## PENGANTAR REDAKSI
Syukur  Alhamdulillah  kita  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT,  karena  hanya  dengan rahmat-Nya  segala  yang  kita  lakukan  dengan  kerja  keras  dapat  terlaksana  dengan  baik. Jurnal  Etnoreflika  Volume  3  Nomor  3  bulan  Oktober  tahun  2014  telah  terbit  dengan menyajikan 9 (sembilan) tulisan. Ke sembilan tulisan  tersebut  merupakan  hasil penelitian dari sejumlah dosen dengan berbagai  disiplin ilmu,  yakni  sosial  dan  budaya  yang berasal dari bidang ilmu yang berbeda-beda. Jurnal Etnoreflika Volume 3 Nomor 3, Oktober 2014, memuat tulisan sebagai berikut:
 Strategi  Pengembangan  Pariwisata  Berbasis  Masyarakat  pada  Objek  Wisata  Toronipa Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.
 Peranan Budaya Lokal dalam Mendukung Pengembangan Obyek Wisata Walengkabola di Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna.
 Strategi Kesopanan Berbahasa terhadap Kemampuan Tindak Tutur Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Metro.
 Model  Pendidikan  Karakter  Anak  Usia  Prasekolah  Berbasis  Metode  Dongeng  pada Taman Kanak-kanak di Kota Kendari.
 Fungsi Pemerintah Desa dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
 Penguatan  Peran  Pemerintah  Daerah  dan  Kepolisian  di  Provinsi  Sulaweso  Tenggara terhadap Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba.
 Negosiasi  dalam  Pelaksanaan  Ritual Kaago-ago  Liwu pada  Masyarakat  Desa  Lasiwa Kecamatan Wakorumba Utara.
 Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Sentral Kota Kendari.
 Komunikasi  Perspektif Gender pada Anak  Usia Dini  Melalui Reproduksi Narasi  Buku Cerita Anak Berarketip Gender.
Semoga  sajian  dalam  jurnal  ini,  dapat  memberikan  kontribusi,  informasi  maupun wawasan baru dalam bidang sosial dan budaya khususnya di daerah Sulawesi Tenggara.
Volume 3, Nomor 3, Oktober 2014

## DAFTAR ISI
H. Nasruddin Suyuti Hartini Wa Ode Sitti Hafsah La Ode Aris Dedy Subandowo Fenny  Thresia Marsia Sumule Genggong Asrul Jaya Laode Mustafa R Erens Elvianus Koodoh Marwati La Ode Sahidin La Manguntara La Ode Amaluddin La Iba 602-613 614-621 622-631 632-641 642-649 650-671 672-679 680-690 691-700 Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat pada Objek Wisata Toronipa Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Peranan Budaya Lokal dalam Men- dukung Pengembangan Obyek Wisata Walengkabola di Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna
Strategi Kesopanan Berbahasa ter- hadap Kemampuan Tindak Tutur Ma- hasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muham- madiyah Metro Model Pendidikan Karakter Anak
Usia Prasekolah Berbasis Metode Dongeng pada Taman Kanak-kanak di Kota Kendari Fungsi Pemerintah Desa dalam Pem- binaan Lembaga Kemasyarakatan Penguatan Peran Pemerintah Daerah dan Kepolisian di Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan
Narkoba Negosiasi dalam Pelaksanaan Ritual
Kaago-ago Liwu pada Masyarakat Desa Lasiwa Kecamatan Wakorumba Utara Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Sentral Kota Kendari Komunikasi Perspektif Gender pada Anak Usia Dini Melalui Reproduksi
Narasi Buku Cerita Anak Berarketip Gender

## ETNOREFLIKA

## FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 1

## Laode Mustafa R 2

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan ntuk mendeskripsikan  pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa dalam pembinaan  Lembaga  Kemasyarakatan  di  Desa  Wawesa,  Kecamatan  Batalaiworu,  Kabupaten Muna.  Populasi  penelitian  adalah  68  orang  dan  ditetapkan  sampel  sebanyak  50%  dari populasi.Pengumpulan data  dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner, melakukan wawancara, dan  pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa  terhadap  pembinaan  lembaga  kemasyarakatan  di  Desa  Wawesa  terdiri  dari:  1)  Peningkatan motivasi dalam bentuk himbauan. Fungsi ini telah dilakukan untuk semua lembaga kemasyarakatan di  desa;  2)  Penyediaan  fasilitas,  termasuk  dukungan  pendanaan  terhadap  kegiatan  lembaga kemasyarakatan.Fungsi ini baru dilakukan terhadap PKK dan Majelis Taklim, sedangkan LPM dan Karang  Taruna  belum;  3)  Pengawasan  dan  pemantauan  terhadap  kegiatan  lembaga kemasyarakatan.Fungsi  ini  telah  dilakukan  terhadap  semua  lembaga  namun  dengan  penekanan yang  berbeda  antara  satu  lembaga  dengan  yang  lainnya;  4)  Peningkatan  kemampuan  pengurus lembaga  kemasyarakatan.Fungsi  ini  telah  dilakukan  untuk  PKK  namun  belum  untuk  LPM,  dan Majelis  Taklim.  Fungsi  Pemerintah  Desa  terhadap  pembinaan  lembaga  kemasyarakatan  di  Desa Wawesa masih kurang dan berbeda antara lembaga yang satu dengan yang lain.
Kata kunci: pemerintah desa,lembaga kemasyarakatan.

## ABSTRACT
The  aim  of  this  study  was  to  describe  the  function  of  Village  Government  in  the development of  Social Institutions in Wawesa Village, District Batalaiworu, Muna. The population of  the  study  was  68  people  and  set  a  sample  of  50%  of  the  data  population.  The  data  collection conducted by distributing questionnaires, interviews, and observations. The results showed that the functions  performed  by  the  village  government  to  the  development  of  civil  society  in  the  village Wawesa  consists  of:  1)  Increased  motivation  in  the  form  of  suggestion  and  instruction.  This function  has  been  performed  for  all  the  community  organizations  in  the  village;  2)  Provision  of facilities, including financial support to the activities  of this new institution kemasyarakatan. The function conducted to the form of PKK and Taklim Assembly, while not yet to the LPM and Youth community;  3)  Supervision  and  monitoring  to  the  community-based    activities.  The  institutions have  done  to  all the  institutions  but  with  a different  emphasis  from  one  institution  to  another;  4) Upgrading to the board of village government. The upgrading were already done to the board of PKK  but  not  for  LPM  and  Taklim.  There  were  still  lack  of  upgrading  function  from  village government to the community organization and the upgrading were found differ between agencies and with each other.
Key words: village government, community organizations.
1 Hasil Penelitian
2 Staf  Pendidik  Pada  Program  Studi  Ilmu  Administrasi  Negara,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Halu Oleo, Kampus Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: laode_mustafa@yahoo.co.id

## A. PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah    pada pasal 200 menegaskan bahwa dalam peme- rintahan  daerah  kabupaten/kota  dibentuk pemerintahan  desa  yang  terdiri  dari  peme- rintah  desa  dan  badan  musyawarah  desa. Penegasan  tersebut  menunjukkan  bahwa desa  merupakan  organisasi  pemerintah  te- rendah  yang  merupakan  ujung  tombak dalam  pelaksanaan  fungsi-fungsi  pemerin- tahan.
Istilah  fungsi  sering  digunakan  da- lam  pengertian  sehari-hari  baik  di  bidang ilmu administrasi dan manajemen pemerin- tahan  maupun  bidang-bidang  lainnya.  Me- nurut Westra (1992:135), pengertian fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada  jenis  yang  sama  berdasarkan  sifatnya ataupun  pelaksanaannya.  Untuk  melancar- kan  sesuatu  usaha  kerjasama,  aktivitas- aktivitas yang sama jenis itu biasanya diga- bungkan  menjadi  suatu  kesatuan  dan  dise- rahkan  menjadi  tanggung  jawab  seseorang pejabat  atau  satuan  organisasi  tertentu.  Mi- salnya  fungsi  korespondensi,  yaitu  keselu- ruhan  aktivitas  mengenai  surat-menyurat yang  harus  diselenggarakan  oleh  seseorang atau  satuan  organisasi  tertentu.  Menurut Gibson  (1996:63)  bahwa  fungsi  adalah  tu- gas  yang  melekat  pada  tipe  organisasi  ter- tentu.  Sedangkan  pengertian  tugas  menurut Westra  (1992:351)  adalah  suatu  jenis  pe- kerjaan tertentu yang diserahkan kepada pe- jabat tertentu untuk dilaksanakan.
Dari  uraian  di  atas  dapat  member- kan pemahaman kepada kita  bahwa fungsi pemerintah  desa  adalah  keseluruhan  tugas- tugas  yang  melekat  pada  organisasi  peme- rintah desa. Penjelasan di atas sejalan deng- an fenomena di mana organisasi pemerintah desa  terdiri  dari  beberapa  bagian-bagian atau  sub  sistem.  Setiap  bagian  dipimpin oleh  seorang  personil  tertentu,  yang  memi- liki  tugas  yang  harus  dilaksanakan  dengan
efektif  agar  tujuan  keseluruhan  organisasi dapat tercapai.
Ditegaskan  dalam  Peraturan  Peme- rintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pada pasal 1, bahwa pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan  ma- syarakat  setmpat  berdasarkan  asal-usul  dan adat-istiadat  setempat  yang  diakui  dan  di- hormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Unsur  penyelenggara  pemerintahan desa terdiri dari : (1) Pemerintah Desa, dan (2)  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Adapun pemerintah  desa  terdiri  dari  Kepala  Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari  Sekretaris  Desa  dan  Perangkat  Desa Lainnya.  Perangkat  Desa  Lainnya  yang  di- maksudkan adalah  Sekretariat  Desa,  Pelak- sana  Teknis  Lapangan,  dan  Unsur  Kewila- yahan (Pasal  12  Peraturan  Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tetang Desa).
Uraian di atas menunjukkan  bahwa unsur-unsur  struktural  yang  menjalankan fungsi  pemerintah  desa  mencakup:  Kepala Desa,  Sekretaris  Desa,  Kepala-kepala  Uru- san, Kepala Dusun dan Ketua RT. Masing- masing unsur tersebut memiliki fungsi atau tugas  pekerjaan  yang  harus  dijalankan  de- ngan  sebaik-baiknya  sesuai  peraturan  pe- rundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya  menurut  Syarif  (1991:- 12)  bahwa  pembinaan  adalah  suatu  proses untuk  membantu  tenaga  kerja  untuk  mem- bentuk,  meningkatkan,  dan  mengubah  pe- ngetahuan,  keterampilan,  sikap  dan  ting- kahlakunya  agar  dapat  mencapai  standar tertentu sesuai dengan apa yang dituntut ol- eh jabatannya.
Tujuan  pembinaan  kelembagaan, menurut  Eaton  (1987:156)  adalah  terwu- judnya  lembaga  yang  mampu  berperan  se- cara  efektif  dalam  menjalankan  tugasnya. Sehubungan  dengan  itu  perlu  dipahami  tu- gas Lembaga Kemasyarakatan  menurut pa-
sal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Ta- hun  2005,  sebagai  berikut:  “  Lembaga  Ke- masyarakatan  mempunyai  tugas  membantu pemerintah  desa  dan  merupakan  mitra  da- lam  memberdayakan  masyarakat  desa”. Pendapat  tersebut  mengandung  arti    bahwa pembinaan lembaga kemasyarakatan adalah keseluruhan  upaya  untuk  memberdayakan lembaga  kemasyarakatan  yang  ada  di tingkat  desa.  Upaya  dimaksud  dapat  ber- bentuk:
1. Meningkatkan  motivasi  membangun bagi  para  pengurus  lembaga  kemasya- rakatan di desa,
2. Memfasilitasi  (menyediakan  kemudah- an)  bagi  aktivitas  lembaga  kemasyara- katan di desa,
3. Mengontrol  aktivitas  lembaga  kema- syarakatan  di  desa  agar  dapat  menjadi wadah  bagi  penyampaian  aspirasi  ma- syarakat dalam proses pembangunan.
Tujuan  pembinaan  lembaga  kema- syarakatan  di  desa  tidak  lain  adalah  agar lembaga  kemasyarakatan  tersebut  dapat  se- cara  efektif  membantu  pemerintah  desa, dan  menjadi  mitra  pemerintah  desa  dalam rangka  penyusunan  rencana  pembangunan secara partisipatif, pelaksanakan dan peme- liharaan  pembangunan  secara  partisipatif, mengembangkan  swadaya  masyarakat,  ser- ta  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  8 tahun  1985  tentang  Organisasi  Kemasya- rakatan,  pengertian  lembaga  sama  dengan pengertian  organisasi.  Selanjutnya  dalam undang-undang  tersebut  ditegaskan  bahwa organisasi kemasyarakatan adalah organisa- si  yang  dibentuk  oleh  anggota  masyarakat warga negara Republik Indonesia secara su- karela  atas  dasar  kesamaan  kegiatan,  pro- fesi, fungsi, agama.
Contoh  organisasi  kemasyarakatan yang  ada  di  desa adalah  Lembaga  Pember- dayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna,
PKK, Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai  Air, Paguyuban Masyarakat  Adat, Perkumpulan  Arisan,  dan  sebagainya.  Le- bih  lanjut  dijelaskan  bahwa  organisasi  ke- masyarakatan  tidak  mencakup  organisasi yang dibentuk oleh dan berada dibawah pe- merintah, seperti Pramuka dan Korpri.
Pengertian lembaga yang diberikan oleh  para  ahli  administrasi  agak  berbeda dengan  para  ahli  sosilogi.  Dalam  sudut pandang  sosiologi,  lembaga  adalah  suatu bentuk  perilaku  kelompok  yang  terorgani- sir,  berkaitan  dengan  peristiwa-peristiwa spesifik.  Contoh:  kekerabatan,  keluarga, perkawinan  (McNall  dalam  Eaton,  1987:- 175).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  di- simpulkan  bahwa  lembaga  kemasyarakatan adalah  organisasi  atau  lembaga  yang  di- bentuk oleh anggota masyarakat desa secara sukarela  untuk  bertindak  selaku  agen  ma- syarakat  dengan  cara  menyediakan  pelaya- nan  yang  bernilai  bagi  masyarakat  desa yang bersangkutan
Secara  kelembagaan,  partisipasi  at- au  keikutsertaan  masyarakat  dalam  proses pemerintahan di tingkat desa diwadahi oleh lembaga  kemasyarakatan  yang  ada  di  desa atau  disebut  juga  organisasi  masyarakat sipil.  Dengan  keberadaan  lembaga  kema- syarakatan  yang  tangguh  dan  solid,  masya- rakat  dapat  mengoptimalkan  dan  meng- efisienkan  pendayagunaan  potensi  sumber daya  manusia  dan  non  manusia  yang  di- milikinya.  Dengan  demikian  dapat  dikata- kan  bahwa  keberadaan  lembaga  kemasya- rakatan merupakan jantung dari pembangu- nan  dan  pemerintahan  desa.  Kebijaksanaan dan  strategi  pembangunan  yang  ditetapkan oleh pimpinan pemerintahan di  tingkat  Ka- bupaten  dan  Kecamatan  hanya  dapat  men- capai  sasaran  jika  diterjemahkan,  diarah- kan,  dilindungi  oleh  lembaga-lembaga  ke- masyarakatan di tingkat bawah
Fenomena yang terlihat dalam pem- binaan  lembaga  kemasyarakatan  di  Desa
Wawesa  Kecamatan  Batalaiworu  Kabupa- ten  Muna,  bahwa  upaya  pembinaan  terha- dap berbagai lembaga kemasyarakatan yang ada di desa seperti Karang Taruna, Lemba- ga Pemberdayaan Masyarakat, Tim Pengge- rak PKK, dan Majelis  Ta’lim  belum  berja- lan dengan teratur dan berkelanjutan.
Uraian  di  atas  menunjukkan  feno- mena  kurangnya  aktivitas  lembaga  kema- syarakatan  yang  disebabkan  oleh  terbatas- nya  pembinaan  yang  diperoleh  dari  peme- rintah  desa.  Wawesa  Kecamatan  Bata  Lai- woru Kabupaten Muna.

## B. METODE PENELITIAN
Data  yang  dikumpulkan  dalam  pe- nelitian  ini  terdiri  dari  data  primer    dan data  sekunder.  Data  primer  bersumber  dari informan  dan  responden  penelitian  ini,  se- dangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  la- poran-laporan  pemerintah  desa  atau  buku- buku registrasi di kantor desa setempat. Pe- nelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif  maka  perlu  ditetapkan  informan yang  akan  menjadi  sumber  informasi.  Pe- nentuan  informan  dilakukan  secara  sengaja berdasarkan  pertimbangan  keterlibatan  me- reka  di  dalam  pembinaan  lembaga  kema- syarakatan,  serta  pemahaman  mereka  ten- tang proses pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah  desa  wawesa.  Dalam  hal  ini ditetapkan  2  kategori  informan,  yaitu  in- forman utama atau informan kunci,  dan in- forman  tambahan.  Informan  utama  adalah Kepala Desa dan Ketua BPD sebagai pihak yang  terlibat  langsung  dalam  pembinaan lembaga kemasyarakatan. Sedangkan infor- man tambahan terdiri dari Ketua LPM, Ke- tua  Karang  Taruna,  dan  ketua  Kelompok Tani.
Data  yang  telah  dikumpulkan  baik data  primer  maupun  data  sekunder  diana- lisis  untuk  memperoleh  kesimpulan  pene- litian.  Teknik  analisis  yang  digunakan  ada- lah analisis deskriptif yaitu pemaparan atau penggambaran  mengenai  keadaan  sesuatu obyek sebagaimana adanya, kemudian dibe-
rikan  makna  berdasarkan  kerangka  logika atau  teori-teori  yang  relevan.  Cara  penya- jian  data  adalah  dengan  pemaparan  naratif maupun  menggunakan  tabel  frekuensi  dan persentase.

## C. FUNGSI PEMERINTAH DESA DA- LAM  PEMBINAAN  LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Deskripsi tentang fungsi pemerintah desa  dalam  pembinaan  lembaga  kemasya- rakatan didasarkan pada hasil-hasil wawan- cara  maupun  olahan  kuesioner  serta  peng- amatan  penulis  sewaktu  melakukan  pene- litian  lapang  di  desa  tersebut.  Adapun  rea- litas  pembinaan  lembaga  kemasyarakatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Pembinaan terhadap Lembaga Pember- dayaan  Masyarakat  (LPM).  Fungsi pembinaan  terhadap  LPM  oleh  peme- rintah  desa  yang  penulis  temukan  da- lam  penelitian  ini  adalah  pening-katan motivasi  kerja  pengurus  LPM  berupa pemberian  insentif  finansial  (honor) ketika menjadi kepanitiaan dalam Mus- rembang.  Informasi  yang  penulis  per- oleh, jumlah honor kepanitiaan untuk 8 orang  pengurus  LPM  sebesar  Rp 2.400.000.  Teknis  pembagiannya  dise- rahkan  kepada  Ketua  LPM  (hasil  wa- wancara  dengan  Kepala  Desa  Wa- wesa, 5 Oktober 2013). Informasi yang diperoleh dari Ketua LPM bahwa yang diberikan  honor  adalah  pengurus  yang aktif dalam kepanitiaan, tidak diberikan secara keseluruhan. Indikator yang dili- hat  adalah  tingkat  keaktifan  dan tanggung  jawabnya.  Tahun  2013  yang aktif  hanya  5  orang,  Ketua  mendapat honor Rp 280.000, Sekretaris dan Ben- dahara masing-masing Rp 160.000, se- dangkan  2  orang  anggota  pengurus yang  aktif  masing-masing  Rp  150.000 (hasil  wawancara  dengan  Ketua  LPM Desa  Wawesa,  12  Oktoberi  2013).  In- formasi  yang  penulis  peroleh  dari Kepala  Desa    bahwa  jumlah  insentif
tersebut  sangat  kurang  karena  keadaan keuangan  desa  yang  sangat  minim  na- mun  diharapkan  menjadi  pendorong semangat  kerja.  (hasil  wawancara,  14 Oktober 2013).
Pengurus LPM yang tidak aktif melak- sanakan  tugas  khususnya  dalam  pelak- sanaan  Musrembang  alasannya  bukan karena ada atau tidaknya insentif finan- sial  yang  disediakan  pemerintah  desa, namun  karena  faktor  lain,  yaitu  pem- bagian tugas yang tidak berjalan sesuai struktur yang ada. Hal tersebut menim- bulkan  perasaan  kurang  dilibatkan. Meskipun  tidak  ada  insentif  finansial mereka  tetap  bersemangat  untuk  me- laksanakan  tugas  kalau  pembagian  tu- gas  berjalan  dengan  baik  dalam  sua- sana  kebersamaan  (hasil  wawancara dengan  Ketua  LPM  Desa  Wawesa,  12 Oktober 2013).
Untuk  mengatasi  masalah  tersebut  Ke- tua  LPM  telah  beberapa  kali  mem- berikan  himbauan  kepala  Kepala  Desa yang  menyusun  personil  Panitia  Mus- rembang  tersebut  agar  disesuaikan  de- ngan  mekanisme  yang  ada,  namun  be- lum  diikuti  sepenuhnya  karena  per- timbangan-pertimbangan tertentu (hasil wawancara  dengan  Kepala  Desa  Wa- wesa, 12 Oktober  2013). Upaya moti- vasi  lain  yang  ditempuh  Kepala  Desa adalah  dengan  memberikan  himbauan moral  agar  pengurus  LPM  dapat  men- jalankan  fungsinya  dengan  baik  selaku mitra  pemerintah  desa.  Himbauan  mo- ral  yaitu  himbauan  untuk  menunjuk- kan  sikap  jiwa  dan  perasaan  bersedia bekerja dengan baik, himbauan tersebut biasanya  diberikan  dalam  suasana  in- formal  pada  berbagai  kesempatan  (ha- sil  wawancara  dengan  Kepala  Desa Wawesa, 12 Oktober  2013).
Penyediaan  biaya  operasional  bagi LPM  selama  ini  belum  ada.  Informasi yang diperoleh dari Ketua LPM bahwa hanya 2 lembaga kemasyarakatan yang
setiap tahunnya mendapat alokasi dana, yaitu  PKK  dan  Karang  Taruna  (hasil wawancara  dengan  Ketua  LPM  Desa Wawesa, 14 Okttober 2013). Informasi lain  yang  penulis  peroleh  dari  Kepala Desa  Wawesa  menyatakan  bahwa  se- tiap  pelaksanaan  kegiatan  LPM  selalu dikoordinasikan  dengan  Kepala  Desa, diminta  kejelasan  tentang  penanggung jawabnya,  tujuannya  dan  mekanisme pelaksanaannya.  Setelah  memperoleh informasi  tentang  hal  tersebut  maka Kepala  Desa  menyampaikan  agar  da- lam  pelaksanaan  kegiatan  selalu  mem- perhatikan peraturan dan tidak melang- gar  norma-norma  adat-istiadat  masya- rakat setempat serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya pem- binaan  dalam  hal  pelatihan-pelatihan atau  penyuluhan  baik  dari  kecamatan maupun  instansi  lain  belum  ada  (hasil wawancara  dengan  Kepala  Desa  Wa- wesa 12 Oktober2013).
Tanggapan  responden  tentang  wujud pelaksanaan  fungsi  pembinaan  terha- dap LPM  dapat dijelaskan  bahwa per- sentase terbesar responden mengatakan “sedikit  pembinaan”  terhadap  LPM yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa. Jawaban  tersebut  mencakup  semua  di- mensi  pembinaan, baik pemberian mo- tivasi,  penyediaan  fasilitas  kerja,  mau- pun  kontrol  terhadap  aktivitas  LPM. Kemudian  di  urutan  kedua,  responden penelitian ini mengatakan “ragu-ragu”, artinya mereka tidak mengetahui persis seberapa  jauh  dilakukan  pembinaan tersebut. Sedangkan yang paling sedikit bahkan  tidak  ada  pembinaan  menurut responden adalah  peningkatan  kemam- puan kerja bagi pengurus LPM.
Terdapat  dua  hal  penting  dari  data  di atas,  pertama,  menunjukkan  bahwa upaya  pembinaan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  desa  terhadap  LPM  relatif kurang,  dan  yang  kedua,  upaya  pem- binaan  tersebut  dilakukan  secara  ku-
rang  transparan  atau  kurang  disosiali- sasikan  kepada  unsur-unsur  lembaga kemasyarakatan  lainnya  sehingga  ba- nyak  yang  tidak  tahu-menahu  soal  pe- mbinaan  tersebut.  Temuan  di  atas  me- nunjukkan bahwa apa yang diharapkan dari  pemerintah  desa  sesuai  penegasan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005  agar  memberdayakan  lembaga kemasyarakatan  belum  terlaksana  de- ngan  baik.  Hal  ini  dapat  berpengaruh pada  kemampuan  lembaga  kemasyara- katan  untuk  dapat  memainkan  peran- nya sebagaimana yang diharapkan.
2. Pembinaan  Terhadap  PKK.  Bentuk pembinaan terhadap PKK yang dilaku- kan  Pemerintah  Desa  pertama-tama adalah  penyediaan  biaya  operasional PKK.  Penyediaan  biaya  operasional PKK  dianggarkan  dalam  anggaran  be- lanja  desa,  sebesar  Rp  2.  500.000  per tahun.  Jumlah  tersebut  digunakan  un- tuk  berbagai  kebutuhan  belanja  ad- ministrasi  termasuk  pembelian  buku- buku  administrasi  PKK  serta  transport ketua pengurus dalam kegiatan di keca- matan (hasil wawancara dengan Kepala Desa Wawesa, 13 Oktober 2013).
Pembinaan  lain  yang  ditempuh  dalam rangka mendorong kinerja PKK adalah dengan  memberikan  himbauan  moral kepada  pengurus  PKK.  Himbauan  ini ditekankan  pada  arti  penting  kedudu- kan dan peranan isteri dalam membina kesejahteraan  dan  kebahagiaan  rumah tangga.  Secara  informal  Kepala  Desa memberikan  dorongan  dan  semangat kepada pengurus dan anggota PKK un- tuk  aktif  dalam  berbagai  kegiatan  me- nunjang pelaksanaan pembangunan de- ngan  maksud  untuk  memperluas  wa- wasannya tentang pembinaan keluarga. (hasil wawancara dengan Kepala Desa , 12  Oktober  2013).  Selain  memberikan himbauan kepada pengurus dan anggo- ta  PKK,  Kepala  Desa  juga  menghim- bau  kepada  para  suami  agar  tidak  me-
nghalangi kegiatan isteri terkait dengan kegiatan PKK sebab dengan meluasnya wawasan  istri  maka  dapat  diharapkan bahwa  perwujudan  kesejahteraan  ke- luarga  dapat  dipercepat  (hasil  wawan- cara  dengan  Kepala  Desa,  12  Oktober 2013).
Tanggapan  responden  tentang  wujud pelaksanaan  fungsi  pembinaan  terha- dap PKK  dapat  dijelaskan bahwa per- sentase terbesar responden mengatakan “banyak  pembinaan”  terhadap  PKK yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa. Jawaban  tersebut  mencakup  semua  di- mensi  pembinaan, baik pemberian mo- tivasi,  penyediaan  fasilitas  kerja,  mau- pun  kontrol  terhadap  aktivitas  PKK. Frekuensi  jawaban  responden  yang mengatakan  “banyak  pembinaan”  ter- hadap  PKK  tersebut  jauh  lebih  banyak dibandingkan  dengan  pembinaan  ter- hadap  LPM  yang  telah  dijelaskan  se- belumnya.  Hal  ini  menunjukkan  ada- nya  perbedaan-perbedaan  di  dalam  fo- kus  pembinaan  dalam  arti  bahwa  tidak semua lembaga kemasyarakatan diberi- kan  perhatian  secara  proporsional  oleh pemerintah desa.
3. Pembinaan  Terhadap  Majelis  Taklim. Informasi  yang  penulis  peroleh  dari Ketua  MajelisTaklim  mengatakan  bah- wa  upaya  pembinaan  yang  dilakukan Pemerintah  Desa  selaku  dalam  pembi- naan  Majelis  Taklim  di  Desa  Wawesa masih  terbatas  pada  pemberian  himba- uan moral kepada pengurus dan anggo- ta  Majelis  Taklim  agar  tidak  henti- hentinya  meningkatkan  pemahaman tentang  ajaran  agama  Islam  serta  ber- peran aktif dalam membina para remaja dan anak-anak. Hal tersebut didasarkan pada  keyakinan  bahwa  tingkat  pema- haman  dan  penghayatan  keagamaan  di kalangan  remaja  dan  anak-anak  akan menjadi  sarana  yang  paling  inti  di  da- lam  mewujudkan  kesejahteraan,  ke- amanan dan ketertiban masyarakat ser-
ta kualitas moral anak dan remaja. Hal ini penting sekali dalam menangkal pe- ngaruh  budaya  asing  yang  bersifat  ne- gatif  yang  dapat  merusak  mental  ge- nerasi  muda  (hasil  wawancara  tanggal 18 Oktober 2013).
Pelaksanaan  kegiatan  Majelis  Taklim pada  umumnya  berlangsung  di  masjid, dan  tidak  banyak  memerlukan  fasilitas kerja. Fasilitas yang ada di dalam mas- jid  terutama  buku, sound  system ,  kar- pet,  dan  peralatan  lainnya  dapat  digu- nakan  untuk  mendukung  kegiatan  Ma- jelis  Taklim  (hasil  wawancara  dengan Ketua  Majelis  Taklim  Desa  Wawesa, 18  Oktober  2013).  Pemerintah  desa memberikan  perhatian  serius  terhadap kegiatan Majelis  Taklim. Tetapi  kegia- tan Majelis Taklim belum pernah men- dapatkan  alokasi  anggaran  dari  APB- Desa.  Kegiatan  Majelis  Taklim  hanya dipantau  oleh  Kepala  Desa  agar  tidak menjurus kepada penanaman nilai-nilai yang bertentangan dengan syariat Islam (hasil wawancara dengan Kepala Desa, tanggal  19  Oktober  2013).  Tanggapan responden  tentang  wujud  pelaksanaan fungsi  pembinaan  terhadap  Majelis Taklim  dapat  dijelaskan  bahwa  per- sentase terbesar responden mengatakan “ba-nyak pembinaan” terhadap Majelis Taklim  dalam  hal  pemberian  motivasi, tetapi  sedikit pembinaan dalam  hal  pe- nyediaan  fasilitas  dan  kontrol  terhadap kegiatan  Maklis  Taklim  maupun  peni- ngkatan kemampuan pengurus.
Informasi  yang  diperoleh  dari  Kepala Desa  Wawesa  mengatakan  sedikitnya perhatian  dalam  bentuk  penyediaan fa- silitas  dan  kontrol  tersebut  disesuaikan dengan  kegiatan  MajelisTaklim,  saat ini  kegiatannya  masih  terbatas  pada pengajian  bagi  ibu-ibu  dan  pembinaan kemampuan  baca  alquran  bagi  anak- anak. Kegiatan-kegiatan tersebut belum banyak  menggunakan  fasilitas  kerja dan  dapat  berjalan  dengan  fasilitas
yang ada di Masjid. Pada umumnya fa- silitas  di  Masjid  merupakan  swadaya masyarakat,  jadi  sama  saja  dikatakan bahwa  masyarakat  telah  memberikan dukungan  terhadap  kegiatan  Majelis Taklim  (hasil  wawancara  dengan  Ke- pala Desa, tanggal 19 Oktober  2013).

## D. PENUTUP
Fungsi-fungsi yang dilaksanakan ol- eh  Pemerintah  Desa  terhadap  pembinaan lembaga  kemasyarakatan  di  Desa  Wawesa terdiri  dari:  1)  Peningkatan  motivasi  dalam bentuk himbauan, fungsi ini telah dilakukan untuk  semua  lembaga  kemasyarakatan  di desa;  2)  Penyediaan  fasilitas,  termasuk  du- kungan  pendanaan  terhadap  kegiatan  lem- baga  kemasyarakatan,  fungsi  ini  baru  di- lakukan terhadap PKK dan Majelis Taklim, sedangkan LPM dan Karang Taruna belum; 3)  Pengawasan  dan  pemantauan  terhadap kegiatan  lembaga  kemasyarakatan,  fungsi ini telah dilakukan terhadap semua lembaga namun dengan penekanan yang berbeda an- tara  satu  lembaga  dengan  yang  lainnya;  4) Peningkatan kemampuan pengurus lembaga kemasyarakatan,  fungsi  ini  telah  dilakukan untuk  PKK  namun  belum  untuk  LPM,  dan MajelisTaklim.
Fungsi  Pemerintah  Desa  terhadap pembinaan  lembaga  kemasyarakatan  di Desa  Wawesa  masih  kurang  dan  berbeda antara lembaga yang satu dengan yang lain, kondisi  tersebut  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor,  yaitu:  1)  Faktor  pendukung,  adalah semangat  pelayanan  publik  yang  dimiliki aparat desa, dan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Kepala Desa;  2)  Faktor  Penghambat,  adalah  ter- batasnya kemampuan keuangan desa.
Saran-saran
Adapun  saran-saran  yang  perlu  pe- nulis kemukakan sehubungan dengan temu- an  penelitian  di  atas  sebagai  berikut:  1) Pemerintah  Desa  dan  BPD  Desa  Wawesa sebaiknya  melaksanakan  secara  konsekuen
ketentuan  PP  Nomor  72  Tahun  2005  ten- tang Desa, khususnya mengenai penyediaan anggaran  belanja  untuk  lembaga  kemasy- arakatan di desa; 2) Upaya pembinaan lem- baga kemasyarakatan di  desa sebaiknya di- tekankan  pada  peningkatan  kemampuan pengurus  lembaga  kemasyarakatan;  3)  Un- tuk  maksud  tersebut  pada  poin  (2),  se- baiknya  Kepala  Desa  dan  BPD  menjalin hubungan  kerja  sama  dengan  pihak  per- guruan  tinggi  terdekat,  untuk  menjadikan Desa  Wawesa  sebagai  Desa  Binaan  atau- pun  sebagai  lokasi  Kuliah  Kerja  Profesi (KKP)  secara  berkelanjutan;  3)  Pemerintah Kabupaten  Muna  sebaiknya  meningkat-kan jumlah  alokasi  anggaran  dana  pembi-naan desa  dengan  memberikan  perhatian  pada pembinaan  pengurus  lembaga  kemasyara- katan di desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi, 1998. Prosedur Pene- litian:  Suatu  Pendekatan  Praktek .
Edisi  Revisi  IV.  Jakarta:  Rineka Cip- ta.
Eaton, Joseph, 1987. Pembangunan Lemba- ga  dan  Pembangunan  Nasional. Ja- karta: UI Press.
Syarif, Rusli, 1991. Teknik Manajemen La- tihan  dan  Pembinaan. Bandung:  Pe- nerbit Angkasa.
Westra,  Pariata;  Sutarto;  dan  Ibnu  Syamsi,
1992. Ensiklopedi  Administrasi .  Ja- karta, Gunung Agung.
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah. Ja- karta: Depdagri.
Undang Undang No.8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun 2005  tentang  Desa. Jakarta  :  Dep- dagri.