## ANALISIS PUTUSAN NO. 0938/PDT.G/2017/PA.JEPR TENTANG HARTA AKIBAT PERCERAIAN
Keyword:
Marriage, Divorce, Collective Property

## Abstract
Marriage is an  inner bond  between a man  and  a woman  with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on  the  divinity  of  the  One.  Marriage  can  be  broken  because  of death,  divorce and  court  decisions.  Divorce is  a  legal  event  that will  bring  various  legal  consequences,  one  of  which  relates  to joint  property  in  marriage.  Joint  assets  are  assets  obtained together  during  marriage.  Regarding  this  joint  property dispute  can  occur  after  a  divorce  or  during  the  divorce process  and  if  there  is  a  dispute  regarding  joint  property,  the settlement  is  submitted  to  the  Religious  Court.  Joint  assets  are regulated  in  Article 35  of  Act  Number  1  of  1974  concerning Marriage  and  Article  85  of  Compilation  of  Islamic  Law . The purpose  of  this  study  was  to  find  out  about  the  Judge's consideration and the settlement of cases Number: 0938 / Pdt.G /
2017  /  PA. The  research  method  used  is  normative  juridical method with qualitative research using descriptive analysis. Data collection  techniques  used  are  primary  data  in  the  form  of  a decision  of  the  Jepara  Religion  court  in  case  number:  0938  / Pdt.G  /  2017  /  PA.  Jepr  while  secondary  data  sources  are interviews with Judges. Based   on  the  results    of  the  study   it can    be    concluded    that:    Jepara  Religious  Court  Judge  in deciding case Number 0938 / Pdt.G / 2017 / PA. Jepr is based on Article  35  paragraph  (1)  and  Article  37  Law  Number  1  Year 1974  and  Article  97.  Compilation  of    Islamic  Law  that  is,  each husband  and  wife  get  half  of  the  joint  assets  because  both  have share in the acquisition of joint assets. Whereas the settlement of case number 0938 / Pdt.G / 2017 / PA. Jepr in the dispute  on  the sharing  of  joint  assets  in  the  Jepara  Religious  Court  in decision  No.  0938  /  Pdt.G  /  2017  /  PA.  Jepara  is  based  on  Law No. 7 of 1989 which was amended and supplemented by Law No. 3  of  2006  and  the  second  amendment  to  Law  No.  50  of  2009 concerning Religious Courts.

## Abstrak
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki- laki  dan  perempuan  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan  Yang Maha Esa. Perkawinan dapat putus karena kematian,  perceraian dan    putusan    pengadilan.    Perceraian  merupakan    peristiwa hukum  yang  akan  membawa  berbagai  akibat  hukum  salah satunya  berkaitan  dengan  harta  bersama  dalam  perkawinan. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh  bersama  selama

## rohmanssaifur @gmail.com
Saifur Rohman
Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara
Kata kunci: Perkawinan, Perceraian,
Harta Bersama.
dalam  perkawinan.  Mengenai  sengketa  harta  bersama  ini  bisa terjadi setelah  perceraian  atau  pada saat  proses perceraian  dan apabila  terjadi  perselisihan  mengenai  harta  bersama  maka penyelesainanya  diajukan  kepada  Pengadilan  Agama.  Harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam. Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  tentang  pertimbangan Hakim dan penyelesaian perkara Nomor: 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr  mengenai  sengketa  harta  bersama akibat  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Jepara.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normaif dengan jenis penelitian kualitatif menggunakan analisis secara deskriptif. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  data  primer berupa putusan pengadilan Agama Jepara dalam perkara nomor: 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr  sedangkan  sumber  data  sekunder berupa  wawancara  dengan  Hakim.  Berdasarkan  hasil  penelitian dapat  disimpulkan  bahwa:  Hakim  Pengadilan  Agama    Jepara dalam    memutuskan    perkara    Nomor   0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr adalah  berdasarkan  Pasal  35  ayat  (1)  dan  Pasal  37  Undang- Undang  Nomor  1 Tahun  1974  dan  Pasal  97  Kompilasi  Hukum Islam  yaitu  masing-masing  suami dan isteri mendapatkan separo dari  harta  bersama  karena  keduanya  mempunyai  andil  dalam perolehan  harta  bersama.  Sedangkan  penyelesaian  perkara Nomor  0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr  dalam  sengketa  pembagian harta  bersama  di  Pengadilan  Agama    Jepara    dalam    putusan Nomor   0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr  adalah berdasarkan Undang- Undang  No.  7  Tahun  1989  yang  telah  dirubah  dan  ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan  Undang-  Undang  No.  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan Agama.

## Pendahuluan
Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dan  wanita  sebagai  suami  isteri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Perkawinan  merupakan  ikatan  perjanjian yang  suci  antara  laki-laki  dan  perempuan guna  mewujudkan   keluarga  (rumah  tangga) yang  sakinah, mawaddah dan rahmah.
Dalam  Al  Qur’an  surat  Ar-Rum  ayat  21 dijelaskan:
“Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan- Nya  ialah  dia  menciptakan  untukmu  isteri- isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.
Hukum  nikah  (perkawinan)  yaitu  hukum yang  mengatur  hubungan  antara  sesama manusia (laki-laki dan perempuan) menyangkut mengenai hubungan biologis, hak dan  kewajiban  akibat  adanya  perkawinan. (Tihami & Sahrani, 2010: 8).
Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut  hukum  masing-  masing  agama  dan dicatat berdasarkan aturan perundang- undangan yang berlaku. (Subekti & Tjitrosudibio, 2004: 538). Perkawinan tidak hanya untuk mempersatukan  dua  pasangan  manusia,  (laki- laki    dan    perempuan),    melainkan mengikatkan    ikatan    perjanjian    suci    atas nama  Allah,  bahwa  keduanya  berniat  untuk
membangun  rumah  tangga  yang  sakinah, mawaddah  dan  rahmah.  Agar  tercapai  tujuan dan  cita-cita  tersebut  maka  selain  bersandar pada  ajaran  agama  dalam  al  qur’an  dan  as sunnah  juga  bersandar  pada  hukum  negara. Perkawinan  dikatakan  sah  apabila  menurut hukum  agama  dan  hukum  negara  telah memenuhi  syarat  dan  rukunnya.  (Saebani  & Falah, 2011: 30).
Mulai   saat   berlangsungnya   perkawinan secara   hukum   terjadi penyatuan antara harta kekayaan  suami  dan  isteri,  apabila  mengenai hal tersebut   tidak   diadakan   ketentuan   lain dalam      perjanjian      perkawinan.  Penjanjian tersebut haruslah dilaksanakan sebelum perkawinan  dan  dibuat  dalam  bentuk  akta autentik  dimuka  notaris.  Akta  autentik  ini nantinya dapat dijadikan bukti dalam persidangan  di  pengadilan  apabila  terjadi sengketa  mengenai  harta  bawaan  suami maupun isteri. (Manan, 2008: 104).
Adanya  harta  bersama  dalam  perkawinan itu  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  harta milik  masing-masing  suami  atau  isteri.  Pada dasarnya  tidak  ada  percampuran  harta  karena terjadinya  perkawinan.  Harta  tersebut  tetap menjadi  hak  dan  milik  masing-masing.  Harta bawaan  dan  harta  yang  diperoleh  sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan  masing-masing,  sepanjang  tidak ditentukan  lain  dalam  perjanjian  perkawinan. Suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk  melakukan  perbuatan  hukum  atas  harta masing-masing  tersebut  berupa  hibah,  hadiah,
shodaqoh atau lainnya. (Arto, 2011: 246).
Harta bersama tersebut dapat berupa benda berwujud  dan  benda  tidak  berwujud.  Harta bersama  berwujud  meliputi  benda  tidak bergerak,  benda  bergerak    dan    surat-surat berharga.    Sedangkan    harta    bersama    yang tidak berwujud berupa hak maupun kewajiban. Kedua  harta  tersebut  bisa  dijadikan  jaminan atas persetujuan masing-masing, tanpa adanya persetujuan  dari  salah  satu  pihak,  maka dilarang  untuk  menjual  atau  memindahkan harta  bersama  tersebut.  (Tihami  &  Sahrani, 2010: 179).
Apabila    perkawinan    putus    akibat perceraian,    maka    harta    bersama  diatur menurut    hukum    masing-masing.    Kaitannya dengan    harta    bersama  akibat  perceraian apabila  terjadi  perselisihan  mengenai  harta bersama, maka penyelesaiannya dapat diajukan  kepada  Pengadilan  Agama.  (Aulia, 2011: 28).
Perselisihan mengenai  harta bersama dapat berupa penentuan harta bersama, pemeliharaan  dan pemanfaatan harta bersama, penentuan bagian masing-masing suami isteri, pembagian  harta  bersama  suami  isteri. Sengketa harta  bersama  dapat  terjadi  karena putusnya  perkawinan,  baik  putusnya karena kematian  maupun  perceraian  atau  tanpa putusnya  perkawinan,  penyelesaian  sengketa harta  perkawinan  dapat  diajukan  bersama- sama  dengan  perkara  perceraian,  setelah terjadinya  perceraian  atau  setelah  terjadinya kematian  salah  satu  pihak  dari  suami  isteri atau keduanya (Arto, 2011: 248).
Masalah-masalah    hukum    tentang    harta bersama    yang    aktual    dan  sering  timbul  di Pengadilan  Agama  saat  ini  meliputi  banyak hal  antara  lain  masalah  uang  pertanggungan asuransi seperti taspen, asuransi jiwa, asuransi tenaga  kerja  dan  asuransi  kecelakaan  lalu lintas,  asuransi  kecelakaan  penumpang,  hasil harta  bawaan,  kredit  yang  belum  lunas  dan sistem  pembagian  harta  bersama.  (Manan, 2008: 104).
Dalam praktik peradilan, ketentuan tersebut tidaklah  mudah  dan  sederhana    sebagaima yang    dijelaskan    dalam    Pasal    35    ayat    (1) Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  1974, terdapat hal-hal yang sejalan dengan perkembangan hukum dan kondisi sosial yang berubah  dalam  masyarakat  sesuai  dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Perubahan  dalam  kehidupan  masyarakat terjadi  dalam  berbagai  bentuk,  baik  dalam bidang  komunikasi,    informasi    dan    hal-hal yang  menyangkut  ekonomi,  seperti asuransi, pertanggungan  dan  bentuk-bentuk  santunan lainnya.  yang  apabila  terjadi  sengketa  di pengadilan  dapat  mempengaruhi  perolehan harta  bersama  dan  pembagiannya.  Dalam  hal semacam  ini  diperlukan  ketrampilan  dan kejelian  hakim  dalam  menganalisis  masalah harta  bersama  ini  dengan  penerapan  yang sesuai  dengan  prinsip-prinsip  keadilan  sesuai dengan kemajuan zaman, tanpa mengorbankan      ketentuan      agama      yang dianut. (Manan, 2008: 104).
Berdasarkan  Pasal  96  KHI  dan  Pasal  37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan
bila  perkawinan  putus  baik  karena  kematian atau perceraian maka kepada suami atau isteri tersebut  masing-masing  mendapatkan  bagian setengah  dari  harta  yang  mereka  peroleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan ini sesuai putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember No. 424.K/SIP/1959, dimana dalam putusan  tersebut  dinyatakan  harta  bersama apabila  terjadi  perceraian  maka  masing- masing  (suami  isteri)  mendapat  setengah bagian. (Manan, 2008: 129).
Pembagian  harta  bersama  setengah  untuk suami  dan  setengah  untuk  isteri  dalam  kasus- kasus  tertentu  dapat  dilenturkan  mengikat realita  dalam  kehidupan  keluarga  dibeberapa daerah  di  Indonesia  ada  pihak  suami  yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi  keluarga (rumah tangga), dalam  hal ini sebaiknya praktisi hukum lebih teliti dalam memeriksa  perkara  yang  diajukan  kepadanya agar  memenuhi  rasa  keadilan,  kewajaran,  dan kepatutan. Karena itu harus ada pertimbangan khusus  mengenai  partisipasi  suami  dalam memperoleh harta bersama, sehingga penetapan bagian setengah dari harta bersama untuk  isteri  dan  suami  dapat  dilenturkan  lagi sebagaimana  yang  diharapkan  dalam  Pasal 229  KHI  bahwa  hakim  dalam  menyelesaikan perkara-perkara  yang  diajukan  kepadanya, harus  memperhatikan  nilai  hukum  yang  ada dan  berkembang  dalam  masyarakat,  sehingga putusannya  memenuhi  dengan  rasa  keadilan. (Manan, 2008: 129).
Suami  isteri  dapat  mengadakan  perjanjian
perkawinan  dalam  bentuk  taklik  talak  dan perjanjian    yang  tidak  bertentangan    dengan hukum  islam.  Perjanjian  perkawinan  dapat dibuat  pada  waktu    atau  sebelum  perkawinan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
Perjanjian  perkawinan  mengenai  harta meliputi  percampuran  harta  pribadi  dan pemisahan  harta  masing-masing  yang  tidak bertentangan  dengan  hukum  islam.  Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat di cabut atas persetujuan suami isteri dan wajib didaftarkan di kantor Pegawai Pencatat Nikah. Pelanggaran  terhadap  perjanjian  perkawinan memberikan  hak  kepada  isteri  untuk  meminta pembatalan nikah dan dapat dijadikan sebagai salah  satu  alasan  gugatan  ketika  terjadi perceraian ke Pengadilan Agama.
Tata  cara  perceraian  yang  dilakukan didepan  sidang  pengadilan  diatur  dalam peraturan perundang-undangan sendiri.
Suatu  perceraian  akan  membawa  akibat hukum  yaitu  terhadap  suami  atau  isteri mengenai  kedudukan  anak,  maupun  harta bersama  yang  diperoleh  selama  perkawinan, apabila  perkawinan  yang  putus  dikarenakan perceraian  harta  bersama  diatur  menurut hukum masing-masing.
Kasus  perceraian  di  Pengadilan  Agama Jepara  cukup  tinggi  sehingga  menarik  untuk dilakukan  penelitian  terhadap  akibat  yang terjadi  setelah  putusan  perceraian  atau  saat gugatan  perceraian.  Munculnya  sengketa mengenai  harta  bersama  bisa  terjadi  setelah perceraian  atau  pada  saat  proses  sidang
perceraian,  sehingga banyak  timbul  masalah hukum    yang  kadang-  kadang  dalam penyelesaianya tidak sesuai dengan perundang-undangan  yang  berlaku.  Oleh karena  itu  berdasarkan  pertimbangan  di  atas, maka kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui  lebih  dalam  terkait  pertimbangan hakim  dalam  merumuskan  putusan  tersebut, berikut mekanisme penyelesaian sengketa atas harta bersama sebagai akibat dari perceraian.

## Metode Penelitian
Kajian  ini  menggunakan  adalah  metode kualitatif,  dikarenakan termasuk  dalam kajian  literatur  kepustakaan  atau  hukum normatif    bahan  pustaka  merupakan      data dasar      dalam      penelitian      digolongkan sebagai      data  sekunder,  yang  mempunyai ruang  lingkup  sangat  luas  meliputi  surat pribadi, buku harian, buku-buku dan dokumen-dokumen  resmi  yang  dikeluarkan pemerintah.  (Soekanto  &  Mamudji,  2013: 24),  indeks,  ensiklopedia,  farmakope  dan sebagainya,  serta  berisi  hasil-hasil  penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti misalnya:  jurnal,  laporan  penelitian,  bulletin, tesis,  disertasi,  brosur  dan  sebagainya. (Sunggono, 2009: 113).
Sumber data primer yang digunakan dalam kajian  ini  yaitu  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Perdata,  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata,  Kompilasi  Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  Tentang  Peradilan  Agama,  serta dokumen putusan perkara No: 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr.
Sumber data sekunder adalah Sumber data yang  diperoleh  dari  kepustakaan      yang berisikan  informasi  mengenai  sumber  data primer  dan  bahan-bahan  hukum  yang memberikan  penjelasan  mengenai  bahan primer yang terdiri atas buku, artikel, laporan penelitian,  dan  karya  tulis  ilmiah  lainnya. (Ashshofa, 2010: 103.
Data  yang  telah  terkumpul  kemudian dianalisis  dengan  kenyataan  atau  perkara yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama  Jepara yaitu  berupa  berkas  putusan  perkara  Nomor: 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr tentang penyelesaian  sengketa  pembagian  harta bersama akibat perceraian. (Sunggono, 2009: 11).

## Harta Bersama Dan Perjanjian Perkawinan
Harta  dalam  bahasa  arab  disebut al-mal , yang  menururt  bahasa  berarti  condong, cenderung atau miring. Al mal dapat diartikan sesuatu  yang    menyenangkan    bagi  manusia, baik  berupa  materi  atau  manfaat.  Menurut bahasa  umum,  arti mal ialah  uang  atau  harta sedangkan  menurut  istilah  ialah  benda  yang mempunyai  nilai  materi  dan beredar diantara manusia. (Ghazaly dkk, 2010: 17).
Menurut  sebagian  ulama  harta  ialah sesuatu yang diinginkan oleh manusia  karena wataknya,    baik  akan  diberikan      maupun untuk  disimpan (Nawawi, 2012: 31).
Dalam  kitab  Fikih  klasik,  harta  bersama
diartikan  sebagai  harta  kekayaan  suami  isteri selama  perkawinan  atau  dengan  kata  lain disebutkan  bahwa  harta  bersama  ialah  harta yang  dihasilkan  suami      isteri  dengan  jalan syirkah  sehingga terdapat percampuran harta  suami  isteri  dan  harta  tersebut  tidak dapat dibedakan lagi. (Manan, 2008: 109).
Sedangkan  perjanjian  perkawinan  yaitu persetujuan  yang  dibuat  oleh  kedua  pihak (suami  isteri)  pada  waktu  atau  sebelum perkawinan  dan  masing-  masing    pihak berjanji    akan    mentaati    perjanjian    tersebut, perjanjian    yang  dibuat  harus  disahkan  oleh Pegawai  Pencatat  Nikah.  (Ghozali,  2003: 119).
Perjanjian   perkawinan   harus   memenuhi syarat,      yaitu      perjanjian  tersebut  tidak bertentangan  dengan  syari’at  islam  atau hakikat  perkawinan,  jika  perjanjian  itu bertentangan  dengan  hal  tersebut    perjanjian tidak  sah  dan  tidak  perlu  diikuti.  Kaitanya mengenai  syarat    dengan    perjanjian perkawinan,  karena    dalam    perjanjian perkawinan    itu    memuat    syarat-syarat    yang harus  dipenuhi  oleh  pihak  yang  melakukan perjanjian.  Kewajiban  memenuhi  persyaratan dalam  perjanjian  dan  terikatnya  dengan kelangsungan  perkawinan  tergantung  kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian. (Azzam & Hawwas, 2009: 146).
Perjanjian  perkawinan  dalam  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  Pasal  29    ayat  (1) disebutkan    pada  waktu  atau  sebelum perkawinan  dilangsungkan,  kedua  pihak  atas
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat  Perkawinan,  setelah  mana  isinya berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga  sepanjang pihak ketiga tersangkut.
Kompilasi  Hukum  Islam  juga  menjelaskan tentang perjanjian perkawinan dalam Pasal 45 disebutkan bahwa kedua calon dapat mengadakan  perjanjian  perkawinan  dalam bentuk taklik  talak dan perjanjian lain  yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Sedangkan  dalam  Pasal  47  ayat  (1)  KHI dijelaskan pada waktu atau sebelum perkawinan  dilangsungkan  kedua  calon  dapat membuat  perjanjian  tertulis  yang  disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
Pelanggaran    atas    perjanjian    perkawinan memberikan    hak    terhadap  isteri  untuk meminta pembatalan pernikahan atau mengajukannya  sebagai  alasan    gugatan perceraian  (Pasal  51  KHI).

## Dasar Hukum Harta Bersama
Dasar  hukum  harta  bersama  adalah  al qur’an surat An-Nisa’ ayat 32 dijelaskan laki- laki  mempunyai  bagian  dari  usaha  mereka begitu  pula  wanita  mempunyai  bagian  dari usahanya.
“Dan  janganlah  kamu  iri  hati  terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian  yang  lain.  (karena)  bagi  orang laki-laki  ada  bahagian  dari  pada  apa  yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun)
ada  bahagian  dari  apa  yang  mereka usahakan,  dan  mohonlah  kepada  Allah sebagian  dari  karunia-  Nya.  Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.
Harta  bersama  dalam  Islam  lebih  identik di- qiyas- kan dengan syirkah abdan mufawwadhah yang  berarti  perkongsian  tak terbatas. Meskipun harta bersama  tidak  diatur dalam    fikih    Islam    secara    jelas,    tetapi keberadaannya  dapat  diterima  oleh  sebagian ulama  Indonesia.  Hal  ini  didasarkan  bahwa banyak  suami  isteri,  dalam  masyarakat Indonesia,  sama-sama  bekerja,  guna  untuk memperoleh  nafkah  keluarga  sehari-hari  dan sekadar  harta  untuk  simpanan  (tabungan) untuk  masa  tua  mereka.  Bila  keadaan memungkinkan  ada  juga  peninggalan  untuk anak-anak  sesudah  mereka  meninggal  dunia. (Tihami & sahrani, 2014: 181).
Para  pakar  ahli  hukum  berbeda  pendapat tentang dasar hukum harta bersama sebagaimana  tersebut  diatas,  sebagian  mereka mengatakan  bahwa  agama  Islam  tidak mengatur harta bersama dalam al qur’an, oleh karena itu terserah sepenuhnya kepada mereka untuk mengaturnya. (Manan, 2008: 109).
Namun  demikian  para  pakar  hukum  Islam di  Indonesia  ketika  merumuskan  dalam  Pasal 85  -  97  Kompilasi  Hukum  Islam  sepakat syarikat abdan mufawwadhah sebagai landasan  dalam  merumuskan  kaidah-kaidah harta bersama antara suami isteri dalam KHI.
Para  perumusan  Kompilasi  Hukum  Islam melakukan  pendekatan  dari  jalur syarikat abdan  mufawwadhah dengan  hukum  adat.
Cara  pendekatan  yang  demikian  ini  tidak bertentangan  dengan ‘urf sebagai  sumber hukum  dan  sejiwa    dengan    kaidah    yang mengajarkan al    adatu    muhakkamah . (Manan, 2008: 111).
Dalam  kitab-kitab  fiqh  tidak  dikenal adanya pembaharuan harta suami isteri setelah berlangsungnya  perkawinan.  Suami  memiliki hartanya  sendiri  dan      isteri      memiliki hartanya      sendiri      sebagai      kewajibannya, suami  memberikan  sebagaian  hartanya  itu kepada  isterinya  atas  nama nafaqah yang selanjutnya digunakan isteri sebagai keperluan rumah  tangganya.  Pada  dasarnya    tidak    ada penggabungan    harta    suami    dan    isteri, kecuali  dalam bentuk syirkah, yang dilakukan dalam  suatu  akad  syirkah,  tanpa  adanya  akad tersebut  harta  suami  dan  isteri  tetap  terpisah. (Syarifuddin, 201: 176).
Harta  bersama  dalam  perkawinan  diatur dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 tentang  perkawinan  Bab  VII  pada  Pasal  35 disebutkan:
1. Harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami isteri  dan  harta  benda  yang  diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang pihak tidak menentukan lain.

## Ruang Lingkup Harta Bersama
Harta  kekayaan  dalam  perkawinan  atau syirkah  adalah  harta  yang  diperoleh  baik sendiri-sendiri  atau  bersama  suami  isteri selama dalam ikatan perkawinan disebut harta
bersama,  tanpa  mempersoalkan  atas  nama siapapun. (Aulia, 2011: 1).
Dalam    perkawinan    terdapat    3    macam harta    kekayaan,    yaitu:    harta  pribadi  suami, harta pribadi isteri dan harta suami isteri.
1. Harta  pribadi  suami  ialah  harta  bawaan suami  yaitu yang  dibawanya  sejak sebelum  perkawinan  dan  harta  yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
2. Harta  pribadi  isteri  ialah  harta  bawaan isteri yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan  dan  harta  yang  diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
3. Harta bersama suami isteri
a. Harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan  menjadi  harta  bersama suami isteri.
b. Harta bersama suami isteri atau syirkah ialah harta yang diperoleh baik sendiri- sendiri  atau  bersama  suami  isteri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan  terdaftar  atas  nama siapapun.
c. Harta  bersama  suami  isteri  bersumber dari:
1) Harta yang dibeli selama perkawinan,
2) Harta  yang  dibeli  dan  dibangun sesudah  perceraian  yang  dibiayai dari harta bersama,
3) Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, kecuali  yang  berupa  harta  pribadi suami atau isteri,
4) Penghasilan  yang  diperoleh  dari harta  bersama  dan  harta  bawaan pribadi suami isteri,
5) Segala penghasilan pribadi suami,
6) Segala penghasilan pribadi isteri,
7) Segala  penghasilan  harta  bersama suami  isteri,  kecuali  dibuktikan sebaliknya.  Taspen  dan  asuransinya termasuk harta bersama.
d.   Harta bersama tersebut dapat berupa:
1) Benda berwujud atau tidak berwujud
2) Benda berwujud meliputi: a)  Benda bergerak  b)    Benda  tidak  bergerak c)  Surat-surat berharga
3) Benda yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
Harta    pribadi      masing-masing    suami dan      isteri    berada    dibawah  kekuasaan masing-masing  sepanjang  para  pihak  tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pada  dasarnya  tidak  ada  percampuran  antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya  untuk melakukan  perbuatan hukum  atas  harta  masing-  masing,  misalnya untuk  memberikan  hibah,  hadiah,  shodaqoh atau  lainnya.  Harta  pribadi    yang  ditukarkan atau  dijual  untuk  membeli    sesuatu  tetap menjadi  harta    pribadi,    kecuali    merupakan hasil    (keuntungan)    dari    harta    pribadi tersebut  yang  didapat  menjadi  harta  bersama. (Arto, 2011: 246).
Adanya  harta  bersama  dalam  perkawinan
tidak  menutup  kemungkinan  adanya  harta milik  masing-masing  suami  isteri.  Harta bersama  tesebut  dapat  berupa    benda bergerak,  benda  tidak   bergerak  dan  surat- surat    berharga.  Sedang  yang  tidak  berwujud bisa  berupa  hak  dan  kewajiban.  Keduanya dapat  dijadikan jaminan  oleh salah satu  pihak atas  persetujuan  dari  pihak  lainnya,  suami isteri,  tanpa  persetujuan  dari  pihak  lainnya tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan  harta  bersama  tersebut.  Dalam hal  ini,  baik  suami  maupun      isteri, mempunyai      pertanggungjawaban      untuk menjaga      harta  bersama.  (Tihami  &  sahrani, 2014: 179).
Semua  harta  yang  diperoleh  suami  isteri selama  dalam  perkawinan  menjadi  harta bersama,  baik  harta  tersebut  diperoleh  secara tersendiri  maupun  diperoleh  secara  bersama- sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama  ikatan  perkawinan  berlangsung  adalah menjadi  harta  bersama,  tidak  menjadi  soal apakah  isteri  atau  suami  yang  membeli  dan tidak  menjadi  masalah  apakah  isteri  atau suami  mengetahui  pada  saat  pembelian  atau atas nama siapa harta itu didaftarkan. (Manan, 2008: 103).
Dalam ensiklopedi hukum Islam, dijelaskan bahwa  harta  gono  gini  adalah  harta  bersama milik suami isteri yang mereka peroleh selama perkawinan.  Dalam  masyarakat  Indonesia, hampir  semua  daerah  mempunyai  pengertian bahwa  harta  bersama  antara  suami  dan  isteri memang  ada  dengan  istilah  yang  berbeda untuk  masing-masing  daerah.  Didaerah  Aceh
misalnya  disebut heureta  sihaurekat ,  di Minangkabau  disebut harta  souring ,  didaerah Sunda  disebut guna  kaya atau tumpang  kaya , atau raja  kaya (Kabupaten  Sumedang),    di Jakarta    disebut harta    pencaharian ,    dijawa disebut barang  gana atau gono  gini ,  di  Bali disebut drube  gabbro ,  di  Kalimantan  disebut barang berpantangan , di Sulawesi (Bugis dan Makasar)  dikenal  dengan barang  cakar ,  atau di Madura disebut dengan nama ghuna-ghana . (Tihami & sahrani, 2014: 180).
Hak dan Kewajiban Suami Isteri Terhadap Harta Bersama
Adapun  yang dimaksud dengan hak adalah apa  yang  diterima  oleh  sesorang  dari  orang lain,  sedangkan  kewajiban  adalah  apa  yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam  hubungan  rumah  tangga  antara  suami isteri  masing-masing  mempunyai  hak  dan kewajiban. (Syarifuddin, 201: 159).
Hak  suami  merupakan  kewajiban  bagi isteri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi isteri, dalam hal antara lain:
1. Kewajiban suami terhadap isterinya, merupakan hak isteri dari suaminya.
2. Kewajiban isteri terhadap suaminya, merupakan hak suami dari isterinya.
3. Kewajiban bersama suami isteri
Kewajiban  suami  kepada    isterinya  dapat dibagi menjadi dua bagian:
1. Kewajiban yang bersifat materi/ nafaqah.
2. Kewajiban yang bersifat tidak materi
Hukum  Islam  memberikan  hak  kepada suami  isteri  untuk  memiliki  harta  bendanya masing-masing. Suami yang menerima
warisan  berhak  sepenuhnya  atas  harta  yang diterimanya.  Demikian  pula  halnya  isteri dalam ketika menerima warisan, mahar berhak menguasai  sepenuhnya  harta  benda  yang diterimanya itu. Harta bawaan masing-masing yang telah mereka miliki sebelum perkawinan menjadi  hak  masing-masing.  (Basyir,  1999: 65).
Terhadap  harta  bersama  tersebut,  suami atau  isteri  dapat  bertindak  atas  persetujuan kedua  belah  pihak.  Harta  bersama  dapat dijadikan  jaminan  oleh  salah  satu  pihak  atas persetujuan  pihak  lainnya.  Suami  atau  isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan  menjual  atau  memindahkan harta  bersama.    Suami    bertanggung    jawab menjaga  harta  bersama,  harta  isteri maupun hartanya    sendiri.    Isteri    turut    bertanggung jawab    menjaga    harta  bersama  maupun  harta yang ada padanya. (Arto, 2011: 247)
Suami      atau      isteri      memiliki      hak sepenuhnya      untuk      melakukan  perbuatan hukum  terhadap  harta  pribadinya  masing- masing.  Mereka  bebas  menentukan  terhadap harta  masing-masing  tersebut  tanpa  ikut campur  suami  atau  isteri  untuk  menjualnya, dihibahkan,  atau  mengagunkan.  (Manan, 2008: 105).
Dalam  hal  pertanggungjawaban  hutang, baik  terhadap  hutang  suami  maupun  isteri, bisa  dibebankan  pada  hartanya  masing- masing.  Sedangkan  terhadap      hutang      yang dilakukan      untuk      kepentingan      keluarga, maka  dibebankan  pada  harta  bersama.  Akan
tetapi, apabila harta bersama tidak mencukupi, utang  tersebut  dibebankan  pada  harta  suami dan  apabila  harta  suami    tidak    mencukupi, maka  dibebankan  pada  harta  isteri.  (Tihami & sahrani, 2014: 179).
Apabila  salah  seorang  dari  suami  isteri meninggal  dunia,  maka  harta  peninggalannya itu adalah harta pribadinya secara penuh yang dibagikan  kepada  ahli    warisnya,    termasuk isterinya.    Meskipun    ada  hak    kepemilikan pribadi  antara  suami  isteri  dalam  kehidupan keluarga,  tidak  tertutup  kemungkinan    ada harta    bersama    antara    suami    isteri, sebagaimana   yang berlaku dalam masyarakat Indonesia ini dalam bentuk syirkah (kerjasama) antara  dua  pihak  (suami  isteri) baik    syirkah    dalam    bentuk    harta    maupun usaha. (Tihami & sahrani, 2014: 181).
Dengan    tidak    mengurangi    ketentuan Pasal    24    ayat    (2)    huruf    c  Peraturan Pemerintah  No.  9  tahun  1975  dan  Pasal  136 untuk  melaksanakan  sita  jaminan  atas  harta bersama  tanpa  adanya    permohonan    gugatan cerai,  apabila salah satu  melakukan perbuatan yang  merugikan  dan  membahayakan  harta bersama  seperti  judi,  mabuk,  boros,  dan sebagainya. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan  atas  harta  bersama  untuk  keperluan keluarga  dengan  izin  Pengadilan  Agama. (Aulia, 2011: 29).
Pembagian Harta Bersama Akibat

## Perceraian
Perkawinan  dapat  putus  karena  kematian, perceraian  dan  atas  putusan  pengadilan.
Apabila  perkawinan  putus  karena  perceraian harta  bersama  diatur  menurut  hukum  masing- masing yang dimaksud hukum masing-masing ialah  hukum  agama,  hukum  adat  dan  hukum- hukum lainnya. (Harahap, 2005: 279).
Dalam  Pasal  37  Undang-Undang  No.  1 Tahun 1974 tersebut tidak dijelaskan mengenai berapa bagian masing-masing antara suami  isteri  baik  karena  cerai  mati  atau  cerai hidup.  Sedangkan  dalam      Kompilasi  Hukum Islam  disebutkan  pada  pasal  96  dan  Pasal  97 sebagai  berikut:  Apabila  terjadi  cerai  mati, maka  separuh  harta  bersama  menjadi  hak pasangan  yang  hidup  lebih  lama.  Pembagian harta  bersama  bagi  seorang  suami  atau  isteri yang  suami  atau  isterinya  hilang  harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya   yang  hakiki   atau  matinya  secara hukum    atas    dasar    putusan  Pengadilan Agama. Janda atau cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang pihak  tidak  menentukan lain  dalam  perjanjian perkawinan.
Jika      perkawinan      putus,      baik      putus karena      perceraian      maupun  kematian, masing-masing  bekas  suami      (duda)  dan bekas  isteri  (janda)  mendapat  separoh/ setengah  dari  harta  bersama.  Walaupun  isteri dalam  keadaan  nusyuz,  maka  hal  tersebut tidak  menghilangkan  hak  isteri  terhadap  harta bersama. (Arto, 2011: 248).
Apabila  terjadi  perselisihan  tentang  harta bersama,  penyelesaiannya  dapat  diajukan  ke Pengadilan Agama. Perselisihan harta bersama bisa  mengenai  masalah  penentuan  harta
bersama,  pemeliharaan,    pemanfaatan  , penentuan  bagian  masing-masing  suami  isteri dan  pembagian  harta  bersama.  (Arto,  2011: 248).
Sengketa  harta  bersama  dapat  timbul karena  putusnya  perkawinan,  baik  karena kematian  maupun  perceraian  atau  tanpa putusnnya perkawinan.  Penyelesaian sengketa harta  perkawinan  dapat  diajukan  bersama dengan diajukannya perkara perceraian, setelah  terjadinya  perceraian  atau  kematian salah  satu  pihak  dari  suami  isteri  atau  kedua suami isteri. (Arto, 2011: 248).
Penyelesaian sengketa harta dalam perkawinan dapat diajukan bersamaan dengan diajukannya perkara perceraian, setelah terjadinya  perceraian    atau    setelah    kematian salah    satu    pihak    dari    suami    isteri    atau keudua  suami  isteri.  Gugatan  harta  bersama bisa diajukan bersamaan dengan permohonan/gugatan  perceraian  atau  setelah perceraian dan telah berkekuatan hukum tetap. Gugatan  harta  bersama  diajukan  bersama dengan  permohonan/  gugatan  perceraian  hal ini  diperbolehkan  sesuai  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  Pasal  86  ayat  (1) disebutkan  gugatan  mengenai  pengangkatan anak,  nafkah  anak,  nafkah  isteri,  dan  harta bersama  bisa  diajukan  bersamaan  dengan gugatan      perceraian      maupun      setelah putusan      perceraian      dan  memppunyai kekuatan hukum tetap.
Permohonan  mengenai      penguasaan  anak, nafkah  anak,  nafkah  isteri  dan  harta  bersama bisa  diajukan  bersamaan  dengan  permohonan
cerai  talak.  Diperbolehkan  penggabungan gugatan  mengenai  penguasaan  anak,  nafkah dan harta bersama bagi isteri dalam permohonan  cerai  talak,  untuk  menuntut kepentingannya  pada  saat  yang  bersamaan dalam  pemeriksaan  perkara  cerai  talak. (Harahap, 2005: 224).
Suami isteri dalam perkara perceraian yang dikaitkan  dengan  masalah  pembagian  harta bersama, sama-sama diberi upaya hukum yang adil  dan  berimbang.    Dalam    hal    harta bersama    semua    atau    sebagian    besar dikuasai  suami,  isteri  dapat  menggabungnya sekaligus bersamaan dengan gugat perceraian. Sebaliknya  gugat  perceraian  yang  diajukan isteri yang tidak mau menggabungnya dengan pembagian  harta  bersama  karena  semua  harta berada  dalam  penguasaannya,  suami  sebagai pihak  tergugat  dapat  mengajukan  gugat rekonvensi. (Harahap, 2005: 268).
Dalam hal salah satu pihak suami atau isteri mengajukan  perceraian,  dapat  pula  diajukan sekaligus  tuntutan  mengenai  harta  bersama suami  isteri,  baik  dalam  konpensi  dari penggugat/pemohon  ataupun  dalam  bentuk rekonpensi  dari  tergugat/termohon.  Hakim mempunyai wewenang dalam mempertimbangkan  apakah  penggabungan dan penyelesaian sengketa harta bersama  dan peceraian  tersebut  dapat  diterima  dan  dapat diselesaikan  sekaligus  atau  tidak  diterima  dan harus diselesaikan setelah terjadinya perceraian sebagai perkara tersendiri.
Gugatan  harta  bersama  yang  digabung
dengan  perceraian,  maka  perkara  harta bersama  tunduk  pada  putusan  perceraian, sehingga apabila perkara  perceraian  tersebut ditolak/  tidak  diterima  maka  perkara  harta bersama  harus  ditolak/  tidak  diterima  dan apabila  perkara  perceraian  dikabulkan  maka perkara  harta  bersama  dapat  sekaligus diselesaikan. Penggabungan perkara penyelesaian harta bersama dengan perceraian ini merupakan ketentuan khusus  yang berlaku pada  pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan Agama.  Ini  dimaksudkan  untuk  mewujudkan suatu  peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan biaya ringan. (Arto, 2011: 249).
Tuntutan mengenai pembagian harta bersama  dapat    diajukan  setelah  terjadinya perceraian      dan  berkekuatan  hukum  sebagai akibat adanya perceraian. Begitu juga mengenai  pembagian  harta  bersama  dapat diajukan setelah   putusnya perkawinan karena kematian  dan  bersamaan  dengan  pembagian harta waris. (Arto, 2011: 249).
Apabila terjadi sengketa kepemilikan harta, dalam  hal  penentuan  apakah  harta  sengketa tersebut  merupakan  harta  bersama  atau  harta pribadi  suami/isteri,  maka  hal  ini  harus diselesaiakan  oleh  Pengadilan  Agama,  tetapi apabila hal ini menyangkut milik pihak ketiga yang diwujudkan adanya intervensi,  maka hal ini  menjadi  wewenang  Peradilan  Umum. (Arto, 2011: 249).
Dalam  sengketa tentang  harta perkawinan, maka para pihak dapat mengajukan permohonan  sita  jaminan.  Apabila  tergugat
tidak  mau  melaksanakan  putusan  dengan sukarela  maka  pihak  yang  berkepentingan (penggugat)  dapat  mengajukan  permohonan eksekusi. (Arto, 2011: 250).
Analisis
Putusan
Hakim
No. 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr.
Hakim  pengadilan  Agama  yang  bertugas untuk menegakkan hukum perdata islam yang menjadi  kewenangannya  harus  sesuai  yang diatur  dalam  hukum  acara  Peradilan  Agama. Segala  penetapan  dan  putusan  Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar- dasar  hukumnya  juga  harus  memuat  pasal- pasal  tertentu  dari  peraturan-peraturan  yang bersangkutan  atau sumber hukum  tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
Dalam    pertimbangan    hukumnya    Hakim juga   harus mempertimbangkan dasar  hukum yang  berlaku  di  Pengadilan  Agama.  Suatu pertimbangan  hukum  harus  menggambarkan tentang bagaimana Hakim dalam mengkualifikasi fakta/kejadian, penilaian Hakim  tentang  fakta-fakta  yang  diajukan, Hakim mempertimbangkan secara kronologis dan rinci  setiap item  yang  diajukan baik  dari Penggugat/Pemohon  maupun  dari  pihak Tergugat/Termohon,  dasar  hukum  yang digunakan  hakim  untuk  menilai  fakta  dalam memutuskan  perkara  baik  hukum  tertulis mauppun tidak tertulis.
Pasal  1  UU.  No.  14  Tahun  1970 menjelaskan Hakim wajib dalam menegakkan hukum  dan      keadilan  harus  berdasarkan Pancasila  dengan  menafsirkan  hukum  dan mencari dasar-dasar serta azas-azas  yang jadi
landasannya,  melalui  perkara-perkara  yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan.  Kemudian  berdasarkan  ketentuan Pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 maka Hakim sebagai  penegak  hukum  dan  keadilan  wajib menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai- nilai  hukum  yang hidup  dimasyarakat.  (Arto, 2011: 35).
Sedangkan dalam KHI Pasal 229 dijelaskan bahwa Hakim dalam
menyelesaikan perkara, Hakim wajib memperhatikan sungguh-sungguh nilai hukum  yang  ada  dalam  masyarakat  sehingga putusannya  sesuai  dengan  rasa  keadilan. (Aulia, 2011: 70).
Dalam  hukum  acara  di  Peradilan  Agama Hakim  wajib  menggali,  mengikuti  dan memahami  nilai-nilai  hukum  acara  yang bersumber  dari  syari’ah  Islam.  Hal  ini dimasudkan  di  samping  mengisi  kekosongan dalam  hukum  acara  juga  agar  putusan  yang dihasilkan  lebih  mendekati  kebenaran  dan keadilan  yang  diridloi  Allah  SWT..  Dengan demikian, maka putusannya akan memberikan  rasa  keadilan  dan  memuaskan bagi pencari keadilan khususnya bagi mereka yang beragama Islam. (Arto, 2011: 13).
Pertimbangan      hukum      Majelis      Hakim dalam perkara Nomor: 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr tentang
permohonan cerai talak diatur dalam Pasal 66 –  72  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989, Pasal 14 – 18 PP. No. 9 Tahun 1975, Pasal 38 – 41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Bab
XVI Pasal 113–148 Kompilasi Hukum Islam, sebagai  hukum  acara  khusus.  Sedangkan harta bersama Pasal 35 – 37 Undang-Undang No  1  Tahun  1974,  BAB  XIII  Pasal  85–97 Kompilasi Hukum Islam.
Perkara  ini  adalah  bidang  perkawinan  dan berdasarkan  relas  panggilan  telah  terbukti bahwa  Pemohon  dan  Termohon  bertempat tinggal  diwilayah  hukum  Pengadilan  Agama Jepara,  maka  perkara  ini  baik  secara  absolut maupun    relatif    adalah    wewenang Pengadilan    Agama    Jepara    sebagaimana Pasal  49  dan  Pasal  66  ayat  (2)  Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  No.  3 Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan Undang-Undang  No.  50  Tahun  2009  tentang Peradilan  Agama,  sehingga  permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan  lebih  lanjut.  (Pts.  No. 0938/Pdt.G/2017/Pa.Jepr: 19).
Berdasarkan  bukti  yang  diajukan  berupa fotocopy    Kutipan    Akta  Nikah  (bukti  akta outentik)  yang  telah  bermaterai  dan  telah dicocokkan  sesuai  dengan  aslinya,  terbukti antara  Pemohon  dan  Termohon  adalah sebagai  suami  isteri  yang  sah  dan  belum pernah bercerai yang pernikahannya dicatatkan  di  KUA  Kecamatan  Kaliwungu Kabupaten Kudus dan rumah tangga Pemohon  dan  Termohon  tidak  harmonis, sehingga  Pemohon  mempunyai  kedudukan hukum dan berhak mengajukan perkara ini.
Pokok perkara ini adalah Permohonan ijin
menjatuhkan  ikrar  talak  dengan    alasan perceraian    yang    diatur    dalam    Pasal    39 ayat  (2)  Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan  Pasal  116  huruf  (f)    KHI,  PP.  No.  9 Tahun 1975.
Antara  Pemohon  dan  Termohon  sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga  keduanya  telah  terjadi  pisah  tempat tinggal selama 2 bulan  dan  telah  diusahakan untuk    didamaikan    baik    melalui    mediasi atau  secara  langsung  akan  tetapi  tidak berhasil,  Majelis  Hakim  berpendapat  antara Pemohon dan  Termohon  telah  terjadi perselisihan  dan  pertengkaran  yang  sifatnya terus menerus sehingga tidak memungkinkan hidup rukun lagi.
Apabila  suatu  rumah  tangga  (perkawinan) telah  pecah,  sebagaimana  rumah  tangga Pemohon  dan  Termohon,  sehingga  tujuan perkawinan  untuk  mencapai  keluarga  yang sakinah,  mawaddah  dan  rahmah  tidak  dapat diwujudkan,  sehingga  perkawinan  tersebut tidak  bermanfaat.  Sebab  apabila  tetap dipertahankan akan lebih banyak mendatangkan penderitaan lahir batin.
Alasan  perceraian  karena  terus-menerus terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran    dan tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi dalam  rumah tangga sebagaimana pada Pasal 19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum  Islam.  Berdasarkan  pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka
permohonan Pemohon konvensi cukup beralasan,  karena  sesuai  maksud  dalam  pasal tersebut  karenanya  permohonan  Pemohon Konvensi dikabulkan.
Sesuai dengan Kaidah Fikih sebagai berikut:
“Mencegah  keburukan  didahulukan  dari pada mencari kebaikan ”.
Antara  Pemohon  dan  Termohon ba’da dukhul dan  belum  pernah  bercerai    maka sesuai  dengan  maksud  Pasal  18  Kompilasi Hukum    Islam  bahwa  ijin  ikrar  talak  yang diberikan  oleh  Pengadilan  Agama  Jepara kepada  Pemohon  terhadap  Termohon  adalah talak satu raj’i .
Ketentuan  Pasal  72  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana    yang telah    diubah    dengan    Undang-Undang Nomor  3  Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun 2009,  Majelis  Hakim  perlu  memerintahkan kepada  Panitera  Pengadilan  Agama  Jepara mengirimkan  salinan  penetapan  ikrar  talak kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  yang mewilayahi  tempat  kediaman  Pemohon Konvensi  dan  Termohon  Konvensi      serta kepada      Pegawai      Pencatat      Nikah ditempat      perkawinan  Pemohon  Konvensi dan Termohon Konvensi.
Termohon
Konvensi/
Penggugat Rekonvensi menyampaikan jawaban terhadap permohonan  yang  diajukan  oleh  Pemohon
Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan sekaligus mengajukan pula gugatan Rekonvensi  bahwa  apa  yang  telah  diuraikan dalam Konvensi menjadi pertimbangan dalam
Rekonvensi. (Pts. No. 0938/Pdt.G/2017/Pa.Jepr: 25). Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi meminta agar Pemohon Konvensi/  Tergugat  Rekonvensi  membayar mut’ah  berupa  uang  Rp.50.000.000,-.    Ini sesuai  dalam  Pasal  149  huruf (a) Kompilasi Hukum  Islam,  apabila  perkawinan  putus dikarenakan  cerai  talak,  bekas  suami  wajib memberikan  mut’ah  kepada  bekas  istrinya, kecuali  bekas  isteri  tersebut qobla  al  dukhul . (Aulia, 2011: 44)
Karena  perkawinan  antara  Penggugat Rekonvensi  dan  Tergugat  Rekonvensi  dalam keadaan bakda dukhul dan perceraian ini atas kehendak  dari      Tergugat      Rekonvensi dengan      mempertimbangkan      keadaan sosial  ekonomi  Tergugat  Rekonvensi  yang bekerja  sebagai  pedagang  sesuai  kelayakan dan    kewajaran    maka  Majelis    Hakim mengabulkan    dan  menghukum  Tergugat Rekonvensi membayar kepada Mut’ah berupa uang  sebesar  Rp.  8.000.000,-.  (Pts.  No. 0938/Pdt.G/2017/Pa.Jepr: 26).
Pemberian mut’ah ini berdasarkan surat Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 241:
“kepada    wanita-wanita    yag    diceraikan (hendaklah    diberikan    oleh  suaminya) mut’ah  menurut  yang  ma’ruf,  sebagai  suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.
Terhadap  gugatan  Penggugat  Rekonvensi yang  memohon  Tergugat  Rekonvensi  untuk membayar  nafkah  lampau  sebesar  Rp. 4.000.000,-  (empat  juta    rupiah).    Majelis
Hakim mempertimbangkan alasan perceraian  dikarenakan  adanya  perselisihan dan  pertengkaran  yang  disebabkan  karena Penggugat  Rekonvensi  sering  keluar  rumah dan  mencintai  laki-laki  lain,  Majelis  Hakim berpendapat  Penggugat  Rekonvensi  dalam keadaan nusyuz . Nusyuz yaitu  kedurhakaan isteri  terhadap  suaminya.  Hal  ini  sesuai dengan  maksud  Pasal  83  ayat  1  Kompilasi Hukum  Islam  seorang  isteri  wajib  berbakti secara lahir dan batin kepada suami di dalam yang  dibenarkan  oleh  hukum  Islam.  (Aulia, 2011: 27).
Karena   Penggugat   Rekonvensi   dalam keadaan nusyuz, maka  Penggugat Rekonvensi  tidak  berhak  atas  nafkah  dari Tergugat  Rekonvensi,  hal  ini sesuai  Pasal  84 ayat  2  Kompilasi  Hukum  Islam,  sehingga gugatan  Penggugat  Rekonvensi  tersebut ditolak.  (Pts.  No.  0938/Pdt.G/2017/Pa.Jepr: 27).
Gugatan  Penggugat  Rekonvensi  mengenai tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Karena Penggugat Rekonvensi  dalam  keadaan nusyuz ,  maka Penggugat  Rekonvensi  tidak  berhak  atas nafkah iddah dari  Tergugat  Rekonvensi,  hal ini  didasarkan  Pasal  84  ayat  2  Kompilasi Hukum  Islam  sehingga  gugatan  Penggugat Rekonvensi harus ditolak.
Gugatan  Penggugat  Rekonvensi  yang memohon  agar  Tergugat  Rekonvensi  untuk membagi  kepada  Penggugat  Rekonvensi berupa  bangunan  rumah  permanen  yang
berdiri  di  tanah  milik  Pemohon  Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dengan ukuran Panjang 12  m  Lebar  8  m  yang  terletak  di  RT.  05  / RW.  05  Desa  Blimbingrejo,  Kecamatan Nalumsari,  Kabupaten  Jepara  dan  1  (satu) Unit Sepeda motor Honda tahun 2005 Nomor Polisi:  K  4540  UC  atas  nama  Sukamto sebagai harta bersama dapat dipertimbangkan bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama tersebut, Tergugat  Rekonvensi                menyatakan telah        mengakuinya.        (Pts.        No. 0938/Pdt.G/2017/Pa.Jepr: 27).
Karena  harta  sengketa  tersebut  di  atas diperoleh  selama  perkawinan,  maka  sesuai Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974,  harta  tersebut  ditetapkan  sebagai  harta bersama  antara  Penggugat  Rekonvensi  dan Tergugat  Rekonvensi.  Pasal  37  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dijelaskan apabila  perkawinan  putus  karena  perceraian maka  harta  bersama  diatur  menurut  hukum agamanya masing-masing dan karena keduanya  beragama  Islam  maka  harus diselesaikan  menurut  agama  Islam.  (Aulia, 2011: 86).
Sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Islam, baik    suami    maupun    isteri  sama-sama mempunyai  hak  dari  harta  bersama  yang mereka  usahakan,  ini  sesuai  dengan  Al Qur’an surat An-Nisa’ ayat 32:
“Bagi  laki-laki  ada  bahagian  dari  pada apa  yang  mereka  usahakan,  dan  bagi  para wanita  (pun)  ada  bahagian  dari  apa  yang
mereka  usahakan,  dan    mohonlah    kepada Allah    sebagian    dari    karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.
Karena    harta    bersama    yang    diperoleh keduanya    mempunyai    andil  yang  sama  dan demi  rasa  keadilan,  maka  Majelis  Hakim menghukum  untuk  membagi  harta  tersebut masing-masing  mendapatkan  1/2  (separo) bagian,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  97 Kompilasi Hukum Islam. (Aulia, 2011: 30).
Dengan  demikian  bahwa  pertimbangan dan  penetapan  Majelis  Hakim  tidak  terlepas dengan  hukum  positif  yang  berlaku  di Indonesia,  baik  merujuk  pada  Undang- Undang  Perkawinan  No      Tahun  1974  atau Kompilasi  Hukum  Islam        sebagai kerangka        acuan        dalam        memutuskan perkara    No. 0938/Pdt.G/2017/Pa.Jepr.
Selain  itu  alasan  penetapan  putusan  ini, juga  berdasarkan  alasan  yang  menjadi  ilat hukum atau yang melatar belakangi ditetapkannya putusan ini. Berdasarkan  surat permohonan    Pemohon    telah    memenuhi syarat    suatu  perkara        diterima,        sehingga sangat    tepat    apabila    perkara    Nomor: 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr  dikabulkan  oleh Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Jepara dengan  Drs.  Sugiyanto,  M.H.,  sebagai  Ketua Majelis,  Rifa’i,  S.Ag.,  S.H.,  M.H.,  dan  Drs. H. Tahrir, M.H. Sebagai Hakim Anggota.
Adapun  dasar  hukum  yang  dipedomani Majelis  Hakim  adalah  syarat  alternatif sebagaimana  dalam  Pasal    Undang-Undang No.  1  Tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum
Islam  maupun  syarat  kumulatif  sebagaimana dalam Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 yang  telah  di  rubah  dengan  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua dengan  Undang-Undang  No  50  Tahun  2009 serta  dalil  syar’i  yang  berhubungan  dengan perkara ini.
Penyelesaian  Perkara  Cerai  Talak  dan Sengketa  Harta  Bersama  Pada  Amar Putusan  Nomor:  0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr di Pengadilan Agama Jepara.
Pengadilan Agama Jepara dalam menyelesaikan  perkara  permohonan  cerai talak  diatur  dalam  Pasal  66  –  72  UU.  No.  7 Tahun  1989,  Pasal  14  -18,  PP.  No.  9  Tahun 1975,  Pasal  113  –  148  Kompilasi  Hukum Islam  sedangkan  dalam  pembagian  harta bersama  berpedoman    pada  Undang-Undang No 1 Tahun 1974  Pasal 35 - 37 dan Pasal 85 – 97 Kompilasi Hukum Islam .
Perkara  Nomor  0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr mengenai  permohonan  ijin  ikrar    talak    dan pembagian    harta    bersama    telah diselesaikan  oleh  Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara dengan dikeluarkannya penetapan  Pengadilan  Agama  Jepara    No. 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr.
Proses penyelesaian perkara permohonan  No.  0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr sebagaimana      tata      cara      penyelesaian perkara  permohonan  di  Pengadilan  Agama adalah sebagai berikut:
1. Upaya Damai
Majelis  Hakim  yang  menangani  perkara 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr  telah  melakukan
upaya  damai  terhadap  para  pihak  yaitu Pemohon dan Termohon. Ini sesuai Pasal 130 ayat  (1)  HIR,  Pasal  154  R.Bg  dan  Pasal  14 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang  upaya  damai  pada  setiap  permulaan sidang perkara perdata. Usaha Majelis Hakim untuk  menasehati  Pemohon  untuk  tidak melaksanakan  cerai  talak  namun    tidak berhasil, kemudian majelis hakim memerintahkan agar perkara tersebut diselesaikan melalui mediasi dan kedua belah pihak  sepakat  memilih  Chamidah,  S.Ag., sebagai  mediator  pada  tanggal  25  Juli  2017 mediasi dilakukan namun tidak berhasil.
2. Pembacaan Permohonan
Sidang pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan  permohonan  Pemohon  yang dalam surat permohonannya memuat :
a. Identitas  para  pihak  Pemohon  dan Termohon  (nama,  umur  dan  tempat kediaman).
b. Posita
1) Pemohon    dan    Termohon    sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran    dikarenakan    menurut Pemohon    Termohon  mempunyai pria idaman lain.
2) Termohon sering berteleponan dengan laki-laki lain.
3) Pemohon telah menyumpah Termohon
4) Pemohon  dan  Termohon  berpisah tempat  tinggal  selama  2  bulan  dan tidak  pernah  lagi  melaksanakan
kewajiban masing-masing.
5) Pemohon tidak sanggup meneruskan    perkawinan    dengan Termohon  karena  khawatir  akan menimbulkan  permasalahan  yang berkepanjangan
c.   Petitum
1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
2) Memberi    izin    kepada    Pemohon untuk    menjatuhkan    talak raj’i terhadap  Termohon  didepan  sidang Pengadilan Agama Jepara;
3) Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.
Berdasarkan  surat  permohonan  Pemohon yang  diajukan  kepada  Pengadilan  Agama Jepara,  pada  dasarnya  surat  permohonan tersebut sudah memenuhi syarat formal suatu permohonan  yang  berlaku  di  Pengadilan Agama  yang  berisi  identitas  para  pihak, posita  (alasan-alasan)  dan  petitum  (tuntutan yang diminta).
Tahapan    selanjutnya    Majelis    Hakim membacakan    surat  permohonan  Pemohon No.  0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr  di  persidangan yang pada intinya Pemohon tetap mempertahankan    isi  permohonan  tersebut, proses persidangan selanjutnya yaitu mendengarkan jawaban Termohon.
3. Jawaban Termohon
Termohon  memberikan  jawaban  atas permohonan  pemohon  yang  diajukan  secara tertulis pada tanggal 1 Agustus 2017 di depan
persidangan.  Ini  sesuai  Pasal  121  ayat  (2) HIR/  Pasal  145  (2)  R.Bg  Pasal  132  ayat  (1) HIR/  Pasal  158  (1)  R.Bg  yang  menyatakan (jawaban  bisa  dilakukan  secara  tertulis  atau lisan).
4. Replik Pemohon
a. Pemohon Konvensi/ Tergugat
Rekonvensi mengajukan repliknya
secara tertulis yang pada pokoknya:
b. Pemohon  tetap  pada  permohonannya dan menolak dalil-dalil jawaban
c. Termohon  kecuali  yang  diakui  oleh Pemohon.
d. Pemohon    menolak    dalil    jawaban Termohon    selebihnya.    (Pts.    No. 0938/Pdt.G/2017/Pa.Jepr: 10).
5. Duplik Termohon
Termohon Konvensi/ Penggugat
Rekonvensi  mengajukan dupliknya tertanggal 6. Pembuktian
Guna    menguatkan    dan    meneguhkan dalil    permohonannya  Pemohon  Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/  Penggugat  Rekonvensi  dalam persidangan mengajukan alat bukti.
7. Penetapan
Berdasarkan  tahapan-tahapan  dalam  proses persidangan, Majelis Hakim  yang  menangani perkara    No.    0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr memberikan  penetapan  yang  isinya,  dalam Konvensi:
a. Mengabulkan  permohonan  Pemohon Konvensi.
b. Memberikan  izin  kepada  Pemohon Konvensi  menjatuhkan  talak  satu  raj’i
kepada  Termohon  Konvensi  di  depan sidang Pengadilan Agama Jepara.
c. Memerintahkan Panitera Pengadilan
Agama Jepara agar mengirimkan salinan penetapan  ikrar  talak  kepada  Pegawai Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama Nalumsari Kabupaten Jepara dan kepada Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan
Agama
Kecamatan
Kaliwungu Kabupaten Kudus. Dalam Rekonvensi: a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
b. Menghukum    Tergugat    Rekonvensi membayar    Mut’ah    berupa    uang sebesar Rp. 8.000.000,- kepada
Penggugat Rekonvensi. c. Menetapkan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan  telah  memperoleh  harta bersama.
d. Menetapkan, masing-masing pihak berhak memiliki 1/2  (separo) dari harta bersama.
e. Menghukum  Tergugat  Rekonvensi  dan Penggugat  Rekonvensi  untuk  membagi harta  bersama  secara  natura  dan  apabila tidak  dapat  dibagi  secara  natura  supaya menjualnya secara lelang di muka umum dan  menyerahkan  hasilnya  kepada masing-masing  yang  berhak  menerima dengan perbandingan sebagaimana
tersebut. f. Menolak gugatan Penggugat
Rekonvensi untuk selain dan selebihnya
g. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;
Membebankan kepada Pemohon Konvensi/  Tergugat  Rekonvensi    biaya perkara sejumlah Rp. 1.521.000,- Bentuk perkara di Pengadilan Agama ada 2 (dua)  macam,  yaitu:  perkara    gugatan (kontentius )    dan    perkara    permohonan (Voluontair) .  Namun  demikian,  di  Pengadilan Agama  ada  2  (dua)  jenis  perkara  kontensius tetapi menggunakan istilah permohonan, yaitu permohonan  untuk    ijin    ikrar    talak    dan permohonan  untuk  ijin  beristeri  lebih  dari seorang  (poligami).  Dalam  perkara  tersebut, suami  berkedudukan  sebagai  Pemohon  dan isteri sebagai Termohon, keduanya mempunyai  hak  dan  kedudukan  yang  sama. (Arto, 2011: 206).
Putusnya    perkawinan    dapat    disebabkan karena    perceraian    dan  dapat  terjadi  karena cerai  talak  atau  cerai  gugat.  Perceraian  hanya dapat  terjadi  dan  dilakukan  didepan  sidang pengadilan Agama setelah keduanya berusaha didamaikan  namun  tidak  berhasil.  Perceraian data terjadi karena berbagai alasan diantaranya berbuat  zina,  meninggalkan  selama  2  tahun, dipenjara selama 5 tahun, melakukan penganiayaan,  cacat  badan  atau  penyakit, terjadi perselisihan dan pertengkaran, melanggar  taklik  talak,  murtad.  (Aulia,  35: 2011)
Perceraian  atas  kehendak  suami  disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak isteri disebut  cerai  gugat.  Dengan  demikian  maka apabila  suami  hendak  mengucapkan  ikrar
talak,  ia  tidak  mengajukan  gugatan  cerai melainkan mengajukan permohonan ijin untuk mengucapkan  ikrar  talak.  Pengadilan  Agama akan  menilai  apakah  sudah  selayaknya  suami mentalak isterinya,   dengan   melihat   alasan- alasannya      sehingga      tercipta      suatu perceraian  yang  baik  dan  adil,  sebagaimana ajaran Islam.  (Arto, 2011: 207).
Permohonan cerai talak walaupun bentuknya  permohonan  akan  tetapi  pada hakikatnya adalah kontensius, karena didalamnya  mengandung  unsur  sengketa, sesuai  dengan  hukum  acara  perdata  yang berlaku  di  Pengadilan  Agama  perkara  ijin ikrar talak adalah termasuk perkara kontensius yang    didalamnya    mengandung    sengketa antara    pihak-pihak  yang    berperkara,    pihak yang    mengajukan    disebut    Pemohon    dan pihak  lawan  disebut  Termohon.  Dalam perkara  No.  0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr  maka suami  disebut  Pemohon  dan  Isteri  disebut Termohon  sedangkan  keputusan    Majelis Hakim  Pengadian  Agama  adalah  penetapan. (Arto, 2011: 207).
Mukti  Arto  mengatakan  bahwa  perkara mengenaii  ijin  ikrar  talak  dan  poligami meskipun  dengan  istilah  permohonan,  tetapi karena  mengandung    unsur    sengketa    maka termasuk    jenis    perkara    kontensius,  maka penetapan  Majelis  Hakim  adalah  dengan memberikan  penetapan.  Isi  penetapan  perkara Nomor 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr yang amarnya  berbunyi  menyatakan  mengabulkan permohonan Pemohon, sesuai dengan macam-
macam      amar      penetapan      Pengadilan adalah      tepat.      Hal      ini  didasarkan  pada persyaratan  suatu  permohonan  dapat  diterima apabila  persyaratan  formal  gugatan  atau permohonan terpenuhi. (Arto, 2011: 41).
Dalam perkara No. 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr  terdapat  gugatan Rekonvensi  yang  dilakukan  oleh  Termohon Konvensi.  Gugat  rekonvensi  harus    diajukan bersama-sama    dengan    jawaban    tergugat, baik    tertulis  maupun  lisan  sesuai  pasal  132b (1)  HIR,  158  (1)  Rbg.  Tidak  berarti  bahwa gugat  rekonvensi  itu  harus  diajukan  pada sidang pertama, dalam duplik gugat rekonvensi  itu masih  bisa diajukan.baru kalau jawab-menjawab antara pengggat dan tergugat selesai  dan  telah  dilakukan  pembuktian tergugat  tidak  diperbolehkan  lagi  mengajukan gugat  rekonvensi.  Dalam  perkara  Nomor 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr penggugat rekonvensi  mengajukan  gugatan  rekonvensi yang  isinya  meminta  nafkah  mut’ah,  dan pembagian  harta  bersama.  (Mertokususmo, 2010: 174).
Alat  bukti  tertulis  diatur  dalam  Pasal 138,165,  167  HIR,  Pasal  164,  285–305  Rbg, Stbl.  1867  No.  29  dan  Pasal  1867–1894  BW, Pasal  138–147  Rv.  Sedangkan  bukti  saksi diatur  dalam  Pasal  139–152,  158–172,  HIR, Pasal  165  –  179  Rbg,  1895  dan  1902  -1912 BW.  Dalam  perkara  tersebut  bukti  dan  saksi sudah  memenuhi  syarat  formil  dan  mareriil sehingga    kesaksiannya    dapat    dijadikan pertimbangan    Majelis    Hakim  dalam penetapan perkara No.
0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr.
Berdasarkan  uraian  diatas,  amar  putusan untuk   perkara  No. 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr adalah  menerima  permohonan  Pemohon  dan menyatakan  permohonan  Pemohon  dapat dikabulkan.  Amar  penetapan  menyatakan permohonan  Pemohon  dapat  dikabulkan sangat  tepat  karena  penulis  mendasarkan  hal tersebut  pada  persyaratan  permohonan  dapat diterima apabila syarat  formal  suatu  perkara (gugatan  maupun permohonan) terpenuhi dan pokok perkara sudah diperiksa dan diadili.
Dalam perkara No. 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr    sudah    memenuhi syarat  formal  suatu  permohonan/  gugatan dalam  proses  persidangannya  sudah  diperiksa oleh Majelis Hakim.
Putusan              Hakim              yang mengabulkan              perkara              No. 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr  berbentuk  putusan dengan  amar  berjudul  menetapkan.  Kecuali jika  amar  yang  bersifat kondemnatoir ,  maka amar  berjudul  mengadili.  menurut  penulis amar  putusannya  lebih  tepat  mengabulkan permohonan Pemohon. (Arto,2011: 219).
Putusan  pengadilan  harus  harus  memuat alasan-alasan    putusan  yang  akan  dijadikan dasar untuk mengadili Pasal 50 ayat 1 UU No. 48  Tahun  2009,  Pasal  184  ayat  1,  319  HIR, 195, 618 Rbg. Alasan-alasan atau argumentasi hakim dalam putusannya dimaksudkan sebagai pertanggungjawabannya terhadap para pihak,  masyarakat  dan  pengadilan  yang  lebih tinggi  serta  ilmu  hukum  sehingga  oleh karenanya mempunyai nilai objektif.
(Mertokusuma, 2015: 20).
Biaya    perkara    dalam    perkara    ini dibebankan    kepada    Pemohon  sudah  sesuai dengan  Pasal  89  ayat  (1)  UU  No.  7  Tahun 1989  yang  menyatakan  bahwa  biaya  perkara dalam perkawinan dibebankan kepada Penggugat  atau  Pemohon.  Permohonan  ijin ikrar  talak  adalah  termasuk  perkara    dalam bidang    perkawinan,    maka    sudah    tepat apabila    Majelis  Hakim  membebankan  biaya perkara  No.  0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr  kepada Pemohon.  Jika  dalam  perkara  ini  ada Rekonvensi  atau  disertai  pembagian  harta bersama,  biaya  perkara  dapat  dibagi  dua (dipikul bersama). (Arto, 2011: 220).

## Simpulan
Harta  bersama    merupakan    harta  benda yang  diperoleh  selama    dalam  ikatan perkawinan. Tuntutan mengenai harta bersama  bisa  diajukan  bersama  dengan pengajuan  gugatan  perceraian  atau  diajukan setelah  perceraian  putus  dan  berkekuatan hukum  tetap  atau  tanpa  adanya  perceraian. Apabila  terjadi  perselisihan  atau  sengketa antara  suami  isteri  mengenai    harta  bersama maka  penyelesaiannya  bisa  diajukan  kepada Pengadilan Agama.
Hasil dari pembahasan yang telah diuraikan  diatas  mengenai  putusan  perkara pembagian    harta    bersama    Majelis    Hakim di    Pengadilan    Agama  Jepara  dapat disimpulkan, sebagai berikut:
1.  Pertimbangan            Hakim            dalam memutuskan            perkara            Nomor
0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr adalah berdasarkan Pasal 35  ayat  (1) dan Pasal 37 Undang-Undang    Nomor    1    Tahun    1974 dan        Pasal    97    Kompilasi  Hukum  Islam selain itu juga menggunakan dasar  dalil Al Qur’an surat An Nisa’ ayat 32.
a. Harta  benda  yang  diperoleh  selama dalam    ikatan  perkawinan  menjadi harta bersama.
b. jika perkawinan putus karena perceraian    (cerai  talak  atau  cerai gugat),  harta  bersama  diatur  menurut hukumnya masing-masing.
c. Janda  atau  duda  karena  perceraian masing-masing  berhak  memperoleh seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang dalam  perjanjian  perkawinan  tidak ditentukan lain.
2. Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jepara  berpedoman  pada  Undang-Undang No.  7    Tahun    1989    yang  telah    dirubah dan    ditambah  dengan  Undang-Undang No.  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua dengan  Undang-Undang  No.  50  Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sedangkan dalam putusan perkara Nomor 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr  yaitu  dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, Afifi Fauzi. 2010. Metodologi penelitian , Jakarta: adelina offset.
Arto,      Mukti.      2011. Praktek      Perkara Perdata    Pada    Pengadilan    Agama .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ashshofa.  Burhan.  2010. Metode  Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Azzam,  Abdul  Aziz  Muhammad  &  Abdul Wahab  Sayyed  Hawwas.  2009. Fiqh Munakahat . Jakarta: Amzah.
Basyir,  Ahmad  Azhar.  1999. Hukum
Perkawinan  Islam. Yogyakarta:  UII
Press. Ghazaly.
Daryanto,  Deden  Yuli,  2017 , “Penyelesaian
Sengketa  Harta  Bersama  Dan  Harta Bawaan  Dalam  Perkawinan  Akibat
Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Putusan
Nomor  :  166/Pdt.G/2013/PN.  Ska)”,
Jurnal ,  Surakarta:  Universitas  Slamet
Riyadi.
Etti  Rochaeti.  2013.  Analisis  Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini)
Dalam  Perkawinan  Menurut  Hukum Islam  Dan  Hukum  Positif. jurnal wawasan hukum. Vol. 28 No.1.Rahman,  Abdul  dkk.  2010 Fiqh Muamalat . Jakarta: Kencana.
Ghozali, Abdul Rahman. 2003. Fiqh Munakahat . Jakarta: Kencana. Harahap, Yahya. 2005. Kedudukan
Kewenangan  Dan  Acara  Peradilan
Agama . Jakarta: Sinar Grafika.
Hikmawati, Nuraini. 2014. “Pembagian Harta
Bersama Akibat Perceraian Di
Pengadilan      Agama      (Studi      Putusan no      00      08/Pdt.G/2011/PA.Sm)”. Skripsi .  Yogyakarta:  UIN.  Jannah,
Maya.  2014.  “Pelaksanaan  Pembagian
Harta  Bersama  Dalam  Perkawinan Setelah  Terjadinya  Perceraian  (Studi Kasus  Putusan  Pengadilan  Agama Rantauprapat        Nomor        : 55/Pdt.G/2007/PA-RAP di Pengadilan        AgamamRantauprapat)”. Jurnal  Ilmiah  Advokasi. Vol.  2  No. 2Manan,  Abdul.  2008. Aneka  Masalah Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia. Jakarta: Kencana.
Mushofa.  2005. Kepaniteraan  Peradilan Agama . Jakarta: Kencana.
Nawawi,    Ismail.    2012. Fikih    Muamalah Klasik    dan    Kontemporer    (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial), Bogor: Ghalia Indonesia.
Nuruddin,    Aimur    &    Azhari    Akmal Tarigan.    2004. Hukum    Perdata  I slam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih,  UU  No.  1/1974  sampai  KHI. Jakarta: Kencana.
Rasyid,  Roihan  Ahmad.  2013. Hukum  Acara Peradilan  Agama .  Jakarta:  Rajawali Pers.
Rosadi,      Aden.      2017. Peradilan      Agama di      Indonesia .      Bandung:      Simbiosa Rekatama Media.
Saebani, Beni ahmad & Syamsul Falah. 2011.
Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia .
Bandung: Pustaka Setia.
Satori,    Djam’an    &   Aan    Komariah.  2011.
Metodologi    Penelitian    Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Soekanto,  Soerjono  &  Sri  Mamudji.  2013.
Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta:
Rajawali Pers.
Sunggono, Bambang.
2009. MeTode Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Rajawali
Pers.
Syaifuddin,  Muhammad  dkk.  2014. Hukum perceraian . Jakarta: Sinar Grafika.
Syarifuddin, Amir. 2011. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:
Antara Fiqh dan  Undang-Undang
Perkawinan . Jakarta: Kencana.
Saputro, Angga Budi. 2017. “Analisis Putusan
Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini)  Akibat Perceraian (Studi  Kasus  di  Pengadilan  Agama Surakarta Tahun 2015)”, Skripsi, Surakarta: IAIN.Tihami & Sohari
Sahrani.  2010. Fikih  Munakahat  :
Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap .  Jakarta:
Rajawali Pers.
Suwarni,    Sri.    2016.    “Pembagian    Harta
Bersama    Sebagai    Akibat    Terjadinya
Perceraian Di Kabupaten Bantul (Studi  Kasus  Putusan  No0834/Pdt.G/
2014/PA.Btl)” . jurnal kajian hukum Vol.
1 No. 2.
Tanjung,  Elfina.  2015.  “Dampak  Perceraian Terhadap  Harta  Bersama  Menurut
Hukum  Islam  Dan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan”. Jurnal  Hukum .  Vol.  10 No. 1.
Sahar,  Santi.    2015. Pengantar  Antropologi: Integrasi  Ilmu  Dan  Agama.  Makasar: Cara Baca.
Subekti & Tjitrosudibio. 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
Jakarta: Pradya Paramita.
Tim    Redaksi    Nuansa    Aulia.    2011.
Kompilasi    Hukum    Islam. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
Ulum,  Bahrul,  2016,  “Pembagian  Harta
Bersama Berdasarkan Pasal 97
Kompilasi  Hukum        Islam        Dalam Perkara     Perceraian     (Studi     Kasus No.
6091/Pdt.G/2013/P.A.Kab.Malang)” . Skripsi, Malang:      UIN    Maulana Malik  Ibrahim.Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama.
Yunani,  Elti,  2009,  “Pelaksanaan  Pembagian Harta  Bersama  (Gono  Gini)  Dalam Praktek  di  Pengadilan  Agama  Bandar Lampung”, Tesis , Semarang: UNDIP.
.