Fahmi, Evaluasi Kebijakan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang.....
Evaluasi Kebijakan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
(Studi Kasus Kecamatan Samboja)

## Fahmi
Alumni Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman
Abstract: This  article  is  an  effort  to  evaluate  the  authority  transformation  policy from Bupati to  Camat based  on UU No. 32 year 2004.  Its purpose is to increase the quality  and  effectivity  of  public  services.  Implementing  of  this  policy  needs  the society  consciousness  and  government  commitment.  Then,  the  coordination between  institutions  within  the  government  is  nessecary  to  endorse  the implementation  of  Bupati  Policy  Number  6  year  2011  concerning  to  the  authority transformation.
Keywords: Authority transformation, Evaluation, Policy
Abstrak: Responsivitas,  efektivitas,  efisiensi,  kecukupan  dan  responsivitas    yang berkaitan  dengan  pelimpahan    sebagian    kewenangan  Bupati  kepada  Camat   dapat dilaksanakan cukup baik, meskipun hanya lima bidang saja yang dapat dilaksanakan dari dua belas bidang yang dilimpahkan.
Faktor  pendorong  adalah  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  dan  efektifitas  pelayan umum.  Sedangkan  faktor  penghambat  masih  ditemukannya  kurangnya  sosialisasi aparat pemerintah, kurangnya kesadaran/ pemahaman masyarakat (besarnya biaya, materi  serta  waktu  yang  terbuang  untuk  mencapai  kecamatan  menjadi  faktor keengganan  berurusan  dengan  kecamatan).  Tidak  adanya  koordinasi  antara  SKPD terkait  dengan  Kecamatan  dimana  Instansi  induk  terkesan  belum  sepenuhnya menyerahkan urusan kepada kecamatan.
Kata Kunci : Evaluasi, Pelimpahan Kewenangan

## Pendahuluan
Dengan  berlakunya  otonomi  daerah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1999,  yang  sekarang  telah  diubah  dengan    Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004,  maka  banyak  pihak  yang  menaruh  harapan  besar  terhadap  keberhasilan otonomi  daerah  terutama  dalam  mendorong  terwujudnya good  governance . Asumsinya,  jika  otonomi  daerah  dilaksanakan  dengan  baik  maka  peluang  untuk mereformasi praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia akan terbuka lebar.
Dengan  dimilikinya  kewenangan  yang  besar  oleh  Kabupaten/Kota  dalam menyelenggarakan  pemerintahan  serta  penguatan  fungsi  dan  peran  legislatif  di daerah diharapkan mampu memotivasi terjadinya perbaikan kualitas kebijakan, mulai formulasi  kebijakan,  evaluasi  kebijakan,  proses  kebijakan,  transparan,  responsif  dan akuntabel terhadap semua stakeholders di daerah.
Tak  dapat  disangkal  lagi  kalau  persoalan  birokrasi  di  Indonesia  sangat kompleks  dan  serius.  Di  mata  masyarakat,  birokrasi  identik  dengan  korupsi,  in-
efisiensi,  pelayanan  yang  berbelit-belit,  rendahnya  tingkat  akuntabilitas, responsifitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Baik-buruknya pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi sangat terkait dengan  kemampuan  dan  kualitas  dari  birokrasi  itu  sendiri.  Kemampuan  birokrat pemerintahan  selain  dibentuk  melalui  pengembangan  dan  peningkatan pengetahuan  dan  keahlian  individu  juga  sangat  dipengaruhi  oleh sistem  organisasi tersebut  seperti  orientasi  kerja,  struktur  organisasi,  model  kepemimpinan  serta renumerasi yang diterima oleh aparatur.
Peran  pemerintah  yang  selama  ini  sebagai ruler seharusnya  diganti  dengan sebagai fasilitator seperti  yang  dikatakan  oleh  (Osborne  &  Gaebler,1992),  dengan sepuluh  prinsip  Mewirausahakan  Birokrasi,  yang  memperkenalkan  paradigma  baru dengan menempatkan birokrasi sebagai fasilitator bukan sebagai ruler atau patron.
Dengan  dimilikinya  kewenangan  yang  besar  oleh  Kabupaten/Kota  dalam menyelenggara  kan  pemerintahan  serta  penguatan  fungsi  dan  peran  legislatif  di daerah diharapkan mampu memotivasi terjadinya perbaikan kualitas kebijakan, mulai formulasi  kebijakan,  evaluasi  kebijakan,  proses  kebijakan,  transparan,  responsif  dan akuntabel terhadap semua stakeholders di daerah.
Dalam  Undang  Undang    No.22/1999  pasal  66  ayat  (4)  Camat  menerima pelimpahan  sebagian  kewenangan  pemerintahan  dari  Bupati/Walikota,  dalam Undang  Undang    No.32/2004  pasal  126  ayat  2  camat  dalam  pelaksanaan  tugasnya mem  peroleh  pelimpahan  sebagian  wewenang  bupati  atau  walikota  untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
Berdasarkan    Keputusan  Bupati  Kutai  Kartanegara  Nomor  6  Tahun  2011 Tentang Pelimpahan  Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kutai Kartanegara Kepada  Camat,  bahwa    camat  dalam  pelaksanaan  tugasnya  memperoleh pelimpahan  sebagian  wewenang  bupati  atau  walikota  untuk  menangani  sebagian urusan otonomi daerah. Adapun pelimpahan tersebut antara lain :
1) Kewenangan Perijinan .
2) Kewenangan Rekomendasi .
3) Kewenangan Koordinasi .
4) Kewenangan Pembinaan .
5) Kewenangan Pengawasan .
6) Kewenangan Fasilitasi .
7) Kewenangan Penetapan .
8) Kewenangan Pengumpulan data & Penyampaian Informasi .
9) Kewenangan penyelenggaraan.
10) Karakteristik geografis (Daratan atau kepulauan, dataran atau pegunungan,) ;
11) Karakteristik penduduk ( jenis pendidikan, mata pencaharian ) ;
12) Karakteristik  wilayah  (perkotaan,  pedesaan,  perkebunan,  kehutanan, perindustrian, perumahan,) .
Dalam  rangka  menggali  partisipasi  serta  keterlibatan  masyarakat,  maka  di tuntut peran lebih optimal dari aparatur yang langsung berhadapan dengan masya rakat.    Berkaitan  dengan  hal  tersebut  peran  aparat  kecamatan  harus  dapat memberikan  pengayoman,  pelayanan  prima  serta  fasilitas  kepada  masyarakat dengan  sebaik  baiknya.  Kualitas  dan  kapasitas  penyelenggara  administrasi  dan
Fahmi, Evaluasi Kebijakan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang.....
pelayanan  harus  me  miliki  nilai  lebih  dibandingkan  aparat  lainnya.  Sebagai  ujung tombak  pelayanan  berhadapan  langsung dengan  masyarakat,  perangkat  daerah  di wilayah harus memiliki jiwa pamong.   Berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa secara  keseluruhan    pelimpahan  wewe  nang  tersebut  belum  dapat  dilaksanakan secara maksimal.

## Kerangka Dasar Teori
Teori Good Governance
Kepemerintahan  yang  baik  ( Good  Governance )  merupakan  isu  sentral  yang paling  mengemuka  dalam  pengelolaan  adm  inistrasi  publik  dewasa  ini.  Tuntutan yang  gencar  dilakukan  oleh  masyarakat  kepada  pemerintah  untuk  melaksanakan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  adalah  sejalan  dengan  meningkatnya tingkat  pengetahuan  dan  pendidikan  masyarakat,  selain  adanya  pengaruh globalisasi.
Arti  good  dalam good  governance mengandung  dua  pengertian  sebagai berikut :
Pertama, nilai  yang  menjunjung  tinggi  keinginan  atau  kehendak  rakyat,  dan nilai  yang  dapat  meningkatkan  kemamapuan    rakyat  dalam  pencapaian  tuju  an, kemandirian,  pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
Kedua , aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif  dan efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.
Pada  dasarnya  prinsip good  governance didasarkan  kepada  pendekatan  ma najemen  baru.  Pendekatan  ini  menurut  Hughes  (1994),  ditandai  oleh  beberapa karakteristik antara lain ;
1) Perubahan  yang  besar  pada  orientasi  administrasi  Negara  tradisional  menuju keperihatinan  yang  lebih  besar  pada  pencapaian  hasil  dan  per tanggungjawaban pribadi pimpinan ;
2) Keinginan untuk keluar dari birokrasi klasik untuk menjadi organisasi, pegawai, masa pengabdian dan kondisi dan pekerjaan lebih luwes;
3) Tujuan  organisasi  dan  individu  pegawai  disusun  secara  jelas,  sehingga  me mungkinkan  untuk  dibuatkannya  tolak  ukur  prestasi  lewat  indikator  kinerja masing-masing.demikian pula sistem evaluasi program-prog ramnya.
4) Staf  pimpinan  yang  senior  mungkin  bisa  mempunyai  komitmen  politik  kepada pemerintah yang ada daripada bersikap non partisipan dan netral.
5) Fungsi-fungsi  pemerintah  bisa  dinilai  lewat  uji  pasar,  seperti  misalnya dikontrakan pada pihak ketiga tanpa harus ditangani oleh pemerintah sendiri.
6) Mengurangi peran-peran pemerintah, misalnya lewat kegiatan privatisasi.

## Konsep Kebijakan
Kebijakan  sebagai  suatu  aktivitas  dan  skope  pemerintahan.  Menurut Friedrich  dalam  Abdul  Wahab  (1997)  menyatakan  bahwa  kebijakan  adalah  suatu tindakan  yang  mengarah  pada  tujuan  yang  diusulkan  seseorang,  kelompok,  atau pemerintah  dalam  lingkungan  tertentu  sehubung  dengan  adanya  hambatan- hambatan  tertentu  seraya  mencapai  tujuan  atau  mewujudkan  sasaran  yang diinginkan.
Kemudian  menurut  Anderson  dalam  Islami  (1992)  menyatakan  kebijakan adalah  serangkaian  tindakan  yang  mempunyai  tujuan  tertentu  dan  dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok guna memecahkan masalah tertentu.
Sedangkan  menurut  James  E.  Anderson  (  dalam  Jones,  1996)  kebijakan adalah  ”serangkaian  tindakan-tindakan  yang  mempunyai  tujuan  tertentu  yang diikuti  dan  dilaksanakan  oleh  seorang  pelaku  atau  sekelompok  pelaku  guna memecahkan  suatu  masalah  tertentu”.  Menurutnya  implikasi  dari  pengertian kebijaksanaan tersebut adalah :
(1)  bahwa  kebijakan  tersebut  harus  selalu  mempunyai  tujuan  tertentu  atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu,
(2)  bahwa  kebijakan  itu  berisi  tindakan-tindakan  atau  pola-pola  tindakan  pejabat pemerintah;
(3)  bahwa  kebijakan  itu  adalah  merupakan  apa  yang  benar-benar  dilakukan  oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang dimaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu;
(4)  bahwa  kebijakan  itu  bersifat  positif  dalam  arti  merupakan  beberapa  bentuk tindakan  pemerintah  mengenai  suatu  masalah  tertentu  atau  bersifat  negatif, dalam  arti:  merupakan  keputusan  pejabat  pemerintah  untuk  melakukan sesuatu; dan
(5)  bahwa  kebijakan  didasarkan  atau  selalu  dilandaskan  pada  peraturan perundangundangan dan bersifat memaksa ( otoritatif ).
Menurut  Solichin  Abdul  Wahab  (1997)  implementasi  adalah  pelaksanaan keputusan  kebijakan  dasar,  biasanya  dalam  bentuk  undang-undang  namun  dapat pula  dalam  bentuk  perintah-perintah  atau  keputusan-keputusan  eksekufif  yang penting atau keputusan badan peradilan.
Solichin  juga  juga  mengemukakan  implementasi  sebagian  besar  program pemerintah dan pasti akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan yang berusaha keras mempengaruhi perilaku pejabat-pejabat lapangan dalam rangka memberikan pelayanan  atau  jasa  tertentu  kepada  masyarakat  atau  mengatur  perilaku  diri  satu atau lebih kelompok sasaran.

