## Jurnal Civic Education:
Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce
2599-1833 (print) 2621-3467 (online )

## Perlindungan hukum nasabah asuransi dalam upaya mewujudkan prinsip Good Corporate Governance
Feibe Engeline Pijoh a, 1*
a Program Studi Ilmu Hukum FIS Unima, Manado, Indonesia
1 feibepijoh@yahoo.com *korespondensi penulis
Informasi artikel ABSTRAK Sejarah artikel: Diterima Revisi Dipublikasikan : 23-10-2019 : 12-11-2019 : 7-12-2019 Pembangunan  ekonomi  di  Indonesia  jika  didasarkan  pada  usaha  untuk penegakkan  demokrasi  secara  ekonomi,  maka  demokrasi  ekonomi  itu akan dilakukan berdasarkan pada prinsip kebersamaan, prinsip efisiensi, prinsip  berkeadilan,  berkelanjutan,  prinsip  berwawasan  lingkungan, prinsip  kemandirian  dan  prinsip  menjaga  keseimbangan  serta  prinsip kesatuan  ekonomi  secara  nasional.  Lembaga  asuransi  sebagai  lembaga keuangan  nonbank  dalam  kehidupan  masyarakat  terutama  dalam kegiatan  perdagangan  atau  perniagaan  memegang  peranan  yang  sangat penting karena  fungsinya  yang  mengambil alih resiko  yang seharusnya diderita  sendiri,  akan  tetapi  dengan  adanya  perjanjian  asuransi  maka kemudian resiko tersebut dialihkan kepada pihak yang lain, dalam hal ini yaitu  pihak  penanggung  (perusahaan  asuransi),  bersedia  untuk menanggungnya.  Masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimanakah pengaturan  tentang  perlindungan  hukum  pada  nasabah  asuransi  dan bagaimanakah prinsip Good Corporate Governance ini diterapkan dalam perusahaan  asuransi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  tentang berbagai  peraturan  yang  berhubungan  dengan  Perasuransian  dengan menganalisis peraturan-peraturan tersebut telah memberikan perlindungan hukum kepada nasabah asuransi, juga untuk menelaah dan mengkaji  berbagai  hal  dalam  pengaturan  perlindungan  hukum  nasabah asuransi  di  Indonesia  dalam  upaya  penerapan  prinsip Good  Corporate Governance .

## Kata kunci:
Perlindungan Hukum Nasabah Asuransi,
Prinsip Good Corporate
Governance ABSTRACT Keywords: Legal protection Insurance Customers Principles of Good Corporate Governance Economic  development  in  Indonesia  if  based  on  efforts  to  uphold democracy in an economic manner, economic democracy will be carried out based on the principle of togetherness, the principle of efficiency, the principle of justice, sustainability, the principle of being environmentally sound,  the  principle  of  independence  and  the  principle  of  maintaining balance  and  the  principle  of  national  economic  unity.  Insurance institutions as non-bank financial institutions in people's lives, especially in trading or commerce activities play a very important role because its function is to take over the risks that should be suffered alone, but with the  insurance  agreement then  the  risk  is  transferred  to  other  parties,  in this case namely the guarantor (insurance company), is willing to bear it. The problem in this study is how is the regulation on legal protection for insurance  customers  and  how  the  principles  of Good  Corporate Governance are  applied  in  insurance  companies.  This  study  aims  to examine  various  regulations  relating  to  Insurance  by  analyzing  the regulations that have provided legal protection to insurance customers, as well  as to examine and examine various  matters in the  legal protection arrangements for insurance customers in Indonesia in the application of the principles of Good Corporate Governance .
Copyright © 2019 Feibe Engeline Pijoh. All Right Reserved

## Pendahuluan
Ditetapkannya Undang-undang
Nomor  2  Tahun  1992  tentang  Usaha Perasuransian  dan  telah  diganti  dengan Undang-undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian,  maka  telah  terdapat  salah satu  perangkat  hukum  bagi  industri perasuransian  yang  merupakan  salah  satu unsur lembaga keuangan,  yang diharapkan dapat berperan dalam menanggulangi risiko yang  dihadapi  anggota  masyarakat  dan sekaligus merupakan suatu lembaga penghimpun  dana  masyarakat.  Dalam memperkuat pelaksanaan
fungsi perusahaan  perasuransian,  perlu  diberikan kesempatan  yang  seluas-luasnya  kepada para  pihak  yang  akan  melakukan  usaha  di bidang  perasuransian,  sekaligus  dengan penegasan bahwa penyelenggaraan kegiatan  usaha  tersebut  dilakukan  secara sehat  dan  bertanggung  jawab,  serta  tidak akan menelantarkan
kepentingan masyarakat umum, atau tertanggung khususnya. Untuk itu, dalam melaksanakan kegiatan usahanya perusahaan perasuransian  perlu tetap  mempertahankan ketaatannya pada syarat-syarat
penyelenggaraan usaha, termasuk mengenai tingkat kesehatan usaha.
Asuransi  sebagai  salah  satu  lembaga keuangan non Bank, bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah lembaga yang lebih modern, yang diadopsi dari luar negeri,  yang  lahir  bersamaan  dengan adanya semangat pencerahan (reinaissance). Dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini, keberadaaan  asuransi  yang  hadir  sebagai lembaga  keuangan  yang  bergerak  dalam bidang pertanggungan bukanlah merupakan suatu  hal  yang  baru.  Bahkan  dalam perkembangannya  keberadaan  asuransi sangat  dibutuhkan  untuk  menghindarkan adanya suatu resiko yang mungkin muncul dikemudian  hari,  seperti  resiko  kebakaran, kecelakaan,  pencurian,  kebanjiran,  sampai kepada  resiko  meninggalnya  seseorang dalam asuransi jiwa.
Lembaga  asuransi  sebagai  lembaga keuangan  non  bank  dalam  kehidupan masyarakat terutama dalam kegiatan
perdagangan  atau  perniagaan  memegang peranan  yang  sangat  penting  karena fungsinya yang mengambil alih resiko yang seharusnya  ditanggung  sendiri  karena adanya perjanjian asuransi maka kemudian resiko tersebut dialihkan kepada pihak lain dalam  hal  ini  penanggung  (perusahaan asuransi) yang bersedia untuk menanggungnya.  Oleh  karena  itu  setiap hubungan yang terjadi antara produsen dan konsumen  dalam  kegiatan  perdagangan atau perniagaan selalu melibatkan lembaga asuransi atau pertanggungan. Secara yuridis, belum terakomodasinya perlindungan hukum bagi nasabah  secara  jelas  dalam  perundang- undangan  tentang  Asuransi  dan  bahkan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan asuransi. Sedangkan secara teoritis, keadaan dan perkembangan dalam masyarakat yang belum sepenuhnya mendapatkan  perlindungan  hukum  yang dihubungkan  dengan  penerapan  terhadap prinsip Good  Corporate  Governance pada perusahaan asuransi yang akan memberikan perlindungan kepada nasabah asuransi.
Berdasarkan kenyataan yang ada saat ini,  oleh  penulis  merasa  tertarik  untuk meneliti  dengan  memberikan  sumbangan pemikiran  secara  ilmiah  untuk  mengkaji hal-hal  tentang  perlindungan  bagi  nasabah asuransi  dan  penerapan  prinsip Good Corporate  Governance pada  perusahaan asuransi.
Permasalahan  dalam  penelitian  ini sebagai berikut: (1). Bagaimanakah pengaturan  tentang  perlindungan  hukum bagi  nasabah  asuransi?  (2).  Bagaimanakah penerapan prinsip Good Corporate
Governance dalam perusahaan asuransi?

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  normatif  (legal  research),  karena dalam  penelitian  ini  akan  mengkaji  dan menganalisa peraturan-paraturan yang berhubungan dengan Usaha Perasuransian.
Untuk  mendapatkan  kejelasan  dari permasalahan  yang  ada  maka  pendekatan permasalahan  yang  akan  digunakan  dalam
penelitian  ini  meliputi:  pendekatan  filsafat (philosophical approach), pendekatan konseptual (conceptual approach),
pendekatan  perundang-undangan  (statute approach), pendekatan perbandingan hukum  (comparative  approach)  (Ibrahim, 2008).
a. Pendekatan Filsafat (philosophical approach), dalam penelitian ini mengkaji masalah Asuransi yang meliputi hakikat, nilai dan makna tujuan asuransi.
b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach),  yaitu  mengkaji  faktor-faktor yang  mengakibatkan  tidak  adanya keserasian  dan  keharmonisan  peraturan tentang asuransi dalam hal tidak adanya perlindungan  yang  optimal  terhadap dana nasabah, memberikan perlindungan kepada nasabah asuransi dengan menerapkan  prinsip Good  Corporate
Governance .
c. Pendekatan Perundang-Undangan (statute  approach),  yaitu  menelaah peraturan  yang  berlaku  dan  peraturan perundangan  yang  berhubungan  erat dengan asuransi serta untuk mendapatkan  kejelasan  dan  kesesuaian serta  pembuatan  peraturan  khusus tentang perlindungan nasabah asuransi.
Bahan  hukum  yang  dikaji  pada penelitian ini meliputi:
a.  Bahan  hukum  primer,  yaitu  peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang Usaha Perasuransian,
UU Perlindungan  Konsumen,  UU  Perbankan, UU Penanaman Modal.
b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan Usaha Perasuransian.
c.    Bahan  hukum  tersier,  terdiri  dari berbagai  jenis  kamus,  seperti  kamus hukum,  kamus  besar  bahasa  Indonesia (KBBI), serta kamus yang lain.
Pengumpulan  bahan  hukum  primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik  dokumenter  dan  dilakukan  dengan menggunakan  sistem  kartu  (card  system), kemudian diinventarisir
dan
dikelompokkan  (klasifikasi)  sesuai  dengan masing-masing rumusan masalah.
Bahan hukum
yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan
kemudian  ditelaah  dengan  pendekatan filosofis,  konseptual,  perundang-undangan serta perbandingan hukum, untuk memperoleh gambaran terhadap permasalahan perlindungan nasabah asuransi  yang adil dan demokratis, dengan menggunakan  penafsiran  atau  interpretasi gramatikal, sistematis atau logis, komperatif  atau  teleologis.  Selanjutnya dilakukan analisis dengan memakai analisis kualitatif,  yaitu  menelaah,  menjelaskan secara  mendalam  dan  menyeluruh  serta saling  berkaitan  satu  dengan  lainnya,  dan mengevaluasi bahan hukum, sebagai penjabaran  dari  pelaksanaan  perlindungan nasabah  asuransi  dengan  menerapkan prinsip Good  Corporate  Governance pada perusahaan asuransi.

## Hasil dan Pembahasan
Teori Perlindungan Hukum, berdasarkan  temuan  dari  Philipus  M. Hadjon, mengartikan pengertian
perlindungan hukum sebagai suatu perlindungan  tentang  harkat  dan  martabat, juga  adanya  pengakuan  pada  hak  asasi manusia, yang didapati oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Hadjon, 1987).
Adanya  perlindungan  hukum  dari tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah, yang  mana  bersumber  dari  konsep  tentang pengakuan  dan  adanya  perlindungan  akan hak-hak  asasi  manusia,  oleh  karena berdasarkan  sejarah  dari  Barat,  dimana adanya  konsep-konsep  pengakuan  serta perlindungan  hak-hak  asasi  manusia  akan ditujuksn  pada  pengertian  dan  peletakan kewajiban  pada  masyarakat  dan  pada pemerintah.
Untuk  merumuskan  prinsip-prinsip perlindungan hukum yang ada di Indonesia, maka landasannya adalah Pancasila sebagai Sumber segala sumber hukum, juga sebagai ideologi dan falsafah bagi bangsa Indonesia.  Konsep  perlindungan  hukum bagi  masyarakat  di  luar  negeri,  bersumber pada  konsep-konsep  Rechtstaat,  dan  juga
Rule  of  The  Law.  Dimana  menggunakan konsepsi  Barat  sebagai  acuan  untuk mengkaji  serta  berfikir  dengan  dasar Pancasila,  prinsip  perlindungan  pada hukum  di  Indonesia  adalah  prinsip pengakuan  dan  perlindungan  terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan  hukum  terhadap  tindakan pemerintah  berdasar  serta  bersumber  pada konsep tentang
pengakuan dan perlindungan  terhadap  HAM,  karena menurut  sejarah  di  Barat,  adanya  konsep tentang  pengakuan  dan  perlindungan terhadap  HAM  tersebut  ditujukan  kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.
Perlindungan  hukum  secara  khusus bagi masyarakat Indonesia, menurut Philipus  M.  Hadjon,  terdapat  dua  jenis perlindungan hukum, yaitu: 1. Perlindungan Hukum secara Preventif
Perlindungan hukum preventif dikhususkan pada subyek hukum, yangmana  akan  diberikan  kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya  sebelum  suatu  keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
Tujuannya  adalah  mencegah  terjadinya sengketa.  Perlindungan  hukum  preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya bentuk  perlindungan  hukum  dalam  arti preventif,  maka  pemerintah  terdorong untuk  bersifat  hati-hati  dalam  mengambil keputusan  yang  didasarkan  pada  diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus tentang perlindungan hukum secara preventif.
2.  Sarana  Perlindungan  Hukum  Secara Represif
Perlindungan  hukum  yang  represif bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa. Penanganan  perlindungan  yang  dilakukan oleh  Pengadilan  Umum  dan  Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.
Konsep Perlindungan Hukum
Terdapat  beberapa  pandangan  yang dapat  dikutip  sebagai  suatu  patokan mengenai perlindungan hukum, yaitu: a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum  adalah  adanya  upaya  melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dalam bertindak untuk kepentingannya (Rahardjo, 20014).
b. Pendapat dari Setiono tentang perlindungan hukum yaitu suatu perbuatan atau  upaya  untuk  melindungi  masyarakat dari  perbuatan  sewenang-wenang  yang dilakukan  penguasa,  dan  tidak  sesuai dengan  aturan  hukum,  untuk  mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan  manusia  untuk  menikmati martabatnya  sebagai  manusia  (Setiono, 2004).
c.  Menurut  Muchsin,  perlindungan  hukum merupakan  kegiatan  untuk  melindungi individu  dengan  menyerasikan  hubungan nilai atau kaidah yang dapat dilihat melalui sikap  dan  prilaku  untuk  menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup masyarakat (Muchsin, 2003).
Perlindungan  hukum  sangat  erat kaitannya dengan kepastian hukum. Hukum merupakan  sebuah  sistem  dibuat  manusia untuk  membatasi  perilaku  manusia  agar tingkah  laku  manusia  ini  dapat  terkontrol dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Hukum merupakan  aspek  paling  penting  dalam pelaksanaan  sebuah  rangkaian  kekuasaan kelembagaan  seperti  kehidupan  bernegara. Hukum secara tugas akan menjamin adanya kepastian  peraturan  dalam  masyarakat. Maka  dari  itu,  di  setiap  masyarakat  akan memiliki  hak  mendapatkan  pembelaan  di mata  hukum.  Sehingga  hukum  dapat diartikan sebagai peraturan atau ketentuan- ketentuan  tertulis  dan  tidak  tertulis  yang bertujuan  untuk  mengatur  kehidupan masyarakat  dan  menyediakan  sangsi  bagi yang  melakukan  pelanggaran.  Hal  ini mungkin  berbeda  dengan  hukum  karma yang  mungkin  tidak  memiliki  efek  secara langsung.  Namun  hukum  buatan  manusia tentu  harus  kita  patuhi,  jika  tidak  akan langsung berdampak pada sangsi.

## Konsep Asuransi
Asuransi atau dalam Bahasa Belanda diarikan  sebagai  verzekering,  merupakan suatu  pertanggungan  yang  terdiri  dari  2 pihak,  dimana  salah  satu  pihak  sanggup menanggung  atau  menjamin,  dan  pihak yang  satu  (Tertanggung)  mendapat  ganti rugi  dari  suatu  kerugian,  yang  mungkin akan  dideritanya  sebagai  akibat  dari peristiwa  yang  belum  tentu  akan  terjadi belum ditentukan akan terjadinya. Asuransi sebagai  suatu  perjanjian  (timbal-balik) dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena  suatu  kerugian,  kerusakan,  atau kehilangan
keuntungan yang diharapkannya, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu ( onzeker voorval ) (Prodjodikoro, 1996).
Pengertian asuransi sebenarnya juga sudah  diatur  secara  limitatif  dalam peraturan  perundang-undangan.  Dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang disebutkan dalam Pasal 246 KUHD bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian,  dimana  penanggung  mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh  premi,  untuk  memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin  akan  diderita  karena  suatu peristiwa yang tidak pasti.  Selain defenisi dari  asuransi  yang  diberikan  oleh  KUHD, juga Undang - Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha
Perasuransian juga
memberikan  defenisi  dari  asuransi.  Dalam Ketentuan  Pasal  1  angka  (1)  disebutkan bahwa  Asuransi  atau  disebut  juga  dengan istilah pertanggungan merupakan perjanjian antara  dua  pihak  yaitu  dari  perusahaan asuransi  dan  dari  pemegang  polis  atau tertanggung  asuransi,  yang  menjadi  dasar bagi untuk menerima premi dari perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
a. Memberikam penggantian kepada tertanggung  atau  pemegang  polis  karena kerugian,  kerusakan,  biaya  yang  timbul,
kehilangan  keuntungan,  atau  tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang akan dialami tertanggung, disebut juga pemegang  polis  karena  terjadinya  suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau  pembayaran  yang  didasarkan  pada hidupnya  tertanggung,  adanya  manfaat yang  besarnya  telah  ditetapkan  dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
Fungsi Asuransi: (a). Transfer Resiko:  dengan  membayar  premi  relatif kecil,  seseorang  atau  perusahaan  akan memindahkan  ketidakpastian  atas  hidup dan harta bendanya (resiko) ke perusahaan asuransi. (b). Kumpulan Dana: Premi yang diterima kemudian dihimpun oleh perusahaan  asuransi  sebagai  dana  untuk membayar resiko yang terjadi.
Resiko  yang  dialihkan  meliputi: kemungkinan kerugian material yang dapat dihitung  dengan  jumlah  uang  yang dirasakan tertanggung, sebagai akibat suatu peristiwa yang belum pasti terjadi ( Uncertainty of Occurrence & Uncertainty of Loss ). Misalnya:
1.  Resiko  terbakarnya  bangunan  dan/atau Harta  Benda  di  dalamnya  sebagai  akibat sambaran  petir,  kelalaian  manusia,  arus pendek.
2. Resiko kerusakan mobil karena kecelakaan  lalu  lintas,  kehilangan  karena pencurian.
3. Meninggal atau cedera akibat kecelakaan, sakit.
4. Banjir, Angin topan, badai, Gempa bumi,
Tsunami.
Setiap  asuransi  pasti  bermanfaat, yang secara umum manfaatnya adalah: (1). Memberikan jaminan adanya perlindungan terhadap  berbagai  risiko  yang  membawa kerugian yang diderita oleh satu pihak. (2). Meningkatkan  efisiensi,  oleh  sebab  tidak perlu  secara  special  untuk  membuat pengamanan  dan  juga  adanya  pengawasan guna  memberikan  perlindungan  yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya. (3).  Transfer  Resiko,  dengan  membayar premi  yang  relatif  kecil,  seseorang  atau
perusahaan
dapat memindahkan ketidakpastian  atas  hidup  dan  harta bendanya  (resiko)  ke  perusahaan  asuransi. (4).  Pemerataan  biaya,  yaitu  cukup  hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak  pasti.  (5).  Sebagai  acuan  bagi  pihak perbankan,  agar  dapat  memberikan  kredit karena  bank  memerlukan  penjaminan perlindungan terhadap objek yang diagunkan, dan akan diserahkan oleh pihak peminjam  uang.  (6).  Sebagai  tabungan, karena  jumlah  yang  dibayar  kepada  pihak asuransi akan memberikan kembali dengan jumlah  yang  lebih  banyak.  Hal  ini  berlaku pada  asuransi  jiwa.  (7).  Menutup  adanya Loss  of  Earning  Power  kepadaseseorang atau badan usaha.
Konsep Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terdapat  5  (lima)  jenis  prinsip  GCG yang dapat dipakai sebagai dasar bagi para pelaku usaha, yaitu Transparency, Accountability,
Responsibility,
Indepandency  dan  Fairness  yang  biasanya disingkatkan  dengan  TARIF,  yang  mana diuraikan sebagai berikut:
1.  Transparency  (keterbukaan  informasi); Secara umum dapat diartikan dengan istilah keterbukaan informasi.
Dalam mewujudkan prinsip tersebut, pihak perusahaan  wajib  untuk  menyediakan sarana  informasi  yang  cukup  memadai, akurat,  tepat  waktu  kepada  segenap stakeholders-nya.
2.  Accountability  (akuntabilitas);  Yang dimaksud  dengan  akuntabilitas  adalah kejelasan  tugas  dan  fungsi,  organisasi dalam struktur, sistem pertanggungjawaban daripada berbagai unsur dalam perusahaan. Jika prinsip ini dapat diterapkan secara baik dan  efektif,  maka  terdapat  kejelasan fungsinya,  kejelasan  akan  hak,  serta kejelasan  dalam  hal  kewajiban  serta wewenang  atau  tanggung  jawab  antara pemegang  saham,  dewan  komisaris  dan dewan direksi.
3. Responsibility (disebut dengan pertanggung  jawaban);  merupakan  suatu jenis pertanggung jawaban dalam perusahaan, yang berkaitan dengan adanya kepatuhan  pada  perusahaan,  terhadap berbagai  peraturan  yang  berlaku,  sebagai contoh  yaitu  masalah  pajak,  hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang
kondusif bersama masyarakat dan sebagainya.    Dengan  menerapkan  prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada shareholder juga kepada stakeholders-lainnya. 4.  Indepandency  (kemandirian);  Intinya, prinsip  ini  mensyaratkan  agar  perusahaan dikelola  secara  profesional  tanpa  ada benturan  kepentingan  dan  tiada  desakan berbentuk  tekanan  serta  intervensi  dari pihak  manapun  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
5.  Fairness  (merupakan  kesetaraan  atau kewajaran),  dimana  pada  prinsip  ini mengingikan  adanya  pemberlakuan  secara adil  dalam  memenuhi  hak  stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.  Diharapkan fairness dapat menjadi salah satu pendorong yang akan memonitor serta  adanya  jaminan  perlindungan  yang adil  di  antara  beragam  kepentingan  dalam perusahaan.
Pengaturan Perlindungan Hukum Nasabah Asuransi
Lembaga  perusahaan  perasuransian, hampir  sama  dengan  lembaga  perbankan, karena  akan  dipercaya  apabila  dapat memberikan  jaminan  kepercayaan  kepada masyarakat.  Perusahaan  asuransi  harus benar-benar  dapat  memberikan  jaminan bahwa  dana  yang  dikumpulkan  akan dikembalikan  di  kemudian  hari  sesuai dengan  hak  nasabah.  Masyarakat  harus dapat diyakinkan bahwa perusahaan asuransi akan dapat memenuhi kewajibannya  untuk  membayar  ganti  rugi atas kerugian yang diderita oleh masyarakat
tertanggung.  Asuransi  adalah  perjanjian ganti rugi antara tertanggung dan penanggung  yang  aktanya  disebut  polis asuransi.  Kontrak  asuransi  sangat  spesifik karena hanya
ditandatangani oleh penanggung  (perusahaan  asuransi),  tetapi mengikat  pihak  tertanggung.  Isi  perjanjian umumnya disusun oleh perusahaan asuransi menjadi sesuatu yang baku atau standar. Isi kontrak  asuransi  di  samping  memuat bahasa-bahasa  hukum,  juga  sangat  teknis dan spesifik, di mana pada umumnya sangat sulit  untuk  memahami  isi  polis  asuransi. Jangankan  pihak  tertanggung,  banyak pelaku  dalam  perusahaan  perasuransian juga kurang memahami isi kontrak.
Perlindungan  hukum  bagi  nasabah asuransi dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu:
Bentuk  perlindungan  yang  diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat  OJK  yang  telah  diberikan  hak untuk mengatur semua kegiatan perekonomian  negara  yang  berhubungan dengan Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, dengan dibentuknya Undang- Undang  No.  21  Tahun  2001  tentang Otoritas  Jasa  Keuangan,  harus  mengatur permodalan  pada  perusahaan  asuransi sehingga  diharapkan  perkembangan  sektor ekonomi  ini  akan  menguntungkan  negara secara  lebih  besar.  Selanjutnya  dengan pembentukan  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  di  Indonesia  secara  jelas  telah disebutkan  dalam  Undang-Undang  Bank Indonesia yang merupakan Undang-undang organik sebagai pelaksanaan dari Pasal 23D UUD  1945  ,  sehingga  nampak  terdapat materi sisipan untuk pembentukan
Lembaga Pengawas Jasa Keuangan
(sekarang  disebut  dengan  Otoritas  Jasa Keuangan).  OJK  memiliki  kewenangan terhadap beberapa sektor penting penunjang perekonomian Indonesia antara lain: Lembaga perbankan; Pasar Modal; Perasuransian;  dana  pensiun  dan  lembaga pembiayaan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk  dengan  tujuan  agar  keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
a.  Terselenggara  secara  teratur,  adil, transparan dan akuntabel;
b.  Mampu  mewujudkan  sistem  keuangan yang  tumbuh  secara  berkelanjutan  dan stabil;
c.    Mampu  melindungi  kepentingan konsumen dan masyarakat.

## Perlindungan Hukum menurut Undang- undang No 40 Tahun 2014
Pada  Pasal  53  ayat  (1)  Undang- undang  No  40  Tahun  2014  berbunyi "Perusahaan  Asuransi  dan  perusahaan asuransi  Syariah  wajib  menjadi  peserta program penjaminan polis". Kata "Program" dalam Pasal 53 dalam penjelasan undang-undang  ini  apa  saja  program  yang dimaksudkan  agar  tidak  terjadi  multitafsir dalam  Pasal  ini.  Apabila  program  yang dimaksudkan nantinya berhubungan dengan adanya pembentukan suatu Lembaga  penjamin  polis  maka  akan  lebih memberikan kepastian hukum bagi pemegang polis dibandingkan hanya dengan Program penjaminan polis. Pembentukan  sebuah  lembaga  penjamin polis  merupakan  kumpulan  perusahaan asuransi  yang  para  pemegang  sahamnya adalah  perusahaan-perusahaan  asuransi yang ada.
Penerapan  Prinsip Good  Corporate Governance Pada Perusahaan Asuransi
Tata  Kelola  Perusahaan  yang  baik merupakan  suatu  rangkaian  mekanisme atau  sistem  yang  mengarahkan  dan mengendalikan  perusahaan  agar  sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mendasarkan  pada  prinsip-prinsip Good Corporate  Governance (GCG)  sebagai dasar  peningkatan  kinerja  perusahaan, dengan dilakukannya pemutakhiran seluruh perangkat GCG secara terus menerus. Penerapan  prinsip-prinsip  GCG  bagi perusahaan asuransi saat ini memasuki era baru dengan diperkenalkannya GCG Sektor Perasuransian menjadikan perusahaan asuransi  perlu  memastikan  bahwa  proses bisnis  yang  dilakukan  telah  berdasarkan
pada  ketentuan  ini.  Pedoman  GCG perasuransian yang telah diterbitkan merupakan  langkah  awal  yang  patut dihargai dan memerlukan penjabaran dalam penerapnnya.  Demikian  pula  suatu  saat nanti  penerapan  GCG  bisa  dijadikan  salah satu faktor dalam menilai peringkat (rating) perusahaan  asuransi  serta  menjadi  bahan pertimbangan  bagi  calon  pemegang  polis dalam memilih suatu perusahaan asuransi.
Mekanisme atau sistem ini mempengaruhi  penetapan  dan  pencapaian tujuan perusahaan, pemantauan dan penilaian  risiko  usaha,  memaksimalkan upaya peningkatan kinerja dan
pembentukan  serta  pengembangan  budaya kerja di lingkungan perusahaan. Bagi suatu Perusahaan Asuransi, penerapan tata kelola perusahaan yang baik bukan hanya sekadar kewajiban,  namun  sudah  merupakan  suatu keniscayaan  untuk  menjaga  transparansi dan  akuntabilitas  pengelolaan  perusahaan kepada publik. Pengembangan GCG selaras dengan best practices yang dilakukan secara berkelanjutan

## Simpulan
1.  Perlindungan  hukum  bagi  nasabah asuransi, dapat dikaji melalui: a.  Peranan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK), yang  telah  diberikan  hak  untuk  mengatur semua kegiatan perekonomian negara yang berhubungan dengan Perbankan dan Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank,  dengan dibentuknya Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan, harus mengatur  permodalan  pada  perusahaan asuransi sehingga diharapkan perkembangan  sektor  ekonomi  ini  akan menguntungkan negara secara lebih besar. b.  Perlindungan  Hukum  menurut  Undang- undang  No  40  Tahun  2014,  Pada  Pasal  53 ayat (1) Undang-undang No 40 Tahun 2014 berbunyi  “Perusahaan  Asuransi  dan perusahaan asuransi Syariah wajib menjadi peserta  program  penjaminan  polis”,
program  yang  dimaksudkan  nantinya berhubungan  dengan  adanya  pembentukan suatu  Lembaga  penjamin  polis  maka  akan lebih  memberikan  kepastian  hukum  bagi pemegang polis 2.  Wujud  implementasi  atau  pelaksanaan Good  Corporate  Governance (GCG)  yang telah dilakukan perusahaan asuransi antara lain: Memiliki Perangkat
Pedoman Penerapan  GCG  dan  Assessment  terhadap Penerapan GCG.

## Referensi
Abbas, A Salim. Dasar-Dasar Asuransi. PT Raja Grafindo, Jakarta, 1993 Azhary, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis  Normatif  tentang  Unsur- unsurnya, Jakarta Press, 1995.
Hadjon  Philipus  M,  Perlindungan  Hukum
Bagi  Rakyat  Indonesia,  Sebuah  Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganan  Oleh  pengadilan  dalam Lingkungan  Peradilan  umum  dan Pembentukan  Peradilan  administrasi, Surabaya, Peradaban, 2007. Ibrahim  Jhonny,  Teori  dan  Metodologi
Penelitian hukum Normatif, 2008. Muchsin,    ”Perlindungan  dan  Kepastian Hukum  bagi  Investor  di  Indonesia,” (Surakarta:  Magister  Ilmu  Hukum Program  Pascasarjana    Universitas Sebelas Maret, 2003).
Setiono,    ”Rule  of  Law  (Supremasi
Hukum),”  (Surakarta  :  Magister  Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004). UUD NRI 1945 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor  2  Tahun  1992  tentang  Usaha
Perasuransian.
-------------------------,  Undang-undang  No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. -------------------------,  Undang-Undang  No. 21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan.