## KONSEP PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
ANALYSIS OF PRISONERS GUIDANCE TO REDUCE LEVEL

## MARSUDI UTOYO
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Jl. Suka Bangun II, Km. 6,5 Palembang

## ABSTRACT
Correctional systems in addition to aiming to restore correctional inmates as a good citizen, also aims to protect the public against the possibility of repeated criminal acts by prisoners.The problem in this is how the pattern formation is done by the Penitentiary. The method used in this study is through normative approaches. Secondary data was obtained through library and conducted data analysis by means of qualitative analysis. Based on the results  of  this  study  concluded  that  the  pattern  of  development  undertaken  by  the Correctional  Institution  Correctional  inmates  to  reduce  recidivism  rate  among  others, through  the  stages  of  admission  and  orientation  or  introduction,  development  stage,  the stage  of  assimilation  and  integration  phases  are  performed  both  inside  prisons  and  in outside  the  prison  in  accordance  stages.    Advice  can  be  given  that  prisons  can  further enhance the ability of human resources at Penitentiary through training
Keywords : Prisoners, Penitentiary. Correctional

## I. PENDAHULUAN
Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan  dan  cara  pembinaan  yang merupakan  bagian  akan  pembinaan  akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai  unit  pelaksana  teknis  di  dalam melaksanakan  pembinaan  terhadap  Warga Binaan  Pemasyarakatan  didasarkan  atas  10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan.
Pembinaan di Lembaga Pe masyarakatan  merupakan  upaya  mencegah terjadinya  pengulangan  tindak  pidana tentunya  dengan  pembinaan  dan  perlakuan yang tepat sehingga tujuan dari pemasyarakatan  dapat  tercapai.  Dipandang dari  sudut  usaha  pemberantasan  kejahatan, kedudukan  pemasyarakatan  sangat  penting
yaitu  dapat  mengukur  berhasil  tidaknya pemberantasan  kejahatan  secara  represif sangat tergantung dari hasil proses pembinaan pada tahap praktik
pemasyarakatan tersebut. Walaupun institusi  kepolisian  berhasil  menangkap pelaku  kejahatan  dan  mengungkapkan kasus kejahatan tersebut, institusi kejaksaan berhasil  membuktikan  dakwaannya  dan institusi  pengadilan  telah  memutus  perkara tersebut  dengan  seadil-adilnya,  namun apabila setelah menjalani pidana  di Lembaga  Pemasyarakatan  dan  kemudian bebas  dan  berbaur  dengan  masyarakat, tetapi kemudian tidak berapa lama melakukan  tindak  pidana  yang  sama  atau bahkan  lebih  sering  melakukan  tindak pidana dari pada sebelum ia masuk lembaga pemasyarakatan  maka  semua  rangkaian tugas atau kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tugasnya
masing-masing  dalam  integrated  criminal justice  system  atau  sistem  peradilan  pidana terpadu  sama  sekali  tidak  ada  artinya  atau telah gagal.
Kecenderungan berhasil tidaknya proses pembinaan di lembaga pe masyarakatan  dapat  dilihat  dari  tinggi rendahnya  jumlah  residivis  yang  ditahan di Lembaga Pemasyarakatan. Residivis adalah pengulangan  tindak  pidana,  maksudnya adalah  narapidana  yang  telah  menjalani masa  hukuman  dari  perbuatannya  tetapi ketika  kembali  ke  masyarakat,  mengulangi kembali perbuatannya bahkan menjadi lebih sering  dan  menjadi  ahli  dalam  kejahatan tersebut.  Jika  jumlah  narapidana  residivis menurun  dari  tiap  tahun,  maka  bisa dikatakan  proses  pembinaan  di  lembaga pemasyarakatan  tersebut  berhasil  tetapi sebaliknya  apabila  jumlah  narapidana residivis  meningkat  maka  secara  otomatis proses pembinaan di
Lembaga
Pemasyarakat an tersebut telah gagal. Pembinaan narapidana
adalah merupakan  suatu  sistem,  maka  pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang  bekerja  saling  berkaitan  untuk mencapai  suatu  tujuan.  Pada  saatnya narapidana  selesai  menjalani  pidananya mereka  dapat  diterima  di  masyarakat  dan tidak  terjadi  pengulangan  tindak  pidana bahkan dapat ikut berperan dalam pembangun  an,  namun  demikian  pada kenyataan nya banyak narapidan yang telah keluar dari lembaga pemasyarakatan kembali  mengulangi  tindak  pidana  yang dulu  pernah  dilakukannya  atau  bahkan menjadi lebih ahli dalam melakukan tindak pidana tersebut sehingga seolah-olah pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakat  an adalah  tempat  kursus  singkat  agar  mahir melakukan  tindak  pidana  dan  tujuan  dari pembinaan  narapidana  selama  ini  seperti
yang  tercantum  dalam  Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak tercapai. Sistem  Pemasyarakatan  menurut Adi  Sujatno,  di  samping  bertujuan  untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan  sebagai  warga  yang  baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya  tindak  pidana  oleh  Warga Binaan  Pemasyarakatan,  serta  merupa  kan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam  Pancasila.  (Adi  Sujatno,  2004,  hlm. 21).
Pelaksanakan sistem Pe masyarakatan dalam  hal  pembinaan  tersebut  diharapkan agar  mereka  mampu  memperbaiki  diri  dan tidak  mengulangi  tindakan  yang  ber tentangan dengan hukum, sehingga diperlukan pula partisipasi atau ke ikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan  kerja  sama  dalam  pembinaan maupun  dengan  sikap  bersedia  menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

## II. PEMBAHASAN

## Pengertian Narapidana
Pasal  1  angka  5  Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Warga Binaan Pemasyarakatan  adalah  Narapidana,  Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.  Sesuai  Pasal  1  angka  7
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan,  bahwa  narapidana adalah  terpidana  yang  menjalani  pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
Adapun  yang  dimaksud  Anak  Didik Pemasyarakatan sebagaimana Pasal 1 angka
8  Undang-Undang  Pemasyarakatan,  adalah :
a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan
menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan
diserahkan  pada  negara  untuk  dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
c. Anak  Sipil  yaitu  anak  yang  atas permintaan  orang  tua  atau  walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik  di  LAPAS  Anak  paling  lama sampai  berumur  18  (delapan  belas) tahun.
Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana  yang  tetap  dilindungi  dalam sistem  pemasyarakatan  Indonesia  sehingga narapidana  diharapkan  dapat  kembali  ke tengah  masyarakat  dengan  baik  setelah selesai menjalani masa hukumannya.
Sudarto menjelaskan
bahwa Sahardjo telah menggunakan istilah narapidana  bagi  mereka  yang  telah  dijatuhi pidana  ”kehilangan  kemerdeka an”.  Istilah narapidana adalah sebagai pengganti istilah orang  hukuman  atau  orang  yang  terkena hukuman. dengan kata lain istilah narapidana adalah untuk mereka yang telah divonis  hakim  dan  telah  mempunyai kekuatan hukum tetap. (Sudarto, 1976, hlm. 63).
Para  warga  binaan  harus  dididik, diasuh  dibimbing  dan  diarahkan  pada tujuan  yang  bermanfaat  baik  untuk  diri sendiri  dan  keluarganya  maupun  bagi
masyarakat  setelah  pada  waktunya  dapat kembali ke masyarakat.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat diketahui bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan  adalah  Narapidana,  Anak Didik Pemasyarakatan,
dan Klien Pemasyarakatan. Adapun narapidana adalah terpidana  yang  menjalani  pidana  hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

## Pengertian Pemasyarakatan
Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan
berdasarkan sistem kelembagaan  dan  cara  pembinaan  yang merupakan  bagian  akan  pembinaan  akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai  unit  pelaksana  teknis  di  dalam melaksanakan  pembinaan  terhadap  Warga Binaan  Pemasyarakatan  didasarkan  atas  10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan.
Menurut W. Puspoprodjo dinyatakan bahwa, hukuman mempunyai 2 fungsi. Satu melihat  ke  masa  lalu,  yang  kedua  melihat ke  masa  depan.  Sejauh  yang  melihat  ke masa lampau hukuman sifatnya retrospektif.  Hukuman  tersebut  merupakan hukuman refributif dan vindikatif. Retributif  karena  si  penjahat  membayar kembali atas kejahatannya, memberi bagian kepada si penjahat, memulihkan keseimbangan keadilan yang semula diperkosa. Vindikatif karena mem pertahankan,  menopang,  mengalah  kan hukuman dengan mendudukkan orang yang secara  tidak  adil  telah  memberontak melanggar hukum tersebut, dan memulihkan, menegakkan kembali kewibawaan  si  pembuat  hukum  yang  telah ditantang  oleh  si  penjahat  tersebut.  Sejauh melihat  ke  depan  hukuman  sifatnya prospektif.  Bentuknya  dapat  dua  macam, bila diarahkan untuk perbaikan si pelanggar dan  merehabilitasikan  sebagai  anggota masyarakat  disebut  hukuman  korektif.  Bila ditinjau untuk menanggulangi
dijalankannya  kejahatan  atau  yang  sama oleh  orang  lain  dengan  menentukan  apa yang  terjadi  dengan  para  pelanggar, hukuman  itu  disebut  prefentif.  Hukuman yang  ideal  seharusnya  memenuhi  ketiga fungsi itu, jadi melayani ketiga pihak, yakni : retributif yaitu melayani pihak yang dihina atau  dilanggar  haknya,  korektif  yaitu melayani  si  pelanggar,  si  pemerkosa  dan preventif  melayani  masyarakat  luas.  (W. Puspoprodjo, hlm. 208).
Pasal  1  Angka  2  Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Sistem
Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai  arah  dan  batas  serta  cara pembinaan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan berdasarkan  Pancasila  yang  dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas  Warga  Binaan  Pemasyarakatan agar  menyadari  kesalahan,  mem  perbaiki diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan  dalam  pembangunan,  dan  dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
Soedjono Dirdjosisworo menjelas kan bahwa  konsepsi  tentang  pemasyarakatan  di Indonesia  pertama  kali  dinyatakan  pada tahun  1963  oleh  Sahardjo,  pada  saat  beliau menerima  gelar  Doktor  Honoris  Causa (Pidato  Pohon  Beringin  Pengayoman) sebagai berikut :
1. Pemasyarakatan  berarti  kebijaksanaan dalam  perlakuan  terhadap  yang  bersifat mengayomi  masyarakat  dari  gangguan kejahatan  sekaligus  mengayomi  para narapidana  yang  “tersesat  jalan”  dan memberi  bekal  hidup  bagi  narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.
2. Pemasyarakatan  adalah  suatu  proses pembinaan terpidana yang dengan
putusan hakim untuk menjalani pidananya  yang  ditempatkan  dalam lembaga  kemasyarakatan  maka  istilah penjara  di  rubah  menjadi  lembaga pemasyarakatan.
Sistem  Pemasyarakatan  adalah  suatu
proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas pancasila dan memandang  terpidana  sebagai  makluk tuhan,  individu  dan  anggota  masyarakat sekaligus. (Soedjono  Dirdjosisworo,  1984, hlm, 199).
Romli Atmasasmita kemudian menerangkan bahwa bertolak dari pandangan  Sahardjo  di  atas,  hal  ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana  dengan  cara  pemasyarakatan sebagai  tujuan  dari  pidana  penjara.  Konsep pemasyarakat  an  tersebut  kemudian  di sempurnakan  oleh  keputusan  Konferensi Dinas para pimpinan kepenjaraan,
Konferensi Kepenjaraan di Lembang
Bandung  Tanggal  27  April  1964  ini mengatakan bahwa sistem pidana penjara di lakukan  dengan  sistem  pemasyarakat  an. Dengan  demikian  sistem  pemasyarakatan, telah  memperkenal kan  “ treatment ”  ke dalam sistem kepenjaraan Indonesia.
(Romli Atmasasmita, 1982, hlm, 11-12). Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa  Konferensi  tersebut  telah  menerima 10 (sepuluh) prinsip dasar dari Pemasyarakatan sebagai berikut :
a. orang  yang  tersesat  diayomi  juga, dengan  memberikan  kepadanya  bekal hidup    sebagai  warga  yang  baik  dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur  berdasarkan  Pancasila.  Bekal hidup  tidak  hanya  berupa  finansial  dan material,  tetapi  lebih  penting  adalah mental,  fisik,  keahlian,  keterampilan hingga  orang  mempunyai  kemauan  dan kemampuan  yang  potensial  dan  efektif
untuk  menjadi  warga  yang  baik,  tidak melanggar  hukum  dan  berguna  dalam pembangunan negara.
b. menjatuhi  pidana  bukan  tindakan  balas dendam dari negara, terhadap narapidana tidak  boleh  ada  penyiksaan  baik  berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaannya.
c. tobat  tidak  dapat  dicapai  dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.  Kepada  narapidana  harus ditanamkan pengertian mengenai norma- norma kehidupan,
serta diberi kesempatan untuk merenungkan
perbuatannya  yang  lampau.  Narapidana dapat  diikutsertakan  dalam  kegiatana- kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
d. negara  tidak  berhak  membuat  seseorang lebih  buruk  atau  lebih  jahat  daripada sebelum  ia  masuk  lembaga,  karena  itu harus diadakan pemisahan antara :
1) yang residivis dengan yang bukan;
2) yang  telah  melakukan  tindak  pidana berat dan ringan;
3) macam tindak pidana yang diperbuat;
4) dewasa, dewasa-muda dan anak-anak;
5) Orang terpidana dan orang tahanan.
e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak,  narapidana  harus  di  kenalkan dengan  masyarakat  dan  tidak  boleh  di asingkan  darinya  kini  menurut  sistem Pemasyarakatan  mereka  tidak  boleh diasingkan  dari  masyarakat  dalam  arti kultural. Secara bertahap mereka akan di bimbing  di  tengah-tengah  masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses Pe masyarakatan. Sistem Pemasyarakat  an  didasarkan  kepada pembinaan  yang  community  centered dan  berdasarkan  interaktivitas  dan  inter
disipliner  aproach  antara  unsur-unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.
f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana  tidak  boleh  bersifat  mengisi waktu  atau  hanya  di  peruntukkan kepentingan  jawatan  atau  kepentingan negara saja.
g. Bimbingan  dan  didikan  harus  sesuai dengan Pancasila.
h. Tiap  orang  adalah  manusia  yang  harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan  yang  baru  dan  sesuai dengan  kebutuhan  pelaksanaan  program- program  pembinaan  dan  memindahkan lembaga-lembaga  yang  berada  di  tengah- tengah  kota  ke  tempat  yang  sesuai  dengan kebutuhan  proses  Pemasyarakatan.  (Romli Atmasasmita, 1982, hlm,12).
Sistem  Pemasyarakatan  menurut  Adi Sujatno,  di  samping  bertujuan  untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan  sebagai  warga  yang  baik,
juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya  tindak  pidana  oleh  Warga Binaan  Pemasyarakatan,  serta  merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam  Pancasila.  (Adi  Sujatno,  2004,  hlm, 21).
Melihat  sistem  pemasyarakatan  di atas  maka  salah  satu  fungsi  Lembaga pemasyarakatan  adalah,  sebagai  lembaga yang melakukan pembinaan terhadap seseorang  yang telah divonis secara hukum oleh  pengadilan  atas  kesalahannya,  agar bekas narapidana tersebut tidak mengulangi kejahatan di masa yang akan datang.
Tugas pembinaan ini menurut
Soedjono  Dirdjosisworo  tentunya  bukanlah suatu  pekerjaan  yang  ringan  bagi  Lembaga Pemasyarakatan. Untuk berhasilnya Pembinaan terpidana diperlukan perlengkapan-perlengkapan,
terutama bermacam-macam  bentuk  lembaga  yang sesuai dengan tingkat pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga-tenaga Pembina yang cukup cakap dan penuh rasa pengabdian. (Soedjono Dirdjosisworo, 1984, hlm, 200).
Menurut  Romli  Atmasasmita,  bahwa faktor-faktor  pendukung  dalam  Lembaga Pemasyarakatan  yang  dapat  memperlancar pembinaan  kepada  narapidana  disesuaikan dengan program-program yang telah di buat oleh lembaga pemasyrakatan. seperti pembinaan kepribadian, dalam meng hadapi sebagian  terbesar  perbuatan-perbuatan  dan tindakan  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku kejahatan, maka penafsiran harus dilaksanakan  dengan  mempertimbangkan kepribadian  pelaku  yang  bersangkutan  dan lingkungan  nya.  (Romli  Atmasasmita, 1982, hlm, 24).
Sejak  tahun  1945  atau  tepatnya setelah  perang  kemerdekaan  dunia  kedua, perlakuan  terhadap  narapidana  menurut Widiada  A.  Gunakarya  mendapat  perhatian khusus  dari  kalangan  dunia  internasional. Karena dalam perlakuan tersebut berlandaskan  pada  perikemanusiaan  hingga tercipta  “ Standard  Minimum  rules  for  the treatment  of  prisoner ”  dan  berkembanglah teori-teori  baru  dalam  sistem  peradilan pidana.  (Widiada  A.  Gunakaya,  Sejarah dan  Konsepsi  Pemasyarakatan,  Armico, Bandung, 1988, hlm. 56).
Sumber  utama  yang  menyebabkan adanya  gejala  baru  dalam  bidang  treatment of prisoner ini menurut Bahrudin Suryoboroto  adalah  karena  ada  perang dunia  kedua  tersebut  menyebabkan  banyak sekali  ahli-ahli,  baik  muda  maupun  yang
tua,  masuk  dinas  milisi  dan  tidak  sedikit pula di antara mereka yang berstatus militer maupun  non  militer  mengalami  penahanan di  masa  perang  itu.  Perang  total  yang berkecamuk  di  seluruh  bagian  di  dunia  ini, yang  memasukkan  pula  penguasa  dari negara yang memiliki jajahan yang berkompromis  dengan  penduduk  di  daerah yang  dijajahnya,  membangun  kembali kesadaran kemanusiaan yang hakiki, kesadaran manusia yang fitrah, baik kepada penguasa  penjajah  yang  negara  sendiri diduduki oleh musuh, maupun pada bangsa yang  dijajah,  yang  selalu  berada  dalam ketidakpastian  dalam  sekuritinya,  dan serentak  bangun  menurut  kembali  hak kemanusiaannya  yang  fitrah  itu.  (Bahrudin Suryoboroto, 1969, hlm. 9).
Standard Minimum Rules of Treatment of Prisoner sebagaimana disebutkan  di  atas,  Bahrudin  Suryoboroto menjelaskan bahwa Pemimpin Lapas sering dihadapkan  pada  pilihan  yang  kurang memuaskan dalam hal pembinaan narapidana  di  dalam  lapas.  Jika  para penghuni diasingkan, hasilnya bahkan akan merupakan  suatu  kerusakan  lebih  jauh  dari kepribadiannya  yang  sudah  digoncang  itu; apabila  mereka  diperkenankan  bercampur dengan sekedar kebebasan akibatnya langsung  adalah  suatu  perkembangan  tata kehidupan dalam Lapas  yang menyimpang. Tujuan  pembinaan  dalam  Lapas  cenderung untuk  berbelok  ke  arah  yang  menyimpang itu  karena  terpengaruh  kekuatan  yang merusak  yang  terdapat  dalam  hubungan kehidupan  para  penghuni  Lapas  dan  oleh sarana  yang  diperlukan  untuk  mengekang mereka”. Standard Minimum Rules tersebut merekondasi  kan  agar  organisasi  Lapas yang  sehat  nampaknya  harus  didasarkan tidak  atas  bangunan  yang  mahal,  bahkan tidak  atas  dinas  yang  terperinci,  tetapi  atas prinsip bahwa Lapas harus sedekat mungkin  dengan  kehidupan  biasa  untuk menangkis  pengaruh  penutupan  dalam Lapas  yang  memerosotkan.  (Bahrudin Suryoboroto, 1969, hlm. 15-16).
Pembinaan  dalam  Lapas  kerap  kali lebih berusaha agar narapidana menyesuaikan  diri  pada  keadaan  dalam Lapas  daripada  kondisi  yang  terdapat  di masyarakat  luas.  Adalah  sukar  barangkali bukan tidak mungkin, untuk mempersiapkan  narapidana  agar  menerima tanggung  jawab  di  masyarakat  dengan meniadakan  rasa tanggung  jawab  di  Lapas.
Ajaran-ajaran sosiologis mengenai masyarakat penghuni Lapas telah menunjukkan bahwa di Lapas-lapas dengan peraturan keamanan yang maksimum terdapat suatu pertumbuhan yang menghambat  kemungkinan  integrasinya narapidana kembali ke masyarakat. Sebaliknya pertumbuhan kehidupannya kerap  kali  dapat  membuatnya  tumbuhnya kelainan  pada  narapidana,  dengan  lebih memperlihatkan ciri-ciri persamaannya dengan  pola-pola  penjahat  serta  karakter perbuatan jahatnya.
Sahardjo  menjelaskan  bahwa  proses dalam  mendidik  terpidana  agar  menjadi seseorang anggota masyarakat yang berguna, maka :
1) Selama  ia  kehilangan  kemerdekaan bergerak  ia  harus  dikenalkan  dengan masyarakat, dan tidak boleh diasingkan;
2) Pekerjaan  dan  didikan  yang  diberikan kepadanya  tidak  boleh  bersifat  mengisi waktu  atau  hanya  untuk  kepentingan jatah  kepenjaraan  saja.  Pekerjaannya harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan pada
pembangunan nasional.
3) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
Sahardjo  menjelaskan  pula  bahwa pokok dasar dalam memperlakukan narapidana  menurut  kepribadian  Indonesia adalah :
a) Tiap  orang  adalah  manusia  yang  harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia  telah  tersesat,  tidak  boleh  selalu ditunjukan pada narapidana bahwa ia itu penjahat,  sebaliknya  ia  harus  selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia; b) Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan; tidak ada yang hidup di luar masyarakat; narapidana harus kembali  ke  masyarakat  sebagai  warga yang  berguna,  dan  sedapat-dapatnya tidak terbelakang;
c) Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan  kemerdekaan  bergerak.  Jadi perlu diusahakan supaya di samping atau sesudah  mendapat  didikan  berangsur- angsur, mendapat upah untuk pekerjaannya.
Sistem  pemasyarakatan  meng  anggap bahwa  manusia  terpidana  pun  mempunyai itikad  baik,  yang  pada  tiap-tiap  manusia, asal  saja  ia  tetap  sadar  akan  eksistensinya sebagai  makhluk  Tuhan.  Dalam  hubungan ini  terpidana  harus  sadar  pula  bahwa manusia  lainpun  mempunyai  kefitrahan yang  sama  dan  membutuhkan  satu  sama lainnya.  Terpidana  pun  membutuhkan sesama manusia secara timbal-balik dan hal ini  adalah  exsistenciel  pula.  Singkatnya  : manusia  merupakan  satu  eksistensi  hidup, kehidupan  dan  penghidupan  dan  beberapa pula dalam suatu eksistensi hidup, kehidupan dan penghidupan.
Manusia  bukan  sekedar  sesuatu  yang konkrit  saja,  akan  tetapi  sesuatu  yang abstrak  pula  dan  kedua-duanya  tidak  dapat dipisahkan. Juga perbuatannya yang konkrit tidak  dapat  dilepaskan  dari  yang  abstrak dalam  eksistensinya.  Artinya  juga  tidak lepas  dari  kesatuan  hubungan  hidup, kehidupan dan penghidupan. Karena perbuatan  yang  konkrit  untuk  mana
manusia  itu  dipidana  penjara,  tidak  pula terlepas dari kesatuan hubungannya dengan kesatuan  hubungan  hidup,  kehidupan  dan penghidupan  di  mana  ia  sedang  berada, maka  dapatnya  ia  berbuat  demikian  itu adalah  merupakan  suatu  kegagalan  yang sumbernya terletak pada manusia itu sendiri dan
pada eksistensinya
hidup/kehidupan/penghidupan di mana manusia  itu  pula  berada,  sehingga  pada kesatuan  eksistensi  itu  terdapat  gangguan yang harus dipulihkan kembali.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat diketahui  bahwa  sistem  pemasyarakat  an merupakan  suatu  tatanan  mengenai  arah dan  batas  serta  cara  pembinaan  warga binaan pemasyarakatan
berdasarkan
Pancasila yang dilaksana kan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat,  untuk  meningkatkan  kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga dapat  di  terima  kembali  oleh  lingkungan masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai  warga  yang  baik  dan  bertanggung jawab.
Konsep Pembinaan

## Terhadap Narapidana
Pembinaan  narapidana  merupa  kan salah  satu  upaya  yang  bersifat  ultimum remidium  (upaya  terakhir)  yang  lebih tertuju  kepada  alat  agar  narapidana  sadar akan  perbuatannya  sehingga  pada  saat kembali  ke  dalam  masyarakat  ia  akan menjadi  baik,  baik  dari  segi  keagaman, sosial budaya maupun moral sehingga akan tercipta  keserasian  dan  keseimbangan  di tengah-tengah masyarakat.
Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah
Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan  bahwa  Pembinaan  adalah kegiatan utuk meningkatkan kualitas ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, intelektual,  sikap  dan  perilaku,  profesional, kesehatan  jasmani  dan  rohani  Narapidana dan Anak Didik Pemasyaraktan.  Kemudian pada  Pasal  1  angka  2  dijelaskan  bahwa Pembimbingan  adalah  pemberian  tuntunan untuk  meningkatkan  kualitas  ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual,  sikap  dan  perilaku,  profesional, kesehatan  jasmani  dan  rohani  Klien Pemasyarakatan.
Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga
Pemasyarakatan  tidak  terlepas  dari  sebuah dinamika,  yang  bertujuan  untuk  lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam  menyongsong  kehidupan  setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas).
Pemasyarakatan  membentuk  sebuah prinsip pembinaan dengan sebuah pendekatan  yang  lebih  manusiawi  hal tersebut terdapat dalam usaha-usaha pembinaan yang dilakukan terhadap pembinaan  dengan  sistem  pemasyarakatan seperti  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal ini mengandung artian pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakat an merupakan ujud tercapainya reintegrasi sosial yaitu pulihnya kesatuan  hubungan  nara  pidana  sebagai individu,  makhluk  sosial  dan  makhluk Tuhan.
Pembinaan  narapidana  yang  ber kembang  menurut  Widiada  A.  Gunakaya tidak hanya rehabilitasi narapidana, semakin  berkembang  pesatnya  sehingga dalam  seminar  internasional  mengenai
kriminologi  dan  tentang  social  defence yang  selalu  mencantumkan  dalam  setiap item nya “ the  treatment  of  offenders ”  yang berpangkal  pada  pembinaan,  sehingga terbentuk “ Standar  Minimum  Rules ” dalam pembinaan  narapidana  dan  merupakan  titik terang  dalam  perkembangan  selanjutnya  di bidang  “pembinaan  narapidana”  yang sebaik-baiknya.  Standar  Minimum  Rules (SMR)  ini  antara  lain  menyangkut  tentang bangunan  penjara  (lembaga),  kapasitas penampungan  para  tahanan  (narapidana) dan  pedoman  pembinaan  atau  pedoman perlakukan.  (Widiada  A.  Gunakaya,  1988, hlm 94).
Di dalam melaksanaan suatu pembinaan, dikenal dengan teori rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial  yang bertujuan  untuk  mengembangkan  beberapa program  kebijakan  pembinaan  narapidana sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakat  an.  Program  kebijakan  itu meliputi :
1. Asimilasi Dalam  asimilasi  dikemas  berbagai  macam program  pembinaan  yang  salah  satunya adalah pemberian latihan kerja dan produksi kepada narapidana.
2. Reintegrasi Sosial Dalam reintegrasi sosial dikembangkan dua macam  bentuk  program  pembinaan,  yaitu pembebasan  bersyarat  dan  cuti  menjelang bebas.
a. Pembebasan  bersyarat  adalah  pemberian pembebasan  dengan  beberapa  syarat kepada  narapidana  yang  telah  menjalani pidana  selama  dua  pertiga  dari  masa pidananya,  di  mana  dua  pertiga  ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan.
b. Cuti  menjelang  bebas  adalah  pemberian cuti  kepada  narapidana  yang  telah menjalani  dua  pertiga  masa  pidanannya,
di  mana  masa  dua  pertiga  itu  sekurang- kurangnya sembilan bulan.
Pembinaan para tahanan dalam wujud perawatan  tahanan,  yaitu  proses  pelayanan tahanan  yang  termasuk  di  dalamnya program-program perawatan rohani maupun  jasmani.  Untuk  mereka  yang  telah divonis  hakim  dan  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap,  yang  kemudian disebut  narapidana,  penempatannya  di lembaga pe masyarakatan. Terhadap narapidana,  diberikan  pembinaan,  yaitu kegiatan  untuk  meningkatkan  kualitas ketakwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, intelektual,  sikap  dan  perilaku  profesional, kesehatan jasmani dan rohani warga binaan pemasyarakatan  sebagaimana  disampaikan Widiada  A.  Gunakaya  dapat  dilaksanakan dalam beberapa tahap sebagai berikut :
1) Kegiatan  masa  pengamatan,  penelitian, dan pengenalan lingkungan untuk menentukan  perancanaan  pelaksanaan program  pembinaan  kepribadian  dan kemandirian.  Waktunya  dimulai  pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidananya.  Pembinaan  pada  tahap  ini masih  dilakukan  dalam  Lapas  dan pengawasan dilakukan secara maksimum (maximum security).
2) Kegiatan lanjutan dari program pembinaan kepribadian dan kemandirian sampai  dengan  penentuan  perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi yang pelaksanaannya terdiri atas dua bagian.
Kegiatan  berupa  perencanaan  dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya masa pidana dari napi  yang  bersangkutan.  (Widiada  A. Gunakaya, 1988, hlm 95).
Menyadari  bahwa  pembinaan  warga binaan  berdasarkan  sistem  pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara
komponen narapidana, petugas dan masyarakat,  maka  peran  serta  masyarakat merupakan  salah  satu  hal  yang  mutlak diperlukan.  Tanpa  peran  serta  masyarakat dalam pembinaan, tujuan sistem  pe masyarakatan  melalui  upaya  reintegrasi warga binaan tidak akan tercapai bagaimanapun  baiknya  kualitas  program- program pembinaan yang diterapkan.
Bentuk-bentuk kemitraan
yang
dilakukan sebagai sarana kegiatan
pembinaan, antara lain peran serta masyarakat  harus  dipandang  sebagai  aspek integral  dari  upaya  pembinaan,  sehingga dukungan  masyarakat  sangat  diperlukan dalam  mencapai  tujuan  yang  diinginkan dalam pembinaan warga binaan. Salah satu bentuk peran serta masyarakat ini diwujudkan  melalui  program  kemitraan dalam  bentuk  berbagai  kerja  sama  antara lapas  atau  bapas  dengan  masyarakat,  baik perorangan maupun kelompok.
Pembinaan  pada  tahap  ini  terdapat narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti  menjelang  bebas  atau  pembebasan bersyarat  dan  pembinaannya  dilakukan  di luar  lapas  oleh  Balai  Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan.
Tahap-tahap  pembinaan  nara  pidana menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan  dibagi  dalam  tiga  tahap,
yaitu : 1.  Pembinaan  Tahap  Awal  (Pasal  9  Ayat  1
PP Nomor 31 Tahun 1999):
Pembinaan  ini  dilakukan  baik  bagi Tahanan maupun bagi narapidana. Pembinaan  pada  tahap  ini  terdapat narapidana yang memenuhi syarat diberikan  cuti  menjelang  bebas  atau pembebasan bersyarat dan
pembinaannya  dilakukan  di  luar  lapas oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian  disebut  pembimbingan  klien pemasyarakat an.
2. Pembinaan  Tahap  Lanjutan  (Pasal  9 Ayat (2) a PP Nomor 31 Tahun 1999)
Waktunya  dimulai  sejak  berakhirnya tahap  awal  sampai  dengan  ½  dari  masa pidananya.  Pada  tahap  ini  pembinaan masih  dilaksanakan  di  dalam  lapas  dan pengawasannya  sudah  memasuki  tahap medium security.
3. Pembebasan  Tahap  Akhir  (Pasal  9  Ayat (3) PP Nomor 31 Tahun 1999)
Pada tahap ini dimulai sejak berakhirnya
masa  lanjutan  pertama  sampai  dengan
2/3  masa  pidananya.  Pada  tahap  ini pengawasan kepada narapidana memasuki  tahap  minimum  security. Dalam  tahap  lanjutan  ini,  narapidana sudah memasuki tahap asimilasi. Selanjutnya,  napi  dapat  diberikan  cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat  dengan  pengawasan  minimum security.
Untuk  mencapai  suatu  pembinaan yang berlandaskan kepada prinsip pemasyarakatan yang menjadi suatu bentuk proses  pembinaan  yang  baru  menurut Widiada  A.  Gunakaya  akan  sempurna dalam  pelaksanaannya  jika  didukung  oleh fasilitas yang mempunyai standar yang baik dan  jelas.  Fasilitas  pembinaan  yang dimaksud  adalah  fasilitas  yang  disediakan oleh lembaga pemasyarakat an dalam usaha mengembalikan  narapidana  untuk  menjadi manusia seutuhnya dan anggota masyarakat yang baik. Fasilitas dalam upaya pembinaan ini  adalah  berbentuk  fasilitas  pembinaan fisik  dan  nonfisik  atau  mental.  Tanpa adanya  fasilitas  tersebut  mustahil  cita-cita serta  harapan  dari  sistem  pemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan  akan  tercapai.  Adapun fasilitas itu berupa fasilitas pembinaan fisik
dan fasilitas non fisik atau mental. (Widiada A.  Gunakaya,  Sejarah  dan  Konsepsi Pemasyarakatan,  Bandung,  Armico,  1988, hlm 96).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  pembinaan  narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan  antara  lain  tahap  awal,  tahap lanjutan  dan  tahap  akhir.  Pembinaan pemasyarakatan  dilaksana  kan  berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, peng  hormatan  harkat  dan  martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan  satu-satunya  penderitaan  dan terjaminnya  hak  untuk  tetap  berhubungan dengan  keluarga  dan  orang-orang  tertentu. Melalui  pembinaan  diharapkan  warga binaan  pemasyarakatan  agar  dapat  menjadi manusia  seutuhnya,  tidak  mengulangi tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

## III. PENUTUP
Konsep  pembinaan  yang  dilakukan oleh  Lembaga  Pemasyarakat  an  terhadap Warga Binaan  Pemasyarakatan  untuk mengurangi  tingkat  residivis  antara  lain dilakukan  melalui  tahap-tahap  admisi  dan orientasi  atau  pengenalan,  tahap  ini merupakan  masa  pengenalan  lingkung  an, tahap  pembinaan  dan  tahap  integrasi dengan  lingkungan  masyarakat  sebagai tahap akhir pada proses pembinaan narapidana.  Selanjutnya  ada  dua  proses pembinaan,  yaitu  (1)  Proses  pembinaan  di dalam Lembaga Pemasyarakatan (2) Pembinaan di luar Lembaga
Pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Adi  Sujatno,  Sistem  Pemasyarakat  an Indonesia  Membangun  Manusia  Mandiri,
Jakarta:
Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan  Departemen  Hukum  dan HAM RI, 2004. Ninik Widiyawati dan Yulius  Waskita, Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahanya, PT Bina Aksara, Jakarta,.
Petrus  Irawan  P  dan  Pandapotan Simorangkir,  Lembaga  Pemasyarakat  an dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
Romli
Atmasasmita, Strategi Pembinaan  Pelanggar  Hukum  Dalam Konteks  Penegakan  Hukum  di  Indonesia, PT Alumni, Bandung, 1982.
Soerjono  Soekanto,  Penanggulang  an Kejahatan, Rajawali Pers, Jakarta, 1984.
W. Puspoprodjo, Filsafat Moral
Kesusilaan  dalam  Teori  dan  Praktek, Pustaka Grafika, Bandung, hlm. 208 Widiada  A.  Gunakaya,  Sejarah  dan Konsepsi
Pemasyarakatan, Armico, Bandung, 1988.

## B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945  Hasil Amandemen.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

## C. SUMBER LAINNYA
Bahrudin Suryoboroto, Masalah- masalah Hilang Kemerdekaan
dan
Penutupan-penutupan  Lainnya  di  Penjara, Pidato  Pada  Konferensi  Kepenjaraan  di Sarangan, 1969.