## ANALISIS POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
(Studi Kasus Kecamatan Kualuh Hulu)
Mukhrizal Effendi, 1 Syahrizal Efendi Lubis, 2 Fandhi Alfiansyah, 3 Fachrul Rozi, 4 Raja Saljukdin, 5 Agus Aman Siregar 6
Laila Tanjung 7
effendimukhrizal@gmail.com
RINGKASAN -  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sektor  Pedesaan  dan Perkotaan  (PBB-P2)  merupakan  salah  satu  dari  kebijakan  reformasi perpajakan  sejak  tahun  1985.  PBB  terbagi  atas  5  (lima)  jenis  yang  biasa disingkat  PBB-P2  dan  PBB-P3.  Batasan  masalah  dalam  penelitian ditentukan  dari  tahun  2017  s/d  2019  berdasarkan  pengukuran  kinerja terhadap pencapaian realisasi penagihan PBB-P2. Isu sentral penelitian ini adalah  mempertanyakan,  yaitu:  Bagaimana  potensi  Pajak  Bumi  dan Bangunan  di  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara,  khususnya  di  Kecamatan Kualuh  Hulu  sesuai  dengan  potensi-potensi  yang  ada?  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  potensi  PBB-P2  di  Kecamatan  Kualuh  Hulu  pada tahun 2017 dengan  realisasi penerimaan  PBB-P2  sebesar  Rp. 1.906.285.685,-  (44%),  sedangkan  tahun  2018  realisasi  penerimaan  PBB- P2  sebesar  Rp.  1.994.974.906,-  (44%),  akan  tetapi  pada  tahun  2019 realisasi  penerimaan  PBB-P2  mendekati  target,  yakni  sebesar  Rp. 2.089.090.189,-  (56%)  dari  target  yang  ditetapkan  yakni  sebesar  Rp. 2.4000.000.000,-.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penerimaan  PBB-P2  di Kecamatan  Kualuh  Hulu  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara    dari  tahun  2017 s/d 2019 meningkat meskipun belum mencapai target sepenuhnya.
Kata  Kunci: Potensi,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Sektor  Pedesaan  dan Perkotaan serta Pendapatan Daerah
1 Dosen Universitas Islam Labuhan Batu
2 Dosen Universitas Islam Labuhan Batu
3 Dosen Universitas Dharmawangsa
4 Dosen Universitas Dharmawangsa
5 Balitbang Kabupaten Labuhan Batu Utara
6 Balitbang Kabupaten Labuhan Batu Utara
7 Balitbang Kabupaten Labuhan Batu Utara

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  merupakan  daerah  otonom  yang baru  dimekarkan  dari  Kabupaten  Labuhanbatu  Raya  (Induk)  berdasarkan Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu  Utara  di  Provinsi  Sumatera  Utara.  Kabupaten  Labuhanbatu Utara  tumbuh  dan  berkembang  atas  tuntutan  dari  masyarakat  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintah,  pelaksanaan pembangunan dan pelayanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.    Sebagai  salah  satu  daerah  yang  berada  di  Pantai  Timur. Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  merupakan  ibukota  Aek  Kanopan  dengan luas  lahan  354.580  Ha  yang  terdiri  dari  8  kecamatan  dan  90 desa/kelurahan.  Area  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  memiliki    di  sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Asahan, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Raya, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten  Tapanuli  Utara  dan  di  sebelah  timur  berbatasan  dengan Kabupaten Labuhanbatu Raya.
Sesuai  dengan  yang  diamanahkan  dalam  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2008  bahwa  daerah  otonomi  baru  (Kabupaten  Labuhanbatu Utara) resmi terpisah dari kabupaten induk. Artinya pemekaran itu sendiri cenderung  menimbulkan  propaganda  persepsi,  yakni  sebagian  kalangan tertentu melihat  bahwa pemekaran itu  sendiri terjadi atas  kepentingan  elit untuk  saling  membagi  kekuasaan.  Namun,  sebaliknya  kalangan  yang memiliki  persepsi  positif  terhadap  pemekaran  itu  sendiri  mendukung proses  percepatan  pembangunan  suatu  daerah  untuk  maju  dan  memiliki daya saing.
