DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.
Received: 18 Agustus 2024, Revised: 23 Agustus 2024, Publish: 27 Agustus 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Barat
Rina Parlina 1 , Fernandes Simangunsong 2 , Rizari 3 , Tumpak Haposan Simanjuntak 4 1 Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia, rparlina@gmail.com
2 Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia, fernandessimangunsong@ipdn.ac.id
3 Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia, azharrizari59@gmail.com
4 Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia, abuira@ymail.com
Corresponding Author: rparlina@gmail.com
Abstract: Based on Population Data and PAD Realization of West Java Province and 27 Regency / City from 2019 to 2023. From this data it can be concluded that there is inequality in economic growth in various districts / cities in West Java. Some areas may experience higher economic growth and there are also areas with the lowest economic growth such as the highest local revenue is Bandung City (3.2 trillion in 2023) and on the other hand, the district/city with the lowest local revenue in 2023 is Banjar City (155.7 billion), proving that there is inequality in income and community welfare, this is due to several  factors  that  occur,  namely  the  closure  of  businesses  and  industries  due  to  the pandemic  reducing  local  revenue  because  taxes  from  the  tourism,  culinary, entertainment, and retail sectors are reduced. This shows that districts/cities located in urban  areas  have  higher  economic  activity  than  districts/cities  located  outside  urban areas. This research aims to find out more about collaborative governance in increasing local revenue in West Java Province as well as supporting factors, obstacles and novelty of collaborative governance. This research uses Qualitative Research Methods with data collection  using  interview,  observation  and  documentation  techniques.  Based  on  the results of field research, it shows that Collaborative Governance in increasing West Java Province's PAD has not been implemented optimally because there is no similarity of integrated data, there is sectoral ego, individual collaboration has not been seen and the number of human resources is inadequate compared to the tax object.
Keywords: Collaborative  Governance,  Original  Regional  Income,  Regional  Finance, Pentahelix, Stakeholders.
Abstrak: Berdasarkan Data Kependudukan dan Realisasi PAD Provinsi Jawa Barat dan 27 Kabupaten / Kota dari tahun 2019 hingga 2023. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi ketimpangan pertumbuhan ekonomi di berbagai kabupaten / kota di Jawa Barat. Beberapa daerah mungkin mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan ada  juga  daerah  dengan  pertumbuhan  ekonomi  terendah  seperti  pendapatan  daerah tertinggi  adalah  Kota  Bandung  (3,2  triliun  pada  tahun  2023)  dan  di  sisi  lain kabupaten/kota dengan pendapatan daerah terendah pada tahun 2023 adalah Kota Banjar (155,7  miliar),  membuktikan  adanya  ketimpangan  pendapatan  dan  kesejahteraan masyarakat, hal ini disebabkan beberapa faktor yang terjadi yaitu penutupan usaha dan industri  akibat  pandemi  mengurangi  pendapatan  daerah  karena  pajak  dari  sektor pariwisata, kuliner, hiburan, dan ritel berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten /  kota  yang  berada  di  perkotaan  memiliki  kegiatan  ekonomi  yang  lebih  tinggi dibandingkan kabupaten / kota yang berada di luar perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  lebih  lanjut  tentang  tata  kelola  kolaboratif  dalam  meningkatkan pendapatan  daerah  di  Provinsi  Jawa  Barat  serta  faktor  pendukung,  hambatan  dan kebaruan tata kelola kolaboratif. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan  hasil  penelitian  lapangan,  terlihat  bahwa  Tata  Kelola  Kolaboratif  dalam peningkatan PAD Provinsi Jawa Barat belum terlaksana secara optimal karena tidak ada kesamaan data yang terintegrasi, ada ego sektoral, kolaborasi individu belum terlihat dan jumlah sumber daya manusia belum memadai. dibandingkan dengan objek pajak.
Kata Kunci: Tata Kelola Kolaboratif, Pendapatan Daerah Asli, Keuangan Daerah, Penta helix, Pemangku Kepentingan

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah,  pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  yang  luas  dalam  mengelola  dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain PAD yang sah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Selain itu, pemerintah daerah harus berupaya secara maksimal untuk menggali potensi PAD melalui berbagai kebijakan dan inovasi.
Terkait  dengan  grand  theory,  ilmu  pemerintahan  daerah  menjadi  landasan konseptual  yang  relevan  dalam  memahami  dinamika  peningkatan  PAD  melalui collaborative governance. Ilmu pemerintahan daerah mengkaji tentang penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal, termasuk aspek kelembagaan, keuangan, dan peran serta masyarakat.  Dengan  demikian,  UU  No.  23  Tahun  2014  memberikan  landasan  yuridis yang  kuat  bagi  pemerintah  daerah  untuk  mengoptimalkan  potensi  PAD  melalui collaborative  governance yang  melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan.  Hal  ini sejalan dengan grand theory ilmu pemerintahan daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam (Yustisia, 2015). Menurut Mardiasmo, “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil
pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah yang sah” (Mardiasmo, 2011). Optimalisasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya  didukung  dengan  upaya  pemerintah  daerah  meningkatkan  kualitas  layanan publik.  Eksploitasi  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  berlebihan  justru  akan  semakin membebani masyarakat, dan mengancam perekonomian.
Sumber PAD Jawa Barat yang cukup signifikan berasal dari pajak daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Hotel dan  Restoran  (PHR).  Semakin  tinggi  tingkat  kepatuhan  masyarakat  dalam  membayar pajak daerah, semakin besar pula PAD yang tersedia untuk membiayai program-program pembangunan tersebut. Pentingnya pajak daerah dalam pembangunan Jawa Barat dapat dilihat dari data PAD provinsi tersebut.
Struktur pendapatan daerah antara pemda provinsi dan kabupaten/kota berbeda, pemda  provinsi  struktur  pendapatan  didominasi  oleh  PAD  sementara  pemd a kabupaten/kota didominasi  oleh  pendapatan  transfer.  Struktur  ini  masih  tetap  tidak berubah untuk APBD di tahun 2023. Penerimaan PAD ini merupakan salah satu sumber penerimaan  yang  harus dioptimalkan  peranannya  agar  mampu  memberikan  pelayanan yang  baik  kepada  masyarakat dan  perbaikan  fasilitas  umum.  Jumlah  dan  kenaikan kontribusi PAD yang memadai dapat menggambarkan tingkat kemandirian pemda dalam pembangunan  daerahnya  sehingga  tidak selalu  tergantung  kepada  bantuan  dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Penerimaan  pemda  Provinsi  Jawa  Barat  yang  berasal  Pendapatan  Asli  Daerah mencapai 54-69 persen, adapun pemda kabupaten/kota pendapatan dari PAD mencapai palig kecil di tahun 2020 16,97 persen dan paling besar di tahun 2022 mencapai 36,82 persen
Kondisi  rendahnya  penerimaan  PAD  di  tingkat  Pemda  Kabupaten/Kota  adalah pertama, masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh Pemerintah Kabupaten/Kota,  tetapi  berada  diluar  wewenang  Pemerintah  Daerah  tersebut.  Kedua, BUMD pada umumnya belum beroperasi secara efisien. Ketiga masih rendahnya tingkat hidup  dan ekonomi  masyarakat  dan  keempat,  kurang  mampunya  Pemerintah  Daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan alternative. Dengan kata lain, peranan PAD di  Pemda Kabupaten/Kota  di  Jawa  Barat  yang  relatif  kecil  mencerminkan  tingginya tingkat ketergantungan keuangan Pemda kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat Sementara  itu,  Dominasi  Dana  Perimbangan  yang  di  diterima  Pemerintah Kabupaten/Kota  menggambarkan  bahwa  Pemda  Kabupaten/Kota  Jawa  Barat  masih tergantung dengan dana transfer baik dari Pemerintah Pusat dalam bentuk DAU dan DAK maupun dari Pemerintah Provinsi dalam bentuk dana bagi hasil. Hal ini berarti bahwa kebutuhan  pembiayaan pengeluaran  kabupaten/kota  sebagian  besar  masih  berasal  dari dana transfer baiik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Dalam ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan untu keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia  Jumlah  penduduk  Provinsi  Jawa  Barat  sebanyak  49  juta  jiwa.  17,78%  dari penduduk Indonesia, Provinsi Jawa Barat memiliki 27 wilayah administrasi yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah: Bandung, Bandung
Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, dan Tasikmalaya.
