## Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Koperasi untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa

## Sri Rahayu, Yudi, Salman Jumaili, Rahayu dan Muhammad Ridwan
Pascasarjana Universitas Jambi, Indonesia

## ABSTRAK
Koperasi di Indonesia baik dari sisi jumlah maupun kualitas dan jenis usaha terus meningkat, walaupun tidak dapat dipungkiri jumlah koperasi yang tutup usaha dan tidak aktif juga tidak sedikit.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  dari  sisi  lemahnya  pengelolaan  keuangan  oleh pengurus,  sehingga  keberlangsungan  usaha  tidak  dapat  dipantau  dan  menimbulkan ketidakpercayaan dari anggota koperasi. Kegiatan pengabdian bertujuan untuk pertama untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengurus koperasi dalam pengelolaan keuangan khususnya  terkait  penyusunan  laporan  keuangan  sehingga  informasi  keuangan  dapat dimanfaatkan untuk rencana pengembangan usaha. Mitra kegiatan ini adalah Koperasi Bangun Setia  Kecamatan  Merangin  Jambi.  Pelatihan  diberikan  kepada  pengurus  dan  staf  koperasi. Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan bisa digunakan sebagai salah satu dasar untuk penetapan kebijakan atau keputusan pengembangan usaha dan menjadi pertanggungjawaban kepada  anggota  dan  stakeholders  lainnya.    Kegiatan  pengabdian  telah  dilaksanakan  dengan baik  dan lancar.  Harapan dari mitra, kegiatan pengabdian pada masyarakat  seperti ini dapat dilakukan kembali di Koperasi Bangun Setia pada masa yang akan datang.
Kata Kunci: Koperasi, Laporan Keuangan, Ekonomi Rakyat

## PENDAHULUAN
Koperasi  merupakan  bentuk  usaha  yang  terus  dikembangkan  di  nusantara  sesuai  dengan rekomendasi Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi diharapkan berkembang karena dianggap sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yaitu Gotong Royong. Kemandirian koperasi sangat diharapkan  sehingga  koperasi  menjadi  usaha  yang  mampu  berdiri  sendiri  menjalankan kegiatan usahanya secara mandiri, mampu memperoleh laba sehingga dapat mempertahankan kelangsungan usaha usahanya serta meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.
Pembangunan  struktur  ekonomi  yang  kuat  dengan  landasan  keunggulan  kompetitif wilayah serta dukungan  kualitas sumber daya manusia  dan  peningkatan  daya saing  menjadi salah  satu  target  yang  ditekankan  dalam  RPJPN  (rencana  pembangunan  jangka  panjang nasional)  2020-2025  dan  pembangunan  jangka  menengah  nasional  2020-2024.  Tujuh  target agenda nasional untuk pembangunan yang masuk dalam program  yang diprioritaskan, salah satunya  yaitu  meningkatkan  kekuatan  atau  ketahanan  secara  ekonomi  agar  dapat  tumbuh dengan  kualitas  dan  adil.  Kopeasi  dan  UMKM  terus  menjadi  perhatian  pemerintah  dan dikembangkan  dalam  rangka  memperkuat  ketahanan  ekonomi.  Tuh  koperasi  juga  menjadi cerminan  implementasi  pemberdayaan  sistem  ekonomi  kerakyatan  yang  berdasarkan Pancasila.
Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia terus melakukan reformasi total terhadap  perkoperasian  di  Indonesia.  Salah  satu  hasilnya  terjadi  peningkatan  sumbangan Produk  Domestik  Bruto-PDB  koperasi  terhadap  Produk  Domestik  Bruto-PDB  nasional meningkat 1,11% dari Tahun 2016 ke Tahun 2018 (Kemenkop, 2020). Juga berdampak kepada tercapai  anggota  koperasi  dan  masyarakat  yang  sejahtera  dan  diharapkan  juga  akan  mampu meningkatkan  pemerataan  pembangunan  ekonomi  nasional.  Koperasi  yang  dicerminkan
melalui jumlah volume usaha koperasi juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu juga terjadi kenaikan jumlah anggota koperasi aktif sebanyak 89,69% (10.621.323 orang)  dari  tahun  2016  ke  tahun  2019  (Kementerian  Koperasi  dan  UMKM,  2020). Berdasarkan sektor usaha, perkembangan jenis usaha koperasi di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Sektor Usaha Koperasi Indonesia Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, 2020.
