## Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 11, No.1.

## Analisis Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Terkait Larangan PNS
Wanita Menerima Poligami Prespektif Maqashid Syariah
Salmaa Al Zahra Ramadhani Pascasarjana Hukum Keluarga Islam UIN Salatiga salmaalzahra27@gmail.com

## Abstract
Keywords : Polygamy, Woman Civil Servants, Maqashid Sharia.
Maqashid  Syariah  is  the  application  of  the  objectives  of  Shariah  as interpreted from Shariah texts by scholars to obtain benefits and welfare. This  research  uses  normative  legal  methods  to  find  solutions  to  various problems, not solely based on legislation. This study discusses the prohibition of  female  Civil  Servants  from  becoming  second,  third,  or  fourth  wives according to Article 4 paragraph (2) of Government Regulation Number 45 of  1990  concerning  Marriage  and  Divorce  Permits  for  Civil  Servants, analyzed using maqashid syariah. This regulation aims to control the lives of Civil Servants in society, prevent family issues such as divorce, infidelity, and polygamy, and help the state control the behavior of its employees. Civil Servants are considered role models, and polygamy still carries a negative stigma in Indonesia. The research results indicate that this regulation is made for the common good, especially for Civil Servants.

## Abstrak
Kata Kunci : Poligami,  Pegawai  Negeri Sipil  Wanita,  Maqashid Syariah.
Maqashid Syariah adalah penerapan tujuan syariah yang ditafsirkan dari teks-teks  syariah  oleh  para  ulama  untuk  mendapatkan  manfaat  dan kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk mencari  solusi  atas  berbagai  permasalahan,  bukan  hanya  berdasarkan peraturan  perundang-undangan.  Penelitian  ini  membahas  larangan Pegawai  Negeri  Sipil  wanita  menjadi  istri  kedua,  ketiga,  atau  keempat menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil, dianalisis dengan maqashid syariah. Peraturan ini bertujuan mengontrol kehidupan Pegawai Negeri Sipil di masyarakat, mencegah permasalahan keluarga  seperti  perceraian,  perselingkuhan,  dan  poligami,  serta membantu negara mengontrol perilaku pegawainya. Pegawai Negeri Sipil dianggap sebagai teladan, dan poligami masih memiliki stigma negatif di Indonesia.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peraturan  ini  dibuat untuk kemaslahatan bersama, terutama bagi Pegawai Negeri Sipil.
Pendahuluan
Pada  kehidupan  manusia,  poligami menjadi  fenomena  yang  sudah  berjalan beriringan  dengan  kehidupan  masyarakat, termasuk  dalam  hal  ini  poligami  masih menjadi isu hangat yang banyak menuai pro dan  kontra.  Ada  pihak  yang  mendukung poligami  menganggap  jika  poligami merupakan salah satu cara untuk mencegah adanya  perselingkuhan  dalam  rumah tangga  atau  hal-hal  negatif  yang menyangkut  dengan  hubungan  antar individu, namun ada juga pihak yang kontra terhadap  poligami,  menganggap  bahwa poligami  menjadikan wanita sebagai  objek yang terjajah dalam rumah tangga.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45 Tahun  1990  tentang  Izin  Perkawinan  dan perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil ditegaskan beberapa persyaratan yang ketat agar  bisa  berpoligami,  sementara  untuk Pegawai  Negeri  Sipil  Wanita  tidak diperbolehkan  untuk  menerima  poligami (Musgamy, 2017, p. 395).
Islam adalah agama yang mengedepankan  hak-hak  manusia,  salah satunya  hak  berkeluarga  yang  memiliki
peraturan tersendiri mengenai perkawinan dan larangan-larangannya.
Perkawinan  ada  dua  jenis  yaitu perkawinan  monogami  dan  poligami. Poligami  sendiri  secara  bahasa  berarti banyak  sedangkan  secara  istilah  sendiri adalah  suatu  perkawinan  yang  dilakukan oleh seorang laki-laki kepada lebih dari satu wanita.  Monogami,  secara  bahasa  berarti sendiri  atau  satu.  Monogami  merupakan perkawinan  antara  satu  laki-laki  dengan satu orang perempuan (Muliono, 1994).
Undang-Undang  Tahun  1974  Tentang Perkawinan, ada larangan yang disebutkan dalam undang-undangan yaitu perkawinan yang  masing  dalam  satu  garis  keturunan atau  masih  berhubungan  darah.  Garis keturunan yaitu saudara, saudara orang tua dan  saudara  neneknya.  Selanjutnya  yang memiliki hubungan seperti anak tiri, bapak/ ibu tiri, mertua, dan menantu. Saudara satu susuan adalah  orang tua, anak, saudara, dan bibi/ paman yang masih sesusuan, memiliki hubungan  yang  dilarang  dikawini  oleh agama (Mursalin, 2007).
Peraturan  yang  ada  di  Indonesia  salah satunya undang-undang perkawinan berlaku  untuk  seluruh  rakyat  Indonesia.
Tetapi ada peraturan yang  bersifat khusus yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45 Tahun  1990  tentang  perubahan  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun 1983  tentang  Izin  Perkawinan  dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Peraturan  tersebut  dikhususkan  untuk para wanita yang berstatus sebagai Pegawai Negeri  Sipil,  karena  Pegawai  Negeri  Sipil termasuk  dalam  Aparatur  Sipil  Negara, yaitu  setiap  tindakan  dan  perilaku  yang dilakukan  seorang  Aparatur  Sipil  Negara menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat,  maka  ada  peraturan mengenai  larangan  wanita  yang  berstatus sebagai  pegawai  negeri  sipil  dilarang menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat hal ini untuk menjaga nama baik para pegawai aparatur sipil Negara.
Peraturan tersebut dibuat agar
memberikan
kedisiplinan untuk memaksimalkan kinerja pegawai negeri sipil agar terhindar dari persoalan keluarga yang bisa  saja  timbul  dari  efek  poligami  yang dapat menganggu pelayanan public kepada masyarakat.
Ada  penelitian  tahun  2017  yang dilakukan oleh  Awaliah  Musgamy  dengan
judul  Menakar  Batas  Kesetaraan  Gender Poligami  dalam  PP  Nomor  45  tahun  1990 Tentang  Izin  Perkawinan  dan  Peceraian, dalam  penelitian  ini  Awaliah  Musgamy menganalisis  PP  Nomor  45  Tahun  1990 Tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian bagi PNS terutama pasal 4 ayat (2) mengenai larangan poligami PNS yang dianalisis dari kesetaraan gender dengan membandingkan dengan  peraturan  yang  memperbolehkan PNS laki-laki poligami dengan syarat-syarat tertentu.  Berbeda  dengan  penelitian  yang penulis  lakukan,  pada  pembahasan  PP Nomor  45  Tahun  1990  mengenai Perkawinan  wanita  yang  berstatus  sebagai pegawai negeri sipil hanya akan diakui jika menikah  dengan  laki-laki  yang  berstatus lajang ataupun duda.
Jika terbukti menjadi istri kedua,  ketiga dan  keempat  bisa  dijatuhkan  sanksi  tegas, larangan bagi wanita pegawai negeri sipil ini yang menarik untuk dibahas supaya dapat menjadi boundaries untuk para wanita yang berstatus  menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil jangan  hanya  asal  mau  saja  menajdi  istri kedua/ketiga/keempat,  tetapi  juga  harus memperhatikan resikonya dengan bagaimana  Maqashid  Syariah  melihat  sisi
wanita dalam peraturan ini serta kritik dari presepektif gender mengenai peraturan ini. Metode
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  yang dimaksudkan untuk mengkaji  kualitas  peraturan  hukum  itu sendiri,  sehingga  penelitian  hukum normatif  sama  seperti  penelitian  kualitatif yang mana penelitian ini menemukan suatu jawaban atas permasalahan yang berdasarkan dengan logika normative yang bukan  hanya  berdasar  atas  peraturan perundang-undangan  (Hendrik  Mezak, 2006, p. 90).
Penelitian  ini  menitiberatkan  kepada penelitian  kepustakaan  yang  merupakan penelitian  dengan  menggunakan  metode pengumpulan  data  pustaka,  dengan membaca beberapa buku, jurnal, artikel dan undang-undangan.  Tahapan  penelitian yang pertama yaitu membaca PP Nomor 45 Tahun  1990  Tentang  Izin  Perkawinan  dan Perceraian bagi PNS  terutama pasal 4 ayat (2),  kemudian  tahap  selanjutanya  mencari referensi  mengenai  Maqashid  Syariah dengan  artikel  dan  jurnal  yang  membahas keterkaitan tersebut, kemudian baru tahap
selanjutnya  analisis  untuk  mencermati, menganalisis  dan  mengaji  posisi  Pegawai Negeri Sipil Wanita yang menerima dirinya untuk di poligami menggunakan prespektif Maqashid Syariah.
Hasil dan Pembahasan
Secara bahasa poligami berarti perkawinan yang terjadi beberapa kali atau banyak  yang  dapat  dijabarkan  bahwa perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pihak  dalam  hal  ini  suami  yang  masih memiliki istri sah yang mengawini lebih dari seorang  perempuan  dengan  waktu  yang bersamaan.
Sedangkan secara istilah poligami adalah diperbolehkannya  mengawini  lebih  dari satu  perempuan  dengan  batas  empat perempuan  saja  dan  harus  berlaku  adil (Suprapto, 1990, p. 11). Ketentuan yang ada dalam  Fikih  tentang  keadilan  suami  yang berpoligami  yaitu  memiliki  ketentuan khusus  dalam  makna  keadilan  yaitu kesejahteraan  istri-istrinya,  anak-anaknya, mertua-mertuanya,  diberikan  secara  adil dan dipastikan antar satu isteri dengan isteri yang  lain  tidak  kekurangan.  Kareana  asas keadilan  ini  juga  penting  dalam  poligami sebagai syarat utama jadi memang seseorang
yang  bisa  memutuskan  untuk  bepoligami berarti  harus  siap  untuk  bersikap  adil  atas kehidupan istri-istrinya (Imron, 2007, p. 35).
Selain itu disebutkan dalam an-Nisa ayat 129 sebagai berikut:
اْوُلْ يَِتَ  َلََف ْمُتْصَرَح ْوَلَو ِء ۤا َسِ نلا َْيَْب اْوُل ِدْعَ ت ْنَا آْْوُعْ يِطَتْسَت ْنَلَو ِةَقَّلَعُمْلاَك اَهْوُرَذَتَ ف ِلْيَمْلا َّلُك َه للّا َّنِاَف اْوُقَّ تَ تَو اْوُحِلْصُت ْنِاَو اًمْيِحَّر اًرْوُفَغ َناَك
Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di  antara  istri-istri(-mu)  walaupun  kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah  kamu  terlalu  cenderung  (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah  (perbaikan)  dan  memelihara  diri  (dari kecurangan),  sesungguhnya  Allah  Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Ayat  tersebut  tidak  dipahami  sebagai syarat  kebolehan  berpoligami,  tetapi memang  kewajiban  suami  ketika  memilih untuk berpoligami untuk berlaku adil.
Hal itu sesuai dengan pendapat Prof. KH. Ibrahim  Hosen  tentang  keadilan  bahwa boleh untuk berpoligami tetapi berkewajiban berlaku adil kepada istri-istri dan  anak-anaknya  serta  mengajarkan mereka ajaran agama yang baik dan jangan
bersikap  tidak  adil  dengan  cenderung memberi  perhatian  kepada  salah  satu  istri (Reza  Fitra  Ardhian,  Satrio  Anugrah  and Setyawan Bima, 2015).
Hal  itu  karena  suatu  keluarga  yang berpoligami juga harus memiliki keharmonisan  dengan  peran  bapak  atau suami  menjadi  peran  utama,  karena tanggung  jawabnya  sebagai  kepala  rumah tangga  dengan  menjadi  pemimpin  yang menjalankan  fungsinya  sebaik  mungkin dengan mengedepankan keterbukaan antar pasangan, jujur dan yang terpenting adalah persetujuan  istri.  Karena  konflik  dalam keluarga yang berpoligami biasanya terjadi karena cemburu salah satu pihak maka dari itu  al-Qur'an  menegaskan  bahwa  harus bersikap  adil  saat  memilih  untuk berpoligami.
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan menyebutkan beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi seorang suami untuk melakukan poligami. Menurut  Pasal  4  Undang-Undang Perkawinan bahwa ada syarat mengenai izin untuk berpoligami yaitu seorang isteri tidak dapat  menjalankan  kewajibannya,  seorang isteri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit
yang tidak dapat disembuhkan dan seorang isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Selanjutnya dijelaskan dalam pasal lima bahwa persyaratan poligami dalam hukum perkawinan  yaitu  adanya  persetujuan  dari isteri  atau  isteri-isteri,  adanya  kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup  isteri-isteri  dan  anak-anak  mereka, dan  adanya  jaminan  bahwa  suami  akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak- anak mereka.
Beberapa dampak yang ditimbulkan dari terjadinya poligami bagi keluarga, istri dan anak  harus  menjadi  pertimbangan  untuk laki-laki yang akan berpoligami atau untuk perempuan  yang  akan  menerima  menjadi istri  kedua,  ketiga  dan  keempat.  Menurut Musda Mulia seorang istri yang dipoligami akan  tergangu  psikologisnya  seperti  sakit hati saat melihat suaminya menikahi wanita lain,  keluarga  yang  dibangunnya  akan memiliki  konflik  yang  berkepanjangan seperti persaingan istri-istri dan persaingan anak-anaknya.
Bukan  hanya  istri  namun  dampak  ini juga terjadi pada anak-anak yang bapaknya berpoligami kurangnya kasih sayang karena kasih  sayangnya  oleh  terbagi  untuk  anak-
anak istri yang lain, memiliki rasa traumatik dan  tidak  percaya  diri  akibat  poligami (Mulia, 2004, pp. 136–164).
Analisis  Pasal  4  Ayat(2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  Terkait Larangan  PNS  Wanita  Menerima  Poligami Ditinjau dari Maqashid Syariah.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990  Tentang  Izin  Perkawinan  dan Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  ini sebagai  kontrol  dari  pemerintah  untuk mengawasi  perilaku  para  Pegawai  Negeri Sipil yang mencangkup beberapa nilai yaitu secara yuridis, sosiologis dan filosofis.
Dari  peraturan  tersebut  terkandung norma-norma perilaku yang memang harus ditaati  oleh  para  Pegawai  Negeri  Sipil sebagai pegawai yang bekerja untuk negara. Jika  dilihat  secara  filosofis  terdapat  nilai agama  yang  terwujud  dari  sila  pertama ketuhanan  yang  maha  esa,  adanya penghormatan  terhadap  hak-hak  manusia yang harus dilakukan secara adil dan secara yuridis landasan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin  Perkawianan  dan  Perceraian  bagi Pegawai  Negeri  Sipil  memiliki  landasan dalam  pembentukan  peraturan  ini  secara
materil perkawinan di atur dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 dalam hal ini pasal  67  ayat  (2)  yang  menjelaskan  bahwa pengaturan  pelaksanaan  akan  dijelaskan dan  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan Pemerintah  (Putriana,  Wardi  and  Elfia, 2021, pp. 80–90).
Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45  Tahun  1990  adalah  Pasal  4  Ayat  (2) “Pegawai  Negeri  Sipil  wanita  tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.”  Artinya  Pegawai Negeri  Sipil  terutama  wanita  yang melangsungkan  perkawinan  hanya  boleh dijadikan  sebagai  istri  pertama,  Pegawai Negeri  Sipil  yang  berstatus  menjadi  istri kedua/ketiga/keempat tidak diperbolehkan menjadi anggota Aparatur Sipil Negara dan Pegawai  Negeri  Sipil  yang  menjadi  istri kedua/ketiga/keempat  akan  diberikan sanksi  tegas  yaitu  diberhentikan  secara tidak  terhormat  sebagai  Pegawai  Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990  tentang  Izin  Perkawinan  dan Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  ini dibuat untuk  menyesuaikan keadaan  yang terjadi  pada  saat  ini  dengan  perubahan
zaman  yang  berbeda.  Seperti  pernyataan Ibnu Qayyim bahwa “Perubahan fatwa dapat terjadi  karena  perubahan  zaman,  lokasi, keadaan  dan  kebiasaan”.  dan  kaidah  usul fiqh “tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman”(Al-Jauziyah, 1982).
Maqashid Syariah adalah unsur penting dalam  mewujudkan  kemaslahatan  agama dan  dunia.  Maqashid  Syariah  terbagi kedalam  lima  bagian  yaitu    hifzh  al-din (menjaga  agama),  hifzh  al-nafs  (menjaga kejiwaan),  hifzh al-‘aql (menjaga akal), hifzh al-nasl (menjaga keturunan) dan hifzh al-mal (menjaga harta) (Jamal, 2016, p. 5).
Pasal  4  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah Nomor  45  Tahun  1990  terkait  larangan Pegawai Negeri Sipil wanita yang menerima poligami  menjadi  istri  kedua/  ketiga/ keempat  akan  dianalisis  satu  persatu menggunakan  lima  bentuk  dari  Maqashid Syariah,  Pertama  mengenai  hifz  al-din  atau menjaga  agamanya  yaitu  semua  makhluk Allah  memiliki  hak  beragama,  beribadah dan  menjalankan  syariat-syariat  agama, artinya  setiap  manusia  memiliki  hak- haknya  terutama  ketika  seorang  wanita memutuskan untuk menerima sebagai istri kedua/  ketiga/  keempat  tidak  ada
pelarangan  dalam  agama  terkait  hak-hak terutama dalam menjalankan syariat agama.
Kedua  mengenai  hifdz  an-nafs  menjaga jiwa  atau  sama  seperti  hak  hidup  untuk setiap makhluknya artinya pemenuhan hak- hak  yang  dapat  diterima  setiap  individu yang  ada  dalam  lingkungan  masyarakat. Artinya  seorang  wanita  yang  ingin memutuskan  untuk  menjadi  istri  kedua/ ketiga/ keempat harus memiliki pertimbangan  banyak  hal  termasuk  untuk keturuannya.
Ketika  wanita  itu  menerima  poligami dengan  cara  menikah  siri  itu  berarti  nama anak nantinya hanya akan bernama ibunya, karena  menikah  siri  tidak  diakui  oleh Negara,  padahal  wanita  sebagai  pegawai negeri sipil tidak boleh menerima poligami itu berarti hanya bisa menikah siri.
Ketiga  mengenai  hifdz  al-aql  yaitu memelihara  akal  seperti  mendapatkan pendidikan  yang  terbaik  sebagai  wujud menghargai akal. Itu artinya seroang wanita yang  akan  menerima  poligami  terutama wanita yang berprofesi harus mempertimbangkan  banyak  hal  dan mengguanakan akalnya  karena banyak  hal yang  harus  dipertimbangkan  termasuk
mengenai karir, dalam hal ini bukan hanya untuk  cinta,  tempat  tinggal  atau  bahkan sebuah nafkah.
Keempat  mengenai  hifdz  al-mal  yaitu memelihara  harta  seperti  bekerja  untuk mendapatkan harta, dalam Islam diperintahakan  untuk  menjaga  harta  yang sudah  dimiliki  artinya  ketika  seroang wanita  menjabat  sebagai  pegawai  negeri sipil  artinya  sudah  memiliki  jabatan  yang mana  sebagaian  dari  harta  yang  mereka punya  maka  harus  dijaga  dengan  baik, menerima poligami akan membuat seorang wanita  yang  berprofesi  sebagai  pegawai negeri  sipil  akan  kehilangan  jabatan tersebut.
Kelima  mengenai  hifdz  al-irdl  yaitu memiliki  kehormatan  diri  dan  keluarga. Pertimbangan  yang  terakhir  bahwa kehormatan jauh lebih baik daripada harus mengorbankan  segala  hal  terutama  karir, Negara  membuat  peraturan  ini  tentu  ada kemashalatannya.
Peraturan  Pemerintah  tersebut  dapat dikatakan  bertentangan  dengan  hukum Islam karena agama Islam saja memberikan hak-hak  umatnya  untuk  beribadah  dan menikah  adalah  salah  satu  ibadah  seumur
hidup  selain  itu  juga  pada  pasal  39
Kompilasi Hukum Islam
tidak menyebutkan  dilarang  menikahi  wanita Pegawai  Negeri  Sipil  hanya  ada  tiga larangan  menikah  antara  laki-laki  dengan wanita  yaitu  kerena  pertalian  nasab, pertalian  kerabat,  dan  pertalian  saudara sesusuan.
Al-Syatibi  berpendapat  bahwa  dalam tujuan  hukum  yang  dibuat  pasti  untuk kemashlahatan  para  umatnya  dengan kembali  pada  pembahasan  mengenai larangan  menerima  poligami  bagi  wanita yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990  tentang  Izin  Perkawinan  dan Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil terutama  pada  pasal  4  ayat  (2)  jika  dilihat dari sisi Maqashid Syariah ada pertentangan dengan hukum Islam. Namun jika diambil dari  sisi  untuk  kemaslahatan umat  aturan, hal ini sah-sah saja untuk dijalankan, karena seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  yang merupakan  anggota  dari  Apartur  Sipil Negara, sebagai pelayan publik yang bekerja untuk  negara,  menjadi  contoh  untuk masyarakat,  maka  segala  tingkah  laku
kehidupannya  dapat  terjaga  dan  diatur, terutama masalah keluarga.
Sisi  kemaslahatan  dapat  diambil  bahwa dalam  masyarakat  Indonesia  stigma negative  untuk  Istri  kedua/  ketiga  dan keempat  masih  melekat,  dan  sebagai Pegawai Negeri Sipil yang membawa nama Negaranya dalam bekerja, dampaknya akan terjadi pada lembaga Negara yang menaungi Pegawai Negeri Sipil tersebut .
Bahwa hal ini sesuai dengan pernyataan Han Kelsen yaitu hukum itu dibuat untuk mengatur  perilaku  manusia  yang  sifatnya memang  memaksa  agar  menciptakan masyarakat  yang  tertib  dan  memiliki perilaku  yang  baik  yang  memang  dalam lingkungan  sosial  masyarakat  terdapat beberapa  unsur  yang  terkandung  dalam suatu  hukum  yang  dibuat  seperti  sebagai pengatur  ketertiban  masyarakat,  sebagai kontrol  sosial,  sebagai  penyeimbang pembangunan dan politik.
Hal  ini  sesuai  dengan  pertimbangan lahirnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45 tahun  1990  tentang  Izin  Perkawinan  dan Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yaitu sebagai  kontrol  dari  kehidupan  para Pegawai Negeri Sipil di tengah masyarakat
dengan  kebutuhan  dan  tuntunan  hidup yang  dihadapi  dan  untuk  pencegahan mengenai permasalahan keluarga dikalangan pejabat Negara seperti perceraian,  perselingkuhan  dan  poligami maka  dengan  adanya  peraturan  ini  akan membantu  Negara  dalam  melakukan kontrol  perilaku  para  pegawainya. Pemerintah  juga  paham  akan  kebutuhan masyarakat terutama mengenai kegelisahan yang  dialami  perempuan  yang  ada  di Indonesia (Putriana, Wardi and Elfia, 2021).
Peraturan  mengenai  larangan  Pegawai Negeri Sipil Wanita menerima poligami ini terdapat pro dan kontra di dalamnya, salah satunya peraturan ini sebenarnya bertentangan  dengan  Hak  Asasi  Manusia karena  setiap  orang  berhak  dalam hidupnya.
Seperti  bunyi  Pasal  28  B  Adanya larangan  ini  mengenai  pelarangan  PNS Wanita  menjadi  istri  poligami  kedua/ ketiga/ keempat hal ini yang bertentangan dengan  Hak  Asasi  Manusia  yang  dapat menimbulkan ketidakadilan dalam peraturan ini.
Dalam hal ini pemerintah harus banyak melakukan  perubahan  atau  pembaharuan
mengenai peraturan ini karena sudah tidak sesuai  dengan  perkembangan  zaman  dan kondisi  saat  ini,  berhak  menentukan dengan  siapa  akan  menikah,  dan  untuk seorang  wanita  berhak  menentukan hidupnya untuk menjadi istri pertama/kedua/ketiga/keempat.
Peraturan  ini  juga  mengandung ketidaksetaraan  gender  dimana  hal  ini merupakan  fenomena  sosial,  secara  agama memang  PNS  wanita  boleh  dijadikan sebagai istri kedua/ ketiga/ keempat karena memang  agama  Islam  tidak  melarang  hal tersebut,  namun  dalam  landasan  normatif yuridis  tidak  memperbolehkannya  maka PNS  wanita  kemudian  harus  mengikuti aturan  tersebut  jika  tidak  akan  ada konsekuensi  secara  hukum  apabila  PNS wanita telah melanggar peraturan tersebut. Simpulan
Larangan  wanita  menerima  poligami dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45 Tahun  1990  Tentang  Izin  Perkawinan  dan Perceraian  dalam  Prespektif  Maqashid Syariah  memiliki  wujud  kemashlahatan dimana  peraturan  ini  sebagai  alat  bantu Negara  dalam  mengatur  perilaku  para pegawainya  agar  tetap  pada  norma-norma
yang  telah  ditetapkan.  Selain  itu  Pegawai Negeri  Sipil  sebagai  pelaksana  aparatur Negara  dapat  menjalani  fungsinya  serta dapat  meningkatkan  kepercayaan  kepada masyarakat  hal  ini  diperlukan  untuk stabilitas dalam suatu Negara maka pada sisi Maqashid  Syariah  hal  ini  masuk  ke  dalam wujud kemaslahatan.
Daftar Pustaka
Al-Jauziyah,  I.  al-Q.  (1982)  I’Lam  al-
Muwaqiin An Rabb al-Alamin. Beirut:
Dar al-Fikr.
Hendrik  Mezak,  M.  (2006)  ‘Jenis,  Metode dan  Pendekatan  Dalam  Penelitian Hukum’, Law Review [Preprint].
Imron,  A.  (2007)  Hukum  Islam  Dalam
Pembangunan Hukum Nasional.
Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
Jamal  and  Ridwan  (2016)  ‘Maqashid  Al-
Syari’ah  dan  Relevansinya  dalam Konteks  Kekinian’,  Jurnal  Ilmiah  Al- Syir’ah, 8(1), pp. 1–12.
Mulia, M. (2004) Islam Menggugat Poligami.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Muliono,  A.  (1994)  Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Mursalin, S. (2007) Menolak Poligami, Studi
tentang  Undang-Undang  Perkawinan Hukum  Islam.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Musgamy,  A.  (2017)  ‘Menakar  Batas Kesetaraan  Gender  Poligami  Dalam Pp.  No.  45  Tahun  1990  Tentang  Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pns’, Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan,  6(2),  pp.  395–404. Available at: https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4892. Putriana, S., Wardi, U. and Elfia, E. (2021) ‘Kontrol  Negara  Terhadap  Pegawai Negeri  Sipil  (Studi  Atas  Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo No.45 Tahun  1990  Tentang  Perkawinan)’, Indonesian  Journal  of  Religion  and Society  [Preprint].  Available  at: https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i2.242.
Reza  Fitra  Ardhian,  Satrio  Anugrah  and Setyawan Bima (2015) ‘Poligami Dalam Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif Indonesia  Serta  Urgensi  Pemberian Izin  Poligami  Di  Pengadilan  Agama’,

## Privat Law [Preprint].
Suprapto,  B.  (1990)  Liku-liku  Poligami.
Yogyakarta: al-Kautsar.