## Implementasi Kebijakan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

## Rustiari
Alumni Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman
Abstract: The  implementation  of  policies  relating  to  the  delegation  of  partial authority district to district, from 13 (thirteen) delegated areas not implemented well. The main purpose of this article to explains the implementation of delegating policy from head of district to head of subdistricts in Tenggarong.  At the macro level policy of delegation of partial authority from the Head Regent to subdistrict particularly in Tenggarong can not run completely.
Keywords: Partial authority, Implementation, Delegation authority
Abstrak: Implementasi  kebijakan  terkait  dengan  pelimpahan  sebagian  kewenangan bupati  kepada  camat,  dari  13  area  tidak  berjalan  dengan  baik.  Tujuan  utama  dari artikel ini adalah untuk menjelaskan implementasi kebijkan pelimpahan kewenangan bupati  kepada  camati  di  Tenggarong.  Pada  tataran  makro  kebijakan  pelimpahan kewenangan bupati tersebut belum berjalan secara sempurna.
Kata Kunci: Kewenangan Parsial, Implementasi, Pelimpahan Kewenangan

## Pendahuluan
Kebijakan  reformasi  birokrasi  telah  dilaksanakan  oleh  pemerintah  selama  satu dasawarsa  ini  untuk  menghasilkan  satu  bentuk  layanan  terbaik  kepada  masyarakat. Dari kebijakan ini kemudian lahir apa yang disebut “Pelayanan Prima” yaitu pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat  secara paripurna.  Hal ini patut  diapresiasi  meskipun  memang  masih  ada  hal-hal  yang  perlu  dipertajam  dan diperdalam  terutama  menyangkut  penyederhanaan  bagan  struktur  birokrasi  sebagai roh  reformasi  birokrasi  itu  sendiri.  Kelemahan  paling  mendasar  dalam  pelaksanaan reformasi  birokrasi   yang  dilakukan  sekarang  ini  adalah  administrator  di  lapangan hanya menerima sedikit tanggung jawab mengenai apa yang harus mereka kerjakan. Fenomena yang muncul di lapangan adalah apakah aparatur   pemerintahan di tingkat bawah      mampu      menerima  desentralisasi  (pelimpahan) kewenangan  itu  mengingat pola  birokrasi  sentralistik  yang  sudah  berlangsung  demikian  lama.    Namun,  sebagai suatu  instrumen  kebijakan  untuk  pelayanan  publik  yang  lebih  baik,  mampu  ataupun tidak mampu konsepsi ini harus dilaksanakan. Dalam proses pelaksanaannya, memang cukup  berliku  dan  tidak  ada  jalan  pintas.  Implementasinya  membutuhkan  komitmen politik yang kuat tidak saja dari pemerintah pusat, melainkan juga dari  para elit  politik dan  birokrasi  di  daerah  sendiri.  Pelimpahan  kewenangan  sekaligus  juga  membawa konsekuensi  logis  bagi  semakin  besarnya  tanggung  jawab  yang  akan  diemban  oleh aparatur penerima pelimpahan.
Hal  ini  menuntut  adanya  peningkatan  kompetensi  sesuai  prinsip  akuntabilitas publik  ( public  accountability) .  Sampai  saat  ini  menurut  penelitian,  aparatur pemerintahan  kita  hampir  di  semua  sektor  dan  semua  lini  masih  bekerja  dengan standar  minimalis  (belum  profesional).    Apabila  dikaitkan  dengan  indeks  kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan publik (Consumer Satisfaction Index on Public Service) yang  diberikan,  tampilan  birokrasi  kita  masih  jauh  dari  harapan.  Peningkatan  kinerja aparatur  harus  dilakukan  melalui  berbagai  instrumentasi.  Salah  satunya  dengan diberikannya              pelimpahan  kewenangan  kepada      bawahan  yang  diformulasikan sebagai  suatu  pemacu  dari  dalam  ( internal  accelerator ).    Pemerintah  kecamatan merupakan  tingkat  pemerintahan  yang  memainkan  peranan  penting  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Dengan  adanya  pelimpahan  wewenang ini,  diharapkan  beberapa  pelayanan  publik  seperti  pemberian  ijin  dan  pelayanan  non perijinan  dapat  diselesaikan  secara  langsung  di  kecamatan.  Hal  ini  jelas  akan memberikan semangat yang cukup kuat kepada pemerintah.
Hal  ini  jelas  akan  memberikan  semangat  yang  cukup  kuat  kepada  pemerintah kecamatan  untuk  meningkatkan  kinerjanya  terutama  dalam  pemberian  pelayanan kepada  masyarakat  dan  memudahkan  warga  masyarakat  untuk  memperoleh pelayanan yang murah, cepat dan berkualitas.
Pelimpahan  wewenang  dari  Bupati  kepada  Camat  ini  selain  merupakan tuntutan dari warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, murah, cepat  dan  berkualitas,  juga  merupakan  amanat  dari  Undang-Undang  No.  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  khususnya  pasal  126  ayat  2  yang  berbunyi ”Kecamatan  dipimpin  oleh  camat  yang  dalam  pelaksanaan  tugasnya  memperoleh pelimpahan  sebagian  wewenang  bupati  atau  walikota  untuk  menangani  sebagian urusan otonomi daerah”. Terkait dengan pelimpahan kewenangan selanjutnya Bupati Kutai Kartanegara telah menerbitkan Keputusan        Bupati         Kutai Kartanegara Nomor  180.188/HK  -537  Tahun  2001    tentang    Pelaksanaan  Pelimpahan  Kewenangan Bupati Kepada  Camat di Wilayah  Kabupaten Kutai Kartanegara    yang meliputi    12 kewenangan,  namun  setelah  berjalan  selama  satu  dasawarsa  Keputusan  Bupati tersebut  direvisi  menjadi  Peraturan  Bupati  Kutai  Kartanegara  Nomor  6  Tahun  2011 tentang  Pelimpahan  Sebagian  Kewenangan  Bupati  Kepada  Camat  yang  meliputi  13 kewenangan.
Pada  taraf  implementasi  dan  realita  dilapangan  ternyata  kebijakan  tersebut tidak  semuanya  dapat  diimplementasikan  dengan  baik  (dapat  berjalan  dengan efektif), hal ini terkendala oleh letak geografis Kecamatan Tenggarong yang berada di Ibukota  Kabupaten  dan  beberapa  faktor  penghambat  lainnya  yang  terdapat  dalam proses implementasi pelimpahan kewenangan yang diberikan  kepada kecamatan.

## Konsep Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu   proses  melaksanakan keputusan  kebijakan  yang  biasanya  dalam  bentuk  undang-undang,  peraturan pemerintah,  keputusan  peradilan,  perintah  eksekutif  atau  dekrit  presiden(Abdul Wahab, 1997). Proses implementasi sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu /  pejabat-pejabat  atau  kelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
Konsep  implementasi  menyatakan  “Memahami  apa  yang  senyatanya  terjadi sesudah  program  dinyatakan  berlaku  atau  dirumuskan  merupakan  fokus  perhatian implementasi  kebijaksanaan,    yaitu      kejadian-kejadian  atau  kegiatan-kegiatan  yang timbul  setelah      disyahkannya  pedoman-pedoman    kebijaksanaan    negara,  yang
mencakup  baik  usaha-usaha  untuk  mengadministrasikannya    maupun  untuk menimbulkan  akibat  atau  dampak  nyata  pada  masyarakat  atau  kejadian-kejadian. Menurut  Anderson  (1979),  ada  empat  aspek  penting  dalam  implementasi  kebijakan yaitu:
1. Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
2. Hakekat dari proses administrasi.
3. Kepatuhan terhadap kebijakan.
4. Efek dari implementasi dalam isi dan dampak kebijakan.
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  implementasi  meliputi  semua tindakan berlangsung antara pernyataan (formulasi) kebijakan dan dampak aktualnya. Secara jujur kita dapat mengatakan bahwa kebijaksanaan negara apapun, sebenarnya mengandung  resiko  untuk  gagal.  Hogwood  dan  Gunn  (1986),  telah  membagi pengertian  kegagalan  kebijaksanaan (policy  failure) dalam  dua  kategori  yaitu: Non implementation (tidak terimplementasi); dan Unsuccessful implemetation (implementasi  yang  tidak  berhasil).  Tidak  terimplementasi  berarti  bahwa  suatu kebijakan  tidak  dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana.  Hal  tersebut  mungkin terkait  di dalam      pelaksanaannya  tidak  mau  bekerja  sama,  mereka  telah  bekerja  tidak  efisien, bekerja setengah hati atau (implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasi berarti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana.
Hal  tersebut  mungkin terkait  di  dalam      pelaksanaannya  tidak  mau  bekerja sama,  mereka  telah  bekerja  tidak  efisien,  bekerja  setengah  hati  atau  karena  mereka tidak  sepenuhnya  menguasai  permasalahan.  Sedangkan      implementasi  yang  tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan  rencana,  namun  mengingat  kondisi  eksternal  ternyata  tidak  menguntungkan (pergantian kekuasaan, bencana alam dan sebagainya). Beberapa pandangan tentang model  implementasi  kebijakan    yang  dipengaruhi  oleh  ruang        dan  waktu,  dapat ditemui  dari  berbagai  kepustakaan  yang  berusaha  menggambarkan  proses implementasi kebijakan untuk bisa dilaksanakan secara efektif.
Parsons (1997)  yang membagi garis besar perkembangan model implementasi menjadi empat tahap yaitu; Model Analisis Kegagalan yang memandang implementasi sebagai  proses  interaksi  antara  penyusunan  tujuan  dengan  tindakan;  Model  Rasional (top  down) untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor    mana  yang  membuat  implementasi sukses. Kritikan dari pendekatan bottom up terhadap    model pendekatan top down , dalam  kaitannya  dengan  pentingnya  faktor-faktor  lain  dan  interaksi  organisasi, misalnya  implementasi  harus  memperhatikan  interaksi  antara  pemerintah  dengan warga  negara  (Lipsky,1971).  Teori-teori  Hasil  Sintesis (Hybrid  Theories) yaitu implementasi sebagai evolusi (Majone dan Wildavsky, 1984). Dalam perkembangannya,  implementasi  kebijakan  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan beberapa  model  implementasi  kebijakan  antara  lain  model top-down ,  model bottom- up , dan model sintesis.

## Desentralisasi
Desentralisasi  didefinisikan  sebagai  transfer  atau  pendelegasian  wewenang politik dan hukum  untuk merencanakan, membuat keputusan dan me-manage fungsi- fungsi  publik  dari  pemerintah  pusat  dan  lembaga-lembaga  ke  organisasi-organisasi
lapangan  lembaga  tersebut,  unit-unit  pemerintah,  otoritas  pembangunan  regional, wewenang  fungsional,  pemerintah  lokal  independen  atau  lembaga  non  pemerintah. Sejalan  dengan  pemahaman  diatas,  Solichin  (1994)  mengemukakan  bahwa desentralisasi        pada  dasarnya  Menyangkut    masalah power atau  kekuasaan, maka nilai  desentralisasi  bisa  terbentuk  karena  menentang  sentralisasi  yang  berlebihan dalam  pemerintahan. Tiga  tingkatan  desentralisasi  (Solichin,  1994):  dekonsentrasi, bentuk  desentralisasi  yang  sekedar  merupakan  pergeseran  beban  kerja  dari  kantor- kantor  pusat  departemen  kepada  staf;  delegasi, bentuk  desentralisasi  dalam  wujud pembuatan  keputusan        dan  kewenangan  kewenangan      manajemen  untuk menjalankan  fungsi-fungsi        publik    tertentu    pada    organisasi-organisasi  tertentu; devolusi, wujud  konkrit  dari  desentralisasi  politik.  Ciri-ciri  antara  lain  :  diberikan otonomi  penuh  dan  kebebasan  tertentu  kepada  pemerintah  daerah, pemerintah daerah  harus  mempunyai  wilayah  dan  kewenangan  hukum  yang  jelas  dan  berhak untuk menjalankan segala kewenangan hukum dan berhak menjalankan fungsi-fungsi publik.  adanya  hubungan  timbal  balik  yang  saling  menguntungkan  serta  koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

## Penyerahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Kerangka Kebijakan
Dalam  kaitannya  dengan  desentralisasi  kewenangan,  Bupati  Kutai  Kartanegara melakukan  pelimpahan  12  kewenangan  untuk  kelancaran  Pelimpahan  Sebagian Kewenangan  Bupati  Kepada  Camat.  Kewenangan  yang  diserahkan  meliputi  13 kewenangan  yaitu  7  urusan  wajib  dan  6  urusan  pilihan, meliputi  bidang  :  bidang Ketenagakerjaan, bidang Pekerjaan Umum, bidang Perhubungan, bidang Pertanahan, bidang Pemberdayaan   Masyarakat  Desa, bidang Kesatuan Bangsa   dan Politik Dalam Negeri,  bidang  Otonomi      Daerah  Pemerintahan  Umum,  Administrasi  Keuangan Daerah,  Perangkat  Daerah,  Kepegawaian,  dan  Persandian,  bidang  Pertanian,  bidang Perikanan,  bidang  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral,  bidang  Pariwisata,  bidang Perindustrian dan Perdagangan, bidang Peternakan.

## Pelayanan Publik
Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam    rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap  warga        negara  dan      penduduk      atas  barang,  jasa  dan  /  atau  pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Penyelenggaraan  pelayanan  publik  dilakukan  oleh  penyelenggara  dan  pelaksana pelayanan publik untuk masyarakat secara luas baik warga negara maupun penduduk. Dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  baik  penyelenggara, pelaksana  maupun masyarakat  sebagai  penerima  pelayanan  memiliki        hak      dan            kewajiban  masing- masing.  Hal  tersebut  diatur  dengan      jelas      di  dalam    Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara saat ini, kehidupan masyarakat dan individual sangat dipengaruhi oleh negara. Perkembangan pelayanan publik  mengarah  pada  implementasi  pelayanan  publik  yang  berkeadilan  tanpa memandang  tingkatannya  harus  melayani  urusan  masyarakat.  Sebagai  pelayan masyarakat,  birokrasi  pemerintah  secara  profesional  harus  memberikan  pelayanan
kepada masyarakat yang mampu menjamin kepuasan pihak yang dilayani. Sebagai abdi negara  dan  abdi  masyarakat,  aparatur  pemerintah  harus  dapat  bekerja  untuk kepentingan  negara  dan  kepentingan  masyarakat  dalam  segi  kualitas,  kuantitas maupun  kecepatan  pelayanan  yang  terus  mengalami  dinamika  perubahan.  “Indeks Kepuasan  Masyarakat  (IKM)  adalah  data  dan  informasi  tentang  tingkat  kepuasan masyarakat  yang  diperoleh  dari  hasil    pengukuran  secara  kuantitatif    dan    kualitatif atas  pendapat    masyarakat                  dalam    memperoleh  pelayanan  dari  aparatur penyelenggara  pelayanan  publik  dengan  membandingkan  antara  harapan  dan kebutuhannya”. Seiring  dengan  berlakunya  otonomi          daerah, semakin  besar  pula tuntutan  masyarakat  terhadap  pelayanan  yang    berkualitas      karena      daerah  telah diberikan  kewenangan      yang  lebih      luas    untuk      mengatur    dan  mengurus  rumah tangganya  sendiri.  Dengan  adanya  desentralisasi,  tidak  semata-mata  masalah pelayanan  publik  selesai.  Dalam  implementasinya  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara, pelayanan  masih  menimbulkan  masalah  di  masyarakat  karena  selain  memerlukan pengorbanan waktu dan tenaga juga biaya.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat, terdapat 13 kewenangan yang terdiri  dari  7  urusan  wajib  dan  6  urusan  pilihan.  Kewenangan  inilah  yang  menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah Kecamatan Tenggarong untuk menyelenggarakan pelayanan  publik.  Ketidakpuasan  masyarakat  dalam  pelayanan  publik  dikarenakan kewenangan  yang  diberikan  terlalu  kecil.  Hal  inilah  yang  berpengaruh  terhadap efisiensi  dan  efektifitas  kinerja  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  aparatur Pemerintah Kecamatan Tenggarong kepada masyarakat.

## Pembahasan
Kabupaten Kutai  Kartanegara  dengan  luas  wilayah  sebesar  27.263,1  Km 2 , pada tahun  2011  jumlah  penduduk  laki-laki  49.709  jiwa  dan  penduduk  perempuan  45.563 jiwa.  Maka  kepadatan  penduduk  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  tahun  2011  adalah 217,21  orang  per  Km 2. Kecamatan  Tenggarong  adalah  salah  satu  dari  18  kecamatan yang  berada  di  wilayah  kabupaten  Kutai  Kartanegara  dan  terletak  di  ibukota Kabupaten, terdiri dari 1 (satu) desa dan 12 (dua belas) kelurahan  dengan luas wilayah keseluruhan  yaitu  398.10  Km 2 .    Jumlah  penduduknya  pada  bulan  desember  2011 menurut  statistik  secara  keseluruhan  yaitu  sebanyak    97.272  jiwa,  mengenai  data jumlah pegawai pada Kantor Camat Tenggarong sampai dengan   bulan  Maret    2012 tercatat sebanyak 95 orang, terdiri dari ; 82 (delapan puluh dua) orang PNS dan 13 (tiga belas) orang Tenaga Honor Lokal. Pelimpahan   Sebagian   Kewenangan Bupati Kepada Camat  yang  meliputi  (a).  Jenis-jenis  kewenangan  yang  dilimpahkan,  (b).  Kinerja pelayanan  Publik;      Kedua.  Faktor-faktor  penghambat  implementasi  pelimpahan sebagian  kewenangan  Bupati  kepada  Camat  terhadap  penyelenggaraan  pelayanan publik.
Implementasi  Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal  126  ayat  2  yang  berbunyi  ”Kecamatan dipimpin  oleh  camat  yang  dalam
pelaksanaan  tugasnya  memperoleh  pelimpahan  sebagian  wewenang  bupati  atau walikota  untuk  menangani    sebagian  urusan    otonomi  daerah”.  Berdasarkan  amanat undang-undang  tersebut  diatas,  Bupati  Kutai  Kartanegara  melalui  Keputusan  Bupati Nomor 180.188/HK-537 Tahun 2001 yang  selanjutnya direvisi menjadi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelimpahan  Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat yang meliputi 13 bidang kewenangan, dari ketiga belas bidang tersebut, 12 (dua belas) diantaranya  menyangkut  perizinan  dan  1  (satu)  non  perizinan.  Berkenaan  dengan pelimpahan tersebut hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dari 13 (tiga belas) bidang kewenangan yang dilimpahkan tidak semuanya dapat diimplementasikan  dengan  baik  di  lapangan,    khususnya  di  Kecamatan  Tenggarong. Dengan   demikian esensi kebijakan yang  seharusnya dapat memberikan    kemudahan dan kesempatan pada masyarakat  ternyata belum dapat     direalisasikan sesuai yang diharapkan.  Berikut  dapat  dideskripsikan  mengenai  hasil  penelitian  yang  berkenaan dengan sub fokus penelitian yang ditetapkan sebagai berikut.

## Jenis-jenis kewenangan yang dilimpahkan.
Secara  rinci  jenis-jenis  kewenangan  yang  dilimpahkan  Bupati  kepada  Camat meliputi:    Bidang  Pertanian,    Bidang  Perindustrian  dan  Perdagangan;  Bidang Ketenagakerjaan;  Bidang  Pekerjaan  Umum;  Bidang  Perhubungan;  Bidang  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral;  Bidang  Pariwisata;  Bidang  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa; Bidang  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Dalam  Negeri  ;  Bidang  Otonomi  Daerah Pemerintahan  Umum,  Administrasi  Keuangan  Daerah,  Perangkat  Daerah, Kepegawaian  dan  Persandian;  Bidang  Pertanahan;  Bidang  Perikanan;  Bidang Peternakan. Dalam pelaksanaan/ pengimplementasian 13 kewenangan tersebut diatas, maka  berdasarkan  hasil  penelitian  secara  substantif  dapat  dideskripsikan  sebagai berikut: Kewenangan  pada  Bidang  Pertanian . Kewenangan  yang  diberikan  adalah memberikan  izin  usaha  penggilingan  padi/tapioka  huller  dan  penyosohan  beras  milik WNI  yang  tidak      menggunakan      modal    asing.  Hasil  penelitian  di  lapangan menunjukkan  bahwa  bidang  ini  tidak      dapat  terealisasi  karena  penerbitan      izinnya saat  ini          langsung        ditangani        oleh  Pemerintah  Kabupaten  (  dalam  hal  ini  Dinas Pertanian  Tanaman  Pangan  dan  Holtikultura  ),  pihak  kecamatan  hanya  memberikan rekomendasi  tentang  keberadaan  tempat  usaha  tersebut. Kewenangan  pada  Bidang Perindustrian  dan  Perdagangan .  Bidang  ini  layanan  yang  diberikan  terdiri  dari  :  (1). Pemberian  Tanda  Daftar  Industri  Kecil  (TDIK)  untuk  jenis  tertentu  yang  diusahakan perseorangan  dengan  nilai  investasi  maksimum  Rp.5.000.000,00  (lima  juta  rupiah) tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha,  terdiri  dari  jenis  industri  ;  IK Pengeringan/pengasapan  Ikan,    IK  Gula  merah,  IK  Tahu  dan  tempe,  IK  Kerupuk  dan sejenisnya, IK Pengasapan karet. (2). Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil  untuk  perorangan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  hanya  Surat  Izin  Usaha Perdagangan  (SIUP)  kecil  perorangan  saja  yang  bisa  diterbitkan  pihak  kecamatan, untuk  izin  yang  lainnya  dilaksanakan/diterbitkan  langsung  oleh  Dinas  Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara. Tercatat jumlah SIUP yang diterbitkan  untuk  tahun  2010  sebanyak  54  izin  dan  tahun  2011  berjumlah  56  Izin. Layanan  ini  tidak  dipungut  biaya/gratis  dan  waktu  penyelesaiannya  1  (satu)  hari. Kewenangan  pada  Bidang  Ketenagakerjaan. Bidang  kewenangan  ini  layanan  yang
diberikan kepada masyarakat     adalah pemberian Kartu Pendaftaran Pencari Kerja 1 (AK/1). Hasil penelitian menunjukkan kebijakan dibidang ini dapat terimplementasikan dengan baik, dan jumlah pemohon pada tahun 2010 sebanyak 169 orang yang terdiri dari  149  orang  pria  dan  20  orang  wanita  ,  sedangkan  untuk  tahun  2011  pemohon berjumlah 101 orang yang terdiri dari 84 orang pria dan 17 orang wanita. Layanan AK/1 ini  tidak  ditarik  pungutan  atau  gratis  dan  selesai  1  (satu)  hari. Kewenangan  pada Bidang  Pekerjaan  Umum. Dibidang  ini  layanan  yang  diberikan  adalah  pemberian  Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB)  khusus  tempat  tinggal.  Hasil  penelitian  dilapangan menunjukkan  secara  keseluruhan  bidang  ini  dapat  berjalan  dengan  relatif  baik. Tercatat  IMB  yang  diterbitkan  dalam  tahun  2010  sebanyak  79  izin/SK dan  tahun  2011 berjumlah  84  izin/SK.  Biaya  retribusinya  tergantung  luas  dan  jenis  bangunan  yang dimohonkan  serta  waktu  penyelesaian  ±  1  (satu)  minggu. Kewenangan  pada  Bidang Perhubungan. Dibidang  perhubungan  meliputi  pemberian  pelayanan  :  (1).  Izin  usaha angkutan pedesaan dalam wilayah kecamatan untuk perorangan; (2). Izin jasa titipan lokasi  kecamatan;  (3).  Izin  usaha      angkutan  penyeberangan  Sungai/Danau  dalam wilayah  Kabupaten;  (4).  Penentuan  lokasi  parkir.    Hasil          penelitian    dilapangan menunjukkan bahwa   dari    keempat jenis  layanan  yang    diberikan    dalam  bidang  Perhubungan      ini    tidak        ada  satupun yang  dapat  diimplementasikan. Untuk  jenis  layanan  Izin  usaha  angkutan penyeberangan Sungai/ Danau dalam wilayah Kabupaten pemohonnya banyak namun tidak dapat  dilaksanakan karena ada aturan yang bertentangan dengan kewenangan tersebut (Perda tentang Jalur Hijau) dan aturan-aturan dari Departemen Perhubungan yang  mensyaratkan  spesifikasi  yang  belum  diterjemahkan  dalam  Peraturan  Daerah Kab.  Kutai  Kartanegara  sebagai  turunan  dari  aturan  tersebut. Kewenangan  pada Bidang  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral. Bidang  ini    meliputi  pemberian  ;  (1).  Izin penggalian  air  bawah  tanah  diameter  pipa  s/d  2  inci;  (2).  Izin  usaha/pemanfaatan  air bawah  tanah  dengan  produksi  diatas  50  M³/bulan;  (3).  Izin  usaha     pengambilan dan pemanfaatan  air      diatas  50  M³/bulan.  Penelitian  dilapangan  membuktikan  bahwa layanan dibidang ini tidak dapat direalisasikan karena penerbitan izinnya dilaksanakan langsung  oleh  Dinas  Pertambangan  dan  Energi  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  pihak kecamatan  hanya  memberikan      rekomendasi    saja. Kewenangan  pada  Bidang Pariwisata. Bidang  ini yaitu  pemberian  izin  usaha  pariwisata  yang  dikelola  oleh perorangan jenisnya antara lain : (1). Izin usaha penginapan dibawah 15 kamar; (2). Izin usaha rumah makan dan minum dibawah 25 kursi; (3). Izin usaha kolam pemancingan; (4).      Izin  usaha salon  kecantikan; (5).  Izin    usaha barber  shop  (potong  rambut);  (6). Izin usaha balai pertemuan umum;   (7). Izin lapangan tennis; (8). Izin lapangan bulu tangkis  tertutup;  (9).  Izin  gelanggang  tennis  meja;  (10).  Izin  lapangan  sepak  bola tertutup  (futsal).  Hasil  penelitian  dilapangan  menunjukkan  bahwa    secara implementatif kewenangan  yang   dilimpahkan tidak dapat diimplementasikan karena penerbitan izinnya langsung ditangani oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten  Kutai  Kartanegara. Kewenangan  pada  Bidang  Pemberdayaan  Masyarakat Desa. Kewenangan  ini  merupakan  kewenangan  yang  baru  dimunculkan  pasca  revisi Keputusan  Bupati  Nomor   180.188/HK-537 Tahun 2001,    namun    dalam kewenangan ini  tidak  diketahui  apa  jenis  urusan  yang  menjadi  kewenangan  Camat.  Sebagaimana yang  dikemukakan  oleh  Kasi  PMD  bahwa:  “Kami  belum  tahu  bentuk  Pemberdayaan
Masyarakat  Desa  yang  bagaimana  yang  dimaksudkan  dalam  Perbup  Nomor  6  Tahun 2011 tentang pelimpahan kewenangan, kalau dilihat dari rincian dari Perbup tersebut kewenangan  ini  tidak  menyangkut  pelayanan  perizinan.”(Wawancara  dengan  Kasi PMD  tanggal  1  Maret  2012). Kewenangan  pada  Bidang  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik Dalam Negeri. Bidang ini memberikan pelayanan berupa    penerbitan   Izin   Gangguan (HO)    untuk      kegiatan        usaha      yang  menimbulkan  gangguan  kecil.  Secara implementatif kewenangan  ini  berjalan dengan relatif baik meskipun kadang-kadang pemberian pelayanan ini dirasa tumpang tindih dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak  BP2T  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Adapun  jumlah  Izin  Gangguan  (HO)  yang sudah diterbitkan pada tahun 2010 sebanyak 897 izin dan untuk tahun 2011 berjumlah 860 izin. Retribusi yang harus dibayar tergantung besar kecilnya luasan tempat usaha yang  dimohon,  untuk  setiap  M²  tarif  yang  ditetapkan  sebesar  Rp.  3.000,-.  Mengenai waktu  penyelesaiannya  2  hari  sampai  dengan  1  minggu. Kewenangan  pada  Bidang Otonomi  Daerah  Pemerintahan  Umum,  Administrasi  keuangan  daerah,  Perangkat daerah,  Kepegawaian  dan  Persandian. Bidang  ini  meliputi  :  (1).  Retribusi  Pemakaian Kekayaan  Daerah;  (2)  Angsuran  Jual  beli  eks  Rumah  Dinas  yang  terletak  di  wilayah Kecamatan;  (3).  Angsuran  Jual  beli  eks  Kendaraan  dinas  yang  terletak  di  wilayah Kecamatan. Hasil  penelitian   dilapangan menunjukkan bahwa kewenangan ini tidak dapat  terlaksana  dikarenakan  semua  urusan  yang  berkaitan  dengan  aset  daerah ditangani  langsung  oleh  pejabat  yang  ada  di  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  mengingat  wilayah  Kecamatan  Tenggarong berlokasi  di  Ibu  Kota  Kabupaten. Kewenangan  pada  Bidang  Pertanahan. Bidang  ini meliputi pemberian pelayanan : (1). Melegalisir serta memproses Surat Pelepasan Hak Atas  Tanah  diwilayahnya.  (2).  Mengetahui  surat  pernyataan  Pemilikan/Penguasaan Tanah.  Hasil  penelitian  dilapangan  menunjukkan  bahwa  kewenangan  di  bidang pertanahan  berjalan  dengan  baik  atau  dapat  diimplementasikan  dengan  sepenuhnya sesuai  apa  yang  diharapkan  masyarakat.  Tahun  2010  pemerintah  Kecamatan Tenggarong  telah      menerbitkan      surat      tanah      masing-masing  ;  untuk  SPHAT sebanyak  1.339  buah  dan  Surat  Penguasaan  Tanah  sebanyak  175  buah.  Dalam  tahun 2011 surat tanah yang diterbitkan masing-masing ; untuk SPHAT sebanyak 1.240 buah dan Surat Penguasaan Tanah sebanyak 233 buah. Kewenangan pada Bidang Perikanan. Bidang  ini  meliputi  pemberian  pelayanan  dasar  dalam  :  (1).  menetapkan  Tanda Pencatatan  Kegiatan  Perikanan  (TPKP)  dalam  usaha  ;  a.  Penangkapan  Ikan  dengan kapal tidak bermotor, bermotor luar atau bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 5 GT (Grass Tonage) dan atau mesinnya yang berkekuatan tidak lebih dari 15 DK (Daya  Kuda);  (b).  Budidaya  ikan  peraian tawar tidak  lebih  dari  2 ton  dan  di  air  payau tidak lebih dari 4 ton; (c).   Pengumpulan dan    Pengelolaan hasil  perikanan dengan kapasitas  gudang  tidak      lebih  dari  5  ton  yang  memenuhi  syarat  tekhnis;      (2). Menetapkan  Surat  Keterangan  Asal  (SKA)  hasil  perikanan  dalam  peredaran  antar Kabupaten/Kota  di  dalam    Provinsi.  Hasil  penelitian  dilapangan  menunjukkan  bahwa hanya  usaha  budidaya  ikan  diperairan  Tawar  ±  2  ton  dan  izin  yang  diberikan  berupa Tanda  Pencatatan  Kegiatan  Perikanan/  TPKP).  Tahun  2010  jumlah  TPKP  yang diberikan/diterbitkan  sebanyak  23  buah  dan  untuk  tahun      2011  sebanyak  28  buah. Untuk  layanan      ini  tidak  dipungut      biaya/gratis        dan  waktu      penyelesaiannya    2 (dua)  hari. Kewenangan    pada      Bidang    Peternakan. Bidang  ini  meliputi  pemberian
pelayanan  ;  (1). Tanda  Daftar  Peternakan  Rakyat  (TDPR); (2).   Surat  Keterangan  Asal (SKA) ternak untuk disembelih/dipotong antar  kecamatan dalam kabupaten; (3). Izin toko/kios  dan  pengecer  obat  hewan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kewenangan di bidang peternakan tidak  dapat diimplementasikan, karena penerbitan izinnya  saat  ini  langsung  dilakukan  oleh  Dinas  Peternakan  Kabupaten  Kutai Kartanegara.
Dengan terbitnya  Peraturan Bupati Nomor. 6 Tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian  Kewenangan  Bupati  kepada  Camat,  tidak  memberikan  pengaruh  yang signifikan terhadap esensi dari pelimpahan kewenangan tersebut.   Hal ini juga terlihat masih adanya tumpang tindih urusan menjadi   kewenangan    yang diberikan kepada Camat  dan    Badan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu    (BP2T)        dan  ini  juga mengindikasikan        kurangnya  koordinasi  dalam  proses      pengambilan  sebuah kebijakan.

## Kinerja Pelayanan Publik.
untuk melaksanakan kegiatan   publik   kita harus   mengacu   pada    Undang- undang  Republik  Indonesia          Nomor.  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  publik. Seyogyanya  instansi  yang  menyelenggarakan  pelayanan  berpedoman  pada  standar pelayanan  minimun  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  dimaksudkan    memberikan  hak masyarakat untuk mendapatkan standar pelayanan yang berlaku secara umun dengan mutu  tertentu.  Dalam  pelaksanaan  proses  perizinan  yang  dilaksanakan  di  Kantor Camat Tenggarong   terungkap bahwa ada beberapa jenis perizinan yang tidak dapat diperkirakan kapan waktu yang pasti penyelesaian suatu perizinan dapat diselesaikan, diantaranya; Izin Gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tempat tinggal. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Linmas menyatakan bahwa: “Kami tidak  bisa  memastikan  kapan  suatu  perizinan  itu  dapat  diselesaikan,  kendala  kami adalah  penetapan  yang  diterbitkan  oleh  Dispenda  tidak  dapat  on-time,  tidak  jarang penetapan itu dilakukan selama 1minggu lebih.”

## Faktor-faktor  Penghambat  dalam  implementasi    pelimpahan  sebagian  kewenangan Bupati  kepada Camat terhadap Penyelenggaraan pelayanan publik.
Di  dalam  Peraturan  Bupati  Nomor  6  Tahun  2011  bab  II  pasal  2  menyatakan tujuan      pelimpahan  sebagian  wewenang  bupati  kepada  camat      adalah; melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisiensi, namun karena adanya  beberapa  faktor  yang  menghambat  dalam  pengimplementasian    kebijakan pelimpahan  sebagian  kewenangan  Bupati  kepada  Camat  khususnya  untuk  kasus kecamatan  Tenggarong,  maka  kebijakan  tersebut  tidak  mempunyai  dampak  yang positif  terhadap  tujuan  dan  sasaran  dari  penyerahan  kewenangan  tersebut, diantaranya:  Kebijakan  tersebut  diberikan  seragam  pada  semua  Camat  diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa memandang Letak Goegrafis, Jumlah penduduk, Mayoritas Mata Pencaharian Penduduk, dll; Adanya tumpang tindih dan tidak jelasnya batasan  kewenangan  sebagian urusan yang  diberikan  kepada  Kecamatan  dan  Badan Pelayanan  Perizinan  Terpadu  (BP2T)  dalam  hal  pelayanan  perizinan  oleh  Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara, mengingat Kecamatan Tenggarong letaknya di ibukota kabupaten  maka  sulit  bagi  kecamatan  untuk  memberikan  pelayanan  yang  maksimal sebagaimana  yang  diharapkan  oleh  masyarakat;  Tidak  adanya  pembinaan  yang dilakukan oleh instansi    yang   menangani urusan, sebagai dampak seiring seringnya pergantian Pejabat    pada tingkat menengah dan tingkat atas (pimpinan) yang turut mempengaruhi  pola    pikir    para      pejabatnya  terhadap  pelaksanaan  pelimpahan kewenangan  tersebut;  Tidak  pernah  lagi  dilaksanakan  rapat  koordinasi  Camat  untuk berdiskusi  dan  mencari  solusi  jika  ada  permasalahan-permasalahan  dilapangan; dengan  adanya  pelimpahan  sebagian  Kewenangan  Bupati  kepada  Camat  tidak  serta merta  dapat  memberikan  pelayan  perizinan  dan  non  perizin  kepada  masyarakat, karena  terbentur  pada  peraturan  diatasnya  dan  tidak  adanya  juklak  dan  juknis  yang menjadi acuan.
Tolak  ukur  kinerja  pelayanan  Publik  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab instansi  pemberi  pelayanan  saja  dalam  hal  ini  kantor  Camat  Tenggarong,  juga  bukan didasarkan  seberapa  banyak  perizinan    dan  non  perizinan  yang  sudah  di  terbitkan. Namun  yang  terpenting  dari  itu  semua  perlu  mengembangkan  budaya  kerjasama (koordinasi)  antar  semua stakeholder .  Terlebih  lagi  adalah  menyamakan  pola  pikir aparatur  untuk  menempatkan  fungsi  pelayanan  sebagai  “  panglima”  serta  dijadikan bahan orientasi, dan bukan sebaliknya dijadikan “obyek” sumber penerimaan daerah. Dalam  kebijakan  pelimpahan  sebagian  kewenangan  Bupati  kepada  Camat  terungkap bahwa      monitoring  tidak  berjalan  efektif.  Monitoring  tidak  dilaksanakan  berjenjang, justru yang dialami hanya protes-protes masyarakat yang tidak  mendapatkan layanan. Monitoring  atau  pemantauan  hendaknya  melibatkan  semua  pihak  tidak  hanya  yang terkait dengan kebijakan tersebut, monitoring kebijakan  dapat dilaku kan oleh badan Pemerintah,  lembaga  legislatif  ataupun  LSM  yang  menaruh  minat  terhadap monitoring  kebijakan  publik.  Secara  makro  kebijakan  pelimpahan  sebagian kewenangan Bupati kepada Camat khususnya di Kecamatan Tenggarong tidak dapat berjalan sepenuhnya.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Dari  hasil  penelitian  terlihat  bahwa  kebijakan  Pelimpahan  sebagian  Kewenangan Bupati  kepada  Camat    tanpa  melibatkan  pemerintah  kecamatan  dan  faktor-faktor lain yang berpengaruh dalam formulasinya.
2. Kebijakan yang bersifat top down , adanya tujuan kebijakan yang cukup terarah dan jelas namun tidak ada proses adaftif sehingga dukungan yang tidak  optimal, akibat dari  tidak  memperhitungkan  aktor-aktor, dampak      lainnya  yang        berakibat  tidak terimplementasikan   sepenuhnya        kebijakan  tersebut.
3. Kebijakan  Pelimpahan  sebagian  kewenangan  Bupati  kepada  Camat  yang  dalam kurun  waktu      satu        (1)  dasawarsa  sudah  diterbitkan  dua  (2)  kali  yaitu  :  (1). Keputusan  Bupati  Kutai  Kartanegara  Nomor  :  180.188/HK-537  Tahun  2001  dan  (2). Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2011.
4.  Pada  saat  Implementasi  Kebijakan  Pelimpahan  Sebagian  Kewenangan  Bupati kepada  Camat  dilaksanakan  khususnya  untuk  Kecamatan  Tenggarong,  maka  dari tiga  belas  (13)  bidang  kewenangan  yang  dilimpahkan  tidak  semuanya  dapat diimplementasikan dengan baik dilapangan hanya ada empat (4) bidang yang dapat diimplementasikan dengan baik/secara keseluruhan urusannya antara lain: 1). Bidang Ketenagakerjaan,  2).  Bidang  Pekerjaan  Umum,  3).  Bidang  Pertanahan,  4).  Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dua (2) bidang dapat diimplementasikan sebagian  urusannya  yaitu  : 1).  Bidang  Perikanan,  2).  Bidang      Perindustrian  dan Perdagangan, yang tidak dapat diimplementasikan sama sekali  ada enam (6) bidang meliputi  : 1).  Bidang  Perhubungan,  2).  Bidang  Otonomi  Daerah  Pemerintahan Umum,  Administrasi  Keuangan  Daerah,  Perangkat  Daerah,  Kepegawaian  dan Persandian, 3).  Bidang Pertanian,  4).  Bidang   Energi dan Sumber Daya Mineral, 5). Bidang  Pariwisata,  6).  Bidang  Peternakan  dan satu  (1)  bidang  yang  baru dimunculkan adalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (non perizinan).
5.    Dalam  pelaksanaan  Pelimpahan  sebagian  Kewenangan  Bupati  kepada  Camat, proses monitoring  tidak berjalan efektif. Berdasarkan  hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya monitoring yang dilakukan, yang ada hanyalah laporan-laporan pelaksanaan  tanpa  adanya  cara  penyelesaian  ( follow  up) jika  terdapat  hambatan- hambatan  dalam  pelaksanaannya.  Sebenarnya  dengan  dilakukan  monitoring/ pemantauan itu diharapkan dapat mengetahui  kemajuan   dan     kendala-kendala yang terjadi dilapangan dan dapat menjadi umpan balik bagi kebijakan tersebut.

## Rekomendasi
1. Dalam  membuat        kebijakan            yang  serupa  atau  kebijakan  yang        bersifat  top down  dalam      formulasi  hendaknya  selalu  melibatkan  implementor  pada  tataran makro  atau  formulator  dalam  tataran  mikro  dalam  hal  ini  adalah  SKPD  yang menangani urusan dimaksud dan para Camat.
2. Dengan dilibatkannya aktor-aktor (aktor Implementor atau  aktor    For mulator) dapat mengestimasi segala kemungkinan dan dampak yang   terjadi jika kebijakan top down tersebut diimplementasikan dengan    kondisi apapun dilapangan.
3. Pemerintah  Kabupaten  sebelum  mengeluarkan  Peraturan    Bupati  (Perbup) hendaknya  lebih    teliti    dalam  penyusunan  uraian  tugas  dan  pendelegasian kewenangan  dengan  batasan  yang  jelas  kepada  masing-masing  SKPD  agar  tidak terjadi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dan setiap kebijakan yang dikeluarkan  jangan  sampai  bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih tinggi/yang sudah  ada  sebelumnya,  sehingga  pada  taraf  implementasi  kebijakan  yang  telah dikeluarkan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan.
4. Agar  kebijakan  memberikan  dampak  positif  /  dampak  yang  diharapkan  dengan meminimalkan  dampak  negatif  /  dampak  yang  tidak  diharapkan  adalah  dengan melakukan  monitoring  dan  pembinaan  baik  sebelum  kebijakan  itu  dilaksanakan, sedang   dilaksanakan   maupun setelah dilaksanakan.         Agar hasil      monitoring dapat memberikan umpan balik yang akurat hendaknya monitoring dan pembinaan tidak hanya dari unsur  pengambil kebijakan   (decision maker)    dan  implementor namun dilakukan oleh pihak-pihak yang peduli terhadap kebijakan baik perorangan atau masyarakat keseluruhan, misalnya dengan membuka kotak pengaduan.

## Daftar Pustaka
Abdul Wahab, Solichin. 1990. Pengantar     Analisis   Kebijaksanaan Negara , Rineka Cipta, Jakarta.
--------.1994. Kebijakan Desentralisasi Untuk Menjangkau Kaum Muskin, Pelopor no.3. --------.1997. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta.
Erik  Lane,  Jane.  1991. The  Public  Sector  :  Conceps,  Models  and  Approaches, Sage Publication, London.
Fisipol  UGM.  2002. Desentralisasi  dan  Demokrasi:  Kajian  tentang  kecamatan  sebagai arena  Pengembangan  Demokrasi,Pelayanan  Publik  dan  Intermediary.  Laporan akhir penelitian kerjasama Fisipol UGM Yogyakarta dan the Foundation.
Imawan, Riswanda. 1995. Otonomi Daerah dan Ferprmasi Birokrasi: Antara Harapan dan Kenyataan, Makalah  disampaikan  pada  Seminar  Nasional  Otonomi  Daerah Tingkat II, Purwokerto, 6 September 1995.
Islamy,  M.Irfan.  1997. Prinsip-Prinsip  Perumusan                Kebijaksanaan  Negara ,  Bumi Aksara,  Jakarta.
Kaho,    Josef    Riwu.1997. Prospeks  Otonomi  di    Negara    Republik  Indonesia, Raja Gratindo Persada, Jakarta.
Kjeberg, Fransisco. 1995. The Changging Values of Lokal Government, ANN,ALS Journal, AAPSS.
Koswara,  E.  1990. Otonomi  Daerah  Yang  Berorientasi  Kepada  Kepentingan. Makalah yang dipersipakan untuk bahan seminar nasional tentang otonomi daerah yang diselenggarakan   oleh Universitas Brawijaya Malang.
Lincoln,  Yvonna  dan  Cuba,    Egon    G.  1984. Naturalictc  Inqury, Beverly  Hills,  London, Sage Publications.
Lineberry, Robert.L. 1987. American Public Policy, Harper & Row, New York. Maryanov,  Gerald.S.  1957. Desentralization  in  Indonesia  as  a  Political  Problem. Cornel University Press, Ithaca, New York.
Parson,  D.W.  1997. Public  Policy  :  An  Introduction  to  the  Thoery and  Practice  of Policy Analysis ,University Cambridge, London.
Suryawikarta. 1995. Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan           Daerah, LP3ES,
Jakarta
Smith,  BC, Decentralization  :  The  Teritorial  Dimention  of  The  State. George  Allen  & Erwin London.