## ABSTRACT
This study aims to describe child-friendly policies based on the implementation model by Richard F. Elmore. The Child-Friendly School program (Sekolah Ramah Anak) is a program that guarantees children's rights to education and provides them with a sense of security and comfort in the school environment. However, the facts show that efforts to fulfill children's rights and protect them in the educational environment have not been carried out optimally. There was an increase in child abuse cases from 2021 to 2022, including discrimination and bullying. The research method used was qualitative. The data was collected through interviews with the program coordinator, students, and teachers, as well as documentation studies. The results showed that the implementation of the Sekolah Ramah Anak program at one of the state junior high schools in Yogyakarta has not been fully optimized because it’s still dominated by internal school actors. The school has not attempted to adjust the program annually, so cases of abuse continue to occur with different perpetrators, victims, and other forms of violence. Therefore, schools need to increase their role in program management, expand their collaboration network with various parties including parents, and update the program periodically according to the circumstances and needs.
Keywords : child-friendly school program; children’s rights; children’s education; child violence cases; child-friendly policy

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan ramah anak berdasarkan model implementasi Richard F. Elmore. Program Sekolah Ramah Anak merupakan program yang menjamin hak-hak anak dalam mendapatkan pendidikan dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada peserta didik di lingkungan sekolah. Namun, fakta menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan belum terlaksana secara maksimal. Terdapat peningkatan kasus kekerasan anak sepanjang tahun 2021 hingga 2022 yang meliputi diskriminasi dan perundungan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data dihimpun melalui wawancara dengan koordinator program Sekolah Ramah Anak, siswa, dan guru, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Sekolah Ramah Anak di salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri di Yogyakarta belum sepenuhnya optimal karena pelaksanaan program masih didominasi oleh aktor internal sekolah. Pihak sekolah belum berupaya menyesuaikan program Sekolah Ramah Anak setiap tahunnya, sehingga kasus kekerasan terus terjadi dengan pelaku, korban, dan bentuk kekerasan yang berbeda. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu melakukan peningkatan peran dalam penyelenggaraan program Sekolah Ramah Anak, memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk dengan orang tua, dan melakukan pembaruan program Sekolah Ramah Anak secara berkala sesuai dengan keadaan dan kebutuhan
Kata kunci : program Sekolah Ramah Anak; hak anak; pendidikan anak; kasus kekerasan anak; kebijakan ramah anak

## IMPLEMENTASI SEKOLAH RAMAH ANAK UNTUK MEWUJUDKAN PERILAKU ANTIKEKERASAN
1 Aida Nur Azizah, 2 Bunga Kharisma Nuria Fitriawan,
3 Nabilah Salwa Muzhaffarah, 4 Septia Nur Anisa, 5 Vanya Fadhilah Syanur Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
Email korespondensi: aida0093fip.2021@student.uny.ac.id

## J U R N A L PENELITIAN KEBIJAK AN PENDIDIKAN
Naskah diterima: 17 Juni 2023 Volume 16 Nomor 2/2023 doi      : 10.24832/jpkp.v16i2.801 direvisi akhir: 11 Januari 2024 disetujui: 25 Januari 2024

## PENDAHULUAN
Kekerasan di sekolah merupakan perilaku menyimpang yang mudah merebak di kalangan masyarakat global dengan perkiraan 246 juta anak atau satu dari empat anak pada tahun 2017 mengalami kekerasan di sekolah setiap tahunnya. Dampak kekerasan tersebut tidak hanya berbahaya bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional anak, melainkan juga berdampak pada pendidikan mereka dengan efek jangka panjang di luar masa sekolah (Njelesani dkk., 2021). Kekerasan cenderung menurunkan tingkat prestasi akademik dan berdampak langsung pada kemampuan skolastik siswa. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan tingkat keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas karena rasa tidak nyaman (Torres dkk., 2020). Berdasarkan laporan dari The Bullying Data Set yang dilakukan di 126 negara, tingkat kekerasan terhadap anak laki-laki maupun perempuan mencapai angka 32-36% (Richardson & Hiu, 2018).
Sekolah sebagai agen pelaksana proses pendidikan sudah seharusnya memiliki budaya ramah dalam menjalankan fungsinya, bukan menjadi tempat terjadinya kekerasan (Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, 2020). Oleh karenanya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA, 2022) menetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang berisi penetapan program Sekolah Ramah Anak (SRA) yaitu pencegahan kekerasan dan perlindungan anak di sekolah, agar anak belajar dalam lingkungan yang aman, sehat, dan nyaman.
Selain menjadi peluang untuk mewujudkan hak-hak anak, SRA juga mulai diadopsi sebagai penyeimbang terhadap aksi sekolah efektif yang berusaha mengubah prestasi siswa di berbagai tempat  (Çobanoğlu  dkk.,  2018).  Penilaian implementasi program SRA dinilai penting, karena hasilnya dapat mengukur kemajuan program SRA di bawah sistem sekolah, menentukan dan meningkatkan efektivitas, serta meningkatkan pemantauan dan efisiensi (Magat, 2021).
Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pelaksanaan program SRA yang mengikuti pedoman prinsip-prinsip perlindungan anak. Pedoman ini bisa diintegrasikan ke berbagai aspek implementasi, termasuk
kebijakan kurikulum, pengelolaan sekolah, peraturan, fasilitas, lingkungan, dan interaksi sehari-hari antara berbagai pihak yang terlibat (Khasanah, 2020). Dengan demikian, sebelum kebijakan SRA diterapkan, maka penting untuk melatih para guru di sekolah.  Pelatihan SRA penting untuk mendorong para pendidik, guru, dan pemerintah provinsi memahami perspektif hak sehingga dapat mengimplementasikan SRA dengan baik (KemenPPPA, 2022).
Sekolah dapat menerapkan program SRA guna menyejahterakan hak-hak anak, sejalan dengan program United Nation Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) yang tertuang dalam UNESCO Strategy on Education for Health and Well Being , yakni:
“To achieve a vision where all learners can fulfill their potential, UNESCO will create and support school systems that promote physical and mental health; Nurture safe and inclusive learning environments that are free from all forms of violence, bullying, stigma and discrimination.”
UNESCO menciptakan dan mendukung sistem sekolah yang dapat mempromosikan kesehatan fisik dan mental, memelihara lingkungan belajar yang aman dan inklusif yang bebas dari segala bentuk kekerasan, intimidasi, stigma, dan diskriminasi dengan tujuan agar siswa dapat memenuhi potensi mereka (UNESCO, 2022).
“The goal of the strategy is to contribute to improved health and education outcomes for all learners through support to national education sectors and other key stakeholders to adopt a comprehensive approach to school health and well-being. This in turn will contribute to achievement of the SDGs, particularly those at the nexus of education, health and gender equality.”
Hal tersebut dilakukan oleh UNESCO sebagai kontribusi terhadap peningkatan kesehatan dan pendidikan bagi semua siswa melalui pendidikan nasional agar pemerintah memberikan perhatian intensif terhadap kesejahteraan siswa. Selain itu, tujuan ini dapat mendorong tercapainya SDGs bidang pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender.
Sejalan dengan UNESCO, UNICEF juga
memaparkan bahwa pengalaman yang diberikan oleh sekolah tidak hanya sebatas pengalaman positif akan tetapi juga berbagai pengalaman negatif, seperti ancaman hukuman, celaan, intimidasi yang berasal dari guru maupun siswa (Saptono, 2022). Lebih lanjut, UNICEF menjelaskan bahwa keadaan semacam ini dapat menghambat keberhasilan dan kesejahteraan anak, keluarga anak tersebut, serta seluruh masyarakat (United Nations Children’s Fund, 2020).
Fakta menunjukkan bahwa SRA diterapkan secara maksimal untuk mencegah perilaku kekerasan di sekolah. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merekam tren kasus kekerasan di sekolah terjadi sebanyak 194 kasus sepanjang 2022. Kasus tersebut meliputi diskriminasi dan perundungan (KemenPPPA, 2022). Sementara itu, UPT PPA Kota Yogyakarta menunjukkan jumlah tindak kekerasan terhadap anak di Kota Yogyakarta pada tahun 2021 sebanyak 47 kasus dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan total 54 kasus (Pemkot Yogyakarta, 2023).
Banyak penelitian dilakukan terkait program SRA di beberapa kota di Indonesia, di antaranya Yogyakarta dan Depok. Penelitian mengenai implementasi SRA dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Depok oleh Rangkuti dan Maksum (2019) memperlihatkan gambaran yang positif terhadap hasil implementasinya, dinilai dalam konteks proses, hasil (output) , dampak (outcome) , dan hubungan sebab akibat (causal connection) . Sementara itu , dalam penelitian oleh Awliya dkk. (2023) mengenai efektivitas penerapan program SRA dalam upaya meningkatkan pendidikan karakter di SMP Negeri 4 Pakem Yogyakarta ditemukan bahwa pelaksanaan program SRA dalam upaya meningkatkan pendidikan karakter di SMP Negeri 4 Pakem Yogyakarta berjalan dengan baik.
Terdapat beberapa penelitian lainnya yang membahas terkait SRA, di antaranya implementasi pemenuhan hak-hak anak (Wuryandani dkk., 2018); implementasi SRA untuk membangun nilai-nilai karakter anak usia dini (Na’imah dkk., 2020); dan implementasi SRA dalam mengembangkan kecakapan hidup pada anak (Muitasari, 2016).
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada implementasi program SRA untuk mewujudkan sikap antikekerasan pada siswa.
Salah satu sekolah menengah pertama negeri di Kota Yogyakarta dipilih karena sekolah ini merupakan 1 dari 20 sekolah pilot SRA dengan misi menciptakan kesadaran sosial melalui pembentukan sikap toleransi, antikekerasan dan keseimbangan gender, serta menciptakan sekolah yang kondusif, antiperundungan (fisik maupun mental), budaya sekolah yang aman, nyaman, dan responsif gender. Selain itu, peneliti ingin mengetahui berbagai upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam implementasi program SRA dan mencapai tujuan terciptanya iklim pendidikan yang ramah terhadap anak.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2016 tentang Sekolah Ramah Anak yang menyebutkan bahwa SRA adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan melaksanakan hak-hak anak di segala aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Implikasinya adalah bahwa sekolah harus berlandaskan pada kepentingan yang terbaik untuk anak dan menciptakan kondisi sosial, fisik, serta emosional yang sesuai untuk mendukung pembelajaran dan tumbuh kembang anak.
Berdasarkan teori Elmore (Satispi & Mufidayati, 2019), SRA akan efektif ketika seluruh aktor terlibat dan berkontribusi dalam menerapkan program. Berikut ini adalah beberapa prinsip dalam teori tersebut yang didasarkan pada tahapan dalam model implementasi kebijakan:
1)  Identifikasi jaringan aktor kebijakan
Tahap ini merupakan tahap awal dari proses implementasi kebijakan. Jaringan aktor kebijakan harus diidentifikasi untuk mengetahui keterlibatan tiap pihak, peran, atau tugas yang dilakukan oleh para aktor kebijakan.
2)  Jenis kebijakan publik
Jenis kebijakan publik yang dimaksud dalam hal ini adalah abstraksi dari kebijakan sekolah yang dibuat oleh jaringan aktor kebijakan. Bentuk kebijakan yang ada disesuaikan dengan kebutuhan untuk mewujudkan harapan.
3)  Kebijakan sesuai harapan
Kebijakan yang dibuat diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang terjadi sesuai dengan harapan stakeholder .

## 4)  Prakarsa masyarakat
Pada aspek ini yang ingin dilihat adalah sejauh mana partisipasi masyarakat, baik dari kelompok formal maupun nonformal, untuk ikut terlibat dan menyukseskan kebijakan yang dilahirkan dari jaringan aktor kebijakan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan implementasi SRA di salah satu SMPN di Yogyakarta. Penelitian berlangsung pada b ulan Maret— Mei 2023 di sekolah yang berlokasi di Bausasran, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta.
Data dikumpulkan melalui wawancara dengan wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan tenaga pendidik terkait implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA), berbagai fenomena yang menyangkut sikap kekerasan oleh warga sekolah, dan mekanisme pengaduan perilaku perundungan. Informan dipilih menggunakan metode pengambilan sampling non-random ( purposive sampling ), di mana peneliti menggunakan pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian (Lenaini, 2021).
Model interaktif Miles, Huberman, & Saldaña (2014) digunakan untuk menganalisis data. Di dalamnya terdapat empat tahap, yakni 1) pengumpulan data; 2) reduksi data; 3) display data; dan 4) penarikan kesimpulan. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yang bertujuan untuk menggali semua kebenaran informasi melalui berbagai rangkaian metode dan sumber data.
Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi mengenai implementasi SRA dan implikasi implementasi SRA di salah satu SMPN di Yogyakarta terhadap perilaku antikekerasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini difokuskan pada tiga aspek pokok yaitu, 1) Sekolah Ramah Anak sebagai praktik kebijakan regulatori; 2) aktor-aktor sekolah ramah anak; dan 3) gambaran sikap antikekerasan siswa.

## Sekolah Ramah Anak sebagai Praktik Kebijakan Regulatori
Upaya perlindungan anak merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan anak. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Oleh sebab itu, lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta upaya untuk mewujudkan hak-hak anak di sekolah sangat diperlukan. Terlebih setelah terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang merupakan sinyal positif untuk menciptakan lingkungan pendidikan bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menjadikan sekolah tempat yang menyenangkan bagi anak- anak untuk belajar dalam lingkungan yang aman dan nyaman.
Pemerintah Kota Yogyakarta juga menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2016 tentang SRA sebagai sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak- hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Adanya pilar sekolah ramah anak yang proaktif, inklusif, dan efektif secara akademis dan relevan dengan kebutuhan anak, akan mendukung terciptanya lingkungan yang sehat, aman dan terlindungi, responsif gender, dan mendorong keterlibatan keluarga serta masyarakat. UNICEF (2009) memaparkan bahwa SRA memerhatikan pemanfaatan keterlibatan penuh dan dukungan semua pihak dalam posisi untuk memfasilitasi hak anak atas pendidikan yang berkualitas. SRA mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam ranah pendidikan.
Kemudian, terdapat prinsip-prinsip mengenai SRA yang tertera pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, yaitu:
1.  Nondiskriminasi, yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua.
2.  Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik.
3.  Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak.
4.  Penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang memengaruhi anak di lingkungan sekolah.
5.  Pengelolaan yang baik yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.
Berdasarkan peraturan di atas, maka sudah seharusnya proses belajar mengajar di sekolah yang menerapkan program SRA menggunakan prinsip pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik merasa nyaman. Pelaksanaan program SRA sangat bergantung pada kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Salah satu SMPN di Yogyakarta ini memulai langkah awal dalam mewujudkan SRA dengan membentuk Tim Pelaksana SRA. Cornivia dan Suwanda (2022) menyatakan bahwa membentuk tim pelaksana SRA akan memudahkan proses koordinasi.
Program SRA sendiri merupakan suatu program yang menjadi bagian dari salah satu kebijakan yang tergolong dalam kebijakan regulatori. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan sekolah yang bertujuan untuk mencegah dan melarang adanya tindak kekerasan di sekolah. Anderson menjelaskan bahwa kebijakan regulatori merupakan suatu kebijakan yang digunakan untuk mengatur atau mengendalikan tindakan individu atau kelompok, yang mana
kebijakan ini dimaksudkan sebagai kebijakan yang memberi suatu pembatasan terhadap tindakan-tindakan atau tingkah laku dari satu individu atau kelompok (Taufiqurokhman, 2014) . Heckathorn dan Maser (Pritasari & Kusumasari, 2019) menjelaskan bahwa kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang bertujuan secara langsung memengaruhi perilaku individu tertentu atau kelompok melalui penggunaan sanksi, biasanya dalam bentuk aturan atau ketentuan standar kepada suatu kelompok guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan kebijakan.
Pengaturan atau pengendalian tingkah laku individu pada salah satu SMPN di Yogyakarta ini dapat dilihat dari adanya peraturan sekolah secara tertulis dan tidak tertulis yang melarang siswa, guru, maupun tenaga pendidik melakukan tindak kekerasan di sekolah, baik secara fisik maupun verbal.
“Tapi tata tertib biasanya dijelaskan nanti melalui wali kelas. Jika melanggar A maka akan dihukum begini. Maka dari itu, murid nanti tahu konsekuensinya.” (Siswa sekolah sampel)
Sekolah juga memberikan batasan aktivitas terhadap individu atau kelompok guna mencegah adanya aktivitas yang tidak diperlukan dalam lingkungan sekolah, seperti kelompok pelajar dan senioritas. Pengaturan dan pembatasan tersebut tidak lain merupakan bagian dari implementasi SRA. Tak hanya itu, sekolah sampel penelitian ini juga bersikap tegas terhadap pelanggar peraturan.
Sekolah tak segan untuk memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan atau melakukan pendisiplinan terhadap pelaku pelanggaran peraturan. Salah satu contohnya adalah ketika anak membuat suasana kelas menjadi gaduh dan menimbulkan perkelahian, maka anak akan dikenakan sanksi berupa karantina. Karantina yang dimaksudkan adalah memisahkan kegiatan belajar anak dengan teman-teman satu kelasnya. Apabila teman- teman yang lain belajar di dalam kelas bersama guru, maka anak yang dikenakan sanksi karantina tersebut akan belajar di ruang Bimbingan Konseling (BK) dengan pendampingan khusus dari guru.

## Aktor-Aktor Sekolah Ramah Anak
Keberadaan aktor dan peranannya memiliki pengaruh yang besar terhadap proses implementasi kebijakan. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses implementasi tidak hanya dari internal melainkan juga dari eksternal sekolah. Keterlibatan pihak eksternal sekolah ini merupakan upaya sekolah untuk membentuk dan memperluas networking . Networking ini dibentuk bukan tanpa alasan, melainkan sebagai upaya peningkatan efektivitas implementasi program di sekolah karena networking memberikan banyak peluang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Memperluas networking dengan orang ataupun organisasi yang terhubung dengan kepentingan yang sama diperlukan untuk membentuk interaksi, bertukar pengetahuan, saling membantu, mendukung, dan belajar (Azorín, 2022).
Keterlibatan aktor merupakan hal yang penting dalam implementasi program SRA di sekolah. Tak hanya aktor internal, aktor eksternal pun turut terlibat dalam implementasi program SRA. Pihak internal sekolah sebagai aktor inti memiliki peran yang lebih dominan daripada pihak eksternal sebagai aktor di tingkat lokal karena pihak internal menjadi implementor kebijakan secara langsung. Sebagai implementor, sekolah melakukan identifikasi untuk menentukan keterlibatan setiap aktor dalam kebijakan SRA dan membentuk struktur kepengurusan.
Struktur kepengurusan dibutuhkan sebab sebuah kebijakan harus memiliki kejelasan dan visibilitas mengenai pihak-pihak yang terlibat, tugas dan wewenang, serta penanggung jawab implementasi kebijakan (Viennet & Pont, 2017). Struktur kepengurusan dari tim SRA di sekolah ini sama seperti struktur kepengurusan pada umumnya, di mana terdapat penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota yang dijabat oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik. Seperti yang dipaparkan oleh koordinator SRA di sekolah sampel:
“Penanggung jawab program adalah kepala sekolah, koordinator atau ketua itu saya, sekretaris itu Bu Rima,
kemudian bendahara diampu oleh bendahara sekolah, kemudian ada anggota tim yang terdiri dari masing- masing aktor, seperti tim pendidik dan tenaga kependidikan.”
Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh sekretaris tim SRA:
“Untuk tim SRA sendiri terdiri pastinya penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara dan tim lainnya yang mendukung program SRA…”
Kebijakan program SRA di sekolah ini dirumuskan sepenuhnya oleh aktor internal sekolah. Aktor eksternal hanya berperan sebagai pihak yang dimintai persetujuan dan saran. Aktor eksternal yang terlibat dalam hal ini yakni komite sekolah dan orang tua siswa.
“Kalau tata tertib besar dibuat oleh tim sekolah. Tata tertib dibagikan kepada orang tua dan ortu menandatangani surat persetujuan, sekolah tidak memberikan kesempatan kepada orang tua untuk berpartisipasi karena terlalu rumit birokrasinya.” (Koordinator SRA)
Pada dasarnya, dalam pelaksanaan kebijakan terdapat pihak yang sifatnya mendominasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti yang terjadi di sekolah sampel. Pihak internal sekolah merupakan pihak yang mendominasi, baik dalam hal pembuatan kebijakan maupun dalam implementasi program SRA. Hal ini menjadikan implementasi SRA tidak sepenuhnya optimal. Dominasi setiap aktor dalam tim SRA di sekolah ini selanjutnya dapat dianalisis menggunakan stakeholder mapping jenis power interest grid Eden dan Ackermann. Pada jenis power versus interest grid , hal yang menjadi fokus utama adalah power serta interest dari para aktor.
Gambar 1 Stakeholder Mapping-Power Interest Grid oleh Eden & Ackermann Kekuasaan dapat berasal dari potensi stakeholder untuk memengaruhi kebijakan atau organisasi
yang berasal dari kekuasaan berdasarkan posisi atau sumber daya mereka dalam organisasi, atau dari kredibilitasnya sebagai pemimpin atau ahli, sedangkan interest stakeholder dalam kebijakan atau proyek tertentu diukur melalui tingkat aktivitas (Taufiq & Vermonte, 2015).
Pihak yang tidak mendominasi akan menjadi subjek dengan ruang gerak yang terbatas, sebab pada praktiknya dominasi dapat melahirkan kekuasaan yang bisa menciptakan pilihan untuk menjadikan suatu subjek pergerakannya menjadi sempit atau terbatas (Mudhoffir, 2013). Oleh karena itu, pihak eksternal cenderung berperan secara insidental dalam mendukung kegiatan, baik dalam bentuk pemikiran dan finansial. Bentuk dukungan pemikiran dan finansial ini jika dijabarkan dalam bentuk peran yakni sebagai mediator, agen sosialisasi, pemrakarsa, dan donatur. Sekolah ini melibatkan polisi, kejaksaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) sebagai mediator dan agen sosialisasi. Sedangkan, Perguruan Tinggi (PT) dan alumni berperan sebagai donatur yang memberikan dukungan dana.
“Eksternal itu kita ada kerja sama dengan kepolisian, puskesmas kesehatan, perguruan tinggi, lembaga psikologi, kejaksaan, dan alumni. Perguruan tinggi dan alumni perannya mensupport dana dan mensupport kegiatan. Dari pihak kepolisian itu sama kejaksaan kita minta untuk memberikan sosialisasi.
Pihak kepolisian juga diminta untuk membantu menyelesaikan ketika terdapat kasus yang melanggar hukum.” (Koordinator SRA)
“Terdapat satgas, komite orang tua, lalu juga didampingi DPPPA (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang untuk pemantauannya sendiri terkadang dilaksanakan setahun sekali.” (Sekretaris SRA)
Pencegahan dan penanganan kekerasan memerlukan satuan tugas (Satgas) di tingkat SMP di bawah kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. Pemantauan dan pengawasannya sendiri dilakukan setahun sekali, sedangkan satgas yang ada di sekolah sampel beranggotakan tiga pihak, yaitu komite sekolah, orang tua, dan DPPPA.
Perguruan tinggi, alumni, serta orang tua/ wali murid sebagai bagian dari komite juga berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan rapat untuk menimbang program-program SRA yang telah direncanakan sekaligus memberikan persetujuan.
Elmore menyatakan bahwa dalam jaringan aktor terdapat tujuan, strategi, aktivitas, serta interaksi yang dilakukan untuk mencapai target yang diharapkan (Satispi & Mufidayati, 2019). Pada jaringan implementor program SRA, para aktor memiliki sejumlah tujuan yang ingin dicapai melalui berbagai aktivitas dan interaksi. Aktor- aktor tersebut juga memiliki sejumlah aktivitas berbeda dalam proses implementasi program SRA yang disertai dengan kekuatan (power) dan ketertarikan (interest) yang berbeda pula. Jika diilustrasikan dengan stakeholder mapping jenis power interest grid Eden dan Ackerman, akan terlihat seperti berikut:
Gambar 2 Kekuatan ( Power ) dan Ketertarikan ( Interest ) Aktor-Aktor Program SRA di Sekolah Sampel
Alokasi power dan interest dalam tim sendiri didominasi oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab kebijakan SRA dan koordinator SRA. Keduanya berperan penuh dalam perencanaan dan perumusan kebijakan serta program-program yang berkaitan dengan SRA. Komite sekolah sebagai pihak yang memberikan persetujuan membantu sekolah untuk memilah kebijakan dan program-program yang telah direncanakan.
Guru, orang tua, dan siswa sebagai implementor kebijakan berpartisipasi secara aktif dalam setiap pelaksanaan program walaupun ketiganya memiliki porsi yang berbeda sebagai sesama aktor. Pada penerapan SRA, guru berperan dalam memberikan pendidikan yang ramah dan menyenangkan bagi siswa. Orang tua sebagai aktor eksternal berpartisipasi dalam
sesi diskusi untuk menyatakan persetujuan maupun ketidaksetujuan atas kebijakan yang dibuat. Siswa berpartisipasi dalam membuat peraturan yang akan diimplementasikan di kelas. Meskipun program-program yang dijalankan belum sepenuhnya efektif, namun sekolah tetap memastikan bahwa program- program tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya sebagai upaya dalam mencapai tujuan kebijakan SRA. Sementara itu, pihak eksternal seperti kepolisian, kejaksaan, DPPPA hanya berpartisipasi dalam kegiatan dan program- program tertentu yang sifatnya insidental. Sama halnya dengan lembaga psikologi yang hanya berperan dalam memfasilitasi tes minat dan bakat pada siswa guna menyesuaikan metode pembelajaran yang tepat.

## Gambaran Sikap Antikekerasan Siswa
Tindak kekerasan antarsiswa masih terjadi meskipun program SRA telah diterapkan. Tindak kekerasan didominasi oleh bentuk kekerasan verbal yang sebagian besar dipengaruhi oleh faktor eksternal.
“Tindak kekerasan masih sering terjadi, tetapi lebih pada kekerasan yang dilakukan secara verbal yang sebagian besar dipengaruhi oleh faktor eksternal sekolah… Biasanya karena sistem zonasi pada PPDB yang membuat terbentuknya geng karena anggota geng ini merupakan anak-anak yang berasal dari satu wilayah yang sama. Oleh karena itu, kekerasan yang terjadi sebenarnya berasal dari luar sekolah.” (Sekretaris SRA)
Interaksi antarsiswa terjadi seperti interaksi siswa pada umumnya, tetapi di satu sisi masih terdapat “geng atau circle ” di kalangan siswa yang menjadi salah satu pemicu tindak kekerasan. Siswa yang memiliki geng terkadang melakukan perampasan uang terhadap siswa lain. Sayangnya, sekolah tidak dapat melakukan pemantauan setiap saat terhadap siswa, karena kesibukan guru. Selain itu, penggunaan CCTV juga hanya berfokus di dalam kelas, sedangkan di area lain pemantauan CCTV masih minim. Meskipun demikian, interaksi antara siswa dengan guru berjalan dengan baik, walaupun terkadang masih terdapat guru yang berperilaku tak acuh terhadap siswa.
Beberapa guru juga terkadang membentak siswa yang sulit diatur, namun tidak pernah melakukan kekerasan fisik. Akan tetapi, terdapat pendisiplinan yang dilakukan secara fisik, seperti push up dan pemotongan rambut.
“Tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru, tetapi secara verbal masih ada seperti membentak siswa dengan nada yang keras. Hal ini biasanya dilatarbelakangi oleh siswa yang memang sulit untuk diatur.”
(Sekretaris SRA)
Sejalan dengan pernyataan tersebut, siswa juga menyampaikan bahwa terkadang guru masih melakukan kekerasan secara verbal dalam bentuk kalimat olokan atau sindiran kepada siswa.
“Kalau fisik nggak pernah, tapi lebih ke omongan. Misalnya kalau pelajaran tu ada yang tulisannya jelek dan itu bakalan diejek.” (Siswa sekolah sampel)
Tindak kekerasan yang terjadi antarsiswa sebenarnya tidak dapat diketahui secara pasti, peningkatan maupun penurunannya. Pergantian siswa yang keluar masuk setiap tahun ajaran baru menjadikan kasus kekerasan sulit mengalami penurunan sehingga upaya apapun yang dilakukan untuk mengatasi kasus kekerasan, kekerasan tetap terjadi dan kasusnya tidak bisa turun.
“Seperti apapun upaya kita mengatasi bullying (perundungan), bullying (perundungan) akan selalu ada.” (Koordinator SRA)
Terkait dengan masih adanya kasus kekerasan yang terjadi, maka sekolah menyediakan mekanisme pengaduan yang bersifat fleksibel. Terdapat tiga mekanisme pengaduan yang dapat dilakukan oleh siswa: 1) melalui wali kelas, di mana wali kelas juga akan melibatkan orang tua di dalamnya; 2) melalui BK, ini berlaku apabila wali kelas sudah tidak dapat menangani permasalahan siswa; dan 3) melalui Waka Kesiswaan, terjadi apabila wali kelas dan BK sudah tidak dapat mengatasi permasalahan yang terjadi kepada siswa. Jika terdapat permasalahan kasus yang cukup serius, sekolah akan melakukan rapat dan meminta wali murid yang bersangkutan hadir di sekolah.
“Biasanya lewat wali kelas, nanti orang tua juga kadang dilibatkan, tetapi jika wali kelas tidak dapat menangani, maka akan dilimpahkan ke BK, jika di BK pun tidak dapat ditangani, maka akan diserahkan ke bagian kesiswaan.” (Sekretaris SRA)
Terkait hal ini, sekolah telah menerapkan prinsip fleksibilitas yang sesuai dengan program SRA yakni dapat disesuaikan dengan konteks yang berbeda dalam pelaksanaannya (Saptono, 2022). Selain mekanisme pengaduan yang dilakukan secara fleksibel, proses penanganan kasus kekerasan yang dilakukan di sekolah pun cukup beragam. Jika kasus kekerasan masih dalam kategori ringan yang biasanya terwujud dalam bentuk kekerasan verbal, kasus tersebut akan diselesaikan di kelas oleh guru.
“Karena rata-rata kekerasan terjadi secara verbal, biasanya akan diselesaikan di kelas dahulu.” (Sekretaris SRA/Wali Kelas)
Selanjutnya, penanganan juga dapat dilakukan melalui mediasi, pendisiplinan, konseling, konsultasi, dan karantina. Mediasi, konseling, dan konsultasi biasanya dilakukan dengan orang tua dan siswa yang bersangkutan, sementara pendisiplinan dilakukan oleh guru BK dan kesiswaan. Sedangkan, karantina yang dimaksudkan dalam tindak pendisiplinan yakni memisahkan proses KBM siswa dengan teman satu kelas. Tetapi, jika kasus kekerasan terjadi dalam kategori berat, maka sekolah akan melakukan rapat dan mengambil keputusan untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah dengan memperhatikan jenis kasus yang terjadi.
Peraturan perundangan yang mengatur tentang tindak kekerasan di lingkungan sekolah dan pemenuhan hak anak sebenarnya sudah ada dan berlaku sejak lama di Indonesia. Peraturan tersebut terdapat pada Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan BAB VI Pasal 11. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa: “ Satuan pendidikan memberikan sanksi kepada peserta didik dalam rangka pembinaan berupa: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; dan c) tindakan lain yang bersifat edukatif. ”
Kemudian, dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Hak Anak Pasal 9 (1) dijelaskan bahwa, “ Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat ” , disambung dengan Pasal 49 yang menjelaskan bahwa, “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.” Berdasarkan regulasi tersebut, dapat diartikan bahwa setiap anak berhak atas kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Jika terdapat anak yang melakukan pelanggaran di lingkungan sekolah, sanksi yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah adalah memberikan teguran lisan, teguran tertulis, dan tindakan yang bersifat edukatif.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2014-2016, Anies Baswedan (dalam Cempaka, 2020) menyatakan bahwa:
“Filosofi pendidikan adalah anak berhak mendapatkan pendidikan. Jika siswa diberhentikan karena melakukan perbuatan melanggar hukum, tentu tidak boleh dan itu tindakan keliru.”
Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2016-2019, Muhadjir Effendy (dalam Cempaka, 2020):
“Jangan berikan sanksi yang sifatnya tidak mendidik. Tidak boleh itu (mengeluarkan dari sekolah), (anak) yang tidak sekolah saja diminta untuk masuk (sekolah) kok.”
Sekolah ini pada realitanya telah mengimplementasikan peraturan tersebut jika dilihat track record- nya bahwa tidak ada kasus siswa dikeluarkan karena tindak kekerasan. Jika terdapat siswa yang melakukan pelanggaran berat, maka sekolah akan memberikan pilihan kepada orang tua siswa untuk melakukan pemindahan atau pengembalian siswa kepada orang tua. Sekretaris SRA mengungkapkan:
“Tidak ada kebijakan mengeluarkan siswa dari sekolah negeri, tapi ketika anak itu harus keluar, biasanya lebih ke ditawarkan untuk pindah, diminta kembali oleh orang tua ataupun mengundurkan diri.”
Koordinator SRA juga memberikan pernyataannya yang serupa bahwa:
“Lebih tepatnya bukan dikeluarkan, tapi kalau melakukan pelanggaran berkali-kali dan menimbulkan korban, kita buat kesepakatan dengan orang tua kalau anak ini harus pindah, tapi tidak dikeluarkan. Memindahkan itu setelah terjadi pelanggaran berat yang berulang.”
Tidak adanya siswa yang dikeluarkan karena kasus kekerasan, tidak serta merta menjadikan sekolah ini bersih dari tindakan kekerasan. Kasus kekerasan secara fisik masih terjadi walaupun tidak seintensif kasus kekerasan secara verbal, cyber, dan sosial.
“Dalam satu tahun terakhir ada bullying (perundungan) fisik yang parah, bentuknya pengeroyokan dan pemukulan.” (Koordinator SRA)
Kemudian, untuk kasus kekerasan secara verbal dalam realitanya masih sangat banyak dijumpai di sekolah, kasus ini lebih cenderung pada ejekan yang dilontarkan antarsiswa. Kekerasan yang terjadi di sekolah biasanya dilatarbelakangi oleh adanya kelompok-kelompok di sekolah yang terbentuk karena persamaan domisili mereka, tetapi di satu sisi guru juga menganggap bahwa pola asuh orang tua turut memengaruhi perilaku anak di sekolah, sehingga terkadang tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak bukan semata-mata terbentuk dari lingkungan internal sekolah, namun juga dari lingkungan eksternal sekolah, yakni pola asuh orang tua. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hartini (dalam Pratiwi dkk., 2022) yang menyatakan bahwa perilaku siswa terbentuk dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor keluarga, lingkungan, dan sekolah.
“Setiap anak punya sifat yang berbeda-beda dan karakternya masing masing. Pola asuh tiap keluarga juga sendiri-sendiri. Jadi, ya mungkin bisa dari lingkungan sekitar dan pengaruh teman sama individunya itu sendiri.” (Wakil Kepala Sekolah)
Kemudian, untuk kasus cyber bullying (perundungan siber) sendiri pun masih kerap terjadi, “ Cyber bullying agak sulit dipantau tetapi kasusnya selalu ada, ” ungkap Koordinator SRA.
Kasus kekerasan yang terjadi hampir tidak pernah turun dan hampir setiap harinya masih terdapat laporan kekerasan. Penyebabnya yakni setiap pergantian tahun pada masa penerimaan peserta didik baru, akan kembali muncul kasus kekerasan dengan pelaku, korban, dan jenis kekerasan yang berbeda. Meskipun intensitas kasus fisik minim terjadi dan hanya berkisar 1 - 2 kasus, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kasus kekerasan secara verbal masih terjadi secara intens, sehingga sekolah ini belum dapat memenuhi indikator sebagai SRA yang bebas dari kekerasan.
“Keberhasilan implementasi SRA baru 30%, indikatornya bullying
(perundungan) belum menurun, kemudian masih ada kekerasan anak dari guru, masih ada anak yang harus pindah, masih ada anak yang dimarahi, pembelajaran belum sepenuhnya menyenangkan.” (Koordinator SRA)
Sejalan dengan pernyataan tersebut, Sekretaris SRA mengemukakan bahwa:
“Untuk mendapat label sekolah yang bebas bullying (perundungan) masih dapat dikatakan berat karena keberhasilan sekolah dengan gelar sekolah ramah anak dalam indikator penurunan bullying (perundungan) belum bisa atau masih dapat dikatakan nol.”
Sekolah sampel ini sebenarnya memiliki cara tersendiri untuk mencegah tindak kekerasan di sekolah, seperti memberikan edukasi melalui seminar maupun sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan, pemantauan yang dilakukan secara rutin, dan rolling class setiap semester untuk meminimalisir kelompok yang merupakan salah satu penyebab paling dominan dari tindak kekerasan verbal atau perundungan.
Sebagai penyandang predikat sekolah ramah anak, sekolah ini pada dasarnya telah mengimplementasikan program SRA sebagaimana mestinya, namun hasilnya belum optimal untuk mewujudkan sikap antikekerasan. Hal ini seperti apa yang dipaparkan oleh Mulawarman dan Komariyah (2020) dalam penelitiannya bahwa sekolah ramah anak di Indonesia belum mampu menyelesaikan tindakan kekerasan yang sering ditemui dalam
institusi pendidikan, baik di sekolah maupun madrasah. Putri dan Akmal (2019) dalam penelitiannya juga memaparkan bahwa risiko kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah masih tinggi karena implementasi SRA yang belum optimal.
Belum optimalnya implementasi SRA untuk mewujudkan sikap antikekerasan di sekolah ini dapat ditelusuri dari aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Elmore menyatakan bahwa aktor kebijakan, seperti pejabat pemerintah, administrator sekolah, atau pengambil keputusan kebijakan, memiliki peran penting dalam memengaruhi perubahan dan perbaikan di bidang pendidikan (Satispi & Mufidayati, 2019). Perubahan yang signifikan dalam sistem pendidikan hanya dapat terjadi jika aktor kebijakan secara efektif melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka.
Sejumlah ahli implementasi pun menyarankan agar perencanaan kebijakan dilakukan dengan melibatkan kelompok sasaran serta meningkatkan pilihan instrumen kebijakan yang lebih fleksibel untuk menghindari kegagalan implementasi (Ansell dkk., 2017). Fitriani & Istaryatiningtias (2020) mengungkapkan hal yang sama di mana para aktor kebijakan harus memerhatikan keterlibatan dari semua pihak, baik pihak internal maupun eksternal untuk memfasilitasi hak anak atas pendidikan yang berkualitas. Sebab, keterlibatan mereka memungkinkan sekolah dan sistem pendidikan untuk menyediakan kondisi dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai standar kualitas kebijakan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Jannah dan Hidayati (2022) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan sekolah ramah anak, harus didukung oleh warga sekolah dan juga masyarakat sekitar. Sekolah harus bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain untuk meningkatkan dan memantau hak serta kesejahteraan semua anak di masyarakat.
Aktor-aktor yang terlibat dalam tim SRA sendiri belum sepenuhnya efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya peran aktor eksternal sebab peran mereka hanya bersifat insidental dan dominasi peran sepenuhnya dikuasai oleh aktor internal sekolah. Pihak sekolah juga belum berupaya untuk melibatkan pihak eksternal dalam pembuatan kebijakan serta sekolah belum dapat menyesuaikan
program SRA setiap tahunnya padahal setiap pergantian tahun ajaran, kembali muncul kasus kekerasan dengan pelaku, korban, dan jenis kekerasan yang berbeda.
“Kebijakan dibuat atas keputusan tim dan tidak ada masukan dari siswa. Tapi sebelum kebijakan disahkan, peraturan-peraturan disampaikan dahulu kepada orang tua, nah saat itu kesempatan diskusi itu diberikan, akan tetapi orang tua sebagian besar hanya menerima saja, setuju- setuju saja. Kalau sekolah itu tidak memberikan kesempatan kepada orang tua untuk berpartisipasi karena birokrasinya kan itu rumit, ya. Kalau aspirasi masyarakat ada, tapi ya hanya secara lisan.” (Koordinator SRA)
Oleh karena itu, penting untuk melakukan perhitungan yang cermat dalam mempertimbangkan kekuasaan maupun kekuatan serta strategi yang digunakan. Tanpa adanya perhitungan yang cermat dalam pertimbangan kekuasan atau kekuatan dan strategi yang digunakan oleh para aktor kebijakan, maka dapat berakibat pada sulitnya memperoleh hasil kebijakan yang sesuai dengan harapan (Edie, 2019). Terkait hal tersebut, Grindle (dalam Edie, 2019) menyatakan bahwa suatu kebijakan memiliki kemungkinan besar dapat mencapai tujuan jika dalam implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan melalui perhitungan yang benar-benar cermat.

## SIMPULAN DAN USULAN KEBIJAKAN
Berdasarkan tahapan teori implementasi kebijakan Richard Elmore, sekolah ini telah menerapkan program Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai bentuk kebijakan regulatori. Implementasi program SRA sendiri lebih didominasi oleh aktor internal sekolah. Hal ini dapat diidentifikasi dari setiap perumusan kebijakan yang sepenuhnya ditentukan oleh aktor internal sekolah, sementara pihak eksternal berperan sebagai pendukung kegiatan, baik dalam bentuk pemikiran maupun finansial. Namun, program Sekolah Ramah Anak di salah satu SMPN di Yogyakarta ini dalam implementasinya masih belum optimal, karena masih terdapat kasus kekerasan yang dilakukan
oleh oknum guru maupun siswa, baik kekerasan secara fisik, verbal, maupun cyberbullying . Hal tersebut yang mendasari bahwa program SRA ini belum mampu untuk mewujudkan sikap antikekerasan. Berbagai upaya telah ditempuh oleh pihak sekolah sebagai bentuk pencegahan terhadap perilaku kekerasan di lingkungan sekolah, tetapi kasus kekerasan selalu kembali terjadi dengan pelaku, korban, dan jenis kekerasan yang berbeda.
Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pihak- pihak terkait di antaranya, pertama p ihak sekolah perlu melakukan peningkatan peran dalam implementasi Sekolah Ramah Anak serta memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pihak eksternal yang berhubungan dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Ombudsman sebagai wadah untuk menyalurkan pengaduan jika terdapat tindak kekerasan yang terjadi di sekolah. Kedua, p ihak sekolah perlu melakukan pembaruan program SRA secara berkala sesuai dengan keadaan dan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda dan berubah-ubah. Hal ini didasari dengan pertimbangan bahwa tindak kekerasan yang terjadi di sekolah mengalami mutasi atau berganti pelaku, korban, dan jenis kekerasan setiap tahunnya seiring dengan pergantian tahun ajaran. Ketiga, pihak sekolah perlu meningkatkan kerja sama dengan orang tua siswa dalam bentuk sosialisasi perilaku antikekerasan dan parenting . Kerja sama juga dilakukan melalui komunikasi antara sekolah dan orang tua terkait kegiatan pembelajaran, aktivitas siswa, dan program- program yang dilaksanakan oleh sekolah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, karena tindak kekerasan juga dapat dipengaruhi oleh faktor pola asuh orang tua.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung jalannya penelitian mulai dari awal hingga laporan ini ditulis. Pihak-pihak tersebut diantaranya:
1.  Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan bantuan dana.
2.  Salah satu SMPN di Yogyakarta dan para narasumber selaku subjek dari penelitian
yang telah memberikan informasi dan data pendukung.
3.  Ibu Ebni Sholikhah, S.Pd., M.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing tim peneliti hingga akhir.

## PUSTAKA ACUAN
Ansell, C., Sørensen, E., & Torfing, J. (2017). Improving policy implementation through collaborative policy making. Journal of Policy & Politics , 45 (3), 467–486. DOI:https://doi.org/10.1332/03055731
7X14972799760260 Awliya, W., Alifiyah, N., & Nudin, B. (2023).
Efektivitas penerapan program Sekolah Ramah Anak dalam upaya meningkatkan pendidikan karakter di SMP Negeri 4
Pakem Yogyakarta. At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam, 5 (1), 1281-1291.
DOI:https://doi.org/10.20885/tullab.vol5.
iss1.art6
Azorín, C. (2022). Collaborative networking in education: Learning across international contexts. REICE. Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación , 20 (3). DOI:https:// doi.org/https://doi.org/10.15366/
reice2022.20.3.004
Cempaka, M. (2020). Hukuman mengeluarkan siswa dari sekolah masih populer meski pernah dikritik menteri . Vice.Com. https://www.vice.com/id/article/pkeb89/ hukuman-mengeluarkan-siswa-dari- sekolah-masih-populer-meski-pernah- dikritik-menteri
Çobanoğlu,  F.,  Ayvaz-Tuncel,  Z.,  &  Ordu, A. (2018). Child-friendly schools: An assessment of secondary schools. Universal Journal of Educational Research , 6 (3), 466–477. DOI: https://doi. org/10.13189/ujer.2018.060313
Cornivia, S. P., & Suwanda, I. M. (2022). Implementasi program sekolah berbasis ramah anak di SMP Negeri 2 Tuban. Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan ,
10 (3), 617–632. DOI:https://doi.org/ https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n3. p617 - 632
Edie, A. M. (2019). Implementation of public transportation policy in Bandung city: An analysis of actors and interests. International Journal of Kybernology , 4 (1), 11–16. DOI:https://doi.org/10.33701/ijok.
v4i1.645
Fitriani, S., & Istaryatiningtias, I. (2020).
Promoting child-friendly school model through school committee as parents’ participation. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE) , 9 (4), 1025–1034. DOI:https://doi. org/10.11591/ijere.v9i4.20615
Jannah, F. B. F., & Hidayati, D. (2022).
Implementation of child-friendly school policies towards building the character of students in SS Bantul District. International Journal of Education Humanities and Social Science , 5 (5), 105–109. DOI:https://
doi.org/10.54922/IJEHSS.2022.0443 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak. (2014). Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak .
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). Wujudkan satuan pendidikan ramah anak, Kemenpppa dorong keterlibatan pemerintah daerah dan tenaga pendidik . Kemenppa.go.id. https:// www.kemenpppa.go.id/index.php/ page/read/29/4317/wujudkan-satuan- pendidikan-ramah-anak-kemenpppa- dorong-keterlibatan-pemerintah-daerah- dan-tenaga-pendidik%5C
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan .
Khasanah, N. (2020). Implementasi program Sekolah Ramah Anak di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jombang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian &
Pengembangan Pendidikan Sejarah , 6(1), 33–39. DOI:https://doi.org/https://doi. org/10.31764/historis.v6i1.4075
Magat, M. S. (2021). Implementation of programs under the child-friendly school systems (CFSS): Response to sustainable development goals. International Journal of Research and Innovation in Social Science , 05 (11), 555–562. DOI: https://doi. org/10.47772/ijriss.2021.51129
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J.
(2014). Qualitative data analysis (ed. 3.). Amerika Serikat: SAGE Publications.
Mudhoffir, A. M. (2013). Teori kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi sosiologi politik. Jurnal Sosiologi , 18 (1), 75–100. DOI:https://doi.org/10.7454/mjs.
v18i1.3734
Muitasari, S. (2016). Implementasi program Sekolah Ramah Anak dalam mengembangkan kecakapan hidup (Studi pendampingan anak korban kekerasan di Yayasan Setara) . Universitas Negeri Semarang.
Mulawarman, W. G., & Komariyah, L. (2020).
Manajemen program Sekolah Ramah Anak dalam mewujudkan budaya sekolah di SMP Negeri 2 Tenggarong . Samarinda, Indonesia: Universitas Mulawarman.
Na’imah, T., Widyasari, Y., & Herdian, H. (2020). Implementasi Sekolah Ramah Anak untuk membangun nilai-nilai karakter anak usia dini. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini , 4 (2), 747. DOI:https://doi. org/10.31004/obsesi.v4i2.283
Njelesani, J., Lai, J., Gigante, C. M., & Trelles, J.
(2021). Will you protect me or make the situation worse?: Teachers’ responses to school violence against students with disabilities. Journal of Interpersonal Violence, 37 (23-24), 723-748. DOI: https:// doi.org/10.1177/08862605211062996
Pemerintah Kota Yogyakarta. (2023). Bangun komunikasi yang baik cegah kasus kekerasan pada anak . warta.jogjakota. go.id. https://warta.jogjakota.go.id/ detail/index/25377
Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Pratiwi, R. F., Rusilowati, A., & Subali, B. (2022). Analysis of child-friendly schools in building SDN Krebet 1 Sragen student’s disciplined character. Journal of Primary Education , 11 (2), 203–214. DOI:https:// doi.org/10.15294/jpe.v11i2.63278
Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak .
Pritasari, L. A., & Kusumasari, B. (2019). Actor intervention in influencing environmental policy formulation: The case study of shrimp farming relocation policy in Yogyakarta. Jurnal Borneo Administrator ,
15 (2), 179–198. DOI:https://doi. org/10.24258/jba.v15i2.427
Putri, A., & Akmal. (2019). Sekolah Ramah Anak: Tantangan dan implikasinya terhadap pemenuhan hak anak. Journal of Civic Education , 2 (4), 228–235. DOI:https://doi. org/10.24036/jce.v2i4.190
Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Depok. Jurnal Ilmu Administrasi ,
8 (1), 38–52. https://doi.org/10.31314/ pjia.8.1.38-52.2019
Richardson, D., & Hiu, C. F. (2018). Developing a global indicator on bullying of school aged children. Innocenti Working Papers , July , 27. https://www.unicef-irc.org/ publications/979-developing-a-global- indicator-on-bullying-of-school-aged- children.html
Saptono, B. (2022). Implications of child- friendly school policies in reducing cases of violence against children in Elementary schools. Jurnal Prima Edukasia , 10 (1), 96– 103. DOI: https://doi.org/10.21831/jpe. v10i1.45816
Satispi, E., & Mufidayaiti, K. (2019). Buku ajar kebijakan publik teori dan aplikasinya . Jakarta, Indonesia: UMJ PRESS.
Sekretariat Kabupaten Kutai Barat. (2020).
Sekolah layak/ramah anak . setda.
kutaibaratkab.go.id. https://setda. kutaibaratkab.go.id/baca-berita-572- sekolah-layakramah-anak.html
Taufiq, M., & Vermonte, P. (2015). Pemetaan pemangku kepentingan (Stakeholders Mapping). Modul Pelatihan Analisis Kebijakan . Jakarta, Indonesia: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Taufiqurakhman. (2014). Kebijakan publik: Pendelegasian tanggung jawab negara kepada presiden selaku penyelenggaraan pemerintahan . Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Moestopo Beragama.
Torres, C. E., D’Alessio, S. J., & Stolzenberg, L. (2020). The effect of social, verbal, physical, and cyberbullying victimization on academic performance. Journal of Victims & Offenders, 15 (1), 1-21. DOI: https://doi.org/10.1080/15564886.2019.1
681571
United Nation Education, Scientific and Cultural Organization. (2022). UNESCO 2 Strategy on Education for Health and Well-Being . Paris: UNESCO.
United Nations Children’s Fund (UNICEF). (2020). Protecting children from violence in school every child has the right to go to school and learn, free from fear . UNICEF. unicef. org. https://www.unicef.org/protection/ violence-against-children-in-school
United Nations Children’s Fund (UNICEF).
(2009). Child-friendly school . New York, Amerika Serikat: UNICEF Division of Communication.
Viennet, R., & Pont, B. (2017). Education policy implementation: A literature review and proposed framework (No. 162). DOI:https://doi.org/https://doi. org/10.1787/19939019
Walikota Yogyakarta. (2016). Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Sekolah Ramah Anak .
Wuryandani, W., Faturrohman, F., Senen,
A., & Haryani, H. (2018). Implementasi pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 15 (1), 86-
94. DOI:https://doi.org/10.21831/
jc.v15i1.19789