Populasi Jawa Barat mengalami tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 hingga  2023,  dengan  total  penduduk  mencapai  51.476.022  jiwa  di  tahun  2023. Meningkatnya  jumlah  penduduk  berpotensi  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah melalui  peningkatan  penerimaan  pajak  dan  retribusi  daerah.  Namun,  hal  ini  juga merupakan  suatu  kendala  bagi  pemerintah  daerah  dalam  mengoptimalkan  pengelolaan keuangan  dan  meningkatkan  kualitas  layanan  publik  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat yang semakin besar.
Pemerintah  daerah  perlu  mengembangkan  strategi  yang  tepat  untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ini. Strategi tersebut harus mencakup upaya untuk meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak,  memaksimalkan  potensi  penerimaan  pajak  dan retribusi daerah, serta meningkatkan kualitas layanan public, dengan pengelolaan yang efektif, peningkatan jumlah penduduk dapat menjadi peluang untuk memajukan Provinsi Jawa  Barat,  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  dapat  digunakan  untuk  membiayai pembangunan  infrastruktur,  meningkatkan  kualitas  pendidikan  dan  kesehatan,  dan menciptakan lapangan pekerjaan, hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuat Jawa Barat menjadi provinsi yang lebih maju
Namun dalam realisasinya, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Artinya, PAD tidak mengalami peningkatan secara  terus  menerus  setiap  tahun,  melainkan  juga  mengalami  penurunan  pada  tahun tertentu. Pendapatan asli daerah di provinsi Jawa Barat didominasi dari penerimaan pajak sekitar 65-70% adapun realisasi PAD Provinsi Jawa Barat sepanjang 2018-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 1. Diagram Pendapatan Asli Daerah 2018-2023 dalam Rupiah
Dalam  gambar  diatas  dijelaskan  terjadinya  penurunan  yang  disignifikan  pada 2020 akibat Covid sebesar 3 Trilyun Rupiah, Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada penurunan pendapatan asli daerah adalah penutupan bisnis dan industri. Pembatasan pergerakan  dan  protokol  kesehatan  yang  diterapkan  untuk  mengendalikan  penyebaran virus  telah  mengakibatkan  penutupan  sementara  atau  bahkan  permanen  banyak  usaha,
terutama yang beroperasi di sektor pariwisata, kuliner, hiburan, dan ritel lalu lebih rinci dalam Jumlah Pendapatan asli daerah 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
Secara  keseluruhan,  Pendapatan  asli  daerah  di  27  kabupaten/kota  ini menunjukkan  tren  yang  positif  dari  tahun  2019  hingga  2023.  Meskipun  sempat mengalami penurunan di tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, pada tahun- tahun  berikutnya  Pendapatan  asli  daerah  kembali  menunjukkan  peningkatan. Berdasarkan table data diatas, kabupaten/kota dengan Pendapatan asli daerah tertinggi adalah Kabupaten Bekasi (2,7 triliun di tahun 2023), Kota Bandung (3,2 triliun di tahun 2023), Kota Bekasi (3,1 triliun di tahun 2023) dan Kota Depok (1,5 triliun di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota perkotaan yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi cenderung memiliki Pendapatan asli daerah yang lebih besar.
Beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan pertumbuhan PAD yang signifikan antara tahun 2019 dan 2023 pertumbuhan Pendapatan asli daerah yang tinggi di daerah- daerah ini mengindikasikan adanya upaya yang efektif dalam menggali potensi sumber- sumber Pendapatan asli daerah
Di sisi lain, kabupaten/kota dengan Pendapatan asli daerah terendah di tahun 2023 adalah  Kota  Banjar  (155,7  miliar),  Kabupaten  Pangandaran  (239,7  miliar),  dan  Kota Tasikmalaya (322,1 miliar) karena merupakan diluar dari Kawasan perkotaan dan Data menunjukkan bahwa PAD mengalami peningkatan secara keseluruhan, namun terdapat perbedaan yang signifikan antar Kabupaten/Kota juga adanya fluktuasi PAD juga terjadi di beberapa daerah selama periode tersebut. Daerah-daerah ini mungkin perlu melakukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah, misalnya dengan mengoptimalkan potensi sektor-sektor unggulan.
Pendapatan  asli  daerah  yang  lebih  besar  di  daerah  perkotaan,  yang  dapat berkontribusi  pada  ketidakmerataan  Pendapatan  asli  daerah  antar  daerah.  Untuk mengatasi  isu  ketidakmerataan  ini, collaborative  governance antara  pemerintah  pusat, pemerintah  daerah,  serta  pemangku  kepentingan  lainnya  menjadi  salah  satu  strategi dalam upaya meningkatkan Pendapatan asli daerah pada setiap Kabupaten/Kota yang ada di  Provinsi  Jawa  Barat.  Upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  mencakup  penguatan kapasitas fiskal dan administratif pemerintah daerah, mendorong kerjasama antar daerah, mengembangkan  skema  insentif  fiskal,  meningkatkan  koordinasi  kebijakan  antara pemerintah  pusat  dan  daerah,  serta  mendorong  partisipasi  stakeholder  lokal.  Dengan collaborative governance yang efektif, diharapkan ketimpangan PAD antar daerah dapat dikurangi  dan  potensi  ekonomi  daerah  dapat  dioptimalkan  secara  merata,  sehingga mendukung pembangunan daerah yang lebih berkeadilan. Berikut adalah stakeholder di Jawa Barat yang terkait dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di provinsi Jawa Barat
Kolaborasi  dalam  kerangka  Pentahelix  adalah  pendekatan  yang  penting  dalam upaya mengatasi tantangan selama pandemi, khususnya dalam hal pemulihan ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah. Namun, jika kolaborasi tersebut belum mencapai tingkat optimal, ini dapat mengakibatkan dampak negatif pada pendapatan asli daerah Jawa  Barat  selama  pandemi.  Kolaborasi  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam Pentahelix  (pemerintah,  bisnis,  akademisi,  masyarakat,  dan  media)  penting  dalam mempromosikan inovasi dan pengembangan ekonomi. Jika kolaborasi tersebut kurang efektif, maka ada risiko keterlambatan dalam mengadopsi inovasi yang mungkin dapat meningkatkan pendapatan daerah.
Bisnis dan investor seringkali mencari stabilitas dan kerjasama yang baik dalam suatu wilayah sebelum berinvestasi. Jika kerjasama antara pemerintah dan bisnis, serta
pemangku kepentingan lainnya, kurang optimal, maka potensi investasi mungkin tidak terealisasi, yang pada gilirannya dapat mengurangi pendapatan asli daerah. Kolaborasi dengan masyarakat sangat penting untuk mendukung program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Jika masyarakat merasa tidak terlibat atau tidak terdengar, mereka mungkin kehilangan dukungan terhadap upaya pemerintah dan bisnis,  yang  dapat  menghambat  pencapaian  tujuan  bersama.  Kerjasama  dengan  media adalah penting dalam mempromosikan upaya pemerintah dan bisnis, serta membangun citra  positif  wilayah  tersebut.  Jika  media  memberitakan  konflik  atau  kurangnya kolaborasi, ini dapat menciptakan persepsi negatif di mata masyarakat dan calon investor.
Kurangnya kolaborasi dalam kerangka Pentahelix dapat menghambat pelaksanaan dan  efektivitas  kebijakan  yang  dirancang  untuk  mendukung  ekonomi  dan  pendapatan daerah  selama  pandemi.  Ini  dapat  mengakibatkan  kebijakan  yang  tidak  sesuai  dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Selama pandemi, ketidakpastian ekonomi sangat tinggi.  Kolaborasi  yang  kurang  optimal  dapat  meningkatkan  ketidakpastian  ini, mengakibatkan  kebingungan  dan  keraguan  yang  mungkin  memengaruhi  investasi  dan keputusan  ekonomi.  Dalam  mengatasi  dampak  negatif  tersebut,  pemerintah  daerah, bisnis, akademisi, masyarakat, dan media harus bekerja sama secara lebih efektif untuk memastikan  bahwa  kolaborasi  dalam  kerangka  Pentahelix  berjalan  dengan  baik. Komunikasi  yang  baik,  saling  pengertian,  dan  keterlibatan  semua  pihak  adalah  kunci dalam mencapai tujuan bersama, termasuk peningkatan pendapatan asli daerah selama masa pandemi.
Pemerintah  daerah  memiliki  satu  badan/dinas  yang  tupoksi  nya  mengelola pendapatan. Pemerintah provinsi Jawa Barat memiliki Badan Pendapatan Daerah yang memilik  34  cabang/samsat  tersebar  di  27  kabupaten  /kota.  Badan  pendapatan  daerah memiliki  tupoksi  mengelola  pendapatan  daerah  di  provinsi  Jawa  Barat  sesuai  dengan Peraturan  Gubernur  no  88  tahun  2017  tentang  tugas  pokok,  fungsi,  rincian  tugas  unit dantata  kerja  unit  pelaksana  teknis  daerah  di  lingkungan  badan  pendapatan  daerah pemerintah  daerah  provinsi  jawa  barat.  Bapenda  dalam  melaksanakan  tupoksiharus memiliki  strategi  komunikasi  yang  baik.  Karena  komunikasi  adalah  hal  yang  paling penting  dalam  setiap  hal,  khususnya  dalam  bersinergi  dan  kolaborasi.  Bapenda berkolaborasi  dan  bersinergi  dengan  banyak  instansi  dan  berbagai  pihak,  khususnya masyarakat karena memberikan pelayanan publik.
Oleh karena itu sangat penting untuk memiliki pola strategi komunikasi yang baik agar apa yang ingin disampaikan dapat sesuai yang diinginkan. Meskipun tren PAD Jawa Barat menunjukkan peningkatan positif, terdapat hambatan signifikan yang perlu diatasi untuk  mencapai  potensi  PAD  yang  maksimal.  Salah  satu  hambatan  utama  adalah kurangnya  keterlibatan  aktif  dan  berkelanjutan  dari  berbagai  pemangku  kepentingan, termasuk sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, menjadi hambatan yang  signifikan  dalam  proses  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  di  Jawa  Barat. Ketidakpartisipan  mereka  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan kebijakan  ekonomi  dapat  mengakibatkan  kebijakan  yang  tidak  sepenuhnya  responsif terhadap kebutuhan dan potensi daerah. Dengan keterlibatan yang terbatas, peluang untuk berkolaborasi dalam pengembangan inisiatif ekonomi yang produktif menjadi terbatas, dan  hal  ini  dapat  menghambat  upaya  untuk  meningkatkan  PAD  serta  menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat menunjukkan peningkatan, terdapat hambatan signifikan yang masih perlu diatasi untuk mencapai potensi PAD yang maksimal.  Salah  satu  hambatan  utama  adalah  belum  maksimalnya  kolaborasi  antara
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Adanya perbedaan prioritas  pembangunan,  dan  keterbatasan  dalam  penentuan  batasan  wewenang  antara tingkat pemerintahan serta kurangnya koordinasi yang efektif dapat menjadi penghalang bagi  upaya  bersama  untuk  mengoptimalkan  potensi  ekonomi  daerah.  Hal  ini  dapat mengakibatkan tumpang tindih program, pemborosan sumber daya, dan kesulitan dalam merumuskan strategi ekonomi yang terintegrasi. Untuk mencapai peningkatan PAD yang berkelanjutan, diperlukan komunikasi yang lebih baik dan kerja sama yang erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dengan fokus pada pembentukan visi bersama dan  perencanaan  ekonomi  yang  terkoordinasi.Maka  kolaborasi  pemerintah  dengan stakeholder lainnya seperti masyarakat, akademisi, dunia bisnis (pelaku usaha) dan media mulai gencar dilaksanakan dalam kegiatan pemerintahan. Kelima komponen tersebut di kenal dengan pentahelix yang merupakan unsur penting dala NPM dalam mengusung era demokrasi  modern  yaitu  terlibat  dalam  penyusunan  strategi  dan  kebijakan penyelenggaraan  pemerintahan.  Dengan  harapan,  bahwa  strategi  dan  kebijakan  hasil kolaborasi akan efektif dan tepat sasaran.
Sebagai pertimbangan, penelitian ini melihat dari beberapa temuan dari penelitian terdahulu  yang  dianggap  relevan  dengan  topik  penelitian  tentang collaborative governance . Pembahasan yang terkait dengan topik dan perspektif administrasi publik untuk penelitian ini adalah.
Penelitian pertama yang menjadi rujukan dalam penelitian Surya et al., (2021), Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan, Khususnya di Wisata Kebun Teh Nglinggo Kabupaten Kulon Progo menjadi topik kajian ini. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif, analitis dan kualitatif. Temuan penelitian Wisata Kebun  Teh  Nglinggo  di  Kabupaten  Kulon  Progo  merupakan  sumber  pendapatan  bagi masyarakat  sekitar,  dan  banyaknya  wisatawan  yang  berkunjung  ke  objek  wisata  juga meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan salah satu cara mewujudkan tujuan pembangunan  berkelanjutan  untuk  menghasilkan  pariwisata  yang  ramah  lingkungan sehingga masyarakat lokal dapat memanfaatkannya untuk meminimalkan pengangguran terkait wisata dan dalam peningkatan sektor pariwisata, publikasi di jejaring sosial sangat diperlukan  karena  daya  tarik  jejaring  sosial  saat  ini  sangat  mempengaruhi  kehidupan manusia.
Penelitian  kedua,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rasyid  &  Darumurti  (2022), Judul  penelitian Collaborative  Governance dalam  pengelolaan  obyek  wisata  bahari wilayah kawasan ekonomi khusus mandalika di Kabupaten lombok tengah tahun 2020- 2021.  Penelitian  ini  menggunakan  desain  penelitian  kualitatif  yang  salah  satu  proses penelitiannya  menghasilkan  data  deskriptif  dari  suara  atau  catatan  serta  dari  tindakan subjek  yang  diteliti.  Temuan  studi  menyoroti  peran  masing-masing  pemangku kepentingan  dalam  pengelolaan  dan  pertumbuhan  KEK  Mandalika  dan  untuk  proses kolaborasi  diukur  dengan  4  indikator  seperti  komunikasi  dan  dialog,  membangun kepercayaan  dan  kesepahaman,  legitimasi,  dan  komitmen  untuk  mengukur  proses kerjasama  sudah  efektif  dilaksanakan,  namun  masih  terdapat  berbagai  hal  yang  perlu ditingkatkan dan lebih ditingkatkan lagi dalam hal peningkatan dialog dan komunikasi, agar tidak ada lagi kesalahpahaman dengan masyarakat setempat, dan agar pengerjaan KEK Mandalika dapat berlangsung lebih cepat.
Penelitian  ketiga,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Arrozaaq  (2016),  Judul penelitian Collaborative  Governance (Studi  Tentang  Kolaborasi  Antar Stakeholders Dalam  Pengembangan  Kawasan  Minapolitan  di  Kabupaten  Sidoarjo).  Teori  proses
kolaborasi dari Emerson et al., (2012) digunakan dalam penelitian ini karena mengenali komponen  yang  menyeluruh  dan  cocok  untuk  mengatasi  masalah  tersebut.  Penjelasan komprehensif  tentang  bagaimana  proses  kolaboratif  bersifat  dinamis  dan  bersiklus, menciptakan tindakan dan efek sementara sebelum memiliki pengaruh yang signifikan dan  memungkinkan  reaksi  terhadap  dampak  ini  disediakan  oleh Collaborative Governance Regime (CGR) atau teori proses kolaboratif. Berdasarkan temuan penelitian, proses kerjasama stakeholder dalam pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo  telah  memenuhi  komponen  kerjasama  Kirk  Emerson.  Mobilisasi  cita-cita bersama,  motivasi,  dan  pembangunan  kapasitas  adalah  langkah  pertama  dalam  proses kolaboratif.  Melaksanakan  tindakan  kooperatif  yang  memiliki  pengaruh  sesaat  terjadi setelah terciptanya ketiga item tersebut. Dalam collaborative governance penting dimana semua pihak merasakan mendapatkan keuntungan dan memberikan keuntungan dalam kemitraan yang dilakukan. Selanjutnya membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama; melakukan rapat-rapat koordinasi; melakukan soosialisasi, meningkatkan network data agar benar-benar terintegrasi. (Daulay, 2024)
Terdapat persamaan dan perbedaan yang signifikan antara penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya yang disebutkan di atas. Pada penelitian pertama dan kedua, Iman Surya  dkk  dan  Khairurrasyid  serta  Awang  Darumurti  memiliki  persamaan,  yakni membahas collaborative  governance dalam  pengelolaan  destinasi  wisata  dan menggunakan metode penelitian kualitatif dan analisanya secara deskriptif.
Sedangkan persamaan dengan penelitian ketiga, Dimas Luqito Chusuma Arrozaaq yaitu dalam teori yang digunakan yakni teori proses kolaborasi dari Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012). Perbedaan ketiga penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah mengenai lokasi penelitian sehingga membedakan hasil dari penelitian itu sendiri.
Penjelasan mengenai penelitian terdahulu di atas memberikan gambaran bahwa collaborative  governance saat  ini  masih  menjadi  isu  yang  penting  untuk  diteliti. Sehubungan dengan peneliti memiliki minat untuk meneliti hal ini dari sisi yang berbeda selain yang sudah diteliti di atas, maka kebaruan atas hasil riset ini dapat memberikan pembaharuan pada riset maupun implikasinya pada bidang Ilmu Pemerintahan.
Dengan  penjelasan  yang  demikian  itu,  maka  pertanyaan  yang  menarik  untuk dijawab  secara  konseptual  adalah  “Bagaimana  Kolaborasi  Dalam  Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat?” guna untuk menjawab pertanyaan, penulis memandang perlu melakukan suatu pendekatan penelitian agar dapat terungkap fenemona strategi peningkata PAD tersebut. Untuk itu dipilih judul penelitian sebagai  berikut:  “ Collaborative  Governance dalam  Peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat ”.
Dengan  demikian  maksud  dari  penelitian  ini untuk  menganalisis  peran  Tata Kelola  Pemerintahan  Kolaboratif  ( collaborative  governance )  dalam  mendorong partisipasi  aktif  dan  berkelanjutan  dari  seluruh  pemangku  kepentingan  yang  relevan, sehingga  dapat  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Provinsi  Jawa  Barat secara efektif. khususnya di Kota Badan Pendapatan Daerah di Provinsi Jawa Barat Hasil  penelitian  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  bagi  pengembangan ilmu pengetahuan terutama pengembangan ilmu pemerintahan dalam kaitannya dengan pendapatan asli daerah yang dilakukan secara Collaborative Governance . Hasil penelitian juga diharapkan dapat dijadikan referensi maupun acuan bagi aktivitas pengkajian dalam topik, objek, dan lokus penelitan.

## METODE
Penelitian dan penulisan naskah menggunakan metode kualitatif. Pemilihan metode kualitatif  dipergunakan  sesuai  topik  penelitian  yaitu Collaborative  Governance dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Barat.  Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji validasi data dengan Teknik triangulasi, baik sumber ataupun Teknik yaitu peneliti melakukan crosscheck setiap jawaban para informan atas pertanyaan yang sama. Data yang diperlukan
Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara informan.
Sumber  sekunder  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  penelaahan  bahan-bahan bacaan  dan  literatur  lainnya  yang  berkaitan  dengan  focus  penelitian  berupa buku-buku,  peraturan,  laporan  serta  dokumen  yang  berkaitan  dengan Collaborative  Governance dalam  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  di Provinsi Jawa Barat.
Penentuan  informan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  purposive sampling.  Adapun  informasi  yang  digali  secara  mendalam  adalah  terkait  pengelolaan PAD,  faktor  penghambat  dan  pendukungnya  serta Collaborative  Governance dalam pengelolaan PAD.
Dari  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan,  peneliti  menggunakan  alat pengumpulan data yang meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti berdasarkan masalah tersebut.
Gambar 2. Analisis Data
Dalam  penelitian  ini,  pengujian  keabsahan  data  metode  penelitian  kualitatif dilakukan  dengan  triangulasi,  Leavy  (2022)  menyatakan  bahwa  dalam  triangulasi pengujian  kredibilitas  diartikan  sebagai  pengecekan  data  dari  berbagai  sumber,  dan berbagai cara.
Lokasi penelitian dilakukan di Lingkungan Pemprov Jabar, mencakup Sekretariat Daerah,  Bapenda  Jabar,  Tim  Pembina  Samsat  dan  pihak  poentahelix.  Penelitian  ini dilakukan mulai September 2023 hingga Juli 2024

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Collaborative  Governance  dalam  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  di Provinsi Jawa Barat

## Kondisi Awal (Initial Conditions)
Kondisi awal dalam operasionalisasi konsep collaborative governance dijabarkan dalam  tiga  hal  yaitu  faktor  lingkungan,  kegagalan  dan  mekanisme  penghubung  dari pembentukan  kolaborasi  itu  sendiri.  Faktor  lingkungan  yang  menjadi  lokus  riset  yang terletak di Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di  Indonesia.  Faktor  lingkungan  mengidentifikasi  banyaknya  organisasi  yang  terlibat dalam proses kolaborasi pemerintah dalam meningkatkan PAD di Provinsi Jawa Barat. Beberapa organisasi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan pendapatan daerah dan berwenang  untuk  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Provinsi  Jawa  Barat  yang  menjadi lokus utama riset ini adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
Komponen Proses (Process Components)
Komponen  proses  dalam collaborative  governance memberikan  gambaran bagaimana implementasi program peningkatan PAD di Provinsi Jawa Barat berlangsung. Para  ahli  kolaborasi  dalam  kebijakan  pemerintah  telah  menekankan  beberapa  aspek dalam  proses  kolaborasi.  Aspek  tersebut  antara  lain:  kesepakatan  perjanjian  awal, membangun  kepemimpinan,  membangun  legitimasi,  membangun  kepercayaan, mengelola konflik, dan perencanaan. Penelitian tentang proses, tumpang tindih dengan beberapa aspek penelitian tentang kondisi dan struktur awal kolaborasi. Sebagai contoh, proses  kunci  dalam  kolaborasi  adalah  menegosiasikan  perjanjian  formal  dan  informal tentang  tujuan  kolaborasi  setelah  beberapa  kesepakatan  awal  tentang  definisi  masalah telah  tercapai.  Dengan  menyetujui  tujuan  kolaborasi,  mitra  dapat  mempertimbangkan elemen-elemen  struktur,  seperti  peran,  tanggung  jawab,  dan  otoritas  pengambilan keputusan.

