## Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitor Dalam Keadaan Solven

## Alif Kurnia Putra
Alifkurnia0205@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Bankruptcy is a means for creditors to get their receivables from the debtor. After the enactment of Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, Judges in imposing bankruptcy decisions are sufficiently guided by the conditions contained in Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law, namely having two or more creditors, there are debts that can be billed and have fallen due. Bankruptcy status is not required that the debtor’s financial condition must be in a state of unable to pay all his debts or debtors’ financial condition has been insolvent, the judge considers theformal and material requirements in bankruptcy have been fulfilled in the bankruptcy petition. However, in decision Number 31/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt. Pst rejected the bankruptcy petition on the grounds that debtor is still solvent, the judge considered that the debtor is still able to pay off the debts. Bankruptcy does not provide authority for judges to conduct insolvency tests to determine the level of solvency for debtors, so it is obligatory for judges to decide bankruptcy on debtors who have fulfilled bankruptcy conditions without having to assess whether the debtor is in a solvent condition or not.
Keywords: Bankruptcy;  Judge’s Authority;  Insolvency Test.

## Abstrak
Kepailitan merupakan sarana bagi kreditor untuk mendapatkan piutangnya dari debitor. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hakim dalam menjatuhkan putusan pailit cukup berpedoman pada syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor, terdapat utang yang dapat ditagih dan telah jatuh waktu. Status pailit tidak disyaratkan kondisi mengenai keuangan debitor harus dalam keadaan berhenti membayar seluruh utang-utangnya atau debitur dalam keadaan keuangan telah insolven, hakim cukup dengan mempertimbangkan syarat formil dan materiil dalam kepailitan telah terpenuhi pada permohonan pailit. Namun pada Putusan Nomor 31/Pailit/2010/PN. Niaga.Jkt.Pst menolak permohonan pailit dengan alasan debitor masih dalam keadaan solven, hakim menilai bahwa debitor masih mampu untuk melunasi utang-utangnya. Kepailitan tidak memberikan kewenangan bagi hakim melakukan insolvency test untuk menentukan tingkat solven bagi debitor, sehingga wajib bagi hakim untuk memutus pailit kepada debitor yang telah memenuhi syarat-syarat pailit tanpa harus menilai kondisi debitor masih dalam keadaan solven atau tidak.
Kata Kunci: Kepailitan; Kewenangan Hakim; Insolvency Test.

## Pendahuluan
Penyelesaian sengketa yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak debitor dan kreditor dalam suatu perkara keperdataan salah satunya adalah kepailitan. wadah yang dapat mewujudkan keadilan bagi pencari keadilan
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019 1147

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 4, Juli 2019
Histori artikel: Submit 3 Juni 2019; Diterima 17 Juni 2019; Diterbitkan online 1 Juli 2019.

## 1148 Alif Kurnia: Keabsahan Penolakan Permohonan
(justiabelen) apabila terdapat salah satu pihak yang mengalami keadaan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya yang timbul dari perikatan. Indonesia berpedoman sesuai dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.
Penyelesaian sengketa tersebut merupakan bentuk dari “ on the right track ” yang mana merupakan penyelesaian yang benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan mengenai Kepailitan yang terdapat di dalam Burgerlijk Wetboek terdapat pada pasal :
Pasal 1131 BW berisi ketentuan sebagai berikut :
“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.
Pasal 1132 BW berisi ketentuan sebagai berikut :
“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya: pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi- bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing- masing, kecuali apabila diantara para berhutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.
Merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip kepailitan yaitu kebendaaan milik debitor akan menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditor berdasarkan prinsip keseimbangan atau pembagiannya dilakukan sesuai dengan besaran piutang yang dimiliki oleh kreditor ( Pari Pasu Prorata Parte ). Kebendaan milik debitor dianggap sama besarannya terhadap hak-hak yang dimiliki oleh kreditor, sehingga pembagian kepada kreditor sama rata ( Paritas Creditorium ). 1
Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa kebijakan dasar Undang-Undang Kepailitan bertujuan untuk memberikan kebebasan bagi debitor yang sudah tidak mampu lagi untuk membayar utangnya disamping memfasilitasi kreditor untuk mengambil haknya kembali dari debitor. Lazimnya keadaan berhenti membayar tersebut terdapat hal-hal substansial yang dapat mengakibatkan aktivitas bisnis
1 M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan (Kencana Prenada Media Group2008).[29].
menjadi sangat sulit untuk dilaksanakan. 2 Lembaga kepailitan seharusnya memiliki keseimbangan di dalamnya untuk melindungi hak-hak pada debitor maupun kreditor sebagai para pihak dalam kasus kepailitan agar tercapai cita-cita dari adanya hukum yaitu keadilan.
Hukum Kepailitan mewajibkan Hakim untuk mengabulkan permohonan pailit yang telah memenuhi syarat-syarat kepailitan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) serta mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan lain seperti kemampuan debitor untuk membayar atau tidaknya utang yang telah dilakukan oleh debitor. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur tentang syarat-syarat dapat dijatuhkannya pailit pada debitor apabila memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor yang dan tidak membayar utangnya secara lunas yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pengertian dari utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatam waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Pembuktian bagi perkara pailit dilakukan secara sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, penjelasan dari fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta bahwa terdapat dua atau lebih kreditor dan fakta terdapat utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Pemberlakuan pembuktian sederhana pada perkara kepailitan bersifat mutlak bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pailit apabila memenuhi syarat formil dan syarat materiil dijatuhkannya putusan pailit sebagai perwujudan makna yang luas dari segi norma, ruang lingkup materi dan
2 Sunarmi, Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (PT. Softmedia 2010). [316].

## 1150 Alif Kurnia: Keabsahan Penolakan Permohonan
proses penyelesaian piutang dengan tujuan untuk dapat mewadahi perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat yang dianggap kurang memadai dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum lebih khususnya dalam masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. 3
Putusan Mahkamah Agung Nomor 075K/Pdt.Sus/2007 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt. Pst yang memutus perkara pailit PT. Dirgantara Indonesia. Hal yang menjadi pertimbangan Hakim Agung dalam membatalkan Putusan Pailit tersebut salah satunya adalah dengan melihat kemampuan PT. Dirgantara Indonesia yang dianggap masih mampu serta masih prospektif dalam menjalankan kelangsungan usahanya.
Pada putusan tersebut hakim memberikan pertimbangan bahwa PT. Dirgantara Indonesia masih dianggap mampu atau solven untuk menjalankan usahanya, yang bertentangan dengan putusan yang diterima pada saat pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan niaga yang memutus pailit PT. Dirgantara Indonesia. Secara tidak langsung hakim melakukan insolvency test dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan debitor solven dalam melunasi utang-utangnya yang mana dalam UU
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat penyimpangan mengenai insolvency test , hakim cukup melakukan pembuktian sederhana terhadap permohonan pailit tanpa melakukan insolvency test terlebih dahulu.
Dalam kepailitan tidak mengenal insolvency test pada debitor pailit, hukum positif indonesia hanya mengatur mengenai kapan debitor dapat dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 178 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa apabila tidak tercapainya suatu upaya perdamaian yang disebabkan karena tidak adanya tawaran perdamaian dari debitor, debitor pailit menawarkan perdamaian tetapi ditolak oleh para kreditor atau debitor pailit menawarkan perdamaian kemudian disetujui oleh kreditor akan tetapi ditolak oleh hakim Pengadilan Niaga, maka proses selanjutnya adalah tahap insolven. Dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
3 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Utang hanya mengatur mengenai insolven yaitu suatu keadaan bagi debitor yang tidak mampu bayar. Perlindungan hukum bagi debitor yang masih dalam keadaan solven pada hukum kepailitan tidak sebanding dengan perlindungan yang diberikan kepada kreditor, bagi debitor yang masih dalam keadaan solven tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan harta yang dimilikinya pada saat persidangan permohonan pailit sehingga menyebabkan banyaknya debitor yang memiliki aset yang lebih besar daripada utang yang dimilikinya harus menerima putusan pailit dari pengadilan niaga. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan menganalisis masalah tentang “Kewenangan Hakim Melakukan Insolvency Test pada Permohonan Pailit”.
Klasifikasi Debitor Solven menurut UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud dengan debitor adalah seseorang yang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.  Sedangkan  mengenai  definisi  debitor  pailit  merupakan  debitor  yang telah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.
UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menjelaskan  secara  rinci  mengenai  definisi  debitor solven , akan tetapi dapat dipergunakan secara a contrario mengenai  definisi insolven yang terdapat pada penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa yang dimaksud dengan Insolven adalah keadaan tidak mampu bayar.
“Keadaan tidak mampu bayar” yang terdapat pada UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada prinsipnya sama dengan ketentuan “tidak membayar lunas” yang terdapat dalam Fallissment Verordening yang dapat diartikan suatu keadaan dimana debitor sudah pernah membayar pokoknya sekali, dua kali dan seterusnya tetapi tidak secara keseluruhan untuk melunasi utangnya. 4
4 Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alumni 2006).[18].

## 1152 Alif Kurnia: Keabsahan Penolakan Permohonan
Tidak  adanya  klasifikasi  secara  rinci  mengenai  debitor solven dapat memudahkan kreditor untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga, selama telah memenuhi syarat- syarat pailit maka dirasa akan sangat mudah untuk mempailitkan debitor yang masih dalam keadaan solven. Secara normatif dipailitkannya debitor tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karena di dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya memuat syarat-syarat untuk dapat mempailitkan seseorang dengan mudah.
Pengaturan Insolvency Test dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Ketentuan mengenai insolvency test tidak dijelaskan di dalam UU Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  hanya  saja  terdapat  definisi mengenai insolven yang dapat dialami oleh debitor yaitu merupakan suatu keadaan dimulainya keadaan tidak mampu bayar bagi debitor apabila rencana perdamaian yang ditawarkan tidak mencapai kesepakatan atau tidak dapat dijalankan.
Kamus hukum Black’s Law Dictionary yang mengartikan insolvency sebagai berikut:
The condition of a person who is insolvent; inability to pay one’s debts; lack of means to pay one’s debts. Such a relative condition of a man’s assets and liabilities that the former, if all made immediately available, would not be sufficient to discharge the latter. Or the condition of a person who is unable to pay his debts as they fall due, or in the usual course of trade and business. 5
Dalam terjemahan tersebut dapat diartikan bahwa insolvency merupakan kondisi debitor telah danggap tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya kepada salah satu atau lebih terhadap utang-utangnya. Aset-aset yang dimiliki oleh debitor telah terkumpul dari keseluruhan aset yang tersedia akan tetapi tidak mampu untuk dipergunakan melunasi keseluruhan utangnya kepada para kreditor. Atau suatu kondisi dimana debitor tidak dapat melunasi utangnya yang telah jatuh waktu dalam suatu tujuan perdagangan dan bisnis.
5 Henry Campbell Black, “Insolvency” Black;s Law Dictionary” (West Publishing Co. 1979). [1231].
Menurut Dictionary of Business Term ,6 insolvency diartikan
1. Ketidaksanggupan  debitor  dalam  memenuhi  kewajiban  finansialnya  ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis; atau
2.  Kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu. Faillessement Veroerdening (FV) mengatur mengenai asas kepailitan pada umumnya “Putusan pernyataan pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap debitor yang masih solven”. Asas tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang tentang Kepailitan, sebagai berikut :
“Setiap pihak yang berutang (debitor) yang tidak mampu yang berada dalam keadaan berhenti membayar utangutangnya, dengan putusan hakim , baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih pihak berpiutangnya (kreditornya), dinyatakan dalam keadaan pailit”.
Asas “putusan pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap debitor solven” tidak dapat diterapkan lagi pada Hukum Kepailitan Indonesia, karena setelah adanya UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang asas tersebut tidak diatur di dalamnya. Debitor tidak dapat dinilai dari suatu keadaan bahwa masih atau tidak mampu bayar atas utangnya, melainkan cukup dengan memenuhi syarat materiil dan syarat formiil debitor dapat diputus pailit. Hakim dalam memutus perkara pailit memiliki kemandirian penuh dalam melakukan interprestasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7
Terdapat pemaknaan yang bertentangan mengenai insolven antara Pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Di dalam Pasal 57 ayat (1) pada penjelasan disebutkan bahwa insolven merupakan keadaan tidak mampu bayar. Selanjutnya pada Pasal 178 ayat (1) disebutkan bahwa
6 David L., Insolvency American Heritage Dictionary of Business Term (Houghton Mifflin Harcourt 2009). [1907]. ⁷  Tim Hukum Online, “ Perlindungan terhadap perusahaan solven dari ancaman kepailitan ” (Hukum  Online  2005).    < http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13887/perlindungan-terha- dap-perusahaan- solven dariancaman-kepailitan>acessed 6 November 2018.

## 1154 Alif Kurnia: Keabsahan Penolakan Permohonan
apabila tidak adanya kesepakatan mengenai rencana perdamaian maka demi hukum debitor dinyatakan dalam keadaan insolven .
Tidak diberlakukannya insolvency test bagi hakim sebelum memutus perkara pailit bertentangan dengan asas keadilan, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum harus memenuhi berbagai karya sebagai nilai dasar hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. 8 Ketiga unsur tersebut memiliki potensi besar untuk saling bertentangan karena nilai dasar dari kesatuan hukum bersifat berlainan satu sama lain sehingga terdapat perbedaan dalam mewujudkannya. 9
Konsep mengenai asas keadilan harus dipertegas dalam pelaksanaan permohonan pailit, karena pada lembaga kepailitan terdapat para pihak yang merupakan subjek hukum dari kepailitan. Tujuan dipertegasnya asas keadilan pada permohonan pailit untuk memberikan keseimbangan antara para pihak yang bersengketa, dengan tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak khususnya debitor solven . Konsep keadalian adalah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban. 10
Insolvency test tidak dijelaskan secara detail mengenai teknis pelaksanaannya pada permohonan pailit, dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya memberikan pengertian mengenai keadaan insolven , serta tidak adanya pembahasan tentang kondisi keuangan debitor sebagai salah satu syarat dalam dijatuhkannya putusan pailit, seharusnya lembaga kepailitan dapat digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remidium)
dalam menyelesaikan utang-utang yang sudah tidak mampu lagi dibayarkan oleh debitor agar tidak ada putusan pailit yang dijatuhkan pada debitor yang masih dalam keadaan solven .
8 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (PT. Citra Aditya Bakti 1996).[19].
9 ibid.
10 Ibid. [21].
Insolvency Test Sebagai Dasar Pertimbangan Penolakan Permohonan Pailit
Tahapan digunakannya insolvency test sebelum dijatuhkannya putusan pailit kepada debitor lazimnya banyak digunakan pada negara-negara yang menganut Common Law System , salah satu diantaranya adalah Amerika Serikat yang menggunakan tahapan perhitungan aset yang dimiliki perusahaan yang dimohonkan pailit oleh kreditornya. Penggunaan penghitungan tingkat kemampuan bayar pada negara-negara di Eropa dikenal dengan istilah Capital-Maintenance yang merupakan konsensus dari negara-negara Uni Eropa, tertuang dalam Pasal 43 Council of European Communities Tahun 1976. 11 Pertimbangan yang digunakan oleh hakim pada negara-negara Common Law System dalam menggunakan insolvency test dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:
1. The Abiliti to Pay Solvency Test (Cash Flow Solvency Test)
Merupakan test yang digunakan untuk menilai kemampuan bayar debitor dengan cara mennentukan apakah suatu debitor dapat membayar utangnya ketika utangnya telah jatuh tempo, dengan melihat masa depan kondisi keuangan debitor dan dilakukan hanya dengan melihat apakah utang seorang debitor telah jatuh tempo dan tidak mampu untuk membayar.

## 2. The Balance Sheet Test
Merupakan test penilaian utang dengan melihat kondisi keuangan yang akan masuk memiliki perbandingan yang lebih besar daripada jumlah assetnya berdasarkan penilaian yang wajar .
3. The Capital Adequacy Test/Analisis Transaksional
Merupakan suatu test penilaian utang dengan dengan memberikan suatu Penundaan Pembayaran Utang atau yang sering disebut dengan PKPU dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk mengelola perusahaan dariawal yang ada di dalamnya menjadi baru agar perusahaan dapat
11 Bambang Pratama, “ Kepailitan dalam Putusan Hakim  Ditinjau dari Perspektif Hukum Formil dan Materiil ”(2014) 17 Jurnal Hukum dan Kepailitan [161]. Dikutip dari Josef Arminger (2013), “ Solven cy Test an Alternative to The Rules for Capital-Maintenance Within The Balance Sheet in The European Union”.

## Alif Kurnia: Keabsahan Penolakan Permohonan
kembali bangkit. 12
Dalam pelaksanaannya pada hukum positif yang berlaku di Indonesia perhitungan mampu atau tidaknya debitur dalam melunasi utangnya beberapa kali terjadi, pada kasus PT. Dirgantara Indonesia hakim berpendapat bahwa kemampuan usaha yang dimiliki masih sangat besar untuk dijalankan kembali serta bepeluang untuk menghasilkan pemasukan bagi perusahaan. Debitor deiberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi dengan tujuan dapat dipenuhinya utang-utangnya kepada debitor.
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara PT. Dirgantara mengunakan pertimbanan kemampuan kelangsungan usaha yang dimiliki oleh PT. Dirgantara Indonesia, usaha yang memungkinkan bagi debitor untuk tetap dijalankan dengan melihat tingkat prospektif dari kondisi keuangan yang dialami oleh debitor. 13 Penggunaan asas kelangsungan usaha pada pertimbangan hakim  dalam membatalkan putusan pailit PT. Dirgantara Indonesia secara normatif tidaklah tepat, penggunaan pendekatan asas kelangsungan usaha berlaku setelah putusan pailit dijatuhkan agar proses produksi dapat tetap berjalan. Hakim dalam membatalkan putusan pailit seharusnya lebih menggunakan asas keadilan yang dengan mempertimbangkan kemampuan debitor dan aset yang dimilikinya untuk melunasi seluruh utang, karena jumlah aset yang dimiliki oleh debitor lebih besar daripada jumlah utang yang ditanggung.
Seperti halnya dengan yang terjadi dalam kasus putusan pailit PT. Direct Vision yang merupakan salah satu contoh permohonan pailit yang ditujukan kepada debitor yang masih dalam keadaan solven. Dalam Putusan No. 31/Pailit/2010/PN.Niaga. Jkt.Pst yang memiliki para pihak antara lain PT. Direct Vision sebagai Termohon dan sebagai pemohon pailitnya adalah PT. Joebes Kerina Meytanta dan PT. Glory Bumi Nusantara. Permohonan pailit yang diajukan pada Pengadilan Niaga Jakarta
12 Josye Andreas Neumann Barus ,  “Prinsip  Umum  Kepailitan,  Instrumen  Insolvensi  dan Aspek Ekonomi PKPU”, (BLS Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2007)< http://blsfhui.tumblr. com//>accesed 12 November 2018.
13 Adi Nugroho, “Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan” , Skripsi (Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013).[12].
Pusat tersebut dalam putusannya ditolak oleh majelis hakim. Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pailit antara lain tidak ditemukannya bukti tagihan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta hakim juga memberikan pertimbangan bahwa PT. Direct Vision masih dalam solven . Peluang pendapatan yang akan diterima oleh PT. Direct Vision jauh lebih besar dibanding dengan jumlah utangnya kepada PT. Joebes Kerina Meytanta dan PT. Glory Bumi Nusantara. Nilai nota kesepahaman bisnis yang diperoleh oleh PT. Direct Vision dengan perusahaan rekanannya dianggap mampu untuk melunasi seluruh utang-utangnya kepada para kreditor. Tidak dibenarkan untuk mempailitkan debitor yang masih memiliki potensi dan prospektif dalam melangsungkan usahanya yang berkembang sehingga kemudian hari dapat melunasi seluruh utangnya. 14 Hakim menambahkan dalam pertimbangannya bahwa akan tidak memenuhi rasa keadilan apabila menerima permohonan pailit atas PT. Direct Vision karena akan menciderai asas keadilan sebagai pertibambangan hakim, untuk mencapai keadilan harus mempertimbangkan dari 2 (dua) sisi kepentingan antara pemohon dan termohon yang bertujuan untuk memberikan keadilan secara merata dan tidak merugikan salah satu pihak. 15
Mekanisme yang dapat digunakan untuk melakukan insolvency test di Indonesia dapat dilakukan pada saat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU), terdapat sarana bagi debitor untuk membuktikan tingkat masih atau tidak mampu dalam membayar utang-utangnya. Pada UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur tentang pemberian kesempatan bagi debitor dengan cara memberikan dispensasi perpanjangan waktu untuk melunasi utangnya, PKPU ini merupakan sistem yang telah diatur pada Hukum Kepailitan Indonesia untuk mengantisipasi dilakukannya insolvency test . 16 Selama jangka waktu pelaksanaan PKPU debitor solven dapat mengupayakan untuk melunasi utang-utangnya, selain itu debitor juga dapat melakukan pembuktian bahwa masih
14 Sutan Remi Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan (Pustaka Utama Grafiti 2010).[ 29].
15 L.J.  Van  Apeldoorn,  Pengantar Ilmu  Hukum  (Terjemahan  Oetarid  Sadino) (Pradnya Paramita 1993).[11].

## 1158 Alif Kurnia: Keabsahan Penolakan Permohonan
dalam keadaan solven sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 BW: “Setiap orang yang mendalihkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Debitor dapat membuktikan bahwa masih dalam keadaan solven agar dapat terhindar dari putusan pailit yang diajukan oleh kreditor.
Upaya untuk melakukan penilaian maupun penghitungan terhadap mampu atau tidaknya debitor dalam membayar utangnya secara tidak langsung menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan pailit di Indonesia, penggunaan insolvency test yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim bukan suatu hal yang tepat. Hakim tidak memiliki kewenangan untuk melakukan insolvency test pada perkara permohonan pailit, melainkan hanya cukup melakukan pembuktian sederhana sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Konsep pembuktian sederhana bagi hakim dalam memeriksa permohonan pailit cukup dengan terpenuhinya syarat formil dan syarat materiil dapat diputusnya pailit sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada hukum positif Indonesia.

## Kewenangan Hakim Niaga Untuk Melakukan Insolvency Test
Hakim merupakan pejabat kekuasaan kehakiman yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan keadilan pada pemeriksaan perkara di pengadilan. Penyelenggara peradilan harus memberikan keseimbangan dimata hukum, Van Kan mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan-kepentingan seseorang supaya tidak dapat diganggu, dalam upaya untuk mencari, mencegah dan menjaga hal tersebut salah satunya bertujuan untuk menghindari adanya main hakim  sendiri ( eigenrichting is verboden). 17
Penyelenggara kekuasaan kehakiman harus berdasarkan pada dasar negara Indonesia dalam menjalankan tugasnya, yaitu berdasar pada Pancasila dan
17 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia  ( Rineka Cipta 2011).[40].
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Suatu pedoman bagi Indonesia yang berfungsi sebagai landasan utama dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia sesuai dengan amanat Konstitusi dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Kedaulatan Hukum (rechtssouvereniteit) memiliki prinsip bahwa hukum merupakan organ tunggal yang menjadi sumber kedaulatan. 18
Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, yaitu: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.
Bertindak sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman diatur Pada Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai berikut :
“ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi. ”
Hakim  dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dilarang untuk menolak memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan hukum yang ditangani tidak ada atau kurang jelas, melainkan hakim  wajib untuk mengadilinya demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Baik di lingkungan Mahkamah Agung maupun di lingkungan Mahkamah Konstitusi,
Hakim  wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat dalam memutus perkara yang ditanganinya. Oleh  karena  itu,  menurut Arpani  Hakim    dalam  menangani  suatu  perkara  harus mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut :
1. Apabila menghadapi suatu permasalahan hukum yang sudah jelas aturan hukumnya, maka hakim  hanya tinggal menerapkan sesuai dengan peraturan yang sudah ada.
18 I gede Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Memahami Ilmu Negara & Teori Negara (Reflika Aditama 2010).[114].

## Alif Kurnia: Keabsahan Penolakan Permohonan
2. Apabila ditemukan suatu kasus hukum yang aturannya tidak atau belum jelas maka Hakim  dapat menafsirkan hukum atau peraturan perundang-undangan melalui metode penelitian hukum yang ada dan berlaku.
3. Apabila dalam kasus yang belum ada peraturan PerUndang-Undangan yang mengaturnya, maka Hakim  harus menggali dan mengikuti nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan masyarakat.
Persidangan yang dipimpin oleh seorang hakim akan menghasilkan putusan yang tidak hanya berisi pertimbangan hukum saja (system denken) tetapijuga harus mempetimbangkan hati nurani dengan memperhatikan keadilan dan kemanfaatan yang terkandung di dalam putusan yang telah dijatukan (pro blem denken). 19
Seorang hakim dituntut untuk tidak menimbulkan suatu kerugian bagi salah satu pihak dalam menjatuhkan putusan, karena akan menjadikan putusan tersebut tidak berdasar pada keadilan yang merupakan tugas dari seorang hakim. Gaglnya putusan pengadilan dalam memberikan keadilan dan kemanfatan merupakan bentuk pengabaian terhadap hatinurani hakim dalam memutus perkara, meskpun suatu putusan diadakan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa dalam bingkai tegakna hukum dan keadilan. 20
Suatu perkara kepailitan diperiksa oleh hakim  majelis yang merupakan hakim -hakim  pada pengadilan niaga, yakni hakim -hakim  pada pengadilan negeri yang telah diangkat menjadi hakim  pengadilan niaga berdasarkan keputusan Mahkamah Agung sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 302 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain adanya hakim  majelis yang menangani perkara kepailitan, dalam kasus permohonan pailit juga terdapat Hakim  Ad Hoc , merupakan hakim  yang memiliki keahlian khusus yang proses pengangkatannya dilakukan dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 302 ayat (2) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
19 HM. Soerya Respationo, “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum” (2013)  Jurnal Hukum Yustisia, No. 86. [ 43].
20 ibid.
Tugas dan fungsi hakim ad hoc tidak diatur dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan tetapi, diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hakim Ad  Hoc yang menjelaskan tugas dan wewenang hakim  ad hoc adalah bertugas sebagai hakim  anggota dalam majelis hakim  untuk memeriksa dan memutus perkara niaga yang ditugaskan kepada yang bersangkutan, dalam persidangan hakim  ad hoc hanya menjadi hakim  anggota dan tidak dapat menjadi hakim  ketua majelis, serta penugasan hakim  ad hoc ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam wilayah pengadilan niaga di seluruh indonesia. 21
UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan kewenangan untuk dilakukan Insolvency Test terlebih dahulu sebelum memutus pailit, sehingga apabila hakim yang memeriksa dan memutus perkara pailit menggnakan insolvency test dalam pemeriksaan perkara pailit merupakan bentuk penyimpangan terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hakim cukup membuktikan pailit dengan syarat formiil dan syart materiil yan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajian Pembayaran Utang dengan melakukan pembuktian sederhana. Kewenangan untuk melakukan insolvency test ada pada tugas kurator yang melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit pada saat telah dijatuhkannya putusan pailit kepada debitorsebagaimana diatur dalm Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya baik hakim niaga maupun hakim ad hoc telah diatur dalam peraturan perundang- undangan, serta tidak ada di dalamnya yang mengatur ketentuan bahwa hakim niaga dan hakim ad hoc dapat melakukan insolvency test terlebih dahulu dalam memutus suatu perkara permohonan pailit.
21 Bernard Nainggolan, Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit (Alumni 2014).  [44].

## Kesimpulan
Penggunaan Insolvency Test oleh Hakim Niaga pada pemeriksaan permohonan pailit tidak sesuai dengan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hakim Niaga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan Insolvency Test pada permohonan pernyataan pailit, serta tidak perlu untuk membuktikan terlebih dahulu debitor dalam keadan masih atau tidak dalam keadaan solven. UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengharuskan pada Hakim Niaga agar memutus pailit apabila telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan Insolvency test adalah kuraror yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit setelah adanya putusan pailit.

## Daftar Bacaan Buku
Bernard Nainggolan, Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit (Alumni 2014).
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia ( Rineka Cipta 2011).
David L., Insolvency American Heritage Dictionary of Business Term (Houghton Mifflin Harcourt 2009).
Henry Campbell Black, “Insolvency” Black;s Law Dictionary” (West Publishing Co. 1979).
I gede Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Memahami Ilmu Negara & Teori Negara (Reflika Aditama 2010).
L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Terjemahan Oetarid Sadino) (Pradnya Paramita 1993).
Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alumni 2006).
M. Hadi Subhan, Hukum  Kepailitan  Prinsip,  Norma  dan  Praktik  di  Peradilan

## 1162 Alif Kurnia: Keabsahan Penolakan Permohonan
(Kencana Prenada Media Group2008).
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (PT. Citra Aditya Bakti 1996).
Sunarmi, Prinsip  Keseimbangan  Dalam  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia , (PT. Softmedia 2010).
Sutan Remi Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan (Pustaka Utama Grafiti 2010). [ 29].

## Jurnal
Bambang Pratama, “ Kepailitan  dalam  Putusan  Hakim    Ditinjau  dari  Perspektif Hukum Formil dan Materiil ” (2014) 7 Jurnal Hukum dan Kepailitan. Dikutip dari Josef Arminger (2013), “ Solven cy Test an Alternative to The Rules for Capital-Maintenance Within The Balance Sheet in The European Union”.
HM. Soerya Respationo, “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum” (2013) 86 Jurnal Hukum Yustisia.

## Skripsi
Adi Nugroho, “Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan” , Skripsi (Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013).

## Laman
Josye Andreas Neumann Barus , “Prinsip Umum Kepailitan, Instrumen Insolvensi dan Aspek Ekonomi PKPU”, (BLS Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2007) < http://blsfhui.tumblr.com//>accesed 12 November 2018.
Tim  Hukum  Online,  “ Perlindungan terhadap perusahaan solven dari ancaman kepailitan ”  (Hukum  Online,  2005).  < http://www.hukumonline.com/berita / baca/hol13887/ perlindunganterhadap -perusahaan- solven dari ancaman- kepailitan> acessed 6 November 2018.
HOW TO CITE : Alif Kurnia Putra, ‘Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitor Dalam Keadaan Solven’ (2019) Vol. 2 No. 4 Jurist-Diction.
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--