PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Familia Novita Simanjuntak familia.novita@gmail.com
Universitas Kristen Indonesia

## ABSTRACT
Sustainable  development  urges  to  merge  the  three  complex  dimensions: global  economy,  global  society  and  physically  earth  environment.  Sachs (2015)  states  that  sustainable  development  is  the  expert  effort  to comprehend the world and the method to solve the crowded earth issues by  the  global  population  growth  that  nine  times  increase  than  the  first industry  era.  Education  is  one  of  fatal  element  for  sustainable development  phase  especially  for  the  human  (society)  development. Human  development  becomes  the  main  core  of  invesment  for  economy development because it is prepared for the youngst as the next generation to develop economic improvement individually for their family and also for their  community  (include  for  the  State’s  development  interest).  Marshall, Hine  and  East  (2017)  studied  about  the  education  which  develop  the autonomous motivation to support individu execute the pro-environmental behaviors  (PEBs).  This  autonomous  motivation  will  establish  the environmental  attitude  and  personality  in  decision  making  and  action  of sustainable environment protection and preservation.
Keywords: sustainable  development,  education,  pro-environmental behaviors

## ABSTRAK
Pembangunan  berkelanjutan  berupaya  untuk  mengkaitkan  tiga  sistem yang  rumit  yaitu  sistem  ekonomi  dunia,  sistem  sosial  dunia  dan lingkungan  fisik  bumi.  Sachs  (2015)  menyatakan  bahwa  pembangunan berkelanjutan  menjadi  cara  para  pakar  untuk  memahami  dunia  dan sebuah  metode  untuk  menyelesaikan  permasalahan  dunia  yang  berawal dari  sesaknya  bumi  akibat  pertumbuhan  penduduk  dunia  yang  sudah mencapai  sembilan  kali  lebih  banyak  dari  populasi  manusia  yang  hidup pada  jaman  dimulainya  revolusi  industri.  Pendidikan  adalah  salah  satu komponen  yang  penting  dalam  proses  pembangunan  berkelanjutan terutama  pembangunan  yang  terkait  manusia  (sosial).  Pembangunan manusia  menjadi  bagian  vital  dari  investasi  yang  dibutuhkan  dalam pembangunan  ekonomi  karena  merupakan  jalur investasi  yang  disiapkan untuk  anak-anak  sebagai  generasi  penerus  yang  akan  melanjutkan perbaikan ekonomi baik secara individu bagi keluarganya maupun secara berkelompok bagi komunitasnya (termasuk kepentingan pembangunan di Negaranya).  Penelitian  Marshall,  Hine  and  East  (2017)  menyatakan
bahwa pendidikan dapat membentuk dorongan dari dalam setiap individu untuk  melakukan  perilaku  pro  lingkungan  hidup  (pro-environmental behaviours). Dorongan dari dalam individu ini secara otonomi membentuk watak  dan  karakter  yang  ramah  lingkungan  untuk  membuat  keputusan dan  bertindak  yang  melindungi  dan  menjaga  keberlanjutan  lingkungan hidup.
Kata  kunci: pembangunan  berkelanjutan,  pendidikan,  pro-environmental beharviors

## PENDAHULUAN
Pada tahun 1978, seorang ilmuwan bernama Thomas Robert Malthus menyadari bahwa pertumbuhan penduduk akan
melampaui  kemampuan  (carrying capacity)  lingkungan  alam  untuk
menyokong keberlangsungan hidup  manusia  sehingga  dia menghasilkan sebuah Teori Keterbatasan Menuju Pertumbuhan  (Limit  to  Growth) yaitu keadaan pertumbuhan ekonomi yang akan sangat
dibatasi oleh ketersediaan
sumber  daya  alam  (Lomborg,
2002).  Pemikiran  Malthus  ini mulanya mendapat kritikan namun  menjadi  permulaan  bagi dunia untuk mulai memperhatikan aspek keberlanjutan yang diprakarsai oleh World Commission  on  Environment  and Development (Komisi Dunia pada Lingkungan Hidup dan Pembangunan) dengan menerbitkan sebuah buku tentang Masa Depan Kita Bersama  (Our  Common  Future) yang menceritakan konsep pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan lingkungan hidup dalam konteks pembangunan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masa  kini  tanpa  mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan- kebutuhan  generasi  yang  akan datang.
Sachs (2015) menyatakan bahwa
pembangunan berkelanjutan
menjadi  cara  untuk  memahami dunia  dan  sebuah  metode  untuk menyelesaikan permasalahan
dunia.  Titik  awalnya  berasal  dari sesaknya bumi akibat
pertumbuhan  penduduk  dunia yang  sudah  mencapai  9x  lebih banyak  dari  populasi  manusia yang hidup pada jaman dimulainya revolusi industri. Jumlah  penduduk  di  dunia  pada tahun  2013  mencapai  7,125 milyar jiwa dan cenderung meningkat  sejak  tahun  1960
dengan  harapan  hidup  manusia
yang  juga  meningkat  menjadi  71
tahun (dari 53 tahun). Pertumbuhan  penduduk  dunia akan  terus  meningkat  hingga mencapai  9,7  milyar  pada  tahun
2050. Tren dan sebaran
penduduk  dunia  dapat  dilihat pada  Gambar  1.  (Population Reference Bureau, 2014).

## Gambar 1. Tren dan Sebaran Penduduk Di Dunia
(a) Sebaran penduduk di dunia
(b) Tren peningkatan jumlah penduduk dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2013
Sumber: Population Reference Bureau, 2014
Milyaran  manusia  terus  mencari pijakan mereka di dunia ekonomi. Mereka  yang  miskin  berjuang mendapatkan  makanan,  air  yang aman, pelayanan kesehatan, dan tempat  berlindung  semata  hanya untuk  bertahan  hidup.  Kaum
miskin pun terus berupaya meningkatkan  kesejahteraan  dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak  mereka. Sementara di sisi  yang  lain,  mereka  yang tinggal  di  dunia  yang  kaya  selalu
mengharapkan kecanggihan teknologi akan menawarkan
mereka  dan  keluarga  mereka untuk naik ke level kesejahteraan yang  lebih  tinggi.  Tampaknya mereka  yang  punya  pendapatan tinggi juga berdesakan untuk bisa memasuki  dunia  yang  isinya orang-orang terkaya. Alhasil, manusia  yang  berjumlah  7,125 milyar  secara  bersamaan  terus mengupayakan peningkatan ekonomi mereka. Upaya manusia dalam meningkatkan  kesejahteraannya membuat dunia ekonomi semakin
mempercepat keterhubungan
antara perdagangan, pembiayaan, teknologi, aliran
produksi,  perpindahan  penduduk, dan  jejaring  sosial.  Percepatan tersebut menghasilkan GWP (Gross  World  Product)  mencapai 90  triliun  USD  per  tahun,  yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga  tidak  pembanding  dari GWP di tahun-tahun sebelumnya. Artinya, percepatan
yang
dilakukan  oleh  dunia  ekonomi saat ini yang meliputi barang dan jasa  tidak  pernah  terjadi  dalam 250 tahun silam.
Namun, di dalam
percepatan ekonomi tersebut
terjadi  ketimpangan  yang  tinggi dalam  distribusi  pendapatan  baik di  dalam  Negara  maupun  antar Negara,
sehingga secara
bersamaan, dunia ekonomi menjadi dunia yang mewah sekaligus  menjadi  dunia  yang kumuh,  yaitu  keadaan  dimana  si kaya  menikmati  umur  panjang dan  kesehatan  yang  baik  (yang jauh lebih baik dari kesejahteraan di  masa  lampau),  di  sisi  lain,  si miskin (jumlahnya sekitar 1 milyar
jiwa)  hidup  dalam  kekumuhan dan terus berjuang untuk
bertahan hidup setiap hari (tantangan  hidup  dan  mati  akibat kekurangan gizi, kurangnya
pelayanan kesehatan, tempat
berlindung  yang  tidak  aman,  dan kurangnya  air  minum  yang  aman dan sanitasi).
Percepatan dunia ekonomi tidak saja menciptakan
ketimpangan  yang  besar  tetapi juga mengancam bumi itu sendiri. Manusia  tergantung  pada  alam untuk  makanan  dan  air,  barang- barang untuk bertahan hidup dan keamanan  dari  bencana  alam dan wabah penyakit, atau dengan kata  lain,  layanan  lingkungan hidup  (environmental  services). Namun,  sebagai  makhluk  hidup yang  sangat  tergantung  pada
layanan lingkungan hidup, manusia  sangat  kurang  dalam upaya  perlindungan  kebutuhan fisik yang dibutuhkan untuk bertahan hidup tersebut, sehingga kegiatan ekonomi manusia secara berangsur
menciptakan  krisis  lingkungan
hidup  raksasa  yang  mengancam kehidupan dan keberlanjutan milyaran  manusia  dan  ketahanan hidup  jutaan  spesies  lain  yang hidup  di  planet  yang  sama dengan manusia.
Ancaman lingkungan hidup  terus  meningkat  di  masa- masa mendatang. Kegiatan manusia  mengubah  iklim  bumi, ketersediaan air bersih,
kandungan  kimia  lautan,  dan habitat  spesies  lain.  Perubahan tersebut
berdampak pada perubahan  proses  siklus  air, siklus  nitrogen  dan  siklus  karbon yang menjadi kunci fungsi kehidupan,  yang  belum  dapat diketahui  kadar  dampak,  waktu dan  akibatnya,  namun,  disadari bahwa dampak ini sangat berbahaya.  Akhirnya,  dunia  pun membutuhkan sebuah proses pembangunan berkelanjutan yang berupaya untuk
mengkaitkan  tiga  sistem  yang rumit yaitu sistem ekonomi dunia, sistem sosial dunia dan
lingkungan  fisik  bumi  (Konferensi
PBB  di  Rio  de  Janeiro  tahun 2012).
Begitu  banyak  pertanyaan yang  akan  menjadi  tantangan pembangunan  di  masa  depan.
Bagaimana  perubahan  ekonomi pada 7,125 milyar manusia
dengan  GWP  90  triliun  USD  dari waktu  ke  waktu?  Apa  saja  yang membuat  ekonomi  bertumbuh?
Kenapa  kemiskinan  terjadi?  Apa
yang terjadi ketika milyaran
manusia
secara bersamaan terhubung melalui
pasar, teknologi, pembiayaan dan
jejaring sosial? Bagaimana kehidupan sosial
dunia
menanggapi
ketimpangan
pendapatan,  kesejahteraan,  dan peran  kekuasaan?  Dapatkah  si
miskin  keluar  dari  keadaaannya? Dapatkah kepercayaan dan simpati manusia mengatasi
pembagian
kelas dan kekuasaan?  Dan  apa  yang  akan terjadi  ketika  ekonomi  dunia
berbenturan  dengan  lingkungan hidup  fisik?  Apakah  ada  sebuah cara yang menggabungkan
pembangunan  ekonomi  dengan keberlanjutan lingkungan hidup?
Pembangunan berkelanjutan adalah impian pembangunan bagi semua Negara di dunia. Capaian pembangunan berkelanjutan
yang  disusun  oleh  PBB  meliputi 17  indikator  menurut  UN-SDGs (2015) yaitu:
(1)  ketiadaan  kemiskinan  (no poverty);
(2) ketiadaan kelaparan  (no hunger);
(3)  kesehatan  yang  baik  (good health);
(4)  pendidikan  yang  berkualitas
(quality education);
(5)  kesetaraan  gender  (gender equality);
(6)  air  bersih  dan  sanitasi  (clean water and sanitation);
(7)  energi  terbarukan  (renewable
energy);
(8)  pekerjaan  yang  baik  dan ekonomi  yang  bertumbuh  (good jobs and economic growth);
(9) inovasi dan infrastruktur
(innovation and infrastructure);
(10) kesenjangan
berkurang
(reduce inequalities);
(11)  kota  dan  masyarakat  yang
berkelanjutan  (sustainable  cities & communities);
(12)  konsumsi  yang  bertanggung jawab (responsible consumption);
(13)  aksi  terhadap  perubahan iklim (climate action);
(14)  kehidupan  di  bawah  air  (life below water);
(15)  kehidupan  di  atas  tanah  (life on land);
(16)  kedamaian  dan  keadilan
(peace and justice);
(17)  kemitraan  untuk  mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan  (partnerships  for the goals). Pendidikan dan Perannya dalam Pembangunan Berkelanjutan Pendidikan  adalah  salah satu  komponen  yang  penting dalam proses pembangunan berkelanjutan terutama pembangunan yang terkait manusia  (sosial).  Pembangunan manusia menjadi bagian vital dari investasi  yang  dibutuhkan  dalam pembangunan  ekonomi.  Selain pendidikan, pembangunan manusia sebagai investasi
meliputi  pelayanan  kesehatan, pemenuhan  gizi,  dan  asupan kesehatan  lain  yang  membuat hidup  menjadi  lebih  produktif. Pembangunan  manusia  sebagai investasi
dianggap sebagai modal manusia  yang  setara dengan modal fisik investasi yaitu jalan-jalan dan jembatan-
jembatan  (infrastruktur).  Modal manusia  bagi  investasi  dianggap sebagai  indikator  penting  bagi kemampuan
individu atau keseluruhan individu sebagai kelompok memberikan
sumbangsih  fungsinya  secara maksimum  bagi  pembangunan ekonomi  melalui pendidikan yang mapan  (berlanjut),  keterampilan kerja,  perbaikan  kesehatan,  dan
komponen  lainnya  yang  sejenis (Mahat & Idrus, 2016).
Penelitian  Marshall,  Hine and  East  (2017)  menyatakan
bahwa pendidikan dapat
membentuk  dorongan  dari  dalam setiap  individu  untuk  melakukan perilaku  pro  lingkungan  hidup (pro-environmental  behaviours). Dorongan  dari  dalam  individu  ini
secara otonomi membentuk watak  dan  karakter  yang  ramah lingkungan untuk membuat keputusan  dan  bertindak  yang melindungi dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Pendidikan merupakan jalur investasi  yang  disiapkan  untuk anak-anak sebagai generasi
penerus  yang  akan  melanjutkan perbaikan  ekonomi  baik  secara individu bagi keluarganya maupun secara berkelompok bagi komunitasnya (termasuk
bagi  kepentingan  pembangunan di Negaranya), sehingga pendidikan  menjadi  pondasi  bagi keberhasilan pembangunan industri dan peningkatan ekonomi. Pendidikan sebagai jalur investasi juga akan menciptakan manusia yang mampu membuat siklus hidupnya secara individu (Lemos & Agrawal,  2006).  Siklus  hidup  ini menggambarkan bagaimana manusia secara individu
membuat  pilihan-pilihan  terbaik mulai  dari  tahapan  dini  sebuah siklus  hidup  untuk  menciptakan kecakapan, kesehatan
dan
produktifitas  di  semua  tahapan kehidupan.
Setiap tahapan dalam siklus hidup menentukan keadaan dalam tahapan berikutnya,  bahkan  kesehatan orang  tua  sebelum  pembentukan janin pun menjadi penting.
Kesehatan  yang  buruk  dan  gizi buruk dapat diwariskan dari generasi  ke  generasi  melalui pengaruh  genetik  (epigenetik), sehingga  masa  kehamilan  ibu yang  aman,  kelahiran  bayi  yang sehat,  kesehatan  yang  baik pada balita,  gizi  baik  dan  bebas cacingan  menjadi  sangat  penting bagi  anak-anak  dalam  rangka pertahanan  hidup  secara individu
dari  tantangan  kesehatan  di
masa  kanak-kanaknya  sekaligus bagi produktifitas dan kesejahteraan  hidupnya  secara
individu  ketika  dia  dewasa  (Dahl,
2004). Pembentukan
kognitif pada  anak  terjadi  di  usia  dini. Pembentukan  otak  pada  janin tergantung pada lingkungan yang penuh  kasih  dan  rendah  stress, terikat  pada  pola  asuh,  dan pembendaharaan  banyak  kata
yang diucapkan oleh si pengasuh. Proses pendidikan formal seharusnya dimulai sebelum pendidikan dasar (Sachs,  2015).  Kini,  semakin banyak Negara yang menyelenggarakan pendidikan usia dini untuk mendukung pembelajaran  di  usia  dini  dan pembentukan  otak  yang  sehat.
Dari situ, pendidikan dasar sekarang menjadi kebutuhan
dasar  dan  hak  dasar  bagi  anak- anak dan tercantum dalam
Tujuan Pembangunan Milenium 2
(MDG 2).
Namun,  pendidikan  dasar sudah  tidak  cukup  lagi  bagi ekonomi  dunia  abad  21,  oleh karena itu, perlu dibangun pendidikan  level  kedua  yang mencakup pelatihan vokasi (keterampilan)  atau  pendidikan level  ketiga.  Inilah  penyebab alami orang
muda jaman sekarang  rata-rata  lebih  melek teknologi,  terampil  dan  terlatih jika  dibandingkan  dengan  orang tua jaman sebelumnya.
Kebutuhan pendidikan lanjutan untuk maksimasi pembangunan  manusia  sebagai investasi bagi pembangunan
ekonomi
menimbulkan
kesenjangan  antara  kaum  kaya dengan  kaum  miskin,  bahkan secara global kesenjangan dalam pendidikan  terjadi  antara  Negara kaya  dengan  Negara  miskin (Sephard,  2008).  Kesenjangan dalam  pendidikan  terjadi  ketika kaum  kaya  mampu  menyediakan pendidikan
lanjutan terbaik kepada anak-anaknya, sedangkan  kaum  miskin  terus berjuang mengupayakan
pendidikan lanjutan kepada anak- anaknya,  di  samping  perjuangan pemenuhan kebutuhan lain untuk bertahan hidup (makanan, kesehatan,  air  bersih).  Begitu juga ketimpangan pendidikan yang terjadi secara global, dimana  Negara  kaya  mampu menyediakan  pendidikan  lanjutan yang memadai bagi masyarakatnya sedangkan Negara miskin masih harus
berjuang menyediakan
pendidikan lanjutan yang memadai,  selain  kewajibannya menyediakan makanan, pelayanan  kesehatan  dan  air bersih yang memadai
bagi
masyarakatnya.
Kemampuan individu mengakses  pendidikan  secara berkelanjutan menentukan kemampuannya untuk
memindahkan  posisinya  ke  level kesejahteraan  yang  lebih  baik. Ketika  manusia  secara  individu
mampu mengusahakan kesejahteraannya,  maka  secara berkelompok,  kesejahteraan  ini akan mempengaruhi
pembangunan ekonomi negaranya. Negara yang masyarakatnya sejahtera dan produktif akan mengurangi aksesnya  terhadap  eksploitasi sumber daya
alam yang berlebihan  karena  lebih  mampu menciptakan teknologi tercanggih untuk  maksimasi  akses  pada energi
terbarukan daripada
menggunakan sumber daya yang tidak terbarukan (Phimphanthavong, 2013). Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana APBN tahun  2017  sejumlah  Rp  39,82 triliun melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
untuk  pelaksanaan  PIP  (Program Indonesia  Pintar),  pembangunan USB  (Unit  Sekolah  Baru),  ruang kelas  baru  sebagai  program utama  dan  program  dukungan yang mencakup rehabilitasi sekolah dan ruang kelas, pembangunan laboratorium sekolah dan perpustakaan
sekolah,  pemberian  tunjangan profesi  guru  non  PNS,  dan pendampingan  74.000  sekolah dalam  pelaksanaan  kurikulum 2013 (www.kemdikbud.go.id tanggal 16 Oktober 2016). Namun,  bagaimanakah  alokasi APBD untuk pendidikan? Apakah pendidikan dianggap sebagai investasi bagi pembangunan ekonomi di daerah di  Indonesia?  Besaran  alokasi
APBD  menjadi  sangat  penting
untuk
menyediakan akses pendidikan  seluas-luasnya  bagi anak-anak  Indonesia,  khususnya bagi  anak-anak  yang  tinggal  di daerah  3T  (terdepan,  terluar  dan tertinggal).
Alokasi  APBD  sangat  dibutuhkan untuk  pembiayaan  pendidikan, khususnya  bagi  anak-anak  yang
berasal  dari  keluarga  miskin  dan tidak  mampu  secara  ekonomi, sehingga  anak-anak  dari  kaum miskin
pun
mempunyai kesempatan  yang  sama  dengan anak-anak  kaum  kaya  untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan ekonomi keluarganya melalui pendidikan  yang  berkelanjutan. Dengan  demikian,  APBD  dapat menyelesaikan
ketimpangan
pendidikan  di  daerahnya  masing- masing.  Selain  alokasi  dana
APBN dan APBD untuk pendidikan, infrastruktur juga sangat penting untuk keberlanjutan pendidikan di
Indonesia,  salah  satunya  adalah dengan  menyediakan  sekolah- sekolah  mulai  dari  sekolah  dasar sampai  dengan  perguruan  tinggi sebagai pendidikan
level tertinggi.
Kondisi  ketersediaan  sekolah,  guru,  dan  murid  baik  untuk  jenjang SD,  SMP  dan  SMA  di  Indonesia  dapat  kita  lihat  pada  Gambar  2.  Data lengkap mengenai jumlah sekolah, guru dan murid di Indonesia disajikan dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3.
Kondisi  pendidikan  dasar  di  Indonesia  menurut  jumlah  sekolah, guru,  dan  murid  selama  empat  tahun  ajaran  yang  diperlihatkan  dalam Gambar  2.  dalam  keadaan  stagnan,  bahkan  terjadi  penurunan  jumlah murid  dari  jenjang  SD  ke  jenjang  SMP  sampai  ke  jenjang  SMA.  Hal  ini berarti anak-anak Indonesia ada yang tidak dapat melanjutkan belajarnya sampai dengan jenjang SMP dan SMA di beberapa daerah.
Sebaran  sekolah-sekolah  di  Indonesia  jika  dilihat  dalam  peta  Indonesia mulai  dari  tingkat  dasar  sampai  dengan  tingkat  mengenah  atas  dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 2. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Jenjang SD, SMP, dan SMA di Indonesia per Tahun Ajaran (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016)
146 826 1 401 581 27 583 919   33 668 482 264 9 425 336   11 654 252 858 4 196 467 148 272 1 533 991 26 769 680   35 527 552 083 9 653 093   12 107 252 405 4 272 860 148 272 1 539 819 26 504 160   35 488 596 089 9 715 203   12 409 278 711 4 292 288 147 513 1 695 349 26 132 141   36 518 759 442 9 930 647   12 513 350 180 4 232 572 Sekolah  Guru Murid  Sekolah  Guru
Murid  Sekolah  Guru Murid SD SMP SMA
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid di Jenjang SD, SMP dan SMA per Tahun Ajaran
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
Sebaran  sekolah  jenjang SD,  SMP,  dan  SMA  di  Indonesia pada  Gambar  3.  masih  terpusat
di Indonesia bagian barat, khususnya  di  Pulau  Sumatera dan Pulau Jawa. Di sisi lain yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kualitas penyelenggaraan  pendidikan  dan pembelajaran yang dilakukan oleh  sekolah-sekolah  tersebut.
Jika kualitas tersebut dapat diukur  menggunakan  indikator HDI (indeks pembangunan manusia), maka dapat disimpulkan bahwa kualitas
pendidikan  dan  pembelajaran  di Indonesia  masih  buruk  karena, menurut  laporan  UNDP  tahun 2013,  Indonesia  berada  pada
peringkat  111  dari  188  negara  di dunia.  Posisi  HDI  ini  berada  jauh dibawah Malaysia, Negara
tetangga  terdekat,  yang  berada pada  peringkat  64  dan  Filipina yang  berada  pada  peringkat  105. Kemudian, bagaimanakah ketersediaan  perguruan  tinggi  di daerah  di  Indonesia?  Bagaimana rasio  jumlah  perguruan  tinggi negeri di  daerah terhadap  jumlah penduduk?
Sebaran  PTN  dan  rasio jumlah PTN dengan jumlah penduduk  di  Indonesia  dapat dilihat  pada  Tabel  1.  dan  gap antara  rasio  jumlah  PTN  dan penduduk  dengan  jumlah  PTN dapat  dilihat  pada  Gambar  3. Tabel  1.  memperlihatkan  bahwa
rasio jumlah PTN dengan penduduk tertinggi ada di
Provinsi  Sumatera  Utara,  lalu  di
Provinsi  Jawa  Timur,  Jawa  Barat dan  Sulawesi  Selatan.  Apa  yang terjadi dengan DKI Jakarta sebagai ibukota Negara Indonesia?  Mengapa  rasionya sangat  kecil  jika  dibandingkan
dengan  3  provinsi  lain  di  Pulau Jawa?  Pertanyaan  ini  dapat
dijawab bahwa DKI Jakarta sebagai ibukota
Negara membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi pihak swasta
untuk membangun perguruan tinggi  dalam  rangka  penyediaan pendidikan  level  teratas  bagi generasi  muda  Jakarta  dan  yang berasal dari daerah di Indonesia.
Pilihan  pendidikan  yang relatif  lebih  banyak  tersedia  di Provinsi  DKI  Jakarta  semakin
mendorong
perpindahan
penduduk khususnya yang berusia  produktif  dari  daerah menuju ibukota, sehingga
perpindahan ini menimbulkan dampak  lain  terhadap  kualitas lingkungan  hidup  Provinsi  DKI Jakarta  dan  juga  mempengaruhi rasio  jumlah  penduduk  produktif di  daerah  di  Indonesia  yang berdampak pada percepatan pembangunan  dan  ekonomi  di daerah. Ketimpangan ini semakin jelas  terlihat  pada  Gambar  3. yang memperlihatkan bahwa hampir tidak ada gap antara rasio jumlah PTN dan Penduduk dengan  jumlah  PTN  di  Provinsi DKI Jakarta. Keadaannya berbeda dengan Provinsi Sumatera  Utara,  Jawa  Barat, Jawa Timur dan Sulawesi
Selatan  yang  mempunyai  gap sangat  besar  antara  rasio  jumlah PTN  dan  Penduduk  dengan jumlah PTN. Apakah artinya?
Tabel  1.  Daftar  Jumlah  Penduduk,  Jumlah  PTN,  Rasio  Jumlah  PTN  dan

## Penduduk di 34 Provinsi di Indonesia
No Nama Provinsi Jumlah Penduduk Jumlah PTN Rasio Jml PTN & Penduduk 1 DI Aceh 5,1 juta jiwa. 18 1,65 2 Sumut 14,1 juta jiwa. 15 37,97 3 Sumbar 5,2 juta jiwa. 12 1,12 4 Sumsel 8,1 juta jiwa. 5 0,73 5 Riau. 6,4 juta jiwa. 3 0,34 6 Kepri 1,9 juta jiwa. 4 0,14 7 Bengkulu. 1,9 juta jiwa. 5 0,17 8 Jambi. 3,4 juta jiwa. 4 0,24 9 Lampung. 8,2 juta jiwa. 7 1,03 10 Kep. Babel 1,4 juta jiwa. 4 0,1 11 Banten. 11,9 juta jiwa. 8 0,66 12 DKI Jakarta. 10,2 juta jiwa. 23 1,61 13 DIY 3,7 juta jiwa. 11 0,28 14 Jabar 46,8 juta jiwa. 29 9,34 15 Jateng 33,8 juta jiwa. 23 5,35 16 Jatim 38,9 juta jiwa. 36 9,64 17 Bali. 4,2 juta jiwa. 10 0,18 18 NTB 4,8 juta jiwa. 3 1,45 19 NTT 5,1 juta jiwa. 3 1,55 20 Kalbar 4,8 juta jiwa. 8 2,41 21 Kalsel 2,5 juta jiwa. 5 0,78 22 Kalteng 3,9 juta jiwa. 4 0,98 23 Kaltim 4,1 juta jiwa. 6 1,54 24 Kaltara 650 ribu jiwa. 1 0,04
25 Gorontalo. 1,2 juta jiwa. 2 0,13 26 Sulut 2,4 juta jiwa. 7 0,89 27 Sulteng 2,9 juta jiwa. 4 0,61 28 Sulbar 1,3 juta jiwa. 1 0,07 29 Sultra 2,5 juta jiwa. 10 1,32 30 Sulsel 8,6 juta jiwa. 18 8,19 31 Maluku. 1,7 juta jiwa. 8 4,69 32 Malut 1,2 juta jiwa. 2 0,83 33 Papua. 3,2 juta jiwa. 4 3,14 34 Papua Barat. 880 ribu jiwa. 3 0,65 Total 238,03 juta jiwa 306 *Sumber data dari beberapa referensi
Gambar  4.  memperlihatkan ketimpangan  pendidikan  terjadi dari  segi  ketersediaan  PTN  di  34
provinsi di Indonesia. Ketimpangan  ini  akan  semakin buruk  apabila  disebabkan  oleh perbedaan  kapasitas  Provinsi  DKI Jakarta  sebagai  ibukota  terlalu besar dibandingkan dengan
kapasitas  provinsi  lain  dalam menarik pihak swasta untuk
membangun perguruan tinggi
karena  akan  terjadi  pemusatan
Gambar 4. Gap antara Rasio Jumlah PTN dan Penduduk dengan Jumlah PTN di 34 Provinsi di Indonesia (sumber dari berbagai referensi)
penduduk  produktif  hanya  di Provinsi DKI Jakarta.

## KESIMPULAN
Pendidikan
bagi pembangunan  berkelanjutan  tidak cukup  jika  tujuannya  hanya  untuk membangun  kognitif  anak  dan pertumbuhan  otak  pada  balita karena  yang  dibutuhkan  oleh
pembangunan manusia dalam pembangunan berkelanjutan adalah  pembangunan  karakter manusia yang cinta dan melindungi  kelestarian  alam  dan lingkungan hidup untuk keberlanjutan kehidupannya sebagai individu maupun berkelompok sebagai warga Negara. Oleh sebab itu, pendidikan  secara  utuh  harus mampu memastikan bahwa pembelajaran yang dilakukan dalam pendidikan juga membangun  karakter  perduli  dan lestari  pada  manusianya  yang didukung oleh kemampuan
kognitif  untuk  meningkatkan  daya kreatif  dan  inovatifnya  dalam pengelolaan  sumber  daya  alam dan lingkungan hidup.
Ketimpangan-ketimpangan pendidikan  yang  terjadi  akibat perbedaan kemampuan kaum
kaya  dengan  kaum  miskin  untuk mengakses  pendidikan  terbaik bagi anak-anaknya dapat
difasilitasi  oleh  daerah  melalui alokasi  APBD  dalam  bantuan biaya sekolah seperti yang
dilakukan  oleh  Pemprov  DKI
Jakarta  dengan  Kartu  Jakarta Pintar yang secara khusus
diberikan  kepada  anak-anak  yang berasal  dari  keluarga  miskin  dan tak mampu. Kartu tersebut disediakan  tidak  dalam  bentuk tunai untuk menghindari penyelewengan  dana  pendidikan oleh orang tua siswa. Pemerintah  Indonesia  juga menyediakan Kartu Indonesia Pintar untuk membiayai
operasional pendidikan bagi anak- anak  terutama  yang  berasal  dari keluarga  miskin  dan  tidak  mampu di  daerah  terdepan,  terluar  dan tertinggal. Ketersediaan kartu- kartu yang sejenis sangat
membantu  anak-anak  dari  kaum miskin  mendapatkan  kesempatan yang  sama  untuk  pendidikan
dengan kualitas yang baik sehingga masa depannya menjadi lebih baik dengan tingkat kesejahteraan  dan  ekonomi  yang meningkat. Selain itu, tingkat
kesejahteraan  guru  dan  tenaga pendidik  khususnya  di  daerah  3T
harus  menjadi  perhatian  dan tanggung  jawab  pemerintah pusat
bersama dengan pemerintah daerah melalui pengalokasian
dana  untuk  honor  dan  tunjangan terkait  kesejahteraan  yang  dapat mendorong  peningkatan  kualitas belajar dan mengajar.
Mustahil terjadi peningkatan  kualitas  pendidikan jika  guru  dan  tenaga  pendidik yang terlibat tidak mampu mengakses  kesejahteraan  yang
memposisikan  si guru dan  tenaga pendidik  berada  dalam  keadaan hidup yang layak.
Di  lain  pihak,  daerah-daerah dengan  kewenangan  otonominya harus  semakin  giat  berkompetisi menyediakan  pendidikan  dengan kualitas terbaik bagi pembangunan masyarakatnya untuk mendukung percepatan
pembangunan  fisik  dan  ekonomi di daerah sehingga menarik banyak  putra-putri  daerah  untuk kembali membangun di daerahnya masing-masing.
Keberhasilan pendidikan untuk  membangun  manusia  yang dibutuhkan  dalam  pembangunan berkelanjutan akan semakin nyata terwujud  jika  tidak  terjadi  korupsi di  semua  lini,  oleh  karena  itu, perlu  dipastikan  terlebih  dahulu bahwa  semua  pihak  yang  terlibat dalam  lembaga  terkait  pendidikan bebas  korupsi  dan  berintegritas tinggi.

## ACUAN PUSTAKA
Dahl,  R.  E.  (2004).  Adolescent Brain Development: A Period of Vulnerabilities and Opportunities. Ann. N.Y.
Acad.  Sci.  Volume  No.
1021. Pg: 1 – 22.
DPR Sepakati 39,82 Triliun untuk Anggaran Kemdikbud Tahun  2017.  Berita  tanggal 19  Oktober  2016  diakses dari laman www.kemdikbud.go.id  pada tanggal  10  Mei  2017  pukul
19.00 WIB.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). Jumlah  Sekolah,  Guru,  dan Murid  Jenjang  SD,  SMP, dan SMA di bawah Kementerian Pendidikan dan  Kebudayaan  Menurut Provinsi Tahun Ajaran 2011/2012 –  2014/2015. Diakses  dari  www.bps.go.id
pada  tanggal  20  Mei  2017
pada pukul 10.00 WIB. Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan. (2012). Masa
Depan  yang  Kita  Inginkan. Rio de Janeiro. Diakses dari www.menlh.go.id pada
tanggal 10 Mei 2017.
Lemos,  M.  C.  and  A.  Agrawal.
(2006). Environmental Governance.  Annu.  Rev. Environ.  Resour.  Volume No. 31. Pg: 297 – 325. Lomborg, B. (2002). The Skeptical  Environmentalist: Measuring the Real State of The World. Cambridge
University  Press.  ISBN  978-
0-521-01068-9.
Mahat,  H.  and  S.  Idrus.  (2016).
Education  For  Sustainable Development In Malaysia: A Study Of  Teacher And Student Awareness.
Malaysia  Journal  of  Society and  Space  Volume  No.  12 Issue (6). Pg: 77 – 88.
Marshall,  G.  R.,  D.  W.  Hine,  and M.  J.  East.  (2017).  Can
community-based governance strengthen
citizenship  in  support  of
climate  change  adaptation?
Testing  insights  from  Self-
Determination Theory. Environmental  Science  and Policy, Vol. 72. Pg. 1 – 9.
Phimphanthavong, H. (2013).
The  impacts  of  economic growth  on  environmental conditions  in  Laos.  Int.  J. Buss. Mgt. Eco. Res., Vol. 4 Issue No. 5. Pg. 766 – 774.
Population  Reference  Bureau.
(2014).  World  Population
Rate  and  Trend.  Diakses dari laman http://www.prb.org pada tanggal 25 April 2017. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan
Kebudayaan (PDSPK).
(2015).  Sebaran  Sekolah  di Indonesia Jenjang SD, SMP dan  SMA.  Diakses  dari laman www.kemdikbud.go.id  pada tanggal 10 Mei 2017.
Sachs,  J.  D.  (2015).  The  Age  of Sustainable Development.
Columbia  University  Press. ISBN 978-0-231-17314-8.
Shephard,  K.  (2008).  Higher Education For Sustainability: Seeking  Affective  Learning
Outcomes. International Journal  of  Sustainability  in
Higher  Education  Volume No. 9 Issue (1). Pg: 87 – 98.

## LAMPIRAN
Lampiran 1.  Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Menurut Provinsi Tahun Ajaran 2011/2012-2014/2015
Provinsi Sekolah Guru Murid 201 1/20 12 201 2/20
13
201 3/20 14 201 4/20 15 2011 /201 2 2012 /201 3 2013 /201 4 2014 /201 5 2011 /201 2 2012 /201 3 2013 /201 4 2014 /201 5
Aceh
3 339 3 382 3 382 3
392
44
001
44 523 41 743 49 439 546 790 504 349 497 762 484 913 Sumatera Utara 9 343 9 485 9 485 9
490
92 557 94 799 94 162 112 319
1 848 532
1 782 540 1 769 786 1 790 466 Sumatera Barat 4 131 4 097 4
097 4
115 39 250 38 530 41 500 46 681 688 840
666 601
659 530 657 150 Riau 3 394 3 489 3 489 3
568
40
054
45
464 43 918 50 998 735 413 718 513 711 522 794 825 Jambi 2 363 2
396 2 396 2 414 22 446 23 065 24 210 27 942 421 888
404
488 399 998 398 456 Sumatera Selatan 4 539 4 634 4 634 4 609 54 417 55 339 50 077 60 671 958 005 914 640 907 119 941 957 Bengkulu 1 329 1
340
1 340 1 351 13 847 14 934 13 608 16 010 243 589 234 392 229 879 221 130 lampung 4 539 4 649
4
649 4 606 53 601 52 843
50 464
57 319 1 017 863
986
569 973 090 846 315 Kepulauan Bangka Belitung 777 781 781 789 8 322 8
304 7
986 9
002
147
642 148 975
147 735 158 230 Kepulauan Riau 838 872 872 880
9
358 10 249
10
671 12 746 170 794 171 920 172 512 214 003 DKI Jakarta 3 112 3 060 3 060 2
770
34
514
43
120 41 017 41 285 837 875 827 451 822 717 838 426
Jawa Barat 19 874 19 981 19 981 19 817 189 303 207 476 209 033
227 876
4 789 996 4 761 121 4 719 699 4 611 703 Jawa Tengah 19 331 19 362 19 362 19 144 161 153 185 119 195 140
207 892
3 383 070
3 235 247 3 201 114 2 941 627 DI Yogyakarta 1 907 1 846 1
846 1
848 18 664 23 154 25
048 22 839 305
157 294 708
292 164 289 832 Jawa Timur 19 701 19 742 19 742 19 428 198 245 215 462 216 836
223 416
3 304 905 3 137 920 3 104 113 2 963 790 Banten 4 501 4
593 4 593 4
523 51
235
53 707 53 787
59 811
1 274 396
1 212 775 1 192 321 1 211 609 Bali 2 411 2
430 2
430 2
434 22 511 27 237 24 209 26 684 421 665 410 912 407 794 410 396 Nusa Tenggara Barat 3 058 3
115 3
115 3 139 30 468 34 825 34 807 40 590 559 926 540 114 533 206 518 881 Nusa Tenggara Timur 4
721 4 820 4
820 4
921
37
597
42
886 41 500 53 923 796 149
794 108
790 684 831 899 Kalimantan Barat 4 141 4 217 4 217 4
308
28
172
32
525 34 342
40 644
655
931 626 994
617 491 616 996 Kalimantan Tengah 2 471 2 539 2 539 2
590
20
962
22
157 20 208
25 144 328 432 310 087
304 919 295 945 Kalimantan Selatan 2 869 2
900 2
900 2
899 28 805
38
198 38 274
31
047 421
022
400 444
392 538 386 557 Kalimantan Timur 2 221 2
257 2 257 1
826 26 209
27
653 26 438 25 392 437 285
432 878
429 811 409 120 Kalimantan Utara 1
451
5
641 77 694 Sulawesi Utara 2 205 2 221 2
221 2
214 16 936
16
405 25 890 19 406 280 172 277 967 274 583 269 015 Sulawesi Tengah 2 729 2 811 2 811 2 835 21 924 23 957 22 630 28 025 361 561 355 759 353 334 375 072
Sulawesi Selatan 6 283 6 332 6 332 6
348 58 974
70 447 64
475 73 530 1 041 568 1 034 420 1 026 655 997 473 Sulawesi Tenggara 2 262 2 279 2 279 2
268 21 772 21
526 21 317 24 455 348 700 341 560
339 666 342 647 Gorontalo 900 915 915 928 8
085 8
184 8
144 8
852
166 675 161 010
158 170 138 523 Sulawesi Barat 1 287 1 314 1 314 1 306 10 179 11 340 9 955 13 098 180 271 177 813 175 588 173 941 Maluku 1 713 1
739 1 739 1
731 15 293 16 759 17 626 17 768 272 028 268 525 265 851 235 170 Maluku Utara 1 249 1 268 1 268 1 272 7 652 8 099 7 559 10 771 173 173 179 329 178 636 166 128 Papua Barat 972 975 975 976
4 384 4
148 8 913
7
254 122
119 118 911
117 529 131 129 Papua 2 316 2 431 2 431 2
323
10
691
11
557 13 932 16 889 333 478 34 084 336 644 391 123 Indonesia 146 826 148
272 148 272 147 513
1 401
581
1 533 991 1 539 819 1 695
349
27 583
919
26 769
680
26 504 160 26 132 141
Catatan: 1 Data 2012/2013 - 2013/2014 masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur Sumber: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Data dikutip dari publikasi Statistik Indonesia
Lampiran 2.  Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Menurut Provinsi Tahun Ajaran 2011/2012-2014/2015
Provinsi Sekolah Guru Murid 201 1/2 012 2012/ 2013 2013/
2014 2014/ 2015 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2011/ 2012 201 2/2
013
201 3/2 014 201 4/2 015 Aceh 930 973 977 1 021
16 882 17 766 19 205 24 355 201 740 204 581
199 732 201 489
Sumatera Utara 2 258 2 354 2 374 2 392 34 062 40 079 39 457 51 925 626 521 640 894 641 214 649 018 Sumatera Barat 742 743 747 762
15 508
16 614 16 843 20 678 207 553 207 521 208 412 210 687 Riau 946 964 973 1 061
12
994
14 792 15 909 20 256 224 331 230 202
231 450 242 407 Jambi 598 609 613 628
7
157 8 950 9 376 11 549 120
312 120 360 120 452 121 401 Sumatera Selatan 1 161 1 204 1 215 1 239 17 824 20 003
21
791 28
412 323 034 323 921 334 093 341 351 Bengkulu 386 398 401 413
5
491 6 235 6 078 7 735
85
632 83 080 83 456 86 453 lampung 1 215 1 266 1 255 1 274
17
668
20
164 22 001
27
751
312 784 316 934
317 452 318 545 Kepulaua n Bangka Belitung 189 191 188 196 2 529 2
614 2
605 3 296 46 429 53 372
53 498 54 080 Kepulaua n Riau 268 281 287 296 3 023 3 550 3 997 4 984 59 871 64 462
66 409 74 457 DKI Jakarta 943 1 066 1 060 1 066
16 777 20 268 18 202 23 899 343 594 365 419
365 612 379 008 Jawa Barat 4 106 4 455 4 350 4 616 57 806 69 664 79 675 105 863
1 655 657 1 741 465 1 742 142 1 771 321 Jawa Tengah 3 182 3 305 3 197 3 200
58 516 64 387 72 415 82 858
1 203
429
1 217 916 1 218 243 1 219 304 DI Yogyakart a 477 435 431 434 9 246 9 779 9 732 11
068
124 716 129 468
129 578 129 809 Jawa Timur 4 080 4 312 4 271 4 376
68 151 73 442 81 301 99 145
1 214 436 1 231 392 1 243 194 1 259 024 Banten 1 166 1 289 1 283 1 317 14
341 18 177 18
593
26
237
388
888
414 934
415 616 426 848
Bali
397 398 391 395
9
925 10 586 10
563 13 514 177 462 187 482 189 060 193 916 Nusa Tenggara Barat 700 825 828 826 9
020 10 685 14 270 19 623 175 637 178 986 177 179 178 236 Nusa Tenggara Timur 1
193
1 368 1 408 1 472 10 687 14 224 18 050 23 896 263 454 264 929 284 327 301 796 Kalimanta n Barat 1 078 1 122 1 167 1 206 7 643 11 028
11 662
16
265 195 281 201 649 202 346 215 866 Kalimanta n Tengah 673 727 727 766 6
242
7
752
7
600 9
715
87
126 87 579 95 355 100 266 Kalimanta n Selatan 572 600 567
576
7
997
8
398 8 841
10
314 105
710 108 739 110 132 117 116 Kalimanta n Timur 707 688 708 583
8
851
9
882 9 996
10
350
157 198 156 147
165 267 147 326 Kalimanta n Utara 1 - - - 152 - - - 2 304 - - - 28 590 Sulawesi Utara 670 677 683 691 7 473 8 780 7 674 10 549 111 023 111 030
112 987 116 680 Sulawesi Tengah 699 778 765 788
6 260 6 813 8 867 11 479 116 474 113 170
120 443 124 396 Sulawesi Selatan 1 418 1 565 1 542 1 585 21 728 23 521 27 892 34 873 379 772 384 944
381 949 389 984 Sulawesi Tenggara 643 678 679 685 7 375 9 051 9 718 11 631 119 255 119 513
121 125 122 220 Gorontalo 304 318 318 318
3 214 3 817 3 841 4 439 44
731
45 892
46 628 48 334 Sulawesi Barat 285 315 319 320
2 836 3 683 3 615 5 099 58 011 55 684
57 484 58 733 Maluku 546 551 575 591 5 652 6 837 5 730 8 631 90 769 82
901 89 401 94 389
Maluku Utara 393 402 407 437
2
808
3
284 3
576 5 441 59 818 55 683
56 541 57 319 Papua Barat 221 213 230 258
1
947
2
171 2
621 3 476 39 864 41 121
39 529 41 766 Papua 522 457 552 578 4
631 5
087 4
393 7
832
104 824 111 723
94 897 108 512 Indonesi a 33 668 35
527 35 488 36 518 482 264 552 083 596
089 759 442 9 425 336 9 653 093 9 715 203 9 930 647
Catatan: 1 Data 2012/2013 - 2013/2014 masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur Sumber: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Data dikutip dari publikasi Statistik Indonesia
Lampiran 3.  Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Menurut Provinsi Tahun Ajaran 2011/2012-2014/2015
Provinsi Sekolah Guru Murid 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 201
1/2 012
201 2/2
013
201 3/2 014 201 4/2 015 Aceh 455 460 458 481 10 807 10 802 10 743 14 685 155 268 157 995
154 135 136 543 Sumatera Utara 981 987 938 1 007
20
539 20
533
15 696
27
055 344 301 346 919
344 754 332 243 Sumatera Barat 266 289 283 296
9
658
9
635
10
103
12 446 128 789 132 449
131 698 136 468 Riau 327 391 365 400
7 876 7 812 8 191 11 083 115 547 118 171
119 252 134 974 Jambi 203 210 201 209
4
177
4
170 4
210 5
790
66 681 70 757
67 737 68 521 Sumatera Selatan 532 554 474 570
10 733 10 711 13 162 17 369 191 407 200 078
202 054 190 991 Bengkulu 122 128 123 129 3 083 3 077 2 350 4 060 44 45 48 44
346 962 294 341 lampung 421 447 453 456 8 939 8 913 9 901 12
851 121 345 123 072 126 141 134 904 Kepulaua n Bangka Belitung 66 65 65 66 1
182 1 183 1 390 1 641 20 560 21 107
21 424 21 036 Kepulaua n Riau 101 101 101 109 1
803 1 803 1 839 2 478 28
027 33 621
34 663 33 710 DKI Jakarta 502 469 473 470 12 304 12 337 13 343 13 044 187 656 188 696 183 575 153 900 Jawa Barat 1 342 1 320 1 379 1 415
28 927 28 949 34 079 40 585 566 086 567 233 568 479 551 853 Jawa Tengah 876 851 1 227 855 23 692 23 717 27 683 28 549 400 184 403 375 400 583 364 216 DI Yogyakart a 166 163 163 162 5
065 5
068 4
159 5 089 51 591 53 099
53 125 50 954 Jawa Timur 1 263 1 297 1 331 1 426
28 171 28 137 30 872 40 365 494 472 495 558
493 873 482 309 Banten 463 461 475 488
7
500 7 502 10 382 11 935 148 069 153 169
156 938 155 829 Bali 170 166 164 164 5 320 5 324 6 174 6 621 80
374 80 621
83 810 79 145 Nusa Tenggara Barat 264 279 273 293
5 182 5
167
6
121
9
936 98 556 100 548
99 465 100 642 Nusa Tenggara Timur 314 419 397 435 6 388 6 283 7 634
11
532 119 906 123 043
128 553 155 086 Kalimanta n Barat 336 365 350 366
4
725
4
696
7
553
7
536 93 365 94 892
98 180 103 322 Kalimanta n Tengah 196 216 226 225 3
563
3
543 4
075 4 507 47 903 48 283
47 524 47 731 Kalimanta n Selatan 173 182 177 185 3 373 3 364 4 044 4 716 51 678 54
657 55 579 54 470
Kalimanta n Timur 250 261 269 207
4
631 4 620 5
876 4 737
68 693 73 521
73 588 60 295 Kalimanta n Utara 1 54 1
161 13 871 Sulawesi Utara 208 206 226 208
3
853 3 855 2 872 4 363 51 252 51 524
52 199 50 771 Sulawesi Tengah 166 185 175 187
2
936
2
917 3 251 4 469 56 921 57 645 58 062 61 135 Sulawesi Selatan 501 539 547
550
11
296
11 258 16 926 16
854 185
474 188 995 200 021 214 143 Sulawesi Tenggara 227 255 252
265
5
094
5
066 5
395 6 866 76
940 79 787 77 231 80 497 Gorontalo 49 51 56 53
1 268 1
266 1 113
1
537 19 796 20 692
19 625 23 645 Sulawesi Barat 61 73 72 71
1
182
1 170 1 101 1 733 21 709 22 899
22 897 24 290 Maluku 217 241 234 245
4
135 4
111 2
577 5 551 61 205 62 305
62 513 63 452 Maluku Utara 167 164 181 169
1
773
1 776 2 160 3 132 30 168 31 597
34 008 33 868 Papua Barat 99 106 104 105
1
014
1 007 1 233 1 957 22 802 23 842
23 380 22 776 Papua 170 206 197 192
2
669 2
633 2
503 3 947 45 396 46 748
48 928 50 641 Indonesi a 11 654 12 107 12 409 12 513 252 858 252 405
278
711 350 180 4 196 467 4 272 860 4 292 288 4 232 572
Catatan: 1 Data 2011/2012- 2013/2014 masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur Sumber: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Data dikutip dari publikasi Statistik Indonesia