Ipon  Susanti  (2024)  Efektivitas  Penegakan  Hukum  Terhadap  Perusahaan  yang  Mengabaikan Tunggakan  Iuran  BPJS  Ketenagakerjaan  (Studi  Kasus  Pada  BPJS  Ketenagakerjaan  Jakarta  Pusat Dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat), (06) 08,

## EFEKTIVITAS  PENEGAKAN  HUKUM  TERHADAP  PERUSAHAAN  YANG MENGABAIKAN  TUNGGAKAN  IURAN  BPJS  KETENAGAKERJAAN  (STUDI KASUS  PADA BPJS KETENAGAKERJAAN JAKARTA PUSAT DAN KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT)

## Ipon Susanti
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Indonesia Email: ipsusanti@gmail.com

## Abstrak
Dalam  hal  ketenagakerjaan  apabila  diperhatikan,  setiap  warga  memiliki  hak  yang  melekat pada hakikat hidupnya dan hal itu adalah hak atas jaminan sosial. Oleh karena itu, sering kali disebutkan  bahwa  jaminan  sosial  merupakan  program  yang  bersifat  universal  yang  harus diselenggarakan  oleh  setiap  negara,  termasuk  Negara  Republik  Indonesia.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  mengkaji  pengaturan  tentang  jaminan  sosial berupa  BPJS  ketenagakerjaan  dan  alasan  dari  terjadinya  kerjasama  antara  BPJS Ketenagakerjaan  Jakarta  Pusat  dan  Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Pusat  dalam  hal  penanganan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengabaikan tunggakan iuran BPJS Ketenegakerjaan. Penelitian  ini  berjenis  hukum  empiris,  yakni  suatu  metode  penelitian  hukum  yang  mengkaji tentang aturan hukum dalam kenyataan atau realitas yang ada di masyarakat.  Hasil penelitian ini  menyatakan  bahwa  latar  belakang  dari  BPJS Ketenagakerjaan  Jakarta  Pusat  memberikan kuasa  khusus  pada  Kejaksaan  sebagai  Pengacara  Negara  untuk  penegakan  dalam  rangka penyelesaian  hukum  terhadap  perusahaan-perusahaan  yang  mengabaikan  tunggakan  iuran  di Jakarta  ialah  dikarenakan  tidak  efektifnya  kinerja  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh Deputi  Pemeriksaan  dan  Pengawasan  BPJS  Ketenagakerjaan  selama  ini  baik  dikarenakan faktor-faktor internal maupun faktor-faktor eksternal.
Kata Kunci :  penegakan hukum, perusahaan, BPJS ketenagakerjaan

## Abstract
In terms of employment, if you pay attention, every citizen has a right inherent in the essence of his life and that is the right to social security. Therefore, it is often mentioned that social security  is  a  universal  program  that  must  be  organized  by  every  country,  including  the Republic of Indonesia. The purpose of this study is to find out and examine the regulation of social security in the form of BPJS Employment and the reason for the cooperation between BPJS Employment Central Jakarta and the Central Jakarta District Attorney's Office in terms of  handling  companies  that  ignore  the  arrears  of  BPJS  Employment  contributions.  This research is a type of empirical law, which is a legal research method that studies the rule of law in reality or reality in society.  The results of this study state that the background of BPJS Ketenagakerjaan Central Jakarta gives special powers to the Prosecutor's Office as the State Attorney  for  enforcement  in  the  context  of  legal  settlement  against  companies  that  ignore arrears of  contributions in  Jakarta  is  due to  the ineffective performance of  law enforcement
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 08, Agustus 2024
carried  out  by  the  Deputy  for  Inspection  and  Supervision  of  BPJS  Ketenagakerjaan  so  far, both due to internal and external factors.

## Keywords: law enforcement, companies, BPJS Employment

## PENDAHULUAN
Selain dari sumber daya alam yang memengaruhi kemajuan suatu negara, sumber daya manusia  juga  memiliki  andil  yang  besar  dalam  proses  perkembangan  dan  kemajuan  dari sebuah  negara  yaitu  dalam  hal  Ketenagakerjaannya  (Tunggal,  2014).  Dalam  hal ketenagakerjaan apabila  diperhatikan, setiap warga memiliki hak yang melekat  pada hakikat hidupnya dan hal  itu adalah hak  atas jaminan sosial.  Oleh karena itu, sering kali disebutkan bahwa jaminan sosial merupakan program yang bersifat universal yang harus diselenggarakan oleh setiap negara, termasuk Negara Republik Indonesia.
Hal tersebut sebagaimana amanat daripada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun  1945,  pada  Pasal  28H  ayat  (3)  menyatakan  bahwa  Setiap  orang  berhak  atas  jaminan sosial  yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh  sebagai  manusia bermartabat dan Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi  seluruh  rakyat  dan  memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu  sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Kemudian  ketentuan  internasional  pun  mengamanatkan  perihal  jaminan  sosial,  hal  ini sebagaimana  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  pada tanggal 10 Tahun 1948 didalam Pasal 22 menyatakan bahwa:
“Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya  hak-hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya  yang  sangat  diperlukan  untuk  martabat dan  pertumbuhan  bebas  pribadinya,  melalui  usaha-usaha  nasional  maupun  kerjasama internasional,  dan  sesuai  dengan  pengaturan  serta  sumber  daya  setiap  Negara”  (Suhartoyo, 2018).
Berdasarkan  amanat  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Ketentuan  Internasional tersebutlah akhirnya dibuat  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem  Jaminan Sosial  Nasional  yang  selanjutnya  disingkat  UU  SJSN,  dinyatakan  bahwa  Jaminan  sosial adalah  salah  satu  bentuk  perlindungan  sosial  untuk  menjamin  seluruh  rakyat  agar  dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak dan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu  tata cara penyelenggaraan program  jaminan sosial  oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial (Ningtyas, 2019).
Kemudian  pada  Pasal  3  UU  SJSN  dinyatakan  pula  bahwa  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional  bertujuan  untuk  memberikan  jaminan  terpenuhinya  kebutuhan  dasar  hidup  yang layak  bagi  setiap  peserta  dan/atau  anggota  keluarganya.  Selanjutnya  pada  Pasal  18 menyatakan  bahwa  ada  beberapa  jenis  program  jaminan  sosial  yaitu  jaminan  kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
Pada  perkembangannya  untuk  pengimplementasikan  jauh  lebih  masif  tentang  jaminan sosial  di  Indonesia, berlandaskan Pasal  5 ayat  (4) UU SJSN yang menyatakan bahwa dalam hal  diperlukan  badan  penyelenggara  jaminan  sosial  selain  dimaksud  pada  ayat  (3),  dapat dibentuk  yang  baru  dengan  Undang-Undang,  maka  dilahirkanlah  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  yang  selanjutnya  disingkat  BPJS  dengan  payung  hukum  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  bertujuan  untuk  mewujudkan  terselenggaranya pemberian  jaminan  terpenuhinya  kebutuhan  dasar  hidup  yang  layak  bagi  setiap  Peserta dan/atau  anggota  keluarganya.  BPJS  terbagi  menjadi  2  (dua),  yakni  BPJS  Kesehatan  dan
BPJS  Ketenagakerjaan.  Dimana  BPJS  Kesehatan  ialah  menyelenggarakan  program  jaminan kesehatan,  sedangkan  BPJS  Ketenagakerjaan  ialah  menyelenggarakan  program  jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
Pada  ketentuan  Pasal  15  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  Pemberi  Kerja  secara  bertahap wajib  mendaftarkan  dirinya  dan  Pekerjanya  sebagai  Peserta  kepada  BPJS  sesuai  dengan program Jaminan Sosial  yang diikuti. Kemudian ayat (2) menjelaskan bahwa Pemberi Kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. Adapun pada Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi  beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS dan pada ayat  (2) menyatakan  bahwa  Pemberi  Kerja  wajib  membayar  dan  menyetor  Iuran  yang  menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.
Terkait  sanksi  pemberi  kerja  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Dengan  pengaturan  yang  telah  cukup  detail  tersebut,  namun  dalam  praktiknya  di berbagai  provinsi  atau  kota/kabupaten  tetap  belumlah  dapat  menekan  pelanggaran- pelanggaran  yang  dilakukan  perusahaan  khususnya  terkait  dengan  jaminan  sosial  dalam bentuk  BPJS  Ketenagakerjaan  baik  itu  tidak  mendaftarkan  karyawannya  ke  dalam  BPJS Ketenagakerjaan  atau  melakukan  pengabaian  terhadap  kewajiban  untuk  melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Bisnis.com  yang  menerangkan  bahwa  BPJS  Ketenagakerjaan  mencatat  per/Mei  2022 ada  lebih  dari  20.000  perusahaan  yang  tidak  mengikutsertakan  pekerjanya  dalam  program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan (Situmeang, Putri, & Pebrianti, 2023). Direktur Utama BPJS  Ketenagakerjaan  Anggoro  Eko  Cahyo  memaparkan  dari  63.257  perusahaan  yang dilakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan,  baru  40.144  atau  63% perusahaan  yang  patuh,  sedangkan  sebanyak  23.113  perusahaan  belum  memberikan perlindungan kepada pekerjanya (Situmeang et al., 2023).
Detik  Jatim  melaporkan  bahwa  data  BPJS  Ketenagakerjaan  Blitar  mencatat  ada  1.339 PK/BU  yang  menunggak  iuran.  Total  piutang  iuran  itu  mencapai  sebanyak  Rp4,8  miliar dengan rincian kategori pembayaran kurang lancar 559 PK/BU dengan piutang iuran sekitar Rp  1,2  miliar  (Tugas,  2017).  Pembayaran  diragukan  sebanyak  77  PK/BU  dengan  piutang iuran  sebanyak  hampir  Rp  1,2  miliar  dan  pembayaran  macet  sebanyak  344  PK/BU  dengan piutang  iuran  hampir  Rp1,4  miliar.  Dari  1.339  PK/BU  di  Blitar  Raya  yang  punya  piutang iuran  itu,  selain  perusahaan  juga  termasuk  lembaga  pemerintahan  dan  yang  di  bawah  dinas pendidikan, ulas Hendra Elvian selaku Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Blitar (Tugas, 2017).
Penunggakan  iuran  BPJS  Ketenagakerjaan  di  Jakarta  sendiri  sebagaimana  laporan Wakil  Kepala Kejaksaan  Tinggi  (Wakajati)  DKI  Jakarta  Pathor  Rahman  mengungkap terdapat  43  ribu  perusahaan  di  provinsi  DKI  Jakarta  yang  menunggak  iuran  BPJS Ketenagakerjaan di  tahun 2018. Daftar perusahaan tersebut  dikategorikan menjadi  tersendat, ragu-ragu  dan  macet  dalam  hal  pembayaran  iuran  tersebut.  Dari  jumlah  penunggak  iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut, sebanyak BPJS 6.580 perusahaan/pemberi kerja yang benar- benar  dikategorikan  macet  dalam  pembayaran  (RADEN  AYU,  2023).  Mayoritas  penunggak adalah perusahaan swasta.
Dari  permasalahan-permasalahan  mengenai  perusahaan-perusahaan  penunggak  iuran BPJS  Ketenagakerjaan  tersebut,  kemudian  dilakukanlah  sebuah  terobosan  hukum  dalam  hal penanganan  permasalahan  tersebut  dengan  dibuatnya  MOU  kerjasama  antara  BPJS
Ketenagakerjaan  dan  Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia,  dimana  pada  penerapanannya MOU ini menjadi dasar untuk membuat perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan di cabang-cabang dengan Kejaksaan Negeri di wilayah-wilayah Indonesia.
Seperti  pada  detik  news  yang  melaporkan  bahwa  BPJS  Ketenagakerjaan  Wilayah Banten bekerja sama dengan Kejati Banten berupa MoU penyerahan 888 Surat Kuasa Khusus (SKK)  dari  408  perusahaan  yang  menunggak  iuran  BPJS  Ketenagakerjaan  senilai  Rp60 miliar.  Selama  setahun  (2023)  dengan  pendampingan  dari  Kejati,  perusahaan-perusahan tersebut  telah  membayar  Rp33,5  miliar.  Perusahaan  membayar  tunggakan  BPJS Ketenagakerjaan  setelah  dilakukan  upaya  litigasi  dan  non-litigasi  dengan  didampingi  Kejati Banten dan jajaran (Suwandi & Wardana, 2022)
Dari  data-data  tersebut,  maka  fokus  pada  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui  dan mengkaji  terkait  kendala-kendala  yang  dihadapi  BPJS  Ketenagakerjaan  Jakarta  Pusat  dalam penanganan  perusahaan-perusahaan  yang  menunggak  atau  mengabaikan  iuran  BPJS Ketenagakerjaan  sehingga  pada  akhirnya  pihak  BPJS  Ketenagakerjaan  harus  bekerjasama dengan  Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Pusat  untuk  membantu  penyelesaian  hukum  pelanggaran hukum tersebut.
Kemudian  menarik  untuk  dapat  dikaji  pula,  oleh  karena  terdapat  penegakan  hukum secara  pidana  diluar  dari  secara  administrasi  dan  keperdataan.  Hal  ini  sebagaimana  terdapat pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Balai  Karimun  Nomor  172  pid.sus/2020/pn  tbk. Dimana  kasus  ini  berawal  dari  Terdakwa  yang  mengakuisisi  saham  PT.  Kawasan  Dinamika Harmonitama yang selanjutnya disingkat PT. KDH dari saudara Indra Gunawan, yang mana PT.  KDH  diperjual  belikan  dalam  keadaan  tidak  sehat  atau  dapat  dikatakan  sudah  tidak memiliki biaya oprasional untuk melakukan kegiatan dan memiliki beban gaji dan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak sejak November 2018 atas 156 orang karyawan yang mana hal tersebut Terdakwa ketahui.
Pasca  mengakuisisi  dan  menjadi  Direktur  Utama  PT.  KDH  pada  9  Maret  2019, Terdakwa justru kesulitan dalam pengembangkan dan mulai kehabisan cara untuk mengelola perusahaannya, Terdakwa pun menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan selama kurang lebih 1 tahun. Oleh karena dirasa tidak memiliki iktikad baik dalam melakukan pembayaran iuran tersebut,  maka  akhirnya  dilakukan  penegakan  hukum  secara  pidana  dan  pada  akhirnya terdakwa di vonis pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  dalam  terkait  sistem penegakan hukum seperti apa saja yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran jaminan sosial sebagai  bentuk  perlindungan  bagi  tenaga  kerja  ini  dan  apakah  ada  keterlibatan  Kejaksaan secara  langsung  dalam  melakukan  penegakan  secara  pidana  berdasarkan  surat  kuasa  khusus yang diberikan padanya.
Maka  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  mengkaji  pengaturan tentang  jaminan  sosial  berupa  BPJS  ketenagakerjaan  dan  alasan  dari  terjadinya  kerjasama antara  BPJS  Ketenagakerjaan  Jakarta  Pusat  dan  Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Pusat  dalam  hal penanganan  terhadap  perusahaan-perusahaan  yang  mengabaikan  tunggakan  iuran  BPJS Ketenegakerjaan.  Untuk  mengetahui  dan  mengkaji  bagaimana  efektivitas  penegakan  dalam rangka  penyelesaian  hukum  yang  dilakukan  oleh  Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Pusat  terhadap perusahaan-perusahaan  yang  mengabaikan  tunggakan  iuran  BPJS  Ketenagakerjaan  dari  di wilayah Jakarta Pusat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berjenis  hukum  empiris,  yakni  suatu  metode  penelitian  hukum  yang mengkaji tentang aturan hukum dalam kenyataan atau realitas yang ada di masyarakat, yang
mana  objek  kajian  yang  diteliti  beranjak  dari  meneliti  bahan  hukum  primer  berupa  norma hukum yang dalam penerapannya masyarakat sebagai subyek hukum berlaku berbeda dari apa yang  tertuang  pada  rumusan  norma.    Digunakannya  penelitian  hukum  empiris  dikarenakan penelitian ini direncanakan untuk dapat dilakukan dengan memperoleh sumber data dari BPJS Ketenagakerjaan  Jakarta  Pusat  dan  Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Pada  penelitian  ini, spesifikasi  yang  digunakan  ialah  deskriptif  analitis.  Deskriptif  analitis  ialah spesifikasi penelitian  yang  dipakai  untuk  menjabarkan  ataupun  menggambarkan  sebuah  kondisi  atau keadaan  yang  sedang  berlangsung  atau  terjadi  dengan  tujuan  untuk  penelitian  sehingga memungkinkan  untuk  mendapatkan  informasi  serta  hal-hal  yang  bersifat  ideal  untuk kemudian  dianalisis  dengan  berdasarkan  teori  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan yang berlaku (Ali, 2021).
Dalam penelitian ini, pendekatan yang akan digunakan yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan  ( Statue  Approach )  dan  dan  pendekatan  fakta  ( the  fact  approach ) (Diantha,  Dharmawan,  &  Artha,  2018).  Adapun  yang  dimaksud  dengan  pendekatan perundang-undangan  sebagai  salah  satu  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  yaitu  dengan menelaah  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  permasalahan  atau  isu  hukum yang  diteliti.  Dalam  hal  ini  peraturan  perundang-undangan  yang  digunakan  sebagai  bahan analisis  adalah  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial,  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  dan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Kemudian,  Pendekatan  fakta  ( the  fact  approach )  yaitu  pendekatan  dilakukan  melalui pengkajian  penerapan  aturan  perundang-undangan  atas  kenyataan  atau  fakta  di  lapangan terkait permasalahan hukum yang sedang dibahas (Diantha et al., 2018). Dalam hal ini kasus yang penulis gunakan ialah berasal dari hasil studi lapangan di BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Pusat  dan  Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Pusat  serta  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Balai Karimun Nomor 172 pid.sus/2020/pn tbk.
Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh penulis ialah data sekunder. Data sekunder  peroleh  dari  hasil  penelaahan  keputusan  atau  penelaahan  terhadap  literatur  dan bahan  pustaka  yang  berkaitan  dengan  suatu  masalah  atau  materi  dari  penelitian  yang  sering disebut  dengan  bahan  hukum  (Peter  Mahmud  Marzuki,  2016).  Dalam  penelitian  ini,  penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu:
a. Bahan  hukum  primer,  merupakan  bahan  hukum  yang  mengikat  setiap  orang  berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan, catatan resmi, dan perjanjian  internasional  ( traktat )  (Peter  Mahmud  Marzuki,  2016).  Bahan  hukum  primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
b. Bahan  hukum  sekunder,  adalah  bahan  hukum  yang  dapat  memberikan  suatu  penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa rancangan perundang- undangan,  hasil  penelitian  buku-buku  teks,  jurnal  ilmiah,  surat  kabar  (Koran),  kamus- kamus,  dan  berita  internet  yang  berkaitan  dengan  penelitian  yang  bersangkutan  (Peter Mahmud Marzuki, 2016).
c. Bahan  hukum  tersier  merupakan  bahan  diluar  bahasan  hukum  yang  merupakan  bahan hukum  yang  memberikan  petunjuk  ataupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer maupun  sekunder. Bahan  hukum  tersier  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa: kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum.
Dalam  penelitian  ini,  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan  ( library research ).  Studi  kepustakaan  merupakan  metode  pengumpulan  data  dengan  mengumpulkan dokumen, buku, dan literatur lainnya.
Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu suatu metode  yang  berusaha  menguraikan  permasalahan  dengan  memaparkan  data  disertai  analisa yang  mendalam  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  konsep,  teori  dan  pandangan para  ahli  hukum.  Kemudian  dilakukan  interprestasi  untuk  menarik  suatu  kesimpulan  dari pemasalahan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas  Penegakan  Dalam  Rangka  Penyelesaian  Hukum  Oleh  Kejaksaan  Negeri Jakarta  Pusat  Berdasarkan  Kuasa  Khusus  BPJS  Ketenagakerjaan  Jakarta  Pusat Terhadap  Perusahaan-Perusahaan  Yang  Mengabaikan  Tunggakan  Iuran  Di    Wilayah Jakarta Pusat
Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa fungsi Kejaksaan mencakup aspek  preventif  dan  aspek  represif  dalam  kepidanaan  serta  Pengacara  Negara  dalam Keperdataan dan Tata Usaha Negara. Pada aspek preventif,  Jaksa sebagai Pengacara Negara mempunyai  kapasitas  sama  dengan  seperti  tokoh  yang  berperan  untuk  menunjang  hak-hak negara dalam menyita dana atau aset yang dapat merugikan negara. Selain itu, dalam negara hukum  yang  menyelenggarakan  kesejahteraan  masyarakat  akan  banyak  ditemukan keterlibatan  dan  kepentingan  hukum  dari  negara  dan  pemerintah  di  bidang  perdata,  baik dalam  kedudukan  sebagai  tergugat  maupun  sebagai  penggugat  (Litigasi)  atau  pihak  yang mempunyai  kepentingan  hukum  dalam  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  (Non Litigasi)  yang  dapat  diwakilkan  kepada  Kejaksaan  melalui  Jaksa  Pengacara  Negara.  Inilah pandangan  antisipatif  dari  kekuasaan  eksekutif  yang  terkandung  dalam  Pasal  30  Ayat  (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Kemudian,  pada  peraturan  pelaksananya  sebagai  pedoman  dalam  pelaksanaan sebagaimana  KEPJA RI  No:148/J.A/12/1994  tentang Administrasi  Perkara Perdata dan Tata Usaha  Negara  yang  kemudian  diperkuat  dengan  PERJA  RI  No:040/A/JA/12/2010  yang diperbaharui melalui PERJA RI Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tugas, Wewenang, dan Fungsi Kejaksaan dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta aturan terbaru yakni PERJA RI Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Penegakan  Hukum,  Bantuan  Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata  Usaha  Negara  menyatakan  bahwa  Bantuan  Hukum,  Pertimbangan  Hukum,  Pelayanan Hukum, Tindakan Hukum dan Tindakan Hukum Lain merupakan tugas serta wewenang yang dimiliki Jaksa Pengacara Negara.
Berangkat dari ketentuan-ketentuan tersebut yang mana berkesinambungan pula dengan dasar  hukum  yang  dimiliki  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan  yakni  Undang-Undang  BPJS  pada Pasal 11 Huruf g dan h, yang mana pada intinya dapat melakukan kerjasama dengan instansi berwenang  dalam  hal  ini  penegak  hukum  untuk  penyelenggaraan  program  Jaminan  Sosial sebagaimana amanat undang-undang yang melindungi kepentingan masyarakat, maka hal ini menjadi  sejalan  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  telah  ada  pada  fungsi  Jaksa  sebagai Pengacara Negara.
Dengan  demikian  dilakukanlah  kerjasama  dalam  bentuk  MoU  atau  Perjanjian Kerjasama yang ditindaklajuti dengan pemberian surat kuasa khusus pada Kejaksaan sebagai dasar  utama  dari  pelaksanaan  penegakan  hukum  oleh  jaksa  sebagai  pengacara  negara  untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum terhadap perusahaan- perusahaan  yang  telah  melakukan  pelanggaran  hukum  dalam  hal  ini  melakukan  tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaa baik di dalam maupun diluar pengadilan.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agung  Irawan, S.H., M.H selaku Kasi  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negera  Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Pusat,  dalam  hal  penegakan hukum  yang  dilakukan  Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Pusat  melalui  bagian  Perdata  dan  Tata Usaha  Negera  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  yang  diberikan,  terdapat  dua  metode  yang dilakukan yakni:
1. Non Litigasi
a. Mediasi
Menurut  Ranuhandoko  dalam  bukunya  “Terminologi  Hukum”  mediasi  diartikan dengan  pihak  ketiga  yang  ikut  campur  dalam  perkara  untuk  mencapai  penyelesaian (Rasjidi, 2015). Penyelesaian sengketa dengan menengahi menunjukan pada peran yang ditampilkan  pihak  ketiga  sebagai  mediator  dalam  menjalankan  tugasnya  untuk menengahi  dan  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  diantara  kedua  belah  pihak  yang bersengketa.
Secara  lebih  sederhana  Mediasi  adalah  penyelesaian  sengketa  melalui  proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang bersengketa dan di bantu oleh  pihak  ketiga  yang  netral  dalam  hal  ini  pihak  Kejaksaan  atau  pihak  yang  tidak memihak kepada para pihak yang bersengketa. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan  Bapak  Agung  Irawan,  S.H.,  M.H  selaku  Kasi  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negera Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa:
“ Kami  bertindak  sebagai  mediator  untuk  melakukan  mediasi  dimulai  dengan memberikan  undangan  kepada  perusahaan  penunggak  dan  BPJS  Ketenagakerjaan. Kemudian  para  pihak  hadir,  maka  dilakukan  perundingan  untuk  dapat  mencari  solusi terkait  permasalahan  tunggakan  tersebut.  Dalam  proses  ini  hampir  semua  kasus tercapai  kesepakatan  damai  dengan  dibuatnya  perjanjian  untuk  melakukan  cicilan sebagai  bentuk  iktikad  baik  dari  pihak  perusahaan.  Metode  mediasi  ini  menjadi  hal yang  kami  prioritaskan  oleh  karena  output  dari  tujuan  ialah  dapat  terlaksananya pembayaran tanpa harus ada penegakan litigasi yang memiliki konsekuensi biaya dan kerugian-kerugian materi, maupun non materi untuk kedua belah pihak”.
b. Somasi
Apabila terhadap undangan mediasi tidak direspon atau terhadap perjanjian damai dengan  melakukan  cicilan  tidak  dilakukan  sebagaimana  perjanjian,  maka  tindakan selanjutnya yang dilakukan pihak Kejaksaan ialah melakukan Somasi. Secara sederhana somasi  adalah  teguran.  Menurut  Jonaedi  Efendi  dalam  Kamus  Istilah  Hukum  Populer, somatie  atau  legal  notice,  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  somasi  adalah  teguran terhadap  pihak  calon  tergugat.  Adapun  tujuan  diberikannya  somasi  adalah  memberi kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat.
Cara ini cukup efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum perkara diajukan ke pengadilan  dan  sebagai  langkah  persiapan  Kejaksaan  juga  sebelum  mungkin  pada akhirnya  apabila  Somasi  ini  tidak  ditanggapi,  maka  sebagai  salah  satu  bahan  hukum untuk  dilakukannya  gugatan.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  wawancara  dengan  Bapak
Agung  Irawan,  S.H.,  M.H  selaku  Kasi  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negera  Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa:
“Dalam praktiknya beberapa terjadi, dimana terdapat perusahaan yang sudah berjanji untuk berdamai dan membuat penyataan untuk melakukan pembayaran dengan cara mencicil, namun tetap melakukan ingkar atas janji yang dibuatnya tersebut. Dengan hal  demikian,  maka  kami  melakukan  penindakan  dengan  cara  mengirimkan  somasi kepada perusahaan tersebut sebagai sebuah pengingat sekaligus teguran”.
c. Litigasi Gugatan Sederhana
Dalam  hal  secara  Mediasi,  Somasi  atau  hal-hal  lain  yang  dirasa  sudah dilakukan secara non-litigasi, namun perusahaan penunggak tetap tidak beriktikad baik, maka dilakukan Kejaksaan dapat melakukan gugatan mewakili BPJS Ketenagakerjaan. Menurut  M.  Natsir  Asnawi,  gugatan  sederhana,  (small  claim  court)  adalah  gugatan dalam  bidang  hukum  perdata  yang  nilai  gugatan  materilnya  paling  banyak Rp200.000.000,-  (dua  ratus  juta  rupiah)  yang  diselesaikan  dengan  tata  cara  dalam pembuktian sederhana.
Sementara berdasarkan pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  disebutkan  bahwa  Penyelesaian  gugatan sederhana adalah tata cara di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai materil paling  banyak  Rp200.000.000,-  (dua  ratus  juta  rupiah)  yang  diselesaikan  dengan  tata cara dan pembuktian yang sederhana. Namun, pada tahun 2019, terdapat Perma Nomor 4  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Perma  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Gugatan  Sederhana.  Ketentuan  pasal  1  angka  1  dan  pasal  3  ayat  (1) diubah,  sehingga  berbunyi:  penyelesaian  gugatan  sederhana  adalah  tata  cara pemeriksaan  dipersidangan  terhadap  gugatan  perdata  dengan  nilai  gugatan  materil paling  banyak  Rp500.000.000,-  (lima  ratus  juta  rupiah)  yang  diselesaikan  dengan  tata cara  dan  pembuktiannya  sederhana.  Sejalan  dengan  hasil  wawancara  dengan  Bapak Agung  Irawan,  S.H.,  M.H  selaku  Kasi  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negera  Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa:
“Gugatan  Sederhana  ialah  cara  yang  dapat  kami  lakukan,  namun  apabila memang dirasa berbagai cara secara non-litigasi telah dilakukan, tetapi tidak ada  hasil  atau  tidak  ada  respon  berupa  iktikad  baik  dari  perusahaan penunggak. Dalam praktiknya, pernah terjadi 1-2 kali kami melakukan upaya gugatan sederhana, namun setelah dalam proses menunggu mekanisme pacsa mendaftarkan gugatan tersebut justru pihak perusahaan penunggak mengabari kami dan dilakukan mediasi ulang yang pada akhirnya sepakat berdamai dan langsung melakukan cicilan”.
Berdasarkan  apa  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  Bapak  Agung  Irawan,  S.H.,  M.H selaku  Kasi  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negera  Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Pusat  juga menambahkan  bahwa  dalam  melaksanakan  penegakan  hukum,    Kejaksaan  Negeri Jakarta  Pusat  lebih  menggunakan  pendekatan  yang  menitikberatkan  secara  non  litigasi (mediasi  hingga  somasi)  yang  bertujuan  utamanya  untuk  mendapatkan  pembayaran sebagaimana kewajiban dari para perusahaan penunggak dan demi meminimalisir juga kerugian-kerugian yang tidak perlu diderita oleh para pihak.
Kemudian  ia  menambahkan  bahwa  terhadap  opsi  pemidanaan  secara  normatif tidaklah salah karena Undang-Undang telah memberikan opsi tersebut, meskipun sejak awal  kerjasama  dengan  BPJS  Ketenagakerjaan  Jakarta  Pusat  tidak  pernah  ada  kuasa khusus  untuk  kami  melakukan  penegakan  hukum  secara  pidana  dan  apabila  dilakukan
pun,  instansi  Kepolisian  dirasa  lebih  memiliki  kewenangan  tersebut  yang  akhirnya dalam  prosesnya  pihak  Kejaksaan  pun  akan  terlibat  sebagai  Penuntut  Umum.  Namun apabila  kita  kaji  kembali,  maka  opsi  tersebut  haruslah  diletakan  sebagai  langkah  akhir sebagaimana  adagium  ultimum  remedium  yang  merupakan  asas  hukum  yang menempatkan hukum pidana sebagai alat terakhir dalam penegakan hukum.
Selanjutnya,  terkait  dengan  hasil  kinerja  yang  dilakukan  oleh  pihak  Kejaksaan Negeri  Jakarta  Pusat  sendiri,  dapat  dikatakan  cukup  efektif.  Hal  ini  oleh  karena  dari setiap  Surat  Kuasa  Khusus  yang  diberikan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan  kepada Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Pusat  dapat  menyelesaikannya  dengan  keberhasilan  yang cukup baik, yakni 56% dapat diselesaikan dengan perusahaan penunggak yang akhirnya melakukan  pembayaran  baik  langsung  secara  lunas  maupun  secara  mencicil.  Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat dari tabel berikut:

## Tabel 1 Hasil Kinerja Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Dalam Penyelesaian Hukum
Periode Januari s.d 10 Juni 2024 Jumlah Penunggak Jumlah Tunggakan Iuran Total Tunggakan Beserta Denda Selesai Ditangani Dalam Proses 75 PKBU Rp28.231.006.093,- Rp30.871.040.474,- 42 33 Sumber: Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
Dari  pencapaian  kinerja  tersebut,  maka  peneliti  juga  akan  mengkajinya  dengan  teori efektivitas  hukum  untuk  dapat  menilai  apakah  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah dapat dinyatakan efektif secara teori. Menurut Soerjono Soekanto,  teori  efektifitas  hukum  adalah  sejauh  mana  suatu  kelompok  dapat  mencapai tujuannya.  Suatu  hukum  dapat  dikatakan  efektif  apabila  mempunyai  akibat  hukum  yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum (Orlando, 2022).
Lebih  lanjut,  Soerjono  Soekanto  berpendapat  bahwa  tolak  ukur  dari  efektivitas  dalam penegakan hukum ada 5 (lima), antara lain (Soekanto, 2007):

## Faktor Hukum (Undang-Undang)
Fungsi  hukum  ialah  untuk  menciptakan  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan.  Namun, yang  menentukan  apakah  suatu  hukum  tersebut  dapat  berfungsinya  dengan  baik  atau  tidak ialah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.
Soerjono  Soekanto  menambahkan  bahwa  faktor  hukum  disini  ditujukan  pada  undang- undang itu sendiri dalam arti materil yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh  penguasa  pusat  maupun  daerah  yang  sah.  Maka  itu  peraturan  tersebut  mencakup, Peraturan  pusat  yang  berlaku  untuk  semua  warga  negara  atau  suatu  golongan  tertentu  saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.
Terdapat  3  (tiga)  gangguan  terhadap  efektifitas  penegakan  hukum  yang  berasal  dari undang-undang,  diantaranya  ialah  Pertama,  Tidak  diikutinya  asas-asas  berlakunya  undang- undang.  Kedua,  Belum  adanya  peraturan  pelaksanaan  yang  sangat  dibutuhkan.  Ketiga, Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapan (Soekanto, 2004). Kesimpulan pokok pada penjelasan di atas  ialah  mengenai  pentingnya  kejelasan  pada  “frasa”  dalam  undang-undang,  agar
masyarakat  dapat  dengan  mudah  mengerti  maksudnya  dan  tidak  menimbulkan  multitafsir  di dalamnya.
Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agung Irawan, S.H., M.H selaku Kasi Perdata dan  Tata  Usaha  Negera  Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Pusat,  menjelaskan  bahwa  terdapat beberapa  peraturan  yang  menjadi  dasar  dari  pelaksanaan  penegakan  dalam  rangka penyelesaian  hukum  terhadap  para  perusahaan  penunggak  iuran  BPJS  Ketenagakerjaan  baik yang sifatnya langsung maupun tidak langsung, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan,  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem Jaminan  Sosial,  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial,  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan Penggantu  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2023  tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang- Undang, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Tentunya  Perjanjian  Kerjasama  serta  Surat  Kuasa  Khusus.  Namun,  dalam  hal  acuan  utama kami  dalam  menjalankan  fungsi  pengacara  negara,  ialah  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  dan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi  Kerja  Selain  Penyelenggara  Negara  Dan  Setiap  Orang,  Selain  Pemberi  Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Ia  menambahkan  bahwa  semua  aturan  tersebut  sudah  sangat  baik  dan  sangat  jelas. Tidak  ada  ketentuan-ketentuan  antara  Undang-Undang  tersebut  atau  Pasal-Pasal  yang  saling bertentangan.  Sebaliknya  justru  saling  menguatkan  satu  dengan  yang  lainnya.  Serta  yang paling penting ialah bahwa para perusahaan penunggak iuran paham akan pasal-pasal tersebut dan mengakui bahwa baik secara langsung maupun tidak langsung telah melanggar ketentuan tersebut.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pada sub faktor hukum yang  memiliki  3  (tiga)  elemen  apabila  dikaitkan  dengan  pernyataan  narasumber  terkait peraturan-peraturan  yang  digunakan  sebagai  landasan  hukum  untuk  pelaksanaan  tidaklah terdapat  kekurangan.  Pertama,  adanya  dua  aturan  hukum  yang  mengatur  terkait  iuran  BPJS Ketenagakerjaan  yang  telah  cukup  baik,  sistematis  dan  berlandaskan  asas-asas  berlakunya undang-Undang.  Kedua,  peraturan-peraturan  ini  juga  memiliki  aturan  tertinggi  hingga terendah yang memiliki sinkronisasi secara hierarki dan horizontal dan Undang-Undang BPJS jo.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  86  Tahun  2013,  justru  saling  melengkapi  antara  aturan hukum  satu  dengan  yang  lain  yang  digunakan.  Ketiga,  terkait  dengan  ketidakjelasan  kata- kata/frasa pada isi pasal di dalam Undang-Undang BPJS dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun  2013,  peneliti  tidaklah  menemukannya  hal  ini  juga  telah  dikonfirmasi  oleh  para narasumber. Maka dengan demikian unsur faktor hukum telah terpenuhi.

## Faktor Penegakan Hukum
Pada  elemen  ini,  yang  menentukan  efektif  atau  tidaknya  kinerja  hukum  tertulis  adalah aparat  penegak  hukum.  Dalam  hubungan  ini  dikehendaki  adanya  aparatur  yang  handal sehingga  aparat  tersebut  dapat  melakukan  tugasnya  dengan  baik.  Secara  sosiologis,  setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam  struktur  kemasyarakatan,  yang  mungkin  tinggi,  sedang  atau  rendah.  Kedudukan tersebut  sebenarnya  merupakan  suatu  wadah  yang  isinya  adalah  hak-hak  dan  kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu merupakan peranan (role occupant).
Suatu  hak  sebenarnya  merupakan  wewenang  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat, sedangkan  kewajiban  adalah  beban  atau  tugas.  Suatu  peranan  tertentu  dapat  dijabarkan  ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut (Soekanto & Mamudji, 1979):
Peranan ideal (ideal role), yakni Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan  pada  nilai-nilai  ideal  yang  seharusnya  dilakukan  sesuai  dengan  kedudukannya dalam  suatu  sistem.  Peranan  yang  seharusnya  (expected  role),  yakni  Peran  yang  dilakukan seseorang  atau  lembaga  yang  didasarkan  pada  seperangkat  norma  yang  berlaku  pada kehidupan  masyarakat.  Peranan  yang  dianggap  oleh  diri  sendiri  (perceived  role),  yakni Peranan  yang  dilakukan  seseorang  yang  memiliki  kewenangan  untuk  memutuskan  sebuah tindakan yang dalam peraturannya belumlah diatur, hal ini dapat dikatakan diskresi. Peranan yang  sebenarnya  dilakukan  (actual  role),  yakni  Pearanan  yang  dilakukan  seseorang  atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkret dilapangan.
Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agung Irawan, S.H., M.H selaku Kasi Perdata dan  Tata  Usaha  Negera  Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Pusat,  menjelaskan  bahwa  dalam melaksanakan  penegakan  hukum,    Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Pusat  lebih  menggunakan pendekatan yang menitikberatkan secara non litigasi (mediasi hingga somasi) yang bertujuan utamanya  untuk  mendapatkan  pembayaran  sebagaimana  kewajiban  dari  para  perusahaan penunggak  dan  demi  meminimalisir  juga  kerugian-kerugian  yang  tidak  perlu  diderita  oleh para pihak.
Kemudian ia menambahkan bahwa meski terdapat opsi pidana yang disematkan dalam Undang-Undang BPJS, namun menurut kami opsi tersebut haruslah diletakan sebagai langkah akhir  sebagaimana  adagium  ultimum  remedium  yang  merupakan  asas  hukum  yang menempatkan  hukum  pidana  sebagai  alat  terakhir  dalam  penegakan  hukum.  Hal  ini  demi menciptakan keseimbangan dalam tiga nilai dasar dalam hukum yakni asas kepastian hukum, asas  keadilan  dan  asas  kemanfaatan.  Kami  menilai  bahwa  dengan  dilakukannya  penegakan secara  pidana  tanpa  melakukan  sedemikian  upaya  non-litigasi  maupun  litigasi  (gugatan), maka  akan  mengesampingkan  asas  kemanfaatan,  dimana  apabila  Dirut  dari  perusahaan tersebut  dipidana,  maka  dapat  menimbulkan  masalah  baru  dengan  perusahaannya  yang mungkin  saja  tidak  terurus  dan  berakhir  bangkrut  dan  pada  akhirnya  justru  merugikan  para pekerja  dari  perusahaan  tersebut.  Dengan  demikian  kami  lebih  memilih  upaya  penegakan dalam  rangka  penyelesaian  sengketa  secara  lebih  humanis  dan  terbukti  hal  tersebut  lebih efektif dengan hasil kinerja sampai dengan saat ini.
Berdasarkan  hal  tersebut,  peneliti  menilai  meski  terdapat  ketentuan  pidana  yang  telah disediakan  oleh  Undang-Undang  BPJS  sebagai  langkah  tegas  untuk  memberikan  efek  jera, Namun justru penelaahan dari pihak Kejaksaan dengan lebih menitikberatkan upaya mediasi dan  somasi  selama  ini  dapat  dikatakan  sukses.  Maka  dapat  dibenarkan  apabila  memang upaya-upaya  hukum  non  litigasi  belumlah  dilakukan  dengan  maksimal  dan  dengan  cara inovasi, maka penegakan secara pidana memang seyogyanya harus ditempatkan pada urutan paling  akhir  sebagai  langkah  yang  memang  dirasa  tidak  ada  pilihan  lain.  Dengan  demikian menurut peneliti apa yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat justru sebagai contoh yang cukup ideal dalam menerapkan sub. unsur-unsur elemen pada faktor penegakan hukum yakni peranan ideal, peranan yang seharusnya, peranan yang dianggap oleh diri sendiri dan peranan yang seharusnya dilakukan. Maka dengan demikian unsur pada faktor penegakan hukum telah terpenuhi.

## Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan  dan  alat-alat  komunikasi  yang  proporsional.  Oleh  karena  itu,  sarana  atau  fasilitas mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  di  dalam  penegakan  hukum.  Tanpa  adanya  sarana
atau  fasilitas  tersebut,  tidak  akan  mungkin  penegak  hukum  menyerasikan  peranan  yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
Soerjono Soekanto memiliki patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana  prasarana  tersebut  harus  secara  jelas  memang  menjadi  bagian  yang  memberikan kontribusi  untuk  kelancaran  tugas-tugas  aparat  di  tempat  atau  lokasi  kerjanya.  Adapun elemen-elemen tersebut adalah 1). Yang tidak ada-diadakan yang baru betul , 2). Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan, 3). Yang kurang-ditambah, 4). Yang macet-dilancarkan, 5). Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan (Soekanto, 2004). Kemudian, Ia menambahkan juga bahwa khususnya untuk faktor sarana atau fasilitas,  dapat dilihat melalui beberapa hal diantaranya ialah: Tenaga manusia yang terdidik dan terampil, Organisasi yang baik, Peralatan yang memadai, Keuangan yang cukup (Soekanto, 2004).
Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agung Irawan, S.H., M.H selaku Kasi Perdata dan  Tata  Usaha  Negera  Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Pusat,  menjelaskan  bahwa  pada  dasarnya kami  sebagai  Pengacara  Negara  dalam  hal  melakukan  upaya  hukum  terkait  permasalahan tunggakan iuran ini telah berbekal diri baik secara sumber daya manusia, keorganisasian yang baik, peralatan yang cukup memadai dan keuangan yang cukup. Hal ini dapat dilihat dari hasil kinerja Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sendiri dalam melakukan penyelesaian sengketa yang mana tidak dapat dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Pusat.
Pembekalan  diri  tentunya  sejak  awal  mendaftarkan  diri  sebagai  jaksa,  kemudian mengikuti  pelatihan-pelatihan  saat  menjadi  jaksa  hingga  membekali  diri  dengan  keahlian- keahlian  khusus  bersertifikat  seperti  pelatihan  mediator,  pelatihan  negosiasi  dan  lainnya. Terkait dengan keorganisasian pun secara umum kami seiring sejalan antara perintah dari atas hingga  kebawah  untuk  dapat  menerapkan  apa  yang  menjadi  prioritas  demi  terciptanya kebaikan  untuk  negara,  termasuk  didalamnya  ialah  masyarakat.  Kemudian  dengan  peralatan dan  keuangan  yang  saat  ini  cukup,  kami  lakukan  seefisien  mungkin  agar  penegakan  tetap dapat  dijalankan  dan  terbukti  dengan  menekankan  pendekatan  humanis  yakni  mediasi  dan somasi,  kami  berhasil  mengembalikan  dana  yang  memang  seharusnya  menjadi  hak  para pekerja untuk dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang mana prosentase tiap tahun mencapai lebih dari 60% dan mendapatkan banyak penghargaan atas capaian tersebut.
Hal  tersebut  apabila  peneliti  kaji  berdasarkan  studi  dokumen  internet  dan  konfirmasi dari  para  narasumber  yakni  BPJS  Ketenagakerjaan  Jakarta  Pusat,  Anggota  Dewan  Jaminan Sosial  Nasional  dan  Ketua  Forum  Peserta  Jaminan  Sosial  mendapatkan  kesimpulan  bahwa pada dasarnya Jaksa sebagai Pengacara Negara lebih memiliki kekuatan dalam hal penegakan hukum baik secara non litigasi maupun litugasi, hal ini menjadikan pilihan yang tepat dengan menyerahkan  permasalahan  tunggakan  iuran  BPJS  Ketenagakerjaan  kepada  instansi Kejaksaan  ini.  Selain  itu  secara  sumber  daya  manusia  dalam  hal  ini  keilmuan  dan  praktik dalam  dunia  hukum  serta  keorganiasasi  yang  memiliki  kewenangan  lebih  luas,  maka Kejaksaan pastilah lebih memiliki tingkatan beberapa level diatas pengawas dan pemeriksan dari BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri.
Bukti-bukti  hasil  kinerja  dengan  pengembalian  uang  kepada  negara  dan  penghargaan- penghargaan  pun  menjadi  bukti  nyata  dari  pencapaian  Kejaksaan  sebagai  pengacara  negara meskipun  dengan anggaran/keuangan yang dirasa tidak sebanding  yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan  sebagai  fasilitas  untuk  melakukan  penegakan  dalam  rangka  penyelesaian sengketa  ini.  Maka  dengan  hal-hal  tersebut,  peneliti  berkesimpulan  bahwa  terhadap  unsur elemen faktor pendukung telah terpenuhi.

## Faktor Masyarakat
Penegak  hukum  berasal  dari  masyarakat  dan  bertujuan  untuk  mencapai  kedamaian  di dalam  masyarakat.  Setiap  warga  masyarakat  atau  kelompok  sedikit  banyaknya  mempunyai kesadaran  hukum.  Persoalan  yang  timbul  adalah  taraf  kepatuhan  hukum,  yaitu  kepatuhan hukum  yang  tinggi,  sedang,  atau  kurang.  Adanya  derajat  kepatuhan  hukum  masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.
Tingkat  kesadaran  masyarakat  terhadap  suatu  aturan  hukum,  dapat  menentukan berfungsinya  aturan  hukum  itu  sendiri.  Masalah  yang  muncul  adalah  bagaimana  taraf kepatuhan masyarakat akan aturan hukum. Apakah kepatuhan masyarakat tinggi, sedang atau kurang,  yang  mana  kepatuhan  masyarakat  terhadap  aturan  hukum  tersebut  merupakan  tolak ukur berfungsinya suatu aturan tersebut (Soekanto, 2011).
Salah  satu  dampak/akibat  positif  dari  masyarakat  yang  mengetahui  hukum  adalah masyarakat  jadi  memiliki  pengetahuan  mengenai  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  mereka menurut  hukum.  Kalau  warga  masyarakat  sudah  mengetahui  hak  dan  kewajiban  mereka, maka mereka akan juga mengetahui aktifitas-aktifitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi  dan  mengembangkan  kebutuhan  mereka  dengan  aturan  yang  ada,  namun sebaliknya  justru  masyarakat  masih  belum  mengetahui  fungsi  hukum  untuk  memberikan kompensasi hukum bagi mereka.
Soerjono  Soekanto  memberikan  beberapa  faktor  mengapa  kompensasi  hukum  untuk masyarakat kurang atau bahkan tidak tercipta untuk masyarakat, diantaranya ialah (Soekanto, 2011) :
Tidak  mengetahui  atau  tidak  menyadari,  apabila  hak-hak  mereka  dilanggar  atau terganggu.  Tidak  mengetahui  akan  adanya  upaya-upaya  hukum  untuk  melindungi kepentingan-kepentingannya Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum  karena faktor-faktor  keuangan,  psikis,  sosial,  atau  politik.  Tidak  mempunyai  pengalaman  menjadi anggota  organisasi  yang  memperjuangkan  kepentingan-kepentingannya.  Mempunyai pengalaman-pengalaman  kurang  baik  di  dalam  proses  interaksi  dengan  berbagai  unsur kalangan hukum  formal.
Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agung Irawan, S.H., M.H selaku Kasi Perdata dan Tata Usaha Negera Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat  dan Bapak Sony Mardiyanto  selaku Ketua  Umum  Forum  Peserta  Jaminan  Sosial  menjelaskan  bahwa  dari  sisi  pekerja  tingkat kesadaran  dan  kepatuhan  mengacu  pada  dua  faktor  yakni  rendahnya  pendidikan  dan kemiskinan.  Sedangkan  dari  sisi  pengusaha  terdapat  dua  faktor  juga  yakni  kemampuan (stabilitas keuangan) dan kemauan (tidak berniat).
Jadi  selain  adanya  peraturan  dan  disosialisasikannya  peraturan-peraturan  tersebut, namun  apabila  tingkat  kesadaran  dari  pada  masyarakat  sebagai  pekerja  masih  sangat  rendah dikarenakan  tingkat  pendidikan  yang  rendah  dan  kemiskinan,  maka  hukum  itu  sendiri  sulit untuk dapat diterapkan apabila hidup di dalam lingkungan masyarakat dan inilah yang terjadi saat  ini  dikalangan  masyarakat  dimana  fokus  utama  para  pekerja  ialah  gaji,  sedangkan terhadap BPJS Ketenagakerjaan dapat dikatakan masih acuh. Maka dari itu menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua khususnya pemerintah untuk dapat menaikkan angka pendidikan tinggi dan  menurunkan  angka  kemiskinan  dengan  berbagai  program.  Hal  ini  agar  dapat menumbuhkan tingkat kesadaran hukum terhadap masyarakat.
Sebaliknya,  terhadap  pengusaha  harus  difasilitasi  selalu  agar  kemampuan  (stabilitas keuangan)  meningkat  dengan  cara  pemerintah  berkewajiban  mempertahankan  keadaan ekonomi  nasional  untuk  tetap  stabil,  dengan  demikian  perusahaan  akan  memiliki  daya kamampuan  untuk  terus  mengembangkan  perusahaannya  agar  mendapatkan  profit  lebih tinggi,  yang  dari  hal  tersebut  berdampak  pada  berjalannya  rutinitas  kewajibannya  terhadap hak-hak pekerja salah satunya terkait pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam  keadaan  masyarakat  yang  berpendidikan  dan  taraf  kehidupan  yang  membaik, serta  daya  kemampuan  pengusaha  yang  semakin  stabil,  maka  akan  menciptakan  tingkat kesadaran  yang  lebih  tinggi  dan  dari  hal  tersebut,  secara  tidak  langsung  akan  menurunkan faktor kemauan yang tidak baik (tidak berniat membayar) oleh karena tingkat kesadaran yang tinggi tersebut.
Dari  uraian  di  atas,  peneliti  sependapat  bahwa  alasan  taraf  hidup  dan  pendidikan menjadi faktor utama dalam tingkat kesadaran khususnya kesadaran hukum pada masyarakat. Karena  sulit  menumbuhkan  tingkat  kesadaran  dan  kepatuhan  apabila  kesejahteraan  masih belum stabil  ditambah tingkat  pendidikan yang rendah yang membuat  pemikiran sempit  dan praktis  akan  lebih  mendominasi.  Maka,  menjadi  tugas  bersama  antar  lembaga  bahkan  turut serta  masyarakat  untuk  membuat  program-program  pemecahan  masalah  yang  bersifat konsisten dari hulu  ke hilir atau pusat.  Salah satunya dengan cara meningkatkan pendidikan dan  menurunkan  angka  kemiskinan.  Maka  atas  dasar  uraian  di  atas,  peneliti  menilai  bahwa unsur faktor masyarakat  belumlah dapat terpenuhi, walaupun unsur ini telah tertutup dengan hasil  kinerja  Kejaksaan  yang  dapat  melakukan  penegakan  dalam  rangka  penyelesaian sengketa.

## Faktor Kebudayaan
Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai  mana  yang  merupakan  konsepsi-konsepsi  yang  abstrak  mengenai  apa  yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Hukum perundang-undangan  tersebut  harus  dapat  mencerminkan  nilai-nilai  yang  menjadi  dasar  dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.
Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agung Irawan, S.H., M.H selaku Kasi Perdata dan Tata Usaha Negera Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat  dan Bapak Sony Mardiyanto  selaku Ketua  Umum  Forum  Peserta  Jaminan  Sosial  menjelaskan  bahwa  pada  faktor  budaya  erat kaitannya  dengan  faktor  masyarakat,  dimana  tingkat  kesadaran  masyarakat  berakibat  pada pola  pikir  sempit  dan  praktis.  Kemudian,  pola  pikir  sempit  nan  praktis  tersebut  diturunkan pada anak-anaknya sehingga menjadi budaya yang dianggap benar.
Contohnya  ketika  orang  tua  meyakini  bahwa  upah  pekerja  yang  tidak  sesuai  UMR masih  dapat  diterima  daripada  tidak  mendapatkan  upah  sama  sekali,  kemudian  pola  pikir tersebut  diturunkan  pada  anak-anaknya,  sehingga  mengakar  dan  ketika  ketentuan  negara terkait  UMR  yang  tujuannya  untuk  lebih  mensejahterakan  pekerja,  justru  pada  akhirnya dikalahkan  dengan  budaya  tadi.  Sehingga  dalam  penerapannya  akan  menemukan  kesulitan dari masyarakat itu sendiri.
Apabila  hal  tersebut  dikaitkan  dengan  peraturan  mengenai  BPJS  Ketenagakerjaan dimana  ketentuan  ini  merupakan  upaya  pemerintah  untuk  dapat  melindungi  kesejahteraan pekerja  di  masa  yang  akan  datang,  justru  pada  kenyataannya  dilapangan  pola  pikir menyesatkan  sebagaimana  contoh,  telah  membuat  ketentuan  terkait  BPJS  Ketenagakerjaan secara tidak langsung tidaklah mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal ini yang menjadi hambatan  penerapan  sekaligus  hambatan  terhadap  penegakan  terkait  pelanggaran  terhadap hak pekerja berupa BPJS Ketenagakerjaan dan hal seperti ini diluar kuasa dari Jaksa sebagai Pengacara Negara.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  peneliti  pada  dasarnya  sependapat  bahwa  terkait keefektivitasan suatu hukum pada unsur faktor masyarakat dan faktor budaya pada dasarnya tidaklah  dapat  dibebankan  kepada  Jaksa  sebagai  Pengacara  Negara.  Hal  ini  diperlukan keseriusan  peran  dari  pemerintah  sebagai  pengatur  dan  pengarah  dari  tujuan  suatu  bangsa. Dengan demikian peneliti menilai bahwa pada unsur faktor budaya belumlah dapat terpenuhi.
Namun peneliti sangat memaklumi akan keterbatasan ini, dan tetap mengapresiasi atas kinerja Kejaksaan yang mana dalam hal  melakukan penegakan dalam rangka penyelesaian sengketa ini tetap dapat dilakukan secara efektif walaupun tanpa dua unsur yakni faktor masyarakat dan faktor budaya yang mendukung.
Kesimpulan  akhir  dari  hasil  analisis  peneliti  terhadap  penegakan  dalam  rangka penyelesaian  hukum  oleh  Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Pusat  terhadap  perusahaan-perusahaan yang  mengabaikan  tunggakan  iuran  di  wilayah  Jakarta  Pusat  berdasarkan  teori  efektivitas hukum  ialah bahwa kinerja dari Kejaksaan  Negeri Jakarta Pusat  dapat  dikatakan  efektif, hal ini sebagaimana 3 (tiga) dari 5 (lima) variabel/elemen tolak ukur teori efektivitas hukum telah dapat dipenuhi oleh Kejaksaan.
Kemudian  peneliti  juga  akan  menganalisis  terkait  efektivitas  penegakan  dalam  rangka penyelesaian  hukum  oleh  Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Pusat  terhadap  perusahaan-perusahaan yang  mengabaikan  tunggakan  iuran  di  wilayah  Jakarta  Pusat  dengan  teori  perlindungan hukum,  guna  mengetahui  apakah  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  khususnya  terkait  hak BPJS Ketenagakerjaan ditegakkan dengan baik.
Mengutip pendapat Harjono, bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan  sarana  hukum  atau  perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum  untuk  kemudian ditujukan  kepada  perlindungan  terhadap  kepentingan-kepentingan  tertentu,  yaitu  dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.  Kemudian,  mengutip  pendapat  Philipus  M.  Hadjon,  bahwa  sarana  perlindungan hukum  dapat  ditinjau  dari  2  (dua)  hal,  yakni  perlindungan  hukum  secara  preventif  dan represif.  Perlindungan  hukum  secara  preventif  dapat  ditempuh  dengan  2  (dua)  sarana  yakni melalui  sarana  peraturan  perundang-undangan  dan  melalui  sarana  perjanjian,  sedangkan perlindungan hukum secara represif dapat ditempuh melalui jalur peradilan.
Dari  uraian  teori  perlindungan  hukum  di  atas,  pada  dasarnya  terkait  dengan perlindungan upah pekerja telah terimplementasi atau tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Pada Pasal 15 menyatakan bahwa:
Pemberi  Kerja  secara  bertahap  wajib  mendaftarkan  dirinya  dan  Pekerjanya  sebagai Peserta  kepada  BPJS  sesuai  dengan  program  Jaminan  Sosial  yang  diikuti.    Pemberi  Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
Kemudian, pada Pasal 16 menyatakan bahwa:
Setiap  orang,  selain  Pemberi  Kerja,  Pekerja,  dan  penerima  Bantuan  Iuran,  yang memenuhi  persyaratan  kepesertaan  dalam  program  Jaminan  Sosial  wajib  mendaftarkan dirinya  dan  anggota  keluarganya  sebagai  Peserta  kepada  BPJS,  sesuai  dengan  program Jaminan Sosial yang diikuti.
Setiap  orang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  memberikan  data  mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.
Sanksi  bagi  perusahaan  yang  tidak  melaksanakan  ketentuan  dalam  Pasal  15  dan  Pasal 16  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  BPJS  ialah  dapat  berupa  sanksi administrasi  dan  sanksi pidana.  Sanksi  administrasi  dapat  dilihat  pada  Pasal  17  ayat  (1)  dan (2) yakni:
Pemberi  Kerja  selain  penyelenggara  negara  yang  tidak  melaksanakan  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  dan  setiap  orang  yang  tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis, b. denda; dan/atau c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
Sementara  itu  sanksi  pidana  pun  dapat  diberikan,  hal  ini  sebagaimana  ketentuan  pada Pasal  55  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  BPJS  yang  menyatakan  bahwa “Pemberi  Kerja  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19  ayat  (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)”.  Namun  pada  praktiknya  walaupun Undang-Undang  telah  memberikan  ketentuan  tegas  sebagaimana  hal  tersebut,  dalam penerapannya  pihak  BPJS  Ketenagakerjaan  belum  berhasil  menurunkan  angka  pelanggaran terhadap penunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Hingga pada akhirnya meminta bantuan hukum  kepada  Kejaksaan  sebagai  Pengacara  Negara  untuk  menyelesaikan  permasalah tersebut.
Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang melakukan penegakan dalam rangka penyelesaian sengketa dengan menitikberatkan penanganan secara non litigasi (mediasi dan somasi), maka apabila  peneliti  kaitkan  dengan  rumusan  perlindungan  hukum  dari  Philipus  M.  Hadjon, termasuk ke dalam perlindungan hukum secara preventif. Oleh karena cara tersebut ternyata efektif  dan  membawa  hasil  yang  sangat  memuaskan  dengan  jumlah  pengembalian  dana (pembayaran iuran) lebih dari 60% dari target di setiap pemberian kuasa khusus, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja dari Kejaksaan telah memenuhi unsur perlindungan hukum secara preventif dari rumusan Philipus M. Hadjon ini.
Sementara  itu,  apabila  peneliti  kaitkan  dengan  perlindungan  represif  berdasarkan rumusan  teori  perlindungan  hukum  Philipus  M.  Hadjon,  maka  hal  tersebut  belumlah terpenuhi.  Namun  perlu  diketahui  bahwa  perlindungan  respresif  ini  bukanlah  tidak  ingin dipenuhi oleh Kejaksaan, melainkan Kejaksaan lebih ingin menggunakannya apabila memang dirasa sudah tidak ada jalan lain atau dapat dikatakan langkah terakhir sebagaimana adagium ultimum  remedium  yang  merupakan  asas  hukum  yang  menempatkan  hukum  pidana  sebagai alat terakhir dalam penegakan hukum.
Jadi  dalam  hal  ini  peneliti  menilai  bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh  Kejaksaan  Negeri Jakarta  Pusat  dapatlah  diterima  dengan  tidak  langsung  menggunakan  fasilitas  dari  Undang- Undang  BPJS  berupa  ketentuan  Pasal  55  terkait  dasar  hukum  pemidanaan.  Dengan  syarat memang  metode  non  litigasi  seperti  mediasi  dan  somasi  terbukti  efektif  dan  menghasilkan sebuah  keberhasilan  dalam  hal  penyelesaian  sengketa  yang  dalam  hal  ini  ialah  terkait pelanggaran  berupa  penungga kan  iuran  BPJS  Ketenagakerjaan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan- perusahaan.

## KESIMPULAN
Latar  belakang  dari  BPJS  Ketenagakerjaan  Jakarta  Pusat  memberikan  kuasa  khusus pada  Kejaksaan  sebagai  Pengacara  Negara  untuk  penegakan  dalam  rangka  penyelesaian hukum  terhadap  perusahaan-perusahaan  yang  mengabaikan  tunggakan  iuran  di  Jakarta  ialah dikarenakan  tidak  efektifnya  kinerja  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Deputi Pemeriksaan  dan  Pengawasan  BPJS  Ketenagakerjaan  selama  ini  baik  dikarenakan  faktor- faktor  internal  maupun  faktor-faktor  eksternal.  Efektivitas  penyelesaian  sengketa  yang dilakukan  oleh  Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Pusat  sebagai  Pengacara  Negara  dengan menggunakan  metode  non-litigasi  dan  litigasi  dapat  dikatakan  sangat  sukses.  Dari keberhasilan  tersebut,  pendekatan  yang  lebih  humanis  dengan  menitikberatkan  metode mediasi  dan  somasi  yang  fokus  tujuannya  agar  dapat  diperolehnya  pengembalian  dana (pembayaran  iuran)  oleh  para  perusahaan  penunggak  dengan  meminimalisir  risiko
kemungkinan kerugian-kerugian akibat konflik hukum, apabila dilakukan secara litigasi atau berkepanjangan.

## BIBLIOGRAFI
Ali, Zainuddin. (2021). Metode penelitian hukum . Sinar Grafika.
Diantha,  I.  Made  Pasek,  Dharmawan,  Ni  Ketut  Supasti,  &  Artha,  I.  Gede.  (2018).  Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi. Denpasar: Swastu Nulus . Ningtyas,  Dwi  Aprilia.  (2019).  Pengaruh  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  Tentang Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  Terhadap  Kebijakan  Mutu  Pelayanan  Kesehatan  Di Fasilitas  Kesehatan  Rujukan  Tingkat  Lanjutan  (FKRTL). INFOKES  (Informasi Kesehatan) , 3 (1), 42–57.
Orlando,  Galih.  (2022).  Efektivitas  Hukum  dan  Fungsi  Hukum  di  Indonesia. Tarbiyah  Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains , 6 (1).
Peter Mahmud Marzuki. (2016). Pengantar Ilmu Hukum . jakarta: pranata media grup.
Raden  Ayu,  Khusnul  Amalia.  (2023). Penegakan  Hukum  Terhadap  Perusahaan  Penunggak Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Tangerang Selatan . Rasjidi, Ira Thania. (2015). Penyerapan Istilah Asing Pada Terminologi Hukum Di Indonesia. Litigasi , 16 (2).
Situmeang,  Putri  Rini,  Putri,  Lia  Ulvi  Miranata,  &  Pebrianti,  Ayu.  (2023).  Implementasi Perlindungan  Hak  Pekerja  terkait  Kecelakaan  Kerja  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum , 1 (4), 270–285.
Soekanto, Soerjono. (2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum .
Soekanto, Soerjono. (2007). Sosiologi Suatu Pengantar--Ed. Baru–41 . Jakarta (ID): PT Raja Grafindo Persada.
Soekanto, Soerjono. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum . Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (1979). Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum. Jakarta: Pusat Dokumen Universitas Indonesia . Suhartoyo, Suhartoyo. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit. Administrative Law and Governance Journal , 1 (1), 49–66.
Suwandi, Fahrul Ramdan, & Wardana, Dodi Jaya. (2022). Aspek Hukum Keberlakuan BPJS Ketenagakerjaan  Terhadap  Perlindungan  Dan  Keamanan  Kerja. SIBATIK  JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan , 2 (1), 251– 262.
Tugas,  Dodik.  (2017).  Indek  Berita  dan  Artikel  Surat  Kabar  Jawa  Tengah  XXIV  Nomor  4.
Indek Berita Dan Artikel Surat Kabar Jawa Tengah XXIV Nomor 4 .
Tunggal, Hadi Setia. (2014). Seluk Beluk Ketenagakerjaan . Jakarta: Harvarindo.

## Copyright holder:
Ipon Susanti (2024)
First publication right: Syntax Idea
This article is licensed under: