Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawâ’id al- Fiqhiyah
(Studi Kasus لازي ررضلا)

## Sugianto
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN SU sugianfa@gmail.com

## Abstract
Lemma  is  a  statement  that  can  be  accepted  as  a  theoretical  assumptions  derived  from axioms.  A  theory  is  formed  as  a  reflection  of  reality  and  proportion  of  the  lemma  is sourced from the axiom that the level of its truth comes from revelation. This paper aims to  explore qawâ'id  al-fiqhiyah ,  including al-dhararu  yuzâl ,  as  a  statement  from  the ultimate source of truth, revelation (al-Quran and Hadith) as a lemma to build Axioma in economic  studies.  This  axiom  then  is  made  as  basic  arguments  in  the  compilation  of Islamic economic theory.
Keywords : qawâ‟id al-fiqhiyah, al-dhararu yuzâl , axioma, lemma, teori

## Abstrak
Lemma  adalah  pernyataan  yang  dapat  diterima  sebagai  asumsi  teoritis  yang berasal  dari  aksioma.  Sebuah  teori  dibentuk  sebagai  refleksi  dari  realitas  dan proporsi lemma bersumber dari aksioma bahwa tingkat kebenarannya berasal dari wahyu.  Makalah  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi qawâ'id  al-fiqhiyah , termasuk al-dhararu yuzâl , sebagai pernyataan dari sumber utama dari kebenaran, wahyu  (al-Quran  dan  Hadis)  sebagai  lemma  untuk  membangun  Axioma  dalam studi  ekonomi.  aksioma  ini  kemudian  dibuat  sebagai  argumen  dasar  dalam penyusunan teori ekonomi Islam.
Kata kunci : qawâ‟id al-fiqhiyah , al-dhararu yuzâl , azioma, lemma, teori

## Pendahuluan
Perkembangan  kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat  dengan  berbagai interaksi anggota masyarakat di dalamnya tentunya membutuhkan pedoman yang dapat  menyahuti  perkembangan  tersebut  dengan  baik  agar  tujuan  kehidupan sesuai dengan tujuan syari‟ah.  Tujuan kehidupan manusia simetri dengan tujuan syari‟ah,  yaitu mashâlihul  „ibad (kemaslahatan). Maslahat berarti  terhindar  dari kesengsaraan, kesulitan, kemudharatan.
Berdasarkan  tujuan  syari‟ah  di  atas,  syari‟ah  sebagai  pedomaan  menjadi kemestian.  Syari‟ah  seyogianya  telah  melingkupi  seluruh  aspek  kehidupan.
Namun,  karena  kehidupan  berkembang  maka  tuntutan  untuk  penafsiran, pengkajian  dan  penggalian  hukum  baru  ( ijtihad )  senantiasa  diperlukan.  Untuk tujuan  tersebut  penguasaan  ilmu-ilmu  yang  terkait  dengan ijtihad menjadi  suatu keniscayaan  di  antaranyaa al-„ilm  al-ushûl  al-fiqh dan qawâ‟id  al-fiqhiyah. Jika Ushul  Fiqh  merupakan  metodologi  menghasilkan  hukum  dari  sumber  dan  dalil- dalil  yang  terperinci,  maka Qawâ‟id  Fiqhiyah ( legal  maxim )  merupakan  prinsip- prinsip umum dalam menetapkan hukum-hukum yang bersifat khusus. Pentingnya dua ilmu ini digambarkan oleh para Ulama sebagai berikut.
ذصبقَىا كاسدإثبقييخ ُبم ذػاىقىا ًػاس ٍِو هىصىىبث بقيقح ُبم هىصلأا ًػاس ٍِ
“Barangsiapa  memelihara  Ushul,  berhaklah  ia  sampai  kepada  maksud  dan barangsiapa  memelihara  Qawa‟id  pantaslah  ia  mencapai  maksud.”( Ash Shiddieqy, 1981: 97 )
Sebagaimana  diuraikan  di  atas  perkembangan  kehidupan  sosial  ekonomi dapat  menimbulkan  penyimpangan  dari  tujuan  kemaslahatan.  Penyimpangan dalam  bentuk  kesulitan,  keterpaksaan  atau  kemudharatan  kadang  tak  bisa dihindari.  Kondisi  seperti  ini  telah  diperkirakan  oleh  Syari‟ah  yang  ditunjukkan dari  berbagai  ayat  dan  Hadis  Nabi.  Berdasarkan  kondisi  dan  dalil  yang mendukungnya dirumuskan prinsip umum ( qâ‟idah kulliyah ) هاضي سشعىا.
Makalah  ini  berupaya  menguraikan  dasar  hukum  kaidah هاضي  سشعىا , pengertian dan uraian kaidah, kaidah turunannya serta kemungkinan pembentukan lemma ekonomi Islam dari kaidah ini.
Kaidah
ررضلا لازي ( al-dharura yuzâl )
Pembentukan  kaidah هاضي  سشعىا (kemudharatan  itu  harus  dihilangkan) didasarkan pada:
a. QS. Al-Qashash: 77.
                                                                                    
                                                                                        
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri  akhirat,  dan  janganlah  kamu  melupakan  bahagianmu  dari  (kenikmatan) duniawi  dan  berbuat  baiklah  (kepada  orang  lain)  sebagaimana  Allah  telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
b. QS. Al-A‟raf: 55.
                                                                                      
                         
Dan  janganlah  kamu  membuat  kerusakan  di  muka  bumi,  sesudah  (Allah) memperbaikinya  dan  Berdoalah  kepada-Nya  dengan  rasa  takut  (tidak  akan diterima)  dan  harapan  (akan  dikabulkan).  Sesungguhnya  rahmat  Allah  Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.
c. QS. Al-Baqarah: 195.
                                                                                                 
              
Dan  belanjakanlah  (harta  bendamu)  di  jalan  Allah,  dan  janganlah  kamu menjatuhkan  dirimu  sendiri  ke  dalam  kebinasaan,  dan  berbuat  baiklah,  karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
d. QS. Al-Baqarah: 231.
    …                                  …
…  janganlah  kamu  rujuki  mereka  untuk  memberi  kemudharatan,  karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka….
e. QS. Al-Baqarah: 233.
…                                                             …
…janganlah  seorang  ibu  menderita  kesengsaraan  karena  anaknya  dan  seorang ayah karena anaknya…
f. QS. Ath-Thalaq: 6.
…                                         ….
…janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka…
g. Hadis
Hadis riwayat Malik ( Al-„Arabi, tth.: 928) :
لاو سشظ لا هبق ٌيسو هييػ الله ًيص الله هىسس ُأ هيثأ ِػ ًّصبَىا ًيحي ِث وشَػ ِػ ساشظ
Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalan Fadhil bin Sulaiman dari „Ubadah bin Shomad dengan tambahan matan di depan ًعق (Ibnu Majah) . Juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari „Aisyah RA ( Al-Daruquthni) .
Sebelum  menguraikan  makna  dan  kandungan  kaidah هاضي  سشعىا perlu dijelaskan  terlebih  dahulu  tiga  istilah  yang  berkaitan  dengan  kaidah  ini,  yaitu سشعىا ( al-dhararu ), ساشعىا ( al-dhirara ) dan عىا حسوش ( al-dharûrah ).
سشعىا secara etimologi adalah يرلأى ٌسا ( nama bagi bahaya) lawan kata dari غفْىا (manfaat) sehingga maknanya adalah “menimbulkan kerusakan kepada orang lain”. Pengertian secara terminologi tidak berbeda dengan pengertian secara etimologi,  yaitu  “sesuatu  yang  menimbulkan  kerusakan  bagi  orang  lain”.
Perbedaannya  dengan ساشعىا adalah  jika سشعىا terdapat  manfaat  bagi  dirinya sedangkan bagi orang lain menimbulkan kerusakan. Sementara ساشعىا tidak ada manfaat  bagi  dirinya  tetapi  ada  kerusakan  bagi  orang  lain  (Ibn  Faris,  1979:  360; Ibn Manzur, t.th.: 482; al-Fayumi, t.th.: 360).
حسوشعىا secara  etimologi  adalah ساشطظلإا yaitu  kebutuhan  yang  sangat mendesak  (Ibn  Manzur,  t.th.:  482;  al-Fayumi,  t.th.:  360).  Menurut  istilah  fiqh حسوشعىا adalah:
تنرشي  ٌى  ارإ  ثيحث  عششىا  ًف  عىََْىا  سىظحَىا  فاشزقلا  خئجيَىا  خىبحيى  ٌسا فينَىا
ٌيسج سشعى وأ ليهيى ضشؼر سىظحَىا
(al-Zarqa, 1998: 1004)
(“Suatu keadaan terpaksa untuk melakukan yang diharamkan dan dilarang oleh syariat  karena  sekiranya  jika  mukallaf  tidak  melakukan  hal  yang  dilarang tersebut  maka  ia  akan  berhadapan  dengan  kematian  atau  kemudharatan
jasmaniah”).
Berdasarkan  pengertian  yang  diuraikan  di  atas  kemudharatan  di  satu  sisi adalah sesuatu yang wajib dihindari dan di sisi lain jika tidak dapat dihindari maka membolehkan hal-hal yang dilarang.
Dalam kajian ushûl al-fiqh, al-dharûrah dan al-masyaqah termasuk dalam pembahasan rukhshah  al-syari‟ah. Namun  demikian,  terdapat  perbedaan  antara al-dharurah dan al-masyaqah.  Al-dharûrah merupakan  kesulitan  yang  sangat menentukan  eksistensi  manusia  karena  jika  tidak  diselesaikan  maka  akan mengancam agama, jiwa, akal, nasab, harta dan kehormatan manusia. Sedangkan al-masyaqqah adalah  kesulitan  yang  menghendaki  adanya  kebutuhan  ( al-hajah ) tentang  sesuatu,  bila  tidak  terpenuhi  tidak  akan  membahayakan  eksistensi manusia.  Dengan  adanya al-masyaqah akan  mendatangkan  kemudahan  atau keringanan  sedangkan  adanya al-dharûrah akan  adanya  penghapusan  hukum.
Kesimpulannya,  dengan  adanya  penghapusan al-dharûrah dan  keringan al- masyaqah akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.
Kedharuratan dapat dibedakan pada lima tingkatan, yaitu:
a. Darurat,  yaitu  keadaan  seseorang  yang  apabila  tidak  segera  mendapat pertolongan maka diperkirakan bias mati. Misalnya seseorang yang sangat kelaparan,  wajahnya  sudah  pucat  pasi,  badan  gemetaran  dan  keringat dingin  berlelehan.  Kadar  darurat  inilah  yang  bias  menyebabkan diperbolehkan makan makanan yang haram.
b. Hajat,  yaitu  keadaan  seseorang  yang  sekira  tidak  segera  ditolong, menyebabkan  kepayahannya,  tetapi  tidak  sampai  menyebkan  kematian. Dalam keadaan seperti ini orang tersebut  tidak bias menghalalkan barang yang  haram.  Ia  hanya  boleh  berbuka  puasa,  apabila  ia  kebetulan  sedang melakukan puasa fardhu.
c. Manfaat,  yaitu  kepentingan  manusia  untuk  menciptakan  kehidupan  yang layak. Maka hokum diterapkan menurut apa adanya karena sesungguhnya hokum  itu  mendatangkan  manfaat.  Misalnya  makan  makanan  pokok seperti beras, ikan, sayur-mayur, laup-paauk dan sebagainya.
d. Zienah,  yaitu  suatu  kebutuhan  seperti  kebutuhan  orang  yang  terpaksa hanya makan nasi dengan lauk sederhana, padahal ia menginginkan laup- pauk yang mewah.
e. Fudlul,  yaitu  suatu  kebutuhan  sebagaimana  kebutuhhan  orang  yang  bias makan  dengan  cukup,  tetapi  masih  ingin  berlebih-lebihan,  sehiingga
menyebabkannya  makan  makanan  haram  atau  syubhat.  Kondisi  semacam ini dikenakan hokum saddud zari‟ah (al-Zuhaili, 1985: 246-247) .
Menurut Abdul Qadir Audah bahwa keadaan dharurat yang membolehkan melakukan  perbuatan  yang  dilarang  (haram)  apabila  terpenuhinya  empat  syarat. Pertama, dirinya atau orang lain dalam keadaan gawat  yang dikhawatirkan dapat membahayakan  nyawanya  atau  anggota  tubuhnya. Kedua, keadaan  yang  sudah serius  sehingga  tidak  bisa  ditunda-tunda  penanganannya.  Misalnya  orang  yang kelaparan belum boleh makan bangkai kecuali telah berada dalam keadaan bahaya lapar  yang  gawat  akibatnya. Ketiga, untuk  mengatasi  darurat  itu  tidak  ada  jalan keluar  kecuali  melakukan  perbuatan  pelanggaran/kejahatan.  Jika  masih  bisa diatasi  daarurat  itu  dengan  menempuh  perbuatan  yang  mubah.  Misalnya  orang yang  kelaparan  yang  masih  bias  membeli  makanan  yang  halal,  maka  tidak dibenarkan  makan  makanan  yang  tidak  halal  tersebut,  karena  hasil  curian. Keempat, darurat  hanya  boleh  di  atasi  ddengan  mengambil  seperlunya  saja (seminal mungkin untuk sekedar mempertahankan hidupnya) (Audah, 1949: 577).
Kaidah  ini  sangat  popular  dalam  fiqh  Islam  dan  merupakan  salah  satu kaidah  yang  terpenting.  Banyak  hukum  dalam  berbagai  masalah  dikembalikan kepada kaidah ini. Di  antaranya mengembalikan  barang  yang telah dibeli karena cacat, disyariatkannya ada beberapa macam khiyar, syuf‟ah dan hudud.
Banyak hukum yang dapat diistinbathkan dari kaidah ini. Di antaranya:
1. Tidak  sah  wakaf  untuk  anak  laki-laki  saja  taanpa  memperhatikan  anak- anak perempuan, menurut pendapat sebagian ulama..
2. Tidak  boleh  wakaf  jika  dimaksudkan  untuk  menimbulkan  kemudharatan bagi  orang  yang  menghutangkan  hartanya  dan  hakim  boleh  membatalkan wakaf itu, menurut pendapat sebagian ulama.
3. Menetapkan adanya hak syuf‟ah bagi partner dan tetangga.
4. Mengembalikan barang yang dibeli karena cacat.
5. Menetapkan hak curatele di waktu ada sebab-sebabnya.
6. Mensyariahkan  qishash,  hudud,  kaffarat  dan  membayar  harga-harga barang yang dirusakkan atau menggantikan kerugian orang.
Kaidah هاضي  سشعىا memiliki  beberapa  kaidah  yang  merupakan  turunan dari kaidah ini, walaupun demikian tidak semua kitab Ushul al-Fiqh sama dalam
menguraikan  kaidah  turunan  ini.  „Abd  al-Rahman  bin  Abi  Bakar  al-Suyuthi menguraikan turunan kaidah ini kepada lima, (al-Suyuthi, 1403 H: 83-86) yaitu:
1. داسىظحَىا حيجر دبيسوشعىا
2. بهسذقث سذقي حسوشعيى حيثأ بٍ
3. سشعىبث هاضي لاسشعىا
4. بؼر ارإ بَهفخأ ةبنرسبث اسشظ بَهَظػأ يػوس ُبرذسفٍ ضس
5. حىبصَىا تيج ٍِ ًىوأ ذسبفَىا ءسد
Shalih bin Ghanim al-Sadlan dalam bukunya, Al-Qawâ‟id al-Fiqhiyah al- Kubra  wa  Mâ  Tafarra‟a  „Anha, menyebutkan  7  kaidah  turunan  dari  kaidah  ini,
(al-Sadlan, 1417 H: 506-507) yaitu:
1. ُبنٍلإاسذقث غفذي سشعىا
2. سشعىبث وا,هيثَث هاضي لاسشعىا
3. حىبصَىا تيج ٍِ ًىوأ ذسبفَىا ءسد
4. فخلأا سشعىبث هاضي ذشلأا سشعىا
5. ِيسشعىا فخأ وأ ِيششىا ُىهأسبزخي
6. بَهفخأ ةبنرسبث اسشظ بَهَظػأ يػوس ُبرذسفٍ ضسبؼر ارإ
7. ًبػ سشظ غفذى صبخىا سشعىا وَزحي
Dari  uraian  di  atas  dan  dari  beberapa  sumber  lain  kaidah  turunan  dari kaidah al-dhararu yuzâl dapat diuraikan sebaggai berikut.
1. داسىظحَىا حيجر د اسوشعىا ( Kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang )
Kaidah ini didasarkan kepada nas berikut ini.
…                                                   …
…Maka  barangsiapa  dalam  Keadaan  terpaksa  (memakannya)  sedang  Dia  tidak menginginkannya  dan  tidak  (pula)  melampaui  batas,  maka  tidak  ada  dosa baginya. ... (QS. Al-Baqarah: 173)
…                                                         
…  Maka  barangsiapa  yang  dalam  keadaan  terpaksa,  sedang  dia  tidak menginginkannya  dan  tidak  (pula)  melampaui  batas,  maka  sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang... (QS. Al-An‟am: 145)
      …                                                                    
…Maka  barang  siapa  terpaksa  karena  kelaparan  tanpa  sengaja  berbuat  dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Maidah: 3) Berdasarkan ayat-ayat di atas, tidak semua keterpaksaan itu membolehkan yang haram, namun keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang tidak ada jalan  keluar  lain.  Keadaan  seperti  ini  semua  kondisi  yang  haram  dapat diperbolehkan  memakai  atau  memakannya.  Hal  ini  disebabkan  apabila  tidak dilakukan akan membawa atau menimbulkan kemudharatan bagi dirinya.
Contohnya  adalah  seseorang  yang  kelaparan  dalam  keadaan  tidak  ada makanann  selain  bangkai,  maka  makan  bangkai  itu  dibolehkan,  karena  apabila tidak dimakannya kemungkinan besar ia akan mati kelaparan.
2. بهسذقث  سذقر  د  اسوشعىا ( Sesuatu  yang  diperbolehkan  karena  darurat ditetapkan hanya sekedar kedaruratannya )
Dalam Al-Asybah nya Al-Suyuthi ditulis بهسذقثسذقي حسوشعيى حيثأ بٍ . Kaidah ini  membatasi  kemutlakan  dari  kaidah داسىظحَىا  حيجر  داسوشعىا. Bahwa kebolehan  tersebut  hanya  sekedar  untuk  menghilangkan  kemudharatan  yang menimpanya. Sehingga apabila kemudharatan atau suatu keadaan  yang memaksa telah  hilang,  maka  kebolehan  terhadap  yang  didasarkan  atas  kemudharatan  ini menjadi  hilang  pula.  Misalnya,  bila  dibolehkan  mencuri  sepotong  roti  karena lapar,  maka  tidak  boleh  mencuri  sekarung  tepung.  Contoh  lain,  kebolehan memakan  bangkai  karena  lapar  sekedar  untuk  perlu  mempertahankan  jiwa,  tidak dibenarkan makan sampai berlebih-lebihan dan terus menerus.
3. هىاوضث  وطث  سزؼى  صبجبٍو ( Sesuatu  yang  diperbolehkan  karena  „udzur  batal karena hilangnya udzur tersbut )
Makna kaidah ini adalah apabila ada halangan melakukan suatu pekerjaan karena  ada  „udzur,  maka  diperbolehkan  untuk  melaksanakan  perbuatan  lain sebagai pengganti dari perbuatan yang tidak dapat dilakukan tersebut. Jika „udzur (penghalang) tersebut hilang maka perbuatan pengganti tersebut dianggap hilang.
Contoh  kaidah  ini,  seseorang  yang  ingin  berwudhu‟  untuk  shalat  tetapi tidak  bisa  menemukan  air,  maka  boleh  bertayammum.  Namun  apabila  sebelum masuk waktu shalat ia diberitahu bahwa di suatu tempat ada air, maka tayammum
yang  sudah  dilakukannya  dianggap  batal,  karena  ditemukannya  air  sebelum masuk waktu shalat.
4. تيج  ٍِ  ًىوأ  ذسبفَىا  ءسد حىبصَىا
( Menolak  kerusakan  harus  didahulukan daripada menarik kemaslahatan )
Kaidah ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah: 219.
                                                                                                
                       …
Mereka  bertanya  kepadamu  tentang  khamar  dan  judi.  Katakanlah:  "Pada keduanya  terdapat  dosa  yang  besar  dan  beberapa  manfaat  bagi  manusia,  tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". …
Kaidah  ini  menjelaskan  bahwa  apabila  dalam  suatu  perbuatan  terdapat manfaat  atau  maslahat  dan  kemafsadatan  (kerusakan)  sekaligus,  maka  yang didahulukan  adalah  menghilangkan  mafsadatnya.  Hal  ini  disababkan  suatu kemafsadatan  dapat  mengakibatkan  kemafsadatan  atau  kerusakan  yang  lebih besar, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat di atas. Khamar (minum-minuman yang memabukkan) dan judi memiliki kemanfatan sekaligus kerusakan, namun bahaya kerusakan  lebih  besar.  Sebagai  contoh,  berkumur-kumur  sebelum  berwudhu‟ adalah  sunnah,  namun  bagi  orang  yang  sedang  berpuasa  adalah  makruh,  sebab dapat merasakan atau membatalkan puasa.
Berdasarkan  kaidah  ini,  Muhammad  Abduh  sebagaimana  dikutip  oleh Hasbi  Ash-Shiddieqy,  berpendapat  bahwa  poligami  dapat  dilarang,  manakala dengan  poligami  itu  akan  menimbulkan  kerusakan  seperti  hancurnya  rumah tangga karena suami tidak bias bersifat  adil sehingga dapat  menelantarkan anak- anaknya. ( Ash-Shiddieqy , 1990: 463)
5. بَهفخأ  ةبنرسبث  اسشظ  بَهَظػأ  يػوس  ُبرذسفٍ  ضسبؼر  ارإ (Apabila bertentangan  dua  mafsadat,  maka  perhatikan  mana  yang  lebih  besar mudharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya) Maksud kaidah ini adalah apabila secara bersamaan terdapat dua mafsadat atau  lebih,  maka  harus  dianalisis  mana  mafsadat  yang  lebih  ringan.  Jika  suddah diketahui  mafsadat  yang  lebih  ringan,  maka  mafsadat  yang  lebih  berat  harus
ditinggalkan.  Meskipun  sebenarnya  mafsadat  sejatinya  harus  ditinggalkan,  berat atau ringan sebagaimana terdapat dalam QS. Al-A‟raf: 56.
                          …
Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi…
Contoh  kasus  kaidah  ini  adalah  dibolehkan  melakukan  operasi  perut seorang perempuan yang sudah mati dalam keadaan hamil, jika masih diharapkan akan hidupnya bayi yang ada dalam kandungannya.
6. خحيصَىا  ضسبؼر  ارإ بَهحجسأ  يػوس  حذسفَىاو ( Apabila  terjadi  pertentangan antara kemaslahatan dan kerusakan, maka harus diperhatikan mana yang lebih kuat di antara keduanya )
Sebagai  contoh  dari  kaidah  ini  adalah  bahwa  berbohong  itu  adalah  sifat tercela  dan  berdosa.  Tetapi  apabila  bohong  tersebut  dilakukan  dengan  tujuan untuk mendamaikan pertengkaran antara suami dan isstri, maka perbuatan bohong diperbolehkan.
7. ا لإ شيغىا  قح  وطجيلاساشطظ ( Mudharat  itu  tidak  dapat  membatalkan  hak orang lain )
Suatu kemudharatan  yang menimpa seseorang tidak dapat menjadi  alasan hapusnya  dosa  dan  menjadi  sebab  dimaafkan  dari  suatu  hukuman  atas pelanggaran hak orang lain. Misalnya seseorang dalam keadaan kelaparan dan dia akan  mati  jika  tidak  makan,  maka  jalan  satu-satunya  adalah  mencuri.  Namun tindakannya  itu  mewajibkannya  untuk  mengganti  makanan  orang  lain  yang dicurinya tadi.
8. غّبَىا ًذقي طزقَىاو غّبَىا ضسبؼر ارإ ( Apabila saling bertentangan ketentuan hukum  yang  mencegah  dengan  yang  dikehendaki  pelaksananny,  maka didahulukan yang mencegahnya )
Apabila  suatu  pekerjaan  atau  suatu  kondisi  terdapat  dua  hal  yang bertentangan  antara  sesuatu  yang  mengkhawatirkan  dan  mengharuskan  untuk dicegah  dan  di  sisi  lain  terdapat  sesuatu  yang  mengandung  ketentuan  agar dillaksanakan, maka yang harus didahulukan adalah sesuatu yang mencegahnya.
Misalnya,  pemilik  rumah  sewa  menjual  rumahnya  tanpa  sepengetahuan dan seizin penyewa. Sehingga akad jual beli ini hanya berlaku bagi pihak penjual dan pembeli serta tidak berlaku bagi pihak penyewa. Artinya pembeli tidak boleh
meminta  penyewa  serta  merta  menyerahkan  rumah  tersebut  sebelum  habis  masa sewanya.
9. خصبخوأ  ذّبم  خٍبػحسوشعىا  خىضٍْ  هضْر  خجبحىا ( Kebutuhan  itu  ditempatkan pada tempat dharurat baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus )
Berdasarkan  kaidah  ini,  perbuatan  yang  dinilai  jahat  yang  sangat mendesak dapat disamakan dengan keadaan dharurat. Apalagi kalau kebutuhan itu bersifat  umum,  niscaya  berubah  menjadi  dharurat.  Misalnya,  pemerintah merencanakan pelebaran jalan besar untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang sudah  begitu  ramainya  harus  membongkar  beberapa  rumah  penduduk  dan merusak  tanaman.  Maka  tindakan  tersebbut  diperkennankan  oleh  syariah  demi untuk kepentingan umum. Contoh lainnya, terdapat seorang wanita yang sakit dan akan  dioperasi,  tetapi  tidak  ada  dokter  spesialis  operasi  selain  laki-laki,  maka dalam keadaan ini diperbolehkan.
10. فخلأا  سشعىبث  هاضي  ذشلأاسشعىا ( Kemudharatan  yang  lebih  berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan )
Setiap  manusia  sejatinya  tidak  diharuskan  menghindari  kemudharatan pada dirinya maupun pada orang lain, baik berat maupun ringan. Pada prinsipnya kemudharatan  harus  dihilangkan.  Tetapi  dalam  menghilangkan  kemudharatan tersebut  tidak boleh menimbulkan kemudharatan  lain, baik  ringan maupun berat. Karena  itu,  dalam  menghilangkan  kemudharatan  itu  terpaksa  menimbulkan kemudharatan  yang  lain  harus  ditempuh  dengan  jalan  menghilangkan kemudharatan yang menimbulkan kemudharatan yang relative lebih ringan.
Sebagai  contoh,  seorang  kaya  wajib  menafkahkan  sebagian  hartanya kepadaa  seorang  fakir,  sebab  pada  hakikatnya  kemudharatan  yang  ditemui  oleh orang  kaya  tersebut  dengan  menafkahkan  hartanya  lebih  ringan  daripada  si  fakir yang tidak memiliki sama sekali.
11. هيثَث  هاضيلاسشعىا ( Kemudharatan  tidak  boleh  dihilangkan  dengan kemudharatan yang sebanding )
Suatu  perbuatan  yang  membawa  kemudharatan  tidak  boleh  dihilangkan dengan  suatu  perbuatan  yang  mendatangkan  kemudharatan  lain  yang  sama  atau sebanding. Sebab apabila terjadi seperti itu, maka perbuatan tersebut menjadi sia- sia.  Misalnya,  seseorang  yang  sedang  dalam  kelaparan  tidak  dibolehkan
mengambil  makanan  orang  lain  yang  juga  akan  mati  kelaparan,  apabila makanannya hilang.
12. سشعىبث  هاضيلاسشعىا ( Kemudharatan  tidak  boleh  dihilangkan  dengan kemudharatan yang lain )
Kaidah  ini  memiliki  kesamaan  dengan  kaidah  no  11  di  atas,  yaitu menunjukkan  adanya  larangan  menghindarkan  kemudharatan  yang  satu  tetapi mendatangkan  kemudharatan  yang  lainnya.  Hanya  saja  kaidah  ini  tidak mensyaratkan  kesamaan  (sebanding).  Misalnya,  dua  orang  yang  terapung-apung di atas lautan akibat kapal yang ditumpanginya pecah. Salah seorang mendapatkan sekeping papan mengapung sehingga ia dapat bertahan sampai ada tim penolong. Tetapi  yang seorang lagi ingin  sekali menyelamatkan nyawanya dengan merebut papan  tersebut,  namun  karena  papan  tersebut  tidak  dapat  menampung  dua  orang maka  ia  akan  mengorbankan  yang  menemukan  terlebih  dahulu.  Tindakan  orang tersebut  merebut  papan  karena  dharurat  dan  bagi  yang  satunya  juga  dharurat, maka tindakan merebut tersebut tidaak dibenarkan oleh syariat.
13. ُبنٍلإاسذقث  غفذي  سشعىا ( Kemudharatan  itu  harus  dihindarkan  sedapat mungkin )
Kewajiban  menghindarkan  terjadinya  suatu  kemudharatan  atau  dalam pengertian  lain,  kewajiban  melakukan  usaha-usaha  preventif  (pencegahan)  agar jangan terjadi suatu kemudharatan dengan segala daya upaya yang mungkin dapat diiusahakan. Maksud kaidah inii sesuai dengan maksud mashlahah mursalah.
Usaha  Abu  Bakar  untuk  melakukan  penulisan  al-Quran  agar  jangan  ada yang  hilang  atau  terlupan.  Tindakan  Usman  bin  Affan  menghimpun  al-Quran dalam satu mushaf atau tindakan hukum Umar bin Khattab membakar kedai arak, agar jangan terjadi kemudharatan yang lebih besar adalah  contoh-contoh kaaidah ini.
Dalam  pelayaran  dengan  kapal  laut  yang  akan  tenggelam  apabila  semua barang  muatannya  tidak  dibuang  ke  laut.  Dalam  keadaan  semacam  itu diperbolehkan  membuang  barang-barang  muatan  ke  laut  meskipun  tidak  seizing pemiliknya  demi  kemashlahatan  penumpang,  yaitu  menolak  bahaya  yang mengancam keselamatan jiwa mereka.
Qawâ’id al-Fiqhiyah ke Lemma Ekonomi Islam
Qawâ‟id  al-Fiqhiyah dalam  bahasa  hukum  disebut  sebagai legal  maxim. Maxim berarti “a  general  truth,  fundamental  principle,  or  rule  of conduct” (Merriam,  1995:  718).  Jadi legal  maxim adalah  suatu  prinsip  dasar hukum  yang merupakan  kebenaran umum. Karena memang, qawa‟id al-fiqhiyah berasal  dari  wahyu  yang  kebenarannya  tidak  diragukan.  Istilah  lain  yang  sama dari maxim dan  biasa  digunakan  dalam  ilmu  ekonomi  adalah axiom (aksioma). Axiom dalam kamus Merriam Webster‟s adalah “a statement accepted as true as the basis  for  argument  or  inference” (  Merriam,  1995:  81) (suatu  pernyataan  yang diterima sebagai kebenaran yang menjadi dasar argumen atau inferensi).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas qawa‟id  al-fiqhiyah adalah  pernyataan yang berasal dari sumber yang merupakan kebenaran hakiki, wahyu (al-Quran dan hadis). Sehingga dapat saja disebut sebagai legal maxim dalam studi hukum atau axioma dalam  studi  ekonomi.  Aksioma  ini  kemudian  dijadikaan  dasar argumentasi  dalam  penyusunan  teori  ekonomi  Islam.  Teori  menurut  Davis  dan Cosenza adalah “an interrelated set of statements of relationship whose purpose is to explain and predict” ( (Cosenza, 1993: 29) (Suatu set pernyataan yang saling berhubungan yang memiliki tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi). Karena tujuan  teori  untuk  menjelaskan  dan  memprediksi  kenyataan  atau  realitas  maka teori  pada  dasarnya  adalah  refleksi  dari  dunia  nyata,  perilaku  manusia  yang didasarkan,  tentu  saja  berbagai  variabel  seperti  pengetahuan,  keyakinan  dan lainnya.  Beerdasarkan  hal  tersebut  bangunan  teori  tidak  terlepas  dari  aksioma yang  diyakini  kebenarannya  dan  asumsi-asumsi.  Asumsi-asumsi  tersebut didasarkan  pada  pernyataan  yang  valid  yang  bersumber  dari  aksioma.  Dalam terminologi matematika dan ekonomi disebut sebagai lemma.
Menurut  kamus  Webster, lemma adalah  “ the  argument  or  theme  of  a composition  prefixed  as  a  title  or  introduction” (Merriam,  1995:  665) . (Argumentasi  atau  tema  dari  komposisi  yang  didahului  oleh  sebuah  judul  atau pengantar).  Dalam  kamus  lain  diartikan  sebagai “a  subsidiary  proposition assumed to be valid and used to demonstrate a principal proposition” (www.thefreedictionary.com) . (Sebuah  proposisi  subsider  yang dianggap valid dan digunakan untuk menunjukkan proposisi utama). Berdasarkan penjelasan  di  atas lemma dapat  dijadikan  sebagai  suatu  pernyataan  yang  dapat diterima sebagai asumsi teori yang bersumber dari aksioma.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas  dapat  digambarkan  bahwa sebuah  teori  dibentuk  sebagai  refleksi  dari  realitas  dan  proposi  dari lemma yang bersumber  dari  aksioma  yang  tingkat  kebenarannya  berasal  dari  wahyu.  Hal  ini dapat digambarkan sebagai berikut.
Kaidah al-dhararu yuzal ditransformasi menjadi aksioma:
Kerusakan dan bahaya dalam ekonomi adalah hal-hal  yang menyebabkan orang  lain  baik  secara  individu  maupun  kolektif  terpinggirkan.  Maksudnya  sulit memperoleh  akses  sumber  daya  karena  tidak  meratanya  distribusi  sumber  daya dan  pendapatan,  sehingga  dapat  menimbulkan  kemiskinan.  Kemiskinan mengakibatkan  daya  beli  masyarakat  rendah  sehingga  akibat  selanjutnya pertumbuhan  ekonomi  akan  mengalami  kemunduran.  Berdasarkan  hal  tersebut dapat dirumuskan lemma.
Lemma di atas juga dikuatkan oleh QS. Al-Hasyr: 7.
 ...                                               …
“… supaya harta itu jangan hanya beredar di  antara orang-orang kaya saja  di antara kamu….”
Wahyu
Aksioma Lemma Teori Realitas Perilaku manusia
Lemma 1. Permasalahan utama ekonomi adalah ketidakmerataan distribusi sumber daya dan pendapatan.
Lemma 2. Seorang konsumen akan menghindari perilaku konsumsi yang membahayakan dirinya maupun membahayakan orang lain.
Lemma 3. Produsen akan memproduksi barang atau jasa yang tidak membahayakan dan merusak konsumen.
“Segala sesuatu yang menimbulkan kepada kerusakan dan bahaya harus dihilangkan ”.
Kaidah dar‟u al-mafasid aula min jalb al-mashalih ditransformasi menjadi aksioma:
Tujuan  ekonomi  dalam  ekonomi  Islam  adalah  untuk  mencapai falah (kesejahteraan dunia dan akhirat). Mengukur falah dalam ekonomi diperlukan alat bantu.  Karena  itu  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  diperlukan  tujuan  antara  yang dapat  membantu  mengukur falah. Tujuan  antara  tersebut  adalah mashlahah, karena memiliki dua komponen yaitu manfaat dan berkah (dalam pengertian nilai pahala) . Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan lemma sebagai berikut.
Rumusan-rumusan lemma di atas sejatinya memerlukan kajian yang lebih mendalam dan mungkin masih bias dikembangkan dari berbagai qawa‟id lainnya.

## Kesimpulan
Upaya menjadikan qawwa‟id al-fiqhiyah menjadi aksioma ekonomi Islam lalu  diturunkan  menjadi lemma sebagai  dasar  dalam  pembentukan  teori  adalah sangat penting. Hal ini karena disebabkan ekonomi Islam memiliki karakter yang berbeda  dengan  ekonomi  konvensional  yang  dimulai  dari  sumbernya  dalam pembentukan  teori  ekonomi.  Diharapkan  ke  depan  upaya  ini  menjadi  diskursus untuk kajian-kajian yang lebih serius dan mendalam.
Lemma 4. Pemerintah memiliki kewajiban membuat kebijakan yang menghapus ketidakmerataan pendapatan.
“Tujuan menciptakan kemaslahatan tidak menyebabkan menghalangi untuk mengutamakan penghapusan mafsadat (kerusakan) ”.
Lemma 5. Tujuan perilaku konsumen dan produsen adalah memaksimumkan mashlahah.
Lemma  6.  Pemaksimuman  mashlahah  oleh  konsumen  tidak  harus menimbulkan mudharat baik bagi dirinya maupun orang lain.
Lemma 7. Pemaksimuman mashlahah oleh produsen tidak harus menimbulkan mudharat baik bagi konsumen maupun karyawannya.

## Daftar Pustaka
al-„Arabi, Abi Bakar bin. Al-Qabas fi Syarah Muwaththa‟ Malik juz 3.
Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. 1981. Pengantar Hukum Islam II. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
---------------------------------. 1990. Falsafah Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
Audah,  Abd  al-Qadir.  1949. Al-Tasyri‟  al-Jinaiy  al-Islâmi  Muqâranan  bi  al- Qanûn al-Wadh‟i vol. 1. Kairo: Dar Nasyr al-Saqafah.
Davis,  D.  &  Cosenza,  R.M.  1993. Business  Research  for  Decision  Making. Belmont: PWS-KENT Publishing Company.
Departemen  Agama  RI. Al-Quran  al-Karim  dan  Terjemahannya  Ke  Dalam Bahasa Indonesia. Riyadh: Perwakilan Bagian Percetakan dan Penerbitan pada Kementrian Agama, Waqaf, Da‟wah dan Bimbingan Islam Kerajaan Saudi Arabia, t.th.
al-Fayyumi,  Ahmad  ibn  Muhammad  bin  „Ali  al-Muqri. Al-Misbâh  al-Munir  fi Gharib al-Sharh al-Kabîr 2. Beirut: al-Maktabah al-„Ilmiyah, t.th..
ibn  Faris,  Abu  al-Husayn  Ahmad  ibn  Zakariyya.  1979. Mu‟jam  Maqayis  al- Lughah  3. Abdul Salam Muhammad Harusn. Beirut: Dar al-Fikr.
Kuncoro,  Mudrajad.  2003. Metode  Riset  untuk  Bisnis  &  Ekonomi:  Bagaimana meneliti dan menulis tesis? Jakarta: Penerbit Erlangga.
ibn Manzur, Muhammad ibn Mukarram. Lisan al-„Arab 4 ed..1 Beirut: Dar Sadr,
t.th.
Merriam  Webster‟s  Collegiate  Dictionary. 10 th ed.  1995.  Springfield, Massachusetts, USA: Merriam-Webster, Inc.
al-Sadlan,  Shalih  bin  Ghanim.  1417. Al-Qawâ‟id  al-Fiqhiyah  al-Kubrâ  wa  Mâ Tafarra‟a „Anhâ. Riyad: Dar Balansiyah Linnasyr wa al-Tawzi‟.
al-Suyuthi,  „Abd  al-Rahman  bin  Abi  Bakar.  1403H. Al-Asybah  wa  al-Nazhair. Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah.
al-Zarqa,  Mustafa  Ahmad.  1998. Al-Madkhal  al-Fiqhi  al-„Am  juz  2. ed.1. Damaskus: Dar al-Qalam.
al-Zuhaili,  Wahbah.  1985. Nazhariyah  al-Dharurah  al-Syari‟ah:  Muqaranah Ma‟a al-Qanûn al-Wadh‟i. Beirut: Muassasah Risalah.
http://www.thefreedictionary.com dengan tema lem-ma