## PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BAITUL MAL WA TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU (BMT UGT) SIDOGIRI CABANG PEMBANTU (CAPEM) ARJASA JEMBER TAHUN 2020
Oleh:

## Abdul Mun’im
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodiri  Jember
aimabd200@gmail.com
Abstrak
Adapun  tujuan  umum  dalam  penelitian  ini  yaitu  :  ingin  mendiskripsikan  penanganan pembiayaan    murabahah  bermasalah  di  BMT  UGT  Sidogiri  Capem  Arjasa  Jember  Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan  deskriptif, karena  itu data yang diperlukan dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini bahwa BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa Jember dalam menagani pembiayaan bermasalah  masih  sederhana  sehingga  kurang  efektif,  faktor  penyebab  dari  pembiayaan bermasalah  yaitu  hasil  analiasa  dalam  pemberian  pembiayaan  yang  kurang  akurat,  upaya penanganan  yang  dilakukan  BMT  UGT  Sidogiri  Capem  Arjasa  Jember  dalam  menagani pembiayaan bermasalah dengan pendekatan kekeluargaan.
Kata kunci: pembiayaan murabahah, penanganan pembiayaan bermasalah.

## A. PENDAHULUAN
Berdasarkan  pengamatan  umum  yang  peneliti  temukan  dilapangan  saat  melakukan observasi  awal  dilapangan  banyak  ditemukan  beberapa  kendala  yang  di  hadapi  pihak    BMT UGT      Sidogiri    Capem  Arjasa        dalam  hal  pembiayaan  yang  biasa  disebut  dengan pembiayaan bermasalah. Banyak yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah di sepakati kedua  belah  pihak  yang  berdampak  terhadapBMT  UGT    Sidogiri  Capem  Arjasa.  Karena, tidak tepatnya waktu pengembalian pinjaman nasabah ada beberapa alasan yang di paparkan oleh pihak  BMT UGT Sidogiri  Capem Arjasa  mengenai  keterlambatan tersebut antara lain belum  lengkapnya  syarat  administrasi  nasabah  saat  pencairan  dana,  pemberian  pembiayaan tidak  sesuai  dengan  kemampuan  nasabah,  serta  kurangnya  pemantaun  secara  khusus mengenai pembiayaan yang diberikan oleh BMT. 1
Sehingga dengan beberapa kendala tersebut menyebabkan sebuah masalah yang serius yang  di  hadapi  oleh  pihak  BMT  UGT  Sidogiri  Capem  Arjasa    karena  banyak  nasabah  yang telat pengembalian pinjaman yang akan mengakibatkan kebangkrutan BMT.  Sehingga harus membutuhkan  sebuah  strategi  penanganan  yang  khusus  untuk  mengatasi  pembiayaan bermasalah tersebut. Hal ini menjadi sebuah masalah yang sangat serius yang harus di hadapi BMT  UGT    Sidogiri   Capem  Arjasa    sehingga  harus  ada  sebuah  tindakan  yang  solutif  yang bisa  diambil  dan  tidak  merugikan  ke  dua  belah pihak.  Berdasrkan      latar  belakang  diatas,
1 Fauzi,  wawancara, Arjasa, 05 Februari 2020
maka  peneliti  tertarik  unuk  melakukan  sebuah    penelitian  denga  judul    “Penanganan Pembiayaan  Murabahah  Bermasalah  Di  Baitul  Mal  Wa  Tamwil  Usaha  Gabungan    Terpadu (Bmt Ugt)  Sidogiri  Capem Arjasa Tahun 2020”.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## a. Pembiayaan
Pembiayaan  merupakan  pendanaan  yang  diberikan  oleh  satu  pihak  kepada  pihak yangb  lain  untuk  mendukung  investasi  yang  telah  direncanakan  oleh  orang  yang  akan membuka  sebuah  usaha.  Istilah  pembiayaan  ini  sebenarnya  pada  intinya  adalah    I  Belive  I Trust,    yang  berarti    lembaga  pembiayaan  selaku  Shohibul  Mal  (pemilik  dana)  menaruh sebuah  kepercayaan  kepada  seseorang  untuk  melaksanakan  amanah  yang  diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh Shohibul Mal ini adalah semata-mata untuk memberisebuah kebebasan  kepada  seseorang  yang  meminjam  dana  untuk  usaha  serta  memberikan  sebuah kemudahan  dengan  tujuan  utama  menolong  sesama  saudara  muslim.  Dana  yang  telah diberikan harus dikelola dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak 2
Pengertian  pembiayaan  menurut  Undang-Undang  RI  No.21  Tahun  2008  tentang perbankan  syariah  adalah  penyediaan  dana  atau  tagihan  yang  dipersamakan  dengan  hal serupa: 3
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah
b. Transaksi  sewa  menyewa  dalam  bentuk  Ijarah  atau  sewa  beli  dalam  bentuk  Ijarah Muntahiya Bit Tamlik.
