## Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Uma t

## Soritua Ahmad Ramdani Harahap
Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor ramdaniharahap688@gmail.com

## Mohammad Ghozali
Pascasarjana Program Studi Hukum Syariah mohammadghozali@unida.gontor.ac.id

## Abstract
Indonesian  nation  does’nt  want  to  be  positioned  as  a  consumerist  nation and the largest debtor country in the world. The important thing that is needed by the  people  of  Indonesia  today  is  the  emergence  of  hope  for  the  optimization  of BMT  in  the  field  of  empowering  the  poor  in  developing  the  people's  economy. This study aims to determine the role of BMT as an Islamic financial institution in developing the current economic community. The results showed that the role of the  Baitul  Mal  wa  Tamwil  (BMT)  as  a  microfinance  institution  operated  with  a profit sharing  concept, developed a sharia micro business that aimed to  raise the degree and dignity and defend the interests of the poor and disadvantaged groups. As  a  sharia  financial  institution  engaged  in  the  economic  development  of  the people,  BMT  must  continue  to  evaluate  each  activity  in  order  to  improve  the products offered. Therefore, BMT must  now try to optimize development  with  a precise  strategy  so  that  people  can  continue  to  believe  in  BMT  rather  than conventional financial institutions.
Keywords: BMT, Sharia Micro Enterprises, Islamic financial institutions

## Pendahuluan
Pada  zaman  jahiliah  yang  lalu,  perdagangan  seringkali  melintasi  wilayah yang  sangat  jauh  dan  memakan  waktu  yang  cukup  lama.  Perdagangan  yang dilakukan juga melibatkan produksi atau impor barang-barang di satu pihak yang mana  ada  penjualannya  atau  ekspornya  di  pihak  lain  ( Agus  Marimin:  2014,  40 ). Pada  zaman  itu,  semua  sumber  daya  keuangan  dijalankan  berdasarkan  bunga dalam  setiap  transaksinya.  Akan  tetapi,  Islam  menghapuskan  riba  dan menerapkannya  secara  keseluruhan  aspek  produksi  dan  sistem  perdagangan berdasarkan mudharabah dan syirkah (Nurul Huda dkk: 2010, 364).
Dengan  terhapusnya  bunga,  kegiatan  ekonomi  dalam  dunia  Islam  tidak mengalami  kemerosotan,  justru  terjadi  peningkatan  dalam  segi  kemakmuran  dan keadilan  di  setiap  transaksi  yang  dilakukan.  Kegiatan  perekonomian  yang  ada  di masyarakat setiap negara memiliki tujuan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan
masyarakat,  yang  tentunya  akan  berpengaruh  pada  kesejahteraan  negara.  Maka dari  itu,  ajaran  Islam  merupakan  ajaran  yang  selalu  berusaha  menyeimbangkan peran  pemerintah  dan  mayarakat  dalam  pembangunan  sebuah  ekonomi  ( Irfan Syauqi Beik: 2016, 108) .
Konsep  Islam  mengenai  muamalah  sangat  baik,  karena  menguntungkan semua pihak yang berkecimpung di dalamnya. Namun bisa merugikan pihak lain apabila akhlak manusia itu sendiri tidak baik. Hal inilah yang menyebabkan akad (transaksi)  dipergunakan  sebagai  alat  untuk  memeras,  menipu  dan  merugikan orang  lain.  Keadilan  dan  pemerataan  pendapatan  adalah  salah  satu  hal  yang terpenting  dalam  pandangan  Islam  terhadap  tatanan  sosial  dan  ekonomi  yang berkeadilan ( Andi Mardiana: 2017, 91) .
Pada  perkembangan  selanjutnya  di  Indonesia  didorong  oleh  sebuah  rasa keprihatinan  dan  kekhawatiran  yang  mendalam  terhadap  banyaknya  masyarakat miskin  yang  semakin  terjerat  dengan  jeratan  para  rentenir  dalam  rangka  untuk mendapatkan  akses  modal  dalam  pengembangan  usahanya  yang  tidak  bisa langsung  berhubungan  ke  lembaga  karena  usahanya  tergolong  kecil  dan  mikro. Selain  itu  masyarakat  beranggapan  bahwasanya  berhubungan  langsung  dengan lembaga  tergolong  rumit  sehingga  lebih  memilih  pada  rentenir  yang  tergolong mudah  walaupun  dengan  bunga  yang  sangat  tinggi.  Maka  dari  itu,  pada  tahun 1992  lahirlah  sebuah  lembaga  keuangan  mikro  syariah  yang  beroperasi  dan menggunakan  gabungan  antara  konsep  Baitul  Mal  dan  Baitul  Tamwil  yang memiliki  target,  sasaran  dan  skalanya  pada  sektor  usaha  mikro  (Jaka  Sriyana: 2013, 32).
Dalam  berbicara  masalah  perekonomian  saat  ini  proses  kelancarannya sangat  dipengaruhi  oleh  adanya  lembaga  keuangan  sebagai  lembaga  yang  ikut andil dalam memperlancar kegiatan perekonomian ( Agus Marimin: 2014, 40) . Salah satu  lembaga  keuangan  yang  saat  ini  perkembangannya  dapat  memberikan perubahan  yang  cukup  signifikan  dalam  meningkatkan  ekonomi  syariah  adalah lembaga  keuangan  Islam  yang  berupa  baitul  maal  yang  saat  ini  secara  lengkap disebut  dengan  baitul  maal  wat  tamwil.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  akan meneliti  tentang  peran  BMT  sebagai  lembaga  keuangan  Islam  yang  bertujuan untuk dapat mengembangkan ekonomi umat.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  metode  studi  pustaka,  dimana  dalam penelitian  yang  dilakukan  ini  dengan  membaca  serta  melakukan  berbagai  hal terutama mempelajari berbagai literatur-literatur yang ada (Sugiyono: 2014, 399). Literatur  yang  dimaksud  adalah  sumber  yang  mana  memiliki  hubungan  dengan permasalahan penelitian.
Dengan  memahami  literatur  tersebut,  akan  dapat  memahami  tujuan  dari masalah  yang  ingin  diselesaikan.  Pendekatan  penelitian  dilakukan  dengan  cara mengacu  pada  pemikiran  Khurshid  Ahmad  yang  menjadi  landasan  penelitian. Adapun  metode  penelitian  dilakukan  dengan  langkah-langkah  berikut  (Syahrin Harahap: 2014, 48):
a. Instrumen Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  studi  pustaka  dilakukan  dengan mengumpulkan  kepustakaan: Pertama, dikumpulkan  karya  buku,  tulisan jurnal  yang  mengenai  topik  yang  sedang  diteliti  sebagai  sebuah  data primer.  Kemudian  dibaca  dan  ditelusuri  karya-karya  lain  yang  dihasilkan mengenai bidang lainnya. Sebab biasanya diantara buku satu dengan buku lainnya  mempunyai  pembahasan  yang  memiliki  hubungan  antara  satu dengan  yang  lainnya  sebagai  sebuh  data  primer. Kedua, ditelusuri  karya- karya orang lain mengenai  topik yang sedang diteliti sebagai  sebuah data sekunder.
b. Setelah  melakukan  pengumpulan  data,  maka  selanjutnya  data  akan dianalisis  dengan  beberapa  cara,  diantaranya  adalah:  Interpretasi  yaitu upaya tercapainya pemahaman yang benar terhadap fakta data dan gejala. Koherensi: agar  pembahasan  dapat  dipahami  secara  tepat  maka  seluruh konsep pembahasan yang didapat dari buku dan jurnal tadi dilihat menurut keselarasannya  antara  satu  pihak  dengan  pihak  lainnya. Heuristika: berdasarkan  bahan-bahan  baru,  metodelogi  baru,  maka  peneliti  berusaha untuk menemukan sebuah pemahaman baru (Syahrin Harahap: 2014, 49).

## Definisi BMT
Baitul  Maal  wa  Tamwil  (BMT)  adalah  lembaga  keuangan  mikro  yang dioperasikan  dengan  lembaga  keuangan  mikro  yang  dioperasikan  dengan  sebuah konsep  bagi  hasil,  mengembangkan  bisnis  usaha  mikro  yang  bertujuan mengangkat  derajat  dan  martabat  serta  membela  kepentingan  kaum  fakir  miskin dan golongan orang tidak mampu (Nur Rianto: 2015, 391). Pemikiran ini muncul atas ide awal para tokoh masyarakat dalam mengaplikasikan sistem ekonomi yang berlandaskan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan.
Secara  bahasa  baitul  mal  memiliki  makna  rumah  dana  dan  baitul  tamwil berarti sebuah rumah usaha. Baitul mal dikembangkan berdasarkan sebuah sejarah perkembangannya,  yakni  dari  masa  nabi  sampai  dengan  abad  pertengahan perkembangan  Islam.  Dari  penjabaran  BMT  diatas  dijelaskan  bahwa  BMT sebagai  sebuah lembaga yang sangat  sederhana sebagai  lembaga keuangan  Islam dalam  mengaktifkan  peningkatan  pengembangan  kegiatan  ekonomi  masyarakat dengan  berlandaskan  hukum-hukum  syariah  dalam  setiap  kegiatan  dan aktifitasnya ( Royyan Ramdhani Djayussman: 2015, 2) .
Dilihat  dari  sudut  pandang  pengertian  tersebut  dapat  ditarik  suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sebagai sentral sosial. Peran sosial dari lembaga BMT dapat terlihat pada defenisi  baitul  maal,  sedangkan  peran  bisnis  BMT  terlihat  dari  definisi  baitul tamwil.  Usaha-usaha  yang  diaplikasikan  menjadi  bagian  yang  tidak  dapat terpisahkan  dari  BMT  sebagai  lembaga  pendukung  dan  peningkatan  kegiatan ekonomi  masyarakat  kecil  dengan  berlandaskan  hukum-hukum  syariah  Islam (Mustaring: 2016, 122).
Secara  sudut  pandang  etimologis  BMT  adalah  suatu  lembaga  yang mempunyai  tugas  sangat  khusus  dalam  menangani  harta  umat,  baik  berupa pendapatan  maupun  pengeluaran.  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  (BMT)  sebenarnya lembaga  swadaya  masyarakat  didirikan  dan  dikembangkan  oleh  masyarakat. Terutama  pada  saat  awal  berdirinya,  biasanya  dilakukan  dengan  mengandalkan sumber  daya,  termasuk  dana  atau  modal  dari  masyarakat  setempat  itu  sendiri. (Nourma Dewi: 2017, 99).
Sebagai  lembaga sosial, baitul  maal  memiliki kesamaan fungsi  dan peran dengan  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ),  dengan  demikian,  baitul  maal  ini  harus  di dorong dan dipacu agar nantinya dapat berperan secara professional menjadi LAZ
yang  mapan  dan  benar-benar  bermanfaat  bagi  umat.  Fungsi  tersebut  diharapkan setidaknya  meliputi  upaya  pengumpulan  dan  pengolahan  dana  zakat,  infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial lainnya, dan upaya penyaluran zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai  dengan ketentuan asnabiahnya  (Neni Sri Imaniyati: 2010, 71).

## Prinsip Dasar BMT
Tingkat  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  indikator  yang  paling  utama dalam  menentukan  perkembangan  BMT  di  masa  yang  akan  datang.  Hal  ini disebabkan  bahwasanya  perkembangan  BMT  sangat  tergantung  pada  tingkat kesejahteraan  masyarakat  dan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  mereka  mampu dijadikan  mitra  BMT.  Dengan  kata  lain,  BMT  dapat  eksis  dan  berperan  jika  ada komunitas masyarakat yang secara ekonomi mendukung keberadannya (Juhaya S. Pradja: 2013, 55) .
Dalam  menjaga  eksis  dan  peran  BMT  dalam  menjalankan  aktivitasnya, maka  dibutuhkan  prinsip-prinsip  dasar  yang  menjadi  pegangan  dalam pelaksanaanya, diantaranya adalah sebagai berikut (Nur Rianto: 2012, 190):
1. Keimanan  dan  ketaqwaan  kepada  Allah  SWT  dengan  berpegang  teguh pada aspek-aspek syari’ah dan muamalah Islam dalam kehidupan nyata.
2. Keterpaduan,  yakni  nilai-nilai  spiritual  dan  moral  dan  mengarahkan  etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlak mulia.
3. Kekeluargaan,  yaitu  lebih  mengutamakan  kepentingan  bersama  diatas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan pengurus dan semua  lininya  serta  anggota  dibangun  rasa  kekeluargaan  sehingga  akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
4. Kebersamaan  yakni  kesatuan  pola  pikir  sikap  dan  cita-cita  antar  semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan  bersama-sama  anggota  untuk  memperbaiki  kondisi  ekonomi  dan sosial.
5. Kemandirian  yaitu  mandiri  diatas  semua  golongan  politik.  Mandiri  juga berarti  tidak  bergantung  dengan  dana-dana  pinjaman  dan  bantuan  tetapi senantiasa  proaktif  untuk  menggalang  dana  dari  masyarakat  sebanyak- banyaknya.
6. Profesionalisme  yaitu  semangat  kerja  yang  tinggi  yakni  dilandasi  dengan dasar keimanan. kerja tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi  juga  kenikmatan  dan  kepuasan  rohani  dan akhirat.  Kerja  keras  dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, ketrampilan yang  terus  ditingkatkan  serta  semangat  beramal  yang  kuat.  Semua  itu dikenal  dengan  kecerdasan  emosional,  spiritual  dan  intelektual.  Sikap profesionalisme  dibangun  dengan  semangat  untuk  terus  belajar  demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi (Mulyaningrum: 2009, 8).
7. Istiqomah artinya konsisten, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa  pernah  putus  asa.  Setelah  mencapai  suatu  tahap,  maka  maju  lagi ketahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.
Dengan  prinsip-prinsip  tadi  diharapkan  mampu  menjaga  eksis  dan  peran lembaga BMT ( Juhaya S. Pradja: 2013, 56) . Saat ini potensi-potensi ekonomi mulai semakin  dikembangkan  dan  secara  perlahan  masyarakat  mulai  menata  dirinya agar  lebih survive lagi.  Hal  yang  paling  mendasar  adalah  perlunya  pemerataan kepada  masyarakat  kepada  masyarakat  yang  tidak  terbatas  di  kota-kota  saja  atau pesisir  pantai  tetapi  juga  bisa  masuk  ke  agrobisnis  pertanian  sebagai  negara agraris, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat  melimpah. Selain itu, dengan  prinsip  dasari  ini,  menunjukkan  bahwasanya  eksistensi  BMT  lebih menatap  kedepan,  terlebih  lagi  pada  era  pasar  bebas  ini,  dan  hendaknya  sudah mulai dengan memperbaiki segala pengelolaan yang ada serta menambah produk- produk  syariah  lainnya  agar  menarik  minat  masyarakat  untuk  lebih  banyak  lagi menggunakan lembaga keuangan syariah.

## Kegiatan Usaha BMT
Baitul  Mal  wat  Tamwil  merupakan  lembaga  keuangan  mikro  syariah. Sebagai lembaga keuangan BMT tentu menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya.  Cara  kerja  dan  perputaran  dana  BMT  masih  terlihat  sangat sederhana.  Pada  awalnya,  dana  BMT  diharapkan  diperoleh  dari  para  pendiri, berbentuk  simpanan  pokok  khusus.  Sebagai  anggota  biasa,  para  pendiri  juga membayar  simpanan  pokok,  simpanan  wajib,  dan  jika  ada  kemudahan  simpanan sukarela (Nur Rianto: 2012, 195).
Dari  modal  para  pendiri  ini  dilakukan  investasi  untuk  membiayai  segala macam  pelatihan  pengelola,  mempersiapkan  kantor  dengan  perlatannya,  serta
perangkat administrasi. Selama belum memiliki penghasilan yang memadai, tentu saja  modal  sangat  perlu  juga  untuk  menalangi  pengeluaran  biaya  harian  yang diperhitungkan  secara  bulanan,  biasa  disebut  dengan  biaya  operasional  BMT ( Nurul  Huda:  2016,  61) . Selain  modal  dari  para  pendiri,  modal  dapat  juga  berasal dari  lembaga-lembaga  kemasyarakatan  seperti  yayasan,  kas  masjid,  BAZ,  LAZ, dan lain sebagainya.
Keberadaan  BMT  sebenarnya  menjadi  sebuah  lembaga  filantropi alternatif, disamping  sebagai lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Eksistensinya diharapkan mampu menambah peran  pengelolaan  dana  Zakat  Infaq,  dan  Shadaqah  (ZIS)  yang  belum  tersentuh lembaga  zakat.  Diharapkan  juga  menambah  peran  distribusi  kepada  para  pihak (mustahiq)  yang  membutuhkan  lebih  merata  (Kuat  Ismanto:  2015,  24).  Ada sebuah  contoh  dari  negara  Cina  yang  mana  kemajuan  ekonomi  mereka  yang semakin pesat belakangan ini dikarenakan pemerintah Cina memberikan perhatian yang  sangat  besar  bagi  perkembangan  usaha  kecil  dan  menengah.  Industri  kecil seperti  kerajinan  tangan,  makanan,  pakaian,  hingga  suku  cadang  otomotif  yang dilakukan  oleh  kalangan  usaha  kecil  dan  menengah.  Implikasi  positifnya,  Cina menjadi  negara  yang  paling  cepat  dalam  ekonomi  dewasa  ini  (Juhaya  S.  Pradja: 2013, 43).
Dengan contoh diatas, upaya mewujudkan optimalisasi peran BMT dalam pengentasan  kemiskinan  melalui  pemberdayaan  usaha  kecil  dan  menengah, sebaiknya belajar dari pengalaman negara-negara maju ( Juhaya S. Pradja: 2013, 44) . BMT  bersama  dengan  pemerintah  haruslah  membuat  suatu  rancangan  program pengembangan  wirausaha  pada  kelompok-kelompok  usaha  kecil  dan  menengah dalam  jangka  pendek  dan  jangka  panjang.  Selain  itu,  BMT  harus  menetapkan skala  prioritas  progam  jenis  kegiatan  usaha  yang  akan  dilakukan  secara  optimal baik  dalam  skala  lokal  maupun  nasional.  Pada  intinya,  BMT  diharapkan  dapat mampu  menjadi  guru  yang  dapat  mendukung  upaya  pemerintah  dalam peningkatan taraf hidup, kesejahteraan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

## Kendala Pengembangan BMT
Menyadari berbagai kelemahan tersebut, BMT sejatinya dapat mengambil peranan penting, sebagai lembaga keuangan alternatif. Sebagai lembaga keuangan
alternatif,  BMT  dapat  dimaknai  sebagai  lembaga  pendanaan  yang  mengakar  di tengah-tengah  masyarakat,  di  mana  proses  suatu  penyaluran  dananya  dilakukan secara  sangat  sederhana,  mudah  dan  cepat  dengan  prinsip  keberpihakan  kepada masyarakat kecil dan berlandaskan aspek keadilan. Selain itu, dilihat dari prosedur pembiayaan  dan  jangkauan  pelayanannya  BMT  juga  menjadi  lembaga  keuangan alternatif yang sangat efektif dalam melayani kebutuhan pembiayaan modal kerja jangka  pendek  yang  sangat  amat  dibutuhkan  oleh  pengusaha  kecil  mikro (  Fauzi Arif Lubis: 2016, 282).
Tidak  jauh  berbeda  dengan  akademisi,  para  praktisi  juga  setuju  bahwa rendahnya  kualitas  SDM  yang  dimilik  oleh  BMT  menjadi  faktor  penting  yang menghambat  pertumbuhan  dan  perkembangan  sebuah  lembaga  BMT.  Dan  tidak adanya  peraturan  yang  spesifik  mengatur  tentang  BMT  selain  dari  kurangnya inovasi produk pada BMT dan kurangnya sosialisasi tentang BMT merupakan isu paling  penting  yang  menjadi  sebuah  perdebatan  di  kalangan  para  praktisi  pada umumnya.  Para  praktisi  berargumen  bahwa  akan  perlunya  standar  kompetensi yang  harus  dimiliki  oleh  para  staff/karyawan  BMT  supaya  lebih  profesional (Zulkifli Rusby: 2016, 27).
Selain  daripada  itu,  BMT  cenderung  mengarahkan  pengelola  untuk  lebih berorientasi  pada  persoalan  bisnis  sehingga  timbul  kecendrungan  kegiatan  BMT bernuansa  pragmatis  lebih  dominan  daripada  kegiatan  bernuansa  idealis  (Nur Rianto:  2012,  408).  Disamping  itu  BMT  cenderung  lebih  banyak  menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada mengelola zakat, infaq dan shadaqoh. BMT  juga  belum  dilirik  masyarakat  dikarenakan  masih  kurangnya  kreasi  dan inovasi  yang  ditawarkan  oleh  pengelola.  Dari  hal  inilah,  menjadi  salah  satu penyebab kurang dominannya BMT di lingkungan masyarakat.

## Strategi Pengembangan BMT
Dapat  dilihat  pada  masa  kepemimpinan  Abu  Bakar  sebagai  Khalifah pertama,  beliau  sangat  menekankan  pentingnya  fungsi  baitul  maal  ( Nurul  Huda: 2016,  27) .  Sumber  baitul  maal  pada  masa  kepemimpinan  Abu  Bakar  berasal  dari wakaf,  zakat  fitrah,  zakat  maal,  jizyah , kharraj dan  sumber-sumber  yang  lain (Herlina Kusuma  Wardani:  2013,  8) .  Sejak  mula  keberadaan  BMT  sampai  dengan saat ini tunduk pada beberapa peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karakteristik  BMT  berbeda  dengan  lembaga  keuangan  mikro  lainnya.  BMT
memiliki  fungsi  sosial  sekaligus  profit  sebagai  lembaga  keuangan,  sehingga membutuhkan  berbagai  macam  aturan  yang  bersifat  spesifik  dan  sesuai  dengan karakteristik yang dimiliki BMT ( Novita Dewi Masyithoh: 2014, 25) .
Sampai  saat  ini,  pertumbuhan  jumlah  BMT  yang  didukung  dengan pertumbuhan  modal  yang  dimiliki  suatu  BMT  dari  tahun-ketahun  menjadi  bukti bahwa keberadaan BMT sudah sangat diterima masyarakat bahkan secara faktual produk maupun aktivitas BMT sama halnya dengan aktivitas perbankan. Sebagai lembaga  keuangan  syari’ah  BMT  selalu  mendasarkan  semua  aktivitas  dengan prinsip-prinsip  syariah  (Elfa:  2016,  283). Prinsip  syariah  yang  paling  mendasar serta digunakan adalah sistem bagi hasil yang menuju pada konsep keadilan, baik dalam  hal  penghimpunan  maupun  penyaluran  dana.  Sampai  sejauh  ini, kebanyakan BMT berupaya menjalankan fungsi keuangan syariah tersebut secara profesional dan patuh kepada aturan dan prinsip syariah.
Sumber  daya  manusia  yang  kurang  memadai  berhubungan  dari  tingkat pendidikan dan pengetahuaan. Perlu  adanya pendidikan lebih untuk sumber daya manusia  dalam  bentuk  pendidikan  formal  dan  informal  agar  bisa  memajukan BMT kedepannya. Pengembangan BMT dengan meningkatkan penwaran produk dengan memperkenalkan eksistensi BMT ditengah masyarakat (Greg Fealy: 2008, 271).  Disamping  itu,  inovasi  pada  produk  harus  selalu  dilakukan  dengan mengkombinasikan  produk-produk  yang  halal  agar  mampu  bersaing  dengan lembaga  lainnya.  BMT  juga  harus  tetap  melakukan  evaluasi  bersama  untuk mencari  peluang  agar  BMT  tetap  mampu  eksis  dan  bermanfaat  bagi  masyarakat (Ismi Ilmi Hayati: 2014, 673).
Sebagai  salah  satu  lembaga  keuangan  syariah  BMT  dipercaya  lebih memiliki peluang yang cukup besar unuk dikembangankan dibandingkan dengan lembaga  keuangan  yang  berbasis  konvensional.  Hal  ini  sejalan  dengan diminatinya lembaga keuangan syariah oleh umat islam bahkan umat non muslim sekalipun.  Karena  dengan  prinsip  jujur,  adil  dan  yang  baik  yang  selalu  dimiliki oleh lembaga keuangan islam yang menjadi daya tarik masyarakat saat ini.

## Kesimpulan
Baitul  Maal  wa  Tamwil  (BMT)  adalah  lembaga  keuangan  mikro  yang dioperasikan dengan lembaga keuangan mikro  syariah yang dioperasikan dengan
sebuah  konsep  bagi  hasil,  mengembangkan  bisnis  usaha  mikro  syariah  yang bertujuan  mengangkat  derajat  dan  martabat  serta  membela  kepentingan  kaum fakir  miskin  dan  golongan  orang  tidak  mampu.  BMT  memiliki  peluang  yang cukup  besar  dengan  berlandaskan  konsep  keadilan  dan  selaras  dengan  hukum- hukum syariah.
Sebagai  lembaga  keuangan  syariah  yang  bergerak  dalam  pengembangan ekonomi  umat,  BMT  harus  terus  mengevaluasi  setiap  aktivitasnya  dalam  rangka meningkatkan produk-produk yang ditawarkan. BMT telah menjadi lembaga yang mampu  memberikan  kontribusinya  pada  zaman  nabi  dan  sahabat.  Maka  dari  itu, BMT  saat  ini  harus  berusaha  mengoptimalkan  pengembangan  dengan  strategi yang jitu dan menarik agar masyarakat bisa kembali percaya pada BMT daripada lembaga keuangan yang konvensional.

## Daftar Pustaka
Beik, Irfan Syauqi. 2016. Ekonomi Pembangunan Syariah, Jakarta: RajaGrafindo.
Bellack,  Alan  S.  1990.  International  Handbook  of  Behavior  Modification  and Therapy, London: Plenum Press.
Dewi,  Nourma.  2017.  Regulasi  Keberadaan  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11 No. 01 Februari–Juli.
Djayussman,  Royyan  Ramdhani,  Ahmad  Nasution.  2015.  Pengaruh  Pembiayaan Mudharabah  Terhadapa  Pendapatan  Anggota/Nasabah  (  Studi  Kasus  Di BMT Cabang Magelang Tahun 2012-2013. Vol I, 1 Juni.
Elfa.  2016.  Menggagas  Payung  Hukum  Baitul  Maal  Wattanwil  (Bmt)  Sebagai Koperasi  Syari’ah Dalam Bingkai Ius Constituendum, Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2, Agustus.
Fealy,  Greg.  2008.  Expressing  Islam:  Religious  Life  and  Politics  in  Indonesia, Singapura: ISEAS.
Harahap,  Syahrin.  2014  Metodelogi  Studi  Tokoh  dan  Biografi  dan  Penulisan Biografi, Jakarta: Prenadamedua Group.
Hayati, Isma Ilmi. 2014. Analisis Strategi Pengembangan Bmt (Baitul  Maal  Wat Tamwil) Di Kota Medan, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, Vol.2 No.11.
Huda,  Nurul.  2010.  Lembaga  Keuangan  Islam  Tinjauan  Teoritis  dan  Praktis,
Jakarta: Prenada Media Group.
Huda, Nurul. 2016. Baitul Mal wa Tamwil, Jakarta: Amzah.
Imaniyati,  Neni  Sri.  2010.  Aspek-aspek  Hukum  BMT,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Ismanto,  Kuat  Ismanto.  2015.  Pengelolaan  Baitul  Maal  Pada  Baitul  Maal  Wa Tamwil  (Bmt)  Di  Kota  Pekalongan,  Jurnal  Penelitian,  Vol.  12,  No.  1, Mei.
Lubis, Fauzi Arif. 2016. Peranan Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Di Kecamatan  Berastagi-Kabanjahe  Kabupaten  Karo  (Studi  Kasus  Bmt Mitra Simalem Al-Karomah), Jurnal Human Falah: Volume 3. No. 2 Juli – Desember.
Mardiana, Andi. Wining E. Pakaya. 2017.  Peran Lembaga Keuangan Desa dalam Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat,  Jurnal  Li  Falah,  Volume  2, Nomor 2, Desember.
Marimin,  Agus.  2014.  Baitul  Maal  Sebagai  Lembaga  Keuangan  Islam  Dalam Memperlancar  Aktivitas  Perekonomiaan,  Jurnal  Akuntansi  Dan  Pajak, Vol 14, No. 02, Januari.
Masyithoh, Novita Dewi. 2014. Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013  Tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro  (Lkm)  Atas  Status  Badan Hukum  Dan  Pengawasan  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  (Bmt),  Economica Jurnal, Volume V/ Edisi 2/Oktober.
Mulyaningrum.  2009.  Baitul  maal  wat  Tamwil  (BMT)  Peluang  dan  Tantangan dalam  Pengembangan  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah,  Seminar  on Islamic Finance, Theme: Opportunity and Challenge on Islamic Finance Bakrie  School  of  Management  (BSM)  &  Universiti  Kebangsaan Malaysia (UKM), January 6, 2009.
Mustaring.  2016.  Eksistensi  “Baitul  Maal”  Dan  Peranannya  Dalam  Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean, Jurnal Supremasi, ISSN 1412-517X, Volume XI Nomor 2, Oktober.
Pradja,  Juhaya  S.  2013.  Manajemen  Baitul  Mal  wa  Tamwil,  Bandung:  Pustaka Setia.
Rianto,  Nur.  2012.  Lembaga  Keuangan  Syariah:  Suatu  Kajian  Teoritis  Praktis,
Bandung: CV Pustaka Setia.
Rianto,  Nur.  2015.  Pengantar  Ekonomi  Syariah;  Teori  dan  Praktik,  Bandung: Pustaka Setia.
Rusby,  Zulkifly,  dkk.  2016.  Analisa  Permasalahan  Baitul  Maal  Wat  Tamwil (Bmt) Melalui Pendekatan Analytical Network Process (Anp), Jurnal Al- Hikmah, Vol. 13, No. 1, April.
Sriyana,  Jaka.  2013  Peran  BMT  dalam  Mengentasi  Kemiskinan  di  kabupaten Bantul, Jurnal Inferensi, Vol.7, No.1, Juni.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta.
Wardani, Herlina Kusuma. 2013. Pengelolaan Baitul  Maal  Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara, Jurnal Akuntansi Dan Pajak, Vol 14, No. 01, Juli.