## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174
Volume 4, Nomor 1, 2024

## Authors
1 Robiatul Adawiyah 2 Evi Retno Wulan
Affiliation 1,2 Universitas Narotama Surabaya
Email 1 robiatuladh9900@gmail.com 2 evyretnowulan@gmail.com

## Date Submission
31 December 2023
Date Accepted 30 January 2024
Date Published 31 January 2024

## DOI
10.52249

## KEABSAHAN  PENETAPAN  TERSANGKA DALAM  PERATURAN  KAPOLRI  NO  6 TAHUN  2019  TENTANG  PENETAPAN TERSANGKA

## Abstract
This  research  aims  to  find  out  whether  the  arrangements  for determining  suspects  in  National  Police  Chief  Regulation Number  6  of  2019  concerning  Criminal  Investigations  are  in accordance  with  the  provisions  in  the  Criminal  Procedure  Code (KUHAP). This research uses normative research methods with a prescriptive approach. The data used in this research is secondary data obtained from library materials, such as books, journals and statutory regulations. The results of the research show that "the beginning  of  evidence"  in  National  Police  Chief  Regulation Number 6 of 2019 do have several differences with the provisions in the Criminal Procedure Code who has been perfected by ruling the  constitutional  court  number  21/  puu-xii  /2014.  that  there must  be  2  sufficient  tools  of  evidence  and  the  investigator's objective conviction to satisfy the establishment of a suspect. But, contrary  to  the  regulations  of  the  6/2019  capture,  there  was  a SPDP that contained the identity of the suspect. This would be a conflict of norms, but the stipulations of 6/2019 capture should be consistent with the requirements of KUHAP.
Keywords  : Determination  of  suspects,  National Police  Chief  Regulation  Number  6  of  2019,  KUHAP, Ruling  the  constitutional  court  number  21/  puu-xii /2014.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  pengaturan penetapan  tersangka  dalam  Peraturan  Kapolri  Nomor  6  Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sesuai dengan ketentuan dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  dengan pendekatan  preskriptif.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  bahan  pustaka, seperti  buku,  jurnal,  dan  peraturan  perundang-undangan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan  penafsiran “bukti permulaan” pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan  KUHAP  yang  telah  disempurnakan  melalui  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014  menyatakan bahwa terhadap suatu penyidikan haruslah terdapat 2 alat bukti yang  cukup  beserta  keyakinan  penyidik  secara  objektif  untuk memenuhi dalam penetapan tersangka. Namun berbeda dengan ketentuan  yang  ada  dalam  PERKAP  6/2019  yang  pada  proses penyidikan,  terdapat  SPDP  yang  memuat  identitas  tersangka. Hal  ini  menjadi  konflik  norma,  namun  ketentuan  yang  berlaku pada PERKAP 6/2019 haruslah selaras dengan ketentuan dalam KUHAP. Kata Kunci: Penetapan Tersangka, Peraturan Kapolri
1,2 Universitas Narotama Surabaya
Nomor  6  Tahun  2019,  KUHAP,  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

## PENDAHULUAN
Tujuan utama dari penyidikan adalah untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan dan menyediakan  bukti-bukti  yang  berkaitan  dengan  tindakan  yang  telah  mereka  lakukan. Untuk  mencapai  tujuan  ini,  penyidik  akan  mengumpulkan  informasi  yang  berkaitan dengan fakta atau kejadian tertentu. Menetapkan status tersangka pada seseorang sebelum proses penyidikan pidana dapat berdampak besar pada status sosial mereka, seperti yang terlihat  dalam  kasus  putusan  praperadilan  Nomor:  3/Pid.Pra/2021/PN  Mdl.,  di  mana dinyatakan  bahwa  karena  tidak  terdapat  kekuatan  hukum  yang  mengikat  maka  status tersangka tidak sah.
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri)  adalah  lembaga  penegak  hukum  di Indonesia yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap  tindak  pidana  dan  menentukan  siapa  tersangkanya.  Dalam  menjalankan tugasnya,  Polri  harus  mematuhi  prosedur  yang  telah  ditetapkan  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
KUHAP adalah hukum prosedural yang mengatur bagaimana proses hukum pidana dilakukan,  mulai  dari  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  hingga  pemeriksaan  di pengadilan. Selain itu, Polri juga harus mematuhi Peraturan (Kepala Polisi Republik Indonesia) Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan ini merupakan penjabaran  lebih  lanjut  dari  KUHAP  dan  memberikan  pedoman  bagi  Polri  dalam melakukan penyidikan tindak pidana. Dengan demikian, Polri memiliki kewajiban hukum untuk  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini penting  untuk  menjamin  bahwa  proses  hukum  berjalan  dengan  adil  dan  sesuai  dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Mukhlis, 2012).
Definisi dari penyidik dapat dilihat pada Pasal 1 poin ke-1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang menyebutkan bahwa penyidik adalah:  “Pejabat  Polisi Negara  Republik  Indonesia  atau  pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi wewenang  khusus  oleh  undang-undang  untuk  melakukan  penyidikan.”  KUHAP  lebih lanjut  mengatur  tentang  penyidik  dalam  pasal  6,  yang  memberikan  batasan  pejabat penyidik dalam proses pidana.
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  7  ayat  (3)  KUHAP,  "dalam  melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, para ahli wajib berpedoman pada ketentuan yang bersangkutan".Klarifikasi ini jelas mengharapkan para agen  untuk  terus  menjaga  hukum  dan  bertindak  sesuai  dengan  peraturan dan pedoman yang relevan, sehingga tidak merugikan dan mengabaikan hak tersangka atau pihak yang diperiksa (Hendrastanto et al.,1987).
Tahapan utama sebelum proses pemeriksaan dimulai adalah penerbitan SPDP atau Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Selanjutnya disingkat SPDP). Dasar bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan adalah adanya laporan polisi atau bisa juga surat perintah penyidikan,  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  13  ayat  (1)  Perkap  Nomor  6  Tahun  2019 tentang Pemeriksaan Perkara Pidana (Selanjutnya disingkat Perkap No. 6 Th. 2019). Setelah surat perintah penyidikan (Selanjutnya disingkat sprindik) diserahkan, maka pada saat itu juga, dalam batas waktu tujuh hari, SPDP juga harus sudah jadi (Pasal 13 ayat (3) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana). Jika kita melihat proses permintaan
1,2 Universitas Narotama Surabaya
pemeriksaan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  Perkap  No.  6  Th.  2019,  maka kepastian  tersangka  berada  di  urutan  kelima,  khususnya  huruf  d,  setelah  beberapa  kali siklus  sebelumnya.  Dengan  demikian,  jaminan  tersangka  seharusnya  tidak  berada  pada tahap SPDP.
Hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  14  ayat  (3)  Perkap  Nomor  6  Tahun  2019  tentang Pemeriksaan  Perkara  Pidana  yang  menyatakan  bahwa  dalam  hal  belum  dapat ditentukan  tersangkanya,  tidak  perlu  dilakukan  penetapan  tersangka.  Pasal  14  ayat  4 Perkap No. 6 Th. 2019 juga menyatakan bahwa dalam hal penetapan tersangka lebih dari 7 hari  sejak  diterbitkannya  Surat  Perintah  Dimulainya  Penyidikan  (Sprindik),  maka penetapan tersangka tersebut harus dilampiri atau dilampirkan pada SPDP yang lalu.
Perkap  No.  6  Th.  2019  tentang  Jaminan  Tersangka  adalah  pedoman  penting  dalam keseluruhan rangkaian hukum di Indonesia. Pedoman ini memberikan aturan dan teknik yang  jelas  tentang  bagaimana  seseorang  ditetapkan  sebagai  tersangka  dalam  kasus pelanggaran hukum. Meskipun demikian, ada beberapa pertanyaan mengenai keabsahan penetapan tersangka berdasarkan pedoman ini. Beberapa pihak merasa bahwa cara yang paling  umum  untuk  menetapkan  tersangka  sering  kali  dilakukan  dengan  mengabaikan kebebasan  orang  yang  dituduh  dan  standar-standar  peraturan  yang  adil.  Dengan demikian,  sangat  penting  untuk  melakukan  penelusuran  dari  atas  ke  bawah  mengenai keabsahan penetapan tersangka dalam Perkap No. 6 Th. 2019 Pemeriksaan ini diharapkan dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  bagaimana  pedoman  ini diterapkan secara praktis dan apakah ada peluang untuk menjadi lebih baik atau berubah.
Oleh karena itu, titik fokus pada penelitian ini adalah pada persoalan seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebelum interaksi pemeriksaan dalam Pasal 10 ayat (1) Perkap  No.  6  Tahun  2019  tentang  Pemeriksaan  Tersangka  dilakukan,  yaitu  dalam penerbitan SPDP yang diatur dalam Pasal 14 Perkap No. 6 Th. 2019.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  dengan  pendekatan preskriptif.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang diperoleh  dari  bahan  pustaka,  seperti  buku,  jurnal,  dan  peraturan  perundang-undangan. Pada  penelitian  ini,  penukis  menggunakan  pendekatan  isu,  pendekatan  perundang  – undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer,  sekunder  hingga  tersier.  Metode  pengumpulan  bahan  hukum  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  melalui  studi  kepustakaan.  Bahan-bahan  hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan terlebih dahulu dilihat dan dipusatkan dari atas ke bawah, kemudian dilakukan pencatatan terhadap permasalahan yang dikaji, baik secara langsung  maupun  tidak  langsung  (Arfa  &  Marpaung,  2018).  maka  kesimpulan  yang dihasilkan pada penelitian di jurnal ini ada dasar hukumnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Penetapan Tersangka Dasar Hukum Penetapan Tersangka
Penetapan  tersangka  adalah  tindakan  penyidik  untuk  menunjuk  seseorang sebagai  tersangka  yang  disangkakan  telah  melakukan  tindak  pidana  berdasarkan
1,2 Universitas Narotama Surabaya
bukti permulaan yang cukup. Pengertian penetapan tersangka dapat dianalisis dari dua unsur (Abdul Azis, 2022), yaitu:

## 1. Tindakan penyidik
Penetapan  tersangka  adalah  tindakan  penyidik,  bukan  tindakan  hakim  atau penuntut umum. Tindakan penyidik adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik.

## 2. Menunjuk seseorang sebagai tersangka
Penetapan  tersangka  adalah  tindakan  penyidik  untuk  menunjuk  seseorang sebagai  tersangka.  Penujukan  seseorang  sebagai  tersangka  berarti  bahwa  penyidik telah menduga bahwa seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana.
Pengertian  penetapan  tersangka  juga  dapat  dianalisis  dari  dua  aspek  (Rizqy Nugraha Ramadhan,2022), yaitu:

## 1. Aspek substantif
Aspek substantif penetapan tersangka adalah bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup adalah alat  bukti  yang  ada  pada  saat  penyidik  melakukan  penetapan  tersangka,  yang menunjukkan  adanya  dugaan  kuat  bahwa  seseorang  telah  melakukan  tindak pidana.

## 2. Aspek formil
Aspek  formil  penetapan  tersangka  adalah  bahwa  penetapan  tersangka  harus dilakukan dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam  hal  ini,  prosedur  penetapan  tersangka  diatur  dalam  KUHAP  dan Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  penetapan tersangka  adalah  tindakan  penyidik  untuk  menunjuk  seseorang  sebagai  tersangka yang  disangkakan  telah  melakukan  tindak  pidana  berdasarkan  bukti  permulaan yang  cukup.  Penetapan  tersangka  harus  dilakukan  dengan  prosedur  yang  diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Proses  penetapan  tersangka  dalam  hukum  pidana  Indonesia  adalah serangkaian  langkah  yang  melibatkan  proses  penyelidikan,  pemeriksaan  calon tersangka,  interogasi,  dan  akhirnya  penetapan  tersangka.  Tahap  awalnya  dimulai dengan  penyelidikan,  di  mana  penyidik  bertugas  mencari  dan  mengidentifikasi peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyidik harus memiliki pengetahuan yang kuat dalam hukum pidana untuk menilai apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana.
Selanjutnya, penetapan tersangka harus didasarkan bukti permulaan yang sah. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sebagai bentuk  penyempurnaan  dalam  ketentuan Pasal  184  KUHAP,  bahwa  yang  dimaksud dengan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP adalah a. keterangan  saksi;  b.  keteranga  ahli;  c.  surat;  d.  petunjuk;  e.  keterangan.  terdakwa mengenai persyaratan penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti pemulaan yang cukup dalam kuantitas, dan kualitas yang baik, yaitu didasarkan pada dua alat
1,2 Universitas Narotama Surabaya
bukti  (mendasarkan  kepada  hakim  dalam  memutus)  dan  dari  alat  bukti  tersebut penyidik  berkeyakinan  bahwa  telah  terjadi  tindak  pidana  dan  seseorang  sebagai tersangka  pelaku  tindak  pidana  tersebut.  Dalam  praktiknya,  penentuan  bukti permulaan dibatasi pada dua alat buti ditambah dengan keyakinan penyidik secara objektif.  Keyakinan  penyidik  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  interogasi  yang menjadi  salah  satu  proses  penting  dalam  penetapan  tersangka,  di  mana  penyidik melakukan  pemeriksaan  terhadap  tersangka  dan  saksi-saksi  yang  terlibat  dalam kejadian.
Setelah  melalui  proses  penyidikan,  pemeriksaan,  dan  interogasi,  penyidik dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka jika terdapat bukti permulaan yang cukup.  Bukti  permulaan  yang  memadai  minimal  harus  terdiri  dari  dua  jenis  alat bukti.  Namun,  penting  untuk  memastikan  bahwa  proses  ini  dilakukan  secara profesional,  proporsional,  dan  transparan.  Hal  ini  diperlukan  untuk  mencegah penyalahgunaan  wewenang  dan  juga  untuk  memastikan  bahwa  penetapan tersangka  tidak  dilakukan  semata-mata  dengan  tendensi  menjadikan  seseorang langsung sebagai tersangka tanpa bukti yang memadai.
Ketika  proses  penetapan  tersangka  dilakukan  dengan  cermat  sesuai  dengan prosedur  yang  ditetapkan,  hal  ini  memastikan  bahwa  keadilan  terpenuhi  dan menghindari  kesalahan  yang  dapat  merugikan  pihak  yang  tidak  bersalah. Profesionalisme,  proporsionalitas,  dan  transparansi  dalam  setiap  langkah  proses hukum pidana sangatlah penting dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana di Indonesia.
Jika  terdapat  perbuatan  yang  masih  diduga  sebagai  tindak  pidana,  langkah pertama yang dapat diambil oleh masyarakat adalah melaporkan atau mengadukan peristiwa  tersebut  kepada  aparat  penegak  hukum.  Proses  ini  melibatkan  beberapa tahapan penting yang umumnya dilakukan:
Pertama,  masyarakat  membuat  laporan  atau  pengaduan  kepada  aparat penegak  hukum,  seperti  polisi,  yang  harus  memuat  informasi  lengkap  mengenai peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana,  mencakup  detail  waktu,  tempat, modus operandi, dan identitas pelaku jika diketahui.
Kedua,  setelah  menerima  laporan  atau  pengaduan,  aparat  penegak  hukum akan  mencatatnya  dalam  buku  register  dan  memberikan  tanda  terima  kepada pelapor  atau  pengadu  sebagai  tanda  bahwa  laporan  telah  diterima  dan  dicatat dengan  benar.  Tahapan  berikutnya  adalah  penyelidikan  yang  dilakukan  oleh penyidik  setelah  menerima  laporan  atau  pengaduan.  Penyidik  akan  berusaha mencari  bukti-bukti  yang  menegaskan  bahwa  tindak  pidana  telah  terjadi  dan apakah cukup dasar untuk melanjutkan ke tahap penyidikan.
Jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya bukti permulaan yang memadai, penyidik  akan  melanjutkan  ke  tahap  penyidikan.  Di  sini,  berbagai  tindakan investigatif  dilakukan,  termasuk  pemeriksaan  tempat  kejadian,  saksi,  tersangka, serta  penyitaan  barang  bukti  yang  relevan.  Terakhir,  jika  penyidik  berhasil mengumpulkan  bukti  yang  cukup,  orang  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana
1,2 Universitas Narotama Surabaya
dapat ditetapkan sebagai tersangka. Namun, penetapan ini harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah.
Penting  untuk  memastikan  bahwa  seluruh  proses  ini  dilakukan  dengan profesionalitas,  proporsionalitas,  dan  transparansi.  Hal  ini  bertujuan  untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga agar penetapan tersangka tidak hanya dilakukan secara sembrono tanpa dasar yang kuat. Dengan demikian, proses hukum  dapat  berjalan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  dan  memastikan  bahwa keadilan terwujud bagi semua pihak yang terlibat. Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang telah disempurnakan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 21/PUU-XII/2014  tanggal  28  April  2015 telah  menetapkan  2  alat bukti  yang  cukup  beserta  keyakinan  penyidik  secara  objektif  untuk  memenuhi dalam  penetapan  tersangka.  Namun,  untuk  menetapkan  seseorang  sebagai tersangka,  diperlukan  bukti  yang  cukup  untuk  menduga  bahwa  orang  tersebut adalah  pelaku  tindak  pidana.  Oleh  karena  itu,  penetapan  tersangka  dianggap  sah jika terdapat minimal 2 alat bukti sesuai ketentuan tersebut. Tanpa memenuhi syarat minimal tersebut, penetapan tersangka tidak dapat dianggap sah.
Pertanggungjawaban  pidana  adalah  konsep  tanggungjawab  hukum  di  mana seseorang dapat dikenakan sanksi hukum atas perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.  Istilah  yang  digunakan  untuk  pertanggungjawaban  ini  disebut sebagai " toekenbaardheid " atau criminal responsibility . Untuk dipidana, seseorang harus memenuhi  unsur  delik  yang  telah  ditetapkan  dalam  undang-undang.  Dari perspektif kemampuan bertanggungjawab, hanya individu yang memiliki kapasitas untuk  bertanggungjawab  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya. Namun,  isu  yang  muncul  dalam  penilaian  kemampuan  bertanggungjawab  adalah apakah seseorang memenuhi kriteria sebagai subjek norma yang memiliki kapasitas untuk bertanggungjawab.
Beberapa  metode  penyampaian  dugaan  tindak  pidana  yang  memungkinkan dilakukannya  proses  penyelidikan  (Purwoleksono,2014).  Salah  satunya  adalah ketika  aparat  penegak  hukum  secara  langsung  mengetahui  adanya  tindak  pidana. Contohnya,  ketika  polisi  menemukan  insiden  perampokan  saat  berpatroli  dan segera  melakukan  penangkapan  serta  membawa  pelaku  ke  kantor  polisi  (Azis, 2021).
Selain itu, penyampaian informasi melalui media massa juga menjadi cara lain untuk  mengetahui  atau  melaporkan  adanya  dugaan  tindak  pidana.  Media  massa sering  digunakan  untuk  upaya  pencegahan  kejahatan  dengan  cara  mempengaruhi masyarakat  tentang  dampak  kejahatan  serta  hukuman  melalui  liputan  media. Sebagai contoh, saat kejadian kecelakaan kereta api Bintaro pada tahun 1980, media tertarik  meliput  cerita  seorang  wanita  yang  mengaku  kehilangan  suaminya  dalam kecelakaan  tersebut.  Namun,  ternyata  suaminya  tidak  meninggal  dan  pernyataan wanita  tersebut  terungkap  sebagai  usaha  untuk  mendapatkan  asuransi.  Hal  ini memicu aparat penegak hukum melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana penipuan.
1,2 Universitas Narotama Surabaya
Ada  juga  sumber  lain  yang  menjelaskan  beberapa  metode  lain  untuk melaporkan  atau  mengetahui  adanya  dugaan  tindak  pidana,  seperti  informasi, laporan  polisi,  atau  penyerahan  tersangka  atau  barang  bukti  dari  masyarakat  atau lembaga  tertentu.  Dari  uraian  tersebut,  terdapat  beragam  cara  dan  langkah  untuk melaporkan dugaan tindak pidana kepada pihak berwenang. Tindakan tersebut tak hanya  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  atau  korban,  namun  juga  dapat dilakukan oleh masyarakat atau melalui media massa (asalkan bukan tindak pidana aduan).  Ketika  informasi  terkait  dugaan  tindak  pidana  disampaikan,  langkah pertama  sebelum  menetapkan  tersangka  adalah  melalui  proses  penyelidikan  yang dilakukan  oleh  penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Hal  ini  sesuai dengan Pasal 4 KUHAP, yang menggambarkan penyidik sebagai pejabat polisi yang bertugas  mencari  kebenaran  terkait  laporan  atau  aduan  yang  diterima  untuk memastikan  keberadaan  suatu  tindak  pidana  (I  Made  Wisnu  Wijaya  Kusuma,  I Made Sepud, and Ni Made Sukaryati Karma,2020).

## Penetapan Tersangka Berdasarkan KUHAP
Penyelidikan  ini  merupakan  tahap  awal  yang  penting  sebelum  penetapan tersangka  dilakukan.  Ini  memungkinkan  pihak  berwenang  untuk  memeriksa  dan mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung atau mengkonfirmasi dugaan tindak pidana  sebelum  mengambil  langkah  lebih  lanjut.  Proses  ini  menjamin  bahwa langkah  penegakan  hukum  dilakukan  secara  berdasarkan  fakta  dan  bukti  yang valid,  sebelum  menetapkan  seseorang  sebagai  tersangka  (Hidayat,  2023).  Menurut Pasal  5  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  penyelidik  memiliki sejumlah kewenangan yang mencakup:
1. Menerima Laporan atau Pengaduan tentang Dugaan Tindak Pidana dari Seseorang Penyelidik berwenang menerima laporan atau pengaduan dari individu yang menduga adanya tindak pidana yang telah atau sedang terjadi.
2. Mengumpulkan Keterangan dan Barang Bukti Penyelidik memiliki wewenang untuk mengumpulkan informasi dan barang bukti yang relevan terkait dugaan tindak pidana untuk memastikan kebenaran atas laporan atau pengaduan yang diterima.
3. Menghentikan dan Memeriksa Identitas Seseorang yang Dicurigai Penyelidik berhak menghentikan dan memeriksa identitas seseorang yang menjadi objek kecurigaan terkait tindak pidana yang sedang diselidiki. Ini bertujuan untuk memastikan keabsahan identitas dan keterlibatan individu tersebut.
4. Membawa dan Menyerahkan Seseorang kepada Penyidik Dalam rangka penyelidikan lebih lanjut, penyelidik berhak membawa seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana dan menghadapkannya kepada penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait peristiwa yang diselidiki.
Kewenangan-kewenangan  ini  memberi  penyelidik  alat  untuk  melakukan serangkaian  tindakan  yang  diperlukan  guna  menyelidiki  dugaan  tindak  pidana. Penyelidik  bertanggung  jawab  memastikan  bahwa  proses  ini  dilakukan  sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hak asasi individu terjaga.Dalam Pasal 5 Ayat 1 Poin b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidik memiliki
1,2 Universitas Narotama Surabaya
kewenangan  tertentu  yang  dapat  dilakukan  jika  diperlukan  untuk  kepentingan penyelidikan. Tindakan-tindakan tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Penangkapan, Larangan Meninggalkan Tempat, Penggeledahan, dan Penahanan Penyelidik dapat melakukan tindakan penangkapan, melarang seseorang meninggalkan tempat kejadian, melakukan penggeledahan, atau menahan sementara seseorang dalam rangka penyelidikan jika hal tersebut diperlukan dalam mengungkap kebenaran dari dugaan tindak pidana.
2. Pemeriksaan dan Penyitaan Surat Penyelidik berwenang melakukan pemeriksaan terhadap surat atau dokumen tertentu yang dianggap relevan dengan dugaan tindak pidana, serta melakukan penyitaan surat tersebut jika diperlukan dalam proses penyelidikan.
3. Pengambilan Sidik Jari dan Pengambilan Foto Seseorang Dalam rangka penyelidikan, penyelidik berhak mengambil sidik jari atau mengambil foto seseorang yang terlibat dalam dugaan tindak pidana guna kepentingan identifikasi atau pembuktian.
4. Membawa dan Menghadapkan Seseorang pada Penyidik Penyelidik memiliki kewenangan membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.
Tindakan-tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya yang diperbolehkan dan  dapat  dilakukan  oleh  penyelidik  dalam  upaya  mencari  kebenaran  terkait dugaan  tindak  pidana.  Penting  untuk  diingat  bahwa  tindakan-tindakan  ini  harus dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  dalam  kerangka proses penyelidikan yang adil serta sesuai dengan hak asasi individu yang terlibat.
Pasal  1  angka  14  KUHAP  mensyaratkan  adanya  bukti  permulaan  sebelum menetapkan  seseorang  sebagai  tersangka.  Namun,  KUHAP  tidak  memberikan penjelasan  yang  rinci  mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  bukti  permulaan, terutama  dalam  konteks  definisi  bukti  permulaan  yang  bisa  menjadi  dasar penetapan tersangka. KUHAP hanya memberikan penjelasan yang umum dan tidak memecahkan masalah tersebut.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  14  KUHAP,  definisi  bukti  permulaan  tidak dijelaskan  secara  spesifik.  Namun,  dalam  Pasal  1  angka  21  Perkap  No.  14  Tahun 2012, bukti permulaan didefinisikan sebagai laporan polisi dan satu alat bukti yang sah  yang  digunakan  untuk  menduga  bahwa  seseorang  telah  melakukan  tindak pidana, yang menjadi dasar untuk penangkapan. Serta dalam Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah menetapkan beberapa  hal  terkait  syarat  penetapan  tersangka,serta  bukti  permulaan  yang menjelaskan  secara  detail.    Namun,  terdapat  perbedaan  antara  definisi  bukti permulaan dalam Perkap No. 14 Tahun 2012 dan interpretasi Mahkamah Konstitusi (MK).  Perbedaan  ini  penting  karena  dapat  berdampak  signifikan  pada  proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk berpatokan pada interpretasi MK dalam praktik hukum acara pidana.
1,2 Universitas Narotama Surabaya
Meskipun KUHAP tidak menjelaskan secara terperinci mengenai definisi 'bukti permulaan',  namun  penegasan  terhadap  frasa  “bukti  permulaan”  telah  ditetapkan pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 21/PUU-XII/2014  tanggal  28  April  2015, yaitu bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan” adalah minimal terdapat dua alat bukti  yang  menurut  penyidik  mendasarkan  dua  alat  bukti  tersebut  telah  terjadi  tindak pidana .  Dalam  proses  penyidikan,  yang  dimaksud  dengan  alat  bukti  yang  sah, seperti  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  dan  surat  yang  dapat  diperoleh. Sedangkan, alat bukti berupa petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh selama persidangan, seperti yang diatur di Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.
Jika dalam proses penyidikan terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan alat bukti yang sah tersebut bisa  berupa  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  dan  surat.  Namun,  penting  juga dicatat  bahwa  keterangan  saksi  harus  memenuhi  persyaratan  yang  diatur  dalam Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yang menyatakan keterangan saksi haruslah disertai  dengan  alat  bukti  lainnya  yang  sah  agar  dapat  membuktikan  bahwa terdakwa  bersalah  terhadap  perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya  serta  prinsip "asas unus testis nullus testis ".
Prinsip unus testis nullus testis (satu  saksi  bukanlah  saksi)  adalah  aturan  yang menolak kesaksian dari satu orang saksi saja. Dalam konteks hukum acara perdata dan  acara  pidana,  kesaksian  seorang  saksi  tanpa  dukungan  alat  bukti  lain  tidak boleh  diandalkan  atau  dijadikan  dasar  untuk  membuktikan  klaim  secara menyeluruh. Prinsip ini ditegaskan oleh KUHAP dalam pembuktian (Pasal 185 ayat (2)). Kesaksian tunggal tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang valid, karena harus didukung oleh alat bukti lain yang sah. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP, di mana penyidik harus mengumpulkan alat bukti sah sebagai "bahan baku" bagi hakim dalam proses pemeriksaan dan pengadilan tindak pidana. karena terdapat syarat-syarat khusus yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 14 tahun 2012. Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa penangkapan terhadap tersangka  hanya  dapat  dilakukan  berdasarkan  dua  pertimbangan  yang  harus dipenuhi  secara  bersamaan  (kumulatif),  bukan  sebagai  pilihan  yang  saling menggantikan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah:
1. Adanya bukti permulaan yang cukup, yaitu laporan polisi didukung oleh satu alat bukti yang  sah,  dengan  mempertimbangkan  ketentuan  Pasal  185  ayat  (3),  Pasal  188  ayat  (3), dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.
2. Tersangka tidak hadir tanpa alasan yang wajar setelah dipanggil dua kali berturut-turut oleh  penyidik.  Penangkapan  hanya  dapat  dilakukan  jika  tersangka  tidak  hadir  tanpa alasan yang wajar setelah dua kali dipanggil berturut-turut oleh penyidik. Jika tersangka selalu  hadir  saat  dipanggil  oleh  penyidik,  sesuai  dengan  perintah  Perkap  Nomor  14 Tahun 2012, tidak diperbolehkan melakukan penangkapan terhadapnya. Hal yang sama berlaku  jika  tersangka  hanya  dipanggil  satu  kali  dan  telah  menghadap  pada  penyidik untuk pemeriksaan, dalam kasus ini juga tidak boleh langsung dilakukan penangkapan.
Dalam  konteks  hukum  pidana  di  Indonesia,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP)  memegang  peran  penting.  KUHAP  dibuat  sebagai  dasar  aturan  yang
1,2 Universitas Narotama Surabaya
mengatur  proses  prapradilan  pidana,  menandai  sebuah  era  baru  dalam  sistem  hukum pidana kita. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, termasuk tujuan untuk menghasilkan ketentuan yang mendukung proses peradilan pidana yang adil dan menghormati hak-hak individu.
Hal ini tercermin dari penekanan pada hak-hak tersangka dan terdakwa, keberadaan bantuan  hukum  di  setiap  tahap  pemeriksaan,  pembatasan  upaya  paksa  seperti penangkapan atau penahanan, pilihan upaya hukum yang lebih komprehensif hingga tahap terakhir, dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan dalam KUHAP.
Selain tujuan memenuhi hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, KUHAP juga bertujuan untuk mengoreksi pelaksanaan hukum, khususnya dalam proses peradilan pidana. Dalam upaya memperbaharui bidang hukum acara pidana, muncul gagasan bahwa koreksi  terhadap  penegak  hukum  seperti  polisi,  jaksa,  dan  lainnya  yang  melakukan penyalahgunaan  wewenang  atau  pelanggaran  harus  dilakukan  secara  maksimal,  agar penegakan hukum dapat berjalan dengan tepat. Untuk itu, dibutuhkan bentuk pengawasan baik  secara  internal  maupun  eksternal.  Pelanggaran  HAM  seringkali  terjadi  akibat penyalahgunaan kekuasaan, termasuk dalam bentuk upaya paksa yang tidak sesuai dengan hukum  yang  berlaku.  KUHAP  memberikan  kewenangan  kepada  aparat  penegak  hukum dalam  menjalankan  tugas  mereka,  termasuk  upaya  paksa  yang  pada  dasarnya  dapat mengurangi hak asasi manusia seseorang. Oleh karena itu, pelaksanaan upaya paksa harus mematuhi  ketentuan  yang  telah  diatur  oleh  peraturan  hukum  sehingga  seseorang  yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu kasus pidana memahami hak-haknya secara jelas  dan  juga  batasan  wewenang  petugas  penegak  hukum  dalam  melaksanakan  upaya paksa terhadapnya.
Aparat  penegak  hukum,  dalam  menjalankan  tugasnya,  seringkali  memiliki  potensi untuk melanggar aturan yang berlaku, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian bagi tersangka, keluarga, atau pihak lain yang terlibat. Meskipun dilakukan dengan tujuan memastikan keadilan dan ketertiban, tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut  dapat  menjadi  penyebab  terjadinya  kerugian.  Untuk  memastikan  perlindungan terhadap  hak  asasi  manusia  dan  agar  aparat  penegak  hukum  menjalankan  tugas  sesuai peraturan, KUHAP mengatur lembaga yang dikenal sebagai praperadilan (Hidayat, 2023).
Praperadilan  terinspirasi  dari  prinsip habeas corpus yang  ada  dalam  sistem  peradilan Anglo-Saxon . Habeas  corpus menjamin  hak  asasi  manusia  terutama  terkait  hak  kebebasan. Secara dasar, habeas corpus menjamin dan melindungi kebebasan individu melalui prosedur yang  sederhana,  langsung,  dan  terbuka  yang  dapat  digunakan  oleh  siapa  pun.  Di  bawah prinsip  ini,  seseorang  dapat  meminta  kepada  pejabat  yang  melakukan  penahanan  untuk membuktikan  bahwa  penahanan  tersebut  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku,  atas  dasar perintah  pengadilan.  Ini  memberikan  suatu  mekanisme  di  mana  orang  dapat  menguji legalitas penahanannya di hadapan otoritas peradilan untuk memastikan bahwa penahanan itu  sah  dan  tidak  melanggar  hukum.  Praperadilan  dalam  konteks  hukum  Indonesia memiliki  tujuan  serupa  untuk  memastikan  perlindungan  hak  asasi  dan  memastikan kepatuhan terhadap hukum.
Lahirnya  lembaga  praperadilan  dipicu  oleh  kekurangan  dalam  adanya lembaga  yang  memiliki  peran  untuk  memantau  serta  menilai  upaya  paksa  yang memastikan perlindungan hak asasi manusia yang terdapat dalam HIR. Fungsinya pada  dasarnya  adalah  untuk  mengawasi  secara  horizontal  setiap  tindakan  upaya
1,2 Universitas Narotama Surabaya
paksa  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  dalam  pemeriksaan  kasus pidana,  memastikan  bahwa  tindakan  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  hukum dan  peraturan  yang  berlaku,  selain  dari  pengawasan  internal  yang  ada  di  dalam aparat itu sendiri.
Praperadilan  bukanlah  suatu  lembaga  terpisah,  melainkan  hanyalah pemberian fungsi baru yang diberikan oleh KUHAP kepada pengadilan negeri yang sudah  ada.  Tujuan  utama  dari  lembaga  praperadilan  adalah  untuk  menegakkan hukum  dan  melindungi  hak-hak  tersangka  selama  tahap  penyelidikan  dan penuntutan.  Sebagaimana  yang  terdapat  dalam  undang-undang,  penyidik  atau penuntut  umum  diberi  kewenangan  untuk  melakukan  tindakan  paksa  seperti penangkapan,  penahanan,  atau  penyitaan  demi  kepentingan  pemeriksaan  dalam kasus  pidana  (Ramadhan,  2022).  Setiap  tindakan  paksa  yang  dilakukan  oleh penyidik  atau  penuntut  umum  terhadap  tersangka  pada  dasarnya  merupakan perlakuan yang memiliki sifat ganda:
1. Tindakan  paksa  yang  diperbolehkan  oleh  undang-undang  demi  kepentingan pemeriksaan kasus pidana yang didakwakan kepada tersangka.
2. Tindakan  paksa  yang  sesuai  dengan  hukum  dan  peraturan  yang  ada.  Setiap  tindakan paksa secara inheren merupakan pembatasan terhadap hak asasi tersangka.
Hal  ini  menjadi  poin  krusial  dalam  praperadilan  yang  bertujuan  untuk memastikan  bahwa  tindakan  paksa  yang  dilakukan  sesuai  dengan  batasan  hukum yang berlaku dan tidak melebihi hak-hak asasi yang dimiliki oleh tersangka. Dalam KUHAP, praperadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menentukan:
1. Legalitas  penangkapan  dan/atau  penahanan  atas  permintaan  dari  tersangka,  keluarga, atau pihak lain yang berwenang mewakili tersangka.
2. Kesahihan  penghentian  penyidikan  atau  penuntutan  atas  permintaan  demi  menjaga keberlangsungan hukum dan keadilan.
3. Permohonan  ganti  rugi  atau  rehabilitasi  oleh  tersangka,  keluarga,  atau  perwakilan tersangka yang tidak diajukan di pengadilan.
Dari  aturan  di  atas,  dapat  diartikan  bahwa  praperadilan  bertugas  melakukan pengawasan  atau  kontrol  terhadap  proses  penyidikan  dan  penuntutan.  Ini  berarti hakim  praperadilan  bertanggung  jawab  mengawasi  tindakan  penyidik  polisi  dan jaksa  penuntut  melalui  pengadilan  negeri.  Praperadilan  membawa  fungsi pengawasan  horizontal  dalam  hukum  acara  pidana,  khususnya  dalam  melihat bagaimana upaya paksa dilaksanakan oleh penyidik dan penuntut umum.

## Penetapan Tersangka Menurut Peraturan Kapolri
Pasal  10  Ayat  1  Poin  a  dalam  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019  tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana  menyatakan bahwa  penyelidikan  merupakan  bagian  dari  aktivitas  penyidikan.  Jika  tidak  ada bukti  yang  memadai  untuk  menunjukkan  adanya  tindak  pidana,  proses pemeriksaan  tidak  akan  diteruskan.  Namun,  jika  terdapat  bukti  yang  memadai, proses penyidikan akan dilanjutkan oleh penyidik. Menurut Kitab Undang-Undang
1,2 Universitas Narotama Surabaya
Hukum  Acara  Pidana,  tidak  ada  lembaga  lain  yang  memiliki  wewenang  untuk melakukan penyelidikan terkait tindak pidana.
Penyelidikan  yang  dilakukan  oleh  petugas  Kepolisian  Republik  Indonesia memiliki beberapa tujuan utama:
1. Mencari keterangan yang diperlukan untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
2. Mengumpulkan dan melengkapi informasi yang sudah ada agar kejelasan sebelum melakukan tindakan penegakan hukum dapat tercapai.
3. Persiapan untuk pelaksanaan penyelidikan secara lebih mendalam.
Proses  penyelidikan  ini  dapat  ditujukan  kepada  orang,  barang,  atau  lokasi yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Dengan demikian, kegiatan penyelidikan melibatkan serangkaian usaha untuk mengumpulkan bukti yang dapat menguatkan atau membuktikan adanya suatu tindak pidana.
Penyelidikan  merupakan  tahap  awal  yang  sangat  penting  dalam  proses penegakan  hukum.  Ini  memberikan  kesempatan  untuk  mengumpulkan  informasi yang  diperlukan  sebelum  menindaklanjuti  dengan  penyidikan  lebih  lanjut.  Proses ini  harus  dilakukan  secara  teliti  dan  berdasarkan  fakta  untuk  memastikan  bahwa setiap  langkah  penegakan  hukum  berdasarkan  bukti  yang  memadai  dan  valid. Menurut  Pasal  6  dari  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  2019  tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana,  penyelidikan  terhadap dugaan tindak pidana dilakukan melalui beberapa metode sebagai berikut:
1. Pengolahan TKP
Memproses Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait dugaan tindak pidana. Ini melibatkan pengumpulan barang bukti, dokumentasi, dan identifikasi jejak-jejak yang mungkin ada.
2. Pengamatan
Melakukan observasi terhadap lingkungan, aktivitas, atau individu yang terkait dengan dugaan tindak pidana untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
3. Wawancara Mengadakan pertemuan atau interaksi dengan saksi, korban, atau pihak terkait lainnya untuk mendapatkan keterangan yang relevan terkait peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.
4. Pembuntutan
Melakukan penelusuran atau pengikutan terhadap orang atau benda yang diduga terlibat dalam tindak pidana guna mendapatkan informasi atau bukti lebih lanjut.
5. Penyamaran Melakukan tindakan menyamar atau menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan akses atau informasi yang sulit didapat dalam penyelidikan.
6. Pelacakan
Melakukan pelacakan jejak digital atau fisik terhadap individu, barang, atau informasi yang relevan dengan dugaan tindak pidana.
7. Penelitian dan analisis dokumen Mengkaji dokumen-dokumen terkait, seperti catatan, surat, atau bukti lainnya untuk mencari informasi atau bukti yang mendukung terhadap dugaan tindak pidana.
1,2 Universitas Narotama Surabaya
Setiap metode ini merupakan bagian dari strategi penyelidikan yang dirancang untuk  mengumpulkan  informasi  yang  diperlukan  dalam  menegaskan  atau membantah adanya suatu tindak pidana. Proses ini mengharuskan penyelidik untuk menjalankan langkah-langkah yang terperinci dan cermat guna memastikan bahwa semua  bukti  yang  diperoleh  bisa  diandalkan  dan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum yang berlaku (Pradana, 2020).
Peraturan  Kapolri  Nomor  6  Tahun  2019  Tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana adalah  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Kepolisian  Republik  Indonesia  untuk mengatur  proses  penyidikan  tindak  pidana.  Peraturan  ini  memiliki  beberapa perbedaan  dengan  penetapan  tersangka  sebagaimana  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Peraturan  Kapolri  Nomor  6  Tahun  2019 merupakan  penyempurnaan  dan  penyesuaian  terhadap  perkembangan  hukum, terutama  terkait  dengan  aturan  mengenai  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya Penyidikan  (SPDP)  setelah  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor: 130/PUU-XIII/2015. Selain sebagai penyesuaian hukum, peraturan ini juga berperan sebagai  pengganti  Perkap  14  tahun  2012  mengenai  Manajemen  Penyidikan  Tindak Pidana yang sebelumnya telah dicabut berdasarkan Peraturan Polri Nomor 06 tahun 2019.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  Peraturan  Kapolri  Nomor  6  Tahun  2019  secara resmi  mencabut  Peraturan  Kapolri  Nomor  14  Tahun  2012  yang  sebelumnya mengatur  tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana.  Peraturan  ini  mulai berlaku  pada  tanggal  03  Oktober  2019.  Salah  satu  perbedaan  utama  adalah  terkait dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Dalam KUHAP, SPDP dikeluarkan  oleh  penyidik  kepada  penuntut  umum  setelah  penyidik  menerima laporan  atau  keterangan  bahwa  telah  terjadi  tindak  pidana.  SPDP  ini  berfungsi sebagai pemberitahuan bahwa penyidik telah memulai proses penyidikan. Namun, dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, SPDP dikeluarkan setelah penyidik menemukan  bukti  permulaan  yang  cukup  tentang  adanya  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  seseorang.  Dengan  kata  lain,  SPDP  dikeluarkan  setelah  seseorang ditetapkan  sebagai  tersangka.  Perbedaan  ini  penting  karena  menentukan  kapan seseorang  dapat  ditetapkan  sebagai  tersangka  dalam  proses  hukum.  Dalam Peraturan  Kapolri,  seseorang  dapat  ditetapkan  sebagai  tersangka  setelah  penyidik menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana. Sedangkan dalam KUHAP,  seseorang  baru  dapat  ditetapkan  sebagai  tersangka  setelah  penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup.
Peraturan  Kapolri  Nomor  6  Tahun  2019,  memiliki  beberapa  perbedaan  yang bertentangan  dengan  KUHAP,  seperti  dalam  prosedur  penangkapan  dan penahanan  tersangka.  Pasal  14  Ayat  (2)  dan  (3)  dari  Peraturan  Kapolri  Nomor  6 Tahun 2019 mengenai Penyidikan Tindak Pidana terlihat kurang jelas karena terjadi tumpang tindih antara dua peraturan. Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun  2019  menyatakan  bahwa  seorang  tersangka  dapat  ditetapkan  dalam  SPDP, namun  Pasal  14  Ayat  (3)  dari  peraturan  yang  sama  memberikan  kemungkinan
1,2 Universitas Narotama Surabaya
bahwa  dalam  SPDP,  tersangka  tidak  perlu  ditetapkan  jika  penyidik  belum  bisa menentukannya.  Pasal  14  Ayat  (4)  Peraturan  Kapolri  Nomor  6  Tahun  2019 menyatakan bahwa jika tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya  Surat  Perintah  Penyidikan,  surat  pemberitahuan  penetapan tersangka harus dikirimkan dengan melampirkan SPDP sebelumnya.
Penetapan tersangka dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019  Tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana,  yang  menempatkan  langkah  ini  sebagai urutan  kelima,  menunjukkan  bahwa  penyidikan  dianggap  selesai  saat  tersangka sudah  ditetapkan.  Sebaliknya,  menetapkan  tersangka  sejak  awal,  seperti  pada  saat penerbitan  SPDP,  tidak  sejalan  dengan  esensi  penyidikan  sebagai  proses mengidentifikasi  pelaku  tindak  pidana.  Kaitannya  dengan  penetapan  tersangka antara Pasal 14 Perkapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Pasal 10 ayat (1) dalam peraturan yang sama, menghasilkan kesimpulan bahwa dalam  Kontitusi  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  atau  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana,  penetapan  tersangka  dan  makna  penyidikan  sebagaimana dijelaskan  dalam  Pasal  (1)  angka  2  ketentuan  umum  KUHAP  berkaitan  dengan upaya  mengidentifikasi  tersangka.  Dengan  demikian,  KUHAP  lebih  mendukung Pasal 10 ayat (1) dari Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019  tentang Penyidikan Tindak Pidana.
Di  dalam  Pasal  14  ayat  (2)  Peraturan  Kapolri  Nomor  6  Tahun  2019  Tentang Penyidikan  Tindak  Pidana,  terdapat  syarat  bahwa  identitas  tersangka  harus disebutkan dalamSPDP, namun Pasal 14 ayat (3) menyiratkan bahwa jika penyidik belum  dapat  menetapkan  tersangka,  identitas  tersangka  tidak  wajib  dicantumkan. Pada  kata-kata  "menetapkan  tersangka,"  terlihat  kecenderungan  bahwa  penetapan tersebut  mungkin  saja  telah  dilakukan  saat  SPDP  dibuat.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  penetapan  tersangka  bisa  saja  dilakukan  pada  tahap  awal  saat  penyidikan dimulai.  Pasal  25  ayat  (1)  Peraturan  Kapolri  Nomor  6  Tahun  2019  Tentang Penyidikan  Tindak  menyatakan  bahwa  penetapan  tersangka  memerlukan setidaknya dua alat bukti yang didukung oleh barang bukti.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  diatas,  Peraturan  Kapolri  No.  6  Tahun  2019 merubah  penetapan  tersangka  sebagaimana  diatur  dalam  KUHAP.  Secara  umum, pengaturan  penetapan  tersangka  dalam  Peraturan  Kapolri  No.  6  Tahun  2019 bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan  bahwa  penetapan  tersangka  adalah  suatu  tindakan  penyidik  untuk menunjuk  seseorang  sebagai  tersangka  yang  disangkakan  telah  melakukan  tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
Peraturan  Kapolri  No.  6  Tahun  2019  juga  memberikan  definisi  yang  sama mengenai penetapan tersangka, yaitu:
Penetapan  tersangka  adalah  tindakan  penyidik  untuk  menunjuk  seseorang  sebagai tersangka  yang  disangkakan  telah  melakukan  tindak  pidana  berdasarkan  bukti  permulaan yang cukup.
1,2 Universitas Narotama Surabaya
Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan tersangka adalah  tindakan  penyidik  yang  dilakukan  berdasarkan  bukti  permulaan  yang cukup. Bukti permulaan yang cukup adalah alat bukti yang ada pada saat penyidik melakukan  penetapan  tersangka,  yang  menunjukkan  adanya  dugaan  kuat  bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.
Penetapan  tersangka  merupakan  suatu  prosedur  lanjutan  berdasarkan  hasil penyidikan  oleh  penyidik.  Dalam  penyidikan  sendiri  sebagaimana  yang  terdapat dalam definisi penetapan tersangka baik pada Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 maupun  dalam  KUHAP  harus  didasarkan  pada  bukti  permulaan  yang  cukup. Namun,  terhadap  ketentuan  “bukti  permulaan”  pada  Peraturan  Kapolri  No.  6 Tahun  2019  dan  KUHAP  memiliki  perbedaan  penafsiran.  Hal  ini  tercermin  pada penormaan  Pasal  14  ayat  (2)  huruf  d  yang  menyatakan  bahwa  terhadap  Surat Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  salah  satunya  memuat  identitas tersangka,  lebih  lanjut  ayat  (3)  menegaskan  bahwa  terhadap  identitas  tersangka dapat  dikosongkan  apabila  penyidik  belum  menetapkan  tersangka  dalam  tindak pidana yang dimaksud.
Maka  terhadap  frasa  dalam  Pasal  14  ayat  (2)  huruf  d  dan  ayat  (3)  Peraturan Kapolri  No.  6  Tahun  2019  membuktikan  terdapat  perbedaan  penafsiran sebagaimana  dalam  KUHAP.  KUHAP  menyatakan  pada  tahap  penyidikan, seseorang belum dapat ditetapkan sebagai tersangka kecuali dalam penyidikan telah terdapat bukti permulaan, sebagaimana yang telah disempurnakan dalam Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014  yaitu  2  alat  bukti  yang  sah  dan penyidik  berkeyakinan  bahwa  telah  terjadi  tindak  pidana  dan  seseorang  sebagai tersangka pelaku tindak pidana tersebut.
Ketentuan  yang  terdapat  dalam  merupakan  suatu  konflik  hukum  antara ketentuan  yang  berada  ditingkat  atas  dalam  hal  ini  adalah  KUHAP  dengan peraturan pelaksananya, yaitu Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 , maka terhadap ketentuan  ini  berlaku asas  lex  superior  derogat  legi  inferiori ,  yaitu  ketentuan  dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan peraturan  pelaksananya,  maka  terhadap  ketentuan  pada  Peraturan  Kapolri  No  6 Tahun 2019 haruslah selaras dengan ketentuan pada KUHAP.
Dalam  putusan  pidana  Nomor  3/Pid.Pra/2021/PN/Mdl,  hakim  menolak permohonan  praperadilan  pemohon  atas  penetapan  tersangka  dan  penahanan. Hakim berpendapat bahwa penetapan tersangka dan penahanan terhadap pemohon adalah  sah  dan  tidak  dapat  dibatalkan.  Penolakan  permohonan  praperadilan tersebut  didasarkan  pada  pertimbangan  hukum  hakim  bahwa  penyidik  telah memiliki  bukti  permulaan  yang  cukup  untuk  menetapkan  pemohon  sebagai tersangka. Bukti permulaan yang cukup tersebut adalah keterangan saksi-saksi dan barang bukti berupa sawit yang telah dipanen tanpa izin (Kusuma & Karma, 2020).
Penetapan  tersangka  dalam  proses  penyidikan  tindak  pidana  merujuk  pada definisi  penyidikan  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  (2)  KUHAP  dan Pasal  1  angka  (2)  Peraturan  Kapolri  Nomor  6  Tahun  2019  Tentang  Penyidikan
1,2 Universitas Narotama Surabaya
Tindak Pidana yang bertujuan untuk mengidentifikasi tersangka.Dasar hukum yang seharusnya  digunakan  dalam  menetapkan  tersangka  dalam  proses  penyidikan adalah Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak  Pidana,  bukan  Pasal  14  yang  mengharuskan  penerbitan  SPDP mencantumkan identitas tersangka. Status seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka  memiliki  dampak  besar  terhadap  segala  tindakan  hukum  yang  terkait dengan status tersebut.Penetapan tersangka seharusnya tidak dilakukan saat SPDP diterbitkan  karena  pada  tahap  tersebut  belum  ada  kegiatan  penyidikan  yang dilaksanakan.  Tahap  penerbitan  SPDP  masih  merupakan  langkah  awal  dalam proses penyidikan yang akan dimulai. Pasal 14 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019  Tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana  menunjukkan  adanya  kemungkinan seseorang  ditetapkan  sebagai  tersangka  tanpa  proses  penyidikan,  padahal  esensi dari penyidikan adalah mengungkap pelaku dari suatu tindak pidana.
Dalam  bukunya,  M.  Yahya  Harahap  (2013)  menyatakan  bahwa  penilaian tentang bukti awal yang memadai sepenuhnya bergantung pada penyidik menurut undang-undang. Namun, perlu dipertimbangkan bahwa penerapan pendekatan ini mungkin  menimbulkan  ketidakpastian  dalam  praktik  hukum.  Hal  ini  juga  dapat menyulitkan praperadilan dalam menilai apakah bukti yang cukup ada atau tidak, yang  seharusnya  didasarkan  pada  pertimbangan  rasional  dan  realistis.  Jika  kata "permulaan"  dihilangkan,  ungkapan  tersebut  dapat  disampaikan  sebagai:  "diduga kuat  melakukan  tindak  pidana  berdasarkan  bukti  yang  memadai."  Dalam menetapkan  status  tersangka,  dibutuhkan  minimal  dua  bukti  sebagai  syarat  yang sesuai  dengan  prinsip due  process  of  law .  Jika  prinsip  ini  dilanggar  dan  malah menerapkan prinsip kontrol proses pidana, dapat menyebabkan kasus penangkapan yang salah atau membuat bukti dari penyidik menjadi diragukan. Akibatnya, pihak yang merasa ditetapkan sebagai tersangka secara tidak sesuai dengan proses hukum yang benar berdasarkan due process of law akan mengajukan gugatan di Praperadilan, seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP.
Menurut J.C.T. Simorangkir, tersangka merujuk pada seseorang yang disangka melakukan  tindak  pidana  dan  masih  dalam  tahap  pemeriksaan  awal  untuk menentukan apakah tersangka memiliki cukup dasar untuk dilakukan persidangan.
Praperadilan,  yang  diperkenalkan  oleh  KUHAP  sebagai  lembaga  baru  dalam sistem penegakan hukum, terletak dalam BAB X bagian pertama sebagai bagian dari yurisdiksi  pengadilan  negeri.  Istilah  yang  digunakan  oleh  KUHAP  adalah "Praperadilan",  makna  harfiahnya  berbeda.  "Pra"  merujuk  pada  sebelum  atau mendahului.  Praperadilan  mengindikasikan  tahapan  sebelum  pemeriksaan  di pengadilan. Meskipun ada lembaga serupa di erofa, fungsinya benar-benar terfokus pada pemeriksaan awal. (Andi Hamzah, 2008:187).
Secara  garis  besar,  regulasi  terkait  praperadilan  dijelaskan  dalam  Pasal  77 hingga Pasal 88 KUHAP.Terdapat pasal lain yang terkait dengan praperadilan, yaitu mengenai  tuntutan  ganti  rugi  dan  rehabilitasi,  diatur  dalam  Pasal  95  dan  97 KUHAP.  Khususnya,  kewenangan  spesifik  praperadilan,  sesuai  dengan  Pasal  77
1,2 Universitas Narotama Surabaya
hingga  Pasal  88  KUHAP,  meliputi  penilaian  terhadap  keabsahan  upaya  paksa seperti  penangkapan  dan  penahanan,  serta  peninjauan  terhadap  keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan. Terkait dengan Pasal 95 dan 97 KUHAP, kewenangan praperadilan juga meliputi peninjauan dan keputusan terkait tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi ( Yahya Harahap, 2013:4).
Berdasarkan  pertimbangan  hukum  tersebut,  dapat  dikaitkan  dengan pembahasan mengenai penetapan tersangka dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019.  Peraturan  Kapolri  No.  6  Tahun  2019  mengatur  bahwa  penyidik  wajib melakukan  pemeriksaan  terhadap  tersangka  dan  saksi  terlebih  dahulu  sebelum menetapkan tersangka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyidik telah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka di mana hal ini menyebabkan timpang tindih antar pasal 14 ayat (2) huruf d dan ayat (3) mengenai identitas tersangka .

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengaturan penetapan tersangka  dalam  Peraturan  Kapolri  Nomor  6  Tahun  2019  Tentang  Penyidikan  Tindak Pidana  memang  memiliki  beberapa  perbedaan  dengan  penetapan  tersangka  sebagaimana diatur  dalam  KUHAP. Peraturan  ini  bukan  sebagai  penyempurna  tetapi  telah  terjadi pertentangan  antara  peraturan  Kapolri  nomor  6  tahun  2019  dengan  KUHAP  tentang penetapan  tersangka.  pada  Peraturan  Kapolri  Nomor  6  Tahun  2019  dapat  dilakukan penentuan penetapan tersangka sebelum melakukan penyidikan tepatnya terjadi penetapan tersangka  dalam  turunnya  SPDP  sudah  terdapat  identitas  tersangka.  Sedangkan  dalam Pasal  184  KUHAP  sebagaimana  telah  disempurnakan  melalui  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014  menjelaskan  secara  detil  dalam  hal  menetapkan tersangka harus memiliki 2 alat bukti yang sah dan sudah melewati tahap penyelidikan dan penyidikan  .Dapat  disimpulkan  bahwa  terjadi  konflik  norma  terhadap  ketentuan  yang diatur  dalam  KUHAP  dan  Peraturan  Kapolri  Nomor  6  Tahun  2019  yang  dapat mempengaruhi  proses  penetapan  tersangka.  Hal  ini  menjadikan  tumpeng  tindih  hukum positif di Indonesia, sehingga tidak terwujud tujuan hukum, khususnya kepastian hukum

## DAFTAR PUSTAKA
Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2018). Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi . Prenada Media.
Azis,  Abdul.  (2021).  KEABSAHAN  PENETAPAN  TERSANGKA  SEBAGAI  OBJEK PRAPERADILAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI.
Hendrastanto, Y., Suryanata, K. A., Usman, A. S., & Agus, I. (1987). Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia.
Hidayat,  A.  (2023).  TINJAUAN  HUKUM  PRAPERADILAN  ATAS  PENETAPAN TERSANGKA. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum , 22 (1), 7-14.
Huzaini , Muhammad. dan Deni Setya Bagus Yuherawan. (2021).“Kedudukan Hukum Dan Fungsi  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor.  SE/7/VII/2018  Tentang  Penghentian Penyelidikan.”. Jurnal Hukum Widya Yuridika.
1,2 Universitas Narotama Surabaya
Imilda,Aprilianti.  (2020).“Diskresi  Kepolisian  Berdasarkan  Peraturan  Kapolri  Nomor  6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Terhadap Mediasi Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Sumenep)”. Jurnal Universitas Wiraraja.
Kusuma, I. M. W. W., & Karma, N. M. S. (2020). Upaya Hukum Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jurnal Interpretasi Hukum , 1 (2), 73-77.
Mukhlis,  R.  (2012).  Pergeseran  Kedudukan  Dan  Tugas  Penyidik  Polri  Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP. Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1).
Pradana,  A.  N.  (2020).  Dasar  Hukum  Penuntut  Umum  Mengajukan  Kasasi  Terhadap Putusan  Lepas  Dari  Segala  Tuntutan  Hukum  Dalam  Perkara  Penggelapan  Dalam Jabatan Secara Berlanjut. Verstek , 5 (3).
Ramadhan,  R.  N.  (2022).  Kepastian  Hukum  Penetapan  Tersangka  Terhadap  Kasus  Saling Lapor Tindak Pidana Penganiayaan. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia , 3 (1), 40-58.
Sastrosoehardjo,Soehardjo.  (1997).“Silabus  Mata  Kuliah  Filsafat  Hukum”.  Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.