INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 18969-18980 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Dinamika Perubahan Regulasi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Dan Problematika Dalam Penerapannya Bagi Notaris
Vidya Devia Ardania 1 ✉ , Febria Gupita 2 , Suci Damayanti 3 , Karina Amanda Savira 4
Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Bisnis dan Hukum, Universitas PGRI Yogyakarta Email: vidya.devia@upy.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Notaris  merupakan  kepanjangan  tangan  negara  yang  berwenang  untuk  membuat  produk  hukum berupa  akta  otentik.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Salah satu akta Notaris adalah akta pendirian perseroan terbatas yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas karena saat ini terdapat aturan baru mengenai pengaturan perseroan  terbatas  perorangan  maka  Notaris  harus  mendasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  (disebut  juga  UUCK).  Karena  kehidupan  masyarakat  yang  sangat dinamis  maka  Notaris  juga  harus  selalu  mempelajari  dan  menyesuaikan  diri  terhadap  aturan-aturan baru yang menjadi dasar Notaris agar selalu mengikuti perkembangan zaman. Karena pada dasarnya terdapat  adagium  hukum  “ het  recht  hinkt  achter  de  feiten  aan”  yang  artinya:  hukum  akan  selalu tertinggal  di  belakang  perkembangan  zaman,  akan  tetapi  hukum  itu  bersifat  memfasilitasi  atau menjembatani  perkembangan  zaman  saat  ini  dan  peradaban  di  masa  depan  bukan  malah  berjalan statis (stagnan). Oleh karena itu, DPR dan Presiden mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk memudahkan  masyarakat  untuk  mendapatkan  fasilitas  membuka  peluang  usaha  dan  investasi. Disamping  ada  kelemahan  pasti  ada  kekurangannya  yang  menjadi  problematika  karena  saat  ini pendirian  perusahaan  perseorangan  bisa  dilakukan  tanpa  akta  notaris,  padahal  akta  notaris  dapat memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  pendirinya.  Adanya  pembaharuan  regulasi  mengenai perseroan perorangan mengubah ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai pendirian badan  hukum  dapat  dilakukan  oleh  satu  pihak  dan  tanpa  ada  minimal  modal  di  setor  (diserahkan kepada  pendiri  atau  berdasarkan  kesepakatan  para  pendiri)  mengubah  ketentuan  Undang-Undang Perseroan  Terbatas  dan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  mengenai  akta  pendirian  badan  hukum dengan  kriteria  tertentu  dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah  melalui  registrasi  elektronik  tanpa  melalui akta notaris.

## Kata Kunci: Dinamika Perubahan Regulasi Perseroan, Undang-Undang Cipta Kerja, Notaris Abstract
Notary  is  an  extension  of  the  state  that  has  the  authority  to  make  legal  products  in  the  form  of authentic  deeds.  This  is  regulated  in  Article  15  paragraph  (1)  of  Law  Number  2  of  2014  concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary. One of the Notary's deeds is  the  deed of  establishment of  a  limited liability  company  which  refers  to  Law  Number  40  of  2007 concerning  Limited  Liability  Companies  because  currently  there  are  new  regulations  regarding  the regulation of individual limited liability companies, Notaries must base it on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (also known as UUCK). Because the life of society is very dynamic, Notaries must also always study and adapt to the new regulations that are the basis for Notaries to always keep up with the times. Because basically there is a legal adage "het recht hinkt achter de feiten aan" which means:  the  law  will  always  lag  behind  the  development  of  the  times,  but  the  law  is  intended  to facilitate  or  bridge  the  development  of  the  current  era  and  future  civilization,  not  to  run  statically (stagnant). Therefore, the DPR and the President passed the Job Creation Law to make it easier for the public  to  obtain  facilities  to  open  business  and  investment  opportunities.  In  addition  to  the weaknesses, there must be shortcomings that are problematic because currently the establishment of a sole proprietorship can be done without a notarial deed, even though a notarial deed can provide legal certainty for its founders. The renewal of regulations regarding sole proprietorships changes the provisions of the Limited Liability Company Law regarding the establishment of a legal entity can be done by one party and without a minimum paid-in capital (handed over to the founder or based on an agreement  of  the  founders)  changes  the  provisions  of  the  Limited  Liability  Company  Law  and  the Notary Law regarding the deed of establishment of a legal entity with certain criteria can be done by the Government through electronic registration without going through a notarial deed.
Keywords: Dynamics of Changes in Company Regulations, Job Creation Law, Notary

## PENDAHULUAN
Tanggal  20  Oktober  2019,  Presiden  Indonesia  Joko  Widodo  menyampaikan pidatonya mengenai rencana membentuk Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)(Zubi  et  al.,  2021).    RUU  ini dibentuk  untuk  memajukan  dan  memudahkan  masyarakat  dalam  membuka  peluang usaha. Indonesia dalam memajukan iklim usaha agar tidak tertinggal dari negara-negara maju  maka  konsep  perseroan  perorangan  yang  baru  saja  digulirkan  Pemerintah  Negara Republik  Indonesia  melalui  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang  Cipta  Kerja. Penyebutan  perseroan  perorangan  diberbagai  negara  berbeda-beda.  Penyebutan  di negara Amerika Serikat dan Singapura sole proprietorship dan di negara Belanda disebut Eenmanszaak.  Meskipun  memiliki  penyebutan  yang  berbeda-beda  ditiap-tiap  negara
tetapi konsepnya sama yaitu memasukkan perseroan perorangan ke dalam kategori badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha berupa perseroan perorangan tidak berbadan hukum  konsekuensinya  tidak  ada  pemisahan  harta  kekayaan  pribadi  dan  perseroan terbatas  perorangan.  Sehingga  apabila  pemilik  perseroan  memiliki  piutang  maka  harta kekayaan pribadi baik suami atau istri (jika sudah menikah) digunakan untuk pemenuhan piutang  perseroan.  Urgensi  dari  perubahan  regulasi  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  menjadi  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang  Cipta  Kerja  karena  adanya  dinamika  perubahan  global  yang  harus  direspon secara  cepat  agar  memberikan  hasil  yang  efisien,  sebab  tanpa  refurmulasi  aturan  dan kebijakan secara tepat dan cepat maka pertumbuhan ekonomi akan tertinggal. Penjelasan perseroan perseorangan di negara-negara lain berbeda dengan di Indonesia yang tertera dalam regulasi bahwa perseroan perseorangan berbentuk badan hukum.
Alasan  pemerintah  Indonesia  membuat  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang  Cipta  Kerja  dan  menciptakan  jenis  badan  hukum  perseorangan  yang  ditujukan untuk  usaha  mikro  dan  kecil  karena  persaingan  usaha  semakin  ketat.  Dunia  usaha  yang semakin ketat persaingannya maka pengusaha memerlukan satu wadah yang tepat untuk mengembangkan  usahanya  dan  melakukan  perbuatan  hukum.  Wadah  atau  sarana  yang diperlukan  para  pengusaha    dalam  melakukan  kegiatan  usaha  berbentuk  badan  hukum yaitu  perseroan  terbatas.  Perseroan  terbatas  memiliki  ciri-ciri  khusus  yang  tidak  dimiliki oleh badan usaha lain. Ciri-ciri khususnya antara lain adalah perseroan terbatas didirikan untuk  mendapatkan  keuntungan  (profit  oriented),  modal  perseroan  terbatas  terdiri  dari lembar saham, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kekuasaan tertinggi dalam perseroan  terbatas,  setiap  pemegang  saham  memiliki  tanggung  jawab  atas  perusahaan sebanyak modal saham yang ditanamkan, dan memiliki harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan  para  pendirinya.  Organ-organ  dalam  perseroan  terbatas  terdiri  dari  direksi, komisaris,  dan  RUPS.  Direksi  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum atas  nama  perseroan,  hal  ini  dikarenakan  perseroan  terbatas  merupakan  badan  hukum yang  tidak  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  sendiri  harus  diwakili  oleh  organnya. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberikan nasihat kepada  Direksi.  Sedangkan  RUPS  memiliki  kewenangan  untuk  merubah  anggaran  dasar perseroan,  membeli  kembali  saham  yang  telah  dikeluarkan,  dan  menambah  atau mengurangi modal perseroan.
Pelaku  usaha  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  yang  akan  mendirikan perseroan terbatas kerap kali mengabaikan aspek legalitas (Soimah & Imelda, 2023). Aspek
legalitas  kerap  diabaikan  oleh  karena  itu,  pelaku  usaha  lebih  memilih  perseroan perseorangan dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja alasannya adalah pendiriannya lebih mudah, pendiri perseroan perorangan boleh hanya 1 (satu) orang dan hanya memiliki 1  (satu)  pemegang  saham,  serta  mengenai  struktur  permodalan  yakni  tidak  ada  jumlah minimum modal. Perseroan perorangan lebih diminati oleh para pelaku usaha baru-baru ini berarti pelaku usaha UMKM lebih memilih usaha sendiri dibandingkan dengan bekerja sama  dengan  orang  lain.  Akan  tetapi,  perseroan  perorangan  memiliki  kelemahan  yaitu kurangnya  kepastian  hukum  karena  tidak  dibuat  dengan  akta  notaris  yang  tujuannya sebagai alat bukti jika terjadi sengketa di pengadilan dan tidak ada pemisahan aset pribadi serta  aset  perusahaan.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  perseroan  jika  pendiri  tersebut  jatuh pailit  maka  perseroan  tersebut  tidak  dapat  dibayar  dengan  aset  pribadinya  sehingga dicabutnya  perizinan  berusaha  perseroan  perorangan  sehingga  mewajibkan  perseroan perorangan melakukan likuidasi dengan mengisi pernyataan pembubaran (Arindya, 2022). Perseroan  terbatas  perorangan  setelah  berlakunya  regulasi  mengenai  Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak memerlukan akta pendirian yang dibuat oleh notaris melainkan cukup dengan membuat pernyataan pendirian perseroan yang disahkan oleh Kementrian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia.  Perkembangan  regulasi  yang  memberikan  kemudahan  bagi pelaku  usaha  untuk  mendirikan  perseroan  terbatas  perorangan  di  sisi  lain  juga menimbulkan polemik  hukum apabila tidak didukung dengan  proteksi hukum yang baik dari Pemerintah berupa pemberian izin serta pengawasan aspek legalitas. Ketidak siapan pemerintah  dalam  melakukan  fungsi  pengawasan  dalam  kemudahan  dapat mengakibatkan banyaknya tindakan penipuan dan pemalsuan (Hartono, 2022). Hal ini juga didukung  dengan  tidak  dilibatkannya  pejabat  umum  yang  merupakan  kepanjangan tangan dari pemerintah untuk memberikan bantuan berupa membuatkan produk hukum berupa  akta  notariil  dan  penyuluhan  hukum  dalam  proses  pendirian  sebuah  perseroan terbatas perorangan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian untuk memberikan gambaran yang seteliti  mungkin  mengenai  manusia,  keadaan  atau  gejala-gejala  lainnya  yang  dimaksud untuk  mempertegas  hipotesa-hipotesa  yang  dapat  membantu  di  dalam  memperkuat teori-teori  lama  atau  didalam  kerangka  menyusun  teori-teori  baru.    Jenis  penelitian  ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan  perundang-undangan  maupun  teori-teori  hukum  (Soerjono  Soekanto,  2008). Adapun  penelitian  ini  dilakukan  dengan  3  tahap  yaitu  persiapan  dimulai  pengumpulan
bahan  kepustakaan  dan  perumusan  masalah,  pelaksanaan  dengan  cara  mengumpulkan dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, dan penyelesaian dilakukan  menganalisis  bahan  hasil  penelitian  kepustakaan  sampai  dengan  laporan  hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Zainal  Askin  dan  Wira  Pria  Suhartana,  (2016)  memberikan  penjelasan  definisi perusahaan perseorangan sebagai perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha untuk  mendirikan  Perseroan.    Perusahaan  perseorangan  didirikan  oleh  satu  orang, modalnya dari satu orang, dan perusahaan perseorangan dijalankan oleh satu orang . Hal tersebut dibuktikan dalam definisi mendasar mengenai perseroan terbatas dalam Pasal 1 angka  1  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas menyebutkan  Perseroan  Terbatas  sebagai  badan    hukum  yang  merupakan  persekutuan modal,  didirikan  berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan  modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  dan  peraturan  pelaksanaannya  akan  tetapi,  dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 1 angka 1 ketentuan tersebut diubah menjadi:
“Perseroan  Terbatas,  yang  selanjutnya  disebut  Perseroan  adalah  badan  hukum  yang merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  atau  badan  hukum perorangan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro  dan  Kecil  sebagaimana  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  mengenai  Usaha  Mikro  dan  Kecil  (Soimah  &  Imelda, 2023).”
Berdasarkan  perbandingan  peraturan  lama  mengenai  Undang-Undang  Perseroan Terbatas dan peraturan baru mengenai Undang-Undang Cipta Kerja di atas telah terjadi perluasan  mengenai  definisi  terhadap  konsep  perseroan  terbatas.  Perluasan  makna Perseroan  Terbatas  mencakup  Perseroan  Perorangan  mengaburkan  batas-batas konseptual  di  antara  kedua  entitas  hukum  tersebut.  Pemerintah  menghadirkan  suatu entitas  baru  yaitu  perusahaan  perorangan  yang  diatur  oleh  regulasi  yang  baru  saja diundangkan  pada  tahun  lalu,  tahun  2020  yaitu  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan investasi dengan penyederhanaan pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang  Perseroan  Terbatas.  Undang-Undang  Cipta  Kerja  akan  dapat  mendorong debirokratisasi  sehingga  pelayanan  pemerintahan  akan  lebih  efisien,  mudah  dan  pasti
dengan  penerapan  norma,  standar,  prosedur,  serta  kriteria  dalam  penggunaan  sistem elektronik  untuk  mendirikan  perusahaan  perseorangan.  Dalam  mendirikan  sebuah perusahaan  perseorangan  hanya  diperlukan  surat  pernyataan  pendirian  dalam  Bahasa Indonesia  untuk  melakukan  proses  pendaftaran  secara  elektronik  melalui  Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengisi format isian (Wijaya et al., 2022).

## A. Peran  Notaris  Dalam  Pendirian  Perseroan  Perseorangan  Pasca  Berlakunya  Undang- Undang Cipta Kerja
Pada  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dan  Peraturan  Pelaksanaannya  menyebutkan bahwa  dalam  mendirikan  perseroan  perseorangan  dapat  dilakukan  tanpa  memerlukan akta  notaris.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  aturan  mengenai  perseroan  terbatas  dalam Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  yang  salah  satu prinsipnya  dalam  mendirikan  perseroan  haruslah  berdasarkan  perjanjian.  Pengertian perjanjian  menurut  Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata) perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, oleh karena itu perseroan terbatas seharusnya didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris. Apabila syarat 2 (dua) orang tidak dipenuhi akan berakibat pada tanggung jawab perseroan terbatas yang seharusnya terbatas  menjadi  tidak  terbatas.  Pendirian  Perseroan  Terbatas  Perseorangan  dilakukan dengan tanpa akta notaris dijelaskan dalam Pasal 111 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja yang  didalamnya  menambahkan  substansi  Pasal  153A  yang  berbunyi  (Andhita  Dewi  & Novy Purwanto, 2021):
a. Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang
b. Pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  berdasarkan  surat  pernyataan  pendirian  yang  dibuat  dalam  Bahasa Indonesia
c. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pendirian  Perseroan  untuk  usaha  mikro  dan  kecil diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan  pernyataan  Pasal  di  atas,  selain  perseroan  perseorangan  dapat didirikan  oleh  1  (satu)  orang,  pendirian  perseroan  perseorangan  tidak  didirikan berdasarkan  perjanjian  dan  akta  notaris  melainkan  dengan  surat  pernyataan  pendirian dalam  Bahasa  Indonesia  yang  akan  diinput  secara  elektronik  dalam  system  Administrasi Hukum  Umum  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  hal  ini  tidak  sejalan  dengan prinsip-prinsip  hukum  perseroan  terbatas  yang  merupakan  badan  hukum.  Seharusnya,
Perseroan Perorangan Usaha Mikro dan Kecil yang merupakan badan hukum diberlakukan sama  dengan  pendaftaran  yang  dilakukan  pada  Perseroan  Terbatas  yang  merupakan badan  hukum  pula  yakni  didaftarkan  dengan  akta  Notaris  melalui  Sistem  Administrasi Badan  Hukum  (SABH).  Dengan  ditiadakan  peran  notaris  dalam  mengajukan  perseroan perseorangan  disini  pelaku  usaha  tidak  akan  mendapatkan  nasihat  hukum  dalam mendirikannya.
Pentingnya akta notaris dalam mendirikan sebuah perseroan atau perusahaan disini sangatlah  penting  karena  akta  notaris  dapat  menjadi  alat  bukti  di  pengadilan  dalam  hal dikemudian  hari  nanti  terjadi  konflik/sengketa  hukum.  Akta  otentik  notaris  sebagai  alat bukti  di  pengadilan  pengaturannya  sudah  jelas  terdapat  dalam  Pasal  1866  Kitab KUHPerdata  yang  meliputi,  bukti  tulisan,  bukti  dengan    saksi-saksi,    persangkaan- persangkaan,    pengakuan,    dan    sumpah  (Tjukup  et  al.,  2016).    Bukti  tulisan  dibagi  lagi menjadi 2 (dua) macam yaitu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan  akta  di  bawah  tangan.  Keberadaan  akta  otentik  juga  diperkuat  dengan  Pasal  1868 KUHPerdata akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang- undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.  Oleh  karena  itu,  akta  otentik  merupakan  suatu  bukti  yang  mengikat  dan  hal-hal yang tertuang dalam akta dianggap benar oleh hakim dan dijadikan pedoman alat bukti tertulis oleh hakim untuk pembuktian di pengadilan. Akta otentik merupakan bukti yang sempurna karena dalam penggunaannya sebagai suatu alat bukti, tidak diperlukan suatu penambahan alat bukti lainnya, sebagaimana halnya dengan saksi (Dedy Pramono, 2015). Akta  notaris  dianggap  sebagai  alat  bukti  yang  sempurna  disebabkan  memiliki  3  (tiga) kekuatan pembuktian yaitu:
a. Kekuatan pembuktian lahiriah;
b. Kekuatan pembuktian formil;
c. Kekuatan pembuktian material.
Ketiga macam kekuatan pembuktian di atas merupakan bentuk kesempurnaan akta notaris  sebagai  akta  otentik  dan  para  pihak  yang  tersebut  di  dalam  akta  maupun  yang mendapatkan  hak  daripada  akta  tersebut  akan  terikat.  Akta  notaris  memegang  peran penting  dalam  pendirian  suatu  perseroan  terbatas  untuk  menjalankan  kewajibannya sebagai rechtpersoon  (badan  hukum).  Akta  notaris  memegang  peran  penting  karena  di dalam akta pendirian terdapat beberapa hal yang mengatur mengenai perbuatan hukum dan  peristiwa  hukum  dari  perseroan,  yakni  mengenai  perubahan  anggaran  dasar perseroan,  pengambilalihan  saham  yang  dilakukan  langsung  dari  pemegang  saham, penggabungan ( merger), peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, serta pembubaran
(likuidasi) perseroan terbatas. Hal ini membuktikan betapa pentingnya akta notaris dalam sebuah pendirian perseroan terbatas perorangan. Ketentuan yang terdapat pada Undang- Undang  Cipta  Kerja  juncto  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  Modal Dasar  Perseroan  Serta  Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan,  dan  Pembubaran  Perseroan yang  Memenuhi  Kriteria  Untuk  Usaha  Mikro  dan  Kecil  menunjukkan  bahwa  dalam kelangsungan  berjalannya  perseroan  perseorangan,  baik  dari  pendirian,  perubahan, maupun  pembubaran  dilakukan  dengan  surat  pernyataan  yang  dimasukkan  ke  dalam sistem secara elektronik. Pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 terdapat pengecualian pada saat perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi perseroan. Berikut adapun pengecualiannya:
a. Pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang, dan/atau;
b. Tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.
Oleh  karena  itu,  telah  disebutkan  pengecualiannya  di  atas  perlu  diingat  bahwa perseroan  perorangan  adalah  salah  satu  bentuk  perseroan  maka  terhadap  hal-hal  yang tidak  tercantum  dalam  Pernyataan  Pendirian,  Perubahan,  dan  Pembubaran  Perseroan haruslah  tunduk  pada  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  dan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Herdhianto et al., 2022).
B. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Perseorangan Apabila Terjadi Kerugian Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Adanya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  atau  dikenal dengan  nama Omnibus  law  merubah  banyak  Undang-Undang  termasuk  salah  satunya adalah mengenai Perseroan Terbatas. Tujuan diundangkannya mengenai Undang-Undang Cipta  Kerja  adalah  untuk  menarik  para  investor  asing  untuk  menanamkan  investasi  di Indonesia  melalui  kemudahan  dalam  berusaha.  Oleh  karena  itu,  Undang-Undang  Cipta kerja  melahirkan  hal-hal  baru  salah  satunya  adalah  Perseroan  Perseorangan.  Perseroan Perseorangan  yang  merupakan  badan  hukum  Perseroan  Terbatas  berbeda  dengan Perseroan  Terbatas  yang  diundangkan  sebelumnya  dalam  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama yaitu Perseroan Terbatas didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih, hal tersebut juga terdapat dalam Pasal 7 angka 1 dan angka 5 dan angka 6 Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan sebagai berikut (Mochtar & Rishan, 2022):
a. Perseroan  didirikan  oleh  2  (dua)  orang  atau  lebih  dengan  akta  notaris  yang  dibuat dalam bahasa Indonesia (ayat 1);
b. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum  dan  pemegang saham  menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak  keadaan  tersebut  pemegang  saham  yang  bersangkutan  wajib  mengalihkan sebagian  sahamnya  kepada  orang  lain  atau  Perseroan  mengeluarkan  saham  baru kepada orang lain (ayat 5);
c. Dalam  hal  jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  telah  dilampaui, pemegang  saham  tetap  kurang  dari  2  (dua)  orang,  pemegang  saham  bertanggung jawab  secara  pribadi  atas  segala  perikatan  dan  kerugian  Perseroan,  dan  atas permohonan  pihak  yang  berkepentingan,  pengadilan  negeri  dapat  membubarkan Perseroan tersebut (ayat 6).
Setelah diundangkannya Undang-undang Cipta Kerja yang juga turut menambahkan bunyi pasal 1 angka 1 undang-undang PT menjadi berbunyi:
“Perseroan  Terbatas  yang  selanjutnya  disebut  Perseroan,  adalah  badan  hukum  yang merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  atau  Badan  Hukum perorangan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro  dan  Kecil  sebagaimana  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  mengenai  Usaha  Mikro  dan  Kecil  dan  menambahkan angka 7 dalam Pasal 7 Undang-undang PT, mengenai pengecualian bagi Perseroan yang memenuhi  kriteria  untuk  usaha  Mikro  dan  Kecil  yang  berbunyi  (7)  Ketentuan  yang mewajibkan  Perseroan  didirikan  oleh  2  (dua)  orang  atau  lebih  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi (Noor et al., 2022):
a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Badan Usaha Milik Desa;
d. Perseroan  yang  mengelola  bursa  efek,  lembaga  kliring  dan  penjaminan,  lembaga penyimpanan  dan  penyelesaian,  dan  lembaga  lain  sesuai  dengan  Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.”
Berdasarkan  pada  pasal  tersebut  dapat  dilihat  terdapat  perluasan  pengecualian perseroan yang tidak perlu didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, Undang-undang Cipta Kerja  juga  merupakan  dasar  hukum  eksistensi  bagi  perseroan  yang  memenuhi  kriteria untuk  Usaha  Mikro  dan  Kecil  dan  dalam  Peraturan  Pemerintah  tentang  Modal  Dasar Perseroan  serta  Pendaftaran,  Pendirian,  Perubahan  dan  Pembubaran  Perseroan  yang memenuhi  kriteria  untuk  Usaha  Mikro  dan  Kecil  disebut  sebagai  Perseroan  Perorangan, yang  telah  dibahas  sebelumnya  Perseroan  Perorangan  hanya  didirikan  oleh  satu  orang,
yang  mana  pendiri  Perseroan  Perorangan  tersebut  merupakan  satu-satunya  pemegang saham atau pemilik dari satu perusahaan itu. Perusahaan Perseorangan merupakan suatu entitas baru yang berbentuk badan hukum. Badan hukum merupakan subjek hukum yang dapat  melakukan  suatu  perbuatan  hukum  yang  melahirkan  hak  dan  kewajiban.  Oleh karena itu, karena berbentuk badan hukum maka karakteristiknya sama dengan perseoran terbatas yaitu:

## a. Terdapat kekayaan yang terpisah
Harta  kekayaan  terpisah  dalam  hukum  perseroan  ini  dilakukan  pemisahan  kekayaan dengan  tujuan  jika  dikemudian  hari  timbul  tanggungjawab  hukum  yang  harus dipenuhi  oleh  PT  sebagai  badan  hukum,  maka  pertanggungjawaban  yang  timbul tersebut  dapat  semata-mata  dibebankan  kepada  harta  yang  terhimpun  dalam  PT tersebut.  Harta  kekayaan  itu  terpisah  sama  sekali  dengan  harta  kekayaan  masing- masing pribadi para persero.
b. Terdapat tujuan tertentu
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  2  Undang-undang  PT  menyebutkan  bahwa,
“Perseroan  harus  mempunyai  maksud  dan  tujuan  serta  kegiatan  usaha  yang  tidak bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  ketertiban  umum, dan/atau kesusilaan”. Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat  (1) memuat  sekurang-kurangnya  maksud  dan  tujuan  serta  kegiatan  usaha  Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Terdapat organisasi yang teratur
Bentuknya  adalah  badan  hukum,  badan  hukum  merupakan  salah  satu  dari  subjek hukum.  Badan  hukum  diterima  oleh  masyarakat  sebagai  subjek  hukum  karena perbuatan hukumnya dilakukan oleh orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.  Perseroan  Terbatas  (PT)  sebagai  subjek  hukum  yang  memiliki  anggaran dasar untuk melakukan kegiatannya.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Perseroan Perorangan sebagai badan hukum maka melekat karakteristiknya sebagai badan hukum yaitu memiliki tanggung jawab yang terbatas dan memiliki kekayaan terpisah dengan pemiliknya. Memiliki pertanggungjawaban  yang  terbatas  maka  pengaturan  mengenai  pemegang  saham Perseroan Perorangan telah dimuat dalam pasal 153 J Undang-undang Cipta Kerja ayat (1) berbunyi:  “Pemegang  saham  Perseroan  untuk  usaha  Mikro  dan  Kecil  tidak  bertanggung jawab  secara  pribadi  atas  perikatan  yang  dibuat  atas  nama  Perseroan  dan  tidak bertanggung  jawab  atas  kerugian  Perseroan  melebihi  saham  yang  dimiliki”.  Oleh  karena
itu,  jika  terdapat  kerugian  atas  segala  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Perseroan Perorangan  maka  pemegang  saham  hanya  dapat  dimintakan  tanggung  jawab  sebatas saham  yang  dimilikinya  dalam  Perseroan  Perorangan  tersebut,  adapun  pembatasan tanggung  jawab  tersebut  terdapat  dapat  diberlakukan  sepanjang  tidak  terdapat  hal-hal yang  dikecualikan  dalam  undang-undang  sehingga  mewajibkannya  untuk  dibebankan tanggung jawab tidak terbatas. Sepanjang tidak adanya hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 153 J ayat (2) Undang-Undang tentang Cipta Kerja, maka pemegang saham Perseroan  Perorangan  hanya  bertanggungjawab  sebatas  modal  atau  saham  yang disertakannya (Arham & Saleh, 2019).

## SIMPULAN
A. Perseroan Perseorangan dapat didirikan  oleh  1 (satu) orang tanpa diperlukannya akta notaris. Perseroan Perseorangan berbentuk badan hukum. Perseroan Perorangan hanya didirikan  berdasarkan  surat  pernyataan  pendirian  yang  didaftarkan  ke  dalam  Sistem Administrasi  Badan  Hukum  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  secara elektronik. Akan tetapi, akta notaris memiliki peran penting dapat menjadi alat bukti di pengadilan apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna karena dalam penggunaannya sebagai suatu alat bukti, tidak diperlukan suatu penambahan alat bukti lainnya.
B. Pertanggungjawaban  pemegang  saham  dalam  Perseroan  Perorangan  apabila  terjadi kerugian  maka  pemegang  saham  bertanggung  jawab  sebatas  saham  yang disertakannya ke dalam perseroan perorangan terkecuali pemegang saham melakukan hal-hal  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  153  ayat  (2)  Undang-Undang  Cipta  Kerja tentang perubahan atas undang-undang PT, terhadap hal-hal tersebut maka pemegang saham  Perseroan  Perorangan  dapat  dibebani  tanggung  jawab  tidak  terbatas  hingga harta pribadi pemegang saham.

## DAFTAR PUSTAKA
Andhita  Dewi,  P.  I.,  &  Novy  Purwanto,  I.  W.  (2021).  Peran  Notaris  Dalam  Pendirian Perseroan  Terbatas  Pasca  Undang-Undang  Cipta  Kerja.  Acta  Comitas,  6(03). https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p7
Arham,  S.,  &  Saleh,  A.  (2019).  Omnibus  Law  Dalam  Perspektif  Hukum  Indonesia.  Jurnal Petitum, 7(2).
Arindya,  A.  Z.  (2022).  Tanggung  Jawab  Pengurus  Perseroan  dalam  Kepailitan  Badan
Hukum Perseroan Perorangan. Jurist-Diction, 5(6).
https://doi.org/10.20473/jd.v5i6.40065
Dedy  Pramono.  (2015).  Kekuatan  Pembuktian  Akta  Yang  Dibuat  Oleh  Notaris  Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Lex Jurnalica, 12(3).
Hartono,  H.  (2022).  Peran  Notaris  dalam  Pendirian  Perseroan  Perorangan  yang  tidak
Membutuhkan Akta Autentik. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 1(3). https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.90
Herdhianto,  V.  D.,  Firdaus,  S.  U.,  &  Maharani,  A.  E.  P.  (2022).  Omnibus  Law  Dalam Kerangka  Prinsip-  Prinsip  Legalitas  (Omnibus  Law  in  the  Principles  of  Legality’S Framework). Jurnal Inovasi Penelitian, 2(10).
Mochtar, Z. A., & Rishan, I. (2022). Autocratic Legalism: the Making of Indonesian Omnibus Law. Yustisia, 11(1). https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296
Noor,  T.,  Masnun,  &  Berampu,  N.  T.  G.  R.  (2022).  Aspek  Hukum  Pendirian  Perseroan Terbatas Perorangan. Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, 3(3).
Soerjono Soekanto. (2008). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta Soimah, N., & Imelda, D. Q. (2023). Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM. Jurnal Benuanta,
2(1). https://doi.org/10.61323/jb.v2i1.47
Tjukup, I. K., Siki Layang, I. W. B., Martana, N. A., Markeling, I. K., Dananjaya, N. S., Arsha Putra, I. P. R., Purnawan, K. W., Sari, M. D. S. M., Pundari, K. N., & Tribuana, P. A. R. (2016).  AKTA  NOTARIS  (AKTA  OTENTIK)  SEBAGAI  ALAT  BUKTI  DALAM  PERISTIWA HUKUM PERDATA. Acta Comitas. https://doi.org/10.24843/ac.2016.v01.i02.p05
Wijaya,  A.,  Solechan,  &  Suhartoyo.  (2022).  Analisis  Yuridis  Pengaturan  Pemutusan Hubungan  Kerja  Dalam  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  Setelah  Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Dipoenogoro Law Journal, 11(2).
Zainal  Askin  dan  Wira  Pria  Suhartana.  (2016).  Pengantar  Hukum  Perusahaan  (Edisi Pertama). Prenada Media Group.
Zubi,  M.,  Marzuki,  &  Affan,  I.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Hak-Hak  Normatif Tenaga Kerja Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Jurnal Ilmiah Metadata, 3(3).