Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) di Kelurahan Banjarwungu Kabupaten Sidoarjo
INFO PENULIS
Muhammad Choirul Annas UPN “Veteran” Jawa Timur cannas339@gmail.com
+6281515155238 Nadira Nariya Vitasari
UPN “Veteran” Jawa Timur nadiranariyav@gmail.com +6289678762313 Dyanita Nur Wachidah UPN “Veteran” Jawa Timur dyanitanrwchidh@gmail.com +6288217266148 Muhammad Ilham Wijaya UPN “Veteran” Jawa Timur wijayailham2421@gmail.com +685357491810 Sadam Sadewo UPN “Veteran” Jawa Timur
sadamsadewo110@gmail.com
+6287889055901 Singgih Manggalou
UPN “Veteran” Jawa Timur singgih.m.adneg@upnjatim.ac.id +6281333259755

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 2, Agustus 2024
http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

## Saran Penulisan Referensi:
Annas,  M.  C.,  Vitasari,  N.  N.,  Wachidah,  D.  N.,  Wijaya,  M.  H.,  Sadam  Sadewo,  &  Manggalou,  S.  (2024). Implementasi  Kebijakan  Sistem  Pelayanan  Rakyat  Sidoarjo  (SIPRAJA)  di  Kelurahan  Banjarwungu Kabupaten Sidoarjo. Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora, 4 (2), 370-380.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  implementasi  digitalisasi  pelayanan administrasi  kependudukan  melalui  aplikasi  SIPRAJA  (Sistem  Pelayanan  Rakyat Sidoarjo)  di  Kelurahan  Banjarwungu,  Kabupaten  Sidoarjo.  Menggunakan  teori implementasi  kebijakan  Edward  III,  penelitian  deskriptif  kualitatif  ini  meneliti  empat dimensi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui  wawancara  dan  observasi,  melibatkan  informan  dari  pejabat  kelurahan  dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SIPRAJA telah diterapkan, hanya  1%  penduduk  yang  memiliki  akun.  Tantangan  utama  meliputi  sosialisasi  yang tidak merata, pemahaman teknologi yang rendah di kalangan lansia, serta keterbatasan sumber  daya  dan  infrastruktur.  Meski  demikian,  komitmen  petugas  kelurahan  tetap tinggi  dalam  melayani  masyarakat.  Penelitian  ini  merekomendasikan  peningkatan sosialisasi,  penguatan  kapasitas  sumber  daya  manusia,  dan  perbaikan  infrastruktur untuk mengoptimalkan implementasi SIPRAJA.
Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Digitalisasi Pelayanan Publik, E-Government, Implementasi Kebijakan, SIPRAJA

## Abstract
This study aims to examine the implementation of digitalized population administration services  through  the  SIPRAJA  (Sidoarjo  People's  Service  System)  application  in Banjarwungu  Village,  Sidoarjo  Regency.  Using  Edward  III's  policy  implementation theory,  this  qualitative  descriptive  research  investigates  four  dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through  interviews  and  observations,  involving  informants  from  village  officials  and community members. The results show that although SIPRAJA has been implemented, only  1%  of  the  population  has  an  account.  The  main  challenges  include  uneven socialization,  low  technological  literacy  among  the  elderly,  and  limited  resources  and infrastructure. Nevertheless, village officials maintain a high commitment to serving the community.  This  study  recommends  enhancing  socialization,  strengthening  human resource capacity, and improving infrastructure to optimize SIPRAJA's implementation.
Key Words: Digital Public Services, E-Government, Policy Implementation, SIPRAJA, Population Administration

## A. Pendahuluan
Administrasi  kependudukan  merupakan  rangkaian  proses  kegiatan  penertiban  dan penataan  dalam  penerbitan  dokumen  dan  data  kependudukan  melalui  proses  pendaftaran penduduk,  pencatatan  sipil,  pengolahan  informasi  administrasi  kependudukan  (Amri,  2018). Kebijakan  administrasi  kependudukan  tersebut  sangat  diperlukan  untuk  mengatur  segala urusan  warga  negara  (Wahyono  et  al.,  2019).  Salah  satu  hal  yang  mendasar  dalam  kebijakan pemerintahan daerah di Indonesia ialah adanya desentralisasi.
Pada pasal 1 ayat (8)  Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Berdasarkan peraturan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa salah satu aktor kebijakan yang berperan  penting  agar  masyarakat  dapat  merasakan  dampak  kesejahteraan  dari  pelaksanaan kebijakan  ialah  pemerintah  daerah  itu  sendiri,  termasuk  keterkaitannya  dengan  kemudahan pengurusan administrasi kependudukan (Wicaksono, 2019). Masalah yang sering muncul dalam proses  mengurus  dokumen  kependudukan  ialah  adanya  proses  yang  panjang,  lambat  dan berbelit-belit.  Berbagai  kebijakan  ditempuh  oleh  pemerintah  guna  meningkatkan  kualitas pelayanan administrasi kependudukan salah satunya dengan mempercepat program database kependudukan,  penertiban  administrasi  kependudukan  serta  pengembangan  dan  penerapan sistem informasi administrasi kependudukan (Zulfikar et al., 2022).
Tabel 1. Persentase Kepatuhan Pemerintah Daerah akan Penerapan Standart Pelayanan Publik Tahun 2022-2023 Jumlah Hasil Kepatuhan 2022 (Total) 2022 (%) 2023 (Total) 2023 (%) Hijau 272 46.42 414 70.70 Kuning 250 42.66 133 22.66 Merah 64 10.92 39 6.64 Grand Total 586 100.00 586 100

