## STUDI PASAL 53 KHI DALAM PERSPEKTIF MUI JEPARA

## Asep Rojudin
Keyword: Indonesian  Ulama  Council (MUI)  Kabupaten  Jepara, article 53 of the Compilation of Islamic Law (KHI)

## Abstract
An analysis of article 53 of the KHI concerning pregnant marriages is reviewed by the Indonesian Ulama Council (MUI).   Syariah and Law  faculty  of  Nahdlatul  Ulama  Islamic  University  (UNISNU) Jepara. This study aims to determine the correlation between the Compilation  of  Islamic  Law  (KHI)  of  the  Indonesian  Ulama Council and how the views of the Indonesian Ulama Council (MUI) on article 53 KHI (marrying pregnant). This research includes into qualitative research. In analyzing this research, the author uses a juridical-normative  method  that  is  research  on  the  principles  of law  carried  out  on  legal  norms  which  are  the  standards  for behaving  or  doing  appropriate  deeds.  The  Indonesian  Ulama Council, which has an important role and authority in arguing or giving  legal  opinions  in  the  midst  of  society  and  its  used  as  an influential  consideration  for  the  Islamic  community,  especially Jepara Regency, has a lot of marriage dispensations in the Jepara District Religion Court for various reasons, but one of them is the occurrence  of  pregnant  marriages  (pregnancy  outside  marriage) in Jepara district. So the writter intends to conduct an analysis of article 53 of the Compilation of Islamic Law which will be reviewed from  the  views  of  the  Indonesian  Ulama  Council,  especially  in Jepara  district.  The  Compilation  of  Islamic  Law  has  been regulated, as a consideration of marriage dispensation which until now  has  been  made  a  decision  and  an  alternative  to  save  the family's good and efforts to keep a child from being pregnant as a result. With Article 53 KHI and the opinion of the Jepara Regency MUI  which  has  been  written  in  the  contents  of  a  scientific  work which  consists  of  the  correlation  between  KHI  and  MUI  in establishing  a  law,  and  the  MUI's  view  of  article  53  KHI  which discusses marriage intermarriage with the scope of Jepara district. Based  on  this  research  it  can  be  concluded  that  pregnancy marriage in this thesis provides the view that the MUI explained: pregnant marriages should be legally married as soon as possible and  written  legally  in  KUA  with  men  who  doing  the  sex  out  of marriage with a duration  of  time before 6 months pregnancy, so the child gas a nasab from his father.

## Abstrak
Analisis pasal 53 KHI tentang kawin hamil di tinjau dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) Majelis  Ulama  Indonesia    dan    bagaimana  pandangan    Majelis Ulama    Indonesia    (MUI)  tentang  KHI  pasal  53  (kawin  hamil). Penelitian ini termasuk Penelitian kualitatif. Dalam menganalisis

## PC PMII Jepara shynoda3@gmail.com

## Kata Kunci:
MUI  Kabupaten  Jepara, KHI Pasal 53
penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis-normatif yaitu penelitian    terhadap    asas-asas    hukum    dilakukan    terhadap norma-norma    hukum  yaitu  yang  merupakan  patokan-patokan untuk  bertingkah  laku  atau  melakukan  perbuatan  yang  pantas. Majelis  Ulama  Indonesia  yang  memiliki  peran  penting  dan wewenang  dalam  berpendapat  atau  memberikan  opini  hukum  di tengah-tengah masyarakat dan dijadikan suatu pertimbangan yang berpengaruh bagi masyarakat Islam khususnya Kabupaten Jepara, banyak sekali dispensasi nikah di  Pengadilan Agama Kabupaten Jepara  dengan  berbagai  alasan,  namun  salah  satunya  karena terjadinya kawin hamil (hamil di luar nikah) di kabupaten Jepara. Maka  penulis  bermaksud  melakukan  analisis  terhadap  pasal  53 Kompilasi  Hukum  Islam  yang  akan  di  tinjau  dari  pandangan Majelis  Ulama  Indonesia  khususnya  di  kabupaten  Jepara. Kompilasi  Hukum  Islam  telah  mengatur,  sebagai  pertimbangan dispensasi nikah yang  sampai   saat   ini   dijadikan   keputusan dan   alternatif   untuk menyelamatkan nama baik keluarga maupun upaya dalam menjaga nasab seorang anak hasil dari kawin hamil. Dengan pasal 53 KHI dan pendapat MUI kabupaten Jepara yang telah  ditulis  di  dalam  isi  karya  ilmiah  yang  terdiri  dari  korelasi KHI dengan MUI dalam menetapkan suatu hukum, dan pandangan MUI mengenai pasal 53 KHI yang membahas tentang kawin hamil dengan  ruang  lingkup  wilayah  kabupaten  Jepara.  Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya Kawin hamil pada skripsi ini memberikan pandangan bahwa MUI mejelaskan: kawin  hamil  harus  sesegera mungkin  dinikahkan secara sah  dan tercatat di KUA dengan pria yang menghamilinya dengan durasi waktu sesbelum 6 bulan  di dalam kandungan agar anak tersebut memiliki nasab dari ayahnya.

## Pendahuluan
Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan   untuk   menikah, karena      menikah      merupakan gharizah insaniyah (naluri  kemanusiaan).  Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah   yaitu perkawinan,  maka  ia  akan  mencari  jalan-jalan setan    yang  banyak  menjerumuskan  ke  lembah hitam. Islam telah menjadikan ikatan perkawinan  yang  sah  berdasarkan  Al-Qur’an dan  Sunnah  sebagai  satu- satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami ( Asy- Syarif, 2012: 5).
Allah Swt berfirman dalam surat An-Nisa’ :
“Hai  sekalian  manusia,  bertaqwalah  kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri seorang  diri,  dan  dari  padanya  Allah  SWT Menciptakan isterinya, dan darinpada keduanya Allah SWT memperkembangbiakan laik-laki dan perempuuan  yang  banyak.  Dan  bertakwalah kepada    Allah  SWT    yang    dengan (mempergunakan)  nama-Nya  kamus  saling meminta  satu  sama  lain,  dan  (peliharalah) hubungan  silaturahim.  Sesungguhnya  Allah SWT  selalu  menjaga  dan  mengawasi  kamu.” (An-Nissa’ : 1).
Allah  Swt  telah  mengembangbiakan  kalian dari  satu  jiwa  (Adam)  yang  diciptakan-Nya dari    tanah,    kemudian    Dia  ciptakan  pula isterinya  bernama  Hawa  (Al-Maraghi,  1993: 317).
Pernikahan  juga  merupakan  wujud  realisasi janji  Allah  Swt  menjadikan  kaum  perempuan sebagai  isteri  dari  jenis  (tubuh)  laki-laki,  agar
nyatalah kecocokan dan sempurnalah kemanusiaan.  Dia  juga  menjadikan  rasa mawaddah dan ar-rahmah antara  keduanya supaya  saling  membantu  dalam  melengkapi kehidupan (Wahbah Az-Zuhaily, 1991: 69)
Akhir-akhir ini dinamika perubahan peradaban  manusia  kian  akseleratif.  Sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman, manusia semakin  banyak  kehilangan  nilai-nilai  yang diyakini sebelumnya. Manusia semakin dihadapkan  pada  perbenturan  erosi  nilai-nilai moral dan keluhuran. Budaya permisif dan serba ”terbuka”  memerangkap  manusia  hingga berkubang  di  dunia  kemaksiatan  (Mukhlisin Muzarie, 2002: 3).
Hamil  diluar  nikah  adalah  sesuatu  yang sangat  tabu  di  Indonesia  dan  merupakan  hal yang  masuk  kategori  zina  dalam  Islam. Larangan  zina  dalam  Islam  sangatlah  jelas. Hamil  di  luar  nikah  merupakan  perbuatan  zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika  hamil  diluar  nikah  telah  terjadi  maka akan  muncul  masalah  yaitu  aib  bagi  keluarga. Dengan  terjadinya  hamil  diluar  nikah,  maka pasangan  tersebut  diharuskan  untuk  segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar (Mulkhan Abdul Munir, 2002: 7).
Dalam kitab KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada  bab  VIII  pasal  53  KHI  yang  mengatur perkawinan  wanita  hamil  di  luar  nikah  (hamil dari zina), selengkapnya sebagaai berikut: 1. Seorang  wanita  hamil  di  luar  nikah  dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan   wanita   hamil   yang   disebut
pada   ayat   (1)   dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan  dilangsungkanya  perkawinan  pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir (KHI, 2017: 338). Dengan ketentuan tersebut maka perkawinan wanita hamil dari zina dipandang   sama   dengan kasus   perkawinan   wanita   yang   tidak   hamil. Sepanjang  persyaatan  menurut  syari’at  dan undang-undang telah dipenuhi dapat dilaksanakan perkawinanya  dihadapan pegawai pencatatan nikah dan diselenggarakan penatatanya tanpa menunggu legislasi pengadilan (Muzarie, 2002: 114).
Menurut  fatwa  MUI  Pusat  yang  telah ditetapkan tanggal, 18 Rabi’ul Akhir 1433 H/ 10 Maret  2012  M,  No.  11  tahun  2012  tentang kedudukan  anak  hasil  zina  dan  perlakuanya terhadapnya yaitu:
1. Anak  hasil  zina  tidak mempunyai  hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak  hasil  zina  tidak  menanggung  dosa perzinaan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang mengakibatkan kelahirannya
4. Pezina    dikenakan    hukuman    hadd    oleh pihak    yang    berwenang,untuk  kepentingan menjaga keturunan yang sah ( hifzh al-nasl ).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan
hukuman ta’zir lelaki pezina yang
mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan     memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. 6. Hukuman  sebagaimana  dimaksud  nomor  5 bertujuan  melindungi  anak,  bukan    untuk mensahkan    hubungan    nasab    antara    anak tersebut    dengan  lelaki  yang  mengakibatkan kelahirannya (Fatwa MUI tahun 2012) Dan  wali  nikah  bagi  anak  perempuan  dari hasil nikah hamil adalah termasuk juga problem tersendiri  dari  diperbolehkanya  nikah  hamil (kawin hamil). ketika wanita hamil karena zina ini  akhirnya  menikah  dengan  laki-laki  yang menghamilinya  atau  bukan,  maka  masalah berikut  adalah  siapa  yang  nantinya  berhak menjadi wali nikah, jika anak yang terlahir dari perkawinan tersebut adalah seorang gadis.
Hal  inilah  yang  kemudian  menjadi  masalah antara aturan Fiqh dan Undang-undang. Masalah ini  berawal  dari  penentuan  status  anak  yang terlahir dari pernikahan tersebut, apakah anak ini dinasabkan  kepada  bapak  ibunya  atau  hanya kepada  ibunya  saja.  Jika  ia  dinasabkan  kepada bapaknya  maka  sang  bapak  bisa  menjadi  wali nikah,  namun  jika  tidak  maka  yang  berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim (Tamyiz, 2014: 42-43).
Berdasarkan      uraian-uraian      yang      telah dipaparkan,   maka   kajian ini difokuskan untuk menjawab    persoalan  tentang  bagaimana Pandangan    MUI    Kabupaten    Jepara    tentang Pasal  53  KHI tentang kawin hamil.

## Metode Penelitian
Adapun  metode  yang  digunakan  penelitian ini  adalah  jenis  penelitian  kualitatif  dengan pertimbangan  fenomena  kawin  hamil  banyak terjadi di masyarakat Kabupaten Jepara.
Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis- normatif  karena  pendekatan  kajiannya  adalah perundang-  undangan  dengan  tinjauan  dari pendapat MUI yang berbasis ijtihad para ulama.
Kemudian  metode  yang  digunakan  adalah metode  deskriptif analitis dimana peneliti akan mendeskripsikan masalah yaitu pandangan MUI Jepara  terhadap  data  primer  berupa  Kompilasi Hukum  Islam  pasal  53  tentang  kawin  hamil setelah itu menganalisanya dengan menggunakan  metode  analisis  deduktif  yang melibatkan data sekunder berupa Al-Quran, Al- Hadits,  Ushul  Fiqih,  buku-buku  karangan ilmiah,  jurnal-jurnal,  kitab-  kitab  kuning  dan perundang-undangan  lainnya  dengan  teknik eksploratoris  yaitu    mewawancarai  secara langsung  pihak  terkait      yang  erat  kaitannya dengan  masalah  yang  diajukan.  Permasalahan yang dikaji secara umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
Pernikahan  adalah  akad  yang  menghalalkan pergaulan  dan  membatasi  hak  dan  kewajiban serta  tolong  menolong  antara  seorang  laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.
Maka  nikahilah  wanita-wanita  (lain)  yang kamu  senangi  dua,  tiga, atau  empat.  Kemudian jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil, maka (nikahilah) seorang saja. (An-Nisa, 8: 3).
Nikah menurut bahasa artinya “mengumpulkan”.  Dan  jika  menurut  syarak artinya  adalah  akad  yang  telah  terkenal  dan
memenuhi rukun-rukun serta syarat (yang telah tertentu)  untuk  berkumpul  (Taqiyudin,    t.th: 268).
Dalam bahasa indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang memiliki arti membentuk keluarga  dengan  lawan  jenis,  melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan    dapat    disebut    juga    dengan “pernikahan”,  yang  diambil  dari  bahasa  arab yaitu nikah) نكاح (yang artinya mengumpulkan, saling  memasukan,  dan  digunakan  untuk  arti bersetubuh ( Wathi ). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan  untuk  arti  persetubuhan  (coitus), juga untuk arti akad nikah (Ghozali, 2010: 7).
Menurut  pendapat  Sulaiman  Al-Mufarraj: Nikah, menurut bahasa: al-jam’u dan al-dhamu yang  artinya  kumpul.  Makna  nikah      ( Zawaj ) bisa  diartikan  ( wath’u  al-zaujah )  bermakna menyetubuhi  isteri.  Definisi  yang  hampir  sama dengan  penjelasan  di  atas  juga di  kemukakan oleh Rahmat Hakim,  bahwa  kata  nikah  berasal dari  bahasa  Arab  “ nikahun ”  yang merupakan masdar      atau  asal  kata  dari  kata  kerja  (fi’il madhi)  “ nakaha ”,  sinonim “tazawwaja” kemudian  diterjemahkan  sebagai  perkawinan (Tihami, 2014: 7).
Di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) yang  juga  mengatur  dasar  perkawinan    dalam pasal    1    menyebutkan:    “Perkawinan    ialah ikatan    lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasakan  ketuhanan Yang Maha Esa (KHI, 2017:2).
Dari  berbagai  kitab  yang  penulis  dapatkan,
menjelaskan  sebuah hukum dalam perkawinan berdasarkan  kondisi  yang  terjadi  sehingga terdapatlah beberapa hukum terjadinya perkawinan yang di tinjau dari beberapa kondisi: 1. Sunnah,  bagi  orang  yang  mempunyai keinginan menikah dan tidak takut terjerumus dalam perzinaan bila harus menundanya. Hal tersebut  sesuai  maslahat  kaum  laki-laki, perempuan, dan umat manusia secara umum (Ibrahim, At-Tuwaijiri, 2014: 1015)..
2. Wajib,    bagi    seorang    yang    merasa    takut terjerumus    kedalam    perzinaan  seandainya tidak  melangsungkan  pernikahan.  Sehingga sepatutnya  kedua  calon  mempelai  harus berniat  bahwa  pernikahan  mereka  untuk menjaga  diri  agar  tidak  terjerumus  pada perbuatan  yang  diharamkan  Allah  Swt. Dengan  demikian  hubungan  seksual  mereka berdua dicatat sebagai pahala keduanya (At- Tuwaijiri, 2014: 1015).
3. Haram,  bagi  orang  yang  tidak  mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta  tanggung  jawab  untuk  melaksanakan kewajiban-  kewajiban  dalam  rumah  tangga sehingga apabila perkawinan di langsungkan maka akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka  hukum  melakukan  perkawinan  bagi orang tersebut adalah haram (Ghozali, 2010: 20).
4. Makruh  yakni  hukum  perkawinan  yang dimakruhkan  bagi  seseorang  yang  dalam kondisi  campuran.  Seseorang  mempunyai kemampuan    harta  biaya  nikah  dan  tidak dikhawatirkan  terjadi  maksiat  zina,  tetapi
dikhawatirkan  terjadi  penganiayaan  isteri yang tidak sampai ke tingkat  yakin (Azzam, Wahhab, 2009: 46).
5. Mubahnya    perkawinan    yaitu    seseorang dalam    kondisi    normal,    artinya  memiliki harta,  tidak  khawatir  dirinya  melakukan maksiat zina sekalipun membujang lama dan tidak  dikhawatirkan  berbuat  jahat  terhadap isteri (Azzam, Wahhab, 2009: 47)
Secara  personal  hukum  perkawinan  akan berbeda  dan  disesuaikan  dengan  kondisi mukallaf , baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi  kemampuan hartanya (Azzam, Wahhab, 2009: 44).
Sebagaimana      diungkapkan      oleh Mohammad      Daud      Ali,      bahwa  Undang- Undang Perkawinan (UUP) yang mulai berlaku efektif 1 Oktober 1975 mempunyai tiga ciri khas jika dibandingkan dengan Undang-undang  atau hukum perkawinan sebelumnya, yaitu:
1. Asasnya, bahwa dalam  UUP asasnya  adalah Agama.  Agama  atau  hukum  agama  yang dipeluk  oleh  seorang  yang  menentukan  sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pasal 2 ayat (1):  “Perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaanya  itu”  (Kansil,
1986: 227).
2. Tujuanya,  sesuai  dengan  pasal  1  bahwa
“Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa”.  Membentuk  keluarga bahagia  itu,  dalam  penjelasannya  berkaitan
erat  dengan  keturunan,  pemeliharaan  dan pendidikan (keturunan) yang menjadi hak dan kewajiban  (kedua)  orang  tua  (Kansil,  1986: 227).
3. Sifatnya,  yakni  mengangkat  harkat  dan derajat (kedudukan) kaum wanita yakni para isteri  dengan  adanya  ungkapan  jelas  dalam Undang-undang  tersebut  bahwa  hak  dan kedudukan  isteri  dalam  kehidupan  keluarga dan masyarakt (Ghofur, Anshori, 2011: 28). Dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) telah diatur mengenai dasar hukum perkawinan yang di atur pada pasal 2 (ayat 1-2), yakni:
1. Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap  perkawinannya  dicatat  menurut peraturan perundang-undaangan yang berlaku (KHI, 2017: 2).
Jumhur  Ulama  sepakat  bahwa  rukun perkawinan itu terdiri atas:
a. Adanya  calon  suami  dan  isteri  yang  akan melakukan perkawinan.
b. Adanya  wali  dari  pihak  calon  pengantin wanita.
c. Adanya 2 orang saksi.
d. Shigat akad  nikah,  yaitu  ijab  qabul  yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh pengantin laki-laki (Ghozali, 2010: 46).
Tentang  jumlah  dari    rukun  perkawinan berbeda-beda pendapat terutama dari kalangan 4 mazhab sendiri.
Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu  ada  5  macam,  yaitu:  wali  dari  pihak
perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki,    calon    pengantin    perempuan,    dan shigat akad  nikah  (Ghozali, 2010: 47).
Imam syafi’i berpendapat bahwa rukun nikah itu  ada  5  macam,  yaitu:  calon  pengantin  laki- laki, calon pengantin perempuan, wali, 2 orang saksi, dan shigat akad nikah (Ghozali, 2010: 48), Menurut  ulama  Hanafiyah,  rukun  nikah  itu hanya  ijab  dan  qabul  saja  (yaitu    akad    yang dilakukan    oleh  pihak    wali    perempuan  dan calon pengantin laki-laki), (Ghozali, 2010: 48).
Pendapat  yang  mengatakan  bahwa  rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki- laki  dan  calon  pengantin  perempuan  digabung menjadi  satu  rukun,  yakni:  Kedua  calon mempelai  (laki-laki  dan  perempuan),  adanya wali,  adanya  2  orang  saksi,  dilakukan  dengan shigat akad nikah (Ghozali, 2010: 48-49).
Dalam   akad   nikah   ada   empat   macam syarat,      yaitu:      Syarat  terjadinya  akad,  syarat sah,  syarat  pelaksanaan,  dan  syarat  keharusan (wajib), (Azzam, Wahhab, 2009: 96).
Syarat  akad  adalah  sesuatu  yang  harus  ada pada  saatnya,  baik  berupa  rukun  akad  sendiri maupun  dasar-dasar  rukun  sehingga  jika tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap ttidak terpenuhi. Pengaruh tertinggalnya sesuatu dalam syarat disebut batal. Akad batal adalah jika terdapat  cacat pada satu rukun dari beberapa rukun atau pada satu dasar dari  beberapa  dasar  rukun  (Azzam,  Wahhab, 2009: 96).
Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu  patut  menimbulkan  beberapa  hukum.  Jika satu syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak.
Adapun  syarat  sah  akad  ada  3;  adanya persaksian, wanita tidak haram untuk selamanya atau  sementara  bagi  suami,  dan  shigat    akad hendaknya    untuk    selamanya    (Azzam, Wahhab,  2009: 100).
Syarat  pelaksanaan  akad  ada  empat,  yaitu sebagai berikut:
1. Masing-masing suami isteri sempurna keahlianya (kelayakannya) dalam penguasaan  akad,  baik  dilaksanakan  sendiri maupun  diwakilkan  kepada  orang  lain. Maksud kesempurnaan keahlian akad adalah berakal dan baligh..
2. Masing-masing dari dua orang yang melaksanakan  akad  hendaknya  mempunyai sifat  penguasaan  akad,  ada kalanya  asli  dari diri sendiri atau dengan kewalian pada orang lain atau perwakilan.
3. Disyaratkan    dalam    pernikahan    dengan perwakilan, hendaknya wakil tidak menyalahi  perkara  yang  diwakilkan.  Jika  ia menyalahinya,  akadnya  terhenti  pada  izin orang yang terwakili.
4. Hendaknya  yang  melaksanakan  akad  bukan wali  atau  setelahnya  sedangkan  yang  lebih dekat  tidak  ada  di  tempat.  Jika  telah dilaksanakan  akad  kemudian  hadirlah  wali yang  terdekat,  ia  boleh  memilih  antara  izin akad wali yang jauh dan membatalkannya. Menurut undang-undang pasal 6 dengan pasal 12 UU no. 1 tahun 1974, Persyaratan keabsahan perkawinan yaitu:
1. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Pasal  6  ayat  (1)  UUP  menerangkan    bahwa
perkawinan    harus    didasarkan  atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, dan Persetujuan itu dituangkan dalam bentuk tertulis (Muzarie, 2002: 98).
2. Kedua calon mempelai telah mencapai umur dewasa.  Pasal  7  ayat  (1)  UUP  menerangkan bahwa calon mempelai pria telah berumur 19 dan  calon  mempelai  perempuan  telah mencapai  umur  16  tahun.  Dengan  batasan tersebut  dapat  difahami  bahwa  undang- undang  menganut  prinsip  kedewasaan  atau kematangan (Muzarie, 2002: 99).
3. Ada  izin  orang  tua  atau  wali,  mengenai  izin orang tua sebagai syarat untuk melangsungkan  perkawinan  hanya  berlaku bagi mereka  yang belum mencapai  umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2). Undang-undang tidak memberi penjelasan mengapa calon mempelai yang sudah berumur 19 tahun pria dan  16  tahun  wanita  harus  meminta  izin terlebih dahulu kepada orang tuanya, padahal mereka  sudah  dianggap  cakap  untuk  kawin menurut undang-undang ini (Muzarie, 2002: 99).
4. Tidak  melanggar  larangan  untuk  kawin.
Persyaratan  berikutnya  calon  suami    atau isteri    tidak    boleh  melanggar  larangan perkawinan   yang ditetapkan  oleh   undang- undang  sebagaimana  diatur  pada  pasal  8. (Muzarie, 2002: 100).
5. Bagi  mereka  yang  hendak  melangsungkan perkawinan lebih dari satu orang isteri diatur dalam pasal 5 ayat (1) (Muzarie, 2002: 100).
6. Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang hendaknya  menikah  lebih  dari  satu  orang diatur dalam pasal 4 PP No. 10 Tahun 1983 jo  pasal  3  PP  No.  45  Tahun  1990  ditambah lagi persyaratan sebagai berikut:
a. Ada Izin dari pejabat
b. Isteri  kedua  dan  seterusnya  yang  akan dikawini  bukan  PNS (Muzarie, 101).

## Larangan Dan Pencegahan Perkawinan
Secara  garis  besar,  larangan  kawin  antara seorang pria dan seorang wanita  menurut  syara’ dibagi  2  yaitu:  halangan  abadi,  dan  halangan sementara.
Diantara  halangan-halangan  abadi  ada  yang telah  disepakati  dan  ada  pula  yang  masih  di perselisihkan. Yang telah disepakati ada 3 yaitu:
1. Nasab (keturunan).
Larangan  kawin  tersebut  didasarkan  pada firman Allah dalam surat An- Nisa ayat 23:
“Diharamkan  atas  kamu  (mengawini)  ibu- ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara- saudaramu  yang  perempuan,  saudara-saudara bapakmu  yang  perempuan,  saudara-saudara ibumu  yang  perempuan,  anak-anak  perempuan dari  saudara-saudaramu  yang  laki-laki  dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan”. (Qs: An-Nisa: 23)”.
Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram  dinikahi  untuk  selamanya  (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah: a. Ibu,  yang  dimaksud  ialah  perempuan  yang ada  hubungan  darah  dalam  garis  keturunan garis  ke  atas,  yaitu:  ibu,  nenek,  (baik  dari pihak  bapak  maupun  ibu  dan  seterusnya  ke atas), (Ghozali, 2010: 103).
b. Anak  perempuan,  yang  dimaksud  yaitu perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam  garis  lurus  ke  bawah,  yaitu:  anak perempuan, cucu perempuan, baik  dari anak laki-laki  maupun  anak  perempuan,  cucu perempuan, baik  dari  anak laki-laki maupun anak  perempuan  dan  seterusnya  ke  bawah (Ghozali, 2010: 104).
c. Saudara    perempuan,    baik    sebapak    seibu, sebapak    saja,    seibu    saja  (Ghozali,  2010: 104).
d. Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas (Ghozali, 2010: 105).
e. Keponakan perempuan yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah (Ghozali, 2010: 105).
2.  Pembesanan  (karena  pertalian  kerabat semenda)
Keharaman  ini  disebutkan  dalam  lanjutan surat An-Nisa ayat 23:
“Dan  (diharamkan)  ibu-ibu  isterimu,  anak- anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum  campur  dengan  isterimu  itu  (dan  sudah kamu  ceraikan)  maka  tidak  berdosa  kamu mengawininya,    dan    isteri-isteri    anak kandungmu”. (QS:  An-Nisa: 23)
Jika diperinci maka sebagai berikut:
a. Mertua  perempuan,  nenek  perempuan  isteri dan  seterusnya  ke  atas,  baik  garis  ibu  atau ayah.
b. Anak  tiri,  dengan  syarat  kalau  telah  terjadi hubungan  kelamin  antara  suami  dengan  ibu anak tersebut.
c. Menantu,  yakni  isteri  anak,  isteri  cucu,  dan seterusnya ke bawah.
d. Ibu  tiri,  yakni  bekas  isteri  ayah,  untuk  ini tidak  disyaratkan  harus  adanya  hubungan seksual  antara  ibu  dan  ayah  (Ghozali,  2010: 108).
Yang  menjadi  persoalan  dalam  hubungan mushaharah ini adalah, apakah  keharaman  itu disebabkan    karena    semata-mata    akad (perkawinan)  yang  sah,  atau  dapat  juga dikarenakan perzinaan (Ghozali, 2010:108-109).
Imam  syafi’i  berpendapat  bahwa  larangan perkawinan  karena mushaharah (perbesanan) hanya disebabkan karena semata-mata akad saja, tidak  bisa  karena  perzinaan  yang  dicela  atau disamakan  dengan  hubungan mushaharah .
Sebalikny  Imam  Abu  Hanifah  berpendapat bahwa larangan perkawinan karena mushaharah ,  disamping  disebabkan  akad  yang sah,  bisa  juga  disebabkan  karena  perzinaan (Ghozali, 2010:109).
3. Sesusuan.
Larangan  kawin  karena  hubungan  sesusuan berdasarkan  pada lanjutan surat An-Nisa ayat 23 di atas:
“(Diharamkan atas kamu mengawini) ibu- ibumu  yang  menyusi  kamu,  dan  saudara- saudara  perempuan  sepersusuan”. (QS:
An-Nisa ayat 23)”
Menurut    /riwayat    Abu    Daud,    An-Nasa’i dan  Ibnu  Majah  dari Aisyah, keharaman karena sesusuan  ini  diterangkan  dalam  hasdits  yang berbunyi:
“Diharamkan  karena  ada  hubungan
susuan  apa  yang  diharamkan  karena  ada hubungan  nasab”. (HR  Bukhari  dan Muslim,  Abu  Dawud,  Nasa’i,  dan  Ibnu Majah)
Jika  diperinci  hubungan  sesusuan  yang diharamkan adalah:
a. Ibu  susuan,  yaitu  ibu  yang  menyusui, maksudnya seorang pernah menyusui seorang  anak,  dipandang  sebagai  ibu  bagi anak  yang  disusui  itu,  sehingga  haram melakukan perkawinan
b. Nenek  susuan,  yaitu  ibu  dari  yang  pernah menyusui atau dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti  ayah  bagi  anak  susuan,  sehingga haram melakukan perkawinan
c. Bibi  susuan  yaitu  saudara  perempuan  ibu susuan  atau  saudara  perempuan    suami    ibu susuan  dan  seterusnya  ke  atas.
d. Kemenakan  susuan  perempuan,  yakni  anak perempuan dari saudara ibu susuan
e. Saudara  susuan  perempuan,  baik  saudara seayah  kandung  mauun  seibu  saja  (Tihami, Sohari, 2014: 67).

## Hikmah Dan Tujuan Perkawina
Menurut  Ali  Ahmad  Al-Jurjawi  hikmah- hikmah perkawinan itu banyak antara lain:
a. Memperbanyak  keturunan
b. Mewujudkan  ketentraman  dan  ketenangan bagi laki-laki  karena  ada istri yang mengatur dan mengurus rumah tangga.
c. Adanya  sikap  saling  melengkapi  dan  saling memakmurkan  antara  laki-laki  dan  wanita dengan fungsinya masing-masing.
d. Adanya  teman  hidup  yang  bisa  memenuhi kebutuhan manusia akan kasih sayang.
e. Menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia dari nafsu syahwat yang diharamkan.
f. memelihara   keturunan   serta   memelihara hak- hak dalam warisan.
g. Memungkinkan  manusia  memiliki  investasi akhirat  berupa  anak  sholih  yang  akan mendoakannya  ketika  meninggal  nanti. (Ghozali, 2010: 68).
Secara  khusus  tujuan  menikah  adalah  untuk mewujudkan pribadi-pribadi yang tenteram dan damai ( sakinah) yang dilandasi oleh mawaddah (cinta)  dan rahmah (kasih  sayang)  seperti  di firmankan Allah Swt. dalam surat Ar-Rum [30]: 21:
“Dan  di  antara  tanda-tanda  (kebesaran)- Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu  dari  jenismu  sendiri,  agar  kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia  menjadikan  di  antaramu  rasa  kasih  dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar- benar  terdapat  tanda-tanda  (kebesaran  Allah) bagi kaum yang berfikir”
Masih  tetap  dalam  bingkai  tujuan  menikah, yaitu  beribadah  kepada  Alah  Swt.  Pernikahan dikatakan  sukses  apabila  perhimpunan  suami dan isteri dapat membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (Irfan, 2007: 2).

## Hukum Kawin Hamil Menurut KHI
Kasus  kawin  hamil  di  luar  nikah  secara khusus  diatur  dalam  pasal  53  KHI.      Pasal tersebut      menjelaskan      tentang      kebolehan melangsungkan perkawinan  bagi  wanita  hamil di    luar    nikah.    Meskipun    demikian,    ada
ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan tersebut, diantaranya:
a. Seorang  wanita  hamil  di  luar  nikah  bisa dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
b. Perkawinan  dengan  wanita  hamil  yang disebut  pada  ayat  (1)  dapat  dilangsungkan tanpa  menunggu  lebih  dahulu  kelahiran anaknya.
c. Dengan  dilangsungkanya  perkawinan  pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan    ulang    setelah    anak    yang dikandung  lahir (Nurul Huda, 2009: 40). Dari  bunyi  pasal  diatas  dapat  dijelaskan ketentuan dalam KHI pasal 53 sebagai berikut: a. Perkawinan  wanita  hamil  diperbolehkan kepada  saiapa  saja  wanita  yang  dalam keadaan  hamil  tanpa  ada  ketentuan  sebab- sebab  kehamilannya.  Maksudnya,  apapun yang menyebabkan kehamilan wanita sebelum perkawinan yang sah dapat menjadi syarat  kebolehan  perkawinan  wannita  hamil selama memenuhi syarat perkawinan. Kehamilan  wanita  yang  terjadi  akibat perkosaan, wati’ syubhat, maupun perzinahan    diperbolehkan    terjadinya perkawinan  wanita hamil (Haeratun: 124). b. Perkawinan  wanita  hamil  dapat  dilakukan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya. Maksudnya, menurut isi pasal 53 orang yang berhak mengawini wanita yang hamil adalah orang  yang  menghamilinya.  Artinya,  secara tidak  langsung  wanita  hamil  tidak  boleh kawin dengan orang yang tidak menghamilinya (Haeratun: 124).
c. Perkawinan wanita hamil dilaksanakan tanpa adanya  pelaksanaan  had  terlebih  dahulu manakala  kehamilan  disebabkaan  oleh perzinaan yang disengaja dan jelas. Maksudnya, meskipun dalam Al-Qur’an dan Al- Hadist disebutkan hukuman bagi pezina, hukuman  tersebut  tidak  perlu  dilakukan sebelum perkawinan (Haeratun: 124). d. Perkawinan      wanita      hamil      dapat dilaksanakan      tanpa      menunggu  kelahiran anak dalam kandungan.  Maksudnya, apabila telah  diketahui  kehamilan  seorang  wanita  di luar  nikah  dan  juga  diketahui  laki-laki  yang harus  bertanggung  jawab,  maka  wanita tersebut dapat langsung dikawinkan meskipun umur janin dalam kandungan sudah mendekati masa kelahiran (Haeratun: 124). e. Perkawinan      yang      telah      dilaksanakan tersebut      sudah      menjadi  perkawinan  yang sah  dan  tidak  perlu  adanya  pengulangan nikah.
Hal    ini    menunjukan    bahwa    perkawinan wanita  hamil  memiliki legalitas dalam lingkup hukum positif (Haeratun: 124).
Ketentuan  pasal  53  KHI  tentang  kebolehan melangsungkan  perkawinan  bagi  wanita  hamil ini bisa dikategorikan kontroversial karena akan melahirkan perdebatan pada silang pendapat dari berbagai  kalangan.  Pendapat  yang  kontra  tentu akan  merasa  keberatan  dengan  ketentuan  ini dinilai  longgar  dan  cenderung  kompromistis. Bisa  dimungkinkan  ketentuan  ini  justru  akan dijadikan  payung  hukum  [legalitas]  perzinaan (Nurul Huda, 2009: 40).
Penjelasan  mengapa  tim  KHI  menggunakan kata “dapat” pada rumusan pasal 53 ayat (1) ini? Tentu saja hal ini dimaksudkan sebagai langkah antisipasif.  Sebab  dalam  kasus  kawin  hamil  di luar nikah, bisa saja kehamilan akibat perkosaan. Dalam  kasus  kawin  hamil  karena  perkosaan, sudah barang tentu wanita korban perkosaan itu tidak  akan  pernah  dikawinkan  dengan  pria pemerkosa.  Sehingga  rumusan  pasal  ini  bisa berbunyi  seorang  wanita  hamil  di  luar  nikah dapat  dikawinkan  dengan  pria  menghamilinya (Nurul Irfan, 2013: 129).
Menurut  Mashudi  sebagai  ketua  MUI Kabupaten Jepara, bahwa:
“kawin  hamil  adalah  pernikahan  yang terjadi ketika sang wanita sedang mengandung/hamil. Alangkah baiknya jika hal tersebut dihindari. Namun jika memang terjadi  kehamilan  diluar  nikah  maka,  yang menghamili  harus  mengawini/menikahi sang  wanita  sesuai  dengan  tuntutan  al- qur’an”
Penjelasan  diatas  yaitu,  jika  perempuan  dan laki-laki berzina secara suka sama suka, berarti laki-laki tersebut harus harus bertanggungjawab kepada  perempuan  yang  di  zinai,  dengan  cara menikahi perempuan yang menzinainya, hal ini bertujuan  agar  dari  pihak  keluarga  dan menyelamatkan nasab anak yang di kandung.
Untuk mencegah terjadinya kawin hamil ini, MUI  memiliki  peran  sebagai Irsyadiah yaitu membimbing  masyarakat  salah  satunya  dengan mengadakan  sosialisasi  agar  bersama-sama menjadi  agen  untuk  saling  menjaga  anak-anak
perempuan    agar  fenomena  hamil  diluar  nikah dapat dicegah.
Selain  itu  MUI  juga  beperan  sebagai Ifta yaitu  memberikan  fatwa  kepada  masyarakat, terutama dalam kasus kawin hamil.
MUI juga berperan sebagai Ijabiyah yaitu memberikan jawaban yang positif/mencerahkan   untuk umat.

## Tanggapan MUI tentang KHI Pasal 53
Dalam pasal 53 KHI yanng merupakan Inpres No.1 tahun 1991 pada ayat 1 berbunyi “Seorang wanita  hamil  diluar  nikah  dapat  dinikahkan dengan  orang  yang  menghamilinya”.  Menurut Mashudi, kata “dapat” ini bukan cuma bisa saja yang  bisa  dilakukan  kapanpun,  namun  berarti sungguh-sungguh  untuk  dilakukan.  Jadi  wanita yang  hamil  diluar  nikah  ini  harus  dinikahkan dengan  lelaki  yang  menghamilinya  jika  mana sang lelaki dapat bertanggungjawab.
Kawin  hamil  harus  dilakukan  sesegera mungkin  sebelum  usia  kandungan  sang  wanita mencapai 6 bulan agar nanti sang anak memiliki nasab  kepada  kedua  orangtuanya,  namun  jika kawin  hamil  dilakukan  saat  usia  kandungan melebihi  6  bulan,  maka  sang  anak  hanya  akan memiliki  nasab  kepada  ibunya  saja,  dan  anak tersebut akan menjadi anak diluar nikah.
Ada  beberapa  pendapat  para  ulama  tentang menikahi  wanita  yang  sedang  hamil      akibat perzinaan      dengan      laki-laki      yang      telah menghamilinya   maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.
Menurut      madzhab      Syafi‟i,     Maliki, Hanafi      dan      Hambali mereka berpendapat bahwa   perkawinan   keduanya   sah   dan   boleh
bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan bila  si  pria  itu    yang  menghamilinya  dan kemudian  baru  ia  menikahinya.  Imam  Abu Hanifah dan Imam Syafi‟i menambahkan bahwa pernikahan  itu  dipandang  sah  karena    tidak terikat  dengan  pernikahan  orang  lain  (tidak ada    masa  iddah).  Wanita  itu  boleh  juga dicampuri.
Menurut  Ibnu  Hazm  (Zhahiri)  berpendapat bahwa  keduanya  boleh (sah) dikawinkan  dan boleh  pula  bercampur  dengan  ketentuan  bila telah  bertaubat  dan  menjalani  hukuman  dera (cambuk),  karena  keduanya  telah    berzina. Pendapat   ini     berdasarkan     hukum     yang pernah  diterapkan  oleh  sahabat  Nabi  (Hasan, 2006: 2).
Batasan usia kehamilan 6 bulan saat menikah ini  merupakan  pendapat  dari  imam  Syafi’i namun  karena  KHI  merupakan  kristalisasi  dari berbagai  madzhab  maka  MUI  hanya  perlu melaksanakannya  sesuai  dengan  kondisi  yang sedang terjadi.
Jika  menggunakan  teori  kontra  ( mafhum mukhalafah ),  anak-anak  yang  lahir  dari perkawinan  yang  kurang  dari  batasan  minimal dan  dari  batasan  minimal    dan    lebih    dari batasan    maksimal    umur    kandungan,    maka anak  tersebut  adalah  anak  luar  nikah.  Ahli hukum  Islam  telah  menganalisis  bahwa  umur kehamilan sesuai dengan petunjuk syari’ah tidak ada  yang  kurang  dari  6  bulan  atau  180  hari. Maka,  apabila seorang  wanita melahirkan  anak sebelum  mencapai  umur  tersebut  terhitung semenjak  dari  hari  perkawinannya  atau  dari malam  pertama  hubungan  seksual  denganya
maka hukumnya adalah anak luar nikah karena dipastikan  bahwa  ia  hamil  sebelum  terjadinya akad.
Dengan  ketentuan  nikah  hamil  diatas  maka pernikahan  wanita  hamil  dari  zina  dipandang sama  dengan  pernikahan  biasa.  Sepanjang persyaratan menurut syariat dan undang-undang telah dipenuhi, maka pernikahan tersebut dapat dilaksanakan. Namun bagaimana jika ada kasus dimana  wanita  hamil  menikah  dengan  lelaki yang  tidak  menghamilinya.  Meski  menurut hukum  seorang  lelaki  boleh  menikah  dan mempunyai istri lebih dari 1 (satu) namun dalam KHI  pasal  53  tersebut  belum  mengakomodir kasus tersebut. (Muzarie, 2002).
Analisis Pasal 53 KHI Tentang Kawin Hamil, Tinjauan Pendapat MUI Jepara
Kemajuan    dalam    bidang    IPTEK    dan tuntutan    pembangunan    yang  telah  menyentuh seluruh  aspek  kehidupan,  disamping  membawa berbagai  kemudahan      dan      kebahagiaan, menimbulkan      sejumlah      perilaku      dan persoalan-persoalan    baru.    Cukup    banyak persoalan    yang  beberapa  waktu  lalu  tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.
Di  sisi  lain,  kesadaran  keberagaman  umat Islam  di  bumi  nusantara  ini  semakin  tumbuh subur.  Oleh  karena  itu,  sudah  merupakan kewajiban  dan  keniscayaan  jika  setiap  timbul persoalan  baru,  umat  berhak  mendapatkan jawaban yang tepat dari pandangan ajaran Islam.
Telah  menjadi   kesadaran  bersama  bahwa membiarkan  persoalan tanpa ada jawaban  dan
membiarkan  umat  dalam  kebingungan  tidak dapat  dibenarkan,  baik  secara  i’tiqadi  maupun secara syar’i. Oleh karena itu, para alim ulama dituntut untuk segera memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan  penantian  umat  akan kepastian    ajaran    Islam    berkenaan  dengan persoalan    yang  mereka  hadapi.  Demikian, segala  hal    yang  dapat  menghambat  proses pemberian  jawaban  (fatwa)  sudah  seharusnya segera dapat diatasi. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt:
“sesungguhnya orang menyembunyikan apa yang  telah  kami  turunkan  berupa  keterangan- keterangan  (yang  jelas)  dan  petunjuk,  setelah kami  menerangkannya  kepada  manusia  dalam Al-kitab,  mereka  dilaknat  Allah  dan  dilaknat (pula)  oleh  semua  (makhluk)  yang  dapat melaknat” (QS. Al- Baqarah, [2]: 159).
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI),  yang merupakan  wadah  musyawarah  para  ulama, zu’ama , dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga  paling  berkompeten  dalam  menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat.  MUI  juga  telah  mendapatkan kepercayaan  penuh,  baik  dari  masyarakat maupun dari pemerintah (MUI, 2011: 4).
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  memiliki metode tertentu dalam  menetapkan suatu  fatwa sehingga  hasil  fatwa  tersebut  dapat  di  terima oleh  muslim  yang  ada  di  Indonesia.  Dalam struktural  MUI  sendiri  memiliki    wilayah- wilayah   yang  ditugaskan  untuk   menetapkan
hukum  yang    berlaku    di    wilayah    masing- masiing  untuk  menjaga  kelestarian hukum adat yang berlaku sehingga menjadikan rekomendasi suatu hukum metode yang di lakukan antara lain: 1. Penetapan  Fatwa  MUI  didasarkan  pada  Al- Qur’an,  Hadits,  Ijma’,  dan  qiyas  serta  dalil- dalil lain yang dipercaya ( mu’tabar )
2. Aktivitas  penetapan  fatwa  dilakukan  secara kolektif  oleh  suatu lembaga yang dinamakan komisi fatwa.
3. Penetapan  fatwa  bersifat  responsif,  proaktif, dan antisipasif.
Perumusan Kompilasi Hukum Islam dipengaruhi oleh beberapa landasan: 1.   Landasan historis
Terkait  dengan      pelestarian  hukum  Islam, didalam  kehidupan  masyarakat  bangsa,  ia merupakan  nilai-nilai  yang  abstrak  dan  sakral kemudian  dirinci  dan  disistematisasi  dengan penalaran  logis.  Kompilasi  Hukum  Islam  ini juga  merupakan  sistem  untuk  memberikan kemudahan penyelenggaraan peradilan agama di Indonesia.
2.   Landasan yuridis
Landasan  yuridis  tentang  perlunya  hakim memperhatikan  kesadaran  hukum  masyarakat ialah UU No.14 tahun 1970 pasal 20 ayat 1 yang berbunyi : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan  wajib  menggali,  mengikuti  dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.  Kemudian  juga  yang  terkait dengan tuntutan normatif, pasal 49  UU  No  7 tahun  1989  menyatakan  bahwa  Hukum  Islam dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan  berlaku  bagi  orang-orang  Islam
dalam  UU  perkawinan    pasal  2  ayat  1 menyatakan  bahwa  perkawinan  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya.
3.  Landasan fungsional
Kompilasi      disusun      untuk      memenuhi kebutuhan      hukum      di  Indonesia,  yang mengarah pada unifikasi madzhab dalam hukum Islam  dan  sistem  hukum  Indonesia.  kompilasi merupakan  kodifikasi  hukum  yang  mengarah pada pembangunan hukum nasional. Kompilasi Hukum Islam sekarang diberlakukan dilingkungan  peradilan  agama  di  Indonesia, berfungsi  sebagai  petunjuk  dalam  memeriksa, mengadili  dan  memutuskan  perkara-perkara yang  berhubungan  dengan  keperdataan  orang Islam.  kompilasi  tidak  dihasilkan  dari  legislasi Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  tetapi merupakan   hasil   diskusi   para   ulama   yang digagaskan      oleh  Mahkamah  Agung  dan Departemen  Agama  yang  melibatkan  beberapa perguruan  tinggi    Islam  di    Indonesia.  Dasar legalitas    berlakunya    KHI  adalah  Intruksi Presiden tahun 1991 tanggal 10 juni 1991.
Landasan  dalam  artian  ini  sebagai  dasar hukum  keberadaan  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  di  Indonesia  adalah  sesuai  dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 (Hikmatullah, 2017: 47-48).
Buku    I    Kompilasi    Hukum    Islam    (KHI) tentang    perkawinan    yang  terdiri  atas  19  bab, yang  terinci  dalam  170  pasal.  Dalam  berbagai hal  merujuk  kepada  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Di  samping  itu  ia merujuk  kepada  pendapat  fuqaha  yang  sangat
dikenal dikalangan ulama dan masyarakat Islam Indonesia.  Hal itu menunjukkan  bahwa Kompilasi  Hukum  Islam      (KHI)      menjadi pelaksana      bagi      peraturan      perundang- undangan,  terutama  yang  berkenaan  dengan keberlakuan  hukum  Islam  (bagi  orang  yang beragama Islam) di bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1)  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974 (Hikmatullah, 2017: 49).
Sekretaris  Komisi  Fatwa  Majelis  Uama Indonesia  (MUI)  berpendapat  metode  yang dilakukan  oleh  MUI  kabupaten  Jepara  yaiu dengan  mencari maslahah  mursalah nya  serta melihat  baik-buruknya,  cara  yang  dilakukan yaitu  dengan  musyawarah  hal  ini  tidak  jauh berbeda  seperti  yang  dilakukan  oleh  Nahdlatul Ulama    yang    biasa    dikenal    dengan bahtsul masa’il .
Sebelum  memberikan  sebuah  fatwa  MUI Jepara  telah  mengumpulkan  para  ulama  yang ada di MUI dan memusyawarahkan permasalahan bersama, dan menggunakan dasar yang  diambilkan  rujukan  dari  kitab-kitab  fiqh klasik. Cara yang digunnakan dalam menentuukan  sebuah  hukumpun  tidak  jauh berbeda dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ada  di pusat  yaitu dengan dasar:
1. Al-qur’an
2. Hadis (Sunnah)
3. Kitab-kitab fiqh klasik (hasil dari ijtihad para ulama).
4. Maslahah mursalah
Menurut  Usman,  dasar-dasar  yang  dipakai
untuk  menentukan  sebuah  hukum  oleh  Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun akan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini..
Korelasi  KHI  dan  MUI  Jepara  Dalam Menentukan Sebuah Hukum
Menurut  Mashudi  selaku  ketua  MUI Kabupaten  Jepara,  korelasi  KHI  dengan  MUI disamping  hukum  materiil  yang  dipakai Pengadilan  Agama  yaitu  UUP  No.  1  1974 tentang perkawinan atau PP No. 9 1975 tentang perkawinan  berikut  penjelasannya,  kemudian Inpres  No.  1  tahun  1991  tentang    Kompilasi Hukum  Islam  yaitu  Hukum  materiil  yang digunakan oleh pengadilan agama dalam rangka untuk memutuskan suatu perkara yang berkembang :
“Tetapi seorang hakim tidak boleh menutup diri,     dan  tidak  boleh  menutup  mata  bahwa kendati  KHI  itu  sudah  di  pandang  menjadi hasil kristalisasi dari beberapa madzhab tetapi kita  harus  melihatnya  secara  real  (nyata) dilapangan  yaitu  namanya Living  Law yaitu hukum yang hidup di masyarakat bahwasanya  disitu  ada  keputusan  Majelis Ulama kemudian ada fatwa MUI  yang tidak boleh di lupakan artinya hal-hal lain yang bisa menjadi maslahat meskipun belum ada KHI namun  tetap  boleh  dimasukkan  kedalam hukum  materiil  sebagai  pendukung  hukum materiil yang ada di pengadilan agama” KHI  memang  menjadi  sebuah  dasar  di Peradilan  Agama  dalam  memutuskan  perkara namun seorang hakim harus memahami kondisi yang  sebenar-benarnya  sehingga  hakim  pun
memiliki keputusan  yang  berdasar  yang  bukan dari    KHI    itu    sendiri,    yaitu    dengan  adanya pendapat  MUI  yang  dipakai  dalam  membantu memutuskan suatu perkara.
Fatwa merupakan opini hukum, memberikan suatu  contoh  yaitu  ketika  mahkamah  konstitusi memutuskan bahwasanya anak yang lahir di luar nikah  itu  ada  hubungan  ideologi  sekaligus hubugan  biologis  dan  MUI  pusat  menolaknya tidak    bisa    di    katakan    menjadi    hubungan biologis  sekaligus karena  yang  namanya  anak yang  lahir  di  luar  nikah  hanya  mempunyai hubungan  ideologis  saja,  tidak  bisa  sekaligus biologis  sehingga  nasab  nya  hanya  kepada ibunya saja bukan lelaki yang menghamilinya itu lah sebabnya putusan dari Mahkamah Konstitusi itu akhirnya direspon oleh MUI dan dikembalikan kepada Mahakamah Konstiusi dan akhirnya  hukum  tersebut  tidak  ditarik  kembali putusannya  tetapi  tidak  juga  di  laksanakan,  hal ini karena hal ini sangat mudharat . Oleh karena itu  pesan  dari  Mashudi  sebagai  ketua  MUI Jepara:
“Para  pengambil  kebijakan  para  pemutus perkara itu harus hati-hati melihat substansi sebuah  hukum  karena  kebenarannya  itu yang  berlaku  ada  3  pendekatan    yaitu    : berlakunya    hukum    secara    yuridis, berlakunya    hukum  secara  filosofis, berlakunya  hukum  secara  sosiologis. Ketika  seorang  hakim  atau  komisi  fatwa akan memutuskan perkara apa saja melihat dari 3 komponens itu yuridisnya, filosofisnya dan sosiologisnya”.
Hal  ini  menjelaskan  bahwasanya  kepada
pengambil kebijakan khususnya di ranah hukum agar selalu dapat lebih teliti dalam menetapkan suatu hukum itu sendiri dan dapat mempertanggungjawabkan dari berbagai aspek, agar  hukum  tersebut  dapat  hidup  dan  ditaati  di masyarakat  sehingga  menjadi    suatu    hukum yang  diterima  dan  dapat  menjadi  suatu  norma di tengah-tengah masyarakat.
Majelis  Ulama  Indonesia  Kabupaten  Jepara melakukan  suatu  kegiatan  terutama    pada komisi  fatwa  dengan  mensosialisasikan  hasil rapat  dewan harian  pada  rapat  pimpinan  yaitu dengan  cara  memberikan  pencerahan kepada masyarakat,  memberikan tausiyah , talk  show , dialog    interaktif    di  radio-radio  dan  membuat tulisan  dari  hasil-hasil  kajian  yang  dilakukan oleh  komisi  fatwa  yang  di  publikasi,  salah satunya  melalui  naskah  khutbah  shalat  juma’at yang selalu di terangkan.
Himbauan  dari  Mashudi  kepada  masyarakat Jepara:
“Marilah  masyarakat  Jepara  bersatu  untuk mencegah  khususnya  umat  islam    untuk mengurangi    angka    dispensasi    perkawinan kemudia    menjaga  anak-anaknya  terutama bagi  yang  perempuan  agar  tidak  terjadi kehamilan  diluar    nikah,    jadikan    rumah sebagai Dirosatul  Ula menjadi  pendidikan pertama  dan  utama  kemudian  ayo  bersama- sama  masyarakat  Jepara  harus  sanggup menjadi  contoh  bagi  komunitasnya,  bagi masyarakatnya”.
Usman mengatakan, korelasi antara Kompilasi Hukum Islam dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) semuanya sejalan dan tidak ada
yang  bertentangan  hal  ini  dijelaskan  oleh sekretaris komisi fatwa MUI kabupaten Jepara, karena Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  adalah hukum  yang  dihasilkan  oleh  para ulama   yang sesuai      dengan      kultur    masing-masing masyarakat      di  Indonesia.  Kompilasi  Hukum Islam  dicetuskan  oleh  para  ulama  maka  tidak akan ada yang betentangan.
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  telah memiliki wilayah kebijakanya sendiri yaitu yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat  beberapa  wilayah  kebijakan  dari MUI  yaitu,  konflik  penetapan  arah  kiblat, keputusan  masjid  untuk  shalat  jum’at,  tentang terorisme dan lain-lain. Namun, berbeda dengan ranah      yang    ada    pada    Kompilasi    Hukum Islam   yaitu  tentang perkawinan, zakat, wakaf, dan  kewarisan  yang  telah  di  atur  oleh  KHI  itu sendiri  dan  menjadi  acuan  dalam  memutuskan suatu perkara oleh Peradilan Agama.

## Pandangan  MUI  Mengenai  Pasal  53  KHI Tentang Kawin Hamil
Terjadinya wanita hamil di  luar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara), selain karena adanya  pergaulan  bebas,  juga  karena  lemah (rapuhnya)  imam  pada  masing-  masing  pihak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan yang  keji  dan  terlarang  itu,  pendidikan  agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan (Ghozali, 2003:128).
Dalam    Kompilasi    Hukum    Islam    (KHI) permasalahan    kawin    hamil  telah  diatur  yaitu pada  pasal  53  tentang  kawin  hamil  atau  hamil
sebelum  melakukan  pernikahan  secara  sah  dan resmi dengan berbunyi:
1.  Seorang  wanita  hamil  di  luar  nikah,  dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
Menurut  Mashudi  selaku  ketua  MUI Kabupaten Jepara memilki pandangan yaitu:
“Kata  “dapat”  disini  menerangkan  bahwa merupakan  kata  yang  sungguh-  sungguh atau sangat diharapkan bila dimaknai dalam pasal  tersebut  kata  “dapat”  disini  sangat diharapkan  wanita  hami  menikah  dengan laki-laki  yang  menghamilinya  jika  mana dapat bertanggungjawab”.
Maksudnya yaitu seorang wanita yang sedang hamil namun belum melakukan pernikahan yang sah  dapat  dinikahkan  dengan  pria  yang menghamilinya    bilamana  laki-laki    yang menghamilinya rela dan  mau bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Sebenarnya dari  kata  “dapat”  di  atas  juga  menjadi  suatu keharusan dalam mempertanggunjawabkan perbuatanya.
2. Perkawinan   dengan   wanita   hamil   yang disebutkan   pada   ayat   (1) dilangsungkan tanpa  menunggu  lebih  dahulu  kelahiran anaknya.
Menurut  Mashudi  selaku  ketua  MUI Kabupaten Jepara memilki pandangan yaitu:
“Batas minimal kandungan adalah 6 bulan bila  usia  kandungan  jika  nikahnya  usia dalam  kandung  sudah  6  bulan  dapat  di artikan  sudah  bisa  di  sebut  anak    di  luar nikah  dan    anak  tersebut    hanya  memiliki
nasab  kepada  ibunya  saja,  sedangkan  jika sebelum usia kandung 6 bulan maka status anak tersebut mempunyai nasab kepada ke 2 orang tuanya yang menghamili kemudian menikahinya”.
Maksudnya  yaitu  wanita  yang  hamil  di  luar nikah  melakukan  pernikahan  secara  sah  tanpa harus menunggu   terlebih dahulu kelahiran anak yang sedang dikandung oleh wanita tersebut, hal ini bertujuan untuk  menyelamatkan nasab anak dari kedua orang tuanya.
Dengan  dilangsungkannya  perkawinan  pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang  setelah  anak  yang  dikandung  lahir. Menurut Mashudi selaku ketua MUI Kabupaten Jepara memilki pandangan yaitu:
“Setelah dilangsungkan perkawinanya pada saat  wanita  hamil  tidak  harus  melakukan perkawinan ulang kembali setelah anaknya lahir, batasan 6 bulan ini tentunya berdasar menurut  pendapat  Imam  Syafi’i  tetapi karena  KHI    itu    adalah    kristalisasi    dari berbagai    madzhab    maka    muncullah redaksi  yang  demikian  dan  yang  penting kita harus faham dengan kondisi yang ada”. Maksud  dari  ayat  tersebut  yaitu,  pernikahan yang  telah  dilakukan  pada  saat  wanita  tersebut sedang  mengandung  tidak  perlu  melakukan pernikahan  kembali  setelah anak  lahir  karena pernikahan  yang sudah dilakukan sudah sah dan resmi tanpa harus menunggu kelahiran anak baru menikah.
Hasil dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa  posisi  KHI  di  MUI  khususnya  MUI kabupaten  Jepara  yaitu,  KHI  sebagai  acuan
hukum  Islam  karena  pembentukan  KHI  sendiri dari  kitab-kitab  fikih  klasik  yang  menjadi pedoman  hukum    yang  terkompilasi    atau tercampur di  dalam KHI itu sendiri maka posisi MUI  disini  sebagai  penyempurnaan  dalam memberikan  kejelasan  hukum  serta  lebih menekankan  pada  hukum  yang  terjadi  di masyarakat  khususnya  bagi  yang  beragama Islam.
MUI  Jepara  secara  representatif  tidak memiliki  data  yang  konkrit  namun  MUI kabupaten  Jepara  menggambarkan  budaya  dan keadaan saat ini yang ada di tengah masyarakat lalu mengambil contoh secara global fakta yang ada di    masyarakat  karena  yang memiliki data secara  representatif  adalaha  wewenang  dari Pengadilan  Agama  dan  mempunyai  kewajiban menjaga kerahasiaan pelaku kawin hamil.
Fenomena  yang  menjadi  budaya,  dan  sudah sangat  mengakar  di  masyarakat  yang  telah banyak  kita  jumpai  karena  seiring  majunya teknologi  di  era  globalisasi  dan  lain-lain. Pergaulan bebas mengadopsi dari budaya orang- orang  barat,  maka  timbulah  fenomena  kawin hamil,  hal  itu  kita  dapat  disimpulkan  karena beberapa faktor:
1.   Faktor Budaya
Budaya   yang  saat  mengikuti  orang-orang barat  sehingga  tradisi pacaran sangat bebas dan marak sekali terutama dikalangan remaja, hal tersebut menjadi penyebab terjadinya kawin hamil,  yaitu  dengan  alasan  rasa  rinta  atau  di butakan  dengan  yang  namanya  cinta  namun  di dalam terdapat maksud menyalurkan syahwatnya, sehingga terjadilah kawin hamil
2.   Faktor Keluarga
Keluarga bisa  menjadi  penyebab  dan  solusi bagi  fenomena kawin hamil karena keluargalah yang menjadi sekolah dan percontohan pertama, dan keluargalah yang menjadi penentu bagaimana bersikap terutama dalam menentukan pergaulannya.
Ketika fenomena kawin hamil saat ini sudah bukan  merupakan  suatu    aib    lagi,    namun sebenarnya  itu  akan  tetap  menjadi  aib  yang menjadi sesuatu yang biasa. Penyakit masyarakat yang harus cepat di tanggulangi oleh Majelis  Ulama  Indonesia  Kabupaten  Jepara khususnya dari Komisi

## Pencegahan  Kawin  Hamil  Menurut  MUI Kabupaten Jepara
Di Jepara   adalah kabupaten yang memiliki dispensasi nikah yang cukup tinggi, pada tahun 2015  dispensasi  nikah  mencapai  sekitar  yang didapatkan  dari  informasi  Pengadilan  Agama yaitu ada 76 kasus, naik 2016 menjadi 116 kasus, 2017 menjadi  136 kasus, ternyata faktor utama yang menyebabkan banyaknya dispensasi nikah itu  karena  hamil  diluar  nikah,  jika  tidak diresmikan maka menjadi sebuah perzinaan.
Pencegahan    yang    konkrit    menurut    ketua MUI  Kabupaten  Jepara yaitu:
1.  Orang  tua  punya  peran  menjadikan  rumah menjadi  wahana  pendidikan  pertama  dan yang paling utama serta manfaatkan teknologi  dengan  bijak  dan  tidak  disalah gunakan,  karena  sebagian  hal  itu  terjadi karena  akibat  dari  penggunaan  teknologi yang dipakai untuk perbuatan yang buruk.
2.  Peran    pemuka    agama    harus    melakukan terobosan  untuk  mengawal menjaga  anak- anak    terutama    yang    perempuan    jangan sampai    terjadi  kawin  hamil  sehingga  harus dinikahkan  setelah  melakukan  hubungan suami istri terlebih dahulu.
Berbeda  dengan  pandangan  Usman  sebagai sekretaris    komisi    fatwa  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  yang  memiliki  pendapat tersendiri yaitu:
“Solusi agar tidak terjadi kawin hamil yaitu: (1)  Kesadaran  dari  Orang  tua  atau keluaraga;  (2).  Kesadaran  para  Da’i  atau pemuka  agama  setempat;  (3).  Peran pemerintah  yaitu  Kemenag  melakukan penyuluhan nikah dan pra-nikah.”
Maksud dari pendapat di atas yaitu kesadaran orang  tua  sebagai  pengendali  sikap  dan pergaulan  dari  seorang  yang  saat  ini  lebih banyak  terjadi  di  pergaulan  remaja.  Namun, peran dari pemuka agama sangat penting  yaitu untuk  memberikan  pemahaman  kepada  orang tua    untuk  dapat  mendidik  anaknya  agar  tidak terjerumus dalam pergaulan bebas terutama jika sampai melakukan zina dan menyebabkan kawin hamil, begitupun dengan upaya pemerintah yang sudah memfasilitasi masyarakat untuk mengadakan  sosialisasi  dan  penyuluhan  pra- nikah dan kegatan- kegiatan positif lainya.
Kesimpulan dari faktor terjadinya perceraian salah satunya karena kawin hamil yang di kutip dari pendapat sekretaris komisi fatwa:
“Kawin  hamil  menjadi  salah  satu  faktor perceraian  yang  ada  di  Jepara,  Jika  di
simpulkan menjadi 3 ras, yaitu: (1). Kurang beras;  (2).  Kurang  waras;  (3).  Kurang keras.”
Ras  yang  pertama  yaitu  kurang  beras  yang menjadi  simbol  dari  permasalahan  pada kesiapan perekonomian yang selalu mendominasi  sumber  permasalah  perceraian karena dengan terlalu cepatnya pernikahan yang dilakukan tanpa berfikir panjang terutama dalam hal  perekonomian.  Disusul  dengan  ras  yang kedua  yaitu  kurang  waras yang  disini memberikan simbol sebuah kebutaan cinta anak remaja sehingga dengan nekat tanpa memikirkan kondisi psikologi dan sifat yang masih labil atau sifat  tidak  mau  kalah.  Ras  yang  terakhir  yaitu kurang keras yang menggambarkan sikap orang tua  dalam  menanggapi  dampak  dari  pergaulan bebas sehingga kurang memperhatikan anaknya terutama  orang  tua  harus  bisa  mengendalikan sikap  dan  sifat  dengan  tegas  untuk  menjaga anaknya,    yaitu    dengan    cara    melarang    anak perempuan    bebas    keluar  malam  dan  menjaga pergaulanya.

## Simpulan
Dari  uraian  yang  telah  penyusun  paparkan berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa korelasi  antara  KHI dan    pandangan    Majelis    Ulama    Indonesia (MUI) Kabupaten  Jepara  tentang  kawin  hamil yaitu  pendapat  yang  di  fatwakan/opini  hukum dari MUI Kabupaten Jeapara menjadi pendukung  kekuatan    ketetapan    hukum    yang berlaku    atau    pun    menjadi    sebuah  jawaban dalam   memutuskan   kebijakan   hukum   agar adanya   suatu toleransi dalam memberikan suatu
solusi pada hukum itu sendiri.
Pandangan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) tentang  pasal  53  KHI  yaitu  kawin  hamil  harus sesegera  mungkin  dinikahkan  secara  sah  dan tercatat di KUA dengan pria yang menghamilinya dengan durasi waktu sesbelum 6 bulan  di  dalam  kandungan  agar  anak  tersebut memiliki nasab dari ayahnya.

## Daftar Pustaka
Abtadiussholikhin.  2012.  “Analisis  Kawin Hamil (studi pasal 53 KHI Perspektif sadd Al-Dzari’ah)”. Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negri Walisongo.
Asmawi.  2011. Perbandingan  Ushul  Fiqh . Jakarta: AMZAH.
At-Tuwaijiri,    MB.    2014. Ensklopedia    Islam Al-Kamil .  Jakarta  Timur:  Darus Sunnah Press.
Az-Zuhaili,  Wahbah.  2011. Fiqhu  al-Islam  Wa Adillatuhu (Jilid 9). Jakarta: Gema Islami. Al-Husaini,  Al-Imam  Taqiyuddin  Abu  Bakar,
Kifayaul  Akhyar Jilid  8. Surabaya: Bina Ilmu.
Fatimah,  Siti.  2017. Menikahi  Wanita  Hamil Dalam  Perspektif  Hadits  (StudiAnalisis Sanad  dan  Matan). Skripsi.  Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan. Haeratun. t.th. Analisis  Pasal  53  KHI  Tentang Pelaksanaan  Kawin  Hamil Diluar   Nikah Ditinjau   dari   Hukum   Islam. Jurnal. Mataram: Universitas Mataram. Hasan, M. Ali. 2006. Pedoman Hidup Berumah Tangga  Dalam  Islam .  Jakarta:  Siraj Perdana Group.
Hawwas  A.  A.  2009. Fiqh  Munakahat .  Jakarta
AMZAH.
Hikmatullah. 2017. “Selayang Pandaang Sejarah Penyusunan  Kompilasi  Hukum  Islam Indonesia”, Jurnal Ajudikasi Vol: 1 No. 2.
Banten: UIN Maulana Hasanuddin Banten.
Huda,    N.    2009.    “Kawin    Hamil    Dalam
Kompilasi    Hukum    Islam    (Tinjauan Muqashid  Syari’ah)”. Jurnal  Ishraqi . Surakarta: t.p.
Irfan,    Nurul.  2013. Nasab    dan    Status    Anak dalam  Hukum  Islam .  Jakarta: AMZAH.
Irfan,  Lukman  A.  2007. Seri  Tuntunan  Praktis Ibadah  (Nikah) .  Yogyakarta:  Pustaka Insan Madani.
Ismatullah,  Dedi.  2011. Hukum  Perdata  Islam di    Indonesia .    Bandung:    CV  Pustaka
Setia.
Kansil.  1986. Pengantar    Ilmu    Hukum    dan Tata    Hukum    Indonesia .    Jakarta:  Balai
Pustaka.
Mar’ah,  Anisatul.  2015. Dampak  Pernikahan Perempuan Hamil Terhadap Keharmonisan  Keluarga  (Studi  Kasus  Di
Desa  Ngabul  Tahunan  Jepara) .  Skripsi.
Jepara:  Universitas  Islam  Nahdlatul Ulama.
Mustafa  Al-Maragi,  Ahmad.  1993. Tafsir  Al- Maragi . diterjemahkan oleh Bahru Abubakar. Semarang: Toha Putra.
Muzarie, Mukhlisin. 2002. Kontroversi
Perkawinan  Wanita  Hamil .  Yogyakarta:
Pustaka Dinamika.
Nurjihad.  2004.  “Pembaharuan  Hukum  Islam
di    Indonesia    Studi    Kasus    CLD Kompilasi Hukum Islam”. Jurnal Hukum . Rasjid,  Sulaiman.  1994. Fiqh  Islam .  Bandung: Sinar Baru Algesindo.
Sahrani,  T.  D.  2014. Fikih  Munakahat:  Kajian Fikih  Nikah  Lengkap .  Jakarta:  Rajawali Pres.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta:
Ghalia Indonesia.
Subekti.  2006.  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Syarifuddin,  Amir.  2006. Hukum  Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang
Perkawinan .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Taqiyuddin,  Imam.  t.t. Kifayatul  Akhyar (Bab Nikah) Juz 1. Surabaya: Darul Ilmi.
Tamyiz,    Ridho  &    Muhammad.    2014.
Perkawinan  Wanita  Hamil  Akibat  Zina (Menurut    Undang-undang    tahun    1974 dan    Fatwa    MUI    DKI    tahun  2002). Skripsi.  Jakarta:  Universitas  Islam  Negri Syarif Hidayatullah.
Tim Redaksi Nuansa Umbara. 2017. Kompilasi Hukum  Islam .  Bandung:  CV.  Nuansa Umbara.
Nugroho, Tri,  Ishak. 2014. Perkawinan  Wanita Hamil  dalam  Pasal  53  KHI  (Tinjauan Muqashid Syari’ah) . Skripsi. Yogyakarta:
Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga. Usman,  Husaini  &  Akbar  &  Purnomo  Setiady.
2011. Metodologi  Penelitian  Sosial .
Jakarta: Bumi Aksara.
Wahid,    Marzuki    &    Rumadi.  2001. Fiqh Madzhab    Negara    Kritik    atas    Politik Hukum  Islam  di  Indonesia .  Yogyakarta:
LkiS.
Wahid, Marzuki. 2014. Fiqh Indonesia
Kompilasi  Hukum  Islam  dan    Counter Legal  Draft  Kompilasi  Hukum  Islam dalam  Bingkai  Politik  Hukum  Indonesia . Bandung: Marja.