## JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI

## Implikasi Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam
Mugiarto a , Iim Wasliman b , Sri Handayani c
a Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen, Indonesia
b,c Universitas Islam Nusantara, Indonesia
mugia0801@gmail.com a

## Abstrak
Performa  madrasah  secara  dominan  sampai  saat  ini  sangat  rendah  dan  di  bawah standar lembaga pendidikan lainnya. Hanya sebagian kecil saja jumlah pendidikan Islam  yang  mampu  bersaing  dengan  lembaga  pendidikan  lainnya.  Melihat fenomena  yang  demikian  adalah  menarik  untuk  melakukan  pengkajian  tentang kondisi  dan  masalah-masalah  yang  sesungguhnya  dihadapi  lembaga-lembaga pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Penelitian  merupakan  penelitian  kepustakaan dengan  fokus  kajian  implikasi kebijakan otonomi daerah dalam pengelolaan lembaga pendidikan  Islam,  sementara  objek  yang  hendak  diteliti  adalah  implikasi  kebijakan otonomi  daerah  dalam  pengelolaan  lembaga  pendidikan  Islam,  dengan  prosedur memperoleh  data  peneliti  menggunakan  kepustakaan.  Data-data  yang  diperoleh akan  diidentifikasi,  diteliti,  dianalisi,  dan  dinterpretasikan  agar  substansi  implikasi kebijakan  otonomi  daerah  dalam  pengelolaan  lembaga  pendidikan  Islam  bisa ditangkap.  Setelah  itu,  peneliti  akan  mencoba  untuk  mengkomparasikan  dengan teori  lainnya,  untuk  mencapai  gambaran  yang  utuh  tentang  implikasi  kebijakan otonomi daerah dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Hasil penelitian bahwa kehadiran  madrasah  di  Indonesia  memiliki  tugas  dan  peran  yang  sama  dengan sekolah. Sebagai lembaga pendidikan yang  mempersiapkan  generasi muda  ummat Islam untuk masa depan, madrasah diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang akan mampu memainkan peran penting di semua sektor kehidupan bangsa, baik itu sektor agama, sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi.  Madrasah diunggulkan  daripada  sekolah  umum  karena  madrasah  memberikan  pendidikan agama  (yang  lebih  baik  daripada  sekolah  umum)  di  samping  pendidikan  umum (yang sama dengan sekolah umum).  Persoalan yang masih dihadapi madrasah saat ini  adalah  masih  rendahnya  standar  kualitas  pendidikan  umum  yang  diberikannya di  madrasah. Problematika  dalam  pengelolaan  lembaga  pendidikan  Islam  di Indonesia  yang  dihadapi,  adalah  (1)  Problem  manajemen  yang  meliputi  bidang sumber  daya  manusia/tenaga  kependidikan,  bidang  kurikulum,  bidang  sarana  dan prasarana; (2) Problem konseptual-teoritis dan operasional-praktis; dan (3) Problem kebijakan dan politik pendidikan.
Kata Kunci: Implikasi, Otonomi Daerah, Madrasah, Problematika, Solusi

## Abstract
Madrasah performance dominantly to date is very  low and below the  standard of other educational institutions. Only a small number of Islamic education are able to  compete  with  other  educational  institutions.  Seeing  such  a  phenomenon  is

## JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI
interesting  to  conduct  an  assessment  of  the  conditions  and  problems  that  are actually  faced  by  Islamic  education  institutions  in  Indonesia.  Research  is  a literature  research  with  the  focus  of  the  study  of  the  implications  of  regional autonomy policies in the management of Islamic educational institutions, while the object  to  be  studied  is  the  implications  of  the  regional  autonomy  policy  in  the management  of  Islamic  educational  institutions,  with  the  procedure  for  obtaining data  on  researchers  using  literature.  The  data  obtained  will  be  identified, examined,  analyzed,  and  interpreted  so  that  the  substance  of  the  implications  of regional  autonomy policies  in  the  management  of  Islamic  educational  institutions can be captured. After that, researchers will try to compare with other theories, to achieve a complete picture of the implications of regional autonomy policies in the management  of  Islamic  educational  institutions.  The  results  of  the  study  that  the presence of madrasas in Indonesia has the same duties and roles as schools. As an educational  institution  that  prepares  the  young  generation  of  Muslims  for  the future, madrassas are expected to be able to produce graduates who will be able to play  an  important  role  in  all  sectors  of  national  life,  both  the  religious,  social, economic,  political,  scientific  and  technology  sectors.  Madrasas  are  seeded  than public schools because madrasas provide religious education (which is better than public  schools)  in  addition  to  public  education  (which  is  the  same  as  public schools). The problem that is still faced by madrasas today is the still low quality standards  of  general  education  provided  in  madrasas.  Problems  in  the management  of  Islamic  educational  institutions  in  Indonesia  faced,  are  (1) management  problems  which  include  the  field  of  human  resources/education personnel,  curriculum  fields,  facilities  and  infrastructure;  (2)  Conceptual-Teoritis and  Operational-Practical  Problems;  and  (3)  the  problem  of  education  policies and politics.
Keywords: Implications, Regional Autonomy, Madrasa, Problems, Solutions

## 1. Pendahuluan
Salah  satu  persoalan  pendidikan  yang  sedang  dihadapi  bangsa  kita  adalah  persoalan mutu  pendidikan.  Berbagai  usaha  telah  dilakukan  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan nasional,  antara  lain  melalui  berbagai  pelatihan  dan  peningkatan  kompetensi  guru,  pengadaan buku  dan  alat  pelajaran,  perbaikan  sarana  dan  prasarana  pendidikan,  dan  meningkatkan  mutu manajemen  sekolah.  Namun  demikian,  indikator  mutu  pendidikan  belum  menunjukkan peningkatan  yang  berarti.  Sebagian  sekolah,  terutama  di  kota-kota,  menunjukkan  peningkatan mutu  pendidikan  yang  cukup  menggembirakan,  namun  sebagian  besar  lainnya  masih memprihatinkan.
Berbagai  pihak  mempertanyakan  apa  yang  salah  dalam  penyelenggaraan  pendidikan kita? Beberapa pengamat berpendapat, ada berbagai faktor yang menyebabkan mutu pendidikan kita  tidak  mengalami  peningkatan  secara  signifikan. Pertama ,  kebijakan  dan  penyelenggaraan pendidikan  nasional  menggunakan  pendekatan  yang  menganggap  bahwa  apabila  semua komponen pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, dan perbaikan sarana  serta  prasarana  pendidikan  lainnya  dipenuhi,  maka  hasil  pendidikan  yang  dikehendaki yaitu mutu pendidikan secara otomatis akan terwujud. Dan yang terjadi tidak demikian, karena hanya memusatkan pada masukan pendidikan dan  tidak memperhatikan proses pendidikannya.

## JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI
Padahal  proses  pendidikan  sangat  menentukan  hasil  pendidikan  tersebut. Kedua , penyelenggaraan  pendidikan  nasional  dilakukan  secara  birokratis  sentralistik,  (kebijakan terpusat)  sehingga  menempatkan  sekolah  sebagai  penyelenggaraan  pendidikan  sangat tergantung  pada  keputusan  birokrasi  yang  mempunyai  jalur  yang  sangat  panjang  dan  kadang tidak  sesuai  dengan  kondisi  sekolah.  Sekolah  kehilangan  kemandirian,  motivasi  dan  inisiatif untuk  mengembangkan  dan  memajukan  lembaganya  termasuk  peningkatan  mutu  pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan  nasional. Ketiga , peran serta masyarakat khususnya orang tua  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  selama  ini  sangat  minim.  (Program  Guru  Bantu  - Direktorat Tenaga Kependidikan, 2003)
Menyadari  hal  tersebut,  pemerintah  telah  melakukan  upaya  penyempurnaan  sistem pendidikan,  baik  melalui  penataan  perangkat  lunak  ( Software )  maupun  perangkat  keras ( Hardware ).  Upaya  tersebut  antara  lain  di  keluarkannya  UU  nomor  22  dan  25  tahun  1999 tentang otonomi daerah serta diikuti oleh UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  yang  secara  langsung  berpengaruh  terhadap  perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi pendidikan.  Bila  sebelumnya  pengelolaan  pendidikan  merupakan  wewenang  pusat,  maka dengan  berlakunya  undang-undang  tersebut  kewenangan  berada  pada  pemerintah  daerah, kota/kabupaten.  Menurut  Postman  mengartikan  desentralisasi  pendidikan  sebagai  “ the devolution of authority from a higher level of government, such as a departement of education or  local  education  authority,  to  a  lower  organizational  level,  such  as  individual  schools ”.
(Alfred A Knopf, 1995)
Dari uraian di atas, maka perlu adanya reformasi pendidikan yang dilakukan oleh semua lembaga  pendidikan  termasuk  juga  madrasah.  Sebagai  lembaga  pendidikan  yang  tertua  di Indonesia  sudah  seharusnya  madrasah  melakukan  reformasi.  Apalagi  kita  ketahui  performa madrasah  secara  dominan  sampai  saat  ini  sangat  rendah  dan  di  bawah  standar  lembaga pendidikan lainnya. Hanya  sebagian kecil saja jumlah pendidikan  Islam yang mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya.
Melihat fenomena yang demikian adalah menarik untuk melakukan pengkajian tentang kondisi dan masalah-masalah yang sesungguhnya dihadapi lembaga-lembaga pendidikan  Islam di  Indonesia.  Dengan  mengetahui  masalah-masalah  yang  dihadapi  oleh  lembaga-lembaga pendidikan  itu  diharapkan  dapat  ditemukan  jalan  keluar  yang  tepat  bagi  perumusan  dan pengambilan kebijakan lebih lanjut.
Penelitian  ini  akan  memfokuskan  permasalahan  pada:  (1)  Bagaimana  eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional?; (2) Apa saja problematika  dalam  pengelolaan  lembaga  pendidikan  Islam?  (3)  Apa  saja  solusi  alternatif problematika dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam pada Era Otonomi Daerah?; dan (4) Bagaimana pemberdayaan madrasah di Era Otonomi Daerah?

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  merupakan  penelitian  kepustakaan  dengan  fokus  kajian  implikasi  kebijakan otonomi  daerah  dalam  pengelolaan  lembaga  pendidikan  Islam,  sementara  objek  yang  hendak diteliti  adalah  implikasi  kebijakan  otonomi  daerah  dalam  pengelolaan  lembaga  pendidikan  Islam, dengan prosedur memperoleh data peneliti menggunakan kepustakaan.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  di  bagi  menjadi  dua  yaitu  sumber  data  primer  dan sumber data skunder. Sumber data primer disini meliputi berbagai macam informasi baik yang

## JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI
berupa  orang  maupun  buku,  literatur,  dokumen,  serta  data-data  lain  yang  langsung  memiliki keterkaitan  dengan  pembahasan  penelitian  ini.  Sedangkan  sumber  data  sekunder  adalah  segala sesuatu  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  mendukung  terhadap  penelitian  ini. Sumber  data  ini  juga  meliputi  arsip,  buku,  majalah,  dokumen-dokumen  ataupun  artikel-artikel yang bisa mendukung penelitian ini.
Data-data yang diperoleh akan diidentifikasi, diteliti, dianalisi, dan dinterpretasikan agar substansi  implikasi  kebijakan  otonomi  daerah  dalam  pengelolaan  lembaga  pendidikan  Islam  bisa ditangkap.  Setelah  itu,  peneliti  akan  mencoba  untuk  mengkomparasikan  dengan  teori  lainnya, untuk  mencapai  gambaran  yang  utuh  tentang  implikasi  kebijakan  otonomi  daerah  dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam.

## 3. Pembahasan

## 3.1 Eksistensi  Madrasah  Sebagai  Lembaga  Pendidikan  Islam  Dalam  Sistem Pendidikan Nasional
Dalam  konteks  nasional,  pendidikan  Islam  merupakan  sub-sistem  dari  pendidikan nasional.  Sebagai  sistem,  pendidikan  Islam  hanya  berlaku  di  pondok-pondok  pesantren  dan lembaga  pendidikan  Islam  lainnya  yang  sepenuhnya  berlandaskan  ajaran  Islam.  Dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  maka  pendidikan  Islam  tersebut menjadi salah satu bentuk pendidikan luar sekolah yang juga harus berorientasi pada pendidikan nasional. (Ahmad Ludjito, 1996)
Integrasi  madrasah  ke  dalam  sistem  pendidikan  nasional  dengan  demikian  bukan merupakan  integrasi  dalam  arti  penyelenggaraan  dan  pengelolaan  madrasah  oleh  Departemen Pendidikan  Nasional,  tetapi  lebih  pada  pengakuan  yang  lebih  mantap  bahwa  madrasah  adalah bagian  dari  sistem  pendidikan  nasional,  walaupun  pengelolaannya  dilimpahkan  pada Departemen Agama. Undang-Undang Pendidikan Nasional No.2 Tahun 1989 telah memperkuat posisi  madrasah  terhadap  sekolah,  namun  di  sisi  lain  dianggap  memperlemah  posisi  madrasah sebagai  lembaga  pendidikan  agama  yang  fokus  utamanya  agama  dan  pengetahuan  umum sebagai  tambahan.  Posisi  ini  diperkuat  pada  era  Otonomi  Daerah  melalui  UU  No.  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  secara de  jure juga  mengakui  eksistensi madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dalam Bab VI tentang jalur, jenjang, dan  jenis  pendidikan  pada  pasal  17,  18  tentang  pendidikan  dasar  dan  menengah  dijelaskan bahwa
Pasal 17:
(1)   Pendidikan  dasar  merupakan  jenjang  pendidikan  yang  melandasi  jenjang pendidikan menengah.
(2)   Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau  bentuk  lain  yang  sederajat  serta  sekolah  menengah  pertama  (SMP)  dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
(3)   Ketentuan  mengenai  pendidikan  dasar  sebagaimana  dlmaksud  pada  ayat  (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Pasal 18 :
(1)   Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

## JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI
(2)   Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
(3)  Pendidikan  menengah  berbentuk  sekolah  menengah  atas  (SMA),  madrasah aliyah  (MA),  sekolah  menengah  kejuruan  (SMK),  dan  madrasah  aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
(4)   Ketentuan  mengenai  pendidikan  menengah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Secara de  jure ,  persoalan  madrasah  sebagai  sekolah  umum  yang  berciri  khas  Islam sudah  terselesaikan  scbagai  bagian  dari  sistem  pendidikan  nasional  yang  diakui  sama  dengan sekolah. Namun  secara de facto madrasah  yang berada di bawah naungan Departemen  Agama sebagian  besar  berlokasi  di  pedesaan.  Mayoritas  siswanya  juga  dari  kalangan  keluarga  kurang mampu.  Karena  itu,  madrasah  mengalami  sejumlah  kendala  yang  cukup  berat  dalam menjalankan  proses  pembelajaran,  seperti  sarana  dan  prasarana  yang  tninim,  kurangnya  buku- buku  dan  fasilitas  penunjang  pembelajaran  lainnya,  serta  kurangnya  tenaga  guru  baik  secara kualitatif maupun kuantitatif.
Eksistensi madrasah  selama ini dilihat dari analisis edukatif variabel mutu pendidikan, bahwa  biaya  dari  pemerintah  bukan  satu-satunya  faktor  penentu  untuk  memajukan  lembaga pendidikan  madrasah.  Yang  paling  penting  adalah  variabel  sumber  daya  manusia  (SDM)  dan dukungan  masyarakat  di  sekitarnya.  Selama  ini  madrasah  bersifat bottom  up atau  lahir  dan dikembangkan  oleh  masyarakat  (umat  Islam),  sedangkan  sekolah  umum  lebih  bersikap top down atau  merupakan  program  dari  pemerintah  pusat.  Karena  madrasah  berkembang  dari bawah, sehingga risikonya madrasah tidak mendapat dukungan dana yang kuat dari pemerintah. Kalaupun ada dana, nilainya jauh lebih kecil dari sekolah-sekolah umum.

## 3.2 Problematika Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam
Philip H. Coombs dalam bukunya  " What is  Educational Planning ”, paling tidak ada 4 tahapan permasalahan yang dilewati dunia pendidikan/ yaitu; 1) Tahap rekonstruksi, pendidikan dihadapkan  pada  permasalahan  pengkondisian  otoritas  pendidikan,  desentralisasi  pendidikan, serta perencanaan fasilitas pendidikan; 2) Tahap Ketenagakerjaan/Penyiapan SDM, pendidikan dihadapkan  pada  penyiapan  tenaga  kerja  yang  terampil  dan  cakap  (tenaga  ahli);  3)  Tahap Perluasan/Pengembangan  pendidikan  meliputi  pengembangan  kurikulum,  metode,  pengujian, demokrasi  pendidikan,  serta  adaptasi  sistem  pendidikan  dan  ekonomi;  4)  Tahap  lnovasi, berhubungan  dengan  perencanaan  pendidikan  dan  strategi-strategi  pengembangan.  (Philiip  H. Coombs , 1970)
Kalau  kita  analisis  dari  permasalahan  yang  dihadapi  madrasah,  ada  beberapa  problem yang sampai sekarang masih menjadi masalah pelik, khususnya madrasah swasta, antara lain:

## 3.2.1 Problem Manajemen
Angelo  Kinicki dan Brian K.  Williams, memberikan pengertian manajemen sebagai “ the  pursuit  of  organi za tion a l  go a ls  efficiently  and e ffectiv e ly  by  int e grating  th e work  of p eo ple t hrough pl a nning , o r ganizing , leading  and  controlling the  or ga n iz ation ' s r e sour ce s ”. (Angelo  Kinicki,  2003) Lemahnya  manajemen  penyelenggaraan  pendidikan  berkaitan  erat dengan  kemampuan  managerial  para  penyelenggara  pendidikan  yang  masih  dipengaruhi  oleh sumber  daya  manusia  yang  terbatas  dan  pengaruh  budaya  pedesaan  yang  cenderung  mengacu

## JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI
pada  pola  manajemen  " alon-alon  asal  kelakon ".  Dalam  pengamatan  penulis,  ada  beberapa problem manajerial yang dihadapi madrasah:
Pertama , Bidang Sumber Daya Manusia/Tenaga Kependidikan. Masalah yang dihadapi adalah  masih  adanya  tenaga  pendidik  atau  guru  yang  mengajar  kurang  sesuai  dengan kompetensi  yang  dimilikinya  ( miss-match  and  underqualified ),  di  samping  itu  masih  banyak pula  guru-guru  swasta  yang  mempunyai  peran  ganda  sebagai  pengajar  di  lembaga  pendidikan lain, sehingga  kurang bisa berperan  secara maksimal. Kondisi tenaga kependidikan – terutama profesionalisme  guru  –  masih  perlu  mendapat  perhatian  serius  karena  haI  ini  juga  akan berpengaruh  terhadap out  put pendidikan  yang  dihasilkan.  Menurut  hasil  penelitian  dari Departemen Agama RI, bahwa semakin nampak persoalan yang dihadapi madrasah adalah guru yang miss-match  dan  underqualified .  (Masyhuri ,  2001)  21,7%  dari  total  guru  yang  mengajar berstatus PNS, dan 78,3% adalah non-PNS., 66,5% memiliki spesialisasi pendidikan agama dan hanya  33,5%  yang  memiliki  spesialisasi  pendidikan  umum.  Misalnya  guru  Biologi  dapat mengajar Kimia atau Fisika,  ataupun guru  IPS dapat mengajar Bahasa  Indonesia, bahkan  guru PAI mengajar Bahasa Inggris. Banyak di antaranya yang tidak berkualitas dalam menyampaikan materi  sehingga  mereka  kurang  mampu  menyajikan  dan  menyelenggarakan  pendidikan  yang benar-benar  berkuatitas.  Di  antara  faktor  yang  menyebabkan  kurangnya  profesionalisme  guru, sehingga  pemerintah  berupaya  agar  guru  yang  tampil  di  abad  pengetahuan  adalah  guru  yang benar-benar profesional yang mampu mengantisipasi tantangan dalam dunia pendidikan.
Kedua ,  Bidang  Kurikulum,  permasalahan  klasik  yang  dihadapi  pada  umumnya  adalah ketidakrnapanan  kurikulum pendidikan. Pergantian  kurikulum yang terlalu  cepat dan kebelum- siapan  tenaga-tenaga  kependidikan  menjadi  faktor  penyebab  ketidakjelasan  arah  dan  target kurikulum.  Di  sisi  lain  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  menuntut  relevansi kurikulum  pendidikan  dengan  dunia  kerja. Out  put yang  dihasilkan  pendidikan  dipertanyakan, apalagi jika dihadapkan pada permasalahan IPTEK.
Ketiga , Bidang Sarana dan Prasarana, keterbatasan finansial merupakan kendala utama bagi  upaya  pengembangan  pendidikan.  Terutama  adalah  berkaitan  dengan  pemenuhan kebutuhan  sarana  dan  prasarana  pendidikan,  baik  fisik  maupun  non-fisik.  Seperti  terbatasnya fasilitas belajar mengajar, buku-buku teks, alat pcraga, ruang praktikum, dsb. Apalagi kalau kita melihat  alokasi  anggaran  pendidikan  di  Indonesia  masih  jauh  dari  amanat  Undang-Undang yakni  20%  dari  APBN.  Lebih  tragis  lagi  kalau  kita  melihat  anggaran  pendidikan  untuk madrasah  yang  hanya  berasal  dari  anggaran  keagamaan,  berbeda  dengan  sekolah  umum  di bawah  naungan  Departemen  Pendidikan  Nasional,  bagaimana  mungkin  mencukupi  kebutuhan penunjang  pendidikan,  sementara  untuk  kelangsungan  penyelenggaraan  pendidikan  saja  masih ditopang  oleh  bantuan  masyarakat,  walaupun  sekarang  ada  Bantuan  Operasional  Siswa  (BOS) yang hanya cukup untuk membiayai operasional pendidikan.
Keempat ,  masalah Networking /pengembangan  jaringan.  Sementara  ini  jaringan  yang dikembangkan  madrasah  kebanyakan  masih  terbatas  pada  pelibatan  peran  masyarakat  dalam skala  lokal,  misalnya  yayasan  dan  wali  murid,  tetapi  masih  banyak  madrasah  yang  mencoba membuat networking dengan  perusahaan  atau  lembaga-lembaga  ekonomi  produktif  melalui kerjasama investasi, program, pelatihan dan sebagainya.
3.2.2 Problem Konseptual-Teoritis dan Operasional-Praktis

## JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI
Perjalanan  pendidikan  Islam  di  Indonesia  senantiasa  dihadapkan  pada  persoalan  yang komplek, mulai dari konseptual-teoritis sampai dengan operasional-praktis. Hal ini dapat ditihat dari ketertinggalan pendidikan Islam dibandingkan dengan pendidikan umum, sehingga terkesan pendidikan Islam sebagai pendidikan “kelas dua”. (Usman 2005)
Azyumardi  Azra  mencatat  beberapa  fenomena  yang  menyebabkan  pendidikan  Islam selalu dalam posisi tersingkirkan, antara lain:
Pertama ,  pendidikan  Islam  sering  terlambat  merumuskan  diri  untuk  merespon perubahan  dan  kecenderungan  perkembangan  masyarakat,  sekarang  dan  masa datang. Kedua ,  sistem  pendidikan  Islam  kebanyakan  masih  cenderung mengorientasikan  diri  pada  bidang-bidang  humaniora  dan  ilmu-ilmu  sosial ketimbang  ilmu-ilmu  eksakta  semacam  fisika,  kimia,  biologi,  dan  matematika rnodern. Ketiga , usaha pembaharuan dan peningkatan  sistem pendidikan  Islam sering  bersifat  sepotong-sepotong  atau  ridak  komprehensif  dan  menyeluruh, yang  hanya  dilakukan  sekenanya  atau  seingatnya  sehingga  tidak  terjadi perubahan secara esensial di dalamnya. Keempat , sistem pendidikan Islam tetap lebih  cenderung  berorientasi  ke  masa  silam  ketimbang  berorientasi  ke  masa depan,  atau  kurang  bersifat futurei-orienited . Kelima ,  sebagian  besar  sistem pendidikan  Islam  belum  dikelola  secara  profesional  baik  dalam  perencanaan, penyiapan  tenaga  pengajar,  kurikulum,  maupun  pelaksanaan  pendidikannya, sehingga kalah bersaing dengan lainnya.
Sedangkan Abdurrahman Mas'ud, menyoroti kelemahan pendidikan Islam secara umum adalah:
(1)  Dunia  pendidikan  Islam  kini  terjangkiti  penyakit simtom  dikotomik ,  dan masalah spirit  of  inquiry .  (2)  kurang  berkembangnya  konsep  bumanisme religius dalam dunia pendidikan Islam, yakni adanya tendensi pendidikan Islam yang  lebih  berorientasi  pada  konsep  “ Abdullah ”  daripada  “ khalifatullah ”  dan “ hablun  minallah ”  daripada  “ hablun  minannas” ,  (3)  adanya  orientasi pendidikan  yang  timpang,  sehingga  melahirkan  masalah-masalah  besar  dalam dunia pendidikan lslam, dari persoalan filosofis sampai ke metodologis, bahkan sampai ke the tradition of learning . (Abdurrahman , 2005)

## 3.3 Problem Kebijakan dan Politik Pendidikan
Dalam  konteks  kebijakan  pendidikan  di  Indonesia,  madrasah  sebagai  salah  satu lembaga pendidikan Islam yang telah diakui secara konstitusional memiliki peranan yang sangat strategis  dalam  melaksanakan  cita-cita  pendidikan  nasional.  Menurut  pandangan  HAR  Tilaar, hal  ini  disebabkan  antara  lain: Pertama ,  pendidikan  di  madrasah  yang  sementara  ini  seakan- akan  tersisih  dari  mainstream  pendidikan  nasional  namun  berkenaan  dengan  pendidikan  anak bangsa. Kedua ,  madrasah  sebagai  pendatang  baru  dalam  sistem  pendidikan  nasional  relatif menghadapi  berbagai  masalah  dan  kendala  di  dalam  hal  mutu,  manajemen,  termasuk  masalah kurikuIumnya.  Namun  demikian  madrasah  mempunyai  potensi  atau  nilai-nilai  positif  karena madrasah sarat akan nilai-nilai budaya bangsa. (Tilaar , 2004)
Dalam pandangan H.A.R. Tilaar, hal ini disebabkan karena Politik pendidikan kolonial yang menimbulkan dampak serius bagi pendidikan Islam termasuk madrasah dalam menghadapi arus modernisasi. Dampak tersebut, antara lain:

## JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI
1) Termarginalisasi  dari  arus  modernisasi  dan  cenderung  kepada  sifat  ketertutupan dan ortodoksi.
2) Karena  sikap  yang  diskriminatif  dari  pemerintah  kolonial  maka  pendidikan  Islam terdorong menjadi milik rakyat pinggiran.
3) Isi  pendidikan  Islam  cenderung  berorientasi  pada  praktek  ritual  keagamaan  dan kurang memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4) Mengalami berbagai kelemahan manajemen.( Tilaar , 2004)
Sebagai  lembaga  pendidikan  yang  berciri  khas  Islam,  madrasah  merupakan  salah  satu wujud  dari  pelaksanaan  otonomi  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  dan masyarakat  sehingga  memiliki  peranan  yang  sangat  strategis  dalam  upaya  peningkatan  SDM Indonesia.
Dengan  demikian  kosekuensi  dari  pelaksanaan  Undang-Undang  tersebut  dalam penyelenggaraan  pendidikan  berimplikasi  pada  bentuk  otonomi  atau  desentralisasi  pendidikan. Dalam  dunia  pendidikan  era  otonomisasi  ini  akan  mengubah  beberapa  paradigma  pendidikan dari  sentralisasi  mengarah  kepada  desentralisasi  serta  prinsip  demokratisasi,  keterbukaan, akuntabilitas  yang  mengarah  pada  munculnya  kebijakan  arus  bawah.  (Haidar  Putra  Dauly, 2004)
Dengan pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, madrasah sebagai salah  satu  bentuk  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  dan  masyarakat  pating tidak  memiliki  kewenangan  yang  luas  dalam  beberapa  hal,  antara  lain:  Penjabaran  kurikulum Nasional,  penetapan  kurikulum  lokal,  pelaksanaan  proses  belajar,  penentuan  tenaga  pengajar dan kepala sekolah, pelaksanaan evaluasi belajar.( Depag RI., 2003)
Posisi madrasah selama ini seringkali diperlakukan kurang adil, pada satu sisi madrasah dituntut  menghasilkan  lulusan  yang  sama  dengan  sekolah  umum  akan  tetapi  kurang memperoleh  dukungan  finansial  yang  memadai,  lebih-lebih  lagi  bagi  madrasah  swasta  yang pada  umumnya  sebagai  penyangga  finansial  kehidupan  madrasah  adalah  wali  murid.  (Imam Suprayogo ,  2007)  Dari  segi  anggaran,  perolehan  anggaran  untuk  operasional  pendidikan terdapat  perbedaan  antara  lembaga  pendidikan  di  bawah  naungan  Departemen  Agama  dengan sekolah di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai akibat perbedaan anggaran tersebut  maka  terjadi  pula  perbedaan  dalam  pengadaan  sarana  fisik  serta  kegiatan  pendidikan yang  bersifat  non  fisik  lainnya.  Masalah  lain  yang  muncul  adalah  kekurangan  tenaga  pengajar khususnya  guru-guru  yang  sesuai  dengan  bidang  studi  keahlian  dan  problem  lain  yang  tidak sedikit.
Seharusnya  pemerintah  bersikap  adil,  demokratis  dan  bertangung-jawab  terhadap penyelenggaraan  pendidikan  di  Indonesia  tanpa  harus  mendiskriminasikan  antara  lembaga pendidikan  yang  berada  dalam  pengelolaan  Departemen  Agama  maupun  yang  berada  dalam pengelolaan  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  dasar kebijakan otonomi daerah, karena madrasah juga memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mencerdaskan anak bangsa.
Salah  satu  "kekeliruan"  kebijakan  pendidikan  yang  berpengaruh  secara  langsung maupun  tidak  langsung  terhadap  rendahnya  kinerja  pendidikan  ( educational  performance ) Indonesia adalah kurang diperhitungkannya madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Kalau

## JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI
kita  berbicara  mengenai  peningkatan  mutu  pendidikan  dan  masalah-masalah  kependidikan lainnya seolah-olah semuanya ditentukan oleh sekolah.

## 3.4 Solusi Alternatif Problematika Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam dalam Otonomi Daerah
Tarik  ulur  reposisi  madrasah  dalam  pendidikan  satu  atap  di  bawah  Departemen Pendidikan  Nasional  masih  hanya  sekedar  wacana,  walaupun  di  beberapa  daerah  sudah  mulai mengapresiasi melalui peraturan-peraturan daerah dan kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan  pendidikan.  Namun  secara  umum  dalam  implementasi  kebijakan  pendidikan masih  dijumpai  adanya  diskriminasi  terhadap  madrasah.  Hal  yang  masih  dipertimbangkan adalah  implikasi  plus  dan  minus  jika  madrasah  direposisikan  satu  atap  di  bawah  Departemen Pendidikan Nasional.
Sisi positif antara lain; Pertama , terwujudnya persamaan hak dan kewajiban pendidikan anak  bangsa. Kedua ,  madrasah  tidak  lagi  dianaktirikan  oleh  pemerintah  daerah. Ketiga , pemerataan  kesempatan  memperoleh  pendidikan  bagi  rakyat  miskin,  mengingat  madrasah mayoritas  berlatar-belakang  ekonomi  menengah  ke  bawah.  Adapun  sisi  negatif  antara  lain: pertama ,  tidak  semua  pemerintah  daerah  bisa  menerima  kehadiran  madrasah,  khususnya  di daerah-daerah yang mayoritas non muslim. Kedua , kekhawatiran madrasah akan kehilangan ciri khasnya  (kurikulum  pendidikan  agama). Ketiga ,  ketidaksiapan  madrasah  untuk  menerima pembaharuan-pembaharuan, baik secara institusional maupun manajerial.
Alternatif solusi yang mungkin bisa dipertimbangkan lebih lanjut antara lain:
a. APBN  &  APBD  harus  mampu  mengalokasikan  anggaran  untuk  pendidikan  sebesar 20%  non  gaji,  dan  seluruh  penyelenggaraan  pendidikan  baik  di  bawah  Kemendiknas maupun  Kemenag  dialokasikan  secara  proporsional.  Artinya  seluruh  penyelenggaraan pendidikan  baik  dari  sisi  kctenagaan,  pembinaan  kelembagaan  maupun  anggaran  bisa rnemenuhi  kebutuhan  riil  pendidikan.  Meskipun  dalam  implementasinya  mungkin masih didapati kebijakan yang diskriminatif.
b. Madrasah  tetap  di  bawah  naungan  Kemenag  tidak  dilepaskan  secara  total,  namun  ada beberapa  kewenangan  yang  dilimpahkan  kepada  daerah  dengan  konsekuensi  adanya pembagian  urusan  mengenai  wewenang  yang  jelas  antara  Kemenag  dan  Kemendiknas dalam  mengelola  pendidikan  madrasah,  khususnya  yang  menyangkut  persoalan  tenaga kependidikan dan kurikulum.
c. Urusan kelembagaan menjadi tanggung jawab Kemenag, sedang urusan kurikulum dan ketenagaan dilimpahkan ke pemda.
Ada  beberapa  cara  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  memecahkan  problema  besar kemadrasahan,  yang  paling  tidak  ada  dua  cara  yaitu  cara  konvensional  dan  cara  modern.  Cara yang  paling  konvensional  adalah  menyampaikan  “ilmu  umum”  yang  porsinya  sama  dengan yang diberikan di sekolah, kemudian ditambah dengan “ilmu agama”. Cara ini bagus akan tetapi hanya  efektif  dijalankan  oleh  madrasah  dengan  siswa  yang  diasrama  alias  dipondokkan. Madrasah  yang  eksistensinya  di  tengah  pesantren  biasanya  bisa  menjalankan  cara  ini  secara produktif; namun pada madrasah non-pesantren yang siswanya tidak menginap, cara ini sangat berat untuk dijalankan.

## JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI
Cara  modern  yang  bisa  dijalankan  adalah  membenahi  metode  pembelajaran  ( learning method ),  meningkatkan  mutu  guru  ( teacher  quality ),  atau  melengkapi  sarana  dan  fasilitas belajarnya  ( facility ).  Ketiga  pembenahan  ini  bisa  dilakukan  secara  sendiri-sendiri  tetapi  lebih produktif dijalankan secara terintegrasi.  Lebih daripada itu bahkan di antara cara  konvensional dengan cara modern tersebut pun bisa dipadukan secara produktif.
Bagaimanapun  juga,  pembaharuan-pembaharuan  yang  akan  dilakukan  dalam  upaya meningkatkan  kualitas  pendidikan  Islam  (madrasah)  harus  tetap  mempertimbangkan  aspek realitas  struktural  dan  kultural  yang  terjadi.  Menurut  A.  Malik  Fajar,  kebijakan-kebijakan mengembangkan madrasah perlu mengakomodasikan tiga kepentingan, yaitu:
a. Kebijakan  itu  harus  membcri  ruang  tumbuh  yang  wajar  bagi  aspirasi  utama  ummat Islam,  yakni  menjadikan  madrasah  sebagai  wahana  untuk  membina  ruh  atau  praktek hidup Islami.
b. Kebijakan itu memperjelas dan memperkukuh madrasah sebagai ajang membina warga negara  yang  cerdas,  berpengetahuan,  berkepribadian,  serta  produktif  sederajat  dengan sistem sekolah.
c. Kebijakan  itu  harus  bisa  menjadikan  madrasah  mampu  merespon  tuntutan-tuntutan masa depan. (Fajar , 1999)
Oleh  karena  itu  madrasah  juga  harus  mulal  berbenah  diri  untuk  memperbaiki manajemen  melalui  berbagai  upaya  alternatif  untuk  mengatasi  berbagai  problematika  baik secara internal maupun eksternal, sehingga mampu meningkatkan kualitas dan daya saing di era globalisasi.  Atas  dasar  itulah  maka  untuk  memajukan  dan  meningkatkan  penyelenggaraan pendidikan madrasah sangat bergantung pada kemampuan dan kesadaran masyarakat setempat. Kalau  tingkat  ekonomi  masyarakat  kurang  mendukung,  madrasah  cenderung  sulit  berkembang dan  terkesan  asal  jalan.  Sebaliknya,  bila  kemampuan  ekonomi  masyarakat  yang  mendukung madrasah sangat kuat, maka kualitas madrasah dapat sejajar dengan sekolah-sekolah umum atau sekolah-sekolah negeri lainnya.
Di  sinilah  diperlukan  kepandaian  penyelenggara  madrasah  untuk  menjalin  kerja  sama dengan  tokoh-tokoh  masyarakat  di  sekitarnya.  Bagaimana  agar  masyarakat  dapat  turut  merasa memiiiki,  sehingga  dengan  sukarela  ikut  berpartisipasi  membesarkan  madrasah.  Untuk  itu, madrasah  hendaknya  dikelola  secara  baik  dan  profesional  sehingga  dapat  bersaing  dengan sekolah lainnya. Sudah bukan masanya lagi penyelenggara madrasah bekerja hanya berorientasi ibadah  semata-mata  tanpa  memperhatikan  profesionalisme  dan  manajemen  yang  baik.  Dewasa ini  persaingan  antar  sekolah  cukup  ketat,  sehingga  sekolah  atau  madrasah  yang  tidak  dikelola dengan baik akan kehilangan kepercayaan masyarakat.

## 3.5 Pemberdayaan Madrasah di Era Otonomi Daerah
Di  dalam  kaitan  manajemen  madrasah  dengan  ikutsertanya  Departemen  Agama, Departemen  Pendidikan  Nasional,  Departemen  Dalam  Negeri,  dan  Pemerintah  Daerah  dalam rangka  otonomi  daerah,  bagaimanapun  bentuk  penyelenggaraannya,  yang  harus  dipertahankan ialah  terjaminnya  identitas  madrasah.  Identitas  madrasah  dengan  ciri  khasnya  hanya  dapat terjamin  dengan  adanya  pengakuan  otonomi  lembaga.  Otonomi  lembaga  pendidikan  madrasah hanya  dapat  dipertahankan  apabila  madrasah  tetap  mempertahankan  basisnya  sebagai pendidikan  yang  berbasiskan  masyarakat  ( community-based  education )  yang  selanjutnya

## JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI
menuju kepada otonomi madrasah sebagai lembaga ( school-based management ). (Tilaar , 2003) Menurut Brian J. Caldwell dalam bukunya “ School Based Management ”, mengartikan:
“School-based management is the systematic decentralization to the school level of authority  and  responsibility  to  make  decisions  on  significant  matter  related  to school  operations  within  a  centrally  determined  framework  of  goals,  policies, curriculum, standars, and accountability.” (Brian J. Caldwell, 2005)
MBS  sudah  menjadi  trend  internasional  dan  bagi  negara-negara  yang  telah menerapkannya, meyakini bahwa pendekatan ini akan menjadi resep yang  cukup efektif untuk meningkatkan  mutu  pendidikan.  Di  samping  itu  ada  beberapa  alasan  penerpan  MBS sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Caldwell,  yaitu: School-based  management  is  more democratic:  School-based  management  is  more  relevant:  School-based  management  is  less bureaucratic;  School-based  management  allows  for  greater  accountability;  School-based management allows for greater mobilisation of resources .( Caldwell , 1994)
Pendidikan yang masih berbasis birokrasi harus sudah diganti dengan sistem pendidikan yang  berorientasipada  kebutuhan  masyarakat.  Apa  pun  perubahan  yang  ingin  disongsong, kebijakan-kebijakan  mengembangkan  madrasah  perlu  mengakomodasikan  tiga  kepentingan: Kepentingan  pertama  adalah  bagaimana  kebijakan  itu  pada  dasarnya  harus  memberi  ruang tumbuh  wajar  bagi  aspirasi  umat  Islam.  Yakni,  menjadikan  madrasah  sebagai  wahana  untuk membina ruh atau praktek hidup keislaman. Kepentingan kedua adalah bagaimana kebijakan itu memperjelas  dan  memperkukuh  keberadaan  madrasah  sebagai  ajang  membina  warga  negara yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian, serta, produktif, sederajat dengan sistem sekolah. Kepentingan ketiga adalah bagaimana kebijakan itu bisa menjadikan madrasah dapat merespons tuntutan-tuntutan  masa  depan.  Untuk  itu  madrasah  perlu  diarahkan  kepada  lembaga  yang sanggup  melahirkan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kesiapan  memasuki  era  globalisasi, era industrialisasi, ataupun era informasi. (Fadjar , 1999)
Di  era  otonomi  pendidikan  ini,  ada  beberapa  hal  yang  harus  dilakukan  madrasah. Pertama ,  mengakomodasikan  berbagai  masukan  dan  kritik  dari stakeholders ,  sekaligus memberikan  kepercayaan  kepada  mereka  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  penyelenggaraan pendidikan  madrasah. Kedua ,  madrasah  hendaknya  menjadi  lembaga  inklusif  dan  universal yang  mampu  keluar  dari  jebakan-jebakan  dikotomis  yang  selama  ini  melingkupi  keilmuan  di lembaga  pendidikan  ini.Madrasah  hendaknya  menerima  integrasi  ilmu-ilmu  umum  dengan terbuka, serta memberikan kebebasan kepada para siswa untuk mendalami pengetahuan/keilmuan  sesuai  pilihan  atau  minatnya. Ketiga ,  madrasah  harus  menjadi  lembaga yang  responsif  terhadap  berbagai  perubahan  dan  kebutuhan  masyarakatnya,  khususnya  yang terjadi  dalam  dunia  kerja.  Artinya,  bagaimana  madrasah  mampu  menjadi  lembaga  link  and match yang menyediakan lulusan yang siap kerja dengan berbekal nilai-nilai keagamaan. Tentu untuk  ini,  dibutuhkan  waktu,  sarana  dan  prasarana  yang  tidak  sedikit.  Oleh  karena  itu, paradigma  efektif  dan  efesiensi  dalam  proses  pendidikan  harus  dikedepankan.  Otonomi pendidikan  memberikan  kemandirian  terhadap  lembaga  pendidikan  madrasah  menuju kemandirian dan keberdayaannya dalam bingkai keislaman dan kemasyarakatan. Tetapi, semua itu mesti menuntut tanggung jawab dari diri sendiri bersama seluruh masyarakat. Karena, tidak sepantasnyalah  kita  selalu  menyalahkan  birokrasi  atau  pemerintah  sebagai  penghambat kemajuan, madrasah. (Suhadi , 2003)
Bertolak dari arah baru ini maka pemberdayaan madrasah dilaksanakan lewat:

## JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI
a. Pemberdayaan  manajemen,  meliputi  pemberdayaan  SDM,  manusia  pengelola pendidikan,  kepala  sekolah,  guru,  tenaga  administrasi,  pengawas,  dan  lain  sebagainya dan siap memasuki era manajemen berbasis sekolah.
b. Pemberdayaan  sistemnya,  dan  sistem top  down ke bottom  up ,  sentralisasi  ke desentralisasi.
c. Pemberdayaan  kebijakan,  dan  kebijakan  yang  memarjinalkan  madrasah  kepada kebijakan yang membawa madrasah ke center.
d. Pemberdayaan  masyarakat,  melibatkan  unsur-unsur  masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam pemberdayaan  madrasah,  dengan  cara  meningkatkan  peran  serta  stakeholder  dan akuntabilitas.(Haidar Putra Daulay , 2004)
Diakui  faktor  “ideologi”  (motivasi  keagamaan)  dan  dakwah  merupakan  satu  hal  yang mendorong  madrasah  dengan  segala  keterbatasannya  baik  gaji,  sarana,  dsb,  namun  masih  bisa bertahan.  Untuk  itu  madrasah  harus  mempunyai  pengembangan  reformulasi  baru  sebagai pemain inti dalam skop yang luas, inklusif, tidak sempit, universal di dalam sistem pendidikan nasional kita. Oleh karena pengembangan madrasah harus selalu dilakukan terus menerus.

## 4. Kesimpulan
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kehadiran madrasah di Indonesia memiliki tugas dan peran yang sama dengan sekolah.  Sebagai lembaga pendidikan yang mempersiapkan generasi  muda  ummat  Islam  untuk  masa  depan,  madrasah  diharapkan  mampu  menghasilkan lulusan yang akan mampu memainkan peran penting di semua sektor kehidupan bangsa, baik itu sektor agama, sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi.  Madrasah diunggulkan daripada  sekolah  umum  karena  madrasah  memberikan  pendidikan  agama  (yang  lebih  baik daripada  sekolah  umum)  di  samping  pendidikan  umum  (yang  sama  dengan  sekolah  umum). Persoalan  yang  masih  dihadapi  madrasah  saat  ini  adalah  masih  rendahnya  standar  kualitas pendidikan umum yang diberikannya di madrasah.
Problematika dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang dihadapi, adalah  (1)  Problem  manajemen  yang  meliputi  bidang  sumber  daya  manusia/tenaga kependidikan,  bidang  kurikulum,  bidang  sarana  dan  prasarana;  (2)  Problem  konseptual-teoritis dan operasional-praktis; dan (3) Problem kebijakan dan politik pendidikan.
Solusi  dari  problematika  madrasah  adalah  kebijakan  yang  diambil  dalam  menentukan nasib  madrasah,  tidak  merugikan  ciri  khas  Agama  Islam  baik  jangka  pendek  maupun  jangka panjang.  Tidak  ada  lagi  diskriminasi  perlakuan  antara  madrasah  dan  sekolah  umum.  Perlunya perhatian  pemerintah  daerah  yang  cukup,  meskipun  selama  ini  madrasah  berada  langsung  di bawah pusat. Jika desain sentralisasi pembinaan madrasah untuk saat ini dianggap masih efektif untuk  mencapai  dan  menjaga  visi,  misi,  dan  tujuan  pendidikan  nasional  maka  Depag  perlu melakukan  upaya  optimalisasi  koordinasi  dengan  Dewan  Pendidikan  dan  Komite  Sekolah, disamping  meningkatkan  akuntabilitas  lembaganya.  Madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan Islam  yang  hidup  dari,  oleh  dan  untuk  masyarakat  belum  mendapatkan  sentuhan  pikiran  dan tangan kita semua. Peningkatan mutu  tidak akan terealisir  tanpa andil semua pihak. Untuk itu, demi peningkatan mutunya maka madrasah perlu dibantu, dibela dan diperjuangkan.

## Daftar Pustaka

## JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI
Bakar,  Usman  Abu  dan  Surohim, Fungsi  Ganda  Lembaga  Pendidikan  Islam,  Respon  Kreatif terhadap Undang-Undang Sisdiknas . Yogyakarta, Safiria Insania Press, 2005.
Caldwell,  Brian  J. School-based  Management,  International  Encyclopedia  of  Education . Oxford: Pergamon, 1994.
. School Based Management . Paris: UNESCO, 2005.
Coombs,  Philiip  H. What  is  Educational  Planning? .  Paris:  United  Nations  Educational, Scientific and Cultural Organization, 1970.
Daulay,  Haidar  Putra. Pendidikan  Islam    Dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  Di  Indonesia.
Jakarta: Kencana, 2004
Depag  RI. Kebijakan  Strategis  Ditjen  Kelembagaan  Agama  Islam  Tahun  2003-2005 .  Jakarta:
Ditjen Kelembagaan Agama Islarn Departemcn Agama RI, 2003.
Depdiknas RI. Manajemen Berbasis Sekolah . Jakarta: Program Guru Bantu - Direktorat Tenaga Kependidikan, 2003.
Fadjar, A. Malik. Madrasah dan Tantangan Modernitas . Bandung: Mizan, 1999.
. Reformasi Pendidikan Islam . Jakarta: Fajar Dunia, 1999.
Kinicki,  Angelo  &  Williams,  Brian  K. Management:  A  Practical  Introduction .  New  York: McGraw-Hill, 2003.
Mas'ud,  Abdurrahman. Menggagas  Formasi  Pendidikan  Nondikotomik:  Humanisrne  Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam . Yogyakarta: Gama Media, 2002.
Masyhuri AM, dkk. Problematika Madrasah . Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI., 2001.
Postman,  Neil. The  End  of  Education:  Redfining  The  Value  of  School .  New  York:  Alfred  A Knopf, 1995.
Suhadi. Pemberdayaan Pendidikan Masyrakat . Jakarta : LA. 2003.
Suprayogo,  Imam. Quo  Vadis  Madrasah:  Gagasan,  Aksi  &  Solusi  Pembangunan  Madrasah . Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2007.
Thoha, Chabib dkk. Reformulasi Filsafat Pendidikan lslam . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Tilaar, H.A.R. Paradigma Baru Pendidikan Nasional . Jakarta : Rineka Cipta, 2004.