RELASI KUASA DALAM PERENCANAAN PEMEKARAN WILAYAH : PERSFEKTIF ONTOLOGIS, EPISTIMOLOGIS, DAN AKSIOLOGIS
Diki Suherman 1* , Muhamad Anang Munawir 1 , Fadlan Abdillah Salam 1
1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Al Ghifari Bandung, Indonesia *Email: dikisuherman@unfari.ac.id
Diterima : 21 Juli 2024, Revisi : 24 Agustus 2024, Disetujui : 26 Agustus 2024

## ABSTRACT
This paper explains the issue of the involvement of power relations in regional expansion planning  based  on  the  perspective  of  the  philosophy  of  knowledge,  both  ontology, epistemology and axiology, which have not been studied explicitly. The method used is a literature study, which is obtained from several journals, books, documentation, previous research related to the topic discussed both philosophy of science, regional / city planning, regional expansion. Power relations in regional expansion planning ontologically deepen the essence of knowledge from the matter under study, Regional Existence becomes part of the ontology that will not be separated from power relations that foster new knowledge as the  essence  of  knowledge  that  needs  to  be  known  thoroughly.  Epistimologically,  this research certainly uses scientific methods or ways to obtain the validity of a research truth by  discussing  the  involvement  of  ruling  actors  who  have  an  important  role  in  creating community welfare by using the  power they  have in  expanding regions that  have  major implications for the lives of many people. Ontologically, this research certainly  needs to emphasize value, which has uses and benefits that can be felt by everyone, in this case it is hoped  that  this  research  can  provide  policy  recommendations  for  actors  involved  in regional expansion, as a scientific basis for decision making that will help anticipate the failure of regional expansion in the future.
Keywords: Ontology, Epistemology, Axiology, Power, Regional Splits Planning

## ABSTRAK
Tulisan  ini  menjelaskan  persolan  keterlibatan  relasi  kekuasaan  dalam  perencanaan pemekaran wilayah yang ditinjau berdasarkan sudup pandang filsafat pengetahuan, baik secara  ontologi,  epistimologi  dan  aksiologi  yang  belum  banyak  dikaji  secara  eskplisit. Metode yang digunakan ialah studi literatur , yang diperoleh dari beberapa jurnal, buku, dokumentasi,  penelitian  sebelumnya  yang  berkenaan  dengan  topic  yang  dibahas  baik filsafat  ilmu,  perencanaan  wilayah/kota,  pemekaran  wilayah.  Relasi  kekuasaan  dalam perencanaan pemekaran wilayah secara ontologis memperdalami esensi pengetahuan dari hal yang diteliti, Eksistensi Wilayah menjadi bagian dari ontologis yang tidak akan lepas dari relasi kekuasaan yang menumbuhkan pengetahuan baru sebagai hakikat pengetahuan yang  perlu  diketahui  secara  menyeluruh.  Secara epistimologis penelitian  ini  tentunya menggunakan  metode  atau  cara  ilmiah  untuk  memperoleh  validitas  suatu  kebenaran penelitian  dengan  membahas  keterlibatan  aktor  penguasa  yang  memiliki  peran  penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan kuasa yang dimiliki dalam  melakukan  pemekaran  wilayah  yang  berimplikasi  besar  pada  hajat  hidup  orang banyak.  Secara ontologis ,  penelitian  ini  tentunya  perlu  menekankan  pada  nilai  ( value), yang memiliki kegunaan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh semua orang, dalam hal ini diharapkan penelitian ini bisa memberikan rekomendasi kebijakan untuk aktor yang terlibat  dalam  pemekaran  wilayah,  sebagai  dasar  ilmiah  dalam  pengambilan  keputusan atau decision making yang akan membantu mengantisipasi kegagalan pemekaran wilayah dimasa mendatang.
Kata  Kunci: Ontologi,  Epistimologi,  Aksiologi,  Kekuasaan,  Perencaan  Pemekaran Wilayah.

## PENDAHULUAN
Sebelum jauh membahas mengenai suatu penelitian, alangkah lebih baiknya  mengawali  dengan  memahami  pondasi  dasar  berkenaan  dengan apa hakikat untama yang ingin di ketahui, hal tersebut berkenaan dengan filsafat.  Menurut  Plato,  filsafat  didefinisikan  sebagai  suatu  ilmu  yang mencoba  untuk  mencapai  pengetahuan  tentang  kebenaran  yang sebenarnya. Sedangkan menurut Johann Gotlich Fickte, filsafat merupakan dasar dari segala ilmu yang membahas semua bidang dan semua jenis ilmu untuk mencari kebenaran dari seluruh kenyataan yang terjadi. Sedangkan Imanuel  Kant,  berpendapat  bahwa  filsafat  merupakan  suatu  ilmu pengetahuan yang menjadi hal pokok dan pangkal dari segala pengetahuan (Nurgiansah,  2021).  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  diperlukan  untuk pemahaman yang mendasar terlebih dahulu terhadapa hakikat yang ingin diketahui,  sehingga  menjadi  petunjuk  dalam  memahami  suatu  penelitian yang hendak dilakukan.
Selain  dari  itu  dalam  kajian  filsafat,  ilmu  pengetahuan  dipandag sebaai  suatu  objek  yang  rasional,  terdiri  dari  3  unsur  penting  diantarnya logis, kritis dan sistematis (Wahana, 2016). Filsafat juga berkenaan dengan hal  yang  mendasar  dan  menyeluruh,  maka  dari  itu  filsafat  memiliki  sifat radical yang  artinya  mengakar  atau  mencari  kebenaran  sampai  ke  akar- akarnya.  Kajian  filsafat  didalamnya  memuat  tiga  hal  penting  yang  perlu dipahami  yaitu,  memaknai  ontology,  epistimologi  dan  aksiologi  terhadap suatu  obejk  yang  ingin  diteliti  atau  diketahui  secar  mendalam (Suriasumantri, 2009).
Kaitannya dengan penelitian yang ingin dilakukan, yaitu berkenaan dengan pemekaran wilayah atau dikenal juga dengan daerah otonomi baru (DOB).  Penelitian  ini  menjadi  topic  yang  yang  tidak  pernah  berhenti dibicarakan  karena  secara  mendasarr  merupakan  hal  yang  penting  yang menyangkut  hidup  hajat  orang  banyak.  Seperti  yang  disampaikan  oleh
(Hakim,  2017),  bahwa  p  ada  dasarnya  pembentukan  daerah  otonom bertujuan mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat, juga (Maman et  al.,  2016)  bahwa,  Pemekaran  daerah  dilakukan  sebagai  upaya mengakomodir  aspirasi  rakyat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Untuk membahas topic ini diperlukan pemahaman ynag benar berkenaan dengan body of literature yang dimuat dalam objek yang hendak diteliti, untuk mencari dan memahami  dengan benar pemekaran  wilayah dipahami  bisa  menjadi  salahstu  cara  menciptakan  masyarakat  yang sejahtera, bukan sebaliknya menimbulkan permasalahan baru.
Isu  pemekaran  wilayah  relevan  dan  penting  untuk  diteliti  dari perspektif  filsafat  ilmu  karena  fenomena  ini  melibatkan  aspek-aspek ontologis,  epistemologis,  dan  aksiologis  yang  mendasa.  Dari  perspektif ontologi, pemekaran wilayah menimbulkan pertanyaan tentang kebenaran keberadaan dan identitas entitas sosial-politik, seperti daerah atau provinsi baru,  serta  bagaimana  pembentukan  entitas  tersebut  memengaruhi masyarakat.  Dari  perspektif  epistemologi,  masalah  ini  menuntut  evaluasi metode,  teori,  dan  pengetahuan  yang  digunakan  untuk  memahami  dan memprediksi dampak pemekaran terhadap pembangunan, kesejahteraan, dan  tata  kelola  pemerintahan.  Nilai-nilai  etis  yang  berkaitan  dengan keadilan, pembagian sumber daya, dan efeknya terhadap kesetaraan sosial adalah  bagian  dari  proses  pemekaran  wilayah  secara  aksiologis.  Studi tentang  pemekaran  wilayah  dalam  konteks  filsafat  ilmu  membantu memastikan  bahwa  kebijakan  yang  dibuat  didasarkan  pada  pengetahuan yang  benar  dan  relevan.  Mereka  juga  membantu  mempertimbangkan secara menyeluruh konsekuensi etis dari keputusan tersebut.
Pemekaran wilayah merupakan hal yang amat penting untuk dikaji secara mendalam, karena pemerataan pembangunan wilayah menjadi salah satu  tujuannya.  Wilayah  yang  cukup  luas  di  suatu  daerah  membuat pelayanan  kepada  masyarakat  tidak  optimal  atau  tidak  menyeluruh, terkhusu  bagi  wilayah  pinggiran  ( periphery), sebagai  wilayah  yang memiliki akses yang sangat jauh ke pusat kota (Suherman et al., 2021). Selai
itu pemekaran wilayah mencoba mengatasi masalah terjadinya disparitas pembangunan  atau  ketimpangan  pembangunan,  sehingga  memunculkan daerah  tertinggal  yang  mempersulit  dalam  memperoleh  kehidupan  yang layak. Hal tersebut menjadi bagin peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan  publik  dan  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat  dengan melakukan pemerataan pembangunan  (Jamaluddin, 2010).
Namun  demikian  hal  tersebut  tidak  lepas  dari  peran  kekuasaan ( power) yang  tarik  menarik  kepentingan  yang  besar  dalam  perencanaan pemekaran  wilayah  ini  (Sufianto,  2020).  Dimana  kekuasaan  memegang kendali  atas  realitas  yang  terjadi  dengan  menggunakan  sisi  rasionalitas yang  dipilih  dalam  pengambilan  keputusannya  (Flyvbjerg,  1998).  Hal tersebut  dapat  dimanfaatkan  oleh  para  pemangku  kepentingan  untuk menentukan arah pemekaran wilayah yang memiliki ruang atau kursi-kursi jabatan yang perlu diduduki, untuk mempertahankan dan mengembangkan keuasaannya    (Machiavelli,  2020),  dengan  memasukan knowlage  and rationality melalui kekuasaan ( powe) yang dimiliki sebagai langkah untuk memasukan kepentingan yang dimilikinya (Dobrucká & Šimonová, 2017) . Gagasan  penelitian  tentang  relasi  kekuasaan  dalam  perencanaan pemekaran  wilayah  ,  perlu  dibedah  atau  dieksplorasi  dengan  berbagai pendekatan  filsafat  pengethauan,  baik  melalui  hakikay  yang  ingin  dikaji melaui  teori  yang  ada  ( ontology), kemudian  melaui  proses  yang  terlibat secara  langsung  dilakukan  sebagai  bagian  dari  upaya  untuk  memperoleh pengetahuan ( epistemology), dan manfaat yang didapat dari pengetahuan (aksiology). Hal  ini  diharapkan  dapat  memberikan  penjelasan  yang mendalam melalui penalaran yang rasional  baik logis, kritis dan sistematis, yang  menjadi keyword dalam  memahami  penelitan  yang  bisa  diterima secara  ilmiah,  terkhususnya  penelitian  yang  berkaitan  dengan  relasi kekuasaan  dalam  perencanaan  pemekaran  wilayah  atau  daerah  otonomi baru (DOB) .

