## Pengaturan Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Streamer Nimo TV

## Ahmad Boma Gusnara
Bomagusnaraa@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
The article entitled “Regulation of Income Tax Imposition for Nimo Tv Streamers” is based on normative juridical research with a Legislative and Conceptual Approach. The laws and regulations governing the collection of this tax are in Law Number 36 of 2008 concerning the Fourth Amendment to Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax. According to the provisions of Article 2 paragraph (1) of Law No. 36 of 2008 concerning the fourth amendment to Law No. 7 of 1983 concerning Income Tax, it explains that the subject of income tax is that the subject of tax is an individual, inheritance which has not been divided as one the unit replaces the rightful one, the entity; and permanent establishment. If the Nimo Tv streamer is a Streamer who pays taxes on a live broadcast, the broadcast can be accessed by everyone who wants to see the content from that streamer and the streamer also gets income from watching us and gifts given by viewers in the live stream. Keywords: Income Tax; Tax reform;Tax Collection System; Nimo TV.

## Abstrak
Artikel yang berjudul “Pengaturan Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Streamer Nimo Tv” dilandaskan pada penelitian yuridis normative dengan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pemungutan pajak ini ada pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang perubahan keempat atas Undang-Unadng Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, menjelaskan bahwa subjek pajak panghasilan adalah Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan; dan bentuk usaha tetap. Jika streamer Nimo Tv merupakan Streamer yang membayar pajak atas suatu siaran langsung, siaran tersebut dapat diakses semua orang yang ingin melihat konten dari streamer tersebut dan streamer pun juga mendapat penghasilan dari watching our dan gift yang diberikan oleh viewers dalam live streaming tersebut. Kata Kunci: Pajak Penghasilan; Reformasi Perpajakan; Sistem Pemungutan Pajak; Nimo TV.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 2, Maret 2022
Jurist-Diction. 2022; 401-420
How to cite: Ahmad Boma Gusnara, ‘Pengaturan Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Streamer Nimo TV’ (2022) Vol. 5 No. 2 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 16 Juli 2021; Diterima  18 Februari 2022; Diterbitkan 31 Maret 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i2.34873
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297

## 402 Ahmad Boma: Pengaturan Pengenaan Pajak...

## Pendahuluan
Seiring kemajuan teknologi, peran internet secara tidak langsung menggantikan peran serta media massa lama seperti radio, televisi, dan media cetak. Media sosial (social media) merupakan perkembangan dari teknologi berbasis internet yang memudahkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi, berkomunikasi, saling berbagi, membentuk jaringan online sehingga dapat menyebarluaskan konten mereka sendiri, memiliki contoh seperti platfrom digital yang kemudian dikenal seperti Nimo Tv yang memiliki fokus pada bidang e-sport. Kata e-sport adalah hal yang asing dibeberapa kalangan umum, namun disebagian kalangan merupakan hal yang tidak asing untuk diketahui bagi penggemar video game. E-sport merupakan kependekan dari elektronik sports, yaitu olahraga yang menggunakan game sebagai bidang kompetitif utama yang dimainkan oleh professional. Perkembangan e-sport di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari tahun ke tahun, peminat e-sport di Indonesia terus meningkat. Hal ini terbukti dengan banyak perlombaan – perlombaan e- Sport yang disiarkan baik melalui media sosial, youtube , dan bahkan melalui televisi. Salah satu contoh adalah saat pagelaran akbar Asian Games 2018.
Pertama kali dalam sejarah Asian Games, kategori e-sport dipertandingkan.
Perkembangan e-sport di Indonesia tidak terlepas dari kemajuan teknologi dan media sosial. Dengan perkembangan teknologi, permainan– permainan e-Sport tidak terbatas pada komputer saja, dunia e-Sport sekarang sudah merambah ke dalam permainan–permainan smartphone . Mereka yang terjun di dunia e-Sport adalah generasi–generasi milenial. Tetapi, bukan berarti bahwa hanya generasi milenial saja yang dapat meramaikan dunia e-Sport. Orang-orang dengan usia yang sudah dibilang senior pun ada yang mendapatkan penghasilan utama dari dunia e- Sport. 1
Selain itu, di dalam dunia e-Sport, Indonesia sudah tidak asing lagi istilah yang disebut dengan Streamer. Streamer merupakan orang yang melakukan streaming di sebuah platform digital sedangkan pengertian streaming adalah pengiriman data berupa konten berbentuk video ke perangkat elektronik seperti komputer
1 Fakhri Muhammad ‘Menggali Potensi Pajak Dunia e-Sport’, <https://www.pajak.go.id/id/ artikel/menggali-potensi-pajak-dunia-e-sport > diakses pada tanggal 11 September 2020.
atau handphone melalui transmisi internet secara konstan. Dalam dunia esports ,
streaming dikenal sebagai kegiatan dimana seseorang akan merekam permainan yang mereka mainkan dan menyiarkan ke platform digital melalui internet. 2 Jika dilihat dari jenis- jenis Streaming, ada 2 macam streaming yang digunakan oleh masyarakat saat ini. Pertama adalah Prerecord Streaming dan kedua adalah Live Streaming. Tentu terdapat perbedaan pada kedua jenis streaming ini yaitu prerecord streaming dan live streaming. Jenis yang pertama ini dijalankan dengan terlebih dahulu merekam video atau konten yang akan disiarkan, kemudian disimpan pada media tertentu (bisa media online atau media fisik seperti hardisk). Setelah disimpan, baru kemudian host dapat melakukan akses pada konten tersebut jika akses diberikan secara bebas oleh pemilik konten.
Sedikit berbeda dengan Prerecord Streaming, Live Streaming dilakukan dengan konsep kerja seperti siaran langsung pada televisi. Artinya, pemilik konten melakukan kegiatan perekaman pada suatu konten dan secara langsung disiarkan pada media yang dimiliki. Kemudian host dapat melihat secara langsung setiap detik yang dilalui oleh pemilik konten tersebut, sehingga engagement yang terjalin dapat lebih erat.
Dalam era kekinian, streaming sendiri dapat menjadi satu cara penyiaran atau publikasi yang lebih efektif karena menghemat waktu dan dapat membuat host atau penonton merasa lebih terkait dengan pembuat konten. Meski streaming memiliki kesan mengkonsumsi banyak data, nyatanya cara ini dipilih oleh sebagian besar masyarakat untuk menikmati konten dari berbagai media baru. Hal ini dikarenakan dengan melakukan streaming, host dapat menyiarkankan konten apapun tanpa perlu menunggu proses pengunduhan, yang disatu sisi akan menghabiskan waktu dan di sisi lain akan menghabiskan media penyimpanan. 3 Salah satu platform digital untuk melakukan live streaming ini adalah Nimo TV. Nimo TV sendiri merupakan platform global terkemuka
2 Ria Restika, ‘Apa Itu Streaming’, <https://esportsnesia.com/penting/apa-  itu-streaming> diakses pada 11 September 2020.
3 Bakti Kominfo ‘Pengertian Streaming Serta Jenis dan Penerapannya’,<https://www.bakti- kominfo.id/id/informasi/pengetahuan/pengertian_streaming_serta_jenis_dan_penerapannya-1065> diakses pada 11 September 2020.

## 404 Ahmad Boma: Pengaturan Pengenaan Pajak...
yang menyediakan wadah bagi jutaan gamer dari seluruh dunia untuk bermain dan menyiarkan game mereka ke pengguna lain yang memiliki tujuan yang sama. Nimo tv sendiri mendapat keuntungan dari investor dan akun berbayar dari pentonton stream. Dengan menggunakan teknlogi interaktif berkualitas tinggi, viewer dapat berinteraksi dengan streamer, mendapatkan akses event dan turnamen e-sport eksklusif serta berinteraksi dengan top streamer secara langsung dari seluruh daerah. 4 Sedangkan definisi Pajak Penghasilan ialah pajak yang dibebankan kepada penghasilan perorangan, badan hukum yang diberlakukan secara proporsional, progesif atau regresif yang biasa disebut dengan Pajak Penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak. Saat ini para fiskus ( tax authorities ) suatu negara merasa kesulitan dalam pengecekan para Streamer maupun pelaku usaha Indonesia sebagai Wajib Pajak dikarenakan berbasis online dan Undang-Undang belum dapat menjawab secara jelas mengenai status dan kedudukan hukum pajak terhadap Streamer. 5 Dari latar belakang permasalahan di atas digital economy dinilai masih sulit pemungutan pajak karena dasar pajak Streamer Nimo Tv masih belum jelas, tidak seperti pajak yang dikenakan kepada artis. Pengaturan pajak dalam hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap pajak bagi Steamer Nimo Tv yang berkedudukan di Indonesia yang mendapat penghasilan dari platform dan donasi yang berasal dari para penonton live streaming, meskipun belum ada peraturan khusus mengenai pemungutan pajak kepada Streamer Nimo Tv.

## Urgensi Pemerintah Melakukan Pemungutan Pajak Penghasilan Streamer Nimo TV
Perbaikan ekonomi merupakan tantangan yang paling mendasar sehubungan dengan pemerintahan saat ini. Dan instrumen yang bisa mempengaruhi meningkatnya ekonomi makro adalah kebijakan perpajakan. Peran perpajakan secara eksplisit diwujudkan dalam bentuk anggaran negara yang mengatur besarnya penerimaan
4 Nimo tv, ‘cara menentukan besaran nilai di nimo tv’ < https://www.nimo.tv/p/about> diakses pada 11 September 2020 pukul 14:52
5 Rafinska,  Kezia,  ‘Mengenal  Perbedaan  PPN  dan  PPH’, <https://www.online- pajak.com/ perbedaan-ppn-dan-pph ,> 21 November 2018, diakses tanggal 07 September 2020.
dan pengeluaran negara. Peranan pemerintah ini penting karena mekanisme pasar tidak dapat memberikan solusi atas ketersedian barang publik, seperti pendidikan kesehatan dan infrastruktur bagi masyarakat. Atas alasan ini kegagalan pasar (market failure) merupakan alasan utama berkenan dengan perlunya peran pemerintah menunjang ketersediaan barang yang dibutuhkan publik.
Peningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan anggaran karena ketersediaan anggaran yang besar akan memberikan kekuatan bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggarannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Peran pemerintah secara khusus dapat diarahkan pada penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh pasar untuk mengatasi eksternalitas dan memerangi kemiskinan. Anggaran negara saat ini paling banyak bersumber dari penerimaan pajak yang jumlahnya sekitar 80%, maka di perlukan penanganan yang baik di sektor ini agar dapat terciptanya pendapatan negara yang optimal. Wacana tentang merevisi Undang Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 juga mengemuka, beberapa tambahan objek pajak penghasilan rencananya juga dimasukan dalam beleid pajak penghasilan (PPh) itu, yang perluasannya ini mencakup harta warisan, dan hibah, laba ditahan yang tidak dibagikan dalam bentuk deviden dan tidak diinvestasikan selama dua tahun.
Selain itu, juga pajak atas pembayaran premi asuransi kesehatan dan iuran jaminan kesehatan. 6 Peraturan ini sendiri telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan pada tanggal 1 April 2019 tapi baru diberlakukan secara resmi pada 31 Desember 2019. Namun pelaksanaannya diundur sampai waktu yang belum pasti. Mungkin di masa mendatang akan ada kebijakan yang akan mengatur tentang pajak ini. Harapan bagi  para  pedagang  yang  berbasis  offline  (konvensional)  agar  memajaki  juga para pedagang online agar adanya azas keadilan (equality) dalam hal pemajakan karena selama ini hanya pedagang berbasis konvensional yang terus diawasi.Secara filosofis pemungutan pajak bagi para streamer adalah menciptakan prinsip keadilan
6 Wisanggeni, Irwan, ‘Urgensi Kebijakan Pajak Pemerintahan Baru’, <https://analisis.kontan. co.id/news/urgensi-kebijakan-pajak-pemerintah- baru?page=2>, 25 September 2019, diakses tang- gal 7 Februari 2021.

## 406 Ahmad Boma: Pengaturan Pengenaan Pajak...
antara pekerja konfensional dengan pekerja yang menggunakan teknologi sebagai medianya, Saya berharap ke depannya di pemerintahan yang mendatang nanti dapat terbentuk kebijakan yang sesuai harapan. Dari para investor, pembayar pajak orang pribadi dan terpenuhi anggaran belanja pemerintah. Sehingga fungsi budgeter dan reguler dari sebuah sistem perpajakan dapat tercapai.
Dapat disimpulkan rencana revisi Undang Undang Pajak Penghasilan Nomor 36/2008 tersebut untuk menurunkan tarif pajak badan (korporasi) dan melakukan perluasan objek pajak. Semua bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendorong laju pertumbuhan investasi yang mendorong pada kemajuan ekonomi. Namun beberapa pemerhati pajak banyak yang tidak sependapat dengan rencana perluasan objek pajak. Misalnya soal pajak atas warisan dan hibah dari harta orang tua sedarah karena harta yang diwariskan dari orang tuanya tersebut sudah pernah dikenakan pajak. Jika dikenakan pajak kembali, mengandung unsur pajak berganda (double taxation). Tarif atas wajib pajak orang pribadi ini perlu dikaji ulang agar menjadi kompetitif dengan negara lain. Jika tarif wajib pajak orang pribadi turun maka “biaya pajak orang pribadi” akan menurun, sehingga daya beli masyarakat akan meningkat dan hal ini akan menggerakan sektor riil.
Ini tentu bisa membawa dampak meningkatnya perekonomian masyarakat yang berimbas pada pajak atas konsumsi bisa terdongkrak naik. Dalam hal ini urgensi pemerintah dalam pemungutan pajak penghasilan Streamer Nimo Tv agar tidak terjadi resiko kehilangan pajak ( potensial tax loss), yang mana aturan mengenai Stremaer Nimo Tv masi belum jelas atau terjadi kekaburan dalam penafsirannya.

## Yuridiksi Pemerintah Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Streamer Nimo TV
Pentingnya untuk membayar pajak bagi wajib pajak terhadap negara itu sangat perlu dilakukan,Karena pajak memiliki fungsi sebagai fungsi budgeter(sumber keuangan negara), dan fungsi regulerend (pengatur). 7 Kewenangan pemungutan pajak di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
7 Endra Yudha, ‘Yuridiksi Pemungutan Pajak Di Indonesia’, <https://feelinbali.blogspot. com/2013/09/yuridiksi-pemungutan-pajak.html>, 4 September 2013, Diakses Pada tanggal 7 feb- ruari 2021.
•  Pajak Daerah
Daerah memiliki kewenangan dalam hal meningkatkan potensi pendapatan daerahnya sendiri, yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga pajak daerah yang dikelola pemerintah daerah baik daerah kabupaten/kota maupun provinsi. Pajak daerah meliputi pajak rokok, pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak hiburan, pajak sarang burung wallet, dan pajak penerangan jalan. 8 Pajak sendiri dibagi menjadi beberapa jenis yaitu berkenaan dari pihak kewenangan yang memungut, golongan, dan sifat. Hukum pajak merupakan pajak hukum publik karena hukum pajak bersifat secara umum, sehingga kewenangan dalam hukum publik adalah wewenang yang menimbulkan akibat- akibat hukum yang bersifat hukum public seperti mengambil keputusan-keputusan, mengeluarkan aturan dan menetapkan sesuatu rencana dengan akibat hukum.
•  Pajak Pusat
Merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerntah Pusat, hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jendral Pajak Keuangan yang sebagian besar pendapatan nya diperuntukan untuk membiayai segala kebutuhan negara. Pajak- pajak yang diatur oleh Direktorat Jendral Keuangan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai. 9 Dalam hal ini pemerintah pusat memiliki yuridiksi kendali penuh dalam pemnugutan pajak penghasilan yang diwakilkan oleh Dirjen Pajak dalam memungut Pajak Penghasilan Streamer Nimo Tv karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa Direktorat Jendral Pajak dapat melakukan penarikan pajak kepada Streamer Nimo Tv dengan system Pemungutan Pajak Self Assesment.
8 Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gajdah Mada University 2013).[13].
9 Mardiasmo, Perpajakan (Edisi Revisi Yogyakarta 2003).[20].

## 408 Ahmad Boma: Pengaturan Pengenaan Pajak...

## Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang perlu dipatuhi seperti wajib pajak untuk seluruh subjek pajak, kedua hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umun dan tata cara  perpajakan.  Definisi  pajak  menurut  Dr.  Soeparman  Soemahamidjaja  pajak adalah iuran wajib, berupa uang/barang, yang dipungut oleh penguasa berkenaan dengan norma-norma Hukum guna menuntut biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. 10 Mengacu pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umun dan tata cara perpajakan pada Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang juga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku, yaitu: 11
Hak wajib pajak:
a.  Hak atas Kelebihan Pembayaran Pajak
Apabila besaran pajak terutang yang dibayarkan atau dipungut atau dipotong ternyata lebih kecil daripada jumlah kredit pajak, wajib pajak berhak menerima kembali atas kelebihan pembayaran pajak yang telah dibayarkan, dengan cara dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah dibayarkan dengan cara mengirimkan surat permohonan kepada kepala KPP (Kantor Pajak Pratama) atau dapat melalui SPT (Surat Pemberitahuan). Setelah menerima surat permohonan, Ditjen Pajak akan mengembalikan semua kelebihan bayar pajak dalam waktu 12 bulan terhitung sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
b.  Hak dalam hal Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan. Pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak pada wajib pajak, wajib pajak berhak untuk:
- Meminta surat perintah pemeriksaan
10 Erly Suandy, Hukum Pajak (Salemba Empat Jakarta 2016).[9].
11 Dina Latifa ‘Kupas Tuntas Hak dan Kewajiban Wajib pajak, Ap Saja’, <https://www.on- line-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/hak-dan- kewajiban-wajib-pajak> diakses pada 5 November 2020.
- Melihat tanda pengenal pemeriksa
- Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan
- Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT
- Hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan
Berkenaan ruang lingkup dibagi ada beberapa jenis pemeriksaan terbagi menjadi dua jenis, yaiut pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Jika pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan , sedangkan pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi 8 bulan.
c.  Hak Untuk Mengajukan Keberatan, Banding Dan Peninjauan Kembali Setelah dilakukan pemeriksaan, setelahitu akan terbit suatu surat ketetapan pajak yang menunjukan kalau wajib pajak kurang bayar, lebih bayar, atau nihil perpajakan. Dan jika wajib pajak tidak sependapat dengan surat tersebut,maka dapat mengajukan keberatan. Jika belum puas dengan keputusan keberatan maka dapat mengajukan banding. Langkah terakhir dalam sengketa pajak, wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
d.  Hak Kerahasiaan
Dalam wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas semua informasi yang disampaikan kepada Ditjen Pajak dalam menjalankan kegiatan perpajakan. Dalam sisi lain, pihak yang bertugas di bidang perpajakan dilarang untuk mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak. Berikut adalah kerahasiaan wajib pajak yang dilindungi adalah:
- Surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lain yang dilaporkan wajib pajak.
- Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia.
- Dokumen atau rahasia wajib pajak yang sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
e.  Hak Untuk Pengurangan PPH Pasal 25
PPH Pasal 25 ialah pajak yang dibayar secara angsuran dengan suatu tujuan untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak terutang harus dilunasi

## 410 Ahmad Boma: Pengaturan Pengenaan Pajak...
dalam waktu satu tahun.
f.  Hak Untuk Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan
Dalam suatu sebab tertentu, seperti rusakya bumi dan bangunan yang terkena bencana alam, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak terutang PBB. Khusus untuk Pajak Bumi Dan Bangunan pedesaan dan perkotaan yang sudah dialihkan ke pemerintah daearah, pengurusan PBB dilakukan di kantor Dinas pendatpatan Kota/Kabupaten setempat. Kewajiban wajib pajak:
- Kewajiban Mendaftarkan Diri
Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui kantor pajak pratama atau kantor pelayanan. Wajib pajak yang merupakan pengusaha diharuskan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) setelah memenuhi persyaratan tertentu, diantara para pengusaha orang pribadi atau badan melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah tertentu dan jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, subjek pajak dapat melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Setelah dikukuhkan sebagai PKP maka wajib pajak untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) dari setiap pengguna jasa denganmenerbitkan faktur pajak.
- Kewajiban Pembayaran, Pemungutan, dan Pelaporan Pajak Mengacu pada sistem Self Assessment, wajib pajak harus melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang sendiri.
- Kewajiban dalam Hal Diperiksa
Ditjen Pajak dalam hal ini dapat melakukan pemeriksaan pada wajib pajak untuk menguji kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam pemeriksaan ini juga dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- Kewajiban Memberi Data
Data dalam hal ini adalah data serta informasi subjek pajak ( Orang atau Badan) yang dapat mencerminkan usaha, peredaran usaha, penghasilan,
dana tau kekayaan yang bersangkutan. Kewajiban ini tidak hanya dipatuhi oleh wajib pajak, akan tetapi teruntuk juga setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain.

## Fungsi Pemungutan Pajak
Pajak memiliki peranan yang sangat signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fugsi, yaitu: 12
1.  Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)
Pajak ialah sumber pemasukan keuangan negara yaitu dengan cara mengumpulkan uang atau dana dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan demikian, fungsi pajak sendiri merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara agar bisa stabil dan tidak terjadi ketimpangan yang signifikan. Selain itu juga melakukan peningkatan pajak, pemerintah selalu berupaya menyempurnakan peraturan dan melakukan pembinan seperti sunset policy, pengampunan pajak ( tax amnesty ) dan penegakan hukum.
2.  Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)
Pajak sendiri merupakan alat untuk melaksanakan dan mangatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur meliputi :
- Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi
- Pajak dapat digunakan juga sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.
- Pajak dapat memberikan proteksi atau juga perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri seperti pajak pertambahan nilai (PPN).
- Pajak juga dapat mengatur dan juga menarik investasi modal yang membantu
3.  Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)
12 Erly Suandy, Hukum Pajak (Salemba empat 2016).[12].

## 412 Ahmad Boma: Pengaturan Pengenaan Pajak...
Pajak dapat digunakan juga untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.
4.  Fungsi Stabilisasi
Pajak juga dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan juga keadaan perekonomian , seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi , sehingga jumlah uang yang beredar juga dapat dikurangi. Sedangkan juga  dapat  untuk  mengatasi  kelesuan  ekonomi  atau  deflasi,  pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat mudah teratasi. Keempat fungsi pajak diatas merupakan fungsi pajak yang sering dijumpai di berbagai negara , tetapi di Indonesia pemerintah lebih menitikberatkan pada dua fungsi pajak sebagai pengatur dan budgeter .

## Pengaturan Pajak Penghasilan Streamer Nimo Tv Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Penghasilan
Pemungutan pajak penghasilan streamer Nimo tv termasuk dalam kewenangan pajak nasional. Pajak penghasilan sendiri merupakan suatu pajak yang dibebankan kepada setiap orang atau suatu badan atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun pajak hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Undang Undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penghasilan sendiri dapat disebut juga sebagai tambahan kemampuan ekonomi seseorang atau suatu badan yang diterima dan diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari dalam negeri (Indonesia) maupun pendapatan yang diperoleh dari luar negeri, yang dapat digunakan untuk menambah asset kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan suatu nama dan dalam bentuk wujud apapun. 13 Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektif dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

## Streamer Nimo Tv Sebagai Subjek Penghasilan
Subjek pajak merupakan orang atau badan atau kesatuan lain yang memenuhi beberapa syarat-syarat suatu subjek pajak. Subjek pajak menurut Erly Sunandi yaitu pihak-pihak baik seseorang maupun suatu badan yang akan dikenakan pajak dan pengertian secara umum subjek pajak adalah siapa yang dapat dikenakan pajak. 14
Dalam hukum nasional subjek pajak penghasilan dibedakan dalam beberapa hal yang dicantumkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No 36 Tahun 2008 Tentang perubahan keempat atas Undang- Unadng Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, menjelaskan bahwa subjek pajak panghasilan adalah Yang menjadi subjek pajak adalah:
- orang pribadi;
- warisan  yang  belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- badan; dan
- bentuk usaha tetap.
Subjek pajak streamer Nimo Tv merupakan Streamer yang membayar pajak atas suatu siaran langsung, siaran tersebut dapat diakses semua orang yang ingin melihat konten dari streamer tersebut dan streamer pun juga mendapat penghasilan dari watching our dan gift yang diberikan oleh viewers dalam live streaming tersebut.

## Objek Pajak Penghasilan
Dalam perpajakan di Indonesia, yang dimaksud objek pajak yaitu apa yang dikenakan pajak. mengingat penting dan strategis objek pajak (karena menyangkut dikenakan atau tidak dikenakan pajak atas objek yang dimaksud) sehingga dalam Hukum nasional Undang-Undang Perpajakan di Indonesia selalu dinyatakan dengan tegas apa yang menjadi setiap objek pajak.Berkenaan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang perubahan keempat atas Undang-Unadng Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, menjelaskan bahwa objek pajak panghasilan adalah yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap

## 414 Ahmad Boma: Pengaturan Pengenaan Pajak...
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk Objek pajak streamer Nimo Tv dapat dijadikan sebagai objek pajak karena streamer mendapatkan penghasilan dari Nimo Tv yang dihasilkan dari ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak Nimo Tv dari kalkulasi penghitungan yang ada pada reward rules dari Nimo Tv.

## Keabsahan Pemungutan Pajak Streamer Nimo Tv
Di Indonesia sistem pemungutan pajak secara general diatur dalam ketentuan Undang-Undang 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Namun terkait pengaturan Pajak Streamer Nimo Tv apabila mengacu kepada Undang-Undang 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan tidak diatur secara jelas terkait pengenaan pajak, namun Streamer Nimo Tv dalam hal ini apabila digolongkan Berkenaan Objek Pajak termasuk dalam Objek Pajak Penghasilan karena dalam hal ini Streamer mendapatkan keuntungan atau penghasilan yang diperoleh Streamer secara pribadi dari Live Streaming yang ditonton oleh para penikmat Streamer Nimo Tv tersebut. Maka hal ini yang dapat menjadi dasar sah suatu pemungutan pajak Streamer Nimo Tv agar streamer dapat melakukan pembayaran pajak melalui tata cara pembayaran pajak penghasilan dengan teratur dan disiplin.

## Prosedur Pemungutan Pajak Streamer Nimo Tv
Sistem pemungutan pajak di Indonesia memiliki beragam sistem, yaitu: 15

## a.  Self assessment
Sistem pemugutan pajak bagi wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
b.  Withholding system
15 Waluyo, Perpajakan Indonesia (Salemba Empat 2010).[17].
Sistem ini merupakan pemotongan pelaporan penghitungan dan pembayaran pajak yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah kepada pihak ketiga.
c. Official assessment
Sistem pemungutan pajak ini inisiatif oleh aparatur pajak atau suatu kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak diserahkan semua kepada aparatur pajak. Sistem ini akan berjalan sebagaimana mestinya jika apratur tersebut melakukan perpajakan dengan baik dan benar.
Dalam pemungutan pajak Streamer Nimo Tv sistem yang digunakan ialah sistem self assessment system, karena dalam melakukan pembayaran wajib pajak para streamer diberikan wewenang dalam menghitung, melaporkan, dan memperhitungkan sendiri besar pajak yang harus dibayarkan karena pada Salary Incentices yang dijelaskan tidak terdapat ketentuan mengenai besaran pajak yang harus dibayarkan oleh streamer.

## Dasar Pemungutan Pajak Streamer Nimo Tv
Pemungutan pajak merupakan suatu wujud dari kewajiban kenegaraan dan salah satu peran serta bagi wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melangsungkan kewajiban pembayaran pajak guna membantu pembangunan nasional di Indonesia. Pajak memiliki peranan fungsi sebagai instrument atau alat yang digunakan untuk memasukan dana secara optimal kepada kas Negara. Oleh karena itu fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrument penarikan dana dari masyarakat untuk diserahkan kepada kas negara. 16 adapun syarat pemungutan pajak yang merupakan landasan prinsip yang harus ada dalam setiap pemungutan pajak. yaitu: 17
a.  Syarat Keadilan
Memungut pajak harus dilandaskan keadilan, baik pada dalam peraturan perundang-undangan maupun juga dalam pelaksanaan pemungutan pajak.
16 Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suharton, Hukum Pajak Material (Salemba Humanika 2011).[12].
17 Online Pajak, ‘Syarat Pemungutan Pajak : Ini Pengertian, Dasar Hukum Dan Penjela- sannya’<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/syarat-pemungutan-pajak-ini-penger- tian-dasar-hukum-dan- penjelasannya> Diakses Pada Tanggal 16 November 2020.

## 416 Ahmad Boma: Pengaturan Pengenaan Pajak...
landasan keadilan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi guna mencapai keadilan bagi rakyat.
b.  Syarat Yuridis
Dalam pemungutan pajak selalu didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku salah satu yang mengatur pemungutan pajak ialah Undang- Undang 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan. Dengan ada aturan ini maka pemerintah memberikan jaminan hukum bagi masyaratakat dalam melaksanakan aktivitas pemungutan pajak.
c.  Syarat Ekonomis
Pada pemungutan pajak tidak boleh memberikan efek negative bagi perekonomian yang dapat mengakibatkan penurunan perekonomian nasional.
Sebagai contoh diambil dari pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas produksi atau juga perdagangan yang sedang berlangsung.
d.  Syarat Finansial
Dalam  pemungutan  pajak  harus  dapat  dilakukan  secara  efisien  dan  efektif sehingga  hasil  yang  diperoleh  maksimal.dalam  arti  kata  efisien  dalam pemungutan pajak ialah dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu dan biaya minimal. Dalam arti efektif pemungutan pajak harus membawa hasil yang sesuai perhitungan yang telah dihitung dengan tepat. Dalam syarat ini, biaya pemungutan pajak juga harus lebih kecil daripada pemasukan pajak yang telah diterima kas negara.
e.  Syarat Sederhana
alam sistem pemungutan pajak harus mudah dimengerti oleh masyarakat. Sistem pemungutan pajak yang mudah dimengerti dan sederhana akan memudahkan wajib oajak dalam melaporkan pajak mereka dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Dengan syarat sederhana ini menjadikan pemasukan negara dari pajak akan semakin meningkat dan menjadikan kurva yang stabil.

## Penerapan Asas-Asas Pemungutan Pajak Terhadap Streamer Nimo TV
Pemungutan pajak pada dasarnya harus dilandaskan asas sebagai tolak ukur untuk dijadikan sebagai dasar suatu pemungutan pajak, suatu negara harus membuat suatu aturan yang berkaitan dengan pajak yang adil bagi setiap warga nergara oleh karena itu harus berkenaan asas-asas pemungutan pajak yang baik, terdapat beberapa asas-asas dalam menentukan kewenangan untuk mengenakan pajak yang sering digunakan dalam landasan penegakan pajak yaitu: 18
A.  Asas Domisili ( Asas Tempat Tinggal )
Asas ini berlaku bagi wajib pajak di dalam negeri, hal ini negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di negara asal, Dari penghasilan dalam negeri maupun luar negeri. Objek yang dikenakan pajak adalah penghasilan yang didapatkan oleh subjek pajak, subjek pajak dalam hal ini adalah orang atau badan yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara tersebut
B.  Asas kebangsaan
Asas ini berlaku untuk subjek wajib pajak yang bukan warga negaranya atau wajib pajak luar negeri, pemungutan berkaitan dengan kebangsaan suatu negara. Objek pajak adalah seluruh penghasilan yang didapatkan dari sumber manapun
C.  Asas Sumber
Merupakan asas yang cara pengenaan pajak penghasilan yang bersumber dari wilayah negara tanpa melihat domisili tempat subjek wajib pajak tinggal, dimana subjek pajak mempunyai penghasilan di suatu negara maka perlu dikenakan pajak sumber.

## Kesimpulan
Sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang perlu dipatuhi seperti wajib pajak untuk seluruh subjek pajak, keduanya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umun dan tata

## 418 Ahmad Boma: Pengaturan Pengenaan Pajak...
cara perpajakan. Mengacu pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umun dan tata cara perpajakan pada Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang juga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Objek pajak streamer Nimo Tv dapat dijadikan sebagai objek pajak karena streamer mendapatkan penghasilan dari Nimo Tv yang dihasilkan dari ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak Nimo Tv dari kalkulasi penghitungan yang ada pada reward rules dari Nimo Tv. Dalam pemungutan pajak Streamer Nimo Tv sistem yang digunakan ialah sistem self assessment system, karena dalam melakukan pembayaran wajib pajak para streamer diberikan wewenang dalam menghitung, melaporkan, dan memperhitungkan sendiri besar pajak yang harus dibayarkan karena pada Salary Incentices yang dijelaskan tidak terdapat ketentuan mengenai besaran pajak yang harus dibayarkan oleh streamer. Dapat disimpulkan dari data diatas bahwa Streamer mendapat upah/gaji yang didapatkan hasil Streamer di Nimo Tv yang mendapat keuntungan. Hal ini termasuk dalam objek pajak penghasilan dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) huruf a yaitu termasuk upah atau gaji , dalam hal ini Streamer diharuskan membayar Pajak Penghasilan yang telah diterima dari hasil Live Streaming pada Nimo Tv.

## Daftar Bacaan

## Buku
Adrian Suteji, Hukum Pajak (Sinar Grafika 2016).
Brotodiharjo, R. Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Eresco 1986).
Erly Suandy, Hukum Pajak (Salemba Empat 2016).
Mardiasmo, Perpajakan ( Edisi Revisi 2003).
Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gajdah Mada University Press 2005).
Waluyo, Perpajakan Indonesia (Salemba Empat 2010).
Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suharton, Hukum Pajak Material (Salemba Humanika 2011).

## Laman
Bakti Kominfo‘PENGERTIAN STREAMING SERTA JENIS DAN PENERAPANNYA’,<https://www.baktikominfo.id/id/informasi/pengetahua n/pengertian_streaming_serta_jenis_dan_penerapannya-1065>.
Dina Latifa ‘Kupas Tuntas Hak dan Kewajiban Wajib pajak, Apa Saja ?‘, <https:// www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/hak-dan-kewajiban- wajib- pajak>.
Endra Yudha, “Yuridiksi Pemungutan Pajak Di Indonesia”, https://feelinbali. blogspot.com/2013/09/yuridiksi-pemungutan-pajak.html , 4.
Fakhri Muhammad  ‘Menggali Potensi Pajak Dunia e-Sport’, <https://www. pajak.go.id/id/artikel/menggali-potensi-pajak-dunia-e-sport>.
Nimo tv, ‘cara menentukan besaran nilai di nimo tv’ <https://www.nimo.tv/p/ about>.
Rafinska,  Kezia,  “Mengenal  Perbedaan  PPN  dan  PPH”,  < https://www.online- pajak.com/perbedaan-ppn-dan-pph>.
Ria   Restika  ‘Apa   Itu   Streaming’, <https://esportsnesia.com/penting/apa-itu- streaming/>.
Wisanggeni, Irwan, “Urgensi Kebijakan Pajak Pemerintahan Baru”, <https://analisis. kontan.co.id/news/urgensi-kebijakan-pajak-pemerintah-baru?page=2>.

## Ahmad Boma: Pengaturan Pengenaan Pajak...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--