## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 4, Nomor 2, 2024

## Authors
1 Yahya Abdul Habib
2 Jacobus Jopie Gilalo

## Affiliation
Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor
Email e.2111597@unida.ac.id
Date Submission 28 Mei 2024

## Date Accepted
28 Mei 2024
Date Published 30 Mei 2024

## DOI
https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.446

## PENYELESAIAN DAN SANKSI ATAS TINDAK PIDANA KONSUMEN TERHADAP KEJAHATAN PELAKU USAHA

## Abstract
To protect consumers, dispute resolution with business actors can be done through litigation and non-litigation, of the two available settlement options, the  court  approach  also  known  as  litigation  is  the  most  appropriate  and beneficial  for  consumers.  This  is  because  dispute  resolution  through  the courts is the most frequently used method to resolve disputes, both public and private. If there is a report that a business actor has committed a consumer crime,  the  reporter  can  report  or  report  the  reported  party  to  the  police, according to Article 8 paragraph (1) letters a and c of Law Number 8 of 1999 concerning  Consumer  Protection.  In  addition,  business actors  or  reported parties can report and report criminal acts related to consumer protection, such  as  trade  crimes  (Law  Number  7  of  2014  concerning  Trade)  and standardization  and  conformity  assessment  (Law  Number  20  of  2014 concerning  Standardization  and  Conformity  Assessment)  while  the  legal sanctions  that  can  be  given  to  business  actors  or  reported  parties  are administrative sanctions.
Keywords: sanctions, crime, consumers

## Abstrak
Untuk melindungi konsumen, penyelesaian sengketa dengan pelaku usaha dapat dilakukan melalui penyelesaian litigasi dan non- litigasi , dari  dua  opsi  penyelesaian  yang  tersedia,  pendekatan  pengadilan juga  dikenal  sebagai litigasi adalah  yang  paling  sesuai  dan menguntungkan  bagi  konsumen.  Ini  karena  penyelesaian  sengketa melalui  pengadilan  adalah  metode  yang  paling  sering  digunakan untuk menyelesaikan sengketa, baik publik maupun privat. Jika ada laporan  bahwa  pelaku  usaha  melakukan  tindak  pidana  konsumen, pelapor dapat mengadukan atau melaporkan terlapor kepada pihak kepolisian, menurut Pasal 8 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Selain  itu, pelaku  usaha  atau  terlapor  dapat  mengadukan  dan  melaporkan tindak pidana yang terkait dengan perlindungan konsumen, seperti tindak pidana perdagangan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang  Perdagangan)  dan  standarisasi  dan  penilaian  kesesuaian (Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2014  tentang  Standarisasi  dan Penilaian  Kesesuaian)  sedangkan  sanksi  hukum  yang  dapat diberikan  kepada  pelaku  usaha  atau  terlapor  adalah  sanksi administratif
Kata Kunci: sanksi, pidana, konsumen

## PENDAHULUAN
Ketika baik individu maupun masyarakat tidak dapat melepaskan diri  dari  konsumsi barang  dan  jasa,  perlindungan  konsumen  sangat  penting.  Tujuan  dari  perlindungan konsumen adalah untuk mendorong para pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas usaha mereka  serta  mengangkat  martabat  dan harkat konsumen sehingga  hak-hak mereka  tetap dipenuhi  dan  dilindungi  oleh  hukum.  Dengan  demikian,  setiap  konsumen  memiliki kemampuan untuk menjadi sosial kontrol bagi para pelaku usaha agar tetap menjaga rasa tanggung jawab atas usaha yang mereka jalankan. (Nugroho, 2008).
Ketidakseimbangan  kedudukan  dalam  hubungan  bisnis-konsumen  menyebabkan pemerintah  gagal  membuat  peraturan  yang  menangani  masalah  ini,  Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 mengatur sistem perlindungan konsumen. Untuk memberikan perlindungan konsumen, UUPK menetapkan peraturan hukum. Dalam hukum acara sengketa konsumen, ada jalur litigasi dan non- litigasi , dan  undang-undang  menjamin  hak-hak  dasar  konsumen  terhadap  kewajiban  produsen. Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun, ini tidak berarti bahwa pidana langsung  digunakan  untuk  menyelesaikan  kasus  konsumen.  Keadilan  retributif  yang berfokus  pada  pemidanaan  dan  bahkan  pemenjaraan  pelaku  dihasilkan  dari  penyelesaian perkara  pidana  melalui  pendekatan  represif  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Dalam penyelesaian  tindak  pidana  konsumen,  lebih  lebih  mengutamakan  menggunakan  pidana sebagai tahap akhir, atau ultimum remidium , daripada premium remidium . Namun, pendekatan restorative justice dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus pidana perdata . (Indraputra & Arsawati, 2019) .
Pada dasarnya, mekanisme mediasi tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus pidana. Namun, dalam kenyataannya, kasus pidana biasanya diselesaikan di luar pengadilan melalui  berbagai  pilihan  penegak  hukum  atau  lembaga  musyawarah,  perdamaian,  atau permaafan  yang  ada  di  masyarakat.  Tidak  ada  dasar  hukum  formal  untuk  praktik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Seringkali, kasus telah diselesaikan secara informal, tetapi masih diproses ke pengadilan sesuai hukum. Dengan demikian, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara pembisnis dan konsumen, yaitu dengan melakukan penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan letigasi dan non litigasi.
Kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang menipu masyarakat (menipu  publik)  tentunya  akan  mengakibatkan  kerugian  terhadap  konsumen.  Salah  satu contohnya adalah ketika konsumen membeli barang yang ditunjukkan pada aplikasi yang dijual secara digital, seperti toko online atau toko tradisional, dan ternyata barang tersebut tidak  sesuai  dengan  apa  yang  mereka  pesan.  Menurut  Pasal  378  KUHPidana,  modus kejahatan  ini  dapat  diklasifikasikan  secara  konvensional  sebagai  kejahatan  atau  delik penipuan.  Namun,  jenis  penipuan  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha  terhadap  konsumen saat  menerapkan  sanksi  pidana  terhadap  modus  kejahatan  tersebut,  apakah  sudah  sesuai dengan  peraturan  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  khususnya  dalam  hal  transaksi. (Gilalo, 2023).
Berdasarkan  modus  kejahatan  kegitan  usaha  tersebut,  penulis  mencoba  untuk memberikan pendapat tentang penyelesaian dan penerapan sanksi pidana terhadap kerugian yang  dialami  pembeli  sebagai  pembeli  atas  barang  yang  dipesannya  yang  ternyata  tidak sesuai dengan yang ditawarkan sehingga hal ini dapat dianggap sebagai modus kejahatan atau penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen dan dapat diterapkan sanksi pidana terhadap modus kejahatan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah yuridis normatif, atau penelitian tentang peraturan perundang- undangan,  keputusan  pengadilan,  dan  praktik  hukum  secara  umum.  (Ali,  2021).  Untuk menunjang  diperolehnya  data  yang  aktual  dan  akurat,  penelitian  ini  bersifat  deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum sebagai objek dalam penelitian (Ali, 2021). Penelitian hukum normatif menggunakan literatur  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen berfungsi sebagai sumber hukum primer, sekunder, dan tertier. Penelitian ini mengumpulkan data kepustakaan atau penelitian kepustakaan, dan analisisnya dilakukan secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha
Penyelesaian  sengketa  konsumen  dan  pelaku  usaha  dapat  dilakukan  beberapa cara diantaranya:
a) Penyelesaian Melalui Pengadilan (Letigasi)
Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang disebut sebagai litigasi , melibatkan penggunaan  sistem  pengadilan  resmi.  Proses litigasi menghasilkan  kesepakatan  yang bertentangan dengan kepentingan bersama, yang cenderung menimbulkan masalah baru, mempersulit penyelesaian masalah, membutuhkan biaya yang mahal, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. (Panjaitan, 2021).
Proses  penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  jalur litigasi adalah  proses penyelesaian  sengketa  di  mana  pengadilan  bertanggung  jawab  untuk  menyelesaikan perselisihan  dan  akhirnya  membuat  keputusan  yang  adil.  Dalam  pasal  48  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen,  ketentuan  peradilan  umum  digunakan  untuk penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan, atau litigasi . Sehingga setiap konsumen yang  dirugikan  dapat  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa," kata ketentuan selanjutnya  sesuai  dengan  Pasal  4  huruf  H  UUPK,  konsumen  yang  telah  mengalami kerugian materiil karena barang yang diterima tidak sesuai dengan yang disepakati, serta
waktu,  tenaga,  pikiran,  dan  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  persidangan  harus  tetap menanggung kerugian tersebut. Mereka tidak dapat menerima kompensasi, ganti rugi, atau penggantian. (Nurzamzam, 2023).
Hal ini dikarenakan, konsumen selaku penggugat menerima keputusan hakim, dia dinyatakan menang dalam kasus tersebut, namun jika konsumen menang dalam kasus sengketa  dengan  pelaku  usaha,  putusan  hakim  tidak  serta  merta  mengakibatkan konsumen  terganti  kerugiannya.  Sebaliknya,  jika  pelaku  usaha  tidak  secara  sukarela melaksanakan  keputusan  hakim,  konsumen  akan  mengikuti  proses  eksekusi  ke  Ketua Pengadilan.  Proses  pencarian  harta  benda  milik  pelaku  usaha  harus  dilakukan  untuk mengetahui  harta  yang  dimiliki  pelaku  usaha.  (Nurzamzam,  2023).  Dalam  hal  ini Pengadilan tidak dapat melakukan eksekusi jika konsumen tidak dapat menemukan harta milik pelaku usaha. Dengan kata lain, konsumen tidak akan mendapatkan keadilan atau kepastian hukum dengan sistem penyelesaian sengketa ini.
b) Penyelesaian di Luar Pengadilan (Non Litigasi)
Untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui  jalur  non- litigasi ,  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  menggunakan  metode  mediasi,  konsiliasi,  dan  arbitrase. Menurut  Pasal  47  UUPK,  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  adalah “ Penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  dilakukan  untuk  mencapai kesepakatan tentang jenis dan jumlah ganti rugi, serta untuk memastikan bahwa kerugian yang dialami konsumen tidak akan terulang terulang kembali ”.
1) Menyelesaikan penggantian kerugian secara langsung melalui proses perdamaian Hanya apabila seseorang mengajukan permintaan atau tuntutan untuk pengantian kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang cacat, kerugian mereka akan diganti.  Siapapun  yang  merasa  berhak  melakukan  hal  tersebut  harus  menuntut  atau menuntut  ganti  rugi  atas  kerugian  tersebut.  Kerugian  hanya  dapat  diganti  apabila diajukan ke pengadilan dengan syarat-syarat tertentu.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3)  bahwa konsumen yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi  langsung    kepada  produsen.  Produsen  harus  memberikan  tanggapan  dan/atau penyelesaian dalam  waktu 7 hari setelah transaksi. Sebagai contoh, seseorang membeli sesuatu yang dikemas dengan baik, tetapi ketika barang sampai di rumah, ternyata rusak atau cacat.  Pembeli dapat meminta penggantian atau pengembalian uang langsung dari penjual  dalam waktu 7 hari setelah pembelian dan  pembeli harus segera menyatakan klaimnya atau tuntutannya. (Amin & Deshaini, 2023).
Ayat (1) Pasal 19 di atas dimaksudkan dengan cara yang tidak jelas, namun dengan memperhatikan  Pasal  19  ayat  (3),  Dengan  menetapkan  tenggat  waktu  7  hari  setelah tanggal  transaksi  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  19  ayat  (3),  jelas  bahwa  yang dimaksud  tidak  melalui  suatu  badan  dengan  acara  pemeriksaan  tertentu.  Dengan demikian, penyelesaian sengketa  di sini mengacu pada penyelesaian yang sederhana dan praktis    melalui  proses  perdamaian,  dan  tidak  dianggap  sebagai  prosedur  rumit  yang memerlukan pemeriksaan mendalam. (Nurzamzam, 2023).

## 2) Mengadvokasi  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  untuk penggantian kerugian
Jika pelaku usaha menolak untuk menyelesaikan tuntutan ganti kerugian atau jika tidak ada penyelesaian di antara mereka, pembeli dapat mengajukan kasus tersebut ke BPSK  atau  ke  pengadilan.  Menurut  Pasal  23  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,    sengketa  konsumen  tidak  dapat  diajukan  apabila penyelesaian  secara  damai  di  luar  proses  pengadilan  tidak  dapat  dilakukan  karena produsen  menolak  atau  tidak  memberikan  tanggapan  atau  tidak  dapat  mencapai kesepakatan  melalui  BPSK  gagal,  perselisihan  tersebut  masih  dapat  dirujuk  ke pengadilan. (Nurzamzam, 2023).
Proses  penyelesaian  sengketa    BPSK  diawali  dengan  adanya  pengaduan    secara tertulis  atau  lisan  oleh  korban  mengenai  suatu  peristiwa  yang  merugikan  konsumen. Hanya  konsumen  atau  ahli  waris  konsumen  yang  dapat  mengajukan  gugatan  atau menuntut  ganti  rugi  melalui  BPSK.  Sementara  pihak  lain  diberi  wewenang  untuk mengajukan perkara berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 misalnya organisasi konsumen, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah hanya dapat mengajukan perkara di Pengadilan Umum. Namun berdasarkan Pasal  56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pihak- pihak yang berselisih dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan Negeri setempat dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya putusan.
Dari dua metode penyelesaian tersebut, penulis berpendapat bahwa yang paling efektif dan menguntungkan konsumen adalah penyelesaian sengketa melalui litigasi . Hal ini karena penyelesaian sengketa peradilan merupakan metode tertua dan paling umum digunakan  dalam  menyelesaikan  sengketa  publik  dan  privat.  Untuk  sengketa  yang mengutamakan  kepastian  hukum,  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  adalah metode yang tepat.
Namun,  metode  penyelesaian  non- litigasi seperti  konsiliasi  atau  mediasi  adalah yang tepat jika fokusnya adalah membangun hubungan baik, terutama hubungan bisnis. Idealnya,  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  pengadilan  memberikan  kepastian hukum yang lebih besar bagi para pihak, terutama pihak yang menang, karena keputusan hakim    bersifat  mengikat  dan  harus  dilaksanakan  oleh  semua  pihak.  Namun  dalam praktiknya, konsumen atau penggugat (pihak yang menang) tidak menikmati kepastian haknya yang diatur dalam Pasal 4 UUPK.
Dalam  memulai  proses  eksekusi  pihak  yang  menang  harus  mengajukan permohonan  eksekusi  kepada  Ketua  Pengadilan  dengan  data  atau  informasi  tentang objek  eksekusi  agar  proses  eksekusi  dapat  dimulai.  Konsumen  hanya  akan  menerima keputusan tanpa melaksanakannya jika pihak yang menang dalam hal ini konsumen tidak dapat menemukan harta benda pihak yang kalah, sehingga membuat konsumen merasa tidak adil, karena  tidak sesuai  dengan  tujuan hukum  yaitu mewujudkan keadilan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.  "Ultimum remedium" adalah istilah yang  digunakan  untuk  menggambarkan  proses  penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan.  Oleh  karena  itu, litigasi adalah  metode  terakhir  untuk  penyelesaian perselisihan. Para pihak yang terlibat dalam perselisihan memiliki kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan hasil litigasi . (Nurzamzam, 2023).

## 2. Unsur Tindak Pidana Konsumen
Dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  penuntutan  pidana  terhadap pelaku  usaha  (perorangan)  dan  pengurusnya  (badan  usaha)  yang  melanggar  Pasal  62 Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  merupakan  salah  satu  unsur  tindak  pidana konsumen. Memproduksi, menjual, atau memberi kesempatan untuk memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan merupakan tindak pidana. Di bawah ini adalah berbagai jenis kejahatan konsumen yang dapat dilakukan oleh pelaku ekonomi atau produsen. (Gilalo, 2023).
1) Memproduksi, memasok, atau memperdagangkan barang-barang yang tidak sesuai.
2) Menyediakan barang atau melakukan transaksi bisnis untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang tidak bertujuan melawan hukum.
Pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  yang  dilarang  dalam  Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dihukum penjara 5 (lima) tahun atau 2 (dua) tahun dan denda  sebesar  Rp.2.000.000.000,-  (dua  milyar)  atau  Rp.500.000.000,-  (lima  ratus  juta rupiah).  Ancamannya  bahkan  dapat  diperberat  jika  pelanggaran  menyebabkan  luka berat, sakit berat, cacat permanen, atau kematian.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dianggap melanggar terhadap konsumen di atas, maka konsumen berhak sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana Undang- Undang  Konsumen  untuk  mengajukan  laporan  pidana  kepada  Kepolisian  sebagai Pelapor terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan tindak pidana (Terlapor) yang merugikan konsumen.
Seperti  halnya  pada  Pasal  8  menyatakan  bahwa  produsen,  atau  pelaku  usaha, dilarang  membuat  dan  menjual  barang  mereka  yang  tidak  memenuhi  standar  yang ditetapkan oleh undang-undang lain yaitu UU Nomor 7 Tahun 2014 dan UU Nomor 20 Tahun 2014. Oleh karena itu, hubungan antara undang-undang perlindungan konsumen dengan  undang-undang  lainnya  dapat  dijelaskan  sebagai  indikasi  kemungkinan diberlakukannya undang-undang baru, termasuk undang-undang yang pada dasarnya ditujukan  untuk  perlindungan  konsumen.  Sehingga  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  berperan  sebagai  payung  hukum  yang  mempersatukan  dan  memperkuat penegakan  hukum  terkait  perlindungan  konsumen.  Oleh  karena  itu,  peraturan perundang-undangan  tambahan  harus  diperhatikan  dalam  merumuskan  pendapat hukum mengenai tuntutan pidana.
Undang-Undang  Nomor  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  dibuat untuk  mengatur  beberapa  hak  dan  kewajiban  konsumen.  Selain  memiliki  unsur keperdataan,  hukum  yang  melindungi  konsumen  juga  memiliki  unsur  pemidanaan. Karena  itu,  hukum  perlindungan  konsumen  termasuk  dalam  hukum  pidana.  Hal  ini disebabkan  karena  perbuatan  produsen  yang  melanggar  hak-hak  konsumen  yang melanggar hukum pidana dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana sehingga dapat diancam  dengan  menggunakan  instrumen  hukum  pidana  seperti  asas-asas  hukum pidana. (Aisyiah & Rusdiana, 2022).

## 3. Sanksi Tindak Pidana Konsumen Terhadap Pelaku Usaha
Tujuan  dari  pemberian  sanksi  pidana  kepada  pelaku  usaha  yang  melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8, 9, 10, 13, dan 15, serta Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf  b,  huruf  c,  huruf  e,  ayat  (2),  dan  Pasal  18,    Pasal-pasal  tersebut  menjelaskan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.
Jika hal ini terjadi maka tidak hanya merugikan konsumen secara finansial tetapi juga akan menyebabkan kerugian materiil. Tindakan tersebut berpotensi membahayakan stabilitas  perekonomian  dan  integritas  sistem  keuangan,  serta  aspek  penting  dari kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sanksi pidana dianggap tidak efektif untuk melindungi  hak  dan  kewajiban  konsumen  karena  sebatas  membuat  pelaku  usaha  jera karena kerugian yang ditimbulkan. (Aisyiah & Rusdiana, 2022).
Terdapat beberapa aturan mengenai Perlindungan Konsumen yaitu pada Bab XIII Pasal 60 hingga Pasal 63 yang berisi aturan mengenai sanksi yang dapat dikenakan pada pelaku usaha yang melanggar ketentuan. (Gunawan Widjaja, 2008):

## 1) Sanksi Administrative
Pada Pasal 60 mengatur tentang “hak - hak khusus” yang diberikan oleh Undang - Undang    Perlindungan  Konsumen  kepada  BPSK  atau  sanksi  administratif,  termasuk kewajiban dan/atau kewenangan BPSK untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Sanksi administratif yang dapat dikenakan BPSK berdasarkan Pasal 60 Ayat (2)  UU  Perlindungan  Konsumen  adalah  menetapkan  besaran  ganti  rugi  sebesar  Rp 200.000.000, 00 (Rp 200 juta) terhadap  pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagai berikut:
(a) pelaku usaha  menolak memberikan  kerugian  kepada pelanggan  baik uang, barang atau jasa, perawatan kesehatan, atau ganti rugi lainnya.
(b) kerugian yang ditimbulkan oleh iklan yang dibuat oleh perusahaan
(c) pelaku usaha yang tidak dapat memberikan garansi yang tepat, jaminan, atau jaminan purnajual.
2) Sanksi Pidana Pokok
Sanksi pengadilan atau tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang ditujukan kepada pelaku usaha adalah sanksi pidana pokok.
Menurut (Gunawan Widjaja, 2008),  Penuntutan pidana terhadap pelaku usaha dan pengurusnya  dapat  dilakukan  sesuai  dengan  Pasal  62  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa penuntutan pidana terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya yang melakukan pelanggaran terhadap:
a) Peraturan yang tercantum dalam:
(1) Pasal  8  yang  berkaitan  dengan  barang  dan/atau  jasa  yang  tidak  memenuhi standar yang telah ditetapkan;
(2) Pasal 9 dan 10 yang berkaitan dengan informasi palsu; dan
(3) Pasal  13  ayat  2  yang  berkaitan  dengan  penjualan  obat-obatan  dan  barang kesehatan.
(4) Pasal 15 mengatur penjualan barang secara fisik.
(5) Pasal  17  ayat  (1)  huruf  a,  huruf  b,  huruf  c,  dan  huruf  e  mengatur  iklan  yang mengandung informasi yang tidak akurat atau menyesatkan.
(6) Pasal 17 ayat (2) mengatur penyebaran iklan yang dilatrang dan tidak akurat. (7) Pasal 17 ayat (3) mengatur penjualan barang secara fisik.
(7) Jika  klausula  baku  tercantum  dalam  Pasal  18,  penambahannya  dapat menyebabkan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda sebesar 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
b) Peraturan yang tercantum dalam
(1) Pasal 11 yang berkaitan dengan penjualan secara lelang atau obral;
(2) Pasal 12 yang berkaitan dengan penawaran dengan tarif khusus;
(3) Pasal 13 ayat (1) yang berkaitan dengan pemberian hadiah secara cuma-cuma; dan
(4) Pasal 14 yang berkaitan dengan penawaran dengan undian.
(5) Pasal 16, mengenai penawaran melalui pesanan
(6) Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f mengenai produksi  Iklan yang melanggar etika,  kesusilaan,  atau  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dapat  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp. 500.000.000,00.
c) Pelanggaran  yang  mengakibatkan  luka  berat,  penyakit  berat,  cacat  tetap  atau kematian,  diancam  dengan  pidana  sesuai  dengan  ketentuan  pidana  yang  berlaku umum.
3) Sanksi Pidana Tambahan
Pasal  62  UU  Perlindungan  Konsumen  yang  mengatur  mengenai  tindak  pidana konsumen menyebutkan bahwa pengusaha yang melanggar ketentuan terlarang dalam undang-undang ini akan dipidana dengan pidana penjara 5  atau 2  tahun dan denda Rp 2 miliar kemungkinan itu - (2 Miliar) atau Rp.500.000.000 (Rp 500 juta). Ancaman ini dapat semakin parah jika pelanggaran tersebut mengakibatkan cedera serius, penyakit serius, cacat  permanen,  atau  kematian.  Selain  ancaman  pidana    di  atas,  ada  juga  hukuman lainnya:
a) Penyitaan barang tertentu.
b) Pengumuman keputusan pengadilan.
c) Pembayaran ganti rugi.
d) Memerintahkan penghentian kegiatan tertentu yang merugikan konsumen;
e) Kewajiban menarik barang dari peredaran
f) Pencabutan izin usaha. (Gilalo, 2023).
Segala peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen lainnya dapat digunakan  untuk  menerapkan  tindak  pidana  konsumen  terhadap  pelaku  usaha  yang tidak beritikad baik atau melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap konsumen. Ini menunjukkan bahwa produsen dan produsen bertanggung jawab untuk memberikan konsumen  informasi  produk  yang  akurat  dan  relevan  sesuai  dengan  standar  kualitas seperti ISO 9000, ISO 14000, dan Standar Nasional Indonesia (SNI). (Gilalo, 2023).
Fakta  menunjukkan  bahwa  banyak  kasus  tindak  pidana  konsumen  yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak memenuhi pesanan pembelian, yang terjadi ketika barang yang diterima tidak memenuhi standar yang disebutkan di aplikasi digital, seperti toko online atau toko tradisional. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan  menetapkan  bahwa  perusahaan  yang  menjual  produk  yang  tidak memenuhi standar mutu (SNI) diancam pidana penjara 5 (lima) tahun.
Oleh  karena  itu,  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016  tentang  standardisasi  di  bidang  perdagangan  menyatakan: “Perusahaan dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar mutu. Persyaratan teknis yang berlaku terhadap barang yang diperdagangkan di Indones ia)”. Mutu  barang  yang  diperdagangkan  yang  tidak  memenuhi  standarisasi  yang dibuat oleh pihak Terlapor, yang harus dipatuhi oleh Peraturan Menteri Perdagangan RI yang dimaksud. Namun, telah dilakukan dalam kegiatan pembuatan bahan bangunan dan  penjualan  atau  pengiriman.  Tidak  memiliki  sertifikat  Standarisasi  dan  Penilaian Kesesuaian  (SNI),  menurut  Pasal  65  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2014,  dapat mengakibatkan  pidana  penjara  5  (lima)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah). Dalam hal ini, ketentuan pidana dari Undang-Undang Konsumen juga diterapkan.

## KESIMPULAN
Untuk melindungi konsumen, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan pelaku usaha melalui penyelesaian litigasi dan non-litigasi , dari keduanya pendekatan litigasi adalah yang  paling  sesuai  dan  menguntungkan  bagi  konsumen.  hal  ini  penyelesaian  sengketa melalui  litigasi  merupakan  metode  yang sering digunakan untuk  menyelesaikan  sengketa baik publik maupun privat.
Jika  ada  laporan  bahwa  pelaku  usaha  melakukan  tindak  pidana  konsumen,  pelapor dapat mengadukan atau melaporkan terlapor kepada pihak kepolisian, menurut Pasal 8 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain  itu,  pelaku  usaha  atau  terlapor  dapat  mengadukan  dan  melaporkan  tindak  pidana yang terkait dengan perlindungan konsumen, seperti tindak pidana perdagangan (Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan)  dan  standarisasi  dan  penilaian kesesuaian  (Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2014  tentang  Standarisasi  dan  Penilaian Kesesuaian)  sedangkan  sanksi  hukum  yang  dapat  diberikan  kepada  pelaku  usaha  atau terlapor adalah sanksi administratif.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisyiah, S. N., & Rusdiana, E. (2022). Kebijakan Pidana dalam Product Liability Di Undang- Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya , 8 , 110 – 118. Ali, Z. (2021). Metode Penelitian Hukum . Sinar Grafika.
Amin, M. N., & Deshaini, L. (2023). Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia. Disiplin: Majalah  Civitas  Akademika  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  Sumpah  Pemuda , 29 ,  51 – 60. https://doi.org/10.5281/zenodo.8141196
Gilalo, J. J. (2023). Penerapan Sanksi Tindak Pidana Konsumen Dalam Kasus Kejahatan Bisnis.
Jurnal Ilmiah Living Law , 15 , 119 – 128. Gunawan Widjaja, A. Y. (2008). Hukum Tentang Perlindungan Konsumen (Ke 4). Gramedia. Indraputra,  T.  G.,  &  Arsawati,  N.  N.  J.  (2019). Penyelesaian  Tindak  Pidana  Di  Bidang Perlindungan  Konsumen  Dengan  Menggunakan  Pendekatan  Nilai-Nilai  Keadilan . Jurnal
Analisis Hukum , 2 (April), 93 – 113. Nugroho, S. A. (2008). Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kndala Implementasinya (Cet. 1). Kencana.
Nurzamzam.  (2023).  Politik  Pangan:  Upaya  Membangun  Kebijakan  Ketahanan  Pangan  di Sumatera  Utara. Jurnal  Kajian  Agraria  dan  Kedaulatan  Pangan  (JKAKP) , 2 (2),  1 – 7. https://doi.org/10.32734/jkakp.v2i2.13354
Panjaitan,  H.  (2021). Hukum  Perlindungan  Konsumen  Reposisi  Dan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  Dalam  Memberkan  Perlindungan  dan  Menjamin  Keseimbangan  Dengan  Pelaku Usaha (Cetakan Pe). Jala Permata Aksara.