## Sumber: Ombudsman (2023)
Percepatan  database  kependudukan  terbukti  sedikit  demi  sedikit  membuahkan  hasil,  hal ini dibuktikan dengan lampiran pada Tabel 1 terkait penilaian kepatuhan pelayanan publik yang diberikan oleh Ombudsman setiap tahunnya. Penilaian diberikan berdasarkan pengelompokan warna diantaranya: (1) Hijau, Kualitas tertinggi (nilai 88.00-100) dan tinggi (nilai 78.00-87.99); (2) Kuning, kualitas sedang (nilai 54.00-77.99); (3) Merah, kualitas rendah (nilai 32.00-53.99) dan terendah (nilai 0-31.99). Berdasarkan data dari OMBUDSMAN RI, pada tahun 2023 terjadi peningkatan  kepatuhan  pemerintah  daerah  terhadap  kebijakan  standar  pelayanan  publik,  hal ini dibuktikan bahwa nilai kepatuhan implementasi daerah terkait pelayanan publik untuk zona hijau  (kualitas  tertinggi  dan  kualitas  tinggi)  meningkat  24.28%.  Namun,  di  lapangan  masih banyak  ditemukan  keluhan  terkait  pelayanan  administrasi  kependudukan  yang  seringkali berjalan  tidak  sesuai  kebijakan  semestinya.  Sehingga,  perlu  dilakukannya  inovasi  yang memudahkan  masyarakat  dalam  mengurus  urusan  administrasi  kependudukan  dengan memanfaatkan teknologi atau biasa dikenal dengan istilah E-government .
E-government  merupakan  paradigma  baru  yang  berfokus  pada  keterbukaan  informasi publik  (Lenak  et  al.,  2021).  E  –  goverment  hadir  dengan  pengoptimalan  pemanfaatan  IT  dan berkembang  mengikuti  zaman  organisasi  serta  birokrasi  (Nisak  &  Hertati,  2024).  Tujuannya adalah  menciptakan  hubungan  tata  pemerintahan  antara  pemerintah,  sektor  swasta,  dan masyarakat  yang  efisien,  efektif,  dan  produktif  melalui  optimalisasi  penggunaan  teknologi informasi. E-Government bersifat multidisiplin, artinya tidak hanya melibatkan ilmu komputer atau  elektronik,  tetapi  juga  melibatkan  politik,  sosial,  manajemen,  administrasi  publik,  dan bidang lainnya (Ratnasari et al., 2022).
Salah  satu  pemerintah  daerah  kabupaten  yang  melakukan  inovasi  digitalisasi  pelayanan pengurusan  administrasi  kependudukan  ialah  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo.  Berdasarkan “Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2018” tentang tata kelola penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi  menuju Smart  City di  Kabupaten  Sidoarjo,  guna meningkatkan  kualitas,  efektifitas,  efisiensi,  akuntabilitas  serta  transparansi  penyelenggaraan pelayanan  pemerintahan  dan  menjawab  tuntutan Good  Governance (Gamaputra  et  al.,  2022). Sebagai upaya tindak lanjut atas kebijakan tersebut, Pemerintah Sidoarjo mengeluarkan Surat Edaran  Bupati  Nomor  180/SE/9090/438.1.1.1/2019  tentang  penggunaan  aplikasi  SIPRAJA (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo) di seluruh kecamatan, desa atau kelurahan di Sidoarjo.
Terciptanya  SIPRAJA  (Sistem  Pelayanan  Rakyat  Sidoarjo)  mampu  memberi  kemudahan bagi  masyarakat  dalam  mendapatkan  layanan  administrasi  kependudukan  secara  cepat  dan efektif.  Namun,  pelaksanaan  program  perlu  diteliti  lebih  lanjut,  hal  ini  dibuktikan  dengan perbedaan  hasil  penelitian  di  dua  lokus  yang  berbeda.  Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan oleh Agustina et al., (2022) , dengan adanya kebijakan penggunaan aplikasi SIPRAJA, kualitas  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  Kabupaten  Sidoarjo  meningkat.  Sedangkan hasil  penelitian  oleh  Saputra  &  Widiyarta  (2021) , didapati  masih  banyak  kendala  dalam implementasi  SIPRAJA  di  lapangan.  Perbedaan  tersebut  dikarenakan  kendala  yang  dirasakan berbeda  di  setiap  wilayah,  beberapa  kendala  yang  ditemui  seperti  masyarakat  tidak  terbiasa mengurus  dokumen  melalui  online,  pungutan  liar  masih  terjadi,  masa  tunggu  tidak  jelas, implementasi tidak sesuai ketentuan, serta blangko E-KTP masih sering habis. Selaras dengan peraturan  dan  hasil  penelitian  terdahulu,  bahwa  SIPRAJA  seharusnya  telah  diterapkan  di seluruh  wilayah  Kabupaten  Sidoarjo,  tak  terkecuali  pada  Kelurahan  Banjarwungu.  Kelurahan Banjarwungu  terletak  di  Kecamatan  Tarik  yang  berbatasan  dengan  Kabupaten  Mojokerto, jumlah wilayah 207.48 Hektare dan jumlah penduduk 3.303 jiwa (BPS, 2023).

## Gambar 1. Persentase Pengurusan Administrasi Kependudukan melalui SIPRAJA di Kelurahan Banjarwungu, Kabupaten Sidoarjo Sumber: Penulis, 2024
Berdasarkan  informasi  pada  Gambar  1  yang  didapatkan  dari  pegawai  Kelurahan Banjarwungu, diketahui bahwa pengurusan dokumen kependudukan masih didominasi melalui pengurusan di kelurahan dengan dibantu staff kelurahan mengajukan pengurusan administrasi kependudukan  ke  SIPRAJA,  sedangkan  masyarakat  yang  secara  mandiri  mengajukan pengurusan administrasi kependudukan melalui aplikasi SIPRAJA hanya sekitar 20%. Maka dari itu peneliti ingin mengkaji secara mendalam mengenai kesesuaian antara peraturan kebijakan SIPRAJA yakni Surat Edaran Bupati Nomor 180/SE/9090/438.1.1.1/2019 tentang penggunaan aplikasi SIPRAJA dengan implementasi yang terjadi di Kelurahan Banjarwungu. Belum adanya penelitian  SIPRAJA  di  lokus  tersebut,  juga  menjadi  alasan  peneliti  tertarik  untuk  meneliti implementasi digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan melalui SIPRAJA di Kelurahan Banjarwungu Kabupaten Sidoarjo.
Selain itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Edward III sebagai acuan dalam meneliti  implementasi  kebijakan  pelayanan  administrasi  kependudukan  melalui  SIPRAJA  di kelurahan  Banjarwungu.  Alasan  peneliti  menggunakan  teori  Edward  III  karena  peneliti  ingin mengetahui  kesesuaian  antara  yang  ada  pada  aturan  kebijakan  SIPRAJA  dengan  yang  ada  di lapangan.  Sehingga,  teori  Edward  tersebut  dinilai  paling  relevan  untuk  peneliti  dalam melakukan  penelitian  ini  dengan  melihat  dari  4  dimensi  yakni  komunikasi,  sumber  daya, disposisi dan struktur birokrasi.

## B. Metodologi
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Menurut  Chairi,  penelitian kualitatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan setting tertentu dalam  kehidupan  nyata  dengan  tujuan  menganalisis  dan  memahami  fenomena  yang  terjadi (Adlini  et  al.,  2022).  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan  melakukan  investigasi  yang  cermat (Nugrahani, 2014). Lokus penelitian ini adalah Kelurahan Banjarwungu, yang merupakan salah satu  kelurahan  di  Kecamatan  Tarik,  Kabupaten  Sidoarjo.  Fokus  penelitian  adalah  terkait implementasi aplikasi SIPRAJA (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo) di Kelurahan Banjarwungu Kabupaten  Sidoarjo  dengan  menggunakan  Teori  Edward  IIII  yang  terdapat  4  varibel  di dalamnya  yaitu:  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  Penentuan informan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive  sampling .  Informan  dalam penelitian  ini  adalah  Lurah  Banjarwungu,  Bapak  Imam  Supi’i  SE,  Petugas  Kelurahan,  Bapak Bayan  Ubud,  dan  3  Masyarakat  Banjarwungu.  Dalam  pengumpulan  datanya,  adalah  dengan wawancara dan observasi. Sedangkan untuk menganalisis data, berdasarkan teori Miles et al., (2014)  dapat  dilakukan  dengan  3  langkah  yaitu  kondensasi  data,  penyajian  data,  serta penarikan kesimpulan.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Penerapan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo di Kelurahan Banjarwungu
Inovasi terdiri dari berbagai jenis diantaranya inovasi proses, layanan, metode pelayanan, strategi,  serta  sistem  (Musaddad  et  al.,  2020).  SIPRAJA  (Sistem  Pelayanan  Rakyat  Sidoarjo) merupakan suatu inovasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dalam pelayanan publik yang melibatkan penggunaan teknologi. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pelayanan  publik  tanpa  menimbulkan  pemborosan  sumber  daya  bagi  pemerintah  dan masyarakat.  Melalui  aplikasi  SIPRAJA,  masyarakat  dapat  mengajukan  pelayanan  dari  rumah menggunakan smartphone ,  dan  setelah  pelayanan  selesai,  dokumen  dapat  dicetak  di  rumah
Kelurahan
[PERCENTAGE]
Mandiri [PERCENTAGE]
(Musaddad et al., 2020). Terdapat 3 tipe layanan yang ada di SIPRAJA, antara lain: Tipe A (Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Umum dari desa, Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa, Surat  Kematian)  wewenang  sepenuhnya  berada  pada  Kelurahan;  Tipe  B  (Surat  Keterangan Pindah,  Surat  Pengantar  KK,  Surat  Pengantar  KTP,  Surat  Keterangan  Umum  dan  Kecamatan. Pada  layanan  tipe  B  menjadi  wewenang  pihak  kelurahan  untuk  mengajukan  dan  pihak kecamatan  untuk  menyetujui  pengurusan  dokumen  administrasi  kependudukan  tersebut; layanan  tipe  C,  antara  lain  Surat  Izin  Usaha  Mikro  Kecil,  Surat  Izin  Mendirikan  Bangunan. Layanan tipe C sepenuhnya menjadi wewenang pihak kecamatan (Saputra & Widiyarta, 2021)

## Gambar 2. Tahapan Akses Sistem Pelayanan Rakyat Sumber: PANRB, 2021
Beberapa  tahapan  untuk  mengakses  SIPRAJA  seperti  yang  tertera  pada  Gambar  2, diantaranya:  (1)  Download  aplikasi  SIPRAJA  melalui playstore atau  kunjungi website SIPRAJA yaitu www.sipraja.sidoarjokab.go.id ; (2) Pilih daftar, masyarakat akan diminta mengisi data diri pribadi; (3) Buka gmail untuk mendapatkan username dan password akses login; (4) Pilih login dan pilih jenis surat type A/B/C; (5) Isi Formulir; (6) Upload surat pengantar RT/RW, KTP, KK, dan dokumen lain; (7) Proses Verifikasi, Surat layanan A diproses dan diverifikasi oleh Operator Desa, Surat layanan type B diverifikasi oleh Desa dan diproses oleh Kecamatan, Surat layanan type  C  diverifikasi  kecamatan  dan  diproses  Kabupaten;  (8)  Cetak  surat  pengajuan,  setalah mendapatkan tanda tangan digital maka surat bisa dicetak sendiri.
SIPRAJA diterapkan berdasarkan Surat Edaran
Bupati Sidoarjo Nomor
180/SE/9090/438.1.1.1/2019  tentang  penggunaan  aplikasi  SIPRAJA.  Kebijakan  tersebut berisikan  kewajiban  seluruh  instansi  pelayanan  publik  untuk memanfaatkan aplikasi  tersebut guna melayani masyarakat, tak terkecuali bagi instansi Kelurahan Banjarwungu.
Tabel  2.  Jumlah  Penduduk  dan  Persentase  Kepemilikan  Akun  SIPRAJA  di  Kelurahan Banjarwungu
Jumlah Penduduk Kelurahan Banjarwungu Penduduk yang Memiliki Akun SIPRAJA Persentase 3.303 Penduduk 234 1%

## Sumber: Penulis, 2024
Berdasarkan  Tabel  2,  diketahui  bahwa  hanya  1%  dari  masyarakat  kelurahan Banjarwungu yang memiliki akun SIPRAJA, dengan kata lain hanya 234 pemilik akun dari 3.303 penduduk.  Namun,  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pegawai  kelurahan  Banjarwungu
mengatakan  hal  tersebut  wajar,  mengingat  mayoritas  warga  sudah  berusia  lansia.  Sehingga, sulit untuk mengakses pelayanan melalui SIPRAJA. Selain itu, dalam 1 akun yang dibuat oleh 1 Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dapat digunakan untuk mengakses beberapa pelayanan untuk NIK yang lain, sehingga meskipun masyarakat Banjarwungu yang memiliki akun SIPRAJA hanya 234 akun, tetapi pengajuan yang terselesaikan di tahun 2023 mencapai 323  pengajuan layanan tipe A dan B.
Selaras dengan pernyataan yang disampaikan, terdapat beberapa pelayanan administrasi kependudukan  yang  ditawarkan  kepada  masyarakat  Kabupaten  Sidoarjo  melalui  SIPRAJA, antara  lain:  1)  Layanan  Tipe  A,  yakni  surat  kelahiran,  surat  kematian,  surat  keterangan  tidak mampu,  surat  keterangan  biodata  penduduk,  surat  keterangan  umum  desa,  surat  keterangan domisili;  2)  Layanan  Tipe  B,  yakni  surat  keterangan  pindah,  surat  pengantar  KK,  surat keterangan tidak mampu kecamatan, surat pengantar KTP, surat keterangan umum kecamatan. 3) Layanan Tipe C, yakni surat Izin Usaha Mikro Mecil (IUMK) baru, perubahan dan TDU Mikro, kartu pencari kerja, Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Keunggulan dari sistem SIPRAJA ini ialah  adanya  sistem  elektronik  dalam  pengurusan  surat  yang  membutuhkan  tanda  tangan camat, kepala desa atau lurah. Sehingga, masyarakat tidak perlu menunggu kehadiran fisik dari yang bersangkutan (Musaddad et al., 2020).

## 2. Analisis  Dimensi  Teori  Implementasi  Edward  pada  SIPRAJA  di  Kelurahan Banjarwungu Kabupaten Sidoarjo
Pemerintahan yang efektif adalah dengan memastikan bahwa implementasi kebijakan yang berlaku telah dilaksanakan dengan baik (Sutmasa, 2021). Menurut Santoso & Manggalou (2024) implementasi  kebijakan  tidak  hanya  sebagai  konsep  penyelenggaraan  program  tetapi merupakan  konsep  yang  mengacu  pada  serangkaian  ukuran  keberhasilan  yang  dapat  disebut dengan  kinerja  dan  pencapaian.  Menurut  Sahya  Anggara  (2014)  implememtasi  adalah  suatu tahapan proses kebijakan yang berada ditengah  – tengah tahapan penyusunan dan hasil yang ditimbulkan atau konsekuensi yang timbul akibat kebijakan tersebut. Dalam teori Implementasi George C. Edward III terdapat 4 faktor penting yan dapat berpengaruh pada keberhasilan atau kegagaln  suatu  kebijakan  yaitu:  (1)  Komunikasi,  mencakup  3  indikator  di  dalamnya  yaitu transmisi,  kejelasan,  dan  konsistensi;  (2)  Sumber  daya,  terkait  tenaga  kerja  yang  dibutuhkan, informasi terkait pelaksanaan kebijakan, kewenangan, dan fasilitas fisik; (3) Disposisi, dengan tiga  unsur  utama  yaitu  kognisi,  arahan  atau  tanggapan  pelaksana  dan  intensitas  tanggapan pelaksana; (4) Struktur Birokrasi. Dari penelitian yang dilaksanakan, pada setiap indikatornya mendapatkan hasil sebagai berikut:

