## Subhan

## DIALEKTIKA SUNNI DAN SYI’AH

## Melacak Argumentasi Hukum Nikah
Mut’ah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi Email: subhan.mar@gmail.com
Abstrak: Studi  ini  bertujuan  untuk  melacak,  memperlihatkan  dan mengomparasikan  argumentasi  yang  mendasari  pandangan  Sunni  dan  Syiah tentang  nikah  mut’ah.  Perbedaan  pendapat  antarkeduanya,  terkait keniscayaan  nikah  mut’ah,  akan  ditelusuri  berdasarkan  sumber  hukum masing-masing pandangan, yakni penafsiran QS. an-Nisa [4]: 24.  Fuqaha Sunni  yang  merujuk  pada  fikih  empat  mazhab  memahami  ayat  tersebut bukan  sebagai  dalil  yang  memperbolehkan  nikah  mut’ah,  sementarafuqaha Syiah  justru  memahami  sebaliknya.  Dengan  metode  komparatif,  studi  ini menyatakan bahwa berdasarkan QS An-Nisa’ [4]:  24, al-Mu’minun [23]: 5-7,  dan  at-Talaq  [65]:  1,  pernyataan  hadis  dan  ijma’  ulama,  dapat dipahami bahwa nikah mut’ah termasuk dalam katergori haram. Sebaliknya, fuqaha  Syiah  berpendapat  bahwa  QS.  an-Nisa  [4]:  24  adalah  dalil  yang meperbolahkan  mut’ah  yang  berlaku  sejak  masa  awal  keislaman  dan  hanya dilarang pada masa  Umar  bin Kattab.  Pelarangan tersebut dipahami bukan sebagai  larangan  yang  berpijak  pada  dalil  naqli,  melainkan  hanya  sebagai ijtihad  Umar  yang  merupakan  dalil  aqli,  dan  karenanya  tidak  menutup peluang interpretasi .
Kata Kunci : Dialektika, Sunni, Syi’ah.

## Pendahuluan
Akhir-akhir  ini,  terma  Syiah-Sunni  seringkali  disandingkan dengan  isu-isu  kekerasan  dalam  identitas.  Syiah  dipahami  sebagai fuqaha  yang  senantiasa  berbeda  dengan  Sunni  dari    aspek-aspek politis,  padahal  terdapat  isu  mendasar  yang  menjadikan  keduanya selalu  berbeda,  yakni  pada  persoalan  usul  dan  furu  agama  Islam. Pada  persoalan  usul,  fuqaha  Syiah  kerap  ditendensikan  dengan pengkultusan  Ali  bin  Abi  Talib,  sementara  pada  persoalan  furu  ia ditendensikan  dengan  praktik  nikah  mut’ah.  Akan  tetapi  studi  ini difokuskan  hanya  untuk  menelusuri  persoalan  mendasar  kedua, yakni  interpretasi  Syiah  terhadap  dalil  hukum  yang  mendasari pembolehan nikah mutah.
Atas  dasar  perbedaan  perspektif  di  atas,  maka  perintah menikah dalam al-Quran pun menjadi multi interpretasi. Dari sudut pandangan  tekstual  ia  dipahami,  sebagai  himbauan  ketaatan terhadap syari’at dan dari sudut pandang esensial ia justru dipahami sebagai  media  menuju  pensyariatan  itu  sendiri.  Sudut  pandang tekstual  berkonsekuensi  pada  boleh-tidaknya  pernikahan  itu dilakukan,  semantara  sudut  pandang  esensial  berkonsekuensi  pada maksud dari pernikahan.
Secara kontekstual pernikahan bukan hanya persoalan perdata terlebih persoalan cinta, melainkan meliputi aspek-aspek lain, seperti ekonomi,  sosial  dan  kultural.  Sementara  itu,  bagi  umat  Islam pernikahan  lebih  dari  sekadar  peristiwa  agama,  tetapi  justru  untuk memenuhi ketentuan Allah dan Nabi Saw dengan pelaksanaan yang sesuai  dengan  prosedur  dan  tata  cara  yang  disahkan  menurut sumber  agama;Perkawinan  dianggap  sah  jika  memenuhi  syarat  dan rukun  yang  telah  ditetapkan.  Jika  salah  satu  syarat  dan  rukunnya tidak dipenuhi, maka suatu pernikahan dianggap batal (tidak sah). 1
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  14,  dirumuskan  bahwa rukun nikah terdiri dari lima macam, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul. Kelima rukun ini merupakan hasil  analisis  dari  berbagai  pendapat  di  kalangan  fuqaha  yang berkaitan  dengan  rukun  dalam  pernikahan.  Menurut  Wahbah  az- Zuhaili,  Jumhur  ulama  menyatakan  terdapat  empat  rukun  nikah: 1)suami,  2)  istri,  3)  suami  dan  4)  wali.  Untuk  saksi  dan  mahar,
1 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh , (Bogor: Kencana, 2003), 81.
keduanya  merupakan  syarat  dalam  akad  nikah.  Dengan  demikian, saksi  dan  mahar  dijadikan  rukun  menurut  istilah  yang  beredar  di kalangan sebagian ahli fiqh. 2
Kaitannya  dengan  salah  satu  rukun  nikah  yang  telah dipaparkan  di  atas  adalah  pada  persoalan  ijab  qabul  (sigat  akad nikah).  Dalam  berbagai  referensi  fiqh  dijelaskan  bahwa  hendaknya ucapan yang dipergunakan di dalam ijab-qabul bersifat mutlak tidak dijeda  dan/atau  dipisah  dengan  syarat  apapun.  Dengan  demikian hukum  perkawinan  yang  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam sejalan  dengan  pendapat    Sunni.  Akan  tetapi,  kenyataannya,  pada prosesi nikah mut’ah atau yang populer juga disebut dengan kawin kontrak berbanding terbalik dengan bunyi kompilasi hukum Islam. Pada  nikah  mut’ah,pengucapan  ijab-qabul  seringkali  dikaitkan dengan  sesuatu  syarat,  yakni  kelangsungan  pernikahan  yang  hanya bersifat  sementara  denganbatas  waktu  tertentu( ta’qit ),  seperti sebulan,  setahun,  dua  tahun,  atau  tiga  tahun.  Artinya,  jenis pernikahan  semacam  ini  adalah  pernikahan  yang  dibatasi  oleh jangka waktu tertentu.
Terkait  hal  ini,  jumhur  fuqaha  berpendapat  bahwa  nikah mut’ah  tidak  sah,  sementara  fuqaha  Syi’ah  membolehkan  jenis pernikahan  tersebut. 3 Fuqaha  di  kalangan  mazhab  Sunni  dan  Syi’ah memiliki  persepsi  dan  praktik  yang  berbeda  tidak  hanya  tentang hukumnya,  tetapi  juga  tentang  waktu  pengharamannya  dari  status hukum  yang  sebelumnya  diperbolehkan.  Ada  yang  menyatakan bahwa  nikah  mut’ah  telah  diharamkan  selama-lamanya,  ada  yang menyamakannya dengan zina,  dan  ada  juga yang  membolehkannya secara  mutlak.  Perbedaan  pemahaman  para  fuqaha  tersebut, menjadi  menarik  untuk  dikaji  lebih  lanjut.  Karenanya,  studi  ini mendeskripsikan  dan  membandingkan  berbagai  pandangan  fuqaha tersebut. Dengan langkah  ini diharapkan  adanya hasil  kajian  ilmiah tentang  persepsi  fuqaha  Sunni  dan  Syi’ah  tentang  nikah  mut’ah, utamanya  persepsi  yangberkaitan  dengan  acuan  hukum  yang melandasi argumentasi keduanya.
2 Wahbah  Az-Zuhaili, al-Fiqh  al-Islamiy  wa  Adillatuhu .  Juz.  VII,  (Suriyah- Damsyik: Dar al-Fikr. 1405 H / 1985 M), 96.
3 Ibid., 117.

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  pustaka  ( library  research ) terhadap sumber yurisprudensi hukum Islam yang berkaitan dengan nikah  mut’ah.  Penelitian  ini  tergolong  penelitian  kualitatif  karena mendeskripsikan  suatu  objek,  fenomena,  atau social  setting yang diterjemahkan  dalam  suatu  tulisan  yang  bersifat  naratif. 4 Afifuddin menyatakan  bahwa  metode  penelitian  kualitatif  sering  juga  disebut dengan  metode  penelitian  naturalistik  karena  penelitiannya dilakukan pada  kondisi  yang alamiah.  Disebut juga dengan metode kualitatif  karena  karena  data  yang  terkumpul  dan  analisisnya  lebih bersifat kualitatif. 5
Dalam  membaca  pendapat  Sunni  dan  Syiah,  studi  ini melakukan  komparasi.Komparasi  digunakan  dalam  penelitian  ini karena  terdapat  perbedaan  pandangan  antara  fuqaha  Sunni  dan Syi’ah  tentang  nikah  mut’ah.  Dengan  membandingkan  pandangan keduanya, akandiketahui argumentasi yang dipakai oleh ulama Sunni dan Syi’ah tersebut.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  sumber  data primer  dan  sekunder. Data  primer  merupakan data  yang diperoleh langsung  dari  sumbernya.  Sumber  data  primer  dari  penelitian  ini adalah  kitab-kitab  fiqh  yang  membahas  tentang  nikah  mut’ah. Kitab-kitab fiqh yang dimaksud adalah kitab fiqh mazhab Sunni dan kitab fiqh mazhab Syi’ah. Adapun, sumber data sekundernya adalah sekumpulan  referensi  pendukung  atau  karya-karya  lain  yang berkaitan dengan objek pembahasan penelitian ini.

## Interpretasi Sunni terhadap Dalil Nikah Mut’ah
Pemahaman  terhadap  interpretasi  Sunni  mengenai  nikah mut’ah  tidak  dapat  dipisahkan  dari  definisi  nikah  mut’ah  menurut Sunni.  Sayid  Sabiq  menyatakan,  nikah  mut’ah  disebut  juga  kawin sementara  atau  kawin  terputus,  karena  secara  terminologi  praktik nikah  mutah  dilakuakan  dengan  cara  mengawini    dalam  jangka waktu  tertentu,  seperti  sehari,  seminggu  atau  sebulan.  Dan
4 Djam’an  Satori, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  (Bandung:  Alfabeta,  2011), 28.
5 Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Pustaka Setia, 2009), 57.
dinamakan  nikah  mut’ah  karena  terdapat  keinginan  untuk bersenang-senang sementara waktu. 6
Sirama dengan definisi di atas, al-Jaziri mengemukakan bahwa nikah  mut’ah  ( nikah  mu’aqqat )  adalah  sebuah  ikatan  pernikahan kontrak  yang  dibatasi  waktu,sebagaimana  perkataan  pasangan  laki- laki dan  perempuan,“ Nikahkanlah  dirimu  untukku selama sebulan atau aku menikahimu selama satu tahun” dan kalimat yang semakna dengan kalimat  tersebut.  Alhasil,  ia  dikatakan  mut’ah  jika  sigat  akat  yang disebutkan  mensyaratkan  waktu  tertentu,  meskipun  syarat  dan rukun lainnya terpenuhi. 7
Ibn  Rusyd berpendapat  bahwa  larangan  nikah mut’ah bersifat mutawatir  hanya  saja  masih  terdapat  perbedaan  pendapat (khilafiyah)  tentang  waktu  terjadinya  larangan.  Pemberitahuan  dari Rasulullah  Saw  tentang  larangan  nikah  mut’ah  terdapat dalam lima riwayat  yang  berbeda.  Riwayat  pertama  menyebutkan  bahwa Rasulullah  Saw  melarang  nikah  mut’ah  pada  perang  Khaibar. Riwayat  kedua  menyebutkan  pada  tahun  ditaklukkannya  kota Mekkah (al-Fath). Riwayat ketiga menyatakan pada tahun haji wada’ .
Riwayat keempat menyatakan pada tahun umrah qadha’ . Dan riwayat kelima menyebutkan pada perang Authas . Kebanyakan sahabat dan hamper semua fuqaha mengharamkannya. 8
Jika ditelusuri pandangan jumhur ulama Sunni, tampak bahwa:
1. Fuqaha Hanafiyah—dalam memutuskan keharaman mut’ah— mengawali penjelasannyadengan mengurai terlebih dahulu hal- hal  yang  menjadi  syarat  sahnya  nikah.  Fuqaha  Hanafiyah menjelaskan  bahwa  terdapat  kategori  nikah  yang  sah  dan terdapat  juga  bentuk  nikah  yang  dianggap fasid atau  batal. Pernikahan yang rusak menurut  ulama Hanafiyah adalah  yang tidak memenuhi syarat sahnya nikah, seperti nikah tanpa saksi, nikah mut’ah (temporal), menikah dengan lima orang sekaligus dalam satu akad, menikahi seorang perempuan dan saudarinya, atau bibi dari ayah, dan bibi dari ibu, demikian pula menikahi istri  orang  lain  yang  disangka  belum  menikah.  Semua  bentuk
6 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah , jilid 6, alih bahasa: Mohammad Thalib, (Bandung: al-Ma’arif, 1980),63.
7 Abdurrahman  Al-Jaziri, Kitab  al-Fiqh  ‘Ala  al-Madhahib  al-Arba’ah .  Juz.IV,
(Beirut-Libanon: Dar alKutub al-‘Ilmiyah, 1410 H / 1990 M),  84.
8 Abu  al-Walid  Muhammad  bin  Ahmunnah  bin  Rusyd, Bidāyah  al - Mujtahid  wa Nihāyah  al-Muqtaşid ,  penerjemah:  Imam  Ghazali  Said  dan  Achmad  Zaidun,  (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 529.
pernikahan  yang  telah  disebutkan,  menurut  Abu  Hanifah  dan sahabatnya,  adalah  bentuk  pernikahan  yang  fasid  dan  tidak sah. 9
2. Fuqaha  Malikiyah  juga  memandang  nikah  mut’ah  sebagai pernikahan  yang  tidak  sah  atau  karena  cacat  ( kholal )  dalam salah satu rukun dan/atau syaratnya. Fuqaha ini mengklasifikasi beberapa pernikahan yang dianggap cacat: Pertama, pernikahan  yang  disepakati  oleh  fuqaha kecacatannya,  seperti  menikahi  salah  satu  mahram  dari  satu keturunan  atau  dari  satu  tempat  penyusuan  atau  ikatan besanan. Kedua, pernikahan  yang  diperselisihkan  para  fuqaha akan kerusakannya, yakni pernikahan yang dianggap cacat oleh fuqaha  Malikiyah dan dianggap  sah  menurut  sebagian  fuqaha; dengan  syarat  perselisihannya  berat,  seperti  pernikahan  orang yang sakit, dalam hal ini tidak diperbolehkan. Akan tetapi jika perbedaan  pendapat  itu  ringan  (kecenderungan  pada argumentasi  yang  mengharamkan  lebih  berat)  seperti pernikahan mut’ah, menikahi istri yang kelima, maka disepakati kecacatan nikahnya.
3. Fuqaha Syafi’iyah mengkategorisasikan nikah mut’ah ke dalam jenis  pernikahan  yang  tidak  sah  (rusak).  Alasan  utamanya adalah  karena    nikah  mut’ah  merupakan  pernikahan  yang dibatasi dengan waktu tertentu. Akad tersebut dapat dibatalkan karena adanya kesepakatan waktu. Dalam hal ini Imam Syafi’i berpendapat  nikah  mut’ah  adalah  haram.  Argumentasinya didasarkan pada beberapa hadis masyhur yang melarang nikah mut’ah: Pertama, hadis  dari  ‘Ali  bin  Abi  Thalib  bahwa Rasulullah  Saw  telah  melarang  nikah  mut’ah  pada  waktu perang  khaibar  yaitu  pada  hari  yang  sama  ketika  Rasulullah mengharamkan  memakan  daging  keledai  yang  dipelihara. Kedua ,  hadis  dari  Rabi’  bin  Sabrah  dari  ayahnya,  bahwa  Nabi Saw  telah  melarang  nikah  mut’ah.Lebih  lanjut,  ia  menyatakan bahwa semua jenis nikah yang ditentukan keberlangsungannya sampai  waktu  yang  diketahui  ataupun  yang  tidak  diketahui, maka nikah yang demikian tidak sah; tidak ada hak waris antara kedua  pasangan  suami-istri  tersebut,  dan  tidak  berakibat  pula pada  hal-hal  yang  berkaitan dengan  hukum  dalam  pernikahan
9 Ibid , Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqh… , 112.
seperti; thalaq , zhihar,  ila ,  dan li’an. 10 Artinya,  Imam  Syafi’i berpandangan bahwa nikah yang dilakukan dengan menentukan batas waktu, maka nikahnya tidak sah dan segala akibat  yang  ditimbulkan  dari  pernikahan  tersebut  dianggap tidak sah.
4. Fuqaha  Hanabilah,  dalam  menanggapi  jenis  pernikahan mut’ah  juga  melihat  dari  sisi  adanya    jangka  waktu  tertentu yang  disepakai.  Fuqaha  ini  berpendapat  bahwa  jika  seorang laki-laki  menikahi  seorang  perempuan  untuk  jangka  waktu tertentu,  memberikan  syarat  untuk  menceraikannya  pada waktu  tertentu  atau  berniat  di  dalam  hatinya  untuk menceraikan pada jangka waktu tertentu atau bila seorang laki- laki  asing  (pendatang)  dengan  berniat  untuk  menceraikan  si perempuan jika ia keluar dari wilayah yang ia tempati tersebut, dikenakan  ta’zir.  Artinya,  fuqaha  Hanafiyah  melarang  jenis pernikahan ini.
Berdasarkan keterangan di atas,studi tentang pandangan Sunni terhadap nikah mut’ah menuntut maksud yang juga diinginkan oleh Kompilasi  Hukum  Islam,  yakni  bahwa  pernikahan  syarat  akan ikatan yang kuat ( misaqan galiza ) dan dengan demikian praktik nikah mut’ah  menjadi  haram  secara  mutlak.  Argumentasi  Sunni  adalah pernyataan al-Qur’an surah:  An-Nisa’ (4): 24, al-Mu’minun (23): 5- 7,  dan  ath-Thalaq  (65):1.  Atas  dasar  ini  pula  fuqaha  Sunni berpendapat bahwa keharaman nikah mutah tidak berpeluang untuk diinterpretasi lagi; yang telah diharamkan, tak dapat menjadi halal.
Selain  argumentasi  al-Quran,  fuqaha  Sunni  juga  mendasari pengharamannya dengan tentang pelarangan nikah mut’ah:
a. Hadits  riwayat  Ahmad,  Bukhari,  dan  Muslim.  Dari  Ibnu Mas’ud, ia berkata: “Kami pernah berperang bersama Rasulullah Saw yang  tidak  disertai  perempuan,  kemudian  kami  bertanya,  tidakkah (sebaiknya) kita berkebiri saja? Lalu Rasulullah Saw. melarang kami dari  yang  demikian  itu,  kemudian  ia  memberi  keringanan  hukum kepada  kami  sesudah  itu,  yaitu  dengan  cara  mengawini  perempuan sampai  batas  waktu  tertentu  dengan  (mahar),  pakaian,  lalu  Abdullah bin  Mas’ud  membaca(firman  Allah):  “Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah  kamu  mengharamkanapa-apa  yang  baik  yang  dihalalkan
10 Abu  Abdillah  Muhammad  ibn  Idris  asy-Syafi’i, al-Umm ,  Juz  VI,  Tahqiq;  Dr. Rif’at Fauzi Abdul Muthalib, ( Kairo-Mesir: Dar  al-Wafa’, 1422 / 2001), 206.
Allah  atas  kamu”. (QS.  5:87).  (HR.  Ahmad,Bukhari  dan Muslim).
b. Hadits riwayat Bukhari. Dan dari Abi Jamrah, ia berkata: “Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang kawin mut’ah, kemudian ia  memberi  keringanan.  Laluseorang  bekas  hambanya  berkata  kepada Ibnu  Abbas:  Hal  itu  (dibolehkan)  hanya  dalam  situasi  yang  sulit, sedang perempuan sangat sedikit dan sebagainya. Kemudian Ibnu abbas berkata : Ya, memang begitu” . (HR Bukhari).
c. Hadits  riwayat  Tirmizi.  Dan  dari  Muhammad  bin  Ka’ab  dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Sebenarnya kawin mut’ah itu hanya terjadi pada permulaan Islam, yaitu
seseorang datang ke satu negeri, di mana ia tidak memiliki pengetahuan tentang  negeri  itu,  lalu  ia  mengawini  seorang  perempuan  selama  ia mukim  (di  tempat  itu)  lalu  perempuan  itu  memelihara  barangnya  dan melayani urusannya sehingga turunlah ayat ini (“kecuali terhadap istri- istri mereka atau hamba yang mereka miliki”-QS.23: 6). Ibnu Abbas berkata: Maka setiap persetubuhan selain dengan dua jalan itu (nikah dan pemilikan hamba) adalah haram”. ( HR Tirmizi).
d. Hadits  riwayat  Ahmad,  Bukhari,  dan  Muslim.  “ Dan  dari  Ali, bahwa  sesungguhnya  Nabi  Saw.  melarang  nikah  mut’ah  dan  daging himar piaraan  pada waktu perang khaibar ”.  (HR Ahmad,  Bukhari dan Muslim).
e. Hadits  riwayat  Ahmad  dan  Muslim.  “Dan  dari  Salmah  bin Akwa’,ia  berkata: Rasulullah  memberi  keringanan  (hukum)  kepada kami untuk kawin mut’ah pada tahun perang Authas selama tiga hari, kemudian ia melarangnya” . (HR Ahmad dan Muslim).
f. Hadits riwayat Ahmad dan Muslim. “Dan dari Saburah al-Juhani, bahwa  sesungguhnya  ia  pernah  berperang  bersama  Rasulullah  Saw. dalam  menaklukkanMakkah.  Saburah  berkata:  Kemudian  kami bermukim  di  sana  selama  lima  belas  hari,  lalu  Rasulullah  Saw. mengizinkan  kami  kawin  mut’ah  dan  ia  menyebutkan(kelanjutan) hadits itu. Selanjutnya Saburah berkata:  Maka tidaklah  kami keluar hingga  Rasulullah  Saw.  Mengharamkannya”. (HR.  Ahmad  dan
Muslim)
g. Hadits  riwayat  Ahmad  dan  Muslim.  Dan  dalam  satu  riwayat (dikatakan):  “ Bahwa  sesungguhnya  Saburah  pernah  bersama-sama Rasulullah  Saw,  lalu  Rasulullah  Saw  bersabda,  “Hai  manusia, sesungguhnya  aku  pernah  mengizinkankamu  kawin  mut’ah,  dan
bahwasanya  Allah  benar-benar  telah  mengharamkan  hal  itu  sampai hari kiamat, maka siapa yang masih ada suatu ikatan (yang) ada pada perempuan-perempuan  itu  hendaklah  ia  lepaskan dan  janganlah  kamu mengambil kembali apa-apa yang  telah kamu berikan kepada mereka itu sedikitpun ”. 11
Dapat  dikatakan  bahwa  semua  ahli  hadis  dari  kalangan  Sunni meriwayatkan hadis yang melarang nikah mut’ah. Dengan demikian, larangan  tentang nikah  mut’ah yang terdapat dalam sejumlah hadis adalah  bersifat mutawatir. Hanya saja terjadi perbedaan pandangan tentang waktu terjadinya larangan tersebut, yaitu pada waktu perang Khaibar,  fath  al-Makkah,  haji  wada’,  tahun  umrah  qadha,  dan  saat perang Authas.
Pegangan lain tentang haramnya nikah mut’ah menurut ulama Sunni  adalah  Ijma  ulama  yang  memutuskan  bahwa  nikah  mut’ah hukumnya  haram.  Walaupun  pada  masa  awal  Islam  terjadi perbedaan  pandangan  tentang  boleh  tidaknya  nikah  mut’ah,  akan tetapi, pada akhirnya juga disepakati bahwa nikah mut’ah adalah haram. Semua sahabat dan fuqaha menyatakan tidak boleh. al- Khathabi  dalam  alMubarak 12 memaparkan  tentang  haramnya  nikah mut’ah sudah menjadi ijma’. Hanya saja, dari sebagian kaum Syi’ah dan  tidak  dapat  dibenarkan  atas  pernyataan  mereka,  bahwa  dalam perselisihan pendapat tentang masalah ini, mereka berpedoman dan kembali kepada pendapat Ali dimana Ali dengan tegas menyatakan secara sah, bahwa nikah mut’ah telah di nasakh hukumnya.
Penjelasan  di  atas  juga  disebutkan  oleh  Qardhawi  dalam karyanya “Halal dan Haram dalam Islam” bahwa nikah mut’ah pernah diperkenankan  oleh  Rasulullah  Saw  sebelum  stabilnya  syari’ah islamiyah,  yakni  ketika  bepergian  dan  peperangan,  dan  kemudian diharamkannya  untuk  selama-lamanya. Illat dibolehkannya  kawin mut’ah adalah  karena masyarakat Islam  saat  itu masih  dalam suatu perjalanan  yang  diistilahkan  dengan  masa  transisi;  dari  tradisi jahiliyah ke tradisi Islam. 13
11 Muslim bin Hajjaj, şahīh Muslim , Syarah an-Nawawī, Juz IV, (Beirut: Dār Ihya at-Turaś al‘Arabi. 1415/1995), 132.
12 Faisal  bin  Abdul  Aziz  Al-Mubarak, Busthan  al-Ahbar  Mukhtashar  Nailul Authar, jilid.  5.  Diterjemahkan  oleh:  Mu’ammal  Hamidy  dkk.,  (Surabaya:PT.  Bina  Ilmu. 2002),  2188.
13 Qardhawi,  Syekh  Muhammad  Yusuf, Halal  dan  Haram  dalam  Islam ,  alih bahasa: H. Mu’ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003),  260.
Adapun  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  Ibnu  Abbas memfatwakan kebolehan nikah mut’ah adalah benar, namun ulama meriwayatkan bahwa
Ibnu Abbas telah menarik
pendapatnya.Dalam  hal  ini,  Qardhawi  menegaskan  bahwa  Ibnu Abbas berpendapat bolehnya nikah mut’ah karena keadaan darurat. Akan  tetapi,  setelah  Ibnu  Abbas  menyaksikan  sendiri,  bahwa banyak  orang  yang  mempermudah  persoalan  ini,  dan  tidak membatasi  dalam  situasi  yang  terpaksa,  maka  ia  menarik  kembali fatwanya. 14
Seirama dengan pandangan sebelumnya, menurut Al-Mubarak rukhsah  nikah  mut’ah  pernah  ada  pada  permulaan  Islam  dan kemudian  dilarang.  Atas  dasar  ini,  makahukum  haramnya  menjadi jelas. 15 Selin itu interpretasi dari as-Sabuni 16 terhadap QS. an-Nur: 32 “ Dan  hendaklah  orang-orang  yang  tidak  mampu  kawin  menjaga  kesucian dirinya ” menjadi hujjah (landasan) bagi pendapat yang menidaksahkan nikah  mut’ah.  Menurutnya  jika  nikah  mut’ahdibenarkan,  perintah menjaga kesucian diri bukan merupakan keharusan bagi orang yang sangat  menginginkan  pernikahan,  sementara  tidak  memiliki kemampuan  untuk  itu,  melainkan  hanya  anjuran.Apa  yang ditegaskan  oleh  ayat  tersebut  sesungguhnya  adalah  kewajiban menjaga  kesucian  diri,  yakni  perintah  bersabar  dalam  menahan hasrat  yang  ditujukan  pada  setiap  orang  yang  berhalangan  untuk nikah dalam segala hal dan keadaan.

## Interpretasi Syi’ah terhadapdalil nikah Mut’ah
Pemikiran  fuqaha  Sunni  yang  mengharamkan  nikah  mut’ah, sebagaimana  penjelasan  sebelumnya,  kontras  dengan  pandangan fuqaha  Syi’ah  yang  membolehkan.  Sebelum  penulis  menguraikan tentang  kebolehan  nikah  mut’ah  menurut  fuqaha  Syi’ah.  Perlu dipahami  bahwa  mazhab  Syi’ah  menyebut  nikah  mutah  dengan terma  “ az-zawāj  al-munqa ṭ i’ ”,  sementara  nikah  yang  biasa  dilakukan tanpa  dibatasi  waktu  dinamakan  “ az - zawāj  ad - dāim ” . 17 Khusus kebolehan  nikah  mut’ah,  fuqaha  Syi’ah  mendasari  pandangannya
14 Ibid., h. 262 15 Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, Busthan al-Ahbar…., 2188.
16 M.  Ali  Ash-Shabuni, Tafsir  Ayat-Ayat  Hukum  dalam  al-Qur’an ,  jilid  II, (Bandung: al-Ma’arif, 1994), 332.
17 Ali  bin  al-Husain  al-Kurki, Jami’  al-Maqasid  fi  Syarh  al-Qawa’id, (Beirut: Muassasah Ali Bait li Ihyā’ at-Turāth, 1991), XIII/7-8.
pada  Q.S.  An-Nisa’  [4]:  24.  Menurutnya,  ayat  tersebut  berkaitan dengan pernikahan temporer (nikah mut’ah).
Lebih  lanjut,  tim  penulis  Ahlulbait 18 Indonesia  mengutip  Al- Khazin  (salah  seorang  mufasir  Sunni)  yang  menjelaskan  definisi nikah mut’ah sebagai berikut:
“Dan menurut sebagian kaum (ulama) yang dimaksud dengan hukum yang terkandung dalam ayat ini ialah nikah mut’ah yaitu seorang pria menikahi  seorang  wanita  sampai  jangka  waktu  tertentu  dengan memberikan  mahar  sesuatu  tertentu,  dan  jika  waktunya  telah  habis maka wanita itu terpisah dari pria itu dengan tanpa talaq (cerai), dan ia (wanita itu) harus beristibra’ (menanti masa iddahnya selesai dengan memastikankesuciannya dan tidak adanya janin dalam kandungannya-pen), dan tidak ada hak waris antara keduanya.”
Lebih  lanjut,  tim  penulis  Ahlulbait  Indonesia  mengutip
pendapat Ibnu Hajar dalam mendefinisikan nikah mut’ah;
“Nikah mut’ah ialah menikahi wanita sampai waktu tertentu, maka jika  waktu  itu habis  terjadilah perpisahan,  dan  dipahami dari  kata- kata Bukhari akhiran (pada akhirnya) bahwa ia sebelumnya mubah, boleh dan sesungguhnya larangan itu terjadi pada akhir urusan”. 19
Berdasarkan  dua  definisi  di  atas,  maka  terdapat  kesamaan mengenai  pengertian  nikah  mut’ah,  yakni  seorang  pria  menikah dengan  seorang  wanita  sampai  jangka  waktu  tertentu,  jika  waktu yang  ditentukan  habis,  terjadilah  perpisahan  tanpa  harus  ada  kata cerai.  Sementara  itu,  ada  pula  perbedaan  pendapat  tentang  dua definisi  di  atas:  1)  Bahwa  al-Khazin  lebih  berfokus  pada pengertiannya  dengan  menyebutkan  pemberian  mahar  dan  sang wanita  harus  beristibra’  (menanti  masa  iddahnya),  sementara  2) Ibnu Hajar menyebutkan bahwa nikah mut’ah pernah diperbolehkan namun kemudian dilarang.
Para  pengikut  Ahlul  Bait,  sependapat  dengan  definisi  di  atas. Artinya  mereka  membolehkan  nikah  mut’ah  dengan  dalil  bahwa Nabi  pernah  menghalalkan,  sementara  larangannya  bukan bersumber  dari  Nabi,  melainkan  dari  khalifah  Umar  binKhattab. Pernikahan seperti itu dibolehkan pada masa awal Islam. Hanya saja terdapat  perbedaan  pendapat  terkait  hukum  yang  membolehkan nikah mut’ah; apakah masih boleh atau sudah dibatalkan?
18 Tim  Ahlulbait  Indonesia,  2014, Syi’ah  menurut  Syi’ah, (Jakarta:  Dewan Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia, 2014).
19 Ibid., h.166-167.
Kalangan  Syi’ah berpandangan  bahwa   larangan  nikah  mut’ah difatwakan oleh khalifah Umar bin Khattabdalam pidatonya:
“Hai sekalian manusia sesungguhnya Rasulullah Saw adalah utusan Allah,  dan  al-Qur’an  adalah  al-Qur’an  ini.  Dan  sesungguhnya  ada dua  jenis  mut’ah  yang  berlaku  di  masa  Rasulullah  Saw.  Tapi  aku melarang keduanya dan memberlakukan sanksi atas keduanya, salah satunya  adalah  nikah  mut’ah,  dan  saya  tidak  menemukan  seseorang yang  menikahi  wanita  dengan  jangka  waktu  tertentu  kecuali  saya lenyapkan dengan bebatuan. Dan kedua adalah  haji tamattu’,  maka pisahkan pelaksanaan haji dari umrah kamu karena sesungguhnya itu lebih sempurna buat haji dan umrah kamu.
Bagi  kalangan  Syi’ah,    pidato  Umar  bin  Khattab  di  atas merupakan  hasil  ijtihad  Umar  dan  inilah  awal  mula  pelarangan nikah mut’ah. Dalam pidato tersebut   Khalifah Umar, dengan sadar memahami bahwa dua mut’ah itu berlaku di masa Rasulullah.
Kalangan  ulama  Syiah,  sebagaimana  dinyatakan  oleh  Subhani memberikan  landasan  sebagai  bukti  nyata  bahwa  Nabi  Saw  tidak melarang nikah mut’ah juga didasarkan pada  riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa Imran bin Hushain berkata, “ Ayat yang berkaitan dengan  nikah  mut’ah  diwahyukan    pada  masa  Nabi  SAW,  kami  biasa mempraktikkanya. Tak ada ayat yang melarangnya, yang pernah diturunkan, dan Nabi Saw tidak pernah melarangnya di masa hidupnya . 20
Al-Bukhari  dalam Shahih-nya meriwayatkan  hadis  melalui sanadnya  dari  Jabir  binAbdillah  dan  Salamah  bin  Akwa,  yang berkata ,”Kami  berada  dalam  sebuah  pasukan,  kemudian  Rasulullah  Saw menemui  kami  dan  bersabda,  “Telah  diizinkan  kepada  kalian  untuk melakukan pernikahan temporer (nikah mut’ah), maka lakukanlah.”
Muslim  dalam  Shahihnya  meriwayatkan  hadis  melalui sanadnya, “Seorang  utusan  Rasulullah  Saw  datang  menemui  kami,  dia berkata,  ‘Sesungguhnya,  Rasulullah  Saw  telah  mengizinkan  kalian  untuk melakukan pernikahan temporer (nikah mut’ah).”
Muslim dalam Shahihnya meriwayatkan hadis melalui sanadnya dari  Salamah  bin  Akwa  dan  Jabir  bin  Abdillah,  “ Rasulullah  Saw menemui  kami  kemudian  mengizinkan  kami  untuk  melakukan  pernikahan temporer (nikah mut’ah)”.
20 Ja’far  Subhani, Syi’ah:  Ajaran  dan  Praktiknya, (Jakarta:  Nur  Al-Huda,  2012), 277.
Atas  dasar  ini  juga,  ulama  Syi’ah  menganggap  bahwa  nikah mut’ah  dibolehkan  oleh  Rasul  dan  menjadi  ketetapan  sah  bagi penganut  mazhab  ini.  Dalam  menetapkan  kebolehan  nikah  mut’ah ulama  Syi’ah  juga  mendasari  pendapatnya  dengan  beberapa  hadis yang  digunakan  ulama  Sunni,  hanya  saja  ulama  Syi’ah  tidak mengungkap  lebih  jauh  hadis-hadis  yang  melarang  nikah  mut’ah. Padahal,  terdapat  sejumlah  hadis  yang  menggambarkan  larangan nikah mut’ah tersebut.
Untuk memperkuat argumentasinyanya, fuqaha Syiah menyatakan bahwa Abd ar-Razzak, Ibnu Abi Syaibah, Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Ibnu Mas’ud, yang berkata,
“ Kami  pergi  berperang  bersama  Rasulullah  Saw.  dan  kami  tidak membawa istri-istri kami.  Kami bertanya,’Bolehkah kami berkebiri?’ Namun,  beliau  melarang  kami  melakukan  hal  itu  dan  memberikan keringanan  dengan membolehkan menikahi perempuan hingga jangka waktu  tertentu. Kemudian  Ibnu  Mas’ud  membaca  ayat. Hai orang-orang    yang  beriman!  Janganlah  kalian  mengharamkan  yang baik-baik yang Allah halalkan bagi kalian” (QS. Al-Maidah5:87).
Senada  dengan  uraian  di  atas,  kalangan  ulama  Syiah, sebagaimana  tercermin  dalam  pendapat  Subhani,  menjelaskan bahwa ayat itu QS. An-Nisa [4]: 24 adalah ayat madaniyah (turun di Madinah). Ayat tersebut turun dalam suasana kota Madinah saat itu. Ketika  itu,  di  samping  pernikahan  permanen,  berlaku  pula pernikahan  temporer ( nikah  mut’ah ) dan  pernikahan dengan hamba sahaya.  Ayat  yang    dimasukkan    adalah  surah  an-Nisa  yang menjelaskan hukum-hukum dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perempuan.  Berdasarkan  hal  itu,  dipahami  bahwa  ayat  tersebut menjelaskan  hukum  pernikahan  temporer  ( nikah  mut’ah )  terlebih dahulu,  kemudian  sahaya  setelah  menjelaskan  hukum  pernikahan permanen,  dan  selanjutnya  menjelaskan  hukum  dengan  hamba sahaya. 21
Subhani  memandang  hal  tersebut  bukanmerupakan  lompatan pemahaman dari dari menjelaskan masalah pernikahan permanen ke masalah  pernikahan  temporer  ( nikah  mut’ah ),  kemudian  ke pernikahan  dengan  hamba  sahaya,  melainkan  penetapan  hukum secara  deduktif( hukm  al-kull  ala  al-juz’ ).  Ketika  ayat  itu  turun,
21 Ja’far  Subhani, 15  Permasalahan  Fikih  yang  Hangat  dan  Kontraversial,
(Jakarta: Nur Al-Huda, 2013), 178-179.
pernikahan  temporer  ( nikah  mut’ah )  telah  berlaku,  seperti  halnya pernikahan dengan hamba sahaya.  Lebih lanjut Subhani mengutip tafsir Thabari dan al-Durr  al-Mantsur bahwa  lafaz  ( istamta’tum ),  pada saat itu, benar-benar berkenaan dengan pernikahan temporer ( nikah mut’ah );  tak  ada  ambiguitas  maknapada  maksud  teks  ayat  tersebut.. Adapun penggantian lafaz al-nikah dan az-zawaj dengan lafaz mut’ah adalah  untuk  menjelaskan  tujuan  dari  akad  pernikahan  ini. 22 Subhani  menjelaskan  bahwa  pernikahan  temporer  ( nikah  mut’ah ) menggunakan  huruf fa’  at-tafri’ seperti  dalam  firman  AllahSwt  yang artinya;  “ Maka  perempuan - perempuan  yang  telah  kamu  nikahi mut’ah(istamta’tum),  berikanlah  kepada  mereka  maharnya  (dengan sempurna) .”
Alhasil,  menurut  Subhani  masuknya  tema  pernikahan temporer  (nikah  mut’ah)  ke  dalam  ayat  tersebut  dijelaskan  dalam dua  kalimat  sebelumnya.  Masing-masing  dari  kedua  kalimat  itu menenerangakn tentang nikah mut’ah. Pertama, kalimat, hendaklah kamu  mencari  dengan  hartamu.  Kedua,  istri-istri  untuk  dinikahi, bukan untuk melakukan perzinaan dengannya.
Dalam  hal  kebolehan  nikah  mut’ah,  fuqaha  Syi’ah mensyaratkan  beberapa  hal,  utamanya  adalah  batas  waktu  dan mahar  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Subhani  bahwa  dalam pernikahan temporer (nikah mut’ah ) adalah wajib. Akad pernikahan temporer  (nikah  mut’ah) akan batal  kalau  salah  satu dari  keduanya ditinggalkan. Imam Ja’far Sadiq berkata,“Akad pernikahan mut’ah itu tidak sah kecuali dengan dua hal, yakni batas waktu yang ditentukan dan mahar yang telah ditentukan”. 23
Terkait  dengan  syarat  nikah  mut’ah,  tim  penulis  Ahl  al-Bait menguraikan  bahwa  sebagian  besar  bahkan  seluruh  fuqaha  Syi’ah memperbolehkan mut’ah dengan syarat-syarat sebagai berikut:
1. Dalam nikah permanen atau nikah mut’ah, seorang wanita atau calon istri mempunyai hak untuk menentukan calon suaminya, dan  izin  wali  tidak  serta-merta  menjadikan  wali  berhak menentukan siapa calon suami.
2. Dalam nikah permanen atau nikah mut’ah, seorang wanita atau calon istri mempunyai hak untuk menentukan jumlah dan nilai mahar. Jika jumlah mahar yang diminta dan ditetapkan wanita
22 Ibid ., 180.
23 Ibid ., 181-183.
tidak  dipenuhi  oleh  calon  suami,  secara  otomatis  pernikahan menjadi batal atau tidak dapat dilaksanakan.
Adanya  dua  syarat  nikah  mut’ah  tersebut  sekaligus  menjadi pembeda antara nikah mut’ah dengan nikah permanen. Di samping itu  terdapat  lagi  tiga  perbedaan;  1)  dalam  hal  lingkup  kebebasan, 2)menyangkut  pewarisan,  dan  3)mengenai  masa  iddah.  Dalam pernikahan  mut’ah,  pasangan  nikah  memiliki  kemerdekaan  yang lebih  besar  dalam  menetapkan  syarat  sesuai  keinginan  mereka. Contohnya,  dalam  pernikahan  permanen  seorang  suami  suka  atau tidak  suka  bertanggung  jawab  untuk  menutup  biaya-biaya  hidup harian,  pakaian,  tempat  tinggal  dan  kebutuhan  hidup  lainnya. Namun  dalam  pernikahan  mut’ah  pasangan  nikah  disatukan  lewat akad  merdeka  yang  disepakati  bersama.  Bisa  saja  seorang  suami menolak,  atau  tidak  sanggup  memikul  biaya  atau  si  istri  menolak menggunakan uang suami.
Dalam pernikahan permanen, suka atau tidak suka, istri harus menerima  suaminya  sebagai  kepala  rumah  tangga  dan  taat  kepada suaminya,  sementara  dalam  pernikahan  mut’ah,  segala  sesuatunya bergantung pada syarat-syarat perjanjian yang dibuat bersama. 24 Dalam  pernikahan  permanen,  si  istri  dan  si  suami  suka tidak  suka,  akan  memiliki  hak  saling  mewarisi,  sedangkan  dalam pernikahan  mut’ah,  tidak  demikian  kejadiannya.Dengan  demikian, perbedaan  riil  dan  penting  antara  pernikahan  permanen  dan pernikahan  mut’ah  adalah  dalam  pernikahan  mut’ah  tergantung pilihan  dan  akad  antara  kedua  belah  pihak,  sesuai  dengan  prinsip kebebasan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.
Terkait  masa  iddah,  dalam  pernikahan  permanen,  seorang perempuan  ber’iddah  tiga  periode  menstruasi,  yang  berfungsi sebagai  masa  tenggang  untuk  kepantasan  dan  penyesuaian psikologis,  sedangkan  dalam  pernikahan  temporer  (nikah  mut’ah) seorang  perempuan  beriddah  dua  periode  menstruasi  yang berfungsi  untuk  memastikan  bahwa  perempuan  yang  baru  selesai melakukan mut’ah, tidak mengalami kehamilan. 25
Bagi  kalangan  Syi’ah,  sebagaimana  yang  dipaparkan  oleh  Tim penulis  Ahl  al-Bait  bahwa  ulama-ulama  Syiah  tidak  membenarkan jika nikah mut’ah sebagai media pengumbaran syahwat, akan tetapi
24 Tim Ahlulbait Indonesia, Syi’ah…, 173.
25 Op.cit., 174.
nikah  mut’ah  mempunyai  tujuan  yang  mulia  yaitu  menghindarkan seseorang  dari  perbuatan  zina.  Kata  mut’ah  bersumber  dari  al - Qur’an  yang  menggunakan  kata istamta’tum (bersenang-senang  atau menikmati). Lafal istamta’tum yang terdapat dalam QS. an-Nisa’ [4]:
24,  dijadikan  landasan  oleh  ulama  Syiah  sebagai  salah  satu  dalil dibolehkannya nikah mut’ah. Subhani mengutip tafsir at-Thabari dan al-Darr  al-Mantsur bahwa  lafaz  ( istamta’tum ),  pada  saat  itu,  benar- benar  berkenaan  dengan  pernikahan  temporer  ( nikah  mut’ah );  tidak ada arti lain selain arti tersebut.
Kebolehan atau kehalalan nikah mut’ah oleh ulama Syi’ah juga dilengkapi  dengan  argumen  tentang  hikmah  dari  nikah  mut’ah, yakni  dapat  mencegah  perbuatan  zina.  Dalam  konteks  ini,  fiqaha Syi’ah  menolak  anggapan  bahwa  nikah  mut’ah  sebagai  media pengumbar  syahwat.  Fuqaha  Syi’ah  menegaskan  bahwa  kebolehan nikah mut’ah disertai dengan persyaratan yang wajib dipenuhi, yakni kesepakatan  tentang  batas  waktu  serta  mahar.  Bila  kedua  hal  ini tidak terpenuhi maka nikah tersebut tidak sah.

## Pandangan Kesehatan terhadap Nikah Mut’ah
Terlepas  dari  dialektika  antara  Sunni  dan  Syiah  di  atas,  ada aspek penting yang tidak hanya patut dipertimbangakan tetapi juga merupakan  sintesis  yang  dapat  menjembatani  dialektika  antara argumentasi  fuqaha  Sunni  dan  Syiah  sebelumya,  yakni  dampak pernikahan  mut’ah  terhadap  kesehatan.  Dampak  ini  disebabkan oleh kebebasan berganti pasangan. Dalam ilmu kesehatan, berganti- ganti  pasangan  akan  mengakibatkan  berbagai  macam  penyakit berdatangan  pada  bagian  intim  atau  reproduksi.  Berikut  adalah  10 penyakit yang menyerang alat vital akibat berganti-ganti pasangan:
1. Herpes  Genetikal,  penyakit  ini  disebabkan  oleh  virus  herpes simplex tipe 2, yaitu infeksi seumur hidup yang menyebabkan lecet-lecet pada alat kelamin, dan itu bisa meningkatkan risiko tertular AIDS melalui luka di darah.
2. Sifilis  (Penyakit  Raja  Singa),  penyakit  ini  dikenal  juga  dengan Great  Imitator karena  gejala-gejalanya  memiliki  banyak persamaan dengan peenyakit lain. Dimulai dengan adanya luka atau  lecet  yang  tidak  terasa  sakit  pada  kemaluan  dan berkembang  dalam  tiga  tahap  yang  dapat  berlangsung  lebih dari 30 tahun.  Pada orang yang sudah lanjut usia, penyakit ini dapat  mengundang  penyakit  jantung,  kerusakan  otak,  daan
kebutaan.  Jika  tidak  segera  diobati,  akan  mengakibatkan kematian.
3. Gonore  (Kencing  Nanah),  infeksi  bakteri  ini  dapat menyebabkan rasa sakit ketikabuang air kecildan mengeluarkan nanah  setelah  dua  hingga  sepuluh  hari.  Jika  tidak  diobati, penyakit ini  dapat berkembang menjadi artritis, melepuh pada kulit,  dan  infeksi  pada  jantung  dan  otak.  Penyakit  ini  bisa disembuhkan dengan antibiotika dan juga berhenti melakukan petualangan seksual.
4. Klamidia,  kondisi  ini  mempunyai  gejala  yang  sama  dengan gonore.  Penyakit  ini  menyebabkan  artritis  parah  dan kemandulan pada pria.
5. Jengger  Ayam  atau  Kutil  di  Kelamin  (Genital  Wart), penyakit ini disebabkan oleh sejenis virus papiloma yang terkait dengan kanker  kelamin  dan  anus.  Penyakit  ini  belum  memiliki  obat, walaupun kutil yang muncul dapat dihilangkan melalui operasi, dibakar maupun dibekukan. Akan tetapi, setelah itu gejala yang sama dapat datang kembali.
6. HIV/AIDS,  virus  yang  menyerang  kekebalan  tubuh  ini  bisa menular melalu darah dan sperma saat berhubungan intim.
7. Trichomoniasis,  penyakit  ini  dapat  menyebabkan  daerah sekitar  vagina  menjadi  berbuih  atau  berbusa.  Bayi  dapat  lahir prematur jika sang ibu menderita penyakit ini.
Penting  diketahui  bahwa  hubungan  seksual  bukanlah  sebatas melakukan  hubungan  intim,  namun  kontak  seksual  seperti berciuman  dan  penggunaan  alat  bantu  seks  seperti  vibrator  juga dapat beresiko menularkan virus. Cara terbaik menghindari penyakit mengerikan  di  atas  adalah  dengan  melakukan  hubungan  intim dengan  satu  pasangan  saja  yang  tentunya  dengan  didahului pernikahan  yang  sah menurut  agama dan  hukum  negara.  Jadi,  bisa dipastikan  bahwa  nikah  mutah  yang  tidak  lain  sama  seperti berpetualang  seks  tersebut  memicu  timbulnya  berbagai  penyakit yang dapat membunuh masyarakat secara perlahan-lahan. 26
26 http://zuamar.blogspot.com/2016/12/artikel-hukum-keluarga-islam-pro kontra_12.html . Diakses Jumat, 10 Agustus 2018.

## Kesimpulan
1. Fuqaha  Sunni  melarang  nikah  mut’ah  secara  mutlak.  Dalil hukumnya adalah Q.S. An-Nisa’ [4]: 24, Q.S. al-Mu’minun [23]: 5-7, dan Q.S. at-Talaq [65]: 1. Beberapa dalil al-Qur’an tersebut, menjadi  landasan  hukum  tentang  haramnya  nikah  mut’ah.  Di samping  beberapa  ayat  al-Qur’an  sebagai  landasan  dalam pengharaman  nikah  mut’ah,  dalam  beberapa  hadis  dan  ijma ulama pun mengharamkan jenis pernikahan tersebut.
2. Fuqaha  Syi’ah  membolehkan  (tidak  mengharamkan)  nikah mut’ah  dengan  merujuk  pada  Q.S.  an-Nisa  [4]:  24.  Menurut ulama  Syi’ah,  ayat  tersebut  berkaitan  dengan  pernikahan temporer (nikah mut’ah). Pernikahan seperti itu dibolehkan pada masa  awal  Islam.  Perselisihan  pendapat yang  terjadi kontinuitas pembolehan  nikah  mut’ah;  apakah  masih  boleh  atau  sudah dibatalkan?  Beberapa  riwayat  yang  bersumber  dari  sumber- sumber  Syi’ah  menunjukkan  bahwa  hukum  nikah  mut’ah  tidak dibatalkan oleh al-Quran atau Nabi Saw. Menurut ulama Syi’ah, nikah  mut’ah  dilarang  pada  masa  Khalifah  Umar  bin  Khattab dan merupakan ijtihad Umar.
3. Pertimbangan terhadap aspek kesehatan adalah yang paling tepat dijadikan  alasan  mengapa  nikah  mut’ah  tidak  perlu  dilakukan dan/atau  justru  harus  dihindari,  karena  akan  berdampak  pada kesehatan.  Tentu  saja  alasan  kesehatan  adalah  yang  paling  logis sekaligus juga cenderung disepakati oleh dua golongan fuqaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifuddin  dan  Beni  Ahmad  Saebani.  (2009). Metodologi  Penelitian Kualitatif . Bandung: Pustaka Setia. Al-Bukhari,  Abi  Abdillah  Muhammad  bin  Ismail.  (t.th.). şahīh  al- Bukhāri. Beirut: Dār al-Kutub al'Ilmiyah. Ali  bin  al-Husain  al-Kurki.  (1991). Jami’  al-Maqasid  fi  Syarh  al-
Qawa’id. Beirut: Muassasah Ali Bait li Ihyā’ at - Turāth. . Al-Jaziri,  Abdurrahman.  (1410H/1990M). Kitab  al-Fiqh  ‘Ala  al- Madzahib al-Arba’ah . Juz.IV. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah.
Al-Mubarak,  Faisal  bin  Abdul  Aziz.  (2002). Busthan  al-Ahbar Mukhtashar  Nailul  Authar, jilid.  5.  Diterjemahkan  oleh: Mu’ammal Hamidy dkk. Surabaya:PT. Bina Ilmu.
Ash-Shabuni,  M.  Ali.  (1994). Tafsir  Ayat-Ayat  Hukum  dalam  al- Qur’an , jilid II. Bandung: alMa’arif. asy-Syafi’i, Abu Abdillah Muhammad ibn Idris. (1422H/2001M). al- Umm ,  Juz  VI,  Tahqiq;  Dr.  Rif’at  Fauzi  Abdul  Muthalib,  ( Kairo-Mesir: Dar  al-Wafa’.
Az-Zuhaili,  Wahbah.  (1405H/1985M). al-Fiqh  al-Islamiy  wa Adillatuhu . Juz. VII. Damsyik: Dār al-Fikr.
Ibnu  Rusyd,  Abu  al-Walid  Muhammad  bin  Ahmunnah  bin  Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaşid , penerjemah: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta:
Muslim  bin  Hajjaj,  Abu  Husain  al-Qusyairy  an-Naisaburi, şahīh Muslim , Syarah an-Nawawī, Juz IV, (Beirut: Dār Ihya at-Turaś al-‘Arabi, 1415/1995).
Pustaka Amani, 2007).
Qardhawi,  Syekh  Muhammad  Yusuf, Halal  dan  Haram  dalam  Islam , alih bahasa: H. Mu’ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003).
Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah , jilid 6, alih bahasa: Mohammad Thalib, (Bandung: al-Ma’arif, 1980).
Satori,  Djam’an, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  (Bandung:  Alfabeta, 2011).
Subhani,  Ja’far, 15  Permasalahan  Fikih  yang  Hangat  dan  Kontraversial,
(Jakarta: Nur alHuda, 2013).
Subhani, Ja’far, Syi’ah: Ajaran dan Praktiknya, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2012).
Syarifuddin, Amir, Garis-garis Besar Fiqh , (Bogor: Kencana, 2003). Tim  Ahlulbait  Indonesia, Syi’ah  menurut  Syi’ah, (Jakarta:  Dewan
Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia, 2014). http://zuamar.blogspot.com/2016/12/artikel-hukum-keluarga- islam-pro-kontra_12.html