Volume 5 N N o o . . 1 1 - - M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
PENALARAN HUKUM ( LEGAL REASONING ) 1)
Oleh :

## H. Enju Juanda, S.H., M.H.

## Abstrak
Advokat harus mempunyai kemampuan dalam Penalaran Hukum ( Legal Reasoning ) yang  baik,  agar  dalam  melaksanakan  layanan  hukum  tersebut  dapat  memberikan argumentasi  atau  alasan  hukum  yang  baik  dan  jelas. Legal  Reasoning adalah pencarian  “reason”  tentang  hukum  atau  pencarian  dasar  tentang  bagaimana seorang  hakim  memutuskan  suatu  perkara/kasus  hukum  yang  dihadapinya, bagaimana  seorang  Advokat  memberikan  argumentasi  hukum  dan  bagaimana seorang  ahli  hukum  menalar  hukum. Legal  Reasoning harus  memahami  sumber- sumber-  sumber  hukum  formil,  yaitu  undang-undang,  kebiasaan  dan  adat, perjanjian,  traktat,  yurisprudensi  tetap  dan  doktrin.  Sumber  Hukum  Utama  dalam Hukum  Positif  Indonesia  adalah  Peraturan  Perundang-undangan  (Hukum  Tertulis), akan  tetapi  seringkali  Peraturan  Perundang-undangan  (Hukum  Tertulis)  tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Untuk  mengisi kekosongan Peraturan Perundang- undangan (Hukum Tertulis) dan pencarian dari arti dan makna dari suatu peraturan perundangan-undangan,  dalam  ilmu  hukum  dikenal  dengan  Konstruksi  Hukum  dan Interpretasi (Penafsiran Hukum). Konstruksi terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu Analogi (Abstraksi), Determinasi (Penghalusan Hukum) dan Argumentum A Contrario.
Kata Kunci : Advokat, penalaran hukum.

## Abstract
Advocates  must  have  the  ability  in  Legal  Reasoning  (Legal  Reasoning)  is  good,  in order to implement the legal services can provide arguments or legal reasons good and  clear.  Legal  Reasoning  is  the  search  for  "reason"  about  the  law  or  the  basic search  on  how  a  judge  decides  a  case  /  case  law  that  it  faces,  how  an  Advocate provides legal arguments  and how a legal expert legal reasoning. Legal Reasoning must  understand  the  source-formal  legal  sources,  namely  legislation,  habits  and customs,  agreements,  treaties,  established  jurisprudence  and  doctrine.  Top  Legal Resources  in  Indonesia  Positive  Law  is  legislation  (Written  Law),  but  often Legislation (Written Law) left behind by the development community. To fill the void Legislation  (Written  Law)  and  the  search  of  the  meaning  and  significance  of  a statutory laws and regulations, in the science of law known as the Construction Law and Interpretation (Interpretation of Laws). Construction consists of three (3) forms: Analogy (Abstraction), Determination (smoothing Law) and Argumentum A Contrario.
Keywords: advocate, legal reasoning.
1) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh.
Volume 5 N N o o . . 1 1 - - M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7

## I.  Pendahuluan
Bahwasannya  seorang  Praktisi  Hukum  Advokat  profesinya  adalah memberikan  layanan  jasa  hukum  secara  Litigasi  yaitu  pemberian  jasa  hukum dalam  penyelesaian  perkara  melalui  Badan  Peradilan  atau  Non  Litigasi  yaitu pemberian  jasa  hukum  yang  antara  lain  Konsultasi  Hukum  (Advis  Hukum), Pendapat  Hukum  ( Legal  Opinion ),  Membuat  Perjanjian,  Merubah  Perjanjian, penyelesaian  suatu  persengketaan  di  luar  Pengadilan  melalui  musyawarah perdamaian  dan  jasa  hukum  lainnya.  Agar  dalam  pemberian  jasa-jasa  hukum tersebut  dapat  dijalankan  dengan  sebaik-baiknya  kiranya  seorang  Praktisi Hukum Advokat harus mempunyai kemampuan dalam Penalaran Hukum ( Legal Reasoning ) yang baik, agar dalam melaksanakan layanan hukum tersebut dapat memberikan argumentasi atau alasan hukum yang baik dan jelas.
Apapun  yang  dimaksud  dengan Legal  Reasoning (Penalaran  Hukum) menurut Komari, adalah pencarian “reason” tentang hukum atau pencarian dasar tentang  bagaimana  seorang  hakim  memutuskan  suatu  perkara/kasus  hukum yang dihadapinya, bagaimana seorang Advokat memberikan argumentasi hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum.
M. Arsyad Sanusi, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam sebuah  artikelnya  berjudul  Legal  Reasoning  Dalam  Penafsiran  Konstitusi mengemukakan Golding menyebutkan sebagai berikut :
“Term ‘Legal Reasoning’ dapat digunakan dalam dua arti yaitu dalam arti luas  dan  sempit.  Dalam  arti  luas,  legal  reasoning  berkaitan  dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus  yang  dihadapinya.  Sedangkan,  legal  reasoning  dalam  arti  sempit berkaitan  dengan  argumentasi  yang  melandasi  suatu  keputusan.  Artinya legal reasoning dalam arti sempit ini menyangkut kajian logika dari suatu putusan,  yaitu  hubungan  antara  reason  (pertimbangan,  alasan)  dan putusan,  serta  ketepatan  alasan  atau  pertimbangan  yang  mendukung putusan tersebut”.
Volume 5 N N o o . . 1 1 - - M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Berdasarkan  pendapat-pendapat  tersebut  di  atas  bagi  Praktisi  Hukum Advokat  dalam  menjalankan  profesinya  tentunya  akan  mendapatkan  peristiwa hukum yang dialami oleh masyarakat (Klien) dan terhadap peristiwa hukum yang dialami  oleh  Kliennya  tersebut  seorang  Advokat  harus  memberikan  solusi hukumnya.  Untuk  memberikan  solusi  hukumnya  seorang  Advokat  melakukan Legal Reasoning (Penalaran Hukum).
Agar  dalam  melakukan Legal  Reasoning (Penalaran  Hukum)  dilakukan dengan  baik,  maka  harus  memahami  sumber-sumber  hukum  terutama  sumber hukum formil.
Mengenai  sumber  hukum  formal  dalam  berbagai  kepustakaan  hukum menyebutkan sebagai berikut :

## 1.  Undang-undang
Undang-undang  tersebut  apabila  dihubungkan  dengan  Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 terdiri dari sebagai berikut :
a.  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia.
c.  Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
d.  Peraturan Pemerintah.
e.  Peraturan Presiden.
f. Peraturan Daerah Provinsi.
g.  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2.  Kebiasaan dan Adat.
3.  Perjanjian
4.  Traktat
5.  Yurisprudensi tetap
6.  Doktrin.
Volume 5 N N o o . . 1 1 - - M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Sehingga dengan demikian bagi seorang Praktisi Hukum Advokat, apabila mendapatkan peristiwa hukum dari klien, maka dalam memberikan layanan jasa hukumnya  dengan  melakukan Legal  Reasoning (Penalaran  Hukum)  dengan mendasarkan kepada sumber-sumber hukum tersebut.

## II.  Pembahasan

## Konstruksi Hukum dan Interpretasi / Penafsiran Hukum
Sumber  Hukum  Utama  dalam  Hukum  Positif  Indonesia  adalah  Peraturan Perundang-undangan  (Hukum  Tertulis),  akan  tetapi  seringkali  Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis) tertinggal oleh perkembangan masyarakat,  dalam  hal  ini  ada  peristiwa  hukum  yang  terjadi  dalam  masyarakat akan tetapi tidak terdapat pengaturannya dalam Peraturan Perundang-undangan (Hukum  Tertulis)  sehingga  terjadi  kekosongan  Peraturan  Perundang-undangan untuk  menyelesaikan  persoalan  yang  kongkrit  terjadi  dalam  masyarakat  atau adakalanya Peraturan Perundang-undangannya (Hukum Tertulis) ada tetapi tidak jelas  sehingga  memerlukan  pencarian  terhadap  arti  dengan  makna  dari Peraturan Perundang-undangan tersebut.
Untuk    mengisi  kekosongan  Peraturan  Perundang-undangan  (Hukum Tertulis)  dan  pencarian  dari  arti  dan  makna  dari  suatu  peraturan  perundangan- undangan, dalam ilmu hukum dikenal dengan Konstruksi Hukum dan Interpretasi (Penafsiran Hukum).
Konstruksi Hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang- undangan  dengan  asas-asas  dan  sendi-sendi  hukum.  Konstruksi  terdiri  dari  3 (tiga)  bentuk  yaitu  Analogi  (Abstraksi),  Determinasi  (Penghalusan  Hukum)  dan Argumentum A Contrario.
Volume 5 N N o o . . 1 1 - - M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
1. Analogi  adalah  penerapan  sesuatu  ketentuan  hukum  bagi  keadaan  yang pada  dasarnya  sama  dengan  keadaan  yang  secara  eksplisit  diatur  dalam ketentuan hukum tersebut tadi, tetapi penampilan  atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain.
Contoh : Menurut  Pasal  1576  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata yang  pada  pokoknya  menentukan  bahwa  Jual  Beli  Tidak Memutuskan Sewa Menyewa.
Ketentuan  tersebut  kiranya  dapat  dijelaskan  dengan  sebuah  contoh sebagai berikut :
A  menyewakan  rumah  kepada  B  selama  2  tahun  mulai  01  Januari 2016  sampai  dengan  31  Desember  2017  dengan  harga  sewa sebesar Rp. 20.000.000,-
Pada  tanggal  01  Desember  2016  A  menjual  rumah  yang  sedang disewa oleh B kepada C.
Terhadap  permasalahan  tersebut,  maka  berdasarkan  ketentuan Pasal  1576 Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata adalah  Perjanjian Sewa  menyewa  antara  A  dengan  B  tetap  berjalan  sampai  31 Desember 2017.
Tetapi bagaimana apabila A menukar rumah yang sedang disewa oleh B dengan  mobil  C,  sedangkan  dalam  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan (Hukum  Tertulis)  tidak  terdapat  ketentuan  yang  menentukan  bahwa  ”Tukar Menukar Tidak Memutuskan Sewa Menyewa”.
Terhadap  persoalan  tersebut  Pasal  1576  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata  dapat  diterapkan  secara  Analogi,  terhadap  perbuatan  hukum  tukar menukar  rumah  yang  dilakukan  oleh  A  dengan  C  meskipun  dalam  Peraturan
Volume 5 N N o o . . 1 1 - - M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Perundang-undangan  (Hukum  Tertulis)  tidak  ada  ketentuan  yang  menentukan ”Tukar  Menukar  Tidak  Memutuskan  Sewa  Menyewa”  karena  antara  Jual  Beli dengan  Tukar  Menukar  mempunyai  kesamaan  yaitu  dapat  memindahkan  hak milik, dalam hal ini rumah A dibeli oleh C berakibat rumah milik A beralih menjadi milik C, begitu pula rumah A ditukar dengan mobil C mengakibatkan rumah milik A beralih menjadi milik C.
Perbuatan  hukum  lain  yang  sama  dengan  jual  beli  yang  dapat mengakibatkan beralihnya hak milik adalah Hadiah, Hibah dan Warisan.
2. Penghalusan  hukum  yaitu  dengan  tidak  menerapkan  atau  menerapkan hukum  secara  lain  daripada  ketentuan  hukum  tertulis  yang  ada  atau memperlakukan  hukum  sedemikian  rupa  (secara  halus)  sehingga  seolah- olah tidak ada pihak yang disalahkan.
Contoh :
- Di  suatu  jalan  terjadi  tabrakan  antara  kendaraaan  yang  dikemudikan  B, akibat tabrakan tersebut kendaraan A dan B sama-sama rusak. Apabila A menuntut ganti rugi terhadap B, maka B juga dapat menuntut ganti rugi terhadap  A,  oleh  karena  keduanya  salah  dalam  menjalankan kendaraannya  maka  sama-sama  harus  saling  memberi  ganti  rugi sehingga terjadi suatu kompensasi antara keduanya.
- Sebuah  delman  melewati  persimpangan  jalan  dengan  rel  kereta  api. Tabrakan  terjadi  dalam  keadaan  pintu  kereta  api  tidak  tertutup  karena penjaga  pintu  kereta  api  itu  tertidur  dan  delman  lewat  saja  karena kusirnya  mengantuk.  Berdasarkan  penghalusan  hukum  penjaga  pintu dan kusir delman diputuskan salah semua.
3. Argumentum A Contrario adalah ungkapan pengingkaran terhadap hal yang sebaliknya.
Misalnya  dalam  hukum  perkawinan  ada  ketentuan  bahwa  seorang wanita yang telah bercerai dari suaminya, tidak diperbolehkan
Volume 5 N N o o . . 1 1 - - M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
melaksanakan  pernikahan  dengan  laki-laki  lain  sebelum  lewat  waktu  100 hari, maka ketentuan masa tunggu tersebut tidak berlaku bagi seorang laki- laki.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  Interpretasi  atau  Penafsiran Hukum  adalah  cara  mencari  arti  dan  makna  suatu  peraturan  perundang- undangan. Penafsiran dapat dilakukan antara lain :
1.  Interpretasi bahasa atau tata bahasa : ( Grammatikale Intepretatie ). Di sini ketentuan atau kaidah hukum (tertulis) diartikan menurut arti kalimat atau bahasa  sebagaimana  diartikan  oleh  orang  biasa  yang  menggunakan bahasa  secara  biasa  (sehari-hari). “Peralatan  rumah  tangga”  dan  “alat angkutan”  misalnya  harus  diartikan  secara  wajar  dalam  hubungannya dengan  perkara  yang  diperiksa  pengadilan.  Ini  tidak  menghalangi kemungkinan penggunaan istilah yang lebih teknis bila hal itu diperlukan. Contoh :  kendaraan (air) :
Segala  alat  angkutan  orang  atau  barang,  yang  bergerak  dari suatu tempat ke tempat lain di atas atau di bawah permukaan air.
2.  Penafsiran Historis atau Sejarah
Penafsiran  cara  ini  adalah  meneliti  sejarah  daripada  undang-undang yang  bersangkutan.  Penafsiran  historis  ini  dibagi  menjadi  dua  macam yaitu sebagai berikut :
a.  Penafsiran Menurut Sejarah Pembuatan Undang-undang ( Wetshistorische Interpretatie )
Penafsiran wetshistorische ini juga dinamakan penafsiran sempit dan hanya  menyelidiki  “apakah  maksud  pembuat  undang-undang  dalam menetapkan  peraturan  perundang-undangan  itu  atau  siapa  yang membuat rancangan untuk undang-undang, apa dasar-dasarnya, apa yang  diperdebatkan  dalam  sidang-sidang  Lembaga  Legislatif  (DPR, DPRD,  Propinsi,  DPRD  Daerah  Kabupaten/Kota)  dan  sebagainya sehingga undang-undang itu dapat ditetapkan secara resmi.
Volume 5 N N o o . . 1 1 - - M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
b. Penafsiran Menurut Sejarah Hukum ( Rechtshistorische Interpretatie )
Penafsiran  historis  ini  dinamakan  penafsiran  yang  luas,  karena penafsiran wetshistorische termasuk  di  dalamnya.  Penafsiran menurut sejarah hukum ini menyelidiki apakah asal-usul peraturan itu dari suatu sistem hukum yang dahulu pernah berlaku atau dari sistem hukum lain yang sekarang masih berlaku atau dari sistem hukum lain yang  sekarang  masih  berlaku  di  negara  lain,  misalnya  KUH  Perdata yang  berasal  dari  Burgerlijk  Wetboek  (BW)  Negeri  Belanda.  BW  ini berasal dari Code Civil Prancis atau Code Napoleon. Masuknya Code Civil Prancis ke Negeri Belanda (BW) berdasarkan asas kankordansi sama  halnya  dengan  masuknya  BW  Negeri  Belanda  ke  Indonesia sebagai negara jajahan juga melalui asas konkordansi ( Concordantie Reginsel ).
3.  Penafsiran Sistematis
Yang dimaksud dengan penafsiran sistematis, ialah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan  yang  bersangkutan  atau  pada  perundang-undangan hukum  lainnya,  atau  membaca  penjelasan  suatu  perundang-undangan, sehingga  kita  mengerti  apa  yang  dimaksud  dalam  Peraturan  Perundang- undangan yang bersangkutan.
Contoh :
- Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian antara lain orang-orang yang belum dewasa.
Untuk  mengetahui  pengertian  orang  dewasa  kita  dapat  melihat ketentuan Pasal 330 KUH Perdata yang memberikan batas belum berumur
Volume 5 N N o o . . 1 1 - - M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
21 tahun, akan tetapi meskipun belum berumur 21 tahun apabila telah kawin orang tersebut dikualifikasikan telah dewasa.
Jadi  dalam  hal  ini  ketentuan  Pasal  1330  KUH  Perdata  ditafsirkan secara sistematis dengan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata.
4. Penafsiran Sosiologis
Penafsiran  sosiologis  ialah  penafsiran  yang  disesuaikan  dengan keadaan  masyarakat.    Penafsiran  sosiologis  adalah  penafsiran  yang disesuaikan  dengan  keadaan  sosial  yang  di  dalam  masyarakat  agar penerapan  hukum  dapat  sesuai  dengan  tujuannya  ialah  kepastian  hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat.
Contoh penafsiran sosiologis :
- Dalam  Pasal  362  KUH  Pidana,  ditegaskan  larangan  untuk  mencuri barang kepunyaan orang lain.
Bunyi  Pasal  362  KUH  Pidana  sebagai  berikut  “Barangsiapa  mengambil sesuatu  barang  yang  sama  sekali  atau  sebagian  termasuk  kepunyaan orang  lain,  dengan  maksud  akan  memiliki  barang  itu  dengan  melawan hak,  dihukum  karena  pencurian  dengan  hukuman  penjara  selama- lamanya lima tahun atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 900.”
Apakah  yang  dimaksud  dengan  barang  itu  ?  Mula-mula  pengertian barang ialah segala yang bisa dilihat, diraba dan dirasakan secara riil. Waktu itu  listrik  tidak  termasuk  sebagai  barang  dan  pencuri  listrik  tidak  dapat dihukum  berdasarkan  Pasal  362  KUH  Pidana.  Kemudian  penafsiran sosiologis  berlaku  terhadap  listrik  yang  dianggap  sebagai  barang,  karena listrik  itu  mempunyai  nilai.  Untuk  mengadakan  proyek  perlistrikan diperlakukan  penafsiran  sosiologis  atas  listrik,  maka  siapa  yang  mengkait kabel listrik PLN di jalan, dapat dikatakan melakukan pencurian dan berlaku Pasal 362 KUH Pidana.
Volume 5 N N o o . . 1 1 - - M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
5. Penafsiran Otentik
Penafsiran  otentik  atau  penafsiran  secara  resmi  ( authentieke interpretatie atau officieele interpretatie ) ialah penafsiran secara resmi.
Penafsiran  yang  dilakukan  oleh  Pembuat  Undang-Undang  sendiri. Penafsiran  otentik  dapat  dilihat  dalam  penjelasan  Peraturan  Perundang- undangan yang bersangkutan.
6. Penafsiran Perbandingan
Penafsiran perbandingan ialah suatu penafsiran dengan membandingkan  antara  hukum  lama  dengan  hukum  positif  yang  berlaku saat ini, antara hukum nasional dengan hukum asing dan hukum kolonial.
a.  Hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, mungkin hukum lama  cocok  untuk  diterapkan  lagi  pada masa  sekarang  ini.  Umpamanya beberapa  hukum  dan  asas  hukum  adat,  yang  menggambarkan  unsur kekeluargaan, dapat diambil untuk dijadikan hukum nasional.
b.  Hukum  nasional  sendiri  dengan  hukum  asing.  Pada  hukum  nasional terdapat  kekeurangan.  Apabila  ada  keinginan  untuk  mengambil  hukum asing/negara  lain  apakah  hukum  asing  itu  cocok  dan  sesuai  dengan kepentingan nasional.

## III.  Kesimpulan
Berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan di atas kiranya seorang Praktisi  Hukum  Advokat  dalam  menjalankan  Profesinya  baik  secara  Litigasi maupun  Non  Litigasi  untuk  memberikan  layanan  hukum  dengan  melakukan Legal  Reasoning  (Penalaran  Hukum)  berdasarkan  sumber-sumber  Hukum Formal yang ada, Konstruksi Hukum dan Interpretasi / Penafsiran Hukum.
Volume 5 N N o o . . 1 1 - - M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Sanusi, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia (PIH dan PTHI) , Tarsito, Bandung, 1991.
C.S.T.  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia  Jilid  I  Pengantar Ilmu Hukum (Semester Ganjil) , Balai Pustaka, Jakarta, 1992.
Komari,  Penalaran  Hukum  ( Legal  Reasoning )  (Argumentasi  dan  Perumusan Pertimbangan Hukum), 18 Juli 2012.
Mochtar Kusumaatmadja dan Arip B. Shidarta, Pengantar Ilmu Hukum .
M. Arsyad Sanusi, Legal Reasoning Dalam Penafsiran Konstitusi .
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Kencana Prenada Group, Jakarta,
2009.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
Yudha  Bhakti  Ardiwisastra, Penafsiran  dan  Konstruksi  Hukum ,  Alumni,  Bandung, 2000.
Van Apeldooran, Pengantar Ilmu Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.