## Komunikasi Pemerintah Melalui Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kepada Publik
Rika Oktariani 1 , AG. Eka Wenats Wuryanta 2
1 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Interstudi Jakarta
2 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Interstudi Jakarta Email: rika.seleb@gmail.com

## How to cite this article
Oktariani,  Rika  dan  AG  Eka  Wenats Wuryanta. (2020). Komunikasi Pemerintah Melalui Media Center Gugus
Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19
Kepada  Publik. EXPOSE  Jurnal  Ilmu
Komunikasi . Received: 21-08-2020,
Revision: 03-09-2020, Acceptance: 30-11-2020,
Published online: 12-12-2020
DOI: 10.33021/exp.v3i2.1196
English Title : Governmental Communication through Media Center of Indonesia Covid-19 Response Acceleration Task Force for Public .
Abstract In early 2020, the world was shocked by the outbreak of Corona Virus Disease 19 or Covid-19. The spread of this disease has had broad social and economic impacts. Many countries carry out policies that are implemented in their territory, such as a lockdown policy system, or policies to maintain social distancing  or  social  distancing  to  the  community.  Moreover,  the  wider  community  does  not  have information,  experience  and  knowledge  about  what,  why  and  how  Covid-19.  This  study  examines  the management  of  communication  protocol  practices  carried  out  by  the  Government  during  the  Covid-19 period based on success in several countries, but there are also those that show the failure of this policy. This research focuses on the public communication protocol of the Media Center for Handling Covid-19 through digital media on the Covid-19 website in sedimentation of information in packaging messages in the  form  of  instructions,  appeals  to  the  public  to  prevent  Covid-19  transmission  in  their  respective regions.
Keywords : Lockdown; Covid-19; Communication; Government; Public
Abstrak Pada  awal 2020, dunia  dikejutkan  dengan  mewabahnya Corona  Virus  Disease 19  atau Covid-19. Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara sosial dan ekonomi. Banyak  negara  melakukan  kebijakan  yang  diterapkan  di  dalam  wilayahnya,  seperti  sistem kebijakan lockdown ,  atau  kebijakan  menjaga  jarak  sosial  atau social  distancing terhadap masyarakat.  Terlebih  masyarakat  luas  yang  tidak  memiliki  informasi,  pengalaman  dan pengetahuan tentang apa, mengapa, dan bagaimana mengenai Covid-19. Penelitian ini meneliti pengelolaan praktik protokol komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah pada masa Covid-19 berdasarkan  keberhasilan  di  beberapa  negara,  tetapi  ada  pula  yang  menunjukkan  kegagalan dari kebijakan ini. Penelitian ini memusatkan perhatian pada protokol komunikasi publik media center penanganan  Covid-19  melalui  media  digital  di website Covid-19  dalam  mendiseminasi informasi  seperti  mengemas  pesan  berupa  instruksi,  himbauan  kepada  masyarakat  untuk mencegah penularan Covid-19 di wilayahnya masing-masing.
Kata Kunci : Pandemi; Covid-19; Komunikasi; Pemerintah; Publik

## PENDAHULUAN
Pada awal Maret 2020, saat kasus Covid-19 di Indonesia masih terhitung satu- dua  kejadian,  pemberitaan  di  media  elektronik,  cetak,  maupun  online,  masih didominasi  oleh  pemberitaan  mengenai  korban.  Dalam  perkembangannya, pemberitaan  kemudian  membahas  analisis,  kronologis  penularan,  penyebaran,  serta cara  pencegahan  virus  dengan  pendekatan  saintifik  yang  utuh  dan  mencerahkan masyarakat.  Pandemi  global  Covid-19  melahirkan  problematika  bagi  negara, khususnya  mengenai  bagaimana  upaya  negara  untuk  mencegah  dan  menghentikan penyebaran  virus  ini,  agar  tidak  semakin  meluas.  Dampaknya,  beberapa  minggu setelah  kasus  pertama,  saat  korban  terjangkitvirus  telah  mencapai  ratusan  orang, media  sosial  dan  layanan  pesan  pribadi  seperti  Whatsappdibanjiri  informasi  hoaks, konspiratif, dan wacana-wacana non-saintifik yang jauh dari rasionalitas. Di lapangan, informasi dan komunikasi menjadi rusuh.
Sebagai  sebuah  pandemi,  virus  Covid-  19  telah  menguji  ketahanan  manusia dan  juga  negara  dalam  menghadapi  situasi  krisis.  Informasi  yang  belum  jelas  dan cenderung  menyesatkan  dari  media  sosial  justru  menjadi  pedoman  publik.  Publik yang selama ini cenderung bingung akan bertindak lebih panik. Misalnya,memborong sembako,  sebagian  lain  cenderung  tidak  melakukan  reaksi  yang  wajar,  atau  bahkan mengabaikan bahaya wabah, sehingga tetap melakukan kegiatan harian.
Hal di atas diperparah dengan adanya ketidaksinkronan kebijakan pemerintah pusat  dengan  pemerintah  daerah.  Terjadi  perebutan  panggung  publisitas  di  tingkat elite  politik  yang  memanfaatkan  kejadian  luar  biasa  atau  lazim  ini,  yang  disebut sebagai tie-in publicity . Elit politik, pemerintah, dan organisasi kesehatan seperti Ikatan Dokter  Indonesia  (IDI)  masing-masing  berbicara  kepada  publik  sebagai  dirinya sendiri,  versinya  sendiri,  yang  terpisah  satu  sama  lain.  Padahal,  dibutuhkan pendekatan integrasi komunikasi, dimana suatu informasi dapat menjadi pencerah jika disintesiskan menjadi public knowledge , dengan menyuguhkan sumber informasi yang kredibel. Disinilah peran sentral pemerintah bersama dengan media mainstream , kantor berita,  organisasi/lembaga  terkait  untuk  menjadi key  opinion  leader di  tengah masyarakat,  guna  mengarahkan  publik  mengenai  penting-tidak  dan  salah-benarnya suatu informasi.
Kondisi over abundance of information atau tumpah ruahnya informasi semakin diperburuk  dengankondisi  di  manasetiap  khalayak  dengan smartphone memiliki kemampuan  mereproduksi  dan  mendistribusikan  suatu  konten  sesuai  dengan  selera masing-masing pengguna.
Akibatnya,  informasi  yang  dibagikan  seringkali  tidak  terverifikasi kebenarannya. Terjadi pembauran antara fakta dan hoaks. Kondisi ini kian pelik saat audiens berada pada lingkaran informasi, yang diistilahkan Birchall dalam "knowledge
goes  pop" .  Pengetahuan  dan  informasi  semacam  ini  memiliki  karakter  " deny  scientific rationalism  and  justified  true  belief  as  the  only  criteria  for  knowledge "  (Birchall,  2006). Argumen  tersebut  memperkuat  tesis  mengenai  kecenderungan  publik  yang menganggap  bahwa  kebenaran  ( truth )  sebagai  yang  "lebih  berfungsi"  ( functioned ) dalam kehidupan sehari -hari mereka, daripada truth dalam kerangka logic.
Dalam konteks  pandemic  Covid-19, yang terjadi tidak hanya wabah penyakit yang  menyebabkan  krisis  kesehatan  semata,  tetapijuga  mengakibatkan  dampak turunan.  Dampak  turunan  tersebut  seperti  adanya  ancaman  krisis  ekonomi  bagi pelaku  usaha  dan  UMKM;  krisis  sosial  akibat  kepanikan  massal  bagi  yang  terkena PHK; hingga krisis informasi dan panic buying yang menyebabkan harga melangit; dan persediaan  kebutuhan  menjadi  sedikit  untuk  mereka  yang  sangat  membutuhkan barang seperti masker wajah.
Krisis  komunikasi  terkait  Covid-19  juga  diakibatkan  oleh  kecepatan  wabah infodemics yang  menyebar  lebih  cepat  dan  lebih  luas  dibandingkan  informasi ilmiahnya. Kecurigaan satu sama lain kian meningkat dan tak terhindarkan bersamaan dengan  kesimpangsiuran  informasi  tentang  wabah.  Pandemi  tidak  bisa  dijawab dengan  perang  opini.  Dibutuhkan  manajemen  dan  protokol  komunikasi  yang  lebih komprehensif  untuk  menghadapi  krisis  komunikasi  Covid-19  sehingga informasipemberitaan yang sifatnya sensasional, pemberitaan yang kurang mendidik, dan  bersifat  konspiratif  dapat  ditekan.  Sebab  hingga  saat  ini,  masalah  komunikasi masih  mengalami  kebuntuan  karena  tingkat  ketidakpercayaan  publik  pada pemerintah.
Saat  informasi  mengenai  kasus  positif  Covid-19  di  Indonesia  yangdideteksi pada  tanggal  2  Maret  2020  dibuka  kepada  publik,  ketika  dua  orang  terkonfirmasi tertular  dari  seorang  warga  negara  Jepang  (Ratcliffe,  2020)  sebagai  awal  pandemi, pemerintah  terlihat  tidak  mempersiapkan  dengan  baik.  Pada  sumber  yang  tersebar dari  Kompas,  Detik  dan  Republik  yang  tersebar  dari  permulaan  Maret  2020,  public merasa  belum  jelas  dan  bingung  karenabelum  mendapatkan  informasi  yang  jelas. Kemudian update data uji PCR COVID-19 di Indonesia per tanggal 6 Desember 2020 Pukul  12.00  WIB,  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  menginformasikan  dan mendistribusikan pesan yang menyatakan Covid-19 sebagai bencana nasional, setelah itu beberapa informasi berlanjut dengan himbauan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  pada  10  April  2020.  Masyarakat  tidak  mampu  mencerna  dan  memahaminya karena masyarakat belum menyesuaikan sikap. Sebab, masyarakat belum dibekali oleh pengetahuan atau pemahaman yang memadai mengenai kebijakan atau aktivitas yang diputuskan,  contohnya  mengabaikan  penggunaan  masker,  masih  berkerumun  atau tidak  menjaga  jarak  fisik,  dan  menyentuh  wajah,  mata,  dan  mulut  menggunakan tangan  yang  belum  dicuci.  Dengan  kata  lain,  dalam  hal  ini  masyarakat  tidak memberikan respons seperti yang dimaksudkan oleh pemerintah.
Di  Jakarta,  sebagian  pesan  pemerintah  belum  dilihat  sebagai  sesuatu  yang penting  dan  mendesak  untuk  dilakukan.  Publik  tidak  menghiraukan  anjuran  dan aturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah.  Angka  positif  Covid-19  yang  terus  melonjak sesungguhnya sedang memperlihatkan kegagalan komunikasi pemerintah.
Membahas komunikasi dalam bencana pendemik, ada tiga isu atau unsur yang memang  harus  diperbaiki  yakni:  (1)  komunikasi  tentang  kebijakan;  (2)  institusi  dan disaster  communication  pattern; (3) strategi  penyebaran  pesan  informasi  dan feedback dinamis  isu  kebencanaan.  Komunikasi  kebencanaan  merupakan  perspektif  dasar komunikasi  dalam  penanganan  pandemiCovid-19.  Protokol  komunikasi  publik  pada kondisi  bencana  dan  darurat  merupakan  model  utama  protokol  komunikasi  publik yang  harus  digunakan.  Sistem  komunikasi  risiko  memastikan  bahwa  pemerintah  di tingkat  pusat  sepakat  untuk  memasukkan  protokol  komunikasi  dalam  aktivitas penanganan  dan  kewaspadaan,  dan  siap  untuk  mendiseminasi  informasi  untuk melindungi kesehatan publik dengan cara yang cepat, transparan, dan dapat diakses. Hal ini dilakukan agar masyarakat terbantu  dalam membuat keputusan rasional atas krisis tersebut.
Komunikasi diharapkan berfungsi sebagai sarana, agar masyarakat merespons perilaku  yang  sewajarnya  dilakukan  dalam  mengeliminasi  atau  menurunkan  risiko. Karena  di  saat  suasana  penuh  ketidaknyamanan  dan  ketidakpastian  akibat  wabah yang melanda, komunikasi menjadi kunci sekaligus bagian dari solusi.
UU  No  24/2007  menyatakan  bahwa  penanggulangan  Kebencanaan,  bencana terbagi menjadi tiga jenis bencana, yaitu bencana alam, non alam, dan sosial. Pandemi atau wabah penyakit dikategorikan sebagai bencana non alam. Pada tanggal 12 Maret 2020,  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO)  resmi  mengumumkan  wabah  Covid-19 sebagai  pandemi  global  (Kompas,  2020).  Perbaikan  komunikasi  kebencanaan  juga merunut pada aturan dasar yang dinyatakan dalam UU No. 24/2007 dan juga PP No 21  Tahun  2008  dan  Instruksi  Presiden  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Pengelolaan Komunikasi  Publik.  Indonesia  terlihat  kurang  cepat  dan  tanggap  dalam  merespons dan  belum  maksimal  dalam  melakukan  komunikasi  dengan  masyarakat  dalam menyosialisasikan  pencegahan  penyebaran  Covid-19.  Para  komunikator  seperti presiden, menteri  kesehatan, dankepala  daerah terlihat gagap dan  cenderung lambat dalam menanggapi isu komunikasi publik kebencanaan.
Pesan  komunikasi  penanggulangan  pandemi  Covid-19  yang  dilakukan pemerintah  penuh  dengan  ketidakjelasan,  ambiguitas,  dan  multitafsir.  Karena nampaknya  pemerintah  lebih  memilih  menggunakan  strategi  komunikasi equivocal . Komunikasi equivocal adalah  “ Nonstraightforward  communication;  it  appears  ambiguous, contradictory,  tangential,  obscure,  or  even  evasive ”  ( Janet  Beavin  Bavelas-1990).  Narasi- narasi  ambiguitas,  tidak  jelas,  dan  tidak  lugas  membuat  komunikasi  informasi mengenai  penanggulangan  Covid-19  jadi  membingungkan.  Meski  demikian,  untuk membenahi  kelembagaan  komunikasi,  pemerintah  mendirikan  sebuah  satuan  tugas
yang disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan  Covid-19 Indonesia. Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.
Media  Center Covid-19  didirikanuntuk  membantu  pemerintah  sebagai  sarana komunikasi  ke  masyarakat  sebagai  bagian  dalam  upaya  membangun  kesadaran  dan pencegahan  penyebaran  Covid-19,  juga  untuk  menjadi  filter  yang  mencegah penyebaran  informasi  yang  salah  (hoaks).  Apakah  kebijakan  pembentukan  MCC-19 efektif  dalam  mengakselerasi  dan  mereparasi  sosialisasi  informasi,  dan  dalam mengoptimalkan  keterlibatan  media  dalam  menyampaikanpesan-pesan  dan pendidikan  tentang  Covid-19  di  masyarakat?  Untuk  mengoptimalkan  dukungan tersebut,  diharapkan  Gugus  Tugas  Percepatan  Covid-19  baik  di  pusat  maupun  di daerah  untuk  dapat  melibatkan  partisipasi  media  untuk  menjalankan  mandatnya, khususnya dalam pencegahan penyebaran Covid-19.
Coppola  dan  Maloney  (2017)  menyatakan  bahwa  manajemen  bencana  secara komprehensif  mencakup  empat  komponen.  Empat  komponen  tersebut  terdiri  dari: pertama, mitigation yang  mencakup  reduksi  atau  mengeliminasi  komponen  risiko bahaya. Kedua, preparedness , yakni  melengkapi masyarakat berisiko terkena  bencana, atau  menyiapkan  mereka  agar  mampu  membantu  orang  pada  peristiwa  bencana dengan  berbagai  alat/perlengkapan  untuk  meningkatkan  kemampuan  bertahan  dan meminimalisir  risiko.  Ketiga, response ,  mencakup  tindakan  mengurangi  atau mengeliminasi  dampak  bencana.  Keempat, recovery ,  mencakup  perbaikan  dan rekonstruksi.  Keempat  komponen  dalam  situasi  bencana/krisis  tersebut membutuhkan pendekatan komunikasi krisis.
Dalam  konteks  inilah,  wabah  Covid-19  harus  ditangani  dengan  manajemen bencana  secara  modern,  karenadi  saat  suasana  penuh  ketidaknyamanan  dan ketidakpastian,  komunikasi  menjadi  kunci  sekaligus  bagian  dari  solusi.  Komunikasi krisis  secara  luas  dapat  didefinisikan  sebagai  pengumpulan,  pengolahan,  dan penyebaran informasi yang diperlukan untuk mengatasi situasi krisis.

## METODOLOGI
Dalam teori kontingensi, sebuah organisasi atau kelompok disadarkan dengan keberadaan  kontingensi  atau  sesuatu  yang  rentan  yang  bisa  terjadi  kapan  saja, sehingga  respons  yang  sigap  dan  tepat  dari  sebuah  kondisi  daruratadalah  strategi yang harus mutlak dioperasionalisasikan ( Purwati, A. S., & Zulaikha, S. 2018). Untuk itu penelitian ini ingin melihat tiga permasalahan utama, yaitu:  pertama, apakah ada akurasi  dalam  seluruh informasi  yang  diberikan?  Kedua,  apakah  ada  keamanan  dan kebenaran dalam seluruh informasi yang diberikan? Ketiga, apakah ada akibat buruk yang memberikan ancaman dari sekian informasi tersebut?
Sementara  itu,  pendekatan  metodologi  lebih  banyak  memakai  pendekatan deskriptif  kualitatif,  yaitu  tata  cara  dan  prosedur  yang  menggambarkan  keadaan subjek  atau  objek  penelitian  berdasarkan  fakta  yang  tampak  serta  kausalitas  yang
ditimbulkan  (Moleong,  2019).  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan metode  pengamatan  dan  penyimakan  wawancara,  lalu  pendokumentasian  dan pencatatan  (Sudaryanto,  2015).  Data  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  padan dan metode kontekstual.
Moleong  (2019)  lebih  lanjut  menjelaskan  dalam  penelitian  kualitatif  bahwa analisis  data  dalam  penelitian  ini  melalui  dua  tahap  yaitu  pertama,  analisis  selama proses  pengumpulan  data  dan  analisis  paska-pengumpulan  data.  Analisis  selama proses  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  reduksi  data,  sajian  data,  dan pengambilan  simpulan.  Sedangkan  analisis  pasca-pengumpulan  data  meliputi klasifikasi  data  dan  catatan,  identifikasi  bentuk/wujud,  identifikasi  pola,  dan identifikasi fungsi.
Analisis  didasarkan  pada  periodisasi  atau  tata  urutan  waktu  beberapa peristiwa  yang  dipilih  oleh  peneliti.  Setelah  analisis  data,  dilakukan  interpretasi  dan penyajian data. Interpretasi dan penyajian data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Penelitian ini mengkaji dan melihat lebih dalam mengenai tata pengelolaan dan  protokol  komunikasi  publik  dalam  konteks  Covid-19  dengan  basis  kajian  pada saluran media resmi komunikasi pemerintah.

## HASIL DAN DISKUSI

## Komunikasi Kepemerintahan Pada Waktu Pandemi Covid-19: Tinjauan Kritis
Dalam  waktu  krisis  pandemi  Covid-19,  pemerintah  juga  tidak  bisa  mengelak darikritik  yang  mempertanyakan  respons,  efektivitas,  dan  cara  pemerintah menghadapi  pandemi  ini.  Cakap  tidaknya  pemerintah  menangani  krisis mempertaruhkan  kepercayaan  publik  terhadap  kinerja  negara  dalam  situasi  darurat. Kritik-kritik  yang  datang  diantaranya  berasal  dari  Anggota  DPR,  Partai  Politik, Akademisi Peneliti, dan Komunitas Masyarakat . Kritik dari DPR yang menilai urgensi protokol  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  karena  terjadi  tendensi  yang mengakibatkan  kepanikan  dalam  masyarakat.  Termasuk  di  dalamnya,  kritik  juga dinyatakan  bahwa  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kurang  terukur  dan sistematis dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh publik.
Dalam  pengamatan  para  ekonom,  pemerintah  terkesan  sangat  lambat  dalam merespons.  Kebijakan  pemerintah  telah  mengalokasikan  anggaran  sebesar  lebih  dari 70 milyar untuk memanfaatkan jasa buzzer untuk menghadang ancaman perlambatan ekonomi, terutama dari sektor pariwisata dinilai mengambil langkah yang sembrono (Warta  Ekonomi,  2020).  Selain  Rizal  Ramli  yang  menyoroti  penggunaan  anggaran yang  tidak  tepat  sasaran,  pengamat  komunikasi  Gun  Gun  Heryanto  memberi  pesan pada  pemerintah  agar  mengharmonisasikan  informasi  pemerintah  pusat-daerah termasuk  dalam  hal  menjelaskan  kebijakan  sosial  ekonomi  yang  diambil  (Kompas, 2020)
Achmad  Yurianto  sebagai  jubir  pemerintah  dalam  penanganan  Covid-10 melakukan  “ blunder ”  informasi  yang  mend iskreditkan  orang  miskin  sebagai “pembawa  virus”  juga  ramai  kritikan  dari  warganet.  Perkataan  Achmad  Yurianto dinilai  menyudutkan  masyarakat “ grass  root ” yang  menyatakan, “ yang  kaya  harus melindungi  yang  miskin  agar  bisa  hidup  dengan  wajar  dan  yang  miskin  juga melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya ” seperti yang dikutip dari CNN Indonesia.  Ucapan jubir Gugus Tugas Penanganan Covid-19 itu terlanjur viral dan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat.
Selanjutnya,  polemik  komunikasi  terjadi  lagi  saat  mengumumkan  kebijakan mudik lebaran. Kritik dari berbagai kalangan memang diharapkan dapat memperbaiki manajemen  krisis  dalam  upaya  penanganankomunikasi  publik,  agar  dapat menciptakan  masyarakat  yang  tenang  dan  paham  apa  yang  mereka  harus  lakukan bagi  lingkungan  terdekatnya.  Membangun  persepsi  masyarakat  bahwa  negara  hadir dan tanggap dalam mengendalikan situasi krisis yang terjadi.

## Komunikasi Pemerintah kepada Masyarakat dengan Media Sosial
Pada  tanggal  29  Januari  2020,  Kementerian  Kesehatan  sudah  meluncurkan kanal informasi khusus Covid-19 bertajuk “K esiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus ” . Saluran informasi ini disatukan pada situs Kemenkes RI. Tampilan muka dari situs informasi tersebut adalah sederhana. Seluruh konten dalam laman tersebut merupakan  sentra  informasi  Covid-19.  Selain  laman  Kemenkes  yang  memuat informasi mengenai Covid-19, terdapat juga laman yang diberi nama Infeksi Emerging : Media  Informasi  Terkait  Penyakit  Infeksi  Emerging  yang  dirilis  pada  2019.  Menurut informasi di laman tersebut, riwayat yang melatarbelakangi pembuatan situs tersebut dilatarbelakangi  dengan tujuan menjelaskan atau menginformasikan semua hal  yang berhubungan  dengan  infeksi  endemi, emerging,  re-emerging, serta zoonosis yang mempunyai  potensi  penularan  kepada  manusia  di  sebuah  daerah,  atau  yang  telah menjadi pandemi internasional danCovid-19 termasuk dalam kategori ini.

## Gambar 1. Halaman Depan Kanal Informasi Covid-19, www.kemkes.go.id
Media informasi pemerintah yang berisi informasi resmi versi pemerintah, baru dilansir pada tanggal 18 Maret 2020. Pengelolaan situs tersebut ditata dan dikawal oleh Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Laman ini bertujuan untuk bisa dan mampu menjadi sentra informasi yang dapat dipercaya, lengkap, dan komprehensif. Di menu
protokol  pengunjung,  situs  akan  terhubung  ke  laman  protokol  yang  menampilkan protokol  penanganan  Covid-19  wilayah  perbatasan  Indonesia,  protokol  penanganan Covid-19 di area dan transportasi publik, serta protokol penanganan Covid-19 di area institusi  pendidikan.  Selain  itu  ada  protokol  kesehatan,  protokol  komunikasi  dan pedoman penanganan cepat medis, dan kesehatan masyarakat.
Gambar 2:Laman situs Gugus Tugas Covid-19, www.Covid-19.go.id
Di menu  agenda terdapat tabel agenda konferensi  pers yang sudah dan akan dilakukan  tiap  harinya  dalam  satu  bulan  seiring  perkembangan  terkini  Covid-19  di Indonesia.  Di  bagian  bawah  sebelah  kiri  terdapat  tombol  pertanyaan  untuk  agenda yang  akan  datang.  Hampir  semua  isi  informasi  yang  ditayangkan  dalam  berita, berhubungan  dengan  berita  sosialisasi,  himbauan,  dan  kebijakan  pemerintah,  terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.
Dalam  konteks  media  sosial  Instagram,  pemerintah  juga  menginformasikan beberapa  isu  yang  memang  berhubungan  dengan  segala  hal  yang  berkaitan  dengan Covid-19. Hal tersebut juga merupakan usaha pengelolaan informasi bencana kepada publik melalui media yang bisa meraih atensi publik, dalam hal ini media sosial.

## Media Sosial Covid-19: Perpanjangan Sosial Media kepada Publik
Dari penelitian dan pengamatan yang dilakukan kepada sejumlah media social Twitter,  Facebook,  dan  yang  paling  utama  adalah  Instagram  yang  dimilikioleh pemerintah  terkait  dengan  Covid-19,  setidaknya  dalam  pengamatan  peneliti, pemerintah  mencoba  untuk  mengharmonisasikan  penyampaian  informasi  sesuai dengan  jenis  media  yang  digunakan.Pada  media  Twitter,  pemerintah  cenderung memberikan  informasi  yang  berisi  informasi  pendek,  yang  tidak  banyak  disertai visualisasi  dan  menggunakan  strategi hashtag atau  tagar.  Pada  media  Instagram, pemerintah  lebih  menggunakan  visualisasi  yang  informatif  dan  relatif  bisa  disebar ulang  oleh  masyarakat,  serta  melakukan  proses capturing  visual pada  peristiwa- peristiwa yang dianggap penting.
Gambar 3. Tangkapan layar akun facebook BNPB, diakses 14 Mei 2020.
Permasalahan yang terjadi adalah adanya ketidakoptimalan aspek timbal balik komunikasi  digital  yang  dibangun  oleh  pemerintah  dan  publik.  Hal  itu  diperkuat dengan  rancang  bangun  fitur  interaktif  dan  komentar  belum  diberikan  ruang  yang jelas. Fitur like, share dan retweet ) sedikit digunakan secara kuantitas. Hasil penelitian memperlihatkan  bahwa  pemerintah  tidak  berorientasi  pada  raihan like,  share dan retweet sebagaimana  akun  jejaring  sosial  komersial.  Hal  itu  bisa  menjadi  indikasi kurangnya  keterlibatan  dan  umpan  balikpublik  pada  informasi  yang  diberikan  oleh pemerintah. Informasi yang diberikan oleh pemerintah yang diunggah di akun media sosial  itu  terganggu  bila  bercampur  dengan  informasi  lainnya.  Akun  jejaring  sosial Covid-19  menggunakan  akun  lama  BNPB  yang pada  mulanya  dimaksudkan  sebagai saluran  berbagi  informasi  terkait  dengan  semua  program  dan  kebijakan  BNPB  juga harus berubah dan diperuntukkan sebagai kanal pandemi Covid-19.

## KESIMPULAN
Pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan semua perencanaan awal  sebelum pandemi  mencapai  krisisnya,  dengan:  (1)  memiliki  perencanaan  manajemen komunikasi krisis dan melakukan update terus menerus, (2) memiliki tim manajemen komunikasi  krisis  yang  terlatih,  (3)  melakukan  simulasi  untuk  melakukan  pengujian perencanaan  yang  ditetapkan  dan  satuan  tugas  komunikasi  krisis,  (4)  memiliki pendasaran  konsep  pesan  terutama  dalam  konten website ,  jejaring  sosial,  dan  fitur untuk  pernyataan  di  kala  krisis.  Tentu  saja  hal  tersebut  dilakukan  untuk  membantu pertimbangan  agar  keputusan  pemerintah  berjalan  dengan  baik,  terkoordinasi  dan aktif  sehingga  penyampaian  informasi  dan  protokol  komunikasi  publik  dikala pandemi  berlangsung  efektif  melalui  berbagai  saluran/kanal  komunikasi.  Karena disituasi  krisis,  memang  dibutuhkan  variasi  komunikasi  dengan  beragam  konten dalam mendistribusikan informasi.
Komunikasi  digital  dengan website ,  kanal  media  sosial  yang  ada  dan  telah dibuat  oleh  pemerintah  sejauh  ini  cenderung  mempraktikkan  pola  komunikasi  satu arah  dan  belum  menerapkan  informasi  yang  integral  yakni  sebagai  pusat  dokumen, kearsipan,  dan  informasi.  Secara  ideal  dapat  dikatakan  bahwa  tindakan  komunikasi satu  arah  bisa  dikombinasikan  dengan  pola  interaksi  yang  mempunyai  karakter penyaluran informasi dua arah antara tiga aktor utama, yakni pemerintah, publik, dan pihak  yang  berkepentingan.  Dengan  alasan  itu  maka  sebenarnya  pemerintah  harus
bertindak  efektif  dalam  penggunaanya  melalui  persiapan,  lebih  sering  melakukan dialog  dan  menetapkan  ketepatan  dalam  melakukan  distribusi  kesempatan,  asal informasi, dan pesan informasi terkait.
Pemerintah  dituntut  untuk  melakukan  monitor  dengan  fokus  pada  isu  atau wacana yang ada di media sosial, karena sifat dinamis dan kebebasan informasi yang didapatkan  ketika  harus  dibandingkan  dengan  keadaan  nyata  di  realitas  sosial. Caranya  dengan  membuat  kerangka  monitor  dengan  basis  data  prioritas  atas  isu. Terakhir,  pemerintah  harus  mengelola  fungsi  pengawasan  yang  lengkap  dan partisipatif  untuk  memastikan  protokol  komunikasi  berjalan,  agar  segala  bentuk informasi  dari  pemerintah  menjadi  utama  di  dalam  masyarakat,  terkhusus  di  dunia maya  yang  cenderung  menjadi  sumber  informasi  pokok  sekarang.  Kegagapan  dan kegagalan dalam fase awal bisa menjadi pengalaman yang bisa dipelajari agar justru tidak menjadi preseden komunikasi yang berulang di masa depan.

## REFERENSI
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana.  (n.d.).  Diakses  pada  12  Desember  2020  di https://www.facebook.com/InfoBencanaBNPB.
Cannon,  M.  (2018).  Digital  Media  in  Education:  Teaching,  Learning  and  Literacy Practices with Young Learners. London: The Palgrave Macmillan.
CNN Indonesia. (27 Maret 2020). Darurat Corona, Si Kaya dan Miskin Diminta Saling Menolong. Diakses pada 12 Desember 2020 di https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200327205844-20-
487706/darurat-corona-si-kaya-dan-miskin-diminta-saling-menolong.
Combs, W.T. (2006). “Code Red in the Boardroom: Crisis Management as Organization DNA”. Westport, CN.
Coppola,  D.  P.,  &  Maloney,  E.  K.  (2017),  Communicating  Emergency  Preparedness Practical  Strategies  for  the  Public  and  Private  Sectors,  2nd  edition,

## Routledge:UK
Kantor Staf Presiden (KSP). (2020). “Protokol Komunikasi Public Penanganan Covid - 19” [online] http://ksp.go.id/wp -content/uploads/2020/03/Protokol- Komunikasi-COVID-19.pdf.
Kompas.com.  (14  Mei  2020).  Pemerintah  Disarankan  Perbaiki  Komunikasi  Publik  di
Tengah Pandemi. Diakses pada 12 Desember 2020 di https://nasional.kompas.com/read/2020/05/14/20274551/pemerintah- disarankan-perbaiki-komunikasi-publik-di-tengah-pandemi?page=all%29.
KPCPEN, S. (n.d.). Ketahui: Adaptasi Kebiasaan Baru. Diakses pada 12 Desember 2020 di https://covid19.go.id/
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (n.d.).  BERANDA.  Diakses  pada  12 Desember 2020 di https://kemkes.go.id/.
Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Purwati,  A.  S.,  &  Zulaikha,  S.  (2018).  Teori  Kontinjensi,  Sistem  Pengendalian Manajemen dan Outcomes Perusahaan: Implikasinya dalam Riset Masa Kini dan  Masa  Yang  Akan  Datang.  Performance:  Jurnal  Personalia,  Financial, Operasional, Marketing dan Sistem Informasi, 2(1), 1-11.
Ratcliffe, Rebecca (2 Maret 2020). "First coronavirus cases confirmed in Indonesia amid fears  nation  is  ill-prepared  for  an  outbreak".  The  Guardian  (dalam  bahasa Inggris). Diakses tanggal 2 Maret 2020.
Utomo, A. (11  Maret  2020).  WHO Umumkan  Virus  Corona  sebagai  Pandemi  Global. Diakses pada 12 Desember 2020 di https://www.kompas.com/global/read/2020/03/12/001124570/who- umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi-global?page=all.