## URGENSI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Rosa Anggraeiny 1 , Rena Noviera 2 , Mahmudah 3
1 Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Unmul
2,3, Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Unmul Alamat Korespondensi : susiloheri@ymail.com.
Abstract: Education  and  training  is  a  necessity  and  is  part  of  efforts  to  develop human  resources  as  well  as  one  solution  to  solving  problems  that  occur  in  an organization,  bureaucracy  or  government  agency.  Especially  for  the  East Kalimantan  Provincial  Personnel  Agency  which  has  the  main  task  of  carrying  out the preparation and implementation of staffing policies at the government level at the  provincial  level,  then  the  development  of  employees  through  education  and training  is  a  necessity.  This  study  found  that  education  and  training  had  been carried  out  for  employees  of  the  East Kalimantan  Provincial  Personnel  Agency  by presenting  good  instructors  with  good  material,  but  the  methods  applied  in training  were  still  not  appropriate.  So  that  the goals  and  objectives  of  education and  training  are  still  not  optimally  achieved  as  expected,  and  require improvements related to the updating of the learning mehod.
Keywords: education and training.
Abstrak: Pendidikan dan pelatihan adalah suatu keharusan dan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya manusia sekaligus sebagai salah satu solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam suatu organisasi, birokrasi ataupun instansi  pemerintah.  Khususnya  bagi  Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi Kalimantan  Timur  yang  memiliki  tugas  pokok  melaksanakan  penyusunan  dan pelaksanaan  kebijakan  kepegawaian  pada  lingkup  pemerintahan  di  tingkat provinsi,  maka  pengembangan  pegawai  melalui  pendidikan  dan  pelatihan merupakan  suatu  kebutuhan.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  pendidikan  dan pelatihan  telah  terselenggara  bagi  pegawai  Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi Kalimantan Timur dengan menghadirkan para instruktur yang baik dengan materi yang baik pula, namun metode yang diterapkan dalam diklat masih kurang sesuai. Sehingga  sasaran  dan  tujuan  pendidikan  dan  pelatihan  tersebut  masih  belum tercapai  secara  optimal  sebagaimana  yang  diharapkan,  dan  memerlukan pembenahan yang terkait dengan kemutahiran metode pembelajaran.
Kata Kunci : pendidikan dan pelatihan.

## Pendahuluan
Potret  pegawai  pemerintah  di  Indonesia  sekarang  ini  sering  berkisar  pada rendahnya  profesionalisme,  tingkat  kesejahteraan  yang  belum  memadai,  distribusi dan komposisi yang belum ideal, penempatan dalam jabatan yang belum didasarkan pada  kompetensi,  penilaian  kinerja  yang  belum  objektif,  kenaikan  pangkat  yang belum  didasarkan  pada  prestasi  kerja,  budaya  kerja  dan  etos  kerja  yang  masih rendah serta penerapan peraturan disiplin yang tidak dilaksanakan secara konsisten.
Melihat  hal  tersebut,  pegawai  pemerintah  sebagai  sumberdaya  manusia (SDM) adalah orang-orang dalam organisasi yang mempunyai peranan sentral dan merupakan penentu sangat penting bagi keefektifan berjalannya kegiatan di dalam organisasi itu sendiri. Tanpa SDM yang profesional, sasaran kerja tidak dapat dicapai walaupun ditunjang dengan sarana dan prasarana yang baik. Oleh karena itu, suatu organisasi harus memiliki SDM dengan kemampuan yang sesuai strategi, kebijakan
dan  program  kerja  yang  telah  ditetapkan  organisasi  untuk  mencapai  tujuan  dan sasaran  organisasi.  Dimana  tujuan  dan  sasaran  organisasi  akan  tercapai,  jika organisasi terus berusaha meningkatkan kinerja pegawai .
