PRANATA PRANATA H U K U M H U K

## U M JURNAL ILMU HUKUM
Kewenangan Negara Dan Kewajiban Subyek Hukum Perdata Dalam Hubungannya Dengan Hukum Pajak
Analisis  Pertimbangan  Hukum  Pengadilan  Militer Terhadap  Anggota  Militer  Yang  Menyalahgunakan Narkotika  Dan  Psikotropika  (Studi  Putusan  Pm
Nomor: Put/17-k/pm 1-04/ad/i/2014)
P e r t a n g g u n g j a w a b a n   N e g a r a   Te r h a d a p P e n g i n g k a r a n   K e a d i l a n   D a l a m   A r b r i t a s e Internasional Kewenangan  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah Dalam  Pengendalian  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Studi Pada Pemerintah Daerah Tulang Bawang)
Analisis Gugatan Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah (studi  Putusan Nomor: 127/pdt.g/2014/ Pn.tk)
Fungsi Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan
Hak Asuh Anak Akibat Perceraian
(Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)
SYUKRI HIDAYATULLAH ZAINAB OMPU
JAINAH RECCA AYU HAPSARI

## NOVIASIH
MUHARAM TAMI RUSLI S. ENDANG PRASETYAWATI MEITA DJOHAN OE
AGUS ISKANDAR 1-8 9-18 19-27 28-43 44-53 54-60 61-68

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 11 Nomor 1 Januari 2016
ISSN 1907-560X Upaya Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kecamatan Tanjungkarang Pusat). 69-78
Benny Karya Simantar, S.H., M.H. Rifandi Ritonga, S,H., M.H. Recca Ayu Hapsari, SH., M.H. Melisa Safitri, SH., M.H.
tersebut  berusia  9  tahun.  Penentuan  umur menurut  Imam  Malik  tidak  secara  limitatif tapi  ditentukan  dengan  keadaan  ketika  si anak  tanggal  giginya,  atau  sekitar  usia  6 hingga  8 tahun.

## III.PENUTUP
Hak  asuh  anak  adalah  jika  dilihat  dari segi  normatif,  anak  yang  masih  dibawah umur  12  tahun  adalah  hak  asuh  pada  ibunya, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  110  K/AG/007  tanggal  7  Desember 2007  yang  pada  pokoknya  menyatakan bahwa  mengenai  pemeliharaan  anak,  bukan
semata-mata  dari  siapa  yang  paling  berhak,
akan tetapi yang harus dilihat dan
dikedepankan adalah kepentingan yang terbaik  bagi  anak. Saran yang dapat dikemukakan, sebaiknya  dilakukan  musyarawah  bila  terjadi perselisihan  terhadap  pembagian  hak  asuh anak  sebaiknya  antara  mantan  suami  dan mantan  istri  sehingga  tidak  berdampak  buruk terhadap  anak  untuk  masa  depannya,  tetapi jika  tidak  ada  jalan  keluar  lebih  baik menggunakan jalur pengadilan agar semuanya  mendapatkan  keputusan  yang  adil dan tetap.

## DAFTAR  PUSTAKA
A. Buku

## Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  Perdata
Indonesia,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
Bandar  Lampung,  1993.
R. Subekti,  Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intersama, Jakarta, 2005.

## Djunaidi  Hasan,  Hukum Keluarga Setelah

## Berlakunya Undang-Undang  Nomor  1
Tahun  1974, Sinar  Grafika,  Jakarta,
1990.
B. Peraturan  Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor 1 Tahun  1974 Tentang  Perkawinan
Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2002
Tentang  Perlindungan  Anak.
Kompilasi  Hukum  Islam.
C. Sumber  Lain https;//ml.scribd.com/doc/48895169/hak-
asuh-anak,  di akses  tanggal  20/2/2015
UPAYA  HUKUM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN  ASLI DAERAH (Studi  di Kecamatan  Tanjungkarang  Pusat).

## AGUS ISKANDAR
Dosen  Universitas  Terbuka  Lampung

## ABSTRACT
Handling  and  management  of  land  and  building  tax  (PBB)  is  expected  to  lead administration and is able to increase community participation in development financing. The problem  in  this  research  is  legal  action  taken  by the Office of the District Tanjung Karang, Bandar  Lampung  Center  to  Improve  Regional  own  source  Revenue.  Digunaka  approach  to the  problem  is normative and empirical approach. Data collection techniques with literature studies  and  field  studies.  Qualitative  analysis.  The  result  of  research  that  attempts increase revenue  in  Bandar  Lampung  with  the  implementation  of  the  strategy of local tax collection system  by  the  establishment  of  the  Regional  Head (official assessment system) and in a way paid by the taxpayer (self assessment system). Suggestions put forward so that the rate of tax and  levies  to  be  reconsidered  because  it  increases  the  tax  rate and levy will not necessarily result in increased revenue.
Keyword: Implementation, Regional Tax, Regional own source Revenue
I. PENDAHULUAN
Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan  kesejahteraan  masyarakat,  maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan  guna  mencapai  tujuan  yang diinginkan.  Usaha  untuk  mencapai  tujuan tersebut  salah  satunya  adalah  melalui  pajak.
Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan  yang  dapat  memberikan  peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan  sumber  dana  bagi  pembiayaan pengeluaran-pengeluaran  pemerintah.
Salah  satu  sumber  dana  berupa  pajak yang  dimaksud  adalah  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB).  Pajak  Bumi  dan  Bangunan dapat  dimanfaatkan  untuk  berbagai  fungsi penentuan  kebijakan  yang  terkait  dengan bumi  dan  bangunan.  Penerimaan  Pajak  Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi terhadap  penerimaan  pajak  yang  relatif  kecil, namun Pajak Bumi dan Bangunan merupakan  sumber  penerimaan  yang  sangat potensial  bagi  daerah.
Subyek  Pajak  Bumi  dan  Bangunan adalah  orang  atau  badan  yang  nyata-nyata memiliki  dan/atau  menguasai  bumi  dan  atau bangunan.  Obyek  Pajak  Bumi  dan  Bangunan adalah  bumi  dan  bangunan.  Bumi  adalah tubuh  bumi,  permukaan  bumi  atau  tanah, bangunan  yang  ada  di  atasnya,  perairan maupun udara di atas  tanah  tersebut, sedangkan  yang  dimaksud  dengan  bangunan adalah  gedung,  jalan,  kolam  renang,  pagar, tempat  olahraga,  dermaga,  tanaman  dan  lain- lain  yang  memberikan  manfaat.    Wajib  pajak adalah  orang  atau  badan  yang  memenuhi syarat-syarat  obyektif  yaitu  yang  memiliki obyek  yang  nilai  jualnya  melebihi  nilai minimum  yang  dibebankan  dari  pengenaan pajak.(Soparmoko,  2008: hlm,  195).
Untuk  mempermudah  pelaksana  annya, administrasi Pajak Bumi dan Bangunan mengelompokkan  objek  pajak  berdasarkan karakteristiknya  dalam  beberapa  sektor  yaitu pedesaan,  perkotaan,  perkebunan,  perhutanan dan  pertambangan.  Hal  tersebut  dapat  terlihat jelas  di  dalam  penjelasan  sebagai  berikut:
1) Sektor  Pedesaan  adalah  objek  PBB  dalam sau wilayah yang memiliki ciri-cir
pedesaan  seperti  sawah,  ladang,  empang tradisional  dan lain-lain.
2) Sektor  Perkotaan  adalah  objek  PBB  dalam suatu wilayah yang memiliki fasilitas perkotaan,  seperti:  pemukiman  penduduk yang  memiliki  fasilitas  perkotaan,  real state, komplek pertokoan, industri, perdagangan  daan jasa.
3) Sektor  Perkebunan  adalah  objek  PBB yang  diusahakan  dalam  bidang  budidaya perkebunan,  baik  yang  diusahakan  oleh BUMN, BUMD,  maupun  swasta.
4) Sektor  Kehutanan  adalah  objek  PBB  di bidang usaha yang menghasilkan komoditas hasil hutan, seperti kayu tebangan,  rotan,  dammar,  dan lain-lain.
5) Sektor  Pertambangan  adalah  objek  PBB  di bidang usaha yang menghasilkan komoditas  hasil  tambang  seperti  emas, batubara,  minyak,  dan  gas  bumi  dan  lain- lain. (Soparmoko,  2008: hlm,  252).
Perpajakan  Indonesia  menganut  Self assesment  system,  dalam  sistem  ini  wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Jumlah objek  pajak  yang  besar,  tingkat  pendidikan
masyarakat  yang  masih  rendah,  rendahnya pengetahuan  wajib  pajak  tentang  adanya pajak  dan  rendahnya  kesadaran  wajib  pajak tentang  arti  penting  pemungutan  yang  masih rendah mempengaruhi penyelenggaraan pajak  di  pedesaaan,  masih  banyak  wajib pajak  tidak  dapat  melaksanakan  kewajiban untuk  mendaftarkan  dan  melaporkan  obyek pajaknya  dengan  baik  dan  jujur.  Pendataan terhadap  obyek  dan  subyek  Pajak  Bumi  dan Bangunan  perlu  dilakukan  dalam  rangka membuat  pelayanan  yang  lebih  baik  kepada masyarakat  dan wajib  pajak.
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) memiliki  peran  yang  cukup  besar  bagi kelangsungan  dan  kelancaran  pembangunan, sehingga  perlu  ditangani  dan  dikelola  lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut  diharapkan  mampu  menuju  tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam  pembiayaan pembangunan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  dilihat jelas  penetapan  dan  pemungutan  penerimaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pada  Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung   Tahun  2015 sebagai  berikut: Tabel 1
Daftar  Penetapan  dan  Pemungutan  PBB  Kecamatan  Tanjung  Karang    Pusat  Januari s/d Nopember   Tahun  2015
N No Kelurahan Penetapan Pemungutan Sisa Penetapan WP Rp. Rp. Rp. 1 Durian Payung 1872 1,068,152,672 687,773,508 380,379,164 2 Palapa 961 838,539,738 532,866,093 305,673,645 3 Gotong Royong 1083 729,831,423 427,144,812 302,686,611 4 Kelapa Tiga 1958 408,527,776 208,766,735 199,761,041 5 Kaliawi 1718 330,126,957 202,100,343 128,026,614 6 Pasir Gintung 1047 387,732,732 180,028,961 207,703,771 7 Kaliawi  Persada 912 279,290,985 97,386,269 181,904,716 Jumlah 9551 4042202283 2336066721 1706135562
Sumber:  Kecamatan  Tanjung  Karang  Pusat
pedesaan  seperti  sawah,  ladang,  empang tradisional  dan lain-lain.
2) Sektor  Perkotaan  adalah  objek  PBB  dalam suatu wilayah yang memiliki fasilitas perkotaan,  seperti:  pemukiman  penduduk yang  memiliki  fasilitas  perkotaan,  real state, komplek pertokoan, industri,
perdagangan  daan jasa.
3) Sektor  Perkebunan  adalah  objek  PBB yang  diusahakan  dalam  bidang  budidaya perkebunan,  baik  yang  diusahakan  oleh
BUMN, BUMD,  maupun  swasta.
4) Sektor  Kehutanan  adalah  objek  PBB  di bidang usaha yang menghasilkan komoditas hasil hutan, seperti kayu
tebangan,  rotan,  dammar,  dan lain-lain. 5) Sektor  Pertambangan  adalah  objek  PBB  di bidang usaha yang menghasilkan komoditas  hasil  tambang  seperti  emas, batubara,  minyak,  dan  gas  bumi  dan  lain- lain. (Soparmoko,  2008: hlm,  252).
Perpajakan  Indonesia  menganut  Self assesment  system,  dalam  sistem  ini  wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Jumlah objek  pajak  yang  besar,  tingkat  pendidikan
masyarakat  yang  masih  rendah,  rendahnya pengetahuan  wajib  pajak  tentang  adanya pajak  dan  rendahnya  kesadaran  wajib  pajak tentang  arti  penting  pemungutan  yang  masih rendah mempengaruhi penyelenggaraan pajak  di  pedesaaan,  masih  banyak  wajib pajak  tidak  dapat  melaksanakan  kewajiban untuk  mendaftarkan  dan  melaporkan  obyek pajaknya  dengan  baik  dan  jujur.  Pendataan terhadap  obyek  dan  subyek  Pajak  Bumi  dan Bangunan  perlu  dilakukan  dalam  rangka membuat  pelayanan  yang  lebih  baik  kepada masyarakat  dan wajib  pajak.
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) memiliki  peran  yang  cukup  besar  bagi kelangsungan  dan  kelancaran  pembangunan, sehingga  perlu  ditangani  dan  dikelola  lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut  diharapkan  mampu  menuju  tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam  pembiayaan pembangunan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  dilihat
jelas  penetapan  dan  pemungutan  penerimaan
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pada  Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung   Tahun  2015 sebagai  berikut: Tabel 1
Daftar  Penetapan  dan  Pemungutan  PBB  Kecamatan  Tanjung  Karang    Pusat  Januari s/d Nopember   Tahun  2015
N No Kelurahan Penetapan Pemungutan Sisa Penetapan WP Rp. Rp. Rp. 1 Durian Payung 1872 1,068,152,672 687,773,508 380,379,164 2 Palapa 961 838,539,738 532,866,093 305,673,645 3 Gotong Royong 1083 729,831,423 427,144,812 302,686,611 4 Kelapa Tiga 1958 408,527,776 208,766,735 199,761,041 5 Kaliawi 1718 330,126,957 202,100,343 128,026,614 6 Pasir Gintung 1047 387,732,732 180,028,961 207,703,771 7 Kaliawi  Persada 912 279,290,985 97,386,269 181,904,716 Jumlah 9551 4042202283 2336066721 1706135562
Sumber:  Kecamatan  Tanjung  Karang  Pusat
Dasar  hukum  penerapan  pemungutan pajak  di  Indonesia  adalah  ketentuan  yang terdapat  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945 Pasal  23  huruf  a  amandemen  ketiga  yang berbunyi  :  Pajak  dan  pungutan  lain  yang bersifat  memaksa  untuk  keperluan  negara diatur dengan undang-undang. Besarnya peran  yang  diberikan  oleh  pajak  sebagai sumber  dana  dalam  pembangunan  nasional, maka  tentunya  perlu  lebih  digali  lagi  potensi pajak  yang  ada  dalam  masyarakat  sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  perekonomian serta  perkembangan  bangsa  ini.  Salah  satu sumber  potensi  pajak  yang  patut  digali  sesuai situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan pembangunan bangsa
sekarang  ini  adalah  jenis  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB).  (Marihot  Pahala  Siahaan, 2003, hlm.  6).
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa pajak  adalah  pungutan  dari  Masyarakat kepada  Negara  (pemerintah)  berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan  dan  terutang  oleh  yang  wajib membayar nya dengan tidak mendapat prestasi  kembali  (kontra  prestasi/balas  jasa  ) secara  langsung  yang  hasilnya  digunakan untuk  membiayai  pengeluaran  Negara  dalam pe nyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.    (Marihot  P.  Siahaan,  2004, hlm  5).
Dari  definisi  di  atas  dapat  ditarik kesimpulan  beberapa  ciri  yang  melekat  pada pengertian  pajak yaitu  :
1. Pajak  dipungut  oleh  Negara  (baik  oleh pemerintah pusat maupun daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan  pelaksanaannya.
2. Pembayaran  pajak  harus  masuk  kepada kas Negara.
3. Pembayaran  pajak  tidak  dapat  ditunjukkan adanya kontra prestasi individu  oleh pemerintah  (tidak  ada  imbalan  langsung yang  diperoleh  si pembayar  pajak).
4. Penyelenggaraan pemerintahan secara
umum merupakan manifestasi kontra prestasi  dari  Negara.
5. Pajak diperuntukkan bagi  pembiayaan pengeluaran  pemerintah  yang  bila  dari pemasukkannya  masih  terdapat  kelebihan atau  surplus,  digunakan  untuk  tabungan public  (public  saving).
Pajak  dipungut  disebabkan  adanya suatu  keadaan,  kejadian  dan  perbuatan  yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang (Amin  Widjaja  Tunggal,  1991,  hlm 15).
Di  Indonesia  sendiri  terdapat  beberapa jenis  pajak  salah  satunya  adalah  Pajak  Bumi dan  Bangunan,  pengertian  Pajak  Bumi  dan Bangunan  secara  khusus  adalah  merupakan pajak  yang  dikenakan  atas  pemilikan  dan atau  pemanfaatan  bumi  dan  bangunan  di Indonesia. Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan  di  Indonesia  didasarkan  pada pemikiran bahwa bumi dan bangunan memberikan  keuntungan  dan  atau  kedudukan ekonomi  yang  lebih  baik  bagi  bagi  orang  atau badan  yang  mempunyai  suatu  hak  atasnya atau  memperoleh  manfaat  daripadanya.  Oleh karena  itu  wajar  apabila  mereka  diwajibkan memberikan  sebagian  dari  manfaat  atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui  pajak.
Sistem  pemungutan  Pajak  Bumi  dan Bangunan ini menggunakan sistem pemungutan  Official  Assessment.  Official Assessment merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang  kepada  pemerintah  (fiskus)  untuk menentukan  besarnya  pajak  yang  terutang yang  harus  dibayar  oleh  wajib  pajak.  Dalam sistem  ini,  wajib  pajak  bersifat  pasif  dan menunggu penetapan pajak  oleh  fiskus, kemudian  membayar  pajak  yang  terutang sesuai  dengan  besarnya  ketetapan  pajak  yang ditetapkan  oleh  fiskus.  (Marihot  P.  Siahaan, 2004, hlm  22).
Berdasarkan  latar  belakang  yang  ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian  mengenai  upaya  hukum  dalam meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (studi di Kecamatan  Tanjungkarang  Pusat.

## II. PEMBAHASAN Sistem  Pemungutan  Pajak
Proses  pemungutan  pajak,  maka  hukum pajak  telah  dibentuk  oleh  Negara  untuk melakukan pemungutan pajak kepada rakyatnya,  supaya  dapat  memberikan  suatu pembenaran terhadap seluruh kebijakan pemerintah  yang  mewakili  Negara  dalam proses  pemungutan  pajak.  Untuk  itulah, hukum  pajak  yang  dibentuk  oleh  Negara harus  memperhatikan  aspek-aspek  yuridis dan  sosial,  demi  terwujudnya  fungsi  pajak. Nilai-nilai  filosofis  yang  mendasari  tata  cara pemungutan  pajak  oleh  Negara  kepada rakyat,  merupakan  hal  yang  penting  untuk mengetahui keabsahan dari kegiatan pemungutan  pajak.  Oleh  karena  itu,  dalam hal  ini  bermaksud  menguraikan  beberapa teori  yang  mendasari  tata  cara  pemungutan pajak,  seperti  teori  kewajiban  pajak  mutlak (teori  bakti),  teori  gaya  beli  dan  teori  gaya pikul.
a. Teori  Kewajiban  Pajak  Mutlak  (Teori Bakti),  yaitu  teori  yang  berbeda  dari  teori sebelumnya yang tidak  mengutamakan kepentingan  kepentingan  negara  di  atas kepentingan warganya, maka teori berdasarkan atas paham Organische Staatsleer  bahwa  negara  mempunyai  hak mutlak  untuk  memungut  pajak  dan  telah diakui  sejak  berabad-abad  yang  lalu bahwa  sebagai  tanda  bukti  bakti  kepada negara  maka  orang  mempunyai  kewajiban untuk  membayar  pajak.
b. Teori  Gaya  Beli,  yaitu  teori  yang  lebih modern,  karena  tidak  mempersoalkan  asal mulanya negara memungut pajak, melainkan  hanya  melihat  kepada  efeknya, dan  memandang  efek  yang  baik  itu sebagai  dasar  keadilannya.  Menurut  teori ini  seperti  halnya  pompa,  yaitu  mengambil daya  beli  dari  rumah  tangga  dalam masyarakat  untuk  rumah  tangga  negara,
dan  kemudian  menyalurkannya  kembali ke  masyarakat  dengan  maksud  untuk memelihara  hidup  masyarakat  dan  untuk membawanya  ke arah  tertentu.
c. Teori Gaya Pikul, yaitu  teori  yang menganggap bahwa dasar keadilan pemungutan  pajak  terletak  dalam  jasa-jasa yang  diberikan  oleh  negara    kepada warganya,  seperti  perlindungan  atas  jiwa dan  harta  bendanya .  (Santoso  Brotodihardjo, 2003,  hlm,  24).
Sistem pemungutan pajak yang digunakan  di  Indonesia  dapat  dibagi  menjadi 3 (tiga)  sistem  yaitu:
1. Official Assessment System
2. Self Assessment System
3. With  Holding  System  ( Wirawan  B.Ilyas, Richard Burton,  2000,  hlm.13).
Berdasarkan  pendapat  tentang  sistem pemungutan  pajak  diatas  ,  maka  diuraikan sebagai  berikut:
1. Official  Assessment  System  adalah  suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang  kepada  pemerintah  (fiskus) untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang terutang  oleh  wajib  pajak.
Ciri-cirinya  :
a.  Wewenang  untuk  menentukan  besarnya pajak terutang  ada pada fiskus.
b. Wajib  pajak bersifat  pasif
c.  Utang  pajak  timbul  setelah  dikeluarkan surat  ketetapan  pajak oleh  fiskus.
2.  Self  Assessment  System  merupakan  salah satu  sistem  atau  mekanisme  pemungutan pajak.  Self  Assessment  System  diterapkan di  beberapa  negara  seperti  Amerika, Jepang,  bahkan  juga  di  Hindia  Belanda dulu. Dalam sistem ini penghitungan berapa  besarnya  pajak  yang  harus  dibayar dilakukan sendiri oleh wajib pajak, sehingga  wajib  pajak  bersifat  aktif.  Pada tata cara self assessment kegiatan pemungutan pajak diletakkan pada aktivitas masyarakat sendiri dimana

## II. PEMBAHASAN

## Sistem  Pemungutan  Pajak
Proses  pemungutan  pajak,  maka  hukum pajak  telah  dibentuk  oleh  Negara  untuk melakukan pemungutan pajak kepada rakyatnya,  supaya  dapat  memberikan  suatu pembenaran terhadap seluruh kebijakan pemerintah  yang  mewakili  Negara  dalam proses  pemungutan  pajak.  Untuk  itulah, hukum  pajak  yang  dibentuk  oleh  Negara harus  memperhatikan  aspek-aspek  yuridis dan  sosial,  demi  terwujudnya  fungsi  pajak.
Nilai-nilai  filosofis  yang  mendasari  tata  cara pemungutan  pajak  oleh  Negara  kepada rakyat,  merupakan  hal  yang  penting  untuk mengetahui keabsahan dari kegiatan pemungutan  pajak.  Oleh  karena  itu,  dalam hal  ini  bermaksud  menguraikan  beberapa teori  yang  mendasari  tata  cara  pemungutan pajak,  seperti  teori  kewajiban  pajak  mutlak (teori  bakti),  teori  gaya  beli  dan  teori  gaya pikul.
a. Teori  Kewajiban  Pajak  Mutlak  (Teori Bakti),  yaitu  teori  yang  berbeda  dari  teori sebelumnya yang tidak  mengutamakan kepentingan  kepentingan  negara  di  atas kepentingan warganya, maka teori berdasarkan atas paham Organische Staatsleer  bahwa  negara  mempunyai  hak mutlak  untuk  memungut  pajak  dan  telah diakui  sejak  berabad-abad  yang  lalu bahwa  sebagai  tanda  bukti  bakti  kepada negara  maka  orang  mempunyai  kewajiban untuk  membayar  pajak.
b. Teori  Gaya  Beli,  yaitu  teori  yang  lebih modern,  karena  tidak  mempersoalkan  asal mulanya negara
memungut pajak,
melainkan  hanya  melihat  kepada  efeknya, dan  memandang  efek  yang  baik  itu sebagai  dasar  keadilannya.  Menurut  teori ini  seperti  halnya  pompa,  yaitu  mengambil daya  beli  dari  rumah  tangga  dalam masyarakat  untuk  rumah  tangga  negara,
dan  kemudian  menyalurkannya  kembali ke  masyarakat  dengan  maksud  untuk memelihara  hidup  masyarakat  dan  untuk membawanya  ke arah  tertentu.
c. Teori Gaya Pikul, yaitu  teori  yang menganggap bahwa dasar keadilan pemungutan  pajak  terletak  dalam  jasa-jasa yang  diberikan  oleh  negara    kepada warganya,  seperti  perlindungan  atas  jiwa dan  harta  bendanya .  (Santoso  Brotodihardjo, 2003,  hlm,  24).
Sistem pemungutan pajak yang digunakan  di  Indonesia  dapat  dibagi  menjadi 3 (tiga)  sistem  yaitu:
1. Official Assessment System
2. Self Assessment System
3. With  Holding  System  ( Wirawan  B.Ilyas, Richard Burton,  2000,  hlm.13).
Berdasarkan  pendapat  tentang  sistem pemungutan  pajak  diatas  ,  maka  diuraikan sebagai  berikut:
1. Official  Assessment  System  adalah  suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang  kepada  pemerintah  (fiskus) untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang terutang  oleh  wajib  pajak.
Ciri-cirinya  :
a.  Wewenang  untuk  menentukan  besarnya pajak terutang  ada pada fiskus.
b. Wajib  pajak bersifat  pasif
c.  Utang  pajak  timbul  setelah  dikeluarkan surat  ketetapan  pajak oleh  fiskus.
2.  Self  Assessment  System  merupakan  salah satu  sistem  atau  mekanisme  pemungutan pajak.  Self  Assessment  System  diterapkan di  beberapa  negara  seperti  Amerika, Jepang,  bahkan  juga  di  Hindia  Belanda dulu. Dalam sistem ini penghitungan berapa  besarnya  pajak  yang  harus  dibayar dilakukan sendiri oleh wajib pajak, sehingga  wajib  pajak  bersifat  aktif.  Pada tata cara self assessment kegiatan pemungutan pajak diletakkan pada aktivitas masyarakat sendiri dimana
memberi  kewajiban  kepada  wajib  pajak
untuk: a. Menghitung sendiri besarnya pendapatan/kekayaan/laba; b.  Menghitung  sendiri  besarnya  pajak pendapatan/kekayaan/  perseroan  yang terutang  dan  menyetorkannya  ke  kas negara.
Wajib pajak bisa melihat dan memahami  sendiri  tentang  bagaimana  cara membayar  pajak  yang  terutang,  sehingga cara  self  assessment  ini  pada  dasarnya memberi  kemudahan  bagi  wajib  pajak,  cara ini  disebut  juga  dengan  MPS  (Menghitung Pajak Sendiri).
Pada  full  self  assessment,  proses  dan hak  menetapkan  sudah  berada  pada  pihak Wajib  Pajak.  Proses  dan  hak  menetapkan  ini diwujudkan  dalam  mengisi  SPT  secara  baik dan  benar  dan  menyampaikannya  kepada fiskus.  Pengisian  secara  baik  dan  benar  oleh Wajib  Pajak  dijamin  oleh  undang-undang seperti  diatur  dalam  Pasal  12  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2003, yang  telah  di  ubah  dengan  undang-undang Nomor 28 Tahun  2007 yang  menyatakan  :
Jumlah  pajak  yang  terutang  menurut Surat  Pemberitahuan  yang  disampaikan  oleh Wajib  Pajak  adalah  jumlah  pajak  yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan  perpajakan. Berdasarkan Undang-undang Pajak
Nasional  sistem  self  assessment  ini  menganut prinsip  ke-  3  dari  prinsip-prinsip  yang tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan  yaitu  wajib  pajak diberikan  kepercayaan  untuk  menghitung  dan membayar sendiri pajak yang terutang sehingga  dengan  cara  ini  kejujuran  dari  wajib pajak sangat diperlukan dalam rangka pemungutan  pajak.
Wajib  pajak  di  sini  harus  mendaftarkan diri  terlebih  dahulu  pada  Kantor  Direktorat Jenderal  Pajak  untuk  dicatat  sebagai  wajib pajak  sekaligus  untuk  mendapatkan  Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP). Selain menghitung  dan  membayar  sendiri  wajib pajak  juga  harus  melaporkan  sendiri  jumlah pajak yang dibayarkannya, sehingga diharapkan wajib pajak memiliki rasa tanggung  jawab  yang  besar,  karena  sistem  ini sangat  membutuhkan  partisipasi  yang  besar dari  wajib  pajak  diantaranya  kesadaran, kejujuran  serta  tanggung  jawab.
Makna  self  assessment  adalah  wajib pajak  diberi  kepercayaan  untuk  menghitung, melaporkan,  dan  membayar  sendiri  berapa pajak  terutang  dalam  satu  tahun  pajak. Sistem self assessment, peran fiskus cenderung  pasif,  yaitu  sekadar  mengawasi pemenuhan  kewajiban  perpajakan.
Namun,  pengawasan  atau  pemeriksaan pajak  ini,  jika  dilihat  dari  konteks  pembinaan WP,  menjadi  tidak  efektif.  Hal  itu  karena yang terjadi dalam proses  pemeriksaan kecenderungannya  adalah  permainan  antara WP  dan  fiskus.  Akibatnya,  meski  self assessment  sudah  berjalan  sekitar  25  tahun, kesadaran  dan  kepedulian  wajib  pajak  untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela masih  tetap rendah
3.  With  Holding  System  adalah  suatu  sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang  kepada  pihak  ke  3  (tiga), (bukan  fiskus  dan  bukan  wajib  pajak  yang bersangkutan). Untuk menentukan besarnya  pajak  yang  terutang  oleh  wajib pajak.
Pendapatan  Asli  Daerah Pendapatan
Asli Daerah (PAD) merupakan  semua  penerimaan  daerah  yang berasal  dari  sumber  ekonomi  asli  daerah. Identifikasi  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah adalah  meneliti,  menentukan  dan  menetapkan
mana  sesungguhnya  yang  menjadi  sumber Pendapatan  Asli  Daerah  dengan  cara  meneliti dan  mengusahakan  serta  mengelola  sumber pendapatan  tersebut  dengan  benar  sehingga memberikan  hasil  yang  maksimal    (Pratiwi, 2007 hlm,  45).
Kendala utama yang dihadapi
Pemerintah  Daerah  dalam  melaksana  kan otonomi Daerah adalah minimnya pendapatan  yang  bersumber  dari  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD).  Proporsi  Pendapatan Asli  Daerah  yang  rendah,  di  lain  pihak menyebabkan  Pemerintah  Daerah  memiliki derajat  kebebasan  rendah  dalam  mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran,
baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan,  terutama  Dana  Alokasi  Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan
Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah (Pratiwi,  2007 hlm,  45).
Wujud  dari  desentralisasi  fiskal  adalah pemberian  sumber-sumber  penerimaan  bagi daerah  yang  dapat  digunakan  sendiri  sesuai dengan  potensi  daerah.  Kewenangan  daerah untuk  memungut  pajak  dan  retribusi  diatur dalam  Undang-undang  No.  34  Tahun  2000 ditindaklanjuti  dengan  peraturan  pelaksanaan dalam  PP  No.65  Tahun  2001  tentang  Pajak Daerah  dan  PP  No.  66  Tahun  2001  tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan daerah diberikan kewenangan untuk memungut  11  jenis  pajak  dan  28  jenis retribusi.  (Halim,  2009 hlm,  43).
Pungutan  pajak  dan  retribusi  daerah yang  berlebihan  dalam  jangka  pendek  dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan  kegiatan  perekonomian,  yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan semua  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari sumber  ekonomi  asli  daerah.
Upaya Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kantor Kecamatan  Tanjung  Karang  Pusat  Kota Bandar  Lampung, Menurut Mansury dalam bukunya Panduan  Konsep  Umum  Pajak  Penghasilan Indonesia mengemukakan bahwa dalam sistem  perpajakan  terdapat  3  (tiga)  unsur pokok,  yakni  :  Kebijakan  Perpajakan  (Tax Policy),  Undang-undang  Perpajakan  (Tax Laws), Administrasi Perpajakan (Tax Administration).  Unsur-unsur  tersebut  saling terkait  antara  satu  dengan  yang  lain  dan terjadi  proses  sesuai  dengan  urutan  sebagai kebijaksanaan  pemerintah.  (Mansyury,  2002, hlm, 45). Sehingga sebagai sebuah kebijaksanaan  pemerintah,  sistem  perpajakan merupakan sesuatu yang dipilih oleh pemerintah  yang  ditetapkan  secara  tegas dalam  peraturan  perundang-undangan,  antara lain  meliputi  :  pajak  yang  akan  dipungut, siapa  yang  akan  dijadikan  subjek  pajak,  apa saja  yang  merupakan  objek  pajak,  berapa besar tarif  pajak, bagaimana  prosedurnya.
Apabila ditetapkan dalam bentuk undang-undang, kebijaksanaan perpajakan akan  dikelompokkan  dalam  hukum  pajak materiil dan hukum  pajak  formil  yang keduanya  saling  berkaitan.  Hukum  pajak materiil memuat tentang segala sesuatu tentang timbulnya, besar dan hapusnya hutang  pajak  dan  hubungan  hukum  antara pemerintah  dan  wajib  pajak,  sedangkan hukum  pajak  formil  memuat  tata  cara penyelenggaraan penetapan suatu hutang pajak, pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraannya,  kewajiban  pihak  ketiga dan prosedurnya. Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai
beberapa faktor  penghambat,  yaitu:
a. Isi  kebijakan
mana  sesungguhnya  yang  menjadi  sumber Pendapatan  Asli  Daerah  dengan  cara  meneliti dan  mengusahakan  serta  mengelola  sumber pendapatan  tersebut  dengan  benar  sehingga memberikan  hasil  yang  maksimal    (Pratiwi, 2007 hlm,  45).
Kendala utama yang dihadapi Pemerintah  Daerah  dalam  melaksana  kan otonomi Daerah adalah minimnya pendapatan  yang  bersumber  dari  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD).  Proporsi  Pendapatan Asli  Daerah  yang  rendah,  di  lain  pihak menyebabkan  Pemerintah  Daerah  memiliki derajat  kebebasan  rendah  dalam  mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan,  terutama  Dana  Alokasi  Umum.
Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah (Pratiwi,  2007 hlm,  45).
Wujud  dari  desentralisasi  fiskal  adalah pemberian  sumber-sumber  penerimaan  bagi daerah  yang  dapat  digunakan  sendiri  sesuai dengan  potensi  daerah.  Kewenangan  daerah untuk  memungut  pajak  dan  retribusi  diatur dalam  Undang-undang  No.  34  Tahun  2000 ditindaklanjuti  dengan  peraturan  pelaksanaan dalam  PP  No.65  Tahun  2001  tentang  Pajak Daerah  dan  PP  No.  66  Tahun  2001  tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan
daerah diberikan kewenangan untuk
memungut  11  jenis  pajak  dan  28  jenis retribusi.  (Halim,  2009 hlm,  43).
Pungutan  pajak  dan  retribusi  daerah yang  berlebihan  dalam  jangka  pendek  dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,
namun dalam jangka panjang dapat menurunkan  kegiatan  perekonomian,  yang pada akhirnya akan menyebabkan
menurunnya Pendapatan Asli Daerah.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan semua  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari sumber  ekonomi  asli  daerah.
Upaya Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kantor Kecamatan  Tanjung  Karang  Pusat  Kota Bandar  Lampung, Menurut Mansury dalam bukunya Panduan  Konsep  Umum  Pajak  Penghasilan Indonesia mengemukakan bahwa dalam sistem  perpajakan  terdapat  3  (tiga)  unsur pokok,  yakni  :  Kebijakan  Perpajakan  (Tax Policy),  Undang-undang  Perpajakan  (Tax
Laws), Administrasi Perpajakan (Tax Administration).  Unsur-unsur  tersebut  saling terkait  antara  satu  dengan  yang  lain  dan terjadi  proses  sesuai  dengan  urutan  sebagai kebijaksanaan  pemerintah.  (Mansyury,  2002, hlm, 45). Sehingga sebagai sebuah
kebijaksanaan  pemerintah,  sistem  perpajakan merupakan sesuatu yang dipilih oleh pemerintah  yang  ditetapkan  secara  tegas dalam  peraturan  perundang-undangan,  antara lain  meliputi  :  pajak  yang  akan  dipungut, siapa  yang  akan  dijadikan  subjek  pajak,  apa saja  yang  merupakan  objek  pajak,  berapa besar tarif  pajak, bagaimana  prosedurnya.
Apabila ditetapkan dalam bentuk undang-undang, kebijaksanaan perpajakan akan  dikelompokkan  dalam  hukum  pajak materiil dan hukum  pajak  formil  yang keduanya  saling  berkaitan.  Hukum  pajak materiil memuat tentang segala sesuatu tentang timbulnya, besar dan hapusnya hutang  pajak  dan  hubungan  hukum  antara pemerintah  dan  wajib  pajak,  sedangkan hukum  pajak  formil  memuat  tata  cara penyelenggaraan penetapan suatu hutang pajak, pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraannya,  kewajiban  pihak  ketiga dan prosedurnya. Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor  penghambat,  yaitu: a. Isi  kebijakan
Pertama,  implementasi  kebijakan  gagal karena  masih  samarnya  isi  kebijakan, maksudnya  apa  yang  menjadi  tujuan  tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program- program  kebijakan  terlalu  umum  atau sama  sekali  tidak  ada.
Kedua,  karena  kurangnya  ketetapan  intern maupun  ekstern  dari  kebijakan  yang  akan dilaksanakan.
ketiga, kebijakan yang akan diimplementasiakan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-
kekurangan  yang  sangat  berarti.
Keempat,  penyebab  lain  dari  timbulnya kegagalan  implementasi  suatu  kebijakan publik  dapat  terjadi  karena  kekurangan- kekurangan  menyangkut  sumber  daya- sumber  daya  pembantu,  misalnya  yang menyangkut  waktu,  biaya/dana  dan  tenaga manusia.
b. Informasi Implementasi kebijakan publik mengasumsikan  bahwa  para  pemegang peran  yang  terlibat  langsung  mempunyai informasi  yang  perlu  atau  sangat  berkaitan untuk  dapat  memainkan  perannya  dengan baik.  Informasi  ini  justru  tidak  ada, misalnya akibat adanya gangguan
komunikasi
c. Dukungan Pelaksanaan  suatu  kebijakan  publik  akan sangat sulit apabila pada pengimlementasiannya tidak cukup dukungan  untuk  pelaksanaan  kebijakan tersebut.
d. Pembagian  Potensi
Sebab  musabab  yang  berkaitan  dengan gagalnya implementasi  suatu  kebijakan
publik  juga  ditentukan  aspek  pembagian potensi  diantara  para  pelaku  yang  terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini
berkaitan  dengan  diferensiasi  tugas  dan wewenang  organisasi  pelaksana.
Struktur  organisasi  pelaksanaan  dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian  wewenang  dan  tanggung  jawab kurang  disesuaikan  dengan  pembagian  tugas atau ditandai oleh adanya  pembatasan- pembatasan  yang  kurang  jelas.  (Bambang Sunggono,  2003, hlm,  149-153)
Adanya  penyesuaian  waktu  khususnya bagi  kebijakan-kebijakan  kontroversial  yang lebih  banyak  mendapat  penolakan  warga masyarakat  dalam  implementasi  nya.
Menurut  James  Anderson  yang  dikutip oleh  Bambang  Sunggono,  faktor-faktor  yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi  dan  melaksanakan  suatu  kebijakan publik,  yaitu  :
a. Adanya  konsep  ketidakpatuhan  selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa  peraturan  perundang-undangan atau  kebijakan  publik  yang  bersifat  kurang mengikat  individu- individu
b. Karena  anggota  masyarakat  dalam  suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang bertentangan dengaan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;
c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan  dengan  cepat  diantara  anggota masyarakat  yang  mencenderungkan  orang bertindak  dengan  menipu  atau  dengan jalan  melawan  hukum;
d. Adanya ketidakpastian hukum atau
ketidakjelasan  “ukuran”  kebijakan  yang mungkin  saling  bertentangan  satu  sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan  orang  pada  hukum  atau kebijakan  publik;
e. Apabila  suatu  kebijakan  ditentang  secara tajam  (bertentangan)  dengan  sistem  nilai yang  dianut  masyarakat  secara  luas  atau
kelompok-kelompok tertentu dalam
masyarakat.  (Bambang  Sunggono,  2003, hlm,153)
Suatu  kebijakan  publik  akan  menjadi efektif  apabila  dilaksanakan  dan  mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat.  Dengan  kata  lain,  tindakan  atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat  harus  sesuai  dengan  apa  yang diinginkan oleh  pemerintah  atau  negara. Sehingga  apabila  perilaku  atau  perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan  publik  tidaklah  efektif.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Dinas Pendapatan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung dengan  Bapak  Joni  Effendi,  selaku  Kepala Seksi  pajak  Bumi  dan  Bangunan  Dinas Pendapatan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung mengatakan Prosedur pelaksanaannya meliputi administrasi pajak, tata cara pemungutan  yang  berkaitan  dengan  hak-hak dan  kewajiban  wajib  pajak  maupun  aparatur pajak.  Peraturan-peraturan  dapat  dianalisis menggunakan  3 (tiga)  elemen  yaitu  : 1. Pembenaran  (Warrant) Merupakan suatu asumsi di dalam kebijakan yang  memungkinkan  analisis untuk berpindah dari informasi yang relevan dengan kebijakan ke klaim. Kebijakan  pembenaran  dapat  mengandung berbagai asumsi otoritatif, analisentris, kausal,  pragmatis  dan  kritik  nilai,  peranan dan  pembenaran  adalah  untuk  membawa informasi  yang  relevan  dengan  kebijakan/ kepada  klaim  kebijakan  tentang  terjadinya ketidaksepakatan atau konflik dengan demikian  memberi  suatu  alasan  untuk menerima  klaim.
2. Dukungan  (Backing)
Dukungan  bagi  pembenaran  terdiri  dari asumsi-asumsi  tambahan  atau  argumen yang  dapat  digunakan  untuk  mendukung
pembenaran  yang  tidak  diterima  pada  nilai yang tampak dukungan terhadap pembenaran  dapat  mengambil  berbagai macam  bentuk  yaitu  hukumhukum  ilmiah dengan  pertimbangan. 3. Bantahan  (Rebutal) Bantahan merupakan
kesimpulan- kesimpulan yang kedua asumsi atau argumen yang menyatakan kondisi dimana  klaim  dapat  diterima  pada  derajat penerimaan  tertentu  secara  keseluruhan klaim kebijakan yaitu kebijakan ketidaksepakatan di antara segmen- segmen  yang  berbeda  dalam  masyarakat terhadap  serangkaian  alternatif  tindakan pemerintah.
Pertimbangan terhadap bantahan-bantahan membantu analisis sistematis  untuk  mengkritik  salah  satu klaim  asumsi  dan argumennya. Ketiga konsep tersebut dapat digunakan untuk menganalisis peraturan- peraturan  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi daerah,  pembenaran  sebagai  kekuatan  untuk berperannya suatu perundang-undangan dengan mengkaji ulang dan mengamati subtansial  Undang-undang  secara  keilmuan dan  tidak  bertentangan  dengan  rasa  keadilan, ketertiban  umum  dan  susila  sehingga  suatu peraturan  itu  dapat  dibenarkan.  Dukungan yang  diberikan  kepada  suatu  peraturan  untuk menjamin  berlakunya  suatu  peraturan  dapat diterima oleh masyarakat, sedangkan bantahan akan diungkapkan melalui pengamatan  dan  penelitian  terhadap  kinerja peraturan
perundang-undangan serta permasalahan yang timbul di dalam masyarakat setelah peraturan perundang- undangan  diberlakukan.
Proses penetapan  rancangan  Perda yang  berkaitan  dengan  pajak  daerah,  retribusi daerah,  dan  tata  ruang  daerah  menjadi  Perda, berlaku  Pasal  185  dan  Pasal  186  Undang- Undang  Nomor  28  tahun  2009,  dengan
kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.  (Bambang  Sunggono,  2003, hlm,153) Suatu  kebijakan  publik  akan  menjadi efektif  apabila  dilaksanakan  dan  mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat.  Dengan  kata  lain,  tindakan  atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat  harus  sesuai  dengan  apa  yang diinginkan oleh  pemerintah  atau  negara.
Sehingga  apabila  perilaku  atau  perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan  publik  tidaklah  efektif.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Dinas Pendapatan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung dengan  Bapak  Joni  Effendi,  selaku  Kepala Seksi  pajak  Bumi  dan  Bangunan  Dinas Pendapatan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung mengatakan
Prosedur pelaksanaannya meliputi administrasi pajak, tata cara pemungutan  yang  berkaitan  dengan  hak-hak dan  kewajiban  wajib  pajak  maupun  aparatur pajak.  Peraturan-peraturan  dapat  dianalisis menggunakan  3 (tiga)  elemen  yaitu  :
1. Pembenaran  (Warrant)
Merupakan suatu asumsi di dalam
kebijakan yang  memungkinkan  analisis untuk berpindah dari informasi yang relevan dengan kebijakan ke klaim.
Kebijakan  pembenaran  dapat  mengandung berbagai asumsi otoritatif, analisentris, kausal,  pragmatis  dan  kritik  nilai,  peranan dan  pembenaran  adalah  untuk  membawa informasi  yang  relevan  dengan  kebijakan/ kepada  klaim  kebijakan  tentang  terjadinya ketidaksepakatan atau konflik dengan demikian  memberi  suatu  alasan  untuk menerima  klaim.
2. Dukungan  (Backing)
Dukungan  bagi  pembenaran  terdiri  dari asumsi-asumsi  tambahan  atau  argumen yang  dapat  digunakan  untuk  mendukung
pembenaran  yang  tidak  diterima  pada  nilai
yang tampak dukungan terhadap pembenaran  dapat  mengambil  berbagai macam  bentuk  yaitu  hukumhukum  ilmiah dengan  pertimbangan. 3. Bantahan  (Rebutal) Bantahan merupakan kesimpulan- kesimpulan yang kedua asumsi atau argumen yang menyatakan kondisi dimana  klaim  dapat  diterima  pada  derajat penerimaan  tertentu  secara  keseluruhan klaim kebijakan yaitu kebijakan ketidaksepakatan di antara segmen- segmen  yang  berbeda  dalam  masyarakat terhadap  serangkaian  alternatif  tindakan pemerintah.
Pertimbangan terhadap bantahan-bantahan membantu analisis sistematis  untuk  mengkritik  salah  satu klaim  asumsi  dan argumennya.
Ketiga konsep tersebut dapat digunakan untuk menganalisis peraturan- peraturan  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi daerah,  pembenaran  sebagai  kekuatan  untuk berperannya suatu perundang-undangan dengan mengkaji ulang dan mengamati subtansial  Undang-undang  secara  keilmuan dan  tidak  bertentangan  dengan  rasa  keadilan, ketertiban  umum  dan  susila  sehingga  suatu peraturan  itu  dapat  dibenarkan.  Dukungan yang  diberikan  kepada  suatu  peraturan  untuk menjamin  berlakunya  suatu  peraturan  dapat diterima oleh masyarakat, sedangkan bantahan akan diungkapkan melalui pengamatan  dan  penelitian  terhadap  kinerja peraturan perundang-undangan serta permasalahan yang timbul di dalam masyarakat setelah peraturan perundang- undangan  diberlakukan.
Proses penetapan  rancangan  Perda yang  berkaitan  dengan  pajak  daerah,  retribusi daerah,  dan  tata  ruang  daerah  menjadi  Perda, berlaku  Pasal  185  dan  Pasal  186  Undang- Undang  Nomor  28  tahun  2009,  dengan
ketentuan  untuk  pajak  daerah  dan  retribusi daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan  Menteri  Keuangan,  dan  untuk  tata ruang daerah dikoordinasikan dengan menteri  yang  membidangi  urusan  tata  ruang dalam  dimana  untuk  Perda  propinsi  menjadi kewenangan  Menteri  Dalam  Negeri  untuk membatalkannya sedangkan
perda kabupaten/kota pembatalannya dilakukan oleh  Gubernur  Kepala Daerah  Propinsi Menurut  Ibu  Maryamah,  selaku  Camat
Tanjung  Karang  Pusat  mengatakan  strategi yang diambil oleh Kecamatan Tanjung Karang Pusat untuk meningkatkan pendapatan  asli  daerah  dari  sektor  pajak dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhn tentang  pajak  bagi  kelurahan-kelurahan  yang ada  di  Kecamatan  Tanjung  Karang    Pusat langkah  tersebut  diambil  untuk  mengetahui jumlah  wajib  pajak  dan  sistem  pembayaran pajak  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  di dalam  membayar  Pajak  bumi  dan  bangunan di kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Pelaksanaan  sistem  pemungutan  pajak  daerah di  Kota  Bandar  Lampung  selain  berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau  dikenal
sebagai  cara  official  assessment  system  juga dengan  cara  dibayar  sendiri  oleh  Wajib  Pajak atau  dikenal  sebagai  cara  self  assessment system.  Namun  dalam  sistem  pemungutan pajak  yang  terdapat  dalam  perpajakan  di Indonesia,  masih  terdapat  satu  sistem  lagi sistem  pemungutan  pajak  yakni  with  holding system.
Mekanisme  dalam  with  holding  system menyatakan  bahwa  sistem  pemungutan  pajak untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang terutang  ditentukan  oleh  pihak  ketiga  yang ditunjuk oleh pejabat. Sehingga fiskus maupun  wajib  pajak  bersifat  pasif.  Pihak ketiga  melakukan  pemotongan,  penyetoran
dan  pelaporan  pajak  yang  terutang  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku.

## III. PENUTUP
Strategi  Kecamatan  Tanjung  Karang Pusat  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli daerah  dari  sektor  pajak  dengan  mengadakan penyuluhan-penyuluhn tentang pajak bagi kelurahan-kelurahan  yang  ada  di  Kecamatan Tanjung  Karang    Pusat.  Pelaksanaan  sistem pemungutan  pajak  daerah  di  Kota  Bandar Lampung selain berdasarkan penetapan Kepala  Daerah  atau  dikenal  sebagai  cara official  assessment  system  juga  dengan  cara dibayar  sendiri  oleh  Wajib  Pajak  atau  dikenal sebagai  cara self assessment system.
Saran  hendaknya  Kantor  Kecamatan  Tanjung Karang Pusat dapat meningkatkan pemahaman  kepada  wajib  pajak  mengenai aturan-aturan  pelaksana  pemungutan  pajak Bumi dan Bangunan, dan hendaknya dilakukan sosialisasi atas aturan-aturan pendukung  pemungutan  pajak  Bumi  dan Bangunan  secara berkesinambungan DAFTAR  PUSTAKA
Amin  Widjaja  Tunggal,  Pelaksanaan  Pajak Pengahasilan  Perseorangan  ,  Rineka Cipta  , Jakarta 1991
B.Ilyas  Wirawan  dan    Richard  Burton, Hukum  Pajak,  PT.  Salemba  Emban Patria,  Jakarta,  2004
Bambang Sunggono,
Hukum dan Kebijaksanaan  Publik,  Sinar.  Grafika Jakarta, 1994
Marihot P Siahaan, Utang Pajak, Pemenuhan
Kewajiban DanPenagihan Pajak Dengan  Surat  Paksa,  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
Marihot  Pahala    Siahaan,  Bea  Perolehan  Hak Atas  Tanah  Dan  Bangunan  Teori  Dan Praktek,Edisi  I  ,Cet.  I,    PT.  Raja Grafindo,  Jakarta 2003
Pratiwi,  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah
(PAD)  Terhadap  Prediksi  Belanja Daerah  Pada  Kabupaten/Kota  di
Indonesia. Yogyakarta, Fakultas Ekonomi  UII:Yogyakarta.  2007 Sunarko,  Perpajakan, Armus  Bandung,  1998

## Peraturan  Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar 1945 Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2008 tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan Umum dan  Tata  Cara
Perpajakan. Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak
Daerah  dan Retribusi  Daerah. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang perubahan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan  Daerah. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009
Tentag  Pajak dan Retribusi  Daerah Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004
tentang perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah  Pusat  dan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003
Tentang  Keuangan  Negara
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 170  Tahun  1997  tentang  Pedoman  Tata Cara Pemungutan  Pajak Daerah.
Peraturan  Daerah  Nomor  01  Tahun  2011
Tentang  Pajak Daerah
Jurnal PRANATA HUHUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui
bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat
dalam jurnal ini.
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng Bandar Lampung Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261 Email: pranatahukum@yahoo.com dan tami_rusli@yahoo.co.id
ISSN 1907-560X