## DOI: 10.46730/japs.v1i3
Transformasi Pemerintahan Kolaboratif  dalam Pengendalian Pencemaran Limbah Sludge Oil  untuk Pencapaian Blue Economy di Bintan
Ryan Anggria Pratama 1 , Dhani Akbar 2
1,2 Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Ilmu Hubungan
Internasional Universitas Maritim Raja Ali Haji Email: :ryananggria@umrah.ac.id Kata kunci Abstrak Pemerintahan; Kolaboratif; Pencemaran; Lingkungan; Blue Economy Peran strategis Kepulauan Riau sebagai lalu lintas perdagangan dunia  dan    pusat  kegiatan  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  dapat dijangkau dari Singapura dengan jarak tempuh kurang lebih 1 – 2  jam  perjalanan  menggunakan  sarana  transportasi  laut memberikan  dampak  buruk,  salah  satunya  ialah  pencemaran limbah  sludge  oil  yang  kerap  terjadi  di  Perairan  Bintan  sejak tahun  1960-an  dan  mengancam  perairan  Bintan.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  studi  Kasus Sludge  oil  di  Bintan.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan analisis  dokumen,  analisis  situs  dan  metode  lain  yang menghasilkan  data  yang  bersifat  deskriptif.  Unit  Operasional Penanggulangan tumpahan minyak harus terdiri dari perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, BASARNAS, Kementerian ESDM, Kementerian  Dalam  Negeri,  Kementerian  Luar  Negeri, Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  Kementerian  Kesehatan, Kementerian  Kehutanan,  Kementerian  Keuangan,  Kementerian Hukum  dan  HAM,  TNI-AL,  POLRI,  BPMIGAS,  BPHMIGAS, Gubernur, Bupati/Walikota yang sebagian wilayahnya mencakup  laut  serta  Perusahaan  Minyak  dan  Gas.  upaya  yang dilakukan  oleh  pemerintah  belum  cukup  optimal  dan  perlunya berpindah dari cara lama ke cara baru, mengikutsertakan setiap aktor  baik  itu  Government  Actors  ataupun  nongovernment actors.  Hal  ini  memudahkan  pemerintah  dalam  menyusun bahkan  melakukan  penanggulangan  yang  menjamin  tidak terulangnya  pelanggarannya  yang  sama.  Mengingat  bahwa pelanggaran ini dapat merugikan negara, masayarakat, bahkan alam. Keywords Abstact Governance; Collaborative; The strategic role of the Riau Islands as world trade traffic and a center of activity in the Riau Islands Province can be
Volume 1, Nomor 3 Desember 2020 P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601

## Jurnal
JAPS
Pollution; Environment; Blue Economy reached from Singapore with a distance of approximately 1 -  2  hours  by  sea  transportation  which  has  a  bad  impact, one of which is the pollution of sludge oil waste that often occurs  in  waters.  Bintan  since  the  1960s  and  threatening Bintan  waters.  This  study  used  a  qualitative  research method with a case study of Sludge oil in Bintan. The data was collected by means of document analysis, site analysis and  other  methods  that  produce  descriptive  data.  The Operational  Unit  for  the  response  to  the  oil  spill  must consist of representatives from the Ministry of Transportation,  Ministry  of  Environment,  BASARNAS, Ministry  of  Energy  and  Mineral  Resources,  Ministry  of Home  Affairs,  Ministry  of  Foreign  Affairs,  Ministry  of Marine Affairs  and Fisheries, Ministry of  Health, Ministry of  Forestry,  Ministry  of  Finance,  Ministry  of  Law  and Human  Rights,  TNI-  AL,  POLRI,  BPMIGAS,  BPHMIGAS, Governors,  Regents  /  Mayors,  part  of  which  includes  the sea  and  Oil  and  Gas  Companies.  The  efforts  made  by  the government  have  not  been  optimal  enough  and  there  is  a need  to  move  from  the  old  way  to  the  new  way,  including every  actor,  be  it  Government  Actors  or  non-government actors. This makes it easier for the government to formulate and  even  implement  countermeasures  that  ensure  that  the same  violations  do  not  happen  again.  Given  that  these violations can harm the state, society, and even nature.

## Pendahuluan
Kepulauan  Riau  memiliki  potensi  besar  dalam  kemaritiman,  dan  Pemerintah telah  memiliki  Perencanaan  dan  Pengembangan  Maritim  Provinsi  Kepulauan  Riau. Namun melihat peran strategis Kepulauan Riau sebagai lalu lintas perdagangan dunia dan    pusat  kegiatan  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  dapat  dijangkau  dari  Singapura dengan  jarak  tempuh  kurang  lebih  1  –  2  jam  perjalanan  menggunakan  sarana transportasi laut memberikan dampak buruk, salah satunya ialah pencemaran limbah sludge oil yang kerap terjadi di Perairan Bintan sejak tahun 1960-an  dan mengancam perairan  Bintan.  Perkembangan  paradigma  baru  pemerintah  daerah  yang menitikberatkan  pada  pelayanan  masyarakat  termasuk  dalam  pengendalian pencemaran limbah sludge oil sebagai penyelesaian dari permasalahan Maritim yang dapat menghambat perencanaan dan pengembangan maritim Kepulauan Riau.
SDGs  (Sustainable  Development  Goals)  adalah  sebuah  kata  yang  mulai  sering disebutkan  di  media.  Sebuah  program  pembangunan  dunia  yang  mana  memiliki tujuan  untuk  mensejahterakan  masyarakat  dunia  dan  melestarikan  alam  dengan
terdapat  17  faktor  utama  sebagaimana  tercapainya  169  target  yang  telah  ditentukan dalam waktu yang telah disepakati. SDGs 2045 erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan,  MDGs  (Millennium  Development  Goals  2030),  dan  CSR  (Corporate Social  Responsibility).  Dalam  program  SDGs  ada  beberapa  yang  berkaitan  dengan kemaritiman atau kelautan. Yang akan diangkat dalam makalah ini adalah Life Below Water  (Ekosistem  laut).  Life  below  water  merupakan  salah  satu  tujuan  dari  SDGs yang  berfokus  pada  pelestarian  dan  pemanfaatan  secara  berkelanjutan  terhadap sumber  daya  kelautan  dan  samudera  dalam  mencapai  sebuah  pembangunan berkelanjutan.
Life below water bertujuan untuk  mengkonservasi  dan memanfaatkan secara berkelanjutan  sumber  daya  laut,  samudra  dan  maritim  untuk  pembangunan  yang berkelanjutan.  Hal  ini  sangat  tepat  untuk  wilayah  di  Kepulauan  Riau  yang  memang wilayahnya  dikelilingi  oleh  lautan  dan  punya  posisi  yang  strategis  dibandingkan wilayah  lainnya.  Beberapa  target  SDG  Life  Below  Water  adalah  mencegah  dan secara  signifikan  mengurangi  segala  jenis  polusi  kelautan,  terutama  dari  aktivitas daratan,  termasuk  serpihan  sisa  barang  laut  dan  dan  polusi  bahan  makanan.  Lalu ecara  berkelanjutan  mengelola  dan  melindungi  ekosistem  laut  dan  pesisir  untuk menghindari  dampak  buruk  yang  signifikan,  termasuk  dengan  memperkuat  daya tahannya, dan melakukan aksi restorasi agar dapat mencapai kelautan yang sehat dan produktif.  Kemudian  mengkonservasi  setidaknya  10  persen  dari  area  pesisir  laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. Memperbanyak konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan terhadap  laut  dan  sumber  dayanya,  seperti  yang  tertera  di  paragraf  158  dari  “The Future We Want” (Masa Depan yang Kami Inginkan).
Akibat tercemarnya pantai di Pengudang, menjadi kurang nyaman bagi tamu untuk  melakukan  aktifitas  tour  mengelilingi  hutan  mangrove  yang  dikelola  di  desa Pengudang. Sehingga sangat disayangkan jika pencemaran itu tidak ditangani dengan serius  oleh  pemerintah,  maka  berdampak  kepada  dunia  pariwisata.  Jika  tidak ditangani dengan serius, dampaknya sangat besar terhadap pariwisata. Apalagi limbah ini setiap tahun terjadi, bukan kali ini saja. Kalau pantai sudah tercemar, nelayan dan pengelola  resort  pasti  kena  dampaknya.  Ketika  melakukan  survey  lokasi  pasir  putih yang  terpapar  limbah  minyak  hitam  di  desa  Pengudang.  Akibatnya  hampir  2 kilometer  pesisir  pantai  Desa  Pengudang  tercemar.Limbah  minyak  ini  seakan  tak berhenti mencemari pesisir pantai di Kabupaten Bintan di musim angin utara. Limbah itu  terlihat  mencemari  pesisir  pantai  hingga  merusak  beberapa  peralatan  tangkap nelayan  seperti  kelong  apung,  jaring  termasuk  bubu.  Tidak  hanya  di  Pengudang, pencemaran  limbah  juga  melanda  kawasan  pantai  di  Senggiling.  Tempat  wisata  di resort dan tempat wisata mangrove juga terdampak.
Reasoning Criminal
Dalam  perspektif  Rational  Choice,  sebuah  tindak  pelanggaran  aturan  hukum atau kriminal dilakukan karena adanya dorongan untuk melakukan tindakan kriminal. Pelaku  tersebut  telah  melihat  adanya  keuntungan  yang  mereka  dapat  dengan melakukan  kejahatan  atau  perilaku  kriminal  mereka.  Pelaku  tersebut  melakukan kejahatan  atau  perilaku  kriminal  jika  pilihan-pilihan  yang  ada  di  dalam  proses kegiatannya berada di  waktu  yang tepat,  berada  dalam batasan kemampuan kognitif pelaku,  dan  ketersediaan  informasi-informasi  yang  dibutuhkan  pelaku  untuk melakukan  kejahatan  atau  perilaku  kriminal  mereka.  Konsep  reasoning  criminal merupakan  turunan  rational  choice  yang  menawarkan  basis  analisis  yang memprediksikan  pilihan  pelaku  kriminal  berdasarkan  untung  rugi  yang  didapatkan oleh seorang pelaku.
Criminal  Deterrence  merupakan  sebuah  konsep  yang  berfokus  pada bagaimana pencegahan pelanggaran aturan hukum dapat terjadi. Terdapat tiga elemen dalam  criminal  deterrence  yang  menjadi  sebuah  satu  kesatuan  yaitu  probabilitas penangkapan,  probabilitas  hukuman,  dan  beratnya  hukuman  yang  diberikan  kepada oknum. Dengan meningkatkan baik probabilitas penangkapan, probabilitas hukuman, maupun beratnya hukuman, tingkat kriminalitas dapat dikurangi  (Mendes dan Silvia 2004,  59).  Secara  konseptual,  logika  dari  criminal  deterrence  cukup  sederhana. Menurut  Eide,  probabilitas  penangkapan  dianggap  memiliki  tingkatan  yang  paling tinggi  dibandingkan  dengan  beratnya  hukuman  (Eiede  et  al.  1994,  263-310). Meningkatkan  kepastian  atau  beratnya  hukuman  akan  mengurangi  utilitas  yang diharapkan terkait dengan kejahatan. Becker dan Gary menyatakan bahwa kepastian atau probabilitas penangkapan dan beratnya hukuman tergantung pada sikap penjahat terhadap resiko (Becker dan Gary 1968, 169-217).

## Transforming Institutional Design
Teori  yang  digunakan  dalam  hal  kebijakan  apa  yang  diambil  oleh  Indonesia sebagai  negara  pemilik  Selat  Malaka  dalam  hal  pengendalian  pencemaran  di  Selat Malaka yang bersumber dari kecelakaan kapal adalah teori Soft Law (Hukum Lunak) dan Hard Law (Hukum Keras). Pendefenisian pasti Hukum Keras dan Hukum Lunak masih  sulit  untuk  dicari,  beberapa  sarjana  Positivis  lebih  menggunakan  istilah mengikat  dan  tidakmengikat.HukumKeras  adalah  suatu  bentuk  hukum  mengikat (binding power) terhadap negara peserta (contracting parties) secara langsung sesuai dengan  asas  pacta  sunt  servada.  Sedangkan  Soft  Law  adalah  suatu  bentuk  hukum internasional  yang  tidak  secara  langsung  mengikat  negara  (non  legally  binding), tetapi dia harus dipedomani untuk membentuk hukum dimasa mendatang (the future law).  Kaum  positif  secara  tegas  menolak  konsep  Hukum  Lunak,  Jan  Klabbers misalnya  menganggap  bahwa  hukum  tidak  bisa  lebih  atau  kurang  mengikat  (law cannot  be  more  or  less  binding).  Hal  ini  kemudian  menjadi  pertentangan  sendiri dikalangan  ahli  hukum  sehingga  banyak  yang  menyatakan  hukum  lunak  sebagai
pembuat masalah (Soft Law is a trouble maker because it is eiher not yet or not only law).  Transforming  Institutional  Design  dalam  multi-level  governance  melibatkan konfigurasi  ulang  dimensi  kelembagaan,  seperti  itu  seperti  kebijakan  atau  regulasi, struktur,  norma,  pola  diplomasi,  kerja  sama,  dan  koordinasi  di  antara  para  aktor. Dalam  hal  fitur  kebijakan  atau  regulasi,  pemerintah  pusat  perlu  merevisi  yang sekarang  peraturan  sehingga  ada  kepastian  sementara  pemerintah  tersebut mengeksekusi  kekuasaan.  Dari  segi  kelembagaan  hubungan,  pemerintah  harus mengembangkan  koordinasi  dan  kerja  sama  yang  kuat.  Ini  bisa  direalisasikan  jika pemerintah menghilangkan ego sektoral mereka. Dalam aspek hubungan luar negeri, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, harus melakukan diplomasi lunak  untuk  bernegosiasi  dengan  pemerintah  Singapura  untuk  bersama-sama mengawasi kapal-kapal yang memasuki air laut internasional di selat Singapura. Jika kapal  melempar  tailing  ke  air  laut  internasional,  Otoritas  Pelabuhan  Singapura  dan Indonesia  otoritas  harus  memberikan  hukuman  yang  sama.  Strategi-strategi  ini bertujuan untuk mengurangi kapal-kapal polusi di air laut internasional.

## Blue Economy
Pengurangan  kemiskinan  pada  masyarakat  di  wilayah  pesisir  memerlukan perubahan  paradigma  pembangunan  dari  yang  berorientasi  terestrial  ke  yang berwawasan  maritim  (revolusi  biru).  Pengalihan  sasaran  pembangunan  ke  wilayah pesisir dan laut merupakan salah satu alternatif pembangunan yang selama ini hanya bertumpuh  pada  sektor  pertaniaan  dengan  tingkat  kejenuhan  yang  sudah  semakin tinggi.  Hal  tersebut  tetap  untuk  memadukan  tiga  kepentingan  pembangunan,  yaitu: mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  serta menjaga kualitas sumberdaya dan lingkungan. Upaya memadukan ketiga kepentingan tersebut diantaranya dapat ditempuh melalui penerapan prinsip-prinsip yang terdapat dalam konsep Blue Economy (Pauli, 2010)

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  studi  Kasus Sludge oil di Bintan. Pengumpulan data dilakukan dengan analisis dokumen, analisis situs  dan metode lain yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian yang didapatkan yaitu melalui data sekunder dengan memperoleh data-data terkait  penelitian    melalui  penelitian-penelitian  terdahulu.  Dalam  melakukan penelitian  metode  atau  teknik  yang  digunakan  penulis  dalam  melakukan pengumpulan  datanya,  yaitu  analisis  jejaring  koordinasi  dengan  kajian  terhadap  3 aspek yaitu struktur pemerintahan, karaketristik pelayanan, interaksi operasional pada level  kabupaten/kota.  Analisis  data  dilakukan  dengan  analisis  kualitatif  dan membandingkan  dengan  teori  dan  konsep  yang  digunakan  untuk  pertanyaan penilitian.
Penelitian  ini  berfokus  pada  hubungan  pemerintah  dengan  tempat-tempat wisata  yang  terkena  dampak  dari  sludge  oil  itu  Dengan  menggunakan  teori collaborative governance atau kerjasama dalam menjalankan tata kelola pemerintahan
untuk  mencapai  prinsip  Blue  Economy  di  Bintan.  Kementerian  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan  (KLHK)  RI,  serta  Kementerian  Koordinator  Bidang  Maritim  dan Investasi  sudah  turun  ke  lokasi  pantai  yang  tercemar  limbah  minyak  hitam  (sludge oil),  di  perairan  Bintan,  pertengahan  pekan  lalu.  Tak  hanya  meninjau,  tapi  ada pernyataan tegas untuk  mencari solusi penanganan limbah yang muncul setiap akhir dan awal tahun tersebut. Dalam peninjauan itu, pejabat dari KLHK RI diwakili oleh Yanuar.  Sedangkan  dari  Kemenko  Maritim  diwakili  Kus  Prisetiahadi,  Ishak  dan sejumlah staf lainnya. Dalam peninjauan limbah sludge oil di pantai Desa Pengudang, Kecamatan  Teluk  Sebong  itu,  juga  hadir  unsur  TNI  AL,  Perhubungan  Laut,  KKP, Polres  Bintan,  DLHK  Provinsi  Kepri,  dan  pejabat  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH) Kabupaten Bintan.

## Hasil dan Pembahasan Konsep Reasoning Criminal
Posisi geografis Provinsi Kepulauan Riau terbentang dari selat Malaka sampai dengan  laut  (Natuna)  Cina  Selatan  dan  berbatasan  langsung  dengan  Vietnam, Malaysia,  Kamboja  dan  Singapore  sebagai  pusat  perdagangan  dunia  menjadikan Provinsi  Kepulauan  Riau  memiliki  peran  strategis  dalam  lalu  lintas  perdagangan dunia. Provinsi Kepri memiliki luas wilayah 251.810 km2. Dimana 96% diantaranya merupakan  lautan  dan  4%  berupa  daratan  yang  di  rangkai  oleh  2.408  pulau  dengan garis  pantai  sepanjang  2.367,6  km.Pusat  pusat  kegiatan  di  Provinsi  Kepulauan  Riau dapat  dijangkau  dari  Singapura  dengan  jarak  tempuh  kurang  lebih  1  –  2  jam perjalanan menggunakan sarana transportasi laut.
Kondisi ini menyebabkan Perairan Kepri kerap terjadi pencemaran Sludge Oil dan  semakin  mengancam  perairan  Bintan,  khususnya.  Tidak  terlepas  dari permasalahan  yang  ditimbulkan  oleh  kapal-kapal  angkutan  yang  melintasi  Selat Malaka dan hendak memasuki wilayah Singapura sebagai pelabuhan transit maupun ship-to-ship  transfer.  Melalui  peraturan  Maritime  &  Port  Authority  of  Singapore nomor  16  tahun  2008  section  2  ayat  D  dan  E  bahwa  kapal  hanya  boleh  berlabuh  di pelabuhan  Singapura  apabila  kapal  dalam  kondisi  bersih  dan  sudah  memiliki sertifikat  dari  otoritas  pengecekan  kebersihan  kapal  di  Singapura.  Peraturan  yang tegas dan kapal-kapal yang takut serta ingin mengambil langkah mudah dalam artian melakukan pencucian kapal di selat Malak demi menekan biaya operasional dan bisa masuk ke Pelabuhan Singapura. Mereka juga membuang air sisa pendinginan mesin, air  cucian  kapal,  maupun  air  yang  sengaja  dimasukan  ke  dalam  palka  kapal  untuk menyeimbangkan kapal ke laut, istilah ini disebut dengan ballast water atau air balas (imo.org, 2019).
Melihat  peraturan  tentu  juga  akan  membahas  bagaimana  sifat  hukum  di Indonesia  yang  menjadi  salah  satu  alasan  mengapa  pencemaran  limbah  sludge  oil kerap  terjadi.  Pengamatan  penulis  dalam  Jurnal  Penelitian  Hukum  yang  berjudul Kebijakan Pengendalian Pencemaran di Selat Malak yang bersumber dari Kecelakaan
Kapal bahwa negara Indonesia sebagai negara pemilik selat memiliki kerancuan dan ketidakjelasan kebijakan dalam hal pengintegrasian hard law (hukum keras) dan soft law  (hukum  lunak)  hukum  pengendalian  pencemaran  lingkungan  laut.  Sehingga pengaturan  hukum  tentang  keselamatan  pelayaran  dan  kebijakan  pengaturan  hukum pengendalian  pencemaran  lingkungan  laut  yang  bersumber  dari  kapal  baik  yang bersifat  Hard  law  maupun  soft  law  tidak  dapat  efektif  diimplementasikan  dengan baik.
Begitu  juga  pemaparan  dalam  jurnal  Asia  Pasific  Studies  yang  berjudul Reasoning  Criminal-Implikasi  Limbah  Hasil  Operasional  Kapal  terhadap  Ekosistem Laut  di  Selat  Malaka,  melalui  Konsep  reasoning  criminal  yang  merupakan  turunan rational  choice yang menawarkan basis analis untuk  memprediksikan pilihan pelaku criminal berdasarkan untung rugi yang didapatkan oleh seorang pelaku. Bahkan Cote dan  Suzette  (2002,291)  berpendapat  bahwa    setelah  oknum  tersebut  memutuskan ingin  terlibat  dalam  sebuah  tindak  kriminal  atau  kegiatan  melanggar  aturan,  mereka harus  menentukan  fokus  tindakan  mereka  atau  kejahatan  model  apa  yang  akan mereka  lakukan.  Bentuk  tindakan  kriminal  sangat  dipengaruhi  oleh  keadaan situasional  pelaku  tersebut  dan  melewati  pertimbangan  cost-and-benefit  yang  akan didapatkan oleh pelaku tersebut.  Seperti apakah lokasi tindak kriminal  yang mereka lakukan,  apakah  tindak  kriminal  tersebut  akan  diketahui  atau  tidak,  keuntungan  apa yang akan mereka dapat, serta hukuman yang mungkin mereka dapat jika melakukan tindakan tersebut.
Kurangnya  pengawasan  dan  fasilitas  lokasi  pencucian  kapal  yang  ada  di kawasan  Selat  Malaka  serta  adanya  aturan  dari  MPA  Singapura  yang  ketat  dan tingginya  biaya  serta  sanksi  jika  melanggar  mendorong  para  oknum  melakukan tindakan  pencemaran  lingkungan  di  Selat  Malaka  (Gunadharma,  2019).  Pengenaan sanksi  pidana  dalam  pelanggaran  terkait  pidana  lingkungan  hidup  masih memperhatikan  asas  ultimum  remendium.  Asas  ultimum  remendium  adalah  asas  di dalam  hukum  pidana  Indonesia  yang  mengatakan  bahwa  hukum  pidana  hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Oknum kapal yang tertangkap melakukan  pencemaran  lingkungan  hanya  diberikan  sanksi  berupa  teguran.  Hal  ini mengakibatkan  para  oknum  kapal  menganggap  otoritas  laut  Indonesia  lemah. Minimnya  pengawasan  dan  pengecekan  terhadap  setiap  kapal  yang  berlayar  di kawasan Selat Malaka dan kegiatan operasional yang dilakukan kapal-kapal tersebut serta  kecilnya  hukuman  yang  diberikan  kepada  oknum  yang  tertangkap  melakukan pelanggaran hukum memberikan dorongan kepada oknum kapal melakukan kegiatan pencucian  kapal  secara  ilegal  sebelum  memasuki  wilayah  Singapura  yang  memiliki aturan ketat dalam hal pengecekan kebersihan kapal. Hal ini menjadi alasan mengapa kerap  terjadi  pembuangan  limbah  di  Selat  Malaka  yang  juga  menjadi  Pencemaran limbah sludge oil di Bintan.

## Kerjasama Pengendalian pencemaran limbah sludge oil
Secara domestik melalui kerangka hukum dan hal-hal teknis sudah dilakukan oleh  Pemerintah  Pusat,  Kementrian  dan  bahkan  Pemkab.  Seperti  Melalui  Peraturan Presiden No. 109/2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (yang selanjutnya disebut Tim Nasional) telah menyusun Prosedur Tetap (PROTAP) yaitu pengembangan sistem kesiagaan dan penyelenggaraan penanggulangan keadaan darurat  tumpahan  minyak  di  laut,  untuk  menjadi  pedoman  bagi  Instansi  terkait. Kementerian  Perhubungan  memiliki  peran  dan  tanggung  jawab  sebagai  Pusat Koordinasi  Tumpahan  Minyak  Nasional  (Coordination  Center)  dan  Menteri Perhubungan sebagai Ketua Tim Nasional.
Unit  Operasional  Penanggulangan  tumpahan  minyak  harus  terdiri  dari perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, BASARNAS,  Kementerian  ESDM,  Kementerian  Dalam  Negeri,  Kementerian  Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan,  Kementerian  Keuangan,  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  TNI-AL, POLRI,  BPMIGAS,  BPHMIGAS,  Gubernur,  Bupati/Walikota  yang  sebagian wilayahnya  mencakup  laut  serta  Perusahaan  Minyak  dan  Gas.  Unit  operasi  harus melaksanakan operasi penanggulangan tumpahan minyak sebagaimana ditunjuk oleh PUSKODALNAS,  serta  harus  melaporkan  secara  berkelanjutan  perkembangan operasi  (progress)  dan  kesulitan-kesulitan  yang  dialami  di  lokasi  kepada PUSKODALNAS.
PROTAP  ini  bertujuan  untuk  membangun  kerjasama  antara  instansi  terkait untuk  mrngoptimalkan  penggunaan  bersama  sumber  daya  yang  tersedia  bagi  suatu operasi  penanggulangan  tumpahan  minyak  di  perairan  Indonesia  terkait  dengan penanggulangan  tumpahan  minyak  di  laut  pada  sumberdaya  perikanan  serta  untuk memastikan  waktu  dan  efektivitas  suatu  tindakan  penanggulangan  telah  memenuhi kegunaan-bersama  terhadap  upaya  pencegahan  atau  meminimalkan  dampak tumpahan minyak terhadap lingkungan laut dan sosial ekonomi masyarakat.
Pemerintah  pusat  lewat  sinergi  eksekutif  dan  legislatif  harus  dapat  mendorong komitmen  bersama  dari  setiap  organ  politik  Indonesia  agar  dapat  mencapai kepentingan  bersama  yang  dapat  dirasakan  oleh  setiap  masyarakat.  Permasalahan lingkungan  terkait  pencemaran  laut  sangat  mengancam  ekosistem  laut  Indonesia dengan  seluruh  kekayaan  sumber  daya  alam  yang  ada  di  kawasan  Selat  Malaka. Sumber daya alam yang seharusnya dapat dinikmati oleh setiap masyarakat Indonesia bisa  terancam  akibat  rusaknya  ekosistem  laut.  Pemerintah  Indonesia  belum melakukan  pengawasan  yang  maksimal  terhadap  lalu  lintas  kapal  serta  kegiatan operasional kapal-kapal tersebut yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan.
Pemerintah  telah  melakukan  berbagai  penanggulangan  terhadap  pencemaran  Sludge Oil, namun belum berhasil melakukan pencegahan terhadap pencemaran. Mengapa collaborative governance diperlukan?
Melihat  kelemahan  yang  ada  di  Indonesia  dan  kenyataan  yang  di  lapangan,  Unit Operasional belum mengoptimalkan upaya pencegahan dan perlu memiliki kerjasama dengan  masyarakat.  Jika  kita  melihat  dalam  kajian  Hubungan  Internasional,  bahkan diplomasi  sebagai  Upaya  Internasional,  masyarakat  pun  ikut  mengambil  peran. Begitu  juga  halnya  dengan  ini,  perlunya  keterlibatan  masyarakat  baik  dalam penanggulangan ataupun pencegahan.
Berdasarkan  serangkaian  upaya  serta  pengendalian  dan  pencegahan  dalam pelaksanaanya,  pada  dasarnya  selurug  peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah  memiliki  nilai  korelasi  untuk  mengendalikan  pencemaran  limbah  sludge oil    di  Bintan.  Namun  masing-masing  pemangku  kepentingan  kebijakan  tidak  dapat berjalan sendiri-sendiri oleh karena adanya keterbatasan kapasitas pemerintah dalam tata kelolanya. Sehingga diperluan dukungan semua pihak termasuk non-government yaitu swasta, organsisasi dan masyarakat karena peran mereka juga dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti penyelenggaraan kebijakan publik.
Ketika  seluruh  pemangku  kebijakan  (pemeringah,  swasta,  NGO,  dan  masyarakat) dapat  menjalankan  perannya  masing-masing  serta  dapat  tercipta  suatu  kolaborasi yang baik, sehingga pengendalian bahkan pencegahan pencemarab limbah sludge oil di  Bintan  dapat  berjalan  dengan  optimal  dan  berkelanjutan.  Dapat  diartikan  bahwa akan  tercipta  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  melalui  proses  kolaborasi  yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan kebijakan.
Seperti  pemaparan  dalam  jurnal  kebijakan  dan  manajemen  public  yang  berjudul Collaborative  Governance  (studi  deskriptif  proses  pemerintahan  kolaboratif  dalam pengendalian pencemaran udara di  kota Surabaya) menyampaikan bahwa Perspektif collaborative  governance  juga  telah  banyak  digunakan  untuk  pemecahan  masalah daerah  lokal  karena  adanya  keterbatasan  pemerintah  lokal  dalam  menjalankan pemerintahan  di  daerahnya.  Karena  perspektif  collaborative  governance  merupakan proses  yang  melibatkan  banyak  aktor  kebijakan  untuk  dapat  dikatakan  sebagai  tata kelola  pemerintahan  yang  baik  atau  good  governance.  Berdasarkan  hasil  penelitian terdahulu,  juga  terlihat  masih  ada  banyak  kendala  dalam  penerapan  collaborative governance  seperti  kendala  kewenangan  dalam  hirarki  organisasi,  kurangnya komitmen  pemerintah,  kurangnya  kepercayaan  masyarakat,  keterbatasan  informasi, kurangnya  melibatkan  stakeholders  lain,  serta  keterbatasan  kapasitas  pemerintah lokal.
Paradigma Blue Economy pada masyarakat pesisir Kabupaten Bintan Pada  tahun  2010  telah  diperkenalkan  konsep  Blue  Economy  oleh  Gunter  Pauli melalui  bukunya  berjudul  The  Blue  Economy.  Hal  ini  salah  satu  yang  mendasari
peralihan pembangunan dari terestrial ke maritim, juga karena pertimbangan potensi dari  Indonesia,  yang  merupakan  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia,  menerapkan ekonomi  hijau  saja  tidak  cukup  perlu  dibarengi  dengan  konsep  ekonomi  biru.  Oleh karena  itu,  pemerintah  terus  mengusung  prinsip  ekonomi  biru  (blue  economy)  di dalam  setiap  perencanaan  pembangunannya.  Konsep  blue  economy  yang  sudah dibuat  tersebut  perlu  diuji  pada  tingkat  lapang,  terutama  masyarakat  perikanan (nelayan,  pembudidaya  industry,  pemasar  dan  NGO).  Selain  itu,  atas  pertimbangan sudah  banyak  nilai-nilai  kearifan  lokal  yang  menerapkan  prinsip  blue  economy, misalnya  sasi  atau  panglima  laot  yang  mempertimbangkan  aspek  pelestarian perikanan  dan  distribusi  sumber  daya  yang  berkelanjutan.  Artinya,  bagaimana menyelaraskan  antara  kearifan  lokal  tersebut  dengan  konsep-konsep  blue  economy untuk  mewujudkan  pembangunan  kelautan  dan  perikanan  yang  lestari  dan berkelanjutan.
Kabupaten  Bintan,  khususnya  masyarakat  pesisir  pantai  trikora,  bisa  melihat peluang yang menjamin pengembangan usaha mereka. Bahkan prinsip ekonomi biru ini  juga  membantu  pemerintah  dalam  menyukseskan  pengembangan  maritim Kabupaten  Bintan.  Sudah  seharusnya  masyarakat  pesisir  dapat  menikmati  dan mengembangkan  berbagai  sumber  daya  alam  yang  ada  di  Bintan  tanpa  harus menghadapi  bahayanya  pencemaran  limbah  sludge  oil  yang  kerap  terjadi  tanpa  ada penangangan yang pasti dapat mencegah terjadinya pencemaran kembali.
Tidak hanya itu bahkan di Bintan, yang merupakan kaya akan sumber daya perairan, pemerintah  juga  telah  merencanakan  Pembangunan  dan  pengembangan  Pariwisata Maritim. Tentunya hal  ini  juga akan menjadi  kendala, untuk  itu perlunya kolaborasi pemerintah terhadap non-pemerintah dalam pengendalian pencemaran limbah sludge oil  di  Bintan.  Bahkan  segala  kekurangan  dalam  analisis  collaborative  governance dapat  dijadikan  usaha  ataupun  program  dari  pemerintah  maupun  ¬non¬-pemerintah yang  mendukung  pengendalian  dan  pencegahan  pencemaran  limbah  sludge  oil  di Bintan. Serta perlunya ketegasan dalam kebijakan sehigga menarik banyak pihak dan membangung  kerjasama  yang  baik  terhadap  pemerintah  kedepannya.  Perlunya perubahan  yang  terlaksana  melihat  sumber  daya  alam  yang  dimiliki  memiliki  nilai yang  besar  terhadap  masayarakat  juga  terhadap  negara  melalui  pengembangan ekonomi maritime.

## Hambatan dalam menangani permasalahan
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dalam  jurnal  yang  berjudul  Transforming institutional  design  in  addressing  sludge  oil  in  Bintan  seawater,  Kepulauan  Riau, Indonesia  yang  memaparkan  bahwa  ini  merupakan  pemerintah  memiliki  keresahan untuk  menyelesaikan  masalah  ini  muncul  karena  beberapa  alasan.  Pertama, pemerintah terhambat oleh rezim internasional di mana hukum Indonesia tidak dapat menangkap  kapal  yang  melempar  tailing  di  air  laut  internasional.  Kalau  tidak,  jika
kapal  membuang  polusi  mereka  di  Indonesia  air  laut,  aturan  Indonesia  dapat menjangkau  mereka.  Kedua,  kurangnya  komitmen  oleh  pemerintah  di  Indonesia menangani minyak lumpur. Masalah belum dihadiri oleh pemerintah pusat agar tidak pernah  menjadi  pengaturan  agenda.  Di  sisi  lain,  tidak  hanya  provinsi  tetapi  juga pemerintah  kabupaten  beberapa  batasan  untuk  mengatasi  masalah  ini,  seperti wewenang,  sarana,  dan  personel.  Ketiga,  ada  defisiensi  politik  karena  ada  sejumlah kebijakan  terkemuka  yang  dirumuskan  dan  diimplementasika  oleh  pemerintah  di tingkat  nasional  dan  regional.  Pemerintah  hanya  melakukan  pertemuan  dan koordinasi dalam menanggapi masalah sejauh ini.
Meskipun  ada  berbagai  lembaga  yang  bertanggung  jawab  untuk  menangani masalah,  kenyataannya  tindakan  pemerintah  tidak  terlihat.  Tidak  adanya  tindakan pemerintah  menghasilkan  kekosongan  dan  status  kelembagaan  quo  dalam  hal  ini. Kekosongan  institusional  adalah  situasi  di  mana  ada  kekosongan  kekuasaan,  tidak terlihat  norma, dan kebijakan dalam lingkungan politik [7]. Status quo mengacu pada kecenderungan untuk tidak melakukan apa pun terhadap atau pertahankan keputusan saat  ini  atau  sebelumnya  [8].  Dengan  kata  lain,  upaya  tersebut  dilakukan  oleh pemerintah  tidak  dapat  menyelesaikan  masalah  karena  kendala.  Ini  menunjukkan kegagalan  pemerintah  di  Indonesia  menerapkan  kekuatan.  Alhasil,  keadaan  tersebut sudah berlangsung lama dan tentunya menguntungkan masyarakat.
Menurut jurnal yang berjudul Transforming institutional design in addressing sludge  oil  in  Bintan  seawater,  Kepulauan  Riau,  Indonesia,  bahwa  Kriteria  kinerja harus  dikembangkan  untuk  menguji  model  konseptual.  Secara  umum,  ada  lima kriteria digunakan, termasuk efektivitas, efisiensi, efektivitas, keanggunan, dan etika. Masalah minyak lumpur dapat diselesaikan jika pemerintah mengubah dari pola lama ke pola baru. Itu bergantung pada pengaturan struktural pemerintah terdiri dari aktor multi-level.  Orientasinya  antara  pemerintah  harus  ditransformasikan  dari  komando menjadi kerja sama dan koordinasi. Selain itu, ada beberapa strategi yang diterapkan oleh pemerintah sebagai berikut:
1. Membangun  struktur  kelembagaan  dengan  merevisi  peraturan  saat  ini  untuk mendapatkan yang baru struktur lebih rata dan lebih mudah diakses.
2. Membangun  hubungan  tata  kelola  multi-level  dengan  mengubah  regulasi, kebijakan, norma, pola, dan perilaku untuk menghasilkan pola baru.
3. Memulai  hubungan  bilateral  dengan  pemerintah  Singapura  untuk  menangani minyak lumpur yang akan diperoleh saling pengertian.
Perlunya membangun hubungan kerjasama internasional
Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, maka perlu bagi Pemerintah Indonesia untuk melakukan kerjasama. Sebelum melakukan kerjasama tentu perlu berdiplomasi dahulu.  Praktek-praktek  diplomasi  pada  perang  dunia  hingga  pasca  perang  dunia masih  didominasi  oleh  negara  sebagai  aktor  utama.  Praktek-praktek  diplomasi  yang
dibawa negara sebagai aktor utama, belum mampu menjadi jalan yang paling efektif dalam  menyelesaikan  masalah  negara  untuk  mencapai  kepentingannya  dilihat  dari dampak-dampak yang ditumbulkan pada perang  dunia. Oleh sebab itu setelah pasca perang  dunia  dan  perang  dingin  ditemukan  ide-ide  baru  dalam  demokrasi,  bahwa pelaksanaan diplomasi secara damai (negosisasi) tidak harus dilakukan secara formal khususnya  aktor  utama  yaitu  negara.Dalam  Kajian  Hubungan  Internasional,  ada Multi-track Diplomacy ini lebih efektif pelaksanaannya dibandingkan dengan hanya menggunakan  negara  sebagai  aktor  dalam  pelaksanaan  diplomasi.  Multi-Track Diplomacy  ini  mampu menjadi  salah  satu  jalan  untuk  meredam  atau  mempengaruhi negara lain dalam penyelesaiaan konflik yang ada.
Diplomasi  dimana  pemerintah  memiliki  power  yaitu  hard  power  dan  soft power  dapat  menyusun  strategi  dalam  memecahkan  penanganan  akan  pencemaran limbah  sludge  oil  ini.  Tentu  saja  setiap  negara  memiliki  kepentingan  nasionalnya masing-masing.  Untuk  itu  Multi-Track  Diplomacy  dapat  disiasatkan  menjadi penanganan  permasalahan  ini.  pemerintah  selaku  aktor  utama  dapat  mengkoordinir jalur  kedua  selaku  non-government  actors¬  berperan  aktif,  menganlisis,  dan menjakan  peran  aktif  dari  masayarakat  setempat,  bahkan  bekerjasama  dengan  NGO dari  negara  tetangga  terutama  Singapura  itu  sendiri  selaku  negara  yang  telah memberlakukan  aturan  Cleaning  Tank.  Tentu  saja  hal  ini  memerlukan  waktu  yang cukup  panjang,  namun  hal  ini  lebih  menjamin  dan  efektif  disbanding  pemerintah bekerja  sendiri  dalam  penanggulangan.  Bahkan  tidak  hanya  itu  NGO  juga  bisa mengangkat ini menjadi isu transnasional bahkan nasional, sehingga penanggulangan ini bisa di bawa ke jalur internasional.
Pemerintah  sebelumnya  telah  mengupayakan  hal  ini,  namun  peran  NGOs masih  terlihat  belum  aktif  dalam  membantu  pemerintah,  padahal  dengan  sifat keterbukaan yang sebagai fungsi dari nongovernment actors, NGO memiliki peluang besar menyuarakan dalam masyarakat dan NGOs dari negara lain. Untuk itu perlunya bagi pemerintah Indonesia mendorong NGO dan mempercayakan NGO ikut berperan aktif.  Sehingga  tidak  akan  terjadi  lagi  pembuangan  limbah  yang  berdampak  pada perairan dan perekonomian Kepri. Bahkan merusak Biota perairan Internasional. Jika peran  NGO  dapat  terus  berjalan  maka  pemerintah  bisa  melakuka  diplomasi  dengan Singapura, sebagai isu transnasional bahkan mencapai kerjasama Bilateral.

## Simpulan
Penelitian  ini  telah  berhasil  menemukan  jawaban  dari  pertanyaan  penelitian yang  sudah  tertulis  dirumusan  masalah  dan  semuanya  telah  berhasil  terjawab. Penelitian  ini  berfokus  pada  pencemaran  minyak  di  Kabupaten  Bintan.  Pada  musim utara  yang  berlangsung  antara  bulan  Desember  sampai  bulan  Maret  terjadi  tekanan rendah yang berada di sebelah selatan, jadi angina bertiup dari belahan bumi utara ke selatan yang mengakibatkan terjadinya angina kencang dan gelombang tinggi. Hal ini
yang  membuat  sampah  atau  kotoran  mengapung  di  utara  Pulau  Bintan  yang  pada akhirnya terseret kedaratan. Dan diketahui sampah-sampah ini bahkan bukan berasal dari Indonesia, sampah ini merupakan kiriman dari negara tetangga sedangkan minya tersebut berasal dari limbah kapal tanker. Ada beberapa alasan kenapa penelitian ini harus dilakukan. Yang pertama adalah karena pencemaran minyak di laut Kabupaten Bintan  merupakan  issue  yang  ada  terus  menerus  setiap  tahunnya  tanpa  henti.  Yang kedua  adalah  dengan  adanya  issue  ini  terus  menerus  berarti  ada  kebijakan  ataupun sesuatu yang salah didalam menangani kasus pencemaran ini dan yang ketiga adalah pencemaan bintan ini sudah masuk ketahap berbahaya sehingga bukan tidak mungkin dapat  merusak  ekosistem  laut.  selain  merusak  ekosistem,  pencemaran  ini  juga merusak pemandangan sekitar yang padahal memiliki nilai pariwisata yang tinggi. Lalu  Dampak  dari  pencemaran  minyak  di  Kabupaten  Bintan  termasuk  luas.
Karena  menganggu  banyak  sekali  aspek.  Seperti  aspek  lingkungan,  aspek kepariwisataan,  aspek  ekonomi  dan  juga  aspek  politik.  Dari  aspek  lingkungan, pencemaran  minyak  ini  merusak  ekosistem  pantai  dan  juga  ekosistem  bawah  laut. dari  aspek  kepariwisataan  pencemaran  minyak  di  pesisir  pantai  ini  menyebabkan kerusakan  keindahan,  dimana  kabupaten  bintan  punya  banayk  sekali  resort  resort tempat wisatawan melakukan kegiatan pariwisata. Dari segi ekonomi, ekosistem yang rusak  tersebut  membuat  keindahan  menjdi  berkurang  sehingga  berkurangnya pengunjung yang ingi melakukan kegiawan pariwisata di kabupaten Bintan tersebut. Karena  hal  itu,  menyebabkan  pihak  resort  menjadi  mendapatkan  kerugian  yang lumayan  besar.  Lalu  karena  kurangnya  wisatawan  tersebut  menyebabkan berkurangnya  pemasukan  daerah,  pajak  dari  resort  resort  merupakan  salah  satu sumber  utama  dari  pemasukan  wilayan.  Kepariwisataan  merupak  salah  satu  factor terbesar  pemasukan  secara  ekonomi  dari  sebuah  negara  ataupun  daerah.  Belum  lagi masyarakat  yang  bermata  oencaharian  nelayan,  mereka  kesulitan  karena  ekosistem laut yang rusak sehingga kesulitan mencari sumber daya laut disekitar.
Sebagai simpulan, bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum cukup optimal dan perlunya berpindah dari cara lama ke cara baru, mengikutsertakan setiap aktor  baik  itu  Government  Actors  ataupun  nongovernment  actors.  Hal  ini memudahkan pemerintah dalam menyusun bahkan melakukan penanggulangan yang menjamin  tidak  terulangnya  pelanggarannya  yang  sama.  Mengingat  bahwa pelanggaran ini dapat merugikan negara, masayarakat, bahkan alam. Juga mematikan berbagai  peluang  usaha  kemaritiman  serta  mengganggu  kegiatan  pariwisata.  Sudah semestinya kita memiliki pandangan yang maju, bahwa setiap dari kita perlu menjaga lingkungan demi khalayak hidup banyak orang. Karena alam juga menjadi salah satu sumber penghidupan.

## Referensi
Anonim.  Pedoman  Pelaksanaan  Penanggulangan  dan  Ganti  Kerugian  Dampak Tumpahan Minyak terhadap Sumber Daya Ikan. Diakses dari https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar- pendukung/djprl/P4K/Pencemaran%20Laut/Oil%20Spill/PEDOMAN%20P
ENANGGULANGAN%20TUMPAHAN%20MINYAK%20DI%20LAUT.p df pada tanggal 14 Juni 2020.
Cita  Emia  Tarigan,Vita,  Eka  N.A.M.  Sihombing.  2019.  Kebijakan  Pengendalian Pencemaran di Selat Malaka yang Bersumber dari Kecelakaan Kapal (Policy of  Pollution  Control  in  Malaka  Strait  Due  to  Ship  Accidents).  Jurnal Penelitian Hukum. No.10.
Ginting,  Ari  Mulianta.  2013.  Kendala  Pembangunan  Provinsi  Daerah  Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau. Politica. Vol. 4, No. 1
Mira,  Maulana  Firdaus  dan  Elly  Reswati.  2014.  Penerapan  Prinsip  Blue  Economy pada  Masyarakat  Pesisir  di  Kabupaten  Brebes,  Jawa  Tengah.  Buletin  Riset Sosek Kelautan dan Perikanan. Vol. 9 No. 1.
Mujahidawati.  2018.  Kajian  Sumberdaya  Pesisir  dan  Laut  Akibat  Pencemaran  di Perairan Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan.
Nurmandi, Achmad, Trisno Aji Putra dan Nikolas Panama. 2012. Menjaga Indonesia dari  Kepri:  Peluang,  Tantangan,  &  Proil  19  Pulau  Terdepan  Indonesia  di Kepulauan Riau, Riau: Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepri.
Robertua,  Verdinand,  Bryan  Libertho  Karyoprawiro,  Gloria  Nathalia  Hana  Dhena. 2019.  Reasoning  Criminal-Implikasi  Limbah  Hasil  Operasional  Kapal terhadap Ekosistem Laut di Selat Malaka.   Jurnal  Asia  Pasific  Studies. Volume 3 nomor 2.
Sebayang,  Tino  Rila.  2017.  Penanggulangan  Limbah  Sludge  Oil  di  Bintan  dalam Perspektif Konstruktivisme.
Supriyanto.    2017.  Peran  Lingkungan  Hidup  dalam  Menangani  Masalah  Limbah Minyak  (Sludge  Oil)  di  Kabupaten  Bintan  Tahun  2016  (Studi  pada  Desa Berakit Kabupaten Bintan). Naskah Publikasi.
Yudiatmaja,  W.E.,  T.  Samnuzulsari,  Suyito,  Yudithia.  2019.  Transforming Institutional  design  in  addressing  sludge  oil  in  Bintan  Seawater,  Kepuluan Riau, Indonesia. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science.
Yudiatmaja, W.E., Yudithia, T. Samnuzulsari, Suyito. 2019. An institutional analysis of  the  trans-national  marine  waste:  a  case  study  of  sludge  oil  in  Bintan Seawater,  Kepulaua  Riau,  Indonesia.  IOP  Conf.  Series:  Earth  and Environmental Science.
Environmental  security:  dimensions  and  priorities  A  STAP  document.  2018.  STAP Scientific and Technical Advisory Panel.
Laporan  Kegiatan  Kunjungan  Kerja  Komisi  VII  DPR  RI  Provinsi  Kepulauan  Riau Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018.
MFM  system  seen  helping  deter  malpractice  during  sludge  disposal.  Diakses  dari https://ibia.net/mfm-system-seen-helping-deter-malpractice-during-sludge- disposal/.
Notification  For  Tanker  Cleaning  Activities  And  Disposal  Of  Sludge  And  Slop.
Diakses dari https://www.mpa.gov.sg/web/portal/home/port-of- singapore/circulars-and-notices/port-marine-circulars/detail/pc08-17.
Rizqan, Ince M. Tumpahan minyak hitam di pesisir utara Pulau Bintan. Diakses dari https://kkp.go.id/djprl/artikel/9506-tumpahan-minyak-hitam-di-pesisir-utara- pulau-bintan, pada tanggal 17 Juni 2020.
Southeast Asia is the world's bilge dumping hotspot—what can be done to stop ships discharging waste oil?. Diakses dari https://www.eco- business.com/news/southeast-asia-is-the-worlds-bilge-dumping-hotspot- what-can-be-done-to-stop-ships-discharging-waste-oil/.