Budaya Organisasi Dalam Mengelola Bisnis Pembiayaan Pada Bank Syariah

## Muhammad Lathief Ilhamy Nst
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara lathiefilhamy@yahoo.co.id

## Abstract
In  the  financing  process  should  be  run  in  accordance  with  established procedures. That's because the financing facilities provided by banks to customers should benefit both. Financing facility should provide benefits to customers gifts in  fulfillment  of  its  financing  needs  at  the  time  that  is  required  to  refund  some time later. On the other hand, the financing facility should also provide benefits to the bank in the form of shared revenues and margins or other revenue. Most of the revenue  is  the  right  of  other  customers,  ie  customers  who  invest  their  money  in the  bank  get  the  results  or  fee  in  the  contract  wadiah  of  funds  invested  or deposited by the customer.
Keywords: organizational culture, Islamic bank financing

## Abstrak
Dalam  proses  pembiayaan  harus  berjalan  sesuai  dengan  prosedur  yang telah  ditetapkan.  Hal  itu  dikarenakan  fasilitas  pembiayaan  yang  diberikan  oleh bank  kepada  nasabah  harus  memberikan  manfaat  bagi  keduanya.  Pemberian fasilitas  pembiayaan  harus  memberikan  manfaat  kepada  nasabah  pemberian berupa pemenuhan kebutuhan pembiayaannya pada saat  yang diperlukan  dengan pengembalian  dana  beberapa  waktu  kemudian.  Di  sisi  lain,  pemberian  fasilitas pembiayaan  juga  harus  memberikan  manfaat  bagi  bank  yaitu  berupa  pendapatan bagi  hasil  dan  margin  atau  pendapatan  lainnya.  Sebagian  dari  hasil  pendapatan tersebut  merupakan  hak  nasabah  lain,  yaitu  nasabah  yang  menginvestasikan dananya  di  bank  yang  mendapat  bagi  hasil  atau  bonus  (fee)  dalam  akad  wadiah dari dana yang diinvestasikan atau dititipkan oleh nasabah tersebut.
Kata Kunci: budaya organisasi, pembiayaan bank syariah

## Pendahuluan
Bank merupakan lembaga keuangan  yang terpenting  yang mempengaruhi perekonomian  baik  secara  mikro  maupun  secara  makro.  Fungsinya  sebagai perantara  keuangan  ( financial  intermediary )  antara  pihak-pihak  yang  surplus dengan  pihak-pihak  yang  membutuhkan  dana  atau  defisit.  Dalam  menjalankan usahanya  sebagai  lembaga  keuangan  yang  menjual  kepercayaan  dan  jasa,  setiap bank  berusaha  sebanyak  mungkin  menarik  nasabah  baru,  memperbesar  dana-
dananya dan juga memperbesar pemberian kredit dan jasa-jasanya  (Simorangkir, 2004).  Sebagian  besar  bank yang  ada di  Indonesia  masih  mengandalkan  kredit sebagai  pemasukan  utama  dalam  membiayai  operasionalnya. Menurut  Siamat (2005)  salah  satu  alasan  terkonsentrasinya  usaha  bank  dalam  penyaluran  kredit adalah sifat  usaha bank  sebagai  lembaga intermediasi antara unit surplus  dengan unit defisit, dan sumber utama dana bank berasal dari masyarakat sehingga secara moral  mereka  harus  menyalurkan  kembali  kepada  masyarakat  dalam  bentuk kredit.  Sebagaimana  umumnya  negara  berkembang,  sumber  pembiayaan  dunia usaha  di  Indonesia  masih  didominasi  oleh  penyaluran  kredit  perbankan  yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemberian kredit merupakan aktivitas  bank  yang  paling  utama  dalam  menghasilkan  keuntungan,  tetapi  risiko yang terbesar dalam bank juga bersumber dari pemberian kredit. Oleh karena itu pemberian  kredit  harus  dikawal  dengan  manajemen  risiko  yang  ketat (InfoBankNews.com, 2007 dalam Pratama, 2010).
Salah  satu  fungsi  pokok  bank  syariah  adalah  menyalurkan  pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor  21  Tahun  2008.  Penyaluran  pembiayaan  tersebut  merupakan  salah  satu bisnis utama dan oleh karena itu menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Sejalan  dengan  perkembangan  perbankan  syariah  yang  relatif  baru  di  Indonesia, pembiayaan  syariah  dengan  segala  jenis  akad  dan  karakteristiknya  masih  belum dipahami dengan baik oleh masyarakat dan bahkan oleh pegawai dan pejabat bank syariah, akan sangat menentukan kualitas pembiayaan, yang pada gilirannya akan berdampak pada perolehan laba bank syariah.
Islam  memberikan  tuntunan  kepada  manusia  untuk  menjalani  hidup  dan kehidupannya,  termasuk  menjalankan  kegiatan  usaha,  dengan  memberikan gambaran  tentang  persiapan  untuk  berperang,  yaitu  supaya  manusia  memiliki barisan  yang  teratur  seperti  bangunan  yang  kokoh.  Sebagaimana  firman  Allah Swt. dalam surat Ash-Shaaf: 4.
                                                                             
Artinya: Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang  yang  berperang  di  jalan- Nya  dalam  barisan  yang  teratur  seakan-akan  mereka  seperti  suatu  bangunan yang tersusun kokoh. (Q.S. Ash-Shaaf: 4)
Pengelolaan  pembiayaan  bertujuan  memaksimalkan  keuntungan  dari pembiayaan  yang  disalurkan  dengan  memperhitungkan  tingkat  risiko  yang dihadapi  bank,  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah risk  adjusted  rate  of  return . Untuk  itu  perlu  pengorganisasian  yang  baik,  dengan  orang-oramg  yang professional,  kebijakan  dan  prosedur  pembiayaan  yang  jelas,  serta  disiplin organisasi  yang kuat. Kebijakan dan prosedur pembiayaan mencakup, antara lain proses analisi,  persetujuan, pencairan, pemantauan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, termasuk bagaimana mengelola risiko pembiayaan.

## Dasar-Dasar Organisasi Pembiayaan
Pembiayaan  yang  disalurkan  oleh  bank  syariah  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi  pendapatan  yang  berkelanjutan,  dan  senantiasa  berada dalam  kualitas  yang  baik  selama  jangka  waktunya.  Kualitas  pembiayaan  yang kurang  baik,  atau  bahkan  memburuk,  akan  berdampak  secara  langsung  pada penurunan  pendapatan  dan  laba  yang  diperoleh  bank  syariah.  Penurunan pendapatan  dan  laba  tersebut  selanjutnya  menurunkan  kemampuan  bank  syariah dalam  menyalurkan  pembiayaan  lebih  lanjut  dan  menjalankan  bisnis  lainnya. Kualitas pembiayaan  yang kuran baik  disebabkan oleh adanya  risiko  bisnis  yang dihadapi  nasabah  yang  menerima  fasilitas  pembiayaan  dan  risiko  yang  terdapat pada bank syariah sendiri.
Resiko  dari  pemberian  fasilitas  pembiayaan  kepada  nasabah  yang  dapat terjadi  karena  menurunnya  tingkat  pendapatan  usaha  nasabah  (wirausaha), terjadinya  pemutusan  hubunngan  kerja  (berpenghasilan  tetap),  tidak  amanahnya nasabah  dalam  mengelola  dana  (penyalahgunaan  dana/ side  streaming ),  maupun kekurangsempurnaan  seorang  analis  pembiayaan  dalam  melakukan  analisis  dan struktur fasilitas yang diberikan kepada nasabah.
Suatu  pembiayaan  bermasalah  tidak  selalu  ditimbulkan  oleh  kegagalan usaha  nasabah  semata.  Tidak  sedikit  kasus  kegagalan  pembiayaan  diakibatkan oleh penyimpangan penggunaan dana,  yang tidak hanya dilakukan oleh nasabah, tetapi  juga  dilakukan  atas  inisiatif  pejabat  pemutus  pembiayaan.  Karena  itu, identifikasi dan mitigasi  risiko pembiayaan tidak terbatas pada analisis keuangan nasabah, lebih dari itu juga bermula dari penetapan kebijakan umum pembiayaan, penyusunan  organisasi  yang  tidak  hanya  membagi  bahan  pekerjaan  melainkan juga memastikan adanya check and balance, serta penetapan mekanisme dan limit
persetujuan  pembiayaan.  Rangkan  kegiatan  tersebut  dilakukan  sebagai  upaya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola pembiayaan.
Pada  level  yang  paling  tinggi,  sebuah  perusahaan  termasuk  bank  syariah harus menerapkan prinsip Good Corporate Governance yang menjadi aturan main yang disepakati bersama antara pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi. Dewan Direksi dan Dewan Komisaris akan menetapkan kebijakan umum perusahaan, termasuk kebijakan bidang pembiayaan secara umum.
Untuk  memenuhi  tanggung  jawab  profesim Islamic  banker dapat mengadopsi  prinsip-prinsip  kehati-hatian  yang  merupakan best  practices sebahaimana  petunjuk  yang  dikeluarkan  oleh  The  Basel  Comitte.  Basel memberikan  pedoman  umum  tentang  tata  cara  pengelolaan  risiko  pembiayaan yang baik:
1. Menciptakan lingkungan risiko pembiayaan yang memadai.
2. Memastikan bahwa penyaluran pembiayaan dilakukan dengan proses yang baik.
3. Melakukan  pengadministrasian  pembiayaan,  pengukuran  dan  pemantauan proses pelaksanaannya secara memadai.
4. Memastikan  bahwa  ada  pengendalian  yang  cukup  terhadap  risiko pembiayaan.
Selain  prinsip-prinsip  di  atas,  pada  perbankan  syariah  juga  harus ditambahkan  satu  prinsip  spesifik,  yaitu  memastikan  bahwa  ketentuan-ketentuan syariah dalam penyaluran pembiayaan telah terpenuhi.
1. Mencipkatan lingkuan risiko pembiayaan yang memadai.
Lingkungan  risiko  pembiayaan  yang  meliputi top  management , senior management, pejabat/petugas  pelaksana  penyaluran  pembiayaan  (termasuk pengukuran  risiko,  administrasi  dan  pemantauannya).  Manajemen  bank  harus mengatur sedemikian rupa sehingga seluruh aspek lingkungan risiko pembiayaan tersebut  tersedia  dan  berfungsi  sebagaimana  diharapkan.  Hal  itu  berarti,  bank harus  menetapkan  sasaran  pasar  pembiayaan  yang  akan  disalurkan  berikut keuntungan  yang  diharapkan.  Untuk  itu,  bank  harus  menyediakan  produk  yang mampu memenuhi kebutuhan nasabah pada segmen yang disasar, dan menetapkan tata  cara  pemberian  fasilitas  pembiayaan  serta  pemantauan  risikonya  baik  pada tingkat individual nasabah maupun kelompok/portofolio pembiayaan.
2. Memastikan bahwa penyaluran pembiayaan dilakukan dengan proses yang baik.
Meskipun  memiliki  prinsip-prinsip  yang  sama,  tata  cara  penyaluran pembiayaan  berbeda-beda  untuk  tiap  jenis  pembiayan.  Penyaluran  pembiayaan untuk pembiayaan konsumsi (pembiayaan pemilikan rumah) tentu berbeda dengan tata  cara  pemasaran, assessment ,  administrasi  dan monitoring untuk  pembiayaan korporasi  besar.  Karena  itu,  apabila  bank  memutuskan  masuk  ke  segmen pembiayaan  ( segmented  costumer) tertentu,  segmen small  business misalnya, maka  bank  harus  memiliki  produk  dan  infrastrukur  yang  memadai  untuk mengelola  nasabah small yang  umumnya  secara Number  of  Account (NOA) berjumlah  banyak  dengan  plafon  pembiayaan  yang  kecil.  Tata  cara  persetujuan pembiayaan small tentu berbeda juga dengan tata cara pembiayaan consumer yang diputuskan. Bank harus memiliki kriteria persetujuan yang jelas untuk semua jenis fasilitas pembiayaan yang ditawarkan.
3. Melakukan  pengadministrasian  pembiayaan,  pengukuran  dan pemantauan proses pelaksanaannya secara memadai.
Setiap pemberian pembiayaan, baik small , consumer, komersil, corporate, maupun wholesale adalah  investasi  yang  diharapkan  akan  mendatangkan profit bagi  bank.  Selain  ketersediaan  infrastruktur  pengukuran  risiko  setiap  pengajuan pembiayaan,  bank  harus  memiliki  kemampuan  mengadministrasian  penyaluran fasilitas  pembiayaan  dengan  baik.  Pengadministrasian  fasilitas  pembiayaan meliputi  verifikasi  dokumen,  pengarsipan  dokumen-dokumen  pembiayaan    dan jaminan,  pencatatan  saldo  pinjaman,  tanggal-tanggal  jatuh  tempo  kewajiban pembayaran angsuran, histori pembayaran angsuran, maupun besarnya tunggakan, jika ada. Bank juga harus memiliki catatan bagaimana persetujuan suatu fasilitas pembiayaanyang  diberikan,  siapa  yang  melakukan  akuisisi,  memproses,  maupun pejabat  yang memberikan persetujuan. Selain sebagai bagian dari mitigasi risiko, hal  tersebut  dilakukan  agar  bank  dapat  melakukan  evaluasi  kinerja  dari  pejabat proses  pembiayaan  dan  dapat  menjadi  bukti  hokum  apabila  suatu  saat  terdapat perselisihan  antara  nasabah  dan  bank.  Catatan  pembiayaan  yang  baik  juga memudahkan  bank  dalam  melakukan  evaluasi  kualitas  pembiayaan  secara individual  nasabah  maupun  secara  portofolio,  sehingga  bank  dapat  menetapkan kebijakan  strategi  arah  penyaluran  pembiayaan  pada  masa  mendatang.  Sistem adminitrasi  pembiayaan  yang  dimiliki  bank  juga  harus  bisa  mendukung stress
testing terhadap berbagai kemungkinan skenario kondisi ekonomi pada masa yang akan datang.
4. Memastikan  bahwa  ada  pengendalian  yang  cukup  terhadap  risiko pembiayaan.
Begitu  sempurnanya  system  yang  dimiliki  bank,  dalam  kondisi  tertentu pejabat  pembuat  keputusan  pembiayaan  mungkin  harus  mengambil  kebijakan yang  mungkin  menyimpang  dari  aturan  baku  yang  telah  ditetapkan.  System persetujuan  pembiayaan  juga  tidak  bisa  sepunuhnya  menutup  celah  bagi  oknum dalam  bank  yang  memanfaatkan  kelemahan  sistem  yang  ada  untuk  mengambil keuntungan  pribadi.  Demi  meminimalisasi  kerugian  bank  atas  hal  tersebut,  bank harus  memiliki  sistem  pengawasan  yang  mampu  mendeteksi  adanya penyimpangan  dalam  pelaksanaan  penyaluran  fasilitas  pembiayaan  secara  dini. Satuan  kerja  audit  internal  bank  harus  melakukan review secara ex  post atas kegiatan  penyaluran  fasilitas  pembiayaan  yang  telah  dilakukan.  Sistem pengawasan  yang  ada  harus  bisa  memastikan  bahwa  setiap  penyimpangan dilaporkan dan mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.
Sebagai  bagian dari sistem pengawasan, setiap pegawai  dan pejabat  bank syariah harus senantiasa diingatkan tentang ajaran bahwa selalu ada dua malaikat yang  menyertai  setiap  individu,  yang  mencatat  perbuatan  baik  dan  buruknya. Sebagai firman Allah Swt. Dalam Al-Qur’an surat Al-Infithar ayat 10:
                           
Artinya:  “ Padahal  sesungguhnya  bagi  kamu  ada  (malaikat-malaikat) yang mengawasi pekerjaanmu”. (Q.S. Al-Infithar: 10)
Untuk  melaksanakan  penyaluran  pembiayaan  yang  memenuhi  prinsip- prinsip  tersebut,  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh  manajemen  bank  adalah menetapkan  struktur  organisasi  pembiayaan,  yang  diharapkan  dapat  menjalakan fungsinya untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan, pada tingkat risiko yang  masih  bisa  diterima.  Penetapan  struktur  organisasi  pembiayaan  dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip berikut.
1. Ada independensi setiap pejabat/unit kerja yang terlibat.
Basel  Committee  memperkenalkan  istilah  “ Four  Eyes  Principle” dalam pemutusan  pembiayaan.  Prinsip  ini  berarti  bahwa  keputusan  pembiayaan tidak  bisa  diambil  hanya  oleh  satu  pejabat  bank  yang  memiliki  tugas
mencapai  target  bisnis,  melainkan  juga  harus  melibatkan  beberapa pejabat/unit  kerja  lain  yang  bertugas  mengevaluasi  risiko  pembiayaan secara  mendalam.  Dalam  setiap  pengajuan  pembiayaan,  tidak  ada  situasi dan kondisi  yang sama antara satu  permohonan pembiayaan dengan  yang lainnya. Hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaaan persepsi dan opini yang  dimiliki  masing-masing  pejabat  pemutus  pembiayaan.  Struktur organisasi  harus  memberikan  kebebasan  bagi  setiap  pejabat  pemutus pembiayaan  untuk  menyampaikan  opini  dan  keputusannya  atas  suatu permohonan  aplikasi  fasilitas  pembiayaan.  Demikian  pula  untuk  unit-unit kerja  yang  terkait  penyaluran  pembiayaan,  harus  diberikan  independensi dalam  memutus  pembiayaan.  Seorang Account  Officer, yang  memiliki target  valome  pembiayaan  dan  laba,  tentu  menginginkan  pencairan pembiayaan dapat dilakukan secepat mungkin untuk mencapai target yang diberikan.  Namun  untuk  unit  kerja Finance  Support ,  yang  bertugas memastikan  bank  terlindung  dari  kemungkinan  kecurangan  yang dilakukan oleh nasabah, tentu tidak bisa begitu saja meneruskan pencairan pembiayaan apabila belum terdapat bukti legalitas dari asset yang menjadi jaminan  dari  pembiayaan.  Agar  independensi  tersebut  dapat  dijalankan dengan  baik,  maka  biasanya  bagian Finance  Administration terlepas  dari tanggung jawab kepada bagian pemasaran pembiayaan.
2. Ada check and balance.
Dalam  setiap  bentuk  investasi  selalu  terdapat trade-off antara risk  and return.  High  risk  high  return,  and  low  risk  means  low  return .  Kesadaran atas trade-off tersebut  semakin  berkembang  dengan  munculnya  disiplin baru  yang  dikenal  dengan  nama Risk  Management .  Sebagai  sebuah  unit usaha,  tentu  saja  bank  berharap  dapat  menyalurkan  pembiayaan  sebesar- besarnya.  Untuk  itu,  seorang Finance  Officer diberikan  target  yang  lebih besar, dan dituntut bekerja lebih keras dan lebih cepat. Namun, hal tersebut berakibat  pada  menurunnya  tingkat  kehati-hatian,  dalam  bentuk  kurang lengkapnya  informasi  yang  dihimpun,  lemahnya  analisis  keuangan  dan risiko  yang  dilakukan,  dan  tidak  tertanganinya  pemantauan  kinerja  usaha nasabah.  Karena  itu,  pembiayaan  tidak  dapat  dilakukan  oleh  satu  bagian saja,  melainkan  harus  melibatkan  beberapa  unit  kerja  sehingga  dapat terewujud check dan balance antar unit kerja. Ekspansi pembiayaan harus
dilakukan  dengan  tetap  diiringi  pengelolaan  risikonya,  baik  risiko  yang melekat  pada  usaha  nasabah  maupun  risiko  yang  mungkin  terjadi  selama persetujuan  pembiayaan  berlangsung,  hingga  pengelolaan  konsentrasi portofolio pembiayaannya.
3. Ada spesialisasi.
Setiap  jenis  pembiayaan  memiliki  karakteristik  risiko  yang  berbeda-beda.
Demikian  juga  setiap  jenis  industry,  maupun  besar  kecilnya  skala  usaha nasabah.  Karena  itu,  untuk  mengenali  risiko-risiko  yang  melekat  dalam setiap pengajuan fasilitas pembiayaan dengan baik, diperlukan spesialisasi pejabat pengusul maupun pembuat keputusan pembiayaan. Semakin besar skala  pembiayaan  yang  akan  disalurkan,  semakin  diperlukan Account Officer dengan  pemahaman  usaha  nasabah  yang  cukup  mendalam.  Bagi bank  yang  memiliki  banyak  segmen  penyaluran  pembiayaan,  dituntut memiliki unit kerja yang menangani pemberian fasilitas pembiayaan sesuai dengen  segmen  masing-masing.  Hal  itu  dikarenakan  setiap  jenis  segmen pembiayaan menuntut proses/tata cara yang berbeda-beda, baik dalam cara penjualan, assessment/ penelitian risiko, pemberian keputusan pembiayaan, administrasi, pemantauan maupun penyelesaian.
4. Ada sinergi di antara unit kerja yang terlibat.
Dalam proses persetujuan pembiayaan terdiri atas serangkaian proses yang dilakukan beberapa unit kerja yang bisa jadi memiliki fungsi yang terlihat bertolak  belakang.  Contoh  paling  mudah  adalah  pejabat  pemasaran pembiayaan  memiliki  target  untuk  mengejar  volume  pembiayaan  dan keuntungan, sementara Risk Managenent Officer berkewajiban melakukan assessment/ pengukuran  risiko  yang  cenderung  bersikap  konservatif. Namun  keseluruhan  unit  kerja  tersebut  secara bank-wide sesungguhnya memiliki  tujuan  yang  sama,  yaitu  menumbuhkan  bisnis  bank  dan mendatangkan  keuntungan  bagi  bank  selaku  perusahaan.  Karena  itu, merupakan  tantangan  tersendiri  bagi  bank  untuk  merancang  struktur organisasi  yang  terdiri  atas  unit  kerja  yang  terpisah-pisah  dan  memiliki tugas  dan  fungsi  yang  bertolak  belakang,  namun  diharapkan  dapat mencapai  target  bisnis  bank  secara  keseluruhan.  Sikap  saling  memahami dan menghormati pekerjaan masing-masing unit perlu dikembangkan agar tercipta  sinergi  antarbagian  guna  mencapai  tujuan  bersama.  Bahkan
didalam  syariah  Islam  mengajarkan  umatnya  untuk  tolong-menolong dalam kebaikan, dan tidak tolong-menolong dalam kebatilan.
5. Ada pengendalian dalam pemenuhan aspek syariah.
Pengelolaan  pembiayaan  di  bank  syariah  tidak  sekedar  untuk menghindarkan bank dari risiko pembiayaan. Penyaluran pembiayaan juga harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan syariah yang menjadi  acuan  utama  dalam  kegiatan  perbankan  syariah.  Kesesuaian dengan  ketentuan  syariah  ini  tidak  saja  pada  penggunaan  akad-akad pembiayaan,  melainkan  juga  pada  objek  dan  tata  cara  suatu  pembiayaan disalurkan.  Mengingat  ketentuan-ketentuan  syariah  yang  begitu  luas,  unit kerja  yang  memproses  maupun  pemutus  pembiayaan  tidak  selalu  mampu mendeteksi  kesesuaian  objek  dan  akad  yang  digunakan  dengan  ketentuan syariah.  Karena  itu,  bank  syariah  harus  memiliki  pejabat  atau  unit  kerja khusus  yang  selalu  mengikuti  pembuatan  produk  pembiayaan,  maupun terlibat dalam pemutusan pembiayaan.
Dengan  berbagai  pertimbangan  di  atas,  pembentukan  struktur  organisasi penyuluran pembiayaan  dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah  sebagai berikut:
a. Ada pemisahan fungsi bisnis/ sale dan processing/ administrasi/ operation .
b. Ada  pemisahan  fungsi  pengendalian  risiko  pembiayaan  dengan  fungsi penjualan/ marketing pembiayaan.
c. Ada  pemisahab  fungsi  administrasi  pembiayaan  dengan  fungsi pengendalian risiko pembiayaan.
d. Ada penerapan prinsip “ four eyes principles” dalam pemutus pembiayaan.
e. Ada  unit  kerja  yang  memonitoring  kesesuaian  objek  dan  struktur pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah.

## Fungsi-Fungsi Organisasi Pembiayaan
Pada suatau organisasi pembiayaan, pada umumnya terdapat empat fungsi pokok,  yaitu  fungsi  strategis,  fungsi  pemasaran,  fungsi  pengambilan  keputusan, dan fungsi administrasi. Keempat fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut.
1. Fungsi strategis dan penetapan kebijakan pembiayaan
Penyaluran  pembiayaan  diawali  dengan  penetapan  tujuan  strategis.  Hal tersebut  mencakup  penetapan segmented  costumer ,  sector  industry,  target
pertumbuhan dan penetapan tingkat risiko yang akan diambil. Tujuan strategis ini akan  memberikan  dampak  tata  cara,  organisasi  dan  infrastruktur  penyaluran pembiayaan,  berikut  alokasi  sumber  daya  dan  kegiatan  pemasaran  yang  akan dijalankan oleh bank. Tujuan strategis biasanya dilakukan untuk memiliki dampak jangka  panjang  bagi  bisnis  bank.  Fungsi  strategis  penyaluran  pembiayaan dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris.
Untuk  menerjemahkan  kebijakan  strategis  dalam  bidang  pembiayaan, dibentuk  unit  kerja  yang  bertugas  merancang  produk,  menyusun  ketentuan  dan prosedur  yang  menjadi  pedoman  bagi  unit  kerja  lain  dalam  melaksanakan tugasnya.

## 2. Fungsi pemasaran
Dalam  hal  bisnis  selalu  ada  bidang  penjualan,  tetapi  bagaimana  sebuah pemasaran  melakukan  penjualan  berbeda-beda  tergantung  pada nature  business yang  dijalankan.  Penjualan  lebih  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  untuk mendapatkan pembeli/ nasabah untuk membeli produk dan jasa yang ditawarkan, sedangkan pemasaran adalah segala upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempermudah terjadinya penjualan.
Begitu  pula  dengan  lembaga  keuangan  bank.  Sebuah  bank  untuk  dapat “menjual”  produknya  baik  produk  pendanaan  maupun  pembiayaan,  maka  bank membentuk  unit  kerja  yang  terdiri  atas  tenaga-tenaga  marketing.  Yang  menjadi pokok  utama  tugas  seorang  marketing  ada  mencari  nasabah  yang  diperkirakan fisibel,  sesuai  dengan  criteria  yang  telah  ditetapkan.  Ada  berbagai  istilah  yang digunakan  untuk  menyebut  tenaga  penjual  produk  pembiayaan  bank,  antara  lain Sales  Executive,  Finance  Officer,  Account  Officer,  Account  Manager atau Relationship  Manager .  Namun  terkadang  istilah-istilah  tersebut  dibedakan  satu sama  lain  berdasarkan  ruang  lingkup  tugas  yang  sering  kali  berbeda-beda  antara satu  bank  dengan  bank  lainnya.  Ruang  lingkup  tugas  tenaga  marketing,  antara lain:
a. Mencari  dan  mendapatkan  calon  nasabah,  serta  merencanakan  kunjungan kunjungan ke calon nasabah.
b. Melakukan penjualan produk pembiayaan kepada calon nasabah.
c. Menerapkan  prinsip  “ Know  Your  Costumer” dalam  berhubungan  dengan nasabah.
d. Membuat laporan berkala kunjungan nasabah.
e. Mengumpulkan  dan  meneliti  data  dan  informasi  nasabah  dalam  rangka memproses pemberian pembiayaan.
f. Melakukan  analisis  awal  terhadap  kelayakan  pembiayaan  dalam  rangka memproses persetujuan pembiayaan.
g. Memonitoring pencairan dana pembiayaan maupun pelunasan pembiayaan.
h. Memelihara hubungan baik dengan nasabah.
i. Melakukan cross-selling produk-produk bank lainnya.
