Published every June  and December

## JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)
ISSN:2541-0342 (Online). ISSN:2086-2563 (Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/aset

## Tinjauan Atas Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung
Rina Tresnawati 1 , Erinisa Aini Putri 2
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama, Jalan Cikutra No. 204A, Bandung, Indonesia
rina.tresnawati@widyatama.ac.id 1 ; erinisaputri@gmail.com 2
Abstract. The  paper  aims  to  determine  the  amount  of  contribution  from  the  local  retribution  toward  Local Revenue at Bandung City in the period 2011-2015 and the criteria of effectiveness. This study uses descriptive method,  which  is  a  way  to  collect,  arrange  and  classify  the  data  so  as  to  obtain  a  fairly  clear  picture  of  the problems encountered then will be drawn a conclusion the author to collect the necessary data. From result of analysis that have been processed indicate that contribution of Local Revenue of Bandung City from retribution of  the  average  is  equal  to  7,30%  the  rest  that  is  equal  to  93,7%  from  Original  Revenue Region  sourced  from local tax revenue, income of result of separated area wealth management As well as other income in legitimate PAD. The effectiveness level of local retribution fluctuated where in 2011 get 98,07%, 2012 get 110,5%, 2013 get 114,57%, 2014 get 75,62% and in 2015 get 60,41%.
Keywords : Effectiveness; PAD; Retribution.
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  besarnya  kontribusi  retribusi  daerah  terhadap  Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung selama periode 2011-2015 serta kriteria efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode  deskriptif,  yaitu  suatu  cara  mengumpulkan,  menyusun  dan  mengklasifikasikan  data  sehingga memperoleh  gambaran  yang  cukup  jelas  mengenai  masalah  yang  dihadapi,  kemudian  akan  ditarik  sebuah kesimpulan  penulis  melakukan  pengumpulan  data  yang  diperlukan.  Dari  hasil  analisis  yang  telah  diolah menunjukan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dari retribusi daerah rata-ratanya adalah sebesar  7,30%  sisanya  yaitu  sebesar  93,7%  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  bersumber  dari  pendapatan  pajak daerah,  pendapatan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  juga  pendapatan  lain-lain  dalam PAD  yang  sah.  Tingkat  efektivitas  dari  retribusi  daerah  sendiri  mengalami  fluktuasi  dimana  tahun  2011 mendapatkan 98,07%, 2012 mendapatkan 110,5%, 2013 mendapatkan 114,57%, 2014 mendapatkan 75,62% dan pada tahun 2015 mendapatkan 60,41%.
Kata Kunci : Efektivitas; PAD; Retribusi Daerah.
Corresponding author. rina.tresnawati@widyatama.ac.id ; erinisaputri@gmail.com How  to  cite  this  article. Tresnawati,  Putri.  Tinjauan  Atas  Retribusi  Daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Pemerintah Kota Bandung. Jurnal Akuntansi Riset. Program Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, 9 (2), 73-80
History of article. Received: September 2017, Revision : November 2017, Published : Desember 2017

## PENDAHULUAN Latar Belakang Penelitian
Salah  satu  wujud  kepemerintahan  yang baik  ialah  suatu  pemerintahan  yang memperhatikan  dan  responsif  terhadap kehendak  dan  aspirasi  masyarakat  serta melibatkan  daerah  tersebut  dalam  setiap pengambilan  keputusan  yang  menyangkut berbagai  aspek  kepentingan  masyarakat. Masyarakat  dilibatkan  dan  berpartisipasi dalam  penyusunan  program  pembangunan serta  pengambilan  kebijakan.  Selain  itu manajemen  kepemerintahan  dilaksanakan secara  terbuka  dan  transparan,  serta  dapat dipertanggungjawabkan kepada, masyarakat  menggunakan  prinsip-prinsip pelayanan  untuk  kepuasan  masyarakat, efisiensi,  dan  efektivitas.  Selama  masa orde  baru,  harapan  yang  besar  dari pemerintah daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan  dan  kehendak  daerah  sendiri. Tetapi  yang  terjadi  adalah  ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat  sebagai  wujud  ketidak  berdayaan dari  Pendapatan  Asli  Daerah  dalam membiayai  belanja  daerah.  Beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,  dan  lain-lain  PAD  yang  sah. Empat  komponen  sumber  PAD  tersebut khususnya  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  diharapkan  dapat  memberikan kontribusi yang positif dan untuk peningkatan  PAD.  Sumber  penerimaan daerah Kota Bandung yang sudah dikembangkan salah satunya adalah penerimaan  retribusi.  Dimana  retribusi merupakan  harga  dan  suatu  pelayanan langsung  dari  pemerintah  daerah  yang digunakan  untuk  menyediakan  banyak tempat  di  kota  Bandung.  Beberapa  tahun ini kota Bandung sudah mengalami banyak perubahan  terhadap  sarana  dan  prasarana, dimana  hal  tersebut  bisa  ditetapkan sebagai  kemajuan  dari  Pendapatan  Asli Daerah,  akan  tetapi  dibalik  hal  tersebut terlihat dalam lima tahun terakhir pendapatan retribusi daerah masih
mengalami  naik  turun  pada  saat  realisasi. Oleh  karena  itu penulis  tertarik  untuk meneliti “Tinjauan  atas  Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli
Daerah pada Pemerintah Kota

## Bandung.”

## Identifikasi Masalah
1. Berapakah  besar  kontribusi  retribusi sebagai  sumber  Pendapatan  Asli Daerah Kota Bandung.
2. Bagaimana tingkat efektivitas
penerimaan retribusi Kota Bandung.

## KAJIAN LITERATUR Pendapatan Asli Daerah
Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang  digali  dari  wilayah  daerah  yang bersangkutan  yang  terdiri  dari  hasil  pajak daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  dan  lain-lain  pendapatan  asli daerah  yang  sah.  Menurut    Halim (2004:94) menyebutkan pengertian pendapatan  asli  daerah  yaitu  penerimaan yang  diperoleh  dari  sumber-sumber  dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Menurut  Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pusat  dan Daerah  pasal  1  angka  18  menyebutkan pengertian  pendapatan  asli  daerah  yaitu pendapatan  yang  diperoleh  dari  daerah yang  dipungut  berdasarkan  peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.  Sedangkan  menurut  Widiartini (2014:28) menyebutkan pengertian pendapatan  asli  daerah  yaitu  merupakan pendapatan  yang  bersumber  dari  hasil pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil daerah lain yang sah, yang bertujuan untuk memberikan  keleluasaan  kepada  daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan  otonomi daerah  sebagai perwujudan asas desentralisasi.

## Retribusi Daerah
Menurut Siahaan (2010:616) menyebutkan bahwa pengertian retribusi adalah pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah  daerah  untuk  kepentingan orang  pribadi  atau  badan.  Menurut Munawir  (2011:85)  menyebutkan  bahwa pengertian  retribusi  adalah  iuran  kepada pemerintah  yang  dapat  dipaksakan  dan dapat  jasa  balik  secara  langsung  dapat ditunjuk.  Paksaan  disini  yakni  bersifat ekonomis  karena  siapa  saja  yang  tidak merasakan  jasa  balik  dari  pemerintah, tidak  dikenakan  iuran.  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  pasal  1  ayat  10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan  bahwa  retribusi  daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/atau diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”
Kontribusi Retribusi
Menghitung  kontribusi  dilakukan  dengan membandingkan penerimaan retribusi daerah periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  periode tertentu  pula.  Semakin  besar  hasilnya berarti  semakin  besar  pula  peranan retribusi  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah,  begitu  pula  sebaliknya  jika  hasil perbandingannya  terlalu  kecil  berarti peranan retribusi daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga kecil. Menurut Mahmudi (2005) untuk mengukur kontribusi dapat dihitung dengan :
Kontribusi PAD
= Kontribusi Retribusi

## PAD
× 100%
Untuk mengetahui sejauh mana dana bagi hasil retribusi dalam memberikan kontribusi.  Maka  dikategorikan  baik apabila  rasio  yang  dicapai  minimal  50%. Untuk  mengukur  nilai  kontribusi  secara lebih  rinci  digunakan  kriteria  kontribusi ke dalam enam tingkat kontribusi sebagai berikut :

## Tabel 2.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Retribusi Daerah
Persentase Kriteria 0% - 10% Sangat Kurang 10% - 20% Kurang 20% - 30% Sedang 30% - 40% Cukup Baik 40% - 50% Baik ≥ 50% Sangat Baik Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 Efektivitas Menurut Mardiasmo (2009:232),
menyebutkan
bahwa efektivitas
menggambarkan  tingkat  pencapaian  hasil program  dengan  target  yang  ditetapkan. Secara  sederhana  efektivitas  merupakan perbandingan outcome (hasil)  dengan output (target).  Menurut  Halim  (2008:93), rumus perhitungan rasio  efektivitas adalah sebagai berikut :
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖
Target × 100%
Halim  (2008:93)  menyatakan  bahwa dalam  perhitungan  efektivitas  apabila yang  dicapai  minimal  satu  atau  100% maka  rasio  efektivitas  semakin  baik artinya  semakin  efektif.  Demikian  pula sebaliknya,  semakin  kecil  persentase efektivitasnya  semakin  tidak  efektif. Kriteria  yang  digunakan  untuk  menilai efektivitas pemungutan pajak atau
retribusi  secara  lebih  rinci  digunakan kriteria  kepemendagri  No.690.900.327 Tahun  1996  tentang  Pedoman  Penilaian Kriteria Efektivitas sebagai berikut : Tabel 2.2 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Retribusi Daerah Persentase Kriteria >100% Sangat Efektif 90-100% Efektif 80-90% Cukup Efektif 60-80% Kurang Efektif <60% Tidak Efektif
Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan metode  deskriptif.  Menurut  Sugiyono (2005:  21)  pengertian  metode  deskriptif adalah  metode  yang  digunakan  untuk menggambarkan  atau  menganalisis  suatu hasil  penelitian.  Oleh  karena  itu  penulis menggunakan  metode  deskriptif  untuk menggambarkan  dan  menggunakan  data yang  telah  diperoleh  pada  lokasi  tinjauan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi  pendapatan retribusi daerah dan tingkat  efektivitasnya  pada  PAD,  dan kemudian membuat kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perhitungan Kontribusi Retribusi Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara  Pemerintah pusat  dan  Daerah,  kota  Bandung  sudah mulai mengatur daerahnya sendiri termasuk  dalam  masalah  keuangannya. Untuk mengetahui seberapa besar penerimaan  daerah  yang  berasal  dari retribusi  daerah,  berikut  ini  data  yang diambil  dari  tahun  2011-2015  pada  tabel
4.1 dan 4.2 :

## Tabel 4.1 Rekapitulasi Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Bandung
Tahun Target Retribusi Realisasi Retribusi 2011 73.090.784.230 71.684.532.455 2012 71.174.028.328 78.649.880.372 2013 100.816.228.425 115.508.351.284 2014 131.157.749.867 99.192.319.387 2015 107.563.238.797 64.985.847.830
Sumber : Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung
Dari tabel  4.1 diatas  dapat  dilihat realisasi dan  target  penerimaan  retribusi  daerah mengalami  fluktuasi  dari  tahun  ke  tahun. Pada  tahun  2011  target  retribusi  daerah mencapai  Rp73.090.784.230,  tahun  2012 target  retribusi  mengalami  penurunan menjadi  Rp71.174.028.328,  tahun  2013 dan  2014  target  retribusi  naik  berturut- turut  menjadi  Rp100.816.228.425,  dan
Rp131.157.749.867, dan tahun 2015 target retribusi  mengalami  penurunan  kembali menjadi  Rp107.563.238.797.  Sedangkan pada  realisasinya  tahun  2011  mencapai Rp71.684.532.455,  pada  tahun  2012  dan 2013 naik berturut-turut menjadi Rp78.649.880.372 dan Rp115.508.351.284 lalu di tahun 2014 dan 2015 turun menjadi Rp99.192.319.387 dan Rp64.985.847.830 .

## Tabel 4.2 Rekapitulasi Realisasi Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota
Bandung Tahun Kontribusi Retribusi Pendapatan Asli Daerah 2011 71.684.532.455 1.716.057.298.378 2012 78.649.880.372 1.442.775.238.323 2013 115.508.351.284 1.005.583.424.429 2014 99.192.319.387 833.254.175.288 2015 64.985.847.830 1.859.694.643.505 Sumber : Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung Dari tabel  4.2 diatas  dapat  dilihat realisasi PAD tahun 2011 mencapai Rp1.716.057.298.37,  tahun  2012  sampai dengan  tahun  2014  mengalami  penurunan yaitu sebesar Rp1.442.775.238.323, Rp1.005.583.424.429 dan Rp833.254.175.288,  dan  pada  tahun  2015 naik menjadi Rp1.859.694.643.505.
Berdasarkan  uraian  tersebut  penerimaan retribusi  di  Kota  Bandung  dalam  jangka waktu  5  tahun  antara  tahun  2011-2015 mengalami fluktuasi. Dalam hal ini dengan penerimaan retribusi daerah yang berfluktuasi
dapat mempengaruhi Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kota Bandung.  Langkah  untuk  mengetahui berapa  kontribusi  retribusi  daerah  dalam Pendapatan Asli Daerah yaitu :

## Kontribusi PAD
= Kontribusi Retribusi
PAD 𝑥 100%
Sumber : DPKAD Kota Bandung
Dimana hasil pertahunnya adalah : Tahun 2011 = 71.684.532.455 1.716.057.298.378 × 100% = 4,17% Tahun 2012 = 78.649.880.372 1.442.775.238.323 × 100% = 5,45% Tahun 2013 = 115.508.351.284 1.005.583.424.429 × 100% = 11,48% Tahun 2014 = 99.192.319.387 833.254.175.288 × 100% = 11,90% Tahun 2015 = 64.985.847.830 1.859.694.643.505 × 100% = 3,49%

## Tabel 4.3 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Sumber : data diolah kembali
Tingkat
Efektivitas
Penerimaan

## Retribusi
Efektivitas  retribusi  daerah  menunjukkan kemampuan  pemerintahan  daerah  dalam
mengumpulkan  retribusi  daerah  sesuai dengan jumlah penerimaan retribusi daerah yang  ditargetkan.  Efektivitas  retribusi daerah  merupakan  perbandingan  antara realisasi  dan  target  penerimaan  retribusi daerah,  sehingga  dapat  digunakan  sebagai
Tahun Kontribusi Kriteria 2011 4,17% Sangat Kurang 2012 5,45% Sangat Kurang 2013 11,48% Kurang 2014 11,90% Kurang 2015 3,49% Sangat Kurang Rata-Rata 7,30% Sangat Kurang
ukuran  keberhasilan  dalam  melakukan pungutan.  Berikut  ini  adalah  rumus  untuk efektivitas retribusi daerah :
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 Target × 100% Sumber : Bapenda Kota Bandung
Tabel 4.4 Efektivitas Retribusi Daerah Kota Bandung
Tahun Target Realisasi Persentase Efektivitas Tingkat Efektivitas 2011 73.090.784.230 71.684.532.455 98,07% Efektif 2012 71.174.028.328 78.649.880.372 110,50% Sangat Efektif 2013 100.816.228.425 115.508.351.284 114,57% Sangat Efektif 2014 131.157.749.867 99.192.319.387 75,62% Kurang Efektif 2015 107.563.238.797 64.985.847.830 60,41% Kurang Efektif Rata-Rata 91,83% Efektif

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  hasil    tinjauan  atas  retribusi daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah pemerintah  kota  Bandung,  maka  penulis memberikan  kesimpulan  sebagi  berikut: (1)  Dalam  lima  tahun  (2011-2015) retribusi kota Bandung mengalami fluktuasi  target  dan  penurunan  realisasi pada  2014-2015,  meskipun  seperti  itu berbeda  dengan  pengaruhnya  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  yang  ternyata mengalami  penurunan  pada  tahun  kelima dimana  tahun  2011  sampai  tahun  2014 naik  berturut-turut  yaitu  sebesar  4,17%, 5,45%, 11,48%, 11,90%, tetapi mengalami penurunan  yang  sangat  pesat  pada  tahun 2015 yang hanya mendapatkan 3,49% saja. Dalam  lima  tahun  pengaruh  retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah mendapatkan  rata-rata  7,30%  dari  100% Pendapatan Asli Daerah yang didapat. Hal ini  membuktikan  bahwa  92,7%  dari Pendapatan  Asli  Daerah  yang  didapat berasal  dari  pendapatan  pajak  daerah, pendapatan  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan, dan juga Pendapatan Asli Daerah dari lain-lain yang sah.  Dan  juga  kita  bisa  melihat  bukan karena retribusi daerah mengalami fluktuasi  target  dan  penurunan  realisasi pada  2014-2015  akan  terjadi  hal  yang sama  pada  pengaruh  terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  yang  hanya  mengalami
penurunan  pada  tahun  2015  saja.  (2) Dilihat  dari  target  dan  realisasi  retribusi daerah  kota  Bandung  efektivitas  retribusi pada  tahun  2011  termasuk  dalam  kriteria efektif,  pada  tahun  2012-2013  termasuk dalam  kriteria  sangat  efektif,  dan  tahun 2014-2015  termasuk  dalam  kriteria  tidak efektif,  meskipun  mengalami  fluktuasi dalam  lima  tahun  (2011-2015)  retribusi daerah termasuk dalam kriteria efektif.

## Saran
Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan  penulis  atas  tinjauan  retribusi daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah pemerintah  kota  Bandung,  maka  penulis memberikan beberapa saran yaitu :
(1) Bagi Instansi Terkait. Pemerintah harus melakukan peninjauan lebih lanjut tentang retribusi  daerah  dimulai  dari  sistem, pekerja,  dan  juga  mengajak  warga  daerah untuk  lebih  sadar  dengan  adanya  retribusi agar  penerimaan  yang  didapat  bisa  terus dilaksanakan  dengan  baik,  meskipun pembangunan kota Bandung sudah banyak mengalami  kemajuan  tetapi  tetap  saja penerimaan  retribusi  juga  suatu  hal  yang penting  untuk  kemajuan  daerah  kota Bandung yang  mungkin kedepannya menjadi  daerah  untuk  penerapan  retribusi terbaik. (2) Bagi Peneliti Selanjutnya. Bagi peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat meneliti retribusi untuk tahun-tahun kedepannya secara teliti, dapat
memberitahukan  retribusi  secara  spesifik seperti  mengetahui  tarif  retribusi  dari beberapa  Dinas  yang  berada  di  Kota Bandung,  serta  dapat  memperbandingkan pengaruh  dan  efektivitas  antara  retribusi Kota Bandung dan retribusi dari luar Kota Bandung.

## REFERENSI Buku
Bratakusumah, S. Deddy, Solihin, Dadang.
2001.  Otonomi  penyelenggaraan pemerintah daerah. Jakarta :
Gramedia Pustaka Utama. Dr.  Abuyamin,  Oyok.  2012.  Perpajakan pusat  dan  daerah.  Edisi  kedua
Bandung : Humaniora
Halim,  Abdul.  2004.  Akuntansi  Keuangan
Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
Susantih,  Heny,  Saftiana,  Yulia.  2010.
Perbandingan  Indikator  akinerja Keuangan Pemerintah  Propinsi
se  Sumatra  Bagian  Selatan.  Jurnal
Simpoisium Nasional  Akuntansi XII Ikatan Akuntansi Indonesia.
Kaho, Josef Riwu. 2005. Prospek Otonomi
Daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi  Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jakatra : PT.Raja Grafindo Persada. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : ANDI. Munawir. 2011. Analisis Laporan Keuangan. Edisi kesebelas.
Yogyakarta : Liberti.
Natia.  2014,  Field  Research  (Studi Lapangan), Jakarta.
Siahaan,  P.  Marihot.  2010.  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah.  Jakarta  : PT.Rajagrafindo Persada.
Soelarno, Slamet.  2000. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : Aksara
Widiartini,  Ketut.  2014.  Otonomi  Daerah.
Bali  :  Universitas  Pendidikan Ganesha.
Yani,  Ahmad.  2002.  Hubungan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.  Jakarta  : Raja Grafindo Persada. Undang-Undang Kepermendagri Nomor 690.900.327 Tahun  1996  Tentang  Pedoman Penilaian Kriteria Efektivitas Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan  Perhubungan  dan Retribusi di Bidang Perhubungan Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan  Pemerintah  66  Tahun  2001 Tentang Retribusi Daerah Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999) Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004
Tentang  Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Pengganti Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999) Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Pengganti Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997)
Alamat website : dishub.bandung.go.id www.pubinfo.id www.dpkadbandung.info