## Published every June and December

## JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)
ISSN:2541-0342 (Online). ISSN:2086-2563(Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/aset
Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Politik Penganggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Terhadap Penyusunan Anggaran Belanja Daerah
Indah Purnama Sari 1 . Memen Kustiawan 1 .
Program Studi Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung,Indonesia.
Abstract.  This  research  has  purpose  to  know  how  The  Public  Participation,  Political  Budgeting,  and  The Priority and Plafond of Budget (PPA) influence on Preparation of Region Budget Expenditure.The population of this  research  were  all  working  units  (SKPD)  which  form  departments,  agencies,  offices,  parts  and  districts,  its about 51 samples was obtained by saturation sampling method. Collected data with disseminated of questionare which is using likert scale. For test the hyphothesis used multiple regression. The final results of this research are :  first,  the  public  participation  is  influence  positive  to preparation  of  region budget  expenditure  at  Batam  City. Second,  Political  Budgeting  is  influence  negative  to  preparation  of  region  budget  expenditure  at  Batam  City. Third, priority and plafond of budget is influence positive to preparation of region budget expenditure at Batam City. And fourth, simultaneously public participation, budget politics and priority plafond of budget are influence about  87,40%  to  the  preparation  of  region  budget  expenditure,  while  the  rest  12,60%  influenced  by  another factor outside of the three variables.
Keywords: society participation; politics of budgeting; budget ceiling priority (ppa); regional budget;
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Partisipasi Masyarakat, Politik Penganggaran dan  Prioritas  Plafon  Anggaran  (PPA)  terhadap  Penyusunan  Anggaran  Belanja  Daerah  di  Kota  Batam.  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Kota Batam yang berbentuk dinas, badan,  bagian,  kantor  dan  kecamatan  yaitu  sebanyak  51  sampel  yang  diperoleh  dengan  menggunakan  teknik sampel  jenuh.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  penyebaran  kuesioner  dengan  menggunakan  skala likert . Untuk  pengujian  hipotesis  digunakan  analisis  regresi  berganda.  Hasil  akhir  dari  penelitian  ini  adalah  :  pertama, partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap penyusunan anggaran belanja daerah di Kota Batam. Kedua, politik  penganggaran  berpengaruh  negatif  terhadap  penyusunan  anggaran  belanja  daerah  Kota  Batam.  Ketiga, prioritas  plafon  anggaran  berpengaruh  positif  terhadap  penyusunan  anggaran  belanja  daerah  Kota  Batam.  Dan keempat secara simultan partisipasi masyarakat, politik penganggaran dan prioritas plafon anggaran memberikan pengaruh sebesar 87,40% terhadap penyusunan anggaran belanja daerah Kota Batam, sedangkan sisanya sebesar 12,60% dipengaruhi oleh faktor lain di luar ketiga variabel tersebut.
Kata  Kunci:  public  participations;  budget  politics;  priority  plafond  of  budget;  preparation  of  region  budget expenditure.
Corresponding author. Jl. Dr. Setiabuhdi No 229 Kota Bandung 40154. Email. 1 indahpurnama0891@gmail.com
2 Memen.kustiawan@upi.edu
How to cite this article. Indah & Memen (2013). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Politik Penganggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Terhadap Penyusunan Anggaran Belanja Daerah. Jurnal Aset (Akuntansi Riset). Program Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi & Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia , 5 (1), 1–10. History of article. Received: Januari 2014, Revision: Maret 2014, Published: Juni 2014

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia mulai dilaksanakan sejak berlakunya Undang- Undang  No.  5  Tahun  1974  tentang  Pokok- pokok  Pemerintahan  Daerah.  Namun  aplikasi undang-undang ini belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Seiring reformasi penyelenggaraan pemerintahan diberlakukan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah  Daerah  dan  UU  No.  25  Tahun 1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah.  Selanjutnya Undang-Undang tersebut mengalami perubahan  kembali  menjadi  Undang-Undang No.32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah.  Berimplikasi  pada  tuntutan  tersebut maka pelaksanaan pemerintahan daerah mengalami  perubahan  yang  ditandai  dengan dua  perubahan  mendasar  yaitu  adanya pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat kepada  pemerintah  daerah  untuk  melakukan pengelolaan keuangan daerahnya secara
mandiri dengan tetap berlandaskan kepada prioritas nasional.
Dalam  melakukan  pengelolaan  keuangan, akan  selalu  melibatkan  beberapa  tahapan penganggaran. Tahapan-tahapan dalam penganggaran meliputi penyusunan, ratifikasi, pelaksanaan  dan  pelaporan  serta  evaluasi. Pada  proses  penganggaran  ini  partisipasi  dari masyarakat  merupakan  salah  satu  prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD)  yang  harus  dipenuhi yang  mana  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
Berdasarkan  hasil  dari Open  Budget Survey (OBS) Tahun 2012, Indonesia merupakan  suatu  negara  yang  memiliki pengawasan anggaran yang kuat namun lemah dalam keterlibatan publik dibandingkan dengan  negara  lainnya  di  Asia  Tenggara. Untuk  temuan  OBS  terkait  partisipasi  publik Indonesia  berdasarkan  indikator  dapat  dilihat pada tabel berikut : Tabel 1.1 Hasil Penelitian Partisipasi Publik di Indonesia No. Kebutuhan (Indikator) Temuan
1. Proses sebelum terjadinya konsultasi Publik Syarat formal untuk partisipasi publik Tidak Ada Penyampaian tujuan dalam partisipasi publik Tidak Ada Komunikasi lembaga audit (BPK) selain publikasi laporan hasil audit Ada dan Kuat 2. Proses Konsultasi Publik Mekanisme yang dikembangkan eksekutif untuk partisipasi dalam perencanaan Tidak Ada Dengar partisipasi di legislatif mengenai kerangka ekonomi makro Tidak Ada Dengar pendapat di legislatif mengenai masing-masing lembaga Ada tapi lemah Kesempatan publik di legislatif untuk berpendapat selama dengar pendapat anggaran Ada tapi lemah Mekanisme yang dikembangkan oleh eksekutif untuk partisipasi selama pelaksanaan anggaran Tidak Ada Pengembangan mekanisme oleh BPK untuk partisipasi dalam agenda audit Ada tapi lemah 3. Proses setelah Konsultasi Publik
No. Kebutuhan (Indikator) Temuan Tanggapan oleh eksekutif mengenai masukan yang diberikan oleh publik Tidak Ada Laporan yang dikeluarkan legislatif pada rapat dengar pendapat anggaran Ada tapi lemah Tanggapan oleh BPK mengenai masukan yang diberikan oleh publik Tidak ada
Sumber : Open Budget Survey 2012
Mengacu  pada  tabel  tersebut  bahwa keterlibatan  masyarakat  untuk  berpartisipasi dalam  proses  penganggaran  di  Indonesia masih terbatas, dilihat dari beberapa indikator yang  menunjukkan  lemahnya  atau  tidak adanya  partisipasi.  Sesuai  dengan  hasil penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Sopanah (2009), bahwa partisipasi masyarakat masih  secara  normatif  dapat  dikatakan  sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004. Berkaitan dengan implementasi pasrtisipasi
masyarakat
kaitannya  dengan  proses  partisipasi  dianggap semu, yang mana hasilnya kurang lebih hanya 25-40%  usulan  masyarakat  akan  didanai  oleh APBD.
Selain  peran  aktif  dari  masyarakat,  peran pihak  eksekutif  maupun  legislatif  dalam penyusunan  anggaran  sangat  penting,  dimana pihak  eksekutif  menyusun  rencana  anggaran pemerintah  daerah  yang  terdiri  dari  rencana anggaran  pendapatan  dan  rencana  belanja tiap-tiap  dinas  atau  departemen  yang  ada sedangkan legislatif menyusun rencana anggaran  dewan yang  kemudian  akan digabungkan  dengan  anggaran  pemerintah daerah  dan  ditetapkan  menjadi  Peraturan Daerah tentang APBD. Pada tahap perencanaan tersebut, keterlibatan rakyat amat
penting  untuk  menjaring  aspirasi.  Namun mekanisme  penyusunan  penganggaran  ini melibatkan  berbagai  pihak  dengan  latar belakang  dan  kepentingan  yang  dibawa,  hal ini memungkinkan terjadinya politik penganggaran yang tidak sesuai.
Politik  penganggaran  merupakan  proses yang  dilakukan  oleh  eksekutif  maupun legislatif  untuk  menentukan  arah  alokasi anggaran. Namun hasil penelitian Arniati, dkk (2010) menyatakan bahwa dalam penyusunan anggaran  di  Kota  Tanjungpinang,  politik penganggaran tidak berpengaruh positif signifikan  terhadap  sinkronisasi  dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
Bila  dilihat  dari  trend  belanja  daerah secara  nasional  pada  tahun  anggaran  2009- 2012, persentase alokasi anggaran didominasi oleh  belanja  pegawai yang cenderung fluktuatif.  Namun  bila  dilihat  secara  nominal belanja pegawai konsisten mengalami peningkatan  tiap  tahunnya  yaitu  sekitar  13% dari  tahun  sebelumnya.  Untuk  belanja  modal pada  belanja  daerah  secara  nasional  belum memenuhi  Peraturan  Presiden  No.5  Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014 untuk jumlah  belanja  modal  yang  dialokasikan dalam  APBD  sekurang-kurangnya  29%  dari belanja  daerah.  Secara  ringkas  dapat  dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.2 Trend Belanja Daerah TA 2009-2012 (dalam persen) No. Jenis Belanja 2009 2010 2011 2012 1 Belanja Pegawai 43,46 46,52 46,25 44,12 2 Belanja Barang dan Jasa 19,17 19,21 21,04 20,65 3 Belanja Modal 27,60 22,53 22,92 23,22
No. Jenis Belanja 2009 2010 2011 2012 4 Belanja Lain-lain 9,78 11,74 9,78 12,01

## Sumber : Data APBD Konsolidasi 2009-2012 (diolah)
Penyusunan anggaran tidak hanya semata- mata  berdasarkan  usulan  anggaran  dari  pihak penyusun  anggaran  ataupun  anggaran  tahun sebelumnya, terdapat mekanisme yang mengatur  penyusunan  anggaran  tersebut sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No  37  Tahun  2012 tentang  Pedoman  Penyusunan  APBD  Tahun Anggaran  2013  bahwa,  dalam  penyusunan anggaran harus memperhatikan sasaran utama yang ditetapkan sebagai 11 Prioritas Nasional dan  tiga  Prioritas  lainnya  yaitu:  reformasi birokrasi dan tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi dan usaha; energi; lingkungan hidup dan  bencana;  daerah  tertinggal,  terdepan, terluas  dan  pasca  konflik;  kebudayaan, kreativitas,  dan  inovasi  teknologi  dan  tiga prioritas  lainnya  (bidang  politik,  hukum,  dan keamanan;  bidang  perekonomian;  dan  bidang kesejahteraan rakyat).
Dalam pelaksanaannya masih dapat ditemukan  pada  beberapa  daerah  yang anggarannya belum memenuhi prioritas nasional.  Seperti  pada  penelitian  yang dilakukan oleh Agus Riyanto (2012) di Jawa
Tengah  menyatakan  bahwa  “Realisasi  APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008- 2010 belum sepenuhnya mencerminkan pemenuhan  prioritas  pembangunan  yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)”. Berdasarkan beberapa penelitian
sebelumnya  dan  fenomena yang  telah disampaikan  di  atas,  maka  peneliti  ingin melakukan penelitian terkait partisipasi masyarakat, politik penganggaran serta prioritas  plafon  anggaran  dalam  proses penyusunan anggaran belanja daerah. Adapun tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengeksplorasi  hal-hal  yang  mempengaruhi penyusunan  anggaran  belanja  daerah.  Pada penelitian  ini  yang  akan  menjadi  subjek penelitian  adalah  Pemerintah  Kota  Batam, dalam  hal  penyusunan  anggaran  belanja daerah  Pemerintah  Kota  Batam  sudah mengalokasikan  dana  yang  lebih  besar  untu belanja  langsung  yaitu  sebesar  58,54%  dari total  belanja APBD, sedangkan untuk  belanja tidak  langsung  sebesar  41,46%  dari  total APBD.  Dan  untuk  rincian  alokasinya  dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.3 Rincian Alokasi Belanja Daerah TA 2012 Kota Batam (dalam persen) No.
Komponen APBD APBD-P (+/-) 1 Belanja Pegawai 50,94 50,98 4,78 2 Belanja Barang dan Jasa 30,00 28,30 -1,25 3 Belanja Modal 16,99 18,55 14,30 4 Belanja Lain-lain 2,08 2,17 9,52

## Sumber : Ringkasan Perubahan APBD 2012 Pemkot Batam (diolah)
Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa belanja  daerah  Kota  Batam  didominasi  oleh belanja  pegawai  dengan  persentase  rata-rata diatas  50%,  bobot  tersebut  masih  jauh  dari bobot  yang  ideal  untuk  belanja  pegawai berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan
Agus  D.W. Martoeardojo untuk mendapatkan kualitas  APBD  yang  lebih  baik,  biaya pegawai  pada  APBD  diharapkan  tidak  lebih dari  40%.  Untuk  belanja  barang  dan  jasa mengalami penurunan bobot setelah mengalami perubahan sedangkan untuk
belanja  modal  memperoleh  persentasi  di bawah  29%  baik  setelah  maupun  sebelum perubahan,  sedangkan  menurut  Peraturan Presiden  Nomor  5  Tahun  2010  tentang RPJMN  Tahun  2010-2014  untuk  jumlah belanja  modal  yang  dialokasikan  dalam APBD  sekurang-kurangnya  29%  dari  belanja daerah.
Menanggapi  alokasi  anggaran  belanja daerah  Kota  Batam,  Sunarto  Wage  Jamarin Dosen  dan  Kepala  LPPM  Univeritas  Putra Batam  (dalam  www.haluankepri.com),  secara ringkas  disimpulkan  bahwa  APBD  Kota Batam  tahun  2012  belum  pro  rakyat  karena presentasi  alokasi  belanja  yang  besar  untuk belanja pegawai padahal jumlah pegawai Kota Batam  tidak  banyak.  Namun,  alokasi  belanja yang bersentuhan langsung dengan pembangunan warga Kota Batam  yang cukup banyak  dianggarkan  sekitar  58%  dari  APBD. Bila  dilihat  dari  pengalaman  sebelumnya, apabila pendapatan tidak sesuai rencana maka yang  dikorbankan  adalah  belanja  langsung, sedangkan  belanja  pegawai  tetap  dijalankan dengan dalih telah dianggarkan dalam APBD. Namun  dalam  pelaksanaannya  meskipun komposisi  belanja  langsung  sebesar  58% dalam  realisasinya  tidak  terpenuhi  karena banyak  yang  dibatalkan  oleh  Pemnerintah Kota  Batam  dengan  persetujuan  DPRD  Kota Batam dengan dalih terjadi defisit.
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan  sebelumnya,  maka  peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan judul “ PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, POLITIK PENGANGGARAN  DAN  PRIORITAS PLAFON ANGGARAN TERHADAP
PENYUSUNAN ANGGARAN  BELANJA DAERAH  (Survei  pada  SKPD  Kota Batam)”.
1.1 Rumusan Masalah
a. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap penyusunan anggaran  belanja  daerah  di  Kota Batam ?
b. Bagaimana pengaruh politik
penganggaran terhadap penyusunan
anggaran  belanja  daerah  di  Kota Batam ?
c. Bagaimana  pengaruh  prioritas  plafon anggaran terhadap penyusunan anggaran  belanja  daerah  di  Kota Batam ? d. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat,  politik  penganggaran  dan prioritas plafon anggaran secara simultan terhadap penyusunan anggaran  belanja  daerah  di  Kota Batam?

## 1.3 Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui pengaruh
partisipasi masyarakat terhadap penyusunan  anggaran  belanja  daerah di Kota Batam.
b. Untuk  mengetahui  pengaruh  politik penganggaran  terhadap  penyusunan anggaran  belanja  daerah  di  Kota Batam.
c. Untuk  mengetahui  pengaruh  prioritas plafon  anggaran  terhadap  penyusunan anggaran  belanja  daerah  di  Kota Batam.
d. Untuk mengetahui pengaruh
partisipasi masyarakat, politik penganggaran  dan  prioritas  plafon anggaran  secara  simultan  terhadap penyusunan  anggaran  belanja  daerah di Kota Batam.

## KAJIAN LITERATUR

## Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  masyarakat  dimaksudkan  sebagai keikutsertaan  pihak-pihak  di  luar  pemerintah daerah ( state ) dan
DPRD dalam menyusun/membentuk  Raperda  atau  Perda”. Hal  tersebut  sejalan  dengan  hakekat  otonomi daerah  yang  berupa  kewenangan  daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Muhlis Madani, 2011)
Politik Penganggaran
Politik anggaran adalah unsur utama dalam politik ekonomi pemerintah dan instrumen
kebijakan  penting  bagi  negara.  Hal  tersebut merupakan  faktor  yang  paling  berpengaruh pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.  Karenanya  parlemen  memiliki kewengangan  untuk  ikut  membahas  masalah anggaran  negara  ini.  Prioritasisasi  anggaran, harus  menjadi  konsekuensi  politik  anggaran, dan politik anggaran harus senantiasa berlandaskan  konstitusi  dan  gagasan  dasar yang melahirkan Indonesia. (Ginandjar Kartasasmitta  Ketua  Dewan  Pakar  Ikatan Cendekiawan  Muslim  Indonesia  (ICMI) (dalam Krisman Purwoko,2010) Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya  disingkat  PPA  adalah  program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan  RKA-SKPD  setelah  disepakati dengan DPRD (Peraturan Daerah Kota Batam Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

## Keuangan Daerah)
Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sesuai dengan siklus anggaran dan merupakan suatu kegiatan yang  menyeluruh    dan  terpadu’.    Untuk kelancaran dan kemantapan proses tersebut sesuai dengan kewenangan serta tanggung jawab masing-masing aparat pemerintah di daerah, hendaknya disusun suatu jaringan kegiatan  sebagai  pedoman   bagi  segenap aparatur   pemerintah di    daerah    dalam menyusun    APBD    (Ibnu    Syamsi   dalam Rahardjo Adisasmita, 2011)

## Hipotesis
H1  =  Partisipasi  masyarakat  berpengaruh positif terhadap penyusunan anggaran belanja daerah di Kota Batam H2  =  Politik  penganggaran  berpengaruh negatif terhadap penyusunan anggaran belanja daerah di Kota Batam H3  =  Prioritas  dan  Plafon  Anggaran berpengaruh  positif  terhadap  penyusunan anggaran belanja daerah di Kota Batam H4 = Partisipasi masyarakat, politik penganggaran dan prioritas plafon anggaran
secara simultan berpengaruh terhadap penyusunan  anggaran  belanja  daerah  di  Kota Batam

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  dalam  penelitian  ini  berupa penelitian kuantitatif, yang mana pada metode penelitian  ini  umumnya  melibatkan  proses pengumpulan  data,  analisis  dan  interpretasi data, serta penulisan hasil penelitian. “Dalam penelitian  kuantitatif  masalah  yang  dibawa oleh  peneliti  harus  sudah  jelas,  berbeda dengan penelitian kualitatif  yang mana masih bersifat  sementara  dan  akan  berkembang setelah peneliti memasuki lapangan” (Sugiyono,2010:31).
Dalam  penelitian  ini,  teknik  sampling yang  digunakan  adalah  teknik  sampel  jenuh. Yang  menjadi  populasi  serta  sampel  dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  Kota  Batam  yang terdiri  dari  badan,  dinas,  bagian,  kantor  dan kecamatan  yang  berjumlah  51  sampel. Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data primer  yang  diperoleh  dengan  menyebarkan kuesioner  kepada  seluruh  responden,  adapun responden  dalam  penelitian  ini  yaitu  untuk variabel  Partisipasi  Masyarakat  (X 1 )  adalah pengurus  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  dan untuk  variabel  Politik  Penganggaran  (X 2 ), Prioritas Plafon Anggaran (X 3 ) serta Penyusunan  Anggaran  Belanja  Daerah  (Y) adalah  Kepala  Bagian  Perencanaan/Program setiap SKPD Kota Batam.
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini menggunakan  analisis  regresi  berganda, dimana  sebelumnya  dilakukan  uji  validitas dan  reliabilitas,  transformasi  data  dengan menggunakan Methode  Successive  Interval (MSI) dan Uji Asumsi Klasik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Partisipasi Masyarakat
Terhadap  Penyusunan  Anggaran  Belanja Daeah Kota Batam
Pengaruh dari partisipasi masyarakat terhadap penyusunan anggaran belanja daerah
di  Kota  Batam  dalam  penelitian  ini  dapat diketahui melalui perhitungan statistik dengan menggunakan  analisis  regresi  berganda, dimana hasil perhitungan tersebut menghasilkan  nilai  koefisien  regresi  (b 1 ) sebesar  0,328.  Oleh  karena  nilai  koefisien regresi  yang  diperoleh  lebih  besar  dari  0  dan bernilai positif (0,328 > 0), maka dapat ditarik kesimpulan  bahwa  partisipasi  masyarakat memiliki  pengaruh  yang  positif  terhadap penyusunan  anggaran  belanja  daerah  Kota Batam.
Hasil dari penelitian ini sesuai dengan pernyataan  Hesti et.al (2006:20)  bahwa  salah satu peran rakyat dalam anggaran adalah hak, sebagai hak karena anggaran berasal dari uang rakyat sehingga rakyat berhak untuk berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan dan  menentukan  pembangunan  yang  mereka inginkan. Program penyusunan anggaran yang partisipatif berusaha menghubungkan pembuat  kebijakan  dan  adanya  keterlibatan partisipasi dari masyarakat. Penelitian ini juga mendukung  hasil  penelitian  Ari  Hidayat (2011)  yang  menyatakan  bahwa  “di  era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat  dan  transparansi  anggaran  dalam keseluruhan  siklus  anggaran.  Asumsinya adalah  partisipasi  rakyat  dan  transparansi yang  dilakukan  dalam  siklus  anggaran  akan memperkuat pengawasan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran.”
Pengaruh  Politik  Penganggaran  Terhadap Penyusunan  Anggaran  Belanja  Daerah Kota Batam
Pengaruh  dari  politik  penganggaran terhadap penyusunan anggaran belanja daerah di  Kota  Batam  dalam  penelitian  ini  dapat diketahui melalui perhitungan statistik dengan menggunakan  analisis  regresi  berganda, dimana hasil perhitungan tersebut menghasilkan  nilai  koefisien  regresi  (b 2 ) sebesar  -0,66.  Oleh  karena  nilai  koefisien regresi yang diperoleh lebih kecil dari 0 dan
bernilai negatif (-0,66 < 0), maka dapat ditarik kesimpulan  bahwa  politik  penganggaran berpengaruh  negatif  terhadap  penyusunan anggaran belanja daerah Kota Batam.
Hal ini disebabkan pengetahuan instansi dalam menentukan prioritas anggaran yang  sesuai  dengan  kebutuhan  publik  yang belum  maksimal  dan  penyusunan  anggaran belanja  daerah  ini  dirasakan  masih  adanya ketimpangan  kepada  kepentingan  politik praktis.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat Muhlis  Madani  (2011:9)  bahwa  proses  tawar menawar  ( bargaining )  yang  terjadi  di  antara aktor-aktor pembuat kebijakan dengan menggunakan  kekuasaan  dan  kewenangan dilaksanakan  bukan  untuk  menyinkronkan kepentingan  rakyat  namun  digunakan  untuk meraih  kepentingan  ( interest )  dan  kekuasaan ( power )  itu  sendiri.  Hal  tersebut  didukung pula oleh pendapat Ginandjar (dalam Krisman Purwoko, 2010) bahwa gagasan dari konstitusi  yang  asli  tetap  harus  menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan ekonomi  ini.  Jika  tidak  ada  landasan  yang jelas  untuk  penentuan  politik  anggaran,  maka yang  terjadi  adalah  rebutan  alokasi  anggaran tanpa  dasar  dan  arah  yang  jelas.  Hasil penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian sebelumnya  yang dilakukan oleh Arniati,  dkk (2010) politik penganggaran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
Pengaruh Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Terhadap  Penyusunan  Anggaran  Belanja Daerah Kota Batam
Pengaruh  dari  prioritas  dan  plafon anggaran  terhadap  penyusunan  anggaran belanja  daerah  di  Kota  Batam  dalam penelitian ini dapat diketahui melalui perhitungan  statistik  dengan  menggunakan analisis  regresi  berganda,  dimana  hasil perhitungan  tersebut  menghasilkan  nilai koefisien regresi (b 3 ) sebesar 1,742. Oleh
karena  nilai  koefisien  regresi  yang  diperoleh lebih besar dari 0 dan bernilai positif (1,742 > 0),  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa prioritas  plafon  anggaran  memiliki  pengaruh positif terhadap penyusunan anggaran belanja daerah Kota Batam.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan yang  diungkapkan  oleh  Rahardjo  Adisasmita (2011:59)  bahwa  salah  satu  hal  yang  perlu diperhatikan  dalam  perencanaan  anggaran adalah penetapan prioritas kegiatan pembangunan.  Dengan  skala  prioritas  maka pemerintah  akan  mampu  dengan  tepat menentukan  pembangunan  yang  mana  yang lebih  penting.  Dari  segenap  aspirasi/masukan program  pembangunan  yang  banyak,  maka dengan  skala  prioritas  yang  ada  dapat menyeleksi,  menentukan  bahwa  sesuatu program  adalah  yang  terbaik  dari  sekian banyak program yang diusulkan.
Pengaruh dari Prioritas Plafon Anggaran  ini  sesuai  dengan  yang  tertuang dalam  Permendagri  No.  37  Tahun  2012 Tentang  Pedoman  Penyusunan  APBD  TA 2013  bahwa  dalam  penyusunan  anggaran  di daerah  harus  dilakukan  sinkronisasi  terhadap prioritas-prioritas  nasional  agar  tidak  terjadi perbedaan arah dan tujuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat,  Politik Penganggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Secara Simultan
Terhadap  Penyusunan  Anggaran  Belanja Daerah Kota Batam
Berdasarkan  dari  hasil  analisis  regresi berganda  secara  simultan  diperoleh  nilai F hitung sebesar  114,243  dimana  nilai  tersebut lebih  besar  dibanding  nilai  F tabel 3,195 (114,243  >  3,195)  maka  dapat  diambil kesimpulan  Partisipasi  Masyarakat,  Politik Simpulan dari penelitian ini yaitu Penganggaran  dan  Prioritas  Plafon  Anggaran (PPA) secara simultan berpengaruh terhadap
Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Kota Batam.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  pendapat Rahardjo Adisasmita (2011:58) yang
menyatakan  bahwa  pembangunan  memiliki berbagai  sektor  yang  dalam  pandangan masyarakat  dengan  tingkat  wawasan  berfikir yang  terbatas  menganggap  semua  bentuk pembangunan  tersebut  sama,  sehingga  akan melahirkan  heterogenitas  kebutuhan  yang akan disampaikan oleh para masyarakat. Oleh karena  itu,  pemerintah  sebagai  wadah  yang menampung setiap aspirasi  yang disampaikan oleh  segenap  lapisan  masyarakat  harus memiliki preferensi terarah dan terukur dalam menentukan sektor-sektor yang penting dalam penyelenggaraan  pembangunan.  Preferensi terarah  dan  terukur  ini  tercakup  dalam  apa yang  disebut  skala  prioritas.  Skala  prioritas inilah  yang  kemudian  akan  menentukan  arah penyusunan  anggaran  belanja  daerah.  Dalam tahapan  tersebut  dituntut  adanya  komitmen untuk  tetap  mempertahankan  arah  anggaran yang  sesuai  prioritas  pembangunan  dan  apa yang menjadi kebutuhan publik.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  apa  yang disebutkan  oleh  Mardiasmo  (2004:65)  bahwa “salah  satu  fungsi  anggaran  adalah  sebagai alat  politik  ( political  tool )  dimana  anggaran digunakan  untuk memutuskan  prioritas- prioritas  dan  kebutuhan  keuangan  terhadap prioritas  tersebut”.  Oleh  karena  itu,  dalam politik  penganggaran  prioritasisasi  anggaran harus  menjadi  konsekuensi  dan  politik anggaran  harus  senantiasa  berlandaskan konstitusi dan gagasan dasar yang melahirkan Indonesia.

## SIMPULAN
1. Partisipasi  masyarakat  secara  parsial berpengaruh  positif  terhadap  penyusunan anggaran belanja daerah di Kota Batam.
2. Politik  penganggaran  secara  parsial berpengaruh negatif terhadap penyusunan
anggaran  belanja  daerah  di  Kota  Batam.
Hal  ini  disebabkan  masih  kurangnya pengetahuan  dalam  menentukan  program yang sesuai dengan kebutuhan publik.
3. Prioritas  Plafon  Anggaran  (PPA)  secara parsial  berpengaruh  positif  terhadap penyusunan  anggaran  belanja  daerah  di Kota Batam.
4. Partisipasi
masyarakat, politik penganggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) secara simultan berpengaruh  positif  terhadap  penyusunan anggaran belanja daerah di Kota Batam.

## Saran
1. Pemerintah Kota Batam diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan peran serta dari masyarakat dalam proses penganggaran daerah khususnya
penyusunan  anggaran  belanja,  serta Pemerintah  Daerah  diharapkan  kedepan dalam  penyusunan  program  daerah  dapat meningkatkan perhatiannya terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Dalam  penyusunan  anggaran  daerah diharapkan dari pihak instansi pemerintah daerah  Kota  Batam  dapat  meningkatkan pengetahuannya dalam melakukan politik penganggaran/tawar menawar yang berlandaskan  pada  prioritas  nasional  dan kebutuhan publik.
3. Pemerintah Kota Batam diharapkan dapat terus memperhatikan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) sebagai pedoman dalam menentukan  arah  penyusunan  anggaran belanja daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Riyanto.  (2012).  “Politik  Anggaran
Provinsi Jawa Tengah: Analisis
Realisasi  APBD  Provinsi  Jawa  Tengah Tahun  Anggaran  2008-2010 ”.  Junal
Imu Politk Hubungan Internasional. 12. Arif Hidayat. (2011). “Analisis Poltik Hukum Partisipasi  Masyarakat  dalam  Sistem Penganggaran Daerah di Indonesia
Pasca Reformasi”. Pandecta, Volume 6. Nomor 1 Januari 2011.
Deddi  N  dan  Ayuningtyas  H.  (2010).
Akuntansi  Sektor  Publik  Edisi  2 .
Jakarta:Salemba Empat.
Edstrom  Judith  dan  Hoff,  R.V.D.  (2009).
Kajian  Akademis  Reformasi  Organisasi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Seri Manajemen  Pelayanan  Publik .  Local
Governance Support Program. Erwan,  A.P.  dan  Dyah,  R.S.  (2011). Metode Penelitian Kuantitaif Untuk Administrasi  Publik  dan  Masalah- masalah Sosial. Gava Media:Yogyakarta Henry  Faizal  Noor.  (2013). Ekonomi  Publik, Ekonomi  untuk  Kesejahteraan  Rakyat.
Akademia Permata:Jakarta.
Hesti  Puspitosari et  al .  (2006). Marginalisasi
Rakyat Dalam Anggaan Publik-
Partispasi  Rakyat  Dalam  Menyusun Anggaran Publik di Daerah. YAPPIKA: Jakarta.
Husein,  Umar.  (2008). Desain  Penelitian Akuntansi Keperilakukan . PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta
Krisler, B.O. dan Icuk, R.B. (2006). Pengaruh Partisipasi  Anggaran  dan  Job  Relevant Information  (JRI)  terhadap  Informasi Asimetris  (Studi  pada  Badan  Layanan Umum  Universitas  Negeri  di  Kota Purwokerto  Jawa  Tengah). Simposium
Nasional Akuntansi 9 Padang K-AMEN 09. Krisman Purwoko. (2010). Ginandjar: Pembahasan RAPBN-P 2010 Momentum Pelurusan Politik Anggaran. [Online]. Tersedia: http://www.republika.co.id/berita/breaking- news/ekonomi/10/04/06/109564-ginandjar- pembahasan-rapbn-p-2010-momentum- pelurusan-politik-anggaran [17 Maret 2013]
Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta:ANDI Moh. Pabundu Tika. (2006). Metodologi Riset Bisnis. Bumi Aksara:Jakarta.
Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  37  Tahun  2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun Anggaran 2013 Rahardjo  Adisasmita.  (2011). Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah. Graha Ilmu:Yogyakarta.
Sopanah (2009). Studi Fenomenologis:
Menguak  Partisipasi  Masyarakat  dalam Proses Penyusunan APBD Sopanah  (2012).  Ceremonial Budgeting Dalam Perencanaan Penganggaran Daerah  :  Sebuah  Keindahan  yang Menipu Sugiyono. (2010). Metode Penelitian
Kuantitatif  Kualitatif  dan  R  &  D .
Alfabeta:Bandung Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta:Bandung. Sugiyono. (2013). Statistika untuk Penelitian . Alfabeta: Bandung.
Sunarto, W.S.J. (2012). Menakar APBD Kota
Batam 2012. [Online]. Tersedia: http://www.haluankepri.com/opini-/23514- menakar-apbd-kota-batam-2012.html [27 Mei 2013]
Surat  Edaran  Bersama  Menteri  Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala  Badan  Perencanaan Pembangunan  Nasional  dan  Menteri Keuangan  Nomor  0142/M.PPN/06/2009 tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Surya,  M.N.  (2013).   Kebijakan    Politik Anggaran    Pro Rakyat. [Online]. Tersedia: http://www.batampos.co.id/27/05/2013/kebi jakan-politik-anggaran-pro-rakyat   [27 mei 2013]
Undang-undang no.32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah