## Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2010-2015 Bidang Pendidikan Dan Bidang Kesehatan

## Muhammad Wahyuddin
Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda
Abstract: This  research  was aims  to  analyze and describe Evaluation  of Implementation the  Medium  Term Development  Plan (RPJMD)  of Berau Regency
Year 2010-2015 of  Education  and Health.  The  focus  of the  research are: medium- term  development plan in the  field  of Education and the  medium-term development  plan in  the  field  of health. The  research  data obtained  through interview, observation and documentation. The results of this study illustrate the implementation of educational programs in accordance with what is stated in the document RPJMD Berau District on 4 programs implemented according to priority.
Keywords : Evaluation, RPJMD, Education and Health.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau  Tahun  2010-2015  Bidang  Pendidikan  dan  Bidang  Kesehatan,  melalui  fokus penelitian  yaitu  :  (1)  Rencana  pembangunan  jangka  menengah  dibidang Pendidikan, (2) Rencana pembangunan jangka menengah dibidang kesehatan. Data penelitian didapatkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian  data-data  tersebut  penulis  menganalisa  menggunakan  model  analisis interaktif  melalui  tahap  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.
Hasil  penelitian  ini  menggambarkan  bahwa  pelaksanaan  program-program pendidikan  sesuai  dengan  apa  yang  tercantum  dalam  rencana  pembangunan jangka  menengah  daerah  Kabupaten  Berau  dengan  dilaksanan  sesuai  dengan  4 program prioritas.
Kata Kunci : Evaluasi, RPJMD, Pendidikan dan Kesehatan.
Pembangunan wilayah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun  2010  tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,  Pengendalian,  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan Daerah  mengamanatkan  bahwa  perencanaan  daerah  dirumuskan  secara transparan,  responsif,  efisien,  efektif,  akuntabel,  partisipatif,  terukur,  berkeadilan, dan  berwawasan  lingkungan.  Dokumen  perencanaan  daerah,  sebagaimana diamanatkan  dalam Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  meliputi  dokumen  perencanaan  jangka panjang (20  tahun),  perencanan  jangka  menengah  (5  tahun),  dan  perencanaan tahunan.  Dokumen  perencanaan  tersebut  memiliki  keterkaitan  satu  dengan  yang lain.  Keterkaitan  tersebut  adalah  mutlak  untuk  menjamin  kesinambungan pembangunan di daerah.
Amanat peraturan dan perundang-undangan sebagai penjabaran dari visi, misi dan  program  Kepala  Daerah  dituangkan  dalam  bentuk  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  sebagai  pedoman  dalam  menyusun  Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai acuan menyusun perencanaan tahunan sekaligus penentuan pilihan-pilihan  program  kegiatan  tahunan.  RPJM  Daerah  adalah  dokumen perencanaan  Pemerintah  Daerah  untuk  periode  5  (lima)  tahun  yang  memuat penjabaran  dari  Visi,  Misi,  dan  Program  dari  Kepala  Daerah  terpilih.  Dalam penyusunan  RPJM  Daerah  berpedoman  pada  RPJP  Daerah  dan  memperhatikan RPJM  Nasional,  yang  di  dalamnya  memuat  Arah  Kebijakan  Keuangan  Daerah, Strategi  Pembangunan  Daerah,  Kebijakan  Umum,  dan  Program  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Program Lintas SKPD, dan Program Kewilayahan disertai dengan Rencana-rencana kerja dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Berau,  yang  terpilih  pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada) Tahun  2010.  RPJMD Kabupaten  Berau  tahun  2011-2015 adalah  tahapan rancangan  pembangunan 5 tahunan  kedua  dalam  rangka mewujudkan  Visi  dan  Misi  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  (RPJP)  Kabupaten  Berau  2006 – 2026, yaitu  “Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan”, sehingga Visi RPJM Daerah 2011 – 2015 sebagai rangkaian dalam perwujudan Visi RPJP Daerah 2006 - 2026. Penyusunan    RPJM  Daerah  didasarkan  pada  pertimbangan  objektif sesuai  dengan  karakteristik  wilayah  yang  meliputi  berbagai  potensi  yang  dimiliki serta  permasalahan  yang  dihadapi,  sehingga  dapat  dirumuskan  isu-isu  strategis sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama tahun  2011-2015.  Selain  itu, RPJMD  Kabupaten  Berau  juga merupakan acuan  dan pedoman  resmi  bagi  Pemerintah  Kabupaten  Berau  dalam  penyusunan  Rencana Strategis  SKPD  dan  RKPD,  serta  sekaligus  merupakan arah  kebijakan program/kegiatan pembangunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)  Daerah  Kabupaten  Berau secara berjenjang.

## Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Publik
Pasolong  (2007:38) mengemukakan  bahwa  pada  dasarnya  terdapat perbedaan antara konsep “kebijakan” dan “kebijaksanaan”. Kebijakan merupakan suatu  rangkaian  alternatif  yang  siap  dipilih  berdasarkan  prinsip-prinsip  tertentu, sedangkan  kebijaksanaan  berkenaan  dengan  suatu  keputusan  yang memperbolehkan  sesuatu  yang  sebenarnya  dilarang  berdasarkan  alasan-alasan tertentu  seperti  pertimbangan  kemanusiaan,  keadaan  gawat,  dan  lain-lain. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai macam alternatif,  sedangkan kebijaksanaan  selalu  mengandung  makna  melanggar  segala sesuatu yang pernah ditetapkan karena alasan tertentu. Kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang.
Mengenai  pemaknaan  kebijakan  dan  kebijaksanaan,  Ndraha  (2003) menerangkan  bahwa  pernah  terjadi  polemik  tentang  terjemahan  konsep policy dalam  bahasa  Indonesia.  Didalam  bahasa  Indonesia  terdapat  ragam  bahasa  dan ungkapan Indonesia  seperti  bijak-lestari,  arif-bijaksana,  dan  lain-lain.  Arif-bijaksana yang dianggap identik dengan kata bijak, dijadikan padanan policy . Sementara itu, kebijaksanaan dalam pemakaian sehari-hari “tercemar” maknanya, dicemari dengan nilai  negatif,  menjadi  bijaksana-bijaksini  (korupsi). Selanjutnya  Ndraha  meluruskan kembali  pemaknaan  kebijakan  dan  kebijaksanaan  sesuai  dengan  porsinya.  Kata bijaksana dikembalikan  pada  pasangannya arif-bijaksana . Sedangkan  kata kebijaksanaan  yang telah tercemar  ditandai  dengan  tanda  kutip:  “kebijaksanaan”. Jadi sistem nilai kearifan menjadi sumber dari dua subsistem nilai kebijakan untuk policy, yaitu pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi akto atau lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat.
Menurut  Suharto  (2008),  kebijakan (policy) adalah sebuah  instrumen pemerintah,  bukan  saja  dalam  arti Government yang  hanya  menyangkut  aparatur negara, melainkan pula Governance yang menyentuh pengelola sumber daya publik. Kebijakan  pada  intinya  merupakan  keputusan-keputusan  atau  pilihan-pilihan tindakan secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam,  finansial  dan  manusia  demi  kepentingan  publik,  yakni  rakyat  banyak, penduduk masyarakat atau warga negara.
Setiap  kebijakan  publik  memerlukan  evaluasi.  Proses  evaluasi  dimaksudkan untuk  menguraikan  dan  memahami  dinamika  internal  berjalannya  suatu  program, dimana proses evaluasi selalu memerlukan deskripsi rinci tentang berjalannya suatu program.  Menurut  Suharto  (2005)  evaluasi  adalah  pengidentifikasian keberhasilan dan  atau  kegagalan  suatu  rencana  kegiatan  atau  program.  Dengan  kata  lain, evaluasi  adalah  mengukur  berhasil  tidaknya  program  yang  dilaksanakan,  apa penyebabnya  program  ini  berhasil  dan  penyebab  gagalnya  proram  ini  serta bagaimana cara menindaklanjutinya.
Jika evaluasi dikaitkan terhadap pengukuran kinerja dan efek suatu program dalam  menacapai  tujuan  yang  ditetapkan,  maka  sangat  erat  kaitannya  dengan tercapainya outcome dan adanya impact dari suatu program. Outcome adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau aktivitas yang dibandingkan dengan hasil yang diharapkan  (tujuan  awal)  dari  pelaksanaan  program  tersebut,  dan impact adalah dampak  berupa  efek  langsung  dan  tidak  langsung  atau  konsekuensi  yang diakibatkan dari pencapaian tujuan program, yang diukur dengan menbandingkan antara hasil program dengan perkiraan keadaan yang akan terjadi apabila program tersebut tidak ada (Mahmudi 2005).
Berdasarkan  hal  tersebut,  pengukuran  kinerja  sendiri  menurut  Mahmudi (2005) merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi, dalam hal ini penilaian masyarakat  terhadap  kemampuan  organisasi dalam  memberikan  pelayanan  publik yang relatif murah dan  berkualitas. Pengukuran kinerja didesain untuk memonitor
implementasi  rencana-rencana  organisasi,  menentukan  kapan  rencana  tersebut berhasil dan bagaimana cara memperbaikinya.

## Perencanaan Pembangunan
Menurut  George  R.  Terry  dalam  Riyadi  dan  Brantakusumah  (2004),  perencanaan merupakan  upaya  untuk  memilih  dan  menghubungkan  fakta-fakta  dan  membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan dating dengan jalan menggambarkan  dan  merumuskan  kegiatan-kegiatan  yang  diperlukan  untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Y.  Dror  dalam  Riyadi  dan  Brantakusumah  (2004)  menyatakan  perencanaan adalah  suatu  proses  penyiapan  seperangkat  keputusan  untuk  dilaksanakan  dalam waktu yang akan dating yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu.
Diana  Conyers  dan  Peter  Hills  dalam  Riyadi  dan  Brantakusumah  (2004), mengemukakan  “ Planning  is  a  countinous  process  which  involves  decisions,  or choices, about alternative ways of using available resources, with the aim of achieving particulars  goals  at  some  time  in  the  future.” Artinya  bahwa  perencanaan  adalah suatu  proses  yang  terus  menerus  yang  melibatkan  keputusan-keputusan  atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dimasa yang akan datang.
Menurut  Adri  Patton  (2004),  pembangunan  meliputi  bebrapa  pengertian antara  lain; Pertama, bahwa  pembangunan  itu  harus  merupakan  suatu  proses. Dimaksudkan bahwa setiap usaha pembangunan pasti memerlukan kesinambungan pelaksanaan  dalam  arti  tanpa  mengenal  batas  akhir  meskipun  dalam  pelaksanaan perencanaannya  dapat  diatur  berdasarkan  atas  skal  prioritas  dan  tahapn-tahapan tertentu. Kedua, bahwa  pembangunan  itu  harus  merupakan  usaha-usaha  yang dilakuka  secara  sadar.  Artinya  bahwa  setiap  usaha  pembangunan  harus  dilandasi dengan motivasi dasar, sasaran dan tujuan yang jelas dan rasional dengan kata lain tidak  hanya  berdasarkan  pemikiran-pemikiran  emosional.  Pembangunan  harus dilakukan  secara  teratur,  dalam  arti  harus  berencana  dan  berorientasi  pada pertumbuhan  dan  perubahan. Ketiga, bahwa  pembangunan  itu  baik  dalam perencanaan  maupun  dalam  pelaksanaannya,  harus  sedemikian  rupa  mengarah kepada  modernitas.  Artinya  harus  membuahkan  suatu  perubahan  dan  hasil  bagi masyarakat luas yaitu suatu bentuk cara hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera dari keadaan sebelumnya termasuk prospek pengembangan potensial dan sumber kehidupan dimasa depan. Keempat, bahwa sifat dan watak modernisasi yang akan dicapai itu harus sedemikian bercirikan multidimensional. Artinya  harus mencakup semua aspek kehidupan. Pada akhirnya harus ada kesadaran, bahwa semua hal yang telah  disebut  diatas  semata-mata  ditentukan  demi  usaha  pembinaan  bangsa  dan negara  serta  masyarakat  pada  umumnya  sesuai  dengan  apa  yang  direncanakan sebelumnya.
Perencanaan  pembangunan  hendaknya  bersifat  dapat  dilaksanakan (implementatif) dan dapat diterapkan (aplikatif). Oleh karena itu dalam penyusunan perencanaan  pembangunan  hendaknya  memperhatikan  berbagai  faktor  yang
kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan. Menurut Riyadi & Brantakusumah (2004) mengatakan sebagai berikut perencanaan pembangunan  merupakan  suatu  tahapan  awal  dalam  proses  pembangunan. Sebagai  tahapan  awal perencanaan  pembangunan  akan  menjadi  bahan  pedoman, acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan.

## Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Bidang  Pendidikan
Anggaran  pendidikan  di  Kabupaten  Berau  memiliki  jumlah  besaran yang berbeda  tiap  tahunnya.  Pada  Tahun  2011,  total  anggaran  untuk  Dinas  Pendidikan sebesar  Rp.350.882.854.562  dan  terserap  sebanyak  85  %.  Sedangkan  pada  tahun 20012  total  anggaran  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Berau  sebesar  Rp. 448.014.237.604,16 dengan realisasi belanja Dinas Pendidikan mencapai 74,45 % dari total anggaran atau setara dengan Rp. 333.568.654.780,00. Pada tahun 2013 terjadi penurunan untuk total anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, yaitu sebesar Rp.  317.837.641.032.00  realisasi  belanja  Dinas  Pendidikan  mencapai  Rp 208.875.343.029 atau 65.72% dari total anggaran.
Program Pendidikan Anak Usia Dini.
Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2010-2015 Bidang Pendidikan terdapat  beberapa  program  yang  akan  dilaksanakan  untuk  menunjang  dan meningkatkan  kulitas  pendidikan  di  Kabupaten  Berau  sesuai  dengan  Visi  dan  Misi Bupati  Berau,  salah  satunya  adalah  program  PAUD  di  Kabupaten  Berau.  Jumlah PAUD  tahun  2011  di  Kabupaten  Berau  sebanyak  39  buah  dan  mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 48 buah. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah PAUD  mencapai  56  buah,  di  Kabupaten  Berau  memiliki  PAUD  untuk membimbing anak-anak usia dini untuk belajar. Dimana berdasarkan banyaknya jumlah siswa pada jenjang usia 4-6 tahun sebanyak 13.859 orang berbanding jumlah anak usia 4-6 tahun yang  sebesar  14.048  orang  anak.  Dari  hasil  perbandingan  tersebut  dapat  dilihat hanya 189 dari jumlah anak usia 4-6 tahun yang tidak bersekolah.
Untuk  dapat  menghasilkan  siswa  PAUD  yang  berkulitas,  selain  ditunjang masalah  infrastruktur juga  berkaitan dengan  tenaga  pendidik.  Kualitas  tenaga pendidik  berpengaruh  langsung  terhadap  proses  belajar  mengajar  di  PAUD. Perkembangan jumlah sekolah PAUD belum bisa diimbangi dengan tingkat kualitas pendidik  itu  sendiri,  dimana  masih  banyak  ditemui guru  PAUD  yang  berlatar pendidikan  SMA  hingga  SMP. Peningkatan  kualitas  tenaga  pendidik  ini  bertujuan untuk  mengimbangi  jumlah  murid  PAUD  itu  sendiri.  Dimana  diperlukan  tenaga pendidik  PAUD  yang  berlatar  pendidikan  PAUD  itu  sendiri,  sehingga  diperlukan peningkatan  untuk  tenaga  pendidik  yang  berlatar  belakang  SMA  bahkan  SMP. Sehingga kedepannya dapat meningkatkan standar PAUD di Kabupaten Berau serta hasil yang didapatkan adalah anak-anak usia dini yang berkualitas.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program  Wajib  Belajar  Pendidikan  Dasar  Sembilan  Tahun  merupakan  salah satu program yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2010- 2015. Dimana sasaran dari program ini adalah untuk meningkatkan jumlah anak-anak
di  Kabupaten  Berau untuk  mendapatkan  pendidikan  dasar  9  tahun.  Faktor pendidikan dasar merupakan kunci peningkatan.
Dari hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  jumlah  Sekolah  Dasar  hingga  SMP baik  negeri  ataupun  swasta  tahun  2011  sebanyak  204    unit.  Pada  tahun  2012 berkembang  menjadi  210  unit  hingga  sampai  dengan  tahun  2013    terjadi peningkatan dengan tercatat sebanyak 217 unit sekolah. Selanjutnya untuk jumlah murid  dari  SD  sampai  dengan  SMP  pada  tahun  2011  sebanyak    35.991  siswa  , sedangkan  pada  tahun  2012  menjadi  35.726  siswa dan  pada  tahun  2013  terjadi peningkatan sebanyak  36.779 siswa. Kemudian untuk tenaga pendidik tahun 2011 sebanyak  2.053 orang, tahun 2012 meningkat 2.605 orang dan meningkat jumlahnya menjadi 2.798 orang pada tahun 2013.

## Program Pendidikan Non Formal
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan non-formal di  Kabupaten  Berau  sudah  berjalan  dengan  baik,  dengan  masih  adanya  catatan kekuranagan  yang  kedepannya  dapat  diperbaiaki.  Dapat  kita  lihat  dimana  hanya terdapat  satu  lembaga  PKBM  yang berdiri  tahun  2011  kemudian  belum  ada  lagi tumbuhnya lembaga serupa. Pendidikan Keaksaraan yang baru terlaksana di tahun 2013.  Kemudian  kegiatan  di  Sanggar  Kegiatan  Belajar  (SKB)  yang  baru  terlaksana pada  tahun    2012  dan  2013,  padahal  kegiatan  ini  dapat  berguna  dengan  baik  di masyarakat.  Setiap  masyarakat    minimal  melewati  pendidikan  selain  formal  maka dapat melewati pendidikan non formal. Tujuan pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberikan  arah  kepada  segenap  kegiatan  pendidikan  dan  merupakan  sesuatu yang  ingin  dicapai  oleh  segenap  kegiatan  pendidikan.  Jadi  setiap  manusia  wajib berpendidikan  sebagaimana  mestinya  baik  formal  maupun  non  formal  agar  dapat melangsungkan hidupnya secara layak.

## Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.
Berdasarkan  data  yang  penulis  dapatkan,  secara  umum  realisasi  pencapaian sasaran  terhadap  indikator  kinerja  pada  guru  yang  memenuhi  kualifikasi  S1/D-IV dapat direalisasikan hingga persentasenya mencapai 77,35%. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan  antara  jumlah  guru  berijasah  S1/D-IV  sebanyak  2.135  orang  dengan jumlah guru sebanyak 3.530 orang yag ada di Kabupaten Berau pada tahun 2013.
Dari hasil penelitian,  penulis mengambil kesimpulan, Diknas Kabupaten Berau telah  melaksanakan  program  yang  telah  tercantum dalam  dokumen  RPJMD  ini dengan  mengagendakan  beberapa  kegiatan  yang  dilaksnakan  kurun  waktu  200- 2013.  Tetapi  dalam  pelaksanaan  masih  terdapat  hambatan,  dimana  untuk  dapat memenuhi  mutu  pendidikan  yang  layak,  maka  harus  dipenuhi  terlebih  dahulu kualitas  tenaga  pendidik  serta  infrastruktur  pendidikan  baik  yang  utama  maupun pendukungnya. Karena dalam hal ini kualitas tenaga pendidikan akan berpengaruh langsung terhadap mutu pendidikan.
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Bidang Kesehatan. Untuk  menjalankan  program  bidang  kesehatan  yang  sudah  ada,  Pemkab Berau memberikan anggaran kepada Dinas Kesehatan yang nilainya meningkat dari
tahun 2011 hingga tahun 2013. Pada tahun 2011 anggaran belanja Dinas Kesehatan Kabupaten  Berau  sebesar  Rp.  92.068.550.558,-.  Kemudian  pada  Tahun  2012  total anggaran  belanja  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Berau  sebesar  Rp.107.014.237.604,-. Kemudian  terjadi  peningkatan  anggaran  belanja  pada  tahun  2013  sebesar  Rp. 119.783.413.626,-

## Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  usaha  pemkab  Berau  untuk  menekan angka kematian baik ibu, balita dan anak bayi sudah dilakukan secara berkelanjutan mulai  tahun  2011  hingga  tahun  2013  ini  sampai  dengan  target  akhir  yaitu  di  tahun 2015.  Hal  ini sesuai  dengan  program  yang  terdapat  dalam  dokumen  RPJMD Kabupaten Berau. Hasil dari program ini dapat kita lihat dimana angka kematian bayi serta balita mengalami penurunan pada tahun 2013 dibanding dengan tahun 2013. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  program  kegiatan  yang  telah  disusun  dapat  berjalan dengan  baik.  Tetapi  khusus  untuk  angka  kematian  ibu,  justru  terjadi  peningkatan dari  tahun  2011  sampai  dengan  tahun  2013.  Hal  ini  tentu  saja  menjadi  pekerjaan tambahan buat Pemerintah Kabupaten Berau untuk dapat menekan hingga ke titik terendah  pada  tahun  2015  yang  akan  datang. Pencapaian  derajat  kesehatan masyarakat  Kabupaten  Berau  pada  tahun  2013  dalam  pelaksanaan  program  dan kegiatan  mengalami  peningkatan  yang  cukup  baik,  hal  ini  ditunjukkan  dengan angka-angka  penurunan  kasus-kasus  kematian  bayi  maupun balita serta meningkatnya umur harapan hidup dibandingkan tahun sebelumnya tidak terlepas dari  berbagai  upaya  pembangunan  kesehatan  yang  telah  dilakukan  Pemerintah Kabupaten Berau dengan dukungan seluruh lapisan masyrakat.

## Program  Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan  masyarakat.
Jumlah  Posyandu  pada  tahun  2011  sebanyak  223  buah  dengan  jumlah  kader sebanyak 2.016 orang,  sehingga ratio kader terhadap posyandu sekitar 9.02 kader per posyandu. Kemudian pada tahun 2012 bertambah jumlahnya menjadi 230 buah dengan  jumlah  kader  mencapai  2.085  orang  dengan  rasio  sebesar  9,06  per posyandu.  Pada  tahun  2013  pertambahan  posyandu  menjadi  235  buah  dengan peningkatan kader mencapai 2.115 orang dengan rasio sebesar 9 per posyandu.
Melihat data diatas dan hasil penelitian, menunjukkan bahwa program ini telah berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan. Terjadi peningkatan jumlah Posyandu mengindikasikan  bahwa  peran  pemerintah  dalam  menyediakan  posyandu  berjalan dengan baik, hal ini direspon juga dengan masyarakt dengan bertambahnya jumlah kader  dari  tahun  ke  tahun.  Hal  ini  menunjukan  peran  serta  masyarakat  dibidang kesehatan semakain meningkat khususnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan dalm hal ini adalah keterlibatan mereka di posyandu. Selain itu terdapat  pula  Posyandu  program  tambahan  yaitu  Posyandu  Usila  (Usia  Lanjut), Posyandu Bina Kelompok Balita dan Posyandu Pengawasan Anak Usia Sini 3 Buah. Selain ini, kegiatan Desa  siaga juga digalakkan untuk memberdayakan masyarakat dibidang  kesehatan.  Dimana  desa  siaga  tersebar  di  13  Puskesmas  dengan  jumlah kader    1.016  orang  sehingga  ratio  kader  terhadap  desa  siaga  adalah  12  per  desa
siaga. Pada tahun 2013 dari 110 Kelurahan /Kampung (desa siaga), terdapat 44 desa siaga aktif.
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya.
Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa Pemerintah Kabupaten Berau telah melaksanakan  program  kesehatan  yang  tercantum  dalam  dokumen  RPJMD Kabupaten  Berau  beserta  kegiatan-kegiatan  didalamnya  yang  dimulai  dari  ntahun 2011  hingga  tahun  2013.  Upaya  Pemerintah  Kabupaten  Berau  dalam  mendekatkan pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat  ditempuh  dengan  upaya  pembangunan puskesmas  untuk  dapat  mencakup seluruh  wilayah.  Meskipun  pada  kenyataan dilapangan  masih  belum  dapat  mencakup  masyarakat  secara  keseluruhan.  Dinas Kesehatan harus  mampu memberdayakan  puskesmas  dan  puskesmas  pembantu secara maksimal  karena  sebagai beranda depan layanan  kesehatan di  daerah, dengan tujuan untuk mewujudkan Berau sehat. Sebab pelayanan kesehatan tidak bisa  ditunggu-tunggu  seiring  dengan tingginya permintaan warga  memperoleh layanan kesehatan,  karena  masih  adanya  aduan  masyarakat    terhadap  lemahnya kinerja  pelayanan  kesehatan  pedesaan  terlebih  lagi  pedalaman.  Untuk  itu optimalisasi pelayanan kesehatan telah dilakukan. Baik evaluasi kinerja seluruh pos pelayanan dan infrastruktur.
Faktor Penghambat Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Berau bidang Pendidikan dan bidang Kesehatan tahun 2011-2013.
Sumber Daya Manusia
Meski  seluruh  kecamatan  di  Kabupaten  Berau  kini  sudah  terbangun  faslitas kesehatan seperti puskesmas, namun persolan klasik kurangnya tenaga kesehatan seperti  dokter  dan  analis  kesehatan  masih  terus  diupayakan penyelesaiannya, sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. Sehingga  Dinas  Kesehatan  mulai  menjadikan  pelayanan  kesehatan  pedesaan menjadi fokus kerja disamping megatasi keluhan masyarakat akan jauhnya tempat berobat dan target utama program kesehatan lainnya.
Infrastruktur
Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa faktor  infrastruktur  benar-benar berpengaruh terhadap baik tidaknya pelaksanaan program-program pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pendidikan menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Berau untuk selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat  dilihat  dengan  terus  ditingkatkan  pembangunan    dan    infrastruktur pendidikan.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  peran  serta  masyarakat  yang  terus mendukung  pembangunan  yang  ada,  dengan  cara  menjaga  dan  memelihara pembangunan  yang  sudah  dilakukan. Dengan  kata  lain  semakin  banyak pembangunan  infrastuktur,  maka  kemungkinan  meningkatkan  tingkat  kesehatan, pendidikan serta perekonomian masyarakat di daerah terpencil makin besar. Namun sayang  kenyataan  di  lapangan  hal  ini  masih  menjadi  hambatan  di  daerah  dalam meningkatkan  dan  mensukseskan  program-program  yang  dibuat  oleh  pemerintah daerah Kabupaten Berau.

## Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu :
1. Pelaksanaan program-program dibidang Pendidikan dan bidang Kesehatan yang tertuang  dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD) Kabupaten  Berau  Tahun  2010-2015  dilaksanakan  sesuai  dengan  pemilihan program  prioritas.  Dalam  penelitian ini  terdapat  4  program  Pendidikan  dan  3 Program  Kesehatan  yang  dibahas.  Dimana  dalam  pelaksanaannya  disesuaikan dengan perencanaan yang telah ditetapakn sebelumnya.
2. Pelaksanaan  program-program  dibidang  Pendidikan  dan  bidang  Kesehatan tahun  pelaksanaan  2011-2013  sudah  berjalan  sesuai  dengan  perencanaan  yang telah  disusun  dalam  RPJMD  Kabupaten  Berau.  Tetapi dalam  pelaksanaannya masih  ditemui  masalah-masalah  yang  bisa  menghambat  progres  pelaksanaan program-program yang ada.
3. Faktor-faktor  yang  menghambat  dalam pelaksanaan Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten  Berau  Tahun  2010-2015 khususnya  bidang  Pendidikan  dan  bidang  Kesehatan  yaitu;  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  dan  Infrastrkutur.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dua  hal  ini memeliki  pengaruh  terhadap  pelaksanaan  program  kerja  yang  telah  disusun dalam RPJMD khususnya di bidang Pendidikan dan bidang Kesehatan.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  ada  beberapa  hal yang  ingin  peneliti  sampaikan sebagai sebuah saran dan masukan pihak Kecamatan Gunung Tabur yaitu :
1. Perlunya  pengawasan  yang  lebih  baik  lagi  bagi  Pemerintah  daerah  Kabupaten Berau  untuk  dapat  mengikuti  perkembangan  pelaksanaan  program-program yang sedang dilaksanakan khususnya di bidang Pendidikan dan Kesehatan.
2. Perlunya bagi pemerintah daerah Kabupaten Berau untuk dapat meningkatkan Sumber  daya  Manusia  (SDM)  pada  dinas  Pendidikan  dan  Dinas  Kesehatan sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan semangat kerja mereka.
3. Perlunya  bagi  Pemerintah  kabupaten  Berau  untuk  meningkatkan  infrastruktur dasar  di  daerah  seperti  jalan,  jembatan  serta  infrastrukut  yang  berhubungan langsung  dengan  dunia  pendidikan  dan  kesehatan,  seperti  bangunan  sekolah, laboratorium kerja, puskesamas baik yang rawat inap maupun yang sekala kecil dan  lain-lain.  Sehingga  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  Berau khususnya mereka yang tinggal jauh dari pusam pemerintahan kabupaten.

## Daftar Pustaka
Effendi,  Bachtiar.  2009. Pembangunan  daerah  Otonom  Berkeadilan. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, Uhaindo Media dan Offset.
Moleong,  Lexy  J.  2009.  Metode  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Miles,  Mathew  B.A,  Michael  Huberman,  Saldana.  2014. Analisis  Data  Kualitatif . Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press. Ndraha,  Taliziduhu.  2003. Kybernologi dan  Metodologi:  Metodologi  Ilmu Pemerintahan . Jakarta:  Penerbit Rineka Cipta.
Pasolong,  Harbani.  2007. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
__________. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfa Beta. Patton,  Adri.  2004. Peran  Informal  Leader  Dalam  Pelaksanaan  Pembangunan  Desa Perbatasan  Kabupaten  Malinau. Disertasi  Program  Doktor  Ilmu  Ekonomi Kekhususan Ilmu Manajemen Publik. Malang. Siagian,  Sondang,  P.  2000. Adminitrasi  Pembangunan. Jakarta:  Penerbit  PT.Bumi Aksara
__________.  2000. Patologi  Birokrasi,  Analisis,  Identifikasi  dan  Terapinya .  Jakarta:
Ghalia Indonesia. Subarsono, AG. 2005, Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Alfabeta. Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama.