terus dilestarikan Ibad, S. (2017). Pulau Madura Kearifan lokal dalam pelestarian sumberdaya pesisir dan laut Masih terus dilestarikan Primyastanto, M. (2015). 4 Pulau Sulawesi Gorontalo Desa Torosiaje Penggunaan alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan. Sistem zonasi perairan dan budidaya ramah lingkungan Masih terus dilestarikan Mayang, R., et al (2024). Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe Kearifan lokal etnis Tolaki seperti tradisi mondonduri, mepuka, meboso, mearano, dan Melupai (menjadi katup pengaman entitas ekosistem perairan dari eksploitasi yang berlebihan) kelompok penangkap dan pembudidaya perikanan ada yang berorientasi pada spirit
kapitalisme, yaitu; jaringan nelayan yang berafiliasi dengan kelompok pemodal kuat
yang mengabaikan
kearifan lokal;
Moita, S. (2017).
Volume 10, Nomor 1, 2023 http:// jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572
5 Pulau Bali dan Kepulauan Sunda Kecil (Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur) Bali Tersebar secara umum di Pulau Bali Awig-awig Masih terus dilestarikan Widarmanto, N. (2018) Buleleng Awig awig Masih terus dilestarikan Amanah, S. (2005). Jemluk Bali Pengelolaan Terumbu Karang Masih terus dilestarikan Widarmanto, N. (2018) Nusa Tenggara Barat Teluk Ekas Awig-awig. Awig-awig di berlaku umum di Pulau Lombok dan masih dilestarikan Ismail, M. (2009). Irrubai, M. L., Ayunda, N., & Anna, Z. (2015). Ayunda, N. (2014), Affandi, I., & Supriatna, N (2017) Rahmatih, A. N., et. al . (2020). Nusa Tenggara Barat Desa Gili Indah Awig-awig. Peraturan Desa Gili Indah Nomor 4 tahun 2014 tentang Kemasyarakatan yakni pada tanggal 29 Oktober 2014; Awig-awig telah dirumuskan dalam peraturan desa. Ismail, M. (2009). Irrubai, M. L., Ayunda, N., & Anna, Z.
(2015).
Ayunda, N.
(2014),
Affandi, I., & Supriatna, N (2017) Rahmatih, A. N., et al . (2020), Waspodo, S., et. al. , (2022). Nusa Tenggara Timur Lamalera Proses penangkapan paus dilakukan dengan peralatan sederhana, yang dapat ditangkap
yaitu yang dalam kondisi tidak hamil.
Paus biru yang dilindungi bukan menjadi target. Secara umum masih kearifan lokal masih terjaga. Kurniasari, N., & Reswati, E. (2011). Lembata Nilai kearifan lokal yang mempunyai peranan dalam pengelolaan sumberdaya Masih terus dijaga dan dilaksnakan Stanis, S. (2005)
Volume 10, Nomor 1, 2023 http:// jurnal.utu.ac.id/jptropis
ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572

## Bentuk Kearifan Lokal Pengelolaan Perikanan di Pulau Sumatra
Di  Wilayah  Sumatra,  tepatnya  di  Kabupaten  Kaur,  Provinsi  Bengkulu ditemukan  jenis  kearifan  lokal  yang  mampu  mengelola  stok  dan  produksi  ikan dengan  membatasi  tangkapan  hanya  pada  ikan  yang  sudah  besar  dan  layak  di konsumsi.  Berkaitan  dengan  pola  produksi  perikanan,  salah  satu  kearifan  lokal masyarakat  nelayan  Bengkulu  tercermin  dalam  pepatah  adat  yang  dikenal  dengan “ Ikan sejerek, bere secupak ” (ikan seikat, beras satu liter). Pepatah tersebut memiliki arti  bahwa  nelayan  hanya  boleh  menangkap  atau  mengambil  ikan  dari laut  satu  ikat yang  dapat  ditukarkan  dengan  beras  satu  liter.  Hal  tersebut  mengandung  makna bahwa  nelayan  hanya  boleh  mengambil  ikan  secukupnya  untuk  kebutuhan  dirinya dan  keluarganya.  Dalam  pengertian  ini  berkaitan  dengan  larangan  mengambil  ikan yang  masih  kecil  dan  hanya  boleh  ikan  yang  berukuran  besar,  layak  tangkap  dan
pesisir adalah Badu, Muro, Kolo Umen Bale Lamaq, Poan Kemer Puru Larang, Toto, Bito Berue, Lepa
Nua Dewe, Bruhu Bito dan Leffa Nuang. 6 Kepulauan Maluku Provinsi Maluku Saparua Sasi, dikenal sebagai system buka (panen) dan tutup ( no access ) lokasi untuk pemanfaatan sumberdaya perikanan Secara umum masih kearifan lokal masih terjaga. Widarmanto, N. (2018). Provinsi Maluku Pulau Haruku Sasi Secara umum masih kearifan lokal masih terjaga. Widarmanto, N. (2018). Provinsi Maluku Pulau Nusalaut Sasi Secara umum masih kearifan lokal masih terjaga. Widarmanto, N. (2018). 7 Papua Dabom Mirip dengan Sasi, dengan sifat pelarangan yang lebih kaku (larangan melintasi area Dabom) Secara umum masih kearifan lokal masih terjaga. Paulangan, Y. P., et al. (2021) Pesisir Desa Tanjung Barari di Biak Mirip dengan sasi, yang berlokasi di Pulau Biak Secara umum masih kearifan lokal masih terjaga.
Volume 10, Nomor 1, 2023 http:// jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572
dapat  dikonsumsi.  Sehingga,  kelestarian  dan  tersediaan  sumber  daya  ikan  dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan menjaga pola rekrutmen ikan secara alami (Ambarini, N. S. B., et al ., 2018).
Abdullah,  M.  A.  (2012)  menawarkan  konsep hukom  adat  laot di  Aceh,  yang masih  dalam  lingkup  pulau  Sumatra,  hukum  ini  memiliki  ketentuan  kearifan  lokal yang tertuang dalam poin hukom adat laot, ketentuan tersebut memiliki konteks yang jika  dibagi  memiliki  beberapa  poin  penting  yaitu:  (a)  Pelaksanaan  larang  melaut  di hari  Jumat  tidak  saja  sebagai  hari  libur  bagi  kaum  nelayan  dan  kesempatan memperbaiki  kapal.  Tetapi  sekaligus  memberi  peluang  bagi  populasi  ikan  untuk memijah atau bertelur; (b) Hukom Adat Laot juga sudah mengatur untuk tidak boleh membuang ikan yang  sudah ditangkap. (c) Hukom  Adat  Laot  melarang penggunaan alat-alat  yang  tak  ramah  lingkungan.  Semua  jenis  pelarangan  dibebankan  sanksi. Hukom  Adat  Laot  sesuai  dengan  konteks  pelaksanaan  pengelolaan  sumberdaya perikanan  secara  benar  dan  berkelanjutan.  Hal  ini  menjadi  landasan  dan  latar belakang adat laot sebagai proposal penting bagi  paradigma pembangunan pesisir di masa mendatang.
Hal  ini  diperkuat  oleh  penelitian  Faisal,  T.  M.  (2013)  mengenai  pemanfaatan budaya lokal terhadap teknologi penangkapan ikan pada masyarakat nelayan dengan mengambil  studi  kasus  di  Kabupaten  Pidie  Jaya,  Provinsi  Aceh.  Keberadaan hukom adat laot ditopang oleh keberadaan kelembagaan Panglima Laot . Posisinya bertugas mempertahankan  dan  memelihara adat  laot ,  yang  di  dalamnya  diatur  juga pengelolaan  fungsi  lingkungan  hidup. Panglima  Laot memegang  kekuasaan  tentang pengaturan tempat penangkapan ikan, serta mengatur efektifnya aturan tentang hari- hari yang dilarang turun ke laut. Adanya larangan turun ke laut pada hari-hari tertentu seperti  hari  Jumat,  hari  raya,  dan  hari  hari  besar  Islam,  Hal  ini  bukan  hanya  dilihat sebagai  konsekuensi  dari  sebuah  aturan  adat  semata.  Akan  tetapi,  larangan  itu  juga dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk  memberikan  kesempatan  biota  laut  untuk berkembang biak.
