## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174
Volume 3, Nomor 1, 2023

## Authors
Sugeng Riyadi

## Affiliation
Universitas Ibnu Chaldun
Email sugengriyadi@uic.ac.id
Date Submission 25 Desember  2022
Date Accepted 15 January 2023
Date Published 30 January 2023
DOI
10.52249

## KAJIAN
HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  YANG  DILAKUKAN  TERHADAP SESAMA  ANGGOTA  KEPOLISIAN  (Studi  Kasus Penembakan terhadap Anggota Detasemen Khusus 88 Anti Teror oleh Dua Rekan Kerja)

## Abstract
In an effort to maintain state order and protect all people from various forms of crime and violations, the state has the right to impose criminal sanctions on anyone, including members of the Police who are actually law enforcers. The behavior of Polri  members  is  also  often  scrutinized  and  criticized  in relation to their professionalism in carrying out their duties due to several internal and external factors. This study aims to  find  out  the  aspects  of  criminal  law  in  cases  of  murder committed jointly by two members of the National Police. The type of research used in this research is legal research, namely legal  research  whose  object  of  study  includes  active  legal regulations based on library research. The approaches used are the statute approach, conceptual approach, and case approach. Based on the results of the research, it was concluded that with regard to criminal responsibility, the two perpetrators received the same punishment if both were proven to have committed the  crime  of  murder  as  stipulated  in  Article  338  of  the Criminal Code in conjunction with Article 55 of the Criminal Code,  both  the  main  perpetrator  and  the  perpetrator participating.  However,  a  second  perpetrator  who  is not  an executor can also be charged under Article 56 of the Criminal Code if his role is only limited to providing assistance at the time of an assassination attempt or deliberately allowing the perpetrator  to  kill  the  victim  without  any  attempts  at mediation.  With  regard  to  criminal  acts  committed  by members  of  the  Indonesian  National  Police,  there  is  a mechanism  for  Enforcing  the  Police  Professional  Code  of Ethics  apart  from  proceedings  in  the  general  courts.  So  for crimes  with  the  threat  of  5  years  and  above,  the  legal consequences  are  serious  violations  with  sanctions  of dishonorable dismissal.
Keywords: Murder, Police, Shooting

## Abstrak
Dalam  upaya  memelihara  ketertiban  negara  dan melindungi  segenap  rakyat  dari  berbagai  bentuk kejahatan  dan  pelanggaran,  negara  mempunyai  hak untuk  menjatuhkan  sanksi  pidana  kepada  siapapun, termasuk  anggota  Polisi  yang  sebenarnya  sebagai penegak  hukum.  Perilaku  anggota  Polri  juga  kerap disoroti  dan  dikritik  terkait  dengan  profesionalisme
mereka  dalam  menjalankan  tugas  karena  beberapa faktor  internal  dan  eksternal.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  bagaimana  aspek  hukum  pidana  kasus  tindak pidana  pembunuhan  yang  dilakukan  secara  bersama- sama  oleh  dua  orang  oknum  anggota  Polri.  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum, yaitu penelitian hukum yang obyek kajiannya  meliputi  peraturan-peraturan  hukum  aktif yang  didasarkan  pada  penelitian  kepustakaan. Pendekatan  yang  digunakan  adalah statute  approach, conseptual approach, dan case approach. Berdasarkan hasil penelitian,  didapati  kesimpulan  bahwa  berkaitan dengan  pertaunggungjawaban  pidana,  maka  kedua pelaku mendapatkan ancaman hukuman yang sama jika keduanya terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  338
KUHP  Jo  Pasal  55  KUHP  baik  pelaku  utama  maupun pelaku  turut  serta.  Namun  pelaku  kedua  yang  bukan sebagai  eksekusi  dapat  juga  dijerat  dengan  Pasal  56 KUHP  jika  perannya  hanya  sebatas  memberi  bantuan pada  waktu  terjadi  upaya  pembunuhan  atau  sengaja membiarkan  pelaku  membunuh  korban  tanpa  ada upaya peleraian. Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan  oleh  anggota  Polri,  terdapat  mekanisme Penegakan  Kode  Etik  Profesi  Polri  selain  proses  di peradilan  umum.  Maka  untuk  tindak  pidana  dengan ancaman  5  tahun  ke  atas,  konsekuensi  hukumnya adalah pelanggaran berat dengan sanksi
permberhentian tidak dengan hormat.

## Kata Kunci: Penembakan, Pembunuhan, Polisi

## PENDAHULUAN
Sebagai negara hukum, Indonesia harus memiliki sistem hukum yang mampu memberikan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  melalui  pengikatan  dan  sanksi dalam sistemnya. Hukum sebagai seperangkat aturan yang berkaitan dengan tingkah laku  individu  guna  menciptakan  keamanan,  kedamaian,  ketentraman  dalam kehidupan  sosial  masyarakat.  Kondisi  sosial  masyarakat  yang  cenderung  dinamis dengan  berbagai  isu  kekinian  memaksa  para  penguasa  negeri  ini  untuk  terus mengikuti  perkembangan  tersebut  guna  menghindari  kondisi  tertentu  yang  dapat merugikan masyarakat pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan dan  pelanggaran  (Purnamasari,  2019).  Dalam  perspektif  hak  asasi  mansia  (HAM), pemerintah  harus  menjalankan  fungsi  negara  harus  selalu  menghormati  hukum sebagai panglima tertinggi sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun  1999  menjelaskan  bahwa  hak  asasi  manusia  adalah  seperangkat  hak  yang menyatukan seluruh ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, harkat dan martabatnya harus dilindungi oleh negara dan semua elemen (Laia, 2021).
Legitimasi  hukum  bagi  seluruh  warga  negara  penting  untuk  dipahami  dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah yang timbul dalam kehidupan sosial  warga  negara  dapat  menimbulkan  perilaku  kriminal  jika  tidak  ada  undang- undang yang mengatur dan memaksa masyarakat di suatu daerah. Walaupun pada dasarnya keberadaan hukum tidak menjamin ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan (Nurcahayaningsih,  2015).  Namun  yang  harus  dipahami  adalah  bahwa keberadaan  hukum  menjadi  alat  nyata  untuk  menjaga  ketertiban  dan  keteraturan dalam masyarakat. Hukum diharapkan dapat mengatasi potensi permasalahan yang sering  timbul  dalam  masyarakat  guna  meningkatkan  kualitas  hubungan  antar masyarakat (Mertokusumo, 2019).
Perselisihan  antar  anggota  masyarakat  dalam  kehidupan  bermasyarakat tentunya  dapat  menimbulkan  tindakan  yang  tidak  seharusnya  dilakukan  dan diselesaikan  oleh  ego  individu  masing-masing  orang.  Masalah  harus  diselesaikan tanpa saling merugikan, yang terjadi justru sebaliknya. Padahal hukum seharusnya menjadi alat kontrol masyarakat, namun dapat ditegakkan untuk mencapai keadilan bagi  masyarakat  secara  keseluruhan  (Asikin,  2015).  Berkaitan  dengan  penegakan hukum,  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  ketentuan undang-undang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
Dalam  upaya  memelihara  ketertiban  negara  dan  melindungi  segenap  rakyat dari  berbagai  bentuk  kejahatan  dan  pelanggaran,  negara  mempunyai  hak  untuk menjatuhkan sanksi pidana (Arief, 2010). Oleh karena itu, setiap warga negara wajib menaati kewajiban dan larangan yang termaktub dalam hukum positif suatu negara (Lamintang,  1996).  Salah  satu  kejahatan  yang  paling  umum  di  masyarakat  adalah kejahatan yang berkaitan dengan kekerasan fisik terhadap orang dari penganiayaan hingga pembunuhan. Apalagi dalam kasus pembunuhan dimana kejahatan tersebut ternyata  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak  hidup  seseorang  sebagai  hak  asasi manusia,  baik  yang  dilakukan  secara  sengaja  maupun  kelalaian (Nugraha,  2012). Oleh  karena  itu,  penegakan  hukum  menjadi  suatu  keniscayaan  bagi  setiap  rakyat. Adapun  hukum  pidana  sebagai  suatu  sistem  hukum  yang  mengatur  hak  dan kewajiban  orang  lain  secara  paksa  dan  mengikat  bagi  setiap  orang  tanpa  kecuali melalui hukum materiil suatu negara. Untuk itu, berbagai bentuk pemidanaan telah diterapkan dalam undang-undang, mulai dari sanksi berupa pidana kurungan dan denda  hingga  pidana  yang  paling  berat  yaitu  pidana  penjara  seumur  hidup  dan pidana mati (Prodjodikoro, 2011).
Semua warga negara wajib mematuhi kewajiban dan larangan yang terkandung dalam hukum positif yang diundangkan oleh Negara (Lamintang, 1996). Namun saat ini,  siapa  pun  dapat  melakukan  intervensi  di  bidang  peradilan,  terutama  yang memiliki  pengaruh  besar  di  bidang  kekuasaan.  Padahal,  intervensi  yudisial  bisa diartikan negatif, tapi tidak sepenuhnya benar. Masyarakat melalui gelombang suara di  jalanan  dan  media  sosial  dapat  menjadi  kekuatan  bagi  penegak  hukum  untuk memenuhi  rasa  keadilan  dan  melindungi  masyarakat  agar  dapat  dijatuhkan hukuman  sesuai  dengan  beratnya  kejahatan  yang  dilakukan,  seperti  pencurian, perkosaan, dan pembunuhan (Suriyanto, 2022)
Salah  satu  kejahatan  yang  sering  terjadi  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat adalah  pembunuhan  yang  dianggap  sebagai  kejahatan  terhadap  kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia karena berujung pada matinya nyawa manusia secara paksa, baik yang dilakukan secara sengaja maupun kelalaian (Nugraha, 2012). Dalam
upaya  penegakan  hukum  oleh  Negara,  polisi  sebagai  salah  satu  aparat  penegak hukum  merupakan  aparatur  utama  dalam  memelihara  ketertiban  dan  keamanan masyarakat,  serta  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan masyarakat  sebagaimana  termaktub  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari pemerintah telah berupaya untuk berkontribusi nyata  mewujudkan Good  Governance dan Clean  Governance secara  responsif  dalam pelaksanaan  tugas-tugas  kepolisian.  Jika  tidak  ada  semangat  dan  profesionalisme yang tinggi untuk melaksanakan tugas tersebut, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai (Dwiyanto, 2006).
Di sisi lain, perilaku anggota Polri juga kerap disoroti dan dikritik terkait dengan profesionalisme  mereka  dalam  menjalankan  tugas  (Adji,  1998).  Selain  itu,  masalah internal  anggota  Polri  yang  rumit  juga  menyebabkan  mereka  melakukan  berbagai kejahatan  yang  seharusnya  tidak  dilakukan  anggota  Polri  sebagai  panutan masyarakat.  Berbagai  kajian  yang  dilakukan  oleh  para  akademisi  menggambarkan bahwa  banyak  pelanggaran  profesi  dan  personal  anggota  Polri  ditangani  oleh Penyidik  Profesi  dan  Pengamanan  (Propam),  diantaranya  penganiayaan  terhadap pelaku  kejahatan  dalam  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  (Angkasa,  2010), kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran keluarga (Siregar, 2022),  pencurian (Iqbal,  2019),  hinggga  penyalahgunaan  nakoba  yang  melibatkan  hampir  semua tingkatan jabatan Polri mulai dari Jenderal hingga Bintara (Dewangga, 2014; Rahman, 2021).
Selain kasus-kasus tersebut di atas, Polri juga banyak disoroti dalam kaitannya dengan kasus-kasus pembunuhan diantaranya Kasus Pembunuhan Berencana yang melibatkan  Perwira  Tinggi  Mabes  Polri  dan  beberapa  Oknum  Polisi  bawahannya terhadap korban yang juga Anggota Polri. FS sebagai aktor intelektual pembunuhan berencana terhadap sesama anggota Polri divonis hukuman mati di tingkat pertama dan  banding,  akan  tetapi  vonisnya  diubah  menjadi  pidana  penjara  seumur  hidup pada tingkat kasasi (BBC, 2023). Kasus terbaru yang melibatkan antar oknum Polri adalah  kasus  penembakan  yang  menewaskan  anggota  Densus  88  Anti  Teror  IDF. Berdasarkan keterangan pihak Densus 88 Aniteror Polri, disinyalir kejadian ini karena kelalaian yang dilakukan oleh dua personelnya saat mengelaurkan senjata api dari dalam tas salah satu pelaku hingga menyebabkan korban yang berada di depannya tertembak dan meninggal dunia. (Kompas, 2023).
Hukum  pidana  merupakan  salah  satu  sistem  hukum  yang  ada  di  Indonesia untuk mengatur hak dan kewajiban antar warga negara yang bersifat memaksa dan mengikat bagi semua warga negara tanpa kecuali sebagaimana asas dalam hukum pidana  yaitu equality  before  the  law. Dalam  hal  ini  hakim  harus  menggali  hukum (rechtsvinding)  dari  sudut  pandang  bahwa  tujuannya  adalah  untuk  kemaslahatan rakyat apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak diatur dengan jelas oleh undang- undang  dalam  beberapa  perkara  pidana  yang  kompleks  untuk  mencapai  keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Harapannya adalah putusan hakim dapat mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Penulis tertarik fokus pada penelitian dengan  judul “KAJIAN  HUKUM  TINDAK  PIDANA  PEMBUNUHAN  YANG DILAKUKAN  TERHADAP  SESAMA  ANGGOTA  KEPOLISIAN  (Studi  Kasus Penembakan terhadap Anggota Detasemen Khusus 88 Anti Teror oleh Dua Rekan
Kerja)” . Adapun  rumusan  masalah  yang  ditetapkan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1) Bagaimana  aspek  hukum  pidana  kasus  tindak  pidana  pembunuhan  yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang?
2) Bagaimana  penegakan  hukum  terhadap  Anggota  Kepolisian  yang  menjadi pelaku pembunuhan?

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum, yaitu penelitian hukum yang obyek kajiannya meliputi peraturan-peraturan hukum aktif yang  didasarkan  pada  penelitian  kepustakaan.  Dokumen  hukum  yang  digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah Nomor 1  Tahun  2003  tentang  Pemberhentian  Anggota  Polri,  serta  Peraturan  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2002  tentang  Kode  Etik  Profesi  dan Komisi Kode Etik Polri sebagai bahan hukum utama dan beberapa dokumen seperti jurnal dan buku referensi yang berkaitan dengan topik tersebut (Marzuki, 2013), yaitu tanggung jawab pidana orang tua sebagai pelaku pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap  anak  kandungnya.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan perundang-undangan (statute  approach) yang  diambil  dengan  menelaah  undang- undang yang menghadirkan permasalahan hukum dalam kajian. Penelitian ini juga menggunakan  pendekatan  konseptual (conseptual  approach) melalui  perolehan konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh para ahli hukum melalui sudut pandang dan teori, serta pendekatan kasus (case approach) (Ibrahim, 2005), dalam hal ini Kasus Penembakan  terhadap  Anggota  Detasemen  Khusus  88  Anti  Teror  oleh  Dua  Rekan Kerjanya sesama Polisi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. ASPEK HUKUM PIDANA KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH DUA ORANG
Dalam  konsep  pertanggungjawaban  pidana,  dikenal  salah  satu  asas  hukum pidana yaitu “nullum delictum nulla poen sine pravia lege” yang bermakna bahwa tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu (Moeljatno, 2009). Asas ini  mengandung  makna  bahwa  seseorang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban pidana jika telah melakukan suatu perbuatan pidana yang diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Tindak pidana pembunuhan tergolong dalam jenis tindak  pidana  materiel  dimana  akibatnya  dapat  dilihat  langsung  yaitu  korbannya meninggal  dunia.  Maka  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  pembunuhan  harus didasari bahwa korbannya meninggal dunia. Apabila korbannya masih hidup, maka tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  pembunuhan.  Berbeda  dengan tindak  pidana  pencurian  yang  tergolong  dalam  tindak  pidana  formil.  Pelaku pencurian  dapat  dihukum  karena  perbuatannya  yang  mencoba  menguasai  barang milik orang lain, meskipun pada saat melakukan aksinya ketahuan oleh orang lain. Maka perbuatan mencuri tidak harus dilihat dari berapa kerugian, namun perbuatan mencuri  yang  sudah  dilaksanakan  namun  terjadi  kegagalan  mencuri  sudah  dapat dikatakan  sebagai  tindak  pidana  pencurian.  Oleh  karena  itu,  pembunuhan  secara umum  dapat  dipahami  sebagai  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  individu  atau kelompok yang mengakibatkan kematian seseorang.
Dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan digolongkan sebagai tindak pidana pengancaman nyawa yang ditentukan dalam Buku II Bab XIX, yang dijelaskan cukup rinci dengan tindak pidana yang diancam pidana dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 yang dijelaskan seperti berikut ini:
1) Pasal  338  KUHP  yaitu  pembunuhan  biasa  dengan  ancaman  pidana  penjara maksimal 15 tahun;
2) Pasal  339  KUHP  yaitu  tentang  pembunuhan  dengan  pemberatan  yaitu diikuti/disertai/didahului  oleh  suatu  tindak  pidana  lain  dengan  maksud persiapan  perlawanan  guna  memastikan  penguasaan  atas  suatu  objek  secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun;
3) Pasal  340  KUHP  yaitu  tentang  pembunuhan  berencana  dengan  perencanaan terlebih  dahulu  yang  diancam  dengan  hukuman  maksimal  pidana  mati  atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun;
4) Pasal 341 KUHP yaitu tentang pembunuhan bayi oleh ibunya yaitu pembunuhan yang dilakukan karena permasalahan takut bayi yang dilahirkan akan diketahui oleh orang lain, diancam dengan pidana penjara maksimal 9 tahun;
5) Pasal 342 KUHP yaitu tentang pembunuhan bayi berencana, yaitu pembunuhan yang dilakukan kepada bayi oleh ibunya bayi yang sudah direncanakan karena tidak  diharapkan  kelahirannya,  diancam  dengan  pidana  penjara  maksimal  9 tahun;
6) Pasal  344  KUHP  yaitu  tentang  pembunuhan  atas  permintaan  yang  korban, diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun;
7) Pasal  345  KUHP  yaitu  tentang  pembujukan  atau  membantu  dan  memberikan saran  agar  orang  lain  bunuh  diri  dengan  ancaman  pidana  penjara  maksimal  4 tahun jika sampai terjadi hilangnya nyawa orang tersebut;
8) Pasal 346 KUHP yaitu tentang pengguguran kandungan (aborsi) diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun;
9) Pasal  347  KUHP  yaitu  tentang  pengguguran  kandungan  (aborsi)  tanpa  izin ibunya  diancam  dengan  pidana  penjara  maksimal  12  tahun,  bahkan  dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun jika mengakibatkan ibunya juga meninggal;
10) Pasal  384  KUHP  yaitu  tentang  pengguguran  kandungan  (aborsi)  dengan  izin ibunya diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun, bahkan dapat diancam dengan pidana maksimal 7 tahun jika mengakibatkan ibunya meninggal dunia;
11) Pasal  349  KUHP  yaitu  tentang  Dokter/Bidan/Juru  Obat  yang  terlibat pengguguran kandungan sebagaimana diatur dalam Pasal 346, 347, dan 348 maka ancaman  pidananya  ditambah  1/3  dan  dapat  dicabut  hak  menjalankan pekerjaannya (Moeljatno, 2006).
Dalam  kasus  pembunuhan  sebagaimana  studi  kasus,  dimana  berdasarkan keterangan pihak kepolisian disebutkan bahwa penembakan terjadi karena adanya kelalaian  yang  dilakukan  oleh  dua  oknum  anggota  Polri,  maka  hal  ini  perlu dibuktikan  lebih  lanjut  dalam  pengadilan.  Untuk  membuktikan  apakah  ada  unsur kesengajaan atau tidak, menurut Wirjono dapat dilihat dari 3 jenis kesengajaan, yaitu: (Prodjodikoro, 2011).
1. Kesengajaan yang bersifat tujuan ( opzet als oogmerk )
Dalam  kesengajaan  yang  bersifat  tujuan,  dapat  dikatakan  bahwa  si  pelaku benar-benar  menghendaki  mencapai  akibat  yang  menjadi  pokok  alasan  diadakan ancaman  pidana.  Kesengajaan  bentuk  ini  menimbulkan  dua  teori,  yaitu teori
kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan  dan  akibat  suatu  tindak  pidana  dikehendaki  oleh  si  pelaku.  Sementara, teori  bayangan  menganggap  kesengajaan  apabila  si  pelaku  pada  waktu  mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai. Maka dari itu, ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian ( opzet bij zekerheids-bewustzijn ) Kesengajaan  semacam  ini  ada  apabila  si  pelaku  dengan  perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari suatu delik, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Dalam pertimbangannya, diterangkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan karena terdakwa terbawa emosi, karena merasa dibohongi oleh saksi korban. Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya dan mengakibatkan terjadinya peristiwa pemukulan. Terdakwa menyadari bahwa pemukulan yang dilakukan terhadap saksi korban dapat menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau setidak-tidaknya dapat  merugikan  kesehatan  orang  lain.  Oleh  karena  itu, opzet perbuatan  terdakwa termasuk  dalam  bentuk opzet  bij  zekerheids-bewustzijn ,  yaitu  kesengajaan  secara keinsafan kepastian.
3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn)
Sedangkan kesengajaan keinsafan kemungkinan ini menurut Wirjono dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa  akan  terjadi  akibat  yang  bersangkutan  tanpa  dituju.  Maka  harus  ditinjau seandainya  ada  bayangan  kepastian,  tidak  hanya  kemungkinan,  maka  apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan  bahwa  kalau  perlu  akibat  yang  terang  tidak  dikehendaki  dan  hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi.
Adapun  terkait  dengan  kelalaian  atau  disebut  dengan  istilah culpa yang didefinisikan  sebagai  suatu  macam  kesalahan  si  pelaku  tindak  pidana  yang  tidak seberat kesengajaan, namun karena kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja  terjadi.  Andi  Hamzah yang  mengutip J.  Remmelink dalam  buku Hukum Pidana  Indonesia menerangkan  bahwa  siapa  karena  salahnya  melakukan  kejahatan berarti  tidak  mempergunakan  kemampuannya  yang  seharusnya  dipergunakan (Hamzah,  2017).  Jika  dalam  persidangan,  memang  benar  terbukti  adanya  unsur kelalaian bukan kesengajaan dalam melakukan penembakan yang berakibat matinya korban, maka pelaku hanya dijerat dengan Pasal 359 KUHP yang berbunyi “barang siapa  karena  kesalahannya  (kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain  mati,  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau  pidana  kurungan  paling  lama  satu  tahun”. Adapun jika dalam fakta persidangan ditemukan dalil bahwa terjadinya penembakan karena  faktor  kesengajaan  yang  diakibatkan  percekcokan  atau  perkelahian  sesama pelaku  dan  korban,  maka  tindak  pidana  pembunuhan  ini  masuk  dalam  kategori pembunuhan  dalam  Pasal  338  KUHP  dengan  ancaman  maksimal  15  tahun  pidana penjara.
Terkait dengan pelaku pembunuhan yang berjumlah 2 orang sebagaimana studi kasus ini, maka kesimpulannya kedua pelaku mendapatkan ancaman hukuman yang sama  jika  keduanya  terbukti  melakukan  tindak  pidana  pembunuhan  sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Dalam Pasal 55 KUHP disebutkan bahwa orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan maka dipidana  sebagaimana  pelaku  tindak  pidana.  Namun  pelaku  kedua  yang  bukan
sebagai  eksekusi  dapat  juga  dijerat  dengan  Pasal  56  KUHP  jika  perannya  hanya sebatas  memberi  bantuan  pada  waktu  terjadi  upaya  pembunuhan  atau  sengaja membiarkan pelaku membunuh korban tanpa ada upaya peleraian.

## B. PENEGAKAN  HUKUM  TERHADAP  ANGGOTA  KEPOLISIAN  YANG MENJADI PELAKU PEMBUNUHAN
Penegakan  hukum  adalah  proses  mewujudkan  keinginan  hukum,  yaitu  agar pemikiran  pembuat  undang-undang  dirumuskan  dan  diatur  dalam  norma  hukum menjadi kenyataan (Rahardjo, 1993). Penegakan hukum juga dapat dipahami sebagai rekonsiliasi nilai-nilai yang direduksi menjadi prinsip-prinsip hukum yang kuat dan akhirnya runtuhnya nilai-nilai dengan perasaan dan tindakan dalam bentuk keadilan dalam upaya menjaga perdamaian (Soekanto, 2005).
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  biasa  disingkat  Polri  menjadi bagian dari Lembaga Eksekutif di bawah Presiden yang berperan dalam memelihara keamanan,  ketertiban  masyarakat  menegakkan  hukum,  serta  memberikan perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia. Adapun dalam Pasal 14 ayat (1) dijelaskan pula bahwa tugas pokok Polri salah  satunya  adalah  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua tindak  pidana    sesuai  dengan  hukum  acara  pidana  dan  peraturan  perundang- undangan innya.(Setiyono, 2020)
Berkaitan  dengan  pelaku  pembunuhan  terhadap  sesama  anggota  Polri sebagaimana studi kasus penelitian ini, maka proses penegakan hukumnya sedikit berbeda  dengan  masyarakat  pada  umumnya.  Selain  melalui  peradilan  umum, anggota Polri juga harus mengikuti sidang kode etik internal Polri (Sudibya, 2019). Kode  Etik  Profesi  Polri  diatur  secara  normatif  dalam  UU  Kepolisian  yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian  Negara  Repubik  Indonesia  yang  diubah  menjadi  Peraturan  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  tentang  Kode  Etik  Profesi  dan Komisi Kode Etik Polri. Fungsi Kode Etik Profesi Polri adalah sebagai pembimbing perilaku  anggota  Polri  dalam  menjalankan  pengabdian  profesinya  dan  sebagai pengawas  hati  nurani  agar  anggota  Polri  tidak  melakukan  perbuatan  tercela  yang bertentangan  dengan  nilai-nilai  etis  dan  tidak  melakukan  penyalahgunaan wewenang  atas  profesi  Polri  yang  dijalankan.  Kode  Etik  Profesi  ini  merupakan kristalisasi  dari  nilai-nilai  Tribrata  yang  dilandasi  dan  dijiwai  oleh  Pancasila  dan mencerminkan  jati  diri  anggota  Polri  dalam  mewujudkan  komitmen  moral  yang meliputi  etika  kepribadian,  etika  kenegaraan,  etika  kelembagaan,  dan  etika  dalam hubungan denga masyarakat (Rahardi, 2014).
Berikut uraian proses penegakan hukum bagi Anggota Polri yang terlibat dalam kasus penembakan hingga mengakibatkan rekan kerjanya meninggal dunia:
1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan
Dalam Pasal  1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya  dilakukan  penyidikan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  ini”. Biasanya Tim Penyidik Polres Metro Tangerang Kota mulai melakukan penyelidikan ketika  mendapati  aduan  atau  laporan  dari  masyarakat  umum.  Setelah  itu,  laporan
tersebut  diteruskan  kepada  pimpinan  untuk  selanjutnya  ditindaklanjuti  oleh  Unit Provost  guna  memeriksa  kekuatan  alat  bukti  dari  tindak  pidana  pembunuhan. Kemudian  Unit  Provost  menyerahkan  hasilnya  kepada  Unit  Paminal  dan  Unit Reskrim untuk dilanjutkan proses penyelidikan.
Proses selanjutnya adalah tahap penyidikan, sebagaima disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP bahwa “penyidikan adalah adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  untuk  mencari  serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yag terjadi dan guna  menemukan  tersangkanya”. Adapun  rangkaian  proses  penyidikan  dimulai  dari Penangkapan (Pasal 16 KUHAP), Penahanan (Pasal 1 angka 21 KUHAP), Penyitaan (Pasal  1  angka  16  KUHAP),  Pemeriksaan  Saksi-Saksi  (Pasal  1  angka  (26)  dan  (27) KUHAP),  Pemeriksaan  Ahli  (Pasal  1  angka  28),  Pemeriksaan  Tersangka  (Pasal  189 ayat (2) KUHAP), dan Penyerahan Hasil Penyidikan Secara Menyeluruh kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) (Pasal 8 angka 3 KUHP).

## 2. Tahap Peradilan Umum
Ada beberapa tahapan persidangan pidana yang biasa dijalankan pada Tingkat Pertama Peradilan Umum, yaitu dakwaan oleh JPU, Eksepsi (Nota Keberatan) oleh Terdakwa,  Tanggapan  Eksepsi  oleh  JPU,  Putusan  Sela  (jika  terdapat  Eksepsi), Pembuktian,  Tuntutan  JPU,  Pledoi  (Nota  Pembelaan)  oleh  Terdakwa,  Replik (Jawaban  Pledoi)  oleh  JPU,  Duplik  (Tanggapan  Replik)  oeh  Terdakwa,  dan  yang terakhir Vonis (Putusan Hakim). Adapun terkait proses peradilan umum terhadap Anggota  Densus  Anti  Teror  88  yang  melakukan  tindak  pidana  pembunuhan diperlakukan  setara  sebagai  pelaku  tindak  pidana  lainnya  sebagai  diatur  dalam KUHAP. Karena Sistem Peradilan di Indonesia menganut prinsip Equality before the Law, yaitu setiap individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi atau hak istimewa.
Adapun  dalam  tahap  penuntutan  yang  merupakan  bagian  dari  proses persidangan,  JPU  dapat  menuntut  pelaku  utama  dengan  dakwaan  sebagai  pelaku tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jika dalam pembuktiannya terbukti melakukan kesengajaan penembakan atau Pasal 359 KUHP jika  hal  tersebut  dilakukan  karena  ketidaksengajaan  akibat  kelalaian  dari  oknum tersebut. Sedangkan pelaku turut serta atau pelaku pembantu dapat juga dikenakan Pasal  338  KUHP  Jo  Pasal  55  jika  memang  terlibat,  atau  Pasal  56  KUHP  apabila dakwaannya sebagai pembantu kejahatan bukan turut serta melalukan.

## 3. Tahap Penegakan Kode Etik Profesi
Proses di peradilan bukan merupakan satu-satunya proses yang harus dilewati oleh  anggota  Polri  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana  pembunuhan.  Tahapan selanjutnya  adalah  Penegakan  Kode  Etik  Profesi  Polri,  yang  dalam  hal  ini dilaksanakan  oleh  Divisi  Propam  Polri  sebagai  salah  satu  unsur  Pengawas  bidang Pembinaan Profesi dan Pengamanan di Lingkungan Internal Organisasi Polri yang berkedudukan  langsung  di  bawah  Kapolri  (Widodo,  2018).  Dalam  Pasal  107 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik  Profesi  dan  Komisi  Kode  Etik  Polri  dijelaskan  bahwa  Pejabat  Polri  yang melakukan  pelanggaran  kode  etik  profesi  dikenakan  sanksi  berupa  sanksi  etika dan/atau sanksi administratif. Sanksi etika yang paling berat secara substansi adalah kewajiban pelanggar mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 108. Adapun mengenai sanksi
administratif  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  109  paling  berat  adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Bagi Anggota Polri yang melakukan pembunuhan terhadap sesama Anggota, diduga melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dengan ancaman hukuman diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian karena melanggar  sumpah/jabatan,  atau  Kode  Etik  Profesi  Polri.  Pelaku  juga  dianggap melanggar Pasal 8 huruf C Peraturan Polri Nomor 7 tahun 2022 karena tidak menaati dan  menghormati  norma  hukum,  agama,  kesusilaan,  dan  nilai-nilai  kearifan  lokal, serta  Pasal  10  ayat  1  huruf  F  Peraturan  Polri  Nomor  7  tahun  2022  yaitu  tentang pemufakatan  pelanggaran atau disiplin.
Berdasarkan hasil sidang kode etik profesi Polri, kedua pelaku dijatuhi sanksi  kode etik  kategori  berat  setelah  keduanya  diperiksa  oleh  Irwasum  Polri,  ASDM  Polri, Dikgum Polri, hingga Densus 99 Anti Teror Polri dan telah elah ditempatkan khusus (patsus) di Biro Provos Divisi Propam Polri. Akan tetapi dalam Pasal 111 ayat (2) poin c Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 disebutkan bahwa bagi anggota Polri yang diancam  pidana  penjara  kurang  dari  5  tahun  diberikan  kesempatan  untuk mengajukan  pengunduran  diri  sebelum  sidang.  UU  masih  memperhatikan  masa depan pelaku, sebab mengundurkan diri lebih terhormat dari pada di PTDH. Selain itu masih ada hak-hak sebagai aparatur negara yang bisa didapatkan jika dilakukan pengunduran diri sendiri tanpa adanya PTDH

## KESIMPULAN
Penulis memberikan kesimpulan bahwa berkaitan dengan pertaunggungjawaban  pidana,  maka  kedua  pelaku  tindak  pidana  pembunuhan sesama  rekan  mendapatkan  ancaman  hukuman  yang  sama  jika  keduanya  terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo  Pasal  55  KUHP  baik  pelaku  utama  maupun  pelaku  turut  serta.  Namun  pelaku kedua yang bukan sebagai eksekusi dapat juga dijerat dengan Pasal 56 KUHP jika perannya hanya sebatas memberi bantuan pada waktu terjadi upaya pembunuhan atau  sengaja  membiarkan  pelaku  membunuh  korban  tanpa  ada  upaya  peleraian. Berkaitan  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anggota  Polri,  terdapat mekanisme  Penegakan  Kode  Etik  Profesi  Polri  selain  proses  di  peradilan  umum. Maka untuk tindak pidana dengan ancaman 5 tahun ke atas, konsekuensi hukumnya adalah pelanggaran berat dengan sanksi permberhentian tidak dengan hormat.
Dalam kasus pembunuhan yang melibatkan oknum Polri yang sering menyita perhatian  publik,  penegak  hukum  dituntut  untuk  tetap  profesionalitas.  Hakim sebagai  bagian  dari  Lembaga  Yudikatif  yang  independen  dalam  memutus  benar salahnya  manusia  harus  menjaga  marwahnya  tetap  teguh  pendirian  tanpa  adanya intervensi  dari  siapapun.  Sistem  pemerintahanan  Indonesia  yang  memisahkan kekuasaan menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi salah satu  modal  bagi  Hakim  dalam  memutus  berbagai  perkara  yang  independen  dan berintegritas. Putusan dalam kasus ini memberikan kesan bahwa Hakim harus dapat keluar dari zona nyaman dalam memberikan keadilan bagi segenap insan. Adanya kejanggalan  dalam  kasus  penembakan  terhadap  oknum  Polisi  oleh  sesama  rekan kerja  sulit  rasanya  dianggap  sebagai  sesuai  kelalaian.  Hakim  harus  benar-benar menilai apakah benar karena faktor kelalaian atau terdapat unsur kesengajaan. Hal ini  menjadi  penting  untuk  masa  depan  di  kemudian  hari  yang  dapat  melindungi
warga  sipil  dari  penyelewengan  kekuasaan.  Polri  harus  menjadi  garde  terdepan pengayom dan pelindung masyarakat, bukan sebaliknya.
.
DAFTAR PUSTAKA
Adji, I. S. (1998). Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP . Pustaka Sinar Harapan. Angkasa, A. R. dan. (2010). Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dari Kekerasan yang Dilakukan oleh Penyidik dalam Penyidikan di Kepolisian Resort Banyumas.
Arief, M. dan B. N. (2010). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana . Alumni. Asikin, Z. (2015). Pengantar Ilmu Hukum . Rajawali Pers.
Dewangga, W. J. (2014). Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali). Jurispreudence , 4 (2). Dwiyanto,  A.  (2006). Mewujudkan  Good  Governance  Melayani  Publik .  Gadjah  Mada University.
Hamzah, A. (2017). Hukum Pidana Indonesia . Sinar Grafika.
Ibrahim,  J.  (2005). Teori  dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif.  Malang:  Bayu  Media Publishing . Indonesia,  B.  N.  (2023). Ferdy  Sambo:  MA  batalkan  hukuman  mati  pembunuh  Brigadir Yosua, apa reaksi pemerintah dan pakar hukum? Bbc.Com.
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-66440966
Iqbal,  D.  M.  (2019).  IMPLEMENTASI  KODE  ETIK  PROFESI  POLRI  TERHADAP
ANGGOTA POLRI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN(Suatu  Penelitian  di  Wilayah  Hukum  Polda  Aceh). Jurnal  Ilmiah Mahasiwa Bidang Hukum Pidana , 3 (2).
Kompas. (2023). Kasus Polisi Tembak Polisi, Densus 88: Kelalaian Anggota . Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/07/27/kasus-polisi-tembak- polisi-densus-88-kelalaian-anggota
Laia,  L.  D.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Dalam  Penerapan  Hukuman  Mati  pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Jurnal Panah Keadilan , 1 (1). Lamintang, P. A. F. (1996). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia . PT. Citra Aditya Bakti. Marzuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media Group. Mertokusumo, S. (2019). Teori Hukum . Maha Karya Pustaka. Moeljatno. (2006). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (25th ed.). Bumi Aksara. Moeljatno. (2009). Asas-Asas Hukum Pidana . Rineka Cipta. Nugraha, A. (2012). Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan . FH UPN “Veteran” Jawa Timur.
Nurcahayaningsih.  (2015).  Tinjauan  Kriminologi  terhadap  Perbuatan  Main  Hakim Sendiri. Jurnal Ilmu Hukum Legal , 3 (2). Prodjodikoro, W. (2011). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia . PT. Refika Adiatma. Purnamasari, A. I. (2019). Dekriminalisasi Tindak Pidana: Membedah Keadilan Bagi Terpidana dan Mantan Terpidana. Gorontalo Law Review , 2 (1). Rahardi,  P.  (2014). Hukum  Kepolisian,  Kemandirian,  Profesionalisme,  dan  Reformasi POLRI . Rahardjo, S. (1993). Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis . Sinar Baru. Rahman, A. M. R. (2021). Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Jurnal Kajian Hukum , 16 (24).
Setiyono, R. U. A. J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai Penegak Hukum dalam
Perspektif Pancasila. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2 (3).
Siregar,  E.  T.  R.  M.  M.  G.  S.  S.  A.  (2022).  Peran  Penyidik  Profesi  dan  Pengamanan (Propam) Dalam Mengintegrasi Permasalahan Anggota Polri Yang Melakukan Penelantaran Keluarga. Jurnal Rectum , 4 (1).
Soekanto,  S.  (2005). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  PT.  Raja Grafindo Persada.
Sudibya, G. A. A. D. S. N. D. G. (2019). Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Analogi Hukum , 1 (1).
Suriyanto, D. I. Y. M. S. (2022). Dedi Iskandar; Yusuf M. Said; Suriyanto. JIIPI (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan , 1 (5), 6.
Widodo,  D.  I.  (2018).  Penegakan  Hukum  terhadap  Anggota  Kepolisian  yang Menyalahgunakan  Narkotika  dan  Psikotropika. Jurnal  Hukum  Magnum  Opus ,
1 (1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri