Published every April, August and December

## JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN
ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK

## Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Barat Tahun 2009-2013
Jatnika Dwi Asri
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Bandung, Indonesia
Abstract. This study aims to analyze the comparison of financial performance as well as  analyze whether there are  differences  in  financial  performance  between  districts/cities  in  West  Java  Province  during  2009-2013.  The research used the descriptive method with quantitative data analysis technique of financial ratios as well as T test and Mann-Whitney test. The  results  showed that city government has a higher level of independence ratio than the district. The district effectiveness ratio is very effective with an average of 120.06%. T and Mann-Whitney test results showed no difference between effectiveness ratio, while independence ratio showed the difference. Keyword: Financial performance; Effectiveness Ratio; Independence Ratio
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perbandingan  kinerja  keuangan  serta  menganalisis  apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama 2009-2013. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis data kuantitatif rasio keuangan serta uji T dan uji Mann- Whitney.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pemerintah  kota  mempunyai  tingkat  rasio  kemandirian  lebih  tinggi dibandingkan  kabupaten.  Rasio  efektivitas  kabupaten/kota  sangat  efektif  dengan  rata-rata  120.06%.  Hasil  uji  T dan Mann-Whitney menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara rasio efektivitas, sedangkan rasio kemandirian menunjukkan perbedaan.
Kata Kunci: Kinerja Keuangan; Rasio Efektivitas; Rasio Kemandirian
Corresponding  author. Email:  nickeaja@gmail.com.  Jalan  Ir.  Soekarno  KM  20,  Desa  Cibeusi,  Jatinangor, Cibeusi, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363 How to cite this article. Asri, Asri, J. D. (2016). Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas  Pendidikan  Indonesia , 4 (2),  1021–1034.  Retrieved  from http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/4037 History of article. Received: Mei 2016, Revision: Juli 2016, Published: Agustus 2016 Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v4i2.4037 Copyright©2016. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Program Studi Akuntansi FPEB UPI
.

## PENDAHULUAN
Berlakunya Undang-undang (UU) Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004tentang
Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat  dan  Daerah  menandai  pengelolaan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah melalui desentralisasi kewenangan dari pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah. Diharapkan  desentralisasi  fiskal  memberikan ruang  gerak  pada  daerah  untuk  mengelola keuangan  daerah  sesuai  dengan  prioritas pembangunan  dan  kebutuhan  daerah,  namun kenyataannya  tingkat  ketergantungan  fiskal antara  daerah  terhadap  pusat  masih  tinggi. Ketergantungan  fiskal  terlihat  dari  relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominannya  transfer  dari  pusat,  walaupun undang-undang  telah  menggarisbawahi  titik berat otonomi pada kabupaten/kota, kabupaten/kota  justru  mengalami  tingkat ketergantungan yang lebih tinggi dibandingkan
provinsi  (Kuncoro,  2012,  hlm.  319).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  meskipun  desentralisasi telah  digulirkan  namun  pemerintah  daerah masih  memiliki  ketergantungan  fiskal  cukup besar terhadap pemerintah pusat.
Berdasarkan  Deskripsi  dan  Analisis Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  2014,  daerah  dengan  rasio  PAD dibandingkan  dengan  total  pendapatan  daerah tertinggi  adalah  wilayah  Jawa-Bali  yaitu sebesar  37.36%,  sedangkan  yang  terendah wilayah  Nusa  Tenggara-Maluku-Papua  yang hanya  sebesar  7.08%  (Direktorat  Jenderal Perimbangan  Keuangan,  2014a).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  tingkat  kemandirian seluruh  daerah  yang  berada  di  wilayah  Jawa dan  Bali  relatif  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  wilayah  lainnya.  Gambaran  komposisi realisasi  pendapatan  daerah  untuk  wilayah Jawa  dan  Bali  seperti  dijelaskan  pada  tabel berikut ini.

## Tabel  1.  Realisasi  Pendapatan  Daerah  Jakarta,  Jawa  Barat  dan  Jawa  Tengah  Tahun  2014 (jutaan rupiah)
PROVINSI DKI- JAKARTA JABAR JATENG PAD 12,516,209 6,878,990 4,477,104 Pendapatan Transfer 5,723,961 3,693,324 2,722,688 Lain-lain Pendapatan yang Sah 642 3,180 Total Pendapatan 18,240,170 10,572,956 7,202,972
Tabel 2. Realisasi Pendapatan Daerah Wilayah Jaawa Timur, DIY, Banten dan Bali Tahun 2014 (jutaan rupiah)
PROVINSI JATIM DIY BANTEN BALI PAD 6,482,870 673,580 2,273,483  1,387,661 Pendapatan Transfer 3,231,122 810,178 1,127,958 848,007 Lain-lain Pendapatan yang Sah 9,530 2,491 1,393 179 Total Pendapatan 9,723,523 1,486,249 3,402,834  2,235,846
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Provinsi  Jawa  Barat  merupakan  provinsi dengan  PAD  dan  total  pendapatan  terbesar setelah  Provinsi  DKI  Jakarta.  Besarnya  PAD dan pendapatan tersebut memberi peluang bagi pemerintah provinsi Jawa Barat untuk memiliki  tingkat  kemandirian  yang  tinggi setelah  Provinsi  DKI  Jakarta  juga  provinsi lainnya  di  wilayah  Jawa  dan  Bali,  serta diharapkan  diikuti  oleh  tingkat  kemandirian kabupaten  dan  kotanya.  Dengan  demikian menarik  untuk  dilakukan  penelitian  mengenai kinerja  keuangan  pada  pemerintah  kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  antara lain:  (1)  Bagaimana  perbandingan  kinerja keuangan  berdasarkan  rasio  kemandirian  pada kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Jawa  Barat dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2013?    (2)  Bagaimana  perbandingan  kinerja keuangan  berdasarkan  rasio  efektivitas  pada kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Jawa  Barat dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2013?  (3)Apakah  terdapat  perbedaan  kinerja keuangan  antara  pemerintah  kabupaten  dan kota  yang  ada  di  Provinsi  Jawa  Barat  dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2013? Sedangkan tujuan penelitian yaitu (1) Menganalisis  perbandingan  kinerja  keuangan berdasarkan rasio kemandirian pada kabupaten dan  kota  di  Provinsi  Jawa  Barat  dalam  kurun waktu  tahun  2009-2013  (2)  Menganalisis perbandingan  kinerja  keuangan  berdasarkan rasio  efektivitas  pada  kabupaten  dan  kota  di Provinsi  Jawa  Barat  dalam  kurun  waktu  tahun 2009-2013.  (3)  Menganalisis  apakah  terdapat perbedaan kinerja keuangan antara pemerintah kabupaten dan kota  yang ada di Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu tahun 2009-2013.

## KAJIAN LITERATUR

## Otonomi Daerah
Rondinelli dan Cheema dalam Said  (2008) mengatakan  bahwa  otonomi  daerah  adalah proses  pelimpahan  wewenang  perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah  pusat  kepada  organisasi  unit-unit pelaksana  daerah,  kepada  organisasi  semi- otonom  dan  parastatal  (kepemilikan  oleh
negara),  atau  kepada  pemerintah  daerah ataupun  organisasi  nonpemerintah.  Suwanda (2013)  mengatakan  bahwa  semakin  tinggi derajat  desentralisasi  semakin  tinggi  pula tingkat otonomi daerah.Lebih lanjut Mardiasmo (2004, hlm. 60) mengatakan bahwa dengan  pemberian  otonomi  dan  desentralisasi kepada  daerah  diharapkan  perekonomian daerah  akan  semakin  kuat  dan  mandiri.  Dari penjelasan  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa pemberian  otonomi  dan  desentralisasi  kepada daerah  yang  diimbangi  dengan  kemampuan pengelolaan  keuangan  yang  optimal  akan meningkatkan  kemandirian  daerah  yang  pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan daerah.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Badrudin (2012) mengatakan bahwa APBD merupakan  rencana  kerja  pemerintah  daerah yang  mencakup  seluruh  pendapatan  atau penerimaan  dan  belanja  atau  pengeluaran pemerintah, baik  provinsi, kabupaten, dan kota dalam  rangka  mencapai  sasaran  pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam  satuan  uang.  Dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa  APBD  merupakan  alat kebijakan  fiskal  pemerintah  daerah  dalam menyusun  program  kerja  pemerintah  daerah selama satu tahun yang terdiri dari penerimaan dan  pengeluaran  pemerintah  daerah.  Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, struktur  APBD  meliputi  seluruh  pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah.

## Akuntansi Pemerintahan
Bourmistrov dan Mellemvik (2010)
mengartikan akuntansi dari perspektif hubungandiantara  prinsipal  dan  agen.  Fungsi akuntansi  adalah  menjadi  fasilitator  dalam mengurangi  ketidakpastian  dalam  hubungan prinsipal-agen  dalam  rangka  meningkatkan akuntabilitas,  pengawasan,  dan  pengambilan keputusan. Lebih lanjut Sugijanto dalam Halim dan Kusufi (2012) membagi akuntansi menjadi tiga  bidang  utama  yaitu  akuntansi  komersial, akuntansi  pemerintahan,  dan  akuntansi  sosial. Vela  dan  Fuertes  (2000)  mengatakan  bahwa
klasifikasi  bidang  akuntansi  pemerintahan belum  sepenuhnya  diimplementasikan  karena adanya  masalah  dalam  pendefinisian  faktor- faktor relevan selain heterogenitas sistem yang ada  di  suatu  negara.  Dari  penjelasan  tersebut, dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  akuntansi pemerintahan    termasuk  dalam  lingkup akuntansi sektor publik.

## Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor 71 Tahun 2010, yang dimaksud dengan laporan  keuangan  adalah  laporan  terstruktur mengenai  posisi  keuangan  dan  transaksi- transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas pelaporan.  Granof  dan  Khumawala  (2013) mengemukakan  bahwa  secara  umum  laporan keuangan  dapat  digunakan  untuk  menilai kondisi  keuangan,  membandingkan  anggaran dengan realisasi hasil,  serta  memenuhi kepatuhan  terhadap  peraturan,  dan  aturan penggunaan dana.
Penelitian  Mauland  dan  Mellemvik (2010)  pada  pemerintah  daerah  di  Norwegia menjelaskan  terdapat  empat  jenis  laporan keuangan  yang  digunakan  oleh  pemerintah daerah  setempat,  antara  lain:  1) The  operating statement; 2) The  capital  statement; 3) The fund  flows  statement; dan4) The  balance sheet .Mengacu  pada  PP  Nomor  71  Tahun 2010,  laporan  keuangan  pokok  pemerintah daerah  di  Indonesia  terdiri  dari:  1)  Laporan Realisasi  Anggaran  (LRA);  2)  Laporan Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih  (Laporan Perubahan  SAL);  3)  Neraca;  4)  Laporan Operasional  (LO);  5)  Laporan  Perubahan Ekuitas  (LPE);  6)  Laporan  Arus  Kas  (LAK); dan  7)  Catatan  atas  Laporan  Keuangan (CaLK).

## Kinerja Keuangan
Zafra-Gomez et  al. (2009)  menyatakan bahwa  penilaian  kinerja  keuangan  pemerintah daerah  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan data  anggaran,  informasi  ekonomi,  maupun informasi keuangan.Kinerja keuangan merupakan  alat  ukur  yang  baik  dalam  menilai kinerja  manajemen  pemerintah  lokal.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  penilaian kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dapat
dilakukan  melalui  analisis  laporan  keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan.
Lebih lanjut Mahmudi (2010)
mengemukakan bahwa kinerja keuangan tercermin  dari  laporan  keuangan  neraca, laporan  realisasi  anggaran,  dan  laporan  arus kas.  Laporan  keuangan  perlu  dianalisis  untuk dapat memberikan gambaran kinerja keuangan. Secara  umum  pengukuran  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  berguna  untuk  mengetahui tingkat  kesehatan  struktur  keuangan,  dan tingkat  kemandirian  suatu  daerah  dengan melihat  kemampuan  daerah  dalam  menggali sumber  pendapatan  daerah  dibanding  dengan kewajiban pemerintah dalam membiayai belanja daerah.

## Analisis Rasio Keuangan
Halim  (2007)  yang  menyatakan  bahwa salah  satu  alat  untuk  menganalisis  kinerja pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangan daerahnya  adalah  dengan  melakukan  analisis rasio  keuangan  terhadap  APBD  yang  telah ditetapkan  dan  dilaksanakan.  Hasil  analisis rasio  keuangan  ini  selanjutnya  digunakan sebagai  dasar  untuk:  (1)  Menilai  kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah; (2) Mengukur  efektivitas  dan  efisiensi  dalam merealisasikan pendapatan daerah; (3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemda dalam membelanjakan  pendapatan  daerahnya;  (4) Mengukur  kontribusi  masing-masing  sumber pendapatan  dalam  pembentukan  pendapatan daerah; dan (5) Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan  dan  pengeluaran  yang  dilakukan selama periode waktu tertentu. Di sisi lain, Halim (2007)
mengemukakan  bahwa  penggunaan  analisis rasio  pada  sektor  publik  khususnya  terhadap APBD  belum  banyak  dilakukan  sehingga secara  teori  belum  ada  kesepakatan  secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya, namun terdapat beberapa rasio yang  dapat  dikembangkan,  antara  lain  rasio kemandirian,  rasio  efektivitas  dan  efisiensi, rasio  aktivitas,  serta Debt  Service  Coverage Ratio (DSCR).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka hipotesis  dalam  penelitian  ini  yaitu  Terdapat perbedaan  kinerja  keuangan  antara  pemerintah kabupaten dan kota  yang ada di Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu tahun 2009-2013

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  dengan pendekatan  kuantitatif.  Data  yang  dikumpulkan merupakan  data  sekunder  berupa  data  seluruh kabupaten  dan  kota  yang  ada  di  Provinsi  Jawa Barat  tahun  2009-2013yang  diperoleh  dari Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan (DJPK)  Kementerian  Keuangan  RI.  Data  yang digunakan  meliputi  data  APBD,  dan  Realisasi APBD  yang  telah  diaudit  pada  seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.
Informasi  terkait  dengan  data-data  yang digunakan  dapat  disampaikan  yaitu  APBD Kabupaten  dan  Kota  Tahun  2009-2013.  Data yang diambil dari APBD kabupaten/kota adalah data  anggaran  penerimaan  PAD.  Realisasi APBD  Kabupaten  dan  Kota  tahun  2010-2013 Data  yang  diambil  dari  realisasi  APBD kabupaten/kota antara lain data PAD, dan Total Pendapatan.
Untuk  mengkonfirmasi  hasil  penelitian, dilakukan wawancara kepada Kepala Subbagian Akuntansi  dan  Pelaporan  II  pada  Bagian Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  Daerah Biro  Keuangan  Sekretariat  Daerah  Provinsi Jawa Barat.
Objek  penelitian  dalam  penelitian  ini adalah  kinerja  keuangan  kabupaten  dan  kota  di Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2013. Penilaian kinerja  keuangan  daerah  diukur  melalui pendekatan  perhitungan  rasio  keuangan,  yang meliputi rasio kemandirian, dan rasio efektivitaskeuangan  daerah.  Langkah-langkah pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  antara lain:
Rasio kemandirian dihitung dengan cara membandingkan  antara  PAD  dengan  Total Pendapatan,  hasilnya  diubah  kedalam  bentuk persen.
Sumber: Winarso (2010, hlm. 59)
Rasio efektivitas PAD didapatkan dengan melakukan perhitungan pembagian antara realisasi  penerimaan  PAD  dengan  anggaran penerimaan  PAD,  kemudian  hasilnya  diubah menjadi bentuk persen.
Sumber: Halim (2007, hlm. 234)
Selanjutnya dibuatkan tabel untuk memberi  peringkat  berdasarkan  rasio  yang  telah dihitung.
Selain  peringkat  kabupaten/kota  dibuat untuk  masing-masingrasio,  dibuat  pula  tabel peringkat  berdasarkan  rata-rata  rasio  (rasio kemandirian dan rasio efektivitas).
Melakukan  analisis  data  untuk  menguji hipotesis  dengan  bantuan  SPSS  Versi  21.0. Metode  analisis  data  untuk  menguji  hipotesis dalam  penelitian  ini  antara  lain  uji Kolmogorov- Smirnov dan uji Mann-Whitney .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Hasil  perhitungan  rasio  dan  peringkat (PRKT)  kemandirian  kabupaten  dan  kota  di
Provinsi Jawa
Barat tahun 2009-2013 ditunjukkan  pada  tabel  2.  Dalam  kurun  waktu 2009-2013,  rasio  kemampuan  keuangan  daerah tertinggi  ditempati  oleh  Kabupaten  Bekasi  yaitu sebesar  34.34%  pada  tahun  2013,  dan  terendah oleh Kabupaten Tasikmalaya sebesar 3.18% pada tahun  2013.  Terdapat  kesenjangan  ( gap )  31.16% di  antara  rasio  kemandirian  Kabupaten  Bekasi dan Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya, Kabupaten  Bekasi,  Kabupaten  Bogor,  Kota Bandung,  Kota  Bekasi,  dan  Kota  Bogor merupakan kabupaten/kota yang selalu mendapatkan  peringkat  7  tertinggi  selama  kurun waktu 2009-2013. Sebaliknya, Kabupaten Ciamis,  Kabupaten  Garut,  Kabupaten  Kuningan, Kabupaten  Subang,  dan  Kabupaten  Tasikmalaya merupakan kabupaten/kota yang selalu mendapatkan  peringkat  7  terendah  selama  kurun waktu 2009-2013.
Tabel 3. Rasio Kemandirian Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013 (dalam Persen)
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2014c), telah diolah kembali.
Selanjutnya
untuk mengetahui peringkat  dari  rata-rata  tingkat  kemandirian kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Jawa  Barat, seperti  dijelaskan  pada  tabel  3.  Dari  tabel  3 diketahui  bahwa  secara  umum  kabupaten  dan kota  di  Provinsi  Jawa  Barat  masih  memiliki rasio  kemandirian  keuangan  daerah  di  bawah 25%.  Kabupaten  Bekasi  menempati  tingkat kemandirian  peringkat  pertama,  dengan  nilai rata-rata  sebesar  24,21%  yang  menunjukkan bahwa  PAD  Kabupaten  Bekasi  memberikan kontribusi  yang  paling  besar  bagi  total pendapatan  daerahnya.  Sedangkan  Kabupaten Tasikmalaya menempati peringkat terakhir dari 26  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Barat
dengan  nilai rata-rata  3.54%.  Hal ini menunjukkan  bahwa  tingkat  ketergantungan kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Jawa  Barat masih tinggi  terhadap bantuan dari pemerintah pusat  maupun  provinsi.  Dari  sisi  kemandirian daerah,  seluruh  kota  di  Provinsi  Jawa  Barat mempunyai  peringkat  11  teratas  kecuali  Kota Banjar.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Barat cenderung  mempunyai  tingkat  ketergantungan yang  lebih  tinggi  terhadap  pemerintah  pusat atau provinsi dibandingkan dengan pemerintah kotanya.
Tabel 4. Rata-Rata Rasio Kemandirian Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013 (Persen)
NO KAB/KOTA RASIO KEMANDIRIAN (%) PRKT 2009 2010 2011 2012 2013 RATA2 1  Kab. Bandung 7.84 9.72 11.86 12.62 15.06 11.42 12 2  Kab. Bekasi 17.69 14.91 25.35 28.75 34.34 24.21 1 3  Kab. Bogor 15.51 15.90 20.12 26.51 27.58 21.12 4 4  Kab. Ciamis 3.79 3.83 3.68 4.70 5.35 4.27 25 5  Kab. Cianjur 7.08 7.75 8.32 10.60 11.84 9.12 17 6  Kab. Cirebon 9.03 9.40 10.88 11.53 10.83 10.34 15 7  Kab. Garut 6.44 6.43 5.92 7.91 8.78 7.10 21 8  Kab. Indramayu 7.16 7.41 8.64 8.73 8.24 8.04 19 9  Kab. Karawang 9.97 12.96 18.72 26.76 24.55 18.59 7 10  Kab. Kuningan 6.69 6.11 6.33 6.67 6.92 6.54 24 11  Kab. Majalengka 7.05 6.80 6.78 6.59 7.95 7.03 22 12  Kab. Purwakarta 8.19 9.01 11.22 13.10 12.67 10.84 13 13  Kab. Subang 6.09 6.37 6.70 7.72 7.89 6.95 23 14  Kab. Sukabumi 5.63 6.48 8.18 9.11 11.35 8.15 18 15  Kab. Sumedang 10.75 10.00 10.36 10.84 11.05 10.60 14 16  Kab. Tasikmalaya 4.05 3.69 3.40 3.36 3.18 3.54 26 17  Kota Bandung 14.99 18.11 26.75 27.42 33.30 24.12 2 18  Kota Bekasi 15.69 18.71 25.60 27.28 32.73 24.00 3 19  Kota Bogor 14.00 14.29 20.19 22.18 29.52 20.04 6 20  Kota Cirebon 12.13 13.40 14.32 17.14 20.40 15.48 10 21  Kota Depok 11.67 12.81 21.27 29.04 30.25 21.01 5 22  Kota Sukabumi 13.07 16.19 18.29 20.26 20.78 17.72 8 23  Kota Tasikmalaya  10.79 12.63 12.05 14.42 12.66 12.51 11 24  Kota Cimahi 12.67 14.10 16.17 16.57 19.64 15.83 9 25  Kota Banjar 7.18 9.73 9.39 10.03 11.37 9.54 16 26  Kab. Bandung Barat  4.62 4.92 7.40 9.57 11.20 7.54 20
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2014c), telah diolah kembali .
Lebih  lanjut,  dilakukan  wawancara pada  Subbagian  Akuntansi  dan  Pelaporan  II Biro  Keuangan  pada  Sekretariat  Daerah Provinsi  Jawa  Barat,  yang  mempunyai  tugas untuk melakukan pengkajian kebijakan evaluasi laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kabupaten/kota serta menyelenggarakan  koordinasi  dan  fasilitasi akuntansi dan pelaporan, untuk mengkonfirmasi hasil penetian. Menurut Kasubbag. Akuntansi dan Pelaporan II, tingkat kemandirian kota yang lebih besar dibandingkan  dengan  kabupaten  dapat  dilihat dari  sisi  perpajakan,  dengan  fakta  penerimaan pajak  seperti  pajak  hotel,  restoran,  reklame, dan  parkir  lebih  besar  didapatkan  oleh  kota dibandingkan  kabupaten.  Dengan  demikian dapat  dikatakan  bahwa  potensi  penerimaan pajak  (objek  pajak)  pemerintah  kota  lebih banyak  dibandingkan  dengan  pemerintah kabupaten,  kecuali  kabupaten  mempunyai potensi  yang  khusus  seperti  pariwisata  atau daerah  industri  seperti  halnya  Kabupaten
Bekasi.  Selanjutnya  dijelaskan  pula  bahwa sampai saat ini belum ada standar atau patokan tinggi  rendahnya  tingkat  kemandirian  daerah, sehingga  pada  saat  menganalisis  tingkat kemandirian  daerah  hanya  dilihat  apakah nilainya di atas atau di bawah rata-rata.

## Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Hasil  perhitungan  rasio  dan  peringkat (PRKT) efektivitas PAD kabupaten dan kota di Provinsi  Jawa  Barat  dari  tahun  2009  sampai 2013  seperti  ditunjukkan  tabel  4.  Rasio efektivitas  PAD  tertinggi  ditempati  oleh Kabupaten  Karawang  dengan  nilai  efektivitas sebesar  241.05%  pada  tahun  2012.  Sedangkan peringkat  rasio  efektivitas  PAD  terendah ditempati oleh Kabupaten Tasikmalaya dengan nilai  efektivitas  sebesar  62.88%  pada  tahun 2010.  Mengacu  pada  kriteria  umum  dalam menilai  efektivitas  PAD  (Mahmudi,  2010) maka  nilai  efektivitas  di  bawah  75%  dinilai tidak efektif.
Tabel 5. Rasio Efektivitas PAD Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013 (Dalam Persen)
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2014c), telah diolah kembali.
Lebih lanjut, untuk mengetahui peringkat rata- rata  tingkat  efektivitas  PAD  kabupaten  dan kota  di  Provinsi  Jawa  Barat,  dijelaskandalam tabel  5pada  halaman  berikut.    Dari  tabel tersebut  dapat  diketahui  bahwa  secara  umum kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Jawa  Barat memiliki  rasio  efektivitas  PAD  di  atas  100% yaitu  berkisar  101.62-166.28%.  Kabupaten Karawang menempati tingkat efektivitas PAD peringkat  pertama,  dengan  nilai  rata-rata sebesar  166.28%  yang  menunjukkan  bahwa Kabupaten  Karawang  mampu  merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan PAD yang dianggarkan. Sedangkan Kabupaten  Purwakarta  menempati  peringkat terakhir  dari  26  kabupaten/kota  di  Provinsi Jawa Barat dengan nilai rata-rata 101.62%.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  selanjutnya dilakukan wawancara pada Subbagian Akuntansi  dan  Pelaporan  II  Biro  Keuangan pada  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat untuk mengkonfirmasi hasil penetian.Menurut penjelasan Kasubbag. Akuntansi dan
Pelaporan  II,  efektivitas  yang  tinggi  dapat terjadi karena: 1) Prestasi pemerintah kabupaten/kota dalam merealisasikananggaran PAD; atau 2) Penganggaran yang tidak sesuai dengan  potensi  daerah  yang  sebenarnya ( underestimate ).  Kasubbag.  Akuntansi  dan Pelaporan  II  menjelaskan  bahwa  saat  ini belum ada patokan khusus untuk  menentukan tingkat  efektivitas  yang  ideal,  namun  rasio efektivitas  biasa  digunakan  sebagai  bahan evaluasi untuk pembinaan bagi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat
Tabel 6. Rata-Rata Rasio Efektivitas PAD Kabupaten & Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013 (Persen)
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2014c), telah diolah kembali.

## Analisis Uji Beda Kinerja Keuangan
Dalam penelitian ini akan diuji apakah terdapat perbedaan  kinerja  keuangan  antara  pemerintah kabupaten dan kota  yang ada di  Provinsi Jawa Barat  selama  2009-2013.  Oleh  sebab  itu  akan dilakukan uji perbedaan antara kelompok, yang terdiri dari kelompok kabupaten dan kelompok kota.  Kelompok  kabupaten  diberi  kode  1, sedangkan  kelompok  kota  diberi  kode  2. Sebelum  dilakukan  uji  statistik  terhadap hipotesis,  terlebih  dahulu  dilakukan  uji normalitas data. Uji normalitas dalam penelitian  ini  menggunakan Kolmogorov- Smirnov Test yang bertujuan untuk menentukan  metode  alat  uji  hasil  penelitian. Dari  hasil  uji  normalitas  data  ( Kolmogorov- Smirnov  Test )  diketahui  bahwa  nilai  dengan asymp sig > 0.05 yaitu rasio efektivitas sebesar 0.163,  sehingga  data  tersebut  berdistribusi normal. Sedangkan data yang tidak berdistribusi  normal  dengan  nilai asymp  sig < 0.05 yaitu rasio kemandirian sebesar 0.009.Hasil  uji  asumi  homogenitas  ragam menunjukkan  bahwa  rasio  kemandirian  dan rasio efektivitas memenuhi asumsi homogenitas  ragam  dengan  nilai  Sig.  >  0.05. Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas  ragam  tersebut,  data  rasio efektivitas  memenuhi  syarat  dari  uji  beda T ,
sedangkan rasio kemandirian menggunakan uji Mann-Whitney. Setelah  uji  normalitas  dan  uji asumsi  homogenitas  dilakukan,  selanjutnya dilakukan  uji  hipotesis  dengan  menggunakan uji T untuk  rasio  efektivitas,  sedangkan  rasio kemandirian menggunakan uji Mann-Whitney. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji T diperoleh rasio efektivitas dengan nilai Sig. = 0.575, niai signifikansi ini di  atas  kriteria  0.05.  Maka H 0 tidak  ditolak, dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa tidak  terdapat  perbedaan  efektivitasdi  antara pemerintah  kabupaten  dan  kota  yang  ada  di Provinsi Jawa Barat selama 2009-2013. Hasil ini  mengacu  pada  kondisi  bahwa  rasio efektivitas PAD di antara kabupaten dan kota di  Provinsi  Jawa  Barat  selama  kurun  waktu tersebut relatif tidak bervariasi. Secara umum, baik  kelompok  kabupaten  maupun  kota, memiliki  rasio  efektivitas  di  atas  100% dengan  fakta  realisasi  pajak  dan  retribusi masih  memberikan  porsi  terbesar  dalam pencapaian  efektivitas  PAD.  Hasil  uji normalitas  data Kolmogorov-Smirnov  Test , hasil  uji  asumi  homogenitas  ragam,  dan  hasil uji T seperti ditunjukkan dalam tabel 7,8, dan 9 berikut ini:

## Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Data Kelompok
KEMANDIRIAN EFEKTIVITAS N 130 130 Normal Parameters a Mean 12.9089 120.0645 Std. Deviation 7.37744 20.24605 Most Extreme Differences Absolute 0.144 0.098 Positive 0.144 0.098 Negative -0.094 -0.087 Kolmogorov-Smirnov Z 1.636 1.120 Asymp. Sig. (2-tailed) 0.009 0.163 Tabel 8. Hasil Uji Asumsi Homogenitas Kelompok Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig. KEMANDIRIAN 1.836 1 128 0.178 EFEKTIVITAS 3.427 1 128 0.066

## Tabel 9. Hasil Uji T Efektivitas Kelompok
Kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean EFEKTIVITAS 1 85 119.34 23.22 2.52 2 45 121.44 13.02 1.94 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means F       Sig. t  Df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Differenc e 95% Confidence Interval of the Difference Lower     Upper Efektivit as Equal variances assumed 3.427  0.066  -0.562  128  0.575 -2.10 3.74 -9.51 5.30
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  dengan menggunakan Mann-Whitney diperoleh rasio kemandirian  dengan  nilai  Sig.  =  0.000.  Nilai signifikansi  dari  kemandirian  di  bawah  kriteria 0.05 ( asymp sig < 0.05), maka H 0 ditolak. Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat perbedaan  tingkat  kemandirian  yang  signifikan antara  pemerintah  kabupaten  dan  kota  yang  ada di  Provinsi  Jawa  Barat  selama  2009-2013.  Hasil ini  mengacu  pada  fenomena  kabupaten  di
Provinsi Jawa Barat mempunyai tingkat ketergantungan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  pemerintah  kota.  Perbedaan  tingkat kemandirian  tersebut  dinilai  karena  adanya potensi  penerimaan  pajak  pemerintah  kota  yang lebih  besar  dari  pada  poteni  penerimaan  pajak pemerintah  kabupaten.  Hasil Mann-Whitney seperti digambarkan pada table
Tabel 10. Hasil Uji Mann-Whitney
Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks KEMANDIRIAN  1 85 49.89 4240.50 2 45 94.99 4274.50 Total 130 Test Statistics a KEMANDIRIAN Mann-Whitney U 585.500 Wilcoxon W 4240.500 Z -6.494 Asymp. Sig. (2-tailed) 0.000

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan hal-halberikut  ini:  (1)  Kinerja  keuangan berdasarkan rasio kemandirian antara kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Jawa  Barat sangat  bervariasi  dalam  kurun  waktu  2009- 2013  dengan gap sebesar  31.16%.  Terdapat kecenderungan  bahwa  pemerintah  kota  di Provinsi  Jawa  Barat  mempunyai  tingkat kemandirian  yang  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  pemerintah  kabupaten.  Berdasarkan rata-rata  rasio  kemandirian,  Kabupaten  Bekasi menempati  peringkat  pertama  (24.21%)  dan Kabupaten Tasikmalaya berada pada peringkat terakhir  (3.18%);  (2)  Dari  sisi  efektivitas, kinerja  keuangan  berdasarkan  rasio  efektivitas PAD  antara  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi Jawa Barat relatif tidak bervariasi dalam kurun waktu  2009-2013  dan  dinilai  sangat  efektif dengan rata-rata sebesar 120.06%. Berdasarkan rata-rata rasio efektivitas,
Kabupaten Karawang menempati peringkat pertama (166.28%)  dan  Kabupaten  Purwakarta  berada pada  peringkat terakhir  (101.62%);  (3) Berdasarkan  hasil  uji T dan  uji Mann-Whitney disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  perbedaan tingkat  efektivitas  di  antara  pemerintah kabupaten dan kota  yang ada di  Provinsi Jawa Barat  selama  2009-2013.  Namun  terdapat perbedaan tingkat kemandirian yang signifikan antara pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Barat selama 2009-2013.
Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang diberikan antara lain:  (1)  Hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi masukkan  bagi  pemerintah  kabupaten  dan kota  di  Jawa  Barat  untuk  meningkatkan kinerja  keuangan  daerahnya,  dengan  cara lebih  mengenal  potensi  daerahnya  masing- masing, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi  PAD  sehingga  pertumbuhan dan  realisasi  PAD  dapat  tercapai.  Hal  ini diperlukan dengan pertimbangan bahwa setiap daerah  mempunyai  potensi  daerah  yang berbeda.  Dengan  demikian  diharapkan gap kinerja  keuangan  yang  tinggi  di  antara kabupaten  dan  kota  tidak  akan  terjadi.  Selain itu,  pemerintah  daerah  dengan  kinerja keuangan rendah dapat menjadikan pemerintah  daerah  dengan  kinerja  keuangan
tinggi  sebagai benchmark dalam  mengelola keuangan  daerahnya;  (2)  Bagi  pemerintah Provinsi  Jawa  Barat,  diharapkan  hasil pengukuran  kinerja  keuangan  melalui  rasio keuangan  khususnya  rasio  kemandirian  dapat dijadikan salah satu benchmark untuk menilai kinerja  pemerintah  daerah,  bila  perlu  dibuat cluster daerah  berdasarkan    rasio  keuangan. Contoh,  bila terdapat  permohonan pemekaran wilayah  atau  akan  mengeluarkan  bantuan provinsi  maka  pemerintah  provinsi  dapat memberikan  pertimbangan  dari  sisi  keuangan berdasarkan  rasio  keuangan  ini;  (3)  Bagi peneliti  yang  tertarik  untuk  meneliti  lebih lanjut  mengenai  rasio-rasio  kinerja  keuangan pemerintah daerah, disarankan untuk memperluas  penelitian  dengan  menambahkan rasio  efisiensi,    rasio  aktivitas, Debt  Service Coverage Ratio (DSCR), atau rasio keuangan lainnya  dengan  menambahkan  cakupan  objek dan jangka waktu penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Badrudin,  Rudy.  2012.  “ Ekonomika  Otonomi Daerah” .  Yogyakarta:  UPP  STIM YKPN.
Bourmistrov,  Anatoli.,  dan  Frode  Mellemvik. 2010.  International  Comparative  Issues in  Government  Accounting,  91-122. “ Accounting and Democratic
Governance:  A  Comparative  Study  of One  Norwegian  and  One  Russian Country” . Kluwer Academic
Publishers.
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan.
2014a.  “ Deskripsi  dan  Analisis  APBD 2014” .
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan.
2014b.  “ LGF  Realisasi  Semester  I
2014” . Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.2014c .  “Data  Keuangan Daerah 2009-2013” .
Granof, Michael H., dan Saleha B.
Khumawala. 2013. “ Governmental  and Not-for-Profit  Accounting:  Concepts and Practices” . Sixth edition. Wiley. Halim, Abdul. 2007. “ Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah”. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
Halim,  Abdul.,  dan  Syam  Kusufi.  2012.
“ Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi” . Jakarta:
Salemba Empat.
Kuncoro,  Mudrajad.  2012.  “ Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun
Ekonomi  Lokal,  Kota,  dan  Kawasan?”
Jakarta: Salemba Empat.
Mahmudi.  2010.  “ Analisis  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah” .  Edisi  Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mardiasmo.  2004.  “ Otonomi  dan  Manajemen Keuangan Daerah” . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mauland,  Helge.,  dan  Frode  Mellemvik.  2010.
International  Comparative  Issues  in
Government Accounting, 327-339.
“ Local  Government  Accounting  in Norway: Central Norms Create
Confusing  Information  at  The  Local Level” . Kluwer Academic Publishers. Pemerintah Republik Indonesia. 2006. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Republik Indonesia.2010. Peraturan  Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.
Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang- Undang  Nomor  33  tahun  2004  tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah.
Said,  Mas’ud.  2008.  “ Arah  Baru  Otonomi Daerah  di  Indonesia” .  Malang:  UPT
Penerbitan  Universitas  Muhammadiyah Malang. Suwanda, Dadang. 2013. “ Strategi Mendapatkan  Opini  WTP  Laporan Keuangan  Pemda” .  Jakarta: Ppm Manajemen.
Vela,  Jose  Manuel.,  dan  Iluminada  Fuertes
(2000).  Comparative  Issues  in  Local Government Accounting, 87-99. “ Local
Government  Accounting  in  Europe:  A
Comparative Approach”. Kluwer Academic Publishers. Winarso. 2010. “ Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” . Makassar: Kopel Indonesia. Zafra-Gomez,  Jose  Luis.,  Antonio  Manuel Lopez-Hernandez., dan Agustin Hernandez-Bastida  (2009). Evaluating Financial Performance in Local Government: Maximazing the Benchmarking Values. International Review of Administrative Sciences 2009, 75, 151. Juli 12, 2015. http://www.ppmrn.net/storage/ppmrn/zaf ragmez_lpezhernndez_
hernndezbastida_2009.pdf
http://1.bp.blogspot.com/ wiz3NHsmj3E/U6DFtShy9rI/AAAAAAAAK58/9Ohudm9FmHs/s1600/Graphic1aherwtp.jpg
Dokumentasi  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat untuk Tahun Anggaran (TA) 2013-2014 memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP). Laporan disampaikan oleh Anggota V BPK RI dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Barat di Gedung DPRD Jawa Barat
http://lib.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2016/08/20160815_084527-1-770x433.jpg
Dalam rangka mendukung perkuliahan dan menambah wawasan civitas akademika IPDN, pada hari Senin 15 Agustus 2016 Unit Perpustakaan IPDN Kampus Jatinangor menyelenggarakan kegiatan bedah buku. Bertempat di lantai 2 gedung perpustakaan IPDN Jatinangor kegiatan ini dihadiri oleh narasumber, pembedah, dan peserta dari berbagai instasi dan berbagai bidang ilmu