## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174
Volume 4, Nomor 1, 2024

## Authors
1 Mochammad Alwi Fachrezi * 2 Tomy Michael

## Affiliation
1,2 Universitas  17  Agustus  1945 Surabaya
Email 1 alwi.fachrezi02@gmail.com
2 tomy@untag-sby.ac.id

## Date Submission
9 November 2023
Date Accepted 24 January 2024
Date Published 30 January 2023
DOI 10.52249

## KESESUAIAN  PENERAPAN EUTHANASIA
TERHADAP PASIEN KONDISI TERMINAL ATAS PERSETUJUAN

## KELUARGA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

## Abstract
The  type  of  research  used  is  normative  legal  research  using  a statute  approach;  conceptual  approach;  and  comparative approach.  The  results  obtained  in  this  study  are  that  the  act  of euthanasia cannot be classified as a criminal offence if the doctor does  it  for  patients  with  certain  conditions  and  according  to procedures.  Thus,  if  reviewed  in  positive  law,  the  application  of euthanasia in terminal patients with family consent is considered appropriate.  Belgium  and  Luxembourg  have  legitimised euthanasia  in  their  respective  laws  and  regulations.  Indonesia should  be  able  to  follow  in  the  footsteps  of  Belgium  and Luxembourg  in  legitimising  euthanasia.  The  contradiction between  the  Indonesian  Criminal  Code  and  Code  of  Medical Ethics  with  Permenkes  No.  37/2014  should  be  harmonised  by updating  the  legislation  that  more  specifically  and  firmly regulates  euthanasia  by  including  the  determination  of  the patient's  condition  and  certain  possible  procedures  in  applying for euthanasia, and providing criminal sanctions for doctors who perform euthanasia not in accordance with procedures. This aims to  provide  legal  certainty  for  doctors  and  the  patient's  family when performing  euthanasia,  and  minimise  misinterpretation  of euthanasia as in the Indonesian Criminal Code . Keywords : Euthanasia,Informed  Consent,Positive
Law

## Abstrak
Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  kesesuaian  penerapan  euthanasia  terhadap pasien  kondisi  terminal  atas  persetujuan  keluarga  dalam hukum  positif  Indonesia.  Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan pendekatan perundang-undangan; pendekatan konseptual; dan  pendekatan  perbandingan  hukum.  Hasil  yang diperoleh dalam penelitian ini adalah tindakan euthanasia tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana apabila dokter  melakukannya  pada  pasien  kondisi  tertentu  dan sesuai  prosedur.  Dengan  demikian,  jika  ditinjau  dalam hukum  positif  maka  penerapan  euthanasia  pada  pasien terminal  atas  persetujuan  keluarga  dinilai  telah  sesuai. Negara  Belgia  dan  Luksemburg  telah  melegitimasi euthanasia dalam peraturan perundang-undangan masing- masing.  Indonesia  semestinya  bisa  mengikuti  jejak  seperti Negara  Belgia  dan  Luksemburg  dalam  melegitimasi euthanasia.  Pertentangan  antara  KUHP  dan  Kode  Etik
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Kedokteran  Indonesia  dengan  Permenkes  No.  37/2014 seharusnya dapat diharmonisasikan dengan memperbaharui  peraturan  perundang-undangan  yang lebih  khusus  dan  tegas  mengatur  euthanasia  dengan mencakup penentuan kondisi pasien dan prosedur tertentu yang  memungkinkan  dalam  pengajuan  permohonan euthanasia,  dan  memberikan  sanksi  pidana  bagi  dokter yang melakukan euthanasia tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi dokter  dengan  keluarga  pasien  ketika  melakukan euthanasia,  dan  meminimalisir  kesalahan  penafsiran mengenai euthanasia seperti dalam KUHP Indonesia.
Kata  Kunci:  Euthanasia,Hukum  Positif,Persetujuan Tindakan Medis

## PENDAHULUAN
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  khususnya  dibidang  kedokteran sudah sangat maju dengan signifikan, kemajuan tersebut pada hakikatnya dapat membuat semua  hal  menjadi  lebih  mudah  untuk  dilakukan  misalkan  saja  dalam  menentukan diagnosis  suatu  penyakit  dan  penentuan  saat  kematian  sekalipun  dapat  dilakukan  secara akurat, sehingga upaya tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan rasional. Bahkan pemberian bantuan pengakhiran kehidupan dapat pula dilakukan oleh dokter pada pasien yang menderita suatu penyakit yang secara diagnosa medis sudah tidak ada harapan untuk disembuhkan. Bantuan pengakhiran kehidupan ini kemudian dikenal dengan istilah euthanasia .  Euthanasia  atau  istilahnya mercy  killing (tindakan  pengakhiran  kehidupan  atas rasa belas kasihan) merupakan tindakan seorang dokter baik secara sengaja ataupun tidak sengaja  dalam  mempercepat  dan/atau mempermudah  kematian  seorang  pasien  penderita penyakit sebagaimana menurut diagnosa medis dinyatakan sudah tidak ada harapan untuk disembuhkan. Tindakan ini umumnya dilakukan atas permintaan pasien yang berkompeten dan/atau keluarga pasien (Saputra & Alam, 2022).
Dokter  kerap  kali  menjumpai  kasus  seorang  pasien  yang  mengalami  sakit  tahap terminal ( terminal illness ), yaitu suatu penyakit yang disebabkan gangguan sedemikian rupa, sehingga  menurut  analisa  medis  menyatakan  bahwasannya  sudah  tidak  ada  intervensi medis  apapun  yang  dapat  membantu  memperpanjang  kesempatan  hidupnya  (Michael, 2020).  Peraturan  perundang-undangan  tidak  menjelaskan  secara  tegas  nomenklatur penyakit tahap terminal, namun bila ditelaah lebih lanjut maka terdapat istilah medis yang sekurang-kurangnya  mendekati  yakni  “kematian  batang  otak”,  yaitu  kondisi  hilangnya fungsi batang otak secara irreversible , sehingga dalam kondisi ini mengakibatkan hilangnya kesadaran, kemampuan untuk bernafas meskipun jantung masih berdenyut. Dalam kondisi ini  umumnya  pasien  hanya  bisa  bergantung  pada  alat  respirator  sebagai  penunjang kehidupannya hingga ajal menjemputnya (Russell et al., 2019).
Permasalahan muncul ketika pengambilan persetujuan tindakan medis antara dokter dengan  keluarga  pasien  sebagai  wali  pasien  yang  berkompeten  dalam  memberikan persetujuan  tindakan  medis  yang  dapat  dilaksanakan  oleh  dokter,  hal  ini  dikarenakan kondisi  pasien  tidak  kompeten  dalam  memberikan  persetujan  tindakan  medis.  Apabila dikontekskan  pada  kondisi  penyakit  pasien  tahap  terminal  atau  mati  batang  otak,  maka
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
apakah akan tetap mempertahankan perawatan medis dengan membiarkan alat respirator terpasang  sebagai  penunjang  kehidupannya  atau  memberhentikan  perawatan  medis dengan mencabut alat respirator sebagai penunjang kehidupannya melalui bantuan seorang dokter.  Karena  menurut  diagnosa  medis  kondisi  pasien  dinyatakan  sudah  tidak  ada harapan untuk pulih, maka perawatan medis yang telah dilakukan tersebut berakhir sia-sia dan  tidak  akan  membuat  kondisi  pasien  makin  membaik  (Haryani,  2022).  Setelah mendapatkan  informasi  secara  cukup  berkenaan  dengan  kondisi  pasien  beserta  prosedur pengobatan,  atas  segala  pertimbangan  yang  matang  dari  keluarga  pasien  kemudian memberikan persetujuan untuk meminta dokter memberhentikan perawatan medis dengan mencabut alat respirator yang tujuannya untuk mengakhiri penderitaan pasien dengan jalan kematian. Upaya tersebut merupakan salah satu bentuk euthanasia.
Meskipun  dokter  telah  mendapatkan  persetujuan  dari  pihak  keluarga  pasien  untuk membantu melakukan euthanasia pada pasien, tetap saja dalam kondisi ini dokter merasa dilema  dan  berspekulasi  apakah  dia  berhak  secara  hukum  untuk  mengakhiri  kehidupan pasien  yang  tidak  memiliki  harapan  sembuh  kembali  melalui  pemberhentian  perawatan medis, namun tanpa membuatnya menerima konsekuensi hukum atas tindakannya sendiri (Kusumaningrum, 2019). Mengenai pertanyaan apakah euthanasia harus diakui sebagai hak asasi manusia atau tidak, masih menjadi pro-kontra sebagian besar masyarakat Indonesia. Mereka yang pro-euthanasia berpandangan bahwa hak untuk mati merupakan konsekuensi wajar  dari  hak  untuk  hidup.  Maka  dari  itu,  selain  berhak  untuk  hidup,  seseorang  juga berhak  mengakhiri  hidupnya  dengan  cara  apapun  yang  dianggapnya  paling  bermanfaat bagi  dirinya.  Mereka  yang  kontra-euthanasia  menyatakan  bahwasannya  harapan  hidup pasien mungkin saja berkurang secara artifisial akibat prosedur ini, hak pasien untuk hidup seharusnya  dipertahankan  oleh  dokter  (Gracia  et  al.,  2022).  Secara  yuridis,  belum  ada peraturan  perundang-undangan  yang  secara  khusus  mengatur  euthanasia.  Namun,  bila ditelaah lebih lanjut maka secara moral dan hukum, euthanasia dimaknai sebagai tindakan pembunuhan terhadap nyawa sebagaimana yang tercantum secara tegas melalui Pasal 461 UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Dalam sudut pandang etika medis, larangan melakukan euthanasia sebagaimana yang disebutkan  dalam  Pasal  461  KUHP diatas  diperkuat  dengan  adanya  Sumpah  Hippokrates yang  mewajibkan  dokter  untuk  senantiasa  menjaga  nyawa  dan  terus  mengupayakan berbagai  hal  dalam  memeriksa  serta  merawat  pasien  dalam  kondisi  apapun  hingga mencapai  kesembuhan  (Rahmawati  &  Zafi,  2020).  Kemudian  dalam Declaration  of  Geneva menjelaskan bahwa dokter tidak akan memakai pengetahuan medisnya yang bertentangan dengan  hukum  dan  kemanusiaan  meski  dibawah  ancaman  sekalipun,  karena  dia  sangat menghormati kehidupan manusia sejak dilahirkan (Merino et al., 2017). Hingga dipertegas kembali melalui Pasal 11 Kode Etik Kedokteran Indonesia yang menyatakan bahwa “ setiap dokter  wajib  senantiasa  mengingat  kewajiban  dirinya  melindungi  hidup  makhluk  insani ”.  Maka begitu, apapun kondisi yang dialami pasien sudah menjadi kewajiban seorang dokter untuk seyogyanya  menjaga  kehidupan  pasien  dengan  selalu  mengupayakan  untuk  memberikan pengobatan  medis  hingga  mencapai  kesembuhan  yang  diinginkan  dan  dokter  berhak menolak  permintaan  seseorang  untuk  melakukan  tindakan  medis  yang  bertentangan dengan standar profesi maupun kode etik, hal ini juga diatur dalam Pasal 273 ayat (1) huruf i dan Pasal 274 huruf a UU No. 17/2023 ttenang Kesehatan. Dengan demikian, dokter tidak
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
diperkenankan  melibatkan  dirinya  dalam  melakukan  euthanasia  karena  tindakan  ini diklasifikasikan sebagai tindakan perampasan nyawa sehingga sangat tegas dilarang dalam Pasal 461 KUHP, tindakan ini juga tidak sesuai dengan kode etik kedokteran karena dokter memiliki  moralitas  deontologik  profesi  sejagat  yakni  mempercayai  bahwa  penentuan kematian  hanyalah  kewenangan  Tuhan  Sang  Maha  Pencipta.  Sehingga,  bila  dokter  tetap melakukan  euthanasia  pada  pasien  maka  dia  telah  melanggar  kode  etik  dan  dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana melalui Pasal 461 KUHP.
Dalam membicarakan euthanasia tidak luput dari anggapan bahwasanya setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Didalam hukum kesehatan, hak ini dapat dimaknai sebagai hak seseorang yang memiliki daya pertimbangan dan cukup umur untuk menentukan  keputusan  penting  dalam  hidupnya  sendiri.  Pada  prinsipnya,  hak  ini berhubungan dengan doktrin informed consent yakni sebagai hak dasar dalam lingkup medis yang mencerminkan sebagai hak otonomi pasien, hak tersebut sangat dijunjung tinggi dan dihormati secara etik (AŞKIN & YEĞRİM, 2022). Hubungan antara hak untuk menentukan nasib  sendiri  dengan  euthanasia  adalah  hak  yang  dimiliki  keluarga  pasien  dengan membebaskannya menentukan tindakan medis yang dapat dilakukan dokter dalam bentuk persetujuan  dilakukannya  euthanasia  pada  pasien  setelah  mendapatkan  informasi  medis yang cukup. Sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (1), (3), (4) Permenkes No. 37/2014 tentang Penentuan  Kematian  dan  Pemanfaatan  Organ  Donor  menjelaskan  bahwa  pada  penyakit pasien tahap terminal atau mati batang otak kemudian dokter menyatakan penyakit yang diderita  pasien  sudah  tidak  ada  harapan  untuk  disembuhkan,  segala  upaya  medis  yang telah dilakukan dokter berakhir sia-sia dan tidak memberikan kebermanfaatan bagi pasien sehingga pada kondisi ini satu-satunya tindakan medis yang tepat dilakukan menurut tim dokter  pilihan  komite  medis  dalam  diskusinya  dengan  dokter  yang  menangani  pasien adalah dilakukannya euthanasia. Sebelum pihak keluarga memberikan persetujuan, dokter wajib  menyampaikan  informasi  medis  secara  rinci  mengenai  kondisi  pasien  dan  tindakan medis  yang  dapat  dilakukan  disertai  resiko  terhadap  tindakan  tersebut  pada  keluarga pasien  dengan  bahasa  yang  mudah  dipahami,  karena  Pasal  3  ayat  (1)  Permenkes  No. 290/2008  tentang  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  memaparkan  bahwasannya  “ setiap tindakan  medis  yang  beresiko  tinggi  wajib  mendapatkan  persetujuan  secara  tertulis  oleh  pihak keluarga  pasien ”.  Dan  setelah  pihak  keluarga  pasien  mendapatkan  informasi  medis  secara rinci,  seperti  yang  ditegaskan  melalui  Pasal  15  ayat  (1)  Permenkes  No.  37/2014  dengan segala  pertimbangan  kemudian  keluarga  pasien  menyetujui  dan  dapat  meminta  dokter melakukan  euthanasia  dengan  tujuan  mengakhiri  penderitaan  pasien  dengan  jalan kematian.
Memang  benar,  dokter  tidak  diperkenankan  terlibat  melakukan  euthanasia  karena tindakan  tersebut  bertentangan  dengan  hukum  positif  khususnya  Pasal  461  KUHP  dan Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia,  apabila  dokter  melakukannya  maka  dianggap  telah melanggar regulasi tersebut dan atas tindakannya ini dapat dimintai pertanggungjawaban pidana  Pasal  461  KUHP.  Namun,  bila  dokter  melakukan  euthanasia  bukan  tanpa  alasan, yakni  melakukan  euthanasia  pada  pasien  kondisi  tertentu  seperti  penyakit  tahap  terminal atau  mati  batang  otak,  dan  melakukannya  sesuai  prosedur  sebagaimana  yang  termaktub dalam Pasal 14 ayat (1), (3), (4), dan Pasal 15 ayat (1) Permenkes No. 37/2014. Maka begitu, apakah  tindakan  euthanasia  yang  dilakukan  dokter  ini  masih  dianggap  bertentangan
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
dengan  pengetahuan  medis  dan  moralitasnya  seperti  yang  dijelaskan  dalam  kode  etik kedokteran.  Dan  dokter  melakukannya  sesuai  prosedur  sebagaimana  disebutkan  diatas apakah  masih  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  Pasal  461  KUHP.  Dalam  kondisi  ini, sebenarnya dokter bisa melakukan euthanasia sebagai cara alternatif untuk penegakan hak untuk  hidup  dengan  menghormati  hak  untuk  mati  dan  semestinya  dokter  tidak  dapat dikenai sanksi pidana apabila melakukan euthanasia selaras terhadap kondisi dan prosedur tertentu  seperti  yang  ditegaskan  melalui  Pasal  14  ayat  (1),  (3),  (4),  dan  Pasal  15  ayat  (1) Permenkes  No.  37/2014.  Maka  begitu,  tindakan  euthanasia  berbeda  dengan  pembunuhan sehingga tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana seperti yang dijelaskan melalui Pasal  461  KUHP,  dan  dokter  tidak dapat  dianggap  telah  melanggar  Pasal  461  KUHP  dan kode  etik  kedokteran.  Pertentangan  antar-regulasi  ini,  membuat  para  dokter  beranggapan bahwasannya tindakan euthanasia merupakan persoalan yang rumit untuk ditangani.
Berbeda  dengan  Indonesia,  Negara  Belgia  dan  Luksemburg  telah  melegitimasi euthanasia  dengan  syarat  tertentu,  hal  ini  dilatarbelakangi  oleh  wujud  penghormatan terhadap hak asasi manusia khususnya hak untuk mati sebagai konsekuensi logis atas hak untuk hidup. Untuk mencapai tahapan ini tentu tidaklah mudah, melainkan harus melalui tahapan  yang  sangat  panjang  sehingga  euthanasia  dapat  diakui  eksistensinya  dan dilegalkan  pada  negara  tersebut.  Sudah  seharusnya  Indonesia  perlu  mengikuti  langkah- langkah  seperti  Negara  Belgia  dan  Luksemburg  dalam  melegitimasi  euthanasia  pada regulasi  yang  mengatur  secara  khusus  dengan  prosedur  tertentu.  Hal  ini  selain  sebagai wujud  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  khususnya  mengenai  hak  untuk menentukan  nasib  sendiri  sebagai  penegakan  hak  untuk  hidup  terhadap  hak  untuk  mati, dapat pula memberikan penegasan bahwa euthanasia tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindak  pidana  bila  dilakukan  dengan  prosedur  tertentu.  Maka  dari  itu,  hal  ini  dapat memberikan kepastian hukum bagi dokter dengan keluarga pasien ketika akan melakukan euthanasia.  Miris  rasanya  apabila  dalam  Kode  Etik  Kedokteran  dan  KUHP  menentang euthanasia  serta  menafsirkannya  sebagai  tindak  pidana  perampasan  nyawa  sehingga siapapun yang melakukannya dapat dikenakan pidana, sedangkan Permenkes No. 37/2014 justru  menjelaskan  sebaliknya,  bahwa  euthanasia  dapat  dilakukan  dengan  prosedur tertentu. Atas permasalahan diatas dirasa penting untuk dilakukan harmonisasi secara jelas antar-regulasi  tersebut  yang  akhirnya  melegitimasi  euthanasia  dengan  prosedur  tertentu. Ketidakjelasan  antar-regulasi  ini  akan  menimbulkan  permasalahan  mengenai  penafsiran yang salah dalam memahami penerapan dan pelaksanaan euthanasia pada kondisi tertentu, serta  membuat  dokter  dilema  ketika  melakukan  euthanasia.  Berdasarkan  permasalahan tersebut,  penelitian  ini  akan  mengkaji  permasalahan  mengenai  apakah  penerapan euthanasia  yang  dilakukan  dokter  terhadap  pasien  kondisi  terminal  atas  persetujuan keluarga telah sesuai dengan konsep hukum positif indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  metode pendekatan,  yakni  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  dan pendekatan  perbandingan  hukum.  Pendekatan  perundang-undangan  digunakan  untuk mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang ditangani,  pendekatan  konseptual  digunakan  untuk  melihat  bagaimana  pandangan  dan
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
doktrin para ahli hukum terus berkembang dari waktu ke waktu, pendekatan perbandingan hukum digunakan penulis untuk mendalami permasalahan hukum yang akan dikaji guna mengkonstruksi suatu kasus hukum dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan memakai perbandingan hukum yakni hukum Belgia dan Luksemburg. Teknik analisis pada penelitian  ini  menggunakan  analisis  normatif  dengan  penalaran  induktif  untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif (Marzuki, 2021).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Istilah  “ euthanasia ”  berasal  dari  kata  Yunani, euthanatos ( ε ὐ θανασία ). Eu ( ε ὐ )  berarti "baik", "terhormat", "tanpa rasa sakit", atau " gracefully and with dignity ", dan thanatos ( θανασία ) berarti  "kematian".  Sederhananya,  euthanasia  adalah  tindakan  sengaja  mempercepat kematian  seseorang  untuk  meringankan  penderitaan  fisik  atau  mentalnya.  Menurut  buku " Vitaceasarum "  karangan  Suetonis  yakni  penulis  asal  Yunani,  "euthanasia"  mengacu  pada teknik  medis  yang  mempercepat  kematian  pasien  guna  meringankan  penderitaan  pasien (Grace & Kurnia, 2021). Black’s Law Dictionary 11 th edition mendefinisikan euthanasia sebagai “ the  act  practice  or  an  instance  of  causing  or  hastening  the  death  of  a person  who  suffers  from  an incurable  or  terminal  disease  or  condition,  esp.  a  painful  one,  for  reason  of  mercy.  Euthanasia  is sometimes  regarded  by  the  law  as  second-degree  murder,  manslaughter,  or  criminally  negligent homicide ”  (artinya:  euthanasia  merupakan  praktik  atau  kejadian  yang  menyebabkan  atau mempercepat kematian seseorang yang menderita penyakit atau kondisi yang tidak dapat disembuhkan  atau  terminal,  terutama  yang  menyakitkan  dengan  alasan  belas  kasihan. Menurut  hukum,  euthanasia  sering  diklasifikasikan  sebagai  pembunuhan  berencana, pembunuhan, atau pembunuhan karena kelalaian)  (Garner, 2019). Menurut Black’s Medical Dictionary , euthanasia merupakan tindakan yang sengaja mengakhiri kehidupan seseorang untuk mengurangi penderitaan atau rasa sakit yang ia derita (Marcovitch, 2007).
Faktanya,  euthanasia  bukanlah  sebuah  perkembangan  baru,  tindakan  tersebut mempunyai sejarah yang panjang dan tersebar luas bahkan pada zaman dahulu kala. Dalam sejarahnya,  tindakan  ini  banyak  memperoleh  dukungan  dari  para  tokoh  terkemuka umpamanya  Pythagoras  dan  kawan-kawannya  mendukung  pembunuhan  orang-orang yang  lemah,  Plato  mendukung  orang-orang  pada  masanya  untuk  melakukan  bunuh  diri untuk  mengakhiri  penderitaan  yang  mereka  alami  akibat  penyakitnya,  dan  Aristoteles membenarkan  pembunuhan  anak-anak  yang  dilahirkan  sakit  dan  tidak  mampu  tumbuh dan  berkembang  menjadi  manusia  yang  kuat,  tindakan  ini  kemudian  dikenal  sebagai “ infanticide ”. Baik India maupun Sardania disebut-sebut dalam laporan sebagai negara yang melakukan  euthanasia.  Bahkan  ketika  Perang  Dunia  II  sedang  berlangsung,  Adolf  Hitler mengeluarkan  perintah  untuk  membunuh  orang-orang  yang  sakit  parah  serta  bayi  baru lahir yang lahir dengan cacat bawaan.
Hippokrates dianggap sebagai orang pertama yang memakai kata "euthanasia" dalam penulisan  " Sumpah  Hippocrates "  antara  tahun  400  dan  300  SM.  Dalam  sumpahnya menyatakan  bahwa  " Saya  tidak  akan  menyarankan  atau  memberikan  obat-obatan  mematikan kepada  siapapun  meskipun  saya  diminta  melakukannya ".  Namun,  euthanasia  telah  dilakukan sejak zaman kuno seperti di India kuno, membuang orang manula ke Sungai Gangga adalah hal yang lazim; dan di Sardinia kuno, putra sulung memukuli orang tuanya sampai mati. Di zaman modern,  euthanasia  adalah  tindakan  ilegal diseluruh  50  negara  bagian di  Amerika
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Serikat.  Sejak  abad  kesembilan  belas,  pertanyaan  tentang  euthanasia  telah  menjadi perdebatan  dan  pergolakan  utama  di  negara-negara  belahan  barat.  Pada  tahun  1828,  UU Anti-Euthanasia  di  New  York  diberlakukan,  dan  pada  tahun-tahun  berikutnya  negara bagian lain menerapkan UU yang serupa dengan UU tersebut. Setelah berakhirnya perang saudara, ada perdebatan dari pihak aktivis dan profesional medis yang mendukung konsep euthanasia  sukarela.  Pada  tahun  1935,  langkah  pertama  diambil  menuju  pembentukan organisasi  pro-euthanasia  di  Inggris,  dan  pada  tahun  1938,  kelompok  serupa  didirikan  di Amerika  Serikat.  Organisasi-organisasi  ini  berkampanye  untuk  mengesahkan  euthanasia serta  metode  praktik  euthanasia  yang  "aktif".  Atas  rekomendasi  dokter,  euthanasia dilegalkan di Swiss pada tahun 1937, namun hanya dengan syarat pasien atau keluarganya tidak dapat memperoleh keuntungan dari prosedur tersebut (Sutarno, 2014).
Pada  periode  yang  sama,  Pengadilan  di  Amerika  Serikat  sering  kali  mengeluarkan putusan yang melarang orang tua dari anak-anak penyandang disabilitas dan pasien yang sakit  parah  di  Amerika  Serikat  yang  meminta  euthanasia  sebagai  semacam  pembunuhan karena belas kasihan dari para ahli medis. Kemudian, pada tahun 1939, tentara Nazi Jerman mengambil  bagian dalam  program  euthanasia kontroversial  yang menargetkan anak-anak dibawah usia 3 tahun yang sakit fisik, terbelakang intelektual, atau dianggap tidak berharga bagi  masyarakat.  Program  ini  menyasar  generasi  muda.  Aksi  T4,  juga  dikenal  sebagai " Action  T4 ",  adalah  program  yang  awalnya  menyasar  orang  dewasa,  namun  akan  segera diperluas  hingga  mencakup  anak-anak  berusia  diatas  tiga  tahun  serta  warga  lanjut  usia. Setelah  seluruh  dunia  menyaksikan  kekejaman  yang  dilakukan  Nazi  dengan  melakukan kejahatan euthanasia, dukungan terhadap euthanasia menurun sepanjang tahun 1940an dan 1950an.  Hal  ini  terutama  berlaku  untuk  euthanasia  secara  tidak  sukarela  atau  karena disebabkan oleh kesalahan genetik. Setelah Konferensi Hukum Dunia yang diadakan World Peace  Through  Law  Center pada  tanggal  22  dan  23  Agustus  di  Manila,  Filipina,  topik euthanasia  sekali  lagi  menjadi  perhatian  masyarakat  di  seluruh  dunia.  Pada  konferensi hukum ini diadakan persamuhan bernama Moot Court (Peradilan Semu) tentang hak untuk mati. Sebagai hasil dari partisipasi otoritas terkenal di seluruh dunia dibidang hukum dan kedokteran dalam persidangan, hal ini mendapat perhatian luas di media  (Listyaningrum, 2016).
Sejak Konferensi Hukum sedunia diadakan di Manila, gagasan euthanasia sebagai hak asasi manusia dalam bentuk hak untuk mati – yang merupakan perpanjangan logis dari hak untuk  hidup  –  telah  mendapat  perhatian  yang  makin  besar  di  seluruh  dunia.  Euthanasia diartikan  sebagai  tindakan  mengakhiri  hidup  sendiri  dengan  sengaja. Article  3  Universal Declaration of Human Right menyatakan bahwa “ everyone has the right to life... ”, yang berarti setiap orang mempunyai hak-hak tersebut, namun tidak menjelaskan hak untuk mati. Hak untuk  hidup  ini  telah  diakui  oleh  setiap  kebudayaan  dan  secara  khusus  diatur  dalam berbagai  cara.  Demikian  pula,  hak  untuk  mati  tidak  diakui  oleh  hukum  Indonesia, meskipun hak untuk hidup diakui sebagaimana yang dinyatakan secara tegas melalui Pasal 28A UUD NRI 1945 dan Pasal 9 ayat (1) UU No. 39/1999 yang masing-masing menjelaskan bahwa  “ setiap  orang  berhak  untuk  hidup… ”.  Konsekuensinya,  jelas  sekali  bahwa  euthanasia yang  dianggap  sebagai  pengakuan  hak  untuk  mati,  tidak  sejalan  dengan  peraturan perundang-undangan yang menjamin hak untuk hidup.
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Melalui  Pasal  11  Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia  Tahun  2012  menjelaskan bahwasannya  “ setiap  dokter  wajib  senantiasa  mengingat  kewajiban  dirinya  dalam  melindungi hidup  makhluk  insani ”.  Mengingat  informasi  yang  disajikan  dalam  pasal  ini,  sangat  jelas bahwa  seorang  dokter  idealnya  harus  mengenal  dan/atau  memahami  serangkaian informasi tentang keseluruhan spektrum keberadaan manusia, dimulai dari berbagai tahap perkembangan manusia dan diakhiri dengan kematian. Hal ini dilakukan untuk mencegah dokter terlibat dalam kegiatan yang mneragukan seperti euthanasia sebagaimana tindakan yang  tidak  bisa  dipertanggungjawabkan  moralitasnya,  dan  lebih  mengarahkan  untuk menghormati,  melindungi,  serta  melestarikan  kehidupan  manusia.  Merupakan  tanggung jawab  dokter  untuk  melakukan  segala  daya  upayanya  untuk  meringankan  penderitaan pasiennya dan menjaga mereka tetap hidup, bukan mengakhiri hidup mereka. Karena sifat ketuhanan  dan  kemanusiaan  yang  dimiliki  para  dokter,  mereka  mengakui  bahwa  hanya Tuhan  Sang  Maha  Pencipta  yang  mempunyai  kemampuan  untuk  mengambil  nyawa manusia, hal ini sejalan dengan moralitas deontologik profesi kedokteran di seluruh dunia.
