## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174

## Volume 3, Nomor 3, 2023

## Authors
Muhammad Umar Kelibia

## Affiliation
IAIN Ambon
Email ykelibia@gmail.com
Date Submission 26 August 2023
Date Accepted 15 September 2023
Date Published 30 September 2023

## DOI
10.52249

## UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN  TINDAK  PIDANA  DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF

## Abstract
The  condition  of  handling  children  who  commit  crimes  is  very apprehensive. Many children facing criminal cases must be detained in a place  that  is  disproportionate  to  the  capacity  of  the  existing  Children's Penitentiary (Lapas). Often law enforcement officials make peace so that cases are not forwarded to the legal process. But peace like this is not the expected diversion mechanism, because peace here does not pay attention to the best interests of the child. This is understandable, considering that in carrying out diversion as desired, law enforcement officials do not yet have a legal umbrella, besides that there are no implementation guidelines or technical instructions. for law enforcement officials to implement ways of solving diversion for children who are facing criminal cases. This type of legal research is normative legal research. The nature of the research in this study  is  analytical  descriptive  in  nature.  The  type  of  data  used  in  this research is library research. By using the concept of restorative justice, the expected result is a reduction in the number of children who are arrested, detained  and  sentenced  to  prison;  eliminating  the  stigma/stamp  and returning children to normal human beings so that it is hoped that they will be useful in the future, juvenile offenders can realize their mistakes, so they  do  not  repeat  their  actions  reducing  the  workload  of  the  police, prosecutors, detention centers, courts and prisons; saving state finances, not causing a feeling of revenge because the perpetrator has been forgiven by the victim, quickly getting compensation; empowering parents and the community  in  overcoming  child delinquency  and  reintegrating  children into  society.  Especially  Indonesia,  which  has  made  Law  no.  11  of  2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which has regulated the concept of diversion and restorative justice.
Keywords : Children, Diversion, Restorative Justice

## Abstrak
Kondisi  penanganan  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  amat memprihatinkan.  Banyak  anak  yang  menghadapi  perkara  pidana harus ditahan dalam suatu tempat, tidak sebanding dengan jumlah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak yang ada.Sering kali  aparat  penegak  hukum  melakukan  perdamaian  agar  kasus tidak diteruskan ke proses hukum. Namun perdamaian seperti ini bukan  mekanisme  diversi  yang  diharapkan,  karena  perdamaian disini tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.Hal ini dapat dimaklumi, mengingat dalam melakukan diversi seperti yang diinginkan,  aparat  penegak  hukum  belum  mempunyai  payung hukum,  selain  itu  tidak  ada  petunjuk  pelaksanaan  maupun petunjuk  teknis  bagi  aparat  penegak  hukum  untuk mengimplementasi  cara  penyelesaian  diversi  bagi  anak  yang menghadapi perkara pidana. Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian  dalam  penelitian  ini adalah bersifat deskriptif   analitis. Jenis   data yang   digunakan dalam      penelitian      ini  adalah    penelitian    kepustakaan  ( library research ).  Dengan  menggunakan  konsep  keadilan  restoratif,  hasil yang  diharapkan  adalah  berkurangnya  jumlah  anak-anak  yang ditangkap,  ditahan,  dan  divonis  penjara;  menghapuskan stigma/cap  dan  mengembalikan  anak  menjadi  manusia  normal
sehingga  diharapkan  dapat  berguna  di  kemudian  hari,  pelaku pidana  anak  dapat  menyadari  kesalahannya,  sehingga  tidak mengulangi  perbuatannya  mengurangi  beban  kerja  polisi,  jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara, tidak menimbulkan  rasa  dendam  karena  pelaku  telah  dimaafkan  oleh korban, cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan orang tua  dan  masyarakat  dalam  mengatasi  kenakalan  anak  dan pengintegrasian  kembali  anak  ke  dalam  masyarakat.Terkhusus Indonesia yang telah membuat Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang  Sistem Peradilan pidana anak yang telah mengatur Konsep diversi dan keadilan restoratif.
Kata Kunci : Anak, Diversi, Keadilan Restorative

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  yang  dilakukan  anak  selalu  menuai  kritikan  terhadap  para  penegak hukum  yang  oleh  banyak  kalangan  dinilai  tidak  mengindahkan  tata  cara  penanganan terhadap  anak  yang  bermasalah  dengan  hukum,  dan  ada  kesan  kerap  kali  mereka diperlakukan  sebagai  orang  dewasa  dalam  bentuk  kecil  yang  melakukan  tindak  pidana (Surya & Dua, 2021). Menurut Romli Atmasasmita dan Wagiati Soetodjo, motivasi intrinsik dan  ekstrinsik  dari  kenakalan  anak.  Adapun  yang  termasuk  motivasi  intrinsik  dari  pada kenakalan anak-anak adalah (Darmini, 2019): a) Faktor intelegentia ; b) Faktor usia; c) Faktor kelamin; dan d) Faktor kedudukan anak dalam keluarga. Adapun yang termasuk motivasi ekstrinsik  adalah:  a)  Faktor  rumah  tangga;  b)  Faktor  pendidikan  dan  sekolah;  c)  Faktor pergaulan anak; dan d) Faktor mass media. Faktor inilah memungkinkan bagi anak untuk melakukan  kenakalan  dan  kegiatan  kriminal  yang  dapat  membuat  mereka  terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan pidana. Setiap kasus yang tersangkanya adalah anak, hampir selalu berakhir dibalik jeruji besi, hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana  anak  di  Indonesia  masih  menggunakan  paradigma  keadilan  dengan  menekankan pembalasan  ( restributive  justice )  yang  ujung-ujungnya  adalah  pidana  dengan  perampasan kemerdekaan  ( punitive  aproach )  yang  dimata  masyarakat  secara  sosiologis  disebut  penjara (Prasetyo,  2020).  Lebih  memprihatinkan  lagi  banyak  anak-anak  yang  menjalani  proses peradilan  dipidana,  kebanyakan  karena  melakukan  kejahatan  ringan.  Hanya  dengan melakukan kejahatan ringan yang ancaman hukumannya juga ringan, sangat naif jika mereka harus  mendekam  dalam  penjara,  karena  penjara  bukanlah  tempat  yang  layak  bagi  anak, dengan pemenjaraan akan banyak sekali dampak buruk terhadap anak. Dengan pemenjaraan hak-hak mereka yang dijamin oleh Undang-undang Perlindungan anak besar kemungkinan tak akan dapat dipenuhi. Fakta menunjukkan bahwa di banyak penjara di Indonesia, anak- anak  seringkali  diingkari  haknya  akan  perawatan  medis,  pendidikan,  dan  perkembangan individunya (Wardana et al., 2021).
Pemidanaan  yang  pasti  dialami  oleh  anak  yang  menghadapi  perkara  pidana  adalah stigma (label sebagai anak nakal) yang dapat memperbesar tingkah laku menyimpang dan dapat  membentuk  karakter  kriminal  sehingga  sulit  bagi  anak  untuk  kembali  ke  dalam masyarakat.  Masyarakat  akan  tetap  menganggap  mereka  sebagai  anak  nakal,  bahkan  di sekolahpun anak sulit diterima kembali. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah “efek domino”  dari  pada  sistem  peradilan  pidana  bagi  anak,  yaitu  semakin  banyak  anak  yang dibawa ke penjara maka semakin overload penjara tersebut, dari overload ini akan membawa dampak yang lebih serius bagi anak yaitu mereka rentan menjadi korban kekerasan sekalipun itu di Lapas Anak (Ghoni & Pujiyono, 2020). Jika dikaitkan dengan salah satu tujuan hukum pidana sebagai ultimum remidium , maka penjatuhan pidana ini kurang tepat, oleh karenanya perlu  untuk  dilakukan  upaya  agar  anak  sebisa  mungkin  tidak  masuk  penjara.   Pada  titik inilah  keadilan  yang  menekankan  pada  pemulihan  atau  Keadilan  Restoratif melalui mekanisme Diversi menemukan relevansinya sebagai upaya penyelesaian konflik dalam hal terjadinya perbuatan pidana oleh anak. Penulis meyakini bahwa prisonisasi dan pemenjaraan
memiliki efek yang negatif terutama pada anak, oleh karenanya  upaya untuk menjauhkan anak dari pengaruh buruk tembok penjara dan stigma buruk masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak (Priamsari, 2018).
Politik  hukum  telah  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  yang  menghadapi perkara pidana melalui berbagai istrumen hukum nasional. Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain : Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  dimana  secara  substansinya  Undang-Undang tersebut mengatur hak - hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak  kesehatan  dasar,  hak  untuk  beribadah  menurut  agamanya,  hak  berekspresi,  berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial (Krisnalita, 2019).
Fakta  sosial  yang  belakangan  ini  terjadi  dalam  kehidupan  bermasyarakat  adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak adalah merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, Negara, masyarakat, ataupun keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan  perlakuan  khusus  agar  dapat  tumbuh  dan  berkembang  secara  wajar  baik  fisik mental  dan  rohaninya  (Sianturi,  2016).  Pengaturan  mengenai  anak  pada  hakekatnya  telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28B angka 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai hak tumbuh kembang anak serta mendapatkan perlindungan.
Paradigma  ini  telah  diadopsi  oleh  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU No. 11 Tahun 2012 ) yaitu Keadilan Restoratif melalui mekanisme diversi. Pasal 1 angka ke UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan  pembalasan.  Sedangkan  Pasal  1  angka  ke  7  mengatakan  diversi  adalah  pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana (Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak, 2012).
Kondisi  penanganan  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  amat  memprihatinkan. Banyak  anak  yang  menghadapi  perkara  pidana  harus  ditahan  dalam  suatu  tempat,  tidak sebanding  dengan  jumlah  kapasitas  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  Anak  yang  ada, sehingga  tidak  mengherankan  apabila  narapidana  anak  ada  yang  dititipkan  pada  Lapas dewasa. Hal ini tidak sesuai dengan norma hukum hak asasi manusia yang menghendaki pemisahan,  antara  narapidana  laki-laki,  perempuan  serta  narapidana  anak.  Tidak dipatuhinya  norma  hukum  ini  dengan  serius  memiliki  implikasi  yang  serius  pada  anak. Apabila setelah keluar nanti, mereka akan bertambah jahat setelah menjalani pidana (Harefa, 2015).  Studi  kriminologi  menunjukkan  bahwa  Lembaga  Pemasyarakatan  adalah  tempat orang justru mempelajari kejahatan, sebuah efek negatif dari prisonisasi. Kondisi ini adalah buah dari sistem peradilan pidana anak yang masih menggunakan konsep keadilan dengan pidana  pembalasan  bagi  anak  yang  melanggar  hukum,  paradigma  ini  sudah  tidak  sesuai dengan perkembangan zaman. Karena banyak dampak negatif dari pemidanaan, maka sebisa mungkin  anak  tidak  diproses  hukum  formal,  namun  menggunakan  alternatif  lain  yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Hidaya, 2019).
Penanganan perkara yang dilakukan oleh anak, telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum terutama oleh Penyidik Anak Polri. Sering kali Penyidik Polri melakukan perdamaian agar  kasus  tidak  diteruskan  ke  proses  hukum.  Namun  perdamaian  seperti  ini  bukan mekanisme  diversi  yang  diharapkan,  karena  perdamaian  disini  tidak  memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak ( the best interested for child) , selain itu praktek yang dilakukan
selama ini tidak melihat aspek hukum misalnya diversi hanya untuk pelanggaran hukuman ringan  yang  ancaman  hukumannya  ringan  pula  (Triwati  &  Kridasaksana,  2021).  Aparat penegak hukum harus melakukan perdamaian tanpa melihat berat ringannya suatu kasus. Hal  seperti  belum  masuk  dalam  kualifikasi  diversi,  hal  ini  merupakan  diversi  yang  ilegal ( illegal divertion ). Hal ini dapat dimaklumi, mengingat dalam melakukan diversi seperti yang diinginkan, aparat penegak hukum belum mempunyai payung hukum ( umbrella provition) , selain  itu  tidak  ada  petunjuk  pelaksanaan  maupun  petunjuk  teknis  bagi  aparat  penegak hukum  untuk  mengimplementasi  cara  penyelesaian  diversi  bagi  anak  yang  menghadapi perkara pidana (Sidrat et al., 2019).

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif (Suteki dan Galang Taufani, 2018). Sifat penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah bersifat deskriptif   analitis. Jenis data  yang      digunakan      dalam      penelitian    ini  adalah    penelitian    kepustakaan  ( library research ).Sumber  data  yang  digunakan dalam penelitian ini     adalah     data sekunder  yang berupa  bahan  hukum primer: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahan  hukum sekunder:   yaitu   bahan-bahan   hukum yang  diperoleh  buku - buku bacaan dan laporan-laporan  hasil  penelitian  hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang ditelit dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang pelengkap sifatnya memberikan petunjuk  atau  penjelasantambahan  terhadap  bahan  hukum  primerdan  bahan  hukum sekunder.  Bahan hukum  tersier ini   terdapat   dalam penelitian   misalnya kamus hukum, kamus  bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia
Dalam hukum nasional, harmonisasi hukum secara khusus dilakukan melalui Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak dan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Peradilan  Anak.  Tujuan  utama  harmonisasi hukum  tersebut  adalah  untuk  mencari  keseragaman  atau  titik temu  dari  prinsip- prinsip  yang  bersifat  fundamental  dari  berbagai  sistem  hukum  yang  ada. Keseragaman tersebut dapat dilihat pada isi setiap perundang-undangan yang ada terkait  perlindungan  anak  terutama  anak  pelaku  tindak  pidana  (Hambali,  2019). Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  mewajibkan  negara  khususnya pada perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  yang dilaksanakan melalui perlakuan secara manusiawi sesuai hak-hak anak, penyediaan petugas  pendamping  khusus  sejak  dini,  penyediaan  sarana  dan prasarana  khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan  pencatatan  terus  menerus  terhadap  perkembangan  anak  yang  berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga  dan  perlindungan  dari  pemberitaan  media  masa  yang  berlebihan  dan labelisasi dalam masyarakat (Rosen et al., 2015). Untuk proses penuntutan anak yang berkonflik dengan hukum, sebelum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Indonesia telah  mengundangkan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan Anak.  Dalam  undang-undang  ini  diatur  bahwa  pemeriksaan  terhadap  anak  harus dalam suasana kekeluargaan, setiap anak berhak didampingi oleh penasehat hukum, tempat  tahanan  harus  terpisah  dari  tahanan  orang  dewasa,  penahanan  dilakukan setelah  sungguh-sungguh  mempertimbangkan  kepentingan  anak  dan  atau kepentingan  masyarakat,  hukuman  yang  diberikan  tidak  harus  dipenjara/ditahan
melainkan bisa berupa hukuman tindakan dengan mengembalikan anak ke orangtua atau walinya (Saputra & Miswarik, 2021).
Pada  prakteknya,  implementasi  undang-undang  ini  masih  jauh  dari  harapan. Diversi  hanya  terdapat  dalam  proses  penyidikan,  artinya  setelah  proses penyidikan berakhir  maka  anak  pelaku  tindak  pidana  harus  melewati  serangkaian proses  hukum  yang  lebih  tinggi  yang  tidak  memungkinkan  adanya  diversi  lagi (Haerani  et  al.,  2021).  Meskipun  hakim  memeriksa  perkara  dalam  keadaan  sidang tertutup namun putusan pengadilan perkara akan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila putusan hakim adalah bersalah dan penahanan tentu hal ini akan mempengaruhi jiwa anak yang dipidana di hadapan khalayak umum. Disini, labelisasi  juga  mulai  terjadi  saat  khalayak  umum  mengetahui  bahwa  anak yang bersangkutan bersalah (Siregar et al., 2022).  Upaya penanggulangan kejahatan dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  sarana  penal  dan  sarana  non-penal. Penanggulangan  kejahatan  dengan  sarana  penal  yaitu  upaya  penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana. Penggunaan sarana hukum pidana untuk penanggulangan  kejahatan,  operasional  bekerjanya  lewat  sistem  peradilan  pidana ( criminal justice system) . Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa criminal  justice  system memiliki  tujuan  untuk  (Darmini,  2019):  (i)  resosialisasi  dan rehabilitasi  pelaku  tindak  pidana;  (ii)  pemberantasan  kejahatan;  (iii)  dan  untuk mencapai  kesejahteraan  sosial.  Berangkat  dari  pemikiran  ini,  maka  tujuan  sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialiasi dan  rehabilitasi)  dan  ketiga  (kesejahteraan  sosial).    Sistem  peradilan  pidana  di dalamnya  terkandung  gerak  sistemik  dari  subsistem-subsistem  yaitu  :  Kepolisian, Kejaksaan,  Pengadilan  dan  Lembaga  Koreksi  (Lembaga  Pemasyarakatan),  yang secara  keseluruhan  merupakan  satu  kesatuan  berusaha  mentransformasikan masukan  ( input )  menjadi  keluaran  ( output), berupa  tujuan  jangka  pendek,  tujuan jangka  menengah dan tujuan jangka  panjang dari sistem  peradilan  pidana.  Tujuan jangka  pendek  sistem  peradilan  pidana  adalah  resosialisasi  pelaku  tindak  pidana, tujuan  jangka menengah  adalah  pencegahan  kejahatan,  dan tujuan  jangka  panjang adalah kesejahteraan sosial (Hirdayadi & Susanti, 2018).
Tujuan  sistem  peradilan  pidana  berupa  resosialisasi  pelaku,  karena penyelenggaraan peradilan pidana berguna untuk pembinaan pelaku sehingga pada saat telah selesai menjalani pidana, pelaku ketika kembali kepada masyarakat sudah menjadi orang yang benar-benar baik (Hirdayadi & Susanti, 2018). Sedangkan tujuan pencegahan  kejahatan,  maksudnya  dengan  putusan  pengadilan  pidana  tersebut dapat  mencegah  pelaku  untuk  berbuat  kejahatan,baik  mencegah  secara  nyata  bagi pelaku,  maupun  dapat  berfungsi  preventif  bagi  masyarakat  pada  umunya  untuk tidak  melakukan  tindak  pidana.  Tujuan  jangka  panjang  sistem  peradilan  pidana adalah  kesejahteraan  sosial,  karena  penyelenggaraan  peradilan  pidana  berfungsi untuk  melindungi  masyarakat  dari  perbuatan-perbuatan  jahat  yang  mengganggu masyarakat umum (Budiastuti & Samadi, 2021). Sistem peradilan pidana anak dengan paradigma  pembinaan  individual,  yang  dipentingkan  adalah  penekanan  pada perbuatan/kerugian  yang  diakibatkan.  Tanggungjawab  ini  terletak  pada tanggungjawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan,  incidental  dan  secara  umum  tidak  layak.  Pencapaian  tujuan  sanksi ditonjolkan  pada  indikator  hal-hal  berhubungan  dengan  apakah  pelaku  perlu diidentifikasi,  apakah  pelaku  telah  dimintakan  untuk  dibina  dalam  program
pembinaan  khusus  dan  sejauh  mana  program  dapat  diselesaikan  (Hasan,  2013). Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus  utama  untuk  mengidentifikasikan  pelaku  dan  pengembangan  pendekatan positif  untuk  mengkoreksi  masalah.  Kondisi  delinkuensi  ditetapkan  dalam  rangka pembinaan  pelaku.  Pelaku  dianggap  tak  berkompeten  dan  tak  mampu  berbuat rasional tanpa campur tangan terapitik. Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapitik (Hanum, 2021).
Pencapaian tujuan dapat dilihat dengan apakah pelaku bisa mematuhi aturan dari  Pembina,  apakah  pelaku  hadir  dan  berperan  serta  dalam  pembinaan,  apakah pelaku dapat mengendalikan diri ( self control ), apakah ada kemajuan dalam interaksi dengan  keluarga  dan  masyarakat.  Hal  yang  diutamakan  dalam  praktek  adalah konseling  kelompok  &  keluarga;  paket  kerja probation telah  disusun,  dan  aktifitas dengan  paradigma  pembinaan  individual,  maka  segi  perlindungan  masyarakat secara  langsung,  bukan  fungsi  perlindungan  anak.  Ada  asumsi  dalam  sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa didalam mencapai tujuan penjatuhan  sanksi,  maka  diikut  sertakan  korban  untuk  berhak  aktif  terlibat  dalam proses  peradilan.  Indikator  pencapaian  tujuan  penjatuhan  sanksi  pidana  tercapai dengan  dilihat  pada  apakah  korban  telah  direstorasi,  kepuasan  korban,  besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi  yang  diberikan  berupa:  restitusi,  mediasi  pelaku  dan  korban,  pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif (Rado,  2019).  Konsep keadilan Restoratif telah  muncul  lebih dari  dua  puluh  tahun yang  lalu  sebagai  alternatif  penyelesaian  perkara  pidana  anak.  Kelompok  Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan restorative justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk  bersama-sama  untuk  memecahkan  masalah  dan  memikirkan  bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui  diskresi  (kebijakan)  dan  diversi,  yaitu  pengalihan  dari  proses  pengadilan pidana  ke  luar  proses  formal  untuk  diselesaikan  secara  musyawarah  (Pertiwi  & Saimima, 2022). Proses keadilan restoratif pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi, yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal  untuk  diselesaikan  secara  musyawarah.  Penyelesaian  melalui  musyawarah sebetulnya  bukan  hal  baru  bagi  bangsa  Indonesia.  Sebelum  pendudukan  Belanda, bangsa  kita  sudah  memiliki  hukum  sendiri,  yaitu  hukum  adat.  Hukum  adat  tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat  diselesaikan  secara  musyawarah  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan (Setyorini et al., 2020).
Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah pemulihan adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan. Musyawarah tidak  boleh  didasarkan  atas  paksaan.  Apabila  pihak-pihak  tidak  menghendaki penyelesaian melalui musyawarah pemulihan, maka proses peradilan baru berjalan. Dalam  hal  proses  peradilan  harus  berjalan,  proses  yang  diharapkan  adalah  proses yang  dapat  memulihkan.  Artinya,  perkara  betul-betul  ditangani  aparat  penegak hukum yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan keadilan restoratif , serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dari Konvensi Hak-hak
Anak  yang  telah  diadopsi  ke  dalam  Undang-undang  Perlindungan  Anak.Apabila anak terpaksa harus ditahan, penahanan tersebut harus di rutan khusus anak, dan apabila  terpaksa  harus  dihukum  penjara,  anak  harus  di  tempatkan  di  lapas  anak (Setyorini et al., 2020). Baik di rutan maupun di lapas, anak tetap harus bersekolah dan mendapatkan hak asasinya sesuai dengan The Beijing Rules (Peraturan Minimum Standar  PBB  Mengenai  Administrasi  Peradilan  bagi  Anak)  agar  mereka  dapat menyongsong  masa  depan  yang  cerah,  karena  pengabaian  terhadap  hak-hak  anak adalah juga pengabaian terhadap masa depan bangsa dan negara. Menurut Romli, terjadinya  musibah  dalam  kehidupan  hukum  di  Indonesia  pada  akhir-akhir  ini, seperti  peradilan  terhadap  hakim  dan  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  aparat penegak  hukum  serta friksi yang  timbul  dalam  masyarakat  sebagai  akibat pelaksanaan  penegakan  hukum,  tampaknya  tidak  (harus)  selalu  dikembalikan kepada masalah mentalitas aparat pelaksana penegak hukum sebagaimana lazimnya dilontarkan  masyarakat,  melainkan  juga  ada  kemungkinan  disebabkan  karena memang  nilai  keadilan  yang  terkandung  dalam  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dewasa  ini  sudah  jauh  dari  memadai,  bahkan  bertentangan  dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat (Subroto, 2022).
Sebagaimana  diketahui  bahwa  penggunaan  peristilahan  sistem  peradilan pidana dalam penerapan peradilan pidana di Indonesia merupakan hal yang lazim dan banyak digunakan baik di kalangan ahli hukum maupun kalangan praktisi dalam proses beracara pidana di Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) telah  mengatur  proses  beracara  pidana  di  Indonesia.  Tahapan  peradilan  pidana tersebut merupakan suatu proses yang harus dijalani oleh pelaku perbuatan pidana mulai ia disangka melakukan perbuatan pidana, kemudian didakwa oleh pengadilan atas  perbuatannya,  sampai  ia  menjalani  putusan  pidana  yang  ditetapkan  atau mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pengadilan karena perbuatan pidana yang dilakukannya  dan  telah  dibuktikan  bahwa  ia  bersalah  atas  perbuatan  pidana tersebut.(Hiariej, 2020) Sistem peradilan pidana di Indonesia menurut KUHAP suatu rangkaian  prosedur  yang  dijalani  oleh  pelaku  perbuatan  pidana  melalui  beberapa lembaga sebagai komponen peradilan pidana yaitu mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan,  dan  lembaga  pemasyarakatan  (Pangaribuan  et  al.,  2017).  Keempat komponen  peradilan  pidana  dalam  prosedur  ini  hampir  sama  dengan  apa  yang disebutkan oleh Reid dalam bukunya “Criminal Justice, Procedures and Issues”, dimana ia menyatakan bahwa “the sistem of criminal justice” (sistem peradilan pidana) adalah meliputi  3  (tiga)  hal,  yaitu  sebagai  prosedur (procedures), sebagai  isu/persoalan (issues), dan sebagai sistem efek (sistem  effect) (Tolib,  2014) . Negara  dengan  konsep peradilan pidana, bertindak sebagai wakil dari masyarakat khususnya korban  dari tindak  pidana  yang  terjadi.  Dasar  dari  asumsi  ini  adalah  teori  keadilan  retributif ( retributive  justice ).  Dalam  pandangan  retributif  menyatakan  bahwa  korban  atau keluarganya  mempunyai  hak  untuk  memperlakukan  terpidana  sama  seperti bagaimana ia memperlakukan korban. Dalam teori ini berlaku prinsip hanya bersalah bisa dihukum atau bersalah hanya dapat dihukum dengan memperpanjang ganjaran mereka, dengan demikian penegakkan hukum dan tujuan mencapai keadilan hanya terfokus pada pelaku kejahatan dan hukuman yang dapat diterapkan kepadanya (C Djisman, 2013).
Sekalipun teori ini berawal dari tujuan untuk memenuhi hak dari korban, tetapi hak  yang  diwakili  oleh  Negara  itu  tidak  bertujuan  untuk  memenuhi  hak  secara konkret  melainkan  hanya  sebagai  simbul  yakni  bahwa  jika  pelaku  kejahatan  telah
dihukum  maka  hak  korban  telah  terpenuhi.  Teori  keadilan  retributif dalam  sistem peradilan  pidana  ini  bermula  dari  pandangan  mengenai  konsep  hukum  dalam hubungannya dengan gagasan untuk mendapatkan suatu keadilan yang sempurna. Konsep  dasar  mengenai  keadilan  ini  dicetuskan  oleh  Plato  yang  pada  intinya menekankan bahwa dalam hukum sebagai suatu tatanan moral dan etika dan hanya menitik  beratkan  pada  kepentingan  umum  sebagai  yang  diutamakan  (Uke,  2017). Kepentingan  umum  yang  dimaksud  dalam  konsep  ini  adalah  adanya  partisipasi semua orang dalam gagasan serta upaya-upaya untuk memperoleh keadilan melalui keterwakilannya dalam perangkat-perangkat negara, sehingga wujud keadilan akan diperoleh secara sempurna. Konsekuensi dari konsep ini adalah bahwa negara yang menetapkan  norma-norma  keadilan,  negara  yang  membentuk  sekaligus  pelaksana dari mekanisme pencarian keadilan, sehingga pada gilirannya negara pulalah yang memutuskan atau memberi keadilan (Ramimpi & Joko Setiyono, 2022). Konsep dasar ini  pada  akhirnya  menjadi  salah  satu  kelemahan  yang  fundamental  dalam  sistem peradilan pidana. Dengan konsep tersebut, menjadikan posisi korban dan masyarakat belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Dalam  proses  acara  pidana  konvensional,  apabila  telah  terjadi  perdamaian  antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak  akan  bisa  mempengaruhi  kewenangan  penegak  hukum  untuk  terus meneruskan  perkara  tersebut  ke  ranah  pidana  yang  nantinya  berujung  pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang memakan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi  maupun  memulihkan  hubungan  antara  korban  dan  pelaku,  konsep keadilan  restoratif  menawarkan  proses  pemulihan  yang  melibatkan  pelaku  dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya (Lubis, 2020).
Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas  penuntutan  tetap  diberikan  terhadap  Jaksa  yang  hanya  menerima  berkas- berkas  penyidikan  untuk  selanjutnya  diolah  menjadi  dasar  tuntutan  pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya (Panjaitan, 2018).  Kewenangan untuk menyampingkan perkara pidana itu sendiri dikenal sebagai perwujudan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Dalam praktiknya pun  sebenarnya di tingkat penyidikan kepolisian sering terbentur dengan tata acara pidana formil apabila hendak mengesampingkan sebuah perkara pidana, diskresi yang dimiliki oleh polisi tidak melingkupi kewenangannya untuk menilai sebuah perkara untuk terus dilanjutkan atau dihentikan, takarannya hanya terbatas pada bukti tindak pidana yang cukup. Apabila ada bukti telah terjadi sebuah  tindak  pidana,  polisi  akan  terus  meneruskan  perkara  tersebut  (Panjaitan, 2018).    Model  penyelesaian  perkara  pidana  dengan  menggunakan  pendekatan keadilan  restoratif  peran  aktif  kedua  pihak  ini  menjadi  penting  disamping  peran pelaku. Keadilan restoratif mensyaratkan agar adanya keseimbangan fokus perhatian antara  kepentingan  pelaku  dan  korban  serta  memperhitungkan  pula  dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat. Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Dilihat dengan kaca mata keadilan restoratif , tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan
suatu  kewajiban  untuk  membuat  segala  sesuatu  menjadi  lebih  baik  dengan melibatkan  korban,  pelaku  dan  masyarakat  dalam  mencari  solusi  untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati (Putera R, 2021).
Korban, dalam pandangan keadilan restoratif , adalah orang yang menjadi obyek atau sasaran kejahatan, anggota keluarganya, saksi mata, anggota keluarga pelaku, dan masyarakat secara umum. Tindak pidana memunculkan kewajiban. Pelaku harus dibantu untuk sadar akan kerugian atau kerusakan yang timbul dan dibantu dalam menunaikan  kewajibannya  untuk  secara  maksimal  memulihkan  kerugian  atau kerusakan yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya.  Kesadaran yang muncul, keinginan untuk memulihkan, dan pelaksanaan pemulihan kerugian atau kerusakan diharapkan muncul karena kerelaan dari pelaku tindak pidana bukan dikarenakan adanya paksaan dari pihak lain (Sumangkut et al., 2022). Disisi lain, masyarakat juga mempunyai  kewajiban  terhadap  korban  dan  pelaku  tindak  pidana  dalam mengintegrasikan  mereka  kembali  ke  dalam  masyarakat  dan  menjamin  terbuka luasnya kesempatan bagi pelaku untuk dapat memperbaiki diri dan kembali aktif di dalam  masyarakat.    Kebutuhan  dan  keselamatan  korban  menjadi  perhatian  yang utama dari proses keadilan restoratif . Korban harus didukung dan dapat dilibatkan secara langsung dalam proses penentuan kebutuhan dan hasil akhir dari kasus tindak pidana  yang  dialaminya,  namun  bukan  berarti  kebutuhan  pelaku  tindak  pidana diabaikan. Pelaku tindak pidana harus direhabilitasi dan direintegrasikan ke dalam masyarakat.  Konsekuensi  dari  kondisi  ini  mengakibatkan  perlunya  dilakukan pertukaran informasi antara korban dan pelaku tindak pidana secara langsung dan terjadinya kesepakatan yang saling menguntungkan di antara keduanya sebagai hasil akhir dari tindak pidana yang terjadi (Kusuma et al., 2023).
Konsep/landasan  pemikiran  keadilan  restoratif  berlandaskan  pada  prinsip- prinsip due process yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka, seperti hak untuk  diperlakukan  sebagai  orang  yang  tidak  bersalah  hingga  vonis  pengadilan menetapkan  demikian,  hak  untuk membela  diri  dan  mendapatkan hukuman  yang proporsional  dengan  kejahatan  yang  dilakukannya.  Selain  itu,  melalui  model  ini, kepentingan  korban  sangat  diperhatikan  yang  diterjemahkan  melalui  mekanisme kompensasi atau ganti rugi, dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi anak yang disangka telah melakukan pelanggaran hukum pidana. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini (Mufidah & Khasanah, 2019). Keadilan restoratif membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku  dapat  merekonsiliasikan  konflik  mereka  dan  memperbaiki  luka-luka  lama mereka.  Disamping  itu  juga  mengupayakan  untuk me-restore keamanan  korban, penghormatan  pribadi,  martabat,  dan  yang  lebih  penting  adalah sense  of  control. Dengan  menggunakan  konsep  keadilan  restoratif,  hasil  yang  diharapkan  adalah berkurangnya  jumlah  anak-anak  yang  ditangkap,  ditahan,  dan  divonis  penjara; menghapuskan  stigma/cap  dan  mengembalikan  anak  menjadi  manusia  normal sehingga  diharapkan  dapat  berguna  di  kemudian  hari,  pelaku  pidana  anak  dapat menyadari  kesalahannya,  sehingga  tidak  mengulangi  perbuatannya  mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, cepat mendapatkan  ganti  kerugian;  memberdayakan  orang  tua  dan  masyarakat  dalam
mengatasi kenakalan anak dan pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat (Lushiana Primasari, 2018).

## Urgensi Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia
Anak  adalah  bagian  warga  Negara  yang  harus  di  lindungi  karena  mereka merupakan  generasi  bangsa  yang  dimasa  yang  akan  datang  akan  melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia (Macawalang et al., 2021). Setiap anak disamping wajib  mendapatkan  pendidikan  formal  seperti  sekolah,  juga  wajib  mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-undang Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan Anak  dan  Undang-undang Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  kesemuanya  mengemukakan  prinsip- prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.
Terkhusus  Indonesia  yang  telah  membuat  UU  No.  11  Tahun  2012  yang  telah mengaturkKonsep diversi dan keadilan restoratif. Menurut Undang-undang Sistem peradilan pidana anak tersebut Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar perdilan pidana. Keberadaan diversi di Indonesia telah diakui melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku efektif 2 (dua) tahun kemudian. Pasal  7  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  “Pada  tingkatan  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan  perkara  anak  di pengadilan  negeri wajib  diupayakan diversi”. Syarat atau  kriteria  tindak  pidana  yang  dapat  dilakukan  diversi  adalah  sebagaimana dijelaskan  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  yang  berbunyi  “Diversi  dilaksanakan  dalam  hal tindak pidana yang dilakukan: a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Kadek Widya Dharma Putra, 2018).
Proses  diversi  dilakukan  melalui  musyawarah  dengan  melibatkan  anak  dan orang  tua/walinya,      korban    dan/atau      orang      tua/walinya,      pembimbing kemasyarakatan,  dan  Pekerja  Sosial  Profesional  berdasarkan  pendekatan  Keadilan Restoratif. Harkristuti menjelaskan, bahwa pengaturan yang telah dihilangkan dari UU No. 3 Tahun 1997 ke UU No. 11 Tahun 2012, yakni (Waluyadi, 2020) :
a. Istilah “anak nakal”
b. Cakupan pelaku ”tindak pidana” atau yang melanggar “ living law”
c. Usia pertanggungjawaban pidana anak 8 tahun
d. Belum memasukkan asas-asas Beijing rule
e. Tidak secara expressis verbis menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan adalah measure of the last resort
f. Tidak memberi ruang bagi diversi .
Bentuk Perubahan yang telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 (Presiden Republik Indonesia, 2012):
a. Filosofi Sistem Peradilan Pidana Anak
b. Penghapusan kategori Anak Pidana, Anak Negara Dan Anak Sipil
c. Diversi dan Restorative justice
d. Penegasan hak anak dalam proses peradilan e. Pembatasan upaya perampasan kemerdekaan sebgai measure of the last resort
f. Pengaturan bentuk-bentuk alternative to imprisontment .
Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum  terhadap  berbagai  kebebasan  dan  hak  asasi  anak.  Perlindungan  terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan  anak-anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  merupakan  tanggung jawab  bersama  aparat  penegak  hukum.  Tidak  hanya  anak  sebagai  pelaku,  namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi (Prasetya, 2021). Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan anak yang berperkara dengan hukum agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  atau  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang berkaitan  dengan  penanganan anak  yang berperkara dengan hukum,  namun  lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU No. 11 Tahun 2012 diundangkan atau 30 Juli 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012). Mahkamah Agung mersepon Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali  menandatangani  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor 4  Tahun  2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum  Peraturan  Pemerintah  yang  merupakan  turunan  dari  Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dikeluarkan (Wardana et al., 2021). Poin penting PERMA tersebut  bahwa Hakim  wajib  menyelesaikan persoalan anak  yang berperkara dengan hukum dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang  masih  baru  dalam  sistem  dan  pembaharuan  hukum  pidana  di  Indonesia (Pratama,  2018).  Disamping  itu  juga,  PERMA  ini  memuat  tata  cara  pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum  ada  regulasi  yang  memuat  hukum  acara  khusus  diversi  Sistem  Peradilan Pidana  Anak.  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  merupakan  segala  unsur  sistem peradilan  pidana  yang  terkait  di  dalam  penanganan  kasus-kasus  anak  yang berperkara  dengan  hukum.  Polisi,  Kejaksaan  dan  Pengadilan  mulai  dari  anak bersentuhan  dengan  sistem  peradilan,  menentukan  apakah  anak  akan  dibebaskan atau  diproses  ke  pengadilan  anak  hingga  tahapan  ketika  anak  akan  ditempatkan dalam  pilihan-pilihan,  mulai  dari  dibebaskan  sampai  dimasukkan  dalam  institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif (Surabangsa & Arifin, 2022).  Hal itu selaras dengan (Hidayati, 2013):
1. Deklarasi  PBB  tahun  2000  tentang  Prinsip-prinsip  pokok  tentang  Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam permasalahan-permasalahan Pidana ( United  Nations  Declaration  on  The  Basic  Principles  on  the  Use  of  Restoratif  Justice Programmes in Criminal Matters );
2. Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan ( Vienna Declaration on Crime and Justice: "Meeting the challanges of the Twenty-First Century" ) butir 27-28 tentang Keadilan Restoratif;  dan
3. Kongres  PBB  ke-XI  di  Bangkok  tahun  2005  tentang  Pencegahan  Kejahatan  dan Peradilan Pidana ( Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice ) pada butir 32 :"Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana ( Synergies and Responses: Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice )" (Penelitian, 2017).
Selanjutnya diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 dan PERMA RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.  Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari
proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  pidana,  yang  bertujuan  untuk (Satriana, 2013):
1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
PERMA  RI  Nomor  4  Tahun  2014,  Musyawarah  Diversi  adalah  musyawarah antara  pihak  yang  melibatkan  Anak  dan  orang  tua/wali,  korban  dan/atau  orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan  keadilan  restoratif.  Sedangkan  Fasilitator  adalah  hakim  yang  ditunjuk oleh  Ketua  Pengadilan  untuk  menangani  perkara  anak  yang  bersangkutan. Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang  tidak  terselesaikan  meskipun  pelaku  telah  dihukum.  Melihat  prinsip  prinsip tentang  perlindungan  anak  terutama  prinsip  mengutamakan  kepentingan  terbaik bagi  anak  maka  diperlukan  proses  penyelesaian  perkara  anak  diluar  mekanisme pidana  atau  biasa  disebut  diversi  (Krisnamurti,  2020).  Institusi  penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan  terjadi  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  hak  anak.  Oleh  karena  itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan  restoratif,  melalui  suatu  pembaharuan  hukum  yang  tidak  sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukum pun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme keadilan restoratif tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat”. Sehingga  diversi  khususnya  melalui  konsep  keadilan  restoratif  menjadi  suatu pertimbangan  yang  sangat  penting  dalam  menyelesaikan  perkara  pidana  yang dilakukan oleh anak (Wadjo, 2016).
Jika  kesepakatan  diversi  tidak  dilaksanakan  sepenuhnya  oleh  para  pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan  Pidana  Anak  (Primasari,  2012).  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi. Dalam PERMA RI Nomor 4 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun  meskipun  pernah  kawin  tetapi  belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA  ini  juga  mengatur  tahapan  musyawarah  diversi,  dimana  fasilitor  yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada:
a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan;
b. Orang  tua/Wali  untuk  menyampaikan  hal-hal  yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
c. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk
memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
Bila  dipandang  perlu,  fasilitator  diversi  dapat  memanggil  perwakilan masyarakat  maupun  pihak  lain  untuk  memberikan  informasi  untuk  mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.  Hal  ini  sudah  sejalan  dengan  penjelasan  umum  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2012,  yang  menjelaskan  antara  lain,  mengenai  penempatan  Anak  yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).  Substansi  yang  paling  mendasar  dalam  Undang-undang  ini  adalah pengaturan  secara  tegas  mengenai  Keadilan  Restoratif  dan  Diversi  yang dimaksudkan  untuk  menghindari  dan  menjauhkan  Anak  dari  proses  peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar (Mufidah & Khasanah, 2019). Karena itu diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka  mewujudkan  hal  tersebut.  Proses  itu  harus  bertujuan  pada  terciptanya Keadilan  Restoratif,  baik  bagi  Anak  maupun  bagi  korban.  Keadilan  Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk  membuat  segala  sesuatunya  menjadi  lebih  baik  dengan  melibatkan  korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan (Widodo, 2016).

## KESIMPULAN
Dengan  menggunakan  konsep  keadilan  restoratif,  hasil  yang  diharapkan  adalah berkurangnya  jumlah  anak-anak  yang  ditangkap,  ditahan,  dan  divonis  penjara; menghapuskan  stigma/cap  dan  mengembalikan  anak  menjadi  manusia  normal  sehingga diharapkan  dapat  berguna  di  kemudian  hari,  pelaku  pidana  anak  dapat  menyadari kesalahannya,  sehingga  tidak  mengulangi  perbuatannya  mengurangi  beban  kerja  polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara, tidak menimbulkan rasa dendam  karena  pelaku  telah  dimaafkan  oleh  korban,  cepat  mendapatkan  ganti  kerugian; memberdayakan  orang  tua  dan  masyarakat  dalam  mengatasi  kenakalan  anak  dan pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.
Kasus pidana yang melibatkan anak sebagai tersangka sebaiknya dilaksanakan melalui penanganan non  formal dengan  mekanisme  diversi  sebagaimana  proses  mediasi  yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif.  Jadi penyelesaian  perkara  tindak  pidana  yang  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiastuti,  S.  R.,  &  Samadi,  W.  M.  (2021).  Penerapan  Penjatuhan  Sanksi  Diversi  Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Penjara Untuk Anak Pelaku Tindak Pidana. RESEARCH FAIR UNISRI , 5 (1). https://doi.org/10.33061/rsfu.v5i1.4578
C Djisman, S. (2013). Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana. Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana .
Darmini,  D.  (2019).  PELAKSANAAN  DIVERSI  PADA  SISTEM  PERADILAN  ANAK.
QAWWAM , 13 (1). https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1436 Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2 (3). https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342
Haerani, A., Thalib, H., & Busthami, S. D. (2021). Implementasi Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak. Journal of Lex Generalis (JLS) , 2 (3).
Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam  Sistem  Peradilan  Pidana. Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum , 13 (1).
https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30
Hanum,  C.  (2021).  PROSPEK  KEADILAN  RESTORATIF  DALAM  PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. VERITAS , 7 (1). https://doi.org/10.34005/veritas.v7i1.1231
Harefa, B. (2015). DIVERSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI ANAK  DALAM  SISTEM  PERADILAN  PIDANA  ANAK  DI  INDONESIA. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 1 (1). https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5009 Hasan, H. (2013). PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  ANAK  DI  INDONESIA. Jurnal  Hukum  Dan  Peradilan , 2 (2). https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.247-262
Hiariej, E. O. S. (2020). Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. In Hukum Acara Pidana . Hidaya, W. A. (2019). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. JUSTISI , 5 (2). https://doi.org/10.33506/js.v5i2.543
Hidayati,  N.  (2013).  Peradilan  pidana  anak  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif  dan kepentingan terbaik bagi anak. Ragam .
Hirdayadi, I., & Susanti, H. (2018). DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI  INDONESIA  DAN  TINJAUANNYA  MENURUT  HUKUM  ISLAM. LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum , 6 (2). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954
Kadek  Widya  Dharma  Putra,  I.  M.  S.  (2018).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  yng Berkonflik dengan Hukum ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. Jurnal Kerta Wicana , 7 (3).
Krisnalita, L. Y. (2019). Diversi Pada Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak. Binamulia Hukum , 8 (1). https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.41 Krisnamurti, H. (2020). KEBIJAKAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum , 19 (2). https://doi.org/10.32816/paramarta.v19i2.91
Kusuma,  W.  A.,  Hayatuddin,  K.,  &  Mahfuz,  A.  L.  (2023).  Perlindungan  Hukum  terhadap Anak Pelaku Kejahatan Ketika Diadili Sudah Berumur Lebih dari 18 Tahun Berdasarkan Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Jurnal  Tana  Mana , 3 (2). https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.241
Lubis, F. (2020). Hukum Acara Pidana Kontemporer. Hukum Acara Pidana .
Lushiana Primasari. (2018). Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Universitas Sebelas Maret , 9 .
Macawalang,  C.  P.,  Elias,  R.  F.,  &  Rompis,  T.  (2021).  Penerapan  dan  Pengaruh  Keadilan Restoratif  sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Tindak  Pidana  dalam  Sistem  Peradilan Pidana di Indonesia. LEX CRIMEN , 10 (5).
Mufidah,  L.,  &  Khasanah,  U.  (2019).  Implikasi  diversi  dalam  membentuk  tanggungjawab anak menuju keadilan restoratif. Legislatif , 11 .
Pangaribuan,  A.  M.  A.,  Mufti,  A.,  &  Zikry,  I.  (2017).  Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  Di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo . Panjaitan, B. S. (2018). Perkembangan hukum acara pidana Indonesia. In Jurnal Keadilan . Penelitian, H. (2017). DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA  TINDAK  PIDANA  ANAK  DI  INDONESIA  (Diversion  And  Restorative Justice  In  Case  Settlement  Of  Juvenile  Justice  System  In  Indonesia). Jurnal  Ilmiah Kebijakan Hukum , 10 (2).
Pertiwi,  Y.  W.,  &  Saimima,  I.  D.  S.  (2022).  PERANAN  KONTROL  SOSIAL  DAN OPTIMALISASI  KEBIJAKAN  KEADILAN  RESTORATIF  PADA  ANAK  PELAKU TINDAK PIDANA. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 11 (1).
https://doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.109-133 Prasetya,  A.  A.  (2021).  PENERAPAN  ASAS  ULTIMUM  REMEDIUM  PADA  ANAK BERKONFLIK  DENGAN  HUKUM  YANG  MENJADI  PERANTARA  JUAL  BELI NARKOTIKA. Jurnal JURISTIC , 2 (03). https://doi.org/10.35973/jrs.v2i03.2668
Prasetyo,  G.  H.  (2020).  SISTEM  PERADILAN  PIDANA  ANAK  DENGAN  KONSEP
KEADILAN RESTORATIF DAN DIVERSI. MAKSIGAMA , 14 (2).
https://doi.org/10.37303/maksigama.v14i2.96
Pratama, N. R. (2018). Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Aktualita (Jurnal Hukum) , 1 (1). https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3721
Presiden  Republik  Indonesia.  (2012).  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lex Et Societatis , 153 .
Priamsari,  R.  P.  A.  (2018).  MENCARI  HUKUM  YANG  BERKEADILAN  BAGI  ANAK MELALUI DIVERSI. LAW REFORM , 14 (2). https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20869
Primasari,  L.  (2012).  Keadilan  Restoratif  Dan  Pemenuhan  Hak  Asasi  Bagi  Anak  Yang Berhadapan Dengan Hukum. Diakses Pada , 36 .
Putera  R,  R.  A.  (2021).  KAJIAN  PARADIGMATIK  PERBEDAAN  DAN  PERSAMAAN HUKUM ACARA PADA KUHAP DAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Verstek , 9 (1). https://doi.org/10.20961/jv.v9i1.50006 Rado,  R.  H.  (2019).  Kondep  Keadilan  Restoratif  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu. Jurnal Restorative Justice , 3 .
Ramimpi,  E.  F.,  &  Joko  Setiyono,  J.  (2022).  KEADILAN  RESTORATIF  SEBAGAI PERLINDUNGAN  TERHADAP  ANAK  YANG  BERKONFLIK  DENGAN  HUKUM DALAM  PENYELESAIAN  PERKARA  TINDAK  PIDANA. Jurnal  Komunikasi  Hukum (JKH) , 8 (1). https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44376
Rosen, A., Trauer, T., Hadzi-Pavlovic, D., Parker, G., Patton, J. R., Cronin, M. E., Bassett, D. S., Koppel, A. E., Zimpher, N. L., Thurlings, M., Evers, A. T., Vermeulen, M., Obanya, P., Avsec, S., Nurzarina Amran, Liu, S. H., Petko, D., Aesaert, K., Van Braak, J., … Brown, N. (2015). UPAYA DIVERSI BAGI ANAK DALAM PROSES PERADILAN. Teaching and Teacher Education , 12 (1).
Saputra, H. D., & Miswarik, M. (2021). Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. INICIO LEGIS , 2 (1). https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11071
Satriana, I. M. W. C. (2013). KEBIJAKAN FORMULASI KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM  PERADILAN  PIDANA  ANAK. Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana Master Law Journal) , 2 (3). https://doi.org/10.24843/jmhu.2013.v02.i03.p09 Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI
ANAK  YANG  BERKONFLIK  DENGAN  HUKUM  DALAM  SISTEM  PERADILAN PIDANA ANAK. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 16 (2). https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255
Sianturi, K. A. (2016). Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi. De Lega Lata , 1 (1).
Sidrat,  M.,  Hidayat,  S.,  &  Herman,  H.  (2019).  Syarat  Diversi  pada  Anak  yang  Berkonflik dengan  Hukum  dalam  Konsep  Pemidanaan. Halu  Oleo  Legal  Research , 1 (2). https://doi.org/10.33772/holresch.v1i2.6569
Siregar,  Z.  A.,  Malik,  I.,  &  Suwarti.  (2022).  Diversi  sebagai  Bentuk  Penyelesaian  Perkara Pidana  Anak  Melalui  Pendekatan  Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice). Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia , 7 (1). Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) . Rajawali Pers.
Subroto, W. (2022). PERLUNYA KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTIM PERADILAN ANAK  TERHADAP  KENAKALAN  REMAJA. Jurnal  Kelola:  Jurnal  Ilmu  Sosial , 5 (1).
https://doi.org/10.54783/jk.v5i1.491 Sumangkut, G. M. G., Mawuntu, R. J., & Karwur, G. M. . (2022). Eksistensi Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang- undang Nomor 11 tahun 2012. Lex Crimen , XI (1).
Surabangsa, B., & Arifin, T. (2022). PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Hukum Islam , 22 (1). https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.18402
Surya, J., & Dua, K. (2021). Efektivitas Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak  Pidana Anak Untuk Mencapai Keadilan Restoratif  Pada Sistim Peradilan Pidana Anak. Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan , 8 (1).
Suteki  dan  Galang  Taufani.  (2018).  Metodologi  Penelitian  Hukum.  In Metodologi  Penelitian Hukum .
Tolib, E. (2014). Dasar- dasar Hukum Acara Pidana: perkembangan dan pembaharuannya di Indonesia. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents . Triwati,  A.,  &  Kridasaksana,  D.  (2021).  PIJAKAN  PERLUNYA  DIVERSI  BAGI  ANAK DALAM  PENGULANGAN  TINDAK  PIDANA. JURNAL  USM  LAW  REVIEW , 4 (2). https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787
Uke, L. O. M. I. A. A. (2017). Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum). AL- ’Adl , 10 (1).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2012).
Wadjo, H. Z. (2016). Pemidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif. Sasi . Waluyadi,  W.  (2020).  PELAKSANAAN  DIVERSI  DALAM  PERKARA  ANAK  PADA TINGKAT  PEMERIKSAAN  PENGADILAN. HERMENEUTIKA :  Jurnal  Ilmu  Hukum ,
4 (1). https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i1.3276
Wardana, F. O., Muhammad, D. W., & Bintarto, M. A. I. (2021). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE  DALAM  UPAYA  DIVERSI  TINDAK  PIDANA  PENCURIAN  YANG DILAKUKAN  OLEH  ANAK. Pro  Patria:  Jurnal  Pendidikan,  Kewarganegaraan,  Hukum, Sosial, Dan Politik , 4 (2). https://doi.org/10.47080/propatria.v4i2.1422 Widodo.  (2016).  Diversi  dan  Keadilan  Restoratif  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di
Indonesia : Urgensi dan Implikasinya. Rechtidee , 10 (2).
https://doi.org/10.21107/ri.v10i2.1235