## Analisis Kepatuhan Keamanan Aplikasi E-Goverment Tingkat Daerah sebagai Penunjang New Normal
Sarah Ahya Khairunisa, Ana Mardiyah, Eva Agustine, Nur Aini Rakhmawati Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jawa Timur, Indonesia srhahyanisa@gmail.com, anamardiyah@gmail.com, evaagustine11@gmail.com, nur.aini@is.its.ac.id
Abstract- The era of e-government demands that Regional Governments develop internet-based systems and applications, especially during the COVID-19 pandemic which limits the movement of the citizen, it requires many applications that can connect the government and society. Several applications were developed to provide actual data on COVID-19 in each region, as well as to help people adapt to new habits in the pandemic, such as health applications, e-attendance, e-market, and e-library. In this paper, an analysis of the security feasibility of regional e-government applications will be carried out by correlating the number of downloads and ratings with application security, elaborating application access and its compliance with UU ITE, and evaluating the compliance of privacy policies with Google policies. From observations made on 20 sample applications, it was found that all of them have dangerous permissions, but 55% of them have not followed the privacy policy regulated by Google. Another finding is that all application samples have met the provisions of the UU ITE Article 26 paragraph 1 regarding the approval of requests for personal data, and the number of downloads and ratings cannot be used as benchmarks in assessing application security.
Keywords: Covid-19, Privacy Policy, Regional Government Applications, Security
Abstrak- Era e-government menuntut Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem dan aplikasi yang berbasis internet, terutama disaat  pandemi  COVID-19  yang  membatasi  ruang  gerak  masyarakat  dibutuhkan  banyak  aplikasi  yang  dapat  menjembatani pemerintah dan masyarakat. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk memberikan data aktual COVID-19 di setiap daerah, serta membantu masyarakat untuk beradaptasi pada kebiasaan baru di pandemi, seperti aplikasi kesehatan, e-attendance, e-market, dan e-library. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis kelayakan keamanan aplikasi e-government tingkat daerah dengan menghubungkan jumlah unduhan dan rating dengan level perlindungan izin aplikasi, menjabarkan akses aplikasi dan kesesuaiannya dengan UU ITE, serta mengevaluasi kesesuaian privacy policy dengan kebijakan Google. Dari observasi yang dilakukan pada 20 sampel aplikasi, didapati bahwa semua memiliki dangerous permissions, tetapi 55% diantaranya belum mengikuti kebijakan privacy policy yang diatur oleh Google. Penemuan lain yang didapatkan adalah bahwa semua sampel aplikasi telah sesuai dengan ketentuan UU ITE Pasal 26 ayat 1 mengenai persetujuan permintaan data pribadi, serta jumlah unduhan dan rating tidak bisa dijadikan tolok ukur dalam menilai keamanan aplikasi.
Kata Kunci: Aplikasi Pemerintah Daerah, Covid-19, Keamanan, Privacy Policy

## 1. Pendahuluan
Kinerja e-government di  Indonesia  jika  dibandingkan dengan  negara  lain,  ditambah  pemahaman  masyarakat Indonesia terhadap penggunaan ponsel pintar, memiliki potensi  pertumbuhan  yang  masih  luas.  Survey  [1]  yang dilakukan  oleh  Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet Indonesia  (APJ  II)  dan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) mengungkapkan jumlah pengguna Internet di Indonesia pada  tahun  2019-2020  Q2  mencapai  196,71  juta  orang, yang menunjukkan bahwa penetrasi pengguna internet di
Indonesia  mencapai  73,7%  dari  266,91  juta  jiwa penduduk Indonesia.
Artikel  [2]  menyatakan  bahwa e-government memiliki tujuan  yakni  membuat  interaksi  yang  terjadi  antara pemerintah  dengan  masyarakat  (G2C),  pemerintah dengan  industri  bisnis  (G2B),  pemerintah  dengan karyawannya  (G2E),  dan  antar  pemerintahan  (G2G) semakin dekat, transparan, dan tidak membebani berbagai pihak dari segi material. Kemudian berdasarkan artikel [3] dijelaskan  bahwa  implementasi e-government terbagi

## Jurnal Sistem Informasi dan Telematika (Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika)
menjadi  4  (empat)  fase,  dimana  masing-masing  tidak harus dilakukan secara berurutan, namun tetap mengacu pada tujuan dari e-government sekaligus perkembangannya. Keempat  jenis  tersebut  adalah presence , interaction , transaction ,  dan transformation .  Salah  satu  fase  yakni transaction diimplementasikan  dalam  bentuk  aplikasi  e- government.
Dalam  implementasi  aplikasi e-government tingkat daerah, terdapat peraturan yang harus diperhatikan, salah satunya perlindungan data pribadi pengguna pada UU No 19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (ITE)  Pasal  26.  UU  ITE  Pasal  26  ayat  1 mensyaratkan  bahwa  penggunaan  setiap  data  pribadi dalam  sebuah  media  elektronik  harus  mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan [4].
Kemudian  dengan  dilakukannya  publikasi  aplikasi e- government tingkat daerah di platform Google Play Store, masing-masing  dari  setiap  aplikasi  harus  mematuhi Panduan Privacy  Policy dari  Google,  dimana  panduan  ini menjelaskan  ekspektasi  minimum  Google  tentang  apa yang harus disertakan dalam Privacy Policy setiap aplikasi [5]. Privacy  Policy membantu  pengguna  memahami tindakan  spesifik  dari  aplikasi  yakni  data  yang  aplikasi kumpulkan,  alasan  aplikasi  mengumpulkannya,  dan  apa yang aplikasi lakukan dengan data tersebut.
Privacy  Policy yang  dibuat  oleh  para  pengembang aplikasi, tidak terkecuali e-government tingkat daerah, harus mempertimbangkan  semua  cara  agar  pengguna  dapat berinteraksi  dengan  layanan  aplikasi,  terutama  dalam pengumpulan  dan  penggunaan  data  pengguna  yang dimasukkan  ke  layanan  aplikasi.  Pertimbangan  tersebut harus  komprehensif,  akurat,  dan  mudah  dipahami  oleh pengguna. Privacy  Policy harus  secara  komprehensif  dan akurat  mengungkapkan  semua  praktik  privasi  aplikasi. Tindakan  dan Privacy  Policy juga  harus  mematuhi  semua hukum dan peraturan yang berlaku, dan oleh karena itu
setiap e-government perlu menyertakan informasi tambahan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku [5].
Urgensi mengenai perlindungan data pribadi semakin tinggi  terutama  disaat  pandemi  COVID-19.  Salah  satu penelitian  di  UK  [6]  menunjukkan  bahwa  laporan kejahatan  yang  berhubungan  dengan  penipuan  online meningkat  selama  pandemi  COVID-19  ini.  Aktivitas masyarakat yang berpindah dari offline ke online untuk mengantisipasi  bahaya  pandemi  juga  membuat  peluang kejahatan online semakin besar.
Developer  dapat  menerapkan  proteksi  privasi  data pengguna dengan memperhatikan beberapa hal pada saat mengembangkan  aplikasi,  yakni  pada  akses  yang dibutuhkan oleh fitur yang dimiliki aplikasi. Suatu aplikasi harus  meminta  izin  untuk  mengakses  data  pribadi pengguna  (seperti  kontak  dan  SMS),  serta  fitur  sistem tertentu (seperti kamera dan internet). Bergantung pada fiturnya,  sistem  mungkin  memberikan  izin  secara otomatis  atau  mungkin  meminta  persetujuan  pengguna untuk menyetujui permintaan.
Dalam  aplikasi  untuk  android,  izin  dibagi  menjadi beberapa tingkat perlindungan yang memengaruhi apakah aplikasi  perlu  melakukan  permintaan  izin  kepada pengguna pada fitur tertentu [7]. Izin tersebut diantaranya Izin  Normal (Normal  Permission) ,  Izin  Tanda  Tangan (Signature  Permission),  dan  Izin  Berbahaya (Dangerous Permission) .
Dari aturan dan kebijakan yang telah disebutkan serta urgensi  yang  diberikan  dari  keadaan  saat  ini,  telah ditegaskan bahwa keamanan data pribadi merupakan hal yang  sangat  penting,  dan  oleh  karena  itu  untuk  setiap produk atau jasa yang memerlukan data pribadi pengguna, terutama pada lingkup e-government , harus mengutamakan aspek persetujuan pengguna.

## 2. Dasar Teori

## A. Penelitian Terdahulu
Beberapa  penelitian  dan  artikel  terdahulu  telah membahas  topik  seputar  keamanan  aplikasi  e- government,  salah  satunya  artikel  [2]  yang  membahas pemodelan  defense  in  depth  untuk  menganalisis  data Sistem  Database  Pemasyarakatan.  Defense  in  Depth sendiri adalah konsep keamanan teknologi informasi yang memerlukan  penerapan  lapisan  keamanan  untuk mempertahankan  keamanan  sistem  informasi  e- government. Pemodelan ini dapat mendeteksi serangan, melakukan  respon  terhadap  serangan  dan  menyediakan lapisan pertahanan. Hasil yang diperoleh berupa evaluasi keamanan  data  pada  SDP  dengan  menguraikan  data menjadi  enam  lapisan  sesuai  dengan  struktur  model. Penulis  artikel  memberikan  kesimpulan  bahwa kerentanan keamanan suatu informasi, selain disebabkan karena faktor teknikalitas seperti lemahnya pengamanan fisik jaringan, juga disebabkan karena kurangnya security awareness dari sumber daya manusia. Selain itu, penelitian ini  masih  sebatas  pada  analisis  keamanan  database penyimpanan  data,  bukan  pada  aplikasi  yang menggunakan informasi tersebut.
Terdapat  artikel  lain  [8]  yang  melakukan  penilaian untuk  mengetahui  tingkat  reliabilitas  dan  konsistensi aplikasi  dengan  membandingkan  konten  pada  aplikasi dengan variabel beserta indikator penilaiannya. Variabel tersebut  kemudian  diberi  bobot  (identitas  lembaga, konten,  fitur,  partisipasi  masyarakat,  kegunaan,  layanan, aktivitas  media  sosial,  dan  keamanan)  agar  dapat menghitung skor akhir. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada  penelitian,  yakni  bahwasannya  kelayakan  aplikasi dalam  mendukung  fasilitas  layanan  publik  termasuk sangat  baik,  penulis  menilai  adanya  beberapa  hal  yang luput  dari  penelitian,  terutama  dari  sisi  penilaian keamanan.  Indikator  penilaian  di  variabel  keamanan terbilang  terlalu  umum,  yakni  hanya  berfokus  pada penggunaan  username  dan  password,  dan  bobot  yang diberikan  di  variabel  keamanan  juga  termasuk  sedikit, yakni hanya 5% dari keseluruhan.

## B. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan artikel ini dapat diuraikan dalam poin poin berikut:
1. Menganalisis aplikasi e-government Tingkat Daerah yang menunjang hidup masyarakat saat New Normal dari
level perlindungan izin, data pribadi yang diminta oleh aplikasi, dan kesesuaiannya dengan UU ITE.
2. Menganalisis  hubungan  jumlah  unduhan  dan  rating pada  aplikasi e-government Tingkat  Daerah  yang menunjang  hidup  masyarakat  saat  New  Normal dengan keamanan aplikasi.
3. Menganalisis kesesuaian Privacy Policy yang tercantum pada  aplikasi e-government Tingkat  Daerah  yang menunjang  hidup  masyarakat  saat  New  Normal dengan Kebijakan Google.

## 3. Metodologi
Metode  utama  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  yakni dengan  melakukan  observasi  data  analitik  pada  sampel aplikasi e-government Tingkat  Daerah  untuk  selanjutnya dilakukan kategorisasi dan analisis.
A. Tahapan Pengerjaan
Dalam  menjawab  rumusan  masalah  yang  diajukan, penulis  melakukan  beberapa  langkah  pengerjaan penelitian
Gambar 1. Tahapan Pengerjaan Penelitian
Penjelasan  lebih  detail  mengenai  masing-masing  poin dalam  Gambar  1  akan  dijelaskan  pada  sub-bab selanjutnya.

## B. Pemilihan sampel 20 aplikasi Pemerintah Daerah penunjang New Normal
Pada  saat  melakukan  penelitian,  penulis  tidak menemukan  data  yang  memberikan  jumlah  konkrit aplikasi e-government di Indonesia. Oleh karena itu, penulis mengambil nilai populasi sebanyak 548 yang merupakan jumlah  kalkulasi  dari  Kota,  Kabupaten,  dan  Provinsi  di Indonesia.  Angka  tersebut  menjadi  dasar  dalam menghitung  nilai sampel observasi dengan rumus Slovin [9]. Berikut adalah rumus Slovin .
Nilai  N  adalah  populasi  (548),  sementara  nilai  e  atau margin  of  error yang  penulis  ambil  sebesar  20%.  Penulis melakukan perhitungan yang tertulis seperti di bawah ini:
𝑛 = 548
(1 + 548 𝑥 0.2 2 ) 𝑛 = 23.9 = 24 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
N = 548 ; e = 20% = 0.2 Berdasarkan  perhitungan  rumus Slovian ,  didapatkan sampel sebanyak 24. Namun, pada tanggal saat dilakukan observasi,  ternyata  tidak  semua  pemerintah  daerah memiliki fasilitas yang mendukung untuk mengembangkan  aplikasi e-government penunjang new normal .  Oleh  karena  itu,  penulis  memutuskan  untuk mengurangi  sampel  menjadi  20  aplikasi  Android  yang tersedia pada Google Play Store .  Aplikasi-aplikasi tersebut tersebar  pada  berbagai  bidang  diantaranya  kesehatan, e- attendance, penyedia data statistik COVID-19 , e-library dan e-market, serta terhitung terakhir merilis update pada tahun 2019  sampai  2020.  Pencarian  aplikasi  pada Google  Play Store dengan memasukkan keyword beberapa nama daerah di  Indonesia  dan  “COVID - 19”  secara  acak  pada Google Play Store.

## C. Observasi
Kemudian  dilakukan  observasi  dengan  mengidentifikasi poin-poin  seperti  nama developer, jumlah download,  rating, akses, data pribadi yang diminta aplikasi dan keberadaan Privacy  Policy .  Berikut  adalah  daftar  seluruh  aplikasi Pemerintah Daerah yang akan dianalisis:
Tabel 1 Daftar Aplikasi E-government Tingkat Daerah No Nama Aplikasi Jumlah Unduhan Rating Developer Diakses pada 1 JAKI – Jakarta Kini 500.000+ 3,4 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Agustus 2020 2 e-Health Surabaya 100.000+ 4,1 eHealth Surabaya Agustus 2020 3 PIKOBAR Jawa Barat 500.000+ 4,2 Pemerintah Provinsi Jawa Barat Agustus 2020 4 KMOB JABAR 10.000+ 1,9 Pemerintah Provinsi Jawa Barat Agustus 2020 5 Ambulan Hebat Semarang 1.000+ 4,8 Dinas Kesehatan Kota Semarang Agustus 2020 6 SI D’nOK – Dukcapil Kota Semarang 10.000+ 2,3 Pemerintah Kota Semarang Agustus 2020 7 SiABA 5.000+ 3,7 Diskominfo Kabupaten Magelang September 2020 8 Cek Presensi 1.000+ 4,8 Pemkab Rembang September 2020 9 Presensi Sidoarjo 5.000+ 3,4 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo September 2020 10 e-Pasar Malang 1.000+ 5 indieTown September 2020 11 e-Absensi 1.000+ 4,7 Pemkab Pirang September 2020 12 E-PERPUS BANJARMASIN 1.000+ 4,4 BKPSDM KAB. LUWU TIMUR September 2020 13 PaPa Sulbar 1.000+ 4,6 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Agustus 2020 14 E-Absensi ASN Sumut 10.000+ 4,2 Diskominfo Sumatera Utara September 2020 15 Absensi ASN Langkat 1.000+ 4,5 Diskominfo Kab. Langkat September 2020 16 Absensi Online Aceh 5.000+ 3.8 Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh September 2020 17 Absensi Online Sumbar 5.000+ 4.4 Diskominfo Sumbar September 2020 18 Absensi Pemprov Bali 1.000+ 2.8 Diskominfos Provinsi Bali September 2020 19 Absensi Sampang 1.000+ 3.6 BKPSDM Kabupaten Sampang September 2020 20 iJogja 10.000+ 4,1 DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta September 2020 Dari  Tabel  1  dapat  dilihat  bahwa  aplikasi  Pemerintah Daerah yang menjadi sampel tersebar di pulau Jawa, Bali,
Sulawesi, Kalimantan sampai Sumatera .

## D. Kategorisasi
Kategorisasi  yang  dimaksud  pada  Gambar  1  yakni kategorisasi  terhadap  akses  izin  yang  diminta  oleh aplikasi,  berdasarkan  pada  level  perlindungan  izin  Ada tiga  tingkat  perlindungan  izin  yang  ditetapkan  oleh
Google  [7],  yang  pertama  Izin  Normal  (Normal Permissions), di mana aplikasi perlu mengakses data atau sumber  daya  di  luar  sandbox  aplikasi,  tetapi  hanya memberikan sedikit risiko terhadap privasi pengguna atau pengoperasian aplikasi lainnya. Kedua adalah Izin Tanda Tangan  (Signature  Permissions),  dimana  sistem memberikan  izin  aplikasi  ini  pada  waktu  penginstalan, tetapi hanya jika aplikasi yang mencoba menggunakan izin ditandatangani oleh sertifikat yang sama dengan aplikasi yang  menetapkan  izin  tersebut.  Ketiga  adalah  Izin Berbahaya  (Dangerous  Permissions),  dimana  aplikasi menginginkan  data  yang  melibatkan  informasi  pribadi pengguna,  atau  berpotensi  memengaruhi  data  yang disimpan pengguna atau pengoperasian aplikasi lainnya.

## E. Analisis
Setelah  dilakukan  kategorisasi,  selanjutnya  dilakukan analisis  terhadap  level  perlindungan  izin  aplikasi  daerah dan  data  pribadi  yang  diminta  pada  aplikasi,  analisis hubungan  hasil  level  perlindungan  izin  dengan  jumlah unduhan  dan  rating  serta  regulasi  hukum  perlindungan data  pribadi  yang  berlaku.  Selain  itu,  juga  dianalisis mengenai kepatuhan Privacy Policy aplikasi sampel.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Pada bagian ini akan dipaparkan hasil observasi yang akan dianalisis  kesesuaian  dan  hubungannya  dengan  regulasi hukum  yang  berlaku.  Untuk  analisis  lebih  detail  dapat dilihat melalui Zenodo [10].

## A. Analisis level perlindungan izin dan data pribadi yang diminta oleh aplikasi Pemerintah Daerah
Gambar 2. Jumlah Level Perizinan Berdasarkan Setiap Aplikasi
Dari gambar 2. dapat diketahui 7 dari 20 aplikasi memiliki jumlah dangerous  permissions yang  lebih  banyak  dari permissions  lainnya.  Sisa  dari  aplikasi  yang  dianalisis memiliki  jumlah normal  permisssions lebih  banyak serta dangerous dan normal permissions yang  sama  banyak. Sehingga,  dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh  sampel
aplikasi  memerlukan dangerous  permissions yang  meminta data pribadi pengguna.
Sementara  itu,  mekanisme  validasi  pengguna  aplikasi dapat dilihat saat meminta pengguna untuk login atau sign in .
Gambar 3. Data untuk login pada seluruh aplikasi
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Normal Permissions Signature Permissions Dangerous Permissions Non-Manifest Permissions 5 11 1 1 1 1 Email (username), Password NIK/NIP Fingerprint PIN No. Telp Tanpa login 0 2 4 6 8 10 12
Berdasarkan gambar 3. Dapat dilihat bahwa terdapat 13 aplikasi  yang  membutuhkan  NIK,  NIP,  PIN,  dan Fingerprint untuk melakukan login, aplikasi tersebut adalah aplikasi  absensi  dan  kesehatan  yang  memerlukan  data yang  valid  untuk  menjadi  bukti  tentang  keabsahan pengguna  yang  mengakses.  Sementara  5  aplikasi  yang membutuhkan email serta password merupakan  aplikasi yang  menyasar  seluruh  masyarakat  seperti e-library, e- market,  dan  penyedia  data  COVID.  Sehingga,  dapat
disimpulkan  sebagian  besar  sampel  aplikasi  telah menerapkan mekanisme validasi pengguna yang kredibel.

## B. Analisis hubungan antara level perlindungan izin dengan jumlah unduhan dan rating
Dari hasil observasi dari segi jumlah unduhan, rating, dan jumlah  level  perizinan  setiap  aplikasi  yang  ditunjukkan pada tabel 2, diperoleh hasil yang beragam.
Tabel 2 Perbandingan Jumlah Setiap Level Perizinan dengan Jumlah Unduhan Berdasarkan jumlah unduhan Normal Signature Dangerous Non- Manifest Tertinggi (500.000+) JAKI (Jakarta Kini) 4 0 6 2 PIKOBAR 4 0 4 1 Terendah (1.000+) Ambulan Hebat Semarang 5 0 4 0 Cek Presensi 4 0 4 0 e-Pasar Malang 5 0 1 1 e-Absensi 6 0 4 0 e-Perpus Banjarmasin 9 0 3 2 PaPa Sulbar 6 0 4 1 Absensi ASN Langkat 3 0 5 0 Absensi Pemprov Bali 2 0 6 0 Absensi Sampang 3 1 6 0
Setelah  dilakukan  analisis  hubungan  jumlah  unduhan dengan tingkat keamanan suatu aplikasi, yakni dari jumlah setiap  level  perizinan  pada  setiap  aplikasi,  ditemukan bahwa jumlah unduhan tidak bisa dijadikan tolok ukur dalam  menilai  tingkat  keamanan  suatu  aplikasi  karena tidak  ditemukannya  kecenderungan  pola.  Seperti  pada
tabel  2.  aplikasi  dengan  jumlah  unduhan  tertinggi  dan terendah  seperti  JAKI  dan  Absensi  Sampang  memiliki jumlah level perizinan berbahaya yang sama sebanyak 6.
Kemudian,  berikut  adalah  jumlah  level  perizinan  pada aplikasi yang memiliki rating tertinggi dan terendah.
Tabel 3 Perbandingan Jumlah Setiap Level Perizinan dengan Nilai Rating Tertinggi dan Terendah Berdasarkan nilai rating Normal Signature Dangerous Non- Manifest Tertinggi (5.0) e-Pasar Malang 5 0 1 1 Terendah (1.9) KMOB Jabar 9 0 4 0
Setelah  dilakukan  analisis  hubungan  nilai  rating  dengan tingkat keamanan suatu aplikasi, yakni dari jumlah setiap level perizinan pada setiap aplikasi, ditemukan bahwa nilai rating tidak  bisa  dijadikan  tolok  ukur dalam  menilai tingkat  keamanan  suatu  aplikasi. Rating suatu  aplikasi kebanyakan  diberikan  oleh  pengguna  untuk  menilai performa  aplikasi  secara  umum,  sehingga  tidak ditemukannya  dasar  yang  konkrit  dalam  menganalisis hubungan nilai rating dengan tingkat keamanan aplikasi.
Salah satu aplikasi yang ditunjukkan yakni aplikasi Absensi Online  Sumbar  memiliki  jumlah  akses  izin  aplikasi tertinggi  sebanyak  19.  Bila  dilihat  dari  jumlah  unduhan dan  rating  yang  dimiliki,  aplikasi  ini  memiliki  5.000+
unduhan dengan rating sebesar 4.4. Kemudian pada saat dilakukan  observasi  lebih  lanjut  di review yang  diberikan oleh  pengguna,  hampir  tidak  ada  yang  mencantumkan penilaian  keamanan  aplikasi,  dan  lebih  memfokuskan kepada  fungsional  aplikasi  secara  general.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  informasi  yang  tercantum  di PlayStore mengenai akses izin yang diminta aplikasi, serta upaya  diri  dari  ancaman  penyalahgunaan  data  pribadi, masih  terbilang  luput  dari  perhatian  masyarakat  saat menggunakan aplikasi.

## C. Analisis kesesuaian antara level perlindungan izin dengan regulasi hukum perlindungan data pribadi
Jika  dikaitkan  dengan  pasal  26  UU  ITE  ayat  1,  sebuah aplikasi  yang  memiliki  level  perlindungan  izin dangerous permission wajib  meminta  persetujuan  dari  pengguna karena permission tersebut  meminta  data  pribadi.  Setelah dilakukan  analisis,  ternyata Google telah  menetapkan
keharusan  sebuah  aplikasi  meminta  persetujuan  dari pengguna  jika  pengembang  aplikasi  menggunakan  versi Android  6.0  atau  lebih  tinggi,  dan  melibatkan dangerous permission untuk  berjalannya  aplikasi.  Permintaan persetujuan  dari  pengguna  ini  dilakukan  dengan menambahkan <uses-permission> pada application  manifest. Pada 20 aplikasi yang telah dianalisis, seluruh aplikasi yang melibatkan dangerous permission telah meminta persetujuan akses dari pengguna.
Gambar 4. Contoh Aplikasi SI D’nok Meminta Izin Untuk Dangerous Permission
Sehingga,  dapat  disimpulkan  bahwa  level  perlindungan izin  khususnya dangerous  permission seluruh  aplikasi  telah sesuai dengan regulasi hukum perlindungan data pribadi yang berlaku, yakni UU ITE pasal 26 ayat 1.
D. Analisis kepatuhan Privacy Policy pada sampel aplikasi
Ketersediaan Privacy  Policy pada  setiap  aplikasi  Android yang diluncurkan pada Google Play Store merupakan sebuah kewajiban bagi developer karena telah menyetujui Google Play Store  Distribution  Agreement. Hal  ini  tidak  terkecuali  bagi aplikasi milik Pemerintah Daerah Indonesia.
Tabel 4 Ketersediaan Privacy Policy pada aplikasi sampel No Nama Aplikasi Privacy Policy Google Play Developer Dalam Aplikasi Relevansi 1 JAKI – Jakarta Kini Ada Ada Relevan 2 e-Health Surabaya Tidak Tidak dapat diketahui* Tidak dapat diketahui 3 PIKOBAR Jawa Barat Ada Ada Relevan 4 KMOB JABAR Ada Tidak dapat diketahui* Relevan 5 Ambulan Hebat Semarang Ada Tidak Tidak Relevan 6 SI D’nOK – Dukcapil Kota Semarang Tidak Tidak Tidak dapat diketahui 7 SiABA Ada Tidak dapat diketahui* Relevan 8 Cek Presensi Ada Tidak dapat diketahui* Tidak Relevan 9 Presensi Sidoarjo Ada Tidak dapat diketahui* Tidak Relevan 10 e-Pasar Malang Ada Ada Relevan 11 e-Absensi Tidak Tidak dapat diketahui* Tidak dapat diketahui 12 E-PERPUS BANJARMASIN Ada Ada Relevan 13 PaPa Sulbar Ada Tidak Tidak Relevan 14 E-Absensi ASN Sumut Ada Tidak dapat diketahui* Tidak Relevan
Tidak dapat diketahui* akibat aplikasi memerlukan nomor identitas tertentu untuk login yang tidak penulis ketahui Dari  tabel  4.  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  17  dari  20 aplikasi  yang  mencantumkan Privacy  Policy pada  situs Google Play Developer, tapi pada faktanya terdapat 8 dari 17 aplikasi  tersebut  memberikan Privacy  Policy yang  tidak relevan. Dimana link Privacy Policy yang tersebut menuju ke  website  daerah  masing-masing  aplikasi,  bukan  berisi sebuah  penjelasan  komprehensif  mengenai  informasi penggunaan  pribadi  yang  diminta  maupun  bagaimana kebijakannya.  Sementara  itu,  terdapat  3  dari  20  aplikasi yang tidak mencantumkan Privacy Policy sama sekali . Sehingga  jika  disimpulkan,  terdapat  11  dari  20  aplikasi sampel yang masih belum mematuhi Privacy Policy dengan benar . Hal  ini  mencerminkan  bahwa  sebagian  besar aplikasi  Pemerintah  Daerah  yang  menjadi  sampel mengesampingkan  kewajiban  pemberian Privacy  Policy yang sesuai dengan ketentuan, dan keamanan data pribadi pada aplikasi belum terjamin sepenuhnya. Padahal seperti yang telah dituliskan diatas, Privacy Policy telah diatur pada Google Play Store Distribution Agreement dan ditujukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan data pribadi pengguna.
Dari  hasil  yang  didapat  setelah  dilakukan  pembahasan ditemukan banyak perbedaan dengan penilitian terdahulu, persamaan yang dapat ditemukan dengan penelitian hanya pada objek penelitian, yakni Keamanan dan E-Government, sementara metodologi yang digunakan sangat berbeda [2]. Penulis  memfokuskan  pada  observasi  aplikasi  sampel diantaranya  permintaan  akses,  data  pribadi,  unduhan, rating dan Privacy Policy . Persamaan dengan penelitian lain adalah  salah  satu  indikator  penilaian  keamanan,  yakni sama-sama menganalisis apakah ada mekanisme validasi pengguna  [8].  Sementara  itu,  perbedaan  terdapat  pada indikator penilaian keamanan yang lain, yakni penggunaan permintaan  akses,  regulasi  hukum  yang  berlaku  di Indonesia, dan kebijakan Privacy Policy.
5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  hubungan  level  perlindungan izin  dan  data  pribadi  yang  diminta  oleh  aplikasi Pemerintah  Daerah  bahwa  seluruh  sampel  aplikasi membutuhkan dangerous  permissions untuk  meminta  data pribadi  pengguna,  serta  telah  menetapkan  mekanisme validasi  pengguna  yang  kredibel,  dibuktikan  ketika pengguna login atau sign in memerlukan NIK, NIP, PIN, dan Fingerprint .  Sedangkan  hasil  analisis  hubungan level perlindungan  izin  dengan  jumlah  unduhan  dan  rating tidak menghasilkan bukti secara empiris, yang
membuktikan  bahwa  jumlah  unduhan  dan  nilai  rating aplikasi tidak bisa dijadikan tolok ukur dalam mengetahui tingkat keamanan aplikasi.
Dari  hasil  analisis  kesesuaian  aplikasi  dengan  Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, dapat dinyatakan bahwa  semua  sampel  aplikasi  telah  sesuai  dengan  poin pada Pasal 26 UU ITE Ayat 1, yakni tentang persetujuan saat  meminta  data  pribadi  pengguna.  Sementara  itu, berdasarkan  hasil  analisis  kepatuhan Privacy  Policy, 55% dari sampel aplikasi masih tidak relevan dengan kebijakan Google Play Store Distribution Agreement.

## Saran
Penelitian ini masih menilai aspek keamanan dari sisi luar aplikasi  selama  diakses  oleh  pengguna.  Saran  untuk penelitian  selanjutnya  dapat  menambah  penilaian  aspek keamanan  dari  sisi  teknikal,  yang  bisa  menunjukkan penilaian  lebih  komprehensif,  seperti sandbox aplikasi android dan enkripsi aplikasi. Kemudian, ruang lingkup pembahasan  bisa  diperluas  lagi  seperti  ditambahkan sumber  lain  sebagai  acuan  penilaian  aspek  keamanan, contohnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. Daftar Pustaka
[1] A.  W.  Irawan,  A.  Yusufianto,  D.  Agustina,  and  R. Dean,  “Laporan  Survei  Internet  Apjii  2019 -2020 (Q2),” vol. 2020, p. 15, 2020.
[2] F.  Novianto,  “Evaluasi  Keamanan  Informasi E- government Evaluation  of E-government Information Security Using the Defense in Depth Model,” vol. 3, no. 1, pp. 14 – 19, 2020.
[3] F. Makoza, “The level of e-government implementation: Case  of  Malaw i,” Int.  Bus.  Concepts,  Methodol.  Tools, Appl. ,  vol.  11,  no.  2,  pp.  880 – 895,  2016,  doi:
10.4018/978-1-4666-9814-7.ch041.
[4] R.  Indonesia,  “Undang -Undang  Republik  Indonesia Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang In formasi  Dan  Transaksi  Elektronik,” UU  No.  19 tahun 2016 , no. 1, pp. 1 – 31, 2016.
[5] Google,  “Privacy  Policy  Guidance  |  Actions  on Google | Google Developers,” 2019. https://developers.google.com/actions/policies/pri vacy-policy-guide (accessed Sep. 06, 2020).
[6] D. Buil-Gil, F. Miró-Llinares, A. Moneva, S. Kemp, and  N.  Díaz- Castaño,  “Cybercrime  and  shifts  in opportunities  during  COVID-19:  a  preliminary analysis in the UK,” Eur. Soc. , vol. 0, no. 0, pp. 1 – 13, 2020, doi: 10.1080/14616696.2020.1804973.
[7] Google,  “Permis sions  Overview  |  Android
15 Absensi ASN Langkat Ada Tidak dapat diketahui* Tidak Relevan 16 Absensi Online Aceh Ada Tidak dapat diketahui* Tidak Relevan 17 Absensi Online Sumbar Ada Tidak dapat diketahui* Relevan 18 Absensi Pemprov Bali Ada Tidak dapat diketahui* Relevan 19 Absensi Sampang Ada Tidak dapat diketahui* Tidak Relevan 20 iJogja Ada Ada Relevan
Developers,” 2015 . https://developer.android.com/guide/topics/permi ssions/overview (accessed Aug. 10, 2020).
[8] R. Ramadhani, E. P. Purnomo, and ..., “ E-government Assessment  pada  Kualitias  Aplikasi  Jogja  Smart Service (JSS) di Kota Y ogyakarta,” J. Pemerintah. dan
… , vol. 5, no. 2, pp. 58 – 62, 2020, [Online]. Available: http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/ view/1031.
[9] Ansar,  A.  Lukum,  Arifin,  and  Y.  J.  Dengo,  “The
Influence of School Culture on The Performance of High  School  English  Teachers  in  Gorontalo
Province,” Int. J. Educ. Res. , vol. 5, no. 10, pp. 35 – 48,
2017. [10]
S.  A.  Khairunisa,  “Data  Observasi  Analisis
Privacy  Policy  Aplikasi E-government Tingkat  Daerah [Data set],” 2020. http://doi.org/10.5281/zenodo.4160433  (accessed Oct. 30, 2020).