## Implementasi Kebijakan Publik
Grindle  (1980)  proses  implementasi  adalah  proses  kebijakan  hanya  dapat dimulai  apabila  tujuan-tujuan  dan  sasaran  yang  semua  telah  terperinci,  program- program  aksi  telah  dirancang  dan  sejumlah  dana  atau  biaya  telah  di  alokasikan utnuk  mewujudkan  tujuan-tujuan  dan  sasaran  tersebut.  Isi  kebijakan  itu  sendiri berisi antara lain ;
1) Kepentingan yang dipengaruhi
2) Tipe manfaat
3) Derajat perubahan yang diharapkan
4) Letak pengambilan keputusan
5) Pelaksanaan program
Fahmi, Evaluasi Kebijakan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang.....
6) Sumber daya yang dilibatkan.
Model  Grindle  memandang  implementasi  kebijaksanaan  ditentukan  oleh kontens  kebijakan  dan  konteks  implementasinya.  Pernyataan  Grindle  ini  kiranya tidak  jauh  berbeda  dengan  penjelasan  Van  Meter  dan  Van  Hom  juga  pandangan Hood serta. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun di depan, setidak-tidaknya mereka melihat  implementasi  dan  ketergantungannya  oleh  lingkungan  serta  pemidahan proses politik dan administrasi.
Lebih jauh dikemukakan oleh Grindle (1980) bahwa : keberhasilan implemen tasi  suatu  kebijakan  akan  sangat  ditentukan  oleh "Content  dan  Context" dari kebijakan. Content dari  kebijakan  merupakan  faktor  penting  dalam  me  nentukan hasil dari prakarsa implementasi namun   juga sangat ditentukan oleh kondisi sosial politik dan ekonomi yang ada.
Content kebijakan meliputi 6 (enam) variabel antara lain yaitu :
1.   Pihak yang kepentingannya dipengaruhi.
2.   Jenis manfaat yang bisa diperoleh.
3.   Jangkauan perubahan yang bisa diharapkan.
4.   Letak pengambilan keputusan.
5.   Pelaksanaan kebijakan / program.
6.   Sumber daya yang dapat disediakan.
Sedangkan context kebijakan meliputi 3 (tiga) variabel yaitu : 1.   Kekuasaan, kepentingan, strategi dari para aktor yang terlibat
2.   Cirri-ciri kelembagaan dan rezim
3.   Konsistensi dan daya tanggap
Menurut  Meter  dan  Horn  (1975  dalam  Wahab,  1997)  implementasi  adalah: “those  actions  by  public  or  private  individuals  (or  groups)  that  are  directed  at  the achievement of objectives set forth in prior policy decisions” (tindakan-tindakan yang dilakukan  baik  oleh  individu-individu/pejabat-pejabat  atau  kelompok-kelompok peme  rintah  atau  swasta  yang  diarahkan  pada  ter  capainya  tujuan-tujuan  yang digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

## Evaluasi Kebijakan Publik
Secara  umum  evaluasi  kebijakan  dapat  dikatakan  sebagai  kegiatan  yang menyangkut  estimasi  atau  penilaian  kebijakan  yang  mencakup  substansi,  imple mentasi  dan  dampak.  Dalam  hal  ini,  evaluasi  kebijakan  dipandang  sebagai  suatu kegiatan  fungsional.  Artinya,  evaluasi  kebijakan  tidak  hanya  dilakukan  pada  tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.
Dengan  demikian,  evaluasi  kebijakan  bisa  meliputi  tahap  perumusan masalah masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesai kan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.
Menurut  William  N.  Dunn,  (1998)  evaluasi  mempunyai  empat  karateristik, yaitu focus nilai, interdepensi fakta-nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, dan dualitas nilai.
1. Fokus nilai.
Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan  atau  nilai  dan  sesuatu  kebijakan  dan  program.  Evaluasi  terutama
merupakan  usaha  untuk  menentukan  manfaat  atau  kegunaan  sosial  kebijakan atau  program,  dan  bukan  sekedar  usaha  untuk  mengumpulkan  informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  dapat  selalu  dipertanyakan,  evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.
2. Interdependensi Fakta Nilai.
Tuntutan  evaluasi  tergantung  baik  "fakta"  maupun  nilai”  Untuk  menyatakan bahwa  kebijakan  atau  program  tertentu  telah  mencapai  tingkat  kinerja  yang tertinggi (atau rendah)  diperlukan tidalc hanya bahwa hasil-hasil kebijakan ber harga  bagi  sejumlah  individu,  kelompok  atau  seluruh  masyaralcat;  untuk menyatakan  demikian,  hams  didukung  oleh  bukti  bahwa  hasil-hasil  kebijakan secara  aktual  merupakan  konsekuensi  dan  aksi-aksi  yang  dilakukan  untuk memecahlcan  masalah  tertentu.  Oleh  karena  itu,  pemantauan  merupakan prasyarat bagi evaluasi.
3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Tuntutan  evaluatif,  berbeda  dengan  tuntutan-tuntutan  advokatif,  diarahkan pada  hasil  sekarang  dan  masa  lalu,  ketimbang  hasil  di  masa  depan.  Evaluasi bersifat  retrospektif  dan  setelah  aksi-aksi  dilakukan  ( expost ).  Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan ( exante ).
4. Dualitas nilai.
Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama  dengan  rekomendasi  sejauh berkenaan  dengan  nilai  yang  ada (misalnya, kesehatan)  dapat  dianggap  sebagai  intrinsik  (diperlukan  bagi  dirinya)  ataupun ekstrinsik  (diperlukan  karena  hal  itu  mempengaruhi  pencapaian  tujuan-tujuan lain).  Nilai-nilai  sering  ditata  di  dalam  suatu  hirarki  yang  merefleksikan kepentingan  relatif  dan  saling  ketergantungan  antar  tujuan  dan  sasaran (Francis, G.  :1971).

## Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan Publik
James  Anderson  (1979)  membagi  evaluasi  kebijakan  ke  dalam  tiga  tipe. Masing-masing  tipe  evaluasi  yang  diperkenalkan  ini  didasarkan  pada  pamahaman para evaluator terhadap evaluasi.
Tipe  evaluasi  kebijakan  dipahami  sebagai  kegiatan  fungsional.  Bila  evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai  kegiatan  yang  sama  pentingnya  dengan  kebijakan  itu  sendiri.  Para pembentuk-kebijakan  dan  administrator  selalu  membuat  bijakan-kebijakan, program-program dan proyek-proyek.
Carol  Weiss  mengatakan  bahwa  :”  para  pembuat  keputusan  program melakukan  evaluasi  untuk  keputusan  keputusan  untuk  membenarkan  dan  menge sahkan  keputusan-keputusan  yang  sudah  dibuat;  untuk  membebaskan  diri  dari kontroversi  tentang  tujuan-tujuan  masa  depan  dengan  mengelak  kan tanggungjawab; mem pertahankan program dalam pandangan pemilihnya, pemberi dan atau masyarakat; serta untuk memenuhi syarat-syarat pemerintah atau yayasan dengan ritual evaluasi”.
Fahmi, Evaluasi Kebijakan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang.....

## Beberapa Langkah Evaluasi Kebijakan Publik
Untuk melakukan evaluasi yang baik dengan margin kesalahan yang minimal beberapa  ahli  mengembangkan  langkah-langkah  dalam  evaluasi  kebijakan.  Salah satu ahli tersebut adalah Edward A. Suchman. Mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan antara lain :
1) Mengidentifikasi  tujuan  program  yang  akan  dievaluasi  Analisis  terhadap masalah
2) Analisis terhadap masalah
3) Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5) Menentukan  apakah  perubahan  yang  diamati  merupakan  akibat  dari  kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. Setidaknya ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh seorang evaluator  dalam melakukan evaluasi kebijakan publik antara lain  adalah :
1) Evaluasi  kebijakan  mungkin  menjelaskan  keluaran-keluaran  kebijakan,  seperti misalnya  pekerjaan,  uang,  materi  yang  diproduksi,  dan  pelayanan  yang disediakan.
2) Evaluasi  kebijakan  barangkali  mengenai  kemampuan  kebijakan  dalam memperbaiki masalah-masalah sosial, seperti misalnya usaha untuk mengurangi kemacetan lalu lintas atau mengurangi tingkat kriminalitas.
3) Evaluasi  kebijakan  barangkali  menyangkut  konsekuensi-konsekuensi  kebijakan dalam  bentuk  policy  feedback,  termasuk  di  dalamnya  adalah  reaksi  dari tindakan-tindakan  pemerintah  atau  pernyataan  dalam  sistem  pembuatan kebijakan atau dalam beberapa pembuat keputusan (Gabriel Almond : 1998)

## Tujuan Evaluasi
Tujuan  evaluasi  yaitu  untuk  memperoleh  hasil  yang  sebaik-baiknya  dengan jalan  dan  cara  yang  seefesien  mungkin  dalam  perkembangan  masya  rakat.  Dalam melaksanakan  evaluasi  kebijakan  tersebut,  timbul  kegiatan-kegiatan  perbaikan- perbaikan pelaksanaan dengan :
a) Menunjukkan kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan.
b) Menunjukkan  cara  atau  metode  yang  lebih  sesuai  dengan  kondisinya,  dilihat dan sudut cost benefits.
c) Memberikan  kritik-kritik  yang  membangun  yang  dapat  mencegah  pelaksanaan terbawa oleh arus yang keliru.
d) Memberikan  pertimbangan  kepada  pengambil  kebijakan,  agar  pelaksa  naan kebijakan  atau  program  mencapai  keberhasilan  sebagaimana  di  harapkan dengan hasil yang semestinya.
Charles  0.  Jones  juga  mengemukakan  bahwa  : "Evaluation  is  an  activity designed  to  judge  the  merits  of  goverment  program  which  varies  significaltv  in  the spesification  of  object,  the  technigue  of  measurement,  and  the  method  of  analysis". (Evaluasi  adalah kegiatan  yang  dipersiapkan  dan  ditujukan  untuk  menilai  mutu  dan
keberhasilan  program  pemerintah,  terdiri  dari  kegiatan  pemilahan  objek,  cara pengukuran dan metode analisa).

## Fungsi, Manfaat Evaluasi Kebijakan Publik
Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan yaitu:
1) Evaluasi  memberi  informasi  yang  valid  dan  tepat  untuk  dipercaya,  di  mana seberapa  jauh  kebutuhan,  nilai  dan  kesempatan  telah  dapat  di  capai  melalui tindakan publik.
2) Evaluasi  dapat  memberi  sumbangan  klarifikasi  dan  kritik  terhadap  nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
3) Evaluasi  dapat  memberi  masukan  pada  penerapan  metode  kebijakan  lainnya, dengan menunjukkan kekurangan kebijakan sebelunmya.
Fungsi Evaluasi (samudro: 1994)
a) Eksplanasi : Menjelaskan realitas pelaksanaan program.
b) Kepatuhan : Melihat apakah pelaksanaan sesuai standar dan prosedur).
c) Auditing:  Melihat  apakah  output  sampai  kesasaran.  Adakah  kebocoran  dan penyimpangan
d) Akunting  :  Apa  akibat  sosial  ekonomi  dari  kebijakan.  Misal  seberapa  jauh mampu  meningkatkan  pendapatan  masyarakat,  adakah  dampak  yang  di timbulkan .
Tujuan evaluasi kebijakan :
a) Mengukur efek suatu program.
b) Bahan  pertimbangan  untuk  pembuatan  keputusan  lebih  lanjut  mengenai program di masa datang.
c) Menilai kesesuaian dan perubahan program.
d) Alasan memenuhi akuntabilitas Implikasi dari tujuan evaluasi tersebut adalah :
1) Mengukur  efek  hal ini menunjuk pada perlunya metodologi pene litian.
2) Membandingkan  efek  dengan  tujuan    menunjuk  pada  penggunaan  kriteria untuk mengukur keberhasilan
3) Memberikan sumbangan pada pembuatan kebijakan berikutnya
4) Terjadi peningkatan program dimasa datang Aspek kajian evaluasi kebijakan adalah :
a) Proses pembuatan kebijakan
b) Proses implementasi kebijakan
c) Konsekwensi kebijakan
d) Efektivitas dampak kebijakan
e) Evaluasi  dapat  dilakukan  sebelum  (evaluasi  sumatif),  pada  saat  (evaluasi  im plementasi) dan sesudah kebijakan diimplementasikan (evaluasi formatif). Evaluasi  kebijakan  merupakan  langkah  terakhir  dalam  proses  suatu kebijakan.  Menurut  Samudro  (1994)  evaluasi  secara  lengkap  mengandung  tiga pengertian, yaitu :
1) Evaluasi  awal,  sejak  dari  proses  perumusan  kebijakan  sampai  saat  se  belum dilaksanakan (ex-ante evaluation) .
2) Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring .
Fahmi, Evaluasi Kebijakan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang.....
3) Evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebija kan (ex- post evaluation).
Evaluasi  kebijakan  menurut  Samudro  Wibowo(1994)  dilakukan  untuk mengetahui :
1) proses pembuatan kebijakan;
2) proses implementasi;
3) konsekuensi kebijakan ;
4) efektivitas dampak kebijakan.
Menurut  William  N.  Dunn,  (2000)  kriteria  keputusan  terdiri  dari  empat  tipe utama  yaitu  :  efektifitas,  kecukupan,  responsivitas,  dan  ketepatan.  Untuk  lebih jelasnya  penulis  akan  memberikan  penjelasan  tentang  empat  tipe  utama  tersebut, yaitu sebagai berikut :
1) Efektifitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
2) Kecukupan,  yaitu  seberapa  jauh  hasil  yang  telah  tercapai  dapat  memecahkan masalah.
3) Responsivitas,  yaitu  apakah  hasil  kebijakan  memuat  preferensi  atau  nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka.
4) Ketepatan, yaitu apakah hasil yang dicapai bermanfaat.

