TA’ARUF SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM
Emma Desy Wulansari emma.desy8@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Marriage can be terminated one of them because of the cancellation of marriage. However, in filing the cancellation of marriage must be included clear reasons. Cancellation of a granted marriage is usually due to the conditions of marriage are not met as provided in Article 6 to Article 12 of Law Number 1 of 1974 on Marriage. Of course with the cancellation of marriage will bring legal consequences both to the parties, to the children, and to the property. By examining several ratio decidendi judges in the decision, it is known that the cancellation of marriage can occur due to lack of recognition between prospective husband and wife which resulted in misunderstanding in the future after the marriage. Then in Islamic Law the existence of a recognition process that can be used as one of the efforts to prevent misunderstandings between men and women who will get married so it can also prevent the cancellation of marriage in the future. That is with ta’aruf process and khitbah process.
Keywords: Marriage; Cancellation of Marriage; Ta’aruf, Khitbah; The Terms of Marriage; Prevention.

## Abstrak
Perkawinan dapat diputus salah satunya karena adanya pembatalan perkawinan. Namun dalam mengajukan pembatalan perkawinan harus disertakan alasan-alasan yang jelas. Pembatalan perkawinan yang dikabulkan biasanya dikarenakan syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tentu saja dengan adanya pembatalan perkawinan akan membawa akibat hukum baik kepada para pihak, kepada anak, dan kepada harta benda. Dengan meneliti beberapa ratio decidendi hakim dalam putusan, diketahui bahwa pembatalan perkawinan dapat terjadi karena kurang mengenalnya antara calon suami-isteri yang mengakibatkan adanya salah paham dikemudian hari setelah terjadinya perkawinan. Maka dalam Hukum Islam adanya suatu proses pengenalan yang dapat digunakan sebagai salah satu upaya mencegah adanya kesalahpahaman antara pihak pria dan pihak wanita yang akan menikah sehingga dapat pula mencegah adanya pembatalan perkawinan dikemudian hari. Yaitu dengan proses ta‟aruf dan proses khitbah.
Kata Kunci: Perkawinan; Pembatalan Perkawinan; Ta’aruf; Khitbah; Syarat Perkawinan; Pencegahan.

## Pendahuluan
Perkawinan bermula dari sebuah pertemuan antara dua orang manusia, pria dan wanita yang didasari oleh perasaan saling tertarik satu sama lain. kemudian menimbulkan ikatan lahir batin diantara keduanya dan sepakat untuk membentuk suatu ikatan yang lebih sakral yaitu sebuah ikatan perkawinan. Dengan suatu tujuan terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan untuk melanjutkan keturunannya. Perkawinan tersebut memiliki tanggung jawab yang besar bukan
Emma Desy: Ta’aruf Sebagai Upaya 493

## Jurist-Diction
Volume 1 No. 2, November 2018
Article history: Submitted 1 October 2018; Accepted 8 October 2018; Available online 1 November 2018
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
hanya tanggung jawab terhadap manusia tapi tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Selanjutnya disebut UU Perkawinan), yaitu dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan ialah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Istilah Hukum Islam Kawin sama dengan Nikah atau kata Zawaj, yang mana  menurut  Syara‟  memiliki  maksud  “ Akad (ijab qabul) antara awali calon isteri dan mempelai laki- laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya ”. 1 Setiap manusia yang telah melangsungkan perkawinan dan berkeluarga pasti menginginkan sebuah kebahagiaan yang kekal, walaupun dalam perjalanan membina sebuah rumah tangga akan banyak halangan dan rintangan yang akan dihadapi. Tidak jarang perkawinan karena beberapa masalah akan berakhir ditengah jalan.
Dalam Hukum Perkawinan Islam perkawinan mendasari suatu unsur-unsur pokok yang memiliki sifat seperti kejiwaan, kerohanian (lahir batin), kemanusiaan, dan kebenaran. Selain itu berdasar pada religius dalam hal aspek keagamaan keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT yang menjadi pokok dalam berumah tangga. 2
Hukum Islam di Indonesia dalam mengatur mengenai perkawinan selain peraturan  perundang-undangan  terkait  tetap  mengacu  kepada  Al-Qur‟an  dan beberapa hadist sunnah. Pengaturan mengenai perkawinan dalam Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri berpedoman pada UU Perkawinan, sedangkan yang menjadi pedoman hakim dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama adalah UUP dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut PP  No.  9 Tahun  1975),  kemudian  yang  menjadi rujukan  hakim  selain  peraturan
1 Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Binacipta, Yogyakarta, 1976. h. 1.
2 Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan YUDISIA, Volume 7, Nomor 2, Desember 2009, h. 412.
perundang-undangan adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Dalam Agama Islam keabsahan suatu perkawinan harus memenuhi dan tidak melanggar syarat sah perkawinan dan rukun perkawinan. Syarat-syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 UU Perkawinan.
Syarat-syarat perkawinan diatur dalam UU Perkawinan dan KHI yang mana apabila ditemukan pelanggaran dan tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Pengaturan mengenai pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 22 hingga Pasal 28 UU Perkawinan dan Pasal 70 hingga Pasal 76 KHI.
Pada kenyataannya masih banyak kejadian di masyarakat yang melakukan perkawinan dengan syarat yang tidak terpenuhi dan syarat yang dilanggar baik itu yang terdapat dalam UU Perkawinan maupun dalam Hukum Islam yang terdapat pada  KHI.  Pembatalan  Perkawinan  yang  terjadi  akan  membawa  akibat  hukum terhadap kedudukan sah atau tidaknya seorang anak yang lahir dari perkawinan tersebut, status kedua belah pihak, dan beberapa akibat hukum lainnya seperti berkaitan dengan harta dalam perkawinan. Alasan-alasan pembatalan perkawinan yang sering kali diajukan di pengadilan mengenai salah sangka antara kedua belah pihak dikarenakan kurang mengenalnya antar calon mempelai sehingga tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan. Hal tersebut sering kali menjadi kendala di masyarakat karena tidak diberlakukannya suatu lembaga yang bernama lembaga ta‟aruf atau khitbah. Lembaga peminangan berguna menghindari adanya kesalahpahaman antara calon kedua mempelai seperti identitas yang tidak jelas antara keluarga calon isteri dan keluarga calon suami begitu pula terhadap kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Selain itu dapat menghindari kemungkinan ternyata salah satu pihak tanpa diketahui masih terikat perkawinan dengan perkawinan sebelumnya. Salah sangka antara kedua belah pihak dan akibat buruk lain yang muncul dikemudian hari karena kurangnya informasi dan ketidak tahuan latar belakang calon mempelai, calon suami maupun calon isteri sebelum melangsungkan perkawinan.

## 496 Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018

## Pembatalan Perkawinan Menurut UU Perkawinan
Dalam UU Perkawinan Pasal 1 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah  satu  penyebab  putusnya  perkawinan  yaitu  atas  putusan  pengadilan,  atau dengan istilah Pembatalan Perkawinan. Pasal 28 UU Perkawinan menyatakan “batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak perkawinan itu dilakukan.” Dan dalam Pasal 37  PP  No.  9  tahun  1975  menyatakan  “Batalnya  suatu  perkawinan  hanya  dapat diputuskan oleh pengadilan.” dari dua hal tersebut dapat diperhatikan bahwa perceraian dan pembatalan perkawinan sama-sama dikatakan putusnya perkawinan baru dinyatakan sah menurut hukum negara apabila keluar keputusan pengadilan dan dilakukan di muka pengadilan. 3 Pada Pasal 13 UU Perkawinan menyatakan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkannya perkawinan. 4 Sama  halnya  dengan  pembatalan  perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri itu sendiri, atau oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, atau oleh mereka yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan tersebut dan atau oleh kejaksaan.
Dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan juga harus memenuhi alasan-alasan dapat dibatalkannya suatu perkawinan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan peraturan yang dipercaya dalam agama dan kepercayaan kedua calon mempelai, sebagaimana pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal ini yang menjadi pembeda dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan bagi dilangsungkan secara Islam dapat mengajukan di Pengadilan Agama, sedangkan dilangsungkan  secara  selain  Islam  seperti Agama  Katolik  dapat  mengajukan  di
3 Inggrid Maria Lake, Putusnya Perkawinan Karena Pembatalan Perkawinan, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, h. 24- 25.
4 H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 71-72.
Pengadilan Negeri. Maka dalam mengajukan alasan pembatalan perkawinan terdapat beberapa  perbedaan,  dalam  ketentuan  KHI,  perkawinan  yang  dapat  dibatalkan apabila telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana telah disebutkan dalam KHI. Pembatalan  perkawinan  di  dalam  Islam  dikenal  dengan  istilah  Fasakh,  yang memiliki arti merusakkan atau membatalkan. 5 Fasakh dapat terjadi karena syarat atau rukun perkawinan yang tidak terpenuhi atau sesuatu hal setelah terjadinya akad yang berakibat dibatalkannya suatu perkawinan yang telah berlangsung, atau telah terjadi sesuatu di dalam rumah tangga tersebut yang menyebabkan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. 6 Yang menjadi pembeda dan perlu dipahami lebih lanjut apabila salah satu rukun perkawinan tidak dipenuhi, maka secara otomatis perkawinan yang telah terjadi dapat dinyatakan batal atau dibatalkan demi hukum. Sedangkan apabila salah satu syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan yang telah terjadi  dapat  diajukan  permohonan  pembatalan  perkawinan  karena  terjadi  fasid (rusak), namun selama tidak ada pengajuan permohonan pembatalan perkawinan maka perkawinan tetap dianggap sah menurut hukum. 7
Menurut  pendapat  Soedaryo  Soeimin  menyatakan  bahwa  “Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang telah terjadi dengan tanpa memenuhi syarat- syarat sesuai Undang-undang”. 8 “Pembatalan perkawinan yaitu tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada”. Menurut pendapat Soetojo Prawirohamidjojo mengemukakan bahwa pembatalan perkawinan menggunakan istilah batalnya perkawinan tidaklah tepat, namun lebih tepat jika menggunakan istilah  dapat  dibatalkannya  suatu  perkawinan.  Sebab  bilamana  perkawinan  itu tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka perkawinan baru dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan dimuka pengadilan. Dari hal tersebut maka
5 Faisal, „Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya‟, Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, Vol 04, No 1, 2017, h 4.
6 Ibid.
7 Sarah Lukman H, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan, Skripsi, Fakultas Hukum Uni- versitas Airlangga, Surabaya, 2014, h 10.
8 Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, Hukum Islam II, Buana Cipta, Surabaya, 1986, h. 2.

## Emma Desy: Ta’aruf Sebagai Upaya
digunakanlah  istilah  dapat  dibatalkan  (verneitigbaar)  bukan  batal  (neitig). 9 Akad dapat dilangsungkannya perkawinan ada 5 (lima) dalam Pasal 14 KHI, yaitu:
1. Calon Suami;
2. Calon Isteri;
3. Wali;
4. Dua orang saksi laki-laki;
5. Ijab dan Qabul. 10
KHI membedakan syarat pembatalan perkawinan menjadi, perkawinan dapat dibatalkan dan batal demi hukum, namun yang akan menjadi pembahasan disini mengenai pembatalan perkawinan yang dapat dibatalkan.
Dapat dibatalkannya suatu perkawinan sesuai dengan Pasal 71 KHI, yaitu:
a. Seorang suami melakukan Poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama;
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan Pasal 7 UU Perkawinan;
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
Sedangkan dalam UU Perkawinan syarat dapat dibatalkannya suatu perkawinan yang terdapat pada Pasal 22 apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dijelaskan dan diatur pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan, maka dapat diartikan bisa batal atau bisa tidak batal sebagaimana ketentuan hukum agamanya tidak ditentukan lain. Kata “dapat” dalam pasal tersebut memiliki makna bahwa pembatalan perkawinan tersebut bisa dibatalkan atau bisa tidak dibatalkan. Sedangkan dalam Agama selain Islam yaitu Agama Katolik lebih mengenal adanya pembatalan perkawinan, karena dalam Agama Katolik adalah satu-satunya agama yang menolak adanya perceraian namun bukan berarti perceraian tidak terjadi, perceraian terjadi namun hanya secara sipil namun tidak Perceraian Gerejani, sehingga para pihak yang beragama Katolik tidak boleh
9 R. Soetojo Prawirohamidjojo II, Pluralisme Dalam Undang-undang Perkawinan Di Indo- nesia, Airlangga University Press, Surabaya, 2001, h. 73.
10 Zahry Hamid, Op.Cit., h. 24.
melakukan perkawinan keagamaan Katolik apabila perkawinan sebelumnya belum dibatalkan pada Gereja Katolik karena tidak ada halangan dari pihak keagamaan. 11
Dalam Agama Katolik perkawinan adalah kekal dan bahagia hanya maut yang dapat memisahkan, maka tidak dikenal adanya perceraian karena beranggapan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak dapat dipisahkan oleh manusia. 12
Permohonan pembatalan perkawinan bukan semua orang yang dapat mengajukan pembatalan, hanya orang-orang yang telah disebutkan dalam peraturan tertulis  yang  dapat  mengajukan.  Sebagaimana  dalam  Pasal  23  UU  Perkawinan disebutkan yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
b. Suami atau isteri;
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
d. Pejabat  yang  ditunjuk  tersebut  ayat  (2)  Pasal  16  Undang-undang  ini  dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
Berlakunya pembatalan perkawinan dimulai sejak putusan pengadilan mempunyai kekatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan. Setalah keluarnya putusan pengadilan atas pembatalan perkawinan tersebut, maka tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya baik itu untuk naik banding maupun untuk kasasi. Maka berakibat kembali lagi ke posisi semula yaitu kembali ke sebelum terjadinya perkawinan, dan perkawinan dianggap tidak pernah ada atau terjadi.

## Alasan Pembatalan Perkawinan
Pembatalan perkawinan memiliki alasan-alasan yang digunakan untuk mengajukan permohonannya. Hal tersebut telah dimuat dalam Pasal 26-27 UU Perkawinan, yaitu:
11 Marthalena Pohan, Hukum Perceraian (Studi Banding Antara Hukum Perceraian Di In- donesia dan Hukum Perceraian di Belanda), Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Uni- vesitas Airlangga, Surabaya, 1995, h 48-49.
12 Florencia  Irena,  Pembatalan  Perkawinan  Menurut  Hukum  Kanonik  Katolik  Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2016, h.4-5.
1. Perkawinan   yang dilangsungkan dihadapan pegawai Pencatatan Perkawinan yang tidak berwenang;
2. Wali Nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah;
3. Perkawinan yang berlangsung tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;
4. Perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka terhadap diri suami atau isteri.
Apabila pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat hal yang dilanggar, maka perkawinan dapat batal atau di fasidkan. Sedangkan menurut KHI perkawinan yang dapat dibatalkan apabila memenuhi alasan-alasan sebagai berikut:
a. Suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama (PA);
b. Perempuan yang dikawini ternyata diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU Perkawinan;
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan seseorang.
Alasan-alasan tersebut yang menjadi dasar hakim baik hakim Pengadilan Agama  (PA)  maupun  hakim  Pengadilan  Negeri  (PN)  dalam  memutuskan  ratio decidendi hakim apakah perkaawinan tersebut dapat dibatalkan atau tidak. Dalam kepercayaan agama Katolik yang disebutkan dalam kitab hukum Kanonik melarang adanya perceraian, kemudian yang menjadi langkah pengganti apabila dalam perkawinannya ditemukan dan telah dibuktikan adanya syarat yang dilanggar maka dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Negeri.  Baik  dalam  UU  Perkawinan  maupun  KHI  tidak  terdapat  larangan  cerai yang  disebutkan  dengan  pasti,  namun  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Maka dengan berpedoman pada pasal tersebut agama dapat mengatur mengenai aturan-aturan perkawinan yang diyakini oleh tiap-tiap agama baik itu syarat-syarat perkawinannya, hingga pemutusan perkawinannya. Sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.” Dengan adanya ketentuan pada Pasal tersebut tiap-tiap warga Negara memiliki kebebasan dalam menjalankan kewajibannya, termasuk dalam hal perkawinan sesuai dengan aturan agama masing-masing.
Dalam putusan PA banyak sekali ditemukan kasus permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon disebabkan salah sangka antara kedua belah pihak. Apakah calon mempelai, calon isteri maupun calon suami tersebut statusnya bagaimana, kemudian bagaimana latar belakang keluarga baik itu ayah, ibu, maupun walinya. Sehingga setelah dilangsungkannya perkawinan baru belakangan diketahui terdapat syarat-syarat dan rukun perkawinan yang ternyata belum terpenuhi. Akibatnya perkawinan yang telah terjadi harus dilakukan pembatalan perkawinan. Entah karena kesalahan kedua belah pihak maupun pihak ketiga. Sedangkan seharusnya hal-hal tersebut tersebut dapat ditanggulangi sebelum berlangsungnya perkawinan.

## Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan
1. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam
a. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Para Pihak
Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terhadap suami dan isteri, yang mana apabila dalam perkawinan yang dibatalkan tersebut suami-isteri telah melakukan persetubuhan maka wajib hukumnya bagi isteri untuk beriddah.
Masa iddah sama halnya dengan masa iddah terhadap perkawinan yang putus karena perceraian atau talak. 13 Apabila perkawinan telah dinyatakan batal maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada sebagaimana sebelum dilangsungkan perkawinan tersebut hal tersebut diketahui dalam wawamcara terhadap Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilakukan maka perkawinan dianggap tidak pernah terjadi (noo- existed). 14
13 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1980, h. 79.
14 Suriana R, Pembatalan Perkawinan / “Fasakh” Dan Akibat-akibatnya Berdasarkan Un- dang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2015, h. 62.
Dalam Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terdapat beberapa hal, yaitu:
a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Apabila perkawinannya putus karena dibatalkan maka tidak akan mendapat nafkah  dari  mantan  suaminya,  walaupun  sudah  pernah  terjadi  persetubuhan, karena perkawinan yang putus karena fasid maka perkawinannya dianggap tidak pernah  terjadi  dan  tidak  mewajibkan  mantan  suami  untuk  memberikan  nafkah terhadap mantan isteri.

## b. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Harta Benda
Harta kekayaan isteri yang dibawa sebelum adanya perkawinan tetap menjadi hak milik isteri tidak berubah sekalipun terjadi perceraian maupun pembatalan perkawinan deperti hadiah atau warisan begitu pula dengan harta suami sepanjang tidak diatur lain oleh para pihak dengan perjanjian perkawinan. Sedangkan harta bersama  (gono  gini)  merupakan  harta  kekayaan  yang  diperoleh  selama  masa perkawinan. Apabila terjadi pembatalan perkawinan maka dibagi sesuai hukum yang berlaku  pada  Pengadilan Agama  (PA)  dengan  kesepakatan  bersama  yaitu  dibagi sama rata terhadap suami atau isteri sebagaimana sesuai dengan ketentuan pada Pasal 97 KHI, sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang memiliki itikad baik. Apabila ada pihak yang beritikad buruk maka harus menanggung segala kerugian yang akan diakibatkan dari harta bersama tersebut, dan pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan seperti apabila ada utang yang timbul dari harta bersama. Jika ada harta yang beritikad baik ternyata ada yang dirugikan kerugian yang muncul harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk dan segala perjanjian perkawinan
yang dirugikan pihak yang beritikad baik dianggap tidak pernah ada. 15
Pengaturan pembagian harta bersama yang menjadi akibat hukum atas pembatalan perkawinan ini sama dengan pengaturan putusan perkawinan karena perceraian baik itu pembagian ataupun perselisihan yang timbul setelah keluarnya putusan pembatalan perkawinan diselesaikan di Pengadilan Agama sebagaimana diatur pada Pasal 88 KHI dan UU Perkawinan.

## c. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Anak
Kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 42 UU Perkawinan yaitu anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan tersebut dinyatakan sah oleh hukum dan dianggap sah oleh peraturan masing-masing agama dan kepercayaannya.
Maka dapat diartikan bahwa anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan didalam perkawinan  yang  sah  dan  memiliki  kedudukan  hukum.  Sebagaimana  diatur  pada ketentuan Pasal 76 KHI yang menyatakan bahwa “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.” Dengan begini maka pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah dilahirkan meskipun orang tuanya menikah dengan itikad buruk.
Anak disebutkan pada Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan termasuk dalam tidak berlaku surut dimakusdkan demi menghindari anak-anak yang lahir dari orang tua yang perkawinannya dibatalkan tersebut bertindak dengan itikad buruk. Sebagaimana  pula  dalam  ketentuan  Pasal  28B  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh daan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
Mereka tidak sepatutnya menanggung akibat hanya karena kesalahan yang dilakukan kedua orang tuanya, sehingga perlunya perlindungan hukum bagi mereka yaitu mereka berhak mendapat pemeliharaan, alimentasi, pendidikan dengan sebaik- baiknya dan pembiayaan serta waris dari orang tuanya, hal
demikian diperolehnya hak-hak keperdataan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan.

## 2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Agama Katolik a.Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Para Pihak
Akibat hukum terhadap suami-isteri apabila telah dinyatakan batal oleh pihak  Pengadilan  Gereja  Katolik  status  mereka  pada  buku  Baptis  akan  berubah menjadi liber (bebas), dan dalam Buku Perkawinan akan terdapat catatan bahwa perkawinan telah dibatalkan oleh Pengadilan Gerejawi dengan disertakan tanggal dikeluarkannya putusan tersebut. Sehingga apabila salah satu pihak akan menikah lagi denagn orang lain akan tetap dianggap sah oleh Gereja Katolik. 16 Di dalam UU Perkawinan maupun PP No. 9 tahun 1975 tidak diatur secara khusus mengenai status suami-isteri yang perkawinannya telah diputus batal oleh Pengadilan hanya dikatakan perkawinan yang telah dibatalkan dianggap tidak pernah ada.
Penetapan status pada para pihak yaitu suami-isteri apabila perkawinannya dibatalkan diserahkan kepada bagaimana keputusan yang diberikan oleh majelis hakim penetapan status seperti apa, apakah akan menggunakan prinsip statusnya kembali seperti awal sebelum terjadi perkawinan karena perkawinan dianggap tidak pernah terjadi, atau disamakan dengan perceraian menggunakan status duda dan janda.

## b.Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak
Tugas mendidik anak yang dilakukan oleh baik suami maupun isteri agar anak terus berkembang dan tumbuh menjadi pribadi manusia yang dewasa dan mampu  menghadapi  kehidupan.  Hal  tersebut  tidak  lepas  dari  peran  dan  fungsi orang tua (paternitas). Dalam peraturan Gereja Katolik yaitu KHK tidak mengatur khusus mengenai akibat hukum terhadap anak dan harta benda, hal yang mengatur mengenai itu diserahkan sepenuhnya kepada hukum negara. Karena Gereja Katolik hanya mengatur mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap suami
isteri saja yaitu suatu perkawinan yang sacramental. 17
Hubungan orang tua dengan anak tidak dapat diputuskan walaupun perkawinan telah  diputus  dengan  pembatalan  perkawinan.  Walaupun  tidak  secara  khusus mengatur mengenai akibat hukum terhadap anak namun dalam KHK tetap mengatur bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan anak baik itu pendidikan, fisik, sosial dan kultural dan juga pemeliharaan terhadap anak terdapat dalam Kanon 1136 dan Kanon 1689. Orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak tersebut sampai anak-anak kawin atau mampu berdiri sendiri hal tersebut tetap berlaku walaupun perkawinan orang tua telah putus karena pembatalan perkawinan sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 45 UU Perkawinan. Dengan didasarkan terhadap putusan Pengadilan, kewajiban pemenuhan yang dilakukan oleh orang tua anak-anak tersebut berdasarkan putusan pengadilan, hal tersebut tetap berlaku sama terhadap anak kandung maupun anak angkat. 18

## c. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Harta Benda
Harta bersama diatur di dalam UU Perkawinan mengenai harta benda dalam perkawinan  yang  menjadi  dasar  hukum  dalam  penguasaan  harta  benda.  Selain harta bersama terdapat harta bawaan/ harta asal baik itu dari suami maupun dari isteri dapat berupa hadiah atau warisan dari orang tua masing-masing pihak, harta tersebut terdapat dalam penguasaan masing- masing pihak dan dapat melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya tanpa seizin kedua belah pihak sepanjang tidak diperjanjikan lain didalam perjanjian perkawinan, hal tersebut terdapat dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan.
Dikarenakan harta bawaan merupakan hak dari masing-masing pihak, maka yang menjadi perdebatan adalah mengenai harta bersama yang diperoleh oleh suami-isteri selama masa perkawinan sampai dengan perkawinan tersebut putus karena pembatalan perkawinan ataupun karena cerai mati atau cerai hidup. Harta bersama sendiri merupakan keseluruhan harta yang diperoleh atau dibeli oleh
17 Ibid, h. 92.
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
suami isteri selama masa perkawinan tersebut, dan suami-isteri memiliki hak dan kewajiban yang sama atas penguasaan harta bersama tersebut dengan persetujuan masing-masing pihak, tidak peduli yang membeli suami atau isteri atau dimana letak barang tersebut selama dibeli didalam perkawinan maka disebutnya harta bersama. Dalam kebendaannya harta bersama dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud, benda tidak berwujud, dan surat-surat berharga. 19

## Upaya Hukum Atas Pembatalan Perkawinan
Dalam kasus putusan pembatalan perkawinan karena merupakan suatu permohonan yang diajukan ke Pengadilan baik PA maupun PN maka hasilnya menjadi  Penetapan  (Beschiking). 20 Diketahui apabila hasil dari permohonan merupakan Penetapan atas permohonan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir. Apabila akan mengajukan upaya hukum tidak bisa menggunakan upaya hukum banding. Maka apabila ingin mengajukan upaya hukum dapat menggunakan kasasi.  Sebagaimana  diatur  pada  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung  (Selanjutnya  disebut  UU  MA)  diubah kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa “Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang”. 21
Kemudian  pada  penjelasan  Pasal  43  UU  MA  tersebut  menyatakan, “Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Undang-undang tidak dapat dimohonkan banding.” Maka dengan begitu putusan atas permohonan pembatalan perkawinan tersebut
19 Ibid, h. 100.
20 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pem- buktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 40.
21 “Upaya Hukum Terhadap Penetapan Pengadilan”, http://www.hukumonline.com/klinik/ detail/lt591a552ec941d/upaya-hukum-terhadap-penetapan-pengadilan,  7  Mei  2017,  dikunjungi pada tanggal 6 Mei 2018.
apabila akan mengajukan upaya hukum lanjutan karena hasilnya merupakan penetapan yaitu menggunakan langsung kepada upaya hukum kasasi tanpa upaya hukum banding terlebih dahulu.

## Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan
Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan perkara perdata dibagi menjadi dua (2), yaitu, pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa dan tentang pertimbangan hukum. Yang termuat dalam dalam pertimbangan yang menjadi alasan- alasan hakim merupakan tanggung jawabnya kepada masyarakat atas putusan yang telah  dijatuhkan  dan  bernilai  obyektif. Yang  dimuat  dalam  pertimbangan  putusan sepenuhnya merupakan alasan dan dasar daripada putusan tersebut. 22 Pengajuan permohonannya dapat diajukan ke pengadilan yang menjadi wilayah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan sebagaimana yang tertera pada kutipan akta nikah, atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.
Beberapa contoh kasus pembatalan perkawinan yang disesuaikan dengan lembaga peradilan yang berwenang menanganinya.

## 1. Agama Islam
Berikut adalah beberapa contoh putusan PA dalam perkara Pembatalan Perkawinan yang alasan-alasan hukumnya dikabulkan dan ditolak oleh Majelis Hakim:
a. Putusan  Register  Perkara  Nomor  :  144/Pdt.G/2012/PA.Sgt,  majelis  hakim mengabulkan dengan alasan suami melakukan poligami tanpa izin.
b. Putusan  Register  Perkara  Nomor  :  110/Pdt.G/2012/PA.Bks,  majelis  hakim mengabulkan dengan alasan Perempuan Yang Dikawini Ternyata Diketahui Masih Menjadi Isteri Pria Lain Yang Mafqud.
c. Putusan  Register  Perkara  Nomor  :  1413/Pdt.G/2010/PA.Slw,  majelis  hakim mengabulkan dengan alasan perempuan yang dikawini ternyata masih dalam Masa Iddah suami lainnya.
22 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002, h. 185.
d. Putusan  Register  Perkara  Nomor  :  0327/Pdt.G/2012/PA.Agm,  majelis hakim mengabulkan dengan alasan perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU Perkawinan.
e. Putusan  Register  Perkara  Nomor  :  128/Pdt.G/2011/PA.Pbg,  majelis  hakim mengabulkan dengan alasan perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
f. Putusan  Register  Perkara  Nomor  :  409/Pdt.G/2015/PA.Yk,  majelis  hakim mengabulkan dengan alasan perkawinan dilaksanakan dengan paksaan.
g. Putusan  Register  Perkara  Nomor  :  678/Pdt.G/2015/PA.Mdn,  majelis  hakim menolak atau tidak mengabulkan dengan alasan permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon dirasa tidak memiliki dasar hukum yang relevan maka permohonan pada perkara pembatalan perkawinan ini tidak dapat diterima (ontvankelijke verklaard).

## 2. Agama Katolik
Dalam  Agama  Katolik  lebih  mengenal  adanya  pembatalan  perkawinan karena  melarang  adanya  perceraian.  Dari  pihak  Gereja  Katolik  pun  lebih mengakui pembatalan perkawinan. Namun dalam praktiknya banyak sekali yang mengajukan permohonan pembatalan walaupun saat melangsungkan perkawinan secara Keagamaan Katolik dan tercatat di Gereja Katolik. Seperti contoh putusan pembatalan  perkawinan  pada  Nomor  Register  Perkara:  176/PDT.G/2014/PN.Jkt.
Tim yang diputus perceraian. Sedangkan apabila dipuus perceraian akan membawa akibat hukum pada Gereja Katolik, yaitu tidak mengakui dan perkawinan sebelumnya masih tercatat, sehingga para pihak tidak akan bisa menikah lagi dengan orang lain secara keagamaan Katolik.
Namun ada pula yang permohonan pembatalan perkawinannya tidak diterima oleh majelis hakim dikarenakan alasan yang diajukan tidak memenuhi sebagai alasan pembatalan perkawinan namun lebih memenuhi unsur permohonan perceraian. Sebagaimana pada contoh Register Perkara Nomor : 01/Pdt.P/2015/PN.Smn.

## Emma Desy: Ta’aruf Sebagai Upaya

## Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam
Dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Perkawinan  menyatakan  bahwa  perkawinan dikatakan sah apabila telah dilangsungkan menurut hukum agamanya masing- masing.  Dan  pada  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  perkawinan  dicatatkan  menurut Undang- undang yang berlaku. Maka dalam Agama Islam perkawinan akan dicatatkan  di  KUA,  dan  para  pihak  harus  memenuhi  syarat-syarat  dan  rukun perkawinan yang berlaku apabila ingin perkawinannya sah. Apabila syarat dan rukun perkawinan yang diajukan pada Pegawai KUA tidak terpenuhi hal tersebut berpengaruh terhadap keabsahan perkawinan kedua calon mempelai. Dan apabila ternyata setelah dilangsungkannya perkawinan terdapat ada pemalsuan identitas ataupun ada kesalahan atas data diri dari salah satu pihak bukan tidak mungkin terjadinya pembatalan perkawinan.
Penyebab-penyebab terjadinya pembatalan perkawinan seringkali karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun akad sahnya perkawinan yang telah diatur. Akad disini adalah sebuah sebutan atas akad nikah, berasal dari kata „qad nikah dari sebutan Al-Qur‟an „aqdu al-nikah dibaca „aqdun-nikaah. 23 Akad berarti ikatan, nikah memiliki arti perkawinan. Jadi memiliki arti perjanjian mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.
Pembatalan perkawinan dalam Hukum Islam lebih dikenal dengan fasakh. Yang memiliki arti merusakkan atau membatalkan. Maka dalam hal ini fasakh dapat menjadi salah satu sebab putusnya suatu perkawinan dengan cara merusakkan atau membatalkan perkawinan. 24
Fasakh sendiri disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu pertama disebabkan karena perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau terdapat adanya halangan perkawinan, kemudian kedua disebabkan oleh dalam rumah tangga terjadi
23 Dading Kalbuadi, Pembatalan Perkawinan Akibat Pelanggaran Persyaratan Perkawinan, Tesis,  Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga,  Surabaya, 2015, h. 30
sesuatu hal yang tidak memungkinkan perkawinan tetap dilanjutkan. 25 Maka dalam hal ini batal/batil dan fasid/fasad merupakan bagian dari fasakh .
Dalam hal fasakh atau rusak ini dapat disebabkan oleh khuluk yang mana putusnya perceraian disebabkan oleh isteri mengajukan gugatan cerai dan cerai li‟an yang mana suami menuduh isterinya melakukan zina. Maka dua hal tersebut berakibat  perkawinan  putus  dan  tidak  dapat  disatukan  kembali.  Fasad  dan  batil sama- sama tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Batal/batil perkawinan batal demi hukum, fasad/fasid perkawinan dapat dibatalkan. Karena perkawinan merupakah suatu hal yang sakral dan religius seharusnya juga menghindari adanya pembatalan perkawinan. Namun tidak menutup kemungkinan banyak terjadi pada kenyataannya calon mempelai yang seharusnya saat melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan justru melakukan pemalsuan identitas demi tetap berlangsungnya perkawinan. Maka yang menjadi pertimbangan penting adanya menemukan suatu solusi dalam upaya pencegahan terjadinya pembatalan perkawinan yang diantisipasi diawal sebelum terlambat.

## Pengertian Ta’aruf dan Khitbah
Dalam memilih pasangan dalam Islam terdapat beberapa proses yang akan dilewati  pria  dan  wanita.  Seperti  proses  ta‟aruf  (perkenalan),  kemudian  khitbah (peminangan), baru kemudian akad nikah.
Ta‟aruf berasal dari kata ta‟arrofa yang memiliki arti menjadi tahu. Asalnya dari  kata  „a-ro-fa  yang  berarti  mengenal-perkenalan. 26 Maka  tujuan  ta‟aruf  ini untuk saling mengenal dan memperkenalkan diri kemudian memahami kekurangan pasangan. ta‟aruf ini pula masih menjadi bagian didalam suatu proses yaitu khitbah, dikarenakan sebelum adanya proses khitbah atau peminangan adanya suatu proses perkenalan yaitu ta‟aruf tersebut. Sesuai dengan hal ini, ta‟aruf diartikan sebagai
25 Amir Syarifuddin, „Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan‟, Kencana, Jakarta, 2006, h. 253.
26 Eliyyil Akbar, „Ta‟aruf dalan Khitbah Perspektif Syafi‟I dan Ja‟fari‟, Musâwa, Vol. 14, No.1, Januari 2015, h. 56.
ritual pranikah yang terdiri dari beberapa step dan proses. Proses ta‟aruf sendiri berupaya untuk meminimalisir suatu rusaknya rumah tangga dikemudian hari. Hal ini diharapkan agar kedua calon pasangan yang akan ke proses selanjutnya sebelumnya telah saling mengerti dan memahami bagaimana latar belakang, status, agama, identitas, dll dari masing-masing calon pasangan. Namun dalam proses ta‟aruf ini masing-masing pihak masih bisa menolak apabila dari salah satu pihak tidak berkenan. Dikarenakan pula dalam proses Ta‟aruf masih belum adanya kontak fisik dan tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak.
Ta’aruf kebanyakan dilakukan dengan menggunakan mediator yaitu orang tua  atau  saudaranya. Ta„aruf  diadakan  di  rumah  calon  isteri  atau  tempat  yang telah ditentukan oleh calon suami. 27 Ta„aruf secara umum yaitu pendekatan atau perkenalan dengan calon suami atau isteri dengan cara yang baik. Pertemuan tersebut dapat dilakukan dimana saja dan dalam kesempatan apa saja, namun tetap pertemuan tersebut tidak ada unsur maksiat, sehingga kemungkinan antara pihak  laki-laki  dan  perempuan  dapat  saling  bertukar  informasi  tanpa  adanya rasa canggung. Mediator bersifat netral dan tidak boleh menyembunyikan suatu keterangan yang dianggap penting untuk keberlangsungan dari hubungan kedua pihak sebelum berlanjut ke tahap berikutnya. 28
Apabila  dalam  berta‟aruf  adanya  kecocokan  maka  dapat  berlanjut  pada proses khitbah (lamaran) dan akad nikah, sebelum proses khitbah, biasanya kedua belah pihak melewati proses tafahum dan ta‟awun. Tafahum merupakan sebuah tahap untuk saling memahami di antara keduanya, sedangkan ta‟awun memiliki arti saling menolong.
Khitbah merupakan  proses  setelah  terjadinya  proses  ta‟aruf  menemukan kecocokan. Yaitu proses melamar atau meminang pihak pria ke pihak wanita. Khitbah merupakan pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan, disyari‟atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar memasuki perkawinan didasarkan
27 Robith Muti‟ul Hakim, „Konsep Felix Siaw Tentang Ta‟aruf Antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita‟, Al-Ahwal, Vol. 07, No. 01, 2014, h. 73.
28 Ibid. h. 73.
kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. 29 Dalam KHI juga mengatur mengenai khitbah (peminangan) yaitu termasuk syarat-syarat seseorang dapat mengkhitbah terdapat dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13. Khitbah dapat berfungsi untuk menghindari perkawinan dikemudian hari terjadi hal- hal yang tidak diinginkan. Seringkali khitbah dilakukan oleh lembaga-lembaga khitbah karena dalam Pasal 11 KHI sendiri menyatakan bahwa peminangan dapat dilakukan atas kehendak sendiri ataupun dapat melalui perantara yang dapat dipercaya. Pembatalan proses khitbah tidak membawa konsekuensi hukum apapun.

## Analisis Ta’aruf dan Khitbah Sebagai Solusi Pencegahan Pembatalan Perkawinan
Maka sudah benar adanya diawal sebelum kenal adanya proses ta‟aruf berfungsi saling bertukar informasi mengenai data diri, latar belakang, status diri, keluarga, dll. Kemudian apabila telah menemukan kecocokan antara kedua belah pihak saat proses pengenalan, dapat dilanjutkan pada proses khitbah atau peminangan dari pihak pria dan beserta keluarga besar ke kediaman pihak wanita beserta keluarga besar guna memperkenalkan kedua orang tua dan keluarga besar agar tidak ada salah paham apabila ternyata diketahui calon pasangan masih satu keluarga.
Proses ta’aruf dan khitbah merupakan suatu solusi yang tepat dimana dapat mencegah terjadinya pembatalan perkawinan karena kesalah pahaman identitas dan  pemalsuan  identitas  diri  masing-masing  calon  pasangan.  Karena  masing- masing pihak saling mengetahui latar belakangnya. Hal tersebut dikemudian hari dapat mengurangi resiko terjadinya pembatalan perkawinan dan tingkat perceraian dimasing-masing kota. Baik ta‟aruf maupun lembaga khitbah sama-sama merupakan suatu solusi baru. Dimana perkenalan dan peminangan merupakan kolaborasi yang cocok untuk memahami dan mengerti bagaimana identitas, latar belakang, status, dll dari calon pasangan. Dengan mengenali latar belakang pasangan akan menghindari dari yang namanya salah paham dikemudian hari.

## Emma Desy: Ta’aruf Sebagai Upaya
Pada kenyataannya banyak sekali kasus pembatalan perkawinan yang menjadi alasan dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan adalah pemalsuan identitas diri dari salah satu pasangan, baik itu mengaku cerai mati padahal diketahui statusnya cerai hidup. Atau mengaku masih perjaka ternyata diketahui setelah perkawinan berlangsung suami masih terikat perkawinan dengan isteri sebelumnya dan belum ada perceraian.

## Kesimpulan
Alasan-alasan pada pembatalan perkawinan dalam Agama Islam tersebut dengan mendasar pada tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Hal tesebut sebagai penentu nilai keabsahan suatu perkawinan. Pada Agama Katolik dimana pada putusan pembatalan perkawinan dalam Agama Katolik lebih mengenal dan mengakui pembatalan perkawinan karena dalam Agama Katolik menolak dan tidak mengakui putusnya perkawinan dengan perceraian. Akibat hukum pembatalan perkawinan baik dalam KHI maupun dalam UU Perkawinan sama-sama membawa akibat hukum bagi status hukum para pihak, terhadap anak yang dilahirkan dan terhadao harta benda perkawinan.
Pembatalan perkawinan dalam Hukum Islam lebih dikenal dengan fasakh. Yang  memiliki  arti  merusakkan  atau  membatalkan.  Rusak  atau  fasid/fasad,  dan bathil atau batal. Alasan dapat dibatalkannya suatu perkawinan yaitu perkawinan dinilai telah melanggar rukun dan syarat perkawinan sebagaimana pada Pasal 22 UU Perkawinan. Untuk menuju kejenjang suatu perkawinan di dalam Islam dikenal proses ta‟aruf (kenal mengenal) dan khitbah (peminangan/lamaran). Dalam Agama Islam sebelum dilangsungkannya perkawinan adanya proses ta‟aruf´dan khitbah dapat memberikan suatu solusi tersendiri bagi masyarakat saat ini. Sebuah upaya pencegahan apabila dikemudian hari terjadinya pembatalan perkawinan, erat kaitannya dengan pemenuhan syarat dan rukun perkawinan. Mengingat banyak sekali kasus pembatalan perkawinan yang beralasan kesalah pahaman, pemalsuan identitas, kesalahan status diri dari suami yang dinikahinya ternyata memiliki isteri dan belum bercerai tetapi mengaku jejaka.

## Daftar Bacaan

## Buku
Hamid,  Zahri,  Pokok-Pokok  Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Bina Cipta, Yogyakarta, 1976.
Hadikusuma, H. Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung,
1990.
Marwan, Muchlis, dan Thoyib Mangkupranoto, Hukum Islam II, Buana Cipta, Surabaya, 1986.
Prawirohamidjojo, R. Soetojo, Pluralisme Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 2001.
Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1980.
Harahap, Yahya, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
Mertokusuma,  Sudikno,  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,  Liberty,  Yogyakarta,
2002.
Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Kencana, Jakarta, 2006.

## Jurnal
Santoso,  “Hakekat  Perkawinan  Menurut  UU  Perkawinan,  Hukum  Islam,  dan Hukum Adat.” Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan YUDISIA Vol. 7 No. 2, 2009.
Faisal,  “Pembatalan  Perkawinan  dan  Pencegahannya.” Al-Qadha  Jurnal  Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol. 4 No. 1, 2017.
Hakim,  Robith  Muti‟ul,  “Konsep  Felix  Siaw  Tentang  Ta‟aruf  Antara  Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita.” Al-Ahwal Vol. 7 No. 1, 2014.
Akbar, Eliyyil, “Ta‟aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi‟I dan Ja‟fari.” Musawa Vol.14 No. 1, 2015.

## Karya Ilmiah
Lukman  H,  Sarah,  2014,  “Akibat  Hukum  Pembatalan  Perkawinan”,  Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.
R,  Suriana,  2015,  “Pembatalan  Perkawinan  /  “Fasakh”  dan  Akibat-Akibatnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar.
Lake, Inggrid Maria, 2015, “Putusnya Perkawinan Karena Pembatalan Perkawinan”, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.
Kalbuadi, Dading, 2015, “Pembatalan Perkawinan Akibat Pelanggaran Persyaratan Perkawinan”,  Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.
Irena, Florencia, 2016, “Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Kanonik Katolik Dikaitkan Dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.
Pohan, Marthalena, “Hukum Perceraian (Studi Banding Antara Hukum Perceraian di  Indonesia  dan  Hukum  Perceraian  di  Belanda)”,  Program  Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

## Laman
Hukum  Online,  “Upaya  Hukum  Terhadap  Penetapan  Pengadilan”,  http://www. hukumonline.com/klinik/detail/lt591a552ec941d/upaya-hukum-  terhadap- penetapan-pengadilan, 7 Mei 2017, dikunjungi pada tanggal 6 Mei 2018.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Burgerlijk Wetboek (BW).
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (Lembar  Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung  (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1985), diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan diubah kedua kalinya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum Islam (KHI).
HOW TO CITE : Emma Desy Wulansari, ‘Ta’aruf Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam’ (2018) Vol. 1 No. 2 Jurist-Diction.