Indonesian Perspective, Vol. 4, No. 2 (Juli-Desember 2019): 150-174

## Usaha Mendapatkan Pengakuan Internasional: Kebijakan Indonesia Mengeluarkan Peraturan Presiden 125/2016 dalam Menangani Isu Pengungsi

## Kevin Ronaldo Sirait,
Mohamad Rosyidin Ika Riswanti putranti

## Shary Charlotte
Universitas Diponegoro
Abstract As a transit country, Indonesia is obliged to temporarily accommodate thousands of refugees and asylum seekers who are waiting to be processed by UNHCR for resettlement to the third countries. To facilitate refugees and asylum seekers, Joko Widodo’s government issued Presidential Regulation 125/2016.  The  international  community  appreciates  the  regulation  because  it  shows  Indonesia commitment to take part in addressing one of the humanitarian issues that is currently being concern to the world. This paper aims to analyze Joko Widodo’s policy that facilitate refugees and asylum seekers. By using the concept of international recognition in the constructivist paradigm, this paper argues that the government issued Presidential Regulation 125/2016 is influenced by the desire of Indonesia to be recognized as a “human rights defender” in terms of refugee handling. In this case, recognition, appreciation, and positive response from the international community has been obtained by Indonesia leading to the reduction of pressure from international community which could trigger the phenomenon of misrecognition. In this regard, Indonesia’s identity as “human rights defender” can be maintained.
Keywords: refugees,  Joko  Widodo’s  policy,  Presidential  Regulation  125/2016,  human  rights defender, international recognition concept

## Abstrak
Sebagai negara transit, Indonesia berkewajiban menampung sementara ribuan pengungsi dan pencari suaka yang menunggu diproses oleh UNHCR untuk dikirimkan ke negara penerima. Untuk memfasilitasi keberadaan pengungsi dan pencari suaka, pemerintahan Joko Widodo mengeluarkan Perpres  125/2016.  Penetapan  kebijakan  tersebut  telah  menunjukkan  komitmen  Indonesia  untuk turut berperan dalam menangani salah satu isu kemanusiaan yang saat ini menjadi perhatian dunia sehingga diapresiasi oleh komunitas internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pemerintah Joko Widodo mengeluarkan kebijakan yang memfasilitasi pengungsi dan pencari suaka.  Dengan menggunakan konsep rekognisi internasional dalam paradigma konstruktivisme, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab dirumuskannya kebijakan yang memfasilitasi pengungsi adalah keinginan Indonesia diakui sebagai “negara pembela HAM”. Dalam hal ini, pengakuan, apresiasi, dan respon positif dari komunitas internasional telah didapatkan Indonesia, sehingga tekanan yang dapat memicu fenomena misrecognition dapat diredam dan identitas Indonesia sebagai “negara pembela HAM” dapat dipertahankan.
Kata-kata kunci: pengungsi, kebijakan Joko Widodo, Perpres 125/2016, negara pembela HAM, konsep rekognisi internasional
Indonesian Perspective, Vol. 4 No. 2 (Juli-Desember 2019) 150-174
Pendahuluan Indonesia  sebagai  negara  dengan  posisi  geografis  yang  strategis, turut terkena dampak dari isu pengungsi yang saat ini tengah menjadi per- hatian dunia internasional. Sebagai negara transit, Indonesia dibanjiri oleh para pengungsi yang bertujuan untuk pergi ke negara ketiga atau negara penerima, yaitu Australia. Namun, kebijakan tidak ramah Australia sejak tahun 2013 yang bertujuan untuk menekan jumlah pengungsi, telah mem- buat ribuan pengungsi-pengungsi tersebut tertahan di Indonesia. Sampai dengan Desember 2017 jumlah pengungsi yang berada di Indonesia telah mencapai 13.800 jiwa, sangat meningkat dibandingkan tahun 2013 yang berjumlah 3.112 jiwa (UNHCR, 2012).
Walaupun belum meratifikasi instrumen internasional terkait pen - gungsi, Indonesia merupakan salah satu negara yang menaruh perhatian besar pada isu pengungsi. Hal tersebut sudah dimulai sejak Indonesia ber- sedia menjadikan pulau Galang sebagai wilayah pengungsian bagi 250 ribu jiwa  pengungsi  dari  Vietnam  pada  tahun  1975  sampai  1996  (Fitzpatrick, 2009). Namun ketika Indonesia kembali mengalami kebanjiran pengungsi terutama dari Afganistan dan Myanmar, Indonesia dihadapkan pada dile- ma antara meratifikasi instrumen internasional mengenai pengungsi, atau tetap menerima pengungsi tanpa adanya kejelasan payung hukum. Sebagai jawaban atas dilema tersebut, pemerintahan Jokowi menge- luarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Perpres tersebut merupakan ter- obosan dalam hal penanganan pengungsi di Indonesia karena telah men- jawab kekosongan hukum yang selama ini menjadi dilema Indonesia. Perpres yang mulai efektif pada tahun 2017 tersebut menegaskan penga- kuan Indonesia terhadap status pengungsi dan menjelaskan secara teknis bagaimana penanganan para pengungsi dan pencari suaka. Dengan adan- ya Perpres tersebut, penanganan pengungsi menjadi isu yang melibatkan lintas instansi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan. Koordinasi dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan yang meliputi penemuan, penampungan, pengamanan, dan pen- gawasan keimigrasian (Pasal 4 Perpres 125/2016). Oleh karenanya, melalui Perpres ini Indonesia kembali menegaskan bahwa prinsip non-refoulment harus tetap diutamakan dalam rangka menangani pengungsi. Penelitian terdahulu menggunakan perspektif realisme dalam men- ganalisis upaya pemerintahan Jokowi dalam menangani pengungsi. Dalam tesisnya, Wibisono (2017) berargumen bahwa pengungsi dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah Jokowi. Dalam hal ini, pemerintahan Jokowi melakukan sekuritisasi isu pengungsi untuk menerapkan kebijakan deter, detain dan deport. Sementara itu, Maajid (2016) berpendapat  bahwa pen- gungsi telah menyebabkan adanya “ongkos” dari aspek sosial-politik yang
harus ditanggung oleh Indonesia akibat kebanjiran pengungsi. Walaupun mengombinasikan penelitiannya dengan analisis konstruktivis untuk men- jawab mengapa Indonesia mau menerima pengungsi, Maajid kembali men- egaskan bahwa Indonesia lebih memilih menggunakan logika konsekuensi karena tidak memiliki komitmen lebih ke dalam isu pengungsi. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini akan mengana- lisis secara lebih spesifik mengenai dikeluarkannya Perpres Pengungsi se - bagai kebijakan pemerintahan Jokowi. Penelitian terdahulu kurang memba- has Perpres Pengungsi, padahal Perpres ini memiliki peranan besar dalam hal pengenangan pengungsi di Indonesia. Perpres tersebut merupakan kompromi presiden Jokowi untuk menjawab dilema Indonesia dalam mer- atifikasi atau tidak instrumen internasional terkait penanganan pengungsi. Perpres pengungsi menjadi dasar Indonesia untuk menangani pengungsi sesuai dengan norma internasional walaupun Indonesia belum meratifikasi instrumen internasional terkait penanganan pengungsi.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan dikeluarkan- nya Perpres Pengungsi oleh pemerintahan Jokowi. Perpres pengungsi bagaimanapun telah menunjukkan komitmen Indonesia untuk berperan lebih dalam menangani isu pengungsi yang saat ini menjadi perhatian dun- ia internasional. Hal ini menjadi menarik karena ketika negara-negara lain seperti Australia, AS, dan Uni Eropa melakukan kebijakan restriktif terh- adap penanganan pengungsi, Indonesia memilih untuk membuat kebija- kan yang memfasilitasi pengungsi. Oleh karenanya perlu diteliti lebih lan- jut apa yang menyebabkan pemerintahan Jokowi mengeluarkan kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep rekog- nisi internasional dalam perspektif konstruktivisme. Negara-negara akan terlibat dalam suatu “perjuangan untuk mendapatkan pengakuan” yang mengarah kepada pembentukan identitas kolektif sehingga negara-negara tersebut berkepentingan untuk menyelaraskan identitas kolektif yang telah terbentuk (Wendt, 2003:507). Dalam hal ini,  usaha untuk mendapatkan pengakuan sebagai “negara pembela HAM” menjadi faktor pendorong pe- merintah Indonesia dalam mengambil kebijakan.
Tekanan Komunitas Internasional terhadap Indonesia Sebagai salah satu negara yang terkena dampak arus pengungsi, In- donesia sering kali mendapat tekanan dari komunitas internasional untuk segera meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Dengan menjadi pi - hak instrumen tersebut, para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang menunggu ketidakpastian untuk proses penempatan ke negara ketiga akan memiliki kejelasan status sebagai Warga Negara Indonesia sehingga mendapatkan akses terutama dalam hal pekerjaan dan pendidikan. Semak- in kecilnya kemungkinan untuk ditempatkan ke negara ketiga membuat
para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia tidak memiliki pilihan lain selain menetap di Indonesia atau secara sukarela dipulangkan ke negara asalnya. Belum lagi timbul masalah baru dimana IOM mengungkapkan bahwa mereka hanya akan memberhentikan pemberian uang saku bulanan kepada 9.000  pengungsi yang terdaftar sebelum 15 Maret 2018 (Suastha, 2018b). Hal ini dilakukan karena negara-negara pendonor terutama AS dan Australia telah memutuskan untuk mengurangi pendanaan mereka. Melihat hal tersebut, Indonesia dituntut untuk segera meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sehingga dapat memberikan peranan lebih terhadap penanganan pengungsi. Hal ini disampaikan oleh UNHCR saat pertemuan dengan menteri luar negeri Retno Marsudi di Bali tahun 2016 (Tuwo, 2016). Menurut perwakilan UNHCR, konvensi tersebut meru- pakan kebijakan PBB sehingga harus segara diratifikasi oleh Indonesia. Da - lam sebuah laporan PBB yang dipublikasikan oleh United Nations Country Team Indonesia (UNCTI), pemerintah Indonesia direkomendasikan untuk segera menandatangani Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Selain itu PBB juga merekomendasikan agar pemerintah Indonesia memberikan penan- ganan yang lebih baik dengan menghilangkan hambatan bagi pengungsi yang menikah dengan orang Indonesia, membebaskan dan mendampingi semua anak-anak-anak yang berada di Rudenim, memperbolehkan akses pendidikan dan pekerjaan terhadap pengungsi, serta memberlakukan Per- pres 125/2016 (UNCTI, 2017).
Mantan staf perlindungan UNHCR, Enny Suprapto telah lama men- gadvokasi Indonesia agar meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Menurutnya, “kedudukan Indonesia di tataran internasional seharusnya menjadi pendorong aksesinya pada instrumen-instrumen internasional mengenai HAM yang belum diratifikasi, termasuk konvensi 1951 dan Pro - tokol 1967 yang telah diratifikasi oleh 140 negara” (Bappenas, n.d). Sebagai anggota potensial di ASEAN yang dipercayai sebagai pemimpin regional, Indonesia harus responsif terhadap berbagai kritik atas pelanggaran HAM yang terjadi di wilayahnya (Missbach, 2017:129). PBB juga pernah menyam- paikan kekhawatirannya terhadap laporan yang menyatakan bahwa Indo- nesia dan Malaysia telah mengusir kapal-kapal yang membawa pencari suaka dari Myanmar dan Bangladesh (UN, 2015). PBB mendesak pemer- intahan regional di Asia Tenggara untuk segera mengambil tindakan  dan memfasilitasi para pencari suaka serta tetap membuka perbatasan mereka untuk mencegah krisis kemanusiaan yang terjadi di laut. Ketiga negara yai- tu Indonesia, Malaysia, dan Thailand disebut-sebut melakukan permainan ping pong terhadap para pencari suaka yang keselamatannya terancam di atas kapal (Fuller & Cochrane, 2015). Juru bicara militer Indonesia, Mayjen Fuad Basya bahkan menyatakan bahwa militer akan menolak setiap kapal yang ingin memasuki perairan Indonesia tanpa izin, termasuk orang-orang Rohingnya (Fuller & Cochrane, 2015).
Sebagai respon atas kritik PBB tersebut, ketiga negara mengambil tindakan awal dengan melakukan pertemuan tingkat menteri luar negeri di Putrajaya, Malaysia pada 20 Mei 2015. Indonesia dan Malaysia setuju untuk melakukan pencarian dan penyelamatan serta menyediakan tempat ting- gal sementara di wilayah mereka, sedangkan Thailand tidak menyetujuin- ya namun tetap berkomitmen untuk memberikan bantuan darurat kepada mereka serta penyediaan kapal (Cochrane, 2015). Selain itu berbagai usaha regional dalam mengatasi krisis pengungsi juga dilakukan melalui forum lain seperti ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AAMTC) dan Bali Process. Namun, tak satupun dari ketiga negara tersebut menun- jukkan niat serius untuk meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Hal ini didasari alasan ketidakmampuan mereka dalam memenuhi hak-hak para pengungsi yang tercantum dalam instrumen terkait pengungsi terse- but. Selain dari PBB, tekanan juga datang dari berbagai LSM interna- sional yang menangani masalah HAM. Salah satunya ialah Human Right Watch (HRW) yang mengkritisi perlakuan Indonesia terhadap imigran atau pencari suaka anak-anak. Dalam laporannya, anak-anak tersebut dita- han dalam kondisi rudenim yang kurang layak dan mereka mendapatkan perlakuan kasar berupa pukulan, tendangan, dan sundutan rokok dari penjaga rudenim. Pemerintah Indonesia dituntut untuk segera meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 serta menerapkan perlakuan yang adil, manusiawi, dan sistem suaka yang mudah (HRW, 2013). Tekanan untuk mengambil peran lebih besar dalam penanganan pengungsi juga datang dari Australia. Sebagai salah satu negara yang menjadi tujuan utama para pengungsi dan pencari suaka, Australia mencoba untuk “berbagi beban” dengan Indonesia melalui berbagai tekanan dan insentif politik (Missbach, 2017:244).  Australia membutuhkan Indonesia untuk membendung jumlah pengungsi dan pencari suaka yang ingin memasuki teritorialnya. Hal ini disebabkan oleh posisi strategis Indonesia yang menjadi jalur utama bagi kapal pengungsi. Selama bertahun-tahun Australia membujuk Indonesia untuk mendirikan pusat pemrosesan pengungsi seperti yang dibuat di Pu- lau Galang pada tahun 1970-an. Namun rekomendasi tersebut mendapat penolakan dari Indonesia dengan alasan bahwa hal tersebut akan menjadi faktor pendorong bagi para pengungsi dan pencari suaka untuk mendatan- gi Indonesia (Missbach, 2017:268).
Dalam rangka peningkatan keamanan perbatasan, Australia telah memberikan bantuan sekitar AUS $7,9 juta untuk mengembangkan sis- tem komputerisasi imigrasi yang dikenal dengan program CEKAL (Bow- en, 2008). Bahkan sampai tahun 2009, Australia telah menghabiskan dana hingga AUS $50 juta yang dialokasikan untuk pembangunan rudenim sep- erti di Tanjung Pinang, program kontrol dan manajemen perbatasan, serta keperluan  penanganan  pengungsi  lainnya  (Fitzpatrick  &  Franklin,  2009).
Indonesian Perspective, Vol. 4 No. 2 (Juli-Desember 2019) 150-174
Hal tersebut menunjukkan bahwa Australia kerap kali mencoba “berbagi beban” dan menekan Indonesia dengan pemberian insentif. Tekanan diplo- matik Australia diperhalus melalui berbagai insentif yang diberikan dalam bentuk distribusi tunai, program bantuan, program pelatihan, dan perleng- kapan pengembangan kapasitas (Missbach, 2017:224). Hal tersebut serupa dengan yang dikatakan oleh Kimball (2007:39), “It is important to note that transit states are being courted, financially enticed, and diplomaticaly pressured to control their borders and detain transit migrants.”
Perpres Pengungsi Sebagai Alternatif Ratifikasi Konvensi 1951 dan Pro - tokolnya Tahun 1967 Walaupun pemerintahan Joko Widodo tidak menyertakan ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)  Tahun 2015-2019, bukan berarti pemerintahan Joko Widodo lepas tangan terhadap pengungsi internasional di Indonesia. Se- bagai jalan tengah, pada tahun 2016 Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 dalam Penanganan Pengungsi In- ternasional. Perpres pengungsi merupakan terobosan pemerintah Indone- sia dalam menangani pengungsi internasional. Perpres ini bertujuan untuk menjawab kekosongan hukum dalam hal teknis yang selama ini  menja- di kebingungan aparatur negara saat akan mengambil tindakan terhadap para pencari suaka yang masuk ke teritorial Indonesia.
Karena alasan ketidakmampuan Indonesia dalam memenuhi hak pengungsi yang diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, pemerin- tah Indonesia mengeluarkan Perpres tersebut sebagai alternatif atau jalan tengah untuk menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menangani pen- gungsi. Ketentuan-ketentuan dalam Perpres dibuat sedemikian rupa yang sebagian besarnya diadopsi dari instrumen internasional terkait pengungsi. Dikeluarkannya Perpres 125/2016 merupakan turunan dari UU 37/1999 ten- tang Hubungan Luar Negeri. Pasal 27 menyebutkan, (1) Presiden menetap- kan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan menteri; (2) Pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
Oleh sebab itu, kewenangan dalam pembuatan kebijakan terkait dengan pengungsi dimiliki oleh Presiden yang diadakan melalui keputu- san presiden atau dalam hal ini Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. Sebagai salah satu hirarki dalam peraturan perundang-undangan, Perpres memiliki kekuatan hukum yang kuat karena sebuah perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui perundang-undangan yang setara maupun yang berada di atasnya.
Dilihat dari isinya, ada beberapa hal yang membuat Perpres 125/2016 telah memiliki kesesuaian dengan ketentuan di dalam Konvensi 1951 dan
Protokol tahun 1967. Pertama, penegasan prinsip non-refoulement. Pasal 39 Perpres 125/2016 menjelaskan bahwa deportasi hanya dapat dilakukan apabila pencari suaka ditolak permohonan status pengungsinya oleh UN- HCR. Selain daripada itu, pemulangan hanya dapat dilakukan secara suka- rela. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 Konvensi 1951 yang menjelaskan larangan untuk mengusir pengungsi dari wilayahnya. Kedua, mengenai penemuan pengungsi. Pasal 6 Perpres 125/2016 menjelaskan dilakukannya operasi pencarian dan pertolongan kepada pengungsi dalam keadaan darurat. Hal ini sesuai dengan pasal 23 Konvensi 1951 yang men- jelaskan kewajiban negara untuk memberikan pertolongan dan bantuan publik terhadap para pengungsi. Ketiga, mengenai kebebasan beragama. Pasal 26 (2) Perpres 125/2016 menjelaskan bahwa tempat penampungan bagi pengungsi harus dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan iba- dah. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Konvensi 1951 yang menjelaskan kebeba- san pengungsi dalam menjalankan agama. Keempat, mengenai prinsip ke- satuan keluarga. Pasal 28 Perpres 125/2016 menjelaskan bahwa pengungsi dapat dipindahkan dari satu penampungan ke tempat penampungan lain dalam rangka penyatuan keluarga. Hal ini sesuai dengan prinsip kesatuan keluarga yang tercantum dalam Konvensi 1951, dimana kesatuan keluarga merupakan hak fundamental dari pengungsi yang harus dipenuhi. Kelima, mengenai kesejahteraan pengungsi. Pasal 26 (12) mengatur fasilitas dasar yang harus didapatkan pengungsi yaitu penyediaan air bersih; pemenuhan kebutuhan makan minum dan pakaian; pelayanan kesehatan dan kebersi- han; fasilitas ibadah. Hal ini sesuai dengan prinsip pelayanan kesejahteraan Konvensi 1951 yang mendorong negara pihak bekerja sama dengan badan non pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan para pengungsi. Dalam hal penampungan, pemerintah Indonesia tidak lagi men- empatkan para pengungsi baru di Rumah Detensi Imigrasi (Jelita, 2018). Mereka akan dicarikan penampungan lain sesuai dengan rekomendasi pemerintah daerah yang difasilitasi oleh IOM melalui kerjasama dengan Kemenkumham. Selain itu, Perpres 125/2016 juga mengatur prioritas pen- anganan terhadap kelompok rentan yaitu pengungsi yang sakit, hamil, pen- yandang disabilitas, anak-anak, dan usia lanjut. Pasal 27 mengatur bahwa pengungsi dengan kebutuhan khusus tersebut dapat dapat ditempatkan di luar tempat penampungan dengan tujuan diberikan perawatan medis maupun pendampingan. Dalam hal pendidikan, meskipun para pengungsi dan pencari suaka tidak diperbolehkan mendapatkan pengakuan formal, akses terhadap pendidikan tetap diperbolehkan. Pada tahun 2012 terdap- at tujuh sekolah (enam di Bogor dan satu di Jakarta) yang mau menerima dan menawarkan pendidikan gratis (Maulia, 2012). Selain itu, pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh NGO seperti Church World Services (CWS) dan Jesuit Refugee Service (JRS) juga mengajarkan Bahasa Inggris, Ba-
hasa Indonesia, dan matematika kepada para pengungsi di penampungan (Missbach, 2017:142).
Walaupun beberapa ketentuan dalam Konvensi 1951 seperti hak un- tuk bekerja, kebebasan berpindah tempat, dan pemilikan aset belum diper- bolehkan di Indonesia, Perpres No. 125 Tahun 2016 telah banyak mengatur hal-hal dasar yang selama ini belum memiliki kejelasan di Indonesia. Jika sebelumnya penanganan pengungsi hanya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, saat ini penanganan sudah menggandeng berbagai in- stansi yaitu TNI, Kepolisian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, dan pemerintahan daerah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Para pengungsi dan pencari suaka yang dulunya identik dengan “imigran ilegal” tidak lagi ber- laku karena melalui Perpres ini pemerintah ingin menegaskan pengakuan terhadap mereka. Selain itu, penanganan yang sebelumnya lebih meng- gunakan pendekatan keamanan sekarang lebih cenderung menggunakan pendekatan kemanusiaan.
Identitas Indonesia Sebagai “Negara Pembela HAM” Dalam konsep rekognisi internasional, identitas merupakan suatu aspek yang substansial. Wendt (1999:224) mendefinisikan identitas sebagai atribut yang melekat pada diri aktor yang mendorong tindakannya. Wendt (1992:224-229) menjelaskan terdapat empat jenis identitas dalam hubun- gan internasional. Pertama ialah identitas personal yang berkaitan dengan ciri negara tersebut yang ditentukan secara inward-looking seperti ideologi, lambang negara, nasionalisme, dan lain-lain. Kedua ialah identitas golon- gan (tipe) dimana satu negara dengan negara lain memiliki karakteristik yang sama atau serupa seperti negara demokratis, otoriter, kapitalis, dan lain-lain. Ketiga adalah identitas peran yang berhubungan dengan aktivitas suatu negara dan mendapat tanggapan dari negara lain. Keempat adalah identitas kolektif yaitu identitas bersama yang dimiliki sekelompok negara. Identitas Indonesia sebagai “negara pembela HAM” dapat dianalisis mel- alui identitas tipe ketiga, yaitu identitas peran. Identitas peran menjelaskan bagaimana posisi negara dalam komunitas internasional berdasarkan peri- lakunya.  Dalam hal ini akan dibahas mengenai peran pemerintah Indonesia dalam komunitas internasional dalam membangun identitas sebagai “ne- gara pembela HAM”. Oleh karenanya akan dibahas peran masing-masing rezim membangun identitas Indonesia sebagai “negara pembela HAM.” Masa orde lama merupakan momen awal dimana Indonesia beru- saha membangun identitasnya sebagai “negara pembela HAM”. Kondisi Indonesia dalam masa pemulihan dari peperangan, membuat Soekarno mengambil kebijakan untuk terlebih dahulu mementingkan isu kemanu- siaan. Hal ini dilakukan melalui pembentukan Palang Merah Indonesia
tepat sebulan setelah kemerdekaan Indonesia, 17 September 1945. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penanganan korban perang, distribusi obat-obatan, makanan, penanganan pengungsi dan berbagai isu kemanu- siaan lainnya. Hal tersebut kemudian dipertegas melalui diundangkannya UU 59/1958 mengenai keikutsertaan Indonesia dalam seluruh Konvensi Je- newa Tahun 1949. Ketentuan tersebut mengatur mengenai perlakuan ke- manusiaan bagi korban perang. Tentunya hal ini sesuai dengan sila kedua dalam Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dimana hak- hak azasi dan martabat manusia harus dijunjung tingi.
Pada tahun 1967, rezim Orde Lama digantikan oleh rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Suharto. Dalam bidang HAM, rezim Orde Baru ditan- dai dengan permasalahan HAM internal yang mencoreng identitas Indone- sia sebagai “negara pembela HAM.” Hal ini disebabkan oleh berbagai pel- anggaran HAM berupa penembakan misterius 1981-1985, tragedi Tanjung Priok 1984-1987, peristiwa Talang Sari 1984-1987, operasi militer di Aceh dan Papua, penculikan dan penghilangan secara paksa dan berbagai pel- anggaran lainnya yang dikecam oleh dunia internasional (Erdianto, 2016). Walaupun demikian, di level internasional, Suharto turut melakukan usaha untuk menunjukkan bahwa eksistensi Indonesia sebagai “pembela HAM” masih berlaku. Penanganan pengungsi internasional di Indonesia pertama kalinya dilakukan pada masa Suharto. Pada tahun 1979, Suharto menyetu- jui untuk mendirikan Refugee Crisis Center di pulau Galang untuk menam- pung ribuan warga Vietnam yang melarikan diri karena perang Vietnam. Hal ini dilakukan atas dasar kemanusiaan. Bahkan Soeharto menyebutkan bahwa para pengungsi harus mendapatkan perlakuan manusiawi sesuai sila kedua Pancasila (Setyarso, 2018). Suharto turut mendorong berbagai kegiatan produktif para pengungsi selama mereka menunggu pemrosesan ke negara ketiga. Hal ini dilakukan dengan bercocok tanam dan berbagai kegiatan lain yang dapat bermanfaat bagi para pengungsi dan masyarakat lokal (Yusuf & Mukhlis, 2008:510-512). Hal inilah yang membuat kamp di Pulau Galang dinobatkan PBB sebagai kamp pengungsi terbaik diband- ing dengan kamp-kamp pengungsian di Asia Tenggara lainnya yang juga menampung para pengungsi dari Vietnam (Hananto, 2015).
Berakhirnya Orde Baru ditandai dengan dibukanya keran demokra- si yang sebesar-besarnya. Memasuki era reformasi, Indonesia semakin berusaha dalam meningkatkan perlindungan HAM dinegaranya melalui diundangkannya UUD 1945 pasal 28A sampai 28J, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, UU Pers, UU tentang kemerdekaan men- yampaikan pendapat, UU pemilu, UU Parpol, dan UU ratifikasi Konven - si anti Diskriminasi Rasial. Habibie yang menjadi pemimpin pertama era reformasi, lebih mengutamakan perbaikan citra Indonesia melalui berbagai peningkatan perlindungan HAM di Indonesia. Hal ini dilakukan melalui ratifikasi lima konvensi internasional mengenai HAM dan pembentukan
komnas perempuan. Dalam skala internasional, kebijakan Habibie yang didukung oleh komunitas internasional adalah pengadaan referendum bagi masyarakat Timor Timur tahun 1999. Dalam bidang HAM, Gus Dur dijuluki sebagai “bapak pluralisme.” Hal ini dikaitkan dalam kebijakann- ya yang berpihak kepada kelompok minoritas. Salah satunya ialah melalui pencabutan Inpres 14/1967 mengenai larangan perayaan imlek. Gus Dur mengenalkan konsep “Islam Kita” yang mengedepankan paham moder- at. Paham tersebut terdapat dalam buku karyanya yang berjudul “Islamku, Islam Anda,  Islam Kita” yang telah diminta untuk dialihbahasakan ke tu- juh bahasa asing (Yayasan Bani Abdurrahman Wahid, 2016). Gus Dur juga memiliki peran dalam menyelesaikan residu konflik Timor Timur. Hal ini dilakukan melalui penerbitan Keppres No. 53 Tahun 2001 tentang pemben- tukan pengadilan Ad Hoc untuk memeriksa dan mengadili kasus pelang- garan HAM di Timor Timur. Gus Dur juga menaruh perhatian besar pada penyelesaian konflik Israel-Palestina. Hal ini dilakukan degan keterlibatan - nya dalam pembentukan Komisi Tiga Agama (Islam, Kristen, dan Yahudi) dimana Gus Dur dipercayai sebagai salah satu tokoh yang mewakili umat islam dunia (Madji, 2012:73-74).
Megawati yang menjadi penerus rezim Gus Dur, berusaha untuk mengembalikan identitas Indonesia sebagai “negara pembela HAM” mel- alui  penegakan  berbagai  ratifikasi  konvensi  HAM  diantaranya  konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, konvensi mengenai hak anak, konvensi mengenai larangan produksi dan penggunaan senjata biologis serta konvensi penghapusan diskriminasi ra- sial). Di level internasional, pemerintahan Megawati bersikap tegas dalam menolak rencana pemerintahan Bush melakukan invasi ke Irak. Menurut menlu Hassan Wirayuda, Indonesia menekankan perlunya penyelesaian secara damai dengan tetap menggunakan dan memperkuat mekanisme yang tersedia di PBB seoptimal mungkin (Wirayuda, 2001). Rencana invasi AS yang semakin dikuatkan dengan tuduhan penggunaan senjata pemus- nah massal oleh rezim Hussein, tidak mengurangi sikap independen Meg- awati yang menginginkan kasus Irak diselesaikan secara damai. Indonesia memiliki posisi yang sama dengan negara GNB dan OKI yaitu mendor- ong kesempatan bagi tim inspeksi PBB terlebih dahulu untuk memastikan tuduhan penggunaan senjata pemusnah massal.
Rezim SBY yang berlangsung selama sepuluh tahun mengedepan- kan logika pertemanan dalam hubungan luar negeri. Hal ini ditunjukkan melalui slogan kebijakan luar negeri SBY yaitu million friends, zero enemy . Hal ini senada dengan peran pemerintahan SBY dalam bidang HAM. Se- lama kepemimpinannya SBY berusaha menunjukkan kepada dunia in- ternasional bahwasanya Indonesia merupakan negara demokratis, men- gupayakan perlindungan HAM, dan memiliki corak islam yang moderat (Alvian, Putri, dan Ardhani, 2018:163). SBY menginisiasi Bali Democracy
Forum sebagai wadah dialog demokrasi antara negara-negara di Asia Pasi- fik, mengoptimalkan perlindungan HAM di ASEAN melalui pembentukan Komisi HAM ASEAN yang disebut AICHR, serta mengadakan berbagai dialog regional untuk mengoptimalkan AIHCR. Berbagai usaha SBY dalam mencapai identitas Indonesia sebagai “negara pembela HAM” dapat dika- takan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari terpilihnya Indonesia sebagai De- wan HAM PBB sebanyak tiga kali yaitu periode 2006-2007, 2007-2010, dan 2011-2014. Bahkan perwakilan Indonesia Duta Besar Dian Triansyah Djani, menduduki jabatan sebagai wakil presiden Dewan HAM PBB pada tahun 2009-2010S. Selain itu perwakilan Indonesia, Siti Ruhaini Dzuhayatin, ter- pilih sebagai ketua komisi HAM OKI, pada periode 2012-2014.
Identitas sebagai “negara pembela HAM” turut dicerminkan oleh pemerintahan Joko Widodo. Hal tersebut dapat dapat dilihat dari perha- tiannya kepada krisis kemanusiaan di Myanmar. Selain meninjau secara langsung kegiatan yang dilakukan Indonesia di lokasi penampungan, Joko Widodo juga berinteraksi secara langsung dengan pengungsi Rohingnya sambil memberikan bantuan logistik. Hingga September 2018, bantuan ke- manusiaan Indonesia yang diberikan melalui Indonesian Humanitarian Alli- ance (IHA) telah mencapai sekitar Rp. 18 miliar (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2018).  Selain Myanmar, diplomasi kemanusiaan juga dilakukan melalui kontribusi bantuan kemanusiaan kepada Palestina. Hal tersebut diberikan melalui UNRWA, badan yang mengurusi penanganan pengungsi di Palestina. Indonesia meningkatkan bantuan kemanusiaan sepuluh kali lipat dari tahun sebelumnya dengan total 30 miliar untuk peri- ode 2019-2020 (Sekarwati, 2018).
Berbagai peran rezim pemerintahan Indonesia tersebut menunjuk- kan bahwa identitas merupakan suatu hal yang sangat krusial. Walaupun secara domestik masih terjadi beberapa pelanggaran HAM khususnya sebe- lum era reformasi, di lingkup internasional semua pemimpin cenderung berusaha untuk mendapatkan identitas sebagai “negara pembela HAM.” Identitas inilah yang kemudian ingin dipertahankan pemerintah Indonesia dalam hal penanganan pengungsi internasional.

## Keinginan Indonesia diakui Sebagai “Negara Pembela HAM” dalam
Penanganan Pengungsi
Rekognisi merupakan hal yang mendasar dalam hubungan antarne- gara. Setiap negara ingin identitas yang telah dibentuknya diakui oleh pi- hak lain. Agen bukan hanya memiliki identitas, namun ia berasumsi bahwa identitas tersebut dimiliki untuk alasan yang baik dan mengharapkan re- spon dari agen lain (Iser dalam Daase et al., 2015:29). Dalam hal ini, agen akan berusaha agar mendapatkan pengakuan dari agen lain. Berbagai tekanan dari komunitas internasional akan berpengaruh kepada identitas Indonesia sebagai “negara pembela HAM.” Dalam hal ini, citra “pembela
HAM” yang telah dibangun akan terganggu apabila penanganan pengung- si di Indonesia tidak segera diperbaiki. Oleh karenanya, Perpres 125/2016 merupakan usaha Indonesia dalam mengejar pengakuan sebagai “negara pembela HAM.”
Keinginan Indonesia untuk diakui sebagai “negara pembela HAM” dalam penanganan pengungsi, disampaikan pemerintah Indonesia dalam berbagai kesempatan. Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Ronny Sompie men- yatakan bahwa penanganan pengungsi menjadi lebih baik dengan adanya Perpres Pengungsi (Musyaffa, 2017). Pada sebuah grup diskusi dengan UN - HCR ia menyampaikan,
Prnyataan tersebut menegaskan bahwa Perpres Pengungsi merupakan ter- obosan pemerintah Indonesia dalam hal penanganan pengungsi. Meski- pun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, penan - ganan pengungsi di Indonesia telah mengutamakan perlindungan HAM. Hal senada juga disampaikan oleh Deputi Bidang Keamanan dan Keterti- ban Masyarakat Kemenko Polhukam, Carlo Tewu. Pada Rapat Koordinasi Tentang Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 di Bali pada April 2018, ia menyampaikan bahwa isu pengungsi telah menjadi perhatian serius pe- merintah Indonesia (Kemenko Polhukam, 2018). Kemenko Polhukam se- bagai instansi yang ditunjuk dalam menjalankan koordinasi penanganan pengungsi, telah membentuk Desk Penanganan Pengungsi dan Penyelund- upan Manusia sejak tahun 2012 dan semakin diperkuat dengan adanya per- pres pengungsi.
Kementerian Luar Negeri juga turut memberikan pernyataan men- genai kemajuan Indonesia dalam menangani pengungsi. Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu, Dicky Komarudin menyampaikan bahwa se- cara prinsip Perpres Pengungsi telah memberikan perlindungan yang mak- simal bagi para pengungsi dan pencari suaka (Media Indonesia, 2017). Pada saat dilakukan sosialisasi Perpres Pengungsi yang dihadiri oleh perwakilan UNHCR dan IOM, ia menyampaikan,
Sebelumnya, tidak semua instansi memahami peran masing-mas- ing.  Kini tugas masing-masing kementerian dan lembaga juga pemda terkait penanganan pengungsi menjadi lebih jelas. Kita tidak memperlakukan mereka seperti pelanggar hukum. Kita pu- nya rumah detensi imigrasi untuk menampung. Kita juga memili- ki community house bekerja sama dengan IOM dan UNHCR untuk memperlakukan mereka layaknya pengungsi dan pencari suaka (Musyaffa, 2017).
Untuk menghindari miskoordinasi diantara instansi yang terkait, perpres pengungsi sudah secara jelas  mengatur tugas setiap instansi yang ber- kaitan dengan masalah penanganan pengungsi. Jika sebelumnya penan- ganan pengungsi hanya ditangani oleh Direktorat Keimigrasian, sekarang pengungsi tidak lagi dianggap sebagai ancaman keimigrasian sehingga menjadi isu yang melibatkan lintas instansi. Hal inilah yang ingin ditun- jukkan oleh pemerintah Indonesia, bahwa penanganan pengungsi saat ini tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan namun pendekatan kema- nusiaan.
Tidak hanya pemerintah eksekutif, pemerintah legislatif juga turut menyampaikan peningkatan Indonesia dalam penanganan pengungsi. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP), Nurhayati Ali Assegaf saat bertemu dengan perwakilan UNHCR dan ICRC pada Februari 2017. Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan, “Isu ini sudah menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan. Meskipun Indonesia be- lum meratifikasi konvensi, tapi Presiden Jokowi sudah menerbitkan Pera - turan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri” (DPR, 2017). Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa Perpres merupakan jalan tengah yang diambil pemerintah Indonesia dalam pen- anganan pengungsi. Perpres diyakini sebagai alternatif selain meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Selain itu, Nurhayati yang juga menjabat sebagai ketua International Humanitarian Law tersebut, mendorong semua negara termasuk yang tidak meratifikasi Konvensi untuk turut berkontri - busi dalam isu tersebut (DPR, 2017).
Keinginan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan sebagai “ne- gara pembela HAM” dalam penanganan pengungsi juga disampaikan mel- alui forum-forum internasional. Salah satunya ialah melalui forum Global Compact for Refugees (GCR). Pada saat proses penyusunannya, Indonesia melakukan negosiasi bersama IOM dan UNHCR pada 14 Agustus 2017 di Bogor. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah Indonesia merujuk Perpres Pengungsi sebagai formulasi posisi Indonesia dalam GCR (Kementeri- an Luar Negeri, 2017). Hal ini dikarenakan Perpres tersebut dinilai sudah mengedepankan pendekatan berimbang antara aspek kemanusiaan dan kepentingan nasional.
Beberapa hal yang secara substantif menjadi pegangan kita saat ini ialah adanya kejelasan pendanaan yang selama ini selalu menjadi masalah, terutama bagi daerah yang menerima atau menampung mereka. Dengan hadirnya perpres ini, koordinasi menjadi semakin jelas, yaitu mulai tahap penemuan, penampungan, pengamanan, hingga pengawasan keimigrasiannya (Media Indonesia, 2017).
Pemerintah legislatif juga turut menggunakan forum internasional untuk menyampaikan peningkatan Indonesia dalam hal penanganan pen- gungsi. Hal tersebut disampaikan saat sidang Inter Parliamentary Union (IPU) di Jenewa pada Maret 2018. IPU merupakan organisasi parlemen dari seluruh negara yang bertujuan untuk mewujudkan demokrasi global mel- alui dialog dan aksi nyata. Dalam kesempatan tersebut, ketua DPR RI Bam- bang Soesatyo menyampaikan,
Keinginan Indonesia untuk mendapat pengakuan sebagai “negara pembela HAM” tersirat jelas dalam pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengenai diplomasi kemanusiaan yang dilakukan Indonesia dalam isu et- nis Rohingnya. Melalui keterangannya kepada pers, Retno menyampaikan, “Penampungan bagi pengungsi ini adalah satu isu yang harus dikelola se- cara bijak, dan saya kira apa yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini sudah sangat tepat. Dari aspek kemanusiaan, kita bisa tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia peduli terhadap isu-isu kemanusiaan” (Kompas, 2015). Dari berbagai pernyataan pemerintah tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganggap dirinya telah berhasil memberikan solusi bagi penanganan pengungsi sebagai negara transit. Sebagai negara yang memiliki identitas “pembela HAM”, sangat penting untuk mendapatkan pengakuan dari komunitas internasional sebagai negara yang memiliki komitmen tinggi dalam menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Diru- muskannya Perpres Pengungsi dan diplomasi kemanusiaan menjadi lang- kah tepat Indonesia dalam menerapkan hal tersebut.

## Pengakuan Komunitas Internasional kepada Indonesia
Usaha Indonesia untuk diakui sebagai “negara pembela HAM” membutuhkan respons dari komunitas internasional. Sebagaimana disam- paikan oleh profesor hukum Internasional, Sigit Riyanto, “Indonesia mem-
Indonesia memang bukan bagian dari negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi 1951. Namun, atas dasar pertimbangan kema- nusiaan, Pemerintah Indonesia telah menampung sebanyak 14.000 pengungsi dan pencari suaka. Presiden Joko Widodo juga telah menandatangani Perpres terkait penanganan pengungsi dari luar negeri. Hal ini mencerminkan komitmen dan kepedulian Indonesia terhadap isu migrasi dan pengungsi. Sebagai negara transit, kami juga bekerja sama dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration IOM dalam hal penyediaan fasilitas penampungan bagi pengungsi yang sedang menunggu proses pemulangan atau penempatan kem- bali di negara ketiga (IPU, 2018).
butuhkan pengakuan dari dunia sebagai negara yang mencintai perda- maian. Melalui penanganan pengungsi dan pencari suaka yang baik, dapat dilihat bahwa Indonesia menginginkan apresiasi dari dunia” (Riyanto, da- lam Gordyn 2018:347).
Salah satu tipologi rekognisi yang dijelaskan oleh Iser adalah esteem atau penghargaan. Menurutnya, sebuah negara dapat diberikan penghar- gaan atau apresiasi atas sesuatu yang dinilai berharga (Iser, dalam Daase et al. 2015:38). Penilaian tersebut tentu saja berdasarkan norma maupun ketentuan yang berlaku secara internasional. Dalam hal ini, Indonesia telah mendapatkan apresiasi dari komunitas internasional atas dikeluarkann- ya Perpres sebagai pedoman dalam penanganan pengungsi. Penghargaan tersebut disampaikan oleh organisasi internasional maupun negara lain. Sebagai sebuah badan PBB yang mengurusi permasalahan pengungsi, UN- HCR telah memberikan apresiasinya kepada Indonesia dalam berbagai ke- sempatan. Perwakilan UNHCR di Indonesia, Thomas Vargas, menyampai- kan apresiasinya pada sebuah panel diskusi antara pemerintah Indonesia dan UNHCR yang diselenggarakan untuk memperingati Hari Pengungsi Sedunia 2017. Dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan, “Peraturan ini tentu saja telah menjadi contoh bagi negara lainnya di Asia Tenggara dan lebih jauh mengenai betapa pentingnya menggunakan pendekatan kemanusiaan untuk membantu para pengungsi” (UNHCR, 2017). Selain itu, Thomas Vargas juga menjelaskan bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1957 dan Protokol 1967, perlindungan terhadap pen - gungsi dan pencari suaka tetap dapat dilakukan melalui Perpres Pengungsi (Hasan, 2017). Apresiasi yang disampaikan UNHCR tersebut secara implis- it telah “mengamini” jalan tengah yang ditawarkan oleh pemerintah Indo- nesia walaupun tetap mendorong Indonesia untuk meratifikasi instrumen internasional tersebut.
Selain itu, Perpres Pengungsi juga disebutkan di dalam laporan PBB yang berjudul Report of the Secretary-General on Oceans and Law of The Sea mengenai UNHCR. Dalam laporan tersebut disebutkan,
Laporan PBB tersebut telah mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia melalui Perpres Pengungsi yang memang mengatur penyelamatan para pencari suaka dalam keadaan darurat di wilayah Indonesia. Hal serupa
Sejumlah 84 pengungsi yang memasuki wilayah Indonesia mendap- atkan pertolongan sesuai dengan ketentuan Perpres Indonesia mengenai penanganan pengungsi... Perpres tersebut merupakan satu-satunya peraturan di Asia Tenggara yang secara legal mene- gaskan komitmen untuk menyelamatkan dan menolong pengungsi dalam situasi darurat (UN, 2018:4).
juga disampaikan oleh partner UNHCR dalam menangani pengungsi, IOM. Apresiasi kepada pemerintah Indonesia disampaikan oleh kepala IOM Mark Getchell pada saat mengunjungi Kemenko Polhukam. Kepada Wiranto, ia menyampaikan, “Pemerintah Indonesia telah melakukan hal yang benar, mengizinkan mereka diproses sebagai pengungsi, menerima mereka dengan tangan yang terbuka terkait isu perlindungan” (Kemenko Polhukam, 2017).
Selain PBB dan IOM, apresiasi juga didapatkan dari LSM yang berger- ak di bidang HAM. SUAKA merupakan LSM yang berfokus di bidang per- lindungan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Dalam menjalankan misinya, SUAKA menjalin kerjasama dengan UNHCR dan IOM di Indonei- sa. SUAKA turut menyampaikan apresiasinya atas langkah pemerintah dalam merumuskan Perpres Pengungsi. Pada sebuah press release SUAKA menyampaikan, “Selama ini pemerintah daerah seringkali gamang meny- ikapi para pengungsi dan pencari suaka ketika mereka memasuki perai- ran Indonesia secara tiba-tiba. Namun saat ini, berdasarkan Perpres, sudah dibentuk koordinasi dan fungsi yang jelas apabila mendapati pengungsi baik di laut maupun darat” (SUAKA, 2017). Apresiasi atas Perpres Pen- gungsi juga disampaikan oleh Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN). APRRN adalah sebuah jaringan internasional yang menghubungkan lebih dari 340 LSM dari 28 negara yang bertujuan untuk memperjuangkan hak- hak pengungsi dan pencari suaka di regional Asia Pasifik (Jones et al, 2015). Melalui berbagai pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa LSM yang bergerak di bidang pengungsi dan pencari suaka telah menyetu- jui jalan tengah yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini menja- di sangat penting karena selama ini berbagai LSM tersebut seringkali mene- kan Indonesia melalui pernyataan pers, surat terbuka, maupun penelitian mengenai penanganan pengungsi. Salah satunya ialah laporan penelitian yang berjudul Hidup yang Terabaikan atau Barely Living tahun 2016 yang menggambarkan keprihatinan LSM tersebut dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Pernyataan maupun publikasi kedua LSM tersebut seringkali dijadikan rujukan oleh media internasional, sehingga sangat penting untuk mendapatkan pengakuan dari LSM yang menangani pengungsi.
Pengakuan atas eksistensi Perpres Pengungsi juga diberikan oleh AS. Sebagai sebuah negara yang sangat peduli dengan isu HAM, AS setiap tahunnya mempublikasikan laporan mengenai keadaan HAM di seluruh negara. Laporan HAM di Indonesia tahun 2017 menyebutkan Perpres Pen- gungsi dalam kaitannya dengan perlindungan pemerintah Indonesia bagi pengungsi. Dalam laporan tersebut disebutkan, “Pada Desember 2016, Presiden Jokowi menandatangani Perpres mengenai penanganan pengung- si yang menjelaskan peran dan tanggung jawab pemerintah secara spesifik
dalam hal pencarian dan penyelamatan, penampungan, pengamanan, dan imigrasi” (USA Bearau of Democracy, Human Rights, and Labor, 2017). AS merupakan salah satu dari empat lembaga HAM selain Amnesty Interna- sional, Human Rights Watch World, dan Dewan HAM PBB yang secara berkala mempublikasi laporan mengenai HAM di tiap negara. Mengingat kapasitasnya sebagai “polisi dunia,” pengakuan dari AS merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia.
Dari berbagai tanggapan aktor internasional tersebut, dapat disi- mpulkan bahwa Indonesia telah mendapatkan respons positif atas dikel- uarkannya Perpres Pengungsi. Sebagai jalan tengah yang ditawarkan pe- merintah Indonesia, Perpres Pengungsi sudah secara hukum menjamin prinsip-prinsip dasar yang terdapat di Konvensi 1951. Dalam hal ini, tujuan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan pengakuan telah tercapai seh- ingga tekanan untuk komunitas internasional untuk meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tidak lagi muncul.

## Pentingnya Mendapatkan Pengakuan Internasional Sebagai “Negara
Pembela HAM”
Di dalam komunitas internasional, perlindungan HAM dijadikan se- bagai tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam menjalankan peran dan fungsinya. Pemahaman atas HAM yang bersifat universal sesuai dengan yang dikatakan Tang (1995:17) “legally international, philosopically universal, and historically western”. Meskipun universalitas HAM masih menimbulkan perdebatan, hampir semua negara, termasuk Indonesia cenderung mener- ima universalitas HAM (Bhimo, Kukuh dan Widadi, 1999:175). Berbagai negara berusaha untuk meningkatkan standar HAM di negaranya mas- ing-masing  melalui  ratifikasi  konvensi-konvensi  yang  berkaitan  dengan HAM serta pembentukan lembaga penjamin HAM di masing-masing ne- gara. Pemahaman atas HAM inilah yang menjadi sebuah identitas kolektif. Setiap negara akan berusaha untuk menyelaraskan dirinya sesuai dengan prinsip dan nilai HAM yang berlaku secara internasional. Hal inilah yang menyebabkan identitas sebagai “negara pembela HAM” menjadi penting untuk didapatkan oleh setiap negara sebab eksistensi suatu negara akan dipertaruhkan jika identitasnya tidak sesuai dengan identitas yang berlaku secara kolektif.
Pada era kepemimpinan Jokowi, Indonesia membidik dua kepem- impinan di forum internasional berkaitan dengan HAM yaitu menjadi an- ggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 dan anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022. Jabatan ini tentunya membutuhkan pengakuan dari komunitas internasional yang melegitimasi identitas In- donesia sebagai “negara pembela HAM”. Kedua jabatan tersebut dipilih
berdasarkan sistem pemungutan suara masing-masing negara anggota, sehingga Indonesia harus melakukan serangkaian kampanye untuk mey- akinkan dan meningkatkan kepercayaan negara lainnya sebagai perwak- ilan mereka di jabatan tersebut. Sebagai salah satu founding member Dewan HAM PBB, keinginan Indonesia untuk kembali menduduki jabatan tersebut menegaskan keseriusan Indonesia dalam melindungi dan mempromosikan HAM. Berdasarkan Resolusi UNGA no. 60/251, anggota Dewan HAM PBB harus mendukung standar tertinggi dalam promosi HAM serta secara pe- nuh bekerja sama dengan Dewan HAM PBB, oleh karenanya negara yang mencalonkan diri sudah sepantasnya memiliki rekam jejak perlindungan HAM yang baik yang diakui komunitas internasional. Dengan mengusung tema “a true partner for democracy, development, and social justice” , Indonesia berusaha mendapatkan dukungan melalui pertemuan bilateral maupun multilateral. Pengakuan komunitas internasional terhadap identitas Indo- nesia sebagai “negara pembela HAM” tentunya sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kedua jabatan tersebut. Berbagai kampanye yang dilaku- kan pemerintah Indonesia di forum internasional telah dilakukan untuk menunjukkan kredibilitas Indonesia dalam menduduki jabatan tersebut. Hal tersebut dilakukan melalui penjelasan mengenai peningkatan perlind- ungan HAM dan perdamaian di lingkup domestik maupun internasional, tidak terkecuali mengenai penanganan pengungsi internasional. Dalam konsep rekognisi internasional, dikenal suatu fenomena yang disebut dengan misrecogniton. Misrecognition terjadi ketika suatu aktor men- galami kegagalan mendapatkan pengakuan dari komunitasnya sehingga melanggar integritas pribadi aktor tersebut sebagai anggota dari kelompok sosial (Daase et al., 2015:7). Fenomena misrecognition dapat menyebabkan konflik  bahkan  perang,  karena  hal  tersebut  dianggap  melanggar  prinsip saling menghormati diantara negara (Daase et al 2015:14). Dalam konteks HAM internasional, konflik diantara negara sering muncul karena identitas sebagai “pembela HAM” gagal didapatkan oleh negara-negara tersebut. Mereka yang mengalami fenomena misrecognition , akan merasa martabat negaranya direndahkan oleh negara lain. Tuduhan pelanggaran HAM ter- hadap suatu negara seringkali menimbulkan ketegangan dalam komunitas internasional karena HAM menjadi salah satu ukuran dalam menentukan keberhasilan suatu negara menjalankan peran dan fungsinya. Dalam arti lain, kegagalan menerapkan nilai-nilai HAM berarti mencerminkan kega- galan suatu negara dalam menjalankan peran dan fungsinya.
Dalam kasus nyata, fenomena misrecognition dalam konteks HAM dialami oleh Filipina. Negara tersebut mendapatkan kecaman dari dunia internasional atas dugaan pembunuhan massal di luar proses hukum da- lam kebijakan war on drugs yang dijalankan oleh Duterte. Sebagai respon atas berbagai kecaman dari komunitas internasional tersebut, Duterte men-
gancam untuk keluar dari PBB karena merasa tidak dihormati (Kompas, 2016). AS turut mengalami fenomena misrecognition akibat kebijakan pemi- sahan anak-anak pengungsi dan imigran gelap yang melintasi perbatasan AS-Meksiko. Sebagai respon atas kebijakan tersebut, AS dikritik keras oleh Dewan HAM PBB karena dituduh melanggar prinsip penyatuan keluarga yang berlaku dalam Konvensi mengenai pengungsi. Ketegangan pun mun- cul diantara Dewan HAM PBB dan AS yang berujung kepada keluarnya AS dari keanggotaan Dewan HAM PBB (CNN Indonesia, 2018).
Tuduhan negara lain terhadap pelanggaran HAM juga dialami oleh Indonesia. Saat Sidang Umum PBB ke-71, Indonesia dituduh oleh nega- ra-negara  Kepulauan  Pasifik  atas  pelanggaran  HAM  di  Papua.  Sebagai respon atas tuduhan tersebut, Indonesia memprotes keras keenam negara yang melemparkan tuduhan dengan alasan bahwa negara-negara terse- but telah melanggar prinsip kedaulatan dan integritas teritorial (Dariyan- to, 2016). Fenomena misrecognition dalam hal ini membuat Indonesia perlu melakukan perlawanan untuk mempertahankan identitasnya sebagai “ne- gara pembela HAM”. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Iser (da- lam Daase et al. 2015:28) yaitu ketika suatu negara mengalami fenomena misrecognition, sudah sepantasnya negara tersebut melakukan perlawanan yang disebut dengan “perjuangan mendapatkan pengakuan” karena hal tersebut berkaitan dengan identitas yang dimilikinya.
Pengakuan sebagai “negara pembela HAM” menjadi aspek penting yang harus dimiliki Indonesia. Mempertahankan identitas sebagai “pem- bela HAM” menjadi misi pemerintahan era Jokowi yang dapat dilihat dari keinginan Indonesia menjabat di badan internasional yang menangani isu HAM dan perdamaian. Tentunya, penanganan pengungsi menjadi salah satu ukuran dalam keberhasilan pemerintah mempromosikan nilai HAM, sehingga Perpres Pengungsi yang telah mendapatkan pengakuan menjadi modal penting pemerintah Indonesia dalam perlindungan HAM.
Untuk menghindari fenomena misrecognition, pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam penanganan pengungsi melalui peru- musan Perpres Pengungsi. Berbagai tekanan dari komunitas internasion- al yang sebelumnya didapatkan oleh Indonesia berpotensi menyebabkan misrecognition apabila Indonesia tidak mengambil langkah konkret dalam penanganan pengungsi di Indonesia. Respons positif dari komunitas in- ternasional pun telah didapatkan oleh pemerintah Indonesia. Walaupun implementasinya masih dalam tahapan proses, Indonesia telah berhasil mendapatkan pengakuan sebagai “negara pembela HAM” yang peduli ter- hadap isu pengungsi.
Indonesian Perspective, Vol. 4 No. 2 (Juli-Desember 2019) 150-174
Kesimpulan Kebijakan Indonesia mengeluarkan Perpres 125/2016 tentang pen- gungsi  disebabkan oleh keinginan Indonesia diakui sebagai “negara pem- bela HAM” serta mempertahankan identitas tersebut. Identitas Indonesia sebagai “negara pembela HAM” muncul karena peran aktif Indonesia di tingkat internasional dalam mempromosikan HAM dan perdamaian. Wa- laupun di level domestik perlindungan HAM di Indonesia masih terdapat banyak kelemahan, di lingkup internasional Indonesia cenderung berusaha untuk mempertahankan identitas sebagai “negara pembela HAM.” Penanganan pengungsi internasional menjadi salah satu elemen untuk mengukur keberhasilan suatu negara dalam bidang HAM, sehing- ga Perpres Pengungsi yang menjadi solusi penanganan pengungsi mem- butuhkan pengakuan dari komunitas internasional. Pemerintah Indonesia berusaha mendapatkan pengakuan dari UNHCR, IOM, LSM internasional, dan negara lain melalui pernyataan atas kemajuan penanganan pengungsi internasional di Indonesia berkaitan dengan dirumuskannya Perpres Pen- gungsi yang dilakukan dalam berbagai kesempatan. Pengakuan, apresiasi, dan respon positif dari komunitas internasional telah didapatkan Indone- sia, sehingga tekanan internasional yang dapat memicu fenomena misrecog- nition dapat diredam serta identitas Indonesia sebagai “negara pembela HAM” dapat dipertahankan.

## Daftar Pustaka
Alvian, R, et al. (2018). Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Per- bandingan Diplomasi ‘Middle Power’ Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Jurnal Hubungan Internasional, 6 (2), pp. 151-168. APRRN  (2017)  Indonesia  [Online], Asia  Pacific  Refugee  Rights  Network. Tersedia  dalam:  <http://aprrn.info/wp-content/uploads/2017/03/ Indonesia-Factsheet_MAR-2017.pdf> [Diakses April 2019].
Bhimo, et al. (1999). Menyoal Undang-Undang Anti Subversi. In: Supriyan- to, D. eds. Lima Tahun Komnas HAM: Catatan Wartawan . Jakarta: Forum Akal Sehat-INPI Pact-USAID. Bowen, C. (2008) Australia and Indonesia Improve Immigration Coopera- tion [Online], press statement. Tersedia dalam:<http://archive-au. com/  page/518/2012-05-08/http://www.minister.immi.gov.au/me - dia/media releases/2008/ce08107.htm> [Diakses Februari 2019].
CNN  Indonesia  (2018)  AS  keluar  dari  Dewan  HAM  PBB  [Online].  Ter - sedia  dalam:    <https://www.cnnindonesia.com/internasion - al/20180620065705-134-307407/as-keluar-dari-dewan-ham-pbb> [Diakses Mei 2019].
Cochrane, J. (2015) Indonesia and Malaysia Agree to Care for Stranded Migrants  [Online],  New  York  Times.  Tersedia  dalam:  <https:// www.nytimes.com/2015/05/21/world/asia/indonesia-malaysia- ro- hingya-bangladeshi-migrants-agreement.html>  [Diakses  Februari 2019]. Daase, C. et al. (2015) Recognition in International Relations: Rethinking a Po- litical Concept in a Global Context. New York: Palgrave Macmillan. Dariyanto. (2016) Ini Pernyataan Keras RI yang Dibacakan Nara Rakhmatia di Sidang PBB [Online]. Tersedia dalam: <https://news.detik.com/ berita/d-3309674/ini-pernyataan-keras-ri-yang-dibacakan-nara-ra- khmatia-di-sidang-pbb> [Diakses Mei 2019].
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2017) BKSAP Dorong Semua  Negara  Berkontribusi  Pada  Masalah  Pengungsi  [Online], Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tersedia dalam: <http://dpr.go.id/berita/detail/id/15616> [Diakses Maret 2019]. Erdianto, K. (2016) Kontras Paparkan 10 Kasus Pelanggaran HAM yang diduga  Melibatkan  Soeharto  [Online],  Harian  Kompas.  Tersedia dalam:  <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/25/07220041/ Kontras.Paparkan.10.Kasus.Pelanggaran.HAM.yang.Diduga.Mel- ibatkan.Soeharto?page=all> [Diakses Maret 2019]. Fitzpatrick, S. & Franklin. (2009) PM Kevin Rudd’s $50m Indonesian solu - tion [Online], The Australian. Tersedia dalam: <http://www.theaus - tralian.com.au/news/nation/pm-kevin-rudds-50m-indonesian- solution/story-e6frg6nf-1225790241963> [Diakses Februari 2019]. Fitzpatrick,  S.  (2009)  Galang’s  Refugee  Hell,  The  Australian  [Online].
Tersedia dalam: <https://www.theaustralian.com.au/news/ inquirer/galangs-refugee-hell/news-story/31c02109bf54e9d- a31412a1afd5931b2> [Diakses November 2018].
Fuller, T. & Cochrane, J. (2015) Rohingya Migrants From Myanmar, Shunned by Malaysia, Are Spotted Adrift in Andaman Sea [On - line],  New  York  Times.  Tersedia  dalam:  <https://www.nytimes. com/2015/05/15/world/asia/burmese-rohingya-bangladeshi-mi- grants-andaman-sea.html> [Diakses Februari 2019].
Gordyn, C. (2018). Pancasila and Pragmatism: Protection or Pencitraan for Refugees in Indonesia. Journal of Southeast Asian Human Rights, 2 (2), pp. 336-357.
Hananto, A. (2015) Menyapa Kembali Sejarah Pengungsi Vietnam di Indo- nesia [Online], Goodnews from Indonesia. Tersedia dalam: <https:// www.goodnewsfromindonesia.id/2015/05/16/menyapa-kemba- li-sejarah-pengungsi-vietnam-di-indonesia> [Diakses April 2019].
Hasan, R. (2017) UNHCR Puji Perpres Baru RI Soal Penanganan Pengung- si  [Online],  Liputan6.  Tersedia  dalam:  <https://www.liputan6. com/global/read/3034088/unhcr-puji-perpres-baru-ri-soal-penan- ganan-pengungsi> [Diakses November 2018].
Human Right Watch (2013) Barely Surviving Detention, Abuse, and Neglect of Migrant Children in Indonesia [Online], Human Right Watch.
Tersedia  dalam:  <https://www.hrw.org/report/2013/06/23/bare - ly-surviving/detention-abuse-and-neglect-migrant-children-indo- nesia>
Inter-Parliamentary Union (2018) Statement from the Head of Delegation the House of Representative of the Republic of Indonesia [Online],
Tersedia  dalam:  <https://www.ipu.org/sites/default/files/docu - ments/indonesia-b.soesatyo.pdf> [Diakses Maret 2019]
Iser, M. (2015).  Recognition between States? Moving beyond Identity Poli- tics. In: Daase, C, et al. eds. Recognition in International Relations Re- thinking a Political Concept in a Global Context. New York: Palgrave Macmillan, pp. 27-45.
Jelita, A. (2018) Suicide Depression and Poverty: Indonesia’s Refugees’
Bleak Future Now There’s Almost No Chance of Being Reset- tled [Online], Harian South China Morning Post. Tersedia dalam: <https://www.scmp.com/lifestyle/article/2137993/suicide-depres - sion-and-poverty-indonesias-refugees-bleak-future-now-theres> [Diakses Februari 2019]. Jones, E. et al. (2015). Positive Practices in Refugee Protection in the Asia-Pacific Region. Bangkok: Asia Pacific Refugee Rights Network. Kemenko Polhukam (2017) Indonesia Konsisten Dukung Para Pengungsi dan Pencari Suaka [Online]. Tersedia dalam: <https://polkam.go.id/ indonesia-konsisten-dukung-para-pengungsi-dan-pencari-sua- ka/> [Diakses April 2019].
Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (2018) Deputi Bid- kor Kamtibmas: Isu Pengungsi dan Pencari Suaka telah Menjadi Perhatian  Nasional  dan  Internasional  [Online].  Tersedia  dalam: <https://polkam.go.id/deputi-bidkor-kamtibmas-isu-pengung - si-dan-pencari-suaka-telah-menjadi-perhatian-nasional-dan-inter- nasional/> [Diakses Maret 2019].
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2017) Indonesia Negosiasikan Isu Global Compact tentang Migrasi & Pengungsi [Online]. Tersedia dalam: <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Indonesia-Lind - ungi-Kepentingan-Nasional-pada-Global-Compact-tentang-Mi- grasi-dan-Pengungsi.aspx> [Diakses Maret 2019].
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2018) Indonesia Terus Alir- kan Bantuan bagi Pengungsi dari Rakhine di Bangladesh [Online].
Tersedia  dalam:  <https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-per - wakilan/Pages/Indonesia-Berkomitmen-Terus-Berikan-Bantu- an-Pasca-Setahun-Tragedi-Rohingya.aspx> [Diakses Maret 2019] Kimball, A. (2007), The Transit State: A Comparative Analysis of Mexican And Morrocan Immigration Policies . Working paper no. 150, The Center for Comparative Immigration Studies. Kompas (2015) Menlu Tak Ingin Penampungan Rohingnya Tarik Pengung- si  Lain  [Online].  Tersedia  dalam:  <https://nasional.kompas.com/ read/2015/06/10/02090561/Menlu.Tak.Ingin.Penampungan.Ro- hingya.Tarik.Pengungsi.Lain> [Diakses Maret 2019]. Kompas (2016) Presiden Duterte Ancam Keluarkan Filipina dari PBB [On - line], Harian Kompas. Tersedia dalam: <https://internasional.kom - pas.com/read/2016/08/22/05364201/presiden.duterte.ancam.kelu- arkan.filipina.dari.pbb> [Diakses Mei 2019]. Maajid, A. (2016), Rasional-konstruktivis: Indonesia di Persimpangan Jalan Mer- espon Kebijakan ‘Turn Back the Boats’ Australia. Skripsi, Program Sar- jana Universitas Diponegoro, Semarang. Madji. (2012) Jurus Dewa Mabuk Ala Gus Dur. Jombang: Pustaka Tebuireng. Maulia, E. (2012) Children Remain Hopeful for the Future while in Refugee [Online], Harian The Jakarta Post. Tersedia dalam: <https://www. thejakartapost.com/news/2012/02/01/children-remain-hopeful-fu- ture-while-refuge.html> [Diakses Februari 2019].
Media Indonesia (2017) Pendanaan dan Koordinasi Pengungsi Kian Jelas [Online].  Tersedia  dalam:  <http://mediaindonesia.com/read/de - tail/95732-pendanaan-dan-koordinasi-pengungsi-kian-jelas>  [Di - akses Maret 2019].
Menlu Hassan Wirayuda. (2001). Invasi Sepihak Ancam Stabilisasi Wilayah, Kompas, 19 September. Missbach. (2017) Troubled Transit: Politik Indonesia bagi Pencari Suaka. Jakar- ta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Musyaffa, I. (2017) Penanganan Pengungsi Lebih Baik Dengan Adanya Per - pres  [Online],  Anadolu  Agency.  Tersedia  dalam:  <https://www. aa.com.tr/id/budaya/penanganan-pengungsi-lebih-baik-den- gan-adanya-perpres/868484> [Diakses Maret 2019].
Sekarwati. (2018) Indonesia Naikkan Bantuan Pengungsi Palestina Lewat UNRWA  [Online],  Harian  Tempo.  Tersedia  dalam:  <https://dun - ia.tempo.co/read/1136963/indonesia-naikkan-bantuan-pengung- si-palestina-lewat-unrwa/full&view=ok>.
Setyarso, I. (2018) Menolong Pengungsi Asing (2) [Online], ACT Founda - tion.  Tersedia  dalam:  <https://act.id/news/detail/menolong-pen - gungsi-asing-2> [Diakses April 2019].
SUAKA (2017) Press Release SUAKA: Perpres RI no. 125/2016 tentang Pen- anganan  Pengungsi  Dari  Luar  Negeri  [Online].  Tersedia  dalam:
<https://suaka.or.id/2017/01/18/press-release-suaka-perpres-ri-no- 1252016-tentang-penanganan-pengungsi-dari-luar-negeri/> [Diak - ses April 2019] Suastha, R. (2018) IOM Setop Dana Bantuan Bagi Pengungsi Baru di Indo- nesia [Online], CNN Indonesia. Tersedia dalam: <https://www.cn - nindonesia.com/internasional/20180506092728-106-296043/iom-se- top-dana-bantuan-bagi-pengungsi-baru-di-indonesia>  [Diakses Februari 2019]. Tang, James. eds. (1995) Human Rights: Asian and the West, Human Rights and International Relations in the Asia-Pacific. London: Pinter. Tuwo,  A.  (2016)  UNHCR  minta  RI  Ratifikasi  Konvensi  1951  Soal  Pen - gungsi  [Online]  Liputan  6.  Tersedia  dalam:  <https://www.lipu - tan6.com/global/read/2465372/unhcr-minta-ri-ratifikasi-konven - si-1951-soal-pengungsi> [Diakses Februari 2019]. UNHCR (2018) UNCHR Contributions Report of the Secretary-General on
Oceans and the Law of the Sea Part 2 [Online], The United Nations High Commissioner for Refugees. Tersedia dalam: <https://www. un.org/Depts/los/general_assembly/contributions_2018/UNHCR. pdf> UNCTI (2017) Report for the Universal Periodic Review of Indonesia, 27th Ses- sion, April-May 2017.
UNHCR (2012) UNHCR di Indonesia [Online], The United Nations High Commissioner for Refugees. Tersedia dalam: <https://www.unhcr. org/id/unhcr-di-indonesia> [Diakses November 2018].
UNHCR (2017) Indonesia’s Directorate General of Immigration joined with UNHCR, other Partners and Refugees to Commemorate Four Dec- ades of Protecting Refugees in Indonesia [Online], The United Na - tions  High  Commissioner  for  Refugees.  Tersedia  dalam:<https:// www.unhcr.org/id/en/11180-indonesias-directorate-gener- al-immigration-joined-unhcr-partners-refugees-commemo- rate-four-decades-protecting-refugees-indonesia.html>  [Diaskses Maret 2019].
United Nations (2015) UN voices alarm over “pushbacks” of boats carrying migrants in Southeast Asia [Online], UN News. Tersedia dalam: <http://www.un.org/apps/news/story.asp?Newsid=50848#. V3ssq -
zl94_U> [Diakses April 2019]
USA Bearau of Democracy, Human Rights, and Labor (2017) Reports on
Human  Rights Around  The  World  [Online],  United  For  Human Rights.  Tersedia  dalam:  <https://www.humanrights.com/voic - es-for-human-rights/human-rights-reports.html>  [Diakses  April 2019]
Wendt, A. (2003). Why a World State is Inevitable. European Journal of Inter- national Relations , 9 (4), pp. 491-542. Wendt, A. (1992). Anarchy is What States Make of It: The Social Construc- tion of Power Politics. International Organizations , 46 (2), pp. 391- 425.
Wendt, A. (1999). Social Theory of International Politics. Cambridge: Cam- bridge University Press.
Wibisono, B. (2017). Praktik Sekuritisasi Dalam Penanganan Pengungsi di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas gadjah Mada, Yogyakarta. Yayasan Bani Abdurrahman Wahid (2016) Gus Dur Bapak Pluralisme [On - line],  Gusdur.net.  30  Tersedia  dalam:<http://www.gusdur.net/ id/mengagas-gus-dur/gus-dur-bapak-pluralisme>  [Diakses  Mei 2019]. Yusuf, A. (2008). Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita, Buku V (1979-1980). Jakarta Antara Pustaka Utama.