## Research Article

## Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia
Rangganata Adhi Kusuma Wardhana 1* , R.B. Sularto 2 1 Program Magister Hukum Fakultas Hukum,Universitas Diponegoro
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro *ranggaadhi1998@gmail.com

## ABSTRACT
The  crime  of  money  laundering  can  tarnish  the  life  of  the  nation  and  state  because  this  crime  can endanger the stability and security of the community. This study aims to examine problems regarding the  formulation  of  money  laundering  crime  policies  (Money  Laundering)  in  Indonesia  and  Malaysia, which is basically to design policies for formulating money laundering crimes in Indonesia in the future. This study uses a normative legal research method with a comparative approach. Based on the results of research and discussion, it is known that the crime of money laundering in both countries has been enforced  by  the  existence  of  laws that  regulate  it  properly.  Then  it  was  found  that  there  are  striking differences in the predicate offense, and criminal sanctions of the two laws. These differences occur because laws are made and adapted to the circumstances of each country and the goals achieved by that  country.  The  conclusion  of  this  research  is  that  the  policy  on  money  laundering  offenses  in Indonesia needs to be updated, especially in Article 3, Article 4, Article 5, Article 8 and Article 69 of the Money Laundering Law.

## Keywords: Comparison;  Money Laundering; Indonesia and Malaysia.

## ABSTRAK
Tindak  pidana  pencucian  uang  dapat  menodai  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  karena  tindak pidana  ini  dapat  membahayakan  stabilitas  dan  keamanan  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan mengkaji  permasalahan  mengenai  kebijakan  formulasi  tindak  pidana  pencucian  uang  (Money Laundering)  di  Indonesia  dan  Malaysia,  yang  pada  dasarnya  untuk  merancang  kebijakan  formulasi tindak  pidana  pencucian  uang  di  Indonesia  di  masa  yang  akan  datang.  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  komparasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan,  diketahui  bahwa  tindak  pidana  pencucian  uang  di  kedua  Negara  sudah  ditegakkan dengan  adanya  undang-undang  yang  mengaturnya  dengan  baik.  Kemudian  ditemukan  bahwa  ada perbedaan  yang  mencolok  dalam predicate  offence ,  dan  sanksi  pidana  dari  kedua  undang-undang tersebut. Perbedaan tersebut terjadi karena undang-undang dibuat dan disesuaikan dengan keadaan tiap negara dan tujuan yang dicapai dari suatu negara tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kebijakan  formulasi  TPPU  di  Indoensia  perlu  diperbaharui  terutama  pada  Pasal  3,  Pasal  4,  Pasal  5, Pasal 8 dan Pasal 69 UU TPPU.
Kata kunci: Komparasi; Tindak Pidana Pencucian Uang; Indonesia dan Malaysia.

## A. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  yang berdasarkan  atas  hukum,  oleh  karena  itu  segala aspek  dalam  pelaksanaan  dan  penyelenggaraan negara  diatur  dalam  suatu  sistem  peraturan perundang-undangan (Aswandi, & Roisah 2019). Konsekuensi  logis  predikat  negara  hukum  yang dilekatkan  pada  negara  Indonesia  telah manajdikan  setiap  penyelenggaraan  negara harus  didasarkan  pada  hukum  yang  berlaku (Simamora, 2014). Dalam pengertian inilah maka negara  dilaksanakan  berdasarkan  pada  suatu konstitusi  atau  Undang-undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  peraturan hukum  lainnya.  Peraturan  hukum  lainnya  dapat berupa  Undang-undang  (UU)  atau  Peraturan Presiden  Pengganti  Undang-Undang  (Perpu), Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat (MPR),  Peraturan  Pemerintah  (PP),  Peraturan Presiden  (Perpres),  dan  Peraturan  Daerah (Perda) (Riza, 2018).
Negara  hukum  adalah  negara  yang melakukan  penegakan  hukum  dengan  optimal, menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  serta menjamin  warga  negara  mempunyai  kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum tak kecuali. Penegakan hukum  menjadi  salah  satu  parameter  dalam keberhasilan  negara  hukum  (Wangga,  Kardono, &  Wirawan  2019).  Keberhasilan  penegakan hukum  menjadi  parameter  penting  dalam tercapainya tujuan dalam negara hukum seperti di Indonesia  (Pawestri,  2019).  Salah  satu
penegakan  hukum  yang  menjadi concern di Indonesia  saat  ini  adalah  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  pencucian  uang,  atau yang  selanjutnya  dalam  penelitian  ini  disebut TPPU.
Pencucian  uang  sudah  begitu  populer  di sebagian  masyarakat  kita.  Pencucian  uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur- unsur  tindak  pidana  sesuai  dengan  ketentuan dalam undang-undang. Pencucian uang merupakan  cara  pelaku  kejahatan  untuk menyembunyikan  harta  kekayaan  yang  berasal dari  tindak  pidana  melalui  berbagai  transaksi keuangan  agar  harta  kekayaan  hasil  tindak pidana tesebut tampak sah atau legal (Sopacua, &  Sakharina,  2018).  Tindak  pidana  pencucian uang  atau  yang  dikenal  dengan  sebutan money laundry merupakan tindak  pidana  yang ditujukan untuk  menjadikan  seolah-olah  uang  hasil  tindak pidana  pokok  menjadi  uang  “halal”  karena digunakan  untuk  investasi  atau  usaha  tertentu sehingga  seolah-olah  menjadi  penghasilan  yang sah  (Safitri,  2020).  Berdasarkan  pengertian tersebut  maka  tindak  pidana  pencuaian  uang merupakan  tindak  pidana  turunan  dari  suatu tindak pidana pokok.
Tindak  pidana  yaitu  berbagai  kejahatan atau pelanggaran baik yang dilakukan oleh orang perorangan  maupun  korporasi  dalam  batas wilayah  suatu  negara  maupun  yang  dilakukan melintasi  batas-batas  wilayah  negara  lain semakin  meningkat  termasuk  kejahatan  tersebut antara lain berupa tindak pidana pencucian uang
yang  berhubungan  dengan  melibatkan  atau menghasilkan  harta  kekayaan  (Amrani,  2015). Tindak  pidana  pencucian  uang  semakin  marak hal ini dikarenakan berbagai semakin meningkatnya  juga  tindak  pidana  pokok  yaitu seperti  kejahatan  Tindak  Pidana  Narkotika, Perdagangan Orang, Terorisme, Cukai, Penipuan,  Korupsi,  dan  lainnya.  Kejahatan  yang sering  terjadi  dalam  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  yang  merupakan  tindak  asal  dari  Tindak Pidana Korupsi (Fitriyana, 2019).
Upaya  untuk  memberantas  praktek pencucian  uang,  maka  pada  tahun  2002 Indonesia  telah  memiliki  Undang-Undang  No.  15 Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian Uang,  namun  demikian  ternyata  masih  terdapat kelemahan-kelemahan dalam perumusan tentang perbuatan-perbuatan  yang  dapat  dikategorikan sebagai money  laundering yang  hanya  ada  15 (lima  belas) predicate  offence (Husein,  &  Robert K,  2018).  Dalam  perkembangannya  Undang- Undang  No.  15  Tahun  2002  Tentang  Tindak Pidana  Pencucian  Uang    telah  disempurnakan, perumusan  tentang  perbuatan-perbuatan  yang dapat  dikategorikan  sebagai money  laundering bertambah  menjadi  26  (dua  puluh  enam) predicate  offence yang  memasukkan  semua perbuatan pidana yang dijatuhi hukum 4 (empat) tahun  penjara atau lebih yang merupakan tindak pidana  asal  pencucian  uang  juga  dapat  dikenai pidana  pencucian  uang.  Terlepas  dari  adanya kepentingan  kepentingan  di  luar  hukum  pidana yang  jelas  Undang-Undang  No.  25  tahun  2003
telah  merubah  dan  menambah  Undang-Undang No.  15  tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang.  Kemudian  telah  disesuaikan dengan  perkembangan  kebutuhan  penegakan hukum,  praktik  dan  standar  internasional, sehingga  terbitlah  Undang-undang  yang  baru Undang-Undang  No.  8  tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  (Tumiwa,  2018).  Perumusan kebijakan diharapkan mampu mengatasi TPPU di Indonesia  namun pada kenyataannya masih  ada kelemahan kelemahan-kelemahan dalam perumusan  tentang  perbuatan-perbuatan  yang dapat dikategorikan sebagai money laundering di Indonesia,  hal  inilah  yang  menjadi Gap  analysis dalam penelitian ini.
Negara  Indonesia  dan  Negara  Malaysia adalah  merupakan  Negara  tetangga  yang jaraknya  saling  berdekatan,  dengan  demikian maka  berdampak  terhadap  pengaruh  aspek ekonomi,  sosial,  politik,  dan  hukum  yang  saling berpengaruh  antara  kedua  negara  tersebut. Kejahatan  transnasional  seperti  pencucian  uang, dapat berkembang di kedua Negara tersebut. Ada sebuah  program  kerja  tingkat  ASEAN  untuk mengimplementasikan  “Rencana  Aksi  ASEAN Menghadapi  Kejahatan  Transnasional”  ( The ASEAN  Plan  of  Action  to  Combat  Transnational Crime), antara  lain  dalam  menghadapi money laundering .  Dalam  progam  kerja  tersebut  antara lain  dinyatakan  supaya  dilakukan  kompilasi peraturan perundang-undangan nasional mengenai “ Anti-Money Laundering ” dan meninjau
masalah  kriminalisasi  Tindak  Pidana  Pencucian Uang di Negara ASEAN.
Beberapa  kasus  pencucian  uang  yang terjadi  di  Malaysia  yang  dilakukan  atau setidaknya  melibatkan  orang  berkewarga negaraan  Indonesia  terus  meningkat  jumlahnya. Orang-orang  yang  mempunyai  harta  kekayaan yang  diperoleh  dari  hasil  melakukan  kejahatan kemudian  dibawa  ke  Malaysia  dan  dilakukan penyamaran  harta  sampai  sedemikian  rupa  agar tidak  diketahui  asal  muasal  dari  harta  kekayaan tersebut, sehingga nampak harta sah atau legal, tetapi  pada  akhirnya  akan  tetap  diketahui  oleh Pemerintah Malaysia itu sendiri karena termasuk kategori  Kejahatan  Asal  ( Predicate  Offence ) dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  Negara Malaysia  yang  dirumuskan  dalam  bermacam- macam  bentuk  dan  jenis  delik.  Di  Negara Malaysia  pengaturan  tindak  pidana  pencucian uang  di  atur  dalam  Undang-Undang  yaitu Anti- Money  Laundering,  Anti-Terrorism  Financing Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 Undang- Undang Nomor 613 (Wardhana, 2019).
Berdasarkan  uraian  yang  dikemukakan  di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji  permasalahan  mengenai  kebijakan formulasi  tindak  pidana  pencucian  uang  ( Money Laundering )  di  Indonesia  dan  Malaysia,  yang pada  dasarnya  untuk  merancang  kebijakan formulasi  tindak  pidana  pencucian  uang  di Indonesia  di  masa  yang  akan  datang.  Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang telah dipublikasi  baik  publikasi  nasional  maupun
internasional,  yang  membahas  tentang  tindak pidana  pencucian  uang  atau money  laundry. Penelitian  pertama  tentang  pembuktian  TPPU tanpa adanya dakwaan tindak pidana asal (Halif, 2017). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Susato  dalam  penelitiannya  yang  berjudul “Penafsiran  Asas  Manfaat  Tentang Asset Recovery Korban  Tindak  Pidana  Pencucian Uang”,  penelitian  ini  memahas  tentang  Putusan Nomor  195  K/PDT/2018  tanggal  27  Maret  2018. Dalam  putusannya  majelis  hakim  tingkat  kasasi menekankan  pada  asas  manfaat  untuk membatalkan  putusan  pengadilan  tingkat sebelumnya,  yaitu  diabaikannya  hukum  acara dalam penanganan perkara perdata jika terdapat putusan  pidana  yang  telah  berkekuatan  hukum tetap pada perkara tindak pidana pencucian uang (Susato,  2020).  Penelitian  lainnya  yang  juga membahas tentang tindak pidana pencucian uang dilakukan  oleh  Muh.  Afdal  Yanuar,  yang  mana penelitiannya  berfokus  pada  kedudukan  delik pencucian  uang  sebagai independent  crime dengan  sebagai follow  up  crime pasca putusan MK  nomor  90/PUU-XIII/2015  (Yanuar,  2019). Publikasi  internasional  yang  juga  membahas tentang  TPPU  telah  dilakukan  oleh  Muhtar  Hadi Wibowo  dalam  penelitiannya  yang  fokus membahas  TPPU  yang  dilakukan  oleh perusahaan  dan  sistem  pertanggungjawabannya (Wibowo,  2018).    Publikasi  internasional  lainnya membahas  tentang  fungsi  investigasi financial intelligent oleh  unit financial  intelligent Indonesia bersama dengan pihak pelapor yang
berpartisipasi, mempertimbangkan hambatan dan tantangan  untuk  mengurangi  kasus  pencucian uang  di  Indonesia  (Lukito,  2016).  Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya  yang  telah  dipublikasikan  baik secara nasional maupun internasional maka bisa dikemukakan  bahwa  penelitian  ini  berbeda  dari penelitian  sebelumnya,  sehingga  memiliki  nilai kebaharuan penelitian (state of the art).

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian  hukum  normatif,  dengan  data menggunakan  sumber  data  sekunder  yang dilakukan  dengan  studi  kepustakaan  (Sonata, 2014).  Penulisan  hukum  ini  menggunakan pendekatan  undang-undang  dan  pendekatan komparatif (Benuf, & Azhar, 2020). Bahan hukum yang  digunakan  dalam  penulisan  hukum  ini adalah  bahan  hukum  primer  yang  berupa Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang dan Anti-Money Laundering And Anti-Terrorism  Financing  Act  2001,  Act  613  dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dan  kamus  yang  berkaitan  dengan  pencucian uang.  Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan adalah  deskriptif  analitis  yaitu  dengan menggambarkan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori  hukum  dan praktek  pelaksanaan  hukum  yang  menyangkut permasalahan  di  atas  (Soemitro,  1982),  yaitu
kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan  Formulasi  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  ( Money  Laundering )  di

## Indonesia dan Malaysia
Perbandingan  hukum  hendak  bermaksud untuk  memperbandingkan,  mengungkapkan unsur persamaan dan perbedaan dari obyek yang diperbandingkan  yang  dapat  berupa  sistem hukum  atau  lembaga  hukum  tertentu  yang diperbandingkan  dengan  sistem  hukum  atau Lembaga hukum tertentu yang lain. Apabila yang diperbandingkan  adalah  sistem  hukum  tertentu, diperbandingkan  dengan  sistem  hukum  tertentu yang lain, maka hal itu merupakan perhandingan hukum umum (Hasuri, 2019). Tujuan perbandingan  hukum  adalah  untuk  saling mengoreksi  dan  memperbaiki  satu  sama  lainnya agar  ke  depan  pelaksanaan  hukum  bisa  lebih baik (Mustaghfirin, 2011).
Penelitian ini akan membandingkan secara umum  dan  menyeluruh  mengenai  pengaturan tindak  pidana  pencucian  uang  di  Indonesia  dan Malaysia,  tujuannya  adalah  agar  tercipta konstruksi  pemahaman  mengenai  pengaturan tindak  pidana  pencucian  uang  di  Indonesia  dan Malaysia,  sehingga  akan  terlihat  kelebihan  dan kekurangan  dari  masing-masing  pengaturan  di masing-masing  Negara.  Sebagai  obyek  yang akan  dibandingkan,  penulis  menggunakan beberapa  indikator  untuk  memudahkan  dalam
perbandingan  mencari  persamaan  perbedaan, kelebihan kekurangan serta upaya pembaharuan hukum.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dalam  upaya  memberantas  dan  mematikan pergerakan  tindak  pidana  pencucian  uang menggunakan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Maksud  dari pembentukan  undang-undang  ini  adalah  untuk membuat  suatu  hukum  yang  dapat  dijadikan pijakan  yang  sah  secara  konstitusional  sebagai payung  hukum  atas  adanya  pencucian  uang. Tindak  pidana  pencucian  uang  adalah  tindak pidana  yang  berkelanjutan,  kasus  pencucian uang  sangat  merugikan  berbagai  pihak  dan sering  sekali  mengakibatkan  kerugian  keuangan negara,  yang  pelakunya  tidak  hanya  dilakukan oleh orang-perorangan, tetapi juga dilakukan oleh korporasi  karena  harta  yang  dihasilkan merupakan  hasil  dari  tindak  pidana  yang kemudian dialihkan untuk keuntungan diri sendiri atau korporasi (Wahyuningsih, 2013).
Negara Malaysia dalam upaya memberantas  dan  mematikan  pergerakan  tindak pidana  pencucian  uang  menggunakan Anti- Money  Laundering  And  Anti-Terrorism  Financing Act 2001 . Pada awalnya undang-undang tersebut hanya  mengatur  tentang  pencucian  uang, pertama  kali  disahkan  pada  2001  bernama Anti- Money  Laundering  Act 2001 dan  pada  2007 undang-undang tersebut diamandemen dan diberi judul  baru Anti-Money  Laundering  and  Anti-
Terrorism  Financing  Act 2001 yang  memasukan tindak  pidana  terorisme  di  dalamnya  dan menjadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam undang-undang. Perubahan dan penambahan  muatan  materi  dalam  undang- undang  ini  oleh  karena  kejahatan  yang  ada semakin  berevolusi  dan  bertambah  modern sesuai  perkembangan  jaman.  Adanya  kejahatan terorisme  justru  Negara  Malaysia  sendiri  sering menjadi  korban  terorisme  baik  pelakunya  dari negaranya  sendiri  maupun  terorisme  dari  dunia internasional  dalam  batas  wilayah  suatu  negara maupun  yang  dilakukan  melintasi  batas  wilayah suatu negara semakin meningkat.

## a. Kebijakan  Formulasi  Tindak  Pidana Pencucian Uang di Indonesia
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pencucian  Uang  tidak lepas  dari  pengaruh  dinamika  kehidupan  yang dinamis.  Tindak  pidana  pencucian  uang  tidak hanya  mengancam  stabilitas  perekonomian  dan integritas  sistem  keuangan,  tetapi  juga  dapat membahayakan  sendi  -  sendi  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana pencucian  uang  memerlukan  landasan  hukum yang  kuat  untuk  menjamin  kepastian  hukum, serta  penelusuran  dan  pengembalian  harta kekayaan hasil tindak pidana (Wiyono, 2014).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  dijelaskan mengenai  subyek  dan  obyek  dari  tindak  pidana pencucian  uang.  Subyek  dari  tindak  pidana pencucian  uang  adalah  orang  perorangan  dan korporasi.  Pasal  3,  Pasal  4,  dan  Pasal  5  UU TPPU  yaitu  subyek  pencucian  uang  “Setiap Orang”.  Sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat dalam  Pasal  1  angka  9,  yang  dimaksud  dengan “setiap  orang”  adalah:  a.  Orang  perseorangan; atau b. Korporasi. Jadi sebenarnya tindak pidana pencucian  uang  sebagaimana  dimaksud  oleh Pasal  3,  Pasal  4,  dan  Pasal  5  disamping  dapat dilakukan  oleh  orang  perseorangan  ( natururlijk persoon ),  juga  dapat  dilakukan  oleh  korporasi.
Hanya  saja  korporasi  yang  melakukan  tindak pidana  pencucian  uang  tidak  dijatuhkan  pidana denda  yang  disebutkan  dalam  Pasal  3,  tetapi dijatuhkan  pidana  denda  yang  disebutkan  dalam Pasal  7  ayat  (1).  Untuk  tindak  pidana  pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi lihat Pasal 6.
Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi Keuangan  ( Indonesian  Financial  Transaction Reports  and  Analysis Center / INTRAC )  seperti yang  diatur  dalam  Pasal  1  angka  (2)  Undang- Undang  TPPU  adalah  lembaga  independen dibawah  Presiden  Republik  Indonesia  yang dibentuk  dalam  rangka  mencegah  dan memberantas  tindak  pidana  Pencucian  Uang. Dengan dibentuknya PPATK ini, maka Indonesia telah  memenuhi  salah  satu  dari The  Forty Recommendations yang diusulkan oleh Financial
Action Task Force On Money Laundering (FATF), dalam  usaha  pemberantasan  tindak  pidana pencucian uang di Indonesia. Dalam Pasal ke 16 The  Forty Recommendations dari  FATF disebutkan  mengenai  pembentukan Financial Intelligent  Unit yang  diusulkan  oleh Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF), dalam  usaha  pemberantasan tindak  pidana pencucian uang di Indonesia. Dalam Pasal ke 16 The Forty  Recommendations dari  FATF disebutkan  mengenai pembentukan Financial Intelligent  Unit yang  secara  umum  bertugas menganalisis transaksi-transaksi keuangan untuk mencegah  adanya  transaksi  yang  merupakan kegiatan  pencucian  uang,  dan  lembaga  yang memiliki kewenangan seperti Financial Intelligent Unit di Indonesia ini adalah PPATK.
Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi Keuangan/PPATK ini memiliki kelembagaan yang independen,  yang  bebas  dari  campur  tangan yang  bersifat  politik  seperti  lembaga  negara, penyelenggara negara dan pihak lainnya. PPATK dalam  melaksanakan  tugasnya  diwajibkan  untuk menolak  campur  tangan  dari  pihak  manapun. PPATK  yang  merupakan  lembaga  independen yang  bertanggung  jawab  kepada  Presiden merupakan Financial  Intelligent  Unit dengan model  administratif  ( administrative  model ) (Khairul,  Siregar,  &  Marlina,  2011).  Model administratif  ini  lebih  banyak  berfungsi  sebagai perantara  antara  masyarakat  atau  industri  jasa keuangan  dengan  institusi  penegak  hukum. Laporan  yang  masuk  dianalisis  dahulu  oleh
lembaga  ini  kemudian  dilaporkan  ke  institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.
Untuk  melaksanakan  perannya  sebagai financial intelligent unit dalam usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia, PPATK  diberikan  tugas  dan  wewenang  oleh Undang-Undang TPPU seperti yang diatur dalam Pasal  39,  yaitu  mencegah  dan  memberantas tindak pidana pencucian uang. Sedangkan fungsi PPATK seperti yang diatur dalam undang-undang TPPU  antara  lain:  1.  Pencegahan  dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; 2. Pengelolaan  data  dan  informasi  yang  diperoleh PPATK;  3.  Pengawasan  terhadap  kepatuhan pihak  pelapor;  dan  4.  Analisis  atau  pemeriksaan laporan  dan  informasi  transaksi  keuangan  yang berindikasi  tindak  pidana  pencucian  uang dan/atau  tindak  pidana  lain  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
Pada  ketentuan  Undang-Undang  TPPU, PPATK dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan  pemnberantasan  tindak  pidana  pencucian uang,  PPATK  berwenang  untuk:  1.Meminta  dan mendapatkan  data  dan  informasi  dari  instansi pemerintah  dan/atau  lembaga  swasta  yang memiliki  kewenangan  mengelola  data  dan informasi,  termasuk  dari  instansi  pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari  profesi  tertentu;  2.Menetapkan  pedoman identifikasi  transaksi  keuangan  mencurigakan; 3.Mengoordinasikan  upaya  pencegahan  tindak pidana  pencucian  uang  dengan  instansi  terkait; 4.Memberikan  rekomendasi  kepada  pemerintah
mengenai  upaya  pencegahan  tindak  pidana pencucian uang; 5.Mewakili pemerintah Republik Indonesia  dalam  organisasi  dan  forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian uang;  6.Menyelenggarakan  program  pendidikan dan  pelatihan  anti  pencucian  uang;  dan  7. Menyelenggarakan  sosialisasi  pencegahan  dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
b. Kebijakan    Formulasi    Tindak    Pidana Pencucian  Uang  di Malaysia
Law  of  Malaysia  Act  613 yang  dikenal dengan Anti  Money  laundering  Act  of  2001 (AMLA)  atau  Akta  Pencegahan  Pengubahan Wang  Haram  yang  di  setujui  oleh  raja  pada tanggal  25  Juni  2001,  di  umumkan  dalam lembaran  Negara  pada  tanggal  5  Juli  2001  dan mulai berlaku pada bulan Januari 2002. Malaysia bukanlah suatu pusat regional money laundering. Sektor  keuangan  informal  dan  formalnya  sangat rentan  dengan  narkotika  traffickers,  pembiayaan terorisme,  dan  unsur  kejahatan.  Sejak  2000, Malaysia telah membuat kemajuan penting dalam membangun anti-money laundering Act. Malaysia’s  National  Coordination  Committee  to Counter  Money  laundering (NCC),  yang anggotanya  terdiri  dari  13  badan  pemerintahan, melihat  dari  draft  Malaysia's  Anti-Money laundering  Act  2001  (AMLA)  dan  mengkoordinir badan pemerintahan untuk anti- money laundering.
Telah  juga  dibentuk  suatu financial intelligence  unit (FIU)  yaitu  Unit  Perisikan
Kewangan yang ditempatkan dalam Bank Sentral yaitu  Bank  Negara  Malaysia  (BNM).  Tugas  FIU tersebut adalah menerima dan meneliti informasi keuangan. FIU tersebut bekerja dengan lebih dari dua  belas  badan  lain  untuk  mengidentifikasi dan menyelidiki  adanya  transaksi  mencurigakan. The Government  of  Malaysia (GOM)  mempunyai suatu  kerangka  pengatur  yang  baik,  mencakup perijinan  dan  sistem  pemeriksaan  yang  dapat mengatur lembaga keuangan. Sekarang ini telah ada memorandum of understanding (MOU) dalam hal mutual  legal  assistance antara  FIU  Malaysia (Unit Perisikan Kewangan) dengan FIU Indonesia (PPATK). Anti  Money  laundering  Act  of  2001 (AMLA)  tentang anti-money  laundering ,  yang diharapkan  mampu  memenuhi,  mengantisipasi perkembangan  kebutuhan  hukum  masyarakat dalam  rangka  mencegah  dan  pemberantasan secara  efektif  setiap  bentuk  tindak  tindak  pidana money  laundering  yang  sangat  merugikan keuangan  negara  pada  khususnya  serta masyarakat  pada  umumnya.  Pemberantasan tindak  money  laundering  salah  satunya  dengan mengatur mengenai ketentuan perlindungan saksi yang  dikaitkan  dengan  efektif  tidaknya pengaturan  pemberian  perlindungan  saksi  yang tertuang  dalam  Anti  Money  laundering  Act  of 2001  (AMLA)  dalam  upaya  menanggulangi masalah money laundering di Indonesia.
Tindak pidana pencucian uang di Malaysia diatur  dalam Anti-Money  Laundering  and  Anti- Terrorism  Financing  Act  2001 . Tidak  hanya mengatur  tentang  tindak  pidana  pencucian  uang
saja,  dalam  undang-undang  tersebut  juga mengatur  tentang  kejahatan  terorisme,  hal tersebut  merupakan  kelebihan  dari  undang undang  Malaysia.  Terorisme  dijadikan  satu kesatuan dalam undang-undang pencucian uang karena  di  Malaysia  sendiri  belum  mempunyai undang-undang yang mengatur tentang terorisme,  karena  kejahatan  terorisme  termasuk kejahatan  yang  baru  yang  mengancam keamanan  Negara.  Pelaku  terorisme  sendiri memperoleh  harta  kekayaan  dari  hasil  tindak pidana  lain,  hasil  kekayaan  tersebut  digunakan untuk aksi terorisme, misal untuk membeli bahan peledak  atau  senjata,  dan  harta  kekayaan  yang didapat  setelah  melakukan  aksi  terorisme  hasil dari  tindak  pidana  tersebut  digunakan  untuk melakukan  kejahatan  lain  lagi  dan  begitu seterusnya. Karena hal itu Malaysia memasukan Anti  terorisme  dalam  undang-undang  tindak pidana pencucian uang.
2. Kelebihan  dan  Kekurangan  Kebijakan Formulasi  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang di Indonesia dan Malaysia
a. Kelebihan  dan  Kekurangan Predicate
Offence dan  Sanksi  Pidana  Tindak  Pidana Pencucian Uang di Indonesia
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdiri dari 13 Bab yang terdiri  dari  Bab  I  Pendahuluan,  Bab  II  Tindak Pidana  Pencucian  Uang,  Bab  III  Tindak  Pidana Lain  Yang  Berkaitan  Dengan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang,  Bab  IV  Pelaporan  dan
Pengawasan  Kepatuhan,  Bab  V  Pembawaan Uang  Tunai  dan  Instrumen  Pembayaran  Lain Kedalam  atau  Keluar  Daerah  Pabean  Indonesia, Bab  VI  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi Keuangan, Bab VII Pemeriksaan dan Penghentian  Sementara  Transaksi,  Bab  VIII Penyidikan,  Penuntutan  dan  Pemeriksaan  di Sidang  Pengadilan,  Bab  IX  Perlindungan  Bagi Pelaporan  dan  Saksi,  Bab  X  Kerjasama  Dalam Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang,  Bab  XI  Ketentuan  Lain-Lain, Bab  XII  Ketentuan  Peralihan,  dan  Bab  XIII Ketentuan Penutup.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang predicate offence terdapat  pada  Pasal  2  ayat  (1).  Sistematika predicate  offence di  Indoensia  dijadikan  dalam satu Pasal yaitu Pasal 2 ayat (1) karena predicate offence tersebut  merupakan  kualifikasi  tindak pidana mana saja yang merupakan tindak pidana pencucian  uang,  sistematikanya  ditulis  dengan sederhana  dalam  satu  pasal,  karena  merupakan intisari  dari  undang-undang  yang  telah  ada. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang mengelompokkan dalam 26 (dua puluh  enam)  macam  kejahatan  asal  ( predicate offence )  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  2 ayat (1). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang yang  memuat predicate offence (tindak  pidana
asal)  yang  berjumlah  26  (dua  puluh  enam)  yaitu terdapat pada huruf a sampai dengan huruf z.
Kelebihan  dari predicate  offence tindak pidana  pencucian  uang  (Undang-Undang  Nomor 8  Tahun  2010    Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) adalah  terdapat  di  dalam  huruf  z  tersebut. Dengan  klausula  yang  tegas  dan  jelas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf z, tidak perlu menuliskan satu persatu tindak pidana asal  apa  saja  yang  masuk  sebagai  klasifikasi perbuatan  yang  dilarang  sebagai  tindak  pidana asal  pencucian  uang,  karena  dengan  adanya klausula  pada  huruf  z  berakibat  hukum  bahwa semua perbuatan tindak pidana selain yang tidak disebutkan di dalam huruf a sampai dengan huruf y pada Pasal 2 ayat (1) tersebut akan tetap dijerat dengan  UU  TPPU  bilamana  ancaman  pidana yang  dijatuhkan  dalam  suatu  tindak  pidana tersebut 4 (empat) tahun atau lebih.
Kekurangan  dari predicate  offence dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang adalah adanya perumusan pasal berkaitan  dengan predicate  offence yang  pada pokoknya  menyebutkan  bahwa  seorang  pelaku tindak  pidana  pencucian  uang  itu  tidak  perlu dibuktikan terlebih dahulu akan ada atau tidaknya putusan  pengadilan  tentang  tindak  pidana asalnya.  Lihat  Pasal  69  yang  berbunyi,  “ Untuk dapat  dilakukan  penyidikan,  penuntutan,  dan pemerikasaan  di  sidang  pengadilan  terhadap tindak  pidana  pencucian  uang  tidak  wajib
dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya ”.
Dengan  tidak  perlu  dibuktikanya  suatu  tindak pidana  asal  pencucian  uang  akan  mempersulit langkah  penyidikan,  bagaimana  mungkin perbuatan  tersebut  diketahui  bahwa  ternyata adalah  perbuatan  tindak  pidana  pencucian  uang tanpa  harus  mengetahui  tindak  pidana  asalnya, bila  tidak  perlu  dibuktikan  maka  darimana  dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan  tindakan  menyamarkan  harta kekayaan  hasil  tindak  pidana  lain  yang  seolah- olah sah (Purnomo, & Soponyono, 2015).
b. Kelebihan  dan  Kekurangan Predicate Offence Dan  Sanksi  Pidana  Tindak  Pidana Pencucian Uang di Malaysia
Undang-Undang  Nomor  613  “Anti-Money Laundering  and  Anti-Terrorism  Financing Act 2001”  khususnya  Pasal  3  dan  4  Bab  Aturan Umum  ( Part  I  “Preliminary”) dinyatakan  bahwa Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  berasal  dari “ unlawful  activity ”  (setiap  aktivitas  yang berhubungan  dengan serious offence ”  atau “ foreign serious offence ”).  Kejahatan  asal ( serious  offence )  dikategorikan sebanyak  119 (seratus sembilan  belas) tindak  pidana yang  ada di  dalam  “ the second schedule ”.  Diancam dengan pidana denda maksimal 5 juta ringgit atau pidana penjara  maksimal  15  tahun  ataupun  kedua- duanya dapat diterapkan secara bersama-sama.
Anti-Money  Laundering  and  Anti-Terrorism Financing  Act  2001 terdiri  dari  tiga  bagian  yaitu bagian  pertama  adalah  substansi  dari  undang- undang itu sendiri, dan dua bagian lainnya berupa
lampiran  ( first  schedule  dan  second  schedule ).
First  Schedule  Anti-Money Laundering  and  Anti- Terrorism  Financing  Act  2001 mengatur  tentang Reporting  Institution ,  yaitu  kegiatan-kegiatan  apa saja yang dapat dilaporkan dan merupakan  delik tindak pidana pencucian  uang. Second Schedule Anti  Money  Laundering  and  Anti-Terrorism Financing  Act  2001 berisi  tentang  tindak  pidana apa  saja  yang  menjadi  “ serious  offence ”  tindak pidana  pencucian  uang.  Tidak  hanya  dijelaskan tindak pidana  apa  yang  menjadi predicate offence , second schedule Anti-Money Laundering and  Anti-Terrorism  Financing  Act  2001 juga memuat  tentang  undang-undang  lain  apa  saja yang  menjadi predicate offence tindak  pidana pencucian  uang  dalam Anti-Money  Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001, predicate offence dimasukan dalam Second Schedule tidak di  dalam  Pasal  tersendiri  ataupun  ditulis  hanya deliknya  saja  dalam  Undang-Undang  itu  sendiri. Pada Second Schedule memuat tentang undang- undang  apa  saja  yang  masuk  dalam predicate offence tindak  pidana  pencucian  uang  di Malaysia. Predicate  offence dalam Anti-Money Laundering  and  Anti-  Terrorism  Financing  Act 2001 terdiri  dari  119  (seratus  sembilan  belas) macam tindak pidana, dan terdapat dalam second schedule (lampiran ke-2).
Kekurangan predicate  offence dalam second  schedule adalah  meskipun  terdiri  dari banyak macam tindak pidana asal dari pencucian uang, akan tetapi tidak semua tindak pidana asal masuk  sebagai  klasifikasi  tindak  pidana  asal,
apabila  perbuatan  tindak  pidana  itu  tidak  ada dalam second  schedule dan  ternyata  tindak pidana  tersebut  merupakan  tindak  pidana  yang menghasilkan  hasil  kekayaan  yang  lalu  hasilnya tersebut disamarkan sumbernya, maka perbuatan tersebut  tidak  termasuk  tindak  pidana  pencucian uang,  maka  terdapat  banyak  celah  di  negara Malaysia  untuk  melakukan  perbuatan  pencucian uang. Undang-undang Malaysia yang memasukan predicate offence dalam satu bagian tersendiri  dalam  second  schedule  yang memuat tentang  undang-undang  mana  saja  yang  masuk predicate offence tindak  pidana  pencucian  uang serta  dituliskan  juga  delik-delik mana  saja  yag dilanggar  dalam  suatu  pasal  yang  merupakan delik  asal  mula  pencucian  uang  dalam second schedule tersebut  sistematika  deliknya  adalah setiap  undang-undang  yang  merupakan seriuse offence dijabarkan  lagi  delik  delik  mana  pada undang-undang  tersebut  yang  merupakan  delik pencucian uang, setiap undang-undang dituliskan beberapa  jenis  delik,  sehingga  119  (seratus sembilan  belas)  jenis  kejahatan  atau predicate offence adalah penjabaran delik dari tiap undang- undang yang dirumuskan dalam second schedule .
3. Kebijakan  Formulasi  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  Di  Indonesia  Di    Masa Yang Akan Datang
Berdasarkan perbandingan kebijakan formulasi  tindak  pidana  pencucian  uang  di Indonesia  dan  Malaysia  dapat  diambil  segi-segi nilai positif yang dapat menjadi proyeksi ke depan pengaturan  tindak  pidana  pencucian  uang  di
Indonesia  khususnya  mengenai  perumusan pengusutan predicate  offence dan  sanksi pidananya.  Pasal  69  UU  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang, berbunyi  “ Untuk  dapat  dilakukan  penyidikan, penuntutan,  dan  pemerikasaan  di  sidang pengadilan  terhadap  tindak  pidana  pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana  asalnya .”  Akan  lebih  baik  jika pengaturannya dalam peraturan-peraturan tersebut  di  atas,  pembuktian  tindak  pidana  asal harus  dibuktikan  terlebih  dahulu,  sehingga  tidak akan  mempersulit  langkah  penyidikan,  karena bagaimana mungkin perbuatan tersebut diketahui bahwa  ternyata  adalah  perbuatan  tindak  pidana pencucian  uang  tanpa  harus  mengetahui  tindak pidana  asalnya  atau  delik  pokok,  sehingga nantinya  pembuktian  tindak  pidana  pencucian uang  dapat  akan  terasa  lebih  kuat.  Misalnya kasus  korupsi,  timbul  masalah  bagaimana  jika kasus  pencucian  uang  nya  terbukti,  tetapi kemudian  ternyata  delik  korupsinya  tidak  terbukti yang  berarti  sebenarnya  tidak  ada  pencucian uang asal korupsi. Ketentuan dalam Pasal 69 UU TPPU  akan  lebih  baik  jika  diatur  lebih  rinci  dan sistematis.  Contoh  lain,  misalnya  pengungkapan tindak  pidana  pencucian  uang  yang  dilakukan diluar wilayah negara Indonesia juga belum jelas, penegak  hukum  kerap  menemui  kendala  dalam pengumpulan alat  bukti dan barang bukti. Sebab kejahatan tindak pidana pencucian uang acapkali dilakukan  di  lebih  dari  satu  negara.  Hal  yang demikian akan teratasi dan terselesaikan dengan
baik, apabila tindak pidana asalnya dibuktikan dan diputus oleh pengadilan terlebih dahulu, sehingga penanganan  kasus  pencucian  uang  akan  lebih efektif dan efisien.
Pada  Pasal  8  UU  TPPU  yang  dimaksud “terpidana” adalah terpidana orang perseorangan dan  tidak  termasuk  terpidana  korporasi  yang dijatuhkan  pidana  denda  dalam  perkara  tindak pidana  pencucian  uang  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  3,  Pasal  4,  dan  Pasal  5  UU  TPPU, karena  yang  diatur  dalam  Pasal  8  UU  TPPU adalah  mengenai  pelaksanaan  pidana  kurungan sebagai  pidana  pengganti  denda,  padahal korporasi  tidak  dapat  dijatuhi  pidana  kurungan dan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam Pasal 7 ayat (1) UU TPPU, korporasi hanya dapat dijatuhkan  pidana  denda  saja.  Pada  sistem hukum  pidana  di  Indonesia  tidak  terdapat ketentuan  mengenai  batas  waktu  yang  pasti kapan  denda  harus  dibayar.  Akibatnya,  hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan batas  waktu  kapan  denda  harus  dibayar  dalam amar putusannya, sedangkan kapan pelaksanaan pidana  denda  harus  dibayar  diserahkan  kepada jaksa  selaku  eksekutor  pidana  denda  dengan tenggang  waktu  mulai  1  (satu)  bulan  dan  dapat diperpanjang  1  (satu)  bulan  sesuai  dengan ketentuan  KUHAP  Pasal  270  jo.  Pasal  273  ayat (1)  dan  ayat  (2).  Konsekuensi  yuridis  apabila pidana  denda  yang  telah  dijatuhkan  kepada terpidana  (orang)  dalam  perkara  TPPU  tidak dibayarkan,  maka  pidana  denda  tersebut  diganti dengan  pidana  kurungan.  Berdasarkan  Pasal  8
UU  TPPU  yang  menjelaskan  bahwa  dalam  hal harta  terpidana  tidak  cukup  untuk  membayar pidana  denda  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  3,  Pasal  4,  dan  Pasal  5,  pidana  denda tersebut  diganti  dengan  pidana  kurungan  paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan adalah perlu adanya  penambahan  ayat  berikutnya  yang mengatur persoalan bilamana dalam hal terpidana tidak  memiliki  harta  kekayaan  apapun  atau pendapatan  apapun  dalam  kehidupan  sehari- harinya. Pemberian sanksi pidana yang semacam inilah  yang  masih  menjadi  persoalan  dalam pengaturan  undang-undang  tindak  pidana pencucian uang.
Kebijakan  formulasi  Pasal  8  dan  Pasal  9 ayat  (2)  UU  TPPU  masih  belum  mengandung pertimbangan  nilai  pendekatan.  Setiap  kebijakan haruslah mengandung pertimbangan- pertimbangan  nilai  dan  pertimbangan  nilai  ini didasarkan  bahwa  pidana  itu  dijatuhkan  karena orang  telah  melakukan  tindak  pidana  dan mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan haruslah disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi  dan  mempertahankan  kepentingan yang  ada  di  dalam  masyarakat.  Oleh  karenanya perlu  perubahan  terhadap  formulasi  pidana pengganti  denda  di  dalam  UU  TPPU  melalui kebijakan hukum pidana yang melalui pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Kebijakan hukum pidana  ini  mengandung  arti  mengusahakan  atau membuat  serta  merumuskan  suatu  peraturan perundang-undangan pidana yang lebih baik dari
pada sebelumnya sesuai dengan keadaan saat ini dan yang akan datang.
Kebijakan  formulasi  dalam  Pasal  8  dan Pasal  9  ayat  (2)  UU  TPPU  harus  mencakup kebijakan  sosial  ( social  policy ),  yang  terdiri  dari kebijakan  atau  upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial  ( social  welfare  policy )  dan  kebijakan  atau upaya-upaya  untuk  perlindungan  masyarakat ( social  defence  policy ).  Maka  pada  akhirnya kebijakan  formulasi  pidana  pengganti  denda dalam  UU  TPPU  merupakan  bagian  dari kebijakan sosial, sehingga usaha penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan  bagian  integral  dari  usaha perlindungan  masyarakat  dan  kesejahteraan masyarakat.  Penanggulangan  kejahatan  dengan menggunakan  sanksi  pidana  merupakan  cara yang  paling  tua,  setua  peradaban  manusia  itu sendiri.  Dalam  melakukan  pembaharuan  hukum tersebut,  tentu  haruslah  dilihat  masalah  pokok hukum pidana yaitu “tindak pidana”.
Formulasi  pidana  pengganti  denda  yang lebih tepat dalam UU TPPU menurut penulis lebih pantas  dengan  menerapkan  pengambilan  harta kekayaan  atau  pendapatan  dari  terpidana, sehingga  penerapan  daripada  pidana  denda  ini sendiri  dapat  efektif  untuk  dijatuhkan.  Harta kekayaan  yang  di  ambil  tersebut  untuk selanjutnya dapat dilelang untuk menutupi pidana denda  yang  tidak  dibayarkan  oleh  terpidana. Pengambilan  harta  kekayaan  atau  pendapatan dari  terpidana  ini  lebih  baik  untuk  diterapkan  di bandingkan  harus  membiayai  terpidana  yang
tidak  membayar  pidana  dendanya  untuk menjalankan  pidana  kurungan.  Apabila  dalam menjatuhkan  pidana  pengganti  denda  ini, terpidana  tidak  memiliki  sama  sekali  harta kekayaan atau pendapatan, maka cara yang lebih tepat  adalah  pembayaran  pidana  pengganti denda  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara mencicil  atau  mengangsur  dalam  jangka  waktu sesuai  dengan  putusan  hakim  yang  telah berkekuatan hukum tetap.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan,  penulis  menarik  kesimpulan  bahwa kebijakan  formulasi  tindak  pidana  pencucian  di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang yang  memuat  tentang  ketentuan  aturan  hukum dan  sanksi  pidana  mulai  dari  penjara,  denda, sampai administratif bagi pelaku kejahatan tindak pidana  pencucian  uang  di  Indonesia.  Undang- undang  tersebut  sudah  mengalami  dua  kali perubahan. Sedangkan, pengaturan tindak pidana pencucian  uang  di Malaysia  diatur  dalam Anti- Money Laundering and Anti-Terrorisme Financing Act  2001 .  Dalam  undang-undang  tersebut  tidak hanya  mengatur  tentang kejahatan  pencucian uang  tetapi  juga  dimasukan  pengaturan  tentang kejahatan  terorisme  akibat  terjadinya  pendanaan tindak  pidana  terorisme  oleh  hasil  kejahatan pencucian uang.
Kelebihan Undang-Undang tersebut adalah dalam predicate offence yang memasukan klausul semua  perbuatan  pidana  yang  diancam  dengan pidana  penjara  4  (empat)  tahun  atau  lebih sebagai  merupakan  bagian  dari  tindak  pidana asal  ( predicate  offence ),  sehingga  dapat  dijerat pidana      pencucian  uang.  Sedangkan kekurangannya adalah dalam mengenai penjatuhan  sanksi  pidana  denda  yang  masih sedikit  dibandingkan  Negara  Malaysia,  sehingga pelaku  kejahatan  tidak  menjadi  takut  dan  jera untuk  melakukan  atau  bahkan  mengulangi perbuatannya.
Kebijakan formulasi tindak pidana pencucian  uang  ke  depan  perlu  memperbaiki rumusan  pada  Pasal  69  UU  TPPU  mengenai penanganan kasus tindak pidana pencucian uang perlu  dihapus.  Semula  berbunyi  “ Untuk  dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemerikasaan  di  sidang  pengadilan  terhadap tindak  pidana  pencucian  uang  tidak  wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya ”, kemudian  diganti  dengan  Pasal  69  UU  TPPU, berbunyi  “ Untuk  dapat  dilakukan  penyidikan, penuntutan,  dan  pemerikasaan  di  sidang pengadilan  terhadap  tindak  pidana  pencucian uang  wajib  dibuktikan  terlebih  dahulu  tindak pidana asalnya ” . Dan kebijakan formulasi tindak pidana  pencucian  uang  pada  Pasal  8  UU  TPPU mengenai  pengganti  pidana  denda  perlu ditambahkan  satu  ayat,  karena  tidak  ada  aturan penentuan lamanya pidana pengganti denda yang telah  dibayarkan  oleh  perseorangan  atau
Korporasi dalam perkara TPPU. Semula berbunyi “Dalam  hal  harta  terpidana  tidak  cukup  untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  3,  Pasal  4,  dan  Pasal  5,  pidana denda  tersebut  diganti  dengan  pidana  kurungan paling  lama  1  (satu)  tahun  4  (empat)  bulan.” Kemudian  Pasal  8  UU  TPPU  ditambahkan  satu ayat  menjadi  berbunyi, (1)  “Dalam  hal  harta terpidana  tidak  cukup  untuk  membayar  pidana denda  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3, Pasal  4,  dan  Pasal  5,  pidana  denda  tersebut diganti  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1 (satu)  tahun  4  (empat)  bulan.”  (2)  “Dalam  hal harta  terpidana  tidak  cukup  untuk  membayar pidana  denda  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  3,  Pasal  4,  dan  Pasal  5,  pidana  denda tersebut  dibayarkan  dengan  cara  mengangsur dalam  jangka  waktu  sesuai  dengan  putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.”

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL
Aswandi, Bobi., & Roisah, Kholis. (2019). Negara Hukum  Dan  Demokrasi  Pancasila  Dalam Kaitannya  Dengan  Hak  Asasi  Manusia (HAM). Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia ,  Vol.1,  (No.1),  pp.128–145.
https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145.
Benuf,  Kornelius.,  &  Azhar,  Muhamad.  (2020).
Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema  Keadilan ,  Vol.7,
(No.1),pp.20–33. https://doi.org/10.14710/ gk.7.1.20-33.
Fitriyana,  L.  (2019).  Pertanggungjawaban  Partai
Politik  Dalam  Tindak  Pidana  Pencucian Uang. Jurist Diction , Vol.2,(No.4), pp.1319– 1337. https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.144
95.
Mustaghfirin,  H  (2011).  Sistem  Hukum  Barat, Sistem  Hukum  Adat,  Dan  Sistem  Hukum Islam  Menuju  Sebagai  Sistem  Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni. Jurnal Dinamika  Hukum ,  Vol.  11,  (No.1),  pp.  89– 96.  http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011. 11.Edsus.265.
Halif,  H.  (2017).  Pembuktian  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  Tanpa  Dakwaan  Tindak Pidana  Asal. Jurnal  Yudisial ,  Vol.  10,
(No.2),pp.173–192. http://dx.doi.org/10.29 123/jy.v10i2.70.
Hasuri,  H.  (2019).  Sistem  Peradilan  Pidana Berkeadilan  Melalui  Pendekatan  Kontrol Dalam  Proses  Penegakan  Hukum. Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol.3, (No.2),pp.167-184. https://doi.org/10.30656/ ajudikasi.v3i2.1879.
Khairul.,  Siregar,  Mahmul.,  &  Marlina.  (2011). Kewenangan  PPATK  Dalam  Pencegahan Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang. Jurnal  Mercatoria, Vol.4, (No.1),pp.33–42.https://doi.org/10.312 89/mercatoria.v4i1.606.
Lukito,  Anastasia  S.  (2016).  Financial  Intelligent Investigations  In  Combating  Money
Laundering  Crime:  An  Indonesian  Legal Perspective. Journal  of  Money  Laundering Control, Vol.19,(No.1),pp.92–102.https:// doi.org/10.1108/JMLC-09-2014-0029.
Pawestri,  Aris  Y.  (2019).  Cita  Hukum  Dan Demokrasi  Dalam  Sistem  Penegakan Hukum  Lingkungan  Indonesia. Fairness and  Justice:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum ,
Vol.17,(No.2),pp.96–111.
https://doi.org/10.32528/faj.v17i2.2796.
Purnomo,  M.  Aris.,  &  Soponyono,  Eko.  (2015).
Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak Pidana  Korupsi  Oleh  Polri  Dalam  Rangka Efektifitas  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. Law  Reform ,  Vol.11,  (No.2),  pp.
230–240. https://doi.org/10.14710/lr.v11i2. 15771.
Riza,  D.  (2018).  Keputusan  Tata  Usaha  Negara Menurut  Undang-Undang  Peradilan  Tata Usaha  Negara  Dan  Undang-Undang Admnistrasi  Pemerintahan. Jurnal  Bina Mulia  Hukum ,  Vol.3,  (No.1),  pp.  85–102. http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/a rticle/view/109.
Safitri, Fatimah D. (2020). Pembubaran Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang  Dan  Tindak  Pidana  Di  Bidang Lingkungan  Hidup. Jurist  Diction ,  Vol.3,
(No.1),pp.93–109. https://doi.org/10.20473/ jd.v3i1.17625.
Simamora,  J.  (2014).  Tafsir  Makna  Negara Hukum  Dalam  Perspektif  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1945 .  Jurnal  Dinamika  Hukum ,  Vol.14,
(No.3),pp.547–561.http://dx.doi.org/10. 20884/1.jdh.2014.14.3.318.
Sonata,  Depri  L.  (2014).  Metode  Penelitian Hukum  Normatif  Dan  Empiris  Karakteristik Khas  Dari  Metode  Meneliti  Hukum. Fiat Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol.  8,(No.1), pp.15–35.https://doi.org/10.25041/fiat justisia.v8no1.283.
Sopacua,  Margie  Gladies.,  &  Sakharina,  Iin Karita.  (2018).  The  Legal  Protection  of Women  from  Violence  (Human  Rights Perspective). International  Affairs  and Global  Strategic, Vol.67,(No.8),pp.44–52. https://www.iiste.org/Journals/index.php/IAG S/article/view/45879.
Susato. (2020). Penafsiran Asas Manfaat Tentang Asset  Recovery  Korban  Tindak  Pidana Pencucian  Uang. Jurnal  Yudisial ,  Vol.13,
(No.1),pp.89–105.  http://dx.doi.org/10.291
23/jy.v13i1.343.
Tumiwa,  Adrian  F.  (2018).  Tindak  Pidana Pencucian Uang Dalam Pespektif Undang- Undang  No.  8  Tahun  2010  Tentang
Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak
Pidana  Pencucian  Uang. Jurnal  Lex Crimen ,Vol.7,(No.2),pp.74-80.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcri men/article/view/19596.
Wangga,  Maria  Silvya  E.,  Kardono,  R.  Bondan Agung.,  &  Wirawan,  Aditya.  (2019). Penegakan  Hukum  Korupsi  Politik. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , Vol.21, (No.1), pp. 39–
60. https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.
12862
Wibowo, Muhtar H. (2018). Corporate
Responsibility  in  Money  Laundering  Crime (Perspective  Criminal  Law  Policy  in  Crime of  Corruption  in  Indonesia). Journal  of Indonesian Legal Studies, Vol.3,(No.2), pp.
213–236. https://doi.org/10.15294/jils.v3i02. 22740.
Yanuar,  Muh.  A.  (2019).  Diskursus  Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang Sebagai Independent Crime Dengan Sebagai Follow Up  Crime  Pasca  Putusan  MK  Nomor 90/PUU-XIII/2015. Jurnal Konstitusi , Vol.16,
(No.4),pp.721–739. https://doi.org/10.31078 /jk1643.

## SKRIPSI
Wardhana,  Rangganata  Adhi  Kusuma,  (2019),
Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencucian  Uang  (Money  Laundering)  Di Indonesia  dan  Malaysia.  Universitas  Islam Sultan Agung.

## BUKU
Amrani,  H.  (2015) Hukum  Pidana  Pencucian Uang . Yogyakarta: UII Press.
Soemitro,  Roni  H.  (1982). Metode  Penelitian Hukum  Dan  Jurimetri. Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Wiyono, R. (2014). Pembahasan Undang-Undang Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang.  Jakarta: Sinar
Grafika.
Wahyuningsih,  Sri  E.  (2013). Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System. Semarang: Unissula Press.
Husein, Yunus., & Roberts K. (2018). Tipologi dan perkembangan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang. Depok: Rajawali Pers.