Larangan  dokter  melakukan  euthanasia  yang  diatur  dalam  Kode  Etik  Kedokteran Indonesia tersebut diatas bersumber dari Sumpah Hippokrates, yaitu sumpah yang menjadi dasar seorang dokter dalam menjalankan tugasnya. Pernyataan kunci dari sumpah tersebut adalah  “ saya  tidak  akan  menyarankan  atau  memberikan  obat  yang  mematikan  kepada  siapapun meskipun telah dimintakan untuk itu ”. Hal serupa juga ditegaskan dalam Declaration of Geneva yang  ditulis  menyusul  musyawarah  pada  konferensi  tahunan  Asosiasi  Medis  Dunia  di Jenewa, Swiss pada bulan September 1948. Pertemuan tersebut mencetuskan sumpah “ I will maintain the utmost respect for human life from the time conception, even under threat, I will not use my medical knowledge contrary to laws and humanity ” (artinya: bahwa saya akan mempunyai rasa hormat yang tinggi terhadap kehidupan manusia sejak saat pembuahan dan seterusnya sehingga saya tidak akan memakai keterampilan medis saya dengan melanggar hukum atau kemanusiaan, bahkan jika hal tersebut dapat membahayakan nyawa saya sendiri)  (Merino et  al.,  2017).  Dengan  adanya  sumpah  tersebut  memperjelas  bahwa  tindakan  euthanasia sangat  dilarang  karena  hal  tersebut  tidak  selaras  terhadap  moralitas  seorang  dokter  yang seharusnya  menjunjung  tinggi  kehidupan  serta  meyakini  bahwa kehidupan dan kematian hanya Tuhan Yang Maha Pencipta yang mengerti.
Secara  yuridis,  UU  No.  1/2023 mengklasifikasikan  euthanasia  sebagai  tindak  pidana khususnya  perampasan  nyawa  pasien  yang  dinyatakan  dengan  kesungguhan  hatinya seperti yang dijelaskan melalui Pasal 461 KUHP bahwa “ setiap orang yang merampas nyawa orang  lain  atas  permintaan  orang  itu  sendiri  yang  jelas  dinyatakan  dengan  kesungguhan  hatinya diancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun ”, dengan adanya pasal tersebut makin menegaskan bahwa seorang dokter harus senantiasa ingat akan kewajibannya sebagaimana dalam sumpah yang telah diucapkan pada saat pelantikannya sebagai seorang dokter, yakni dengan  menghormati  dan  melindungi  kehidupan  pasien,  apapun  kondisi  yang  dialami pasien baik dalam keadaan darurat atau tidak, sepatutnya tetap menjaga nyawa pasien dan terus  mengupayakan  berbagai  hal  dalam  memeriksa  dan  merawat  pasien  hingga  pasien tersebut  mendapatkan  kesembuhannya  (Rahmawati  &  Zafi,  2020).  Sehingga  dokter  tidak patut  untuk  melakukan  tindakan  euthanasia,  karena  tindakan  ini  tentu  saja  sangat bertentangan  dengan  sumpah  serta  moralitasnya  sebagai  seorang  dokter  dan  kode  etik
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
kedokteran  sebagai  pedomannya.  Bila  dokter  tetap  melakukan  euthanasia  kepada  pasien maka dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana yang tercantum melalui Pasal 461 KUHP.
Selain berkewajiban untuk senantiasa menghormati kehidupan pasien, seorang dokter dalam  menjalankan  praktiknya  juga  memiliki  hak  untuk  menolak  permintaan  tindakan medis  khususnya  mengenai  euthanasia  dan  memiliki  kewajiban  untuk  senantiasa memberikan pelayanan medis, karena euthanasia tidak jauh berbeda dengan pembunuhan, yang  secara  moral  dan  hukum  sangat  dilarang  dan  bertentangan  dengan  standar  profesi, kode  etik,  maupun  dengan  hukum  positif.  Sudah  sepatutnya  dokter  melakukan  dengan segala  daya  upayanya  untuk  memberikan  pelayanan  medis  yang  memadai  pada  pasien dalam  kondisi  apapun  yang  dialaminya,  yang  sesuai  dengan  standar  profesi,  syarat pelayanan profesi maupun kode etik. Hal tersebut merupakan hak tenaga medis dan tenaga kesehatan yang masing-masing termaktub melalui Pasal 273 ayat (1) huruf i dan Pasal 274 huruf a UU No. 17/2023
Ketika membahas euthanasia, kita tidak bisa mengabaikan ikatan hukum yang terjalin antara  dokter  dengan  pasien  dan/atau  keluarga  pasien.  Hubungan  antara  dokter  dengan pasien  dan/atau  keluarga  pasien,  melahirkan  suatu  kontrak  terapeutik.  Tujuan  utama perjanjian  terapeutik  ini  adalah  untuk  memastikan  bahwa  dokter  yang  merawat  pasien melakukan  upaya  maksimal  sebagaimana  layaknya  manusia  untuk  meningkatkan kesehatan pasien. Ketika pasien atau keluarga pasien meminta bantuan dokter pasien agar dapat sembuh, maka terjalinlah hubungan antara dokter dengan pasien dan/atau keluarga pasien.  Pasien  dan  keluarganya  percaya  pada  kemampuan  dokter  untuk  memberikan perhatian  medis  yang  diperlukan  karena  pendidikan  dan  pengalaman  dokter  yang  luas dibidangnya.  Maka  begitu,  kontrak  ini  digolongkan  dalam  perjanjian  tentang  upaya maksimal  ( inspanningverbintennis ).  Namun  yang  menjadi  permasalahan  adalah  bagaimana dengan  pasien  yang  mengidap  penyakit  tahap  terminal  ( terminal  illness )  atau  kematian batang  otak  ( brainstem  death )  yang  secara  medis  kondisinya  dinyatakan  sudah  tidak  ada harapan (Michael, 2020). Dalam kondisi ini, dokter telah memaksimalkan upayanya dalam memberikan perawatan medis dengan tujuan memberikan kesembuhan dari pasien, namun atas  kondisi  penyakit  pasien  secara  medis  dinyatakan  sudah  tidak  ada  harapan  untuk sembuh maka tindakan dokter tersebut berakhir sia-sia ( futile ), sehingga hubungan dokter dengan  pasien  dan/atau  keluarga  pasien  kali  ini  bukan  lagi  menyembuhkan  pasien melainkan meringankan penderitaan yang dialami pasien, serta dokter tidak dapat dimintai ganti rugi atas kondisi pasien yang tidak dapat disembuhkan dengan perawatan medis yang telah dilakukan untuknya (Kasidin & Karsono, 2021).
Penentuan kematian pada seorang pasien dikalangan para ahli zaman dahulu masih menjadi  topik  perdebatan.  Pada  umumnya  penentuan  kematian  pada  pasien  diketahui ketika jantungnya sudah berhenti atau tidak memompa darah untuk seluruh organ. Harvey chusing  dengan  pengalaman  medisnya  sebagai  dokter  bedah  saraf  menunjukkan sesungguhnya  tindakan  pembedahan  merupakan  satu-satunya  tindakan  yang  dapat dilakukan  untuk  menyelamatkan  individu  apabila  mengalami  gangguan  pada  salah  satu fungsi otak sebagaimana yang berfungsi sebagai fungsi pernafasan dan kehidupan. Tanda terakhir yang  masih digunakan seorang pasien telah meninggal dunia adalah terhentinya seluruh fungsi jantung, kecuali pernapasan. Hal ini terjadi meskipun ada laporan mengenai orang  yang  meninggal  setelah  otaknya  berhenti  berfungsi.  Pada  tahun  1968,  untuk
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
menentukan  kesepakatan  definisi  kematian  dibentuklah Ad  Hoc  Committee di Harvard University .  Padahal  kriteria  kematian  yang  ditetapkan  oleh Harvard  University meliputi  1) tidak ada kontak atau tanggapan; 2) tidak ada gerakan atau pernapasan; 3) tidak ada refleks; dan  4)  EEG  isoelektrik,  belum  diterima  secara  universal  oleh  para  profesional  medis,  ahli hukum, dan masyarakat umum, komite ini masih berupaya membuktikan bahwa kematian batang otak setara dengan kematian. Hingga akhirnya pada 6 Agustus 1968, kriteria Harvard University diterima  dikalangan  medis  dan  masyarakat  luas  karena  kriteria  tersebut diterbitkan dalam artikel yang berjudul “ A Definition of Irrversible Coma: the Report of the Ad Hoc  Committee  of  the  Harvard  Medical  School  to  Examine  the  Definition  of  Brain  Death ”  pada Journal of American Medical Association (JAMA). Maka begitu, istilah mati otak mulai diterima secara  universal  sebagai  bagian  penentuan  kematian  baik  secara  etik  maupun  legal  di banyak negara (Machado, 2007).
Ikatan Dokter Indonesia memiliki definisi kematian tersendiri, berbeda dengan konsep yang  ditetapkan  oleh  Universitas  Harvard.  Menurut  IDI,  seseorang  dianggap  meninggal dunia bila: (1) pernapasan dan peredaran darahnya berhenti untuk selama-lamanya; dan (2) seluruh  aktivitas  fungsi  otaknya  berakhir  untuk  selama-lamanya.  Landasan  hukum persyaratan tersebut diatur melalui Pasal 126 ayat (1) UU No. 17/2023 yang mengesahkan kriteria  IDI  untuk  kematian  dan  menjadi  landasan  hukum  standar  tersebut,  sebagaimana yang  menegaskan:  “a.  kriteria  diagnosis  kematian  klinis/konvensional  atau  berhentinya fungsi  sistem  jantung  sirkulasi  secara  permanen;  atau  b)  kriteria  diagnosis  kematian  mati batang otak/mati otak” (Fauzi, 2019). Sehingga dapat dipahami mengenai kriteria diagnosis kematian  klinis  ditentukan  dari  berhentinya  fungsi  sistem  jantung  dan  sistem  pernafasan secara permanen. Adapun untuk kriteria diagnosis mati otak sebagaimana yang dijelaskan melalui Pasal 11 Permenkes No. 37/2014 dapat dicapai dengan memastikan bahwa kriteria berikut dipenuhi: 1) tidak ada respons terhadap cahaya; 2) tidak ada refleks kornea; 3) tidak ada  refleks  ruang  depan-mata  ( vestibule  okular );  4)  tidak  adanya  respon  motorik  pada distribusi  saraf  kranial  sebagai  respon  terhadap  rangsangan  yang  memadai  pada  area somatik;  5)  tidak  ada  refleks  muntah  atau  refleks  batuk  sebagai  respons  terhadap rangsangan  dengan  kateter  hisap  yang  dimasukkan  ke  dalam  trakea.  Selama  proses  ini, seseorang  harus  melakukan  langkah-langkah  berikut:  1)  melakukan  pra-oksigenasi  pasien dengan 100% O2 selama 10 menit; 2) periksa pCO2 awal pasien dengan kapnograf dan/atau analisis  gas  darah  (AGD)  dan  pastikan  berada  dalam  kisaran  40-60  mmHg;  3)  lepaskan pasien  dari  ventilator  dan  insuflasi  trakea  dengan  100%  O2,  6  L/menit  melalui  kateter intratrakeal melalui karina; dan 4) bila pasien tetap tidak bernafas selama masa observasi 10 menit dengan tes  dinyatakan positif atau dapat diartikan henti napas telah menetap. Pasal 12 Permenkes No. 37/2014 kemudian memaparkan sesungguhnya bila tes arefleksia batang otak dan tes henti nafas awal dengan tes ulangan yang sama dengan hasil yang positif maka dapat disimpulkan, penetapan waktu kematian terhadap pasien yaitu saat dia dinyatakan mati  batang  otak,  bukan  saat  ventilator  dilepaskan  darinya  atau  berhentinya  denyut jantung.
Setiap  individu  sejatinya  memiliki  hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri.  Dalam lingkup  medis,  hak  ini  dapat  dimaknai sebagai  hak  yang  dimiliki  setiap  individu  dengan memiliki daya pertimbangan dan cukup umur untuk menentukan keputusan penting dalam hidupnya  sendiri.  Hak  ini  memungkinkan  setiap  individu  untuk  bebas  menentukan
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
pilihannya  sendiri  mengenai  perawatan  medisnya,  dan  kepentingan  pilihannya  ini dilindungi  oleh  hukum yang  berlaku.  Hak menentukan  nasib  sendiri  dan informed  consent secara  konseptual  memiliki  korelasi  yang  erat.  Pasien  dan  keluarganya  mempunyai  hak otonomi,  yang  tercermin  dari  tingginya  penghargaan  profesi  medis  terhadap informed consent sebagai salah satu hak paling mendasar. Pasien dan/atau keluarganya mempunyai hak  untuk  membuat  keputusan  kesehatannya  sendiri.  Penghormatan  terhadap  otonomi pasien  dan  keluarganya  harus  dihormati  secara  etik  dan  masing-masing  negara  di  dunia telah memposisikan informed consent secara legal dalam sistem hukum kesehatan. Jika pasien atau keluarganya memberikan persetujuannya, dokter bebas memberikan perawatan medis apapun  yang  menurut  pasien  dan/atau  keluarga  pasien  adalah  yang  terbaik  baginya (Nadira & Khairunnisa, 2023).
Perihal euthanasia, hak untuk menentukan nasib sendiri dapat digunakan oleh setiap individu yang berkompeten. Makna “berkompeten” dalam Pasal 1 ayat (7) Permenkes No. 290/2008  dimaknai  sebagai  “ pasien  yang  telah  dewasa  atau  bukan  anak  menurut  peraturan perundang-undangan  atau  telah/pernah  menikah,  tidak  terganggu  kesadaran  fisiknya,  mampu berkomunikasi  secara  wajar,  tidak  mengalami  kemunduran  perkembangan  (retardasi)  mental  dan tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat keputusan secara bebas” . Berdasarkan hal  tersebut,  makna  berkompeten  dapat  dipahami  yaitu  seorang  pasien  berusia  diatas  18 tahun  yang  pernah/telah  menikah atau pasien  berusia  18  tahun  yang  tidak dikategorikan sebagai anak-anak menurut peraturan perundang-undangan, pasien yang tidak terganggu baik kesehatan fisiknya ataupun mentalnya dapat memberikan persetujuan tindakan medis. Dalam  kondisi  tertentu  seperti  pasien  yang  mengidap  penyakit  tahap  terminal  atau  mati batang otak sehingga dari kondisinya tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan, maka pemberian persetujuan tindakan medis dapat dilimpahkan pada keluarga pasien yang berkompeten.  Sebelum  keluarga  pasien  memberikan  persetujuan,  dokter  yang  menangani pasien  diwajibkan  terlebih  dahulu  untuk  memberikan  informasi  medis  kepada  keluarga pasien mengenai kondisi pasien serta prosedur pengobatan yang dapat dilakukan disertai resiko  dari  tindakan  tersebut.  Penjelasan  yang diberikan dokter  nantinya  wajib mencakup sekurang-kurangnya beberapa hal sebagai berikut: “ a) diagnosis dan tata cara tindakan medis; b)  tujuan  tindakan  medis  yang  dilakukan;  c)  tindakan  alternatif  lain  dan  risiko  yang  terkait dengannya;  c)  resiko  disertakan  komplikasi  yang  dimungkinkan  dapat  terjadi;  dan  e)  perkiraan tindakan  yang  diambil ”  sebagaimana  yang  termaktub  secara  tegas  dalam  Pasal  7  ayat  (3) Permenkes No. 290/2008.
Terhadap penyakit pasien yang berada dalam terminal atau mati batang otak hingga menyebabkan  hilangnya  kesadaran  maupun  kemampuan  bernafas  meski  jantung  masih berdenyut  ini  kmeudian  dilakukan  pemeriksaan  oleh  dokter,  dari  pemeriksaan  tersebut diketahui  hasilnya  yang  menegaskan  bahwa  penyakit  yang  diderita  pasien  tidak  dapat disembuhkan, sehingga harapan hidup sudah tidak berarti baginya. Atas kondisi ini, dokter terus mengerahkan segala daya upayanya untuk tetap membantu menyembuhkan penyakit pasiennya  dengan  memberikan  perawatan  medis  yang  memadai  sebagaimana  hal  ini didasarkan  pada  kewajiban  yang  dimilikinya  untuk  selalu  melindungi  kehidupan  pasien yang  dirawatnya.  Namun,  menurut  diagnosa  medis  yang  telah  dinyatakan  sebelumnya bahwa  penyakit  pasien  sudah  tidak  ada  harapan  untuk  dapat  disembuhkan,  dan pengobatan medis yang telah diupayakan dokter berakhir sia-sia serta tidak ada lagi upaya
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
medis apapun yang memberikan kebermanfaatan baginya. Sehingga, satu-satunya tindakan yang  tepat  dilakukan  adalah  diterapkannya  euthanasia  atau  penghentian  terapi  bantuan hidup  yang  bertujuan  untuk  meringankan  penderitaan  yang  dialami  pasien  selama  ini. Selaras terhadap Pasal 14 ayat (3) Permenkes No. 37/2014, keluarga pasien yang bertindak atas  nama  pasien  wajib  diberitahu  penjelasan  mengenai  rencana  pemberhentian  tindakan medis dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan darinya, sebab segala tindakan medis yang  berisiko  tinggi  wajib  mendapatkan  persetujuan  secara  tertulis  dari  pihak  yang bersangkutan  yang  tercatat  dalam  surat  pernyataan  khusus  sebagaimana  yang  terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (3) Permenkes No. 290/2008. Penjelasan medis ini seperti yang ditegaskan  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  dan  (2)  Permenkes  No.  290/2008  harus  disampaikan secara utuh pada keluarga pasien dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau bentuk  lain  yang  memudahkan  mereka  memahaminya.  Dokter  yang  menangani  pasien dapat  mencatat  serta  mendokumentasikan  penjelasan  medis  dengan  membubuhkan tanggal,  waktu,  nama, dan  tanda  tangan  baik dari  dokter yang  menangani  pasien  sebagai pemberi  penjelasan  maupun  pihak  keluarga  sebagai  penerima  penjelasan  medis  dalam berkas rekam medis.
Setelah penjelasan medis mengenai kondisi pasien beserta saran tindakan medis dari dokter  yakni  diterapkannya  euthanasia  diinformasikan  pada  pihak  keluarga  pasien  dan dengan  segala  hal  yang  menjadi  pertimbangannya  dari  informasi  yang  didapat,  maka keputusan melakukan euthanasia dinilai tepat dan kemudian menyetujui dokter melakukan euthanasia.  Pernyataan  persetujuan  dari  keluarga  pasien  ini  sebisa  mungkin  dinyatakan secara tertulis dan tercatat didalam surat pernyataan khusus. Dengan demikian, permintaan euthanasia sebenarnya bisa dilakukan pada kondisi tertentu dan dilakukan sesuai prosedur seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  misalkan  pada  penyakit  pasien  tahap  terminal atau  mati  batang  otak,  dan  dari  penyakit  ini  dinyatakan  sudah  tidak  dapat  disembuhkan serta  tindakan  medis  yang  diupayakan  sebelumnya  berakhir  sia-sia,  keputusan dilakukannya euthanasia juga didasarkan atas persetujuan antara tim dokter yang ditunjuk komite  medis  dalam  diskusinya  dengan  dokter  yang  merawat  pasien,  dan  rencana dilakukannya  euthanasia  diinformasikan  kepada  keluarga  pasien  yang  kemudian  mereka menyetujuinya, hal ini secara tegas termaktub dalam Pasal 14 ayat (3), (4), dan Pasal 15 ayat (1)  Permenkes  No.  37/2014.  Pemberian  persetujuan  tindakan  euthanasia  yang  dimintakan oleh  keluarga  pasien  hanya  dapat  dilakukan  dalam  situasi  tertentu  sebagaimana  yang ditertulis dalam Pasal 15 ayat (3) Permenkes No. 37/2014.
Maka  begitu,  tindakan  euthanasia  di  Indonesia  sangat  memungkinkan  untuk dilakukan.  Sebenarnya  dokter  dapat  melakukan  euthanasia  pada  pasien  dengan prosedur tertentu  seperti  yang  ditegaskan  pada  Pasal  14  ayat  (1),  (3),  (4);  dan  Pasal  15  ayat  (1) Permenkes No. 37/2014 tersebut diatas. Sehingga, jika dilihat dari sudut pandang kode etik kedokteran dan hukum pidana tindakan euthanasia dirasa telah sesuai, dokter tidak dapat dikatakan  telah melanggar  kode  etik kedokteran dan kuhp,  sebab  tindakan  tersebut  sama sekali  tidak  bertentangan  dengan  pengetahuan  medis  dan  moralitasnya,  dan  euthanasia bukan  tergolong  dalam  tindak  pidana  sehingga  dokter  tidak  dapat  diminta pertanggungjawaban  pidana  Pasal  461  KUHP.  Berbeda  halnya  apabila  dokter  melakukan euthanasia  pada  pasien  yang  secara  medis  dinyatakan  bahwa  penyakitnya  masih  ada harapan  untuk  disembuhkan  seperti  halnya  pasien  yang  menderita  kanker  stadium  III.
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Secara  diagnosis  medis,  penyakit  kanker  tersebut  masih  dapat  disembuhkan  dengan beberapa  tindakan  seperti  kemoterapi  dan  beberapa  tindakan  lainnya.  Dokter  tersebut kemudian  menyarankan  pasien  untuk  menjalani  serangkaian  pengobatan  salah  satunya dengan kemoterapi, dan pasien tersebut juga menyetujui saran yang diberikan oleh dokter. Namun  saat  tahapan  pengobatan  medis  tersebut  berlangsung,  pasien  merasa  bahwa  dia sudah  tidak  tahan  menghadapi  prosedur  pengobatan  yang  dilakukan  karena  sangat menyakitkan  baginya,  serta  harus  mengeluarkan  biaya  yang  banyak.  Sehingga  pasien  ini kemudian memintakan  bantuan  dokter untuk  dilakukan  euthanasia  terhadapnya.  Apabila dalam kondisi ini dokter melakukan euthanasia, maka dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 461  KUHP  dan  dianggap  telah  melanggar  kode  etik  kedokteran,  sebab  dokter  melakukan euthanasia pada pasien yang secara medis penyakitnya masih dapat disembuhkan dengan berbagai tindakan medis yang ada.
Euthanasia dari segi hak asasi manusia, meski secara yuridis tindakan ini bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan UU No. 39/1999, yang semestinya hak untuk hidup tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Sudah seyogyanya dokter ingat akan kewajibannya untuk selalu melindungi  hidup  pasien  dari  segala  kondisi.  Namun,  bila  dokter  melakukan  euthanasia didasarkan  pada  persetujuan  keluarga  yang  diberikan  kepadanya  setelah  mendapatkan informasi  medis  secara  cukup  dan  dapat  dinyatakan  sebenar-benarnya  mengenai  kondisi pasien  serta  prosedur  tindakan  medis.  Dengan  demikian,  atas  persetujuan  keluarga  ini semestinya dokter bisa melakukan euthanasia, sehingga menurut sudut pandang hak  asasi manusia, tindakan ini dinilai telah sesuai dan tidak bertentangan.
Maka begitu, jika ditinjau dalam hukum positif Indonesia, tindakan euthanasia dinilai telah  sesuai  apabila  dokter  melakukanya  pada  pasien  dengan  kondisi  tertentu  seperti halnya  penyakit  pasien  tahap  terminal  atau  mati  batang  otak,  dilakukan  sesuai  prosedur sebagaimana  ditegaskan  dalam  Permenkes  No.  37/2014.  Dalam  hal  ini  dokter  bisa melakukan  euthanasia  dalam  prosedur  tertentu,  tindakannya  ini  tidak  dapat  dianggap melanggar  kode  etik  kedokteran  dan  hak  asasi  manusia  sehingga  dokter  tidak  dapat dimintai  pertanggungjawaban  pidana  Pasal  461  KUHP.  Dengan  demikian,  tindakan euthanasia berbeda dengan pembunuhan. Tindakan ini tidak dapat diklasifikasikan sebagi tindak  pidana  sebagaimana  yang  dijelaskan  melalui  Pasal  461  KUHP  sebab  dokter sebelumnya  telah  berusaha  memberikan  perawatan  medis  dan  dia  melakukan  euthanasia bukan atas dasar putus asa atau berniat membunuh pasien.
Berbeda  dengan  Indonesia,  negara  Belgia  dan  Luksemburg  selangkah  lebih  maju daripada Indonesia karena kedua negara tersebut telah mengakui eksistensi euthanasia dan mengesahkan  dalam  masing-masing  hukum  positif  negara  tersebut,  Belgia  dengan Loi Relative à L'Euthanasie (atau The Belgian Act on Euthanasia ) yang disahkan pada 20 Mei 2002 dan Luksemburg dengan Loi du sur l'euthanasie et l'assistance au suicide (atau The Luxembourg Act on Euthanasia and Medically Assisted Suicide ) yang disahkan pada 16 Maret 2009. Masing- masing  undang-undang  tersebut  pada  intinya  melegalkan  euthanasia  dan  pastinya  tidak mengklasifikasikan  sebagai  perbuatan  yang  melawan  hukum.  Dalam  undang-undang tersebut  menisyaratkan  bahwa  ketika  seorang  pasien  dan/atau  keluarga  pasien  yang mengajukan  permohonan  tindakan  euthanasia  pada  dokter,  dan  dapat  dipastikan  bahwa dokter melakukannya dengan memenuhi semua syarat dan prosedur yang ada. maka, dia
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
tidak  dapat  dianggap  telah  melakukan  hal  yang  bertentangan  dengan  hukum  sehingga tidak dapat dikenai sanksi pidana (Nys, 2017).
Article  2 Loi  Relative  à  L'Euthanasie (atau The  Belgian  Act  on  Euthanasia 2002) mendefinisikan euthanasia sebagai tindakan yang dilaksanakan oleh orang lain selain orang yang  bersangkutan  dengan  sengaja  mengakhiri  hidup  seseorang  atas  permintaannya. Sedangkan article 1 Loi du sur l'euthanasie et l'assistance au suicide (atau The Luxembourg Act on Euthanasia and Medically Assisted Suicide/2009 ) mengartikan euthanasia pada dasarnya sama dengan  UU  Euthanasia Belgia  tetapi merujuk  secara  netral  kepada  “ orang  lain  selain  orang yang  bersangkutan ”,  UU  Euthanasia  Luksemburg  sendiri  merujuk  pada  seorang  dokter sebagaimana  melalui  pasal  tersebut  menjelaskan  euthanasia  sebagai  perbuatan  yang dilaksanakan  oleh  dokter  yang  dengan  sengaja  mengakhiri  hidup  seseorang  atas permintaan  yang  tegas  dan  sukarela  dari  orang  tersebut.  Euthanasia  biasanya  dianggap identik dengan pencabutan alat bantu hidup yang tertuang melalui Pasal 1 Permenkes No. 37/2014.  Meskipun  euthanasia  tidak  didefinisikan  dalam  hukum  Indonesia,  hal  ini merupakan pemahaman umum. Menurut aturan ini, salah satu langkah dalam penghentian alat  bantu  hidup  adalah  memberhentikan  seluruh  atau  sebagian  terapi  yang  membuat pasien tetap hidup. Meskipun ketiga UU tersebut memiliki definisi yang berbeda mengenai euthanasia,  namun  ketiga  UU  tersebut  menerapkan  skenario  yang  sama,  yaitu  pasien meminta ahli medis untuk mengakhiri hidupnya.
Menurut UU Euthanasia Luksemburg dan UU Euthanasia Belgia menjelaskan, dokter yang melakukan euthanasia tidak akan dikenai sanksi pidana maupun tuntutan perdata bila prosedur  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang  telah  dipenuhi.  Hal  ini  memiliki  dua implikasi  hukum  yang  penting:  pertama,  euthanasia  pada  prinsipnya  tetap  merupakan tindak  pidana;  dan  kedua,  hanya  dokter  yang  dapat  melakukan  euthanasia  yang  bukan merupakan  tindak  pidana  jika  dapat  dipastikan  bahwa  semua  persyaratan  hukum  telah terpenuhi. Article  2  paragraph  (1) UU  Euthanasia  Luksemburg  memaparkan  syarat-syarat yang harus dipenuhi dokter yakni: “ 1) pasien merupakan orang dewasa yang kompeten dan sadar pada  saat  mengajukan  permintaan;  2)  permintaan  tersebut  dibuat  secara  sukarela,  setelah pertimbangan yang cermat dan berulang-ulang serta tanpa tekanan dari pihak luar; 3) pasien berada dalam  kondisi  medis  yang  tidak  dapat  disembuhkan  dan  harus  mengalami  rasa  sakit  fisik  atau psikologis yang terus menerus dan tak tertahankan akibat kondisi yang tidak disengaja atau patologis; 4)  permintaan  pasien  untuk  melakukan  euthanasia  wajib  dinyatakan  secara  tertulis ”.  Kemudian, article  2  paragraph  (2) UU  Euthanasia  Luksemburg  memaparkan  syarat  formal  dan prosedural  yang  harus  terpenuhi  sebelum  dokter  melakukan  euthanasia  kepada  pasien, yakni:  “ 1)  memberitahukan  kepada  pasien  mengenai  kondisi  kesehatan  dan  harapan  hidupnya, berkonsultasi  dengan  pasien  mengenai  permintaannya  untuk  euthanasia  atau  bunuh  diri  dengan bantuan  dan  pilihan  terapeutik  yang  masih  tersedia  disertakan  hal-hal  yang  memungkinkan ditawarkan  oleh  perawatan  paliatif  dan  konsekuensinya.  Dokter  harus  yakin  bahwa  permintaan pasien  tersebut  bersifat  sukarela  dan  menurut  pandangan  pasien  tidak  ada  solusi  lain  yang  dapat diterima dalam kondisinya. Diskusi tersebut dicatat dalam berkas rekam medis yang memiliki fungsi sebagai bukti informasi yang telah diberikan; 2) memastikan pasien masih menderita secara fisik atau psikologis dan bahwa baru saja diujarkan keinginannya. Sehingga dokter  akan melakukan beberapa wawancara dengan pasien dengan jarak waktu yang wajar dengan memantau perkembangan kondisi pasien; 3) berkonsultasi dengan dokter lain mengenai sifat kondisi pasien yang serius dan tidak dapat
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
disembuhkan, dengan menerangkan alasan konsultasinya. Dokter yang diajak berkonsultasi membaca berkas  medis,  memeriksa  pasien  dan  memastikan  bahwa  penderitaan  fisik  atau  psikologis  pasien bersifat konstan, tak tertahankan, serta tidak ada prospek perbaikan. Dokter yang diajak berkonsultasi dalam  menulis  laporan  temuannya  wajib  bersikap  objektif  dan  tidak  memihak  baik  pada  pasien maupun dokter yang merawat pasien. Dokter yang merawat pasien menginformasikan pada pasien mengeni  hasil  konsultasinya  dengan  dokter  lain;  4)  kecuali  jika  pasien  keberatan,  diskusikan permintaanya dengan tim medis yang melakukan kontak rutin dengan pasien; 5) kecuali jika pasien keberatan,  diskusikan  permintaannya  dengan  orang  kepercayaan  yang  ditunjuknya  dalam pengaturan akhir hidup mereka atau pada saat mereka meminta euthanasia atau bunuh diri dengan bantuan; 6) memastikan bahwa pasien mempunyai kesempatan untuk mendiskusikan permintaannya dengan  orang  yang  ingin  ditemuinya;  7)  menanyakan  kepada  Komisi  Nasional  Pengendalian  dan Evaluasi apakah pengaturan akhir hidup atas nama pasien telah terdaftar ”. Adapun dalam article 4 UU Euthanasia  Luksemburg menjelaskan bahwa permintaan euthanasia  dapat  pula  dilakukan  dengan  pemberian  wasiat  karena  kondisi  pasien dinyatakan  sudah  tidak  kompeten  memberikan  persetujuan  medis  akibat  mengalami gangguan  serius  dan  tidak  dapat  disembuhkan  karena  kecelakaan  atau  penyakit  tertentu yang  membuatnya  tidak  sadarkan  diri.  Dalam  pembuatan  surat  wasiat  dapat  menunjuk satu  atau  lebih  orang  yang  dipercaya  dan  harus  dinyatakan  secara  tertulis  yang  dibuat dihadapan dua orang saksi yang cakap secara hukum, setidaknya salah satu dari mereka tidak  memiliki  kepentingan  materiil  atas  kematian  pasien,  dan  diberi  tanggal  serta ditandatangani oleh pasien yang bersangkutan, para saksi, dan, jika berlaku, oleh orang yang  diberi  kuasa.  Isi dari  surat wasiat  tersebut  harus  menyebutkan  bahwa  orang yang bersangkutan tidak mampu menulis, menandatangani dan memberikan alasannya. Surat wasiat  tersebut  harus  diberi  tanggal,  kemudian  ditandatangani  oleh  orang  yang  telah mencatat  secara  tertulis  surat  wasiat  tersebut,  oleh  para  saksi  dan,  jika  berlaku,  oleh orang  yang  dipercaya.  Dalam  surat  wasiat  yang  menyatakan  ketidakmampuan  fisik permanen  ini  tersebut  dapat  dilampirkan  surat  keterangan  medis  pasien.  Syarat  dan prosedur yang harus dipatuhi dokter dalam melakukan euthanasia atas wasiat pasien yang dinyatakan  anggota  keluarganya  sama  dengan  syarat  dan  prosedur  yang  dipatuhi  dokter ketika  melakukan  euthanasia  pada  pasien  dalam  kondisi  normal  (tidak  berada  dalam kondisi tidak memungkinkan untuk memberikan pernyataan) sebagaimana yang dijelaskan dalam Article 2 UU Euthanasia Luksemburg.
UU  Euthanasia  Belgia  tahun  2002  awalnya  mengesahkan  euthanasia  dengan  syarat- syarat  yang  ketat  yakni  hanya  diperlakukan  bagi  orang  dewasa  yang  mengalami penderitaan fisik atau mental secara terus menerus dan tak tertahankan hingga tidak dapat diatasi.  Namun  seiring  berkembangnya  zaman,  penerapan  dan  cakupannya  makin  luas sehingga syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh dokter untuk dapat melakukan euthanasia kini mencakup pada seorang anak yang mengalami penderitaan parah. Syarat tersebut telah diloloskan belgia melalui amandemen UU Euthanasia Belgia tahun 2014 dan menjadi negara pertama  yang  melegitimasi  euthanasia  pada  anak-anak.  Dalam  Amandemen  undang- undang  ini  menghapuskan  batasan  usia  dalam  melakukan  euthanasia,  sehingga  dapat memungkinkan  semua  kalangan  tanpa  memandang  batas  usia  untuk  melakukan euthanasia.  Meskipun  telah menghapuskan  batasan  usia,  dalam Article  3  paragraph  1 tetap memberlakukan batasan khusus pada anak dibawah umur dalam memintakan euthanasia
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
yang  menyatakan  bahwa  “ pasien  yang  merupakan  anak  dibawah  umur  yang  mengalami penderitaan  fisik  yang  parah  dan  tidak  dapat  disembuhkan  akibat  suatu  penyakit  atau  kecelakaan hingga  menyebabkannya  berada  kondisi  kritis  tanpa  harapan  untuk  sembuh  dan  diperkirakan  akan meninggal  dunia  dalam  waktu  dekat ”.  Dengan  syarat  demikian,  maka  terdapat  prosedur tersendiri  yang  harus  dilakukan  dokter  dalam  melakukan  euthanasia  pada  anak  berusia dibawah  umur  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam Article  3  paragraph  (2)  number  7 yang pada  intinya  menjelaskan  “ bila  pasien  adalah  anak  dibawah  umur  yang  belum  dewasa, konsultasikan  dengan  psikiater  anak  atau  psikolog,  dengan  menyebutkan  alasan  dilakukannya konsultasi. Spesialis  yang  dikonsultasikan  akan  mencatat  catatan  medis,  memeriksa  kondisi  dan kapasitas  pemahaman  anak,  dan  menyatakannya  secara  tertulis.  Dokter  yang  merawat menginformasikan pada pasien dan perwakilan hukumnya mengenai hasil konsultasi dan kemudian dilakukannya diskusi dengan perwakilan hukum sang anak disertai pemberian semua informasi yang disebutkan dalam paragraph 2 number 1 (prosedur bagi dokter sebelum melakukan euthanasia pada pasien dewasa) dan memastikan bahwa mereka menyatakan persetujuannya atas permintaan pasien anak dibawah umur ”.
Adapun  dalam article  4 UU  Euthanasia  Belgia  menjelaskan  bahwa  permintaan euthanasia  dapat  dilakukan  pasien  (baik  yang  telah  dewasa  maupun  anak-anak)  melalui wasiat  sebagaimana  karena  kondisinya  yang  sudah  tidak  kompeten  dalam  memberikan persetujuan medis akibat mengalami gangguan serius dan tidak dapat disembuhkan karena kecelakaan atau penyakit tertentu yang membuatnya tidak sadarkan diri. Dalam pembuatan surat  wasiat  ini  dapat  menunjuk  satu  atau  lebih  orang  yang  dipercayainya  dan  harus dibuat  secara  tertulis  dihadapan dua  orang  saksi  yang  cakap  secara  hukum,  setidaknya diantara  mereka  tidak  memiliki  kepentingan  materiil  atas  kematian  pasien,  dan  diberi tanggal  serta  ditandatangani  oleh  pasien  yang  bersangkutan,  para  saksi,  dan,  jika berlaku, oleh orang yang diberi kuasa. Isi dari surat wasiat tersebut harus menyebutkan bahwa  orang  yang  bersangkutan  tidak  mampu  menulis,  menandatangani  dan memberikan  alasannya.  Surat  wasiat  tersebut  harus  diberi  tanggal,  kemudian ditandatangani oleh orang yang telah mencatat secara tertulis surat wasiat tersebut, oleh para  saksi  dan,  jika  berlaku,  oleh  orang  yang  dipercaya.  Dalam  surat  wasiat  yang menyatakan  ketidakmampuan  fisik  permanen  ini  tersebut  dapat  dilampirkan  surat keterangan  medis  pasien.  Syarat  dan  prosedur  yang  harus  dipatuhi  oleh  dokter  dalam melakukan  euthanasia  atas  wasiat  pasien  yang  dinyatakan  pada  anggota  keluarga  pilihan pasien tersebut sama dengan syarat dan prosedur yang dipatuhi dokter dalam melakukan euthanasia  pada  pasien  dalam  kondisi  normal  (tidak  berada  dalam  kondisi  tidak memungkinkan untuk memberikan pernyataan) sebagaimana yang dijelaskan dalam Article 2 UU Euthanasia Belgia.
Di  Indonesia,  secara  yuridis  tidak  mendeskripsikan  mengenai  batas  usia  bagi  pasien yang  dapat  memintakan  euthanasia.  Namun,  hanya  mendeskripsikan  pasien  yang berkompeten  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  1  ayat  (7)  Permenkes  No.  290/2008. Adapun  dalam  Pasal  14  Permenkes  No.  37/2014  menjelaskan  bahwa  terdapat  beberapa syarat  yang  diberlakukan  dan  harus  dipatuhi  dokter  ketika  akan  melakukan  euthanasia, yakni: 1) keadaan pasien harus bersifat terminal irreversible akibat penyakit yang dideritanya ( terminal  state ),  dan  pengobatan  medis  harus  sia-sia;  2)  tim  medis  yang  merawat  pasien harus  memutuskan  untuk  mematikan  alat  bantu  hidup  setelah  berkonsultasi  dengan  tim
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
medis yang ditunjuk oleh Komite Medis atau Komite Etik; dan 3) rencana tindakan untuk mematikan  alat  bantu  hidup  harus  berupa informed  consent .  Ketiga  kriteria  ini  harus dipenuhi sebelum alat bantu hidup pasien dapat dilepaskan. Sesuai yang ditentukan dalam Pasal  15  ayat  (3)  Permenkes  No.  37/2014,  keluarga  pasien  diperbolehkan  mengajukan permohonan  euthanasia  dalam  bentuk  surat  wasiat  jika  pasien  secara  tegas menginginkannya dan dilakukan pada kondisi tertentu, yakni: “ a) pasien tidak kompeten tapi telah memberikan wasiat berupa pesan untuk dilakukan penghentian terapi bantuan kehidupan bila kehidupannya mencapai kondisi kesia-siaan ataupun pesan untuk mendelegasikan keputusan kepada orang pilihannya (surrogate decision maker); b) pasien tidak kompeten dan tidak memberikan wasiat, namun  keluarga  terdekat  memahami  dan  berpegang  teguh  pada  keyakinan  unutk  memutuskan  hal serupa jika seandainya pasien dalam kondisi berkompeten memberikan persetujuan ”.
Meskipun  terdapat  syarat  dan  prosedur  yang  memperbolehkan  dokter  melakukan euthanasia, namun nyatanya euthanasia masih dilarang. Hal ini dikarenakan secara yuridis diklasifikasikan  sebagai  tindak  pidana  perampasan  nyawa,  sehingga  perbuatan  tersebut dinilai bertentangan baik secara moral, hukum, maupun moralitas dokter yang ada dalam kode  etik  kedokteran  indonesia.  Apabila  dokter  melakukannya  maka  dapat  dimintai pertanggungjawaban pidana Pasal 461 KUHP dengan ancaman pidana 9 (sembilan) tahun. Ancaman  pidana  disini  tidak  ditujukan  terhadap  kehidupan  seseorang,  melainkan ditujukan  terhadap  penghormatan  kehidupan  manusia  pada  umunnya  sekalipun  orang tersebut berada dalam kondisi sangat menderita, baik jasmani maupun rohani.
Alasan  mengapa  euthanasia  dapat  dilegalkan  di  Negara  Belgia  dan  Luksemburg sedangkan  Indonesia  tidak,  peneliti  menemukan  sebuah  kebenaran  bahwa  kedua  negara tersebut  sangat  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  dan  kemudian  mereka  meratifikasi Universal  Declaration  of  Human  Rights sebagai  jaminan  akan  hak  asasi  masyarakatnya. Mereka memahami hak asasi manusia sebagai “ All human beings are born free  and equal in dignity  and  rights...” ,  sehingga  mereka  percaya  bahwa  mereka  dilahirkan  dengan  hak yang bebas dan memiliki hak yang sama satu dengan yang lain dan tidak ada siapapun yang  dapat  mengekang  haknya  ketika  bertindak  sesuatu.  Itulah  alasannya  mengapa euthanasia dapat dilegalkan di negara tersebut,  karena mereka berhak untuk melakukan segala sesuatu dan jika hal ini kita konsepkan pada euthanasia maka seseorang yang sudah tidak ada harapan untuk hidup tersebut berhak untuk menentukan nasibnya sendiri yang memiliki  korelasi  dengan memperjuangkan  hak  untuk  mati  disamping  adanya hak  untuk hidup  yang  dimilikinya.  Indonesia  juga  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  dan  telah meratifikasi Universal Declaration  of Human Rights dalam UU No. 39/1999 pada tanggal 28 September 1950 sebagai jaminan akan hak asasi bagi masyarakat Indonesia. UU No. 39/1999 memaknai hak asasi manusia sebagai “ hak-hak dasar yang dianugerahkan Tuhan yang melekat pada  hakikat  dan  keberadannya  sebagai  manusia.  Hak  ini  harus  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan dilindungi  oleh  negara,  hukum,  pemerintah  dan  semua  orang  demi  memajukan  dan  melindungi martabat  manusia ”.  Penting  untuk mengakui,  menjaga  dan menegakkan  hak  asasi  manusia sebagai  komponen  penting  dari  masyarakat  yang  adil  dan  jujur.  Setiap  individu  dijiwai dengan  hak  asasi  manusia  sejak  lahir,  sebagai  anugerah  dari  Tuhan  yang  memberikan mereka  kebebasan  untuk  bertindak  Namun  kebebasan  ini  ada  batasannya;  beberapa perbuatan  yang  jelas-jelas  tuhan  larang  untuk  kita  lakukan.  Jika  kita  konsepkan  pada euthanasia,  maka  kehidupan  seseorang  yang  secara  medis  dinyatakan  sudah  tidak  ada
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
harapan  tetap  tidak  boleh  melakukan  euthanasia  sebab  hal  tersebut  dapat  mempercepat kematian  yang  sebenarnya  sangat  bertentangan  karena  seharusnya  hanya  tuhan  yang memiliki  wewenang  dalam  menentukan  kematian  seseorang.  Itulah  mengapa  euthanasia dilarang di Indonesia, karena hal tersebut sangat bertenangan dengan prinsip agama yakni mempercepat kematian yang seharusnya kematian tersebut sudah ditakdirkan tuhan.
Pertentangan  antara  KUHP  dan  Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia  yang mengklasifikasikan  euthanasia  sebagai  tindak  pidana  yang  sanagt  bertentangan  dengan moralitas  seorang  dokter,  dengan  Permenkes  No.  37/2014  yang  memperkenankan  dokter melakukan euthanasia dengan prosedur tertentu, semestinya dapat dilakukan harmonisasi dengan  memperbaharui  peraturan  perundang-undangan  dengan  mencakup  penentuan kondisi  pasien  dan  prosedur  yang  memungkinkan  dalam  mengajukan  permohonan euthanasia, serta memberikan sanksi pidana bagi dokter yang melakukan euthanasia tidak berdasarkan prosedur. Negara Belgia dan Luksemburg yang telah melegitimasi euthanasia dalam  peraturan  perundang-undangan  masing-masing  ini  semestinya  dapat  juga  diikuti oleh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi dokter dengan keluarga  pasien  ketika  akan  melakukan  euthanasia,  dan  meminimalisir  kesalahan penafsiran euthanasia sebagai tindak pidana seperti dalam KUHP.

## KESIMPULAN
Tindakan euthanasia tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana apabila dokter melakukannya  pada  pasien  kondisi  tertentu  dan  sesuai  prosedur.  Dengan  demikian,  jika ditinjau  dalam  hukum  positif  maka  penerapan  euthanasia  pada  pasien  terminal  atas persetujuan keluarga dinilai telah sesuai. Negara Belgia dan Luksemburg telah melegitimasi euthanasia  dalam  peraturan  perundang-undangan  masing-masing.  Indonesia  semestinya bisa mengikuti jejak seperti Negara Belgia dan Luksemburg dalam melegitimasi euthanasia. Pertentangan  antara  KUHP  dan  Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia  dengan  Permenkes  No. 37/2014 seharusnya dapat diharmonisasikan dengan memperbaharui peraturan perundang- undangan  yang  lebih  tegas  mengenai  euthanasia  dengan  mencakup  penentuan  kondisi pasien  dan  prosedur  tertentu  yang  memungkinkan  dalam  pengajuan  permohonan euthanasia serta memberikan sanksi pidana bagi dokter yang melakukan euthanasia tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi dokter dengan  keluarga  pasien  ketika  melakukan  euthanasia,  dan  meminimalisir  kesalahan penafsiran mengenai euthanasia seperti dalam KUHP Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA
AŞKIN,  U.,  &  YEĞRİM,  K.  (2022).  ÖTANAZİ  VE  HASTANIN  KENDİ  GELECEĞİNİ BELİRLEME  HAKKI  ARASINDAKİ  İLİŞKİ. Türkiye  Adalet  Akademisi  Dergisi , 0 (52).
https://doi.org/10.54049/taad.1183542 Fauzi, A. (2019). Mati Otak Diagnosis dan Aplikasi Klinis . 130.
https://repository.unair.ac.id/96447/
Garner, B. A. (2019). Black’s Law Dictionary 11th edition (11th editi). Thomson Reuters.
Grace,  N.,  &  Kurnia,  I.  (2021).  Analisis  Polemik  Euthanasia  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hak Asasi  Manusia  (Perbandingan  Euthanasia  Di  Indonesia  Dan  Belanda). Jurnal  Hukum Adigama , 4 (2), 2021.
Gracia,  G.,  Ramadhan,  D.  A.,  &  Matheus,  J.  (2022).  Implementasi  Konsep  Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia. Ikatan Penulis
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal , 2 (1), 1–24.
https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53730
Haryani,  T.  (2022).  Pandangan  Etika  Kristen  terhadap  Tindakan  Eutanasia  pada  Pasien Tahap  Terminal. EPIGRAPHE:  Jurnal  Teologi  Dan  Pelayanan  Kristiani , 6 (1),  62. https://doi.org/10.33991/epigraphe.v6i1.367
Kasidin, S., & Karsono, K. (2021). Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia. FOCUS: Jurnal of Law , 1 (2). https://doi.org/10.47685/focus.v1i2.153 Kusumaningrum, A. E. (2019). Pergulatan Hukum dan Etik Terhadap Euthanasia di Rumah Sakit. Jurnal Spektrum Hukum , 16 (1). Listyaningrum,  N.  (2016). Informed  Consent  Dalam  Perlindungan  Dokter  Yang  Melakukan Euthanasia . 23–40. file:///C:/Users/Asus/Downloads/471-898-1-SM.pdf Machado,  C.  (2007).  Brain  death:  A  reappraisal.  In Brain  Death:  A  Reappraisal (Vol. 9780387389). Springer New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-0-387-38977-6
Marcovitch. (2007). Black’s Medical Dictionary, 41ed. In Director . Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum Edisi Revisi (15th ed.). Kencana.
Merino,  S.,  Aruanno,  M.  E.,  Gelpi,  R.  J.,  &  Rancich,  A.  M.  (2017).  “The  prohibition  of euthanasia” and medical oaths of Hippocratic Stemma. Acta Bioethica , 23 (1), 171–178. https://doi.org/10.4067/s1726-569x2017000100171
Michael, T. (2020). Requirements for Death in Dismissal of Constitutional Justices. Research, Society and Development , 9 (10), e8959109458. https://doi.org/10.33448/rsd-v9i10.9458
Nadira,  C.  S.,  &  Khairunnisa,  C.  (2023).  Kedudukan  Informed  Consent  Dalam  Pelayanan Kesehatan  di  Indonesia. Cendekia :  Jurnal  Hukum,  Sosial  Dan  Humaniora , 1 (1),  28–38. https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/8
Nys, H. (2017). A discussion of the legal  rules on euthanasia in Belgium briefly compared with  the  rules  in  Luxembourg  and  the  Netherlands. Euthanasia  and  Assisted  Suicide: Lessons from Belgium , 7–25. https://doi.org/10.1017/9781108182799.002
Rahmawati,  Z.,  &  Zafi,  A.  A.  (2020).  Euthanasia  dalam  Pandangan  Moral,  Kode  Etik Kedokteran dan Perspektif Hukum Islam. Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam , 5 (2), 182. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3205
Russell, J. A., Epstein, L. G., Greer, D. M., Kirschen, M., Rubin, M. A., & Lewis, A. (2019).
Brain death, the determination of brain death, and member guidance for brain death accommodation requests. Neurology , 92 (5). https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000006750
Saputra,  A.  tian  dwi,  &  Alam,  K.  (2022).  Praktik  euthanasia  dalam  perspektif  medis  dan hukum pidana indonesia. Yustitia . Sutarno. (2014). Hukum kesehatan eutanasia, keadilan, dan hukum positif do indonesia (Penerbit S).