## PERANAN  ADVOKAT TERHADAP TERSANGKA YANG DIANCAM HUKUMAN DIATAS 5 (LIMA) TAHUN

## HJ. JAUHARIAH
Dosen Tetap Persyarikatan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

## ABSTRACT
If the suspect or the alleged indictment or charged with a criminal offense punishable death penalty or fifteen years or more. In the second category of punishment question whether  they  can  afford  it  or  not.  If  they  are  able  to  finance  themselves  and  may choose  legal  counsel  wants.  If  you  are  not  able  to  provide  and  pay  for  itself,  at  the time the obligation arises for the officials concerned to appoint legal counsel for the accused or defendant. An obligation for the concerned officials appoint counsel for the accused or the accused, suspended on two conditions, namely the suspect or defendant is not able to provide their own legal counsel and the threat of criminal penalties are concerned five years or more.
Keywords : Suspect, Threat 15 Years in Prison, Lawyers, Government Obligations,

## I. PENDAHULUAN
Dalam  Usaha  Mewujudkan  prinsip- prinsip  negara  hukum  dalam  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara,  peran  dan fungsi  Advokat  sebagai  profesi  yang bebas,  mandiri  dan  bertanggung  jawab merupakan  hal  yang  penting,  disamping lembaga  peradilan  dan  instansi  penegak hukum  seperti  kepolisian  dan  kejaksaan. Melalui  jasa  hukum  yang  diberikan, Advokat  menjalankan  tugas  porfesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum  untuk  kepentingan  masyarakat pencari keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan  masyarakat  pencari  keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat  dalam  menyadari  hak-hak fundamental  mereka  didepan  hukum. Advokat  sebagai  salah  satu  unsur  sistem peradilan  merupakan  salah  satu  pilar dalam  menegakkan  supremasi  hukum  dan hak asasi manusia.(Karina, Undang- Undang Republik Indonesia No..18 Tahun 2003 Tentang
Advokat, Penerbit KARINA, Surabaya, 2004,  Hal. 55)
Dalam  upaya  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia serta yang berkedudukan
mempunyai  martabat  sebagai  manusia, sesuai  dengan  falsafah  hidup  bangsa Indonesia yakni Pancasila. Bahwa sesungguhnya  kemerdekaan  itu  ialah  hak segala  bangsa  dan  oleh  sebab  itu,  maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan Pembentuk  Undang-undang  dasar  Tahun 1945 telah meletakkan perubahan mendasar  pada  sistem  permulaan  dan pemeriksaan persidangan dengan meninggalkan  sistem  pemeriksaan  yang berdasarkan pada HIR Herziene Inlandsch Reglement untuk  Jawa  dan  Madura  dan luar  Jawa  dan  Madura  berlaku  Rbg Rechsteglement  voor  de  buitegewesten. (Krisna  Harahap,  Hukum  Acara  Perdata, PT  Grafitri  Budi  Utami,  Bandung,  2005, Hal.2).
Hak  asasi  manusia  merupakan  dasar dan  martabat  manusia  yang  mengandung pengakuan  terhadap  harkat  dan  martabat manusia  dalam  menemukan  kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia, karena itu dalam  menjalankan  hukum  tidak  dapat mengabaikan hak asasi manusia dan malah berkewajiban untuk melindungi dan
menghormati  hak  asasi  tersebut.  Dengan demikian  dapat  dicegah  tindakan  dan perlakuan  yang  sewenang-wenang,  baik yang  dilakukan  penguasa  maupun  yang dilakukan anggota masyarakat.
Perlindungan  hukum  dan  hak  untuk mendapat  perlindungan  dan  tekanan  atau intimidasi merupakan hak dasar yang tidak dapat  diganggu  gugat,  bahkan  apabila seorang warga negara tidak dapat menyiapkan  pendamping  dalam  masalah- masalah tidak pidana, maka ia oleh negara harus disiapkan pendamping yang notabene nya prodeo.
Didalam penjelasan Undang-undang dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum ( Rechtstaat ) tidak berdasarkan atas kekuasaan ( machstaat ). (Krisna Harahap,
Hukum Acara Perdata, PT Grafitri Budi Utami, Bandung, 2005, Hal.67) Hal  ini  berarti  bahwa  Indonesia  ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar  1945,  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia  dan  menjamin  semua  warga negara  mempunyai  kedudukan  yang  sama dihadapan hukum, serta wajib menjunjung hukum  dan  pemerintah  dengan  tidak  ada pengecualian.
Sebagai negara hukum, terdapat ciri- ciri ( rule of  law ) khas yang layak disebut negara hukum, ciri-ciri tersebut antara lain :
1. Pengakuan  dan  perlindungan  atas  hak asasi manusia
2. Peradilan  yang  bebas  dari  pengaruh suatu  kekuatan  atau  kekuatan  lain  dan tidak memihak.
3. Legalitas  dalam  arti  hukum  dalam segala bentuknya.
Dari ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh  jaminan  agar  hukum  dan negara harus dilaksanakan dengan adil dan jujur  serta  tidak  meninggalkan  perasaan hormat akan harkat dan martabat manusia. Sesungguhnya  hukum  dan  undang-undang itu  sendiri  sudah  menjamin  agar  hak-hak
asasi manusia tidak dilanggar dan walaupun  tidak  sepenuhnya  diatur  akan tetapi  tidak  berarti  negara  dapat  berlaku sewenang-wenang, sebab hak asasi manusia itu sudah ada sejak manusia lahir, hal  ini  dapat  dilihat  dalam  pasal  1 pernyataan  umum  hak  asasi  manusia ( Universal  Declaration  of  Human  Right ) yang  menyatakan  bahwa:  “sekalian  umat manusia  dilahirkan  merdeka  dan  sama dalam martabat dan hak- haknya”.
Bertolak  dari  hal  tersebut  di  atas negara  Indonesia  memberlakukan  hukum pidana  sebagai  sarana  yang  mengatur hubungan  negara  dengan  masyarakat (mengatur kepentingan umum), sedangkan Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP) sebagai pedoman pelaksanaan  penegakkan  hukum  yang dimaksud.  Tanpa  aturan  yang  jelas seseorang tidak dapat dipidana. Sedangkan tujuan  dari  pemidanaan  itu  sendiri  adalah untuk  memberikan  efek  jera  pada  pelaku atau  merupakan  tindakan  balasan  pada pelaku-pelaku kejahatan.
Selanjutnya menurut ketentuan hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia, bahwa  setiap  insan  atau  warga  negara yang  hidup  dalam  negara  hukum  di wilayah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara tahun 1945 mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan hukum, jika ia terlibat dalam suatu perkara yang  sengaja dilakukan atau suatu  persoalan  pidana  yang  dituduhkan kepadanya.  Pengaturan  terhadap  hal  ini terdapat  dalam  pasal  56  KUHP  yang berbunyi :
1. Dalam  hal  tersangka  atau  terdakwa disangka  atau  didakwa  melakukan tindak  pidana  yang  diancam  pidana mati  atau  ancaman  pidana  lima  belas tahun  atau  lebih  atau  bagi  mereka yang  tidak  mampu  yang  diancam dengan  pidana  lima  tahun  atau  lebih yang  tidak  mempunyai  penasehat hukum sendiri. Pejabat yang
bersangkutan  pada  semua  tingkat pemeriksaan  dalam  proses  peradilan wajib  menunjuk  penasihat  hukum bagi mereka.
Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuan dengan cuma-cuma (Krisna Harahap, Hukum Acara Perdata, PT Grafitri Budi Utami, Bandung, 2005, Hal.224).
Hak  demikian  dipunyai  oleh  setiap tersangka  atau  terdakwa  dalam  setiap tahap  pemeriksaan,  dalam  hal  ini  peran KUHAP  akan  terlihat  jelas,  yaitu  sejak tersangka  atau  terdakwa  ditangkap  atau ditahan  pada  saat  dilakukan  penyidikan maupun  pada  saat  yang  bersangkutan dituntut dimuka pengadilan.
Pemberian  bantuan  hukum  bagi masyarakat atau tersangka/terdakwa sangatlah  penting  karena  sebagai  warga negara  dan  warga  masyarakat  dapat  saja terkena  masalah  atau  menjadi  tersangka  / terdakwa, sebagai orang yang memerlukan perlindungan dan kedudukan sama dimuka hukum  ( equality  before  the  law ),  maka tersangka  /terdakwa    sebagai  subjek hukum yang memiliki kesamaan perhatian dalam  penanganan  perkara  pidana  atau perkara yang sedang dihadapinya, hendaknya penanganan terhadapnya dilakukan  atas  dasar  belas  kasihan  dan hormat atas martabat tersangka / terdakwa.
Menghadapi  setiap  permasalah  an yang timbul, maka para pemikir melakukan pembaharuan di bidang pertanggungjawaban  pidana,  reformasi yang  dimaksud  adalah,  adanya  pengakuan suatu  pengecualian  atau  penyimpangan didalam asas kesalahan ke asas perlindungan  dan  hak-hak  tersangka  atau terdakwa, yang dalam wujudnya berkembang menjadi pertanggung jawaban pidana mutlak, pertanggungjawaban pidana pengganti dan pertanggungjawaban pidana  korporasi.  Yang  mengakibatkan siapa-siapa  saja  yang  akan  mendapat bantuan  penasihat  hukum  yang  ditunjuk oleh  pejabat  yang  bersangkutan  pada  tiap
pemeriksaan.terhadapnya.  (Muladi, Teori- teori
Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung,1984, hal. 13).
Bantuan  hukum  adalah  keperluan perseorangan  pada  tingkat  pemeriksaan yang menurut hak-haknya mereka memang harus  didampingi  atau  oleh  Undang- Undang  wajib  untuk  didampingi  karena ancaman  hukuman  atau  memang  sudah menjadi  kewajiban  negara  untuk  hak persamaan  dan  perlindungan  hukum  bagi mereka yang mendapat masalah.
Advokat  atau  pengacara  merupakan orang  yang  akan  menjalankan  tugas sebagai  penegak  hukum  dan  membantu bagi  mereka  yang  membutuhkan,  atau ditunjuk  oleh  negara  untuk  melaksanakan tugas  memberikan  bantuan  hukum.  Dan setiap mereka yang ditugaskan oleh negara hendaknya dapat menjalankan tugas prodeo sebaik-baiknya.
Tersangka atau terdakwa yang mendapatkan bantuan hukum bukan berarti negara melindungi atau menyetujui perbuatan  mereka  yang  salah  itu,  tetapi diharapkan  agar  dalam  proses  penyidikan dan proses pembuktian dalam persidangan, permasalahan yang dituduhkan  atau  didakwakan  kepadanya dapat  dengan  mudah  dan  jelas  didengar keterangannya,  sehingga  proses  peradilan dapat  berjalan  lancar  tanpa  berbelit-belit, sehingga dapat memudahkan dan melancarkan acara sidang di Pengadilan. Selain  dalam  proses  peradilan,  peran Advokat  juga  terlibat  di  jalur  profesi  di luar  pengadilan.  Kebutuhan  jasa  hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang  semakin  meningkat,  sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan  hukum  masyarakat  terutama dalam  memasuki  kehidupannya  yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasakonsultasi, negosiasi maupun pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi  Advokat  ikut  memberi  sumbangan berarti  bagi  pemberdayaan  masyarakat serta pembaharuan hukum nasional
khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesiaian sengketa di luar pengadilan.

## II. PEMBAHASAN

## Hak-hak Tersangka
Kesempatan  mendapatkan  bantuan hukum  wajib  diberikan  kepada  setiap orang  yang  disangka,  didakwa  atau  diadili dimuka  persidangan  pengadilan.  Orang yang  disangkakan  atau  didakwa  atau diadili  dimuka  sidang  pengadilan  agar diusahakan  untuk  mendapatkan  bantuan hukum  dari  orang  yang  ahli  dibidang hukum seperti, pengacara, penasihat hukum,  advokat  atau  orang  yang  diberi wewenang  dari  kantor  Biro  Bantuan Hukum,  baik  Perguruan  Tinggi  maupun dari  kantor  Hukum  Perguruan  Tinggi Swasta. Namun jika tidak tersedia penasihat hukum, maka yang bersangkutan pada  semua  tingkat  pemeriksaan  dalam proses  peradilan,  pejabat  tersebut  wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa (Bambang Poernomo, Pelaksana  Pidana  Penjara  Dengan  System Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta, 1986, Hal 122) Untuk jelasnya mengenai kesempatan tersangka  atau  terdakwa  perlu  didampingi oleh  penasihat  hukum,  dapat  dilihat  di dalam  pasal  56  ayat  (1)  KUHAP  yang berbunyi sebagai berikut :
Dalam  hal  tersangka  atau  terdakwa disangkakan  atau  didakwa  melakukan tindak  pidana  yang  diancam  dengan pidana  mati  atau  ancaman  pidana  lima belas  tahun  atau  lebih  atau  bagi  mereka yang  tidak  mampu  yang  diancam  dengan pidana  lima  tahun  atau  lebih  yang  tidak mempunyai  penasihat  hukum  sendiri, pejabat  yang  bersangkutan  pada  semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan  wajib  menunjuk  penasihat hukum bagi mereka.
Dan setiap Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma berdasarkan pasal 22
Undang-undang  No.  18  Tahun  2003 sebagai berikut :
(1).  Advokat  wajib  memberikan  bantuan hukum  secara  Cuma-Cuma  kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
(2). Ketentuan mengenai persayaratan dan tata  cara  pemberian  bantuan  hukum secara Cuma-Cuma sebagaimana yang  dimaksud  pada  ayat  (1),  diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Dari  bunyi  pasal  56  ayat  (1)  KUHAP  dan pasal 22 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003  tersebut  diatas,  dapat  diketahui bahwa  hak  itu  dipunyai  tersangka  atau terdakwa  pada  semua  tingkat  pemeriksaan yaitu sejak ditangkap dan ditahan, didakwa dan  diadili  dimuka  pengadilan.  Hal  ini diperjelas  di  dalam  pasal  38  Undang- undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan  Kehakiman,  yang  berbunyi sebagai  berikut  :  “Dalam  perk ara  pidana seorang tersangka sejak dilakukan penangkapan  dan  atau  penahanan,  berhak menghubungi dan meminta bantuan
Advokat” (Karina,  Undang-undang  RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman, Penerbit  “Karina”,  Surabaya,  2004,  Hal 182.)
Bantuan  hukum  merupakan  hak  dari seseorang  tersangka  atau  terdakwa.  Selain dari bantuan hukum, ada hak-hak lain dari tersangka  atau  terdakwa  menurut  Kitab Undang-undang Hukum
Pidana
diantaranya adalah :
1. Hak  untuk  segera  diperiksa  dan diajukan  kepengadilan  dan  diadili.
Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3).
(1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan  oleh  penyidik  dan selanjutnya  dapat  diajukan  kepada penuntut umum.
(2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan kepengadian oleh penuntut umum.
(3) Terdakwa  berhak  segera  diadili oleh pengadilan.
2. Hak  untuk  mengetahui  dengan  jelas dan  bahasa  yang  dimengerti  olehnya
mengenai  apa  yang  disangkakan  dan apa yang didakwakan. Pasal 51 butir  a dan b.
3. Hak  untuk  memberikan  keterangan secara  bebas  kepada  penyidik  dan hakim  seperti  tersebut  dimuka.  Pasal 52.
4. Hak  Untuk  mendapatkan  juru  bahasa. Pasal 53 ayat (1)
5. Hak  untuk  mendapatkan  bantuan hukum pada setiap tingkat
pemeriksaan. Pasal 54.
6. Hak  untuk  mendapatkan  nasihat  dari penasihat  hukum  yang  ditunjuk  oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat  pemeriksaan  bagi  tersangka atau  terdakwa  yang  diancam  pidana mati secara Cuma-Cuma. Pasal 56.
(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka  atau  didakwa  melakukan tindak pidana yang diancam dengan  pidana  mati  atau  ancaman pidana  lima  belas  tahun  atau  lebih atau  bagi  mereka  yang  tidak mampu  yang  diancam  dengan pidana  lima  tahun  atau  lebih  yang tidak  mempunyai  penasihat  hukum sendiri,  pejabat  yang  bersangkutan pada  semua  tingkat  pemeriksaan dalam  proses  peradilan  wajib menunjuk  penasihat  hukum  bagi mereka.
(2) Setiap  penasihat  hukum  yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat
(1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
7. Hak  tersangka  atau  terdakwa  yang berkebangsaan asing untuk menghubungi  dan  berbicara  dengan perwakilan negaranya. Pasal 57 ayat 2
(2) Tersangka  atau  terdakawa  yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam mengahdapi proses perkaranya.
8. Hak  untuk  menghubungi  dokter  bagi tersangka  atau  terdakwa  yang  ditahan.
Pasal 58.
Tersangka atau terdakwa yang dikenakan
penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan  dokter  pribadinya  untuk kepentingan  kesehatan  baik  yang  ada hubungan  dengan  proses  perkaranya atau tidak.
9. Hak  untuk  diberitahu  kepada  keluarga atau  orang  lain  yang  serumah  dengan tersangka  atau  terdakwa  yang  ditahan untuk  mendapatkan  bantuan  hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarganya  dengan  maksud  yang sama diatas. Pasal 59 dan pasa 60.
10. Hak  untuk  dikunjungi    sanak  keluarga yang  tidak  ada  hubungannya  dengan perkara tersangka  atau  terdakwa  untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan. Pasal 61.
11. Hak  tersangka  atau  terdakwa  untuk berhubungan  surat-menyurat  dengan penasihat hukumnya. Pasal 62.
(1) tersangka  atau  terdakwa  berhak mengirim  surat  kepada  penasihat hukumnya,  dan  menerima  surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan
olehnya, untuk keperluan  itu  bagi  tersangka  atau terdakwa  disediakan  alat  tulis menulis.
(2) Surat  menyurat  antara  tersangka atau  terdakwa  dengan  penasihat hukumnya  atau  sanak  keluarganya tidak  diperiksa  oleh  penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat  rumah  tahanan  negara kecuali  jika  terdapat  cukup  alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
(3) Dalam  hal  surat  untuk  tersangka atau  terdakwa  itu  ditilik  atau diperiksa  oleh  penyidik,  penuntut umum,  hakim  atau  pejabat  rumah tahanan negara, hal itu
diberitahukan  kepada  tersangka atau  terdakwa  dan  surat  tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya  setelah  dibubuhi  cap yan g berbunyi “telah ditilik”.
12. hak  tersangka  atau  terdakwa  untuk menghubungi
dan menerima
kunjungan rohaniawan. Pasal 32.
13. Hak  tersangka  atau  terdakwa  untuk mengunjungi saksi. Pasal 65.
14. Hak  tersangka  atau  terdakwa  untuk menuntut ganti kerugian. Pasal 68.
Namun  demikian,  yang  dijumpai selama ini adalah justru belum terpenuhinya  hak-hak  tersangka  karena sering  terjadi  hubungan  emosional  antara penyidik dengan terperiksa. Sikap emosional  ini  timbul  antara  lain  karena tersangka  yang  diperiksa  bersikap lamban, sulit  untuk  dimintai  keterangan  yang diperlukan  sehubungan  dengan  tindak pidana yang terjadi.
Selanjutnya guna memberikan bantuan  hukum,  pihak  penasihat  hukum mempunyai  beberapa  hak  yang  diatur dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara Pidana, yang terpenting hak tersebut antara lain :
1. Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka  sejak  saat  ditangkap/ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut  tata  cara  yang  ditentukan dalam Undang-udang. Pasal 69 KUHAP.
2. Penasihat hukum berhak menghubungi dan  berbicara,  dengan  tersangka  pada setiap  tingkat  pemeriksaan  dan  setiap waktu untuk kepentingan
pembelaannya.  Pasal  70  ayat  (1) KUHAP.
3. Penasihat  hukum  tersangka  dapat meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. Pasal 72 KUHAP.
4. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima  surat  dari  tersangka  setiap kali  dikehendaki  olehnya.  Pasal  73 KUHAP.
Apabila terjadi penyalahgunaan hubungan  antara  penasihat  hukum  dengan tersangka,  maka  pembatasan  hubungan dilakukan  secara  persuasive  oleh  pejabat yang  berwenang  melalui  tahap-tahap  yang ringan sampai yang berat yaitu :
a. Pemberian peringatan kepada penasihat hukum
b. Dilakukan  pengawasan  oleh  pejabat yang bersangkutan, dan;
c. Hubungan  selanjutnya  dilarang.  Pasal 70 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHAP.
(1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  69  berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan  dan  setiap  waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
(2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum  tersebut  menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka  maka  sesuai  dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga  pemasyarakatan  memberi peringatan kepada penasihat hukum. (3) Apabila  peringatan  tersebut  tidak diindahkan, maka hubungan tersebut  diawasi  oleh  pejabat  yang tersebut pada pada ayat (2).
(4) Apabila  setelah  diawasi,  haknya masih disalahgunakan, maka hubungan  tersebut  disaksikan  oleh pejabat  tersebut  pada  ayat  (2)  dan apabila  setelah  itu  tetap  dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang. Selanjutnya hukum mengenal pembatasan  hubungan  antara  penasihat hukum dengan tersangka adalah sebagaimana  diatur  dalam  pasal  71 KUHAP, antara lain adalah :
(1) Penasihat  hukum  sesuai  dengan tingkat pemeriksaan dalam hubungan dengan tersangka diawasi  oleh  penyidik,  penuntut umum atau petugas lembaga
pemasyarakatan  tanpa  mendengar isi pembicaraan.
(2) Dalam  hal  kejahatan  terhadap keamanan  negara,  pejabat  tersebut pada  aya  (1)  dapat  mendengar  isi pembicaraan.
Dari  apa  yang  telah  diuraikan  diatas dapat  diketahui  bahwa  yang  menjadi  hak- hak  tersangka  datau terdakwa  paling  tidak ada  14  (empat  belas)  macam  hak,  yang terdapat  dalam  KUHP,  KUHAP  dan Undang-Undang  No.  4  Tahun  2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Dalam  usaha  mewujudkan  prinsip- prinsip  negara  hukum  dalam  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara,  peran  dan fungsi  penasihat  hukum  sebagai  profesi yang bebas, bebas mandiri dan bertanggungjawab  merupakan  hal  yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi  penegak  hukum  seperti  kepolisian dan  kejaksaan.  Melalui  jasa  hukum  yang diberikan,  penasihat  hukum  menjalankan tugasnya  demi  tegaknya  keadilan  dan menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa berdasarkan hukum untuk kepentingan  masyarakat  pencari  keadilan dalam  menyadari  hak-hak  fundamental mereka  didepan  hukum.  Penasihat  hukum sebagai salah satu unnsur sistem peradilan merupakan  salah  satu  pilar  penopang dalam  menegakkan  supremasi  hukum dalam penghormatan hak asasi manusia.
A. Akibat  Hukumnya  Jika  Tersangka Yang Diancam Hukuman 5 Tahun Jika Tidak  Didampingi  Advokat  (Penasihat Hukum) Guna kepentingan pembelaan, menurut  pasal  54  KUHAP  tersangka  atau terdakwa  mendapat  bantuan  hukum  dari seseorang  atau  lebih  penasihat  hukum selama  waktu  dan  pada  setiap  tingkat pemeriksaan,  menurut  tata  cara  yang ditentukan dalam Undang-undang.
Dengan demikian sesungguhnya bantuan  hukum  itu  merupakan  salah  satu perwujudan  dari  pada  jaminan  dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya pencari keadilan untuk
mendapatkan  perlakuan  secara  layak  dari penegak  hukum  sesuai  dengan  harkat  dan martabatnya  sebagai  manusia,  yaitu  dalam bentuk pembelaan terhadap perkara tersangka oleh tim penasihat hukumnya. Yang  menjadi  persoalan  apa  akibat hukum  jika  tersangka  yang  diancam dengan  pidana  5  (lima)  tahun  atau  lebih tidak  didampingi  oleh  penasihat  hukum, untuk  mengetahui  hal  ini,  maka  terlebih dahulu  harus  diketahui  apakah  yang dimaksud dengan akibat hukum.
Akibat  hukum  adalah  :  “Akibat  suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki  oleh  pelaku  dan  yang  diatur oleh  hukum,  tindakan  ini  dinamakan tindakan  hukum.  Jadi  dengan  kata  lain, akibat  hukum  adalah  akibat  dari  suatu tindakan  hukum”. (R.  Soeroso,  Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hal 295).
Jika  dihubungkan  dengan  bunyi  pasal  56 ayat (1) KUHAP bahwa untuk memperoleh  bantuan  penasihat  hukum, bukan  semata-mata  digantungkan  pada hak-hak tersangka/terdakwa, tetapi dengan sendirinya  “beban  kewajiban”  penyidik atau  aparat    penegak  hukum  pada  semua tingkat pemeriksaan, maka dapat dikatakan bahwa  jika  tersangka  yang  diancam penjara  5  tahun  atau  lebih  yang  tidak didampingi oleh penasihat hukum menyebabkan  proses  penyidikan  tersebut menjadi  batal  demi  hukum  menyebabkan proses  penyidikan  tersebut  menjadi  batal demi  hukum.  Hal  ini  dapat  diketahui  dari teori  yang  menganggap  hak  sebagai kepentingan  yang  terlindungi  ( Belagen Theori  dari  Rudolf  Ven  Jhering )  teori  ini merumuskan bahwa : “Hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum”. (R.  Soeroso,  Pengantar  Ilmu Hukum,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  1992,  Hal 295).
Dengan  demikian  dapat  dikatakan hak  bertujuan  melindungi  kepentingan yang berhak.
Dari apa yang diuraikan di atas dapat diketahui  bahwa  akibat  hukumnya  jika tersangka  yang  diancam  hukuman  5  tahun atau lebih tidak didampingi oleh penasihat hukum.  Karena  tersangka  yang  diancam dengan  pidana  5  tahun  atau  lebih mempunyai “hak” untuk didampingi penasihat hukum.
Memperhatikan  pasal  8  Undang- undang No.4 tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman : Setiap orang yang disangka, ditangkap,  ditahan,  dituntut,  dan/atau dihadapkan  di  depan  pengadilan  wajib dianggap  tidak  bersalah  sebelum  ada putusan  pengadilan  yang  menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dan dalam Pasal 9 dikatakan :
(1) setiap  orang  yang  ditangkap,  ditahan, dituntut,  atau  diadili  tanpa  alasan berdasarkan undang-undang atau karena  kekeliruan  mengenai  orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak  menuntut  ganti  kerugian  dan rehabilitasi.
(2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana.
(3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan  ganti  kerugian,  rehabilitasi dan  pembebanan  ganti  kerugian  diatur dalam undang-undang.
Selain  dalam  proses  peradilan,  peran penasihat  hukum  juga  terlibat  dijalur profesi  luar  pengadilan.  Kebutuhan  jasa hukum  penasihat  hukum  diluar  proses peradilan  pada  saat  sekarang  semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat  terutama  dalam  memasuki kehidupan  yang  semakin  terbuka  dalam pergaulan  antar  bangsa.  Melalui  jalur pemberian  jasa  konsultasi  dan  bantuan hukum,  negosiasi  maupun  dalam  bentuk mediasi  dan  dalam  penyelesaian  sengketa diluar pengadilan.
Pendekatan  yang  dipergunakan  di dalam  pengaturan  hak-hak  tersangka  atau
terdakwa  dalam  KUHAP  ini  adalah  : “Berdasarkan  pada  asas  keseimbangan, keselarasan  dan  keserasian,  dimana  satu pihak  memberikan  hak  kepada  tersangka dan  untuk  merealisir  hak  itu  undang- undang  menentukan,  memberikan  haknya dalam  pemenuhannya  secara  maksimal”. Selanjutnya  dalam  hal  membicarakan  hak dan  kedudukan  sorang  tersangka  atau terdakwa  yang  diatur  dalam  Bab  VI KUHAP,  dapat  dikelompokkan  sebagai berikut :
1. Hak  tersangka  atau  terdakwa  segera mendapat pemeriksaan.
2. Hak untuk melakukan pembelaan Untuk  kepentingan  mempersiap  kan hak  pembelaan  tersangka  atau  terdakwa, undang-undang menentukan beberapa pasal  yang  dapat  dirinci  (pasal  51  sampai dengan pasa 57), yakni :
a. Berhak mendapat bantuan hukum Guna  kepentingan  pembelaan diri,  tersangka  atau  terdakwa  berhak mendapat bantuan hukum oleh seorang atau beberapa orang penasihat hukum  pada  setiap  pemeriksaan  dan dalam setiap waktu yang diperlukan.
Ketentuan pasal 54 memberi kan kepada tersangka atau terdakwa mendapat  bantuan  hukum  sejak  taraf pemeriksaan penyidikan dimulai. Memperhatikan  ketentuan  pasal  54 KUHAP  pada  dasarnya  baru  pada taraf pemeriksaan penyidikan memberi hak untuk mendapat bantuan hukum.  Oleh  karena  itu  kalau  dikaji lebih  dalam  ketentuan  ini  masih mengandung kelemahan. Apa lagi jika ketentuan  dalam  pasal  54  dikaitkan dengan pasal 115, kelemahan ini dapat dilihat  dari  dua  segi.  Dari  segi kualitas, bantuan hukum baru merupakan hak, belum sampai ketingkat  wajib,  ini  berarti  bahwa tersangka atau terdakwa dapat mempergunakan  hak  tersebut,  tapi bisa  juga  tidak  mempergunakan.  Lain halnya, jika kualitas mendapat bantuan  itu  bersifat  wajib.  Sifat  wajib
mendapatkan  bantuan  hukum  akan menempatkan setiap tingkat
pemeriksaan  tidak  bisa  diaksanakan apabila  tersangka  atau  terdakwa  tidak didampingi penasihat hukum.
b. Berhak secara bebas memilih pensehat hukum.
Ketentuan  pasal  55  ini  pun  bisa menimbulkan  cacat  dalam  praktek penegakan  hukum,  karena  kebebasan dan  hak  memilih  penasihat  hukum pasti  akan  menimbulkan  praktek diskrimintif. Tegasnya ketentuan pasal 55  ini  hanya  komonditi  bagi  orang kaya  yang  mempunyai  uang.  Dengan kekayaan  yang  dimilikinya,  tersangka atau hartawan dapat membiayai penasihat  hukum  yang  diinginkannya, tetapi  ini  tidak  dapat  dilakukan tersangka atau terdakwa yang miskin.
c. Dalam  tindak  pidana  tertentu,  hak mendapatkan  bantuan  hukum  berubah berubah  sifatnya  menjadi  wajib.  Sifat wajib  mendapatkan  bantuan  hukum bagi  tersangka  atau  terdakwa  dalam semua  tingkat  pemeriksaan  diatur dalam pasal 56.
1. Jika  tersangka  atau  dakwaan  yang disangkakan atau didakwakan diancam  dengan  tindak  pidana hukuman  mati  atau  hukuman  liam belas  tahun  atau  lebih.  Dalam kedua
katagori hukuman
dipersoalkan apakah
mereka mampu  atau  tidak.  Jika  mereka mampu boleh memilih dan membiayainya  sendiri  penasihat hukum  yang  dikehendakinya.  Jika tidak  mampu  menyediakan  dan membiayai  sendiri,  pada  saat  itu timbul kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat  hukum  bagi  tersangka atau terdakwa.
2. Kewajiban  bagi  pejabat  yang bersangkutan  menunjuk  penasihat bagi  tersangka  atau  terdakwa, digantungkan  pada  dua  keadaan, yakni  tersangka  atau  terdakwa
tidak  mampu  menyediakan  sendiri penasihat  hukum  dan  ancaman hukuman pidana yang
bersangkutan lima tahun atau lebih. Fungsi  dan  tugas  penasihat  hukum sebagai  profesi  yang  bebas,  mandiri  dan bertanggung  jawab  merupakan  hal  yang penting,  disamping  lembaga  peradilan  dan instansi  penegak  hukum  seperti  kepolisian dan  kejaksaan.  Melalui  jasa  hukum  yang diberikan, seorang penasihat hukum menjalankan tugas profesinya demi tegaknya  keadilan  berdasarkan  hukum untuk  kepentingan  masyarakat  pencari keadilan,  termasuk  usaha  memberdayakan masyarakat  dalam  menyadari  hak-hak fundamental  mereka  didepan  hukum. Selain  dalam  proses  peradilan,  peran penasihat hukum atau advokat juga terlibat di  jalur  profesi  di  luar  pengadilan. Kebutuhan  jasa  hukum  advokat  di  luar proses  peradilan  pada  saat  sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa.

## III. PENUTUP
Tersangka yang diancam hukuman diatas 5 (lima)  tahun  atau lebih  yaitu  berhak  wajib untuk  didampingi  oleh  penasihat  hukum. Akibat  hukumnya  jika  tersangka  yang diancam  dengan  hukuman  diatas  5  (lima) tahun  atau  lebih  tidak  didampingi  oleh Advokat  (penasihat  hukum)  maka  Berita Acara Pemeriksaan pada proses penyidikan batal demi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Andi  Hamzah, Kamus  Hukum ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
Bambang  Poernomo, Pelaksanaan  Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan , Liberty,
Yogyakarta, 1986.
E.  Utrech, Hukum  Pidana ,  Universitas
Jakarta, Jakarta, 1958.
Harahap, Yahya M, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,
2000.
Krisna  Harahap, Hukum  Acara  Perdata , PT  Grafitri  Budi  Utami,  Bandung, 2005.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Areif, Teori- teori  Dan  Kebijakan  Dalam Pidana , Alumni Bandung, 1984.
Nanda Agung Dewantara, Masalah Penangkapan, Penahanan, Penyitaan  Dan  Pemeriksaan  Surat Di  Dalam  Proses  Acara  Pidana , Aksara Pesona, Jakarta, 1987.
Romli Atmasasmita, Perbanding an Hukum  Pidana ,  Mandar  Maju, Bandung, 1996.
Roeslan  Saleh, Stelsel  Pidana  Indonesia , Bina Aksara, Jakarta, 1987.
R.  Soepomo, Sistem  Hukum  di  Indonesia , Pradnya Paramita, Jakarta, 1988
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Sinar Garfika, Jakarta, 1992.
Sudarto, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana ,
Alumni, Bandung, 1981.
PERATURAN
PERUNDANG- UNDANGAN
----------, KUHP  dan  KUHAP ,  Sinar Grafika, Jakarta, 1996.