## PENDIDIKAN KEBERAGAMAN SEBAGAI BASIS KEARIFAN LOKAL (Gagasan Kerukunan Umat Beragama)
Oleh : Mashudi
Dosen IAIN Walisongo Semarang, Ketua Umum MUI Kabupaten Jepara dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jepara e-mail : mashudi_69@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Pluralitas  menjadi  kunci  keberagaman  agama-agama  samawi  maupun ardli, sebagai  hak  yang  sangat  asasi  bagi  kehidupan  manusia.  Fitrah keberagaman  (baik  horizontal  maupun vertikal)  harus  dipahami  dan dibina,  bukan  dalil  untuk  menyulut  api  konflik  dan  perpecahan.  Problem sekularisasi  religiusitas  (baik  obyektif  maupun  subyektif)  perlu  segera diatasi  dengan  bingkai  kultural-teologis.  Sedangkan  kearifan  lokal diperlukan  kehadirannya  untuk  mewujudkan  kerukunan  dan  toleransi- bertanggungjawab demi kemaslahatan bersama.

## Kata kunci : pendidikan keberagaman, kearifan lokal. Kerukunan

## ABSTRACT
Plurality is the diversity key of religions either samawi or ardhi, becomes a very  basic rights  for  human  life.  The  nature  of  diversity  (both  horizontal and vertical) must be understood and nurtured, not postulate to ignite the flames  of  conflict  and  discord.  Religion  problem  secularization  (both objective  and  subjective)  needs  to  be  addressed with  the  cultural- theological  frame.  While  the  presence  of  local  knowledge  is  required  to realize the harmony and tolerance-responsible for the sake of the common good.
Keyword : Diversity Education, Local Wisdom, Harmony

## A. Mukaddimah
Planet  bumi dengan  segala  keistimewaannya  hanyalah  satu,  sementara penghuninya terkotak-kotak kedalam berbagai suku, agama, ras, bangsa, profesi, budaya dan golongan. Mengingkari kenyataan adanya pluralitas ini sama halnya dengan mengingkari kesadaran kognitif kita sebagai manusia. Begitu juga ketika kita berbicara agama, kata agama selalu tampil dalam bentuk plural ( religions ). 1 Di  balik  pluralitas  itu  terdapat  ciri  umum  yang  sama,  yang  menjadi  karekter agama. Membayangkan bahwa dalam kehidupan ini hanya terdapat satu agama, tampaknya hanya merupakan ilusi dan impian belaka, di samping memang yang diperlukan  manusia  bukanlah  menjadi  satu  dalam  hal  agama,  tapi  bagaimana menyikapi pluralitas agama itu secara dewasa dan cerdas.
Term pluralitas,  menjadi  kunci  keberagaman agama-agama  yang  ada. Keberagaman  dan  perbedaan  adalah fitrah yang  harus  dipahami  dan  dibina, bukan dijadikan sebagai dalil untuk menyulut api konflik dan perpecahan. Setiap manusia  diciptakan  dengan  kondisi  serta  situasi  yang  berbeda-beda.  Perbedaan tersebut  menyebabkan  perbedaan  pola  hidup,  status  ekonomi,  kondisi  fisik  dan jiwa,  budaya  bahkan  agama.  Pluralitas  merupakan  kemajemukan  yang  didasari oleh  keutamaan  (keunikan)  dan  kekhasan.  Karena  itu,  pluralitas  tidak  dapat terwujud  atau  diadakan  atau  terbayangkan  keberadaannya  kecuali  sebagai antitesis  dan  sebagai  objek  komparatif  dari  keseragaman  dan  kesatuan  yang merangkum  seluruh  dimensinya. 2 Pluralitas  bukanlah  situasi  cerai-berai  dan permusuhan  yang  tidak  mempunyai  tali  persatuan  yang  mengikat  semua  pihak, tidak juga kepada kondisi “cerai-berai” yang sama sekali tidak memiliki hubungan antar  masing-masing  pihak.  Pluralitas  juga  bukan  kesatuan  yang  tidak  memiliki parsial-parsial,  atau  yang  bagian-bagiannya  dipaksa  untuk  tidak  menciptakan keutamaan, keunikan, dan kekhasan tersendiri.
Sejarah  membuktikan  atas  kemajemukan  bangsa  Indonesia (pluralistic society) sebagaimana dapat  dilihat  pada  kenyataan  sosial  dan  semboyan  dalam lambang  negara  Republik  Indonesia  “Bhinneka  Tunggal  Ika”  (berbeda-beda namun  satu  jua).  Kemajemukan  masyarakatnya  ditandai  oleh  pelbagai perbedaan,  baik  horizontal  maupun  vertikal.  Perbedaan  horizontal  meliputi kesatuan-kesatuan  sosial  berdasarkan  suku  bangsa,  bahasa,  adat  istiadat  dan agama.  Sedangkan  perbedaan  yang  bersifat  vertikal  menyangkut  perbedaan
lapisan atas dan bawah yang dalam masyarakat kita saat ini sangat tajam, baik di bidang sosial, ekonomi, politik maupun budaya. 3
Salah  satu  hak  yang  sangat  asasi  bagi  kehidupan  manusia  adalah  hak beragama,  dimana  ia  adalah  hak  asasi  bagi  setiap  individu  manusia  yang  tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya. Negara, sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 29 ayat  (2)  adalah  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan kepercayaannya  itu.  Seiring  dengan  maksud  di  atas,  dapat  difahami  bahwa pemerintah  berkewajiban  melindungi  setiap  usaha  penduduk  melaksanakan ajaran  agama  dan  ibadat  pemeluk-pemeluknya,  sepanjang  tidak  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan,  tidak  menyalahgunakan  atau  menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
Pemerintah  bertugas  memberikan  bimbingan  dan  pelayanan  agar  setiap penduduk  dalam  melaksanakan  ajaran  agamanya  dapat  berlangsung  dengan rukun,  lancar,  dan  tertib.  Ityulah  sebabnya,  arah  kebijakan  Pemerintah  dalam pembangunan  nasional  di  bidang agama  adalah peningkatan  kualitas  pelayanan dan  pemahaman  agama,  kehidupan  beragama,  serta  peningkatan  kerukunan intern  dan  antar  umat  beragama.  Begitu  pula  dengan  Kepala  Daerah,  sebagai wujud dari kearifan lokal, dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban  melaksanakan  urusan  wajib    bidang  perencanaan,  pemanfaatan,  dan pengawasan  tata  ruang  serta  kewajiban  melindungi  masyarakat,  menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan dan keutuhan di daerahnya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kerukunan umat beragama dalam setiap komunitas sekecil dan sesempit apapun,  merupakan  bagian  penting  dari  kerukunan  nasional.  Oleh  karenanya harus  senantiasa  dipelihara  keberadaannya  melalui  kearifan  lokal,  sebab  tidak dapat  dipungkiri  dari  kearifan  lokal,  akan  terwujud  kearifan  nasional  bahkan internasional.  Makalah  sederhana  ini  mencoba  memotret  kerukunan  umat beragama melalui pendekatan kearifan lokal.

## B. Agama sebagai Motivator Kehidupan

## 1. Motivasi Agama bagi Individu dan Keluarga
Agama  dalam  kehidupan  individu  berfungsi  sebagai  suatu  sistem  nilai yang  memuat  norma-norma  tertentu.    Secara  umum  norma-norma  tersebut menjadi  kerangka  acuan  dalam  bersikap  dan  bertingka  laku    agar  sejalan dengan  keyakinan  agama  yang  dianutnya.  Sebagai  sistem  nilai,  agama memiliki  arti  yang  khusus  dalam  kehidupan  individu  serta  dipertahankan sebagai  bentuk  ciri  khas. 4 Seiring  dengan  fungsi  tersebut,  agama  pada  level pribadi  berfungsi  membantu  manusia  dalam  merumuskan  tujuan  hidupnya. Agama  memberikan  manusia  pengharapan  yang  menjadi  pendorong  bagi manusia  untuk  maju,  baik  pada  aspek  duniawi  maupun  ukhrawi.  Dengan keyakinan  do’a,  agama  mampu  membuat  manusia  bertahan  hidup  walaupun dalam  keadaan  sakit  sekalipun. 5 Agama  dalam  kehidupan  individu  dapat berfungsi  sebagai  suatu  sistem  nilai  yang  memuat  norma-norma  dan  kaidah- kaidah,  yang  pada  umumnya  menjadi  kerangka  acuan  bagi  dirinya  dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agamanya.
Pada  ranah  ini,  agama  hadir  dalam  kehidupan  individu  sebagai pembentuk mental-force ,  mendatangkan  kemantapan batin,  menciptakan  rasa bahagia,  rasa  puas  dan  sekaligus  menjadi barrier  to  entry bagi  individu  dari berbagai  tantangan  dari  luar  dirinya.  Artinya,  kehadiran  agama  bagi  dirinya sebagai sarana membentengi diri dari segala tindak kejahatan, tindak asusila, tindak  amoral  serta  dari  intimidasi  agama  lain  yang  terkadang  memunculkan fatamorgana yang lebih memikat, dan lain-lain.
Di  lain  pihak,  agama  juga  berfungsi  sebagai  motivasi  dalam  mendorong individu  untuk  melakukan  suatu  aktivitas,  karena  perbuatan  yang  dilakukan dengan  latar  belakang  keyakinan  agama  dinilai  mempunyai  unsur  kesucian. Keterkaitan ini akan memberi pengaruh diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan  agama  sebagai  nilai  etik  karena  dalam melakukan  sesuatu tindakan  seseorang  akan  terikat  kepada  ketentuan  antara  mana  yang  boleh dan mana yang tidak boleh menurut ajaran agama yang dianutnya. 6
Sebaliknya,  agama  juga  sebagai  pemberi  harapan  bagi  pemeluknya, dimana  ketika  seseorang  melaksanakan perintah  agama,  umumnya  muncul suatu harapan terhadap pengampunan atau kasih sayang dari suatu yang gaib (supranatural).  Motivasi  mendorong  seseorang  untuk  berkreasi,  berbuat
kebajikan  maupun  berkorban.  Sedangkan  nilai  etik  mendorong  seseorang untuk berlaku jujur, menepati janji menjaga amanat dan sebagainya. Harapan, mendorong  seseorang  untuk  bersikap  ikhlas  menerima  cobaan  yang  berat ataupun  berdo’a.  Sikap  tersebut  akan  lebih  terasa  secara  mendalam  jika bersumber dari keyakinan terhadap agama.

## 2. Motivasi Agama bagi Sosial
Pada  level  masyarakat,  agama  membantu  manusia  menetapkan  peran dan  tanggungjawabnya  sebagai  satu  anggota  keluarga,  satu  masyarakat  dan satu bangsa bahkan sebagai anggota satu keluarga manusia. 7 Salah satu hal utama  yang  ditawarkan  oleh  agama  kepada  manusia  adalah  kedamaian. Kedamaian  dengan  diri  sendiri,  kedamaian  dengan  orang  lain,  kedamaian dengan  masyarakat,  kedamaian  di  dunia  ini,  bahkan  kedamaian  setelah kematian  (surga,  akhirat,  nirwana  dan  lain-lain),  terutama  yang  berhubungan dengan  kehidupan  masyarakat  yang  majemuk  seperti  halnya  bangsa Indonesia, bangsa yang cinta damai.
Para sosiolog menempatkan agama sebagai perekat sosial yang merekat potensi-potensi  antagonistik  antar  individu  atau  sebagai  candu  sosial  yang menekan  konflik  kepentingan  antar  kelompok  yang  cenderung  antagonistik. 8 Oleh  karena  dalam  banyak  kasus  kita  menyaksikan  konflik  yang  terjadi  baik skala  internasional,  nasional  maupun  regional  seperti  di  Miyanmar,  Thailand, Ambon,  Poso,  Sampit,  Sampang,  termasuk  tragedi  kekerasan  yang menimbulkan  korban  nyawa  di  Desa  Dongos  Jepara (in  memorian) dan beberapa daerah lain menunjukkan bahwa konflik itu sangat keji, mengerikan, dan tentunya tidak manusiawi yang dilakukan oleh umat beragama. Kota yang telah dibangun  puluhan  tahun  hacur  berantakan. 9 Segala fasilitas  infrastruktur ikut  luluh  di  dalamnya.  Bukan  hanya  itu,  ratusan  jiwa  yang  tentu  ada  anak- anak,  wanita,  lansia  yang  tidak  berdosa  juga  ikut  menjadi  korban  dalam kejamnya konflik agama tersebut .
Konflik-konflik  yang  telah  terjadi  bukan  hanya  antar  agama,  namun  juga dalam  satu  agama.  Maraknya  tindakan-tindakan  radikal  dan  anarkis  yang dilakukan oleh beberapa kelompok massa kepada kelompok lain yang diklaim
sesat karena ajarannya dianggap menyimpang dari keyakinan mayoritas umat adalah salah satu bentuk konflik dalam internal suatu agama.
Itulah  sebabnya  agama  berfungsi  sebagai  sarana  mempertahankan kohesi  sosial. 10 Artinya,  ketika  agama  dapat  difahami  dan  diyakini  oleh pemeluknya  berfungsi    sebagai “alat  kohesi  sosial  atau  alat  perekat  sosial” , maka  dibutuhkan  beberapa  syarat 11 dan  rukun 12 yang  tentu  saja  harus dipenuhi  oleh  para  pemeluknya.  Diantara  syarat  pendukung  wujudnya  kohesi sosial, adalah : runtuhnya ego sektoral, berpola hidup sederhana, tidak ekstrim dan  hormat  pada  sesama.  Sedangkan  rukun  (pilar)  terwujudnya  kohesi  sosial meliputi : munculnya kesadaran kolektif, bersifat negarawan, berfikir  progresif, dan profesional.
Teori fungsionalisme  structural Talcot  Persons  mengemukakan  bahwa masyarakat  pada  dasarnya  terintegrasi  di  atas  kata  sepakat  para  anggotanya akan  nilai-nilai  kemasyarakatan  tertentu.  Mereka  mempunyai  suatu general agreement yang memiliki daya mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan  di  antara  para  anggotanya.  Teori  ini  memandang  masyarakat sebagai  suatu  sistem  yang  secara  fungsional  terintegrasi  ke  dalam  suatu bentuk equilibrium .  Kendatipun  demikian,  dalam  proses  integrasi  sosial  tidak dapat dihindari kemungkinan-kemungkinan terjadinya ketegangan, perselisihan,  dan  konflik  apalagi  menurut  Lewis  A.  Coser,  konflik  merupakan kesadaran  yang  tercermin  dalam  pembaruan  masyarakat.  Karena  itu,  konflik tidak semata-mata merupakan sesuatu yang bersifat destruktif  atau patologis bagi kelompok  sosial.  Konflik  lebih  merupakan  proses  yang  bersifat instrumental  dalam  pemebentukan,  penyatuan,  dan  pemeliharaan  struktur sosial.  Ia  juga  dapat  menetapkan  dan  dapat  menjaga  garis  batas  antara  dua atau  lebih  kelompok. 13 Konflik  dengan  kelompok  lain (out-group) dapat memperkuat  kembali  identitas  kelompok (in-group) dan  melindunginya  agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya.
Bagi  masyarakat  modern,  agama  berfungsi  strategis  untuk  mewujudkan mereka  menjadi  masyarakat  yang  berperadaban  dan jauh  dari  sikap  yang negatif  atau  tidak  ideal.  Beberapa  indikasi  peradaban  modern  yang  harus dijauhi,  yakni  : Pertama , indispensable ,  yakni  peradaban  yang  lebih mengedepankan  subsistence  atau  pertahanan  hidup,  pencarian  nafkah
sebagai  tujuan  utama  dengan  orientasi  perut. Kedua , vile ,  yakni  peradaban yang  dipenuhi  dengan  iklim  menumpuk  kekayaan,  keserakahan,  materialisme yang  berlebihan. Ketiga , base ,  yakni  peradaban  yang  penuh  dengan  hiburan dan  petualangan  sensasional,  dengan  ornament  nafsu  syahwat  dan  mesum, semisal jual pinggul dan paha yang menjadi kegemaran masyarakat. Keempat , timocratic , yakni pola pikir yang berorientasi pada popularitas dan kehormatan yang  dewasa  ini  melanda  bukan  hanya  selebritis  saja,  tetapi  agaknya  telah mewabah  di  mana-mana. Kelima , tyrannical ,  yakni  kekuasaan,  dominasi,  dan penindasan terhadap kelompok lain menjadi tujuan utama, dan. Keenam , semu demokratis  yang  tidak  memiliki  tujuan  bersama    dan  setiap  penduduknya mencari dan berbuat sekehendak mereka (baca : chaos : penuh dengan musim penjarahan). 14 Melihat fungsi agama di atas, maka sesungguhnya agama akan selalu dibutuhkan manusia tanpa mengenal batas waktu dan tempat. 15 Justeru agama  menjadi  penglima  untuk  meraih  kebahagiaan  hidup  dari  dunia  (شﺎﻌﻣﻟا) hingga di akhirat nanti (د ﺎﻌﻣﻟا).

## C. Kearifan Lokal dalam Beragama
Kehidupan  keagamaan  adalah  fenomena  sosiologis.  Kecenderungan  ini dibuktikan  bahwa  suatu  kegiatan  keagamaan  merupakan  hasil  dialog  kreatif agama dengan analisis obyektif sesuai pemikiran dan pemahaman pemeluknya 16 . Sehingga,  pemahaman  keagamaan  merupakan  sejarah  yang  tumbuh  bersama kehidupan  sosio-budaya  pemeluknya.  Sejalan  dengan  itu,  futurolog  Naisbitt meramalkan  masyarakat  sipil  merupakan  basis  kekuatan  Negara  sambil  di  saat bersamaan  muncul  kebangkitan  agama 17 .  Akibatnya,  posisi  elit  dan  lembaga agama  memiliki  potensi  besar  untuk  menempati  posisi  strategis  dalam menentukan kebijakan model kehidupan masyarakat.
Namun  demikian,  efektifitas  peran  lembaga  agama  dan  elitnya  akan ditentukan  oleh  tingkat  keterbukaan  wawasan  keagamaan  dan  kemampuan berdialog dengan arus zaman, tanpa adanya wawasan dan kemampuan dialogis tersebut, maka benturan peradaban ( clash of civilization ) dapat dipastikan terjadi, baik  dalam  ruang  internal  agama  maupun  dengan  faktor  luar  yang  dianggap
baru. 18 Situasi  ini  memupuk  kegelisahan  manusia  dalam  menghadapi  krisis fundamental modernitas global 19 .
Pesatnya  teknologi  informasi  nyata-nyata  menembus  batas  geografis, agama  dan  budaya.  Meningkatnya traveling dan  kepariwisataan  membuka kemungkinan  lain  yang  sulit  diduga.  Secara  berangsur  namun  pasti,  proses dialogis  pelbagai  aspek  kehidupan  dari  banyak  penjuru  dunia  mampu menciptakan entitas baru kebudayaan dan juga keagamaan. 20 Akhirnya, problem sekularisasi religiusitas—baik itu sekularisasi obyektif di mana agama mengalami alienasi  struktural  maupun  sekularisasi  subyektif  berupa  terlepasnya  kredibilitas agama  dalam  tingkat  pengalaman  kemanusiaan—perlu  segera  diatasi  dalam bingkai kultural-teologis. Langkah ini memosisikan agama sebagai pemberi acuan makna sekaligus sistem simbol guna mengadakan interpretasi atas realitas sosial dan  para  pelaku  di  dalamnya. 21 Dengan  demikian,  problemnya  terletak  pada tingkat  kemampuan  (lembaga)  agama  menampakkan  diri  dalam  konteks  sosial tertentu,  tingkat  konsistensinya  dalam  aktualisasi,  serta  implementasinya  dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara.
Pada  hakikatnya,  masyarakat  Indonesia  menyadari  akan kemajemukan dan  keragaman,  baik  suku,  agama,  budaya  maupun  ras  dan  terdiri  dari  beribu- ribu  pulau.  Seringkali  kemajemukan  tersebut  menjadi  kekuatan  karena  bisa menjadi  nilai  lebih  untuk  memperkaya  bangunan  fondasi  nasionalisme  bangsa, namun  di  sisi  lain  juga  dapat  berpotensi  ancaman  yang  serius  bagi  integrasi nasional  jika  terjadi  disharmoni.  Karenanya,  setiap  upaya  untuk  mewujudkan harmoni  dan  integrasi  nasional  seharusnya  tidak  boleh  berhenti.  Fakta  sejarah berbicara  lain.  seoptimal  apapun  upaya  yang  telah  dilakukan  untuk  membangun harmoni dan mencegah adanya disintegrasi bangsa, ada saja ancaman terhadap integrasi  nasional  yang  kadang-kadang  muncul  dalam  bentuk  pemberontakan, gerakan pemisahan diri (separatisme) maupun konflik antar-kelompok masyarakat atau  antara  kelompok  masyarakat  dengan  pemerintah.  Kendati  pun  demikian, disharmoni dan disintegrasi yang muncul bukan semata disebabkan oleh adanya kemajemukan  dalam  hal  suku,  ras,  budaya  maupun  agama,  akan  tetapi  lebih banyak dipengaruhi oleh latar belakang  politik ataupun ekonomi.
Jadi,  sebuah  pekerjaan  rumah  (PR)  yang  mendesak  bangsa  kita  adalah mengupayakan kemajemukan ini dapat menjadi sebuah kekayaan yang berharga
dengan    membingkai  kemajemukan  tersebut  dengan  persatuan  dan keharmonisan.  Kemajemukan akan  menjadi  petaka  apabila  tidak  dilola  secara baik. 22 Karena  itu  penting  bagi  kita  untuk  tetap  menyadari  adanya  potensi  dan ancaman yang bisa muncul dari kemajemukan tersebut.
Beberapa  sampel  sebagai  dampak  tidak  dilolanya  kemajemukan  secara baik dan putusnya dialog adalah terjadinya konflik horizontal di beberapa daerah. Beberapa  kali  daerah  tertentu  di  negeri  ini  terjerembab  dalam  pusaran  konflik yang  bernuansa  agama.  Harus  disadari,  konflik  bernuansa  agama  merupakan salah  satu  jenis  konflik  yang  paling mudah  terjadi  dan  berimplikasi  besar  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Begitu  sensitifnya  persoalan  agama  bagi  masyarakat lndonesia, sehingga konflik ekonomi, sosial dan politik yang sebenarnya berakar di  luar  isu  agama  pun  seringkali  ditarik  ke  wilayah  agama.  Hal  itu  dimaksudkan untuk  mendapatkan  dukungan  yang  lebih  banyak  dari  pemeluknya.  Fakta  ini dapat ditelusuri dari pengalaman terjadinya konflik di Ambon dan Poso yang pada mulanya  sama  sekali  tidak  ada  kaitannya  dengan  masalah  agama,  akan  tetapi kemudian  dikaitkan dengan  sentimen  keagamaan.  Dalam  tataran  tertentu  konflik yang terjadi di Sampang, Madura juga mempunyai modus serupa, yakni memakai sentimen keagamaan untuk memperlebar konflik tersebut.
Persoalannya  kemudian  berkembang  menjadi  semakin  kompleks  ketika dalam  pusaran  konflik  tersebut  masuk  unsur  pemahaman  keagamaan  yang radikal,  misalnya  dalam  konteks  konflik  di  Ambon  dan  Poso  dengan menggunakan  doktrin  jihad,  atau  dalam  kasus  konflik  di  Sampang,  Madura menggunakan  sentimen  kelompok,  sehingga  kemudian  memantik  ikut  sertanya kelompok  masyarakat  di  luar  daerah  tersebut  untuk  ikut  serta  dalam  pusaran konflik tersebut.
Petuah di  atas  mengisyaratkan  bahwa  kemajemukan  tidaklah  perlu dirisaukan,  karena  ia  merupakan  realita  yang  tidak  dapat  dihindarkan.  Setiap upaya untuk menghapus kemajemukan yang ada merupakan upaya yang sia-sia, karena  bertabrakan  dengan  realita  yang  ada.  Kemajemukan  yang  ada  bukan untuk dihapuskan, tapi harus dikelola dengan baik dan benar. Faktor komunikasi, toleransi 23 dan  dialog  antar  pemeluk  agama  merupakan  kunci  sukses  untuk  itu serta  dialog  yang  berkelanjutan  dan  dilandasi  adanya  kejujuran  di  antara komponen masyarakat, terutama antar pemeluk agama. Dialog yang berkejujuran
ini  diharapkan  dapat  mengurai  permasalahan  yang  selama  ini  mengganjal  di benak  masing-masing  kelompok  di  masyarakat.  Mungkin  saja  masalah  yang selama ini terjadi di antara pemeluk agama, atau di antara pemeluk agama yang berbeda  faham,  muncul  karena  tidak  sampainya  informasi  yang  benar  dari  satu pihak  ke  pihak  lainnya.  Terputusnya  jalinan  informasi  antar  kelompok  dalam mayarakat  dapat  menimbulkan  prasangka - prasangka  yang  mengarah  pada terbentuknya  penilaian  negatif.  Oleh  karenanya,  dialog  yang  berkejujuran  di antara  komponen  masyarakat,    khususnya  antar  pemeluk  agama,  atau  antar pemeluk agarna yang berbeda faham, mutlak diperlukan.
Berangkat  dari  sinilah  peran  tokoh  agama  menjadi  penting  dan  strategis dalam  meminimalisir  munculnya  konflik,  memelihara  ketertiban  dan  keamanan. Banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah tapi bisa dilakukan dengan baik  oleh  tokoh  masyarakat.  Hal  ini  karena  pada  umumnya  tokoh  masyarakat memiliki  peran sebagai  pelestari  norma-norma  lama  (tradisional)  yang  sangat ampuh  untuk  dijadikan  sebagai  mekanisme  kontrol  dalam  menghadapi perubahan. 24
Norma lama itu bisa berupa hukum adat atau segala bentuk aturan yang memang  telah  terbukti  berperan  dalam  melakukan  integrasi  sosial.  Karena fungsinya  sebagai  pengawal  tradisi  yang  hidup  ( living  tradition )  inilah  wajar  jika kemudian masyarakat memberikan apresiasi yang tinggi. Apresiasi  ini bentuknya bisa  bermacam-macam,  bisa  berbentuk  materi  maupun  non  materi.    Namun  di atas  semuanya,  penghargaan  non  materi  yang  berupa  penempatan  seorang tokoh adat atau agama dalam status sosial yang tinggi merupakan penghargaan yang  tertinggi.  Penempatan  tokoh  agama  dalam  posisi  (status)  sosial  tertinggi pada komunitasnya memang telah menjadi ketetapan hampir seluruh agama.

## D. Pilar-pilar  Pemersatu Bangsa
Pancasila  akan  tetap  efektif  menjadi  pedoman  bangsa,  apabila  Bhineka Tunggal Ika tetap terjaga. Pluralitas bangsa Indonesia sudah menjadi kasunyatan , sehingga  perlu  kekuatan  pemersatu  melalui  payung  semangat  Bhineka  Tunggal Ika.  Kekuatan  pemersatu  bukan  diposisikan  sebagai  penyatuan  terhadap keragaman  budaya  bangsa,  melainkan  menjadi  semangat  dan  simbol  bagi
bekerjanya  secara  demokratis  bagi  setiap  tradisi  dan  budaya  yang  ada. Disintegrasi  bangsa  yang  menjadi  momok  bagi  kelanggengan  NKRI,  tidak  akan terwujud, bila kita senantiasa mempertahankan nation-state.
Upaya menegakkan negara kesatuan yang dilandasi semangat Pancasila selalu  mengalami  tantangan  dan  ancaman.  Berbagai  friksi  hendak  menggeser dan  mengganti  Pancasila  dengan  falsafah  dan  lain,  kendati  pun  selalu  gagal, namun  itu  menjadi  saksi  nyata  bahwa  bangsa  kita  yang  mempunyai  ragam budaya  yang  secara  langsung  dan  tidak  langsung  terkadang  menjadi  alat resistensi  bagi  upaya-upaya  subversif  untuk  meuniformisasikan  masyarakat  RI, oleh karenanya harus waspada dan arif bijaksana.
Dinamika perubahan zaman telah mewariskan pengaruh yang luar  biasa bagi  perubahan  pola  pikir,  sikap  dan    perilaku  masyarakat. Globalisasi, kapitalisme  dan  liberalisme  telah menciptakan  “budaya”  baru  yang  kerap  justru mengurangi  dan  merangsek  nilai-nilai adiluhung bangsa. 25 Bangsa  kita  yang nampak  mudah  terpengaruh,  mudah  menyerap  gaya  hidup  budaya  lain khususnya  yang  datang  dari Barat,  membuat  gonjang  ganjing  resistensi  budaya bangsa.

## E. Memperkokoh Paradigma Kerukunan
Paradigma, menurut terminologi George Ritzer merupakan subject metter (substansi) dalam ilmu pengetahuan. Bahwa ia merupakan pandangan dasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok kajian yang semestinya harus dipelajari sebagai  disiplin  ilmu  pengetahuan,  apa  yang  harus  ditanyakan  dan  bagaimana jawabannya.  Paradigma  menjadi  semacam  konsensus  dari  komunitas  ilmuwan tertentu, sehingga melahirkan berbagai subkomunitas yang berbeda. Keragaman paradigmatik dapat terjadi  karena : perbedaan pandangan filosofis, konsekuensi logis  dari  perbedaan  teori  yang  digunakan  dan  sifat  metodologi  yang  digunakan untuk mencapai kebenaran.
“A  paradigm  is  a  fundamental  image  of  the  subject  matter  within  a science.    It  serves  to  define  what  should  be  studied,  what  questions
should  be  asked,  how  they  should  be  asked,  and  what  rules  should  be followed in interpreting the answer obtained. The paradigm is the broadest unit  consensus  within  a  science  and  serves  ti  differentiate  one  scientific community  (or  subcommunity)  from  another.  It  subsumes,  defines  and interrelates  the exemplars,  theories  and  methods  and  instruments  that exist within it.” 26
Paradigma  kerukunan  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara pasca amandemen UUD 1945 adalah terwujudnya perlindungan HAM, terciptanya  masyarakat  yang  aman  dan  sejahtera  dengan  demikian  memiliki kemampuan mewujudkan bersendikan asas kemerdekaan dan keadilan di dalam skala  nasional  dan  internasional. 27 Sejalan  dengan  itu  diperlukan  pemerintahan yang  kuat    dengan  tetap  menjaga  keseimbangan  kekuatan  diantara  kekuasaan pemerintahan  Negara  dalam  mewujudkan  cita-cita  bernegara  secara  demokratis konstitusional  berdasarkan  ideologi  Pancasila. 28 Permasalahannya  adalah bersamaan  dengan  perubahan  yang  telah  dilakukan  secara  normatif konstitusional  ternyata  tidak  memiliki  kekuatan  untuk  cepat  mengubah  pola berfikir  sumberdaya  manusia  Indonesia  secara  bersamaan  sehingga  proses demokratisasi yang sedang dilakukan tidak dan belum menghasilkan kondisi yang ideal bagi terciptanya kerukunan sosial, kesejahteraan dan keadilan sosial.
Upaya  rekonstruksi  makna  dan  model    kerukunan  dalam  konsep  lama (old-concept) segera  dilakukan  dengan  tetap  menjadikan  paradigma  lama (old- paradigm) sebagai  parameter  bagi  penyusunan  konsep  kerukunan  model  baru (new-concept) agar  benar-benar  meraih  paradigma  baru (new-paradigm) kerukunan  yang  ideal  dan  akomodatif. Kerukunan  dalam  paradigma  baru dimaknai  sebagai  keadaan  hubungan  sesama  umat  beragama  yang  dilandasi toleransi,  saling  pengertian,  saling  menghormati,  menghargai  kesetaraan  dalam pengamalan  ajaran agamanya  dan  kerjasama  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara    di  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia berdasarkan  Pencasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.  Dalam kondisi apapun kerukunan harus tetap dipelihara oleh setiap pemeluknya.  Upaya  pemeliharaan 29 kerukunan  umat  beragama  adalah  upaya bersama umat beragama dan Pemerintah  di bidang pelayanan, pengaturan, dan
pemberdayaan umat beragama. Itulah sebabya dalam konsep lama yang hingga sekarang masih aktual dikenal tri kerukunan umat beragama.
Tri kerukunan umat beragama adalah sebuah paradigma lama di bidang kegamaan  yang  patut  dipertahankan  bahkan  diberdayakan  agar  lebih memberikan  manfaat  yang  jelas  dan  terukur  dalam  kehidupan  sehari  hari.  Di beberapa  wilayah  di  Indonesia, memang  tri  kerukunan  ini memang  masih  hanya sebagai  ucapan  belaka  (semu),  jauh  dari  kenyataan.  Oleh  karena  itulah kerukunan  hidup  baik  intern  maupun  antar  umat  beragama  harus  senantiasa dipupuk  mengingat  para  pemeluk  agama  mempunyai  kecenderungan  untuk menyebarkan  kebenaran  yang  diyakini (truth  claim) kepada  umat  manusia.  Jika kecenderungan  ini  tidak  diatur,  maka  akan  menjadikan  masyarakat  beragama saling  berebut  pengaruh  yang  pada  gilirannya  dapat  menimbulkan  konflik  antar agama.  Kerukunan  yang  dibangun  atas  dasar  “toleransi-bertanggungjawab” sebagaimana  di  atas  dianggap  efektif  bagi  pembinaan  bangsa,  oleh  karena  itu keberadaannya mutlak diperlukan.
Toleransi umat beragama dapat diihat dari tiga dimensi : legalitas, sosial, dan intelektual. 30 Toleransi legal mencakup secara de jure perlindungan terhadap kebebasan  individu  untuk  berserikat,  berbicara,  dan  beragama.  Toleransi beragama  dalam  konteks  sosial  berarti  memperlakukan  orang  lain  yang  berasal dari  luar  agamanya  dengan  hormat  dan  bermartabat.  Toleransi  agama  dalam dimensi  intelektual  berkaitan  tidak  hanya  dengan  aksi  masyarakat,  namun  juga keyakinan  agama.  Tolernasi  sejati  diwujudkan  dalam  sikap  yang  tidak mempersilisihkan  klaim  orang  lain    terhadap  kebenaran  agamanya.  Tolernasi sebenarnya  terhadap  agama  lain  ditunjukkan  dengan tidak  adanya  ekspresi mempertentangkan atau tidak setuju dengan klaim orang lain terhadap kebenaran agama atau keyakinannya.
Toleransi  bukanlah  konsep absolute ,  namun  toleransi  juga  tidak  serta merta  diberlakukan  kepada  setiap  orang,  di  setiap  situasi  dengan  tanpa memperhatikan  konteksnya.  Ketika  seseorang  berhasrat    kuat  untuk  bersikap toleran  dan  tidak  berprasangka,  melihat  perilaku  kejahatan  dan  tidak  melakukan sesuatu untuk mencegahnya ketika dia memiliki kemampuan untuk melakukannya dengan dalih toleran, ini tidak bisa dihargai sebagai orang yang toleran terhadap keyakinan  atau  tindakan  orang  lain  (dalam  hal  ini,  kejahatan).  Toleransi  jika
difahami  dengan  benar,  merupakan  perangkat  konseptual    yang  menyokong pemikiran    dan  tindakan  tertentu  yang  memungkinkan  orang  memiliki  pendapat berbeda atas dasar atau prinsip keadaban. Menjadi seorang yang toleran berarti menerima  kehadiran  keyakinan  yang  berbeda  dan  mengakui  hak  para pemeluknya, sementara di saat yang sama ia menolak isi ajaran agama tersebut. Terdapat  perbedaan  yang  jelas  antara  menerima  dan  menghargai  kepercayaan orang lain, dengan menerima dan memeluk substansi dan ajaran keyakinan itu. 31
Seiring  dengan  dinamika  kehidupan  yang  terus  berkembang,  dan semakin kompleksnya persoalan kerukunan maka fokus sekarang lebih diarahkan pada  perwujudan  rasa  kemanusiaan  dengan  pengembangan  wawasan multikultural    serta  dengan  pendekatan  yang  bersifat “bottom  up” .  Upaya  nyata yang  dilakukan  adalah  mengembangkan  wawasan  multikultural  pada  segenap unsur  dan  lapisan masyarakat  yang  hasilnya  kelak  diharapkan  terwujud masyarakat  yang  mempunyai  kesadaran  tidak  saja  mengakui  perbedaan,  tetapi mampu  hidup  saling  menghargai,  menghormati  secara  tulus,  komunikatif  dan terbuka,  tidak  saling  curiga,  memberi  tempat  terhadap  keragaman  keyakinan, tradisi,  adat  maupun  budaya,  dan  yang  paling  utama  adalah  berkembang  sikap tolong  menolong  sebagai  perwujudan  rasa  kemanusiaan  yang  dalam dari  ajaran agama masing-masing. 32
Untuk  menciptakan  suasana  rukun  seperti  yang  diharapkan  pada kalangan  umat  beragama,  dapat  ditempuh  strategi  sebagai    berikut  :  a) Membimbing  umat  beragama  agar  semakin  meningkatkan  keimanan  dan ketakwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dalam  suasana  rukun,  baik  intern maupun  antar  umat  beragama.  Dalam  hal  ini  kesadaran  umat beragama  akan didorong  untuk  lebih  menghayati  esensi  ajaran  setiap  agama,  yakni  : pertama , agama  tidak  diturunkan  untuk  menganjurkan  kekerasan  bagi  pemeluk  agama lainnya; kedua ,  esensi  setiap  agama  diturunkan  ke  dunia  adalah  untuk  memberi manfaat  dan  kebaikan  sebebsar-besarnya  bagi  kehidupan  sosial  bersama  umat manusia.  b)  Melayani  dan  menyediakan  kemudahan  bagi  penganut  agama;  c) tidak mencampuri urusan akidah/dogma dan ibadah suatu agama; d) Negara dan pemerintah  membantu/membimbing  penunaian  ajaran  agama;  e)  Melindungi agama  dari  penyalahgunaan  dan  penodaan  kesuucian  agama;  f)  Pemerintah mendorong  dan  mengarahkan  segenap  komponen  masyarakat  untuk  lebih
meningkatkan  kerjasama  dan  kemitraan  dalam  seluruh  lapangan  kehidupan masyarakat,  bukan  bentuk  hegemoni dan  penindasan  oleh  suatu  kelompok kepada  kelompok  lainnya;  g)  Mendorong  umat  beragama  agar  mampu mempraktekkan hidup rukun dalam bingkai Pancasila, konstitusi dan dalam tertib hukum bersama; h) Mengembangkan wawasan multikultural bagi segenap lapisan dan unsur  masyarakat  melalui  jalur  pendidikan,  penyuluhan  dan  riset;  i) Meningkatkan  pemberdayaan  sumber  daya  manusia  untuk  ketahanan  dan kerukunan  masyarakat  bawah;  j)  Fungsionalisasi  pranata  lokal,  seperti  adat istiadat, tradisi dan norma-norma sosial yang mendukung upaya kerukunan; dan k)  Mengundang  partisipasi  semua  kelompok  dan  lapisan  masyarakat  sesuai dengan  potensi  yang  dimiliki  masing-masing  melalui  kegiatan-kegiatan  dialog, musyawarah, tatap muka, kerjasama sosial dan sebagainya.
Kegiatan-kegiatan  dimaksud  merupakan  upaya  untuk  mendukung kebijakan  pemerintah.  Dimana  bahwa  kebijakan  pemerintah  di  dalam pembangunan  bidang  agama  sesungguhnya  diarahkan  pada  peningkatan pemahaman,  penghayatan  dan  pelayanan  keagamaan.  Apabila  pemahaman, penghayatan dan pelayanan keagamaan dilaksanakan dengan penuh komitmen, konsisten  dan  berbanding  lurus  dengan  nilai-nilai  ajaran  agama  oleh  para  pihak maka akan berujung pada peningkatan etos kerja, berkurangnya penyimpangan, peningkatan disiplin, integrasi timbal balik keberagamaan dengan pembangunan, bangsa Indonesia adil makmur dan sejahtera lahir batin. 33
Dampak  dari  kebijakan  di  atas,  setidaknya  akan  mampu  meningkatkan keharmonisan  antar  pemeluk  agama,  kehidupan  beragama  semakin  dewasa, menurunnya trend konflik, dan memiliki daya saing semakin tinggi.

## F. Ikhtitam
Hak  Asasi  Manusia  sering  dijadikan  argumentasi  pembenar  terhadap berbagai problem kemanusiaan baik yang bersifat konkret (lahiriah) maupun yang abstrak (batin i’tiqadiah), sehingga sampai kapan pun keanekaragaman ekspresi keberagamaan  akan  mengalami  kecenderungan  tertentu  yang  sulit  dibingkai dalam sebuah kerangka yang membatasi pluralitas.
Untuk  mewujudkan  kerukunan  unat  beragama  dibutuhkan  kearifan  lokal sebagai  sikap  yang  sedang-sedang,  tidak  berlebihan,  sikap  yang  mendasarkan pada  payung  hukum  dan  senantiasa  mengedepankan  kemaslahatan  bersama. Sikap  tersebut  dapat  diwujudkan  melalui  : Pertama ,  melakukan  aktifitas  dengan prinsip  kehidupan  sosial  yang  mengedepankan  semangat  toleransi (al-tasamuh), keadilan (al-ta’adul), kekeluargaan (al-ukhuwah), moderasi (al-tawassuth), keseimbangan (al-tawazun), dan  dinamis. Kedua, meningkatkan  peran  tokoh masyarakat  dan  tokoh  agama  dengan  mengeintensifkan  dialog  dan  kerjasama antar  dan atau  intern  umat  beragama  dalam  upaya  mewujudkan  kerukunan, mengekang  emosi  dan  sentimen  keagamaan  umat  beragama,    menafsirkan prinsip-prinsip  agama dengan  tafsir  yang  menyejukkan, mendaur  ulang  berbagai konflik  agama  dan  sosial  menjadi  energi  positif,  dan menciptakan  suasana keberagamaan  ( religiosity )  dengan  lebih  mengedepankan  aspek  substansi  dari pada simbol atau bentuk ( form ).

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuudin Sosiologi Hukum , Jakarta : Sinar Grafika, 2006
Abdilah, Taufik dan Karim, Rusli. M dkk. Metodologi Penelitian Agama, Yogyakarta; Tirta Wacana [tw], 2004.
Abdurrohman, Maman, Ilmu Sosial Dasar, Bandung; Calvary, 1987.
Anees, Munawar A. dkk, Dialog Muslim-Kristen; Dulu, Sekarang, Esok, Yogyakarta: Qolam, 2000
Aqil  Husin  Al  Munawar,  Said, Fikih Hubungan  Antar  Agama, (Ed.  Abdul  Halim), Jakarta : Ciputat Press, 2003.
Asy,arie,  Musa, Dialektika  Agama  untuk  Pembebasan  Spiritual, Ygyakarta;  LESFI, 2002.
Azra, Azyumatdi, Konteks Berteologi di Indonesia, Jakarta; Paramadina, 1999.
Badan  Litbang  dan  Diklat  Departemen  Agama  RI,  Buku  Tanya  Jawab  Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 9 Tahun 2006 dan  8  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Kepala Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  dalam  Pemeliharaan  Kerukunan  Umat
Beragama  ,  Pemberdayaan  Forum  Kerukunan    Umat  Beragama,  dan Pendirian Rumah Ibadat, tahun 2007.
Berger, P.L., Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial , Jakarta: LP3ES, 1991.
Durkheim, Emile, The Elementary Forms of the Religious Life (Sejarah Agama), Terj. Inyiak Ridwan Muzir, Yogyakarta :  IRCiSoD, 2005,
Al  Farabi, the  Virtuous  City  (al-Madinah  al-Fadlilah), sebagaimana  dalam Abdurrahman  Mas’ud, Menuju  Paradigma  Islam  Humanis ,  Yogyakarta  : Gema Media, 2003.
Ferm,  Vergilius, Ensiklopedia  of  Religion ,  New  Jersey  :  Little  Field,  Adam  &  Co., Peterson,  1959,  hlm.  647.  dalam  Endang  Saifuddin  Anshari, Ilmu,  Filsafat dan Agama , Surabaya : Bina Ilmu, tt.
Foucault,  Michel  dalam  Bryan  S.  Turner, Agama  dan  Teori  Sosial  :  Rangka  Pikir Sosiologi  dalam  Membaca  Eksistensi  Tuhan  di  antara Gelegar  Ideologi- ideologi  Kontemporer, (terj.  Inyiak  Ridwan  Muzir),  Yogyakarta  :  IRCiSoD, 2006.
Hafsin, Abu Arah Pengembangan Program Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)  Jateng, makalah  disampaikan  sebagai  bahan  diskusi  pada  acara Musyawarah  Intern Umat  Beragama  dilaksanakan  oleh  Kanwil  Depag Jateng di Gedung BKK Semarang, tanggal 25 s.d. 27 Maret 2008.
Hardiman,  F.B., Menuju  Masyarakat  Komunikatif;  Ilmu,  Masyarakat,  Politik  & Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas , Yogyakarta: Kanisius, 1993.
Hubbard,  Benjamin  J  dan  Grose,  George  B, Tiga  Agama  Satu  Tuhan, Bandung; MIZAN, 1998.
Huntington,  S.P.,  “Benturan  Antar  Peradaban;  Masa  Depan  Politik  Dunia?”,  dalam Ulumul Qur’an , Nomor 5 Vol IV, 1993.
Husaini,  Adian, Pluralisme  Agama  :  Haram, Jakarta  Timur; Pustaka  Al-Kautsar, 2005.
Imrah,  Muhammad, Islam  dan  Pluralitas , Perbedaan  dan  Kemajua  dalam  bingkai Persatuan, Jakarta; Gema Insani, 1999.
Iqbal, Afzal, Diplomasi Islam, Jakarta Timur; Pustaka al-Kautsar, 2000.
Liliweri,  Alo. Gatra  Gatra  Komunikasi  Antarbudaya, Yogyakarta;  Pustaka  Pelajar, 2001.
Mulyana,  Deddy  dan  Rakhmat,  Jalaluddin, Komunikasi  Antarbudaya,  Panduan Berkomunikasi  dengan  Orang-orang  Berbeda  Budaya, Bandung;  Rosda, 2005.
Mulkhan, Abdul Munir, Teologi Kebudayaan dan Demokrasi Modernitas , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
Munir, Sanihu, Islam Meluruskan Kristen, Surabaya; Victory Press, 2003.
Majalah  PERTA, Pergulatan  Islam  dan  Budaya  Dalam  Kajian  PTAI, Direktorat Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  Dirjen  Kelembagaan  Agama  Islam  Agama Islam Departemen Agama RI, 2006.
Al  Munawar,  Husain,  Said  Agil, Fikih  Hubungan  Antar  Agama, Jakarta;
Perpustakaan Nasional: KatalokDalam Penerbitan (KDT), 2003.
Nasution,  Harun, Islam  Ditinjau  Dari  Berbagai  Aspeknya, Jilid  I, Jakarta :  UI-Press, 1985.
Nasution, Harun, Islam Rasional, Bandung; Mizan, 2000, Cet. VI.
Naisbitt, J., Global Paradox , Jakarta: Binaputra,  1994.
Nurhadi,  Ahmad, Mampukan  Agama  Sebagai  Alternatif  Resolusi  Konflik ,  Jurnal Wahana Akademika, Volume 7,  Nomor 2, Agustus 2005, hlm.279
Prasetyo, Eko, Renungan Religiusitas , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
Pusat  Kerukunan  Umat  Beragama  Sekretariat  Jenderal  Departemen  Agama  RI,
2006,  Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri, Nomor  9  Tahun  2006  dan  8  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Tugas  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  dalam  Pemeliharaan Kerukunan  Umat  Beragama  ,  Pemberdayaan  Forum  Kerukunan    Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, tahun 2006.
Rakhmat, Jalaluddin, Metode Penelitian Komunikasi, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2000, Cet. VII.
Ritzer,  George, Modern  Sociological  Theory ,  New  York  :  Mc  GrawHill  International, 1996.
Rohman, Abdul, Manusia dan Hajatnya pada Agama , tulisan ini dimuat dalam Jurnal : WAHANA  AKADEMIKA  :  Media  Komunikasi  Ilmiah dan  Pengembangan PTAIS, Volume  7,  Nomor  2,  Agustus  2005.  Jurnal  ini  diterbitkan  oleh Koordinator  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  Wilayah  X  Jawa  Tengah Semarang.
Salim, Agus  (Penyunting), Teori  dan  Paradigma  Penelitian  Sosial  (Pemikiran Norman  K.  Denzin  & Egon  Guba,  dan  Penerapannya), Yogyakarta:  Tiara Wacana, 2001.
Stetson  dalam  Fuad  Fachruddin, Agama  dan  Pendidikan  Demokrasi  :  Pengalaman Muhammadiyah  dan  Nahdlatul  Ulama, Jakarta  :  Pustaka  Alvabet  dan Yayasan INSEP, 2006.
Sulaiman, Munandar, M. Ilmu Budaya Dasar, Bandung; Refika Aditama, 1998.
Surya,  Putra  Anom, Teori  Hukum  Kritis  :  Struktur  Ilmu  dan  Riset  Teks ,  Bandung  : Citra Aditya Bakti, 2003.
Susetiawan, Konflik sosial, Yogyakarta; Pustaka Pelajar Offset, 2000.
Tanja,  Victor  I, Pluralisme  Agama  dan  Prolema  Sosial, Jakarta;  Pustaka CIDESINDO, 1998.
Turner, Bryan S., Agama dan Teori Sosial : Rangka Pikir Sosiologi dalam Membaca Eksistensi  Tuhan  di  antara  Gelegar  Ideologi-ideologi  Kontemporer, (ter; Inyiak Ridwan Muzir, Yogyakarta : IRCiSoD, 2006.
Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
Wilson, B., Religion in Sociological Perspective, Oxford and New York, 1982.

## ENDNOTE
1 Tim  Redaksi  Qolam,  Pengantar  Penerbit, Dialog  Muslim-Kristen;  Dulu,  Sekarang,  Esok, (Yogyakarta: Qolam, 2000), hlm.v.
2 Muhammad Imarah, Islam dan Pluralitas, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 9 3 Said  Aqil  Husin  Al  Munawar, Fikih  Hubungan  Antar  Agama, (Ed.  Abdul  Halim),  Jakarta  : Ciputat Press, 2003, hlm. viii.
4 M. Mukhsin Jamil, Agama-Agama Baru di Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 217.
5 Simak Habib Thoha dalam Anang Haris Himawan (ed.), Membiarkan Berbeda : Kerukunan Hidup Beragama dalam Perspektif Ke-Indonesia-an, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 2
6 Jalaluddin, Psikologi  Agama  :  Memahami  perilaku  keagamaan  dengan  mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 281.
7 Habib Thoha dalam Anang Haris Himawan (ed.), Membiarkan Berbeda, ibid., hlm. 2.
8 Bryan S. Turner, Agama dan Teori Sosial…, op.cit., hlm. 189
9 Agus Nurhadi, Ibid, hlm. 280
10 Selanjutnya  lihat  B.  Wilson, Religion  in  Sociological  Perspective, Oxford  and  Ney  York, 1982.hlm. 23
11 Syarat dimaksudkan sebagai piranti yang mendahului demi terwujudnya kohesi sosial dan piranti tersebut melekat pada pemeluk suatu agama
12 Rukun (pilar) dimaksudkan sebagai piranti yang harus ada di dalam proses pelaksananan doktrin agama masing-masing pemeluk agar terwujudnya keabsahan kohesi sosial tersebut.
13 Simak Dody S. Truna, Interaksi Sosial pada  Masyarakat Berbeda  Agama  di  Pemukiman Baru  :  Kasus  di Kompleks  Pemukiman  Antapani, Kota  Bandung,  dalam  Cik  Hasan  Bisri  dan  Eva Rufaidah  (edt.), Model  Penelitian  Agama  dan  Dinamika  Sosial, Jakarta  :  Raja  Grafindo  Persada, 2002, hlm. 216.
14 Lihat  Al  Farabi, the  Virtuous  City  (al-Madinah  al-Fadlilah), sebagaimana  dalam Abdurrahman Mas’ud, Menuju Paradigma Islam Humanis , Yogyakarta : Gema Media, 2003, hlm. 80. 15 Abdul  Rohman, Manusia  dan  Hajatnya  pada  Agama ,  tulisan  ini  dimuat  dalam  Jurnal  : WAHANA AKADEMIKA : Media Komunikasi Ilmiah dan Pengembangan PTAIS, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2005. Jurnal ini diterbitkan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Wilayah X Jawa Tengah Semarang.
16 P.L. Berger, Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial , Jakarta: LP3ES, 1991, hlm. 23.
17 J. Naisbitt, Global Paradox , Jakarta: Binaputra,  1994, hlm. 74.
18 S.P., Huntington, “Benturan Antar Peradaban; Masa Depan Politik Dunia?”, dalam Ulumul Qur’an , Nomor 5 Vol IV, 1993. 19 Hardiman,  F.B., Menuju  Masyarakat  Komunikatif;  Ilmu,  Masyarakat,  Politik  & Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas , Yogyakarta: Kanisius, 1993, hlm. 126 20 Abdul  Munir,  Mulkhan, Teologi  Kebudayaan  dan  Demokrasi  Modernitas ,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hlm. 68.
21 Eko, Prasetyo, Renungan Religiusitas , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hlm. 112. 22 DR.  KH. Ma'ruf  Amin Ketua  Maielis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Pusat,  Anggota  Dewan Pertimbangan  Presiden  Bidang  Hubungan  Antar  Agama.  Disampaikan  dalam  acara  Halaqah  Ulama "Optimalisasi  Peran  Lembaga  Keagamaan  dalam  Pelayanan  Umat",  Kerjasama  Direktorat  Jenderal Binmas Islam  Kemenag  RI  dan  Majelis  Ulama  Indonesia  Provinsi  Jawa  Tengah  di  Semarang,  pada tanggal 21 September 2012.
23 Toleransi  beragama  berarti  menghormati  kebebasan  beragama  semua  orang  yang berasal  dari  tradisi  agama  apa  saja.  Jika  kita  hendak  hidup  berdampingan  secara  damai  dengan orang-orang  lain  yang  tak  seagama  dengan  kita,  penghormatan  itu  penting  dan  harus  kita  lakukan, meskipun kita tidak setuju dengan ajaran atau praktik agama mereka.
24 Abu Hapsin, Peran Tokoh  Agama/Lembaga Keagamaan dalam Menciptakan Kerukunan Kehidupan Keagamaan  yang Harmonis, Bahan  diskusi  pada  Halaqah  Ulama  “Optimalisasi  Peran Lembaga Keagamaan dalam Pelayanan Umat” MUI Jateng di Hotel Semesta, 21 September 2012.
25 Said  Aqil  Siraj, Pancasila,  Ideologi  dan    Kehidupan  Beragama, makalah Disampaikan dalam Sarasehan Da’i Kebangsaan Tahun 2010 Polda Jawa Tengah.
26 George Ritzer, Modern Sociological Theory , New York : Mc GrawHill International, 1996, hlm. 6-7).
27 Lodwijk  Gultom  adalah  Biro  Hukum  PGI  Jakarta  dan  Tim  Perumus  Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 dan 8 Tahun 2006.
28 Simak  Lodwijk  Gultom, Kebijaksanaan  Pemerintah  dalam  Membangun  dan  Memelihara Kerukunan  Umat  Beragama, Makalah  disampaikan  dalam  acara  Lokakarya  Nasional  Kerukunan Umat Beragama  yang diselenggarakan oleh  Yayasan Generasi Muda  Madani Indonesia, tanggal 26 Maret 2008 di Hotel Sentral Jakarta.
29 Kata  pemeliharaan  menunjukkan  keaktifan  masyarakat  (umat  beragama)  untuk mempertahankan  sesuatu  yang  telah  ada  yaitu  kondisi  kerukunan.  Simak  Badan  Litbang  dan  Diklat Departemen  Agama  RI,  Buku Tanya  Jawab  Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam Negeri Nomor  : 9 dan 8 Tahun 2006, hlm. 2.
30 Stetson  dalam  Fuad  Fachruddin, Agama  dan  Pendidikan  Demokrasi  :  Pengalaman Muhammadiyah  dan  Nahdlatul  Ulama, Jakarta  :  Pustaka  Alvabet  dan  Yayasan  INSEP,  2006,  hlm. 126.
31 Stetson dalam Fuad Fachruddin, Agama dan Pendidikan Demokrasi…, ibid., hlm. 127.
32 Said Aqil Husin Al Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama…., op. cit, hlm. xv.
33 Bandingkan  dengan  HM.  Ridwan  Lubis,  Pemberdayaan  FKUB  dalam  Membina Kerukunan  Umat  Beragama,  power  point  disampaikan  sebagai  bahan  ceramah  di  depan  peserta Lokakarya  Nasional  Kerukunan  Umat  Beragama  yang  diselenggarakan  Yayasan  Generasi  Muda Madani Indonesia Bekerjasama dengan Departemen Agama RI, pada tanggal 26 Maret 2008 di Hotel Sentral Jakarta.