## EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATACARA PELAYANAN MEDIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MALINAU SEBAGAI RUMAH SAKIT RUJUKAN
Melani Indah Pudjiastuti 1 , Adam Idris 2 , Aji Ratna Kusuma 3
1 Alumni Magister Administrasi Publik FISIP Unmul
2,3 Magister Administrasi Publik FISIP Unmul Alamat Korespondensi: jurnal.paradigma.mianunmul@gmail.com

## Abstract
This study aims to evaluate the policy of the Regent of Malinau Number 7 of 2013 on Guidelines and Procedures for Medical Service of Malinau District General Hospital as Referral Hospital.. This study uses a deskriptif quantitative approach with a view to obtaining an in-depth description of the incentive package policy evaluation. The data  obtained  were  surveyed  by  questionnaires,  observations,  and  data  from Malinau  District  Hospital,  which  was  then  analyzed.  The  results  of  the  research indicate  that  the  incentive  regulation  policy  stated  in  the  Regent  of  Malinau Regulation No. 7 of 2013 on Guidelines and Procedures of Medical Service of Malinau District General Hospital as Referral Hospital has not been running well because of the six dimensions of Dunn's Evaluation Policy version there is one that has not yet fulfilled ie Dimension Efficiency.
Keywords : Evaluation, Policy, Services

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  kebijakan    Bupati  Malinau  Nomor  7 Tahun  2013  tentang  Pedoman  dan  Tatacara  Pelayanan  Medik  Rumah  Sakit Umum Daerah  Kabupaten  Malinau  sebagai  Rumah  Sakit  Rujukan.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  deskriptif  kuantitatif  dengan  maksud  untuk mendapatkan deskripsi yang mendalam tentang evaluasi kebijakan paket insentif. Data yang didapatkan dilakukan dengan survey kuesioner, observasi, dan data dari RSUD  Malinau,  yang  kemudian  dianalisis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kebijakan  pemberian  paket  insentif  yang  tercantum  dalam  Peraturan  Bupati Malinau  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Pedoman  dan  Tatacara  Pelayanan  Medik Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kabupaten  Malinau  sebagai  Rumah  Sakit  Rujukan belum  berjalan  dengan  baik  karena  dari  keenam  dimensi  Evaluasi  Kebijakan  versi Dunn terdapat satu yang belum terpenuhi yaitu Dimensi Efisiensi.
Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Pelayanan

## Pendahuluan
Di akhir tahun 2012, usulan dokter melalui komite medik yang diakomodir oleh manajemen  rumah  sakit  mengusulkan  suatu  sistem  pembayaran  gaji  mereka  yang dinamakan  dengan  sistem  “Paket  Insentif”.  Menyikapi  hal  tersebut,  Bupati Kabupaten  Malinau  menunjukkan  upaya  untuk  memotivasi  dokter  spesialis  agar bersedia bekerja penuh waktu di rumah sakit dengan memberikan kompensasi yang layak  terhadap  waktu  praktek  swasta.  Hal  ini  dilakukan  dengan  menerbitkan kebijakan  pemberian  insentif  kepada  dokter  dan  dokter  spesialis  yang  bekerja  di RSUD Malinau Paket Insentif  Daerah adalah paket insentif yang menjalankan tugas sebagai tenaga Kabupaten Malinau kepada dokter yang menjalankan tugas sebagai
tenaga fungsional di RSUD Malinau dan disesuaikan dengan jenis profesi yang terdiri dari  jasa  medis,  tunjangan  kelangkaan  profesi,  tunjangan  beban  kerja  dan  asumsi penghasilan praktek swasta di luar rumah sakit yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk sebagai imbalan jasa atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dan dibayarkan  menurut  perjanjian  kerja  dan  kesepakatan  bersama.  Besaran  Paket Insentif  disesuaikan  dengan  resiko  kerjanya,  tidak  sama  antar  dokter  spesialis. Konsekuensi dari pemberian paket insentif ini adalah dokter  yang bekerja di rumah sakit  tidak  diperkenankan  melakukan  praktek  dokter  swasta  atau  pun  praktek dokter pribadi.
Pemberian  Paket  Insentif  ini  tertuang  didalam  Peraturan  Bupati  Malinau Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum  Daerah  Kabupaten  Malinau  sebagai  Rumah  Sakit  Rujukan.  Kebijakan  ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan  penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama di Bidang  Pelayanan  Medik  antara  Bupati  dengan  dokter  spesialis  dan  dokter  umum yang bekerja di RSUD Malinau yang bertujuan untuk :
1. Mewujudkan RSUD Malinau sebagai rumah sakit rujukan.
2. Meningkatkan  kualitas  pelayanan  kesehatan  yang  efektif  dan  efisien  kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Malinau di RSUD Malinau
3. Mempermudah  akses pelayanan kepada seluruh pasien yang dilayani/dirawat  di rumah sakit.
4. Meningkatkan kepuasan bagi customer eksternal maupun customer internal.
5. Membangun budaya mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit.
6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit sehingga menjadi modal promosi kerjasama dengan pihak ketiga (investor). Dengan  berjalannya  waktu,  pelaksanaan  paket  insentif  ini  menimbulkan beberapa  permasalahan  antara  lain  adanya  kecemburuan  antar  dokter  sesama spesialis,  adanya  ketidakpuasan  dokter  terhadap  besaran  paket  insentif  yang diterima,  dan  adanya  komplain  dari  masyarakat  mengenai  pelayanan  dokter  yang kurang optimal. Selain hal itu, ketersediaan  anggaran untuk memenuhi hak dokter spesialis  yang  tertuang  didalam  Peraturan  Bupati  Nomor  7  Tahun  2013  yaitu mengikuti  pelatihan  untuk  meningkatkan  kompetensi  diri  sebanyak  empat  kali dalam  setahun  tidak  dapat  dipenuhi,  padahal  mereka  dituntut  untuk mengembangkan  diri  dan  kompetensinya  melalui  pendidikan  yang  berkelanjutan. Dengan  demikian  dipandang  perlu  untuk  dilakukan  evaluasi  terhadap  Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013.
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan  penelitian terkait dengan  evaluasi  kebijakan  Peraturan  Bupati  Malinau  Nomor  7  Tahun  2013  tentang Pedoman  dan  Tatacara  Pelayanan  Medik  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kabupaten Malinau sebagai Rumah Sakit Rujukan.

## Kerangka Konsep dan Teori
Kebijakan Publik dan Evaluasi Kebijakan Publik
(Dye,  1992).  Definisi  lain  menjelaskan  bahwa  kebijakan  publik  :  “  ... what goverments do, why do it, and what diggerence it makes ” Merujuk definisi tersebut disimpulkan kebijakan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah (entah itu
bertujuan  untuk  menyelesaikan  masalah,  meningkatkan  sumber  daya  manusia, menghentikan  tindakan  terorisme,  ataupun  lainnya)  dan  kerja  tersebut menghasilkan  sesuatu  ( what  difference  it  makes ).  Dalam  sudut  pandang  lain,  Dye (1992) menulis kebijakan publik sebagai: “ Anything a goverment chooses to do or not to  do ”.  Menurut  takrif  ini,  semua  pilihan-pilihan  pemerintah  untuk  melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu adalah kebijakan publik.
Riant Nugroho ( 2011) mengatakan sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu  saja.  Kebijakan  harus  diawasi,  dan  salah  satu  mekanisme  pengawasan tersebut  disebut  “evaluasi  kebijakan”.  Evaluasi  biasanya  ditujukan  untuk  menilai sejauh  mana  keefektifan    kebijakan  publik  guna  dipertanggungjawabkan    kepada konstituennya.  Sejauh  mana  tujuan  dicapai.  Evaluasi  diperlukan  untuk  melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan”.

## Dokter dan Model Pembayaran Dokter
John  R.  Griffith  dalam  buku  The  Well  Managed  Community  Hospital  (1987) menyebutkan  bahwa  dokter,  pada  zaman  dahulu  dikatakan  mempunyai  kekuatan magis,  mengharapkan  kemandirian  yang  berlebihan  serta  menuntut  tanggung jawab  moral  yang  tinggi.  Perkembanagan  diabad  dua  puluh  ternyata  memberi pandangan  lain.    Yang  dahulu  dikatakan  kekuatan  magis  dokter,  kini  digantikan dengan  perkembangan  pesat  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  kedokteran.  Yang dahulu  dikatakan  dengan  kemandirian  seorang  dokter,  kini  dibagi  dalam  berbagai bahkan  puluhan  jenis  spesialisasi  yang  menguasai  bidangnya  masing-masing,  yang artinya menuntuk kerja secara tim. Yang dulunya dikatakan sebagai tanggung jawab moral  tinggi  kini  banyak  dicemari  dengan  isu  malpraktek,  komersialisasi,  dan  lain- lain.  Kendati  demikian,  hingga  kini  dokter  tetap  merupakan  inti  utama  dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit (Tjandra, 2015).
Fee  for  service  merupakan  model  umum  yang  memungkinkan  biaya  sangat terkendali  dan  karenanya  paling  umum  dipakai  di  rumah  sakit  khususnya  bagian kemoterapi, persalinan dan bedah (Wibowo, 2012). Misalnya, model ini tidak efisien karena  tidak  mendorong  kolaborasi  antar  dokter  padahal  untuk  banyak  kasus seperti  komplikasi,  kolaborasi  sangat  diperlukan.  Selain  itu,  sistem  ini  tidak  peduli apakah pasien sembuh atau tidak.
Model  gaji  memungkinkan  dokter  lebih  berfokus  pada  pasien  tanpa mempertimbangkan  masalah  ekonomi  (untung-rugi).  Besar  gaji  tetap  tergantung pada  kesejahteraan  keuangan  rumah  sakit  yang  berarti  akhirnya  kembali  pada kemampuan dokter pula dalam menghasilkan profit.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  termasuk  kategori  penelitian  kuantitatif.  Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian berharap dapat mengungkapkan secara utuh dan komprehensif  fenomena  penelitian,  khususnya  yang  berkenaan  dengan  Evaluasi Kebijakan  Publik.  Selanjutnya  teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini adalah Non  Probability  Sampling dengan  pengambilan  sampel  disengaja  ( Purposive Sampling ).  Kriteria  responden  yang  ditentukan  peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah responden  yang  mengetahui  dan  pernah  menggunakan  jasa  pelayanan  kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Malinau. Kriteria ini dipilih dengan pertimbangan bahwa seorang yang pernah menggunakan jasa pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah  Malinau  memiliki  pengalaman  dan  pengetahuan  yang  cukup  mengenai Rumah Sakit Umum Daerah Malinau.
Untuk  menentukan  banyaknya  sampel  peneliti  mengunakan  rumus  Slovin sebagai berikut:
n =  besaran sampel N =  besaran populasi E =  nilai kritis sebesar 10% (batas ketelitian) yang diinginkan  (persen  kelonggaran  ketidaktelitian  karena penarikan sampel)
Dengan  menggunakan  rumus  Slovin  seperti  yang  tergambar  di  atas,  dengan populasi  kunjungan  rawat  jalan  tahun  2016  sebanyak  59.039  orang,  dan  dengan persentase  ketidaktelitian  karena  kesalahan  pengambilan  sampel  dalam  penelitian sebesar 10% maka,
Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin diatas, dapat diketahui bahwa jumlah  sampel yang  harus diambil peneliti sebanyak 99,83. Oleh karena itu jumlah  pasien rawat jalan  adalah variabel diskret maka jumlah tersebut dibulatkan keatas menjadi 100 orang.

## Hasil dan Pembahasan
Sebagai  gambaran  dari  penelitian  ini,  di  dalam  Peraturan  Bupati  Peraturan Bupati  Malinau  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Pedoman  dan  Tatacara  Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau sebagai Rumah Sakit Rujukan terdapakan  kebijakan  Pemberian  Paket  Insentif  bagi  Dokter  yang  bekerja  di  RSUD Malinau.  Keiinginan  kuat  dari  Bapak  Bupati  Malinau,  Dr.  Yansen  TP,  M.Si  untuk memberikan  akses  pelayanan  yang  lebih  baik  kepada  masyarakat  maka  diadakan Poliklinik  Sore,  sehingga  dokter  yang  bekerja  di  RSUD  Malinau  dilarang  untuk berpraktek  di  tempat  lain.  Kompensasi  dari  hal  tersebut  maka  diberikan  Paket Insentif kepada dokter, dengan memperhitungkan didalamnya besaran jasa medis, insentif kelangkaan profesi dan perkiraan pendapatan praktek swasta dokter. Selain
N n =     _________ 1 + Ne 2 59.039 n =     _________ 1 + 59.039 (0,1) 2
n =   99,83
itu tertuang juga bahwa untuk peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kompetensi Dokter  maka  diberikan  Pelatihan  untuk  dokter  spesialis  sebanyak  4  kali  dalam setahun  dan  2  kali  untuk  dokter  umum.  Penelitian  dilaksanakan  dengan menyebarkan  kuesioner  ke  100  responden  penelitian  dan  data  yang  didapat kemudian  diolah,  dan  dipadukan  dengan  data-data  yang  diperoleh.  Olah  data dilakukan  untuk  mengukur  Kriteria  dan  indikator  agar  memperoleh  kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan.

## Statistik Deskripsi per Variabel
Pembahasan  statistik  deskriptif  per  variabel  akan  dilakukan  dengan  analisa sebaran  jawaban  responden.  Seluruh  hasil  frekuensi  sebaran  jawaban  responden yang  ada  dalam  penjelasan  dari  setiap  Kriteria  dan  indikator  penelitian  bersumber dari pengoahan data yang dilakukan.

## Efektivitas
Dalam  kriteria  efektivitas,  indikator  yang  dinilai  adalah  pencapaian  tujuan kebijakan  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  Peraturan  Bupati  Malinau  Nomor  7  Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau sebagai Rumah Sakit Rujukan, tujuan dari kebijakan ini adalah :
1. Mewujudkan RSUD Malinau sebagai rumah sakit rujukan.
2. Meningkatkan  kualitas  pelayanan  kesehatan  yang  efektif  dan  efisien  kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Malinau di RSUD Malinau
3. Mempermudah akses pelayanan kepada seluruh pasien yang dilayani/dirawat di rumah sakit.
4. Meningkatkan kepuasan bagi customer eksternal maupun customer internal.
5. Membangun budaya mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Pencapaian  tujuan  ini  akan  dibahas  peneliti  dalam  beberapa  poin  sebagai berikut :

## Point  Pertama  :  Mewujudkan  RSUD  Kabupaten  Malinau  sebagai  Rumah  Sakit Rujukan
Alasan yang dikemukakan responden menjawab ya adalah rumah sakit sangat membantu dalam pelayanan, BPJS berlaku, dan masyarakat dilayani dengan baik.
Adapun  alasan  responden  menjawab  tidak  antara  lain  pelayanan  belum maksimal,  jumlah  dokter  yang  sedikit  sehingga  pasien  mengantri  lama,  belum sepenuhnya  tecapai  karena  masih  ada  yang  kadang-kadang    di  rujuk  ke  Tarakan, fasilitas  alat  kesehatan  dan  SDM  yang  perlu  ditingkatkan,  pelayanan  yang  belum memuaskan  karena  membutuhkan  waktu  yang  lama  di  pendaftaran,  serta  dokter dan petugasnya yang kurang ramah.
Pada  gambar  grafik  di  bawah  ini  menujukkan  angka  rujukan  RSUD  Malinau Tahun  2012-2016  dapat  dilihat  bahwa  angka  rujukan  setiap  tahunnya  cenderung mengalami penurunan. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 angka rujukan di RSUD  Malinau  mengalami  penurunan  sebesar  43,14%.  Selaras  dengan  beberapa alasan  responden  mengenai  adanya  pasien  yang  dirujuk  ke  Tarakan,  hal  ini
disebabkan  beberapa  alasan  baik  dari  sarana  dan  prasarana  yang  tidak  tersedia ataupun dari dokter spesialis yang tidak tersedia untuk penyakit tertentu.

## Grafik Pencapaian Tujuan Poin Pertama
Bidang  kesehatan  merupakan  disiplin  berikutnya  yang  juga  mempengaruhi perkembangan  dan  praktik  dari  ilmu  Kesejahteraan  Sosial.  Kesejahteraan  Sosial menurut  Bruzy  (1998:8),  adalah  kondisi  sejahtera  dari  suatu  masyrakat Kesejahteraan  sosial  meliputi  kesehatan,  keadaan  ekonomi,  kebahagian,  dan kualitas  hidup  rakyat,  penelitian  terdahulu  berjudul  Evaluasi  Program  Pelayanan Sosial Anak Di Panti Sosial Asuhan Anak Seroja, sama dengan yang ada di pelayanan objek penulis, yaitu pelayanan kesehatan.

## Point Kedua: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Malinau di RSUD Malinau
Berdasarkan  hasil  penelitan  yang  dilakukan  saat  ini  RSUD  Malinau  berusaha meningkatkan  kualitas  layanannya  melalui  Akreditasi  Rumah  Sakit.  Fokus  dari Akreditasi ini adalah perbaikan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Banyak standar  yang  harus  dibuat  dan  dikerjakan  oleh  RSUD  Malinau.  Dengan  peran  aktif pimpinan  rumah  sakit,  kegiatan  ini  dapat  dilaksanakan.  Selain  standar  yang  harus dipenuhi, rumah sakit juga melakukan perbaikan layanan dan sarana prasarana yang ada.  Pengelolaan  komplain  dan  keluhan  pasien  juga  sudah  dikelola  dengan  Tim Komplain dengan baik. Keluhan dan komplain segera ditindak lanjuti dengan bagian atau bidang terkait.
Terkait  dengan  anggaran  peningkatan  SDM  yang  tidak  banyak,  untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada rumah sakit juga melakukan banyak  in  house  training    bagi  stafnya  agar  dapat  memberikan  layanan  yang  baik bagi masyarakat.

## Point  Ketiga:  Mempermudah  akses  pelayanan  kepada  seluruh  pasien  yang dilayani/dirawat di rumah sakit
Pada  Gambar  grafik  Pencapaian  Tujuan  Poin  Ketiga  dibawah  ini  dapat  dilihat bahwa 93 orang (93%) menjawab ya, 5 orang (5%) menjawab tidak dan 2 orang (2%)
yang  tidak  menjawab.  Mayoritas  responden  menjawab  bahwa  tujuan  ketiga  yaitu mempermudah  akses  pelayanan  kepada  seluruh  pasien  yang  dilayani/dirawat  di Rumah  Sakit  telah  tercapai.  Alasan  telah  tercapai  tujuan  ketiga  ini  adalah  adanya poliklinik  sore.  Namun  ada  juga  yang  mengemukakan  alasan  tidak  karena  banyak masyarakat  mengeluh  karena  di  haruskan    menggunakan  rujukan.  Meskipun  ada puskesmas  ditempat  kami  pelayanan  belum  sebaik  RSUD  dan  perjalanan  menuju puskesmas jauh, untuk harus kembali.  Mengenai surat rujukan bagi peserta layanan jaminan  kesehatan  BPJS,  karena  sistem  berobat  yang  berjenjang  dari  failitas kesehatan mengharuskan membawa surat rujukan agar dapat diklaim sebagai BPJS, hal ini terkait dengan aturan dari BPJS.

## Grafik Pencapaian Tujuan Poin Ketiga
Point  Keempat:  Meningkatkan  kepuasan  bagi  customer  eksternal  maupun customer internal
Pada  gambar  grafik  pencapaian  tujuan  Poin  Keempat  dapat  dilihat  bahwa  91 orang (91%) menjawab ya, 4 orang (4%) menjawab tidak dan 5 orang (5%) yang tidak menjawab.  Mayoritas  responden  menjawab  bahwa  tujuan  keempat  meningkatkan kepuasan baik Customer External maupun Customer Internal telah tercapai.
Beberapa  alasan  yang  dikemukan  responden  yang  menjawab  ya  antara  lain pelayanan yang cukup baik dan pasien merasa sudah sembuh. Adapun alasan yang dikemukan  responden  menjawab  tidak  adalah  belum  tercapai  karena  masih  ada komplain dari masyrakat, dan responden merasa dokter dan perawat masih kurang sopan dalam melayani.

## Grafik Pencapaian Tujuan Poin Keempat
Point Kelima : Membangun budaya mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit Pada  gambar  grafik  pencapaian  tujuan  poin  kelima  dapat  dilihat  bahwa  90 orang (90%) menjawab ya, 4 orang (4%) menjawab tidak dan 6 orang (6%) yang tidak menjawab. Mayoritas responden menjawab bahwa tujuan kelima yaitu membangun budaya mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit telah tercapai.

## Grafik Pencapaian Tujuan Poin Kelima

## Efisiensi
Efisiensi  dapat  pula  diukur  dari  banyaknya  biaya  yang  dikeluarkan  dari  paket insentif  ini  dibandingkan  dengan  pendapatan  masing-masing  dokter  untuk  RSUD Malinau.  Dalam  hal  ini  peneliti,  melakukan  sampling  data  pendapatan  dokter spesialis 4 besar dan 2 dokter spesialis gigi dengan nama dokter disamarkan, diberi identitas  nomor.  Hasil  persentase  perbandingan  yang  besar  adalah  yang menunjukkan efisiensi yang baik.

## Grafik Perbandingan Pendapatan Dokter dan Biaya Paket Insentif
Dari  uraian  penjelasan  gambar  garfik  diatas  maka  yang  paling  tidak  efisiensi adalah  dokter  gigi  spesialis  penyakit  mulut  dan  yang  paling  efisien  adalah  dokter spesialis anak. Sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang mengenai besaran paket insentif  yang  diberikan  dengan  berbagai  pertimbangan  baik  data  kunjungan poliklinik, Rawat Inap dan lain sebagainya. Besaran pemberian paket insentif tidak hanya dari sisi resiko kerja seperti pemegang pisau (dokter spesialis bedah, dokter spesialis  obgyn)  yang  mendapatkan  nilai  terbesar  namun  diperhitungkan  faktor lainnya.

## Pembahasan
Menurut  Dunn,  Kriteria  efektivitas  digunakan  untuk  menilai  apakah  suatu kebijakan atau program yang telah diterapkan berhasil mencapai target atau tujuan yang ingin dicapai.  Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis selalu diukur dari unit produk atau layanan atau  nilai monoternya. Dari hasil penelitian  ini  tujuan  dari  Peraturan  Bupati  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Pedoman dan  Tatacara  Pelayanan  Medik  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kabupaten  Malinau sebagai  Rumah  Sakit  Rujukan,  responden  memberikan  jawaban  yang  mayoritas mengatakan  bahwa  setiap  elemen  dari  tujuan  telah  tercapai,  dengan  rata-rata jawaban  diatas  90%.    Hal  ini  sejalan  dengan  teori  yang  ada,  bahwa  dari  Kriteria efektivitas Peraturan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau sebagai Rumah Sakit Rujukan telah terpenuhi.
Efisiensi  menurut  Dunn,  Kriteria  ini  digunakan  untuk  mencari  tahu perbandingan  antara  input,  output,  maupun  outcome  dari  suatu  kebijakaan  atau program.  Efisiensi  berkenaan  dengan  usaha  yang  diperlukan  untuk  menghasilkan tingkat efektivitas tertentu, biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk  atau  layanan.  Kebijakan  yang  mencapai  efektivitas  tertinggi  dengan  biaya terkecil  dinamakan  efisiensi.  Dalam  penelitian  ini  yang  dilihat  adalah  apakah  biaya yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh  layanan  kesehatan  ini  terjangkau  bagi masyarakat,  hasilnya  adalah  94%  responden  menjawab  ya  terjangkau.  Selain  itu peneliti  juga  melihat  perbandingan  pendapatan  dokter  dengan  biaya  yang dikeluarkan  dari  pemberian  paket  insentif  ini.  Dari  Gambar  23.  Grafik  Pendapatan Dokter  dan  Biaya  Paket  Insentif  dapat  dilihat  bahwa  lebih  besar  biaya  yang dikeluarkan untuk pemberian paket insentif ini daripada kontribusi dokter penerima paket  insentif  yaitu  pendapatan  yang  dihasilkan  lebih  kecil.  Hal  ini  tidak  sejalan dengan  teori  yang  ada,  karena  biaya  yang  dikeluarkan  lebih  besar  daripada kontribusi yang diberikan (jumlah pendapatan dokter).
Kriteria  responsivitas,  kriteria  ini  digunakan  untuk  menilai  apakah  hasil  dari kebijakan  atau  program  yang  diterapkan  sudah  sesuai  dengan  kebutuhan, preferensi,  atau  nilai  dari  kelompok-kelompok  yang  terlibat  dalam  kebijakan  atau program  yang  bersangkutan.  Kriteria  ini  menanyakan  pertanyaan  praktis  apakah kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan secara nyata mencerminkan kebutuhan,  preferensi,  dan  nilai  dari  kelompok-kelompok  tertentu.  Indikator  yang dilihat adalah kesesuaian pilihan kebijakan terhadap masalah publik, yang dilihat dari tujuan  Peraturan  Bupati  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Pedoman  dan  Tatacara Pelayanan  Medik  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kabupaten  Malinau  sebagai  Rumah Sakit  Rujukan  yang  telah  tercapai.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori  yang  ada,  bahwa Kriteria responsivitas dari Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman dan  Tatacara  Pelayanan  Medik  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kabupaten  Malinau sebagai Rumah Sakit Rujukan telah terpenuhi.

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  penulis  dapat  menarik  beberapa kesimpulan sebagai berikut :
Pelaksanaan  kebijakan  ini  belum  berjalan  dengan  baik  seperti  yang  sudah ditetapkan.
Dampak  dari  adanya  Peraturan  Bupati  Malinau  Nomor  7  Tahun  2013  tentang Pedoman  dan  Tatacara  Pelayanan  Medik  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kabupaten Malinau  sebagai  Rumah  Sakit  Rujukan  bagi  masyarakat  adalah  masyarakat mendapatkan  manfaat  dengan  adanya  Poliklinik  dan  aksesbilitas  untuk mendapatkan layanan dokter s yang selalu siap sedia.
Beberapa  saran  yang  peneliti  dapat  sampaikan  dari  hasil  penelitian  dan pembahasan yang dtelah diuraikan sebelumnya adalah sebagai berikut
1. Terkait  dengan  kuesioner  yang  disampaikan  oleh  responden,  kiranya manajemen  dapat  menginventarisir  keluhan  ataupun  saran  perbaikan  yang disampaikan oleh masyarakat.
2. Melakukan  kajian  ulang  terhadap  besaran  paket  insentif,  mengingat  hasilnya ada  dokter  yang  sangat  tidak  produktif  bagi  rumah  sakit  bila  dibandingkan antara pendapatan yang dihasilkan dengan besaran paket yang diterima.
3. Bagi  dokter-dokter  yang  berkontribusi  besar  dengan  pendapatan  rumah  sakit kiranya diberikan penghargaan.
4. Mencari metode cara pembayaran selain paket insentif agar lebih efisien lagi.

## Daftar Pustaka
Dunn,  William.  2013. Pengantar  Analisis Kebijakan  Publik .  Edisi  Kedua.  Gadjah  Mada University Press: Yogyakarta.
Dye, Thomas R. 2005. Understanding  Public Policy . Elevent Edition. Person Prentice Hall: New Jersey.
Riant, Nugroho. 2011. Public Policy . Edisi Ketiga. Elex Media Komputindo: Jakarta. Wibawa,  Samodra,  Yuyun  Purbokusumo,  dan  Agus  Pramusinto.  1994. Evaluasi Kebijakan Publik . Raja Grafindo Persada: Jakarta.