## Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Berdasarkan Doktrin Corporate Liability Menurut
Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
1 Rizal Abdurrohman, 2 Heridadi, 3 I Made Kantikha, 4 Ahmad Jaeni, 5 Jerry G. Tambun 1,2,3,4,5 Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia Email: rizal.abdurrohman@outlook.com, heridadi247@gmail.com, imadekantikha@gmail.com,
jaeni2199@gmail.com, tambun.jerry@gmail.com ABSTRAK Kata kunci: Tanggung Jawab, Hukum,  Rumah  Sakit, Corporate Liability, Kesehatan Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  bagaimana ruang lingkup  tanggung  jawab  hukum  rumah  sakit  di  Indonesia  berdasarkan  doktrin Corporate Liability menurut Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan bagaimana pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023 tentang  Kesehatan, dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (normative legal research)  bersifat  deskriptif  analitis  menggunakan  metode  pendekatan perundang-undang  (statute  approach)  dan  konseptual  (conceptual  approach) bahan  hukum/sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dan menggunakan  pola  penalaran  deduktif,  sehingga  dapat  disimpulkan:  1.  Ruang lingkup  tanggung  jawab  hukum  rumah  sakit  di  Indonesia  sebagaimana  dalam doktrin  Corporate  Liability  yang  notabene  merupakan  doktrin  atau  pandangan yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam sistem hukum common law, ternyata konsep  tersebut  telah  teregulasi  dalam  Pasal  193  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2023  tentang  Kesehatan,  akan  tetapi  hal  tersebut  sangat  luas  tidak terkodifikasi secara jelas dan terperinci. Pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023  tentang Kesehatan  dalam  implementasinya  dapat  menimbulkan  berbagai  interpretasi. Seharusnya ada dua hal yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Kesehatan ini mengenai pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit. Pertama, ruang lingkup tanggung  jawab  hukum  rumah  sakit.  Kedua,  sifat  yang  terpusat  dari  pola pertanggungjawaban  rumah  sakit.  Pola  pertanggungjawaban  hukum  secara terpusat  dapat  memberikan  manfaat  bagi  rumah  sakit,  yaitu  agar  rumah  sakit mengutamakan  profesionalitas  dalam  menjalankan  operasional  atau  bisnisnya.
Sedangkan,  bagi  dokter  dan  pasien,  pola  pertanggungjawaban  tersebut  dapat memberikan kepastian hukum. ABSTRACT Keywords: Responsibility, Law, Hospital, Corporate Liability, Health The purpose of this research is to find out how the scope of legal responsibility of hospitals in Indonesia based on the doctrine of Corporate Liability according to Article 193 of Law Number 17 of 2023 concerning Health and how the pattern of legal  liability  of  hospitals  regulated in  Law  Number  17 of  2023  concerning Health,  using  normative  legal  research  methods  (normative  legal  research)  is descriptive  analytical  using  the  statutory  approach  method  (statute  approach) and conceptual  (conceptual  approach)  legal  materials  /  data  sources  used  are secondary data and use deductive reasoning patterns, so that it can be concluded: 1. The scope of legal responsibility of hospitals in Indonesia as in the doctrine of Corporate Liability which is in fact a doctrine or view that was born, grew and developed in the common law legal system, it turns out that the concept has been regulated in Article 193 of Law Number 17 of 2023 concerning Health, but it is not codified clearly and in detail. The pattern of hospital legal liability regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health in its implementation can lead to
various interpretations. There should be two things affirmed in this Health Law regarding the pattern of hospital legal liability. First, the scope of the hospital's legal  responsibility.  Second,  the  centralised  nature  of  the  pattern  of  hospital liability.  A  centralised  pattern  of  legal  liability  can  provide  benefits  to  the hospital,  namely  for  the  hospital  to  prioritise  professionalism  in  running  its operations or business. Meanwhile, for doctors and patients, the liability pattern can provide legal certainty .

## PENDAHULUAN
Konsep pertanggungjawaban korporasi (corporate liability) merupakan konsep yang pada mulanya  berkembang  dari  sistem  sistem  hukum  common  law.  Dalam  hal  ini  hakim  melakukan suatu analogi atas subjek hukum manusia, sehingga korporasi juga memiliki identitas hukum dan penguasaan  kekayaan  dari  pengurus  yang  menciptakannya.    Perkembangan  tanggung  jawab korporasi ini sudah ada sejak revolusi Inggris, Amerika dan Canada yang mana pada tahun 1842 Pengadilan Inggris telah menjatuhkan pidana denda karena kegagalan untuk memenuhi kewajiban hukum.  Rumah sakit awalnya dianggap tidak memiliki tanggung jawab hukum karena dianggap sebagai  badan  hukum  yang  berfungsi  sosial dengan segala keistimewannya.  Namun saat  ini di berbagai negara, para ahli mengatakan bahwa rumah sakit sebagai suatu entity berdasarkan teori agency  dari  rumah  sakit,  relience  yaitu  pasien  melihat  ke  arah  rumah  sakit  sebagai  pemberi pelayanan  dari  pada  dokternya,  corporate  yaitu  rumah  sakit  dianggap  sebagai  suatu  korporasi sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban.
Berdasarkan  teori  pertanggungjawaban,  rumah  sakit  sebagai  suatu  korporasi  atau perusahaan harus bertanggung jawab terhadap dokter yang bekerja di rumah sakit. Rumah sakit berkedudukan sebagai majikan yang bertanggung jawab terhadap karyawannya. Walaupun doktrin ini  tumbuh  dan  berkembang  di  sistem  hukum  common  law,  akan  tetapi  di  negara  kita  yang menganut  sistem  hukum  berbeda  dalam  hal  ini  civil  law  telah  meregulasikan  hal  tersebut  pada perundang-undangan yakni termuat dalam Pasal 193 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,  “Rumah  Sakit  bertanggung  jawab  secara  hukum  terhadap  semua  kerugian  yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Rumah Sakit”, serta pada pasal  1365,  1366,  dan  1367  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  yang  mengatur  mengenai pertanggung jawaban majikan atas tindakan bawahannya, dalam konteks kali ini majikan adalah rumah sakit yang memperkerjakan dokter sebagai bawahan.
Ruang  lingkup  tanggung  jawab  hukum  rumah  sakit  di  Indonesia  yaitu  berdasarkan vicarious liability dan strict liability akan tetapi hal tersebut sangat luas tidak terkodifikasi secara jelas  dan  terperinci.  Pola  pertanggungjawaban  hukum  rumah  sakit  yang  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang  Kesehatan dalam  implementasinya dapat  menimbulkan berbagai  interpretasi.  Seharusnya  ada  dua  hal  yang  ditegaskan  di  dalam  Undang-Undang Kesehatan  ini  mengenai  pola  pertanggungjawaban  hukum  rumah  sakit.  Pertama,  ruang  lingkup
tanggung  jawab  hukum  rumah  sakit.  Kedua,  sifat  yang  terpusat  dari  pola  pertanggungjawaban rumah  sakit.  Pola  pertanggungjawaban  hukum  secara  terpusat  dapat  memberikan  manfaat  bagi rumah sakit, yaitu agar rumah sakit mengutamakan profesionalitas dalam menjalankan operasional atau  bisnisnya.  Sedangkan,  bagi  dokter  dan  pasien,  pola  pertanggungjawaban  tersebut  dapat memberikan kepastian hukum.

## METODE
Tipe  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  (normative  legal  research).  Penelitian  ini bersifat  deskriptif  analitis,  menggunakan  metode  pendekatan  perundang-undangan  (statute approach). Bahan hukum/sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  saja.  Analisis  data  yang digunakan  yaitu  analisis  data  kualitatif  yang  diuraikan  dengan  kalimat-kalimat.  Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pola penalaran deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ruang  lingkup  tanggung  jawab  hukum  rumah  sakit  di  Indonesia  berdasarkan  doktrin Corporate  Liability  menurut  Pasal  193  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023  tentang Kesehatan.
Doktrin Corporate Liability  merupakan perluasan  dari doktrin vicarious liability. Doktrin ini timbul karena pasien tidak dapat mengetahui status dari masing-masing dokter yang dihabinya. Sehingga  diharapkan  dengan  doktrin  ini,  maka  rumah  sakit  menurut  hukum  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  atas  segala  peristiwa  yang  terjadi  di  belakang  dinding  rumah  sakit  (within hospital walls).
Rumah  sakit  bertanggung  jawab  terhadap  segala  tindakan  dan  kesalahan  personalianya selama  menjalankan  tugas  yang  diberikan  oleh  rumah  sakit,  meskipun  personalia  rumah  sakit tersebut bukan berstatus sebagai karyawan rumah sakit. Jika doktrin vicarious liability bertitik berat pada status dokter yang bekerja di rumah sakit, sedangkan doktrin corporate liability titik beratnya pada tanggung jawab hukum rumah sakit.
Dalam  konteks  hukum  kedokteran,  doktrin  corporate  liability  ini  mulai  timbul  dalam penerapannya  kepada  rumah  sakit,  sehingga  timbul  doktrin  hospital  liability.  Dimana  menurut doktrin ini sebuah rumah sakit dapat dimintakan tanggung jawab terhadap adanya kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang di bawah perintahnya seperti dokter organik, perawat, bidan, tenaga penata rontgen serta karyawan lainnya yang sampai menimbulkan kerugian kepada pihak pasien.
Dasar  pemikiran  mengapa  rumah  sakit  dapat  dimintai  tanggung  jawab  adalah  bahwa seorang pasien yang datang ke suatu rumah sakit tidak akan tahu apakah dokter itu adalah dokter organik atau bukan. Selain itu kepada rumah sakit juga dibebankan kewajiban untuk memberikan
pelayanan kesehatan yang baik (duty of due care) dengan akibat bahwa kepala rumah sakit sebelum menerima seorang tenaga kesehatan harus mengadakan seleksi dalam pembuatan kontrak.
Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c :
“Setiap  orang  berhak  mendapatkan  Pelayanan  Kesehatan  yang  aman,  bermutu,  dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya”. Di sebuah rumah sakit apabila seorang pasien diberikan obat atau peralatan yang rusak (devective) tetapi oleh sang produsen tidak  diketahui,  maka  tanggung  jawab  beralih  dari  produsen  kepada  rumah  sakit  yang harus mengganti kerugian. Hal ini disebabkan karena berdasarkan hospital liability sebuah rumah sakit  harus  mengadakan  pemeliharaan  (maintenance)  dari  peralatan-peralatan  medik  yang dipergunakan. Hal ini biasanya dilakukan oleh suatu bagian yang dinamakan elektromedik.
Dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  40 Tahun  2022 Tentang  Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Pasal 1 :
“Pengaturan persyaratan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan rumah sakit bertujuan untuk :
1) Mewujudkan  bangunan,  prasarana,  dan  peralatan  kesehatan  rumah  sakit  yang  fungsional serta  sesuai  dengan  tata  bangunan  dan  prasarana  yang  serasi  dan  selaras  dengan lingkungannya, dan memenuhi standar pelayanan, kemampuan pelayanan, dan persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai;
2) Mewujudkan  tertib  pengelolaan  bangunan,  prasarana,  dan  peralatan  kesehatan  yang menjamin keandalan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan; dan
3) Meningkatkan  peran  serta  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  dalam pengelolaan Rumah Sakit yang sesuai dengan peryaratan teknis”.
Dalam  pemberian  terapi  dengan  menggunakan  zat  radioaktif,  berdasarkan  Pasal  15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat  Radioaktif  maka  pemegang  izin  wajib  memastikan  perlengkapan  proteksi  radiasi  dikalibrasi secara berkala. Kalibrasi wajib dilakukan oleh fasilitas kalibrasi yang memperoleh izin dari badan atau fasilitas kalibrasi. Apabila kalibrasi tersebut tidak dilakukan dan kemudian peralatan tersebut tetap dipergunakan oleh tenaga radioterapis yang akhirnya menyebabkan kerugian nuklir baik cacat fisik atau bahkan meninggalnya pasien maka rumah sakit dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  54  Tahun  2015  Tentang  Pengujian  dan Kalibrasi Alat Kesehatan Pasal 4 ayat (1):
“Setiap  Alat  Kesehatan  yang  digunakan  di  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  dan  Fasilitas Kesehatan  lainnya  harus  dilakukan  uji  dan/atau  kalibrasi  secara  berkala  oleh  Balai  Pengujian Fasilitas Kesehatan atau Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan”. Berdasarkan doktrin Corporate Liability  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  rumah  sakit  harus bertanggung  jawab  dan  berkewajiban  untuk  memelihara  fasilitas  dan  peralatan  yang  aman  dan
memadai di dalam bangunan dan prasarana rumah sakit. Pemeliharaan ini harus dilakukan secara berkala dalam periode waktu tertentu.
Berdasarkan penjelasan di atas, jika rumah sakit tidak berupaya untuk menjaga fasilitas dan peralatan yang aman dan memadai bagi pasien, maka rumah sakit tersebut dianggap lalai dan tidak bertanggung  jawab  atas  peralatan  medis  serta  sarana  dan  prasarana  yang  ada. Hal  ini  berpotensi menyebabkan  kegagalan  dalam  penanganan  medis  dan  membahayakan  keselamatan  pasien  di dalam  rumah  sakit.  Dengan  kata  lain,  menjaga  fasilitas  dan  peralatan  medis  yang  aman  dan memadai adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak rumah sakit dan tidak boleh diabaikan.
Organisasi rumah sakit sangat unik dan kompleks. Pusat-pusat kekuasaan atau otoritas di rumah  sakit  juga  unik  dan  sulit  ditemukan  padanan  yang  serupa  pada  organisasi  atau  institusi lainnya. Kepemimpinan puncak di rumah sakit terdiri dari tiga satuan atau organ fungsional yang memiliki kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda, namun semuanya harus bekerja sama secara integratif dalam menjalankan misi rumah sakit. Ketiga kepemimpinan puncak tersebut adalah :
1) Pemilik atau yang mewakili pemilik,
2) Direksi
3) Staf medis.
Pemilik  atau  wakil  pemilik  berperan  sebagai  otoritas  pengarah,  Direksi  atau  Pimpinan Rumah Sakit berfungsi sebagai motor penggerak, dan staf medis adalah pelaku utama dari kegiatan inti rumah sakit. Tidak satu pun dari ketiga otoritas ini dapat berfungsi tanpa dukungan dua lainnya. Mereka sebenarnya merupakan tritunggal yang secara fungsional bersama-sama memimpin rumah sakit dan berbagi tanggung jawab atas layanan kepada masyarakat (shared accountability).
Dengan memperhatikan pendapat Joseph H. King, tentang dua sistem pertanggungjawaban korporasi,  maka  rumah  sakit  yang  menyelenggarakan  pelayanan  radioterapi  yang  dapat mengakibatkan kerugian kepada pasien dapat di konstruksikan sebagai berikut :

## Pertama, Pertanggungjawaban berdasarkan vicarious liability
Doktrin  ini  mengandung  inti,  bahwa  seorang  majikan  bertanggungjawab  atas  kerugian pihak  lain  yang  ditimbulkan  oleh  orang-orang/karyawan  yang  berada  di  bawah  pengawasannya. Latar belakang dasar pemikiran ini adalah bahwa tak akan mungkin atau setidak-tidaknya sangat sulit untuk memperoleh ganti kerugian kepada karyawan tersebut.
Dalam konteks hukum kedokteran, doktrin vicarious liability ini timbul secara khusus dalam doktrin  chaptain  of  the  ship  yang  berlaku  terhadap  dokter  spesialis  radioterapi  yang  melakukan prosedur  pemberian  terapi  dengan  zat  radioaktif  di  suatu  rumah  sakit.  Ia  dianggap  bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian para staf pembantunya, termasuk penata rontgen dan perawat. Dalam hal ini penata rontgen sebagai borrowed servant kepada dokter spesialis radioterapi tersebut, walaupun penata rontgen secara struktural adalah tenaga organik yang digaji oleh rumah sakit.

## Kedua, Pertanggungjawaban berdasarkan strict liability
Doktrin  ini  mengandung  inti  bahwa  pertanggungjawaban  tanpa  memperhatikan  adanya kesalahan  dari  pelaku,  yang  paling  penting  bahwa  tindakan  yang  dilakukan  itu  menimbulkan bahaya bagi pasien.
Rumah  sakit  juga  dapat  dipertanggungjawabkan  berdasarkan  asas  ini  apabila  dalam prosedur  pemberian  terapi  peralatan  yang  dipergunakan  tidak  dalam  keadaan  standar,  sehingga pemberian terapi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di bidang radioterapi dapat menyebabkan kerugian nuklir kepada pasien tanpa memperhatikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di bagian radioterapi tersebut.
Teori tanggung  jawab  rumah  sakit  sebagai  badan  hukum  (corporate  liability)  melahirkan suatu doktrin baru di negara-negara maju bernama Central Responsibility. Sedangkan teori ini juga telah  diterapkan  di  Indonesia  pada  Pasal  193  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023  Tentang Kesehatan, bahwa “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan  atas  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  Sumber  Daya  Manusia  Rumah  Sakit”.   Dengan adanya doktrin ini, maka pertanggungjawaban menjadi terpusat pada rumah sakit. Sehingga apabila pasien merasa dirugikan dari tindakan yang dilakukan oleh tanaga medis rumah sakit, maka pasien dapat  mengajukan gugatan atau tuntutan kepada rumah sakit. Pasien tidak perlu lagi  mengetahui status dari dokter yang bersangkutan terlebih dahulu. Sehingga gugatan yang diajukan pasien tidak akan mengalami salah alamat kepada rumah sakit.
Doktrin  corporate  liability  mengharuskan  rumah  sakit  untuk  bertanggung  jawab  secara hukum atas segala peristiwa yang terjadi di rumah sakit. Bentuk tanggung jawabnya adalah dengan mengganti kerugian kepada pasien yang telah dirugikan dengan adanya kelalaian (negligence) yang dilakukan oleh tenaga medis.
Bentuk pertanggungjawaban rumah sakit sangat bergantung pada bagaimana bentuk/wadah rumah  sakit  tersebut.  Beberapa  hal  umum  yang  menjadi  tanggung  jawab  rumah  sakit  adalah  : Kewajiban sekaligus tanggung jawabnya untuk menyediakan peralatan medik yang baik. Termasuk tindakan dari para karyawan (dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan dan tenaga administrasi), jika  sampai  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  pasien  atau  keluarganya.  Untuk  memberikan perawatan yang lazim dan wajar untuk melengkapi dirinya dengan peralatan-peralatan dan fasilitas secara wajar dan pantas, untuk dipakai atau dipergunakan dalam kondisi umum, dan situasi yang sama dalam wilayah rumah sakit tersebut.
Di dalam penjelasan Pasal 2 Kode Etik Rumah Sakit (Kodersi), diatur mengenai kewajiban rumah  sakit  untuk  mengawasi  dan  bertanggung  jawab  terhadap  semua  kejadian  di  rumah  sakit. Sedangkan Pasal 8 Kodersi mengatur mengenai tanggung jawab rumah sakit terhadap lingkungan pada saat menjalankan fungsi operasionalnya. Tanggung jawab yang dimaksud adalah : Tanggung jawab  umum  merupakan  kewajiban  pimpinan  rumah  sakit  menjawab  pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan-permasalahan, peristiwa, kejadian, dan keadaan di rumah sakit;
Tanggung jawab khusus meliputi tanggung jawab hukum, etik, dan tata tertib atau disiplin, yang  muncul  jika  ada  anggapan  bahwa  rumah  sakit  telah  melanggar  kaidah-kaidah,  baik  dalam bidang hukum, etik, maupun tata tertib atau disiplin.  Tanggung jawab agar tidak terjadi pencemaran yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sebab dalam operasi analisasi rumah sakit  banyak menggunakan  maupun  dapat  menghasilkan  bahan-bahan  berupa  limbah  yang  dapat  mencemari lingkungan,  menimbulkan  gangguan,  mengancam  dan  membahayakan  kehidupan  manusia. Tanggung jawab agar tidak terjadi penyimpangan ataupun penyalahgunaan teknologi kedokteran yang  dapat  merugikan  pasien.  Dalam  konteks  ini,  tanggung  jawab  rumah  sakit  yang  dimaksud adalah tanggung jawab (liability) atau yang diartikan sebagai kewajiban. Artinya, yang dimaksud di  sini  adalah  bagaimana  kewajiban  rumah  sakit dalam  memberikan  perawatan  dan  penanganan terhadap pasien.
Rumah  sakit,  sebagai  instansi  penyelenggara  kesehatan  dan  tempat  bagi  manusia  untuk mencari dan menemukan kesembuhan dari penyakit, memiliki tanggung jawab atau kewajiban yang tidak  dapat  diabaikan  dalam  menjalankan  tugasnya.  Salah  satu  kewajiban  rumah  sakit  adalah menyediakan  peralatan  medis  yang  baik.  Ini  tidak  berarti  rumah  sakit  harus  memiliki  peralatan paling mahal atau tercanggih, atau melengkapi diri dengan semua peralatan medis terbaru, tetapi rumah  sakit  harus  menyediakan  peralatan  medis  standar  yang  umumnya  diperlukan  dan memastikan peralatan tersebut selalu dalam kondisi baik dan siap digunakan.
Berdasarkan  doktrin  Corporate  Liability,  Rumah  sakit  dituntut  dan  berkewajiban  untuk memaksimalkan segala sesuatunya secara layak atau optimal (siap pakai dalam situasi dan keadaan apa pun), baik dari segi sarana dan prasarana peralatan medis maupun sumber daya manusia yang bekerja di dalam rumah sakit. Berdasarkan doktrin ini, rumah sakit dianggap bertanggung jawab atas semua yang dilakukan demi keuntungan institusi tersebut. Oleh karena itu, rumah sakit dituntut dan berkewajiban menyediakan peralatan yang aman dan memadai bagi pasien serta memastikan kompetensi  tenaga  kesehatan  dalam  menangani  pasien.  Pada  dasarnya,  pasien  yang  datang  ke rumah  sakit  mempercayakan  dirinya  untuk  mendapatkan  perawatan,  meskipun  mereka  tidak mengenal  tenaga  kesehatan  yang  merawatnya.  Pasien  umumnya  lebih  mempercayai  rumah  sakit sebagai pemberi  layanan daripada dokternya, yang disebut teori Reliance (pasien  mengacu lebih kearah rumah sakit sebagai pemberi pelayanan ketimbang dokternya).
Menurut doktrin ini, rumah sakit bertanggung jawab jika mereka gagal memenuhi standar perawatan  yang  layak,  yang  seharusnya  diberikan  kepada  pasien.  Hal  ini  bertujuan  untuk memastikan  keamanan  dan  kesejahteraan  pasien  selama  dirawat  di  rumah  sakit.      Berdasarkan doktrin ini, tugas dan kewajiban rumah sakit tidak dapat didelegasikan kepada pihak atau instansi lain mana pun. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut diklasifikasikan ke dalam 4 bidang umum, di antaranya rumah sakit berkewajiban :
Menggunakan perawatan yang wajar dalam pemeliharaan fasilitas dan peralatan yang aman dan  memadai.  Kewajiban untuk memilih dan  mempertahankan hanya dokter yang berkompeten. Tugas untuk mengawasi semua orang yang melakukan praktik kedokteran di dalam rumah sakit.
Kewajiban untuk merumuskan, mengadopsi, dan menegakkan aturan, kebijakan dan prosedur yang memadai dan tepat untuk memastikan perawatan yang berkualitas bagi pasien.
Ruang  lingkup  tanggung  jawab  hukum  rumah  sakit  di  Indonesia  berdasarkan  vicarious liability  dan  strict  liability  sangat  luas  cakupannya  sehingga  tidak  terkodifikasi  secara  jelas  dan terperinci.
Pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan.  Dalam  konteks  ini,  pertanggungjawaban  mengacu  pada tanggung  jawab  rumah  sakit  terkait  "Liability"  atau  tanggung  jawab  hukum  yang  timbul  akibat kelalaian (negligence). Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti tanggung jawab hukum adalah: “keadaan  wajib  menanggung  keadaan  sesuatunya  (kalau  terjadi  apa-apa  boleh  dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).” Menurut Black’s Law Dictionary, tanggung jawab Liability mempunyai tiga arti, antara lain:
1) An obligatio one is bound in law or justice to perform.
2) Condition of being responsible for a possible or actual loss.
3) Condition which creates a duty to perform an act immediately or in the future.
Dalam pengertian hukum, tanggung jawab berarti "keterikatan." Setiap individu, sejak lahir hingga meninggal, memiliki hak dan kewajiban dan dianggap sebagai subjek hukum. Begitu juga dengan rumah sakit, sebagai subjek hukum, wajar jika dalam  menjalankan pelayanan kesehatan, mereka  terikat  dan  harus  bertanggung  jawab  atas  segala  konsekuensi  yang  muncul  akibat pelaksanaan perannya sebagai pemegang hak dan kewajiban.
Rancangan  Undang-Undang  tentang  Kesehatan  telah  disetujui  dan  disahkan  menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berlangsung pada hari Selasa, 11 Juli 2023. UU Kesehatan ini  mencabut  dan  menyatakan  tidak  berlaku  11  undang-undang  terkait  kesehatan,  termasuk Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit).
Rumah  sakit,  sebagai  institusi  yang  mengelola  tenaga  kesehatan  untuk  memberikan pelayanan  medis,  bertanggung  jawab  atas  segala  kejadian  yang  terjadi  di  dalamnya,  termasuk kelalaian  yang  dilakukan  oleh  tenaga  medis  dalam  pelaksanaan tindakan  medis  terhadap  pasien. Ketentuan mengenai tanggung jawab  ini  merujuk pada Pasal 1365 - 1367 KUHPerdata. Namun, pengaturan  yang  lebih  khusus  mengenai  tanggung  jawab  hukum  rumah  sakit diatur  dalam  Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Mengenai  pola  pertanggungjawaban  hukum  rumah  sakit,  Pasal  193  UU  Kesehatan menyatakan bahwa “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Rumah Sakit”. Sementara itu, Pasal 46 UU Rumah Sakit menyebutkan bahwa “Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit”.
Kesimpulan mendasar dari pola pertanggungjawaban hukum tersebut adalah bahwa ruang lingkup  tanggung  jawab  hukum  rumah  sakit  yang  diatur  dalam  UU  Kesehatan  lebih  luas dibandingkan  dengan  yang  diatur  dalam  UU  Rumah  Sakit.  Apakah  hal  ini  dapat  menyelesaikan permasalahan? Menurut Penulis, justru hal ini berpotensi mengulang masalah yang pernah timbul dalam  implementasi  UU  Rumah  Sakit  terkait  dengan  pola  tanggung  jawab  hukum  rumah  sakit, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan pengadilan antara tahun 2010-2022.
Pola  pertanggungjawaban  hukum  yang  diatur  dalam  Pasal  46  UU  Rumah  Sakit  tidak menimbulkan  masalah  hukum  ketika  diterapkan  pada  tenaga  kesehatan  non-dokter  (non-tenaga medis), tetapi dapat menimbulkan permasalahan hukum jika diterapkan pada dokter (tenaga medis). Hal ini disebabkan oleh variasi status dokter di rumah sakit. Beberapa pihak membatasi tanggung jawab hukum rumah sakit hanya pada dokter tetap (mengacu pada doktrin Respondeat Superior), sementara pihak lain memperluas tanggung jawab hukum rumah sakit kepada semua dokter tanpa mempertimbangkan status atau hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit (doktrin Ostensible atau Apparent Agency).
Doktrin  Respondeat  Superior  biasanya  digunakan  oleh  pengacara  rumah  sakit  untuk membela  rumah  sakit  dan  membatasi  tanggung  jawabnya.  Sebaliknya,  doktrin  Ostensible  atau Apparent  Agency  sering  digunakan  oleh  pengacara  pasien  untuk  memperluas  tanggung  jawab hukum rumah sakit. Akibatnya, kedua doktrin ini sering kali saling bertentangan di pengadilan. Hal ini  terlihat  dalam  beberapa  putusan  pengadilan,  termasuk:  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bandung Nomor 514/Pdt.G/2013/PN.BDG, Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 97/Pdt.G/2014/PN.Plg, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 312/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL, Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 630/Pdt.G/2015/PN.Bks, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 102/PDT.G/2016/PN.Jkt.Brt, Putusan Pengadilan Negeri
Pontianak Nomor
146/Pdt.G/2019/PN.Ptk,  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Palembang  Nomor  85/PDT/2014/PT.PLG, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 256/PDT/2015/PT.BDG, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta  Nomor  240/PDT/2016/PT.DKI,  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Barat  Nomor 462/PDT/2016/PT  BDG,  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Jakarta  Nomor  577/PDT/2017/PT.DKI, Putusan  Kasasi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  3571  K/Pdt/2015,  dan  Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1366 K/Pdt/2017.
Pembatasan  pola  pertanggungjawaban  hukum  rumah  sakit  dalam  implementasinya berdasarkan pada tiga hal sebagai berikut : Rumah sakit hanya bertanggung jawab terhadap dokter tetapnya.  Rumah  sakit  tidak  bertanggung  jawab  terhadap  dokter  tidak  tetap  yang  melakukan tindakan medis di rumah sakit  (Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 18/Pdt.G/2006/PN.PLG,  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Palembang  Nomor  62/PDT/2006/PT.PLG, Putusan  Kasasi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1752/K/Pdt/2007,  dan  Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 352/PK/PDT/2010).
Rumah  sakit  hanya  berfungsi  sebagai  penyedia  sarana  dan  prasarana,  bukan  sebagai pengendali atas tindakan medis yang dilakukan oleh dokter. Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter  adalah  ranah  kewenangan  dan  merupakan  bagian  dari  profesionalitas  dokter.  (Putusan Pengadilan  Negeri  Palembang  Nomor  18/Pdt.G/2006/PN.PLG,  Putusan  Pengadilan  Tinggi Palembang Nomor 62/PDT/2006/PT.PLG, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  1752/K/Pdt/2007,  Putusan  Peninjauan  Kembali  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor 352/PK/PDT/2010, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 102/PDT.G/2016/PN.Jkt.Brt, Putusan Pengadilan Tinggi
DKI Jakarta Nomor 577/PDT/2017/PT.DKI, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Bna, dan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 111/PDT/2010/PT BNA). Hubungan hukum antara  rumah  sakit  dan  dokter  merupakan  bentuk  kerja  sama  atau  kemitraan,  di  mana  tanggung jawab  hukum  rumah  sakit  sangat  terbatas.  Dalam  hubungan  ini,  rumah  sakit  hanya  bertugas menyediakan fasilitas (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 325/Pdt.G/2017/PN.Sby).
Di sisi lain, perluasan pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit dalam implementasinya didasarkan pada 7 hal, yaitu sebagai berikut : Rumah sakit bertanggung jawab terhadap dokternya, meskipun  merupakan  dokter  tidak  tetap  atau  dokter  visit  (Putusan  Kasasi  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  1752  K/Pdt/2007,  Putusan  Peninjauan  Kembali  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  352  PK/Pdt/2010,  Putusan  Pengadilan  Negeri  Pontianak  Nomor 146/Pdt.G/2019/PN.Ptk);
Rumah  sakit  bertanggung  jawab  terhadap  dokter  yang  melaksanakan  tindakan  medis  di dalam lingkungan rumah sakit, tidak peduli apapun status pekerja atau hubungan kerja antara dokter dan rumah s Bentuk dan sifat hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit tidak relevan bagi pasien karena hal tersebut merupakan hubungan internal antara dokter dan rumah sakit (Putusan Kasasi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1752  K/Pdt/2007,  Putusan  Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 352 PK/Pdt/2010);
Rumah sakit memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dokter  (Putusan  Pengadilan  Negeri  Bekasi  Nomor  630/Pdt.G/2015/PN.Bks,  Putusan  Pengadilan Tinggi  Jawa  Barat  Nomor  462/Pdt/2016/PT.BDG,  Putusan  Kasasi  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  1366  K/Pdt/2017,  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor 569/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst);
Rumah  sakit  bertanggung  jawab  terhadap  dokternya  karena  terdapat  hubungan  hukum antara rumah sakit dan dokter serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh rumah sakit sebagai penjaminan mutu terhadap dokter dan tindakan medisnya. (Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/PDT/2018/PT.DKI);
Rumah sakit bertanggung jawab atas kompetensi dan kewenangan dokter yang bekerja di lingkungan rumah sakit (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor
329/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim, Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Mad).;
Rumah sakit bertanggung jawab atas kualitas sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 779 K/Pdt/2014);
Rumah  sakit  bertanggung  jawab  atas  pembinaan  dan  pengawasan  dokter  melalui  Dewan Pengawas Rumah Sakit (Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 511/Pdt.G/2019/PN.Sgt).
Dapat disimpulkan, pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit yang diatur di dalam UU Rumah Sakit dalam implementasinya dapat menimbulkan berbagai interpretasi. Seharusnya, sifat dari pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit tidak hanya meliputi ruang lingkup yang luas, tetapi juga bersifat terpusat, yaitu memposisikan rumah sakit sebagai pusat atau poros dalam pola pertanggungjawaban  hukum.  Seharusnya,  jika  peraturan  diterapkan  secara  konsisten,  gugatan pasien kepada rumah sakit hanya ditujukan kepada rumah sakit dan tidak perlu mengikutsertakan dokter yang melakukan tindakan medis karena dokter tersebut merupakan bagian dari rumah sakit serta sedang dalam melaksanakan tugas terkait dengan kepentingan dan kewajiban hukum rumah sakit  (Putusan  Pengadilan  Tinggi  Pontianak  Nomor  22/PDT/2020/PT  PTK,  Putusan  Pengadilan Negeri  Purwokerto  Nomor  86/Pdt.G/2020/PN  Pwt,  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat Nomor  287/PDT.G/2011/PN.JKT.PST,  Putusan  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  Nomor 350/PDT/2012/PT.DKI,  Putusan  Kasasi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  215 K/Pdt/2014,  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bandung  Nomor  225/PDT.G/2014/PN.BDG,  Putusan Pengadilan  Tinggi  Bandung  Nomor  369/Pdt/2015/PT  Bdg,  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bale Bandung  Kelas  IA  Nomor  176/Pdt.G/2021/PN.Blb).    Pola  pertanggungjawaban  hukum  secara terpusat  dapat  memberikan  manfaat  bagi  rumah  sakit,  yaitu  agar  rumah  sakit  mengutamakan profesionalitas dalam menjalankan operasional atau bisnisnya. Sedangkan, bagi dokter dan pasien, pola pertanggungjawaban tersebut dapat memberikan kepastian hukum (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 779 K/Pdt/2014). UU Kesehatan seharusnya menegaskan dua hal terkait pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit. Pertama, ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit. Kedua, sifat terpusat dari pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit.

## KESIMPULAN
Di Indonesia, ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit didefinisikan oleh doktrin Corporate Liability, yang berasal dari sistem hukum common law. Konsep ini diatur dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, peraturan tersebut masih luas dan belum dikodifikasi secara jelas dan rinci.
Pola  tanggung  jawab  hukum  rumah  sakit  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan  dapat  menimbulkan  berbagai  interpretasi  dalam pelaksanaannya. Dua aspek yang perlu ditekankan dalam Undang-Undang  Kesehatan  ini terkait pola tanggung jawab hukum rumah sakit adalah: Pertama, ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit perlu didefinisikan dengan jelas. Kedua, sifat terpusat dari pola tanggung jawab rumah sakit harus ditetapkan. Pola tanggung jawab hukum yang terpusat dapat memberikan manfaat bagi rumah sakit dengan mendorong mereka untuk mengutamakan profesionalisme dalam operasional
atau praktik bisnis  mereka. Bagi dokter dan pasien, pola tanggung  jawab  ini dapat memberikan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Surono. Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit. Jakarta: UAI Press Universitas Al Azhar Jakarta, 2016.
Andrew Weissmann dan David Newman. Rethinking Criminal Corporate Liability, Indiana Law Jaurnal, 2007.
Anny Isfandyarie. Tanggung Jawab Dan Sanksi Bagi Dokter Buku 1, 2006.
Joko  Sriwidodo.  Pertanggungjawaban  Kejahatan  Korporasi  Dalam  Sistem  Hukum  Pidana  Di Indonesia. Yogyakarta: Kepel Press, 2022.
Hukum  Online.com.  Tanggung  Jawab  Hukum  Rumah  Sakit  ddalam  UU  Kesehatan  Masih Bermasalah,  https://www.hukumonline.com/berita/a/tanggung-jawab-hukum-rumah-sakit- dalam-uu-kesehatan-masih-bermasalah-lt64d45dfd60840/?page=2,  diakses  pada  21  Juli 2024.
J.  Guwandi.  Malpraktek  Medis.  Jakarta:  Balai  Penerbit  Fakultas  Kedokteran  Universitas Indonesia, 1993.
_____. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2007.
_____.  Hospital  Law  (Emerging  Doctrines  &  Jurisprudence).  Jakarta:  Balai  Penerbit  Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2013.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2023  tentang Kesehatan.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor  105.  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.
_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.
_____. Peraturan  Pemerintah  Nomor  45 tahun  2023 tentang  Keselamatan  Radiasi  Pengion  Dan Keamanan Zat Radioaktif. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6890.
_____. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1197.
_____.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2022  tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1309.
Sekolah Tinggi Hukum Militer. Buku Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, Jurnal). Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2022.
Takdir. Pengantar Hukum Kehatan. Palopo: IAIN Palopo, 2018.
Wahyu Adrianto. Malpraktik Medis di Rumah Sakit, Implikasi Pada Tanggung Jawab Hukum dan Orientasi Bisnis Rumah Sakit. Tesis. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License