## Pengaturan Hukum bagi Orang Asing yang Tinggal di Indonesia
Indah Permata Sari dan M. Syaprin Zahidi

## indahpermatasariutama@gmail.com
Universitas Airlangga

## Abstract
This research was conducted to determine the legal arrangements regarding foreigners living in Indonesia, especially foreign workers and children with dual citizenship. This research uses a normative juridical method with qualitative descriptive approach.  For data collection needs, researchers collected primary data and secondary data. The primary data in this study are related to laws and regulations. To support this research, researchers collected secondary data with case studies at the Immigration Office Class I Non-TPI Tangerang. Secondary data was obtained by observation techniques and in analyzing the data, researchers used data reduction, data display, and concluding. The results of this research indicate that children with dual citizenship has two options, namely making an Indonesian passport,  or  get  Affidavits  to  children  who  have  foreign  passports. Meanwhile, laws and regulations have provided legal provisions for foreign workers to stay in Indonesia. Keywords: Dual Nationality; Foreign workers; Stay Permit.

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai orang asing yang tinggal di Indonesia, khususnya tenaga kerja asing dan anak berkewarganegaraan ganda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti mengumpulkan data sekunder yakni studi kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang. Data sekunder diperoleh dengan teknik observasi dan dalam menganalisis data digunakan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang- undangan telah memberikan ketentuan hukum bagi Tenaga Kerja Asing untuk tinggal di Indonesia yaitu dengan adanya izin tinggal. Sedangkan untuk anak berkewarganegaraan ganda, Indonesia menyediakan dua opsi, yaitu pembuatan paspor Indonesia, atau pemberian Affidavit bagi anak yang memiliki paspor asing. Kata Kunci: Anak Berkewarganegaraan Ganda; Tenaga Kerja Asing; Izin Tinggal.

## Jurist-Diction
Volume 6 No. 3, Juli 2023
Jurist-Diction. 2023; 483-496
How to cite: Indah Permata Sari dan M. Syaprin Zahidi, ‘Pengaturan Hukum bagi Orang Asing yang Tinggal di Indonesia’ (2023) Vol. 6 No. 3 Jurist-Diction
Histori artikel: Submit 08 Februari 2023; Diterima 6 Mei 2023; Diterbitkan 31 Juli 2023.
DOI:
10.20473/jd.v6i3.42240 p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297

## 484 Indah Permata dan M. Syaprin: Pengaturan Hukum bagi...

## Pendahuluan
Negara adalah organisasi yang ada dalam suatu wilayah dan memiliki kekuasaan tertinggi yang sah sehingga harus ditaati oleh rakyatnya. 1 Negara juga dapat disebut sebagai kelompok sosial yang menetap disuatu wilayah dengan dibawahi oleh lembaga politik atau pemerintah yang memiliki kesatuan politik yang berdaulat sehingga dapat menentukan tujuan nasionalnya. 2 Dapat disebut negara apabila wilayah tersebut memiliki pemerintah yang berdaulat, rakyat, dan juga wilayah yang jelas. Indonesia merupakan salah satu negara berdaulat yang telah memenuhi kriteria tersebut. Sebagai negara yang berdaulat, hukum merupakan aspek yang fundamental. Hukum merupakan landasan bagi negara untuk menciptakan ketertiban politik dan menjamin berlanjutnya peradaban. 3
Ditengah pesatnya globalisasi saat ini, perbatasan bukan lagi menjadi hambatan untuk melakukan suatu pertukaran seperti beasiswa, pernikahan, perjalanan bisnis, pekerjaan dan lainnya. Hal tersebut berkaitan dengan imigrasi, yaitu perpindahan orang dari suatu tempat atau negara ke tempat atau negara lain. 4 Secara yuridis, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Selanjutnya, orang yang bukan warga negara Indonesia disebut sebagai orang asing sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 9 UU Keimigrasian jo. UU Cipta Kerja. Untuk mempersempit bahasan, orang asing yang menjadi fokus penulis adalah Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tinggal di Indonesia.
1 ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online’.
2 ibid . 3 Sigit Riyanto, ‘Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer’ (2012) 1 Yustitia.[7].
4 Jazim Hamidi dan Charles Christian, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia (Sinar Grafika 2015).[1].
Indonesia adalah negara hukum 5 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sehingga negara memberikan fasilitas untuk rakyatnya apabila ingin melakukan perkawinan campuran. Perkawinan campuran terdiri dari dua kategori, yaitu perbedaan agama dan perbedaan kewarganegaraan. 6 Namun, dalam artikel ini, penulis lebih menekankan pada perkawinan campuran akibat perbedaan kewarganegaraan.
Perkawinan merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Perkawinan harus dilaksanakan dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan campuran telah diatur dalam peraturan perundangan- undangan, yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (UU  Perkawinan).  Pasal  57  Undang- Undang Perkawinan menyebutkan bahwa, “Yang dimaksud perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.
Salah satu faktor yang menyebabkan perkawinan campuran adalah ketika warga negara asing (WNA) sudah menetap di suatu negara dalam waktu yang lama dan memutuskan untuk menikah dengan warga lokal. Adapun faktor lain seperti perjodohan, media sosial, atau lainnya. Salah satu topik yang akan dibahas pada artikel ini adalah anak dari hasil perkawinan campuran atau anak tanpa perkawinan yang sah namun diakui oleh ayahnya (WNA) yang disebut dengan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG). Anak disebut ABG juga bisa dikarenakan lahir di luar negeri meskipun ayah dan ibunya adalah warga negara Indonesia (menganut asas ius soli ). Ada beberapa prosedur hukum dan instansi yang harus dilalui untuk mengurus Anak Berkewarganegaraan Ganda.
5 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6 M. Nur Kholis Al Amin, ‘Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia’ (2016) 9 Al-Ahwal.[212].
Indah Permata dan M. Syaprin: Pengaturan Hukum bagi...
Selain ABG, semakin tipisnya batas antar negara membuat banyak tenaga kerja asing (TKA) bekerja dan tinggal di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), jumlah TKA di Indonesia telah mencapai 111.537 orang pada tahun 2022. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebanyak 26,36% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 88.271 orang. Sebagian besar TKA di Indonesia berasal dari China. 7
Membahas mengenai ABG dan TKA tidak terlepas dari status kewarganegaraan sehingga penelitian ini menggunakan teori status kewarganegaraan. 8 Topik mengenai kewarganegaraan atau nasionalitas memang telah menjadi subjek hukum Internasional sejak lama. Hal ini dikarenakan meningkatkan perhatian terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia. Salah satu Konvensi internasional yang membahas mengenai nasionalitas adalah The  European  Convention  on Human Rights 1950. Dimana individu berhak atas hak terkait dengan hukum internasional, seperti mendapatkan dokumen perjalanan orang asing atau paspor untuk melakukan perjalanan lintas batas negara, kemudian berhak bekerja secara lintas batas negara, dan lainnya.
Oleh karena itu, setiap individu berhak memiliki dan menerima status kewarganegaraan. Pengakuan status kewarganegaraan bagi seorang akan melahirkan hak dan kewajiban secara nasional ataupun internasional. Hal ini berkaitan dengan tindakan aturan pada suatu negara, dan status kewarganegaraan adalah bagian berdasarkan hak asasi manusia yang bersifat universal dan wajib dihormati oleh siapa pun. Hukum di Indonesia pun menjamin hak tersebut yakni pada Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
7 Sarnita Sadya, ‘Jumlah Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Melejit 26,36% Pada 2022’ ( DataIndonesia.id ,2023)<https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/jumlah-tenaga-kerja-as- ing-di-indonesia-melejit-2636-pada-2022> accessed 26 June 2023.
8 Dina Sunyowati and others,‘Indonesia-Timor Leste Maritime Boundaries on Exclusive Economic Zone: Equitable Principle’(2023) 7 Lex Scientia Law Review <https://journal.unnes. ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/66126>.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer dalam hal penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan anak berkewarganegaraan ganda dan tenaga kerja asing selanjutnya dianalisis dan ditelaah. Data sekunder penelitian ini diperoleh dengan cara observasi maupun wawancara dengan pihak Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang, serta laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian terkait “Pengaturan Hukum bagi Orang Asing yang Tinggal di Indonesia”. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan analisis data dilakukan dengan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

## Pengaturan Hukum Anak Berkewarganegaraan Ganda yang tinggal di Indonesia
Secara konseptual, kewarganegaraan ganda dapat dipahami dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, “dwikewarganegaraan” merujuk pada konsep “kewarganegaraan ganda” (dual nationality/notionolityl) tentang status seseorang yang berkewarganegaraan ganda dari dua negara yang berbeda. Dalam arti luas, dwi kewarganegaraan tidak hanya diperluas terbatas pada kewarganegaraan ganda, tetapi juga lebih dari 2  kewarganegaraan (plural/multiple citizenship/nationality).
Sedangkan dalam kebijakan aturan nasional terkait menggunakan status kewarganegaraan, sesudah reformasi terjadi perubahan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  lndonesia  Tahun  1945.  Perubahan  terhadap  proteksi  hak  asasi manusia terlihat sangat signifikan sebagai akibatnya berdampak dalam perubahan undang-undang mengenai kewarganegaraan. Reformasi peraturan perundang- undangan kewarganegaraan bertujuan menaruh proteksi hak asasi manusia terhadap masyarakat negara tanpa mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia.
Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), mengatur bahwa setiap orang berhak
Indah Permata dan M. Syaprin: Pengaturan Hukum bagi...
atas kewarganegaraan. Selain itu, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) dalam menyatakan: “(1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti atau mempertahankan kewarganegaraan (2) Semua orang adalah bebas memilih kewarganegaraannya dan berhak menikmati hak-hak yang timbul tanpa diskriminasi dan melekat pada kewarganegaraannya dan terikat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya,  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) mengatur bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan adalah hak asasi manusia yang penting dan telah diakui oleh hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap orang untuk memiliki status kewarganegaraan, untuk memberi tahu hak dan kewajiban hukum seseorang dan untuk memastikan perlindungan serta pemenuhan hak asasi mereka.
Berkaitan dengan pengertian kewarganegaraan, Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan) menyebutkan bahwa “Kewarganegaran adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara”. Selanjutnya, Pasal 2 UU Kewarganegaraan menyebutkan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang- undang menjadi warga negara. Kriteria warga negara Indonesia diatur dalam Bab III UU Kewarganegaraan. Kewarganegaraan Republik Indonesia juga dapat diperoleh melalui pewarganegaraan yang diatur dalam Bab IV UU Kewarganegaraan. UU Kewarganegaraan yang baru mencakup prinsip-prinsip kewarganegaraan umum atau universal. Asas yang dianut dalam UU Kewarganegaraan adalah: asas ius sanguinis,
asas ius soli, asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda.
Kewarganegaraan ganda ( bipathride) pada dasarnya tidak dikenal dalam UU Kewarganegaraan namun dapat digunakan dengan cara yang halus.
Penggunaan bipathride ini akan digunakan secara terbatas, tetapi tidak lengkap.
Kewarganegaraan ganda ini dapat diberikan kepada seorang anak atas dasar khusus. Hal ini menyangkut status hukum anak sehingga anak memperoleh perlindungan hukum dari negara yang bersangkutan.
Apabila ditinjau dari UU Kewarganegaraan, dwikewarganegaraan terjadi sebagai akibat dari perkawinan campuran dan kelahiran anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan orang tua warga negara Indonesia. Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h dan huruf l, Pasal 5 dan 6 UU Kewarganegaraan. Pasal 4 huruf c: “Anak yang lahir dari perkawinan yang ayahnya adalah warga negara Indonesia yang ibunya adalah warga negara asing.” Menurut Bagir Manan, kewarganegaraan dari ayah adalah dasar utama untuk menentukan kewarganegaraan seorang anak. Perkawinan yang sah akan tunduk pada kewarganegaraan ayah. Di sini berlaku dua prinsip:
1. Asas ius sanguinis. Walaupun lahir di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena ibu dan bapak adalah warga negara Indonesia, maka anak adalah warga negara Indonesia.
2. Asas ius soli . Karena negara kelahiran menerapkan asas ius soli , maka anak adalah warga negara negara kelahiran tunggal dan asas tentang hak atas kewarganegaraan ganda. 9
Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) dapat terjadi sebagai akibat dari perkawinan campuran dan kelahiran anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan orang tua warga negara Indonesia. Sebelum adanya UU pengganti yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, pada Undang-Undang Nomor  62  Tahun  1958, Anak  Berkewarganegaraan  Ganda  tidak  dapat  memilih kewarganegaraannya karena harus mengikuti kewarganegaraan dari ayahnya. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Anak Berkewarganegaraan Ganda dapat memilih kewarganegaraannya ketika telah menginjak usia 18 (delapan belas) tahun.
9 Novianti, ‘Status Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional’ (2014) 19 Kajian.[319].

## Indah Permata dan M. Syaprin: Pengaturan Hukum bagi...
Berdasarkan kebijakan hukum berkaitan izin keimigrasian, Anak Berkewarganegaraan Ganda memiliki dua opsi untuk tinggal di wilayah Indonesia, yaitu membuat paspor Indonesia yang artinya ia adalah seorang WNI, atau mengajukan Affidavit di Kantor Imigrasi yang menandakan bahwa ia adalah seorang WNA yang memiliki paspor asing. Meskipun begitu, saat usia 18 tahun, ABG dapat memilih kembali kewarganegaraan yang diinginkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan.
Hak-hak yang didapatkan ABG meliputi (1) Mendapatkan status WNI hingga usia 18 tahun + 3 tahun; (2) Mendapatkan Paspor RI; (3) Dapat memiliki dan menggunakan paspor asing; (4) Mendapatkan affidavit. Fasilitas Affidavit adalah fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada anak pemegang paspor asing yang berkewarganegaraan ganda terbatas. Fasilitas tersebut berupa pembebasan dari kewajiban memiliki visa, pembebasan dari kewajiban memiliki Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali ke wilayah Indonesia, dan pemberian tanda masuk/Anda keluar layaknya seorang WNI.

## Pengaturan Hukum Tenaga Kerja Asing yang Tinggal di Indonesia
Masalah Tenaga Kerja Asing (TKA) akan selalu ada di setiap negara yang membuka diri untuk menerima orang asing bekerja di negaranya. 10 Oleh sebab itu hukum internasional dan hukum nasional pun telah menyinggung masalah orang asing yang bekerja di luar negeri. Indonesia termasuk salah satu negara yang menerima pekerja asing dan membuat peraturan tersendiri bagi TKA.
Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) menyebutkan bahwa, Tenaga Kerja Asing adalah orang yang memiliki warga negara non-Indonesia yang bekerja di wilayah Indonesia sehingga harus memiliki visa izin tinggal terbatas (VITAS) khusus tujuan kerja. VITAS terbagi menjadi beberapa tujuan, yaitu VITAS Keluarga, VITAS Kerja, dan VITAS Transit. Konferensi Internasional tentang
10 Irfan Wahyudi and others, ‘Literasi Tentang Penyakit Menular Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Melalui Mekanisme OPP’ (2023) 1 Journal of Urban Sociology.[40].
Emigrasi  dan  Imigrasi  tahun  1924  di  Roma  memberikan  definisi  sebagai  suatu gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana. 11
Izin Tinggal Terbatas dapat diberikan kepada beberapa orang, seperti (1) Orang Asing yang masuk ke Indonesia dalam rangka penanaman modal, bekerja sebagai tenaga ahli, sebagai rohaniawan, mengikuti pelatihan atau pendidikan, menggabungkan diri dengan pasangan yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, menggabungkan diri bagi anak berkewarganegaraan ganda (yang memiliki paspor asing) dengan orang tuanya yang WNI, orang asing eks WNI, dan orang lanjut usia dari mancanegara; (2) Anak yang lahir di Indonesia dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Terbatas; (3) Nahkoda, awak kapal, tenaga kerja asing yang bekerja di kapal laut, alat apung, atau yang bekerja di wilayah perairan Indonesia; (4) Orang asing yang kawin secara sah dengan WNI, dan anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan WNI. Adapun Izin Tinggal Terbatas berakhir apabila orang asing kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi ke Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Indonesia, masa berlaku telah habis, mengubah status dari Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap (ada persyaratan dan prosedur lebih lanjut), di deportasi, dan meninggal dunia.
Jika TKA telah memenuhi berbagai syarat-syarat pengajuan VITAS, maka TKA akan mendapatkan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) dari pihak imigrasi selama satu hingga dua tahun (tergantung pengajuan) yang tertera pada paspor atau dokumen perjalanan orang asing tersebut. Adapun penyalahgunaan yang kerap terjadi adalah ketika TKA tidak menggunakan VITAS Kerja, melainkan VOA ( Visa On Arrival ) yang dimana tujuannya adalah untuk wisata. Hal itu tentu akan berdampak panjang jika tertangkap oleh pihak imigrasi.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
11 Herlin  Wijayanti, Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian (Bayumedia Publishing 2011).[150].

## Indah Permata dan M. Syaprin: Pengaturan Hukum bagi...
Undang-Undang, TKA harus memiliki beberapa dokumen untuk bisa bekerja di perusahaan Indonesia. Dalam pengajuan permohonan VITAS TKA, biasanya perusahaan menjadi penjamin bagi orang asing tersebut.
Persyaratan yang harus dipenuhi TKA untuk mengurus Izin Tinggal Terbatas meliputi (1) Paspor asing yang sah sesuai dengan kewarganegaraannya dan masih berlaku, serta telah mendapatkan izin masuk ke wilayah Indonesia; (2) Surat penjamin bermaterai yang biasanya diwakili oleh perusahaan atau orang yang bertanggungjawab atas kondisi TKA selama di Indonesia; (3) Bagi penanam modal asing, harus melampirkan Akte pendirian perusahaan yang memuat kepemilikan saham atau modal dari orang asing di Perusahaan Indonesia. Kemudian melampirkan surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang berfokus pada bidang penanaman modal. Lalu adanya izin usaha tetap, izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan; (4) Bagi tenaga ahli asing, harus melampirkan surat rekomendasi rencana penggunaan TKA yang masih berlalu serta surat dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian melampirkan izin usaha tetap, izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan.

## Kebijakan Izin Tinggal Terbatas Bagi Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang
Berikut adalah data penerbitan ITAS Baru dan perpanjangan ITAS bagi Tenaga Kerja Asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang.
Tabel 1. Data Penerbitan dan Perpanjangan ITAS Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tanggerang
(diolah oleh penulis) Data ITAS Oktober 2021 - September 2022 Bulan 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 Baru (L) 163 263 321 232 172 199 152 104 175 183 230 205 Baru (P) 52 79 91 82 68 71 61 21 82 74 131 113 Perp (L) 411 499 413 288 272 332 296 214 369 260 403 485 Perp (P) 93 160 110 103 100 130 96 98 173 77 127 194
Dari data diatas, terlihat bahwa data penerbitan ataupun perpanjangan ITAS bagi TKA lebih didominasi oleh laki-laki. Berdasarkan data di lapangan, lebih
banyak pengajuan sebagai penanam modal dibandingkan tenaga ahli. Jumlahnya pun cenderung stabil untuk data penerbitan ataupun perpanjangan.
Berikut adalah daftar 10 negara terbanyak yang mengurus penerbitan ITAS TKA berdasarkan data yang diambil dari “Aplikasi Penerbitan Izin Tinggal” milik Direktorat Jenderal Imigrasi.
Tabel 2. Laporan Penerbitan ITAS dan ITAP TKA Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tanggerang.
Laporan Statistik Penerbitan TKA Izin Tinggal Tetap dan Izin Tinggal Terbatas Berdasarkan Kebangsaan Kanim Kelas I Non TPI Tanggerang Tanggal : 01-10-2021 S/D 01-10-2022
Terlihat bahwa China menduduki peringkat pertama dengan jumlah TKA terbanyak dalam perihal penerbitan Izin Tinggal Terbatas di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang. Berikut adalah data statistik resmi terkait izin keimigrasian dari China.
Tabel 3. Laporan Izin Keimigrasian WNA China di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tanggerang. Laporan Statistik Izin Keimigrasian WNA China Berdasarkan Kantor Imigrasi Kanim Kelas I Non TPI Tanggerang
Tanggal : 01-10-2021 S/D 01-10-2022 No Kantor Imigrasi Izin Tinggal Kunjungan (ITK) Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) Kartu Izin Tinggal tetap (KITAP) Total WNA China Total CHN Total CHN Total CHN 1 Kanim Kelas I Non TPI Tanggerang 5278 3041 9364 2833 433 40 5914 Jumlah 5278 3041 9364 2833 433 40 5914 No Negara Jumlah ITAS TKA Jumlah ITAP TKA Total 1 CHINA 2252 17 2269 2 KOREA SELATAN 990 36 1026 3 FILIPINA 256 0 256 4 TAIWAN 205 9 214 5 JEPANG 184 2 186 6 INDIA 184 0 184 7 MALAYSIA 127 3 130 8 INGGRIS 126 0 126 9 AMERIKA SERIKAT 118 2 120 10 NIGERIA 110 1 111
Indah Permata dan M. Syaprin: Pengaturan Hukum bagi...
Hasil laporan diatas adalah keseluruhan izin keimigrasian baik untuk penerbitan/perpanjangan ITK, ITAS, ITAP dalam tujuan apapun (tidak hanya TKA).

## Kesimpulan
Orang asing yang dalam pembahasan ini adalah anak berkewarganegaraan ganda (ABG) dan tenaga kerja asing (TKA) dapat tinggal di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur izin tinggal bagi orang asing. Anak Berkewarganegaraan Ganda berdasarkan peraturan hukum di Indonesia memiliki dua opsi untuk dapat tinggal di wilayah Indonesia, yaitu membuat paspor Indonesia atau mengajukan Affidavit di Kantor Imigrasi yang menandakan bahwa ia adalah seorang WNA yang memiliki paspor asing. Meskipun demikian, saat berusia 18 (delapan belas) tahun ABG dapat memilih kewarganegaraan yang diinginkan.
Tenaga kerja asing juga dapat tinggal di wilayah Indonesia apabila memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Tenaga Kerja Asing adalah orang yang memiliki warga negara non-Indonesia yang bekerja di wilayah Indonesia sehingga harus memiliki Visa Izin Tinggal Terbatas (VITAS) khusus tujuan kerja. TKA harus memenuhi berbagai syarat-syarat pengajuan VITAS untuk mendapatkan  KITAS.
Apabila dilihat dari negaranya, China menduduki peringkat pertama dengan jumlah TKA terbanyak perihal penerbitan Izin Tinggal Terbatas di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang.

## Daftar Bacaan

## Buku
Hamidi, Jazim dan Christian, Charles, Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia (Sinar Grafika 2015).

## Jurnal
Bakarbessy, Leonora, dan Handajani, Sri, ‘Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam  Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional’ (2012) XVII Perspektif.
Dalla, Lisye Ariani, Medan, Karolus Kopung dan Tadeus, Dhey Wego, ‘Tanggung Jawab Keimigrasian Terhadap Pemalsuan Identitas Pemohon Paspor’ (2019) 1 Jurnal Proyuris.
Mirwanto, Tony, ‘Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia’ (2016) 4 Lex Et Societatis.
Novianti, ‘Status Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional’ (2014) 19 Kajian.
Riyanto, Sigit, ‘Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer’ (2012) 1 Yustitia.
Sinaga, Marhala dan M. Alvi Syahrin., ‘Penegakan Hukum Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Subjek Bebas Visa Kunjungan (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang)’ (2020) 3 Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian.
Sugama, I Gede Weda dan Remaja, I Nyoman Gede ‘Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pelanggar Ketentuan Bebas Visa Kunjungan Di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja’ (2019) 6 Kertha Widya .

## Laman
Samsuri, ‘Teori-Teori Kewarganegaraan’ (Universitas Negeri Yogyakarta, 2014) <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132300167/pendidikan/teori-teori- kewarganegaraan.pdf> dikunjungi pada tanggal 27 Juni 2023.
Sarnita Sadya, ‘Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia Melejit 26,36% pada 2022’ (DataIndonesia.id, 2023) <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/ detail/jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-melejit-2636-pada-2022> dikunjungi pada tanggal 26 Juni 2023.

## Indah Permata dan M. Syaprin: Pengaturan Hukum bagi...
--halaman ini sengaja dikosongkan--