## Aspek Cybercrime dalam Paylater

## Wiradharma Sampurna Putra
wirasampurna@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Rapid technological developments over the past few years, marked by the increasing misuse of information and data management in various aspects of each individual. Recently, the e-commerce company named Traveloka in collaboration with the fintech company released its newest service, the Paylater feature, where users could buy anything and then the payment will be bailed out by Traveloka. The ease of how to register, for instance, the required conditions such as personal data in the form of E-KTP and personal photos also make the Paylater service itself vulnerable to hacking that result in misuse of the victim's personal data. Many cases that result in the victim's personal data being stolen and misused, it did not get a clear solution because the existing rules do not comprehensively regulate criminal sanctions for the criminal offenders. This study aims to examine the provisions of the regulation that could be used to deter hackers who is resulting in theft and misuse of the victim's personal data by extensively interpreting the law regarding the definition of personal data itself in the Law on Electronic Information and Transactions. Keywords: Hacking; Personal Data; Paylater; Information; Transaction Electronic Law.

## Abstrak
Perkembangan teknologi yang cepat selama beberapa waktu belakangan ini, ditandai dengan semakin meningkatnya angka penyalahgunaan informasi dan pengelolaan data dalam berbagai aspek kehidupan setiap individu. Baru-baru ini perusahaan e-commerce Traveloka yang bekerja sama dengan perusahaan fintech mengeluarkan layanan terbarunya yaitu fitur Paylater , dimana para penggunanya dapat berbelanja terlebih dahulu kemudian pembayarannya akan ditalangi oleh Traveloka. Kemudahan cara mendaftar contohnya syarat yang diperlukan seperti data pribadi berupa e-ktp dan foto pribadi ini juga membuat layanan Paylater itu sendiri memiliki kerentanan untuk dilakukan upaya peretasan yang berujung pencurian dan penyalahgunaan data pribadi korban. Banyak kasus peretasan yang berakibat data pribadi korban dicuri dan disalahgunakan ini tidak mendapatkan penyelesaian yang jelas, karena memang aturan yang ada tidak mengatur secara komprehensif mengenai sanksi pidana bagi pelaku peretasan dan penyalahgunaan data pribadi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang bisa digunakan untuk menejerat pelaku peretasan berujung pencurian dan penyalahgunaan data pribadi korban dengan melakukan penafsiran hukum secara ekstensif mengenai definisi data pribadi itu sendiri dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kata Kunci: Peretasan; Data Pribadi; Paylater ; UU ITE.
Jurist-Diction
Volume 4 No. 2, Maret 2021
How to cite: Wiradharma Sampurna Putra ‘Aspek Cybercrime dalam Paylater ’ (2021) Vol. 4 No. 2 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 4 Januari 2021; Diterima 19 Februari 2021; Diterbitkan 1 Maret 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i2.25790 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 792 Wiradharma Sampurna: Aspek Cybercrime Dalam...

## Pendahuluan
Perkembangan peradaban telah merubah dunia ke era globalisasi. Globalisasi menurut pengertian dari The American Heritage Dictionary adalah tindakan proses atau kebijakan membuat sesuatu diseluruh dunia dalam ruang lingkup atau pengaplikasian. Dari pengertian itu, globalisasi dapat dimaknai sebagai tindakan dari suatu proses atau pengambilan kebijakan untuk menjadikan sesuatu yang universal, baik pada ruang lingkupnya maupun pengaplikasinya. 1
Manfaat dari adanya globalisasi dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap aktivitas kehidupan. Globalisasi sudah menjadikan berbagai kemudahan, kecepatan pada dunia seperti tidak punya batas lagi dan akhirnya menyebabkan banyak masyarakat sering melakukan mobilitas tempat. Kondisi ini merupakan akibat dari adanya globalisasi.
Saat ini globalisasi juga merambah sektor informasi dan jasa. Canggihnya teknologi membuat teknologi kian berkembang dan juga pada dunia alat komunikasi modern yang dikenal dengan istilah ponsel pintar. Melalui ponsel pintar, pengguna dapat memanfaatkannya dalam banyak hal. Mulai dari bermain games,  transfer  antar  bank,  mendengar  musik,  kegiatan  fotografi,  mencari informasi, dan lain sebagainya. 2 Tawaran berbagai fasilitas tersebut membuat ponsel pintar dipandang dapat membantu setiap individu melakukan banyak kegiatan dan menjadi kebutuhan primer yang tidak bisa dikesampingkan, karena fungsinya begitu membantu.
Salah satu hal yang juga harus diperhatikan dalam bidang informasi dan jasa adalah percepatan informasi itu sendiri. Dewasa ini setiap individu dapat dengan mudah mengakses berbagai hal lewat internet. Akses internet dapat dilakukan baik menggunakan laptop, tablet, ponsel pintar, maupun lainnya. Kemudahan akses itu menjadikan pengguna internet di Indonesia semakin meningkat.
1 Aim Abdulkarim , Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis (Grafindo Media Pratama 2008).[8].
2 Intan Trivena Maria Daeng, [et al]. ‘Penggunaan Smartphone Dalam Menunjang Aktivitas Perkuliahan Oleh Mahasiswa Fispol Unsrat Manado’ (2017) VI Acta Diurna.[1].
Dari hasil survei yang dipaparkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) didapatkan table pengguna internet sebagai berikut:
Tahun Pengguna Internet 2017 143,26 Juta Jiwa 2016 132,7 Juta Jiwa 2015 110,2 Juta Jiwa
Berdasarkan tabel tersebut, pengguna internet pada tahun 2017 pengguna internet menyentuh angka 143,26 juta jiwa. Jumlah itu sudah banyak bertambah jika dibanding pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu 2016 yang terhitung sebanyak 132,7 juta jiwa dan 2015 yang berada di kisaran 110,2 juta jiwa. 3 Ukuran ponsel pintar yang lebih kecil diantara lainnya membuat ponsel pintar menjadi sangat leluasa dibawa kemanapun dan akhirnya menjadi pilihan yang paling diminati untuk dipakai sebagai perangkat dalam mengakses internet. 4 Lebih lanjut menurut APJII total dari keseluruhan perangkat yang digunakan untuk mengakses internet, yakni 44,16% untuk ponsel pintar/tablet pribadi, 4,49% komputer/laptop pribadi dan 39,28% untuk kedua produk tersebut. 5 Peningkatan dari pengguna internet dan posisi ponsel pintar sebagai perangkat untuk para pengakses internet yang terbanyak ternyata ikut mengundang hadirnya pemesanan tiket dan hotel secara daring di Indonesia.
Pada jaman modern sekarang ini, banyak masyarakat yang membutuhkan suatu alat bantu yang praktis dan efisien, untuk mempermudah masyarakat melakukan berbagai kegiatan. Teknologi mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjang kemudahan itu. Sudah banyak teknologi yang diciptakan oleh manusia untuk mewujudkan keinginan manusia itu sendiri. Nah salah satu contoh teknologi elektronik yang memudahkan masyarakat saat melakukan proses perdagangan yaitu adalah teknologi e-commerce .
E-commerce atau disebut juga dengan perdagangan elektronik merupakan aktifitas yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran barang ataupun
3 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, ‘Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia’ ([s.n] 2017).[7].
4 ibid. [20].
5 ibid .[21].

