## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174

## Volume 3, Nomor 1, 2023

## Authors
1 Sri Wahyuni
2 Retno Mawarini Sukmariningsih

## Affiliation
1,2 Universitas 17 Agustus 1945
Semarang

## Email
1 Sriwahyunisalatiga@gmail.com
2 mawarinisukma@untagsmg.ac.id

## Date Submission
20 Januari 2023

## Date Accepted
30 January 2023
Date Published 31 January 2023
DOI 10.52249 INKONSTITUSIONAL PELAKSANAAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

## ANGGOTA DPRD KOTA SALATIGA OLEH PARTA POLITIK

## Abstract
The  Inter-Time  Replacement  (PAW)  of  members  of  the  Salatiga City  DPRD  which  was  carried  out  by  the  Chairperson  of  the Democratic Party DPC caused problems. The interim replacement (PAW)  seemed  to  force  DPRD  members  who  were  dismissed interim  to  resign  from  the  Democratic  party  as  evidenced  by  an application  letter  for  interim  replacement  (PAW)  which  did  not match the identity of the DPRD member concerned and was denied by the person concerned. The Inter-Time Replacement (PAW) gave rise to the arbitrariness of the Chair of the Democratic Party DPC which  harmed  DPRD  members  who  experienced  Inter-Time Replacement (PAW) and were not in accordance with Article 405 of  Law  no.  17  of  2014  Juncto  Law  no.  13  of  2019  and  Article  5 PKPU  No.  6  of  2017  Juncto  PKPU  No.  6  of  2019.  This arbitrariness  is  also  indicated  to  violate  Article  1365  of  the  Civil Code because it is considered detrimental to DPRD members who are  replaced  from  time  to  time.  This  study  aims  to  analyze  the juridical  aspects  of  the  implementation  of  interim  replacement (PAW) for members of the Salatiga City DPRD. This research is a qualitative  research  with  an  empirical  juridical  approach.  This study resulted in the conclusion that the implementation of Interim Replacement  (PAW)  carried  out  by  the  Chairperson  of  the Democratic  Party  DPC  in  Salatiga  City  was  partly  contrary  to Article  of  Law  no.  17  of  2014  Juncto  Law  no.  13  of  2019  to  be precise  in  Article  409  also  contradicts  Article  9  PKPU  No.  6  of 2017 Juncto PKPU No. 6 of 2019 which resulted in questioning its validity from a legal perspective. Apart from contravening the law governing interim replacement (PAW), the event also included an unlawful act which in this case violated Article 1365 of the Civil Code  due  to  the  actions  of  the  chairman  of  the  Democratic  Party DPC which were considered arbitrary.
Keywords: DPRD  Members,  Interim  Replacement,
Political Parties, Unconstitutionality

## Abstrak
Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  anggota  DPRD Kota  Salatiga yang  dilakukan  Ketua  DPC  Partai  Demokrat  menimbulkan permasalahan.  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  tersebut seolah  memaksa  anggota  DPRD  yang  diberhentikan  antar waktu  agar  mundur  dari  partai  Demokrat  dibuktikan  dengan surat permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) yang tidak sesuai identitas anggota DPRD terkait dan dibantah oleh yang bersangkutan.  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  tersebut menimbulkan  kesewenang-wenangan  Ketua  DPC  Partai
Demokrat  yang  merugikan  anggota  DPRD  yang  mengalami Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  dan  tidak  sesuai  dengan Pasal 405 UU No. 17 tahun 2014 Juncto UU No. 13 tahun 2019 dan Pasal 5 PKPU No. 6 Tahun 2017 Juncto PKPU No. 6 Tahun 2019.  Kesewenang-wenangan  tersebut  juga  terindikasi melanggar  Pasal  1365  KUHPerdata  karena  dinilai  merugikan anggota  DPRD  yang  diganti  antar  waktu.  Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari dilaksanakannya  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  terhadap anggota  DPRD  Kota  Salatiga.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  empiris. Penelitian  ini  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  pelaksanaan Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  yang  dilakukan  oleh  Ketua DPC  Partai  Demokrat  di  Kota  Salatiga  sebagian  bertentangan dengan  Pasal  UU  No.  17  Tahun  2014  Juncto  UU  No.  13  tahun 2019 tepatnya pada Pasal 409 juga bertentangan dengan Pasal 9 PKPU No. 6 tahun 2017 Juncto PKPU No. 6 Tahun 2019 yang berakibat  pada  dipertanyakan  keabsahannya  dari  sisi  hukum. Selain  bertentangan  dengan  undang-undang  yang  mengatur mengenai Penggantian Antar Waktu (PAW), peristiwa tersebut juga  termasuk  perbuatan  melawan  hukum  yang  dalam hal  ini melanggar Pasal 1365 KUHPerdata akibat tindakan ketua DPC Partai Demokrat yang dinilai sewenang-wenang
Kata  Kunci  : Anggota  DPRD,  Inkonstitusionalitas,Partai Politik, Pergantian Antar Waktu

## Pendahuluan
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  sebagai  institusi  lembaga  perwakilan rakyat  daerah  dan  sebagai  penunjuk  sistem  pelaksanaan  sistem  demokrasi  secara  tidak langsung  mempunyai  peranan  penting  dalam  sistem  demokrasi  perwakilan  rakyat  yang sangat  berkaitan  dengan  otonomi  daerah.  Dalam  otonomi  daerah  DPRD  sangat  berperan dalam menentukan proses demokratisasi di berbagai daerah.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  merupakan  lembaga  perwakilan  rakyat daerah  dan  berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah  dan berfungsi sebagai badan legislatif daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  juga menjadi  representasi  rakyat  dan  sebagai  pilar  penyelenggara  pemerintahan  daerah  yang menempati posisi strategis. Fungsi strategis tersebut ditunjukkan dengan adanya tugas dan wewenang yaitu sebagai  fungsi  legislasi,  fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPRD dan  Pemerintah  Daerah  mempunyai  hubungan  kerja  yang  kedudukannya  bersifat kemitraan dan setara yang bermakna mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar serta tidak  saling  membawahi.  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD  sama-sama  sebagai  mitra  kerja dalam  membuat  kebijakan  daerah  untuk  melaksanakan  otonomi  daerah  sesuai  dengan fungsinya masing-masing.
Dalam  pelaksanaannya,  DPRD  terkadang  menyisakan  masa  jabatan  yang  belum selesai diembannya akibat adanya pemberhentian antar waktu  yang disebabkan beberapa hal,  mulai  meninggal  dunia,  mengundurkan  diri  hingga  memang  diberhentikan.  Sisa jabatan yang diemban anggota DPRD juga mengakibatkan dilakukannya Penggantian Antar Waktu  (PAW)  yang  secara  normatif  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  undang-undang. Pasal  409  UU  No.  17  Tahun  2014  Juncto  UU  No.  13  Tahun  2019  Tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  menjelaskan  bahwa  anggota  DPRD  kabupaten/kota yang  mengalami  PAW  pada  dasarnya  harus  digantikan  oleh  calon  anggota  DPRD kabupaten/kota  yang  memperoleh  suara  terbanyak  urutan  berikutnya  dalam  daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama.  Apabila  calon  anggota  DPRD  kabupaten/kota  yang  memperoleh  suara  terbanyak pada  urutan  berikutnya  tersebut  meninggal  dunia,  mengundurkan  diri,  dan  tidak memenuhi  syarat  sebagai  calon  anggota,  maka  kemudian  digantikan  oleh  calon  anggota DPRD  kabupaten/kota  yang  memperoleh  suara  terbanyak  pada  urutan  berikutnya  dari partai  politik  yang  sama  dan  pada  daerah  pemilihan  yang  sama.  Masa  jabatan  anggota DPRD kabupaten/kota Pengganti Antar Waktu (PAW) tersebut kemudian melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikannya.
Peraturan  mengenai  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  kemudian  ditegaskan  pada Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 6 Tahun 2017 Juncto PKPU No. 6 Tahun 2019 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menyebutkan bahwa  anggota DPRD yang berhenti antar  waktu  diganti  oleh  calon  pengganti  antar  waktu  yang  memperoleh  suara  sah terbanyak  urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik dan derah pemilihan yang sama.
Pelaksanaan  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  pada  pejabat  legislatif  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  kota  Salatiga  yang  pada  awalnya  terjadi  pada  awal tahun  2022  dan  masih  belum  selesai  hingga  bulan  November  2022    tidak  sesuai  dengan standar  pelaksanaan  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  sebagaimana  diuraikan  di  atas. Pelaksanaan  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  yang  terjadi  pada  anggota  DPRD  fraksi Partai  demokrat  kota  Salatiga  dilakukan  dengan  tanpa  melalui  mekanisme  sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang di mana pejabat legislatif Pengganti Antar Waktu (PAW) adalah suami dari Ketua DPC Partai politik Kota Salatiga itu sendiri sehingga menimbulkan suatu permasalahan akademis dan yuridis mengenai bagaimana tinjauan hukum terhadap pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW). Persoalan selanjutnya yang menarik untuk menjadi  bahan  kajian  akademis  adalah  bagaimana  mekanisme  Penggantian  Antar  Waktu (PAW) pejabat legislatif anggota DPRD partai Demokrat Salatiga tersebut sehingga pejabat pengganti antar waktu adalah suami dari ketua DPC Partai Demokrat itu sendiri. Persoalan Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  tersebut  mengindikasikan  adanya  unsur  kolusi  dan nepotisme  yang  kental  sehingga  mengakibatkan  digugatnya  ketua  DPC  Partai  Demokrat Salatiga hingga ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas keputusan yang ditetapkan.
Permasalahan  tersebut  juga  menimbulkan  indikasi  ketidaksesuaian  mekanisme Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  anggota  DPRD  partai  Demokrat  kota  Salatiga  terhadap UU No. 17 Tahun 2014 Juncto UU No. 13 tahun 2019 tepatnya pada Pasal 409 dan Pasal 9 PKPU  No.  6  tahun  2017  Juncto  PKPU  No.  6  Tahun  2019.  Pelaksanaan  Penggantian  Antar Waktu  (PAW)  anggota  DPRD  Kota  Salatiga  dari  partai  Demokrat  tersebut  juga  terdapat kewenangan  ketua  DPC  Partai  Demokrat  Salatiga  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan sehingga  timbul  kesewenang-wenangan  yang  diantaranya  menimbulkan  indikasi  kolusi dan  nepotisme  dalam  pelaksanaan  PAW  pejabat  legislatif  Partai  Demokrat,  di  mana  yang diangkat  menjadi  pejabat  pengganti  adalah  suami  dari  Ketua  DPC  Partai  Demokrat
sehingga menimbulkan konflik berupa dilayangkannya gugatan kepada dewan kehormatan Mahkamah Partai politik hingga ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Penelitian  ini  bertujuan  memberikan  penjelasan  secara  analitis  mengenai  masalah hukum  yang  terjadi  pada  Penggantian  antar  waktu  (PAW)  anggota  DPRD  Kota  Salatiga fraksi  Partai  Demokrat  dan  memahami  secara  mendalam  hal-hal  yang  melatarbelakangi terjadinya  masalah  hukum  tersebut  Penelitian  ini  berupaya  mengkaji  pelaksanaan Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  tersebut  dari  aspek  hukum  terutama  peraturan perundang-undangan  yang  terkait  yaitu  UU  No.  17  tahun  2014  Juncto  UU  No.  13  Tahun 2019  dan  PKPU  No.  6  Tahun  2017  Juncto  PKPU  No.  6  tahun  2019.  Penelitian  ini  juga mengkaji  sekilas  mengenai  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Ketua  DPC Partai  Demokrat  Kota  Salatiga  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  anggota  DPRD  yang diganti antar waktu.
Secara  teoritis  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan  pemikiran ilmiah sebagai masukan dalam pengembangan dan pengimplementasian ilmu hukum dan politik  serta  pemerintahan  khususnya  mengenai  Penggantian  antar  waktu  (PAW)  beserta hal-hal yang timbul akibat adanya peristiwa tersebut. Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengambilan kebijakan terkait mekanisme  Penggantian  antar  waktu  (PAW)  pada  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD).  Penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  pada kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.
Permasalahan  yang  terjadi  sehingga  mendasari  dilakukannya  penelitian  ini  adalah adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat Kota Salatiga  yang  dilakukan  oleh  ketua  DPC  Partai  tersebut.  Dalam  pelaksanaan  Penggantian Antar Waktu (PAW) seolah-olah memaksa anggota DPRD yang diganti antar waktu untuk mengundurkan  diri  dari  Partai  Demokrat  yang  dalam  realitanya  hal  itu  dibantah  sendiri oleh  pihak  yang  bersangkutan.  Hal  ini  menimbulkan  kerugian  bagi  anggota  DPRD  partai Demokrat  tersebut  sehingga  akibat  dari  masalah  ini  diajukanlah  gugatan  terhadap  Ketua DPC  Partai  Demokrat  Salatiga  ke  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  setelah  tidak  berhasil mengajukan  gugatan  ke  Mahkamah Partai  Politik.  Pelaksanaan Penggantian Antar  Waktu (PAW)  tersebut  juga  menimbulkan  kesewenang-wenangan  Ketua  DPC  Partai  Demokrat Salatiga  dan  sarat  akan  aspek  kolusi  dan  nepotisme  di  dalamya  yang  dapat  mencederai proses dan perkembangan demokrasi di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang dilakukan dengan menggunakan metode  dan  pendekatan  hukum  yuridis  empiris.  Penelitian  yuridis  empiris  merupakan penelitian  lapangan  yang  mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi dalam reaalitanya di  masyarakat(Suharsimi Arikunto, 2012).
Dalam  arti  lain,  penelitin  yuridis  empiris  mengkaji  permbelakuan  ketentuan hukum normatif  secara in  action pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  di masyarakat(Abdulkadir  Muhammad,  2004).  Penelitian  yuridis  empiris  mengkaji  keadaaan nyata  di  masyarakat  untuk  mengetahui  dan  menemukan  fakta  dan  data  yang  kemudian diidentifikasi guna ditemukannya penyelesaian masalah(Bambang Waluyo, 2002).
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  analitis.  Penelitian
deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  dan  praktik pelaksanaan  hukum  positif  yang  menyangkut  permasalahan  di  mana  dalam  hal  ini berkaitan  dengan  proses  penggantian  antar  waktu  (PAW)  anggota  DPRD  fraksi  Partai Demokrat  di  kota  Salatiga.  Penelitian  deskriptif  juga  dimaksudkan  untuk  memberikan penjelasan  terkait  data-data  yang  diteliti    dengan  mempertegas  hipotesa  sehingga  dapat membantu dalam penyusunan teori-teori 4 baru(Soerjono Soekanto, 1986).

## Hasil dan Pembahasan

## Pemilu dan Partai Politik
Indonesia  sebagai  negara  penganut  paham  demokrasi  selalu  mengupayakan pelaksanaan  kekuasaan  tertinggi  berada  di  tangan  rakyat.  Salah  satu  bentuk  partisipasi politik  rakyat  dalam  pemerintahan  yang  demokratis  adalah  keikutsertaan  anggota masyarakat dalam pemilihan umum. Dalam rangka pembangunan politik yang diarahkan pada terwujudnya tatanan politik berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, perlu ditingkatkan  kemampuan  dan  kualitas  organisasi  sosial  politik  sebagai  wadah  untuk menyalurkan  dan  memperjuangkan  aspirasi  masyarakat,  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.  Penyelenggaraan  pemilihan  umum  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur dan  adil  dapat  terwujud  apabila  dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pemilihan  umum  yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas. Akuntabiltas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara  hukum(Retno Mawarini Sukmariningsih, 2020).
Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan  umum  merupakan  konsekuensi  logis  dianut  prinsip  kedaulatan  rakyat (demokrasi)  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Prinsip  dasar  kehidupan kenegaraan  yang  demokrasi  adalah  setiap  warga  negara  berhak  ikut  dalam  proses politik(Dahlan Thaib, 1993). Pada hakekatnya Pemilu merupakan implementasi dari pilihan Bangsa Indonesia yaitu demokrasi, dan demokrasi merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat,  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  11  Ayat  (2)  UUD  1945  yang  menyatakan “ Kedaulatan  berada  ditangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-undang  Dasar  “ .  Pemilu dilaksanakan  dengan  azas  Luber  dan  Jurdil,  hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, Undang-undang nomor  8  tahun  2012  tentang  pemilihan  umum  anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD,  Undang undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
Hukum  nasional  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  yang  merdeka,  seluruh tumpah darah Indonesia dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,  memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  dimana  hanya  ada  satu  hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan   nasional(Pranoto, E, 2018).
Pemilihan  umum  di  Indonesia  secara  Yuridis  Konstitusional  diatur  secara  eksplisit dalam  Pasal  22E  UUD  NRI  Tahun  1945  yang  menyebutkan:  a.  Pemilihan  umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali; b.  Pemilihan  umum  diselenggarakan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan  Dewan  Prwakilan  Rakyat Daerah; c. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik; d. Peserta pemilihan umum untuk memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  adalah  perseorangan;  e.  Pemilihan  Umum diselenggarakan  oleh  suatu  komisi  pemilihan  umum  yang  bersifat  nasional,  tetap  dan mandiri; f. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.
Cara  pengisian  jabatan  yang  dilakukan  secara  demokratis  terbagi  menjadi  dua mekanisme,  yaitu  melalui  demokrasi  langsung  dan  demokrasi  perwakilan.  Demokrasi langsung  merupakan  cara  pengisian  jabatan  di  mana  rakyat  secara  langsung  memilih seseorang  untuk  menduduki  jabatan-jabatan  tertentu  dalam  pemerintahan,  sedangkan demokrasi perwakilan merupakan cara pengisian jabatan di mana rakyat memilih seseorang atau  partai  politik  untuk  memilih  sesorang  menduduki  jabatan  tertentu  guna menyelenggarakan  tugas-tugas  (wewenang)  Negara  seperti  kekuasaan  legislatif,  eksekutif dan kekuasaan yudikatif(Mejalis Permusyawaratan Rakyat RI, 2004).
Sistem  pemilu  di  Indonesia  didasarkan  pada  Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai landasan utama dan undang-undang lainnya yang lebih terperinci yakni  Undang-Undang 15  Tahun  2011  tentang  Penyelenggara  Pemilihan  Umum,  Undang-Undang  8  Tahun  2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-undang  27  Tahun  2009  tentang  Majelis  Permusyarawatan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan yang  paling  terbaru  Undang  Undang  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum.  Seluruh landasan hukum tersebut mencerminkan sistem demokrasi  Indonesia yang telah tertanam dan terus  diperbaharui(Farahdiba Rahma Bachtiar, 2014).
Hukum kepemiluan diatur di dalam UU No. 7 Tahun 2017, di mana UU Pemilu ini lahir  dengan  beberapa  alasan  yang  mendasarinya,  yaitu:  a.  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  ditetapkan  untuk  mencapai  tujuan  negara;  b. Memperkuat  sistem  ketatanegaraan  yang  demokratis;  c.  Undang-undang  tersebut  dibuat agar  dapat  mewujudkan  pemilihan  umum  yang  adil  dan  berintegras;  d.  Undang-undang tersebut disahkan sebagai instrumen yang menjamin pengaturan sistem pemilihan umum. Selain  empat  hal  tersebut,  konsideran  juga  masih  memberikan  dua  alasan  yang melatarbelakangi  dibuatnya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum;  e.  Bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  penyelenggaraan pemilihan umum. Selain itu dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencegah duplikasi dalam  pengaturan  pemilihan  umum;  f.  Menciptakan  pemilihan  umum  yang  efektif  dan efisien
Dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Partai Politik dijelaskan bahwa, “Partai  politik  merupakan  organisasi  yang  ersifat  nasional  dan  dibentuk  oleh  sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan  dan  membela  kepentingan  politik  anggota,  masyarakat,  bangsa  dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”
Dalam  artian  modern,  Partai  politik  merupakan  kelompok  yang  mengajukan  calon pejabat  publik  untuk  dipilih  oleh  rakyat  sehingga  dapat  mempengaruhi  dan  mengatasi tindakan-tindakan    pemerintah(Abdul  Mukthie  Fadjar,  2013b).  Sigmund  Neumann berpendapat bahwa partai politik merupakan organisasi artikulasi yang terdiri dari pelaku- pelaku  politik  yang  aktif  dalam  masyarakat  yang  memusatkan  perhatiannya  pada
pengendalian kekausaan pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan  beberapa  kelompok  lain  yang  mempunyai  pandangan  berbeda.  Partai  politik merupakan  perantara  besar  yang  menghubungkan  kekuatan-kekuatan  dan  ideologi- ideologi  sosial  dengan  lembaga-lembaga  pemerintahan  yang  resmi  dan  yang mengaitkannya  dengan  aksi  politik  dalam  masyarakat  yang  lebih    luas(Abdul  Mukthie Fadjar,  2013a).  Partai  politik  menjadi  pilar  penting  dalam  memperkuat  perkembangan sistem politik yang demokratis, di mana partai politik mempunyai status dan peran sebagai penghubung  strategis  antara  proses  pemerintahan  dengan  masyarakat,  sehingga  partai politik juga dapat dikatakan sebagai penentu  demokrasi(Jimly Asshiddiqie, 2011).

## Fungsi, Hak, dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
DPRD  sebagai  lembaga  legislatif  merupakan  lembaga  pemegang  kekuasaan pemerintahan  yang  mengurusi  pembuatan  suatu  produk  hukum,  sejauh  hukum  tersebut memerlukan  kekuatan  undang-undang (statutory  force). Hal  tersebut  juga  dipertegas  oleh Hans  Kelsen,  bahwa  fungsi  legislatif  merupakan  suatu  pembentukan  norma  umum  yang dilakukan  oleh  organ  khusus,  yang  disebut  sebagai  Lembaga    Legislatif(Yokotani,  2017). Dalam  artian  lain,  legislatif  merupakan  lembaga  perwakilan  rakyat  dengan  kewenangan untuk  menyusun  peraturan  yang  dibuat  pemerintah  sebagai  wujud  kedaulatan  tertinggi yang berada di tangan rakyat(Miriam Budiardjo, 2008b).
Dari  sisi  fungsinya,  lembaga  legislatif  setidaknya  memiliki  empat  fungsi,  yaitu: menyerap  aspirasi  rakyat,  mengagregasikan  kepentingan  rakyat,  melakukan  rekruitmen politik,  mengontrol  dan  mengawasi  kinerja    eksekutif.(Eka  Nam  Sihombing,  2018)  Lebih lanjut Prof. Miriam Budihardjo mengatakan bahwa badan legislatif setidaknya memiliki dua fungsi penting, yaitu menentukan suatu kebijakan dan membuat undang-undang, sehingga legislatif  tersebut  diberi  hak  inisiatif,  yakni  hak untuk  mengadakan  amandemen  terhadap rancangan  undang-undang,  dan  terutama  dibidang budget atau  anggaran.  Selan  itu  badan legislatif  juga  berfungsi  mengontrol  badan  eksekutif.  Legislatif  diharap  dapat  menjaga tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menjalankan  tugas  tersebut  maka  badan  perwakilan  rakyat  diberi  hak-hak  kontrol khusus(Miriam Budiardjo, 2008a).
Sebagai  salah  satu  unsur  penyelenggara  pemerintahan,  DPRD  memiliki  fungsi  yang berbeda dengan kepala daerah. Fungsi DPRD diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (yang  selanjutnya UndangUndang MD3) Juncto UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam undang-undang tersebut terdapat tiga fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan dungsi pengawasan, hal ini sebagaiman dijelaskan pada Pasal 316 ayat (1), yang selain fungsi dari DPRD Privinsi juga berlaku secara mutatis  mutandis  terhadap  DPRD  Kabupaten  atau  kota  (Pasal  365  ayat  (1)).  Peraturan mengenai fungsi DPRD juga diatur di dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Fungsi  legislasi  merupakan  fungsi  yang  dimiliki  anggota  DPRD  provinsi  maupun kabupaten  atau  kota  dalam  membentuk  Peraturan  Daerah  (selanjutnya  disebut  Perda)
bersama Gubernur/Bupati/Walikota. Sebagaimana pada Pasal 150 Undang-Undang No. 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  menjelaskan  terkait  pelaksanaan  fungsi pembentukan  Perda,  diantaranya  dilakukan  dengan  cara-cara  sebagai  berikut:  membahas Bersama  kepala  daerah  dan  menyetujui  atau  tidak  menyetujui  rancangan  Perda; mengajukan usul  rancangan Perda; dan menyusun program pembentukan Perda Bersama dengan kepala daerah. Hal ini sesuai dengan definisi kata legislasi yang menurut John M. Echols  berasal  dari  kata  “ legislasi ”  atau  “ legislation ”  yang  bermakna  perundang-undangan dan  pembuatan  undang-undang.  Kata  “ legislation ”  merupakan  kata  asal  dari  “ to  legislate ” yang berarti mengatur atau membuat undang-undang.
Fungsi anggaran merupakan suatu kegiatan yang dijalankan dalam penyusunan dan penetapan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  bersama-sama  pemerintah  daerah. DPRD dalam menjalankan fungsi ini harus terlibat secara aktif, proaktif, dan bukan reaktif, sebagaimana legitimator usulan APBD atas pengajuan pemerintah daerah. Fungsi anggaran DPRD merupakan bentuk tugas yang harus dijalankan oleh DPRD untuk mencapai tujuan pemerintah daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena anggaran daerah adalah  perwujudan  amanat  rakyat  kepada  pemerintah  daerah  dan    DPRD(Mustaking Hamzah,  t.t.).  Fungsi  anggaran  DPRD  secara  lebih  lanjut  diatur  dalam  Pasal  152  ayat  (2) Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  di  mana  fungsi anggaran  DPRD  dilakukan  dengan  cara:  membahas  KUA  dan  PPAS  yang  disusun  oleh kepala daerah berdasarkan RKPD; Membahas rancangan Perda tentang APBD; Membahas rancangan  Perda  tentang  perubahan  APBD;  dan  Membahas  rancangan  Perda  tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Pengawasan  merupakan  salah  satu  fungsi  utama  yang  melekat  pada  DPRD  selain fungsi  legislasi  dan  anggaran.  DPRD  duduk  dan  dipilih  oleh  rakyat  semata-mata  sebagai wakil  dari  masyarakat  dalam  menjaring  aspirasi.  Fungsi  pengawasan  yang  digadang- gadang tersebut diharapkan bisa berjalan efektif sesuai harapan masyarakat, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan politik dan sebagai  struktur  politik  akan  mewujudkan  pola  berlaku  sebagai  bentuk  perwujudan melaksanakan  demokrasi  sesuai  dengan  tugasnya,  salah  satunya  yakni  melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.(Aminuddin, 2015) Pasal 153 Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  menjelaskan  terkait fungsi  pengawasan  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  pengawasan  terhadap:  pelaksanaan Perda dan peraturan kepala daerah; Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain  yang  terkait  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah;  dan  pelaksanaan  tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
DPRD  kabupaten/kota  mempunyai  tugas  dan  wewenang  sebagaimana  tercantum pada  Pasal  154  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2015  yaitu: membentuk Perda kabupaten/kota Bersama bupati/wali kota; membahas dan memberikan persetujuan  rancangan  Perda  mengenai  APBD  kabupaten/kota  yang  diajukan  oleh bupati/wali  kota;  memilih  bupati  dan  wakil  bupati  serta  wali  kota  dan  wakil  wali  kota dalam  hal  terjadi  kekosongan  jabatan  untuk  meneruskan  sisa  masa  jabatan;  mengusulkan pengangkatan  dan  pemberhentian  bupati/wali  kota  kepada  Menteri  melalui  gubernur sebagai wakil  Pemerintah  Pusat  untuk  mendapatkan  pengesahan  pengangkatan  dan/atau pemberhentian;  memberikan  pendapat  dan  pertimbangan  kepada  Pemerintah  Daerah kabupaten/kota  terhadap  rencana  perjanjian  internasional  di  Daerah;  memberikan
persetujuan  terhadap  rencana  kerja  sama  internasional  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah  kabupaten/kota;  meminta  laporan  keterangan  pertanggungjawaban  bupati/wali kota  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  kabupaten/kota;  memberikan persetujuan  terhadap  rencana  kerja  sama  dengan  Daerah  lain  atau  dengan  pihak  ketiga yang  membebani  masyarakat  dan  Daerah;  melaksanakan  tugas  dan  wewenang  lain  yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keberadaan  DPRD  sangat  diperlukan  dalam  mengemban  pelaksanaan  prinsip pembagian kekuasaan di daerah, dan sebagai institusi legislatif. DPRD menjadi representasi rakyat  di  suatu  daerah  otonom  yang  mempunyai  tugas  dan  wewenang  tersendiri  tetapi terikat  di  dalam  tata  hubungan  dengan  pemerintah    daerah.(BN.  Marbun,  2005)  DPRD sebagai  badan  legislatif  daerah  berkedudukan  sejajar  dan  menjadi  mitra  dari  pemerintah paerah.  Pengertian  “berkedudukan  sejajar”  dan  menjadi  “mitra”  ini  dipahami  beraneka macam,  sehingga  seringkali  hubungan  Pemda  dan  DPRD  menjadi  agak  terganggu. Terutama,  ketika  masing-masing  pihak  menggunakan  hak,  tugas  dan  kewenangannya untuk  mengatakan  sebagai  yang  paling  benar  dan  berkuasa.  Arti  “Berkedudukan  Sejajar” dan “Mitra” Pemerintah Daerah berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, di mana di dalam  undang-undang  tentang  Pemerintah  Daerah  mengatur  cukup  jelas  pembagian kekuasaan  secara  horizontal.  Untuk  urusan  di  bidang-bidang  politik  diserahkan  kepada DPRD,  dan  untuk  urusan-urusan  administrasi  menjadi  kewenangan  Pemda.  Dengan  kata lain, perumusan kebijakan publik dan pengawasan terhadap pelaksanaannya menjadi tugas dan kewenangan DPRD, sedangkan implementasinya menjadi tugas dan kewajiban Pemda. (Bambang Yudoyono, 2003)
Dalam  rangka  menjamin  keseimbangan  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  maka antara pemerintah daerah dan DPRD diberi kedudukan sejajar dalam pola kemitraan dalam artian  diantara  kedua  institusi  tersebut  tidak  dikenal  hubungan  hierarkis  melainkan hubungan koordinatif bukan sub-ordinatif. Dalam hubungan ini PEMDA dan DPRD berada pada  jalur  dan  tugas  kewenangannya  masing-masing  yang  tidak  dapat  terjadi  saling intervensi,  di  mana  PEMDA  tidak  bisa  memasuki  ranah  politik  dan  DPRD  tidak  bisa memasuki ranah administrasi daerah, sehingga pelaksanaan seluruh tugas dan kewenangan serta penggunaan hak DPRD harus diletakkan dalam dimensi politik.
Susunan Pemerintahan Daerah dan Hak Otonomi meliputi DPRD dan Pemerintahan Daerah.  DPRD  dipisahkan  dari  Pemerintah  Daerah  dengan  maksud  untuk  lebih memberdayakan  DPRD  dan  meningkatkan  pertanggungjawaban  Pemerintah  Daerah kepada rakyat. Oleh karena itu hak-hak DPRD cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  menjadi  kebijakan  daerah  dan  melakukan  fungsi pengawasan.

## Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Salatiga Fraksi Partai Demokrat
Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  sering  kali  disebut  juga  sebagai recall yang  secara etimologis  berarti  mengingat,  memanggil  kembali,  menarik  Kembali  dan  membatalkan. Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD merupakan proses penarikan kembali atau penggantian Kembali anggota DPRD oleh partai politik sebagai induk organisasinya.(Rida Farida, 2013)
Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  merupakan  proses  penarikan  kembali  anggota legislatif untuk diberhentikan dan digantikan dengan anggota yang lainnya sebelum masa
jabatan  anggota  tersebut  berakhir.  Penggantian  Antar  Waktu  diatur  di  dalam  UU  No.  17 tahun 2014 Juncto UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 17 Tahun 2014  Tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  daerah,  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Penggantian  Antar  Waktu  juga  diatur  di  dalam  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU)  No.  6  Tahun  2017  Juncto  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum (PKPU) No. 6 Tahun 2019. Fungsi Penggantian Antar Waktu (PAW) adalah sebagai mekanisme kontrol partai politik yang memiliki walil dan duduk di parlemen.
Anggota  DPRD  mengalami  pemberhentian  antar  waktu  disebabkan  beberapa  hal yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan. Dalam Pasal 405 UU No. 17 Tahun  2014  Juncto  UU  No.  13  Tahun  2019  Tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah,  disebutkan  bahwa  anggota  DPRD  Kabupaten/Kota  mengalami  pemberhentian antar  waktu  disebabakan  beberapa  hal  yaitu:  a.  Tidak  dapat  melaksanakan  tugas  secara berkelanjutan  atau  berhalangan  tetap  sebagai  anggota  DPRD  kabupaten/kota  selama  3 (tiga)  bulan  berturut-turut  tanpa  keterangan  apa  pun;  b.  Melanggar  sumpah/janji  jabatan dan  kode  etik  DPRD  kabupaten/kota;  c.  Dinyatakan  bersalah  berdasarkan  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya  sebanyak  6  (enam)  kali  berturut-turut  tanpa  alasan  yang  sah;  e.  Diusulkan oleh  partai  politiknya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  f.  Tidak lagi  memenuhi  syarat  sebagai  calon  anggota  DPRD  kabupaten/kota  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  pemilihan  umum;  g.  Melanggar ketentuan  larangan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  ini;  h.  Diberhentikan sebagai  anggota  partai  politik  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan; atau i. Menjadi anggota partai politik lain.
Mekanisme pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/kota diatur pada Pasal  406-407  UU  No.  17  Tahun  2014  Juncto  UU  No.  13  Tahun  2019  Tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di mana anggota DPRD diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur, paling lama  7  (tujub)  hari  sejak  diterimanya  usul  pemberhentian  untuk  memperoleh  peresmian pemberhentian.  Peresmian  pemberhentian  oleh  gubernur  dilaksanakan  paling  lama  14 (empat  belas) hari  sejak  usul  pemberhentian  anggota  DPRD  kabupaten/kota  disamoaikan bupati/walikota  kepada  gubernur.  Pemberhentian  anggota  DPRD  kabupaten/kota dilakukan setelah ada hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan  Kehormatan  DPRD  kabupaten/kota  atau  pengaduan  dari  pimpinan  DPRD kabupaten/kota,  masyarakat  dan  atau  pemilih,  yang  kemudian  dilaporkan  kepada  rapat paripurna dan disampaikan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
Selanjutnya  ditegaskan  pada  Pasal  409  UU  No.  17  Tahun  2014  Juncto  UU  No.  13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah,  Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  bahwa  anggota  DPRD kabupaten/kota  yang  berhenti  antar  waktu  digantikan  oleh  calon  anggota  DPRD kabupaten/kota  yang  memperoleh  suara  terbanyak  urutan  berikutnya  dalam  daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama
dan  masa jabatannya melanjutkan sisa  masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikannya.  Dalam  hal  calon  anggota  DPRD  kabupaten/kota  pengganti  meninggal dunia,  mengundurkan  diri,  atau  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  calon  anggota  maka kemudian  digantikan  oleh  calon  anggota  DPRD  kabupaten/kota  yang  memperoleh  suara terbanyak urutan berikutnya dengan ketentuan yang sama dan begitu seterusnya.
Problematika Pergantian Antar Waktu (PAW) menimpa seorang anggota DPRD Kota Salatiga  dari  fraksi  partai  Demokrat  yang  seolah-olah  dipaksa  mengundurkan  diri. Persoalan  ini  menimpa  anggota  DPRD  Kota  Salatiga  dari  Fraksi  Partai  Demokrat  periode 2019-2024  yang  dikabarkan  mengundurkan  diri.  Persoalan  ini  bermula  pada  tanggal  28 Februari  2022  dengan  adanya  surat  pengunduran  diri  atas  nama  anggota  DPRD  yang bersangkutan,  akan  tetapi  kemudian  dibantah  oleh  yang  bersangkutan, bahwasanya  tidak pernah  mengajukan  surat  pengunduran    diri.  Persoalan  surat  pengunduran  diri  tersebut juga  semakin  diperparah  dengan  adanya  ketidaksesuaian  data  anggota  DPRD  yang tercantum  di  mana  dalam  surat  tersebut  terdapat  kekurangan  dalam  penulisan  NIK sebanyak  satu  angka,  akan  tetapi  terdapat  tanda  tangan  di  atas  materai.  Dinamika  lain terjadi  dengan  ditemukannya  foto-foto  saat  penandatanganan  termasuk  SK  asli  dari  DPP partai politik tersebut yang telah  keluar.
Adanya isu Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan dengan melayangkan gugatan di Mahkamah Partai dengan tujuan agar usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan oleh ketua DPC Partai Politik kota Salatiga  tersebut  dibatalkan.  Hal  ini  dilakukan  karena  terdapat  indikasi  kesewenang- wenangan  yang  dilakukan  oleh  ketua  DPC  partai  politik  tersebut,  di  mana  surat pengunduran  diri  anggota  DPRD  tersebut  tidak  sesuai  dengan  identitasnya  dan  dinilai sudah batal di mana  hukum.
Persoalan Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut berlangsung hingga awal bulan November  2022  dengan  adanya  gugatan  perbuatan  melawan  hukum  yang  diajukan  ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh anggota DPRD fraksi Partai Demokrat yang “dipaksa” dilakukan  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW).  Gugatan  tersebut  diajukan  akibat  dari ditolaknya keberatan permohonan usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) yang diajukan oleh  ketua  DPC  Partai  demokrat  Kota  Salatiga  No.  29/DPC.PD.SLTG/VII/22,  tentang Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  terhadap  Muh  Nurhidayat,  legislatif  Partai  demokrat DPRD Kota Salatiga daerah pemilihan (dapil) 3 oleh Mahkamah Partai  Demokrat.
Pelaksanaan  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  kota  Salatiga  sebagaimana  diuraikan  di  atas  tidak  sesuai  dengan  standar pelaksanaan  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  menurut  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Pelaksanaan  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  yang  terjadi  pada  anggota DPRD Fraksi Partai demokrat di kota Salatiga dilakukan dengan tanpa melalui mekanisme sebagaimana  ditetapkan  di  dalam  undang-undang,  yang  dalam  hal  ini  pejabat  legislatif Pengganti Antar Waktu (PAW) adalah suami dari Ketua DPC Partai Demokrat Kota Salatiga itu  sendiri  sehingga  menimbulkan  suatu  permasalahan  akademis  dan  yuridis  mengenai bagaimana  pandangan  hukum  positif  terhadap  pelaksanaan  Penggantian  Antar  Waktu (PAW) yang seolah dipaksakan dan tentunya merugikan anggota DPRD yang diganti antar waktu tersebut. Persoalan Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut juga mengindikasikan adanya unsur kolusi dan nepotisme yang kental sehingga mengakibatkan digugatnya ketua
DPC  Partai  Demokrat  tersebut  ke  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  atas  keputusan  yang ditetapkan.
Permasalahan tersebut menimbulkan ketidaksesuaian mekanisme Penggantian Antar Waktu  (PAW)  pejabat  legislatif  partai  politik  terhadap  UU  No.  17  Tahun  2014  Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah tepatnya pada Pasal 409 dan Pasal 9 PKPU No. 6 tahun 2017 Juncto PKPU No. 6 Tahun 2019. Selain  kesenjangan  antara  realita  dengan  normatif  dalam  pelaksanaan  Penggantian  Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Salatiga dari partai Demokrat tersebut juga terdapatnya kewenangan  ketua  partai  Demokrat  di  Salatiga  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan sehingga  timbul  kesewenang-wenangan  yang  diantaranya  menimbulkan  indikasi  kolusi dan  nepotisme  dalam  pelaksanaan  PAW  pejabat  legislatif  partai  politik,  di  mana  yang diangkat menjadi pejabat pengganti adalah suami dari Ketua DPC Partai politik. Tindakan yang  seolah-olah  sewenang-wenang  tersebut  juga  menimbulkan  kerugian  bagi  anggota DPRD  Partai  Demokrat  Kota  Salatiga  yang  dipaksa  diganti  antar  waktu,  sehingga  hal tersebut  secara  tidak  langsung  juga  melanggar  Pasal  1365  KUHPerdata  yang  berbunyi bahwa  “setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  diwajibkan  untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.”

## Tinjauan Yuridis Penggantuan Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Salatiga Fraksi Partai Demokrat
Secara  yuridis,  mekanisme  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  bagi  anggota  DPRD kabupaten/kota diatur di dalam UU No. 17 Tahun 2014 Juncto UU No. 13 Tahun 2019. Pasal 409 UU No. 17 Tahun 2014 menyatakan bahwa anggota DPRD yang berhenti antar waktu digantikan  oleh  calon  anggota  DPRD  kabupaten/kota  yang  memperoleh  suara  terbanyak urutan  berikutnya  dalam  daftar  peringkat  perolehan  suara  dari  partai  politik  yang  sama pada  daerah  pemilihan  yang  sama.  Apabila  calon  anggota  DPRD  kabupaten/kota  yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak  memenuhi  syarat  sebagai  calon  anggota,  anggota  DPRD  kabupaten/kota  tersebut digantikan  oleh  calon  anggota  DPRD  kabupaten/kota  yang  memperoleh  suara  terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
Dalam  pelaksanaan  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  anggota  DPRD  kota  Salatiga fraksi partai demokrat yang diangkat sebagai pengganti anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu adalah suami dari ketua DPC Partai Demokrat kota Salatiga yang secara faktual menempati  posisi  urutan  ke  dua  dalam  pemilihan  umum  legislatif  tahun  26  2019.  Jika melihat  pada  tata  urutan  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  409  UU  No.  17  Tahun  2014 pada  dasarnya  hal  tersebut  dapat  dibenarkan,  akan  tetapi  masalah  yang  timbul  adalah adanya  unsur  paksaan  yang  dilakukan  oleh  ketua  DPC  Partai  Demokrat  dan  mekanisme yang dilakukan tidak sesuai dengan undang-undang, serta terdapatnya unsur kesewenang- wenangan yang juga menimbulkan masalah secara perdata.
Pelaksanaan  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  terhadap  anggota  DPRD  secara normatif diatur di dalam Pasal 410 UU No. 17 Tahun 2014 Juncto UU No. 13 Tahun 2019. Pada  Pasal  tersebut  pada  dasarnya  yang  berhak  melakukan  Penggantian  Antar  Waktu (PAW)  adalah  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  kabupaten/kota.  Dalam  hal  ini  KPU kabupaten/kota  menyampaikan  nama  calon  pengganti  antar  waktu  berdasarkan  usulan
dari  pimpinan  partai  politik  kepada  pimpinan  DPRD  kabupaten/kota  dengan  tembusan kepada  gubernur.  Secara  mekanis,  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  anggota  DPRD  kota Salatiga sesuai dengan Pasal 410 UU No. 17 Tahun 2014 Juncto UU No. 13 Tahun 2019, akan tetapi tidak sesuai dengan Pasal 405 dalam undang-undang yang sama. Hal ini dibuktikan bahwa  anggota  DPRD  yang  dilakukan  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  tersebut  selama hampir  empat  tahun  menjabat  tidak  pernah  melanggar  AD/ART  baik  internal  partai maupun    di  keanggotaan  Dewan,  serta  tidak  pernah  mengajukan  permohonan pengunduran diri dari Anggota DPRD Kota Salatiga fraksi partai  Demokrat.
Pelaksanaan  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  anggota  DPRD  Kota  Salatiga  dari fraksi  partai  Demokrat  juga  bertentangan  dengan  Pasal  23  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  (PKPU)  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  Dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, di mana  dalam pasal tersebut calon Pengganti Antar Waktu (PAW) harus dipastikan sudah mengundurkan diri  dengan  sah,  diberhentikan  sebagai  anggota  Partai  Politik,  dan  telah  menjadi  anggota Partai Politik lain. Hal ini kemudian diperkuat dengan persyaratan bahwa calon Pengganti Antar  Waktu  (PAW)  anggota  DPRD  kabupaten/kota  harus  terdapat  bukti  pernyataan tertulis  dari  yang  bersangkutan  dan  mendapatkan  dokumen  pembuktian  dalam  proses klarifikasi.
Realita  yang  terjadi  pada  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  anggota  DPRD  kota Salatiga  bahwasanya  pihak  yang  dilakukan  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  belum mengundurkan diri secara sah, sehingga anggota DPRD tersebut mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Partai Politik. Akan tetapi upaya hukum ke Mahkamah Partai Politik tersebut tidak  membuahkan  hasil  sehingga  pada  awal  November  2022,  anggota  DPRD  yang dilakukan  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  tersebut  mengajukan  upaya  banding  hasil putusan  Mahkamah  Partai  Politik  Ke  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat. Mekanisme  upaya hukum  yang  dilakukan  oleh  anggota  DPRD  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  23  PKPU  No.  6 Tahun  2019,  akan  tetapi  ketidaksesuaian  terhadap  PKPU  No.  6  Tahun  2019  ditemui  pada tindakan  yang  dilakukan  oleh  Ketua  DPC  Partai  Demokrat  Salatiga  yang  melakukan Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  sebelum  pihak  yang  bersangkutan  melakukan pengunduran diri secara sah.  Selain itu, anggota DPRD yang dilakukan Penggantian Antar waktu  (PAW)  juga  tidak  menjadi  anggota  partai  politik  lain  dan  bahkan  akan  tetap  loyal pada Partai  Demokrat.
Tindakan Penggantian Antar Waktu (PAW) oleh partai politik yang seakan sewenang- wenang  menyebabkan  timbulnya  tindakan  pembelaan  diri  anggota  DPRD  yang  diganti antar waktu. Hal ini sesuai dengan Pasal 160 UU No. 23 Tahun 2014 Juncto UU No. 9 Tahun 2015, bahwasannya anggota DPRD kabupaten/kota diantaranya mempunyai hak membela diri.  Bentuk  pembelaan  diri  dalam  peristiwa  ini  dilatarbelakangi  adanya  “paksaan”  dari ketua  DPC  Partai  Demokrat  Salatiga  terhadap  anggota  DPRD  yang  sedang  menjabat  dari fraksi  partai  tersebut  untuk  mengundurkan  diri.  Hal  itu  dibuktikan  dengan  adanya  surat permohonan pengunduran diri yang menurut pihak terkait tidak benar adanya dan dinilai sangat  merugikan  baginya.  Menghadapi  hal  ini,  kuasa  hukum  pihak  yang  dilakukan Penggantian  Antar Waktu  (PAW)  mengatakan  bahwa  peristiwa  tersebut  juga  tidak  sesuai dengan hak keperdataan sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata. Atas dasar ini
mengakibatkan  dimintakannya  pertanggungjawaban  hukum  dari  DPP  Partai  Demokrat karena telah merugikan pihak yang diganti antar waktu.
Penggantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Salatiga  dapat  dikatakan  termasuk  ke  dalam  perbuatan  melawan  hukum  terutama mengenai  hak  keperdataan  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata.  Perbuatan  melawan  hukum merupakan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hak  orang  lain,  perbuatan  yang bertentangan  dengan  kewajiban  hukumnya  sendiri,  perbuatan  yang  bertentangan  dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian  atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.
Perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hak  oraang  lain  menjadi  salah  satu  perbuatan yang  dilarang  di  dalam Pasal  1365 KUHPerdata.  Hak-hak  yang  dilanggar  tersebut  adalah hak-hak  seseorang  yang  diakui  oleh  hukum.  Perbuatan  yang  bertentangan  dengan kewajiban  hukumnya  bahwasannya  kewajiban  yang  diberikan  oleh  hukum  terhadap seseorang baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perbuatan yang bertentangan kesusilaan mengandung arti bahwa apabila dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut  ganti  rugi  berdasarkan  atas  perbuatan  melawan  hukum.  Perbuatan  yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik memberikan  penjelasan  bahwa  ketika  seseorang  melakukan  tindakan  yang  merugikan orang  lain,  tidak  secara  melanggar  pasal-pasal  dari  hukum  tertulis,  masih  dapat  dijerat dengan perbuatan melawan hukum karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan  masyarakat.(Munir Fuady, 2005)
Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  yang  dilakukan  Ketua  DPC  Partai  Demokrat Salatiga terhadap anggota DPRD partainya merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak  orang  lain,  di  mana  dalam  hal  ini  pihak  yang  menjadi  “korban”  tidak  mendapatkan haknya  untuk  dapat  meneruskan  jabatannya  hingga  akhir  periode  masa  jabatan. Pelaksanaan  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  tersebut  juga  bertentangan  dengan kesusilaan dan kehati-hatian yang berakibat pada dirugikannya pihak lain, di mana dalam hal ini berdasarkan peristiwa tersebut anggota DPRD yang diganti antar waktu “dipaksa” untuk mengundurkan diri tanpa ada komunikasi lebih lanjut dan melalui mekanisme surat pengunduran  diri  yang  seolah-olah  diajukan  oleh  “korban”  walaupun  hal  tersebut  tidak benar adanya. Hal yang lebih memprihatinkan lagi dari sisi kesusilaan adalah bahwasannya pengganti  antar  waktu  tersebut  adalah  suami  dari  Ketua  DPC  Partai  Demokrat  yang melakukan Penggantian Antar waktu (PAW) terhadap anggota DPRD dari fraksi partainya sendiri.
Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  oleh  Ketua  DPC  Partai  Demokrat  tersebut  juga memenuhi  salah  satu  unsur  perbuatan  melawan  hukum,  yakni  adanya  kerugian  bagi korban.  Dalam  peristiwa  ini  anggota  DPRD  yang  diganti  antar  waktu  tersebut  jelas mengalami  kerugian  baik  materiil  maupun  immateriil  yang  memenuhi  syarat  dapat diajukannya gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

## Kesimpulan
Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan oleh Ketua DPC Partai Demokrat  di  Kota  Salatiga  sebagian  bertentangan  dengan  Pasal  UU  No.  17  Tahun  2014 Juncto  UU  No.  13  tahun  2019  tepatnya  pada  Pasal  409  juga  bertentangan  dengan  Pasal  9
PKPU No. 6 tahun 2017 Juncto PKPU No. 6 Tahun 2019 yang berakibat pada dipertanyakan keabsahannya dari sisi hukum. Ketidaksesuaian terjadi pada proses pengajuan permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) di mana dalam hal ini surat permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan identitas pihak yang diganti antar waktu dan kemudian dibantah oleh yang  bersangkutan  bahwasanya  pihak  tersebut  tidak  pernah  mengajukan  permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Ketua DPC Partai Demokrat Salatiga dan selama menjabat juga tidak pernah melakukan kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 405 UU No. 17 tahun 2014 Juncto UU No. 13 tahun 2019 dan Pasal 5 PKPU No. 6 Tahun 2017 Juncto PKPU  No.  6  Tahun  2019.  Selain  bertentangan  dengan  undang-undang  yang  mengatur mengenai  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW),  peristiwa  tersebut  juga  termasuk  perbuatan melawan  hukum  yang  dalam  hal  ini  melanggar  Pasal  1365  KUHPerdata  akibat  tindakan ketua DPC Partai Demokrat yang dinilai sewenang-wenang.

## Daftar Pustaka
Arikunto,  Suharsimi.(2012). Prosedur  Penelitiaan  Suatu  Pendekatan  Praktek .  Jakarta: Rineka Cipta.
Asshiddiqie, Jimly. (2011). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Jakarta: Rajawali Pers. Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi . Jakarta: Gramedia.
Fadjar,  Abdul  Mukthie.(2013). Partai  Politik  Dalam  Perkembangan  Ketatanegaraan Indonesia . Malang: Setara Press. Fuady,  Munir  Fuady.(2005). Perbuatan  Melawan  Hukum  Pendekatan  Kontemporer .  Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Marbun,  BN.  (2005). DPRD  dan  Otonomi  Daerah  Setelah  Amandemen  UUD  1945  dan Undang-Undang Otonomi Daerah 2004 . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Mejalis  Permusyawaratan  Rakyat  RI.(2004). Naskah  Akademik  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945 Usulan Komisi Konstitusi. Jakarta : Sekretaris Jendral MPR RI. Muhammad,  Abdulkadir.  (2014). Hukum  dan  Penelitian  Hukum. Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Sihombing, Eka Nam. (2018). Hukum Kelembagaan Negara. Yogyakarta: Ruas Media, 2018. Soekanto,  Soerjono.  (1986). Penggemar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia Press.
Thaib,  Dahlan.  (1993). Implementasi  sistemketatanegaraan  menurut  UUD  1945 .  Yogyakarta  : liberty.
Waluyo, Bambang. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.
Yudoyono,  Bambang.  (2003). Otonomi  Daerah,  Desentralisasi  dan  Pengembangan  SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Aminuddin.  (2015),  “Fungsi  Pengawasan  DPRD  Dalam  Mewujudkan  Tata  Kelola Pemerintahan yang Baik”, e-Jurnal Katalogis . Vol. 3 No. 12.
Bachtiar,  Farahdiba  Rahma.  (2014).  ”  Pemilu  Indonesia:  Kiblat  Negara  Demokrasi  Dari Berbagai Refresentasi”, Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1. Farida,  Rida.  (2013).  “Mekanisme Penggantian Antar  Waktu”, Jurnal  Cita Hukum ,  Fakultas Hukum dan Syariah Syarif Hidayatullah, Vol I No.2
Hamzah,  Mustaking.  (2014).  “Penguatan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Provinsi  Sumatera Barat  Dalam  Rangka  Menjalankan  Fungsi  Anggaran  Berdasarkan  UU  No.  23  Tahun 2014 tentang Pemda ” . Jurnal Ilmiah Langue and Parole . Vol. 1 No. 1. hlm. 219.
Pranoto,  E.(2018).    “Pembangunan  Sistem  Hukum  Ekonomi  Indonesia  Berlandaskan  Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi”, Jurnal Spektrum Hukum ,  Vol 15 No.1, 89-111.
Sukmariningsih,  Retno  Mawarini.  (2020).  ”  Peranan  Komisi  Pemilihan  Umum  Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis”. Jurnal Juristic Volume 01 Nomor 01.
Yokotani.  (2017).  “Sistem  Bikameral  di  Lembaga  Legislatif  Berdasarkan  Tugas  dan Kewenangan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (Perbandingan  dengan  Amerika  Serikat, Inggris, dan Argentina)”. Jurnal Hukum Progresif . Vol. XI No.