## 1.) Komunikasi
Komunikasi  memegang  peran  penting  pengimplementasian  kebijakan,  dengan komunikasi pelaksana kebijakan akan memahani maksud dan tujuan kebijakan (Mauliva & Manggalou,  2024).  Komunikasi  dalam  organisasi  merupakan  proses  yang  kompleks  dan rumit.  Maka  komunikasi  harus  dilakukan secara  jelas,  tepat,  akurat,  dan  konsisten dalam pengimplementasian  kebijakan.  Komunikasi  ini  perlu  dilakukan  antara  implementator kebijakan SIPRAJA (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kelurahan Banjarwungu) dengan  penerima  layanan  (masyarakat).  Dalam  proses  komunikasi  terdapat  beberapa indikator guna melihat implementasi variabel komunikasi, diantaranya :
a. Transmisi
Berkaitan dengan penyaluran informasi atau sosialisasi dari Pemerintah Sidoarjo dan sosialisasi  dari  Kelurahan  Banjarwungu.  Sosialisasi  Pemerintah  Sidoarjo  adalah dengan pengenalan program kepada para staff kelurahan. Sosialisasi diberikan melalui bimbingan  teknis  secara offline maupun online .  Namun,  secara  pemahaman  seperti bagaimana,  tujuan,  maupun  sasaran  SIPRAJA  langsung  dilimpahkan  kepada  petugas yang  menangani.  Sedangkan,  pemerintah  desa  berpendapat  telah  mensosialisasikan hal  tersebut  melalui  RT/RW  di  beberapa  acara  rutin  seperti  anjangsono.  Namun, masyarakat  hanya  menerima  informasi  bahwa  pelayanan  sekarang  dilakukan  secara online yang menimbulkan kerancuan informasi yang didapat masyarakat.
b. Kejelasan
Terkait  dengan  informasi  yang  diterima  oleh  implementator  kebijakan  (Kelurahan Banjarwungu), dan juga penerima layanan (masyarakat) haruslah jelas. Informasi yang
tidak  jelas  dapat  mempengaruhi  pengimplementasian  sebuah  kebijakan.  Pemerintah Sidoarjo  dinilai  kurang  jelas  dalam  penyampaian  informasi  mengenai  kepengurusan SIPRAJA, bimbingan teknis yang dilakukan kepada aparat dinilai kurang dikarenakan tidak  teraturnya  bimbingan  teknis  yang  dilakukan.  Aparat  yang  bertugas  melayani masyarakat jadi tidak mendapatkan informasi terbaru dari aplikasi SIPRAJA. Informasi yang  didapatkan  masyarakat  hanya  sebatas  kepengurusan  dokumen  kependudukan melalui  online,  tetapi  masyarakat  tidak  menerima  informasi  terkait  prosedur  dalam mengurus dokumen kependudukan melalui SIPRAJA. Hal ini dikarenakn tidak adanya sosialisasi  secara  langsung  dan  bertahap  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat  yang menyebabkan kebingungan informasi yang beredar.
c. Konsistensi Konsistensi  terkait  dengan  pelaksanaan  dan  pemberlakuan  aplikasi  SIPRAJA  dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada pihak Desa Banjarwungu selaku implementor dari SIPRAJA pada tingkat desa, perlu diperhatikan agar tidak terjadi perubahan. Dari wawancara  yang  telah  dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwasannya  konsistensi daripada pihak Kabupaten Sidoarjo dan pihak Desa Banjarwungu dinilai konsisten dan tidak berubah-ubah. Perlu diperhatikan bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus menjaga  konsistensi  dalam  memberikan  perintah  dan  arahan  terkait  pemberlakuan aplikasi  SIPRAJA  kepada  pihak  desa  Banjarwungu.  Hal  ini  penting  agar  tidak  terjadi perubahan  yang  dapat  mempengaruhi  pelaksanaan  kebijakan  tersebut.  Selain  itu,  ini juga menunjukkan komitmen dari kedua pihak dalam melaksanakan kebijakan aplikasi SIPRAJA secara konsisten demi memudahkan masyarakat dalam melakukan penerusan data administratif secara daring.

## 2.) Sumber Daya
Dalam  menjalankan  suatu  program  untuk diimplementasikan  di  masyarakat, sumber daya  merupakan  salah  satu  penentu  yang  paling  penting  terkait  berhasil  atau  tidaknya suatu  program  implementasi.  Pada  pembahasan  sumberdaya  ini,  ada  beberapa  indikator penentuan yang mencangkup staff, informasi, kewenangan serta fasilitas.
a. Staff
Pada indikator ini, kemampuan, jumlah serta pemahaman staff memiliki peran penting guna  menunjang  dan  mengimplementasikan  SIPRAJA.  Guna  meningkatkan  kualitas staff,  maka  pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  mengundang  instansi  terkait  untuk diberikan  bimbingan  teknis  mengenai  aplikasi  SIPRAJA.  Namun,  Staff  dikantor Kelurahan  Banjarwungu  yang  menguasai  teknologi  informasi  jumlahnya  sangat terbatas,  dengan  5  orang  yang  bisa  menguasa  komputer  dirasa  kurang  untuk memberikan program pelayanan melalui online ini. Namun, dari 5 staff tersebut, hanya 1  staff  yang  paham  akan  mekanisme  penggunaan  SIPRAJA  sedangkan  staff  lainnya memegang aplikasi – aplikasi yang berbeda, hal ini tentu membutuhkan lebih banyak lagi  sumber  daya  manusia.  Ditambah  dengan  tidak  adanya  fasilitas  untuk mengimplementasikan  aplikasi  SIPRAJA  sehingga  kelurahan  Banjarwungu  harus menyediakan fasilitas seperti komputer, wifi dan lain sebagainya.
b. Informasi
Informasi  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  cara  penyampaian  kebijakan  aplikasi SIPRAJA  ini  kepada  masyarakat  desa  Banjarwungu.  Berkaitan  pemberian  informasi, Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  telah  mengadakan  sosialisi  terkait  penggunaan sebagai  bentuk  bimbingan  teknis terkait  aplikasi  SIPRAJA.  Dengan  adanya  sosialisasi pelayanan  berbasis  digital,  diharapkan  para  masyarakat  desa  Banjarwungu  bisa memaksimalkan  pemanfaatan  aplikasi  tersebut  guna  meningkatkan  efektifitas  serta efisiensi dalam mengurus surat kependudukan.
c. Kewenangan
Dalam  mengimplementasikan  SIPRAJA,  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  memberikan kewenangan  terhadap  Kecamatan  atau  Kelurahan  sebagai  pihak  implementor kebijakan.  Kelurahan  Banjarwungu,  selaku  implementor  kebijakan  SIPRAJA mendapatkan  kewenangannya  sebagai  penyediaan  barang  dan  jasa,  mendapatkan serta  menggunakan  dana  guna  pelaksanaan  kebijakan,  meminta  kerja  sama  dengan
badan  pemerintah  yang  lain.  Instansi  kelurahan  juga  memiliki  kewenangan    yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat  terkait  proses  kerja  dalam  aplikasi  SIPRAJA.  Setiap  kelurahan  memiliki kewenangan  pada  verifikasi  dokumen  yang  diajukan  masyarakat.  Apabila  dokumen yang  diajukan  telah  lengkap,  maka  bisa  disetujui  oleh  kelurahan  dengan  pemberian tanda tangan digital Bapak Lurah oleh pegawai kelurahan yang memang bertugas pada pemberian pelayanan SIPRAJA.
d. Fasilitas Dalam menjalankan aplikasi SIPRAJA, pemerintah memberikan sarana dan  prasarana berupa pelayanan dan tempat bimbingan teknis untuk mendapatkan informasi terkait SIPRAJA.  Namun,  pada  implementasinya,  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  pihak Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  dianggap  kurang  intensif  sehingga  hal  tersebut berdampak  pada  pemberian  sosialisasi  dari  Kelurahan  Banjarwungu  ke  masyarakat yang  kurang  jelas.  Hal  ini  juga  ditambah  dengan  tidak  adanya  fasilitas  untuk mengimplementasikan  aplikasi  SIPRAJA  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Sidoarjo  selain  bimbingan  teknis  sehingga  Kelurahan  Banjarwungu  harus menyediakan fasilitas seperti komputer, wifi dan lain sebagainya secara mandiri.

## 3.) Disposisi
Disposisi adalah sikap dan komitmen yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan guna mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Keberhasilan  setiap  kebijakan  bergantung  pada  sikap pelaksana. Jika pelaksana kebijakan memiliki sikap yang baik, implementasi kebijakan akan berjalan dengan efektif dan efisien, dan sebaliknya (Mauliva & Manggalou, 2024). Sehingga dapat  diartikan  bahwa  disposisi  merupakan  komitmen  sikap  implementor  kebijakan kepada  masyarakat  Desa  Banjarwungu,  serta  kaitannya  dengan  implementasi  SIPRAJA  di kelurahan  Banjarwungu.  Terdapat  tiga  unsur  utama  yang  memengaruhi  kemampuan  dan kemauan para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan.
a) Unsur pertama tentang kognisi atau pemahaman para pelaksana terhadap kebijakan. Masalah  yang  terjadi  di  Desa  Banjarwungu  adalah  minimnya  pengawasan  terhadap pegawai,  pembagian  tugas  yang  tidak  jelas,  dan  kurangnya  pemahaman  pegawai tentang aplikasi SIPRAJA. Selain itu, Kepala Desa Banjarwungu juga mengakui bahwa usia pegawai yang sudah tua menjadi kendala dalam memahami teknologi.
b) Unsur  kedua  tentang  arahan  dan  tanggapan  para  pelaksana  yang  merujuk  pada dukungan  atau  penolakan  pelaksana  kebijakan.  Pegawai  kelurahan  tetap  berupaya memberikan  pelayanan  yang  maksimal  pada  masyarakat.  Para  pegawai  bersedia menjelaskanan kepada masyarakat yang kesulitan menggunakan aplikasi SIPRAJA.
c) Unsur  ketiga  tentang  intensitas  respons  atau  komitmen  para  pelaksana  kebijakan. Kepala  Desa  Banjarwungu,  bapak  Imam  Supi'i  S.E,  memiliki  komitmen  yang  tegas untuk  melayani  masyarakat  dengan  sepenuh  hati,  beliau  juga  menginstruksikan kepada  semua  pegawai  untuk  menjaga  komitmen  melayani  masyarakat  dengan  baik tanpa  terkecuali,  selain  itu  para  pegawai  juga  selalu  siap  sedia  melayani  masyarakat melalui WhatsApp kapanpun terkait keluhan SIPRAJA khususnya pada jam kerja. Dalam  keseluruhan,  disposisi  para  pelaksana  sangat  penting  untuk  mencapai  tujuan kebijakan yang diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat disposisi para pelaksana agar mampu menjalankan tugas mereka secara efektif dan efisien. Disposisi atau hambatan lainnya yang dihadapi dalam memberikan pelayanan melalui SIPRAJA meliputi: (1) Jaringan internet yang tidak stabil, sehingga menyebabkan sulitnya mengakses  aplikasi  SIPRAJA  ketika  terjadi  kendala  down  jaringan;  (2)  Server  aplikasi SIPRAJA  terkadang  mengalami  kerusakan  atau down .  Ketika  server  mengalami  kendala, staff tidak bisa mengirimkan dokumen ke masyarakat maupun ke pusat DISPENDUK CAPIL Kabupaten  Sidoarjo.  Sedangkan  saat  server  tidak  mengalami  masalah,  pengiriman dokumen  hanya  membutuhkan  waktu  3-5  menit;  (3)  Minimnya  pemahaman  teknologi  di masyarakat,  terutama  kalangan  lansia.  Masyarakat  lansia  sedikit  mengalami  kesulitan dalam hal penggunaan akun SIPRAJA.
Meskipun  menghadapi  hambatan  tersebut,  para  staff  tetap  terbuka  dan  menerima masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi SIPRAJA. Staff bersedia

## 4.) Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  berkaitan  dengan  struktur  pelaksana  kegiatan  yang  jelas  dalam implementasi  SIPRAJA  (Sistem  Pelayanan  Rakyat  Sidoarjo).  Selain  itu  struktur  birokrasi juga  membahas  mengenai  SOP  ( Standart  Operational  Procedure )  harus  jelas.  Tujuannya agar dalam implementor tidak mengalami kebingungan saat memberikan pelayanan. Berdasarkan  hasil  penelitian,  ditemukan  bahwa  secara  struktur  implementor kebijakan  dari  implementasi  SIPRAJA  sudah  jelas.  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  telah menyerahkan urusan pelayanan administrasi kependudukan yang ada di SIPRAJA kepada Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sidoarjo.  Sedangkan  di  bawahnya terdapat  beberapa  urusan  yang  dilimpahkan  kepada  kelurahan  dan  kecamatan.  Adapun struktur implementor kebijakan SIPRAJA dapat diketahui pada Gambar 3 berikut ini.

## Gambar 3. Struktural Implementor SIPRAJA Kabupaten Sidoarjo Sumber: Penulis, 2024
Pada  Kelurahan  Banjarwungu,  peneliti  menemukan  kurangnya  sosialisasi  terkait pembagian  kerja  implementor  SIPRAJA  yang  seringkali  mengakibatkan  masyarakat kebingungan  ketika  akan  mengurus  layanan  administrasi  kependudukan.  Seperti  pada urusan  verifikasi  dokumen,  ada  dokumen  yang  diurus  kecamatan  dan  terdapat  proses verifikasi  yang  menjadi  urusan  kelurahan.  Menurut  pegawai  Kelurahan  Banjarwungu, masyarakat  seringkali  tertukar,  sehingga  terjadi  lempar  tugas  oleh  masing-masing implementor.  Maka,  perlu  dilaksanakan  evaluasi  secara  mendalam  mengenai  struktur implementor  yang  jelas.  Selain  itu,  sosialisasi  harus  merata  dan  dipastikan  semua masyarakat  mengikutinya.  Mengingat  banyaknya  keluhan  yaitu  masyarakat  yang  enggan mengurus  dokumen  kependudukan  dikarenakan  struktur  birokrasi  yang  panjang  dan rumit.  Selain  itu,  adanya  SIPRAJA  tujuan  utamanya  ialah  memotong  alur  /  proses  yang rumit  menjadi  lebih  praktis  dan  mengurangi  risiko  adanya  pungutan  liar  di  tingkat kelurahan.
Struktur  birokrasi  juga  memuat  mengenai  apa  saja  yang  menjadi  SOP  ( Standart Operational Procedure ) untuk melaksanakan kebijakan dengan sistematis. Pihak Kelurahan Banjarwungu mengaku telah mendapatkan sosialisasi melalui bimbingan teknis mengenai penggunaan  SIPRAJA.  Namun,  terdapat  keluhan  dari  Bayan  Ubud,  selaku  staff  yang mengurusi pelayanan SIPRAJA di kelurahan Banjarwungu, menginginkan bimbingan teknis secara berkala, bukan hanya sekali diadakan setelah pelucuran SIPRAJA. Karena realitanya, selalu  ada  perubahan  pada  website  dan  pihak  kelurahan  belum  mendapatkan  informasi dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Secara teknis penggunaan satu NIK untuk satu akun pada SIPRAJA. Mengingat banyak warga yang lansia sehingga kesulitan untuk melakukan pelayanan melalui SIPRAJA. Selaras dengan  penyampaian  dari  pihak  kelurahan,  banyak  warga  Banjarwungu  yang  belum mengerti alur pengurusan dokumen kependudukan melalui SIPRAJA. Hal ini harus segera dievaluasi  mengingat  warga  sebagai  objek  kebijakan  juga  menginginkan  kepastian  dan kejelasan  dari  SOP  penggunaan  SIPRAJA.  Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan salah satu warga kelurahan Banjarwingu, Sinta Nuriya. Beliau memiliki pengalaman yang membingungkan ketika akan mengurus dokumen kependudukan melalui SIPRAJA, sebagai masyarakat  yang  tidak  mengetahui  alur  dan  cara  menggunakan  SIPRAJA,  maka  dirinya
berinisiatif  ke  kelurahan.  Namun,  di  kelurahan  justru  diarahkan  ke  kecamatan.  Pada akhirnya,  kecamatan  memberikan  selembaran  SOP  untuk  mengurus  dokumen  melalui SIPRAJA.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  SOP  dari  SIPRAJA  sudah  sangat  mudah,  namun minimnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Sidoarjo,  kecamatan  dan  Kelurahan  Banjarwungu  mengakibatkan  banyak masyarakat tidak mengetahui SOP yang jelas dari SIPRAJA

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait  Implementasi  Sistem  Pelayanan  Rakyat  Sidoarjo (SIPRAJA)  di  Kelurahan  Banjarwungu,  Kabupaten  Sidoarjo dapat  disimpulkan  bahwa  SIPRAJA masih  menghadapi  beberapa  tantangan  dan  kendala.  Terkait  komunikasi  dan  sosialisasi SIPRAJA kepada masyarakat dinilai masih kurang. Meskipun sosialisasi telah dilakukan melalui RT/RW,  namun  informasi  yang  diterima  masyarakat  masih  rancu  mengenai  prosedur  dalam mengakses  SIPRAJA.  Sosialisasi  yang  lebih  intensif  dan  komprehensif  diperlukan  agar masyarakat memahami dengan baik tata cara memanfaatkan SIPRAJA.
Dari sisi sumber daya, terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Hanya  terdapat  satu  staf  yang  menguasai  penggunaan  aplikasi  SIPRAJA  secara  mendalam, sehingga pelayanan dapat terhambat jika staf tersebut berhalangan. Selain itu, fasilitas seperti komputer, laptop, dan jaringan internet disediakan secara mandiri oleh Kelurahan Banjarwungu tanpa dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, dari sisi disposisi atau sikap dan  komitmen,  pihak  implementor  yaitu  Kelurahan  Banjarwungu  cukup  baik  dalam  melayani masyarakat terkait SIPRAJA. Meskipun terdapat hambatan seperti jaringan internet tidak stabil, server down, dan minimnya pemahaman teknologi pada lansia, pihak kelurahan tetap terbuka dan bersedia menjelaskan pada masyarakat yang kesulitan.
Terakhir,  terkait  struktur  birokrasi,  bidang  yang  ditugaskan  melayani  SIPRAJA  di Kelurahan Banjarwungu adalah bidang pelayanan. Tanggung jawab Lurah dalam hal ini adalah memberikan  persetujuan  berupa  tanda  tangan  digital  untuk  dokumen  yang  diajukan masyarakat melalui aplikasi. Namun, masyarakat masih bingung terkait pembagian kerja antara kelurahan  dan  kecamatan  dalam  proses  verifikasi  dokumen  SIPRAJA.  Secara  keseluruhan, implementasi  SIPRAJA  di  Kelurahan  Banjarwungu  membutuhkan  perbaikan  dalam  aspek komunikasi,  sumber  daya,  serta  kejelasan  struktur  birokrasi  dan  pembagian  kerja  agar  dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Terdapat  beberapa  saran  yang  dapat  menjadi  pertimbangan  untuk  meningkatkan efektivitas pelaksanaan program tersebut, antara lain:
1) Meningkatkan  komunikasi  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait  program  SIPRAJA secara  lebih  detail  dan  intensif.  Hal  ini  bertujuan  menghindari  kerancuan  informasi  yang diterima masyarakat mengenai layanan SIPRAJA.
2) Menambah  jumlah  sumber  daya  manusia  yang  terampil  dalam  mengoperasikan  aplikasi SIPRAJA, sehingga tidak hanya bergantung pada satu orang saja. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan  kemampuan  dan  pemahaman  seluruh  pegawai  terkait  penggunaan  aplikasi SIPRAJA melalui program pelatihan yang intensif.
3) Meningkatkan  sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai  tata  cara  mengakses  aplikasi SIPRAJA, serta prosedur operasional standar yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai  media,  seperti  penyebaran  brosur,  pemasangan  spanduk,  atau  penyelenggaraan acara sosialisasi langsung kepada warga.
4) Melakukan  evaluasi  berkala  terhadap  pelaksanaan  program  SIPRAJA  di  Kelurahan Banjarwungu  untuk  mengidentifikasi  kendala-kendala  yang  muncul  dan  merumuskan solusi yang tepat guna peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.
Dengan  saran  tersebut,  diharapkan  implementasi  SIPRAJA  di  Kelurahan  Banjarwungu dapat  berjalan  dengan  lebih  efektif  dan  optimal.  Peningkatan  komunikasi,  penguatan  sumber daya  manusia,  penjabaran  tugas  yang  jelas,  serta  sosialisasi  yang  intensif  kepada  masyarakat akan meningkatkan pemahaman dan partisipasi warga dalam memanfaatkan layanan SIPRAJA. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan program SIPRAJA dapat memberikan manfaat yang signifikan  bagi  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  di  Kelurahan  Banjarwungu,  sehingga kepuasan terhadap pelayanan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

## E. Referensi
Agustina,  D.  E.,  Hikmah,  M.,  Putri,  F.  E.,  &  Surabaya,  U.  B.  (2022).  Peningkatan  efektifitas pelayanan  publik  melalui  aplikasi  sipraja  di  kabupaten  sidoarjo. Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH) , 5 , 301–307. Amri,  F.  (2018). Kualitas Pelayanan Dalam Pengurusan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar .
BPS. (2023). Statistik Indonesia 2022 .
Gamaputra, G., Aini Rosalia, N., Kusyeni, R., & Vokasi, P. (2022). Penerapan Standar Pelayanan Publik melalui Aplikasi SIPRAJA (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo) di Kantor Kelurahan Celep. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi , 5 (2), 81–96. https://www.sidoarjokab.go.id/
Lenak, S. M. ., Sumampow, I., & Waworundeng, W. (2021). Efektivitas Pelayanan  Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. Jurnal Governance , 1 (1), 2.
Mauliva, F., & Manggalou, S. (2024). Implementasi Kebijakan Durasi Penyelesaian Sp2D Di Kppn Surabaya 1 Periode Triwulan Iv Tahun 2023. PREDIKSI : Jurnal Administrasi Dan Kebijakan , 23 (1), 1. https://doi.org/10.31293/pd.v23i1.7525 Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis:  A  Methods Sourcebook . https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=one page&q&f=false
Miza  Nina  Adlini,  Dinda,  A.  H.,  Yulinda,  S.,  Chotimah,  O.,  &  Merliyana,  S.  J.  (2022).  Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Jurnal Pendidikan , 6 (1), 1–6.
Musaddad,  A.  A.,  Ahzani,  W.  K.  F.,  Susilowati,  M.,  &  Arif,  L.  (2020).  IMPLEMENTASI  SISTEM PELAYANAN RAKYAT SIDOARJO (SIPRAJA) SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK. Jurnal Syntax Transformation , 1 (6), 147–156.
Nisak,  I.,  &  Hertati,  D.  (2024). Efektivitas  Pelayanan  Sistem  Informasi  Pelayanan  Perizinan Terpadu ( SIPPADU ) di DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo . 5 (2), 440–452. Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif . http://e- journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/vie wFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjo urnals.org
Ombudsman.  (2023).  Ringkasan  Eksekutif  Penilaian  Kepatuhan  Pelayanan  Penyelenggaraan Publik 2023. In Penilaian Kepatuhan . PANRB,  M.  (2021). Surat  Keterangan  Domisili  Tempat  Tinggal .  Sippn.Menpan.Go.Id. https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8096160/kecamatan-sidoarjo/surat- keterangan-domisili-tempat-tinggal
Ratnasari, M. O. B., Noor, I., & Hidayati, F. (2022). Analisis Pengembangan E-Government pada Layanan  Administrasi  Pemerintahan  (Studi  pada  “SURADI”  di  Dinas  Komunikasi  dan Informasi  Kota  Malang). Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Publik , 008 (01),  35–44. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.01.4
Saputra, D. P., & Widiyarta, A. (2021). Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan Publik  di  Kecamatan  Sidoarjo  Kabupaten  Sidoarjo. JPAP:  Jurnal  Penelitian  Administrasi Publik , 7 (2), 194–211. https://doi.org/10.30996/jpap.v7i2.4497
Wahyono,  S.,  Prihatminingtyas,  B.,  &  Purwatiningsih,  A.  (2019).  Implementasi  Pelayanan Administrasi  Kependudukan  Kota  Malang  Suko  Wahyono,  Budi  Prihatminingtyas,  Annisa Purwatiningsih. Madani, Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan , 11 (1), 10–27.
Wicaksono, K. W. (2019). Tipologi Inovasi Sektor Publik pada Tiga Program Inovatif Pemerintah Daerah  Kota  Surabaya  (Tinjauan  Reflektif  terhadap  Tiga  Inovasi  Pelayanan  Publik Pemerintah  Kota  Surabaya  Tahun  2018). Jurnal  Manajemen  Pelayanan  Publik , 1 (2),  196. https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i2.19895
Zulfikar,  Rozaili,  &  Muliawan,  R.  (2022). Kebijakan  dan  Implementasi  Administrasi Kependudukan di Indonesia .