Vol. 3 No. 1 (2021) pp. 25-36 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604

## Rule of Law dalam Perspektif Critical Legal Studies

## Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi
Perkumpulan Pengacara Muda Indonesia (PERMADIN), Yogyakarta, Indonesia *email: electra_aa@yahoo.co.id
DOI : https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.895
Submitted: Desember 2020 Revised: Januari 2021 Accepted: Janauari 2021

## ABSTRAK
Kata Kunci: Rule of Law, Critical Legal Studies, Positivism Hukum Dampak  dari  perkembangan  paham  positivisme  terhadap
Indonesia  dengan  munculah  kekakuan  kekakuan  hukum  yang dianggap  bahwa  hukum  itu  tidak  mampu  menciptakan  keadilan yang  sesungguhnya.  Hal  ini  menandakan,  hukum  hanya merupakan alat ( tool ) yang diposisikan sebagai kuda penarik beban sesuai  dengan  keinginan  sang  majikan,  yaitu  punguasa  yang mempunyai kewenangan dan pengusaha sebagai   pemilik modal. Kondisi semacam ini akan membawa konsekuensi yang tidak baik terhadap  perkembangan  hukum  di  Indonesia  saat  ini  maupun masa  yang  akan  datang.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  rule  of  law  dalam  perkspektif  critical  legal  studies. Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  metode  normatif  untuk mendalami  dan  menganalisis  keberadaan  doktrin-doktrin  hukum, pendidikan  hukum  dan  praktek  institusi  hukum  yang  menopang dan mendukung system  hubungan-hubungan yang oppressive dan tidak egaliter .  Hasil  penelitian  menunjukkan  Teori  kritis  bekerja untuk  mengembangkan  alternatif  lain  yang  radikal,  dan  untuk menjajagi  peran  hukum  dalam  menciptakan      hubungan  politik, ekonomi  dan  dan  sosial  yang  dapat  mendorong  terciptanya emansipasi  kemanusiaan.  Pemikiran  tentang critical  legal  studies
diharapkan dipakai oleh para penegak hukum di Indonesia dalam memecahkan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

## ABSTRACT
Keywords : The  development  of  positivism  in  Indonesia  is  the  emergence  of  legal
Vol. 3 No. 1 (2021) Rule of Law, Critical Legal Studies, Indonesia rigidity,  which  is  considered  that  the  law  cannot  create  real  justice.  This indicates  that  the  law  is  only  a  tool  that  is  positioned  as  a  towing  horse according  to  the  employer's  wishes,  namely  the  ruler  who  has  the authority  and  the  entrepreneur  as  the  owner  of  capital.  This  kind  of condition will have unfavourable consequences for the current and future legal developments in Indonesia. This study aims to analyze the rule of law from the perspective of critical legal studies. The research method used is a normative method to explore and analyze the existence of  legal doctrines,
legal  education  and  the  practice  of  legal  institutions  that  support  and support  an  oppressive  and  non-egalitarian  system  of  relationships.  The results show that critical theory works to develop other radical alternatives and  explore  the  role  of  law  in  creating  political,  economic,  and  social relations that can encourage human emancipation. The idea of critical legal studies is expected to be used by law enforcers in Indonesia in solving legal problems that are being faced

## 1. PENDAHULUAN
Posmodern  di  bidang  hukum  yang  sering  juga  disebut Critical Legal Studies ,  muncul  setelah  dunia  filsafat  modern  mengalami  gugatan  tentang ‚berakhirnya  Modernisme‛  yang  menunjuk  pada  berakhirnya  anggapan modern  tentang  ‚subyek‛  dan  ‚dunia  obyek‛,  yang  seolah  sepenuhnya mandiri  menanti  subyek  yang  akan  membuat  representasi  mental  tentangnya saja.  Posmodern  dimengerti  sebagai  upaya  untuk  mengungkap  segala konsekuensi  dari  berakhirnya  modernisme  itu  beserta  metafisika  tentang fondasionalisme dan representasionalismenya. Dilingkungan ilmu hukum  ada dua  teori  hukum  modern  yakni  teori  hukum  positivisme  hukum  yang memunculkan pandangan tentang hukum dalam prespektif normatif dan aliran realism  hukum  seperti  yang  dibawa  oleh  Sosiological  Jurispurudence  Roscoe Pound  maupun  Utilitarianisme  hukum  Jeremy  Bentham  yang  memandang hukum sebagai produk sosiologis (Widodo Dwi Putro, 2013) .
Kendati  kedua  paradigma  teori  besar  di  bidang  hukum  tersebut dimasukkan  dalam  era  pemikiran  hukum  modern,  namun  jika  dibandingkan dengan  kemunculan  aliran  (teori)  posmodern  hukum,  maka  jelas  kedua paradigma teori hukum tersebut masuk dalam kategori Traditional Legal Studies, karena  kedua  paradigma  teori  hukum  ini  dalam  pandangan  filsafat modernisme kajian utamanya adalah membahas tentang fenomena hukum jika dilihat dari aspek ‚subyek‛ dan ‚dunia obyek‛ di bidang hukum. Critical Legal
Vol. 3 No. 1 (2021)
Studies mencoba  untuk  mempengaruhi  realitas  sosial    struktur  yang  ada merupakan  penggunaan  kepercayaan  dan  asusmsi  yang  menciptakan  suatu masyarakat  dalam  realitas  hubungan  antara  manusia.  Struktur  kepercayaan atau  ideologi  tersebut  memiliki  potensi  terselubung  dalam  dunia  tendensinya untuk  mempertahankan  dinamikanya  sendiri  untuk  menciptakan  doktrin hukum  yang  menyalahkan  kondisi  dan  alam (Amal,  2013) .  Bagi Critical  Legal Studies , kesadaran hukum adalah alat yang berhubungan dengan pikiran untuk melakukan  penindasan.  Hal  ini  untuk  menyembunyikan  atau  menghindari kebenaran fundamental bahwa segala sesuatu itu dalam proses perubahan dan kehadiran.  Kemunculan Critical  Legal  Studies telah  begitu  melabrak  hakikat- hakikat  pandangan  orang  modern  terhadap  hukum.  Dalam  pandangan  yang telah  melekat  sebelum  aliran  hukum  ini  melabraknya,  hukum  itu  idealnya sebagai  berikut:  (1)  Harus  dirumuskan  dalam  rumusan  yang  tegas,  dan  jelas demi  kepastian  hukum  melalui  proses  politik  yang  disebut  demokratis.  (2) Memiliki  sifat  formalisasi  (menghasilkan  hukum  positif)  dalam  bentuk peraturanperaturan resmi yang ukurannya dipandang paling kuat karena telah melalui  prosedur  resmi  yang  telah  dibuat  oleh  otoritas  yang  berwenang, sehingga  diluar  peraturan  hukum  formal  adalah  tidak  kuat  untuk menyelesaikan  suatu  perkara (Erwin,  2012) . Dipandangnya  bahwa  peraturan hukum  itu  pada  hakikatnya  bertingkat  (hierarkhi),  dimana  peraturan  hukum yang  lebih  tinggi  mendasari  keberadaan  peraturan  hukum  yang  lebih  rendah dan  sebaliknya  peraturan  hukum  yang  lebih  rendah tidak  boleh  bertentangan dengan  peraturan  hukum  yang  lebih  tinggi.  Hukum  formal  itu  haruslah dicermati oleh para ahli dan professional agar benar dalam kedudukannya dan benar dalam keberlakuannya supaya dapat menjamin HAM.
Dalam  situasi  yang  memunculkan  hukum  birokratis,  penguasa  atau kelompok yang berkuasa bias melihat masyarakat dari sudut pandang doktrin instrumentalis.  Dalam  situasi  yang  baru  ini,  tatanan  sosial  harus  ditegaskan lewat  cara  tertentu  selain  menghayati  pedoman  tersirat  tentang  kewajiban timbale  balik.  Hukum  publik  dan  hukum  positif  menjadi  sarana  untuk memanipulasi relasi sosial atas nama kebijakan-kebijakan yang sengaja dipilih oleh kelompok-kelompok yang berkuasa (Sitabuana & Adhari, 2020) .

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  yaitu    penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan
aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab  permasalahan  hukum  yang  dihadapi. Sumber  bahan  hukum penelitian  dapat  dibedakan  menjadi  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder (Marzuki,  2011) .  Bahan  hukum  primer  terdiri  dari  peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Critical  Legal  Studies menjadi  pilihan  epistimologis  untuk  menjawab tantangan  ditengahtengah  kedua  paradigma  hukum  tersebut.  Slogan  paling terkenal dalam Critical legal Studies adalah hukum tak bebas nilai, dan tak netral (Sabon,  2019) .  Slogan  seperti  itu  menjadi  visi Critical  Legal  Studies karena  dua paradigma hukum yang bergulat pada saat itu, yakni teori positivisme  hukum dan teori realisme hukum tidak mampu menjawab tentang kebutuhan hukum dalam  menghadapi  tuntutan  kaum  minoritas  tertindas,  menguatnya pluralisme,  HAM,  anti-diskriminasi,  dan  kebebasan.  Bagi  aliran  hukum  kritis ini  bahwa  hukum  yang  digunakan  oleh  hukum  modern  sebagai  wujud demokrasi  dan  pasar  adalah  bohong  dan  tak  pernah  ada.  Hukum  yang  bagi hukum  modern sudah  built  in  dengan  demokrasi  das sollen-nya  sama halnya dengan  hukum  responsif,  namun  das  sein-nya  pada  pembentukan  hukum formal  dalam  pencaturan  politik  senantiasa  melalui  prosedur  tarik  menarik atau  tawar  menawar  kepentingan  pihak-pihak  yang  tergabung  dalam  otoritas yang berwenang itu (Erwin, 2012) .
Fokus  sentral  dari Critical  Legal  Studies adalah  untuk  mendalami  dan menganalisis  keberadaan  doktrin-doktrin  hukum,  pendidikan  hukum,  dan praktek  institusi  hukum  yang  menopang  dan  mendukung  sistem  hubungan- hubungan  yang  oppressive  dan  tidak  egaliter (Muyassarotussolichah,  2007) . Teori  kritis  untuk  mengembangkan  alternative  radikal  dan  untuk  menjajaki peran hukum dalam menciptakan hubungan politik, ekonomi dan sosial yang dapat  dorongan  terciptanya  emansipasi  kemanusiaan.  Sesungguhnya Critical Legal  Studies tetap  mengakui  pentingnya  norma-norma  hukum  dalam  proses baik  pembentukan  hukum  ( in  abstraco )  maupun  penyelesaian  sengketa  ( law inconcreto ) (Marwan, 2012) .
Hal  ini  berarti  Critical  Legal  Studies  mengakui  pentingnya  penguasaan yang  baik terhadap  materi-materi  hukum  berupa  norma  atau  kaidah-kaidah hukum  (disebut  relasi  internal)  terlebih  dahulu  sebelum  mengaitkannya dengan realitas hubungan sosial,  politik, ekonomi dan budaya (relasi internal)
Vol. 3 No. 1 (2021)
(Atmadja,  2013) .  Ifdal  Kasim  menyebutkan  bahwa  banyak  varian  arus pemikiran paradigmatic dan politis penganut Critical Legal Studies di Amerika, jika disederhanakan diwakili oleh tiga arus pemikiran berturut-turut: (1) Arus pemikiran  yang  diwakili  oleh  Roberto  M.  Unger  menekankan  dua  paradigma yang saling bersaing dalam mengkritisi paradigm hukum liberal ( liberal legalism paradigm ) yakni paradigm konflik dan paradigm consensus. (2) Arus pemikiran yang diwakili oleh David Kaiyrs mewarisi tradisi hukum Marxis atau tepatnya kritik  Marxis  terhadap  hukum  liberal  yang  dipandang  hanya  melayani  sistem kapitalisme.  (3)  Arus  pemikiran  yang  diwakili  oleh  Duncan  Kennedy, menggunakan  metode  ‚eklitis‛  yang  membaurkan  sekaligus  prespektif strukturalis, fenomenologis dan neo-marxis.
Kelompok-kelompok Critical  Legal  Studies berbeda  orientasi  politik  dan metode  ilmiah  yang  digunakan,  tetapi  mereka  memiliki  kesamaan  pemikiran dalam  mengkritisi  paradigm  liberal  legalisme  dari  ‚hukum  modern‛  yang berwatak liberal (Saifullah, 2017) . Inti pemikirannya adalah: (1) Menolak paham liberalism  yang  hanya  berorientasi  pada  kepentingan  kaum  kapiltalis  atau pemilik  modal.  (2)  Hukum  positif  baik  peraturan  perundang  undangan, maupun  dalam  penerapannya  merupakan  produk  politik,  karena  itu  hukum tidak obyektif dan tidak pernah netral dari kepentingan politik. Doktrin Rule of Law dengan  prinsip  equality  before  the  law  hanyalah  ilusi  yang  tidak  pernah menjadi  realitas  dalam  masyarakat,  karena  sejatinya  masyarakat  modern berada  dalam  kesenjangan  sosial,  ekonomi,  politik,  ada  kaum  miskin, minoritas,  elit  penguasa  sehingga  praktek  menunjukkan  bahwa  hukum menguntungkan para elit dan kapitalis.
Analisis-analisis  paradigm  legalisme  liberal  mengaburkan  realitas  dan lebih  mengutamakan  prosedur  formal,  sehingga  melahirkan  keputusan keputusan  yang  seolah-olah  adil  (keadilan  procedural).  Tidak  ada  interpretasi atau penafsiran terhadap doktrin hukum tetapi penafsiran paradigm legalisme liberal selalu bersifat subyektif dan kental muatan politik.Kritik terhadap teori hukum  sangat  penting  untuk  mengkonstruksikan  kembali  teori  hukum  agar lebih lengkap dan komprehensif (Diniyanto, 2019) . Pendek kata kritik terhadap teori  hukum  harus  mampu  mendekonstruksikan  teori  hukum  agar  tetap relevan  dalam  ‚menangkap‛  kebutuhan  masyarakat  terhadap  hukum. Sehubungan  dengan  hal  ini  Cotterrell  memberikan  gambaran  tentang bagaimana  seharusnya  mengkritisi  teori  hukum,  yaitu:  Pertama;  suatu  teori tidak dapat ditujukan untuk menghasilkan suatu konsep tunggal yang bersifat
universal mengenai peta hukum (map of law) ; banyaknya yang dapat dihasilkan tergantung  dari  penyusunan  peta  hukum  tersebut.  Harapannya  adalah  suatu saat dapat dibangun teori yang terintegrasi dengan perluasan wawasan tentang perbedaan pandangan yang diakui dan sah. Kedua; landasan kekuasaan yang berasal  dari  teori  hukum  normatif  melekat  karakteristik  kontroversial,  di  satu sisi  bersifat  mistis  dan  di  sisi  lain  berada  di  luar  jangkauan  hukum  di  mana para  ahli  hukum  pun  tidak  dapat  memahaminya.  Ketiga;  persoalan  mengenai hukum sebagai satu kesatuan yang sistemik dan terstruktur perlu direnungkan kembali.  Bagi  para  ahli  hukum,  doktrin  hukum  memerlukan  sesuatu  yang melembaga  dan  terstruktur,  dan  seharusnya  teori  hukum  normatif  telah direncanakan  dan  dirasionalisasikan  untuk  menemukan  hal  ini.  Keempat; mengenai  penafsiran  hukum.  Diperlukan  pendalaman  mengenai  komunitas penafsiran, bagaimana mereka bekerja dan bagaimana kekuasaan memberikan suatu  penafsiran  yang  mengikat  sebagai  hukum.  Kelima;  selama  penilaian mengenai  kesusilaan  dipisahkan  dari  norma  hukum,  maka  selama  itu hubungan  antara  hukum  dan  kesusialaan  tetap  tidak  jelas.  Hukum kontemporer yang digambarkan aliran post-modernisme adalah ethically barren , dan  kesusilaan  seperti  itu  diciptakan  oleh  hukum.  Makna  kesusilaan  dalam hukum  saat  ini  tampak  sangat  bermasalah  sehingga  diperlukan  klarifikasi tentang  makna  senyatanya  dalam  konteks  isu  etika  yang  muncul  dalam hubungan antara manusia dan dalam kerangka kesusilaan yang tersedia untuk mengakomodasi kehidupan masyarakat masa kini‛ (Atmasasmita, 2012) .
Gambaran diatas menunjukkan bahwa teori hukum tidak harus menjadi satu  konsep  yang  baku  dan  berlaku  terus  menerus  untuk  menjawab  segala persoalan masyarakat. Kritik terhadap teori hukum menunjukkan bahwa teori hukum tetap akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu-ilmu sosial  dan  humaniora (S,  2018) .  Oleh  sebab  itulah  keberadaan Critical  Legal Studies dapat dikatakan teori baru di bidang hukum sejalan dengan tumbuhnya pemikiran postmodernisme di bidang filsafat yang melakukan kritik-kritik atas gambaran  dunia (world  view), kritik  epistimologis  dan  ideologi-ideologi modern.
Kelebihan  critical  legal  studies  terdiri  dari  berbagai  macam  pemikiran yang  dikemukakan  oleh  banyak  ahli  hukum.  Pemikiran-pemikiran  tersebut bervariasi  dari  pemikiran  yang  bercirikan  marxian  ortodok  sampai  pada pemikiran  post-modern (Wahyuni,  2012) .  Ada  beberapa  kesepahaman  antara pemikiran-pemikiran  tersebut,  yaitu  ketidakpercayaan  terhadap  netralitas
Vol. 3 No. 1 (2021)
hukum,  struktur  sosial  yang  hierarkhis  dan  didominasi  ideologi  kelompok tertentu,  dan  keinginan  untuk  merombak  struktur  sosial (Kusmanto  & Elizabeth,  2018) .  Kekritisan  critical  legal  studies  dalam  memahami  realitas sosial  dan  tata  hukum  serta  komitmen  untuk  mengembangkan  teori  hukum berdasarkan  praksis  sosial  untuk  merombak  struktur  sosial  yang  hierarkhis adalah kelebihan  utama critical legal  studies. Kekuatan ini diwujudkan dalam bentuk  analitis  kritis  terhadap  tata  hukum,  nilai-nilai  dan  rasio-rasio  hukum yang  digunakan  oleh  para  hakim  yang  selama  ini  disebut  netral  dan  benar secara obyektif (Wijayanta et al., 2010) .
Kelebihan lain dari critical legal studies adalah perhatiannya yang sangat besar  erhadap  pengakuan  individu  sebagai  subyek  kehendak  utama  dalam tatanan  sosial.  Kelebihan  ini  seperti  membangkitkan  kembali  pandangan eksistensialis  Kant-ian  yang  akhir-akhir  tergerus  oleh  gelombang  modern  dan industri  sehingga  menimbulkan  keterasingan  individu  subyektif  karena tersedot  arus  budaya  massa  yang  abstrak.  Namun  teori  ini  tidak  terlepas dari berbagai  kekurangan.  Sebagaimana  pemikiran  kritis,  apabila  tidak  digunakan secara  tepat  dengan  mengingat  tujuan  dan  batas  penggunaan,  kritisisme  bisa berujung pada nihilisme. Atau paling tidak terjebak pada lingkaran kritik tanpa ujung  dalam  tingkatan  wacana  sehingga  melupakan  tugas  praktis  terhadap masyarakat.
Kelemahan lain adalah dari sifat asli pemikiran kritis yang selalu dalam dirinya sendiri melakukan dekonstruksi sehingga perubahan dan gejolak selalu terjadi.  Padahal  realitas  masyarakat  selalu  cenderung  mempertahankan  nilai- nilai  dan  tatanan  lama  dan  hanya  mengijinkan  perubahan  yang  tidak  terasa. Akibatnya critical  legal  studies sangat  sulit  menjadi  mainstream  pembangunan hukum.  Tugas  utama critical  legal  studies adalah  melancarkan  kritik  untuk perubahan  yang  dilakukan  oleh  orang  lain. Critical  Legal  Studies dalam memandang  konsep rule  of  law menganggap  bahwa  masyarakat  tidak  diatur oleh hukum yang obyektif, tetapi oleh hasil interpretasi penguasa (Danardono, 2015) . Oleh sebab itu tidak ada kecocokan, dan kesetaraan di hadapan hukum sejatinya  hanyalah  retorika.  Pandangan  seperti  ini  jelas  menunjukkan kebenaran, karena dalam kontruksi pandangan teori Sosioligical Jurispridence sebagaimana  digagas  oleh  Rescoe  Pound  dinyatakan “law  as  a  tool  of  social engineering” mengandung  makna  bahwa  rekayasa  sosial  sebagaimana  digagas oleh  Pound  akan  terwujud  ketika  penguasa  mengintepretasikan  kehendak untuk  merekayasa  masyarakat.  Intepretasi  ini  akan  semakin  nampak  ketika
rekayasa  masyarakat  dilakukan  melalui  hukum  yang  memiliki  karakteristik memaksa.
Dengan mempergunakan teori sosiological jurisprudence tersebut, maka rekayasa  sosial  yang  dikehendaki  penguasa  akan  ditempuh  dengan mempergunakan  sarana  hukum (Kusumawati,  2017) .  Sehubungan  dengan  hal ini  Mochtar  Kusuma  Atmaja  antara  lain  mengemukakan  bahwa  hukum berfungsi  sebagai  sarana  penunjang  modernisasi  dan  pembangunan menyeluruh,  dilakukan  dengan:  a.  meningkatkan  dan  menyempurnakan pembinaan  hukum  nasional  antar  lain  dengan  mengadakan  pembaruan, kodifikasi  serta  unifikasi  hukum  di  bidang-bidang  tertentu  dengan  jalan memperhatikan  kesadaran  hukum  dalam  masyarakat;  b.  menertibkan  fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing; c. meningkatkan  kemampuan  dan  kewibawaan  penegak-penegak  hukum. Dengan  mempergunakan  perspektif  teori  hukum  pembangunan  Mochtar Kusuma Atmaja, maka pandangan dan kritikan Critical Legal Studies tentang the rule  of  law terhadap  Teori-teori  hukum  modern  adalah  tepat  adanya. Masyarakat  tidak  diatur  oleh  hukum  yang  obyektif,  melainkan  diatur  oleh interpretasi  penguasa  yang  dituangkan  dalam  hukum  tertulis  (Peraturan Perundang-undangan) (Khalid,  2014) .  Oleh  sebab  itu  hukum  dan  Peraturan perundang-undangan  tidak  ada  kecocokan,  karena  substansinya  sangat tergantung  oleh  kehendak  penguasa.  Pemahaman  seperti  ini  semakin menunjukkan  kebenaran,  ketika  melihat  bagaimana  konsep-konsep  kebijakan publik  yang  akan  dikeluarkan  oleh  penguasa  dituangkan  dalam  Program Legislasi Nasional (Atmaja, 2006) .
Dalam setiap pembentukan atau perubahan  kebijakan publik, termasuk undang-undang,  setidaknya  ada  tiga  jenis  arus  yang  perlu  dikelola- disinergikan  dengan  baik:  (1)  arus  permasalahan (stream  of  problems) ,  (2)  arus kebijakan (stream of policies) , dan (3) arus perpolitikan (stream of politics) . Dalam arus  permasalahan (stream  of  problems) (Handoyo,  2018) , isu  utamanya  terkait dengan bagaimana membangun agenda setting kebijakan publik. Dalam tahap agenda setting, ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan: undang-undang apa  saja  yang  perlu  dibentuk/dirubah?  Mengapa  undang-undang  itu  perlu dibentuk/dirubah? Apa urgensi dan relevansinya dari pembentukan/perubahan undang-undang  tersebut?  Dalam  jalur policy  stream  of  problems ,  biasanya memulai  aktivitasnya  dengan  melakukan  identifikasi  masalah.  Targetnya adalah  mendapatkan  kejelasan  akan  maslah,  dan  atas  dasar  rumusan  itu
Vol. 3 No. 1 (2021)
ditawarkan  solusi  atas  masalah.  Oleh  karena,  setiap  Undang-Undang  yang akan dibentuk seharusnya dimulai dengan riset kebijakan, sehingga dalam bisa diketahui  dengan  jelas  apa  saja  masalah  yang  ditemui,  mengapa  masalah  itu terjadi?  Apakah  solusi  atas  masalah  itu  perlu  dimasukan  dalam  Undang- undang  atau  cukup  di  peraturan  perundangan  lainnya?  Dalam  Pasal  18,  UU No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundangundangan disebutkan  bahwa  untuk  menentukan  proses  kelahiran  undang-undang  bisa bersumber  dari:  perintah  UUD;  perintah  TAP  MPR;  perintah  UU  lainnya; sistem perencanaan pembangunan nasional; sistem perencanaan pembangunan jangka  panjang;  sistem  perencanaan  pembangunan  AAGN  Ari  Dwipayana, 2011,  Evaluasi  Program  Legislasi  Nasional,  Makalah  FGD  Prolegnas  DPD-RI, Kerja  sama  DPD-RI  dan  FH-UAJY,  Yogyakarta,  hlm.  1  jangka  menengah; rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; serta terakhir aspirasi dan kebutuhan  hukum  masyarakat.  Dengan  demikian  proses  agenda  pengaturan UU  didasarkan  oleh  ‚arus  atas‛  bahwa  UU  itu  harus  ada  karena  perintah Konstitusi  ataupun  kesepakatan  elite  di  DPR-Pemerintah.  Dalam  arus  atas  ini sering  muncul  deviasi  ketika  proses  pembentukan  UU  sering  dijadikan semacama “project” oleh  Kementerian  maupun  alat  kelengkapan  DPR.  Disisi lain,  proses  agenda  setting  yang  berasal  dari  ‚bawah‛,  walaupun dimungkinkan  namun  prosesnya  tidak  diatur  dengan  jelas.  Menurut  Irving Swerdlow  sebagaimana  dikutip  oleh  Muchsan  salah  satu  cara  campur  tangan pemerintah  dalam  proses  pembangunan  terhadap  perkembangan  kehidupan masyarakat  dilakukan  dengan  pengendalian  tak  langsung  ( indirect  control ) lewat  Peraturan  Perundangundangan  yang  ada  pemerintah  (penguasa)  dapat menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk terlaksananya  kegiatan  tertentu,  misalnya  penggunaan  devisa  tertentu diperbolehkan asal untuk pembelian barang-barang tertentu.
Gambaran ini sekali lagi menunjukkan bahwa dalam konsep ‚ the rule of law ‛  sebagaimana  dikemukakan  Gary  Saalman  melalui Critical  Legal  Studies , hukum hanya dipergunakan sebagai ‚tempat‛ untuk menampung interpretasi penguasa dalam mengatur masyarakat. Hal ini berarti masyarakat tidak diatur oleh  hukum  tetapi  diatur  oleh  interpretasi  penguasa  yang  mengatasnamakan hukum. Rule  of  law sangat  diperlukan  untuk  negara  seperti  Indonesia  karena dapat  mewujudkan  keadilan,  tetapi  harus  mengacu  pada  orang  yang  ada  di dalamnya yaitu orang-orang yang jujur tidak memihak dan hanya memikirkan keadilan tidak terkotori hal-hal buruk. Ada atau tidaknya rule of law pada suatu
negara  ditentukan  oleh  kenyataan,  apakah  rakyat  menikmati  keadilan  dalam arti perlakuan adil baik sesama warga negara maupun pemerintah.

## 4. KESIMPULAN
Critical Legal Studies dalam memandang konsep rule of law menganggap bahwa  masyarakat  tidak  diatur  oleh  hukum  yang  obyektif,  tetapi  oleh  hasil interpretasi  penguasa.  Oleh  sebab  itu  tidak  ada  kecocokan,  dan  kesetaraan  di hadapan  hukum  sejatinya  hanyalah  retorika.  Pandangan  seperti  ini  jelas menunjukkan kebenaran, karena dalam kontruksi pandangan teori Sosioligical Jurispridence sebagaimana digagas oleh Rescoe Pound dinyatakan ‚ law as a tool of  social  engineering ‛  mengandung  makna  bahwa  rekayasa  sosial  sebagaimana digagas  oleh  Pound  akan  terwujud  ketika  penguasa  mengintepretasikan kehendak  untuk  merekayasa  masyarakat  Dengan  mempergunakan  perspektif teori  hukum  pembangunan  Mochtar  Kusuma  Atmaja,  maka  pandangan  dan kritikan  Critical  Legal  Studies  tentang  the  rule  of  law  terhadap  Teori-teori hukum  modern  adalah  tepat  adanya.  Masyarakat  tidak  diatur  oleh  hukum yang  obyektif,  melainkan  diatur  oleh  interpretasi  penguasa  yang  dituangkan dalam hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan). Oleh sebab itu hukum dan Peraturan perundang-undangan tidak ada kecocokan, karena substansinya sangat  tergantung  oleh  kehendak  penguasa.  Pemahaman  seperti  ini  semakin menunjukkan  kebenaran,  ketika  melihat  bagaimana  konsep-konsep  kebijakan publik  yang  akan  dikeluarkan  oleh  penguasa  dituangkan  dalam  Program Legislasi  Nasional. Rule  of  law sangat  diperlukan  untuk  negara  seperti Indonesia  karena  dapat  mewujudkan  keadilan,  tetapi  harus  mengacu  pada orang yang ada di dalamnya yaitu orang-orang yang jujur tidak memihak dan hanya  memikirkan  keadilan  tidak  terkotori  hal-hal  buruk.  Ada  atau  tidaknya rule  of  law pada  suatu  negara  ditentukan  oleh  kenyataan,  apakah  rakyat menikmati  keadilan  dalam  arti  perlakuan  adil  baik  sesama  warga  negara maupun pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Amal,  B.  (2013).  Paradigma  Hukum  (Suatu  Pengantar  Dalam  Memahami Perilaku Manusia Terhadap Hukum). Kursus Politik Basis Cirebon , 1–8.
Atmadja, D. G. (2013). Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis . Setara Press. Atmaja, M. K. (2006). Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan . Alumni. Atmasasmita, R. (2012). Teori Hukum Integratif Rekonstruksi terhadap Teori Hukum
Vol. 3 No. 1 (2021)
Pembangunan dan Teori Hukum Progresif . Genta Publishing.
Danardono,  D.  (2015).  Critical  Legal  Studies:  Posisi  Teori  dan  Kritik. Kisi Hukum , 14 (1), 1–6.
Diniyanto,  A.  (2019).  Politik  Hukum  Regulasi  Pemiihan  Umum  Di  Indonesia:
Problem Dan Tantangannya. Jurnal Legislasi Indonesia , 16 (2), 160–172.
Erwin,  M.  (2012). Filsafat  Hukum  Refleksi  Kritis  terhadap  Hukum .  PT  Raja Grafindo.
Handoyo,  B.  (2018).  Konstruksi  Pandangan  Critical  Legal  Theory  Tentang  the Rule of Law, the Meaning of Law, Dan the Law and Society. Arena Hukum ,
11 (3), 434–453. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.1 Khalid,  A.  (2014).  Penafsiran  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Sistem  Peradilan  di Indonesia. Al’ Adl , VI (11), 53–68.
Kusmanto,  T.  Y.,  &  Elizabeth,  M.  Z.  (2018).  Struktur  dan  Sistem  Sosial  pada Aras  Wacana  dan  Praksis. JSW  (Jurnal  Sosiologi  Walisongo) , 2 (1),  39–50. https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.1.2252
Kusumawati, Y. (2017). Representasi Rekayasa Sosial  Sebagai Sarana Keadilan Hukum. SANGAJI:  Jurnal  Pemikiran  Syariah  Dan  Hukum , 1 (2),  129–141. https://doi.org/10.52266/sangaji.v1i2.199
Marwan, A. (2012). Studi Hukum Kritis dari Modern . Thafa Media.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum . Kencana.
Muyassarotussolichah.  (2007).  Aliran  Teori  Hukum  Kritis:  Analisis  Ekonomi terhadap Hukum (The Economic Analysis of Law ) Dalam Jurisprudence: Hilaire  McCoubrey  and  Nigel  D.  White). SOSIO-RELIGIA , 7 (1),  207–229. https://doi.org/10.30541/V59I1PP.121-127
S, L. A. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu  Hukum  di  Indonesia. Soumatera  Law  Review , 1 (1),  112. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346
Sabon,  M.  B.  (2019).  Paradigma  Hukum:  Perspektif  Filsafat  Ilmu  Rene Descartes, Auguste Comte, Thomas S Kuhn. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699.
Saifullah. (2017). Sebuah Pembacaan Kritis- Paradigmatik .
Sitabuana,  T.  H.,  &  Adhari,  A.  (2020).  Positivisme  dan  Implikasinya  terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016). Jurnal Konstitusi , 17 (1), 104. https://doi.org/10.31078/jk1715
Wahyuni, S. (2012). Pengaruh Positivisme Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Dan  Pembangunan  Hukum  Indonesia. Al-Mazahib:  Jurnal  Pemikiran Hukum , 1 (1), 1–19.
Widodo  Dwi  Putro.  (2013).  Perselisihan  Sociological  Jurisprudence  Dengan Mazhab  Sejarah  Dalam  Kasus  ‛  Merarik  ‛  (The  Paradigm  Conflict Between  Sociological  Jurisprudence  And  The  History  School  of  Law  In  ‘
Merarik ’ Case). Jurnal Yudisial , 6 (1), 48–63.
Wijayanta, T., Aristya, S. D. F., Basuki, K., & Herliana. (2010). Penerapan Prinsip Hakim  Pasif  dan  Aktif  Serta  Relevansinya  terhadap  Konsep  Kebenaran Formal. Mimbar Hukum , 22 (3), 572–587. https://doi.org/10.22146/jmh.16243
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License