## ANALISIS PENERIMAAN JUMLAH PAJAK HOTEL DAN JUMLAH PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH DKI JAKARTA
Oleh:
Ade Mahartika 1
Ai Annisaa Utami 2 Nicky Rosadi 3
Zahrudin 4
1,2,3,4 Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI
Email:
ademahartika97@gmail.com aiannisaa87@gmail.com nickyrosadi@gmail.com zahrudinzah@ymail.com

## ABSTRACT
The  puRp  ose  of  this  study  was  to  determine  the  level  of  effectiveness  and contribution of hotel and restaurant taxes to the PAD of DKI Jakarta Province. The research was conducted at the DKI Jakarta Regional Finance Revenue Agency. The method  of  analysis  used  is  descriptive  method,  namely  analyzing  data  on  the realization of hotel and restaurant taxes in 2021-2022. The research results show that the largest contribution percentage for hotel taxes will be in 2022 at 3.26% and  the  lowest  percentage  in  2021  at  2.09%.  Restaurant  tax  has  an  average contribution of 6.31%, where the contribution is 7.43% in 2022 and the lowest is 5.19% in 2021. Meanwhile, the level of effectiveness of hotel tax and restaurant tax in 2021-2022 is very effective because it is the overall level of effectiveness reaches a percentage of more than 100%
Keywords: Hotel Tax, Local revenue, Restaurant Tax.

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  tingkat  efektivitas  dan  kontribusi  pajak hotel dan restoran terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Provinsi DKI Jakarta. Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Keuangan Daerah DKI Jakarta. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menganalisis data realisasi pajak  hotel  dan  restoran  tahun  2021-2022.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa pajak hotel persentase kontribusi terbesar berada di tahun 2022 sebesar 3,26% dan perentase  terendah  2021  sebesar  2,09%.  Untuk  pajak  restoran  memiliki  rata-rata kontribusi 6,31% dimana kontribusi sebesar 7,43% di tahun 2022 dan dan terendah sebesar 5,19% di 2021. Sedangkan  tingkat evektifitas dari pajak hotel dan pajak restoran  pada  tahun  2021-2022  sudah  sangat  efektif  karena  secara  keseluruhan tingkat efektivitas mencapai persentase lebih dari 100%
Kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

## A. PENDAHULUAN
Saat  ini  Indonesia  melaksanakan  penyelenggaraan  system  pemerintahan secara terdesentralisasi. Sehingga setiap Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk  mengatur pemerintahannya sendiri atau biasa di kenal dengan istilah otonomi daerah.  Salah  satu  prinsip  dasar  otonomi  daerah  adalah  daerah  otonom  diberi kebebasan  untuk mengatur dan mengurus seluruh urusan pemerintahannya dalam sistem negara kesatuan (Hadi,  2021) . Salah satu tujuan  yang hendak di capai dari desentralisasi adalah  untuk meningkatkan  jumlah pendapatan asli daerah. Dalam system  desentralisasi  pendapatan  asli  daerah  dinilai  sangat  penting  karena pendapatan ini menjadi tolak ukur apakah daerah otonom dapat membiayai seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah secara mandiri. Salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah (Pangestu  & Ngadiman, 2022) .
Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan pertauran perundang- undangan  yang  bertujuan  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan  dan  desentralisasi.  Sumber  pendapatan  asli  daerah  berasal  dari  hasil pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  dan  pendapatan  asli  daerah  lain  yang  sah,  yang  bertujuan  untuk memberikan  kebebasan  kepada  daerah  dalam  menggali  pendanaan  dalam pelaksanaan otonomi daerah (Samosir, 2020).
Pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi  terhadap pendapatan daerah di DKI. Pemasukan terbesar DKI bersumber dari pajak (Mulatsih et al., 2021).Pendapatan Asli Daerah untuk wilayah Jakarta mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2019 Pemasukan DKI Jakarta  dari  pajak  sejumlah  Rp  40,20  Triliun  atau  meningkat  7%  dari  tahun sebelumnya.  Terdapat  8  sumber  pajak  terbesar  yang  menyumbang  peningkatan Pendapatan DKI Jakarta, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (Rp 9,62 Triliun), Pajak Kendaraan  Bermotor  (Rp  8,84  Triliun),  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan  (Rp  5,72  Triliun),  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (Rp  5,40
Triliun),  Pajak  Restoran  (Rp  3,60  Triliun),  Pajak  Hotel  (Rp  1,75  Triliun),  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Rp 1,26 Triliun) dan Pajak Reklame (Rp 1,06 Triliun) (Pangestu & Ngadiman, 2022).
Untuk  tahun  2020  Pendapatan  Asli  Daerah  DKI  sebesar  Rp  55,89  triliun, padahal  sejak  Maret  2020,  COVID-19  sudah  melanda  Jakarta  dan  berdampak terhadap  pendapatan  daerah  karena  adanya  pembatasan  aktivitas  masyarakat termasuk aktivitas ekonomi. Rencana pendapatan daerah sebesar Rp 57,23 triliun, sampai akhir tahun  2020  dapat  terealisasi  sebesar  Rp  55,89 triliun  atau  97,66%. Sedangkan Realisasi penerimaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada tahun 2021 mencapai  Rp 77,48 triliun, dari angka tersebut, penerimaan Pemprov DKI Jakarta dari pendapatan daerah terealisasi sebanyak 100,55% atau setara  Rp 65,57 triliun. Jumlah ini melebihi target yang ditetapkan sebesar  Rp 65,21 triliun dari pembiayaan Rp 11,91 triliun.
Pajak  hotel  dan  pajak  restoran adalah  bagian  dari  pajak  daerah.  Keduanya cukup beRp otensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), pajak hotel dan  pajak  restoran  merupakan  dua  jenis  pajak  daerah  yang  potensinya  semakin berkembang  seiring  dengan  semakin  diperhatikannya  adanya  kompenen pendukung  yaitu  sektor  jasa,  pembangunan  maupun  pariwisata  dalam  kebijakan pembangunan  daerah  (Memah,  2013).  Pada  tahun  2022  Untuk  jenis  pajak  yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu pajak hotel sebesar Rp 5,74 triliun, angka tersebut  naik  hingga  110,1%  dari  tahun  sebelumnya  yaitu  Rp  2,73  triliun. Jenis pajak yang mengalami pertumbuhan tertinggi kedua yaitu pajak hiburan sebesar Rp 11,14 triliun, angka tersebut naik hingga 88,2 % dari tahun sebelumnya yaitu  Rp 0,77 triliun
Pada 2022, tercatat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sedikit meningkat dari 2021, namun 3 bulan pertama, yaitu bulan Januari hingga Maret  mengalami  penurunan  pendapatan,  hal  ini  dikarenakan  adanya  fluktuasi sehabis masa pandemi COVID-19.
Gambar 1.
Realisasi Pajak Hotel dan Restoran pada 2022 Sumber : BPRD DKI Jakarta - 50,000,000,000 100,000,000,000 150,000,000,000 200,000,000,000 250,000,000,000 300,000,000,000 350,000,000,000 PAJAK HOTEL PAJAK RESTORAN
Pada  awal tahun  2022  realisasi  pendapatan  yang  diterima  oleh  pajak  hotel yaitu  Rp  150.949.638,  Rp  110.879.829.823  dan  Rp  83.250.538.861  untuk  bulan Januari,  Februari,  dan  Maret,  sedangkan  untuk  pajak  restoran  yaitu  Rp 293.504.593.927, Rp 239.357.451.346, dan Rp 192.155.829.515. Pada April 2022 terjadi peningkatan, hal ini disebabkan, banyaknya waktu liburan yang diberikan pemerintah, sehingga banyak warga DKI maupun pendatang yang ingin menikmati liburan,  sehingga  realisasi  penerimaan  pajak  hotel  dan  pajak  restoran  dapat meningkat.
Gambar 2 .

## Persentase Kenaikkan Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran
Sumber : BPRD DKI Jakarta
Beberapa  penelitian  terdahulu,  mengidentifikasi  bahwa  pajak  restoran  dan pajak  hotel  memiliki  kontribusi  berbeda-beda  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah. Berdasarkan  (Raco  et  al.,  2021)  diketahui  bahwa  efektivitas  pajak  hotel  sudah mencapai tingkat sangat efektif pada tahun 2018 dan 2019, namun kurang efektif pada tahun 2020 dan juga kontribusi pajak hotel menurun setiap tahunnya. Berbeda halnya  dengan  (Hadi,  2021)  membuktikan  bahwa  Efektivitas  pajak  hotel  pada Badan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  DKI  Jakarta  pada  tahun  2015-2019  dapat dikatakan  sudah  efektif  dan  memiliki  kontribusi  yang  tinggi  terhadap  PAD (Pendapatan Asli Daerah) DKI Jakarta dari sisi Penerimaan. Fenomena ini menjadi gap riset yang menjadi latar belakang penelitian ini dilakukan. Idealnya, pajak hotel dan pajak restoran memiliki kontribusi yang tinggi untuk angka Pendapatan Asli Daerah secara konsisten setiap tahun berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Raco et al., 2021) yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel selalu memiliki kontribusi yang berbeda-beda pada tingkat Pendapatan Asli Daerah Dalam  penelitian  (Uremadu  &  Ndulue,  2011)  menjelaskan  bahwa peningkatan  jumlah  Pendapatan  Asli  Daerah  akan  memicu  pemerintah  dalam memberikan  fasilitas  dan  pelayanan  publik  lebih  maksimal  kepada  masyarakat. Pajak  yang  dipungut  dari  masyarakat  akan  dikembalikan  dalam  bentuk kesejahteraan dan pelayanan publik. Di sisi lain jumlah pajak yang diterima oleh
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% tahun 2021 tahun 2022 Pajak restoran pajak Hotel
Pemerintah Daerah akan menjadi sumber pendaparan untuk menutupi pengeluaran Pemerintah setiap tahunnya (Ndubuisi et al., 2020).

## B. KAJIAN PUSTAKA

## Pendapatan Asli Daerah
Menurut (Halim et al., 2020) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat  sejauh  mana  suatu  daerah  dapat  membiayai  kegiatan  pemerintah  dan Pembangunan daerah. Adapun menurut (Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2004 Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusah  Dan  Pemerintahan Daerah, 2004) Pasal 6 menyatakan bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  dan  lain-lain  PAD  yang  sah,  yang  bertujuan  untuk  memberikan keleluasaan  kepada  daerah  dalam  menggali  pendanaan  dengan  melaksanakan otonomi  daerah  sebagai  perwujudan  asas  desentralisasi. Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  sebagai  salah  satu  sumber  keuangan  daerah  yang  digunakan  untuk membiayai pendapatan asli daerah merupakan pendapatan diperoleh dari potensi daerah  yang  menjadi  pelaksanaan  tugas  pemerintah  dan  Pembangunan  yang bertujuan  untuk  mensejahterakan  masyarakat.  Meskipun  PAD  seluruhnya  tidak sapat membiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

## Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah
Menurut (Wulandari & Iryanie, 2018) dalam (Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun  2004 Tentang  Pemerintahan  Daerah,  2004)  pasal  157  menyatakan  bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah berasal dari:
1. Hasil pajak daerah yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan  daerah,  dan  para  pembayar  pajak  (wajib  pajak)  tidak  menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Contoh dari pajak daerah adalah  pajak  kendaraan  bermotor,  pajak  hiburan,  pajak  rumah makan/restoran, pajak iklan, pajak kendaraan bermotor, dan sebagainya.
2. Hasil  retribusi  daerah  yaitu  pungutan  yang  dikenakan  kepada  masyarakat yang  menikmati  secara  langsung  fasilitas  tertentu  yang  disediakan pemerintah daerah. Pemungutannya juga harus dituangkan dalam peraturan daerah.  Contoh  dari  pendapatan ini  adalah  retribusi  parkir,  retribusi  pasar, retribusi terminal, dan sebagainya.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  yaitu  pendapatan  yang  diperoleh  dari  pengelolaan  badan-badan usaha  milik  daerah  maupun  lembaga-lembaga  lainnya  yang  dimiliki pemerintah daerah.
4. Lain-lain PAD yang sah yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain tiga jenis pendapatan tersebut di atas. Pendapatan ini antara lain adalah
hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

## Jenis dan Tarif Pajak Daerah
Menurut  (Mardiasmo,  2018)  Pajak  daerah  dibagi  menjadi  2  bagian,  yaitu: Pajak  Provinsi  dan  Pajak  Kota/  Kabupaten.  Beberapa  contoh  penerimaan  daerah untuk  Pemerintah  Propinsi  adalah  pajak  kendaraan  bermotor,  bea  balik  nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Sedangkan sumber penerimaan untuk  Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak hotel paling tinggi sebesar 10%, Pajak restoran paling tinggi sebesar 10%, Pajak hiburan paling tinggi sebesar 35%, Pajak reklame paling tinggi sebesar 25%, Pajak penerangan jalan paling tinggi sebesar 10%, Pajak mineral bukan logam dan batuan paling tinggi sebesar 25%, Pajak parkir paling tinggi sebesar 30%. Pajak air tanah paling tinggi sebesar 20%,  Pajak sarang burung walet paling tinggi sebesar 10%,  Pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  paling  tinggi  sebesar 0,3%, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan paling tinggi sebesar 5%.

## Tata Cara Pemungutan Pajak
Berdasarkan  (Ilyas  &  Burton,  2010)  menyebutkan  bahwa  tata  cara pemungutan  pajak  di  Indonesia  terbagi  kedalam  beberapa  bagian,  yaitu:  Stesel nyata ( riel stesel ), Stesel anggapan ( fictieve stesel ) sebagai berikut: Stesel nyata ( riel stesel ) merupakan pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stesel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan atau kekurangan. Kebaikan stesel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
Stesel  anggapan  ( fictieve  stesel )  merupakan  pengenaan  pajak  berdasarkan suatu  anggapan  yang  di  atur  oleh  undang-undang.  Misalnya,  penghasilan  suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stesel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
Stesel  campuran  merupakan  kombinasi  antara  stesel  nyata  dan  stesel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian  pada  akhir  tahun  besarnya  pajak  disesuaikan  dengan  keadaan  yang sebenarnya.  Bila  besarnya  pajak  menurut  kenyataan  lebih  besar  daripada  pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

## Asas Pemungutan Pajak
Menurut (Resmi, 2019) dalam Peraturan Perpajakan disebutkan bahwa azas pemungutan  pajak  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah  Asas  domisili  (asas  tempat tinggal), Asas sumber dan Asas kebangsaan.

## Sistem Pemungutan Pajak
Menurut  (Zahrani  &  Mildawati,  2019)  dalam  Undang-Undang  Pajak disebutkan  bahwa  system  pemungutan  pajak  yang  berlaku  di  Indonesia  yaitu Official  Assessment  System  yang  merupakan  sistem  pemungutan  pajak  yang mempercayakan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutangpada fiskus (pemerintah). Sistem ini meletakkan wajib pajak pada posisi yang lemah dan pasif, utang pajak timbul setelah terbitnya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem ini  hanya  cocok  diterapkan  pada  masyarakat  yang  beRp  endidikan  rendah  dan tingkat kejujuran aparat pajak tinggi. Jika tidak, bisa menimbulkan kesewenangan dari aparat pajak dan korupsi.
Self  Assessment. Merupakan sistem  pemungutan  pajak  yang  memberikan kepercayaan, tanggung jawab dan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan,  membayar  dan  melaporkan  pajak  yang  terutang  atau  harus dibayar kepada diri pribadi wajib pajak sendiri. Sistem ini hanya cocok diterapkan bagi  masyarakat  yang  sudah  maju  dan  iklim  pajaknya  sudah  baik,  tax  minded tinggi, dan tingkat integritas masyarakat tinggi.
Withholding  System. Sistem  pemungutan  pajak  yang  memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk menghitung, memotong, atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

## Pajak Hotel
Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Hotel adalah fasilitas  penyediaan  jasa  penginapan/peristirahatan  termasuk  jasa  terkait  lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga losmen, motel, gubuk pariwisata, wisma  pariwisata,  pesanggrahan,  rumah  penginapan  dan  sejenisnya,  serta  rumah kos  dengan  jumlah  kamar  lebih  dari  sepuluh  kamar. Objek  pajak  hotel  adalah pelayanan  yang  disediakan  oleh  hotel  dengan  pembayaran,  termasuk  jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Pelayanan hotel yang juga termasuk dalam objek pajak hotel. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan, wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

## Pajak Restoran
Pajak  restoran  adalah  pajak  atas  pelayanan  yang  disediakan  oleh  restoran. Restoran  adalah  fasilitas  penyedia  makanan  dan/atau minuman  dengan  dipungut bayaran,  yang  mencakup juga  rumah  makan,  kafetaria,  kantin,  warung,  bar,  dan
sejenisnya  termasuk  jasa  boga/katering.  Warung  dimasukkan  dalam  definisi restoran,  meskipun  sering  melayani  masyarakat  menengah  ke  bawah,  dalam beberapa kasus hasil yang didapatkan warung cukup besar . Objek pajak restoran adalah  pelayanan  yang  disediakan  oleh  restoran.  Pelayanan  yang  disediakan restoran  sebagaimana  dimaksud meliputi  pelayanan  penjualan  makanan  dan/atau minuman  yang  dikonsumsi  oleh  pembeli,  baik  dikonsumsi  di  tempat  pelayanan maupun ditempat lain. Sedangkan subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

## C. METODE PENELITIAN
Populasi  dalam  penelitian ini  yaitu  laporan target  dan  realisasi  Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 2022. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik probability sampling dengan tipe purposive sampling . Menggunakan metode analisis  deskriptif  yaitu  suatu  penelitian  dengan  mengumpulan,  menyusun, mengolah,  dan  menganalisis  angka  agar  dapat  memberikan  gambaran  mengenai suatu  keadaaan  tertentu  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan.  Perhitungan  angka- angka  menggunakan  rumus  efektivitas  dan  kotribusi  atau  mengukur  rasio sebagaimana rumus di bawah ini.
1. Analisis Efektivitas
Besarnya  peningkatan  efektivitas  pajak  hotel  dan  pajak  restoran  dapat dihitung dengan rumus :
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 = Realisasi pendapatan (pajak hotel dan restoran)
Target Pendapatan (Pajak hotel dan restoran) 𝑥100%

## 2. Analisis Kontribusi
Kontribusi  pajak  hotel  dan  pajak  restoran  terhadap  PAD,  dapat  dihitung dengan menggunakan rumus:
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 = Realisasi pendapatan (pajak hotel atau restoran) Realisasi Penerimaan PAD 𝑥100%

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut ini merupakan hasil perhitungan efektivitas pajak hotel dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode tahun 2021 sampai tahun 2022.
Tabel 1. Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel 2021-2022 Tahun Target (Rp ) Realisasi (Rp ) (%) Keterangan 2021 800.000.000.000 870.899.836.459 108,87  Sangat Efektif 2022 1.400.000.000.000 1.487.837.412.464 106,27  Sangat Efektif Sumber: BPRD DKI Jakarta (diolah peneliti)
Tingkat efektivitas pajak hotel untuk tahun  2021-2022 dapat dikategorikan “Sangat  efektif”  karena  mencapai  target  yang  ditetapkan,  di  tahun  2022  tingkat efektivitasnya sebesar 106,27% atau mengalami penurunan sebesar 2% dari tahun 2021.  Hal  ini  disebabkan  karena  semakin  menurunnya  wajib  pajak  yang  dapat melunasi kewajibannya tepat waktu. Walaupun demikian tingkat efektivitas pajak hotel dari tahun 2021 – 2022 dapat dikategorikan sangat efektif. Hasil pencapaain penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  dari  sumber  pajak  hotel  meningkat  jika dibandingkan saat tahun 2019 dan tahun 2020, hal ini disebabkan karena pandemi COVID-19  tahun  2019  sangat  mempengaruhi  menurunnya  tingkat  pendapatan secara global tidak terkecuali untuk sektor perhotelan.
Tabel 2. Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran 2021–2022 Tahun Target (Rp ) Realisasi (Rp ) Efektivitas (%) Keterangan 2021 2.000.000.000.000  2.160.496.071.557 108,02 Sangat Efektif 2022 4.000.000.000.000  3.390.509.193.253 84,76 Cukup Efektif Sumber: BPRD DKI Jakarta (diolah peneliti)
Pajak  Restoran  untuk  tahun  2021  –  2022  dikategorikan  “Sangat  Efektif” karena  mencapai  target  yang  ditetapkan,  di  tahun  2022  tingkat  efektivitasnya sebesar  84,76%  sehingga  tingkat  efektivitasnya  mengalami  penurunan  menjadi kategori cukup efektif. Dan menurut perhitungan tersebut tingkat efektifitas pajak restoran dari tahun 2021-2022 dapat dikategorikan sangat efektif.
Tabel 3. Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Tahun Anggaran 2021/2022 Tahun  Pajak Hotel (Rp ) P A D (Rp ) Kontribusi (%) 2021 870.899.836.459 41.606.307.405.630 2,09 2022 1.487.837.412.464  45.608.404.729.501 3,26 Rata-rata Kontribusi Pajak Hotel 2,67 Sumber: BPRD DKI Jakarta (diolah peneliti)
Setelah  menghitung  kontribusi  pajak  hotel  dari  tahun  2021-2022  dapat diketahui bahwa untuk pajak hotel kontribusi terbesar berada di tahun 2022 sebesar 3,26%  dan  persentase  terendah  tahun  2021  sebesar  2,09%  dengan  rata-rata kontribusi sebesar 2,67%.
Tabel 4. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun Anggaran 2021-2022 Tahun  Pajak Restoran (Rp ) P A D (Rp ) Kontribusi (%) 2021  2.160.496.071.557 41.606.307.405.630 5,19 2022  3.390.509.193.253 45.608.404.729.501 7,43 Rata-rata Kontribusi Pajak Hotel 6,31 Sumber : BPRD DKI Jakarta (diolah peneliti)
Setelah  menghitung  kontribusi  pajak  restoran  dari  tahun  2021-2022  dapat diketahui  bahwa  untuk  pajak  restoran  kontribusi  terbesar  berada  di  emewah, restoran siap saji atau restoran regular. Hal ini merujuk pada penelitian sebelumnya (Gago et al., 2009).

## E. SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisa pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021-2022 sangat bervariasi dan memiliki rentang sebagai berikut.
a) Pada tahun 2021 tingkat efektivitasnya yang paling tinggi adalah pajak hotel dengan tingkat efektivitas sebesar 108,87%, sedangkan pajak restoran tingkat efektivitasnya  sebesar  108,02%,  hanya memiliki  selisih  0,79%  dari  tingkat efektivitas pajak restoran.
b) Pada  tahun  2022  tingkat  efektivitasnya  paling  tinggi  adalah  pajak  hotel dengan tingkat efektivitas sebesar 106,27%, sedangkan pajak restoran tingkat efektivitasnya  sebesar  84,76%,  hanya memiliki  selisih  21,51%  dari  tingkat efektivitas pajak restoran.
Secara  keseluruhan  kontribusi  pajak  hotel  dan  pajak  restoran  pada  tahun 2021-2022  memberikan  kontribusi  yang  baik  terhadap  PAD  sehingga  dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima. Untuk pajak hotel persentase kontribusi terbesar berada 2022 sebesar 3,26% dan perentase terendah 2021 sebesar 2,09%. Untuk  pajak  restoran  memiliki  rata-rata  kontribusi  6,31%  dimana  kontribusi sebesar 7,43% di 2022 dan dan terendah sebesar 5,19% di 2021.
Tingkat evektifitas dari pajak hotel dan pajak restoran pada 2021-2022 sudah sangat  efektif  karena  secara  keseluruhan  tingkat  efektivitas  mencapai  persentase lebih dari 100%
Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta harus menyiapkan tambahan aparatur  pajak  dalam  satu  tim  untuk  mengupdate  data-data tagihan yang lebih akurat dan terbaru agar data-data yang diperolah up to date setiap tahunnya  serta aparatur  pemungutan  pajak  harus  meningkatkan  kinerja  pemeriksaan dan kinerja lapangan.  Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  harus  menyediakan sanksi  berupa theraphy  shock seperti  sanksi  yang  bersifat  khusus  untuk  wajib pajak yang tidak patuh. Selain itu, masyarakat sebagai wajib pajak yang mempunyai usaha harus  transparan dengan pelaporan pajak dan pembayarannya sesuai dengan pendapatan  dan  serta  mentaati tata  cara  pemungutan  wajib  pajak  yang  ada,  jika tidak  mengetahui  wajib  menanyakan  kepada anggota  Badan  Pendapatan  Daerah DKI Jakarta untuk mengetahui tata cara pemungutan wajib pajak yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Gago, A., Labandeira, X., Picos, F., & Rodríguez, M. (2009). Specific and general taxation of tourism activities. Evidence from Spain. Tourism Management , 30 (3), 381–392. https://doi.org/10.1016/J.TOURMAN.2008.08.004
Hadi, S. S. (2021). Analisis Efektivitas Pajak HOtel dan Kontribusi Terhadap Pajak Daerah  Pada  Badan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  (BPRD)  Propinsi  DKI Jakarta. Akrab  Juara :  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Sosial , 6 (3),  184–204. https://doi.org/10.58487/AKRABJUARA.V6I3.1537
Halim,  A.,  Bawono,  I.  R.,  &  Dara,  A.  (2020). Perpajakan:  Konsep,  Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus (3rd ed.). Salemba Empat.
https://penerbitsalemba.com/buku/03-0145-perpajakan-konsep-aplikasi- contoh-dan-studi-kasus-e3-abdul-halim-dkk
Ilyas,  W.  B.,  &  Burton,  R.  (2010). Hukum  Pajak (5th  ed.).  Salemba  Empat. https://penerbitsalemba.com/buku/03-0082-hukum-pajak-e5
Mardiasmo.  (2018). Perpajakan  Edisi  Terbaru  2018  /  Mardiasmo .  ANDI. https://dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/612r3
Memah,  E.  W.  (2013).  Efektifitas  dan  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Hotel  dan Restoran Terhdaap PAD Kota Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 1 (3), 775–881.
https://doi.org/10.35794/EMBA.1.3.2013.1896
Mulatsih,  Kusumawardani,  A.,  &  Utomo,  R.  B.  (2021).  Analisis  Efektifitas, Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Pajak Parkir dan Pajakr Reklame Terhadap Pendapatan  ALI  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun  2016-2020. Jurnal Ilmiah  MEA:  Manajemen,  Ekonomi  Dan  Akuntansi , 5 (3),  3148–3165. https://doi.org/10.31955/MEA.V5I3.1875
Ndubuisi, C. J., Ezeokwelume, O. L., & Maduka, R. O. (2020). Tax Revenue, Tax Reform and Government Expenditure: The Case of Nigerian Economy (1994 – 2017). Asian Journal of Economics, Business and Accounting , 18 (3), 1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.9734/ajeba/2020/v18i330283
Pangestu, M., & Ngadiman. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan  Pad  DKI  Jakarta  Periode  2012-2019. Jurnal  Paradigma Akuntansi , 4 (3), 1419–1427. https://doi.org/10.24912/JPA.V4I3.20028
Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No.  32,  115  (2004).  https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32- tahun-2004
Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusah dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. TLN NO.4438, 1 (2004). https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004
Raco,  K.  A.,  Runtu,  T., &  Tangkuman,  S. J.  (2021). Efektivitas  Dan  Kontribusi Penerimaan  Pajak  Hotel  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Bitung. Jurnal  LPPM  Bidang  EkoSosBudKum  (Ekonomi,Sosial,Budaya,  Dan
Hukum) , 5 (1), 194–198. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/3
7120
Resmi,  S.  (2019). Perpajakan:  Teori  dan  Kasus (11th  ed.).  Salemba  Empat. https://penerbitsalemba.com/buku/03-0143-perpajakan-teori--kasus-edisi- 11--buku-1
Samosir, M. S. (2020). Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran  dan  Hiburan  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Pada  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. Journal of Public Administration and Government , 2 (1), 35–43. https://doi.org/10.22487/JPAG.V2I1.38
Uremadu, S. O., & Ndulue, J. C. (2011). A review of private sector tax revenue generation  at  local  government  level:  Evidence  from  Nigeria. Journal  of Public Administration and Policy Research , 3 (6), 174–183. https://doi.org/10.5897/JPAPR.9000002
Wulandari,  P.  A.,  &  Iryanie,  E.  (2018).  Pajak  Daerah  dalam  Pendapatan  Asli Daerah. In e-Library UIN Sunan Gunung Djati (1st ed.). Deepublish (Grup Penerbitan  CV  Budi  Utama).  https://elibrary.uinsgd.ac.id/detail/pajak- daerah-dalam-pendapatan-asli-daerah/11835
Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi  (JIRA) , 8 (4).
https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398