## Hasil Penelitian
Dari 12 bidang yang dilimpahkan ke kecamatan Samboja hanya 5 bidang saja yang  merupakan  aktivitas  dilakukan  oleh  masyarakat  di  kecamatan  Samboja berkenaan dengan perijinan. Adapun kelima bidang tersebut antara lain :
1. Bidang Ketenegakerjaan
a. Pemberian Kartu Pendaftaran (AK/1) kepada pencari kerja.
2. Bidang Pekerjaan Umum
a. Pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB) untuk rumah tempat tinggal.
3. Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
a. Penerbitan  ijin  gangguan  (HO)  untuk  kegiatan  usaha  yang  menimbulkan gangguan kecil
4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
a. Pemberian  tanda  daftarindustri  Kecil  (TDIK)  untuk  jenis  tertentu  yang diusahakan  perorangan  dengan  nilai  investasi  maksimal  Rp.5.000.000,-  idak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha terdiri dari jenis industri :
5. Bidang Peternakan
a. Tanda Daftar  Peternakan Rakyat (TDPR)
b. Surat  Ket.  Asal  ternak  untuk  disembelih/potong  antar  kecamatan  dalam Kabupaten.
c. Ijin Toko/kios dan pengecer obat hewan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  baik  data  primer maupun  data  sekunder  dari    12  bidang  hanya  lima  bidang  yang  dilaksanakan  di kecamatan  Samboja  yang  paling  dominan  dalam  pemberian  ijin  ini  adalah  bidang ketenagakerjaan  untuk  tahun  2012  ada  269  surat  ijin  yang  dikeluarkan  oleh kecamatan,  kemudian  bidang  pekerjaan  umum  ada  51  surat  ijin  mendirikan
bangunan yang dikeluarkan oleh kecamatan, kemudian kesatuan bangsa dan politik dalam  negeri  ada  187  surat  ijin  gangguan  dan  bidang  perindustrian  perdagangaan ada 8 surat ijin yang dikeluarkan dan untuk bidang peternakan ada 7 surat ijin yang dikeluarkan oleh kantor kecamatan.

## Evaluasi kebijakan  indikator yang akan diteliti Efektivitas
Efektivitas  adalah  seberapa  baik  pekerjaan  yang  dilakukan,  sejauh  mana orang  menghasilkan  keluaran  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Ini  berarti  bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya  maupun  mutunya,  maka  dapat  dikatakan  efektif.  Apabila  tujuan  yang dimaksud  adalah  tujuan  suatu  instansi  maka  proses  pencapaian  tujuan  tersebut merupakan  keberhasilan  dalam  melaksanakan  program  atau  kegiatan  menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.
Dari  hasil  penelitian  dan  wawancara  yang  dilakukan  dapat  dikatakan  bahwa  hasil yang  diinginkan  belum  dapat  tercapai  secara  maksimal  (efektif),  karena  dari  12 bidang kewenangan yang diserahkan oleh Bupati ke camat, ternyata hanya 5 bidang kewenangan saja yang dapat dilaksanakan cukup efektif.

## Efisiensi
Sebagaimana  diketahui  bahwa  efisiensi  digunakan  untuk  mengukur  proses, efektivitas  guna  mengukur  keberhasilan  mencapai  tujuan”.  Khusus  mengenai efektivitas pemerintahan . Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan)  dan  output  (hasil  antara  keuntungan  dengan  sumber-sumber  yang diperguna kan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber  yang  terbatas.  Dengan  kata  lain  hubungan  antara  apa  yang  telah diselesaikan.”
Efisiensi seringkali dikaitkan dengan kinerja suatu organisasi karena efisiensi mencerminkan  perbandingan  antara  keluaran  ( output )  dengan  masukan  ( input ). Dalam  berbagai  literatur,  efisiensi  juga  sering  dikaitkan  dengan  produktivitas karena   sama-sama   menilai   variabel   input   terhadap   output.
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa usaha yang di perlukan untuk  mencapai  hasil  yang  diinginkan  sudah  cukup  baik,  karena  sosialisasi  serta tanggapan  dari  masyarakat  yang  positif    terhadap  pelimpahan  kewenangan tersebut cukup membantu aktivitas atau usaha masyarakat.

## Kecukupan
Sebagaimana  diketahui  bahwa  salah  satu  tujuan  daripada  pelimpahan kewenangan  yang  diberikan  kepada  kecamatan  adalah  dalam  rangka  memberikan pelayanan  yang maksimal  terutama  dalam  hal  pemberian  ijin  dan  yang  lain  lainnya sesuai  dengan  aktivitas  mereka  yaitu  seberapa  jauh  hasil  yang  telah  dicapai  dalam memecahkan masalah.
Sebagian besar urusan pelayanan publik yang ditangani kecamatan hanyalah berupa legalisasi surat dari kepala desa atau rekomendasi untuk dilanjutkan ke pemerintah Kabupaten.   Hal  ini  jelas  mengakibatkan  dilema  bagi  kecamatan,  di  satu  sisi  ingin memberikan pelayanan yang mudah, murah dan cepat, namun di sisi lain terhambat oleh  sedikitnya  kewenangan  untuk  menyelesaikan  pelayanan  kepada    masyarakat.
Fahmi, Evaluasi Kebijakan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang.....
Dengan  adanya  pelimpahan  ini  sudah  cukup  membantu  menyelesaikan  masalah bagi masyarakat, karena tidak lagi harus ke Kabupaten.
Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dapat dikatakan bahwa dengan adanya penyerahan wewenang yang dilimpahkan kepada kecamatan dapat menyelesaikan  sebagian  masalah  di  kecamatan  yang  berkaitan  dengan  beberapa surat perijinan yang cukup dibuat atau dikeluarkan oleh kecamatan.

## Pemerataan
Pelimpahan  wewenang  adalah  hak  seorang  pejabat  untuk  mengambil tindakan  yang  diperlukan  agar  tugas  serta  tanggungjawabnya  dapat  dilaksanakan dengan  baik,  dengan  dilimpahkannya  sebagian  wewenang  dari  Kabupaten  ke Kecamatan  maka  akan  memudahkan  kita  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat secara merata dan mereka merasakan manfaatnya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  wawancara  yang  dilakukan  dengan beberapa  responden  dapat  dikatakan  bahwa  manfaat  Pelimpahan  wewenang  dari Bupati kepada Camat sudah merata dirasakan semua pihak.

## Responsivitas
Konsep  responsivitas  merupakan  pertanggungjawaban  dari  sisi  yang menerima pelayanan atau masyarakat. Seberapa jauh mereka melihat administrator negara  atau  birokrasi  publik  bersikap  tanggap  yang  tinggi  terhadap  apa  yang menjadi  permasalahan,  kebutuhan,  keluhan  dan  aspirasi  mereka.  Responsivitas meng  gambarkan  kualitas  interaksi  antara  administrasi  publik  dengan  klien. Hal ini berarti  responsivitas  dapat  dilihat  dari  sejauh  mana  kebutuhan,  masalah,  tuntutan dan  aspirasi  masyarakat  dapat  dipuaskan  dalam  bingkai  kebijakan, kompre hensivitas, assesibilitas administrasi.
Responsivitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyediakan apa  yang  menjadi  tuntutan  seluruh  rakyat  di  suatu  negara.  Dalam  hal  ini responsivitas merupakan cara yang efisien dalam memanage atau mengatur urusan baik  di  tingkat  pusat  maupun  tingkat  daerah  atau  lokal  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat,  karenanya  baik  pemerintah  pusat  maupun  daerah dikatakan responsif terhadap kebutuhan masyarakat apabila kebutuhan masyarakat tadi diidentifikasi oleh para pembuat kebijakan dengan menggunakan pengetahuan yang  dimiliki,  secara  tepat  dan  dapat  menjawab  apa  yang  menjadi  kepentingan publik.  Untuk  melihat  apa  apakah  hasil  kebijakan  memuat  preferensi  atau  nilai kelompok dan dapat memuaskan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dapat  dikatakan  bahwa  respon sivitas  yang  berkaitan  dengan,  tuntutan  dan  aspirasi  masyarakat  dapat  dipuaskan dalam bingkai kebijakan, sudah cukup baik dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
Secara  keseluruhan  pelimpahan  Pelimpahan    Sebagian    Kewenangan  Bupati Kepada  Camat    dapat  dilaksanakan  cukup  baik,  meskipun  hanya  lima  bidang  saja yang dapat dilaksanakan dari dua belas bidang yang dilimpahkan.

## Faktor Yang Mendorong dan Menghambat Evaluasi Kebijakan Bupati di Kecamatan Samboja
Adapun faktor pendorong dalam menjalankan tugasnya, camat memperoleh pelim  pahan  kewenangan  dari  Bupati.  Dengan  pelimpahan  itu,  diharapkan  camat dapat  secara  cepat  dan  tepat  mengambil  keputusan  dalam  melayani  masyarakat, hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  Dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  dan  efektifitas  pelayan  umum,  maka faktor  sumber  daya  manusia  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  meng implementasikan pelimpahan wewenang tersebut. Kemudian faktor lainnya adalah partisipasi  masyarakat.  Partisipasinya  ini  diwujudkan  dengan  memanfaatkan kemudahan  kemudahan  mengurus  surat  perijinan  dana  lainnya  sesuai  dengan bidang yang dilimpahkan.
Faktor yang menghambat kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat  yaitu  :  (1)  Kurangnya  sosialisasi  aparat  pemerintah  Kurangnya  kesadaran  / pemahaman masyarakat ( besarnya biaya, materi serta waktu yang terbuang untuk mencapai  kecamatan  menjadi  faktor  keengganan  berurusan  dengan  kecamatan). Tidak  adanya  koordinasi  antara  SKPD  terkait  dengan  Kecamatan  dimana  Instansi induk  terkesan  belum  sepenuhnya  menyerahkan  urusan kepada  kecamatan , serta tidak  adanya  Juklak  maupun  Juknis  yang  jelas  sebagai  pedoman  dan  panduan pelaksanaan Pelimpahan urusan tidak disertai dengan anggaran, belum terakomodir dalam  anggaran  RKA  Kecamatan.  (2)  Minimnya  sarana  dan  prasarana,  kesiapan sumber  daya  aparatur,  kondisi  geografis  yang  luas  dan  sulit  dijangkau , belum  ada sanksi  tegas  yang  memberikan  efek  jera  pada  setiap  wajib  perijinan  /  pelaku pelanggaran.

## kesimpulan
1) Dengan  adanya  pelimpahan  wewenang,    beberapa  pelayanan  publik  seperti pemberian ijin dan pelayanan non perijinan dapat diselesaikan secara efisien  di kecamatan, meskipun belum maksimal, karena dari 12 bidang yang dilimpahkan kewenangannya  hanya  5  bidang  kewenangan  saja  yang  dapat  dilaksanakan cukup efektif.
2) Penyerahan  wewenang  yang  dilimpahkan  kepada  kecamatan  dapat menyelesaikan  sebagian  masalah  di  kecamatan  yang  berkaitan  dengan beberapa  surat  perijinan  yang  cukup  dibuat  atau  dikeluarkan  oleh  kecamatan, hal ini karena sosialisasi serta tanggapan dari masyarakat yang positif  terhadap pelimpahan  kewenangan  tersebut  cukup  membantu  aktivitas  atau  usaha masyarakat.
3) Manfaat  Pelimpahan  wewenang  dari  Bupati  kepada  Camat  sudah  merata dirasakan  semua  pihak,  meskipun  hanyaa  lima  bidang  saja  yang  dapat dilaksanakan dari dua belas bidang yang dilimpahkan.
4) Masih  ditemukannya  faktor-faktor  penghambat  pelaksanaan  pelimpahan urusan,  diantaranya  :  Kurangnya  sosialisasi  aparat  pemerintah  Kurangnya kesadaran / pemahaman masyarakat ( besarnya biaya, materi serta waktu yang terbuang  untuk  mencapai  kecamatan  menjadi  faktor  keengganan  berurusan dengan  kecamatan).  Tidak  adanya  koordinasi  antara  SKPD  terkait  dengan Kecamatan  dimana  Instansi  induk  terkesan  belum  sepenuhnya  menyerahkan urusan kepada kecamatan , serta tidak adanya Juklak maupun Juknis yang jelas
Fahmi, Evaluasi Kebijakan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang.....
sebagai  pedoman  dan  panduan  pelaksanaan  Pelimpahan  urusan  tidak  disertai dengan anggaran , belum terakomodir dalam anggaran RKA kecamatan.

## Saran
1) Sebaiknya dalam penyusunan kebijakan pelimpahan urusan disesuaikan dengan kondisi  dan  potensi  serta  kearifan  lokal  daerah  setempat  dalam  rangka optimalisasi pelaksanaan urusan yang dilimpahkan serta menjembatani kondisi spesifik  kecamatan  terutama  dalam  rangka  mendukung  pertumbuhan ekonominya.
2) Perbedaannya,  untuk  wilayah  pantai  sebagian  besar  urusan  yang direkomendasikan  dilimpahkan  tanpa  catatan  ,  sedangkan  untuk  wilayah  hulu urusan  yang  tersebut  direkomendasikan  dengan  catatan  tertentu  . Penambahan  urusan  bisa  dilakukan  dengan  memperhatikan  kendala-kendala yang ada.
3) Hendaknya  Pelaksanaaan  pelimpahan  sebagian  urusan perlu  didukung dengan pelimpahan  atau  transfer  sumber  daya.  Melalui  pelimpahan  sumber  daya, kecamatan  akan  dapat  melakukan  perencanaan  baik  dari  segi  sosialisasi  dan pelaksanaan  kegiatan  untuk  mendukung  pelimpahan  dengan  cara  yang disesuaikan  dengan  kondisi  kecamatan  itu  sendiri  Diperlukan  koordinasi  dan pembagian tugas antara SKPD maupun pihak lain berkaitan dengan pelayanan kewenangan. Sehingga pelaksanaan urusan tidak saling tumpang tindih dan dan tidak  terjadi  kewenangan  rangkap  sehingga  dapat  terlaksana  dengan  baik Pelaksanaan pelimpahan urusan perlu adanya juklak dan juknis yang jelas yang dapat  menunjang  pelaksanaan sekaligus  koordinasi  lintas  instansi  dan SKPD  di lingkungan  Kabupaten  dan  Kecamatan  Perlu  sosialisasi  urusan-urusan  yang kurang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

## Daftar Pustaka
Anderson, James E., 1979. Public Policy Making. New York: Holt, Reinhartnwinston. Dunn,  William  N.1992. Assesing  the  Impact  of  Policy  Analysis.  The  Fuction  of  Usable Ignore”  dalam  Advances  in  Policy  Studies  Since. New    Brunswick,  NJ. Transaction Books.
-------- 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Terjemahan : Samodra Wibawa, Diah asitadani,  Agus  Heruanto  Hadna,  Erwan  Agus  Purwanto,  Edisi  kedua. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
---------  2000, Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik. edisi  kedua.  Penerbit  Gajah  Mada University Press. Yogyakarta.
Francis G.Caro 1971. ” evaluation Reseach An Overview”, dalam Readings in Evaluation Research, ed Francis, New York ; Rusell Sage Foundation. Grindle,1980, Politics  and  Policy  Implementation  In  The  Third  World ,  Princenton University Press.
Islamy,  M.  Irfan,  1992, Prinsip-prinsip  Perumusan  Kebijakan  Negera ,  Ed.  2,  L,Cet.6,
Bimi Aksara, Jakarta.
Jones,  Charles.  1996. Pengantar  Kebijakan  Publik. Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta. Dunn, William. 1995. Analisa Kebijakan Publik Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
Michael  Seriven.  1991. The  Methodology  Of  Evaluation.”  dalam,  Perspectives  Of curriculum  Evaluation, Amarican  Educational  Research  Association, Monograph series of curriculum Evaluation, Chigago, Randu McNally.
Osborne dan Gaebler, 1992, Reinventing Government : How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector , New York: A Plume Book.
Samodra Wibowo, 1994. Evaluasi Kebijakan Publik, Jakarta.
Wahab,Solichin  Abdul  1997, Analisis  Kebijaksanaan : Dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijakan Negara , Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta ----------1998, Reformasi Pelayanan Publik Menuju Sistem Pelayanan Yang Responsif dan Berkualitas , PPS Unibraw, Malang.
Undang Undang  No.22/1999 pasal 66 ayat (4) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota.
Undang  Undang    No.32/2004  pasal  126  ayat  2 camat  dalam  pelaksanaan  tugasnya mem  peroleh  pelimpahan  sebagian  wewenang  bupati  atau  walikota  untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah .
Keputusan  Bupati  Kutai  Kartanegara  Nomor  6  Tahun  2011 Tentang  Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kutai Kartanegara Kepada Camat.