Di  Provinsi  Aceh,  konsep  Panglima  Laot  dalam  konteks  ruang  laut  juga berhasil  diejawantahkan  menjadi  Panglima  Danau  pada  pengelolaan  sumberdaya perikanan di Danau Aneuk Laot di tengah Kota Sabang. Salah satu kearifan lokal di Danau  Aneuk  Laot  dibuat  oleh  Majelis  Adat  Aceh  pada  tahun  2005  yang  disahkan melalui SK Bupati. Keberadaan Panglima Danau ditujukan untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan, eksploitasi yang berlebihan membuat para pemangku adat disekitar Danau Aneuk Laot merasa perlu menjaga sumberdaya ikan. Kelembagaan Panglima Danau  beranggotakan  masyarakat  nelayan  disekitar  danau  dengan  jumlah  42  orang terdiri dari 27 orang nelayan. (Purwoko R.M. et al , 2017 )
Volume 10, Nomor 1, 2023 http:// jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572
Kearifan lokal dalam hal pengelolaan sumberdaya ikan di Pulau Sumatra tidak hanya berkutat  pada  lingkungan  perairan  pantai  (pesisir),  tetapi  juga  ditemukan  dalam konteks perairan darat. Sebagai contoh, kearifan lokal masyarakat dalam menerapkan “ lubuk larangan ”. Lubuk larangan adalah sebuah bentuk river protected area untuk mempertahankan  stok  ikan  di  sebuah  peraairan.  Prianto,  E., et  al .,  (2024)  mencoba mengupas  keberadaan lubuk  larangan di  kawasan  Sungai  Kampar  Provinsi  Riau sebagai  model pengelolaan sumberdaya perikanan darat  berbasis ekosistem.  Sumber daya  ikan  di  Sungai  Kampar  memainkan  peran  penting  bagi  masyarakat  setempat, namun  saat  ini  menghadapi  ancaman overfishing .  Salah  satu  pendekatan  untuk mengatasi  masalah  ini  melalui  pengelolaan  perikanan  berbasis  Hak  Pengelolaan Perikanan  (HPP),  yang  banyak  diadopsi  oleh  masyarakat  adat  Indonesia  melalui kearifan lokal. Salah satu model pengelolaan perikanan berbasis kearifan lokal yang banyak diterapkan disepanjang Sungai Kampar adalah “lubuk larangan”.
Prianto,  E., et  al .,  (2024)  melanjutkan  bahwa  penerapan  lubuk  larangan dipandang  perlu  sebagai  alat  pengelolaan  sumberdaya  perikanan  berbasis  ekosistem di  Sungai  Kampar  dan  implikasi  didalam  penerapannya.  Penerapan  lubuk  larangan sepenuhnya  di  bawah  tanggung  jawab  ninik  mamak  dengan  dukungan  aktif  dari masyarakat. Hasil lubuk larangan sepenuhnya diperuntukkan untuk pembangunan dan kegiatan  sosial  seperti  membangun  masjid,  jalan,  menyantuni  anak  yatim,  kegiatan olah  raga  dan  sebagainya.  Penerapan  “lubuk  larangan”  menunjukkan  aspek  penting dalam  pengelolaan  perikanan  berbasis  ekosistem,  termasuk  konservasi  sumber  daya perikanan,  dukungan  terhadap  keseimbangan  ekosistem,  perlindungan  spesies terancam punah, peningkatan hasil tangkapan jangka panjang, distribusi sumber daya ikan  secara  adil,  pendekatan  terpadu  dalam  pengelolaan,  serta  partisipasi  dan pengawasan masyarakat.
Dalam penelitiannya Utomo, A. D. (2016) mengemukakan bahwa pada suaka perikanan  rawa  banjiran  (lebak  lebung)  di  Sumatera  menyimpan  sumberdaya  ikan yang  terdiri  dari  dua  kelompok  ikan  di  rawa  banjiran  yaitu  kelompok  ikan  rawa ( black-fish )  dan  kelompok  ikan  sungai  ( white-fish )  yang  hidup  pada  beberapa  tipe suaka  perikanan  yaitu  suaka  tipe  lebung,  suaka  tipe  danau  rawa,  suaka  tipe  sungai, suaka  tipe  lubuk.  Dimana,  pada  tipe  suaka  perikanan  tersebut  hidup  berbagai  jenis ikan.  Sebagai  contoh  suaka  perikanan  tipe  sungai  “Kapak  Hulu”  (segmen  sungai panjang 1 km, lebar 30 m) di Lubuk Lamam Sumatera selatan terdapat stok ikan 4 ton didominansi  oleh  ikan  Lais  ( Kryptopterus  kryptopterus ),  Baung  ( Hemibagrus nemurus ), Palau ( Osteochilus hasselti ), Lampam ( Barbonymus schwanenfeldii ). Jenis yang  hampir  sama  juga  ditemukan  pada  Suaka  perikanan  “Lubuk  Gunung  Isam”  di Lubuk Lamam Sumatera selatan.
Volume 10, Nomor 1, 2023 http:// jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572
Di  Provinsi  Jambi  penerapan  Lubuk  Larangan  dilakukan  dalam  upaya  pengelolaan sumberdaya  ikan,  pemerintah  Kota  Jambi  telah  mengembangkan  kawasan perlindungan  berbasis  kearifan  lokal,  yakni  Suaka  Mina  dan  Lubuk  Larangan. Perbedaannnya, jika Suaka Mina merupakan satu kawasan yang sama sekali ikannya tidak  boleh  ditangkap,  ikan  di  Lubuk  Larangan  boleh  dipanen  namun  diatur  sesuai adat  setempat.  Hukum  adat  setempat  sekaligus  merupakan  manifestasi  dari  kearifan lokal  berisi  aturan  yaitu  dengan  membiarkan  sebuah  lubuk  sungai  selama  6  bulan hingga  2  tahun  tidak  dipanen,  ikan  punya  cukup  waktu  untuk  berkembang  biak. Penutupan sebuah lubuk dilakukan dengan membacakan surah Yasin 40 kali.
Lelang Lebak Lebung adalah sistem penentuan akan hak pengelolaan perairan umum  (lebak  lebung)  meliputi  teluk,  rawa  dan  atau  sungai  yang  ditemukan  di Sumatera  Selatan.  Lelang  lebak  lebung  sebagai  kearifan  lokal  yang  menjadi  salah satu  karakteristik  sosial  budaya.  Sistem  lelang  lebak  lebung  dimulai  ketika  masa pemerintahan  marga  pada  tahun  1630  di  jaman  kerajaan  Palembang  Darussalam atau”keresidenan  Palembang”  (Ditya et  al .,  2014).  Akan  tetapi,  laporan  Dinas Perikanan  Darat  tahun  1953  melaporkan  bahwa  berdasarkan  catatan  Residen  Pruys vander  Hoeven  “verteg  Jaren”  (1873-1876)  kebiasan  melelangkan  perairan  dimulai tahun  1850  (Nurfirmanephie,  2011).  Saat  ini  mekanismenya  lelang  lebak  lebung diatur  oleh  Surat  Keputusan  (SK)  Gubernur  Sumatera  Selatan  Nomor: 705/KPTS/II/1982,  Hasil  lelang  lebak  lebung  selain  sebagai  sumber  ekonomi masyarakat, juga menjadi sumber pendapatan daerah.
Dalam  kaitannya  dengan  pengelolaan  perikanan,  implementasi  lelang  lebak lebung  saat  ini  memberikan  dampak  terhadap  keberlanjutan  sumberdaya  ikan. Kawasan  lebak  lebung  pada  musim  hujan  (air  tinggi)  berperan  sebagai  kawasan pemijahan  bagi  banyak  jenis  ikan  dan  berfungsi  sebagai  penyumbang  stok  bagi perairan  di  sekitarnya.  Upaya  pemanfaatan  yang  dilakukan  oleh  pemenang  lelang (pengemin)  cenderung  over  exploitasi  sehingga  kelestarian  sumberdaya  ikan terancam (Syafriyulis, 2011 dalam Oktaviani, D et al ., 2016).
Jumlah lubuk larangan di Sumatera Barat pada tahun 2009 sebanyak 734 buah yang tersebar di 18 kabupten sedangkan di Provinsi Riau keberadaan lubuk larangan banyak  terdapat  di  kabupaten  Kampar  dan  Kuantan  Singingi.  Batas  wilayah  lubuk larangan  dengan  bukan  lubuk  larangan  ditandai  oleh  perbedaan  kecepatan  aliran sungai.  Wilayah  yang  relatif  tenang  aliran  sungainya  ditetapkan  sebagai  wilayah lubuk larangan, sementara yang lebih cepat aliran sungainya tidak ditetapkan sebagai wilayah  lubuk  larangan.  Pengetahuan  lokal  dalam  penentuan  batas  wilayah  tersebut menunjukan  bahwa  masyarakat  setempat  tahu  bahwa  ikan  sebagian  besar  menyukai wilayah perairan yang relatif tenang.
Volume 10, Nomor 1, 2023 http:// jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572
Istilah  lubuk  larangan  juga  dikenal  oleh  masyarakat  lokal  di  Jambi.  Lubuk  larangan berasal  dari  kata  yaitu  lubuk  dan  larangan.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia menjabarkan bahwa “lubuk” berarti cekungan dasar perairan yang dalam dari sungai dan “larangan” berarti perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Jadi, lubuk larangan dapat diartikan lubuk yang dilarang untuk dilakukan suatu perbuatan (yaitu menangkap  ikan).  Sedangkan  Suhana  (2008)  dalam  Oktaviani,  D et  al .,  2016 menyatakan bahwa lubuk larangan merupakan wilayah aliran sungai tertentu sebagai wilayah yang terlarang untuk diambil hasil ikannya selama jangka waktu tertentu.
Lubuk  larangan  dianggap  sebagai  bentuk  kearifan  lokal  yang  bertujuan menjamin  pemanfaatan  dan  perlindungan  sumber  daya  ikan  (terutama  sumber  daya ikan  di  perairan  umum  daratan).  Parwati  (2012)  dalam  Oktaviani,  D et  al .,  2016 mengemukakan bahwa ada tiga komponen yang berlaku di dalam pengelolaan lubuk larangan:  mitos,  ketentuan  hukum  adat  dan  kelembagaan  adat.  Bentuk  pengelolaan sumberdaya  perikanan  yang  berbasis  masyarakat  tersebut  dilakukan  dengan  cara penutupan  musim  atau  area  dalam  waktu  tertentu.  Peraturan  dan  pembatasan penangkapan  di  lubuk  larangan  meliputi:  a.  Areal  atau  kawasan  diberi  batasan  dan tanda yang jelas b. Setiap Lubuk Larangan memiliki areal yang dilindungi terbatas c. Pengaturan  secara  adat  ada  sanksi  (uang,barang  atau  hukuman  lainnya)  d.  Larangan menangkap  ikan  dengan  alat  yang  dilarang  e.  Larangan  menangkap  ikan  saat memijah  f.  Pengaturan  waktu  pemanenan  Dalam  penerapan  lubuk  larangan  ini masyarakat  telah  melakukan  penzonasian  agar  batas-batas  pengelolaan  terlihat dengan jelas.
Ma’uwo  merupakan  salah  satu  kearifan  lokal  yang  berasal  dari  Kabupaten Kampar tepatnya di Danau Bakuok dan Danau Sembat. Model pengelolaan danau ini, dimana  penangkapan  ikan  dilakukan  sekali  setahun  (sekitar  bulan  September  setiap tahunnya),  yang  disebut  dengan  ma’uwo.  Sepanjang  masa  di  luar  hari  ma’uwo, masyarakat  dan  siapa  pun  dilarang  menangkap  ikan  di  danau  ini.  Lebih  tegasnya, boleh  dikatakan  Danau  Bakuok  dan  Danau  Sembat  ini  disebut  sebagai  Danau Larangan.  Pengaturan  larangan  menangkap  ikan,  waktu  penangkapan  ikan, pemanfaatan hasil tangkapan ikan, dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan di danau ini dikendalikan Pemangku Adat Kenegerian Tambang. Apabila ada yang melanggar (menangkap  ikan  di  luar  masa  ma’uwo)  akan  dikenakan  denda  biasanya  1  ekor kerbau.
Upacara  Semah  Terubuk  Ikan  terubuk,  atau  dengan  nama  latin Tenualosa macrura (Bleeker,  1852)  merupakan  kelompok  ikan  laut  yang  siklus  hidupnya bersifat  anadromous (bertelur dan menetas di  perairan tawar dan dewasa di  perairan laut).  Ikan  terubuk  hidup  di  perairan  laut,  namun  ketika  akan  memijah  ikanikan dewasa dengan telur yang sudah matang akan masuk ke perairan muara dan terus ke sungai,  untuk  kemudian  melepaskan  telurnya  di  sungai.Anakan  ikan  terubuk  yang
Volume 10, Nomor 1, 2023 http:// jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572
sudah  cukup  umur  baru  akan  kembali  ke  laut.  Penangkapan  ikan  terubuk  biasanya dilakukan  di  muara-muara  sungai,  dimana  nelayan  menangkap  ikan  terubuk  yang sedang  bermigrasi  untuk  bertelur  di  sungai,  sehingga  ikan  yang  tertangkap  adalah ikan-ikan  yang  matang  gonad.  Ikan  terubuk  di  Indonesia  terdistribusi  di  perairan Kabupaten  Bengkalis,  Kebupaten  Kepulauan  Meranti,  dan  Kabupaten  Siak. Masyarakat  Riau  sangat  mengenal  ikan  terubuk  bahkan  menyatu  dengan  kehidupan mereka.  Gambaran  bahwa  ikan  terubuk  sangat  kental  dengan  kehidupan  mereka tercermin dari sebuah upacara yang disebut Semah Terubuk.
Bagi  siapa yang mengambil  ikan selama penutupan lubuk  akan dikenai  sanksi adat.  Setelah  dibuka,  ikan  dipanen  dengan  cara  dilelang.  Hasilnya  digunakan  untuk kepentingan kelompok. Pada saat ini, pemerintah propinsi Jambi telah menetapkan 6 kawasan  suaka  perikanan  perairan  tawar,  dan  35  buah  lubuk  larangan.  Beberapa  di antaranya  adalah  lubuk  larangan  Danau  Arang-Arang  dan  Danau  Mahligai  di Kabupaten  Muara  Jambi.  Danau  Arang-Arang  tepatnya  terletak  di  Desa  Arang- Arang,  di  mana  terdapat  minimal  4  (empat)  anggota  masyarakat  nelayan  yang dipercaya  Ketua  Danau  untuk  mengawasi  penangkapan  ikan.  Jika  ada  kejadian tentang pencurian ikan di suaka perikanan atau seseorang mencuri ikan milik nelayan lainnya  maka  orang  yang  dipercaya  tersebut  melapor  kepada  Ketua  Danau  untuk selanjutnya  ditindaklanjuti.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  bahwa  sistem pengawasan  suaka  perikanan  yang  diterapkan  di  desa  Arang-Arang  adalah  sistem pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat  secara  bersama.  Kemudian  dalam pelaksanaannya  di  lapangan  dibantu  oleh  15  orang  yang  dipercaya  oleh  Ketua Keamanan dan Ketua Danau yang berfungsi sebagai pengawas lapangan yang utama untuk  pengamanan  suaka  perikanan.  Danau  ini  telah  diatur  berdasarkan  SK  Bupati Muara  Jambi  Nomor  271  Tahun  2003.  Tidak  jauh  berbeda  dengan  dengan  Danau Arang-Arang,  Danau  Mahligai  telah  diatur  berdasarkan  SK  Bupati  daerah  TK.  II Batanghari Nomor 362 Tahun 1996.
Di  Sumatera  Utara  lubuk  larangan  merupakan  bentangan  sungai  yang  jernih penuh  dengan  ikan,  Kearifan  lokal  berupa  lubuk  larangan  telah  berkembang  hampir di  seluruh  wilayah  yang  bertopografi  paparan  sungai-sungai,  meliputi  wilayah Kabupaten  Mandailing  dan  Padang  Sidempuan.  Di  Sungai  Batang  Gadis (Mandailing),  mulai  dari  hulu  di  kawasan  Pekantan,  Kecamatan  Muara  Sipongi hingga  ke  hilir  di  Kecamatan  Kotanopan  hingga  ke  Penyabungan  banyak  didapati lubuk larangan, demikiam juga di Sungai Batang Natal.
Lubuk Larangan Sistem pengelolaan lubuk larangan yang telah diterapkan oleh masyarakat merupakan sebuah kearifan masyarakat yang bersifat partisipatif, adaptif dan  berkelanjutan  dalam  pelestarian  sumberdaya  perikanan  sungai  khususnya  ikan lokal.  Pengelolaan  seperti  ini  sangat  efektif  dan  efisien  karena  masyarakat  secara otonomi menjaga dan mengelolanya sehingga masyarakat tersebut lebih memiliki dan
Volume 10, Nomor 1, 2023 http:// jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572
rasa  tanggung  jawab  atas  sumberdaya  yang  ada  disekitarnya  (Veraliza et  al .,  2010 dalam  Oktaviani,  D et  al .,  2016).  Referensi  yang  mengkaji  tentang  lubuk  larangan sebagian  besar  berlokasi  di  Sumatera  Barat  dan  beberapa  lokasi  di  Provinsi  Riau. Lokasi-lokasi  tersebut  antara  lain:  Kabupaten  Lima  Puluh  Koto  (Hendrik,  2007; Kurniasari et al ., 2013; Yulianty & Priyatna, 2014 dalam Oktaviani, D et al ., 2016), Kabupaten  Dharmasraya  (Pawarti et  al .,  2012  dalam  Oktaviani,  D et  al .,  2016), Kabupaten  Agam  (Hendrik,  2007  dalam  Oktaviani,  D et  al .,  2016),  Kabupaten Pasaman  (Hendrik,  2007  dalam  Oktaviani,  D et  al .,  2016)  dan  Kabupaten  Kuantan Singingi (Provinsi Riau) (Suhana, 2008; Veraliza et al ., 2014 dalam Oktaviani, D et al ., 2016).
Jumlah lubuk larangan di Sumatera Barat pada tahun 2009 sebanyak 734 buah yang tersebar di 18 kabupaten sedangkan di Provinsi Riau keberadaan lubuk larangan banyak  terdapat  di  kabupaten  Kampar  dan  Kuantan  Singingi.  Batas  wilayah  lubuk larangan  dengan  bukan  lubuk  larangan  ditandai  oleh  perbedaan  kecepatan  aliran sungai.  Wilayah  yang  relatif  tenang  aliran  sungainya  ditetapkan  sebagai  wilayah lubuk larangan, sementara yang lebih cepat aliran sungainya tidak ditetapkan sebagai wilayah  lubuk  larangan.  Pengetahuan  lokal  dalam  penentuan  batas  wilayah  tersebut menunjukan  bahwa  masyarakat  setempat  tahu  bahwa  ikan  sebagian  besar  menyukai wilayah perairan yang relatif tenang. Secara ekologi,  sumber makanan ikan tersebut lebih  banyak  di  wilayah  perairan  sungai  yang  relatif  lebih  tenang  (Suhana,  2008 dalam Oktaviani, D et al ., 2016).

## Bentuk Kearifan Lokal Pengelolaan Perikanan di Pulau Kalimantan
Di  Pulau  Panjang,  Kabupaten  Sambas,  Kalimantan  Barat  juga  ditemukan bentuk  kearifan  lokal  dalam  pengelolaan  perikanan  laut  ( marine  fisheries )  yaitu pengelolaan  perikanan  berbasis  masyarakat  secara  berkelanjutan  di  pulau  Panjang. Model pengelolaan berupa sistem pembukaan dan penutupan wilayah perairan sekitar pulau dari kegiatan penangkapan ikan pelagis kecil (tenggiri, tongkol dan cakalang) dalam jangka waktu  tertentu  ( open and closed access  system ), dalam bahasa sehari- hari masyarakat pulau dikenal dengan  Musim Bulan Buka dan Musim Bulan Tutup. Model  pengelolaan  sumberdaya  di  perairan  Pulau  Panjang  telah  dilakukan  selama ratusan tahun.
Hambatan  dalam  pelaksanaan  ketentuan  kearifan  lokal  tersebut  yaitu  adanya intervensi  nelayan  asing  dalam  pemanfaatan  akses  sumberdaya  perikanan.  Saat  ini, nelayan  asing  tidak  hanya  melakukan  penangkapan  ikan  di  laut  lepas  (Laut  Cina Selatan  dan  Laut  Natuna),  namun  telah  memasuki  wilayah  adat  masyarakat  Pulau Panjang. Keberadaan nelayan asing, selain sebagai pesaing bagi nelayan lokal dalam memperoleh  sumberdaya  perikanan  di  wilayah  hak  ulayat  adat,  juga  dapat  merusak kelestarian  sumberdaya  sebagai  hasil  dari  penerapan  nilai  kearifan  lokal  yang  telah
Volume 10, Nomor 1, 2023 http:// jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572
ada  selama  puluhan  generasi.  Teknologi  alat  penangkap  ikan  modern  oleh  nelayan asing menimbulkan ketidakadilan bagi nelayan lokal yang menggunakan metode dan alat tangkap sederhana.
Disisi lain, keberadaan nelayan asing di Pulau Panjang telah dimanfaatkan oleh nelayan  lokal  setempat  untuk  menjual  hasil-hasil  laut  berupa  ikan-ikan  hidup  dan ikan-ikan  segar  hasil  tangkapan  serta  produk-produk  olahan  ikan,  sehingga  kualitas hidup  para  nelayan  tersebut  dapat  sedikit  terangkat.  Dalam  hal  ini,  memunculkan sikap pragmatism di kalangan nelayan tradisional setempat. Peran pemerintah daerah dan  negara  masih  minim.  Kehadiran  dua  kapal  penjaga  di  daerah  perbatasan  dalam melakukan  pengawasan  wilayah  perairan  Indonesia  dari  intervensi  nelayan  asing cukup  efektif,  namun  belum  menjangkau  hingga  ke  wilayah  adat  nelayan  Pulau Panjang.  Keterbatasan  jumlah  aparat  dan  armada  kapal  pengawas  perairan  sering dimanfaatkan  oleh  kapal-kapal  ikan  asing  untuk  menjarah  sumberdaya  perikanan  di wilayah teritorial Indonesia.
Dalam hal pengelolaan perikanan darat ( inland fisheries ),menurut Utomo, A. D. (2016), suaka perikanan tipe danau: “Danau lindung Empangau “(124 ha) di Kapuas Hulu  Kalimantan  Barat  menyimpan  stok  ikan  5.700  ekor/ha  didominansi  oleh  ikan Haruan  ( Channa  striata ),  Entukan  ( Thynnichthys  thynnoides ),  Biawan  ( Helostoma temminckii ),  Tengadak  ( Barbonymus  schwanenfeldii ).  Selain  itu  juga  terdapat manajemen pengelolaan Danau Sentarum di Kalimantan Barat, serta bentuk kearifan lokal pengelolaan lahan rawa lebak di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

## Bentuk Kearifan Lokal Pengelolaan Perikanan di Pulau Jawa
Di  Pulau  Jawa,  tepatnya  di  Pulau  Gili  Kecamatan  Sumberasih  Kabupaten Probolinggo  terdapat  dua  budaya  yang  berpotensi  sebagai  kearifan  lokal  yaitu  Petik laut  dan  Onjem  ditinjau dari  syarat  menurut  Christy  (1992)  dalam  Juniarta,  H.  P, et al .  2013.  Onjem  merupakan  salah  satu  cara  masyarakat  pulau  Gili  Ketapang  untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan. Cara ini merupakan tradisi yang diturunkan dan diwariskan  oleh  masyarakat  pulau  Gili  Ketapang  dan  hingga  kini  tetap  dilakukan. Onjem yang dalam bahasa yang kita kenal adalah rumpon ini dipilih diletakkan diatas spot pilihan yaitu yang dianggap banyak terdapat karang disekitaran Pulau Gili. Hal ini diasumsikan karena diatas karang tempat berkumpulnya ikan-ikan. Rumpon yang ada di pulau Gili ini masih terbuat dengan cara tradisional. Bahan-bahan dari rumpon ini terdiri dari daun kelapa kering, ranting-ranting kecil, ban bekas, tali “tampar” dan batu  besar  yang  berfungsi  sebagai  pemberat.  Sifat  dari  onjem  yang  turun  temurun meskipun  berada  tepat  ditengah  laut,  membuat  onjem  merupakan  suatu  gambaran bentuk  adaptasi  manusia  terhadap  lingkungan  sekitarnya  yang  dianggap  masih  ada sampai  sekarang  meskipun  dalam  ilmu  modern  sudah  berbeda  bentuk  dan  teknik pembuatannya sangat simpel. Masyarakat nelayan Pulau Gili ketika akan melakukan
Volume 10, Nomor 1, 2023 http:// jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572
penangkapan  dilokasi  onjem  yang  mereka  miliki,  hanya  “menggunakan”  acuan kondisi  alam  yang  ada  disekitarnya  tanpa  bantuan  alat-alat  modern  seperti  saat  ini tanpa ada kesulitan. Biasanya menggunakan alat bantu seperti pohon yang terlihat di Pulau Gili dan gunung-gunung yang ada dipulau jawa (Juniarta, H. P, et al . 2013).
Kearifan lokal serupa juga ditemukan di Kabupaten Situbondo yaitu pertama, kearifan  lokal petik  laut yang  dilaksanakan  setiap  tahun  yang  bertujuan  memberi makan ikan serta acara kumpul dan doa bersama agar keberlanjutan perikanan di laut tetap  terjaga.  kedua,  kearifan  lokal nyabis hal  ini  dilakukan  oleh  masyarakat  lokal sebagai  proses  agar  mendapatkan  barokah  yaitu  dengan  doa  dari  para  kyai,  karena anggapan  masyarakat  dengan  adanya  barokah,  semua  kegiatan  dan  semua permasalahan  bisa  lebih  mudah  dan  lancar.  Terkait  dengan  menjaga  populasi  ikan, terdapat  tradisi  ketiga  yaitu  tradisi tellasan (hari  raya)  pada  masyarakat  dilakukan pada  hari  ke  27  atau  H-3,  tiga  hari  sebelum  hari  raya  aktifitas  melaut  sudah  mulai dihentikan, hal  ini berdampak terhadap  adanya pemberian waktu  terhadap biota laut yang  dieksploitasi  dalam  penangkapan  untuk  berkembang  biak  dan  melakukan regenerasi, sehingga kualitas dan kuantitasnya bisa terjaga dengan baik dan berlanjut (Ibad, S. 2017).

## Bentuk Kearifan Lokal Pengelolaan Perikanan di Pulau Sulawesi
Kearifan lokal komunitas masyarakat dalam mengelola perikanan di Provinsi Gorontalo,  menunjukkan  bahwa  masyarakat  Desa  Torosiaje  memiliki  pengetahuan lokal yang mendalam mengenai pengelolaan ekosistem perairan dan penggunaan alat tangkap  tradisional  yang  ramah  lingkungan.  Sistem  zonasi  perairan  dan  budidaya ramah  lingkungan  menjadi  bagian  integral  dalam  strategi  pengelolaan  sumber  daya perikanan  yang  berkelanjutan.  Pemberdayaan  masyarakat  melalui  pendidikan, pelatihan,  dan  partisipasi  aktif  dalam  pengambilan  keputusan  juga  berkontribusi signifikan  terhadap  keberhasilan  pengelolaan  budidaya  perikanan.  Kesimpulannya, kearifan  lokal  Desa  Torosiaje  berperan  penting  dalam  menjaga  keseimbangan ekosistem  perairan dan  meningkatkan kesejahteraan ekonomi  masyarakat   (Mayang, R., et al . 2024).
Provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya di Kabupaten Konawe, Hasil penelitian menunjukkan adanya pola pengelolaan sumber daya pesisir yang berbasis pada nilai- nilai  kearifan  lokal  etnis  Tolaki  seperti  tradisi  mondonduri,  mepuka,  meboso, mearano,  dan  melupai,;  yang  menjadi  menjadi  katup  pengaman  sumberdaya  pada ekosistem  perairan  dari  eksploitasi  yang  berlebihan.  Keberadaan  nilai  kearifan  lokal ini  berhadapan  dengan  dinamika  dan  perubahan  nilai-nilai  kearifan  lokal  dalam pengelolaan  sumber  daya  perairan,  menyasar  pada  kelompok-kelompok  penangkap dan  budidaya  perikanan  yang  berorientasi  pada  akumulasi  modal  dan  spirit kapitalisme.  Mereka  adalah  jaringan  nelayan  yang  berafiliasi  dengan  kelompok
Volume 10, Nomor 1, 2023 http:// jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572
pemodal  kuat  sehingga  mengabaikan  realitas  kearifan  lokal.  Terdapat  konsekuensi terhadap  perubahan  nilai-nilai  kearifan  lokal,  secara  faktual  tidak  terjadi  secara holistik,  karena  sistem  pranata  perikanan  etnis  lokal  mampu  menjaga  kebertahanan sistem sosial masyarakat (Moita, S. 2017).
Bentuk  Kearifan  Lokal  Pengelolaan  Perikanan  di  Region  Bali  dan  Sunda  Kecil (NTB dan NTT)
Awig-awig di Nusa Tenggara berkembang di Nusa Tenggara Barat dalam hal ini Pulau Lombok, awig-awig merupakan produk hukum masyarakat adat, yang berisi peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang bertujuan mengatur tata tertib kehidupan komunitas yang terikat dalam satu wilayah domisili (desa adat atau krama desa). Di dalam awig-awig termuat  peraturan  kehidupan  yang  harmonis  antara  anggota komunitas  dalam  kehidupan  sehari-hari,  baik  dalam  kehidupan  beragama  maupun dalam  hubungan  masyarakat  lainnya,  menyangkut  hak,  kewajiban,  dan  sanksi  atas pelanggaran  (peringatan,  denda,  perampasan,  dan  pengusiran)  termasuk  sanksi spiritual.
Awig-awig merupakan  bentuk  kepedulian  dan  partisipasi  masyarakat  dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Di kawasan Teluk Ekas, misalnya telah tersusun 4 bentuk awig-awig yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, sebagai berikut.
(1) Awig-awig tentang  pengelolaan  sumberdaya  perikanan;  (2) awig-awig tentang pengelolaan suaka perikanan (fish sanctuary); (3) awig-awig tentang pengelolaan sea ranching spat  mutiara;  dan  (4) awig-awig krama/garap  di  tingkat  dusun,  yang mengatur tentang keamanan dusun dan sanksi terhadap pelanggar keamanan di dusun Batunampar.
Di  dalam awig-awig pengelolaan  sumberdaya  perikanan  diatur  mengenai berbagai hal, yaitu (a) ketentuan mengenai penetapan zona penangkapan; (b) wilayah, alat  tangkap  dan  jenis  ikan  yang  boleh  ditangkap;  (c)  pengaturan  budidaya  laut;  (d) larangan  penangkapan  ikan  dengan  bom,  bahan  berbahaya  dan  beracun;  (e) perlindungan  hutan  bakau,  pasir  pantai,  batu  karang  dan  biota  lainnya;  (f) kelembagaan  dan  sumberdana  pengelolaan;  dan  (g)  sanksi  dan  prosedur  pemberian sanksi.  Awig-awig  tentang  pengelolaan  suaka  perikanan  (fish  sanctuary)  mengatur secara  khusus  tentang  suaka  perikanan  yang  terletak  di  kawasan  terumbu  karang Sapak Kokok, Teluk Ekas.
Hasil  penelitian  Waspodo,  S., et.  al .,  (2022),  menunjukkan  bahwa  salah  satu bentuk riil dari kearifan lokal yang dimiliki oleh wilayah Pulau Lombok khususnya di Desa  Gili  Indah  adalah awig-awig . Awig-awig adalah  norma  hukum  adat  disuatu wilayah yang mengikat bagi seluruh warga adat. Pada saat sekarang, masyarakat Desa Gili Indah banyak yang belum memahami isi dari awig-awig yang dituangkan dalam
Volume 10, Nomor 1, 2023 http:// jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572
aturan desa.. Hal ini disebabkan oleh informasi dari perangkat desa ke warga sekitar terutama masyarakat kalangan muda tidak tersampaikan dengan baik.
Beberapa  pihak  menilai,  Peraturan  Desa  Gili  Indah  dinilai  lebih  memadai  dan lebih  komprehensif  untuk  dilaksanakan  jika  dibandingkan  dengan awig-awig yang terbatas  pada  pengaturan  tentang  pengambilan  sumberdaya  pesisir  dan  laut  saja. Sehingga,  perlu  dilakukan  sosialisasi  atau  penyuluhan  kepada  masyarakat,  agar mereka  lebih  meningkatkan  pemahaman  dan  pengetahuan  tentang  Peraturan  Desa. Seperti halnya awig-awig yang secara terus menerus disampaikan lewat  “tutur” dari para tokoh lokal maupun masyarakat dari generasi ke generasi telah terbukti mampu diadopsi dan diterima dengan baik oleh masyarakat.
Hal  ini  merupakan  kekuatan  daripada awig-awig jika  dilihat  dari  sisi penerimaan  dan  adopsinya  pada  masyarakat  karena  proses  penyampaiannya  adalah secara kontinyu dan konsisten pada setiap kegiatan masyarakat. Keluarnya Peraturan Desa Gili Indah Nomor 4 tahun 2014 tentang Kemasyarakatan yakni pada tanggal 29 Oktober  2014  otomatis  maka  Desa  Gili  Indah  secara  resmi  tidak  menggunakan  lagi awig-awig dalam  pengelolaan  lingkungan,  karena  semua awig-awig yang  berkaitan dengan  hal  tersebut  telah  dirumuskan  dalam  peraturan  desa.  Oleh  karena  itu,  tim penyuluh melakukan kegiatan berlandaskan pada Peraturan Desa tersebut
Penggunaan  istilah  kearifan  lokal awig-awig juga  digunakan  di  Provinsi  Bali, awig-awig merupakan aturan aturan yang dibuat oleh Krama Desa melalui  Paruman Desa  adat  dan  umumnya  banyak  yang  tidak  disuratkan.  Aturan-aturan  tersebut mengatur  keseluruhan  tatanan  sosial  kemasyarakatan  termasuk  dalam  kaitannya dalam pengelolaan sumberdaya perairan. Dalam perkembangannya, dewasa ini telah berhasil  disuratkan awig-awig tersebut  sebagai  pedoman  bagi  pengurus  desa  adat dalam  melaksanakan  kewajibannya  maupun  bagi  warga,  dan  di  dalam awig-awig tersebut  kita  jumpai  sanksi-sanksi  bagi  warga  desa  yang  melanggarnya.  Di  dalam awig-awig desa  ini  dapat  dilihat  perbuatan  atau  tindakan  yang  dilarang  serta sanksisanksinya,  baik  sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  warga  atau  keluarganya  atau dibebankan  kepada  masyarakat  desa  sendiri  (Wyadnyana,  1995  dalam  Widarmanto, N.  2018).  Hasil  evaluasi  awik-awik  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  Lombok Timur  berdasarkan  analisis  aktor  dan  analisis  peraturan  yang  disepakati menunjukkan:
a. pemahaman pada sumber daya perikanan dan awik-awik masih kurang;
b. penurunan  peran  serta  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenangan terutama oleh nelayan lokal, KPPL Kawasan dan pemerintah; dan
c. masih  lemahnya  peraturan,  larangan,  dan  sanksi  dalam  awik-awik pengelolaan  terutama  pada  kegiatan  monitoring  dan  penegakan  hukum menyebabkan awik-awik belum berjalan efektif.
Volume 10, Nomor 1, 2023 http:// jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572
Di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT)  terkandung  kearifan  lokal  pada kehidupan  masyarakat  tradisionalnya.  Masyarakat  Kabupaten  Lamalera  memiliki pemaknaan  lingkungan  yang  kaya  akan  nilai-nilai  keterikatan  dengan  alam  yang ditunjukkan  dalam  prosesi  penangkapan  paus.  Penangkapan  paus  oleh  nelayan Lamalera  dilakukan  dengan  menggunakan  peralatan  yang  sederhana  yaitu  layar,  tali (yang  terbuat  dari  benang  kapas,  daun  gebang  dan  serat  kulit  waru),  pancing, tempuling  atau  harpun,  peledang  (perahu)  dari  kayu,  sampan,  galah  tempat menamcapkan harpun untuk menombak, alat untuk menggayung air, gentong air, dan faje (alat untuk mendayung) (JPIC OFM, 2008;  Hardianto, 2008:  Hans, 2008 dalam Kurniasari, N., & Reswati, E. 2011).
Hal  ini  sangat  berbeda  sekali  dengan  yang  dilakukan  oleh  Jepang,  dimana mereka menggunakan peralatan yang merusak lingkungan. Penangkapan paus ini pun bertujuan  hanya  untuk  konsumsi  bukan  untuk  keperluan  niaga  yang  bertujuan mendapatkan  hasil  yang  sebesar-besarnya.  Selain  teknik  penangkapan,  masyarakat pun  mengatur  jenis  dan  kondisi  paus  yang  dapat  ditangkap  yaitu  paus  sperm  yang dalam kondisi tidak hamil. Paus biru yang dilindungi bukan menjadi sasaran mereka. Berdasarkan  mitologi  yang  mereka  yakini  secara  turun  temurun,  paus  biru  pernah berjasa  menolong  orang  Lamalera  yang  mengalami  kecelakaan  di  laut.  Oleh karenanya,  paus  biru  harus  dihormati  dan  tidak  ditangkap. Mayoritas  penduduk Lamalera  menggantungkan  hidupnya  dari  hasil  laut  terutama  paus,  sehingga pengetahuan  mereka  tentang  lingkungan  selalu  berhubungan  dengan  laut  dan  paus. Pengetahuan  tersebut  memunculkan  persepsi  tersendiri  terhadap  alam,  yang kemudian membuat perilaku yang khas dari masyarakat Lamalera dalam berinteraksi dengan  alam.  Pola  perilaku  yang  bersifat  lokalitas  ini  menumbuhkan  kearifan tradisional yang spesifik. Kearifan masyarakat Lamalera memberikan kontribusi yang besar dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
Masyarakat  Kabupaten  Lembata,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur,  menurut Stanis,  S.  (2005)  juga  memiliki  nilai  Nilai  kearifan  lokal  yang  mempunyai  peranan dalam  pengelolaan  sumberdaya  pesisir  yaitu  Badu,  Muro,  Kolo  Umen  Bale  Lamaq, Poan Kemer Puru Larang, Toto, Bito Berue, Lepa Nua Dewe, Bruhu Bito dan Leffa Nuang.  Ketaatan  masyarakat  terhadap  nilai  kearifan  lokal  sangat  tinggi,  karena mereka  memiliki  kesadaran  dan  persepsi  bahwa  eksistensi  kehidupan  mereka  tidak terlepas  dengan  eksistensi  kehidupan  makhluk  lainnya  dalam  kebersamaan  di  bumi yang  satu  dan  sama  ini. Hasil  penelitian  Stanis, S.  (2005)  di  Lembata  menunjukkan bahwa  potensi  lestari  penangkapan  12.813  ton/thn  dan  rata-rata  produksi penangkapan selama lima tahun untuk ikan pelagis sebesar 91,56% dan ikan pelagis sebsar  40,92%,  serta  tingkat  pemanfaatan  baru  mencapai  19,88%.  Potensi  dan  luas areal budidaya sebesar 886 Ha, dengan tingkat pemanfaatan 180 Ha (20,32%).
Volume 10, Nomor 1, 2023 http:// jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572

## Bentuk Kearifan Lokal Pengelolaan Perikanan di Kepulauan Maluku
Di  wilayah  Kepulauan  Maluku  ditemukan  jenis  kearifan  lokal Sasi yang diartikan  sebagai  bentuk  larangan  untuk  mengambil  hasil  sumberdaya  alam  tertentu sebagai  upaya  pelestarian,  menjaga  mutu  dan  jumlah  populasi  sumberdaya  hayati (baik  hewan  maupun  tumbuhan).  Peraturan  dalam Sasi terkait  pengaturan  hubungan manusia  dengan  alam  dan  antar  manusia  dalam  wilayah  yang  dikenakan  larangan, maka  sasi,  pada  hakekatnya  merupakan  upaya  memelihara  tata-krama  hidup bermasyarakat,  termasuk  upaya  pemerataan  pembagian  atau  pendapatan  dari  hasil sumberdaya  alam  sekitar  kepada  seluruh  warga  setempat.  Menurut  Widarmanto,  N (2008), di Pulau Haruku, sebuah pulau yang juga salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten  Maluku  Tengah,  Provinsi  Maluku.  Terdapat  11  negeri  yang  secara  letak geografis terbagi di Pantai Utara dan Pantai Selatan, di pulau tersebut dikenal empat jenis  sasi,  yaitu  a)  Sasi  Laut;  b)  Sasi  Kali;  c)  Sasi  Hutan;  d)  Sasi  dalam  Negeri. Kearifan lokal serupa juga ditemukan di Pulau Saparua dan Pulau Nusalaut.

## Bentuk Kearifan Lokal Pengelolaan Perikanan di Region Papua
Tradisi  suku  suku  di  Papua  juga  mengandung  muatan  nilai  nilai  kearifan lokal. Dabom merupakan bentuk  implementasi kearifan lokal. Dabom dalam  bahasa Ngeya  (bahasa  suku  Souwariy)  berarti  larangan,  yaitu  suatu  praktik  perlindungan terhadap  sumberdaya  ikan  pada  suatu  kawasan  dan  waktu  tertentu.  Lokasi pemberlakuan Dabom pada  masyarakat  Muris  Besar  berada  di  Paugu,  yakni  daerah fishing  ground  yang  berada  di  sebelah  kanan  Kampung  Muris  Besar  dan  di  Kapa. Sistem larangan pada Dabom tidak dilakukan hanya pada jenis ikan tertentu, namun berlaku  pada  semua  jenis  ikan  dan  biota  dalam  lokasi Dabom .  Daerah  Paugu merupakan  daerah fishing  ground dari  berbagai  jenis  ikan,  diantaranya  ikan  bobara, ikan  barakuda,  ikan  kembung,  ikan  kawalinya,  sotong,  pari,  kakap,  dan  lain-lain. Pembukaan Dabom dilakukan  pada  saat  mendekati  pelaksanaan  upacara  adat  atau pembangunan  fasilitas  kampung  seperti  pembangunan  Gereja  dan  Kantor Pemerintahan  Kampung.  Pada  saat Dabom berlangsung,  semua  aktivitas penangkapan  dilarang  termasuk  melintasi  perairan.  Lokasi Dabom ditandai  dengan daun yang diikat pada kayu yang ditancap.
Penentuan pembukaan Dabom  ditandai  dengan kondisi musim  dan gelombang di  laut.  Dalam  penangkapan,  beberapa  pantangan  yang  dilakukan  yakni  tidak  boleh menjatuhkan  alat  tangkap  ke  dasar  seperti  dayung,  akar  tuba  (Derris  elliptica)  dan penumbuk  akar  tuba.  Tuba  merupakan  nama  jenis  tumbuhan  merambat  yang  biasa digunakan  untuk  meracun  ikan  karena  mengandung  rotenona  ( rotenone ),  yang diambil  dari  akar  dengan  cara  ditumbuk-tumbuk  dan  diperas  air.  Alat  tangkap  yang digunakan pada saat pembukaan Dabom (panen) yakni jaring, tombak dan akar tuba. Jaring  dipasang  dengan  bentuk  melingkar  dan  ditarik  secara  bersama-sama,
Volume 10, Nomor 1, 2023 http:// jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572
sementara  beberapa  orang  berada  dibelakang  jaring  menghalau  ikan  dengan menggunakan  tongkat  dengan  memukul-mukul  air  atau  menumbuk-numbuk  dasar perairan  dengan  tongkat.  Kegiatan Dabom dilaksanakan  pada  saat  musim  teduh berlangsung atau yang ditandai dengan terjadinya surut terendah yang dikenal dengan meti  besar yakni  sekitar  bulan  Juni  hingga  Juli,  dan  dibuka  pada  saat  menjelang musim  gelombang  yakni  sekitar  Bulan  Januari.  Pada  prakteknya, Dabom dilaksanakan  oleh  marga  Mandai  dari  suku  Murunggu,  dan  pada  saat  panen (pembukaan Dabom )  semua  suku  bahkan  masyarakat  dari  luar  kampung  boleh menangkap  (memanen)  seperti  dari  Genyem,  Beraf,  Ambora,  Tarfia,  Yougapsa  dan lain-lain.
Dabom memiliki  sistem  sanksi  jika  terjadi  pelanggaran.  Sanksi  diberikan berdasarkan besar kecilnya pelanggaran. Berdasarkan wawancara dengan responden, selama  ini  belum  ada  masyarakat  kampung  yang  melakukan  pelaggaran  terhadap Dabom. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memegang teguh aturan dan larangan yang ada. Sanksi terhadap pelanggaran Dabom dapat berupa teguran, sanksi fisik  dan  denda  yang  disesuaikan  dengan  tingkat  pelanggaran  berdasarkan pertimbangan  kepala  suku.  Praktik  Budaya  Dabom  dan  Filosofinya  Praktik  Dabom merupakan  praktik  secara  turuntemurun  yang  dipahami,  diajarkan  dan  diterapkan oleh  masyarakat  di  Kampung  Muris  Besar  dalam  mengelola  dan  memanfaatkan sumber  daya  ikan  secara  bersama-sama,  dimana  hasil  tangkapan  dikumpulkan kemudian  dijual  untuk  memenuhi  kebutuhan  utama  seperti  untuk  memenuhi kebutuhan upacara adat, pembangunan fasilitas umum dan lainlain, kemudian sisanya biasanya  dibagi  ke  masyarakat  berdasarkan  keluarga  yang  ada.  Pada  prinsipnya, praktik  Dabom  hampir  sama  dengan  Tiaitiki  oleh  masyarakat  suku  Tefraa  di  Teluk Depapre maupun sasisen di Kepulauan Padaido (Paulangan, 2010; Paulangan, et. al ., 2019;  Paulangan,  2009;  Yarisetouw,  2019),  namun  yang  berbeda  adalah  lembaga pelaksanaannya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  responden,  beberapa  nilai-nilai  atau filosofi dari praktik Dabom, antara lain: 1. Perairan laut, sungai dan ikan serta biota di dalamnya merupakan karunia Tuhan yang perlu dilindungi dan dijaga seperti menjaga seorang  ibu;  2.  Sumber  daya  perairan  laut,  sungai  dan  perairan  lainnya  merupakan bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  kehidupan  manusia  dan  tidak  boleh diganggu,  sehingga  ketika  terganggu  (dirusak)  maka  akan  mendatangkan  musibah dan bencana; 3. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut dilakukan oleh  suku  tertentu  dengan  selalu  berkoordinasi  dengan  kepala  adat  yang  disebut Ondoafi; 4. Sanksi dan denda yang diberikan berdasarkan kebijakan dan kearifan dari seorang  pemimpin,  yakni  Ondoafi  yang  seringkali  mendapat  masukan  dari  para pembantunya; 5. Penangkapan ikan ketika pembukaan Dabom berlangsung dilakukan
Volume 10, Nomor 1, 2023 http:// jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572
ketika  terjadi  musim  gelombang  (musim  barat),  dimana  pada  musim  ini  kegiatan melaut relatif sulit dilakukan sehingga kebutuhan masyarakat tetap terjaga.

## IV.Kesimpulan
Kearifan  lokal  di  bidang  pengelolaan  sumberdaya  perikanan  di  Pulau  Sumatra lebih dominasi oleh suaka perikanan model perairan darat yang lebih dikenal dengan lubuk  larangan.  Bentuk  serupa  juga  ditemukan  Pulau  Kalimantan  akan  tetapi perkembangan  dan  keberlanjutan  tidak  sebaik  di  Pulau  Sumatra.  Aceh  dan  Sumatra Barat  merupakan  tempat  kearifan  lokal  bidang  perikanan  di  Pulau  Sumatra  yang masih terjaga dengan baik dibandingkan dengan daerah lain, dimana tekanan terhadap sumberdaya  perikanan  tidak  terlalu  kuat.  Kearifan  lokal  yang  relatif  terjaga  dengan baik  yaitu  di  Pulau  Bali,  Pulau  Lombok,  Kepulauan  Nusa  Tenggara,  Kepulauan Maluku  dan  Papua.  Akan  tetapi,  tekanan  terhadap  sumberdaya  oleh  praktik eksploitasi  perikanan  yang  tidak  bertanggung  jawab  masih  menjadi  ancaman  yang potensial pada lokasi tersebut..

## Daftar Pustaka
Abdullah,  M.  A.  (2012).  Pembangunan  Berkelanjutan  Berbasis  Kearifan  Lokal  Sektor Perikanan. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 14(2), 309-321.
Amanah, S. (2005). Pengembangan Masyarakat Pesisir berdasarkan Kearifan Lokal di Pesisir Kabupaten Buleleng, di Provinsi Bali.
Ambarini,  N.  S.  B.,  Satmaidi,  E.,  &  Sofyan,  T.  (2018).  Pengembangan  usaha  perikanan berbasis  kearifan  lokal  dalam  pengelolaan  sumber  daya  kelautan  berkelanjutan  di Bengkulu. Bina Hukum Lingkungan, 2(2), 182-197.
Ayunda,  N.  (2014).  Efektivitas  Kelembagaan  Awik-awik  Pengelolaan  Sumber  Daya
Perikanan  Pantai  Di  Kabupaten  Lombok  Timur.  Tesis.  Sekolah  Pascasarjana
Institut Pertanian Bogor. 109hlm
Ayunda,  N.,  &  Anna,  Z.  (2015).  Evaluasi  Awik-Awik  Pengelolaan  Sumber  Daya  Perikanan Pantai Lombok Timur. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan,
5(1), 47-57.
Faisal, T. M. (2013). Pemanfaatan Budaya Lokal Terhadap Teknologi Penangkapan Ikan Pada Masyarakat Nelayan Studi Kasus Di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Sabda:
Jurnal Kajian Kebudayaan, 8(1), 73-82. https://doi.org/10.14710/sabda.8.1.73-82
Ibad,  S.  (2017).  Kearifan  lokal  pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  dan pembangunan  sumberdaya  perikanan  yang  berkelanjutan  (Studi  Kabupaten Situbondo). Samakia: Jurnal Ilmu Perikanan, 8(1), 24-31.
Indriyatno,  Y.  P.  (2005).  Politik  pengelolaan  sumberdaya  perikanan  di  Pulau  Panjang Kabupaten  Sambas,  Kalimantan  Barat  (Doctoral  dissertation,  Universitas  Gadjah Mada).
Irrubai,  M.  L.,  Affandi,  I.,  &  Supriatna,  N  (2017).  Kearifan  Lokal  Awik-Awik  Desa  Sesaot Dalam Perspektif Hukum Islam. Istinbath, 16(2), 390-41.
Volume 10, Nomor 1, 2023 http:// jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572
Ismail,  M.  (2009).  Pengembangan  Model  Pembelajaran  IPS  Berbasis  Kearifan  Lokal Masyarakat  Sasak:  ke  Arah  Sikap  dan  Prilaku  Berdemokrasi  Siswa  SMP/MTS. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, 42(2 Jul).
Juniarta, H. P., Susilo, E., & Primyastanto, M. (2013). Kajian profil kearifan lokal masyarakat pesisir  pulau  gili  kecamatan  Sumberasih  kabupaten  Probolinggo  Jawa  Timur. ECSOFiM (Economic and Social of Fisheries and Marine Journal), 1(1).
Kurniasari,  N.,  &  Reswati,  E.  (2011).  Kearifan  lokal  masyarakat  Lamalera:  sebuah  ekspresi hubungan  manusia  dengan  laut.  Buletin  Ilmiah  Marina  Sosial  Ekonomi  Kelautan Dan Perikanan, 6(2), 29-33.
Mashur, D., Putra, R. M., Herman, H., Mayarni, M., Nasution, M. S., Hariyani, E., ... & Putri, R.  A.  (2019,  September).  Penguatan  Iptek  dan  kearifan  lokal  dalam  pengelolaan perikanan di Desa Pangkalan Jambi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. In Unri Conference Series: Community Engagement (Vol. 1, pp. 290-296).
Mayang, R., Sutiah, E., Nurfaika, N., & Melo, R. H. (2024). Kearifan Lokal Masyarakat Desa Torosiaje  Terhadap  Budidaya  Perikanan.  Geosfera:  Jurnal  Penelitian  Geografi, 3(1), 17-25.
Moita, S. (2017). Kearifan Lokal Masyarakat Etnis Tolaki Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe Provinsi Sultra. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, 2(1), 16-22.
Oktaviani, D., Prianto, E., & Puspasari, R. (2016). Penguatan kearifan lokal sebagai landasan pengelolaan  perikanan  perairan  umum  daratan  di  Sumatera.  Jurnal  kebijakan perikanan Indonesia, 8(1), 1-12.
Paulangan,  Y.  P.,  Barapadang,  B.,  &  Amin,  M.  A.  A.  (2021).  Sistem  pengetahuan  dan kearifan  lokal  “dabom”  di  Kampung  Muris,  Distrik  Demta  Kabupaten  Jayapura Papua. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, 13(1), 1-8.
Prianto, E., Jhonnerie, R., Oktorini, Y., & Fauzi, M. (2024). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Perikanan Berbasis Ekosistem Di Sungai Kampar Provinsi  Riau:  Studi  Kasus  Lubuk  Larangan.  Jurnal  Kebijakan  Perikanan Indonesia, 16(1), 27-37.
Primyastanto,  M.  (2015).  Pengelolaan  Sumberdaya  Perikanan  Melalui  Kelembagaan  Lokal Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Di Pesisir Selat Madura. Gunung Samudera CV [PT Book Mart Indonesia].
Purwoko,  R.  M.,  Husnah,  H.,  Aisyah,  A.,  Haryuni,  S.  T.,  Kasim,  K.,  &  Prianto,  E.  (2021).
“Panglima  Danau”  Sebagai  Model  Pengelolaan  Sumberdaya  Perikanan Berkelanjutan  Berbasis  Kearifan  Lokal  Di  Danau  Aneuk  Laot.  Jurnal  Kebijakan Perikanan Indonesia, 13(1), 9-16.
Rahmatih, A. N., Maulyda, M. A., & Syazali, M. (2020). Refleksi nilai kearifan lokal (local wisdom)  dalam  pembelajaran  sains  sekolah  dasar:  Literature  review.  Jurnal  Pijar Mipa, 15(2), 151-156.
Rizqi, R., Simbolon, D., & Mustaruddin, M. (2017). Interaksi Kebijakan Perikanan Tangkap Dan Kearifan Lokal Di Perairan Utara Aceh. Albacore Jurnal Penelitian Perikanan Laut, 1(3), 257-264.
Stanis,  S.  (2005).  Pengelolaan  sumberdaya  pesisir  dan  laut  melalui  pemberdayaan  kearifan lokal di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
Volume 10, Nomor 1, 2023 http:// jurnal.utu.ac.id/jptropis ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572
Utomo,  A.  D.  (2016).  Strategi  pegelolaan  suaka  perikanan  rawa  banjiran  di  Sumatera  dan Kalimantan.  Jurnal  Kebijakan  Perikanan  Indonesia,  8(1),  13-20Waspodo,  S., Larasati,  C.  E.,  Amir,  S.,  Hilyana,  S.,  &  Astriana,  B.  H.  (2022).  Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Melalui Penguatan Kearifan Lokal dan Pranata Sosial Masyarakat Nelayan Gili Air, Kabupaten Lombok Utara. Indonesian Journal of Fisheries Community Empowerment, 2(1), 1-6. https://doi.org/10.29303/jppi.v2i1.499
Widarmanto,  N.  (2018).  Kearifan  lokal  dalam  Pengelolaan  Sumberdaya  perikanan.  Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, 13(1), 18-26.
Yuliaty,  C.,  &  Priyatna,  F.  N.  (2014).  Lubuk  larangan:  dinamika  pengetahuan  lokal masyarakat  dalam  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  perairan  sungai  di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 9(1), 115-125.