## POLITIK LOKAL : POTRET PENYELENGGARA PEMILU DALAM PUTUSAN SIDANG DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018-2020
Mohammad Taufik 1
1 Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Alamat Korespondensi : m.taufik@unmul.ac.id
Abstract: The integrity of the election organizers in enforcing the rules of ethics for election  organizers  is  still  very  far  from  what  it  should  be.  Therefore,  does  the portrait of general election organizers looks beautiful in case of ethics or vice versa. The  duties  and  authorities  of  DKPP  (Honorary  Council  for  General  Election Organizers) relate to individual election organizers, both KPU and Bawaslu. Ethical cases in running the general election process have often been encountered in every electoral  event  in  Indonesia.  The  lack  of  discipline  of  an  organizer  in  carrying  out their duties and functions causes these organizers to deal with cases of organizers code  of  ethics.  Ethics  is  an  important  element  that  must  be  obeyed  by  every election  organizer  because  it  is  one  of  the  fundamental  aspects  in  realizing democratic  elections.  Therefore,  to  uphold  the  Code  of  Ethics  for  election administrators,  the  Honorary  Council  of  General  Elections  (DKPP)  was  formed, aiming  to  maintain  the  independence,  integrity,  and  credibility  of  the  KPU  and Bawaslu that the General Election will certainly run well and correctly.
Keywords: Local Politics, Election Organizer, DKPP, East Kalimantan
Abstrak: Integritas para penyelenggara pemilu secara personal dalam penegakkan peraturan  kode  etik  penyelenggara  pemilihan  umum  masih  sangat  jauh  dari  yang seharusnya.  Oleh  karena  itu  apakah  potret  penyelenggara  pemilihan  umum nampak  elok  dalam  perkara  etik  atau  malah  sebaliknya.  Tugas  dan  kewenangan DKPP  (Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilihan  Umum)  berkaitan  dengan orang  per  orang  pejabat  penyelenggara  pemilihan  umum,  baik  KPU  maupun Bawaslu.  Perkara  etik  dalam  jalannya  proses  pemilihan  umum  sudah  seringkali ditemui  disetiap  perhelatan  kepemiluan  di  Indonesia.  Kurang  disiplinnya  seorang penyelenggara  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  menyebabkan  oknum penyelenggara tersebut harus berurusan dengan perkara kode etik penyelenggara. Etika  merupakan  elemen  penting  yang  harus  ditaati  oleh  setiap  penyelenggara pemilu,  karena  merupakan  salah  satu  aspek  fundamental  dalam  mewujudkan pemilu  yang  demokratis.  Oleh  karena  itu,  untuk  menegakkan  Kode  Etik penyelenggara  pemilu,  maka  dibentuklah  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara Umum  (DKPP)  yang  bertujuan  untuk  menjaga  kemandirian,  integritas  dan kredibilitas KPU dan Bawaslu agar Pemilu tentu berjalan dengan baik dan benar.
Kata Kunci : Politik Lokal, Penyelenggara Pemilu, DKPP, Kalimantan Timur

## Pendahuluan
Pemilihan  Umum  merupakan  jalan  untuk  menegakkan  kedaulatan  rakyat dalam  memilih  pemimpin.  Jalannya  pelaksanaan  Pemilihan  Umum  tidak  pernah lepas  dari  segala  macam  perkara  etik  dan  perkara  pidana  yang  selalu  mewarnai dalam  jalannya  tahapan  kepemiluan  di  Indonesia.  Kinerja  lembaga  penyelenggara pemilu  dalam  melaksanakan  tanggungjawabnya  secara  profesional  merupakan syarat  penting  untuk  mewujudkan  pemilu  yang  demokratis  dan  sesuai  dengan amanah perundang-undangan.
Komisi  Pemilihan  Umum  sebagai  salah  satu  lembaga  yang  menjalankan penyelenggara  pemilihan  umum  di  Indonesia  memiliki  kewajiban  untuk melaksanakan  segala  macam  tahapan  dan  mekanisme  penyelenggaraan  Pemilu yang telah diatur di dalam Undang-Undang Kepemiluan dan dalam Peraturan Komisi Pemilihan  Umum  (PKPU).  Namun  dalam  pelaksanaannya  Komisi  Pemilihan  Umum seringkali dihadapkan dengan perkara hukum, baik dalam perkara kode etik hingga perkara tindak pidana lainnya sampai dengan kasus-kasus suap dan korupsi.
Dalam  penyelesaian  perkara  etik,  persidangan  kode  etik  hadir  untuk menegakkan  Undang-undang  yang  telah  berlaku  perihal  peraturan  kode  etik  para Penyelenggara Pemilu dengan lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)  sebagai  pelaksananya  (Asshiddiqie,  2013;  Sekartadi,  2015).  Pergulatan  KPU dalam menghadapi perkara kode etik tersebut bukan menjadi hal baru dalam tubuh lembaga independen negara ini, tercatat ada beberapa kasus pelanggaran kode etik dan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  para  Komisioner  dan  Sekretariat Komisi Pemilihan Umum di segala tingkatan yang berbuah dijatuhkannya sanksi oleh DKPP terhadap KPU.
Hal  ini    menunjukkan  bahwa  integritas  para  penyelenggara  secara  personal dalam  penegakkan  peraturan  kode  etik  penyelenggara  pemilihan  umum  masih sangat  jauh  dari  yang  seharusnya.  Oleh  karena  itu  apakah  potret  penyelenggara pemilihan umum nampak elok dalam perkara etik? Atau malah sebaliknya? Untuk itu di  dalam  hasil  penelitian  ini  akan  dilihat  sejauhmana  perkara  kode  etik Penyelenggara  Pemilihan  Umum  di  dalam  putusan  sidang  Dewan  Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) selama periode 2018 sampai dengan tahun 2020.

## Kerangka Teori

## Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU dan Bawaslu)
Sebagai  salah  satu  lembaga  negara  tambahan  independen  di  Indonesia Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  berfungsi  sebagai  penyelenggara  pemilu  yang berkewajiban  untuk  menyelenggarakan  pemilu  yang  adil  dan  demokratis  (Liany, 2016). Dalam penyelenggaraan pemilu, KPU diwajibkan untuk melaksanakan pemilu dengan  asas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  (Luber  Jurdil)  yang kemudian  dalam  proses  penyelenggaraannya  mengharuskan  KPU  agar  dapat memenuhi  beberapa  prinsip  yakni,  mandiri,  jujur,  adil,  berkepastian  hukum,  tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efesien.
Wewenang  dan  tugas  KPU  selanjutnya  diatur  didalam  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  pemilihan  umum,  sebelumya  peraturan  tentang pemilihan  umum  telah  di  atur  didalam  beberapa  undang-undang  dimana  undang- undang tersebut terbagi dalam skup luas lingkupan penyelenggaraan pemilihan baik dari  tataran  legislatif  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012,  dari  tataran eksekutif di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Yang kemudian pada saat ini menjadi  satu  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan Umum.
Berdasarkan  ketentuan  UU  tentang  Pemilu,  dalam  penyelenggaraan pemilihan  umum  terdapat  3  lembaga  yang  memiliki  fungsi  saling  berkaitan  dan
diinstitusionalisasikan  dalam  3  kelembagaan,  yaitu  KPU, Bawaslu, dan  DKPP. DKPP atau  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  yang  bukan  merupakan lembaga  penyelenggara  pemilu,  akan  tetapi  memiliki  tugas  dan  kewenangan  yang terkait dengan para pejabat penyelenggara pemilu.
Lembaga penyelenggara pemilu menurut Pasal 23E UUD 1945 adalah “komisi pemilihan  umum”  (dengan  huruf  kecil),  tetapi  oleh  undang-undang  dijabarkan menjadi terbagi ke dalam 2 kelembagaan yang terpisah dan masing-masing bersifat independen,  yaitu  “Komisi  Pemilihan Umum” (dengan  huruf  Besar) atau  KPU, dan “Badan Pengawas Pemilihan Umum” atau BAWASLU (Bawaslu).
Tugas dan kewenangan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) berkaitan dengan orang per orang pejabat penyelenggara pemilihan umum, baik  KPU  maupun  Bawaslu.  Dalam  arti  sempit,  KPU  hanya  terdiri  atas  para komisioner di tingkat pusat, provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota.
Demikian  pula  dalam  arti  sempit,  Bawaslu  hanya  terdiri  atas  pimpinan  atau anggota  Bawaslu  tingkat  pusat  dan  Bawaslu  tingkat  provinsi.  Namun,  dalam  arti luas,  penyelenggara  pemilihan  umum  itu,  baik  dalam  lingkungan  KPU  maupun Bawaslu, menyangkut  pula  para  petugas  yang  bekerja  secara  tetap  atau  pun yang bekerja  secara  tidak  tetap  atau adhoc .  Yang  bekerja  secara  tidak  tetap,  misalnya, adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di KPU atau yang bekerja di Bawaslu.
Sedangkan  yang  bekerja  secara  tidak  tetap  atau adhoc ,  misalnya,  adalah Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat kabupaten/kota atau  pun  petugas    pengawas  di  tingkat  operasional  di  lapangan  dan  panitia pemungutan suara dan para petugas pelaksana operasional KPU di lapangan sampai ke  tingkat  Panitia  Pemungutan  Suara  (TPS).  Menurut  UU,  semua  itu  termasuk  ke dalam pengertian penyelenggara pemilihan umum. Hanya saja, khusus bagi pegawai negeri  sipil  (sebagai  bagian  dari  penyelenggara  pemilu)  selain  tunduk  kepada ketentuan UU Pemilu, dalam kaitan dengan penegakan kode etika diatur dan harus tunduk pula kepada ketentuan yang berlaku.

## Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Sejarah  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  bermula  dari pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). Lembaga ini dibentuk berdasarkan UU 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah. DK-KPU tersebut bersifat ad-hoc , dan merupakan bagian dari KPU.
DK-KPU  dibentuk  untuk  memeriksa  pengaduan  dan/atau  laporan  adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi.  Untuk  pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  oleh  anggota  KPU Kabupaten/Kota, dibentuk DK-KPU Provinsi.
Tanggal  12  Juni  2012  DK  KPU  secara  resmi  berubah  menjadi  Dewan Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  disingkat  DKPP  berdasarkan  UU  No.15  Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. DKPP menjadi bersifat tetap, struktur kelembagaannya  lebih  profesional,  dan  dengan  tugas,  fungsi,  kewenangan menjangkau  seluruh  jajaran  penyelenggara  pemilu  (KPU  dan  Bawaslu)  beserta jajarannya  dari  pusat  sampai  tingkat  kelurahan/desa.  Anggota  DKPP  dipilih  dari
unsur masyarakat, profesional dalam bidang kepemiluan, ditetapkan bertugas per-5 tahun  dengan  masing-masing  1  (satu)  perwakilan  ( ex  officio )  dari  unsur  anggota KPU dan Bawaslu aktif.
Pada  tahun  2017,  melalui  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum, DKPP dipandang penting dikuatkan kesekretariatannya. Jika pada UU No. 15 Tahun 2011, Kesekretariatan DKPP dibantu oleh Sekjen Bawaslu. Undang- undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  mengamanatkan kesekretariatan  DKPP  dipimpin  langsung  oleh  seorang  Sekretaris.  Perintah tambahan  lain  di  antarannya  tentang  Tim  Pemeriksa  Daerah  (TPD),  yang sebelumnya  hanya  dibentuk  berdasarkan  peraturan  DKPP  menjadi  diamanatkan undang-undang meski bersifat ad hoc . TPD berfungsi sebagai hakim di daerah guna membantu  dan/atau  menjadi  hakim  pendamping  anggota  DKPP  dalam  melakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah.
Sampai pada tahun keenam, DKPP telah dinahkodai 2 periode keanggotaan, meliputi :
Pertama,  periode  2012  –  2017  dengan  ketua  merangkap  anggota  Prof.  Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., beserta Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan  Sirait  MT.,  Dr.  Dra.  Valina  Singka,  M.Si.,  dan  Prof.  Dr.  Anna  Erliyana, S.H.,  M.H.,  yang  menggantikan  Prof.  Dr.  Abdul  Bari  Azed,  S.H.,  M.H.,  karena mengundurkan  diri  tahun  2013,  Ida  Budhiati,  S.H.,  M.H.  (unsur  KPU)  dan  Endang Wihdatiningtyas,  S.H.,  yang  pada  Desember  2014  menggantikan  Nelson Simanjuntak, S.H., (unsur Bawaslu).
Kedua,  periode  2017  –  2022,  ketua  merangkap  anggata  Dr.  Harjono,  S.H., M.CL.,  dengan  anggota  lain;  Prof.  Dr.  Muhammad,  S.IP.,  M.Si.,  Ida  Budhiati,  S.H., M.H., Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., Dr. Alfitra Salaam, APU., Hasyim Asy’ari., S.H.,  M.Si.,  Ph.D.,  (unsur  KPU),  dan  Dr.  Ratna  Dewi  Pettalolo,  S.H.,  M.H.,  (unsur Bawaslu)  yang  menjalani  masa  tugas  satu  tahun  (12  Juni  2017  –  12  Juni  2018), selanjutnya  digantikan  oleh  anggota  Bawaslu  RI  Fritz  Edward  Siregar,  SH,  LL.M Ph.D.

## Perkara Kode Etik
Secara filosofis pemahaman terkait etika merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan  dalam  jalannya  hidup  seorang  manusia  yang  beradab  baik  dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam hal berbangsa dan bernegara (Chakim, 2014). Dalam  ranah  filsafat  moral,  etika  iaah  sebuah  nilai  fundamentalbagi  setiap  orang, untuk  itulah  etika  berdiri  sebagai  batas-batas  nilai  yang  dapat  memberikan  ruang pembatas  antara  sisi  perbuatan  baik  dan  sisi  perbuatan  buruk  dari  diri  manusia kepada mahluk hidup lainnya (Nasef, 2014).
Perkara  etik  didalam  jalannya  proses  pemilihan  umum  sudah  seringkali ditemui  disetiap  perhelatan  kepemiluan  di  Indonesia.  Kurang  disiplinnya  seorang penyelenggara  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  menyebabkan  oknum penyelenggara tersebut harus berurusan dengan perkara kode etik penyelenggara. Perkara  kode  etik  penyelenggara  pemilu  telah  diatur  didalam  peraturan  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan  Pedoman  Perilaku  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  (Humas  DKPP  RI,  2017).
Kode  etik  penyelenggaraan  pemilu  adalah  suatu  kesatuan  asas  ,oral,  etika danfilosofi  yang  menjadi  pedoman  perilaku  bagi  penyelenggara  pemilu  berupa kewajiban  atau  larangan,  tidakan  dan/atau  ucapan  yang  patut  atau  tidak  patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu (Humas DKPP RI, 2017).
Dalam  penyelenggraan  pemilu  di  Indonesia,  Indonesia  telah  dianggap mampu  lebih  jauh  mewujudkan  penyelenggaraan  kepemiluan  yang  dapat menunjang  sistem  integritas  yang  baik  dengan  hadirnya  lembaga  DKPP  RI  (Nasef, 2014).  Bahkan  Nasef  dalam  penelitiannya  menganggap  DKPP  sangat  progresif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, hal ini dapat terlihat dari banyaknya penanganan  kasus  kode  etik  penyelenggara  yang  telah  ditangani  oleh  DKPP. Integritas  penyelenggara  pemilu  dalam  menjalankan  amanahnya  ialah  sebuah modal  penting  agar  mampu  menghadirkan  pemilu  yang  demokratis  (Asshiddieqie, 2013; Nasef, 2014).
Etika  merupakan  elemen  penting  yang  harus  ditaati  oleh  setiap penyelenggara  pemilu,  karena  merupakan  salah  satu  aspek  fundamental  dalam mewujudkan  pemilu  yang  demokratis.  Oleh  karena  itu,  untuk  menegakkan  Kode Etik  penyelenggara  pemilu,  maka  dibentuklah  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara Umum  (DKPP)  yang  bertujuan  untuk  menjaga  kemandirian,  integritas  dan kredibilitas  KPU  dan  Bawaslu  agar  Pemilu  tentu  berjalan  dengan  baik  dan  benar. Sehingga  sebagai  garda  terdepan  sukses  tidaknya  pelaksanaan  pemilihan  umum maka penyelenggara pemilu harus dapat memastikan bahwa tindakan apapun yang dilaksanakan senantiasa haruslah berlandaskan pada nilai-nilai moral.

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif yang dapat  diartikan  penelitian  ini  ditujukan  untuk  memberikan  gambaran  dari  masalah yang menjadi objek penelitian dengan menggambarkan keadaan subjek  atau objek yang  diteliti  baik  itu  lembaga,  masyarakat,  dan  lain-lain  pada  saat  fenomena  itu terjadi dengan didasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana realitas yang ada dilapangan dengan tidak melibatkan atau menghubungkannya dengan variabel lainnya (Cresswell, 2017; Soekanto & Mamudji, 2003; Sugiyono, 2019).
Dari  desain  penelitian  yang  telah  ditentukan  di  atas  maka  penelitian  ini hanya  mengembangkan  konsep  dan  menghimpun  fakta-fakta  yang  ada  dan  tidak melakukan  pengujian  hipotesis  (Neuman,  2017;  Rahmatunnisa,  Witianti,  &  Hendra, 2017).  Data-  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  didapatkan  dari  studi literatur  berupa  dokumen-dokumen  hasil  putusan  yang  telah  dikeluarkan  oleh Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  Republik  Indonesia  (DKPP-RI)  yang didapatkan  melalui  situs  portal  resmi  DKPP,  dengan  rentang  waktu  hasil  putusan dari tahun 2018 hingga tahun 2020.
Dokumen  putusan perkara  kode  etik  DKPP  yang  dikumpulkan  ialah  perkara yang  bersangkutan  dengan  lembaga  penyelenggara  pemilu  di  Provinsi  Kalimantan Timur  meliputi  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dan  Badan  Pengawas  Pemilu (Bawaslu)  berjumlah  7  putusan,  dokumen  hasil  putusan  perkara  etik  DKPP  tadi kemudian diolah dan dianalisis, agar dapat disajikan kepada pembaca dengan hasil
berupa  tabel  dan  grafik  data  yang  kemudian  didiskusikan  dengan  teori-teori  yang ada.

## Hasil dan Pembahasan
Pelanggaran  Kode  Etik  yang  dilakukan  oleh  Penyelenggara  Pemilu  pada tahun  2018-2020  di  Kalimantan  Timur  ditandai  dengan  adanya  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  penyelenggara  pemilu  baik  di  tingkat  KPU  dan  Bawaslu Kabupaten/Kota  diantaranya  meliputi:  Kabupaten  Kutai  Timur  sebanyak    1  Kasus, Kabupaten  Berau  sebanyak  2  kasus,  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  sebanyak    2 kasus,  Kota  Balikpapan  sebanyak    1  kasus,  dan  Kota  Samarinda  sebanyak    1  kasus. Dengan  jumlah  teradu  yang  diajukan  dalam  gugatan  yang  kemudian  telah diputuskan  melalui  sidang  DKPP  RI  sebanyak  17  Orang  laki-laki  dan  8  Orang Perempuan.

## Pihak Pengadu
Sesuai  ketentuan  Pasal  458  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum  jo  Pasal  4  ayat  (2)  Peraturan  DKPP  Nomor  3  Tahun  2017 tentang  Pedoman  Beracara  Kode  Etik  Penyelenggara  Pemilu  sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan DKPP  Nomor  3  Tahun  2017,  bahwa  pihak  yang  dapat  mengadukan  dan/  atau melaporkan  dugaan  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  pemilu  ke  DKPP  adalah Penyelenggara  Pemilu,  Peserta  Pemilu,  Tim  kampanye,  Masyarakat  dan/atau Pemilih.
Tabel 1. Distribusi Pihak Pengadu ke DKPP dari Kaltim Pada Tahun 2018-2020 No Pihak Pengadu Jumlah 1 Peserta Pemilu/ Paslon 0 2 Tim Kampanye 0 3 Masyarakat Pemilih 3 4 Partai Politik 2 5 Penyelenggara Pemilu 2 Total Jumlah 7
Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  Pihak  Pengadu  yang  mengajukan pengaduan  ke  DKPP  terbanyak  adalah  dari  masyarakat  yakni  3  Pengaduan  atau sebesar 42,85 % dari jumlah Pengaduan dan yang paling sedikit ada pihak yaitu Partai Politik  yakni  2  Pengaduan  atau  sebesar  28,57  %  dan  Penyelenggara  Pemilu  2 pengaduan atau sebesar 28,57 % dari jumlah Pengaduan, sedangkan pihak pengadu yang berasal dari peserta pemilu/ paslon dan tim kampanye tidak ada.

## Putusan DKPP Terkait Pelanggaran Kode Etik
Status  Teradu  (Penyelenggara  Pemilu)  dalam  amar  putusan  DKPP  adalah terbukti melanggar atau tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Jika tidak terbukti melanggar secara signifikan, maka amar putusan DKPP terhadap status  Teradu  adalah  Rehabilitasi. Sedangkan  jika  terbukti  melanggar, maka  varian status  Teradu  dalam  amar  putusan  DKPP  adalah  Peringatan/Teguran,
Pemberhentian  Sementara,  Pemberhentian  Tetap,  Pemberhentian  dari  Jabatan Ketua dan Ketetapan. Rekapitulasi amar putusan DKPP sebagaimana data berikut:
Tabel 2. Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2018-2019 di Kalimantan Timur
No Amar Putusan Jumlah Orang 1 Rehabilitasi 16 2 Peringatan / Teguran 9 3 Pemberhentian Sementara 0 4 Pemberhentian Tetap 0 5 Pemberhentian dari Jabatan Ketua 0 6 Ketetapan 0 Total Jumlah 25 Keterangan : Data diolah
Dari  25  orang  penyelenggara  pemilu  sebagai  Teradu  yang  telah  diputus statusnya  oleh  DKPP  menunjukkan  bahwa  yang  tertinggi  adalah  tidak  terbukti melakukan  pelanggaran  kode  etik  secara  signifikan  sehingga  amar  putusan  DKPP yang  direhabilitasi  sebanyak  16  orang  atau  sebesar  64  %.  Sedangkan  yang  terbukti melanggar dengan amar putusan DKPP dalam bentuk Peringatan/Teguran sebanyak 9  orang  atau  sebesar  36  %,  sementara  untuk  sanksi  Pemberhentian  Sementara, Pemberhentian Tetap, Pemberhentian dari Jabatan Ketua tidak ada.
Akan tetapi meskipun Teradu diputus dalam amar putusan DKPP rehabilitasi, bukan  berarti  sepenuhnya  tidak  melakukan  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara Pemilu. Namun rehabilitasi dimaksudkan adalah tidak terbukti melanggar kode etik secara  signifikan,  atau  masih  adanya  perbaikan  yang  wajib  dilakukan  oleh  Teradu yang  termuat  dalam  pertimbangan  majelis  dalam  amar  putusan  DKPP.  Sehingga putusan  rehabilitasi  merupakan  bagian  dari  pembinaan  untuk  menjaga  kualitas Penyelenggara Pemilu agar lebih berintegritas.

## Sanksi Peringatan/ Teguran Pelanggaran Kode Etik
Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas maka peneliti meyakini bahwa peran penindakan yang menjadi tugas utama DKPP terhadap penyelenggara pemilu hanya  akan  berhasil  dengan  optimal  jika  didukung  oleh  peran  pencegahan  yang dilakukan  secara  simultan.  Berdasarkan  pengalaman,  sejumlah  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  para  penyelenggara  Pemilu  tidak  hanya  terjadi  karena  kesengajaan tetapi  juga  disebabkan oleh  ketidaktahuan  mengenai  ketentuan  tentang kode  etik penyelenggara Pemilu.
Selain  itu,  penyelenggara  Pemilu  juga  belum  mempunyai  informasi  yang cukup mengenai bentuk-bentuk tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik. Akibatnya, jumlah pengaduan dan/atau laporan yang masuk ke  DKPP  tidak  mengalami  penurunan  secara  signifikan.  Bahkan,  angkanya meningkat  seiring  adanya  perhelatan  Pemilu  baik  yang  berada  pada  level  lokal Kalimantan Timur maupun nasional.
Diharapkan  kedepannya,  peran  pencegahan  DKPP  dalam  menegakan  kode etik  penyelenggara  pemilu  akan  semakin  diperkuat  melalui  sosialisasi,  baik  yang dilakukan  secara  tatap  muka  maupun  melalui  media  sosial  dan  media  massa.
Sosialisasi  secara  tatap  muka  juga  akan  memberikan  dampak  yang  signifikan terhadap  kemampuan  dan  pemahaman  pihak  penyelenggara  pemilu  terhadap regulasi  dan  aturan  mengenai  kode  etik  DKPP  misalnya  melalui  kegiatan  seminar, pelatihan,  workshop,  dan  semacamnya.  Karena  kegiatan  sosialisasi  yang  dilakukan oleh  DKPP  sebagai  institusi  penegak  aturan  kode  etik  penyelenggara  pemilu  juga dapat  dilakukan  secara  tematik  disesuaikan  dengan  kebutuhan.  Materi  sosialisasi disesuaikan  dengan  objek  yang  menjadi  sasaran,  yaitu  Penyelenggara  Pemilu, perguruan tinggi, generasi muda, dan masyarakat umum.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Dari  hasil  penelitian  mengenai  Potret  Penyelenggara  Pemilu  dalam  Putusan Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Kalimantan Timur Tahun 2018- 2020 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
Dewan  Kehormatan  Pemilihan  Umum  (DKPP)  adalah  sebuah  lembaga  yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas KPU dan Bawaslu agar Pemilu dapat berjalan dengan baik dan benar. Dalam menegakkan Kode  Etik,  DKPP  menerapkan  model  persidangan  bersifat  terbuka  dan  didesain sebagai  badan  peradilan  etika  ( court  of  ethics )  yang  menerapkan  semua  prinsip layaknya dalam sebuah peradilan.
Bagi penyelengggara pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik, DKPP dapat memberikan    sanksi    sesuai    dengan    tingkat    pelanggarannya,    yaitu    terdiri  dari teguran  tertulis,  pemberhentian  sementara,  dan  pemberhentian  tetap. Penyelenggara  pemilu  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  berdasarkan  rekapitulasi persidangan di DKPP, terdapat perkara yang diputuskan total berjumlah 7 perkara. Dengan rincian : direhabilitasi sebanyak 16 orang atau sebesar 64 %. Sedangkan yang terbukti melanggar dengan amar putusan DKPP dalam bentuk peringatan/ teguran sebanyak  9  orang  atau  sebesar  36  %,  sementara  untuk  sanksi  Pemberhentian Sementara,  Pemberhentian  Tetap,  Pemberhentian  dari  Jabatan  Ketua  tidak terdapat.
Memperkuat  kualitas  penyelenggara  pemilu  baik  Kpu  maupun Bawaslu  dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, PPK atau Panwascam di tingkat Kecamatan, PPS di  Desa/Kelurahan/Kampung  dan  KPPS  ditingkat  TPS  dalam  upaya  pencegahan terjadinya  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  Pemilu  melalui  bimtek  dan sosialisasi terkait regulasi dan aturan kode etik penyelenggara pemilihan umum.
Diharapkan  kepada  seluruh  pemangku  kepentingan  memberikan  dukungan dalam  mengawal  integritas  penyelenggaraan  pemilu  di  semua  tingkatan,  perlu peningkatan  kapasitas,  integritas  dan  profesionalitas  penyelenggara  pemilu  dalam melaksanakan tugas dan kewenanganya sehingga kualitas penyelenggaraan pemilu akan menjadi semakin baik.

## Daftar Pustaka
Asshiddiqie,  J.  (2013). Pengenalan  tentang  DKPP  untuk  Penegak  Hukum .  Jakarta.
Retrieved from http://www.jimly.com/makalah/namafile/120/Pengenalan_DKPP.pdf
Chakim,  M.  L.  (2014).  Perubahan  Sistem  Pemilihan  Kepala  Daerah  dalam  Dinamika
Pelaksanaan  Demokrasi. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional , 3 (1). Retrieved from http://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/60
Cresswell, J. W. (2017). Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Ketiga).
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Humas DKPP RI. (2017). Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Jakarta: DKPP RI.
Liany,  L.  (2016).  Desain  Hubungan  Kelembagaan  Penyelenggara  Pemilu. JURNAL CITA HUKUM , 4 (1). https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3198
Nasef,  M.  I.  (2014).  Studi  Kritis  Mengenai  Kewenangan  Dewan  Kehormatan
Penyelenggara  Pemilu  Dalam  Mengawal  Electoral  Integrity  Di  Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 21 (3), 378–401.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art3
Neuman,  W.  L.  (2017). Metodologi  Penelitian  Sosial:  Pendekatan  Kualitatif  dan Kuantitatif (Edisi 7). Jakarta: Pearson Education Inc dan Indeks. Rahmatunnisa,  M.,  Witianti,  S.,  &  Hendra,  H.  (2017).  Evaluasi  Kinerja  Dkpp  Dalam Penanganan  Kasus  Pemilukada  Serentak  Jawa  Barat  Tahun  2015. Jurnal Wacana Politik , 2 (2). https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.14419
Sekartadi,  L.  K.  (2015).  Kewenangan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu (DKPP)  Mengubah  keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Provinsi  jawa Timur, Studi Kasus Putusan No.74/DKPPPKE-II/2013. Jurnal IUS (Kajian Hukum Dan Keadilan) , 3 (2). https://doi.org/10.12345/ius.v3i8.220
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2003). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: Gramedia.