## PEMBARUAN HUKUM ISLAM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

## Edi Gunawan
Fakultas Syariah IAIN Manado dan Mahasiswa Program Doktor konsentrasi Hukum Islam UIN Alauddin Makassar. E-mail: gunnawannabil11@gmail.com
Abstract.This  paper  discusses  the  reform  of  Islamic  law  in  the Islamic Law Compilation. The main sources of Islamic law are the Qur'an  and  Sunnah  shall  be  applied  to  the  human  race. Therefore,  Islamic  law  must  be  able  to  respond  to  development and change that occur in people's lives. Reform of Islamic law as the  search  for  relevance  to  the  development  of  contemporary Islamic  law  is  not  a  stand-alone  effort,  but  is  influenced  by internal  factors  and  external  factors.  One  Islamic  law  in Indonesia in the form of the regulation that has become positive law is Islamic Law Compilation. Several articles in the Islamic Law Compilation is a form of Islamic law reform. Whether it relates to marriage or about donation such grants could be a legacy. There are  many  other  clauses  which  are  part  of  the  reform  of  Islamic law in the Islamic law compilation .
Abstrak.Tulisan ini membahas tentang pembaruan hukum Islam dalam  Kompilasi  Hukum  Islam.  Sumber  utama  hukum  Islam adalah  Alquran  dan  Sunnah  yang  wajib  diberlakukan  bagi  umat manusia.  Oleh  karena  itu,  Hukum  Islam  harus  dapat  merespons perkembangan  dan  perubahan  yang  terjadi  dalam  kehidupan masyarakat.  Pembaruan  hukum  Islam  sebagai  upaya  mencari relevansi hukum Islam dengan perkembangan kekinian bukanlah upaya  yang  berdiri  sendiri,  tetapi  dipengaruhi  oleh  faktor internal  dan  faktor  eksternal.  Salah  satu  hukum  Islam  di Indonesia dalam bentuk qanūn yang telah menjadi hukum positif adalah  KHI.  Beberapa  pasal  dalam  KHI  merupakan  bentuk pembaruan  hukum  Islam.  Baik  itu  berkaitan  dengan  hukum perkawinan  maupun  tentang  perwakafan.  Masih  banyak  lagi pasal-pasal  yang  merupakan  bagian  dari  pembaruan  hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam.
Kata Kunci:   pembaruan, hukum Islam, KHI .

## PENDAHULUAN
Hukum  Islam  sering  dituduh  sebagai  penyebab  dari kemunduran  umat  Islam.  Beban  psikologis  ini  tidak  lain dikarenakan  hukum  Islam  yang  dalam  sejarahnya  lebih  banyak (untuk  tidak  mengatakan  seluruhnya)  mengacu  kepada  kitab- kitab  kuning  yang  ditulis  pada  abad-abad  II  dan  III  H,  kemudian ditelan  “mentah-mentah”  sebagai  kebenaran  final  dan  par- exellence. Padahal banyak sekali dari produk-produk kitab kuning tersebut  merupakan  respon  yang  bersifat  lokal  dan  partikular, sesuai  dengan  dimensi  ruang  dan  waktunya.  Akibatnya  banyak sekali  dari  muatan  produk  hukum  Islam  yang  diakomodir  lewat kitab kuning tersebut mengalami “beban aktualitas”, tidak cukup antisipatif  dalam  merespon  perkembangan  zaman.  Belum  lagi dalam merespon perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang berkembang secara cepat dan mengglobal. 1
Oleh karena itu, agar tidak menjadi “gagap dan kaku”, sudah semestinya  hukum  Islam  dituntut  lebih  fleksibel  daya jangkauannya,  baik  sebagai social  control  maupun  social engineering.  Melihat  kenyataan  ini  maka,  perlu  adanya pembaruan  ( tajdīd/renewal),  baik  secara  individu  maupun kelompok  pada  kurun  waktu  tertentu  yang  telah  dimapankan pemikirannya oleh produk pemikiran lama. Agar umat Islam bisa lepas  dari  tuntutan  sejarahnya  dan  agar  tidak  kehilangan  “elan vitalnya”  (rohnya)  dalam  upaya  memberi  arah  dan  bimbingan bagi umat Islam di Indonesia.
Secara  sosiologis,  perubahan  sosial  dalam  masyarakat merupakan  ciri  yang  melekat  pada  masyarakat,  karena masyarakat  mengalami  perubahan  sosial  akibat  faktor perkembangan  zaman.  Karenanya  perubahan  ini  perlu  direspon oleh hukum Islam, yang pada gilirannya hukum Islam diharapkan memiliki kemampuan fungsi socialcontrol dan social engineering.
1 Http/Muhammad Muslim, Pembaruan-Hukum-Dalam-KHI.com. Diakses tanggal 29 September 2015.
283
Hukum  Islam  sebagai  suatu  produk  kerja  intelektual  oleh  para ahli  hukum  Islam,  maka  harus  dipahami  tidak  hanya  terbatas pada  fikih  saja.  Persepsi  yang  tidak  proporsional  dalam memandang  eksistensi  hukum  Islam  sering  melahirkan kekeliruan persepsi baru dalam memandang perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam hukum Islam itu sendiri.
Selain  fikih,  setidaknya  ada  tiga  produk  hukum  Islam lainnya yang ada di Indonesia. Yaitu fatwa, keputusan pengadilan (yurisprudensi),  dan  perundang-undangan.  Ketika  hukum  Islam dipahami  hanya  fikih  saja,  maka  kesan  yang  diperoleh  adalah hukum  Islam  mengalami  stagnasi  dan  tidak  sanggup  menjawab tantangan  perubahan  sosial  di  masyarakat.  Hukum  Islam  tidak dilahirkan  dari  tempat  yang  hampa  dan  dalam  ruang  hampa, melainkan  lahir  di  tengah  dinamika  pergulatan  sebagai  jawaban solutif  atas  problematika  aktual  yang  sedang  terjadi. 2 Hukum Islam  akan  selalu  berkembang  dan  berubah  sesuai  dengan perkembangan ruang dan waktu yang melingkupinya.
Perubahan  hukum  Islam  bersifat  alami  dan  natural,  sebab universalitas hukum Islam selalu menuntut relevansi dan adaptasi dalam  semua  situasi  dan  kondisi,  dan  dapat  diimplementasikan kapanpun  dan  di  manapun.  Atas  dasar  ini,  maka  pembaruan hukum  Islam,  merupakan  sebuah  keharusan  dan  keniscayaan yang  tidak  dapat  dielakkan.  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  lahir sebagai  bagian  dari  upaya  melakukan  transformasi  dan pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, agar hukum Islam tetap relevan  dengan  perkembangan  zaman  dalam  konteks  ke Indonesiaan.

## PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN KHI
Hukum  Islam  dilihat  dari  sumbernya,  merupakan  hukum yang  unik.  Keunikan  hukum  Islam  itu  karena  bersumber  dari
2 Http/Muhammad Muslim, Pembaruan-Hukum-Dalam-KHI.com. diakses tanggal 29 September 2015.
wahyu Allah swt berupa Alquran dan Sunah yang  berlaku abadi, tetapi  ketika  hukum  Islam  tersebut  harus  diberlakukan  di masyarakat, maka hukum Islam itu harus tunduk kepada doktrin hukum  yanag  menyatakan  bahwa  hukum  Islam  harus  dapat merespon  perkembangan  dan  perubahan  yang  terjadi  dalam kehidupan masyarakat.
Dinamika hukum Islam setidaknya dapat dilihat dari empat aspek, yaitu pemaknaan hukum Islam, karakteristik hukum Islam, asas-asasnya,  sumber  hukum  Islam,  dan  dinamika  historis pembakuan materi hukum Islam.Pemaknaan hukum Islam sendiri terdapat  banyak  pendapat.  Ada  yang  mengatakan  bahwa  hukum Islam yang dimaksud adalah fikih, ada yang mengatakan syariah. Dalam  hal  ini,  penulis  berkesimpulan  bahwa  segala  hukum  yang menjadi  pilihan  wahyu  Allah  tentang  kebenaran  ideal  dan stabilitas  adalah  wilayah  syariah,  sedangkan  pilihan  akal, keagamaan,  kebenaran  nyata,  dan  perubahan  adalah  wilayah ijtihad atau fikih.
Sementara  terma  yang  terkait  dengan  hukum  Islam,  fikih dan syariah adalah qānūn. Qānūn sendiri menurut penulis adalah undang-undang  yang  berisi  hukum  Islam,  baik  seluruhnya maupun  sebagian,  yang  ditetapkan  oleh  lembaga  legislatif,  atau eksekutif dengan menggunakan metode ijtihad dan mengikat bagi seluruh  rakyat  atau  sebagian  tertentu.  Dengan  kata  lain, qānūn adalah hukum Islam yang menjadi hukum positif di suatu negara, fikih  mazhab  negara,  atau  fikih  dengan  bahasa  Undang-Undang. Dicontohkan  adalah  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, dan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI.
Menurut  Ahmad  Rofiq, 3 kelambanan  ini  terjadi  karena beberapa faktor berikut:
3 Ahmad  Rofiq, Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia (Cet.  Ke-1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
285
- Masih  kuatnya  anggapan  bahwa taqlīd  terhadap  pendapat para  ulama  sebagaimana  terekam  dalam  kitab-kitab  fikih, masih  cukup  memadai  untuk  menjawab  persoalan-
persoalan kontemporer. 4
- Hukum  Islam  di  Indonesia  dalam  konteks  sosial  masa  kini selalu mengundang polemik. Pertama, Hukum Islam berada pada  titik  tengah  antara  paradigma  agama  dan  paradigma negara. Sebagai bagian dari agama, penerapan hukum Islam secara  nyata  menjadi  misi  agama.  Namun  pada  saat  yang sama  hukum  Islam  menjadi  bagian  dari  paradigma  negara yang memiliki pluralitas (dengan dasar bineka tunggal ika).
Akibatnya,  negara  terpaksa  mereduksi  tidak  hanya  hukum Islam  tapi  juga  perangkat  lainnya. Kedua,  Hukum  Islam berada  di  titik  ketegangan  antar  agama  itu  sendiri.  Dalam kondisi  masyarakat  Indonesia  yang  agamanya  berbeda- beda, pemekaran agama yang satu dapat menjadi ancaman bagi agama lainnya. Karena itu pembaharuan hukum Islam yang  dapat  terlihat  setelah  adanya  campur  tangan  negara, melalui  legalisasi,  juga  menimbulkan  ketegangan  dan kecemburuan dari penganut agama lainnya.
- Adanya konsep-konsep atau teori-teori yang dikembangkan oleh  pemerintah  Belanda  (terutama  teori receptie),  yang oleh kelompok-kelompok tertentu dipandang masih relevan untuk  mereka  kembangkan  guna  membela  kepentingan kelompok  mereka,  dengan  sering  mengatasnamakan negara.
4 Adapun  perubahan  yang  dilakukan  oleh  Jamaluddin  al-Afghani, Muhammad  Abduh  dan  Rasyid  Ridha,  gagasan  pembaharuannya  mencakup semua aspek ajaran. Tidak menyentuh langsung kepada hukum Islam. Karena menurut  Daniel  S.  Lev,  sama  sekali  tidak  mengandung  penolakan  terhadap fikih,  yang  dituntut  hanyalah  perubahan-perubahan  fleksibel  dan  pengakuan terhadap  perlunya  adannya  perubahan-perubahan.  Akan  tetapi  hukum  harus bersumberkan  pada  keimanan  dan  kekuasaan  agama.  Muhammad  Muslim, Pembaruan Hukum Dalam KHI.
Hunafa: Jurnal Studia Islamika
- Dari  faktor  internal,  adanya  persepsi  “yang  kurang  tepat” tentang  fikih,  yang  notabene  merupakan  hasil  kerja intelektual  seorang faqīh  atau  ulama  dan  kebenarannya relatif,  serta  dipengaruhi  sosio-kultural  perumusnya, sebagai  produk  Tuhan  yang  bersifat  absolut.  Tidak  jarang penyelesaiannya  cenderung  menafikan  nilai  dan  norma yang  hidup  dalam  masyarakat.Meskipun  terkesan  lamban, kelahiran UU. No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP. No. 9  tahun  1975  tentang  pelaksanaan  UU  No.  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan, PP. No.10 Tahun 1983, PP. No. 28 tahun
1977  tentang  Perwakafan  Tanah  Milik,  dan  Kompilasi Hukum  Islam  (Inpres  No.1  Tahun  1991),  merupakan dinamika  pembaharuan  yang  perlu  disyukuri.  Sebagai produk  pemikiran  hukum  Islam  beberapa  hukum  di  atas adalah  kerjasama  saling  membantu  antara  lembaga eksekutif ( ulīl al-amr) dan legislatif (ahl al-halli wa al-‘aqdi) dalam  bahasanya  al-Mawardī  dan  Abu  Ya’la  al-Hanbali dalam al-Ahkām  Al-Sulṭānīyah),  yang  secara  normatif  dan historis wajib dipatuhi.
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEMBARUAN HUKUM ISLAM
Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, sebenarnya sudah berlangsung  cukup  lama.  Setidaknya  ada  sejumlah  tokoh-tokoh pembaharu  yang  ada  di  Indonesia,  seperti,  Hasbi  Ash-Shiddiqi dengan  “Fikih  Indonesia”,  Hazairin  dengan  “Fikih  Mazhab nasional”, Munawir Syadzali dengan “Reaktualisasi Ajaran Islam”, Abdurrahman Wahid dengan “Pribumisasi Islam”, Sahal Mahfudz dengan  “Fikih  Sosial”  dan  Masdar  F.  Mas’udi  dengan  “Agama Keadilan”.  Pembaruan  hukum  Islam  sebagai  upaya  mencari relevansi hukum Islam dengan perkembangan kekinian bukanlah upaya yang berdiri sendiri, tapi ada faktor yang mendorongnya. 5
5 Http/pembaruan-hukum-KHI.com. Diakses tanggal 30 September 2015.
Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia, pembaruan hukum  Islam  yang  terjadi  saat  ini  disebabkan  oleh  beberapa faktor,  antara  lain: pertama,  untuk  mengisi  kekosongan  hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan. Kedua,  pengaruh  globalisasi  ekonomi  dan  IPTEK  sehingga  perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang  belum  ada  aturan  hukumnya. Ketiga,  pengaruh  reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam  untuk  bahan  acuan  dalam  membuat  hukum  nasional. Keempat,  pengaruh  pembaruan  pemikiran  hukum  Islam  yang dilaksanakan  oleh  para  mujtahid  baik  tingkat  nasional  maupun tingkat  internasional,  terutama  hal-hal  yang  menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6

## PEMBARUAN HUKUM DALAM KHI
Untuk  memperoleh  pemahaman  yang  lebih  sempurna tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,  maka  terlebih
6 Abdul  Manan, Reformasi  Hukum  Islam, h.  154.  Sedangkan  menurut Zaenuddin  Nasution,  pembaruan  hukum  Islam  disebabkan  karena  adanya perubahan kondisi, situasi, tempat, dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut.  Perubahan  adalah  sejalan  dengan  teori qaul  qadim  dan  qaul  jadid yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i. Zaenuddin Nasution, Pembaruan Hukum Islam  dalam  Mazhab  Syafi’i (Bandung:  PT.  Remaja  Rosdakarya,  2001),  h.  243- 246. Lihat juga Ahmad Nakhrowi Abdul Salam, Imam Syafi’i Mazhab Qadīm Wal Jadīd, Disertasi pada Universitas Al-Azhar Cairo, tidak dipublikasikan, 1994, h.
30-32. Hukum dapat berubah disebabkan karena berubahnya dalil hukum yang dipergunakan dalam menetapkan hukum peristiwa baru  untuk melaksanakan maqāṣid. Karena  hasil  ijtihad  bersifat  relatif,  maka  perubahan  hukum  harus menjadi  perhatian  karena  bisa  saja  peristiwa  pada  tempat  yang  berbeda  bisa juga  memiliki  hukum  yang  berbeda.  Sehingga  kebenaran  perlu  didekatkan sedekat  mungkin.  Oleh  karena  itu,  ijtihad  sebagai  metode  dalam  penemuan hukum  harus  terus  berlangsung  karena  setiap  perkara  baru  harus  segera ditentukan  hukumnya  yang  bersifat  baru  pula.  Menurut  sebagian  ahli  bahwa ijtihad  tidak  akan  pernah  tertutup  karena  peristiwa  baru  akan  selalu bermunculan  yang  membutuhkan  untuk  segera  ditetapkan  hukumnya  agar tidak ketinggalan dengan zaman.
dahulu  perlu  memahami  pengertian  kompilasi.  Kata  “kompilasi” berasal  dari  bahasa  latin,  yaitu compilatic  yang  berarti mengumpulkan  bersama-sama, 7 kata  kompilasi  juga  ditemukan dalam bahasa  Inggris  “ compilation” 8 yang  berarti himpunan atau kompilasi,  dan  selanjutnya  diserap  ke  dalam  bahasa  Indonesia yang  merupakan  terjemahan  langsung  dari  bahasa  Inggris  dan Belanda  yang  artinya  kumpulan  yang  tersusun  secara  teratur. 9 Dan  apabila  dikaitkan  dengan  hukum,  maka  kompilasi  dapat diartikan  sebagai  himpunan  materi  hukum  dalam  satu  buku. Istilah  ini  kemudian  digunakan  dalam  bahasa  Indonesia, kompilasi sebagai terjemahan langsung dari bahasa tersebut.
Apabila  kata  kompilasi  dihubungkan  dengan  kata  hukum Islam, maka pengertiannya adalah suatu himpunan bahan-bahan hukum  Islam  dalam  suatu  buku  atau  himpunan  kaidah-kaidah hukum  Islam  yang  disusun  secara  sistematis  dan  selengkap mungkin dengan  berpedoman pada  rumusan kalimat atau pasal- pasal  yang  lazim  digunakan  dalam  peraturan  perundang- undangan.
ANALISIS  MATERI  KHI  YANG  MENGANDUNG  PEMBARUAN HUKUM
Sebagaimana  telah  diketahui  bahwa  KHI  terdiri  dari  tiga buku.  Buku  satu  tentang  perkawinan,  terdiri  dari  9  bab  dan  170 pasal (pasal 1 s/d pasal 170). Buku dua tentang kewarisan, terdiri dari 6 bab dan 43 pasal (pasal 171 s/d pasal 214). Buku tiga tentang perwakafan,  terdiri  dari  5  bab  dan  12  pasal  (pasal  215  s/d  pasal 228).
7 Alimuddin dalam Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 1.
8 Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Cet. XXIII;
Jakarta: PT. Gramdia, 1996), h. 132. Compilation of laws atau himpunan undang- undang.
9 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, edisi II (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 516.
Buku I Hukum Perkawinan
Peraturan yang ada dalam KHI ini khususnya untuk bidang hukum  perkawinan  tidak  lagi  hanya  terbatas  pada  hukum subtantif  saja  yang  memang  seharusnya  menjadi  porsi  dari kompilasi,  akan  tetapi  sudah  cukup  banyak  memberikan peraturan tentang masalah prosedural yang seharusnya termasuk dalam  porsi  undang-undang  perkawinan.  Walaupun  pada dasarnya, ada beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki kesamaan yang termuat dalam KHI.  Adapun  perbedaan  (hal-hal  baru)  yang  termuat  dalam  KHI merupakan  sebagai  kemajuan  dari  pengembangan  hukum keluarga di Indonesia.
Sebagai  pengembangan  dari  hukum  perkawinan  yang tertuang  dalam  Undang-Undang  Perkawinan,  maka  KHI  tidak boleh lepas dari misi yang diemban oleh undang-undang tersebut, kendatipun  cakupannya  hanya  terbatas  bagi  kepentingan  umat Islam.  antara  lain,  kompilasi  mutlak  harus  mampu  memberikan landasan  hukum  perkawinan  yang  dapat  dipegangi  oleh  umat Islam. 10 Sehingga  setiap  umat  Islam  di  Indonesia  yang melaksanakan  perkawinan  menjadikan  KHI  sebagai  dasar pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan.
Bab  I  pasal  1  KHI  mencantumkan  berbagai  pengertian, 11 yaitu  berupa  keterangan  istilah  yang  digunakan  dalam  KHI,
10 Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia (Cet.  VI;  Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 55.
11 Pengertian yang dimaksud antara lain, (a) peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita, (b) wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang  ditunjuk  olehnya,  yang  diberi  hak  dan  kewenangan  untuk  bertindak sebagai wali nikah, (c) Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali  dan  wali  yang  diucapkan  oleh  mempelai  pria  atau  wakilnya  yang disaksikan  oleh  dua  orang  saksi,  (d)  mahar  adalah  pemberian  dari  calon mempelai  pria  kepada  calon  mempelai  wanita,  baik  berbentuk  barang,  uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, (e) taklik talak adalah perjanjian  yang  diucapkan  calon  mempelai  pria  setelah  akad  nikah  yang
walaupun  istilah  dalam  KHI  masih  belum  memadai  karena menggunakan istilah teknis yang dijumpai, akan tetapi tidak ada dalam materi  kompilasi, karena  KHI merupakan pedoman dalam hukum Islam di Indonesia,  terutama  di Pengadilan Agama,  maka kompilasi  harus  berfungsi  sebagai  sarana  pembakuan  hukum Islam di Indonesia.
Dalam pasal 4 KHI menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan pasal 2  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Pasal  ini  hanya sebagai  pendukung  dari  pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang Perkawinan,  karena  KHI  membenarkan  mengenai  aturan perkawinan yang berlaku dalam undang-undang tersebut.
Pasal  5  KHI  menyebutkan  “agar  terjamin  ketertiban perkawinan  bagi  masyarakat  Islam,  setiap  perkawinan  harus dicatat.  Pencatatan perkawinan tersebut pada  ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No.  22  Tahun  1946  Jo  UU  No.  32  Tahun  1954.  Jika  kita  melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata harus yang tercantum dalam  pasal  5  tersebut  bermakna  wajib, 12 begitu  juga  dalam
dicantumkan  dalam  akta  nikah  berupa  janji  talak  yang  digantungkan  kepada sesuatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, (f) harta  kekayaan  dalam  perkawinan  atau  syirkah  adalah  harta  yang  diperoleh baik  sendiri-sendiri  atau  bersama-sama  suami  istri  selama  dalam  ikatan perkawinan  berlangsung  dan  selanjutnya  disebut  harta  bersama,  tanpa mempersoalkan  terdaftar  atas  nama  siapapun,  (g)  pemeliharaan  anak  atau hadhanah  adalah kegiatan mengasuh, memelihara  dan mendidik  anak hingga dewasa  atau  maupun  berdiri  sendiri,  (h)  perwalian  adalah  kewenangan  yang diberikan  kepada  seseorang  untuk  melakukan  sesuatu  perbuatan  hukum sebagai  wakil  untuk  kepentingan  dan  atas  nama  anak  yang  tidak  mempunyai kedua  orang  tua  atau  kedua  orang  tua  masih  hidup,  tidak  cakap  melakukan perbuatan  hukum,  (i)  khuluk  adalah  perceraian  yang  terjadi  atas  permintaan istri  dengan  memberikan  tebusan  atau  ‘ iwaḍ kepada  dan  atas  persetujuan suaminya, (j) Mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.
12 Makna  kata  harus  di  atas  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia sinonim  dengan  kata  wajib,  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 343.
hukum  Islam.  Dengan  demikian  menurut  KHI,  perkawinan  yang tidak dicatat dan dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum.  Pasal  5  tersebut dikuatkan  pasal  7,  yang  menyatakan  bahwa  perkawinan  hanya dapat  dibuktikan  dengan  Akta  Nikah  yang  dibuat  oleh  Pegawai Pencatat  Nikah.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa,  pencatatan perkawinan  merupakan  kewajiban  bagi  setiap  orang  Islam  yang melangsungkan perkawinan.
Pencatatan  perkawinan  yang  dimaksudkan  dalam  KHI harusnya berkaitan dengan sah tidaknya suatu perkawinan yang dilaksanakan,  karena  pencatatan  perkawinan  tersebut  berkaitan dengan  hubungan  keperdataan,  yakni  perkawinan  yang  tidak dicatat  oleh  pegawai  pencatat  nikah  tidak  memiliki  kekuatan hukum menurut hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak sah perkawinan tersebut menurut hukum Islam. Hal itu dilakukan agar  setiap  orang  yang  berkaitan  dengan  terjadinya  perkawinan tersebut  dapat  dijamin  hak-haknya  menurut  peraturan perundangan-undangan di Indonesia.
UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  tidak  mengatur tentang  peminangan.  Dalam  KHI  diatur  bab  khusus  yaitu  bab  III (pasal  11-13).  Masalah  peminangan  juga  banyak  dibahas  dalam kitab-kitab  fikih  klasik,  walaupun  di  antara  ulama  berbeda mengenai  status  hukum  peminangan.  Mengenai  persetujuan calon mempelai, memiliki kesamaan yang termuat dalam pasal 16 KHI dan pasal 6 UUP, namun dalam KHI mengatur lebih lengkap dan  lebih  teknis.  Berdasarkan  pasal  16  KHI  ini,  maka  ketentuan tentang  kewenangan  wali mujbir  yang  telah  banyak  dibahas dalam  kitab-kitab  fikih  klasik,  di  mana  wali mujbir  dapat mengawinkan  secara  paksa  atau  tanpa  persetujuan  wanita  yang ada di bawah perwaliannya tidak lagi ada menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia.
KHI  juga  menganut  pembaruan  dengan  lintas  mazhab ( intra-doctrinal reform). Pembaruan model ini dapat diperhatikan
pada  ketentuan  bolehnya  menikahkan  wanita  hamil  karena  zina dengan pria yang menghamilinya (Pasal 53 ayat (1) KHI) dan anak yang  dilahirkannya  menjadi  anak  yang  sah.  Akibatnya,  anak tersebut  memiliki  hubungan  nasab  pada  keduanya  tanpa  harus melihat terlebih dahulu apakah anak zina yang dikandungnya itu lahir  setelah  atau  sebelum  enam  bulan  dari  hari  pernikahannya (Pasal  99  huruf  a  KHI).  Konsekuensi  hukumnya,  anak  yang  lahir tersebut mendapatkan kewarisan dari keduanya dan dari keluarga keduanya  tanpa memperhitungkan apakah ia lahir setelah enam bulan atau sebelumnya terhitung dari hari pernikahannya. 13
Ketentuan  tentang  status  hukum  anak  zina  tanpa mempertimbangkan  kapan  kelahirannya  yang  tertuang  dalam Pasal  99  huruf  a  KHI  ini  bersumber  dari  mazhab  Hanafi, sedangkan  umat  Islam  Indonesia  pada  umumnya  menganut mazhab  Syafi’i.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  pembaruan  dengan lintas  mazhab.  Meskipun  ketentuan  pasal  ini  menganut  mazhab Hanafi,  para  penyusun  Kompilasi  Hukum  Islam  tetap memasukkan  dalam  pasal  KHI.  Alasan  mereka  adalah  bahwa dalam  hal  ini,  pendapat  mazhab  Hanafi  lebih  memberikan kemaslahatan  hukum  bagi  masyarakat  muslim  Indonesia.  Bagi mereka,  berpindah  mazhab  boleh  dilakukan  asalkan  dalam  satu rangkaian hukum.
Pembaruan  model  lintas  mazhab  ( intra-doctrinal  reform) juga  terjadi  pada  ketentuan  mengenai  keharusan  adanya persetujuan  untuk  dilangsungkannya  pernikahan.  Jika  ternyata perkawinan  itu  tidak  didasarkan  atas  persetujuan  kedua mempelai,  maka  dapat  dibatalkan  (Pasal  71  huruf  a  dan  f  KHI). Ketentuan dalam pasal ini tidak membedakan antara wanita yang
13 Saiful Ibad dan Rasito, Respon KIAI Pesantren Terhadap Materi KHI di Indonesia ( Studi Kasus di Kota Jambi ) (Kontekstualiata, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 21 No. 1 Juni 2006), h. 101.
masih perawan dan wanita yang sudah janda bagi calon mempelai wanita. Keduanya dianggap sama dalam aspek hukumnya. 14
Para  ulama  fikih  sepakat  bahwa  calon  mempelai  pria  tidak dapat dipaksa untuk menikah dan pernikahannya didasarkan atas kehendak  dan  persetujuannya.  Akan  tetapi,  para  ulama  fikih membedakan  status  hukum  bagi  calon  mempelai  wanita  antara yang masih perawan dan yang sudah janda. Bagi mazhab Hanafi, persetujuan  calon  mempelai  wanita  baik  yang  masih  perawan maupun  yang  sudah  janda  menjadi  syarat  untuk  dapat dilangsungkannya  pernikahan.  Bagi  mazhab  ini,  wali  tidak menjadi  rukun  nikah.  Dengan  demikian,  wali  tidak  berhak memaksa  terhadap  calon  mempelai  wanita  untuk  dinikahkan. Mazhab  Maliki  dan  Syafi’i  membedakan  calon  mempelai  wanita dewasa  antara  yang  masih  perawan  dan  yang  sudah  janda.  Bagi kedua  mazhab  ini,  persetujuan  dari  calon  mempelai  wanita dewasa  yang  sudah  janda  menjadi  syarat  untuk  dapat dilangsungkan pernikahannya. Sedangkan calon mempelai wanita dewasa yang masih perawan tidak perlu dimintai persetujuannya terlebih  dahulu.  Walinya  dapat  saja  memaksanya  untuk menikahkan  dengan  pria  yang  sebanding  ( kafā'ah)  dengannya. Ketentuan  dalam  Pasal  71  huruf  d  dan  f  KHI  ini  sejalan  dengan pandangan  mazhab  Hanafi  dan  pasal  ini  meninggalkan pandangan mazhab utama yang dianut oleh masyarakat Indonesia yaitu mazhab Syafi’i.
Pembaruan  selanjutnya  yang  terdapat  dalam  KHI  dapat dilihat  pada  ketentuan  usia  minimal  yang  diperbolehkan  kawin, yaitu  19  tahun  bagi  laki-laki  dan  16  tahun  bagi  wanita  (Pasal  15 ayat  (1)  KHI)  serta  kedua  calon  mempelai  yang  belum  mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua masing- masing  karena  dianggap  belum  mandiri  secara  hukum  (Pasal  15 ayat (2) KHI).
14 Saiful Ibad dan Rasito, Respon KIAI Pesantren Terhadap Materi KHI di Indonesia ( Studi Kasus di Kota Jambi ), h. 103.
Para ulama fikih tidak menentukan batas usia minimal bagi sah  dan  dapat  dilangsungkannya  perkawinan.  Mereka  juga  tidak mensyaratkan  dewasa  (baligh)  sebagai  syarat  sah  dan  dapat dilangsungkannya  perkawinan.  Bahkan,  mereka  memandang bahwa nikahnya anak perempuan yang masih kecil dengan anak laki-laki  yang  masih  kecil  adalah  sah. 15 Sehingga  pembatasan umur  pernikahan  yang  tertuang  dalam  KHI  berbeda  dengan  apa yang  telah  ditentukan  oleh  para  ulama  fikih.  Pembatasan  umur pernikahan dalam KHI dimaksudkan agar tujuan dari pernikahan dapat  tercapai.  Selain  itu,  hal  yang  belum  dibahas  dalam  kitab fikih  klasik  adalah  ketentuan  mengenai  status  anak  yang  lahir dari  rahim  istrinya,  tetapi  hasil  dari  pembuahan  di  luar  rahim melalui proses inseminasi buatan. (Pasal 99 huruf b KHI).
Selanjutnya, pembaruan juga dapat dilihat dalam ketentuan mengenai  talak  dan  li'ān  yang  dapat  diakui  jika  dinyatakan  di depan sidang Pengadilan Agama  (Pasal II7  dan 128  KHI).  Sebagai konsekuensinya  talak  jatuh  terhitung  sejak  dinyatakan  di  depan sidang  Pengadilan  Agama  (Pasal  123  KHI).  Dengan  begitu iddah talak  raj'ī  terhitung  sejak  jatuhnya  putusan  Pengadilan  Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 153 ayat (4) KHI).
Buku II Hukum Kewarisan
Hukum  kewarisan  yang  termuat  dalam  KHI  terdiri  atas  VI bab  dan  44  pasal  (pasal  171-214),  dari  segi  yuridis  formalnya, perkara  kewarisan  belum  pernah  dibahas  dalam  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia,  baru  dalam  KHI  aturan tersebut  diberlakukan,  selama  ini  para  hakim  peradilan  agama menetapkan hukum kewarisan berdasarkan sumber hukum, yaitu Alquran dan hadis, dan kitab-kitab fikih.
15 Saiful Ibad dan Rasito, Respon KIAI Pesantren Terhadap Materi KHI di Indonesia ( Studi Kasus di Kota Jambi ), h. 105.
295
KHI  membawa  perubahan  yang  cukup  penting  tentang sistem  kewarisan  yang  selama  ini  dianut  oleh  masyarakat beragama Islam di Indonesia pada umumnya menggunakan kitab- kitab yang  bersumber dari mazhab  sunnī  yang  menganut sistem kewarisan patrilinier 16 . Sedang sistem kewarisan yang dianut KHI adalah  sebagaimana  tercantum  dalam  Q.S.  an-Nisā  (4):  7  dan  11, yaitu  sistem  kewarisan  bilateral.  Menurut  sistem  ini,  anak  laki- laki atau cucu dari anak perempuan ( zawī al-arḥām) adalah sama- sama sebagai ahli waris ‘ āṣābah/zawī al-furūḍ, maka tidak berhak mewarisi ( terhijab hirmān). Dalam KHI, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dalam pasal ini kata anak disebut secara mutlak tanpa keterangan laki-laki/perempuan. Ini berarti kalau ada anak, tanpa  dibedakan  apakah  anak  laki-laki  atau  anak  perempuan, maka menghijab  hirmānterhadap  saudara-saudara  kandung  atau paman  pewaris.  Sedangkan  menurut  fikih  sunnī,  kalau  anak tersebut  perempuan  maka  hanya  dapat menghijab  nuqṣān  atau mengurangi bagian ahli waris ‘āṣābah. 17
Seorang  terhalang  menjadi  ahli  waris  apabila  dengan putusan  hakim  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang tetap,  dihukum  karena:  (a)  dipersalahkan  telah  membunuh  atau mencoba  membunuh  atau  menganiaya  berat  para  pewaris;  (b) dipersalahkan  secara  memfitnah  telah  mengajukan  pengaduan bahwa  pewaris  telah  melakukan  suatu  kejahatan  yang  diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Pembaruan dalam pasal ini memberikan tambahan ketentuan hal- hal  yang  dapat  menghalangi  hak  seseorang  untuk  mewarisi. Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  disebutkan  di  atas  bahwa  di
16 Sistem kewarisan patrilinier  adalah sistem kewarisan yang mengikuti (dipengaruhi)  sistem  kekeluargaan  adat  Arab  pra  Islam  yang  disesuaikan dengan  ketentuan-ketentuan  kewarisan  syar’i.  Lihat  Imron  AM, Hukum Kewarisan dan Hibah dalam  Kompilasi Hukum Islam (Mimbar Hukum, No. 24, Tahun 1996), h. 45.
17 Alimuddin, Kompilasi  Hukum  Islam  Sebagai  Hukum  Terapan  Bagi Hakim Pengadilan Agama, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 75.
samping  faktor  membunuh,  faktor  percobaan  pembunuhan  dan menganiaya  berat  juga  menjadi  penyebab  terhalangnya  hak seseorang untuk dapat mewarisi (Pasal 173 KHI).
Dalam  kitab-kitab  fikih,  ulama  bersepakat  bahwa  hal-hal yang  dapat  menghalangi  hak  mewarisi  ada  tiga,  yaitu  karena menjadi hamba sahaya,  berbeda  agama dan membunuh pewaris. Faktor  membunuh  menjadi  penghalang  mewarisi  jika  memang benar-benar  telah  melakukan  pembunuhan  terhadap  pewaris. Ulama  fikih  tidak  menetapkan  apakah  orang  yang  melakukan percobaan  pembunuhan  dan  penganiayaan  berat  terhadap pewaris  juga  menghalangi  hak  kewarisan seseorang. 18 Ketentuan melakukan  percobaan  pembunuhan  dan  menganiaya  berat sebagai  penghalang  hak  mewarisi  merupakan  hasil  ijtihad  para ahli hukum Islam Indonesia.
Pembaruan hukum kewarisan berikutnya dapat diperhatikan  dalam  ketentuan  Pasal  185  ayat  (1)  KHI  yang menyatkan  bahwa  ahli  waris  yang  meninggal  lebih  dahulu daripada pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Bagian untuk ahli waris penggantinya tidak boleh melebihi bagian ahli  waris  yang  sederajat  dengan  yang  digantikannya  (Pasal  185 ayat  (2)  KHI).  Ketentuan  dalam  pasal  ini  sering  disebut  dengan ketentuan mengenai ahli waris pengganti ( mawāli). 19
Ketentuan  mengenai  ahli  waris  pengganti  ini  tidak ditemukan  dalam  kitab-kitab  fikih.  Pada  umumnya,  ulama  fikih
18 Abdul  hamid,  Muhammad  Muhyiddin, Ahkām  al-Mawārith  fi  Sharā'at al-Islāmīyah  ala  Maẓāhib  al-Arba'ah ,  t.tp:  Dar  al-Kitab  al-Arabi,  t.t,  h.  37-49. Dalam  Saiful  Ibad  dan  Rasito  dalam Respon  KIAI  Pesantren  Terhadap  Materi KHI di Indonesia ( Studi Kasus di Kota Jambi), h. 15.
19 Ketentuan  dalam  pasal  ini,  dalam  sejarah  perkembangan  pemkiran hukum  Islam  di  Indonesia  pada  tahun  1964-an  pernah  menjadi  obyek perdebatan  yang  serius  antara  Prof.  Dr.  Hazairin,  S.H.,  Prof.  Dr.  H.  Mahmud Yunus  dan  Prof.  H.  Thaha  Umar  Yahya,  MA.  Prinsip  ahli  waris  pengganti  ini merupakan  pendapat  dari  Prof.  Dr.  Hazairin,  S.H.  pendapatnya  ini  mendapat penentangan  yang  keras  dari  Prof.  Dr.  H.  Mahmud  Yunus  dan  Prof.  H.  Thaha
Umar Yahya, MA (Majalah Ilmiah Islamiyah, 1964).
menetapkan kedudukan seseorang sebagai ahli waris tidak dapat digantikan oleh anaknya jika ia lebih dahulu meninggal daripada pewaris, sehingga dalam kita fikih tidak dikenal adanya ahli waris pengganti.
Pembaruan  selanjutnya  terjadi  dalam  ketentuan  mengenai syarat  seseorang  yang  hendak  mewasiatkan  hartanya  harus memenuhi umur sekurang-kurangnya 21 tahun (Pasal 194 ayat (1) KHI). Ketentuan ini berkaitan erat dengan batasan seseorang yang dapat  dianggap  dewasa.  Jika  seseorang  belum  mencapai  batasan umur  ini  maka  masih  belum  dianggap  dewasa  dan  belum  patut melakukan  perbuatan  hukum  seperti  mewasiatkan  hartanya. Ketentuan  batas  usia  minimal  ini  tidak  ditemukan  dalam  kitab- kitab  fikih.  Ulama  fikih  dari  mazhab  Hanafi  dan  mazhab  Syafi’i hanya  mensyaratkan  bahwa  pewasiat  harus  sudah  baligh (dewasa),  sedangkan  ulama  dari  mazhab  Maliki  dan  Hanbali hanya  mensyaratkan  bahwa  pewasiat  harus  sudah mumayyiz
(cukup  dewasa) 20 .  Pada  umumya  para  ulama  menyatakan  bahwa usia baligh telah dipenuhi jika seseorang telah berumur lima belas tahun  dan  atau  sudah  keluar  sperma  bagi  laki-laki  dan  telah berusia  9  tahun  atau  sudah  menstruasi  bagi  wanita.  Sedangkan usia mumayyiz itu di bawah usia baligh.
Pembaruan  berikutnya  terjadi  dalam  ketentuan  Pasal  195 ayat  (2)  KHI  yang  menyatakan  bahwa  wasiat  harus  dilakukan  di hadapan  dua  orang  saksi  atau  notaris  baik  secara  lisan  atau tertulis. Ketentuan ini pun tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih. Ulama fiqh tidak memasukkan ketentuan adanya dua orang saksi bagi  sahnya  wasiat.  Mereka  menetapkan  bahwa  wasiat mempunyai empat rukun, yaitu pewasiat ( mūṣī), penerima wasiat
( mūṣā lahu), benda yang diwasiatkan (mūṣā bihi) dan sighat ijab
20 Al-Ẓāhir, Ibnu Ḥazm, al-Muḥalla (Beirut: Dār al-Fikr, t.t,) h. 278-286.
Hunafa: Jurnal Studia Islamika
dan  qabul. 21 Ulama  fikih  tidak  memasukkan  dua  orang  saksi (syahīdāni), apalagi notaris ke dalam rukum wasiat.
Kondisi  sekarang  berbeda  dengan  kondisi  pada  saat  kitab- kitab  fikih  klasik  itu  ditulis.  Pada  saat  itu,  kemaslahatan  hukum dalam  wasiat  sudah  dapat  diperoleh  meskipun  tanpa  harus menetapkan  ketentuan  dua  orang  saksi  atau  pejabat  hukum seperti notaris  sebagai rukun wasiat.  Pada masa  itu orang  masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi seperti tradisi menyampaikan wasiat pada penerimanya. Kondisi sekarang sudah berubah,  kebanyakan  orang  sekarang  kurang  dapat  dipercaya ketika  misalnya  mengaku  menerimawasiat  dari  seseorang. Pengakuannya  ini  harus  dibuktikan  dengan  kesaksian  dua  orang saksi  atau  dengan  akta  notaris.  Dengan  demikian  ketentuan  ini bisa diterima dengan alasan-alasan tersebut.
Pembaruan  berikutnya  terjadi  dalam  ketentuan  Pasal  197 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa penerima wasiat terhalang jika; pertama, membunuh, mencoba membunuh atau menganiaya berat  terhadap  pewasiat;  kedua,  menfitnah  pewasiat  bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan dengan hukuman lima tahun atau  lebih;  ketiga,  dengan  kekerasan  dan  ancaman,  mencegah pewasiat  untuk  membuat  atau  mencabut  atau  merubah  wasiat untuk kepentingan penerima wasiat.
Ulama  fikih  bersepakat  bahwa  penerima  wasiat  terhalang hak  terima  wasiatnya  jika  ternyata  membunuh  pewasiat  baik dilakukan  sendiri,  bersama  orang  lain  atau  melalui  perantara orang  lain.  Sedangkan  dalam  kitab-kitab  fikih,  yang  menjadi penghalang adalah melakukan pembunuhan terhadap pewasiat.
Pada dasarnya ketentuan membunuh merupakan ketentuan maksimal  yang  ditetapkan  syari'ah.  Oleh  karena  itu,  manusia
21 Abūal-‘Ain  Badran, Ahkām  al-Waṣāyāwa  al-Hibah (Iskandariyah: Mu’assasah  Shabbab  al-Jāmiah,  t.t:  130).  Dalam  Saiful  Ibad  dan  Rasito  dalam Respon KIAI Pesantren Terhadap Materi KHI di Indonesia ( Studi Kasus di Kota Jambi), h. 16.
tidak  berhak  mengurangi  ketentuan  maksimal  ini.  Dengan demikian,  hanya  faktor  membunuhlah  yang  dapat menyebabkan terhalangnya  hak  menerima  wasiat.  Kejahatan-kejahatan  lain seperti  melakukan  percobaan  pembunuhan  dan  penganiayaan berat, seperti dalam pasal ini, dapat saja ditetapkan sebagai faktor yang dapat menjadi penghalang menerima wasiat jika kejahatan- kejahan itu dimaksudkan untuk membunuh pewasiat. Akan tetapi jika tidak demikian, maka tidak dapat menjadi faktor penghalang.
Pembaruan  ini  juga  dapat  diperhatikan  pada  ketentuan Pasal  207  KHI  yang  menyatakan  bahwa  wasiat  tidak diperbolehkan  kepada  orang  yang  melakukan  pelayanan perawatan  dan  orang  yang  memberikan  tuntunan  kerohanian kepada  pewasiat  hingga  ia  meninggal,  kecuali  jika  ditentukan dengan  tegas dan jelas untuk membalas jasanya,  dan juga  dalam ketentuan  dalam  Pasal  208  KHI  yang  menyatakan  bahwa  wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut.
Ketentuan  semacam  itu  tidak  dijumpai  dalam  kitab-kitab fikih. Ulama fikih pada umumnya menetapkan syarat-syarat bagi calon  penerima  wasiat.  Syarat-syarat  itu  meliputi,  penerima wasiat  masih  hidup  pada  saat  wasiat  dibuat,  penerima  wasiat harus  jelas  identitasnya,  penerima  wasiat  harus  berupa  orang yang dapat diakui hak dan kepemilikannya dan penerima wasiat tidak membunuh pewasiat.
Ketentuan  tidak  diperbolehkan  kepada  orang  yang melakukan  pelayanan  perawatan  dan  orang  yang  memberikan tuntunan  kerohanian  kepada  pewasiat  hingga  ia  meninggal kecuali  jika  ditentukan  dengan  tegas  dan  jelas  untuk  membalas jasanya,  dan  ketentuan  wasiat  tidak  berlaku  bagi  notaris  dan saksi-saksi pembuat akta tersebut seperti dalam Pasal 107 dan 108 KHI, belum pernah ditemukan dalam kitab-kitab fikih. Ketentuan ini merupakan ketentuan baru yang merupakan hasil ijtihad para perumus  KHI.  Ketentuan-ketentuan  ini  merupakan  upaya  untuk
menutup  jalan  ke  arah  terjadinya  keburukan  ( mafsadat).  Upaya ini dalam kaidah fikih disebut sebagai prinsip sadd al-ẓari'āt.
Pembaruan  ini  juga  dapat  diperhatikan  pada  209  ayat  (1) dan (2) KHI yang menyatakan bahwa orang tua angkat yang tidak mendapat  wasiat  diberi wasiat  wājibah  sebanyak-banyaknya  1/3 dari  harta  warisan  anak  angkatnya.  Ada  juga  anak  angkat  yang tidak mendapat wasiat diberi wasiat wājibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan orang tua angkatnya. Ketentuan memberi wasiat wajibah  kepada  orang  tua  angkat  dan  anak  angkat  tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih empat mazhab dan bahkan dari mazhab  Zahir  sekali  pun.  Istilah wasiat  wājibah  sendiri  tidak dikenal dalam kitab-kitab fikih empat mazhab.
Anak  angkat,  KHI  tidak  menjelaskan  dengan  tegas,  bahwa menurut  hukum  Islam  anak  angkat  tidak  mendapat  kewarisan dari  orang  tua  angkatnya,  bagitu  juga  sebaliknya,  tetapi  bisa mendapatkan  kewarisan  dengan  jalur  lain.  Namun,  di  sisi  lain anak  angkat  adalah  sosok  yang  mempunyai  pertalian  hubungan kemanusiaan  yang  bersifat  khusus  dalam  hal  kedekatan  dan saling  membantu  serta  penempatan  statusnya  dalam  keluarga oleh orang tua angkatnya sebagai layaknya keluarga sendiri (anak sendiri). 22 Oleh  karena  itu,  wajarlah  ketika  KHI  mengakomodir memberikan  kepada  anak  angkat  yang  orang  tua  angkatnya meninggal  lebih  dahulu  atau  sebaliknya,  yang  tidak  menerima wasiat,  maka  diberikan  harta  warisan  ( tirkah)  melalui  wasiat wājibah dengan memberikan batasan tidak melibihi sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya atau anak angkatnya.
Namun ada juga yang berpendapat bahwa anak angkat dan orang  tua  angkat  d  tetap  tidak  bisa  mengakibatkan  adanya hubungan saling mewarisi, meskipun dengan cara wasiat wajibah. Orang tua angkat dan anak angkat mungkin saja mendapat bagian dari harta warisan dengan cara hibah. Cara inilah yang mungkin
22 Alimuddin, Kompilasi  Hukum  Islam  Sebagai  Hukum  Terapan  Bagi Hakim Pengadilan Agama, (Makassar: Alauddin University Press, 2011) , h. 78.
dapat diterima karena hibah itu bisa kepada siapa saja termasuk kepada orang tua angkat dan anak angkat.
Hukum Perwakafan
Pembaruan  fikih  juga  terjadi  dalam  pasal-pasal  mengenai hukum perwakafan. Pembaruan yang terdapat dalam pasal-pasal ini  dilakukan  dengan  metode extra-doctrinal  reform  dan regulatory  reform.  Pembaruan  dengan  metode  extra  doctrinal reform  ini  dapat  diperhatikan  pada  ketentuan  mengenai  ikrar wakaf  kepada  penerima  wakaf  yang  harus  dilakukan  di  hadapan Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW)  dengan  disaksikan dua orang saksi (pasal218). 23
Pembaruan  model  di  atas  selanjutnya  dapat  diperhatikan pada  ketentuan  pasal  219  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa penerima  wakaf  harus  warga  negara  Indonesia  (WNI),  muslim, dan  bertempat  tinggal  di  kecamatan  tempat  benda  yang diwakafkan.  Ketentuan  ini  tidak  ditemukan  dalam  kitab-kitab fikih. Para ulama fikih tidak mensyaratkan penerima wakaf harus muslim  apalagi  warga  negara  yang  sama  dengan  pewakaf  dan bertempat tinggal di kecamatan tempat benda yang diwakafkan.
Ketentuan  penerima  wakaf  harus  muslim  ini  lebih merupakan  upaya  memelihara  harta  umat  Islam  agar dipergunakan  untuk  kepentingan  mereka.  Sedangkan  ketentuan penerima  wakaf  harus  warga  negara  Indonesia  dan  bertempat tinggal  di  kecamatan  tempat  benda  yang  diwakafkan  ini merupakan  aturan-aturan  yang  memiliki  motif  politis  dan kemudahan  administrasi  perwakafan.  Ketentuan  dalam  pasal  ini dapat  diterima  karena  pada  dasarnya  benda  wakaf  dimaksudkan untuk memberikan manfaat pada umat Islam, tidak dipergunakan
23 Ketentuan di atas tidak pernah dipersyaratkan oleh ulama fikih. Ulama fikih  hanya  menetapkan  empat  rukun  wakaf,  yaitu  pemberi  wakaf  ( wāqif ), benda yang diwakafkan ( mawqūf) , penerima wakaf ( mawqūf 'alaih ) dan sighat ijab  dan  qabul.  Mereka  tidak  menetapkan  kesaksian  dua  orang  saksi  dan pencatatan dari petugas pemerintah sebagai rukun dari wakaf.
bagi  upaya-upaya  yang  bertentangan  dengan  agama.  Kondisi muslim  Indonesia  lebih  membutuhkan  benda  wakaf  sehingga tidak  perlu  menyerahkannya  pada  non  muslim  meskipun tergolong ẓimmī.  Dan  untuk  kepentingan  menjaga  harta  negara, dapat  saja  diatur  bahwa  penerima  wakaf  harus  warga  negara Indonesia. 24
Pembaruan  selanjutnya  terdapat  dalam  ketentuan mengenai  penerima  wakaf  harus  bersumpah  di  hadapan  kepala Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dengan  di  hadiri  dua  orang  saksi (pasal 2I9 ayat 3 KHI).
Ketentuan  di  atas  juga  tidak  dijumpai  dalam  kitab-kitab fikih  dan  bahkan  dalam  perundang-undangan  Islam  di  negara- negara  berpenduduk  muslim.  Ketentuan  dalam  pasal  ini merupakan hasil ijtihad dari para perumus KHI.
Wakaf  ini  sering  disebut  wakaf ḍurrī.  Wakaf  ini  bertujuan untuk  menjamin  masa  depan  ekonomi  keturunan  pewakaf  dan untuk menjaga keutuhan harta keluarganya; kedua, wakaf ghairī, yaitu  mewakafkan  sesuatu  pada  seseorang  yang  ditunjuk  untuk mengelola  benda  wakaf  yang  hasilnya  digunakan  untuk kemaslahatan umat. Wakaf ini memiliki tujuan dan fungsi sosial. Pada  wakaf  yang  pertama,  penerima  wakafnya  adalah keturunannya  sendiri  sehingga  penerima  wakaf  tidak  perlu bertanggung  jawab  pada  masyarakat  dan  tidak  perlu  adanya sumpah di hadapan siapapun dalam menerima wakaf. Sedangkan pada  wakaf  yang  kedua,  penerima  wakaf  adalah  orang  yang menerima  amanat  untuk  mengelola  benda  wakaf  yang  hasilnya untuk  kepentingan  sosial.  Sehingga  penerima  wakaf  harus bertanggung jawab pada masyarakat.
Pembaruan  selanjutnya  terdapat  dalam  pasal  221  yang menyatakan bahwa jabatan nazīr diberhentikan oleh kepala KUA
24 Saiful Ibad dan Rasito, Respon KIAI Pesantren Terhadap Materi KHI di Indonesia, h. 18.
karena  mati,  atas  permohonan  sendiri,  tidak  dapat  melakukan kewajibannya  sebagai nazīr  dan  melakukan  kejahatan  sehingga dipidana.  Ketentuan  hanya  kepala  kantor  urusan  agama  (KUA) yang  berhak  mengangkat  dan  memberhentikan  jabatan nazir karena  alasan-alasan  seperti  yang  terdapat  dalam  pasal  di  atas, tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih. Dalam kitab-kitab fikih, para ulama tidak membatasi pada hakim ( qāḍi) saja yang memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan jabatan nazir. Nazir dapat  saja  berhenti  menjadi  pengelola  wakaf  dengan menyerahkannya  pada  siapa  saja  yang  layak  menjadi  pemegang amanat wakaf tanpa harus ada campur tangan qādī.
Sampai saat ini, KHI hanya merupakan Inpres Presiden, dan tidak  termasuk  dalam  bagian  hirearki  perundang-undangan  di Indonesia. Oleh karena itu, apabila KHI ingin diberlakukan secara penuh  di  Indonesia,  terutama  menjadi  rujukan  hakim  di pengadilan  agama  dalam  memutuskan  perkara,  maka  KHI  harus ditingkatkan  statusnya  dari  Instruksi  Presiden  menjadi  undang- undang.  Sebelum  meningkatkan  status  KHI  dalam  menjadi undang-undang  dalam  hirearki  perundang-undangan  di Indonesia,  maka  KHI  juga  harus  dievaluasi,  sehingga  beberapa pasal yang terdapat dalam KHI yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sosial saat ini harus direvisi dan diperbaharui. Karena  selain  KHI  dapat  memberikan  jawaban  dan  penyelesaian terhadap permasalahan hukum Islam di Indonesia, maka KHI juga harus bersifat responsif dan preventif terhadap masalah-masalah yang mungkin terjadi dikemudian hari.
Sejak  ditetapkan  KHI  pada  tahun  1991,  belum  pernah sekalipun mengalami evaluasi dan revisi terhadap isi KHI, karena tidak menutup kemungkinan beberapa pasal dalam KHI tidak lagi dapat  diterapkan  melihat  semakin  kompleksnya  permasalahan hukum Islam yang muncul saat ini. Walaupun saat KHI ditetapkan merupakan  karya  yang  monumental,  karena  saat  itu  belum ditetapkan  sebuah  undang-undang  yang  memuat  beberapa pokok-pokok  hukum  Islam.  Oleh  karena  itu,  KHI  saat  ini  perlu
dievaluasi  agar  pasal-pasal  dalam  KHI  dapat  selalu  menjadi sumber dalam menyeleseaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di era modern ini.

## PENUTUP
Pembaruan  hukum  Islam  merupakan  suatu  keharusan untuk  tetap  mempertahankan  eksistensi  hukum  Islam.  namun, dalam  melakukan  pembaruan  hukum  Islam,  tetap  harus memperhatikan  sebagai  ajaran  yang  kekal  dari  Allah  swt. sehingga  tidak  boleh  melakukan  pembaruan  dengan  semena- mena,  karena  justru  akan  menjauhkan  dari  tujuan  syariah tersebut  ( maqāṣid  as-syarīah).  Bahkan  pembaruan  tanpa  metode yang  benar  dan  tindakan  yang  semena-mena  justru  dapat menghancurkan sendi-sendi ajaran agama.
Kehadiran  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  (KHI) sebagai  salah  satu  rujukan  hakim  pengadilan  agama  dalam memutuskan  perkara,  juga  sebagai  upaya  untuk  melakukan unifikasi hukum Islam di Indonesia merupakan langkah progresif menuju  ke  arah  nasionalisasi  hukum  Islam.  Dalam  proses perumusannya,  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  sepenuhnya merujuk pada kitab-kitab fikih. Di samping mengacu pada kitab– kitab  fikih  yang  pada  umumnya  bermazhab  Syafi’i,  Kompilasi Hukum  Islam  juga  mengacu  pada  pandangan-pandangan  hukum dari  para  hakim  di  lingkungan  peradilan  agama  dan  para  pakar hukum  Islam  di  Indonesia  yang  telah  dipengaruhi  oleh  hukum adat Indonesia.
Selain  beberapa  pembaruan  hukum  yang  termuat  dalam KHI, tidak ada salahnya apabila KHI juga dilakukan evaluasi agar isinya  dapat  bersifat  responsif  terhadap  permasalahan- permasalahan  yang  terjadi  saat  ini.  Selain  mampu  memberikan solusi  terhadap  perkara-perkara  baru  mengenai  hukum  Islam, maka  KHI  juga  harus  bersifat  preventif  terhadap  kemungkinan munculnya masalah-masalah yang saat ini belum termuat dalam Kompilasi Hukum Islam.
DAFTAR PUSTAKA
Ain  Badran,  Abul, Ahkām  al-Waṣāyāwa  al-Hībah,  Iskandariyah: Mu’assasah Shabbab al-Jamiah, t.t: 130.
Alimuddin, Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim  Pengadilan  AgamaCet.  I;  Makassar:  Alauddin University Press, 2011.
AM, Imron, Hukum Kewarisan dan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam, Mimbar Hukum, No. 24, Tahun 1996.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, edisi II, Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
Echols, Jhon M. dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia Cet.
XXIII; Jakarta: PT. Gramdia, 1996.
Hamid,  Abdul,  Muhammad  Muhyiddin, Ahkām  al-Mawārīṡ  fī Syari'āt  al-Islamīyah  alā  Maẓahib  al-Arba'ah,  t.tp:  Dār  al-
Kitāb al-Arabī, t.t.
Http/pembaruan-Hukum-KHI.com  diakses  pada  tanggal  30  April 2015-05-03  Ahmad  Rofiq,  Pembaharuan  Hukum  Islam  di Indonesia.
Ibad,  Saiful  dan  Rasito,  Respon  KIAI  Pesantren  Terhadap  Materi KHI di Indonesia (Studi Kasus di Kota Jambi), Kontekstualita,
Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 21 N0. 1 Juni 2006.
Manan,  Abdul, Reformasi  Hukum  Islam,  Cet.  I;  Jakarta:  Raja GrafindoPersada, 2006. Muslim, Muhammad, Pembaruan-Hukum-Dalam-KHI.com. Diakses tanggal 29 April, 2015
Rofiq,  Ahmad, Hukum  Islam  di  Indonesia,  Cet.  VI;  Jakarta:  PT.
RajaGrafindo Persada, 2003.
Rofiq, Ahmad, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Cet. Ke-1: Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.