## ANALISIS PEMBAYARAN KLAIM PT. JAMSOSTEK (PERSERO) PADA KARYAWAN BANK LAMPUNG DI BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
TAMI RUSLI
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRACT
National  development  has  evolved  over  the  employment  opportunities  for  the  people  of Indonesia,  so  as  to  obtain  income  to  meet  the  needs  of  workers  and  their  families  live. However,  the  ability  to  work  and  earn  the  opportunities  and  diminished  or  lost  due  to  a variety of risk experienced workforce. Implementation of the Payment Claim made  by PT. Social Security (Persero) Bank Employees Lampung To Happen When Evenemen In carrying out the payment of claims of PT. Social Security. Implementation completed in accordance with claim payments evenemen happened by 4 (four) social security programs such labor. Factors supporting the implementation of the payment of social security claims in PT. Social Security (Persero) in Lampung Bank employees are: the Law No. 3  of 1992, Act No. 13 of 2003 and Government Regulation No. 14 of 1992.

## Keyword: payment, claims, evenemen

## I.PENDAHULUAN
Pembangunan nasional yang berkembang  selama  ini  telah  memperluas kesempatan  kerja  bagi  rakyat  Indonesia, sehingga  memperoleh  penghasilan  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  tenaga  kerja dan  keluarganya.  Namun  kemampuan kerja dan peluang mendapatkan penghasilan  tersebut  dan  berkurang  atau hilang karena berbagai resiko yang dialami tenaga  kerja  seperti  kecelakaan  kerja, cacat, sakit, hari tua dan meninggal dunia. Oleh  karenanya  untuk  menanggulangi resiko  tersebut,  pemerintah  mengeluarkan Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Hal- hal  yang  diatur  di  dalam  undang-undang tersebut  antara  lain  mengenai  pemberian
jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan  hari tua,  jaminan  kematian,  dan  jaminan pemeliharaan kesehatan.
Jaminan kecelakaan kerja diberikan kepada  tenaga  kerja  peserta  Program Jamsostek  yang  mengalami  kecelakaan kerja  pada  saat  menjalankan  pekerjaanya. Sehingga  dengan  adanya  jaminan kecelakaan  kerja  dapat  membantu menanggulangi  hilangnya  sebagian  atau seluruh  penghasilan  tenaga  kerja  yang diakibatkan  oleh  cacat  atau  kematian akibat  kecelakaan  kerja.  Selain  itu  dapat meringankan  biaya  pengobatan  yang timbul  akibat  kecelakaan  kerja  yang terjadi, karena biaya tersebut telah menjadi tanggungan  pihak  PT.  Jamsostek.  Pada akhirnya hal tersebut juga menguntungkan
.............................................
ANALISIS PEMBAYARAN KLAIM PT. JAMSOSTEK (PERSERO) PADA KARYAWAN BANK LAMPUNG DI BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

## TAMI RUSLI
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRACT
National  development  has  evolved  over  the  employment  opportunities  for  the  people  of Indonesia,  so  as  to  obtain  income  to  meet  the  needs  of  workers  and  their  families  live. However,  the  ability  to  work  and  earn  the  opportunities  and  diminished  or  lost  due  to  a variety of risk experienced workforce. Implementation of the Payment Claim made  by PT. Social Security (Persero) Bank Employees Lampung To Happen When Evenemen In carrying out the payment of claims of PT. Social Security. Implementation completed in accordance with claim payments evenemen happened by 4 (four) social security programs such labor. Factors supporting the implementation of the payment of social security claims in PT. Social Security (Persero) in Lampung Bank employees are: the Law No. 3  of 1992, Act No. 13 of 2003 and Government Regulation No. 14 of 1992.

## Keyword: payment, claims, evenemen

## I.PENDAHULUAN
Pembangunan nasional yang berkembang  selama  ini  telah  memperluas kesempatan  kerja  bagi  rakyat  Indonesia, sehingga  memperoleh  penghasilan  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  tenaga  kerja dan  keluarganya.  Namun  kemampuan kerja dan peluang mendapatkan penghasilan  tersebut  dan  berkurang  atau hilang karena berbagai resiko yang dialami tenaga  kerja  seperti  kecelakaan  kerja, cacat, sakit, hari tua dan meninggal dunia. Oleh  karenanya  untuk  menanggulangi resiko  tersebut,  pemerintah  mengeluarkan Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Hal- hal  yang  diatur  di  dalam  undang-undang tersebut  antara  lain  mengenai  pemberian
jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan  hari tua,  jaminan  kematian,  dan  jaminan pemeliharaan kesehatan.
Jaminan kecelakaan kerja diberikan kepada  tenaga  kerja  peserta  Program Jamsostek  yang  mengalami  kecelakaan kerja  pada  saat  menjalankan  pekerjaanya. Sehingga  dengan  adanya  jaminan kecelakaan  kerja  dapat  membantu menanggulangi  hilangnya  sebagian  atau seluruh  penghasilan  tenaga  kerja  yang diakibatkan  oleh  cacat  atau  kematian akibat  kecelakaan  kerja.  Selain  itu  dapat meringankan  biaya  pengobatan  yang timbul  akibat  kecelakaan  kerja  yang terjadi, karena biaya tersebut telah menjadi tanggungan  pihak  PT.  Jamsostek.  Pada akhirnya hal tersebut juga menguntungkan
pihak  pengusaha/perusahaan  karena  tidak perlu  mengeluarkan  anggaran  khusus  jika terjadi kecelakaan kerja pada tenaga kerja.
Jaminan  hari  tua  diberikan  dengan dasar  pertimbangan  bahwa  usia  setiap manusia  pasti  akan  bertambah  yang  pada akhirnya  menjadi  tua,  sehingga  dapat mengakibatkan  terputusnya  upah  karena tidak  lagi  mampu  bekerja.  Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan  kerisauan  bagi  tenaga  kerja dan  mempengaruhi  ketenangan  kerja sewaktu  mereka  masih  bekerja,  terutama bagi  mereka  yang  berpenghasilan  rendah. Jaminan  hari  tua  memberikan  kepastian penerimaan  penghasilan  yang  dibayarkan sekaligus  atau  berkala  pada  saat  tenaga kerja  mencapai  usia  55  (lima  puluh  lima) tahun,  cacat  total  tetap  setelah  ditetapkan oleh  dokter  atau  memenuhi  kriteria tertentu  yang  diatur  didalam  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1992  tentang Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja.  Program jaminan  hari  tua  dapat  meningkatkan produktivitas  kerja  tenaga  kerja  karena, masa  depan  mereka  telah  terjamin tentunya  juga  menguntungkan  pihak pengusaha/perusahaan.
Jaminan kematian diberikan dengan pertimbangan bahwa, tenaga kerja yang  meninggal  dunia  bukan  akibat kecelakaan  kerja  akan  mengakibatkan terputusnya  penghasilan  dan  sangat berpengaruh  pada  kehidupan  sosial ekonomi bagi keluarga  yang ditinggalkan. Oleh  karena  itu,  diperlukan  jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga  baik  dalam  bentuk  biaya pemakaman  maupun  santunan  berupa uang.  Program  jaminan  kematian  juga sangat menguntungkan pihak pengusaha/perusahaan jika tenaga kerjanya meninggal  dunia  tidak  perlu  membiayai
seluruh  biaya  pemakaman,  tetapi  cukup dengan santunan sukarela saja.
Jaminan  pemeliharaan  kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas  tenaga  kerja  sehingga  dapat melaksanakan  tugas  dengan  sebaik- baiknya  dan  merupakan  upaya  kesehatan di  bidang  penyembuhan (kuratif). Upaya penyembuhan  memerlukan  dana  yang tidak  sedikit  dan  memberatkan  jika dibebankan  pada  perorangan,  maka  sudah selayaknya  dilakukan  penanggulangan kemampuan  masyarakat  melalui  Program Jamsostek. Jaminan pemeliharaan mencakup  pemeliharaan  kesehatan  tenaga kerja,  istri  atau  suami,  dan  tiga  orang anaknya.  Program  jaminan  pemeliharaan kesehatan dapat meringankan beban biaya yang harus ditanggung tenaga kerja dalam hal  pemeliharaan  kesehatan  diri  dan keluarganya,  karena  hal  tersebut  telah menjadi  tanggung  jawab  pihak  PT. Jamsostek  (Persero).  Dilain  pihak, pengusaha/perusahaan juga dapat menghemat  pengeluaran  dalam  hal pemeliharaan  kesehatan  tenaga  kerjanya, karena  telah  menjadi  tanggungan  PT. Jamsostek  (Persero)  melalui  iuran  yang telah dibayarkan.
Program  jaminan  tenaga  kerja merupakan  program  asuransi  wajib (compulsory insurance), karena berlakunya
program Jamsostek berdasarkan  pada  undang-undang,  bukan berdasarkan perjanjian.
Pihak penyelenggara  Program  Jamsostek  adalah pemerintah  yang  didelegasikan  kepada Badan Usaha Milik Negara (PT. Jamsostek (Persero).  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  2 Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun 1993  tentang  Penyelenggara  Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyatakan, bahwa  Program  Jamsostek  wajib  diikuti
setiap  perusahaan  (BUMN, Joint Venture , Penanaman  Modal  Asing),  Yayasan, Koperasi,  Perusahaan  perorangan  yang memperkerjakan tenagakerja paling sedikit 10 (sepuluh) orang atau membayar seluruh upah  paling  sedikit  Rp.  1.000.000,-  (satu juta  rupiah)    atau  lebih  perbulan.  Tenaga kerja  yang  didaftarkan  menjadi  peserta Program  Jamsostek  meliputi  karyawan tetap,  karyawan  kontrak,  dan  pekerja harian lepas.
Agar  Program  Jamsostek  dapat berjalan  dengan  merata  dan  manfaatnya dapat  dinikmati  secara  luas,  maka keikutsertaan  pengusaha  dan  tenaga  kerja dalam  Program  Jamsostek  diharapkan dapat  ditingkatkan  secara  bertahap  sesua dengan kemampun teknis, administrasi dan operasional  baik  dari  PT.  Jamsostek (Persero)  maupun  pihak  pengusaha  dan tenaga  kerja.  Selain  itu  untuk  mendorong pengusaha  turut  serta  dalam  Program Jamsostek,
Pegawai
Pengawas Ketenagakerjaan  dari  Dinas  Tenaga  Kerja akan  melakukan  sosialisasi  pengawasan yang  terhadap  perusahaan-perusahaan tersebut.  Jika  ada  perusahaan  yang  telah memenuhi  kriteria  sebagai  peserta Program Jamsostek namun belum menjadi anggota  Program  Jamsostek,  maka perusahaan  tersebut  akan  dikenakan peringatan  dan  jika  tetap  melanggar  akan dikenakan  sanksi,  baik  berupa  denda, pencabutan  izin  usaha,  bahkan  sanksi pidana.
Pelaksanaan  Program  Jamsostek merupakan  suatu  perbuatan  hukum  yakni pertanggungan  antara  pihak  penanggung (PT.  Jamsostek  (Persero))  dengan  pihak tertanggung  (pengusaha  dan  tenaga  kerja) terhadap evenemen yang  mungkin  akan terjadi.  Proses  pelaksanaan  Program Jamsostek  ini  tentunya  harus  memenuhi
ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam undang-undang.  Masing-masing  pihak harus memenuhi kewajiban yang diembannya,  baru  kemudian  mendapatkan hak yang dimilikinya.
Pihak tertanggung harus memenuhi persyaratan  didalam  Program  Jamsostek, sehingga  jika  suatu  saat  terjadi evenemen dapat  menuntut  hak  jaminan  sosial  yang dimilikinya  terhadap  penanggung  (PT. Jamsostek  (Persero)).  Namun  dalam kenyataanya  tidak  semua  tenaga  kerja yang  merupakan  peserta  Jamsostek mengerti dan memahami tentang tata cara pelaksanaan  pembayaran  klaim  yang dilakukan  oleh  PT.  Jamsostek  (Persero) terhadap  tenaga  kerja  peserta  Jamsostek bila  terjadi evenemen ,  seperti  kecelakaan kerja, yang mungkin dapat mengakibatkan cacat  atau  kematian  yang  dapat mengganggu  produktivitas  kerja  tenaga kerja tersebut dalam memperoleh penghasilan.  Selain  itu,  apakah  PT. Jamsostek  (Persero)  telah  memberikan pelayanan  yang  baik  terhadap  peserta jaminan dalam hal pembayaran klaim bila terjadi evenemen sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku. Guna menjamin pelaksanaan program  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja sesuai  dengan  maksud  dan  tujuannya, maka  penyelengaraannya  di  selengarakan oleh  badan  usaha  milik  Negara  (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang  berbentuk  perusahaan  perseroan  dan mengutamakan kepada karyawan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1992  tentang  Jaminan  Sosial Tenaga Kerja. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 1992 mengamanatkan seluruh tenaga kerja wajib menjadi peserta jaminan sosial yang diselenggarakan PT. Jamsostek dan berhak
.............................................
setiap  perusahaan  (BUMN, Joint Venture , Penanaman  Modal  Asing),  Yayasan, Koperasi,  Perusahaan  perorangan  yang memperkerjakan tenagakerja paling sedikit 10 (sepuluh) orang atau membayar seluruh upah  paling  sedikit  Rp.  1.000.000,-  (satu juta  rupiah)    atau  lebih  perbulan.  Tenaga kerja  yang  didaftarkan  menjadi  peserta Program  Jamsostek  meliputi  karyawan tetap,  karyawan  kontrak,  dan  pekerja harian lepas.
Agar  Program  Jamsostek  dapat berjalan  dengan  merata  dan  manfaatnya dapat  dinikmati  secara  luas,  maka keikutsertaan  pengusaha  dan  tenaga  kerja dalam  Program  Jamsostek  diharapkan dapat  ditingkatkan  secara  bertahap  sesua dengan kemampun teknis, administrasi dan operasional  baik  dari  PT.  Jamsostek (Persero)  maupun  pihak  pengusaha  dan tenaga  kerja.  Selain  itu  untuk  mendorong pengusaha  turut  serta  dalam  Program Jamsostek,
Pegawai
Pengawas
Ketenagakerjaan  dari  Dinas  Tenaga  Kerja akan  melakukan  sosialisasi  pengawasan yang  terhadap  perusahaan-perusahaan tersebut.  Jika  ada  perusahaan  yang  telah memenuhi  kriteria  sebagai  peserta Program Jamsostek namun belum menjadi anggota  Program  Jamsostek,  maka perusahaan  tersebut  akan  dikenakan peringatan  dan  jika  tetap  melanggar  akan dikenakan  sanksi,  baik  berupa  denda, pencabutan  izin  usaha,  bahkan  sanksi pidana. Pelaksanaan  Program  Jamsostek merupakan  suatu  perbuatan  hukum  yakni pertanggungan  antara  pihak  penanggung (PT.  Jamsostek  (Persero))  dengan  pihak tertanggung  (pengusaha  dan  tenaga  kerja) terhadap evenemen yang  mungkin  akan terjadi.  Proses  pelaksanaan  Program Jamsostek  ini  tentunya  harus  memenuhi
ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam undang-undang.  Masing-masing  pihak harus memenuhi kewajiban yang diembannya,  baru  kemudian  mendapatkan hak yang dimilikinya.
Pihak tertanggung harus memenuhi persyaratan  didalam  Program  Jamsostek, sehingga  jika  suatu  saat  terjadi evenemen dapat  menuntut  hak  jaminan  sosial  yang dimilikinya  terhadap  penanggung  (PT. Jamsostek  (Persero)).  Namun  dalam kenyataanya  tidak  semua  tenaga  kerja yang  merupakan  peserta  Jamsostek mengerti dan memahami tentang tata cara pelaksanaan  pembayaran  klaim  yang dilakukan  oleh  PT.  Jamsostek  (Persero) terhadap  tenaga  kerja  peserta  Jamsostek bila  terjadi evenemen ,  seperti  kecelakaan kerja, yang mungkin dapat mengakibatkan cacat  atau  kematian  yang  dapat mengganggu  produktivitas  kerja  tenaga kerja tersebut dalam memperoleh penghasilan.  Selain  itu,  apakah  PT. Jamsostek  (Persero)  telah  memberikan pelayanan  yang  baik  terhadap  peserta jaminan dalam hal pembayaran klaim bila terjadi evenemen sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku.
Guna menjamin pelaksanaan program  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja sesuai  dengan  maksud  dan  tujuannya, maka  penyelengaraannya  di  selengarakan oleh  badan  usaha  milik  Negara  (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang  berbentuk  perusahaan  perseroan  dan mengutamakan kepada karyawan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1992  tentang  Jaminan  Sosial Tenaga Kerja.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 1992 mengamanatkan seluruh tenaga kerja wajib menjadi peserta jaminan sosial yang diselenggarakan PT. Jamsostek dan berhak
atas  perlindungan  maupun  manfaat  dari kepesertaan  tersebut.  Dalam  hal  ini,  sang pemberi  kerja  harus  mengikutsertakan tenaga kerjanya ke dalam program jaminan sosial.  Tentunya  dengan  memenuhi kewajiban  terkait  iuran  kepesertaan  dan administrasi  lainnya  yang  bisa  dilakukan sendiri  dan  bersama-sama  dengan  tenaga kerjanya
Berdasarkan  uraian  pada  latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasikan  permasalahan  sebagai berikut Bagaimana
pelaksanaan pembayaran  klaim  yang  dilakukan  oleh PT. Jamsostek (Persero) kepada karyawan Bank  Lampung  apabila  terjadi evenemen ? dan  Faktor  apa  saja  yang  menjadi pendukung  dan  penghambat  pelaksanaan pembayaran  klaim  jaminan  sosial  tenaga kerja  di  PT.  Jamsostek  (Persero)    pada karyawan Bank Lampung?

## II. PEMBAHASAN
Hak  dan  Kewajiban  Para  Pihak  di dalam  Perjanjian  Jaminan  Sosial Tenaga  Kerja  Pada  Karyawan  Bank Lampung Berdasarkan  hasil  selama  wawancara selama  penelitian  pada  PT.  Jamsostek
Cabang Lampung menurut Ibu Utaminingsih  selaku  Kepala  Bidang Pelayanan  pada  PT.  Jamsostek  Cabang
Lampung  menyatakan  bahwa  PT. Jamsostek  memiliki  prinsip-prinsip  yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan  kegiatan  perasuransian dimanapun  berada.  Prinsip-prinsip  yang terdapat  dalam  sistem  hukum  asuransi tersebut antara lain :
1. Insurable  Interest (kepentingan  yang dipertanggungkan);
2. Utmost  Good  Faith (kejujuran sempurna);
3. Indemnity adalah  dasar  penggantian kerugian  dari  penanggung  kepada tertanggung;
4. Subrogation
adalah apabila tertanggung  sudah  mendapatkan penggantian  atas  dasar Indemnity , maka si tertanggung tidak berhak lagi memperoleh  penggantian  dari  pihak lain.
Selanjutnya  Ibu  Utaminingsih menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya Jamsostek  mempunyai  ciri-ciri  sebagai berikut :
1. Peserta  bersifat  wajib  dan  secara otomatis;
2. Menurut  Keppres  Nomor  230  Tahun 1968 jo Keppres  Nomor  13  Tahun 1981 jo PP Nomor 22 Tahun 1984 jo PP  Nomor  23  Tahun  1984 menyatakan  hubungan  hukum  antara penanggung  dengan  tertanggung diatur  didalam  suatu    Peraturan Perundang-undangan khusus;
3. Penyelenggaranya  adalah  satu  badan atau  lembaga  yang  ditunjuk  oleh pemerintah    dalam  hal  ini  PT. Jamsostek;
4. Tidak bersifat mencari untung;
5. Mempergunakan  prinsip  solidaritas atau gotong-royong;
6. Adanya
pembatasan-pembatasan terhadap kualitas dan kuantitas klaim. Kemudian Ibu Utaminingsih menyatakan  bahwa  Jamsostek  di  dalam pelaksanaannya  tetap  berpedoman  pada azas-azas sebagai berikut :
1. Azas  usaha  bersama  berdasarkan kekeluargaan;
2. Azas adil dan merata;
3. Azas keseimbangan dan kepentingan;
4. Azas berdaya guna dan hasil guna;
5. Azas musyawarah dan mufakat;
6. Azas percaya diri;
7. Azas  tidak  mencari  keuntungan semata.
Berdasarkan uraian di atas dapat di ketahui  bahwa  dalam  menjalankan kegiatan  perasuransian  PT.  Jamsostek mempunyai  landasan  prinsip-prinsip  yang mengacu pada sistem hukum perasuransian dan  memilik  dasar  hukum  peraturan perundang-undangan. serta dalam melaksanakan  programnya  PT.  Jamsostek berpedoman  pada  azas-azas  yang  bersifat kekeluargaan.
Lebih  lanjut  Ibu  Utaminingsih menyatakan  bahwa  pertanggungan  adalah perjanjian  antara  dua  pihak  atau  lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan  diri  kepada  tertanggung dengan  menerima  premi  asuransi,  untuk memberikan penggantian kepada tertanggung  karena  kerugian,  kerusakan atau  kehilangan  keuntungan yang diharapkan  atau  tanggung  jawab  hukum kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  akan diderita  tertanggung,  yang  timbul  dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan  suatu  pembayaran  yang didasarkan  atas  meninggal  atau  hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  selama penelitian pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang  Pembantu  Kartini  menurut  Ibu Selvy  Selaku  Penyelia  SDM  Umum  pada PT.  Bank  Lampung  Kantor    Cabang Pembantu Kartini menyatakan bahwa hak- hak tertanggung adalah :
1. Menerima polis;
2. Mendapat  ganti  kerugian  bila  terjadi peristiwa itu;
3. Hak-hak lainnya sebagai imbalan dari kewajiban penanggung. Sedangkan kewajiban dari
tertanggung adalah :
1. Membayar preminya;
2. Memberitahukan keadaan-keadaan sebenarnya  mengenai  barang  yang dipertanggungkan;
3. Mencegah  agar  kerugian  dapat dibatasi;
4. Kewajiban  khusus  yang  mungkin disebut sebagai polis.
Selanjutnya  Ibu  Selvy  menyatakan bahwa Penanggung, verzekeraar, asuradur,  penjamin ialah  mereka  yang dengan  mendapat  premi,  berjanji  akan mengganti  kerugian  atau  membayar sejumlah  uang  yang  telah  disetujui,  jika terjadi  peristiwa  yang  tidak  dapat  diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung, Jadi Penanggung adalah sebagai  subyek  yang  berhadapan  dengan (lawan  dari)  tertanggung.  Dan  yang biasanya menjadi penanggung adalah suatu badan  usaha  yang  memperhitungkan untung rugi dalam tindakan-tindakannya.
Berdasarkan  hasil  wawancara selama  penelitian  pada  PT.  Jamsostek Cabang Lampung menurut
Ibu Utaminingsih  selaku  Kepala  Bidang Pelayanan  pada  PT.  Jamsostek  Cabang Lampung menyatakan bahwa hak-hak dari penanggung :
1. Menerima premi;
2. Menerima mededelingsplicht /memberitahukan dari tertanggung;
3. Maka  hak  lain  sebagai  imbalan  dari kewajiban  tertanggung.  Seperti  telah disinggung di muka, bahwa perjanjian asuransi  termasuk  perjanjian  timbal- balik, maka dari itu terlihat bahwa hak penanggung  adalah  paralel  atau sejajar  dengan  kewajiban  pihak tertanggung,  dan  mengenai  ini  akan dibahas selanjutnya.
Sedangkan  kewajiban-kewajiban  dari penanggung adalah :
.............................................
7. Azas  tidak  mencari  keuntungan semata.
Berdasarkan uraian di atas dapat di ketahui  bahwa  dalam  menjalankan kegiatan  perasuransian  PT.  Jamsostek mempunyai  landasan  prinsip-prinsip  yang mengacu pada sistem hukum perasuransian dan  memilik  dasar  hukum  peraturan perundang-undangan. serta dalam melaksanakan  programnya  PT.  Jamsostek berpedoman  pada  azas-azas  yang  bersifat kekeluargaan.
Lebih  lanjut  Ibu  Utaminingsih menyatakan  bahwa  pertanggungan  adalah perjanjian  antara  dua  pihak  atau  lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan  diri  kepada  tertanggung dengan  menerima  premi  asuransi,  untuk memberikan penggantian kepada tertanggung  karena  kerugian,  kerusakan atau  kehilangan  keuntungan yang diharapkan  atau  tanggung  jawab  hukum kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  akan diderita  tertanggung,  yang  timbul  dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan  suatu  pembayaran  yang didasarkan  atas  meninggal  atau  hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  selama penelitian pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang  Pembantu  Kartini  menurut  Ibu Selvy  Selaku  Penyelia  SDM  Umum  pada PT.  Bank  Lampung  Kantor    Cabang Pembantu Kartini menyatakan bahwa hak- hak tertanggung adalah :
1. Menerima polis;
2. Mendapat  ganti  kerugian  bila  terjadi peristiwa itu;
3. Hak-hak lainnya sebagai imbalan dari kewajiban penanggung. Sedangkan
kewajiban dari tertanggung adalah :
1. Membayar preminya;
2. Memberitahukan keadaan-keadaan sebenarnya  mengenai  barang  yang dipertanggungkan;
3. Mencegah  agar  kerugian  dapat dibatasi;
4. Kewajiban  khusus  yang  mungkin disebut sebagai polis.
Selanjutnya  Ibu  Selvy  menyatakan bahwa Penanggung, verzekeraar, asuradur,  penjamin ialah  mereka  yang dengan  mendapat  premi,  berjanji  akan mengganti  kerugian  atau  membayar sejumlah  uang  yang  telah  disetujui,  jika terjadi  peristiwa  yang  tidak  dapat  diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung, Jadi Penanggung adalah sebagai  subyek  yang  berhadapan  dengan (lawan  dari)  tertanggung.  Dan  yang biasanya menjadi penanggung adalah suatu badan  usaha  yang  memperhitungkan untung rugi dalam tindakan-tindakannya.
Berdasarkan  hasil  wawancara selama  penelitian  pada  PT.  Jamsostek Cabang Lampung menurut Ibu Utaminingsih  selaku  Kepala  Bidang Pelayanan  pada  PT.  Jamsostek  Cabang Lampung menyatakan bahwa hak-hak dari penanggung :
1. Menerima premi;
2. Menerima mededelingsplicht /memberitahukan dari tertanggung;
3. Maka  hak  lain  sebagai  imbalan  dari kewajiban  tertanggung.  Seperti  telah disinggung di muka, bahwa perjanjian asuransi  termasuk  perjanjian  timbal- balik, maka dari itu terlihat bahwa hak penanggung  adalah  paralel  atau sejajar  dengan  kewajiban  pihak tertanggung,  dan  mengenai  ini  akan dibahas selanjutnya.
Sedangkan  kewajiban-kewajiban  dari penanggung adalah :
1. Memberikan
polis kepada
tertanggung; 2. Mengganti kerugian
dalam schadeyarzekering atau asuransi ganti rugi dan memberi sejumlah uang yang telah  disepakati  dalam sommen- verzekering atau  asuransi  sejumlah uang;
3. Melaksanakan  premi restorno pada tertanggung  yang  beritikad  baik, berhubung penanggung untuk seluruhnya  atau  sebagian  tidak menanggung  resiko  lagi,  dan asuransinya gugur atau batal seluruhnya atau sebagian.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat diketahui  bahwa  sebagai  tertanggung dalam  perjanjian  jaminan  sosial  tenaga kerja  mempunyai  hak-hak  yang  harus terpenuhi,  hak-hak  yang  dimaksud  adalah hak  sebagai  imbalan  dari  kewajiban tertanggung.
Sedangkan
kewajiban tertanggung  dalam  perjanjian  tersebut adalah membayar
preminya,
memberitahukan
keadaan-keadaan sebenarnya  mengenai  barang  yang dipertanggungkan, mencegah agar kerugian  dapat  dibatasi  dan  kewajiban khusus  yang  disebut  sebagai  polis. Sebelumnya  disebutkan  sebagai  subyek yang  berhadapan  dengan  lawan  dari  atau tertanggung.  Dari  pengertian  tersebut dapat  diketahui  bahwa  yang  menjadi  hak tetanggung  akan  menjadi  kewajiban penanggung. Sedangkan kewajiban penanggung  mempunyai  nilai  lebih  yaitu melaksanaka  premi restorno pada tertanggung yang beritikad baik.
Pelaksanaan  Pembayaran  Klaim  yang dilakukan Oleh PT. Jamsostek (Persero) Kepada  Karyawan  Bank  Lampung Apabila Terjadi Evenemen
Berdasarkan  hasil  wawancara selama  penelitian  pada  PT.  Jamsostek Cabang Lampung menurut
Ibu Utaminingsih  selaku  Kepala  Bidang Pelayanan  pada  PT.  Jamsostek  Cabang Lampung  mengatakan  bahwa  pelaksanaan pembayaran  klaim  yang  dilakukan  oleh PT. Jamsostek (Persero) kepada karyawan PT.  Bank  Lampung  apabila  terjadi evenemen ,  maka  segala  kemungkinan resiko  kecelakaan  kerja  akan  beralih kepada  PT.  Jamsostek  sesuai  dengan klausul  perjanjian  jamsostek,  maka  pihak tenaga kerja berhak atas ganti rugi dari PT. Jamsostek  melalui  perusahaan  tempat bekerja. Jika terjadi kecelakaan kerja yang dialami  oleh  tenaga  kerja  maka  PT.  Bank Lampung  wajib  membayar  ganti  kerugian sesuai  dengan  isi  perjanjian  kerja.  Bila terjadi kecelakaan kerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja,  maka tenaga kerja berhak  mengajukan  klaim  ganti  kerugian kepada PT. Bank  Lampung karena tenaga kerja  telah  melakukan  pekerjaan  yang merupakan kewajibannya.
Berdasarkan  asas  hukum  perdata bahwa barangsiapa yang merasa mempunyai hak atas sesuatu maka ia harus dapat  membuktikannya.  Dalam  hal  ini tenaga kerja merasa mempunyai hak untuk memperoleh ganti kerugian dari PT. Bank Lampung  dengan  alasan  jaminan  sosial tenaga  kerja  yang  ditetapkan  dalam perjanjian  kerja  telah  terjadi  untuk  itu pihak  tenaga  kerja  harus  mengajukan permohonan  ganti  kerugian  akibat kecelakaan kerja, kecelakaan kerja tersebut benar  adanya  bukan  atas  kesengajaan
tenaga  kerja  serta  rekayasa  dari  pihak pekerja.
Selanjutnya Ibu Utaminingsih mengatakan  bahwa  di  dalam  perjanjian kerja di PT. Jamsostek menjelaskan bahwa perusahan  akan  memberikan  ganti kerugian  kepada  tenaga  kerja  berdasarkan ketentuan-ketentuan persyaratan- persyaratan dan pengecualian- pengecualian  dalam  perjanjian  kerja. Berdasarkan  ketentuan  perusahaan  akan memberi  ganti  kerugian  terhadap  bahaya terjadinya  kecelakaan  kerja,  maka  tenaga kerja  harus  melakukan  syarat-syarat  yang telah  ditentukan  dan  menyelesaikan administrasi sebagai berikut :
1. Pada  saat  terjadi  kecelakaan  kerja tenaga kerja harus segera melaporkan kejadian kepada PT. Jamsostek;
2. Mengisi  formulir  santunan  atau pengajuan  ganti  rugi  selengkap- lengkapnya  dan  ditandatangani  oleh tenaga kerja atau keluarganya;
3. Menyerahkan  identitas  pekerja  dan surat keterangan kerja.
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat  diketahui  bahwa  syarat-syarat  dan dokumen-dokumen di atas maka ketentuan tersebut  menentukan  pemberitahuan  dan sebagai  alat  bukti  bahwa  pekerja  tersebut adalah  benar-benar  tenaga  kerja  dan  telah mengalami  kecelakaan  kerja.  Apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi tenaga  kerja  tanpa  terkecuali,  berhak mendapat ganti kerugian dari perusahaan.
Kemudian Ibu Utaminingsih mengatakan  bahwa  di  dalam  pengajuan permohonan ganti kerugian atas terjadinya kecelakaan  kerja,  berdasarkan  perjanjian kerja,  antara  perusahaan  dengan  tenaga kerja  maka  yang  diberi  kewajiban  dalam hal  ini  adala  perusahaan.  Besarnya tanggungjawab  yang  dipikul  oleh  tenaga
kerja sebagai orang yang tertimpa musibah akibat  terjadinya  kecelakaan  kerja mengakibatkan  pekerja  tidak  dapat melaksanakan kewajiban atau aktivitasnya. Selain  itu  juga  uang  ganti  kerugian  yang diterima  tenaga  kerja  sering  mengalami keterlambatan,  maka  PT.  Bank  Lampung memerintahkan kepada petugas lapangannya untuk membantu tenaga kerja yang  mengalami  kecelakaan  kerja  yang terjadi.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menjaga agar perusahaan tidak mengalami kerugian dan  tenaga  kerja  dapat  melaksanakan aktivitasnya.
Berdasarkan perjanjian kerja tenaga  kerja  wajib  memberitahukan kepada perusahaan dengan kewajiban ganti kerugian  apabila  ada  alasan  terjadi kecelakaan  kerja.  Berdasarkan  ketentuan tersebut  maka  PT.  Bank  Lampung memberitahukan  kepada  PT.  Jamsostek bahwa  telah  terjadi  kecelakaan  kerja terhadap tenaga kerja yang dan atas dasar itu  tenaga  kerja    meminta  ganti  kerugian. Dalam perjanjian kerja waktu pemberitahuan  kecelakaan  kerja  tidak diatur  secara  jelas,  maka  tenaga  kerja diwajibkan  memberitahukan  kecelakaan kerja  kepada  perusahaan  selambat- lambatnya  3  (tiga)  hari  kerja  sejak terjadinya kecelakaan kerja tersebut. Apabila  bentuk  laporan  yang  harus diberikan  oleh  tenaga  kerja  tidak  diatur secara  jelas,  tetapi  hal  ini  telah  diatur dalam  perjanjian  kerja  yang  menentukan bahwa  bentuk  pemberitahuan  adalah tertulis  atau  lisan  yang  kemudian  diikuti laporan  tertulis.  Mengingat  singkatnya batas  waktu  maka  tenaga  kerja  PT.  Bank Lampung  melakukan  secara  lisan  yang kemudian  diikuti  dengan  laporan  tertulis. Ini  dilakukan  untuk  mencegah  jangan sampai  hak  pengajuan  ganti  kerugian atas
.............................................
tenaga  kerja  serta  rekayasa  dari  pihak pekerja.
Selanjutnya
Ibu Utaminingsih
mengatakan  bahwa  di  dalam  perjanjian kerja di PT. Jamsostek menjelaskan bahwa perusahan  akan  memberikan  ganti kerugian  kepada  tenaga  kerja  berdasarkan ketentuan-ketentuan persyaratan-
persyaratan dan pengecualian- pengecualian  dalam  perjanjian  kerja. Berdasarkan  ketentuan  perusahaan  akan memberi  ganti  kerugian  terhadap  bahaya terjadinya  kecelakaan  kerja,  maka  tenaga kerja  harus  melakukan  syarat-syarat  yang telah  ditentukan  dan  menyelesaikan administrasi sebagai berikut :
1. Pada  saat  terjadi  kecelakaan  kerja tenaga kerja harus segera melaporkan kejadian kepada PT. Jamsostek;
2. Mengisi  formulir  santunan  atau pengajuan  ganti  rugi  selengkap- lengkapnya  dan  ditandatangani  oleh tenaga kerja atau keluarganya;
3. Menyerahkan  identitas  pekerja  dan surat keterangan kerja.
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat  diketahui  bahwa  syarat-syarat  dan dokumen-dokumen di atas maka ketentuan tersebut  menentukan  pemberitahuan  dan sebagai  alat  bukti  bahwa  pekerja  tersebut adalah  benar-benar  tenaga  kerja  dan  telah mengalami  kecelakaan  kerja.  Apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi tenaga  kerja  tanpa  terkecuali,  berhak mendapat ganti kerugian dari perusahaan. Kemudian Ibu Utaminingsih mengatakan  bahwa  di  dalam  pengajuan permohonan ganti kerugian atas terjadinya kecelakaan  kerja,  berdasarkan  perjanjian kerja,  antara  perusahaan  dengan  tenaga kerja  maka  yang  diberi  kewajiban  dalam hal  ini  adala  perusahaan.  Besarnya tanggungjawab  yang  dipikul  oleh  tenaga
kerja sebagai orang yang tertimpa musibah akibat  terjadinya  kecelakaan  kerja mengakibatkan  pekerja  tidak  dapat melaksanakan kewajiban atau aktivitasnya. Selain  itu  juga  uang  ganti  kerugian  yang diterima  tenaga  kerja  sering  mengalami keterlambatan,  maka  PT.  Bank  Lampung memerintahkan kepada petugas lapangannya untuk membantu tenaga kerja yang  mengalami  kecelakaan  kerja  yang terjadi.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menjaga agar perusahaan tidak mengalami kerugian dan  tenaga  kerja  dapat  melaksanakan aktivitasnya.
Berdasarkan perjanjian kerja tenaga  kerja  wajib  memberitahukan kepada perusahaan dengan kewajiban ganti kerugian  apabila  ada  alasan  terjadi kecelakaan  kerja.  Berdasarkan  ketentuan tersebut  maka  PT.  Bank  Lampung memberitahukan  kepada  PT.  Jamsostek bahwa  telah  terjadi  kecelakaan  kerja terhadap tenaga kerja yang dan atas dasar itu  tenaga  kerja    meminta  ganti  kerugian. Dalam perjanjian kerja waktu pemberitahuan  kecelakaan  kerja  tidak diatur  secara  jelas,  maka  tenaga  kerja diwajibkan  memberitahukan  kecelakaan kerja  kepada  perusahaan  selambat- lambatnya  3  (tiga)  hari  kerja  sejak terjadinya kecelakaan kerja tersebut.
Apabila  bentuk  laporan  yang  harus diberikan  oleh  tenaga  kerja  tidak  diatur secara  jelas,  tetapi  hal  ini  telah  diatur dalam  perjanjian  kerja  yang  menentukan bahwa  bentuk  pemberitahuan  adalah tertulis  atau  lisan  yang  kemudian  diikuti laporan  tertulis.  Mengingat  singkatnya batas  waktu  maka  tenaga  kerja  PT.  Bank Lampung  melakukan  secara  lisan  yang kemudian  diikuti  dengan  laporan  tertulis. Ini  dilakukan  untuk  mencegah  jangan sampai  hak  pengajuan  ganti  kerugian atas
kecelakaan  kerja  itu  telah  hilang.  Jadi pemberitahuan  tidak  menjadi  suatu permasalahan  karena  yang  terpenting adalah  pemberitahuan  kepada  pihak perusahaan.  Pengajuan  klaim  ganti kerugian  akibat  terjadinya  kecelakaan kerja ini memuat tentang :
1. Tempat kejadian;
2. Tanggal dan jam kejadian;
3. Jenis kecelakan kerja. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa persoalan kecelakaan  kerja  erat  sekali  hubungannya dengan  persoalan  ganti  kerugian,  tetapi tidak setiap kerugian dari kecelakaan kerja harus  mendapat  ganti  kerugian.  Harus dilihat  terlebih  dahulu  apakah  kecelakaan kerja  yang  terjadi  itu  adalah  kecelakaan yang  ditanggung  oleh  perusahaan,  atau perbuatan  tersebut  merupakan  kecelakaan yang disengaja oleh pihak pekerja, namun pada PT. Bank Lampung pengajuan klaim ganti kerugian akibat terjadinya kecelakaan kerja yang diajukan selama ini, selalu mendapat ganti kerugian dari pihak
PT.  Jamsostek.  Pengajuan  Klaim  ganti kerugian  akibat  kecelakaan  kerja  yang tidak  mendapatkan    penggantian  dari perusahaan  adalah  dapat  disebabkan karena  beberapa  hal  seperti,  kecelakaan yang  ditentukan  tidak  sesuai  dengan perjanjian  asuransi,  itikad  tidak  baik  dari tenaga  kerja  seperti  penipuan  dan pemalsuan  atas  kejadian  pada  kecelakaan kerja,  serta  tenaga  kerja  tidak  membayar biaya  iuran  jaminan  sosial  tenaga  kerja, serta tenaga kerja tidak mengajukan kalim ganti  kerugian  atas  kecelakaan  kerja  yang terjadi.
Faktor  Pendukung  dan  Penghambat Pelaksanaan
Pembayaran
Klaim
Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  di  PT.
Jamsostek  (Persero)  Pada  Karyawan Bank Lampung
1. Faktor Pendukung Berdasarkan  hasil  wawancara  selama penelitian  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota Bandar  Lampung,  PT.  Jamsostek Cabang Lampung  dan  PT.  Bank  Lampung  Kantor Cabang Pembantu Kartini, menurut Bapak Aziz  M.  Soleh  selaku  Kepala  Bidang Penempatan  Tenaga  Kerja  Dinas  Tenaga Kerja  Kota  Bandar  Lampung,  Ibu Utaminingsih  selaku  Kepala  Bidang Pelayanan  PT.  Jamsostek Cabang Lampung  dan  Ibu  Selvy  selaku  Penyelia SDM  Umum  PT.  Bank  Lampung  Kantor Cabang  Pembantu  Kartini  menyatakan bahwa,  faktor  yang  menjadi  pendukung pelaksanaan  pembayaran  klaim  jaminan sosial  tenaga  kerja  di  PT.  Jamsostek (Persero)  pada  karyawan  Bank  Lampung adalah :
a. Peraturan perundang-undangan Adanya  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1992  tentang  Jamsostek, Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  14 Tahun  1992  tentang  Penyelenggaraan Jamsostek, sebagai peraturan perundang-undangan,
yang melindungi  hak-hak  tenaga  kerja, termasuk  di  dalamnya  pelaksanaan jaminan  sosial  tenaga  kerja  akibat terjadinya kecelakaan kerja.
b. Tenaga Kerja Adanya serikat pekerja sebagai wadah untuk  menyalurkan  aspirasi  dan melindungi  hak-hak  tenaga  kerja  di perusahaan.
c. Perusahaan
Perusahaan atau BUMN mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi  peserta  jamsostek  sehingga dapat  memberikan  santunan  atau bantuan terhadap kesejahteraan tenaga kerja  yang  mengalami  kecelakaan kerja.
d. PT. Jamsostek PT.  Jamsostek  sebagai  BUMN  yang bekerjasama  dengan  perusahaan- perusahaan swasta maupun
Perusahaan  atau  BUMN  yang mendaftarkan  tenaga  kerja  sebagai anggota PT. Jamsostek.

## 2. Faktor Penghambat
Berdasarkan  hasil  wawancara  selama penelitian  PT.  Bank  Lampung  Kantor Cabang  Pembantu  Kartini  maka  diperoleh data  bahwa  setelah  terjadinya  kecelakaan kerja  yang  diperjanjikan  dalam  perjanjian kerja  maka,  pihak  PT.  Jamsostek  akan memeriksa  dan  meneliti  kebenaran  atas pengajuan  ganti  kerugian  atau  santunan tersebut, sehingga tidak semua permohonan  kecelakaan  kerja  yang diajukan oleh tenaga kerja akan mendapat ganti kerugian, tetapi pada pelaksanaannya terdapat  beberapa  faktor  penghambat pelaksanaan  ganti  kerugian  apabila terjadi kecelakaan  kerja  pada  saat  melaksanakan pekerjaan.  Peraturan  perundang-undangan dan  peraturan  pelaksana  yang  ada  dan berkaitan  dengan  pelaksanaan  program jaminan  sosial  tenaga  kerja  dan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja akibat  terjadinya  kecelakaan  kerja  masih bersifat  umum,  karena  tidak  mengarah kepada  pelaksanaan  ganti  kerugian  atas kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja.
Berdasarkan hasil wawancara selama  penelitian  pada  Dinas  Tenaga Kerja  Kota  Bandar  Lampung  menurut Bapak  Aziz  M.  Soleh  selaku  Kepala Bidang  Penempatan  Tenaga  Kerja  pada Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Bandar Lampung  mengatakan  bahwa  kurangnya pemahaman hukum tenaga kerja atas hak- hak  tenaga  kerja  yang  dilindungi  oleh undang-undang.  Dalam  hal  kecelakaan kerja yang diajukan atau dimohonkan oleh tenaga  kerja  tidak  memperoleh  ganti kerugian  atau  santunan,  dalam  perjanjian kerja  dijelaskan  bahwa  tenaga  kerja  yang mengalami  kecelakaan  kerja  bertujuan memperoleh  keuntungan  dari  peristiwa atau kecelakaan kerja, tenaga kerja dengan sengaja :
a. Memperbesar  jumlah  kerugian  yang diderita atau dialami tenaga kerja;
b. Membuat  keterangan  palsu  tentang peristiwa yang terjadi;
c. Mempergunakan  surat  atau  dokumen atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan untuk memperoleh santunan;
d. Melakukan atau menyuruh melakukan tindakan-tindakan  yang  menimbulkan kerugian  atau  kerusakan  yang ditanggung perusahaan;
e. Melakukan  kesalahan  atau  kelalaian yang  sangat  melampaui  batas, sehingga  menimbulkan  kerugian dan/atau  kerugian  yang  sedianya ditanggung  perusahaan,  tidak  berhak memperoleh ganti kerugian.
Selanjutnya  Bapak  Aziz  M.  Soleh menyatakan bahwa dalam perjanjian kerja disebutkan bahwa hilangnya hak memperoleh ganti kerugian dalam jaminan sosial tenaga kerja adalah :
a. Hak  tenaga  kerja  atas  ganti  kerugian berdasarkan perjanjian kerja ini hilang dengan sendirinya apabila :
.............................................
c. Perusahaan Perusahaan atau BUMN mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi  peserta  jamsostek  sehingga dapat  memberikan  santunan  atau bantuan terhadap kesejahteraan tenaga kerja  yang  mengalami  kecelakaan kerja.
d. PT. Jamsostek
PT.  Jamsostek  sebagai  BUMN  yang bekerjasama  dengan  perusahaan- perusahaan
swasta maupun
Perusahaan  atau  BUMN  yang mendaftarkan  tenaga  kerja  sebagai anggota PT. Jamsostek.

## 2. Faktor Penghambat
Berdasarkan  hasil  wawancara  selama penelitian  PT.  Bank  Lampung  Kantor Cabang  Pembantu  Kartini  maka  diperoleh data  bahwa  setelah  terjadinya  kecelakaan kerja  yang  diperjanjikan  dalam  perjanjian kerja  maka,  pihak  PT.  Jamsostek  akan memeriksa  dan  meneliti  kebenaran  atas pengajuan  ganti  kerugian  atau  santunan tersebut, sehingga tidak semua permohonan  kecelakaan  kerja  yang diajukan oleh tenaga kerja akan mendapat ganti kerugian, tetapi pada pelaksanaannya terdapat  beberapa  faktor  penghambat pelaksanaan  ganti  kerugian  apabila terjadi kecelakaan  kerja  pada  saat  melaksanakan pekerjaan.  Peraturan  perundang-undangan dan  peraturan  pelaksana  yang  ada  dan berkaitan  dengan  pelaksanaan  program jaminan  sosial  tenaga  kerja  dan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja akibat  terjadinya  kecelakaan  kerja  masih bersifat  umum,  karena  tidak  mengarah kepada  pelaksanaan  ganti  kerugian  atas kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja.
Berdasarkan hasil wawancara selama  penelitian  pada  Dinas  Tenaga Kerja  Kota  Bandar  Lampung  menurut Bapak  Aziz  M.  Soleh  selaku  Kepala Bidang  Penempatan  Tenaga  Kerja  pada Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Bandar Lampung  mengatakan  bahwa  kurangnya pemahaman hukum tenaga kerja atas hak- hak  tenaga  kerja  yang  dilindungi  oleh undang-undang.  Dalam  hal  kecelakaan kerja yang diajukan atau dimohonkan oleh tenaga  kerja  tidak  memperoleh  ganti kerugian  atau  santunan,  dalam  perjanjian kerja  dijelaskan  bahwa  tenaga  kerja  yang mengalami  kecelakaan  kerja  bertujuan memperoleh  keuntungan  dari  peristiwa atau kecelakaan kerja, tenaga kerja dengan sengaja :
a. Memperbesar  jumlah  kerugian  yang diderita atau dialami tenaga kerja;
b. Membuat  keterangan  palsu  tentang peristiwa yang terjadi;
c. Mempergunakan  surat  atau  dokumen atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan untuk memperoleh santunan;
d. Melakukan atau menyuruh melakukan tindakan-tindakan  yang  menimbulkan kerugian  atau  kerusakan  yang ditanggung perusahaan;
e. Melakukan  kesalahan  atau  kelalaian yang  sangat  melampaui  batas, sehingga  menimbulkan  kerugian dan/atau  kerugian  yang  sedianya ditanggung  perusahaan,  tidak  berhak memperoleh ganti kerugian.
Selanjutnya  Bapak  Aziz  M.  Soleh menyatakan bahwa dalam perjanjian kerja disebutkan bahwa hilangnya hak memperoleh ganti kerugian dalam jaminan sosial tenaga kerja adalah : a. Hak  tenaga  kerja  atas  ganti  kerugian berdasarkan perjanjian kerja ini hilang dengan sendirinya apabila :
1) Tidak  memenuhi  kewajiban berdasarkan perjanjian kerja;
2) Tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian  atas  kecelakaan  kerja yang dialaminya, biaya pengobatan,termasuk cacat,
meninggal dunia;
3) Tidak mengajukan keberatan atau menempuh  penyelesaian  melalui upaya  hukum  dalam  waktu  6 (enam)  bulan  sejak  penanggung memberitahukan  secara  tertulis bahwa  tenaga  kerja  tidak  berhak mendapatkan ganti kerugian.
b. Hak  tenaga  kerja  atas  ganti  kerugian yang  lebih  besar  daripada  yang disetujui  tenaga  kerja  akan  hilang apabila  tenaga  kerja  memberitahukan secara  tertulis,  tenaga  kerja  tidak mengajukan
keberatan atau menempuh  penyelesaian  melalui upaya hukum.
Berdasarkan  hasil  wawancara selama penelitian pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Kartini, menurut Ibu    Selvy  selaku  Penyelia  SDM  Umum pada  PT.  Bank  Lampung  Kantor  Cabang Pembantu  Kartini  menyatakan  bahwa faktor  yang  menghambat  pelaksanaan ganti  kerugian  atas  kecelakaan  kerja, sehingga mengakibatkan permohonan dari tenaga kerja tidak mendapatkan
penggantian  dari  perusahaan  tempatnya bekerja  adalah  dapat  disebabkan  karena beberapa hal seperti kecelakaan kerja yang diajukan tidak sesuai dengan isi perjanjian kerja,  walaupun  menggunakan  bukti pengobatan,  itikad  tidak  baik  dari  tenaga kerja  seperti  penipuan  dan  penggelapan atas  keterangan  kecelakaan  kerja,  serta tenaga  kerja  tidak  membayar  iuran  dan terlambat  untuk  mengajukan  permohonan
ganti  kerugian  atas  kecelakaan  kerja  yang telah terjadi.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat dianalisis  bahwa  faktor  yang  pelaksanaan pembayaran klaim dan berakibat pengajuan  permohonan  jaminan  sosial tenaga  kerja  ditolak  oleh  PT.  Jamsostek dapat disebabkan karena :
a. Tenaga  kerja  tidak  membayar  iuran wajib  jaminan  sosial  tenaga  kerja yang telah ditentukan;
b. Kecelakaan kerja yang diajukan ganti rugi oleh tenaga kerja berbeda dengan yang terjadi atau dialaminya;
c. Prosedur  pengajuan  ganti  kerugian melawan hukum atau tidak memenuhi persyaratan;
d. Itikad  tidak  baik  dari  tenaga  kerja seperti pemalsuan dan penipuan telah terjadi kecelakaan kerja;
e. Klaim pengajuan ganti kerugian telah lewat waktu atau daluarsa.
f. Besarnya iuran program sosial tenaga kerja adalah sebagai berikut :
1) Jaminan  Kecelakaan  kerja  yang perincian besarnya iuran berdasarkan  kelompok  jenis usaha sebagai berikut :
Kelompok  I:  0,24%  dari  upah sebulan;
Kelompok  II:  0,54°%  dari  upah sebulan;
Kelompok  III:  0,89%  dari  upah sebulan;
Kelompok  IV:  1,27%  dari  upah sebulan;
Kelompok  V:  1,74%  dari  upah sebulan;
2) Jaminan Hari Tua, sebesar 5,70% dari upah sebulan;
3) Jaminan Kematian, sebesar
0,30% dari upah sebulan;
4) Jaminan Pemeliharaan kesehatan, sebesar  6%  dari  upah  sebulan bagi  tenaga  kerja  yang  sudah berkeluarga,  dan  3%  dari  upah sebulan  bagitenaga  kerja  yang belum berkeluarga.
5) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan  Kematian  dan  Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan ditanggung  sepenuhnya  oleh pengusaha.
6) Iuran jaminan Hari Tua sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (1)  huruf  b,  sebesar  3,70% ditanggung  oleh  pengusaha  dan sebesar  2%  ditanggung  oleh tenaga kerja.
7) Dasar  perhitungan  iuran  jaminan Pemeliharaan  kesehatan  dari upah sebulan sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  1  (satu) huruf d, setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

## III.PENUTUP
Pelaksanaan  Pembayaran  Klaim  yang dilakukan  Oleh  PT.  Jamsostek  (Persero) Kepada Karyawan Bank Lampung Apabila Terjadi Evenemen .    Dalam  melaksanakan pembayaran  klaim  PT.  Jamsostek,  harus melihat terlebih dahulu apakah kecelakaan kerja  yang  terjadi  itu  adalah  kecelakaan yang  ditanggung  oleh  perusahaan,  atau perbuatan  tersebut  merupakan  kecelakaan yang disengaja oleh pihak pekerja, namun pada PT. Bank Lampung pengajuan klaim ganti kerugian akibat terjadinya kecelakaan kerja yang diajukan selama ini, selalu mendapat ganti kerugian dari pihak PT.  Jamsostek.  Pelaksanaan  pembayaran klaim  diseslesaikan  sesuai  dengan evenemen yang  terjadi  berdasarkan  4
(empat)  program  jaminan  sosial  tenaga kerja tersebut.
1. Faktor  Pendukung  dan  Penghambat Pelaksanaan  Pembayaran  Klaim Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  di  PT. Jamsostek  (Persero)  Pada  Karyawan Bank Lampung :
a. Faktor  yang  menjadi  pendukung pelaksanaan  pembayaran  klaim jaminan sosial tenaga kerja di PT. Jamsostek (Persero) pada karyawan Bank Lampung adalah: 1) Adanya Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1992 tentang  Jamsostek,  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor  14  Tahun  1992 tentang Penyelenggaraan Jamsostek, sebagai peraturan perundang-undangan,  yang melindungi  hak-hak  tenaga kerja,  termasuk  di  dalamnya pelaksanaan  jaminan  sosial tenaga kerja akibat terjadinya kecelakaan kerja; 2) Adanya  serikat  pekerja sebagai wadah untuk menyalurkan  aspirasi  dan melindungi  hak-hak  tenaga kerja di perusahaan.
b. Faktor  penghambat  pelaksanaan pembayaran klaim jaminan sosial tenaga kerja yaitu :
1) Tenaga kerja tidak membayar  biaya  atau  iuran wajib  jaminan  sosial  tenaga kerja yang telah ditentukan;
2) Kecelakaan  kerja  yang diajukan  ganti  rugi  oleh
.............................................
4) Jaminan Pemeliharaan kesehatan, sebesar  6%  dari  upah  sebulan bagi  tenaga  kerja  yang  sudah berkeluarga,  dan  3%  dari  upah sebulan  bagitenaga  kerja  yang belum berkeluarga.
5) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan  Kematian  dan  Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung  sepenuhnya  oleh pengusaha. 6) Iuran jaminan Hari Tua sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (1)  huruf  b,  sebesar  3,70%
ditanggung  oleh  pengusaha  dan sebesar  2%  ditanggung  oleh tenaga kerja.
7) Dasar  perhitungan  iuran  jaminan Pemeliharaan  kesehatan  dari upah sebulan sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  1  (satu) huruf d, setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

## III.PENUTUP
Pelaksanaan  Pembayaran  Klaim  yang dilakukan  Oleh  PT.  Jamsostek  (Persero) Kepada Karyawan Bank Lampung Apabila Terjadi Evenemen .    Dalam  melaksanakan pembayaran  klaim  PT.  Jamsostek,  harus melihat terlebih dahulu apakah kecelakaan kerja  yang  terjadi  itu  adalah  kecelakaan yang  ditanggung  oleh  perusahaan,  atau perbuatan  tersebut  merupakan  kecelakaan yang disengaja oleh pihak pekerja, namun pada PT. Bank Lampung pengajuan klaim ganti kerugian akibat terjadinya kecelakaan kerja yang diajukan selama ini, selalu mendapat ganti kerugian dari pihak PT.  Jamsostek.  Pelaksanaan  pembayaran klaim  diseslesaikan  sesuai  dengan evenemen yang  terjadi  berdasarkan  4
(empat)  program  jaminan  sosial  tenaga kerja tersebut.
1. Faktor  Pendukung  dan  Penghambat
Pelaksanaan  Pembayaran  Klaim Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  di  PT. Jamsostek  (Persero)  Pada  Karyawan Bank Lampung :
a. Faktor  yang  menjadi  pendukung pelaksanaan  pembayaran  klaim jaminan sosial tenaga kerja di PT. Jamsostek (Persero) pada karyawan Bank Lampung adalah: 1) Adanya Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1992 tentang  Jamsostek,  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor  14  Tahun  1992 tentang Penyelenggaraan Jamsostek, sebagai peraturan perundang-undangan,  yang melindungi  hak-hak  tenaga kerja,  termasuk  di  dalamnya pelaksanaan  jaminan  sosial tenaga kerja akibat terjadinya kecelakaan kerja; 2) Adanya  serikat  pekerja sebagai
wadah untuk menyalurkan  aspirasi  dan melindungi  hak-hak  tenaga kerja di perusahaan.
b. Faktor  penghambat  pelaksanaan pembayaran klaim jaminan sosial tenaga kerja yaitu :
1) Tenaga kerja tidak membayar  biaya  atau  iuran wajib  jaminan  sosial  tenaga kerja yang telah ditentukan;
2) Kecelakaan  kerja  yang diajukan  ganti  rugi  oleh
tenaga kerja berbeda dengan yang terjadi atau dialaminya; 3) Prosedur  pengajuan  ganti kerugian  melawan  hukum atau tidak memenuhi persyaratan; 4) Itikad tidak baik dari tenaga kerja  seperti  pemalsuan  dan penipuan telah terjadi kecelakaan kerja; 5) Klaim  pengajuan  ganti kerugian  telah  lewat  waktu atau daluarsa.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU :
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Perdata Indonesia, PT. Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 1990.
--------------------------------, Hukum Asuransi  Indonesia  -  Cetakan
Keempat ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 2006.
--------------------------------,
Hukum
Kontrak  :  Dari  Sudut  Pandangan Hukum  Bisnis ,  PT.  Citra  Aditya
Bakti, Bandung, 2003.
--------------------------------,
Hukum Perusahaan  Indonesia ,  PT.  Citra Aditya Bakti-Cetakan Ketiga Revisi, Bandung, 2006. Achmad Ichsan , Hukum Dagang , Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
HMN  Purwosijito, Pengertian  Pokok Hukum di Indonesia
, PT.
Djambatan, Jakarta, 1981.
Iman  Supomo, Pengantar  Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta,1985.
Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lainnya ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta,  2002.
R.  Subekti, Aneka  Perjanjian ,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1985.
-------------, Hukum  Perjanjian ,  PT. Intermas, Jakarta, 1991.
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Bandung, 2001.
Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan
Perusahaan Asuransi , Sinar Grafika, Jakarta, 1992
Wirjono  Prodjodikoro ,  Azas-Azas  Hukum Perdata ,  Bima  Cipta,    Jakarta 1981;

## B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA :
Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen
Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUHD)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun 1993  tentang  Penyelenggaraan  Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja