PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Magister Hukum Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli
EDITOR IN-CHIEF Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H
EDITORIAL BOARDS MEMBERS Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H
MANAGING EDITOR Indah Satria, S.H., M.H

## ASSISTANT EDITORS
Yulia Hesti, S.H., MH Shany Carolina Mawuntu
PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## DISPARITAS PENERAPAN PIDANA  TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Zainudin Hasan 1 , Devi Firmansyah 2

## Abstract
The  same  article  but  the  verdict  handed  down  is  different  in  the  case  of  narcotics abuse.  This  research  is  taken  from  the  narcotics  case  that  was  decided  by  the Lampung  Provincial  District  Court.  The  research  problem  is  whether  the  factors causing  disparity  in  the  application  of  crime  in  narcotics  abuse  cases  in  the  Metro City  District  Court  (Study  of  Decision  Number  14  /  Pid.Sus  /  2016  /  PN.Met  and Decision Number  52  /  Pid.Sus  /  2015  /  PN.Met)?  The  research  method  used in  this writing  is  normative  juridical,  and  empirical  approach.  Research  Findings  that factors causing disparity in narcotics abuse cases in Metro District Court are due to the  Laws  and  Regulations,  Law  Enforcement  Officials  Resources,  Internal  and External  Factors  of  Judges,  Judicial  Power  in  Decision  Making,  Decision  Making Mechanisms by the Judges, and Factors Circumstances in the Defendant. Suggestions are  expected  to  the  Judge  as  a  law  enforcement  agency,  it  is  necessary  to  impose maximum  penalties  on  narcotics  offenders  in  accordance  with  Law  Number  35  of 2009  concerning  Narcotics,  so  that  with  the  maximum  criminal  offense,  narcotics abusers can be deterrent and can also reduce the number of narcotics users .

## Keywords: Disparity, Actors, Narcotics

## I. PENDAHULUAN
Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh  aparat  penegakan  hukum  dan  telah  banyak  mendapatkan  putusan  hakim  di sidang  pengadilan.  Penegakan  hukum  ini  diharapkan  mampu  sebagai  faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba atau narkotika, tapi  dalam  kenyataan  justru  semakin  intensif  dilakukan  penegakan  hukum, semakin  meningkat  pula  peredaran  perdagangan  narkotika   tersebut.  Tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU No. 35 Tahun 2009), memberikan sangsi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman  badan  dan  juga  dikenakan  pidana  denda,  tapi  dalam  kenyataanya  para pelakunya  justru  semakin  meningkat.  Hal  ini  disebabkan  oleh  faktor  penjatuhan sangsi  pidana  tidak  memberikan  dampak  atau deterrent  effect terhadap  para pelakunya.
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, zainudinhasan@ubl.ac.id
2 Mahasiswa Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, devi.firmansyah@gmail.com
Di  tinjau  dari  pendekatan  filosofi  kemanusiaan  Mohammad  Taufik  Makaro mangatakan, bahwa hukuman dengan pidana mati sangat pantas di jatuhkan bagi para  pengedar  dan  jaringannya  karena  sesuai  dengan  bobot  kejahatannya  dan akhirnya  akan  menghancurkan  sebagian  dari  generasi  muda  bangsa. 3 Menurut Gatot  Suparmono  yang  mengatakan,  pemberian  sanksi  berat  kepada  pelaku diharapkan menimbulkan efek jera sehingga kejahatan di dalam masyarakat dapat ditanggulangi”. 4
Kekuasaan  kehakiman,  dalam  konteks  negara  Indonesia,  adalah  kekuasaan negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik  Indonesia.  Ketentuan-ketentuan  formal  fungsi  dan  tugas  hakim  adalah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan,  yang  pada  dasarnya  adalah mengadili.  Kata  mengadili  merupakan  rumusan  yang  sederhana,  namun didalamnya  terkandung  pengertian  yang  sangat  mendasar,  luas  dan  mulia,  yaitu meninjau  dan  menetapkan  suatu  hal  secara  adil  atau  memberikan  keadilan. Pemberian  kadilan  tersebut  harus  dilakukan  secara  bebas  dan  mandiri.  Untuk dapat  mewujudkan  fungsi  dan  tugas  tersebut,  penyelenggaraan  peradilan  harus bersifat  tekhnis  profesional  dan  harus  bersifat  non  politis  serta  non  partisan. Peradilan  dilakukan  sesuai  standart  profesi  berdasarkan  ketentuan  hukum  yang berlaku,  tanpa  pertimbangan-pertimbangan  politis  dan  pengaruh  kepentingan pihak-pihak.
Menurut  Bagir  Manan  dalam  Soelidarmi,  usaha  menghadapi  sulitnya  akses publik  atas  putusan  hakim  dapat  terjadi  karena  hakim  menyadari  putusannya dibuat asal-asalan, tidak bermutu, sehingga ada rasa takut atau  rendah diri kalau menjadi  wacana  publik.  Putusan  hakim  itu  bisa  asal-asalan  karena  tidak mengetahui,  meskipun  mestinya  hal  itu  seharusnya  tidak  terjadi  karena  Majelis Hakim berjumlah tiga orang. Akan tetapi, yang lebih berbahaya adalah putusan itu asal-asalan karena hakim kehilangan independensinya. 5
Sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  yakni  badan  Peradilan  Negara, eksistensi  dan  peranan  ditetapkan  dengan  undang-undang.  Sebagai  Badan Peradilan Negara, maka tugas dan fungsinya adalah menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia  Tahun1945.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  disebutkan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  adalah kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila,  demi  terselenggaranya
3 Mohammad,  Taufik  Makaro,  dkk.  2005. Tindak  Pidana  Narotika .  Ghalia  Indonesia, Jakarta, hlm. 47.
4 Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia . Djambatan, Jakarta, 2004. hlm. 93.
5 Soelidarmi, Kumpulan  Putusan  Kontroversial  Dari  Hakim/Majelis  Hakim  Kontroversial Beserta Polemik Yang Diberitakan Atau Ditulis Media Cetak , UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 10-11
Negara  Hukum  Republik  Indonesia.  Hal  ini  sesuai  dengan  asas  negara  hukum, seperti  yang  tercantum  dalam  penjelasan  Undang-Undang  Negara  Republik Indonesia Tahun1945.