Berdasarkan gambar 1.1, Koperasi bidang usaha pertanian, kehutanan dan perikanan termasuk peringkat  ketiga  tertinggi  di  Indonesia.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  potensi  pengembangan koperasi untuk sektor usaha ini cukup menjanjikan untuk terus dioptimalkan.
Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia juga mencermati fenomena ketidakaktifan koperasi, data menunjukkan sebanyak 40.013 unit koperasi telah dibubarkan. Operasi tersebut teridentifikasi tidak lagi aktif, tidak menyelenggarakan rapat anggota tahunan untuk 3 tahun atau  usaha  koperasi  tidak  lagi  berjalan.  Kendala  pengelolaan  keuangan  lainnya  antara  lain lahan koperasi yang tidak berkembang dan mengalami defisit serta masih belum optimalnya pemberdayaan  (1)    motivasi  yang  salah  saat  mendirikan  koperasi  hanya  bertujuan  untuk mengharapkan  bantuan  dari  pemerintah  (2)  adanya  kesalahpahaman  dalam  pengurusan koperasi,  penggunaan koperasi  untuk  kepentingan pribadi  pengurus;  (3) kompetensi  sumber daya manusia dan komitment  baik  pengurus maupun pembina koperasi  yang masih  terbatas (Kemenkopukm,  2020).  Kelemahan  pengelolaan  keuangan  koperasi        lainnya  berupa keterlambatan  penyusunan  laporan  keuangan  dan  ketidakjelasan  perlakuan  akuntansi (Krisnadewi dkk, 2017). Salah satu cara untuk mengurangi munculnya kesalahpahaman dalam pengurusan koperasi antara pengurus, anggota dan badan pengawas adalah dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
Perangkat organisasi utama koperasi yaitu pengurus,  rapat anggota dan badan pengawas. Kuasa  tertinggi  koperasi  adalah  Rapat  anggota.    Hasil  rapat  anggota  dilaksanakan  oleh pengurus koperasi sedangkan sedangkan yang menjadi pengawas untuk memastikan pengurus melaksanakan  kegiatannya  sesuai  dengan  hasil  rapat  anggota  diamanahkan  kepada  badan pengawas  koperasi.  Pengurus  menjadi  pihak  yang  dituntut  untuk  paling  aktif  dalam menjalankan usaha koperasi karena terlibat langsung dalam kegiatan keseharian operasional koperasi.  Oleh  karena  itu  komitmen  dan  kemampuan  pengurus  koperasi  yang  baik  sangat diharapkan sehingga dapat memajukan koperasi.
Pengelolaan  keuangan  penting  untuk  diperhatikan  oleh  pengurus  koperasi.    Tanggung jawab  pengelolaan  keuangan  mulai  dari  penyusunan  anggaran  sampai  dengan  penyusunan laporan  keuangan  dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  telah  diamanahkan  secara khusus  dalam  Undang-Undang  No.  25  Tahun  1992,  Ayat  1,  Pasal  30.  Pembangunan  dan pengembangan koperasi sebagai badan usaha yang juga berperan sebagai penggerak ekonomi rakyat, maka koperasi harus dikelola dengan prinsip terbuka, transparan dan akuntabel. Hal ini dapat terwujud melalui penyelenggaraan akuntansi secara benar dan tertib (Per/M.KUKM/VII/2012).
Koperasi  Bangun  Setia  beralamat  di  Kelurahan  Kampung  Baruh,  Kecamatan  Tabir, Kabupaten Merangin, Jambi telah berdiri sejak tahun 2007, Koperasi dengan usaha di bidang perkebunan.  Koperasi  ini  merupakan  koperasi  yang  didirikan  oleh  para  petani  plasma perkebunan  kelapa  sawit  dari  PT  Sari  Aditya  Loka  (SAL)  di  Kabupaten  Merangin.  Hasil wawancara tim dengan Pengurus Koperasi pada survei awal di Januari 2021 diketahui bahwa koperasi  ini  berhasil  menjadi  koperasi  perkebunan  dengan  omzet  penjualan  tertinggi  di Kabupaten  Merangin  sejak  tahun  2018.  Nilai  omset  penjualan  setiap  dua  minggu  sudah mencapai kurang lebih Rp. 900 Juta sampai dengan Rp. 1,2 Miliar.  Selain usaha tandan buah segar-TBS kelapa sawit, dalam 3 tahun terakhir, koperasi telah mengembangkan usaha berupa bidang  usaha  simpan  pinjam  untuk  anggota  koperasi.  Simpan  pinjam  koperasi  baru mengakomodir  untuk  peminjaman  individu  anggota,  belum  peminjaman  anggota  secara berkelompok.
Diskusi tim dengan salah satu pengelola keuangan koperasi ditemukan bahwa saat ini ada  masalah  yang  dihadapi  yaitu  pengelolaan  keuangan  yang  masih  perlu  dioptimalkan, khususnya  untuk  usaha  simpan  pinjam.  Koperasi  telah  menggunakan  sistem  excel  untuk mencatat transaksi hariannya namun belum terintegrasi dengan pelaporan keuangan. Koperasi hanya  memiliki  informasi  keuangan  berupa  laporan  kas  yang  diterima  dan  kas  yang dikeluarkan saja, belum menyusun laporan keuangan lengkap sesuai aturan yang berlaku. Salah satu  kelemahan  yang  timbul  adalah  tidak  diperolehnya  informasi  keuangan  yang  lengkap. Selain itu, selama ini koperasi melakukan pengembangan usaha koperasi belum berdasarkan data keuangan, sehingga potensi risiko likuiditas dan estimasi profitabilitas usaha belum dapat ditaksir  dengan  optimal.  Hal  ini  dikhawatirkan  akan  berdampak  pada  pengembangan  usaha yang tidak mampu untuk bertahan lama.
Permasalahan  utama  Koperasi  Bangun  Setia  sama  dengan  koperasi  lain  yang  masih berkembang pada umumnya, yaitu salah satunya terkait pengelolaan keuangan. Permasalahan pengelolaan keuangan yang tidak akuntabel dan transparan dapat menjadi salah satu pemicu ketidakharmonisan hubungan pengurus dengan anggota. Koperasi yang memiliki pengelolaan keuangan  yang  baik  akan  sangat  membantu  pengurus  mampu  mempertanggungjawabkan kegiatan koperasi  baik  kepada  anggota maupun  kepada stakeholder lainnya dan operasional koperasi oleh pengurus. Salah satu hasil dari administrasi pengelolaan keuangan koperasi yaitu laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  bagi  anggota  untuk melakukan evaluasi terhadap pengurus dan untuk mengusulkan rencana pengembangan usaha koperasi  selanjutnya.  Dari  sisi  Badan  Pengawas,    laporan  keuangan  koperasi  dasar  untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab dan kegiatan operasional koperasi yang dijalankan oleh pengurus.
Beberapa  masalah  yang  dihadapi  Mitra  adalah  masih  terbatasnya  kemampuan pengelolaan keuangan khususnya administrasi keuangan yang terintegrasi ke laporan keuangan untuk usaha simpan pinjam. Permasalahan ini berdampak kepada proses pengelolaan keuangan yang belum optimal, perlu waktu yang lebih banyak dan data keuangan yang tidak up to date setiap waktu. Koperasi diharapkan mampu membantu menjadi stabilitas ekonomi masyarakat, dengan pertimbangan kondisi saat ini terjadi kondisi ekonomi anggota cenderung turun masa Pandemi wabah Covid 19. Perkembangan Koperasi bukan hanya menjadi tanggung jawab dari
Kementerian  Koperasi  dan  UMKM  saja,  tetapi  jadi  tanggung  jawab  seluruh  elemen masyarakat.  Kontribusi dari berbagai pihak termasuk akademisi untuk berperan aktif sangat dibutuhkan  dalam  memberikan  pembinaan  dan  pendampingan  terhadap  koperasi  sehingga mampu  meningkatkan  kompetensi  sumber  daya  pengurus.  Artikel  ini  bertujuan  untuk menjelaskan proses dan hasil dari kegiatan pengabdian pada masyarakat di Koperasi Bangun Setia  tentang  penyusunan  laporan  keuangan  dan  pemanfaatan  informasi  keuangan  dalam pengembangan usaha.

## METODE PELAKSANAAN
Tahapan kegiatan PPM diperlukan untuk menyelesaikan solusi yang ditawarkan untuk masalah yang dihadapi pengurus koperasi yang menjadi mitra kegiatan ini. Adapun metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini antara lain:
1. Tahap  penyusunan  rencana,  Tim  PPM  melakukan  penyusunan  proposal,  survei awal, koordinasi awal dan pengajuan proposal ke LPPM.
2. Tahap Pelaksanaan, metode dan tahapan dalam kegiatan diseminasi dalam bentuk pelatihan,  maka  tim  akan  menyusun  aplikasi  sederhana  penyusunan  buku  kas umum  yang  terintegrasi  dengan  laporan  keuangan  dan  penyusunan  laporan keuangan.  Pelatihan  dilaksanakan  secara  off  line  karena  jumlah  peserta  juga terbatas. Hal ini bertujuan untuk mengefektifkan proses diskusi dan pelatihan.
3. Tahap  evaluasi  kegiatan  dan  potensi  pengembangan  program  lanjutan  setelah selesai kegiatan.
a. Evaluasi akan dilakukan setelah selesai pelatihan dilaksanakan untuk menilai keefektivan  kegiatan.  Hal  ini  membutuhkan  partisipasi      pengurus  dan anggota badan pengawas
b. Evaluasi terhadap perbaikan tata kelola keuangan koperasi. Untuk evaluasi ini tim membutuhkan partisipasi dari anggota koperasi dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Merangin.
Mitra  berpartisipasi  dalam  proses  diskusi  untuk  identifikasi  masalah  yang  akan  digunakan untuk  penyusunan  proposal,  usulan  staf  dan  pengurus  koperasi  yang  ikut  pelatihan,  jenis aplikasi  yang  dibutuhkan  dan  pada  tahap  evaluasi.  Mitra  juga  menyediakan  tempat  untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan secara offline .

## HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI
Observasi  awal  berupa  wawancara  mengidentifikasikan  permasalahan-permasalahan  yang dihadapi  oleh  Mitra  antara  lain  yaitu:  kurangnya  literasi  (pemahaman)  pengurus  koperasi khususnya bagian pengelola keuangan tentang penyusunan laporan keuangan dan keterbatasan pengetahuan  dan  keterampilan  pengurus  untuk  memanfaatkan  informasi  keuangan  untuk rencana pengembangan usaha koperasi. Koperasi ini beralamat di Kecamatan Rantau Panjang Tabir Merangin Jambi. Koperasi berdiri sejak tahun 2004 dan termasuk koperasi yang masih mampu bertahan dan berkembang sampai saat ini. Koperasi mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten  Merangin  melalui  Dinas  Perkebunan  untuk  menempati  Eks  Gedung  Perkebunan yang  sudah  lama  tidak  ditempati.  Koperasi  ini  merupakan  mitra  dari  PT  Sari  Aditya  Loka Merangin. Anggota koperasi yang memiliki lahan sawit menyerahkan hasil panen sawit kepada PT Sari Aditya Loka Merangin melalui Koperasi. Seluruh administrasi dan proses penjualan dilakukan oleh koperasi.  Harga buah sawit  dihargai  oleh perusahaan  sesuai  dengan standar harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan. Selisih harga dibandingkan penjualan kepada pedagang sawit di luar biasanya lebih tinggi kurang lebih Rp.300,- sampai dengan Rp.400,-
rupiah per kilogram. Kesepakatan standar harga ini telah disepakati koperasi dan perusahaan dari awal kerjasama. Hal ini tentu lebih menguntungkan bagi anggota koperasi.
Tim  pengabdian  melakukan  diskusi  awal  tentang  pengelolaan  keuangan  koperasi sebelum kegiatan dilakukan. Diskusi ini dilakukan dengan salah satu staf pengelola keuangan koperasi.  Dari  proses  diskusi  dapat  diketahui  bahwa  Koperasi  Bangun  Setia  ini  telah melakukan penyusunan buku kas umum, daftar piutang, daftar inventaris koperasi dan laporan perhitungan hasil usaha. Informasi keuangan juga telah disampaikan kepada anggota melalui rapat anggota tahunan.  Pembayaran hak-hak petani dilakukan melalui transfer bank. Koperasi meminta  seluruh  anggota  koperasi,  minimal  ketua  kelompok  memiliki  rekening  bank. Transaksi  melalui  bank  dipilih  karena  lebih  aman  dan  tertib  baik  bagi  koperasi  maupun anggota. Administrasi keuangan yang dilakukan koperasi cukup tertib karena seluruh transaksi keuangan  juga  telah  didukung  dengan  bukti  transaksi.  Namun  koperasi  belum  menyusun laporan  keuangan  selain  perhitungan  hasil  usaha,  seperti  neraca,  laporan  perubahan  ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.  Administrasi keuangan yang baik memang sangat dibutuhkan suatu organisasi. Saldo akun yang disajikan dalam laporan keuangan dengan dukungan administrasi yang baik dan benar akan sangat membantu meningkatkan akuntabilitas pengelolaaan keuangan (Rahayu dkk, 2019).
Kegiatan  pelatihan  dilaksanakan  pada  awal  September  2021  bertempat  di  Kantor Koperasi Bangun Setia. Peserta kegiatan adalah pengurus dan staf koperasi. Kegiatan pelatihan berlangsung dengan lancar. Pihak koperasi mengharapkan tim tetap akan melakukan kegiatan pendampingan  setelah  selesai  kegiatan.    Peran  serta  para  akademisi  untuk  meningkatkan pengetahuan  pengelolaan  keuangan  koperasi  sangat  diperlukan  untuk  meningkatkan keterampilan  pengurus  koperasi.  Pemahaman  yang  luas  terhadap  optimalisasi  pengelolaan keuangan koperasi akan menjadikan penyelenggaraan koperasi akan lebih baik.
Tim  Pengabdian  ini  berharap  dapat  berkonstribusi  untuk  mendukung  program pemerintah tersebut melalui kegiatan dengan sasaran/target sebagai berikut:
1.  Kualitas SDM meningkat sehingga memadai untuk mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat yang berkualitas,
2.  Proses  pengelolaan  keuangan  yang  dapat  meningkatkan  efisiensi  biaya,  akuntabiltas dan transparansi keuangan koperasi.
3.  Anggota  dapat  menerima  pelayanan  berkualitas  untuk  meningkatkan  rasa  percaya terhadap pengurus, dan
4.  Pelayanan koperasi bagi anggota tetap berjalan dengan lancar selama masa new normal akibat pandemic COVID-19.
Sasaran/target ini ditetapkan sebagai usaha peningkatan kompetensi pengurus koperasi dalam menyelenggarakan  kegiatan  ekonomi  rakyat  yang  berkualitas.    Koperasi  juga  akan  mampu meningkatkan  layanan  yang  efisien  dari  sisi  biaya  sehingga  mudah  untuk  dilakukan pengawasan  baik  dari  sisi  penyelenggaran  proses  pengelolaan  keuangan  maupun  layanan lainnya.
Standar  akuntansi  yang  digunakan  koperasi  untuk  pedoman  penyusunan  lapoaran keuangan adalah Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitias Tanpa Akuntabilitas Publik (IAI, 2013). Adapun Laporan Keuangan usaha simpan pinjam yang harus disiapkan koperasi simpan pinjam sesuai dengan Per/M.KUKM/IX/2015. Laporan keuangan merupakan alat komunikasi bagi para stakeholders untuk menganalisis kondisi dan kinera perusahaan (Yusuf, 2011). Badan pengawas juga dapat lebih optimal dalam melakukan pemantauan, apabila laporan keuangan telah disusun dengan baik. Pengawasan pengelolaan keuangan menjadi  penting karena akan meningkatkan  efektifitas  suatu  organisasi  dalam  memberikan  layanan  (Rahayu,  dkk,  2019). Selain  itu,  koperasi  juga  harus  memperhatikan  akuntabilitas  dan  transparansi  agar  dapat memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak khususnya anggota koperasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini telah  dapat  dilaksanakan dengan baik dan lancar. Mitra  kegiatan  telah  memiliki  beberapa  data  dan  informasi  keuangan  sederhana.  Laporan tersebut  disiapkan  khususnya  untuk  bahan  rapat  anggota  tahunan  koperasi.  Kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu menjadikan koperasi menjadi lebih mandiri, administrasi keuangan lebih tertib dan akuntabel serta dapat meningkatkan kepercayaan anggota. Selain itu, diharapkan  koperasi  juga  mampu  melakukan  evaluasi  atas  kinerja  keuangan  koperasi  untuk salah  satu  dasar  pengembangan  usaha.    Berdasarkan  proses  pengabdian  yang  telah dilaksanakan,  maka  sebaiknya  kegiatan  pelatihan  dan  pendampingan  pengelolaan  keuangan koperasi sebaiknya menjadi salah satu target yang harus dibina bukan hanya oleh Pemerintah Daerah  saja,  tetapi  juga  oleh  lembaga  pendidikan  tinggi.    Mitra  kegiatan  ini  mengharapkan kegiatan ini juga dapat terus dilanjutkan dengan memperluas target sasaran ke koperasi lain dan  menambah  materi  kegiatan  seperti  penyusunan  kebijakan  akuntansi  dan  perpajakan koperasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013, Standar Akuntansi Keuangan, Entitias Tanpa Akuntabilitas Publik, Cetakan Ketiga.
Krisnadewi, K. A,  N.M.A Erawati, E.A. Sisdyani dan I.W P Wirasedana, 2017, Penyusunan Kebijakan Pengelolaan dan Akuntansi pada Koperasi KKS, Buletin Udayana Mengabdi, Volume 16, No.3, September, 302- 306
Peraturan Menteri Kementerian Koperasi dan UMKM No 04/Per/M.KUKM/VII/2012, 2015, Pedoman Akuntansi Koperasi, kemenkopukm.go.id
Peraturan Menteri  Kementerian Koperasi  dan  UMKM No 13/Per/M.KUKM/IX/2015, 2015,
Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, kemenkopukm.go.id Kementerian Koperasi dan UMKM, 2020, Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2021, kemenkopukm.go.id
Rahayu,  S.,  Mukhzrudfa,  Yuliusman,  Yuliana.  (2019).  Praktik  Pengawasan  Pengelolaan Keuangan Sekolah, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja, Vol. IV, Jan-Maret Rahayu, S., Yudi, Rahayu & Yuliana, (2019), Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Bahan Habis Pakai Sekolah, Jurnal Karya Abdi Masyarakat, Vol 3, No.1, Desember.
Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Yusuf, Al Haryono, 2011, Dasar-Dasar Akuntansi, Jilid 2, Cetakan Pertama, Desember, STIE YKPN, Yogyakarta.