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam  ini menggunakan pendekatan studi literatur  dan  dokumen  dengan  menelaah  bahan-bahan  pustaka  yang berkaitan  dengan  masalah  penelitian  diantaranya  hasil  penelitian,  jurnal dan  buku-buku  yang  berkenaan  dengan  filsafat  ilmu,  dan  pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru (DOB). Penyajian penulisan ini lakukan dengan menggunakan hasil analisis baik secara epistimologi/ hakikat ilmu, yang  berkenaan  dengan  lingkup  wilayah  kerja  ilmu  pengetahuan  yang dijadikan  sebagai  objek,  sasaran,  dan  target  pengetahuan  yang  ingin diperoleh atau  dicapai. Dalam hal  ini, berupaya untuk memahami  secara mendalam secara konstruk definisi kajian mengenai relasi kekuasaan dalam pemekaran wilayah. Secara epistimologi/ cara mendapatkan pengetahuan, untuk  membahas  secara  mendalam  setiap  proses  yang  terlibat  secara langsung  sebagai  upaya  memperoleh  pengetahuan.  Hal  ini  berkenaan dengan  metode  atau  cara-cara  dan  langkah-langkah  pengetahuan  yang dilakukan  untuk  memperoleh  hasil  dari  kegiatan  ilmiah  yang  dilakukan. Sedangkan  secara  aksiologi/  kegunaan  pengetahuan,  berkeanaan  dengan menemukan  nilai-nilai  pengetahuan  ilmiah  yang  juga  memiliki  nilai kegunaan atau kebermanfaatan dari suatu ilmu pengetahuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Fenomena Pemekaran Wilayah
Adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,  memberikan  suatu  perubahan  yang  signifikan  dalam  sistem pemerintahan  di  negara  republic  Indonesia.  Pada  awalnya  sistem pemerintahan  yang  tersentralistik  atau  dikenal  juga  dengan  Jakarta centres. Sehingga  menimbulkan  pertumbuhan  dan  pembangunan  yang tidak  merata  ke  semua  daerah  (Ubaedillah  &  Rozak,  2008).  Hadirnya Otonomi Daerah menjadi langkah yang merubah yang awalnya centralistic menjadi decentralistic, yang termaktub dalam Undang-Undang nomor 22 tahun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah,  yang  menyebutkan    bahwa,
Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut praksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang. Sedangkan yang  dimaksud  dengan  daerah  otonom  merupakan  kesatuan  masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut praksara sendiri berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dalam  ikatan  negara  kesatuan  republik Indonesia. Hal tersebut menjadikan pemerintah daerah diberi kebebasan untuk  mengurus  dan  membangun  daerah  secara  bertanggungjawab terhadap  semua  bidang  baik  sosial,  ekonomi,  politik  dan  lainnya  sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas pelayanan public (Rachaju, 2019).
Dalam  aturan  tentang  otonomi  daerah,  didalamnya  memuat mengenai  pemekaran  wilayah  yang  diperjelas  melalu  PP  78  tahun  2007 tentang  Tata  Cara  Pembentukan,  Penghapusan,  Dan  Penggabungan Daerah,  yang  telah  direvisi  menjadi  Rancangan  peraturan  Pemerintah tentang  Penataan  Daerah  dan  Desain  Besar  Penataan  Daerah.  Adapun tujuan  penyelenggaraan  otonomi  daerah  (Tangkilisan,  2003)  adalah  :  (1) Efisiensi  dan  efektivitas  pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat;  (2) Peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  daerah;  (3) Peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  kehidupan  politik  dan pelaksanaan  pembangunan;  (4)  Peningkatan  efektivitas  pelaksanaan koordinasi serta pengawasan tujuan.
Dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah  terkhusunya  berkaitan dengan pemekaran wilayh untuk membentu Daerah otonomi Baru (DOB) tidak akan lepas dari kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh para pejabat  atau  birokrasi  baik  pusat  maupun,  yang  tidak  akan  lepas  dari kepentingan,  ketika  suatu  daerah  berhasil  dilakukan  pemekaran.  Artinya bahwa  terdapat  berbagai  kepentingan  politik  oleh  aktor-  aktor  terkait dengan  politik  (Sujarto,  2003).  Maka  dari  itu,  banyak  para  pemangku kepentingan  menggunakan  kekuasaan  dan  kewenangannya  untuk menempatkan kepentignnya (Dobrucká & Šimonová, 2017) .
Relasi  kekuasaan  dalam  pemekaran  wilayah,  untuk  membantuk Daerah Otonomi Baru (DOB), tidak lepas dari tarik menarik kepentingan antar  penguasa  untuk  memperkuat  dan  memperluas  kekuasaanya (Machiavelli, 2020). Argumentasi yang dilontarkan oleh penguasa adalah semata-mata    untuk  membangun economic  growth atau  pertumbuhan ekonomi wilayah terpinggirkan atau periphery. Dimana wilayah periphery ini  salahatu  karakteristiknya  merupakan  wilayah  yang  kurangnya  control politik  dan  ekonomi  yang  sebetulnya  berkaitan  dengan  kesejahteraan masyaraka  banyak,  sehingga  perlu  perhatian  lebih  terhadap  nasib kedepannya  terhadap  wilayah periphery (Chase-Dunn  &  Hall,  2018).
(Friedman.  J  and  Alonso.  W,  1978),  mengatakan  bahwa  pengembangan wilayah  dalam  jangka  panjang,  penting  untuk  lebih  ditekankan  pada pengenalan  potensi  sumber  daya  alam  dan  potensi  pengembangan  lokal wilayah  yang  mampu  mendukung  pertumbuhan  ekonomi,  kesejahteraan sosial, termasuk pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan dalam rangka mencapai  tujuan  pembangunan  daerah.  Maka  untuk  itu  sebetulnya bagaimana relasi kekuasaan bisa menggunakan kewenangan dan kekuatan yang  dimiliki  untuk  mengelola  dengan  baik  potensi  yang  dimiliki  untuk dikembangkan  dan  nantinya  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap kesejahteraan masyarakat.
Relasi kuasa dalam perencanaan pemekaran wilayah dapat dipahami melalui  pendekatan  ontologi,  epistemologi,  dan  aksiologi,  yang  masing- masing menyoroti aspek berbeda dari bagaimana kekuasaan beroperasi dan mempengaruhi proses tersebut.

## Ontologis Dalam Pemekaran Wilayah
Dalam pembahasan ontologis, perlu pendefinisian yang tidak sekdar terminology untuk memahami relasi kekuasaan dalam pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kini telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintahan  Daerah,  bahwa  pembentukan  daerah  pada  dasarnya memiliki tujuan untuk peningkatan  pelayanan public untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah. Adapun Pemekaran daerah merupakan  pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih (Ramdhani, 2019).
Penambahan  jumlah  daerah  otonomi  atau  dikenal  juga    dengan pemekaran wilayah, baru terjadi pasca 1999. Dimana banyak pihak untuk merasionalisasi pemekaran daerah, yang terus berlangsung hampir setiap tahun  pada  periode  1998 – 2008  (Nasional,  2008).  Adapun  (Rachim  & Sasana, 2013), mengatakan bahwa terdapat dua alasan utama yang menjadi alasan ingin melakukan pemekaran wilayah di indonesia Pertama, sebagai upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik,dengan  adanya pemerintahan  baru  hasil  pemekaran  akan  lebih    efektif  dan  efisien  bila dibandingkan  dengan  daerah  induk,  kaerna  mengakomodir  kebutuhan lokal. Kedua, Mempercepat pertumbuhan perekonomian, dengan hadirnya pemekaran  wilayah  mampu  mempercepat  pertumbuhan  perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal .
Berkenaan dengan hal tersebut, secara ontologis untuk memahami hakikat yang ingin dikaji yakni pengetahuan mengenai relasi kekuasaan dan pemekaran  wilayah,  adalah  hal  yang  tidak  bisa  dipisahkan.  Eksistensi Wilayah menjadi bagian dari ontologis dalam hal ini akan berkaitan dengan relasi kekuasaan yang tidak lepas dari  politik, kewenangan, pengambilan keputusan,  kebjakan  public,  kepentingan  aktor  .  Sedangkan  pemekaran wilayah memahami tentang tata kelola pemerntah daerah yang baikk ( good govermenance) ,  pemerataan  pembangunan,  pertumbuhan  ekonomi daerah, pelayanan public. Yang digambarkan pada gambar 1:
Gambar 1. pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi daerah, pelayanan publik
Sumber: Penulis (2021)
Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  pada  dasarnya  kekuasaan  dan pemekaran wilayah dua hal yang tidak bisa  dipisahkan, karena keduanya memiliki  keterkaitan  yang  kuat.  Untuk  itu  perlu  untuk  memhami  dan mengkaji  secara  mendalam  berkenaan  dengan  hal-hal  yang  disebutkan diatas, untuk menelaah lebih jaun terhadap pengetahuan yang diperoleh.
Misalnya  saja  politik,  dipahami  sebagai  proses  untuk  menciptakan masyarakat yang lebih baik, yang aristoteles dan plato disebut dengan “good life” (Van Riel, 2000) . Sedangkan kewenangan dipahami sebagai kekuatan yang  dimiliki  sebagai  bagian  dari  legitimasi  yang  dimiliki  secara  syah, pengambilan  keputusan  sebagai  hasil  dari  membuat  pilihan  diantara alternative,  kebijakan  public  dipahami  sebagai  kumpulan  keputusan  dari kelompok politik untuk menyelesaikan masalah, dan kepentingan sebagai tujuan  yang  dimiliki  untuk  menggapainya  (Budiardjo,  2008).  Sedangkan tatakelola  pemerintahan  yang  baik  dipahami  sebagai  proses  reformasi
Relasi Kekuasaan
Politik ( politics) Kewenangan ( authority) Pengambilan keputusan ( decision making) Kebijakan Publik ( public policy) Kepentingan ( interest) Pemekaran Wilayah Tatakelola Pemerintah yang baik ( good overnance) Pemerataan pembangunan Pertumbuhan Ekonomi ( economic growth) Pelayanan Publik ( Public Service)
birokrasi  mengatasi  patologi  birokrasi  atau  penyakit  birokrasi  sepeti bertele-tele,  mempersulit,  dll.  (Thoha,  2002),  pemerataan  pembangunan dipahami  sebagai  bentuk  keseluruhan  setiap  sektor  untuk  mendapatkan perlakuan yang sama dalam aspek pembangunan daerah, baik infrstruktur bangunan,  pendidikan,  kesehatan,  jalan,  dll.  (Richardson,  1973), petumbuhan  ekonomi  dipahami  sebagai  keberlangsungan  memperoleh kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  yang  lebih  baik  (Glaeser,  Edward  L.; Scheinkman, Jose A.  dan Shleifer, 1995), dan pelayanan public  dipahami bentuk  respon  yang  tepat  untuk  memberikan  layanan  berdsarakan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat (Spicker, 2009).
Maka ketika dihadapkan dengan pemekaran wilayah, merupakan hal yang  kompleks  yang  tidak  bisa  hanya  ditinjau  dari  satu  sudut  pandang disiplin  ilmu  saja,  melainkan  berbagai  disiplin  ilmu  terlibat  langsung didalamnya, bahkan masih ada disiplin ilmu lainnya yang belum tercantum seperti  yang  disebutkan  diatas,  tentunya  hal  ini  menjadi  suat  penguatan tentang  hakikat  pengetahuan  yang  dikaji  karena  keberaragamannya, menghasilkan  berbagaimacam  argumentasi  yang  berbeda,  serta  memiliki persfekti yang berbeda. Walaupun demikian, hal ini tentnya akan bermuara pada  satu  benang  merah  untuk  menggabungkan  berbagai  macam perbedaan pengetahuan pada satu konteks fenomena yang sama.
Secara  praktik  dari  sudut  pandang  ontologi  bisa  kita  lihat  pada Identitas dan Eksistensi Wilayah, relasi kuasa tercermin dalam bagaimana entitas wilayah baru didefinisikan dan diakui. Misalnya, ketika elit politik atau  kelompok  berpengaruh  memaksakan  batas-batas  wilayah  baru  yang menguntungkan  mereka,  mereka  secara  ontologis  menentukan  identitas wilayah  tersebut.  Keputusan  ini  sering  kali  mengabaikan  realitas  sosial, budaya,  dan  sejarah  komunitas  lokal  yang  terpecah  akibat  pemekaran. Dominasi  kelompok  tertentu  dalam  menentukan  apa  yang  "ada"  sebagai wilayah  baru  adalah  bentuk  relasi  kuasa  yang  menentukan  keberadaan wilayah dan identitas politiknya.

## Epistimologi Dalam Pemekaran Wilayah
Epistimologi  membahas  mengenai  apa  hakikat  atau  sesungguhnya ilmu, dari manakah  sumber  ilmu,  serta  bagaimanakah  proses  terjadinya. Selain  itu  epistimologi  juga  dipahami  sebagai  suatu  pengetahuan sistematis   yang    membahas   mengenai   terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan,  asal  muasal  pengetahuan,  metode/  cara  memperoleh pengetahuan,  melakukan  validitas,  dan  kebenaran  pengetahuan  (ilmiah) (Mubin,  2020).  Ada  beberapa    aliran  dalam  epistimologi  (Fachruddin, 2016), Pertama Aliran Rasionalisme ,  yang  berpendapat  bahwa  semua pengetahuan bersumber dari akal (ratio) tokohnya adalah Rene Descrates
(1596-1650),  ia  membedakan  bahwa  ada  tiga  idea,  diantaranya  :  (i)  ide bawaan  ( innate  ideas) yang  ada  sejak  manusia  dilahirkan;  (ii)  ide  yang berasal dari luar manusai ( adventitinous ideas); dan (iii) ide yang dihasilka oleh pikiran manusia itu sendiri (faktitinous ideas).
Adapun tokoh lainnya pada aliran ini ialah Spinoz (1632-1677) dan Leibniz (1666-1716). Kedua , Aliran Empirisme, yang berpendapat bahwa, semua  pengetahuan  diperoleh  melalui  pengalaman  indra,  dimana  hal tersebut  akan  mendapat  pengalaman  dari  kesan-kesan  yang  didapatkan yang  akan  berkum[ul  di  alam  pikiran  manusia  membentuk  pengalaman. Tokoh  aliran  ini  seperti  John  locke  (1632-1704),  bahwa  pengalaman sebetulnya  dapat  diperoleh  pada  dua  hal,  (i)  pengalaman  dari  luar (sensation) dan  (ii)  pengalaman  dalam  batin  ( reflexion), keduanya merupakan idea yang sederhana yang berkembang melalui proses asosiasi membentuk idea kompleks. Tokoh lainnya adalah David Hume (1711-1776), ia berpendapat bahwa, ide yang sederhana adalah suatu salinan ata copy dari sensasi atau kesan kompleks yang diperoleh. Ketiga, Aliran Realisme , yang berpendapat bahwa, semua objek yang ditangkap melalui indra adalah bentuk nyata dalam diri objek tersebut, yang tidak bergantung pada pikiran subjek.
Tokoh aliran ini adalah Aristoteles (384-322 SM), yang berpendapat bahwa  realitas  berada  dalam  benda-benda  konkret  dalam  proses
perkembangnnya.  Aliran  ini  berkembang  menjadi  aliran  realism  baru, tokohnya seperi Grorge Edward Moore, Bertrand Russell. Keempat Aliran Kritisme , yang berpendapat bahwa akal menerima bahan pengetahuan dari empiris  meliputi  indra  dan  pengalaman,  lalu  akal  akan  mengatur, menempatkannya  dalam  ruang  dan  waktu.  Melalui  pengamatan  sebagai permulaan  atas  pengetahuan  dan  pengolahan  akal  pembentuknya,  tokoh aliran  ini  yakni  Immanuel  Kant  (1724-1804). Kelima, Aliran Positivisme , yang  berpendapat  bahwa,  perkembangan  pemikiran  manusia  sebetulnya dapat  dibagi  menjadi  tiga  tahap:  (i)  tahap theologis, manusia  masih mempercayai  pengetahuan  yang  mutlak  ,  pada  tahp  ini  masih  dikuasai takhayul yang membuat subjek dengan objek tidak dipisahkan; (ii) tahap metafisis, dimana  pemikiran  manusia  berusaha  untuk  memahami  dan memikirkan kenyataan namun belum bisa membuktikannya dengan fakta;
(iii)  tahap positif, dimana  pemikiran  manusia  menemukan  hokum  yang saling  berhubungan  dengan  fakta,  tahap  ini  pengetahuan  manusia  dapat berkembang  dan  dapat  dibuktikan  dengan  fakta. Keenam, Aliran Skeptisisme, yang  berpendapat  indra  itu  menipu  dan  menyesatkan,  yang pada zaman modern berkembang menjadi skeptisisme medotis, yang harus mensyaratkan ada bukti sebelum suatu pengealaman diakui kebenarannya. Tokoh dalam aliran ini adalah Rene Descrates (1596-1650). Ketujuh, Aliran Fragmatisme, yang  berpendapat  mengenai  hakikat  pengetahuan  dan manfaat yang diperoleh dari pengetahuan tesebut. Tokoh aliran ini adalah C.S  Pierce  (1839-1914)  yang  mengatakan  bahwa,  pengaruh  apa  yang  bisa dilakukan suatu pengetahuan, selain itu tokoh lainnya adlah William James (1824-1910)  mengatakan  bahwa,  kebenaran  suatu  hal  sebetulnya ditentukan  oleh  akibat  praktiknya  . Kedelapan, Aliran Postposititvisme, aliranyang  terdiri  dari    rasionalisme,  interpretive  social  science,  critical social science, feminisme, dan post-modernism.Tokoh aliran ini antara lain Toynbee,  Herbert  Spencer  Daniel  Bell,  ,  dan  John  Dewey  (Lawrence Neuman, 2014).
Dalam  penelitian  ini  sejak  awal  penelitian  ini  coba  ditinjau
menggunakan  aliran/paradigma postpositivisme relasi  kekuasaan    dalam pemekaran  wilayah.  Paradigma  dipahami  sebagai  perspektif  penelitian yang  digunakan,  berkenaan  dengan  bagaimana  cara  pandang  atau world views peneliti dalam melihat suatu realitas yang ada (fenomena), cara ‐ cara yang dipergunakan dalam penelitian dan coba untuk meng-interpretasikan temuan yang didapat. Untuk itu pada konteks desain penelitian, pemilihan paradigma  penelitian  akan  menggambarkan  pilihan  suatu trust atau kepercayaan  yang  mendasari  sebagai  pedoman  yang  dilakukan  selama proses penelitian berlangsung.
Postpositivisme, merupakan aliran filsafat yang berpendapat bahwa peneliti tidak bisa mendapatkan fakta dari realitas, bila membuat jarak atau distance, maka diperlukan hubungan anatar peneliti dengan realitas harus interaktif. Maka perlu menggunakan prinsip trianggulasi, yaitu penggunaan macam-macam metode, sumber data dan data. Penelitin  postpositivisme melihat penelitian sebagai serangkaian langkah-langkah yang logis, yakin akan  keragaman,  berdasar  pada  perspektif  dari  partisipan  untuk mendukung  metode  pengumpulan  dan  analisis  data  yang  tepat.  Dengan menggunakan  bantuan  alat  penelitian  lainnya  untuk  mendorong  tingkat validitas penelitian (Denzin & Lincoln, 2011).
Dalam filsafat berkenaan dengan epistimologi, metode ilmiah dalam pencarian  pengetahuan  berkenaan  dengan  observasi,  hipotesis,  hokum, teori,  susunan  eksperimen  dan  sebagainya  (Susanto,  2021).  Kaitannya dengan penelitian ini yang berkaitan dengan relasi kuasa dalam pemekaran wilayah,  menggunakan pendekatan kualitatif dengan stakeholder analysis, delphi,  etc),  sementara  penggunaan  data  akan  mencakup  data  primer melalui  deep  interview,  maupun  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui jurnal, buku, penelitian, dll. Hal tersebut menjadi suatu meotde ilmiah yang dipergunakan untuk memperoleh pengetahuan untuk memeperoleh tingkat validasi atasu kebenaran pengetahuan yang akurat atau baik.
Dalam  perkembangannnya,  dalam  tinjauan  epistimologis,  peneliti diharapkan  memahami  sesuatu  yang  diketahui  sebelumnya,  kemudian
memastikannya dengan metode atau cara yang dipilih, dengan melakukan rekontruksi  terhadap  relasi  kekuasaan  pemekaran  wilayah,  melalui langkah-langkah  melakukan  identifikasi  kondisi eksisting dari  kekuasaan ( power) yang  memiliki  pengaruh  dan  menentukan  arah  terhadap pemekaran  wilayah.  Kemudian  mengenali  bentuk  pergeseran  kekuasaan ( shifting power), yang berpotensi besar dalam proses pemekaran wilayah, dan  melakukan  rekontrruksi  terhadap  relasi  atau  hubungan  kekuasaan yang ada atau terlibat.
Maka  dari  itu  penelitian  ini  akan  cenderung  kearah  perencanaan substansi  dalam  teori  perencanaan  (Faludi,  1973),  karena  didasari  pada pengamatan  dan  penalaran  pada  relasi  kekuasaan  dalam  perencanaan wilayah,  yang  melibatkan  berbagai  pengetahuan  dari  banyaknya  disiplin ilmu yang memiliki keterkaitang dengan penelitian ini, yang akan menjadi referensi  utama  sebagai  penguatan  dan  keberagaman  referensi  yang berkembang dalam penelitian ini.
Secara  praktik  dari  sudut  pandang  ontologi  bisa  kita  lihat  pada Penguasaan Pengetahuan dan Data, relasi kuasa tampak dalam kontrol atas pengetahuan  dan  data  yang  digunakan  untuk  justifikasi  pemekaran wilayah.  Seringkali,  data  yang  digunakan  untuk  mendukung  pemekaran dihasilkan  atau  diinterpretasikan  oleh  pihak-pihak  (aktor-aktor)  yang memiliki kepentingan tertentu, seperti pemerintah pusat atau kelompok elit lokal.  Mereka  dapat  memilih  metodologi  yang  menekankan  manfaat pemekaran  bagi  kelompok  mereka  sendiri,  sementara  dampak  negatif terhadap komunitas yang lebih kecil atau terpinggirkan diabaikan. Dengan mengendalikan pengetahuan, kelompok dominan dapat membentuk narasi yang membenarkan keputusan mereka, meskipun tidak sepenuhnya akurat atau adil.

## Aksiologi Dalam Pemekaran Wilayah
Aksiologi  merupakan  ilmu  pengetahuan  yang  menyelidiki  hakikat suatu nilai daru sudut pandang kefilsafatan, atau dikenal juga dengan nama
teori nilai yang membahas kegunaan atau manfaat dari suatu pengetahuan (Susanto, 2021). Untuk itu seharusnya suatu penelitian dapat memberikan nilai guna atau manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat  (Wahana, 2016).  Dengan  demikian  aksiologi  memiliki  peran  penting  dalam pengetahuan,  bagaimana  pengetahuan  yang  hadir  dapat  bernilai  dimata masyarakat,  dimana  nilai (value) ini  memiliki  implikasi  pada  kehidupan masyarakat yang lebih baik.
Dalam  penelitian  mengenai  relasi  kekuasaan  dalam  pemekaran wilayah,  mencoba  mengkaji  beragam  aktor  yang  berjejaring  dan  terlibat dalam  proses  pemekaran  wilayah,  baik  secara triplehelix,  quadruplehelix atau pentahelix (Ranga  &  Etzkowitz,  2013) . Aktor  ini  memiliki  peranan sangat  penting  untuk  membangun  peradaban  yang  lebih  baik pembangunan  daerah  yang  menyeluruh,  pertumbuhan  ekonomi  daerah yang  berkembang  pesat,  dengan  kekuasaan (power) dan  wewenang (authority) yang  dimilikinya,  untuk  dapat  digunakan  untuk  masa  depan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik (good government).
Untuk  itu,  untuk  memperoleh  itu  semua,  perlunya  menekankan pada  sisi  manfaat  dari  penelitian  mengenai  relasi  kekuasaan  dalam pemekaran wilayah, yang selain diharapkan memiliki nilai kegunaan bagi masyarakat  tentu  juga  memberikan  nilai  guna  bagi  setiap  aktor  yang terlibat.  Sisi  manfaat  lainnya  adalah  membantu  pemerintah  untuk mengambil  keputusan  atau decision  making dalam  menyikapi permasalahan  wilayah  dalam  perdfektif  pemekaran  wilayah,  sehingga pengetahuan  yang  didapat,  menjadi  dasar  untuk  mengantisipasi  suatu kegagalan dalam pemekaran wilayah yang terjadi di Indonesia.
Secara praktik dari sudut pandang ontologi bisa kita lihat pada  Nilai dan Etika dalam Pemekaran, relasi kuasa terlihat dalam penetapan nilai- nilai  yang  menjadi  dasar  keputusan  pemekaran.  Misalnya,  keputusan pemekaran  sering  didorong  oleh  nilai-nilai  ekonomi  atau  politik  yang menguntungkan  kelompok  tertentu,  seperti  elit  lokal  yang  melihat kesempatan  untuk  meningkatkan  kekuasaan  dan  pengaruh  mereka.
Sementara itu, nilai-nilai yang mendukung kesejahteraan sosial, keadilan, dan  kesetaraan  sering  kali  diabaikan.  Akibatnya,  pemekaran  yang seharusnya  berorientasi  pada  peningkatan  kesejahteraan  seluruh masyarakat justru memperkuat ketimpangan dan ketidakadilan sosial.
Maka berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan diatas, baik secara  ontologis,  epstimologi  dan  aksiologi  penelitian  mengenai  relasi kekuasaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, menjadi dasar dalam penelitian  ini,  yang  masing-masing  memiliki  sudut  pandang  tersendiri untuk memperoleh pengetahuan terhadap realitas yang terjadi.
Melalui pendekatan-pendekatan ini, kita dapat melihat bahwa relasi kuasa dalam perencanaan pemekaran wilayah bukan hanya tentang siapa yang memegang otoritas, tetapi juga tentang bagaimana eksistensi wilayah ditentukan,  bagaimana  pengetahuan  dikendalikan,  dan  bagaimana  nilai- nilai yang mendasari keputusan tersebut diprioritaskan.

## SIMPULAN
Relasi  kekuasaan  dalam  perencanaan  pemekaran  wilayah  secara ontologi  memperdalami  esensi  pengetahuan  dari  hal  yang  diteliti,  yang tentunya tidak hanya ditinjau pada satu disilpin ilmu, melainkan berbagai disiplin  ilmu  yang  menumbuhkan  pengetahuan  baru  sebagai  hakikat pengetahuan  yang  perlu  diketahui  secara  menyeluruh.  Adapun  secara epistimologis  penelitian  ini  tentunya  menggunakan  metode  atau  cara ilmiah  untuk  memperoleh  validitas  suatu  kebenaran  penelitianm  dimana terdepat keterlibatan aktor penguasa yang  memiliki peran penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan kuasa yang dimiliki  dalam  melakukan  pemekaran  wilayah  yang  berimplikasi  besar pada hajat hidup orang banyak. Selain itu secara aksiologis, penelitian ini tentunya perlu menekankan pada nilai (value), yang memiliki kegunaan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh semua orang, dalam hal ini diharapkan penelitian  ini  bisa  memberikan  rekomendasi  kebijakan  untuk  aktor  yang terlibat  dalam  pemekaran  wilayah,  sebagai  dasar  ilmiah  dalam
pengambilan  keputusan  atau  decision  making  yang  akan  membantu mengantisipasi kegagalan pemekaran wilayah dimasa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar ilmu politik . Gramedia pustaka utama.
Chase-Dunn, C., & Hall, T. D. (2018). Rise and demise: Comparing world- systems . Routledge.
Denzin, N. K., &  Lincoln, Y. S. (2011). The  Sage  handbook of qualitative research . sage.
Dobrucká, L., & Šimonová, K. (2017). Power and knowledge in planning: the role of time and scale. Proceedings: Knowledge Management in the 21st Century: Resilience, Creativity, Co-Creation. St. Petersburg: St. Petersburg University , 1288 – 1297.
Fachruddin,  S.  (2016).  Pengantar  Filsafat  Ilmu. Bandung:  IPB  Press Printing .
Faludi,  A.  (1973).  Introduction:  What  is  Planning  Theory. A  Reader  in Planning Theory; Faludi, A., Ed.; Pergamon: Oxford, UK , 1 – 10. Flyvbjerg,  B.  (1998). Rationality  and  power:  Democracy  in  practice . University of Chicago press.
Friedman.  J  and  Alonso.  W.  (1978). Regional  Development  Planning .  A Reader M.I.T Press.
Glaeser, Edward L.; Scheinkman, Jose A. dan Shleifer, A. (1995). Economic Growth in A Cross Section of Cities (No. 5013).
Hakim, A. (2017). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Ditinjau Dari Aspek Percepatan  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Peningkatan  Kualitas Pelayanan  Publik  (Studi  Pemekaran  Kabupaten  Kepulauan  Meranti dari  Kabupaten  Bengkalis). Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas Ekonomi (JOM FEKON) , 4, (1), 843 – 857. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/12926
Jamaluddin, A. (2010). Peranan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah  Menurut  Undang – Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Kutai Timur. Fakultas Hukum ,
2 (1).
Lawrence Neuman, W. (2014). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches . Pearson.
Machiavelli, N. (2020). Sang penguasa . Basabasi.
Maman,  Kartini,  D.  S.,  &  Yuningsih,  N.  Y. (2016).  Agenda  Setting  Dalam Proses Pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Cosmogov (Jurnal Ilmu Pemerintahan) , 2, (1), 67 – 94.
Mubin,  F.  (2020). Filfafat  Modern:  Ditinjau  Dari  Aspek  Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis .
Nasional,  B.  P.  P.  (2008).  Studi  Evaluasi  Dampak  Pemekaran  Daerah. Jakarta: UNDP .
Nurgiansah, H. (2021). Filsafat Pendidikan . CV. Pena Persada
Rachaju,  K.  (2019).  Efektivitas  Otonomi  Daerah  Dalam  Membangun Pemberdayaan  Sumber  Daya  Manusia  Pada  Masyarakat  Pedesaan. Sosiohumaniora , 21, (1),
17 – 21. https://doi.org/DOI:
10.24198/sosiohumaniora.v21i1.11974
Rachim, R. F. P., & Sasana, H. (2013). Evaluasi Pemekaran Wilayah Kota Serang Ditinjau dari Kinerja Ekonomi dan Kinerja Pelayanan Publik Daerah  (Thesis/  Undergraduate,  Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis).
Fakultas Ekonomika dan Bisnis. http://eprints.undip.ac.id/39941/
Ramdhani, H. (2019). Realitas Elit Politik Lokal dan Persepsi Masyarakat dalam  Proses  Pemekaran  Daerah. JPPUMA  Jurnal  Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area , 7 (2), 219 – 226.
Ranga,  M.,  &  Etzkowitz,  H.  (2013).  Triple  Helix  systems:  an  analytical framework  for  innovation  policy  and  practice  in  the  Knowledge Society. Industry  and  Higher  Education , 27 (4),  237 – 262. https://doi.org/https://doi.org/10.5367/ihe.2013.0165
Richardson, H. W. (1973). Regional growth theory . MacMillan.
Spicker, P. (2009). The nature of a public service. International Journal of Public Administration , 32 (11), 971 – 991. https://doi.org/10.1080/01900690903050927 Sufianto, D. (2020). Pasang Surut Otonomi  Daerah Di Indonesia. Jurnal Academia Praja , 3 (2), 271 – 288. https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.185
Suherman, D., Suprayogi Sugandi, Y., & Benny Alexandri, M. (2021). Policy Advocacy  Network  in  Support  of  the  Expansion  of  the  New  South Garut Autonomous Region. Policy & Governance Review , 5 (2), 128. https://doi.org/10.30589/pgr.v5i2.389
Sujarto, D. (2003). Pembangunan Kota Baru. Jakarta, Gunung Agung . Suriasumantri, J. S. (2009). Filsafat ilmu: Sebuah pengantar populer . Susanto, A. (2021). Filsafat ilmu: Suatu kajian dalam dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis . Bumi Aksara.
Tangkilisan, H. N. S. (2003). Analisis kebijakan dan manajemen otonomi daerah kontemporer . Lukman Offset.
Thoha,  M.  (2002).  Reformasi  birokrasi  pemerintah. Seminar  Good Goverance Di Bappenas , 15 , 1 – 16.
Ubaedillah,  A.,  &  Rozak,  A.  (2008).  Pendidikan  Kewarganegaraan. Edisi Ketiga:  Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  Dan  Masyarakat  Madani, Penerbit: Kencana Media Group Dan ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta .
Van Riel, G. (2000). Pleasure and the Good Life: Plato, Aristotle, and the Neoplatonists (Vol. 85). Brill.
Wahana, P. (2016). Filsafat Ilmu Pengetahuan. Pustaka Diamond.