## ETNOREFLIKA
VOLUME 5

## KESIAPAN STAKEHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA
BERBASIS BUDAYA LOKAL DI SULAWESI TENGGARA 1
La Ode Aris 2

## ABSTRAK
Artikel  ini  merupakan  bagian  dari  penelitian  yang  berjudul  Model  Pengembangan Destinasi Pariwisata berbasis Budaya lokal Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengambil lokasi di tiga (3) daerah  yaitu Kabupaten Muna, dan  Kabupaten Konawe dan Kabupaten Wakatobi. Dalam tulisan  ini  terfokus  pada  kesiapan stakeholders dalam  pengembangan  pariwisata  berbasis  budaya lokal  di  Sulawesi  Tenggara.  Artikel  ini  mendeskripiskan  mengenai  kesiapan stakeholders dalam pengembangan  destinasi  pariwisata  yang  berbasis  budaya  lokal.  Selama  ini,  pariwisata  yang  ada hanya mengandalkan keunikan dan keindahan tempat wisata itu sendiri tanpa ada upaya membuat rekayasa  budaya  yaitu  menyandingkan  budaya  lokal  dengan  pariwisata.  Dengan  demikian  para wisatawan  bukan  hanya  berkunjung  menikmati  keindahan  alam  tempat  wisata  tersebut  tetapi sekaligus  dapat  menikmati  dan  menyaksikan  atraksi  seni  dan  budaya  yang  merupakan  aset  dari daerah  tempat  wisata  tersebut  berada.  Penelitin  ini  bersifat  kualitatif.  Metode  pengumpulan  data dalam penelitian ini adalah metode pengamatan ( observation ) dan metode wawancara ( interview ), sementara  analisis  data  menggunakan  analisis  data  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  memperlihatkan kesiapan  berbagai  pihak  yaitu  kesiapan  para  seniman,  kesiapan  dinas  pariwisata,  Ketersediaan infrakstuktur jalan utamanya di pelosok-pelosok desa dan kesiapan dari masyarakat setempat dalam menerima wisatawan.
Kata kunci: kesiapan, stakeholders , pengembangan, pariwisata, dan budaya lokal

## ABSTRACT
This  article  is  part  of  a  research  entitled  Tourism  Development  Model  Based  on  Local Culture of Southeast Sulawesi  Province  which takes place in  three (3) regions of Muna Regency, Konawe District and Wakatobi Regency. This paper focuses on the readiness of stakeholders in the development  of  local  culture-based  tourism  in  Southeast  Sulawesi.  This  article  describes  the readiness of stakeholders in the development of tourism destinations based on local culture. During this time, the existing tourism only rely on the uniqueness and beauty of the resort itself without any attempt  to  create  a  cultural  engineering  that  juxtaposing  local  culture  with  tourism.  Thus  the tourists are not just  visiting enjoy the natural beauty of the resort but at the same time  can enjoy and witness the art and cultural attractions that are the assets of the area where the tour is located. This  research  is  qualitative.  Methods  of  data  collection  in  this  study  are  observation  method  and interview method, while data analysis using qualitative data analysis. The results of this study show the  readiness  of  various  parties,  namely  the  readiness  of  the  artists,  the  readiness  of  the  tourism office,  the  availability  of  infrastructure  of  the  main  roads  in  remote  villages  and  the  readiness  of the local community in accepting tourists.
Keywords: readiness, stakeholders, development, tourism, local culture
1 Hasil Penelitian
2 Dosen  pada  Jurusan  Antropologi  Fakultas  Ilmu  Budaya  Universitas  Halu  Oleo,  Kampus  Hijau  Bumi Tridharma Kendari, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: laodearis@yahoo.com

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  sektor  yang  menjadi andalan bangsa Indonesia khususnya di Su- lawesi  Tenggara  adalah  sektor  pariwisata. Sektor ini dapat mendatangkan devisa yang besar.  Dengan  adanya  cadangan  devisa yang besar, maka peluang untuk membiayai pembangunan  juga  besar.  Sebaliknya  apa- bila  cadangan  devisa  menipis  maka  pe- merintah  akan  mengalami  kesulitan  dalam membiayai  pembangunan.  Menurut  Wahab (1975:  9),  pariwisata  adalah  salah  satu industri  yang  mampu  mempercepat  per- tumbuhan  ekonomi  dan  penyediaan  la- pangan  kerja,  peningkatan  penghasilan, standar  hidup  serta  menstimulasi  sektor- sektor produktif lainnya.
Dari  sekian  banyak  pariwisata  yang menjadi  andalan  berbagai  daerah  di  Indo- nesia  adalah  wisata  pantai.  Pariwisata  se- perti  ini  hanya  menyuguhkan  keindahan pantai  kepada  para  wisatawan,  sehingga para  wisatawan  hanya  menikmati  kein- dahan  pantai  tanpa  disuguhkan  hal  yang berbeda  yang  membuat  mereka  betah  dan berlama-lama di tempat tersebut.
Pariwisata  berbasis  budaya  meru- pakan  project  baru  dalam  dunia  pariwisata. Kehadirannya belum begitu banyak dikenal oleh masyarakat. Konsep pariwisata budaya ini  hadir  dapat  dikemas  sendiri  atau  dapat dipadukan  dua  atau  lebih  jenis  pariwisata yang dihadirkan dalam satu arena, sehingga kehadirannya  nampak  menarik  dan  meng- undang  daya  tarik  wisatawan.  Resolusi yang  diambil  oleh  Kongres  Pariwisata  An- tar  Amerika  ( Inter  American  Travel  Cong- ress )  pada  sidang  tahunannya  yang  kelima di  Panama  pada  Tahun  1945  yang menyatakan  bahwa  wisata  budaya  dan  ke- budayaan  dalam  dunia  kepariwisataan  ada- lah merupakan unsur utama dan memegang peranan sangat penting (Pandit 2006: 194).
Sulawesi Tenggara menyimpan ber- agam  budaya  lokal  yang  dapat  dikembang- kan,  sehingga  dapat  mendorong  bergai- rahnya  sektor  pariwisata.  Apabila  hal  ini tidak dilakukan, maka budaya-budaya lokal
akan  hilang  dan  tergerus  oleh  kemajuan teknologi yang semakin canggih. Untuk itu, perlu adanya pemberdayaan budaya-budaya lokal  tersebut  agar  dapat  terpelihara  dan dapat diwariskan dari generasi-kegenerasi.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif.  Sementara  itu,  teknik pengumpulan  data  menggunakan  dua  Tek- nik observation atau pengamatan dan inter- view atau  wawancara.  Peneliti  juga  turut langsung  bersama  obyek  dalam  ke-giatan seni.  Teknik  ini  disebut  sebagai  teknik  ob- servasi partisipasi ( participant obser- vation )  (Vredenbregt  1978:  68-59).  Pemi- lihan  informan  dilakukan  dengan  meng- gunakan  teknik snowball yan g  diterap - kan  oleh  Spradley (1997:61) dan Benard (1994:61). Informan  penelitian  terdiri  dari dua  kategori  yaitu  informan  kunci  dan informan  biasa.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah analisis  data  kualitatif  etnografis  (Endras- wara 2003:  242). Melalui teknik ini dapat diperoleh  gambaran  dan  deskripsi  men- dalam tentang kesiapan stakeholders dalam mendukung  pengembagan  pariwisata  ber- basis budaya di Sulawesi Tenggara.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  mengembangkan  parisiwata berbasis  budaya  lokal  di  Provinsi  Sulawesi Tenggara memerlukan kesiapan dan keterlibatan  berbagai  stakeholder  di  daerah ini,  antara  lain:  kesiapan  seniman  dan lembaga  seni,  Dinas  Pariwisata,  kesiapan penunjang  penyelenggaraan  pariwisata  ber- basis  budaya,  kesiapan  masyarakat  setem- pat  dalam  menerima  wisatawan,  lembaga keuangan dan kesiapan perhotelan.

## 1. Kesiapan Seniman
Ketika  ditanya  mengenai  kesiapan seniman  di  Sulawesi  Tenggara  untuk mengembangkan  pariwisata  budaya  di  dae- rah  ini,  maka  tentu  saja  jawaban  mereka adalah  siap.  Namun  demikian  selama  ini, mereka  merasa  kurang  didukung  oleh
pemerintah  untuk  mengembangkan  seni budaya  di  daerah  ini.  Sementara  itu,  untuk menunjang  karya  para  seniman,  juga membutuhkan  pendanaan  dari  berbagai pihak termasuk pemerintah daerah.
Berdasarkan  penelusuran  di  lapang- an,  beberapa  kondisi  faktual  yang  meling- kupi  upaya  seniman  mengembangkan  kar- ya seni budaya, antara lain:
a. Seniman mendapat perhatian, hanya jika akan  diselenggarakan  even  pergelaran seni budaya. Dalam bahasa yang di-ung- kapkan oleh informan bahwa seniman di daerah  ini,  kadang  dibutuhkan,  kadang pula  tidak.  Mereka  dibutuhkan  hanya saat  ada  even  pergelaran  saja.  Kondisi tersebut,  tampak  di  Kabupaten  Wa- katobi,  Kabupaten  Muna  dan  Kabupaten Konawe.
Di  beberapa  wilayah  kabuopaten tersebut,  ketika  ada  even  atau  per- gelaran  para  seniman  dan  sanggar  seni- nya mendapatkan anggaran untuk meng- gelar  latihan intensif  untuk menyopkong kegiatan pergelaran tersebut. Setelah per- gelaran  atau  pertunjukan  tersebut  se- lesai,  maka  sokongan  anggaran  pun  ber- henti.  Seniman  dan  pengelola  sanggar seni terpaksa harus berusaha sendiri me- lakukan  berbagai  cara  agar  sanggar  seni mereka  tetap  berjalan.  Hal  ini  menun- jukkan  bahwa  pemerintah  daerah  tidak melakukan  pembinaan  secara  berke- lanjutan  terhadap  keberadaan  seniman dan  sanggar  seni  di  wilayah  Sulawesi Tenggara.
b. Pengembangan  pariwisata  di  Kabupaten Wakatobi  lebih  banyak  diarahkan  pada pariwisata  pantai/rekreasi,  sehingga  de- mikian  besar  dana  digelontorkan  oleh Pemerintah daerah untuk membangun lo- kasi pariwisata alam tersebut. Sementara itu,  berbanding  terbalik  dengan  kondisi tersebut,  pemda  setempat  sangat  kurang memperhatikan  upaya  pengembangan pariwisata  berbasis  budaya  lokal.  Pada- hal jika ditilik kembali, demikian banyak potensi  seni  budaya  di  Kabupaten  Wa-
katobi  yang  bernilai  karya  seni  dan  wi- sata  yang  dapat  dipersembahkan  kepada para wisatawan.
c. Kondisi  yang  tidak  jauh  berbeda  dite- mukan  di  Kabupaten  Muna.  Didaerah ini,  seniman  tidak  mendapatkan  kesem- patan  untuk  berinovasi  di  bidang  seni. Bahkan keberadaan sanggar-sanggar seni hampir  punah.  Di  Kecamatan  Katobu misalnya,  hanya  terdapat  sekitar  5  sang- gar  seni  budaya  dan  semuanya  tidak menjalankan  aktivitas  didalamnya  (mati suri).  Saat  masih  aktif,  semua  sanggar- sanggar  tersebut  biasanya  memberikan pelatihan kepada para penari.
d. Pekerjaan  di  bidang  seni  hanya  sebagai sampingan. Di  Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Muna dan, para seniman me- milih  pekerjaan  utama  sebagai  nelayan, petani, pedagang bahkan Pegawai Negeri Sipil  (PNS).  Oleh  karena  itu,  para  seni- man hanya melakukan latihan ketika ada pergelaran  atau  diminta  (pesanan)  oleh masyarakat  untuk  tampil  dalam  aca-ra- acara  pernikahan,  sunatan  dan  upacara lingkaran  hidup  lainnya.  Demikian  pula yang terjadi di Kabupaten Konawe.  Para seniman  di  daerah  ini  lebih  memilih  pe- kerjaan  utama  sebagai  wiraswasta  dan PNS.  Tidak  ada  seorang  pun  seniman yang menjadikan bidang seni sebagai pi- jakan  hidup  utama.  Tentu  saja  mereka menganggap  bahwa  bekerja  di  bidang seni  (utama)  tidak  memiliki  masa  depan yang  cerah.  Kondisi  tersebut  menye- babkan  bidang  seni  budaya  menjadi  se- makin terpinggirkan.
Dalam konteks pengembangan pari- wisata  Budaya  di  Provinsi  Sulawesi  Teng- gara,  maka  menjadi  penting  bagi  peme- rintah  daerah  menyokong  kalangan  seni- man  melalui  pembinaan  secara  berkelan- jutan,  termasuk  berkaitan  dengan  pembe- rian  dukungan  anggaran  pembinaan  seni budaya  yang dapat dilakukan oleh para pe- laku  seni  dan  budaya  di  Provinsi  Sulawesi Tenggara.  Sehingga  berbagai  wujud  seni budaya  di  daerah  ini,  khususnya  pada  tiga
wilayah  Kabupaten,  yakni  Wakatobi,  Ka- bupaten  Muna  dan  Kabupaten  Konawe, yang  dapat  menjadi  potensi  pariwisata  ber- basis  budaya  lokal.  Beberapa  contoh  di- antaranya  seperti:  silat Bangka  Mbule- Mbule , Posepa’a ,  Tari Balumpa ,  dan  Tari Lariangi ;  di  Kabupaten  Konawe  ada  Tari Molulo ,  Tari Dinggu ,  dan  Tarian Umo’ara dan  di  kabupaten  Muna  ada  Tari Linda , Tari Modero , Tari Ende-Ende dan Silat Mu- na ( Ewa Wuna ).
2. Kesiapan Lembaga Seni
Kesiapan lembaga seni dalam memberikan kegiatan pelatihan bidang seni budaya di Sulawesi Tenggara relatif cukup tersedia.  Hal  tersebut  tampak  dari  banyak- nya lembaga seni yang ada di lokasi pene- litian.  Di  Kabupaten  Wakatobi  sebagian besar  warga  yang  ikut  latihan  di  sanggar- sanggar  seni  budaya  adalah  mereka  yang masih  duduk  di  bangku  SLTP  dan  SMU. Pada  usia  tersebut  dianggap  merupakan usia  yang  paling  baik  dan  cepat  me- nangkap  materi  yang  diajarkan,  sehingga pelatih  tidak  mengalami  kesulitan  dalam memberikan pelatihan. Selain itu, sanggar- sanggar  tersebut  juga  memiliki  ank-anak didik  yang  terlatih,  sehingga  mereka  bia- sanya  selalu  siap  apabila  ada  permintaan untuk  tampil  diberbagai  pergelaran  atau pertunjukan seni budaya.
Permasalahan  utama  tidak  jauh berbeda  dengan  keluhan  para  seniman  se- bagaimana  telah  dipaparkan  di  atas.  Sang- gar  seni  bduaya  di  tiga  lokasi  penelitian, umumnya  menunjukkan  geliat  aktivitas hanya  ketika  menjelang  pelaksanaan  per- gelaran  atau  pertunjukan  saja  baik  yang digelar  oleh  Pemeritnah,  maupun  oleh swasta.  Setelah  kegiatan  berlalu,  sanggar seni  budaya  relative  tidak  daapt  men- jalankan kegiatan proses latihan rutin.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu ada sokongan dari pemerintah daerah dan  berbagai  pihak  agar  lembaga-lembaga seni  tersebut  tetap  eksis  di  masyarakat meski tidak ada pergelaran. Dukungan ter- sebut dapat berupa kebijakan maupun pem-
berian  bantuan  dana  serta  peralatan  seni budaya.
Umumnya  peralatan  atau  perleng- kapan  diupayakan  sendiri  oleh  pemilik sanggar.  Beberapa  diantaranya  pernah mendapatkan  bantuan  dari  Kenterian  Pen- didikan  dan  Kebudayaan,  melalui  Direk- torat  Jenderal  Kepercayaan  Terhadap  Tu- han  Yang  Maha  Esa  dan  Tradisi.  Namun, untuk mendapatkan bantuan tersebut sang- at  selektif  dan  harus  melalui  beberapa  ta- hap penilaian termasuk secara faktual. Sah satu syarat mutlak yang harus dimiliki oleh sanggar  seni  untuk  memperoleh  bantuan tersebut  adalah  keaktifan  dalam  berbagai kegiatan  seni  budaya  serta  minim  alat  dan perlengkapan.
Namun  demikian,  pada  masa  kini, sebahagian  besar  sanggar  seni  di  tiga  wi- layah  kabupaten  (lokasi  penelitian)  meng- eluhkan  kurangnya  perhatian  dari  peme- rintah  daerah  terhadap  eksistensi  mereka mempertahankan  dan  mengembangkan  se- ni budaya lokal di Provinsi Sulawesi Teng- gara. Walaupun bantuan itu ada dari peme- rintah, tetapi hanya  sebahagian kecil sang- gar  seni  saja  yang  mendapatkan  bantuan, sedangkan sanggar lainnya belum ada.

## 3. Kesiapan Dinas Pariwisata
Dinas pariwisata merupakan organi- sasi  perangkat  daerah  (OPD)  yang  menye- lenggarakan  kegiatan  kepariwisataan  di daerah.  Lembaga inilah  yang dapat  menen- tukan  maju  dan  mundurnya  sektor  pari- wisata.  Sektor  pariwisata  merupakan  salah satu  aset  daerah  yang  banyak  mendatang- kan  devisa  untuk  pembangunan.  Misalnya Kabupaten Wakatobi yang merupakan ikon pariwisata  di  Sulawesi  Tenggara  dengan berbagai  upaya  dilakukan  upaya  untuk menggairahkan  sektor  pariwisata  guna mendapatkan  pundi-pundi  devisa  untuk membangun daerahnya.
Untuk  data  kunjungan  wisata  di Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Muna dan Kabupaten  Konawe  di  tahun  2016  me- nunjukkan  bahwa  jumlah  pengunjung  wi- sata  di  ketiga  lokasi  penelitian  lebih  dido-
minasi  oleh  wisatawan  dalam  negeri.  Di Kabupaten  Wakatobi  kunjungan  wisata  da- lam  negeri  sebanyak  15.668  orang  dan pengunjung  dari  luar  negeri  hanya  6,712 orang. Di Kabupaten Konawe, jumlah wisa- tawan  nusantara  sebanyak  1.892  orang  dan wisatawan  luar  negeri  sebanyak  34  orang. Sementara itu, jumlah kunjungan wisata da- lam  negeri  di  Kabupaten  Muna  sebanyak 70.725  orang  dan  21  orang  wisatawan mancanegara  Hal  ini  menunjukkan  bahwa perlu  peningkatan  jumlah  pengunjung  ob- yek  wisata  utamanya  pengunjung  dari  luar negeri  atau  mancanegara,  dengan  cara  me- lakukan upaya  yang dapat merangsang atau menarik  minat  para  wisatawan  untuk  me- nambah  kuantitas  kunjungan  ke  destinasi wisata.  Salah  satu  caranya  adalah  me- nambahkan  sentuhan  budaya  dalam  peng- embangan  kepariwisataan  di  daerah  Sul- awesi Tenggara.
Saat  ini,  fokus  pemerintah  Provinsi Sulawesi  Tenggara  dalam  pengembangan kepariwisataan  adalah  pariwisata  alam, pariwisata  rekreasi/pantai,  pariwisata  se- jarah  dan  pariwisata  kuliner.  Namun  peng- embangannya  belum  terintegrasi  satu  sama lain.  Pemerintah  hanya  mengembangkan jenis  pariwisata  tertentu  saja  sementara jenis  pariwisata  lainnya  belum  dikem- bangkan  utamanya  pariwisata  berbasis  bu- daya lokal.
Begitupun  juga  dengan  kebijakan yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  Provinsi Sulawesi  Tenggara  selama  ini  mengenai pengelolaan  tempat-tempat  wisata.  Terda- pat beberapa tipe pengelolaan obyek wisata, yakni: (1) obyek wisata yang dikelola lang- sung  oleh  pemerintah;  (2)  obyek  wisata yang  dikelola  oleh  masyarakat  setempat, dan  (3)  Obyek  wisata  yang  dikelola  secara bersama-sama,  yaitu  pemerintah  dan  ma- syarakat.  Begitupun  juga  dengan  anggaran yang  disediakan  oleh  pemerintah  untuk mengembangan  pariwisata,  relatif  belum berpihak  pada  pengembangan  pariwisata berbasis  budaya  lokal.  Anggaran  yang dialokasikan  untuk  pengembangan  kepari-
wisataan  sebahagian  besar  untuk  mem- bangunan  infrastruktur  fisik.  Di  Kabupaten Muna  misalnya,  anggaran  dipakai  untuk membangun  menara  pandang,  gapura  atau pintu  gerbang  masuk,  gazebo  dan  rumah singgah. Sementara di Kabupaten Wakatobi anggaran  kepariwisataan  banyak  dipakai untuk  pembangunan  resort,  perlengkapan diving  ( diving  board,  diving  room  dan diving  suit ), speed  boat ,  dan  perlengkapan fasilitas  pendukung  lainnya.  Sementara anggaran  pariwisata  di  Kabupaten  Konawe juga  untuk  pembangunan  sarana  dan  pra- sarana di areal tempat wisata.
Berbanding  terbalik  dengan  kondisi di  atas,  anggaran  untuk  kepentingan  peng- embangan pariwisata berbasis budaya justru masih  sangat  terbatas.  Anggaran  dige- lontorkan  manakala  akan  ada  penye- lenggaraan pergelaran atau pertunjukan seni budaya,  baik  yang  dilakukan  oleh  peme- rintah atau pihak swasta. Para seniman atau sanggar-sanggar  seni  diberikan  bantuan berupa  alat  perlengkapan  seni  serta  ang- garan  untuk  kepentingan  latihan.  Peme- rintah daerah berdalih, khususnya dinas ter- kait  beralasan  bahwa  “jika  tidak  ada  per- gelaran yang diselenggarakan untuk apa ha- rus  diberikan  bantuan,  kecuali  pada  saat para  seniman  dibutuhkan  maka  anggaran dapat  dikucurkan”.  Idealnya,  pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya terhadap pera seniman dan  sanggar  seni  budaya  harus  dilakukan secara  berkelanjutan.  Implikasi  positifnya adalah, bahwa unsusr seni budaya daapt te- rus  dilestarikan  bahkan  dikembangkan menjadi lebih baik lagi.
Upaya  pembinaan  dan  pemberda- yaan  para  pelaku  seni  dan  sanggar  senbi menjadi  mutlak  dilakukan  dalam  konteks pengembangan parowosata berbasis budaya lokal.  Oleh  karena  itu,  perlu  ada  dukungan dana  yang  cukup  dari  pemerintah  untuk pengembangan  pariwisata  berbasis  budaya lokal  agar  pelaku  seni  dapat  berkarya  dan berinovasi untuk kepentingan pembangunan daerah.  Sehingga  pembangunan  di  bidang
seni budaya dapat terwujud. Kondisi pelaku seni  budaya  di  Sulawesi  tenggara  yang termarginalkan  sebagaimana  yang  dipapar- kan di atas, tak pelak lagi dianggap sebagai penyebab  banyak  pekerja  seni  budaya  di daerah  ini  tidak  dapat  bertahan,  karena seakan-akan  keberadaan  mereka  tidak  me- miliki arti apa-apa. Bahkan untuk mengem- bangkan  karya  seni,  para  seniman  harus mencari pendanaan untuk membiayai sang- gar seninya dan berbagai keperluan lainnya terkait dengan mengembangkan dirinya.
Selain  itu,  penyediaan  sarana  per- tunjukan  seni  didaerah  yang  seharusnya dilakukan  oleh  pemerintah  setempat  juta tampaknya  belum  optimal.  Berdasarkan pengamatan penelitian bahwa tempat khusus  untuk  dijadikan  berbagai  pertun- jukan  seni  belum terkoordinir  dengan  baik. Diberbagai  daerah  khususnya  di  3  lokasi penelitian hanya Kabupaten Wakatobi yang mempunyai  taman  budaya,  Hal  Ini  menun- jukkan  bahwa  pemeriahtah  daerah  belum mampu  mempersiapkan  perangkat  penun- jang pengembangan pariwisata berbasis bu- daya  berupa  prasarana  taman  budaya. Padahal,  Wakatobi  sebagai  ikon  pariwisata budaya  juga  belum  secara  optimal  meman- faatkan taman budaya sebagai pusat pariwi- sata  budaya  daerah.  Sejatinya,  wadah  ini menjadi  sangat penting  peranannya sebagai media  pementasan  karya-karya  seni  dan sekaligus  sebagai  tempat  berinovasi  bagi para seniman.
Di sisi lain, wisatawan yang berkun- jung  ke  destinasi  wisata,  khususnya  para penikmat pariwisata budaya biasanya selalu mencari  pusat  budaya  daerah.  Namun  sa- yangnya, pusat budaya daerah yang dibang- un oleh pemerintah umumnya hanya berisi- kan  benda-benda  purbakala  dan  benda- benda  budaya  lainnya.  Hampir  tidak  ada kreasi  dan  inovasi  yang  mampu  dilakukan oleh instanmsi terkait untuk menggairahkan semangat  berkarya  di  bidang  seni  budaya melalui media pusat budaya tersebut.
Dengan berkaca pada uraian di atas, maka  diperlukan  kesiapan  pemerintah  dae-
rah  yang  sigap  melihat  peluang  peng- embangan  destinasi  wisata  budaya  sebagai potensi yang besar. Hal tersebut dapat dila- kukan  dengan  melakukan  pembinaan  dan pemberdayaan terhadap pelaku seni di dae- rah,menyokong  mereka  dengan  anggaran yang  berkelanjutan,  serta  membangun  pra- sarana pusat kebudayaan yang dapat diman- faatkan  oleh  semua  pelaku  seni,  termasuk sanggar  seni  budaya  untuk  menggelar pertunjukan serta melakukann pelatihan dan pembinaan seni budaya kepada masyarakat. Sehingga  di  masa  mendatang  akan  mem- berikan  sumbangsih  bagi  pendapatan  dae- rah dan mengerakkan roda ekonomi melalui kunjungan  wisatawan  baik  wisatawan nusantara maupun wisatwan mancanegara.

## 4. Kesiapan Penunjang Penyelenggara- an Pariwisata Berbasis Budaya Lokal
Dalam  pengembangan  pariwisata berbasis  budaya  lokal  harus  pula  mem-per- hatikan  kesiapan  sarana  dan  prasarna  pe- nunjang pariwisata di daerah  sehingga para wisatawan  merasa  nyaman  dalam  mela- kukan  perjalanan  wisata.  Ada  beberapa  hal yang  perlu  dipersiapkan  dalam  penye- lenggaraan pariwisata berbasis budaya lokal adalah  sebagai  berikut:    kondisi  keamanan, kondisi  infrakstruktur,  yang  meliputi  infra- struktur  jalan,  infrakstruktur  penerangan, jaringan  telekomunikasi,  panduan  dan pemandu  perjalanan  wisata.  Selanjutnya, kesiapan masyarakat setempat dalam menerima wisatawan dan kesiapan lembaga keuangan serta promosi wisata.

## a. Kondisi Keamanan
Sektor  pariwisata  dapat  berjalan dengan  lancar  apabila  kondisi  keamanan  di daerah,  khususnya  di  sekitar  destinasi  wi- sata  budaya  dalam  keadaan  yang  kondusif. Karena  semenarik  apapun  destinasi  wisata yang  dimiliki  daerah  jika  tidak  didukung dengan  keamanan,  dapat  dipastikan  desti- nasi  tersebut  menjadi  kurang  diminati  oleh para  wisatawan.  Secara  mutlak,  wisatawan dalam  melakukan  perjalan  wisata  akan memastikan dirinya aman dari segala gang-
guan yang mengancamnya selama berada di tempat tersebut.
Wisatawan  adalah  orang yang melakukan  perjalanan  jauh  dari  tempat tinggalnya  untuk  mendapatkan  dan  menik- mati sesuatu setelah bekerja di daerah asal- nya dalam kurung waktu tertentu dan mene- tap  sementara  di  daerah  yang  ditujunya. Para wisatawan dapat berlama-lama di dae- rah  tujuan  untuk  mendapatkan  suasana baru,  inspirasi  dan  ide-ide  baru  setelah menjunjungi  tempat-tempat  tertentu  dan menikmati  suguhan  budaya  lokal  yang dikunjunginya. Untuk itu, daerah yang ditu- ju  dapat  menciptakan  suasana  yang  kon- dusif untuk kenyamanan dan keamanan pa- ra pengunjung.
Untuk  itu,  daerah  yang  dituju  yang menyediakan  berbagai  destinasi  wisata  ha- rus menciptakan suasana yang kondusif un- tuk  kenyamanan  dan  keamanan  para  peng- unjung  yang  ada  di  tempat  itu.  Hasil  pene- litian  yang  telah  dilakukan  oleh  Dinas  So- sial  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  dalam  ku- run  waktu  3  (tiga)  tahun  yaitu  dari  tahun 2013-2015  yang  melakukan  pemetaan  kon- flik  sosial  di  Sulawesi  Tenggara  menemu- kan bahwa penyebab konflik sosial dan po- tensi  konflik  sosial  dimasa  mendatang sangat  bervariasi.  Di  Kabupaten  Muna  mi- salnya, pernah terjadi konflik sosial pada ta- hun antara 2011-2012. Konflik tersebut ba- nyak  menelan  korban  baik  korban  harta, maupun  nyawa  manusia.  Penyebab  konflik sosial umumnya disebabkan oleh kebiasaan mengkosumsi  minum-minuman  keras  oleh masyarakat  etempat,  kesalahpahaman  antar pemuda  yang  memicu  terjadinya  kekerasan masal. Selain itu juga disebabkan oleh ber- bagai  aksi  kekerasan  yang  direncanakan, konflik  kepentingan,  minimnya  lapangan pekerjaan, serta konflik antar komunitas . Konflik  dan  potensinya  juga  juga teridentifikasi di Kabupaten Wakatobi. Ber- bagai  gesekan  sosial  atau  konflik  sosial yang pernah terjadi di daerah ini antara lain: perebutan tanah adat , perkelahian antar pe- muda,  konflik  ganti  rugi  tanah  dengan  pe-
merintah  setempat,  konflik  tapal  batas  wi- layah  antar  orang-perorang,  antara  warga antar  desa,  antar  kecamatan,  antar  kabu- paten/kota,  antar  provinsi  maupun  antar negara,  konflik  sekolah  kelautan  inter- nasional  antara  tokoh  adat  dengan  peme- rintah  setempat,  konflik  larangan  me- ngambil  air  bersih  antara  Desa  Posalu  dan Desa Tindoi Timur.
Demikian  pula  di  Kabupaten  Ko- nawe.  Di  daerah  ini,  konflik  dan  potensi nya yang paling menonjol adalah: (1)  pere- butan  lahan  yang  dipicu  oleh  sumberdaya alam yang terdapat pada lahan yang dikua- sai  oleh  PT.  CAS  yang  bergerak  dibidang pertambangan dengan masyarakat setempat; (2)  ketidakjelasan  status  lahan  dan  kecem- buruan  sosial  dikalangan  masyarakat,  ka- rena banyaknya tenaga kerja dari luar yang dipekerjakan,  sementara  warga  setempat kurang dilibatkan sebagai tenaga kerja; dan (3)  ketidakjelasan  status  lahan antara  ma- syarakat  setempat  dengan  perusahaan  kela- pa  sawit  yaitu  PT  Sinar  Alam  Karya  Se- mesta.

## b. Ketersediaan Infrakstruktur
Ketersediaan  infrakstuktur  sangat dibutuhkan  sebagai  penunjang  pelaksanaan pembangunan,  karena  tanpa  ditopang  oleh kondisi  infrakstruktur  yang  baik  maka  pe- laksanaan pembangunan pariwisata menjadi terhambat. Pada bagian ini dapat dijelaskan mengenai  ketersediaan  infrakstruktur  jalan, jaringan  telekomunikasi,  kesiapan  masy- arakat  dalam  menerima  wisatawan,  kesiap- an  lembaga  keuangan  dan  kesiapan  per- hotelan.

## 1) Infrakstruktur jalan
Salah  satu  menunjang  pelaksanaan pariwisata adalah ketersediaan infrastruktur jalan  yang  baik.  Karena  ini  berhubungan dengan  kenyamanan  wisatawan  ketika mengunjungi suatu tempat wisata. Sebenarnya  kondisi  jalan  yang  baik  itu bukan saja dapat menunjang sektor pariwisata,  tetapi  juga  dapat  menunjang sektor-sektor  lainnya  agar  dapat  berjalan
lancar.  Oleh  karena  itu,  beberapa  daerah- daerah  di  Sulawesi  Tenggara  sangat  mem- perhatikan  kondisi  infrakstruktur  jalan  agar selalu dalam kondisi yang baik
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  tiga kabupaten  mengindikasikan  bahwa  kondisi jalan  sebagai  penunjang  pariwisata  cukup baik.  Walaupun  dibeberapa  bagian  jalan kondisinya rusak ringan dan rusak berat. Di Kabupaten  Muna  misalnya,  kondisi  jalan dalam kota dalam kondisi baik, tapi ada be- berapa  bagian  dalam  kondisi  rusak  ringan. Apalagi  jalan  menuju  tempat  wisata  sangat sempit  dan  tidak  terawat.  Misalnya,  jalan menuju  Napabale  walaupun  kondisi  jalan- nya  dalam  kondisi  baik,  namun  dibeberapa bagian jalan rusak ringan. Kondisi Ini tidak bisa  dibiarkan  berlarut-larut  karena  dapat mempengaruhi kenyamanan wisatawan saat mengunjungi berbagai destinasi tersebut.
Untuk  kepentingan  pengembangan pariwisata  maupun  untuk  mendorong  per- tumbuhan  ekonomi  yang  merata  di  daerah, maka menjadi tugas pemerintah daerah dan masyarakat  masyarakat  di  sekitar  tempat wisata, untuk menyediakan infrastruktur ja- lan yang memadai sekaligus melakukan pe- rawatan  atas  fasilitas  tersebut  secara  ber- sama-sama.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah perlu  menyediakan  dana  perawatan  jalan menuju  tempat-tempat  lokasi  wisata  agar jalan  dapat  terpelihara  dengan  baik. Sementara  itu,  masyarakat  dapat  berkon- tribusi  dengan  turut  menjaga  dan  merawat fasilitas  jalan  khususnya  kebersihan  di pinggir  bahu  jalan  yang  biasanya  selalu telah  ditumbuhi  oleh  rerumputan  liar,  yang dapat  mempersempit  dan  bahkan  menutupi bahu jalan.
Penyediaan infrastruktur jalan, tentu saja  bukan  merupakan  domain tugas  utama dari Dinas Pariwisata, namun demikian fun- gsi  koordinasi  harus  dijalankan  instansi  ini dengan  berbagai  instansi  terkait  lainnya  di Kabupaten  Muna  untuk  menjamin  ter- sedianya  infrastruktur  jalan  yang  baik  ke ber-bagai  lokasi  destinasi  wisata  di  daerah ini.  Kondisi  infrastruktur  jalan  yang  baik,
tentu  saja  akan  mendukung  terwujudnya program  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Muna  yakni,  peningkatan  promosi  pari- wisata baik berskala nasional maupun inter- nasional.
Kondisi  yang  sama  juga  ditemukan di  Kabupaten  Wakatobi  yang  merupakan ikon pariwisata di Sulawesi Tenggara. Ber- dasarkan  hasil  pengamatan  bahwa  kondisi jalan  yang  ada  di  dalam  kota  dan  menuju tempat-tempat  wisata  dalam  kondisi  yang baik.  Kecuali  itu,  di  beberapa  tempat  mi- salnya  jalan  menuju Sombu yang  meru- pakan salah satu destinasi wisata diving da- lam proses perbaikan jalan oleh pemerintah setempat,  termasuk  dibeberapa  tempat lainnya. Namun demikian, di beberapa tem- pat kondisi  ruas jalan dalam keadaan rusak ringan  dan  perlu  mendapatkan  perhatian khusus dari pemerintah setempat.
Sementara itu kondisi jalan di Kabu- paten Konawe dalam keadaan baik. Hal ini berdasarkan  hasil  pengamatan  peneliti bahwa kondisi jalan dalam kota cukup baik, begitupun  juga  jalan  antar  kecamatan  dan kabupaten  cukup  baik.  Kendati  demikian, beberapa ruas jalan di daerah ini masih da- lam  kondisi  yang    kurang  baik,  termasuk ruas  jalan  yang  menghubungkan  dengan daerah-daerah  terpencil  seperti  yang  meng- hubungkan  jalan  dengan  Kecamatan  Lato- ma,  Kecamatan  Uesi  dan  daerah  terpencil lainnya kondisi jalannya rusak berat.
Jalan menuju lokasi destinasi wisata relatif  cukup  baik,  meski  demikian  masih ada  pula  ruas  jalan  yang  reatif  tidak  layak dan masih perlu diperbaiki. Misalnya, jalan menuju lokasi wisata Batu Gong dan wisata Pantai  Toronipa  dalam  kondisi  yang  rusak. Obyek  Wisata  Pantai  Toronipa  merupakan salah  satu  tempat  tujuan  wisatawan  khu- susnya yang berasal dari Kota Kendari, kar- ena  tempatnya  yang  dekat  dan  mudah dijangkau.  Oleh  karena  itu,  perlu  segera mendapat  perhatian  dari  pemerintah  setem- pat,  mengingat  tempat  ini  banyak  diminati oleh  wisatawan,  baik  wisatawan  nusantara maupun mancanegara.
2) Jaringan Telekomunikasi
Jaringan  telekomunikasi  merupakan infrastruktur  yang  dapat  menjembatani  pe- nyampaian  informasi  dari  satu  tempat  ke- tempat  yang  lain  yang  menggunakan  tele- pon  seluler.  Tersedianya  jaringan  teleko- munikasi  pada  berbagai  destinasi  wisata juga  merupakan  unsusr  yang  harus  diper- hatikan  dalam  upaya  pengembangan  pari- wisata di daerah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  tiga wilayah  kabupaten  di  Sulawesi  Tenggara yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna dan  Kabupaten  Wakatobi  telah  tersedia jaringan  telekomunikasi  utamanya  jaringan seluler.  Hanya  sebagian  kecil  saja  daerah, khususnya  daerah  yang  jauh  ke  pelosok desa  yang  belum  dapat  terkoneksi  dengan jaringan telekomunikasi seluler tersebut.
Secara spesifik, di Kabupaten Muna ada beberapa wilayah yang belum memiliki jaringan seluler, misalnya sebagian wilayah Kecamatan  Tongkuno,  Kecamatan  Bone dan  lokasi-lokasi  terpencil  lainnya.  Namun demikian, secara umum ketersediaan infrastuktur jaringan telekomunikasi seluler di  berbagai  tempat  destinasi  wisata  telah cukup  optimal.  Hal  ini  tentu  saja  akan memberikan  nilai  tambah  pada  berbagai destinasi wisata di ketiga daerah kabupaten tersebut.
Kondisi  spesifik  berkaitan  dengan ketersediaan  jaringan  telekomunikasi  selu- ler  juga  teridentifikasi  di  dua  daerah  kabu- paten  lainnya.  Di  Kabupaten  Konawe,  ada wilayah yang dapat mengakses jaringan se- lular dan ada wilayah yang belum  sama se- kali  terkoneksi  dengan  jaringan  seluler  ter- sebut. Semua wilayah di dalam kota di dae- rah  ini  telah  dapat  terkoneksi  ke  jaringan telekomunikasi  seluler.  Dengan  demikian wisatawan  yang  berada  di  wilayah  ini, sudah  dapat  memanfaatkan  fasilitas  kom- unikasi  tersebut  dengan  lancar,  tanpa  me- nemui  hambatan.  Sementara  itu,  wilayah yang  belum  memiliki  jaringan  selular  ada- lah daerah-daerah terpencil seperti di Keca- matan  Latoma,  Kecamatan  Uesi  dan
kecamatan yang terpencil lainnya. Beberapa destinasi  wisata  alam  (pantai)  di  daerah  ini telah  terkoneksi  maksimal  dengan  jaringan telekomunikasi  seluler,  seperti  Pantai  Batu Gong  dan  Pantai  Toronipa  dapat  meng- akses jaringan selular dengan baik.

## 1) Kesiapan  Masyarakat  Setempat  da- lam Menerima Wisatawan
Peran  aktif  masyarakat  sangat  dibu- tuhkan  dalam  pengembangan  pariwisata berbasis  budaya  lokal.  Karena  pemer- tahanan  seni  budaya  local  juga  dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu, ma- syarakat  jualah  yang  paling  tahu  mengenai nilai-nilai  budaya  serta  makna  dibalik  bu- daya  yang  mereka  miliki.  Sehingga  se- jatinya,  masyarakat  juga  dapat  berperan sebagai  sumber  informasi  tentang  kearifan lokal  yang  ditampilkan  dihadapan  wisa- tawan. Dalam hal ini, masyarakat dapat ber- peran  sebagai  pemandu  wisata  bagi  wisa- tawan  yang  berkunjung  ke  destinasi  wisata di Sulawesi Tenggara.
Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mendapatkan  para  pemandu  wisata  dari kalangan  masyarakat  setempat  yang  meng- uasai  makna  budaya  sudah  sangat  sukar. Generasi muda kurang memahami budayanya.  kecuali  orang-orang  tua  yang kebetulan masih mengetahui nilai dan mak- na  budaya  yang  ada.  Namun  keberadaan mereka  sudah  sangat  sedikit  apalagi  jika melibatkan  mereka  untuk  memandu  para wisatawan.  Tentu  saja  hal  tersebut  meru- pakan  sesuatu  hal  yang  tidak  mungkin, karena dari segi fisik dan kesehatan kalang- an orang tua ini sudah tidak memungkinkan lagi.  Di  sisi  lain,  kalangan  pemuda  di  dae- rah  kurang  perhatian/peduli  pada  budaya lokal  mereka  sendiri,  serta  enggan  pula untuk belajar tentang seni dan budaya. Me- reka cenderung disibukkan dengan berbagai pergaulan  yang  kekinian  dan  menganggap bahwa  mempelajari  budaya  adalah  sesuatu hal yang sudah kuno.
Untuk  menghindari  terjadinya  deg- radasi  budaya  dikalangan  generasi  muda, maka  tentu  saja  pemerintah  dan  berbagai
pihak  terkait  perlu  melakukan  pola  pem- binaan  dan  pemberdayaan  bagi  generasi muda  untuk  kembali  melirik  dan  mem- pelajari  budaya  mereka  masing-masing. Karena dalam konteks pengembangan pari- wisata  budaya,  keterlibatan  masyarakat, khususya  kaum  muda  menjadi  hal  yang sangat  penting.  Beberapa  manfaat  yang positif  dapat  diperoleh  dari  upaya  tersebut, yakni:
a) Pemertahanan  budaya  secara  berkelan- jutan hingga ke kalangan muda;
b) Kaum  muda  memahami  budaya  serta makna  dan  nilai  yang  menyertainya  se- cara menyeluruh;
c) Kaum muda selanjutnya dapat ikut serta dalam  proses  pengelolaan  obyek  wisata baik  sebagai  pemandu  wisata,  maupun sebagai  generasi  muda  pencinta  budaya local;
d) Kaum  muda  dapat  berperan  membantu wisatawan baik nusantara maupun man- canegara  untuk  memahamkan  mereka tentang budaya beserta makna dan nilai- nya, sehingga memberikan nilai tambah bagi destinasi wisata tersebut.
2) Kesiapan Lembaga Keuangan Lembaga keuangan merupakan wadah  yang  menyediakan  jasa  untuk  me- layani masyarakat, baik itu untuk keperluan pengamanan  barang-barang  berharga  mau- pun  membantu  untuk  masyarakat  untuk memperoleh  bantuan  modal  usaha.  Ber- bagai  macam  barang  berharga  dapat  disim- pan di bank yaitu di safe deposit box seperti emas  dan  surat-surat  berharga.  Ini  dimak- sudkan  agar  masyarakat  mendapatkan  ke- amanan  dari  barang  berharga  yang  dimi- likinya.  Begitupun  juga  jika  masyarakat ingin  mendapatkan  bantuan  modal  untuk pengembangan usaha atau untuk kebutuhan lainnya,  maka  lembaga  keuangan  meru- pakan salah satu alternatif yang dapat mem- bantu  untuk  mendapatkan  modal  usaha yang  diinginkannya,  dengan  jaminan  yang telah  ditentukan  oleh  pihak  perbankkan. Keberadaan  bank  di  daerah  juga  sangat membantu masyarakat yang sedang
melakukan  perjalanan  jauh.  Mereka  tidak lagi  perlu  membawa  uang  kontan  untuk kebutuhan  perjalanan  dalam  jumlah  yang banyak.
Dalam konteks pengembangan pari- wisata, maka keberadaan Bank yang dileng- kapi  dengan  Anjungan  Tunai  Mandiri (ATM),  khususnya  di  sekitar  lokasi  wisata menjadi sangat penting. Para wisatawan da- lam  melakukan  perjalanan  wisata  sangat memerlukan  bank  untuk  kebutuhan  ber- bagai jenis transaksi keuangan.
Oleh  karena  itu,  pemerintah  perlu melakukan  koordinasi  dengan  berbagai bank  untuk  membuka  cabang  di  daerah kabupaten  serta  menyediakan  Anjungan Tunai  Mandiri/ Automatic  Teller  Machine (ATM),  sehingga  dapat  pula  dimanfaatkan oleh  wisatawan  yang  membutuhkan  dana cash atau  melakukan  transaksi  keuangan lainnya.  Saat  ini  beberapa  Kantor  Cabang Bank  BUMN  dan  Swasta  telah  tersedia diseluruh  daerah  kabupaten/kota  di  Sula- wesi  Tenggara,  meski  keberadaanya  belum merata.  Umumnya,  Bank  hanya  terdapat  di pusat-pusat  kota.  Sangat  sedikit  berada  di daerah pelosok.

## 3) Kesiapan Perhotelan
Hotel  adalah  tempat  menginap  atau tempat untuk beristirahat bagi mereka yang bepergian jauh. Dengan keberadaan hotel di daerah, membuat  wisatawan  tidak  ragu  un- tuk  mengunjungi  suatu  tempat.  Jika  wi- satawan  berkunjung  ke  suatu  destinasi  wi- sata  lebih  dari  satu  hari,  maka  pilihan menginap  di  hotel  biasanya  dijadikan  pili- han  utama.  Ketersediaan  fasilitas  hotel  di sekitar destinasi wisata menjadi unsur yang sangat  mendukung  upaya  pengembangan destinasi  wisata  di  daerah.  Berkaitan  deng- an fungsi dasar hotel, yakni melayani kebu- tuhan  masyarakat  khususnya  wisatwan yang  ingin  beristirahat,  maka  ada  beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yak- ni:
a) Hotel  harus  memenuhi  syarat  standa- risasi  sesuai  dengan  kebutuhan  wisata-
wan.  Standarisasi  berkaitan  pula  dengan fasilitas  dan  tingkat  kenyamannan  yang mampu  disediakan  oleh  hotel.  Wisa- tawan  umumnya  mengutamakan  Kenya- manan  ketika  berada  di  suatu  tempat. Jika  hotel  yang  dihuni  tidak,  maka  me- reka  nyaman  akan  mencari  tempat  lain yang  dapat  memberikan  kenyamanan dan  kepuasan  bagi  dirinya.  Hal  ini menjadi  sangat  penting,  khususnya  bagi wisatawan  yang  mengunjungi  suatu tempat  dengan  tujuan  untuk  refresing dan mendapatkan kepuasan.
b) Pengelola  hotel  harus  memberikan pelayanan  terbaik  bagi  para  wisatawan. Sehingga  memberikan  kepuasan  bagi mereka  dan  kembali  lagi  pada  kesem- patan kunjungan wisata berikutnya.
Secara  kuantitatif,  jumlah  hotel/- penginapan/wisma  yang  terbanyak  adalah di Kabupaten Wakatobi yakni 47 unit hotel. Jumlah  itu  tersebar  dibeberapa  kecamatan, yaitu  di  Kecamatan  Wangi-wangi  selatan sebanyak  22  unit,  kecamatan  Wangi-wangi sebanyak  11  unit,  Kecamatan  Tomia  7unit dan  Kecamatan  Tomia  Timur  sebanyak  1 unit.  Selanjutnya,  di  Kabupaten  Muna  ter- dapat 22 hotel yang tersebar di 3 kecamatan yaitu  Kecamatan  Katobu  19  unit,  Keca- matan Batalaiworu 2 unit dan di Kecamatan Tongkuno  1  unit.  Sementara  itu,  di  kabu- paten Konawe hanya terdapat sekitar 11unit hotel yang tersebar di beebrapa keca-matan.

## D. PENUTUP
Gambaran mengenai kesiapan stake- holders dalam  mendukung  pengembangan pariwisata  berbasis  budaya  lokal  di  Su- lawesi Tenggara adalah sebagai berikut:
1. Para  seniman  telah  melakukan  berbagai kegiatan  pelatihan  seni melalui  sanggar- sanggar  seni  yang  melibatkan  generasi muda.  Walaupun  para  pelaku  seni  ini memiliki  keterbatasan  anggaran  (dana) untuk  membiayai  operasional  sanggar seninya, tetapi mereka tetap berkarya de- mi  lestarinya  seni  dan  budaya  di  wi- layahnya nya masing-masing.
2. Dinas  Pariwisata  belum  memberikan pembinaan  dan  pemberdayaan  kepada para  seniman  atau  pada  pelaku  budaya terkait dengan pengembangan pariwisata berbasis  budaya  lokal.  Salah  satu  ken- dala  yang  dihadapi  Dinas  Pariwisata  di tiga wilayah kabupaten yang menjadi lo- kus  penelitian  ini  adalah  masalah  ang- garan yang masih sangat terbatas.
3. Ketersediaan  infrakstuktur  jalan  di  pe- losok-pelosok desa di tiga wilayah lokasi sampel  penelitian  belum  memadai,  se- hingga  dibutuhkan  penanganan  khusus dari  pemerintah.  Ketersediaan  jaringan listrik  juga  belum  memadai,  dibeberapa wilayah pedesaan yang berpotensi untuk pengembangan pariwisata berbasis buda- ya  lokal  jaringan  listrik  belum  ada. Kendatipun  demikian,  jaringan  teleko- munikasi  telah  tersedia  dan  dapat  diak- ses  dengan  baik  Namun  demikian,  khu- sus  di  wilayah  perdesaan  yang  terpencil belum  dapat  merasakan  manfaat  komu- nikasi  melalui  karingan  yang  disediakan oleh  operator  seluler. Hal  ini  mem- butuhkan penanganan segera, khususnya jika wilayah tersebut memiliki obyek wi- sata  yang  sangat  diminati  oleh  wisa- tawan  dan  memiliki  potensi  untuk  di- kembangkan lebih lanjut.
4. Masyarakat  setempat  utamanya  generasi muda  telah  banyak  melupakan  budaya- nya.  Kondisi  tersebut  akan  menyulitkan proses  pengembangan  pariwisata  ber- basis  budaya  lokal  di  Sulawesi  Teng- gara.  Untuk  menghindari  terjadinya  de- gradasi  budaya  dikalangan  generasi  mu- da, maka tentu saja pemerintah dan ber- bagai pihak terkait perlu melakukan pola pembinaan  dan  pemberdayaan  bagi  ge- nerasi  muda  untuk  kembali  melirik  dan mempelajari  budaya  mereka  masing- masing.  Karena  dalam  konteks  peng- embangan  pariwisata  budaya,  keter- libatan  masyarakat,  khususya  kaum  mu- da menjadi hal yang sangat penting.

## DAFTAR PUSTAKA
Benard,  Russell,  H.  1994. Reseacrh  Met- hods  in  Antropology. London-New Delhi: SAGE Publication. Dinas  Sosial  Provinsi  Sulawesi  Tenggara. 2013. Pemetaan Bencana Sosial di Su- lawesi Tenggara . Kendari.
Dinas  Sosial  Provinsi  Sulawesi  Tenggara. 2014. Pemetaan Bencana Sosial di Su- lawesi Tenggara . Kendari.
Dinas  Sosial  Provinsi  Sulawesi  Tenggara. 2015. Pemetaan Bencana Sosial di Su- lawesi Tenggara . Kendari. Endraswara,  Suwardi.  2003. Metodologi Penelitian  Kebudayaan. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
Pendit,  S.  Nyoman. Ilmu  Pariwisata: Se- buah  Pengantar  Perdana. Jakarta: Pradnya Paramita.
Spradley, James P. 1997. Metode Etnografi . Yogyakarta: Tiara Wacana. Syahril,  Ramadhan.  2017. Kafe  Tenda  di Kota  Kendari .  Skripsi  Jurusan  Antro- pologi  Fakultas  Ilmu  Budaya  Uni- versitas Halu Oleo. Kendari.
Vredenbregt,  J.  1978. Metode  dan  Teknik Penelitian  Masyarakat .  Jakarta: PT. Gramedia.