Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2022, Vol 3 (2): 74-84 ISSN: 2722-2853. Homepage: govsci.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2022 under a CC BY-SA 4.0 license DOI: https://doi.org/10.54144/govsci.v3i2.31

## Konsep desentralisasi dalam pelayanan publik (Studi inovasi Samsat Care di Kota Makassar)
The concept of decentralization in public services (A study case of Samsat Care innovation in Makassar City)
Muhammad Reza Fahlevy 1 , Burhanudin 2 12 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman Email Correspondence: m.rezafahlevy@unmul.ac.id

## Abstract
This  study  highlights  the  concept  of  decentralization  in  public  services  with  a case  study  of  the  innovation  of  Samsat  Care  services  in  Makassar  City.  In examining the implementation of such a concept, the study applied a qualitative research  method.  The  findings  show  that  the  concept  of  decentralization  in public services, especially in the innovation of Samsat Care services in the city of Makassar, was implemented well due to the innovation in using a “pick up the ball”  strategy in delivering services to Makassar residents  for tax transactions for both cars and motorbikes. The strategy, in fact, has a significant impact on Makassar  City's  Original  Regional  Revenues  (PAD).  This  shows  that decentralization  stimulates  innovation,  which  in  turn,  provides  a  significant impact on the economy of a region, particularly in the Makassar City.
Keywords: Decentralization, Service Innovation, Samsat Care

## Pendahuluan
Pelaksanaan  otonomi  daerah  dilandasi  oleh  semangat  perubahan paradigma pemerintahan dari pendekatan sentralisasi menjadi pemerintahan daerah  yang  terdesentralisasi.  Desentralisasi  telah  menjadi  prinsip pemerintahan yang diterima secara universal di semua negara dan diterapkan dalam  berbagai  bentuk.  Desentralisasi  diterima  sebagai  prinsip penyelenggaraan  pemerintahan  karena  tidak  semua  urusan  pemerintahan dapat  ditangani  secara  terpusat,  mengingat  kondisi  geografis,  kompleksitas pembangunan masyarakat, dan keragaman struktur sosial  dan budaya lokal. Dan tuntutan demokratisasi manajemen pemerintahan. Tujuan desentralisasi adalah  agar  pemerintah  dapat  lebih  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas fungsi  pelayanannya  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat  (Nurmiyati  et  al., 2020).
Secara  garis  besar,  tujuan  tersebut  dapat  dibagi  menjadi  dua  variabel penting.  Dengan  kata  lain,  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan pendekatan model efisiensi struktural,  dan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pemerintahan dan pembangunan yang merupakan metode model partisipatif. Setiap negara cenderung memiliki fokus yang berbeda pada tujuan desentralisasi. Ini sangat bergantung pada kesepakatan Konstitusi tentang arah pertumbuhan melalui desentralisasi. Kenyataannya, seiring waktu, negara-negara akan memberikan tingkat penekanan yang berbeda pada tujuan desentralisasi.
Setelah  reformasi  dan  keterbukaan,  istilah  "desentralisasi"  sangat nyaring. Desentralisasi adalah sebuah konsep yang berarti pemerintah pusat mendelegasikan  kekuasaan  kepada  tingkat  pemerintahan  yang  lebih  rendah untuk  mengelola  wilayahnya  sendiri.  Artinya  desentralisasi  merupakan konstruksi  vertikal  dari  bentuk  kekuasaan  negara.  Di  Indonesia,  penerapan desentralisasi datang kemudian dalam bentuk kebijakan otonomi daerah.
Otonomi  daerah  merupakan  hak,  wewenang  dan  kewajiban  daerah otonom  untuk  menghandle  urusan  pemerintahan  berdasarkan  prakarsa sendiri  dan  aspirasi  masyarakat.  Setiap  daerah  diberi  kewenangan  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  rumah  tangganya  sesuai  dengan  asas dokonsentrasi  dan  tugas  pembantuan.  Otonomi  daerah  sebagai  wujud penerapan  prinsip  desentralisasi  diharapkan  dapat  memberikan  pelayanan yang  terbaik  kepada  masyarakat.  Karena  kekuasaan  yang  diperoleh  daerah melalui adanya otonomi daerah akan memberikan daerah “kebebasan”. Dalam melakukan berbagai tindakan yang diharapkan dapat memenuhi kondisi dan aspirasi  masyarakat  daerah.  Asumsi  ini  karena,  secara  logika,  pemerintah daerah  lebih  dekat  dengan  masyarakat,  sehingga  akan  lebih  memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat.
Kembali ke akarnya, rumusan desentralisasi cocok dengan dasar-dasar teori  klasik  yang  diusung  Adam  Smith  sebagaimana  dijelaskan  dalam rumusan  'Pembagian  kerja'.  Teori  tersebut  menjelaskan  pembagian  kerja  di berbagai  bagian  proses  produksi  sehingga  terjadi  spesialisasi  dan keterampilan tenaga kerja meningkat secara signifikan, yang pada gilirannya akan  menjadi  strategi  peningkatan  produktivitas  yang  berkelanjutan.  Adam Smith menyatakan; “ One man draws out the wire, another straightens it, a third cuts it, a fourth points, a fifth grinds it at the top for receiving the head; to make the  head  requires  two  or  three  distinct  operations;  to  put  it  on  is  a  peculiar business, to whiten the pins is another; it is even a trade by itself to put them into the paper ”.
Selanjutnya  (Machfud,  2002)  menyatakan  desentralisasi  berarti mendelegasikan  kekuasaan  dan  tanggung  jawab  yang  lebih  tinggi  kepada pejabat  yang  memimpin  unit-unit  bawahan  pemerintah.  Konsep desentralisasi administrasi mengikuti versi Rondinelli dan Simanjuntak, disini lebih  kepada  desentralisasi  pelayanan  publik  ke  bagian  lain  dari  struktur kelembagaan  negara.  Desentralisasi  kewenangan  dibagi  menjadi  3  yaitu dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi.
Desentralisasi  adalah  penyerahan  kekuasaan  tertentu  dari  pejabat publik di tingkat pusat kepada pegawai negeri sipil di wilayah nasional. Oleh karena itu, ada suatu wilayah di  dalam wilayah ini yang merupakan wilayah kerja  pejabat yang menerima sebagian kekuasaan dari pejabat pusat. Wilayah kerja  resmi  staf  community  center  disebut  wilayah  administrasi.  Daerah administrasi adalah wilayah kerja instansi pemerintah pusat, yang  atas nama pemerintah pusat melaksanakan kebijakan pemerintah daerah (Ismail, 2019).
Desentralisasi  dalam  ranah  Otonomi  Daerah  mengisyaratkan  bahwa pelayanan  harus  dilakukan  dengan  sebaik-baiknya.  Dalam  hal ini, salah  satu hal  yang  dijadikan  sebagai  perpanjangan  tangan  pelayanan  ialah  Samsat. Samsat merupakan singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Pelayanan yang dilakukan oleh Samsat dalam tulisan ini yang akan dianalisis adalah  Samsat  Care  di  Kota  Makassar  yang  akan  dikaitkan  dengan Desentralisasi  dalam  Otonomi  Daerah.  Pelayanan  Samsat  yang  dilakukan semakin  dimudahkan  dengan  adanya  pelayananan  Samsat  Care,  di  mana masyarakat  dapat  dengan  mudah  mendapat  pelayanan  di  manapun  dan kapanpun.
Kepmenpan  No.  63/KEP/M.PAN/7/2003  mendefinisikan  pelayanan publik  sebagai  segala  kegiatan  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan penerima  pelayanan  maupun  pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Sementara menurut perspektif kontrak sosial (dalam LAN, 2006), pelayanan  publik  adalah  suatu  proses  kegiatan  penyediaan  pelayanan  oleh pemerintah  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  pelaksanaannya dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  sendiri  dan/atau  pihak  swasta  serta masyarakat.
Pasca  otonomi  daerah,  desentralisasi  kewenangan  harus  mampu mendorong  terjadinya  layanan  publik  yang  lebih  dekat  dengan  masyarakat yamg  membutuhkan  (Salam  et  al.,  2020).  Kebijakan  publik  yang  dihasilkan diharapkan  dapat  memangkas  rentang  birokrasi  yang  panjang  untuk menghindari  penundaan  dan  penurunan  kualitas  dari  layanan  publik  yang menjadi  kewajiban  negara  kepada  warganya.  Keberhasilan  proses desentralisasi  dapat  diukur  dari  kualitas  layanan  publik  yang  semakin  baik. Kebijakan desentralisasi yang hanya dimaksudkan untuk menggantikan peran pemerintah  pusat  di  daerah  tanpa  melakukan  perubahan  pada  transaksi sosial  yang terjadi, maka sangat sulit diharapkan terjadinya efek positif dari kebijakan  publik  tersebut.  Oleh  sebab  itu  perbaikan  kualitas  layanan  publik menjadi  faktor  yang  determinan  dalam  implementasi  kebijakan desentralisasi.  Terlebih  pelayanan  publik  telah  diamanatkan  dalam Pembukaan UUD 1945 di alinea ke-4 (PKP2A II LAN, 2012).
Novelty  atau  kebaruan  dari  penelitian  ini  yakni  diantaranya  layanan Samsat Care ini tidak hanya layanan yang memanfaatkan elektronik saja atau e-samsat,  tidak  hanya  menjaga  stand  samsat  di  beberapa  gerai  di  Kota
Makassar, namun juga menawarkan layanan jemput bola bagi warga Makassar hanya  dengan  menghubungi  Call  Centre  yang  tertera,  maka  petugas  Samsat akan  mendatangi  rumah  warga  yang  berkepentingan  dan  selanjutnya dilakukan transaksi, baik pembayaran pajak, STNK kendaraan baik motor atau mobil.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan  pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, metode kualitatif meliputi observasi dokumen, wawancara, atau  penelusuran  literatur  (Yulindaningtyas,  2015).  Sastra  atau  penelitian kesusastraan  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  metode pengumpulan,  pembacaan  dan  pencatatan  data    pustaka,    serta  pengolahan bahan penelitian (Supriyadi, 2016). Studi sastra adalah studi yang digunakan untuk  mengumpulkan  informasi  dan  data  dengan  menggunakan  berbagai jenis bahan pustaka seperti dokumen,  buku, majalah, studi masa lalu, cerita sejarah, dll (Mirzaqon & Purwoko, 2015).

## Hasil dan Pembahasan

## Konsep Otonomi Daerah dalam Inovasi Pelayanan
UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyebut  bahwa pemerintah  daerah  diberi  kewenangan  buat  mengatur  &  mengendalikan penyelenggaraan  pemerintahannya  berdasarkan  asas  desentralisasi  &  tugas pembantuan.  Pemberian  kewenangan  yang  seluas-luasnya    bertujuan  untuk meningkatkan  kecepatan  terwujudnya  kesejahteraan  warga    melalui peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan,  &  partisipasi  warga.  Selain  itu, wilayah  akan  semakin  berdaya  saing  melalui  swatantra  yg  lebih  luas menggunakan  menjunjung  asas  demokrasi,  kesetaraan,  keadilan, keistimewaan  &  kekhasan,  dan  menggunakan  menghargai  potensi  & keragaman wilayah pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Daerah  memiliki  kekuatan  untuk  mengembangkan  kebijakan  daerah untuk  melayani,  meningkatkan  partisipasi,  memberdayakan  prakarsa  dan masyarakat  serta  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Asas  otonomi  yang benar  dan  bertanggung  jawab  dimana  penyelenggaraan  pemerintahan dilaksanakan  sesuai  dengan  kewajiban,  wewenang,  dan  kewajiban  yang benar-benar  ada  dan  berpotensi  untuk  tumbuh,  hidup,  dan  tumbuh  dengan sendirinya  sesuai  dengan  asas  tersebut.  Mengembangkan  potensi  dan keunikan lokal.
Berbagai  upaya  dalam  rangka  peningkatan  Pelayanan  Publik, Peningkatan  Indeks  Pembangunan  Manusia  dan  Peningkatan  Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan menuntut kebutuhan Dana Pembangunan yang terus  bertambah  setiap  tahun.  Untuk  itu,  upaya  Optimalisasi  pengelolaan sumber-sumber  pendapatan  daerah  merupakan  persoalan  yang  sangat mendasar bagi pemerintah daerah, khususnya dalam era Otonomi Daerah dan Desentralisasi  Kewenangan  Penyelenggaraan  Pemerintahan.  Pendapatan
Daerah  sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  anggaran tertentu.
Untuk  itu  salah  satu  upaya  untuk  melakukan  terobosan  inovasi pelayanan publik, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik T ahun 2017 yaitu “SAMSAT CARE”  dalam  Wilayah  Samsat  Makassar  yaitu  modifikasi  dari  pelayanan publik yang telah ada. Program ini juga seiring dengan Program Pemerintah Kota  Makassar  yakni  Membangun  Makassar  Dua  Kali  Tambah  Baik  menuju Makassar  Kota  Dunia.  Dengan  kategori  Inovasi  Pelayanan  Publik  yang diusulkan yakni Pelayanan yang Inklusif, yaitu inovasi pelayanan publik yang menggambarkan pelayanan yang terbuka dan tidak diskriminatif.
Hal  ini  linier  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh (Ramdani, 2020) menyatakan bahwa hasil penelitian diketahui bahwa inovasi layanan ini banyak membantu masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotornya  kapan  saja  dan  dimana  saja  dan  pada  akhirnya  dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah provinsi Jawa Barat. Selain itu juga adanya politrical will dari pejabat setempat dan pihak swasta, sehingga inovasi  ini  memberikan  dampak  yang  positif  dan  semakin  memudahkan masyarakat.
Penelitian  terdahulu  lainnya  dilakukan  oleh  (Ardiani  et  al.,  2016), menyatakan  bahwa  hasil  penelitian  menunjukkan  layanan  inovasi  SAMSAT Keliling  telah  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara No. 63/KEP/M-PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Faktor pendukung terdiri dari sosialisasi, kerjasama  pihak  terkait  serta  lokasi  pelayanan  sedangkan  yang  menjadi faktor penghambat terdiri dari kesadaran Wajib Pajak, sarana dan prasarana serta  keterbatasan  layanan  selanjutnya  rata-rata  laju  pertumbuhan penerimaan kas sebesar 110,72%.
Dari  penelitian  yang  dijabarkan  secara  singkat  tersebut  dapat  diambil sebuah garis lurus bahwasanya inovasi layanan cenderung berkonotasi positif dan telah sesuai dengan peraturan Menpan tentang Pelayanan Publik.

## Inovasi Samsat Care di Kota Makassar
Sulawesi  Selatan  adalah  sebuah  provinsi  di  Indonesia  yang  terletak  di bagian  selatan  pulau  Sulawesi.  Pusat  pemerintahan  atau  ibu  kota  provinsi berada  di  kota  Makassar.  Pada  tahun  2021,  penduduk  Sulawesi  Selatan berjumlah  9.139.531  jiwa,  dengan  kepadatan  195,63  jiwa/km².  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan pada tahun 2020 yakni 71,93 (Urutan  ke-12  di  Indonesia),  urutan  kedua  di  Sulawesi  setelah  provinsi Sulawesi Utara, yakni 72,93 (Urutan ke-6 di Indonesia). Berikut meruapakan gambar Peta Sulsel :

## Gambar. 1 Peta Sulawesi Selatan
Sumber : https://www.pn-makassar.go.id/
Dari  data  dan  gambar  di  atas  dapat  dilihat  bahwasanya  IPM  Sulawesi Selatan  memiliki  peringkat  ke  enam  di  Indonesia.  Seiring  dengan  jumlah penduduk  yang  kian  bertambah,  Kota  Makassar  dituntut  untuk  memiliki inovasi yang mumpuni. Salah satunya ialah dibidang layanan publik di tengah maraknya  isu  desentralisasi  yang  mulai  menyerbak.  Inovasi  tersebut dinamakan Samsat Care.
Hadirnya  Samsat  Care  di  Kota  Makassar  sebagai  bentuk  implementasi dari desentalisasi kewenangan yang diberikan pusat kepada daerah. Dari segi pemerintahan, samsat adalah  kebijakan  pemerintah, dalam hal ini  Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Kapolri. Kebijakan ini bersifat universal dan  kemudian  akan  ditindaklanjuti  oleh  Gubernur  dengan  menerbitkan peraturan daerah. Inovasi layanan yang lahir di Sulawesi Selatan yakni Samsat Care yang bertempat di Kota Makassar. Samsat Cre ialah layanan mudah bagi masyarakat  untuk  membayar  pajak  tanpa  harus  berjauh-jauh  ke  kantor Samsat. Masyarakat dapat membayarnya di mana saja dan kapan saja dengan cara  menghubungi  Call  Centre  petugas  Samsat  Care.  Berikut  merupakan gambar himbauan yang dibuat :

## Gambar. 2 Call Centre Samsat
Sumber : twitter @SamsatSulsel
Melalui program samsat Care, Otoritas pajak daerah di Sulawesi Selatan (Bappenda) akan segera mengunjungi rumah atau kantor tempat wajib pajak berada. Program ini ditujukan bagi 4.444 Wajib Pajak yang sakit atau bekerja dan  tidak  mampu  membayar  pajak  di  kantor  Samsat.  Wajib  pajak menghubungi operator  atas nama Wachdiar Hidayat di 082191763377 atau 081242066142.  Operator  kemudian  memeriksa  catatan  mobil  dan menginformasikan  wajib pajak jumlah pajak. Untuk layanan umumnya dapat menghubungi call centre 081144400444.
Apabila Wajib Pajak menyetujui besaran pajak tersebut, maka operator akan  menghubungi  Petugas  Samsat  Care  dan  langsung  menuju  ke  tempat tinggal  Wajib  Pajak.  Petugas  Samsat  Peduli  akan  mendaftarkan  kendaraan tempat  wajib  pajak  berada  dan  menerima  pembayaran  PNBP  polisi,  pajak jalan dan SWDKLLJ. Petugas kemudian mencetak Surat Pemberitahuan Wajib Pajak (SKPD), Surat Tanda Setoran Penerimaan Negara (PNBP) Bebas Pajak, Pajak Kendaraan, dan Sumbangan Dana Wajib  Kecelakaan  Jalan (SWDKLLJ). Setelah itu akan dilampirkan plakat dan surat izin dari kepolisian.
Petugas  Samsat  Care  ini  dilengkapi  laptop  2  unit,  printer  2  unit,  tas berlogo  Samsat,  dan  rompi.  Untuk  saat  ini,  wilayah  jangkauan  pelayanan Samsat  Care  ini  di  Kecamatan  Mariso,  Tamalate,  Ujung  Pandang,  Tallo, Makassar,  Rappocini  dan  Mamajang. Sebagai  salah  satu  gambaran,  berikut, merupakan informasi jadwal Samsat keliling di Kota Makassar :

## Ganbar. 3 Jadwal Samsat Keliling

## Sumber : https://samsatcorner.com
Dari  gambar  di  atas  dapat  dilihat  bahwasanya  jadwal  dan  tempat pelayanan  Samsat  keliling  di  Kota  Makassar.  Samsat  Care  di  Kota  Makassar menjadi  salah  satu  langkah  nyata  guna  mendekatkan  pelayanan  kepada masyarakat,  salah  satu  aspek  yang  sangat  dekat  dengan  masyarakat  ialah pelayanan  Samsat  keliling.  Sehingga  masyarakat  bias  dengan  mudah mendapatkan  pelayanan  tanpa  harus  membuang-buang  waktu  ke  Kapolres, terlebih jika masyarakat banyak memiliki urusan dan kesibukan.
Selain  itu,  ada  pula  jadwal  unggulan  Samsat  wilayah  Makassar,  hal  ini diperuntukkan  agar  masysrakat  dapat  dengan  mudah  melakukan  pelayanan di  manapun  berada.  Bahkan  tidak  jarang  juga  masyarakat  menerima pelayanan  Samsat  keliling  ketika  sedang  berada  di  Warung  Kopi.  Hal  ini menjadi  sebuah  gerakan  dan  inovasi  terbarukan  antara  Samsat  Indonesia, Dinas  Pendapatan  Provinsi  dan  PT  Jasa  Raharja  (Persero)  untuk  dapat mengoptimalkan  pelayananan  dimanapun  dan  kapanpun,  sehingga pendapatan negara tetap berjalan dengan maksimal  karena pemasukan dari masyarakat  di  bidang  kendaraan  terus  berjalan.  Jadwal  layanan  unggulan dapat dilihat pada gambar berikut :

## Gambar. 4 Jadwal Layanan Unggulan
Sumber : https://samsatcorner.com
Selain  itu,  penerapan  Samsat  Care  di  Kota  Makassar  di  satu  sisi memberi peluang terhadap peningkatan penerimaan daerah dari sektor PKB dan  BBNKB  serta  penerimaan  pusat  dari  sektor  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak  (PNBP)  dalam  bentuk  biaya  STNK  dan  BPKB.  Samsat  di  Indonesia merupakan  bentuk  kerja  sama  antara  Polri,  Dinas Pendapatan  Provinsi,  dan PT  Jasa  Raharja  (Persero).  Fungsi  Samsat  di  sini,  masyarakat  jadi  ikut  andil dalam  pemasukan  uang  negara,  menjaga  ketertiban  lalu  lintas,  memiliki kondisi jalan yang baik, angkutan umum yang terintegrasi, dan masih banyak lagi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :
Tabel. 1 Realisasi PKB dan Kontribusi Terhadap PAD Tahun Realisasi PKB Realisasi PAD Presentase (%) 2014 834.346.501.619 2.629.817.615.252 311.83 2015 864.035.466.786 3.221.742.911.000 372.87 2016 913.786.131.957 3.659.221.632.000 400.45 Total 2.621.168.100.362 9.510.782.158.252 362.85
Sumber: Sasmito (2016)
Dilihat  dari  tabel  di  atas  diketahui  pada  tahun  2014  memiliki presentase  sebesar  311.83%,  pada  tahun  2015  memilii  presentase  sebesar 372.87%, kemudian pada tahun 2016 memiliki presentase 400.45% terhadap penerimaan pajak asli daerah (Asriati & Sasmito, 2016). Dari data ini dilihat bahwa  dari  tahun  ke  tahun  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  mengalami peningkatan pendapatan di Kota Makassar.
Dengan demikian, adanya desentralisasi dalam pelayanan public secara tidak langsung juga dapat memberikan dampak positif dalam sisi Pendapatan Asli  Daerah  (PAD).  Pendapatan  Asli  Daerah  dapat  di  dongkrak  melalui berbagai  cara,  salah  satunya  dapat  dimanfaatkan  oleh  dinas-dinas  terkait seperti Samsat. Pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu kewajiban  yang  harus  dipenuhi  sebagai  upaya  pertanggung  jawaban  warga negara untuk membayar pajak pada negara. Hal ini menjadi gambaran bahwa kesadaran masyarakat terhadap pelayanan dan perpajakan serta pendapatan dapat dilakukan dengan mudah oleh masyarakat.

## Kesimpulan
Konsep Desentralisasi dalam Pelayanan Publik mengisyaratkan bahwa dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  tentu  tidak  akan  terlepas  dari proses  pemberian  pelayanan,  baik  dari  tingkat  pussat  sampai  ke  daerah. Pelayanan  sejatinya  menciptakan  kondisi  Birokrasi  yang  baik,  salah  satunya dengan  melakukan  inovasi  layanan.  Dalam  hal  ini  adalah  Inovasi  layanan Samsat yang diinisiasi oleh Dirlantas Polda, Dispenda, PT. Jasa Raharja. Ketiga instansi  tersebut  selanjutnya  disebut  sebagai  Tim  Pembina  Samsat  yang kemudian berinovasi menciptakan layanan Samsat Care di kota Makassar.
Inovasi  layanan  ini  berdasarkan  hasil  penelitian  berhasil  menaikkan presentase PAD daerah. Inovasi layanan Samsat Care adalah salah satu bukti berhasilnya  konsep  desentralisasi  dalam  Pelayanan  khususnya  pada  era Otonomi  Daerah  dewasa ini.  Hal ini  dikarenakan  inovasi  terbarukan  dengan cara  jemput  bola  bagi  warga  amsyarakat  yang  ingin  mengurus  tentang perpajakan.

## Daftar Pustaka
Ardiani,  L.,  Hidayat,  K.,  &  Sulasmiyati,  S.  (2016).  Implementasi  Layanan Inovasi  Samsat  Keliling  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Pelayanan Pembayaran  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Pada  Kantor  Bersama Samsat Kabupaten Tulungagung). Jurnal Perpajakan (Jejak) , 9 (1), 1 – 8. Asriati,  &  Sasmito,  C.  (2016).  Strategi  Peningkatan  Penerimaan  Pajak Kendaraan  Bermotor  (  Pkb  )  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan.
Manajemen , 12 (2), 112 – 127. Https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/233602392.Pdf
Bardhan. (2002). Decentralization of governance and development. Journal of Economic perspectives .
Ismail.  (2019).  KEWENANGAN  DEKONSENTRASI  KEPALA  DAERAH  DALAM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Gorontalo Law Review, . Karim, A. G. (2003). Kompleksitas persoalan otonomi daerah di Indonesia . Pustaka Pelajar.
Machfud,  S.  (2002).  Perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  sebagai pelaksanaan  desentralisasi  fiskal. In  Seminar  Setahun  Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta. Yogyakarta. Mirzaqon,  A.,  &  Purwoko,  B.  (2015).  Studi  Kepustakaan  Mengenai  Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing, 1 – 8.
Nurmiyati,  N.,  Zuhriyati,  E.,  &  Noor,  M.  (2020).  Desentralisasi  Politik  Dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi Pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah Di  Desa  Sekuan  Makmur  Kecamatan  Muara  Komam  Kabupaten  Paser Provinsi  Kalimantan  Timur). Jurnal  Moderat , 6 (2),  376 – 396.
Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.25157/Moderat.V6i2.3409
Ramdani,  A.  (2020).  Analisis  Deskriptif  Terhadap  Inovasi  Layanan  Aplikasi Sambara (Samsat Mobile Jawa Barat). Jurnal Academia Praja , 3 (01), 37 –
43. Https://Doi.Org/10.36859/Jap.V3i01.141 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , PT. Raja Grafindo Persada, 2006
Salam,  R.,  Risma  Niswaty,  A.  Muhammad  Fajar  Maulana,  Jamaluddin,  & Muhammad  Darwis.  (2020).  Efektivitas  Pelayanan  Publik  Pada  Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Soppeng. Jurnal
Administrasi Publik , 16 (1), 12. Https://Doi.Org/10.52316/Jap.V16i1.37 Smith,  B.  C.  (1985). Decentralization,  The  Territorial  Dimension  of  the  State .
George Allen & Unwin.
Syamsudin,  H.  (2005). Desentralisasi  dan  otonomi  daerah:  desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Yulindaningtyas,  D.  (2015).  Kualitas  Pelayanan  Kependudukan  Terhadap Kepuasan Masyarakat, 4(2), 418 – 425.
Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Website:
https://samsatcorner.com/samsat-keliling-makassar.html/jadwal- pelaksanaan-samsat-keliling-makassar (diakses padsa 29 Juni 2022) https://bapendasulsel.web.id/v1/2018/01/24/inilah-jadwal-samsat-keliling- samsat-makassar/ (diakses padsa 29 Juni 2022) https://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/tentang-kami/profil- pengadilan-negeri-makassar/wilayah-hukum/peta-yurisdiksi (diakses  padsa 29 Juni 2022)