## Runtuhnya Global Governance : Saat Keluarnya AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
Yusa Djuyandi * , , Shafa Ghaisani Salsabila Brahmantika , dan Bima Riandy Tarigan
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 45363, Jatinangor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia * Korespondensi: yusa.djuyandi@unpad.ac.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Studi Pustaka
Sitasi Cantuman: Djuyandi, Y., Brahmantika, S. G. S., & Tarigan, B. R. (2021). The Collapse of Global Governance: When the U.S. Leaves the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Society, 9(2), 504-521.

## DOI: 10.33019/society.v9i2.304
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dikirim: 30 Januari, 2021;
Diterima: 29 Juni, 2021; Dipublikasi: 31 Desember, 2021;
Global  governance  meliputi  kegiatan  politik  dunia  dan pengelolaan isu dan fenomena yang terjadi pada suatu negara kebangsaan,  yang  melibatkan  kontribusi  dari  lingkungan regional  hingga  internasional.  Di  bidang  keamanan  global, banyak  upaya  yang  dilakukan  oleh  suatu  negara  untuk melawan  ancaman  eksternal  yang  dapat  menyebabkan destabilisasi.  Non-proliferasi  dan  perkembangan  nuklir  untuk perdamaian  adalah  isu-isu  yang  menjadi  perhatian pertahanan-keamanan  global.  Upaya  pengendalian  dan penjaminan  penggunaan  nuklir  dilakukan  melalui  penetapan hukum  internasional,  resolusi,  dan  kesepakatan  multilateral. The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) adalah salah satunya.  Mempengaruhi  keamanan,  politik,  dan  ekonomi dunia, keberadaan JCPOA mulai terganggu sejak mundurnya Amerika  Serikat  (AS)  sebagai  salah  satu  pihak  yang  awalnya menandatangani  perjanjian.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  menganalisis  Runtuhnya  Global  Governance:  Saat Keluarnya  AS  dari  Joint  Comprehensive  Plan  of  Action (JCPOA).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan  analisis  berdasarkan  data  sekunder,  divalidasi  dengan teknik  triangulasi  dalam  penelitian  kualitatif  ini.  Prosedur analitis menggunakan data sekunder yang diambil dari jurnal, media, dan literatur terkait perjanjian nuklir Iran dan analisis sebelumnya  yang  membahas  keluarnya  AS  dari  perjanjian JCPOA.  Teknik  analisis  dilakukan  dengan  menyusun  urutan data,  mengorganisasikan  data  ke  dalam  suatu  pola,  kategori, dan  deskripsi  dasar.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  global governance memiliki kelemahan mendasar dalam penerapannya.  Melalui  analisis  keluarnya  AS  dari  perjanjian nuklir  Iran,  dapat  dikatakan  bahwa  kendali  kendali  berada  di
Society, 9 (2), 527-544, 2021
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id

## Runtuhnya Global Governance: Saat Keluarnya AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.304
tangan AS. Kebijakan pemerintahan Trump mengatasnamakan AS keluar dari JCPOA untuk menggagalkan pencapaian global governance  dan  secara  signifikan  mempengaruhi  tatanan ekonomi,  politik,  dan  keamanan  multi-nasional.  Implementasi global  governance  dan  permasalahannya  juga  diangkat berdasarkan kepentingan negara adidaya.
Kata Kunci: Amerika  Serikat;  Global  Governance;  JCPOA; Non-Proliferasi; Nuklir

## 1. Pendahuluan
Mengembangkan kekuatan melalui instrumen pendukung militer dan keamanan, termasuk memiliki kekuatan melalui energi nuklir, adalah pencarian dan tujuan banyak negara. Namun, untuk  menghindari  pengembangan  dan  penggunaan  bahan  bakar  nuklir  untuk  senjata  atau pemusnah  massal  yang  karena  faktor  destruktifnya  sangat  tinggi,  sistem  internasional kemudian  membentuk  suatu  perjanjian  yang  disebut  Treaty  on  Non-Proliferation  of  Nuclear Weapons (NPT), yang telah berlaku sejak tanggal 5 Maret 1970. Perjanjian ini bertujuan untuk membatasi  kepemilikan  senjata  nuklir,  yaitu  dalam  hal  komitmen  perlucutan  senjata  nuklir, non-proliferasi,  dan  hak  untuk  menggunakan  bahan  bakar  nuklir  untuk  tujuan  damai ( Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019 ).
Pengembangan  nuklir  Iran  dimulai  pada  1950-an,  ketika  para  pemimpin  Iran  menerima bantuan  teknis  di  bawah  program  AS,  Atoms  for  Peace,  yang  memproduksi  reaktor  nuklir pertamanya pada November 1967 ( Nuclear Threat Initiative, 2020 ). Kemudian pada tahun 1958, Iran  menjadi  anggota  International  Atomic  Energy  Agency  (IAEA)  dan  ikut  menandatangani Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) pada tahun 1970. Namun, Revolusi Iran  1979  dan  penyerangan  Kedutaan  Besar  Amerika  Serikat  di  Teheran  menyebabkan hubungan menjadi tidak cukup baik antara Iran dan negara-negara Barat dan berdampak pada penghentian  proyek  nuklir  Iran,  yang  baru  dilanjutkan  pada  tahun  2002  ( Arms  Control Association, 2020 ).
Terlepas  dari  eskalasi  perselisihan  antara  negara-negara  Barat  dengan  Iran,  sistem internasional  telah  menghasilkan  beberapa  resolusi  dan  sanksi  bagi  Iran,  seperti  yang dijatuhkan oleh AS, Dewan Keamanan PBB, dan Uni Eropa ( Mardani & Hooshmand, 2016, p. 70 ). Pada bulan Juni 2006, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Cina, Rusia, dan Jerman  sebagai negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman, yang kemudian disebut sebagai P5+1 bersama dengan Uni Eropa, mulai mengusulkan perjanjian kerangka kerja dengan Iran untuk menghentikan  program  pengadaan  bahan  bakar  nuklirnya.  Namun  karena  kurang  mendapat tanggapan  positif,  pada  Desember  2006,  Dewan  Keamanan  PBB  secara  aklamasi  mengadopsi Resolusi 1737 yang menjatuhkan sanksi kepada Iran dengan melarang negara-negara di dunia melakukan  transaksi  teknologi  nuklir  dan  rudal  ke  Iran  serta  membekukan  beberapa  aset  di Iran.
Serangkaian  negosiasi  panjang  terkait  aktivitas  nuklir  di  Iran  akhirnya  ditutup  pada  Juli 2015,  ketika  Iran  dan  negara-negara  P5+1  menyepakati  Joint  Comprehensive  Plan  of  Action (JCPOA)  –  kesepakatan  yang  berjangka  waktu  15  tahun  dan  membatasi  kapasitas pengembangan senjata nuklir Iran. Timbal  baliknya, Iran akan dikenakan keringanan bahkan pencabutan sanksi ekonomi terkait program nuklir Iran dari negara-negara P5+1. Perjanjian ini telah  diratifikasi  oleh  seluruh  anggota  Dewan  Keamanan  PBB  pada  tanggal  20  Juli  2015,

## Runtuhnya Global Governance: Saat Keluarnya AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.304
ditandai dengan dikeluarkannya Resolusi 2231, yang berarti Iran diwajibkan untuk mematuhi ketentuan dalam JCPOA, yang kemudian akan diverifikasi oleh IAEA.
JCPOA  sering  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan  hubungan  multilateral  dalam  anarkisme sistem  internasional,  khususnya  di  bidang  non-proliferasi  nuklir,  untuk  mengurangi  konflik dalam  skala  global  ( Arms  Control  Association,  2020 ).  Di  sisi  lain,  Kawasan  Timur  Tengah memandang bahwa perjanjian JCPOA akan melegitimasi program nuklir Iran dan selanjutnya melegitimasi  pengaruh  dan  kekuasaan  Iran  di  kawasan.  Demikian  pula  di  dalam  negeri  AS, sebagai  salah  satu  negara  yang  berpengaruh  dalam  mencapai  kesepakatan,  tampaknya  ada fragmentasi pandangan – Partai Demokrat, yang mayoritas mendukung pemerintahan Obama, telah  menyetujui  JCPOA.  Sebaliknya,  sebagian  besar  Partai  Republik  mengkritik  dan menolaknya ( Arms Control Association, 2020 ).
Salah satu politisi Partai Republik yang berulang kali mengkritiknya adalah Donald Trump. Sejak menjadi calon presiden AS pada tahun 2016 telah menyatakan bahwa ia akan menyelidiki kesepakatan terburuk yang pernah ada ( worst deal ever ) dan telah berjanji untuk meninggalkan JCPOA jika ia terpilih sebagai Presiden AS ( Lorber, 2016 ; Jovan, 2021 ). Trump, yang akhirnya terpilih pada November 2016 sebagai Presiden AS ke-45, bersikeras mengkampanyekan bahwa JCPOA  adalah  kesepakatan  terburuk  yang  pernah  ada  dan  menginginkan  negosiasi  ulang, yaitu  melalui  penerapan  kembali  semua  sanksi  yang  telah  dilonggarkan  di  JCPOA.  Namun, sekutu  di  pihak  Eropa  di  P5+1  menunjukkan  penolakan  mereka  terhadap  upaya  negosiasi ulang JCPOA. Bahkan sekutu Amerika Serikat di Eropa mengeluhkan bahwa AS tidak berhak menarik diri dari JCPOA ( Arms Control Association, 2020 ; Jovan, 2021 ; Schwammenthal, 2018 ). Jika berdasarkan laporan pemantauan IAEA terhadap Iran yang tetap pada jalurnya untuk mematuhi  implementasi  JCPOA  ( Arms  Control  Association,  2020 ),  di  sisi  lain,  Iran  kerap menuai kontroversi dari sejumlah aktivitas  pengembangan rudal balistiknya. Hingga tepat 18 bulan masa jabatan Trump atau pada 8 Mei 2018, AS menarik diri secara sepihak dari perjanjian JCPOA.  Tindakan  ini  dijustifikasi  oleh  klaim  AS  yang  menganggap  bahwa  Iran  telah mendukung  gerakan  terorisme  dan  pengembangan  rudal  balistik  ( Nuclear  Threat  Initiative, 2020 ),  yang  sering  menyebabkan  destabilisasi  di  kawasan  Timur  Tengah  dengan  memicu konflik, teror, dan kekacauan ( Paramasatya & Wiranto, 2019, p. 300 ).
Sikap  dan  kebijakan  unilateralisme  pemerintahan  AS  pada  masa  kepemimpinan  Trump yang menarik diri dari perjanjian JCPOA dinilai telah mempengaruhi bidang politik, ekonomi, dan keamanan internasional berbasis global  governance . Secara  politis, kebijakan Trump  untuk menarik AS dari JCPOA bertentangan dengan kebijakan Presiden sebelumnya, Barack Obama. Selain  itu,  kebijakan  Trump  dinilai  tidak  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  diprakarsai  oleh sekutu  Amerika  Serikat,  seperti  Jerman,  Prancis,  dan  Inggris.  Ketiga  negara  tersebut  bahkan kecewa dengan keputusan Trump ( Ratnasari, 2018 ). Bagi sekutu AS, keluarnya AS dari JCPOA menyebabkan  kurangnya  kontrol  efektif  yang  memadai  terhadap  Iran,  terutama  yang  terkait dengan kekuatan politik Iran di Kawasan Timur Tengah, di mana Iran dianggap terlibat dalam berbagai  konflik  di  kawasan  ( Paramasatya  &  Wiranto,  2019 ).  Dari  perspektif  keamanan internasional, mantan  Presiden AS Barack Obama juga mengatakan bahwa tanpa  JCPOA,  AS akan kalah dari Iran yang bersenjata nuklir atau perang lain di Timur Tengah ( Ratnasari, 2018 ). Penelitian  ini  akan  fokus  menganalisis  Runtuhnya Global  Governance :  Saat  Keluarnya  AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Kajian terkait global governance dapat dilihat dari  sosiologi  sejarahnya  yang  muncul  dari  pendekatan  Gramscian  dan  Weberian.  Konsep tersebut saat ini diwakili oleh pandangan menonjol yang dikemukakan oleh Murphy, di mana global  governance adalah  studi  tentang  peran  organisasi  internasional  mengenai  evolusi kapitalisme  ( Hewson,  1996 ). Global  governance juga  terkait  dengan  sosiologi  politik,  yang

## Runtuhnya Global Governance: Saat Keluarnya AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.304
menunjukkan  globalisasi  dan  politik  kontemporer  terkait  dengan  masalah  budaya,  struktur sosial,  dan  aksi  sosial  demokratis  ( Nash,  2010 ).  Salah  satu  hal  yang  digambarkan  dari global governance adalah  adanya  suatu  tatanan  dunia  ( world  order ),  yang  akan  menimbulkan pertanyaan  baru  tentang  politik  pemerintahan  global?  Apa  yang  bisa  kita  harapkan  dari mereka? Apa agenda mereka? ( Muller, 2005 ).

## 2. Kajian Pustaka

## 2.1. Kepemerintahan Global
Kepemerintahan  global,  atau  yang  dikenal  dengan global  governance adalah  studi  yang relatif baru dalam studi politik dan hubungan internasional. Eksistensi global governance terlihat seiring dengan globalisasi. Itu juga merupakan bagian dari globalisasi itu sendiri, baik dari segi ekonomi,  politik,  sistem  hubungan  internasional,  hingga  model  interaksi  masyarakat  global dalam hal kepentingan tertentu yang dilakukan oleh lembaga negara dan aktor non-negara.
Global governance berbeda dengan good governance . Global governance mengatur tanpa otoritas berdaulat  dan  hubungan  yang  melampaui  batas-batas  nasional. Global  governance melakukan secara  internasional  apa  yang  dilakukan  pemerintah  di  negaranya  (domestik)  ( Finkelstein, 1995 ). Global governance juga dipandang sebagai upaya atau cara untuk memecahkan masalah sosial  dan  politik  yang  melebihi  kemampuan  negara  untuk  menanganinya  secara  mandiri sehingga dapat diselesaikan secara tertib dan dapat diandalkan ( Weiss & Gordenker, 1996 ). Governance dan government juga memiliki perbedaan mendasar untuk memahami konsep- konsep  utama  dalam global  governance . Government dapat  bekerja  dalam  keadaan  legitimasi yang lemah, sedangkan governance hanya dapat berjalan jika mayoritas menerima kehadirannya ( Rosenau & Czempiel, 1992 ). Intinya, global  governance adalah  pemerintahan  tanpa  pemerintahan  yang  disebut “ governance  without  government ”  ( Rosenau  &  Czempiel,  1992 ).  Isu-isu  yang  tidak  dapat ditangani oleh negara secara mandiri membutuhkan lebih dari satu pihak, baik negara maupun organisasi  internasional  (non-negara),  untuk  menangani  isu-isu  bersama  berdasarkan kepentingan bersama ( Commission on Global Governance, 2020 ).
Dari  definisi-definisi  sebelumnya,  dapat  disimpulkan  bahwa global  governance atau  aktor- aktor  kepemerintahan  global  dibagi  menjadi  aktor  negara  dan  non-negara.  Aktor-aktor  ini termasuk  organisasi  antar  pemerintah, International  Organization (IGO), civil  society representatives atau  perwakilan  masyarakat  madani,  pelaku  ekonomi  dan  keuangan internasional, negara, dan kelompok informal ( Francois, 2009 ).

## 2.2. Polarisasi Global
Polarisasi  dalam  sistem  internasional  muncul  karena  kepentingan  masing-masing  negara, baik politik, ekonomi maupun keamanan, yang mengutamakan negaranya. Setiap negara akan berusaha  meningkatkan  kekuatan  politik, ekonomi,  dan  keamanannya  untuk  bertahan  dalam sistem  internasional.  Setiap  negara  tidak  akan  pernah  menyerah  ketika  melihat  keunggulan negara  lain  sehingga  akan  terjadi  persaingan  dalam  meningkatkan  kekuatan  tersebut.  Di bidang  keamanan,  hal  ini  akan  menimbulkan  dilema  keamanan  dimana  setiap  negara  yang merasa  terancam  akan  memperkuat  keamanannya.  Sebaliknya,  ini  akan  menjadi  sumber ancaman baru bagi negara lain ( Herz, 2003 ). Pada akhirnya, ini menyebabkan polarisasi negara- negara penguasa.
Secara  konseptual,  polaritas  global  merupakan  bentuk  hubungan  antar  negara  di  dunia yang  didasarkan  pada  kekuatan  dan  pembagian  kekuasaan  dalam  masyarakat  internasional. Polarisasi  ini  mencerminkan  jumlah  negara  yang  bersaing  untuk  kekuatan  global.  Kekuatan

## Runtuhnya Global Governance: Saat Keluarnya AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.304
yang menjadi kriteria negara-negara tersebut biasanya kekuatan ekonomi dan kekuatan militer mereka. Ada tiga bentuk umum polaritas: bipolar, multipolar, dan unipolar.
Bipolar  dapat  diartikan  sebagai  situasi  dimana  kekuatan  global  berada  di  tangan  dua negara yang sama kuatnya, seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet, pada masa perang dingin. Kemudian  multipolar  adalah  ketika  lebih  dari  dua  negara  sama-sama  kuat  dalam memperebutkan  kekuatan  global  seperti  negara-negara  Eropa  sebelum  Perang  Dunia  I.  Dan yang  terakhir  adalah  unipolar,  dimana  hanya  ada  satu  negara  yang  berkuasa  dalam  tatanan global, atau hanya ada satu negara adidaya seperti hari ini (pasca-Perang Dingin) di mana AS adalah satu-satunya negara adidaya ( Haas, 1970 ). Terkait fenomena global governance dengan keluarnya AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), menunjukkan kecenderungan bahwa polarisasi global dalam global governance dilihat dari adanya bentuk polarisasi unipolar. Dengan itu, AS ingin memposisikan diri sebagai penguasa atau pihak yang berkuasa dalam tatanan global dengan menciptakan tatanan dunia yang menurutnya ideal.

## 2.3. Kepentingan Nasional
Kepentingan  nasional  merupakan  salah  satu  poin  penting  dalam  perumusan  atau pengambilan kebijakan dan keputusan, serta sikap terhadap hubungan internasional. Menurut Charles Beard, kepentingan nasional adalah dasar atau alasan suatu negara ( raison d’etat ) yang terkandung  dalam  tujuan  dan  ambisi  suatu  negara  dalam  berperan  dalam  hubungan internasional  ( Burchill,  2005 ).  Selain  itu,  menurut Theodore  Couloumbis  dan  James  Wolfe, sebagaimana  dikutip  dalam  Bakry  (2017) ,  kepentingan  nasional  akan  selalu  menjadi  poin penting dalam membuat prediksi dan resolusi terkait dengan perilaku internasional.
Kepentingan nasional terdiri dari empat motivasi, yaitu individu, organisasi, ideologi, dan strategi  ( Oppenheim,  1987 ).  Individu  biasanya  adalah  pemimpin  negara  yang  kemudian membentuk organisasi yang memiliki kepentingan yang sama. Kemudian dari para pemimpin dan  organisasi  tersebut,  akan  tercipta  sebuah  ideologi  yang  dianggap  cocok  untuk  negara, seperti liberalisme atau komunisme. Pada akhirnya, dari individu (pemimpin), organisasi, dan ideologi negara, strategi yang baik akan diluncurkan untuk mencapai kepentingan nasionalnya.
Kepentingan  nasional  juga  memiliki  empat  dimensi:  ekonomi,  keamanan,  kepentingan internasional,  dan  ideologi  ( Neuchterlein,  1976 ).  Kepentingan  nasional  akan  didasarkan  pada empat  dimensi  berikut:  kepentingan  untuk  memenuhi  perekonomian  negara,  melindungi warga  negaranya  dari  dalam  dan  luar  negeri,  menjalin  hubungan  yang  baik  dan menguntungkan  dengan  negara  lain  dan  masyarakat  internasional,  serta  menerapkan  dan mempertahankan ideologi negara.
Kepentingan nasional akan terbentuk melalui motivasi dan dimensi tersebut, namun setiap negara  harus  memilih  prioritas  kepentingan  nasionalnya  dari  sekian  banyak  kepentingan nasional ( Clinton, 1986 ). Mengacu pada beberapa konsep tersebut, setiap negara akan berusaha untuk  melindungi  atau  mempertahankan  kepentingan  nasionalnya  ditengah  kecenderungan global governance . Hal ini untuk meminimalkan pengurangan signifikan peran dan keberadaan negara dalam penyelenggaraan hubungan internasional.

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yang  menggali  dan  membahas  tentang kegagalan sistem global governance dalam perjanjian nuklir Iran atau yang dikenal dengan Joint Comprehensive  Plan  of  Action  (JCPOA).  Dalam  studi  kualitatif  ini,  prosedur  analitis menggunakan  data  sekunder  yang  diambil  dari  jurnal,  media,  dan  literatur  terkait  perjanjian

## Runtuhnya Global Governance: Saat Keluarnya AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.304
nuklir Iran dan analisis sebelumnya yang membahas keluarnya Amerika Serikat dari perjanjian JCPOA. Berdasarkan penelusuran data sekunder, terdapat beberapa informasi mengenai latar belakang  atau  motif  dan  dampak  keluarnya  Amerika  Serikat  dari  JCPOA,  yang  juga berimplikasi pada runtuhnya global governance yang dibangun sebelum pemerintahan Trump. Selanjutnya, penelitian kualitatif ini bersifat non-interaktif, yaitu tidak mengumpulkan data dari interaksi langsung dengan manusia sebagai sumber data, melainkan mengumpulkan data dan  mengidentifikasi  serta  menganalisis  data  secara  subjektif  untuk  mensintesis  data  melalui sumber data sekunder tersebut. Kemudian, dalam penelitian kualitatif non-interaktif ini, kami menggunakan analisis konseptual, historis, dan kebijakan. Berbagai data yang telah terkumpul kemudian  divalidasi  menggunakan  teknik  triangulasi  sumber,  setelah  itu  data  yang  telah disaring  digunakan  sebagai  bahan  untuk  proses  analisis.  Teknik  analisis  dilakukan  dengan menyusun urutan data, mengorganisasikan data ke dalam pola, kategori, dan deskripsi dasar. Dalam proses ini, data disederhanakan agar lebih mudah dibaca  dan diinterpretasikan untuk menggali informasi yang lebih luas, detail, dan mendalam.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 4.1. Latar Belakang Amerika Serikat Keluar dari JCPOA
Trump  mengumumkan  penarikan  AS  dari  Joint  Comprehensive  Plan  of  Action  (JCPOA) atau perjanjian nuklir Iran pada Selasa, 8 Mei 2018, di Gedung Putih, Washington, D.C. Dengan mundurnya AS, Trump juga mengumumkan akan memberlakukan kembali sanksi pada sektor minyak  Iran,  yang  telah  dicabut  sebagai  bagian  dari  perjanjian.  Dalam  pidatonya,  Trump mengatakan, “kita tidak  dapat mencegah bom nuklir Iran di bawah struktur yang lapuk dari perjanjian  saat  ini”  ( Yasinta,  2018 ).  Dalam  membenarkan  keputusannya,  Trump mengungkapkan, “saya mengumumkan hari ini bahwa Amerika Serikat akan menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran” ( BBC News, 2019 ).
Penarikan AS melalui Trump tidak lepas dari kepentingan nasional AS dan ambisi Trump. Dalam  laporan  The  Commission  on  America‟s  National  Interests  yang  berjudul  “ America’s National  Interest ”,  Amerika  Serikat  memiliki  lima  kepentingan  nasional  yang  vital,  yaitu mencegah  ancaman  serangan  senjata  biologi,  kimia,  dan  nuklir  terhadap  AS  dan  kekuatan militernya di luar negeri, menjamin kelangsungan hidup sekutu AS dalam membentuk sistem internasional yang kooperatif, menjamin stabilitas sistem global, mencegah konflik antar negara besar  di  perbatasan  AS,  dan  menjalin  hubungan  baik  dengan  negara-negara  yang  dapat menjadi  musuh  strategis  AS,  seperti  Rusia  dan  China  ( Belfer  Center  for  Science  and International Affairs, 2000 ).
Wajar  jika  AS  memainkan  peran  yang  sangat  penting  dan  mencampuri  urusan pengembangan  nuklir  Iran  dengan  kepentingan  nasional  AS.  AS  telah  lama  mencurigai  Iran mengembangkan senjata nuklir untuk pembunuhan massal. Namun, Iran membantahnya dan mengatakan  bahwa  mereka  mengembangkan  teknologi  nuklir  hanya  untuk  menjamin keamanan  dan  perdamaian  dan  tidak  digunakan  sebagai  senjata  pembunuhan  massal ( Schwammenthal, 2018 ; Mousavian & Mousavian, 2018 ).
Perkembangan teknologi nuklir di Iran telah berlangsung cukup lama, dimulai pada tahun 1956. AS menjadi salah satu mitra Iran dalam mengembangkan teknologi nuklir. Namun, kerja sama  ini  kandas  sejak  Revolusi  Islam  Iran  pada  1979.  Meski  kerja  sama  dengan  AS  berakhir, pengembangan teknologi nuklir di Iran terus berlanjut. Hal ini membuat AS khawatir, sehingga berusaha  menekan  Iran  untuk  tidak  melanjutkan  proyek  nuklirnya.  AS  telah  menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Iran dan membuat sektor ekonomi Iran mengalami penurunan. Meski begitu, politik dan pemerintahan Iran tetap kuat sehingga pengembangan teknologi nuklir Iran

## Runtuhnya Global Governance: Saat Keluarnya AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.304
tetap berjalan. Oleh karena itu, AS dan negara-negara P5+1 mengadakan perjanjian dengan Iran pada tahun 2015 yang disebut The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Namun, pada 2018, Donald Trump memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian itu secara sepihak.
Trump telah secara aktif mengangkat masalah ini sejak masa kampanyenya. Trump menilai kesepakatan nuklir Iran atau JCPOA merupakan kesalahan terburuk AS. Dalam kampanyenya, Trump  berjanji  untuk  memperbaiki  perjanjian  JCPOA  atau  meninggalkan  perjanjian  ( Lorber, 2016 ),  dan  pada  akhirnya,  ketika  Trump  terpilih  sebagai  Presiden  AS,  ia  membuktikannya dengan  meninggalkan  perjanjian  ini  pada  2018  karena  Iran  menolak  persyaratan  yang diberikan  oleh  Trump.  Keteguhan  dan  pemikiran  kuat  Trump  untuk  menolak  kesepakatan JCPOA  dibuktikan  dengan  pemecatannya  terhadap  Menteri  Luar  Negeri  Rex  Tillerson  yang dinilai  berbeda  pandangan  dengan  Trump  terkait  isu  nuklir  Iran.  Posisi  ini  digantikan  oleh direktur Central Intelligence Agency (CIA), Mike Pompeo, yang mengecam keras kesepakatan nuklir  Iran.  Trump  juga  memecat  Penasihat  Keamanan  Nasional  AS  McMaster  dan  beberapa pejabat lainnya karena perbedaan pandangan tentang masalah ini ( McLaughlin, 2018 ). Menurut Schwammenthal  (2018) dan Simon  (2018) ,  ada  tiga  faktor  utama  penarikan  AS dari perjanjian JCPOA oleh Trump, yaitu:
1) Mencegah  Iran,  yang  dianggap  sebagai  pemasok  utama  negara-negara  teror,  dari pengayaan  senjata  nuklir  dan  uranium.  (Kontra-terorisme  telah  menjadi  kebijakan  luar negeri reguler dalam agenda keamanan nasional AS sejak serangan teroris 9/11).
2) Memberikan sanksi ekonomi tingkat tinggi kepada Iran dan negara-negara yang membantu Iran dalam pengembangan nuklirnya.
3) Mempertimbangkan pengembalian miliaran dolar aset Iran yang dibekukan.
Selain tiga hal di atas, Amerika Serikat memiliki prinsip dan  landasan politik luar negeri yang  telah  lama  dipegangnya:  menegakkan  nilai-nilai  demokrasi,  hak  asasi  manusia,  dan memberantas  terorisme.  Sehingga  hal  ini  juga  yang  menjadi  poin  utama  keluarnya  AS  dari perjanjian  JCPOA  karena  Iran  dianggap  sebagai  sponsor  utama  kegiatan  terorisme  di  Timur Tengah.  Kepentingan  nasional  AS  lainnya  yang  diperoleh  dari  penarikan  diri  dari  perjanjian JCPOA  adalah  hubungan  bilateral  dengan  Israel  dan  Arab  Saudi.  Israel  dan  Arab  Saudi termasuk di antara negara-negara yang ingin perjanjian JCPOA dibatalkan, berharap ada lebih banyak  tekanan  pada  Iran  untuk  menghentikan  kegiatan  nuklirnya.  Apalagi,  Trump  telah berjanji  kepada  Israel  untuk  menghentikan  program  pengembangan  nuklir  Iran.  Keinginan Israel  agar  AS  keluar  dari  JCPOA  terlihat  dari  pernyataan  Benjamin  Netanyahu  pada pertemuan American Israel Public Affair Committee (AIPAC) yang memaparkan bahaya nuklir Iran  berdasarkan  dokumen  Iran  yang  dicuri  oleh  intelijen  Israel  ( Nuclear  Threat  Initiative, 2020 ).
Selain itu, Trump ingin menunjukkan sikap politiknya dengan menarik diri dari perjanjian nuklir Iran. Mundur dari JCPOA telah menjadi janji Trump sejak masa kampanye. Kesadaran ini menunjukkan bahwa Trump adalah politisi yang menepati janjinya, tidak seperti pemimpin lain yang hanya bisa memberikan janji kampanye kosong. Penarikan AS dari perjanjian JCPOA juga  didasarkan  pada  gagasan  Trump  tentang  “ Make  America  Great  Again ”.  Menurut  Trump, perjanjian  ini  telah  merugikan  Amerika  dan  menguntungkan  Iran.  Trump  menganggap  ini setara dengan AS membantu Iran dalam mengembangkan senjata nuklir.
Dengan  mundurnya  AS  dari  perjanjian  JCPOA,  setidaknya  ada  lima  keuntungan  bagi kepentingan  nasional  AS,  yaitu:  mencegah  penguatan  ekonomi  Iran;  melemahnya  hegemoni Iran  di  Timur  Tengah;  mencegah  pengembangan  rudal  balistik  Iran;  menjaga  hubungan  baik

## Runtuhnya Global Governance: Saat Keluarnya AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.304
dengan  Arab  Saudi  dan  Israel;  dan  mencitrakan  Trump  sebagai  pemimpin  yang  menepati janjinya.
Pada  intinya,  AS  memiliki  dua  kepentingan  nasional  terkait  pengembangan  nuklir  Iran, yaitu  kepentingan  pertahanan  dan  kepentingan  ketertiban  dunia.  Namun,  di  bawah kepemimpinan Trump memiliki ambisi yang lebih ekstrim untuk membasmi rezim Iran.

## 4.2. Dampak Keluarnya AS dari JCPOA
Dengan keluarnya AS dari perjanjian nuklir Iran atau JCPOA, tentunya akan memberikan berbagai  dampak  baik  bagi  AS,  negara-negara  yang  mengikat  JCPOA,  bahkan  internasional. Setidaknya tiga sektor utama terpengaruh: politik, ekonomi, dan keamanan.

## 4.2.1. Bidang Politik
Dari segi politik, khususnya AS, dampak yang paling mungkin terjadi adalah AS akan memiliki citra buruk di mata para pendukung perjanjian JCPOA dan organisasi internasional (non-negara).  Mereka  yang  mendukung  perjanjian  ini  termasuk  PBB  dan  IAEA.  Selain  itu, hubungan politik dan diplomatik antara AS dan Iran akan memburuk. Hal yang  lebih buruk mungkin terjadi, dimana masyarakat internasional, baik organisasi negara maupun non-negara, akan  berpikir  dua  kali  untuk  berkolaborasi  atau  membuat  kesepakatan  dengan  AS.  Sejarah mencatat  bahwa  AS  telah  meninggalkan  perjanjian  JCPOA  secara  sepihak.  Namun, kemungkinan ini sangat kecil karena posisi AS sebagai negara adidaya yang tentunya memiliki kekuatan yang kuat.
Wilayah  Timur  Tengah  mungkin  akan  merasakan  dampak  politiknya.  Timur  Tengah adalah  tempat  Iran,  Israel,  dan  Arab  Saudi  berada.  Dengan  keluarnya  AS  dari  JCPOA  dan penerapan kembali sanksi terhadap Iran, ketegangan geopolitik akan muncul di Timur Tengah.
Untuk politik internasional, keluarnya AS dari JCPOA akan mengakibatkan ketegangan, menciptakan dua kubu antar negara di dunia, yaitu negara-negara yang mengkritik AS karena secara sepihak keluar dari perjanjian nuklir Iran dan juga negara-negara yang mendukung AS. membuat  negara-negara  yang  memiliki  hubungan  bilateral  dan  multilateral  dengan  Iran waspada dan mengambil langkah politik yang tidak pasti karena ada dua pertimbangan, yakni ketakutan akan sanksi AS dan memburuknya hubungan dengan Iran.
Politik internasional juga akan semakin terpusat, dengan AS sebagai pusatnya. Sebagian besar  masalah  global,  termasuk  JCPOA,  didorong  oleh  AS  sebagai  poros  utama.  Hal  ini menyebabkan hegemoni AS di dunia internasional semakin signifikan karena sistem politik dan ekonomi  dunia  menjadi  unipolar.  Pada  saat  yang  sama, global  governance diperkirakan  akan memecah  unipolar  dengan  isu-isu  kepentingan  bersama  yang  multipolar  dan  gagal  dengan dibuktikan oleh keluarnya AS secara sepihak dari JCPOA.

## 4.2.2. Ekonomi Iran dan Dunia
Setelah  penandatanganan  perjanjian  JCPOA,  perekonomian  Iran  terlihat  cukup  baik karena  pelonggaran  sanksi  yang  diterapkan.  Bagi  Iran,  sumber  daya  berupa  minyak merupakan  komoditas  utama  untuk  ekspor  –  yang  sebelum  JCPOA,  ekspor  minyak  Iran sempat menurun, namun bisa membaik pada 2016, setelah kesepakatan JCPOA.
Menurut data OPEC yang dilansir BBC News, Iran sempat mengalami puncak produksi minyaknya  sebesar 3,8 juta barel per hari  dan mengekspor 2,3 juta barel per hari.  Setelah AS keluar dari JCPOA, terlihat bahwa sejak pertengahan tahun 2018, produksi dan ekspor minyak Iran mengalami penurunan yang signifikan dan terus menerus hingga tahun 2019 ( BBC News, 2019 )  ke  angka  produksi  1.705.400  barel  per  hari,  dengan  permintaan  minyak  1.837.800  barel

## Runtuhnya Global Governance: Saat Keluarnya AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.304
per hari, dan ekspor 651.100 barel per hari ( OPEC, 2020 ). Pada April 2019, ekspor minyak Iran turun rata-rata satu juta barel per hari dan mempengaruhi pendapatan pemerintah Iran yang berkurang  miliaran  dolar.  Dua  bulan  kemudian,  Trump  menginginkan  tekanan  maksimum pada Iran dan menyatakan “berniat membuat ekspor minyak Iran menjadi nol” – pada Oktober 2019, penurunan ekspor minyak Iran bahkan lebih signifikan menjadi 260.000 barel per hari.
Data  lain  dari  TankerTrackers,  yang  melacak  pengiriman  dan  penyimpanan  minyak, mengatakan ekspor minyak Iran telah turun lebih dari 2,5 juta barel per hari sejak AS keluar dari JCPOA. Namun, Iran sudah mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan ekspornya pada Agustus 2020, meskipun bervariasi antara 300.000-750.000 barel per hari, dan pada September 2020, bervariasi antara 400.000-1.500.000 barel per hari – menunjukkan bahwa masih sulit untuk melacaknya. pengiriman ekspor minyak Iran. Kesulitan pelacakan ini juga karena Iran berhenti memasok produk ke Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) sejak sanksi AS kembali dijatuhkan ( Sharafedin & Lawler, 2020 ). Data dari TankerTracker sendiri belum bisa dipastikan kebenarannya,  mengingat  pelacakan  kapal-kapal  pengapalan  ekspor  minyak  dari  Iran  tidak bisa  terdeteksi.  Belum  ada  konfirmasi  resmi  terkait  produksi  dan  ekspor  minyak  Iran  pada 2020.
Gambar 1. Produksi minyak Iran 2011-2019 Sumber: OPEC, sebagaimana dikutip dalam BBC News (2019)
Gambar 2. Ekspor Minyak Iran 2015-2019
Sumber: Bloomberg, sebagaimana dikutip dalam BBC News (2019)

## Runtuhnya Global Governance: Saat Keluarnya AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.304
Sebagai akibat dari keputusan pemerintahan Trump untuk keluar dari perjanjian JCPOA dan memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran, perusahaan-perusahaan Amerika yang memiliki hubungan dengan Iran harus mengakhiri kontrak mereka dalam waktu 180 hari sejak  keputusan  Amerika  Serikat  untuk  tidak  lagi  terikat  oleh  JCPOA,  sebagaimana  serta pengenaan  sanksi  sekunder  terhadap  Bank  Sentral  Iran  yang  diberlakukan  oleh  Departemen Keuangan AS ( BBC News, 2017 ).
Dampaknya bagi Iran sendiri adalah produksi dan ekspor komoditas minyak mengalami penurunan  yang  cukup  signifikan  sehingga  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  Iran. Menurut  laporan  Bank  Dunia,  Iran  mengalami  percepatan  resesi  dan  inflasi  sepanjang  2019- 2020,  mengingat  ketatnya  sanksi  AS,  ditambah  dampak  pandemi  COVID-19.  Hal  itu teridentifikasi dari semakin melemahnya pertumbuhan PDB, menyusutnya lapangan kerja (24,3 juta)  pekerja  pada  2019  turun  menjadi  1,5  juta  pekerja  pada  2020,  kenaikan  harga  produksi dalam  negeri,  hingga  depresiasi  rial  Iran  terhadap  dolar  AS  ( BBC  News,  2019 ; World  Bank, 2020 ).
Gambar 3. Pertumbuhan ekonomi Iran (2005-2019) Sumber: Bank Sentral Iran dan IMF, sebagaimana dikutip dalam BBC News (2019)
Gambar 4. Kurs Rial Iran terhadap Dolar Amerika Serikat (2017-2019)
Sumber: Bonbast sebagaimana dikutip dalam BBC News (2019)

## Runtuhnya Global Governance: Saat Keluarnya AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.304
Pandangan  lain  menyatakan  bahwa  ekonomi  AS  tidak  mempengaruhi  perekonomian Iran karena perdagangan yang kurang intens antara Iran dan AS setelah 1979. Kondisi ekonomi Iran tidak begitu banyak dipengaruhi oleh sektor bisnis AS ( Palamar, 2018 ). Namun, dampak ekonomi  yang  signifikan  adalah  ketika  AS  memberlakukan  kebijakan  sanksi  ekstrateritorial, salah  satunya  bagi  perusahaan  asing  dari  negara  mana  pun  yang  berbisnis  dengan  Iran ( Palamar, 2018 ). Sanksi tersebut berupa transaksi lembaga keuangan asing dengan bank sentral atau lembaga keuangan di Iran (sanksi dikenakan setelah 180 hari istirahat sejak AS keluar dari JCPOA).  Atau  bisa  juga  dalam  bentuk  penjualan,  suplai,  dan  transfer  langsung  atau  tidak langsung ke atau dari Iran di pasar grafit, logam, aluminium, baja, batu bara, hingga minyak ( The U.S. Department of Treasury, 2018 ).
Iran  sangat  terlibat  dalam  pasar  atau  ekonomi  global,  mengingat  minyak  bumi merupakan komoditas ekspor terbesar Iran. Hingga 2018, Iran diketahui masih mengekspor ke negara-negara berikut.
Tabel 1. Negara importir Minyak Iran dalam satuan ribu barel per hari
Negara/Tahun 2015 2016 2017 China 540 625 625 India 220 460 470 Jepang 170 225 170 Korea Selatan 115 280 360 Turki 110 140 245 Eropa - 245 470 Sumber: Aslan (2018, p. 14)
Keterkaitan negara-negara lain dalam pasokan energi ini mungkin menguntungkan Iran dalam beberapa tahun terakhir sebelum pengenaan kembali sanksi AS. Akibat sanksi ekonomi, Iran  juga  mengalami  penurunan  produksi  minyak.  Tampaknya  harus  menghadapi  masalah ekonomi  yang  mempengaruhi  pasar  global  karena  pasar  ekspornya  sangat  terbatas.  Dalam analisis Aslan (2018) juga disimpulkan bahwa sanksi AS telah menyebabkan perusahaan global dan  perusahaan  skala  besar  'terikat',  tidak  ada  investasi  langsung  di  Iran,  dan  semakin mendalamnya  masalah sosial ekonomi di Iran ( Aslan, 2018, p. 21 ). Keterbatasan pasar ekspor Iran  juga  akan  mempengaruhi  kebutuhan  impor  minyak  dari  negara-negara  yang  biasanya menjadi mitra dagang Iran.
Sanksi  ekstrateritorial  AS  juga  tampaknya  menyebabkan  hubungan  Trans-Atlantik terombang-ambing.  Negara-negara  seperti  Prancis  dan  Jerman  ditekan  untuk  mundur. Pemerintahan  Trump  fokus  ketika  Amerika  Serikat  menarik  JCPOA  terkait  dengan  ekonomi dan  keamanan  global.  Ini  termasuk  niat  untuk  mencegah  rezim  Iran  mensponsori  terorisme, memperkaya  uranium,  dan  mencapai  ambang  ledakan  nuklir,  juga,  menjatuhkan  sanksi ekonomi  tingkat  tertinggi  terhadap  Iran  dan  negara  mana  pun  yang  membantu  Iran mengembangkan senjata nuklir atau melakukan bisnis di Iran ( Cherkaoui, 2010, p. 3 ).
Menteri  Keuangan  Prancis,  Bruno  Le  Marie,  menanggapi  dengan  mengeluh  bahwa sanksi  AS  membuat  AS  terlihat  seperti  “ economic  policeman  of  the  planet ”,  sejalan  dengan pendapat  E.U.  Perwakilan  Tinggi/Wakil  Presiden  Federica  Mogherini  mengkritik  sanksi  AS dan menyatakan bahwa JCPOA adalah puncak dari 12 tahun diplomasi, dan (JCPOA) dimiliki oleh seluruh komunitas internasional ( Cherkaoui, 2010, p. 4 ).

## Runtuhnya Global Governance: Saat Keluarnya AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.304
Dalam  hal  ini,  sedikit  banyak,  kebijakan  AS  telah  banyak  berkontribusi  pada  tatanan ekonomi  dan  kondisi  perdagangan  global,  terutama  ekonomi  nasional  Iran,  yang  kemudian termasuk dalam hubungan perdagangan Iran dengan berbagai negara di dunia.

## 4.2.3. Keamanan Regional dan Global
JCPOA  seringkali  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan  hubungan  multilateral  dalam anarkisme  sistem  internasional,  khususnya  di  bidang  non-proliferasi  nuklir,  untuk  meredam konflik  dalam  skala  global  ( Arms  Control  Association,  2020 ).  Di  sisi  lain,  kawasan  Timur Tengah  memandang  bahwa  kesepakatan  JCPOA  akan  melegitimasi  program  nuklir  Iran  dan selanjutnya melegitimasi pengaruh dan kekuasaan Iran di kawasan.
Sejak  awal  keluarnya  AS  dari  perjanjian  JCPOA,  Presiden  Iran  Hassan  Rouhani  telah bereaksi. Dia menyesali kurangnya komitmen AS terhadap perjanjian tersebut. Dia menyatakan bahwa  dia  telah  meminta  Organisasi  Energi  Atom  Iran  untuk  memulai  pengadaan  uranium untuk  program  nuklirnya  jika  perjanjian  JCPOA  tidak  lagi  menawarkan  manfaat  apa  pun ( Cunningham & Sabbagh, 2018 ). JCPOA dapat memberikan keuntungan atau risiko: moderasi Iran  dan  membantu  meningkatkan  stabilitas  kawasan  Timur  Tengah,  atau  bahkan  dapat menyebabkan  destabilisasi  karena  kemungkinan  meningkatnya  persaingan  antara  Iran,  Arab Saudi,  dan  Israel.  JCPOA  dapat  memperkuat  norma  non-proliferasi  di  seluruh  dunia  atau menghasilkan perlombaan untuk meningkatkan kemampuan keamanan antara negara-negara di kawasan Timur Tengah untuk menandingi Iran ( Goldenberg et al., 2015, p. 5 ).
Indikasi  destabilisasi  kawasan  pasca  penarikan  AS  dari  JCPOA  mulai  muncul,  salah satunya  adalah  kembalinya  Iran  dengan  pendekatan  dan  strategi  militer  yang  alot.  Menurut analisis Behravesh (2018) , Iran telah muncul sebagai strategi regional yang kuat, dilihat sebagai upaya  untuk  beradaptasi  dengan  lingkungan  internasional  ( Behravesh,  2018 ).  Diketahui  dari Mike  Pompeo,  selaku  Menteri  Luar  Negeri  AS,  Iran  diketahui  melancarkan  serangan  yang terjadi  di  dekat  pelabuhan  ekspor  Fujairah  di  pantai  Uni  Emirat  Arab  dan  di  seberang  Selat Hormuz. Iran secara singkat membantah klaim AS yang menyalahkan serangan terhadap Iran dan  meminta  bukti.  Hal  ini  menimbulkan  ketegangan  mengingat  Iran  mengancam  akan menutup Selat Hormuz pada Juli 2018 jika AS memblokir ekspor minyaknya ( Tempo, 2018 ). Selanjutnya,  pada  14  September  2019,  dilaporkan  serangan drone dan  rudal  jelajah melumpuhkan  fasilitas  Saudi  Arabian  Oil  Company  (Aramco)  di  Abqaiq,  Arab  Saudi  ( Arms Control Association, 2020 ). Pemerintahan Trump tampaknya langsung menunjuk Iran sebagai pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  serangan  ke  Aramco,  setelah  intelijen  AS  menemukan bahwa Iran terlibat dalam serangan itu  – seperti halnya klaim Arab Saudi melalui pejabatnya bahwa Iran menyerang infrastruktur minyak Saudi pada 14 September 2019 Pada 23 September 2019, beberapa hari kemudian, Inggris, Prancis, dan Jerman juga merilis pernyataan mengutuk serangan  14  September  oleh  Iran  terhadap  fasilitas  minyak  Saudi  di  Aramco  ( Arms  Control Association, 2020 ).
Menurut  Ahmadian,  seorang  peneliti  di  Belfer  Center  for  Science  and  International Affairs,  kebijakan  Trump  ingin  mengisolasi  Iran  dan  menempatkannya  di  bawah  sorotan sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional untuk menyingkirkan Teheran dari manfaat yang mungkin diperoleh dari JCPOA ( Belfer Center for Science and International Affairs, 2018 ).
Di bidang keamanan, dampak keluarnya AS dari perjanjian JCPOA telah menimbulkan ketegangan  dalam  hubungan  AS  dengan  Iran,  yang  selanjutnya  mempengaruhi  reaksi  Iran dengan “pertunjukan” pertahanannya dan berdampak pada stabilitas kawasan Timur Tengah.

## Runtuhnya Global Governance: Saat Keluarnya AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.304
Stabilitas  keamanan  Timur  Tengah  sendiri  cukup  penting  di  sini  dalam  sistem  internasional, mengingat Timur Tengah merupakan jalur perdagangan dunia yang strategis.
Seperti Teluk Selat Hormuz, misalnya, yang merupakan jalur yang dilalui kapal tanker minyak  sekitar  17,2  juta  barel  per  hari  atau  seperenam  dari  pasokan  minyak  global  yang diekspor  negara-negara  anggota  OPEC:  Iran,  Arab  Saudi,  Irak,  Amerika  Serikat.  Emirates, Kuwait, dan Qatar ( Wulan, 2020 ), ke berbagai negara di dunia. Mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi sebelumnya, signifikansi Iran di kawasan strategis ini perlu dipertimbangkan, termasuk  bagaimana  ketegangan  antara  AS  dan  Iran  akan  mempengaruhi  perdagangan internasional, yang membutuhkan stabilitas keamanan di kawasan ini.

## 4.3. Global Governance dalam JCPOA Pasca Keluarnya AS
Tak lama setelah AS menarik diri dari perjanjian JCPOA, ada beberapa catatan dari aktor internasional  lainnya  dalam  menanggapi  aksi  sepihak  AS  ini.  Prancis,  Britania  Raya,  dan Jerman telah mengeluarkan pernyataan bersama untuk terus mendukung kesepakatan JCPOA, mengingat  pentingnya  upaya  non-proliferasi.  Presiden  Prancis  Emmanuel  Macron  melalui laman  Twitter  bahwa  Prancis,  Jerman,  dan  Inggris  menyesali  keputusan  AS  untuk meninggalkan JCPOA. Meskipun rezim non-proliferasi nuklir adalah prioritas – dan tweet Boris Johnson,  Perdana  Menteri  Inggris,  menyatakan  komitmen  Inggris  untuk  JCPOA  untuk  tetap kuat  dan  bekerja  dengan  semua  pihak  lain  yang  terlibat  untuk  terus  mempertahankannya  . Dalam  sebuah  wawancara,  Perdana  Menteri  Prancis  Jean-Yves  Le  Drian  juga  menyatakan bahwa perjanjian (JCPOA) belum berakhir.
Sekretaris  Jenderal  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  Antonio  Guterres,  yang  secara  konsisten menekankan bahwa JCPOA adalah pencapaian besar dalam non-proliferasi, diplomasi nuklir, dan  kontribusi  bagi  perdamaian  dan  keamanan  regional-internasional,  “sangat  prihatin”  dan meminta  semua  pihak  untuk  menjaga  kesepakatan  ( United  Nations,  2018 ).  Sementara  itu, Menteri  Luar  Negeri  Rusia  juga  menegaskan  kembali  dukungannya  terhadap  JCPOA,  dan menanggapi tindakan AS dapat merusak kepercayaan lingkungan internasional kepada IAEA ( Reuters, 2018 ). Mengenai IAEA, diplomat Uni Eropa kemudian mengatakan bahwa Uni Eropa akan  tetap  berkomitmen  untuk  melanjutkan  implementasi  penuh  dan  efektif  dari  perjanjian nuklir  ini  (JCPOA)  dan  mempercayai  kinerja,  kompetensi,  dan  otonomi  IAEA,  yang  terus- menerus melaporkan implementasi perjanjian. Demikian  juga, Rusia dan China  berkomitmen untuk menjaga kesepakatan JCPOA.
Kepala  IAEA,  Yukiya  Amano,  menyatakan  tidak  ada  indikasi  pelanggaran.  Iran  masih mematuhi perjanjian tersebut, mengingat inspektur IAEA masih diberikan akses ke semua situs dan  situs  pengembangan  nuklir  Iran  –  dan  jika  JCPOA  gagal,  itu  akan  merugikan  verifikasi nuklir dan multilateralisme ( United Nations, 2018 ).
Negara-negara  lain  yang  tidak  terikat  dalam  perjanjian  JCPOA,  seperti  Australia  dan Jepang, melalui Perdana Menteri Malcolm Bligh Turnbull dan Menteri Luar Negeri Taro Kono, menyayangkan  keputusan  AS  dan  berharap  negara-negara  lain  yang  terlibat  akan  terus mempertahankan  perjanjian  tersebut  ( Al  Jazeera,  2018 ).  Demikian  juga  melalui  juru  bicara Presiden  Erdogan,  Ibrahim  Kalin,  Turki  mentweet  bahwa  keluarnya  AS  dari  JCPOA  adalah risiko bagi dunia (lingkungan internasional). Reaksi dan tekanan berlawanan datang dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, yang setuju dengan Israel dalam mendukung keputusan pemerintahan  Trump  untuk  meninggalkan  kesepakatan  dan  menerapkan  kembali  sanksi ekonomi terhadap Iran ( Al Jazeera, 2018 ).
Keputusan  Trump  juga  ditekankan  oleh  Presiden  AS  ke-44,  Barack  Obama,  dan  Mantan Menteri  Luar  Negeri  AS,  John  Kerry.  Obama  menulis  pernyataannya  bahwa  JCPOA  adalah

## Runtuhnya Global Governance: Saat Keluarnya AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.304
bagian  dari  kepentingan  nasional  AS.  Selain  menahan  program  nuklir  Iran  secara  signifikan, JCPOA juga merupakan bentuk keberhasilan diplomatik, yang pengawasan dan verifikasinya dapat disesuaikan dalam menangani hubungan bilateral antara AS dan Korea Utara ( Al Jazeera, 2018 ). Selain itu, John Kerry juga mengklaim bahwa keputusan pemerintahan Trump merusak keamanan,  komitmen,  dan  risiko  AS  terhadap  Israel,  ekstremis  Iran,  dan  kemampuan pemerintahan AS berikutnya untuk merancang perjanjian internasional ( Al Jazeera, 2018 ). Memang,  berdasarkan  analisis  kebijakan  “ After  the  JCPOA:  A  Game  Plan  for  the  United States ”, JCPOA telah mewakili momen bersejarah bagi kebijakan luar negeri AS, yang perjanjian ini  belum  terlihat  signifikansinya  karena  akan  dinilai  dari  kemampuannya  untuk  lebih  lanjut membantu  tujuan  dan  kepentingan  AS  dalam  mencegah  Iran  memperoleh  senjata  nuklir; meningkatkan  stabilitas  kawasan  Timur  Tengah;  memperkuat  rezim  non-proliferasi,  dan; memperbarui kekuatan atau posisi AS dalam skala global. Untuk menganalisis pengaruh untuk mengejar keberhasilan tujuan AS, itu akan tergantung pada kebijakan AS terhadap perjanjian JCPOA. Jika implementasi perjanjian ini berhasil, kemungkinan akan membuka jalur kerja sama baru  dalam  menghentikan  pengejaran  senjata  nuklir  Iran  secara  permanen.  Namun,  jika implementasi ini gagal, JCPOA  diproyeksikan akan membuka jalan bagi Iran untuk memiliki senjata nuklir dalam waktu 15 tahun atau bahkan lebih cepat ( Goldenberg et al., 2015, p. 5 ). Dari analisis yang ditemukan, global governance sebagai upaya untuk memecahkan masalah sosial  dan  politik  di  luar  kemampuan  negara  untuk  mengatasinya  dapat  diwujudkan  dalam senjata  nuklir  yang  tidak  dapat  diselesaikan  secara  mandiri,  mengingat  tingginya  risiko  dan ancaman  yang  mungkin  muncul.  Diperlukan  politik  dan  keamanan  yang  memadai  untuk mengendalikannya.
Upaya  sistem  internasional  untuk  menghadapinya  muncul  dalam  kebijakan  organisasi internasional  seperti  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  yang  menjembatani  negara-negara  dunia dalam  menangani  masalah  senjata  nuklir  dengan  dikeluarkannya  NPT,  beberapa  resolusi, hingga  JCPOA.  IAEA  juga  merupakan  lembaga  yang  memantau  dan  menilai  pengembangan dan  penggunaan  energi  nuklir  untuk  memastikan  bahwa  semua  kegiatannya  mengikuti kesepakatan internasional.
Selain  itu,  berdasarkan  konsep global  governance yang  mempertimbangkan  persetujuan mayoritas,  tidak  berjalan  di  JCPOA,  mengingat  sebagian  besar  pihak,  baik  yang  terlibat langsung dalam perjanjian atau tidak, lebih berharap pada keberlanjutan JCPOA. Penarikan AS juga berimplikasi pada fragmentasi global – di mana secara politik, kebijakan AS mendukung polaritas  global,  dan  AS  diprediksi  memiliki  kekuatan  unipolar  karena  kemampuannya (kemampuan  politik  melalui  kebijakan)  dalam  mempengaruhi  ekonomi  global  dan  sektor keamanan cukup signifikan. .
Terakhir,  di  sektor  keamanan  dan  dampaknya  yang  telah  dipelajari,  menciptakan  dilema keamanan.  Negara-negara  yang  terlibat,  terutama  Iran,  terus  memperkuat  keamanannya dengan  langkah-langkah  represif,  terutama  di  kawasan  Timur  Tengah,  yang  muncul  sebagai ancaman bagi negara-negara lain di dunia.

## 5. Kesimpulan
Terlihat  bahwa global  governance memiliki  kelemahan  mendasar  dalam  implementasinya. Melalui  analisis  penarikan  AS  dari  perjanjian  nuklir  Iran,  dapat  dikatakan  bahwa  kendali kepentingan  ada  di  tangan  AS.  Meskipun  mengikuti  konsep global  governance ,  yaitu “kepentingan bersama”, kesepakatan nuklir Iran melibatkan P5 + 1 aktor negara dan organisasi internasional seperti Dewan Keamanan PBB dan IAEA, bahkan dukungan internasional, tetapi ini tidak  membuat AS tertekan. Jika tidak sejalan dengan kepentingan nasionalnya,  AS dapat

## Runtuhnya Global Governance: Saat Keluarnya AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.304
menarik  diri  secara  sepihak.  Jika  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  AS  dikatakan  sebagai negara yang memiliki kekuatan dan pengaruh. Negara adidaya ini menjadikan negara-negara dan  alat  organisasi  internasional  di  bawah  payung  kepentingan  bersama,  meskipun kepentingan bersama umumnya diambil dari kepentingan nasional mereka.
Berdasarkan  hasil  analisis  penelitian,  runtuhnya global  governance ketika  AS  keluar  dari Joint  Comprehensive  Plan  of  Action  (JCPOA)  terlihat  dari  kuatnya  kepentingan  nasional  AS sebagai  negara  adidaya.  Pelaksanaan global  governance dalam  JCPOA  juga  terkendala  oleh tatanan politik dan ekonomi dunia yang terkesan unipolar. Ada satu negara yang menunjukkan kekuatannya dalam tatanan global.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

## 7. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Al  Jazeera.  (2018,  May  9).  World  leaders  react  to  U.S.  withdrawal  from  Iranian  nuclear  deal.
Hassan Rouhani News | Al Jazeera . Retrieved from
https://www.aljazeera.com/news/2018/5/9/world-leaders-react-to-us-withdrawal- from-iranian-nuclear-deal
Arms  Control  Association.  (2020,  September).  Timeline  of  Nuclear  Diplomacy  With  Iran. Retrieved October 28, 2020, from https://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of- Nuclear-Diplomacy-With-Iran
Aslan, M. (2018). The Economic Consequences of the US Withdrawal from the Nuclear Deal . Ankara, Turkey: Center for Iranian Studies in Ankara.
Bakry, U. S. (2017). Dasar-dasar Hubungan Internasional . Depok, Indonesia : Kencana. BBC News. (2017, October 13). Iran nuclear deal: Trump‟s speech in full. BBC News . Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-us-canada-41617488
BBC News. (2019, December 9). Six charts that show how hard US sanctions have hit Iran. BBC News . Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48119109 Behravesh, M. (2018, September 24). Iran More Assertive Regionally After Trump Withdrawal From  JCPOA.  Retrieved  from https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/iran- more-assertive-regionally-after-trump-withdrawal-from-jcpoa/
Belfer Center for Science and International Affairs. (2000). America’s National Interests: A Report from  The  Commission  on  America’s  National  Interests,  2000 .  Author.  Retrieved  from https://www.belfercenter.org/publication/americas-national-interests-report- commission-americas-national-interests-2000
Belfer  Center  for  Science  and  International  Affairs.  (2018,  May  16).  Consequences  of  the  U.S.
Withdrawal from the JCPOA. Retrieved October 31, 2020, from https://www.belfercenter.org/event/consequences-us-withdrawal-jcpoa
Burchill,  S.  (2005).  The  National  Interest  in  International  Relations  Theory.  Basingstoke,  UK: Palgrave Macmillan.

## Runtuhnya Global Governance: Saat Keluarnya AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.304
Cherkaoui,  M.  (2010,  May  28).  Trump‟s  Withdrawal  from  the  Iran  Nuclear  Deal:  Security  or Economics?  Retrieved  from https://studies.aljazeera.net/en/reports/2018/05/trumps- withdrawal-iran-nuclear-deal-security-economics-180510123910355.html
Clinton,  W.  D.  (1986).  The  National  Interest:  Normative  Foundations. The  Review  of  Politics ,
48 (4), 495–519. https://doi.org/10.1017/s0034670500039656
Commission  on  Global  Governance.  (2020,  October  15).  Our  Global  Neighborhood.  Retrieved from https://www.gdrc.org/u-gov/global-neighborhood/chap1.htm
Cunningham,  E.,  &  Sabbagh,  B.  (2018,  May  9).  Iran  to  negotiate  with  Europeans,  Russia  and China  about  remaining  in  nuclear  deal.  Retrieved  October  29,  2020,  from https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/iran-prepared-for-all- scenarios-if-trump-nixes-nuclear-deal-officials-say/2018/05/08/531047a0-5241-11e8- a6d4-ca1d035642ce_story.html
Finkelstein,  L.  S.  (1995).  What  Is  Global  Governance? Global  Governance:  A  Review  of Multilateralism and International Organizations , 1 (3), 367–372.
https://doi.org/10.1163/19426720-001-03-90000007
Francois, R. (2009, January). World Governance Index: Why Should World Governance Be Evaluated, and  for  What  Purpose? Retrieved  from  Forum  for  a  new  World  Governance: http://www.world-governance.org/
Goldenberg, I., Rosenberg, E., Golov, A., Heras, N., Maruyama, E., & Hellman, A. (2015). After the  Joint  Comprehensive  Plan  of  Action:  A  Game  Plan  for  the  United  States. Washington:
Center for a New American Security. Retrieved from
http://www.jstor.org/stable/resrep06378
Haas,  M.  (1970).  International  Subsystems:  Stability  and  Polarity. American  Political  Science Review , 64 (1), 98–123. https://doi.org/10.2307/1955616
Herz,  J.  H.  (2003).  The  Security  Dilemma  in  International  Relations:  Background  and  Present
Problems. International Relations , 17 (4), 411–416.
https://doi.org/10.1177/0047117803174001
Hewson, M. (1996). Review: Historical Sociology of Global Governance. Review of International Political Economy, 3 (1), 186–193.
Jovan,  C.  V.  (2021).  The  United  States  Unilateral  Withdrawal  from  the  Restrictions  of  Iran‟s Nuclear  Program  in  JCPOA  2015  Under  International  Law. Padjadjaran  Journal  of International Law , 4 (2), 247–264. https://doi.org/10.23920/pjil.v4i2.414 Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia.  (2019,  April  7). Perlucutan  Senjata  dan  Non- proliferasi  Senjata  Pemusnah  Massal .  Retrieved  October  31,  2020,  from  Kementerian  Luar
Negeri Republik Indonesia:
https://kemlu.go.id/portal/id/read/90/halaman_list_lainnya/perlucutan-senjata-dan- non-proliferasi-senjata-pemusnah- massal#:~:text=Traktat%20Nonproliferasi%20Nuklir%20(NPT)%20adalah,bahan%20nuk lir%20untuk%20tujuan%20damai .
Lorber,  E.  B.  (2016,  August  9).  President  Trump  and  the  Iran  Nuclear  Deal.  Retrieved  from https://foreignpolicy.com/2016/11/16/president-trump-and-the-iran-nuclear-deal/
Mardani, N., & Hooshmand, M. M. (2016). JCPOA; A Dialectical Paradigm of Treaty and Other
International Instruments.
Journal of Politics and Law , 9 (3), 70. https://doi.org/10.5539/jpl.v9n3p70
McLaughlin,  E.  (2018,  March  13).  Tillerson‟s  support  for  Iran  deal  helped  get  him  fired,  but
Mattis shares his views. ABC News . Retrieved from

## Runtuhnya Global Governance: Saat Keluarnya AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.304
https://abcnews.go.com/Politics/tillersons-support-iran-deal-helped-fired-mattis- shares/story?id=53712207
Mousavian,  S.  H.,  &  Mousavian,  M.  M.  (2018).  Building  on  the  Iran  Nuclear  Deal  for International Peace and Security. Journal for Peace and Nuclear Disarmament , 1 (1), 169–192. https://doi.org/10.1080/25751654.2017.1420373
Müller, P. S. (2005). Politicians of Global Governance. CONfines Relacion, 1 (1), 51-66. Retrieved from http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870- 35692005000100003
Nash,  K.  (2010). Contemporary  Political  Sociology:  Globalization,  Politics  and  Power. West  Sussex: Wiley-Blackwell.
Neuchterlein,  D.  E.  (1976). National  Interest  and  Foreign  Policy:  A  Conceptual  Framework  for Analysis and Decision Making. Cambridge: Cambridge University Press. Nuclear  Threat  Initiative.  (2020,  June  7).  Nuclear.  Retrieved  October  28,  2020,  from https://www.nti.org/area/nuclear/
OPEC.  (2020).  Iran  facts  and  figures.  Retrieved  October  31,  2020,  from https://opec.org/opec_web/en/about_us/163.htm
Oppenheim, F. E. (1987). National Interest, Rationality, and Morality. Political Theory , 15 (3), 369– 389. https://doi.org/10.1177/0090591787015003006
Palamar,  S.  (2018,  May  11).  Trump‟s  Iran  Policy  Will  Have  Global  Economic  Consequences.
Retrieved  November  1,  2020,  from https://www.cigionline.org/articles/trumps-iran- policy-will-have-global-economic-consequences/
Paramasatya,  S.,  &  Wiranto,  S.  (2019).  Konfrontasi  Amerika  Serikat  dan  Iran  dalam  Joint Comprehensive  Plan  of  Action  (JCPOA). Jurnal  Hubungan  Internasional , 12 (2),  297. https://doi.org/10.20473/jhi.v12i2.14047
Ratnasari,  Y.  (2018,  May  9).  AS  Keluar  dari  Perjanjian  Nuklir  Iran,  Trump:  Kesepakatan  Itu Fiksi. tirto.id .  Retrieved  from https://tirto.id/as-keluar-dari-perjanjian-nuklir-iran- trump-kesepakatan-itu-fiksi-cJ7x
Reuters. (2018, May 8). Russian foreign ministry says disappointed by Trump‟s Iran decision.
U.S. Retrieved from https://www.reuters.com/article/instant-article/idUKKBN1I933R Rosenau, J. N.,  &  Czempiel, E.-O. (1992). Governance Without Government: Order and Change in World Politics. Cambridge and New York: Cambridge University Press. Schwammenthal, D. (2018). Europe, the US and the Iran deal: The need to resolve transatlantic disagreements. European View , 17 (2), 218–226.
https://doi.org/10.1177/1781685818808713
Sharafedin, B., & Lawler, A. (2020, September 25). Iran‟s oil exports jump in September defying sanctions:  TankerTrackers. U.S. Retrieved  from https://www.reuters.com/article/us- iran-oil-exports-idUSKCN26G1VA
Simon,  S.  (2018).  Iran  and  President  Trump:  What  Is  the  Endgame? Survival , 60 (4),  7–20. https://doi.org/10.1080/00396338.2018.1494975
Tempo. (2018, July 24). Jenderal Iran Siap Tutup Selat Hormuz Sesuai Perintah Rouhani. Tempo . Retrieved  from https://dunia.tempo.co/read/1110132/jenderal-iran-siap-tutup-selat- hormuz-sesuai-perintah-rouhani
The  U.S.  Department  of  Treasury.  (2018,  June  27).  JCPOA  Wind-down  Frequently  Asked
Questions . Retrieved
from https://www.treasury.gov/resource- center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_winddown_faqs.pdf
United Nations. (2018, May 10). UN chief „deeply concerned‟ by US decision to exit Iran nuclear deal. UN News . Retrieved from https://news.un.org/en/story/2018/05/1009172

## Runtuhnya Global Governance: Saat Keluarnya AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.304
Weiss,  T.  G.,  &  Gordenker,  L.  (1996). Ngos,  the  Un,  and  Global  Governance. Boulder:  Lynne Rienner Publishers.
World  Bank.  (2020,  April  16).  Iran's  Economic  Update  -  April  2020 . Retrieved  from http://pubdocs.worldbank.org/en/946261554825524131/mpo-irn.pdf
Wulan.  (2020,  August  7).  Apa  Itu  Selat  Hormuz?  (dan  Mengapa  Perairan  Ini  Sangat  Penting bagi Dunia). Retrieved from https://www.matamatapolitik.com/belajar-politik-apa-itu- selat-hormuz-dan-mengapa-perairan-ini-sangat-penting-bagi-dunia/
Yasinta,  V.  (2018,  May  9). Trump:  AS  Keluar  dari  Perjanjian  Nuklir  Iran .  Retrieved  from https://www.kompas.com/internasional/read/2018/05/09/07260231/trump-as- keluar-dari-perjanjian-nuklir-iran
__________________________

## Tentang Penulis
1. Yusa  Djuyandi memperoleh  gelar  Doktor  dalam  bidang  Hubungan  Internasional  dari Universitas  Padjadjaran,  Indonesia,  pada  tahun  2016.  Penulis  adalah  Program  Studi  Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia.
E-Mail: yusa.djuyandi@unpad.ac.id
2. Shafa  Ghaisani  Salsabila  Brahmantika adalah  Mahasiswa  Program  Studi  Ilmu  Politik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia.
E-Mail: shafa17003@mail.unpad.ac.id
3. Bima Riandy Tarigan adalah Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia.
E-Mail: bima18003@mail.unpad.ac.id