Implementasi Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Dan Seterusnya Yang Berasal Dari Luar Provinsi Kalimantan Timur Di Samarinda
Lia Fitri Muslim 1

## Abstract
The  purpose  of  this  study  to  describe  and  analyze  the  implementation  of Provision  of  Basic  Motor  Vehicle  Tax  Relief  And  Principal  Customs Exemption  of  Vehicle  Second  and  Beyond  Derived  From  Outer  East Kalimantan Province in Samarinda. The results showed that the policy of granting  waivers  principal  motor  vehicle  tax  (PKB)  and  the  transfer  tax exemption  of  motor  vehicles  (BBNKB)  Second  and  Beyond  Originating from  Outside  the  Province  of  East  Kalimantan  in  Samarinda  (PKB  and BBNKB)  are  implementable  less  than  optimal.  Indicated  by  sub  focus  of research defined, not everything can be implemented effectively.
Keywords: Providing Relief Principal PKB and BBNKB
Abstrak Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis Implementasi  Pemberian  Keringanan  Pokok  Pajak  Kendaraan  Bermotor Dan Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya  Yang  Berasal  Dari  Luar  Provinsi  Kalimantan  Timur  Di Samarinda.  Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Kebijakan pemberian  keringanan  pokok  pajak  kendaraan  bermotor  (PKB)  dan pembebasan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  (BBNKB)  kedua    dan seterusnya  yang  berasal  dari  luar  daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  di Samarinda  secara  implementatif  kurang  optimal.  Terindikasi  oleh  sub fokus  penelitian    yang  ditetapkan,  tidak  semuanya  dapat  dilaksanakan secara efektif.
Kata Kunci : Pemberian Keringanan Pokok PKB dan BBNKB Reformasi birokrasi penting dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan  tugas-tugas  pemerintah,  pembangunan  dan  pelayanan umum.  Hal  tersebut  dapat  direalisasikan  manakala  didukung  dengan sumberdaya  aparatur  yang  profesional    dan  kompeten.  Untuk  mendapat sumberdaya  aparatur  yang  kompeten  diperlukan  proses  yang  panjang  dan didukung  berbagai  pihak,  baik  unsur  pemerintah  maupun  partisipasi masyarakat.  Dengan  dukungan  tersebut  diharapkan  mampu  mengatasi persoalan yang terus berkembang. Isu yang berkembangan defisit anggaran, maka  dengan  dukungan  aparatur  yang  profesional  tersebut  dapat  mencari jalan  keluar  terhadap  persoalan  yang  dihadapi,  terutama  masalah  devisit anggaran.  Untuk  maksud  tersebut  maka  yang  dilakukan  pemerintah  adalah menggali  sumber-sumber  pendapatan,  khususnya  dari  sektor  pajak. Sehubungan  hal  tersebut  maka  maka  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan
1 Alumni Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip-Unmul Samarinda
melalui  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak dan  retribusi daerah.
Dalam pelaksaannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah.  Lebih  spesifik  lagi  pengenai  pungutan  pajak  kendaraan  bermotor diatur  oleh  masing-masing  daerah.  Kemudian  untuk  daerah  Kalimantan Timur,  pungutan  pajak  kendaraan  bermotor  diatur  melalui  Peraturan Gubernur  No.  08  Tahun  2014  tentang  pajak  Kendaraan  bermotor  dan  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Diharapkan  dengan  dikeluarkan  kebijakan  tersebut  dapat  dijadikan sebagai acuan untuk memungut pajak. Meski demikian upaya terus dilakukan agar  penerimaan  pajak  lebih  meningkat.  Upaya  yang  dilakukan  pemerintah Provinsi  Kalimantan  Timur  adalah  menggali  sumber  pendapatan  terhadap kendaraan yang berasal dari luar daerah (Non KT) yang beroperasi di daerah Provinsi  Kalimantan  Timur.    Untuk  maksud  tersebut  maka  pemerintah Provinsi  mengeluarkan  kebijakan  melalui  Peraturan  Gubernur  Kalimantan Timur  No.  16  Tahun  2016,  tentang  Pemberian  Keringanan  pokok  pajak kendaraan  beromotor  dan  pembebasan  pokok  bea  balik  nama  kendaran bermotor kedua  dan seterusnya yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan Timur  (Non  KT).  Diharapkan  setelah  dikeluarkan  kebijakan  tersebut  dapat menambah  penerimaan  dari  sektor  pajak  dan  memberikan  kontribusi  yang berarti terhadap penerimaan asli daerah .
Fakta menunjukkan bahwa penerimaan pajak tiap tahunnya mengalami peningkatan  tetapi  peningkatannya  kurang  signifikan.  Sebab  secara repersentatif  pungutan  pajak  tersebut  kurang  optimal.  Padahal  dari  sektor pajak  tersebut  punya  peluang  yang  lebih  besar,  dan  disisi  lain  pemerintah provinsi  telah  memberikan  kemudahan  akses  dan  keringanan  pajak,  tetapi kurang  tegasnya  kebijakan,  maka  respon  pemilik  kendaraan  bermotor  luar daerah kurang antusias sehingga  kendaraan luar daerah yang beroperasi di Samarinda belum terpungut pajaknya.
Dari hasil observasi menunjukkan beberapa indikasi kurang optimalnya pungutan pajak kendaraan dari luar daerah:  meliputi kurangnya sosialisasi, lemahnya sanksi yang diberikan, sulitnya data pada pemilik kendaraan yang berubah  tempat  tinggal,  kurangnya  kesadaran  wajib  pajak,  kurang intensifikasi petugas dalam melakukan  pungutan pajak.
Berdasarkan fenomena tersebut, perlu dikaji lebih mendalam sehingga dapat  mengungkap  permasahan  yang  tejadi  di  objek  penelitian,  sekaligus dapat  diketahui  pula  mengenai  faktro-faktor  yang  mendukung  dan menghambat  pelaksanaan  kebijakan  terkait  dengan  pemberian  keringanan pokok    pajak  kendaraan  bermotor  (PKB)  dan  pembebasan  pokok  bea  balik nama  kendaraan  bermotor  (BBNKB)  yang  berasal  dari  luar  Provinsi Kalimantan Timur.

## Kebijakan Publik
Menurut  Dye  (dalam    Abdul  Wahab,  2004  :  161)  kebijakan  publik diartikan ”What  ever  government  choose  to  do  or  not  to  do …. ”. apabila pemerintah  memilih  untuk  melakukan  sesuatu,  maka  harus  ada  obyek  dan kebijakan  publik  yang  dijadikan  sebagai  landasan  untuk  bertindak  dan pilihan  yang  ditentukan  bukan  semata  -mata  pernyataan  keinginan pemerintah. Sedangkan Presman dan Wildausky (dalam Abdul Wahab, 2002 : 132) mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai " Suatu hipotesis yang mengandung  kondisi  -  kondisi  awal  serta  akibat  -  akibat  yang  dapat diramalkan  ".  Dengan  melihat  beberapa  penjelasan  dari  definisi  kebijakan publik  di  atas  maka  dapat  dikatakan  bahwa  konsep  kebijakan  publik dipahami  sebagai  serangkaian  tindakan  yang  ditetapkan  dan  dilaksanakan oleh  pemerintah  yang  mempunyai  tujuan  atau  berorientasi  pada  tujuan tertentu dan kepentingan rakyat banyak.

## Implementasi Kebijakan Publik
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (dalam  Nugroho,  2007  :  147) mengemukakan, bahwa Implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan yang  dilakukan  oleh pemerintah,  individu ataupun  kelompok,  dimaksudkan untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan  dalam  keputusan.  Hal  ini termasuk upaya mentransformasikan keputusan ke dalam tahap operasional untuk mencapai perubahan besar maupun kecil seperti yang telah ditetapkan dalam keputusan.
Menurut Frederick (dalam Islamy, 2002:37), implementasi kebijakan”… A proposed  course  of  action  of  person,  groups  or  government  within  a  given environment  providing  obstacles  and  opportunities  which  the  policy  was proposed toutilized and overcome in on effort to reach a goal or realized and objective or a purpose.” (“… serangkaian tindakan - tindakan yang diusulkan oleh  seseorang,  kelompok  atau  pemerintahan  dalam  suatu  lingkungan tertentu  dengan  menunjukkan  hambatan  -  hambatan  dan  kesempatan  - kesempatan  terhadap  pelaksanaan  usaha  kebijaksanaan  tersebut  dalam rangka mencapai tujuan tertentu.”)
Dengan  demikian  implementasi  kebijakan  publik  merupakan  setiap keputusan  yang  dilaksanakan    oleh  pejabat  pemerintah  atau  negara  atas nama  instansi  yang  dalam  rangka  melaksanakan  fungsi  umum  pemerintah. Proses implementasi kebijakan tersebut baru dapat dimulai apabila tujuan - tujuan  kebijakan  telah  ditetapkan  dan  perlu  mempertimbangkan  antara peluang    dan  kelemahan,  dimungkinkan  kecilnya  resiko  dan    besarnya peluang.

## Model Implementasi Kebijakan Publik
Dari beberapa definisi tentang  Implementasi  Kebijakan  di atas,  dapat tergambar  berbagai  variabel,  sehingga  penelitian  implementasi  kebijakan telah  berhasil  mengembangkan  berbagi  teori  dan  model  dalam menganalisis      kebijakan.      Model  implementasi  kebijakan  yang
dikembangkan  bersifat  relatif  abstrak,  dan  ada  juga  yang  relatif operasional tergantung pada tujuan penggunaan model, tergantung pada kompleksitas permasalahan dan analisis itu sendiri (Abdul Wahab, 2005 : 70). Beberapa  model    terbaru    yang    banyak    mempengaruhi    berbagai    tulisan maupun  penelitian  para  ahli.  Sehubungan  dengan    implementasi  kebijakan mencakup beberapa unsur, yaitu :
1)  Adanya serangkaian tindakan;
2)  Dilakukan oleh atau sekelompok orang;
3)  Adanya pemecahan masalah;
4)  Adanya tujuan tertentu;
Model  yang  dikembangkan  oleh  Grindle  (1990),  bahwai  model  -  model implementasi  kebijakan  tersebut,  yang  dikembangkan  oleh  Grindle menyangkut isi dan konteks implementasinya, antara lain :
1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;
2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan;
3) Derajat perubahan yang diinginkan;
4) Kedudukan pembuat kebijakan;
5) Siapa pelaksana program;
6) Sumberdaya yang dikerahkan.

## Pelayanan Publik
Pelayanan  adalah  suatu  bentuk  kegiatan  yang  dilakukan  oleh seseorang,  kelompok  orang  maupun  lembaga  pemerintah  maupun  swasta. Pelayanan  sebagai  bentuk  pemenuhan,  baik  berupa  barang  maupun  jasa dalam  rangka  kelangsungan  hidup.  Menurut  Moenir  (2002  :16)    pelayanan adalah proses  pemenuhan  kebutuhan  melalui  aktivitas  orang  lain. Melayani berarti  membantu,  menyiapkan  atau  mengurus  apa  yang  diperlukan seseorang.  Pelayanan  Publik  adalah  segala  kegiatan  pelayanan  yang dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai  upaya pemenuhan kebutuhan pengguna jasa
Pendapat  yang  berbeda  dikemukakan  oleh  Kotler,  (2001  :348). Pelayanan  publik  adalah  setiap  tindakan  atau  kegiatan  yang  dapat ditawarkan  oleh  satu  pihak  kepada  pihak  lain  yang  pada  dasarnya  tidak berwujud  dan  tidak  mengakibatkan  kepemilikan  apapun.  Dengan  demikian pelayanan  publik  merupakan  segala  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  dasar  sesuai  dengan  hak  -hak  dasar  setiap  warga  negara  dan penduduk  atas  suatu  barang,  dan  jasa  yang  disediakan  oleh  penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik ”.

## Manajemen Pelayanan Publik
Menurut  Abdul  Wahab,  (2003  :  31-32)  bahwa  manajemen  pelayanan publik dalam lingkup manajemen mencakup beberapa  hal : (a) keseluruhan proses  manajemen  mulai  dari  perencanaan,  (b)  keseluruhan  fungsi manajemen  termasuk  koordinasi,  pengambilan  keputusan,  wawasan,  (c)
proses  dan  perumusan  kebijaksanaan,  dan  (d)  menyelesaikan  pekerjaan untuk orang lain, sehingga orang lain puas akan hasil pekerjaannya.
Sehubungan  dengan  pelayanan  publik  maka  faktor-faktor  yang  perlu diperhatian adalah dalam memanajemen pelayanan, antara lain  :
1. Dalam  waktu  secepat-cepatnya  mengambil  langkah-langkah  perbaikan mutu  pelayanan  masyarakat  pada  masing-masing  unit  kerja/kantor pelayanan termasuk BUMN / BUMD.
2. Menerbitkan  pedoman pelayanan  yang  antara lain  memuat  persyaratan, prosedur, biaya/tarif pelayanan dan batas waktu penyelesaian pelayanan, baik  dalam  bentuk  buku  panduan/  pengumuman  atau  melalui  media informasi lainnya;
3. Menempatkan  petugas  yang  bertanggungjawab  melakukan  pengecekan kelengkapan  persyaratan  permohonan  untuk  kepastian  mengenai diterima atau ditolaknya berkas permohonan tersebut pada saat itu juga;
4. Menjelaskan  permohonan  pelayanan  sesuai  dengan  batas  waktu  yang ditetapkan  dan  apabila  batas  waktu  yang  telah  ditetapkan  terlampaui maka permohonan tersebut berarti disetujui;
5. Melarang atau menghapus biaya tambahan yang dititipkan pihak lain dan meniadakan  segala  bentuk  pungutan  liar.  Diluar  biaya  jasa  pelayanan yang telah ditetapkan;
6. Melakukan  penelitian  secara  berkala  untuk  mengatahui  kepuasan pelanggan/ masyarakat dan hasilnya perlu dievaluasi
7. Menata  system  dan  prosedur  pelayanan  secara  berkesinambungan dinamika masyarakat
8. Sedapat mungkin menerapkan pola pelayanan secara terpadu (satu atap atau satu pintu) bagi unit - unit kerja kantor pelayanan yang terkait dalam proses atau menghasilkan suatu produk pelayanan;
9. Pemerintah  membuka  kesempatan  yang  seluas-luasnya  kepada masyarakat  baik  langsung  mauppun  melalui  media  masa  untuk menyampaikan  saran  dan  pengaduan  mengenai  pelayanan  yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat. (Islamy,  2003  :
82)

## Standar Operasional Prosedur (SOP)
Undang-undang  Nomor.  25  Tahun  2009,  mewajibkan  kepada  para penyelenggara  pelayanan  untuk  menyusun  dan  menetapkan  standar pelayanan.  Dalam  Pasal  21  UU  ini  dijelaskan  bahwa  komponen  standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: (1) dasar hukum; (2) persyaratan; (3)  sistem,  mekanisme,  dan  prosedur;  (4)  jangka  waktu  penyelesaian;  (5) biaya/tarif; (6) produk pelayanan; (7) sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; (8)  kompetensi  pelaksana;  (9)  pengawasan  internal;  (10)  penanganan pengaduan,  saran,  dan  masukan;  (11)  jumlah  pelaksana;  (12)  jaminan pelayanan  yang  memberikan  kepastian  pelayanan  dilaksanakan  sesuai dengan  standar  pelayanan;  (13)  jaminan  keamanan  dan  keselamatan
pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan; dan (14) evaluasi kinerja pelaksana.
Mengkomunikasikan  Memberikan  Pemahaman  Pada  Wajib  Pajak  Atas Berlakunya  Implementasi    Pemberian  Keringanan  Pokok  Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB)  Dan  Pembebasan  Pokok  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kedua Dan Seterusnya Yang Berasal dari Luar Provinsi Kalimantan Timur Di Samarinda.
Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan pemberian keringanan pokok  pajak  kendaraan  bermotor  (PKB)  dan  pembebasan  pokok  bea  balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) kedua dan seterusnya yang berasal dari luar  Provinsi  Kalimantan  Timur.  maka  pihak  penyelenggara  telah mengkomunikasikan  melalui  sosialisasi,  baik  yang  dilakukan  pertemuan, penyebaran  informasi  melalui  media  cetak,  internet,  famlet,  maupun pemasangan  baleho  diberbagai  tempat.  Diharapkan  melalui  sosialisasi tersebut, agar para pemilik kendaraan dari luar daerah dapat memahami isi kebijakan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik kendaraan bermotor dari luar  daerah,  ternyata  komunikasi  yang  dilakukan  oleh pihak penyelenggara ternyata  dipahami  beragam,  meski  demikian  dari  sebagian  besar  pemilik kendaraan  dari  luar  daerah  telah  memahami  kontek  dan  konten  atas kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Dari tindakan  yang  dilakukan  untuk  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat, maka pihak penyelenggara telah melakukan beberapa kegiatan, antara  lain  melalui  pertemuan  dengan  staf  pelaksana  sebanyak  6  kali, kemudian melalui media cetak lokal sebanyak 10 kali, melalui media televisi selama 30 hari. Disamping itu menyebarkan famlet kepada para pengunjung atau  dengan  orang  yang  melakukan  registrasi  kendaraannya.  Tindakan lainnya  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  pemasangan  baleho  ditempat- tempat yang dianggap strategis.
Fakta  menunjukkan  tentang  sosialisasi  kebijakan  yang  dilakukan melalui  berbagai  media  telah  memberikan  pemahaman  terhadap  pemilik kendaraan  bermotor  dari  luar  daerah.  Bahkan  ada  yang  mengapresiasi langsung  pada  pihak  penyelenggara.  Meski  demikian  ada  pula  yang  tidak tergerak  hatinya  untuk  memanfaatkan  kesempatan  atas  keringanan  pajak yang diberikan, meskipun para pemilik kendaraan mengerti dan memahami atas kebijakan tersebut. Kurangnya respon subjek pajak terhadap kebijakan tersebut,  disebabkan  oleh  fleksibelnya  isi  kebijakan  dan  lemahnya  sanksi yang diberikan.
Dari  hasil  observasi  di  objek  penelitian  menunjukkan  bahwa keragaman  sikap  pemilik  kendaraan  bermotor  luar  daerah,  karena  kurang tegasnya  aturan  terhadap  kendaraan  luar  daerah  yang  beroperasi  di Samarinda,  sehingga  cukup  beralasan  jika  subjek  pajak  mengabaikan kebijakan  tersebut.  Terkecuali  kebijakan  tersebut  telah  memberikan ketegasan  dan  sekaligus  sanksinya  maka  subjek  pajak  akan  melakukan
tindakan.  Jika  tidak  maka  sampai  kapanpun  sulit  ditertipkan    karena  tanpa melapor  dan  mengalihkan  pajak  kendaraannya,  masih  dapat  dioperasikan tanpa  menghadapi  kendala  apapun.  Jika  demikian  maka  yang  diuntungkan adalah  pemerintah  daerah  asal  kendaraan  karena  pajaknya  harus  dibayar pada  daerah  asal  kendaraan,  sementara  Samarinda    yang  menyediakan sarana  jalan  justru tidak  meningkati  pajaknya.  Padahal  kalau dilihat  jumlah kendaraan  dari  luar  daerah  jumlahnya  cukup  besar  yaitu  1.116  unit, sedangkan  yang  mengurus  pajaknya  di  Samarinda  sebanyak  140  unit, Bahkan  secara  administratif  tercatat  929  unit  kendaraan  yang  tidak melakukaan  registrasi  pajaknya  kepada  UPT  Dinas  Pendapatan  Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
Mekanisme Pengurusan Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan  Pembebasan  Pokok  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  Kedua Dan  Seterusnya  Yang  Berasal  Dari  Luar  Provinsi  Kalimantan  Timur  Di Samarinda.
Sehubungan  dengan  pelaksanaan  pemberian  keringanan  pokok  pajak kendaraan  bermotor  (PKB)  dan  pembebasan  pokok  bea  balik  nama kendaraan bermotor (BBNKB) kedua dan seterusnya yang berasal dari luar daerah  (Non  KT)  diperlukan  adanya  mekanisme  yang  jelas,  sehingga  tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda, baik dengan staf pelaksana maupun dengan pemilik kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah.
Secara  normatif  mekanisme  pengurusanpemberian  keringanan  pokok pajak  kendaraan  bermotor  dan  pembebasan  pokok    bea  balik  nama kendaraan  bermotor  dari  luar  daerah  (Non  KT)  telah  ditetapkan.  Tetapi kalau  dilihat  dari  segi  tahapan-tahapan  sebagaimana  yang  diatur  dalam kebijakan  tersebut  terindikasi  panjang dan  tentunya  kurang  mencerminkan prinsip-prinsip pelayanan publik, yaitu menampakkan adanya kesederhanaan, transfaransi, kepastian/ketepatan waktu, efektif dan efisien.
Tetapi  jika  dicermati  mekanisme  pelayanan  yang  dinilai  panjang  jalur birokrasinya,  ternyata  tidak  menunjukkan  adanya    indikasi  lambatnya pelayanan dan  dapat diselesaikan sesuai standar pelayanan dan para pemilik kendaraan  ketika  her  registrasi  kendaraannya  tidak  dihadapkan pengorbanan  yang  tinggi,  baik  waktu,  tenaga,  maupun  biaya.  Sebab  secara aplikatif layanan pajak dilakukan dengan pola pelayanan terpadu dan subjek pajak  cukup  menyampaikan  berkas  kendaraan  pada  staf  pelaksana, kemudian  berkas  diterima  selanjutnya  diproses.  Subjek  pajak  cukup menunggu di tempat yang disediakan. Setelah diproses dan dianggap selesai maka  register  pajak kendaraan  diserahkan  pada  pemiliknya.    Dalam  proses bisa saja terjadi kelambanan, tetapi itu sifatnya temporer karena banyaknya wajib  pajak  secara  kebersamaan  yang  mengurus  pajak  tahunan,  sehingga perlu waktu tunggu agak lama.
Sehubungan dengan pelayanan/pengurusan pajak kendaraan bermotor, pihak  pelaksana  sudah  mengantisipai  hal  tersebut,  karena  dihadapkan kurangnya  staf  pelaksana  yang  tidak  sebanding  dengan  pemohon  maka  hal
tersebut bisa saja terjadi, tetapi upaya untuk memberikan layanan yang cepat dan memuaskan sudah menjadi komitmen staf pelaksana. Secara prosedural mengenai mekanisme pelayanan pajak kendaraan bermotor dari luar daerah di  UPT  Dinas  Pendapatan  Daerah  provinsi  Kalimantan  Timur  di  Samarinda sudah dilaksanakan dengan baik.

## Kualitas Dan kuantitas Implementator Kebijakan
Sehubungan  dengan  pelaksanaan  kebijakan  tentang  pemberian keringanan  pada  kendaraan  dari  luar  daerah,    tentunya  tidak  terlapas  dari kualitas dan kuantitas staf pelaksana. Fakta menunjukkan bahwa keberadaan staf pelaksana UPT. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, di ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitas kurang memenuhi kualifikasi  yang  diharapkan.  Jika  ditinjau  dari  luasnya  objek  pajak  justru tidak sebanding.  Dari 28 orang staf pelaksana masih terdapat 12 orang yang berpendidikan  menengah  kebawah,  demikian  halnya  dengan  keterampilan dan  keahlian  yang  dimiliki  tidak  semua  staf  pelaksana  memiliki  legalitas pelatihan  sesuai  bidang  kerjanya.  Sementara  pertumbuhan  otomotif  di Samarinda  terus  meningkat  dan  tidak  sebanding  lurus  dengan  jumlah  staf pelaksana  di  UPT  Dinas  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  di Samarinda.  Kondisi  demikian  tentunya  dapat    menghambat  efektivitas pelaksanaan  kebijakan  pemberian  keringanan  pokok  pajak  kendaraan bermotor dan pembebasan pokok bea balik nama kendaraan bermotor kedua dan  seterusnya  dari  luar  daerah  (Non  KT).  Atas  dasar    fakta-fakta  yang terjadi  di  objek  penelitian  menunjukkan  penelitian  yang  dilakukan  penulis ada  kesaman  yang  dilakukan  Mustopadidjaja  (2006)  faktor  manusia merupakan  determinan  penting  untuk  menunjang  pelaksanaan  kebijakan, karena  itu  harus  disediakan  sesuai  kualifikasi  yang  diharapkan.  Ini  berarti kelacaran  tugas  staf  pelaksana  dalam  mengimplementasikan  kebijakan, faktor  manusia  perlu  dipersiapkan  sesuai  kualifikasi  yang  diharapkan,  baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

## Intensifikasi Imlementator Kebijakan Dalam Memungut Pajak
Intensifikasi  staf  pelaksana  kebijakan  merupakan  determinan  penting untuk meningkatkan hasil yang dicapai, terutama terkait dengan pelaksanaan pemberian  keringanan  pokok  pajak  kendaraan  bermotor  (PKB)  dan pembebasan pokok bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) kedua dan seterusnya  yang  berasal  dari  luar  daerah  (Non  KT).  Untuk  maksud  tesebut tentunya dipersiapkan staf pelaksana yang memiliki dedikasi, ethos kerja dan komitmen  yang  tinggi.  Disamping  itu  juga  perlu  dipersiapkan    sarana operasional yang memadai dan juga biaya operasional yang cukup.
Kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan Timur  dianggap  kurang  tegas  dan  masih  terkesan  kurang  memberikan  efek jeras  (soft  terapi)  kepada  pemilik  kendaraan  bermotor  dari  luar  daerah. Sehingga  daerah  (Samarinda  kurang  diuntungkan).  Padahal  kemudahan akses telah diberikan tetapi respon subjek pajak juga masih kurang tergerak
hatinya, karena tidak ada ketegasan dalam memperlakukan kebijakan. Tidak adanya  batas  waktu  yang  diwajibkan  pada  pemilik  kendaraan  untuk mengalihkan  kendaraanya  ke  daerah  dimana  ia  tinggal/berdomisili.  Karena selama  ini  tidak  ada  kendala  yang  berarti    terhadap  kendaraan  yang dioperasikan  di  Samarinda,  maka  pengalihan/mutasi  kendaraan  kurang diprioritaskan.  Bahkan  laporan  pada  instansi  yang  berwenang  yang seharusnya  3  (tiga)  bulan  sekali  dilakukan,  justru  diabaikan.  Hal  tersebut sebagai  akibat  kurangnya  pengawasan  secara  langsung  (razia)  pada  wajib pajak.
Dengan  demikian  hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis  terdapat kesamaan  yang  dilakukan  oleh  Asmaransyah,(2011)  bahwa  faktor  manusia merupakan  determinan  penting  untuk  menunjang  pelaksanaan  kebijakan, karena itu harus dipersiapkan sesuai kualifikasi yang diharapkan, baik secara kuantitas  maupun  kualitas.  Hanya  saja  pihak  penyelenggara  kurang mempersiapkan  sesuai  kualifikasi  yang  dibutuhkan  sehingga  berimplikasi terhadap  pada  kurang  optimalnya  pelaksanaan  kebijakan    yang  berujung pada hasil yang dicapai kurang optimal.

## Koordinasi antar Staf Pelaksana Terkait
Koordinasi antar petugas pelaksana merupakan salah satu faktor yang menentukan  agar  dapat  terciptanya  hubungan  kerja  yang  harmonis. Koordinasi  antar  staf  pelaksana  terus  dilakukan  sebab  koordinasi  sangat dibutuhkan  dan  sekaligus  sebagai  partisipasi  dalam  meningkatkan  pajak kendaraan bermotor.
Fakta  menunjukkan  bahwa  koordinasi  yang  dibangun  oleh  staf pelaksana,  baik  secara  internal  maupun  eksternal  sudah  harmonis.  Dengan koordinasi antar staf pelaksana UPT. Dispenda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda,  pengurusan  pajak kendaraan  bermotor  dapat  diselesaikan  lebih efektif.
Berdasarkan  hasil  observasi  di  objek  penelitian  menunjukkan  bahwa secara  aplikatif  koordinasi  antar  staf  pelaksana  bahkan  secara  vertikal termasuk  efektif.  Terindikasi  oleh hubungan  dan  kerjasama  yang  dilakukan dengan  unsur  pelaksana  dan  kepala  UPT  Dispenda  Provinsi  Kalimantan Timur di Samarinda sudah berjalan efektif.

## Pengawasan Terhadap Pemilik Kendaraan Bermotor Luar Daerah
Sehubungan  dengan  pelaksanaan  kebijakan  pemberian  keringanan pokok  pajak  kendaraan  bermotor  (PKB)  dan  pembebasan  pokok  bea  balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) kedua dan seterusnya yang berasal dari luar daerah (Non KT) tentunya tidak dapat terlepas dari faktor pengawasan. Dalam  hal  pengawasan  penting  untuk  memastikan,  apakah  pungutan  pajak sudah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, atau sesuai rencana kerja. Pentingnya pengawasan agar pungutan pajak tidak menyimpang dari aturan, dan lebih efektif.
Dari  hasil  observasi  diobjek  penelitian  menunjukkan  bahwa pengawasan  yang  dilakukan  staf  pelaksana    kurang  efektif.  Meski  demikian tindakan  yang  dilakukan  menunjukkan  indikasi  cukup  baik.  Kurang efektifnya  pengawasan  yang  dilakukan  staf  pelaksana  selain  kurangnya tenaga pengawas dan juga kecilnya biaya operasional sehingga tidak semua objek  pajak  dapat  dimonitoring/terawasi.  Disamping  kesadaran  dan kepatuhan  subjek  pajak  ikut  menentukan  kurang  efektifnya  pengawasan. Data  base  kendaraan  kurang  terekam  secara  keseluruhan  maka  staf pengawas mengalami kesulitan.

## Faktor-faktor  yang  Mendukung
Sehubungan  dengan  implementasi  kebijakan  pemberian  keringanan pajak  kendaraan  bermotor,  tidak  terlepas  dari  faktor  yang  mendukung, antara  lain  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah,  Undang-undang  Nomor  28  tahun  2010  tantang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  91  Tahun  2010  tentang penyelenggaraan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan  Bermotor,  Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Timur  Nomor  08 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pungutan Pajak dan Retribusi Daerah di wilayah Provinsi  Kalimantan Timur, Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2016, tentang pemberian keringanan pokok pajak kendaraan bermotor dan pembebasan  pokok  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  kedua  dan seterusnya  yang  berasal  dari  luar  provinsi  kalimantan  timur  (Non  KT),  dan Kuatnya  komitmen  Kepala  UPT  Dinas  Pendapatan  Daerah  provinsi kalimantan  timur  di  samarinda  dan  pimpinan  vertikal  pemerintah  Provinsi Kalimantan Timur untuk  meningkatkan pengutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang beroperasi di Samarinda, serta Kondusifnya  lingkungan  kerja  UPT  Dinas  Pendapatan  Daerah  Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

## Faktor-faktor yang Menghambat
Adapun faktor yang menghambat implementasi pemberian keringanan pokok  pajak  kendaraan  bermotor  (PKB)    dan  pembebasan  pokok  bea  balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) kedua dan seterusnya yang berasal dari luar  daerah  (Non  KT)  antara  lain  kurang  memadainya  staf  pelaksana,  baik secara  kuantitas  maupun  kualitas  terutama  tenaga  pengawas,  terbatasnya biaya  operasional  yang  tidak  sebanding  dengan  luasnya  objek  pajak kendaraan  bermotor,  fleksibel  kebijakan  yang  diberlakukan  telah  membuat para  pemilik  kendaraan  dari  luar  daerah  kurang  tergerak  hatinya  untuk memindahkan/memutasi kendaraanya ke Samarinda, lemahnya pengawasan dan  sanksi  oleh  petugas  pelaksana  di  lapangan  terhadap  wajib  pajak  dan rendahnya kepatuhan dan kesadaran pemilik kendaraan bermotor dari luar daerah  untuk  melapor  dan  atau  memindahkan  atas  kendaraan  yang dimilikinya ke tempat tinggal yang bersangkutan saat ini.

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  dikemukakan  diatas  maka penulis menarik  beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.  Kebijakan pemberian keringanan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) dan  pembebasan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  (BBNKB)  kedua dan  seterusnya  yang  berasal  dari  luar  daerah  (Non  KT)  di  Samarinda secara  implementatif  kurang  optimal.  Terindikasi  oleh  sub  fokus penelitian    yang  ditetapkan,  tidak  semuanya  dapat  dilaksanakan  secara efektif. Karena kurang didukung dengan staf pelaksana sesuai kualifikasi yang  dibutuhkan,  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas.  Disamping  itu lemahnya  pengawasan  terhadap  objek  pajak,  karena  terbatasnya  staf pengawas,  den    lemahnya  pengawasan  sehingga  secara  akumulatif pelaksanaan  kebijakan tersebut  kurang  efektif.    Untuk  mengetahui  lebih jelas  mengenai  fenomena  yang  berkenaan  dengan  kebijakan  tersebut secara substantive dapat dijelaskan sebagai berikut :
a.  Ditinjau dari aspek pemahaman pemilik kendaraan bermotor dari luar daerah  atas  berlakunya  kebijakan  yang  memberikan  keringanan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pembebasan pokok bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) kedua dan seterusnya yang berasal  dari  luar  daerah  (Non  KT)  secara  aplikatif  yang dikomunikasikan  melalui  berbagai  media,    mampu  memberikan informasi  terhadap sebagian besar pemilik kendaraan bermotor dari luar daerah (Non KT) yang ada di Samarinda.
b.    Kebijakan  pemberian  keringanan  pokok    pajak  kendaraan  bermotor dan  penghapusan  pokok  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor, meskipun secara normatif mekanisme pengurusan keringanan pokok PKB  dan  pembebasan  pokok  BBNKB    memperlihatkan  panjangnya jalur  birokrasi,  tetapi  diimbangi  dengan  pola  pelayanan  secara terpadu,  maka  pungurusan  keringanan  pokok  PKB  dan  pembebasan pokok  BBNKB    dapat  diselesaikan  sesuai  standar  pelayanan  yang ditetapkan
c. Dari  aspek  kualitas  dan  kuantitas  staf  pelaksana  yang  disediakan penyelenggara kurang menunjang pelaksanaan pemberian keringanan pajak  kendaraan  bermotor  dan  pem-bebasan  bea  balik  nama kendaraan  bermotor  luar  daerah,  Kurangnya  staf  pelaksana  yang kompeten, maka secara aplikatif pengurusan keringanan pajak kurang optimal.
d. Dari  aspek  intensifikasi  staf  pelaksana  dalam  menarik  pajak kendaraan  bermotor,  meskipun  telah  dilakukan  melalui  pemberian keringanan  pokok  pajak  dan  kemudahan  akses,  ternyata  kurang mendapat  resposibilitas  (daya  tanggap)  oleh  pemilik  kendaraan  dari luar  daerah.  Terindiksi  oleh  banyaknya  kendaraan  dari  luar  daerah yang  tidak  memanfaatkan  kesempatan  terhadap  keringanan  pajak yang diberikan.
e. Dalam  hal  koordinasi  antar  staf  pelaksana  seiring  dengan implementasi  kebijakan  pemberian  keringanan  pokok  PKB  dan pembebasan  pokok  BBNKB  yang  berasal  dari  luar  daerah  (Non  KT) terindikasi    efektif.  Hal  tersebut  dapat  diketahui  dari  hubungan kerjasama  antar  staf  pelaksana  (horizontal)  dan  terhadap  pimpinan (vertikal) berjalan harmonis. Komunikiasi dua arah selalu  dilakukan, dan  satu  sama  lain  saling  tukar  informasi  untuk  menyelaraskan kegiatan  yang  berkenaan  dengan  pemberian  keringanan  pokok  PKB dan pembebasan pokok bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) kedua  dan  seterusnya  yang  berasal  dari  luar  daerah  Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
f. Dalam  hal  pengawasan  terhadap  pemilik  kendaraan  bermotor  dari luar  daerah,  secara  aplikatif  kurang  efektif.    Hal  tersebut  dapat dikatahui dari kurangnya frekuensi pengawasan terhadap objek pajak sehingga tidak semua kendaraan dari luar daerah yang beroperasi di Samarinda dapat terdeksi/terpantau.
2.      Faktor-faktor  yang  mendukung  implementasi  kebijakan  pemberian keringanan  pokok  PKB  dan  pembebasan  pokok  BBNKB    ke  dua  dan seterusnya yang berasal dari luar daerah (Non KT) adalah UU Nomor 28 tahun 2010 tantang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP No. 91 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pungutan PKB dan BBNKB, Pergub Kaltim No.  08  Tahun  2014  tentang  penyelenggaraan  pungutan  Pajak  dan Retribusi  Daerah  di  wilayah  Provinsi    Kalimantan  Timur,  Pergub  No.16 Tahun  2016,  tentang  pemberian  keringanan  pokok  pajak  kendaraan bermotor  dan  pembebasan  pokok  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor kedua  yang    berasal  dari  luar  daerah  (Non  KT).  Sedangkan  faktor  yang menghambat  adalah  kurangnya    tenaga  pengawas  dan  kecilnya  biaya operasional.  Disamping  kesadaran  dan  kepatuhan  subjek  pajak  dan lemahnya  pengawasan  serta  kurang  tegasnya  kebijakan  maka pelaksanaan  pemberian  keringanan  pokok  pajak  kendaraan  bermotor dan  pembebasan pokok  bea  balik nama  kendaraan  bermotor  kedua  dan seterusnya  berasal  dari  luar  Provinsi  Kalimantan  Timur  di  Samarinda dianggap kurang efektif.

## Saran-saran
Dari  beberapa  kesimpulan  di  atas,  penulis  akan  mencoba  untuk memberikan saran-saran sebagai berikut :
1. Perlu  menambah  staf  pelaksana  yang  kompeten  sesuai  kualifikasi yang  dibutuhkan  dengan  cara  mengajukan  usulan  yang  disampaikan rencana kerja yang dibuat pada tahun anggaran
2. Perlu tindakan yang harus dilakukan adalah selain menambah tenaga pengawas  dan  juga  meningkatkan  frekuensi  pengawasan  ke  objek pajak.
3. Perlu  menambah  anggaran  operasional,  dan  hal  tersebut  dapat dilakukan melalui usulan yang dibuat dalam tahun anggaran.
4. Perlu  dievaluasi  secara  substantif  sehingga  kontribusinya  terhadap pendapatan daerah asli Provinsi Kalimantan Timur lebih jelas
5. Memberikan  kesempatan  kepada  pegawai  untuk  melanjutkan pendidikan formal setingkat lebih tinggi dan memberikan kesempatan untuk  mengikuti  berbagai  jenis  pelatihan  sesuai  bidang kerjanya/tugasnya.

## Daftar Pustaka
Anonimous,  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak  dan Retribusi Daerah . Indonesia. Jakart
______, Kepmenpan Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan Umum, Indonesia. Jakarta.
______,Peraturan  Pemerintah  Nomor  91  Tahun  2010  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
______, Peraturn Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan  pungutan  pajak  dan  ritribusi  Daerah  di  wilayah Provinsi  Kalimantan Timur.
______,  Peraturan  Gubernur  Nomor  16  Tahun  2016,  tentang  pemberian keringanan  pokok  pajak  kendaraan  bermotor  dan  pembebasan  pokok bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  kedua  dan  sSeterusnya  yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan Timur (Non KT)
Abdul  Wahab,  Solichin.  2002. Pengantar  Analisis  Kebijaksanaan  Negara . Rineka Cipta: Jakarta.
______.  2003. Kebijaksanaan  Pembangunan  Pedesaan  di  Negara-negara Berkembang;  Skala  Permasalahan  dan  Hakekatnya .  Dalam  Buku “Kebijakan Publik dan Pembangunan”. IKIP: Malang
. 2004, Analisis Kebijaksanaan Negara , Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara , Edisi Kedua. Bumi Aksara: Jakarta.
______. 2005. Analisis Kebijaksanaan Publik, Teori dan Aplikasinya , Cetakan II, Danar Wijaya. Brawijaya University Press: Malang.
Gaspersz, Vincent. 2002. Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa . Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
Islamy M, Irfan. 2002. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara . Bumi Aksara: Jakarta.
______.  2003. Agenda  Kebijakan  Reformasi  Administrasi  Negara.  Pidato Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar dalam  Ilmu  Kebijakan  Publik  pada Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang Kotler,  Philip.  2001. Marketing  Manajemen,  Analysis,  Planning,
Implementation  and  Control, alih  bahasa  Hendra  Tegus  dan  Ronny A.Rusli,1997  New  Jersey:  A  Paramount  Communications  Company Englewood Cliffs..
Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sector Public . Unit Terbit dan Percetakan Akademik Manajemen Perusahaan YKPN: Yogyakarta.
Moenir,  H.  A.  S.  2002. Manajemen  Pelayanan  Umum  di  Indonesia ,  Cetakan Pertama. Bumi Aksara: Jakarta.