## JURNAL SOSAINS

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 4 NOMOR 7 2024 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
Keterlambatan Klaim BPJS dan Perlindungan Hukum Rumah Sakit: Suatu Analisis

## Rianca Amalia
Universitas Negeri Jakarta, Indonesia Email: riancamalia@gmail.com
Kata kunci:
Perlindungan Hukum, Rumah Sakit, Pelayanan Kesehatan, BPJS Kesehatan

## ABSTRAK
Latar Belakang: Pasca  kehadiran  BPJS Kesehatan  tahun  2014,  rumah  sakit  menjadi pihak  subordinat  dalam  transaksi  pelayanan  kesehatan,  sedangkan  BPJS  Kesehatan menjadi pihak supraordinat sebagai pemberi pembayaran atas jasa yang diberikan.
Tujuan: Hubungan  ideal  antara  rumah  sakit  dan  BPJS  seharusnya  bersifat  setara. Namun, BPJS Kesehatan sebagai pembeli layanan menunjukkan perilaku monopolistik, seperti  penentuan  tarif  secara  sepihak  dan  kurangnya  ruang  bagi  rumah  sakit  untuk memberikan masukan. Selain itu, klaim rumah sakit yang disetujui dan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan rata-rata jarang mencapai 90% dan sering kali tidak dibayarkan tepat waktu.
Metode: Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  bahan-bahan hukum  sekunder  yang  didukung  oleh  data  primer  dari  lapangan.  Data  diolah  dan dianalisis secara kualitatif .
Hasil: Perjanjian  kerjasama  antara  RS  Islam  Jakarta  Cempaka  Putih  dengan  BPJS Kesehatan  mengatur  sistem  pembayaran  klaim  untuk  peserta  Program  Jaminan Kesehatan.  Namun,  terdapat  hambatan  berupa  keterlambatan  pembayaran  oleh  BPJS Kesehatan. Penyelesaian masalah ini dilakukan sesuai perjanjian kerjasama dan Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan perlunya  kesepakatan  dalam  perjanjian.  Pada  tahun  2022,  klaim  rasio  di  RS  Islam Jakarta Cempaka Putih sebesar 77% dengan waktu pembayaran 22 hari setelah klaim dinyatakan lengkap.
Kesimpulan: Rumah  sakit  perlu  melakukan  bimbingan  intensif  kepada  petugas, menyusun SOP, melakukan sosialisasi kepada dokter, membuat ekspedisi berkas klaim, dan  mempercepat  transformasi  Rekam  Medis  Elektronik.  BPJS  Kesehatan  juga diharapkan dapat memenuhi kewajiban membayar klaim dari rumah sakit tepat waktu atau paling lambat 15 hari kalender sesuai perjanjian kerjasama antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan.

## ABSTRACT
Background:  After  the  presence  of  BPJS  Kesehatan  in  2014,  hospitals  became subordinate parties in health service transactions, while BPJS Kesehatan became the superordinate party as a payer for the services provided.
Objective:  The  ideal  relationship  between  hospitals  and  BPJS  should  be  equal. However, BPJS Kesehatan as a buyer of services shows monopolistic behavior, such as unilateral  tariff  determination  and  lack  of  space  for  hospitals  to  provide  input.  In

## Keywords:
Perlindungan Hukum, Rumah
Sakit, Pelayanan Kesehatan, BPJS
Kesehatan
addition, hospital claims approved and paid by BPJS Kesehatan rarely reach 90% on average and are often not paid on time.
Methods: This study uses a normative juridical method with secondary legal materials supported  by  primary  data  from  the  field.  The  data  was  processed  and  analyzed qualitatively.
Results: The cooperation agreement between Jakarta Cempaka Putih Islamic Hospital and BPJS Kesehatan regulates the claim payment system for participants in the Health Insurance Program. However, there are obstacles in the form of late payments by BPJS Kesehatan.  The  resolution  of  this  problem  is  carried  out  in  accordance  with  the cooperation  agreement  and  Presidential  Decree  No.  82  of  2018  concerning  Health Insurance.  Article  1320  of  the  Civil  Code  states  the  need  for  an  agreement  in  an agreement. In 2022, the claim ratio at the Jakarta Cempaka Putih Islamic Hospital is 77% with a payment time of 22 days after the claim is declared complete.
Conclusion: Hospitals  need to provide intensive guidance to officers, prepare SOPs, conduct  socialization  to  doctors,  make  claim  file  expeditions,  and  accelerate  the transformation  of  Electronic  Medical  Records.  BPJS  Kesehatan  is  also  expected  to fulfill its obligation to pay claims from hospitals on time or no later than 15 calendar days according to the cooperation agreement between hospitals and BPJS Kesehatan.

## PENDAHULUAN
Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  diselenggarakan  oleh  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Prima Maharani Putri & Murdi, 2019); (Salangka, 2023). Pelayanan kesehatan dalam program ini menerapkan pelayanan berjenjang  berupa  pelayanan  kesehatan  tingkat  pertama  dan  pelayanan  rujukan  tingkat lanjut (Rinaldo, Pujiastuti, & Sukimin, 2022); (Faradila, 2021). Untuk mencapai jaminan Kesehatan  seluruh  rakyat  Indonesia,  pemerintah  membuat  suatu  sistem,  yaitu  Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (Sihombing, Lase, & Ndruru, 2022). SJSN sendiri sudah diatur  pada  UU  No.  40  tahun  2004  dan  sejalan  dengan  program  Jaminan  Kesehatan Nasional (JKN).
Prinsip  pelaksanaan  JKN  sendiri  merupakan  bentuk  kesetaraan  untuk  masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan (Asnawi & Fajarwati, 2022); (Ariyanti & Gifari, 2019).  Pada  pelaksanaan  JKN  di  Indonesia,  BPJS  Kesehatan  sebagai  pengelola menanggung pembayaran pelayanan Kesehatan pasien kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) melalui Indonesia Case Base Groups (INACBG’s) (Nevy Kusumaning Ayu Putri, 2019). INACBG’s adalah sebuah sistem pembayaran “paket” dengan menyesuaikan pada diagnosis penyakit yang diderita oleh pasien (Ariyanti & Gifari, 2019). FKTL akan memperoleh hasil pembayaran sesuai dengan tarif INA CBG’s yang berasal dari hasil rata- rata besarnya biaya yang dikeluarkan oleh sekumpulan diagnosis penyakit. Penentuan tarif biaya  pelayanan  kesehatan  sudah  disesuaikan  dengan  Permenkes  Nomor  3  Tahun  2023 tentang  Standar  Tarif  Pelayanan  Kesehatan dalam  Penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan. Penentuan biaya hasil pelayanan kesehatan yang harus diklaim bergantung pada ketepatan hasil pengkodean diagnosis yang terdapat pada rekam medis dan INACBG’s (Kurniawan
Analisis  Pending  dan  Dispute  Klaim  BPJS  Kesehatan dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  RS.  Islam  Jakarta Cempaka Putih terhadap Keterlambatan Pembayaran Klaim
&  Harjoko,  2021).  Klaim  yang  dimaksud  ialah  permintaan  pembayaran  biaya  hasil pelayanan  kesehatan  oleh  penyedia  fasilitas  kesehatan  kepada  BPJS  Kesehatan.  Pada proses penagihan klaim JKN, penagihan diserahkan kepada BPJS Kesehatan. Pengajuan pembiayaan dari pelayanan kesehatan ke BPJS Kesehatan dibutuhkan sebagai syarat klaim yang akan diajukan kepada verifikator.
Pada  prinsipnya,  dalam  menyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  BPJS  Kesehatan harus  bekerjasama  dengan  Faskes  dengan  mengikatkan  diri  pada  sebuah  perjanjian kerjasama.  Sebuah  perjanjian  kerjasama  melahirkan  hak  dan  kewajiban  berdasarkan Pasal1338  KUHPerdata  dan  memenuhi  syarat-syarat  sah  perjanjian  sesuai  Pasal1320 KUHPerdata  (PURCHANIAGO,  2017);  (Cania  Shabilla  Putri,  2019);  (YESSICA DESIANA,  2024).  Sehingga  perjanjian  yang  dibuat    merupakan    hukum  atau    undang- undang yang mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan. Apabila di antara para pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dituntut oleh pihak lain karena melakukan ingkar janji terhadap kontrak yang disepakati. Salah satu isi perjanjian kerjasama antara BPJS  dan  rumah  sakit  adalah  pengaturan  mengenai  BPJS  Kesehatan  wajib  membayar Faskes  atas  layanan  yang  telah  diberikan  paling  lambat  15  hari  kalender  setelah  berkas klaim  diterima  lengkap  dan  benar.  Untuk  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  (FKTP) dibayarkan secara kapitasi oleh BPJS Kesehatan yaitu dibayar dimuka per orang per bulan. Sedangkan  untuk  Fasilitas  Kesehatan  Rujukan  Tingkat  Lanjutan  (FKRTL)  dibayarkan melalui tarif yang tercantum dalam paket melalui sistem pola pembayaran Indonesian Case Based Group (INA CBGs) oleh BPJS Kesehatan.
Namun  ditemui  permasalahan  pada  RS.  Islam  Jakarta  Cempaka  Putih,  seperti ketidaksesuaian tarif yang diajukan dengan tarif yang tercantum dalam paket INA CBGs dan yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, ataupun keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS. Sering kali BPJS Kesehatan terlambat membayar klaim untuk mengganti biaya yang dikeluarkan  rumah  sakit  pada  saat  pasien  menerima  fasilitas  Kesehatan.  Hal  tersebut mempengaruhi cash  flow rumah  sakit,  khususnya  rumah  sakit  yang  mayoritas  melayani pasien  BPJS  Kesehatan.  Untuk  memastikan  terpenuhinya  hak  rumah  sakit  diperlukan adanya suatu kepastian sebagai bentuk perlindungan hukum apabila terjadi keterlambatan pembayaran  klaim  oleh  BPJS  Kesehatan.  Berdasarkan  uraian  diatas  maka  akan  dibahas mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi RS. Islam Jakarta Cempaka Putih terhadap keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan. Menurut penelitian dari Zamharira &  Suryono  (2020)  Rumah  sakit  sebagai  PPK  mempunyai  kewajiban  memberikan pelayanan kepada pasien peserta BPJS dan kewajiban BPJS Kesehatan adalah melakukan pembayaran klaim rumah sakit sesuai perjanjian. Adanya keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan tentunya akan berpengaruh pada cash flow rumah sakit.
Tujuan  penelitian  ini  secara  ideal  hubungan  antara  rumah  sakit  dengan  BPJS Kesehatan seharusnya bersifat setara. Namun pada kenyataannya, BPJS Kesehatan sebagai pembeli  (pembayar)  layanan,  menunjukan  perilaku  yang  bersifat  monopolistik.  Hal  ini terlihat pada penentuan tarif yang dilakukan secara sepihak dan kurang memberikan ruang pada  rumah  sakit  untuk  memberikan  masukan.  Selanjutnya,  klaim  rumah  sakit  yang disetujui dan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan rata-rata jarang mencapai 90% dan tidak dibayarkan tepat waktu. Manfaat penelitian ini untuk memberikan analisis dan pemahaman terkait  permasalahan  pendingdan  dispute  klaim  BPJS  Kesehatan  terhadap  Rumah  Sakit Islam  Jakarta  Cempaka  Putih,  mengidentifikasi  perlindungan  hukum  bagi  rumah  sakit
terkait  keterlambatan  pembayaran  klaim  oleh  BPJS  Kesehatan  dan  memberikan rekomendasi untuk meningkatkan hubungan yang lebih setara antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait, seperti rumah sakit, BPJS Kesehatan, dan instansi pemerintah, dalam mengambil kebijakan dan langkah- langkah perbaikan dalam sistem klaim BPJS Kesehatan.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder berkas rekam medis di RS. Islam Jakarta Cempaka Putih pada bulan  Januari  2022  sampai  Desember  2022  dan  kepustakaan.  Sifat  penelitian  dalam penulisan hukum ini bersifat perspektif yang memiliki arti bahwa penelitian pada penulisan hukum ini mengemukakan mengenai apa yang seyogyanya atau seharusnya dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dan RS. Islam Jakarta Cempaka Putih yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian kerjasama. Data yang digunakan berupa data sekunder dan data primer sebagai pendukung kelengkapan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan analisis kualitatif (Anufia & Alhamid, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil analisis mengenai pengajuan klaim RS. Islam Jakarta Cempaka Putih ke BPJS Kesehatan untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap bulan Januari 2022 sampai Desember 2022 terdapat penurunan pembayaran dari BPJS Kesehatan dari setiap kwartal dan pembayaran biaya klaim yang melebihi waktu pembayaran dalam perjanjian kerjasama, yaitu berdasarkan klaim yang diajukan dan telah diverifikasi paling lambat 15 hari  kalender  sejak  diterbitkannya  berita  acara  kelengkapan  berkas  klaim.  Angka keberhasilan klaim RSIJCP periode Januari hingga Desember 2022 adalah sebesar 77%. Angka  ini masih  dibawah angka  90% yang merupakan  batas  klaim optimal.  Tren  mulai Januari  hingga  Desember  2022  menunjukkan  peningkatan  angka  kegagalan  klaim.  Pada awal  tahun  angka  kesuksesan  klaim  mencapai  93%  (Januari)  dan  tren  ini  menunjukkan penurunan kesuksesan pada angka 80% pada tengah tahun dan ditutup pada angka 73% pada bulan Desember 2022. Status klaim terdiri dari 3 jenis, yaitu :
1. Status Klaim Layak
Klaim sudah di terima oleh sistem klaim, menandakan klaim sudah di proses dan klaim sudah sesuai.
2. Status Klaim Tidak Layak atau Pending
Klaim  pending  yang  terjadi  apabila  berkas  klaim  yang  diajukan  oleh  Rumah  Sakit belum lengkap.
3. Status Klaim Dispute
Hal  ini  terjadi  jika  dari  hasil  verifikasi  klaim  yang  diajukan  Rumah  Sakit  terdapat ketidaksesuaian  atau  ketidaksepakatan  yang  menyangkut  pelayanan  atau  tindakan klinis.
Analisis  Pending  dan  Dispute  Klaim  BPJS  Kesehatan dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  RS.  Islam  Jakarta Cempaka Putih terhadap Keterlambatan Pembayaran Klaim

## Gambar 1. Tagihan Pelayanan RSIJCP ke BPJS Kesehatan
Laporan  hasil  verifikasi  klaim  RS.  Islam  Jakarta  Cempaka  Putih  bulan  Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 sejak diberikannya berita acara serah terima kepada BPJS Kesehatan sampai dengan dibayarkannya biaya ke RS. Islam Jakarta Cempaka Putih membutuhkan  waktu  16  hari  kerja.  Adapun  angka  persetujuan  klaim  bervariasi dikarenakan tren mulai Januari hingga Desember 2022 menunjukkan peningkatan angka kegagalan klaim. Angka ini masih dibawah angka rata-rata ideal klaim sukses rasio sebesar 90%. Angka klaim rasio yang rendah akan menimbulkan kesulitan keuangan dalam jangka pendek  untuk  memenuhi  kewajiban-kewajiban  rumah  sakit  kepada  pihak  ketiga  seperti, gaji  pegawai,  jasa  medik  dokter,  pembelian  obat-obatan  dan  bahan  habis  pakai  dan pembayaran kepada vendor.
Dari  wawancara  kepada  kepala  unit  casemix  RS.  Islam  Jakarta  Cempaka  Putih diperoleh informasi bahwa penyebab utama terjadinya dispute adalah :
1. Data-data penunjang tidak lengkap
2. Resume medis tidak lengkap dan koheren
3. Pemberian obat diluar formularium BPJS Kesehatan
4. Data SOAP (Subjective, Objective, Assesment, Plan) tidak lengkap
5. Data asuhan keperawatan tidak lengkap
Dalam  UU  Nomor  44  tahun  2009  Rumah  Sakit  dan  UU  Nomor  36  tahun  2009 tentang  Kesehatan,  rumah  sakit  diwajibkan  untuk  mengutamakan  penyelamatan  nyawa pasien  dan tidak  boleh meminta  uang  muka  yang  artinya  semua rumah  sakit,  baik  yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan atau tidak, wajib memberikan pelayanan kesehatan pada pasien yang membutuhkan (Yustisia, 2014); (Mustikasari, 2021). Dalam hal peserta BPJS  Kesehatan,  tidak  boleh  ditagih  biaya  karena  Rumah  Sakit  dapat  menagihkan pelayanan pasien JKN kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan iuran yang telah dibayarkan oleh pasien tersebut.
Berdasarkan  perjanjian  kerjasama  yang  telah  disepakati  antara  BPJS  Kesehatan dan RS. Islam Jakarta Cempaka Putih, tercantum dalam Pasal 4 ayat 3 tentang Hak Rumah Sakit  yang  berhak  menerima  pembayaran  klaim  atas  pelayanan  kesehatan  yang  telah diberikan rumah sakit paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak dokumen klaim diterima  lengkap.  Melihat  kondisi  di  lapangan,  seperti  halnya  yang  terjadi  di  RS.  Islam Jakarta  Cempaka  Putih  proses  pembayaran  klaim  oleh  BPJS  Kesehatan  sering  terjadi keterlambatan. Salah satu penyebab keterlambatan adalah dikarenakan kondisi keuangan BPJS Kesehatan saat ini yang sedang mengalami defisit.
Salah  satu  cara  untuk  melindungi  kepentingan  rumah  sakit  sebagai  PPK  adalah dengan  memberikan  perlindungan  hukum.  Perlindungan  hukum  adalah  perlindungan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum yang ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan  yang  perlu  dilindungi  tersebut  dalam  sebuah  hak  hukum.  Dapat  dikatakan bahwa  perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  yang  diberikan  dengan  berlandaskan hukum dan perundang-undangan.
Hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak bisa dipisahkan dan setiap pihak berhak  untuk  mendapat  pemenuhuhan  sesuai  apa  yang  telah  menjadi  haknya.  Suatu kepentingan  merupakan  sasaran  hak,  bukan  hanya  karena  dilindungi  oleh  hukum melainkan juga karena adanya sebuah pengakuan terhadap hak tersebut. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga kehendak (Satjipto Rahardjo, 2000:54).  Hak  dan  kewajiban  rumah  sakit  secara  khusus  telah  diatur  dalam  perjanjian kerjasama  yang  berpedoman  pada  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  71  Tahun  2013 tentang  Pelayanan  Kesehatan  pada  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (PMK  No.  71  Tahun 2013)  dan  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit  (UU  Rumah Sakit). Salah satu kewajiban rumah sakit adalah melaksanakan dan mendukung program Jaminan  Kesehatan  sesuai  ketentuan  perundang-undangan.  Hak  rumah  sakit  adalah mendapatkan  imbalan  jasa  pelayanan  dan  mendapatkan  perlindungan  hukum  dalam melaksanakan  pelayanan  kesehatan.  Ketika  rumah  sakit  telah  melakukan  kewajibannya untuk memberikan pelayanan, maka rumah sakit berhak mendapatkan pemenuhan haknya dari  pihak  lainnya  untuk  mendapatkan  pembayaran  klaim.  Dalam  hal  klaim  telat dibayarkan, diatur sanksi dalam perjanjian kerjasama Pasal 13 ayat 7 yang berbunyi “dalam hal  keterlambatan  pembayaran  oleh  pihak  kesatu,  maka  pihak  kesatu  membayar  denda kepada  pihak  kedua  sebesar  1%  (satu  persen)  dari  jumlah  yang  harus  dibayarkan  untuk setiap 1 (satu) tahun bulan keterlambatan secara proporsional”.
Pada  perlindungan  hukum  menurut  UU  SJSN  dan  UU  BPJS  beserta  peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (PMK  No.  28  Tahun  2014) dilaksanakan melalui mekanisme keluhan. Selain dengan mekanisme keluhan, diatur pula perlindungan hukum lain sebagai wadah bagi kepentingan rumah sakit mengenai kepastian hak  pembayaran  klaim  oleh  BPJS  Kesehatan  dalam  sebuah  regulasi  norma  hukum  atau peraturan perundang-undangan terkait.

## KESIMPULAN
Angka keberhasilan klaim RSIJCP periode Januari hingga Desember 2022 adalah sebesar 77%. Angka ini masih dibawah angka 90% yang merupakan batas klaim optimal. Tren  mulai  Januari  hingga  Desember  2022  menunjukkan  peningkatan  angka  kegagalan klaim.  Pada  awal  tahun  angka  kesuksesan  klaim  mencapai  93%  (Januari)  dan  tren  ini menunjukkan penurunan kesuksesan pada angka 80% pada tengah tahun dan ditutup pada angka 73% pada bulan Desember 2022. Rumah sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kepada pasien peserta BPJS Kesehatan dan kewajiban BPJS Kesehatan adalah melakukan  pembayaran  klaim  kepada  rumah  sakit  sesuai  dengan  perjanjian  kerjasama. Adanya keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan tentunya berpengaruh pada cash  flow  rumah  sakit.  Dalam  hal  Kerjasama  antara  rumah  sakit  dan  BPJS  Kesehatan
Analisis  Pending  dan  Dispute  Klaim  BPJS  Kesehatan dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  RS.  Islam  Jakarta Cempaka Putih terhadap Keterlambatan Pembayaran Klaim
mempunyai kedudukan yang setara, yang dimana ada hubungan yang bersifat timbal balik dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Kami menyarankan agar manajemen RSIJCP  lebih  memperhatikan  kualitas  berkas  klaim  BPJS  agar  terjadi  perbaikan  rasio kesuksesan  klaim  dengan  memperbaiki  variabel  penyebab  naiknya  kegagalan  klaim (pending dan dispute).

## DAFTAR PUSTAKA
Anufia, Budur, & Alhamid, Thalha. (2019). Instrumen pengumpulan data .
Ariyanti,  Fajar,  &  Gifari,  Muhammad  Tijar.  (2019).  Analisis  persetujuan  klaim  BPJS
Kesehatan pada pasien rawat inap. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat , 8 (04), 156– 166.
Asnawi, Eddy, & Fajarwati, Dwi Agustina. (2022). Penerapan Prinsip Kesetaraan Relasi Puskesmas  Dengan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Berdasarkan  Peraturan Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Nomor  7  Tahun  2019. Humantech:  Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia , 2 (2), 346–357. Faradila,  Dwi.  (2021). Tinjauan  Yuridis  Hak  Pasien  Peserta  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Yang Bersistem Rujukan Berjenjang . Universitas Hasanuddin.
Kurniawan,  Mochammad,  &  Harjoko,  Agus.  (2021).  Implementasi  bridging  system aplikasi sikda generik dengan p-care bpjs kesehatan di kabupaten lamongan. Journal of Information Systems for Public Health , 5 (2), 53–62.
Mustikasari,  Aidha  Puteri.  (2021).  BPJS  Kesehatan  Memberikan  Jaminan  Kesehatan Terhadap Pasien Atau Masyarakat. Yustitiabelen , 7 (2), 146–154.
Purchaniago, M. U. H. Indra. (2017). Perjanjian Kerjasama Tentang Jaminan Kesehatan Antara  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (Bpjs)  Kesehatan  Dan  Rumah  Sakit Islam Asy-Syifaa Di Kabupaten Lampung Tengah . Putri, Cania Shabilla. (2019). Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Antara Puskesmas Dan  Bidan  Praktik  Mandiri  Tentang  Pemberian  Pelayanan  Kebidanan  Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) . Putri,  Nevy  Kusumaning Ayu.  (2019). Analisis  Faktor-Faktor  Penyebab  Keterlambatan Pengajuan  Klaim  Bpjs  Kesehatan  Pasien  Rawat  Inap  Di  Rsud  Dr.  R.  Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Tahun 2019 . Stikes Yayasan Rs Dr. Soetomo Surabaya.
Putri, Prima Maharani, & Murdi, Patria Bayu. (2019). Pelayanan kesehatan di era jaminan kesehatan nasional sebagai program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan. Jurnal Wacana Hukum , 25 (1), 80.
Rinaldo,  Ridho  Rinaldo,  Pujiastuti,  Endah,  &  Sukimin,  Sukimin.  (2022).  Implikasi Pengaturan Sistem Rujukan Berjenjang Terhadap Pelayanan Kesehatan Perorangan. Semarang Law Review (SLR) , 1 (1), 1–15.
Salangka,  Athalia  Revanna.  (2023).  Pengawasan  Bagi  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  (Bpjs)  Kesehatan  Dilihat  Dari  Hukum  Administrasi  Negara. Lex  Privatum , 12 (3).
Sihombing,  Arifin,  Lase,  Elinda,  &  Ndruru,  Eliman.  (2022).  Pelayanan  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (Bpjs)  Kesehatan  Di  Kantor  Cabang  Medan  Dalam Membuat Kartu Bpjs Kesehatan. Jurnal Governance Opinion , 7 (1), 83–89.
Yessica  Desiana,  Yessica  Desiana.  (2024). Penerapan  Perjanjian  Terapeutik  Antara Dokter Dengan Pasien Dalam Upaya Penyembuhan (Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Gondo Suwarno) . Upt. Perpustakaan Undaris.
Yustisia, Tim Pustaka. (2014). Panduan resmi memperoleh jaminan kesehatan dari BPJS .
VisiMedia.
Zamharira,  Asna,  &  Suryono,  Arief.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rsud  Dr. Moewardi  Surakarta  Terhadap  Keterlambatan  Pembayaran  Klaim  Oleh  Bpjs Kesehatan. Jurnal Privat Law , 8 (1), 42–48.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.