## EVALUASI PROSES AKTUALISASI PROGRAM STBM PILAR I STOP BABS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SERIRIT II TAHUN 2017
Evaluation Of Process On The Implementation Of Stbm First Pillar Stop Open Defecation In Puskesmas Seririt Ii Working Area

## Made Cahya Widyanti
Departemen Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga madecahyawidyanti@yahoo.com
Abstrak  : STBM  adalah  paradigma  dan  model  pendekatan  baru  pada  pembangunan  sanitasi  di  Indonesia  yang mengutamakan  pemberdayaan  masyarakat  dan  perubahan  perilaku.  Wilayah  kerja  Puskesmas  Seririt  II  merupakan wilayah  kerja  dengan  akses  jamban  sehat  terendah  di  kabupaten  Buleleng,  yaitu  sebesar  65,58%  dan  belum  ada desa yang berstatus ODF. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi proses aktualisasi program STBM Pilar I di wilayah kerja Puskesmas Seririt II. Penelitian ini adalah penelitian observasional. Teknik pengumpulan data primer diperoleh menggunakan kuesioner. Sampel penelitian ini adalah petugas sanitasi Puskesmas Seririt II. Analisis data menggunakan  analisis  deskriptif.  Hasil  evaluasi  proses  aktualisasi  program  Sanitasi  Total  Berbasis  Masyarakat (STBM) Pilar I di wilayah kerja Puskesmas Seririt II belum sesuai dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2014 tentang STBM,  terdapat  beberapa  langkah  yang  tidak  dilakukan  oleh  petugas  sanitasi  yaitu  menyiapkan  fasilitator  tingkat desa,diskusi dengan masyarakat, membentuk kelompok kegiatan sanitasi, menyusun rencana program STBM terkait kebiasaan BABS, bekerja sama dengan lintas sektor dan lintas program dalam rencana pembangunan jamban sehat dan  evaluasi  terhadap  rencana  program  STBM  dengan  melibatkan  masyarakat.  Saran  untuk  penelitian  ini  adalah petugas  sanitasi  harus  meningkatkan  kualitas  kegiatan  pemicuan,  pemantauan,  evaluasi  dan  pendampingan  bagi warga lain yang masih berperilaku BAB sembarangan untuk menggunakan dan memiliki sarana sanitasi yang layak, advokasi kepada camat dan kepala desa untuk mendukung keberhasilan program STBM.
Kata kunci : Program STBM, BABS, Evaluasi Proses
Abstract : Community  Led  Total  Sanitation  (CLTS)  is  a  paradigm  and  model  of  a  new  approach  to  sanitation development  in  Indonesia  that  prioritizes  community  empowerment  and  behavioral  change.  Work  area  of  Seririt  II Public Health Center was the working area with the lowest access to the lowest latrine in Buleleng regency, which was 65.58% and there were no ODF status. The purpose of this research was to evaluate the process of actualization of CLTS first pillar program in the work area of Seririt II Community Health Center. This research was an observastional research  used  cross  sectional  study  design.  Data  collection  techniques  with  primary  data  were  obtained  using questionnaires.  The  sample  of  this  research  was  sanitation  officer.  Data  analysis  used  descriptive  analysise.  The results of the evaluation process of actualization of the Community Led Total Sanitation Program (CLTS) first pillar in the  work  area  of  Seririt  II  Community  Health  Center  were  not  in  accordance  with  the  Minister  of  Health  Decree Number  3  Year  2014  about  CLTS,  there  were  several  steps  which  were  not  performed  by  sanitation  officers  i.e prepared village level facilitators, discussed with communities, formed sanitation activities, developed CLTS program plans  related  to  open  defecation  habits, worked with  cross-sector  and  cross-program  in  healthy  latrine  development plan  and  evaluated  of  CLTS    program  plan  by  involving  community.  Suggestions  for  this  research  are  sanitation officers should improve the quality of trigger activities, monitoring, evaluation and assistance for other residents who still  behave  inappropriately  to  use  and  have  adequate  sanitation  facilities,  advocate  for  the  sub-district  head  and village head to support the success of the CLTS program.
.
Keywords: CLTS, ODF, Evaluation, Process

## PENDAHULUAN
Perilaku  masyarakat  Indonesia  yang  masih kurang dalam bidang sanitasi adalah penggunaan jamban. Menurut laporan Weekly Epidemiological  Record oleh  WHO  Tahun  2013, Indonesia berada di posisi kedua di dunia dengan
negara  jumlah  terbesar  masyarakatnya  yang melakukan  buang  air  besar  sembarang.  Sekitar 41 juta orang atau 17 persen rumah tangga pada tahun  2010  masih  berperilaku  buang  air  besar  di tempat  terbuka.  Berdasarkan  data  yang  dirilis oleh  sekretariat  STBM,  hingga  tahun  2015 sebanyak 62 juta atau 53% penduduk perdesaan
masih  belum  memiliki  akses  sanitasi  yang  layak, 34  juta  diantaranya  masih  melakukan  praktik buang  air  besar  sembarangan.  Diperlukan  upaya untuk mengubah perilaku masyarakat.
Sanitasi  Total  Berbasis  Masyarakat  atau STBM  adalah  paradigma  dan  model  pendekatan yang  baru  pada  pembangunan  sanitasi  di Indonesia. Pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku merupakan model pendekatan  utama  yang  digunakan  dalam paradigma  tersebut.  Peraturan  perundangan yang  menjadi  dasar  hukumnya  adalah  Peraturan Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  3  Tahun  2014 tentang  STBM,  yang  bertujuan  meningkatkan derajat  kesehatan  masyarakat  melalui  perilaku higienis  dan  saniter  secara  mandiri.  Pada  tahun 2025,  Indonesia  diharapkan  mencapai  sanitasi total  untuk  seluruh  masyarakat,  sesuai  dengan tujuan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)  Indonesia  yaitu  tercapainya  100% kondisi Stop Buang Air Besar Sembarangan.
Penggunaan jamban sehat secara menyeluruh  dalam  setiap  komunitas  adalah sasaran yang berkaitan dalam mewujudkan pilar I STBM  yaitu  Stop  Buang  Air  Besar  Sembarangan atau  BABS  / Open  Defecation  Free (ODF).  Stop BABS  atau  ODF  merupakan  suatu  keadaan dimana  warga  masyarakat  setempat  tidak  ada lagi  yang  mempunyai perilaku  buang  air  besar  di tempat  terbuka  atau  sembarang  tempat  dan sudah  BAB  di  jamban  dengan  membangun jamban secara swadaya.
Status  ODF  di  suatu  kelurahan/desa  atau komunitas  apabila  memenuhi  parameter  yaitu masyarakat  telah  berperilaku  BAB  di  jamban sehat  dan  membuang  tinja/kotoran  bayi  tidak sembarangan  hanya  ke  jamban  sehat  (termasuk di  sekolah),  di  lingkungan  sekitar  tidak  terlihat tinja  manusia,  penerapan  sanksi,  peraturan  atau upaya  lain  oleh  masyarakat  untuk  mencegah perilaku  BAB  sembarangan,  terdapat  mekanisme monitoring yang dibuat masyarakat untuk mencapai kondisi seluruh KK mempunyai jamban sehat, dan ada strategi dan upaya yang jelas dan tertulis untuk mencapai kondisi total sanitasi.
Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan penilaian yang membandingkan antara hasil akhir yang  didapat  dengan  rencana  nilai  standar  atau membandingkan suatu nilai sebelum dan sesudah  percobaan  atau  tindakan  pelaksanaan program (Wijono, 2007). Evaluasi program STBM perlu  dilakukan  dimulai  dari  awal  perencanaan, saat  pelaksanaan  suatu  program,  dan  hasilnya. Dengan  adanya  evaluasi  maka  dapat  diketahui bagaimana  aplikasi  dan  hasil  program,  apakah telah  sesuai  dengan  rencana  yang  ditetapkan atau  belum,  dan  untuk  mengetahui  adanya
peluang,  hambatan,  dan  kendala  yang  dihadapi sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan program di masa mendatang.
Buleleng  merupakan  kabupaten  dengan wilayah  terluas  di  provinsi  Bali  dan  terdapat  22 puskesmas.  Akses  jamban  sehat  berdasarkan wilayah kerja Puskesmas, wilayah kerja Puskesmas  Seririt  II  merupakan  wilayah  kerja dengan  akses  jamban  sehat  terendah  di kabupaten  Buleleng,  yaitu  sebesar  65,58%  dan belum  terdapat  desa  yang  yang  berstatus  ODF. Akses  jamban  sehat  yang  paling  rendah  di Kabupaten  Buleleng  dan  belum  ada  desa  yang berstatus ODF di wilayah kerja Puskesmas Seririt II  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  program STBM  Pilar  I  sebagai  wujud  sinergis    upaya kolaboratif  kemitraan  lintas  sektor,  pemerintah daerah  dan  partisipasi  aktif  masyarakat  masih belum optimal. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi proses  pelaksanaan  program  STBM  Pilar  I untuk mengetahui  kesesuaian  proses  pelaksanaan program dengan regulasi yang berlaku.
Berdasarkan  uraian tersebut,  peneliti  tertarik untuk  melakukan evaluasi  proses  pada aktualisasi  program  Sanitasi  Total  Berbasis Masyarakat  Pilar  I  di  wilayah  kerja  Puskesmas Seririt II.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian observasional  dan  memakai  desain  studi cross sectional .  Sumber  data  adalah  Petugas  Sanitasi Puskesmas Seririt II. Penelitian dilakukan wilayah kerja  Puskesmas  Seririt  II  Kabupaten  Buleleng, Bali yang sudah dipicu program STBM. Instrumen penelitian berupa kuesioner. Kuesioner terdiri dari pernyataan pengisian check list tentang pelaksanaan program  STBM  Pilar  I.  Prinsip etika penelitian menggunakan informed consent . Analisis  data  menggunakan  analisis  deskriptif. Penelitian  ini  telah  laik  etik  dari  pihak  penguji  di Fakultas  Kesehatan  Masyarakat  Universitas Airlangga dengan nomor etik 562-KEPK.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses  pelaksanaan  program  STBM  Pilar  I meliputi variabel pelaksanaan program, permasalahan  ODF  di  wilayah  kerja  Puskesmas Seririt II  dan  kebijakan  pemerintah  daerah  terkait pencapaian target program.

## Pelaksanaan Program STBM
Pelaksanaan  program  meliputi  proses  dari perencanaan hingga pencatatan dan pelaporan. Proses  perencanaan program  STBM  Pilar  I yang dapat  dilihat  pada  Tabel  1.  Petugas  sanitasi
Puskesmas  Seririt  II  sudah  melakukan  kegiatan perencanaan  dimulai  dari  kegiatan  identifikasi masalah, kebutuhan dan analisis situasi, perencanaan waktu, tempat dan sasaran kegiatan  serta  melakukan  advokasi  kepada pemangku  kepentingan  secara  berjenjang  dan membentuk  forum  diskusi.  Tetapi  petugas sanitasi  tidak  menyiapkan  fasilitator  tingkat  desa dan  sebagian  besar  proses  perencanaan  tidak didokumentasikan. Petugas sanitasi tidak membentuk  fasilitator  tingkat  desa  karena rendahnya  partisipasi  masyarakat  untuk  menjadi kader kesehatan lingkungan. Pelaksanaan pemicuan  yang  hanya  dilaksanakan  satu  kali dalam setahun belum mampu memicu masyarakat  untuk  mau  berubah  dan  tidak melakukan BABS.

## Tabel 1.
Perencaan Program STBM Berdasarkan Tindakan Petugas dan Dokumen Perencanaan STBM di Puskesmas Seririt II Variabel Perencanaan Tindakan Keberadaan Dokumen Ya Tidak Ada Tidak Identifikasi masalah, kebutuhan dan analisis situasi √ √ Membuat perencanaan waktu, tempat dan sasaran kegiatan √ √ Menyiapkan fasilitator tingkat desa √ √ Advokasi kepada pemangku kepentingan secara berjenjang terkait pelaksanaan program STBM √ √ Membentuk forum diskusi masyarakat
untuk pelaksanaan program STBM √ √ Berdasarkan  Permenkes  RI  Nomor  3  Tahun 2014
tentang STBM, dalam rangka mensosialisasikan  program  dan  meningkatkan partisipasi  masyarakat  untuk  kegiatan  Stop BABS,  maka  diperlukan  tenaga  fasilitator  yang handal,  terampil  dan  memahami  prinsip  fasilitasi yang  benar.  Tugas  utama  fasilitator  adalah mempersiapkan dan melakukan pemicuan kepada  masyarakat.  Menurut  Mukherjee  (2000) dalam  penelitian  Farouk  (2016),  keberadaan fasilitator STBM tingkat desa di masyarakat dapat memicu  untuk  terjadinya  perubahan  perilaku BABS masyarakat.
Semakin  sering  masyarakat  terpicu  dan diajak,  semakin  tinggi  pula  tingkat  kesadaran masyarakat  untuk  mengubah  perilakunya.  Hal ini sejalan  dengan  hasil  penelitian  Zastrow  (2008) yang  menjelaskan  bahwa  keberadaan  dan  peran
fasilitator  dalam  pelaksanaan  pemicuan  STBM sangatlah  penting  sebagai enabling  factor ,  yang dapat membantu masyarakat dalam mengungkapkan  dan  menjelaskan  masalah  yang sedang dihadapi masyarakat.
Pelaksanaan  pemicuan  yang  dilakukan  oleh petugas  sanitasi  dapat  dilihat  pada  Tabel  2. Petugas  sanitasi  Puskesmas  Seririt  II  sudah melakukan  kegiatan  pendataan  sasaran  saat kegiatan  pemicuan  program  hingga  penelusuran wilayah  ( transect  walk )  untuk  menganalisis keadaan  sanitasi  secara  langsung  dan  setiap kegiatan  tersebut  didokumentasikan.  Namun langkah  kegiatan  selanjutnya  seperti  diskusi dengan  masyarakat  hingga  melakukan  kerja sama  dengan  lintas  sektor  dan  lintas  program dalam rencana pembangunan jamban sehat tidak dilakukan.
Keterbatasan  waktu  yang  dimiliki  oleh petugas  sanitasi  sanitasi  memegang  jabatan  di bagian  keuangan  sehingga  tugas  pokok  dan fungsi  utamanya  sebagai  sanitasi  tidak  dapat dikerjakan dengan optimal dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam hal ini terbatasnya  kader  kesehatan  lingkungan  dari pihak  masyarakat.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan Permenkes  RI  Nomor  3  Tahun  2014  tentang STBM  yang  menyebutkan  langkah  pembentukan kelompok  kegiatan  sanitasi  dan  menyusun rencana program terkait kebiasaan BABS bertujuan  untuk  mengajak  masyarakat  untuk berpartisipasi dalam proses kelancaran pembangunan  jamban  sehat  dan  memfasilitasi masyarakat  untuk  menyusun  rencana  kerja kegiatan.

## Tabel 2.
Pelaksanaan Perencaan Program STBM Berdasarkan Tindakan Petugas dan Dokumen Pelaksanaan STBM
di Puskesmas Seririt II Variabel Pelaksanaan Tindakan Keberadaan Dokumen Ya Tidak Ada Tidak Pendataan sasaran saat kegiatan pemicuan √ √ Memberikan pengantar pertemuan ketika pemicuan dimulai √ √ Pencairan suasana saat pelaksanaan program √ √
Menjelaskan istilah terkait sanitasi √ √
Pemetaan sanitasi untuk mengetahui lokasi BABS √ √
Variabel Pelaksanaan Tindakan Keberadaan Dokumen Ya Tidak Ada Tidak Penelusuran wilayah
( transect walk ) untuk menganalisis keadaan sanitasi secara langsung
√ √ Diskusi dengan masyarakat √ √ Membentuk kelompok kegiatan sanitasi √ √ Menyusun rencana program STBM terkait kebiasaan BABS √ √ Bekerja sama dengan lintas sektor dan lintas program dalam rencana pembangunan jamban sehat √ √
Berdasarkan hasil penelitian Sholikhah (2012)  terdapat  hubungan  antara  pelaksanaan program  STBM  pilar  I  Stop  BABS  dengan perubahan perilaku masyarakat untuk tidak BABS lagi  karena  pemicuan  dapat  menimbulkan  dan mengunggah  rasa  malu  dan  jijik  di  masyarakat sehingga  masyarakat  sadar  untuk  membangun jamban  sehat.  Menurut  Adisasmito  (2008), langkah  bekerja  sama  dengan  lintas  sektor  dan lintas  program  diperlukan  karena  program- program yang akan disusun langsung bersentuhan  dengan  masyarakat  yang  memiliki masalah multi dimensi, sehingga dalam penanganannya  pun  harus  multidimensi  dari berbagai peran sinergis antar institusi.
Pemantauan  dan  evaluasi  yang  dilakukan oleh petugas  sanitasi  dapat  dilihat  pada  Tabel  3. Pencatatan dan  pelaporan dilakukan  oleh petugas  sanitasi  setiap  pelaksanaan  dan  hasil kegiatan serta didokumentasikan. Petugas sanitasi  Puskesmas  Seririt  II  sudah  melakukan pemantauan  perubahan  perilaku  stop  Buang  Air Besar  Sembarangan  (BABS)  hingga  evaluasi terhadap  target  yang  telah  dicapai.  Tetapi petugas  sanitasi  tidak  melakukan  evaluasi terhadap  rencana  program  STBM  dengan melibatkan  masyarakat,  dan  semua  kegiatan tidak didokumentasikan. Tingkat partisipasi masyarakat  yang  rendah  menjadi  masalah  tidak dilaksanakannya langkah tersebut Menurut penelitian  Supriyanto  dan  Damayanti  (2007) pemantauan  merupakan  evaluasi  formatif  yang dilakukan  pada  tahap  pelaksanaan  program dengan tujuan untuk mengubah dan memperbaiki program.  Nike  (2015)  menyatakan  bahwa  salah satu  faktor  yang  membuat  masyarakat  terpicu untuk membangun jamban dan merubah perilakunya  untuk  tidak  BABS  karena  adanya
kegiatan  pemantauan  dan  evaluasi  secara berkala yang dilakukan oleh petugas Sanitasi.
Proses  pelaksanaan  pemicuan  program STBM  Pilar  I  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  pemantauan  dan  evaluasi,  dan pencatatan  dan  pelaporan  belum  sesuai  dengan Permenkes  RI  nomor  3  Tahun  2014  tentang Sanitasi  Total  Berbasis  Masyarakat  karena terdapat  beberapa  langkah  kegiatan  yang  tidak dilaksanakan oleh petugas sanitasi yaitu pembentukan  fasilitator  tingkat  desa,  diskusi dengan  masyarakat,  pembentukan  kelompok kegiatan  sanitasi,  penyusunan  rencana  program STBM  terkait  kebiasaan  BABS,  kerja  sama dengan  lintas  sektor  dan  lintas  program  dalam rencana  pembangunan  jamban  sehat,  dan evaluasi  terhadap  rencana  program  STBM dengan  melibatkan  masyarakat.    Salah  satu prinsip STBM yang menyebutkan bahwa masyarakat  sebagai  pemimpin,  dimaksudkan bahwa dalam mewujudkan suatu komunitas yang ODF,  hendaknya  gagasan  dalam  membangun sarana sanitasi berasal dari masyarakat. Fasilitator  dalam  hal  ini  petugas  sanitasi  hanya membantu menyampaikan masukan dan alternatif solusi kepada masyarakat dalam usaha meningkatkan  akses  dan  kualitas  higiene  dan sanitasinya.
Seluruh kegiatan maupun pembuatan sarana sanitasi dibuat oleh masyarakat dan akan menciptakan natural leader di  masyarakat. Pembentukan  fasilitator  desa sangat  penting  untuk  melaksanakan  kegiatan diskusi dengan masyarakat .

## Tabel 3.

## Pemantauan dan Evaluasi Program STBM Berdasarkan Tindakan Petugas dan Dokumen Pelaksanaan STBM di Puskesmas Seririt II
Variabel Pemantauan dan Evaluasi Tindakan Keberadaan Dokumen Ya Tidak Ada Tidak Pemantauan perubahan perilaku Stop BABS
√
√ Evaluasi hasil perubahan perilaku
Stop BABS √ √ Evaluasi terhadap sasaran kegiatan pemicuan program STBM √ √ Evaluasi terhadap target yang telah dicapai √ √ Evaluasi terhadap rencana program STBM dengan melibatkan masyarakat √ √
Berdasarkan  Permenkes  Nomor  3  Tahun 2014  tentang  STBM,  tahapan  pelaksanaan
program  STBM  meliputi  kegiatan  pra  pemicuan, kegiatan pemicuan dan pasca pemicuan. Kegiatan pra pemicuan yaitu melakukan penilaian awal kondisi desa. Penilaian tersebut dilaksanakan  sebelum melaksanakan  acara pemicuan.  Dalam  penilaian  awal  menghasilkan informasi  berupa  daftar  keluarga  dan  status sanitasi,  perkembangan  sanitasi  dan  hygiene desa  dan  profil  dan  kapasitas  bidang  sanitasi. Kegiatan  pemicuan  dalam  rangka  perubahan perilaku  masyarakat  baik  laki-laki,  perempuan dan  anak-anak  dengan  menggunakan  metode pemetaan  sanitasi  lokasi  BABS,  penelusuran wilayah  untuk  memicu  rasa  jijik  dan  malu  di masyarakat,  menjelaskan  istilah  terkait  sanitasi (alur  kontaminasi air  dari  kotoran  tinja,  cara memperoleh air minum sehat, air sehat).
Hasil dari pemicuan ini adalah peta sanitasi, terbentuknya  Komite  STBM  dan  tabel  atau matriks jumlah warga yang terpicu dan komitmen waktu  untuk  tidak  melakukan  BABS.  Pada  saat pemicuan  akan  muncul    orang  yang  menyatakan keinginan  untuk  tidak  melakukan  BABS  sebagai pimpinan  informal  warga  atau natural  leader untuk mempengaruhi warga yang lainnya.
Natural leader secara sukarela akan bersedia  membentuk  panitia  masyarakat.  Panitia masyarakat  akan  membuat  rencana  aksi  untuk membuat  dusun  mereka  bebas  dari  perilaku STBM,  yang  disebut  Komite  STBM.  Kegiatan pasca  pemicuan  yaitu  monitoring  oleh  Komite STBM tentang perubahan perilaku dan komitmen warga  yang  berkelanjutan  dan  evaluasi  oleh petugas  sanitasi  tentang  keberlanjutan  dari pemicuan  yaitu  perubahan  perilaku  masyarakat benar-benar terjadi. Peta sanitasi sangat bermanfaat  sebagai  bahan  untuk  melakukan advokasi  lintas  sektor  dan  lintas  program  terkait perencanaan  kebijakan  terhadap  kondisi  desa yang dipicu program dan bahan untuk melakukan advokasi ke puskesmas terkait program puskesmas selanjutnya di bidang sanitasi.
Menurut  Ditjen  PP  dan  PL  tahun  2011 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  STBM  dalam Program  PAMSIMAS,  agen  perubahan  desa adalah  seseorang  dari  dusun  yang  telah  dipicu, yang  akan  mau  berubah  dan  tidak  melakukan BABS. Dalam proses pemicuan umumnya muncul dua  atau  tiga  orang  terpicu,  biasanya  mereka secara  sukarela  akan  bersedia  membentuk panitia  masyarakat.  Panitia  masyarakat  akan membuat  rencana  aksi  untuk  membuat  dusun mereka  bebas  dari  BABS.  Setelah  masyarakat terpicu,  seharusnya  masyarakat  dilibatkan  dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring  evaluasi  program.  Masyarakat  yang dilibatkan  dalam  setiap  tahapan  perubahan  akan
memiliki  rasa  tanggung  jawab  dan  rasa  memiliki ( sense of belongings ).
Keterbatasan  waktu  yang  dimiliki  oleh petugas  sanitasi  dikarenakan  petugas  sanitasi memegang jabatan di bagian keuangan sehingga tugas  pokok  dan  fungsi  utamanya  sebagai sanitasi  tidak  dapat  dikerjakan  dengan  optimal, rendahnya partisipasi masyarakat dan belum ada kerjasama  dan  komitmen  yang  baik  dan  sinergis antara  lembaga  lintas  sektor  dan  lintas  program juga  menjadi  faktor  penyebab  beberapa  langkah kegiatan  tidak  terlaksana.  Hal  ini  tidak  sesuai dengan  Permenkes  RI  Nomor  3  Tahun  2014 tetang  STBM  yang  menyebutkan  bahwa  upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan  kelembagaan,  regulasi,  dan  kemitraan dari  Pemerintah,  masyarakat,  lembaga  swadaya masyarakat.
Strategi  pendekatan  STBM  yang  lainnya adalah  peningkatan  penyediaan  akses  sanitasi, dilakukan  untuk  mendekatkan  pelayanan  jasa pembangunan  sarana  sanitasi  dan  memudahkan akses  oleh  masyarakat,  menyediakan  berbagai tipe  sarana  yang  terjangkau  oleh  masyarakat yang  kurang  mampu  memiliki  akses  terhadap sarana sanitasi yang sehat. Pendekatan ini dapat dilakukan  tidak  hanya  dengan  melatih  dan menciptakan  para  wirausaha  sanitasi,  namun juga  memperkuat  layanan  melalui  penyediaan berbagai variasi/opsi jenis sarana yang dibangun, sehingga dapat memenuhi harapan dan kemampuan segmen pasar.
Tidak  adanya  penyedia  jasa  pembangunan sarana  sanitasi  dan  wirausaha  sanitasi  menjadi faktor penghambat keberlanjutan program STBM. Selain  itu,  sebagian  besar  kegiatan  pemicuan yang  telah  dilakukan  tidak  didokumentasikan. Dokumentasi  merupakan  bukti  tentang  suatu kegiatan  telah  terlaksanakan,  sehingga  dengan adanya  dokumentasi  suatu  kegiatan  dapat dikatakan  sudah  terlaksanakan  dan  dapat dipertanggung jawabkan pelaksanaannya. Hendaknya  petugas  sanitasi  selalu  melakukan dokumentasi hasil kegiatan.
Permasalahan  ODF ( Open Defecation Free )
Berdasarkan  keterangan  dari  petugas  sanitasi , ODF  belum  menjadi  prioritas  masalah  dalam pembuatan program-program yang akan dilakukan  oleh  Puskesmas  Seririt  II.  Sementara itu,    sanitasi  sudah  menjadi  isu  nasional  dan menjadi program nasional yang sangat memerlukan  perhatian  bagi  petugas  sanitasi  di seluruh Indonesia.
Hambatan  dalam  pencapaian  status  ODF  di wilayah  kerja  Puskesmas  Seririt  II  adalah masyarakat  belum  sepenuhnya  melaksanakan
Perilaku  Hidup  Bersih  dan  Sehat  (PHBS)  dan faktor  ekonomi  masyarakat  yaitu  penghasilan masyarakat berada di bawah nilai UMK Kabupaten  Buleleng  Rp  1.991.529  (Peraturan Gubernur  Bali  Nomor  67  Tahun  2016  tentang Upah  Minimun  Kabupaten/Kota).  Pendapatan yang  berada  di  bawah  nilai  UMK  menyebabkan masyarakat  lebih  memprioritaskan  pemenuhan kebutuhan konsumsi. Sementara untuk pembangunan sarana jamban sehat  memerlukan biaya yang relatif mahal dengan kisaran harga Rp 550.000  hingga  Rp  1.200.000  (WHO,  2013). Harga  tersebut  tentu  saja  sudah  berubah  seiring dengan  inflasi.  Jika  tidak  ada  kerjasama  lintas sektor  antara  pemerintah  maupun  swasta  untuk memudahkan  masyarakat  dalam  memiliki  sarana sanitasi  dasar  yaitu  jamban  maka    daya  beli masyarakat  yang  rendah  dan  mahalnya  biaya untuk  membangun  jamban  akan  menyulitkan masyarakat dalam memiliki akses jamban sehat.
Penggunaan  jamban  sehat  terkendala  oleh faktor  lingkungan  geografis  yaitu  sulitnya  akses air bersih. Sebagian besar masyarakat di wilayah kerja  Puskesmas  Seririt  II  tinggal  di  wilayah perbukitan.  Sistem  penyediaan  air  bersih  masih belum  optimal  sehingga  masyarakat  kesulitan mendapatkan  air  bersih.  Akses  Jamban  sehat memerlukan air bersih yang cukup dan berkelanjutan,  sehingga  warga  enggan  untuk membangun  jamban.  Warga  lebih  memilih  untuk BAB di kebun/ladang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian  Nike    (2015)  yang  menyebutkan  satu- satunya  yang  menjadi  faktor  penghambat  praktik sanitasi adalah ketersediaan air bersih. Air bersih dan  program  STBM  Pilar  I  harus  berjalan bersamaan.

## Kebijakan Pemerintah Daerah
Bentuk  dukungan  yang  diberikan  kepala Puskesmas  Seririt  II  terhadap  pelaksanaan program  STBM  Pilar  I  adalah  merencanakan anggaran terhadap pemegang program dalam hal ini  petugas  sanitasi  terkait  mekanisme  program itu  sendiri  meliputi  rincian  kegiatan,  tujuan kegiatan, target kegiatan dan lain sebagainya.
Pemerintah  daerah  baik  itu  bupati,  camat, lurah atau kepala desa belum membuat program- program kesehatan, kebijakan maupun peraturan dalam mengubah perilaku masyarakat untuk stop BABS.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  peran pemerintah  daerah  menurut  Permenkes  RI Nomor  3  Tahun  2014  tentang  Sanitasi  Total Berbasis Masyarakat pasal 12 yang menyebutkan untuk mendukung penyelenggaraan STBM pemerintah  daerah  kabupaten/kota  berperan menyusun  peraturan  dan  kebijakan  teknis. Pemerintah  Pusat  dan  Provinsi  memfasilitasi peningkatan  kapasitas  yang  diperlukan  untuk
mendukung  pelaksanaan  STBM  di  tingkat kabupaten.  Hal  ini  penting  untuk  mendapatkan dukungan pemerintah kabupaten dalam memperlancar  keberhasilan  pelaksanaan  STBM. Kegiatan  yang  berkaitan  dengan  advokasi  dan peningkatan kesadaran yang berkelanjutan untuk para  pengambil  keputusan  di  tingkat  kabupaten (Bupati dan kepala dinas terkait).
Data-data yang didapatkan dari  hasil pemicuan  seharusnya  dapat  menjadi  bahan advokasi kepada pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah. Hasil dari advokasi diharapkan  bisa  diwujudkan  dalam  bentuk peraturan  perundangan  meliputi  perda  dan perbup yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program STBM.
Pelaksanaan  program  STBM  di  kabupaten dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui berbagai tahap  yang  melibatkan  seluruh  pemangku kepentingan,  dimana  seluruh  tahap  persiapan pelaksanaan  STBM  harus  memperhitungkan lintas  sektoral  dan  koordinasi  lintas  pemangku kepentingan  sehingga  tercapai  integrasi  dalam persiapan dan pelaksanaan STBM.
Regulasi  di  tingkat  daerah  berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian status ODF di dusun/desa/kelurahan.  Peran  pemerintah  yang kurang mendukung program STBM menyebabkan upaya  kolaboratif  kemitraan  lintas  sektor  belum optimal,  yang  akhirnya  berpengaruh  terhadap partisipasi aktif masyarakat.
Dalam  upaya  pencapaian  status  ODF  di wilayah  kerja  Puskesmas  Seririt  II  hendaknya mengupayakan  kegiatan  yang  saling  terkait antara komponen pokok sanitasi meliputi peningkatan  kebutuhan  sanitasi,  peningkatan penyediaan  akses  sanitasi  dan  penciptaan lingkungan  yang  kondusif.  Kegiatan  yang  dapat dilakukan misalnya adalah promosi dan kampanye  perubahan  perilaku  higienis  dan sanitasi  secara  langsung,  menciptakan  dan memperkuat  jejaring  pasar  sanitasi  pedesaan, dan terbentuknya tenaga fasilitator, pelatih STBM dan  program  peningkatan  kapasitas.  Sehingga diharapkan upaya dalam mencapai status ODF di wilayah kerja Puskesmas Seririt II dapat tercapai .

## KESIMPULAN DAN SARAN
Evaluasi proses aktualisasi program Sanitasi Total  Berbasis  Masyarakat  (STBM)  Pilar  I  di wilayah  kerja  Puskesmas  Seririt  II  dimulai  dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi  yang  dilakukan  oleh  petugas  sanitasi belum sesuai dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2014 tentang STBM. Terdapat beberapa langkah yang  tidak  dilakukan  oleh  petugas  sanitasi  yaitu menyiapkan fasilitator tingkat desa,diskusi
dengan masyarakat, membentuk kelompok kegiatan  sanitasi,  menyusun  rencana  program STBM  terkait  kebiasaan  BABS,  bekerja  sama dengan  lintas  sektor  dan  lintas  program  dalam rencana  pembangunan  jamban  sehat  dan evaluasi  terhadap  rencana  program  STBM dengan melibatkan masyarakat.
Peran  pemerintah  daerah  untuk  menyusun peraturan  dan  kebijakan  teknis  guna  mendukung keberhasilan  program  STBM,  meningkatkan dukungan  dalam  penyelenggaraan  program STBM  dalam  hal  pelaksanaan  pelatihan  teknis bagi tenaga pelatih kabupaten/kota, dan meningkatkan  kerjasama  lintas  sektor  dan  lintas program  sangat  diperlukan  untuk  menciptakan upaya  sinergis  dan  kolaboratif.  Petugas  sanitasi harus meningkatkan kualitas pemicuan, pemantauan,  evaluasi  dan  pendampingan  bagi warga lain yang masih berperilaku  BAB sembarangan  untuk  menggunakan  dan  memiliki sarana  sanitasi  yang  layak,  advokasi  kepada pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  camat  dan kepala  desa  untuk  mendukung  keberhasilan program STBM.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmito,  (2008). Sistem  Kesehatan .  Jakarta  :  Raja Grafindo Persada Chayatin,  N  dan  I.M  Wahid.  (2009). Ilmu  Kesehatan Masyarakat  :  Teori  dan  Aplikasi. Jakarta  : Salemba Medika Depkes  RI.  (2008). Strategi  Nasional  Sanitasi  Total Berbasis  Masyarakat .  Jakarta  :  Departemen Kesehatan RI Dir PL. (2013). Road Map Percepatan Program STBM . Jakarta : Ditjen PP dan PL Dinkes  Kab.  Buleleng.  (2017). Data  Baseline  dan Monev  STBM  Kabupaten  Buleleng .  Tersedia  di http://stbm-indonesia.org [ 16 Mei 2017] Ditjen  PP  dan  PL.  (2011). Pelaksanaan  Sanitasi  Total Berbasis Masyarakat Dalam Program PAMSIMAS .  Jakarta  :  Kementrian  Kesehatan  RI dan Pokja AMPL
Farouk,  D.  (2016).  Evaluasi  Implementasi  Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pilar Pertama (Stop  BABS)  Menggunakan  Pendekatan  Sistem di  Puskesmas  Kabupaten  Probolinggo. Skrips i. Universitas  Airlangga.  Tersedia  di  :  http:// repository.unair.ac.id/45623 [ 22 Mei 2017 ] Frans,  N.  (2015). Menuju  Pembangunan  Sanitasi Berkelanjutan : Pembelajaran dari Program STBM di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur. IRGSC  Policy
Brief  No.  13  Februari  2015.  Tersedia  di www.irgsc.com [ 22 Mei 2017 ]
Globila,  N.  (2015).  Evaluasi  Program  Sanitasi  Total Berbasis  Masyarakat  Menuju  Kelurahan  Open Defecation Free di Kelurahan Dawuhan, Kecamatan  Situbondo,  Kabupaten  Situbondo. Skripsi . Universitas Airlangga.
Kar,  K  dan  R.  Chambers.  (2008). Handbook  of Community  Led  Total  Sanitation .  London  : Plan International UK Kemenkes  RI.  (2014). Kurikulum  dan  Modul  Pelatihan Fasilitator STBM . Tersedia di http://stbm- indonesia.org [ 16 Mei 2017]
Kemenkes  RI.  (2015). Rencana  Strategis  Kementerian Kesehatan  Tahun  2015-2019 .  Tersedia  di  : http://www.depkes.go.id/resources/download/info- publik/Renstra-2015.pdf [ 16 Mei 2017 ]
Gubernur.  (2016). Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  67 Tahun 2016 tentang Upah Minimun
Kabupaten/Kota . Bali : Gubernur Bali
Kemenkes RI. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor  3  Tahun  2014  tentang  Sanitasi  Total Berbasis  Masyarakat .  Jakarta  :  Kementrian Kesehatan RI
Supriyanto, S dan Damayanti, N. (2007). Perencanaan dan  Evaluasi .  Surabaya  :  Airlangga  University Press
Sutiyono,  Shaluhiyah,  Z.  dan  Purnami,  CT.  (2014).
Analisis  Pelaksanaan  Program  Sanitasi  Total Berbasis  Masyarakat  (STBM)  Sebagai  Strategi Peningkatan  Perilaku  Hidup  Bersih  dan  Sehat (PHBS)  Masyarakat  oleh  Petugas  Puskesmas Kabupaten Grobogan. Jurnal Manajemen Kesehatan  Indonesia, Volume(02):  01.  Tersedia di :http://www.
download.portalgaruda.org/article.php?...Based% 20Total%20Sanit [ 16 Mei 2017 ]
Solikhah,  S.  (2012).  Hubungan  Pelaksanaan  Program ODF  ( Open  Defecation  Free )  dengan  Perubahan Perilaku  Masyarakat  dalam  Buang  Air  Besar  di Luar  Jamban  di Desa  Kemiri  Kecamatan  Malo Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Media Komunikasi Ilmu Kesehatan . Diakses dari : http://stikesmuhla.ac.id/wpcontent/uploads/jurnals urya/noXVIII/84-90Jurnal-Siti.pdf [ 16 Mei 2017 ] WHO. (2009). Water and Sanitation Program : Katalog Opsi Jamban Sehat. Jakarta : Dirjen PP dan PL WHO/UNICEF.  (2010). Progress  on  Sanitation  and Drinking-water  :  2010  Update .  Geneva:  WHO 2010
WHO.  (2013). Weekly  Epidemiological  Record  : Cholera. Geneva : WHO Wijono,  D.  (2007). Evaluasi  Program  Kesehatan  dan Rumah Sakit . Surabaya : CV. Duta Prima
Zastrow,  C.  (2008). Introduction  to  Social  Work  and Social  Welfare,  Empowering  People. US  : Thomson Brooks, Belmont