## Proses Terbentuknya Asas Praduga Terhadap Politik Dinasti Suatu Negara

## Agung Muhammad Mujibarrahman
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Kiki Thomas Saputra Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Alferin Salsabila Ismail Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

## Nurlaili Rahmawati
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

## Abstrak
Artikel  ini    membahas  tentang  fenomena  politik  dinasti  di Indonesia  serta  dampak  yang  ditimbulkannya.  Dengan menggunakan  jenis  penelitian  studi  literatur  atau  studi  pustaka. Politik dinasti merupakan kekuasaan politik yang dijalankan oleh segelintir/sekelompok  orang  yang  mempunyai  keterkaitan kekeluargaan  baik  hubungan  darah  maupun  perkawinan.  Hasil dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  menjamurnya  politik dinasti  disuatu  negara  karena  kekuatan  jaringan,  kekuatan finansial,  peran  partai  politik  serta  belum  ada  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  politik  dinasti. Dampak yang timbul dari politik dinasti adalah  penegakan hukum tidak berjalan, ataugagap ketika terbentur kepentingan politik atau perkara yang ditanganinya bersentuhan langsung dengan kekuatan politik  yang  sedang  berkuasa,  selain  itu  tertutupnya  kesempatan masyarakat  yang  merupakan  kader  handal  dan  berkualitas,  dan Fungsi  kontrol  kekuasaan  melemah  dan  tidak  berjalan  efektif sehingga  kemungkinan  terjadinya  penyimpangan  kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.
Kata Kunci: Demokrasi, Politik Dinasti, Dampak Politik Dinasti
Corresponding Author: Agung Muhammad Mujibarrahman Email: mmujiburagung@gmail.com
Kiki Thomas Saputra Email: kitomsaputra07@gmail.com
Alferin Salsabila Ismail Email: alferinsalsabilla89@gmail.com
Nurlaili Rahmawati Email: rnurlaili086@uinjkt.ac.id

## © The Author(s) 2023
CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the  material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.
JA 101

## Classification

## Research Article
Submitted : 24 September 2023
Accepted  : 25 Oktober 2023
Online : 30 Oktober 2023
Journal homepage: https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index E-ISSN 2721-6160 (online) P-ISSN 2830-4207 (cetak)

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  demokrasi  seharusnya  mampu  terbuka  mengenai  politik demokrasi  seluas  mungkin  untuk  memastikan  bahwa  rakyatnya  terlibat  aktif  dalam  proses politik artinya masyarakat diberikan ruang yang luas untuk mengisi atau merebutkan jabatan- jabatan  politik  maupun  administratif  sesuai  peraturan  perundang-undangan. 1 Namun,  fakta yang  terjadi  di  lapangan  justru  memperlihatkan  bahwa  dinasti  politik  berkembang  dalam lingkup demokrasi kita, yang berlaku adalah berdasarkan atas kedekatan secara personal dan kekeluargaan bukan berdasarkan kualitas kandidat.
Maraknya  perkembangan  dinasti  politik  di  Indonesia  menimbulkan  kegelisahan masyarakat  sehingga  pemerintah  menciptakan  peraturan  tentang  larangan  adanya  dinasti politik dengan pasal 7 huruf r Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan bahwa seseorang yang mencalonkan sebagai kepala daerah “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” yang dimaksud dengan tidak memiliki kepentingan  petahana  artinya  adalah  tidak  memiliki  hubungan  darah,  ikatan  perkawinan dan/atau garis keturunan tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan. 2
Menurut  Martien  Herna,  Politik  dinasti  dan  dinasti  politik  merupakan  dua  hal  yang berbeda.  Politik  dinasti  merupakan  proses  regenerasi  kekuasaan  bagi  suatu  kepentingan golongan  yang  meliputi  Keluarga  elit  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  dan mempertahankanSebuah  kekuasaan.  Sedangkan,  dinasti  politik  ialah  sistem  reproduksi Kekuasaan yang dilakukan secara primitif sebab mengandalkan darah Keturunan dari beberapa orang. 3 Secara  sederhana  bahwa  politik  dinasti  merupakan  terjadinya  sebuah  regenerasi kekuasaan yang lingkupnya kepada keluarga secara turun temurun, meskipun pada hakikatnya proses demokratisasi dijalankan dengan mengadakan pemilihan secara langsung oleh rakyat, tetap kekuatan elit politik lama sangat kuat apalagi di dukung oleh loyalitas dari pendukung dan sumber kekayaan yang melimpah, Sehingga bisa membangun kekuasaan yang berjenjang secara turunTemurun tanpa menghilangkan nilai demokrasi tersebut.
Keberadaan  Politik  Dinasti  sudah  lama  hadir  di  negara-negara  demokrasi  didunia. Keberadaan  politik  dinasti  ini  sangat  dikhawatirkan  dapat  menimbulkan  ketidaksetaraan pembagian kekuasaan politik yang dapat menggambarkan kecacatan demokrasi dalam politik yang  disebut  dengan  kekuasaan  melahirkan  kekuatan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan kekhawatiran  Mosca,  bahwa  setiap  kelas  cenderung  menampilkan  untuk  menjadi  turun- temurun,  bahkan  ketika  posisi  politik  terbuka  untuk  semua,  kedudukan  keluarga  penguasa akan diberikan banyak keuntungan. 4
Faktanya,  fenomena  keberadaan  politik  dinasti  atau  biasa  disebut  dengan  politik kekerabatan  masih  menjadi  penghambat  bagi  masyarakat  atas  hak-hak  sosial,  politik  dan status  masyarakat  tersebut  untuk  mendapatkan  kesempatan  dan  peluang  yang  sama  dalam proses  berpolitik.  Dinasti  politik  yang  disebabkan  oleh  praktik  politik  dinasti  telah memberikan kecacatan pada demokrasi, karena mendorong perilaku pragmatism politik pada kalangan  kerabat  pemegang  kekuasaan  atau  pejabat  publik  yang  memiliki  kuasa  saat  itu. Kalangan  kerabat  pemegang  kekuasaan  saat  itu  berasumsi  bahwa  kekuasaan  yang  dimiliki oleh  kerabatnya  dapat  menjadi  sandaran  agar  dia  dapat  merebut  dengan  mudah  kekuasaan yang diinginkan dan juga mempertahankan pengaruh atas kekuasaannya tersebut.
1 Susanti, M. H. Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia, (JournalofGovernmentandCivilSociety, 1 (2) 2018), 111
2 Izazy, Nurul Qalbi. 2011 .Sisi Lain Politik Dinasti, Jakarta: Majalah Sosial Universitas Indonesia.
3 Huda, Ni’matul. 2014 , lmu Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
4 Martien Herna Susanti, Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia, Journal of Government and Civil Society Vol.1, No.2, September 2017.
Fenomena munculnya calon dari lingkungan keluarga pemerintah yang berkuasa sudah menjadi benih dalam perpolitikan di Indonesia sejak zaman kemerdekaan dan terus berulang sampai saat  ini. 5 Misalnya Ketika Sutrisno  telah menjabat  sebagai  Bupati Kabupaten Kediri selama 2 (dua) periode berturut-turut dan sudah tidak bisa mencalonkan di periode berikutnya maka  istrinya  maju  dalam  Pilkada  Kabupaten  Kediri  pada  Tahun  2010  dengan  dalih  untuk melanjutkan program kepemimpinannya yang belum selesai. fenomena yang lain adalah salah satu pasangan calon Pilkada Kota Solo Tahun 2020 yaitu Gibran Rakabuming Raka merupakan anak kandung dari Presiden Republik Indonesia, serta Pilkada Kota Medan Tahun 2020 pun demikian  salah  satu  pasangan  calon  merupakan  anak  menantu  dari  Presiden  Republik Indonesia  yang  sedang  menjabat.  Dari  latar  belakang  masalah  diatas,  dapat  dirumuskan masalah  sebagai  berikut:  1)  Bagaimana  Fenomena  politik  dinasti  di  Indonesia?  2)  Apa  saja dampak yang timbul dari dinasti politik?

## METODOLOGI PENELITIAN
Artikel ini membahas tentang fenomena poitik dinasti di Indonesia serta dampak yang ditimbulkannya.  penelitian  ini  merupakan  studi  pustaka  dengan  menggunakan  pendekatan studi  kasus  dan  pendekatan  perundang-undangan.  Teknik  pengolahan  data  dengan mengumpulkan literatur peraturan perundang-undangan tentang pilkada, putusan Mahkamah Konstitusi  terkait  pengujian  undang-undang  pilkada  yang  membahas  politik  dinasti  serta diperkaya  dengan  referensi  buku  dan  jurnal.  Kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan pendekatan kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengertian Dinasti Politik
Menurut  Martien  Herna,  Politik  dinasti  dan  dinasti  politik  Merupakan  dua  hal  yang berbeda.  Politik  dinasti  merupakan  proses  Regenerasi  kekuasaan  bagi  suatu  kepentingan golongan yang meliputi keluarga elit dengan tujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan Sebuah  kekuasaan.  Sedangkan,  dinasti  politik  ialah  sistem  reproduksi  kekuasaan  yang dilakukan secara primitif sebab mengandalkan darah  keturunan dari beberapa orang. Secara sederhana  bahwa  politik  dinasti  merupakan  terjadinya  sebuah  regenerasi  kekuasaan  yang lingkupnya  kepada  keluarga  secara  turun  –  temurun,  meskipun  pada  hakikatnya  proses demokratisasi dijalankan dengan mengadakan pemilihan secara langsung oleh rakyat, namun tetap kekuatan elit politik lama sangat kuat apalagi di dukung oleh loyalitas dari pendukung dan sumber kekayaan yang melimpah sehingga bisa membangun kekuasaan yang berjenjang secara turun temurun tanpa menghilangkan nilai demokrasi tersebut. Politik Dinasti merupakan sistem yang dibangun oleh pejabat elit pemerintahan dengan memanfaatkan demokrasi yang terdesentralisasi  melalui  pemilihan  kepala  daerah. 6 Sehingga  bisa  dikatakan  bahwa  politik dinasti  adalah  kekuasaan  politik  yang  dijalankan  oleh  segelintir/sekelompok  orang  yang mempunyai hubungan darah 7 atau karena perkawinan.
Dinasti  politik  adalah  sistem  yang  menciptakan  atau  mengembangkan  kekuasaan dengan  mengandalkan  familisme  atau  hubungan  kekerabatan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kerabat dekat atau anggota keluarga dijadikan alat sebagai faktor pendukung untuk terciptanya
5 Novendra Bimantara, Analisis Politik Dinasti Di Kabupaten Kediri , (Journal of Politic and Government Studies, Vol 7, No. 4 (2018))
6 Tri Susilo Wahyu Aji dan Suryo Pratolo, Pengaruh Politik Dinasti dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinnerja Pemerintah daerah dengan Akuntabilitas Pelaporan sebagai variabel Pemediasi: Studi Empiris Pada Pemerintah  Daerah  Di  Indonesia  Tahun  2012-2015 , (Reviu  Akuntansi  dan  Bisnis  Indonesia,2.2  (2018)),  hlm. 153.
7 Anies Prima Dewi, et al, Implikasi Yuridis Politik Dinasti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang  pemilihan  gubernur,  bupati,  dan  walikota  (studi  kasus  kabupaten  Bima), (Historis:  Jurnal  Kajian, penelitian & pengembangan Pendidikan Sejarah, Volume 6, No. 2, Desember 2021), hlm. 55.
suatu kekuasaan yang kuat dan bertahan lama. Dinasti politik dapat disebut sebagai sistem yang bertentangan  dengan  demokrasi  karena  telah  membatasi  ruang  lingkup  demokrasi  yang seharusnya membuka peluang dalam berpolitik seluas-luasnya. Fenomena ini sudah ada sejak zaman  dulu  pada  zaman  kerajaan-kerajaan  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  nusantara (Indonesia). Bahkan sampai  saat  ini dinasti politik masih kental sekali keberadaannya. Baik dari segi  konsepsinya sebagai  pelaku politik strategi politik, orientasi politik, dan kemudian menjadi suatu budaya politik yang tetap tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia. 8
Pada dasarnya, dalam negara negara demokrasi, dinasti politik tidak dibenarkan karena sistem  ini  telah  memotong  hak-hak  warga  negara  sehingga  negara  dikuasai  oleh  segelintir orang  saja  yang  berdampak  negara  hanya  dikuasai  oleh  elit-elit  tertentu  bahkan  satu  trah keluarga saja, sehingga perlu adanya regulasi yang kuat untuk mencegah serta melarang adanya politik dinasti. 9

## Fenomena Dinasti Politik di Indonesia
Demokrasi merupakan suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah, atau dapat pula dikatakan bahwa demokrasi adalah pola pemerintahan  yang  mengikutsertakan  secara  aktif  semua  anggota  masyarakat  dalam mengambil  keputusan  yang  diambil  oleh  mereka  yang  diberi  wewenang.  Demokrasi merupakan  asas  dan  sistem  yang  paling  baik  di  dalam  sistem  politik  dan  ketatanegaraan. Sebuah laporan studi yang disponsori oleh salah satu organ PBB, yakni UNESCO pada awal 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satu pun tanggapan yang menolak “demokrasi” sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern. Studi yang melibatkan lebih dari 100 orang sarjana barat dan timur itu dapat dipandang sebagai jawaban yang sangat penting bagi studi-studi tentang demokrasi.
Sementara  menurut  Diamond  (2000)  konsolidasi  demokrasi  adalah  pembiasaan terhadap  norma-norma,  prosedur-prosedur,  dan  harapan-harapan  untuk  demokrasi  terhadap aktor-aktor politik. Proses tersebut harus melalui fase transisi demokrasi terlebih dahulu yang menandai beralihnya sistem politik di sebuah negara dari otoriter ke demokrasi. Namun, situasi politik di Indonesia masih belum sesuai seperti apa yang dikemukakan oleh Diamond. Banyak kasus seperti popularitas dapat mendongkrak suara sehingga mereka dapat dengan
Cepat ke parlemen atau jabatan politik yang lain. Popularitas sang tokoh politik telah membuat sanak familinya menjadi orang yang dikenal di masyarakat. Budaya politik Indonesia memiliki  karakteristik  yang  menarik  untuk  dipelajari.  Budaya  Politik  kawulo  adalah merupakan salah satu wujud keunikan tersebut. Budaya politik tersebut menempatkan posisi perilaku  politik  dengan  berdinasti  politik  sebagai  strategi  pengkekalan  kekuasaan.  Hal  ini menunjukkan adanya kekuatan status quo melalui familinya.
Fenomena  dinasti  politik  di  Indonesia  dapat  dilihat  sejak  Bung  Karno  berkuasa. Keturunan  Soekarno  meneruskan  profesinya  sepagai  politisi:  Megawati  Soekarnoputri, Sukmawati,  dan  Guruh  Soekarno.  Fenomena  dinasti  politik  juga  terlihat  dalam  keluarga Gusdur (K.H. Abdurrahman Wahid), yakni terjunnya saudara-saudara kandungnya, juga anak kandungnya  ke  dalam  politik. Begitu  juga  Megawari  Soekarnoputri  yang  terlihat  ada  gejala dinasti politik dengan terlibat aktifnya Puan Maharani dalam perpolitikan di Indonesia hingga akhirnya menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
Dinasti politik, yang oleh masyarakat dianggap sebagai virus demokrasi pada awalnya muncul optimisme penyakit ini akan hilang dengan terpilihnya Jokowi sebagai Presiden karena dia bukan berasal dari keluarga elit politik. Namun anggapan itu ternyata salah, seperti yang
8 Lestari, Mega, 2021, Dinasti Politik Dalam Perspektif Demokrasi.
9 Djoni Gunanto, Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia , (Sawala: Jurnal Administrasi Negara, Volume 8 Nomor 2, 2020), Hlm. 189
menghiasi lini masa media online Jokowi telah merestui anaknya yaitu Gibran Rakabuming Raka  menjadi  calon  walikota  Solo.  Tidak  hanya  putranya,  menantu  Jokowi  yaitu  Bobby Nasution  juga  maju  sebagai  calon  wali  kota  Medan.  Di  Solo,  Gibran  bersama  pasangannya yaitu Teguh Prakosa menang telak dengan meraih suara lebih dari 90% atas calon independen Bagyo Wahyono-FX Supardjo. Kemenangan juga diraih oleh Bobby yang berpasangan dengan Aulia  Rachman.  Mereka  berhasil  meraih  53,45%  suara,  sementara  lawannya  yaitu  Akhyar Nasution-Salman  Alfarisi  hanya  memperoleh  46,55%  suara.  Bahkan  Siti  Nur  Azizah,  anak wakil  Presiden  RI  2019-2020,  Ma’ruf  Amin,  mencalonkan  diri  dalam  pemilihan  Wali  Kota Tangerang Selatan 2020.
Dinasti  politik  berpotensi  cukup  kuat  untuk  menyuburkan  budaya  koruptif  dalam pemerintahan. Dengan berbagai contoh dinasti politik yang terjadi di Indonesia, kegelisahan dari  masyarakat  ditangkap  pemerintah  dengan  melarang  adanya  dinasti  politik  untuk  ikut Pilkada  lagi.  Dalam  pasal  7  huruf  r  Undang-Undang  No  8  Tahun  2015  tentang  Pilkada disebutkan  bahwa  “tidak  memiliki  konflik  kepentingan  dengan  petahana”  yang  dimaksud dengan tidak memiliki kepentingan petahana artinya adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan.
Menurut  pendapat  Karyudi  Sutajah  Putra  sebagaimana  dikutip  oleh  Nur  hidayati, menjamurnya dinasti politik disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu kekuatan jaringan, kekuatan modal finansial, dan posisi dalam partai. 10 Sedangkan menurut Martin Herna Susanti, Tumbuh suburnya dinasti politik politik tidak terlepas dari peran partai politik serta peraturan tentang pemilihan  kepala  daerah.  Meski  demikian,  perlu  kiranya  bagi  masyarakat  memperhatikan peluang-peluang  yang  dapat  diambil  dalam  kaitanya  memahami  dinasti  politik  dari  sudut pandangan hukum. Bahwa terdapat peluang untuk mengajukan gugatan/permohonan keberatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap adanya potensi politik dinasti  tersebut yaitu dengan  melalui  peradilan,  tentu  hal  ini  harus  memperhatikan  tenggang  waktu  pengajuan gugatan  apabila  berkaitan  dengan  upaya  administratif 11 dalam  mengajukan  gugatan  tersebut sehingga tidak menjadi suatu Langkah yang sia-sia.
Selama  ini  terdapat  kecenderungan  bahwa  pencalonan  kandidat  didasarkan  oleh keinginan  elit  partai  politik,  tidak  melalui  melalui  mekanisme  yang  demokratis  dengan mempertimbangkan  integritas  dan  kemampuan  calon.  Kajian  literatur  menunjukkan kebanyakan  partai  politik  bersikap  pragmatis  dengan  memasang  calon  yang  mempunyai popularitas tinggi (tingkat pengenalan pemilih terhadap calon), serta elektabilitas (keinginan pemilih untuk  memilih) tinggi  berdasarkan hasil  survei  opini publik dan  calon  tersebut  bisa memodali dirinya sendiri. 12
Selain itu penyebab tumbuh suburnya dinasti politik adalah regulasi yang lemah untuk memangkas  dinasti  politik  dalam  Pilkada,  sebenarnya  pembatasan  dinasti  politik  dengan menggunakan  pendekatan  larangan  konflik  kepentingan  sudah  diatur  dalam  Pasal  7  poin  q Undang-Undang Nomor 1Tahun 2015 tentang Pilkada, namun dalam perjalanannya ketentuan tersebut  dibatalkan  oleh  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  34/PUU-XIII/2015,  dengan alasan “konflik kepentingan dengan petahana” merupakan pertimbangan asumtif dan politis, seolah-olah  calon  yang  mempunyai  hubungan  darah  atau  hubungan  perkawinan  dengan petahana  akan  membangun  dinasti  politik  yang  merusak  tatanan  bangsa,  tanpa mempertimbangkan  sisi  kompetensi,  kapabilitas,  integritas  serta  unsur  akseptabilitas  calon
10 Nur Hidayati, Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia , (Orbith vol 10 No. 1, Maret 2014), hlm. 18
11 Yunantyo Adi S, Unu Putra Herlambang, Permasalahan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Olehh Pihak Ketiga Dalam Perkara Tata Usaha Negara , Jurnal Al Wasath Vol 3 No.2 April, Tahun 2022, hlm 111.
12 Fitriyah,  Partai  Politik, Rekrutmen  Politik  dan  Pembentukan  Dinasti  politik  pada  pemilihan  kepala  daerah , (Politika: Jurnal Ilmu Politik, vol. 11 No. 1, 2020), hlm. 8
yang  bersangkutan  secara  objektif.  Hakikatnya  hubungan  darah  maupun  hubungan  ikatan perkawinan merupakan kodrat ilahi yang hakiki dan asasi, diakui sebagai hubungan yang sakral serta bukan sebagai penghalang untuk berkiprah dalam pemerintahan. Sehingga dengan adanya Putusan MK ini membuka lebar tumbuhnya politik dinasti di Indonesia. 13

## Dampak Terjadinya Dinasti Politik di Suatu Negara
Akibat  Dari  Politik  Dinasti  ini  maka  banyak  pemimpin  lokal  menjadi  politisi  yang mempunyai pengaruh sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam system pemerintahan.  Dalam Penegakan hukum di Indonesia, sering tergagap  ketika  terbentur  kepentingan  politik  atau  perkara  yang  ditanganinya  bersentuhan langsung dengan kekuatan politik yang sedang berkuasa meski pada kondisi tertentu penegak hukum cukup tegas menghadapi penguasa, namun secara umum tidak demikian dan bahkan terkesan alergi penguasa.
Menurut Zulkieflimansyah Dampak Negatif Apabila Politik Dinasti Diteruskan;
1. Menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekruitmen  partai  lebih  didasarkan  pada  popularitas  dan  kekayaan  caleg  untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, “darah hijau” atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi.
2. Sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di  lingkungan  elite  dan  pengusaha  semata  sehingga  sangat  potensial  terjadinya negosiasi  dan  penyusunan  konspirasi  kepentingan  dalam  menjalankan  tugas kenegaraan.
3. Sulitnya  mewujudkan  cita-cita  demokrasi  karena  tidak  terciptanya  pemerintahan yang  baik  dan  bersih  ( clean  and  good  governance ).  Fungsi  kontrol  kekuasaan melemah  dan  tidak  berjalan  efektif  sehingga  kemungkinan  terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.
Politik Dinasti dapat membuat orang yang tidak berkompeten memiliki kekuasaan, tapi hal  sebaliknya  pun  bisa  terjadi,  dimana  orang  yang  kompeten  menjadi  tidak  dipakai  karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas. Maka dari itu dinasti politik bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di Negara kita  Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kehadiran politik dinasti tidak terlepas dari peran serta partai politik dan pemerintah daerah.  Kandidat  yang  dicalonkan  oleh  partai  politik  tidak  mempertimbangkan  pada kredibilitas dan kualitas calon. Akan tetapi lebih didasarkan pada keinginan elit partai dalam perebutan kekuasaan. Dinasti politik ini membangun jaringan kekuasaannya dengan terus berusaha mendominasi dan mematikan demokrasi.
Dinasti  politik  berpotensi  cukup  kuat  untuk  menyuburkan  budaya  koruptif  dalam pemerintahan.  Kurang  kuatnya  peraturan  yang  ada  menyebabkan  semakin  merajalelanya politik  dinasti ini, maka banyak hal yang dapat terjadi jika politik dinasti tidak dilemahkan. Akibat  yang  terjadi  contohnya  melemahnya  fungsi  kontrol  hukum,  terutama  terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat dan kerabat mereka. Bila bukan dicegah
13 Martin Herna Susanti, Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia , (Journal of Government and Civil Society, Vol. 1 No. 2,  September 2017), Hlm. 112-113
dengan  hukum,  maka  dinasti  politik  seharusnya  dicegah  lewat  kerja-kerja  politik.  Partai politik  harus  memilih  calon  secara  terbuka  dan  tidak  lagi  memaksakan  diri  mengajukan calon yang berasal dari dinasti politik yang miskin kompetensi dan tuna integritas. Karena jika hal itu dilakukan hanya akan mempermalukan partai politik di kemudian hari.
Diperlukan adanya regulasi yang tegas untuk melarang dan mencegah adanya politik dinasti  serta  penegak  hukum  yang  tegas  dalam  menindak  para  pejabat  daerah  yang tersandung kasus korupsi, kolusi dan nepotisme meskipun memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat tinggi di tingkat nasional.

## REFERENSI
Anies  Prima  Dewi,  et  al, Implikasi  Yuridis  Politik  Dinasti  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2020  tentang  pemilihan  gubernur,  bupati,  dan  walikota  (studi  kasus kabupaten  Bima), Historis:  Jurnal  Kajian,  penelitian  &  pengembangan  Pendidikan Sejarah, Volume 6, No. 2, Desember 2021.
Djoni  Gunanto, Tinjauan  Kritis  Politik  Dinasti  Di  Indonesia,  Sawala :  Jurnal  Administrasi Negara, Volume 8 Nomor 2, 2020.
Fitriyah,  Partai  Politik, Rekrutmen  Politik  dan  Pembentukan  Dinasti  politik  pada  pemilihan kepala daerah, Politika : Jurnal Ilmu Politik, vol. 11 No. 1, 2020. Izazy,  Nurul  Qalbi, Sisi Lain  Politik Dinasti , Majalah Sosial Universitas Indonesia, Jakarta: 2011.
Nur Hidayati, Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia , Orbith vol 10 No. 1, Maret 2014.
Martin Herna Susanti, Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia , Journal of Government and Civil Society, Vol. 1 No. 2, September 2017.
Mega Lestari, Dinasti Politik  Dalam  Perspektif Demokrasi, 2021. Ni’matul Huda, Ilmu Negara , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
Novendra  Bimantara, Analisis  Politik  Dinasti  Di  Kabupaten  Kediri ,  Journal  of  Politic  and Government Studies, Vol 7, No. 4, 2018.
Susanti, M. H, Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia”, Journal of Government and Civil Society, 1 (2), 2018.
Tri Susilo Wahyu Aji dan Suryo Pratolo, Pengaruh Politik Dinasti dan Sistem Pengendalian Internal  Terhadap  Kinnerja  Pemerintah  daerah  dengan  Akuntabilitas  Pelaporan sebagai  variabel  Pemediasi:  Studi  Empiris  Pada  Pemerintah  Daerah  Di  Indonesia Tahun 2012-2015 , Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia,Vol. 2 No.2, 2018.

## Berita Online
DINASTI_POLITIK_DALAM_PERPEKTIF_DEMOKRASI-with-cover- page.pdf.https://babel.bawaslu.go.id/kekuasan-dinasti- politik/#:~:text=Akibat%20Dari%20Politik%20Dinasti&text=Menjadikan%20partai%20seba gai%20mesin%20politik,kekayaan%20caleg%20untuk%20meraih%20kemenangan.

## Competing interests
No conflict interest.
Funding. None.

## Acknowledgements.
Thank you to all those who have supported and helped this research.

## About the Authors
The authors is a from Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta