## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174

## Volume 3, Nomor 1, 2023
Authors 1 Angga Eka Setiawan
2 Leony Fatmawati
3 Sultoni Fikri

## Affiliation
1,2,3 Universitas  17  Agustus  1945
Surabaya
Email sultonifikri@untag-sby.ac.id

## Date Submission
19 Desember 2023
Date Accepted 20 January 2023
Date Published 31 January 2023
DOI 10.52249

## TINJAUAN YURIDIS PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENINGKATAN

## PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  KOTA SURABAYA

## Abstract
In  Indonesia,  Regional  autonomy  has  an  important  role  in development. Upon the passage of the Law on Regional Autonomy, which governs how the Central Government transfers power and responsibility  to  Local  Governments,  and  the  adoption  of  the Financial  Balance  Act  between  the  Central  Government  and  the Regional  Governments,  it’s  appropriate  for  regions  to  be  able  to develop their regional resources. In realizing development in each resource  necessary  to  divide  central  taxes  and  regional  taxes. However, various studies have shown that implementing regional autonomy  really  results  in  economic  distortions  and  significant expenses. This study uses normative legal research, which involves secondary data sources from library works that are systematically organized.  This  study  discusses the  existence  of ln  This  building tax  collection  arrangement  for  rising  Surabaya  City's  Regional Original Income (PAD). This study's objective is to get knowledge and  discover  the  objects  of  Land  and  Building  Tax  possession  or benefits  done  by  individuals/  entities  for  the  urban  sector, especially  in  the  Surabaya  City  Area.  The  findings  of  this investigation  demonstrate  that  the  arrangement  for  collecting Land and Building Tax Surabaya City's  implementation has not been  done  well  because  the  information  has  not  been  delivered evenly,  causing  many  people  as  taxpayers  who  don’t  understand the significance of taxes' role in raising regional original income in Surabaya City. In this  case,  the  Regional Government  also plays an  important  role  in  the  execution  of  local  tax  collection. Additionally,  as  a  taxpayer,  the  government  can  socialize  the populace  so  that  the  public  knows  the  importance  as  well  as procedures  for  making  tax  payments.  By  carrying  out  this cooperation between the Regional Government and the community as  taxpayers,  it  can  open  up  great  opportunities  in  the implementation  of  Regional  Autonomy  systematicatically anddistributiontributed throughout all regions in Indonesia. Keywords : Land and Building Tax; Regional Original Income; Surabaya; Tax
Abstrak
Di  Indonesia,  otonomi  daerah  memiliki  peran  penting dalam  pembangunan.  Dengan  disahkannya  Undang-
Undang  Otonomi  Daerah  yang  mengatur  tentang bagaimana Pemerintah Pusat menyerahkan kekuasaan dan tanggung  jawab  kepada  Pemerintah  Daerah,  dan
disahkannya  Undang-Undang  Perimbangan  Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  sudah selayaknya daerah dapat berkembang. sumber daya daerah mereka.  Dalam  mewujudkan  pembangunan  di  setiap sumber daya perlu dilakukan pembagian pajak pusat dan pajak  daerah.  Namun,  berbagai  kajian  menunjukkan bahwa  penerapan  otonomi  daerah  justru  menimbulkan distorsi  ekonomi  dan  pengeluaran  yang  signifikan. Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif yang  melibatkan  sumber  data  sekunder  dari  karya kepustakaan yang disusun secara sistematis. Penelitian ini membahas tentang adanya pengaturan pemungutan pajak bangunan  dalam  rangka  peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengetahui objek-objek penguasaan atau manfaat Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan  oleh  orang  pribadi/badan  untuk  sektor perkotaan  khususnya  di  Wilayah  Kota  Surabaya.  Temuan investigasi ini menunjukkan bahwa pengaturan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surabaya  belum  dilakukan  dengan  baik  karena  informasi belum  tersampaikan  secara  merata,  menyebabkan  banyak orang  sebagai  wajib  pajak  yang  tidak  memahami pentingnya  peran  pajak  dalam  menaikkan  pajak. pendapatan  asli  daerah  di  Kota  Surabaya.  Dalam  hal  ini, Pemerintah  Daerah  juga  berperan  penting  dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Selain itu, sebagai wajib  pajak,  pemerintah  dapat  mensosialisasikan  kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui pentingnya serta tata  cara  dalam  melakukan  pembayaran  pajak.  Dengan dilakukannya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat  sebagai  pembayar  pajak,  maka  dapat membuka peluang yang besar dalam pelaksanaan Otonomi Daerah secara sistematis dan merata di seluruh wilayah di Indonesia. Kata kunci : Pajak Bumi dan Bangunan; Pendapatan Asli Daerah; Surabaya; Pajak

## Pendahuluan
Pemberlakuan  otonomi  daerah  bertujuan  menciptakan  pembangunan  yang merata di seluruh wilayah Indonesia (Janges & Pangestu, 2021). Dalam menjalankan tugas  pembangunan  daerah  diperlukan  adanya  pembiayaan  Pemerintah  Daerah sebagai  sumber  penerimaan.  Dengan  otonomi  daerah,  setiap  daerah  diharapkan dapat  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  berupaya  menghasilkan sumber daya yang akan digunakan dalam membiayai belanja daerah dan mencapai pemerataan pembangunan. Definisi tentang otonomi daerah dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  diartikan sebagai  “hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan
mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat sesuai yang diberlakukan dalam peraturan perundang-undangan.”
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  telah  menetapkan  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  menjadi  salah  satu sumber dari penerimaan daerah, sehingga dapat digunakan sesuai dengan kondisi pada suatu daerah. Pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan melibatkan Pemerintah Daerah secara signifikan. Maka dari itu, pembiayaan pada suatu daerah sangat  dibutuhkan  guna  menjalankan  aktivitas  pemerintahan  dan  pembangunan daerah.  Penetapan  pajak  dan  retribusi  daerah  dapat  menjadi  salah  satu  sumber pendapatan  daerah.  Adapun  dalam  Undang-undang  tersebut  menekankan  bahwa pendapatan  daerah  berasal  dari  berbagai  sumber,  yaitu:  “Pajak  Hotel,  Pajak Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak  Reklame,  Pajak  Penerangan  Jalan,  Pajak  Mineral Bukan  Logam  dan  Batuan,  Pajak  Parkir,  Pajak  Air  Tanah,  Pajak  Sarang  Burung Walet,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan,  serta  Bea  Perolehan Hak  atas Tanah dan Bangunan.” Perpajakan adalah salah satu  metode yang  dapat digunakan  suatu  negara  untuk  meningkatkan  perekonomiannya  (Kenyon  et  al., 2012).  Hal  ini  mempengaruhi  kehidupan  masyarakat  melalui  perubahan  yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena undang-undang yang mengatur penilaian dan  pemungutan  pajak  dan  retribusi  daerah.  Akibatnya,  masyarakat  harus memahami hal ini sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan daerah.
Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, kehadiran Pajak Daerah menjadi ciri  yang  membedakan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  yang berfungsi  sebagai  perwujudan  hubungan  fiskal  pusat  dan  daerah  (Sokolow,  1998). Pajak  daerah  sangat  berkontribusi  dalam  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  (Rosmida  &  Julaidah,  2021),  serta  bertujuan  untuk  efisiensi  peningkatan ekonomi  dan  peningkatan  kesejahteraan  Pemerintah  Daerah.(Oates,  1993)  Pajak Daerah,  Pungutan  Daerah,  serta  penghasilan  dari  kekayaan  daerah  dan  kekayaan lainnya,  merupakan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  yang  merupakan  perolehan yang dipungut daerah sesuai dengan peraturan daerah di masing-masing daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah  telah  memberikan  tanggungjawab  kepada  Pemerintah  Daerah dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah memiliki  kewenangan  untuk  melaksanakan  tugas-tugas  yang  berkaitan  dengan pemungutan  pajak  bumi  dan  bangunan  kota  (Mutiarasari,  2022).  Pajak  Bumi  dan Bangunan adalah pajak material, artinya kondisi objek pajak menentukan seberapa penting pajak tersebut (Mustaqiem, 2014).
Setiap  tahunnya,  Pemerintah  Daerah  menetapkan  tujuan  pemungutan  Pajak Bumi dan Bangunan Kota, salah satunya adalah Kota Surabaya, yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah. Namun, dalam praktiknya, pemungutan pajak tidak  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  Pemerintah  Daerah.
Diperlukannya  pengaturan  dan  kebijakan  khusus  pada  setiap  daerah  sangatlah penting  untuk  mengedukasi  masyarakat  tentang  nilai  pemungutan  pajak  dalam pembangunan  suatu  daerah  sehingga  penerimaan  pajak  daerah  sejalan  dengan tujuan  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  untuk  mendorong  realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan kota.
Salah  satu  kota  dengan  kepadatan  penduduk  yang  tinggi  adalah  Surabaya, sehingga  banyak  orang  memilih  untuk  bekerja  dan  menetap  di  sana.  Karena  itu, Pemerintah Daerah dan masyarakat harus menyesuaikan pembangunannya dengan tuntutan  dari  masing-masing  daerah  dan  masyarakat  daerah.  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  menjadi  salah  satu  jenis  pajak  yang  eksistensinya  semakin berkembang bersamaan dengan peningkatan jumlah penduduk pada suatu daerah, dan  berkontribusi  signifikan  terhadap  Pendapatan  Daerah  (Rosmida  &  Julaidah, 2021).
Kurang  optimal  dan  tidak  sesuainya  pemenuhan  target  pada  pajak  daerah, maka dalam rangka mendongkrak potensi Pendapatan Asli Daerah di bidang pajak daerah,  telah  dibuat  rencana  pemungutan  PBB,  khususnya  di  Surabaya.  Undang- Undang  Perpajakan  juga  menetapkan  hukuman  yang  dapat  diterapkan  kepada Wajib  Pajak  yang  gagal  memenuhi  komitmennya  berdasarkan  ketentuan  Undang- Undang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perkotaan.  Sanksi  ini  digunakan  agar  seorang Wajib  Pajak  mematuhi  peraturan  terkait  dengan  aktualisasi  di  bidang  perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Memahami peran pengaturan PBB perkotaan  dalam  meningkatkan  pendapatan  daerah  di  Kota  Surabaya  menjadi tujuan penelitian ini.
Ada  berbagai  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini,  antara  lain  bagaimana Eksistensi  Pengaturan  Pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya, bagaimana Tinjauan Yuridis Pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah di Kota Surabaya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yang  menggunakan  pendekatan konseptual  dan  pendekatan  perundang-undangan  (Marzuki,  2010).  Pada  metode pendekatan  ini  digunakan  karena  mengingat  adanya  permasalahan  yang  diteliti terhadap  hukum  perpajakan  daerah  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan otonomi  daerah.  Dalam  penarikan  kesimpulan,  digunakan  metode  analisis  secara normatif karena penelitian ini terpacu dari peraturan yang diberlakukan pada saat ini.

## Hasil dan Pembahasan
Eksistensi Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surabaya
Pajak  adalah  salah  satu  sumber  pendapatan  utama  bagi  negara  berdaulat, yang  tidak  diragukan  lagi  dan  diperlukan  untuk  membayar  pengeluaran  dalam
suatu  negara.  Segala  sumber  pendapatan  negara  meliputi  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagainya.  Semua  penerimaan  negara  memiliki  peran  penting  dalam  memajukan pembangunan suatu negara dan menentukan kelangsungan hidup ekonomi negara saat ini dan masa depan.
Eksistensi dari Peraturan daerah tidak hanya berhubungan dengan Pemerintah Daerah.  Akan  tetapi  juga  melibatkan  masyarakat  pada  suatu  daerah  itu  sendiri. Peraturan  Daerah  memiliki  sebuah  kedudukan  yang  sangat  strategis  apabila dikaitkan  dengan  eksistensi  Pemerintahan  Daerah.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, “Pemerintah memiliki  intensitas  dalam  mengatur  berbagai  urusan  Pemerintah  Daerah  yang bukan wewenang dari Pemerintah Pusat.” Dari adanya kewenangan tersebut maka suatu  daerah  membuat  Peraturan  Daerah  untuk  melaksanakan  kekuasaan  yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah  itu  sendiri.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memaksimalkan  implementasi kekuasaan  daerah  dan  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  pelayanan, peningkatan maupun pemberdayaan.
Di  Indonesia  pajak  menempati  dan  juga  memiliki  peran  paling  penting,  hal ini dikarenakan pajak menjadi pendapatan negara terbesar yang terus berkembang. Karena perannya yang sangat signifikan, pajak terbagi menjadi dua jenis, yaitu Pajak Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  (Pratama,  2022).  Desentralisasi  telah diterapkan, itulah sebabnya hal ini terjadi. di mana daerah diberi kesempatan untuk memilih  dan  melaksanakan  kepentingannya  sendiri.  Berdasarkan  pada  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah,  terdapat  berbagai urusan yang diberikan kepada Provinsi Kabupaten/Kota dalam rangka penerapan Otonomi  Daerah.  Diperkirakan  bahwa  dengan  disahkannya  undang-undang tersebut,  setiap  daerah  akan  dapat  terus  memperluas  Pendapatan  Asli  Daerahnya dan berhenti membutuhkan dana dari Pemerintah Pusat.
Pada  Pengaturan  Pajak  Daerah  di  Kota  Surabaya  telah  mengacu  pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang  sudah  direalisasikan  dalam  bentuk  Peraturan  Daerah  yang  mengatur mengenai  Pajak  Daerah  yakni  Perda  Kota  Surabaya  Nomor  4  Tahun  2011  tentang Pajak  Daerah.  Namun,  kenyataannya  beberapa  Peraturan  Daerah  masih  belum berjalan sebagaimana mestinya.
PBB menjadi  sumber  Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya.  Mengingat kepadatan  penduduk  yang  tinggi  dan  banyaknya  bangunan  di  wilayah  Kota Surabaya, maka berfungsi sebagai penentu  besarnya  Pajak Bumi  dan Bangunan di Kota  Surabaya.    Dasar  hukum  dari  pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Kota Surabaya  adalah  Perda  Kota  Surabaya  Nomor  5  Tahun  2021  Tentang  Pajak  Bumi Dan  Bangunan  Perkotaan.  Objek  pajak  pada  Perda  ini  adalah  “bumi  dan/atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,  kecuali  kawasan  yang  digunakan  untuk  kegiatan  usaha  perkebunan, perhutanan,  dan  pertambangan”(Isnanto,  2014,  hal.  5).  Selain  itu,  Subjek  PBB Perkotaan  adalah  “orang  pribadi  atau  Badan  yang  secara  nyata  memiliki  atau mempunyai  suatu  hak  atas  Bumi  dan/atau  memperoleh  manfaat  atas  Bumi dan/atau  memiliki,  menguasai,  dan/atau  memperoleh  manfaat  atas  suatu bangunan.” Dari penjelasan di atas, Bumi dapat didefinisikan sebagai “permukaan atau  tubuh  yang  berada  di  bawah/tanah,  sedangkan  bangunan  adalah  konstruksi yang  ditanam  secara  tetap  pada  permukaan  tanah  dan/atau  perairan”(Nugroho, 2022).  Secara  teoritis,  PBB  berperan  mendongkrak  pendapatan  daerah  Surabaya. Dinas  Pendapatan  dan  Pengelolaan  Keuangan  (DPPK)  Kota  Surabaya  telah melakukan  pemeriksaan  terhadap  Pemungutan  PBB  untuk  menciptakan Pendapatan  Asli  Daerah  yang  diterima  secara  optimal  dari  sektor  PBB  Perkotaan. Terdapat  beberapa  jenis  kegiatan  intensifikasinya  ialah  melakukan  pemeliharaan dan  perbaikan  data  PBB  Perkotaan,  meningkatkan  proses  pemungutan  dan memperketat  pengawasan  objek  pajak  yang  dilakukan  setiap  tahun  oleh  Dinas Pendapatan  dan  Pengelolaan  Keuangan  (DPPK)  Kota  Surabaya,  guna  menunjang intensifikasi  Pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yang  dilakukan  DPPK, Pemerintah  Kota  Surabaya  telah  mengesahkan  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun 2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2010  Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan. Peraturan Daerah ini telah mengelola secara khusus  mengenai  intensifikasi  Pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  perkotaan yang  bertujuan  sebagai  pedoman  pelaksanaan  yang  baik  dan  sebagai  acuan  yang kuat bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) dalam menjalankan kegiatan  intensifikasi  Pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perkotaan  di  Kota Surabaya.  Hal  ini  karena  banyaknya  potensi  pada  PBB  Kota  yang  belum dimaksimalkan  dengan  baik  mengingat  semakin  padatnya  penduduk  di  Kota Surabaya  dan  semakin  meningkatnya  pula  pembangunan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  maupun  Pemerintah  Daerah.  Dengan  adanya  pengaturan  khusus mengenai  Pemungutan  PBB  di  Kota  Surabaya  ini  dapat  memberikan  penetapan terhadap  tujuan  penerimaan  PBB  Kota  yang  dapat  tertata  secara  sistematis  dan efektif.
Maka  dari  itu,  eksistensi  dari  adanya  Peraturan  Daerah  wajib  dimiliki  oleh perangkat  daerah  yang  dimana  peraturannya  berisi  mengenai  hal  mengurus maupun mengatur wilayah daerahnya sendiri sehingga kewenangan yang dimiliki dan  telah  dilimpahkan  pada  suatu  daerah  itu  dapat  berjalan  secara  efektif  dan efisien (Janges & Pangestu, 2021). Eksistensi dari adanya Peraturan Daerah ini juga berfungsi  sebagai  penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah.  Dengan  adanya  Peraturan Daerah  mengenai  pemungutan  pajak  dapat  memberikan  kemudahan  terhadap Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya yang telah dialihkan oleh
Pemerintah  Pusat.  Apabila  suatu  kewenangan  dapat  diselenggarakan  dengan  baik maka  suatu  daerah  juga  memiliki  peran  dalam  mengupayakan  terwujudnya otonomi daerah.

## Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pajak Bumi dan Bangunan  Perkotaan  merupakan  dasar  hukum  yang  digunakan  oleh  Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan pemungutan PBB (Maulida, 2018). Pasal 3 ayat (1) dan (2) peraturan daerah tersebut menjelaskan bahwa objek yang dikenakan pajak pemanfaatan  dan  kepemilikan  PBB  biasanya  kepada  seseorang  maupun  badan/ lembaga untuk sektor perkotaan yang berada di dalam suatu kawasan yang terdiri dari:  “hotel,  pabrik,  jalan  tol,  kolam  renang,  tempat  olahraga  dan  lain sebagainya”(Oktafitriani, 2016).
Objek  Pajak  dalam  ketentuan  Perda  di  atas  menjelaskan  bahwa  “objek  yang dibebaskan  dari  pajak  antara  lain:  objek  pajak  yang  digunakan  oleh  Pemerintah dan/ atau digunakan untuk kepentingan umum, seperti tempat ibadah, pemakaman purbakala,  taman  nasional,  dan  lain  sebagainya.”  Akan  tetapi,  pada  Peraturan Daerah ini terdapat penambahan ketentuan terhadap Objek Tidak Kena Pajak, yakni pada Pasal 3 ayat (3) huruf g yang  menyatakan bahwa bangunan  yang  digunakan oleh Veteran Pembela Kemerdekaan menjadi objek pajak yang dibebaskan dari PBB.
Pada  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perkotaan  dijelaskan  bahwa  “besaran  Nilai  Jual  Objek  Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang dipungut adalah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas  juta  rupiah)  untuk  seorang  Wajib  Pajak.”  NJOP  Tidak  Kena  Pajak  diberikan pada  satu  objek  PBB  setiap  tahun  kepada  seorang  Wajib  Pajak  yang  mempunyai lebih dari satu di Kabupaten atau Kota. Di Indonesia sendiri terdapat 5 syarat dalam pemungutan  pajak,  yaitu:  “pemungutan  pajak  harus  dilakukan  dengan  prinsip keadilan,  pemungutan  pajak  harus  serasi  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,  pemungutan  pajak  harus  sesuai  dengan  perekonomian  nasional, pemungutan  pajak  harus  dilakukan  secara  efisien,  dan  pemungutan  pajak  harus memiliki sistem pemungutan yang sederhana.”
Pajak  bumi  dan  bangunan  dikenakan  berdasarkan  Nilai  Jual  Objek  Pajak (NJOP).  Dalam  transaksi  jual  beli  tanah,  Nilai  Jual  Objek  Pajak  yang  ditetapkan setiap tahunnya oleh Menteri Keuangan disesuaikan dengan harga pasar. Menurut Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah,  kini dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 0,5%.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  5  tahun  2021  tentang Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perkotaan,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dapat meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Surabaya.  Hal  ini  disebabkan  oleh fakta  bahwa  pendapatan  daerah  yang  paling  penting  untuk  pembangunan  daerah
dan pelaksanaan otonomi daerah adalah PBB. Selain itu, mengingat Kota Surabaya juga  menjadi  sektor  perindustrian  akan  sangat  mempengaruhi  Pendapatan  Asli Daerah  Kota  Surabaya  yang  telah  sesuai  dengan  maksud  dari  otonomi  daerah (Rosmida  &  Julaidah,  2021).  Untuk  melaksanakan  otonomi  daerah  dengan  baik, diperlukan kebijakan yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, adanya perda ini menjadi dasar masyarakat Kota Surabaya taat untuk  membayar  pajak,  sehingga  jika  masyarakatnya  taat  membayar  pajak  maka akan  berdampak  pada  peningkatan  pendapatan  pemerintah  Kota  Surabaya. Mengingat  salah  satu  komponen  utama  pendapat  suatu  daerah,  khususnya  Kota Surabaya berasal dari pajak.

## Kesimpulan
Setelah  menguraikan  pokok  permasalahan  yang  ada,  penulis  memberikan beberapa  kesimpulan.  Adapun  kesimpulan  tersebut  adalah  yang  pertama, Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini  adalah  Pemerintah  Kota  Surabaya  memiliki tanggungjawab  dalam  Pemungutan  Pajak  Daerah  untuk  melakukan  penggalian terhadap  sumber-sumber  pendapatan  daerah.  Kedua,  Pemerintah  daerah  dapat menginvestigasi  aliran  pendapatan  daerah  yang  dapat  mendongkrak  pendapatan awal pada Pemerintah Kota Surabaya dengan menggunakan kewenangannya untuk memungut pajak bumi dan bangunan. Ketiga, adanya peraturan pengelolaan Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  belum  berjalan  sesuai  harapan,  sehingga  diperlukan adanya  realisasi  ke  dalam  suatu  Peraturan  Daerah.  Secara  teoritis  PBB  mampu meningkatkan pendapatan daerah Kota Surabaya. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan merupakan salah satu  sumber  PAD  yang  penting  guna  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan Kota  Surabaya  dan  pembangunan  daerah  untuk  memantapkan  otonomi  daerah. Sebagaimana  Surabaya  merupakan  kota  terbesar  di  Indonesia  sehingga pembangunan  terus-menerus  ada.  Oleh  karena  itu,  pembangunan  yang  terus- menerus  itu  akan  sangat  mempengaruhi  PAD  Kota  Surabaya  sesuai  dengan  salah satu tujuan otonomi daerah.

## Daftar Pustaka
Isnanto, A. (2014). Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan . Bahari Press.
Janges, Z. P., & Pangestu, I. A. (2021). Eksistensi Pajak Bagi Pembangunan Nasional. Supermasi Hukum, 17 (01), 43–54. https://doi.org/10.33592/JSH.V17I01.1161 Kenyon,  D.  A.,  Langley,  A.  H.,  &  Paquin,  B.  P.  (2012).  Moving  Forward  WIth  Tax Refrom  :  What  Do  We  Know?  What  Do  Need  To  Know? National  Tax  Journal , 65 (4), 1011–1021. https://www.jstor.org/stable/41791162 Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum (Edisi 1, 6). Kencana. Maulida,  R.  (2018,  Oktober  3). Mengenal  Pajak  Bumi  dan  Bangunan .  Online  Pajak. https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pajak-bumi-dan-bangunan
Mustaqiem. (2014). Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia . Buku
Litera.
Mutiarasari,  K.  A.  (2022,  Februari  17). Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Menurut Undang-Undang,  Apa  Saja? detikNews.  https://news.detik.com/berita/d- 5947203/kewenangan-pemerintah-daerah-menurut-undang-undang-apa-saja Nugroho,  D. A.  (2022, Juli 5). Pajak Bumi  dan Bangunan, Siapakah  Yang Mengelola?  - Konsultan  Pajak  Perusahaan .  Capital  Tax  Consultant.  https://konsultanpajak- semarang.com/2022/07/05/pajak-bumi-dan-bangunan-siapakah-yang- mengelola/
Oates, W. E. (1993). Fiscal Decentalization And Economic Development. National Tax Journal , 46 (2), 237–243. http://www.jstor.org/stable/41789013 Oktafitriani,  M.  (2016). Tinjauan  yuridis  terhadap  penagihan  pajak  bumi  dan  bangunan (pbb)  oleh  aparat  desa  menurut  undang-undang  nomor  28  tahun  2009  tentang  pajak daerah dan retribusi daerah .
Pratama,  C.  D.  (2022,  Januari  27). Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Pusat  dan  Daerah
Halaman all - Kompas.com . Kompas.com. https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/02/171447969/pembagian- urusan-pemerintahan-pusat-dan-daerah?page=all
Rosmida,  &  Julaidah.  (2021).  Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
2015 – 2019. Jurnal IAKP , 2 (1), 104–115. https://doi.org/10.35314/IAKP.V2I1.1920
Sokolow,  A.  D.  (1998).  The  Changing  Property  Tax  and  State-Local  Relations.
Publius , 28 (1), 165–18. http://www.jstor.org/stable/3331014