## JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI
Identifikasi Faktor Perubahan Bidang Tanah dalam Lingkup Administrasi Pertanahan dengan Pendekatan Sistem Informasi Geografis
Vol. 06 No.1 2024 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen

## Identifikasi Faktor Perubahan Bidang Tanah dalam Lingkup Administrasi Pertanahan dengan Pendekatan Sistem Informasi Geografis

## Mrabawani Insan Rendra
Universitas Bojonegoro, Bojonegoro, Indonesia
m.insanrendra@gmail.com *
Copyright©2024 by authors, all rights reserved. Authors agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengidentifikasi  faktor  apa  saja  yang  mempengarui perubahan bidang tanah yang terkait dengan pendaftaran tanah serta pajak bumi dan bangunan.  Metode  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  secara  spasial  terhadap perubahan  bidang  terkait  dengan  administrasi  pertanahan  khususnya  pendaftaran tanah  serta  pajak  bumi  dan  bangunan.  Hasil  menunjukkan  bahwa  jumlah  bidang yang mengalami perubahan disebabkan adanya pembagian hak bersama atau disebut juga dengan warinsan. kemudian untuk faktor penggunaan lahan pada permukiman paling  tinggi  yang  mengalami  perubahan  yaitu  70  %.  Perubahan  bidang  tersebut disebabkan adanya pemecahan bidang tanah dengan persentase 72% dengan lokasi yang bersekatan dengan akses jalan desa maupun jalan lorong atau gang.
Kata kunci: Administrasi Pertanahan, Faktor Perubahan Bidang Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendaftaran Tanah, Sistem Informasi Geofgrafis.

## Abstract
This study aims to identify the factors influencing changes in land parcels related to land registration and land and building taxes. The methodology employed involves a  spatial  approach  to  changes  in  land  parcels  related  to  land  administration, particularly  land  registration,  and  property  taxes.  The  results  indicated  that  the number of parcels changed is primary attributed to the division of joint rights, that used to known as "warinsan". furthermore, the factor of land use in residential areas exhibits  the  highest  rate  of  change,  accounting  for  70%.  The  alteration  of  land parcels is primarily caused by the subdivision of land, constituting 72% of the cases, located proximately to village roads, lanes, or alleys
Keywords: Land Administration, Land Parcel Change Factor, Land and Building Tax, Land Registration, Geographic Information System.
Received: 30/01/2024 Revised: 31/01/2024
Accepted: 31/01/2024

## JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI
Identifikasi Faktor Perubahan Bidang Tanah dalam Lingkup Administrasi Pertanahan dengan Pendekatan Sistem Informasi Geografis
Vol. 06 No.1 2024 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen

## 1. Pendahuluan
Administrasi lahan adalah suatu sistem tentang bagaimana mengatasi permasalahan lahan dan strategi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, sumber daya lingkungan, dengan  menyediakan  infrastruktur  dasar  untuk  menerapkan  kebijakan  terkait  dengan  lahan. Perkembangan administrasi lahan memiliki tujuan awal yaitu untuk mendukung kebutuhan pasar terkait  dengan  lahan  melalui  tersedianya  informasi.  Selain  itu,  pentingnya  administrasi  lahan menjadi agenda internasional baik di negara maju maupun di negara berkembang dalam konteks pembangunan  berkelanjutan  (Williamson,  2001).  Komponen  utama  dalam  membangun  sistem administrasi lahan yaitu pemilikan lahan (land ownership), penggunaan lahan (land use) dan nilai tanah  (land  value)  (Steudler  et  al.,  2004).  Hal  tersebut  dikarenakan  struktur  organisasi  untuk pengelolaan  lahan  antar  negara  dan  wilayah  di  seluruh  dunia  yang  berbeda  serta  peraturan kelembagaan yang dapat berubah seiring waktu dalam pembangunan berkelanjutan.
Kegiatan  pengolahan  lahan  mempunyai  tiga  komponen  dasar  diantaranya  kebijakan pertanahan,  informasi  tentang  infrastruktur  pertanahan  dan  fungsi  administrasi  pertanahan (Enemark et al., 2005). Fungsi-fungsi tersebut didasarkan pada data kadaster dan topografi dengan akses  informasi  lahan  yang  lengkap  dan up  to  date .  Pengelolaan  lahan  yang  baik  kemudian menjadi  operasional  penerapan  kebijakan  pertanahan  yang  komperhensif  dan  berkelanjutan. Penerapan  sistem  kadaster  diantaranya  adalah  informasi  berbasis  persil  bidang  tanah.  Hal  ini mencakup tentang batas geometris atau pemetaan bidang tanah serta informasi bidang tanah yang mendiskripsikan tentang kepemilikan, penggunaan serta nilai lahan. Namun permasalahan sering muncul  dikabupaten  dan  kota  dalam  pengelolaan  administrasi  pertanahan  yaitu  terjadinya tumpang tindih kebijakan sehingga menyebabkan konflik dimasyarakat terkait data administrasi pertanahan.  Selain  itu,  bidang  pertanahan  yang  cukup  nyata  adalah  Pendafataran  Tanah  serta Pajak Bumi dan Bangunan.
Pendaftaran  tanah  yang  merupakan  prasyarat  dalam  upaya  menata  dan  mengatur peruntukan,  penguasaan,  pemilikan dan penggunaan  tanah termasuk untuk mengatasi  berbagai masalah  pertanahan  (Yuda,  2019).  Menurut  pendapat  Zevenbergen  (2004),  pendaftaran  tanah merupakan proses pencatatan resmi pada pemilik tanah untuk memperoleh hak atas tanah. Lain halnya  dengan  Kariyono  (2018),  pendaftaran  tanah  adalah  suatu  pencatatan  dan  pemberian informasi  tentang  kepemilikan,  penggunaan  tanah  dan  status  kepemilikan  tanah.  Sedangkan Djabbarudin  (2020),  berpendapat  bahwa  pendaftaran  tanah  merupakan  kegiatan  yang  selalu mengarah  pada  pemberian  sertifikat  sebagai  jaminan kepastian  hukum  atas  persil-persil  tanah, dimana kepastian hukum yang terjamin salah satunya adalah jaminan kepastian batas dan luas tanah.
Pelimpahan  kewenangan  dari  pajak  pusat  menjadi  pajak  daerah  merupakan  salah  cara dalam pengoptimalan pajak, khususnya PBB-P2 (Lewis, 2003). Hal tersebut merupakan langkah positif  dan  penting  dalam  mengembangkan  sumber  pendapatan  berkelanjutan  bagi  pemerintah daerah (McCluskey & Trinh, 2013). Namun pemerintah daerah selaku pemegang otoritas harus mampu  melaksanakan  dan  mempersiyapkan  adanya  pelimpahan  tersebut  (Ikramullah  et  al., 2016).  Dalam  pengelolaan  PBB-P2  terdapat  perangkat  yang  harus  diperhatikan,  diantaranya pemutakiran  data  spasial  serta  informasi  objek  dan  subyek  pajak  yang  mana  sebagai  tertib administrasi dalam pengelolaan pajak (Amalia, 2019).

## JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI
Identifikasi Faktor Perubahan Bidang Tanah dalam Lingkup Administrasi Pertanahan dengan Pendekatan Sistem Informasi Geografis
Vol. 06 No.1 2024 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
Berdasarkan  penelitian  terdahulu,  evaluasi  administrasi  pertanahan  wajib  dilakukan mengingat terkait  dengan hak  atas tanah  serta pendapatan  daerah.  Rendra,  (2023) menemukan bahwa perbedaan administrasi yaitu nama, alamat dan luas bidang tanah. Selain itu faktor yang lain disebabkan adanya perubahan bidang tanah akibat perkembangan suatu wilayah (Muliantara, 2001;  Rendra,  2023b)  Hal  tersebut  mengakibatkan  terjadinya  perubuhan  pula  pada  nilai  atau perhitungan pajak pada bidang tanah tersebut (Saragih, 2020). Desa Tapelan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro telah malaksanakan pendaftaran tanah pada tahun 2020. Perbedaan antara kedua  data  tersebut  menimbulkan  konflik  pada  masyarakat,  sehingga  perlu  adanya  penelitian untuk mengetahui faktor perubahan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk melihat faktor apakah yang mempengarui perubahan bidang tanah tersebut dengan menggunakan pendekatan  Sistem Informasi Geografis secara spasial.

## 2. Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan secara spasial dengan sistem informasi geografis. Kemudian  penentuan  jumlah  sampel  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mempersingkat waktu, tenaga, proses analisis dan menghemat biaya penelitian. Sampel tersebut diharapkan  dapat  mewakili  jumlah  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi  pada  lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya. Data sampel ditentukan secara sampling dengan metode random sampling. Total bidang kepemilikan pajak (N) adalah 893 bidang. Perhitungan rumus Slovin untuk jumlah yang diambil (n) sebagai berikut:
𝒏 = 𝑵 𝟏 + 𝑵𝒆 𝟐 = 893 1 + (893𝑥0,1 2 )
= 89.92 = 90 Sampel
Penggunaan sampel besar dalam penghitungan menggunakan nilai kesalahan (e) sebesar 10 % (Sugiyono, 2019). Berdasarkan rumus slovin bidang yang dijadikan sampel sebanyak 89.92 digenapkan menjadi 90 bidang. Kedudukan teknik sampling ini pada penyebaran kuisioner, yaitu untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan bidang tanah. Selain itu teknik ini untuk menyederhanakan dari jumlah bidang tanah yang ada di Desa Tapelan. Pemilihan sampel pada pengujian ini dilakukan menyebar pada area penelitian, agar hasil sampel dapat mewakili bidang pada setiap blok PBB-P2.

## JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI
Identifikasi Faktor Perubahan Bidang Tanah dalam Lingkup Administrasi Pertanahan dengan Pendekatan Sistem Informasi Geografis
Vol. 06 No.1 2024 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen

## Tabel 1. Wajib Pajak Desa Tapelan Kecamatan Kapas
No Wilayah Administrasi Wajib Pajak Persentase Sampel 1 Blok 1 143 16.01 14 2 Blok 2 269 30.12 28 3 Blok 3 141 15.79 14 4 Blok 4 233 26.09 24 5 Blok 5 107 11.98 10 Total 893 100.00 90

## Sumber: Hasil Pemikiran Peneliti, 2020
Setelah  mengidentifikasi  perubahan  informasi  dan  batas  bidang  tanah  dengan membandingan data PBB-P2 dan PTSL, kemudian mencari faktor perbedaan bidang tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui faktor perbedaan bidang tanah pada setiap bidang yang ada di Desa Tapelan Kecamatan Kapas. Perbedaan yang dimaksud yaitu pemecahan dan penggabungan bidang pada setiap blok. Adapun sampel yang diambil berdasarkan jumlah bidang pada PBB-P2 yaitu  893  bidang,  sedangkan  jumlah  sampel  yang  diambil  berdasarkan  rumus  slovin  yaitu  90 bidang. Adapun 90 sampel kuisioner dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut.

## Gambar 1. Peta Sebaran Responden di Desa Tapelan Kecamatan Kapas
Sedangkan  untuk  sebaran  responden  berdasarkan  bidang  tanah  yang  berubah  terkait adanya  pemecahan  dan  penggabungan.  Pengambilan sampel merata  pada  setiap  blok  PBB-P2. Untuk mencari faktor perbedaan bidang tanah, kuesioner disebar kepada pemilik bidang tanah. Sedangkan untuk mengetahui persentase faktor perbedaan bidang tanah berdasarkan perolehan

## JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI
Identifikasi Faktor Perubahan Bidang Tanah dalam Lingkup Administrasi Pertanahan dengan Pendekatan Sistem Informasi Geografis
Vol. 06 No.1 2024 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
bidang  tanah,  penggunaan lahan,  perubahan  bidang tanah,  penguasaan  bidang tanah  dan  akses serta fasilitas terdekat dari bidang tanah yang berubah.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Faktor perubahan informasi dan bidang tanah berdasarkan perolehan bidang tanah
Faktor  perubahan  informasi  dan  bidang  berdasarkan  perolehan  bidang  tanah,  yaitu pembagian hak bersama (warisan), hibah, jual beli, dan lainnya. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi perbedaan bidang tanah berdasarkan perolehan bidang tanah dengan  persentase  tertinggi  yaitu  pembagian  hak  Bersama  (warisan)  dengan  persentase  41%, kemudian jual beli dengan persentase 34%, Hibah dengan persentase 20% dan perolehan lainnya yaitu 5 %. Adapun faktor perubahan informasi berdasarkan perolehan bidang tanah dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut
Sumber: Hasil analisis, 2021

## Gambar 2. Persentase Perolehan Bidang Tanah
Kegiatan PTSL juga memberikan informasi dari awal kepemilikan bidang hingga saat ini. Untuk  sebaran  bidang  tanah  berdasarkan  perolehan  bidang  tanah  dapat  dilihat  pada  gambar  2 sebagai berikut
Sumber: Hasil analisis, 2021
Gambar 3. Peta Sebaran Perubahan Bidang Berdasarkan Faktor perolehan bidang tanah
3.2 Faktor perubahan informasi dan bidang tanah berdasarkan penggunaan lahan 41% 20% 34% 5% Pembagian Hak Bersama (Warisan) Hibah
Jual Beli Lainnya

## JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI
Identifikasi Faktor Perubahan Bidang Tanah dalam Lingkup Administrasi Pertanahan dengan Pendekatan Sistem Informasi Geografis
Vol. 06 No.1 2024 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
Adanya  kegiatan  PTSL  di  Desa  Tapelan  Kecamatan  Kapas  mempengaruhi  perbedaan informasi serta bidang tanah PBB-P2. Dilihat dari hasil kuesioner yang paling tinggi menjawab bahwa perubahan informasi dan bidang tanah disebabkan oleh pembagian hak bersama (warisan). Kemudian jika dikaitkan dengan penggunaan lahan, perbedaan informasi dan bidang tanah paling tinggi pada penggunaan lahan permukiman dengan persentase 70%, kemudian lahan pertanian dengan  persentase  19%  dan  paling  rendah  pada  penggunaan  lahan  pekarangan/tanah  kosong dengan  persentase  11%.  Untuk  mengetahui  perbedaan    bidang  tanah  berdasarkan  persentase penggunaan lahan dapat dilihat pada gambar 4 sebagai berikut
Sumber: Hasil analisis, 2021

## Gambar 4. Persentase Penggunaan Lahan
Untuk  keterkaitan  antara  penggunaan  lahan  dan  perolehan  bidang  tanah,  paling  tinggi dengan  jawaban  permukiman  dengan  perolehan  bidang  tanah  dari  pembagian  hak  bersama (warisan). Kemudian dari penggunaan lahan permukiman dengan perolehan bidang tanah hibah. Sedangkan jawaban yang paling sedikit yaitu pada penggunaan lahan pertanian dengan perolehan bidang tanah dari pembagian hak Bersama (warisan) dan jual beli. Adapun sebaran bidang tanah berdasarkan penggunaan lahan dan perolehan bidang tanah dapat dilihat pada gambar 5 sebagai berikut
Sumber: Hasil analisis, 2021
Gambar 5. Peta Sebaran Perubahan Bidang Berdasarkan Penggunaan Lahan
19% 70% 11% Pertanian Permukiman Pekarangan/Tanah Kosong

## JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI
Identifikasi Faktor Perubahan Bidang Tanah dalam Lingkup Administrasi Pertanahan dengan Pendekatan Sistem Informasi Geografis
Vol. 06 No.1 2024 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen

## 3.3 Faktor yang mempengaruhi perubahan bidang
Faktor  yang  mempengaruhi  perbedaan  luas  yaitu  pemecahan,  penggabungan  dan kesalahan  identifikasi  bidang  tanah.  Persentase  paling  tinggi  yaitu  adanya  pemecahan  bidang dengan  persentase  72%,  kemudian  penggabungan  dengan  persentase  16%  dan  kesalahan identifikasi  bidang  dan  adanya  penggabungan  dan  pemecahan  dalam  satu  bidang  dengan persentase 12 %. Untuk persentase faktor perbedaan bidang dan luas bidang tanah dapat dilihat pada gambar 6.

## Sumber: Hasil analisis, 2021

## Gambar 6. Persentase kesalahan dalam Identifikasi Bidang
Sedangkan jika dikaitkan dengan penggunaan lahan, perbedaan informasi bidang tanah paling tinggi pada penggunaan lahan pemukiman dengan perbedaan bidang adanya pemecahan. Kemudian pada penggunaan lahan pertanian dengan perbedaan bidang adanya pemecahan. Untuk sebarang bidang tanah dapat dilihat pada gambar 7 sebagai berikut
Sumber: Hasil analisis, 2021
Gambar 7. Peta Sebaran Perbedaan Bidang Berdasarkan kesalahan identidfikasi dan Penggunaan Lahan
72% 16% 0% 12% Pemecahan Penggabungan Lainnya

## JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI
Identifikasi Faktor Perubahan Bidang Tanah dalam Lingkup Administrasi Pertanahan dengan Pendekatan Sistem Informasi Geografis
Vol. 06 No.1 2024 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen

## 3.4 Faktor yang mempengaruhi perubahan bidang berdasarkan penguasaan
Faktor penguasaan bidang tanah yaitu terkait dengan domisili pemilik bidang tanah dan lama  menguasai  bidang  tersebut.  Gambar  8  merupakan  hasil  dari  jawaban  responden  terkait dengan  penguasaan  bidang  tanah.  Berdasarkan  domisili  pemilik  bidang  tanah  jawaban  paling tinggi berdomisili pada desa ini atau desa tapelan dengan persentase 86%, kemudian diluar desa dengan persentase 13% dan 1% lainnya yaitu berdomisili didesa ini dan ada yang berasal dari luar kecamatan.  Sedangkan  terkait  dengan  lama  menguasai  bidang  tanah,  1-5  tahun  paling  tinggi dengan persentase 60%. Kemudian penguasaan bidang 6-10 tahun dengan persentase 37% dan penguasaan  bidang  yang  melebihi  10  tahun  merupakan  paling  rendah  dengan  persentase  3  %. Untuk penguasaan bidang terkait dengan domisili dan lama tinggal dapat dilihat pada gambar 8

## Sumber: Hasil analisis, 2021

## Gambar 8. Penguasaan bidang tanah berdasarkan domisili dan lama tinggal
Apabila dikaitkan antara domisili dan lama menguasai bidang tanah, pemilik bidang tanah yang tinggal di Desa Tapelan dengan lama menguasai bidang 1-5 tahun merupakan paling banyak. Kemudian  pemilik  bidang  tanah  yang  berdomisili  di  Desa  Tapelan  dengan  lama  tinggal  6-10 tahun. Sedangkan untuk pemilik bidang yang tinggal diluar Desa Tapalan rata-rata pada bidang pemecahan  (kavling)  dengan  lama  tinggal  1-5  tahun.  Selain  itu,  pemilik  bidang  tanah  yang menguasai  bidang  lebih  dari  10  tahun  rata-rata  berdomisili  di  Desa  Tapelan.  Kegiatan  PTSL berdampak  pada  bertambahnya  jumlah  bidang  tanah  di  Desa  Tapelan.  Jika  dilihat  dari  lama menguasai bidang tanah, paling tinggi mengeasai bidang tanah 1-5 tahun, hal tersebut berkaitan dengan  pembagaian  hak  bersama  (warisan),  hibah  dan  jual  beli  di  Desa  Tapelan.  Kemudian berdasarkan domisili pemilik bidang tanah paling tinggi tinggal di Desa Tapelan. Untuk sebaran bidang tanah terkait dengan penguasaan bidang tanah dapat dilihat pada gambar 9.
Desa Ini Diluar desa ini 1-5 tahun 6-10 tahun Lainnya >10 tahun 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Domisili Pemilik Bidang Tanah
Lama Menguasai Bidang Tanah

## JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI
Identifikasi Faktor Perubahan Bidang Tanah dalam Lingkup Administrasi Pertanahan dengan Pendekatan Sistem Informasi Geografis
Vol. 06 No.1 2024 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
Sumber: Hasil analisis, 2021
Gambar 9. Peta Sebaran Perbedaan Bidang Berdasarkan Faktor Penguasaan Bidang Tanah

## 3.5 Faktor yang mempengaruhi perubahan bidang berdasarkan  akses jalan dan fasilitas
Faktor  perbedaan  bidang  terkait  dengan  akses  jalan  dan  fasilitas  terdekat.  Perbedaan bidang tanah yang terkait dengan akses jalan yaitu jalan yang menuju ke bidang tanah diantaranya jalan raya, jalan desa, lorong/gang dan tanggul. Sedangkan fasilitas terdekat dari bidang tanah yaitu pertokotan, sekolah dan tempat ibadah.  Dari hasil kuesioner berdasarkan akses jalan menuju bidang tanah, paling tinggi pada akses jalan lorong/gang dengan persentase 35%, kemudian jalan desa dengan persentase 32%, lalu jalan raya dengan persentase 21% dan paling rendah pada akses jalan tanggul pada area pertanian (sawah) dengan persentase 12%. Bidang tanah yang berbeda paling  tinggi  berdasarkan  lokasi  bidang  dekat  dengan  fasilitas  umum  yaitu  tempat  ibadah (mushola) dengan persentase 66%, kemudian bidang tanah yang berbeda dekat pertokoan dengan persentase  11%  dan  sekolah  dengan  persentase  3%.  Kemudian  dengan  jawaban  lainnya  yaitu lokasi  yang  berdekatan  dengan  balai  desa  dan  tidak ada  fasilitas  umum  terdekat  karena  lokasi bidang tanah pada daerah pertanian (sawah) dengan persentase 20%. Adapun faktor perubahan bidang berdasarkan akses jalan dan fasilitas terdekat pada bidang dapat dilihat pada gambar 10 sebagai berikut

## JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI
Identifikasi Faktor Perubahan Bidang Tanah dalam Lingkup Administrasi Pertanahan dengan Pendekatan Sistem Informasi Geografis
Vol. 06 No.1 2024 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
Sumber: Hasil analisis, 2021
Gambar 10. Akses Jalan dan Fasilitas Umum terdekat pada Bidang Tanah
Untuk  sebaran  bidang tanah  berdasarkan akses  jalan dan  faslitas  umum  terdekat  dapat dilihat pada gambar 11.

## Sumber: Hasil analisis, 2021
Gambar 11. Peta Sebaran Perbedaan Bidang Berdasarkan Akses Jalan dan Fasilitas Terdekat

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  jumlah  bidang  yang  mengalami  perubahan  disebabkan adanya  pembagian  hak  bersama  atau  disebut  juga  dengan  warinsan.  kemudian  untuk  faktor penggunaan  lahan  pada  permukiman  paling  tinggi  yang  mengalami  perubahan  yaitu  70  %. Perubahan bidang tersebut disebabkan adanya pemecahan bidang tanah dengan persentase 72% dengan lokasi yang bersekatan dengan akses jalan desa maupun jalan lorong atau gang. evaluasi ini diharapkan bermanfaat untuk pemerintah dalam mengambil keputusan.

## Daftar Pustaka
Amalia, R. (2019). Sistem dan Prosedur Pemungutan pajak Bumi Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. EJournal Ilmu Pemerintahan , 7 (4), 1539–1552.
Jalan Raya Pertokoan Jalan Desa Sekolah Lorong/gang Tempat Ibadah Lainnya Lainnya 0 10 20 30 40 50 60 70 Akses Jalan Pada Bidang Tanah Fasilitas Umum Terdekat

## JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI
Identifikasi Faktor Perubahan Bidang Tanah dalam Lingkup Administrasi Pertanahan dengan Pendekatan Sistem Informasi Geografis
Vol. 06 No.1 2024 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
Djabbarudin, A. (2020). Cadastral Surveyor in Land Registration System in Indonesia : A Current Developments. Journal of Law and Legal Reform , 1 (4), 705–722.
Enemark,  S.,  Williamson,  I.,  &  Wallace,  J.  (2005).  Building  Modern  Land  Administration Systems  in  Developed  Economies. Journal  of  Spatial  Science , 50 (2),  51–68. https://doi.org/10.1080/14498596.2005.9635049
Ikramullah, Ismail, I., & Syahbandir, M. (2016). Peranan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan  Bangunan  untuk  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Pidie. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 18 (2), 299–318.
Kariyono. (2018). Evaluasi Kualitas Data Spasial Peta Informasi Bidang Tanah Desa/Kelurahan Lengkap  Hasil  Pemetaan  Partisipatif.  In Departemen  Teknik  Geomatika  Fakultas  Teknik Unviversitas Gadjah Mada .
Lewis,  B.  D.  (2003).  Property  Tax  in  Indonesia:  Measuring  and  Explaining  Administrative (under-)  Aerformance. Public  Administration  and  Development , 23 (3),  227–239. https://doi.org/10.1002/pad.268
McCluskey, W. J., & Trinh, H. L. (2013). Property Tax Reform in Vietnam: Options, Direction and Evaluation. Land Use Policy , 30 (1), 276–285.
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.03.007
Muliantara, A. (2001). Sistem Informasi Geografis dalam Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan.
Jurnal Ilmu Komputer , 2 (1), 33–34.
Rendra, M. I. (2023a). Evaluasi Perubahan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (  PBB-P2  )  dengan  Pendekatan  Sistem  Informasi  Geografis. JEECOM , 5 (1),  91–95. https://doi.org/http://doi.org/10.33650/jeecom.v5i1.5893
Rendra,  M.  I.  (2023b).  Penyusunan  Peta  Informasi  Bidang  Tanah  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) Dengan Pemetaan Partisipatif. IJSP-Ndonesian Journal of Spatial Planning , 4 (1), 40–45. https://doi.org/10.26623/ijsp.v4i1.6754
Saragih, I. R. (2020). Validasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang Nilai Transaksi Mengacu pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Jurnal Lex Justitia , 2 (1), 59–77.
Steudler,  D.,  Rajabifard,  A.,  &  Williamson,  I.  (2004).  Evaluation  of  Land  Administration
Systems. Land Use Policy , 21 (4), 371–380.
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2003.05.001
Williamson,  I.  P.  (2001).  Re-engineering  Land  Administration  Systems  for  Sustainable Development  -  from  Rhetoric  to  Reality. International  Journal  of  Applied  Earth Observation and Geoinformation , 4 (3), 278–289.
Yuda,  T.  C.  (2019). Penentuan  Priotitas  Lokasi  Pendaftran  Tanah  Sistematik  Lengkap  di Kabupaten Semarang (Studi Kasus: Kecamtan Sumowono) .
Zevenbergen, J. (2004). A Systems Approach to Land Registration and Cadastre. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research , 1 , 12–24.