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, dan Istisna.
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk Qord.
e. Transaksi  Sewa  menyewa  dalam  bentuk  ijarah  untuk  transaksi  multi  jasa  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  antara  Bank  Syari’ah  atau  UUS  dan  pihak  lainnya mewajibkan  pihak  dibiayai  atau  diberikan  fasilitas  dana  untuk  mengembalikan  dan tersebut  setelah    jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalah  ujrah,  tanpa  imbalan  atau  bagi hasil.
2 Parno,”Analisis Penerimaan PSAK No.102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada KPN IAIN Samarinda”, Jurnal Ekonomi Islam (Islamic ekonomi jurnal) Vol.4 .(Desember 2016), h, 294
3 Sektertaris Negara RI, Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

## b. Pembiayaaan Murabahah
Murabahah secara bahasa berasal dari kata    ربح  yang beratri  keuntungan, karena dalam jual beli murabahah harus menjelaskan  keuntungannya. Sedangkan menurut istilah murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. 4
a. Landasan hukum muranahah
1) Al-Qur’an  Surah An-Nisa 04:29
ااضاارا تااناعااةاراااتِاانواكاتااناأا الَاإاالاطاابالابِااماكانا يا بااماكالااواماأااوالاكااتَا الَااوانامآاانياذالااااها ياأاايَ اا الَاوااااماكاناما ااناإااااماكاسافا ناأااوالا تاقا ت

## ااامياحارااماكاباانااكاااللَّا
Artinya  :  Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka  sama-suka  di  antara  kamu.dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu  Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 5
2) Al-hadist
Dalam  hal  ini  juga  disebutkan  dalam  sebuah  hadist  Nabi  Muhammad  SAW bahwasannya
“pembeli dan penjual berhak untuk membatalkan perjanjian mereka  selama mereka tidak  terpisah.  Apabila  mereka  itu  berbicara  benar  dan  menjalankannya,  maka transaksi  itu  akan  diberkahi,  tetapi  apabila  mereka  saling  menyembunyikan  dan berdusta, maka berkah atas transaksi mereka itu akan pupus” (HR Bukhari).
Akad murabahah yang juga termasuk dalam kegiatan jual beli juga diharapkan adanya  unsur  suka  sama  suka,  Hal  ini  tercantum  dalam  hadist  yang  menjadi  dasar hukum dalam akad murabahah “ sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka” (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majjah).
b. Syarat dan rukun murabahah
Murabahah  yang  merupakan  sama  halnya  dengan  transaksi  jual  beli,  maka  rukun dari  akad  murabahah  sama  dengan  rukun  dalam  akad  jual  beli.    menurut  jumhur  ulama rukun dalam jual beli antara lain : 6
1) Bai’ (penjual)
2) Mustari (pembeli)
3) Shighat (ijab qobul)
4) ma’qud alaih (barang)
4 anti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah,”JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 1,2 (Juli-Desember 2016), h. 157.
5 Al-Qur’an, 04:29
6 Rahmat Syafi’i, fiqih muamalah , (Bandung: Pustaka Setia 2001), h 76.
Adapun  syarat  dari  jual-beli  menurut  jumhur  ulama  syarat-syarat  yang  harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 7
Pertama, syarat  bagi  orang  yang  berakad,  yaitu  berakal  dan  orang  berakad  harus cakap hukum. Kedua, barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat, yaitu barang harus  ada,  milik  sendiri  atau  diwakilkan,  barang  harus  diserahkan  ketika  akad,  barang tersebut bisa diketahui oleh penjual, dan barang tersebut harus ada manfaatnya, Ketiga , syarat  dalam  melakukan ijab  kabul ,  yaitu  tujuan  pernyataan  jelas, ijab  kabul harus  ada kesamaan antara penjual dan pembeli.
c. Prosedur pembiayaan murabahah
Ada  beberapa  prosedur  yang  harus  diikuti  dalam  melaksanakan  akad  murabahah diantaranya adalah :
1) Mitra/anggota
2) Menyampaikan tujuan meminta bantuan untuk membelikan barang/alat produksi/mesin yang  dibutuhkan.  Kegunaan  barang  tersebut  dalam  usaha  bisnisnya  serta  sumber dana dan cara melunasi pembelian barang tersebut.
3) Menyerahkan  data-data  :  legalitas  keungan  minimal  3  bulan terakhir  data  jaminan dan hubungan  hukum  anggota  usaha  dengan  jaminan  serta  persyaratan  lainnya  yang diperlukan.
4) Melampirkan  informasi  barang  atau  alat  yang  diajukan  dengan  beberapa  spesifikasi antara lain tipe, jumlah, warna, dan ukuran serta penjual/ supplier barang tersebut.
d. Baitul Mal Wa Tanwil
Secara  harfiah/lughowi,  Baitul  Mal  memiliki  arti  rumah  dana,  dan  Baitul  tamwil berarti usaha. Baitul mal ini sudah ada sejak zaman Rasulullah, berkembang pesat pada abad pertengahan.  Baitul  mal  berfungsi  sebagai  pengumpulan  dana  dan  men-tasyaruf-kan  untuk kepentingan  sosial.  Jadi  Baitul  Mal  wa  tamwil  adalah  lembaga  yang  bergerak  di  bidang sosial, sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan Baitul mal adalah lembaga keuangan Negara  yang  bertugas  menerima,  menyimpan,  dan  mendistribusikan  uang  Negara  sesuai dengan aturan syariat. 8
Dari  istilah  fikih  Baitul  Mal  Wa    Tamwil  adalah  suatu  lembaga  atau  badan  yang bertugas  untuk  mengurusi  kekayaan  Negara  terutama  keuangan,  baik  yang  berkenaan dengan  soal  pemasukan  dan  pengelolaan  maupun  yang  berhubungan  dengan  masalah pengeluaran  dan  lain-lain.  Selain  itu  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  juga  merupakan  lembaga keuangan non bank yang beroprasi dengan sistem syariah. 9
77 Idri, hadis ekonomi , (Depok: kencana 2015 173), 173
8 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah ,(Jakarta: Kencana,2012), h.353
9 Nasfi,Sabri, dan Rohman Moni,”Prosedur Pemberian dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah  di KJKS Madani,”jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi, Volume IV (November 2019), h, 100
Sejarah berdirinya koperasi BMT UGT Sidogiri  Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat”koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroprasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M di Surabaya  dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi KP dan M Propinsi Jawa Timur. BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa  orang  yang  berada  dalam  satu  kegiatan  Urusan  Guru  Tugas  Pondok  Pesantren Sidogiri (GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para  simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur. 10

## Pembiayaan bermasalah
a) Pengertian pembiayaan bermasalah
Secara umum pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. 11
Pembiayaan  murabahah  bermasalah  ini  juga  dapat  didefinisikan  semabagai pembiayaan  yang  telah  terjadi  kemacetan  atau  tunggakan  pembayaran  antara  pihak  debitur yang  tidak  bisa  memenuhi  kewajibannya  kepada  pihak  kreditur.  Pembiayaan  bermasalah ini juga  dapat  berupa  :  pembiayaan  yang  tidak  lancar,  pembiayaan  dimana  debeturnya  tidak memenuhi  persyaratan  yang  dijanjikan,  pembiayaan  yang  tidak  menepati  jadwal  angsuran, serta  pembiayaan  yang  memiliki  potensi  merugikan  pihak  kreditur.  Ada  juga  beberapa pengertian lain yang menjelaskan mengenai Pembiayaan Bermasalah antara lain :
a) Kredit yang dalam pelaksanaanya belum mencapai target yang diinginkan oleh pihak Bank/lembaga keuangan lainnya.
b) Kredit  yang  memungkinkan  timbulnya  resiko  kemudian  hari  bagi    Bank/lembaga keuangan lainnya dalam arti luas.
c) Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran  kembali  pokoknya  dan  pembayaran  bunga,  denda  keterlambatan  serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan
b) Strategi penangan pembiayan bermasalah
10 BMT UGT SIDOGIRI,  2020,Sekilas Sejarah.  Diambil pada tanggal 10 Maret 2020,dari https://bmtugtsidogiri.co.id .
11 Harsyah Damar Ramadhani,”Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT BAK Muamalat Indonesia Persero,” Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah.(2019), h. 80
Majamen strategi sendiri adalah seni dan ilmu menyusun, melaksanakan, dan menilai keputusan-keputusan  lintas  fungsi  dalam  suatu  organisasi  untuk  mencapai  tujuan  yang telah  ditentukan,sehingga  dari  hal tersebut  suatu  lembaga  kuangan  haruslah  mempunyai dan wajib ada strategi penanganan suatu masalah dengan tujuan agar lembaga keuangan tersebut  tidak  mengalami  gulung  tikar.  Sedangkan  strategi  adalah  suatu  cara,  alat  yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir (sasaran atau objective). 12 Dalam hal penanganan keterlambatan  pembayaran  pinjaman  yang  di  alami  oleh  lembaga  keuangan  maka memang  lembaga  keuangan  tersebut  haruslah  mempunyai  strategi  tersendiri  yang  pada akhirnya  uang  yang  di  pinjam  oleh  nasabah  bisa  kembali  kepada  pihak  lembaga keuangan.  Dalam  hal  strategi  penanganan  masalah  perusahaan  ini  seorang  pimpinan perusahaan khususnya tidak boleh ceroboh dalam mengambil suatu langkah yang akan di tempuh.  Karena  apabila  salah  sedikit  saja  dalam  mengelelo  strategi  maka  resiko  yang akan di terima oleh perusahaan juga akan fatal.
c) Upaya penanganan pembiayaan bermasalah
Penanganan  pembiayaan  bermasalah  pada  perbankan  syariah  ternyata  hampi  sama dengan  perbankan  konvensional.  Hal  ini  dapat  kita  ketahui  dalam  PBI  No. 10/18/PBI/2008  Restrukturisasi  pembiayaan  bagi  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah.  Perbedaannya  hanya    dalam  pelaksanaannya  menggunakan  prisip  syariah. 13 Adapun  beberapa  upaya  yang  dilakukan  Bank  Syariah  dalam  mengatasi  masalah pembiaayaan  ini  dengan  maksud  membantu  dan  memudahkan  nasabah  dalam  melunasi tagihan antara lain sebagai berikut :
1) Penjadwalan kembali (rechedulling) yaitu, perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah  atau  jangka  waktunya.  Suatu  tindakan  yang  diambil  dengan  cara memperpanjang  jangka  waktu  angsuran  sehingga  debetur  mendapatkan  keringanan dalam masalah jangka waktu angsurannya.
2) Persyaratan  kembali,  (reconditioning)  yaitu,  perubahan  sebagian  atau  seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan  kepada  Bank,  anatara  lain  :  perubahan  jadwal  pembayaran,  jumlah angsuran,  jangka  waktu  dan  pemberian  potongan  sepanjang  tidak  menambah kewajiban  nasabah  yang  harus  dibayarkan  kepada  Bank,  kemudian  juga  perubahan nisbah dan proyek bagi hasil.
12 Abdul Rivai, Manajemen Strategi ( Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), h. 3
13 Harsyah Damar Ramadhan,  Op.cit., h. 82
3) Penataan  kembali  (restructuring)  yaitu,  perubahan  persyaratan  pembiayaan  tidak terbatas  pada    rechedulling    dan    reconditioning, meliputi  penambahan  dan  fasilitas pembiayaan  bank,  konversi  akad  pembiaayan,  konversi  pembiayaan  menjadi  surat berharga  syariah  berjangka  waktu  menengah,  dan  konversi  pembiayaan  menjadi pernyataan modal sementara pada perusahaan nasabah.
d) Prosedur hukum dalam pembiayaan bermasalah
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  dalam  ketentuan  fatwa  DSN  Nomor  47/DSN- MUI/II/2005  yang  mengatur  mengenai  penyelesaian  piutang  murabahah  bagi  nasabah tidak  mampu.  Ketentuan  yang  mengatur  mengenai  ketentuan  penyelesaian  yang  berisi bahwa  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  boleh  melakukan  penyelesaian  murabahah bagi nasabahyang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: 14
a) Berisi  mengenai  “objek  murabahah  dan  jaminan  lainnya  dijual  oleh  nasabah  kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati”. Berdasarkan ketentuan Fatwa tersebut  menyatakan  bahwa  LKS  boleh  melakukan  penyelesaian  murabahah  bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.
b) “Nasabah  melunasi  sisa  utangnya  kepada  LKS  dari  hasil  penjualan”,  yang  mengatur ketentuan  bahwa  nasabah  harus  melunasi  sisa  hutangnya  kepada  LKS.  Apabila  hasil penjualan jaminan tidak dapat mengcover semua hutangnya nasabah kepada LKS.
c) “Apabila  hasil  penjualan  melebihi  sisa  utang  maka  LKS  mengembalikan  sisanya kepada nasabah”

## C. METODE PENELTIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  karena  penelititan  ini  akan membahas permasalahan dalam penaganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa, Kab Jember.
Adapun  jenis  penelitian  yang  peneliti  gunakan  adalah  jenis  studi  kasus,  yaitu mendeskripsikan  suatu  latar  objek  atau  peristiwa  tertentu  secara  rinci  dan  mendalam  yang hanya difokuskan pada satu permasalahan, dalam hal ini fokus pada pembiayaan murabahah bermasalah  di  BMT  UGT  Sidogiri  Capem  Arjasa,  Kab  Jember.  Menurut  Suharman,  studi kasus  adalah  metode  penelitian  yang  memusatkanperhatian  pada  suatu  kasus  secara  intensif
14 Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang
dan  mendetail,  subjek  yang  diselidiki terdiri  dari  satu  kesatuan  unit  yang  dipandang  sebagai kasus. 15

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Strategi  Penanganan  Pembiayaan  Murabahah  Bermasalah  di  BMT  UGT  Sidogiri Capem Arjasa Tahun 2020.
BMT  UGT  Sidogiri  Capem  Arjasa,  merupkan  lembaga  keuangan  yang  berbasis Syariah dan masih di bawah naungan pesantren sidogiri. dimana visi dan misi utama adalah kemaslahatan  umat,  degan  menciptakan  sistem  ekonomi  yang  berbasis  non  bunga  atau berdasarkan prinsip syariah. Kemudahan yang ditawarkan oleh  BMT UGT  Sidogiri Capem Arjasa  kepada masyarakat membuat semakin banyak diminati karena prosedur peminjaman yang mudah, angsuran yang tidak terlalu besar dan tentunya tidak ada bunga akan tetapi ada sebuah    istilah  bagi  hasil.  Dalam  kemudahan  yang  ditawarkan  oleh  pihak  BMT  UGT Sidogiri  Capem  Arjasa,  maka  banyak  juga  pembiayaan  yang  bermasalah  alias  macet, terutama dalam pembiayaan murabahah.
Berdasarkan hasil observasi, penulis berpendapat bahwa ditahun 2020 ini yang sedang terjadi sebuah pandemic global yang mengakibatkan banyak orang mengalami kemerosotan dalam hal ekonomi termasuk nasabah dari BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa, dan musibah ini sangat berdampak besar terhadap pihak BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa. Ada sebuah ketidak  samaan  tentang  strategi  yang  dilakukan  oleh  pihak    Bank  yang  lain  dengan  BMT UGT  Sidogiri  Capem  Arjasa.  Antara  teori  yang  di  sajikan  oleh  peneliti  dengan  hasil observasi  yang  ada  dilapangan  ada  sebuah  perbedaan  dalam  hal  strategi  yang  dilakukan untuk penanganan pembiayaan murabahah yang bermasalah (macet)
Pada  umumya  strategi  yang  dilakukan  oleh  pihak  perbankan  syariah  dalam penanganan pembiayaan yang bermasalah antara lain sebagai berikut: 16
a. Penjadwalan    kembali  (rechedulling)  yaitu,  perubahan  jadwal  pembayaran  kewajiban nasabah  atau  jangka  waktunya.  Suatu  tindakan  yang  diambil  dengan  cara  memperpanjang jangka  waktu  angsuran  sehingga  debetur  mendapatkan  keringanan  dalam  masalah  jangka waktu angsurannya.
b. Persyaratan  kembali,  (reconditioning)  yaitu,  perubahan  sebagian  atau  seluruh  persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada
15 Winarno Surahman, “ Pengantar Penelitian Ilmiyah, Dasar Metode dan Teknik” , (Bandung: Transito, 1994), 143
16 Harsyah Damar Ramadhan,”Analisi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BANK MUAMALAT INDONESIA PERSERO, TBK CABANG PEMBANTU KOLAKA,” Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah, 2 (1) (Maret 2019),h, 83
Bank,  anatara  lain  :  perubahan  jadwal  pembayaran,  jumlah  angsuran,  jangka  waktu  dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, kemudian juga perubahan nisbah dan proyek bagi hasil.
c. Penataan  kembali  (restructuring)  yaitu,  perubahan  persyaratan  pembiayaan  tidak  terbatas pada    rechedulling    dan    reconditioning,  meliputi  penambahan  dan  fasilitas  pembiayaan bank,  konversi  akad  pembiaayan,  konversi  pembiayaan  menjadi  surat  berharga  syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi pernyataan modal sementara pada perusahaan nasabah.
Sedangkan  strategi  yang  dilakukan  oleh  pihak  BMT  UGT  Sidogiri  Capem  Arjasa, terlihat  lebih  simpel  daripada  strategi  yang  dilakukan  oleh  Bank  Syariah  pada  umumnya, yakni dengan hanya melakukan melkasanaka akad (kesepakatan) kembali antara pihak BMT dengan  anggota,  melakukan  penagihan  satu  bulan  dua  kali,  selanjutnya  memberikan  surat peringatan  kepada  anggota  yang  bermasalah,  kemudian  apabila  tidak  membuahkan  hasil maka berkas anggota yang bermasalah akan diberikan kepada  BMT UGT  Sidogiri Capem Arjasa  Jember. Perbedaan  inilah    yang  didapatkan  oleh  peneliti  ketika  memadukan  antara teori dengan kinerja dilapangan terkait dengan strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa pada Tahun 2020.
Dari  pembahasan  diatas  terlihat  bahwa  penenaganan  yang  di  lakukan    di  BMT  UGT Sidogiri  Capem  Arjasa  Kab  Jember  kurang  efektif.  Hal  ini  terlihat  dari  penangan  yang sangat sederhana atau simpel tidak sebagaimana penanganan yang dilakukan Bank Syariah pada umumnya.
2. Faktor-fakor Yang Menyebabkan Terjadinya  Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa Tahun 2020
Beberapa  faktor  yang  menjadi  sebuah  kendala  yang  dihadapi  oleh  beberapa perbankan,  baik  perbankan  konvensional  maupun  perbankan  Syariah.  Begitupun beberapa faktor yang dihadapi oleh pihak  BMT UGT  Sidogiri Capem Arjasa di Tahun 2020  ini  dalam  menyelesaikan  pembiayaan  murabahah  yang  bermasalah.    Faktor-faktor yang  dihadapi  oleh  perbankan  yang  konvensional  dan  Syariah  biasanya  terjadi  oleh  2 faktor,  seperti  yang  sudah  peneliti  sampaikan  pada  bab  sebelumnya.    Faktor  tersebut antara lain adalah faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal itu sendiri bisa disebabkan oleh :
a. Kelemahan bank dalam menganalisis pembiayaan
b. Kelemahan bank dalam dokumen pembiayaan
c. Kecerobohan petugas bank
d. Kelemahan bidang agunan
e. Kelemahan kebijakan pembiayaan
Sedangkan faktor eksternal sendiri juga disebabkan oleh beberpa kendala antara lain sebagai berikut:
a. Situasi ekonomi yang negative
b. Situasi politik dalam negeri yang merugikan
c. Faktor kegagalan bisnis
d. Aspek manajemen
e. Aspek teknis produksi dan lain-lain.
Berdasarkan  hasil  observasi,  peneliti  menemukan  sebuah  perbedaan  antara  teori yang peneliti sajikan dengan praktek yang terjadi dilapangan. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan  murabahah  bermasalah  di  tahun  2020  ini  hanya  faktor  eksternal  saja  yakni dari  segi  ekonomi,  seperti  yang  sudah  di  tuturkan  oleh  salah  satu  karyawan  BMT  UGT Sidogiri Capem Arjasa  sebagai berikut :
"Faktor yang paling dominan  penyebab terjadinya pembiayaan  murabahah ini adalah faktor ekonomi yang dialami oleh perorangan setiap nasabah, apalagi di tahun 2020 ini terjadi sebuah pandemic global yang sangat merugikan banyak orang sehingga banyak dari nasabah yang tidak punya pekerjaan, usahanya bangkrut, di PHK dari  perusahaan sehingga  hal  ini  sanggat  berdampak  terhadap  pelunasan  tanggungan  pembiayaan nasabah tersebut" 17
Hanya  faktor-faktor  ini  saja  yang  dijadikan  acuan  oleh  pihak  BMT  UGT  Sidogiri Capem  Arjasa  dalam  menganalisa  terjadinya  pembiayaan  murabahah  bermasalah  pada Tahun 2020.  Sedangkan faktor internal dan ekternal yang lainnya tidak mereka hiraukan untuk  dijadikan  sebuah  analisa  dalam  penanganan  pembiayaan  murabahah  bermasalah ini, bisa saja faktor penyebabterjadinya pembiayaan murabahah bermaslah (macet) bukan hanya  dari  faktor  ekonomi  saja,  akan  tetapi  dari  faktor  internal  juga  bisa  saja  terjadi seperti  :  kelemahan    BMT  UGT    Sidogiri  Capem  Arjasa    dalam  melakukan  analisis, kelemahan    BMT  UGT  Sidogiri  Capem  Arjasa    dalam  dokumen  pembiayaan, kecerobohan petugas BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa dan lain sebagainya.
Ketidak  samaan  inilah  yang  didapatkan  peneliti  saat  melakukan  penelitian dilapangan,  terjadi  sebuah  gap  antara  teori  dan    praktek  yang  dilakukan    BMT  UGT Sidogiri  Capem  Arjasa    dalam  hal  penanganan  pembiayan  murabahah  bermasalah  di Tahun  2020.  Beberapa  hal  tersebut  merupakan  sebuah  temuan  bahasan  yang  peneliti
17 Ahmad Fauzi,wawancara, Arjasa, 16 Juni 2020.
dapatkan  ketika  berada  dilapangan  dan  data  yang  peneliti  dapatkan  sudah  cukup  untuk melakukan sebuah analisa terkait faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa.
3. Bagaimana  Prosedur  Hukum  Terhadap  Penanganan  Pembiayaan  Murabahah Bermasalah Di BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa
Dalam  sebuah  perjanjian  antara  kedua  belah  pihak  yang  dibuat  secara  outentik (tertulis) merupakan sebuah kesepakatan yang harus dijalankan dengan berpegang teguh pada  kesepakatan  di  awal.  Dan  apabila  terjadi  sebuah  wanprestasi  (ketidak  menepati janji)  yang  dilakukan  oleh  nasabah  maka  pihak  BMT  Ugt  Sidogiri  Capem  Arjasa    atau perbankan berhak untuk melakukan gugatan yang dikuasakan oleh kuasa hukum   BMT UGT  Sidogiri Capem Arjasa.
Berdasarkan  temuan  bahasan  dilapangan,  penulis  berpendapat  bahwasannya prosedur  hukum  yang  dilakukan  oleh  pihak  BMT  UGT  Sidogiri  Capem  Arjasa  sama seperti  prosedur  hukum  yang  dilakukan  oleh  perbankan  lainnya  dalam  mengatasi pembiayaan  yang  macet.  Adapun  prosedur  yang  diambil  adalah  pemberian  somasi  atau surat peringatan satu (SP 1), namun dalam hal ini  tidak dihuraukan oleh nasabah, maka keeluarlah  surat  peringatan  dua  (SP  2),  dan  dalam  hal  ini  apabila  surat  peringatan  dua tidak dijalankan maka terbit surat peringatan tiga (SP 3), dan dalam surat peringatan  tiga merupakan  surat  peringatan  terakhir  yang  diberkan  oleh    BMT  UGT    Sidogiri  Capem Arjasa kepada nasabah.
Berdasarkan  hasil  observasi,  peneliti  berpendapat  jika  pemberian  surat  peringatan satu,dua dan tiga tidak dilaksanakan, maka langkah selanjutnya adalah pihak  BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa  akan memberikan berkas kepada pihak cabang, kemudian pihak cabang  memberikan  kuasanya  kepada  kuasa  hukum.  Dalam  hal  ini  kuasa  hukum menjalankan  kuasanya  membuat  surat  gugatan  perihal  wanprestasi  pinjam-meminjam yang diajukan ke Pengadilan Negeri.
4. Upaya    Penanganan  Pembiayaan  Murabahah  Bermasalah  Di    BMT  UGT  Sidogiri Capem Arjasa Tahun 2020
Dalam  kondisi  pandem  global  yang  terjadi  di  Tahun  2020  ini,  pihak  BMT  UGT Sidogiri  Capem  Arjasa    tidak  berdiam  diri  saja  terhadap  anggota-anggota  yang mempunyai  masalah  dalam  hal  pembiayaan.  Meskipun  ada  intruksi penangguhan pembiayaan  yang  diperintahkan  oleh  pemerintah,  pihak    BMT  UGT  Sidogiri  Capem Arjasa    tetap  mengikuti  himbauan  tersebut  dengan  tetap  mencari  solusi  lain  dalam
mengatasi  pembiayaan  murabahah  bermasalah  di  keadaan  pandemic  global  ini,  sampai keadaan Negara dan ekonomi benar-benar sudah stabil kembali.
Berdasarkan  hasil  observasi,  peneliti  menemukan  persamaan  antara  teori  yang sudah  peneliti  jelaskan  pada  bab  sebelumnya  dengan  kejadian  yang  ada  dilapangan, terutama  mengenai  upaya  penangan  pembiayaan  bermasalah  yang  diterapkan  di  BMT UGT  Sidogiri  Capem  Arjasa.  Pada  umumnya  perbankan  syariah  mengambil  sebuah upaya dalam penaganan pembiayaan yang bermasalah ini antara lain sebagi berikut:
a. Dilakukan  rescheduling  yaitu,  penjadwalan  kembali  jangka  waktu  angsuran  serta memperkecil jumlah angsuran.
b. Dilakukan reconditioning yaitu, memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil
c. Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang
Upaya  yang  dilakukan  oleh  perbankan  Syariah  diatas  juga  diterapkan  oleh  pihak BMT  UGT    Sidogiri  Capem  Arjasa  dalam  menangani  pembiayaan  murabahah  yang bermasalah  pada  tahun  2020.    Upaya  yang  pertama  yang  peneliti  peroleh  dilapangan adalah mendatangi nasabah dan melakukan penjadwalan ulang serta menanyakan kepada anggota kapan akan melunasi pembiayaannya, langkah kedua adalah mendatangi nasabah dua  kali  dalam  satubulan  serta  memperkecil  jumalah  anggsuran  agar  anggota  tidak merasa  keberatan  dan  mampu  untuk  membayar,  langkah  selanjutnya  jika  tidak  ada perkembangan  maka  akan  diberikan  Surat  peringatan  yakni  SP  1,  SP  2  dan  SP  3, selanjutnya berkas akan di serahkan ke kantor  Cabang Jember kemudian pihak  Cabang yang akan mengurusnya.
Upaya yang dilakukan oleh  BMT UGT  Sidogiri Capem  Arjasa sebenarnya sama dengan  upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  perbankan  yang  lain  baik  itu  perbankan konvensional  ataupun  syariah,  hanya  saja  di    BMT  UGT    Sidogiri  Capem  Arjasa  lebih mengutamakan  sistem  kekeluargaan  dalam  mengatasi  masalah  pembiayaan  yang bermasalah  ini.  Uraian  diatas  merupakan  temuan  bahasan  yang  didapatkan  oleh  peneliti ketika berada di  lapangan, dan peneliti merasa sudah cukup uraian diatas untuk membuat sebuah  analisa  tentang  bagaimana  upaya  penanganan  pembiayaan  murabahah  yang bermasalah  pada  Tahun  2020.  Karena  keterbatasan  waktu,  biaya,  serta  keadaan  yang masih belum aman maka peneliti menyukupkan penelitian tersebut.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  tentang  Startegi  Penaganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di  BMT UGT  Sidogiri Capem Arjasa Tahun 2020
1. Strategi  Penangan  Pembiayaan  Murabahah  Bermasalah  di  BMT  UGT  Sidogiri  Capem Arjasa  Tahun  2020,  masih  ada  sebuah  perbedaan  dengan  strategi  yang  diterapkan  oleh pihak  perbankan  konvensional  ataupun  syariah  dalam  menangani  pembiayaan  yang bermasalah.  Startegi  yang  dilakukan  oleh    BMT  UGT  Sidogiri  Capem  Arjasa  berkesan lebih simple dan kurang efektif.
2. Dalam  Menyikapi    Faktor  Yang  Menyebabkan  Terjadinya    Pembiayaan  Murabahah Bermasalah    di    BMT  UGT    Sidogiri  Capem  Arjasa    Tahun  2020  pihak  BMT  hanya melihat  dari  sekilah  saja  faktor-faktor  yang  dijadikan  bahan  analisa  terhadap  pemicu pembiayaan  bermasalah,  hanya  melihat  dari  faktor  eksternal  saja  tidak  melihat  faktor internalnya juga.
3. Prosedur  Hukum  Terhadap  Penanganan  Pembiayaan  Murabahah  Bermasalah  di  BMT UGT    Sidogiri  Capem  Arjasa    juga  sama  dengan  prosedur    hukum  yang  diambil  oleh perbankan pada umumnya, yakni dengan memberikan surat peringatan satu,dua dan tiga
4. Upaya  Penanganan  Pembiayaan  Murabahah  Bermasalah  di  BMT  UGT  Sidogiri  Capem Arjasa    Tahun  2020,    sudah  sama  dengan  penanganan  yang  dilakukan  oleh  perbankan pada  umumnya,  hanya  saja  pihak  BMT  UGT  Sidogiri  Capem  Arjasa  lebih mengutamakan sistem kekeluargaan dalam penyelesaiannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manan, 2012, Hukum Ekonomi Syariah ,Jakarta: Kencana Abdul Rivai, 2015, Manajemen Strategi , Jakarta : Mitra Wacana Media Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Idri, 2015, hadis ekonomi , Depok: kencana Rahmat Syafi’i, 2001, fiqih muamalah , Bandung: Pustaka Setia Winarno  Surahman,  1994, Pengantar  Penelitian  Ilmiyah,  Dasar  Metode  dan  Teknik , (Bandung: Transito,
Parno,”Analisis Penerimaan PSAK No.102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada KPN IAIN Samarinda”, Jurnal Ekonomi Islam , Islamic ekonomi jurnal) Vol.4 .(Desember 2016 Sektertaris Negara RI, Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah anti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah,”JEBI , Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 1,2 Juli-Desember 2016
Harsyah Damar Ramadhani,”Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT BAK Muamalat Indonesia Persero,” Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah.(2019), h. 80
Nasfi,Sabri, dan Rohman Moni,”Prosedur Pemberian dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah  di KJKS Madani,”jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi, Volume IV November 2019
BMT UGT SIDOGIRI,  2020,Sekilas Sejarah.  Diambil pada tanggal 10 Maret 2020,dari https://bmtugtsidogiri.co.id .

## Wawancara
Fauzi,  wawancara, Arjasa, 05 Februari 2020 Ahmad Fauzi,wawancara, Arjasa, 16 Juni 2020