## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174

## Volume 3, Nomor 2, 2023

## Authors
1 Trias Saputra
2 Yudha Adhi Nugraha

## Affiliation
1 2 Universitas Pelita Bangsa

## Email
1 Trias.saputra@pelitabangsa.ac.id 2 yudhanugraha@gmail.com

## Date Submission
29 May 2023

## Date Accepted
31 May 2023
Date Published 31 May 2023

## DOI
10.52249

## CRIMINAL  POLCY LOKIKA  SANGGRAHA DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM  PIDANA INDONESIA

## Abstract
Criminal  Policy  in  criminal  law  or  commonly  known  as Criminal Police is the attitude of a country in implementing criminal  law  in  a  country.  Every  Country  Has  a  Different Criminal  Policy,  especially  if  it  is  related  to  religion  and decency.  In  Balinese  custom,  it  is  known  as  the  Lokika Sanggraha delict, a delict concerning decency which is highly trusted by the Balinese people. The offense gives high respect to  women.  In  practice,  there  are  many  women  who  become victims of sexual violence that have not been accommodated through  the  National  Criminal  Law.  This  research  will review  the  Lokika  Sanggraha  Criminal  Policy  which  can  be applied  nationally  through  the  Criminal  Policy.  This  study uses a normative juridical approach that uses legal data
Keywords : Criminal  Policy ,  Lokika  Sanggraha, Punishment

## Abstrak
Kebijakan  Kriminal  dalam  Hukum  pidana  atau  yang biasa  di  kenal Criminal  Polcy merupakan  sikap  Suatu Negara  dalam  menerapkan  Hukum  pidana  di  suatu negara.  Setiap  Negara  Memiliki  Kebijakan  Kriminal yang  berbeda-beda,  apa  lagi  jika  bverkaitan  dnegan Keagamaan  dan  kesusilaan.  Dalam  Adat  Bali  dikenal delik Lokika Sanggraha suatu delik tentang kesusilaan yang amat sangat dipercaya oleh masyarakat bali. Delik tersebut  memberikan  penghormatan  tinggi  kepada kaum  perempuan.  Dalam  praktikya  banyak  sekali perempuan  yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual yang  belum  diakomodir  melalui  Hukum  Pidana Nasional.  Penelitian  ini  akan  mengulas  terkait Kebijakan  Kriminal  Lokika  Sanggraha  yang  dapat  di berlakukan  secara  Nasional  melalui  Kebijakan Kriminal.  Penelitian  ini  menggunakan  Pendekatan Yuridis Normatif yang menggunakan data Hukum.
Kata  Kunci  : Kebijakan  Kriminal,  Lokika  Sanggraha, Pemidanaan
1,2 Universitas Pelita Bangsa

## Pendahuluan
Hukum  Pidana  adalah  bagian  dari  sistem  hukum  yang  berkaitan  dengan  tindak pidana  iatau  ikejahatan  yang  dilarang  oleh  undang-undang  dan  ancamannya  adalah hukuman  yang  diterapkan  oleh  negara.  Hukum  pidana  bertujuan  untuk  melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan dan untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tindak pidana dapat berupa tindakan kekerasan fisik, kejahatan ekonomi, atau tindakan  lainnya  yang  merugikan  masyarakat  atau  negara.  Hukum  Pidana  telah  lama menjadi  alat  untuk  melakukan  tindakan  represif  dan  preventif  terhadap  tindak  kriminal yang  terjadi  di  masyarakat.  Hukum  pidana  (dan  ilmu  hukum  lainnya)  dapat  digunakan sebagai  alat  rekayasa  sosial  ( Law  is  a  tool  of  social  engineering ).  Rekayasa  sosial  yang  di maksud adalah mengendalikan masyarakat untuk mencapai peristiwa dan kondisi tertentu dengan  melarang  kegiatan  yang  tidak  mendukung  arahan  dan  mengamanatkan  kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Hukum  adat  merupakan  iaturan  iatau  norma  hukum  yang  berlaku  di  dalam masyarakat adat yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Hukum adat memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum positif atau hukum tertulis, karena aturan-aturan hukum adat tidak secara resmi diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.  Hukum  adat  berkembang  sebagai  hasil  dari  adat  istiadat,  kepercayaan, kebiasaan,  dan  tradisi  masyarakat.  Hukum  adat  memiliki  peran  yang  penting  dalam kehidupan  masyarakat  adat  karena  aturan-aturan  tersebut  memberikan  petunjuk  dan panduan  dalam  mengatur  kehidupan  sosial,  ekonomi,  politik,  dan  budaya.  Hukum  adat juga  merupakan  bagian  dari  identitas  budaya  masyarakat  adat  dan  merupakan  landasan dalam  mempertahankan  nilai-nilai  budaya  dan  tradisi  mereka.  Penggunaan  hukum  adat sebagai  alternatif  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  telah  lama  dilakukan  di  Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan tradisi hukum adat yang masih kuat. Hal ini dilakukan sebagai  bentuk  upaya  untuk  menghindari  proses  hukum  pidana  formal  yang  seringkali terbukti lambat dan mahal. Namun, dalam prakteknya, penyelesaian tindak pidana melalui hukum adat seringkali menimbulkan masalah karena belum terstandarisasi dan sering kali tidak memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Pada  masyarakat  Bali  jika  terjadi  pelanggaran  hukum  seperti  pelanggaran  yang menyangkut  kesusilaan,  maka  dapat  diberikan  sanksi  sesuai  dengan  hukum  adatnya. Hukum  adat  Bali  selalu  berusaha  untuk  mencapai  keseimbangan  antara  iTuhan,  manusia dan alam (Tri Hita Karana). Pelanggaran hukum adat dianggap mengganggu keseimbangan ikosmik sekala-nislaka. Setiap tindakan yang mengganggu keseimbangan ini  adalah ilegal dan prajuru desa pakraman perlu melakukan sesuatu untuk mengembalikan keharmonisan yang  rusak.  Restorasi  meliputi  dunia  nyata  (sekala)  dan  tak  nyata  (niskala)  berupa pamidanda  (hukuman),  hukuman  berupa  pelaksanaan  ritual  (angaskara  danda),  berupa pembayaran uang atau harta (artha danda) dan hukuman fisik dan psikologis (jiwa danda).
Hukuman bagi pelaku hukum adat pada umumnya tidak sembarangan, masyaratkan mempercayai  hukuman  harus  didasarkan  pada  besarnya  kesalahan  atau  pelanggaran (mesor singgih manut ring kasipan ipun). Dalam hal ini,  Wiweka Prajuru Desa Pakraman sangat  menentukan.  penegakan  hukum  adat,  termasuk  sanksi  adat  selalu  mengutamakan kerukunan  dan  rasa  kepatutan  dalam  masyarakat.  Selain itu  sanksi  adat  bersifat  edukatif, mengutamakan  upaya  penyadaran  dan  tuntunan.  Masalah  kesusilaan  bagi  masyarakat
1,2 Universitas Pelita Bangsa
hukum  Bali  memiliki  nilai  nilai  yang  sangat  tinggi  dan  harus  dijunjung  tinggi.  Hal  ini berkaitan  dengan  pemahaman  masyarakat  Bali  yang  menganggap  kesusilaan  sebagai sesuatu  yang  menciptakan  keseimbangan  dan  keharmonisan  antara  bwuana  agung  dan bwuana  alit.  Salah  satu  bentuk  pelanggaran  yang  dikenal  pada  masyarakat  Bali  adalah lokika sanggraha (Holyone, Ade Sinta dan Fajrin, 2021).
Kitab  Adhigama  menjelaskan  bahwa  Lokika  Sanggraha  adalah  hubungan  romantis antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  yang  belum  terikat  perkawinan  yang  sah menurut  hukum  nasional  atau  adat  (Lailah,  2014).  Delik  Adat  Lokika  Sanggraha  diawali dengan  seorang  laki-laki  yang  berjanji  suatu  saat  akan  menikahi  seorang  perempuan sehingga  perempuan  tersebut  akhirnya  rela  menyerahkan  segalanya  hingga  terjadi hubungan  biologis  dan  menjadi  hamil,  namun  kemudian  laki-laki  tersebut  memutuskan hubungan tersebut tanpa alasan yang sah.
Dalam KUHP pasal 284 KUHP menjelaskan jika seseorang yang sudah menikah atau kawin  melakukan  hubungan  persetubuhan  dengan  orang  lain  yang  bukan  pasangannya (overspel) diancam dengan dipidana penjara sembilan bulan. Pada pasal 285 KUHP barang siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seorang  wanita  bersetubuh dengan  dia  di  luar  perkawinan,  diancam  karena  melakukan  perkosaan  dengan  pidana penjara  paling  lama  dua  belas  tahun.  Pada  286  barangsiapa  bersetubuh  dengan  seorang perempua yang bukan isterinya, sedang padahal diketahui, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. Lalu pada pasal 287 ayat  1  Barangsiapa  bersetubuh  dengan  perempuan  yang  bukan  isterinya,  sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa  umur perempuan itu belum cukup 15 tahun  kalau  tidak  nyata  berapa  umurnya,  bahwa  perempuan  itu  belum  masanya  untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun
Karena  KUHP  Belum  mengatur  mengenai  delik  Lokika  Sanggraha  hal  ini  menjadi sangat menarik dimana delik adat Lokika Sanggraha dijadikan suatu dasar untuk memutus suatu  perkara  di  Peradilan  Umum  di  Bali,  serta  bagaimana  pengakuan  hukum  terhadap delik Lokika Sanggara. Oleh karenanya penelitian ini akan membahas terkait Delik Lokika sanggara  (hukum  adat  bali)  dalam  pembangunan  kebijakan  kriminal  hukum  pidana indonesia

## Metode Penelitian
Penelitian  ini    menggunakan    pendekantan  Yuridis-Normatif  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  (data  kepustakaan)  atau  data  sekunder.oleh karenanya  cara  meneliti  dengan  bahan  pustaka  atau    data    sekunder    dapat dinamakan    sebagai    penelitian    hukum    normatif    atau  penelitan  hukum kepustakaan  (Soerjono  dan  Mamudji,  2014).  pengumpulan  atau  pemanggilan  data dari  studi  kepustakaan  ( library  research ).Teknik  pengumpulan  data  kepustakaan sudah  didokumentasikan  sehingga  tidak  perlu  digali  secara  langsung  dari masyarakat (lapangan) akan tetapi dilakukan dimana data kepustakaan itu berada (Hotma dan Herybertus, 2009)
1,2 Universitas Pelita Bangsa

## Hasil dan Pembahasan
Pengertian  Hukum  Adat  berasal  dari  bahasa  Arabjika  diterjemahkan  dalam  bahasa Indonesia berarti kebiasaan. Aturan (perbuatan) iazim dituruti dan dilakukan sejak dahulu kala di suatu idaerah tertentu. Sementara itu istilah hukum ada pertama kali di kemukakan oleh Cornelis van Vollen Hoven kemudian menggunakan istilah tersebut dalam bukunya De Acheers ( Orang – Orang Aceh ), dan kemudian di ikutin oleh Cristian Snouck Hurgronye dalam  bukunya  Het  Adat Recht  van  Nederland  Indie Kata-kata  kebiasaan  atau  adat  sudah dikenal. Van Dijk menentang penggunaan istilah hukum adat sebagai terjemahan dari adat recht  sebagai  pengganti  hukum  kebiasaan  dengan  alasan  sebagai  berikut  :  Hukum  adat berarti  suatu  kompleks  aturan-aturan  hukum  yang  timbul  dari  kebiasaan,  karena  hal  itu berarti  ada  aturan-aturan  tingkah  laku  yang  diterima  dan  dikehendaki  oleh  masyarakat karena  masyarakat  telah  bertingkah  laku  dengan  cara  tertentu  dalam  jangka  waktu  yang lama.  B.  Terhaar  Bzn  Mengunkapkan  hukum  adat  adalah  keseluruhan  peraturan  yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Sedangkan Soekanto berpendapat bahwa hukum adat adalah kompleks adat-adat  yang  pada  umumnya  tidak  dikitabkan,  tidak  dikodifikasikan  dan  bersifat paksaan. Pijakan hukum dalam menerapkan hukum adat (lokika sanggraha) dengan pasal 5 ayat  (3b)  Undang  Undang  Nomor  1/drt/1951  sebagaimana  dalam  putusan  Mahkamah Agung  Nomor  185/K/KR/1978.  Meskipun  demikian  pasal  tersebut  memberlakukan Hukum Pidana Adat dalam arti yang sangat terbatas (Eddy Hiariej, 2016)
Lokika Sanggraha dapat diuraikani menjadi dua kata, yaitu Lokikai dan Sanggrahai. Lokikia dari kata laukikia (bahasa isansekerta) berarti orang umum, orang banyak, sedang Sanggaraha dari kata Sanggra (bahasa sansekerta) berarti  pegang (dalam arti luas), sentuh, hubungan. Jadi Lokika Sanggraha berarti di pegang/sentuh/jamah orang banyak, usud ajak anak  liu  (bahasa  Bali)  (Hilman,  1992).  Dalam  Konteks  Yuridis  menurut  'Kitab  Hukum Adigama',  arti  dari  istilah  Lokika  Sanggraha  adalah  bahwa  dalam  hubungan  percintaan antara seorang pria dan seorang wanita, pria tersebut telah berjanji untuk menikahi wanita tersebut  sebagai  calon  istrinya,  sehingga  wanita  tersebut  mengijinkan  pria  tersebut  untuk menodainya,  tetapi  setelah  wanita  tersebut  dinodai  tanpa  alasan  yang  jelas,  pria  tersebut memutuskan cintanya.
Unsur delik yang terdapat dalam Lokika Sanggraha antara lain :
a. Telah terjadinya persetubuhan diluar pernikahan antara pria dan Wanita
b. Terjadinya hubungan persetubuhan pria dan wanita tersebut didasari oleh suka sama suka
c. Si pria ingkar janji tidak mengawai si Wanita tanpa alas an
d. Hubungan persetubuhan tersebut antara si pria dan Wanita menyababkan kehamilan.
Perkembangan  perkembangan  hukum  adat  melalui  yurisprudensi  akan  memberikan pengetahuan  tentang  pergeseran  dan  tumbuhnya  ihukum  adat,  melemahnya  hukum  adat lokal  dan  menguatnya  hukum  adat  yang  kemudian  menjadi  bersifat  dan  mengikat  secara nasional.  Dalam  perkara  Nomor  854K/Pid/1983  tanggal  30  Oktober  1984,  Menurut Mahkamah Agung, seorang laki-laki yang tidur bersama dengan seorang perempuan dalam satu kamar dan pada satu tempat tidur, merupakan bukti petunjuk bahwa laki-laki tersebuti telah bersetubuh dengan wanita itu. Berdasarkan keterangan saksi korban dan adanya bukt petunjuki  dari  para  saksi-saksi  lainnya,  terdakwa  telah  bersetubuhi  dengan  saksi  korban
1,2 Universitas Pelita Bangsa
sebagaimana  dimaksud dalam  dakwaan  subsider.  Mengenai  dakwaan  primer,  Mahkamah Agung  berpendirian  bahwa  dakwaan  ini  tidak  terbukti  dengan  sah,  karena  unsur  barang dalam pasal 378 KUHP tidak terbukti idengan sah dan meyakinkan, dengan demikian maka terdakwa  harus  dibebaskan  datri  dakwaaan  primer  pasal  378  KUHP.  Berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung dalam diktum putusannya berbunyi :
a. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer.
b. Menyatakan terdakwa bersalah terhadap dakwaan subsider melakukan tindak pidana adat Logika Sanggraha.
c. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara dua bulan.
I Secara  umum i pembaharuan  hukum  pidana i harus  dilakukan  dengan  pendekatan i kebijakan,  karena i memang  pada i hakikatnya  ia  merupakan  bagian i dari  suatu  langkah kebijakan  atau i policy (yaitu  bagian  dari  politik  hukum  atau  penegakan  hukum,  politik hukum  pidana,  politik i kriminal,  dan i politik i sosial).  Di  dalam  setiap i kebijakan  ( policy ) terkandung i pula i pertimbangan  nilai. i Oleh i karena  itu, i pembaharuan  hukum i pidana i harus i pula berorientasi i pada pendekatan i nilai (Barda Nawawi, 2010).
I Dilihat i dari  sudut i pendekatan i kebijakan  bahwa  tindak  pidana i adat  yang i tiada bandingan atau i padanan dalam KUHP i dimana i sifatnya tidak i berat atau dianggap tindak pidana  adat  yang  ringan  ancaman  pidananya  adalah i pidana i penjara i dengan  ancaman paling lama tiga bulan atau denda sebanyak i lima ratus rupiah (setara i dengan kejahatan i ringan), i minimumnya sebagaimana i i tercantum dalam i ketentuan Pasal 12 i KUHP i yaitu 1 hari  untuk  pidana  penjara  dan  pidana  denda  minimal  25  sen  sesuai  dengan  ketentuan i KUHP. Akan i tetapi, untuk i tindak pidana i adat yang berat i ancaman pidana i paling lama 10 i tahun, sebagai i i pengganti dari hukuman i adat i yang i tidak i dijalani oleh i terdakwa. sebagai i bagian i dari i kebijakan i sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan  bagian  dari  upaya  untuk  mengatasi  masalah-masalah  sosial i (termasuk i masalah i kemanusiaan) i dalam  rangka  mencapai  atau  menunjang  tujuan  nasional (kesejahteraan  masyarakat  dan i sebagainya). i Kedua,  sebagai  bagian  dari  kebijakan kriminal, i pembaharuan  hukum  pidana  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  dari  upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya i penanggulangan i kejahatan). Ketiga, sebagai bagian dari kebijakan i penegakan i hukum, i pembaharuan hukum pidana i pada hakikatnya merupakan i bagian  dari  upaya  memperbaharui  substansi i hukum  ( legal  substance )  dalam i rangka lebih mengefektifkan i penegakan i hukum.
Dilihat i dari sudut i pendekatan i nilai, pembaharuan hukum pidana pada i hakikatnya i merupakan i upaya  melakukan i peninjauan  dan  penilaian  kembali  ( reorientas i i dan i reevaluasi )  nilai i - i nilai i sosiopolitik, i sosiofilosofis,  dan i sosiokultural  yang i melandasi  dan memberi isi terhadap i muatan i normatif dan i substantif i hukum pidana yang i dicita-citakan. Pada  asasnya,  secara  substansial  hukum  adat  berlandaskan  pada i nilai i - i nilai i yang terkandung i dalam  suatu i masyarakat i dengan  bercirikan i asas i kekeluargaan, i religius, i komunal dan i bertitik i i tolak i bukan atas i dasar i keadilan i individual akan tetapi i keadila secara i bersama. i Konsekuensi i logis  dimensi i penyelesaian  membawa  keselarasan, i kerukunan  dan i kebersamaan. i Tegasnya,  hukum  adat  lebih i mengedepankan i eksistensi i pemulihan  kembali i keadaan i yang  terguncang  akibat  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh pelaku.  Karakter-karakter i nilai i hukum  adat i yang  telah i dikemukakan i tersebut  adalah cerminan i dari karakter i masyarakat i Indonesia
1,2 Universitas Pelita Bangsa