Selanjutnya    Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  menurut  Sudikno  Mertokusumo,  disebutkan  bahwa  dalam  sidang permuswayaratan,  setiap  hakim  wajib  menyampaikan  pertimbangan  atau pendapat  tertulis  terhadap  perkara  yang  sedang  diperiksa  dan  menjadi  bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  putusan.  Perbedaan  pendapat  sangat  dimungkinkan terjadi  sebagai  konsekuensi  pelaksanaan  persidangan  dengan  susunan  hakim majelis.  Dalam  pemeriksaan  perkara  perdata  dan  pidana  di  pengadilan  pada asasnya  persidangan  untuk  semua  pengadilan  adalah  majelis. 6 Pendapat masyarakat awam sering kali menilai suatu perbuatan yang dilakukan  seseorang dengan  orang  lain  tidak  dapat  diperbandingkan  sebagai sama-sama perbuatan tercela.  Tidak  jarang  terjadi  perbedaan  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  kepada seseorang  dan  orang  lain  yang  melakukan  suatu  perbuatan pidana  yang  sama atau    sejenis.    Contohnya    adalah    kasus    narkotika,    posisi  seseorang  pengguna narkotika  dengan  pengguna  lainnya  bisa  terjadi  perbedaan  dalam  penjatuhan sanksi pidananya. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka permasalahan dalam  penelitian  ini  adalah  apakah  faktor  penyebab  terjadinya  disparitas penerapan pidana terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

## II. PEMBAHASAN
a. Faktor-Faktor  Penyebab  Timbulnya  Disparitas  dalam  Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan
Kedudukan  penegak  hukum  khususnya  hakim  sangat  terhormat  dimata masyarakat. Karena seorang hakimlah yang memutuskan akhir dari suatu perkara. Dengan  begitu  seorang  hakim  harus  mempertanggungjawabkan  segala  putusan yang  diambilnya.  Dimana  terhadap  segala  bentuk  perbuatan  tindakannya  dalam suatu  putusan  harus  mencerminkan  keluhuran  dari  rasa  keadilan  masyarakat. Karena  itu,  kebebasan  dan  keyakinan  hakimlah  yang  menjadi  penentu  posisi keobjektifan  suatu  putusan  yang  harus  mengandung  rasa  keadilan,  kemanfaatan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat.
Berdasarkan  praktek  peradilan  yang  terjadi  di  Pengadilan  Negeri  Metro maupun  dalam  menangani  beberapa  perkara  narkotika  sering  terjadi  disparitas pidana  yang  tidak  saja  mengenai  lamanya  pidana  yang  dijatuhkan.  Sementara menurut hemat penulis, sanksi pidana dengan berat ringan yang bervariasi dalam perkara  narkotika  merupakan  suatu  bentuk  disparitas  pidana,  terlebih  jika  jarak antara  berat  ringan  sanksi  tersebut  terlampau  jauh.  Pelaku  tindak  pidana diberikan  sanksi  pidana  atas  perbuatannya  agar  dapat  merasakan  suatu
6 Sudikno Mertokusumo, Hukum acara perdata di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.
penyesalan dan merasa jera terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.  Menurut  Andi  Hamzah,  Disparitas  pidana  dapat  terjadi  dalam  beberapa kategori yaitu:
1. Disparitas antara tindak pidana yang sama
2. Disparitas  antara  tindak  pidana  yang  mempunyai  tingkat  keseriusan  yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
4. Disparitas  antara  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  majelis  hakim  yang  berbeda untuk tindak pidana yang sama.
Disparitas  tumbuh  dan  menyejarah  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia. Disparitas  tidak  hanya  terjadi  pada  tindak  pidana  yang  sama,  tetapi  juga  pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu  saja  kenyataan  mengenai  ruang  lingkup  tumbuhnya  disparitas  ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.
Menurut  Sudarto  yang  mengatakan,  faktor  yang  dapat  menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam  menetapkan  pemidanaannya,  setelah  terbukti  bahwa  terdakwa  telah melakukan  perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya.  Pedoman  pemberian  pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si  pelaku  tindak  pidana  sehingga  dengan  memperhatikan  hal-hal  tersebut penjatuhan  pidana  lebih  proporsional  dan  lebih  dipahami  mengapa  pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat sudarto ini dibenarkan pula  oleh  Muladi,  karena  masalahnya  bukan  menghilangkan  disparitas  secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.
Masih  menurut  Sudarto  yang  mengatakan,  untuk  menghilangkan  adanya perasaan-perasaan  tidak  puas  terhadap  putusan  hakim  pidana  yang  pidananya berbeda sangat menyolok untuk pelanggaran hukum yang sama, maka dirasa perlu untuk  mengadakan  usaha-usaha  agar  terdapat  penghukuman  yang  tepat  dan serasi.  Akan  tetapi  uniformitas  mutlak  bukanlah  yang  dimaksudkan,  oleh  karena bertentangan  dengan  prinsip  kebebasan  hakim,  yang  perlu  hanyalah  keserasian pemidanaan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan pembangunan bangsa  dengan  mempertimbangkan  rasa  keadilan  si  terhukum.  Untuk  keserasian ini diperlukan suatu pedoman/indikator dalam bentuk yang dinamakan checking points  yang  disusun  setelah  mengadakan  simposium  atau  seminar,  baik  yang bersifat regional maupun nasional dengan mengikutsertakan ahli-ahli yang disebut behavior scientist .”(Istilah uniformitas pemidanaan ini dirasa dapat menimbulkan pengertian yang kurang sesuai dan oleh karenanya kata ketetapan dan keserasian pemidanaan lebih dipergunakan).
Menurut  Andi  Hamzah  yang  mengatakan,  hal  lain  yang  dapat  menimbulkan disparitas  pidana  adalah  ketidakadaan  patokan  pemidanaan  dalam  perundang- undangan  kita  maupun  dalam  praktek  di  pengadilan.  Tanpa  pedoman  yang memadai dalam undang-undang hukum pidana dikhawatirkan masalah disparitas pidana  dikemudian  hari  akan  menjadi  lebih  parah  dibandingkan  dengan  saat  ini. Dengan  tidak  adanya  pedoman  dalam  hukum  pidana,  keanekaragaman  pidana akan  terjadi  walaupun  hakim-hakim  akan  melaksanakan  tugas  pemidanaan dengan  penuh  tanggung  jawab  dan  secermat  mungkin.  Maksud  patokan pemidanaan  adalah  pidana  rata-rata  yang  dijatuhkan  hakim  dalam  wilayah pengadilan  tertentu,  misalnya  wilayah  pengadilan  tinggi  Jakarta  Pusat.  Dengan demikian  pidana  yang  terlalu  ekstrim,  terlalu  berat,  atau  terlalu  ringan  dapat dibatasi.  Patokan  ini  tidak  bersifat  mutlak.  Setiap  majelis  hakim  bebas  untuk menyimpang  dari  patokan  tersebut,  asalkan  memberikan  pertimbangan  yang cukup dalam putusannya.
Menurut  Erwin  Satria  selaku  Penyidik  Polres  Metro  bahwa  Jika  dikaitkan dengan asas hukum, disparitas menjadi kebalikan dari asas hukum secara umum yaitu  adanya  persamaan  di  muka  hukum  ( equality  before  the  law ).  Disparitas hukum  bisa  dilakukan  oleh  Hakim  dalam  setiap  menjatuhkan  putusan  tindak pidana.  Di  bidang  profesi  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan,  disparitas  adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai  dengan  ketentuan  walaupun  putusan  tersebut  bisa  saling  berbeda  antara suatu  perkara  dengan  perkara  yang  lain.  Kebebasan  diberikan  kepada  hakim karena  fakta-fakta  persidangan  dari  satu  perkara  berbeda  dengan  perkara  yang lain.  Disparitas  putusan  tak  bisa  dilepaskan  dari  diskresi  hakim  menjatuhkan hukuman  dalam  suatu  perkara  pidana.  Di  Indonesia  disparitas  hukuman  juga sering  dihubungkan  dengan  independensi  hakim.  Disparitas  putusan  berkenaan dengan  perbedaan  penjatuhan  pidana  untuk  kasus  yang  serupa  atau  setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas.
Sebagai  contoh  Ada  dua  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  narkotika dengan  keduanya  adalah  pemakai/pengguna  dengan  cara  yang  sama  dan  akibat yang sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan Pasal 127 ayat   (1) Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  bisa  jadi  hukuman  yang dijatuhkan berbeda. Seperti pada Putusan Perkara Nomor:
14/Pid.Sus/2016/PN.Met  An.  Rahmat  Chandra  Bin  Hi.  Awaludin  dan  Putusan Perkara Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Met An. Wantoni Alias Toni Bin Hasan.
Jika  terdakwa  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana  narkotika,  pada peraturan  perundang-undangan  telah  diatur  patokan  hakim  untuk  memberikan hukuman penjara selama di antara paling singkat atau paling lama. Misalnya, jika
diperhatikan sanksi pidana yang disebut dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”), dimana disebutkan : (1) Setiap Penyalah Guna:
a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
Contoh  kasus  yang  pernah  di  tangani  oleh  Penyidik  Polres  Kota  Metro  An. Rahmat Chandra Bin Hi. Awaludin dan An. Wantoni Alias Toni Bin Hasan. Mereka berdua  menggunakan  narkotika  jenis  sabu  bagi  dirinya  sendiri  yang  termasuk dalam  katagori  golongan  I.  Berdasarkan  ketentuan  sanksi  tersebut,  hakim memiliki  kekebasan  untuk  menjatuhkan  hukuman  pidana  penjara  paling  lama  4 (empat) tahun namun hakim juga bisa  menjatuhkan hukuman pidana penjara di bawah dari 4 (empat) tahun.
Kembali pada kasus An. Rahmat Chandra Bin Hi. Awaludin dan An. Wantoni Alias  Toni  Bin  Hasan  dimana  hakim  memutuskan  perkara  dalam  persidangan kepada  kedua  pelaku  sangat  berbeda  bahkan  pada  hal  sudah  ada  2  (dua)  lebih barang  bukti  dan  adanya  keterangan  saksi  di  bawah  sumpah  serta  pengakuan terdakwa dari keduanya. Perlu di ketahui bahwa pelaku An. Rahmat Chandra Bin Hi. Awaludin dan An. Wantoni Alias Toni Bin Hasan dikenakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Tetapi  dalam  vonis hakim  An. Rahmat Chandra Bin Hi. Awaludin dijatuhkan vonis Pidana penjara 10 bulan  kurungan  dan  An.  Wantoni  Alias  Toni  Bin  Hasan  dijatuhkan  vonis  Pidana penjara  1  tahun  kurungan  lebih  rendah  dari  tuntan  Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  bahkan  lebih  rendah  dari  tuntutan Jaksa Penuntut Umum 1 tahun 6 bulan kepada keduanya. Inilah contoh disparitas yang menjadi kewenangan hakim.
Berkaitan  dengan  faktor-faktor  penyebab  timbulnya  disparitas  dalam perkara  penyalahgunaan  narkotika  di  Pengadilan  Negeri  Metro  menurut  Bripka Erwin Satria selaku Penyidik Polres Kota Metro yang menyatakan  bahwa terlihat disparitas pidana narkotika di Pengadiilan Negeri Kota Metro merupakan bentuk dari  ketidakadilan  yang  dilakukan  hakim  kepada  para  pencari  keadilan. Masyarakat  Kota  Metro  tentunya  akan  membandingkan  putusan  hakim  secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakkan hukum di Kota Metro.
Disparitas  pidana  ini  pun  membawa  problematika  tersendiri  dalam penegakan  hukum  narkotika  di  Kota  Metro.  Di  satu  sisi  pemidanaan  yang berbeda/disparitas  pidana  merupakan  bentuk  dari  diskresi  hakim  dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana
ini  pun  membawa  ketidakpuasan  bagi  terpidana  narkotika  lainnya,  bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif  oleh  masyarakat  pada  institusi  peradilan,  yang  kemudian  diwujudkan dalam  bentuk  ketidakpedulian  pada  penegakan  hukum  dalam  masyarakat. Kepercayaan  masyarakat  pun  semakin  lama  semakin  menurun  pada  peradilan, sehingga  terjadilah  kondisi  dimana  peradilan  tidak  lagi  dipercaya  atau  dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana. Main hakim sendiri pun menjadi sesuatu yang lebih baik dan  lebih  memenuhi  rasa  keadilan  daripada  mengajukan  perkara  mereka  ke pengadilan.
Hakim bebas menjatuhkan pidana yang bersumber pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Ketentuan ini memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang  merdeka,  termasuk  didalamnya,  kebebasan  hakim  dalam  menjalankan tugasnya. Hakim bebas memilih jenis pidana, karena tersedia jenis pidana didalam pengancaman pidana dalam ketentuan perundang-undangan pidana.
Keadaan  ini  tentu  menimbulkan  inkonsistensi  putusan  peradilan  dan  juga bertentangan  dengan  konsep rule  of  law yang  dianut  oleh  negara  kita,  dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan adanya lembaga yudikatif yakni institusi peradilan untuk menegakkan hukum, apa jadinya jika  masyarakat  tidak  lagi  percaya  pada  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Tidak sampai  disitu  saja,  konsep equality  before  the  law yang  menjadi  salah  satu  ciri Negara  hukum  pun  masih  perlu  dipertanyakan  terkait  dengan  realita  yang  ada, dimana  disparitas  pidana  tampak  begitu  nyata  dalam  penegakan  hukum.  Fakta tersebut  merupakan  bentuk  dari  perlakuan  peradilan  yang  tidak  sama  terhadap sesama  pelaku  tindak  pidana  sejenis  yang  kemudian  diberikan  hukuman  yang berbeda.
Menurut  Rahmat  Effendi  selaku  Jaksa  Penuntut  Umum  Kejaksaan  Negeri Metro pada tanggal 18 Januari 2017, yang menyatakan bahwa Disparitas putusan hakim  pidana  adalah masalah  yang  telah  lama  menjadi  pusat  perhatian  kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. Disparitas putusan dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Disparitas bersifat universal dan ditemukan di banyak negara.
Acapkali  disparitas  pemidanaan  terjadi  cenderung  mengabaikan  nilai-nilai keadilan,  misalnya  yang  dilakukan  oleh  hakim  terhadap  kasus-kasus  narkotika. Bilamana  disparitas  pemidanaan  ini  kemudian  dikaitkan  dengan  suatu  program yang dipersiapkan untuk merencanakan atau mengelola fasilitas kelembagaan juga program  untuk  merehabilitasi  tahanan  di  dalam  masyarakat,  termasuk  instruksi
dalam  prisip-prinsip  dan  praktek  koreksi,  serta  staf  manajemen  narapidana  dan lembaga pemasyarakatan (correction administration) , maka disparitas penjatuhan pidana  dapat  berakibat  fatal.  Terpidana  setelah  melakukan  koreksi  ataupun perbandingan  pidana  kemudian  akan  merasa  menjadi  korban  dari  pemidanaan. Terpidana  juga  akan  menjadi  orang  yang  kehilangan  penghargaan  terhadap hukum, padahal seperti kita ketahui, penghargaan terhadap hukum adalah bagian dari  cita-cita  atau  tujuan  dari  pemidanaan.  Dimana  disparitas  penjatuhan  pidana akan menimbulkan resiko yang fatal terhadap masalah pemidanaan, sebab hal ini bermanifestasi  sekaligus  melahirkan  indikasi  daripada  suatu  kegagalan  sistem untuk mencapai keadilan bersama didalam negara hukum. Tak hanya itu disparitas dalam  penjatuhan  sanksi  pidana  akan  melemahkan  kepercayaan  masyarakat terhadap penyelenggaraan hukum pidana.
Menurut  Citra  Yulia  Fitrianingsih  selaku  Jaksa  Penuntut  Umum  Kejaksaan Negeri Metro bahwa Salah satu penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya di mulai dari hukum itu sendiri, dimana hukum tersebut membuka peluang  terjadinya  disparitas  pidana  dikarenakan  adanya  batasan  minimum  dan maksimun  pemberian  hukuman,  sehingga  hakim  bebas  bergerak  untuk mendapatkan pidana yang menurutnya tepat.
Jaksa Penuntut Umum menuntut kepada kedua pelaku pengguna dengan dakwaan Pasal  127  ayat    (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika namun dalam putusannya kedua pelaku pidana berbeda masing-masing mendapat pidana  penjara  10  (sepuluh)  bulan  kurungan  dan  pidana  penjara  1  (satu)  tahun kurungan.
Berdasarkan hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang  sangat  luas  untuk  memilih  jenis  pidana  yang  dikehendakinya,  sehubungan dengan  penggunaan  sistem  alternatif  di  dalam  pengamanan  pidana  yang  diatur dalam  undang-undang.  Masih  menurut  Citra  Yulia  Fitrianingsih  selaku  Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Metro yang menyatakan bahwa dalam praktek di  persidangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusannya  sering  membuka  peluang terjadinya  disparitas  pidana  walaupun  terhadap  tindak  pidana  yang  sama. Misalkan  antara  pengguna  narkotika  yang  satu  dengan  yang  lainnya  terjadi penjatuhan pidana yang berbeda, dimana sebenarnya menurut hemat penulis telah terjadi  ketidakadilan  dalam  perlakuan  terhadap  penyalahguna  yang  satu  dengan yang lainnya.
Memang  dapat  dibenarkan  apabila  dimungkinkan  terjadinya  disparitas pidana,  dimana  mungkin  saja  hakim  menilai  antara  pengguna  yang  satu  dengan yang  lain  menggunakan  jenis  narkotika  yang  berbeda,  atau  mungkin  juga  karena jumlah  narkotika  yang  berbeda.  Hal-hal  tersebutlah  yang  memungkinkan  hakim untuk  mejatuhkan  pidana  yang  berbeda  terhadap  kedua  pengguna  tersebut,  tapi penulis  melihat  dari  undang-undang  narkotika  itu  sendiri,  baik  kapasitasnya sebagai pengguna, perbedaan jumlah narkotika yang digunakan tidaklah menjadi
pembeda  lamanya  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  kedua  pengguna  yang berbeda. Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP tidak  memberikan  pedoman  pemberian  pidana  yang  umum.  Sehingga  tidak memberikan  pedoman  yang  perlu  diperhatikan  oleh  hakim  dalam  menjatuhkan pidana melainkan yang ada hanya aturan pemberian pidana saja.
Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  terjadinya  disparitas  terhadap  berat  atau ringannya hukuman bagi terdakwa tidak lepas dari adanya unsur permainan yang dilakukan  oleh  terdakwa  dengan  aparat  hukum  baik  itu  di  tingkat  penyidikan, tingkat penuntutan bahkan terhadap hakim itu sendiri. Kecenderungan ini sering terjadi  di  lapangan,  sehingga  bagi  terdakwa  yang  tidak  melakukan  upaya  kolusi merasa  adanya  ketimpangan  perlakuan  terhadap  keadilan  itu  sendiri  yang  mana pada  akhirnya  membuat  terdakwa  tadi  cenderung  tidak  percaya  pada  hukum terlebih lagi pada sistem peradilan dinegara ini.
Padahal hukum diciptakan bertujuan sebagai alat perlindungan kepentingan manusia,  supaya  kepentingan  itu  terlindungi,  maka  hukum  harus  ditegakkan. Hakim  disini  mempunyai  andil  dan  peran  yang  sangat  penting,  karena  di  tangan hakimlah  diharapkan  hukum  dan  keadilan  itu  ditegakkan  secara proporsional , sehingga  pada  akhirnya  putusan-putusan  yang  dikeluarkannya  dapat  dirasakan adil bagi terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
Kenyataannya  tidak  bisa  dipungkiri,  masih  banyaknya  dijumpai  aparat- aparat hukum yang salah menggunakan norma-norma hukum yang sudah ada baik itu yang disengaja maupun tidak, dimana mungkin saja dikarenakan adanya kolusi antara  terdakwa  dengan  aparat  hukum  tadi  ataupun  karena  sumber  daya  aparat hukum tadi yang kurang dalam memahami dan mengerti maksud dari kandungan hukum yang terdapat dalam suatu perundang-undangan.
Peluang  yang  diberikan  oleh  undang-undang  tersebut  membawa konsekuensi  terjadinya  disparitas  pemidanaan.  Dalam  praktek  peradilan  yang menangani  perkara  narkotika  sering  ditemukan  terjadi  disparitas  pidana  yang tidak saja mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tetapi juga jenis pidana serta praktek  pelaksanaan  pidana  tersebut.  Sementara  menurut  hemat  penulis,  tidak ada  alasan  pembenar  bagi  hakim  untuk  menjatuhkan  saksi  pidana  dengan  berat ringan  yang  bervariasi,  terlebih  jarak  antara  berat  ringannya  sanksi  tersebut terlampau  jauh.  Pelaku  wajib  diberi  sanksi  yang  berat  agar  menyesal  dan  jera untuk  tidak  melakukan  kembali  perbuatannnya  yakni  menggunakan  narkotika secara  tidak  sah  menurut  undang-undang,  selain  itu  moral  yang  ditinggalkan kemasyarakat kepada masyarakat sangat buruk dimana pelaku dianggap aib dalam masyarakat  yang  menggunakan  obat  terlarang  tersebut  dan  dapat  menjadi pengaruh buruk dilingkungan masyarakat. Dalam kondisi ini, hakimlah yang harus berfikir  jernih  dan  menggunakan  kekuasaannya  untuk  menjatuhkan  sanksi  yang relatif  dimana  beratnya  sama  karena  rasa  keadilan  buat  pelaku  dan  keluarga pelaku terlebih kepada pendapat masyarakat.
Sepintas  terlihat  bahwa  disparitas  pidana  merupakan  bentuk  dari ketidakadilan  yang  dilakukan  hakim  kepada  para  pencari  keadilan.  Masyarakat tentunya  akan  membandingkan  putusan  hakim  secara  general  dan  menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakkan hukum di Indonesia. Disparitas pidana  ini  pun  membawa  problematika  tersendiri  dalam  penegakan  hukum  di Indonesia.  Di  satu  sisi  pemidanaan  yang  berbeda/disparitas  pidana  merupakan bentuk  dari  diskresi  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan,  tapi  di  sisi  lain pemidanaan  yang  berbeda/disparitas  pidana  ini  pun  membawa  ketidakpuasan bagi  terpidana  bahkan  masyarakat  pada  umumnya.  Muncul  pula  kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian  diwujudkan  dalam  bentuk  ketidakpedulian  pada  penegakan  hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau  dianggap  sebagai  rumah  keadilan  bagi mereka  atau  dengan  kata  lain  terjadi kegagalan  dari  sistem  peradilan  pidana.  Main  hakim  sendiripun  menjadi  sesuatu yang lebih baik dan lebih memenuhi rasa keadilan daripada mengajukan perkara mereka  ke  pengadilan.  Keadaan  ini  tentu  menimbulkan  inkonsistensi  putusan peradilan  dan  juga  bertentangan  dengan  konsep rule  of  law yang  dianut  oleh negara  kita,  dimana  pemerintahan  diselenggarakan  berdasarkan  hukum  dan didukung  dengan  adanya  lembaga  yudikatif  yakni  institusi  peradilan  untuk menegakkan  hukum,  apa  jadinya  jika  masyarakat  tidak  lagi  percaya  pada penegakan  hukum  di  Indonesia.  Tidak  sampai  disitu  saja,  konsep equality  before the law yang menjadi salah satu ciri negara hukum pun masih perlu dipertanyakan terkait  dengan  realita  yang  ada,  dimana  disparitas  pidana  tampak  begitu  nyata dalam penegakan hukum.
Menurut  Marolop  Simamora  selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri  Metro  pada tanggal  19  Januari  2017  yang  menyatakan  bahwa  untuk  menerapkan  suatu hukuman  tidaklah  semudah  yang  dibayangkan  oleh  setiap  orang  terlebih  oleh masyarakat  awam  yang  tidak  mengetahui  sistem  peradilan  yang  ada,  dimana banyak  yang  berpandangan  bahwa  apabila  ada  suatu  perkara  pidana  maka putusannya harus sesuai dengan isi dari ketentuan perundang-undangan itu saja, jadi dengan kata lain pidana yang dijatuhkan harus seperti apa yang tertera dalam ancaman  pidana  dimana  perbuatan  pidana  tersebut  diancamkan,  tanpa  melihat faktor-faktor  yang  menyertainya  serta  pertimbangan-pertimbangan  yang  perlu diambil di dalam persidangan.
Hakim  dalam  mengambil  pertimbangan-pertimbangan  dalam  menjatuhkan putusan  tidaklah  melihat  terdakwa  dari  segi  usia,  baik  itu  anak  di  bawah  umur yang  dalam  hal  ini  dibawah  usia  21  tahun  (KUHPerdata),  orang  dewasa  maupun orang  tua,  pada  dasarnya  kedudukan  mereka  sama  baik  itu  sebagai  pemakai ataupun  pengedar,  selanjutnya  beliau  juga  menambahkan  jika  putusan  diatas terdapat perbedaan dari segi jumlah barang bukti namun memiliki kesamaan jenis
narkotika yang digunakan yaitu shabu-shabu,namun hal tersebut bukanlah faktor yang  dijadikan  pembeda  dalam  berat  ringannya  saksi  pidana  yang  dijatuhkan, selain itu hakim dalam memutus suatu perkara narkotika, dalam hal ini pengguna narkotika, hakim terkadang melihat pengguna sebagai korban dari oknum-oknum tertentu  yang  menyalahgunakan  narkotika  yaitu  penggedar.  Sehingga  sering terjadi  perdebatan  antara  majelis  hakim  dalam  menentukan  berat  ringannya putusan  apa  yang  pantas  dijatuhkan  terhadap  terdakwa,  sebagaimana  hal-hal tersebut dikarenakan tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Menurut  Octiawan  Basri  selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri  Metro  yang menyatakan  bahwa  faktor  yang  menjadi  penyebab  disparitas  pemidanaan misalnya  disebabkan  oleh  perangkat  peraturan  perundang-undangan  itu  sendiri yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika, sumber daya  aparat  penegak  hukum,  faktor  internal  dan  eksternal  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  sebagaimana  di  ketahui  hakim  juga  manusia  biasa  yang dapat  terpengaruh  dari  hal-hal  didalam  maupun  diluar  dirinya,  kekuasaan kehakiman  dalam  mengambil  keputusan  serta  keadaan-keadaan  dalam  diri terdakwa.
Faktor-faktor  yang  disebutkan  ini  tak  sedikit  memiliki  korelasi  antara  yang satu  dengan  yang  lainnya.  Klasifikasi  faktor  yang  mejadi  penyebab  terjadinya disparitas pidana terhadap perkara narkotika dapat dijelaskan sebagai berikut :

## 1. Perangkat Peraturan Perundang-Undangan
Menurut  Octiawan  Basri  selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri  Metro  yang menyatakan  bahwa  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  pidana  baik  itu yang ada di dalam KUHP maupun ketentuan-ketentuan khusus yang berada diluar KUHP  tidak  ada  satu  pasal  pun  yang  mencerminkan  pengaturan penghukuman/pemidanaan  terhadap  seseorang  dengan  jelas,  artinya  ketentuan- ketentuan  pemidanaan  yang  diatur  dalam  KUHP  maupun  diluar  KUHP  tidak memberikan  pemidanaan  tertentu  kepada  seseorang  yang  telah  melakukan  delik kejahatan ( ficks sententeces ).
Adanya  batas  minimum  dan  maksimun  dalam  ketentuan  pidana  di  negara Indonesia membawa konsekuensi terhadap aparat penegak hukum baik itu kepada jaksa/penuntut  umum  dalam  hal  pemberian  tuntutan  hukuman  kepada  seorang terdakwa, maupun kepada hakim dalam menjatuhkan putusan pidanannya kepada seseorang  terdakwa.  Adanya  batasan  maksimun  dan  minimum  tersebut  dalam prakteknya membuat para penegak hukum baik itu pihak Jaksa/Penuntut Umum bebas membuat tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika maupun bagi  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pidananya.  Kecenderungan  terjadinya diparitas  terlebih  lagi  disparitas  putusan  pidana  sering  kali  dijumpai  dalam praktek  peradilan  pidana.  Akibatnya  putusan  yang  dijatuhkan  memberi  kesan adanya ketimpangan keadilan dalam perlakuannya terhadap terdakwa itu sendiri,
apalagi  terhadap  terdakwa  yang  diancam  hukuman  lebih  berat  dengan memperbandingkan terdakwa yang dijatuhi pidana lebih ringan. Padahal kapasitas keduanya hampir sama.
Terjadinya ketimpangan keadilan disini salah satunya disebabkan karena di dalam  peraturan  regulatornya  pun  hanya  mencantumkan  batas  maksimun  dan minimun ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika secara umum, tidak  membahas  masalah  pengklasifikasian  ancaman  pidana  terhadap  penentuan hukuman yang didasarkan pada jumlah barang bukti yang diajukan ke pengadilan. Tidak  adanya  aturan  hukum  yang  jelas  dalam  penentuan  hukuman  terhadap terdakwa  narkotika  yang  didasarkan  pada  jumlah  barang  bukti  membuat  para hakim  terkesan  bebas  sekehendaknya  dalam  menjatuhkan  pidana  khususnya pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
Selanjutnya Menurut Octiawan Basri selaku Hakim Pengadilan Negeri Metro menyatakan  bahwa  Adanya  batas  maksimun  dan  minimum  dari  suatu  peraturan perundang-undangan  membuka  peluang  kepada  hakim  untuk  dapat  bergerak bebas  dalam  menentukan  lamanya  hukuman  yang  akan  diberikan  kepada terdakwa,  sehingga  dengan  sendirinya  sangat  berpeluang  sekali  terjadinya disparitas  pidana  antara  putusan  hakim  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Hakim disini  mempunyai  wewenang  yang  bebas  untuk  memberi  penilaian  tersendiri terhadap  kasus  pidana  yang  dihadapkan  kepadanya,  sehingga  bisa  saja  penilaian yang  dilakukan  hakim  yang  satu  dengan  hakim  yang  lainnya  berbeda.  Jadi  pada intinya penilaian hakim tersebut bersifat subjektif.

## 2. Sumber Daya Aparat Penegak Hukum
Menurut  Marolop  Simamora  selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri  Metro  yang menyatakan  bahwa  Aparat  penegak  hukum  seperti  Polisi,  Jaksa  dan  Hakim merupakan  pilar  yang  sangat  penting  dalam  penegakan  supremasi  hukum dinegara  ini.  Sehingga  diharapkan  aparat-aparat  hukum  ini  dalam  menjalankan tugasnya haruslah benar-benar bersikap profesional dan selalu menjunjung tinggi hukum  dan  nilai-nilai  keadilan.  Apabila  aparat  penegak  hukum  tersebut  berbuat sebaliknya  maka  akan  berbias  kepada  terdakwa  itu  sediri  sehingga  dapat  saja menimbulkan  kesan  bagi  terdakwa  sikap  yang  anti  pati  terhadap  aparat  hukum yang  menjatuhkan  putusan  yang  dinilai  kurang  adil,  apalagi  terhadap  terdakwa yang dijatuhi hukuman lebih berat dari yang lainnya.
Hakim  dalam  menjalankan  tugas  yudiciilnya  harus  selalu  memegang ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku,  maka  dari  itu  dalam  menegakkan hukum,  Hakim  harus  selalu  memperhatikan  3  (tiga)  unsur  penting  yang  harus menjadi pedomannya yaitu :
1) Adanya kepastian hukum (rechtssicherheit)
2) Mempunyai kemanfaatan (zweckmassigheit)
3) Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan (gerechtigheit)
Adanya  ketiga  komponen  di  atas  membawa  pengaruh  yang  signifikan terhadap  pelaku  kejahatan  yang  diajukan  kemuka  persidangan  di  mana  putusan- putusan  yang  dijatuhkan  nantinya  akan  membuat  terdakwa  itu  dapat  merenungi segala kesalahannya dan segera bertobat sehingga tidak mengulangi kejahatan lagi dimasa yang akan datang serta putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dirasakan adil  bagi  terdakwa  itu  sendiri.Selain  itu,  bagi  masyarakat  yang  menilainya  pun sudah  dirasakan  adil  sehingga  citra  pengadilan  dimata  masyarakat  akan meningkat dan tetap dihormati sebagai institusi hukum.
Untuk  itulah  diperlukan  sosok  aparat  hukum  yang  benar-benar  memahami kandungan  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  apalagi  bagi hakim, sehingga dalam menjalakan tugas yudiciilnya tetap berpegang pada norma- norma kepastian hukum, kegunaan dan keadilan serta kebenaran hukum. Apabila dilihat  ke  belakang  sebelum  suatu  putusan  dijatuhkan,  maka  akan  nampak  suatu rangkaian proses yang telah dilalui, yang berupa keputusan-keputusan mengenai :
a. Peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan ;
b. Hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan suatu tindakan pidana dan apakah terdakwa bersalah dandapat dipidana pada akhirnya ;
c. Mengenai pidananya,yaitu apabila memang terdakwa dapat dipidana. Rangkaian-rangkaian keputusan di atas harus menjadi pedoman bagi hakim dan  harus  dilalui  oleh  hakim  sebelum  menjatuhkan  putusan  pidananya  sehingga akan  terhindar  dari  apa  yang  di  istilahkan  kesesatan  hakim  dalam  menjatuhkan putusan  yang  menyebabkan  terjadinya  disparitas  pidana  dan  pada  akhirnya putusan  yang  dijatukan  nantinya  dapat  dirasakan  adil  dan  tepat  oleh  terdakwa maupun masyarakat.

## 3. Faktor Internal dan Eksternal Hakim
Menurut  Octiawan  Basri  selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri  Metro  yang menyatakan bahwa Hakim dalam menentukan putusannya memang tidak terlepas dari keadaan psikis mereka sendiri. Hal ini mempunyai pengertian bahwa sangat manusiawi  sekali  apabila  kita  tengok  kembali  bahwasanya  hakim  adalah  juga sebagai  manusia  biasa  dimana  juga  mempunyai  keterbatasan  baik  kemampuan intelektual, keadaan fisik dan serta tingkat emosinya.
Hakim  bukanlah  seseorang  dengan  kemampuan  istimewa  yang  dapat menyelesaikan  masalah  di  pengadilan  dengan  sempurna,  tetapi  kembali  ke kodratnya  hakim  tetaplah  manusia  biasa  yang  pasti  terpengaruh  dengan  kondisi dan  hal-hal  tertentu.  Adapun  faktor-faktor  penyebab  disparitas  pidana  tersebut berdasarkan keterangan dari hakim Octiawan Basri yang pernah memutus perkara narkotika,  yaitu  dimana  banyak  sekali  dipengaruhi  baik  dalam  diri  maupun  dari luar diri hakim itu sendiri dalam menjatuhkan putusan yaitu :

## a.  Faktor Internal Hakim
1). Faktor latar belakang sosial
Latar belakang sosial sangat mempengaruhi hakim dalam memutus sesuatu perkara  narkotika.  Sangat  manusiawi  dan  dapat  dimaklumi  bahwasanya berbagai  pengalaman  hidup  antara  hakim  satu  dengan  yang  lain  sangat berbeda-beda sehingga hal ini menyebabkan banyak sekali pandangan yang berbeda  dalam  memutus  perkara  narkotika.  Seorang  hakim  yang mempunyai  latar  belakang  sosial  yang  sangat  dekat  dengan  masyarakat disekitarnya  atau  bahkan  dengan  masyarakat  yang  kurang  mampu  akan sangat  berbeda  putusan  yang  diambilnya  apabila  diperbandingkan  dengan hakim  yang  biasa  hidup  di  kota  dan  interkasi  dengan  sekitarnya  sangat kurang. Pengaruh ini dapat terjadi karena faktor kedekatan emosional hakim sendiri  dengan  lingkungannyadan  sudah  pasti  berbagai  pengalaman  hidup yang sering dia jumpai dan dia rasakan sehingga dalam pemeriksaan sidang pun perasaan dan pengalaman batin tersebut kadang mempengaruhi dalam mengambil putusan.
2). Faktor Pendidikan Latar  belakang  pendidikan  hakim  juga  menjadi  salah  satu  faktor  pemicu terjadinya  disparitas  pidana.Perbedaan  ini  akan  terjadi  apabila  para  hakim tersebut  dihadapkan  dengan  satu  kasus  yang  sangat  rumit  dan membutuhkan  analisis  dan  telaah  keilmuan  yang  mendalam,  sehingga  jelas hal  ini  juga  akan  berpengaruh  terhadap  hasil  putusan  yang  diambil  para hakim  itu  sendiri,apakah  ia  telah  memahami  betul  posisi  kasus  tersebut, selain  itu  latar  belakang  pendidikan  mesti  ditopang  dengan  seberapa  jauh pengalaman  hakim  tersebut  dalam  memutus  perkara  narkotika  sehingga dengan  pengalaman  tersebut  dapat  membantu  hakim  guna  menganalisis posisi kasus lebih jauh.
3). Faktor Perangai
Berdasarkan  mengenai  faktor  perangai  terhadap  keputusan  yang  diambil hakim  adalah  bahwasanya  sebagai  manusia  yang  mempunyai  emosi  dan perasaan dan dengan kondisi fisik dan lingkungan yang berlainan maka jelas berpengaruh  dalam  proses  pemeriksaan  saat  sidang  berlangsung. Karakteristik  manusia  secara  umum  dimana  ada  yang  berperangai  mudah marah, penyabar, tegas dan sebagainya  adalah sudah menjadi karakteristik dari  hakim  itu  sendiri  sebagai  manusia  biasa.  Jelas  keputusan  dan  suasana dalam persidangan akan berlainan apabila sidang pengadilan dipimpin oleh hakim  yang  berbeda  perangainya  dan  hal  ini  pasti  akan  berpengaruh  juga pada sikap dan tindakan terdakwa begitu juga terhadap hadirin yang lain.
4). Faktor Umur
Umur  seseorang  dengan  berbagai  pengalaman  hidup  yang  beraneka  macam menyebabkan  perubahan  sifat  dan  sikap  seseorang  dan  menambah  daya
kepekaan  seseorang  dalam  menangani  masalah  tertentu.  Hakim  yang mempunyai pengalaman hidup dan mangabdi sebagai hakim sudah berpuluh- puluh tahun dengan pengalamannya menangani kasus-kasus yang berlainan akan  mempunyai  kearifan  dan  kebijaksanaan  yang  berbeda  apabila dibandingkan  dengan  hakim  muda  dimana  pengalaman  dalam  menghadapi kasus  dan  tehnik  memutus  masih  kurang  dalam  pengalamannya  sehingga terjadilah  perbedaan  putusan  yang  mengakibatkan  terjadinya  disparitas pidana.
5). Faktor Jenis Kelamin Suasana  lingkungan  Pengadilan  Negeri  Metro,  faktor  jenis  kelamin  bukan merupakan  jenis  sesuatu  yang  dapat  membedakan  keputusan  yang  diambil oleh  hakim,  khususnya  dalam  kasus  narkotika  tidak  terpengaruh  dari  jenis kelamin  terdakwa,  namun  dalam  kenyataannya  putusan  antara  hakim  laki- laki dan perempuan terkadang berbeda. Berbeda dalam hal putusan dimana terdakwa  seorang  perempuan  yang  dimana  hakimnya  juga  seorang perempuan  tentunya  putusannya  berbeda  jika  hakimnya  seorang  laki-laki, berdasarkan  wawancara  yang  penulis  lakukan  ada  beberapa  kasus  yang diputus  oleh  hakim  berjenis  kelamin  perempuan  berbeda  dengan  hakim berjenis  kelamin  laki-laki  meskipun  terdakwanya  sama-sama  berjenis kelamin perempuan.
b. Faktor Eksternal Faktor  eksternal  ini  mempunyai  pengertian  bahwa  faktor  diluar  kondisi  fisik dan  psikis  dari  hakim  itu  sendiri,  misalnya  pengaruh  kondisi  terdakwa  yang mempunyai latar belakang dan alasan melakukan tindak pidana, faktor keadaan lingkungan  terdakwa  serta  perkembangan  rasa  keadilan  dalam  masyarakat dimana  tercermin  dari  maraknya  masyarakat  menyorot  kasus  tindak  pidana tertentu  menjadikan  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara pidana.  Pada  kasus  tindak  pidana  diatas  pada  dasarnya  hal  yang  sangat memberatkan  adalah  bahwa  alasan  karena  kasus  narkotika  saat  ini  sedang marak-maraknya  dan  menjadi  sorotan  masyarakat  di  kota  Metro  maka  hal  ini membawa  konsekuensi  bahwa  jelas  hakim  akan  terpengaruh  juga  apabila masyarakat menghendaki suatu kasus yang menjadi perhatiannya diadili secara adil dan setimpal dengan perbuatannya.

## 4. Kekuasaan Kehakiman dalam Mengambil Keputusan
Menurut  Marolop  Simamora  selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri  metro  yang menyatakan  bahwa  Hakim  memiliki  kekuasaan  merdeka  dalam  proses penyelenggaraan  peradilan  dan  praktek  penegakan  hukum.  Hakim  dalam melaksanakan  fungsi  peradilan  menjadi  benteng  terakhir  dari  keadilan  dimana mempunyai kebebasan untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki sehubungan dengan  penggunaan  sistem  alternatif  dalam  pengancaman  pidana  yang  ada
didalam undang-undang dan memilih beratnya pidana yang akan dijatuhkan sebab yang  ditentukan  oleh  pengundang-undang  adalah  maksimun  dan  minimumnya. Posisi  hakim  ini  menjadi  kuat  sebab  kedudukannya  secara  konstitusional mendapatkan  jaminan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945, pada  Bab  IX  Pasal  24  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  sehingga  dalam  batas-batas maksimun  dan  minimum  tersebut  hakim  bebas  bergerak  untuk  mendapatkan pidana yang tepat.
Bunyi  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945,  pada  Bab  IX Pasal  24  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  pada  Pasal  24  ayat  (1)  sebagai  berikut  : Kekuasaan  Kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  lain-lain badan  kehakiman  menurut  undang-undang.    Selanjutnya,  kekuasaan  kehakiman didalam peradilan diperkuat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:
Pasal  1  :  Kekuasaan  Kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan  Pancasila,demi  terselenggaranya  Negara  Hukum  Republik Indonesia.
Pasal  2  :  Penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  1  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan peradilan tatausaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

## 5. Mekanisme Pengambilan Keputusan oleh Majelis Hakim
Menurut  Marolop  Simamora  selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri  metro  yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan suatu keputusan yang adil, majelis hakim melakukan  musyawarah,  musyawarah  tersebut  diadakan  antara  anggota  majelis hakim. Para anggota hakim saling bertukar pikiran atas dasar surat dakwaan dan segala  sesuatu  yang  terbukti  dalam  pemeriksaan  di  sidang  dan  kemudian  para anggota  majelis  hakim  masing-masing  mengambil  kesimpulan  atas  perkara  yang sedang di sidangkan tersebut.

## 6. Keadaan-Keadaan dalam Diri Terdakwa
Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Marlop  Simamora  selaku  Hakim  di Pengadilan  Negeri  Metro  yang  menyatakan  bahwa  Terjadinya  disparitas penjatuhan  pidana  bersifat  kasuistis.  Terjadinya  perbedaan  itu  disebabkan  oleh keadaan-keadaan seperti:
a. Apakah terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atau tidak;
b. Faktor-faktor  yang mendorong  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  narkotika, misalnya: keadaan ekonomi, lingkungan dll;
c. Tingkat pengetahuan/pemahaman terdakwa, misalnya: Tingkat pengetahuan/ pemahaman  terdakwa,  misalnya:  perbedaan  tingkat  pendidikan  atau  profesi pelaku;
d. Apa peranan terdakwa;
e. Cara  melakukan  tindak  pidana  antara  terdakwa  yang  satu  dengan  terdakwa yang lain berbeda;
f. Jumlah barang bukti.
Hakim  dalam  menjatuhkan  pidananya,  sedapat  mungkin  menghindari  diri dari putusan yang timbul dari kehendak yang sifatnya subjektif. Walaupun hakim mempunyai  kebebasan  untuk  itu,  akan  tetapi  hakim  tidak  boleh  bertindak sewenang-wenang  karena  adanya  kontrol  dari  masyarakat  yang  menjadi  kendali terhadap setiap putusan hakim apabila putusan tersebut tidak menunjukkan rasa keadilan masyarakat atau menjunjung perasaan keadilan masyarakat.

## III. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  uraian  di  atas  maka  dapat  di  simpulkan  bahwa  faktor penyebab  timbulnya  disparitas  penerapan  pidana  dalam  perkara  penyalahgunaan narkotika  di  Pengadilan  Negeri  Metro  adalah    karena  faktor  Perangkat  Peraturan Perundang-undangan,  faktor  Sumber  Daya  Aparat  Penegak  Hukum,  Faktor  Internal dan Eksternal Hakim, Kekuasaan Kehakiman dalam mengambil Keputusan, Mekanisme Pengambilan  Keputusan  Oleh  Majelis  Hakim,  dan  faktor  Keadaan-keadaan  dalam  diri Terdakwa.  Saran diharapkan kepada  Hakim  sebagai  lembaga  penegak  hukum,  perlu menjatuhkan pidana maksimal kepada pelaku pengguna narkotika yang sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  sehingga  dengan  adanya pidana  yang  maksimal  pelaku  penyalahguna  narkotika  dapat  jera  dan  juga  dapat memperkecil jumlah penyalahgunaan narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA
Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia . Djambatan, Jakarta, 2004.
Mohammad,  Taufik  Makaro,  dkk.  2005. Tindak  Pidana  Narotika .  Ghalia Indonesia, Jakarta.
Soelidarmi, Kumpulan  Putusan  Kontroversial  Dari  Hakim/Majelis  Hakim Kontroversial Beserta Polemik Yang Diberitakan Atau Ditulis Media Cetak , UII Press, Yogyakarta, 2002.
Sudikno  Mertokusumo, Hukum  acara  perdata  di  Indonesia, Liberty,  Yogyakarta, 2006.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
1. Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan  juga  tulisan  lain  yang  dipandang  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan  terdiri  atas  beberapa  bab  penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari  3  BAB, yaitu ;
BAB  I.  PENDAHULUAN (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah) BAB  II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia  maupun  bahasa  inggris  yang  memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar,tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak  dalam  bahasa  inggris  (200  kata)  dan  Kata  kunci,  ketentuan  ini  berlaku sebaliknya.
4. Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya  dengan  format  footnote.  Sumber kutipan  harus  memuat  nama  pengarang,  tahun  penerbitan,  judul  buku,  nama penerbit, kota penerbit, dan halaman. Contoh : Bagir Manan. 1994. Hubungan Antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945. Pustaka  Sinar  Harapan.  Jakarta. 1994,  hlm.  19.  Untuk  artikel  dari  internet  dengan  susunan:  nama  penulis,  judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah  harus  disertai  dengan  daftar  pustaka  atau  referensi  ,terutama  yang digunakan  sebagai  bahan  acuan  langsung  .  Daftar  pustaka  dan  referensi  bersifat alfabetis  dengan  format;  nama  pengarang,  judul  buku,  nama  penerbit,  kota  terbit, dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan.  1994. Hubungan  Antara  Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
6. Panjang  tulisan  antara  15-25  halaman,  font  cambria  dengan  1,15  spasi.  Dalam  hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.