## Pemberdayaan Rumah Tangga menuju Kemandirian melalui Modal Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH)
Widia Lestari 1, *  , Drajat Tri Kartono 1 , Argyo Demartoto 1 , dan Khabib Bima Setiyawan 1
1 Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret,
57126 Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia
* Korespondensi: widiayayak@gmail.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Lestari, W., Kartono, D. T., Demartoto, A., & Setiyawan, K. B. (2019). The Empowerment of Households towards Independence through Social Capital in Program Keluarga Harapan (PKH). Society, 7(2), 268-280.

## DOI : 10.33019/society.v7i2.124
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Penelitian  ini  bertujuan  menjelaskan  1)  Peran  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam  pemberdayaan  Keluarga Penerima  Manfaat  (KPM),  2)  Peran  Modal  Sosial  dalam mewujudkan kemandirian KPM PKH di Kabupaten Sukoharjo Provinsi  Jawa  Tengah,  Indonesia.  Jenis  penelitian  ini  adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penentuan informan menggunakan  teknik  purposive  sampling.  Jumlah  informan utama sebanyak 8 orang Keluarga Penerima Manfaat, 4 orang informan  kunci  yakni  Kepala  Dinas  Sosial  Kabupaten Sukoharjo,  Koordinator  Kabupaten  Sukoharjo,  Supervisor PKH dan pendamping PKH, serta informan pendukung yakni 2  orang  tetangga  KPM  PKH.  Metode  pengumpulan  data dilakukan  melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. Teknik  analisis  data  melalui  tiga  tahap  yaitu  reduksi  data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Verifikasi  data dilakukan dengan cara ketekunan pengamatan dan triangulasi sumber  dan  waktu.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  1) Peran PKH dalam pemberdayaan KPM berupa pemberdayaan melalui  pemberian  bantuan  sosial,  pemberdayaan  melalui kegiatan  Pertemuan  Peningkatan  Kemampuan  Keluarga (P2K2)  atau  Family  Development  Session  (FDS), pemberdayaan  melalui  Koperasi  PKH  dan  pemberdayaan melalui  KUBE  (Kelompok  Usaha  Bersama)  PKH,  2)  Peran Modal  Sosial  Dalam  Menciptakan  Kemandirian  KPM  PKH dengan  menyelaraskan  antara  dimensi  nilai  kultur,  dimensi trust, reciprocity, partisipasi, dimensi sistem komunikasi, dan jaringan  usaha  yang  dimiliki  oleh  KPM  PKH.  Hal  tersebut disebabkan oleh adanya relevansi antara social bounding, social bridging,  dan  social  linking  yang  dijalankan  oleh  KPM.

## Society, 7 (2), 289-302, 2019
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id

## Pemberdayaan Rumah Tangga menuju Kemandirian melalui Modal Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH)
Dikirim: 15 November, 2019;
Diterima: 28 Desember, 2019; Dipublikasi: 31 Desember, 2019;
Dengan  demikian,  pilihan  saluran  penghidupan  KPM  PKH melalui  pemanfaatan  modal  sosial  menjadi  peluang  strategis dan  produktif  untuk  menjaga  daya  tahan  ekonomi  rumah tangga miskin menuju kemandirian.
Kata Kunci: Kemandirian;  Modal  Sosial;  Pemberdayaan; PKH; Rumah Tangga

## 1. Pendahuluan
Program Keluarga Harapan, yang selanjutnya disebut PKH, adalah bantuan tunai bersyarat yang  diterapkan  di  Indonesia  sejak  tahun  2007.  Misi  besar  kesuksesan  PKH  adalah menurunkan  angka  kemiskinan  di  Indonesia.  Semua  terlihat  nyata  mengingat  jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2018 mengalami penurunan dari 10, 12% pada bulan September  2017  menjadi  9,82%  pada  bulan  Maret  2018  dari  total  penduduk  (Badan  Pusat Statistik, 2018).
Sebagai  bantuan  bersyarat,  PKH  hanya  diberikan  kepada  rumah  tangga  miskin  yang memiliki  anak  sekolah,  balita,  ibu  hamil,  lansia,  dan  disabilitas.  Melalui  PKH,  Keluarga Penerima  Manfaat  (KPM)  didorong  untuk  memiliki  akses  dan  memanfaatkan  layanan  sosial dasar  kesehatan,  pendidikan,  pangan  dan gizi,  perawatan  dan  pedampingan,  termasuk  akses terhadap  berbagai  program  perlindungan  sosial  lainnya  yang  merupakan  program komplementer  secara  berkelanjutan.  PKH  diarahkan  sebagai  tulang  punggung penanggulangan  kemiskinan  yang  menyinergikan  berbagai  program  perlindungan  dan pemberdayaan sosial nasional (Dulkiah et al., 2018; Habibullah, 2017).
Penguatan  PKH  dilakukan  dengan  melakukan  penyempurnaan  bisnis  PKH,  perluasan target  penerima  manfaat  dan  penguatan  program  komplementer  (Cahyadi et  al., 2018). Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH  harus  dipastikan  menerima  Bantuan  Pangan  Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Rumah tidak layak  huni  (Rutilahu),  Pemberdayaan  melalui  Kelompok  Usaha  Besama  (KUBE),  termasuk berbagai  program  perlindungan  dan  pemberdayaan  sosial  lainnya.  Semua  ini  bertujuan  agar keluarga miskin segera keluar dari kemiskinan dan menjadi sejahtera (Permana et al., 2018). Keberjalanan PKH selama 11 tahun dinilai sebuah keberhasilan dilihat dari angka Graduasi Mandiri  Sejahtera.  Graduasi  Mandiri  Sejahtera  yakni  lulus  dari  PKH  karena  sudah  mampu secara ekonomi dan mandiri dalam pemenuhan kebutuhan hidup baik pangan, kesehatan, dan pendidikan.  Pada  tahun  2017  sebanyak  230.351  KPM  atau  sebesar  2,3  persen  dari  total  6 juta peserta graduasi. Pada tahun 2018 tercatat 621.789 KPM atau sebesar 6,21 persen graduasi dari 10 juta KPM. Sedangkan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 800.000 atau 8 persen graduasi dari 10 juta KPM (Kholis, 2019).
Dilihat  dari  capaian  diatas  mendorong  PKH  untuk  memutus  rantai  kemiskinan  dengan harapan membawa semangat kemandirian. Sehingga, makna dari bantuan sosial bukan hanya sumbangan  semata  namun  lebih  kearah  pemberdayaan  masyarakat  miskin  dengan  tujuan menciptakan kemandirian. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Habibullah (2017), bantuan PKH dipergunakan untuk pemenuhan biaya pendidikan, biaya kesehatan/perbaikan gizi, dan untuk kebutuhan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan tujuan PKH yaitu meningkatkan kualitas manusia  (SDM),  menciptakan  generasi  berkualitas,  mampu  bersaing  dalam  mengakses lapangan pekerjaan, dan dapat menjadi subjek pembangunan (Simanjuntak et al., 2010; Alatas et al., 2011).

## Pemberdayaan Rumah Tangga menuju Kemandirian melalui Modal Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH)
Keberjalanan  PKH  merupakan  fenomena  sosial  dalam  upaya  untuk  mengentaskan kemiskinan  oleh  pemerintah  Indonesia.  Hal  tersebut  didukung  oleh  penelitian  yang  telah dilakukan  sebelumnya,  dalam  penelitian  Lobo  (2019) menunjukan  bahwa  PKH  merupakan salah  satu  wujud  pemberdayaan  masyarakat  miskin  yang  dinilai  berhasil  di  wilayah  Papua. Luthfi (2019) menunjukan bahwa bantuan PKH membantu kondisi sosial ekonomi, kesehatan, dan pendidikan anak-anak keluarga miskin, serta menyadarkan peserta PKH akan pentingnya layanan pendidikan dan kesehatan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Septiani et al., (2019) menunjukan bahwa terdapat peran yang signifikan antara pendamping PKH dalam membantu  kemandirian  dan  kesejahteraan  keluarga.  Semakin  baik  peran  pendamping  PKH melaksanakan  tugasnya  maka  semakin  baik  juga  dalam  membantu  kemandirian  dan kesejahteraan keluarga.
Keberjalanan  PKH  mendapat  respon  positif  dari  beberapa  penelitian  yang  dilakukan. Diawali  dari  program  yang  hanya  memberi  bantuan  sosial  cuma-cuma.  Seiring  berjalannya waktu,  program  PKH  berubah  menjadi  bantuan  yang  memberdayakan  dan  mendorong kemandirian  rumah  tangga.  Perubahan  tersebut  didasari  oleh  adanya  inovasi  program  dan kegigihan  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH  dalam  mengelola  bantuan.  Oleh  karena  itu penelitian  ini  mengkaji  lebih  dalam  mengenai  pemberdayaan  rumah  tangga  menuju kemandirian melalui Modal Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH).

## 2. Tinjauan Pustaka
Modal  sosial  sejatinya  merujuk  kepada  kapasitas  individu  untuk  memperoleh  barang material atau simbolik yang bernilai berdasarkan kebajikan hubungan sosial dan keanggotaan dalam kelompok sosial atau kapasitas pluralitas seseorang untuk menikmati keuntungan dari tindakan  kolektif  berdasarkan  kebajikan  dari  partisipasi  sosial,  kepercayaan  terhadap institusi atau komitmen untuk menetapkan cara dalam melakukan sesuatu (Ritzer, 2004).
Menurut Portes (1998), modal sosial adalah kemampuan dari para aktor untuk menjamin manfaat  dengan  bertumpu  pada  keanggotaan  dalam  jejaring  sosial  dan  struktur-struktur sosial  lain.  Sedangkan  menurut  Woolcock  (2001),  modal  sosial  adalah  derajat  kohesi  sosial yang  ada  dalam  komunitas.  Modal  sosial  mengacu  pada  proses-proses  antar  orang  yang membangun  jejaring,  norma-norma,  kepercayaan  sosial,  dan  memperlancar  koordinasi  serta kerjasama  yang  saling  menguntungkan.  Kemudian  Lang  &  Hornburg  (1998)  berpendapat bahwa  modal  sosial  umumnya  merujuk  pada  ketersediaan  rasa  saling  percaya  di  dalam masyarakat  ( stocks  of  social  trust ),  norma-norma,  dan  jejaring  yang  dapat  dimanfaatkan masyarakat dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan bersama.
Coleman  (1988)  melihat  modal  sosial  sebagai  keseluruhan  sesuatu  yang  diarahkan  atau diciptakan  untuk  memudahkan  tindakan  individu  dalam  struktur  sosialnya.  Sementara  itu Putnam  mengatakan,  modal  fisik  mengacu  kepada  objek-objek  fisik  dan  modal  manusia mengacu kepada properti individu, modal sosial merujuk kepada hubungan antara individu, jaringan  sosial  dan  norma-norma  timbal  balik  serta  kepercayaan  yang  timbul  dari  mereka. Baik  Coleman  dan  Putnam  sama-sama  mengakui  bahwa  modal  sosial  dapat  bertambah maupun berkurang dari waktu ke waktu (Feigenberg et al., 2010). Sama halnya Coleman dan Putnam, Fukuyama (2001) menjelaskan bahwa setiap kelompok memiliki potensi modal sosial – sejauh mana itu dimanfaatkan berkenaan dengan radius kepercayaan. Sementara itu, bentuk modal  sosial  berdasarkan  tipe  ikatan  sosial  (jaringan  sosial)  dapat  dibedakan  sebagai  berikut (Woolcock, 2001 dalam Usman, 2018).
a. Modal sosial mengikat ( bonding social capital ), berarti ikatan antara orang dalam situasi yang sama, seperti keluarga dekat, teman akrab, dan rukun tetangga.

## Pemberdayaan Rumah Tangga menuju Kemandirian melalui Modal Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH)
b. Modal sosial menjembatani ( bridging social capital ), mencakup ikatan yang lebih longgar dari beberapa orang, seperti teman jauh dan rekan kerja.
c. Modal sosial menghubungkan ( linking social capital ), menjangkau orang-orang pada situasi berbeda  yang  sepenuhnya  berada  di  luar  komunitas,  sehingga  mendorong  anggotanya memanfaatkan banyak sumber daya dari yang tersedia di dalam komunitas.
Modal sosial mengikat ( bonding social capital ) cenderung mendorong identitas eksklusif dan mempertahankan homogenitas,  sedangkan  modal  sosial menjembatani  ( bridging social capital ) cenderung  menyatukan  dari  beragam  ranah  sosial  (Putnam,  2001).  Masing  masing  bentuk tersebut  mampu  menyatukan  kebutuhan  yang  berbeda  dari  masing-masing  anggota.  Modal sosial yang mengikat ( bonding social capital ) adalah perekat dan memperkuat identitas spesifik (Putnam,  2001).  Modal  sosial  menjembatani  ( bridging  social  capital )  merupakan  hubungan- hubungan  yang  menjembatani  lebih  baik  dalam  menghubungkan  aset  eksternal  dan  bagi persebaran  informasi  dan  dapat  membangun  identitas  dan  timbal  balik  lebih  luas  (Putnam, 2001).
Gambar 1 Bonding, Bridging, and Linking Social Capital
Sumber: (Babaei et al., 2012)
Untuk  itu,  berdasarkan  penjelasan  dari  tipe  modal  sosial  yang  dikeluarkan  oleh  Woolcock (2001), maka ada kaitannya dengan pemasalahan yang akan diteliti khususnya pada  Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kabupaten Sukoharjo. Dimana adanya relevansi pada ketiga tipe  di  atas  yaitu social  bounding,  social  bridging, dan social  linking dengan  peran  modal  sosial dalam pengelolaan potensi yang mereka miliki untuk membangun usaha agar bisa keluar dari kemiskinan dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Hal tersebut didukung oleh adanya solidaritas,  kepercayaan,  kerjasama,  kesadaran  yang  mendukung  akan  pentingnya

## Pemberdayaan Rumah Tangga menuju Kemandirian melalui Modal Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH)
meningkatkan kondisi ekonomi serta adanya PKH dalam mendukung mekanisme modal sosial yang mereka terapkan.

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  PKH  Kabupaten  Sukoharjo  selama  10  bulan  yaitu  mulai bulan  Januari  2019  sampai  dengan  bulan  Oktober  2019.  Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik dalam menentukan informan menggunakan purposive sampling terhadap Keluarga Penerima Manfaat yang masih menerima bantuan PKH. Terdapat 8 Keluarga Penerima Manfaat dari tahun kepesertaan 2013-2018. Didukung pula oleh 4 informan kunci  yakni  Kepala  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sukoharjo,  Koordinator  Kabupaten  Sukoharjo, Supervisor  PKH  dan  pendamping  PKH,  serta  informan  pendukung  yakni  2  orang  tetangga Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH  yang  terpilih  menjadi  informan  penelitian.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Kegiatan observasi dan wawancara mendalam dilakukan terhadap informan di rumah KPM PKH. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik studi dokumentasi.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  triangulasi  sumber  dalam  mengukur  validitas  data melalui pengujian kredibilitas data melalui teknik observasi dengan teknik wawancara selama proses  pengumpulan  data.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  interaktif  yakni pengumpulan  data  baik  melalui  observasi  dan  wawancara.  Reduksi  data  yakni  melalui penyederhanaan  data  yang  ada  dilapangan  menjadi  sebuah  poin-poin  temuan  penting  yang disaring  sesuai  dengan  kebutuhan  penulis  dan  sesuai  dengan  konsep  modal  sosial  yang digunakan. Data-data  yang dikumpulkan  dalam  penelitian ini  mengenai  antara dimensi nilai kultur,  dimensi t rust , reciprocity ,  partisipasi,  serta  dimensi  sistem  komunikasi  dan  jaringan usaha yang dimiliki oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kabupaten Sukoharjo. Penyajian data  disajikan  dalam  bentuk  narasi  dan  tabel.  Verifikasi  atau  penarikan  kesimpulan  dalam penelitian ini merupakan kegiatan peninjauan ulang dari catatan dan data terkait peran modal sosial  dalam  menciptakan  kemandirian  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH  di  Kabupaten Sukoharjo  yang  diperoleh  selama  proses  penelitian  di  lapangan.  Kemudian,  data  tersebut diinterpretasikan  kembali,  selanjutnya  untuk  ditarik  kesimpulan  berdasarkan  perspektif  teori Modal  sosial  Woolcock.  Dari  hasil  verifikasi  ini  dapat  diperoleh  data  yang  telah  teruji validitasnya.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## A. Peran PKH dalam Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat PKH
PKH merupakan program yang tidak hanya memberikan bantuan namun memiliki fasilitas pendampingan  bagi  seluruh  keluarga  penerima  manfaat  PKH.  Berdasarkan  hasil  penelitian, peran PKH dalam pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat PKH yakni sebagai berikut:

## 1) Pemberdayaan  melalui  Bantuan  Tunai  dalam  Pemenuhan  Kebutuhan  Pendidikan  dan Kesehatan
Bantuan  PKH  diberikan  dengan  prasyarat  khusus  yakni  miskin  dan  memiliki  komponen anak  sekolah/balita/ibu  hamil/lansia/disabilitas.  Dari  kepemilikan  komponen  tersebut, Keluarga Penerima Manfaat PKH akan mendapatkan bantuan sesuai nominal yang ada. Untuk bantuan  anak  sekolah  Sekolah  Dasar  (SD)  sebesar  Rp  900.000/tahun,  Sekolah  Menengah Pertama  (SMP)  sebesar  Rp  1.500.000/tahun,  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  sebesar  Rp 2.000.000/tahun, balita/ibu hamil/lansia/disabilitas mendapatkan bantuan Rp
2.400.000/tahun.

## Pemberdayaan Rumah Tangga menuju Kemandirian melalui Modal Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH)
Bantuan yang diberikan tentunya memiliki prasyarat khusus yakni bagi anak sekolah wajib hadir 80% kehadiran; untuk balita/ibu hamil/disabilitas wajib ke posyandu/puskesmas setiap bulannya  untuk  cek  kesehatan  dan  imunisasi;  untuk  lansia  wajib  untuk  poswindu  dan  cek kesehatan setiap bulannya. Selain syarat tersebut, Keluarga Penerima Manfaat PKH harus hadir dalam  Pertemuan  Peningkatan  Kemampuan  Keluarga  (P2K2)  atau Family  Development  Session ( FDS ) satu bulan sekali. Jika prasyarat diatas tidak dipenuhi maka Keluarga Penerima Manfaat PKH akan mendapatkan sanksi berupa penangguhan bantuan. Bantuan akan ditunda/ditahan penyalurannya beberapa saat sampai Keluarga Penerima Manfaat PKH berkomitmen kembali.
Penggunaan uang bantuan juga harus tepat guna untuk pemenuhan keperluan pendidikan, kesehatan,  dan  gizi.  Sebagian  dari  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH  sudah  mahir  dalam mengelola  keuangan  mereka  dengan  cara  menyisihkan  uang  bantuan  untuk  membangun modal  usaha.  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH  merintis  dari  usaha  kecil-kecilan  hingga usahanya berkembang dan siap keluar dari PKH atau Graduasi Mandiri Sejahtera.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH  merasa  terbantu dengan adanya bantuan. Alokasi dana untuk biaya sekolah dan gizi tidak bersumber lagi dari hutang.  Mereka  bisa  menggunakan  uang  bantuan  PKH  untuk  pemenuhan  kebutuhannya. Selain itu, sebagian penerima bantuan mengalokasikan uang bantuan untuk modal usaha kecil- kecilan.  Banyak  yang  berhasil  dengan  usahanya  dan  akhirnya  bisa  keluar  dari  PKH  dengan usaha yang di jalankan atau biasa disebut Graduasi Mandiri Sejahtera.

## 2) Pemberdayaan  melalui  Pertemuan  Peningkatan  Kemampuan  Keluarga  (P2K2)  atau Family Development Session (FDS)
Pertemuan  Peningkatan  Kemampuan  Keluarga  (P2K2)  atau Family  Development  Session (FDS)  merupakan  proses  belajar  secara  terstruktur  untuk  memperkuat  terjadi  perubahan perilaku  pada  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH.  Secara  umum,  P2K2/FDS  bertujuan  untuk meningkatkan  pengetahuan,  pemahaman  mengenai  pentingnya  pendidikan,  kesehatan,  dan pengelolaan keuangan bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH. Materi yang disampaikan pada kegiatan  P2K2/FDS  yakni  terkait  masalah  kesehatan  dan  gizi,  pengasuhan  dan  pendidikan, perlindungan anak, pengelolaan keuangan keluarga, dan kesejahteraan sosial.
P2K2/FDS  diharapkan  mampu  mengubah  perilaku  dan  pola  pikir  peserta  (Keluarga Penerima Manfaat PKH). Perubahan pola pikir peserta diharapkan dapat mengangkat peserta dari kemisikinan. Dengan P2K2/FDS, peserta tidak saja diberi ilmu oleh pendamping tapi juga motivasi. Setiap sesi dilaksanakan satu kali dalam satu bulan dengan durasi 2 sampai 2,5 Jam. Kegiatan dilakukan secara interaktif-partisipatif (tidak satu arah) , dimulai dengan pembukaan, ulasan materi sebelumnya, serta penyampaian materi dan tanya jawab.
Kebermanfaatan pelaksanaan P2K2/FDS tidak hanya dirasakan di Indonesia. Hasil temuan dari  Meksiko  menunjukan  bawa  FDS  (disebut  “ platicas ”)  di  Oportunidades, Conditional  Cash Transfer (CCT) telah berkontribusi dalam memperbaiki outcome kesehatan dengan mendorong konsumsi  makanan  yang  lebih  baik  (Hoddinott  &  Skoufias  dalam  Habibullah,  2017)  dan meningkatkan  pengetahuan  dalam  berbagai  isu  kesehatan  (Duarte-Gómez et  al., dalam Habibullah, 2017).
Kajian  dari  Bangladesh  menunjukkan  bahwa  menggabungkan  bantuan  tunai  dengan perubahan perilaku mendorong terjadinya dampak yang lebih besar secara signifikan termasuk pengeluaran  yang  lebih  besar  dalam  makanan  sehat  (susu,  daging,  telur,  dan  ikan) dibandingkan  jika  hanya  bantuan  tunai  saja.  Di  Jamaica,  Program  Home  Visits,  program  ini mengajarkan ibu tentang pengasuhan anak untuk perkembangan kognitif yang lebih baik dan secara  berkesinambungan  mengubah  perilaku  (Walker et  al., dalam  Habibullah,  2017).  Di

## Pemberdayaan Rumah Tangga menuju Kemandirian melalui Modal Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH)
Indonesia,  pelaksanaan  P2K2/FDS  juga  dirasakan  kebermanfaatanya.  Sesuai  hasil  penelitian yang  dilakukan  di  Kabupaten  Sukoharjo  menunjukan  bahwa  1)  Pelaksanaan  P2K2/FDS mampu  meningkatkan  pemenuhan  gizi,  2)  mampu  melakukan  pendampingan  belajar  yang baik  bagi  anak  ketika  proses  belajar,  3)  mampu  menumbuhkan  sikap  simpati  dan  empati terhadap  lansia  dan  disabilitas,  4)  mampu  mengatur  perekonomian  melalui  pengelolaan kemampuan menabung dan cermat dalam meminjam.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  P2K2/FDS  dianggap  mampu  dalam  meningkatkan kemampuan  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH  dalam  hal  pengetahuan,  sikap  dan  perbaikan perekonomian  yang  mereka  alami.  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH  merasa  ada  sekolah khusus  bagi  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH.  Mereka  merasakan  kebermanfaatanya  karena bisa  berbagi  pendapat  mengenai  ilmu  kehidupan  sehari-hari  yang  terkadang  mereka  anggap remeh.  Selain  itu,  mereka  merasa  bahagia  belajar  dalam  satu  forum  yang  dinilai  mereka memiliki  ikatan  yang  erat  yakni  sama  rasa  sama  nasib.  Jadi  mereka  tidak  takut  dalam mengemukakan pendapat dalam forum diskusi yang dipandu oleh pendamping PKH.
Selain  memiliki  fungsi  dalam  hal  pengetahuan,  sikap  dan  perbaikan  perekonomian, P2K2/FDS  juga  dijadikan  wadah  bagi  pendamping  PKH  untuk  mengedukasi  pentingnya membangun  kesadaran  ketika  sudah  mampu  secara  ekonomi  untuk  melakukan  graduasi (keluar  dari  PKH).  Pendamping  PKH  selain  melakukan  pedampingan  terhadap  Keluarga Penerima Manfaat PKH juga melakukan evaluasi dan monitoring Keluarga Penerima Manfaat PKH  yang  sudah  mengalami  peningkatan  ekonomi.  Bagi  yang  mengalami  peningkatan ekonomi  akan  diberikan  pendampingan  khusus  agar  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH menyadari  bahwa  bantuan  PKH  hanya  diberikan  kepada  rumah  tangga  miskin  dan  bagi Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH  yang  sudah  sejahtera  untuk  segera  graduasi.  Terbukti,  di wilayah Kabupaten Sukoharjo sejak tahun 2016-2019 terdapat 429 Keluarga Penerima Manfaat PKH  yang  berhasil  Graduasi  Mandiri  Sejahtera.  Itu  artinya,  PKH  Sukoharjo  berhasil berkontribusi mengurangi kemiskinan di Indonesia sebesar 429 keluarga/3 tahun.

## 3) Pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH
Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  merupakan  program  khusus  dari  pemerintah  yang menjalin  jejaring  dengan  PKH.  Program ini merupakan  program  bantuan  pemerintah  berupa dana  usaha  untuk  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH  sejumlah  10  orang  dengan  dana  Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah). Alokasi dana diwujudkan dalam bentuk sembako untuk dibangunkan sebuah warung kelontong atau biasa disebut E-Waroeng. Dengan harga dibawah pasaran, tujuan dari KUBE PKH ini adalah menyediakan sembako khususnya bagi masyarakat miskin dengan harga dibawah pasaran.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dengan  adanya  bisnis  proses  ini  mampu meningkatkan  perekonomian  pengurus  KUBE  yakni  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH  dan selain  itu  juga    memberikan  peluang  bagi  masyarakat  miskin  penerima  PKH  atau  Bantuan Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  untuk  menjalin  kerjasama  yang  menguntungkan.  Keluarga Penerima  Manfaat  PKH  sebagai  pengurus  mendapat  laba  dan  Keluarga  Penerima  Manfaat lainnya mendapatkan keuntungan belanja murah.
KUBE merupakan salah satu perwujudan modal ekonomi yang diberikan oleh pemerintah kepada  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH  agar  berdaya  dengan  modal  yang  diberikan. Diharapkan  dalam  jangka  panjang  mereka  bisa  keluar  dari  PKH  sehingga  tidak  bergantung dengan bantuan yang diberikan pemerintah.
Tiga dukungan program yang diselenggarakan oleh PKH Kabupaten Sukoharjo merupakan perwujudan dari pemberdayaan. Target yang akan dicapai PKH Kabupaten Sukoharjo adalah

## Pemberdayaan Rumah Tangga menuju Kemandirian melalui Modal Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH)
masyarakat dengan target waktu maksimal 6 tahun mampu berdaya dengan program KUBE, Koperasi, dan bantuan yang didapat dari PKH. Dukungan ini diberikan dalam jangka pendek sehingga melatih Keluarga Penerima Manfaat PKH untuk bisa berdaya secara mandiri. Dengan bantuan  awal  dan  pedampingan  diharapkan  mereka  bisa  menjalankan  usaha  dengan  inovasi dan  kreativitas  masing-masing.  Terbukti  sudah  ada  beberapa  usaha  yang  berkembang  baik dalam hal peternakan, perdagangan, kuliner, dan pertanian. Mereka yang berhasil menjalankan usaha  tersebut  akhirnya  bisa  keluar  dari  PKH  dengan  predikat  Graduasi  Mandiri  Sejahtera, sehingga  mampu  berkontribusi  dalam  mewujudkan  masyarakat  aktif  dan  mengurangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

## 4) Pemberdayaan melalui Koperasi PKH
Koperasi  PKH  adalah  satu-satunya  program  yang  ada  di  PKH  Kabupaten  Sukoharjo. Koperasi  PKH  didirikan  sejak  tahun  2014  oleh  Bupati  Sukoharjo.  Dengan  hadirnya  koperasi yang  bergerak  di  bidang  simpan  pinjam,  diharapkan  mampu  memberdayakan  KPM  PKH. Dana awal koperasi mencapai Rp 140.000.000 yang bersumber dari dana Pemerintah Kabupaten Sukoharjo serta tambahan dari dana simpanan pokok dan wajib para penerima bantuan PKH.
Dana  dipergunakan  untuk  memberikan  pinjaman  modal  usaha  bagi  KPM  yang  sudah memiliki usaha maupun kepada KPM yang ingin memulai usaha yang tentunya dengan syarat dan  ketentuan  yang  telah  disepakati.  Sejauh  ini,  di  Kabupaten  Sukoharjo  sudah  dapat teridentifikasi beberapa KPM yang memiliki usaha dengan berawal dari adanya koperasi PKH.
Hasil  penelitian  menunjukan bahwa  koperasi  sebagai  solusi  para  penerima  manfaat  yang memiliki kekhawatiran dalam mengakses fasilitas pinjaman bank. Hal tersebut disebabkan oleh ketiadaan jaminan dan tingkat bunga bank yang relatif tinggi. Dengan adanya koperasi yang memiliki  bunga  rendah  dan  bisa  diangsur  dalam  tempo  yang  panjang,  Keluara  Penerima Manfaat PKH bisa menggunakan dana koperasi untuk berbagai keperluan.
Dengan  dukungan  modal  dana  yang  disediakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Sukoharjo khususnya  bagi  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH  dapat  mendukung  terjadinya  Graduasi Mandiri Sejahtera yakni keluarga yang mampu karena memiliki usaha.

## B. Peran Modal Sosial dalam Menciptakan Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat PKH
Program  Keluarga  Harapan  dianggap  sebagai  bantuan  penyelamat  bagi  masyarakat miskin.  Hal    tersebut  tidak  terlepas  dari  keprihatinan  masyarakat  dalam  berbagai  aspek khususnya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dari aspek perekonomian, masih banyak  masyarakat  Kabupaten  Sukoharjo  berkategori  miskin.  Penanganan  kemiskinan  yang dilakukan  dari  Pemerintah  Pusat  ke  Pemerintah  Daerah  harus  ada  komando  yang  jelas.  Hal penting  ini  perlu  menjadi  perhatian  agar  tidak  terjadi  gejolak  antara  masyarakat  penerima bantuan  dan  agar  masyarakat  tidak  hanya  sekedar  bergantung  namun  berdaya  sesuai  visi Kabupaten  Sukoharjo  dalam  menjalankan  program  dari  Kementerian  Sosial.  Perlu  adanya proteksi  dalam  penyaluran  bantuan  dan  inovasi  program  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah untuk mendukung PKH. Tujuannya adalah dengan adanya PKH yang dikelola dengan baik diharapkan dapat membawa kesejahteraan, meningkatkan perekonomian warga setempat, sehingga  mampu  mengentaskan  kemiskinan.  Dengan  kesejahteraan  yang  meningkat,  pranata dan  hubungan  sosial  yang  kuat  diharapkan  desa  lebih  mandiri  dan  mantap  dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh nilai kultur, trust, reciprocity, partisipasi dan sistem komunikasi  dan  jaringan  usaha.  Dari  aspek  tersebut,  temuan-temuan  faktual  di  lapangan menunjukkan beberapa hal berikut:

## Pemberdayaan Rumah Tangga menuju Kemandirian melalui Modal Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH)

## 1) Dimensi Nilai Kultur
Masyarakat  yang  terdiri  dari  individu-individu  merupakan  makhluk  sosial  dengan  ciri saling  membutuhkan  satu  sama  lain  dalam  kehidupannya.  Oleh  karenanya  terdapat kecenderungan untuk saling bekerja sama dan saling berinteraksi termasuk pada saat kondisi miskin  dimana  semua  orang  membutuhkan  untuk  bertahan  hidup  atau  melangsungkan kehidupannya.
Aktivitas pendampingan pemerintah melalui pemberdayaan PKH pada Keluarga Penerima Manfaat PKH mendasarkan pada nilai dan norma masyarakat sebagai bagian dari komponen modal  sosial.  Temuan  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  pendampingan  PKH mengadaptasi  model  kelompok  memuat  beberapa  consensus  bersama  atau  disebut  „Prinsip Anggota PKH‟ yaitu:
a) Bertekad meningkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan penerima manfaat PKH;
b) Menjalankan usaha melalui modal KUBE dan koperasi untuk bertahan hidup;
c) Disiplin  dan  dapat  dipercaya  agar  bisa  dipercaya  dalam  membangun  jejaring  termasuk dalam hal hutang-piutang di PKH;
d) Bersungguh-sungguh dan cerdas dalam bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup;
e) Saling  membantu  anggota  PKH  bila  mereka  berada  dalam  kesulitan  karena  merasa  satu rasa satu nasib.
Penjelasan tersebut memberi pemahaman bahwa basis nilai dan kultur yang dibangun oleh Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH  dalam  kegiatan  peningkatan  ekonomi  keluarga  merupakan implikasi dari kesediaan untuk mengkonsolidasikan diri dengan pihak di luar dirinya. Selain itu, dimensi nilai dan kultur inilah yang kemudian menjadi „perekat‟ interaksi sosial diantara Keluarga Penerima Manfaat PKH.

## 2) Dimensi Trust, Reciprocity dan Partisipasi
Kekuatan  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH  ada  pada  aspek  saling  percaya  dan membutuhkan  terhadap  kapasitas  yang  dimiliki  oleh  masing-masing  keluarga.  Dari  sinilah Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH  dapat  saling  bertukar  informasi  untuk    menguatkan  peran masing-masing dalam melakukan akitivitas peningkatan ekonomi. Keluarga ada yang berperan aktif sebagai pelaku ekonomi yakni penjual (pelaku usaha) dan ada yang berperan aktif sebagai konsumen.  Ada  hubungan  saling  percaya  antar  anggota  PKH  dalam  melakukan  pinjaman koperasi  dengan  nilai  tinggi  tanpa  jaminan.  Selain  itu  ada  hubungan  kepercayaan  antara pendamping  PKH  dengan  penerima  manfaat  dalam  memberikan  modal  KUBE  yang  dipilih berdasarkan  kemampuan  dan  keahlian  berwirausaha.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  ada ikatan  yang  kuat  sehingga  menimbulkan  rasa  kepercayaan  yang  tinggi  dalam  menjalin hubungan perekonomian.
Selain  itu  juga  terjalin  hubungan  timbal  balik  antara  pemerintah  dalam  memberikan program dan keluarga miskin sebagai penerima program. Hubungan timbal balik yang terjalin yakni memberikan edukasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH untuk mandiri dan mampu menciptakan  ketahanan  dalam  menjalani  kehidupan.  Pada  akhirnya  Keluarga  Penerima Manfaat  PKH  mampu  berpartisipasi  aktif  di  lingkungan  masyarakatnya  yang  diharapkan kondisi ini secara jangka panjang dapat terpelihara dengan baik. Hubungan timbal balik antara pemerintah  dan  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH  adalah  penerima  manfaat  mendapatkan modal  dan  menjalani  kehidupan  yang  lebih  sejahtera  dengan  usaha  yang  dijalankan. Pemerintah juga menerima manfaat yakni mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan

## Pemberdayaan Rumah Tangga menuju Kemandirian melalui Modal Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH)
dengan  pemberian  modal  kepada  penerima  PKH.  Jadi  secara  tidak  langsung  hubungan  ini dianggap sebagai simbiosis mutualisme yang abstrak.
Dengan adanya keuntungan yang diperoleh menumbuhkan partisipasi yang luar biasa dari penerima  manfaat.  Mereka  menjadi  antusias  dalam  proses  pendampingan  PKH.  Mereka menganggap  dengan  adanya  proses  pendampingan  yang  mereka  dapatkan  akan  membawa kebermanfaatan  jangka  panjang  bagi  kehidupan  mereka.  Partisipasi  pemerintah  Kabupaten Sukoharjo dalam rangka memberdayakan Keluarga Penerima Manfaat PKH juga sangat intens. Pemerintah  Kabupaten  Sukoharjo  mengusahakan  dan  mengerahkan  dana  daerah  untuk mengadakan  program  unggulan  yakni  Koperasi  PKH.  Hal  ini  bertujuan  agar  masyarakat merasa  diuntungkan  dan  tidak  terjerat  dengan  beban  bunga  bank  yang  tinggi.  Dana pemerintah  untuk  rakyat  inilah  yang  akhirnya  mampu  memberikan  semangat  masyarakat miskin dalam memulai usaha.

## 3) Dimensi Sistem Komunikasi dan Jaringan Usaha
Hubungan yang baik antar aktor (PKH, Dinas Sosial dan pemerintah Kabupaten Sukoharjo) mampu  memberikan  keuntungan  bagi  diri  keluarga  penerima  manfaat  PKH.  Sistem komunikasi  di  sini  yakni  hubungan  saling  terbuka  apabila  mengalami  kesulitan  dalam  hal perekonomian,  kehidupan,  maupun  ketika  menjalankan  usaha.  Hal  tersebut  bisa  difasilitasi melalui  pendamping  PKH  atau stakeholder lain  seperti  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sukoharjo. Fasilitas  pendampingan  yang  diberikan  bertujuan  agar  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH mampu  untuk  memanfaatkan  peluang  yang  ada  untuk  menjalankan  usaha.  Usaha  yang dilaksanakan  atas dukungan PKH dan stakeholder setempat. Kemampuan usaha yang mereka miliki tidak hanya mencakup internal masyarakat sesama PKH namun juga ke pihak eksternal di luar dari komunitas PKH.
Jadi dengan adanya sistem komunikasi yang baik antara stakeholder dan Keluarga Penerima Manfaat  PKH  mampu  untuk  meminimalisir  masalah  yang  muncul  dalam  penanganan kemiskinan dan menjalankan usaha. Koordinasi rutin yang terus dijalankan oleh pendamping dan  para  pelaku  usaha  di  PKH  mampu  meningkatkan  rasa  percaya  diri  para  pelaku  usaha PKH.
Selanjutnya,  potret  modal  sosial  yang  diberikan  PKH  dalam  menciptakan  jaringan kemandirian didukung oleh adanya relevansi antara bounding social capital , bridging social capital , dan linking  social  capital sesuai  dengan  teori  modal  sosial  yang  dikemukakan  oleh  Woolcock (2001). Berikut gambar relevansi yang terjalin sehingga saling mempengaruhi satu sama lain:
Gambar 2
Model Modal Sosial Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam Membangun Kemandirian
Bounding Social Capital Nilai Kultural dan Pengetahuan KPM PKH Bridging Social Capital Relasi Kerjasama antara KPM, PKH, dan Stakeholder Linking Social Capital
Sistem Komunikasi dan Jaringan Usaha

## Pemberdayaan Rumah Tangga menuju Kemandirian melalui Modal Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH)
Dari gambar 2 menunjukkan bahwa ketiga level modal sosial di atas memberi pengertian bahwa  modal  sosial  dapat  memberi  kontribusi  bagi  terjadinya  integrasi  sosial  sekaligus mengatasi  problem  ekonomi  masyarakat  miskin  dalam  menciptakan  kemandirian.  Dalam  hal ini bila mencermati mekanisme relasi diantara aktor melibatkan pihak pendamping PKH terkait program  pendampingan.  Pertama, bounding  social  capital ditumbuhkan  melalui  pemaknaan P2K2/FDS.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  kemampuan  P2K2/FDS  dalam  membangun  nilai kultur  dan  mengasah  kemampuan  keluarga  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan memberdayakan diri.
Kedua, bridging social capital dalam bagian ini terjalin sebuah relasi kerja sama antara KPM, PKH  dan  pemangku  kepentingan  dalam  meningkatkan  perekonomian  mereka.  Adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dan saling mendukung satu sama lain. Hal tersebut  terjalin  dalam  sumbangsih  pemangku  kepentingan  wilayah  dalam  memberikan program Koperasi PKH. Disini tidak hanya dari PKH yang diberikan keuntungan, namun dari pemerintah  daerah  juga  diberikan  keuntungan  berupa  peningkatan  pendapatan  masyarakat melalui  usaha  yang  dijalani.  Sehingga  capaian  pemerintah  daerah  untuk  menurunkan  angka kemiskinan melalui kemandirian usaha dinilai berhasil.
Ketiga, linking  social  capital terjalin  karena  sistem  komunikasi  dan  jaringan  usaha  yang dimiliki  oleh  keluarga  penerima  manfaat  PKH.  Dengan  adanya  komunikasi  yang  baik  antar aktor  mampu  menumbuhkan  jaringan  usaha  KUBE  yang  mereka  jalankan.  Jaringan  tersebut berupa tindakan saling menguntungkan atau biasa disebut simbiosis mutualisme. Karena antar keluarga berperan sebagai produsen dan ada yang berperan sebagai konsumen. Hubungan itu terjalin  secara  terus-menerus  antar  penerima  bantuan.  Perasaan  sama  rasa,  sama  nasib membuat  sistem  pemasaran  yang  dijalin  mampu  menguasai  pasar  para  penerima  bantuan antar kecamatan. Sehingga mereka mampu berdaya dengan usaha yang dijalankan diawali oleh lingkar  usaha  sesama  rekan  penerima  bantuan.  Lebih  dari  itu,  mereka  juga  mampu memasarkan produk kepada masyarakat luas. Namun semua ini tidak lepas dari basis nilai dan trust untuk kemudian saling bekerjasama sebagai unsur resiprositas.
Penguatan peran modal sosial dalam usaha atau peningkatan ekonomi rumah tangga tidak lepas  dari  adanya  upaya  jalinan  kerjasama  di  antara  aktor  yang  memiliki  kesamaan kepentingan. Aktor yang berperan adalah antar sesama Keluarga Penerima Manfaat PKH yang memiliki  kesamaan  kepentingan  yakni  memperoleh  bantuan  sosial  PKH.  Kerjasama  berawal dari  adanya  hubungan  kekerabatan  yaitu  rute  utama  yang  digunakan  kepentingan- kepentingan individu menuju kerja sama sosial adalah seleksi kerabat ( kin selection ), hubungan antar tetangga dan resiprositas antar sesama penerima bantuan PKH.
Dimensi nilai, kultur, dan persepsi dibangun sebagai pondasi awal untuk mengkolektifkan kesamaan  kepentingan  dalam  wadah  institusi  berupa  komunitas  sesama  penerima  PKH, koperasi dan KUBE PKH melalui fasilitasi pendampingan dari PKH. Dengan demikian, peran modal  sosial  dalam  peningkatan  ekonomi  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH  sangat  strategis dalam mengatasi kompleksitas masalah yang ada. Solidaritas yang ada mampu memunculkan solusi yang bermanfaat secara kolektif. Selain itu, modal sosial dalam pemahaman untuk kajian pembangunan  masyarakat  menjadi  penting  maknanya  sebagai  acuan  analisa  untuk  aplikasi program pembangunan.
Dengan  demikian  kemandirian  muncul  dari  dukungan  program  dan  modal  sosial  yang dimiliki. Hal tersebut membuat Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam jangka kurang dari 6 tahun  diharapkan  sudah  bisa  berdaya  tanpa  bantuan  sosial  PKH.  Terbukti  di  wilayah Kabupaten  Sukoharjo  sejak  tahun  2016-2019  terdapat  429  keluarga  yang  berhasil  Graduasi Mandiri  Sejahtera  itu  artinya  terdapat  429  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH  yang  mampu

## Pemberdayaan Rumah Tangga menuju Kemandirian melalui Modal Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH)
secara  ekonomi  dengan  cara  menjalankan  usaha.  Sehingga  program  PKH  di  Kabupaten Sukoharjo berhasil berkontribusi mengurangi kemiskinan di Indonesia sebesar 429 keluarga/3 tahun.

## 5. Kesimpulan
Program  Keluarga  Harapan  mampu  meningkatkan  situasi  pemberdayaan  Keluarga Penerima Manfaat PKH. Pemberdayaan rumah tangga miskin di Kabupaten Sukoharjo sangat dipengaruhi  oleh  keberadaan  PKH  dan  pelaksanaannya.  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH dapat  memanfaatkan  PKH  sebagai  sarana  untuk  meningkatkan  akses  ke  layanan  publik, meningkat kualitas pendidikan dan kesehatan anggota keluarga, meningkat dukungan sosial, meningkatkan kegiatan ekonomi keluarga, dan meningkatkan pola pemecahan masalah dalam keluarga.
Dalam  kaitannya,  upaya  peningkatan  kemandirian  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH ternyata  menjadi  keharusan  untuk  ditangani  secara  holistik  khususnya  bagi  pengambil kebijakan  dengan  memanfaatkan  segala  potensi  yang  ada  termasuk  potensi  modal  sosial masyarakat. Hal  ini  menjadi penting, mengingat aspek pemberdayaan ekonomi rumah tangga menjadi sebuah entry point untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Implementasi beragam kebijakan  dan  program  yang  berorientasi  pada  pemberdayaan  ekonomi  rumah  tangga  patut diapresiasi  dalam  perannya  memberi  peluang  akses  khususnya  bagi  masyarakat  miskin sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  penghidupan  keluarga.  Dengan  demikian, pemberdayaan rumah tangga yang melibatkan  dimensi  kultural  dan  mendayagunakan peran modal  sosial  yang  ada  di  tengah  masyarakat  dapat  mengoptimalkan  hasil  dari  proses pemberdayaan.
Modal  sosial  PKH  memiliki  komponen yang  berisikan trust, nilai  dan  norma  sosial,  serta resiprositas  yang  menjadi  pondasi  dalam  mekanisme  dan  membentuk  institusi  kerja  sama dapat dimanfaatkan untuk penguatan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat PKH. Keterbatasan finansial  mampu  disiasati  oleh  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH  dengan  memanfaatkan peluang  jejaring  sosial  berupa  arisan,  forum  PKH  KUBE,  dan  koperasi  dengan  basis kepercayaan satu sama lain. Kondisi ini menjadikan akses terhadap sumber daya ekonomi bagi rumah  tangga  miskin  semakin  terbuka  yang  sepenuhnya  mengandalkan  hubungan  baik sehingga  ekonomi  rumah  tangga  mampu  bertahan  ( survive )  dan  mengalami  peningkatan. Dengan  demikian,  posisi  rumah  tangga  miskin  kini  berhasil  memanfaatkan  potensi  modal sosial. Harapan kedepan dengan adanya keselarasan modal sosial, Keluarga Penerima Manfaat PKH  mampu  menciptakan  kemandirian  dan  mampu  hidup  tanpa  bantuan  sosial  (Graduasi PKH).

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sebelas Maret atas dukungan dan  fasilitas  untuk  membuat  penelitian  ini  sukses.  Penulis  juga  ingin  mengucapkan  terima kasih kepada semua informan yang telah memberikan bantuan dan informasi selama penelitian ini dilakukan.

## Pemberdayaan Rumah Tangga menuju Kemandirian melalui Modal Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH)

## Daftar Pustaka
Alatas,  V.,  Cahyadi,  N.,  Ekasari,  E.,  Harmoun,  S.,  Hidayat,  B.,  Janz,  E.,  &  Jellema,  J.  (2011).
Program  Keluarga  Harapan:  main  findings  from  the  impact  evaluation  of  Indonesia‟s pilot household conditional cash transfer program. New York: World Bank .
Babaei,  H.,  Ahmad,  N.,  &  Gill,  S.  S.  (2012).  Bonding,  bridging  and  linking  social  capital  and empowerment among squatter settlements in Tehran, Iran. World Applied Sciences Journal ,
17 (1), 119-126.
Badan Pusat Statistik. (2018). Statistik Indonesia 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia. Retrieved
from
https://www.bps.go.id/publication/2018/07/03/5a963c1ea9b0fed6497d0845/statistik- indonesia-2018.html
Cahyadi, N., Hanna, R., Olken, B. A., Prima, R. A., Satriawan, E., & Syamsulhakim, E. (2018). Cumulative impacts of conditional cash transfer programs: Experimental evidence from Indonesia (No. w24670). National Bureau of Economic Research.
Coleman,  J.  S.  (1988).  Social  capital  in  the  creation  of  human  capital.  American  Journal  of Sociology, 94(Suppl 95), S95−S120.
Dulkiah, M., Sari, A. L., & Irwandi, I. (2018). The Impact of Conditional Cash Transfer (CCT) to Socio-Economic of Poor Families; A Case Study. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan , 7 (1), 32-39. Feigenberg, B., Field, E. M., & Pande, R. (2010). Building social capital through microfinance (No. w16018). National Bureau of Economic Research.
Fukuyama,  F.  (2002).  Social  capital  and development:  The  coming  agenda. SAIS  review , 22 (1), 23-37.
Habibullah, H. (2017). Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia. Sosio Informa , 3 (1). Kholis,  N.  (2019). Analisis  Implementasi  Kebijakan  Pengentasan  Kemiskinan  Melalui  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan  Tanah  Merah  Kabupaten  Bangkalan (Doctoral Dissertation). Surabaya: Universitas Airlangga.
Lang, R. E., & Hornburg, S. P. (1998). What is social capital and why is it important to public policy?. Housing policy debate , 9 (1), 1-16.
Lobo,  A.  N.  (2019,  March).  Empowering  Poor  Families  through  Conditional  Cash  Transfer  in Papua. In Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2018) . Atlantis Press.
Luthfi,  M.  (2019).  Efektifitas  Bantuan  Sosial  Program  Keluarga  Harapan  Dalam  Meningkatkan Kesejahteraan  Keluarga  (Studi  Kasus  Di  Desa  Margajaya  Kecamatan  Ngamprah  KBB). Comm- Edu (Community Education Journal) , 2 (1), 81-89. Ritzer, G. (Ed.). (2004). Encyclopedia of social theory . Sage publications.
Permana, A. C., Sasmito, C., & Gunawan, C. I. (2018). Implementasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Keluarga Harapan untuk Memutus Rantai Kemiskinan di Kota Malang. Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan , 10 (2), 64-74.
Portes, A. (1998). Social capital: Its origins and applications in modern sociology. Annual review of sociology , 24 (1), 1-24.
Putnam,  R.  (2001).  Social  capital:  Measurement  and  consequences. Canadian  journal  of  policy research , 2 (1), 41-51.
Septiani, D., Nurmalisa, Y., & Halim, A. (2019). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Kemandirian Dan Kesejahteraan Keluarga. Jurnal Kultur Demokrasi, 5(1).
Simanjuntak, M. (2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan prestasi belajar anak pada keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Bogor : Institut Pertanian Bogor.

## Pemberdayaan Rumah Tangga menuju Kemandirian melalui Modal Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH)
Usman, S. (2018). Modal Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Woolcock,  M.  (2001).  The  place  of  social  capital  in  understanding  social  and  economic outcomes. Canadian journal of policy research , 2 (1), 11-17.
__________________________

## Tentang Penulis
1. Widia  Lestari, Mahasiswa  Pascasarjana  Program  Magister  Sosiologi,  Fakultas  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Indonesia.
E-Mail: widiayayak@gmail.com
2. Drajat  Tri  Kartono, memperoleh  gelar  Doktor  di  bidang  Sosiologi  dari  Universitas Indonesia, pada tahun 2002. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Indonesia.
E-Mail: unsdrajat@gmail.com
3. Argyo  Demartoto, memperoleh  gelar  Doktor  dalam  bidang  Sosiologi  dari  Universitas Gadjah  Mada,  pada  tahun  2012.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Indonesia.
E-Mail: argyodemartotofisip@staff.uns.ac.id
4. Khabib  Bima  Setiyawan, Mahasiswa  Pascasarjana  Program  Magister  Sosiologi,  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Indonesia.
E-Mail: setiyawankhabibbima@gmail.com