## KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PELAYANAN HUKUM DI KOTA BEKASI
Dr. Ina Heliany, S.H., M.H
Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular Jl. Cipinang Besar Nomor 2, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13410 inaheliany6@gmail.com
Naskah diterima: 2 April; direvisi: 25 April; disetujui: 16 Mei

## ABSTRAK
Pemerintah  pada  hakikatnya  sebagai  penyelenggara  pelayanan  publik.  Pemerintahan yang  dikelola  dengan  baik  harus  memberikan  pelayanan  yang  baik  tak  terkecuali dengan pelayanan hukum. Pelayanan hukum yang ideal pada dasarnya harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, murah, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, terbuka,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Metode  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  yaitu  untuk  mewujudkan  hal  tersebut pemerintah sebagai penyelenggara negara sudah mengeluarkan banyak peraturan baik yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden  bahkan Peraturan  Daerah,  akan  tetapi  dalam  implementasinya  keadaan  ini  jelas  bertolak belakang dengan “Potret Buram” pelayanan hukum yang terjadi di Pengadilan Negeri Klas  IA  Kota  Bekasi.  Dari  tertundanya  jadwal  sidang,  proses  yang  berbeli-belit  dan mahalnya  proses  di  persidangan.  Sehingga  hal  ini  menimbulkan  ketidakpuasan masyarakat karena masih buruknya pelayanan yang diberikan.
Kata kunci: Efektifitas, Kebijakan Publik, Pelayanan Hukum.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽

## PUBLIC POLICY IN LEGAL SERVICES AT BEKASI CITY
Dr. Ina Heliany, S.H., M.H
Faculty of Law, University of Mpu Tantular Cipinang Besar Street Number 2, Jatinegara, East Jakarta, DKI Jakarta 13410 inaheliany6@gmail.com

## ABSTRACT
The government is essentially a public service provider. A well-managed government must  provide  good  service,  including  legal  services.  Ideal  legal  services  basically must  be  able  to  provide  services  that  are  fast,  cheap,  easy,  fair,  legal,  open,  and accountable. This research method uses a normative juridical approach. The results of  the  research  are  to  realize  this,  the  government  as  the  state  administrator  has issued  many  regulations  both  contained  in  the  1945  Constitution  of the  Republic of Indonesia,  Law,  Government  Regulation  in  Lieu  of  Laws,  Government  Regulations, Presidential  Regulations,  and  even  Regional  Regulations.  Clearly  contrary  to  the “Blurry Portrait” of legal services that occurred in the IA Class of the City of Bekasi. From  the  delay  in  the  trial  schedule,  the  process  is  complicated  and  the  process  is expensive. So that this causes community dissatisfaction because of the poor service provided.
Keyword: Effectiveness, Public Policy, Legal Services.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kebijakan  Publik  Dalam Pelayanan Hukum di Kota Bekasi ∽ Ina Heliany ∽

## A. Latar belakang
Pemerintah  pada  hakikatnya  adalah  pelayan  masyarakat.  Pemerintahan  Ada bukan  untuk  melayani  dirinya  sendiri,  melainkan  untuk  melayani  masyarakat  dan menciptakan  kondisi  yang  memungkinkan  setiap  anggota  masyarakat  dalam mengembangkan  kemampuan  dan  kreativitasnya  untuk  mencapai  tujuan  bersama. Namun  saat  ini,  paradigma  penyelenggaraan  pemerintahan  telah  mengalami pergeseran dari paradigma rule government menjadi good governance. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik yang merujuk pada perspektif good  governance, tidak  bisa  hanya  dijalankan  oleh  pemerintah  ( goverment ) atau negara  ( state ) saja,  tetapi  harus  melibatkan  seluruh  komponen,  yakni  internal birokrasi maupun masyarakat. 1
Secara  konseptual,  esensi  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good governance ) dalam  konteks  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  harus  berasaskan pada:  Kepentingan  umum,  kepastian  hukum,  kesamaan  hak,  keseimbangan  hak  dan kewajiban, profesionalitas, partisipasi, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, kemudahan dan keterjangkauan. 2 Akan tetapi upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  baik  dan  berkualitas  cenderung memprioritaskan  pembenahan  substansi  dan  strukturnya  saja,  tetapi  kurang memperhatikan  aspek  pelayanannya,  seringkali  pelayanan  publik  menjadi  indikator untuk  menilai  apakah  suatu  organisasi  pemerintahan  sudah  mencapai  kondisi good governance atau  belum.  Masyarakat  setiap  waktu  akan  selalu  menuntut  pelayanan publik  yang  berkualitas  dari  birokrat,  meskipun  tuntutan  tersebut  seringkali  tidak sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan,  karena  secara  empiris  pelayanan  publik  yang terjadi selama ini masih belum dapat memuaskan masyarakat. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang “dilayani”. 3
Pengelolaan  dan  pengembangan  pelayanan  publik  dalam  rangka  pemenuhan masyarakat,  menjadi  satu  tugas  bagi  setiap  pemerintahan  baik  di  pusat  maupun daerah.  Pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  khususnya  pelayanan  hukum idealnya  harus  mampu  memberikan  pelayanan  yang  cepat,  murah,  mudah, berkeadilan,  berkepastian  hukum,  terbuka,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan. Keadaan  ini  jelas  bertolak  belakang  dengan  “Potret  Buram”  pelayanan  hukum  yang terjadi di PN Klas IA Kota Bekasi, sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat karena  masih  buruknya  pelayanan  yang  diberikan.  Satu  contoh  nyata  dan  menjadi sorotan  masyarakat  Bekasi  adalah  tidak  tepatnya  waktu  sidang  jadwal  sidang,  yang seharusnya  perkara  pidana  ataupun  perdata  digelar  Pukul  09.00  WIB  sampai  pukul Pukul  12.30  WIB  sidang  belum  dimulai  dalam  observasi  langsung  dan  seringkali tidak  ada  pemberitahuan  tentang  mundurnya  jadwal  sidang.  Belum  lagi  ketika seorang mengajukan gugatan, banyak sekali proses yang berbelit-belit dan mahalnya biaya  sidang  membuat  masyarakat  menjadi  tidak  responsif  terhadap  lembaga
1 HM.  Nasruddin  Anshoriy  CH., Dekonstruksi  Kekuasaan:  Konsolidasi  Semangat  Kebangsaan , (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2008), hlm. 33-35.
2 M  Ryass  Rasyid, Desentralisasi  Dalam  Menunjang  Pembangunan  Daerah  Dalam  Pembangunan Administrasi di Indonesia , (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998),  hlm. 15.
3 Ibid.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kebijakan  Publik  Dalam Pelayanan Hukum di Kota Bekasi ∽ Ina Heliany ∽
peradilan.  Seharusnya  terhadap  pelayanan  hukum,  pemerintah  dituntut  untuk memberikan keadilan dan pelayanan  yang baik, karena hal itu merupakan suatu hak yang dapat dituntut dari pemerintah, dan karena lahirnya kewajiban serta hak tersebut sudah ditentukan berdasarkan konstitusi (asas legalitas). Hal ini sesuai dengan  Pasal 27  UUD  NRI  Tahun  1945  “tiap-tiap  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  dalam hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  dengan tidak  ada  kecualinya”  artinya  dalam  hal  ini  pemerintah  dituntut  untuk  memberikan perlakuan  yang  sama  terhadap  semua  warga  negara,  sesuai  aturan  dan  berdasarkan kebijakan yang ada. Hanya saja aturan yang ada saat ini jangan hanya “cantik” diatas kertas  tapi  “buruk”  dalam  tataran  aplikasinya,  karena  banyak  masyarakat  yang kecewa  dan  menjadi  tidak  percaya  terhadap  pelayanan  hukum  yang  ada  saat  ini. Kendati  hal  tersebut  telah  dapat  diatasi  dengan  mekanisme  sistem e-court yang diterapkan sebagai upaya pelayanan prima yang dilakukan setiap pengadilan. 4

## B. Perumusan Masalah
Berbagai  hal  yang  melatarbelakangi  dalam  uraian  latar  belakang,  maka perumusan  masalah  adalah  bagaimanakah  efektifitas  kebijakan  publik  bila  dikaitkan dari segi pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya di Kota Bekasi?

## C. Tujuan Penulisan
Sejalan  dengan  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  yang  hendak dicapai di dalam penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan meneliti efektifitas kebijakan publik  bila  dikaitkan  dari  segi  pelayanan  hukum  kepada  masyarakat  khususnya  di Kota Bekasi.

## D. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan metode  yuridis  normatif  yakni  metode  yang  metode  yang  digunakan  dengan menguasai  hukumnya  bagi  suatu  persoalan  tertentu  serta  bagaimana  melaksanakan atau  menerapkan  peraturan-peraturan  hukum  tersebut.  Pendekatan  yuridis  normatif ini  mencakup  penelitian  terhadap  sistematika  hukum,  penelitian  terhadap  taraf sinkronisasi  hukum.  Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian  hukum kepustakaan  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka  yang ada,  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier untuk  selanjutnya  bahan-bahan  hukum  tersebut  disusun  secara  sistematis,  dikaji kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan  dalam  hubungannya  dengan  masalah  yang diteliti. 5 Studi  kepustakaan  yang  dimaksud  adalah  dengan  menginventarisasi  bahan- bahan hukum dari berbagai sumber. 6
4 Mahkamah  Agung  meluncurkan  aplikasi e-court sesuai  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3 Tahun 2018. E-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online.
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 51.
6 Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap  Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian  Ilmiah  Hukum ,  Volume  1  Nomor  1,  2016.  Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Accountability  of Construction  Services  Contract  by  Village  Government  In  Karawang  District”, Yustisia ,  Volume  3  Nomor  3, 2014.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽

## E. Kerangka Teoretis dan Yuridis 1. Teori Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  terdiri  dari  dua  kata  yakni  kebijakan  dan  publik.  Kata kebijakan  merupakan  terjemahan  dari  kata  Inggris policy artinya  politik,  siasat, kebijaksanaan. 7 Dalam  pembahasan  ini  kebijakan  dibedakan  dengan  kebijaksanaan. Menurut  M.  Irfan  Islamy, policy diterjemahkan  dengan  kebijakan  yang  berbeda artinya  dengan wisdom yang  artinya  kebijaksanaan.  Pengertian  kebijaksanaan memerlukan  pertimbangan-pertimbangan  lebih  jauh  lagi,  sedangkan  kebijakan mencakup  aturan-aturan  yang  ada  di  dalamnya. 8 Policy atau  kebijakan  ini “tertuang dalam  dokumen  resmi. 9 Dengan  demikian,  kebijakan  ( policy )  adalah  “seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana  cara  untuk  pencapaian  tujuan”.  Kata  publik  mempunyai  makna  atau pengertian  yang  dapat  berbeda  dengan  pengertian  masyarakat.  Perbedaan pengertiannya  adalah:  Masyarakat  diartikan  sebagai  sistem antar  hubungan  sosial di mana manusia hidup dan tinggal secara bersama-sama. Di dalam masyarakat tersebut terdapat  norma-norma  atau  nilai-nilai  tertentu  yang  mengikat  atau  membatasi kehidupan anggota-anggotanya.
Di  lain  pihak  kata  publik  diartikan  sebagai  kumpulan  orang-orang  yang menaruh  perhatian,  minat  atau  kepentingan  yang  sama.  Tidak  ada  norma  atau  nilai yang  mengikat/membatasi  perilaku  publik  sebagaimana  halnya  pada  masyarakat karena  publik  itu  sulit  dikenali  sifat-sifat  kepribadiannya  (identifikasinya)  secara jelas.  Satu  hal  yang  menonjol  adalah  mereka  mempunyai  perhatian atau  minat  yang sama. 10 Berdasarkan  uraian  sebelumnya  dapat  dikatakan  bahwa  kebijakan  publik dapat  diartikan  sebagai  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  yang mempunyai  dampak  terhadap  banyak  orang.  Sehubungan  dengan  ini  Mac  Rae  dan Wilde mengartikan kebijakan publik sebagai: Serangkaian tindakan yang dipilih oleh Pemerintah  yang  mempunyai  pengaruh  penting  terhadap  sejumlah  besar  orang. Pengertian  ini  mengandung  maksud  bahwa  kebijakan  itu  terdiri  dari  berbagai kegiatan yang terangkai, yang merupakan pilihan Pemerintah dan kebijakan tersebut mempunyai pengaruh dan dampak terhadap sejumlah besar orang.
Berkaitan dengan kebijakan publik ini, Thomas R. Dye mengemukakan bahwa:
Public  policy  is  whatever  governments choose  to  do  or  not  to  do.  Governments  do many thinks; they regulate conflict within society; they organize society to carry on conflict with other societies; they distribute a great variety of symbolic rewards and materials  services  to  members  of  the society;  and  they  extract  money  from society, most  often  in  the  form  of  taxes.  Thus public  policies  may  be  regulative, organizational,  distributive,  or  extractive  – or  all  these  things  at  once. 11 Pada prinsipnya  kebijakan  publik  itu  meliputi  apapun  yang  dipilih  atau  tidak  dipilih  oleh Pemerintah  Daerah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  untuk  dilakukan atau  tidak  dilakukan.  Lebih  lanjut  Thomas  R.  Dye  mengemukakan  bahwa  “ Public
7 S. Wojowasito, et. al ., Kamus Umum Inggris-Indonesia , (Jakarta: Cypress, 1975), hlm. 60.
8 I. Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara , (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 13.
9 Solly Lubis, Politik dan Hukum di Era Reformasi, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 5.
10 I. Islamy, o.p cit. , hlm. 16.
11 Thomas R. Dye, Understanding Public Policy , (U.S: Prentice Hall, Inc. Englewood, 1981), hlm. 1-5.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kebijakan  Publik  Dalam Pelayanan Hukum di Kota Bekasi ∽ Ina Heliany ∽
policies  may  dealwith  a  wide  variety  of  substantive  areas  defense, foreign  affairs, education,  welfare,  police, highways,  taxation,  housing,  social  security, health, economic  opportunity,  urban development,  inflation  and  recession,  and  so  on ”. 12 Demikian  juga,  Easton  mengemukakan  kebijakan  publik  dapat  diartikan  sebagai “pengalokasin  nilai-nilai  secara  paksa  (sah)  kepada  seluruh  anggota  masyarakat”. 13 Maksudnya,  hanya  Pemerintah  termasuk  Pemerintah  Daerah  yang  dapat  melakukan tindakan-tindakan  secara  sah  untuk  memaksakan  nilai-nilai  kepada  masyarakatnya dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Berdasarkan  uraian  sebelumnya  dapat dikatakan  bahwa  kebijakan  publik  adalah  “serangkaian  tindakan  yang  dipilih  dan dialokasikan  secara  sah  oleh  pemerintah/negara  kepada  seluruh  anggota  masyarakat yang  mempunyai  tujuan  tertentu  demi  kepentingan  publik” 14 Definisi  kebijakan publik seperti ini mempunyai implikasi sebagai berikut:
a. Kebijakan publik itu berbentuk pilihan tindakan-tindakan pemerintah;
b. Tindakan-tindakan  pemerintah  itu  dialokasikan  kepada  seluruh masyarakat sehingga  bersifat mengikat;
c. Tindakan-tindakan pemerintah itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu;
d. Tindakan-tindakan  pemerintah  itu  selalu  diorientasikan  terhadap terpenuhinya kepentingan publik.
Secara alamiah yang menjadi fokus pengkajian dalam kebijakan publik adalah kepentingan  publik.  Dengan  demikian  dapat  diartikan  pula  bahwa:  Studi  ini  pada tataran  konseptual  harus  memiliki  keberpihakan  yang  kuat  terhadap  kepentingan masyarakat, dan berorientasi pada pelayanan kepentingan tersebut. Kebijakan publik secara mendasar merupakan upaya yang dilandasi pemikiran rasional untuk mencapai suatu  tujuan  ideal  diantaranya  adalah:  Untuk  mendapatkan  keadilan,  efisiensi, keamanan,  kebebasan  serta  tujuan-tujuan  dari  suatu  komunitas  itu  sendiri.  Keadilan pada konteks ini diartikan sebagai memperlakukan seolah-olah seperti sama ( treating likes  alike) ,  sedangkan  efisiensi  diartikan  usaha  mendapatkan output terbanyak  dari sejumlah input tertentu.  Keamanan  diartikan  pemuasan  minimum  atas  kebutuhan manusia dan kebebasan diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan sepanjang tidak mengganggu individu lain. 15 Poin-poin tersebut seringkali dijadikan  sebagai  “justifikasi  dari  kebijakan,  Selain  itu,  poin-poin  ini  juga  dipakai sebagai kriteria untuk mengevaluasi program-program publik dalam hal ini poin-poin tersebut berfungsi sebagai standar atas program yang dievaluasi tersebut”. 16

## 2. Hubungan Kebijakan Publik dengan Pelayanan Hukum
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 menegaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  jasa,  barang,  dan/atau pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik.
12 Ibid.
13 Islamy, o.p cit ., hlm. 19.
14 Ibid.
15 Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijaksanaan Publik , (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 24.
16 Ibid.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kebijakan  Publik  Dalam Pelayanan Hukum di Kota Bekasi ∽ Ina Heliany ∽
Sementara  itu  menurut  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003,  pelayanan  publik  adalah  segala  kegiatan  pelayanan  yang dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai  upaya  pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan. Selanjutnya Ridwan dan Sudrajat mendefinisikan bahwa pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap  masyarakatnya  guna  memenuhi  kebutuhan  dari  masyarakat  itu  sendiri  dan memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. 17 Pelayanan  publik yang  diberikan  oleh  pemerintah  bukan  hanya  pelayanan  barang  saja  tapi  bisa  dalam bentuk  pelayanan  jasa  dalam  hal  ini  yang  dimaksud  adalah  jasa  pelayanan  hukum. Jasa  Pelayanan  hukum  adalah  jasa  yang  diberikan  terkait  dengan  masalah  hukum termasuk  namun  tidak  terbatas  pada  penyelidikan,  nasihat  hukum,  mewakili  klien dalam  tindakan  hukum  dan  penegakan  hukum  (baik  perdata  maupun  pidana,  di pengadilan atau luar pengadilan).
Dalam  hal  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  kebijakan  publik  dan pelayanan  hukum  mempunyai  peranan  yang  penting.  Pembahasan  mengenai  hukum dapat  meliputi  dua  aspek  yaitu: Kesatu ,  aspek  keadilan  menyangkut  tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil di tengah sekian banyak dinamika dan konflik di tengah  masyarakat. Kedua ,  aspek  legalitas  ini menyangkut  apa  yang  disebut  dengan hukum  positif  yaitu  sebuah  aturan  yang  ditetapkan  oleh  sebuah  kekuasaan  negara yang sah dan dalam pemberlakuannya dapat dipaksakan atas nama hukum. 18
Berdasarkan  kedua  aspek  tersebut,  seringkali  terjadi  benturan  di  mana “terkadang  hukum  positif  ternyata  tidak  menjamin  terpenuhinya  rasa  keadilan  dan sebaliknya rasa keadilan seringkali tidak mempunyai kepastian hukum. Di tengah itu maka  komprominya  adalah  bagaimana  agar  semua  hukum  positif  yang  ada  selalu merupakan  cerminan  dari  rasa  keadilan  itu  sendiri”. 19 Undang-undang  Nomor  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Pasal  2  ayat  (4)  menyebutkan  bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.
Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien  dan  efektif  (Penjelasan  Pasal  2  ayat  (4)  Undang-undang  Nomor  48  Tahun 2009). Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak  rumit,  jelas,  lugas, non-interpretable ,  mudah  dipahami,  mudah  dilakukan, mudah  diterapkan,  sistematis,  konkret  baik  dalam  sudut  pandang  pencari  keadilan, maupun  dalam  sudut  pandang  penegak  hukum  yang  mempunyai  tingkat  kualifikasi yang  sangat  beragam,  baik  dalam  bidang  potensi  pendidikan  yang  dimiliki,  kondisi sosial  ekonomi,  budaya  dan  lain-lain. 20 Namun  dalam  prakteknya  asas  sederhana hanya  dimaknai  sebatas  masalah  administratif  belaka  tanpa  adanya  pemahaman
17 Ridwan Juniarso, dan A. Sodik, Hukum Admimistrasi Negara dan Kebijakan, (Bandung:Nuansa, 2009), hlm. 71.
18 Bambang Sunggono, o.p cit. , hlm. 31-34.
19 Ibid.
20 Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 46.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
bahwa  asas  sederhana  harus  menjadi  jiwa  dan  semangat  motivasi  penegak  hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi.
Cepat,  harus  dimaknai  sebagai  upaya  strategis  untuk  menjadikan  sistem peradilan  sebagai  institusi  yang  dapat  menjamin  terwujudnya/tercapainya  keadilan dalam  penegakan  hukum  secara  cepat  oleh  pencari  keadilan. 21 Bukan  hanya  asal cepat  terselesaikan  saja  yang  diterapkan  tapi  pertimbangan  yuridis,  ketelitian, kecermatan,  maupun  pertimbangan  sosilogis  yang  menjamin  rasa  keadilan masyarakat  juga  diperhatikan.  Asas  ini  meliputi  cepat  dalam  proses,  cepat  dalam hasil,  dan  cepat  dalam  evaluasi  terhadap  kinerja  dan  tingkat  produktifitas  institusi peradilan.
Biaya  ringan  adalah  biaya  perkara  yang  dapat  dijangkau  oleh  masyarakat (Penjelasan  Pasal  2  ayat  (4)  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009).  Biaya  ringan juga  mengandung  makna  bahwa  mencari  keadilan  melalui  lembaga  peradilan  tidak sekedar  orang  yang  mempunyai  harapan  akan  jaminan  keadilan  di  dalamnya  tetapi harus  ada  jaminan  bahwa  keadilan  tidak  mahal,  keadilan  tidak  dapat dimaterialisasikan,  dan  keadilan  yang  mandiri  serta  bebas  dari  nila-nilai  lain  yang merusak  nilai  keadilan  itu  sendiri. 22 Asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  dalam pemeriksaan  dan  menyelesaian  perkara  di  pengadilan  tidak  mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan (Penjelasan Pasal 2 ayat  (4)  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009).  Apabila  asas  sederhana,  cepat, biaya ringan sebagaimana telah diuraikan di atas telah dijalankan maka akan menjadi semangat para penegak hukum, dan sistem peradilan pidana yang efektif dan efisien dapat diwujudkan. 23

## F. Hasil Pembahasan
Suatu  kebijakan  publik  dikatakan  berlaku  efektif,  dapat  terlihat  dari  seberapa besar  dampak  yang  diberikan  dari  kebijakan  tersebut.  Sejalan  dengan  hal ini  Islamy menyatakan  bahwa  suatu  kebijakan  publik  yang  dibuat  negara  akan  efektif  apabila dilaksanakan  dan  memberikan  dampak  positif  bagi  masyarakat. 24 Dengan  kata  lain, tindakan  atau  perbuatan  manusia  yang  menjadi  anggota-anggota  masyarakat  harus bersesuaian dengan  yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. 25 Oleh karena itu, pemerintah  perlu  memastikan  pelaksanaan  kebijakan  agar  efektif  dilakukan  melalui rancangan  program  yang  memadai  dan  strukturasi  dari  proses  pelaksanaannya. 26 Begitu  pula  dalam  penyelenggeraan  pemerintahan  daerah  suatu  kebijakan  publik  di daerah  atau  Peraturan  Daerah  (Perda)  dapat  dikatakan  efektif  bila  memenuhi  tiga landasan, yaitu:
1.  Landasan  filosofis  adalah  landasan  yang  berkaitan  dengan  dasar  atau ideologi negara;
2.  Landasan  sosiologis,  adalah  landasan  yang  berkaitan  dengan  kondisi  atau kenyataan  empiris  yang  hidup  dalam  masyarakat,  dapat  berupa  kebutuhan
21 Ibid. , hlm. 47.
22 Ibid. , hlm. 48.
23 Ibid . 24 I. Islamy, o.p cit., hlm. 18.
25 HAS Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 33.
26 Ibid.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
atau  tuntutan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat,  kecenderungan,  dan  harapan masyarakat.
3.  Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk,  kesesuaian  antara  jenis  dan  materi  muatan,  tata  cara  atau prosedur  tertentu,  dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi.  Mengingat  Perda  adalah  produk  politik,  maka kebijakan daerah yang bersifat politis dapat berpengaruh terhadap substansi Perda. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kebijakan politis tersebut agar tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat.
Berkaitan  dengan  pelayanan  publik,  Pemerintah  Daerah  Kota  Bekasi  belum lama ini meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP), fungsi dari MPP ini memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  temasuk  pelayanan  hukum.  Pelayanan  hukum  yang diberikan  oleh  pemerintah  Bekasi  dan  sedang  gencar-gencarnya  disuarakan  adalah mengenai pelayanan hukum  gratis kepada orang  yang tidak mampu  yang difasilitasi oleh  Pos  Bantuan  Hukum  (Posbakum).  Sebelum  ada  MPP,  jika  ingin  melaporkan suatu perkara pidana ataupun perdata masyarakat akan mendatangi kantor polisi tapi semenjak ada MPP bisa langsung mendatangi MPP untuk membuat laporan ataupun pengaduan berkaitan dengan perkara pidana ataupun perdata.
Dasar  hukum  dibuatnya  Posbakum  ini  adalah  Undang-Undang  Dasar  NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa “setiap orang berhak atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum”.  Jaminan  Negara  ini  kemudian  dijabarkan dalam  berbagai  undang-undang  dan  peraturan  yang  berkaitan  dengan  akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Kemudian melalui Undang-undang Nomor 4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  telah  dirubah  oleh  Undang- undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  khusus  dalam  Bab Bantuan Hukum terdapat beberapa perubahan yang sangat mencolok yaitu pada Pasal 56  dan  Pasal  57  yang  mengatur:  “(1).  Setiap  orang  yang  tersangkut  perkara  berhak memperoleh  bantuan  hukum.  (2).  Negara  menanggung  biaya  perkara  bagi  pencari keadilan  yang  tidak  mampu”.  Pasal  57  ayat  (1).  Pada  setiap  Pengadilan  Negeri dibentuk  Pos  Bantuan  Hukum  kepada  pencari  keadilan  yang  tidak  mampu  dalam memperoleh bantuan hukum. Ayat (2). Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat  (1),  diberikan  secara  cuma-cuma  pada  semua  tingkat  peradilan  sampai  putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (3). Bantuan hukum  dan  Pos  Bantuan  Hukum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalana dengan hal tersebut MA sendiri telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014  tentang  Pedoman  Pemberian  Layanan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Tidak  Mampu di  Pengadilan  secara  Prodeo  (Cuma-Cuma).  Perma  ini  merupakan  tindak  lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan  Hukum  dan  Penyaluran  Bantuan  Hukum  dan  SK  Menkumham  Nomor M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi.  Sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2013,  biaya  kegiatan bantuan  hukum  untuk  Litigasi  PBH  untuk  satu  perkara  (pidana,  perdata  atau  tata
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
usaha  negara)  hingga  perkara  itu  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  ditetapkan lima  juta  rupiah,  sedangkan  biaya  kegiatan  bantuan  hukum  nonlitigasi  ditetapkan sesuai tabel di bawah ini:
No. Satuan Biaya Bantuan Hukum Non-Litigasi Kegiatan Biaya (Rp) 1. Penyuluhan hukum 3.740.000 2. Konsultasi hukum 700.000 3. Investigasi perkara 1.450.000 4. Penelitian hukum 2.500.000 5. Mediasi 500.000 6. Negosiasi 500.000 7. Pemberdayaan masyarakat 2.000.000 8. Pendampingan di luar pengadilan 500.000 9. Drafting dokumen hukum 500.000 Tabel 1. Biaya Bantuan Hukum Non-Litigasi
Fungsi  dari  Posbakum  ini  adalah  untuk  memberikan  bantuan  hukum berupa konsultasi  hukum,  penyediaan  Advokat  (penasehat  hukum)  untuk  kasus pidana  dan  perdata,  pembebasan  biaya  perkara  untuk  kasus  pidana  maupun  perdata dan  sidang  keliling  kepada  masyarakat  tanpa  terkecuali,  hal  ini  dilakukan  untuk mewujudkan  peradilan  yang  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan.  Dengan pertimbangan  bahwa  hak  setiap  orang  yang  tersangkut  perkara  untuk  memperoleh layanan  hukum  dan  negara  menanggung  biaya  perkara  bagi  pencari  keadilan  yang tidak  mampu,  sehingga  peradilan  harus  memberi  akses  seluas-luasnya  kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk bagi masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan:
1. Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
2. Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor  52/DJU/SK/ HK.006/5/Tahun  2014  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan  Mahkamah Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pemberian  Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Adapun  Kriteria  Pelayanan  bagi  Masyarakat  tidak  mampu  adalah  sebagai berikut:
1. Pemberian  layanan  hukum  bagi  masyarakat  tidak  mampu  di  Pengadilan meliputi  layanan  pembebasan  biaya  perkara  perdata,  sidang  di  luar  gedung Pengadilan dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum;
2. Layanan  pembebasan  biaya  perkara  diberikan  sepanjang  ketersediaan anggaran  di  Pengadilan  dan  berlaku  pada  tingkat  pertama,  tingkat  banding, tingkat  kasasi,  peninjauan  kembali,  eksekusi,  dan  sidang  di  luar  gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kebijakan  Publik  Dalam Pelayanan Hukum di Kota Bekasi ∽ Ina Heliany ∽
3. Layanan  pembebasan  biaya  perkara  meliputi  perkara  perdata  permohonan, gugatan,  dan  eksekusi  dalam  tahun  berjalan  berlaku  sejak  perkara didaftarkan  dan  diterima  oleh  Pengadilan  dan  besaran  pembebasan  biaya perkara, meliputi biaya perkara:
a. Perdata  Permohonan  maksimal  sebesar:  Rp.  187.000,00  (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
b. Perdata Gugatan maksimal sebesar: Rp. 2.185.000,00 (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
c. Banding  maksimal  sebesar:  Rp.  897.000,00  (delapan  ratus  sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
d. Kasasi  maksimal  sebesar:  Rp.  1.137.000,00  (satu  juta  seratus  tiga puluh tujuh ribu rupiah);
e. Peninjauan  Kembali  maksimal  sebesar:  Rp.  2.137.000,00  (dua  juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
f. Permohonan eksekusi hanya untuk panjar biaya eksekusi sebesar: Rp. 1.077.000,00 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah.
Ruang  lingkup  Posbakum  ini  meliputi  seluruh  perkara  perdata  yang  menjadi kewenangan  peradilan  umum  (Pengadilan  Negeri)  dapat  dimohonkan,  seperti: Gugatan cerai, gugatan hutang-piutang, gugatan tanah, permohonan perubahan nama, permohonan  pengangkatan  anak,  dan  lainnya.  Pemohon/Penggugat  berhak mendapatkan  semua  jenis  pelayanan  secara  cuma-cuma  yang  berkaitan  dengan pemberian layanan ini dari tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali, dan layanan yang diberikan oleh PN Klas IA Kota Bekasi dalam bentuk:
1. Layanan pembebasan biaya perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, sehingga  setiap  orang  atau  sekelompok  orang  yang  tidak  mampu  secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma;
2. Sidang  di  luar  gedung  Pengadilan  adalah  sidang  dapat  dilaksanakan  secara tetap,  berkala  atau  sewaktu-waktu  oleh  Pengadilan  Negeri  disuatu  tempat yang  ada  di  dalam  wilayah  hukumnya  tetapi  di  luar  tempat  kedudukan gedung  Pengadilan  Negeri  dalam  bentuk  sidang  keliling  atau  sidang  di zitting plaatz ;
3. Posbakum  Pengadilan  adalah  layanan  yang  dibentuk  oleh  dan  ada  pada setiap  Pengadilan  Negeri  untuk  memberikan  layanan  hukum  berupa informasi,  konsultasi  dan  advis  hukum,  serta  pembuatan  dokumen  hukum yang  dibutuhkan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Umum.
Jika dilihat dari paparan diatas pada dasarnya Posbakum ini sangat baik  dalam rangka  memberikan  pelayanan  hukum  untuk  mendukung  peradilan  sederhana,  cepat dan biaya ringan. Diharapkan dengan adanya Posbakum ini maka aturan-aturan yang berkaitan  dengan  pelayanan  hukum  dapat  berlaku  efektif,  sehingga  masyarakat mendapatkan  pelayan  hukum  dan  kepastian  hukum  melalui  peradilan  sederhana, cepat  dan  biaya  ringan.  Sebenarnya  Posbakum  ini  sudah  ada  di  Bekasi  sejak  Tahun
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
1955 lokasinya di belakang PN Klas IA Kota Bekasi hanya saja ketika itu Posbakum kurang  terkenal  tetapi  semenjak  adanya  MPP  ini  diharapkan  masyarakat  mulai mengetahui Posbakum ini, karena masyarakat Bekasi tidak boleh “Buta” hukum tapi harus “Melek” hukum hal ini pernah dikatakan oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendi dalam  kunjungannya  ke  MPP  ketika  itu.  Secara  teori  Posbakum  ini  efektif  untuk membantu  menyelesaikan  perkara  secara  gratis.  Dan  hasilnya  Posbakum  ini  dalam sehari  bisa  lima  perkara  yang  ditangani,  hal  ini  diungkapkan  oleh  Agus  Rihat  P. Manalu, Koordinator Posbankum PN Klas IA Kota Bekasi.
Akan  tetapi  jika  dilihat  dalam  implementasinya  ternyata  posbakum  dan pelayanan  hukum  yang  dilakukan  PN  Klas  IA  Kota  Bekasi  ini  masih  banyak kekurangan  sehingga  perlu  dilakukan  banyak  pembenahan  agar  sistem  peradilan pidana  dalam  menerapkan  asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  bagi masyarakat  dapat  terealisasi.  Jika  kita  lihat  ternyata  banyak  sekali  kebijakan  yang berkaitan  dengan  pelayanan  hukum  baik  dari  UUD  NRI  Tahun  1945,  Undang- undang,  Peraturan  Pemerintah  serta  Peraturan  Mahkamah  Agung  yang  notabene keberlakukannya  mengikat  dan  memaksa  pemerintah  untuk  menerapkannya.  Akan tetapi  dalam  implementasinya  hal  ini  belum  berjalan  sesuai  yang  diharapkan.  Misal dalam  persidangan  masih  ditemui  aparat  penegak  hukum  baik  jaksa  maupun  hakim yang menunda-nunda jadwal sidang, kemudian masih saja ada aparat penegak hukum (polisi) yang tidak secara terang-terangan meminta uang kepada orang yang membuat laporan/pengaduan.  Dengan  kata  lain  kebijakan  publik  yang  dibuat  pada  dasarnya belum  efektif  dalam  implementasinya,  meskipun  sudah  ada  sarana  maupun prasarananya tetap saja tidak bisa berlaku efektif.
Sebenarnya  hal  ini  semua  tidak  hanya  bergantung  kepada  pemahaman  harfiah dari penegak hukumnya tentang asas sederhana, cepat dan biaya ringan, namun yang diperlukan dari ini semua adalah nurani penegak hukum, pencari keadilan, penguasa, legislatif  dan  sistem  yang  membingkai  institusi  peradilan  juga  menjadi  faktor dominan. 27 Semua  faktor  itu  jika  dapat  dimaksimalkan  bukan  tidak  mungkin  sistem peradilan  pidana  kita  akan  lebih  baik  lagi  dan  akan  menciptakan  peradilan  yang bersih,  jujur,  objektif  dan  adil  sehingga good  governance dalam  lingkup  pelayanan hukum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. 28

## G. Penutup
1. Kesimpulan
Kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  daerah  terkait  dengan  pelayanan hukum  yang  dilakukan  PN  Klas  IA  Kota  Bekasi  belum  efektif,  dalam menerapkan  asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan.  Karena  saat ini masih banyak kekurangan sehingga perlu dilakukan banyak pembenahan agar  sistem  peradilan  pidana  dalam  menerapkan  asas  peradilan  sederhana, cepat dan biaya ringan bagi masyarakat dapat terealisasi. Akan tetapi dalam implementasinya hal ini belum berjalan sesuai yang diharapkan. Misal dalam persidangan masih ditemui aparat penegak hukum baik jaksa maupun hakim
27 Sunaryo, o.p cit. , hlm. 48.
28 M. Ryas Rashid, o.p cit. , hlm. 55.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
yang  menunda-nunda  jadwal  sidang,  meskipun  sudah  ada  sarana  maupun prasarananya tetap saja tidak bisa berlaku efektif.

## 2. Saran
Agar  dapat  berjalan  dengan  lebih  baik  perlu  dilakukan  pembenahan- pembenahan dalam  sistem peradilan pidana maupun perdata di PN Klas  IA Kota  Bekasi,  Asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  ini,  adalah asas  peradilan  yang  paling  mendasar  dari  pelaksanaan  dan  pelayanan administrasi  peradilan  yang  mengarah  pada  prinsip  dan  asas  efektif  serta efisien.  Diharapkan  semua  aparat  penegak  hukum  dapat  menerapkan  asas ini,  sehingga  pelayanan  hukum  dapat  meningkatkan  kualitasnya  dihadapan masyarakat.
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Dye,  Thomas  R. Understanding  Public  Policy .  U.S:  Prentice  Hall,  Inc.  Englewood Cliffs, 1981.
Islamy,  I. Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijakan  Negara .  Jakarta:  Bumi  Aksara. 2010.
Juniarso, Ridwan., dan Sodik. Hukum Admimistrasi Negara dan Kebijakan. Bandung: Nuansa . 2010 .
Lubis,  Solly. Politik  dan  Hukum  di  Era  Reformasi .  Bandung:  CV  Mandar  Maju. 2000.
Moenir,  HAS .  Manajemen  Pelayanan  Umum  di  Indonesia. Jakarta:  Bumi  Aksara. 2010.
Muchsin, H. Hukum dan Kebijakan Publik . Jakarta: Refika Aditama. 2006. Rasyid,  M.  Ryass. Desentralisasi  Dalam  Menunjang  Pembangunan  Daerah  Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia . Jakarta: Pustaka LP3ES. 1998. Sirajjudin,  Didik  Sukriono.,  dan  Winardi. Hukum  Pelayanan  Publik  Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi . Malang: Setara Press. 2011. Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. 2008. Sunaryo, Sidik. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Malang: UMM Press. 2005. Sunggono,  Bambang. Hukum  dan  Kebijaksanaan  Publik .  Jakarta:  Sinar  Grafika. 1994.
Wojowasito, S. Et. Al . Kamus Umum Inggris-Indonesia . Jakarta: Cypress. 1975. 2.  Artikel Jurnal
Afandi,  Fachrizal.  “Perbandingan  Praktik  Praperadilan  Dan  Pembentukan  Hakim Pemeriksaan  Pendahuluan  Dalam  Peradilan  Pidana  Indonesia”. Mimbar Hukum . Volume 28. Nomor 1. Februari 2016.
Amin,  Muhammad.,  Pamungkas  Satya  Putra.  “Dinamika  Penerapan  Kewenangan Pemerintah  Kabupaten  Berau  Dalam  Pengelolaan  Pertambangan  Berdasarkan Perda  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2  Nomor  1. 2017.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. “Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum  Dihubungkan  Dengan  Konsep  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Air Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2 Nomor 1. 2017.
Putra,  Pamungkas  Satya.  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap Dugaan  Pelanggaran  Kode  Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  1 Nomor 1. 2016.
________________. “Accountability  of  Construction  Services  Contract  by  Village Government In Karawang District”. Yustisia . Volume 3 Nomor 3. 2014. Moeliono, Tristam  P.,  dan Widati Wulandari. “Asas  Legalitas Dalam Hukum  Acara Pidana  Kritikan  Terhadap  Putusan  MK  tentang  Praperadilan” , Jurnal  Hukum Ius Quia Iustum . Volume 22. Nomor 4. Oktober 2015.
Muntaha.  “Pengaturan  Praperadilan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia”, Mimbar Hukum . Volume 29. Nomor 3. Oktober 2017. Sapardjaja,  Komariah  Emong. “Kajian  dan  Catatan  Hukum  Atas  Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prad/2015/PN.Jkt.Sel Tertanggal 16  Februari 2015 Pada Kasus  Budi  Gunawan: Sebuah Analisis Kritis” . Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Volume 2. Nomor 1. 2015.
3.  Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
________________.Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
________________.Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik.
________________.Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2018  tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
________________.Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Pedoman  Pemberian  Layanan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Tidak  Mampu  di Pengadilan;
________________.Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor 52/DJU/SK/  HK.006/5/Tahun  2014  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.