Vol. 01 No. 03 2021,Hal 55-82 ( Tanggung Jawab Hukum Pengelola Hunian Terhadap Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Wilayah Hunian Apartemen )

## TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLA HUNIAN TERHADAP PENGAWASAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH HUNIAN APARTEMEN
Sofa Laela 1 , Galih Rakasiwi 2
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam Kampus B Jalan R. Sanim No 99 Beji Depok E-mail: syashofalaila@gmail.com 1 galih1982.22@gmail.com 2 Submisson : 6 Agustus 2021 Accepted : 10 september 2021 Publish : 30 September 2021

## Abstract
Fulfilling  the  housing  needs  for  foreign  nationals  in  Indonesia  is  not  only limited to houses on the ground but also regular houses such as apartments. In the  context  of  the  supervisory  function  of  the  presence  of  foreigners  in Indonesia  who  live  in  apartments,  it  is  necessary  to  have  the  participation  of apartment dwelling managers in assisting the government by providing reports on  their  whereabouts.  The  problem  in  this  research  is  how  is  the  legal responsibility  of  residential  managers  in  reporting  the  presence  of  foreigners living  in  apartment  dwellings  and  what  are  the  legal  sanctions  for  apartment dwelling  managers  who  do  not  report  the  presence  of  foreigners  living  in apartment dwellings. The problem approach in this study was carried out using a  normative  and  empirical  juridical  approach.  The  results  of  the  study  stated that  the  mechanism  for  managing  residence  permits  for  foreign  nationals  in apartment  dwellings  was  carried  out  with  rules  that  had  been  made  by  the apartment  dwelling  managers  themselves  but  still  had  to  coordinate  with relevant agencies, namely companies where foreigners work and also with the local  government,  especially  the  immigration  authorities.  Meanwhile, regarding the sanctions for apartment dwelling managers who do not report the presence  of  foreigners  living  in their  apartment  dwellings,  Article  117  of  Law Number 6 of 2011 concerning immigration.
Keywords  : Apartement  occupancy,  residence  permit,  foreign  nationals, apartment  residential manager, foreign supervision

## Abstrak
Pemenuhan  kebutuhan  tempat  tinggal  bagi  warga  negara  asing  di  Indonesia, bukan  hanya  terbatas  pada  rumah  yang  ada  di  atas  tanah  melainkan  juga rumah  tinggal  yang  beraturan  seperti  apartemen.  Dalam  rangka  fungsi pengawasan  terhadap  keberadaan  WNA  di  Indonesia  yang  tinggal  di apartemen,  diperlukan  peran  serta  pengelola  hunian  apartemen  dalam membantu  pemerintah  dengan  memberikan  laporan  atas  keberadaan  mereka. Permasalahan dalam penelitian ini  adalah bagaimana tanggung jawab  hukum pengelola  hunian  dalam  melaporkan keberadaan  WNA yang  tinggal  di  hunian
apartemen  dan  bagaimana  sanksi  hukum  bagi  pengelola  hunian  apartemen yang  tidak  melaporkan  keberadaan  WNA  yang  tinggal  di  hunian  apartemen. Pendekatan  masalah  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan metode pendekatan  yuridis  normatif  dan  empiris.  Hasil  penelitian  menyatakan bahwa  mekanisme  dari  pengaturan  pengelolaan  izin  tinggal  terhadap  warga negara asing di hunian apartemen dijalankan dengan aturan yang sudah dibuat sendiri  oleh  pengelola  hunian  apartemen  akan  tetapi  masih  harus berkoordinasi  dengan  instansi  terkait  yaitu  perusahaan  tempat  orang  asing bekerja  dan  juga  dengan  pemerintah  setempat  khususnya  pihak  keimigrasian. Sedangkan mengenai sanksi bagi pihak pengelola hunian apartemen yang tidak melaporkan  keberadaan  WNA  yang  tinggal  di  hunian  apartemennya  telah diatur  dalam  Pasal  117  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang keimigrasian.
Kata  Kunci  : Hunian  apartemen,  izin  tinggal,  warga  negara  asing,  pengelola hunian apartemen, pengawasan WNA

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  yang  mempunyai  posisi  strategis  dalam pergaulan  internasional,  baik  secara  geografis  maupun  potensi  sumber  dayanya, sehingga  menjadikan  arus  lalu  lintas  orang  keluar  dan  masuk  wilayah  Indonesia menjadi  meningkat.  Namun,  hukum  internasional  telah  memberikan  hak  dan wewenang  terhadap  semua  negara  dalam  menjalankan  yurisdiksi  atas  orang  dan benda serta perbuatan yang terjadi pada wilayahnya. Hal ini berarti bahwa setiap negara berhak dalam merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar  negara, baik orang, benda,  ataupun  perbuatan  yang  terjadi  dalam  wilayahnya.  Pengaturan  terhadap lalu  lintas  antar  negara  yang  melibatkan  orang  di  suatu  wilayah  negara,  yaitu berkaitan  dengan  aspek  keimigrasian  yang  berlaku  di  tiap  negara  yang  memiliki sifat  universal  ataupun  kekhususan  tiap-tiap  negara  sesuai  dengan  nilai  dan kebutuhan kenegaraannya. 1
Dalam mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar dan masuk di  wilayah  Indonesia,  kebijakan  pemerintah  di  bidang  keimigrasian  menganut prinsip selective  policy yakni  suatu  kebijakan  berdasarkan  prinsip  selektif.
Berdasarkan  prinsip  tersebut,  hanya  orang-orang  asing  yang  bisa  memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak  membahayakan  keamanan  dan  ketertiban  serta  tidak  bermusuhan  baik
1 Wahyudin Ukun , Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian , (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, 2004), 31.
kepada  rakyat  ataupun  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan kepada  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945),  yang  diizinkan keluar  dan  masuk  wilayah  Indonesia.  Maka  untuk  itu  perlu  ada  pengaturan  dan batasan berupa perizinan yang diberikan terhadap orang asing ketika ingin tinggal di Indonesia. 2
Berdasarkan  peraturan  keimigrasian  yang  bersifat  global  dalam  hukum internasional,  di  mana  tiap  negara  berhak  untuk  mengizinkan  dan  melarang seseorang  untuk  keluar  atau  masuk  suatu  negara,  maka  keberadaan  ketentuan keimigrasian  adalah  atribut  yang  paling  penting  untuk  menegakkan  kedaulatan hukum suatu negara di wilayah teritorial negara yang bersangkutan. Keimigrasian sendiri  mempunyai  pengertian  yaitu  hal  ihwal  tentang  orang-orang  yang  keluar atau  masuk  di  wilayah  Indonesia  sekaligus  mengawasi  terhadap  orang  asing tersebut. 3
Dua hal yang paling mendasar dalam hal penjelasan keimigrasian Indonesia yaitu  pertama  adalah  aspek  lalu  lintas  orang  antar  negara,  kedua  adalah menyangkut  pengawasan  orang  asing  yang  meliputi  pengawasan  terhadap  keluar dan masuk, pengawasan terkait keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia. Pengertian  pengawasan  pada  fungsi  keimigrasian  merupakan  keseluruhan  proses kegiatan  dalam  mengontrol  atau  mengawasi  apakah  proses  pelaksanaan  tugas sudah  sesuai  dengan  aturan  yang  sudah  ditentukan.  Pada  awalnya  pelaksanaan pengawasan  hanya  dilakukan  kepada  orang  asing  saja,  akan  tetapi  mengingat perkembangan  dan  dinamika  masyarakat  yang  semakin  kompleks,  hal  tersebut dilakukan  secara  menyeluruh,  termasuk  juga  kepada  Warga  Negara  Indonesia, terutama dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan. 4
Fungsi  keimigrasian  adalah  fungsi  penyelenggaraan  administrasi  negara  dan penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan.  Oleh  sebab  itu,  sebagai  bagian  dari penyelenggaraan  kekuasaan  eksekutif  yakni  sebagai  fungsi  administrasi  negara
2 Muhammad  Indra,  “ Perspektif  Penegakan  Hukum  dalam  Sistem  Hukum  Keimigrasian Indonesia” ,  (Disertasi  Program  Doktor,  Pasca  Sarjana  Universitas  Padjadjaran,  Bandung, 2008), 2.
3 Koerniatmanto  Soetoprawiro, Hukum  Kewarganegaraan  dan  Keimigrasian  Indonesia , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 74.
4 Muhammad Indra, Op. Cit, 3.
dan  pemerintahan,  maka  hukum  keimigrasian  bisa  dikatakan  bagian  dari  bidang hukum  administrasi  Negara. 5 Keimigrasian  mencakup  pelaksanaan  penegakan kedaulatan negara yang merupakan hak setiap negara dalam mengizinkan maupun dalam  melarang  orang  asing  untuk  masuk  maupun  tidak.  Orang  asing  yang memasuki  wilayah  suatu  negara  akan  tunduk  terhadap  hukum  negara  tersebut sebagaimana halnya warga negara itu sendiri. 6
Dalam  Kamus  Hukum,  alien  atau  orang  asing  didefinisikan  sebagai  orang dalam suatu negara yang bukan warga negara dari negara tersebut. 7 Menurut UU No.  6  Tahun  2011,  pengertian  orang  asing  adalah  “orang  yang  bukan  warga negara Indonesia”. Orang asing  yaitu orang  yang bukan  warga negara Indonesia dan  sedang  berada  di  wilayah  Indonesia.  Pengertian  orang  asing  termasuk  pula badan hukum asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing. 8
Pada  prinsipnya,  WNA  yang  berada  di  Indonesia,  mempunyai  hak  dan kewajiban  yang  dijamin  oleh  undang-undang  negara  kita.  Terhadap  WNA  yang datang  ke  Indonesia  memiliki  hak  yaitu  pada  saat  datang  di  Indonesia  dan menetap  sementara  di  Indonesia.  Namun,  terhadap  hak  tersebut  dikenakan sejumlah  pembatasan  tertentu,  yaitu  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang Keimigrasian  yang  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  asing  dapat  dibatasi  ruang geraknya,  bahkan  dapat  dideportasi,  atau  dipersona  non-grata,  atau  diserahkan kepada negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana. 9 Di antara hak-hak perdata  yang  dimiliki  WNA  antara  lain  hak  untuk  melakukan  jual  beli  berbagai jenis barang termasuk membeli tanah yang berstatus hak pakai untuk membangun tempat tinggal. 10
5 Bagir  Manan, Hukum  Keimigrasian  dalam  Sistem  Hukum  Nasional ,  disampaikan  dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, (Jakarta, 14 Januari 2000), 7.
6 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional , Edisi Kesepuluh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 210.
7 Najarudin  Safaat, Analisis  Penegakan  Hukum  Keimigrasian  Pada  Kantor  Imigrasi  Klas  I Khusus  Soekarno  Hatta  Berdasarkan  Undang-Undang  Keimigrasian  dan  Hukum  Acara Pidana , (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), 112.
8 Gatot Supramono, Hukum Orang Asing di Indonesia (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012),
4.
9 Koerniatmanto Soetoprawiro,Op. Cit. 92
10 Gatot Supramono, Loc. Cit.
Pada  dasarnya  status  kepemilikan  tanah  dan  bangunan  yang  dapat  diberikan bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia hanyalah sebatas hak pakai dan hak  sewa  menurut  Pasal  42  dan  45  UU  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria.  Hal  ini  diatur  lebih  rinci  lagi  dalam  Peraturan Menteri  Agraria  bahwa  orang  asing  pemegang  izin  tinggal  di  Indonesia  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  dapat  memiliki  rumah  untuk tempat tinggal atau hunian dengan hak pakai. 11
Selain  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  orang  asing  saat  berada  di  Indonesia, mereka  juga  memiliki  kewajiban  dalam  rangka  pengawasan  orang  asing. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut: 12
1. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan  atau  keluarganya,  perubahan  status sipil  dan  kewarganegaraannya serta  perubahan  alamatnya.  Status  sipil  yang  dimaksud  adalah perubahan  yang  menyangkut  perkawinan,  perceraian,  kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan, dan berhenti dari pekerjaan;
2. Memperlihatkan surat perjalanan atau dokumen keimigrasian (passpor) yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan;
3. Mendaftarkan  diri  jika  berada  di  Indonesia  lebih  dari  90  hari  dan dikenakan biaya beban.
Selanjutnya  UU  No.  6  Tahun  2011  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:
a. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau  keluarganya  serta  melaporkan  setiap  perubahan  status  sipil, kewarganegaraan,  pekerjaan,  Penjamin,  atau  perubahan  alamatnya kepada kantor imigrasi setempat; atau
b. Memperlihatkan  dan  menyerahkan  dokumen  perjalanan  atau  izin tinggal  yang  dimilikinya  apabila  diminta  oleh  Pejabat  Imigrasi  yang bertugas dalam rangka pengawasan keimigrasian. 13
11 Peraturan Menteri Agraria Nomor 29 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat (1)
12 Gatot Supramono. Op. Cit., 13.
Setiap  orang  asing  yang  berada  di  wilayah  Indonesai  wajib  memiliki  izin tinggal.  Izin  tinggal  diberikan  kepada  orang  asing  sesuai  dengan  visa  yang dimilikinya. Izin tinggal orang asing yang berada di wilayah Indonesia terdiri atas:
1. Izin tinggal diplomatik;
2. Izin tinggal dinas;
3. Izin tinggal kunjungan;
4. Izin tinggal terbatas; dan
5. Izin tinggal tetap. 14
Izin tinggal tetap dapat diberikan kepada: orang asing pemegang izin tinggal terbatas  sebagai  (rohanian,  pekerja,  investor  dan  lanjut  usia),  keluarga  karena perkawianan campuran, suami istri dana atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal  tetap  dan  orang  asing  eks  warga  negara  Indonesia  dan  eks  subjek  anak kewarganegaraan  ganda  Republik  Indonesia.  Izin  tinggal  tetap  diberikan  untuk jangka  waktu  5  tahun  dan  dapat  diperpanjang  untuk  waktu  yang  tidak  terbatas sepanjang  izinnya  tidak  dibatalkan.  Pemegang  izin  tinggal  tetap  untuk  jangka waktu  yang  tidak  terbatas  wajib  melapor  ke  kantor  imigrasi  setiap  5  tahun  dan tidak dikenai biaya. Izin tinggal tetap diberikan setelah pemohon tinggal menetap selama  3  tahun  berturut-turut  dan  menandatangani  pernyataan  integrasi  kepada pemerintah Republik Indonesia. 15
Keberadaan  orang  asing  yang  berkedudukan  di  Indonesia  dalam  rangka investasi  dianggap  memberikan  manfaat  sehingga  orang  asing  tersebut diperbolehkan  memiliki  rumah  tinggal  atau  hunian  berupa  satuan  rumah  susun (apartemen).  Mengenai  kepastian  hukum  pemilikan  rumah  tempat  tinggal  atau hunian oleh orang asing  yang berkedudukan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  103  Tahun  2015  tentang  pemilikan  rumah tempat  tinggal  atau  hunian  oleh  orang  asing  yang  berkedudukan  di  Indonesia, khususnya  Pasal  2  Ayat  (1)  yang  ditegaskan  bahwa  orang  asing  dapat  memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan hak pakai.
13 Pasal 71
14 UU Nomor 6 Tahun 2011 pasal 48 ayat 1, 2, 3
15 UU Nomor 6 Tahun 2011 pasal 54, 59, 60
Adapun  aspek  hukum  perjanjian  yang  melandasi  pemilikan  rumah  tempat tinggal  oleh  orang  asing  yang  berkedudukan  di  Indonesia  harus  dibuat  secara tertulis  dihadapan  notaris  untuk  menjamin  kepastian  hukum  juga  melindungi kepentingan  para  pihak.  Perjanjian  secara  umum  diatur  dalam  Buku  III KUHPerdata. Ketentuan perjanjian di dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa  suatu  perjanjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 16 . Dalam hal perjanjian yang terkait dengan penelitian ini adalah perjanjian antara orang asing dan warga Indonesia  sebagai  subyek  hukumnya  dan  rumah/tanah  milik  warga  Indonesia sebagai obyeknya.
Pemenuhan  kebutuhan  tempat  tinggal  bagi  warga  negara  asing  di  Indonesia, baik sementara ataupun tinggal tetap, bukan hanya terbatas pada rumah yang ada di  atas  tanah  melainkan  juga  rumah  tinggal  yang  beraturan  seperti  yang  dikenal dengan  nama  lain  apartemen.  Apartemen  adalah  tempat  tinggal  suatu  bangunan bertingkat  yang  lengkap  dengan  kamar  tidur,  kamar  mandi,  ruang  tamu,  ruang makan, ruang duduk dan dapur yang terletak pada satu lantai, bangunan bertingkat yang  terdiri  dari  beberapa  tempat  tinggal. 17 Karena  fungsi  sebagai  hunian,  serta posisi dan letaknya yang strategis mendekatkan dengan aktifitas keseharian WNA inilah  yang  kemudian  menjadikan  hunian  apartemen  lebih  diminati  oleh  WNA selain kemudahan dalam proses untuk menempatinya.
Namun,  dalam  praktek  keimigrasian  masih  ditemukan  kasus  pelanggaran terhadap  batas  waktu  izin  tinggal  yang  dilakukan  oleh  WNA  yang  tinggal  di hunian  apartemen,  di  mana  mereka  sudah  tidak  memiliki  izin  tinggal  ataupun masa  berlaku  izin  tinggalnya  sudah  habis.  Terkadang  pihak  keimigrasian  dalam suatu  keadaan  melakukan  kegiatan  pengawasan  terhadap  WNA  yang  tinggal  di hunian  apartemen  dan  ditemukan  bahwa  mereka  tidak  dapat  menunjukkan dokumen  perjalanan  atau  izin  tinggalnya  dengan  alasan  paspornya  ditahan  oleh pihak  apartemen  karena  menunggak  pembayaran  sewa  property/apartemen. Dalam hal ini, undang-undang keimigrasian telah memberikan sanksi pidana yang
16 Sudarsono, Kamus Hukum , (Jakarta: Rineka, 2013), 363.
17 Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 69.
tegas,  yaitu  diatur  dalam  Pasal  119  Ayat  (1)  UU  No.  6  Tahun  2011  dan  Pasal  8 UU No. 6 Tahun 2011. 18
Batas  waktu  keberadaaan  orang  asing  diperlukan  agar  esensi  kedaulatan negara  dapat  ditegakkan  dan  tujuan  kedatangan  serta  keberadaan  orang  asing tersebut harus jelas agar tidak merugikan kepentingan rakyat dan negara Republik Indonesia  baik  dari  segi  ekonomi,  sosial  budaya,  keamanan,  maupun  politik. Dalam hal ini diperlukan peran serta dari pihak pengelola hunian apartemen dalam memberikan  data  dan  bekerja  sama  dengan  instansi  terkait  terhadap  keberadaan WNA yang tinggal di huniannya.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
I. Tanggung  Jawab  Hukum  Pengelola  Hunian  Terhadap  Keberadaan WNA yang Tinggal di Hunian Apartemen
Konsep  tanggung  jawab  hukum  berkaitan  erat  dengan  konsep  hak  dan kewajiban.  Konsep  hak  merupakan  suatu  konsep  yang  menekankan  pada pengertian  hak  yang  berpasangan  dengan  pengertian  kewajiban.  Pendapat  yang umum  mengatakan  bahwa  hak  pada  seseorang  senantiasa  berkorelasi  dengan kewajiban pada orang lain . 19
Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus  teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa  dia  bertanggung  jawab  atas  suatu  sanksi  dalam  hal  perbuatan  yang bertentangan 20
Sebuah  konsep  yang  berkaitan  dengan  konsep  kewajiban  hukum  adalah konsep  tanggung  jawab  (pertanggung  jawaban)  hukum.  Bahwa  seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul
18 Putusan Mahkamah Agung Nomor 709/Pid.Sus/2019/PN. Jkt.Utr
19 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 55.
20 Hans  Kalsen, Teori  Umum  tentang  Hukum  dan  Negara ,  (Bandung:  PT.  Raja  Grafindo Persada: 2006), 81.
tanggung  jawab  hukum,  artinya  dia  bertanggung  jawab  atas  suatu  sanksi  bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 21
Dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian  menyebutkan:
1. Pejabat  Imigrasi  yang  bertugas  dapat  meminta  keterangan  dari  setiap orang  yang  memberi  kesempatan  menginap  kepada  orang  asing mengenai data orang asing yang bersangkutan.
2. Pemilik  atau  pengurus  tempat  penginapan  wajib  memberikan  data mengenai  orang  asing  yang  menginap  di  tempat  penginapannya  jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas. 22
Selanjutnya  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  31  Tahun  2013  tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan:
1. Pejabat  Imigrasi  yang  bertugas  dapat  meminta  keterangan  dari  setiap orang  yang  memberi  kesempatan  menginap  kepada  orang  asing mengenai data orang asing yang bersangkutan;
2. Pemilik  atau  pengurus  tempat  penginapan  wajib  memberikan  data mengenai  orang  asing  yang  menginap  di  tempat  penginapannya  jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas. 23
Sesuai  dengan  UU  No.  6  Tahun  2011  Pasal  72  Ayat  (2)  terkait  keberadaan orang  asing,  yaitu  pemilik  atau  pengurus  tempat  penginapan  wajib  memberikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas, maka dalam peraturan yang tercantum dalam House  Rules  sebuah  hunian  apartemen  di  kawasan  Jakarta  Pusat  yang  menjadi tempat penelitian, telah menetapkan ketentuan sesuai dengan Pasal 71 dan 72 UU No. 6 Tahun 2011. Hal ini terlihat dalam house rulesnya sebagai berikut:
1. Untuk  WNA  yang  menempati/tinggal  karena  kontrak  atau  sewa menyewa, harus menyiapkan atau menyerahkan Fotocopy Paspor yang masih berlaku, Fotocopy Izin Tinggal ( Resident Card ) di Indonesia;
21 Ibid, 95 .
22 Pasal 72
23 Pasal 187.
2. Untuk  WNA  harus  mengisi  formulir  permohonan  penyewaan  yang  di sediakan pihak pengelola.
3. Untuk WNA harus mengisi formulir pelaporan keberadaan orang asing yang  disiapkan  pihak  pengelola  untuk  dilaporkan  ke  pihak keimigrasian.
Selain  itu,  dari  hasil  wawancara  penulis  yang  berkaitan  dengan  pengaturan mengenai  tanggung  jawab  pengelola  hunian  terhadap  penghuni  apartemen mengacu  pada  House  Rules  yang  mana  di  dalamnya  menerangkan  terkait kesepakatan  dan  hak  pakai  yaitu  setiap  penghuni  baik  Warga  Negara  Indonesia atau  Warga  Negara  Asing  berkewajiban  untuk  melaporkan  setiap  melakukan kegiatan yang berkaitan dengan unit apartemen baik di dalam unit ataupun di area publik  atau  lingkungan  apartement  kepada    pengelola.  Semua  kegiatan  harus mendapatkan izin dari pengelola dan  hal ini sudah diterapkan dalam pengelolaan apartemen  sesuai  dengan  perjanjian  kontrak  yang  sudah  disepakati  yakni perjanjian  penyewaan  kembali  yang  menyebutkan  hak  dan  kewajiban  penghuni selama  berada  di  hunian  apartemen.  Apabila  peraturan  tersebut  tidak  dijalankan atau dilanggar, maka pihak pengelola akan melakukan teguran terhadap penghuni ataupun  penyewa  mulai  dari  teguran  secara  lisan,  tertulis  atau  surat  peringatan, pemberian  denda,  pemutusan  fasilitas  hunian  apartemen    sampai  dengan pemutusan sewa kontrak apartemen.
Apabila ada orang asing yang masa izin tinggalnya habis pihak pegelola akan menyarankan dan menghimbau kepada orang asing yang tinggal di unit apartemen untuk segera mengurus masa izin tinggalnya karena dalam hal ini pengelola juga bertanggung jawab atas keberadaan orang asing selama ada di hunian apartemen. Hal ini mengacu pada house rules dari apartemen yang bersangkutan yaitu 24 :
(19)  Warga  negara  asing  yang  habis  masa  izin  tinggalnya  diharuskan mengurusnya ke pihak keimigrasian.
24 Pasal 19 dan 20 House Rules apartemen yang menjadi objek penelitian.
(20)  Pihak  pengelola  akan  membantu  memberikan  surat  keterangan domisili    sebagai  pelengkap  administrasi  untuk  pengurusan  surat  izin tinggal
Orang  asing  yang  tinggal  di  hunian  apartemen  ini,  rata-rata  merupakan karyawan  dari  perusahaan  sehingga  untuk  pengurusan  penyewaan  hunian apartemen  yang  termasuk  di  dalamnya  kelengkapan  data  pribadi  orang  asing tersebut dilakukan oleh sekretaris orang asing atau penanggung jawab perwakilan orang  asing  dari  perusahaan  tempat  di  mana  orang  asing  tersebut  bekerja.  Pihak pengelola akan meminta kelengkapan data setiap orang asing yang akan tinggal di hunian  apartemen  yang  mana  data  tersebut  akan  digunakan  untuk  laporan  ke pemerintah  dalam  hal  ini  departemen  keimigrasian  sebagai  bentuk  tanggung jawab hukum sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 72 Ayat (2).
Sponsor atau penjamin bertanggung jawab terhadap keberadaan juga kegiatan orang  asing  yang  dijaminnya.  Begitu  juga  dengan  pemilik  atau  pengurus  tempat penginapan  maupun  perorangan  yang  berkewajiban  untuk  memberikan  data terkait orang  asing yang menginap di tempat penginapan atau tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Imigrasi meminta pelaporan orang asing dari setiap  pemilik  atau  pengurus  tempat  penginapan  maupun  perorangan  yang memberikan  kesempatan  menginap  untuk  orang  asing  kepada  kantor  imigrasi setempat melalui aplikasi pelaporan orang asing ini dalam waktu 1x24 jam sejak orang asing tersebut mulai menginap. 25
Person  Incharge  atau  perwakilan  penanggung  jawab  orang  asing  yang  ingin menyewakan  hunian  bagi  orang  asing  untuk  tinggal  di  apartemen,  sebelumnya harus  memberikan  beberapa  persyaratan  yang  diminta  badan  pengelola  yaitu melengkapi data-data pribadi berupa nama lengkap, nomor passport, tanggal lahir, jenis  kelamin,  kebangsaan,  serta  kelengkapan  data  lainnya  berupa  tanggal kedatangan dan tanggal keberangkatan juga tujuan kedatangannya ke Indonesia.
Selain  itu,  juga  melengkapi  data  pada  formulir  yang  telah  disediakan  oleh pengelola  terkait  data  formulir  permohonan  penyewaan  apartemen  atau  formulir
25 Kementerian  Hukum  dan  Ham  Republik  Indonesia  Kantor  Wilayah  Jawa  Timur,  “Aplikasi Pelaporan Orang Asing”, https://jatim.kemenkumham.go.id/layanan- publik/keimigrasian/aplikasi-pelaporan-orang-asing .  (Diakses tanggal 23 Juli 2021).
perjanjian  sewa  apartemen  dalam  jangka  waktu  tertentu  yang  di  dalamnya terdapat syarat dan ketentuan tentang penyewaan di apartemen yang berisi tentang hak  dan  kewajiban  orang  asing  selama  berada  di  area  apartemen  yang  harus dipatuhi  dan  dijalankan  selama  orang  asing  tersebut  berada  di  wilayah  hunian apartemen sesuai dengan perjanjian sewa yang telah dibuat sebelumnya.
Setelah semua kelengkapan data orang asing tersebut dilengkapi oleh person incharge  atau  perwakilan  penanggung  jawab  perusahaan  orang  asing,  maka pengelola  akan  melaporkan  data-data  orang  asing  tersebut  ke  pihak  imigrasi secara  online  melalui  aplikasi  yang  sudah  disiapkan  oleh  pihak  imigrasi  yaitu aplikasi  APOA.  APOA  adalah  sebuah  aplikasi  yang  ada  di  dalam  situs  imigrasi. Di  dalam  aplikasi  itu  terdapat  form  mengenai  orang  asing  yang  dapat  diisi  dan dikirimkan secara online ke imigrasi sebagai bentuk laporan.
Pihak  pengelola  akan  tahu  dokumen  izin  tinggal  orang  asing  akan  ataupun telah  habis  yaitu  dari  person  incharge  atau  perwakilan  penanggung  jawab  orang asing  dari  perusahaan  dimana  mereka  membutuhkan  surat  keterangan  domisili dari  pengelola  sebagai  salah  satu  syarat  dalam  pengurusan  perpanjang  dokumen izin tinggal ke pihak keimigrasian. Selanjutnya pengelola akan membantu dalam pembuatan  surat  keterangan  domisili  tersebut  dan  apabila  telah  selesai  diurus, maka  pengelola  meminta  dokumen  tersebut  untuk  dilaporkan  kembali  ke  pihak keimigrasian.

## II. Sanksi  Hukum  bagi  Pengelola  Hunian  Apartemen  yang  Tidak Melaporkan Keberadaan WNA yang Tinggal di Hunian Apartemen
Pada  dasarnya  warga  negara  Indonesia  berhak  untuk  keluar  wilayah Indonesia,  dan  warga  negara  asing  berhak  untuk  tinggal  baik  kunjungan,  tinggal sementara,  atau  menetap  di  wilayah  Indonesia.  Namun  untuk  ketertiban  dan perlindungan warga negara Indonesia, serta terjaminnya keberadaan dan kegiatan warga  negara  asing  sesuai  maksud  dan  tujuannya,  maka  dilakukan  pengawasan keimigrasian. 26
26 Penjelasan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013, Alinea 8.
Pengawasan  keimigrasian  ini  dalam  bentuk  pengawasan  administratif maupun  pengawasan  lapangan,  dan  sifatnya  dapat  secara  terkoordinatif  dengan instansi  lain  terkait.  Selain  itu  pelaksanaan  pengawasan  keimigrasian  juga  telah menggunakan  Sistem  Informasi  Manajemen  Keimigrasian  yang  dapat  diakses oleh  instansi  dan/atau  lembaga  pemerintahan  terkait  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya. 27
UU  No.  6  Tahun  2011  telah  mengatur    mengenai  pengawasan  keimigrasian bagi orang asing, di mana pengawasan tersebut meliputi pengawasan terhadap lalu lintas  orang  asing  yang  masuk  atau  keluar  wilayah  Indonesia  serta  pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. 28 Selanjutnya Pasal  68  menyebutkan  pengawasan  keimigrasian  terhadap  orang  asing dilaksanakan pada saat permohonan visa, masuk atau keluar, dan pemberian izin tinggal,  salah  satunya  dapat  dilakukan  dengan  pengawasan  terhadap  keberadaan dan  kegiatan  orang  asing  di  wilayah  Indonesia.  Dalam  hal  ini  termasuk pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pengelola  hunian  apartemen  terhadap  WNA yang  tinggal  di  apartemennya  dengan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  untuk memberikan laporan kepada kantor imigrasi.
Menurut  Hans  Kelsen,  tanggung  jawab  berkaitan  erat  dengan  kewajiban, namun  tidak  identik.  Kewajiban  tersebut  muncul  karena  adanya  aturan  hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari  aturan  hukum.  Akibat  dari  tidak  dilaksanakannya  kewajiban  maka  akan menimbulkan  sanksi.  Sanksi  ini  merupakan  tindakan  paksa  dari  aturan  hukum supaya  kewajiban  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  subyek  hukum.  Menuru Hans,  subyek  hukum  yang  dikenakan  sanksi  tersebut  dikatakan  “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran. 29
27 Ibid.
28 Pasal 66
29 Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar- Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif, Cetakan  Keenam,  (Bandung:  Penerbit  Nusa  Media,  2008), 136.
Adapun  mengenai  sanksi  bagi  pihak  pengelola  hunian  apartemen  yang  tidak melaporkan keberadaan WNA  yang tinggal di  hunian apartemennya telah diatur dalam  UU  No  6  Tahun  2011  yaitu  dalam  Pasal  117  yang  menyatakan  bahwa pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak  memberikan  data  orang  asing  yang  menginap  di  rumah  atau  di  tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi  yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp  25.000.000,00  (dua  puluh  lima juta  rupiah). 30 Sedangkan  dalam  Pasal  118  menyatakan  bahwa  setiap  penjamin yang  dengan  sengaja  memberikan  keterangan  tidak  benar  atau  tidak  memenuhi jaminan  yang  diberikannya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  63  Ayat  (2)  dan Ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 31
Untuk  mendapatkan  kejelasan  terkait  bentuk  pengawasan  yang  dilakukan oleh  pengelola  hunian  apartemen  serta  pemahaman  terkait  aturan  keimigrasian dan  peraturan  lainnya  terkait  sanksi  hukum  bagi  pengelola  hunian  yang  tidak melaporkan  keberadaan  orang  asing  yang  tinggal  di  hunian  apartemen,  penulis mengajukan  beberapa  pertanyaan  kepada  pihak  pengelola  hunian  apartemen  di mana  pertanyaan  tersebut  penulis  ajukan  guna  mendapatkan  kejelasan  dan kebenaran  apakah  ketentuan  undang-undang  tentang  keimigrasian  dan  peraturan lainnya  tersebut  sudah  dipahami  dan  dijalankan  di  hunian  apartemen  atau  belum dijalankan karena belum memhami tentang aturan yang memuat sanksi hukum di dalamnya.
Berkaitan  dengan  peraturan  perundang-undangan  di  atas  dan  dari  hasil penelitian,  diketahui  bahwa  rata-rata  orang  asing  yang  tinggal  di  hunian apartemen  adalah  dari  perusahaan,  sehingga  kepengurusan  kelengkapan  data WNA  dilakukan  oleh  person  incharge  atau  perwakilan  penanggung  jawab  dari perusahaan orang asing tersebut. Dalam hal ini, maka dari awal kepengurusan izin tinggal  WNA  untuk  melakukan  sewa  apartemen,  pihak  pengelola  telah  meminta
30 Pasal 117.
31 Pasal 118.
data-data  pribadi  terutama  dokumen  izin  tinggal  yang  masih  aktif  atau  masih berlaku  dan  selalu  diperbaharui  apabila  masa  izinnya  sudah  akan  habis.  Untuk pengawasan  orang  asing  sendiri  pengelola  berkoordinasi  dengan  pihak  person incharge atau perwakilan penanggung jawab perusahaan orang asing yang tinggal di apartemen terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan orang asing.
Dari  hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  pihak  pengelola  mengetahui adanya  aturan  mengenai  sanksi  hukum  terkait  keberadaan  orang  asing  yang tinggal  di  hunian  apartemen.  Oleh  karena  itu,  pihak  pengelola  memahami  dan menjalankannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut walaupun dari pihak keimigrasian sendiri masih kurang untuk sosialisasi tentang pentingnya pengawasan orang asing di Indonesia khusunya di hunian apartemen. Pihak kantor imigrasi  telah  ada  upaya  untuk  meminta  perwakilan  dari  pihak  pengelola apartemen untuk datang dalam rangka pembahasan  mengenai WNA yang tinggal di  hunian  apartemennya,  akan  tetapi  masih  kurang  atau  jarang  dilakukan.  Maka dari  itu,  pihak  pengelola  apartemen  berinisisatif  sendiri  dengan  mengacu  pada peraturan yang sudah ada untuk menjalankannya dengan terus melaporkan apabila ada  WNA  yang  baru  datang  untuk  menyewa  hunian  apartemen  dengan menyerahkan  kelengkapan  data  WNA  yang  dipersyaratkan  seperti  telah  tersebut di atas sebelum data tersebut diminta oleh petugas keimigrasian.

## C. PENUTUP
Pengelola  hunian  apartemen  berkewajiban  memberikan  house  rules  atau aturan  yang  harus  ditaati  oleh  semua  penghuni  termasuk  WNA.  Terkait keberadaan WNA yang tinggal di hunian apartemen, sesuai dengan Pasal 72 Ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 maka pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapannya jika  diminta  oleh  pejabat  imigrasi  yang  bertugas.  Dari  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pengelola  apartemen  sudah  melakukan  tanggung  jawab hukum  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yaitu  mekanisme  yang dilakukan  dengan  cara  memeriksa  data  dan  dokumen  izin  tinggal  WNA  dengan berkoordinasi  dengan person  incharge perusaahan  WNA  tersebut.  Selanjutnya
melakukan  pelaporan  data  dan  dokumen  WNA  tersebut  ke  pihak  keimigrasian setempat.
Sesuai  dengan  yang  dimaksud  di  dalam  Pasal  117  UU  No.  6  Tahun  2011 terkait  sanksi  hukum  bagi  pengurus  atau pengelola  hunian  apartemen  yang  tidak melaporkan keberadaan WNA yang tinggal di hunian apartemennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Kendati  pelaporan tersebut sudah dijalankan sebagaimana mestinya, namun di dalam hasil wawancara yang penulis dapatkan masih diperlukan adanya koordinasi  lebih  lanjut  antara  pengurus  atau  pengelola  hunian  dengan  warga negara  asing  dan person  incharge perusahaaan  tempat  orang  asing  bekerja  serta koordinasi  dengan  pemerintah  setempat  di  dalam  proses  pengurusan  dan pelaporan data dan dokumen warga negara asing tersebut.
Bagi  pengurus  atau  pengelola  hunian  apartemen  sebaiknya  senantiasa  selalu memperhatikan  dan  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  penerimaan  orang asing yang ingin tinggal. Harus diketahui berapa lama warga Negara asing berada di wilayah  Indonesia, selalu melakukan verifikasi data dan berkoordinasi dengan instansi  atau  perusahaan  yang  ada  kaitannya  dengan  kepentingan  ataupun pekerjaan  warga  negara  asing  tersebut  selama  berada  di  Indonesia.  Sebaiknya pihak  pengurus  atau  pengelola  hunian  apartemen  dan  pihak  perusahaan  tempat warga  negara  asing  menjalin  kerjasama  yang  baik  terutama  dalam  komunikasi koordinasi terkait keberadaan warga negara asing di hunian apartemen agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam pelaporan dokumen izin tinggal  WNA ke pihak keimigrasian setempat.
Pentingnya  pemahaman  terkait  sanksi  hukum  bagi  pengurus  atau  pengelola hunian  apartemen  sebagaimana  dimaksud  di  dalam  Pasal  117  UU  No.  6  Tahun 2011,  maka  bagi  pihak  keimigrasian  sebaiknya  ada  kerjasama  dengan  pengurus atau pengelola hunian apartemen demi terciptanya kelancaran dalam pengawasan warga negara asing. Selain itu, sosialisasi terkait pengawasan warga negara asing perlu  lebih  diupayakan  semaksimal  mungkin  sehingga  nantinya  pengurus  atau pengelola akan benar-benar memahami pelaporan keberadaan WNA.

## D. DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
Departemen  Pendidikan  Nasional. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
Indra,  Muhammad. Perspektif  Penegakan  Hukum  dalam  Sistem  Hukum Keimigrasian  Indonesia.  Disertasi  Program  Doktor  Pasca  Sarjana Universitas Padjajaran . Bandung: 2008. Kelsen,  Hans. Pure  Theory  of  law,  Terjemah,  Raisul  Muttaqien.  Teori  Hukum Murni:  Dasar  Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif,  Cetakan  ke  enam . Bandung: Nusa Media, 2008.
_________.  Teori  Umum  Tentang  Hukum  Negara.  Bandung:  PT.  Raja Grafindo, 2006.
Manan,  Bagir. Hukum  Keimigrasian  dalam  Sistem  Hukum  Nasional . Disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian. Jakarta: 2000.
Marzuki. Metodologi Riset . Yogyakarta: PT. Hanindita, 1983. Prastowo,  Andi. Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Perspektif  Rancangan Penelitian . Yogyakarta: Gadjah Mada Univercity Press, 2012. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. Safaat,  Najarudin. Analisis  Penegakan  Hukum  Keimigrasian  Pada  Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian  dan  Hukum  Acara  Pidana .  Jakarta:  Universitas Indonesia, 2008.
Sjahriful  Abdullah. Memperkenalkan  Hukum  Keimigrasian .  Jakarta:  Ghalia, 1993.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
Soemitro. Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri .  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1998.
Soetoprawiro,  Korniatmanto. Hukum  Kewarganegaraan  dan  Keimigrasian Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996. Starke,  J.G. Pengantar  Hukum  Internasional,  Edisi  ke  Sepuluh .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2000
Sudarsono . Kamus Hukum . Jakarta: Rineka Cipta, 2013. Supramono,  Gatot. Hukum  Orang  Asing  di  Indonesia .  Jakarta  Timur:  Sinar Grafika, 2012.
Sutedi,  Adrian. Hukum  Rumah  Susun  dan  Apartemen .  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2010.
Ukun,  Wahyudin. Deportasi  Sebagai  Instrumen  Penegakan  dan  Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian . Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, 2004. Usman,  Suparman. Hukum  Agraria  di  Indonesia .  Serang:  UIN  “SUHADA” Press, 2014.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  103  tahun  2015  tentang Pemilikan  Rumah  Tempat  Tinggal  atau  Hunian  Oleh  Orang  Asing yang Berkedudukan di Indonesia
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2013  tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara Pemberian,  Pelepasan,  atau  Pengalihan  Hak  Atas  Pemilikan  Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia
Putusan Mahkamah Agung Nomor 709 / Pid Sus / 2019 / PN. Jkt. Utr Kementerian  Hukum  dan  Ham  Republik  Indonesia  Kantor  Wilayah  Jawa Timur, “Aplikasi Pelaporan Orang Asing”, https://jatim.kemenkumham.go.id/layananpublik/keimigrasian/aplikasi- pelaporan-orang-asing . (Diakses tanggal 23 Juli 2021).