## MANAJEMEN PEMBANGUNAN KOTA DALAM PENATAAN LUBANG BEKAS TAMBANG DI KELURAHAN LOA BUAH SAMARINDA
Hariati 1 1 Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Unmul Alamat Korespondensi : hariatiunex@gmail.com
Abstract This paper aims to describe how the construction of the city in the city of
Samarinda in the management of ex-mine holes in Samarinda's Loa Buah Village. This study uses descriptive qualitative research with an interactive data analysis model. Data collection is done through field observations and interviews  with  key  informants.  The  results  of  the  study  showed  that  the arrangement  of  the  cities that  were  trapped  in  the  mine  pit  had  not  run optimally  due  to  the  impact  of  mining  activities,  land  compensation  and lack of socialization from the Samarinda City government.
Keyword: city development management, urban planning, mine pit.
Abstrak Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  bagaimana  manajemen pembangunan  kota  di  kota  samarinda  dalam  menata  lubang  bekas tambang di Kelurahan Loa Buah Samarinda. Penelitian ini menggunakan penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  model  analisis  data  interaktif. Pengambilan data dilakukan mellaui observasi lapangan dan wawancara dengan  informan  kunci.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penataan kota  yang  terkiat  dengan  lubang  tambang  belum  berjalan  dengan maksimal  karena  adanya  dampak  dari  kegiatan  tambang,  ganti  rugi lahan  dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah Kota Samarinda. Kata  Kunci: manajemen  pembangunan  kota,  penataan  kota,  lubang tambang
Pendahuluan
Salah  satu  konsekuensi  dari  pembangunan  aktifitas  adalah penambangan yang akan mengakibatkan adanya lahan bekas tambang. Lahan pasca tambang dapat dianalisis secara fisik, kimia dan hidrologis. Secara fisik, lahan telah mengalami kerusakan, kedalaman efektif tanah menjadi dangkal, terdapat berbagai lapisan penghambat pertumbuhan tanaman seperti pasir, kerikil,  lapisan  sisa-sisa tailing dan  pada  kondisi  yang  parah  dapat  pula terlihat  lapisan  cadas.  Bentuk  permukaan  tanah  biasanya  secara  topografis sangat ekstrem, yaitu antara permukaan tanah yang berkontur dengan nilai rendah dan berkontur dengan nilai tinggi pada jarak pendek bedanya sangat menonjol.  Dengan  kata  lain  terdapat  perbedaan  kemiringan  tanah  yang sangat  mencolok  pada  jarak  pendek.  Secara  kimia,  lahan  tidak  dapat  lagi memberikan  dukungan  positif  terhadap  penyediaan  unsur  hara  untuk pertumbuhan tanaman.
Alternatif  penggunaan  lahan  bekas  tambang  yang  umum  dilakukan adalah  untuk  kawasan  kehutanan,  pertanian,  pertambangan  dan  lokasi wisata.  Pilihan  dari  skema  reklamasi  ini  tergantung  terutama  kepada  iklim

## Manajemen Pembangunan Kota Dalam Penataan Lubang Bekas…………………………. (Hariati)
(termasuk  iklim  mikro),  topografi  lahan  pasca  tambang,  keberadaan  tanah pucuk, jarak ke pusat-pusat perkotaan dan status lahan.
Tambang  Ramah  Lingkungan  ( green  mining )  merupakan  komitmen baru  yang  dibuat  dan  dilaksanakan  oleh  perusahaan  tambang  karena perusahaan  tambang  sudah  waktunya  mempertimbangkan  kelestarian lingkungan  dalam  setiap  aktivitas  penambangan.  Hal  ini  untuk  mendorong keinginan  perusahaaan  mewujudkan  perusahaan  sebagai  perusahaan Green Mining ,  yaitu  perusahaan  pertambangan  hijau  yang  tidak  merusak  tetapi justru membantu mewujudkan kelestarian fungsi lahan di Indonesia.
Ada  beberapa  hal  penting  yang  perlu  mendapatkan  perhatian perusahaan  pertambangan  agar  dapat  menjadi  perusahaan  yang  ramah lingkungan.  Tahapan  untuk  menjadi  perusahaan  tambang  “ Green  Mining ” adalah:  (1)  perusahaan  pertambangan  harus  mengelola  sumber  daya  alam dengan  baik  dan  memelihara  daya  dukungnya  agar  bermanfaat  bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi; (2) perusahaan pertambangan perlu meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan  lingkungan  hidup  dengan  melakukan  konservasi,  rehabilitasi  dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan, (3)  perusahaan  pertambangan  perlu  mendayagunakan  sumber  daya  alam untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  dengan  memperhatikan kelestarian  fungsi  lingkungan  dan  keseimbangan  lingkungan  hidup, pembangunan  yang  berkelanjutan,  kepentingan  ekonomi  dan  budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang.
Manajemen pembangunan perkotaan lahan bekas tambang bertujuan untuk  mengembalikan  manfaat  hutan  ssesuai  dengan  fungsinya. Kunci keberhasilan  manajemen  pembangunan  perkotaan  lahan  bekas  tambang batu  bara  sangat  bergantung  pada  kondisi  ekologi  daerah  yang  dikelola. Manajemen  pembangunan  perkotaan  bekas  tambang  dimaksudkan  untuk mendapatkan  kondisi  alam  mendekati  seperti  sebelumnya.  Oleh  karenanya sangat  ditekankan  untuk  memfungsikan  bekas  tambang  lokal.  Dalam Permenhut RI Nomor 6 Tahun 2009 telah diatur bahwa komposisi jenis lokal adalah lebih besar atau sama dengan 40 persen terhadap jumlah pohon.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  penulis  ingin  menganalisis  lebih jauh untuk mengenai bagaimana manajemen pembangunan perkotaan dalam penataan lubang bekas tambang yang berakibat buruk pada lingkungan dan resapan di Kelurahan Loa Buah Kota Samarinda. Selain itu pemilihan lokasi disebabkan juga oleh faktor letak pertambangan yang ada di Kota Samarinda, yang sering terjadi banjir akibat pengolahan lahan bekas tambang yang tidak benar.

## Kerangka Konsep dan Teori

## Manajemen Perkotaan
Secara  umum  manajemen  perkotaan  ( urban  management )  adalah suatu  upaya  proses  pelaksanaan  rencana  kota  untuk  mencapai  sasaran
pembangunan  kota  secara  efisien  dan  efektif.  Nurmandi  (2006  :  125) mengemukakan bahwa manajemen  perkotaan merupakan pendekatan yang kontemporer untuk menganalisis permasalahan perkotaan.
Pemerintah  kota  maupun  metropolitan  secara  tipikal  harus menangani  enam  sektor  perkotaan  yang  saling  berhubungan  yaitu pertanahan,  lingkungan,  infrastruktur,  perumahan,  fasilitas  sosial,  dan pembangunan  ekonomi.  Pertanahan  mencakup  pemetaan,  pendaftaran tanah,  prosedur  peralihan  hak  atas  tanah,  perencanaan  penggunaan  lahan, dan sistem perpajakan atas tanah. Sektor lingkungan mencakup penanganan penggunaan  sumber  daya  air,  udara  dan  tanah  secara  berkesinambungan. Selanjutnya  sektor  infrastruktur  mencakup  air  bersih,  jalan  dan  jembatan, fasilitas  komunikasi  serta  fasilitas  sanitasi  dan  sampah.  Sedangkan  sektor perumahan  mencakup  penyediaan  perumahan  bagi  semua  golongan masyarakat,  pelayanan  infrastruktur  dasar  kepada  pengembangan ( developer ),  dan  pengorganisasian  pembiayaan  pembangunan  perumahan. Sementara  sektor  fasilitas  sosial  mencakup  fasilitas  pendidikan,  kesehatan, keamanan, rekreasi, dan program penanganan kaum miskin. Sektor terakhir adalah sektor pembangunan ekonomi mencakup seperti sektor manufaktur, distribusi barang dan jasa, jasa konstruksi, jasa perbankan, dan asuransi.
Dalam  manajemen  perkotaan,  aktor-aktor  yang  terlibat  bukan  hanya dari  lembaga  formal  saja,  tetapi  lembaga-lembaga  informal  dan  non- pemerintahan  berperan  dalam  semua  lini  kehidupan  masayarakat  kota. Urban Management Program (UPM), sebuah organisasi PBB di bawah UNHCS (dalam Nurmandi, 2006:57), menggambarkan bahwa pemerintah kota adalah salah  satu  aktor  yang  menjalankan  peranan  vital  dalam  manajemen perkotaan.  Selain  itu  terdapat  dua  aktor  yang  perlu  dilibatkan  dalam memecahkan  masalah-  masalah  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  kota,  yaitu LSM dan sektor swasta.
Dalam  sistem  pemerintahan  atau  organisasi  tertentu,  tumbuhnya manajemen  yang  baik  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor.  Menurut  Doley (dalam  Nurmandi,  2006:186)  membagi  lima  faktor  pendorong  yang mempengaruhi  inovasi  organisasi,  yang  disebutnya  sebagai  manajemen sistem inovasi yaitu Kepemimpinan, Strategi dan kinerja, Pemberdayaan dan kelompok-kelompok,  Rekayasa  dan inprovement ,  Pembelajaran  dan komunikasi.
Hal  ini  sejalan  pada  pemahaman  atas  gambaran  tentang  faktor pendorong  terlaksananya  manajemen  pembangunan  perkotaan  dalam penataan lubang bekas tambang yang berakibat buruk pada lingkungan dan resapan di Kelurahan Loa Buah Kota Samarinda dengan Peraturan Walikota Samarinda  Nomor  23  Tahun  2008  tentang  Penjabaran  Tugas,  Fungsi  dan Tata Kerja Struktur Organisasi  adalah Penataan Ruang, Penataan Bangunan, dan Pengendalian Bangunan.

## Manajemen Pembangunan Kota Dalam Penataan Lubang Bekas…………………………. (Hariati)

## Reklamasi
Pertambangan  boleh  dilakukan  sepanjang  untuk  kepentingan  umum, tidak  mendatangkan  kerusakan,  dan  ramah  lingkungan.  Apabila  kegiatan penambangan  tidak  dilakukan  secara  tepat  dapat  menimbulkan  dampak negatif  terhadap  lingkungan.  Dampak  negatif  yang  ditimbulkan  antara  lain: penurunan  produktivitas  lahan,  terjadinya  erosi,  terganggunya  flora  dan fauna.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  reklamasi  yang  tepat.  Artinya, reklamasi harus diperlakukan sebagai satu kesatuan yang utuh dari kegiatan pertambangan  &  kegiatan  reklamasi,  dilakukan  sedini  mungkin,  dan  tidak menunggu proses pertambangan selesai (Sudjatmiko dkk., 2009)
Reklamasi  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  sepanjang  tahapan  usaha pertambangan  untuk  menata,  memulihkan,  dan  memperbaiki  kualitas lingkungan  dan  ekosistem  agar  dapat  berfungsi  kembali  sesuai peruntukannya  (Permen  ESDM    No.  7  Tahun  2014).  Reklamasi  merupakan bentuk  tanggung  jawab  suatu  industri    pertambangan  terhadap  lingkungan karena  pertambangan  memiliki  asas  pembangunan  berkelanjutan. Pembangunan  berkelanjutan  adalah  upaya  sadar  dan  terencana  yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan  untuk  menjamin  keutuhan  lingkungan  hidup  serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (UU No. 32 Tahun 2009).

## Tata Ruang dan Lahan
Penataan  ruang  dan  lahan  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh  manfaat  yang  optimal  bagi  kesejahteraan  seluruh  masyarakat secara  berkeadilan  dengan  tetap  menjaga  kelestariannya.  Sementara  itu, untuk  pemanfaatan  kawasan  hutan  dapat  dilakukan  pada  semua  kawasan hutan  kecuali  pada  hutan  cagar  alam  serta  zona  inti  dan  zona  rimba  pada taman  nasional.  Dalam  undang-undang  ini  juga  dinyatakan  bahwa penggunaan  kawasan  hutan  untuk  kepentingan  pertambangan  dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan  batasan  luas  dan  jangka  waktu  tertentu  serta kelestarian  lingkungan.  Dalam  undang-  undang  ini  penambangan  dengan pola  pertambangan  terbuka  juga  dilarang  dilakukan  pada  kawasan  hutan lindung.
Dalam  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa pemanfaatan sumber daya  alam  dilakukan  berdasarkan  daya  dukung  dan  daya  tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
a. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
b. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
c. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  26  tahun  2007  tentang  Penataan Ruang  dinyatakan  bahwa  penataan  ruang  diselenggarakan  dengan
memperhatikan:
a. Kondisi  fisik  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang rentan terhadap bencana;
b. Potensi  sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia,  dan  sumber  daya buatan,  kondisi  ekonomi,  sosial,  budaya,  politik,  hukum,  pertahanan keamanan,  lingkungan  hidup,  serta  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi sebagai satu kesatuan;
c. Geostrategi, goepolitik, dan geoekonomi.
Dalam  Undang-undang  ini  juga  disebutkan  bahwa  penyusunan  tata ruang wilayah provinsi mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang daerah. Sugandhi (2008) menyatakan bahwa penataan ruang wilayah adalah suatu usaha manusia yang diwujudkan berupa pola dan struktur yang akan menggambarkan ikatan pemanfaatan ruang yang terpadu bagi sektor-sektor pembangunan (baik bidang ekonomi, sosial budaya, dan Hankamnas) dalam hidup manusia beserta segala isinya. Ikatan pemanfaatan ruang yang terpadu meliputi  pengaturan  ruang  untuk  kegiatan  manusia  sesuai  ukuran- ukurannya  baik  di  daratan,  lautan,  angkasa  dengan  mempertimbangkan kondisi alam, lautan, angkasa yang sesuai dengan kehidupan manusia melalui keterpaduan  perencanaan  fisik,  perencanaan  sosial,  perencanaan  ekonomi, perencanaan  kelembagaan  (institusional)  bagi  kehidupan  manusia  dan lingkungannya  yang  selaras,  serasi  dan  seimbang.  Sugandhi  (2008)  juga menyatakan bahwa perencanaan wilayah merupakan proses yang saling kait mengait  antara  berbagai  sektor  pembangunan,  baik  sektor  pemerintah maupun  swasta,  baik  secara  sektoral  maupun  regional  yang  perlu  disusun secara  sistematis,  terarah  dan  terpadu  dalam  rangka  usaha  memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup masyarakat.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk penelitian  deskritif dan  akan  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  kualitatif.  Penelitian deskritif  dimaksud  menggambarkan  atau  mendeskriptifkan  fenomena  yang berkenaan  dengan  tema  sentral.  Menurut  Nawawi  (1999:132)  bahwa penelitian deskriftif dirancang untuk mendapatkan informasi tentang status gejala  yang  diarahkan  untuk  menentukan  sifat-sifat  pada  saat  penelitian dilakukan. Untuk  menganalisis  permasalahan  yang  terkait  dengan  pokok bahasan  maka  peniliti  akan  menggunakan  pendekatan  metode  kuatitatif yaitu melakukan pengamatan secara langsung, mencari pola-pola hubungan antara konsep yang dibangun melalui pendekatan teori. Dalam hal ini peneliti menggunakan  diri  sendiri  sebagai  instrumen,  kemudian  mengikuti  asumsi- asumsi  kultural  sekaligus  mengikuti  data,  dalam  upaya  mencapai  wawasan imajinasi ke dalam dunia sosial informan. Sebagai peneliti diharapkan dapat bertindak fleksibel dan reflektif, tetapi tetap mampu menjaga jarak (Brannen, 1997  :  11).  Analisis  kualitatif  dimaksudkan  selain  dapat  mengungkapkan peristiwa-peristiwa rill, tetapi juga diharapkan dapat mengungkapkan nilai-

## Manajemen Pembangunan Kota Dalam Penataan Lubang Bekas…………………………. (Hariati)
nilai  yang  berkenaan  dengan  manajemen  pembangunan  perkotaan  dalam penataan lubang bekas tambang. Analisis data yang digunakan penulis adalah model  interaktif  yang  dikembangkan  oleh  Miles,  Huberman,  dan  Saldana, (2014  :  33)  yang  meliputi Data  Collection,  Data  Display,  Data  Condensation, dan Conclusion.
Pembahasan
Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  23  Tahun  2008  tentang penjabaran  Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Struktur  Organisasi  merupakan faktor pendorong terlaksananya manajemen pembangunan perkotaan dalam penataan  lubang  bekas  tambang  yang  dapat  dilihat  dari  penataan  ruang, penataan bangunan, pengendalian bangunan.

## Penataan Ruang
Menurut Suparno dan Marlina (2006:19) program penataan bangunan dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata bangunan dan lingkungan yang terkendali sebagai wujud struktural pemanfaatan ruang perkotaan yang tertib dan keselamatan bangunan, serta terpeliharanya bangunan. Penataan Bangunan  juga  merupakan  indikator  dalam  manajemen  pembangunan perkotaan dalam penataan lubang bekas tambang yang berakibat buruk pada lingkungan dan resapan di Kelurahan Loa Buah Kota Samarinda.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Muchsin  selaku  Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Pemerintah  Kota  Samarinda  diperoleh  kesimpulan  bahwa  penataan bangunan tidak mudah terkendali hal ini dikarenakan susahnya masyarakat di kondidikan dalam mendirikan bangunan. Tertib, pemeliharaan bangunan sangat  susah  di  capai  terlepas  dari  izin  mendirikan  bangunan  yang  masih terkait kontrak yang masih panjang.
Hal  yang  sama  diungkapkan  oleh  Ibu  Fida  yang  juga  sebagai  Kepala Seksi  Pelaksanaan  Tata  Ruang  Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Kota  Samarinda yang mengetahui situasi tata ruang yang mengatakan bahwa dalam penataan bangunan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat harus searah demi tercapainya tujuan bersama.
Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Widodo, yang merupakan masyarakat Kelurahan Loa Buah. Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak masyarakat Kelurahan Loa Buah yang kurang  mengerti  akan  perlunya  penataan  bangunan  hal  ini  disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat akan keguanan dari penataan bangunan.
Sejalan  namun  berbeda  dengan  pendapat  tersebut,  masyarakat lainnya  itu  Bapak  Sunarso  Kelurahan  Loa  Buah  mengungkapkan  bahwa penataan  bangunan  yang  tidak  teratur  ini  pun  disebabkan  oleh  kurangnya penghasilan  masyarakat  daerah  setempat  sehingga  mereka  tidak  lagi memperhatikan  bagiaman  letak  penataan  bangunan  yang  seharusnya dikarenakan kesulitan perekonomian.
Dari  penjelasan  tersebut  dapat  diketahui  bahwasanya  pemerintah kota  masih  sulit  untuk  melakukan  penataan  bangunan  karena  letak berdirinya  bangunan  yang  ada  di  Kelurahan  Loa  Buah  tidak  rapi  dan  tidak teratur  sama  sekali  dan  kurangnya  dukungan  dari  masyarakat  untuk penataan  bangunan  dikarenakan  masih  banyak  masyarakat  yang  masih terkendala masalah perekonomian.
Penataan  ruang  merupakan  suatu  sistem  proses  perencanaan  tata ruang,  pemanfaatan  ruang,  dan  pengendalian  pemanfaatan  ruang.  Untuk mencapai  kesejahteraan  rakyat  seperti  yang  tercantum  pada  UU  Pasal  33 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara memiliki kekuasaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk digunakan sebesar- besarnya untuk keperluan rakyat. Dengan kata lain dinas cipta karya dan tata ruang  tentunya  juga  harus  memiliki  suatu  manajemen  pembangunan perkotaan dalam penataan lubang bekas tambang yang berakibat buruk pada lingkungan dan resapan di Kelurahan Loa Buah Kota Samarinda.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  dan  telah  sajikan diatas maka dapat kita pahami bahwa penataan ruang yang telah dilakukan dinas  cipta  karya  dan  tata  ruang  masih  belum  dapat  dirasakan  secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari proses dan tahap yang dilakukan sangat panjang dan sekarang pertambangan tidak lagi dikelola oleh kabupaten atau kota tapi dikelola langsung oleh pihak provinsi dan langsung ke pusat.
Secara  keseluruhan  pengelolahan  bekas  galian  tambang  ini  masih belum terwujud secara nyata. Masyarakat masih mengeluhkan dampak dari tambang  yang  sangat  berbahaya.  Upaya  maupun  tindakan  dari  pihak  dinas cipta karya dan pihak tambang yang terkait pun masih belum terlihat. Daerah Kelurahan  Loa  Buah  masih  meresahkan  banjir  yang  sering  terjadi  disekitar daerah  tambang.  Upaya  penghijauan  selama  ini  pun  masih  dilakukkan  oleh pihak tambang. Belum ada sama sekali keterlibatan dinas cipta karyadan tata ruang didalam mengelola daerah bekas galian tambang.
Dilihat  dari  bagaimana  manajemen  pembangunan  perkotaan  dalam penataan  lubang  bekas  tambang  yang  terjadi  di  Kelurahan  Loa  Buah  Kota Samarinda ini, dapat disimpulkan dinas cipta karya dan tata ruang di dalam penataan lubang bekas galian tambang di Kelurahan Loa Buah masih belum dapat dirasakan secara maksimal,

## Penataan Bangunan
Menurut Suparno dan Marlina (2006:19) program penataan bangunan dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata bangunan dan lingkungan yang terkendali sebagai wujud struktural pemanfaatan ruang perkotaan yang tertib  dan  keselamatan  bangunan,  serta  terpeliharanya  bangunan.  Dalam melakukan  proses  manajemen  pembangunan  perkotaan  untuk  penataan lubang  bekas  tambang  tentunya  tidak  terlepas  dari  adanya  penataan bangunan.  Untuk  mewujudkan  tata  bangunan  dan  lingkungan  yang terkendali,  maka  diperlukan  campur  tangan  dari  pemerintah  kota  untuk mengelola  baik  lahan  bangunan  atau  lingkungan  masyarakat  agar  tertata

## Manajemen Pembangunan Kota Dalam Penataan Lubang Bekas…………………………. (Hariati)
dengan  baik,  akan  tetapi  hal  ini  belum  berjalan  sesuai  dengan  yang diharapkan.
Sebagaimana yang penulis temui di lapangan dan telah disajikan pada bagian  ini  bahwa  tidak  semua  bangunan  yang  ada  di  Kelurahan  Loa  Buah tertata  dengan  baik  sesuai  dengan  aturan  yang  ada.  Hal  ini  terkendala  baik dari  pemerintah  kota,  pihak  tambang  sendiri  maupun  masyarakat  sekitar daerah  tambang.  Permasalahan  ini  berada  pada  bagaimana  keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bangunan gedung termasuk daerah-daerah yang berada pada sekitaran bekas galian tambang.
Tidak  terkelolanya  penataan  bangunan  ini  juga  dipengaruhi  oleh persoalan  lahan  atau  kontrak  berdirinya  tambang  yang  tidak  teratur  sama sekali sehingga sulit untuk pemerintah kota untuk melakukan pemeliharaan atau  penataan  kembali  lahan  yang  ada.  Begitu  pula  sikap  masyarakat  yang acuh  tak acuh  dengan mendirikan bangunan di sembarang tempat. Padahal penataan bangunan di kota samainda tidak hanya lahan bekas tambang tapi juga tanah bukan bekas tambang sehingga upaya pemerintah pun tidak ada artinya tanpa didukung dengan masyarakat dalam penataan bangunan.
Terkendala  sikap  masyarakat  yang  kurang  memahami  bagaimana penataan  pembangunan  ada  sampai  sejauh  ini  pun  belum  ada  sama  sekali tindakan  yang  dilakukan  oleh  pihak  pemerintah  maupun  pihak  tambang terkait  penaataan  banguanan.  Penghasilan  masyarakat  yang  kurang  pun menjadi  salah  satu  penyebab  mereka  untuk  membangun  di  sembarang tempat.  Sehingga  melihat  bagaimana  penataan  bangunan  yang  ada  di Kelurahan  Loa  Buah  maka  ini  jauh  berbanding  terbalik  dengan  yang seharusnya  dilakukan  pemerintah  kota  saat  ini  dimana  pemanfaatan  ruang perkotaan  yang  tertib  dan  keselamatan  bangunan,  serta  terpeliharanya bangunan masih belum tertata dengan baik.

## Pengendalian Bangunan
Salah satu hal terpenting dalam manajemen pembangunan perkotaan untuk  penataan  lubang  bekas  tambang  adalah  pengendalian  bangunan dimana Terry (dalam Hasibuan, 2005:242) mengatakan bahwa pengendalian dapat definisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai, standar apa  yang  sedang  dilakukan  seperti  pelaksanaan,  menilai  pelaksanaan  dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Muchsin  selaku  Kepala  Seksi Pengawasan  dan  Pengendalian  Pemanfaatan  Ruang  Dinas  Cipta  Karya  dan Tata Kota Pemerintah Kota Samarinda diperoleh fakta bahwa  pengendalian bangunan sudah dilakukan oleh pihak Dinas Cipta Karya hanya saja lagi-lagi dalam  pengendaliannya  pasti  terbentur  dengan  masyarakat  yang  tidak perduli dengan adanya tata bangunan yang baik. Kegiatan untuk melakukan standar  bangunan  sudah  dilaksanakan  namun  tetap  saja  Kegiatan  yang dilakukan  tidak  di  apresiasi  masyarakat  walaupun  standar  yang  ditetapkan sudah sangat rendah.
Dari  wawancara  dengan  masyarakat  diperoleh  informasi  bahwa memang  sudah  ada  standar  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  kota didalam  pengendalian  bangunan  akan  tetapi  kurangnya  sosialisasi mengakibatkan  masyarakat  masih  kurang  memahami  akan  pentingnya pengendalian  bangunan.  Sementara  masyarakat  masih  mengalami  kendala dari  dampak  tambang  yang  membuat  bangunan  yang  ada  tidak  tertata dengan rapi.
Pengendalian bangunan yang ada saat ini ditentukan dari bagaimana standar bangunan yang layak berdiri dan yang tidak layak berdiri baik bekas tambang  maupun  yang  bukan  bekas  tambang.  Pengendalian  ini  mengikuti pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  serta  kemungkinan  untuk  mengambil tindakan korektif sedini mungkin dalam rangka baik penyesuaian, perbaikan, pemecahan  masalah  yang  terjadi  di  lapangan  agar  pelaksanaan pembangunan  dapat  berdayaguna  serta  dapat  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan.
Secara  keseluruhan  pengendalian  bangunan  ini  sudah  diatur  sesuai dengan  standar  yang  telah  ditetapkan  Namun  dalam  pelaksanaannya memang  sering  kali  mendapatkan  hambatan  karena  lagi-lagi  ada  saja masyarakat  yang  tidak  peduli.  Masyarakat  Kelurahan  Loa  Buah  kurang mendukung kegiatan pemerintah kota, seakan-akan tidak peduli dengan apa yang pemerintah kota kerjakan, seharunya dengan standar yang rendah hal itu  bisa  di  laksanakan  oleh  masyarakat  demi  kenyamann  bersama.  Akan tetapi  pemerintah  kota  kurang  melakukan  sosialisai  ke  masyarakat  dan pemerintah  sendiri  pun  masih  belum  optimal  didalam  menangani permasalahan  tambang  padahal  sebenarnya  yang  membuat  bangunan  ini tidak tertata dengan rapi dikarenakan dampak tambang itu sendiri.

## Faktor  Penghambat  Manajemen  Pembangunan  Perkotaan  Dalam Penataan Lubang Bekas di Kelurahan Loa Buah Kota Samarinda
Dalam  setiap  manajemen  pembangunan  perkotaan  pasti  ada  faktor penghambat dalam pelaksanaannya tidak terkecuali pula dengan manajemen pembangunan  perkotaan  dalam  penataan  lubang  bekas  tambang  yang berakibat  buruk  pada  lingkungan  dan  resapan  di  Kelurahan  Loa  Buah  Kota Samarinda. Pada saat melakukan penelitian, peneliti menemukan hal  pokok yang mempunyai potensi penghambat manajemen pembangunan perkotaan yaitu sosialisasi dalam melakukan pembangunan.
Sosialisasi  sangat  jarang  dilakukan  pada  masyarakat  sehingga masyarakat  kurang  mendapatkan  informasi  mengenai  manajemen pembangunan  perkotaan.  Hal  itu  tentu  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat mengingat  ada  beberapa  hal  yang  begitu  minim  menjadi  pengetahuan masyarakat  mengenai  proses  pemanfaatan  kembali  lubang  bekas  tambang dalam  rangka  penataan  ruang,  penataan  bangunan  dan  pengendalian bangunan.  Dalam  melaksanakan  hal  tersebut  tidaklah  mudah  karena memang perlu adanya proses yang cukup lama seperti kontrak tambang dan dan proses pengelolaannya.

## Manajemen Pembangunan Kota Dalam Penataan Lubang Bekas…………………………. (Hariati)

## Kesimpulan
Penataan ruang tentang perencanaan yang sudah dibuat masih belum dapat dirasakan secara maksimal, hal ini dapat  dilihat dari proses dan tahap yang  dilakukan  sangat  panjang  dan  sekarang  pertambangan  tidak  lagi dikelola oleh kabupaten atau kota tapi dikelola langsung oleh pihak provinsi dan langsung ke pemerintah pusat sehingga masyarakat pun belum melihat upaya dari pemerintah kota didalam mengelola lahan bekas galian tambang.
Penataan  Bangunan  dalam  hal  ini  mewujudkan  tata  bangunan  dan lingkungan  yang  terkendali  sebagai  wujud  struktural  pemanfaatan  ruang perkotaan  yang  tertib  dan  keselamatan  bangunan,  serta  terpeliharanya bangunan,  tetapi  kenyataannya  pemerintah  kota  masih  sulit  untuk melakukan penataan bangunan  karena letak berdirinya bangunan  yang ada di  Kelurahan  Loa  Buah  tidak  rapi  dan  tidak  teratur  sama  sekali  dan kurangnya  dukungan  dari  masyarakat  untuk  penataan  bangunan dikarenakan  masih  banyak  masyarakat  yang  minta  pergantian  tanahnya ketika masuk dalam penataan bangunan dan juga masih terkendala masalah perekonomian.
Pengendalian  Bangunan  proses  penentuan,  apa  yang  harus  dicapai, standar apa yang sedang dilakukan seperti pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan  apabila  perlu  melakukan  perbaikan-perbaikan,  sehingga  pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Dalam hal pengendalian bangunan  ini  pemerintah  kota  sudah  berusaha  secara  maksimal  untuk malakukan  perbaikan  sesuai  dengan  standar  yang  ada  dimana  tujuannya yaitu menciptakan bangunan yang tertib demi kenyamanan masyarakat, akan tetapi  pemerintah  kota  kurang  melakukan  sosialisasi  ke  masyarakat  dan pemerintah  sendiri  pun  masih  belum  optimal  dalam  menangani permasalahan  tambang  padahal  sebenarnya  yang  membuat  bangunan  ini tidak tertata dengan rapi dikarenakan dampak tambang itu sendiri.
Berdasarkan  dari  pembahasan  dan  kesimpulan  maka  penulis memberikan saran sebagai berikut.
Dengan adanya kewenangan pertambangan pada pemerintah provinsi maka diharapkan lebih intens meninjau ke lapangan untuk melihat langsung setiap persoalan yang terjadi.
Perlu  adanya  dialektika  antara  masyarakat,  Pemerintah  Kota Samarinda,  dan  Pemerintah  Provinsi    agar  tercipta  hubungan  sosial  yang baik, sehingga mudah untuk berkoordinasi dalam membangun lubang bekas tambang menjadi pemukiman masyarakat.
Perlu masterplan ke depan yang harus disosialisaikan ke masyarakat setempat  sehingga  warga  Kelurahan  Loa  Buah  paham  rencana  strategis pemerintah daerah.
Perlu adanya koordinasi yang berkesinambungan antar kepala daerah, baik Walikota Samarinda dan Gubernur Kalimantan Timur sehingga terjalin hubungan baik antar instansi.

## Daftar Pustaka
Alrasyid,  H.  2001. Pedoman  Pengolahan  Hutan  Nipah  (Nipa  Futicans)  Secara Lestari. Puslitbang  Hutan  dan  Konservasi  Alam.Badan  Litbang Kehutanan.Departemen Kehutanan. Bogor
Brannen, Julia, 1997. Memandu Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif . Fakultas Tarbiah IAIN. Antasari. Samarinda.
Effendi, Sofyan. 1999. Pelayanan Publik, Pemerataan dan Administrasi Negara Baru . P3K UGM: Yogyakarta.
Ditjenbud.  2006.  Daftar  Komoditi  Binaan  Direktorat  Jendral  Perkebenunan Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor
511/KTPS/PD310/9/2006.
Heyne, K. 1987. Tumbuhan Berguna Indonesia . Jilid.1. Yay. Sarana Wana Jaya: Jakarta.
Islamy,  M.  Irfan.  2001. Prinsip-prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara . Bumi Aksara: Jakarta.
Miles,  Mathew  B.A,  Michael  Huberman,  dan  Jhonny  Saldana,  2014, Analisis Data Kualitatif. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. UI Press: Jakarta. Moleong, J. Lexy, 2005, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Nawawi,  Hadari,  1999. Metode  Penelitian  Bidang  Sosial .  Gajah  Mada University Press: Yogyakarta.
Nurmandi,  Achmad.  2006.  Manajemen  Perkotaan:  Aktor,  Organisasi, Pengelolaan Daerah Perkotaan dan Metropolitan di Indonesia. Sinergi Pub: Jakarta.
Riyadi.  A.2010. Nipah  Membawa  Berkah .  Diakses  pada  tanggal  19  Agustus 2018
Subiandono, dkk. 2011. Pembanguanan dan Penolahan Hutan Kota . Edisi. II. PT Glora Aksara Pratama: Jakarta
Suharto,  Edi.2009. Membangun  Masyarakat  dan  Memberdyakan  Rakyat .  PT. Refika Aditama: Bandung
Suparno,  Sastra,  dan  Marlina,  Endy.  2006.  Perencanaan  dan  Pengembangan Perumahan. Penerbit Andi: Yogyakarta