## Kesimpulan
Hukum  Pidana  Adat  telah  dikodifikasikan  dan  diberlakukan,  dimulai  dengan Undang-Undang  Darurat  No.  1  Tahun  1951  meskipun  penggunaannya  dilakukan  secara ketat karena karakter dari Hukum Pidana mengedepankan Asas Legalitas. KUHP baru yang telah mengakomodir Hukum Pidana tidak tertulis yang menyebutkan bahwa hukum yang hidup  dalam  masyarakat  bisa  digunakan  sebagai  dasar  penjatuhan  hukuman  bagi seseorang. Hal ini menandakan asas legalitas tidak lagi di gunakan secara absolut. Sehingga delik-delik  adat  disetiap  daerah  dapat  diberlakukan  kepada  pelanggarnya.  Meskipun KUHP baru ini baru bisa diterapkan 3 (tiga) tahun setelah di undangkan yakni pada tahun 2026 dengan segala penyesuaiannya.
Di  Indonesia,  putusan  pengadilan  dapat  digunakan  sebagai  alternatif  untuk pembentukan  hukum  dalam  perkara  pidana.  Hal  ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa  hakim harus  menetapkan  hukum  untuk  mengadili  kasus  yang  belum  di  atur  secara  tegas.  Jika hakim pada akhirnya dapat memberikan putusan yang adil dalam kasus yang dia tangani, dapat diklaim bahwa hakim telah menemukan menemukan hukum baru,  dan putusan ini dapat  diterapkan  sebagai  yurisprudensi  oleh  hakim  hakim  lain  dalam  menangani  kasus yang serupa dengannya di masa depan

## Daftar Pustaka
Adami Cahzawi. (2002), Pengantar Hukum Pidana Bagian I, Jakarta : Grafindo M. Holyone N Singadimedja Ade sinta,Fajrin putri Caroline, ‘Eksistensi Lokika Sanggraha Sebagai  Delik  Adat  Bali  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia’,  1.March  (2021),  1–19 https://doi.org/https://doi.org/10.35706/djd.v1i1.5469 > H.A. Zainal Abidin Farid, (2007), Hukum Pidana I , Jakarta : Sinar Grafika. Muladi, Barda Nawawi. (2010), Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : Pt Alumni. Moeljatno. (1987), Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta.
I Made Widnyana. (1993), Kapita Selekta Hukum Pidana Adat, Bandung : PT Eresco Eddy.  O.S  Hiariej.  Zainal  Arifin  Mochtar.  (2021),  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  :  Memahami Kaidah,  Teori,  Asas  dan  Filsafat  Hukum,  Jakarta:  Perpustakaan  Nasional  :  Katalog Dalam Terbitan
Roeslan Saleh, (1983), Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana, Jakarta : Aksara Barn Lilik  Mulyadi.  (2007),  Hukum  Acara  Pidana  :  Normatif  Teoritis,  Praktik  dan Permasalahannya, Bandung : Alumni.
B. Waluyo. (2012), Viktimologi : Perlindungan Saksi & Korban, Jakarta: Sinar Grafika Soedarto.  (1983),  Hukum  Pidana  dan  Perkembangan  Masyarakat  Kajian  terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Bandung : Sinar Biru.
R.  Yulia.  (2013),  Viktimologi  : perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan ,  Yogyakarta: Graha Ilmu,
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji.  (2014), Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Antonius Sudirman. (2007), Hati Nurani Hakim dan Putusannya, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
Izzatul  Lailah.  (2014), Sanksi  bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Kesusilaan  (Lokika  Sanggraha)  Pada Masyarakat Bali Perspektif Hukum Pidana Islam , <
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29192/1/IZZATUL%20 LAILAH-FSH.pdf>
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji.  (2014), Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
1,2 Universitas Pelita Bangsa
Sunggono, Bambang. (2009), Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana :  (Perkembangan  Penyusunan Konsep KUHP Baru) (Jakarta: Kencana, 2010) https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=712509