## 794 Wiradharma Sampurna: Aspek Cybercrime Dalam...
jasa dengan memanfaatkan sistem elektronik seperti internet ataupun jaringan komputer. Pelayanan dalam berinteraksi e-commerce dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu menggunakan web, browser, telepon, atau fasilitas chatting.
Dalam beberapa tahun terakhir, bagaimanapun e-commerce telah menjadi jauh lebih canggih. Bisnis e-commerce sekarang menawarkan toko daring ( online shop ) yang sangat memudahkan para pelanggan, dimana pelanggan dapat mengakses ribuan produk, pemesanan, pilihan metode pengiriman yang diinginkan dan membayar untuk pembelian menggunakan kartu kredit, bank transfer dan yang terbaru metode pembayaran menggunakan Paylater.
Perkembangan teknologi itu sendiri mampu menggambarkan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Semakin tinggi perkembangan teknologinya maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Namun sekali lagi, perkembangan teknologi informasi ini juga memiliki pengaruh negatif dan positif. Contohnya di negara Indonesia sendiri, dimana masih banyak penyalahgunaan teknologi untuk melakukan kejahatan, khususnya teknologi berbasis perdagangan ini atau e-commerce . Dengan demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan hasil yang positif, di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal yang negatif. 6
Pengaruh positifnya yaitu adalah lebih cepat, mudah dan nyaman dalam pembelian, pilihan produk/layanan terus ditingkatkan, memiliki akses yang lebih banyak, mengurangi waktu dan biaya promosi dari produk yang dipasarkan karena tersedianya informasi menyeluruh di internet, Semakin banyak manusia yang bekerja dan beraktifitas di rumah dengan menggunakan internet berarti mengurangi perjalanan  untuk  bekerja,  belanja  dan  aktifitas  lainnya.  Lalu  untuk  pengaruh negatifnya adalah tidak semua orang mempunyai akses internet, konsumen takut penjual yang belum diketahui/dikenal, tampilan produk kurang jelas, kurang aman dalam melakukan transaksi dan sering dijadikan untuk melakukan tindak kejahatan, seperti penipuan, pencurian kartu kredit, scam, skimming, pencurian data pribadi dan penyalahgunaan data pribadi milik konsumen.
6 Rahma Ovitasari, ‘Perkembangan teknologi E-commerce’, <http://rahmaovitasari. blogspot.com/2017/06/perkembangan-teknologi-e-commerce.html> accessed 10 November 2019.
Perlindungan privasi atas informasi pribadi berkembang disebabkan oleh pengguna internet dan banyaknya transaksi melalui e-commerce mengakibatkan banyaknya  informasi  pribadi  yang  dapat  diproses,  diprofilkan  dan  kemudian disebarkan kepada pihak lain. 7 Keperluan menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi tampak menjadi prioritas untuk meletakkan kepercayaannya dalam jaringan interaksi komunikasi. Keinginan menjaga data dan informasi tersebut terkait erat dengan tingkat kepercayaan dan terdapat suatu korelatif antara tingkat kepercayaan dengan perlindungan atas data dan informasi tertentu dari kehidupan pribadi.
Membahas terkait kerugian atau pengaruh negatif dari perkembangan teknologi terutama di bidang e-commerce, maka tak lengkap bila tak melihat berbagai persoalan kasus yang terjadi di Indonesia. Penulis disini akan coba lebih mendalami dari bebrapa kasus di Indonesia salah satunya yaitu kasus pencurian dan penyalahgunaan data pribadi yang ada pada layanan Paylater milik perusahaan penyedia jasa tiket daring Traveloka. Diolah dari sumber berita mediakonsumen. com, banyak pengguna atau konsumen Traveloka mengeluhkan adanya kasus peretasan akun Traveloka yang didalamnya sudah terdapat limit Paylater.
Menarik disini, karena Traveloka adalah perusahaan dengan skala besar yang juga sudah terkemuka di kawasan Asia khususnya namun sangat rentan sekali sistem elektroniknya atau sistem laman -nya dilakukan upaya peretasan oleh sejumlah oknum tidak bertanggungjawab. Padahal jika kita ketahui bersama Traveloka adalah situs laman penyedia layanan berbagai kebutuhan perjalanan dalam satu platform, memungkinkan para pengguna aplikasi untuk dapat memesan tiket pesawat, hotel, tiket kereta, paket pesawat + hotel, aktivitas & rekreasi, produk-produk konektivitas, transportasi bandara, dan bus. 8 Hal tersebut sudah bisa dipastikan bahwa dalam situs laman Traveloka tersimpan database berupa informasi dan data pribadi milik konsumen atau pengguna Traveloka. Tentunya jika situs webiste Traveloka memiliki kerentanan yang amat tinggi dan mampu
7 Susan E. Gindin, ‘Lost and Found in Cyberpace: Information Privacy in the Age of the Internet’ (1997) 34 San Diego Law Review.[1153].
8 Traveloka, ‘Pengertian’, <https://www.traveloka.com/en/about-us> , accessed 10 Oktober 2019.

## 796 Wiradharma Sampurna: Aspek Cybercrime Dalam...
dilakukan upaya penetrasi terhadap database dari situs laman Traveloka itu sendiri, maka sebagian atau seluruh database yang berisi infomasi dan data pribadi milik konsumen atau pengguna Traveloka dapat berpindah kepada oknum yang tidak bertanggunjawab. Lebih lanjut, bisa saja informasi dan data pribadi konsumen atau pengguna Traveloka tersebut disalahgunakan sehingga menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun formil bagi Traveloka dan lebih khususnya konsumen atau pengguna Traveloka.
Aplikasi pinjaman dana daring ( fintech ) atau kredit tanpa agunan ( Paylater ) harus diimbangi dengan regulasi perlindungan data pribadi konsumen. Sebab, dalam praktik pinjaman dana daring atau PayLater ini pasti terlebih dahulu memberikan informasi dan data pribadi. Lebih lanjut, di era teknologi digital ini tanpa adanya perlindungan informasi dan data pribadi serta ketahanan sistem pengamanan siber yang kuat, seperti halnya hutan belantara. Saat ini pemerintah telah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2019 yang menempati urutan 13 dari 189 jumlah RUU Prolegnas Prioritas 2019. Namun, hingga saat ini belum dibahas. 9 Lebih lanjut penulis menilai seperangkat aturan perlindungan data pribadi yang ada belum atau bahkan tidak memadai situasi dan kondisi saat ini. Mulai dari UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), dan Permen Kominfo No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Meskipun PP 82 Tahun 2012 telah direvisi, namun masih saja banyak menimbulkan masalah. Mengingat kerugian yang ditimbulkan tidak hanya sekedar peretasan akun dan penggunaan limit Paylater untuk digunakan belanja online namun lebih dari Tindakan peretasan itu, data pribadi yang sudah diketahui atau bahkan dicuri oleh pelaku bisa saja disalahgunakan kedepannya untuk hal-hal yang melawan hukum lainnya.
9 DPR, ‘Program Legislasi Nasional Prioritas’, <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas> accessed 10 Oktober 2019.

## Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Paylater
Setiap negara menggunakan peristilahan yang berbeda antara informasi pribadi dan data pribadi. Akan tetapi secara substantif kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama sehingga kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian. Amerika Serikat, Kanada, dan Australia menggunakan istilah informasi pribadi sedangkan negara-negara Uni Eropa dan Indonesia sendiri dalam UU ITE menggunakan istilah data pribadi. 10
Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. 11 Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 12 Data pribadi terdiri atas fakta-fakta, komunikasi atau pendapat yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi atau sensitif sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan atau membatasi orang lain untuk mengoleksi, menggunakan atau menyebarkannya kepada pihak lain. Menurut Jerry Kang, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing- masing individu. 13 Sedangkan dibeberapa instrumen internasional dan regional seperti Data Protection Convention, Data Protection Directive, dan OECD Guidelines , data pribadi adalah data yang berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi maupun yang dapat diidentifikasi. 14 Jadi berdasarkan uraian diatas menurut penulis data pribadi adalah serangkaian informasi perseorangan yang memiliki ciri khas yang membedakan antara satu subjek dengan subjek lainnya yang keberadaannya maupun kerahasiaannya wajib disimpan, dijaga dan dilindungi oleh Undang-Undang.
10 Shinta Dewi, CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-com- merce Menurut Hukum Internasional (Widya Padjajaran 2009).[71].
11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
12 ibid.
13 Jerry Kang, ‘Information Privacy in Cyberspace Transaction’ (1998) 50 Stanford Law Review.[5].
14 Sinta Dewi Rosadi, Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional (Refika Aditama 2015).[28-29].

## 798 Wiradharma Sampurna: Aspek Cybercrime Dalam...
Dalam penggunaan layanan Paylater, data ataupun informasi pengguna diserahkan secara sukarela kepada penyedia, karena layanan Paylater hanya dapat dinikmati penggunanya jika pengguna menyerahkan informasi data pribadinya kepada penyedia layanan tersebut. Pada umumnya informasi atau data yang diberikan adalah, nama, tempat tanggaal lahir, nomor telepon, alamat surel, jenis kelamin, foto pribadi, foto e-ktp, nomor induk kependudukan. 15 Data pribadi milik pengguna atau konsumen yang telah diserahkan kepada penyedia layanan Paylater secara sadar maupun tidak sadar, hal tersebut sepenuhnya berada pada kontrol penyedia. Padahal dalam dunia bisnis, data dan data pribadi menjadi bagian yang sangat penting dan juga telah menjadi sebuah komoditas. 16
Pencurian dan penyalahgunaan data pribadi merupakan hal yang mudah terjadi seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Menurut Graham Greenleaf, regulasi data pribadi seyogyanya mengatur tentang proses akses, pengelolaan dan diseminasi data dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam instrumen internasional maupun nasional. 17 Setiap individu atau pengguna layanan internet termasuk didalamnya Paylater berhak mengetahui dan memperoleh kepastian hukum mengenai data pribadi yang tersimpan secara otomatis dalam database penyedia layanan ketika pengguna melakukan regisrtarasi akun, atau hanya sekedar melakukan komunikasi dengan penyedia layanan, untuk kepentingan apa data tersebut dikumpulkan dan instansi apa yang memegang kendali atas data-data pribadi mereka. Karena hakikatnya setiap individu atau pengguna layanan berbasis internet memiliki hak untuk meminta perbaikan atau penghapusan data pribadi mereka yang pengumpulannya tidak sesuai dengan prosedur atau perolehannya didapatkan dengan cara yang melawan hukum atau undang-undang yang mengaturnya.
15 Vancha Vindelitya Difarissa, ‘Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Layanan Over The Top Communication Services’ , Skripsi, Program Sarjana Universitas Airlangga (Airlangga Press 2017).[43]. 16 Abu  Bakar  Munir  [et  al]. Privacy and Data Protection: a Comparative Analysis with Special Reference to the Malaysian Proposed Law (Sweet & Maxwell Asia 2002).[68].
17 Sinta Dewi Rosadi, Perlindungan Data Pribadi sebagai Alat Utama Menjamin Hak Privasi Warga Negara, dalam Kebebasan Berekspresi di Indonesia: Dinamika, Masalah, dan Tandatangannya (ELSAM 2016).[224].
Dalam berselancar di internet termasuk didalam kasus peretasan akun pengguna Traveloka yang didalamnya terdapat limit Paylater, data pribadi yang diserahkan oleh pengguna baik secara sukarela maupun tidak, telah menjadi kontrol dan tanggung jawab penyedia layanan Traveloka dan Paylater karena sejatinya data-data pribadi tersebut bersifat privat, hanya pemilik data, penyedia layanan Traveloka dan penyedia limit layanan Paylater yang boleh mengetahuinya. 18
Jikalau terjadi pelanggaran yang disebabkan karena kelalaian dari penyedia layanan Paylater Traveloka dan menyebabkan tercurinya data pribadi milik pengguna yang menyebabkan kerugian baik materiil maupun imateriil bagi pengguna, maka seyogyanya pihak Traveloka yang bertanggungjawab atas kelalaian tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada didalam pasal 15 ayat (1) huruf a, b, dan c, ayat (2) dan (3) jo pasal 20 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP RI No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Jo pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
Perlindungan data pribadi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini, karena semakin banyaknya penggunaan data pribadi dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam ruang lingkup cyberspace. 19 Peningkatan jumlah dan penggunaan data pribadi menimbulkan permasalahan hukum yang harus ditangani, salah satunya melalui perlindungan data pribadi. 20
Beberapa tahun terakhir, berbagai platform e-commerce bermunculan di Tanah Air. Bank Indonesia bahkan menyebutkan bahwa pada 2019, jumlah transaksi e-commerce per-bulannya mencapai Rp 11–13 Triliun. 21 Semakin berkembangnya pasar e-commerce ini, turut mengubah gaya hidup masyarakat dalam sistem pembayaran. Banyak sekali sistem atau metode pembayaran non -
18 Vancha Vindelitya Difarissa, Op.Cit. [43].
19 Chesa Ramadhan, ‘Perlindungan Hukum Hak Privasi Atas Data Pribadi Terkait Targeted Advertising’ (Skripsi, Program Sarjana Universitas Airlangga 2017).[79]. 20 ibid.
21 Tempo, ‘ E-commerce Dorong Gaya Hidup Pembayaran Digital ’ , < https://bisnis.tempo. co/read/1274649/e-commerce-dorong-gaya-hidup-pembayaran-digital/full&view=ok > accessed 30 Januari 2020 .

## 800 Wiradharma Sampurna: Aspek Cybercrime Dalam...
tunai seperti pembayaran dengan dompet digital DANA, OVO, LINK, GOPAY, KREDIVO dan yang paling terbaru adalah metode pembayaran dengan Paylater.
Hal ini dapat terlihat dari beberapa e-commerce yang paling diminati oleh pengguna seperti Traveloka, Bukalapak, Shopee dan Tokopedia. 22
Beberapa e-commerce ataupun payment gateway telah  menawarkan  fitur Paylater sebagai solusi untuk mereka yang underbanked dan tidak memiliki kartu kredit. Paylater adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit atau yang umum dikenal dengan cicilan online .
Paylater adalah layanan baru dari platform e-commerce yang dapat membantu penggunanya membeli barang/jasa yang pembayarannya ditalangi terlebih dahulu oleh penyedia layanan Paylater, dan pengguna atau konsumennya dapat membayarnya dengan cara mencicil mulai dari tenor 1-12 bulan.
Masyarakat global telah lama mengenal kartu kredit sebagai sebuah jenis pembiayaan yang memudahkan penggunanya untuk membeli suatu barang atau membayar suatu layanan tertentu dengan pembayaran yang dapat ditangguhkan. Tak berbeda jauh dengan kartu kredit, Paylater menawarkan hal serupa namun diiringi dengan sederet kemudahan, seperti kemudahan pembuatan akun, layanan yang dapat diakses dimana saja, pengajuan limit saldo dan hal-hal pendukung lainnya.
Kemudahan yang ditawarkan tersebut tidak hanya menimbulkan keuntungan bagi pengguna, namun juga kerugian yang berujung pada sebuah tindak kejahatan peretasan akun dan penyalahgunaan fasilitas Paylater demi kepentingan kejahatan seseorang. Sebelum jauh melangkah kepada hal tersebut, terlebih dahulu haruslah dapat dipahami mengenai perbedaan bentuk antara Paylater dengan kartu kredit sebagai salah satu jenis pembiayaan modern yang telah ada lebih dahulu untuk mengetahui letak kelemahan-kelemahan mana yang biasa dimanfaatkan oleh peretas, karena sebuah kejahatan tidak saja dilakukan karena ada niat dari awal, namun juga karena sebuah celah kesempatan yang diciptakan dari kerentanan teknologi.
Banyak kasus peretasan data pribadi justru berada di bidang e-commerce , perbankan atau yang berkaitan dengan pembayaran digital, hal ini tentu membuat keresahan di masyarakat karena tidak adanya sistem atau metode pembayaran yang dirasa aman dan sebuah mekanisme perlindungan yang mengatur secara khusus akan hal tersebut. Dasar bagi perlindungan data pribadi dalam peraturan perundang-undangan mengacu pada pasal 28 G (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Mesikipun tidak secara eksplisit menyebutkan mengenai perlindungan data pribadi, pasal 28 G (1) menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hal tersebut menyiratkan akan pentingnya suatu perlindungan atas data pribadi, dalam hal ini data pribadi merupakan sebuah kerhomatan yang wajib dilindungi.
Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa, kecuali ditentukan lain oleh undang- undang, penggunaan data pribadi harus didasarkan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan dalam hal pengelolaan data pribadi oleh penyedia layanan Paylater. Pelanggaran atas pasal tersebut dapat menjadi dasar bagi pemilik data yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
Disamping itu tidak adanya ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi para pelaku pencurian dan penyalahgunaan data pribadi juga membuat kejahatan di bidang cyber ini terus meningkat dan menyebabkan banyak kerugian. Oleh karenanya sangat penting sekali keberadaan undang- undang yang mengatur secara lengkap dan komprehensif untuk menjerat pelaku pencurian dan penyalahgunaan data pribadi dalam Paylater.

## 802 Wiradharma Sampurna: Aspek Cybercrime Dalam...
Pertanggungjawaban Pelaku Pencurian dan Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Paylater
Paylater hingga saat ini menjadi sebuah metode pembayaran digital yang paling banyak digunakan pada e-commerce di Indonesia. 23 Dikarenakan hampir semua e-commerce telah memberikan fasilitas Paylater pada layanannya. Karena Paylater ini merupakan sebuah produk layanan dari e-commerce dan financial technology , yang mana hal tersebut selalu berkaitan dengan transaksi elektronik maka penulis melihat pengaturannya pada UU ITE. Sejak disahkannya UU ITE pada tahun 2008 dan mengalami perubahan pada tahun 2016 fungsi dari UU ITE itu sendiri adalah sebagai Undang-Undang yang melindungi para pengguna internet, dan UU ITE juga telah mengklasifikasikan perbuatan mana saja yang termasuk dalam tindak pidana di bidang teknologi maupun tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi. Oleh karena belum adanya pengaturan yang jelas mengenai pertanggungjawaban pelaku pencurian dan penyalahgunaan data pribadi dalam paylater. Penafsiran hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam memahami ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut terkait dengan kondisi ketentuan hukum sendiri yang tidak mungkin serta merta dapat diterapkan pada kasus konkrit mengingat karakteristik yang berbeda di antara keduanya. Ketentuan hukum memiliki sifat yang umum karena masih dalam bentuk rumusan aturan yang belum jelas kejadian apa yang akan terjadi pada kenyataan. Sedangkan di sisi lain, kasus konkrit memiliki karakteristik yang adakalanya berbeda dengan yang sudah dirumuskan oleh ketentuan hukum. Kasus konkrit lebih bersifat riil dan khusus tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi didalam kondisi inilah, penafsiran hukum memainkan peranannya sebagai jembatan penghubung antara ketentuan hukum yang bersifat umum-abstrak dan kasus pidana yang bersifat konkrit- khusus. 24
23 Cermati, ‘Aplikasi Layanan Pay Later Makin Diminati, Yuk Cek Keuntungan dan Kerugiannya’<https://www.cermati.com/artikel/aplikasi-layanan-pay-later-makin-diminati-yuk- cek-keuntungan-dan-kerugiannya> accessed 1 Maret 2020.
24 Hwian Christianto, ‘Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana’ (2003) 3 PAMATOR.[1].
Fungsi “jembatan” inilah yang pada perkembangannya menciptakan berbagai metode penafsiran hukum, salah satunya Penafsiran Ekstensif. Metode penafsiran ini memiliki karakteristik istimewa yaitu memperluas makna rumusan Undang-undang dengan tetap berpegang pada maksud asli atau bunyi undang- undang. Penafsiran ekstensif ternyata menjadi salah satu metode penafsiran yang sering digunakan oleh hakim dalam memutus perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuan hukumnya.
Dalam kaitannya dengan UU ITE, apakah objek data pribadi yang dicuri dana disalahgunakan oleh orang lain sudah diatur mengenai sanksi pidananya oleh UU ITE? Dengan menggunakan metode penafsiran ekstensif ini, kiranya kita dapat melihat definsi data pribadi yang ada pada Pasal 1 angka 1 PERMEN KOMINFO 20/2016 dengan definisi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik (lihat: pasal 1 butir 1 dan butir 4 UU ITE). Menurut Shidarta dalam tulisannya berjudul Data, Informasi, dan Dokumen Elektronik, ia berpendapat bahwa data elektronik terdiri atas informasi elektronik dan dokumen elektronik, yang mana di dalamnya ada data yang sudah diolah dan ada yang belum diolah. 25
Mengacu pada ketentuan UU ITE di atas, maka berbagai data pribadi seseorang yang bentuknya sudah diolah dan diproses ke dalam sistem elektronik, maka data tersebut menjadi data elektronik maka hal tersebut juga termasuk ke dalam objek UU ITE dengan “pintu masuknya” adalah informasi elektronik dan dokumen elektronik. 26 Artinya, secara objek data pribadi sudah bisa menggunakan UU ITE, langkah selanjutnya adalah menentukan norma larangannya. Jika data pribadi dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakses, dicuri atau secara melawan hukum dikirimkan kepada seseorang yang tidak berhak, dan dibuka kepada publik, maka Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) UU ITE bisa diberlakukan.
25 Shidarta, ‘Data, Informasi, dan Dokumen Elektronik’ , <https://business-law.binus. ac.id/2018/10/24/data-informasi-dan-dokumen-elektronik> accessed 11 Maret 2020.
26 Bambang Pratama, ‘Data Pribadi (elektronik) dalam Perspektif UU ITE’ <https://business- law.binus.ac.id/2018/12/07/data-pribadi-elektronik-dalam-perspektif-uu-ite/> accessed 11 Maret 2020.

## 804 Wiradharma Sampurna: Aspek Cybercrime Dalam...
Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa UU ITE tetap bisa digunakan untuk menjawab fenomena hukum atas pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Meskipun dalam UU ITE tidak diatur secara eksplisit, akan tetapi secara terminologi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dijadikan “pintu masuk” untuk menggunakan UU ITE.
Berikut ini Pasal dalam UU ITE yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku pencurian dan penyalahgunaan data pribadi dalam Paylater :
1. Pasal 30 ayat (2) UU ITE jo Pasal 46 ayat (2) UU ITE
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”.
Pasal 46 ayat (2) UU ITE “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)”.
2. Pasal 32 UU ayat (2) UU ITE jo Pasal 48 ayat (2) UU ITE
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak”.
Pasal 48 ayat (2) UU ITE “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

## Kekosongan Hukum
Penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan teknologi. Berbagai kasus yang telah terjadi menggambarkan sulitnya penegak hukum atau aparat hukum mencari cara agar hukum dapat berjalan berdampingan dengan teknologi. Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum agar dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat belum mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut.
Berikut beberapa celah dan kekosongan hukum dalam UU ITE
a.  Ketentuan pidana penjara hanya diatur secara maksimal khusus saja ( Algemeene Straf Maxima );
b.  Pelaku Korporasi dan Kelompok Terorganisir sulit dijerat, karena tidak ada definisi yang jelas pada ketentuan umum;
c.  Belum adanya aturan mengenai pidana ganti kerugian bagi korbannya melalui sarana hukum pidana terhadap pelaku korporasi;
d.  Tidak diaturnya pidana tambahan; dan
e.  Tidak adanya badan pengawas yang bertugas mengawasi para PSTE dalam memproses data pribadi penggunanya.
Pengaruh Positif Jika Ada UU Perlindungan Data Pribadi
a.  Adanya pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi;
b.  Hak-hak pemilik data pribadi juga diatur lebih lengkap dalam bab 3 mulai dari Pasal 4 sampai Pasal 14 pada RUU PDP;
c.  Ada pengaturan yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi milik orang lain pada pasal 54 ayat (1) Juncto Pasal 64 ayat (1) RUU PDP;
d.  Ada pengaturan yang tegas terhadap pelaku jual beli data pribadi pada pasal 54 ayat (2) Juncto Pasal 64 ayat (2) RUU PDP;
e.  Adanya pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari  tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian;
f.  Adanya pengaturan yang jelas untuk pelaku korporasi; dan g.  Adanya sarana pidana ganti kerugian terhadap korban bagi pelaku korporasi (diakumulasikan pada pidana tambahan).

## Model Pertanggungjawaban Pidana
Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan ( geen straf zonder schuld ) . Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy (suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat). Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipidananya seseorang, yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana ( actus reus ) dan ada sikap batin jahat ( mens rea ).
Adapun beberapa unsur dari pertanggungjawaban pidana yaitu:
a.  Kemampuan bertanggung jawab, menurut Moeljatno ada dua faktor yaitu faktor akal dan faktor kehendak, faktor akal dapat diartikan sebagai kondisi batin

## 806 Wiradharma Sampurna: Aspek Cybercrime Dalam...
yang normal atau sehat dan kemampuan akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, faktor kehendak yaitu kemampuan untuk menentukan sadar atau tidak nya tentang perbuatan baik dan buruk itu tadi. 27
Ada pengecualian melihat faktor umur dari pelaku kejahatan jika pelaku belum berusia 12 tahun maka pelaku tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Konsekuensi dari tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, pelaku anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya atau diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja atau diserahkan kepada Departemen Sosial terkait. Namun apabila usia pelaku anak saat melakukan tindak pidana sudah berusia minimal 12-18 tahun, maka sistem pertanggungjawabannya mengikuti aturan pada UU Pengadilan Anak dan proses beracaranya mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
b.  Kesengajaan (dolus) dan Kealpaan (culpa) Dolus dan Culpa merupakan sebuah delik, Dolus bisa juga disebut dengan Opzet yaitu suatu tindak pidana dilakukan secara sengaja, ada 3 bentuk kesengajaan yaitu sengaja dengan maksud, sengaja akan kepastian, sengaja sebagai kemungkinan, sedangkan Culpa adalah kealpaan atau kelalaian seseorang yang mengakibatkan suatu tindak pidana. 28
c.  Tidak adanya alasan penghapus kesalahan yaitu “alasan pembenar” dan “alasan pemaaf”, alasan pembenar adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya tindak pidana, sehingga perbuatan terdakwa menjadi patut dan benar. Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah: 1) Pembelaan terpaksa Pasal 49 (1) KUHP 2) melaksanakan ketentuan UU Pasal 50 KUHP 3) melaksanakan perintah atasan Pasal 50 ayat (1) KUHP.
Sedangkan alasan pemaaf merupakan suatu alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku. Kesalahan yang dimaksud melingkupi kesengajaan (dolus)
27 Moeljatno, Azas-Azas Hukum pidana (Bina aksara 1978).[113].
28 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2014).[69-73].
dan kealpaan (culpa). Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah: 1) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas Pasal 49 ayat (2) KUHP 2) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP.
Berdasarkan uraian diatas yang menjelaskan model pertanggunjawaban pidana yang dianut dalam KUHP dan dikaitkan dengan karakteristik UU ITE yang tidak mengenal konsep kealpaan (culpa) menjadikan konsekuensi bahwa pelaku tindak pidana kejahatan dalam UU ITE adalah orang yang dengan kemampun khusus di bidang teknologi komputer yang secara sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu pelaku kejahatan dalam bidang teknologi informasi komputer sudah pasti dapat dimintai pertanggunjawaban pidana atas perbutannya. Hanya pada faktor umur saja apabila pelaku kejahatan tersebut masih kurang dari 12 tahun sesuai dengan UU Pengadilan Anak dan UU SPPA, pelaku tersebut bisa dimungkinkan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

## Percobaan, Penyertaan dan Pembantuan Dalam UU ITE
Mengingat UU ITE ini tidak mengatur secara tersendiri tentang percobaan dan pembantuan maka secara otomatis berlaku ketentuan Pasal 103 KUHP. Berdasarkan Pasal 103 KUHP menyebutkan bahwa ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII dalam KUHP juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang diancam pidana pada peraturan perundangan lainnya, sepanjang aturan lain tersebut tidak mengaturnya sendiri. Dengan demikian walaupun dalam UU ITE tidak mengatur hal tersebut, maka siapa pun yang mencoba melakukan tindak pidana, terlibat turut serta dalam tindak pidana dan ikut membantu dalam terjadinya tindak pidana dalam bidang ITE ini, tetap dapat dijatuhi pidana sesuai ketentuan Pasal 53 KUHP tentang percobaan,
Pasal 55 KUHP tentang penyertaan dan Pasal 56 KUHP tentang pembantuan. Khusus percobaan dan pembantuan akan dijatuhi anacaman maksimum pidana pokok namun dikurangi 1/3. Manakala perbuatan jual beli data pribadi tidak selesai dikarenakan belum adanya pembeli atau transaksi yang berlangsung maka penjatuhan pidananya dikurangi 1/3 dari ancaman maksimal pidana yang bisa dikenakan.

## Wiradharma Sampurna: Aspek Cybercrime Dalam...

## Pertanggungjawaban Korporasi Dalam UU ITE
Keberadaan suatu korporasi dalam bidang hukum pidana telah dapat diterima dan diakui sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Permasalahannya yang sering timbul adalah bagaimana dengan pertanggungjawaban pidana pada korporasi tersebut, oleh karena pertanggungjawaban pidana harus mensyaratkan adanya unsur kesalahan (schuld) pada pelaku. Maka menjadi persoalan bagaimana mengkontruksikan kesalahan korporasi sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadapnya.
Tindak pidana yang dilakukan korporasi (corporate crime) , pada dasarnya adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh pegawai dari korporasi, pada setiap tingkatan, yang dapat mengakibatkan tanggung jawab pidana, maka baik pegawai secara pribadi maupun korporasi atau kedua-duanya secara bersama-sama dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana. 29
Sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi selanjutnya disebut (PERMA 13/2016), dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi antara lain dengan parameter sebagai berikut:
1.  Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
2.  Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3.  Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
Dalam UU ITE pada Pasal 52 ayat (4) mengatur mengenai penjatuhan pidana terhadap korporasi dengan bunyi sebagai berikut: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh Korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga”.
29 Edy  Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Berikut studi kasus (PT. Citra Aditya Bakti 2005).[27].
Korporasi  itu  sendiri  menurut  definisi  Pasal  1  angka  1  PERMA  13/2016 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan didalam UU ITE sendiri tidak mengatur definisi yang jelas mengenai korporasi, dalam ketentuan umum UU ITE hanya memberikan definisi mengenai “orang”, “penyelenggara sistem elektronik”, dan “badan usaha”.
1.  Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama- sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. (Pasal 1 angka 6a)
2.  Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. (Pasal 1 angka 21)
3.  Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. (Pasal 1 angka 22) Dalam hal ini apakah memang pembuat UU ITE mengartikan Korporasi adalah badan usaha. Jika memang demikian seharusnya redaksi kata dalam Pasal 52 ayat (4) dengan tegas menetapkan “…dilakukan oleh Badan Usaha…”. Meskipun demikian, hal tersebut masih menimbulkan permasalahan yaitu bagaimana jika dilakukan oleh kumpulan orang yang terorganisasi, mengingat kumpulan yang terorganisasi ini tidak termasuk dalam Badan Usaha, namun jika dikategorikan Korporasi hal ini tidak diatur dengan jelas dalam UU ITE. 30
Sebagai perbandingan, dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) yang disebutkan dengan tegas bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Sedangkan korporasi itu sendiri kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Berdasarkan dari penjelasan diatas, seharusnya istilah yang tepat untuk subjek pelaku tindak pidana di bidang UU
30 Didik Endro P, Hukum Pidana: Untaian Pemikiran (Airlangga University Press 2019).[6].

## 810 Wiradharma Sampurna: Aspek Cybercrime Dalam...
ITE ini adalah korporasi, dan seharusnya dirumuskan dalam ketentuan umum, menggantikan istilah badan usaha. 31
Kemudian dalam Pasal 23 ayat (1) PERMA 13/2016 disebutkan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus. Namun sayangnya pidana pokok dalam UU ITE ini hanya mengatur pidana penjara. Hal tersebut tentunya tidak bisa diberlakukan terhadap Korporasinya, karena sesuai Pasal 25 ayat (2) PERMA 13/2016 pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi hanya pidana denda.
Dengan demikian, penjeratan terhadap pelaku korporasi dalam tindak pidana peretasan berujung pada pencurian dan penyalahgunaan Paylater yang diatur dalam UU ITE ini memiliki ketidakjelasan, mengingat tidak adanya definisi konkrit mengenai korporasi pada ketentuan umum dan tidak adanya sanksi pidana berupa pidana denda yang dapat dijatuhkan untuk korporasinya. Namun UU ITE ini tetap bisa digunakan untuk menjerat subjek pelaku korporasi sebagai pelaku tindak pidana, hanya saja pertanggungjawabannya dikenakan pada pengurusnnya.

## Kesimpulan
Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam layanan Paylater itu sangatlah penting. Data pribadi merupakan informasi yang sangat berharga yang eksistensinya, keotentikannya, serta kerahasiaannya wajib dijaga dan mendapatkan perlindungan oleh hukum. dikarenakan belum adanya ketentuan peraturan yang mengatur  secara  spesifik  mengenai  ketentuan  pidana  bagi  pelaku  pencurian  dan penyalahgunaan data pribadi dalam Paylater, maka aparat penegeak hukum bisa menggunakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Juncto Pasal 46 ayat (2) UU ITE tentang tindak pidana peretasan dengan tujuan untuk mendapatkan data pribadi korban dan Pasal 32 ayat (2) Juncto Pasal 48 ayat (2) UU ITE tentang mentransfer data pribadi milik korban ke orang lain (penyalahgunaan data pribadi hasil curian kemudian diperjualbelikan).

## Daftar Bacaan

## Buku
Aim Abdulkarim , Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis (Grafindo Media Pratama 2008).
Shinta Dewi, CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional (Widya Padjajaran 2009).
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia (Survey 2017).
Shinta Dewi, CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional (Widya Padjajaran 2009).
Sinta Dewi Rosadi, Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional (Refika Aditama 2015).
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2014).
Didik Endro P, Hukum Pidana: Untaian Pemikiran (Airlangga University Press 2019).
Edy Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Berikut studi kasus (PT. Citra Aditya Bakti 2005).
Moeljatno, Azas-Azas Hukum pidana (Bina aksara 1978).

## Jurnal
Intan Trivena Mar ia Daeng, [et al]. ‘Penggunaan Smartphone Dalam Menunjang Aktivitas Perkuliahan Oleh Mahasiswa Fispol Unsrat Manado’ (2017) VI Acta Diurna.
Susan E. Gindin, ‘Lost and Found in Cyberpace: Information Privacy in the Age of the Internet’ (1997) 34 San Diego Law Review.
Jerry Kang, ‘Information Privacy in Cyberspace Transaction’, (1998) 50 Stanford Law Review.
Hwian Christianto, ‘Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana’ (2003) 3 PAMATOR.

## 812 Wiradharma Sampurna: Aspek Cybercrime Dalam...

## Makalah
Vancha Vindelitya Difarissa, ‘Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Layanan Over The Top Communication Services’ , Skripsi, Program Sarjana Universitas Airlangga, (Airlangga Press 2017).
Chesa Ramadhan, ‘Perlindungan Hukum Hak Privasi Atas Data Pribadi Terkait Targeted Advertising’ , Skripsi, Program Sarjana Universitas Airlangga (Airlangga Press 2017).

## Laman
Rah ma  Ovitasari,  ‘Perkembangan  teknologi  E-commerce’,  ([s.n],  2017)  <http:// rahmaovitasari.blogspot.com/2017/06/perkembangan-teknologi-e- commerce.html> accessed 10 November 2019.
Traveloka, ‘Pengertian’ (Traveloka, 2018) <https://www.traveloka.com/en/about- us> accessed 10 Oktober 2019
DPR, ‘Program Legislasi Nasional Prioritas’, (DPR, 2019) <http://www.dpr.go.id/ uu/prolegnas> accessed 10 Oktober 2019
Shidarta, ‘Data, Informasi, dan Dokumen Elektronik’, (binus 2018) <https:// business-law.binus.ac.id/2018/10/24/data-informasi-dan-dokumen- elektronik> accessed 11 Maret 2020
Bambang Pratama, ‘Data Pribadi (elektronik) dalam Perspektif UU ITE’ (binus 2018) <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/07/data-pribadi-elektronik- dalam-perspektif-uu-ite/> accessed 11 Maret 2020.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.