Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. Maret 2016

## OUTSOURCING (ALIH DAYA) DAN PENGELOLAAN TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN
(Tinjauan Yuridis terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
Oleh : Bernat Panjaitan, SH, M.Hum Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

## ABSTRAK
UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar hukum diberlakukannya outsourcing (Alih  Daya)  di  Indonesia,  membagi  outsourcing  (Alih  Daya)  menjadi  dua  bagian,  yaitu: pemborongan  pekerjaan  dan  penyediaan  jasa  pekerja/buruh.    Pada  perkembangannya  dalam  draft revisi  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  outsourcing  (Alih  Daya) mengenai  pemborongan  pekerjaan  dihapuskan,  karena  lebih  condong  ke  arah  sub  contracting pekerjaan dibandingkan dengan tenaga kerja.
Karyawan outsourcing selama ditempatkan diperusahaan pengguna jasa outsourcing wajib mentaati ketentuan  kerja  yang  berlaku  pada  perusahaan  outsourcing,  dimana  hal  itu  harus  dicantumkan dalam  perjanjian  kerjasama.  Mekanisme  Penyelesaian  perselisihan  ketenagakerjaan  diselesaikan secara  internal  antara  perusahaan  outsourcing  dengan  perusahaan  pengguna  jasa  outsourcing, dimana  perusahaan  outsourcing  seharusnya  mengadakan  pertemuan  berkala  dengan  karyawannya untuk membahas masalah-masalah ketenagakerjaan yang terjadi dalam pelaksanaan  outsourcing.
Kata Kunci : outsourcing, Pengelolaan tenaga kerja, UU No 13 Tahun 2003

## I. PENDAHULUAN
Persaingan  dalam  dunia  bisnis antar  perusahaan  membuat  perusahaan harus  berkonsentrasi  pada  rangkaian proses  atau  aktivitas  penciptaan  produk dan  jasa  yang  terkait  dengan  kompetensi utamanya.  Dengan  adanya  konsentrasi terhadap kompetensi utama dari perusahaan,  akan  dihasilkan  sejumlah produk  dan  jasa  memiliki  kualitas  yang memiliki  daya  saing  di  pasaran.  Dalam iklim  persaingan  usaha  yang  makin  ketat, perusahaan  berusaha  untuk  melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production)    Salah  satu  solusinya  adalah dengan sistem outsourcing, dimana
dengan  sistem  ini  perusahaan  dapat menghemat pengeluaran dalam
membiayai  sumber  daya  manusia  (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.
Outsourcing (Alih Daya) diartikan sebagai  pemindahan  atau  pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia  jasa,  dimana  badan  penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi  dan  manajemen  berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak.
Outsourcing  (Alih  Daya)  dalam hukum  ketenagakerjaan  di  Indonesia diartikan  sebagai  pemborongan  pekerjaan
dan penyediaan jasa tenaga kerja pengaturan  hukum  outsourcing  (Alih Daya) di  Indonesia  diatur  dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (pasal 64, 65 dan 66) dan Keputusan Menteri  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi
Republik
Indonesia
No.Kep.101/Men/VI/2004  Tahun  2004 tentang  Tata  Cara  Perijinan  Perusahaan Penyedia  Jasa  Pekerja/Buruh  (Kepmen
101/2004). Pengaturan tentang outsourcing (Alih Daya) ini sendiri masih dianggap pemerintah kurang lengkap.
Dalam  Inpres  No.  3  Tahun  2006 tentang  paket  Kebijakan  Iklim  Investasi disebutkan  bahwa  outsourcing  (Alih Daya)  sebagai  salah  satu  faktor  yang harus  diperhatikan  dengan  serius  dalam menarik  iklim  investasi  ke  Indonesia. Bentuk  keseriusan  pemerintah  tersebut dengan  menugaskan  menteri  tenaga  kerja untuk  membuat  draft  revisi  terhadap Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Outsourcing tidak dapat dipandang secara  jangka  pendek  saja,  dengan menggunakan  outsourcing  perusahaan pasti  akan  mengeluarkan  dana  lebih sebagai  management  fee  perusahaan outsourcing. Outsourcing harus dipandang secara jangka panjang, mulai dari pengembangan  karir  karyawan,  efisiensi dalam  bidang  tenaga  kerja,  organisasi, benefit  dan  lainnya.  Perusahaan  dapat fokus  pada  kompetensi  utamanya  dalam
bisnis  sehingga dapat berkompetisi  dalam pasar,  dimana  hal-hal  intern  perusahaan yang  bersifat  penunjang  (supporting) dialihkan  kepada  pihak  lain  yang  lebih profesional. Pada pelaksanaannya, pengalihan ini juga menimbulkan beberapa  permasalahan  terutama  masalah ketenagakerjaan.
Problematika mengenai
outsourcing  (Alih  Daya)  memang  cukup bervariasi. Hal ini dikarenakan penggunaan  outsourcing  (Alih  Daya) dalam  dunia  usaha  di  Indonesia  kini semakin  marak  dan telah  menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda oleh  pelaku  usaha,  sementara  regulasi yang  ada  belum  terlalu  memadai  untuk mengatur  tentang  outsourcing  yang  telah berjalan  tersebut.  Secara  garis  besar permasalahan  hukum  yang  terkait  dengan penerapan  outsourcing  (Alih  Daya)  di Indonesia sebagai berikut:
1. Bagaimana  perusahaan  melakukan klasifikasi  terhadap  pekerjaan  utama (core business) dan pekerjaan penunjang  perusahaan  (non  core bussiness)  yang  merupakan  dasar  dari pelaksanaan  outsourcing  (Alih  Daya)
?
2. Bagaimana  hubungan  hukum  antara karyawan  outsourcing  (Alih  Daya) den perusahaan pengguna jasa outsourcing ?
3. Bagaimana  mekanisme  penyelesaian sengketa  bila  ada  karyawan  outsource
yang  melanggar  aturan  kerja  pada lokasi perusahaan pemberi kerja?

## II. DEFINISI OUTSOURCING
Dalam  pengertian  umum,  istilah outsourcing (Alih Daya) diartikan sebagai contract (work) out seperti yang tercantum dalam Concise Oxford Dictionary, sementara  mengenai  kontrak  itu  sendiri diartikan sebagai berikut:
“  Contract  to  enter  into  or  make a contract. From the latin contractus, the past participle of contrahere, to draw together, bring about or enter into  an  agreement.”  (Webster’s English Dictionary)
Pengertian outsourcing (Alih Daya)  secara  khusus  didefinisikan  oleh Maurice  F  Greaver  II,  pada  bukunya Strategic  Outsourcing,  A  Structured Approach  to  Outsourcing:  Decisions  and Initiatives,  dijabarkan  sebagai  berikut  :
“Strategic  use  of  outside  parties  to perform  activities,  traditionally  handled by internal staff and respurces.”
Menurut definisi Maurice Greaver, Outsourcing  (Alih  Daya)  dipandang sebagai  tindakan  mengalihkan  beberapa aktivitas perusahaan dan hak pengambilan keputusannya  kepada  pihak  lain  (outside provider),  dimana  tindakan  ini  terikat dalam  suatu  kontrak  kerjasama.  Beberapa pakar  serta  praktisi  outsourcing  (Alih Daya)  dari  Indonesia  juga  memberikan definisi mengenai outsourcing, antara lain menyebutkan  bahwa  outsourcing  (Alih
Daya)  dalam  bahasa  Indonesia  disebut sebagai  alih  daya,  adalah  pendelegasian operasi  dan  manajemen  harian  dari  suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan  jasa  outsourcing).  Pendapat serupa  juga  dikemukakan  oleh  Muzni Tambusai,  Direktur  Jenderal  Pembinaan Hubungan  Industrial  Departemen  Tenaga
Kerja dan Transmigrasi yang mendefinisikan  pengertian  outsourcing (Alih  Daya)  sebagai  memborongkan  satu bagian  atau  beberapa  bagian  kegiatan perusahaan  yang  tadinya  dikelola  sendiri kepada  perusahaan  lain  yang  kemudian disebut  sebagai  penerima  pekerjaan.  Dari beberapa  definisi  yang  dikemukakan  di atas, terdapat persamaan dalam memandang  outsourcing  (Alih  Daya) yaitu terdapat penyerahan sebagian kegiatan perusahaan pada pihak lain.

## III. PENGATURAN
OUTSOURCING
(ALIH  DAYA)  DALAM  UNDANG- UNDANG  NO.  13  TAHUN  2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
UU  No.13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  sebagai  dasar  hukum diberlakukannya  outsourcing  (Alih  Daya) di  Indonesia,  membagi  outsourcing  (Alih Daya) menjadi dua bagian, yaitu: pemborongan  pekerjaan  dan  penyediaan jasa pekerja/buruh.
Pada perkembangannya  dalam  draft  revisi Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan outsourcing
(Alih  Daya)  mengenai  pemborongan pekerjaan dihapuskan, karena lebih condong ke arah sub contracting pekerjaan  dibandingkan  dengan  tenaga kerja.
Untuk  mengkaji  hubungan  hukum antara  karyawan  outsourcing  (Alih  Daya) dengan  perusahaan  pemberi  pekerjaan, akan  diuraikan  terlebih  dahulu  secara garis  besar  pengaturan  outsourcing  (Alih Daya)  dalam  UU  No.13  tahun  2003. Dalam UU No.13/2003, yang menyangkut outsourcing  (Alih  Daya)  adalah  pasal  64, pasal 65 (terdiri dari 9 ayat), dan pasal 66 (terdiri dari 4 ayat).
Pasal 64 adalah dasar dibolehkannya  outsourcing.  Dalam  pasal
64  dinyatakan  bahwa:  Perusahaan  dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan  kepada  perusahaan  lainnya melalui perjanjian pemborongan
pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.” Pasal 65 memuat beberapa ketentuan diantaranya adalah:
 penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan  kepada  perusahaan  lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan  pekerjaan  yang  dibuat secara tertulis (ayat 1);
 pekerjaan  yang diserahkan pada pihak lain,  seperti  yang  dimaksud  dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- dilakukan  secara  terpisah  dari kegiatan utama;
- dilakukan dengan perintah langsung  atau  tidak  langsung  dari pemberi pekerjaan;
- merupakan  kegiatan  penunjang perusahaan secara keseluruhan;
- tidak menghambat proses produksi secara langsung. (ayat 2)
 perusahaan  lain  (yang  diserahkan pekerjaan)  harus  berbentuk  badan hukum (ayat 3);
perlindungan  kerja  dan  syarat-syarat kerja  pada  perusahaan  lain  sama dengan perlindungan kerja dan syarat- syarat  kerja  pada  perusahaan  pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundangan (ayat 4);
 perubahan  atau  penambahan  syarat- syarat  tersebut  diatas  diatur  lebih lanjut  dalam  keputusan  menteri  (ayat 5);
 hubungan  kerja  dalam  pelaksanaan pekerjaan  diatur  dalam  perjanjian tertulis  antara  perusahaan  lain  dan pekerja yang dipekerjakannya (ayat 6)
 hubungan kerja antara perusahaan lain dengan pekerja/buruh dapat didasarkan  pada  perjanjian  kerja waktu  tertentu  atau  perjanjian  kerja waktu tidak tertentu (ayat 7);
 bila  beberapa  syarat  tidak  terpenuhi, antara  lain,  syarat-syarat  mengenai pekerjaan  yang diserahkan pada pihak lain,  dan  syarat  yang  menentukan
bahwa  perusahaan  lain  itu  harus berbadan  hukum,  maka  hubungan kerja  antara  pekerja/buruh  dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan (ayat 8).
Pasal  66  UU  Nomor  13  tahun 2003  mengatur  bahwa  pekerja/buruh  dari perusahaan  penyedia  jasa  tenaga  kerja tidak boleh digunakan  oleh pemberi kerja untuk  melaksanakan  kegiatan  pokok  atau kegiatan  yang  berhubungan  langsung dengan  proses  produksi,  kecuali  untuk kegiatan  jasa  penunjang  yang  tidak berhubungan  langsung  dengan  proses produksi. Perusahaan penyedia jasa untuk tenaga  kerja  yang  tidak  berhubungan langsung  dengan  proses  produksi  juga harus  memenuhi  beberapa  persyaratan, antara lain:
 adanya  hubungan  kerja  antara  pekerja dengan  perusahaan  penyedia  jasa tenaga kerja;
 perjanjian  kerja  yang  berlaku  antara pekerja  dan  perusahaan  penyedia  jasa tenaga  kerja  adalah  perjanjian  kerja untuk  waktu  tertentu  atau  tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak;
 perlindungan upah, kesejahteraan,
syarat-syarat  kerja  serta  perselisihan yang  timbul  menjadi  tanggung  jawab perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh;
 perjanjian antara perusahaan pengguna jasa  pekerja/buruh  dan  perusahaan penyedia  jasa  pekerja/buruh  dibuat secara tertulis.
Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan  bentuk  usaha  yang  berbadan hukum  dan  memiliki  izin  dari  instansi yang  bertanggung  jawab  di  bidang ketenagakerjaan.  Dalam hal syarat-syarat diatas  tidak  terpenuhi  (kecuali  mengenai ketentuan  perlindungan  kesejahteraan), maka  demi  hukum  status  hubungan  kerja antara  pekerja/buruh  dan  perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh  dan  perusahaan  pemberi pekerjaan.

## IV. PENENTUAN  PEKERJAAN  UTAMA

## (CORE BUSINESS)
DAN PEKERJAAN PENUNJANG (NON CORE BUSINESS) DALAM

## PERUSAHAAN  SEBAGAI    DASAR PELAKSANAAN OUTSOUCING.
Berdasarkan  pasal  66  UU  No.13 Tahun  2003  outsourcing  (Alih  Daya) dibolehkan hanya untuk kegiatan penunjang,  dan  kegiatan  yang  tidak berhubungan  langsung  dengan  proses produksi.  R.Djokopranoto  dalam  materi seminarnya  menyampaikan  bahwa : “Dalam  teks  UU  no  13/2003  tersebut disebut  dan dibedakan antara  usaha  atau kegiatan  pokok  dan  kegiatan  penunjang. Ada  persamaan  pokok  antara  bunyi  UU
tersebut  dengan  praktek  industri,  yaitu bahwa yang di outsource umumnya (tidak semuanya)  adalah  kegiatan  penunjang (non  core  business),  sedangkan  kegiatan pokok  (core  business)  pada  umumnya (tidak  semuanya)  tetap  dilakukan  oleh perusahaan  sendiri.  Namun  ada  potensi masalah  yang  timbul.  Potensi  masalah yang  timbul  adalah  apakah  pembuat  dan penegak undang-undang di satu pihak dan para  pengusaha  dan  industriawan  di  lain pihak mempunyai pengertian dan interpretasi  yang  sama  mengenai  istilah- istilah tersebut.”
Kesamaan  interpretasi  ini  penting karena berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan  outsourcing  (Alih  Daya) hanya  dibolehkan  jika  tidak  menyangkut core  business.  Dalam  penjelasan  pasal  66 UU  No.13  tahun  2003,  disebutkan  bahwa :  ”Yang  dimaksud  dengan  kegiatan penunjang  atau  kegiatan  yang  tidak berhubungan  langsung  dengan  proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan  di  luar  usaha  pokok  (core business) suatu perusahaan.Kegiatan tersebut  antara  lain:  usaha  pelayanan kebersihan  (cleaning  service),  usaha penyediaan  makanan  bagi  pekerja/buruh catering, usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan,  serta  usaha  penyediaan angkutan pekerja/buruh.”
Interpretasi yang diberikan undang-undang  masih  sangat  terbatas dibandingkan  dengan  kebutuhan  dunia usaha  saat  ini  dimana  penggunaan outsourcing  (Alih  Daya)  semakin  meluas ke  berbagai  lini  kegiatan  perusahaan. Konsep  dan  pengertian  usaha  pokok  atau core business dan kegiatan penunjang atau non  core  business  adalah  konsep  yang berubah  dan  berkembang  secara  dinamis. Oleh  karena  itu  tidak  heran  kalau Alexander dan Young (1996) mengatakan bahwa  ada  empat  pengertian  yang dihubungkan  dengan  core  activity  atau core  business.  Keempat  pengertian  itu ialah :
 Kegiatan  yang  secara  tradisional dilakukan di dalam perusahaan.
 Kegiatan  yang  bersifat  kritis  terhadap kinerja bisnis.
 Kegiatan yang menciptakan keunggulan  kompetitif  baik  sekarang maupun di waktu yang akan datang.
 Kegiatan yang akan mendorong pengembangan  yang  akan  datang, inovasi, atau peremajaan kembali.
Interpretasi  kegiatan  penunjang yang  tercantum  dalam  penjelasan  UU No.13  tahun  2003  condong  pada  definisi yang  pertama,  dimana  outsourcing  (Alih Daya)  dicontohkan  dengan  aktivitas berupa pengontrakan biasa untuk memudahkan pekerjaan dan
menghindarkan  masalah  tenaga  kerja.
Outsourcing  (Alih  Daya)  pada  dunia
modern  dilakukan  untuk  alasan-alasan yang strategis, yaitu memperoleh keunggulan  kompetitif  untuk  menghadapi persaingan dalam
rangka mempertahankan  pangsa  pasar,  menjamin kelangsungan  hidup  dan  perkembangan perusahaan.
Outsourcing  (Alih  Daya)  untuk meraih  keunggulan  kompetitif  ini  dapat dilihat  pada  industri-industri  mobil  besar di  dunia  seperti  Nissan,  Toyota  dan Honda.  Pada  awalnya  dalam  proses produksi  mobil,  core  business  nya  terdiri dari  pembuatan  desain,  pembuatan  suku cadang dan perakitan. Pada akhirnya yang menjadi core business hanyalah pembuatan desain mobil sementara pembuatan  suku  cadang  dan  perakitan diserahkan  pada  perusahaan  lain  yang lebih  kompeten,  sehingga  perusahaan mobil  tersebut  bisa  meraih  keunggulan kompetitif.
Dalam  hal  outsourcing  (Alih Daya)  yang  berupa  penyediaan  pekerja, dapat  dilihat  pada  perkembangannya  saat ini  di  Indonesia,  perusahaan  besar  seperti Citibank  banyak  melakukan  outsource untuk  tenaga-tenaga  ahli,    sehingga interpretasi  outsource  tidak  lagi  hanya sekadar untuk melakukan aktivitas- aktivitas penunjang seperti yang didefinisikan dalam penjelasan UU No.13 tahun  2003.  Untuk  itu  batasan  pengertian core  business  perlu  disamakan  lagi interpretasinya  oleh  berbagai  kalangan.
Pengaturan  lebih  lanjut  untuk  hal-hal semacam  ini  belum  diakomodir  oleh peraturan ketenagakerjaan di Indonesia.
Perusahaan dalam melakukan perencanaan untuk melakukan outsourcing  terhadap  tenaga  kerjanya, mengklasifikasikan  pekerjaan  utama  dan pekerjaan  penunjang  ke  dalam  suatu dokumen tertulis dan kemudian melaporkannya kepada instansi
ketenagakerjaan setempat.
Pembuatan dokumen tertulis penting  bagi  penerapan  outsourcing  di perusahaan,  karena  alasan-alasan  sebagai berikut :
1. Sebagai  bentuk  kepatuhan  perusahaan terhadap ketentuan tentang ketenagakerjaan  dengan  melakukan pelaporan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat;
2. Sebagai  pedoman  bagi  manajemen dalam melaksanakan outsourcing pada bagian-bagian tertentu di perusahaan;
3. Sebagai  sarana  sosialisasi  kepada pihak  pekerja  tentang  bagian-bagian mana  saja  di perusahaan yang dilakukan outsourcing terhadap pekerjanya;
4. Meminimalkan risiko perselisihan dengan pekerja, serikat pekerja, pemerintah  serta  pemegang  saham mengenai  keabsahan  dan  pengaturan tentang outsourcing di Perusahaan.

## V. PERJANJIAN
DALAM

## OUTSOURCING
Hubungan kerjasama antara Perusahaan outsourcing
dengan perusahaan  pengguna  jasa  outsourcing tentunya  diikat  dengan  suatu  perjanjian tertulis.  Perjanjian  dalam  outsourcing (Alih  Daya)  dapat  berbentuk  perjanjian pemborongan  pekerjaan  atau  perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh. Perjanjian- perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak harus  memenuhi  syarat  sah  perjanjian seperti  yang  tercantum  dalam  pasal  1320 KUH Perdata, yaitu:
1. Sepakat, bagi para pihak;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal.
Perjanjian dalam outsourcing (Alih Daya)  juga  tidak  semata-mata  hanya mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak  sesuai  pasal  1338  KUH
Perdata,  namun  juga  harus  memenuhi ketentuan  ketenagakerjaan,  yaitu  UU No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
Dalam  penyediaan  jasa  pekerja,  ada  2 tahapan perjanjian yang dilalui yaitu:
1. Perjanjian  antara  perusahaan  pemberi
pekerjaan dengan perusahaan penyedia pekerja/buruh; Perusahaan dapat menyerahkan
sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain  melalui  perjanjian  pemborongan
pekerjaan  atau  perjanjian  penyediaan jasa  pekerja  yang  dibuat  secara tertulis. Pekerjaan yang dapat diserahkan  kepada  perusahaan  lain harus  memenuhi  syarat-syarat  sebagai berikut :
a. Dilakukan  secara  terpisah  dari kegiatan utama;
b. Dilakukan dengan perintah langsung  atau  tidak  langsung  dari pemberi pekerjaan;
c. Merupakakan  kegiatan  penunjang perusahaan secara keseluruhan;
d. Tidak menghambat proses
produksi secara langsung. e. Dalam hal penempatan
pekerja/buruh  maka  perusahaan pengguna jasa pekerja akan
membayar sejumlah dana (management fee) pada perusahaan penyedia pekerja/buruh.
2. Perjanjian  perusahaan    penyedia pekerja/buruh dengan karyawan; Penyediaan  jasa  pekerja  atau  buruh untuk  kegiatan  penunjang  perusahaan hatus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Adanya  hubungan  kerja  antara pekerja atau buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh;
b. Perjanjian  kerja  yang  berlaku dalam  hubungan  kerja  adalah perjanjian  kerja  untuk  waktu tertentu yang memenuhi persyaratan  dan  atau  perjanjian
kerja  waktu  tidak  tertentu  yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak;
c. Perlindungan usaha dan kesejahteraan,  syarat-syarat  kerja maupun  perselisihan  yang  timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
Dengan  adanya  2  (dua)  perjanjian tersebut maka walaupun karyawan sehari- hari  bekerja  di  perusahaan  pemberi pekerjaan namun ia tetap berstatus sebagai karyawan  perusahaan  penyedia  pekerja. Pemenuhan  hak-hak  karyawan  seperti perlindungan  upah  dan  kesejahteraan, syarat-syarat  kerja  serta  perselisihan  yang timbul  tetap  merupakan  tanggung  jawab perusahaan penyedia jasa pekerja. Perjanjian  kerja  antara  karyawan  dengan perusahaan outsourcing (Alih Daya) dapat berupa  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu (PKWT)  maupun  Perjanjian  Kerja  Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Perjanjian  kerja  antara  karyawan
outsourcing dengan perusahaan outsourcing  biasanya  mengikuti  jangka waktu perjanjian kerjasama antara
perusahaan outsourcing
dengan perusahaan  pengguna  jasa  outsourcing. Hal  ini  dimaksudkan  apabila  perusahaan pengguna jasa outsourcing hendak mengakhiri kerjasamanya dengan perusahaan outsourcing, maka pada waktu yang  bersamaan  berakhir  pula  kontrak
kerja  antara karyawan  dengan perusahaan outsource.  Bentuk  perjanjian  kerja  yang lazim digunakan dalam outsourcing adalah  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu (PKWT).  Bentuk  perjanjian  kerja  ini dipandang cukup fleksibel bagi perusahaan  pengguna  jasa  outsourcing, karena lingkup pekerjaannya yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan perusahaan.
Karyawan  outsourcing  walaupun secara  organisasi  berada  di  bawah perusahaan  outsourcing,  namun  pada  saat rekruitment,  karyawan  tersebut  harus mendapatkan  persetujuan  dari  pihak perusahaan pengguna outsourcing.
Apabila  perjanjian  kerjasama  antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan  pengguna  jasa  outsourcing berakhir,  maka  berakhir  juga  perjanjian kerja  antara  perusahaan  outsourcing dengan karyawannya.

## VI. HUBUNGAN HUKUM ANTARA KARYAWAN OUTSOURCING (ALIH

## DAYA) DENGAN PERUSAHAAN PENGGUNA OUTSOURCING
Hubungan hukum Perusahaan Outsourcing (Alih Daya) dengan
perusahaan  pengguna  outsourcing  (Alih Daya) diikat dengan menggunakan Perjanjian Kerjasama, dalam hal penyediaan  dan  pengelolaan  pekerja  pada bidang-bidang  tertentu  yang  ditempatkan dan  bekerja  pada  perusahaan  pengguna
outsourcing.  Karyawan  outsourcing  (Alih Daya)  menandatandatangani  perjanjian kerja  dengan  perusahaan  outsourcing (Alih  Daya)  sebagai  dasar  hubungan ketenagakerjaannya.  Dalam  perjanjian kerja tersebut disebutkan bahwa karyawan ditempatkan  dan  bekerja  di  perusahaan pengguna outsourcing.
Dari  hubungan  kerja  ini  timbul suatu  permasalahan  hukum,  karyawan outsourcing (Alih Daya) dalam penempatannya pada
perusahaan pengguna  outsourcing  (Alih  Daya)  harus tunduk  pada  Peraturan  Perusahaan  (PP) atau  Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB) yang  berlaku  pada  perusahaan  pengguna oustourcing  tersebut,  sementara  secara hukum  tidak  ada  hubungan  kerja  antara keduanya.  Hal  yang  mendasari  mengapa karyawan  outsourcing  (Alih  Daya)  harus tunduk pada peraturan perusahaan pemberi kerja adalah :
1. Karyawan tersebut bekerja di tempat/lokasi perusahaan pemberi kerja;
2. Standard Operational Procedures (SOP)  atau  aturan  kerja  perusahaan pemberi kerja harus dilaksanakan oleh karyawan,  dimana  semua  hal  itu tercantum dalam peraturan perusahaan pemberi kerja;
3. Bukti  tunduknya  karyawan  adalah pada  Memorandum  of  Understanding (MoU)  antara  perusahaan  outsource dengan  perusahaan  pemberi  kerja,
dalam  hal  yang  menyangkut  norma- norma  kerja,  waktu  kerja  dan  aturan kerja.  Untuk  benefit  dan  tunjangan biasanya menginduk perusahaan outsource.
Dalam  hal  terjadi  pelanggaran yang  dilakukan  pekerja,  dalam  hal  ini tidak  ada  kewenangan  dari  perusahaan pengguna  jasa  pekerja  untuk  melakukan penyelesaian  sengketa  karena  antara perusahaan  pengguna  jasa  pekerja  (user) dengan karyawan outsource secara hukum tidak mempunyai hubungan kerja, sehingga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut adalah  perusahaan  penyedia  jasa  pekerja, walaupun peraturan yang dilanggar adalah peraturan  perusahaan  pengguna  jasa pekerja (user).
Peraturan perusahaan berisi tentang hak dan kewajiban antara perusahaan dengan karyawan outsourcing. Hak dan kewajiban menggambarkan suatu hubungan  hukum  antara  pekerja  dengan perusahaan,  dimana  kedua  pihak  tersebut sama-sama  terikat  perjanjian  kerja  yang disepakati  bersama.  Sedangkan  hubungan hukum yang ada adalah antara perusahaan Outsourcing (Alih Daya) dengan perusahaan pengguna jasa, berupa perjanjian penyediaan pekerja. Perusahaan pengguna  jasa  pekerja  dengan  karyawan tidak  memiliki  hubungan  kerja  secara langsung,  baik  dalam  bentuk  perjanjian
kerja  waktu  tertentu  maupun  perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
Apabila  ditinjau  dari  terminologi hakikat pelaksanaan Peraturan Perusahaan,  maka  peraturan  perusahaan dari perusahaan pengguna jasa tidak dapat diterapkan  untuk  karyawan  outsourcing (Alih Daya) karena tidak adanya hubungan  kerja.  Hubungan  kerja  yang terjadi  adalah  hubungan  kerja  antara karyawan outsourcing (Alih Daya) dengan perusahaan outsourcing, sehingga seharusnya  karyawan  outsourcing  (Alih Daya) menggunakan peraturan perusahaan outsourcing,  bukan  peraturan  perusahaan pengguna jasa pekerja.
Karyawan outsourcing yang ditempatkan  di  perusahaan  pengguna outsourcing  tentunya  secara  aturan  kerja dan  disiplin  kerja  harus  mengikuti ketentuan  yang  berlaku  pada  perusahaan pengguna  outsourcing.  Dalam  perjanjian kerjasama  antara  perusahaan  outsourcing dengan  perusahaan  pengguna  outsourcing harus jelas di awal, tentang ketentuan apa saja  yang  harus  ditaati  oleh  karyawan outsourcing  selama  ditempatkan  pada perusahaan  pengguna  outsourcing.  Hal- hal  yang  tercantum  dalam  peraturan perusahaan pengguna outsourcing sebaiknya tidak diasumsikan untuk
dilaksanakan  secara  total  oleh  karyawan outsourcing.
Misalkan masalah benefit, tentunya  ada  perbedaan  antara  karyawan
outsourcing dengan karyawan pada perusahaan  pengguna  outsourcing.  Hal- hal yang terdapat pada Peraturan Perusahaan  yang  disepakati  untuk  ditaati, disosialisasikan kepada karyawan outsourcing  oleh  perusahaan  outsourcing. Sosialisasi ini penting untuk meminimalkan  tuntutan  dari  karyawan outsourcing  yang  menuntut  dijadikan karyawan tetap pada perusahaan pengguna  jasa  outsourcing,  dikarenakan kurangnya  informasi  tentang  hubungan hukum antara karyawan dengan perusahaan pengguna outsourcing.
Perbedaan  pemahaman  tesebut pernah  terjadi  pada  PT  Toyota  Astra Motor,  salah  satu  produsen  mobil  di Indonesia.  Dimana  karyawan  outsourcing khusus  pembuat  jok  mobil  Toyota melakukan  unjuk  rasa  serta  mogok  kerja untuk  menuntut  dijadikan  karyawan  PT Toyota  Astra  Motor.  Hal  ini  dikarenakan kurangnya  sosialisasi  mengenai  status hubungan  hukum  mereka  dengan  PT Toyota  Astra  Motor  selaku  perusahaan pengguna outsourcing.

## VII. PENYELESAIAN  PERSELISIHAN DALAM  OUTSOURCING  (ALIH DAya)
Dalam  pelaksanaan  outsourcing (Alih  Daya)  berbagai  potensi  perselisihan mungkin timbul, misalnya berupa pelanggaran  peraturan  perusahaan  oleh karyawan  maupun  adanya  perselisihan
antara karyawan outsource dengan karyawan  lainnya.  Menurut  pasal  66  ayat (2)  huruf  c  UU  No.13  Tahun  2003, penyelesaian  perselisihan  yang  timbul menjadi  tanggung  jawab  perusahaan penyedia jasa pekerja. Jadi walaupun yang dilanggar oleh karyawan outsource adalah peraturan  perusahaan  pemberi  pekerjaan, yang berwenang menyelesaikan perselisihan  tersebut  adalah  perusahaan penyedia jasa pekerja.
Dalam hal ini perusahaan outsource  harus  bisa  menempatkan  diri dan bersikap bijaksana agar bisa mengakomodir  kepentingan  karyawan, maupun perusahaan pengguna jasa pekerja,  mengingat  perusahaan  pengguna jasa pekerja sebenarnya adalah pihak yang lebih  mengetahui  keseharian  performa karyawan,  daripada  perusahaan  outsource itu  sendiri.  Ada  baiknya  perusahaan outsource secara berkala mengirim pewakilannya  untuk  memantau  para karyawannya di perusahaan pengguna jasa pekerja  sehingga  potensi  konflik  bisa dihindari  dan  performa  kerja  karyawan bisa terpantau dengan baik.

## VIII. KESIMPULAN
Outsourcing  (Alih  daya)  sebagai suatu  penyediaan  tenaga  kerja  oleh  pihak lain  dilakukan  dengan  terlebih  dahulu memisahkan antara pekerjaan utama (core business)  dengan  pekerjaan  penunjang perusahaan  (non  core  business)  dalam
suatu  dokumen  tertulis  yang disusun  oleh manajemen perusahaan. Dalam
melakukan outsourcing perusahaan pengguna  jasa  outsourcing  bekerjasama dengan  perusahaan  outsourcing,  dimana hubungan  hukumnya  diwujudkan  dalam suatu  perjanjian  kerjasama  yang  memuat antara lain tentang jangka waktu perjanjian  serta  bidang-bidang  apa  saja yang merupakan bentuk kerjasama outsourcing. Karyawan outsourcing menandatangani  perjanjian  kerja  dengan perusahaan outsourcing untuk ditempatkan  di  perusahaan  pengguna outsourcing.
Karyawan outsourcing selama ditempatkan  diperusahaan  pengguna  jasa outsourcing  wajib  mentaati  ketentuan kerja  yang  berlaku  pada  perusahaan outsourcing, dimana hal itu harus dicantumkan  dalam  perjanjian  kerjasama. Mekanisme Penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan diselesaikan secara internal  antara  perusahaan  outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing, dimana perusahaan outsourcing seharusnya mengadakan pertemuan  berkala  dengan  karyawannya untuk membahas masalah-masalah ketenagakerjaan yang terjadi dalam pelaksanaan outsourcing.
Dewasa  ini  outsourcing  sudah menjadi trend dan kebutuhan dalam dunia usaha, namun pengaturannya masih belum memadai. Sedapat mungkin segala
kekurangan  pengaturan  outsourcing  dapat termuat dalam revisi UU Ketenagakerjaan yang  sedang  dipersiapkan  dan  peraturan pelaksanaanya, sehingga dapat mengakomodir  kepentingan  pengusaha dan melindungi kepentingan pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Asri  Wijayanti,  Cetakan  ke  dua  September 2010,  Hukum  Ketenagakerjaan  Pasca
Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta.

## Iman  Soepomo,  1986,  Hukum  Perburuhan
Bidang  Kesehatan  Kerja,  Paradnya Paramita, Jakarta.
Imam soepomo penyunting Helena poerwanto,  Suliati  Rachmat,  2003, Pengantar Hukum
Perburuhan,
jakarta, Djambatan
Oloan  Sitorus  dan  Darwinsyah  Minim,  2005,
Membangun  Teori  Hukum  Indonesia,
Mitra  Kebijakan  Tanah  Indonesia,
Yogyakarta.
Siswanto  Sastrohadiwiryo,  Cetakan  ke  II
2003,  Manajemen  Tenaga  Kerja
Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta.
Zaeni Asyhadie, 2007, Hukum Ketenagakerjaan  Bidang  Hubungan
Kerja, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta.
2. Peraturan perundangan
Undang –Undang Dasar Tahun 1945.
Kitab Undang Hukum Perdata.
Undang-undang    No  3  Tahun  1992  Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Undang-  Undang  No.  13  Tahun    2003
Tentang Ketenagakerjaan. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga  Kerja  Dan  Tramsmigrasi No. PER-01/MEN/1999 jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  No.  KEP-226/ME/2000 Tentang Upah Minimum.
Republik  Indonesia,  Keputusan  Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep  49  /  MEN  /  2004  Tentang
Struktur  dan Skala Upah. Republik  Indonesia,  Keputusan  Menteri
Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kep.
No.  100  /  MEN  /  2004,  Tentang Ketentuan  Pelaksanaan    Perjanjian
Kerja Waktu Terrtentu.
Republik  Indonesia,  Keputusan  Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP 231/MEN/2004 Tentang Waktu  Kerja  Lembur dan  Upah Kerja Lembur. 3. Internet
Henri. “Teori-Teori Hukum”, melalui, http://www.Detik.com ,
Samsul  Maarif,  “Teori-Teori  Tujuan  Sebuah Negara”,
melalui http://www.Unjabisnis.Net, Zen Zanibar. “Kerangka Pemahaman Filsafat Hukum”, melalui
http://www.Google.com,
Teori  Keadilan  John  Rawls  Pemahaman Sederhana Buku A Theory of  justice, melalui www.google.com