ANALISIS PENERAPAN E-BUPOT UNIFIKASI DI INSTANSI PEMERINTAH DALAM PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN SPT MASA
FEBRUARI 2024

## (STUDI KASUS DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT)
Dian Anita 1 , Amanda Cahya Nilamsari 2 Universitas Teknologi Digital Email: diananita@digitechuniversity.ac.id 1 , amanda10220069@digitechuniversity.ac.id 2

## ABSTRACT
E-Bupot Unification is the newest application from the previous version, namely e-Bupot 23/26, which was created to report Periodic SPT. The Directorate General of Taxes provides applications in order to support taxpayers to create proof of withholding and facilitate tax reporting for SPT. Periodic documents are electronic and stored in  the Directorate General  of  Taxes  system.  This  research  aims  to  examine  the implementation of Unification E-Bupot, to find out who collects, deposits and reports on the Unification E-Bupot application as well as obstacles to the implementation of Unification e-Bupot in the West Java Provincial
Forestry  Service.  The  type  of  research  used  in  this  research  is Qualitative  Descriptive  using  primary  data.  This  research  applies  the interactive model data analysis method proposed by Miles & Huberman, including the process of collecting and reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The research results show that the West Java Provincial  Forestry  Service  has  implemented  the  E-Bupot  Unification application since 2021, and in making deduction evidence and reporting it  is  implemented  in  accordance  with  the  Director  General  of  Taxes Regulation  Number  PER-24/PJ/2021.  With  the  presence  of  E-Bupot, every taxpayer can report their Annual Tax Return (SPT) anywhere and anytime  online.  In  implementing  the  system  of  proof  of collection/withholding and reporting of the unified Periodic Income Tax SPT  which  has  been  regulated  in  the  Director  General  of  Taxes Regulation Number PER-24/PJ/2021. The obstacles or obstacles faced when implementing e-Bupot Unification are that the process of opening the DJP website takes quite a long time to load and often experiences errors  during  the  process  of  inputting  and  recording  period  taxes,
making it more difficult.
Key words: unification E-Bupot; periodic SPT; government agencies.
PENDAHULUAN Pajak merupakan kewajiban rakyat yang
berperan aktif dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan

## JRAK

## Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)
p–ISSN: 2407-828X e-ISSN: 2407-8298 Vol. 10, No. 2, Juli 2024 https://jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/index
nasional  tanpa  imbalan  langsung,  dan digunakan sebagai kebutuhan pemerintah  untuk  kemakmuran  rakyat.
Istilah  PPh  potong  dan  Pungut  sering digunakan dalam sistem pajak Indonesia.  Pemotongan  adalah  kegiatan yang dilakukan untuk memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi,  seperti  pembayaran  gaji karyawan. Sebaliknya, pemungutan adalah  kegiatan  yang  dilakukan  untuk memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. (Nuraditya, 2023). Sistem  perpajakan  Indonesia  terdapat istilah mengenai PPh Potput (potong dan pungut).  Menurut  (Prabandaru,  2018), “PPh  Potput  merupakan  pajak  yang diperoleh  melalui  skema  pemotongan dan  pemungutan”.  Istilah  pemotongan yang dimaksud yaitu kegiatan memotong  sebesar  pajak  yang  terutang dari  keseluruhan  pembayaran  yang dilakukan,  biasanya  oleh  pihak-pihak yang  melakukan  pembayaran  terhadap karyawannya,  seperti  pembayaran  gaji. Pihak yang membayar penghasilan atau gaji  tersebut  memiliki  kewajiban  atas pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dilakukan pada karyawannya.  Sehingga  pemotongan tersebut  nantinya  akan  mengurangi add up  to pembayaran  atau  gaji  yang diterima  oleh  karyawan.  Sedangkan istilah  pemungutan  yang  dimaksud adalah  kegiatan  yang  dilakukan  untuk memungut sejumlah pajak terutang atas suatu  transaksi.  Pemungutan  pajak  ini akan menambah besarnya jumlah pembayaran  atas  perolehan  barang  atau ostensible  yang  harus  dibayarkan  atas suatu transaksi.
Bukti  potong  pajak  penghasilan  pada tahun  2018  dibuat  secara  manual.  Pada masa  pajak  bulan  September  2020, Setiap  wajib  pajak,  baik  PKP  maupun Non  PKP,  harus  menggunakan  e-bupot untuk  membuat  bukti  pemotongan  PPh Pasal  23  dan/atau  Pasal  26,  serta  untuk
menyampaikan  SPT  Masa  kedua  PPh tersebut  dimana  telah  ditetapkan  pada
Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK./05/2022 tentang sistem penerimaan  Negara  secara  elektronik menjadi  dasar  bahwa  pelaksanaan penerimaan  pajak  negara  dari  pajak dapat  diberlakukan  melalui  elektronik. Sesuai  dengan  ketentuan  PMK  No 59/PMK.03/2022,  instansi  pemerintah akan  menggunakan  dua  SPT  yaitu  SPT Masa PPh pasal 21/26 instansi pemerintah  dan  SPT  masa  unifikasi instansi  pemerintah.  Untuk  jenis  pajak yang  termasuk  ke  dalam  SPT  Masa Unifikasi  yang  sesuai  dengan  PER- 17/PJ/2021 terdiri atas PPh Pasal 4 ayat (2),  PPh  Pasal  15,  PPh  Pasal  22,  PPh Pasal  23,  PPh  Pasal  26  selain  yang dilaporkan  dalam  SPT  21/26  Instansi Pemerintah  dan  PPN  dan/atau  PPnBM. Lalu,  SPT  21/26  instansi  pemerintah adalah  Surat  Pemberitahuan  Masa  yang digunakan oleh pemotong atau pemungut  pajak  untuk  melaporkan kewajiban  pemotongan  PPh  Pasal  21 atau PPh pasal 26, serta penyetoran atas pemotongan PPh pasal 21 atau PPh pasal 22  dalam  1  masa  pajak,  sesuai  dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan.
E-Bupot  Unifikasi  adalah  versi  terbaru dari aplikasi sebelumnya, e-Bupot 23/26 merupakan  aplikasi  sebelumnya  yang dirancang  untuk  melaporkan  SPT  Masa PPh  pasal  23/26.  Sedangkan  E-Bupot Unifikasi memungut beragam jenis PPh, diantaranya PPh pasal 15, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2)  dan PPh  pasal  26  termasuk  PPN  dan/atau PPnBM (Ramadhanti & Haq, 2023). E- Bupot  unifikasi  digunakan  sejak  akhir tahun  2021  pada  bulan  September. Dengan  adanya  E-Bupot,  setiap  wajib pajak dapat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dimanapun dan kapanpun secara daring . Keduanya sama-sama merupakan
Analisis Penerapan E-Bupot Unifikasi Di Instansi Pemerintah Dalam Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Spt Masa Februari 2024 (Studi Kasus Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat)
aplikasi yang digunakan untuk melaporkan  pemungutan  pajak  dan menyediakan fitur tanda tangan elektronik.  Selain  mudah  dioperasikan, kedua  aplikasi  ini  mudah  diakses sehingga dapat menghemat lebih banyak waktu dalam proses pelaporan
pemungutan pajak baik e-Bupot unifikasi maupun e-Bupot 23/26. (Arcana & Indraswarawati, 2023). Dinas  Kehutanan  merupakan  salah  satu perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat, yang  bertanggung  jawab  atas  urusan pemerintahan  yang  berkaitan  dengan kehutanan,  seperti  pengelolaan  hutan, konservasi  sumber  daya  alam,  dan pengelolaan  wilayah  aliran  sungai. Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jawa  Barat sebagai
pemotong pemungut, penyetoran, pelaporan atau pihak ketiga terkait  dengan  E-Bupot  Unifikasi  aspek perpajakan.
Berdasarkan
temuan wawancara  dan  observasi,  sebelum adanya aplikasi E-Bupot unifikasi untuk pelaporan  dan  penyetoran  SPT  masa pajak  pada  Dinas  Kehutanan  Provinsi Jawa  Barat  mengalami  keterlambatan bahkan  sama  sekali  tidak  melakukan pelaporan.
Bukti potong pajak
penghasilan  dibuat  secara  manual  atau terapan. Proses dan pelaporannya sedikit mengalami  kesulitan  dan  aplikasi  yang tersaji kurang accountable .
Pajak  yang  dikemukakan  oleh  S.I. Djajadiningrat dalam (Siti Resmi, 2019) Menyebutkan  “bahwa  pajak  sebagai suatu  kewajiban  menyerahkan  sebagian dari  kekayaan  disebabkan  kejadian  dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu; bukan sebagai hukuman, menurut  peraturan  yang  ditetapkan pemerintah  serta  dapat  dipaksakan, tetapi tidak ada timbal balik dari negara secara  langsung  untuk  memelihara kesejahteraan secara umum”.
Pajak  penghasilan  (PPh)  menurut  (Siti Resmi,  2019),  adalah  pajak  yang dikenakan  terhadap  subjek  pajak  atas
penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. e-Bupot  Unifikasi  adalah  perangkat lunak  yang  disediakan  di  laman  milik Direktorat  Jenderal  Pajak  atau  saluran tertentu  yang  ditetapkan  oleh  Direktur Jenderal  Pajak  yang  dapat  digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, serta  mengisi,  dan  menyampaikan  SPT Masa  PPh  Unifikasi.  Sama  halnya dengan e-Bupot PPh 23, namun e-Bupot Unifikasi di dalamnya memuat pelaporan berbagai jenis pajak yaitu PPh
Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22,  PPh  Pasal  23  dan  PPh  Pasal  26. Untuk  memanfaatkan  aplikasi  e-Bupot unifikasi,  wajib  pajak  harus  membuat SPT  Masa  PPh  Unifikasi  dan  bukti potong/pungut  dalam  bentuk  dokumen elektronik:
a. Telah memiliki E-FIN untuk menggunakan akun DJP Online.
b. Memiliki Sertifikat Elektronik, dan
c. Ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak.
E-FIN  ( Electronic  Filing  Identification Number ) adalah 10 digit nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada wajib pajak. Sertifikat elektronik yang digunakan  untuk  mengajukan  e-Bupot Unifikasi  adalah  sama  dengan  yang digunakan  untuk  mengajukan  e-faktur dan  e-Bupot  PPh  Pasal  23/26.  Namun, bagi  Wajib  Pajak  yang  belum  memiliki sertifikat  elektronik  atau  sertifikatnya sudah kadaluarsa, mereka dapat memintanya secara tertulis atau melalui KPP  tempat  Wajib  Pajak  terdaftar  atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi. tempat  tinggal  atau  tempat  kedudukan Wajib Pajak (Dhaniswara, 2021). Hasil  penelitian  (Nuraditya,  2023), Analisis  penerapan  e-Bupot  Unifikasi pada  Badan  Pusat  Statistik  sudah dikatakan baik dan sudah menerapkan E- Bupot  Unifikasi  yang  dimana  telah sesuai  dengan  Peraturan  Dirjen  Pajak
Nomor  PER-24/P/2021,  tetapi  akan lebih baik lagi jika pelayanan mengenai penerapan  e-bupot  lebih  ditingkatkan lagi,  agar  wajib  pajak  lebih  mengerti tentang aplikasi e-Bupot.
Penelitian  (Sumanjaya  &  Ade  Irawan, 2023), “Pelaporan PPh Pasal 23 PT. New Vision  Cooperations  dilakukan  secara online melalui  aplikasi  E-Bupot  yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak baik  itu  Bukti  Potong,  Pembuatan  SPT Induk  serta  pelaporan  SPT  masa  PPh Pasal 23, Dalam penggunaan aplikasi ini sudah berjalan baik bagaimana semestinya  dan  tidak  ada  kendala. Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan bahwa  PT.  New  Vision  Cooperations sudah  sesuai  dalam  perhitungan  tarif yang  berlaku,  taat  atas  peraturan  pajak, pelaporan  dan  pencatatan  sudah  sesuai dengan  Undang  Undang  yang  berlaku, dan mengikuti pembaruan peraturan”. Penelitian  (Sutrisni,  Mahaputra,  & Sukma  Dewi,  2023)  “Dalam  upaya Penerapan  Sistem  E-Bupot  Unifikasi Dalam Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan  Serta  Pengoptimalisasian Arsip  Pajak  Klien  telah  berhasil disempurnakan dengan menerapkan pengaktifkan  fitur  E-Bupot  Unifikasi dalam  DJP  agar  memudahkan  dalam melakukan perhitungan dan pemotongan serta  pelaporan  pajak  penghasilan, Mensosialisasikan  kepada  karyawan mengenai cara-cara yang sudah
dianjurkan  oleh  DJP  dalam  pelaporan pajak dalam era digitalisasi ini seperti E- Bupot Unifikasi, serta melakukan pengarsipan berkas pajak untuk memudahkan  dalam  pencarian  berkas data  yang  masih  tidak  urut  berdasarkan nomer, tahun, dll”.
Penelitian  (Arianty  &  Desi,  Analisis Penerapan Azas Ease Of Administration pada  Aplikasi  Bukti  Potong  Elektronik (E-Bupot), 2023), “menggunakan
aplikasi  e-Bupot,  kewajiban  pemotong pajak dalam hal penghitungan,
pembuatan bukti potong, serta pelaporan SPT  Masa  PPh  menjadi  lebih  mudah, sederhana, efisien. Penyederhanaan administrasi perpajakan dalam penggunaan  aplikasi  e-Bupot  telah memenuhi Azas Ease of Administration , walaupun  masih  terdapat  beberapa kekurangan  seperti  adanya  kendala teknis  dalam  pengoperasian  aplikasi  e- Bupot,  ketidakstabilan  jaringan  dan server DJP Online ”.
Karena E-Bupot Unifikasi masih seringkali ada kendala dan ketidakstabilan pada server yang berdampak pada keterlambatan pelaporan  perpajakan,  sehingga  peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul
“Analisis  Penerapan  E-Bupot  Unifikasi
Di Instansi Pemerintah Terhadap Pemungutan,  Penyetoran dan Pelaporan SPT MASA Bulan Februari 2024 (Studi Kasus  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jawa
Barat)”.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, perumusan  masalah  pada  penelitian  ini adalah (1) Bagaimana penerapan aplikasi  e-Bupot  unifikasi  terhadap pemungutan,  penyetoran  dan  pelaporan pada  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jawa Barat.  (2)  Siapa  yang  melakukan pemungutan,  penyetoran  dan  pelaporan pada  aplikasi  e-bupot  unifikasi  pada Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jawa  Barat. (3)  Mengapa  Instansi  Pemerintah  harus menerapkan  aplikasi  e-bupot  unifikasi berdasarkan  peraturan  dari  PMK  dan harus segera melakukan generate kepada aplikasi  e-bupot  unifikasi.  (4)  Apa hambatan  daripada  penerapan  E-Bupot Unifikasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
Tujuan  penulisan  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi  e-bupot  unifikasi  terhadap pemungutan,  penyetoran  dan  pelaporan pada  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jawa Barat. Selain itu, untuk mengetahui siapa yang melakukan pemungutan,
Analisis Penerapan E-Bupot Unifikasi Di Instansi Pemerintah Dalam Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Spt Masa Februari 2024 (Studi Kasus Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat)
penyetoran  dan  pelaporan  pada  aplikasi e-bupot unifikasi pada Dinas Kehutanan
Provinsi  Jawa  Barat.  Lalu,  untuk mengetahui mengapa Instansi Pemerintah  harus  menerapkan  aplikasi e-bupot  unifikasi  berdasarkan  peraturan dari  PMK  dan  harus  segera  melakukan generate kepada aplikasi e-bupot unifikasi dan untuk mengetahui hambatan  daripada  penerapan  e-Bupot Unifikasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan  tujuan  penelitian,  penulis berharap penelitian ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini antaralain adalah: (1) Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat  untuk  menambah  wawasan yang  lebih  mendalam  dan  analisa terhadap  topik  penelitian  mengenai Analisis  Penerapan  E-Bupot  Unifikasi
Di Instansi Pemerintah Terhadap
Perhitungan  Penyetoran  dan  Pelaporan SPT  MASA  (Studi  Kasus  Dinas
Kehutanan  Provinsi  Jawa  Barat)  dan sebagai  syarat  menempuh  ujian  sarjana akuntansi  pada Fakultas  Ekonomi Universitas  Teknologi  Digital.  (2)  Bagi Pihak  Lain,  Diharapkan  bahwa  pihak lain dapat menggunakan temuan penelitian  ini  sebagai  referensi  dan meningkatkan
pengetahuan, dan pemahaman  mereka  tentang  judul  yang diteliti.
Metode Penelitian
Jenis Pendekatan & Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, metode ini
menggunakan  langkah  dan  prosedur yang  melibatkan  data  yang  tidak berbentuk  angka.  Menggambarkan  dan mendeskripsikan sebuah informasi yang kaya dan mendalam mengenai suatu isu, secara sistematis dari data dan fakta yang diperoleh  melalui  penelitian.  Menurut Steven  Dukeshire  &  Jennifer  Thurlow
dalam  (Sugiyono,  2020),  Penelitian kualitatif  biasanya  membutuhkan  data non-numerik mengumpulkan dan menganalisis  data  naratif.  Penelitian kualitatif menggunakan beberapa metode, termasuk wawancara mendalam,  kelompok  fokus  (di  mana orang  terpilih  berpartisipasi  dalam diskusi  tentang  topik  tertentu),  dan observasi  partisipan  (di  mana  peneliti bertindak sebagai pengamat dan berpartisipasi  dalam  mengumpulkan informasi  tentang  proses  yang  sedang berlangsung).  Yang  termasuk  data kualitatif  dalam  penelitian  ini  yaitu temuan  observasi,  wawancara  dan dokumentasi  bersama  Bendahara  atau pihak  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jawa Barat  karena  data  yang  diperoleh  akan dijelaskan  dan  dideskripsikan  dengan baik.
Sumber data yang digunakan yaitu Data Primer.  Data  primer  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  berasal  dari observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

## Objek Penelitian
Penelitian  ini  berfokus  pada  lembaga pemerintah  yang  disebut  Kantor  Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Lembaga  tersebut  berlokasi  di  Jl. Soekarno-Hatta  No.  751  Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung 40292.

## Metode Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  metode analisis  deskriptif  kualitatif.    Penelitian ini  menerapkan  metode  analisis  data model  interaktif  yang  diajukan  oleh Miles  &  Huberman,  mencakup  proses pengumpulan dan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan.  Pengumpulan  data  & reduksi  data  berasal  dari  informasi relevan  yang  didapatkan  dari  subjek penelitian yang telah ditentukan sebelumnya  dengan  cara  observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini akan meneliti mengenai Penerapan E- Bupot  Unifikasi,  tingkat  pemungutan, penyetoran  dan  pelaporan  unifikasi, mengidentifikasi  pengalaman  mereka dalam  implementasi  sistem  tersebut, misalnya  persepsi  atau  manfaat  yang dirasakan,  kendala  selama  penggunaan, dan masalah atau hambatan wajib pajak mengapa  belum  menggunakan  E-Bupot Unifikasi.
Pengumpulan Data dan Reduksi Data Teknik pengumpulan data yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  berasal dari  penelitian  lapangan.  Reduksi  data menurut  (Sugiyono,  2018),  adalah “proses pemulihan, pemusatan perhatian pada  penyederhanaan,  pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari  catatan-catatan  tertulis  di  lapangan Reduksi data berlangsung terus-menerus selama  pengumpulan  data  kualitatif dilakukan”.  Dalam  kegiatan  reduksi data,  dilakukan  pemilihan-pemilihan tentang  bagaimana  penerapan  E-Bupot Unifikasi  yang  perlu  dibuang,  dan diringkas.  Oleh  karena  itu,  kegiatan  ini ditunjukkan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang  data  yang  tidak  perlu  dan mengorganisasi  data  sebagai  bahan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan peneliti  untuk  mendapatkan  data-data atau  keterangan  yang  diperlukan  dalam penelitian
ini yaitu Observasi
(pengamatan), Interview (wawancara),
Dokumentasi, dan Studi Pustaka. Alasan mengapa  mengambil  4  (empat)  metode ini  yaitu  karena  peneliti  membutuhkan pemahaman  yang lebih  jelas  dan detail, butuh pendekatan yang lebih update dari suatu fenomena, dan butuh mempelajari konteks penelitian yang saling berkaitan.
a) Observasi
Observasi  menurut  (Soraya  &
Zahroh,  2024)  merupakan  “metode dengan  meninjau  secara  langsung
situasi  di  lapangan  dengan  tujuan dapat memperoleh pemahaman yang mendalam”.  Teknik  observasi pada penelitian ini yaitu mengamati secara langsung Penerapan E-Bupot
Unifikasi  Instansi  Pemerintah  pada Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jawa
Barat oleh Bendahara Pengeluaran.
b) Wawancara Peneliti melakukan wawancara secara  terbuka  bersama  Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Peneliti menyiapkan berupa pertanyaan tertulis  dan  pertanyaan  langsung yang bertujuan untuk mengumpulkan  atau  mendapatkan informasi sesuai tujuan yang diinginkan.
c) Dokumentasi Dokumentasi  menurut  (Sugiyono,
2018)  adalah  “suatu  cara  yang digunakan  untuk  memperoleh  data dan  informasi  dalam  bentuk  buku, arsip,  dokumen,  tulisan  angka  dan gambar  yang  berupa  laporan  serta keterangan  yang  dapat  mendukung penelitian”.    Dalam  penelitian  ini dokumen  yang  diperlukan  yaitu berasal dari Kantor Dinas Kehutanan  Provinsi  Jawa  Barat berupa data pemungututan,
penyetoran  dan  pelaporan  SPT Masa pada bulan Februari 2024. Isi dari  data  tersebut  yaitu  meliputi pungutan dan setoran PPh pasal 15, PPh  pasal  22,  PPh  pasal  23,  PPh pasal  4  ayat  (2)    dan  PPh  pasal  26
termasuk PPN dan/atau PPnBM.
d) Studi Kepustakaan Studi kepustakaan menurut (Sugiyono, 2018) “berkaitan dengan kajian  teoritis  dan  referensi  lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan  norma  yang  berkembang  pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi  kepustakaan  sangat  penting dalam melakukan penelitian, hal ini
Analisis Penerapan E-Bupot Unifikasi Di Instansi Pemerintah Dalam Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Spt Masa Februari 2024 (Studi Kasus Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat)
dikarenakan  penelitian  tidak  akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah”.
Data diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaitkan literatur  yang  berhubungan  dengan permasalahan  yang  dihadapi  yakni literatur  tentang  penerapan  aplikasi e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah.  Langkah  ini  dipakai sebagai  landasan  teoritis  serta pedoman dalam menganalisa masalah,  dan  hal  ini  yang  dapat menunjang dalam penyusunan
Penelitian Ilmiah.
Penyajian Data Penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, Metode  Penelitian,  2015)  “penyajian data  yang  dapat  berupa  uraian  singkat, bagan, diagram hubungan antar kategori, dan  sebagainya”.  Data  yang  diperoleh dari  hasil  observasi  dan  wawancara penelitian  ini  disajikan  dalam  bentuk tabel dan uraian singkat tentang analisis perbandingan penerapan e-bupot
unifikasi  antara  Peraturan  Dirjen  Pajak No.  PER-24/PJ/2021  dan  penerapan yang  ada  di  Dinas  Kehutanan  Provinsi Jawa  Barat.  Ini  merupakan  bagian  dari proses pembuatan laporan hasil penelitian.

## Penarikan Kesimpulan
Langkah  terakhir  dalam  analisis  data kualitatif  adalah  penarikan  kesimpulan dan  verifikasi.  Menurut  (Sugiyono, Metode  Penelitian,  2015),  “Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah pencarian  atau  pemahaman  makna  atau arti,  keteraturan,  pola-pola,  penjelasan, alur sebab  akibat atau proposisi”. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa,  sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER- 24/PJ/2021,  Dinas  Kehutanan  Provinsi Jawa Barat telah menerapkan aplikasi e- Bupot Unifikasi Instansi.

## Hasil dan Pembahasan Objek Pajak PPh Unifikasi
Objek  Pajak  Unifikasi  pada  Instansi Pemerintah  Dinas  Kehutanan  Provinsi Jawa  Barat  meliputi  pungutan  dan setoran  PPh  21,  PPh  22,  PPh  23,  PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPn.
1. Belanja  Makanan  dan  Minuman Rapat  Bruto  600.000  Jenis  PPh  23 Tarif  sebesar  2  %  jumlah  12.000 Rekanan Lilih Halimah.
2. Belanja  Makanan  dan  Minuman Rapat  Bruto  600.000  Jenis  PPh  23 Tarif  sebesar  2  %  jumlah  12.000 Rekanan Lilih Halimah.
3. Belanja  Honorarium  Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa  Acara,  dan  Panitia  an
Ninda  Destiani  Jenis  Pajak  PPh  21
Tarif 5%. 4. Belanja  Honorarium  Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa  Acara,  dan  Panitia  Jenis an Sanudin Rp. 1.400.000 Pajak PPh 21 Tarif 5% Rp. 210.000.
5. Belanja  Honorarium  Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa  Acara,  dan  Panitia  Jenis an  Mohamad  Darojat  Ali  Rp. 1.800.000  Pajak  PPh  21  Tarif  5%
Rp. 270.000. 6. Belanja  Honorarium  Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa  Acara,  dan  Panitia  Jenis an Ruandha Agung Sugardiman Rp. 1.800.000  Pajak  PPh  21  Tarif  5%
Rp. 270.000. 7. Honorarium Narasumber atau
Pembahas,  Moderator,  Pembawa
Acara,  dan  Panitia  an  Soni  Trison Nilai 1.800.000 Pajak PPh 21 Tarif 5 % Rp. 90.000.
8. Honorarium Narasumber atau
Pembahas,  Moderator,  Pembawa Acara, dan Panitia an Hadi Rahmanto Nilai 900.000 Pajak PPh 21 Tarif 5% Rp. 45.000.
9. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan  -  Alat  Angkutan  Darat Bermotor  -  Kendaraan  Bermotor Penumpang  an  Wicaksana  Berlian Motor  Bruto  Rp.  3.933.840  Jenis PPn tarif 11% dari jumlah DPP Rp. 389.840. 10. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan  -  Alat  Angkutan  Darat Bermotor  -  Kendaraan  Bermotor Penumpang  an  Wicaksana  Berlian
Motor  Bruto  Rp.  3.933.840  Jenis PPh Pasal 22 tarif 1,5% dari jumlah DPP Rp. 37.967.
Dokumen  yang  harus  dipersiapkan sebelum melakukan pelaporan SPT Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak sebagaimana disebutkan dalam peraturan  pertama,  seseorang  harus memiliki  sertifikat  elektronik,  bukti pemotongan,  dan  surat  pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi. Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak
Nomor PER-24/PJ/2021 mengatur semua persyaratan ini, termasuk bentuk, isi,  dan  tata  cara  pembuatan  bukti pemotongan/pemungutan unifikasi. Berikut ini adalah sumber atau data yang harus  disiapkan  selama  pelaporan  dan pengisian SPT: “(1) Sertifikat Elektronik,  yang  dikeluarkan  oleh penyelenggara sertifikat elektronik, berisi  tanda  tangan  elektronik  dan identitas  yang  menunjukkan  status subjek  hukum  para  pihak  dalam transaksi  elektronik.  (2)  Surat  Setoran Pajak (SSP), merupakan bukti
pembayaran  atau  penyetoran  pajak  ke kas  negara  melalui  tempat  pembayaran yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Keuangan. (3)  Bukti  Penerimaan  Negara  (BPN), merupakan  dokumen  atau  data  yang diterbitkan  oleh  Kementrian  Keuangan tentang  transaksi  penerimaan  negara. Pada  BPN  tertera  Nomor  Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi  Bank  (NTB)  atau  Nomor Transaksi  Pos  (NTP),  yang  merupakan
sarana  administrasi  tambahan  yang kedudukannya sama dengan surat setoran.  (4)  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP).  Menurut  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 Pasal  1  ayat  4  yang  berbunyi  "Nomor
Pokok  Wajib  Pajak  yang  selanjutnya disingkat  NPWP  adalah  nomor  yang diberikan  kepada  Wajib  Pajak  sebagai sarana  dalam  admnistrasi  perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya". (5) Untuk Non-NPWP, Nomor Induk Kependudukan
(NIK/KTP)  adalah  "Nomor  Induk Kependudukan,  selanjutnya  disingkat
NIK,  adalah  nomor  identitas  penduduk yang  unik  atau  khas,  tunggal,  dan melekat  pada  seseorang  yang  terdaftar sebagai  Penduduk  Kwitansi  Belanja." (6)  Kwitansi  atau  kuitansi  adalah  bukti yang  sah  tentang  pembayaran  atau penerimaan  uang.  Selain  itu,  dapat digunakan sebagai bukti bahwa pembeli telah  menyerahkan  atau  membayarkan sejumlah uang baik secara tunai maupun sebagai cicilan sesuai jumlah yang telah disepakati  antara  penjual  dan  pembeli. (7) Faktur Pajak untuk Pengusaha Kena Pajak.  Faktur  pajak  adalah  bukti penagihan  pajak  yang  dilakukan  oleh Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP),  yang menyediakan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau  memberikan  Jasa  Kena  Pajak (JKP)”.
Analisis Penerapan E-Bupot Unifikasi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan  Perbandingan  Penerapan  E- Bupot  Unifikasi  dengan  Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jawa  Barat menggunakan  e-Bupot  23/26  pada September 2020. Pada bulan September 2021,  e-Bupot  Instansi  Pemerintah dikenal sebagai e-Bupot Unifikasi, telah diterapkan.  Pada  bulan  Februari  2024, pihak  yang  terlihat  dalam  pembuatan
Analisis Penerapan E-Bupot Unifikasi Di Instansi Pemerintah Dalam Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Spt Masa Februari 2024 (Studi Kasus Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat)
bukti  potong  adalah  Dinas  Kehutanan Provinsi  Jawa  Barat,  yang  memotong atau  memungut  PPh,  dan  pemasok  atau penyedia jasa yang memotong pendapatannya. Data yang diperoleh dari transaksi dengan
pemasok dikomunikasikan oleh bagian Bendahara pengeluaran  atau  keuangan.  Petugas pajak kemudian membuat rekapan yang akan dipotong, dan detail transaksi telah diberitahu  oleh  bagian  keuangan.  Hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu mengenai penerapan e-bupot unifikasi yang dilakukan oleh (Nuraditya, 2023) menunjukkan perbandingan penerapannya  dengan  ketentuan  yang tercantum dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2021. Dengan diluncurkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021,
seluruh Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah yang ada di seluruh di  Indonesia,  telah  diwajibkan  untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui  aplikasi  E-Bupot  Unifikasi (Soraya  &  Zahroh,  2024).    Hasil penelitian dari Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Pasal 4 Ayat  (2)  PER24-PJ/2021  tersaji  pada Tabel 1.
Table 1. Pasal 4 Ayat (2) No Ketentuan PER24-PJ/2021 Dinas Kehutanan
Jawa Barat Ketera ngan
1 Pasal 4 Ayat (2) Bukti Pemotongan/Pemun gutan Unifikasi Berformat Standar paling sedikit memuat : a. Nomor bukti Pemotongan/Pemun gutan Unifikasi; b. Jenis pemotongan/pemun gutan PPh; c. Identitas pihak yang dipotong/dipungut berupa:
1. NPWP. Nomor Induk Kependudukan, dan/atau Tax Identification Number , dan
2. Nama d. Masa Pajak dan Tahun Pajak; e. Kode objek pajak;
f. Dasar pengenaan pajak; g. Tarif; h. PPh yang dipotong/dipungut/d
Dinas Kehutanan dalam membuat pemotongan/pemu ngutan PPh Unifikasi berformat standar yang terdiri dari nomor bupot unifikasi, jenis potong PPh, identitas, Masa pajak dan lain- lain. sesuai itanggung Pemerintah; i. Dokumen yang menjadi dasar pemotongan pemungutan PPh; j. Identitas Pemotong Pemungut PPh berupa: 1. NPWP Pemotong Pemungut PPh 2. Nama Pemotong Pemungut PPh, dan 3. Nama penanda tangan; k. Tanggal Bukti Pemotongan/Pemun gutan Unifikasi Berformat Standar ditandatangani; dan l. Kode verifikasi.

## Sumber: Diolah Penulis
Berdasarkan Tabel 1, jelas bahwa Dinas Kehutanan  Provinsi  Jawa  Barat  telah mengikuti format standar untuk pembuatan  bukti  pemotongan  atau pemungutan  PPh  Unifikasi  yang  terdiri dari nomor bupot unifikasi, jenis potong PPh, identitas, masa pajak, dan informasi lainnya. Hasil penelitian selanjutnya,
berdasarkan  Pasal  4  Ayat  (3)  PER24- PJ/2021 tersaji pada Tabel 2.
Table 2. Pasal 4 Ayat (3) No Ketentuan PER24-PJ/2021 Dinas Kehutanan Jawa Barat Ketera ngan 2 Pasal 4 Ayat (3) Satu bukti Pemotongan/Pemu ngutan Unifikasi Berformat Standar hanya dapat digunakan untuk: a. 1 (satu) pihak yang dipotong dan/atau dipungut; b. 1 (satu) kode objek pajak; dan c. 1 (satu) Masa Pajak. Dinas Kehutanan dalam membuat bukti potong hanya untuk 1 transaksi pemotongan/pe mungutan, dan
1 masa pajak. sesuai

## Sumber: Diolah Penulis
Seperti  yang  ditunjukkan  dalam  pada Tabel 2, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat telah membuat bukti potong untuk satu transaksi pemotongan atau pemungutan, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak.
Hasil penelitian terkait Pasal 8 Ayat (1) PER24-PJ/2021, tersaji pada Tabel 3.
Table 3. Pasal 8 Ayat (1) No Ketentuan PER24-PJ/2021 Dinas Kehutanan Jawa Barat Ketera ngan
3 Pasal 8 ayat (1) Pemotong/Pemungut PPh wajib melakukan: a. Penyetoran PPh yang telah dipotong/dipungut paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir; b. Penyetoran PPh yang harus dibayar sendiri paling lama 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir, dan c. Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dinas Kehutanan melakukan penyetoran atas pajak yang telah dipotong paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir dan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. sesuai

## Sumber: Diolah Penulis
Berdasarkan  Tabel  3,  Dinas  Kehutanan Provinsi  Jawa  Barat  telah  menyerahkan pajak yang telah dipotong paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, dan SPT  masa  PPh  Unifikasi  paling  lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Hasil penelitian terkait Pasal 9 Ayat (1) PER24-PJ/2021  seperti  tersaji  pada Tabel 4.
Table 4. Pasal 9 Ayat (1) No Ketentuan PER24-PJ/2021 Dinas Kehutanan Jawa Barat Keterang an 4 Pasal 9 ayat (1) Bukti Pemotongan/Pemu ngutan Unifikasi yang dibuat melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi dan ditandatangani secara elektronik dengan Tanda
Tangan Elektronik.
Dinas Kehutanan membuat bukti potong atas PPh melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi dan di Tanda Tangani oleh bendahara secara elektronik
sesuai

## Sumber: Diolah Penulis
Berdasarkan  Tabel  4,  dapat  diketahui bahwa  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jawa Barat  telah  menghasilkan  bukti  potong PPh melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi, yang  ditanda  tangani  secara  elektronik oleh  Bapak  Ivan  Kriswan,  Bendahara Pengeluaran  Dinas  Kehutanan  Provinsi Jawa Barat.
Hasil penelitian terkait Pasal 9 Ayat (2) PER24-PJ/2021, tersaji pada Tabel 5.
Table 5. Pasal 9 Ayat (2)
No Ketentuan PER24-PJ/2021 Dinas Kehutanan Jawa Barat Ketera ngan 5 Pasal  9 ayat (2) SPT Masa PPh Unifikasi yang dibuat melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi dan ditandatangani secara elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik dan disampaikan melalui Aplikasi e-Bupot unifikasi Dinas Kehutanan membuat SPT Masa PPh Unifikasi dan ditanda tangani secara elektronik kemudian disampaikan melalui aplikasi e- bupot Unifikasi. sesuai

## Sumber: Diolah Penulis
Berdasarkan  Tabel  5,  Dinas  Kehutanan Provinsi Jawa Barat telah menyelesaikan pembuatan dan penyampaian SPT Masa Unifikasi  secara  elektronik  melalui  e- Bupot  Unifikasi  yang  telah  dibuat  dan disediakan oleh Dirjen Pajak.
Pelaku  Pemungutan,  penyetoran  dan pelaporan  pada  Aplikasi  e-bupot Unifikasi  pada  Dinas  Kehutanan Provinsi Jawa Barat Hasil  wawancara  mengenai  pelaku pemungutan,  penyetoran  dan  pelaporan pada  aplikasi  e-Bupot  Unifikasi  pada Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jawa  Barat adalah  Bendahara  Pengeluaran  dan Bendahara Pembantu Pemerintah. Bendahara  Pengeluaran  membawahi  17
Bendahara Pengeluaran Pembantu diantaranya  BPP  Sekretariat,  Bidang PPKH, Bidang BUPM,
Bidang PKSDAE, Bidang PDAS, UPTD SPTH, UPTD  P2HH,  UPTD  Tahura,  Cabang Dinas  Kehutanan  Wilayah  I,  Cabang Dinas  Kehutanan  Wilayah  II,  Cabang Dinas  Kehutanan  Wilayah  III,  Cabang Dinas  Kehutanan  Wilayah  IV,  Cabang Dinas  Kehutanan  Wilayah  V,  Cabang Dinas  Kehutanan  Wilayah  VI,  Cabang Dinas  Kehutanan  Wilayah  VII,  Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII, Cabang Dinas  Kehutanan  Wilayah  IX.  Oleh karena  itu,  dengan  adanya  kantor perwakilan  Dinas  Kehutanan  provinsi jawa  barat,  maka  berdasarkan    PER- 02/PJ/2021  Tentang  tatacara  pemberian dan penggunaan nomor identitas sub unit organisasi  intansi  pemerintah  serta kewajiban  pelaporan  pajak.  Sub  unit Organisasi  Instansi  Pemerintah  sebagai
Analisis Penerapan E-Bupot Unifikasi Di Instansi Pemerintah Dalam Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Spt Masa Februari 2024 (Studi Kasus Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat)
unit  pelaksana  di  bawah  Instansi Pemerintah yang diberikan kewenangan oleh Instansi Pemerintah untuk melakukan tindakan dan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan pemerintah dan/atau pengeluaran atas beban anggaran belanja serta tidak menyelenggarakan akuntansi dan  tidak  menyusun  laporan  keuangan sesuai  standar  akuntansi  pemerintahan. Dengan  hal  ini,  maka  dinas  kehutanan sudah
melakukan
pengajuan/permohonan  kepada  KPP setempat  untuk  membuat  NPWP  Sub unit  untuk  Cabang  dinas  kehutanan
Wilayah dan UPTD sebanyak 12 NPWP sub Unit. Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran adalah transaksi yang dilaksanakan  pada  masa  tersebut  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku,  serta memperhatikan bagian objek dan subjek pajaknya.  Pemungutan  dan  penyetoran tersebut  direkam  dan  dilakukan  oleh bendahara  Pembantu  Pemerintah  pada masing  masing  sub  unit.    setelah dipungut  dan  disetorkan,  DJP  Induk 001355726429000  harus  melakukan Posting  berkala,  agar  transaksi  yang sudah  diinput  bisa  muncul  di  akun  Sub Unit,    sehingga  setelah  dilakukan Posting    dapat  dilakukan  perekaman Setoran  pajak,  Perekaman  SSP  Berada pada  ditombol  SPT  Masa  oleh  masing masing Bendahara Pengeluaran Pembantu. jika Perekaman bukti setoran pajak  telah  selesai  di  lakukan,  maka pelaporan pajak masa bulan tersebut bisa dilaporkan  oleh  akun  induk/Pusat  atau Bendahara Pengeluaran
sebagai Penandatangan  SPT.  Dengan  demikian bisa  ditarik  kesimpulan,  bahwa  Pelaku Pemungutan,  penyetoran  dan  pelaporan pada  aplikasi  e-bupot  unifikasi  pada Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jawa  Barat adalah Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
Alasan Instansi Pemerintah menerapkan aplikasi e-bupot unifikasi berdasarkan peraturan dari
PMK  dan  harus  segera  melakukan generate  kepada  aplikasi  e-bupot

## unifikasi
Hasil  wawancara  mengenai  penerapan aplikasi  e-Bupot  Unifikasi  berdasarkan peraturan  dari  PMK  agar  Instansi Pemerintah segera melakukan
perubahan  kepada  aplikasi  e-Bupot Unifikasi.  Dinas  Kehutanan  Provinsi Jawa  Barat  mengatakan,  bahwa  sesuai dengan  peraturan  menteri  keuangan terkait  penerapan  Aplikasi  Unifikasi, harapannya  agar  dapat  memberikan kemudahan  bagi  wajib  Pajak  Intansi Pemerintah  selaku  Pemotong/Pemungut PPh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kemudahan dalam
pengarsipan  perpajakan,  mempermudah sistem potong, pungut dan lapor. Selain itu,  e-Bupot  Unifikasi  dibuat  dalam bentuk  elektronik  atau  digital  sehingga lebih  fleksibel  dan  mudah  ketika mengaksesnya. e-Bupot Unifikasi memiliki keunggulan yaitu mudah untuk membuat  bukti  potong/pungut  dalam berbagai jenis PPh, lapor SPT masa PPh dari berbagai jenis PPh dan bukti potong tersebut  langsung  tervalidasi  oleh  DJP karena  terhubung  dengan  sistem  DJP. Selain itu, E-Bupot Unifikasi mempermudah  meninjau  dalam  Arsip Pelaporan SPT Masa, kemudian memudahkan mengakses transaksi masa sebelumnya.
Sebelum Tahun 2021, Dinas Kehutanan menggunakan  Aplikasi  pajak  E-SPT, Pungut dan Potong tidak tersimpan atau terarsipkan  secara  permanen,  sehingga kesulitan  mengakses  dan  meninjau kembali transaksi yang sudah
dilakakukan dibulan dan masa
sebelumnya,  namun  dengan  penerapan aplikasi  e-Bupot  Unifikasi  ini,  Dinas kehutanan  memberikan  apresiasi  yang sangat  baik,  dengan  aplikasi  Unifikasi
ini memberikan kemudahan dan pengadministrasian yang sangat relevan. Hasil penelitian terdahulu
yang dilakukan oleh (Arianty & Desi, Analisis Penerapan Azas Ease Of Administration pada  Aplikasi  Bukti  Potong  Elektronik (E-Bupot),  2023)  memiliki  hasil  yang sama  yaitu  “menggunakan  aplikasi  e- Bupot, kewajiban pemotong pajak dalam hal  penghitungan,  pembuatan  bukti potong,  serta  pelaporan  SPT  Masa  PPh menjadi lebih mudah, sederhana, efisien. Penyederhanaan administrasi perpajakan dalam  penggunaan  aplikasi  e-Bupot”. Oleh  karena  itu,  dengan  munculnya aplikasi e-Bupot unifikasi lebih memberikan kemudahan dalam pelaporan dan meminimalisir keterlambatan dalam pelaporan.  Karena bagi  instansi  pemerintah  yang  tidak melaporkan terkait pelaporan perpajakan akan dikenakan denda/sanksi, sedangkan di  pemerintahan  tidak  ada  anggaran untuk  pembayaran  denda  tersebut, apabila dibayar anggaran tersebut sehingga terjadinya penyalahan anggaran yg tidak pada semestinya. Hambatan penerapan Laporan
Keuangan  pada  Dinas  Kehutanan Provinsi Jawa Barat
Kendala  atau  Hambatan  yang  dihadapi pada saat penerapan e-Bupot Unifikasi di Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jawa  Barat ialah  pada website . Website sering mengalami down sehingga mengakibatkan buffering pada  saat mengakses  dan  membuka  laman web tersebut  menjadi  cukup  lama  untuk melakukan pelaporan. Terkadang, aplikasi  yang  digunakan maintenance sehingga sedikit mempersulit melakukan penginputan dan perekaman Pajak Masa. Pada  hasil  penelitian  terdahulu  yang dilakukan oleh (Soraya & Zahroh, 2024) yaitu  memiliki  kendala  yang  kurang lebihnya sama, dalam fakta di lapangan kendalanya  meliputi  rumit  di  awal,
server  downloading lama,  dan  status posting belum berubah.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  dan  analisis sebelumnya, beberapa kesimpulan dapat dibuat:  (1)  Dinas  Kehutanan  Provinsi Jawa  Barat  telah  menerapkan  E-Bupot Unifikasi dan telah mematuhi Peraturan Dirjen  Pajak  Nomor  PER-24/PJ/2021 dari  tahap  pemotongan  hingga  tahap pelaporan Dengan diluncurkannya peraturan  tersebut  seluruh  wajib  pajak telah  diwajibkan  untuk  melaksanakan pelaporannya  melalui  aplikasi  E-Bupot Unifikasi.  (2)  Bendahara  Pengeluaran dan Bendahara Pembantu Pemerintah di Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jawa  Barat bertanggung  jawab  atas  pengumpulan, penyetoran,  dan  pelaporan  E-Bupot Unifikasi. (3) Instansi pemerintah menggunakan di wajibkan menggunakan aplikasi E-bupot Unifikasi karena sesuai dengan
Peraturan  Menteri  Keuangan  tentang Aplikasi Unifikasi dan Dinas Kehutanan Provinsi  Jawa  Barat  telah  mengikuti aturan tersebut. (4) Kendala yang sering terjadi  pada  saat  menggunakan  aplikasi e-Bupot  Unifikasi  di  Dinas  Kehutanan Provinsi Jawa Barat adalah pada proses membuka website DJP  mengalami loading yang  cukup  lama  dan  sering mengalami error pada  saat  proses penginputan dan perekaman pajak masa sehingga  menjadi  lebih  sulit.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa penerapan  E-Bupot  Unifikasi  di  Dinas Kehutanan  Provinsi  Jawa  Barat  telah berjalan  dengan  baik,  mulai  dari persiapan  sebelum  laporan  hingga laporan selesai. Untuk mengatasi masalah  dalam  proses  penerapan  e-
Bupot Unifikasi serta meningkatkan dan memperlancar proses laporan penerapan
E-Bupot  Unifikasi,  sebaiknya  Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat melakukan  pelaporan  sebelum  batas
Analisis Penerapan E-Bupot Unifikasi Di Instansi Pemerintah Dalam Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Spt Masa Februari 2024 (Studi Kasus Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat)
waktu  pelaporan  agar  tidak  terjadi kesulitan  atau  kesalahan  sistem.  Untuk peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat lebih mengembangkan e-Bupot
Unifikasi  ini  lebih  mendalam  dan disarankan  agar  meningkatkan  lagi dalam  segi  kelengkapan  data  yang diperoleh.

## DAFTAR PUSTAKA
Arcana,  G.,  &  Indraswarawati,  S.  P. (2023). Pengaruh  Efektivitas  Penerapan
E-bupot Unifikasi, Dan E-billing Terhadap Kinerja Bendaharawan Dalam Melaksanakan
Pemotongan/Pemungutan  Pajak  Pada Dinas  Pendidikan,  Kepemudaan  Dan Olahraga  Provinsi  Bali  (Studi  Kasus Pada  SMA  Dan  SMK  Negeri  Di  Bali).
Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia . Arianty,  F.  (2023).  e-Bupot  Unification as  an  Application  to  Fulfill  Tax Obligations for Tax Withholder.
Proceedings Paper MDPI .
Arianty,  F.,  &  Desi.  (2023).  Analisis Penerapan Azas Ease Of Administration pada  Aplikasi  Bukti  Potong  Elektronik (E-Bupot). Jurnal  Sosial  Humaniora
Terapan .
Daeng, R. R. (2022). Pengaruh penggunaan  E-Filing,  E-Billing,  E-SPT dan  E-Bupot  terhadap  kepatuhan  wajib pajak. Proceeding of
National
Conference on Accounting & Finance .
Dhaniswara. (2021). E-Bupot Unfikasi . Hakim. (2013). Pengertian PPh Pasal 4 ayat (2).
Lalujan. (2013). Pajak Keluaran.
Martani, D. (2022). http://dwimartani.com/akuntansi-pajak- penghasilan-psak- 46/#:~:text=PSAK%2046%20adalah% 20PSAK%20yang,rugi%20dan%20peng hasilan%20komprehensif%20lain.
Retrieved Mei 24, 2022, from http://dwimartani.com/akuntansi-pajak-
penghasilan-psak-46/: http://dwimartani.com/akuntansi-pajak- penghasilan-psak- 46/#:~:text=PSAK%2046%20adalah%2 0PSAK%20yang,rugi%20dan%20peng hasilan%20komprehensif%20lain. N. I., Sari, Y. P., & Amaliyah, F. (n.d.).
Analisis  Perhitungan,  Penyetoran  dan
Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  23 Berbasis  WEB  BASED  Menggunakan Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) pada PT. Putera Menara Agung Tegal. Nuraditya, P. (2023). Analisis Penerapan Bukti  Potong  Elektronik  (E-Bupot) Unifikasi Instansi Pemerintah (IP) Pada Satuan  Kerja  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  Kabupaten  Brebes. Politeknik Harapan Bersama . Olivia,  S.,  &  Purboyo,  A.  (2023). Pengaruh  Kualitas  Sistem  e-Bupot Unifikasi  terhadap  Kepuasan  Pengguna dalam  Pelaporan  SPT  Masa  (PIECES Framework). Jurnal Ekobistek . Prabandaru,  A.  (2018,  November  4). https://klikpajak.id/blog/pph-potput/ . Retrieved April 25, 2024, from https://klikpajak.id/:
https://klikpajak.id/blog/pph-potput/ Purwa  W,  Y.,  &  Buanaputra,  S.E., M.Sc.,  Ph.D.,  AFHEA,  V.  G.  (2023). Analisis  Penerapan  E-Bupot  Unifikasi sebagai  Bentuk  Digitalisasi  Layanan DJP  bagi  Instansi  Pemerintah  (Studi Kasus  di  KPP  Pratama  Pamekasan). Repository Universitas Gadjah Mada . Putri,  M.  N.,  &  Nuryanah,  S.  (2023). Evaluation  of  E-Bupot  Unification System Based On Taxpayer Perspective. Jurnal Riset Perpajakan .
Putri,  P.  I.  (2024).  Pendampingan Pelaporan PPh Pasal 23 dengan E-Bupot Unifikasi pada  PT.  Grin  Kar  Indonesia. Jurnal Panrita Abdi .
Ramadhanti,  S.  K.,  &  Haq,  A.  (2023). Pengaruh  E-Filing,  E-  SPT,  Dan  E- Bupot  Unifikasi  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Di  DKI  Jakarta. Jurnal Ekonomi Trisakti .
Ramadhanti,  S.  K.,  &  Haq,  A.  (2023). PENGARUH  E-FILING,  E-SPT  DAN E-BUPOT  UNIFIKASI  TERHADAP KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK  DKI JAKARTA. Jurnal Ekonomi Trisakti . Siti Resmi. (2019). Perpajakan Teori & Kasus (11 ed.). Jakarta: Salemba Empat. Soraya,  N.  E.,  &  Zahroh,  F.  (2024). Implementasi  E-Bupot  Unifikasi  dan Tingkat  Kepatuhan  Pelaporan  Pajak Unifikasi  Pada  Wajib  Pajak  Wilaah Kabupaten  Sumenep. Jurnal  Akuntansi Bisnis . Sugiyono, P. (2015). Metode Penelitian. Sugiyono, P. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Sugiyono, P. (2020). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta CV. Sumanjaya,  N.,  &  Ade  Irawan,  A. (2023). Analisis Perhitungan dan
Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  23 menggunakan  E-Bupot  pada  PT  New Vision  Cooperations. Jurnal  Review
Pendidikan dan Pengajaran .
Sutrisni,  K.  E.,  Mahaputra,  I.  K.,  & Sukma  Dewi,  L.  S.  (2023).  Penerapan Sistem E-Bupot Unifikasi dalam Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan  Serta  Pengoptimalisasian Arsip Pajak. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat . Wibowo,  I.  Y.,  &  Sari,  D.  (2023). Analisis  Persepsi  Manfaat  Aplikasi  E- Bupot Unifikasi Pada Instansi Pemerintah. Jurnal Aplikasi Akuntansi .
Wulanda,  E.,  &  Ekowati,  L.  (2023). Analisis  Efektivitas  Penerapan  sebelum dan sesudah Aplikasi E-Bupot Unifikasi pada  KPP  Pratama  X. PROSIDING SEMINAR  NASIONAL  AKUNTANSI DAN MANAJEMEN .
Yap,  M.,  &  Susi  Dwi  Mulyani.  (2022). Pengaruh  Pelayanan,  Pengawasan  dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Badan  yang  Dimoderasi Digitalisasi  Administrasi  Perpajakan. Jurnal Magister Trisakti .

## Copyright holder:
Dian Anita, Amanda Cahya Nilamsari (2024)
First publication right: JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)
This article is licensed under: