## PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta.
Volume 5 | Nomor 1 | Juni | 2024 e-ISSN: 2809-4433 dan p-ISSN: 2809-5081

## Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum
(Tindak Pidana Karena Minuman Keras) di PT. Bio Inti Agrindo
Muhammad Saiful Fahmi 1 , Ricardo Goncalves Klau 2 , Rudini Hasyim Rado 3 Fakultas Hukum, Universitas Musamus Merauke
Keywords : Legal Culture; Legal Awareness; PT. BIA
Corespondensi Author Muhammad Saiful Fahmi, Ilmu Hukum, Universitas Musamus Merauke Email: m.saifulfahmi@unmus.ac.id
History Artikel Received : 2023-12-22 Reviewed: 2024-01-11 Revised: 2024-03-16 Accepted: 2024-05-09
Published: 2024-06-25
Abstract: In society, there are a number of social values that apply, which are often faced with various obstacles, mitigating these obstacles is necessary with legal guidance. One of the deviant behaviours is drinking alcohol which leads to criminal offences. Legal coaching must be carried out with a systemic approach including legal culture. One of the ways to comply with the legal culture at PT. BIA is by conducting legal counselling. This community service in the Estate A Area of PT. BIA uses a socialization/counselling method in the form of criminal acts caused by drinking alcohol with lecture techniques from speakers, case studies, and discussions/questions and answers. The results of  this  community  service  that  have  been  carried  out  were  greeted  with  a positive response by workers in the Estate A Area of PT. BIA where drinking alcohol has a negative impact, both of which usually cause criminal offences and  reduce  work  productivity.  Based  on  the  results  obtained  from  this community  service,  it  can  be  concluded  that  this  legal  socialisation  is  very useful  for  workers  in  Estate  Area  A  PT.  BIA  to  foster  a  sense  of  legal awareness collectively.
Abstrak : Dalam tatanan masyarakat ada sejumlah nilai sosial yang berlaku, yang  tidak  jarang  banyak  dihadapkan  pada  berbagai  kendala,  memitigasi kendala tersebut diperlukan dengan pembinaan hukum. Perilaku menyimpang salah  satunya  adalah  minum-minuman  keras  yang  berujung  pada  tindak pidana. Pembinaan hukum harus dilakukan dengan sebuah pendekatan yang sistemik  termasuk  di  dalamnya  budaya  hukum.  Kepatuhan  budaya  hukum pada PT.BIA salah satunya dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum. Pengabdian  di  Area  Estate  A  PT.  BIA  ini  menggunakan  metode sosialisai/penyuluhan  berupa  tindak  pidana  yang  diakibatkan  oleh  minum- minuman  keras  dengan  teknik  ceramah  dari  narasumber,  studi  kasus,  dan diskusi/tanya  jawab.  Hasil  dari  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  telah dilaksanakan ini disambut dengan respon yang positif oleh para pekerja pada Area  Estate  A  PT.  BIA  dimana  minum-minuman  keras  memiliki  dampak negatif baik diantaranya biasa menyebabkan tindak pidana dan menurunkan produktivitas  kerja.  Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  dari  pengabdian  ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi hukum ini sangat bermanfaat bagi para pekerja di Area Estate A PT. BIA untuk menumbuhkan rasa kesadaran hukum secara kolektif.

## PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol 5 No 1, Juni 2024

## Pendahuluan
Dalam penjelasan umumnya Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan secara tegas, bahwa Indonesia adalah  negara  yang  berlandaskan  pada  hukum  (Rechtsstaat)  dan  tidak  bedasarkan  atas  kekuasaan  belaka (Machsstaat) (Hutagalung,  2017).  Pernyataan  tersebut  memiliki  arti  bahwa  dalam  konteks  penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hukum memiliki marwah yang paling tinggi serta terhormat. Hal demikian diartikan bahwa hukum menjadi landasan normatif untuk urusan dan aktivitas kehidupan, baik dalam urusan kemasyarakatan, kebangsaan, dan juga urusan dalam mengelola kenegaraan yang diakui secara formal maupun secara material, hal ini tentu memiliki konsekuensi kewajiban bagi siapapun yang ada di kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk mematuhi hukum. Dengan dipilihnya negara hukum, maka setiap warga negara  tidak  akan  dibayangi  rasa  takut  akan  acaman  bahaya  kesewenang-wenangan  penguasa  yang  hanya mengutamakan kekuasaan (mach) Fathurohman, 2023). Dengan konsep Rechtsstaat , maka aturan hukum tersebut mengikat terhadap segenap warga masyarakat tanpa terkecuali para penguasa di negeri ini adalah dalam rangka  untuk tercapainya fungsi social control dari hukum, dalam rangka mewujudkan ketertiban, keadilan, dan ketentraman masyarakat, serta dalam rangka fungsi hukum untuk perubahan kehidupan sosial, oleh sebab itu kemanfaatan dari fungsi hukum ini tentunya harus dapat dirasakan oleh setiap warga masyarakat tanpa terkecuali (Waluyo, 2022).
Dalam  tatanan  masyarakat,  ada  sejumlah  nilai  sosial  yang  berlaku,  yang  dimaksudkan  untuk mengendalikan perilaku orang-orang yang berada di dalam tatanan masyarakat tersebut (Sadnyini & Rama, 2022). Meskipun demikian, disinyalir ada segelintir oknum masyarakat yang tidak mau mematuhi nilai-nilai sosial tersebut, sehingga  perilakunya  dianggap  menyimpang  oleh  anggota  masyarakat  yang lain  (Alam  et  al.,  2023).  Perilaku menyimpang  tersebut  jika  dibiarkan,  lama-lama  akan  berkembang  menjadi  sebuah  pelanggaran  yang memungkinkan untuk terjadinya sebuah tindak pidana sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang salah satunya adalah minum-minuman keras (Miradj, 2020).
Untuk  mewujudkan  sebuah  fungsi  hukum  tersebut  tidak  jarang  banyak  dihadapkan  pada  berbagai kendala, dimana salah satu upaya memitigasi kendala tersebut diperlukan pembinaan hukum yang didukung oleh semangat dan tanggung jawab semua unsur yang terlibat di dalamnya termasuk juga bagi sebuah perusahaan. Pembinaan  hukum  tentunya  harus  dilakukan  dengan  sebuah  pendekatan  yang  sistemik,  dimana  unsur-unsur sistem hukum nasional selain diperhatikan unsur materi hukum, dan unsur kelembagaan (istitusi) hukumnya, juga termasuk di dalamnya unsur budaya hukumnya, budaya hukum pada lingkungan perusahaan khususnya pada PT.BIA salah satunya dilakukan dengan melakukan sosialisasi kesadaran hukum baik secara internal maupun melibatkan unsur aparat penegak hukum dan unsur akademisi.

## Metode
Dalam melaksanakan pelaksanaan sosialisasi kesadaran hukum pada PT. BIA ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan sebagai berikut:
a. Melakukan koordinasi dengan PT. BIA dan sekaligus sebagai otoritas penanggung jawab karyawan.
b. Penyusunan program sosialisasi kesadaran hukum berdasarkan hasil analisis situasi dan kondisi pekerja di Area Estate A PT. BIA.
2. Observasi  lapangan,  yakni  langkah  awal  yang  dilakukan  sebagai  bahan  masukan  dalam  menyusun kegiatan ini dan mengumpulkan data-data yang bersifat teknis.
3. Studi pustaka, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan referensi hasil kajian secara akademik berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah tentang tindak pidana yang diakibatkan oleh minum-minuman keras.
4. Pelaksanaan,  yaitu  kegiatan  sosialisasi  kesadaran  hukum  berupa  sosialisasi  kesadaran  hukum  pada pekerja di Area Estate A PT. BIA berupa tindak pidana yang diakibatkan oleh minum-minuman keras dengan teknik ceramah dari narasumber, studi kasus,dan diskusi/tanya jawab.
5. Evaluasi dilakukan secara langsung oleh tim pelaksana yaitu pemahaman pekerja di Area Estate A PT. BIA terhadap  sosialisasi  kesadaran  hukum  yang  telah  mereka  ikuti.  Proses  evaluasi  dilaksanakan  untuk mengetahui kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi kesadaran hukum.
6. Refleksi  dilakukan  bersama  antara  tim  dan  PT.  BIA  sebagai  mitra.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengetahui seluruh proses pelaksanaan kegiatan.
Gambar 1.  Metode Pelaksanaan Sosialisasi Kesadaran Hukum di PT. BIA

## Hasil Dan Pembahasan
Warisan Budaya menurut UNESCO termasuk dalam tradisi atau ekspresi hidup yang diwarisi dari nenek moyang dan diteruskan kepada keturunannya, seperti tradisi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, ritual, acara meriah, pengetahuan dan praktek tentang alam dan alam semesta atau pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan kerajinan tradisional. Provinsi Papua Selatan memiliki beragam warisan budaya antara lain Warisan Budaya Tak Benda yang masih ada dan diyakini keberadaannya sehingga patut di jaga dan dilesatarikan guna membantu memperkuat hubungan sosial dan inklusivitas salah satunya yaitu minuman keras tradisional (Sopi) merupakan Budaya Tak Benda Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78/2007 tentang Pengesahan Convention for The Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (Picauly, 2022). Di Merauke sendiri, minuman lokal (Milo) dikenal dengan sebutan sopi ataupun sageru/sagero.
Dari sudut sosial umumnya orang yang mabuk disebabkan karena minuman keras secara berlebihan dan tidak  terkontrol  dapat  menimbulkan  keresahan  di  masyarakat  seperti  misalnya  tindak  pidana  kekerasan, pencabulan  (Al  Zuhri  &  Dona,  2021),  dan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  dan  perbuatan  melawan hukum lainnya sehingga sangat disayangkan jika hal ini terjadi pada lingkungan kerja seperti halnya yang terjadi pada PT. Bio Inti Agrindo (PT.BIA) (Hutabarat et al., 2023).
Pelaksanaan pengabdian ini berjudul “Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum (Tindak Pidana Karena Minuman Keras) di PT. Bio Inti Agrindo”. Adapun yang menjadi tempat sosialisasi peningkatan kesadaran hukum ini adalah Estate A PT. BIA. Pengabdian ini dilalkukan pada tanggal 12-19 Juli 2023.
Pengabdian berupa sosialisasi peningkatan kesadaran hukum (Tindak Pidana Karena Minuman Keras) ini menjadi penting dilakukan pada sebuah perusahan tidak terkecuali pada PT. BIA dikarenakan minum-minuman keras yang dikonsumsi secara berlebihan merupakan salah satu foktor yang bisa merugikan orang lain, terlebih bagi  seorang  pekerja  cenderung  menurunkan  produktivitas  pekerjaannya  atau  lebih  lanjut  bisa  menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana oleh sebab itu pengabdian ini dibuat secara bersama-sama  dengan PT.BIA Estate A sebagai bentuk nyata dari tindakan hukum preventive (Pencegahan/Penangkalan) sebelum kejahatan
Pengumpulan data berupa:
1. Pengambilan data awal tentang jenis pelanggaran di PT. BIA 2. Observasi lokasi penyuluhan 3. Menentukan topik dan pembahasan sosialisai hukum Pelaksanaan sosialisai hukum berupa: 1. Koordinasi  dengan  HRD  PT. BIA  untuk  jadwal  dan  tempat sosialisai 2. Pelaksanaan sosialisai hukum Evaluasi penyuluhan hukum berupa: 1. Kekurangan dan kendala- kendala selama sosialisai hukum di PT. BIA 2. Pemahaman  materi  sosialisai oleh  pekerja  di  Estate  A  yang PT. BIA Refleksi berupa: 1. Pelaksanaan  acara  sosialisai selanjutnya  di  Estate  yang berbeda pada PT. BIA. 2. Kerjasama  lanjutan  antara FH. Unmus dengan PT. BIA
atau tindak pidana terjadi yaitu program penyuluhan kesadaran hukum, (Muhammad Saiful Fahmi et al., 2023) sebelum melalui upaya hukum reperessive (Pem-berantasan/Penumpasan) sesudah Kejahatan itu terjadi yaitu melalui jalur penal berdasarkan KUHP Buku III BAB I Pasal 492 ayat 1 tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan.
Kesadaran  hukum  merupakan  konsepsi  abstrak  didalam  diri  manusia,  tentang  keserasian  antara ketertiban dan ketentraman yang dkehendaki atau sepantasnya (Amanda, 2023). Kesadaran hukum ini berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kaputuhan hukum ada rasa takut akan sanksi (Syamsarina et al., 2022).
Kesadaran masyarakat terhadap hukum kian mengalami degradasi dan menganggap hukum yang dibuat hanya untuk menjadi pajangan dan hanya untuk proses pelanggaran yang cukup massif (Marufah et al., 2020). Adapun unsur-unsur kesadaran hukum menurut Achmad Ali:(Ali, 2009)
1. Tahap Pengetahuan Hukum
2. Tahap Pemahaman Hukum
3. Tahap Sikap Hukum (Legal attitude)
4. Tahap Pola Perilaku Hukum
Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan oleh  masyarakat  (Triwijaya  et  al.,  2020).  Salah  satu  nilai  yang  menjadi  tujuan  Hukum  adalah  ketertiban.  Jadi, kesadaran hukum sangatlah penting untuk kelangsungan daripada suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Faktor- faktor yang memengaruhi kesadaran hukum adalah:(Sholihin, 2023)
1. Pengetahuan Tentang Kesadaran Hukum
2. Pengetahuan Terhadap Ketentuan Hukum
3. Penghargaan Terhadap Ketentuan Hukum
4. Penataan Terhadap Ketentuan Hukum
5. Ketaatan Masyarakat Terhadap Hukum
Pengaruh alkohol yang mengandung zat ethanol membuat seseorang untuk berani melakukan tindakan kejahatan,  dampak  terbesarnya  minuman  keras  menjadi  biang  dari  tindakan  kriminal,  mulai  dari  pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, perampokan bahkan sampai pembunuhan (Fahrezi et al., 2023).
Kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran hukum ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang telah dibuat dan disepakati dalam rapat bersama dan disetujui bersama dengan mitra, maka kegiatan terbagi dalam beberapa tahapan pelaksanaan sebagai berikut: “Tahap Pertama bekerjasama dengan mitra yaitu PT. BIA untuk melakukan pentahapan observasi, analisis kebutuhan kegiatan dan menentukan topik atau pembahasan sosialisai hukum”.  Dari  hasil  diskusi  dengan  PT.  BIA  didapatkan  kesepakatan  berdasarkan  kebutuhan  yang  ada  yaitu mengadakan  sosialisai  dengan  tema  “Tindak  Pidana  Karena  Minuman  Keras”,  tema  ini  dipilih  karena  masih terdapat kebiasaan para pekerja yang mengkonsumsi minuman keras dan dikawatirkan oleh Perusahaan bisa menimbulkan berbagai macam tindak kejahatan yang disebabkan karena pengaruh dari minum-minuman keras (Rusmini, 2021), terlebih karena pada perusahaan yang bekerja pada bidang perkebunan hal ini sedikit banyak mengurangi tingkat produktivitas d.an disiplin dalam menjalankan pekerjaan.
Tahap  Kedua  yaitu  merupakan  tahap  pelaksanaan  sosialisasi  hukum  dimana  pada  tahap  ini  peneliti melakukan  koordinasi  dengan  HRD  PT.  BIA  untuk  jadwal  dan  tempat  sosialisai  serta  melaksanaan  kegiatan sosialisai hukum. Sosialisasi hukum sendiri dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, serta diskusi antara narasumber dengan para pekerja yang ada di Estate A PT. BIA. Metode ceramah dengan disertai diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan narasumber menjadi sangat menarik karena materi yang disajikan dikemas dengan Bahasa-bahasa hukum yang sederhana dan dapat dimengerti dengan mudah oleh para peserta sosialisasi karena diikuti dengan contoh-contoh yang sangat dekat dengan aktivitas keseharian para pekerja di perkebunan sawit PT. BIA.  Materi-materi  tentang  sosialisasi  peningkatan  kesadaran  hukum  ini  masing-masing  secara  bergantian dibawakan oleh para pemateri yaitu: Mulyadi Alrianto Tajuddin, S.H., M.H., Rullof Fabian Yohanis Waas, S.H., M.H., Zegovia Parere, S.H., M.H, dan Muhammad Saiful Fahmi, M.H.
Adapun ruang lingkup materi yang diberikan pada saat pelaksanaan sosialisasi peningkatan kesadaran hukum  (Tindak  Pidana  Karena  Minuman  Keras)  ini  adalah,  pemahaman  tentang  apa  itu  kesadaran  hukum, pentingnya  kesadaran  hukum,  unsur-unsur  kesadaran  hukum,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kesadaran hukum, masyarakat ketika tidak patuh pada hukum, pengaruh dari minum-minuman keras, tindak pidana kejahatan
PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 1, Juni 2024
yang dipengaruhi oleh minum-minuman keras, dan sanksi pidana pelaku kejahatan yang dipengaruhi miras.
Gambar 2: Penyampaian Materi
Gambar 3: Penyampaian Materi
Gambar 4: Penyampaian Materi
Gambar 5: Penyampaian Materi
Gambar 6: Penyampaian Materi
Gambar 7: Diskusi dan Tanya Jawab
Tahap Ketiga yaitu evaluasi atas kegiatan sosialisasi hukum dengan melihat kekurangan dan kendala- kendala selama sosialisai hukum di PT. BIA Estate A, serta evaluasi tingkat pemahaman materi sosialisai oleh pekerja. Dari hasil kegiatan sosialisasi hukum ini, yang menjadi kendala adalah waktu dan jam sosialisasi yang hanya bisa dilakukan pada malam hari, hal demikian dikarenakan para pekerja pada PT. BIA secara mayoritas memulai pekerjaannya pada pukul 05.00 dan baru selesai bekerja pada pukul 16.00 dimana hal ini menyebabkan pemberian materi di empat titik lokasi yang ada di Estate A PT. BIA baru bisa dilakukan pada pukul 18.00.
Tahap Keempat yaitu refleksi atas evaluasi sosialisasi hukum, rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan acara sosialisai selanjutnya di Estate yang berbeda pada PT. BIA serta bentuk kerjasama lanjutan antara Fakultas Hukum Universitas Musamus dengan PT. BIA. Dimana kegiatan sosialisasi hukum ini sangat diperlukan untuk memberikan  pemahaman  dan  peningkatan  kesadaran  hukum  baik  secara  individu  maupun  kelompok  seperti halnya para pekerja pada sebuah perusahaan.

## Simpulan Dan Saran
Pengabdian berupa sosialisasi peningkatan kesadaran hukum (Tindak Pidana Karena Minuman Keras) ini sangat penting dilakukan pada sebuah perusahan tidak terkecuali pada PT. BIA dikarenakan minum-minuman keras yang dikonsumsi secara berlebihan merupakan salah satu foktor yang bisa merugikan orang lain, terlebih bagi  seorang  pekerja  cenderung  menurunkan  produktivitas  pekerjaan  atau  lebih  lanjut  bisa  menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana, oleh sebab itu pengabdian ini dibuat secara bersama-sama  dengan PT.BIA Estate A sebagai bentuk upaya nyata dari hukum preventive (Pencegahan/Penangkalan) sebelum kejahatan atau tindak pidana terjadi yaitu dengan memberikan kesadaran hukum.
Dari sudut sosial, umumnya orang yang mabuk disebabkan karena minuman keras secara berlebihan dan tidak  terkontrol  dapat  menimbulkan  keresahan  di  masyarakat  seperti  misalnya  tindak  pidana  kekerasan, pencabulan,  dan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  dan  perbuatan  melawan  hukum  lainnya  sehingga sangat disayangkan jika hal ini terjadi pada lingkungan kerja seperti halnya yang terjadi pada PT. Bio Inti Agrindo (PT.BIA). Rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan acara sosialisai selanjutnya di Estate yang berbeda pada PT. BIA  serta  bentuk  kerjasama  lanjutan  antara  Fakultas  Hukum  Universitas  Musamus  dengan  PT.  BIA.  Dimana kegiatan  sosialisasi  hukum  ini  sangat  diperlukan  untuk  memberikan  pemahaman  dan  peningkatan  kesadaran hukum baik secara individu maupun kelompok seperti halnya para pekerja pada sebuah perusahaan.

## Daftar Rujukan
Al Zuhri, M., & Dona, F. (2021). Penggunaan Alkohol untuk Kepentingan Medis Tinjauan Istihsan. Journal of Law, Society, and Islamic Civilization , 9 (01), 40–49.
Alam,  D.,  Lesmana,  S.  J.,  &  Asmarawati,  T.  (2023).  Penyuluhan  Hukum  Mengenai  Penanggulangan  Penyakit Masyarakat  di  Kalangan  Remaja  di  Kelurahan  Pakuhaji  Kecamatan  Pakuhaji  Kabupaten  Tangerang. BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (1), 684–695.
Ali, A. (2009). Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence). Jakarta: Kencana .
Amanda,  A.  M.  (2023).  Implementasi  Kesadaran  Hukum  Ditinjau  dari  Perspektif  Masyarakat. Nomos:  Jurnal Penelitian Ilmu Hukum , 3 (3), 92–99.
Fahrezi, E., Helmayanti, L., Dahlia, A., Ridwansyah, R., & Firdaus, F. (2023). Penyuluhan Hukum Terkait Tindak Pidana Miras Terhadap Remaja Di SMPN 2 Banjaran. Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 2 (2),
148–156.
Fathurohman, D. T. (2023). REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA KELUHURAN  MARWAH  DAN  MARTABAT  HAKIM  YANG  BERDASARKAN  NILAI  KEADILAN . UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
Hutabarat, D. T. H., Halawa, A. J., Balqis, B. S., Poliansyah, D., & Akbar, D. F. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Journal Of Human And Education (JAHE) , 3 (2), 203–210.
Hutagalung, S. M. (2017). Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum? Sociae Polites , 109–126.
Marufah, N., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Degradasi Moral sebagai Dampak Kejahatan Siber pada Generasi Millenial di Indonesia. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 7 (1), 191–201.
Miradj, S. (2020). Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda (Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat). AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama , 14 (1), 65–86. Muhammad Saiful Fahmi, Rudini Hasyim Rado, Mulyadi Alrianto Tajuddin, Nurul Widhanita Y. Badilla, & Ricardo Goncalves Klau. (2023). Penal Mediation in Settlement of Copyright Crimes in Indonesia. Technium Social Sciences Journal , 49 (1 SE-Article), 325–329. https://doi.org/10.47577/tssj.v49i1.9821
Picauly,  J.  H.  (2022).  Upaya  Pencegahan  Kejahatan  Minuman  Keras  Tradisional  (Sopi)  Melalui  Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat. AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum , 2 (2), 60–68.
Rusmini, A. A. A. N. T. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Denpasar. Jurnal Analisis Hukum , 4 (1), 89–97.
Sadnyini, I. A., & Rama, S. P. W. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polda Bali). Jurnal Analisis Hukum , 5 (2), 163–173.
Sholihin, R. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Siswa Dalam Berkendara. JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling , 1 (1), 12–18.
Syamsarina, S., Aziz, M. I., Arzam, A., Hidayat, D., & Aji, A. B. W. (2022). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat. Jurnal Selat , 10 (1), 81–90.
Triwijaya, A. F., Fajrin, Y. A., & Wibowo, A. P. (2020). Quo vadis: Pancasila sebagai jiwa hukum Indonesia. Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan) , 1 (2), 115–129.
Waluyo, B. (2022). Penegakan hukum di Indonesia . Sinar Grafika.