Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA TERHADAP ARCANDRA TAHAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Oleh:

## Chelsea Chesy Bernanda
Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Chelseachesy19@gmail.com
Abstrak–  Warga  negara  adalah  warga  suatu  negara  yang  ditetapkan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan.  Seseorang  dapat  memperoleh  sebuah  warga  negara  Indonesia  melalui beberapa  hal,  yaitu  dari  kelahiran  dan  perkawinan,  naturalisasi,  dan  pewarganegaraan  luar biasa. Hal tersebut diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.  Selain  itu  pada  undang-undang  ini  juga  mengatur  sebab-sebab  seseorang  dapat kehilangan  kewarganegaraannya  sehingga  seseorang  tersebut  tidak  dapat  lagi  disebut  warga negara  di  Indonesia.  Indonesia  tidak  menganut  sistem  kewarganegaraan  ganda,  melainkan hanya  sistem  kewarganegaraan  tunggal.  Hal  ini  agar  mengantisipasi  adanya apatride dan bipatride . Dalam UU No. 12 Tahun 2006 mengatur sanksi pidana yang dilakukan oleh orang- perorangan, korporasi dan pejabat apabila terbukti telah melakukan hal-hal  yang diatur pada Pasal 36-38 UU No. 12 Tahun 2006.

## Kata kunci: Warga Negara, Sistem Kewarganegaraan, Sanksi Pidana
Abstract – A citizens is a citizens are defined under the law. A person can obtain Indonesian citizens  from  a  few  things,  among  others  from  birth  and  marriage,  above  service  and naturalitation. It is regulated in the law number 12 years 2006 about citizenship of Republic of Indonesia. In addition to the legislation is set because a person loses his citizenship, so that one was no longer citizen of Indonesia. Indonesia does not adhere to the system of dual citizenship, but single citizenship. It is anticipated the apatride and bipatride. In the law number 12 years 2006  about  citizenship  of  republic  of  Indonesia  set  of  criminal  sanctions  carried  out  by  a person, the corporation and officials if proven to do the things set out in article 36 until 38 in the law number 12 years 2006.
Keywords: Citizens, System of Citizens, Criminal Sanctions

## A. PENDAHULUAN
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar diberhentikan dari jabatannya. Padahal, belum genap sebulan sosok Arcandra menggantikan posisi Sudirman Said. Menyikapi  pertanyaan-pertanyaan  publik  terkait  dengan  status  kewarganegaraan  Menteri ESDM  Arcandra  Tahar  dan  setelah  memperoleh  informasi  dari  berbagai  sumber,  Presiden memutuskan  untuk  memberhentikan  dengan  hormat  saudara  Arcandra  Tahar  dari  posisinya sebagai  Menteri  ESDM,  kata  Menteri  Sekretaris  Negara  Pratikno,  di  Istana  Negara,  Senin (15/8/2016).
Tak banyak yang tahu siapa sosok Arcandra sampai pada Rabu 27 Juli 2016 Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pria berdarah Minang ini menjadi Menteri ESDM. Pada hari  yang  sama  Jokowi  pun  melantik  Arcandra  Tahar  bersama  jajaran  menteri  lain  pada reshuffle jilid kedua. Sejak saat itu, Arcandra Tahar menjadi buah bibir. Apalagi pria ini rela pulang  ke  Indonesia  setelah  20  tahun  tinggal  di  Amerika  Serikat.  Di  Negeri  Paman  Sam, Arcandra Tahar menjabat sebagai Presiden Direktur Petroneering di Houston Texas, AS. Dia juga disanjung karena memiliki tiga hak paten pada bidang pengembangan migas lepas pantai. Arcandra  Tahar  merupakan  jebolan  teknik  mesin  Institut  Teknologi  Bandung  (ITB).  Ia melanjutkan  studi magister dan  doktornya  di  Agricultural  &  Mechanical  University  Texas Amerika jurusan Ocean Engineering.
Arcandra Tahar memiliki pengalaman lebih dari 14 tahun di bidang hidrodinamika dan rekayasa lepas  pantai.  Arcandra Tahar juga telah bekerja di  berbagai  perusahaan migas  baik sebagai pengembang maupun produksi seperti Spar, TLP, Compliant Tower, Buoyant  Tower dan Multi  Colum Floater selama 13 tahun terakhir. Sementara itu setelah diberhentikan dari jabatan  sebagai  Menteri  ESDM  Presiden  Joko  Widodo  Secara  mengejutkan  presiden  Joko Widodo  melantik  dua  bekas  menteri  yang  sudah  dicopot  dari  jabatan  sebelumnya,  sebagai Menteri  dan  Wakil  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  yang  baru.  Dalam pernyataan singkatnya usai pelantikan, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa penunjukan ini  semata-mata  isu  manajemen.  Keduanya  adalah  figur  yang  cukup  profesional,  dan berkemampuan untuk melakukan reformasi di sektor ESDM. Ini isu manajemen, jangan ditarik ke isu-isu personal dan politik, kata Jokowi. Ini isu manajemen, katanya menegaskan lagi.
Ignasius Jonan mengisi posisi yang sebelumnya dijabat oleh Archandra Tahar yang kini dilantik  sebagai  wakilnya.  Sebelumnya,  Jonan  menjabat  sebagai  Menteri  Perhubungan,  dan dicopot dalam perombakan kabinet kedua, menyusul sejumlah kontroversi kegaduhan, antara lain terkait penentangannya terhadap pembangunan kereta api cepat Jakarta Bandung. Adapun
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Arcandra  Tahar,  sebelumnya  diberhentikan  dari  jabatan  sebagai  Menteri  ESDM  pada  15 Agustus  2016,  sesudah  terungkap  bahwa  ia  memiliki  dua  kewarganegaraan,  Indonesia  dan Amerika  Serikat  tentang  kewarganegaraan  ganda  sebagaimana  dikatakan  Menkumham Yasonna  Laoly,  sebelum  akhirnya  diberhentikan  Archandra  Tahar  sempat  berkilah  dengan berbagai cara, didukung oleh para pejabat Pemerintah Joko Widodo. Hal ini memicu perdebatan panas di media sosial dan di politik nasional. Sesudah Arcandra Tahar diganti pun pemerintah terang-terangan mengusahakan pemulihan kewarganegaraannya secara istimewa. Sesuatu yang lagi-lagi dipertanyakan dan bahkan dianggap melanggar hukum oleh beberapa kalangan.
Dalam  peringatan  hari  kemerdekaan  17  Agustus  di  Istana  Negara,  Archandra  Tahar hadir. Ia juga muncul dalam sejumlah peristiwa publik, memicu spekulasi bahwa Presiden Joko Widodo bersikukuh untuk memulihkan posisi Archandra Tahar sebagai menteri ESDM sesudah pemulihan kewarganegaraannya lewat jalur khusus tuntasyaitudiangkatkarenadianggapmemilikijasabagi  Negara  Indonesia.  Ternyata  yang ditunjuk  sebagai  Menteri  ESDM  yang  sejak  beberapa  waktu  dijabat  rangkap  oleh  Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan, adalah Ignasius Jonan. Ditanya wartawan tentang kontroversi  pemulihan  kewarganegaraannya,  Archandra  Tahar  menjawab,  “saya  kira  semua persoalannya  sudah  diselesaikan  dan  Alhamdulillah  saya  sekarang  sudah  dilantik  oleh presiden.” Apakah pelantikan ini khususnya Archandra Tahar betapapun Presiden mengatakan semata merupakan isu manajemen akan memicu kontroversi baru?

## B. METODE PENELITIAN
Penulisan  skripsi  ini  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  normatif.  Tipe  penelitian yuridis  normatif  ini  adalah  pendekatan  masalah  yang  mempunyai  maksud  dan  tujuan  untuk mengkaji  perundang-undangan  dan  peraturannya  berlaku  juga  dengan  buku-buku  yang berkonsep  teoritis.  Kemudian  dihubungkan  dengan  permasalahan  yang  menjadi  pokok pembahasan  yang  dibahas  di  dalam  skripsi  ini.  Adapun  Pembahasan  permasalahan  dalam skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), yaitu memecahkan  jawaban  atas  rumusan  masalah  yang  diajukan  dengan  mendasarkan  kepada ketentuan-ketentuan  dalam  legislasi  dan  regulasi  yang  relevan.  Pendekatan  konseptual ( conceptual approach ),  yaitu pendekatan  yang dilakukan dengan  cara  memecahkan jawaban atas  rumusan  permasalahan  yang  diajukan  dengan  merujuk  pada  konsep  dan  prinsip  hukum yang relevan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada setiap negara yang di dalamnya terdapat sebuah pemerintahan pastilah memiliki permasalahan-permasalahan  dalam menjalankan  pemerintahannya atau kekuasaannya, dalam hal ini tidak terkecuali pula Pemerintah Indonesia. Dalam setiap permasalahannya Pemerintah dituntut menyelesaikan setiap permasalahan melalui langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. 1 Dalam  hal  ini  pula  terkait  permasalahan  dwi kewarganegaraan Arcandra Tahar yang pada saat beberapa waktu yang lalu diangkat menjadi Menteri  ESDM  kemudian  diberhentikan  akibat  permasalahan  dwi  kewarganegaraan. Sebagaimana yang telah disinggung ataupun terjadi bahwa Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle jilid pertama yang lalu secara besar-besaran yang dalam hal ini termasuk pada jabatan Menteri  ESDM  dari  Sudirman  Said  berganti  menjadi  Arcandra  Tahar.  Hal  ini  merupakan sebuah  kewajaran  mengingat  Presiden  memiliki  hak  prerogratif  untuk  mengangkat  dan memberhentikan Menteri sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa :
1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.
Akan tetapi pengangkatan Arcandra ini menimbulkan permasalahan baru, yaitu status kewarganegaraan Arcandra yang ternyata dinyatakan memiliki kewarganegaraan ganda. Hal ini dapat  diketahui  setelah  Arcandra  Tahar  diketahui  memiliki  paspor  Negara  Amerika  Serikat. Peristiwa  ini  pada  akhirnya  membuat  gempar  seluruh  penduduk  Indonesia  termasuk  para akademisi  khususnya  ahli  hukum  di  bidang  tata  negara,  hal  ini  dikarenakan  Presiden  Joko Widodo mengacuhkan peraturan perundang-undangan tentang Kementerian Negara khususnya Pasal 22 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008 yang mengatur bahwa untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:
a. Warga negara Indonesia;
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita proklamasi;
d. Sehat jasmani dan rohani;
e. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan
f. Tidak pernah dipidana penjara .
1 Muh Kusnardi, Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia , CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1983, hal. 12.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Pada  peraturan  inilah  yang  diabaikan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  selaku  orang  yang memiliki  hak  prerogratif  untuk  mengangkat  dan  memberhentikan  Menteri,  sehingga  setelah negara gaduh atas pengangkatan ini maka Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah cepat  untuk  segera  memberhentikan  dan  mengganti  Arcandra  Tahar.  Hal  ini  menghindari sesuatu  yang  tidak  diinginkan  oleh  kubu  Pemerintah  walaupun  sebenarnya  tindakan pengangkatan Arcandra Tahar ini telah jelas melanggar undang-undang baik itu undang-undang Kementerian  Negara  maupun  melanggar  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia. Dapat dibayangkan seseorang yang memiliki paspor  Amerika  Serikat  dapat  diangkat  menjadi  seorang  Menteri  ESDM  padahal  undang- undang telah jelas melarang.
Selain itu pada Pasal  22 UU No.39 Tahun 2008  tentang Kementerian Negara di  atas bahwa salah satu syarat seseorang dapat diangkat sebagai menteri adalah berkewarganegaraan Indonesia,  sehingga  titik  permasalahannya  adalah  ada  pada  status  kewarganegaraan  dari Arcandra  Tahar  yang  diduga  memiliki  paspor  Amerika  Serikat  sehingga  membuat  Arcandra Tahar memiliki kewarganegaraan ganda. Hal itulah yang pada akhirnya membuat Joko Widodo memberhentikan  Arcandra  Tahar  dari  jabatannya.  Akan  tetapi  berselang  beberapa  bulan kemudian  secara  mengejutkan  Presiden  Joko  Widodo  melakukan  pemilihan  dan  penetapan Menteri ESDM yang di pimpin oleh Ignasius Jonan dan menetapkan Arcandra Tahar sebagai wakil menterinya.
Hal yang menjadi bahan pengamatan kalangan luas khususnya para akademisi maupun ahli  hukum  tata  negara  adalah  seorang  Arcandra  Tahar  yang  telah  diberhentikan  sebagai Menteri ESDM yang diangkat kembali sebagai wakil Menteri ESDM menemani Ignasius Jonan dikala sebelumnya terkena kasus yang berkaitan dengan status kewarganegaraannya. Dalam hal ini  yang  menjadi  titik  permasalahan  utama  adalah  bukan  hanya  terletak  pada  pengangkatan sebagai  wakil  Menteri  ESDM  saja  melainkan  juga  pada  proses  pemulihan  kewarganegaraan yang dipertanyakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menkumham Yasonna laoly bahwa Arcandra  Tahar  dapat  dipulihkan  status  kewarganegaraannya  karena  dianggap  tidak meninggalkan kewarganegaraan Indonesia walaupun telah memilih kewarganegaraan Amerika serta memiliki paspor disana, sehingga Arcandra Tahar dianggap memiliki kewarganegaraan ganda dan bisa dengan bebas meninggalkan kewarganegaraan Amerika untuk dapat dipulihkan status  kewarganegaraannya.  Hal  inilah  yang  menjadi  Perdebatan  dan  banyak  mengundang kritik dari kalangan ahli tata negara. Perlu diketahui sebelumnya bahwasanya Arcandra Tahar telah meninggalkan Indonesia sekitar 20 tahun yang lalu menuju Amerika Serikat untuk bekerja
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
disana. Hal tersebut adalah waktu yang cukup lama, sehingga pada 2012 Arcandra mendapatkan paspor  Amerika  Serikatnya  setelah  melalui  prosedur  dan  peraturan  yang  ada  disana  yaitu undang-undang kewarganegaraan dan imigrasi atau biasa disebut Immigration and Nationality Act (INA).
Perlu  diketahui  bahwa  Negara  Indonesia  juga  mempunyai  peraturan  perundang- undangan  yang berkaitan dengan kewarganegaraan  Indonesia  yaitu UU  No. 12 Tahun 2006. Peraturan tersebut mempunyai prinsip asas kewarganegaraan tunggal sebagaimana yang telah dijelaskan pada penjelasan umum UU No. 12 Tahun 2006, sehingga dalam peraturan ini tidak ada ruang bagi orang-orang apatride maupun bipatride . Adapun kewarganegaraan ganda atau bipatride di Indonesia dapat berlaku namun statusnya hanya pengecualian bagi anak dibawah umur 18 tahun yang dilahirkan dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan, namun setelah berusia 18 tahun sang anak diwajibkan memilih kewarganegaraan dari ayahnya atau ibunya. 2
Hal ini Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2006 bahwa “Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah  berusia  18  (delapan  belas)  tahun  atau  sudah  kawin  anak  tersebut  harus  menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Jika melihat pada uraian Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006 tersebut maka alasan Menkumham dengan menyebut bahwa  Arcandra Tahar memiliki kewarganegaraan ganda tidak dapat dibenarkan.
Menkumham seharusnya dapat lebih jeli melihat pasal lain di dalam UU No. 12 Tahun 2006,  khususnya  pada  Pasal  23  UU  No.  12  Tahun  2006  menganut  asas  kewarganegaraan tunggal.  Jika  melihat  Pasal  23  UU  No.  12  Tahun  2006  ini  Arcandra  Tahar  telah  dianggap meninggalkan  kewarganegaraan  lamanya  secara  otomatis  yaitu  kewarganegaraan  Indonesia dikarenakan  secara  sukarela  menerima  kewarganegaraan  lain  dalam  hal  ini  Amerika  Serikat sebagaimana  yang  tercantum  pada  Pasal  23  UU  No.  12  Tahun  2006  yang  mengatur  tentang hilangnya kewarganegaraan Indonesia seseorang melalui cara-cara sebagai berikut :
a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
b. Tidak  menolak  atau  tidak  melepaskan  kewarganegaraan  lain,  sedangkan  orang  yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
c. Dinyatakan  hilang  kewarganegaraannya  oleh  Presiden  atas  permohonannya  sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal  di  luar  negeri,  dan  dengan  dinyatakan  hilang  Kewarganegaraan  Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
2 Wijayati, Herlin, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian , Bayu Media Publishing, Malang, 2011, hal. 59.
d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di  Indonesia sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  hanya  dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
g. Tidak  diwajibkan  tetapi  turut  serta  dalam  pemilihan  sesuatu  yang  bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
h. Mempunyai  paspor  atau  surat  yang  bersifat  paspor  dari  negara  asing  atau  surat  yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
i. Bertempat  tinggal  di  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia  selama  5  (lima)  tahun terus-menerus  bukan  dalam  rangka  dinas  negara,  tanpa  alasan  yang  sah  dan  dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang  bersangkutan  tidak  mengajukan  pernyataan  ingin  tetap  menjadi  Warga  Negara Indonesia  kepada  Perwakilan  Republik  Indonesia  yang  wilayah  kerjanya  meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan  secara  tertulis  kepada  yang  bersangkutan,  sepanjang  yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
Bagir  Manan  berpendapat  bahwa,  “setiap  Warga  Negara  Indonesia  yang  menerima kewarganegaraan  lain  atas  kemauan  sendiri,  secara  hukum  langsung  kehilangan kewarganegaraan  Indonesia,  tanpa  perlu  menyatakan  menanggalkan  atau  melepaskan kewarganegaraan Indonesia.” 3 Dari pasal serta penjelasan dari Bagir Manan maka sejak awal status Arcandra Tahar yang bermasalah bukanlah memiliki kewarganegaraan ganda melainkan telah secara otomatis meninggalkan kewarganegaraan lamanya untuk berganti kewarganegaraan  negara  barunya,  karena  secara  hakikat  Indonesia  tidak  pernah  mengenal adanya kewarganegaraan ganda melainkan hanya kewarganegaraan tunggal sebagaimana asas yang  digunakan  dalam  UU  No.  12  Tahun  2006  yaitu  asas  kewarganegaraan  tunggal,  hal  ini sebagaimana yang tercantum pada bagian Penjelasan Umum UU No. 12 Tahun 2006. 4
Adapun  dalam  hal  lain  presiden  berbeda  penjelasan  dengan  Menkumham,  Presiden dalam  hal  ini  mengatakan  bahwa  pengangkatan  dan  pemulihan  status  kewarganegaraan Arcandra Tahar atas dasar jasa yang telah diberikan kepada bangsa dan Negara Indonesia atau dalam  hal  ini  biasa  disebut  pewarganegaraan  luar  biasa,  pertanyaan  besar  pastilah  muncul terkait jasa yang diberikan Arcandra Tahar kepada Negara Indonesia ini, padahal selama kurun
3 Bagir Manan, Pembaharuan Hukum Kewarganegaraan , Makalah Seminar Nasional, Surabaya, 1997, hal. 31.
4 Bagir  Manan, Hukum  Kewarganegaraan  Indonesia  Dalam  UU  No.  12  Tahun  2006 ,  FH  UII  Press, Yogyakarta, 2009, hal. 26.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
waktu 20 tahun Arcandra Tahar bekerja pada dinas dan perusahaan di Negara Amerika Serikat. Seharusnya Presiden kembali melihat dan memaknai Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006  yang mengatur  tentang  Orang  asing  yang  telah  berjasa  kepada  negara  Republik  Indonesia  atau dengan  alasan  kepentingan  negara  dapat  diberi  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  oleh Presiden  setelah  memperoleh  pertimbangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia, kecuali  dengan  pemberian  kewarganegaraan  tersebut  mengakibatkan  yang  bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Dalam Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006 ini secara tekstual telah jelas bahwa seseorang yang telah berjasalah yang dapat diberi pewarganegaraan luar biasa oleh presiden.
Sehingga analoginya adalah seseorang yang mempunyai keahlian tidak akan mungkin bisa  berjasa  kepada  suatu  negara  jika  seseorang  tersebut  tidak  tinggal  di  negara  dimana seseorang itu berkarya hingga dapat mengharumkan nama negara dimana dia berkarya sesuai bidang  keahliannya.  Maka  apabila  seseorang  itu  telah  berjasa  atas  karya  yang  dibuat  sesuai dengan  keahliannya  sebagaimana  yang  diatur  pada  Pasal  20  UU  No.  12  Tahun  2006  maka seseorang tersebut dapat diberikan pewarganegaraan luar biasa oleh presiden.
Adapun lebih lanjut pengangkatan orang asing menjadi Warga Negara Indonesia karena jasanya diatur dalam PP No. 2 Tahun 2007, yaitu ada pada :

## Pasal 13
1. Presiden dapat memberikan Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Orang Asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia setelah memperoleh pertimbangan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  kecuali  dengan  pemberian kewarganegaraan  tersebut  mengakibatkan  yang  bersangkutan  berkewarganegaraan ganda.
2. Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asing yang karena prestasinya luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  kebudayaan,  lingkungan  hidup,  atau  keolahragaan  telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.

## Pasal 14
1. Presiden  dapat  memberi  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  kepada  Orang  Asing karena  alasan  kepentingan  negara  setelah  memperoleh  pertimbangan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  kecuali  dengan  pemberian  kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.
2. Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan meningkatkan kemajuan khususnya di bidang perekonomian Indonesia.
Pasal 15
1. Usul  pemberian  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 13 diajukan kepada Menteri oleh pimpinan lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga kemasyarakatan terkait.
2. Usul  pemberian  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  14  diajukan  kepada  Menteri  oleh  pimpinan  lembaga  negara  atau  lembaga pemerintah  terkait  dengan  tembusan  kepada  Pejabat  yang  wilayah  kerjanya  meliputi tempat tinggal Orang Asing yang diusulkan.
3. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup yang dilampiri dengan:
a. fotokopi akte kelahiran;
b. daftar riwayat hidup;
c. surat  pernyataan  setia  kepada  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945;
d. surat  pernyataan  bersedia  menjadi  Warga  Negara  Indonesia  dan  melepaskan kewarganegaraan asalnya;
e. fotokopi paspor atau surat yang bersifat paspor yang masih berlaku; surat keterangan dari perwakilan negara Orang Asing yang diusulkan bahwa yang bersangkutan  akan  kehilangan  kewarganegaraan  yang  dimilikinya  setelah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
f. surat  rekomendasi  yang  berisi  pertimbangan  bahwa  Orang  Asing  yang  diusulkan layak  untuk  diberikan  kewarganegaraan  karena  jasanya  atau  alasan  kepentingan negara; dan
g. pas  foto  terbaru  berwarna  ukuran  4x6  (empat  kalienam)  sentimeter  sebanyak  6 (enam) lembar.
Apabila dilihat dari pengertian dan maksud dari Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006 hak prerogratif yang dilakukan Presiden juga menyalahi dan  melanggar UU No. 12 Tahun 2006. Hal tersebut dapat dibuktikan dari rekam jejak perjalanan karir Arcandra Tahar yang selama ini tinggal dan bekerja di Amerika, dan belum sama sekali berjasa kepada Indonesia, melainkan selama  ini  lebih  berjasa  kepada  Amerika  Serikat.  Hal  ini  cukup  berbahaya,  karena  Presiden telah jelas melanggar undang-undang secara prosedural.
Padahal jika dilihat dari kasus ini, seharusnya presiden tidak boleh membedakan antara Arcandra  Tahar  dengan  orang  asing  yang  lain.  Presiden  seharusnya  tetap  melakukan pewarganegaraan  terhadap  Arcandra  Tahar  sebagaimana  orang  asing  lainnya  yaitu  sesuai dengan Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2006 tentang tata acara pewarganegaraan bahwa :
a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
b. pada  waktu  mengajukan  permohonan  sudah  bertempat  tinggal  di  wilayah  negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e. tidak  pernah  dijatuhi  pidana  karena  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
f. jika  dengan  memperoleh  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia,  tidak  menjadi berkewarganegaraan ganda;
g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
Selain  tidak  adanya  jasa  yang  diberikan  kepada  Indonesia,  keputusan  Presiden  yang memberikan kewarganegaraan Indonesia terhadap Arcandra Tahar juga dinilai telah menyalahi prosedur atau syarat minimal tinggal 5 tahun berturut-turut di Indonesia. Padahal jika dilihat pada  Pasal  23  UU  No.  12  Tahun  2006  seharusnya  pemulihan  status  Arcandra  Tahar  harus melalui pewarganegaraan seperti orang asing lainnya sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2006 yaitu melalui cara pendaftaran.
Hal  ini tidak lain agar semua orang mendapat  perlakuan  yang sama di dalam hukum tanpa pengecualian. Sehingga pemerintah selaku lembaga  yang menjalankan undang-undang dapat dinilai adil dalam segala hal.
Adapun negara yang dalam hal ini dijalankan oleh pemerintah yang berdaulat tidak lain merupakan  organisasi  jabatan-jabatan  atau ambten  organiratie sebagaimana  yang  dikatakan oleh  logeman. 5 Walaupun  demikian  tidak  baik    apabila  langkah-langkah  presiden  dalam mengisi  pos-pos  jabatan  dalam  pemerintahan  tidak  mengindahkan  peraturan  perundang- undangan  yang  menyertainya,  karena  dalam  permasalahan  ini  ada  hak-hak  warga  Negara Indonesia  yang  harus  diutamakan  ketimbang  orang  asing  walaupun  orang  asing  tersebut memiliki kemampuan dan keahlian.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT
a. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  maka  langkah  Presiden Jokowi  dan  Mendagri  dalam  memproses  pemberian  kewarganegaraan  kepada  Arcandra Tahar yang memiliki paspor Amerika Serikat dianggap melanggar hukum karena :
a. Arcandra  Tahar  telah  dianggap  meninggalkan  kewarganegaraan  Indonesia  secara otomatis  berdasarkan  Pasal  23  UU  No.12  Tahun  2006,  sehingga  penjelasan  dan argumen dari Menkumham Yasonna Laoly  yang menyatakan bahwa Arcandra Tahar memiliki kewarganegaraan ganda tidak dapat dibenarkan.
b. Arcandra  Tahar  dapat  diberikan  kewarganegaraan  Indonesia  melalui  cara pewarganegaraan  luar  biasa  apabila  telah  memberikan  sebuah  jasa  kepada  Negara Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006, akan tetapi
5 Asshidiqie, Jimliy, Pengantar Ilmu HTN , Jilid II, Konpress, Jakarta, 2006, hal. 20.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
se jauh ini belum ada bukti bahwa Arcandra Tahar telah memberikan jasa bagi Negara Indonesia dikarenakan selama 20 tahun lebih Arcandra Tahar tinggal di Amerika Serikat dan  bekerja  disana.  Sehingga  pemberian  kewarganegaraan  Arcandra  Tahar  melalui pewarganegaraan  luar  biasa  sesuai  Pasal  20  UU  No.  12  Tahun  2006  tidak  dapat dibenarkan.
c. Arcandra  Tahar  seharusnya  melakukan  proses  pewarganegaraan  sebagaimana  orang asing lainnya sesuai dengan Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2006 yang tata cara teknisnya diatur pula pada PP No. 2 Tahun 2007,hal ini dikarenakan Arcandra Tahar telah memilih dan menerima kewarganegaraan dari negara lain tanpa paksaan atau dalam hal ini atas kemauan sendiri.
b. Saran Tindak Lanjut
a. Hendaknya Presiden dan Menkumham dalam bertindak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini terkait dengan kewenangannya dalam memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada Arcandra Tahar ataupun kepada orang lain, hal ini dapat mencegah Presiden dan Menkumham bertindak sewenang-wenang diluar hukum.
b. Sebelum  Presiden  memberikan  pewarganegaraan  luar  biasa  kepada  Arcandra  Tahar sebagaimana Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006 alangkah lebih baiknya Arcandra Tahar diberikan  jabatan  menjadi  tenaga  ahli  sesuai  dengan  bidangnya,  sehingga  setelah Arcandra Tahar telah berkontribusi dan memberikan jasa bagi Indonesia maka Pasal 20 UU  No.  12  Tahun  2006  dapat  diberlakukan  apabila  Presiden  ingin  melakukan pewarganegaraan luar biasa.
Vol 18 No 1 April 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Asshidiqie, Jimliy, Pengantar Ilmu HTN, Jilid II, Konpress, Jakarta, 2006.
Manan, Bagir, Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 12 Tahun 2006 , FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
Manan,  Bagir, Pembaharuan  Hukum  Kewarganegaraan ,  Makalah  Seminar  Nasional, Surabaya, 1997.
Muh  Kusnardi,  Harmaily  Ibrahim, Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Indonesia, CV.  Sinar Bakti, Jakarta, 1983
Wijayati,  Herlin, Hukum  Kewarganegaraan  dan  Keimigrasian ,  Bayu  Media  Publishing, Malang, 2011.