## Pengaruh Faktor Prespektif BWI-SU Terhadap Peluang Peningkatan Dana Wakaf Produktif Di Sumatera Utara

## Muhammad Syahbudi
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU bode.aries@gmail.com
Irfah Alwainiy
Mahasiswa Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU alwainiy.irfah@gmail.com

## Abstract
BWI-SU existence in waqf plays a very important for developing or not all waqf property.  Nazhir  assigned  the  duty  to  maintain  and  administer  endowments objects,  where this  sense then in  Indonesia developed into a group of persons  or legal  entities  entrusted  with  the  task  to  maintain  and  take  care  of  charitable objects.  In  addition,  Nazhir  also  have  an  obligation  to  maintain,  develop  and preserve  the  benefits  from  property  for  people  who  are  entitled  to  get  it,  means that  the  function  and  malfunction  of  an  waqf    depending  on  Nazhir.  This  paper aims  to  determine  the  effect  of  the  variable  perspective  of  Nazhir  namely managers  in  BWI  SU  against  the  odds  increase  endowment  fund.  The  authors conducted  a  survey  on  the  BWI  SU.  Sampling  method  used  is  convenience sampling  method  on  20  Nazhir  or  managers  of  waqf.  Writer  using  multiple regression method. In this study the variable perspective endowment managers at BWI SU consists of professionalism, socialize, network and data base where these variables  is  the  source  of  the  increase  in  endowment  funds.  So  the  goal  of  the author  that  in  order  to  maintain  the  professionalism,  continue  to  socialize  and build a network line and further increase in the application database.
Keywords: BWI-SU, resource enhancement, waqf productive

## Abstrak
keberadaan  BWI-SU  di  wakaf  memegang  peranan  yang  sangat  penting  untuk mengembangkan  atau  tidak  semua  properti  wakaf.  Nazhir  ditugaskan  untuk menjaga  dan  mengelola  wakaf  benda,  di  mana  dalam  hal  ini,  di  Indonesia berkembang  menjadi  sekelompok  orang  atau  badan  hukum  yang  diserahi  tugas untuk  menjaga  dan  merawat  benda  amal.  Selain  itu,  Nazhir  juga  memiliki kewajiban  untuk  memelihara,  mengembangkan  dan  melestarikan  manfaat  dari properti untuk orang-orang  yang berhak mendapatkannya,  yang mana fungsi dan kerusakan  dari  wakaf  itu  tergantung  pada  Nazhir.  Makalah  ini  bertujuan  untuk mengetahui  pengaruh  perspektif  variabel  Nazhir  yaitu  manajer  di  BWI  SU melawan  rintangan  meningkatkan  dana  abadi.  Penulis  melakukan  survei  pada BWI SU. Metode sampling yang digunakan adalah metode sampling kenyamanan pada  20  Nazhir  atau  pengelola  wakaf.  Penulis  menggunakan  metode  regresi berganda.  Dalam  penelitian  ini  para  manajer  perspektif  endowment  variabel  di
BWI  SU  terdiri  dari  profesionalisme,  bersosialisasi,  jaringan  dan  basis  data  di mana  variabel-variabel  tersebut  adalah  sumber  peningkatan  dana  abadi.  Jadi tujuan dari penulis adalah untuk menjaga profesionalisme, terus bersosialisasi dan membangun  jaringan  network  dan  peningkatan  lebih  lanjut  dalam  aplikasi database.
Kata kunci: BWI-SU, peningkatan sumber daya, waqf produktif

## Pendahuluan
Dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini,  wacana  pengembangan  wakaf  secara produktif  di  negeri  kita  cukup  intensif,  baik  dari  kalangan  masyarakat  maupun pemerintah. Hal ini dapat  dimaklumi karena prinsip dari ajaran wakaf itu sendiri berbasis  pada  upaya  optimalisasi  peran  kelembagaan  Islam  (BWI-SU)  untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mujahid, 2015: 1).
Aset wakaf di Indonesia terbilang sangat besar.Menurut data Badan Wakaf Indonesia  dan  Departemen  Agama  Republik  Indonesia  Direktorat  Jenderal Pemberdayaan  Zakat  bahwa  jumlah  seluruh  tanah  wakaf  di  Indonesia  sebanyak 363.372  lokasi  dengan  luas  2.701.145.561.108  m 3 atau  270.114,56  hektar.Tanah wakaf  tersebut  sebagian  besar  baru  dimanfaatkan  untuk  pendirian  mesjid,  panti asuhan, sarana pendidikan dan kuburan dan hanya sebagian kecil yang dikelola ke arahyang lebih produktif (Depag RI, 2008: 37).
Potensi wakaf di atas, belum termasuk potensi wakaf benda tak bergerak, misalnya wakaf uang.Wakaf uang sebenarnya bukan persoalan baru dalam Islam, praktik  wakaf  uang  telah  dikenal  dalam  sejarah  Islam.MUI  ketika  memfatwakan kebolehan  wakaf  uang,  mengambil  wakaf  uang  dalam  bentuk  uang  dinar  dan dirham untuk pengadaan sarana dakwah, sosial dan pembangunan umat.
Dana wakaf uang, jika disosialisasikan dengan baik di tengah masyarakat muslim,  merupakan  potensi  dana  yang  luar  biasa  besarnya.Menurut  Mustafa Edwin  dan  Uswatun  Hasanah  jika  182.083.594  jiwa  yang  beragama  Islam melaksanakan ibadah wakaf sebesar 10% atau sekitar 18,2 juta umat di Indonesia dengan besaran wakaf per hari Rp. 2000,- atau Rp. 60.000,- per bulan maka dalam 1  tahun  akan  terkumpul  dana  wakaf  produktif  Rp.  13,1  Triliyun.  Dana  ini  dapat bertambah  setiap  tahun  ke  tahun,  kalau  saja  gerakan  wakaf  produktif  ini  dapat berjalan dengan baik, maka ini akan menjadi sumber dana raksasa luar biasa yang
dimiliki umat Islam. Berikut adalah potensi dana wakaf tunai di Indonesia (Edwin dan Hasanah, 2005: 44).
Tabel 1. Potensi Dana Wakaf Tunai Di Sumatera Utara No Banyaknya Wakaf (Orang) Besaran Gaji Dibayar Per Bln (Rp) Nominal Wakaf Per Bln(Rp) Potensi Wakaf Per bln (Rp) Potensi Wakaf Per bln (Rp) 1 2 3 4 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 500.000 1-2 juta 2-5 juta 5-10 juta 5.000 10.000 50.000 100.000 20 Miliyar 30 Miliyar 100 Miliyar 100 Miliyar 240 Miliyar 360 Miliyar 1,2 triliyun 1,2 Triliyun Potensi Wakaf 250 Miliyar 3 Triliyun Sumber: Wawancara dengan Pengeloa/ Nazhir BWI SU tentang Peluang Dana Wakaf di Sumatera Utara
Sebagaimana  diketahui  bahwa pada  saat  ini  telah  ada  sedikit pergeseran definisi wakaf kearah  yang lebih fleksibel dan menguntungkan, yakni bahwa  wakaf  diartikan  sebagai  perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan dan/atau  menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan selamanya atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna keperluan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum  menurut  syariah  (Hakim,  2010: 21-28).Perkembangan
yang perlu digarisbawahi
ialah kemungkinannya melakukan  wakaf  untuk  jangka  waktu  tertentu,  misalnya  satu atau dua tahun, dan tidak mesti untuk muabbad atau selamanya sebagaimana yang lazim dipahami pada waktu yang lalu (Muhibbin, 2015).
Harus  diakui,  berbagai  upaya  pengelolaan  wakaf  secara  produktif  telah dilakukan,  baik  dari  organisasi  masa  Islam,  Nazhir,  Perguruan  Tinggi,  LSM, maupun  pemerintah  sendiri.  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang  Wakaf  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang Pelaksanaannya  merupakan  bukti  bahwa  pemerintah  menggarap  wakaf  secara serius  sebagai  payung  hukum  untuk  mengembangkan  perwakafan  di  masa mendatang  (Tarigan,  2004:  162).Bahkan  upaya  pemerintah  meregulasi  peraturan terkait  dengan  masalah  tersebut  masih  terus  dilakukan  yang  bertujuan memberdayakan  lembaga-lembaga  keagamaan  secara  optimal  untuk  kepentingan peningkatan kesejahteraan  masyarakat banyak. Meski upaya pemerintah tersebut perlu  didukung  kerja  sama,  sinergi,  dan  keseriusan  semua  pihak  yang  terkait ( stake holders ) agar wakaf benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
Oleh karena itu, upaya pengembangan wakaf harus dilakukan dengan pola yang  integratif  dan  terencana  dengan  baik,  sehingga  wakaf  dapat  dikelola  secara
optimal  dan  memberi  manfaat  yang  lebih  luas  bagi  kepentingan  sosial  (Raharjo, 2004:  57).  Dengan  demikian  yang  dikelola  secara  produktif    akan  menjadi  salah satu  pilar  yang  perlu  diperhitungkan  dalam  mengatasi  keterpurukan  ekonomi masyarakat dana jalan alternatif pengentasan kemiskinan (Dewi, 2008: 56; Yusuf, 2015: 2; Depag RI, 2010: 28).
Keberadaan  BWI-SU  dalam  perwakafan  memegang  peranan  yang  sangat penting bagi berkembang atau tidak semua harta wakaf. Nazhir adalah orang yang diserahi  tugas  untuk  memelihara  dan  mengurus  benda  wakaf,  dimana  pengertian ini  kemudian  di  Indonesia  dikembangkan  menjadi  kelompok  orang  atau  badan hukum  yang  diserahi  tugas  untuk  memelihara  dan  mengurus  benda  wakaf. Disamping itu, Nazhir juga mempunyai kewajiban untuk menjaga, mengembangkan  dan  melestarikan  manfaat  dariharta  yang  diwakafkan  bagi orang-orang  yang  berhak  menerimanya,  artinya  bahwa  fungsi  dan  tidak berfungsinya suatu perwakafan tergantung pada Nazhir.
Badan  Wakaf  Indonesia  Sumatera  Utara  (BWI-SU)  harus  beranggotakan sumber  daya  insani  yang  inovatif,  dan  model-model  atau  teknik-teknik  dalam pengumpulan  dana  wakaf  produktif  yang  harus  dikembangkan  terus  menerus dikembangkan,  mengikuti  perkembangan  zaman  saat  ini,  tetapi  dengan  tetap berlandaskan syar’i.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas  penelitiantentangbagaimana prespektif,  peran  dan  kontribusi  Nazhir  dalam  upayanyauntuk  memaksimalkan pengimpunan wakaf produktif di BWI-SU menarik dilakukan.

## Landasan Teori
1. Strategi pengelolaan wakaf produktif
Sebelum  lahir  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf, perwakafan  di  Indonesia  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik dan sedikit tercover dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan pokok agrarian (Junaidi, 2007; 89-110).
Untuk  konteks  Indonesia,  lembaga  wakaf  yang  secara  khusus  akan mengelola  dana  wakaf  dan  beroperasi  secara  nasional  itu  berupa  Badan  Wakaf Indonesia  (BWI).  Tugas  dari  lembaga  ini  adalah  mengkoordinir  Nazhir-nazhir (membina)  yang  sudah  ada  atau  mengelola  secara  mandiri  terhadap  harta  wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai.
Untuk  mendukung  keberhasilan  pengembangan  aspek  produktif  daridana wakaf  tunai,  perlu  diarahkan  model  pemanfaatan  dana  tersebut  kepada  sektor usaha yang produktif dan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Salah satunya  dengan  membentuk  dan  menjalin  kerjasama  dengan  perusahaan  modal ventura.
Manfaat  lain  dari  sertifikat  wakaf  tunai  ialah  dapat  mengubah  kebiasaan lama,  dimana  kesempatan  wakaf  itu  seolah-olah  hanya  untuk  orang  kaya  saja. Karena  sertifikat  wakaf  tunai  seperti  yang  diterbitkan  oleh  SIBL  dibuat  dalam denominasi  sekitar  US$21,  maka  sertifikat  tersebut  dapat  dibeli  oleh  sebagian masyarakat  muslim.  Dipandang  dari  sisi  lain,  maka  penerbitan  sertifikat  wakaf tunai dapat diharapkan menjadi sarana bagi rekontruksi sosial dan pembangunan, dimana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi.

## 2. Program Pengelolaan Wakaf Produktif
Prgram pengelolaan wakaf produktif di Indonesia terbagi kepada program jangka  pendek  dan  program  jangka  panjang,  sebagaimana  diuraikan  dalam  buku panduan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI (2007: 46).
Dalam  rangka  mengembangkan  tanah  wakaf  secara  produktif,  satu  hal yang dilakukan olah pemerintah dalam program jangka pendek adalah membentuk Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI).Keberadaan  BadanWakaf  Indonesia  mempunyai posisi yang sangat strategis dalam memperdayakan wakaf secara produktif.Pembentukan  BWI  bertujuan  untuk  menyelenggarakan  koordinasi dengan  Nazhir  dan  pembina  manajemen  wakaf  secara  nasional  maupun internasional.
Dengan  mengembangkan  lembaga-lembaga  Nazhir  yang  sudah  ada  agar lebih  profesional  dan  amanah.Dalam  rangka  upaya  tersebut,  Badan  Wakaf Indonesia  yang  berfungsi  sebagai  mengkoordinir  lembaga  perwakafan  harus memberikan  dukungan  manajemen  bagi  pelaksanaan  pengelolaan  tanah-tanah produktif. Seperti:
a. Dukungan sumber daya manusia
b. Dukungan advokasi
c. Dukungan keuangan
d. Dukungan pengawasan

## 3. Peran Nazhir dalam Pengembangan Wakaf
Pengurus  wakaf  dalam  literatur  fiqh  disebut  dengan  Nazhir  atau Mutawalli, yaitu orang atau badan yang memegang amanah untuk memelihara dan mengurus  harta  wakaf  sesuai  dengan  wujud  dan  tujuannya.Dengan  demikian, Nazhir bisa berarti manager, administrasi kepala, direktur, eksekutif dan lain-lain. Menurut  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  Bab  1  Pasal1 angka 4 bahwa Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
1) Nazhir (perseorangan, organisasi maupun badan hukum) menempati posisi kunci  dalam  pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf,  bahkan dapat  dikatakan  berhasil  tidaknya  pengelolaan  dan  pengembangan  harta wakaf sangat tergantung kemampuan Nazhir yang bersangkutan.
2) Dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  41  tahun  2004   Tentang  Wakaf dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  Wakaf,  dalam  undang-undang  tersebut  diatur  Nazhir memiliki kewajiban meliputi (Depag RI, 2007: 46):
a. Mengadmistrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi danmelindungi harta benda wakaf.
b. Membuat  laporan  secara  berkala  kepada  Menteri  Agama  dan  Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai kegiatan perwakafan.
Berdasarkan  pengertian  Nazhir  di  atas,  maka  profesi  Nazhir  haruslah profesional  dalam  menjalankan  tugas-tugas  atau  kewajiban  dan  hak  sebagai Nazhir,  dan  tugas-tugas  Nazhir  menurut  pasal  11  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 2004 adalah:
a. Melakukan administrasi harta benda wakaf.
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
Adapun syarat-syarat Nazhir agar lebih dekat dengan semangat Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 dibagi menjadi tiga bagian antara lain:
1) Memiliki Persyaratan Moral, yaitu jujur, amanah, adil dan ikhsan sehingga dapat dipercaya, paham tentang wakaf bai dari segi hukum fiqh dan hukum Undang-Undang. Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha.
2) Memiliki Persyaratan Manajemen, yaitu memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership, profesional dalam pengelolaan harta, cerdas interlektual, sosial dan pemberdayaan.
3) Memiliki Persyaratan Bisnis, yaitu adanya keinginan, pengalaman dan siap di magangkan dan mempunyai ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana entrepreneur .
Pengelolaan  wakaf  akan  berhasil  apabila  dikelola  dengan  manajemen  yang baik  pula,  sehingga  peran  manaejemen  yang  dominan  dan  paling  penting  dalam mengelola  harta  wakaf.  Karena  wakaf  tersebut  akan  bermanfaat  atau  tidak,  akan berkembang  atau  tidak,  sangat  tergantung  pada  pola  pengelolaannya.  Untuk  itu, dimensi  ekonomi  yang  ada  pada  wakaf  hanya  akan  dapat  diraih  dengan  sukses, manakala pengeloaan harta wakaf produktif dikelola dengan profesional.
Selain  sikap  profesional  Nazhir,  strategi  Nazhir  yang  tidakkalah  penting untuk  dapat  menghimpun  dana  wakaf  produktif  adalah  pendataan  atau pengadministrasian sesuai dengan pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004 dalam hal ini  adalah  database  agar  Nazhir  dapat  memfolow  up  dan  menginformasikan aktivitas  wakaf  produktifnya  kepada  wakif  dan  Badan  Wakaf  Indonesia khususnya Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara.
Strategi  Nazhir  untuk  dapat  meningkatkan  dana  wakaf  selanjutnya  adalah sosialisasi dengan memberikan pemahaman masyarakat tentang kebolehan wakaf produktif  sangat  penting  untuk  disebarluaskan  kepada  masyarakat  dan itumerupakan  kewajiban  BWI-SU  dan  peneliti  melihat  cara  paling  efektif melakukan sosialisasi kebolehan wakaf produktif dilakukan melalui sarana media cetak seperti koran majalah, brosur dan media elektronik seperti radio, tv, internet dan  melakukan  sosialisasi  kebolehan  wakaf  produktif  dilakukan  melalui  saran dakwah  para  ulama.  Demi  tranparansi  kepada  para  wakif  maka  Nazhir  harus memberikan  laporan  keuangan  tahunan  pengumpulan  dana  wakaf  produktif  dan pendistribusian  sebaiknya  diaudit  dan  dipublikasikan.  Untuk  menguatkan  posisi keberadaan  BWI-SU  perlu  diciptakan  jaringan  yang  lebih  luas  dan  untuk memaksimalkan  pengumpulan  dana  wakaf,  BWI-SU  harus  membuka  kantor perwakilan/cabang  sebanyak-banyaknya,  idelalnya  1  Kota/Kabupaten  didirikan satu kantor cabang/perwakilan.
Hasil Penelitian

## 1. Sejarah Lembaga
Kelahiran  Badan  Wakaf  Indonesia (BWI)  merupakan perwujudan  amanat yang  digariskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  wakaf. Kehadiran  BWI,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  pasal  47,  adalah  untuk memajukan  dan  mengembangkan  perwakafan  di  Indonesia.  Untuk  kali  pertama, Keanggotaan  BWI  diangkat  oleh  Presiden  Republik  Indonesia,  sesuai  dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli  2007.  Jadi,  BWI  adalah  lembaga  independen  untuk  mengembangkan perwakafan  di  Indonesia  yang  dalam  melaksanakan  tugasnya  bersifat  bebas  dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.
BWI  berkedudukan  di  ibukota  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.  Dalam  kepengurusan,  BWI  terdiri  atas  Badan  Pelaksana  dan  Dewan Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana  tugas, sedangkan  Dewan  Pertimbangan  adalah unsure  pengawas pelaksanaan  tugas  BWI.  Jumlah  anggota  Badan  Wakaf  Indonesia  terdiri  dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat. (Pasal 51-53, UU No.41/2004).
Keanggotaan  Badan  Wakaf  Indonesia  diangkat  dan  diberhentikan  oleh Presiden.  Keanggotaan  Perwakilan  Badan  Wakaf  Indonesia  di  daerah  diangkat dan  diberhentikan  oleh  Badan  Wakaf  Indonesia.  Keanggotaan  Badan  Wakaf Indonesia  diangkat  untuk  masa  jabatan  selama  3  (tiga)  tahun  dan  dapat  diangkat kembali  untuk  1  (satu)  kali  masa  jabatan.  Untuk  pertama  kali,  pengangkatan keanggotaan  Badan  Wakaf  Indonesia  diusulkan  kepada  Presiden  oleh  Menteri. Pengusulan  pengangkatan  keanggotaan  Badan  Wakaf  Indonesia  kepada  Presiden untuk  selanjutnya  dilaksanakan  oleh  Badan  Wakaf  Indonesia.  (Pasal  55,  56, 57, UU No.41/2004).
Sejarah  Badan  Wakaf  Indonesia  Sumatera  Utara  (BWI-SU)  diresmikan pada  tanggal  13  Muharram  1424  H  atau  16  Maret  2003  M  oleh  Menteri  Agama Republik  Indonesia  Prof.Dr.H.  Said  Agil  Husein  Al-Munawar  MA.  Pendirian BWI-SU diprakarsai oleh FKEBI (Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Islam),
DPI-SU  (Dewan  Perdagangan  Islam  Smatera  Utara)  dan  ASBISINDO  (Asosiasi Bank Syariah Indonesia).
Visi  BWSU  adalah  menjadi  Badan  Pemberdayaan  Wakaf  di  Sumatera Utara  untuk  mensejahterakan  umat  dan  misi  BWSU  adalah  menjadi  Badan  yang menghimpun  wakaf,  menjalankan  amal  dalam  bidang  pendidikan  dan pengembangan Sumber Daya Manusia, Bidang Sosial dan Ekonomi Syariah.
Ketua  BWI-SU  Yasir  Nasution  didampingi  para  anggota  lainnya  beserta unsur  MUI  dan  Ormas  Islam  melakukan  paparan  rencana  pembentukan  BWI Kabupaten/Kota  se  Provinsi  Sumatera  Sumatera  Utara  serta  persyaratan  para anggota BWI yang akan dibentuk.
BWI  adalah  salah  satu  lembaga  independen  yang  akan  dibentuk berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21/2004  yang  SKnya  langsung  dari Presiden,  dibentuk  untuk  mengamankan,  pengelola  dan  mengembangkan  asset wakaf  yang  ada  menjadi  asset  yang  produktif  untuk  kepentingan,  kesejahteraan umat,  dimana  asset  wakaf  di  Indonesia  ini  sangat  luas  keberadaannya,  banyak yang tidak produktif.
Di  Indonesia  BWI  baru  10  Provinsi  terbentuk,  saat  ini  untuk Kabupaten/Kota  perlu  dibentuk  BWI  untuk  melakukan  pengamanan  dan pengembangan  asset  wakaf  tersebut,  baik  itu  masjid,  kuburan,  tanah  masjid maupun  tanah  madrasah,  sehingga  legalitas  sertifikat  dapat  dibuat  sehingga nantinya  asset  tersebut  aman.  Berdasarkan  laporan  dari  Kepala  Kementerian Agama Kota Medan, di Kota Medan terdapat wakaf seluas 1,6 juta m 2 lebih yang sudah sertifikat 734 persil dan yang abru terbit PBHTnya 274 persil.
Dikhawatirkan  juga  jika  sebagian  besar  tanah  wakaf  itu  tidak  memiliki sertifikat, maka bias jatuh ke ahli waris. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat  dan  wakaf  Kementerian  Agama  Sumut,  Jaharuddin  mengungkapkan, keadaan itu memang cukup mengganggu sehingga perlu diselesaikan.Untuk itulah harus  ada  kerjasama  antara  lintas  sektoral  untuk  menuntaskan  masalah  sertifikat tanah  wakaf  dengan  Badan  Pertahanan  Nasional  (BPN)  dan  Kanwil  Kemenag Sumut,  serta  para  tokoh  agama  8.000  persil  tanah  wakaf  tersebut  dibuatkan sertifikatnya.
Seharusnya  kita  belajar  dari  negara-negara  Islam,  khususnya  Arab  Saudi, yang  telah  mampu  menjadikan  tanah  wakaf  produktif.Untuk  itu  BWI-SU berencana agar membentuk perwakilan di Kabupaten/Kota di Sumut agar mampu
mengelola tanah wakaf di daerahnya masing-masing. Untuk bisa mengelola wakaf produktif  dengan  baik,  para  nazir  harus  mampu  mengelola  tanah  wakaf  tersebut agar  berguna  bagi  kemashlahatan  umat  dan  untuk  meningkatkan  perekonomian masyarakat.Itu sesuai UU Nomor 41/2004 dan PP Nomor 42/2006 yang mengatur tentang tanah wakaf.
2. Tugas dan Wewenang
Sementara itu, sesuai dengan UU No. 41/2004 Pasal 49 ayat 1 disebutkan, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
b. Melakukan  pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf  berskala nasional dan internasional.
c. Memberikan  persetujuan  dan  atau  izin  atas  perubahan  peruntukan  dan status harta benda wakaf.
d. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
f. Memberikan  saran  dan  pertimbangan  kepada  Pemerintah  dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
Pada ayat 2 dalam pasal yang sama dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap  perlu.  Dalam  melaksanakan  tugas-tugas  itu  BWI  memperhatikan  saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia, seperti tercermin dalam pasal 50. Terkait dengan tugas dalam membina nazhir, BWI melakukan beberapa langkah  strategis,  sebagaimana  disebutkan  dalam  PP  No.4/2006  pasal  53, meliputi:
a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum.
b. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
c. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf.
d. Penyiapan  dan  pengadaan  blanko-blanko  AIW,  baik  wakaf  benda  tidak bergerak dan/atau benda bergerak.
e. Penyiapan  penyuluh  penerangan  di  daerah  untuk  melakukan  pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya.
f. Pemberian  fasilitas  masuknya  dana-dana  wakaf  dari  dalam  dan  luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.
Tugas-tugas  itu,  tentu  tak  mudah  diwujudkan.  Jadi,  dibutuhkan profesionalisme, perencanaan yang matang, keseriusan, kerjasama, dan tentu saja amanah dalam mengemban tanggung jawab. Untuk itu, BWI merancang visi dan misi,  serta  strategi  implementasi.  Visi  BWI  adalah  “Terwujudnya  lembaga independen  yang  dipercaya  masyarakat,  mempunyai  kemampuan  dan  integritas untuk  mengembangkan  perwakafan  nasional  dan  internasional”. Sedangkan misinya  yaitu “Menjadikan  Badan Wakaf  Indonesia sebagai  lembaga  profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat”.
Adapun strategi untuk merealisasikan Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan  kompetensi  dan  jaringan  Badan  wakaf  Indonesia,  baik nasional maupun internasional.
b. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.
c. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.
d. Meningkatkan  profesionalitas  dan  keamanahan  nazhir  dalam  pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
e. Mengkoordinasi dan membina seluruh nazhir wakaf.
f. Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf.
g. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
h. Menghimpun,  mengelola  dan  mengembangkan  harta  benda  wakaf  yang berskala nasional dan internasional.
Untuk  merealisasikan  visi,  misi  dan  strategi  tersebut,  BWI  mempunyai  5 divisi,  yakni  Divisi  Pembinaan  Nazhir,  Divisi  Pengelolaan  dan  Pemberdayaan Wakaf,  Divisi  Kelembagaan,  Divisi  Hubungan  Masyarakat,  dan  Divisi  Peneltian dan Pengembangan Wakaf
Deskriptif Data

## 1. Demografi Responden
Responden  pada  penelitian  ini  akan  memberikan  gambaran  banyak proporsi  responden  dilihat  dari  sisi  pendidikan  terakhir  dan  lama  bekerja karyawan  di  BWI  SU,  di  bawah  ini  akan  dijelaskan  lebih  lanjut  pada  tabel  di bawah ini.
Dari  hasil  responden  penilitian  ini  berdasarkan  jenis  transaksi  responden penelitian  yang  bertransaksi  di  BWI  SU  dapat  kita  lihat  dari  tabel  di  atas,  pada responden  berpendidikan  sarjana  S1  berjumlah  8  orang,    responden  tabungan berjumlah 16orang, dan responden pembiayaan berjumlah 21orang.atau sebanyak 40%, dan responden  pendidikan Master dan Doktor sebanyak 12 orang atau 60%. Maka responden penelitian yang paling banyak latar belakang pendidikan diBWI SU adalah responden pembiayaan dari pada responden pendidikan S2-S3.
Dari  hasil  responden  penilitian  ini  berdasarkan  jenis  umur  responden penelitian  yang  beritransaksi  di  BWI  SU,  dapat  kita  lihat  dari  tabel  di  atas responden  yang  bekerja  sebagai  nazhir  <  1  tahun  berjumlah  2  orang,  responden yang  bekerja  sebagai  nazhir  2-3  tahun  berjumlah  8  orang,  dan  responden  yang bekerja  sebagai  nazhir  >4  tahun  berJumlah  10  orang,  atau  persentase  dari responden bahwa yang bekerja sebagai nazhir < 1 tahun sebesar 10%, responden yang bekerja sebagai nazhir 2-3 tahun sebesar 40%, dan responden  yang bekerja sebagai  nazhir  >4  tahun  sebesar  60%.  Maka  jumlah  responden  penelitian  yang bertransaksi  di  BWI  SU  paling  banyak  yaitu  responden  yang  bekerja  sebagai nazhir >4 tahun.
Dalam  penelitian  ini,  sebelum  dilakukan  analisis  pengaruh  regresi,  data yang  didapatkan  harus  dianalisis  kualitas  datanya  dengan  uji  validitas,  uji reliabilitas,  uji  normalitas  dan  asumsi  klasik.  Dari  data  yang  dianalisis  bahwa semua data telah memenuhi tentang kualitas data di atas.

## 2. Uji Hipotesis
Untuk  menetukan  diterima  atau  ditolak  hipotesis  yang  diajukan  dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji hipotesis yang terdiri dari uji R 2 dan uji F-test adalah sebagai berikut :
1) Uji Determinasi (R 2 )
Uji    Determinasi  (R 2 )    digunakan  untuk  mengukur  sejauh  mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien
determinasi  adalah  di  antara  nol  dan  satu.  Nilai  yang  mendekati  satu  berarti variabel-variabel  independen  memberikan  hampir  semua  informasi  ynag dibutuhkan untuk  memprediksi variasi  variabel  dependen. Dari penelitian di  atas dengan  menggunakan  lebih  dari  2  variabel  maka  digunakan adjusted R  square. Data  adjusted  R  square  adalah  0,9095  atau  90,95%  variabel  profesionalisme, sosisalisasi, network dan  database    mempengaruhi  peningkatan  dana  wakaf  di BWI  SU  dan  sisanya  9,05%  yang  tidak  dimasukkan  ke  dalam  model  penelitian ini.
2) Uji F-Statistik
Uji  F  digunakan  untuk  menguji  pengaruh  simultan  pada  variabel independen  terhadap  variabel  dependen  yaitu  variabel  independen  yaitu profesionalisme,  sosisalisasi, network dan  database    mempengaruhi  peningkatan dana  wakaf  di  BWI  SU  secara  bersama-sama.  Pedoman  yang  digunakan  untuk menerima atau menolak hipotesis yaitu:
Ha diterima jika F-hitung > F-tabel , atau nilai p-value pada kolom sig. < level of significant (α) 5%.
Ho diterima jika F-hitung <  F-tabel,  atau nilai  p-value pada kolom sig.  > level of significant (α) 5%.
Nilai F-hitung adalah 165,29 dan F-tabel adalah n-k-1 = 20-5-1 = 14 dan p = 0,05  adalah 2,96  atau F-hitung > F-tabel atau 48,725 > 2,96, atau nilai p-value adalah  0,000  pada  kolom  sig.  <  level  of  significant  (α)  5%  maka    terdapat pengaruh  secara  simultan  antara  profesionalisme,  sosisalisasi, network dan database  mempengaruhi peningkatan dana wakaf di BWI SU atau Ho ditolak.
3) Uji t-Statistik
Uji t-test digunakan untuk melihat hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen.  yaitu variabel independen  yaitu    profesionalisme,  sosisalisasi, network dan  database mempengaruhi peningkatan dana wakaf di BWI SU secara parsial sebagai berikut:
a. Variabel Profesionalisme
T hitung profesionalisme  =  3,950  maka  diperoleh  t  hitung  >  t  tabel    atau 3,950  >  2,1448  Dari  hasil  uji  t  tersebut,  diperoleh  bahwa    Ho  ditolak artinya profesionalime berpengaruh terhadap peluang untuk meningkatkan dana  wakaf.  Sikap  profesional  seorang  pengelola  wakaf  haruslah  orang yang berkompeten dalam mengelola dengan sikap yang jujur, amanah dan
fathonah  serta  berilmu  serta  faham  akan  hukum  islam.  Ini  menunjukkan bahwa  makn  profesional  seorang  pengelola,  maka  maka  besar  peluang meningkatkan dana wakaf di BWI SU dan untuk kemaslahatan umat.
b. Variabel Sosialisasi
T hitung sosialisasi  =  2,459  maka  diperoleh  t  hitung  >  t  tabel    atau  2,459  > 2,1448  Dari  hasil  uji  t  tersebut,  diperoleh  bahwa    Ho  ditolak.  Artinya kegiatan  sosialisasi  berpemgaruh  terhadap  peluang  untuk  meningkatkan dana  wakaf.  Agar  masyarakat/  muslim  dapat  memahami  pentingnya berwakaf  serta  sosilisasi  bahwa  wakaf  tidak  harus  dengan  wakaf  tanah, namun sekarang sudah ada wakaf tunai yaitu berwakaf dengan uang yang telah di bolehkan oleh MUI Indonesia. Peranan pengelola dan bekerjasama dengan  para  ulama/ustadz  dalam  mensosilisasikan  pentingnya  berwakaf dan  wakaf  tunai,  serta  keaktifan  pengelola  di  zaman  modern  denga bersosialisasi  melalui  media  baik  media  massa  dan  media  elektronik bahkan  samapi  pada  jaringan  dunia  atau  internet,  web  site  dan  jaringa sosial.  Hal  ini  berarti  semakin  aktif  pengelola  melakukan  sosialisasi kepada  masyarakat  maka  makin  besar  peluang  untuk  meningkatkan  dan wakaf di BWI SU.
c. Variabel Network
T hitung Network =  4,7125 maka  diperoleh  t  hitung  >  t  tabel    atau  4,7125  >
2,1448  Dari  hasil  uji  t  tersebut,  diperoleh  bahwa    Ho  ditolak.  Artinya Network  berpengaruh  terhadap  peluang  meningkatkan  dana  wakaf.  Ini menunjukkan bahwa jaringan yang dibina setelah adanya komunikasi dan sosialisasi  BWI  SU  dapat  terus  mempertahankan  membina  jaringan/ network agar tetap menjadi donatur wakaf tunai di BWI SU. Dan dengan komunikasi  pada  jaringan  tidak  menutup  kemungkinan  akan  membuka jaringan baru samapi keluar kota bahkan luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa  semakin  tinggi  atau  semakin  banyak  jaringan/  network,  maka peluang meningkatkan dana wakaf di BWI SU semakin tinggi.
d. Variabel Database
T hitung Database = 0,5966 maka diperoleh t hitung < t tabel  atau 0,5966 < 2,1448  Dari  hasil  uji  t  tersebut,  diperoleh  bahwa    Ho  diterima.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  sebenarnya  penting  pengelola  wakaf  di  BWI  SU  membuat
Database  sebagai  efek  dari  jariingan  yang  telah  dibina  serta  di  dokumentasikan sehingga dapat meningkatkan peluang memperoleh dana wakaf.

## Analisis Regresi Berganda
Dalam  penelitian  ini  ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  daya  tarik  etnis Cina  non-Muslim  menjadi  responden  BWI  SU  yaitu  terdapat  19  faktor  setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Dari ke 4 faktor tersebut akan dicari faktor dominan  yang  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi  peningkatan  dana  wakaf  di BWI SU dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda, maka tabel yang pertama keluar adalah tabel 2.
Tabel 2. Koefisien Regresi Berganda
Dependent Variable: PENINGKATAN_DANA_WAKAF Method: Least Squares Date: 10/12/14   Time: 10:53
Sample: 1 20 Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.836519 2.020489 0.414018 0.6847 PROFESIONALISME 1.516946 0.384026 3.950110 0.0013 SOSIALISASI 0.670219 0.272523 2.459309 0.0266 NETWORK 2.545649 0.540181 4.712589 0.0003 DATABASE 0.112333 0.188286 0.596607 0.5597 R-squared 0.928538     Mean dependent var 18.95000 Adjusted R-squared 0.909481     S.D. dependent var 2.305029 S.E. of regression 0.693499     Akaike info criterion 2.318185 Sum squared resid 7.214121     Schwarz criterion 2.567118 Log likelihood -18.18185     F-statistic 48.72521 Durbin-Watson stat 1.856200     Prob(F-statistic) 0.000000
Sumber : Data diolah, 2015
Berdasarkan  tabel  2  dapat  digambar  persamaan  regresi.  Persamaan reegresi tersebut adalah Y =α 0 + α 1 X 1 +α 2 X 2 +α 3 X 3 +α 4 X 4 + ε
Y = 0.8365 + 1,5169 X 1 +0,6702 X 2 +2,545 X 3 +0,1123 X 4 +ε
Artinya dari hasil regresi adalah
1. Nilai  konstant  0.8365  artinya  jika  variabel  independent  (profesionalisme, sosialisasi, network ,  database  dan  produk)  sama  dengan  nol,  maka Peningkatan Dana Wakaf  adalah Rp. 0,8232.
2. Nilai koofesien profesionalisme 1,516 artinya, jika kegiatan profesionalisme  meningkat  1%,  maka  Peningkatan  Dana  Wakaf  adalah 1,516.
3. Nilai  koofesien  sosialisasi  0,670  artinya,  jika  sosialisasi  meningkat  1% maka Peningkatan Dana Wakaf akan meningkat sebesar adalah 0,670.
4. Nilai  koofesien Network 0,18227  artinya,  jika  bagi  hasil    meningkat  100, maka Peningkatan Dana Wakaf adalah 2.5456.
5. Nilai koofesien Database 0,1123 artinya, jika Database BWI SU meningkat 1%  maka  Peningkatan Dana Wakaf akan meningkat sebesar adalah 0,1123.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui    pengaruh  dari  variabel presfektif  Nazhir  yaitu  pengelola  di  Badan  Wakaf  Indonesia  Sumatera  Utara (BWI SU) terhadap peluang peningkatan dana wakaf. Penulis mengadakan survey pada  BWI  SU.    Metode  samping  yang  digunakan  adalah  metode  convenience sampling terhadap 20 nazhir atau pengelola wakaf. Penulis menggunakan metode regresi berganda. Dalam penelitian ini variabel presfektif pengelola wakaf di BWI SU terdiri dari profesionalisme, sosialisasi, network dan database.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  90,95%  variabel  profesionalisme, sosisalisasi, network dan  database    mempengaruhi  peningkatan  dana  wakaf  di BWI  SU  dan  sisanya  9,05%  yang  tidak  dimasukkan  ke  dalam  model  penelitian ini.  secara  simultan  antara  profesionalisme,  sosisalisasi, network dan  database mempengaruhi peningkatan dana wakaf di BWI SU atau Ho ditolak.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  rekomendasi  yang  diberikan  penelitian ini adalah pertama, menyosialisasikan Wakaf Tunai dengan menonjolkan manfaat dari  berwakaf  melalui  bahasa  komunikasi  yang  dapat  dipahami  konsumen  dapat menjadi  pertimbangan  pihak  manajemenBWI  SU  dalam  menarik  masyarakat menjadi  donatur.  Jadi,  penyampaian  informasi  yang  tepat  dan  menarik  dapat menjadi  daya  tarik  masyarakat. Kedua ,  memperhatikan  faktor database sebagai variabel  yyang  lemah  agar  diperkuat  dimana  ia  merupakan  tolak  ukur    yang menjadi  bank  data  para  donatur. Ketiga, perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut untuk mengetahui sejauhmana peluang BWI SU dapat meningkatkan dana wakaf.

## Daftar Pustaka
Az-Zuhaily, Wahbah. Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Jilid 10, Damaskus: Dar Al Fikr  t.th.
Bani, Patria Nur. 1429 H. Mengembangkan Wakaf Produktif Dengan Setulus Hati, Majalah  Ekonomi  Syariah,  Vol.  7,  No.  4/1429  H,  Jakarta:  Majalah Ekonomi Syariah IEF Tri Sakti.
Depag  RI.  2010. Panduan  Pemberdayaan  Tanah  Wakaf  Produktif  Strategis  di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam.
Dewi,  Indriati  Karmila.  2008. Manajemen  Wakaf  Produtif, Skripsi,  Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
Direktorat  Pemberdayan  Wakaf.  2007. Panduan  Pemberdayan  Tanah  Wakaf Strategis di Indonesia. Jakarta: Departemen Agama RI.
Effendi,  Muhammad.  2007. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Persepsi  Para Muzzaki  Baznas-Dompet  Duafa  Untuk  Berwakaf  melalui  Wakaf  Tunai , Tesis. Jakarta: UI.
H. Thamrin. 2015. Hukum Perwakafan di Indonesia (Studi Perkembangan Wakaf di  Kota  Tanjungbalai  Sumatera  Utara), Bandung:  Citapustaka  Media Perintis.
Hakim,  Abdul. Manajemen  Harta  Wakaf  Produktif  Dan  Investasi  Dalam  Sistem Ekonomi Syariah. Jurnal Riptek, Vol. 4, No. 2 Tahun 2010, 04 Februari 2015.
Hasanah, Uswatun. Wakaf Untuk
Kesejahteraan Umat. http: jakarta45.wordpress.com/2009/07/19 wakaf-untuk-kesejahteraan-umat/ 04 Februari 2015.
Hasanah,  Uswatun  dan  Mustafa  Edwin.  2005. Wakaf  Tunai,  Inovasi  Financial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat . Jakarta: Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam UI dan Bank Indonesia.
Junaidi,  Ahmad.    2007. Menuju  Era  Wakaf  Produktif .  Jakarta:  PT  Mumtaz Publishing.
Khairani,  Eddy. Strategi  Pengembangan  Wakaf  Produktif, Makalah  disampaikan pada  Orientasi  Nazhir  dan  Pengembangan  Wakaf  Produktif  Se Kabupaten Tapin, tanggal 27 September 2015.
Mujadid,  M.  Ichsan  Amir. Strategi  Nazhir  Dalam  Pengembangan  Wakaf Produktif, http://k2ichsan.blogspot.com/2012/06/strategi-nazhir- produktif-2.html, 04 Februari 2015.
Muhibbin. Paradigma  Baru  Dalam  Pengelolaan  dan  Pemberdayaan  Wakaf Produktif, http://www.walisongo.ac.id/view/?p=kolom&id=paradigma _baru_pengelolaandanpemberdayaanwakaf_produktif_di_indonesia,  (04 Februari 2015).
Qahar, Mundzir. 2005. Manajeman Wakaf Produktif. Jakarta: PT Khalifa.
Rahardjo,  M.  2004.  Dawam. Pemberdayaan  Ekonomi  Umat  Melalui  Wakaf Produktif. Medan: IAIN Press, FKEBI dan BWSU.
Sulyanto.  2009. The  Impact  of  Variabels  of  Presfektif  of  Wakaf  Fund  Nazhir  on the  Opportunity  to  Increase  the  Wakaf  Fund  (Case  Study  on  Dompet Duafa Republika and Pos Keadilan Peduli Umat), Thesis. Jakarta: UI.
Tarigan,  Azhari  Akmal.  2004. Reformasi  Wakaf:  Dari  Wakaf  Uang  Sampai  UU Wakaf , Medan: IAIN Press, FKEBI dan BWSU.
Yusuf,  Muhammad. Pemberdayaan  Wakaf  Produktif  Untuk  Pemberdayaan Ekonomi  Umat. www.  rumahpendidikansciencemadani.com  (04  Februari 2015).