## WARIS ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Keyword: Inheritance, Adopted Child,

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  distribution  of  inheritance  to adopted children in Petekeyan Village and to find out how Islamic law reviews in Indonesia regarding the distribution of inheritance to adopted children in Petekeyan Village. In analyzing the data, the authors  used  qualitative  analysis,  namely  the  analysis  of  the discussion around the implementation  of  inheritance for  adopted children  in  Petekeyan  village.The  point  of  view  used  as  an approach in the preparation of this thesis is a case study approach. A  case  study  is  a  research  strategy  in  which  the  researcher carefully investigates a program, event, activity, process, or group of individuals. The results of this study indicate that based on the results of research, adoption in Petekeyan village does not break the  kinship  relationship  between  adopted  children  and  their biological parents  and adopted children are also included in  the kinship of adoptive parents. Adopted children in Petekeyan village still inherit from their adoptive parents as well as their biological parents.  The  right  to  inherit  an  adopted  child  against  the inheritance of his adoptive parents, namely if the heir does not have biological children, it will be determined by his immediate family or other heirs by looking at the things that have been carried out by  the  adopted  child  towards  his  obligations  to  his  adoptive parents.  However,  if  the  heir  has  biological  children,  it  will  be determined  by  deliberation  between  the  adopted  child  and  the biological child. Adoption of  children in  Petekeyan village is  the same as adopting children in society in general, which can be taken from within the family itself or from outside the family. Inheritance that is carried out in Petekeyan village in general is the giving of inheritance directly from the heir to his heirs while the heir is still alive, in other words, giving inheritance by way of a grant.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian harta waris terhadap  anak  angkat  di  Desa  Petekeyan  dan  untuk  mengetahui bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  di  Indonesia  mengenai pembagian harta waris terhadap anak angkat di desa Petekeyan. Dalam  menganalisis  data,  penyusun  menggunakan    analisis kualitatif,  yakni  analisis  pada pembahasan  sekitar pelaksanaan waris    terhadap  anak      angkat      di      desa      Petekeyan.    Sudut pandang      yang      digunakan      sebagai  pendekatan  dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan  strategi  penelitian  di  mana  di  dalamnya  peneliti menyelidiki  secara  cermat  suatu  program,  peristiwa,  aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Hasil  penelitian  ini

## Nur Ana Fitriyani
PP. Darun Najah, Kudus nuranafitriyani234 @gmail.com
Kata Kunci: Waris, Anak Angkat
menunjukkan  bahwa berdasarkan  hasil penelitian  pengangkatan anak    di    desa  Petekeyan    tidak    memutuskan    hubungan kekerabatan  antara  anak  angkat  dengan  orang  tua  kandungnya dan  anak  angkat  juga  termasuk  dalam  kekerabatan  orang  tua angkatnya. Anak angkat di desa Petekeyan   tetap   mewarisi   dari orang  tua   angkatnya   dan   juga  orang   tua kandungnya. Hak mewarisi  anak  angkat  terhadap  harta  warisan  orang  tua angkatnya  yaitu  jika  pewaris  tidak  mempunyai  anak  kandung, maka  akan  ditentukan  oleh  keluarga  dekat  atau  ahli  waris  lain dengan melihat hal-hal yang telah dilaksanakan oleh anak angkat terhadap kewajiban-kewajibannya terhadap orang tua angkatnya. Namun jika pewaris memiliki anak kandung maka akan  ditentukan dengan  musyawarah  antara  anak  angkat  dan  anak  kandung. Pengangkatan  anak  di  desa  Petekeyan  sama  halnya  dengan pengangkatan anak pada  masyarakat  pada  umumnya,  yaitu  bisa diambil    dari    kalangan    keluarga  sendiri  maupun  dari  luar keluarga.  Pewarisan  yang  dilakukan  di  desa  Petekeyan  pada umumnya  yaitu  pemberian  harta  warisan  secara  langsung  dari pewaris kepada ahli warisnya saat pewaris masih hidup, dengan kata lain pemberian warisan dengan cara hibah.

## Pendahuluan
Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta  peninggalan  pewaris,  menentukan  siapa yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan  berapa bagian  masing-masing  (pasal  171  huruf  a Kompilasi hukum Islam).
Menurut  Muhammad  Amin  Suma  (2004: 108), hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa-siapa   yang  berhak menjadi  ahli  waris,  menentukan  berapa  bagian masing-masing  ahli  waris  dan  mengatur  kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.
Dalam  buku  kedua  tentang  Waris  di  KHI berlaku  suatu  asas  bahwa  “apabila  seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak  dan  kewajibannya  beralih    kepada  ahli warisnya”.    Hak-hak    dan    kewajiban    yang beralih  pada  ahli  waris    adalah  sepanjang termasuk  dalam    lapangan  hukum  harta kekayaan  atau  hanya  hak  dan  kewajiban  yang dapat dinilai uang (Suparman, 2007: 49).
Masalah    harta    warisan    sering    menjadi sumber  sengketa  di  dalam keluarga, terutama jika  sampai  pada  tahap  penentuan  siapa  yang berhak  dan  siapa  yang  tidak  berhak  mendapat bagian.  Pihak  keluarga  ingin  agar  masalah  ini diberlakukan  seadil-adilnmya,  untuk  itulah ketentuan  yang  menyangkut  masalah  warisan ditetapkan kepada manusia.
Dalam pasal 49 ditegaskan bahwa kewarisan bagi umat Islam diseluruh Indonesia
penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan    Agama.    Hukum  yang  digunakan dalam  menyelesaikan  kewarisan  itu  adalah hukum kewarisan Islam atau faraidh (Mubin dan Wahid, 2011:45).
Dengan demikian, hakikat berlakunya hukum waris agar masalah harta warisan yang menjadi sumber sengketa dalam keluarga diatasi dengan semata-  mata  tunduk  kepada  ketentuan  Ilahi (Saleh dkk, 2008: 343).
Salah  satu  tujuan  perkawinan  adalah  untuk melahirkan  dan  menciptakan  kesinambungan keturunan, secara naluriah pasangan suami istri pada umumnya sangat mendambakan kehadiran seorang  anak  yang  akan  menjadi  pewaris keturunan,  tempat  curahan  kasih  sayang  dan perekat  tali  perkawinan,  perkawinan    tanpa kehadiran  seorang  anak  dalam  rumah  tangga memiliki banyak makna.
Anak  merupakan  amanah  sekaligus  karunia Allah Swt., bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan  yang  paling  berharga  dibandingkan kekayaan  harta  benda  lainnya.  (Alam  dan Fauzan,  2008:  3).  Tetapi  pada  kenyataannya, banyak pasangan suami istri yang belum berhasil mendapatkan  keturunan,  untuk  mengatasi masalah  tersebut  bisa  ditempuh  dengan  cara melakukan  adopsi  atau  pengangkatan  anak, yakni orang tua kandung merelakan penyerahan anaknya kepada pasangan yang belum mempunyai  keturunan  untuk  dijadikan  anak angkat bagi mereka.
Dengan  demikian  akan  terjadi  peralihan tanggung  jawab  dari  mereka  yang  kurang
mampu kepada mereka yang lebih mampu untuk mendidik dan membesarkan anak tersebut , jika adopsi dilakukan maka dampak yang timbul dari perbuatan  tersebut  tidak  sederhana  tapi  akan berakibat munculnya sederetan ketentuan hukum  baru.  Diantaranya  permasalahan  status anak angkat dalam pewarisan.
Di  Indonesia,  pengangkatan  anak  dikenal dalam 2 (dua) cara. Pertama pengangkatan anak yang  dilakukan  secara  adat  oleh  penduduk pribumi.  Kedua,  pengangkatan    anak    yang dilakukan    melalui    lembaga    resmi    yang dikenal  dengan  lembaga  adopsi.  Pengangkatan anak  melalui  lembaga  adopsi  dilakukan  secara formal yang mengandung nilai-nilai yuridis dan dilakukan  berdasarkan  penetapan  Pengadilan (Anshary, 2013:204).
Dalam  hal  kewarisan,  Islam  mewajibkan kepada  umatnya  untuk  membagi  harta  waris yang ada kepada ahli waris yang berhak. Karena umat Islam melaksanakan syari‟at yang dirujuk oleh nash yang sarih adalah  suatu  keharusan.
Oleh  karena  itu,  dalam  pelaksanaan  waris  juga wajib  melaksanakannya  menurut  Islam    yang ada.
Namun,  realisasi    yang  terjadi  berlaku sebaliknya, ketika dalam kondisi riil pelaksanaan  pembagian  harta  waris  bagi  anak angkat  di  Desa  Petekeyan  Kecamatan  Tahunan Kabupaten Jepara yang menggunakan pembagian tidak menganut aturan hukum Islam.
Terdapat  sebuah  fenomena  yang  menarik untuk  dikaji  yang  terjadi  di  Desa  Petekeyan. Yaitu prosedur pembagian harta waris terhadap anak angkat melebihi target sehingga
menyebabkan  kecemburuan  sosial  bagi  ahli waris lain.
Pembagian warisan yang mereka laksanakan dinilai tidak adil, Sebab status anak angkat tidak akan  sama  dengan  status  anak  kandung. Kejadian  yang  terjadi  di  Desa  Petekeyan memberi bagian banyak kepada   anak angkatnya dikarenakan  sudah  dianggap  sebagai  anak kandung dan sebagai anak  kandung  yang  patuh mempunyai    tanggung  jawab  mengurus  orang tuanya kelak jika mereka telah lanjut usia.
Menurut  hukum  Islam,  anak  angkat  tidak diakui    untuk    dijadikan  sebagai    dasar    dan sebab  mewaris  karena  prinsip  pokok  dalam pewarisan  adalah  hubungan  darah  atau  arham. Fenomena  yang  terjadi  di  desa  Petekeyan menjadi  hal  yang  menarik  diteliti.  Bagaimana prosedur    pembagian    harta  waris  untuk  anak angkat  ini  menjadi  pertikaian  bagi  ahli  waris lain.
Maka  kajian  ini  akan  menjawab  persoalan tentang  bagaimana  pembagian  harta  waris terhadap  anak  angkat  di  desa  Petekeyan Kecamatan  Tahunan  Kabupaten  Jepara,  dan bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  di  Indonesia mengenai pembagian harta waris terhadap anak angkat  di  desa  Petekeyan  Kecamatan  Tahunan Kabupaten Jepara.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif karena pembahasannya  sekitar  pelaksanaan  waris terhadap anak angkat di desa Petekeyan.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( field  reseach )  dimana  pengumpulan  data
diambil dengan teknik observasi dan wwawancara terhadap sumber data primer yaitu pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pembagian waris      terhadap      anak      angkat      di      desa Petekeyan dengan metode pendekatan sosiologis normatif  karena  bersentuhan  langsung  dengan norma-norma dalam masyarakat.
Kemudian data dari observasi dan wawancara tersebut  akan  dianalisis  secara  induktif  yakni analisis data mengenai praktek pembagian harta waris  terhadap  anak  angkat  di  desa  Petekeyan yang  bertujuan  memperoleh  gambaran      yang mendalam   dalam   mengambil   hal-hal   yang khusus  kemudian  ditarik  kesimpulan  secara umum.

## Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam di  Indonesia
Dalam    Kompilasi    Hukum    Islam    (KHI) mendefinisikan    anak    angkat  adalah  anak  yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya  pendidikan  dan  sebagainya  beralih tanggung  jawabnya  dari  orang  tua  asal  kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan
Menurut Imam Al- Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan  bahwa,  adopsi  ini  disebut tabanni . Di zaman jahiliyah sebelum agama Islam datang, masalah tabanni banyak  dilakukan  pada masyarakat  Arab.  Menurut  sejarah,  Nabi Muhammad  saw  sendiri  sebelum  menerima kerasulan mempunyai seorang anak angkat yang bernama  Zaid  bin  Haritsah  dalam  status  budak yang dihadiahkan oleh Khadijah binti Khuwalid kepada  Nabi  Muhammad  saw.  Kemudian diangkat menjadi anak dan diberi nama Zaid bin
Muhammad.  Di  hadapan  kaum  Quraisy  pernah Nabi Muhammad saw. Mengatakan, saksikanlah oleh kamu,  bahwa  Zaid  kuangkat  menjadi anak angkatku, dan mewarisiku dan aku mewarisinya (Alam dan Fauzan, 2008: 22-23).
Setelah  Nabi  Muhammad  saw  diangkat menjadi rasul, turunlah surat al- Ahzab (33) ayat 4-5,    yang  salah  satu  intinya  melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum saling mewarisi  dan  memanggilnya  sebagai  anak kandung.  Dan  kisah  di  atas  menjadi  latar belakang  penurunan  ayat  tersebut  (Alam  dan Fauzan, 2008: 23).
Pengangkatan    anak    tidak    mempengaruhi kemahraman    anak    angkat  dengan  orang  tua angkatnya.  Anak  angkat  tidak  termasuk  dalam salah satu unsur  kemahraman,  sehingga  antara kedua  belah  pihak  tidak  ada  larangan untuk  saling  mengawini,  dan  tetap  tidak  boleh saling mewarisi (Alam  dan Fauzan, 2008: 24).
Dari  beberapa  keterangan  di  atas  dapat diambil  beberapa  pemahaman.  Pertama,  pada ketentuan  Qs.  Al-Ahzab  33:  4-5,  yang  juga didasarkan  pada  ketentuan  pasal  209  Kompilasi Hukum Islam  yang mengatur bahwa antara anak angkat    dengan    orang    tua    angkatnya    tidak saling  mewarisi,  tapi  bagi mereka yang hidup terlama  diberikan  bagian  dari  harta  warisan pewaris dengan jalan   wasiat wajibah ,    yang besarnya      adalah      sebanyak-banyaknya      1/3 (sepertiga)  bagian  dari  harta  warisan  pewaris. Dengan  demikian  anak  angkat  tidak  saling mewarisi  dengan  orang  tua  angkatnya,  tetapi hukum mentolelir bagian anak angkat atau orang
tua  angkat  menerima  warisan  dengan    jalan wasiat wajibah (Anshari, 2013: 210).
Kedua,  bahwa  di  dalam  pewarisan  jika  anak kandung  atau  ahli  waris  yang  lain  masih  ada maka anak angkat mendapat warisan yang tidak sebanyak  anak  kandung,  dan  jika  orang  tua angkat takut anak angkat tidak mendapat bagian yang wajar atau tau mungkin tersisih sama sekali oleh  anak  kandung  dan  ahli  waris    yang  lain dengan menggunakan dasar hukum   Islam, maka sudah  menjadi  adat  kebiasaan  orang  tua  angkat itu  memberi  bagian  harta  warisan  kepada  anak angkat sebelum ia meninggal dunia dengan cara hibah  atau  wasiat.  Betapapun  anak  angkat  itu berhak  mewarisi  dari  orang  tua  angkatnya, namun  tidak  boleh  melebihi  anak  kandung (Anggota IKAPI, 2003:80-81).
Ada  beberapa  peraturan  hukum  yang  dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas  pokok  kekuasaan  kehakiman  tentang pengangkatan anak, diantaranya:
1. Staatsblad  1917  Nomor  129,  pasal  5  sampai dengan  pasal  15  mengatur  masalah  adopsi yang  merupakan  kelengkapan  dari  KUH Perdata  yang  ada,  dan  khusus  berlaku  bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
2. Surat    Edaran    Mahkamah    Agung    RI
(SEMA)    Nomor    2    tahun    1979  tanggal    7 April    1979,    tentang    pengangkatan    anak yang  mengatur  prosedur  hukum  mengajukan permohonan  pengesahan  atau  permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.
3. Surat    Edaran    Mahkamah    Agung    RI (SEMA)    Nomor    6    Tahun    1983  tentang
penyempurnaan   Surat   Edaran   Mahkamah Agung   (SEMA) Nomor 2 tahun 1979, yang mulai  berlaku  sejak  tanggal  30  September 1983.
4. Keputusan    Menteri    Sosial    RI    Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984    tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Perizinan  Pengangkatan  Anak, yang  mulai  berlaku  sejak  tanggal  14  Juni 1984.
5. Bab VIII, Bagian Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,  yang  mulai  berlaku  sejak  tanggal  22 Oktober 2002.
6. Surat    Edaran    Mahkamah    Agung    RI (SEMA)    Nomor    3    Tahun    2005,  tentang Pengangkatan Anak, berlaku mulai 8 Februari 2005
7. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006, tentang  Perubahan  Atas  Undang-  Undang Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama.
8. Beberapa  yurisprudensi  Mahkamah  Agung dan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan    hukum    tetap,    yang    dalam praktik    peradilan    telah  diikuti  oleh  hakim- hakim  berikutnya  dalam  dalam  memutuskan atau menetapkan  perkara  yang  sama,  secara berulang-ulang,    dalam    waktu  yang  lama sampai sekarang.
Sumber  hukum  pengangkatan  anak  menurut hukum  Islam    yang  terdapat  dalam  Al-Qur’an diantaranya yaitu:
1. QS. Al Ahzab ( 33) : 4-5.
“Allah  sekali-kali  tidak  menjadikan  bagi seseorang  dua  buah  hati  dalam  rongganya;
dan  Dia  tidak  menjadikan  istri-istrimu  yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan  anak-anak    angkatmu    sebagai anak    kandungmu  (sendiri).    yang    demikian itu    hanyalah    perkataanmu  dimulutmu  saja. dan  Allah  mengatakan  yang  sebenarnya  dan Dia  menunjukkan  jalan  (yang  benar)  (4), Panggilah  mereka  (anak-anak  angkat  itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,  Maka  (panggilah  mereka  sebagai) saudara-saudaramu  seagama  dan  maula- maulamu.  dan  tidak  ada  dosa  atasmu terhadap  apa  yang  kamu  khilaf  padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh  hatimu.  dan  adalah  Allah  Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al Ahzab ( 33) : 4-5).
2. QS. Al Ahzab ( 33) : 21
“Sesungguhnya  telah  ada  pada  (diri)
Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan)  hari kiamat  dan Dia banyak menyebut Allah” (QS. Al Ahzab ( 33) : 21).
3. QS. Al Ahzab ( 33) : 37
“Dan    (ingatlah),    ketika    kamu    berkata kepada  orang  yang Allah telah melimpahkan nikmat  kepadanya  dan  kamu  (juga)  telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu  dan  bertakwalah  kepada  Allah", sedang  kamu  Menyembunyikan  di  dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya,
dan  kamu  takut  kepada  manusia,  sedang Allah-lah  yang  lebih  berhak  untuk  kamu takuti.  Maka  tatkala  Zaid  telah  mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya),  Kami  kawinkan  kamu dengan  dia  supaya  tidak  ada  keberatan  bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada  isterinya.  dan  adalah  ketetapan Allah itu pasti terjadi” (QS. Al Ahzab ( 33) : 37).
Berdasarkan pasal 39 ayat (1) dalam Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  bahwa  pengangkatan  anak hanya  dapat  dilakukan      untuk      kepentingan yang      terbaik      bagi      anak      dan      dilakukan berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat  dan ketentuan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
Pasal  1  angka  (2)  Peraturan  Pemerintah  RI Nomor    54    Tahun    2007  tentang  Perlindungan Anak  disebutkan:  “Pengangkatan  anak  adalah suatu  perbuatan  hukum  yang  mengalihkan seorang  anak  dari  lingkungan  kekuasaan  orang tua,  wali  yang  sah,  atau  orang  lain  yang bertanggung  jawab  atas  perawatan,  pendidikan dan  membesarkan  anak  tersebut,  ke  dalam lingkungan  keluarga  orang  tua  angkatnya (Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak).
Alasan  dan  tujuan  melakukan  pengangkatan anak ada bermacam-macam, diantaranya adalah:
1. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar.
2. Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian dihari tua.
3. Adanya  kepercayaan  bahwa  dengan  adanya anak  dirumah,  maka  akan  dapat  mempunyai anak sendiri.
4. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
5. Untuk  mempertahankan  ikatan  perkawinan dan kebahagiaan keluarga.
6. Hubungan baik dan tali persaudaraan.
7. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan.
8. Kebutuhan  tenaga  kerja  (Anggota  IKAPI,
2003:79).
Dalam  praktiknya,  pengangkatan  anak  di kalangan  masyarakat  Indonesia  mempunyai beberapa  tujuan.  Tujuannya  antara  lain  adalah untuk  meneruskan  keturunan,  apabila  suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan.
Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin melahirkan anak,  padahal  mereka  sangat  mendambakan kehadiran  anak  dalam  pelukannya  di  tengah- tengah  keluarganya  (Alam  dan  Fuzan,  2008: 216).
Menurut  hukum  Islam  pengangkatan  anak hanya    dapat    dibenarkan  apabila  memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Tidak  memutuskan  hubungan  darah  antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak  anagkat  tidak  berkedudukan  sebagai pewaris    dari    orang    tua  angkat,  melainkan tetap  sebagai  pewaris  dari  orang  tua
kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak  angkat  tidak  boleh  mempergunakan nama  orang  tua  angkatnya  secara  langsung kecuali  sekedar  sebagai  tanda  pengenal  atau alamat.
4. Orang  tua  angkat  tidak  dapat  bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya (Zaini, 1995: 54).
Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa  prinsip  pengangkatan  anak  menurut hukum    Islam  adalah  bersifat  pengasuhan  anak dengan  tujuan  agar  seorang  anak  tidak  sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.
Adapun  syarat-syarat  pengangkatan  anak menurut hukum Islam diantaranya adalah: 1. Tidak boleh mengambil anak angkat dari yang berbeda  agama,  kecuali  ada  jaminan  bahwa anak angkat tersebut akan bisa di islamkan.
1. Orang   tua   mengangkat   anak   harus   benar- benar   memelihara   dan mendidik  anak  yang bersangkutan    sesuai    dengan    ajaran    yang benar yakni syari’at Islam.
2. Tidak boleh bersikap keras dan kasar terhadap anak angkat.
Di  samping  Hukum  Acara  Perdata  yang berlaku, prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak secara teknis telah diatur dalam SEMA No. 6  Tahun  1983  tentang  Penyempurnaan  SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Kedudukan      Kewarisan      Anak      Angkat Menurut   Hukum   Islam   di Indonesia
Kedudukan  kewarisan  anak  angkat  menurut
hukum Islam di Indonesia diantaranya yaitu:
Berdasarkan  surat  Al-Ahzab  (33)  :4-5  dapat ditarik beberapa garis hukum yaitu: a. Islam  mengatur  pengangkatan    anak    sebatas memberikan pengasuhan, pendidikan,
pengayoman, kasih sayang dan lainnya untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi anak. b. Pengangkatan    anak    tidak    menimbulkan akibat hukum putusnya hubungan keperdataan/nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
c. Anak  angkat  tidak  saling  mewarisi  dengan orang  tua  angkatnya, tetapi anak angkat dapat saling mewarisi dengan orang tua kandungnya.
d. Apabila  anak  angkat  itu  seorang  perempuan maka  hak  wali  nikahnya  tetap  kepada  orang tua  kandungnya.  Sedangkan  orang  tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya.
e. Hubungan  kekerabatan  anak  angkat  tetap dinisbahkan  kepada  orang  tua  kandungnya, dan tidak kepada orang tua angkatnya. Dengan demikian anak angkat dipanggil dengan nama orang  tua  kandungnya  bukan  dengan  nama orang  tua  angkatnya,  jika  orang  tua kandungnya  tidak  diketahui  maka  panggilan mereka  sebagai  saudara  seagama  (  Anshari, 2013: 207-208).
Majlis  Ulama  Indonesia  telah  mengeluarkan surat   yang  berisi Fatwa pada tahun 1982  yang isinya antara lain:
a. Adopsi  diperbolehkan  jika  tujuannya  untuk pemeliharaan,  pemberian  bantuan  dan  lain-
lain  yang  sifatnya  untuk  kepentingan  anak tersebut.
b. Anak angkat yang beragama Islam hendaknya diangkat oleh orang tua angkat yang beragama Islam, agar keislaman anak tetap terjamin dan terpelihara.
c. Pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum  putusnya hubungan keperdataan anak dengan  orang  tua  kandungnya  dan  tidak menimbulkan hak waris dan perwalian dengan orang tua nagkatnya, karena itu jika orang tua angkat ingin memberikan sesuatu kepada anak angkatnya hendaknya dilakukan semasa hidup orang  tua  angkatnya  dalam  bentuk  hibah biasa.
2) Melarang  pengangkatan  anak yang dilakukan oleh    orang    yang    berbeda  agama  (Anshari, 2013: 208).
Kedudukan Kewarisan Anak Angkat Menurut  Putusan  Pengadilan  dan  Hukum Adat
Sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak yang  dilakukan  secara  adat  maupun  melalui lembaga  formal  dengan  putusan  atau  penetapan Pengadilan, dapat dirincikan sebagai berikut: a. Putusnya  hubungan  keperdataan  atau  nasab antara    anak    angkat  dengan  orang  tua kandungnya.
b. Status  anak  angkat  adalah  menjadi  anak  sah orang  tua  angkatnya  dan  kedudukannya adalah sama dengan anak kandung bagi orang tua  angkatnya  dengan  segala  hak  dan kewajibannya.
c. Kedudukan   anak   angkat   dalam   mewarisi
sama      dengan      anak  kandung,  ia  saling mewrisi dengan orang tua angkatnya.
d. Hubungan  kekerabatan  beralih  menjadi kekerabatan orang tua angkatnya, oleh karena itu anak angkat dinisbahkan kepada orang tua angkatnya (Anshari, 2013: 205-206).
Kedudukan    Kewarisan    Anak    Angkat Menurut  Kompilasi  Hukum Islam
Yurisprudensi  tetap  di  lingkungan  Peradilan Agama telah berulang kali  diterapkan  oleh para praktisi    hukum    di    Pengadilan    Agama    yang memberikan  hak  wasiat  kepada  anak  angkat melalui  lembaga  wasiat wajibah .  Dalam  kasus yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama,  masalah wasiat wajibah biasanya  masuk  dalam  sengketa waris ( Alam dan Fauzan, 2008: 78).
Wasiat wajibah adalah  suatu  wasiat    yang diperuntukkan  kepada  para  ahli  waris  atau kerabat  yang  tidak  memperoleh  bagian  harta warisan  dari  orang  yang  wafat,  karena  adanya suatu halangan syara‟ (Alam dan Fauzan, 2008:
79).
Menurut  Ulama  Fikih  jumlah  harta  wasiat wajib  adalah  sesuai dengan pembagian warisan yang  mesti  mereka  terima,  apabila  tidak  ada penghalangnya.  Akan  tetapi  para  penyusun perundang-undangan  tentang  wasiat    di    Mesir dan  Suriah,  yang  didominasi  Ulama  mazhab Hanafi berpendapat bahwa besarnya wasiat wajib tidak  boleh  melebihi  sepertiga  harta,  sesuai dengan  ketentuan  wasiat  biasa  (UU  Wasiat Mesir, Pasal 76-79; UU Suriah, Pasal 257).
Dalam Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia istilah  wasiat  wajib  disebutkan  pada  pasal  209 ayat 1 dan ayat 2:
1) Harta    peninggalan    anak    angkat    dibagi berdasarkan  pasal  176 sampai  dengan  pasal 193    tersebut    di    atas,    sedangkan    terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi  wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2) Terhadap    anak      angkat      yang    tidak menerima    wasiat wajibah sebanyak- banyaknya  1/3  dari  harta  warisan  orang  tua angkatnya  (pasal  209  ayat  1  dan  ayat  2 Kompilasi Hukum Islam).
Berdasarkan  isi  bunyi  pasal  209  KHI  ayat 1dan  2  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan  yang  diperuntukkan  bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua  angkat  atau  anak  angkatnya,  dengan  jumlah maksimal 1/3 dari harta peninggalan ( Alam dan Fauzan, 2008: 81).
Pengertian    wasiat wajibah sebagaimana dikemukakan    di    atas  adalah  sama  dan disejajarkan  dengan  pengertian  wasiat wajibah yang  terdapat  dalam  Unndang-Undang  Mesir. Kuat  dugaan  bahwa  rumusan  wasiat wajibah yang  terdapat  dalam  KHI  mengikuti  pengertian wasiat wajibah yang  terdapat  dalam  Unndang- Undang Wasiat Mesir.
Muhammad    Daud    Ali    mengemukakan bahwa    pemberian    hak  wasiat wajibah kepada anak  angkat  oleh  KHI  dilakukan  dengan mengadaptasi  nilai  hukum  adat  secara  terbatas kedalam  hukum  Islam,  karena  berpindahnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua
angkatnya,  mengenai  pemeliharaan  kehidupan sehari-hari  dan  biaya  pendidikan  berdasarkan keputusan  pengadilan  yang  disebutkan  dalam huruf  (h)  Pasal  71  tentang  Ketentuan  Umum Kewarisan.
Dilihat  dari  aspek  metodologis,  dapat dipahami bahwa persoalan wasiat wajibah dalam KHI  adalah  persoalan ijtihadi yang  ditetapkan berdasarkan  argument  hukum maslahah  al mursalah yang berorientasi untuk mempromosikan    nilai-nilai    keadilan    dan kemaslahatan   yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah  masyarakat  Muslim  Indonesia  ( Alam dan Fauzan, 2008: 81-82).
Praktek    Pembagian    Harta    Waris Terhadap  Anak  Angkat  di  Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepar
Menurut  Ali  Subhan,  selaku  petinggi  desa Petekeyan.  Praktek  pembagian  harta  waris  di desa  Petekeyan  adalah  tergantung  dari  keluarga dan ahli waris yang bersangkutan:
“Jika  anak  angkat  dipungut  sejak  bayi  dan dilegalkan  dengan  hukum  pemerintah  atau Putusan  Pengadilan,  maka  anak  angkat    bisa mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya  asalkan  memenuhi  persyaratan. Kalau  menurut  aturan  agama  anak  angkat tidak  dapat  mewarisi,  karena  antara  aturan hukum agama dan hukum pemerintah kadang bertolak  belakang.  Padahal  masyarakat  desa Petekeyan  menggunakan  hukum  agama  dan hukum  pemerintah  sebagai  dasar  dari mewarisi. Jadi anak angkat bisa mewarisi asal sudah  memenuhi  persyaratan  berdasarkan
putusan  pengadilan,  tapi  diakuinya  hanya menurut  pemerintah.  Namun  dalam  hukum agama  yang  berlaku  di  desa  Petekeyan pembagian  waris  terhadap  anak  angkat tergantung  ahli  waris  yang  ada  atau  atas persetujuan  ahli  waris  yang  lain.  Ketika  ada orang  yang  membagi  waris  maka  dari  desa mengarahkan  dan  menjelaskan  dari  segi hukumnya. Dan keputusan untuk menggunakan  hukum  yang  mana  ditentukan dari ahli waris itu sendiri”.
Dari  pernyataan  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  di  desa  Petekeyan  Anak  angkat  bisa mendapat warisan dari orang tua angkatnya asal memenuhi  persyaratan,  dengan  cara  dilegalkan dengan  hukum pemerintah atau  Putusan Pengadilan. Karena menurut putusan pengadilan status anak angkat menjdi anak   sah   orang  tua angkatnya    dengan      segala    hak      dan kewajibannya, kedudukan   anak   angkat   dalam mewarisi      sama      dengan      anak      kandung, hubungan    kekerabatan  anak    angkat    beralih menjadi    kekerabatan    orang    tua  angkatnya. Namun cara pembagiannya diserahkan sepenuhnya  kepada    ahli  waris    dan    pihak keluarga sendiri  dengan  cara  musyawarah,  dan dari  desa hanya menjelaskan dan mengarahkan dari segi hukumnya.
Menurut  bapak  Abdul  Rokhim  Al-  Mu’min, berpendapat bahwa:
“Orang  tua  angkat  yang  ingin  memberikan harta  peninggalan  untuk  anak  angkatnya dilakukan  dengan  cara  hibah,  sebelum  orang tua  angkatnya  meninggal  dunia.  Hibah  dari
orang tua angkat tersebut kemudian langsung di resmikan oleh anak angkat dengan bantuan perangkat  desa.  Hal  ini  perlu  dilakukan  agar mengingat apabila sewaktu waktu-waktu anak angkat  tersebut  akan  melakukan  hubungan hukum  dengan  masyarakat  luas  sehingga dikhawatirkan  akan  timbul  kendala  di kemudian hari”.
Menurut    bapak    KH.    Al    Mudlori,    S.pd.I selaku    kepala    Madrasah  Diniyah  Awwaliyah Nahdlatul Fata berpendapat bahwa:
“Anak angkat itu memang tidak ada hak dalam mewarisi dalam hukum Islam, tapi kalau anak angkat itu sudah diadopsi dan dianggap seperti anak sendiri.  Kemudian anak angkat  tersebut bersikap baik dan berbakti kepada  orang  tua angkatnya    seperti    anak    kandung.    Maka pewaris  diminta  kesadaran  agar  anak  angkat bisa  mendapatkan  warisan  dengan  cara  lain, yaitu dengan cara hibah” Dari  dua  pendapat  di  atas  memiliki persamaan,  dalam  hukum  Islam  anak  angkat tidak  ada  hak  mewarisi,  namun  ketika  anak angkat  sudah  bersikap  baik  dan  patuh  kepada orang  tua  angkatnya  layaknya  anak  kandung, maka  sebagai  wujud  kasih  sayang  kepada  anak angkat  orang  tua  angkat  memberikan  harta peninggalan kepada anak angkatnya dengan jalan hibah.
Terdapat  sebuah  fenomena  yang  menarik untuk dikaji yang terjadi di desa Petekeyan. Yaitu prosedur  pembagian  harta  waris  terhadap  anak angkat  melebihi  target  sehingga  menyebabkan kecemburuan  sosial  bagi  ahli  waris  lain. Pembagian  warisan  yang  mereka  laksanakan
dinilai tidak adil, Sebab status anak angkat tidak akan sama dengan status anak kandung. Kejadian yang    terjadi    di    desa    Petekeyan    memberi bagian    banyak    kepada          anak  angkatnya dikarenakan  sudah  dianggap  sebagai  anak kandung dan sebagai anak  kandung  yang  patuh mempunyai    tanggung  jawab  mengurus  orang tuanya kelak jika mereka telah lanjut usia.
Pengangkatan      anak      di      desa      Petekeyan sama   hal   nya   dengan pengangkatan anak pada masyarakat  pada  umumnya,  yaitu  bisa  diambil dari kalangan keluarga sendiri maupun dari luar keluarga.
Pewarisan  yang  dilakukan  di  desa  Petekeyan pada  umumnya  yaitu  pemberian  harta  warisan secara  langsung  dari  pewaris  kepada  ahli warisnya saat pewaris masih hidup, dengan kata lain pemberian warisan dengan cara hibah.
Menurut  hukum  Islam  anak  angkat  tidak diakui  untuk  dijadikan  sebagai  dasar  dan  sebab mewaris  karena  prinsip  pokok  dalam  pewarisan adalah hubungan darah (arham). Fenomena yang terjadi  di  desa  Petekeyan  menjadi  hal  yang menarik diteliti. Bagaimana prosedur pembagian harta    waris  untuk  anak  angkat  ini  menjadi pertikaian bagi ahli waris lain.
Pengangkatan  anak  di  desa  Petekeyan  ini dilakukan oleh pasangan suami istri bapak Sarju dan  ibu  Sukinah,  bapak  Sarju  dan  ibu  Sukinah adalah warga desa petekeyan yang tinggal di RT 16  RW  04.  Mereka  mengangakat  anak  dari kerabatnya,  anak  angkat  tersebut  bernama Nuryamah.  Nuriyamah  adalah  anak  ke  tiga  dari pasangan  suami  istri  bapak  Jasman  dan  ibu Mariyatun,  bapak  Jasman  dan  ibu  Mariyatun
adalah warga desa Petekeyan yang tinggal di RT 15 RW 03.
Berdasarkan  hasil  penelitian  pengangkatan anak  di  desa  Petekeyan  tidak  memutuskan hubungan kekerabatan antara anak angkat dengan orang  tua  kandungnya  dan  anak  angkat  juga termasuk dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Anak angkat di desa Petekeyan tetap mewarisi dari orang tua angkatnya dan juga orang tua  kandungnya.  Hak  mewaris  anak  angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya yaitu jika  pewaris  tidak  mempunyai  anak  kandung maka    akan    ditentuikan    oleh    keluarga    dekat atau  ahli  waris  lain dengan melihat hal-hal yang telah  dilaksanakan  oleh  anak  angkat  terhadap kewajiban-kewajibannya  terhadap  orang  tua angkatnya.  Namun  jika  pewaris  memiliki    anak kandung    maka  akan    ditentukan    dengan musyawarah    antara  anak  angkat  dan  anak kandung.
Analisis  Kedudukan  Waris  Terhadap  Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia
Hak  anak   angkat  saat   menjadi  ahli  waris orang  tua  angkatnya berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Indonesia:
1. Hukum Islam
Menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak  membawa  akibat  hukum  dalam  hal hubungan  darah,  hubungan  kewalian  dan hubungan  kewarisan  dengan  orang  tua angkatnya.  Pada  Kompilasi  Hukum  Islam anak    angkat    memang    tidak    termasuk golongan    ahli    waris,    namun  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  telah  diberi  solusi
terhadap    anak  angkat    untuk    dapat menerima    hak    waris    dari    orang    tua angkatnya berupa pemberian wasiat wajibah sebesar  tidak  lebih  dari1/3  bagian  dari  harta waris orang tua angkatnya. Hal ini jelas diatur dalam pasal 209 ayat 2.
2. Hukum Adat
Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada  hukum  adat    yang  berlaku.  Bagi keluarga Parental Jawa misalnya, pengangkatan  anak  tidak  otomatis  memutus tali  kekeluargaan  antara  anak  itu  dengan orang    tua    kandungnya.  Terkait  itu,  selain mendapatkan  hak  waris  dari  orang  tua angkatnya  dia  juga  tetap  berhak  atas  waris orang tua kandungnya
3. Pada  Staatsblaad  1917  Nomor  129,  akibat hukum  dari  pengangkatan  anak  adalah  anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak  angkatnya,  dijadikan  sebagai  anak yang  dilahirkan  dari  perkawinan  orang  tua angkat  dan  menjadi  ahli  waris  orang  tua angkatnya.  Akibat  pengangkatan  tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dengan anak tersebut.
Analisis  Praktek  Pembagian  Harta  Waris Terhadap  Anak  Angkat  di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara
Pengangkatan  anak  di  Indonesia  pada  masa sekarang dapat dilakukan dengan cara mengadopsi  anak.  Pelaksanaan  pengangkatan
anak ini merupakan salah satu solusi bagi anak terlantar agar prosentasinya menurun. Sehingga perlu  segera  ditangani  secara  serius,  dengan pertimbangan  bahwa  hak  warga  Negara  adalah sama  untuk  memperoleh  kemerdekaan  dalam kehidupan,  usia  anak  adalah  usia  pendidikan, belajar dan bermain. Perlunya kasih sayang dan perhatian dalam kehidupannya.
Maka  dari  itu,  dihimbau  bagi  masyarakat yang  mampu  untuk  mengadopsi  anak  terlantar. Anak terlantar merupakan bagian dari masyarakat atau warga Negara, juga mempunyai hak yang sama dengan anak-anak lainnya, anak terlantar berhak mendapatkan hak atas pendidikan dan kesejahteran untuk  hidup  layak sebagai anggota masyarakat. Anak terlantar juga mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  harta  dari orang  tua  yang  mengankatnya  jika  orang  tua angkatnya meninggal dunia.
Kedudukan  anak  angkat  menurut  Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan  putusan  pengadilan  dengan  tidak memutuskan  hubungan  nasab  atau  hubungan darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan manifestasi keimanan  yang  membawa  misi  kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak.
Di  desa  Petekeyan  ada  kasus  pengangkatan anak  yang  dilakukan  oleh  pasangan  suami  istri yang  bernama  Bapak  Sarju  dan  Ibu  Sukinah, Bapak Sarju dan Ibu Sukinah adalah warga desa Petekeyan yang tinggal di RT 16 RW 04. Bapak Sarju  dan  Ibu  Sukinah  adalah  pasangan  suami
istri  yang  sudah  lama  menikah  namun  belum dikaruniai keturunan, kemudian Bapak Sarju dan Ibu  Sukinah  memutuskan  untuk  mengangkat anak  dari  kerabatnya,  anak  tersebut  bernama Nuryamah.  Nuryamah  adalah  anak  ketiga  dari pasangan  suami  istri  bapak  Jasman  dan  ibu Mariyatun,  bapak  jasman  dan  ibu  Mariyatun adalah walah warga desa Petekeyan yang tinggal di RT 15 RW 03.
Nuryamah  diangkat    menjadi    anak    oleh Bapak  Sarju  dan  Ibu  Sukinah sejak dia lahir, proses  pengangkatan  anak  tersebut  dilakukan secara adat dan tidak   dilakukan   secara   tercatat dengan      putusan      pengadilan.      Nuriyamah diberikan  status  seperti  anak  kandung,  dia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian  nafkah,  pendidikan  dan  pelayanan segala  kebutuhannya.  Bahkan  Nuryamah  juga mendapat harta peninggalan cukup banyak dari orang  tua  angkatnya,  sehingga  menimbulkan kecemburuan  sosial  bagi  ahli  waris  yang  lain (saudara dari bapak Sarju dan Ibu Sukinah).
Namun,  dengan  berbagai  pertimbangan  dan musyawarah antar keluarga, para ahli waris yang lain  merelakannya.  Karena  Nuryamah  sudah dianggap  sebagai  anak  kandung  oleh  orang  tua angkatnya,  dan  sebagai  anak  kandung    yang patuh  mempunyai  tanggung  jawab  mengurus orang  tuannya  kelak  jika  mereka  telah  lanjut usia.  Selain  mendapat  harta  peninggalan  dari orang  tua  angkatnya  Nuryamah  juga  mendapat harta peninggalan dari orang tua kandungnya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  pengangkatan anak  di  desa  Petekeyan  tidak  memutuskan hubungan  kekerabatan  antara  anak  angkat
dengan orang tua kandungnya dan anak angkat juga  termasuk  dalam  kekerabatan  orang  tua angkatnya. Anak angkat di desa Petekeyan tetap mewarisi  dari  orang  tua  angkatnya    dan    juga orang   tua   kandungnya.  Hak  mewarisi   anak angkat  terhadap      harta      warisan      orang      tua angkatnya      yaitu      jika      pewaris      tidak mempunyai anak kandung, maka akan ditentukan  oleh  keluarga  dekat  atau  ahli  waris lain    dengan  melihat  hal-hal  yang  telah dilaksanakan  oleh  anak  angkat  terhadap kewajiban-kewajibannya  terhadap  orang  tua angkatnya.  Namun  jika  pewaris  memiliki  anak kandung maka akan ditentukan dengan musyawarah  antara  anak  angkat  dan  anak kandung.
Pengangkatan  anak  di  desa  Petekeyan  sama halnya    dengan  pengangkatan  anak  pada masyarakat  pada  umumnya,  yaitu  bisa  diambil dari kalangan keluarga sendiri maupun dari luar keluarga.
Pewarisan yang dilakukan di desa Petekeyan pada  umumnya  yaitu  pemberian  harta  warisan secara  langsung  dari  pewaris  kepada  ahli warisnya saat pewaris masih hidup, dengan kata lain pemberian warisan dengan cara hibah.
Status  kewarisan  anak  angkat  di  desa Petekeyan  menurut  hukum  Islam,  hukum perdata  Indonesia  dan  hukum  adat  bahwa pengertian  tentang  hukum  pengangkatan  anak belum  terdapat  keseragaman  sebagai  suatu bentuk  hukum  bersama  yang  dapat  dijadikan pedoman  dan  standar,  tiap-tiap  golongan masyarakat memberikan definisi dan
konsekuensi  hukum  sendiri,  seperti  ketentuan yang  terdapat  dalam  sistem  hukum  Islam, hukum  perdata  dan  hukum  adat.  Namun demikian,  secara  prinsip,  baik  hukum  Islam, hukum perdata maupun hukum adat sama-sama memperbolehkan  adanya  pengangkatan  anak asal dengan tujuan kesejahteraan dan perlindungan anak.
Ketentuan  anak  angkat  dalam  hal  kewarisan memiliki sisi perbedaan antara   hukum   Islam, hukum   perdata   dan   hukum   adat.   Hukum Islam menyatakan  bahwa   anak   angkat   tidak dapat  mewarisi  harta dari  orang  tua angkatnya disebabkan    anak    angkat    tidak    dapat disamakan    kedudukannya  dengan  anak kandung,  dan  nasab  anak  angkat  tetap  terikat pada  orang  tua  kandungnya.  Anak  angkat  bisa mendapatkan  harta  warisan  dari  orang  tua angkatnya  hanya  dengan  jalan  hibah,  atau  pun dengan  jalan  wasiat wajibah dengan  ketentuan tidak  boleh  melebihi  1/3  (sepertiga)  dari  harta orang tua angkatnya.
Sedangkan dalam hukum perdata dan hukum adat  menyatakan  bahwa  dalam  hal  kewarisan anak angkat berhak mendapatkan harta warisan dari  orang  tua  angkatnya.  Hal  ini  disebabkan dalam  hukum  perdata  dinyatakan  bahwa  anak angkat  itu dapat  di  pindah nasabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya, serta keterikatan hukum dalam hal keperdataan antara anak  angkat  dengan  orang  tua  kandungnya menjadi  terputus,  karena  telah  beralih  kepada orang  tua  angkatnya,  dan  menurut  hukum perdata saling mewarisi satu sama lain.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  pengangkatan anak  di  desa  Petekeyan  tidak  memutuskan hubungan  kekerabatan  antara  anak  angkat dengan orang tua kandungnya dan anak angkat juga  termasuk  dalam  kekerabatan  orang  tua angkatnya. Anak angkat di desa Petekeyan tetap mewarisi  dari  orang  tua  angkatnya  dan  juga orang tua kandungnya.
Hak  mewaris  anak  angkat  terhadap  harta warisan orang tua angkatnya  yaitu jika pewaris tidak  mempunyai  anak  kandung    maka    akan ditentukan  oleh  keluarga  dekat  atau  ahli  waris lain  dengan  melihat  hal-hal  yang  telah dilaksanakan  oleh  anak  angkat  terhadap kewajiban-kewajibannya  terhadap  orang  tua angkatnya. Namun jika pewaris memiliki  anak kandung    maka  akan    ditentukan    dengan musyawarah    antara  anak  angkat  dan  anak kandung.
Menurut  Hukum  Islam,  Pembagian  warisan di  desa  Petekeyan  tersebut  sah  secara syara’ apabila pembagiannya dilakukan dengan prosedur  hibah  dimana  pembagian  warisan dilakukan sebelum orang tua meninggal.

## Daftar Pustaka
Alam,    Andi    Syansul    dan    M.    Fauzan.  2008.
Hukum    Penganngkatan    AnakPrespektif Islam. Jakarta: Kencana.
Amir,   Rahma. 2016. Kedudukan Anak   Angkat dalam Hak Waris Pada Masyarakat Islam di  Kota  Palopo  (Relevansinya  Pada Pengadilan  Agama  Palopo). Sulawesi Selatan: Palita. Anshary.  2013. Hukum  Kewarisan  Islam
Indonesia . Bandung: Mandar Maju.
Anwar,  Saifuddin.  2010 .  Metode  Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ashafa,  Burhan.  2010. Metode  Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Ash  Shiddieqy,  Muhammad  Hasbi.  1997. Fiqh Mawaris .  Semarang:  Pt.  Pustaka  Rizki Putra.
Bakker, Anton dan Ahmad Charis Zubair. 1992 . Metodologi Penelitian Filsafat.
Yogyakarta: Kanisius.
Basyir,  Ahmad  Azhar.  1995. Hukum  Waris Islam. Yogyakarta: UII Press.
Filia,    Linda    Fri.  2006.  “Status    Anak    Angkat
Terhadap  Kewarisan    Menurut  Kompilasi Hukum Islam”. Skripsi. Padang: Universitas Andalas Padang.
Hadi,  sutrisno.  2014. Metodologi  Research . Yogyakarta: Andi.
Husna, Alfun Ni’matil. 2007. “Status Kewarisan Anak  Angkat  Menurut  Hukum  Islam  dan Hukum  Perdata  Indonesia”.  Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga. Kristina,    Evi.  2005.  “Status    Anak    Angkat Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam (Studi Kasus  Pengesahan  Anak  Angkat  dan Pembagian  Harta  Warisan  di  Pengadilan Agama  Kudus)”.  Skripsi.  Semarang: Universitas Negeri Semarang.
Mahfiyah, Hikmatul. 2016. “Pewarisan Terhadap    Anak    Angkat    Sebagai    Ahli Waris  Tunggal  Menurut  Adat  Jawa”. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
Mardani.  2014 .  Hukum  Kewarisan  Islam  di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers.
Matung,  Agustina  Manga.  2013.  “Penyelesaian sengketa  Terhadap  Kedudukan  Anak
Angkat dalam Memperoleh Harta Warisan (Studi Kasus Putusan No. 59/Pdt.G/2009/PH.MKI)”. Skripsi.
Makasar: Universitas Hasanudin.
Muhibbin,    Moh    dan    Abdul    Wahid.  2011.
“Hukum    Kewarisan    Islam    Sebagai Pembaruan  Hukum  Positif  di  Indonesia”,
Skripsi,  Jakarta: Sinar Grafika.
Mulyono,  Joko.  2016.  “Tinjauan  Yuridis Kedudukan  Anak  Angkat  terhadap  Harta Warisan  Orang  Tua  Angkat  Terhadap
Harta Warisan Orang Tua Angkat
Prespektif  Hukum  Adat  (Studi  Kasus  di Pengadilan  Agama  Klaten)”.  Skripsi. Surakarta:  Universitas  Muhammadiyah Surakarta.
Mutohar,  Sholikul.  2010.  “Tinjauan  Mengenai Sistem  Harta Hibah Kepada Anak Angkat Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam”.
Skripsi.  Surakarta:  Universitas  Sebelas
Maret.
Nazir.  2011. Metode  Penelitian .  Bogor:  Ghalia
Indonesia.
Rahman,  Fatchur.  1975. Ilmu  Waris. Bandung: PT. Alma’arif Bandung.
Saebani,  Ahmad  dan  Syamsul  Falah.  2011.
Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia.
Bandung: Pustaka Setia.
Saleh, Hassan dan Zubair dkk. 2008. Kajian Fiqh Nabawi  dan  Fiqh  Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.
Salman,    otje    dan    Mustofa    Haffas.    2006.
Hukum  Waris  Islam . Bandung:  PT. Refika Aditama.
Sarosa,  Samiaji.  2012. Penelitian  Kualitati Dasar-Dasar . Jakarta: Indeks.
Sudarsono.  1991. Hukum    Waris    Dan    Sistem Bilateral . Jakarta:  PT. Metlon Putra. Suparman, Eman. 2007. Hukum Waris Indonesia (Dalam  Prespektif  Islam,  Adat,  dan  BW) . Bandung: PT. Refika Aditama.
Susiana.  2011.  “Hak  Anak  Angkat  Terhadap Harta  Peninggalan  Orang  Tua  Angkat Menurut  Hukum    Islam”. Kanun  Jurnal Ilmu Hukum .
Usman,  Husaini.  2014. Metoologi  Penelitian Sosial . Jakarta: Bumi Aksara.
Zaini,  Muderis.  1995.  Adopsi  Suatu  Tinjauan Dari  Tiga  Sistem  Hukum.  Jakarta:  Sinar Grafika.
Anggota IKAPI. 2003. Hukum Waris Adat . t.tp: PT. Citra Aditya Bakti.
Kompilasi Hukum Islam (KHI)
UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak.