INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 11384-11390 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Doktrin Kewarganegaraan Bagi Mahasiswa
Nining Suryaningsih 1 , Sitti Maryam 2 ✉
Universitas Patompo
Email: sitti.patajai@gmail.com 2 ✉

## Abstrak
Mahasiswa  selaku  insan  akademik  perlu  dibekali  doktrin  kewarganegaraan  berintikan  penanaman idiologi  Pancasila  dan  UUD  45,  karena  keduanya  merupakan  nilai  fundamental  atau  norma  dasar bangsa  Indonesia.  Di  samping  itu,  sehingga  perlu  dipertautkan  dengan  berbagai  keaneka  ragaman sosial  budaya  guna  mendukung  aktifitas  mewujudkan  bhinneka  tunggal  ika.  Hal  ini,  berguna  untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan rasa patriotisme kebangsaan Indonesia. Jurnal ilmiah ini ditulis  secara  kualitatif  ( quatitative  methode),  sedang  proses  penyimpulan  bahan  kajian  bersumber dari  buku,  jurnal  ilmiah  dan  peraturan  perundangan.  Pendidikan  Kurikulum  kewarganegaraan  yang diajarkan pada perguruan tinggi, disusun secara sentralistik oleh pemerintah, agar dapat menunjang kelancaran    proses  belajar-mengajar,  dengan  harapan  dapat    meningkatkan  kualitas  mahasiswa memahami doktrin nasionalisme dan kebangsaan Indonesia.
Kata Kunci: Doktrin Kewarganegaraan

## Abstract
Students  as  academic  people  need  to  be  equipped  with  the  doctrine  of  citizenship  based  on  the cultivation of Pancasila ideology and The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as both are fundamental values or basic norms of the Indonesian nation. In addition, it is necessary to link it with various social and cultural diversity in order to support the activities of realizing the national motto "Bhinneka Tunggal Ika" (Unity in Diversity). This is useful to awaken the spirit of nationalism and the sense  of  patriotism  of  the  Indonesian  nationality.  This  scientific  journal  is  written  qualitatively (qualitative method)  and  the  process  of  summarizing  the research  materials  is  sourced  from books, scientific journals and legislative regulations. The civics curriculum taught at the university is centrally prepared  by  the  government  in  order  to  support  the  smooth  learning  and  teaching  process  in  the hope of improving the quality of students understanding the doctrines of nationalism and Indonesian nationality.

## Keywords: Citizenship Doctrine

## PENDAHULUAN
Pada hakikatnya konsep ketatanegaraan di dalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar yang  berorientasi  pada  masalah  kewarganegaraan,  kependudukan  dan  pemerintahan. Oleh  karena  itu,  maka  nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalam  konsep  kewarganegaraan senantiasa  berhubungan  dengan  eksistensi  rakyat  (penduduk/warga  Negara)  sebagai subyek yang diperintah dan pemerintah sebagai pemegang otorita pemerintahan. Hal ini bersinergi  dengan  pandangan  Abdul  Aziz  Wahab  (2011  :  106-107),  mendalilkan  bahwa kewarganegaraan  dimana  ada  pemerintah  disitu  ada  rakyat.  Juga  bersesuaian  dengan pandangan Cicero (Syamsuddin Pasamai, 2013 : 48) mengungkapkan bahwa Ubi societas ibi ius (di mana ada masyarakat di situ ada hukum).
Di  samping  itu,  Sunarto  dan  kawan-kawan  (2019  :  2)  antara  lain  mengungkapkan bahwa  ada  pihak  yang  mengidentikkan  manusia  sebagai  mahluk  yang  berfikir    ( homo sapien  ),  mahluk  yang  berbentuk  (homo  faber  ),  mahluk  yang  dapat  dididik  (homo educandum). Kemudian untuk kelangsungan  hidup  dan kehidupan  manusia, maka perlu dibekali  dengan  pendidikan.  Sedang  pengajaran  pendidikan  kewarganegaraan  sebagai aktivitas  pendidikan  yang  berorientasi  membentuk  watak  dan  karakter  peserta  didik termasuk  mahasiswa  selaku  insan  akademik  atau  masyarakat  ilmiah,  memiliki  rasa nasionalisme kebangsaan.
Salah satu upaya pemerintah memberikan doktrinalisasi kewarganegaraan terhadap warga  negara,  dengan  melalui  regulasi  atau  peraturan  perundang-undangan  berkenaan
dengan  pendidikan  kewarganegaraan,  bertujuan  untuk  menumbuhkan  semangat nasionalisme kebangsaan.

## METODE PENELITIAN
Dalam  melakukan  suatu  kegiatan  penelitian,  maka  Peneliti  memerlukan  suatu metode  yang  dipergunakan  memperoleh  bahan  atau  data  yang  akan  diperlukan  dalam memecahkan suatu permasalahan. Hal ini sejalan diungkapkan Suriasumantri (Lijan Poltak Sinambela 2014 : 3), bahwa penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan  dengan hati- hati dan cerdas untuk memperoleh berbagai data guna memecahkan permasalahan yang ditetapkan.  Kemudian  metode  merupakan  prosedur  dalam  mendapatkan  pengetahuan yang  disebut  ilmu.  Sedang  metode  penelitian  merupakan  cara  ilmiah  yang  dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Dalam penulisan jurnal ini dipergunakan metode  penelitian  secara  kualitatif  ( quatitative  methode),  selanjutnya  dalam  proses penyimpulan bahan kajian bersumber dari buku, jurnal ilmiah dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan doktrin kewarganegaraan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kajian Teori
1. Doktrin
Dalam  Kamus  Bahasa  Umum  Indonesia  kata  doktrin  artinya  ajaran  (terutama  yg diajarkan sebagai kepercayaan atas asas dl keagamaan, ketatanegaraan atau berupa ilmu pengetahuan  );  mis- Karl  Marx.    Doktrin  yang  dipandang  suatu  ajaran  ketatanegaraan dijabarkan  dalam  berbagai    perundang-undangan  dijadikan  sebagai  landasan  yuridis untuk mengatur Negara dan  warga Negara.  Kewarganegaraan satu doktrin kenegaraan yang diajarkan  pada peserta didik termasuk mahasiswa selaku insan akademik, berguna untuk memperikan suatu pemahaman terhadap nasionalisme kebangsaan Indonesia.

## 2. Kewarganegaraan
Secara  etimologi  pengertian  kewarganegaraan  berarti  keanggotaan  dari  sesuatu negara  yang  lebih  bersifat  kepada  hak  dan  kewajiban  warga  negara  (Poerwadarminta, W.J.S.,  2001).  Masalah  kewarganegaraan    hal  ini  terkait  dengan  hal  ilwal    yang berhubungan  dengan    warga  Negara    dari  suatu  Negara,  dimana  setipa  warga  negara memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  dijamin  dan  dilindungi  secara  konstitusional  oleh Negara.    Kemudian  dari  segi  bahasa  kata  kewarganegaraan    berasal  dari  kata  warga
Negara  yang  berarti  yang  berarti  anggota    daripada  rakyat  sesuatu  Negara;  yaitu penduduk,  bias  juga  orang  asing  yang  menurut  undang-undang  sudah  masuk  menjadi warga Negara.Sitti Maryam, dkk (2022 :9-10).

## 3. Mahasiswa
Mahasiswa selaku insan akademik tentunya telah memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajatnya, telah berusia 18 sampai 30 tahun dan dinyatakan lulus masuk dan terdaftar  pada  perguruan  tinggi  dengan  mengambil  jurusan  yang  disenangi.    Dalam Kamus Bahasa Indonesia; mahasiswa adalah seseorang yang menuntut ilmu di perguruan tinggi.    Mahasiswa  adalah  insan  perguruan  tinggi  yang  yang  intelektual  dan    disiapkan menjadi pemimpin masa mendatang, serta memiliki cakrawala berfikir yang rasional. Sitti Maryam,dkk (2020 :1).

## Doktrin Kewarganegaraan Bagi Mahasiswa
Bahwa  doktin    diidentikan  idiologi,  Sedang  secara  harfiah  idiologi    berarti  ilmu pengetahuan    tentang  ide-ide  ( science  of  ideas)  atau  ajaran    tentang  pengertian  – pengertian dasar. Atau dengan kata lain, bahwa idiologi ilmu yang membicarakan tentang sesuatu    gagasan  atau  pemikiran    untuk  menjadikan  pedoman  dasar,  landasan,  prinsip dan cita-cita  dalam hidup. Selanjunya kewarganegaraan nasional diperkuat oleh bahasa dan  kebijakan  tentang  kebudayaan  yang  mengesahkan  budaya  nasional  melalui  satu bahasa persatuan. Kedudukan bahasa nasional sebagai pemersatu bangsa sangat penting eksistensi kewarganegaraan dan pencapaian kesatuan identitas nasional.
Kemudian  guna  mewujudkan  doktrin  atau  idiologi  bangsa  bagi  warga  negara diperlukan suatu kesatuan identitas, perlu ditanamkan sejak dini melalui pengajaran atau pendidikan.  Ki  Hajar  Dewantara  (Farida  Sekti  Pahlevi.  2017)  mengungkapkan,  bahwa pengertian  pendidikan  adalah  sebagai  daya  upaya  untuk  memberikan  tuntunan  pada segala kekuatan kodrat yang pada anak-anak, agar mereka baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup lahir batin yang setinggi-tingginya.
Dalam menghadapi era globalisasi, perkembangan ilmu dan teknologi, keberadaan pendidikan  kewarganegaraan  sangat  penting  untuk  menanamkan    idiologi,  terutama mahasiswa  yang  menjadi  penentu  kelanjutan  bangsa  dan  Negara.  Beraneka  ragam idiologi dan gaya hidup yang mudah ditonton, diliat dan ditiru, sehingga perlu ada suatu penyaring, sehingga idiologi bangsa Indonesia, tidak terpengaruh dengan idiologi bangsa lain  yang  secara  nyata  bertentangan  dengan  idiologi  bangsa  Indonesia.  Oleh  karena  itu
pemerintah  tambil  untuk  memberikan  arahan  atau  kompas  bagi  mahasiswa  untuk membentuk watak dan karakter intelektual yang memiliki semangat nasionalisme.
Seiring  berkembangan  waktu  dan  pesatnya  IPTEK,  kecenderungan  perilaku  warga Negara  ada  dua  yakni  perilaku  positif  dan  negatif.  Pendidikan  kewarganegaraan  perlu mendorong warga Negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan Iptek  untuk  membangun  Negara-bangsa.  Sebaliknya  PKn  perlu  melakukan  intervensi terhadap perilaku negatif warga Negara.  Oleh karena itu kurikulum Pkn termasuk materi, matode  dan  system  evaluasinya  harus  selalu  disesuaikan  dengan  perkembangan  Iptek. Direktur Pembelajaran (2016 : 19-22). Sedang  Said Gunawan (2019 : 203) mengungkapkan, bahwa  Negara  perlu  memberikan  suatu  perhatian  serius  di  sektor  teknologi  kata  kunci yakni  pengembangan  teknologi  ialah  penguatan  pada  aspek techne  (keterampilan)  dan logos (ilmu).
Menurut Abdul Aziz Wahab (2011) bahwa prinsip pembelajaran bagi warga Negara telah  disusun  sedemikian  rupa  sehingga  dengan  mempelajari  dan  dengan  membahas bahan-bahan  pelajaran  tersebut  diharapkan  pengetahuan  dan  perilaku  mahasiswa  telah terbentuk  sesuai  dengan  keinginan  dan  kehendak  penguasa/pemerintah  yang  secara legitimate  dalam  hal  ini  adalah  Negara.  Bahan-bahan  tersebut  diambil  dan  disusun  dari berbagai  sumber  formal  (undang-Undang  Dasar,  ketentuan  perundang-undangan  dan peraturan  lainnya)  yang  ditetapkan  oleh  Negara  dalam  upaya  mempertahankan kekuasaan  politik  pemerintah.  Bahan-bahan  pelajaran  tersebut  secara  singkat  disebut doktrin  politik,  ekonomi  social  dan  budaya.  Untuk  memudahkan  pencapaiannya  materi pelajaran  disampaikan  secara  indoktrinatif  pula  dan  fungsi  serta  peran  guru  adalah sebagai “juru bicara”  atau “corong” pemerintah.
Bahwa  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  menentukan  arah  dan  cita-cita  bangsa terhadap  warga  Negara,  maka  pemerintah  membuat  kurikulum  yang  ditetapkan  secara sentralistik,  bahan-bahan  kurikulum  digunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan kegiatan  pengajaran  bagi  dosen,  guna  menumbuhkan  dan  menanamkan  rasa nasionalisme  bagi  mahasiswa.  Di  samping  itu,  mahasiswa  sebagai    generasi  intelektual yang  berpancasilais,  perlu  berupaya  membekali  dirinya  dengan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi. Menurut Sunaryati Harono (2011 : 273) mengungkapkan, bahwa Pancasila yang berisi  nilai-nilai  fundamental  bangsa  Indonesia,  sebenarnya  berkedudukan  juga  sebagai cita hukum ( rechtsidee) dari bangsa Indonesia.
Febriyantika Wulandari (2022) ditulis dalam jurnal ilmiahnya mengungkapkan, bahwa pada  jenjang  perguruan  tinggi  Pendidikan  Kewarganegaraan  tidak  hanya  bertujuan
menumbuhkan jiwa nasionalisme pada mahasiswa, namun mengembangkan softskill serta karakter yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia kerja. Namun banyak hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan diperguruan tinggi, salah satunya kejenuhan  mahasiswa  menghadapi  materi  pendidikan  kewarganegaraan  yang  dianggap sudah pernah didapatkan pada jenjang pendidikan sebelumnya.

## SIMPULAN
Pada  hakekatnya  kewarganegara  di  ajarkan  pada  perguruan  tinggi  merupakan mata  kuliah  dasar  umum,  dan  tergolong  salah  satu  pendidikan  pengembangan kepribadian.    Pengajaran  Pendidikan  kewarganegaraan  dibuat  secara  sentralistik  oleh pemerintah  melalui  beberapa  regulasi  antara  lain;  Keputusan  Dirjendikti  menetapkan, bahwa pengajaran kewarganegaraan diberikan kepada semua peserta didik di sekolah termasuk mahasiswa pada perguruan tinggi. Adapun kurikulum pengajaran dibuat dan ditetapkan  oleh  pemerintah,  merupakan  suatu  doktrin  kewarganeraan  yang    berguna menanamkan  semangat  integritas,  pengetahuan,  kepribadian  dan  keahlian,  berintikan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai idiologi dan falsafah bangsa, UUD 45 sebagai konstitusi  Negara,  NKRI  sebagai  keasatuan  wilayah  toritorial  Indonesia  dan keanekaragaman sosial dan budaya yang berbhinneka tunggal ika.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Azis Wahab,dkk. 2011. Teori & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan, Alfabeta,
Bandung. Hal. 6-7.
Andini T. Nirmala dan Aditya A. Pratama, 2006, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Prima Media, Surabaya. H. 367
Direktur Jenderal, 2016.  Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi.   Hal. 20-22.
Kaelan, 2010. Pendidikan Pancasila,  Paradigma, Yogyakarta. Hal. 28
Lijan Poltak Sinambela, 2014. Metodelogi Penelitian Kuantitatif,  Graha Ilmu,  Yogyakarta. Muhmidayeli, 2013. Filsafat Pendidikan. Refika Aditama, Bandung.
Poerwadarminta, W.J.S., 2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia1. Balai Pustaka Subiakto Tjakrawedaja, dkk, 2011 Sistem Ekonomi Pancasila, Rajawali Pres,  Depok.Hal.55. Sitti  Maryam,dkk;  2022,  Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan  (PPKN).  Ardha Group, Gowa. Hal. 9-10, 17
Sitti Maryam, dkk, 2020. Urgensi Pendidikan Pancasila Pada Perguruan Tinggi,  Tallasa Media, Gowa. Hal.1.
Suwarno, P.J., 1993. Pancasila Budaya Bangsa Indonesia. Kanisius, Yogyakarta. Sunarto, dkk. 1995. Perkembangan Peserta Didik, Rineka Cipt, Jakarta.
Sunaryati  Hartono,  2011.  Beberapa  Pemikiran  Tentang  Pembangunan  Sistem  Hukum Nasional Indonesia, PT Citra Adhitya Bakti, Bandung. Hal. 273
Sumarsono dkk.2002. Pendidikan Kewarganeggaraan.  PT Gramedia Pustaka, Jakarta. Syamsuddin Pasamai, 2013. Sejarah Sejarah Hukum (Dalam Prespektif Ilmu Hukum), Arus Timu, Makassar.
Jurnal :
Farida  Sekti  Pahlevi,  2017.Eksistensi  Pendidikan  Kewarganegaraan  di  Perguruan  Tinggi Dalam  Memperkokoh  karakter  Bangsa  Indonesia,  Ebzies,  Pendidikan  Dasar  Islam Berbasis Sains, Volume 2 Nomor 1 https://doi.org/10.21154/ibriez.v2i1.26
Febriyantika  Wulandari.  Dkk,  2022.  Penerapan  Praktek  Kenegaraan  Untuk Mengembangkan  Kemampuan  Berfikir  Kritis  Mahasiswa  Civic  Edu:    Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 5, No. 2 Desember 2022   e-ISSN: 2580-0086.
Mustaqim, dkk, 2022.  Respon Mahasiswa Selama Pembelajaran Daring Pada Matakuliah Volume  2,  Issue  1,  2022  (Reviewfile:///C:/Users/Asus/Downloads/195- Article%20Text-674-1-10-20220831.pdf).
Sitti Maryam, dkk, 2024. Sumbangsi Universitas Patompo Memberantas Korupsi . Journal Of Social Science Research, Volume 4-E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246. https://j-innovative.org/index.php/Innovative ).
----------------,  dkk.  2020.  Diskusi  Mahasiswa  STKIP-PI  MAKASSAR  Terhadap  Status Kewarganegaraan  Djoko Sugiarto Tjandra, Mega Rezeki, Makassar.