## MEMAKNAI PASANG SURUT BERDEMOKRASI DI MYANMAR (1962-2021) DAN KONTEKSNYA BAGI PENDEWASAAN DEMOKRASI ASEAN
Zofrano Ibrahimsyah Magribi Sultani 1 , Marsudi 1 , Mutiara Syafira Anastasia 1 , Dean Andi Alfianto 2 , Faruq Setya Wargi 2 , Bhisma Rizqi Anggara 3 , Afghani Trisna Ramadhan 4 , Okada Ali 5
1 Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya
3 Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang
4 Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia
5 School of Language and Culture Studies, Tokyo University of Foreign Studies e-mail: zofranosultani94@gmail.com, afghanitr@gmail.com, dan marsudi.fis@um.ac.id
Abstrak- Tujuan  artikel  ini  adalah  menganalisis  proses  demokratisasi  di  Myanmar  dalam pemaknaan pendewasaan demokrasi ASEAN (1962-2021). Kudeta kepada Daw Aung San Suu Kyi dan  Presiden  Win  Myint  tanggal  1  Februari  2021  di  Myanmar  menunjukkan  negara  ini  masih dicengkram  oleh  kekuatan  militer  Myanmar  ( Tatmadaw )  dalam  menguasai  perpolitikan  dan pemerintahan.  Tampaknya  militer  di  Myanmar  “mengamankan”  posisi  kekuasaannya  dengan berlindung  di  balik  jubah  demokrasi.  Metode  penelitian  menggunakan  metode  penelitian kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kudeta  di  Myanmar  memperlihatkan  wajah demokrasi ASEAN yang sedang mencari corak tersendiri akan pemahaman bagaimana demokrasi membawa  kesejahteraan  dan  keadilan  sosial  dan  juga  mengayomi  militer  ke  dalam  kekuasaan politik  sipil  dalam  mempertahankan  negara  dari  agresi  eksternal  kepada  otoritas  sipil  di  bidang politik dan pemerintahan.

## Kata kunci: Demokrasi, Myanmar, Militer, ASEAN

## INTERPRETING DEMOCRATIC TIDES IN MYANMAR (1962-2021) AND THEIR CONTEXT FOR THE MATURING OF ASEAN DEMOCRACY
Zofrano Ibrahimsyah Magribi Sultani 1 , Marsudi 1 , Mutiara Syafira Anastasia 1 , Dean Andi Alfianto 2 , Faruq Setya Wargi 2 , Bhisma Rizqi Anggara 3 , Afghani Trisna Ramadhan 4 , Okada Ali 5
1 Faculty of Social Sciences, State University of Malang
2 Faculty of Social and Political Sciences, University of Brawijaya
3 Faculty of Letters, State University of Malang
4 Faculty of Humanities, University of Indonesia
5 School of Language and Culture Studies, Tokyo University of Foreign Studies e-mail: zofranosultani94@gmail.com, afghanitr@gmail.com, and marsudi.fis@um.ac.id
Abstract- The purpose of this article is to analyze the democratization process in Myanmar in terms of the maturing meaning of ASEAN democracy (1962-2021). The coup against Daw Aung San Suu Kyi and President Win Myint on February 1, 2021 in Myanmar shows that this country is still in the  grip  of  the  Myanmar  military  force  ( Tatmadaw )  in  controlling  politics  and  government.  It seems that the military in Myanmar is “securing” it’s position of power by hiding itself under the cloak of democracy. The research method uses library research methods. The results show that the coup  in  Myanmar  shows  the  face  of  ASEAN  democracy  which  is  looking  for  it’s  own  style  of understanding how democracy brings welfare and social justice and also nurtures the military into civilian political power in defending the country from external aggression to civilian authorities in politics and government.
Keywords: Democracy, Myanmar, Military, ASEAN

## 40 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah

## Pendahuluan
Pada  1  Februari  2021,  dunia  dan  ASEAN  dikejutkan  oleh  kudeta  yang  dilakukan  oleh Jenderal Min Aung Hlaing dari militer Myanmar. Tatmadaw menangkap Presiden Win Myint dan Daw  Aung  San  Suu  Kyi  bersama  dengan  anggota  lainnya  atas  tuduhan  kecurangan  pemilu  yang dilakukan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada November 2020. Aung San Suu Kyi sebelumnya telah dibebaskan dari tahanan rumah pada 2011 oleh Presiden Jenderal Thein Sein. Dalam  beberapa  jam  setelah  penangkapannya,  Myawaddy  TV,  yang  dikelola  oleh  militer Myanmar, mengumumkan bahwa Jenderal Min Aung Hlaing bersama militer telah mengambil alih kendali Myanmar dan memberlakukan keadaan darurat di Yangon dan Naypyidaw (Puteri, 2021).
Menurut Donald M. Seekins (2017, p. 430), Tatmadaw terdiri dari tiga angkatan bersenjata: Angkatan  Darat  (Tatmadaw  Kyi),  Angkatan  Laut  (Tatmadaw  Yay),  dan  Angkatan  Udara (Tatmadaw  Lei),  yang  berada  di  bawah  Kementerian  Pertahanan  Republik  Persatuan  Myanmar yang  dipimpin  oleh  Jenderal  Senior  Than  Shwe  pada  2005.  Kementerian  Pertahanan  bertindak sebagai  departemen  pemerintah  serta  markas  komando  terpadu  untuk  Tatmadaw.  Di  bawah  Daw Aung  San  Suu  Kyi  yang  terpilih  sebagai  State  Counselor  pada  2015,  Myanmar  mengalami kemajuan di tingkat ASEAN dan global. Namun, meskipun pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,5% tercatat  selama  2012-2016,  reformasi  ekonomi  berjalan  lambat,  dan  infrastruktur  yang  terbatas tetap  menjadi  hambatan  utama  bagi  pertumbuhan  ekonomi,  seperti  yang  dilaporkan  oleh  World Bank (2017) yang menunjukkan hanya 37% penduduk yang memiliki akses listrik.
Pertanian  adalah  penyumbang  PDB  (Produk  Domestik  Bruto/ Gross  Domestic  Product (GDP))  terbesar  (lebih  dari  35%  pada  tahun  2014)  dan  mempekerjakan  lebih  dari  65%  populasi, tetapi  sektor  perminyakan  kemungkinan  akan  memainkan  peran  utama  dalam  menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, di tingkat global, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kanada mencabut  embargo  perdagangan  dan  ekonomi  dengan  Myanmar.  Meskipun  telah  membawa  hasil yang positif yang dilakukan Aung San Suu Kyi, negeri itu kembali disorot oleh dunia internasional mengenai  penanganan  kesejah-teraan  dan  diskriminatif  terhadap  etnis  Rohingya  di  Arakan  State [sekarang  bernama  Rakhine  State],  Myanmar  yang  dilakukan  oleh  rezim  junta  militer  ( military junta  regime ).  Tampaknya  militer  di  Myanmar  “menga-mankan”  posisi  kekuasaannya  dengan berlindung di balik jubah demokrasi dan “mengontrol” pemerintahan demokratis Daw Aung San Suu Kyi untuk patuh pada “intruksi” militer atas nama “persatuan dan kesatuan” bangsa Myanmar.
Kudeta  militer  Myanmar  mengingatkan  memori  politik  masyarakat  global  mengenai  sepak terjang  keikutsertaan  militer  di  dalam  perpolitikan  nasional  negara-negara  Asia  Tenggara  seperti Thailand,  Indonesia,  dan  Filipina.  Apa  yang  terjadi  di  Myanmar  di  tahun  2021  memberikan pemahaman  rasional  bahwa  di  dalam  berdemokrasi  pada  negara-negara  berkembang  tidaklah semudah seperti Amerika Serikat dan Eropa yang notabene secara struktur sosial dan politik sudah mapan sejak Perjanjian Westphalia 1648. Demokrasi di negara-negara berkembang seperti Myan- mar  sedang  mencari  corak  tersendiri  akan  pemahaman  bagaimana  demokrasi  membawa kesejahteraan  dan  keadilan  sosial  dan  juga  mengayomi  militer  untuk  berebut  kursi  kekuasaan dalam kontestasi berdemokrasi.
Penelitian  revelan  dari  permasalahan  penelitian  yaitu  Gwen  Robinson,  Yuichi  Nitta,  dan Thompson  Chau  (2021)  mengenai  demo-krasi  yang  diinterupsi  oleh  pihak Tatmadaw dalam melindungi  kekuasaan  dan  melegi-timasi  militer.  Selain  itu,  Andrew  Selth  (2020)  yang menjelaskan demokrasi di Myanmar adalah pemahaman militer menggunakan “demokrasi” untuk tujuan meraih kekuasaan dan mempertahankan persatuan negara. Namun, Josef Silverstein (2004) memaparkan  perjuangan  Myanmar  meraih  demokrasi  pascakolonial  melalui  penggunaan  militer meskipun pelaksaan demokrasi di sana ber-sifat semu. David I. Steinberg (2013) melihat Myanmar sedang  dalam  proses  transisi  dari  pemerintahan  kolonial  Inggris  ke  pemerin-tahan  demokrasi militeristik dalam menye-suaikan nilai-nilai demokrasi Barat. Terlepas dari itu semua, urgensi dari penelitian  ini  yaitu  masalah  kudeta  Myanmar  tahun  2021  oleh  Jenderal  Min  Aung  Hlaing  telah mencederai  pemaknaan  militer  mengenai  demokrasi,  ketika  November  2020,  negeri  ini  menga- dakan  pemilihan  elektoral  yang  demokratis  dengan  dalih  terjadi  kecurangan  yang  sistematis  dan terstruktur  oleh  pendukung  partai  NLD  dan  Daw  Aung  San  Suu  Kyi.  Bagaimanapun  juga, kemunculan kudeta tahun 2021 sangat merusak proses berdemo-krasi di Myanmar, dimana negara
ini telah mengagenda setting kan demokrasi di dalam penyelenggaraan pemilu yang menjadi bagian dari penyelenggaraan kepentingan publik Myanmar untuk mewujudkan iklim demokrasi di negeri tersebut.
Permasalahan  tulisan  ini  adalah  kudeta  2021  di  Myanmar  membawa  penyesuaian  dan pendalaman  berdemokrasi  melalui  kekuasaan Tatmadaw yang  selama  ini  adanya  kebutuhan memahami  dan  menuntaskan  konteks  demo-kratisasi  untuk  mendemokrasikan  negeri  itu.  Tulisan ini  memiliki  tujuan  yaitu  menganalisis  bagaimana  corak  demokrasi  di  Myanmar  terhadap pendewasaan ASEAN memaknai demokrasi dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Myanmar  yang  baru  saja  “menghirup  udara  demokrasi”  selama  5  tahun,  pada  akhirnya  kembali hidup di penjara kemiliteran karena begitu kuatnya pengaruh militer berkuasa di pemerintahan dan politik  Myanmar.  Di  dalam  tulisan  ini,  peneliti  menggunakan  tanda  baca  “[]”  sebagai  tanda perubahan  nama  dalam  bahasa  Burma  karena  tahun 1989 terjadi perubahan ejaan  yang  dilakukan oleh junta militer Myanmar.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kepustakaan.  Ada-pun langkah-langkahnya  yaitu  peneliti  men-cari  sumber-sumber  yang  relevan  di  perpus-takaan.  Data pustaka  sudah  siap  pakai  diha-dapan  peneliti.  Data  pustaka  umumnya  adalah  sumber  sekunder, menyusun  bibliografi  terle-bih  dahulu  yang  menunjang  masalah  pene-litian  terutama  sebuah sumber/referensi  yang  relevan  bagi  peneliti,  dan  membaca  sumber-sumber  yang  relevan  sesuai masalah  pene-litian.  Tujuannya  yaitu  untuk  memahami  dan  menemukan  informasi  yang  sesuai permasa-lahan yang peneliti ingin dijelaskan (Zed, 2014, pp. 16-23)
Kepustakaan  dapat  berupa buku, jurnal, majalah, internet,  tesis, skripsi,  disertasi,  laporan penelitian, dan beberapa tulisan yang relevan dengan pembahasan dan permasalahan dalam artikel penelitian.  Pengumpulan  sumber/pustaka  dilakukan  pada  bulan  Oktober  2019-September  2020 sebelum dan sesudah merebaknya pandemi COVID-19 ( Corona Virus Disease-2019 ) di Indonesia dan ASEAN. Pengumpulan sumber ini dilakukan dengan menelaah temuan dari berbagai literatur dan mengkritisi melalui pemberian gagasan kritis dalam hasil pene-litian terhadap wacana-wacana sebelumnya  dengan  mengkolaborasikan  dan  mensinte-siskan  berdasarkan  masalah  penelitian. Gagasan  kritis  dari  permasalahan  penelitian  adalah  kudeta  tahun  2021  di  Myanmar  mem-bawa pendewasaan  demokrasi  ASEAN  dalam  memaknai  dan  menyikapi  proses  demokrasi  dan demokratisasi  yang  mengupayakan  pem-bangunan  dan  kesejahteraan  sosial  terlepas  militer  atau sipil menguasai politik dan pemerintahan.
Pengumpulan  sumber  di  masa  pan-demi  COVID-19  menerapkan  protokol  kesehatan  dari Kementerian Kesehatan RI dan World Health Organization (WHO). Penger-jaan artikel dilakukan dari  bulan  November  2019-Maret  2021  dan  berada  di  Perpustakaan  Pusat  Universitas  Negeri Malang,  Perpus-takaan  Universitas  Brawijaya,  Perpustakaan  Umum  dan  Arsip  Daerah  Kota Malang, Laboratorium Historiografi dan Perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas Negeri Malang (UM),  dan  Perpustakaan  Tokyo  University  of  Foreign  Studies.  Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian kepustakaan bisa dengan dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal, dan sebagainya (Sari & Asmendri, 2020, p. 45). Instrumen penelitian yang digunakan bisa berupa daftar checklist klasifikasi bahan pene-litian, membuat  dan menyusun  terlebih  dahulu melalui  daftar  rujukan/bibliografi,  skema/peta  penulisan, dan format catatan penelitian di buku, kertas, atau binder .
Sumber yang telah dikumpulkan se-lanjutnya dibaca dan diketik di Microsoft Word 2017 . Membaca  data  yang  telah  dikum-pulkan  dengan  lebih  terperinci,  terurai,  dan  menangkap  esensi dari data tersebut sesuai permasalahan. Bisa juga menangkap intisari dari bahan bacaan kemudian peneliti  membuat  ringkasan.  Bacaan  yang  telah  diketik  di Microsoft  Word  2017 kemudian dilakukan analisis isi sebagai teknik pengumpulan data. Analisis isi digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan permasalahan.
Dalam  analisis  ini  dilakukan  proses  memilih,  membandingkan,  menggabungkan,  dan memilah  berbagai  informasi  sebagai  data  yang  relevan  menjadi  sebuah  fakta.  Untuk  menjaga
ketelitian  proses  pengkajian  dan  mencegah  serta  mengatasi  misinformasi  maka  dilakukan pengecekan  antarpustaka  (Sari  &  Asmendri,  2020,  p.  47).  Maka,  validasi  data  dari  penelitian kepustakaan  yaitu  apakah  in-formasi-informasi  dari  sumber-sumber/ lite-racy yang  dikumpulkan sudah  sesuai  dengan  fokus  dan  tujuan  permasalahan  yang  menjadi  interpretasi  atas  problematika suatu  peristiwa  dan  fenomena  sosial  bahwa  berdemokrasi  di  Myanmar  dari  tahun  1962-2021 ditafsirkan sebagai “berdemokrasi ala militer”.

## Hasil dan Pembahasan
A. Sepak Terjang Keikutsertaan Militer Myanmar (Tatmadaw) dalam Berdemo-krasi di Myanmar (1962-2016)
1. Kudeta Pertama oleh Jenderal Ne Win tahun 1962
Sejak  kemerdekaannya  dari  Inggris  pada  tahun  1948,  Myanmar  telah menjadi pusat konflik antara kekuatan komunis, nasionalis, tentara, etnis minoritas, dan pemerintah nasional, sehingga tidak mengherankan jika kepemimpinan negara tersebut  didominasi  oleh  militer,  atau  Tatmadaw,  yang  enggan  kehilangan pengaruhnya  dalam  politik,  pemerintahan,  sosial,  dan  ekonomi  Myanmar. Tatmadaw,  di  bawah  Jenderal  Ne  Win,  menggulingkan  pemerintahan  sipil  U  Nu pada  tahun  1962  dan  memasang  rezim  otoriter  dengan  dalih  menjaga  keamanan nasional,  setelah  sebelumnya  Myanmar  sempat  terlibat  dalam  Konferensi  Asia Afrika  pada  tahun  1955  sebelum  akhirnya  menutup  diri  dari  perpolitikan  global (Taylor, 1988, pp. 41-42; Lentz, 1996, p. 566; Steinberg, 2013, p. 38).
Reaksi  mahasiswa  terhadap  kudeta  militer  Tatmadaw  sebelum  1962 penting dalam sejarah Myanmar, di mana sekitar 2.000 mahasiswa berdemonstrasi pada  7  Juli  1962,  dan  lebih  dari  100  orang  tewas  akibat  tindakan  keras  militer, meskipun  pemerintah  hanya  mengakui  15  kematian  (Steinberg,  2013,  p.  64). Kudeta ini dipimpin oleh Jenderal Ne Win, yang memanfaatkan Tatmadaw untuk menguatkan  kekuasaan  militer  dan  memperkuat  ekonomi  sosialis  dengan menghilangkan  dominasi  asing  dan  pemerintahan  sipil  yang  dianggap  korup.  Ne Win menjadi Ketua Dewan Revolusi sejak 1962, Presiden Burma dari 1974 hingga 1981,  dan  Ketua  Partai  Program  Sosialis  Burma  (BSPP),  yang  awalnya  hanya terdiri  dari  perwira  militer  tetapi  kemudian  berkembang  menjadi  partai  besar dengan  ribuan  anggota  dan  simpatisan,  dengan  29%  calon  anggota  berasal  dari Tatmadaw pada 1966 (Steinberg, 2013, p. 66; Taylor, 2009).

## 2. Kebijakan Politik Jenderal Ne Win di dalam Perpolitikan dan Pemerintahan Myanmar Pasca Kudeta Pertama 1962
Pada  masa  pemerintahan  Jenderal  Ne  Win  (1962-1988),  Myanmar menerapkan konsep "Burmese Way to Socialism," yang mengendalikan keragaman etnis  dengan  tangan  besi,  terutama  melalui  lembaga  militer  seperti  SPDC  dan SLORC  yang  kemudian  berubah  setelah  peristiwa  8888  Uprising.  Kebijakan  ini mencakup  nasionalisasi  perekonomian,  pembatasan  hak-hak  kepemilikan  oleh warga  non-Burma,  terutama  etnis  Cina  dan  India,  serta  pengenalan  1982 Citizenship  Law  yang  mengklasifikasikan  warga  negara  menjadi  tiga  kategori: kewarganegaraan penuh, asosiasi, dan naturalisasi, dengan tujuan mempertahankan dominasi  etnis  Burma  dalam  politik  dan  ekonomi.  Kebijakan  diskriminatif  ini menyebabkan  eksodus  besar-besaran  orang  Cina  Burma  dan  penindasan  terhadap etnis minoritas lainnya, termasuk Rohingya, yang tetap tidak diakui sebagai warga negara  dan  menjadi  kelompok  paling  terpinggirkan  di  Myanmar  (Fan,  2012; Steinberg, 2013, pp. 73-74; Smith, 1991, pp. 153-154; Singh, 2014; Maung, 1992, pp. 25-26).
Pengaruh  Jenderal  Ne  Win  tetap  kuat  meskipun  ia  mundur  sebagai Presiden pada 1981, digantikan oleh U San Yu, melalui jaringan patron-klien yang dibangun  dalam  tubuh  militer  (Tatmadaw).  Ne  Win  menerapkan  prinsip
kepemimpinan  "lukawn,  lutaw"  (orang  baik  sebelum  orang  pintar),  memilih bawahan  yang  tidak  terlalu  pintar  atau  ambisius  untuk  menghindari  ancaman terhadap kekuasaannya. Ne Win berhasil menjaga kekuasaannya dan pengaruhnya bahkan  setelah  masa  jabatannya  berakhir,  dengan  penerus-penerus  yang  setia kepadanya  di  dalam  struktur  militer,  memastikan  kesinambungan  kebijakan  yang diskriminatif  dan  kontrol  militer  yang  ketat  di  Myanmar  (Steinberg,  2013,  p.  78; Seekins, 2017, p. 387).

## 3. Para Pengganti Jenderal Ne Win dalam Meneruskan Legitimasi Tatmadaw dan Monopoli Lingkaran Kekuasaan Ne Win
U  San  Yu  menjabat  sebagai  Presiden  Myanmar  dari  9  November  1981 hingga 27 Juli 1988, menggantikan Jenderal Ne Win yang tetap berkuasa melalui posisinya sebagai Ketua BSPP. Walaupun San Yu memiliki latar belakang militer, kekuasaannya  tetap  berada  di  bawah  pengaruh  Ne  Win.  Setelah  San  Yu,  U  Sein Lwin,  yang merupakan  pengikut  setia  Ne  Win,  menjabat  sebagai  presiden  selama 16  hari  pada  1988,  tetapi  kepemimpinannya  memicu  demonstrasi  besar-besaran yang  dikenal  sebagai  Pemberontakan  8888.  Protes  ini  menyebabkan  perubahan kekuasaan  di  Myanmar,  meski  junta  militer  tetap  menguasai  negara  selama  22 tahun berikutnya, dengan dampak kekacauan dan protes yang menewaskan ribuan orang (Steinberg, 2013; Lentz, 1996; Eggers, 2018).
Pasca  Pemberontakan  8888,  Aye  Ko  dan  Dr.  U  Maung  Maung,  presiden boneka  terakhir  di  bawah  pengaruh  Ne  Win,  menggantikan  posisi  kepresidenan. Sementara Maung Maung diharapkan dapat meredakan ketegangan politik, langkah tersebut hanya menjadi formalitas. Pemerintahan junta militer, yang dipimpin oleh Jenderal  Saw  Maung  dan  kemudian  Jenderal  Than  Shwe,  berusaha  memperbaiki citra  militer  dan  stabilitas  dalam  negeri  melalui  berbagai  kebijakan  dan pembangunan  infrastruktur.  Di  bawah  kepemimpinan  Than  Shwe,  Myanmar mengalami  pembangunan  infrastruktur  besar-besaran  dan  berusaha  mencapai stabilitas ekonomi, meskipun negara tetap miskin dengan PDB per kapita terendah di  Asia  Tenggara.  Meski  ada  kemajuan,  konstitusi  yang  didominasi  militer menghalangi  perubahan  signifikan,  mencerminkan  kendali  militer  yang  ketat  dan dampak  dari  pemerintahan  junta  yang  panjang  (Seekins,  2017;  Rogers  & Woodrum, 2010; Fisher, 2015; Sekarwati, 2021).
B. Pencapaian dan Kemajuan Politik Ekonomi Myanmar di tingkat ASEAN dan Global di bawah Daw Aung San Suu Kyi.
Ekonomi  Myanmar  adalah  salah  satu  ekonomi  dengan  pertumbuhan  tercepat  di dunia  dengan  PDB/GDP  nominal  US$  76,09  miliar  pada  2019  (lihat  gambar  1)  dan perkiraan PDB yang disesuaikan dengan daya beli sebesar US$ 327,629 miliar pada 2017 menurut Bank Dunia (World Bank, 2017).
Gambar 1. Grafik GDP ( Gross Domestic Bruto ) Myanmar (2000-2019). (Sumber: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=MM). Pada gambar 1 menunjukkan grafik GDP/PDB Myanmar mengalami peningkatan yang baik dari tahun 2000 berkisar US$ 190.606 meningkat ke US$ 1.407.178. Di tingkat

## 44 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah
ASEAN,  Myanmar  pada  tahun  2015  menyumbangkan  GDP  US$  59,8  miliar  atau  2,4% GDPnya  bagi  ASEAN  di  tahun  2015  (lihat  tabel  1).  Pada  tabel  1,  memperlihatkan Myanmar  di  tahun  2018  hanya  mampu  meraih  US$  77,3  miliar  dengan  hanya  2,6%  dari GDPnya bagi ASEAN sama seperti Kamboja dan Republik Demokratik Rakyat Laos yang juga  memperoleh  pangsa  pasar  sebesar  0,2-0,5%  (The  ASEAN  Secretariat  Community Relations Division (CRD), 2019, p. 7).
Tabel 1. Gross Domestic Product (GDP) Ekonomi Negara-negara ASEAN 2015 dan 2018
No Country Nominal GDP USD in billion 2015 2018 1 Brunei Darussalam 12.9 13.6 2 Cambodia 18.1 24.6 3 Indonesia 855.0 1,041.6 4 Lao PDR 14.4 18.1 5 Malaysia 299.5 358.4 6 Myanmar 59.8 77.3 7 Philippines 292.5 342.7 8 Singapore 308.0 364.1 9 Thailand 401.7 505.1 10 Vietnam 193.6 241.0
(Sumber: The ASEAN Secretariat Community Relations Division (CRD), 2019, p. 7).
Kenaikan pada GDP ekonomi Myanmar serta Kamboja dan Laos merupakan kerja pemerintah masing-masing negara dengan menyelaraskan ratusan standar dan persyaratan teknis  pada  berbagai produk,  mulai dari  peralatan listrik  dan  elektronik,  produk berbahan dasar karet, alat kesehatan, kosmetik, obat tradisional, suplemen keseha-tan, hingga antara lain produk otomotif sebagai fasilitasi perdagangan antarnegara ASEAN. Inisiatif fasilitasi perdagangan  antara  lain ASEAN  Seamless  Trade  Facilitation  Indicators (ASTFI)  yang diadopsi  pada  tahun  2017  dan  dirancang  untuk  mengukur  dan  memantau  pelaksanaan langkah-langkah  fasi-litasi  perdagangan  di  seluruh  wilayah  ASEAN  (The  ASEAN Secretariat  Community  Relations  Division  (CRD),  2019,  p.  xiv).  Ini-siatif  tersebut  terus ditingkatkan  melalui  har-monisasi  standar,  pengembangan  dan  imple-mentasi Mutual Recognition  Arrangements (MRA),  dan  harmonisasi  rezim  regulasi  ma-sing-masing pemerintahan  negara anggota  ter-hadap  digitalisasi  dan  kemajuan  teknologi ba-ru  sebagai integrasi layanan merupakan kunci keberhasilan integrasi ekonomi ASEAN 2020.
Keberhasilan  itu  juga  di  dukung  oleh  laporan  Aung  Hla  Htun  (16  Maret  2012) memaparkan bahwa untuk estimasi tahun 2020, PDB per kapita di Myanmar akan menjadi US$  5.142,20  dalam  PPP  ( purchasing  power  parity )  per  kapita  dan  US$  1.608,50  dalam nominal  per  kapita.  Dengan  begitu,  orang  asing  dapat  menyewa  secara  legal  tetapi  tidak memiliki properti  di Myanmar untuk memproteksi pengusaha, investor domestik, ataupun kegiatan ekonomi lokal. Investasi publik harus dilengkapi dengan kebijakan sisi penawaran untuk  memastikan  efisiensi  dan  kualitas  layanan  publik  dan  kebijakan  sisi  permintaan untuk menghindari perilaku moral hazard dan pemborosan (Zhuang, 2020, p.78).
Pada  Desember  2014, Myanmar mendirikan  Bursa  Efek  Yangon  sebagai  langkah awal  untuk  menarik  investasi  asing  dan  mendukung  pertumbuhan  ekonominya,  yang didorong  oleh  sektor  formal  dan  informal,  dengan  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  7,5% selama  2012-2016  (Vakulchuk  et  al.,  2017).  Namun,  sektor  informal  yang  besar,  terkait dengan  korupsi  dan  perdagangan  ilegal,  serta  ketimpangan  alokasi  sumber  daya, menghambat kemajuan ekonomi. Meskipun demikian, pemerintah yang dipimpin NLD dan Aung  San  Suu  Kyi  berhasil  menarik  penanaman  modal  asing  (PMA)  hingga  melampaui US$ 5 miliar pada 2017, mencerminkan iklim investasi yang lebih terbuka dan transparan (Zhuang, 2020; Brown, 2005).
Gambar 2. Grafik Foreign Direct Investment (FDI) di Myanmar dari 2012-2020. (Sumber: Nitta, 2020).
Pasca pemerintahan U Thein Sein pada 2016, Myanmar di bawah Daw Aung San Suu Kyi mulai membuka diri terhadap investasi asing, dengan Komisi Investasi Myanmar menyetujui  investasi  sebesar  US$  5,5  miliar  pada  tahun  fiskal  yang  berakhir  September 2020,  meningkat  33%  dari  tahun  sebelumnya  (Nitta,  2020).  Namun,  pemerintah menghadapi  kritik  atas  kurangnya  transparansi,  seperti  dalam  tender  Pembangkit  Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang kontroversial dan cenderung menguntungkan perusahaan Cina. Myanmar  juga  memperkuat  hubungan  dengan  Thailand  dan  Cina,  termasuk  kerjasama ekonomi  dan  pembangunan  infrastruktur  di  kawasan  Greater  Mekong  Subregion  dan Koridor  Ekonomi  Cina-Myanmar,  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  konektivitas regional  dan  mengembangkan  pasar  energi.  Namun,  tantangan  besar  tetap  ada,  termasuk pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  lebih  efisien  dan  kebutuhan  untuk  membangun infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (Stokke, Vakulchuk, & Øverland, 2018; Rieffel, 2012; Bolesta, 2018).
Kerjasama  Myanmar  dengan  RRC  merupakan  bagian  dari  investasi  utama  RRC dalam  infrastruktur  di  Asia  Tenggara,  termasuk  proyek  pertambangan,  tenaga  air,  dan transportasi  energi,  menjadikan  RRC  sebagai  investor  asing  terbesar  di  Myanmar  pada 2011  dengan  investasi kumulatif  sekitar  US$  13 miliar  (Haacke,  2016,  p.  6).  Namun,  elit politik-militer Myanmar menjadi tidak nyaman dengan ketergantungan ini, terutama dalam proyek  strategis  seperti  ZEK  Kyaukphyu  dan  KEK  lainnya,  yang  sering  kali  mendapat dukungan  dari  negara  lain  seperti  Jepang  dan  Uni  Eropa  (Haacke,  2016,  p.  11;  Noorsy, Darmastuti,  &  Setiawan,  2016b,  p.  251).  Selain  itu,  reformasi  ekonomi  dan  liberalisasi perdagangan  berdampak  pada  ketimpangan  ekonomi,  meskipun  ada  upaya  pemerintah untuk  menciptakan  lingkungan  bisnis  yang  lebih  baik  (Aekapol  Chongvilaivan,  2020,  p. 94). Di masa pandemi COVID-19, pemerintah Myanmar juga mengimplementasikan jaring pengaman sosial untuk  melindungi  warga, sementara kerjasama internasional  dengan  Uni Eropa  dan  negara-negara  ASEAN  meningkatkan  investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi (Hlaing, 2020; Zhuang, 2020, p. 56).

## C. Kudeta Militer Myanmar 2021 bagi Pendewasaan Demokrasi ASEAN
1. Carut-Marut Pemilu 2020 dan Kudeta Militer Tahun 2021
Pada  tahun  2020,  Myanmar  mengadakan  pemilu  nasional  yang  menandai keinginan rakyat untuk melanjutkan reformasi demokrasi, meski di tengah pandemi COVID-19. Pemilu ini menghasilkan kemenangan besar bagi National League for Democracy (NLD) yang dipimpin oleh Daw Aung San Suu Kyi dengan perolehan 83% suara. Namun, hasil ini diprotes oleh militer, yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung  Hlaing,  yang  mengklaim  adanya  kecurangan  pemilu.  Militer  kemudian melakukan  kudeta  terhadap  Presiden  Win  Myint  dan  Suu  Kyi  pada  awal  2021, mengambil alih kekuasaan dengan alasan menjaga stabilitas nasional, meski hal ini lebih  didorong  oleh  ambisi  pribadi  Min  Aung  Hlaing  yang  akan  memasuki  masa pensiun  pada  pertengahan  2021  (Erdhieta  Ghaisani  Puteri,  2021;  Nyein  et  al., 2020).
Militer  Myanmar,  yang  memiliki  hak  veto  dalam  amandemen  konstitusi dan  mengendalikan  tiga  kementerian  utama,  juga  memanfaatkan  jaringan  bisnis
besar di berbagai sektor ekonomi, termasuk industri batu giok dan ruby, tembakau, dan  pariwisata  (Cahyani,  2021).  Kudeta  ini  mengejutkan  ASEAN  dan  komunitas internasional, yang sedang fokus menangani pandemi COVID-19. Pemilu 2020 di Myanmar  menunjukkan  keinginan  rakyat  untuk  perubahan,  namun  kudeta  ini menandai  ketegangan  antara  aspirasi  demokrasi  dan  kekuatan  militer  yang  telah menguasai  Myanmar  selama  beberapa  dekade  (Nyein  Nyein  et  al.,  2020;  Ika Nur Cahyani, 2021).
2. Demonstrasi Rakyat dan Krisis Sosio-Politik di Myanmar Pasca Kudeta 2021 Dari  masalah  tersebut  sangat  terlihat  bahwa Tatmadaw tidak  mau kehilangan  kendali  kekuasaan  politik  di  pemerintahan  dan  mengalami  degradasi rasa  hormat  di  mata  masyarakat  pasca  kepemimpinan  Jen-deral  Thein  Sein  yang mengalihkan  kekua-saan  politik  ke  masyarakat  sipil.  Pada  kasus  kudeta  di Myanmar  ini,  terungkap  karakter  gerakan  nasionalis  dan  politik  pasca  kemer- dekaan  yang  hingga  kini  masih  kabur  terma-suk  perjuangan  demokratisasi  di bidang  po-litik  dan  pemerintahan  maupun  sosial  dan  ekonomi  negara  melalui kendara  militer.  Akibat  masih  kaburnya  gerakan  nasionalis  demokratis  maka  di saat  kudeta  militer  di  Myanmar  pun,  gerakan  politik  pro  demo-kratis  yang menggerakan puluhan ribu orang melakukan aksi demonstrasi turun ke jalan dalam protes  massal  pertama  sejak  kudeta  tidak  mampu  “merubuhkan  tembok  mili- teristik  Myanmar”  saat  militer  memutus  akses  internet  dan  membatasi  saluran telepon.
Para  demonstran  membawa  poster  Aung  San  Suu  Kyi  sambil  memakai masker  bergambar  Partai  NLD.  Seperti  yang  ditulis  oleh  jurnalis  Larasati  Dyah Utami (2021), pendemo melakukan kerumunan besar-besaran dari seluruh penjuru Yangon berkumpul di Kotapraja Hledan. Demonstrasi ini menyebabkan lalu lintas macet  dan  ekonomi  hampir  dipastikan  lumpuh.  Aktivis  pro  demokrasi  dan  pem- protes akhir 1980-an yang ditangkap oleh junta militer Myanmar, Thu Thu (dalam Utami,  2021)  mengungkapkan  “ Mereka  sudah  mulai  mematikan  internet,  jika mereka lebih berkuasa, mereka akan lebih menekan pada pendidikan, bisnis, dan kesehatan di Myanmar ”. Tentu dampak kudeta ini meng-ganggu kinerja Myanmar mengatasi  masalah  buta  huruf,  kemiskinan,  pengangguran,  dan  penanganan COVID-19.
Sebuah kampanye di media sosial yang menyerukan pengunjuk rasa untuk secara  sengaja  memblokir  jalan-jalan  di  kota  utama  negara  itu  mulai  mendapat perhatian besar dari Jenderal Min Aung Hlaing dan Tatmadaw pada Rabu pagi 17 Februari 2021. Tujuannya tampaknya adalah untuk menghen-tikan pegawai negeri pergi  bekerja  dan  juga menghambat  pergerakan pasukan  keamanan menggunakan tindakan kekerasan.
Kampanye  itu  dijuluki  "Hari  Pem-blokiran  Jalan".  Kampanye  itu  dalam laporan  BBC  News  Indonesia  (2021a)  telah  mengum-pulkan  banyak  unggahan gambar di internet yang menampilkan mobil-mobil di jalan-jalan utama dengan kap dan  bagasi  yang  terbuka  sehingga  jalan  tidak  dapat  dilalui.  Sejumlah  bus  umum berhenti dan memblokir beberapa persimpangan jalan di Yangon.
Protes tersebut adalah perkembangan terbaru dari gerakan pembangkangan sipil yang meningkat sejak 1988 dan 2007, yang juga melibatkan aksi mogok dari para dokter dan guru, serta pemboikotan berbagai produk dan layanan milik militer yang  dikuasai Tatmadaw pasca  kudeta  Februari  2021.  Tu-juannya  adalah  untuk melumpuhkan  fungsi  pemerintahan  dan  merusak  legitimasi  rezim  baru,  Jenderal Min Aung Hlaing. Para pengunjuk rasa turun ke jalan di seluruh negeri lagi.
Di  dalam  laporan  BBC  News  Indonesia  (2021a),  2  orang  pengunjuk  rasa ditembak mati ketika polisi menggunakan peluru tajam untuk membubarkan massa. Kasus  tertembaknya  2  orang  demonstran  me-nunjukkan  bahwa  terjadi  intimidasi kepada  pengunjuk  rasa  yang  melakukan  demonstrasi  secara  damai  namun dihalang-halangi oleh polisi dan militer Myanmar yang menggu-nakan kekerasan.
Secara  hukum,  pihak  berwe-nang  Myanmar  telah  mengambil  langkah  yang  tepat terhadap pelanggaran yang mengganggu, mencegah, dan menghancurkan stabilitas negara, keamanan publik, dan supremasi hukum ( laws supremacy ).
Sejak  awal  berlangsung,  unjuk  rasa  melibatkan  berbagai  kelompok,  di antaranya para guru, dosen, pengacara, pejabat bank, dan pegawai pemerintah yang berkumpul  di  kota-kota  di  seluruh  negeri  di  Myanmar.  Mereka  menyuarakan “akhiri  pemerintahan  junta  militer”.  Mereka  melakukan  demonstrasi  sebagai bentuk menentang perebutan ke-kuasaan dan menuntut pihak militer meng-hormati hasil pemilu bulan November 2020.
Saat  itu,  wartawan  BBC  Nyein  Chan  Aye  (dalam  BBC  News  Indonesia, 2021a),  di  Yangon,  mengatakan  para  biksu  Buddha,  anggota  komunitas  Muslim minoritas,  pesepakbola  negeri,  dan  bintang  film  dan  musisi  juga  telah  bergabung dalam protes anti kudeta, yang menurutnya akan menjadi lebih terorganisir seiring berjalannya  waktu.  Pada  hari  ke-4  demonstrasi  massal,  demonstran  berhadapan dengan  polisi  yang  menembakkan  meriam  air  di  Kota  Bago.  Pengunjuk  rasa  di Naypyidaw  bahkan  didukung  seorang  petugas  polisi.  Para  pengunjuk  rasa  telah meminta petugas polisi untuk bergabung dengan tujuan mereka.
Selama  ini Tatmadaw hanya  membe-rikan  hak  politik  istimewa  kepada etnis  Bamar  maka  semenjak  kehadiran  NLD  di  Myanmar  memberikan  ruang demokrasi  bagi  etnis  minoritas  lain  di  Myanmar.  Ketika  pemilu  demokratis pertama  diadakan  di  Myanmar  bulan  November  2020,  etnis  minoritas  meng- gantungkan  harapan  kepada  NLD  untuk  bisa  meletakkan  kandidat  dari  etnis minoritas  di  kursi  Menteri  Urusan  Etnis.  Nan  Lwin  (2020c)  menentang  prediksi bahwa  ketidak-puasan  masyarakat  lokal  terhadap  janji  yang  diingkari  partai  yang berkuasa  ( Union  Soli-darity  and  Development  Party (USDP))  sejak  2011-2016 akan  membuatnya  kehilangan  beberapa  kursi  dari  saingan  partai  di  Kachin  State yang  tumbuh  di  dalam  negeri.  Liga  Nasional  untuk  Demokrasi  ( National  League for Democracy ) mengambil sebagian besar kursi Persatuan Parlemen dan Parlemen Negara Bagian Kachin untuk diperebutkan di Kachin State pada Pemilu 2020. Meskipun NLD mengambil sebagian besar kursi Union Parliament , partai tersebut kehilangan empat kursi di Majelis Rendah ke Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan ( Union Solidarity and Development Party ) (USDP). USDP yang berpihak pada militer yang meliputi kota-kota Sumprabum, Mansi, Kawnglanghpu dan Chipwe, dan satu kursi di Majelis Rendah untuk Partai Rakyat Negara Bagian Kachin  ( Kachin  State  People’s  Party (KSPP))  di  Injangyang  Township  (Lwin, 2020c).
Kudeta  yang  dilakukan Tatmadaw pada  Februari  2021,  menurut  Gwen Robinson,  Yuichi  Nitta,  dan  Thompson  Chau  (2021,  p.  2)  berdasarkan  ketentuan konstitusional  yang  dimulai  dengan  Pasal  417.  Min  Aung  Hlaing  dapat mengumumkan keadaan darurat dan mengambil alih kekuasaan legislatif, yudikatif dan  eksekutif  tanpa  batas  waktu,  meskipun  pengumuman  kudeta  menjanjikan pemilihan  setelah  satu  tahun  pemerintahan  darurat.  Pasal  konstitusi  tersebut mengabadikan  cengkraman  militer  dengan  menetapkannya  25%  dari  semua  kursi di parlemen negara bagian dan nasional dan 3 posisi kabinet kunci di perta-hanan dan  keamanan.  Diperlukan  75%  suara  untuk  mengubah  konstitusi,  yang  secara efektif memberikan hak veto kepada militer.
Adapula  alasan  lain  yaitu  mengacu  kepada  UU  Kewarganegaraan  1982. UU  itu  memuat  ketentuan  yang  melarang  warga  negara  Myanmar  yang  memiliki pasangan  atau  anak  asing  juga  menghalangi  Daw  Aung  Suu  Kyi.  Mengapa demikian?  karena  Daw  Aung  San  Suu  Kyi  memiliki  anak-anak  dan  almarhum suaminya  berkewarganegaraan  Inggris  Raya,  untuk  mendapatkan  kursi kepresidenan,  meskipun  Daw  Aung  San  Suu  Kyi  diakui  secara  luas  sebagai pemimpin de  facto negara  tersebut  akan  sulit  memperoleh  jabatan  presiden.
Perubahan  signifikan  pada  konstitusi,  meski  merupakan  tujuan  lama  partai  NLD, sangat sulit dicapai. Hal ini kemungkinan akan tetap terjadi, membiarkan masalah politik  dan  pemerintahan  berada  di  tangan  angkatan  bersenjata  di  masa  menda- tang.

## 3. Jalan Terjal Demokrasi Myanmar bagi Pendewasaan Demokrasi ASEAN
Kolaborasi antarperbedaan etnis di Myanmar saat ini terlihat kabur akibat penekanan  berlebihan  pada  etnis  sebagai  penentu  utama  dalam  politik,  khususnya dalam  Pemilu  2020.  Robert  H.  Taylor  (1988)  menjelaskan  bahwa  pemerintahan Inggris  meninggalkan  warisan  kelemahan  kelembagaan  di  Myanmar  yang memperlambat kemajuan demokrasi. Setelah kemerdekaan, Myanmar menghadapi kekosongan  kelembagaan  yang  diisi  oleh  militer,  menggantikan  institusi  kolonial yang  rapuh  dengan  struktur  militer  pasca-kemerdekaan  yang  memperkuat  kontrol militer atas pemerintahan (Thant Myint-U, 2004).
Warisan  nasionalisme  etnis  Bamar  juga  mempengaruhi  transisi  Myanmar ke pemerintahan yang dominan secara etnis dan religius. Tatmadaw, yang berakar pada  nasionalisme  yang  lebih  modern,  mendominasi  politik  Myanmar  dan membentuk  sistem  yang  sangat  terpusat  pada  identitas  nasional.  Setelah  periode pemerintahan  Jenderal  Thein  Sein  yang  menerapkan  reformasi  ekonomi,  negara mengalami  perubahan  signifikan  dalam  investasi  asing  dan  kemajuan  ekonomi, meskipun masih terhambat oleh warisan otoritarianisme (Robinson, Nitta, & Chau, 2021; Larry Diamond, 2013).
Kudeta  militer  yang  terjadi  di  Myanmar  pada  2021  mencerminkan kegagalan  implementasi  demokrasi  yang  substansial.  Intervensi  militer  di Myanmar  dan  negara-negara  Asia  Tenggara  lainnya  seringkali  mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, dengan militer lebih tertarik mempertahankan legitimasi kekuasaan  daripada  melakukan  reformasi  yang  diperlukan.  Kudeta  ini mengabaikan  konsensus  dalam  ASEAN  Security  Community  Plan  of  Action (ASCPA)  dan  menyebabkan  reaksi  internasional  berupa  sanksi  yang  mungkin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di Myanmar (Rizal Sukma, 2009; Beech, 2021).
Situasi  di  Myanmar  menyoroti  kebutuhan  untuk  transformasi  demokratis yang  lebih  mendalam,  dengan  menekankan  peran  politik  transformatif  dan mobilisasi  massa  dalam  membentuk  demokrasi  substantif.  Hal  ini  mencakup pengembangan  strategi  bantuan  demokrasi  yang  lebih  komprehensif,  di  luar sekadar  bantuan  pembangunan  ekonomi  dan  kerjasama  bilateral.  Demokrasi  di Myanmar  harus  melibatkan  representasi  rakyat  yang  lebih  substantif  dan  politik yang  transformasional  untuk  mencapai  perdamaian  dan  kemakmuran  yang  lebih baik (Kristian Stokke & Olle Törnquist, 2013).

## Simpulan
Proses berdemokrasi di Asia Tenggara tampaknya mengalami hambatan dalam memaknai apa itu demos dan kratos . Pada kasus berdemokrasi di Myanmar, demokrasi berjalan hampir mulus ketika tahun 2016  dengan  terpilihnya  Daw  Aung  San  Suu  Kyi  sebagai State  Councelor  of  Myanmar .  Pada  tahun tersebut  menunjukkan  keniatan  pemerintah  Myanmar  dalam  pendewasaan  politik  dengan  mengadakan good  governance  and  development  transparency .  Selama  kepemimpinan  pemerintahan  sipil,  Suu  Kyi membawa progress bagi Myanmar di tingkat ASEAN maupun global. Namun, Myanmar tidak menikmati perubahan dari pendewasaan berdemokrasi dalam waktu yang lama. Sebab, junta militer sudah kerasan menikmati kekuasaan  politik dan  pemerintahan  di Myanmar sejak tahun 1962. Solusi dari masalah ini adalah dialog yang damai dengan pihak yang bertikai tanpa mengajukan mengadakan pemilu ulang karena Pemilu  2020  adalah  pemilu  yang  “dimenangkan”  oleh  rakyat  Myanmar.  Kasus  kudeta  di  Myanmar menjadi  pelajaran  bagi  Indonesia  dan ASEAN  untuk  memaksimalkan  demokrasi  dalam  mewu-judkan keadilan dan kesejahteraan sosial bukan sebatas pemilihan elektoral semata.

## DAFTAR PUSTAKA
Abc.net.au. (2020, February 18). China and Myanmar sign raft of deals as Xi Jinping courts an isolated Aung  San  Suu  Kyi. ,  https://www.abc.net.au/  news/2020-01-18/china-and-myanmar-sign-raft- of-deals,-xi-jinping-courts-suu-kyi/11880070.
BBC News Indonesia. (2021a, Februari 7). Kudeta Myanmar: Apa makna 'Revolusi 22222' yang diikuti  ratusan  ribu  orang  untuk  menentang  perebutan  kekuasaan  ole  militer ., https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55968813.
BBC News Indonesia. (2021b, Februari 15). Kudeta Myanmar: Ratusan ribu orang turun ke jalan dalam demonstrasi  terbesar  menentang  militer  (Tatmadaw) .,  https://www.bbc.com/indonesia/dunia- 56065990.
Beech, H. (2021, February 1). Democracy hero? military foil? Myanmar’s leader ends up as neither. New  York  Times .,  https://www.nytimes.com/2021/02/01/world/asia/myanmar-coup-aung-san- suu-kyi.html.
Bolesta,  A.  (2018).  Myanmar-China  peculiar  relationship:  Trade,  investment  and  the  model  of development. Journal of International Studies , 11 (2), 23-36.
Brown, I. (2005). A colonial economy in crisis: Burma rice cultivators and the world depression of the 1930s . New York & Toronto: Routledge Curazon.
Cahyani, I. N. (2021, Februari 7). Analis sebut kudeta Myanmar karena ambisi pribadi panglima militer yang  merasa  hilang  rasa  hormat .  (Editor:  Sri  Juliati). Tribun  News.com ., https://www.tribunnews.com/internasional/2021/02/07/analis-sebut-kudeta-myanmar-karena- ambisi-pribadi-panglima-militer-yang-merasa-hilang-rasa-hormat.
Chongvilaivan, A. (2020). Openness and inclusive growth in South-East Asia. In A. Triggs & S. Urata (Ed.).  (2020). Achieving  inclusive  growth  in  the  Asia-Pacific (pp.  87-102).  Canberra:  The Australian National University Press.
Diamond, L. (2013). Why wait for democracy?. The Wilson Quarterly , 37 (1), 1-8.
Eggers, C. (2018, August 8). Myanmar’s uprising unfinished. Bowling  Green  Daily News (BG Daily News) ,  https://www.bgdailynews.com/news  /myanmars-uprising-unfinished/article_6e22cf40- d0a1-5efa-9666-4aecf5f4b242.html.
Fan, H. (2012). The 1967 anti-Chinese riots in Burma and Sino-Burmese relations. Journal of Southeast Asian Studies , 43 (2), 234-256.
Fisher,  J.  (2015,  Juli  15).  Fakta  penting  pemilu  Myanmar  2015. BBC  News  Indonesia. , https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/07/150720_dunia_pemilu_myanmar.
Haacke,  J.  (2016). Myanmar’s  foreign  policy  under  President  U  Thein  Sein:  Non-aligned  and diversified . (Trends in Southeast Asia No. 4). Singapore: Institute of Southeast Asia Studies (ISEAS) and Yusof Ishak Institute.
Hlaing,  T.  (2020).  Yangon  begins  cash  payments  to  pandemic-affected  workers  not  covered  by welfare. The Irrawaddy.com ., https://www.irrawaddy.com/specials/myanmar-covid- 19/yangon-begins-cash-payments-pandemic-affected-workers-not-covered-welfare.html.
Htun,  A.  H.  (2012,  March  16). Exclusive:  Myanmar  drafts  new  foreign  investment  rules. , https://www.reuters.com/article/2012/03/16/us-myanmar-investment-idUSBRE82 F0IY20120316.
Huntington, S. P. (2003). Prajurit dan negara: Teori dan politik hubungan militer-sipil . (Penerjemah: Deasy Sinaga). Jakarta: PT Grasindo.
Lentz, H. M. (1996). Heads of states and governments since 1945: A worldwide encyclopedia of over 2,300 leaders, 1945 through 1992 (1 st ed.). New York: Routledge.

## 50 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah
Lwin,  N.  (2020a,  October  22).  Myanmar  signs  up  with  EU’s  EuroCham  (European  Chambers  of Commerce)  for  More  Investment. The  Irrawaddy.com .,  https://www.irrawaddy.com/ news/burma/myanmar-signs-eus-eurocham-investment.html.
Lwin, N. (2020b, November 6). Myanmar’s State Counselor, Thai Prime Minister (PM) agree to boost cooperation on trade, COVID-19. The Irrawaddy.com , https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmars-state-counselor-thai-pm-agree-boost- cooperation-trade-covid-19.html.
Lwin,  N.  (2020c,  November  10).  NLD  performs  strongly in  Kachin state, dashing  ethnic party’s hopes. The  Irrawaddy.com .,  https://www.irrawaddy.com/elections/nld-performs-strongly- kachin-state-dashing-ethnic-partys-hopes.html.
Maung,  M.  (1992). Totalitarianism  in  Burma:  Prospects  for  economic  development .  New  York: Paragon House.
May,  R.  J.,  Lawson,  S.,  &  Selochan,  V.  (2004).  Introduction:  Democracy  and  the  military  in comparative  perspective.  In  R.  J.  May  &  V.  Selochan  (Ed.).  (2004). The  military  and democracy  in  Asia  and  the  Pacific (pp.  1-28).  Canberra:  The  Australian  National  University Press.
Mydans, S. (1988).  Man in the news: U Maung Maung; widely traveled leader for Rangoon. New York Times , August 20, 1988 Section 1, p. 3.
Myint-U, T. (2004). The making of modern Burma . Cambridge, New York, Madrid, Port Melbourne, & Cape Town: Cambridge University Press.
Nitta,  Y.  (2020,  October  20). Myanmar's  Suu  Kyi  projects  'Pro-Economy  Image'  before  election ., https://asia.nikkei.com/Politics/Myanmar-election/Myanmar-s-Suu-Kyi-projects-pro-economy- image-before-election2.
Noorsy, I., Darmastuti, S., & Setiawan, D. (2016a). Ketimpangan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA): Siapa mengorbankan apa (Jilid 1). Depok: Universitas Indonesia Press.
Noorsy, I., Darmastuti, S., & Setiawan, D. (2016b). Ketimpangan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA): Apa mendominasi siapa (Jilid 2). Depok: Universitas Indonesia Press.
Nyein,  N.,  Lwin,  N.,  Aung,  S.  Y.,  &  Htwe,  Z.  Z.  (2020,  November  11).  Myanmar’s  2020  general election results in numbers. The Irrawaddy.com .,
https://www.irrawaddy.com/elections/myanmars-2020-general-election-results-numbers.html .
Puteri, E. G. (2021, Februari 2). Heboh kudeta militer Myanmar, dominasi militer mewarnai sejarah pemerintahan  Myanmar. Berita  Subang  Pikiran  Rakyat .,  https://beritasubang.pikiran- rakyat.com/internasional/pr-1331369579/heboh-kudeta-militer-myanmar-dominasi-militer- mewarnai-sejarah-pemerintahan-myanmar.
Rieffel, L. (2012). The Myanmar economy: Tough choices . (Global Economy & Development Working Paper  51  September  2012).  Washington,  D.C.:  Global  Economy  and  Development  at  The Brookings Institute.
Robinson,  G.,  Nitta, Y., & Chau, T. (2021). Democracy interrupted: Myanmar’s military has toppled Aung San Suu Kyi’s government. What happens now?. The Big Story , February 8-14, 2021: 1- 4.
Rogers,  B.,  & Woodrum,  J.  (2010). Than  Shwe:  Unmasking  Burma's  tyrant .  Chiang  Mai:  Silkworm Book Press.
Santoso,  P.,  &  Tapiheru,  J.  (2017).  Contextually-grounded  democracy:  Broadening  pathways  for democratization . Power, Conflict, and Democracy Journal , V (2), 211-239.
Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian kepustakaan ( library research ) dalam penelitian pendidikan IPA. Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA , 6 (1), 41-53.
Seekins, D. M. (2017). Historical dictionary of Burma (Myanmar) . (Historical Dictionaries of Asia, Oceania, and the Middle East, No. 59). Maryland & Oxford: Scarecrow Press, Inc.
Sekarwati,  S.  (2021,  Februari  18).  Profil Aung  San  Suu  Kyi,  jatuh  bangun  dalam  politik  Myanmar.
Tempo .,    https://dunia.tempo.co/read/1429839/profil-aung-san-suu-kyi-jatuh-bangun-dalam- politik-myanmar/full&view=ok.
Selth,  A.  (2020). Interpreting  Myanmar:  A  decade  of  analysis .  Canberra:  The  Australian  National University Press.
Silverstein, J. (2004). Burma’s struggle for democracy: The army against the people. In R. J. May & V. Selochan  (Ed.).  (2004). The  military  and  democracy  in  Asia  and  the  Pacific (pp.  69-87).
Canberra: The Australian National University Press.
Singh,  B.  (2014). Tantangan  orang  Rohingya  Myanmar  menghadapi  satu  minoritas  teraniaya  dan implikasi untuk keamanan nasional dan regional . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press (GMUP).
Smith, M. (1991). Burma: Insurgency and the politics of ethnicity . London & New Jersey: Zed Books. Steinberg, D. I. (2013). Burma/Myanmar: What everyone needs to know . Oxford: Oxford University Press.
Stokke, K., & Törnquist, O. (Eds.). (2013). Democratization in the global south: The importance of transformative politics . Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Stokke,  K.,  Vakulchuk,  R.,  &  Øverland,  I.  (2018). Myanmar:  A  political  economy  analysis .  Oslo: Norwegian  Institute  of  International  Affairs  (NUPI)  with  Norwegian  Ministry  of  Foreign Affairs.
Sukma,  R.  (2009). Democracy  building  in  South  East  Asia:  The  ASEAN  security  community  and options for the European Union (EU) . Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IIDEA).
Taylor, R. H. (1988). An undeveloped state: The study of modern Burma's politics. In J. G. Taylor & A.  Turton.  (1988). Sociology  of  "Developing  Societies"  Southeast  Asia (pp.  33-47). Hampshire & London: The Macmillan Press Ltd.
Taylor, R. H. (2009). The State in Myanmar . London: C. Hurst & Company.
The ASEAN  Secretariat  Community  Relations  Division  (CRD).  (2019). ASEAN  integration  report 2019 . (Annual Report in October 2019). Jakarta: ASEAN Secretariat.
Utami, L. D. (2021, Februari 7). Puluhan ribu masyarakat Myanmar turun ke jalan protes kudeta militer di hari kedua. (Editor: Hendra
Gunawan).
Tribun News.com ., https://www.tribunnews.com/internasional/2021/02/07/puluhan-ribu-masyarakat-myanmar- turun-ke-jalan-protes-kudeta-militer-di-hari-kedua.
Vakulchuk,  R.,  Hlaing,  K.  K.,  Naing,  E.  Z.,  Øverland,  I.,  Suryadi,  B.,  &  Velautham,  S.  (2017). Myanmar’s  attractiveness  for  investment  in  the  energy  sector:  A  comparative  international perspective . Oslo: Norwegian Institute of International Affairs (NUPI).
World Bank. (2017). The World Bank in Myanmar . Washington, D.C. & Yangon: World Bank (WB)., http://www.worldbank.org/en/country/myanmar/overview .
Zed, M. (2014). Metode penelitian kepustakaan (Cetakan ke-2). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Zhuang,  J.  (2020).  Rising  inequality  amid  rapid  growth  in Asia  and  implications  for  policy.  In A. Triggs & S. Urata (Ed.). (2020). Achieving inclusive growth in the Asia-Pacific (pp. 55-86). Canberra: The Australian National University Press.