## ABSTRACT
The aim of this research is to find out the concept of ijmak (consensus) based on Fazlur Rahman’s thought. As a general rule, ijmak is understood as a source of Islamic law after Alquran and hadis. Therefore, ijmak has been designed as a concrete concept and its position is imposible to be wrong. Moreover, it’s not available for difference of opinions among Mujtahids during the process of ijmak. Meanwhile, Fazlur Rahman believes that ijmak as a democracy process which could be every Muslim scholar (mujtahids) to have difference of opinions. This study based on library research by exploring and examining the books related to Fazlur Rahman’s thought. The result of this study stated that ijmak as a process of opinion interaction among mujtahid to each other and will be legalized through the formal institution (council/legislative).
Keywords: Ijmak (Consensus), Fazlur Rahman, Renewal of Islamic Law, Asy-Syafi’i

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep ijmak menurut pandangan Fazlur Rahman. Secara umum ijmak dipahami sebagai sumber hukum Islam setelah Alquran dan hadis. Kemudian ijmak dirumuskan sebagai sebuah konsep yang konkret, dan kedudukan ijmak tidak mungkin adanya kesalahan (infalibilitas). Lebih jauh, ijmak juga dinyakini tidak mungkin adanya perbedaan pendapat diantara mujtahid dalam menetapkan hukum tersebut. Sementara menurut Fazlur Rahman, ijmak dipahami sebagai sebuah proses demokrasi, di mana setiap mujtahid dimungkinkan untuk berbeda pendapat. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kajian kepustakaan, dengan menelaah buku-buku yang ditulis oleh Fazlur Rahman dan terkait dengannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ijmak sebagai sebuah proses dari interaksi pendapat antara satu mujtahid dengan mujtahid lainnya, terus berkembang dan ditetapkan melalui lembaga formal.
Kata Kunci : Ijmak, Fazlur Rahman, Pembaharuan Hukum Islam, Asy-Syafi’i

## Pendahuluan
Sebagaimana diketahui bahwa Jumhur ulama telah menjadikan Ijmak sebagai salah satu sumber hukum setelah Alquran dan hadis. Ijmak mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam menyelesaikan berbagai persoalan baru dan kebutuhan sosio-politik melalui pembentukan pendapat mayoritas umat.
Ijmak sebagai salah satu sumber hukum Islam, secara etimologi diartikan sebagai kesepakatan atas sesuatu (Al-Amidi, t.t.: 332). Sedangkan secara terminologi, mayoritas ulama

## KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN: Studi Kritis terhadap Teori Ijmak Imam Asy-Syafi’i

## Chairul Fahmi
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh fahmiatjeh@gmail.com
mendefinisikan Ijmak sebagai kesepakatan para mujtahid di antara umat Nabi Muhammad pada suatu masa setelah Nabi wafat terhadap hukum syara’ (Al-Ghazali, t.t.: 174).
Praktik sahabat yang kemudian dijadikan sebagai contoh praktis yang pertama mengenai Ijmak setelah wafatnya Rasulullah adalah kejadian di Saqifah bani Sa’idah, di mana dalam majelis ini, pendapat pribadi (ijtihad) Umar Ibn Khattab berkaitan dengan pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah, diterima oleh kaum muslimin yang hadir di tempat itu dan kemudian diakui oleh umat sebagai Ijmak.
Proses penetapan Ijmak  pada masa sahabat tersebut, terutama pendapat Umar pada dasarnya merupakan pendapat pribadi (ijtihad) dan kemudian menjadi suatu kesepakatan/ persetujuan universal oleh umat secara mayoritas.
Fungsi utama Ijmak pada masa awal tersebut adalah untuk menyatukan pendapat yang berbeda mengenai suatu persoalan dengan cara progresif. Selain itu Ijmak berfungsi untuk menjamin keotentikan dalam penafsiran terhadap Alquran dan Sunnah Rasulullah agar tidak menyeleweng, terutama pada keputusan-keputusan dan pendapat hukum dari sumber-sumber periode awal tersebut (Schacth, 2003: 51).
Pada perkembangan hukum Islam selanjutnya para ahli hukum menjustifikasikan validitas Ijmak atas dasar nas Alquran, yaitu surat Ali Imran ayat 105 1 dan surat an-Nisa’ ayat 115 2 serta sejumlah tradisi (sunnah) lainnya juga dijadikan sebagai landasan terhadap kehujjahan Ijmak. Menurut Rahman (1982: 134), ayat Alquran yang dijadikan landasan bagi kehujjahan Ijmak tersebut merujuk kepada pemahaman umum dari kaum muslimin dalam upaya menjaga persatuan mereka dalam menjaga aqidah, bukannya menjadi konsensus kaum muslimin dalam bidang hukum, karena Rasulullah dan para sahabat tidak pernah menjadikan makna ayat Alquran tersebut sebagai suatu argumen untuk mendukung Ijmak, hanya pada masa setelah itu, ketika konsep Ijmak dikembangkan, para ulama berusaha menjustifikasikan Ijmak dengan ayat tersebut.
Definisi seperti ini mengakibatkan tidak diakui adanya perbedaan pendapat dalam sebuah Ijmak, bahkan dari seorang ahli hukum pada masa di mana suatu Ijmak tersebut disepakati, sehingga Ijmak  yang paling mungkin menurut mayoritas ulama adalah pada masa sahabat, karena jumlah mereka masih terbatas.
Dalam periode klasik ini, 3 fungsi Ijmak  telah berubah dan berorientasi sebagai alat untuk membela suatu pendapat. Sehingga apabila muncul persoalan baru, umat harus merujuk kepada hasil konsensus sebelumnya, khususnya konsensus sahabat. Hal ini mengakibatkan Ijmak hanya berorientasi ke masa lalu dan bersifat statis, akhirnya keberanian berijtihad menjadi lemah dan mengakibatkan ruang gerak ijtihad menjadi tertutup.

## Ijmak Menurut Fazlur Rahman
Fazlur Rahman 4 adalah salah seorang pemikir pembaharu Islam neo -modernis yang paling serius dan produktif pada awal abad ke-20. Ia merumuskan suatu konsep metodologi pemahaman terhadap Ijmak yang berbeda dengan konsepsi para fuqaha pada abad pertengahan Islam.
Menurut Rahman, pengertian Ijmak yang dikembangkan oleh mayoritas ulama usul fikih, yakni; “Ijmak sebagai kesepakatan bulat seluruh mujtahid”, menyebabkan konsep Ijmak menjadi stagnan dan tidak mampu mengakomodir persoalan-persoalan yang baru seiring dengan perkembangan zaman. Menurut Rahman, konsep ini bermula dari upaya al-Syafi’i (w.
240 H) sebagai usaha stabilisasi dalam menghilangkan perbedaan terhadap praktik-praktik yang telah disepakati pada masa sebelumnya (masa sahabat). Terhadap konsepsi dan terminologi Ijmak yang berkembang pada masa Imam al-Syafi’i. Rahman (1982: 17) menyatakan:
“Suatu prinsip stabilisasi tanpa adanya prinsip perkembangan dengan sendirinya akan menjadi alat penindas yang statis, lalu berkembanglah teori infalibillitas (ketidakmungkinan salah) pada Ijmak. Pada masa sahabat mempunyai otoritas pragmatis dari kesepakatan suatu komunitas diubah menjadi kemutlakan teoritis dalam batas nilai-nilai kebenaran, dengan demikian Ijmak menjadi suatu mekanisme yang dibangun secara teoritis menjadi otoritarianisme (paham kemutlakan) tradisional”.
Dari ungkapan Fazlur Rahman di atas terlihat bahwa konsep Ijmak yang hanya berorientasi untuk menjaga stabilisasi (keutuhan) umat dari perpecahan, tanpa adanya pengembangan menjadi suatu metode dalam menetapkan ketentuan -ketentuan hukum baru terhadap berbagai persoalan masyarakat yang terus berubah, mengakibatkan Ijmak menjadi statis dan tidak berkembang.
Rahman kemudian membangun suatu metode baru terhadap pemahaman Ijmak secara komprehensif. Menurut Rahman (1995: 18) Ijmak adalah “Suatu konsensus umat melalui hasil ijtihad atau jihad intelektual oleh suatu masyarakat untuk memahami suatu teks Alquran atau Sunnah melalui interaksi ide yang relevan dengan situasi dan kondisi yang tidak monolitis, bersifat lokal dan regional serta tidak bersifat ma’shum (mengandung kemungkinan salah)” .
Proses pencapaian Ijmak menurut Rahman bermula dari  perbedaan penafsiran, yang kemudian menimbulkan pendapat umum (opinion public). Proses ini berlangsung dengan sangat demokratis 5 . Fenomena lain menurut pemikiran Rahman adalah konsep Ijmak yang tidak menafikan perbedaan pendapat dan juga mempunyai karakter regional. 6
Mengenai adanya perbedaan pendapat dalam rumusan Ijmak, Rahman melihat terhadap kajian tentang konsep evolusi sunnah, dimana, Rahman sebagaimana dikutip oleh Taufik Adnan Amal (1996: 177) menemukan adanya hubungan antara sunnah Nabi dengan ijtihad dan Ijmak. Menurutnya, sunnah kaum muslimin pada dasarnya merupakan hasil aktifitas ijtihad personal melalui analogi terhadap sunnah Nabi yang kemudian menjadi atau sunnah yang hidup. 7
Namun dengan keberhasilan al-Syafi’i merumuskan Ijmak menjadi sumber hukum formal seperti halnya Alquran dan hadis dan membalikkan urutan ijtihad-Ijmak menjadi Ijmak-ijtihad, maka hubungan keduanya menjadi rusak.
Lebih jauh, menurut al-Syafi’i, Ijmak  adalah suatu kesepakatan yang bersifat total. Sehingga konsep Ijmak tidak lagi merupakan suatu proses yang berorientasi ke masa depan, yakni suatu produk ijtihad, tetapi menjadi suatu konsep statis yang berorientasi ke belakang dalam kesepakatan generasi generasi muslim masa dulu, hal ini berdasarkan pernyataan al-Syafi’i dalam kitabnya ar-Risalah (1965: 128): “Kalian tidak memiliki kesepakatan (ijmak) tetapi yang kalian miliki adalah ketidaksepakatan (iftiraq)”.
Berdasarnya pernyataan tersebut, jelaslah bahwa konsep Ijmak menurut al -Syafi’i adalah kesepakatan yang bersifat formal dan total, dan tidak ada yang berbeda pendapat satu pun dalam proses pembentukan Ijmak tersebut.
Berdasarkan temuan-temuan itulah Rahman kemudian membangun suatu konsep tentang ijtihad-ijmak. Baginya, ijtihad atau jihad intelektual adalah upaya untuk memahami suatu teks atau preseden yang relevan di masa lampau yang berisi suatu aturan, dan untuk mengubah aturan tersebut dengan memperluas, membatasi atau memodifikasinya dengan cara yang sedemikain rupa, sehingga suatu situasi baru terintegral di dalamnya dengan suatu solusi yang baru.
Dengan demikian, Rahman memandang bahwa ijtihad bukanlah hak privilese eksklusif golongan tertentu dalam masyarakat muslim, ijtihad sebenarnya merupakan suatu upaya untuk berfikir dan menemukan hukum-hukum baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pembahasan mengenai Ijmak menurut Rahman, juga selalu dikaitkan dengan proses ijtihad, menurut dia ijtihad dan Ijmak merupakan prinsip dan proses pembentukan hukum Islam. Ijmak pada dasarnya merupakan suatu interaksi pendapat masyarakat muslim sehingga mengkristal dan menjadi opini publik atau Ijmak. Jadi menurutnya ijtihad dan Ijmak masing-masing merupakan prinsip dan proses pembentukan hukum Islam.
Rahman (1993: 496) juga mengkaitkan konsep Ijmak dengan upaya penetapan undang-undang oleh dewan legislatif. Kaitan Ijmak dan penetapan perudang undangan melalui badan legislatif merupakan upaya pembentukan hukum Islam yang selama ini tersentralisasi dan terabaikan dalam mayoritas literatur usul fikih. 8
Konsep Ijmak pada dasarnya dalam pembentukan hukum Islam merupakan permasalahan umat Islam yang diselesaikan melalui musyawarah (syura) 9 sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Alquran (QS. 42: 38), sebuah prinsip demokrasi yang khas Qur’ani. Dalam yuridis pemerintahan Khulafaur Rasyidin, sekalipun khalifah, seorang alim dalam ilmu agama, tetapi mereka senantiasa bermusyawarah dengan para pemuka masyarakat mengenai hal-hal yang penting. Sekalipun pengambilan keputusan tetap berada ditangan mereka.
Pada masa kekuasaan Khalifah Bani Umayyah dan Abbasiyah, telah terjadi semacam pembagian tugas karena penguasa tidak lagi seorang yang alim dalam berbagai bidang ilmu agama. Sehingga mereka menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada ulama, namun kekuasaan politik menjadi kekuasaan penguasa yang cenderung bersifat otokrasi. Proses pengambilan keputusan secara musyawarah empat khalifah pertama tampaknya perlu dilakukan pada masa sekarang ini, dan bentuknya harus disesuaikan dengan perkembangan tata pemerintahan modern. Karena lembaga syura dalam hal ini adalah badan legislatif.
Selain itu karena dalam tata pemerintahan modern diberlakukan pemisahan kekuasaan legislatif dan eksekutif yang masing-masing mempunyai otoritas yang berlainan, maka lembaga yang pertama bertugas menetapkan garis- garis besar kebijaksanaan, terutama dalam perancangan dan perumusan hukum, sedangkan lembaga kedua berwenang dalam mengambil kebijaksanaan operasional. Demikianlah pemikiran Rahman tentang upaya pembentukan hukum Islam, yakni dalam konteks tata hubungan hukum Islam dalam pemerintahan negara modern (Mas’udi, 1993: 145-146).
Rahman memandang bahwa Ijmak dan taqnin sebagai dua lembaga syura yang penting berkaitan terutama dalam hal hukum. Ijmak merupakan proses dan produk syura masyarakat, sedangkan taqnin merupakan proses syura lembaga legislatif yang mengolah produk Ijmak-masyarakat menjadi Ijmak yuridis. Ijmak- masyarakat tidak akan berhenti sesuai dengan watak masyarakat yang tidak pernah diam berpikir dan tidak pernah berhenti berinteraksi. Dalam kondisi demikian dimungkinkan terjadinya perubahan opini publik dan kemungkinan opini minoritas berkembang menjadi opini mayoritas, atau bahkan akan muncul opini masyarakat yang semata-mata baru.
Perubahan pada tingkat ijtihad-Ijmak masyarakat merupakan masukan dan pertimbangan bagi badan legislatif untuk mengubah Ijmak-yuridis (perundangan) yang lama menjadi Ijmak- yuridis (perundangan) yang baru. Jika dipandang dari sisi sosiologis dan nilai politis sebuah proses hukum, sebenarnya Rahman berusaha membangun persepsi hukum Islam sebagai hukum positif dalam konteks negara nasional modern, yakni hukum yang tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat muslim yang bersandar pada prinsip-prinsip moral Islam yang disahkan melalui badan legislatif. Adanya unsur “positifikasi” dalam pemikiran hukum Rahman adalah untuk mengubah citra hukum Islam tidak sekedar sebagai “law ini book”. Dan proses positifikasi tersebut pada dasarnya merupakan upaya siyasah al-syar`iyah (politik penerapan hukum) yang mana mayoritas literatur usul fikih klasik belum mengenalnya (Amal, 1996: 167).
Berdasarkan uraian dan rumusan tentang konsep Ijmak yang dikemukakan tersebut, konsep Ijmak Fazlur Rahman merupakan suatu upaya merekontruksi konsep Ijmak yang berlandaskan kepada suatu kesepakatan bulat yang tidak ada perselisihan didalamnya, menjadi suatu proses ijtihad yang kemudian melahirkan suatu kesepatakan yang didalamnya tidak terlepas dari suatu perbedaan pandangan dalam penemuan hukum-hukum baru. Artinya proses lahirnya Ijmak dimulai dengan adanya suatu ijtihad, yang kemudian menjadi suatu kesepakatan dari umat (Ijmak). Selain itu Fazlur Rahman mencoba merelevansikan konsep dengan perkembangan konsep negara modern dengan pembentukan majelis-majelis legislatif, sehingga menurut Rahman Ijmak merupakan pelaksanaan ijtihad kolektif dalam suatu majelis legislatif.

## Metode Penetapan dan Kedudukan Ijmak
Metode penetapan Ijmak yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman sangat berbeda dengan metode penetapan yang dirumuskan oleh kebanyakan ahli fikih klasik. Menurut Rahman Ijmak sebagai konsensus yang dirumuskan oleh para fuqaha pada masa dulu secara efektif telah menghalangi potensi ijtihad atau wacana-wacana dan pemikiran baru terhadap masalah- masalah hukum. Menurut jumhur ulama apabila Ijmak telah memenuhi rukun-rukun Ijmak, 10 maka ia menjadi mengikat (wajib) bagi setiap orang. Sehingga akibatnya, para mujtahid tidak dapat melakukan ijtihad baru terhadap masalah yang telah ada Ijmak. hal ini disebabkan karena Ijmak didasarkan /disandarkan pada teks Alquran dan hadis Nabi SAW, 11 baik secara langsung maupun tidak, sehingga tertutup kemungkinan bagi perubahan dan pembatalan (naskh) oleh Ijmak yang lain (Kamali,1994: 225).
Mayoritas ulama Sunni yang berpendapat bahwa penetapan/ sandaran Ijmak harus berdasarkan dalil (nash) Alquran dan hadis, karena berdasarkan beberapa alasan, antara lain (Syarifuddin, 1998: 154):
a.  Dalam keadaan tidak ada rujukan atau sandaran, tidak mungkin seseorang akan sampai kepada suatu kebenaran.
b.  Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkata atau menerapkan hukum kecuali bila sandaran berupa wahyu, sebagaimana dijelaskan dalam al- Qur’an. Para mujtahid selain Nabi tidak akan lebih baik dari Nabi; karena tidak mungkin mereka menetapkan suatu ketentuan hukum tanpa merujuk kepada dalil.
c.  Seandainya para mujtahid itu dapat menetapkan hukum tanpa sandaran berarti masing- masing mujtahid secara perorangan dapat menetapkan hukum tanpa sandaraan. Bila masing-masing mujtahid secara perseorangan dapat berbuat demikian, maka tidak ada artinya lagi kesepakatan itu.
d.  Mengemukakan pendapat dalam hal agama tanpa dalil atau petunjuk adalah tindakan yang salah. Kalau sepakat berbuat begitu, berarti sepakat dalam kesalahan, padahal umat secara keseluruhan tidak mungkin sepakat dalam kesalahan.
e.  Produk hukum syar’i bila tidak disandarkan kepada dalil, tidak dapat diketahui hubungannya dengan hukum syara’. Bila keadaannya seperti itu, maka tidak dapat diterima.
Sedangkan menurut Rahman penetapan Ijmak harus dilakukan melalui proses ijtihad atau qiyas. Hal ini berdasarkan hasil ungkapan Rahman (1996: 117) dalam bukunya Islamic Methodology in History yang artinya:
“Kita temukan bahwa dalam sejarah (Islam) pada masa sahabat, ijtihad dan Ijmak tidak hanya saling berhubungan satu sama lainnya. Tetapi juga berhubungan dengan sunnah yang bermula dari sunnah Nabi, yang merupakan proses interpretasi dan elaborasi kreatif yang berlangsung terus menerus yang kemudian dinamakan dengan Ijmak. Namun proses ini mengalami stagnan, setelah perkembangan ilmu hadis pada abad kedua dan ketiga hijriah, yang menjadikan sunnah (praktik) Nabi dan para sahabat sebagai hadis yang dinisbahkan kepada Nabi, sehingga walaupun hadis yang hanya didukung oleh satu mata rantai perawi (ahad), dipandang lebih tinggi otoritasnya daripada pendapat (opini) seorang mujtahid dan bahkan praktek kaum muslimin atau Ijmak”.
Dari ungkapan di atas terlihat bahwa proses penetapan Ijmak dimulai dengan adanya ijtihad (interpretasi) terhadap sunnah. 12 Pemahaman terhadap sunnah dilakukan melalui pendekan historis dan kemudian direlevansikan dengan kondisi dan situasi pada masa sekarang sehingga akan melahirkan hukum-hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Metode penetapan terhadap Ijmak yang dirumuskan Fazlur Rahman tidak menjadikan dalil nash (Alquran dan hadis) sebagai sandaran bagi Ijmak, karena menurut Rahman seandainya kekuatan Ijmak membutuhkan suatu dalil sebagai sandaran, maka sebenarnya kekuatan hujjah terletak pada dalil yang menjadi sandaran itu, bukan pada Ijmak sendiri. Dengan demikian itu tidak ada artinya dalam kedudukannya sebagai dalil syara’ yang berdiri sendiri.
Contoh yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman dalam menetapkan Ijmak yang didasarkan pada ijtihad atau qiyas, adalah Ijmak tentang pengangkatan Abu Bakar menjadi Khalifah. Hal ini diqiyaskan kepada penunjukan Abu Bakar oleh Nabi SAW menjadi imam shalat waktu Nabi sedang sakit.
Dari contoh di atas diketahui bahwa proses pengangkatan Abu Bakar di dasari oleh ijtihad Umar Ibn Khattab, yang kemudian dijustifikasi dengan Ijmak. Jadi dapat dinyatakan bahwa ijtihad dan Ijmak merupakan dua alat yang saling berkaitan dengan suatu proses yang bersinambungan. Dalam pelaksanaan ijtihad bisa terjadi bahwa pendapat seseorang individu dalam kasus tersebut sangat sesuai, sehingga memperoleh pengakuan umat secara keseluruhan (Ahmad, 1994: 149).
Menurut pandangan penulis, apabila dalam penetapan Ijmak yang disandarkan kepada qiyas, secara tidak langsung Ijmak itu juga berdasarkan nash syar’i, karena qiyas itu sendiri adalah hujjah syar’iyah yang bersandar secara langsung kepada nash, karena qiyas itu sendiri adalah suatu cara dalam mengistinbäthkan hukum dengan menghubungkan sesuatu kepada hukum yang ada nasnya. Bila konsep Ijmak seperti itu, maka Ijmak tersebut pada hakikatnya adalah Ijmak yang disandarkan kepada nash syar’i juga.
Sedangkan kedudukan Ijmak dalam hukum Islam menurut Fazlur Rahman merupakan suatu metode dalam menemukan sumber materi hukum, kalau ketentuan hukum tersebut tidak terdapat di dalam Alquran. Jadi Ijmak merupakan alat atau jalan untuk menyusun legislasi mengenai masalah-masalah baru melalui suatu kesepakatan. Namun pemikiran Fazlur Rahman terhadap kedudukan Ijmak sendiri tidak terlepas dari proses evolusi sunnah, artinya antara sunnah-ijtihad dan Ijmak saling berkaitan. Hal ini sebagaimana dalam Islamic Methodology in History yang artinya:
“Prinsip-prinsip hukum Islam yang paling pokok adalah Alquran, setelah itu sunnah, ijtihad dan Ijmak. Kita mengetahui bahwa di awal sejarah Islam konsep-konsep ijtihad dan Ijmak tidak hanya saling berhubungan, tetapi masing-masing diantara keduanya berhubungan pula dengan konsep sunnah. Sunnah ini bermula dari sunnah Nabi dan berubah menjadi proses penafsiran dan penyempurnaan yang berkelanjutan terus-menerus dan didukung oleh Ijmak. Proses kreativitas ini terhenti ketika “sunnah yang. hidup” diformulasikan ke dalam bentuk hadis dan dinyatakan bersumber dari Nabi”.
Dari ungkapan Fazlur Rahman di atas terlihat bahwa kedudukan ijmak mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam penemuan sumber hukum atau dalil syara’,  namun dalam arti bahwa Ijmak merupakan metodologi dalam menginterpretasi (ijtihad) terhadap sunnah untuk menunjukkan jalan dalam mengetahui adanya hukum syara’.
Sedangkan mayoritas ulama Sunni menyatakan bahwa kedudukan Ijmak menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Alquran dan Sunnah. Ini berarti ijmak dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam dan bersifat qath’i (Nasution, 1995: 71).
Sementara menurut Rahman, kedudukan Ijmak tidaklah bersifat qath’i, karena secara historis pertama munculnya konsep Ijmak adalah tidak berlandaskan Alquran atau hadis, tetapi melalui ijtihad terhadap sunnah yang merupakan praktek Nabi SAW atau para sahabat, dan kaum muslimin secara umum.
Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan Ijmak dalam pandangan Fazlur Rahman bukanlah menjadi sumber hukum yang berdiri sendiri dan bersifat qath’i, akan tetapi Ijmak merupakan suatu metode dalam menemukan hukum-hukum baru yang tidak diatur di dalam Alquran atau hadis melalui ijtihad atau qiyas.

## Kesimpulan
Konsep ijmak yang dirumuskan oleh Razlur Rahman merupakan anti-thesis terhadap konsep ijmak yang telah dirumuskan oleh Imam Asy-Syafi’i dan mayoritas ulama Sunni lainnya. Selain itu konsep Fazlur Rahman juga sangat relevan dalam pembaharuan hukum Islam di abad modern ini. Revelevansinya terletak pada segi upaya menjawab berbagai persoalan kontemporer melalui proses ijtihad kolektif, serta mengaktualisasikannya dalam lembaga legal – formal (legislatif).
Selain itu konsep ijmak yang dirumuskan oleh Fazlur Rahman diharapkan menjadi suatu metode dalam proses penalaran hukum untuk menjawab berbagai permasalah kontemporer dan juga sebagai upaya pembaharuan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman secara kolektif (ijtihad kolektif).

## Endnotes
1 Surat Ali Imran ayat 103 yang artinya: “dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada agama Allah dan janganlah kamu berpacah belah.”... Menurut al-Amidi seperti yang dikutip oleh Ahmad Hasan ayat 103 dari surat Ali ‘Imran ini menyatakan bahwa Allah melarang perselisihan. Ijmak (kesepakatan) sebagai suatu wewenang tidak mengandung signifikansi lain kecuali menghalangi perselisihan. menghilangkan perselisihan merupakan suatu kesepakatan. Lihat, Ahmad Hasan, Ijmak Ahmad Hasan (terj. Rahmani Astuti), Bandung: Pustaka, 1985, hlm. 48.
2 Surat al-Nisa’ ayat 115 yang artinya: “..dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, akan kami biarkan dia dalam kesesatan yang dipilihnya itu dan kemudian kami masukkan ia ke dalam jahannam. Itulah tempat yang seburuk -buruknya.”
Mayoritas jumhur ulama menyimpulkan ayat 115 surat al-Nisa’ ini, bahwa Alquran menyuruh kepada kebenaran sebagai kewajiban bagi masyarakat muslim, dan melarang mereka menyimpang dari padanya.
Ini menunjukkan otoritas kesepakatan mereka, sebab Allah memerintahkan kepatuhan kepada kebenaran. Ibid.
3 Istilah periode klasik merupakan suatu periode yang dimulai setelah masa tabi’in (tahun 180 H) dan tabi’ tabi’in, sampai terjadinya kebekuan dalam ber-ijtihad (tertutupnya pintu ijtihad). Lihat, Harun Nasution, “Sejarah Perkembangan ijtihad”, dalam Jalaluddin Rahmat (ed.), Ijtihad dalam Sorotan, Bandung, Mizan, 1991, hlm. 108.
4 Fazlur Rahman dilahirkan pada tahun 1919 M di daerah barat laut Pakistan, dan dibesarkan dalam keluarga dengan tradisi mazhab Hanafi. Pendidikan akademisnya diperoleh dari Punjab University, sampai ia memperoleh gelar Master of Art dalam sastra Arab pada tahun 1942. setelah meraih gelar tersebut ia melanjutkan program studi Philosofis of Doctor di Lahore. Karena mutu pendidikan Islam di India saat itu sangat rendah Fazlur Rahman kemudian melanjutkan studinya di Oxford University, dan berhasil meraih gelar doktor filsafat dari Universitas tersebut pada tahun 1951. setalah menamatkan pendidikan di Oxford, Rahman menyempatkan diri mengajar selama beberapa tahun di Durham University Inggris, kemudian di Institute of Islamic Studies Mc.Gill University, Canada. Di awal tahun 1960-an, Rahman kembali ke Pakistan, pada tahun 1962 dia ditunjuk sebagai Direktur Lembaga Riset Islam, lembaga ini mempunyai tugas untuk menafsirkan Islam dalam term-term rasional dan ilmiah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat modern yang progresif. Karena mendapat berbagai tantangan dan menyadari dirinya tanpa ada dukungan terutama dari ulama-ulama tradisional, apalagi dengan terjadinya demontrasi dan aksi massa tahun 1968, akhirnya Rahman mengundurkan diri dari jabatannya dan memutuskan untuk hijrah ke Chicago, sejak tahun 1970 ia menjabat sebagai guru besar kajian Islam dan berbagai aspeknya pada Departement of Near Eastern Languages and Civilization, University of Chicago. Lihat. Fazlur Rahman, Islam, edisi II, Chicago: University of Chicago Press, 1979, hlm. 6. Taufik Adnan Amal, Fazlur Rahman dun Usaha-Usaha Neo Modernisme Islam Dewasa ini, dalam pendahuluan buku Metode dan Alternatif Neo Modernisme Islam, disuting dari Karya Fazlur Rahman, Bandung: Mizan, 1993, hlm. 13.
5 Maksudnya adalah bahwa Ijmak bukanlah sebuah fakta statis yang ditetapkan atau diciptakan, tetapi merupakan sebuah proses yang berlangsung terus menerus. Ijmak juga tidak bersifat formal. Ia tumbuh secara wajar. Dalam pertumbuhannya bersamaan dengan perbedaan-perbedaan pendapat. Dalam masalah ini pencapaian Ijmak mesti diperlukan ijtihad, sehingga dalam setiap masalah yang diperselisihkan harus dihadapi dengan ijtihad sehingga mencapai Ijmak yang baru. Lihat. Fazlur Rahman, Ibid, hlm.34 6 Konsep Ijmak regional menurut Rahman merupakan upava relevansi dengan sistem tata negara di dunia modern, yaitu konsep Ijmak tingkat nasional dan internasional. Rahman mengemukakan konsep tentang Ijmak dengan Majelis Syura’ Islam, yaitu kesepakatan perwakilan rakyat melalui ijtihad yang menghasilkan suatu ketentuan hukum baru yang sesuai dengan kondisi dan situasi dunia Modern. Untuk tingkat Internasional representasi dari Ijmak umat Islam adalah lembaga organisasi Islam dunia atau majelis Islam internasional, Lihat; Fazlur Rahman, hlm. 186.
7 Sunnah yang hidup adalah suatu sikap, pendapat atau tingkah laku (praktek) baik yang dilakukan oleh Nabi SAW maupun oleh para sahabat yang dilakukan secara berulang-ulang dan kemudian menjadi ketentuan normatif yang disepakati sebagai suatu hukum. Lihat. Taufik Adnan Amal, Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman, Bandung: Mizan. 1996. hlm. 177.
8 Menurut Rahman prinsip penerapan hukum yang dikembangkan dalam mayoritas literature usul fikih adalah prinsip ifta’ (penyampaian fatwa). Dalam prinsip Ifta’ seseorang mufti hanya mampu berperan menyampaikan saran-saran hukum, yang merupakan pendapat pribadinya, baik kepada masyarakat maupun kepada penguasa, sedang dalam taqwin wakil-wakil rakyat berkesempatan merumuskan hukum Islam yang berkekuatan dalam opini publik menjadi hukum yang berkekuatan yuridis-formal. Undang-undang (Qanun) yang berisi hukum-hukum Islam yang dirumuskan oleh wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif, menurut Rahman, merupakan hukum Islam yang mempunyai bentuk paling sempurna, Ibid., hlm.485.
9 Syura dalam pemikiran politik Islam adalah filsafat sistem pemerintahan, masyarakat dan keluarga sebab syura berarti menangani urusan komunitas manusia, khusus dan umum, melalui perhimpunan bersama dan kolektif yang merupakan jalan untuk berpartisipasi dalam menangani suatu permasalahan/urusan masyarakat (ummah) tersebut. Lihat Muhammad Imarah, Perang Terminologi; Islam versus Barat (diterj. Musthalah Maufur). Jakarta: Rabbani Press, 1998, hlm.171.
10 Ada 4 (empat) macam rukun-rukun Ijmak yaitu:
a.  Pada masa terjadinya peristiwa itu harus ada beberapa orang mujtahid. Sebab istilah kesepakatan pendapat itu tidak akan bewujud sekiranya tidak ada beberapa macam pendapat yang masing-masing pendapat itu bersesuaian dengan pendapat yang lain. Jika dalam masa terjadinya peristiwa itu tidak ada seorang mujtahid sama sekali, atau ada tetapi hanya seorang saja, maka tidaklah terjadi suatu Ijmak yang dibenarkan oleh syara’.
b.  Seluruh mujtahid kaum muslimin menyetujui hukum syara’ yang telah mereka putuskan itu dengan tidak memandang negara, kebangsaan dan golongan mereka. kalau peristiwa yang dimusyawarahkan itu hanya disepakati oleh mujtahid dari satu negara saja, misalnya mujtahid dari Mesir saja, maka hasil keputusan tersebut bukanlah Ijmak. Ijmak harus merupakan kesepakatan dari mujtahid dari seluruh umat.
c.  Kesepakatan itu hendaknya dilahirkan oleh masing-masing dari mereka secara tegas terhadap peristiwa itu, baik lewat perkataan maupun perbuatan.
d.  Kesepakatan itu haruslah merupakan yang bulat dari seluruh mujtahid. Jadi, kalau kesepakatan itu hanya dari kebanyakan mujtahid saja sedang begaian mujtahid yang lain menentangnya, maka bukanlah merupakan Ijmak yang dapat dijadikan hujjah syar’ iyah. Apabila rukun-rukun Ijmak tersebut telah terpenuhi, maka hukum hasil dari Ijmak itu merupakan undang-undang syara’ yang wajib ditaati dan para mujtahid berikutnya tidak boleh menjadikan peristiwa yang telah disepakati itu tempat berijtihad baru. Sebab hukumnya sudah tetap atas dasar bahwa Ijmak itu telah menjadi hukum syara’ yang qath’i, sehingga tidak dapat ditukar atau dihapus dengan ijtihad yang lain. Lihat, Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Bandung: Al-Ma’arif, 1986, hlm. 59-60.
11 `Menurut Mayoritas jumhur ulama landasan Ijmak yang didasarkan ayat Alquran adalah QS. 2:143, 4: 115, 7: 181, 3:103, 42:10, 4:59. Sedangkan hadis yang menjadi landasan penetapan Ijmak adalah “Umatku tidak akan bersepakat dalam kesalahan. Kalau engkau melihat timbulnya pertentangan, ikutilah suara kelompok mayoritas”.(1bn Majah). Ahmad Hasan, Ijmak Ahmad Hasan, (terj. Rahmani Astuti). Bandung: Pustaka, 1985, hlm. 45.
12 Sunnah menurut Faztur Rahman adalah sebuah konsep prilaku, baik yang diterapkan kepada aksi- aksi fisik maupun kepada aksi-aksi mental. Dan sebuah hukum tingkah laku, baik yang terjadi sekali saja maupun yang terjadi berulang kali baik yang dilakukan oleh nabi SAW maupun oleh para sahabat. Lebih lanjut Rahman mengemukakan bahwa sunnah adalah sebuah konsep prilaku yang secara aktual dipraktekkan oleh masyarakat secara berulang-ulang (untuk waktu yang cukup lama) tidak hanya dipandang sebagai tindakan biasa, tetapi juga menjadi hukum normatif dari masyarakat tersebut, seperti hainya praktek ahl Madinah. Sunnah ini merupakan praktek yang telah disepakati secara bersama melalui proses interpretasi oleh ra’yu atau qiyas dan secara perlahan lahan diterima oleh umat sebagai Ijmak. Ibid., hlm. 21.

## Daftar Pustaka
Al-Amidi. t.t. al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam . Kairo: Muassasat al-Halabi
Amal, Taufik Adnan. 1993. Fazlur Rahman dan Usaha-Usaha Neo-Modernisme Islam Dewasa Ini.
Bandung: Mizan
Amal, Taufik Adnan. 1996. Islam dan Tantangan Modernitas; Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman. Bandung: Mizan
an-Naim, Abdullah Ahmad. 1996. Sumber dan Pekembangan Syariah . Jakarta: Logos.
an-Naim, Abdullah Ahmad. 2001. Dekontruksi Syariah; Wacana kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Interntional dalam Islam . (terj. Ahmad Suedy dan Amiruddin ar-Rani). Yogyakata: Lkis
Asy-Syafi’i. 1968. Ar-Risalah . Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathaba’ah Mustafa al-Babi al-Halabiy
Asy-Syafi’i. 1983. al-Umm . Beirut: Dar al-Fikr
Basyir, Ahmad Azhar. 1991. Menata Kembali Ijtihad Menuju Aktualisasi Hukum Islam . Bandung: Mizan Djamil, Fathurrahman. 1999. Filsafat Hukum Islam . Jakarta: Logos
Djazuli, A. & Aen, Nurul. 2000. Ushul Fikih: Metodologi Hukum Islam . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Efrinaldi. 1996. Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar . Jogjakarta: Liberty
Ghazali, t.t. al-Mustasyfa fi ilm al-Ushul . Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiya
Hasan, Ahmad. 1970. “The Early Development of Islamic Jurisprudence” . Pakistan: Islamic Research Institut e (edisi Indonesia). Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup . 1984. diterj.Agah Garnadi. Bandung: Pustaka
Hasan, Ahmad. 1995. “The Doctrine of Ijma in Islam” . Pakistan: Islamic Research Institute. t.t., diterj. Astuti. Ijma Ahmad Hasan. Bandung: Pustaka
Khallaf, Abdul Wahab. 2000. Kaedah-Kaedah Hukum Islam . (terj.Noer Iskandar al-Barsani dan Tolehah Mansoer). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Mas’adi, Ghufran A. 1997. Pemikiran Fazlur Rahman, Metodologi Pembaharuan Hukum Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Nasution, Harun. 1975. Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan . Jakarta: Bulan Bintang
Nyazee, Imran Ahsan Khan. 2000. Islamic Jurisprudence. Islamabad: The International Institute Thought
Rahman, Fazlur. 1413 H. Law and Ethic in Islam . (diterj, M.S.Nasrullah). Bandung: Hikmah
Rahman, Fazlur. 1962. “Concept Sunnah, Ijtihad and Ijma in the Early Period”. Islamic Studies . Vol.
I, No.1. March
Rahman, Fazlur. 1978. “Sources of Dynamism in Islam”. al-Ijtihad . Vol.15
Rahman, Fazlur. 1993. “Implementation of Islamic Concept of States in the Pakistani Muslim”. dalam buku Islam dalam Tradisi, Perspektif Muslim (diterj. John. Donohua dan John Esposito). Jakarta: Rajawali Press
Rahman, Fazlur. 1994. “Islam”. Chicago: Chicago University Press. (Edisi Indonesia), Islam. diterj. Ahsin Muhammad. Bandung:Pustaka
Rahman, Fazlur. 1995. “Islam and Modernity; Transformation of an Intellectual Tradition”. Chicago: University of Chicago Press. 1980. (Edisi Indonesia), Islam dan Modernitas; Tantangan Transformasi Intelektual . diterj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka
Rahman, Fazlur. 1995. “Islamic Methodology in History”. Karachi: Central Institute of Islamic Research. 1965. (Edisi Indonesia), Membuka Pintu Ijtihad . diterj. Anas Mahyiddin. Bandung: Pustaka
Rusli, Nasrun. 1999. Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansi Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Logos
Syarifuddin, Amir. 1992. Pengertian dan Sumber Hukum Islam Jakarta: Bumi Aksara
Syarifuddin, Amir. 1998. Ushul Fikih; Sumber Penemuan Hukum Islam . Jakarta: Logos
Usman, Iskandar. 1994. Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Utrecht,  E. 1976. Pengantar Dalam Hukum Indonesia . Jakarta: Akasa Baru