## Struktur dan Tata Kelola (Structure and Governance)
Struktur  adalah  konsep  yang  sangat  berkembang  dalam  teori  organisasi  dan biasanya mencakup unsur-unsur seperti tujuan, spesialisasi tugas dan pembagian kerja, aturan  dan  standar  prosedur  operasi,  dan  hubungan  otoritas.  Struktur  menyangkut komponen  vertikal  dan  horizontal.  Struktur  secara  umum  dapat  membantu  organisasi untuk  membedakan  dan  mengintegrasikan  seluruh  komponen.  (Agranoff  &  McGuire, 2003)
Dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  Struktur  dan  Tata  Kelola  menghasilkan kolaborasi  dari  Kolaborasi  antara  5  stakeholder  utama,  yaitu  pemerintah,  organisasi sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, institusi akademik, dan individu, memegang peranan  penting  dalam  upaya  peningkatan  PAD  di  Jawa  Barat.  Kolaborasi  ini  dapat menghasilkan  struktur  dan  tata  kelola  yang  efektif,  dengan  peran  dan  tanggung  jawab yang jelas bagi setiap pihak.

## Kontingensi dan Kendala (Contigencies and Constraints)
Tiga  faktor  mempengaruhi  proses,  struktur,  dan  tata  kelola  kolaborasi,  serta keberlanjutannya  secara  keseluruhan  antara  lain  (1)  jenis  kolaborasi,  (2) ketidakseimbangan  kekuatan  di  antara  anggota,  dan  (3)  logika  kelembagaan  yang bersaing dalam kolaborasi.
a. Jenis kolaborasi.
Salah satu jenis kolaborasi dapat dilakukan melalui Kerjasama multi pihak dalam peningkatan pendapatan daerah. Bapenda Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tahun  2023  telah  melakukan  beberapa  Kerjasama  multi  pihak  dalam  upayanya
meningkatkan pendapatan daerah.
b. Ketidakseimbangan pengaruh/kekuasaan
Ketidakseimbangan  kekuatan  di  antara  mereka  yang  berkolaborasi  sebagai sumber  ketidakpercayaan,  hal  ini  merupakan  ancaman  bagi  efektifitas  sebuah kolaborasi  (Huxham  &  Vangen,  2013).  Ketidakseimbangan  kekuasaan  menjadi sangat  signifikan  ketika  anggota  mengalami  kesulitan  untuk  menyetujui  tujuan bersama.  Selain  itu,  seiring  berjalannya  waktu,  kolaborasi  kemungkinan  akan mengalami  guncangan  baik  dari  dalam  maupun  dari  luar  yang  mempengaruhi hubungan  diantara  anggota,  sumber  daya,  dan  bahkan  tujuan  kolaborasi.  Hal  ini sejalan denga napa yang disampaikan
Hasil dan Akuntabilitas (Outcomes and Accountability)
Hasil Hasil kolaborasi lintas sektor dilihat dalam tiga kategori:
a. Hasil dalam penilaian publik Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  tokoh  Wanita  diperoleh  pernyataan bahwa:
“Hasil  penilaian  publik  bervariasi  dan  beberapa  kemungkinan  penilaian publik sesuai topik riset ini adalah apabila seluruh factor kolaborasi terwujud secara efektif maka penilaian publik akan positif terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat.”
Hal  ini  masih  menjadi  program  lanjutan  bagi  Provinsi  Jawa  Barat  dengan tujuan  menciptakan  dan  mempertahankan  kolaboratif  lintas-  sektor  seharusnya menjadi hasil "nilai publik" yang tidak dapat dibuat oleh sektor tunggal saja (Moore, 1997).  Nilai  publik  dalam  kolaborasi  lintas  sektor  kemungkinan  besar  diciptakan dengan  memanfaatkan  kekuatan  karakteristik  masing-masing  sektor  sambil  juga menemukan cara untuk meminimalkan, mengatasi, atau mengkompensasi kelemahan karakteristik masing-masing sektor. Bermain dengan kekuatan sektor yang berbeda tampaknya  secara  logis  terkait  dengan  mengelola  biaya  secara  efektif  dan memperhatikan beragam kebutuhan dan aspirasi anggota.
b. Hasil menurut Efek pertama, kedua, dan ketiga. Upaya  perencanaan  kolaboratif  memiliki  efek  positif  pertama,  kedua,  dan ketiga  (Innes  &  Booher,  2010).  Berdasarkan  interview  dengan  Kepala  BPKAD Provinsi Jawa Barat bahwa:
“Secara  perencanaan  dan  pelaksanaan  kolaborasi  sudah  berjalan,  namun dalam perjalanannya efek pertama diperluka strategi yang lebih inovatif, efek kedua masih diperlukan aksi bersama yang satu visi dan aksi ketiga masih diperlukan kemitraan baru dengan membangun jejaring dengan multi pihak.” Efek pertama segera terlihat sebagai hasil langsung dari proses kolaborasi, antara  lain  penciptaan  modal  sosial,  intelektual,  dan  politik;  perjanjian  yang berkualitas;  dan  strategi  yang  inovatif.  Efek  kedua  cenderung  terjadi  ketika kolaborasi berjalan dengan baik, atau mungkin terjadi di luar batas upaya formal, diantaranya  termasuk  lahirnya  kemitraan  baru,  koordinasi  dan  aksi  bersama, pembelajaran  bersama  yang  melampaui  kolaborasi  itu  sendiri,  implementasi perjanjian, perubahan dalam praktik, dan perubahan dalam persepsi. Akhirnya, efek ketiga mungkin tidak segera terbukti sampai beberapa waktu kemudian, misalnya, kolaborasi baru; lebih banyak co-evolusi dan konflik yang kurang merusak di antara para  anggota;  hasil  di  lapangan,  seperti  adaptasi  layanan,  sumber  daya,  kota  dan wilayah;  institusi  baru;  norma  dan  heuristik  sosial  baru  untuk  mengatasi  masalah
publik;  dan  mode  wacana  baru.  Hasil  yang  akan  lahir  berbeda          tetapi  saling melengkapi, mencapai tujuan bersama dan menghasilkan modal sosial.
c. Hasil menurut Ketangguhan/ketahanan dan penilaian kembali. Ketangguhan/ketahanan  dan  penilaian  kembali  membutuhkan  kesadaran berbagai  pihak  untuk  menilai  secara  objektif  serta  melakukan  perbaikan  masing- masing kinerja dalam kaitannya meningkatkan PAD di Provinsi Jawa Barat. Sejalan dengan hasil wawancara bersama Tokoh Wanita didapat pernyataan bahwa:
“Perlu  ditinjau  ulang  sejauh  mana  sistem  kolaborasi  di  Jawa  Barat  telah berjalan.  Selain  itu  identifikasi  pencapaian  dan  tantangan,  rekomendasi perbaikan  dan  pelestarian  praktik  baik  perlu  dirancang  sehingga  penilaian kembali akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja collaborative governance di Jawa Barat.”
Anggota yang berkolaborasi harus dapat menyusun kembali atau menyusun ulang  setelah  terjadi  kegagalan  (Crosby  &  Bryson,  2005).  Kegagalan  dalam mencapai hasil yang diinginkan dapat mengikis dukungan terhadap kolaborasi, tetapi keberhasilan  juga  dapat  menyebabkan  pendukung  melupakan  kebutuhan  untuk mempertahankan  kolaborasi  tersebut.  Jika  keberhasilan  yang  besar  tidak dimungkinkan,  kolaborasi  harus  mengatur  keberhasilan  yang  kecil  menjadi strateginya dalam mempertahankan kolaborasi. Baik besar atau kecil, keberhasilan harus dipublikasikan. Setelah keadaan sudah saling menguntungkan, para pemimpin harus menilai apakah kolaborasi itu harus dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan. Kolaborasi tersebut bertanggungjawab kepada siapa dan untuk apa. Anggota yang  berkolaborasi  atau  para  pemangku  kepentingan  bisa  memiliki  persepsi  yang berbeda dalam menilai hasil yang dicapai.
d. Akuntabilitas Akuntabilitas dapat berkaitan dengan input, proses, atau hasil. Tiga kriteria umum  yang  digunakan  untuk  menilai  keberhasilan  kolaborasi  lintas  sektor  antara lain:  (1)  kondisi  awal;  (2)  memenuhi  keinginan  para  anggota;  (3)  melahirkan hasil/kebijakan alternatif yang lebih baik yang dapat menciptakan nilai public (Page, 2004).  Kolaborasi  yang  bertanggungjawab  membutuhkan  sistem  pengukuran kemudian  mendokumentasikan  hasilnya  dan  bagaimana  hasil  tersebut  berubah seiring  dengan  waktu.  Kolaborasi  juga  membutuhkan  sistem  “pengelolaan  hasil” yang  menghubungkan  data  yang  diukur  dari  para  anggota  dan  intervensi  yang dilakukan,  hal  ini  dapat  memberikan  informasi  kepada  pemangku  kepentingan lainnya sehingga informasi tersebut dapat dipergunakan untuk meningkatkan hasil dari kegiatan berkolaborasi (Page, 2004). Untuk menerapkan sistem ini, para anggota membutuhkan  “hubungan  yang  kuat  dengan  para  politikus  dan  profesional  untuk mengukur  hasil  dan  menggunakan  informasi  strategis  tersebut  untuk  peningkatan kinerja”. Pertanggungjawaban biasanya tidak selalu jelas, misalnya ada organisasi yang ikut memiliki sistem/kerangka kerja akuntabilitas mereka sendiri yang mungkin berbeda  atau  bertentangan  dengan  pendekatan  akuntabilitas  anggota  lain  dalam kolaborasi. (Sullivan et al., 2002)

## Faktor Pendukung dan Penghambat Collaborative Governance dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat
Peneliti  mencoba  menarik  garis  besar  dari  seluruh  hasil  interview  dengan informan, dari jejaring kolaborasi yaitu kesediaan berkompromi, komunikasi, komitmen, saling  percaya,  transparansi/pertukaran  informasi,  berbagi  pengetahuan  dan  kesediaan
mengambil resiko sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat namun masih belum  optimal.  Dua  versi  pertanyaan  yang  diajukan  pada  informan  direspon  denfan jawaban informan yang kontradiktif seperti kesediaan berkompromi menurut Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diakuui telah berjalan fungsinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah  Pusat,  diakui  berlawanan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota  Depok.  Hal  lain mengenai  trus  dan  keterbukaan  dalam  berbagi  data  dan  pengetahuan  yng  memiliki perbedaan dalam cara pandang dan evaluasi tindakan kolaboratif di masa lampau.
Kriteria  Keberhasilan  dan  Kegagalan Collaborative  Governance dalam collaborative governance adanya kriteria yang dapat menjadi tolok ukur keberhasilan dan kegagalannya. Hal ini penting untuk dipahami secara jelas dalam menilai apakah praktik collaborative  governance mengalami  itu  berhasil  atau  gagal  dalam  proses implementasinya. Dalam implementasi kolaborasi terdapat beberapa faktor penghambat yang ikut mempengaruhi berjalan tidaknya kolaborasi. Menurut Government of Canada terhambatnya  kolaborasi  maupun  partisipasi  adalah  disebabkan  oleh  beberapa  faktor antara lain: (1) faktor budaya; (2) faktor institusi; dan (3) faktor politik. Faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut ini:
1. Faktor Budaya
Berdasarkan hasil observasi di lapangan serta melakukan pengamatan hasil interview  informan,  peneliti  menilai  bahwa  faktor  budaya  dalam  hal  ini  budaya organisasi  dilingkungan  Provinsi  Jawa  Barat  cenderung  dapat  mengakibatkan kolaborasi gagal karena adanya alasan kecenderungan budaya ketergantungan pada prosedur dan tidak berani mengambil terobosan dan risiko. Terciptanya kolaborasi yang  efektif  mensyaratkan  para  pelayan  publik  dan  pemimpinnya  untuk  memiliki keterampilan  dan  kesediaan  untuk  masuk  ke  kemitraan  secara  pragmatik  yang berorientasi  pada  hasil.  Memang  memungkinkan  mengabaikan  konvensi  dan menjadikan  segala  sesuatu  dilakukan  dalam  sebuah  kolaborasi,  tetapi  melakukan seperti ini dalam pelayanan publik yang tergantung pada prosedur dan tidak bersedia mengambil risiko tidak mungkin akan menjadikan kolaborasi sebuah kenyataan. Ketergantungan  pada  prosedur  secara  berlebihan  justru  akan  menghambat kolaborasi dan tidak menimbulkan kemajuan bagi peningkatan kualitas kolaborasi. Ketergantungan pada prosedur dan tidak berani mengambil risiko merupakan salah satu hambatan bagi terselenggaranya efektivitas kolaborasi. Kolaborasi gagal karena masih dipertahankannya konsep top- down oleh pihak pemerintah ketika menjalin kolaborasi  dengan  pihak  lain,  masih  adanya  dominasi  dari  pihak  pemerintah  dan tidak  menjalankan  kesepakatan  berdasarkan  mentalitas  kerja  sama  dan  egalitarian sebagaimana  yang  dipersyaratkan  bagi  berjalannya  sebuah  kolaborasi.  Kolaborasi juga gagal karena partisipasi dari kelompok kepentingan atau pemangku kepentingan lainnya selama ini sering kali masih dipandang bukan hal utama dan tidak diperlukan, tidak penting dan didominasi oleh kelompok dominan atau pihak pemerintah melalui pendekatan top-down .  Kolaborasi  juga  bisa  gagal  karena  kooptasi  strategi  pecah belah  dengan  cara  mengakomodasi  kepentingan  kelompok-kelompok  yang  pro kebijakan pemerintah dan mengabaikan kelompok yang anti kebijakan pemerintah.
2. Faktor Institusi
Kolaborasi bisa karena adanya kecenderungan institusi- institusi yang terlibat dalam kerja sama atau kolaborasi (terutama dari pemerintah) cenderung menerapkan struktur hierarkis terhadap institusi-institusi lain yang ikut terlibat dalam kerja sama atau  kolaborasi  tersebut.  Institusi-institusi  yang  masih  terlalu  ketat  mengadopsi struktur vertikal, akuntabilitas instansi dan arah kebijakannya juga bersifat vertikal
dan tidak cocok untuk kolaborasi karena kolaborasi mensyaratkan cara- cara kerja atau  pengorganisasian  secara  horizontal  antara  pemerintah  dan  non  pemerintah. Bahkan  betapapun  sebuah  pemerintahan  mengadopsi  sistem  pemerintahan demokrasi  yang  biasanya  bersifat  demokrasi  representatif (representative democracy) belum  tentu  cocok  bagi  kolaborasi  karena  demokrasi  mensyaratkan tingkat proses dan derajat formalisme yang begitu besar dibanding dengan kemitraan horizontal. Kolaborasi yang cenderung memiliki sifat spontanitas yang kadangkala tidak memerlukan aturan ketat secara formal terkadang juga tidak perlu mengikuti proses  tradisional  yang  biasa  dilakukan  dalam  keseharian  atau  sesuai standard operating  procedure (SOP)  yang  biasa  terjadi  dalam  organisasi  publik  yang mekanistik, tidak bisa menggantikan tujuan-tujuan yang ditentukan secara terpusat dan kebutuhan-kebutuhan negara demokratis pada umumnya. Akuntabilitas institusi- institusi publik (organisasi-organisasi milik pemerintah) cenderung kaku yakni hanya mengacu pada akuntabilitas pada organisasi atau atasan, atau aturan yang berlaku saja,  sehingga  akuntabilitas  dalam  konteks  ini  lebih  menekankan  pada responsibilitas.
Gambar 3. Rapat Koordinasi Sinkronisasi Data Kendaraan Bermotor
3. Faktor Politik
Kolaborasi  bisa  gagal  karena  kurangnya  inovasi  para  pemimpin  dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif. Kepemimpinan yang inovatif  ( forward-looking )  adalah  pemimpin  yang  bisa  memperkenalkan  berbagai macam nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang bisa menjadikan sebagai inti pemerintahan yang kolaboratif dan memberikan inspirasi terhadap agenda yang ditentukan dan bisa mengarahkan pada pencapaian hasil-hasil positif. Kolaborasi bisa saja terhambat jika para  pemimpin  dari  kelompok-kelompok  yang  berkolaborasi  kurang  atau  tidak inovatif  dalam  mencapai  tujuan-tujuan  politik  yang  cenderung  kompleks  dan berpeluang menimbulkan konflik satu sama lain.
Melalui  kolaborasi  ini  konflik  tujuan  yang  sering  terpresentasikan  sebagai tujuan masing-masing kelompok kepentingan dapat diminimalisir. Hal lainnya yang menyebabkan  gagalnya  kolaborasi  adalah  perubahan  kesepakatan  dan  perbedaan kepentingan  antara  pemangku  kepentingan  yang  terlibat.  Kolaborasi  bisa  gagal
adanya perubahan kesepakatan yang telah disetujui di awal kesepakatan kerja sama dan munculnya kepentingan baru yang berbeda-beda diantara pemangku kepentingan termasuk para pemimpin masing-masing kelompok.
Selanjutnya,  menurut  Mattessich  dan  Monsey,  faktor  keberhasilan  sebuah kolaborasi dapat dilihat dari 19 faktor yang diklasifikasikan ke dalam enam kelompok yakni (1) lingkungan, (2) keanggotaan, (3) proses/struktur, (4) komunikasi, (5) tujuan, dan  (6)  sumber  daya  (Mattessich  dan  Monsey,  1992).  Klasifikasi  keberhasilan  sebuah collaboration dapat dilihat pada gambar 4.9
Gambar 4. Klasifikasi dan Faktor Keberhasilan Sebuah Collaboration Sumber: Mattessich dan Monsey (1992)
Upaya  Mengatasi  Faktor  Penghambat  Collaborative  Governance  dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat
Salah satu faktor penghambat yang ditemukan dalam collaborative governance khususnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah adanya ego sectoral seperti yang dikemukakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat pada sesi  interview:  “ ego  sectoral menjadi  hambatan  yang  terjadi  di  semua  organisasi birokrasi. Hal ini yang perlu diubah menjadi trust (kepercayaan) diantara seluruh instansi yang berkolaborasi.”
Ego  sectoral dianggap  sebagai  komitmen  angggota  organisasi  pada  internal organisasinya.  Hal  ini  yang  mempersempit  ruang  kolaborasi  setiap  organisasi  dengan organisasi  lainnya  sehingga  menyebabkan  sinergi  tidak  berjalan  optimal.  Selanjutnya masih dalam sesi wawancara informan, disebutkan Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Jawa  Barat  bahwa  “solusi  dalam  mengatasi  ego  sectoral  adalah  dengan  diadakannya berbagai pertemuan antar seluruh Lembaga di tingkat Provinsi sampai Kabupaten/Kota yang intinya membahas bersama permasalahan terkait pendapatan daerah, pajak beserta tunggakan pajak yang perlu dicarikan solusinya.”
Berdasarkan  hal  di  atas,  perlu  adanya  tindakan  responsif  dalam  memperkuat kolaborasi  dalam  peningkatan  PAD  di  Provinsi  Jawa  Barat  yang  secara  sadar  harus dibuka  dan  disikapi  bersama  seluruh  kolaborator.  Tindakan  reduksi  ego  sectoral  perlu diperkuat antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan seluruh daerah Kabupaten/Kota di bawahnya. Setiap sektor didaerah pun harus memiliki komitmen dalam memperkuat sinergi melalui peleburas setiap keunikan sektor dalam organisasinya sehingga kolaborasi dapat  memecah  ego  sektoral  yang  ada.  Setiap  batas,  wewenang  dan  kekuasaan  yang dimiliki masing-masing sector perlu dipandang sebagai batas alamiah adanya organisasi yang  berbeda-beda  tujuan  namun  tetap  satu  visi  dan  misi  dalam  peningkatan  PAD  di
Provinsi Jawa Barat.
Hal  ini  menjadi  legitimasi  bagi  pemerintah  di  tingkat  Provinsi  sebagai perpanjangan  tangan  pusat  untuk  dapat  “duduk  bersama”  membahas  problematika kolaborasi  dalam  peningkatan  PAD  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Selanjutnya  pemerintah Kabupaten dan Kota dapat mengambil peran dalam forum bersama pemerintah provinsi untuk  memberikan  gambaran  riil  pengelolaan  keuangan  di  masing-masing  daerahnya. Meskipun otonomi daerah berlaku bagi setiap Kabupaten dan Kota, namun Provinsi dapat menjadi  mediator  bagi  sebagian  urusan  yang  menjadi  kewenangan  pusat  untuk  dapat ditindaklkanjuti oleh pemerintah Kabupaten dan Kota.
Hal  ini  tidak  mudah,  mengingat  adanya  dinamika  perubahan  dalam  organisasi salah  satunya  pergantian  pimpinan.  Diperlukan  kepemimpinan  terbuka  dengan pendekatan modern dalam setiap organisasi yang berkolaborasi. Kepemimpinan dalam setiap  organisasi  harus  menemukan  perubahan.  Namun  bagaimana  sistem  Kelola anggaran yang telah menjadi best practice di Provinsi Jawa Barat selayaknya tetap dapat dipertahankan dan dijalankan oleh tim penggerak tanpa melihat siapa pemimpinnya.
Berbagai  kepentingan  organisasi  perlu  diakomodir  dalam  kolaborasi  sehingga bisa  memberikan  pelayanan  terbaik  bagi  masyarakat  Provinsi  Jawa  Barat.  Identifikasi banyak isu perlu dilakukan terutama mengenai adanya kemungkinan gap data kapasitas fiscal antar daerah. Solusi mengenai gap ini adalah melalui integrasi data antar seluruh organisasi yang berkepentingan dalam penyajian dan tata Kelola data base yang berkaitan dengan pendapatan daerah.

## Kebaharuan  Collaborative  Governance  dalam  Peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat
Kebaharuan legalistic pusat dan legalistic daerah yang dikedepankan pada riset collaborative  government dalam  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  di  Provinsi  Jawa Barat  adalah  pola  hubungan  baru  yang  berbasis  integrasi  data  pada  seluruh  sector pemerintah  serta  melibatkan    model  advocacy  advocacy  kebijakan  yang  berhubungan dengan  pengelolaan  Pendapatan  Asli  Daerah  serta  yang  berkaitan  dengan  perpajakan untuk dapat diterapkan di Jawa Barat melalui pendekatan pentahelix dapat dilihat pada Gambar 5 di bawah ini:
Gambar 5. Pendekatan Pentahelix pada Model Advocacy Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat
Sumber: Olah Data Riset Peneliti, 2024
Model  advocacy  dalam  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Provinsi  Jawa Barat melibatkan lima sektor:
1. Sektor  pemerintah  dalam  bentuk  integrasi  data  kelembagaan  sebagai  wujud kolaborasi,  penguatan  trust  (kepercayaan)  antar  lembaga  serta  penguatan  SDM khususnya  yang  berhubungan  langsung  dengan  sosialisasi,  literasi  dan  penarikan pajak di daerah.
2. Sektor bisnis berperan dalam pertumbuhan jasa usaha yang disertai dengan kesadaran tertib pajak.
3. Sektor  akademisi  sebagai  analis  potensi  daerah  melalui  berbagai  riset  dan  studi perpajakan  yang  kontinyu  dan  berkesinambungan  dengan  luaran  berupa  implikasi riset  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  bagi  pemerintah  dalam  pengambilan keputusan.
4. Sektor  civil  society  sebagai  partner  pemerintah  dalam  advokasi  pajak  pada masyarakat  sehingga  berdampak  pada  tumbuhnya  budaya  taat  pajak  di  level masyarakat wajib pajak.
5. Sektor  media  sebagai  pemegang  peran  penyebaran  informasi  secara  massif khususnya  mengenai  bagaimana  kinerja  pemerintah  dalam  meningkatkan pendapatan asli daerah.
Selain  model  advokasi  pentahelix,  kebaruan  riset  ini  terletak  pada  kebaharuan teoritik melalui pentingnya Penyusunan kebijakan yang mendasari kolaborasi Pemerintah Jawa  barat  dengan  Stakeholder  lainnya  dalam  bentuk  Peraturan  Gubernur  perihal Kolaborasi,  yakni  kebijakan electronic  Collaborative  Governance yang  menekankan digitalisasi  dalam  koordinasi  dan  kolaborasi  antar  lembaga  dalam  manajemen pengelolaan  pendapatan  daerah  dan  Penggunaan  digitalisasi  yang  meluas  hingga melibatkan  peran  pentahelix  dalam  satu  platform  Kedepannya  dapat  dikembangkan penggunaan  digitalisasi  yang  meluas  hingga  melibatkan  peran  pentahelix  dalam  satu platform yang terintegrasi, sehingga seluruh peran dapat ditampung dalam satu wadah yang sama, satu data, dan satu keputusan perbaikan dapat diterapkan oleh masing-masing sektor  berdasarkan  linimasa  evaluasi  pengelolaan  Pendapatan  Asli  Daerah  setiap tahunnya.
Kebaharuan  lainnya  dalam  bentuk  empirik  dan  Inovatif  dalam  riset  ini  berupa penyempurnaan pelayanan pada masyarakat berupa kemudahan akses informasi pajak, profesionalisme SDM pemungut pajak, peningkatan fasilitas layanan masyarakat yang tersebar di berbagai kantor layanan pemerintah serta penyempurnaan lainnya baik secara tatap muka maupun secara online, dan Kebaharuan Inovatif yakni Kolaborasi akademisi, pemerintah dan swasta dalam penyiapan Land Grant University (perguruan tinggi sebagai pilar ekonomi berbasis inovasi).

## KESIMPULAN
Upaya  Peningkatan  PAD  melalui  Kolaborasi  Antar  Organisasi  Pemerintah, kolaborasi  ini  dilakukan  antara  pemerintah  provinsi  dan  kabupaten/kota  untuk meningkatkan  pemungutan  pajak  dan  optimalisasi  pengelolaan  sumber  daya.  Laluu, Program e-government dengan  pengembangan  program  e-government  seperti  website Jabar,Jawara,  Aplikasi  Sapawarga,  dan  aplikasi  SAMBARA  untuk  meningkatkan pelayanan  pajak  dan  transparansi  informasi,  dan  Partisipasi  Stakeholder  (Pentahelix) dengan melibatkan berbagai pihak, seperti akademisi, pengusaha, dan masyarakat sipil, dalam upaya peningkatan PAD.
Struktur  dan  tata  kelola  yang  jelas  dengan  peran  dan  tanggung  jawab  terdefinisi
bagi setiap pihak menjadi kunci keberhasilan kolaborasi ini. Pemerintah berperan sebagai pemimpin  dan  fasilitator,  merumuskan  kebijakan  dan  regulasi  yang  mendukung,  serta memastikan  akuntabilitas  dan  transparansi.  Organisasi  sektor  swasta  berkontribusi dengan  keahlian  dan  sumber  daya,  berpartisipasi  dalam  program,  dan  membangun kemitraan.  Organisasi  masyarakat  sipil  menjadi  suara  masyarakat,  memfasilitasi partisipasi, melaksanakan program, memantau, dan mengevaluasi efektivitas kolaborasi. Institusi akademik melakukan penelitian, pelatihan, berbagi pengetahuan dan mendukung pengembangan  kebijakan  berbasis  bukti.  Individu  berpartisipasi  dalam  program, menyumbangkan ide, membangun hubungan, dan menjadi agen perubahan

## REFERENSI
Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). Collaborative public management: New strategies for local governments. Georgetown University Press.
Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo) [Dissertation]. Universitas Airlangga.
Crosby, B. C., & Bryson, J. M. (2005). Leadership for the common good: Tackling public problems in a shared-power world (Vol. 264). John Wiley & Sons.
Daulay,  A.  (2024).  Analisis  Collaborative  Governance  Dalam  Rangka  Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Bandung [Dissertation]. Universitas Pasundan.
Emerson,  K.,  Nabatchi,  T.,  &  Balogh,  S.  (2012).  An  integrative  framework  for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011
Huxham, C., & Vangen, S. (2013). Managing to collaborate: The theory and practice of collaborative advantage. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203010167
Innes, J. E., & Booher, D. E. (2010). Beyond collaboration democratic governance for a resilient  society.  Planning  with  Complexity,  An  Introduction  to  Collaborative Rationality or Public Policy, 196–215.
Leavy, P. (2022). Research design: Quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches. Guilford Publications. Mardiasmo. (2011). Perpajakan. CV Andi Offset.
Moore,  M.  H.  (1997).  Creating  public  value:  Strategic  management  in  government.
Harvard university press.
Page, S. (2004). Measuring accountability for results in interagency collaboratives. Public Administration Review, 64(5), 591–606. https://doi.org/10.1111/j.1540-
6210.2004.00406.x
Rasyid,  K.,  &  Darumurti,  A.  (2022).  Collaborative  Governance  dalam  Pengelolaan Obyek Wisata Bahari Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2021. Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK), 3(2), 75–91. https://doi.org/10.18196/jpk.v3i2.13476
Sullivan,  H.,  Barnes,  M.,  &  Matka,  E.  (2002).  Building  Collaborative  Capacity throughTheories of Change’ Early Lessons from the Evaluation of Health Action Zones in England. Evaluation, 8(2), 205–226. https://doi.org/10.1177/1358902002008002514
Surya, I., Nofrima, S., Saputra, H. A., & Nurmiyati, N. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Berkelanjutan Di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus: Wisata  Kebun  Teh  Nglinggo).  AL  IMARAH:  Jurnal  Pemerintahan  Dan  Politik
Islam, 6(2), 190–199. https://doi.org/10.29300/imr.v6i2.2605 Yustisia, T. V. (2015). Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya. VisiMedia. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=5zbkCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=P R3&dq=Undang-
Undang+No+23+Tahun+2014+Tentang+Pemerintahan+Daerah&ots=0pbF9Ipp15 &sig=u-JM0ZpGe0hCK0jPKdRw7BhuBtY&redir_esc=y#v=onepage&q=Undang- Undang%20No%2023%20Tahun%202014%20Tentang%20Pemerintahan%20Dae rah&f=false