## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174
Volume 3, Nomor 2, 2023

## Authors
Hasudungan Sinaga Affiliation Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta Email
hassinaga@gmail.com

## Date Submission
30 April 2023

## Date Accepted
15 May 2023
Date Published 30 May 2023

## DOI
10.52249
ANALISIS  PERTIMBANGAN  HAKIM  DALAM MENJATUHKAN  PUTUSAN  TERHADAP  PELAKU TINDAK  PIDANA  PEMBUAT  IJAZAH  PALSU  DI INSTITUT AGAMA ISLAM MA’ARIF NAHDLATUL ‘ULAMA (IAIM-NU) NU METRO

## Abstract
There  are  several  forms  of  counterfeiting  crimes,  which  are regulated in the provisions of Indonesian criminal law, including counterfeiting  money,  counterfeiting  brands,  and  so  on.  The research problem is: What are the factors causing the criminal act of making fake diplomas at the Ma'arif Nahdlatul 'Ulama Islamic Institute  (IAIM  NU)  NU  Metro  and  what  is  the  basis  for  the judge's  consideration  in  handing  down  a  decision  against  the perpetrator of the crime of making fake diplomas at the Ma' Islamic Institute?  arif  Nahdlatul  'Ulama  (IAIM  NU)  Nu  Metro.  The research  method  is  normative  and  empirical  juridical,  using secondary data and primary data, obtained from literature studies and field studies, and qualitative juridical data analysis. Economic factors are the strongest factors that cause criminal acts to occur. The judge's basic consideration in handing down a decision on the crime  of  diploma  forgery  is  based  on  criminal  evidence  through positive  legal  rules,  as  well  as  the  judge's  knowledge  and experience. It is hoped that the police will provide more education to  the  public,  especially  young  people,  so  that  they  do  not  use shortcuts  to  earn  income,  because  criminal  acts  are  very detrimental  to  themselves  and  others.  The  aim  of  imposing  a sentence is to deter the perpetrator so that he does not repeat his actions again, but in addition to the maximum sentence, it is hoped that the panel of judges will also provide special mental assistance so that the perpetrator will feel ashamed if they have to deal with the law again.
Keywords:  Criminal  act,  Fake  Diploma,  Judge's considerations; Perpetrator,

## Abstrak
Terdapat  beberapa  bentuk  kejahatan  pemalsuan,  yang diatur  dalam  ketentuan  hukum  pidana  Indonesia, antara lain pemalsuan uang, pemalsuan merek,dan lain sebagainya. Permasalahan penelitian adalah:Apa faktor penyebab Pelaku Tindak Pidana Pembuat Ijazah Palsu Di  Institut  Agama  Islam  Ma’arif  Nahdlatul  ‘Ulama (IAIM  NU)  NU  Metro  serta  Bagaimana  dasar pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuat Ijazah Palsu Di Institut Agama Islam Ma’arif Nahdlatul ‘Ulama (IAIM NU)  Nu  Metro.  Metode  penelitian  secara  yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan data primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan
studi  lapangan,  dan  analisis  data  dengan  yuridis kualitatif.  Faktor  ekonomi  adalah  faktor  yang  paling kuat  menjadi  alasan  dalam  terjadinya  tindak  pidana. dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Tindak Pidana pemalsuan ijazah yaitu didasarkan pada pembuktian  Pidana  melalui  kaidah-kaidah  hukum positif,  serta  ilmu  pengetahuan  dan  pengalaman  yang dimiliki  Hakim.  Diharapkan  kepada  aparat  kepolisian lebih  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat khususnya para pemuda agar tidak menggunakan jalan pintas  untuk  mendapatkan  penghasilan,  karena  yang namanya perbuatan pidana sangat merugikan bagi diri sendiri dan orang lain. Penjatuhan hukuman bertujuan agar si pelaku jera agar tidak mengulangi perbuatanya lagi,  namun  di  samping  hukuman  yang  maksimal diharapkan majelis hakim juga memberikan pedampingan  khusus  secara  batin  supaya  pelaku mempunyai  rasa  malu  jika  harus  berurusan  dengan hukum kembali.
Kata  Kunci  :  Ijasah  Palsu,  Pertimbangan  Hakim, Tindak Pidana

## PENDAHULUAN
Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan berkembangnya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Dari  berbagai  macam  tindak  pidana  yang  terjadi  dalam  masyarakat  salah  satunya  adalah kejahatan  pemalsuan,  bahkan  dewasa  ini  banyak  sekali  terjadi  tindak  pidana  pemalsuan dengan  berbagai  macam  bentuk  yang  menunjuk  pada  semakin  berkembangnya  modus operandi  dari  pelaku  kejahatan  pemalsuan  yang  semakin  kompleks.  Kejahatan  mengenai pemalsuan  atau  disebut  dengan  kejahatan  pemalsuan  adalah  kejahatan  yang  mana  di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (obyek), yang sesuatu itu tampak  dari  luar  seolah-olah  benar  adanya,  padahal  sesungguhnya  bertentangan  dengan yang sebenarnya (Adami Chazawi,2000).
Terdapat beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, yang diatur dalam ketentuan hukum pidana  Indonesia,  antara  lain  pemalsuan  uang,  pemalsuan  merek,  dan  lain  sebagainya. Pemalsuan uang di atur di dalam KUHP pada pasal 244 KUHP yang mengancam dengan hukum  berat,yaitu  maksimum  lima  belas  tahun  penjara  barang  siapa  membikin  secara meniru  atau  memalsukan  uang  logam  atau  uang  kertas  bank  dengan  tujuan  untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uang tulen (asli) dan tidak dipalsukan. Sedangkan pemalsuan Mengenai perdagangan produk atau barang palsu atau yang juga dikenal dengan barang "KW", dalam Pasal 90 – Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (“UU Merek”) diatur mengenai tindak pidana terkait merek.
Dalam  perkembangannya,  dari  berbagai  macam  tindak  pidana  pemalsuan  tersebut, tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu kompleks, karena jika melihat obyek yang dipalsukan yaitu berupa surat maka tentu saja memiliki pengertian yang
sangat  luas.  Ijazah  merupakan  bagian  dari  surat  yang  tidak  pernah  bisa  lepas  dan  selalu berhubungan dengan aktifitas masyarakat sehari-hari.
Berbagai macam tindak pidana pemalsuan surat, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan ijazah. Ijazah dapat dimasukkan sebagai bagian dari tindak pidana pemalsuan surat, hal ini dikarenakan pengertian ijazah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal  61  ayat  (2)  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  adalah  sebagai  salah  satu  bentuk sertifikat, yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Maka dari itu, dapat dikatakan ijazah adalah surat (M Sobar Alfahri, 2022).
Ijazah merupakan hasil dari proses seorang mahasiswa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah  dinyatakan lulus dan  menyelesaikan  semua  persyaratan administratif dan  akademik    dari    suatu  program  studi  tertentu  disebuah  Universitas  dan  berhak menyandang  gelar  sesuai  yang  ditetapkan  oleh  Universitas.  Pada  kenyataannya  dokumen ijazah  sering  disalahgunakan  untuk  kepentingan  yang  menguntungkan  diri  sendiri  dan merugikan orang  lain. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang  sesuatunya  itu  tampak  dari  luar  seolaholah  benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.
Salah  satu  kejahatan  yang  cukup  banyak  terjadi  dilingkungan  masyarakat  adalah pemalsuan  terhadap  ijazah.  Pemalsuan  berasal  dari  kata  yang  berarti  perbuatan  yang melanggar hukum dan merugikan orang lain baik dari diri sendiri maupun orang lain, palsu dan sebagiannya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Pemalsuan  merupakan  suatu  tindakan  yang  merugikan  orang  lain  sehingga  termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.
Ijazah merupakan suatu bukti bagi seseorang dan sebagai suatu syarat bagi seseorang untuk melanjutkan kesekolah lebih tinggi. Untuk mendapatkan ijazah atau gelar dari Negara harus  sesuai  dengan  aturan  dan  undang  –undang  antara  lain  menurut  Pasal  1  Undang- Undang  No  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Pendidikan  merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Fenomena mengenai ijazah palsu atau membeli gelar sangat menarik untuk dicermati. Dalam penyalahgunaan ijazah, bukan hanya  dilakukan  oleh  penjabat  publik,  namun  dikalangan  desa  pun  merupakan  hal  yang biasa.  Ada  juga  yang  membeli  gelar  pendidikan  semata-mata  agar  mendapat  status  sosial yang  lebih  tinggi  ataupun  untuk  mendapatkan  pujian,  karena  dengan  gelar  banyak  yang melekat  di  namanya  maka  orang  lain  akan  menganggapnya  orang  yang  mempunyai pendidikan yang tinggi dan cerdas.
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pemalsuan ijazah ini masuk kedalam pemalsuan surat yaitu Pasal 263 KUHP yang mengatur/ menentukan :
1. Barang  siapa  membuat  surat  palsu  atau  memalsukan  surat  yang  dapat  menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh  dipergunakan  sabagai  keterangan  lain  bagi  sesuatu  perbuatan,  dengan  maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah olah
surat  itu  asli  dan  tidak  dipalsukan,  maka  kalau  mempergunakannya  dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukumannya penjara selama-lamanya enam tahun.
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.
Berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, yang menyatakan barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan  kerugian  sehingga  perbuatan  terdakwa  tersebut  di  atas  yang  sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara paling lama 6 tahun. Selanjutnya pada kasus ini dapat dikaitkan  juga  dengan  Pasal  69  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional karena terdapat indikasi dalam menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Apabila  dilihat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  terdapat  pengertian tentang Concursus  Idealis dan Concursus  Realis.  Concursus  Idealis yaitu  apabila  seseorang melakukan satu perbuatan, tetapi masuk dalam beberapa peraturan hukum pidana, sehingga orang itu dianggap melakukan beberapa tindak pidana. Diatur dalam Pasal 63 KUHP.
1. Jika  suatu  perbuatan  tersebut  masuk  dalam  lebih  dari  satu  aturan  pidana,  maka  yang dikenakan  hanya  salah  satu  di  antara  aturanaturan  itu;  jika  berbeda-beda,  yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.
Concursus Realis adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing- masing  merupakan  perbuatan  berdiri  sendiri  (kejahatan/pelanggaran),  tetapi  tidak  perlu perbuatan itu berhubungan satu sama lain atau tidak perlu sejenis. Diatur dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 70, dan Pasal 70 bis KUHP).
Tetapi dalam perkara tindak pidana pemalsuan ijazah ini berbeda karena terdapat dua peraturan hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2003  tetang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Pemalsuan  ijazah  atau  gelar  keilmuan merupakan suatu bentuk pemalsuan terhadap surat atau akta otentik, dan hal ini merupakan suatu bentuk penghancuran terhadap dunia pendidikan. Dari potret penggunaan ijazah palsu dapat  dilihat  di  berbagai  segi  kehidupan  masyarakat.  "Kementerian  Riset,  Teknologi  dan Pendidikan Tinggi menyatakan ada 500 perguruan tinggi yang bermasalah mengenai ijazah palsu. Sebanyak 243 yang bermasalah telah dinonaktifkan oleh pemerintah, juga melaporkan sekitar 18 perguruan tinggi yang ditenggarai melakukan jual beli ijazah ke Mabes Polri".
Pemalsuan ijazah merupakan delik materiil apabila  delik tersebut menimbulkan akibat yang  dilarang  oleh  undang-undang  dan  dapat  menimbulkan  kerugian  atas  pemakiannya serta dapat diancam pidana (Eddy O.S. Hiariej,2012).
Maraknya  tindak  pidana  pemalsuan  ijazah  sangat  memprihatinkan  di  dalam masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat  masih rendah dan lemahnya pengawasan terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Tindak pidana pemalsuan  ijazah  ini  merupakan  bentuk  penyerangan  suatu  kepercayaan  masyarakat
terhadap    surat  atau  akta  otentik,  hal  ini  merupakan  suatu  bentuk  tindakan  penyerangan terhadap dunia pendidikan. Kegiatan pendidikan seharusnya menjadi investasi sumber daya manusia menuju suatu kualitas yang diharapkan dengan standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang harus dikuasai bagi kelangsungan hidup manusia.
Tindak pidana pemalsuan ini bukan merupakan hal yang baru, karena sejak dahulu memang  sudah  ada,  tetapi  tingkat  keberadaannya  tidak  seperti  sekarang  ini.  Adanya perkembangan  kemajuan  ilmu,teknologi,  serta  perkembangan  penduduk,  struktur masyarakat, perubahan social budaya, pengaruh social atau politik ataupun pengaruh krisis global, turut serta memberikan dampak terhadap tindak pidana pemalsuan misalnya tindak pidana pemalsuan pada gelar kesarjanaan (Musdalifa R, 2013).
Maraknya  tindak  pidana  pemalsuan  ijazah  sangat  memperhatinkan  didalam masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan  lemahnya  pengawasan  terhadap  dunia  pendidikan  di  indonesia.    Tindak  pidana  atau pemalsuan  ijazah  ini  merupakan  bentuk  penyerangan  suatu  kepercayaan  masyarakat terhadap  surat  atau  akta  otentik,  hal  ini  merupakan  suatu  bentuk  tindakan  penyerangan terhadap dunia pendidikan. Kegiatan pendidikan harusnya menjadi investasi sumber daya manusia menuju suatu kualitas yang diharapkan dengan standar kompetensi dan kualifikasi tertentu  yang  harus  dikuasai  bagi  kelangsuangan  hidup  manusia.  Undang-undang  No  20 tahun  2003  tentang  Sistehm  Pendidikan  Nasional,  karena  terdapat  indikasi  dalam menggunakan ijazah, seterfikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti  palsu  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  dan/atau  pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Tri Andrisman.2009)
Pengaturan  lain  tentang  pemalsuan  ijazah  tercantum  Pasal  28  ayat  7  pada  undang- undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada yang menjelaskan bahwa.
“perseorangan  yang  tanpa  hak  dilarang  menggunakan  gelar  akademik,gelar  vokasi, dan/atau  gelar  profesi”.    Ancaman  pidana  terhadap  pelanggaran  tersebut  adalah  pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).
Penanggulangan  melalui  hukum  pidana  perlu  memperhatikan  metode  untuk memformasikan  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  tepat  guna  menanggulangi tindak pidana dibidang teknologi informasi pada masa kini dan masa yang akan datang.
Untuk  dapat  melakukan  pembahasan  yang  mendalam  mengenai  masalah  ini  maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam agar dapat diberikan gambaran yang jelas dalam menentukan  kebijakan  penanggulangan  tindak  pidana  pemalsuan  ijazah  memalui  hukum pidana.  Kebijakan  penanggulangan  hukum  pidana  tersebut  pada  hakekatnya  bertujuan sebagai  upaya  perlindungan  masyarakat  untuk  mencapai  keadilan  dan  kesejahteraan masyarakat. Seperti yang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Metro dengan terdakwa ROMLI, M.Pd. Bin SAMPURNA.
Bermula  terdakwa  dihubungi  oleh  saksi  SUKATAM  Bin  SOWIREJO  menanyakan apakah ada kampus di Kota Metro yang bisa melakukan kuliah cepat untuk Prodi PGMI atau PDSD  kemudian  terdakwa  menyanggupi  untuk  membantu  dengan  persyaratan mengirimkan  fotokopi  Ijazah  terakhir,  fotokopi  KTP,  Fotokopi  kartu  keluarga,  pas  photo ukuran  4x6  sebanyak  4  (empat)  lembar  dan  biaya  sebesar  Rp.  15.000.000,-  (lima  belas  juta rupiah) kemudian terdakwa memberikan nomor rekening terdakwa 013001040129508 Bank BRI an. ROMLI, M.Pd selanjutnya setelah menerima transfer uang sebanyak Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah) pada tanggal 21 April 2020 terdakwa segera memproses pembuatan ijazah kemudian  sekira  tanggal  26  April  2020  terdakwa  kembali  menerima  transfer  sebesar  Rp. 10.000.000,-  (sepuluh  juta  rupiah)  dari  saksi  JOKO  SUMARNO  Bin  SUMIDI  sebagai  biaya pelunasan ijazah. Bahwa kemudian sekira tanggal 13 Mei 2020 saksi JOKO SUMARNO Bin SUMIDI memperoleh IJAZAH dari terdakwa melalui saksi AHLINA NAWATIR, S.Pd.I Binti HARYONO.
Bahwa kemudian pada tanggal 08 Juli 2020 saksi JOKO SUMARNO Bin SUMIDI datang ke IAIM NU Metro dengan membawa ijazah akta IV, ijazah sarjana Pendidikan dan transkrip nilai untuk bertemu dengan saksi AGUS SETIAWAN, M.H.I Bin TUKIRAN (Alm) setelah di cek Ijazah AKTA IV, ijazah sarjana Pendidikan dan transkrip nilai adalah palsu karena secara fisik sudah berbeda dengan Ijazah asli yang dikeluarkan oleh IAIM NU Metro, bahan kertas ijazah  yang  asli  terdapat  hologram  sedangkan  milik  saksi  JOKO  SUMARNO  tidak  ada hologram selain itu saksi JOKO SUMARNO juga tidak pernah terdaftar sebagai Mahasiswa atau lulusan dari IAIM NU Metro.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  penulis  telah  uraikan  sebelumnya,  penulis  tertarik untuk mengangkat tesis dengan judul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuat Ijazah Palsu Di Institut Agama Islam Ma’arif Nahdlatul ‘Ulama (IAIM-NU) NU Metro (Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Met) , permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, Apa faktor penyebab Pelaku Tindak  Pidana  Pembuat  Ijazah  Palsu  Di  Institut  Agama  Islam  Ma’arif  Nahdlatul  ‘Ulama (IAIM  NU)  Nu  Metro  serta  Bagaimana  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan putusan  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pembuat  Ijazah  Palsu  Di  Institut  Agama  Islam Ma’arif Nahdlatul ‘Ulama (IAIM NU) Nu Metro?

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan Yuridis Normatif (Moleong, J. L,2014). Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang  menggunakan  konsepsi  logistis  positivis.  Konsepsi  ini  memandang  hukum  sebagai norma-norma  tertulis  yang  dibuat  dan  diundangkan  oleh  lembaga  dan  pejabat  yang berwenang  selain  itu  konsepsi  ini  juga  memandang  hukum  sebagai  sistem  normatif  yang mandiri,  bersifat  tertutup  dan  terlepas  dari  kehidupan  masyarakat  dan  menganggap  satu sama lain itu bukan sebagai norma hukum (Ronny Hanitijo Soemitro,1998).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Faktor penyebab Pelaku Tindak Pidana Pembuat Ijazah Palsu Di Institut Agama Islam Ma’arif Nahdlatul ‘Ulama (IAIM NU) Nu Metro.
Faktor – Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan data di Indonesia terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut yaitu, factor social ekonomi, faktor penegakan hukum, dan factor perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK ). Beberapa teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu : a. Teori lingkungan
Menurut D. Soedjono bahwa mazhab ini dipelopori A. Lacassagne, dalam teori sebab- sebab  terjadinya  kejahatan  yang  mendasarkan  diri  pada  pemikiran  bahwa  dunia  lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri (D. Soedjono, 1973). Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor
yang  mempengaruhi  seseorang  melakukan  kejahatan.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi tersebut adalah :
1) Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
2) Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
3) Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;
b. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.
Jadi,  selian  dari  faktor  internal  (yang  berasal  dari  diri  pribadi),  fakto  eksternal  yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti  apa  yang  dinyatakan  oleh  D.  Soedjono  yaitu  pengaruh  lingkungan  sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik (D.Soedjono, 1976).
c. Teori kontrol sosial
Pendapat  mengenai  kontrol  sosial  dikemukakan  oleh  Reiss  dalam  bukunya  Romli Atmasasmita, yang mengatakan bahwa :
Ada  tiga  komponen  dari  kontrol  sosial  yaitu  kurangnya  kontrol  internal  yang  wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Sedangkan  kontrol  sosial  (eksternal  kontrol  adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma- norma atau peraturan menjadi efektif (Romli Atmasasmita, 1992).
Kontrol  sosial  baik  personal  kontrol  maupun  sosial  kontrol  menentukan  seseorang dapat  melakukan  kejahatan  atau  tidak,  karena  pada  keluarga  atau  masyarakat  yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.
d. Teori Spiritualisme
Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan,  karena  sebab  terjadinya  kejahatan  adalah  tidak  beragamanya  seseorang.  Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan  seseorang  untuk  melakukan  kejahatan  dan  sebaliknya,  semakin  dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.
e. Teori Multi Faktor
Teori  ini  sangat  berbeda  dengan  teori-teori  sebelumnya  dalam  memberi  tanggapan terhadap kejahatan menurut Romli Atmasasmita berpendapat sebagai berikut: “Penyebabnya terjadi  kejahatan  tidak  ditentukan  oleh  satu  atau  dua  faktor  yang  menjadi  penyebab kejahatan”.  Jadi,  menurut  teori  ini,  penyebab  terjadinya  kejahatan  tidak  ditentukan  hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  Bapak  Satriya  Indra    Selaku  Penyidik  Pada Polres  Kota  Metro,  beliau  menerangkan  bahwa  sehubungan  dengan  ini  dan  yang  erta hubungannya  adalah  adanya  barisan  penegak  hukum  yang  mempunyai  integritas  yang berwibawa yang mempunyai dedikasi sebagai penegak hokum dan rasa kepercayaan pada
masyrakat bahwa aparatur pemerintah penegak hukum benar – benar “ In- Act “ (bekerja, tidak tanpa guna).
Penanganan laporan adanya kejahatan secara benar – benar dapat dirasakan memang setimpal  dengan  kejahatan  yang  dilakukan,  semua  itu  faktor  yang  ikut  berbicara  tentang penanggulangan kejahatan secara preventif. Di samping faktor – faktor tersebut diatas yang secara preventif dapat mencegah timbulnya kejahatan, maka yang perlu dan penting juga untuk  mendapatkan  perhatian  adalah  perbaikan  keadaan  sosial  ekonomi  masyarakat  itu. Keadaan  sosial  ekonomi  suatu  masyarakat  yang  merupakan  tempat  yang  subur  untuk timbulnya kejahatan adalah masyarakat yang keadaan ekonominya rendah.
Faktor  ekonomi  merupakan  faktor  utama  penyebab  terjadinya  pemalsuan  Ijazah. Indonesia merupakan Negara yang memiliki penduduk terbanyak ke-3 setelah China. Seperti di  ketahui  bahwa  semakin  berkembangnya  zaman  semakin  banyak  pula  penduduk  yang hidup dalam garis kemiskinan. Karena banyaknya jumlah penduduk tersebut dan perhatian negara yang kurang maksimal menyebabkan para penduduk tersebut menghalalkan berbagai cara  untuk  bertahan  hidup  yaitu  salah  satunya  dengan  melakukan  kejahatan  pemalsuan Ijazah untuk mendapatkan uang.
Adanya pendidikan yang rendah ini menyebabkan setiap orang menjadi tidak cakap hukum  ( onbekwaam )  dimata  masyarakat.  Sehingga  terus  saja  membuat  Ijazah  palsu  tanpa diketahui akibatnya. Semakin bergulirnya roda kehidupan diperbarengi dengan melonjaknya harga  masing-masing  kebutuhan  menyebabkan  tidak  sedikit  orang  untuk  mencari keuntungan dengan menggunakan membuat Ijazah palsu.
Faktor  selanjutnya  yang  menyebabkan  pemalsuan  Ijazah  adalah  faktor  teknologi. Kecanggihan teknologi merupakan dampak yang nyata dari era globalisasi saat ini. Dengan semakin canggihnya teknologi membuat orang dengan mudahnya mencetak atau membuat Ijazah palsu apalagi sekarang dengan mudahnya kepemilikan alat-alat guna mencetak Kartu Tanda  Penduduk  palsu  seperti  printer  berwarna,  scanner  berwarna  dan  mesin  fotokopi berwarna yang mana seharusnya adanya izin khusus dalam kepemilikan peralatan tersebut.
Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor penentu dalam pembentukan karakter seseorang.  Faktor  ini  juga  yang  mempengaruhi  seseorang  melakukan  upaya  pemalsuan Ijazah karena dalam sebuah lingkungan seseorang akan bertemu dengan orang yang berbeda- beda, apabila bergaul dengan penjahat maka orang baikpun juga dapat berubah jadi jahat.
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat di analisis faktor penyebab kejahatan yaitu  disebabkan  oleh  faktor  lingkungan  yang  terdiri  dari  Lingkungan  yang  memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan,  Lingkungan  ekonomi,  kemiskinan  dan  kesengsaraan.  Sesuai  dengan  teori  yang dikemukakan oleh D. Soedjono.
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuat Ijazah Palsu Di Institut Agama Islam Ma’arif Nahdlatul ‘Ulama (IAIM NU) Nu Metro.
Hakim  mempunyai  substansi  untuk  menjatuhkan  pidana,  akan  tetapi  dalam menjatuhkan  pidana  tersebut  Hakim  dibatasi  oleh  aturan-aturan  pemidanaaan,  masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena Hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana.
Menurut teori Gustav Radbruch teori Tujuan Hukum yang mengatakan bahwa hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan antara lain:
a. Kepastian Hukum
Kepastian  hukum  memberikan  penjelasan  bahwa  segala  macam  bentuk  kejahatan  dan pelanggaran harus di berikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam teori ini sangat berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum  pidana,  bahwa  setiap  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  perundang-undangan harus diproses dalam sistem peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum.
b. Kemanfaatan Hukum
Kemanfaatan  memberikan  penjelasan  bahwa  apabila  dalam  suatu  persidangan  hakim memandang perbuatan terdakwa bukan karena murni melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan bertujuan untuk menjalankan norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa keberatan.  Jadi  sebagai  pertimbangan  hakim  dengan  melihat  segi  kemanfaatan  maka terdakwa tidak diberikan sanksi akan tetapi hanya diberikan tindakan rehabilitasi kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.
c. Keadilan Hukum
Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum seorang Hakim juga harus memperhatikan  teori  keadilan  hukum  dan  juga  harus  melihat  fakta  kongkret  dalam persidangan. Karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila terdakwanya semata-mata bukan atas dasar niat jahat dan sudah berusia lanjut, di bawah umur atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak diganjar dengan hukuman pidana penjara maka Hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan  rasa  keadilan  Hakim  jauh  lebih  diutamakan  dalam  mewujudkan  hukum  yang berkeadilan. Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasikan  tujuan  pemidanaan,  konsep  bertolak  dari  keseimbangan  2  sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana (Ahmad Rifai. 2011)
Wawancara  dengan  Bapak  Andri  Lesmana  selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kota Metro,  Peranan  seorang  Hakim  sebagai  pihak  yang  memberikan  pemidanaaan  tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Asas Penyelenggaraan  Kekuasaan  Kehakiman  yang  menyatakan  “Hakim  dan  Hakim  Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam  masyarakat.  Kebebasan  Hakim  sangat  dibutuhkan  untuk  menjamin  keobjektifan Hakim dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan putusan-putusannya dalam hal-hal: a. Keputusan mengenai peristiwanya
b. Keputusan mengenai hukumannya, dan
c. Keputusannya mengenai pidananya
Sebelum  menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  ada  hal-hal  yang    harus dipertimbangkan  oleh  hakim,  baik  hal-hal  yang  memberatkan  dan  hal-hal  yang meringankan pidana. Adapun hal-hal yang memberatkan pidana dalam putusan tersebut adalah  terdakwa  tidak  berterus  terang  dan  berbelit-belit  dalam  memberikan  keterangan. Beberapa hal pertimbangan hakim;
Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,  maka  perlu dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang  meringankan Terdakwa;
1. Keadaan  yang  memberatkan:
Terdakwa  memberikan  keterangan  berbelit-belit  sehingga  tidak  memperlancar jalannya persidangan.
2. Keadaan yang meringankan:
a. Terdakwa belum pernah dihukum;
b. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
Memperhatikan, Pasal 385 ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
Bahwa terdakwa ROMLI,  M.Pd  Bin  SAMPURNA telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidanapemalsuan  suratsebagaimana  dalam dakwaan Tunggal dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atasoleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Akibat  dari  kesalahan  tersebut ROMLI,  M.Pd  Bin  SAMPURNA majelis  hakim Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
Sedangkan  barang  buktinya  berupa,  1  (satu)  lembar  ijazah  IAIM  NU  Metro  An. INDRIYATI dengan nomor:01/599.2/26/IAIM-NU/4/2018, tanggal 12 April 2018, 1 (satu) lembar  transkip  Nilai  IAIM  NU  Metro,  An,  INDRIYATI  dengan  nomor:  2637/SK/BAN- PT/Akred/S/XI/2016, tanggal 12 April 2018, -1 (satu) Bendel Surat keputusan Rektor IAIM NU  Metro  Lampung  Nomor:  01/4360/IAIMNU/III/2016,  tentang  spesifikasi  Pencetakan Ijazah dan transkrip IAIM NU Metro Lampung, tanggal 03 Maret 2016, Dikembalikan pada IAIM  NU  Metro  melalui  saksi  AGUS  SETIAWAN,  M.H.I  Bin  TUKIRAN  (Alm), Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Adanya  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009,  maka  kebebasan  Hakim  menjadi semakin  besar,  atau  dapat  dikatakan  Hakim  tidak  hanya  dapat  menetapkan  tentang hukumannya, tetapi Hakim juga dapat menemukan hukum dan akhirnya menetapkannya sebagi putusan dalam suatu perkara.
Kebebasan  Hakim  dalam  menetapkan  hukuman  harus  melalui  pembuktian,  hal  ini sebagai  ketentuan  yang  membatasi  sidang  pengadilan  dalam  upaya  mencari  dan mempertahankan kebenaran. Baik Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Semua  pihak  tidak  boleh  secara  leluasa  bertindak  dengan  caranya  sendiri  dalam  menilai suatu pembuktian.
Berdasarkan Pasal 184 KUHAP maka alat alat bukti sah yang dapat digunakan Hakim dalam menentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan pelaku benar-benar merupakan tindak pidana adalah sebagai berikut:
1. Keterangan saksi adalah alat bukti yang mendatangkan saksi di  sidang pengadilan.
2. Keterangan  ahli  adalah  seorang  ahli  yang  dapat  membuktikan  atau  menyatakan kebenaran perkara disidang pengadilan .
3. Surat adalah dokumen atau lainnya dalam bentuk resmi yang memuat keterangan tentang kejadian  keadaan  yang  didengar,dilihat  atau  yang  dialami  sendiri  ,disertai  alasan  yang tegas dan jelas tentang keterangan tersebut.
4. Petunjuk  adalah  perbuatan  ,kejadian  atau  keadaan,yang  karena  penyesuaiannya,baik antara  yang  satu  dengan  yang  lain,maupun  dengan  tindak  pidana  itu sendiri,menandahkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
5. Keterangan  terdakwa  adalah  terdakwa  menyatakan  dipersidangan  tentang  perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri atau dialami sendiri.
Hakim  dalam  mengadili  pelaku  tindak  pidana  harus  melalui  proses  penyajian kebenaran  dan  keadilan  dalam  suatu  putusan  pengadilan  sebagai  rangkaian  proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan  saksi  yang  lain  atau  saling  berhubungan  antara  keterangan  saksi  dengan  alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).
Kebebasan  hakim  dalam  memeriksa  dan  mengadili  suatu  Putusan  merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat mengiterpensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang  berkaitan  dengan  Putusan  yang  sedang  diperiksa,  tingkat  perbuatan  dan  kesalahan yang  dilakukan  pelaku,  kepentingan  pihak  korban,  keluarganya  dan  rasa  keadilan masyarakat.
Dari  uraian  diatas  dapat  dianalisis  bahwa  dasar  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  Tindak  Pidana  penyelundupan  burung  satwa  liar  yaitu  didasarkan pada pembuktian Pidana melalui kaidah-kaidah hukum positif, serta ilmu pengetahuan dan pengalaman  yang  dimiliki    Hakim,  pertimbangan  lain  yaitu  sikap  dan  perilaku  terdakwa dalam  persidangan  sangat  mempengaruhi  keputusan  hakim  sebagai  alasan    yang  dapat meringankan atau memberatkan dalam putusan, dan yang penting ada kekuatan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak.
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dianalisis sesuai dengan teori tujuan hukum yang diuraiakn oleh Gustav Rambruch yang mengatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus mengacu pada pastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

## KESIMPULAN
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tersebut  adalah,  Lingkungan  yang  memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan,  Lingkungan  ekonomi,  kemiskinan  dan  kesengsaraan;  Berdasarkan  hasil  uraian diatas  maka  penulis  mengambil  kesimpulan  bahwa  faktor  ekonomi  adalah  faktor  yang paling kuat menjadi alasan dalam terjadinya tindak pidana.
Dari  uraian  diatas  dapat  dianalisis  bahwa  dasar  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  Tindak  Pidana  penyelundupan  burung  satwa  liar  yaitu  didasarkan pada pembuktian Pidana melalui kaidah-kaidah hukum positif, serta ilmu pengetahuan dan pengalaman  yang  dimiliki    Hakim,  pertimbangan  lain  yaitu  sikap  dan  perilaku  terdakwa dalam  persidangan  sangat  mempengaruhi  keputusan  hakim  sebagai  alasan    yang  dapat
meringankan atau memberatkan dalam putusan, dan yang penting ada kekuatan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak.
Tindak pidana adalah perbuatan yang sangat meresahkan dimasyarakat, maka dengan itu  diharapkan  kepada  aparat  kepolisian  lebih  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat khususnya  para  pemuda  agar  tidak  menggunakan  jalan  pintas  untuk  mendapatkan penghasilan,  karena  yang  namanya  perbuatan  pidana  sangat  merugikan  bagi  diri  sendiri dan orang lain, Penjatuhan hukuman bertujuan agar si pelaku jera agar tidak mengulangi perbuatanya lagi, namun di samping hukuman yang maksimal diharapkan majelis hakim juga memberikan pedampingan khusus secara batin supaya pelaku mempunyai rasa malu jika harus berurusan dengan hukum kembali.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi. (2000). Kejahatan Terhadap Pemalsuan, Rajawali Pers, Jakarta,  hlm. 3
Ahmad Rifai. (2011). Penemuan Hukum oleh Hakim, Sinar grafika. Jakarta. hlm. 47 D. Soedjono, (1973). Doktrin-doktrin Krimonologi, Alumni, Bandung, hlm. 42
D.Soedjono,  (1976),  Penanggulangan  Kejahatan  (Crime  Prevention),  Alumni, Bandung, hlm. 42
Eddy O.S. Hiariej,(2012), Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta. hlm7. Fajar ND, Mukti dan Yulianto, (2010). Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8558/1/herlina.pdf,  diakses  pada  tanggal  4 Noveber 2021.
Karinda, Angel Michelle Karinda. (2016).“Kajian Yuridis Terhadap Tentang Pemalsuan Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 dan 264 KUHP”, Lex Crimen Vol. V.
M Sobar Alfahri, (2022), Palsukan Ijazah S1, Mantan ASN di Jambi Jadi Tahanan Kota, Jambikita.id, 16 Maret 2022, https://kumparan.com/jambikita/palsu kam-ijazah-s1-mantan-asn-dijambijadi-tahanan-kota-1xh7WxcZE38/full Moleong,  J.  L.  (2014).  Metode  Penelitian  Kualitatif,  Edisi  Revisi.  PT  Remaja Rosdakarya, Bandung.
Musdalifa R, (2013). ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu’, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
Romli Atmasasmita, (1992), Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Tarsito, Bandung, hlm. 32
Ronny Hanitijo Soemitro, (1998).Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta : PT Ghalia Indonesia).
Tri Andrisman.(2009), Hukum pidana. Bandar Lampung, Universitas Lampung,hlm 187.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional