Vol. 5, 1 (June, 2024), pp. 1567-1576 ISSN: 2721-1150 EISSN: 2721-1169
Efektifitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dalam  Upaya  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Jenjang  PAUD  di Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur
Nurjanah Faud 1 , Prof. Dr. R. Kempa 2 , Dr. S. Rumfot, 3
1 Universitas Pattimura; Indonesia; nurjanah.faud@gmail.com
2 Universitas Pattimura, Indonesia; rudolfkempa@gmail.com
3 Universitas Pattimura, Indonesia; sumarnirumfotmarni@gmail.com
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords: Effectiveness  of  ECCE BOP  Fund  Utilization; Education Quality Permendikbud  Number  2  of  2022  states  that  the  Early  Childhood Education (PAUD) Operational Assistance (BOP) is an aid fund provided by  the  Central  Pamerintah  to  assist  in  providing  funding  for  non- personnel  operational  costs  in  supporting  early  childhood  education learning activities. In accordance with article 12 paragraph (1) letter (e) of the  Regulation  of  the  Minister  of  Finance  of  the  Republic  of  Indonesia Number 116/PMK.07/2022 concerning the Management of Non-Physical Special  Allocation  Funds,  the  calculation  of  the  allocation  of  Education BOP funds is carried out based on the number of students multiplied by the unit cost per student.   This type of research is descriptive qualitative research with a problem formulation that combines research to explore or photograph  the  situation  to  be  thoroughly  researched,  broadly  and  in depth in the early childhood education unit in Bula sub-district, namely at Bula State Guidance Kindergarten and Gumumae Bula Kindergarten. The purpose  of  this  study  itself  is  to  determine  the  Effectiveness  of  the Management  of  Education  Operational  Assistance  Funds  (BOP)  in  an Effort  to  Improve  the  Quality  of  PAUD  Education  in  Bula  District,  East Seram Regency and to determine the supporting and inhibiting factors in the  management  of  educational  operational  assistance  at  Bula  State Guidance  Kindergarten  and  Gumumae  Bula  Kindergarten.  From  the results of the research conducted, it was found that BOP  fund planning was  carried  out  through  the  preparation  of  school  activity  plans  and budgets  (RKAS)  by  involving:  school  principals  and  staff  and  teacher councils,  school  school  committees  and  management  at  the  education office in charge of ECCE, the realization of the BOP Fund Program at both ECCE  institutions  has  been  completed  according  to  the  target  time. Performance  objectives  and  targets  in  accordance  with  the  RKAS,  the implementation/use of BOP funds at TK Pembina Bula and TK Gumumae Bula have not applied the principles of transparency and accountability in the Financial statement accountability report. At TK Pembina Bula and TK Gumumae Bula in 2022.
Article history:
Received 2024-03-27
Revised 2024-05-17 Accepted 2024-06-30
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Corresponding Author:
Nurjanah Faud Universitas Pattimura; Indonesia; nurjanah.faud@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Dana  BOP  Reguler  adalah  Dana  BOP  yang  dirinci  menurut  daerah  Provinsi/Kota/Kabupaten. Menurut  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  (2021),  penyaluran  DAK Nonfisik  BOP  PAUD  dan  Kesetaraan  dengan  mekanisme  penyaluran  dari  RKUN  ke  RKUD Provinsi/Kabupaten/Kota  selanjutnya  ke  Dinas  Pendidikan.  Cara  penyaluran  DAK  Nonfisik  BOP PAUD  dan  kesetaraan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  116/PMK.07/2022 disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan yang mengelola keuangan  daerah  menyalurkan  dana  BOP  PAUD  dan  Kesetaraan  dari  RKUD  ke  Dinas  Pendidikan untuk  satuan  pendidikan  yang  berstatus  negeri  dan  ke  Satuan  Pendidikan  yang  berstatus  swasta. Mekanisme ini secara umum sama seperti penyaluran DAK Nonfisik selain Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sejak tahun 2020 dana Bos disalurkan secara langsung dari RKUN ke Rekening Sekolah.
Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 menyatakan bahwa Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (PAUD)  adalam  merupakan  dana  bantuan  yang  diberikan  oleh Pamerintah Pusat untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal  48  menyatakan  bahwa  pengelolaan  dana  pendidikan  berdasarkan  prinsip  keadilan,  efisiensi, transparansi,  dan  akuntabilitas  publik.  Semua  prinsip  tersebut  perlu  mendapat  penekanan  sebagai berikut (Diknas, 2007).
Dari  hasil  penelitian  sebelumhya “Implementasi  Program  Bantuan  Operasional  Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) pada TK Negeri di Kabupaten Sleman 2019 ” disimpulkan bahwa: Implementasi Program BOP PAUD pada TK Negeri di Kabupaten Sleman secara umum sudah berjalan dengan baik. Namun demikian pada tahap persiapan pembentukan Tim pengelola BOP PAUD belum sesuai dengan juknis BOP PAUD.
Masalah  yang  dihadapi  adalah  bahwa  banyak  program  sekolah  yang  belum  dilakukan diantaranya  tentang  peningkatan  mutu  guru  sehingga  kinerja  dari  guru  tidak  dapat  di  tingkatkan artinya  guru  tidak  kreatif  dalam  merancang  dan  melakukan  pembelajaran  karena  kurangnya pengetahuan  dan  keterampilan  pembelajaran  disebabkan  karena  hampir  semua  guru  PAUD  ( Pendidikan Anak Usia Dini bukan sarjana PGTK melainkan SMA sederajat dan Sarjana Umum lainnya. Sehingga Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Jenjang PAUD di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur apakah bisa berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak.
Sesuai hasil penelitian awal antara peneliti dengan sekolah bahwa penerapan MBS (Manajemen Berbasis  Sekolah)  belum  berjalan  dengan  baik  karena  kepala  sekolah  belum  dapat  melakukan manajemen keuangan sekolah dengan baik, sehingga selalu terjadi keterlambatan pentransferan dan BOP.  selain  itu  Masyarakat  juga  kurang  mendukung  berbagai  kebijakan  sekolah  seperti  kurangnya kesadaran orang tua untuk melunasi uang Komite Sekolah. Hal ini disebabkan karena ada orang tua yang peduli dengan kebutuhan belajar siswa, namun ada juga orang tua dengan ekonomi baik namun tidak mau membantu pihak sekolah dalam menanggulangi program sekolah yang tidak dibiayai oleh dana BOP.

## 2. METODE
Jenis  penelitian ini  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  suatu  rumusan  masalah  yang memadu penelitian untuk mengekplorasi atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas  dan  mendalam  yang  ada  pada  satuan  pendidikan  anak  usia  dini  di  kecamatan  Bula.  Subjek penelitian  ini  adalah  pihak  sekolah  (Kepala  Sekolah,  Bendahara,  guru  dan  Komite  Sekolah); Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan  dokumentasi.  Pengujian  keabsahan  data  diperlukan  untuk  membuktikan  kebenaran  dari  data yang diperoleh selama melakukan penelitian.  Keabsahan data dicapai dengan proses pengumpulan
data  yang  tepat  salah  satunya  adalah  melakukan  triangulasi  data  yang  merupakan  Teknik pemeriksaan keabsahan data. Ada empat macam triangulasi untuk mencapai keabsahan data adalah: Triangulasi data, triangulasi pengamat, triangulasiteori dan triangulasi metode. Teknik analisis data analisis data y digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.
Gambar 1. Analisis Data Kualitatif Miles Dan Huberman

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Tahap Pelaksanaan Angaran BOP
a. Pelaksanaan Angaran BOP pada TK Pembina Bula
Pelaksanaan/penggunaan  Dana  BOP  pada  TK  Pembina  Bula  telah  di  gunakan  sesuai  dengan plafon  anggaran  yang  termuat  dalam  RKAS.  Pencatatan  menurut  pengakuan  responden  telah dilakukan secara baik dan teliti. Penggunaan dana BOP diawali dengan pembukuan yang ketat, semua transaksi  dilakukan  pencatatan  dan  diarsipakan.  Pencatatan/pembukuan  dana  BOP  dari  jawaban responden menggunakan Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu, Buku Kas Pembantu Bank, dan  Buku  Kas  Pembantu  Pajak.  Berikut  ini  hasil  wawancara  dengan  TK  Pembina  Bula  dengan  10 pertanyaan  yang  peneliti  tanyakan  pada  4  responden  yaitu  Kepala  Sekolah,  Bendahara,  Guru  dan Komite  Sekolah.  Hasil  jawaban  responden  setelah  di  cocokan  dengan  hasil  studi  laporan pertanggungjawaban  ditemui  hasil  yang  berbeda.  Berdasarkan  hasil  studi  dokumentasi  awal ditemukan:
1) Penggunaan Dana BOP belum di catat dengan pembukuan yang ketat. Hal tersebut nyata dari hasil observasi awal terhadap dokumen pembukuan. Pembukuan belum dilakukan secara teratur baik catatan pemasukan maupun pengeluarannya. `tidak pernah dilakukan penutupan buku pada setiap akhir  bulan  dan  ditandatangani  oleh  kepala  sekolah  dan  bendahara  sehingga  diketahui perkembangan posisi keuangan sekolah dan neraca pada bulan berjalan.
2) Semua  transaksi  belum  dilakukan  pencatatan  disertai  dokumen  yang  baik.  Hal  tersebut  terbukti dari tidak tercatat dan tidak terdokumentasi secara lengkap transaksi seperti invoice, bukti pajak, SK kegiatan, bukti pembayaran honor, bukti pembelian barang dan sebagainya. Penggunaan Buku Kas  Umum,  Buku  kas  Pembantu,  Buku  kas  Pembantu  Bank  dan  Buku  Pembantu  Pajak  belum dilakukan.  Pembukuan  yang  ada  hanya  berupa  Buku  Kas  Umum  dan  rincian  objek  sedangkan pembukuan lain belum diisi secara rutin/lengkap oleh Bendahara.
3) Relaisasi  pada  TK  Pembina  Bula  telah  selesai  sesuai  target  waktu.  tujuan  dan  target  kinerja  TK Pembina Bula telah tercapai sesuai RKAS.
