## JURNAL SOSAINS

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 3 NOMOR 12 2023 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA

## Yovianda Arief Pratama
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Indonesia Email: 19912075@students.uii.ac.id
Kata kunci: Mata Uang, Investasi, Bappebti

## ABSTRAK
Latar  Belakang: Perlindungan  Hukum  terhadap  Pemegang  Cryptocurrency  di Indonesia” ini ingin mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang cryptocurrency di Indonesia.  Terdapat  satu  pertanyaan  hukum  penting  yaitu  bagaimana  perlindungan hukum terhadap pemegang cryptocurrency di Indonesia ?
Tujuan: Tujuan penelitian ini  untuk menganalisis perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Cryptocurrency di Indonesia.
Metode : Tipologi penelitian ini adalah hukum normatif (legal research) dengan teknik pengumpulan data sekunder yang mengambil dari data kepustakaan dan studi dokumen dengan  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  (statute approach)  dan  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach).  Kemudian  dilakukan analisis data dengan metode analisis secara yuridis. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tentang uang kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia adalah tidak diakui atau tidak sah.
Hasil : perlindungan hukum terhadap transaksi elektronik termasuk di dalamnya adalah uang  kripto  jika  objek  ini  disebut  sebagai  barang  (bukan  uang  secara  aturan  yang berlaku)  investasi.  Aturan  perlindungan  hukum  tersebut  diberikan  oleh  pemangku kebijakan  melalui  Undang-Undang  Perdagangan,  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Aturan yang dimuat oleh Bappebti dan aturan-aturan lainnya yang terkait.
Kesimpulan: Perlindungan hukum tersebut yang diberikan kepada pemegang melalui peraturan yang telah berlaku meliputi Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang di dalamnya mengatur  tentang  Lembaga  Kustodian  dan  Kliring  sera  Pasar  Bursa  yang  dapat melindungi para investor.

## ABSTRACT
Background: Legal Protection of Cryptocurrency Holders in Indonesia" wants to know the  legal  protection  for  cryptocurrency  holders  in  Indonesia.  There  is  one  important legal question, namely how to protect cryptocurrency holders in Indonesia.
Purpose: The purpose of this study is to analyze the Legal protection of Cryptocurrency Holders in Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Cryptocurrency di Indonesia
Keywords: Currency, Investment, Bappebti Method: The typology of this research is normative law (legal research) with secondary data collection techniques that take from literature data and document studies with the approaches  used  are  the  statutory  approach  (statute  approach)  and  conceptual approach  (conceptual  approach).  Then  data  analysis  is  carried  out  using  juridical analysis methods. The results of this study show that legal certainty regarding crypto money as a means of payment in Indonesia is neither recognized nor legal.
Results: Legal protection against electronic transactions includes crypto money if this object  is  referred  to  as  goods  (not  money  by  applicable  rules)  investment.  The  legal protection  rules  are  provided  by  policymakers  through  the  Trade  Law,  Electronic Information  and  Transaction  Law,  Law  on  Consumer  Protection,  Rules  contained  by Bappebti and other related regulations.
Conclusion:  The legal protection provided to holders through applicable regulations includes Bappebti Regulation Number 7 of 2020 concerning the Establishment of a List of  Tradable  Crypto  Assets,  Law Number  4  of  2023  concerning  the  Development  and Strengthening  of  the  Financial  Sector  which  regulates  Custodian  and  Clearing Institutions and the Stock Exchange Market that can protect investors..

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  dan  informasi  saat  ini  mendorong  lahirnya  akses  yang mudah di semua sektor. Akses yang mudah ini memberikan dampak percepatan terhadap pengetahuan  tentang  investasi  dan  jumlah  peningkatan  investasi  yang  tinggi.  Terutama pada masa pandemi Covid-19. Investasi menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan. Salah satu  faktor  yang mempengaruhi  adalah  kejenuhan dari WFH ( Work  From  Home )  akibat dari  pandemi  sehingga  banyak  dari  pekerja  yang  pendapatannya  tidak  sesuai  dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Penurunan pendapatan mempengaruhi sirkulasi ekonomi para  pekerja  ataupun  masyarakat  secara  umum.  Sebab  penurunan  pendapatan  ini, diperlukan  alternatif    penambah  penghasilan  lain  yang  salah  satunya  melalui  investasi (Ningsih, 2023).
Salah  satu  jenis  investasi  yang  sedang  populer  ialah cryptocurrency.  A cryptocurrency atau  mata  uang  kripto  merupakan  sistem  mata  uang  digital  yang memungkinkan  pemegangnya  menggunakan  pembayaran  digital  sebagai  mata  uang standar dalam kegiatan bisnis (Syamsiah, 2017). Cryptocurrency mengambil istilah nama yang digunakan untuk suatu sistem dalam kriptografi, dalam proses pelepasan data secara aman  dan  untuk  melakukan  proses  pergantian  token  digital  secara  tersebar  (Dourado  & Brito, 2014). Cryptocurrency berkembang cukup masif di beberapa negara seperti Turki, Argentina,  Afrika  Selatan,  Singapura  dan  beberapa  negara  lainnya  (Dourado  &  Brito, 2014) .  Di  Indonesia  sendiri, cryptocurrency menjadi  investasi  yang  sedang  gencar dilakukan. Terbukti dengan banyaknya tindakan pemerintah dan artis yang membuat token atau coin di Cryptocurrency (Dourado & Brito, 2014).
Ada  beberapa  negara  yang  telah  menggunakan Cryptocurrency tersebut  yaitu Elsavador (Dourado & Brito, 2014). Berkaitan dengan aspek legalitas mata uang tersebut, Indonesia  telah  memiliki  aturan  berupa  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang Mata Uang, diatur dalam  Pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Mata Uang adalah uang yang  dikeluarkan  oleh  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut
rupiah. Jika merujuk pada aturan tersebut maka alat pembayaran yang sah adalah rupiah. Namun dalam konteks mata uang kripto ini, Indonesia telah memiliki aturan rujukan yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa komoditi adalah semua barang, hak, dan kepentingan lainnya dan setia derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya.
Aturan lain adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Undang-Undang  &  INDONESIA,  (2020)  dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lahir kemudian. Selain itu, pemerintah juga  mengeluarkan  kebijakan  teknis  terkait  seperti  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 18/40/PBI/2016  tentang  Penyelenggaraan  Pemrosesan  Transaksi  Pembayaran,  Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial, Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  99  Tahun  2018  tentang  Kebijakan  Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto ( Crypto Asset ).
Berdasarkan ketentuan tersebut, kripto sebagai sarana investasi disebut sebagai aset kripto.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  7  Peraturan  Peraturan  Badan  Pengawas Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Ketentuan  Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, aset kripto adalah komoditi tidak  berwujud  yang  berbentuk  digital  aset,  menggunakan  kriptografi,  jaringan peer  to peer ,  dan  buku  besar  yang  terdistribusi,  untuk  mengatur  penciptaan  unit  baru, memverifikasi  transaksi,  dan  mengamankan  transaksi  tanpa  campur  tangan  pihak  lain. Dengan beragamnya regulasi tersebut, pembacaan kritis terhadap produk hukum ini tentu sangat  diperlukan  sebagai  upaya  memberikan  kepastian  dalam  memfasilitasi  roda perekonomian (Rusydianta, 2017).
Sekalipun terdapat  berbagai  aturan mengenai Cryptocurrency ,  namun  tidak  selalu menjamin  perlindungan  hukum  bagi  investor.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  adanya  aturan dalam  aspek  kerugian  yang  dialami  investor. Cryptocurrency memiliki  nilai  uang  yang tidak  stabil.  Hal  ini  disebabkan  ketidakpastian  tentang  kondisi  uang  kripto  di  dunia. Terbukti  ada  beberapa  kasus  uang  kripto  mengalami  anjlok  sehingga  dapat  merugikan banyak pemegang. Selain itu, terdapat resiko lain seperti pembajakan akun pemegang mata uang  kripto  dan  berpeluang  kehilangan  segala  aset  kripto  yang  mendiam  di  dalamnya (Hediati,  2022).  Sama  seperti  yang  dialami  oleh  negara  el  salvador  yang  hampir  saja mengalami  kehancuran  pemerintah  tersebut  melegalkan  kripto  bitcoin  sebagai  alat pembayaran yang sah. Dari latar belakang diatas maka penulis ingin membahas mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Cryptocurrency di Indonesia.”
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk  perlindungan  hukum  pemegang Cryptocurrency di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menurut Peter Mahmud  Marzuki  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi (Marzuki & Sh, 2021). Penelitian hukum normatif ini menggunakan beberapa pendekatan
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Cryptocurrency di Indonesia
diantaranya  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan konseptual  ( conceptual  approach ).  Pendekatan  di  atas  digunakan  atas  dasar  analisis konseptual  bentuk  perlindungan  hukum  pemegang Cryptocurrency dan  pengaturannya berdasarkan  peraturan  Bappebti  dan  peraturan  OJK  tentang  pengaturan  investasi Cryptocurrency di  Indonesia.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  menggunakan  sumber  data sekunder  dengan  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Hasil  penelitian  ini dianalisis dengan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah menguraikan data penelitian menjadi sebuah struktur bangunan pemikiran melalui rangkaian kata-kata atau pernyataan secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Cryptocurrency di Indonesia.
Sejarah  menyatakan  bahwa  mata  uang  kripto  memang  diniatkan  sebagai  “uang” dengan fungsi pembayaran sebagaimana uang pada umumnya. Uang kripto dapat dipakai sebagai  alat  tukar  atau  standar  pengukur  nilai.  Keberadaan  uang  kripto  selaras  dengan kebutuhan  global  tentang  “dunia  tanpa  perbatasan” (borderless  world) yang  dapat membentuk negara tanpa batas (a single global society) . Dunia dipandang lebih efisien jika tidak  dibatasi  oleh  “politik  teritorial”  suatu  negara,  termasuk  dalam  pemegangan  mata uangnya.  Uang  kripto  ini  bersifat  desentralisasi  sehingga  berbeda  dengan  sistem sentralisasi  yang  terdapat  pada  mata  uang  tradisional  dan  sistem  perbankan  saat  ini (Rohman, 2021).
Salah  satu  mata  uang  digital  yang  banyak  diminati  oleh  para  investor  untuk  di Investasikan adalah Bitcoin . Bitcoin adalah sebuah mata uang baru atau uang elektronik yang diciptakan pada 2009 lalu oleh seseorang yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto  (Raharjo,  2022).  Dia  merancang  perangkat  lunak  sumber  terbuka  dikaitkan dengan nama samarannya. Ia juga menggunakan jaringan peer-to-peer tanpa penyimpanan terpusat  atau  administrator  tunggal  di  mana  Departemen  Keuangan  Amerika  Serikat menyebut Bitcoin sebagai sebuah mata uang yang terdesentralisasi (Wong, 2014).
Dalam  rangka  memberi  kepastian  dan  perlindungan  hukum  dalam  transaksi Cryptocurrency, pemerintah membuat kebijakan yang melindungi pemegangan uang kripto di  Indonesia.  Kebijakan  tersebut  berupa  aturan  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2011  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1997 tentang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi.  Peraturan  Kepala  Bappebti  Nomor  3  Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka. Selanjutnya diatur juga di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum  Penyelenggaraan  Perdagangan  Berjangka  Aset  Kripto  ( Crypto  Asset ).  Aturan lainnya tentang transaksi aset kripto yang juga disahkan menurut Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  karena  proses transaksi dilakukan melalui jaringan internet. Adanya perlindungan hukum yang diberikan dapat  meminimalisir  adanya  kerugian,  sengketa  dan  tindak  pidana  dalam  investasi Cryptocurrency .  Maraknya  penipuan  berkedok investasi  yang menjanjikan  untung  besar untuk menarik calon investor membuat pemerintah terus berusaha untuk memperbaharui aturan hukum yang ada.
Cryptocurrency harus  memenuhi  seluruh  syarat  yang  diatur  di  dalam  aturan Bappebti  dengan  mengumpulkan  seluruh  dokumen  yang  diminta.  Dokumen  tersebut meliputi data diri pendaftar dengan mengisi isian permohonan pendaftaran calon pedagang fisik  Aset  Kripto  serta  melengkapi  dokumen  yang  terdiri  dari  1)  salinan  akta  pendirian badan  hukum  calon  Pedagang  Fisik  Aset  Kripto  beserta  identitas  kelengkapan  data pengurus  dan  pemegang  saham;  2)  penjelasan  singkat  secara  tertulis  mengenai  produk
(daftar Aset Kripto yang diperdagangkan, volume, dan jumlah Nasabah per-Aet Kripto); 3) Penjelasan  singkat  bisnis  proses  dan  peraturan  dan  tata  tertib  terkait  dengan penyelenggaraan  perdagangan  Aset  Kripto;  4)  Rencana  bisnis;  5)  Struktur  Organisasi (bagan, jumlah, pegawai, serta uraian tugas dan masing-masing fungsi/bagian/divisi); 6) Daftar  Bank  dan  nomor  rekening  yang  dipergunakan  untuk  melakukan  transaksi perdagangan  Aset  Kripto  dan  menyimpan  dana    pelanggan  Aset  Kripto;  7)  Bukti pendaftaran sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atas sistem yang dipergunakan; 8) Keterangan mengenai server, lokasi, pemilik, dan hal-hal lain terkait dengan sistem perdagangan Aset Kripto; 9) Daftar identitas Pelanggan Aset Kripto yang telah terdaftar; dan 10) Daftar seluruh Wallet yang dikelola.
Peraturan  di  atas  mengedepankan  prinsip  pengelolaan  usaha  dengan  benar  seperti mengutamakan  hak  anggota  bursa  berjangka  untuk  memperoleh  nilai  yang  terbuka  dan menjamin konsumen tetap terlindungi dari resiko yang dapat merugikan (Faishal, 2019). Oleh karena perlindungan hukum bagi pemegang kripto harus diutamakan dengan melihat ketentuan-ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perbappebti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, Aset kripto adalah  komoditi  tidak  berwujud  yang  berbentuk  digital  aset,  menggunakan  kriptografi, jaringan peer to peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru,  memverifikasi  transaksi,  dan  mengamankan  transaksi  tanpa  campur  tangan  pihak lain. Aset kripto telah berkembang luas di di Indonesia dan merupakan salah satu komoditi yang  diperdagangkan  di  Bursa  Berjangka,  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1 Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  99  Tahun  2018  dan  Pasal  1 huruf f Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa  Berjangka,  bahwa  aset  Kripto  ditetapkan  sebagai  komoditi  yang  dapat  dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.
Selain itu ketentuan mengenai penyelenggaraan perdagangan Aset Kripto di Bursa Berjangka  dan  ketentuan  teknisnya  telah  diatur  dalam  Peraturan  Badan  Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka dan diatur secara lebih khusus dalam Peraturan Badan Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang  Ketentuan Teknis  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Aset  Kripto  (Crypto  Asset)  di  Bursa  Berjangka. Berdasar  pertimbangan  huruf  c  Permendag  Nomor  99  Tahun  2018  Tentang  Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).
Bank  Indonesia  juga  mengeluarkan  regulasi  lain,  yaitu  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial.  Dalam ketentuannya,  Bank  Indonesia  menekankan  kembali  bahwa virtual  currency dilarang digunakan oleh penyelenggara teknologi finansial sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 2. Penyelenggara finansial selain diwajibkan menggunakan rupiah, salah satunya, diminta untuk  menerapkan  prinsip  anti  pencucian  uang  dan  pencegahan  pendanaan  terorisme sebagaimana  diatur  dala    Pasal  8  ayat  (1)  huruf  e.  Adapun  penjelasan  pasal  tersebut disebutkan bahwa:
“ Yang dimaksud dengan “virtual currency” adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward). Larangan melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan virtual currency karena virtual currency bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia .”
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Cryptocurrency di Indonesia
Peraturan lain yang juga mengatur mengenai virtual currency adalah Peraturan Bank Indonesia  Nomor  20/6/PBI/2018  tentang  Uang  Elektronik.  Sama  seperti  dua  peraturan sebelumnya,  peraturan  ini  merupakan  respon  dari  kebutuhan  untuk  menanggapi  iklim keuangan  digital  yang  semakin  kuat.  Dalam  Pasal  62  menyebutkan  bahwa  pemrosesan pembayaran  uang  elektronik  dilarang  menggunakan virtual  currency dengan  penjelasan yang  sama,  yaitu  sebagai  uang  yang  tidak  dikeluarkan  oleh  otoritas  moneter.  Dengan demikian, membaca regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dapat dikatakan bahwa baik uang elektronik maupun virtual currency merupakan uang digital.
Dari segi yuridis normatif, masyarakat membutuhkan kepastian perlindungan hukum untuk menggunakan uang kripto dalam kegiatan transaksi. Hal itu menjadi perhatian oleh Kementrian Perdagangan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun  2018  tentang  Kebijakan  Umum  Penyelenggaraan  Perdagangan  Berjangka  Aset Kripto (Crypto  Asset) .  Dalam  regulasi  ini  ternyata  terdapat  pergeseran  ketetapan  atau definisi.  Uang  kripto  tidak  lagi  disebut  sebagai  “uang  digital”,  melainkan  “komoditas”. Pasal 1 Permendag No. 99 Tahun 2018 mengatur bahwa aset kripto dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.  Regulasi tersebut kemudian secara teknis diikuti dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto  Asset )  di  Bursa  Berjangka.  Dengan  mengubah  uang  kripto  sebagai  “barang dagangan”, maka keuntungan dan resiko dari pergerakan harga dan nilai tukar dialihkan kepada investor atau anggota Bursa Berjangka (Iswara, Yahanan, & Syaifuddin, 2019). Aset  kripto  yang  dapat  diperdagangkan  harus  memenuhi  persyaratan  yang  ketat.
Persyaratan yang ketat tersebut diatur di dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka  Komoditi  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto Asset ) di Bursa Berjangka. Pasal 2 pada aturan tersebut menyebutkan bahwa:
(1) Perdagangan Aset Kripto harus memperhatikan:
a. prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  dengan  mengedepankan kepentingan Anggota Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Aset Kripto, dan Pelanggan Aset Kripto untuk memperoleh harga yang wajar dan sesuai;
b. tujuan pembentukan Pasar Fisik Aset Kripto sebagai sarana pembentukan harga yang transparan  dan  penyediaan  sarana  serah  terima  fisik,  serta  dipergunakan  sebagai referensi harga di Bursa Berjangka;
c. kepastian hukum;
d. perlindungan Pelanggan Aset Kripto; dan
e. memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik Aset Kripto.
Pada pasal 3 juga mengatur perihal sebagai berikut:
(2) Aset  kripto  wajib  diperdagangkan  sesuai  dengan  mekanisme  yang  diatur  dalam Peraturan Badan ini.
(3) Aset  Kripto  dapat  diperdagangkan  apabila  memenuhi  persyaratan  paling  sedikit sebagai berikut:
a. berbasis distributed ledger technology ;
b. berupa  Aset  Kripto  utilitas  ( utility  crypto )  atau  Aset  Kripto  beragun  aset  ( Crypto Backet Asset );
c. nilai kapitalisasi pasar ( market cap ) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto ( coinmarketcap ) untuk Kripto Aset utilitas;
d. masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia;
e. memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli di bidang informatika ( digital talent ); dan
f. telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.
Aset Kripto hanya dapat diperdagangkan apabila telah ditetapkan oleh Kepala
Bappebti dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Macam-macam aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia mengacu pada Perba Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto terdapat 229 aset kripto diantaranya Bitcoin, Ethereum, Tether, Xrp/ripple. Bitcoin cash, Binance coin, Polkadot, Chainlink,  Lightcoin,  Bitcoin  SV,  Litecoin,  Crypto.com  coin,  Usd  coin,  Eos,  Tron, Cardano,  Tezos,  Stellar,  Neo,  Nem,  Cosmos,  Wrapped  bitcoin,  Iota,  Vechain,  Dash, Ehtereum classic, Yearn.finance, Theta, Binance usd, dan Omg network. Sedangkan dasar penetapan  daftar  aset  kripto  yang  dapat  diperdagangkan  di  pasar  fisik  aset  kripto berdasarkan  Pasal  3  ayat  (2)  Perba  Np.  5  Tahun  2019  tentang  Ketentuan  Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
Ketentuan mengenai aset kripto yang dapat diperdagangkan namun harus memenuhi persyaratan paling sedikit; a) berbasis distributed ledger technology, 2) berupa aset kripto utilitas  ( utility  crypto )  atau  aset  kripto  beragun  aset  ( Crypto  Backed  Asset ),  3)  nilai kapitalisasi pasar (market cap) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar  aset  kripto  ( coinmarketcap )  untuk  Kripto  Aset  utilitas.  4)  masuk  dalam  transaksi bursa  aset  kripto  terbesar  di  dunia.  5)  memiliki  manfaat  ekonomi,  seperti  perpajakan, menumbuhkan  industri  informatika  dan  kompetensi  tenaga  ahli  di  bidang  informatika ( digital talent ) dan, 6) telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan  pendanaan  terorisme  serta  proliferasi  senjata  pemusnah  massal  (Perdagangan  Aset Kripto: Bappebti)
Sedangkan pedoman yang harus dipenuhi dalam menjalankan aset kripto diatur di dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat  Diperdagangkan  di  Pasar  Fisik  Aset  Kripto,  Pasal  1  (4)  yang  menyatakan  bahwa Pedoman  Penetapan  Aset  Kripto  yang  dapat  diperdagangkan  di  Pasar  Fisik  Aset  Kripto sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  terdiri  dari  Pedoman  Umum  Penilaian  Kesesuaian Aset Kripto, dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penilaian Jenis Aset Kripto yang memuat prinsip-prinsip  umum  dan  kriteria  penetapan  Aset  Kripto  sebagaimana  tercantum  dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pengaturan  pergeseran  memiliki  dua  cara  penetapan.  Dari  Bank  Indonesia mendefinisikannya sebagai "uang digital" dan layanan yang dilarang untuk di jual belikan. Namun  uang  digital  atau  rupiah  digital  menurut  Bank  Indonesia  diterbitkan  oleh  Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan rupiah digital tidak akan menghilangkan keberadaan uang  tunai  dan  uang  elektronik.  Kementerian  Perdagangan  mendefinisikannya  sebagai "bisnis digital" yang bisa berdagang. Bisnis digital merupakan bisnis yang menggunakan teknologi  untuk  menciptakan  produk  atau  jasa  dan  memasarkan  secara  online  melalui media  digital  yaitu  internet.  Otoritas  Jasa  Keuangan  juga  lebih  memilih  netral  dalam perbedaan ini mengawasi lembaga keuangannya (Rohman, 2021). Perbedaan makna dalam pemegangan  istilah  tersebut  menyebabkan  kerancuan  dalam  proses  legalisasi  transaksi menggunakan  uang  kripto  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  penetapan  tersebut  sudah  jelas berada pada kewenangan Bank Indonesia selaku Bank Sentral Negara Republik Indonesia atau BI selaku otoritas moneter yang memiliki wewenang untuk menerbitkan uang digital tersebut.
Pemerintah  masih  memiliki  pekerjaan  rumah  yang  harus  dilakukan  dengan membangun lembaga khusus yang mengawasi tentang perdagangan uang kripto tersebut, terutama  dalam  regulasi Cryptocurrency ini  dengan  mempertimbangkan  segala  manfaat dan segala perubahan ekonomi yang terjadi (Harjono, 2011). Oleh karena itu, pemerintah
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Cryptocurrency di Indonesia
telah  memberikan  pengaturan  turunan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  4/2023  tentang Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan,  khususnya  mengenai  aset  kripto.  Ada kewenangan  regulasi  pengawasan  yang  sebelumnya  dilakukan  oleh  Bappebti  namun selanjutnya  akan  dialih  kewenangannya  oleh  Badan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK). Melalui peraturan tersebut pemerintah dapat fokus pada pengawasan terhadap aset yang disimpan  di  pihak  Kustodian  sebagai  lembaga  yang  khusus  untuk  menyimpan  aset  dan lembaga bursa aset sebagai lembaga yang mengatur tentang pasar bursa.
Dampak  dari  kerancuan  pemaknaan  tersebut  dan  praktek  yang  terjadi  dilapangan sebagaimana ketidakpastian antara uang kripto sebagai aset atau sebagai alat pembayaran Harjono, (2011), hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum dan kekhawatiran bagi setiap pengguna maupun masyarakat. Hal tersebut dapat disalahgunakan untuk modus pencucian uang. Informasi terakhir diuraikan melalui Kompas melalui Pusat Pelaporan dan Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  tentang  adanya  dugaan  tiga  tersangka  kasus korupsi  PT  Asabri  melalui  pencucian  uang  dengan  menggunakan bitcoin atau  transaksi mata uang kripto. Jika terjadi permasalahan hukum bagi pemegang cryptocurrency ataupun kasus hukum sebagaimana seperti pencucian uang, maka perlu perlindungan hukum  yang konkrit.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  perlindungan    hukum  berupa  pengawasan  dari Bappebti,  pengawasan  dari  Satgas  Pengawas  Investasi,  perlindungan  keamanan  dan pengelola pasar aset kripto dan perlindungan hukum melalui UU ITE. Setelah melakukan perlindungan  tersebut  dalam  langsung  melakukan  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan setelah perlindungan hukum di atas masih terjadi.
Upaya hukum tersebut memerlukan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi yaitu Arbitrase. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 Angka 1 menyebutkan “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak bersengketa”. Apabila tidak tercapai mufakat, para pihak dalam Perdagangan transaksi Fisik Asset Cryptocurrency yang berselisih dapat menyelesaikan melalui wadah yang telah disediakan oleh Bursa Berjangka melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). BAKTI mengkhususkan diri pada sengketa  perdata  berhubungan  dengan  Perdagangan  Berjangka  Komoditi,  Sistem  Resi Gudang serta transaksi-transaksi lain yang diatur dalam Bappebti (Nitha & Westra, 2020).
Upaya  hukum  litigasi  akan  dilakukan  apabila  penyelesaian  masalah  melalui  jalan mediasi  dan  BAKTI  tidak  tercapai.  Para  pihak  dapat  memilih  penyelesaian  sengketa melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa BPSK memiliki kewenangan melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen,  dengan  cara  melalui  mediasi,  arbitrase  dan  konsiliasi  (Puspasari,  2020). Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kerugian yang dialami oleh investor dalam transaksi aset kripto yang dilakukan dengan mengandung unsur penipuan oleh pelaku usaha yang menjual Aset Cryptocurrency , maka investor dapat mengajukan gugatan penyelesaian sengketa  kepada  BPSK  dimana  putusan  BPSK  bersifat  final  dan  mengikat  (Puspasari, 2020).
Dampak  dari  kerancuan  pemaknaan  tersebut  dan  praktek  yang  terjadi  dilapangan sebagaimana ketidakpastian antara uang kripto sebagai aset atau sebagai alat pembayaran (wahyunanda Kusuma, 2021), hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum dan kekhawatiran bagi setiap pengguna maupun masyarakat. Hal tersebut dapat disalahgunakan untuk modus pencucian uang. Informasi terakhir diuraikan melalui Kompas melalui Pusat Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  tentang  adanya  dugaan  tiga tersangka kasus korupsi PT Asabri melalui pencucian uang dengan menggunakan bitcoin atau  transaksi  mata  uang  kripto.  Jika  terjadi  permasalahan  hukum  bagi  pemegang
cryptocurrency ataupun  kasus  hukum  sebagaimana  seperti  pencucian  uang,  maka  perlu perlindungan hukum yang konkrit. Hal ini dapat dilakukan melalui perlindungan hukum berupa  pengawasan  dari  Bappebti,  pengawasan  dari  Satgas  Pengawas  Investasi, perlindungan keamanan dan pengelola pasar aset kripto dan perlindungan hukum melalui UU  ITE.  Setelah  melakukan  perlindungan  tersebut  dalam  langsung  melakukan  upaya hukum yang dapat dilakukan setelah perlindungan hukum di atas masih terjadi.
Penjelasan-penjelasan diatas dapat paparkan kembali bahwa sebenarnya penggunaan uang  kripto  sebagai  alat  pembayaran  tidak  diatur  di  dalam  perundang-undangan  di indonesia. Permasalahan hukum yang belakang masih terjadi adalah kerancuan pemaknaan dan  praktek  yang  terjadi  di  lapangan.  Disisi  lain  rentang  terjadi  praktik  yang  tidak diinginkan seperti pencucian uang. Adanya ketidakpastian antara uang kripto sebagai aset atau  sebagai  alat  pembayaran.  lemahnya  perlindungan  bagi  investor  sehingga mengkhawatirkan menurunnya kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi melalui media digital yaitu uang kripto. Namun perlindungan hukum bagi investor adalah upaya penting yang perlu segera diejawantahkan oleh pemerintah. Melalui sarana apapun namun dengan lembaga  yang  khusus  untuk  menjangkau  dan  mengawasi  pergerakan  pasar  serta perlindungan  yang  kuat  bagi  investor.    Perlindungan  tersebut  meliputi  aturan  yang dikeluarkan oleh Bappebti dan UU terkait lainnya. Undang-Undang lain yang hadir untuk melindungi  transaksi  digital  adalah  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang Perdagangan  yang  mengatur  tentang  penerapan  penyelenggara  yang  melakukan  bisnis melalui sistem elektronik (Kurniawan et al., 2021). Hal lain dari perlindungan hukum bagi pemegang Cryptocurrency adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang secara riil memberikan perlindungan hukum bagi pemegang yang mengalami  kerugian  yang  diderita  oleh  pemegang  atau investor  dengan memberikan kejelasan yang pasti tentang transaksi yang diperbolehkan atau yang dilarang.
Perlindungan hukum tersebut dapat pula mengacu pada Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 menyebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan  kepada  konsumen.  Bahwa  konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai  barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungannya adalah dapat dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang merupakan badan yang bertugas untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
Aturan lainnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kaitannya dengan Undang-Undang ini adalah pemegang kripto atau investor dapat  dikategorikan  sebagai  konsumen  yang  dalam  hal  ini  juga  sangat  perlu  diberikan perlindungan  hukum.  Secara  dasar  perihal  konsumen  dikenal  ada  empat.  Pertama,  hak untuk mendapatkan keamanan, kedua hak untuk mendapatkan informasi, ketiga hak untuk memilih dan keempat adalah hak untuk didengar. Oleh sebab semua berlaku untuk para konsumen sejati diberikan haknya jika terdapat kerugian yang diderita oleh pemegang uang kripto atau investor selaku sejajar sebagai konsumen.
Perkembangan  berikutnya,  pemerintah  telah  mengesahkan  peraturan  yang memberikan perlindungan bagi investor. pemerintah telah melakukan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya mengenai aset kripto. Di dalam aturan tersebut juga mengatur tentang peralihan kewenangan yang semula dimiliki oleh Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada Pasal 6 disebutkan bahwa :
(1) Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Cryptocurrency di Indonesia
a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, keuangan Derivatif, dan bursa karbon;
c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;
d. kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya;
e. kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto;
f. perilaku  pelaku  usaha  jasa  keuangan  serta  pelaksanaan  edukasi  dan  Perlindungan Konsumen, dan;
g. sektor  keuangan  secara  terintegrasi  serta  melakukan  asesmen  dampak  sistemik Konglomerasi Keuangan.
Melalui aturan tersebut, pemerintah telah membentuk lembaga resmi yaitu lembaga kustodian sebagai tempat penyimpanan aset kripto. Sedangkan kliring berfungsi sebagai mekanisme pencarian transaksi. Lembaga kliring sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8B sebagai berikut:
Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan  pernyataan  pailit  dan/  atau  permohonan  penundaan  kewajiban  pembayaran utang terhadap debitur yang merupakan Bank, perusahaan efek, bursa efek, penyelenggara pasar alternatif, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penyelenggara dana perlindungan pemodal, lembaga pendanaan efek, lembaga penilaian harga  efek,  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah,  perusahaan  reasuransi, atau  perusahaan  reasuransi  syariah,  Dana  Pensiun,  lembaga  penjamin,  Lembaga Pembiayaan,  lembaga  keuangan  mikro,  penyelenggara  sistem  elektronik  yang memfasilitasi  penghimpunan  dana  masyarakat  melalui  penawaran  Efek,  Penyelenggara Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis  Teknologi  Informasi,  atau  WK  Lainnya  yang terdaftar  dan  diawasi  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  sepanjang  pembubaran  dan/  atau pailitannya tidak diatur berbeda dengan Undang-Undang lainnya.
Infrastruktur pasar hadir setelah penyelenggara pasar di sektor keuangan serta juga mengikut  perkembangan  teknologi.  Sedangkan  infrastruktur  pasar  tersebut  meliputi;  a) sarana  transaksi;  b)  sarana  kliring  dan/atau  penjaminan  (central  counterparty);  c)  sarana penyelesaian  transaksi,  penatausahaan,  dan/atau  penyimpanan  instrumen  keuangan (kustodian  sentral);  d)  sarana  penyelesaian  dana  (sistem  pembayaran);  e)  sarana pengelolaan  informasi  transaksi  (trade  repository),  dan;  f)  sarana  lainnya.  Sedangkan lembaga kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
Dengan demikian, ratio legis dari adanya beberapa peraturan tersebut adalah untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha di bidang perdagangan  berjangka  aset  kripto.  Namun  ada  beberapa  catatan  yang  perlu  diperbaiki tentang kepastian hukum untuk pemegang uang kripto harus segera diperjelas. Bahwa uang kripto bukanlah sebagai alat pembayaran yang salah di Indonesia, karena berdasarkan UU Mata uang hanya uang rupiah yang memiliki legalitas sebagai mata uang untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Namun uang kripto tetaplah eksis sebagaimana perkembangan teknologi  serta  semakin  banyak  diterima  oleh  masyarakat,  meski  statusnya  sebagai  alat pertukaran barang dan dapat ditukarkan untuk berbagai investasi. Tidak ada tumpang tindih peraturan sebagaimana disebutkan bahwa mata uang yang sah adalah rupiah namun dalam praktek  banyak  transaksi  menggunakan  uang  kripto  sebagai  alat  pembayaran  maupun sebagai barang yang dapat diinvestasikan tetap saja perlu diberikan produk hukum yang jelas  sehingga  memberikan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  yang  telah  menggunakan uang digital tersebut.

## KESIMPULAN
Investasi  yang  terjadi  di  Indonesia  bukan  didasari  pengetahuan  oleh  orang  yang mulai investasi tersebut. Namun dari orang yang melakukan investasi secara terus menerus dan  memperoleh  keuntungan,  dan  pada  saat  melakukan  investasi  tersebut  tidak  melihat bagaimana  fundamental  suatu  perusahaan  tersebut  namun  mengikuti  orang  untuk membelinya atas dasar mengikuti.
Masyarakat  mengikuti  perkembangan  teknologi  yang  menerima  perkembangan investasi dengan melihat sarana kripto sebagai alat untuk diinvestasikan dan mengambil keuntungan darinya. Perkembangan teknologi ini yang diikuti oleh perkembangan investasi digital  dengan  uang  kripto  sebagai  sarana  untuk  alat  transaksi  memiliki  kemampuan tersendiri  dalam  berinvestasi.  Kemampuan  tersebut  dapat  dilihat  dari  perkembangan investor yang mencapai 17,54 juta orang Indonesia. Namun perlu ada perlindungan hukum untuk menjaga para investor agar terjadi keseimbangan perekonomian yang semakin maju.
Perlindungan  hukum  tersebut  yang  diberikan  kepada  pemegang melalui peraturan yang telah berlaku meliputi Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang  Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan  yang  di  dalamnya  mengatur tentang  Lembaga  Kustodian  dan  Kliring  sera  Pasar  Bursa  yang  dapat  melindungi  para investor.  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan  yang  mengatur tentang  penerapan  penyelenggara  yang  melakukan  bisnis  melalui  sistem  elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  melalui  Undang-Undang  ini  pemegang kripto  atau  investor  dapat  dikategorikan  sebagai  konsumen  dan  sangat  perlu  diberikan perlindungan hukum.
Secara dasar perihal konsumen dikenal ada empat. Pertama, hak untuk mendapatkan keamanan,  kedua  hak  untuk  mendapatkan  informasi,  ketiga  hak  untuk  memilih  dan keempat adalah hak untuk didengar. Oleh sebab semua berlaku untuk para konsumen sejati diberikan  haknya  jika  terdapat  kerugian  yang  diderita  oleh  pemegang  uang  kripto  atau investor  selaku  sejajar  sebagai  konsumen.  Undang-Undang  secara  riil  memberikan perlindungan  hukum  bagi  pemegang  yang  mengalami  kerugian  yang  diderita  oleh pemegang atau investor dengan memberikan kejelasan yang pasti tentang transaksi yang diperbolehkan  atau  yang  dilarang.    Undang-Undang  konsumen  dapat  dikaitkan  dengan transaksi uang kripto dan dijadikan sebagai barang investasi. Jika terjadi persoalan maka dapat dijumpai aturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen.
Pada  akhirnya  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  perlu  menaikkan  pengawasan  yang lebih  optimal  dan  dibantu  dengan  penguatan  di  sektor  kelembagaan  seperti  lembaga kustodian dan lembaga kliring sehingga investor tidak ragu untuk melakukan investasi oleh pemegang  cryptocurrency.  Penguatan  itu  dilakukan  melalui  Undang-Undang  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2023  tentang  Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan dengan pelaksanaan yang betul-betul  melindungi para pemegang kripto. Namun disisi lain, investor  harus  jeli  dan  mengerti  bagaimana  fundamental  setiap  perusahaan  yang  terjun langsung ke dalam bursa baik itu bursa efek Indonesia atau terjun ke Cryptocurrency yang semuanya dapat mencari keuntungan antara perusahaan dan investor.

## DAFTAR PUSTAKA
Dourado,  Eli,  &  Brito,  Jerry.  (2014).  Cryptocurrency.  The  New  Palgrave  Dictionary  of Economics. Online Edition.
Faishal,  Galih.  (2019).  Legalitas  Bitcoin  Menurut  Hukum  Investasi  Di  Indonesia.
UNIVERSITAS PASUNDAN.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Cryptocurrency di Indonesia
Harjono,  Dhaniswara  K.  (2011).  Konsep  Pembangunan  Hukum  dan  Perannya  Terhadap Sistem Ekonomi Pasar. Jurnal Hukum, 18(4), 564–584.
Hediati, Febri Noor. (2022). Perkembangan Mata Uang Kripto Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto Di Indonesia’. Pawiyatan.
Iswara,  Ryan,  Yahanan,  Annalisa,  &  Syaifuddin,  Muhammad.  (2019).  Perlindungan Hukum  Nasabah  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Atas  Wanprestasi  Pialang Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Online. Tesis.
Kurniawan,  Itok  Dwi,  Sasono,  Satryo,  Septiningsih,  Ismawati,  Santoso,  Bambang,
Harjono,  Harjono,  &  Rustamaji,  Muhammad.  (2021).  Transformasi  Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 7(1), 65–86.
Marzuki, Peter Mahmud, & Sh, M. S. (2021). Pengantar ilmu hukum. Prenada Media. Ningsih, Widia. (2023). Marketplace As An Effort To Sustainable Business Strategy For Fashion Msmes. Interdiciplinary Journal and Hummanity, 2(4), 357–365.
Nitha, Dewa Ayu Fera, & Westra, I. Ketut. (2020). Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 9(4), 712–722.
Puspasari, S. (2020). Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi. Jurist-Diction, 3 (1), 303.
Raharjo, Budi. (2022). Uang Masa Depan: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1–68.
Rohman, M. Najibur. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia. Jurnal Supremasi, 1–10.
Rusydianta, Muhammad. (2017). Dinamika Hukum dan Ekonomi dalam Realitas Sosial di Indonesia  (Studi  Kritis  terhadap  Kebijakan  Hukum-Ekonomi  di  Indonesia).  Jurnal Rechtsvinding, 6.
Syamsiah, Nurfia Oktaviani. (2017). Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia.
Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah  Pengganti,  &  INDONESIA,  PRESIDEN REPUBLIK. (2020). Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)  dan/atau  Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan.  Atau  Dalam  Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekon. Nas. Dan/Atau Stabilitas Sist. Keuang.
wahyunanda Kusuma. (2021). Kripto Halal sebagai Aset, Haram Jika Dipakai untuk Alat
Pembayaran. Retrieved from
https://tekno.kompas.com/read/2021/11/12/11250257/kripto-halal-sebagai-aset- haram-jika-dipakai-untuk-alat-pembayaran
Wong, Willy. (2014). Bitcoin: Panduan Praktis Memahami, Menambang dan Mendapatkan Bitcoin. Semarang: Indraprasta Media.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.