Tenaga marketing untuk pembiayaan konsumer dan mikro, biasanya hanya bertugas  mendapatkan  nasabah  dan  mengumpulkan  data-data  primer  nasabah, terkadang disebut Sales Executive . Tenaga marketing untuk pembiyaan kecil dan menengah, selain mencari nasabah, biasanya juga bertugas menyiapkan  proposal pembiayaan dan menjaga hubungan baik dengan nasabah. Tenaga marketing yang memiliki  tugas  demikian  disebut Account  Officer atau Account  Manager .
Sementara itu, untuk penjualan pembiayaan korporasi, biasanya dipisahkan antara petugas yang mencari nasabah, menjalin hubungan baik dan cross selling , dengan petugas  yang  melakukan  analisis  pembiayaan.  Fungsi  pertama  dijalankan  oleh Relatinship Manager , sedangkan fungsi analisis pembiayaan menjadi bagian tugas unit kerja Risk Management Officer.
Oleh sebab itu, tidak ada aturan baku  yang mengatur ruang lingkup tugas petugas  marketing  pembiayaan.  Tetapi  untuk  kepentingan  pembahasan  dalam buku  ini,  akan  digunakan  istilah Account  Officer ,  yang  merujuk  kepada  petugas penjualan  pembiayaan  yang  memiliki  kemampuan  untuk  mencari  nasabah, menawarkan    produk  pembiayaan  kepada  nasabah  potensial  dan  menyusun proposal usulan pemberian pembiayaan.
a. Fungsi  pengambilan  keputusan/  pemegang  kewenangan/  komite pembiayaan
Usulan pembiayaan  yang diajukan oleh tenaga  marketing, bermuara pada proses  pengambilan  keputusan  disetujui  atau  tidaknya  usulan  pembiayaan  yang diajukan.  Prinsip  utama  yang  digunakan  dalam  mengatur  kewenangan pengambilan  keputusan  pembiayaan  dikenal  dengan  istilah  “ Four  Eyes Principle” .  Berdasarkan  prinsip  tersebut,  pengambilan  keputusan  pembiayaan harus  dilakukan  oleh  pejabat  yang  memegang  peran  bisnis,  yaitu  yang  memiliki
tugas  mencapai  target  pertumbuhan  bisnis  bank  dan  pejabat  yang  bertugas mengelola risiko.
Walaupun  berdasarkan  pada  prinsip  yang  sama,  ternyata  pada  saat  ini terdapat dua penerjemahan yang berbeda terhadap prinsip “ Four Eyes Principle” , terutama  terkait  peran Risk  Management  Officer .  Pendekatan  pertama memasukkan Risk  Management  Officer ke  dalam  bagian  dari  pengambilan keputusan  pembiayaan.  Hal  itu  berarti, Risk  Management  Officer bisa  ikut menyetujui  atau  menolak  usulan  pemberian  fasilitas  pembiayaan  yang  diajukan oleh  nasabah.  Pendekatan  kedua  menempatkan Risk  Management  Officer hanya sebagai  pemberi  opini  atas  layak/tidaknya  suatu  usulan  fasilitas  pembiayaan; sedangkan  keputusan  akhir  menjadi  tanggung  jawab  unit  bisnis  sebagai  pejabat yang  berwenang  menyetujui/menolak  usulan  pemberian  fasilitas  pembiayaan tersebut.  Dalam  kasus  terakhir,  pejabat  yang  memiliki  kewenangan  memutuskan pembiayaan  tetap  dapat  menyetujui  usulan  pembiayaan  yang  diajukan  sepanjang ia  meyakini  kelayakan  ususlan  pembiayaan,  meskipun Risk  Management  Unit tidak merekomendasikan pemberian pembiayaan tersebut.
Dalam  hal  pengambilan  keputusan  pembiayaan,  masing-masing  bank memiliki  ketentuan  dan  tata  cara  sendiri.  Terdapat  empat  model  pengambilan keputusan pembiayaan yang diterapkan oleh bank-bank, antara lain:
1. Model  pertama,  masing-masing  pejabat  mempunyai  kewenangan  dengan limit/batas  yang  diberikan  oleh  manajemen  secara  berjenjang.  Usulan pembiayaan harus disetujui satu pejabat yang memiliki limit minimal sama dengan plafon pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.
2. Model  kedua,  pejabat  pemutus  pembiayaan  yang  memiliki  limit kewenangan  tertentu,  dapat  bergabung  dengan  pejabat  lain  yang  juga memiliki  kewenangan  tertentu  sehingga  keduanya  dapat  menyetujui pembiayaan  dengan  plafon  maksimal  sebesar  limit  wewenang  gabungan kedua pejabat tersebut.
3. Model  ketiga,  usulan  pembiayaan  di  atas  jumlah  tertentu  harus  diputus dalam komite pembiayaan.
4. Model  keempat,  semua  keputusan  pembiayaan  hanya  bisa  dilakukan melalui komite pembiayaan.
Komite  pembiayaan  adalah  kumpulan  pejabat  bank  yang  memberikan putusan  terhadap  usulan  fasilitas  pembiayaan  yang  diajukan  calon  nasabah.
Komite  tersebut  terdiri  dari  pejabat-pejabat  yang  dinilai  memiliki  kompetensi dalam  melakukan  penilaian  terhadap  usulan  pembiayaan  dan  risiko  pembiayaan, misalnya  kepala  unit  dan  analis.  Disamping  itu,  sesuai  dengan  prinsip  kehati- hatian  dan  prinsip  risiko  pembiayaan,  seorang  anggota  komite  pembiayaan diberikan  limit/batas  sampai  jumlah  tertentu  dalam  pemberian  fasilitas pembiayaan.
Jenjang  otoritas  dalam  pengambilan  keputusan  pembiayaan  bisa  saja berdasarkan  jenjang  jabatan,  misalnya  kepala  cabang  lebih  rendah  dari  kepala wilayah,  ataupun  berdasarkan  penilaian  kompetensi  pejabat  yang  bersangkutan. Pengambilan  keputusan  pembiayaan  dapat  dilakukan  dalam  sebuah  rapat  atau dilakukan  secara circular ,  yaitu  diedarkan  kepada  para  pejabat  pemutus pembiayaan.
Pada saat ini keempat cara tersebut dilaksanakan dengan sangat bervariasi antara  satu  bank  dengan  bank  lainnya  sesuai  kondisi  masing-masing  bank.  Ada yang  menggunakan  salah  satu  cara  tersebut,  ada  pula  yang  mengkombinasikan cara-cara tersebut.
Selain terdiri atas pejabat-pejabat yang dinilai memiliki kompetensi dalam pengambilan  keputusan  pembiayaan,  komite  pembiayaan  bank  syariah  kadang- kadang  juga  diperkuat  dengan  pejabat  yang  memiliki  kompetensi  dalam  bidang syariah,  yang  disebut Syariah  Compliance  Officer . Syariah  Compliance  Officer bertugas  memastikan bahwa ketentuan syariah ter\lah terpenuhi  dalam objek dan struktur pembiayaan yang diberikan.

## b. Fungsi administrasi pembiayaan
Dalam  pengelolaan  pembiayaan  fungsi  administrasi  dimulai  saat marketing menyiapkan aplikasi permohonan usulan fasilitas pembiayaan, dengan membantu  memverifikasi  informasi  data-data  lapangan  dan  jaminan.  Kemudian setelah aplikasi  permberian fasilitas pembiayan diajukan kepada komite pemutus pembiayaan,  maka  pelaksana  administrasi  pembiayaan  harus  melakukan dokumentasi  usulan  penolakan  ( reject) atau  persetujuan (approve) pembiayaan oleh  komite  pemutus  pembiayaan.  Jika  aplikasi  pembiayaan  tersebut  disetujui ( approve ),  makan  akan  dilanjutkan  ke  proses  pengikatan/akad  perjanjian pembiayaan dan jaminan.
Seorang  pejabat  yang  bertugas  di  unit  administrasi  pembiayaan  harus memeriksa  dan  memastikan  kelengkapan  dokumen  yang  menjadi  syarat  dalam persetujuan  pembiayaan  dan  dokumen  pengikatan  perjanjian  pembiayaan  dan jaminan  telah  dilakukan  dengan  sempurna  dilengkapi covernote dari  notaris. Sehingga, fungsi dari unit administrasi pembiayan sangat penting dalam meenjaga kepentingan bank.
Pada  umumnya  fungsi  utama  unit  kerja  administrasi  pembiayaan  antara lain:
1) Memastikan bahwa proses administrasi pembiayaan telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada.
2) Bertanggung  jawab  terhadap  kelangkapan  dan  kelayakan  dokumen pembiayaan,  serta  surat-surat  jaminan  maupun  kesesuaian  dengan dokumen jaminan asli.
3) Memastikan persiapan dalam proses pengikatan dan penerimaan dokumen pembiayaan/jaminan dijalankan sesuai prosedur.
4) Memastikan penutupan asuransi  jiwa nasabah pembiayaan dan kebakaran telah dilakukan dibuktikan dengan covernote dari pihak asuransi.
5) Moniroring proses review dokumen  persetujuan  ( approval) pembiayaan (pencairan/pelunasan pembiayan) telah dijalaankan sesuai prosedur.
6) Melakukan verifikasi status kolektibilitas nasabah melalui BI Checking
7) Memastikan  pemenuhan  dokumen  yang  dipersyaratkan  oleh  komite pemutus pembiayaan.
8) Membuat laporan pembiayaan untuk kepentingan internal.
9) Memastikan  dan  melakukan  pengecekan  pengkinian  data/dokumen  dan melakukan arsip dokumen serta jaminan pembiayaan.
Setelah  melewati  proses  akad/pengikatan  perjanjian  pembiayaan  dan seluruh  dokumen  yang  menjadi  persyaratan  telah  dipenuhi,  proses  selanjutnya adalah  tahap  pencairan  pembiayaan.  Walaupun  dapat  dikategorikan  sebagai pencatatan  pembiayaan,  kebanyakan  manajemen  bank  memiliki  unit  kerja  yang bertugas  khusus  membukukan  pencairan  pembiayaan,  monitoring  pembayaran angsuran dan pelunasan nasabah, serta pelaporan tunggakan. Pada umumnya unit kerja tersebut dikenal dengan unit Operasional Pembiayaan.
c. Fungsi monitoring dan kebijakan pembiayaan
Pada  unit  pembiayaan  yang  menjadi  ukuran  kinerja  adalah  yang mencerminkan  ketepatan  pemenuhan  kewajiaban  dalam  membayar  angsuran nasabah,  berikut  tingkat  keuntungan  yang  dihasilkan  dari  seluruh  transaksi nasabah  nasabah  dengan  baik.  Pemantauan  kinerja  pembiayaan  per  individu nasabah,  biasanya  dilakukan  oleh marketing yang  merupakan  bagian  dari  tugas menjalin hubungan baik dengan nasabah. Namun pemantauan kinerja pembiayaan berdasarkan  kelompok  nasabah  atau  per  segmen  industry,  dilakukan  oleh  unit pemantauan kinerja portofolio pembiayaan yang biasanya berada dalam unit kerja Manajemen  Risiko.  Selain  itu,  unit  kerja  pemantau  kinerja  pembiayaan  yang bertugas  mengevaluasi  proses  pengukuran  risiko  dan  proses  persetujuan pembiayaan  dan  menyampaikan  usulan  perbaikan  kepada  unit  kerja  yang menetapkan peraturan dan prosedur.
Merupakan  bagian  dari  pemantauan  pembiayaan  adalah  memastikan apakah  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  sudah  dilaksanakan  sebagaimana mestinya. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, sering kali diperlukan perumusan dan penetapan sistem dan prosedur pembiayaan kembali.
Pada umumnya, unit kerja monitoring dan kebijakan pembiayaan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. Mengevaluasi permohonan pemberian fasilitas pembiayaan dari cabang.
b. Memonitoring  perkembangan  dan  kondisi  kualitas  pembaiayaan,  serta memberikan saran-saran langkah perbaiakan.
c. Membantu  direksi  dalam  merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan, peraturan,  arah  dan  strategi  pembiayaan  serta  mengawasi  pelaksanaan kebijakan pembiayaan.
d. Melakukan  analisis,  mengevaluasi  tingkat  risiko  pembiayaan  dan merekomendasi setiap proposal pembiayaan kepada pemutus pembiayaan.
e. Melakukan  koordinasi  dan  memonitoring  langkah-langkah  terkait pencegahan  pembiayaan  bermasalah  dan  pelaksanaan  penagihan  pada debitur untuk meminimalkan potensi kerugian.
f. Memastikan  bahwa  pemberian  pembiayaan  telah  didasarkan  pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, seksama dan terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan.

## Contoh organisasi pembiayaan
Berikut contoh bagan organisasi pembiayaan:
Stuktur  organisasi  pembiayaan  dia  atas  dalah  jenis  dalam  penyaluran pembiayaan,  yang  dimasudkan  untuk  memperlancar  penyaluran  dan  pemantauan setelah pembiayaan dicairkan, serta agar terjadi check and balance antar unit kerja yang  terlibat.  Sedangkan  sruktur  di  bawah,  dari  kiri  ke  kanan,  menggambarkan alur proses yang dilalui dalam setiap penyaluran pembiayaan.
CEO Direksi Credit Comittee Compliance Adm. & Ops.
Financing Financing Sales Risk Management
Financing Policy &
Monitoring
Syaria Compliance Officer Adm. & Ops. Financing Account Officer Credit Risk Officer Officers Adm. & Ops. Financing
Bagian  dalam  kotak  dengan dotted-line adalah  bagian  saat  pengambilan keputusan  pembiayaan  dilakukan.  Pemutus  akhir  pembiayaan,  yang  merupakan penanggung  jawab  pencaipan  target  bisnis,  memberikan  keputusannya  berdasarkan aplikasi  pembiayaan  yang  diajukan  olej  marketing  setelah  mendapatkan opini/pertimbangan atas risiko dan kesesuaian secara prinsip syariah.
KOM ITE P EM UTUS P OL IC Y OFF ICERS AC COUN T OFF ICER CRED IT RISK OFF ICER SH ARI A COM P L. OFF ICER CRED IT ADM IN /S UP P OR T CRED IT OP ERA TION Po lic y, p ro d u k, S O P, In fra & Mo n ito ri n g
P o li cy , p ro d u k , S OP, In fra & M o n ito ri n g Ve rif ikasi ke laya ka n & Appr ova l Pem er ik saa n p er sy ar atan & p en g ik atan Pen ca ir an & p en ca tatan an g su ran

## Kesimpulan
Pembiayaan   berdasarkan   prinsip   syariah   adalah   penyediaan   uang   atau tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan antara      bank      dengan    pihak      lain      yang      mewajibkan      pihak      yang      dibiayai untuk  mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu  tertentu dengan imbalan   atau   bagi   hasil.   Dalam   melakukan   pembiayaan   maka   bank syariah  memerlukan      analisis      pembiayaan      agar      bank      syariah      memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya.
Namun      realisasi      pembiayaan      bukanlah      tahap      terakhir      dari      proses pembiayaan.   Setelah   realisasi   pembiayaan,   maka   pejabat   bank   syariah   perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan supaya memajukan efisiensi di dalam    pengelolaan    tata      laksana    usaha      di      bidang    peminjaman    dan    sasaran pencapaian  yang  ditetapkan  sehingga  tujuan  daripada  adanya  pembiayaan  bisa tercapai

## Daftar Pustaka
Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  2001. Bank  Syariah  Dari  Teori  Ke  Praktek. Jakarta, Gema Insani.
Departemen Agama RI. 1989. Al-qur’an dan terjemahan. Bandung: Gema Risalah.
DSN MUI. 2006. Himpunan Fatwa DSN. Jakarta: DSN MUI dan BI.
Efferin, Sujoko. dkk. 2008. Metode Penelitian Akuntasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Hamka. 1985. Tafsir Al-Azhar Juzu’XXVIII. Jakarta: Pustaka Panjimas.
Karim, Adiwarman A. 2010. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Kasmir.  2011. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainya .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Mark  Plus  dan  Biro  Riset  InfoBank,  “Loyalitas  Nasabah  Bank  Syariah,”  InfoBank, 358, Januari 2009.
Muhammad. 2002. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Puspopranoto,  S.  Sawaldjo.  2004. Keuangan  Perbankan  dan  Pasar  Uang. Jakarta: Pustaka LP3ES.
Rianto  Al-Arif,  M.  Nur.  2010. Dasar-Dasar  Pemasaran  Bank  Syari’ah. Bandung: alfabeta.
Soemitra, Andri. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah. Jakarta: Kencana.