Hasil analisis jawaban responden setelah dicocokan dengan hasil studi dokumentasi ditemui hasil yang sama  bahwa realisasi program pada TK Pembina Bula. Sesuai target waktu, tujuan dan target kinerja  TK  Pembina  Bula  telah  tercapai  sesuai  RKAS,  kesesuaian  antara  realisasi  program  pada  TK Pembina  Bula  sesuai  target  kenerja  TK  Pembina  Bula  menurut  keterangan  dari  manajemen  PAUD lewat wawancara peneliti yang menjelaskan bahwa; “system pengelolaaan Dana BOP 2 tahun terakhir telah mengugunakan aplikasi, maka mulai dari dokumen RKAS hingga laporan Pertanggungjawaban
telah masuk dalam system secara elektronik; limitasi wakt u dan target kinerja lebih terukur”. Semua sekolah harus meyelesaikan laporan tepat waktu dengan menggunakan aplikasi online yang diberikan oleh  dinas  pendidikan.  Keterlambatan  pelaporan  berdampak  luas  pada  pencairan  dana  tahap berikutnya dan dapat menggangu realisasi dana seluruh sekolah penegasan ini sangat penting karena semua dana BOP disalurkan langsung dari pemerintah pusat ke satuan pendidikan masing- masing. Penggunaan  dana  BOP  pada  TK  Pembina  Bula  telah  mengedepankan  prinsip  transparansi  dalam peneglolaan dana BOP. Disamping transparansi, pengelolaam dana BOP pada TK Pembina Bula juga telah menerapkan prinsip akuntabilitas.
Hasil analisis jawaban responden setelah dicocokan dengan hasil studi dokumentasi ditemui hasil yang  berbeda.  Pengelolaan  dana  BOP  pada  TK  Pembina  Bula  belum  sepenuhnya  transparan  dan akuntabel.  Dilihat  dari  aspek  transparansi,  walaupun  ada  pertemuan  dengan  orang  tua  yang  juga melibatkan Stekholder pendidikan baik internal maupun eksternal dalam penyusuna RKAS, namun sekolah  belum  memperlihatkan  jumlah  dana  dan  alokasinya  pada  papan  atau  tempat  yang  mudah diakses  warga  sekolah  bahkan  masyarakat.disamping  itu  sekolah  belum  menempelkan  atau melayangkan laporan penggunaan dana BOP pada papan pengumuman atau tempat umum atau pada media  sosisal  milik  sekolah  yang  bisa  di  akses  oleh  warga  sekolah  dan  Stekholder  baik  internal maupun eksterna.
TK  Pembina  Bula  belum  menerapkan  akuntabilitas  dalam  laporan  pertanggungjawaban keuangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan laporan keuangan belum dilengkapi dengan bukti yang otentik. Misalnya harga barang ada yang belum sesuai dengan patokan harga setempat; kwitansi dan beberapa bukti yang tidak sesuai dengan kegiatan tariff sebenarnya.
Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1). Realisasi pada TK Pembina Bula telah selesai sesuai target waktu. Tujuan dan target kinerja TK Pembina Bula telah tercapai sesuai dengan  RKAS;  2).  Pelaksanaan/penggunaan  dana  BOP  pada  TK  Pembina  Bula  belum  menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam laporan pertanggungjawaban keuangan.

## b. Tahap Pelaksanaan pada TK Gumumae Bula
Pelaksanaan/penggunaan  Dana  BOP  pada  TK  Gumumae  Bula  telah  di  gunakan  sesuai  dengan plafon  anggaran  yang  termuat  dalam  RKAS.  Pencatatan  menurut  pengakuan  responden  telah dilakukan secara baik dan teliti. Penggunaan dana BOP diawali dengan pembukuan yang ketat, semua transaksi  dilakukan  pencatatan  dan  diarsipakan.  Pencatatan/pembukuan  dana  BOP  dari  jawaban responden menggunakan Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu, Buku Kas Pembantu Bank, dan Buku Kas Pembantu Pajak.
Hasil  jawaban  responden  setelah  di  cocokkan  dengan  hasil  studi laporan  pertanggungjawaban ditemui hasil yang sama. Berdasarkan hasil studi dokumentasi awal ditemukan:
1) Penggunaan  Dana  BOP  belum  dicatat  dengan  pembukuan  yang  ketat.  Hal  tersebut  nyata  dari hasil observasi awal terhadap dokumen pembukuan. Pembukuan sudah dilakukan secara teratur baik  walaupun  masih  ada  yang  belum  sempurna  namun  catatan  pemasukan  maupun pengeluarannya. sudah dilakukan penutupan buku pada setiap akhir bulan dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara sehingga diketahui perkembangan posisi keuangan sekolah dan neraca pada bulan berjalan.
2) Semua transaksi sudah dilakukan pencatatan disertai dokumen yang  baik. Hal tersebut terbukti dari  anggaran  yang  dikeluarkan  tercatat  pada  buku  besar  dan  terdokumentasi  secara  lengkap transaksi  seperti  invoice,  bukti  pajak,  SK  kegiatan,  bukti  pembayaran  honor,  bukti  pembelian barang dan sebagainya. Penggunaan Buku Kas Umum, Buku kas Pembantu, Buku kas Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak sudah dilakukan dan diisi secara rutin/lengkap oleh Bendahara.
3) Realisasi pada TK Gumumae Bula telah selesai sesuai target waktu. tujuan dan target kinerja Paud Gumumae Bula telah tercapai sesuai RKAS.
Hasil  analisis  jawaban  responden  setelah  dicocokan  dengan  hasil  stusdi  dokumentasi  ditemui hasil yang sama bahwa realisasi program pada TK Gumumae Bula telah selesai sesuai target waktu.
Di samping itu tujuan dan target kinerja TK Gumumae Bula telah tercapai sesuai RKAS, kesesuaian antara realisasi program pada TK Gumumae Bula sesuai target kinerja TK Gumumae
Semua  sekolah  harus  meyelesaikan  laporan  tepat  waktu  dengan  menggunakan  aplikasi  online yang diberikan oleh dinas pendidikan. Keterlambatan pelaporan berdampak luas pada pencairan dana tahap berikutnya dan dapat menggangu realisasi dana seluruh sekolah penegasan ini sangat penting karena semua dana BOP disalurkan langsung dari pemerintah pusat ke satuan  pendidikan masing- masing.
Penggunaan dana BOP pada PAUD Gumumae Bula telah mengedepankan prinsip transparansi dalam  peneglolaan  dana  BOP.  Disamping  transparansi,  pengelolaam  dana  BOP  pada  PAUD Gumumae Bula juga telah menerapkan prinsip akuntabilitas.
Hasil analisis jawaban responden setelah dicocokan dengan hasil studi dokumentasi ditemui hasil yang  berbeda.  Pengelolaan  dana  BOP  pada  PAUD  Gumumae  belum  sepenuhnya  trasparan  dan akuntabel.  Dilihat  dari  aspek  transparansi,  walaupun  ada  pertemuan  dengan  orang  tua  yang  juga melibatkan Stekholder pendidikan baik internal maupun eksternal dalam penyusuna RKAS, namun sekolah  belum  memperlihatkan  jumlah  dana  dan  alokasinya  pada  papan  atau  tempat  yang  mudah diakses  warga  sekolah  bahkan  masyarakat.disamping  itu  sekolah  belum  menempelkan  atau melayangkan laporan penggunaan dana BOP pada papan pengumuman atau tempat umum atau pada media  sosisal  milik  sekolah  yang  bisa  di  akses  oleh  warga  sekolah  dan  Stekholder  baik  internal maupun  eksterna.  TK  Gumumae  Bula  sudah  menerapkan  akuntabilitas  dalam  laporan pertanggungjawaban keuangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan laporan keuangan sudah dilengkapi dengan bukti yang otentik. Misalnya harga barang sesuai dengan patokan harga setempat; kwitansi dan beberapa bukti yang sudah sesuai dengan kegiatan tariff sebenarnya.
Berdasarkan  hasil  analisis  diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa:  1).  Realisasi  pada  TK Gumumae Bula telah selesai sesuai target waktu. Tujuan dan target kinerja TK Gumumae Bula telah tercapai sesuai dengan RKAS; 2). Pelaksanaan/penggunaan dana BOP pada TK Gumumae Bula belum menerapkan prinsip transparansi dalam laporan pertanggungjawaban keuangan.

## c. Tahapan Pengawasan Pada TK Pembina Bula
1) Tahapan Pengawasan Pada TK Pembina Bula
Pelaksanaan pengawasan dana BOP pada TK Pembina Bula telah dilakukan. Menurut jawaban responden bahwa TK Pembina Bula telah dilakukan audit internal penggunaan dana BOP. Berikut ini hasil  wawancara  dengan  TK  Pembina  Bula  dengan  5  pertanyaan  yang  peneliti  tanyakan  pada  4 responden yaitu Kepala Sekolah, Bendahara, Guru dan Komite Sekolah. Berikut ini hasil wawancara dengan TK Pembina Bula dengan 5 pertanyaan yang peneliti tanyakan pada 4 responden yaitu Kepala Sekolah, Bendahara, Guru dan Komite Sekolah.
Audit  dilakukan  oleh  Manajemen  Kabupaten,  inspektorat  daerah  dan  badan  pengawasan Keuangan  daerah.  Waktu  pelaksanaan  audit  berdasarkan  jawaban  responden  sangat  variatif  yakni sebanyak 100% responden mengatakan dilakukan tiap akhir tahun anggaran.
Hasil  analisis  jawaban  responden  setelah  dicocokan  dengan  hasil  studi  dokumentasi  ditemui hasilnya  berbeda.  Audit  tidak  pernah  dilakukan  oleh  inspektorat  karena  melalui  hasil  studi dokumentasi tidak ditemukan bukti seperti tanggal kunjungan, catatan temuan yang dilakukan oleh tim audit dari inspektorat karena apabila ada audit laporan keuangan dari oleh inspektorat daerah hal tersebut akan dibuktikan dengan penandatanganan buku tamu, penutupan Kas dan dokumen audit yang  berisi  tentang  hal  positif  yang  dicapai  dalam  penegelolaan  dana  BOP.  Namun  pemeriksaan pertanggungjawaban  laporan  keunagan  pada  tahun  2022  di  audit  langsung  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan Daerah.
2) Tahap Pengawasan Pada TK Gumumae Bula
Pelaksanaan pengawasan dana BOP pada TK Gumumae Bula telah dilakukan. Menurut jawaban responden bahwa TK Gumumae Bula telah dilakukan audit internal penggunaan dana BOP. Berikut ini hasil wawancara dengan TK Gumumae Bula dengan 5 pertanyaan yang peneliti tanyakan pada 4
responden  yaitu  Kepala  Sekolah,  Bendahara,  Guru  dan  Komite  Sekolah.  Audit  dilakukan  oleh Manajemen  Kabupaten,  inspektorat  daerah  dan  badan  pengawasan  Keuangan  daerah.  Waktu pelaksanaan  audit  berdasarkan  jawaban  responden  sangat  variatif  yakni  sebanyak  100%  responden mengatakan dilakukan tiap akhir tahun anggaran.
Hasil  analisis  jawaban  responden  setelah  dicocokan  dengan  hasil  studi  dokumentasi  ditemui hasilnya  berbeda.  Audit  tidak  pernah  dilakukan  oleh  inspektorat  karena  melalui  hasil  studi dokumentasi tidak ditemukan bukti seperti tanggal kunjungan, catatan temuanyang dilakukan oleh tim audit dari inspektorat karena apabila ada audit laporan keuangan dari oleh inspektorat daerah hal tersebut akan dibuktukan dengan penandatanganan buku tamu, penutupan Kas dan dokumen audit yang  berisi  tentang  hal  posotif  yang  divapai  dalam  penegelolaan  dana  BOP.  Namun  pemeriksaan pertanggungjawaban  laporan  keunagan  pada  tahun  2022  di  audit  langsung  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan Daerah.
Berdasarkan  hasil  analisis  diatas  dapatlah  ditarik  kesimpulan  bahwa  perencanaan  dana  BOP dilakukan melalui penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan melibatkan kepala  sekolah,  bendahara,  beserta  staf  dewan  guru  temuan  ini  terjadi  yang  sama  di  kedua  Satuan Pendidikan  artinya  kepala  sekolah  memahami  betapa  pentingnya  perlibatan  stekholder  dalam merencanakan  rencana  kerja  dan  anggaran  sekolah  yang  di  danai  dari  dana  BOP.  Kesadaran  ini penting untuk meruduksi keinginan kepala sekolah untuk bekerja sendiri,

## d. Tahap Pelaporan Dana BOP
1) Tahap Pelaporan Pada TK Pembina Bula. Pelaporan dana BOP akan terlihat dari wawancara dengan pihak TK Pembina Bula, Berikut ini hasil wawancara dengan TK Pembina Bula dengan 5 pertanyaan yang  peneliti  tanyakan  pada  4  responden  yaitu  Kepala  Sekolah,  Bendahara,  Guru  dan  Komite Sekolah.
2) Tahap  Pelaporan  Pada  TK  Gumumae  Bula.  Administrasi  keuangan  sekolah  merupakan  langkah pengolahan  keuangan  sekolah  mulai  dari  penerimaan  sampai  dengan  bagaimana mempertanggungjawabkan  keuangan  yang  digunakan  secara  obyektif  dan  sistematis.  Langkah tersebut  sangat  penting  sekali  diperhatikan,  karena  masalah  pembiayaan  adalah  menjadi  sarana vital  bagi  mati  hidupnya  suatu  organisasi  sekolah.  Tahapan  laporan  dilakukan  setiap  pencairan dana BOP. Dilaporkan ke Dianas oleh Kepala sekolah dan bendahara.

## Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan
Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui  wawancara  tersebut  di  atas  dapat  di  lihat  bahwa  yang menjadi factor pendukung pengelolaan dana BOP adalahnya petunjuk Juknis dana BOP jadi semua kegiatan  yang  dilakukan  berdasarkan  Juknis  yang  sudah  ada.  Selanjutnya  factor  pengambat pengelolaan dana BOP adalahnya petunjuk Juknis dana BOP adalah sering mengalami eterlambatan pencairan, sehingga terganggu di jadwal kegiatan sekolah.

## Pembahasan
Efektifitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Jenjang PAUD di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur

## a. Tahap Pelaksanaan Anggaran BOP
Pertama, Pelaksanaan  Angaran  BOP  pada  TK  Pembina  Bula.  Hasil  analisis  jawaban  responden setelah dicocokan dengan hasil studi dokumentasi ditemui hasil yang sama bahwa realisasi program pada TK Pembina Bula telah selesai sesuai target waktu. Disamping itu tujuan dan target kinerja TK Pembina Bula telah tercapai sesuai RKAS, kesesuaian antara realisasi program pada TK Pembina Bula sesuai target kenerja TK Pembina Bula menurut keterangan dari manajemen PAUD lewat wawancara peneliti  yang  menjelaskan  bahwa;  “system  pengelolaaan  Dana  BOP  2  tahun  terakhi r  telah mengugunakan aplikasi, maka mulai dari dokumen RKAS hingga laporan Pertanggungjawaban telah masuk dalam system secara elektronik; limitasi waktu dan target kinerja lebih terukur”.
Kedua, Tahap Pelaksanaan pada TK Gumumae Bula. Pelaksanaan/penggunaan Dana BOP pada TK  Gumumae  Bula  telah  di  gunakan  sesuai  dengan  plafon  anggaran  yang  termuat  dalam  RKAS. Pencatatan menurut pengakuan responden telah dilakukan secara baik dan teliti. Penggunaan dana BOP diawali dengan pembukuan yang ketat, semua transaksi dilakukan pencatatan dan diarsipakan. Pencatatan/pembukuan  dana  BOP  dari  jawaban  responden  menggunakan  Buku  Kas  Umum  (BKU), Buku Kas Pembantu, Buku Kas Pembantu Bank, dan Buku Kas Pembantu Pajak.

## b. Realisasi Penggunaan Dana BOP PAUD
Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa semua lembaga PAUD yang dijadikan sampel dalam penelitian ini tidak memenuhi ketentuan pemanfaatan dana bantuan BOP PAUD. Penggunaan dana  BOP  PAUD  pada  komponen  ketiga  yaitu  kegiatan  pembelajaran  dan  bermain  digunakan dibawah alokasi minimal 37 sampai 47% oleh lembaga PAUD. Temuan ini didukung dari hasil diskusi dengan penyelengaraan PAUD bahwa proporsi kegiatan pembelajaran dan bermain dengan jumlah 50% dari seluruh BOP PAUD dirasakan terlalu besar.
1) Perencanaan Pengelolaan Dana BOP
(a) Pengelolaan Dana BOP di TK Pembina Bula
Penyusunan  Rencana  Kegiatan  Anggaran  Sekolah  (RKAS)  pihak  sekolah  umumnya  harus melibatkan semua komponen sekolah dan Komite Sekolah sekolah. Hal ini tentu dilaksanakan dengan memperhatikan  penyusunan  RKAS  dan  melihat  kalender  pendidikan  sebagai  pedoman  dalam membuat jadwalnya belanja sekolah dan standarisasi harga yang sesuai ketentuan daerah. Rancangan anggaran  yang  di  susun  dalam  RKAS  berupa  belanja  operasional  dan  belanja  modal  dan  belanja pegawai.
Setiap tahun sekolah menyusun  RKAS dan melibatkan Komite Sekolah sekolah, sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, guru dan Komite Sekolah sekolah di TK Pembina Bula dan TK Gumumae Bula tentang Pengelolaan Dana BOP. Berikut ini hasil wawancara dengan TK Pembina Bula dengan 9 pertanyaan yang peneliti tanyakan pada 4 responden yaitu Kepala Sekolah, Bendahara, Guru dan Komite Sekolah.
Dari  hasil  wawancara  antara  kepala  sekolah,  bendahara  dengan  peneliti  ditemukan  bahwa Penggunaan  Dana  BOP  dialokasikan  untuk  belanja  Kegiatan  antara  lain  penerimaan  peserta  didik baru,  dan  lainnya  yang  termuat  dalam  komponen  pembelanjaan  dana  BOP.  Artinya  walaupun pemerintah telah memberikan bantuan dana operasioanl penyelenggara untuk tiap satuan pendidikan, namun masih saja program sekolah yang belum dapat di biayai dengan dana BOP untuk itu diperlukan kerjasama antara sekolah, orang tua dan masyarakat untuk saling bekerjasama dengan mewujudkan program  sekolah yang telah dirancang untuk  kepentingan  warga  sekolah dalam peningkatan  mutu pendidikan di sekolah.
Dana yang dikumpulkan dari sumbangan Komite Sekolah dikelola menurut keterangan kepala sekolah  dan  bendahara  bahwa  tidak  disatukan  dalam  pembukuan/pendapatan  sekolah  akan  tetapi dicatat dalam pembukuan tersendiri.
(b) Pengelolaan Dana BOP di TK Gumumae Bula
Penyusunan  Rencana  Kegiatan  Anggaran  Sekolah  (RKAS)  pihak  sekolah  umumnya  harus melibatkan semua komponen sekolah dan Komite Sekolah sekolah. Hal ini tentu dilaksanakan dengan memperhatikan  penyusunan  RKAS  dan  melihat  kalender  pendidikan  sebagai  pedoman  dalam membuat jadwalnya belanja sekolah dan standarisasi harga yang sesuai ketentuan daerah. Rancangan anggaran  yang  di  susun  dalam  RKAS  berupa  belanja  operasional  dan  belanja  modal  dan  belanja pegawai.
Berdasarkan hasil analisis diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa 1) perencanaan dana BOP dilakukan melalui penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan melibatkan kepala sekolah, Bendahara, serta staf dewan guru. 2) Jumlah dana BOP pada TK Gumumae Bula pada tahun  2022  yakni  sebesar  Rp.  70.000.000,-  Jumlah  dana  tersebut  sesuai  panduan  telah  dialokasikan untuk  belanja  kegiatan  anatara lain: Penerimaan peserta didik baru; pengembangan perpustakaan /
pojok  baca;  pelaksanaan  kegiatan  pembelajaran  dan  bermain;  pelaksanaan  evaluasi  /  asesmen pembelajaran  dan  bermain;  pelaksanaan  administrasi  kegiatan  satuan  pendidikan;  pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan; pembiayaan langganan daya dan jasa; pemeliharaan sarana dan prasarana satuan pendidikan: penyelenggaraan kegiatan kesehatan dan gizi.
Bantuan dana BOP tidak dapat membiayai semua kebutuhan sekolah jadi masih bantuan dana juga dari masyarakat melalui sumbangan uang Komite Sekolah. Artinya walaupun pemerintah telah memberikan bantuan dana operasioanl penyelenggara untuk tiap satuan pendidikan, namun masih saja program sekolah yang belum dapat di biayai dengan dana BOP untuk itu diperlukan kerjasama antara sekolah, orang trua dan masyarakat untuk saling bekerjasama dengan mewujudkan program sekolah yang telah dirancang untuk kepentingan warga sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
Peneliti  melakukan  wawancara  dengan  kepala  sekolah  dan  bendahara  diperoleh  keterangan bahwa  sekolah  mendapatkan dukungan tambahan dana dari komite. Dana yang dikumpulkan dari sumbangan Komite Sekolah dikelola menurut keterangan kepala sekolah dan bendahara bahwa tidak disatukan dalam pembukuan/pendapatan sekolah akan tetapi dicatat dalam pembukuan tersendiri.
(c) Tahapan Pengawasan Pada TK Pembina Bula dan Pengawasan Pada TK Gumumae Bula
Pertama, Tahapan Pengawasan Pada TK Pembina Bula. Hasil analisis jawaban responden setelah dicocokan dengan hasil studi dokumentasi ditemui hasilnya berbeda. Audit tidak pernah dilakukan oleh  inspektorat  karena  melalui  hasil  studi  dokumentasi  tidak  ditemukan  bukti  seperti  tanggal kunjungan, catatan temuan yang dilakukan oleh tim audit dari inspektorat karena apabila ada audit laporan keuangan dari oleh inspektorat daerah hal tersebut akan dibuktikan dengan penandatanganan buku  tamu,  penutupan  Kas  dan  dokumen  audit  yang  berisi  tentang  hal  positif  yang  dicapai  dalam penegelolaan  dana  BOP.  Namun  pemeriksaan  pertanggungjawaban  laporan  keunagan  pada  tahun 2022 di audit langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan Daerah.
Kedua, Pengawasan Pada TK Gumumae Bula . Berdasarkan hasil analisis diatas dapatlah ditarik kesimpulan  bahwa  perencanaan  dana  BOP  dilakukan  melalui  penyusunan  Rencana  Kegiatan  dan Anggaran  Sekolah  (RKAS)  dengan  melibatkan  kepala  sekolah,  bendahara,  beserta  staf  dewan  guru temuan ini terjadi yang sama di kedua Satuan Pendidikan artinya kepala sekolah memahami betapa pentingnya perlibatan stekholder dalam merencanakan rencana kerja dan anggaran sekolah yang di danai dari dana BOP. Kesadaran ini penting untuk meruduksi keinginan kepala sekolah untuk bekerja sendiri,

## (d) Tahap Pelaporan Dana BOP
Pertama, Tahap  Pelaporan  Pada  TK  Pembina  Bula.  Pelaporan  dana  BOP  akan  terlihat  dari wawancara dengan pihak  TK Pembina Bula, Berikut ini hasil wawancara dengan TK Pembina  Bula dengan 5 pertanyaan yang peneliti tanyakan pada 4 responden yaitu Kepala Sekolah, Bendahara, Guru dan Komite Sekolah.
Kedua, Tahap  Pelaporan  Pada  TK  Gumumae  Bula.  Berikut  ini  hasil  wawancara  dengan  TK Gumumae Bula dengan 5 pertanyaan yang peneliti tanyakan pada 4 responden yaitu Kepala Sekolah, Bendahara, Guru dan Komite Sekolah.

## Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan
Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan bantuan  operasional pendidikan pada TK Pembina Bula. Berikut ini hasil wawancara dengan TK Pembina Bula dengan 6 pertanyaan yang  peneliti  tanyakan,  3  pertanyaan  tentang  faktor  pendukung  dan  3  pertanyaa  tentang  faktor penghambat pada 4 responden yaitu Kepala Sekolah, Bendahara, Guru dan Komite Sekolah.
Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan bantuan operasional pendidikan pada TK Gumumae Bula. Selanjutnya factor pengambat pengelolaan dana BOP adalahnya petunjuk Juknis  dana  BOP  adalah  sering  mengalami  eterlambatan  pencairan,  sehingga  terganggu  di  jadwal kegiatan sekolah.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Perencanaan dana  BOP  dilakukan  melalui  penyusunan  rencana  kegiatan  dan  anggaran  sekolah  (RKAS)  dengan melibatakan:  kepala  sekolah  beserta  staf  dan  dewan  guru,  Komite  Sekolah  sekolah  dan  manajemen pada  dinas  pendidikan  yang  membidangi  PAUD,  jumlah  dana  BOP  pada  TK  Pembina  Bula  dalam RKAS tahun 2022 sebesar Rp. 84.700.000,- ( delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah ). dan jumlah Dana BOP pada TK Gumame Bula dalam RKAS sebesar Rp. 70.000.000,-  ( tujuh Puluh Juta Rupiah ). Jumlah dana dari kedua satuan pendidikan tersebut sesuai juknis dialokasikan untuk belanja Kegiatan  anatara  lain:  penerimaan  peserta  didik  baru;  pengembangan  perpustakaan/pojok  baca; pelaksanaan  kegiatan  pembelajaran  dan  bermain;  pelaksanaan  evaluasi/asesmen  pembelajaran  dan bermain; pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan; penegmbangan profesi pendidik dan tenaga  kependidikan;  pembiayaan  langganan  daya  dan  jasa;  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana satuan pendidikan; penyelenggaraan kegiatan kesehatan dan gizi.
Kedua, Realisasi Program Dana BOP pada kedua Lembaga PAUD telah selesai sesuai target waktu. Tujuan dan target kinerja sesuai dengan RKAS pelaksanaan/penggunaan dana BOP pada TK Pembina Bula  dan  TK  Gumumae  Bula  belum  menerapakan  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam laporan  pertanggungjawaban  laporan  Keuangan.Pada  TK  Pembina  Bula  dan  TK  Gumumae  Bula  di tahun 2022 pengawasannya tidak diaudit oleh Inspektorat Daerah melainkan di audit langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku pada awal tahun 2023.
Ketiga, Pelaporan Dana BOP disusun oleh bendahara sekolah dengan pengawasan Kepala Sekolah dan  dilaporkan  kepada  Dinas  Pendidikan,  dengan  menyertakan  bukti  berupa  laporan Pertanggungjawaban anggaaran dana BOP selama 1 Tahun.

## REFERENSI
Akdon., dkk 2017. Manajemen Pembiayaan Pendidikan . Bandung: Remaja Rosdakarya
Alamsjah. 2021. Jurnal Analisis Pengelolaan Keuangan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) Studi Kasus  Pada  TK  Cikoang  di  Kecamatan  Mangarambombang  Kabupaten  Takalar.  Makassar: Universitas Muhamadiyah Makassar
Alwildayanto., dkk. 2017. Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan . Bandung: Widya Padjajaran Arna Ristiyanti Tarida. 2019. Analisis Efektifitas Program BOP PAUD pada Satuan Pendidikan Tahun 2018 . Jakarta: PDSPK Kemendikbud H. Maman Sutarman., dkk. 2016. Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini . Bandung: Pustaka Setia Kemendikbud.  2022.  Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional  Penyelenggaraan Pendidikan  Anak  Usia  Dini,  Bantuan  Operasional  Sekolah,  dan  Bantuan  Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. Jakarta: Kemendikbud
Malik,  Halim  2011,  Pendidikan  Non  Formal  dan  Peranannya  dalam  Pendidikan  Anak UsiaDini,(https://www.kompasiana.com/unik/5500ac49a333115373511973/pendidikan- nonformal-danperanannya-dalam-pendidikan-anak-usia-dini,  diunduh  Maret  2019)  Penjelasan Juknis BOP PAUD 2016. (Online), (http://bangimam-berbagi. blogspot.co.id/2016/02/juknis-BOP- paud-2016.html diunduh 4 September 2016).
Melani.  Erfy  Lalupanda,  2019.  Evaluasi  Implementasi  Program  Bantuan  Operasional  Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan). 1, hal. 56 – 62. Mulyasa H.E. 2019. Manajemen PAUD . Bandung: Remaja Rosdakarya Mulyono. 2010. Konsep Pembiayaan Pendidikan . Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group. Papilaya Josep. 2022. Manajemen Pembiayaan Pendidikan . Sumatera Barat: Azka Pustaka Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  116/PMK.07/2022  Tentang  Perubahan Rincian Dana ALokasi Khusus
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  137  Tahun  2014  tentang  Standar  Nasional PAUD.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis (Juknis)
Penggunaan Dana BOP Penyelenggaraan PAUD.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun  2018  Tentang Petunjuk  Teknis  Penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus  Nonfisik  Bantuan  Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun  2019  Tentang Petunjuk  Teknis  Penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus  Nonfisik  Bantuan  Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Permendikbudristek  Nomor  63  Tahun  2022  Tentang  Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Dana  Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022  Tentang  Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional  Penyelenggaraan Pendidikan  Anak  Usia  Dini,  Bantuan  Operasional  Sekolah,  Dan  Bantuan  Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
Rahayu. Nuraini. 2015. Peningkatan Mutu Pendidikan Di Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Fatimah Desa  Purbayan  Kecamatan  Baki  Kabupaten  Sukuharjo. Tesis, Program  Pasca  Sarjana,  Iain Surakarta.
Raudhah  Farah  Dilla.  (2019).  Jurnal  Manajemen  Keuangan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  Perpektif Wealth Management: Studi Di Tk Ceria Demangan Baru Yogyakarta
Rusman. (2009). Manajemen Kurikulum . Jakarta: Raja Wali Pers Sudiyono.,  Dkk.  2020.  Jurnal  Efektifitas  Pemenafaatan  Dana  Bantuan  Operasional  Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Bop Paud) Tahun 2019 Tedjawati, 2013. Pendanaan Pendidikan Anak Usia Dini. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan , 19 (3), Hlm. 346-363.
Trianto, 2011. Kajian Pustaka, (Online) (Http://Eprints.Uny.Ac.Id/ 17966/2/3.%20bab%20ii.Pdf) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yeti Heryati., Dkk.  2014. Manajemen Sumber Daya Pendidikan . Bandung: Pustaka Setia.