## PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DI DESA BINUANG KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

## Farhanuddin Jamanie
Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda
Abstract: The  research  will  examine  the  participation  of  society  in  Independent National People Empowerment Program (PNPM Mandiri) in Binuang village Sepaku Sub  District,  Penajam  Paser  Utara  Regency  for  the  following  aspects:  people participation in planning the  program, the implementation of the program based on  the  guidelines,  the  evaluation  based  on  what  have  been  achieved,  the socialization based on people concensus. The hindering factors of the program are the lack of human resources, low economic power and lack of socialization.
Keywords: “ People Participation, PNPM”
Abstrak: Penelitian  ini  membahas  tentang  partisipasi  masyarakat  dalam  Program Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  di  Desa  Binuang  Kecamatan Sepaku  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara,  yaitu  dari  partisipasi  masyarakat  dalam perencanaan  partisipatif  berdasarkan  keikutsertaan  masyarakat,  Pelaksanaan Kegiatan  berdasarkan  program  kerja  PNPM  Mandiri,  Evaluasi  berdasarkan  hasil program,  sosialisasi  berdasarkan  Musyawarah  Antar  Desa  (MAD).  Faktor penghambat  partisipasi  masyarakat  dalam  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  di  Desa  Binuang  Kecamatan  Sepaku  Kabupaten Penajam  Paser  Utara  yaitu  hambatan  internal  terbatasnya  SDM,  tingkat perekonomian yang rendah, kurangnya sosialisasi pelaksanaan PNPM Mandiri.
Kata Kunci : “Partisipasi Masyarakat, PNPM”

## Pendahuluan
Dalam  era  globalisasi,  pemerintah  daerah  dituntut  memberikan  pelayanan yang  lebih  prima  serta  memberdayakan  masyarakat  sehingga  masyarakat  ikut terlibat  dalam  pembangunan  untuk  kemajuan  daerahnya,  karena  masyarakatlah yang  lebih  tahu  apa  yang  mereka  butuhkan  serta  pembangunan  yang  dilakukan akan lebih efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa  memiliki  dan  tanggung  jawab.  Untuk  itu  kebijakan  yang  diambil  pemerintah pusat yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan dikuatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang  ditujukan  bagi  kesejahteraan  masyarakat  dan  didukung  dengan  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  perimbangan  Keuangan  antara Pemerintahan Pusat  Pemerintahan  Daerah  merupakan  keseluruhan belanja  daerah diprioritaskan  untuk  melindungi  dan  meningkatkan  kualitas  kehidupan  masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
Dalam Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal c menyebutkan “…bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam  maupun  luar  negeri,  serta  tantangan  persaingan  global,  dipandang  perlu menyelenggarakan  Otonomi  daerah  dengan  memberikan  kewenangan  yang  luas,
nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan  pengaturan,  pembagian,  dan  pemanfaatan  sumber  daya  Nasional,  serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Di  Negara  Republik  Indonesia  persoalan  sosial  salah  satunya  adalah Kemiskinan.  Di  Indonesia  Persoalan  kemiskinan  lebih  dipicu  oleh  rendahnya kesempatan  dan  peluang  kerja  bagi  angkatan  kerja  di  perdesaan.  Upaya  untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan.  Pemberdayaan  yang  tepat  harus  memadukan  aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.
Di dalam Surat keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor:  25/KEPMENKO/KESRA//Vll//2007  tentang  Pedoman  Umum  Program Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri,  dijelaskan  bahwa pelaksanaan  PNPM  Mandiri  diarahkan  untuk  meningkatkan  efektivitas penanggulangan  kemiskinan  dan  penciptaan  lapangan  kerja  dengan  melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan  evaluasi,  Melalui  proses  pembangunan  partisipatif,  kesadaran  kritis  dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat ditumbuh kembangkan sehingga  mereka  bukan  hanya  sebagai  obyek  melainkan  sebagai  subyek  upaya penanggulangan  kemiskinan.  Seiring  dengan  pelaksanaan  PNPM  Mandiri Perdesaan,  Desa  Binuang  merupakan  salah  satu  yang  menjadi  target  dari  PNPM Mandiri  Perdesaan,  yang  terletak  di  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  Kecamatan Sepaku.  Dengan  kehadiran  PNPM  Mandiri  Perdesaan,  kemampuan  masyarakat dalam  mengelolah  sumber  daya  yang  dimiliki  diharapkan  akan  semakin  baik, sehingga berpengaruh pula terhadap peningkatan taraf hidup masyarakatnya.
Dalam  konteks  pelaksanaan  pembangunan  di  Desa  Binuang  Kecamatan Sepaku  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  partisipasi  masyarakat  sangatlah  penting guna  membantu  tercapainya  pelaksanaan  program  pembangunan,  sehingga  akan timbul  satu  program  dari  prakarsa  dan  swadaya  serta  gotong  royong  dari masyarakat. Selain itu juga dalam rangka mencapai Visi dan Misi Program Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  Perdesaan,  selain  menjadikan  rumah tangga  miskin  (RTM)  sebagai  kelompok  sasarannya  peran  serta  partisipasi masyarakat dalam hal ini sangat menentukan.

## Partisipasi, Partisipasi Masyarakat, dan Tujuan Partisipasi
Partisipasi  adalah  Suatu  gejala  demokrasi  dimana  orang  diikutsertakan  di dalam  perencanaan  serta  pelaksanaan  dari  segala  sesuatu  yang  berpusat  pada kepentingan  dan  juga  ikut  memikul  tanggungjawab  sesuai  dengan  tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya (Soegarda Poerbakawatja, 1981:251).
Partisipasi  Masyarakat  adalah  keikutsertaan  masyarakat  dalam  proses pengindentifikasian  masalah  dan  potensi  yang  ada  dimasyarakat,  pemilihan  dan pengambilan  keputusan  tentang  alternatif  solusi  untuk  menangani  masalah, pelaksanaan  upaya  mengatasi,  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Isbandi, 2007:27).
Partisipasi  merupakan  hak  dan  kewajiban  seorang  warga  Negara  untuk memberikan  kontribusinya  kepada  pencapaian tujuan kelompok.  Sehingga mereka berkesempatan  untuk  ikut  serta  dalam  pembangunan  dengan  menyumbangkan tenaga dan pikiran. Partisipasi memiliki tujuan,  menurut Schiller dan Antlov (dalam Hetifah 2003:152) tujuan dari partisipasi adalah :
1. Menciptakan Visi Bersama Merumuskan  misi  dan  mandat  serta  nilai-nilai  yang  dianut  atau  menjadi  dasar suatu  organisasi  serta  visi  itu  kedepan.  Tujuannya  adalah  untuk  menyajikan kebenaran  yang  definit,  tapi  lebih  untuk  menstimulasi  debat  dan  bagaimana mempengaruhi masa depan.
2. Membangun rencana Setelah perumusan visi bersama dalam rangka menentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai, maka dengan bekal itu, dapat segera dibuat suatu proses lanjutan untuk membangun rencana.
3. Mengumpulkan Gagasan Dilakukan  dengan  cara  lisan  maupun  tertulis,  dengan  maksud  mengumpulkan sebanyak  mungkin  gagasan  dari  semua  orang  yang  menjadi  peserta  proses partisipasi.
4. Menentukan Prioritas (Membuat Pilihan) Bertujuan  untuk  mengorganisir  berbagai  ide  yang  muncul  dalam  proses partisipasi dengan memanfaatkan metode kuantitatif.
5. Menjaring Aspirasi (Masukan) Bertujuan untuk pertukaran informasi, gagasan dan keperdulian tentang suatu isu atau rencana antara pemerintah, perencanaan dengan masyarakat. Melalui proses  ini  masyarakat  memperoleh    kesempatan    untuk  mempengaruhi perumusan  kebijakan,  memberikan  alternatif  desain,  pilihan  investasi    beserta pengelolaannya.
6. Mengumpulkan informasi (Analisis Situasi) Bertujuan  untuk  mengindentifikasi  kekuatan  dan  peluang  serta  bagaimana mengoptimalkannya.  Selain  mengindentifikasi  kelemahan  dan  ancaman  untuk mempermudah  merumuskan  langkah-langkah  untuk  mengatasinya.

## Pengertian PNPM Mandiri
1. PNPM  Mandiri  adalah  program  nasional  dalam  wujud  kerangka  kebijakan sebagai  dasar  dan  acuan  pelaksanaan  program-program  penanggulangan kemiskinan  berbasis  pemberdayaan  masyarakat.  PNPM  Mandiri  dilaksanakan melalui  harmonisasi  dan  pengembangan  sistem  serta  mekanisme  dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong  prakarsa  dan  inovasi  masyarakat  dalam  upaya  penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
2. Pemberdayaan  masyarakat  adalah  upaya  untuk  menciptakan/  meningkatkan kapasitas  masyarakat,  baik  secara  individu  maupun  berkelompok,  dalam memecahkan  berbagai  persoalan  terkait  upaya  peningkatan  kualitas  hidup, kemandirian  dan  kesejahteraannya.  Pemberdayaan  masyarakat  memerlukan keterlibatan  yang  lebih  besar  dari  perangkat  pemerintah  daerah  serta
berbagai  pihak  untuk  memberikan  kesempatan  dan  menjamin  keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.
Partisipasi  Masyarakat  desa  dalam  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat (PNPM)  Mandiri  di  desa  Binuang  Kecamatan  Sepaku  Kabupaten  Penajam  Paser Utara

## Partisipasi Masyarakat Desa Binuang Dalam Perencanaan PNPM Mandiri
Pengkajian  yang  dilakukan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  partisipasi  masyarakat  desa  dalam  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  di  desa  Binuang  kecamatan  Sepaku  Kabupaten Penajam  Paser  Utara  dan  untuk  mengidentifikasi  faktor  penghambat  Program Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  di  desa  Binuang  kecamatan Sepaku  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara.  Penulis  mengajukan  pertanyaan  kepada key  informan  dan  informan  terkait  mengenai  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  di  desa  Binuang  kecamatan  Sepaku  Kabupaten Penajam  Paser  Utara  serta  faktor  penghambat  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  di  desa  Binuang  kecamatan  Sepaku  Kabupaten Penajam Paser Utara.

## Partisipasi Masyarakat desa dalam Perencanaan PNPM Mandiri
Partisipasi  masyarakat  dalam  proses  perencanaan  ini  hakikatnya  hanya meliputi  penentuan  tujuan  oleh  masyarakat  dari  serangkaian  kegiatan pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  dengan  menggunakan  potensi  sumber- sumber  yang  ada  di  masyarakat.  Perencanaan  partisipasi  masyarakat  dapat  dilihat dari partisipasi masyarakat itu sendiri dalam program PNPM Mandiri, program yang sudah  di  lakukan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  yang  terakhir  tentang keterlibatan  masyarakat  dalam  penentuan  tujuan  dari  serangkaian  kegiatan  yang sudah dilaksanakan.
Dari  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  bahwa  perencanaan  dalam pelaksanaan  pembangunan PNPM  mandiri  di  desa  Binuang, pemerintah desa  akan mengadakan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa  (Murambangdes) meskipun  tidak  keseluruhan  masyarakat  ikut  dalam  murembangdes  hanya  dihadiri oleh perwakilan-perwakilan warga, yaitu ketua Rt, tokoh masyarakat, tokoh Agama dan  beberapa  warga  yang  datang  sebagai  perwakilan.  Di  dalam  Musrembangdes nantinya  masyarakat  akan  menyampaikan  usulan-usulan  terkait  masalah pembangunan tentang pembangunan apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat  Desa  Binuang  sangat  berharap  dalam  pelaksanaan  Musrembangdes agar  dapat  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang  masyarakat  inginkan  dan  dapat memberikan  hasil  yang  terbaik  sesuai  dengan  yang  diharapkan  masyarakat  Desa Binuang,  kekurangan  yang  ada  pada  pelaksanaan  Musrembangdes  masyarakat berharap agar segera diperbaiki waktu pelaksanaannya, demi mencapai tujuan dan keinginan bersama.

## Partisipasi Masyarakat desa dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri
Untuk  menjamin  kualitas  pelaksanaan  kegiatan  yang  tetap  mengacu  pada prinsip-prinsip  dan  mekasnisme  PNPM  Mandiri  Perdesaan,  maka  perlu  adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia, termasuk masyarakat, Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan seluruh pelaku PNPM Mandiri  Perdesaan  lainnya.  Karena  itu, TPK  dan  UPK  perlu  mendapatkan  pelatihan terlebih  dahulu  sebelum  melaksanakan  kegiatan  yang  didanai  PNP  Mandiri Perdesaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri dapat dilihat  dari  proses  pelaksanaan  PNPM  Mandiri  itu  sendiri  seperti  keaktifan masyarakat  untuk  ikut  melaksanakan  pekerjaan  dengan  memberikan  kontribusi berupa uang, tenaga serta pikiran untuk menunjang setiap program yang ada. Kaho (2003:128)  menjelaskan  “Partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  pembangunan ini  dapat  dilakukan  melalui  keikutsertaan  masyarakat  dalam  memberi  kontribusi guna  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  yang  berwujud  tenaga,  uang,  barang atau informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.
Dari  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  peran  serta  masyarakat  dalam pelaksanaan  pembangunan sudah  berjalan  dengan  baik, dalam  hal  ini tenaga yang melakukan  pembangunannya  itu  sendiri  dilakukan  oleh  masyarakat  itu  sendiri  dan tidak adanya perbedaan di dalam pelaksanaannya. Hal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah  desa  serius  di  dalam  memberdayakan  masyarakatnya,  karna  tidak menggunakan  tenaga  dari  luar,  selain  itu  pemerintah  desa  juga  memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakatnya. Keikutsertaan masyarakat ini mengindikasikan  bahwa  masyarakat  tersebut  ingin  berkembang  dan  memiliki pembangunan di desanya tersebut.

## Partisipasi Masyarakat desa dalam Evaluasi PNPM Mandiri
Evaluasi  merupakan  kegiatan  penting  untuk  mendapatkan feed-back terhadap  perencanaan  berikutnya.  Hanya  sedikit  proyek  dan  program  rinci  yang memiliki  evaluasi  didalamnya . Evaluasi  bisa  dibedakan  berdasarkan  waktu pelaksanaannya (Dari awal-sedang berjalan-akhir) serta siapa yang melaksanakannya (Internal dan Eksternal). Terdapat beberapa kondisi agar evaluasi bisa  dilaksanakan  yaitu  tujuan  yang  harus  dapat  diukur,  sumber  daya  yang dibutuhkan,  bagaimana,  kapan,  dimana  dan  siapa  yang  harus  menyediakan  dan menggunakan.
Evaluasi  dalam  PNPM  Mandiri  Perdesaan  dapat  dilakukan  pada  saat selesainya  suatu  tahapan  kegiatan  atau  pada  saat  berakhirnya  satu  fase  program. Tujuan  Evaluasi  adalah  untuk  menilai  hasil  pelaksanaan  kegiatan  yang  telah dilakukan  berikut  kualitasnya,  termasuk  di  dalamnya  adalah  kinerja  para  pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. Sedangkan pada akhir program, evaluasi lebih ditujukan untuk  melihat  dampak  program.  Hasil  dari  pemantauan,  pemeriksaan  dan pengawasan  dapat  dijadikan  dasar  dalam  evaluasi  pelaksanaan  program  di  desa maupun di kecamatan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi
Dari  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  dalam  pelaksanaan  pengerjaan evaluasi  dilakukan  langsung oleh  tim  UPK. Setelah selesainya  program  PNPM  hasil
dari  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  tim  UPK  akan  dibahas  di  dalam  rapat,  tim  UPK akan  memberikan  hasil  dari  evaluasi  yang  mereka  lakukan  selama  pelaksanaan program PNPM yaitu berupa poto copyan yang akan mereka bagikan di dalam rapat tersebut.  Dalam  hal  ini  partisipasi  masyarakat  terlihat  di  dalam  pemberian  saran atau masukkan bagi pemerintah desa maupun tim UPK. Masyarakatlah yang menilai dari  hasil  evaluasi  tersebut  apakah  di  dalam  evaluasi  tersebut  sesuai  dengan  yang ada  di  lapangan  atau  tidak.  Masyarakat  berperan  penting  didalam  hal  ini  karena, masyarakat nantinya akan menilai apakah pemerintah desa transparan atau tidak.

## Partisipasi Masyarakat desa dalam Sosialisasi PNPM Mandiri
Sosialisasi  yang  dilakukan  di  desa  Binuang  adalah  awal  dari  tentang  tujuan, prinsip,  kebijakan,  prosedur  maupun  hal-hal  lain  yang  berkaitan  dengan  PNPM Mandiri  Perdesaan  serta  untuk  menentukan  kesepakatan-kesepakatan  antar  desa dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. Dalam sosialisasi musyawarah yang dilakukan  berlangsung  terbuka  untuk  anggota  masyarakat  lainnya  yang  berminat yang  juga  dihadiri  oleh  Camat,  staf-staf  terkait,  wakil  instansi  sektoral  kecamatan (ISK).  Sebagai  narasumber  (pembicara)  dalam  pertemuan  sosialisai  adalah:  TPK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten, Camat dan Instansi tingkat kecamatan terkait. Sedangkan fasilitator pertemuan tersebut adalah UPK dan Kecamatan
Dari  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam sosialisasi PNPM Mandiri terlihat dengan keikutsertaan masyarakat dalam sosialisasi program  yang  diadakan  di  Desa  Binuang  Kecamatan  Sepaku  Kabupaten  Penajam Paser Utara seta tidak hanya ikut dalam sosialisasi, masyarakat juga  ikut membantu pemerintah  desa  dalam  menginformasikan  hasil  dari  sosialisasi  tersebut  kepada masyarakat  desa  yang  tidak  ikut  hadir  dalam  sosialisasi,  karena  tidak  semua masyarakat  yanag  ada  di  Desa  Binuang  hadir  dalam  sosialisasikan.  Sehingga partisipasi  masyarakat  dalam  sosialisasi  PNPM  Mandiri  sangat  terlihat  untuk mensukseskan program tersebut.

## Faktor  Penghambat  Partisipasi  masyarakat  desa  dalam  Program  Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  di  Desa  Binuang  Kecamatan  Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara
Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan program PNPM Mandiri di Desa Binuang tidak terlepas dari hambatan-hambatan masyarakat dalam keikutsertaannya, persoalan yang timbul di dalam pelaksanaan PNPM Mandiri penulis membagi menjadi 2 hambatan yaitu internal (di dalam) dan eksternal (di luar) sebagai berikut :
1. Hambatan internal
Selama  pelaksanaan  PNPM  Mandiri  di  Desa  Binuang  Kecamatan  Sepaku terdapat  hambatan-hambatan  masyarakat  dalam  berpartisipasi  di  dalam pelaksanaan  PNPM  Mandiri,  hambatan  internal  atau  yang  berasal  dari masyarakat,  dalam  pelaksanaan  program  ini  permasalahannya  adalah  sumber daya  manusia.  Selain  itu  hambatan  yang  ditemukan  di  dalam  masyarakat  Desa Binuang  dalam  pelaksanaan  PNPM  Mandiri  adalah  masalah  perekonomian masyarakat,  ini  sangat  mempengaruhi  keterlibatan  masyarakat  dalam
keikutsertaannya  di  dalam  pelaksanaan  pembangunan.  Karena  masyarakat lebih memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya di bandingkan ikut berpartisipasi dalam Program PNPM ini. Masyarakat di dalam partispasinya masih  tidak  mengerti  dan  tidak  perduli  terhadap  pembangunan  yang  ada  di desa Binuang, mereka masih terlalu sibuk dengan urusan mereka dalam mencari kebutuhan  sehari-hari.  Hal  ini  juga  menjadi  salah  satu  hambatan  masyarakat dalam  berpartisipasi  di  dalam  pelaksanaan  PNPM  Mandiri.  Masyarakat  yang selalu  tergantung  pada  bantuan  yang  diberikan  pemerintah  menyebabkan kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  berpartisipasi.  Ketergantungan masyarakat kepada pemerintah merupakan hambatan yang paling utama. Sikap masyarakat  inilah  yang  tidak  mendukung  program  PNPM  Mandiri  sehingga menghambat pembangunan di desa mereka.
2. Hambatan Eksternal Hambatan-hambatan  eksternal  atau  hambatan  yang  datang  dari  luar masyarakat  yang  menghambat  partisipasi  dalam  pelaksanaan  PNPM  Mandiri yaitu dana pencairan yang dinilai terlalu lama dan tidak sesuai dengan apa yang di minta oleh desa serta faktor alam yang seringkali tidak mendukung kegiatan pelaksanaan  pembangunan  hingga  sering  kali  terjadi  keterlambatan  dalam pelaksanaannya. Jarak yang jauh juga di nilai cukup mempengaruhi karena jarak desa  dengan  kecamatan  yang  cukup  jauh  sehingga  koordinasi  dengan  pihak desa dan kecamatan pun menjadi lambat. Dari  hasil penelitian dapat diketahui bahwa  bahwa  masyarakat  sebenarnya  sudah  siap  dalam  pelaksanaan pembangunan  PNPM  Mandiri  hanya  saja  keterlambatan  pencairan  dana  lah yang menghambat keinginan masyarakat, dikarenakan keterlambatan tersebut akan  menghambat  proses  pelaksanaan  pembangunan.  Disamping  itu pemerintah  kabupaten  juga  di  nilai  tidak  maksimal  dalam  melaksanakan program  pembangunan  yang  telah  dirancangkan,  akhirnya  partisipasi masyarakat pun terhambat dalam membantu pelaksanaan pembangunan.

## Kesimpulan
1. Pemberdayaan Masyarakat di Desa Binuang masih belum optimal, dikarenakan masih  adanya  masyarakat  yang  kurang  sadar  akan  pentingnya  pembangunan desa,  hal  ini  disebabkan  karena  pemerintah  Kabupaten  dan  pemerintah Kecamatan dinilai kurang dalam memberikan sosialisasi di dalam PNPM Mandiri, pendekatan  dengan  masyarakat  pun  kurang  sehingga  masyarakat  pun  kurang tertarik  dalam  pelakasanaan  pembangunan  ini,  meskipun  pembangunan  ini untuk mereka juga.
2. Partisipasi  masyarakat  Desa  Binuang  dalam  perencanaan PNPM  Mandiri  masih berada  pada  tingkat  konsultasi,  dimana  masyarakat  dilibatkan  dalam  proses perencanaan  walau  tingkat  kehadirannya  belum  sepenuhnya  maksimal.  Dalam hal perencanaan ini masyarakat sudah diberikan kebebasan dalam mengajukan pendapat-pendapat.  Namun  dalam  memberikan  usulan  tersebut  belum  ada jaminan  akan  dilaksanakan,  karna  usulan  tersebut  akan  dibahas  lagi  di Kecamatan.
3. Partisipasi  masyarakat  Desa  Binuang  dalam  pelaksanaan  PNPM  Mandiri  telah dilakukan dalam bentuk memberikan tenaga, uang dan pikiran, terutama dalam hal  pemberi  gagasan  atau  pendapat  masih  sangat  terbatas.  Partisipasi  dalam tingkat  ini  difungsikan  sebagai  komunikasi  satu  arah  dan  tidak  terbuka kesempatan untuk memberikan pendapat.
4. Partisipasi  masyarakat  Desa  Binuang  dalam  Evaluasi  PNPM  Mandiri,  dalam  hal ini masyarakat tidak secara keseluruhan ikut berpartisipasi saat pengevaluasian yang dilakukan oleh tim UPK. Karena dalam evaluasi program PNPM Mandiri tim Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  yang  melakukan  evaluasi  secara  keseluruhan. Bentuk  partisipasi  masyarakat  desa  Binuang  dalam  evaluasi  program  PNPM Mandiri  adalah  kehadiran  masyarakat  di  dalam  rapat  hasil  evaluasi  yang diadakan  oleh  tim  UPK,  dalam  rapat  tersebut  nantinya  masyarakat  akan memberikan  tanggapan  atau  memberikan  saran  mengenai  hasil  evaluasi program PNPM Mandiri yang dilakukan tim UPK.
5. Partisipasi  masyarakat  Desa  Binuang  dalam  Sosialisasi  PNPM  Mandiri, kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  pemerintah  desa  dinilai  masih  kurang sehingga  masyarakat  masih  belum  paham  akan  program  pelaksanaan pembangunan  PNPM  Mandiri,  sehingga  masih  banyak  masyarakat  yang akhirnya  enggan  untuk  berpartisipasi.  Di  dalam  partisipasi  masyarakat, pemerintah mengharapkan bagi masyarakat yang hadir nantinya juga akan ikut membantu menginformasikan dan menjelaskan apa itu program PNPM Mandiri. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa memang tidak banyak dilakukan, hal ini  dilakukan  agar  masyarakat  desa  menjadi  mandiri  tidak  selalu  bergantung kepada pemerintah.
6. Hambatan-hambatan  yang  ditemui  pada  partisipasi  masyarakat  Desa  Binuang dalam  pelaksanaan  PNPM  Mandiri  terdiri  atas  hambatan  internal  yang  dimana masih  terbatasnya  sumber  daya  manusianya  kualitas  dan  pengetahuan masyarakat akan pentingnya pembangunan, tingkat perekonomian masyarakat yang  masih  rendah  sehingga  masyarakat  lebih  mementingkan  kebutuhan sehari-hari di bandingkan harus ikut dala partisipasi pembangunan. Sedangkan hambatan  eksternalnya  adalah  adalah  lamanya  proses  pencairan  dana  yang dilakukan  secara  bertahap  sering  sekali  menghambat  proses  pembangunan dalam  pelaksanaannya,  pembuat  keputusan  masih  di  pegang  oleh  pemerintah Kabupaten serta tidak adanya pembinaan dari pihak pemerintah Kabupaten dan Kecamatan untuk masyarakat desa dalam pelaksanaan PNPM Mandiri.

## Saran
1. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua RT dan segala unsur di Desa Binuang dapat  lebih  proaktif  dalam  menghimpun  usulan  warga  serta  kedekatan  dengan warga lebih di dijaga.
2. Pemerintah Desa dan Kecamatan seharusnya lebih aktif dalam sosialisasi dengan warga, sehingga warga memiliki kepercayaan diri dalam ikut berpartisipasi.
3. Pemerintah  desa  dalam  pembuatan  surat  pemberitahuan  kepada  warga  atau ketua RT harus jauh hari sudah di edarkan sebelum musyawarah desa diadakan.
4. Pemerintah  Kabupaten  dan  Kecamatan  seharusnya  lebih  mempercayakan pelaksanaan  kepada  masyarakat  desa,  karna  yang  lebih  mengerti  akan kebutuhannya adalah masyarakat itu sendiri.
5. Seharusnya  pemerintah  Desa  perlu  mengusulkan  pada  pemerintah  Kabupaten untuk  dapat  mengadakan  pelatihan-pelatihan  khusus  untuk  tim  pengelola kegiatan  di  dalam  pelaksanaan  pembangunan,  sehingga  nantinya  saat  di  dalam pelaksanaan masyarakat tidak perlu lagi di dampingi oleh pemerintah Kabupaten atau Kecamatan.
6. Masyarakat  desa  harusnya  diberi  kewenangan  di  dalam  memberikan  saran  atau kritik  dalam  pengevaluasian  program  PNPM  Mandiri,  sehingga  masyarakat  desa akan merasa bahwa mereka dihargai di dalam partisipasinya.

## Daftar Pustaka
Anonim,  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
_______, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor, 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
_______,  KEPMENKO/KESRA//VII//2007  tentang  pedoman  umum  Program  Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
Adi,  Isbandi  Rukminto.  2007. Intervensi  komunitas.  Pengembangan  masyarakat sebagai  upaya  pemberdayaan  masyarakat .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Hetifah,  Sumarto,  Sj.  2003. Inovasi,  Partisipasi  dan  Good  Governance .  Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
Poerbakawatja, Soegarda. 1981. Ensiklopedi Pendidikan . Jakarta: Gunung Agung.