Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru: Perdebatan Kecacatan Formil dan Materil Pada Aturannya

## UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA BARU: PERDEBATAN KECACATAN FORMIL DAN MATERIIL PADA ATURANNYA

## NEW COUNTRY CAPITAL LAW: FORM AND MATERIAL DISABILITIES DEBATE IN ITS RULES
Clara Amanda Musu, Muhammad Alfian Prasetyo, Aryasatya Justicio Adhie, Mochammad Aditia Gustawinata, Muhammad Irsyad Marwandy
Universitas Padjajaran
Jl. Dipati Ukur No 35, Kota Bandung, Jawa Barat clara19003@mail.unpad.ac.id , muhammad19298@mail.unpad.ac.id , aryasatya19001@mail.ac.id , mochammad18010@mail.unpad.ac.id , muhammad19412@mail.unpad.ac.id
Submisson : 16 Mei 2022 Accepted : 31 Mei 2022 Publish : 31 Mei 2022

## Abstract
Jakarta has been the capital city of Indonesia since the Dutch colonial era. This makes Jakarta born as the center of government as well as the center of business in Indonesia, which causes many people to make a living in the capital city of this country. Gradually, Jakarta  was  considered  "tired"  as  the  capital  city  and  an  IKN  was  needed  to  replace Jakarta.  The  IKN  Law  is  present  as  a  legal  basis  for  the  government  to  carry  out  the construction of a new capital city. This article describes how the IKN Law is the legal basis  for  the  new  capital  city,  but  in  the  formulation  and  ratification  of  the  IKN  Law there are defects, both formally and materially. The object of this research is secondary, namely  those  from  journal  articles,  books,  and  news  related  to  the  research  of  this article.  The  research  method  used  is  normative  juridical,  namely  by  conducting research  through  library  materials  related  to  the  topic  written.  This  article  concludes that the IKN Law was passed too quickly, so the IKN Law is considered to have defects in  it  and  has  the  potential  to  violate  the  1945  Constitution  and  the  principles  in  the formation of laws and regulations.
Keywords : The  state  capital,  Jakarta,  legal  defect,  the  establishment  of  laws  and regulations.

## Abstrak
Jakarta  telah  menjadi  Ibukota  Negara  bagi  Indonesia  sejak  jaman  kolonial  Belanda. Hal  tersebut  membuat  Jakarta  terlahir  sebagai  pusat  pemerintahan  dan  juga  pusat bisnis  di  Indonesia  yang  menyebabkan  banyak  masyarakat  yang  mencari  nafkah  di Ibukota Negara ini. Lambat laun, Jakarta dinilai sudah "lelah" untuk menjadi Ibukota dan dibutuhkan IKN yang menggantikan Jakarta. UU IKN hadir sebagai dasar hukum bagi  pemerintah  untuk  melakukan  pembangunan  Ibukota  yang  baru.  Artikel  ini menyajikan  bagaimana  UU  IKN  yang  merupakan  dasar  hukum  untuk  Ibukota  baru,
Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru: Perdebatan Kecacatan Formil dan Materil Pada Aturannya
tetapi  dalam perumusan dan pengesahan UU IKN  ini terdapat kecacatan,  baik secara formil maupun materiil. Objek penelitan ini bersifat sekunder, yaitu yang berasal dari artikel  jurnal,  buku,  maupun  berita  yang  berkaitan  dengan  penelitian  artikel  ini. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif,  yaitu  dengan  cara melakukan penelitian melalui bahan pustaka yang berkaitan dengan topik yang ditulis. Artikel ini mempunyai kesimpulan bahwa UU IKN disahkan terlalu cepat, sehingga UU IKN  ini  dinilai  mempunyai  kecacatan  didalamnya  dan  mempunyai  potensi  untuk melanggar  UUD  1945  dan  asas-asas  dalam  membentuk  peraturan  perundang- undangan.
Kata  Kunci: Ibukota  negara,  Jakarta,  Cacat  materiil,  Cacat  formil,  Pembentukan peraturan perundang-undangan.

## A. Pendahuluan
Ibukota Negara merupakan hal  yang terpenting untuk dimiliki oleh suatu negara. Indonesia  sendiri  merupakan  negara  yang  berdiri  atas  kemauan  rakyatnya  untuk memperjuangkan hak dari masyarakatnya. Pada awalnya penamaan Ibukota Negara ini dinamakan  “Batavia”  yang  merupakan  warisan  dari  pemerintahan  kolonial  Belanda. Pada  awalnya  kolonial  Belanda  datang  ke  Indonesia  hanya  mempunyai  tujuan  untuk berdagang dengan nama Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Tujuan kolonial untuk  berdagang  bertahan  hingga  pusat  perdagangan  dipindahkan  dari  Maluku  ke Batavia pada saat itu. Tentunya tujuan dari pemindahan pusat perdagangan dari Maluku ke  Batavia  adalah  lokasi  yang  strategis  untuk  perdagangan,  komoditi  yang  terbatas  di Maluku,  dan  perairan  yang  dangkal  di  laut  Jawa. 1 Dengan  dalih  pemindahan  pusat perdagangan, lambat laun Batavia menjadi “Ibukota” bagi VOC dikarenakan melakukan beberapa kebijakan, seperti:  memperbanyak kegiatan perdagangan di  pelabuhan Sunda Kelapa,  revitalisasi  pulau-pulau  di  utara  Batavia,  dan  membuat  persekutuan  dengan pedagang dan pedagang dari ras Tionghoa. 2
Saat  zaman  penjajahan  Jepang,  penanaman  Batavia  diganti  menjadi  Djakarta Toko  Betsu  Shi  dengan  dalih  untuk  me  ne-nederlandisasi  sehingga  hal-hal  yang mempunyai  unsur  Belanda  akan  dihancurkan. 3 Penamaan  Djakarta  ini  diambil  dari akronim  Jayakarta,  yaitu  nama  Ibukota  disaat  Pangeran  Fatahillah  mengusir  penjajah
1 Rani Noviyanti, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Coen dan Pembangunan Kota Batavia (1619-1629) , Sosio-E-Kons 9 Isu 1 (April 2017): 57.
2 Rani Noviyanti. 63
3 Herry  H  Winarno.  “Nama  „Jakarta‟  Diberikan  Tentara  Jepang”.  Merdeka., https://www.merdeka.com/jakarta/nama-jakarta-diberikan-tentara-jepang.html (diakses  pada  April  23, 2022)
Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru: Perdebatan Kecacatan Formil dan Materil Pada Aturannya
portugis  dari  Sunda  Kelapa. 4 Setelah  runtuhnya  pemerintahan  kolonial  Belanda  dan Jepang  di  Indonesia  dan  Indonesia  telah  berhasil  merebut  kemerdekaanya,  pada  17 Agustus  1945,  Soekarno  memproklamasikan  kemerdekaan  Indonesia.  Dalam  naskah teks  tersebut  tercantumkan  lokasi  tempat  yaitu  Djakarta.  Dengan  memproklamasikan Indonesia,  maka  Indonesia  sudah  terlepas  dari  penjajahan  yang  berlangsung.  Untuk contohnya adalah negara Mesir yang pertama kali mengakui kedaulatan Indonesia, yaitu pada 22 Maret  1946, sehingga timbulah pengakuan secara de facto . 5 Mesir melakukan pengakuan secara de jure pada tanggal 10 Juni 1947 yang dibuktikan dengan membuka kedutaan  besar  di  Kairo. 6 Secara  pengertian de  jure yaitu  pengakuan  dari  negara  lain dengan  memenuhi  syarat  penguasaan  negara  dan  negara  yang  diakui  telah  diterima eksistensinya  dalam  hubungan  internasional,  sementara de  facto adalah  pengakuan eksistensi fisik negara dari negara lainnya. 7
Dasar  hukum  Jakarta  diakui  sebagai  sebagai  daerah  khusus  yang  dinamakan Jakarta  Raya  tercantum  pada  Penetapan  Presiden  No.  2  Tahun  1961.  Penpres  tersebut bisa  dikatakan  sebagai  tonggak  hukum  dasar  untuk  penetapan  Jakarta  sebagai  Ibukota Negara. Hal ini tercantum pada Undang-Undang No. 11 Tahun 1964, Undang-Undang No. 11 Tahun 1990, Undang-Undang No. 34 Tahun 1999, dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2007.
Tentunya dalam dewasa ini, Pemerintah telah mengumumkan akan memindahkan Ibukota  Negara  ke  daerah  yang  baru  di  suatu  daerah  di  Kalimantan.  Pemindahan tersebut pun dipicu dengan beberapa alasan, seperti: 8 mengurangi “beban” dari Jakarta, mendorong  pemerataan  pembangunan,  mengubah mindset pembangunan  dari  „Jawa Sentris‟  ke  „Indonesia  Sentris‟,  memiliki  Ibukota  Negara  yang  merepresentasikan
4 Ivany  Atina  Arbi.  “Sejarah  Hari  Ini:  Tepat  71  Tahun  yang  Lalu  Nama  Jakarta  Diresmikan”. Kompas., https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/30/09145331/sejarah-hari-ini-tepat-71-tahun- yang-lalu-nama-jakarta-diresmikan?page=all (diakses pada April 23, 2022)
5 Kristina.  “Negara  Pertama  yang  Mengakui  Kemerdekaan  Indonesia,  Ada  dari  Afrika”.  Detik., https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5683914/negara-pertama-yang-mengakui-kemerdekaan- indonesia-ada-dari-afrika (diakses pada April 24, 2022)
6 Kristina.
7 Yulita  Pujilestari,  “Peranan  Pengakuan  dalam  Hukum  Internasional:  Teori  Lahirnya  Suatu Negara  dan  Ruang  Lingkup  Pengakuan”, Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan 5,  Isu  2  (September 2018): 174.
8 Muhammad  Choirul.  “Ada  6  Alasan  Utama  Ibu  Kota  RI  Harus  Pindah  dari  Jakarta”.  CNBC Indonesia., https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430124613-4-69663/ada-6-alasan-utama-ibu- kota-ri-harus-pindah-dari-jakarta (diakses pada April 24, 2022).
Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru: Perdebatan Kecacatan Formil dan Materil Pada Aturannya
identitas  bangsa  terhadap  Pancasila,  meningkatkan  pengelolaan  Pemerintahan  Pusat, dan memiliki Ibukota Negara yang menerapkan SDGs di dalamnya. Dengan adanya UU IKN  ini,  tentunya  menjadi  dasar  hukum  sebagai  pemindahan  Ibukota  Negara  dari Jakarta  ke  daerah  yang  baru.  Tetapi  pada  pelaksanaan  UU  IKN  ini,  terdapat permasalahan  dalam  pembentukan  UU  IKN  ini,  baik  permasalahan  secara  formil maupun materiil.
Objek penelitan ini bersifat sekunder, yaitu yang berasal dari artikel jurnal, buku, maupun  berita  yang  berkaitan  dengan  penelitian  artikel  ini.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  yuridis  normatif,  yaitu  dengan  cara  melakukan  penelitian  melalui bahan pustaka yang berkaitan dengan topik yang ditulis.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Perdebatan Kecacatan Formil dan Materiil pada UU IKN
Pada bulan Februari 2022, Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan RUU Ibu Kota Negara menjadi  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang  Ibu Kota Negara (“UU  IKN”) .  Pengesahan  rancangan  undang-undang  ini  menjadi  bukti  yang  semakin kuat  bahwa  pemerintah  Indonesia  ingin  memindahkan  ibu  kota  negara  Indonesia  yang semua  berada  di  DKI  Jakarta  ke  Kalimantan  Timur.  Dikutip  dari  situs hukumonline.com,  pemindahan  ibu  kota  negara  ini  menjadi  suatu  konsep  yang  yang pada  dasarnya  tidak  menimbulkan  masalah  dan  tidak  melanggar  regulasi  yang  ada. Pemindahan  ibu  kota  negara  memang  pada  praktiknya  sudah  umum  dilakukan  di beberapa  negara,  seperti  Australia,  Malaysia,  Brazil,  dan  lain  sebagainya.  Bahkan, dalam sejarah tercatat negara Amerika Serikat pernah memindahkan ibu kota negaranya hingga  sebanyak  lima  kali.  Akan  tetapi,  dewasa  ini,  yang  lebih  menjadi  sorotan bukanlah  persoalan  pemindahan  ibu  kota  itu  sendiri,  melainkan  pembentukan  undang- undang  ibu  kota  negara  yang  menuai  banyak  kritikan  dari  para  pakar  hukum  hingga kalangan masyarakat sipil. 9
Jika  melihat  kembali  ke  dalam  konstitusi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, maka  dapat  diketahui  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945
9 Ady  Thea  D.A.  “Akademisi  Ini  Kritisi  Proses  Pembentukan  UU  IKN”.  Hukumonline., https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-ini-kritisi-proses-pembentukan-uu-ikn- lt61fcdd9c9dffc/ (diakses pada April 22, 2022).
bahwasanya  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum. 10 Sebagai  sebuah  negara  hukum, adanya  tatanan  regulasi  yang  jelas  merupakan  suatu  hal  penting  bagi  terselenggaranya sistem  ketatanegaraan  yang  baik  di  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  regulasi  tersebut merupakan  pedoman  dalam  penyelenggaraan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  di Indonesia.  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  menganut  sistem civil  law ,  di  mana bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal yang dianut oleh negara dengan sistem hukum ini adalah berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan yurisprudensi. Jika melihat kembali pada sejarah, sistem civil law merupakan sistem yang berasal dari kodifikasi  hukum  yang  berlaku  pada  masa  kekaisaran  romawi,  tepatnya  pada  masa pemerintahan Kaisar Justianus pada abad ke-6 sebelum masehi. 11
Sistem civil  law ini  memiliki  tiga  karakteristik  yang  khas,  yakni  adanya kodifikasi,  hakim  tidak  terikat  pada  presiden  sehingga  peraturan  perundang-undangan menjadi  sumber  hukum  yang  utama,  dan  sistem  peradilan  yang  dianut  bersifat inkuisitorial.  Adapun  karakteristik  utama  pada  negara  dengan  sistem  hukum civil  law adalah  hukum  yang  memiliki  kekuatan  mengikat  dengan  diwujudkan  dalam  bentuk peraturan  perundang-undangan  atau  peraturan-peraturan  yang  terkodifikasi  secara sistematik.  Karakteristik  utama  ini  mencerminkan  bahwasanya  nilai  utama  yang dijunjung dalam sebuah negara hukum yang menganut sistem civil law adalah kepastian hukum.  Kepastian  hukum  ini  baru  akan  terwujud  dalam  kehidupan  masyarakat berbangsa dan bernegara apabila dituangkan dalam bentuk suatu peraturan yang tertulis. Berdasarkan  karakteristik  sistem  hukum civil  law ini,  maka  hakim  tidak  akan  dapat secara  leluasa  untuk  menciptakan  suatu  ketentuan  hukum  yang  mengikat  masyarakat umum.  Namun,  hakim  di  sini  hanya  memiliki  fungsi  untuk  menetapkan  dan menafsirkan peraturan-peraturan yang ada dalam batas-batas kewenangannya, sehingga putusan hakim dalam  suatu  perkara hanya mengikat  bagi  pihak-pihak  yang berperkara saja (Doktrin Res Judicata). 12
10 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
11 Dedi Soemardi, Pengantar Hukum Indonesia , (Jakarta: Indhillco, 1997), 73.
12 Jeremias  Lemek, Mencari  Keadilan:  Pandangan  Kritis  Terhadap  Penegakan  Hukum  Di Indonesia , (Jakarta: Galang Press, 2007), 4.
Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru: Perdebatan Kecacatan Formil dan Materil Pada Aturannya

## Analisis
1. Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik
Sebagai  sebuah  negara  yang  menganut  sistem  hukum  civil  law,  maka  eksistensi materi  peraturan  perundang-undangan  menjadi  salah  satu  hal  terpenting  dalam pembangunan hukum di Indonesia. Oleh karena eksistensi materi peraturan perundang- undangan  sangat  penting,  maka  diperlukan  pembenahan  materi  hukum  dalam pembangunan  nasional.  Pembenahan  materi  hukum  ini  memiliki  tujuan  untuk mewujudkan  tertib  peraturan  perundang-undangan  yang  memperhatikan  hierarki, kearifan  lokal,  revitalisasi  hukum  adat,  serta  reposisi  yurisprudensi  yang  berkaitan dengan  pembaruan  materi  hukum  nasional. 13 Dalam  mewujudkan  terciptanya pembangunan hukum nasional dan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan, maka  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan (“UU  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan”) .
Setiap  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  harus  berdasarkan  pada ketentuan  yang  terdapat  dalam  UU  12/2011  sebagai  upaya  untuk  menjamin  kepastian dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  dimulai  sejak  tahap  perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.    Di  dalam  pelaksanaannya,  selain  berpedoman  pada  UU  12/2011, pembentukan  peraturan  perundang-undangan  juga  perlu  berpedoman  pada  asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan ideal demi mengurangi dan meminimalisir terjadinya kecacatan dan kesalahan dalam pembentukan norma. Menurut pendapat  I.C.  van  der  Vlies  di  dalam  bukunya  yang  berjudul  Handboek  Wetgeving, asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  dibagi  ke  dalam  dua kelompok, yaitu: 14
13 BPHN,  “Laporan  Temu  Konsultasi  Pelaksanaan  Hukum  di  Jajaran  Departemen  Hukum  dan HAM  RI”  (dipresentasikan  saat  Konsultasi  Pelaksanaan  Hukum  di  Departemen  Hukum  dan  HAM  RI, Yogyakarta, 6-9 Maret 2006), 14.
14 Backy Krisnayudha, Pancasila  & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2017), 185-195.
Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru: Perdebatan Kecacatan Formil dan Materil Pada Aturannya
a. Asas Formil:
1) Asas  tujuan  yang  jelas  ( beginsel  van  duidelijke  doelstelling ),  yakni  setiap pembentukan  peraturan  perundang-undangan  harus  mempunyai  tujuan  dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
2) Asas  organ/lembaga  yang  tepat  ( beginsel  van  het  juiste  orgaan ),  yakni setiap  jenis  peraturan  perundang-undangan  harus  dibuat  oleh  lembaga  atau organ  pembentuk  peraturan  perundangan  yang  berwenang;  peraturan perundang-undangan  tersebut  dapat  dibatalkan  ( vernietigbaar )  atau  batal demi  hukum  ( van  rechtswege  nietig ),  bila  dibuat  oleh  lembaga  atau  organ yang tidak berwenang;
3) Asas kedesakan pembuatan pengaturan ( het noodzakelijkheidsbeginsel );
4) Asas  dapat  dilaksanakan  ( het  beginsel  van  uitvoerbaarheid ),  yakni  setiap pembentukan  peraturan  perundang-undangan  harus  didasarkan  pada perhitungan  bahwa  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya; dan
5) Asas konsensus ( het beginsel van de consensus ).
b. Asas Materiil:
1) Asas  terminologi  dan  sistematika  yang  benar  ( het  beginsel  van  duidelijke terminologie en duidelijke systematiek );
2) Asas dapat dikenali ( het beginsel van de kenbaarheid );
3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum ( het rechtsgelijkheidsbeginsel );
4) Asas kepastian hukum ( het rechtszekerheidsbeginsel );
5) Asas  pelaksanaan  hukum  sesuai  dengan  keadaan  individual  ( het  beginsel van de individuele rechtsbedeling ).
Selain  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  dan ideal  yang  dikemukakan  oleh  I.C.  van  der  Vlies  di  atas,  Indonesia  juga  memiliki pedoman  sendiri  sebagai  acuan  untuk  menyusun  peraturan  perundang-undangan  yang baik dan ideal.
Asas yang menjadi pedoman ini terdapat di dalam Pasal 5 UU 12/2011, di mana dalam  membentuk  peraturan  perundang-undangan  harus  dilakukan  berdasarkan  pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: 15
1) Asas  kejelasan  tujuan,  di  mana  suatu  peraturan  perundang-undangan  harus memiliki tujuan yang jelas dalam pembentukannya;
2) Asas  kelembagaan  atau  pejabat  pembentuk  yang  tepat,  di  mana  tiap  jenis peraturan  perundang-undangan  harus  dibuat  oleh  lembaga  dan/atau  pejabat yang  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  nya.  Apabila  asas  ini  tidak terpenuhi, maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau dapat dinyatakan batal demi hukum;
3) Asas  kesesuaian  antara  hierarki  dan  materi  muatan,  di  mana  dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan  harus  memperhatikan  materi muatan yang sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
4) Asas  dapat  dilaksanakan,  dimana  tiap  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  harus  diperhitungkan  juga  efektivitas  pelaksanaan  peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat secara filosofis, yuridis, dan sosiologis;
5) Asas  kedayagunaan  dan  kehasilgunaan,  di  mana  tiap  peraturan  perundang- undangan harus dibuat berdasarkan kebutuhan  yang ada di dalam masyarakat. Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  harus  dibuat  karena  memang benar-benar  bermanfaat  bagi  masyarakat  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara;
6) Asas  kejelasan  rumusan,  di  mana  setiap  peraturan  perundang-undangan  harus memenuhi  aturan  teknis  terkait  sistematika,  pemilihan  kata  dan  istilah,  serta bahasa  hukum  yang  jelas,  mudah  dimengerti,  dan  tidak  ambigu  dalam pelaksanaannya; dan
7) Asas keterbukaan, di mana dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus  bersifat  transparan  dan  terbuka,  mulai  dari  tahap  perencanaan, penyusunan,  pembahasan,  hingga  pengesahan  atau  penetapan  peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki kesempatan
15 Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
yang  seluas-luasnya  untuk  berpartisipasi  dalam  pembentukan  perundang- undangan.
Asas-asas  di  atas  menjadi  pijakan  bagi  lembaga  dan/atau  pejabat  pembentuk peraturan perundang-undangan. Seluruh asas di atas harus terpatri di dalam diri pembuat peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan  dan  nantinya  harus  tertuang  dalam proses dan output pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.
Pembentukan UU IKN yang menuai banyak polemik di tengah masyarakat pada dasarnya  dapat  dikatakan  tidak  menerapkan  asas-asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan  yang  baik  dan  ideal  dalam  pembentukan  maupun  muatannya. Melihat  kembali  pada  proses  pembentukannya,  UU  IKN  ini  dibentuk  dalam  jangka waktu  yang  super  kilat,  yakni  hanya  dalam  17  hari. 16 Oleh  karenanya,  dari  sini  dapat disimpulkan  bahwa  karena  pembentukannya  yang  super  kilat,  maka  DPR  RI  secara tidak langsung telah mempersempit bahkan menutup ruang partisipasi publik yang baik, padahal publik lah yang nantinya akan banyak menanggung implikasi dari pembentukan peraturan  perundang-undangan  ini.  Tindakan  DPR  RI  yang  mempersempit  ruang partisipasi  masyarakat  ini  jelas  sudah  tidak  sesuai  dengan  asas  keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 5 UU 12/2011, di mana seharusnya suatu peraturan perundang-undangan harus bersifat transparan dan terbuka,  mulai  dari  tahap  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  hingga  pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan.

## 2. Kecacatan Formil dalam UU IKN
Poros  Nasional  Kedaulatan  Negara  atau  PNKN  yang  merupakan  gabungan  dari beberapa  warga  negara  Indonesia  mengajukan  uji  formil  terhadap  UU  IKN  a  kepada Mahkamah Konstitusi. Pengajuan ini didasarkan pada opini bahwa UU IKN yang telah disahkan pada tanggal  18 Januari 2022 itu dinilai cacat  formil  karena tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecacatan formil ini dapat dibagi menjadi 5 alasan, yakni:
a. Pembentukan  Undang-Undang  Ibu  Kota  Negara  tidak  disusun  dengan perencanaan yang berkesinambungan.
16 Siaran  Pers  Bersama  Walhi.  “UU  IKN  Ingkari  Konstitusi:  Rakyat  Minta  Pembatalan  Lewat Judicial  Review”.  Walhi., https://www.walhi.or.id/uu-ikn-ingkari-konstitusi-rakyat-minta-pembatalan- lewat-judicial-review (diakses pada April 24, 2022).
Pasal 1 ayat 1 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa pembentukan  peraturan  perundang-undangan  ini  harus  sesuai  dengan  tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. 17 Pasal  18  UU  Pembentukan  Perundang-undangan  mengatur  bahwa peraturan  pembentukan  perundang-undangan  harus  sesuai  dengan  sistem  perencanaan pembangunan. 18 Bahkan,  proses  pembangunan  tersebut  pun  harus  diwujudkan  pada proses program legislasi nasional yang sesuai dengan rencana pembangunan nasional. 19
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  dokumen  perencanaan  pembangunan,  perencanaan mengenai  regulasi,  perencanaan  terhadap  keuangan  negara,  serta  pelaksanaan pembangunan.  Dimana  rencana  mengenai  Ibu  Kota  Negara  tidak  pernah  dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 seperti yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007,  maupun  dalam  Rencana Pembangunan Jangka Mengenah Nasional Tahun 2015-2019.
Sebaliknya,  Ibu  Kota  Negara  secara  tiba-tiba  muncul  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  18  Tahun  2020  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional Tahun 2020-2024. 20 Lebih lanjut lagi dalam hal perencanaan terhadap keuangan negara, tidak  pernah  ditemukan  adanya  rencana  anggaran  yang  ditujukan  untuk  Ibu  Kota Negara  dalam  Undang-Undang  Tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara Tahun Anggaran 2020, 2021, 2022. 21
Berdasarkan  fakta  diatas,  Pembentukan  Undang-Undang  IKN  sangatlah  tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini karena adanya ketidaksesuaian  dengan  perencanaan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  dalam  jangka pendek  maupun  panjang.  Sebenarnya,  hal  ini  dapat  dicegah  dengan  melakukan pencantuman  pembangunan  Ibu  Kota  Baru  Negara  beserta  legislasinya  dalam  proses perencanaan pembangunan nasional jangka pendek. Akan tetapi, Hal ini pun tidak juga
17 Pasal 1 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
18 Pasal 18 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
19 Maria  Farida  Indrati  S., Ilmu  Perundang-Undangan  2  -    Proses  dan  Teknik  Penyusunan , (Depok: Kanisius, 2020), 28-29.
20 Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
21 Kementerian Keuangan RI. “Pokok-Pokok APBN 2020: Akselerasi Daya Saing Melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Kementerian Keuangan RI.,
https://www.kemenkeu.go.id/media/13730/informasi-apbn-2020.pdf (diakses pada April 24, 2022).
dilakukan  oleh  Pemerintah.  Oleh  karena  itu,  UU  IKN  tidak  sesuai  dengan  asas pembentukan undang-undang, yaitu sesuai perencanaan.
b. Undang-Undang  Ibu  Kota  Negara  tidak  sepenuhnya  memperhatikan materi muatan.
Pasal  5  UU  Pembentukan  Perundang-Undangan  mengatur  bahwa  pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang baik. 22 Materi muatan tersebut harus sesuai dengan jenis perundang-undangannya. 23 Berdasarkan jenis, Undang-Undang  bersifat  strategis  bahwa  aturannya  merupakan  aturan  tertinggi  yang mengatur  peraturan  dibawahnya. 24 Faktanya,  terdapat  13  perintah  pendelegasian kewenangan  pengaturan  dalam  aturan  pelaksanaan  dari  44  pasal  yang  ada  dalam  UU IKN. 25 Hal  ini  menunjukan  bahwa  Undang-Undang  Ibu  Kota  Negara  hanya mendelegasikan  materi  yang  berkaitan  dengan  Ibu  Kota  Negara  dalam  peraturan pelaksana.
Berdasarkan  fakta  diatas,  Undang-Undang  Ibu  Kota  Negara  dinilai  masih  sangat bersifat  makro  dalam  mengatur  hal  tentang  Ibu  Kota  Negara.  Dimana  UU  IKN  tidak secara  terperinci  dan  jelas  mengatur  mengenai  administrasi  pemerintahan  Ibu  Kota Negara. Bahkan, pengaturan yang detail pun diperlukan karena bentuk pemerintahannya memiliki  suatu  perbedaan  dengan  pemerintahan  daerah  lainnya.    Dengan  adanya  hal tersebut,  Menurut  kami,  pembentukan  UU  IKN  masih  ada  kecacatan  dalam pengaturannya.
c. Undang-Undang  Ibu  Kota  Negara  tidak  memperhitungkan  efektivitas peraturan perundang-undangan dalam masyarakat.
Undang-Undang  ini  dinilai  tidak  memperhatikan  mengenai  efisiensi  dalam masyarakat  baik  dari  segi  filosofis,  sosiologis,  maupun  yuridis.  Setiap  kebijakan  yang berhubungan  dengan  Ibu  Kota  Negara  seharusnya  dirumuskan  dengan  komprehensif dan holistik. Hal ini karena Ibu Kota Negara merupakan materi yang disebutkan dalam Undang  Undang  Dasar  1945.  Ditambah  lagi  kebijakan  pemerintah  dalam  pemindahan Ibu Kota Negara tidak mempertimbangan aspek sosiologis, yakni dimana kondisi global
22 Pasal 5 UU Pembentukan Perundang-Undangan.
23 Maria Farida. 313.
24 Jimly Asshidique, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 168.
25 BAB III pada UU IKN.
Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru: Perdebatan Kecacatan Formil dan Materil Pada Aturannya
dan nasional yang sedang di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih belum jelas mengenai pertambahan angka infeksinya sampai batas yang belum dapat ditentukan.
Bahkan,  Pemerintah  pun  hanya  menanggung  biaya  pembangunan  sebanyak 19,2%. 26 Meskipun  pendanaan  tersebut  pun  menerima  penanaman  modal  sebagai sumber  pemasukan,  kegiatan  penanaman  modal  tersebut  agak  sulit  untuk  dilakukan karena adanya suatu pandemi kondisi COVID-19 yang membuat minimnya modal yang dimiliki oleh investor dalam negeri atau luar negeri. Selain itu, meskipun adanya modal pun,  Investor  pasti  munculnya  keraguan  untuk  menanamkan  modal  karena  belum mengenali  iklim  investasi  yang  baik  terhadap  pembangunan  Ibu  Kota  Negara  ini  dan memerlukan  pembangunan  selama  10  tahun  untuk  menyelesaikan  proyek  pemindahan tersebut. Oleh karena itu, pembentukan Ibu Kota Negara sulit untuk dilaksanakan.

## d. Undang-Undang  Ibu  Kota  Negara  Melanggar  Asas  Kebergunaan  dan Pemberdayaan
UU IKN baru melanggar asas kebergunaan dan pemberdayaan. Manfaat undang- undang  pun  harus  memperhatikan  keperluan  dari  kebutuhan  masyarakat.  Pada  kondisi pandemi  COVID-19,  masyarakat  Indonesia  lebih  cenderung  membutuhkan  bantuan sosial  atau  peringanan  terhadap  biaya  pokok  agar  tetap  sejahtera  di  tengah  pandemi ini. 27 Akan  tetapi,  pemenuhan  kebutuhan  tersebut  pun  belum  dapat  dilakukan  secara baik.  Alasan  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara  Baru  ini  tidak  terlepas  dari  peran  DKI Jakarta.  DKI  Jakarta  dianggap  telah  menimbulkan  kepadatan  penduduk  yang  dialami pada  daerah  tersebut.  Berdasarkan  survei  yang  dilakukan  oleh  Kelompok  Diskusi  dan Kajian  Opini  Publik  Indonesia,  sebanyak  61.9%  orang  tidak  setuju  bahwa  ibu  kota dipindahkan dan sebanyak 35.3% orang setuju untuk sebaliknya. 28
26 S.A.F  Silalahi,  “Dampak  Ekonomi  dan  Risiko  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara”, Info  Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis XI, Isu 16 (2019), 20, https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-348-870-20200706172138.pdf . 27 Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi.  “Upaya  Pemerintah  Penuhi  Kebutuhan  Pokok Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19”. Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi., https://kominfo.go.id/content/detail/25686/upaya-pemerintah-penuhi-kebutuhan-pokok-masyarakat-di- tengah-pandemi-covid-19/0/berita (diakses pada April 24, 2022).
28 Survei  Kelompok  Diskusi  dan  Kajian  Opini  Publik  Indonesia.  “Survei  KedaiKOPI:  96,7% Masyarakat Jakarta Tak Setuju Pindah Ibu Kota”. Databoks Katadata., https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/28/survei-kedaikopi-967-masyarakat-jakarta-tak- setuju-pindah-ibu-kota (diakses pada April 22,2022).
Selanjutnya,  alasan  utama  mengapa  responden  terkait  tidak  setuju  adalah  karena dinilai  suatu  pemborosan  anggaran.  Alasan  lainnya  adalah  bahwa  lokasi  yang  dipilih menjadi  Ibu  Kota  baru  dinilai  kurang  strategis,  dan  beberapa  responden  berpendapat bahwa  fasilitas  di  Jakarta  sudah  cukup  memadai.  Selain  itu  beberapa  responden  juga khawatir utang negara akan semakin bertambah apabila benar-benar terjadi pemindahan ibu kota tersebut. Serta sisanya berpendapat bahwa dengan memindahkan ibu kota, akan mengubah sejarah atau nilai historis yang ada.
Menurut kami, kepadatan penduduk yang dialami DKI Jakarta sebenarnya belum memiliki suatu urgensi yang kuat karena masih banyaknya daerah yang memiliki lahan kosong.  Bahkan,  penduduk  pun  dapat  menikmati  fasilitas  KRL  atau  MRT  untuk menghindari  kemacetan.  Selain  itu,  tempat  tinggal  pun  masih  dapat  ditempati  karena banyaknya  fasilitas  apartemen  atau  rumah  susun  sebagai  alternatif  tempat  tinggal rumah.  Hal  ini  pun  menunjukkan  bahwa  kepadatan  penduduk  sebenarnya  bukan  suatu hal  yang  mendesak  dilakukan  ketimbang  upaya  pemenuhan  kebutuhan  pokok.  Oleh karena  itu,  pembentukan  undang-undang  IKN  melanggar  asas  pemberdayaan  dan kebergunaan.
e. Minimnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  Undang-Undang Ibu Kota Negara
Pembentukan  Perundang-Undangan  tetap  memerlukan  suatu  partisipasi  publik pada  pembentukannya. 29 Prinsip  ini  pun  bertujuan  untuk  memenuhi  transparansi Pemerintah terhadap masyarakat. 30 Pada proses pembentukannya dari hanya 28 agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) UU IKN di DPR hanya 7 agenda yang dokumen  serta  informasinya  dapat  diakses,  sedangkan  21  agenda  sisanya  tidak  dapat diakses  oleh  masyarakat.  Selanjutnya,  proses  pembentukan  Undang-Undang  Ibu  Kota Negara juga hanya ditempuh  dalam waktu  42 hari, terhitung dari tanggal  3 November 2021 sampai dengan 18 Januari 2022. 31 Proses ini dinilai sangat cepat untuk membahas
29 Joko  Riskiyono, Pengaruh  Partisipasi  Publik  dalam  Pembentukan  Undang-Undang:  Telaah atas pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu , Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, (Jakarta: Perludem, 2016), 17-18.
30 Salahudin  Tunjung  Seta,  “Hak  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan”, Jurnal Legislasi Indonesia 17, Isu 2 (Juni 2020): 158-159.
31 M.  Genantan  Saputra  dan  Raynaldo  G.  L.  “Alur  dan  Tahapan  Pembahasan  UU  IKN  dalam Tempo  42  Hari”.  Merdeka., https://www.merdeka.com/politik/alur-dan-tahapan-pembahasan-uu-ikn- dalam-tempo-42-hari-be-smart.html (diakses pada April 24, 2022).
suatu RUU yang memiliki kaitan dengan sesuatu yang sangat strategis dan memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat.
Partisipasi masyarakat dalam pembuatan UU IKN ini masih dianggap tidak terlalu dilibatkan dikarenakan dalam perancangan dari RUU hingga UU IKN ini bisa dibilang cepat. 32 Jika  melihat  permasalahan  tersebut,  bisa  dikatakan  bahwa  pengesahan    RUU IKN ini dikatakan sebagai fast track legislation (“FTL”). Secara definisi FTL ini adalah suatu  istilah  yang  diberikan  terhadap  suatu  RUU  yang  dalam  proses  legislatifnya dipercepat  dalam  semua  proses  dengan  harapan  menjadi  UU  dalam  waktu  yang  lebih singkat  dengan  substansi  yang  komprehensif. 33 Dengan  adanya  sistem  FTL  ini  dapat mengurangi  partisipasi  publik  dikarenakan  waktu  yang  lebih  sedikit  untuk  melakukan pengesahan.  Jika  memang  nyatanya  DPR  menggunakan  sistem  FTL  pada  pembahasan RUU  IKN  ini  tentunya  akan  melanggar  asas  keterbukaan  yang  dimana  akan meminimalisir partisipasi publik.

## 3. Kecacatan Materiil dalam UU IKN
Dengan nomor perkara  34/PUU-XX/2022,  UU  IKN kembali  diuji  ke Mahkamah Agung.  Dalam  proses  pengajuan  ini,  telah  hadir  dan  siap  dalam  memberikan permohonan  sebanyak  21  pemohon  dimana  beberapa  diantaranya  adalah  Azyumardi Azra, Din Syamsudin, Didin S. Damanhuri dan pemohon lainnya. Dalam segi Materiil, alasan  utama  diadakannya  pengujian  secara  materiil  ini  dikarenakan  terdapat  beberapa ketentuan  yang ada di  dalam bertabrakan dengan aturan  yang lainnya. UU  IKN secara materiil  bertentangan  dengan  Pasal  18  ayat  (1)  UUD  1945  yang  menjelaskan  bahwa Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu  mempunyai  pemerintahan  sendiri.  Dalam  Undang-Undang  Ibu  Kota  negara  ini, dijelaskan  bahwa  Ibu  Kota  Negara  ini  seperti  halnya  sebuah  provinsi  dimana  dapat menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri dimana memiliki wewenang untuk melakukan  segala  bentuk  urusan  pemerintahan.  Dalam  Ibu  Kota  Nusantara  sendiri  ini
32 DPR RI. “DPR Setujui RUU IKN Menjadi UU”. DPR RI., https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37041/t/DPR+Setujui+RUU+IKN+jadi+UU (diakses pada April 24, 2022].
33 Bayu  Aryanto  et  al.,  “Menggagas  Model Fast-Track  Legislation dalam  Sistem  Pembentukan Undang-Undang  di  Indonesia”, Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional 10,  Isu  2 (Agustus 2021): 58.
Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru: Perdebatan Kecacatan Formil dan Materil Pada Aturannya
yang  menjadi  pihak  penyelenggara  adalah  otorita  Ibu  Kota  Negara  Nusantara  yang berdiri sebagai lembaga yang memiliki tingkatan yang sama dengan kementerian  yang berkuasa  penuh  dalam  menyelenggarakan  pemerintah  daerah  Nusantara.  Ibnu  Sina, salah satu pemohon menyatakan bahwa “Menyatakan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (8), Pasal  4,  Pasal  5  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota Negara  (Lembaran  Negara  Nomor  41  dan  Tambahan  Lembaran  Negara  No.  6766) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” 34
Dalam  beberapa  pasal  yang  terdapat  dalam  UU  IKN  ini  juga  memunculkan berbagai  kebingungan.  Mengenai  Kedudukan  Kepala  dan  Wakil  Kepala  Otorita  IKN, dalam pasal 10 ayat (2) UU IKN, terkait masa jabatan waktu terhitung sejak pelantikan dan dalam pasal tersebut menggunakan frasa “sewaktu-waktu”. Frasa sewaktu-waktu ini merupakan  hal  yang  sangat  subjektif  dan  tidak  memiliki  suatu  parameter  yang  jelas. Idealnya, pemberhentian kepala maupun wakil kepada Otorita KKN harus didasari dari penilaian kerja yang dilakukan secara objektif dimana hal ini dalam konteks persiapan, pembangunan,  dan/atau  pemindahan  IKT.  Selanjutnya  mengenai  lembaga  yang mengawasi  penggunaan  dana  dan  kinerja.  Tidak  jelas  disebutkan  dalam  pasalnya apakah  RUU  IKN  tidak  mempertimbangkan  dewan  pengawas,  sebab  pula  mengingat kewenangan IKN sangat luas dan strategis.
Selanjutnya,  mengenai  hubungan  kewenangan  Otorita  IKN  dengan  Pemerintah Daerah,  termasuk  dengan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur,  Pemerintah  Kutai Kartanegara,  Pemerintah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara,  dan  Pemerintah  Kota Balikpapan.  Terdapat  indikasi  tumpang  tindih  apabila  dilihat  dalam  hal  pendanaan, dimana berdasarkan Pasal 24 dikatakan bahwa Otorita IKN memiliki wewenang untuk memungut  pajak. 35 Sedangkan  pada  Pasal  39  ayat  (4)  huruf  b  dikatakan  bahwa Pemerintah Daerah di sekitar wilayah IKN juga memiliki kewenangan untuk memungut pajak. 36 Hal  ini  menimbulkan  kebingungan  mengenai  tumpang-tindih  kewenangan, yang akan berlanjut kepada pertanyaan  apakah subjek pajak tidak taat akan dikenakan sanksi ganda.
34 Humas  MKRI.  “Dinilai  Cacat  Formil,  UU  IKN  Kembali  Diuji  Konstitusionalitasnya”. Mahkamah  Konstitusi  RI., https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita  Vid=18074 (diakses pada April 22, 2022).
35 Pasal 24 UU IKN.
36 Pasal 39 ayat (4) UU IKN.
Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru: Perdebatan Kecacatan Formil dan Materil Pada Aturannya

## C. Penutup
Pemindahan  Ibukota  Negara  Republik  Indonesia  yang  semula  dari  DKI  Jakarta menjadi  suatu  kota  di  daerah  Kalimantan  dilatarbelakangi  oleh  beberapa  hal.  Seperti mengubah  arah  pembangunan  Indonesia  yang  semula  “Jawa  Sentris”  menjadi “Indonesia  Sentris”.  Selain  itu,  alasan  dari  perubahan  Ibukota  Negara  juga dilatarbelakangi  oleh  keinginan  akan  suatu  Ibukota  yang  menerapkan  SDGs  di dalamnya. Namun, pada akhirnya perubahan Ibukota Negara ini menimbulkan berbagai polemik dan yang menjadi polemik krusial adalah bahwa dalam pembentukan UU IKN ini,  terdapat  kecacatan,  baik  dari  segi  formil,  maupun  materiil.  UU  IKN,  maupun Undang-Undang  yang  lain,  dalam  proses  pembentukannya  wajib  untuk  mematuhi aturan yang ada pada  UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini guna menjamin  kepastian  dalam  proses  pembentukan  perundang-undangan  ini,  dimulai  dari perencanaan,  persiapan,  hingga  pengundangan  dan  penyebarluasan.  Selain  berpacu dalam  UU  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  dalam  pembuatan  Undang- Undang  juga  wajib  dalam  menaati  asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan yang baik. Pembentukan UU IKN ini dibentuk dalam jangka waktu yang sangat singkat. Singkatanya  waktu  ini  membuat  tertutupnya  ruang  partisipasi  publik  di  dalamnya. Tindakan tersebut secara jelas telah melanggar aturan yang ada pada UU Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  dimana  seharusnya  dalam  proses  pembentukan Undang-Undang harus bersifat transparan dan terbuka.
Selanjutnya  dalam  pembentukan  UU  IKN  ini  tidak  disusun  dengan  perencanaan yang berkesinambungan. Hal ini dapat dilihat dari dokumen perencanaan pembangunan perencanaan  mengenai  regulasi,  perencanaan  terhadap  keuangan  negara,  serta pelaksanaan  pembangunan  dimana  pada  rencana  mengenai  pemindangan  Ibukota Negara  tidak  pernah  dibahas  dan  dituangkan  dalam  RPJP  Nasional  tahun  2005-2025. Lebih lanjut, mengenai perencanaan terhadap keuangan Negara, tidak pernah ditemukan rencana anggaran yang ditujukan untuk Ibukota Negara dalam Undang-Undang Tentang anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Tahun  Anggaran  2020,  2021,  2022. Selanjutnya, UU IKN ini tidak sepenuhnya memperhatikan materi muatan, hal ini dapat dilihat dari segi pendelegasian materi yang berkaitan dengan Ibukota Negara, dilakukan melalui peraturan pelaksanaan dan juga dalam UU  IKN ini  tidak secara terperinci  dan
Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru: Perdebatan Kecacatan Formil dan Materil Pada Aturannya
jelas mengatur mengenai administrasi pemerintahan Ibukota Negara. Selanjutnya, dalam UU IKN pun tidak memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan dalam masyarakat    dan  juga  melanggar  asas  kebergunaan  dan  pemberdayaan.  Dalam  segi materiil, beberapa hal yang bertolak belakang dari peraturan yang seharusnya. UU IKN secara  materiil  bertentangan  dengan  Pasal  18  ayat  (1)  UUD  1945  yang  menjelaskan bahwa  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan daerah provinsi  itu dibagi atas kabupaten dan kota,  yang tiap-tiap provinsi,  kabupaten, dan  kota  itu  mempunyai  pemerintahan  sendiri.  Dalam  UU  IKN  negara  ini,  dijelaskan bahwa  Ibu  Kota  Negara  ini  seperti  halnya  sebuah  provinsi  dimana  dapat menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri dimana memiliki wewenang untuk melakukan  segala  bentuk  urusan  pemerintahan.  Namun,  dalam  UU  IKN  ini  dijelaskan bahwa  yang  menyelenggarakan  pemerintahannya  adalah  lembaga  yang  memiliki tingkatan setara dengan kementerian. Selain itu, dalam UU IKN ini juga memunculkan berbagai  kebingungan  seperti  aturan  mengenai  Kedudukan  Kepala  dan  Wakil  Kepala Otorita  KKN  dan  juga  aturan  mengenai  hubungan  kewenangan  Otorita  IKN  dengan Pemerintahan Daerah, termasuk dengan berbagai pemerintahan yang terdapat di sekitar lokasi Ibukota Negara.

## D. Daftar Pustaka
Ady  Thea  D.A. “Akademisi Ini  Kritisi Proses Pembentukan  UU  IKN”.  Hukumonline., https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-ini-kritisi-proses-pembentukan- uu- ikn-lt61fcdd9c9dffc/.
Bayu  Aryanto  et  al.,  “Menggagas  Model Fast-Track  Legislation dalam  Sistem Pembentukan   Undang-Undang  di  Indonesia”, Jurnal  Rechts  Vinding:  Media Pembinaan Hukum Nasional 10, Isu 2 (Agustus 2021).
Backy Krisnayudha, Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam   Sistem Ketatanegaraan Indonesia , Jakarta: Kencana, 2017.
BPHN, “Laporan Temu Konsultasi Pelaksanaan Hukum di Jajaran Departemen Hukum dan HAM  RI”  (dipresentasikan  saat  Konsultasi  Pelaksanaan  Hukum  di Departemen Hukum dan HAM RI, Yogyakarta, 6-9 Maret 2006.
Dedi Soemardi, Pengantar Hukum Indonesia , Jakarta: Indhillco, 1997.
DPR RI. “DPR Setujui RUU IKN Menjadi UU”. DPR RI.
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37041/t/DPR+Setujui+RUU+IKN+jadi+UU
.
Herry  H  Winarno.  “Nama  „Jakarta‟  Diberikan  Tentara  Jepang”.  Merdeka., https://www.merdeka.com/jakarta/nama-jakarta-diberikan-tentara-jepang.htm.
Humas  MKRI.  “Dinilai  Cacat  Formil,  UU  IKN  Kembali  Diuji  Konstitusionalitasnya”.
Mahkamah Konstitusi RI,
https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita Vid=18074.
Ivany  Atina  Arbi.  “Sejarah  Hari  Ini:  Tepat  71  Tahun  yang  Lalu  Nama  Jakarta Diresmikan”.Kompas., https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/30/0914533 1/sejarah-hari- ini-tepat-71-tahun-yang-lalu-nama-jakarta-diresmika ?page=all .
Jeremias Lemek, Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia , Jakarta: Galang Press, 2007.
Jimly Asshidique, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2009.
Joko  Riskiyono, Pengaruh  Partisipasi  Publik  dalam  Pembentukan  Undang-Undang:
Telaah   atas pembentukan Undang-Undang
Penyelenggara Pemilu , Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, Jakarta: Perludem, 2016.
Kementerian Komunikasi dan Informasi. “Upaya Pemerintah Penuhi Kebutuhan Pokok Masyarakat  di  Tengah  Pandemi  Covid-19”.  Kementerian  Komunikasi  dan Informasi. https://kominfo.go.id/content/detail/25686/upaya-pemerintah-penuhi- kebutuhan-pokok-masyarakat-di-tengah-pandemi-covid-19/0/berita .
Kementerian Keuangan RI. “Pokok-Pokok APBN 2020: Akselerasi Daya Saing Melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Kementerian Keuangan RI., https://www.kemenkeu.go.id/media/13730/informasi-apbn-2020.pdf.
Kristina .  “Negara  Pertama  yang  Mengakui  Kemerdekaan  Indonesia,  Ada  dari  Afrika”. Detik., https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5683914/negara-pertama-yang mengakui-kemerdekaan-indonesia-ada-dari-afrika .
Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-Undangan 2 -  Proses dan Teknik Penyusunan , Depok: Kanisius, 2020.
Muhammad  Choirul.  “Ada  6  Alasan  Utama  Ibu  Kota  RI  Harus  Pindah  dari  Jakarta”.
CNBC   Indonesia., https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430124613-4- 69663/ada-6- alasan-utama-ibu-kota-ri-harus-pindah-dari-jakarta .
M.  Genantan  Saputra  dan  Raynaldo  G.  L.  “Alur  dan  Tahapan  Pembahasan  UU  IKN dalam   Tempo  42  Hari”.  Merdeka., https://www.merdeka.com/politik/alur-dan- tahapan-pembahasan-uu-ikn-dalam-tempo-42-hari-be-smart.htm.
Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru: Perdebatan Kecacatan Formil dan Materil Pada Aturannya
Rani Noviyanti, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Coen dan Pembangunan
Kota
Batavia (1619-1629) , Sosio-E-Kons 9 Isu 1 (April 2017).
Salahudin  Tunjung Seta,  “Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan”, Jurnal Legislasi Indonesia 17, Isu 2 (Juni 2020).
S.A.F  Silalahi,  “Dampak  Ekonomi  dan  Risiko  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara”, Info Singkat:  Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis XI, Isu 16 (2019).
Siaran  Pers  Bersama  Walhi.  “UU  IKN  Ingkari  Konstitusi:  Rakyat  Minta  Pembatalan Lewat   Judicial Review”.  Walhi., https://www.walhi.or.id/uu-ikn-ingkari- konstitusi-rakyat-minta-pembatalan-lewat-judicial-review .
Survei Kelompok  Diskusi  dan  Kajian  Opini  Publik  Indonesia.  “Survei  KedaiKOPI: 96,7%   Masyarakat  Jakarta  Tak  Setuju  Pindah  Ibu  Kota”.  Databoks  Katadata., https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/28/survei-kedaikopi-967- masyarakat-jakarta-tak-setuju-pindah-ibu-kota .
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
Yulita  Pujilestari,  “ Peranan  Pengakuan  dalam  Hukum  Internasional:  Teori  Lahirnya Suatu   Negara  dan  Ruang  Lingkup  Pengakuan ”, Jurnal  Pendidikan
Kewarganegaraan 5, Isu 2 (September 2018).