Kebutuhan  terhadap  ketersediaan  pegawai  yang  cakap  dan  terampil  bagi instansi  pemerintahan  begitu  jelas  dan  nyata  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik.  Sedangkan  kebutuhan  keterampilan  di  instansi pemerintahan  dalam  rangka  penyelenggaraan  pelayanan  masyarakat  tidak  begitu jelas.  Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  instansi  pemerintah  untuk meningkatkan  kualitas  pegawai  dari  instansi  pemerintah  tersebut  adalah  dengan melakukan  pendidikan  dan  pelatihan.  Nasution  (2003:18)  mengatakan  bahwa pendidikan  adalah  suatu  proses,  teknik  dan  metode  belajar  mengajar  dengan maksud  mentransfer  suatu  pengetahuan  dari  seseorang  kepada  orang  lain  sesuai dengan  standar  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  sedangkan  pelatihan  adalah suatu  proses  belajar  mengajar  dengan  menggunakan  teknik  dan  metode  guna meningkatkan  keterampilan  dan  kemampuan  kerja  seseorang.  Selain  itu  Samsudin (2006:110)  mengatakan  bahwa  pelatihan  merupakan  bagian  dari  pendidikan. Pelatihan  bersifat  spesifik,  praktis,  dan  segera.  Spesifik  berarti  pelatihan berhubungan  dengan  bidang  pekerjaan  yang  dilakukan.  Praktis  dan  segera  berarti yang sudah dilatihkan dapat dipraktikkan. Umumnya pelatihan dapat di maksudkan untuk  memperbaiki  penguasaan  berbagai  keterampilan  kerja  dalam  waktu  yang relatif  singkat.  Suatu  pelatihan  berupaya  untuk  menyiapkan  para  pegawai  untuk melakukan pekerjaan yang dihadapi.
Pada  lingkungan  birokrasi  atau  instansi  pemerintah,  pendidikan  dan pelatihan adalah suatu keharusan dan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya  manusia  sekaligus  sebagai  salah  satu  solusi  untuk  memecahkan masalah yang terjadi dalam suatu organisasi. Pendidikan dan pelatihan pada instansi pemerintah, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan  dan  Pelatihan  Jabatan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS),  yang  dilaksanakan untuk  mencapai  persyaratan  kompetensi  teknis  yang  diperlukan  untuk melaksanakan  tugas  PNS,  bertujuan  untuk  meningkatkan  pengetahuan,  keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.
Seiring  dengan  perkembangan  organisasi  maka  kebutuhan  pendidikan  dan pelatihan  baik  diklat  fungsional  maupun  teknis  sangat  mendesak  selain  untuk mengisi jabatan juga dalam rangka memenuhi tuntutan persyaratan pekerjaan dan pelayanan masyarakat. Tantangan yang perlu menjadi perhatian selanjutnya terarah pada bagaimana sumberdaya manusia (pegawai) untuk mampu memenuhi harapan perkembangan  organisasi  sebagaimana  misi  yang  telah  ditentukan.  Maka diperlukan  adanya  keseimbangan  antara  orientasi  organisasi  yang  akan  dituju dengan  kinerja  yang  seharusnya  dieksiskan  oleh  pegawai  dalam  mewujudkan pengembangan organisasi yang optimal.
Dengan  demikian,  maka  adanya  pendidikan  dan  pelatihan  dalam  suatu instansi atau organisasi dapat memungkinkan terjadinya peningkatan prestasi kerja yang dikarenakan para pegawai telah memiliki modal atau kemampuan yang cukup untuk mencapai tujuan instansi atau organisasinya.
Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD)  Provinsi  Kalimantan  Timur  sebagai sebuah  instansi  pemerintahan  yang  memiliki  peran  dalam  penyusunan  dan pelaksanaan kebijakan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.  Melihat  hal  tersebut,  pegawai  Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi Kalimantan  Timur  tentu  membutuhkan  pendidikan  dan  pelatihan  dalam melaksanakan  tugas-tugas  dan  juga  untuk  menyamakan  persepsi  terhadap peraturan-peraturan  atau  kebijakan-kebijakan  yang  berkaitan  dengan  beban  tugas masing-masing,  sehingga  diharapkan  dalam  mengemban  tugasnya  tidak  lagi menemui permasalahan atau kendala yang berarti.
Penelitian ini mengkaji penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang telah diberikan  bagi  pegawai  BKD  Provinsi  Kalimantan  TImur,  untuk  menganalisis hambatan  maupun  kelemahan  yang  masih  ditemukan  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan  urgensi  pengembangan  sumberdaya  manusia  pada  institusi pemerintahan  tersebut,  mengingat  peran  dan  kedudukan  pentingnya  dalam menunjang pemerintahan daerah.

## Kerangka Teori
Kelangsungan  hidup  suatu  organisasi  atau  instansi  pemerintah  bukan semata-mata  ditentukan  oleh  sumberdaya  yang  tersedia  saja.  Akan  tetapi  banyak ditentukan  oleh  kualitas  dan  pengalaman  kerja  sumberdaya  manusia  yang  sangat berperan  merencanakan,  melaksanakan,  serta  mengendalikan  organisasi  yang bersangkutan.  Untuk  itu  berbagai  keahlian,  keterampilan  dan  kesempatan  harus dibekalkan kepada sumberdaya manusia sesuai kemampuan biologis dan rohaninya. Gomes (dalam Fathoni, 2006:143) mendefinisikan Sumberdaya Manusia merupakan satu  diantara  sumberdaya  yang  terdapat  dalam  organisasi,  meliputi  semua  orang yang melakukan aktivitas.
Pendidikan  dan  pelatihan  memberikan  berbagai  manfaat,  baik  kepada instansi pemerintahan maupun kepada pegawai itu sendiri. Bagi pegawai, pelatihan memberi manfaat seperti tambahan pengetahuan, keterampilan kerja, peningkatan prestasi kerja dan sebagainya. Sedangkan  bagi instansi pemerintahan mereka juga memperoleh  manfaat  lebih  seperti  terjaganya  stabilitas  instansi  dan  pegawainya. Salah  satu  indikator  manusia  berkualitas  adalah  mempunyai  prestasi  kerja  tinggi. Prestasi  kerja  ini  sangat  diperlukan  oleh  berbagai  lembaga-lembaga  pemerintahan maupun  swasta.  Pegawai  atau  karyawan  yang  memiliki  prestasi  kerja  tinggi  akan selalu  sadar  secara  penuh  mengenai  tanggungjawabnya.  Tuntutan  akan  prestasi pegawai yang tinggi memang sudah menjadi bagian dari semua instansi pemerintah.
Ranupandoyo (dalam Suwatno, 2014:70) menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan  adalah suatu kegiatan untuk  memperbaiki kemampuan kerja, membantu karyawan  dalam  memahami  suatu  pengetahuan  praktis  dan  penerapannya  guna meningkatkan  kemampuan,  keterampilan  dan  sikap  yang  diperlukam  oleh organisasi  dalam  mencapai  tujuan.  Pendidikan  dan  pelatihan  merupakan  aktivitas yang  tidak  dapat  ditinggalkan  dalam  suatu  instansi  pemerintah.  Instansi  tersebut perlu  melaksanakan  hal  tersebut  bagi  pegawainya,  baik  pegawai  lama,  maupun pegawai baru guna mencapai tujuan.
Steers  (dalam  Sutrisno,  2009:169)  mengatakan  bahwa  pendidikan  dan pelatihan  adalah  pengembangan  kemampuan  kerja  bukan  saja  untuk  penanganan pekerjaan  pada  saat  itu  tetapi  juga  untuk  pekerjaan-pekerjaan  yang  memerlukan tenaga  mereka  di  masa  mendatang.  Syamsudin  (2008:18)  mengatakan  bahwa pendidikan  dan  pelatihan  adalah  suatu  proses  dari  pelaksanaan  pendidikan  dan pelatihan  yang  dilaksanakan  terus  menerus  bagi  suatu  organisasi  agar  karyawan yang mengikuti diklat mampu mengembangkan karir dan aktivitas kerjanya di dalam mengembangkan,  memperbaiki  perilaku  kerja  pegawai  mempersiapkan  pegawai untuk  menduduki  jabatan  yang  lebih  rumit  dan  sulit  serta  mempersiapkan  tenaga untuk mengembangkan aktivitas kerjanya.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2000  tentang  Pendidikan dan  Pelatihan  Pegawai  Negeri  Sipil,  tujuan  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  Pegawai Negeri Sipil yaitu :
1. Meningkatkan  pengetahuan,  keahlian,  keterampilan  dan  sikap  untuk  dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan instansi.
2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Memantapkan  sikap  dan  semangat  pengabdian  yang  berorientasi  pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan  umum  dan  pembangunan  demi  terwujudnya  kepemerintahan yang baik.
Terkait  dengan  urgansi  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  suatu  birokrasi  atau instansi pemerintah, efisiensi organisasi manapun tergantung secara langsung pada bagaimana baiknya para anggota dilatih. Pegawai baru biasanya memerlukan sedikit pelatihan sebelum mereka memulai pekerjaannya, pegawai lama juga memerlukan pelatihan  untuk  tetap  siap  menghadapi  tuntunan  pekerjaan  sekarang  dan  perlu mempersiapkan diri untuk pemindahan dan kenaikan pangkat.

## Metode Penelitian
Penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan dalam  penelitian  ini  dikaji  pada kombinasi  indikator-indikator  pendidikan  dan  pelatihan  menurut  Mangkunegara (2009:47)  yang  meliputi  instruktur,  peserta,  materi,  metode,  tujuan  dan  sasaran, dengan menurut Rivai (2005:224) yang meliputi materi, metode, pelatih (instruktur), peserta,  sarana  dan  evaluasi  diklat.  Lokasi  penelitian  adalah  Badan  Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur, sehingga informan Penelitian adalah unsur pimpinan  dan  para  pegawai  BKD  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Teknik  pengumpulan data  primer  dilakukan  dengan  wawancara  terhadap  informan  terkait  dengan pendidikan  dan  pelatihan  yang  telah  dijalani  oleh  para  pegawai  BKD  Provinsi Kalimantan  Timur.  Studi  dokumen  juga  dilakukan  terhadap  sumber-sumber  data sekunder  untuk  memperoleh  data  yang  relevan.  Data  yang  terkumpul  dianalisis dengan  menggunakan  alat  analisis  model  interaktif  yang  dikemukakan  oleh  Milles, Huberman dan Saldana (2014:31-33).

## Hasil dan Pembahasan

## Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai BKD
Pada  era  otonomi  daerah,  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  telah melaksanakan  penataan  organisasi  Perangkat  Daerah  di  Lingkungan  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tercermin dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001  yaitu  dengan  dibentuknya  Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD)  Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu lembaga perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur  dan  menempatkan  fungsi  manajemen  kepegawaian  yang  semula dilaksanakan Biro Kepegawaian pada Sekretariat Daerah, dialihkan kepada lembaga tersendiri yang melaksanakan fungsi manajemen kepegawaian secara otonom, yaitu Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD).  BKD  Provinsi  adalah  Perangkat  Daerah  yang merupakan  unsur  penunjang  Pemerintah  Provinsi  Kaltim  dalam  bidang Kepegawaian  yang  mempunyai  tugas  pokok  melaksanakan  penyusunan  dan pelaksanan kebijakan daerah bidang kepegawaian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang telah dijalani oleh pegawai BKD Provinsi Kalimantan Timur, diketahui bahwa  instruktur  diklat  dapat  dikategorikan  sebagai  instruktur  yang  baik  sebab mumpuni di bidangnya karena memiliki kompetensi yang sesuai dengan jenis diklat yang  dilaksanakan,  sehingga  di  dalam  penyampaian  materi  instruktur  memiliki keahlian  yang  dapat  memudahkan  para  peserta  dalam  memahami  materi  diklat. Sejumlah  jawaban  yang  diberikan  oleh  informan  dari  pegawai  BKD  Provinsi Kalimantan  Timur  yang  pernah  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan,  antara  lain diketahui  bahwa  instruktur  memiliki  kompetensi  keilmuan  yang  baik  sehingga menguasai  materi  diklat,  kemampuan  komunikasinya  pun  baik,  bersifat  terbuka terhadap pertanyaan maupun saran dan masukan dari peserta,
Selanjutnya terkait aspek materi diklat diketahui dapat dikategorikan sebagai materi  yang  baik  karena  sesuai  dengan  keperluan  pekerjaan  serta  manfaatnya sesuai  dengan  kebutuhan  tugas  pokok  dan  fungsi  masing-masing  pegawai. Sejumlah  jawaban  yang  diberikan  oleh  informan  dari  pegawai  BKD  Provinsi Kalimantan  Timur  yang  pernah  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan,  antara  lain diketahui bahwa materi yang diberikan pada saat diklat sesuai dengan bidang kerja mereka,  mudah  dipahami,  berbeda  tergantung  dengan  jenis  diklatnya,  dan bermanfaat  bagi  mereka  karena  materi  diklat  dapat  menjadi  pedoman  bagi pelaksanaan pekerjaan mereka di unit kerjanya masing-masing.
Kemudian  terkait  aspek  metode,  dapat  diketahui  bahwa  metode  diklat termasuk  dalam  kategori  kurang  baik.  Sebab  instruktur  mempergunakan  metode pembelajaran  yang  kurang  sesuai  dengan  pelaksanaan  teknis  pekerjaan  para pegawai  di  unit  kerjanya,  walaupun  materi  diklat  yang  diberikan  sudah  sesuai  dan mudah  dipahami  oleh  para  peserta  diklat.  Sejumlah  jawaban  yang  diberikan  oleh informan  dari  pegawai  BKD  Provinsi  Kalimantan  Timur  yang  pernah  mengikuti pendidikan dan pelatihan, antara lain diketahui bahwa metode pembelajaran yang diterapkan oleh instruktur cenderung  membosankan, kurang interaktif dan kurang kreatif,  sehingga  dinilai  oleh  peserta  diklat  kurang  berkesuaian  dengan  kebutuhan dan perkembangan masa kini.
Berikutnya  terkait  aspek  sarana  dan  prasarana  atau  fasilitas  diklat,  dapat diketahui  termasuk  dalam  kategori  baik.  Sebab  sarana  dan  prasarana  diklat  yang tersedia  bagi  pegawai  BKD  Provinsi  Kalimantan  Timur  yang  menjadi  peserta  diklat telah  tersedia  dengan  baik  sehingga  mendukung  kelancaran  penyelenggaraan diklat.  Adapun  sarana  dan  prasarana  atau  fasilitas  diklat  yang  dimaksud  dalam penelitian  ini  merujuk  kepada  setiap  fasilitas  yang  dibutuhkan  untuk  mendukung berlangsungnya  pendidikan  dan  pelatihan  seperti  ruangan,  alat  tulis  kantor,  alat peraga, konsumsi, dukungan keuangan, dan sebagainya.
Mengulas hasil temuan tersebut, peneliti mengutip pendapat Mangkunegara (2009:47) yang menyatakan bahwa mengingat pelatih umumnya berorientasi pada peningkatan skill, maka  para  pelatih  yang  dipilih  untuk  memberikan  materi  benar- benar memiliki kualifikasi yang memadai sesuai bidangnya, personal dan kompeten. Selain  itu,  pendidikan  instruktur  pun  harus  benar-benar  baik  untuk  melakukan pendidikan dan pelatihan. Sedangkan metode akan lebih menjamin berlangsungnya kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan  yang  efektif  apabila  sesuai  dengan  jenis  dan komponen  peserta  pelatihan.  Materi  atau  kurikulum  yang  sesuai  dengan  tujuan yang  hendak  dicapai  oleh  organisasi  pun  harus update agar  peserta  dapat memahami masalah yang terjadi pada kondisi sekarang.
Sebagaimana  Rivai  (2005:224)  menyatakan  bahwa  sesuai  dengan  materi pendidikan  dan  pelatihan  yang  diberikan,  maka  ditentukanlah  metode  atau  cara penyajian  yang  paling  tepat.  Penentuan  atau  pemilihan  metode  pendidikan  dan pelatihan  tersebut  didasarkan  atas  materi  yang  akan  disajikan.  Penentuan  pelatih atau  instruktur  diklat  pun  harus  didasarkan  pada  keahlian  dan  kemampuannya untuk  mentransformasikan  keahlian  tersebut  pada  peserta  pendidikan  dan pelatihan.
Indikator-indikator  pendidikan  dan  pelatihan  di  dalam  penyelenggaraannya harus  saling  mendukung  satu  sama  lain  dan  berkesesuaian.  Siagian  (2004:225) menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan adalah keseluruhan proses, teknik dan metode  belajar  mengajar  dalam  rangka  mengalihkan  suatu  pengetahuan  dari seseorang  kepada  orang  lain  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan sebelumnya . Maka  keberhasilan  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  pegawai  terletak pada  kesatuan  dan  kesinambungan  aspek-aspek  diklat  tersebut.  Sehingga  apabila salah  satu  aspek  masih  mengandung  kelemahan,  maka  tujuan  atau  sasaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan belum dapat tercapai secara optimal. Terkait temuan di dalam penelitian ini maka  pendidikan dan  pelatihan telah terselenggara dengan  menghadirkan  para  instruktur  yang  baik  dengan  materi  dan  dukungan sarana dan prasarana diklat yang baik pula, namun metode yang diterapkan dalam diklat masih kurang sesuai.
Dengan demikian, sasaran dan tujuan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai BKD  Provinsi  Kalimantan  Timur  masih  belum  tercapai  secara  optimal.  Temuan semacam  ini,  memerlukan  pembenahan  di  masa  yang  akan  datang  dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan lainnya, baik bagi peserta yang sama maupun bagi  peserta  yang  berbeda.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Robinson  (dalam Atmodiwirio,  2002:37)  bahwa  pendidikan  dan  pelatihan  adalah  proses  kegiatan pembelajaran  antara  pengalaman  untuk  mengembangkan  pola  perilaku  seseorang
dalam  bidang  pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap  untuk  mencapai  standar  kerja yang  diharapkan.  Dengan  mendapatkan  program  tersebut  maka  pegawai  akan dapat  meningkatkan  prestasi  kerjanya  sehingga  standar  yang  diharapkan  instansi tercapai.  Jadi  dalam  hal  ini  hipotesis  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  dapat diterima.
Maka daripada itulah, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perlu lebih dioptimalkan  agar  program  pendidikan  dan  pelatihan  tersebut  bermanfaat  bagi peningkatan  prestasi  kerja  pegawai,  khususnya  di  BKD  Provinsi  Kalimantan  Timur yang memang memiliki tugas pokok yang terkait dengan kebijakan kepegawaian di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Sasaran  dan  tujuan  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  pegawai  BKD  Provinsi Kalimantan  Timur  masih  belum  tercapai  secara  optimal  sebagaimana  yang diharapkan,  sebab  pendidikan  dan  pelatihan  telah  terselenggara  dengan menghadirkan  para  instruktur  yang  baik  dengan  materi  dan  dukungan  sarana  dan prasarana diklat yang baik pula, namun metode yang diterapkan dalam diklat masih kurang  sesuai.  Metode  penyampaian  materi  oleh  instruktur  sudah  seharusnya mengalami  pembaharuan  sesuai  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi yang dihadapi dalam tantangan kerja  birokrasi atau instansi  pemerintah. Berdasarkan  temuan  tersebut,  maka  peneliti  merekomendasikan  kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi pegawai secara umum, maupun bagi pegawai BKD Provinsi Kalimantan Timur secara khusus, para instruktur yang mampu menyesuaikan  metode  pembelajaran  yang  interaktif  kepada  para  peserta  diklat, tidak monoton dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan masa  kini.  Metode  pembelajaran  yang  dipergunakan  oleh  instruktur  memiliki pengaruh  yang  kuat  terhadap  keberhasilan  bagi  peserta  dalam  memahami  materi diklat yang diikuti dan akan diterapkan pada unit kerjanya.

## Daftar Pustaka
Fathoni,  H.  Abdurrahmat.  2006. Organisasi  dan  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .
Rineka Cipta. Jakarta.
Mangkunegara,  Anwar  Prabu.  2009. Manajemen Sumber  Daya  Manusia .  Remaja Rosda Karya. Bandung.
Milles,  Matthew  B.,  A.  Michael  Huberman  dan  Johnny  Saldana.  2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook. Third Edition. SAGE Publications Inc. Arizona, USA.
Nasution, Mulia, 2003. Manajemen Personalia . Djambatan. Bandung.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2000  tentang  Pendidikan  dan  Pelatihan Pegawai Negeri Sipil. Jakarta.
Rivai,  Veithzal.  2005. Kepemimpinan  dan  Perilaku  Organisasi .  PT.  Raja  Grafindo Persada. Jakarta.
Samsudin, Sadili, 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia . Pustaka Setia. Bandung. Siagian, Sondang P. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia . Bumi Aksara. Jakarta.
Sutrisno,  2009. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Kencana  Prenada  Media  Group. Jakarta.
Suwatno,  2014. Manajemen  SDM  dalam  Organisasi  Publik  dan  Bisnis .  Alfabeta.
Bandung.