Apabila  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintah  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  Retribusi  Daerah,  menetapkan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Sektor  Pedesaan  dan  Perkotaan  (disingkat  PBB-P2)  menjadi pajak  kabupaten/kota.  Implikasinya  setiap  pemerintah  daerah  berusaha maksimal  untuk  meningkatkan  perekonomian  daerahnya.  Pelaksanaan pembangunan  daerah  pun  diarahkan  untuk  memacu  pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan pendayagunaan potensi-potensi
yang dimiliki secara  optimal. Awalnya pengelolaan pajak daerah sebelum pemekaran  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  sepenuhnya  dikelola  oleh Kabupaten Labuhanbatu Raya, setelah pemekaran dikelola oleh Kabupaten Labuhanbatu  Utara,  sehingga  petugas  pajak  menagih  wajib  pajak  atas PBB-nya,  lalu  dilaporkan  ke  Dinas  Pengelolaan  Pendapatan  dan  Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu, kini sudah tidak lagi karena telah terjadi perubahan  mekanisme  pemunggutan  pajak  daerah  dilaporkan  ke  Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara mengingat efisiensi  dan  efektifnya  perangkat  desa  dalam  menagih  pajak  kepada warga-warganya dan tak harus repot-repot lagi pergi ke kabupaten induk.
Mengingat  tidak  semua  sumber-sumber  pembiayaan  dapat diberikan  kepada  daerah,  maka  pemerintah  daerah  harus  menggali  segala sumber-sumber  keuangan  sendiri  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Salah  satu  upaya  meningkatkan  penerimaan pendapatan  daerah,  yaitu  dengan  menagih  pajak  kepada  masyarakat Labuhanbatu  Utara  melalui  Pajak  Bumi  dan  Bangunan    Sektor  Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), ada pun penggenaan tarif dilakukan berdasarkan orientasi  pemerataan  pendapatan.  Hal  ini  diharapkan  melalui  PBB-P2  di Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  dapat  mempercepat  pembangunan  dan meningkatkan  penerimaan  pendapatan  daerah,  hal  ini  dapat  dilihat  pada tabel 1.1 di bawah ini.
Tabel 1.1
Rincian Jumlah SPPT, DHKP& Realisasi PBB-P2 Di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Kecamatan  Kualuh  Hulu  merupakan  salah  satu  kecamatan  yang berada  di  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara,  menempati  area  seluas  637,39 Km2  yang  terdiri  dari  11  Desa,  2  Kelurahan,  33  Lingkungan  dan  105 Desa. Target pencapaian PBB-P2 sebesar 2,4 miliar rupiah. Adapun desa- desa yang memiliki pencapaian target PBB-P2 paling besar di Kecamatan Kualuh  Hulu  adalah  Desa  Sukarame  dengan  potensi  PBB-P2  sebesar  Rp. 500.000.000,-  (lima  ratus  juta  rupiah)  dan  Desa  yang  paling  rendah serapan  PBB-P2  adalah  Desa  Sukarame  Baru  dengan  potensi  PBB-P2 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
Permasalahan  yang  terjadi  terkait  pengutipan  PBB-P2  meliputi identitas  penduduk  berupa  Kartu  Tanda  Penduduk  (disingkat  KTP),  pada umumnya warga Asahan yang berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara  memiliki  aset  atau  objek  pajak  yang  berada  di  Kecamatan  Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tapi memiliki KTP warga Asahan dan PBB-P2  dari  Labuhanbatu  Utara.  Sehingga  sering  terjadi  PBB-P2  wajib pajak  ganda  antara  wilayah  Asahan  dan  Labuhanbatu  Utara.  Hal  ini menjadi  perhatian  bagi  Pemerintah  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  atas belum maksimal pengutipan PBB-P2 sehingga perlu dilakukan penertiban terhadap wajib pajak yang terdata dan belum terdaftar.
Untuk  mengembangkan  potensi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sektor pedesaan  dan  perkotaan,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Labuhanbatu Utara melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu  Utara  melakukan  penelitian  kerjasama  antara  perguruan tinggi,  yakni  Universitas  Islam  Labuhan  Batu  dan  Universitas Dharmawangsa  Medan  yang  berusaha  keras  untuk  membuat  suatu  kajian tentang kebijakan yang mendukung ke arah kemajuan sektor pedesaan dan perkotaan, salah satu kebijakan tersebut adalah menggali, menginventarisir dan  mengembangkan  potensi-potensi  yang  ada,  untuk  meningkatkan pendapatan  asli  daerah  tentunya  diharapkan  dapat  diwujudkan  dengan program  Dinas  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Labuhanbatu Utara.
Oleh  karena  itu,  penulis  tertarik  untuk  mengetahui  seberapa  besar potensi  PBB-P2  dari  seberapa  besar  kontribusinya  terhadap  Pendapatan Asli Daerah (disingkat PAD) di Kabupaten Labuhanbatu Utara sejak tahun 2017 s/d 2019 dengan judul “Analisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor  Pedesaan  dan  Perkotaan  di  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  (Studi Kasus  Kecamatan  Kualuh  Hulu)”.  Hal  tersebut  diharapkan  agar Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  dapat  mengelola dengan  baik  potensi  PBB-P2,  khususnya  sektor  pedesaan  dan  perkotaan yang  ada  untuk  memaksimalkan  target  penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara,  khususnya  Kecamatan Kualuh Hulu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengunakan  pendekatan  campuran  ( mixed  methods ), penelitian  kualitatif  digunakan  untuk  deskripsikan  keadaan  sebenarnya (naturalistik)  di  lapangan.  Sedangkan  penelitian  kuantitatif  digunakan untuk  menjelaskan  kondisi  perbedaan  rata-rata  pendapatan  masyarakat sebelum  dan  sesudah  pelaksanaan  ekstensifikasi  dan  intensifikasi  wajib pajak  terhadap  penerimaan  pajak  daerah  yang  terjadi  sebenarnya  dengan angka-angka (numerik).
Pendekatan  penelitian  deskriptif  digunakan  untuk  memperoleh informasi mengenai penerimaan  pajak daerah di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  secara  mendalam  dan  komprehensif sehingga diharapkan dapat mengungkapkan situasi dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perhitungan Potensi PBB-P2
a. Deskripsi Luas Wilayah Potensi PBB-P2
Diketahui bahwa  dari  87.558.337 m2 total luas Kecamatan Kualuh Hulu,  yang  menjadi  potensi  PBB-P2  adalah  sebesar  133.593.258  m2. Berdasarkan  perhitungan  dapat  dilihat  dari  7  (tujuh)  Desa  dan  2  (dua) Kelurahan  yang  diteliti  di  Kecamatan  Kualuh  Hulu,  maka  luas  wilayah potensi  pajak  yang  paling  besar  berasal  dari  Desa  Sonomartani  yaitu
sebesar 32.320.740 m2, Desa Kuala Beringin dengan luas wilayah potensi pajak  sebesar  28.371.927  m2  dan  wilayahnya  sebesar  214,54  km2. Kemudian  setelah  itu  ada  Desa  Sukarame,  Desa  Pulo  Dogom,  Kelurahan Aek  Kanopan,  Desa  Sukarame  Baru,  Kelurahan  Aek  Kanopan  Timur, Desa Parpaudangan dan terakhir Desa Perkebunan Kanopan Ulu.
Tabel 1.2
Deskripsi Luas Wilayah Potensi PBB-P2
Berdasarkan  tabel  di  atas,  tarif  NJOP  sebesar  0,03%  dengan  wajib pajak  21.499  orang  memiliki  luas  wilayah  potensi  pajak  sebesar 189.939.015 m2. Tarif NJOP sebesar 0,175 dengan wajib pajak 106 orang memiliki luas potensi pajak 934.367 m2.

## 2. Klasifikasi Tarif Pajak dan Wajib Pajak
Jumlah Wajib Pajak yang diperoleh dengan cara mengklasifikasikan  tarif  pajak  berdasarkan  NJOP  yang  telah  ditetapkan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Hasil persentase tersebut diperoleh dengan cara membandingkan wajib pajak berdasarkan klasifikasi NJOP yang telah ditetapkan  dengan  total  seluruh  wajib  pajak  yang  terdaftar  di  Dinas Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara.  Setelah itu,  hasil  perbandingan  tersebut  kemudian  dikali  100%.  Tarif  NJOP Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  ditentukan  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

## Tabel 1.3

## Klasifikasi Tarif Pajak dan Wajib Pajak
Berdasarkan  tabel  di  atas,  menunjukkan  bahwa  tarif  pajak  dan jumlah  wajib  pajak  diklasifikasikan  berdasarkan  NJOP  yang  ada  di Kecamatan  Kualuh  Hulu,  NJOP  mulai  dari  Rp  0  s/d  Rp.  1.000.000,- dengan  tarif  pajak  sebesar  0,03%  memiliki  jumlah  wajib  pajak  21.499 orang dengan persentase wajib pajak 99,5%. NJOP di atas Rp. 1.000.000,- dengan  tarif  pajak  sebesar  0,175  memiliki  wajib  pajak  106  dengan persentase wajib pajak 0,5%.

## 3. NJOP Bumi (Luas Tanah/m2)
NJOP bumi di Kecamatan Kualuh Hulu diperoleh dengan cara, luas wilayah potensi pajak yang telah diklasifikasikan sesuai dengan tarif pajak kemudian  dikalikan  dengan  NJOP  rata-rata  di  Kabupaten  Labuhanbatu Utara,  yaitu  sebesar  Rp.  750.000,-  (Tujuh  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah). NJOP  bumi  yang  dirinci  berdasarkan  tarif  yang  dikenakan  dan  jumlah Wajib Pajak.
Tarif  pajak  sebesar  0,03%  dengan  luas  wilayah  potensi  pajak 185.9393.015  m2  dan  NJOP  rata-rata  sebesar  Rp.  139.454.261.250.000,-. Tarif  pajak  sebesar  0,175  dengan  luas  wilayah  potensi  pajak  934.367  m2 memiliki NJOP Bumi sebesar Rp. 700.775.250.000,-. Total NJOP Bumi di Kecamatan  Kualuh  Hulu  tahun  2019  sebesar  Rp.  140.155.036.500.000,-. hasil perhitungan menunjukkan bahwa penetapan target dan realisasi PBB- P2 masih jauh dari potensi PBB-P2 yang ada. Penetapan target penerimaan PBB-P2 pada tahun 2019 masih belum maksimal, padahal perangkat desa di  Kecamatan  Kualuh  Hulu  bisa  lebih  meningkatkan  lagi  target penerimaan PBB-P2.
Berdasarkan  keterangan  di  atas,  tim  peneliti  mengutip  pendapat Abdulah  (2012)  mengatakan  bahwa  “…menganggarkan  pendapatan, kepala  SKPD  cenderung  menentukan  target  di  bawah  potensi  pendapatan yang  sebenarnya.  Selisih  antara  potensi  pendapatan  yang  sesungguhnya dengan target pendapatan yang diusulkan oleh SKPD disebut kesenjangan anggaran ( budget slack ). Artinya berdasarkan hasil perhitungan, penelitian ini  diharapkan  tahun  berikutnya,  perangkat  desa/kelurahan  di  wilayah Kecamatan  Kualuh  Hulu  mampu  meningkatkan  target  penerimaan  PBB- P2  agar  realisasi  PBB-P2  juga  akan  berdampak  pada  meningkatnya kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Strategi Peningkatan Penerimaan PBB-P2
a. Dinas Pengelolaan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara
Berbagai  permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi  dalam  rangka meningkatkan  penerimaan  PBB-P2  di  Kecamatan  Kualuh  Hulu,  antara lain:
1) Banyak pemilik objek pajak yang belum melunasi;
2) Ada  kesalahan-kesalahan  dalam  ketetapan  PBB  kurun  waktu sebelumnya;
3) Kebanyakan  tunggakan  ini  terjadi  karena  kesalahan  pendataan  pemilik objek  pajak  banyak  data  PBB-P2  yang  masih  diragukan  atau  pemilik tercatat di dua sertifikat;
4) Faktor  lain  yang  menjadi  penyebab  belum  lunasnya  PBB  antara  lain ketetapan ganda, salah menetapkan dan pemilik tinggal di luar wilayah Kecamatan  Kualuh  Hulu.  Hal-hal  inilah  yang  menyebabkan  realisasi penerimaan  PBB-P2  di  Kecamatan  Kualuh  Hulu  hingga  saat  ini  baru mencapai  Rp.  2.089.090.189  (87%)  dari  target  penerimaan  PBB-P2 sebesar Rp. 2.400.000.000,-.
Adapun strategi yang dilakukan Dinas Pengelolaan dan Pendapatan Daerah  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  untuk  mengatasi  permasalahan- permasalahan tersebut, antara lain:
a) Kurang kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu, strategi  yang  telah  dilakukan  agar  segera  dilunasi  adalah  petugas
melakukan door to door untuk PBB-P2 yang NJOP tinggi seperti > Rp. 2.000.000,-.
b) Untuk  NJOP-nya  kecil  dilakukan  dengan  pekan  pembayaran  di dusun/lingkungan, selain itu, memasang spanduk-spanduk di lokasi yang strategi dan berisi pesan pembayaran PBB-P2 tepat waktu.
b. Kantor Camat Kualuh Hulu
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Dinas  Pengelolaan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara,  dapat  disajikan  pada tabel di bawah ini:
Tabel 1.4
Realisasi Penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Kualuh Hulu Periode Tahun 2017 s/d 2019
Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa tahun 2017 realisasi penerimaan PBB-P2 Kecamatan Kualuh Hulu sebesar Rp. 1.906.285.685,- , sedangkan tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 1.994.974.906,- dan tahun 2019 realisasi penerimaan PBB-P2 meningkat menjadi Rp. 2.089.090.189,- dari target penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 2.400.000.000,-.  Untuk  menghitung  kontribusi  PBB-P2  terhadap  PAD tahun 2019 Kecamatan Kulauh Hulu adalah:
Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD
=  Rp. 2.089.090.189 x 100%
2.400.000.000,-
= 87%
Pada  tahun  2019  penerimaan  PBB-P2,  memberikan  kontribusi  PBB-P2 Pendapatan  Asli Daerah di  Kecamatan  Kualuh Hulu sebesar Rp. 2.089.090.189,-
(87%)  mendorong  pertumbuhan  dan  pergerakan  untuk  mendorong  pembangunan di sektor pedesaan dan perkotaan melalui penerimaan PBB-P2.
Adapun  strategi  yang  dilakukan  Kantor  Camat  Kualuh  Hulu  untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain:
1) Upaya yang telah dilakukan petugas untuk meningkatan penerimaan  PBB-P2  adalah  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak, khsusunya  bagi  warga  yang  memiliki  urusan  ke  kantor  agar melampirkan  bukti  pembayaran  PBB-P2,  akan  tetapi  hal  serupa tidak dapat perlakukan bagi warga yang mengurus surat keterangan kurang mampu.
2) Tak  Cuma  itu  kendala  lain  yang  dihadapi  Kantor  Camat  Kualuh Hulu  adalah  wajib  pajak  yang  di  nota  pembayaran  PBB-P2 tercantum  bukan  nama  mereka,  dianjurkan  agar  melaporkan  ke Dinas Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara agar segera ditindaklanjuti.

## SIMPULAN
Potensi PBB-P2 di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp. 2.089.090.189,-. Adapun urutan desa-desa yang menyokong potensi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Kualuh Hulu, antara lain: Kelurahan Aek Kanopan mencapai realisasi penerimaan PBB- P2  sebesar  Rp.  579.533.531  (sektor  perkotaan),  selanjutnya  untuk  sektor pedesaan,  Desa  Kuala  Beringin        Rp.  2.014.964.976,-  dikuti  desa  yang paling  sedikit  menyumbangkan  penerimaan  PBB-P2  adalah  Desa Perkebunan  Kanopan  Ulu  mencapai  penerimaan  PBB-P2  sebesar  Rp. 13.153.239,-.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  tingkat  penerimaan  PBB-P2 terhadap PAD di Kecamatan Kualuh Hulu dari tahun 2017 s/d 2019 terus mengalami  kenaikan.  Hal  ini  disebabkan  karena  realisasi  PAD  di Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  dari  tahun  2017  s/d  2018  juga  meningkat, sehingga menyebabkan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD menurun;

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Anwar. 1984. Strategi Komunikasi . Bandung: Armilo. Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara.  2019.  Kabupaten
Labuhan Batu Utara dalam
Angka. Aek Kanopan.
Volume 14, Nomor 4: 615-626          Oktober 2020 | ISSN (P): 1829-7463 \ ISSN (E) : 2716-3083
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara.  2019.  Kecamatan Kualuh Hulu Dalam
Angka. Aek Kanopan. Bungin,  Burhan.  2011. Metodologi  Penelitian  Kuantitatif:  Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan  Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya . Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Departemen Pendidikan Nasional. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat. Jakarta:   Gramedia Pustaka Utama.
Griffin,  Ricky.  2004. Manajemen. Edisi  Ketujuh,  Jilid  Satu.  Alih  Bahasa oleh Gania Gina. Jakarta:  Erlangga.
Guritno. 1992. Kamus Ekonomi . Jakarta: Erlangga. Halim,  Abdul.  2004. Bunga  Rampai  Manajemen  Keuangan  Daerah . Edisi Revisi. Yogyakarta:  AMP YKPN.
Koswara,  E.  2000. Menyongsong  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1999:  Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya. Jakarta: CSIS XXIX Nomor 1. Kuncoro,  Mudrajad.  1995. Desentralisasi  Fiskal  di  Indonesia:  Dilema Otonomi dan Ketergantungan. Yogyakarta: Prisma. Moelong.  Lexy.  J.  2013. Metode  Penelitian  Kualitatif : Edisi  Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Purnomo,  Setiawan  Hari.  1996 . Manajemen  Strategi:  Sebuah  Konsep Pengantar. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Putong,  Iskandar.  2002. Pengantar  Ekonomi  Mikro  dan  Makro. Edisi Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Resmi, Siti. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus . Jakarta: Salemba Empat. Suandy, Erly. 2009. Hukum Pajak . Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono.  2014. Metodologi  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan Kombinasi (Mixed Methods) . Bandung: Alfabeta. Suhadak,  Trilaksono  Nugroho.  2007. Paradigma  Pengelolaan  Keuangan Daerah  dalam  Penyusunan  APBD  di  Era  Otonomi. Malang: Bayumedia
Waluyo  dan  Wirawan  B,  Ilyas.  2002. Perpajakan  Indonesia . Jakarta: Salemba Empat.
Hadi, Mustofa A. 1998. Hubungan Harga Transaksi Jual Beli Terhadap Nilai Jual Objek Pajak   (NJOP)  Bumi:  Studi  Kasus  Kota Semarang.  Jurnal  Kajian  Bisnis  dan  Ekonomi. Nomor  23  Mei- Agustus. 2001.
Hasbar  dan  Wijaya.  2016. Efektivitas  Pemunggutan  Pajak  Bumi  dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dengan Pendekatan Strategi SWOT Analisis di Kabupaten  Enrekang. Mariana,  Yuni.  2005. Analisis  Kontribusi  Pajak  Parkir  Pada  Dispenda Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Bandung. Skripsi.  Fakultas  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  Universitas Pendidikan Indonesia.
Marlinda.  2017. Potensi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Sektor  Pedesaan dan  Perkotaan  Kota  Yogyakarta  dan  Kontribusinya  Terhadap Kemandirian Daera h.
Undang-Undang  Nomor  12  tahun  1994  tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan.
Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.