## STUDI PENETAPAN WALI ADHAL TERKAIT PERNIKAHAN TIDAK SEKUFU DALAM
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEPARA NOMOR 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr

## MENURUT MADZHAB SYAFI’I
Tiyas Alviani Unisnu Jepara 161410000498 @unisnu.ac.id

## Abstract
The  existence  of  kafaah  in  marriage  is  a  factor  that  can  eliminate  and avoid disgrace in the family. According to Madzhab Syafi'i in stipulation Number 15 / Pdt.P / 2019 / PA.Jepr, there is a requirement for a guardian in marriage, both girls and widows. If the guardian of the lineage is still reluctant  to  marry  off  his  child  on  the  grounds  that  he  only  sees  the prospective  son-in-law  behaving  poorly  and  his  education  is  not balanced,  of  course  this  reason  cannot  be  justified.  Then  guardianship will  move  to  the  ruler  or  Qadli  and  not  move  to  a  distant  guardian. Because of these conditions, the guardian comes out of his condition as a guardian and the guardian becomes a wrongdoer. Based on the results of the  research  conducted,  it  can  be  ignored  that  the  reasons  used  by  the guardian are only because the prospective son-in-law is not well and his education is not balanced with his child. so that reason is not syar'i and not based on Islamic law. So that if the guardian of the lineage is adhal for reasons that are syar'i or for reasons that are not in Islamic law, then the  marriage  of  the  prospective  bride  and  her  future  husband  who  uses the judge's guardian as a candidate for guardian is legal.

## Keywords
Determination, Guardian Adhal, Kafaah.
Penetapan, Wali Adhal, Kafaah.

## Abstrak
Keberadaan  kafaah  dalam  pernikahan  diyakini  sebagai  faktor  yang  dapat menghilangkan dan menghindarkan aib dalam keluarga. Menurut Madzhab Syafi’i dalam penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr keharusan adanya wali  dalam  pernikahan  baik  gadis  ataupun  janda.    Jika  wali  nasab  masih enggan  untuk  menikahkan  anaknya  dengan  alasan  hanya  melihat  calon menantunya  berkelakuan  kurang  baik  dan  pendidikannya  tidak  seimbang, tentu alasan yang demikian tidak dapat dibenarkan. Maka perwalian akan berpindah  kepada  penguasa  atau  Qadli  dan  tidak  berpindah  kepada  wali yang  jauh.  Karena  penolakan  yang  demikian,  maka  wali  keluar  dari keadaannya  sebagai  wali  dan  wali  tersebut  menjadi  orang  yang  zalim. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa dalam  penetapan  tersebut  alasan  yang  digunakan  oleh  wali  hanya beralasan  calon  menantunya  berkelakuan  kurang  baik  dan  pendidikannya tidak seimbang dengan anaknya. sehingga alasan tersebut tidak syar’i dan tidak  berdasarkan  Hukum  Islam.  Sehingga  jika  wali  nasab  yang  adhal dengan alasan yang tidak syar’i atau sebab yang tidak ada dasarnya dalam hukum Islam, maka perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon suaminya  yang  menggunakan  wali  Hakim  sebagai  pengganti  wali  adhal adalah hukumnya sah.

## I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Allah  menciptakan  manusia  yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku  serta  berbangsa-bangsa agar mereka dapat berinterkasi (berhubungan) dan saling kenal mengenal  dengan  pasangannya.  Salah satunya yaitu dengan melakukan pernikahan,  pernikahan  adalah  suatu ikatan  yang  suci  yang  dilakukan  oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah disyariatkan oleh agama dengan maksud yang baik pula. 1
Hal  yang  terpenting  yang  harus dilakukan  oleh  umat  manusia  yang didalamnya terdiri dari dua insan antara laki-laki dan perempuan dalam
membina  rumah  tangga  yaitu  agar mendapatkan keturunan sebagai penerus  bangsa.  Ada  beberapa  pilihan yang dilakukan seorang laki-laki dalam memilih  pasangan  hidupnya  begitupun sebaliknya  seorang  perempuan  dalam memilih  pasangan  hidupnya.  Dalam pemikirannya karena kecantikan,
kegagahan seorang laki-laki, kesuburan keduanya
dalam mengharapkan keturunan,  atau  karena  kekayaannya, serta karena keberagamannya. 2
Secara  umum  al-Qur’an  telah menggambarkan terjadinya suami isteri secara  sah,  sahnya  suatu  perkawinan yaitu  adanya  suatu  keadaan  dimana perkawinan  telah  dilakukan  dengan memenuhi  syarat  dan  rukun  nikah.
Menurut  madzhab  Syafi’i  salah  satu dari  empat  hal  dari  pernikahan  yaitu dengan adanya seorang wali dari pihak perempuan. 3
1 Abdul  Rahman  Ghazali, Fiqh  Munakahat , (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), hlm: 7
2 Amir  Syarifuddin, Garis-garis  Besar  Fiqih , (Jakarta: Kencana, 2010), hlm: 48
3 Sahrani  Sohari  &  Tihami, Fikih  Munakahat , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm: 89
Sebab  itu  kehadiran  wali  sangat penting,  ijab  kabul  pernikahan  pada hakekatnya  adalah  ikrar  dari  pihak perempuan melalui walinya, sedangkan yang  mengucapkan  ikrar  kabul  adalah pihak  laki-laki.  Guna  mewujudkan keluarga sakinah dengan melaksanakan segala  tuntunan  ajaran  agama  serta melaksanakan  kewajibannya  sebagai seorang suami. Pada kenyataannya wali nikah  seringkali  menjadi  permasalahan atau  halangan  dalam  melangsungkan suatu  perkawinan  karena  wali  nikah yang  paling  berhak  ternyata  tidak bersedia  atau  menolak  menjadi  wali bagi calon mempelai perempuan dengan  berbagai  alasan,  baik  alasan yang  dibenarkan  oleh  syar’i  maupun tidak dibenarkan oleh syar’i.
Jika  hal  tersebut  terjadi,  maka Pegawai  Pencatat  Nikah  pada  Kantor Urusan Agama setempat akan mengeluarkan surat penolakan
perkawinan  dengan  alasan  wali  nikah tidak bersedia menikahkan calon mempelai  perempuan  dengan  calon mempelai laki-laki, maka wali tersebut dinamakan  wali adhal .  Wali Adhal adalah  seorang  ayah  kandung  yang tidak mau atau menolak untuk menikahkan anak gadisnya. 4
Dalam kondisi  memaksa dan tidak ada alternatif lain bahwa perlu diketahui  bahwa  orang  tua  dan  anak sama-sama  memiliki  tanggung  jawab, serta  bagaimana  menentukan  jodoh yang  sesuai  dengan  harapan  dan  cita- citanya  walaupun  harus  berhadapan dengan  kenyataan  bahwa  orang  tua berbeda  pandangan  satu  dengan  yang lainnya,  sehingga  calon  mempelai perempuan  yang  keberatan  dengan  hal
4 Ahmad  Sarwat, Ensiklopedia  Fikh  Indonesia Pernikahan ,  (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama,  2019), hlm: 120
tersebut dapat
mengajukan permohonan  penetapan  wali adhal kepada  Pengadilan  Agama.  Salah  satu penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh kasus dalam perkara
Nomor:
15/Pdt.P/2019/  PA.Jepr  di  Pengadilan Agama  Jepara  tentang  permohonan Wali Adhal .  Di  dalam  permohonan tersebut  berisikan  tentang  adanya seorang wali yang tidak mau menikahkan anaknya, dikarenakan beberapa hal yaitu yang pertama karena calon  suaminya  itu  berperilaku  tidak baik  seperti:  suka  mabuk-mabukan, suka  berjudi,  suka  main  perempuan, malas beribadah serta yang kedua yaitu calon suaminya tidak sekufu dalam hal pendidikannya.  Apabila  terjadi  seperti itu maka perwalian langsung berpindah kepada wali Hakim. Bukan kepada wali ab’ad,  karena  yang  menghilangkan sesuatu yang adhal adalah Hakim.
Mengenai wali, kafaah juga sebagai salah satu pertimbangan dalam perkawinan  menurut  madzhab  Syafi’i karena dijadikan sebagai syarat kelaziman  perkawinan.  Kafaahadalah
hak perempuan dan walinya. Penetapan madzhab Syafi’i tersebut diorientasikan
pada kemaslahatan bersama yaitu untuk menghindari adanya perpecahan keluarga  dan  menghindari  munculnya aib  akibat  perkawinan  yang  tidak sekufu.
Mengenai  sekufu  atau  tidaknya seseorang dilihat dari status sosial yang ada dalam masyarakat tersebut, sehingga  sesuai  dengan  adat  istiadat atau  kebiasaan  yang  mereka  jalani. Dalam  hal  ini  dilakukannya  kebiasaan manusia  terhadap  suatu  hal  yang menunjukkan bahwa dengan
melakukan atau menjalankannya mereka akan memperoleh maslahat. 5
Namun karena dalil yang mengaturnya  tidak  ada  yang  jelas  dan spesifik  baik  dalam  al-Qur’an  maupun dalam  Hadits  Nabi,  maka  kafaah menjadi  pembicaraan  di  kalangan ulama,  baik  mengenai  kedudukannya dalam perkawinan, maupun kriteria apa yang  digunakan  dalam  penentuan kafaah  itu.  serta  dijadikan  standar dalam  penentuan  kafaah  itu  adalah status  sosial  pihak  perempuan  karena dialah  yang  akan  dipinang  oleh  laki- laki  untuk  dikawini.  Laki-laki  yang akan  menikahi  perempuan  paling  tidak harus  sama  dengannya,  seandainya lebih  tidak  menjadi  halangan.  Sekufu atau sepadan ini bukan berarti melarang orang miskin menikah dengan  orang  kaya,  orang  bodoh menikah  dengan  orang  pintar,  namun lebih  menjaga  kelanggengan  pasangan dalam membina rumah tangga. Namun pada kenyataannya didalam masyarakat masih  banyak  yang  memandang  hal seperti itu.
B. Rumusan Masalah
Dari  latar  belakang  yang  telah diuraikan  di  atas  mengenai  penetapan Wali adhal dalam  pernikahan  dalam perkara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr. Maka  kita  dapat  mengetahui  bahwa masih ada beberapa pendapat mengenai wali adhal dalam  pernikahan  tidak sekufu tersebut. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana  Penetapan  Wali Adhal
Terkait  pernikahan  tidak  sekufu dalam Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr ?
5 Abdullah  Sulaiman, Sumber  Hukum  Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm: 79
2. Bagaimana  Pandangan  Madzhab
Syafi’i  mengenai  Penetapan  Wali
Adhal Terkait  pernikahan  tidak sekufu  dalam  Penetapan  Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr ?

## II. LANDASAN TEORI

## A. Pengertian Wali Adhal
Kata ‘adhal menurut  bahasa  yaitu enggan  atau  menghalangi.  Sedangkan menurut  para  ulama  wali adhal adalah penolakan  wali  nasab  yang  enggan untuk menikahkan anak perempuannya yang  telah  baligh  dan  sudah  berakal dengan seorang laki-laki pilihannya. 6
Apabila  calon  perempuan  tersebut telah  meminta  (kepada  walinya)  untuk dinikahkan.  Sedangkan  masing-masing calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki itu saling mencintai, sudah mengenal dan mengetahui bakal  calon  suaminya baik dari kafaahnya, agama, pendidikannya, maupun budi pekertinya, serta masing-
masing pihak menginginkan pernikahan  itu  dilaksanakan.  Maka penolakan    yang  demikian  menurut syara’  dilarang.  Namun  apabila  wali tetap  saja  enggan  untuk  menikahkan anak  perempuannya.  Maka  wali  itu dinamakan  wali  yang adhal (enggan) yang  berarti  zalim.  Ada  beberapa alasan  atau  penyebab  sehingga  orang tua  berusaha    untuk  menghalang- halangi perkawinan anaknya yaitu:
a. Orang tua melihat calon menantunya  orang  miskin  atau calon  menantunya  tidak  sekufu dengan  anaknya.  Sehingga  dengan alasan  tersebut  orang  tua  akan
6 Wahbah  Az-Zuhaili, al  Fiqh  al  Islam  wa adillatuhu  Juz  9 ,  Terjemah  Abdul  Hayyie  al  Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm: 470
merasa khawatir jika anaknya menikah dan hidup dalam kesengsaraan dan tidak bahagia.
b. Orang tua mendapat calon menantunya dari kalangan rendahan atau  kalangan  orang  tuanya  tidak terpelajar,  calon  menantu  laki- lakinya  belum  mapan  sehingga pendidikannya dikatakan tidak setara  dengan  anaknya.  Jadi  orang tua khawatir jika kelak keturunannya  menjadi  orang  yang bodoh  dan  tidak  memiliki  sopan santun yang baik dalam berperilaku. c. Orang tua mendapatkan calon menantu  lain  yang  lebih  baik  dan lebih sepadan dengan calon anaknya.
d. Orang tua melihat calon menantunya  dari  keluarga  yang dahulunya pernah bermusuhan dengan dirinya, sehingga menyebabkan  orang  tua  dari  pihak perempuan  itu  merasa  malu  dan merasa direndahkan. 7
Sedangkan  apabila  seorang  anak perempuan  tetap  ingin  melangsungkan sebuah  pernikahan,  namun  terdapat masalah  terhadap  walinya  yang adhal atau enggan untuk menikahkan anaknya. Maka  Pegawai  Pencatat  Nikah  pada Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  akan mengeluarkan  surat  penolakan  yang beralasan  bahwa  si  wali    menolak  dan tidak  bersedia  menikahkan  anaknya dengan alasan tertentu. Sehingga pernikahan tersebut tidak dapat berlangsung.  Sedangkan  apabila  anak perempuan tersebut tetap ingin melangsungkan sebuah pernikahan,
maka perempuan tersebut bisa
7 Bung Diki, Menemukan Cintamu saat Kehilangan Cintamu ,  (Jakarta  Selatan:  Visimedia,  2017),  hlm:  83- 88
mengajukan  permohonan  wali  adhal kepada pengadilan Agama setempat.
B. Dasar Hukum Wali Adhal Islam melarang para wali menghalangi anak perempuannya untuk melangsungkan sebuah
pernikahan. Artinya apabila ada
seseorang yang melamarnya, sedangkan  dia  adalah  orang  yang berakhlak mulia dan taat pada agamanya  serta  sepadan  dengan  anak perempuannya  itu,  maka  wali  tidak boleh menolaknya jika anak perempuan telah menghendakinya. 8
Mengenai  masalah  wali  yang adhal ada  beberapa  dasar  hukum  yang dapat  mendukung  kebenaran  tersebut.
Salah satunya yaitu:
⬧◆
⬧
◆
◼⧫⬧ ◼ ⬧
➔❑➔→➔⬧
 ⬧⧫
◆ ⬧
❑⧫⬧
◆⧫
➔
 ⬧ →⧫❑  ⧫ ⧫  ⬧  ❑◆◆

 ⬧ ⬧ ⬧
◆
 ◆ ◼➔⧫
◆

⧫❑☺◼➔⬧ 
“Apabila  kamu  mentalak  isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu  (para  wali)  menghalangi  mereka kawin  lagi  dengan  bakal  suaminya,
8 Majdi  Sayyid  Ibrahim, Menjadi  Muslimah Sepanjang  Masa ,  (Surabaya:  Buku  Prima,  2010),  hlm:
apabila  telah  terdapat  kerelaan  di  antara mereka  dengan  cara  yang  ma'ruf.  Itulah yang  dinasehatkan  kepada  orang-orang yang  beriman  di  antara  kamu  kepada Allah  dan  hari  kemudian.  Itu  lebih  baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang  kamu  tidak  mengetahui.”  (Al- Baqarah: 232).
Sedangkan  Dasar  Hukum  wali adhal juga  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  Pasal  23  yang  berbunyi  sebagai berikut:
a. Wali  hakim  baru  dapat  bertindak sebagai  wali  nikah  apabila  wali nasab  tidak  ada  atau  tidak  mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui  tempat  tinggalnya  atau ghaib atau adhal atau enggan.
b. Dalam  hal  wali adhal atau  enggan maka wali hakim baru dapat bertindak  sebagai  wali  nikah  setelah ada  putusan  pengadilan  Agama tentang  wali  tersebut.  Jadi  wali hakim dapat bertindak menggantikan wali  nasab  atau  aqrab,  setelah  ada penetapan  dari  pengadilan  agama tentang keadhalan wali. 9
Ketentuan  wali  adhal  juga  telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun 2005 tentang Wali Hakim  pada Pasal 1 dan Pasal 2 yang berbunyi:
Dalam  Pasal  1  ayat  (1),  (2)  dan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: Dalam  peraturan  ini  yang  dimaksud dengan:
a. Wali  Nasab,  adalah  pria  beragama Islam  yang  mempunyai  hubungan darah  dengan  calon  mempelai  wanita dari  pihak  ayah  menurut  hukum Islam.
b. Wali  Hakim,  adalah  Kepala  Kantor Urusan  Agama  Kecamatan  yang
9 Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2017.
ditunjuk  oleh Menteri  Agama untuk bertindak  sebagai  wali  nikah  bagi calon  mempelai  wanita  yang  tidak mempunyai wali.
c. Penghulu,  adalah  Pegawai  Negeri Sipil  sebagai  Pencatat  Nikah  yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,  dan  hak  secara  penuh oleh  Menteri  Agama  atau  pejabat yang ditunjuk sesuai dengan
perundang-undangan  yang  berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk  menurut  agama  Islam dan kegiatan kepenghuluan.
Sedangkan  dalam  Pasal  2  ayat  (1) dan  ayat  (2)  yang  berbunyi  sebagai berikut:
a. Bagi  calon  mempelai  wanita  yang akan  menikah  diwilayah  Indonesia atau  diluar  Negeri/diluar  teritorial Indonesia,  tidak  mempunyai  nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi  syarat  atas  Mafqud  atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim. b. Untuk menyatakan adhalnya sebagaimana  ayat  (1)  Pasal  ini dinyatakan dengan keputusan Pengadilan  Agama  yang  mewilayai tempat  tinggal  calon  mempelai wanita Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar’ilah  yang mewilayahi  tempat  tinggal  calon mempelai wanita.
c. Pengadilan  Agama  memeriksa  dan menetapkan  adhalnya  Wali  dengan cara  singkat  atas  permohonan  calon
mempelai wanita dengan
menghadirkan  wali  calon  mempelai wanita. 10

## C. Pengertian Kafaah dalam Pernikahan
10 Departemen Agama Republik Indonesia,
Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  30  Tahun  2005 tentang Wali Hakim, 2005, hlm: 2-3
Kafaah  menurut  bahasa  berarti kesepadanan
atau kesetaraan. Sedangkan kata Kufu’ dalam perkawinan berarti seorang yang setara atau  sepadan  dengan  sesuatu  atau seorang lainnya. Adapun yang dimaksud  dalam  kesepadanan  dalam perkawinan adalah kesepadanan seorang  suami  dengan  seorang  istri dalam  hal  kedudukannya,  baik  dalam hal  pendidikan,  kekayaan,  status  sosial dan lain sebagainya. 11
Kata kufu’ atau  kafaah  dalam pernikahan Islam juga mengandung arti harus  adanya  persesuaian  keadaan antara  calon  perempuan  dengan  calon laki-laki.  Calon  suami  kedudukannya dengan calon istrinya di dalam masyarakat,  baik  karena  akhlak  dan kekayaannya.  Dalam  hal  kafaah  dalam perkawinan  ini  adalah  harus  adanya keseimbangan, keharmonisan dan keserasian  antara  pihak  satu  dengan pihak  yang  bersangkutan  terutama dalam  hal  agama  yaitu  akhlak  dan ibadah.  Persoalan  kafaah  juga  dalam perkawinan  menjadi  salah  satu  faktor yang  penting  dalam  rangka  membina keserasian kehidupan selayaknya suami  istri.  Persamaan    yang  setara akan  membawa  pasangan  suami  istri mampu  meminimalisir  perselisihan yang berakibat fatal bagi kelanggengan dalam  berumah  tangga.  Sehingga dengan adanya Kafaah (kesederajatan), maka  tidak  ada  peluang  untuk  saling merendahkan dan menghindari ketidakberuntungan. 12

## D. Hukum Kafaah
11 Muhammad  Bagir, Fiqh  Praktis  II  Menurut  Al- Qur’an,  As-Sunnah  dan  Pendapat  Para  Ulama,
(Bandung: Karisma, 2008), hlm: 48
12 Abdul  Wasik  &  Samsul  Arifin, Fikih  Keluarga antara  Konsep  dan  Realitas ,  (Yogyakarta:  Deepublish, 2015), hlm: 88-89
Kafaah  merupakan  antara  hak seorang isteri. Seorang wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan  orang  yang  tidak  kafaah  (tidak sekufu)  dengannya.  Disamping  itu kafaah  juga  merupakan  hak  seorang wali,  yang  bermaksud  Jika  seorang perempuan  meminta  kepada  walinya agar  dinikahkan  dengan  lelaki  yang tidak  sekufu,  maka  wali  mempunyai hak  untuk  tidak  menunaikan  hajat tersebut.  Pendapat Imam Malik, Imam Syafi’i mengatakan bahwa kafaah tidak termasuk syarat sahnya akad nikah. 13
Mengenai  permasalahan  kafaah para  ulama  terbagi  kedalam  dua pendapat  dan  pendapat  yang  paling benar  adalah  kafaah  bukanlah  syarat dan sahnya pernikahan, dan bukan pula syarat  keberlangsungan  pernikahan. Namun  ini  adalah  syarat  terlaksananya sebuah  akad  nikah  yang  merupakan pendapat  dari  para  ulama’.  Bahkan pernikahan  akan  berlangsung  terus walaupun  suami  istri  tidak  ditemukan keserasian  dan  keseimbangan  diantara keduanya.
Pendapat diatas
bersandarkan  pada  firman  Allah  yang berbunyi: ⧫  
◼
 ⬧ ⬧◆
➔◆
❑➔ ⧫⬧◆
❑➔◆➔⧫  
⧫⧫   ⬧    ⧫
 
“Hai  manusia,  sesungguhnya  Kami menciptakan kamu dari seorang aki-laki
13 Suzana  Ghazali, Buatmu  Wnita:  Sebagai  anak isteri  ketahui  hakmu, (Surabaya:  Buku  Prima,  2009), hlm: 54
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku- suku  supaya  kamu  saling  kenal- mengenal.  Sesungguhnya  orang  yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah  orang  yang  paling  takwa  diantara kamu.  Sesungguhnya  Allah  Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Q.S. Al-Hujurat: 13)
Al-Qur’an  tidak  membedakan manusia kecuali dengan ketaqwaannya. Serta  waktu  yang  ditetapkan  harus kafaah  adalah  pada  saat  pelaksanaan akad  nikah,  karena  kafaah  bukan merupakan  hal  yang  penting  dalam pernikahan  dan  bukan  pula  sebuah perintah  yang  harus  dilaksanakan, sehingga  pernikahan  tanpa  adanya kafaah pernikahan tersebut tetap dianggap  sah.  Dengan  demikian,  jika seorang suami sudah dinyatakan memenuhi  kafaah  disaat  pelaksanaan akad nikah, kemudian setelah terlaksananya pernikahan kafaah tersebut  mulai  berkurang  maka  akad pernikahannya  tidak  bisa  dinyatakan kurang memenuhi kafaah.
E. Ukuran Kafaah
Mengenai  kafaah  yang  perlu diperhatikan  dan  menjadi  ukuran adalah dalam hal terpeliharanya keharmonisan  rumah  tangga  dan  sikap hidup  yang  lurus  dan  sopan,  bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, pendidikan  dan  sebagainya.  Bahwa kafaah  juga  dapat  dilihat  dari  adat istiadat yang berlaku.
Dengan demikian, seorang laki- laki  yang  saleh  yang  tidak  memiliki nasab  serta  laki-laki  tersebut  dari keturunan  yang  rendah,  maka  laki-laki tersebut boleh menikah dengan perempuan  yang  memiliki  nasab  dan boleh  menikah  dengan  perempuan
yang  berderajat  tinggi.  Begitu  pula dengan  laki-laki  yang  fakir  sekalipun, ia  berhak  dan  boleh  menikah  dengan perempuan  yang  kaya  raya,  selama  ia adalah seorang muslim yang menjauhkan  diri  dari  perbuatan  keji. Para  wali  tidak  boleh  menentang pernikahan mereka, tidak boleh meminta mereka berpisah, kendati laki- laki  itu  tidak  sederajat  dan  setara dengan  si  wali  yang  melaksanakan akad nikah, selama pernikahan tersebut berdasarkan kerelaan dari pihak perempuan.  Akan  tetapi,  jika  syarat tidak  terpenuhi  oleh  calon  mempelai laki-laki  berarti  laki-laki  tersebut  tidak sekufu dengan wanita yang salehah. 14
Menurut madzhab Hanafi, Syafi’i,  serta  Hanbali,  bahwa  ukuran
kesepadanan dapat dilihat dari beberapa  aspek.  Selain  aspek  agama, mereka  menambahkan  beberapa  aspek atau  kriteria kufu’ yang  memang  harus
dijadikan
pertimbangan dalam menerima  seseorang  untuk  menjadi calon suaminya, yaitu:
a. Agama (al-Diin)
Jika ada seorang laki-laki fasik yang keji tidaklah sepadan dengan seorang  wanita  yang  suci  dan  adil.
Karena laki-laki fasik dalam persaksian dan beritanya tidak dapat diterima. Ini merupakan satu kekurangan yang sangat manusiawi.
b. Keturunan (al-Nasab)
Aspek nasab memang dalam
struktur  sosial  Indonesia  berbeda dengan  bangsa  Arab  yang  memang punya  struktur  kehormatan.  Di Indonesia, tidak ada suku yang lebih baik  dari  suku  lainnya  karena
14 Syaikh  Mahmud  al  Mashri,  Penerjemah  Imam Firdaus, Bekal  Pernikahan ,  (Jakarta:  Qisthi  Press, 2010), hlm: 268
memang semuanya dalam satu strata yang sama.
c. Status (Merdeka/budak)
Orang  yang  memiliki  status  hamba sahaya  atau  seorang  budak  mereka tidaklah  sama  dengan  orang  yang merdeka. Karena ia memiliki kekurangan  yaitu  statusnya  dalam kepemilikan orang lain.
d. Profesi/Strata Sosial (al-Hirfah)
Dalam hal profesi seseorang adakalanya  menimbulkan  perasaan kebanggaan  ataupun  kehinaan  pada dirinya.  Oleh  sebab  itu,  apabila seorang  perempuan  berasal  dari keluarga yang pekerjaannya dianggap  mulia  oleh  masyarakat setempat.  Dalam  hal  ini  pula, kebiasaan  dan  adat  setempatlah yang dijadikan ukuran untuk menilai apakah  suatu  pekerjaan  dianggap mulia atau tidak. 15
e. Kesempurnaan Anggota Tubuh (Kondisi Fisik dan Mental) Dalam kondisi seperti inilah bahwasanya  jika  laki-laki  tersebut kondisi fisiknya memiliki kecacatan, sehingga
mengakibatkan pembatalan  akad.  Karena  laki-laki yang  cacat  dikatakan  tidak  sekufu dengan  perempuan  yang  bersih  dari cacat.  Karena  menurut  madzhab
Syafi’i menganggap bahwa kesempurnaan anggota tubuh adalah sebagian dari kafaah.
Namun bukan berarti ukuran-ukuran yang lain seperti kekayaan, pendidikan, kecantikan  ataupun  ketampanan  yang lainnya itu tidak penting, karena dalam hal  berumah  tangga,  semuanya  itu sangat  penting.  Sehingga  mengenai ukuran  kafaah  dapat  dinilai  dari  adat
15 Ahmad  Zakarsih, Menakar  Kufu  dalam  Memilih Jodoh, (Jakarta Selatan: Lentera Islam, 2010), hlm: 45- 46
istiadat yang berlaku dalam
masyarakat.

## III. ANALISIS  PANDANGAN  MADZHAB
SYAFI’I  MENGENAI  PENETAPAN WALI ADHAL TERKAIT PERNIKAHAN TIDAK SEKUFU DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEPARA NOMOR 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr A. Analisis  Pandangan  Madzhab  Syafi’i terhadap
Persekufuan terkait Pernikahan Tidak Sekufu dalam
Penetapan  Pengadilan  Agama  Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr
Pembahasan  Mengenai  perkara penetapan  wali adhal bahwasanya kehendak  orang  tua  dengan  mempelai perempuan  sering  terjadi  perbedaan dalam menentukan calon suami. Karena  orang  tua  memiliki  pilihan yang  lain  dengan  alasan  yang  bersifat prinsip.  Sehingga  dalam  penetapan tersebut  ada  beberapa  alasan  yang mengakibatkan calon menantunya dikatakan  tidak  sekufu  dengan  calon anaknya yaitu: 1. Agama
Kesetaraan yang harus diperhatikan  adalah  kesetaraan dalam  hal  agama,  sehingga  dalam penetapan  ini  yaitu  dari  segi agama  calon  suami  dan  calon  istri itu  sama,  maksudnya  yaitu  sama- sama  beragama  Islam.  Sehingga seorang  muslim  hanya  setara dengan  seorang  yang  muslimah begitupun sebaliknya. Maka dalam penetapan  ini  Pemohon  dengan Calon  suaminya  sudah  dianggap setara karena sama-sama beragama Islam.  Jika  diantara  keduanya sudah sama-sama beragama Islam, maka  Allah  mendorong  para  wali agar  menikahkan  anaknya  dengan pemuda-pemuda  yang  shaleh  dan
taqwa  tanpa  harus  melihat  kondisi mereka, karena Islam telah menempatkan agama diurutan pertama. Menurut Madzhab Syafi’i mengatakan bahwa yang
diperhitungkan  dalam  hal  sekufu atau  tidaknya  yaitu  dari  segi agama.  Yaitu  dalam  perkara  hal taat  dan  takwanya  kepada  Allah SWT.  sebab  manusia  di  sisi  Allah SWT  itu  sama  dan  tidak  ada  yang lebih  mulia  antara  satu  dengan yang  lainnya  kecuali  orang  yang paling  taqwa  kepada-Nya.  Karena baiknya seseorang dalam menjalankan agamanya, maka akan  sempurna  dan  baik  pula keturunannya.
2. Pendidikan
Dalam  hal  pendidikan  orang  tua selalu  melihat  yang  terbaik  untuk anaknya,  karena  pendidikan  pada hakekatnya adalah proses pematangan kualitas hidup, sehingga pendidikan dapat membawa manusia menuju
kualitas  hidup  yang  lebih  baik.
Pendidikan  juga  dapat  merubah pola  pikir  dan  perilaku  ke  arah yang  lebih  bermutu  serta  dapat mempengaruhi cara pandang seseorang dalam bermasyarakat. 16 Sehingga Menurut Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa apabila seseorang  menikah  dengan  laki- laki yang tidak sekufu
dikhawatirkan  laki-laki  tersebut akan  merasa  terhina  bila  menikah dengan  perempuan  yang  lebih tinggi  status  sosialnya,  baik  itu dalam  hal  pendidikan  ataupun dalam hal berperilaku. Namun jika
16 Dedy  Mulyasa, Pendidikan  Bermutu  dan Berdaya  Asing ,  (Bandung:  PT  Remaja  Rosda  Karya, 2011), hlm: 5
Pemohon  ingin  melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya,  sedangkan  Pemohon telah  ridha  dengan  mengetahui kekurangan  calon  suaminya  maka pernikahan  tersebut  telah  sekufu karena  dalam  hal  menentukan kafaah antara wali dengan Pemohon  memiliki  hak  yang sama. 17 3. Akhlak
Menurut Madzhab Syafi’i bahwasanya  jika  seseorang  itu dikatakan  tidak  sekufu  dalam  hal akhlak  ataupun  perilakunya  yang tidak  terpuji,  perempuan  tersebut berhak menolak. maka tidak boleh bagi wali untuk menikahkan anaknya  dengan  laki-laki  tersebut,
kecuali  perempuan  itu  menyetujui pernikahannya  dan  atas  ridha wanitanya. Namun hal itu diperbolehkan  dengan  syarat  laki- laki  tersebut  tidak  membahayakan calon istrinya. 18
4. Ekonomi Namun apabila bila seorang perempuan yang memiliki kedudukan yang tinggi yang biasanya mendapatkan aib bersama  dengan  walinya  apabila seorang perempuan tersebut
menikah  dengan  laki-laki  yang tidak  sekufu  dengannya  kecuali atas  ridhanya  dan  ridha  dari walinya.  Adapun  apabila  seorang laki-laki yang memiliki kedudukan yang mulia, tidak mendapatkan aib apabila  istrinya  adalah  perempuan
17 Imam  Syafi’i  Abu  Abdullah  Muhammad  Bin Idris  al-Shafi’i, Ringkasan  Kitab  al-Umm,  Penerjemah Muhammad  Yasir  Abd.  Muthalib ,  (Jakarta  Selatan: Pustaka Azzam, 2007), hlm: 441
18 Syaikh  Sulaiman  Ahman  Yahya  Al-Faifi,
Ringkasan  Fiqih  Sunnah  Sayyid  Sabiq ,  (Jakarta  Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm: 459
yang hina dan memiliki kedudukan yang lebih rendah darinya. 19
5. Analisis Pandangan Madzhab Syafi’i  terhadap  Penetapan  Wali Adhal dalam Penetapan
Pengadilan  Agama  Jepara  Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr
Sehingga  dalam  data  atau  penetapan tersebut  berisikan  bahwa  seorang  wali dalam  pihak  mempelai  perempuan  tidak mau  menjadi  wali  dengan  alasan  si  wali dari  pihak  Pemohon  cuma  mengatakan tidak  setuju.  Sehingga  keadhalan  wali  ini Menurut Madzhab Syafi’i  yaitu:
1. Nasab Ayah
Dalam  penetapan  perkara  Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr  ini  yang  adhal adalah dari pihak Bapak (wali Pemohon) yang berperan sebagai  wali dari  Pemohon.  Bahwasanya  setelah dilakukan persidangan dengan
mendatangkan Pemohon dan diketahui bahwa  Pemohon  akan  melangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihannya,  serta  calon  suami  juga telah  meminta  kepada  wali  Pemohon untuk  menikahkan  Pemohon,  namun wali  Pemohon  tetap  menolak  dengan alasan yang tidak jelas.
Ini sesuai dengan Pandangan Madzhab Syafi’i  yang  menjelaskan  bahwa penguasa-penguasa  itu  sepakat  untuk menikahkan seorang perempuan dengan  laki-laki  yang  dianggap  tidak sekufu  namun  tidak  disetujui  salah satu diantara mereka, maka pernikahan  tersebut  tertolak.  Namun sebaliknya  apabila  telah  ditetapkan setara  oleh  anak  perempuannya  maka ayahnya berhak untuk menikahkannya tanpa memperdulikan siapa yang akan menikahinya.
Penolakan yang demikian    menyebabkan  hilangnya
19 Sayyid  Sabiq, Fiqih  Sunnah  Jilid  III ,  (Jakarta: PT. Pustaka Abdi Bangsa, 2018), hlm: 415
hak  perwalian  dari  seorang  ayah. Penjelasan  Madzhab  Syafi’i  ini diperjelas  lagi  dalam  Kitab  Fathul Mu’in yang menerangkan bahwasanya wali  tidak  berhak  untuk  menolak  atau menghalang-halangi jika anaknya ingin  melakukan  pernikahan  dibawah perwaliannya.  Dalam  kitab  tersebut dikatakan:
اَهَح اَكِّن َداَرَاْوَا ِّْلِاَوْلا َمَرْحَا اَذِّا ْىِّضاَقْلا ُجِّ وَزُ ي اَذَكَو
“Demikian Para Qadli berhak mengawinkan, jika sang wali menghalang-halangi  perkawinan  anak perwaliannya atau ingin
mengawininya sendiri.”
2. Pandangan Ayah Menurut  pendapat  ini,  apabila  wali yang  lebih  dekat  kepada  seorang wanita  menikahkannya  dengan  laki- laki  yang  dianggap  tidak  sekufu  atas restu  wanita  itu  sendiri,  maka  para wali  tidak  berhak  untuk  menolak pernikahan  ini,  karena  mereka  tidak memiliki  hak  perwalian  selama  wali itu masih ada dan menikahkan dengan yang tidak sekufu bukan perkara yang haram  tapi  sekedar  merugikan  wanita yang  akan  dinikahkan.  Adapun  para penguasa,  bila  wanita  telah  ridha bersama  walinya  dengan  kekurangan yang  ada,  maka  para  penguasa  tidak berhak menolak pernikahan tersebut.
3. Penilaian Ayah Bahwasanya  penilaian  Ayah  terhadap calon  suami  Pemohon  yaitu  hanya karena  calon  menantunya berkelakuan kurang baik  seperti  suka berjudi, suka minum-minuman  keras,  suka  main perempuan,  malas  beribadah  serta pendidikannya tidak seimbang.
Sedangkan  dalam  duduk  perkaranya bahwa  Pemohon  sudah  melakukan pendekatan  dan/atau  membujuk  ayah Pemohon agar menerima pinangan dan
selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut,  akan  tetapi  ayah  Pemohon tetap tidak mau menikahkan anaknya.
Sesuai dengan analisis, penulis menyimpulkan  bahwa  menurut  pendapat para  Ulama’  fiqh  bersepakat  menjelaskan jika ukuran kesepadanan dalam pernikahan  ini  hanya  mementingkan kepada  aspek  agama,  nasab,  merdeka, kesempurnaan anggota tubuh (tidak cacat) serta  profesinya  yang  dijadikan  sebagai pedoman  atau  kriteria kufu’ dalam mempertimbangkan  dan  menerima  calon suami. Mengenai keseimbangan dalam hal pendidikan  ini  hanya  dari  adat  istiadat yang berlaku dalam masyarakat.
Keterkaitan  seorang  hakim  dalam mengatasi  permasalahan  wali  yang  telah adhal ini  harus  mencari  kepastian  bahwa wali  telah  nyata  benar-benar adhal dan upaya  awal  yang  harus  dilakukan  untuk mengantisipasi  yang  dapat  dipahami  oleh orang  lain  yaitu  dengan  kembalinya  wali yang adhal atau dengan bersedianya untuk melangsungkan akad pernikahan adalah:
ٌةَبْوَ ت َُّثُ ُلْضَعْلا ُمِّكاَْلْا َجَّوَز ْوَلَو ِّهِّب ُهُتَّ يِّلَو ُدْوُعَ تَ ف ِّهِّْيِّْوْزَ تِّب ُلُصَْتَ ٌلِّضاَعْلا َّلاِّا ْلَبْقُ ي َْلَ ِّمِّكاَْلْا ِّجْيِّوْزَ ت َلْبَ ق َجَّوَزَو ِّلْضَعلا ْنَع َعَجَر ُهَّنَا ُِّّلِِّوْلا ىَعَّدا ِّهِّنْيَ بِّب “Taubat seorang wali yang adhal itu dapat terwujud dengan bersedianya untuk mengawinkan,  dan  dengan  ini  pula kembali  perwaliannya,  dan  andai  kata  si hakim  yang  melangsungkan  perkawinan karena  keadhalan  wali,  lalu  si  wali mengaku  bahwa  dirinya  telah  menarik kembali dari adhalnya dan akan melangsungkan  perkawinannya  sebelum dilangsungkan  oleh  hakim,  hal  tersebut yakni  pengakuan  kembali  wali,  tidak  bisa
diterima  kembali  kecuali  dengan  saksi- saksi”. 20
Sehingga  apabila  langkah  pertama yang  dilakukan  dalam  menghadapi  suatu permasalahahan  wali  yang adhal yaitu dengan  melalui  seorang  hakim,  karena perbuatan  seperti  itu  adalah  hal  yang zalim  dan  yang  menghilangkan  zalim adalah  hakim.  Dengan  melalui  seorang hakim  pula,  diharapkan  wali  yang bersangkutan  dapat  menarik  kembali (taubat) dari keadhalannya. Namun demikian,  jika  langkah  pertama  yang ditempuh  seorang  hakim  belum  dapat mengantisipasi  sikap  keadhalan  wali  dan masih  tetap  terjadi  pembangkangan  dan penolakan  dari  seorang  wali  tersebut, maka  menurut  Madzhab  ini,  maka Hakimlah  yang  akan  mengawinkan  atas diri  maula  dari  wali  tersebut  atau mewakilkan kepada orang lain. Mengenai hal  ini,  pernah  dijelaskan  langsung  oleh Imam  As  Syafi’i  melalui  kitabnya  “Al Umm” yang menerangkan:
َِّّلَِوْلا َّنِّاَف َرُظْنَ ت ْنَا اْوُرَجَتْشِّا ْنِّا ناَطْلُّسلا  ْىَلَع ْنِّاَو جْيِّوْزَّ تلِّبِ ُهَرَمَا ٌلِّضاَع َجَّوَزُ يَ ف ُهَْيَْغ اًّيِّلَو َلِّ كَوُ ي ْوَا َجِّ وَزُ ي ْنَا ِّناَطاُّسلا ىَلَعَو ُهَعَ نَم َّقَحَف َجَّوَز ْنِّاَف “Bila  para  wali  terjadi  sengketa,
hendaknya
seorang hakim memperhatikan,  bahwa  kalau  saja  si  wali seorang wali yang adhal, maka diperintahkan untuk sanggup mengawinkan, maka apabila wali mengawinkan, habislah masalahnya,
tetapi apabila wali tidak mau mengawinkan, maka teranglah pencegahan  atau  pembangkangannya,  dan kewajiban bagi wali hakim untuk mengawinkan atau mewakilkannya kepada orang (wali) lain mengawinkan”. 21
20 Jalaluddin  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Mahalli,
Syarh  Minhajut  Talibin  Juz  III ,  (Surabaya:  Maktabah Nabhan, 1974), hlm: 225
21 Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Al- Syafi’i, Al-Umm Cet-II,    (Beirut:  Darul  Fikr,  1983), hlm: 14
Dalam keterangan yang lain solusi atau upaya  yang  harus  dilakukan  jika  wali masih enggan untuk  menikahkan anaknya menurut  Madzhab Syafi’i  yaitu meskipun menolak  jika  wali  mujbir,  maka  hak perwaliannya  akan  berpindah  kepada penguasa  atau Qadli dan  tidak  berpindah kepada wali yang jauh. Karena penolakan yang  demikian,  maka  wali  keluar  dari keadaannya sebagai wali dan wali tersebut menjadi orang yang zalim. Untuk mengilangkan  kezalimannya  maka  harus mewakilkannya kepada Qadli.
Bahwa  dalam  menyelesaikan  perkara permohonan  wali adhal itu  menurut Madzhab  Syafi’i  diharuskan  untuk mencari kepastian bahwa wali benar-benar telah adhal di  muka  Hakim  dan  setelah diperintah  dan  nyata-nyata  menyatakan adhal .  Serta  upaya  pertama  yang  harus dilakukan  untuk  mengantisipasinya  yang dapat  dipahami  oleh  orang  lain  yaitu dengan kembalinya wali yang telah adhal (bertaubat) yaitu bersedianya untuk melangsungkan  akad  pernikahan.  Jika Wali  nasab  masih  enggan  menikahkan anaknya  dengan  alasan  yang  tergolong bukanlah  alasan  yang  syar’i,  sebab  sang ayah  hanya  melihat  dari  segi  perilaku calon  menantunya  yang  kurang  baik  dan pendidikannya  tidak  seimbang,  tentu  saja alasan yang demikian tidak dapat dibenarkan.  Keberadaan  kafaah  dalam pernikahan  ini  diyakini  sebagai  faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan aib dalam keluarga.
Kafaah  juga  sebagai  suatu  upaya  untuk mencari  persamaan  antara  suami  dan  istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas dari cacat. Sehingga jika wali nasab yang adhal dengan alasan yang  tidak  syar’i  atau  sebab  yang  tidak ada  dasarnya  dalam  hukum  Islam,  maka perkawinan  calon  mempelai  perempuan dengan calon suaminya yang
menggunakan wali Hakim sebagai pengganti  wali adhal adalah  hukumnya sah.
Dalam hal wali Hakim, karena
Hakimlah yang berwenang untuk memproses dan memecahkan permasalahan-permasalahan  wali adhal
dengan memberikan upaya untuk mengantisipasi  munculnya  permasalahan itu. Dengan kata lain majelis Hakim harus menetapkan  wali  Pemohon  sebagai  wali adhal ,  karena  jelas  bahwa  wali  Pemohon menolak untuk menikahkan anaknya tanpa alasan yang jelas.
Dalam  pandangan  Madzhab  Syafi’i bahwasanya  penunjukan  wali  Hakim sebagai  wali  nikah  ini  berfungsi  sebagai Pengganti  (bukan  wakil)  dari  wali  nasab dan  Hakim  merupakan  wali  nikah  karena darurat  serta  yang  menghilangkan  zalim adalah Hakim.
Dengan  demikian,  Penetapan  Hakim dalam mengabulkan Pemohonan Pemohon dengan  alasan  wali  Pemohon  menolak dengan  alasan  Tidak  sekufu  ini  sudah sesuai  dengan  Madzhab  Syafi’i  dengan mempertimbangkan  kemadhorotan  dan kemaslahann bersama.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis  yang  penulis  lakukan,  pada penetapan  Nomor  15/Pdt.P/2019/  PA.Jepr tentang wali adhal, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Pengajuan  Perkara  tentang  wali  adhal dengan  Nomor  15/Pdt.P/2019/PA.Jepr yang  diajukan  oleh  Pemohon  ke Pengadilan Agama Jepara. Ada beberapa  alasan  yang  menyebabkan wali  menolak  untuk  menikahkan anaknya.  Alasan  wali  tersebut  hanya beralasan  jika  calon  menantunya berkelakuan  kurang  baik  seperti  suka berjudi,  suka  minum-minuman  keras, suka main perempuan, malas
beribadah  serta  pendidikannya  tidak seimbang  dengan  anaknya.  Alasan yang  demikian  tidak  syar’i  dan  tidak berdasarkan Hukum Islam. Sedangkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon,  namun  wali Pemohon  tidak bersedia menemui calon suami Pemohon  dengan  alasan  yang  tidak jelas.  Calon  suami  Pemohon  sudah berusaha keras melakukan pendekatan atau  membujuk  ayah  Pemohon  untuk menerima  pinangannya,  namun  ayah Pemohon  tetap  dalam  pendiriannya. Sehingga  berdasarkan  dengan  alasan- alasan  yang  telah  disebutkan  diatas, maka Hakim mengabulkan dan menetapkan  perkara  dengan  Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr yaitu
menggantikan  wali  Pemohon  dengan wali Hakim dalam pernikahan
Pemohon. 2. Pandangan  Madzhab  Syafi’i  dalam
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/
PA.Jepr  ini  dibagi  menjadi  dua  (2) yaitu:  Pertama,  Pandangan  Madzhab
Syafi’i  mengenai  persekufuan  dalam penetapan ini bahwasanya ada beberapa  alasan  yang  mengakibatkan calon  menantunya  dikatakan  tidak sekufu  dalam  hal  Agama,  Pendidikan, Akhlak  dan  Ekonomi.  Sedangkan keempat  alasan  tersebut  dianggap tidak  menghalangi.  Sedangkan  sekufu atau  tidaknya  tidak  termasuk  dalam syarat  sahnya  nikah,  namun  hanya untuk  menyempurnakan  sebuah  akad. Kedua,  Pandangan  Madzhab  Syafi’i mengenai  Wali  yang  adhal  dalam
Penetapan Nomor
15/Pdt.P/2019/PA.Jepr  bahwa  wali tidak  berhak  untuk  menghalangi  anak perempuan dibawah perwaliannya dan berarti  berbuat  zalim  kepadanya.  Jika mencegah  kelangsungan  pernikahan anaknya  tanpa  alasan  yang  jelas.
penguasa-penguasa itu sepakat
menikahkan seorang perempuan dengan  laki-laki  yang  dianggap  tidak sekufu  namun  tidak  disetujui  salah satu diantara mereka, maka
pernikahan  tersebut  tertolak.  Namun apabila  telah  disetujui  salah  satu diantara  mereka,  maka  pernikahan tersebut tetap sah. Keterlibatan seorang  hakim  diharuskan  untuk mencari  kepastian  bahwa  wali  benar- benar  telah  adhal  di  muka  Hakim  dan setelah  diperintah  dan  nyata-nyata menyatakan  ke  adhalannya.  Serta upaya  awal  yang  harus  dilakukan untuk  mengantisipasinya  yang  dapat dipahami  yaitu  dengan  kembalinya wali  dari  adhalnya  (bertaubat)  yaitu bersedianya  untuk melangsungkan akad  pernikahan.  Sehingga  jika  wali nasab  yang  adhal  dengan  alasan  yang tidak syar’i atau sebab yang tidak ada dasarnya  dalam  hukum  Islam,  maka
perkawinan calon mempelai perempuan dengan menggunakan wali Hakim  sebagai  pengganti  wali  adhal adalah  hukumnya  sah.  Serta  sudah menunjuk  atau  menetapkan  Kantor Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan XXXXXX  Kabupaten  Jepara  untuk menikahkan  kedua  calon  sebagai  wali Hakim.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Al-Faifi,  Syaikh  Sulaiman  Ahman  Yahya,
Ringkasan  Fiqih  Sunnah  Sayyid  Sabiq,
2013,  Jakarta  Timur:  Pustaka  Al- Kautsar.
Al-Imam  Abi  Abdillah  Muhammad  bin Idris  Al-Syafi’i,  1983, Al-Umm Cet-II,
Beirut: Darul Fikr.
Al  Mashri,  Syaikh  Mahmud,  Penerjemah Imam  Firdaus,  2010, Bekal  Pernikahan,
Jakarta: Qisthi Press.
Al  Mahalli,  Jalaluddin  Muhammad  bin Ahmad,  1974, Syarh  Minhajut  Talibin Juz III, Surabaya: Maktabah Nabhan. Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, al Fiqh al Islam wa  adillatuhu  Juz  9 ,  Terjemah  Abdul Hayyie  al  Kattani  dkk,  Jakarta:  Gema Insani.
Bagir,  Muhammad,  2008, Fiqh  Praktis  II Menurut  Al-Qur’an,  As-Sunnah  dan
Pendapat Para Ulama, Bandung: Karisma.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia,
Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, 2005.
Diki,  Bung,  2017, Menemukan  Cintamu saat Kehilangan Cintamu , Jakarta Selatan: Visimedia.
Ghazali,  Abdul  Rahman,  2003, Fiqh Munakahat, Jakarta:  Kencana  Prenada Media Grup.
Ghazali,  Suzana,  2009, Buatmu  Wnita: Sebagai  anak  isteri  ketahui  hakmu,
Surabaya: Buku Prima.
Ibrahim,  Majdi  Sayyid,  2010, Menjadi Muslimah  Sepanjang  Masa, Surabaya: Buku Prima.
Imam  Syafi’i  Abu  Abdullah  Muhammad Bin  Idris  al-Shafi’i,  2007, Ringkasan Kitab  al-Umm, Penerjemah  Muhammad Yasir  Abd.  Muthalib,  Jakarta  Selatan: Pustaka Azzam.
Mulyasa, Dedy, 2011, Pendidikan Bermutu dan  Berdaya  Asing, Bandung:  PT Remaja Rosda Karya.
Sabiq, Sayyid, 2018, Fiqih Sunnah Jilid III,
Jakarta: PT. Pustaka Abdi Bangsa. Sarwat,  Ahmad,  2019, Ensiklopedia  Fikh Indonesia Pernikahan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Sohari,  Sahrani  &  Tihami,  2014, Fikih Munakahat, Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada
Sulaiman,  Abdullah,  2007, Sumber  Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika.
Syarifuddin, Amir, 2010, Garis-garis Besar Fiqih, Jakarta: Kencana.
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974
tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi
Hukum Islam, 2017.
Wasik, Abdul & Samsul Arifin, 2015, Fikih Keluarga  antara  Konsep  dan  Realitas,
Yogyakarta: Deepublish.
Zakarsih,  Ahmad, Menakar  Kufu  dalam Memilih  Jodoh, Jakarta  Selatan:  Lentera Islam.